ISSN Cetak (p-ISSN)  : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755

## MEDIASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PROGRESIF
Submitted : September 2022 Revised : October 2022 Published : November 2022

## Achmad Alfan Kurniawan
Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah alfanachmad13@gmail.com
Abstract: Mediation  is  a  fast,  cheap,  and  satisfying  alternative  in  resolving disputes. In reality, however, the opposite of these hypotheses occurs. As a result, a holistic understanding of mediation is required so that in the future, mediation can exist progressively in  handling, reducing,  and resolving family  conflicts,  thereby achieving the ideals of sakinah mawaddah warahmah in the family. The purpose of  this  paper  is  to  analyse  mediation  through  the  perspective  of  Islamic  law  and progressive  law.  The  analysis’s  findings,  which  were  obtained  using  normative methods  and  an  analytical-descriptive  approach,  demonstrate  that,  from  the perspective  of  Islamic  law,  the  current  model  of  mediation  is  the  result  of  the integration of sulh and tahkim which the process of disputing parties negotiating with the assistance of a mediator who facilitates and controls the process to reach a consensual agreement. Sulh describes the characteristics of reaching a consensual agreement, while tahkim describes the characteristics of appointing a third party as a  mediator.  Meanwhile,  according  to  progressive  law,  mediation  is  a  creative, innovative, productive, fair, and dynamic means of resolving family conflicts. So mediation exists and is progressive as an institution that serves humans and solves problems in order for them to be happy.
Keywords : mediation; sulh , tahkim ; progressive law.
Abstrak: Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang cepat, murah dan memuaskan dalam memenuhi rasa keadilan. Namun yang terjadi dalam realita adalah kebalikan dari spekulasi tersebut, sehingga perlu adanya pemahaman  secara  holistik  tentang  mediasi  itu  sendiri,  sehingga  ke  depannya mediasi  mampu  eksis  secara  progresif  menangani,  meredam  dan  menyelesaikan konflik-konflik keluarga, sehingga cita-cita sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga  bisa  tercapai.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mediasi  dari perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  progresif.  Melalui  metode  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  analitis-deskriptif,  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa dalam perspektif hukum Islam, mediasi dengan model sekarang ini merupakan hasil integrasi dari sulh dan tahkim , yakni proses negosiasi para pihak yang berkonflik dengan  bantuan  mediator  sebagai  penengah  yang  memfasilitasi  dan  mengontrol proses  tersebut  hingga  mencapai  kesepakatan  yang  bersifat  konsensual. Karakteristik  pencapaian  kesepakatan  secara  konsensual  terdapat  di sulh ,  dan
karakteristik  penunjukan  pihak  ketiga  (mediator)  sebagai  penengah  terdapat  di tahkim . Sedangkan menurut hukum progresif, mediasi adalah cara dan sarana yang bersifat kreatif, inovatif, produktif, adil dan dinamis untuk menyelesaikan konflik keluarga.  Sehingga  mediasi  tersebut  eksis  dan  progresif  sebagai  institusi  yang melayani  manusia dan  menjadikannya  selesai  dari suatu  masalah demi  mencapai suatu kebahagiaan.
Kata Kunci : mediasi; sulh; tahkim; hukum progresif.

## A. Pendahuluan
Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang cepat,  murah  dan  memuaskan  dalam  memenuhi  rasa  keadilan.  Seiring  dengan munculnya peraturan tentang mediasi yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, banyak pemikiran  spekulatif    yang  bermunculan  bahwa  mediasi  mampu  menjadi  sarana peredam  yang  efektif  dalam  menangani  konflik  termasuk  yang  terjadi  dalam keluarga, dan mencegah terjadinya perceraian sehingga jumlahnya dapat menurun secara periodik.
Namun fakta yang terjadi adalah kebalikan dari spekulasi tersebut. Buktinya dapat dilihat dari tingginya jumlah angka perceraian di Indonesia berdasarkan data statistik yang disebutkan dalam laporan tahunan Mahkamah Agung Indonesia. Pada tahun  2018,  Pengadilan  Agama  seluruh  Indonesia  telah  memutus  443.645  kasus perceraian. 1 Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi 468.276 kasus, 2 dan  mengalami  sedikit  penurunan  pada  tahun  2020  menjadi  444.055  kasus. 3
Berdasarkan  data  statistik  tersebut,  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  saja,  rata-rata jumlah  kasus  perceraian  yang  diputus  adalah  sekitar  400.000  kasus,  dan  itu merupakan angka yang tidak sedikit.
1 Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi: Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia (Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2018), 114.
2 Keberlanjutan  Modernisasi  Peradilan:  Laporan  Tahunan  2019  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia (Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2019), 117.
3 Optimalisasi  Peradilan  Modern  Berkelanjutan:  Laporan  Tahunan  2020  Mahkamah  Agung Republik Indonesia (Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2020), 139.
Gambar 1. Statistik Perceraian di Pengadilan Agama Indonesia Tahuyn 2018-2020
Jumlah  angka  perceraian  yang  ditunjukkan  oleh  data  statistik  tersebut menimbulkan asumsi bahwa mediasi mungkin selama ini hanya menjadi kegiatan formalitas saja dalam serangkaian proses beracara di Pengadilan Agama, dan belum dianggap  sebagai  sarana  efektif  dalam  meredam  berbagai  konflik  keluarga  yang selama ini telah terjadi. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa kesadaran hukum masyarakat  Muslim  di  Indonesia  untuk  menyelesaikan  konflik  internal  keluarga dengan mediasi masih tergolong rendah.
Dengan  adanya  perbedaan  antara  fenomena  yang  terjadi  dalam  kehidupan realita  dengan  pemikiran  spekulatif  tentang  mediasi,  maka  perlu  adanya pemahaman  secara  holistik  atau  menyeluruh  tentang  mediasi  itu  sendiri,  baik definisi, fungsi, tujuan ataupun peluang-peluang untuk improvisasi terhadap proses dan tata cara mediasi. Sehingga ke depannya mediasi mampu eksis secara progresif menangani, meredam dan menyelesaikan konflik-konflik keluarga, sehingga cita- cita sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga bisa tercapai.
Sebenarnya  penjelasan  tentang  mediasi  telah  banyak  disebutkan  dalam beberapa  tulisan,  seperti  tulisan  M.  Natsir  Asnawi, 4 Kamaruddin 5 dan  Devanry Tamalawe. 6 Meskipun  demikian,  dalam  tulisan  pertama  pembahasan  tentang
4 M Natsir Asnawi, “Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan,” Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 3 (30 November 2017): 447–62, https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.447-462.
5 Kamaruddin, “Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif (Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga),” Al-’Adl 11, no. 2 (2018): 1–18, http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1246.
6 Devanry  Tamalawe,  “Efektivitas  Mediasi  Sebagai  Bagian  dari  Bentuk  Pencegahan  Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata,” Lex Crimen 5, no. 3 (7 April 2016): 22–29.
2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 443.645 468.276 444.055 D A T A   S T A T I S T I K   P E R C E R A I A N   D I   P E N G A D I L A N   A G A M A I N D O N E S I A   T A H U N   2 0 1 8 - 2 0 2 0
Kasus Perceraian
mediasi  menurut  hukum  Islam  belum  disebutkan,  dan  di  dalamnya  lebih  fokus membahas  tentang  pentingnya  aspek  psikologis  dalam  bermediasi  di  pengadilan. Tulisan  kedua  juga  sama,  belum  menjelaskan  tentang  perspektif  hukum  Islam terkait mediasi, dan fokus membahas tentang mediasi dari sudut pandang hukum progresif.  Sedangkan  dalam  tulisan  ketiga,  pembahasannya  lebih  fokus  pada efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di pengadilan dan peran mediator dalam  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Di  dalamnya  belum dijelaskan tentang pandangan hukum Islam terkait mediasi, dan urgensi serta visi progresif dari pelaksanaan mediasi.
Maka dari itu, tulisan ini mencoba menjelaskan mediasi sebagai salah satu solusi  alternatif  bagi  konflik  yang  terjadi  dalam  keluarga  dengan  menggunakan hukum  Islam dan hukum progresif sebagai perspektif. Pokok permasalahan  yang dibahas dalam tulisan ini ada dua, yaitu bagaimana mediasi dalam perspektif hukum Islam, dan bagaimana  mediasi dalam perspektif hukum progresif. Melalui metode normatif dengan menggunakan pendekatan analitis-deskriptif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mediasi dari sudut pandang hukum Islam dan hukum progresif. Sehingga  mediasi  menjadi  sarana  dalam  beracara  yang  dilaksanakan  sesuai fungsinya  dan  bukan  sekadar  sarana  dalam  beracara  di  pengadilan  yang  dilalui begitu saja sebagai formalitas.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif dapat di definisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. 7
Dengan pendekatan kualitatif ini, semua faktor yang berupa kata-kata lisan maupun tulisan  dari  sumber  data  manusia  yang  telah  diamati  dan  dokumen  yang  terkait lainnya  disajikan  dan  digambarkan  dan  selanjutnya  ditelaah  guna  menemukan makna.
7 Lexy J Meleong, Metologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 3.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Konsep Mediasi
Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin mediare , artinya berada di posisi tengah. Arti tersebut menunjukkan posisi pihak ketiga yaitu mediator yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai penengah, fasilitator dan yang berusaha mencari win  win  solution terbaik  dalam  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di antara para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu bersikap netral, tanpa memihak dalam menyelesaikan konflik, ia juga harus mampu menjaga kepentingan para  pihak  yang  berkonflik  dengan  seadil-adilnya  agar  tumbuh  kepercayaan  dari mereka. 8
Secara terminologi, dalam ranah  yuridis formal Perma Tahun 2016 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  menjelaskan  pengertian  mediasi  sebagai  cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para  pihak  dengan  adanya  bantuan  dari  mediator. 9 Huala  Adolf  memberikan definisi  mediasi  berupa  proses  yang  mengikutsertakan  partisipasi  pihak  ketiga (mediator)  yang  bersifat  tidak  memihak (imparsial)  dan  independen  dalam  suatu konflik dengan tujuan agar tercipta interaksi para pihak secara langsung. Mediator itu bisa perseorangan, pemerintah (negara), organiasi dan lain-lainnya. 10 Sedangkan Garry  Goodpaster  mendefinisikan  mediasi  sebagai  suatu  proses  negosiasi pemecahan masalah ( problem solving ) oleh pihak luar yang netral membantu para pihak yang berkonflik memperoleh kesepakatan yang bersifat konsensual. 11
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses  negosiasi  pemecahan  masalah ( problem solving )  dengan  adanya  bantuan  dari  mediator  yang  netral  atau  tidak  memihak (imparsial)  dan  independen  dalam  sengketa.  Tujuannya  untuk  menciptakan hubungan  langsung  di  antara  para  pihak  sehingga  diperoleh  pada  akhirnya  suatu
8 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional , Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 2.
9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
10 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , Cet. 4 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 120.
11 Gary Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi (Jakarta: ELIPS Project, 1993), 201.
kesepakatan  konsensual.  Mediator  itu  bisa  individu,  pemerintah  (negara), organisasi dan lain-lainnya.
Sebagai  suatu  sarana  penyelesaian  konflik,  mediasi  memiliki  lima  prinsip dasar: Pertama ,  kerahasiaan  ( confidentiality ).  Segala  hal  yang  yang  terjadi  dan tersampaikan  di  dalam  mediasi  tidak  boleh  dipublikasikan  kepada  publik  oleh semua pihak yang hadir di dalamnya. Dengan adanya prinsip ini, setiap pihak harus mampu  saling  menjaga  dan  menghormati  privasi  satu  sama  lain  akan  setiap permasalahan serta kepentingan masing-masing pihak. Hal tersebut bertujuan agar penyampaian  dan  pengungkapan  informasi  dalam  proses  mediasi  menjadi  lebih komprehensif, sehingga terungkap dengan jelas akar permasalahan yang terjadi dan mempermudah untuk mendapatkan kesepakatan yang bersifat konsensual sebagai hasil  akhir. Kedua ,  sukarela  ( volunteer ).  Seluruh  pihak  yang  mendatangi  pihak ketiga (mediator) untuk mediasi didasari atas sikap sukarela, tidak ada paksaan dari pihak  manapun.  Dengan  begitu,  proses  mediasi  akan  menjadi  lebih  mudah  dan relatif  singkat,  karena  para  pihak  akan  bekerja  sama  dalam  mencari  solusi  dari konflik yang terjadi di antara mereka. Ketiga , Permberdayaan ( empowerment ). Hal yang mendasari prinsip ini adalah asumsi bahwa para pihak memilik kemampuan untuk berunding dan bekerja sama lalu mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan  mereka.  Kemampuan  tersebut  harus  diakui  dan  diapresiasi,  sehingga solusi dari konflik muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, dan solusi  tersebut  lebih  mudah  untuk  diterima  karena  berasal  dari  mereka  sendiri. Keempat ,  netralitas  ( neutrality ).  Mediator  dalam  proses  mediasi  memiliki  dua peran,  yaitu  sebagai  fasilitator  dalam  proses  mediasi,  dan  pengontrol  jalannya mediasi.  Maka  dari  itu,  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  kesepakatan,  baik  dari konten  dan  bentuknya  merupakan  kewenangan  secara  penuh  para  pihak  yang berkonflik. Kelima ,  solusi  yang  unik  ( a  unique  solution ).  Solusi  yang  telah disepakati  dan  dihasilkan  dalam  proses  mediasi  tidak  harus  selalu  sesuai  dengan standar aturan hukum  materiil  atau formil,  namun bersifat  kondisional dan dapat dikonfigurasikan kesesuaiannya dengan proses mediasi yang dijalani. 12
12 Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional , 29–30.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam  mediasi  agar  konflik  atau  sengketa  segera  terselesaikan.  Tahapan-tahapan dalam  mediasi  adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  persiapan.  Dalam  tahapan  ini, mediator  terlebih  dahulu  mempelajari  dan  memahami  secara  komprehensif permasalahan  yang  sedang  disengketakan  oleh  para  pihak,  hingga  akhirnya menemukan inti dari permasalahan tersebut. Selain itu, mediator dalam tahapan ini juga berkonsultasi bersama masing-masing pihak perihal waktu dan tempat untuk mediasi, identitas para pihak yang akan menghadiri mediasi, durasi waktu dalam mediasi dan lain-lainnya. Kedua , pelaksanaan . Pada tahapan ini, ada dua hal yang dilaksanakan  oleh  mediator,  yaitu  membentuk  forum;  mediator  dan  para  pihak membentuk  atau  menciptakan  sebuah  forum,  lalu  mediator  memulai  mediasi dengan  sebuah  pendahuluan,  dan  mengumpulkan  lalu  membagikan  ( sharing ) informasi;  mediator  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk mengutarakan tentang fakta yang terjadi dan posisi mereka dalam konflik menurut versinya  masing-masing.  Mediator  dengan  seksama  mendengarkan  pernyataan masing-masing pihak dan dapat juga menanyakan beberapa pertanyaan yang masih berkaitan  dengan  konflik  agar  mendapatkan  kejelasan  fakta  dari  konflik  yang terjadi. Selain itu, mediator harus mampu melakukan controlling terhadap interaksi para pihak selama proses mediasi. Ketiga , pengambilan keputusan. Pada tahapan ini,  mediator  membantu  para  pihak  untuk  bersama-sama  mengevaluasi  opsi-opsi dari  solusi  yang  ada,  meminimalisir  perdebatan-perdebatan,  mencari  basis  seadil mungkin bagi alokasi bersama, sehingga pada akhirnya para pihak mampu untuk membuat  dan  mengambil  keputusan  bersama.  Selain  itu,  mediator  juga  bisa memberikan  beberapa  penekanan  kepada  mereka  dan  memberikan  solusi-solusi alternatif bagi mereka untuk menghindari rasa malu. 13
Melalui mediasi, para pihak yang berusaha menyelesaikan konfliknya akan merasakan beberapa manfaat: Pertama , biaya ringan  ( affordable ). Secara umum, mediasi memiliki biaya yang lebih terjangkau dan tergolong murah dibandingkan dengan  biaya  berperkara  di  pengadilan.  Karena  mediasi  sendiri  memiliki  model mediasi  litigasi  (penyelesaian  masalah  hukum  dengan  mediasi  melalui  jalur
13 Kamaruddin,  “Mediasi  dalam  Pandangan  Hukum  Progresif  (Suatu  Alternatif  Penyelesaian Konflik Keluarga)”, Jurnal Al-‘Adl , 2, (Juli, 2018), 5-6.
pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian masalah hukum dengan mediasi melalui jalur di luar pengadilan). Kedua , efisien ( efficient ). Proses mediasi memungkinkan penyelesaian suatu konflik dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam hitungan hari  (sekitar  30  hari)  dengan  tahapan-tahapan  yang  sederhana  sejak  mediasi dilaksanakan.  Hal  tersebut  pastinya  berbanding  terbalik  dengan  peradilan  di pengadilan  yang  memakan  waktu  hingga  beberapa  tahun  lamanya,  sampai keputusan hakim di  pengadilan bersatus  berkekuatan hukum  tetap ( in  kracht  van gewijsde ). Ketiga , efektif ( effective ). Secara statistik, mediasi  di beberapa negara maju  seperti  Australia  berhasil  menyelesaikan  suatu  konflik  sekitar  85%  dari jumlah  keseluruhan  kasus  yang  ditangani. 14 Keempat ,  Proses  yang  informal ( informal  process ).  Dalam  pelaksanaan  medasi,  para  pihak  yang  berselisih  bisa menghadiri prosesnya sendiri tanpa adanya pendampingan dari kuasa hukum atau pengacara,  sehingga  proses  di  dalamnya  bersifat  informal  dan  fleksibel. Kelima , Pemberdayaan  ( empowering ).  Kesepakatan  yang  dihasilkan  dari  mediasi  dapat menjaga hubungan baik antara para pihak, karena kesepakatan tersebut bersentuhan langsung  dengan  kepentingan  mereka. Keenam ,  terjaganya  kerahasiaan ( confidental ).  Seluruh  hal  yang  terjadi,  beredar  dan  terungkap  di  dalam  mediasi tidak  akan  bocor  dan  diketahui  oleh  pihak  luar  mediasi. Ketujuh ,  menghindari ketidakpastian ( avoid uncertainly ) dan ketidakpuasan ( dissatisfaction ) para pihak. Kedua  hal  tersebut  sangat  sering  dirasakan  oleh  para  pihak  yang  berperkara  di pengadilan.  Hal  tersebut  terjadi  disebabkan  paksaan  terhadap  mereka  untuk menerima  keputusan  hakim  yang  mungkin  belum  dianggap  mampu  untuk menggambarkan substantifnya suatu  kebenaran dan keadilan mampu menjadikan semua pihak merasa puas. Kedelapan , ketiadaan prasangka ( without prejudice ). Hal tersebut mengantisipasi kekhawatiran para pihak terhadap iktikad kurang baik dari pihak lainnya atau sekumpulan asumsi yang bersifat sentimental. 15

## 2. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam hukum  Islam, mediasi yang dipraktikkan saat ini memiliki banyak kemiripan  dengan  proses tahkim .  Secara  etimologi, tahkim berarti  menjadikan
14 https://ama.asn.au/australian-mediation/#Advantages-to-Mediation,  diakses  pada  6  Februari 2023.
15 Asnawi, “Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan,” 452.
seseorang sebagai penengah dalam sebuah konflik. Sedangkan secara terminologi, Tahkim didefinisikan  dengan  berlindungnya  dua  pihak  atau  lebih  yang  sedang berkonflik kepada orang yang telah disetujui sebagai penengah serta rela menerima keputusannya dalam upaya penyeleseaian konflik yang terjadi di antara mereka. 16
Konsep dan  pelaksanaan tahkim yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Arab  pra-Islam  dengan  pasca-Islam  tidaklah  jauh  berbeda,  yakni  sama-sama dilakukan oleh hakam . Baik pra ataupun pasca-Islam, seorang hakam diperankan oleh  sosok  yang  telah  dikenal  memiliki  kapasitas  untuk  menyelesaikan  suatu konflik.  Seorang hakam biasanya  adalah  orang  yang  dianggap  memiliki intelektualitas,  keadilan  dan  pemahaman  yang  mendalam  mengenai  tradisi  yang hidup dan berkembang di masyarakat sekitarnya. 17
Secara  historis,  Nabi  Muhammad  Saw  sebelum  diangkat  sebagai  seorang nabi  dan  rasul  telah  dikenal  sebagai  seorang hakam .  Kemampuan tahkim beliau semakin  populer  setelah  berhasil  mendamaikan  konflik  para  pemuka  suku-suku Arab kala itu dalam hal peletakan hajar aswad saat proses renovasi Ka’bah, sampai masyarakat  Arab  sekitar  Makkah  menjuluki  beliau  dengan  gelar al-Amin yang berarti seseorang yang sangat dapat dipercaya. Bahkan kepiawaian beliau tersebut sampai terdengar oleh masyarakat Yatsrib (Madinah) sehingga ada beberapa orang dari penduduk Yatsrib yang meminta beliau untuk memimpin mereka di sana, dan akhirnya  beliaupun  mendapat  perintah  untuk  berhijrah  dan  mendirikan  sebuah peradaban dan negara baru dengan dasar konstitusi Piagam Madinah. 18
Dalam  ruang  lingkup  keluarga,  pelaksanaan tahkim sangat  disarankan ketika terjadi konflik berkepanjangan antara suami dengan istri yang dalam hukum Islam disebut syiqaq . Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt:
ْنِإ اَهِلْهَأ ْنِم اًمَكَحَو ِهِلْهَأ ْنِم اًمَكَح اوُثَعْ باَف اَمِهِنْيَ ب َقاَقِش ْمُتْفِخ ْنِإَو ُي اَمُهَ نْ يَ ب ُهلَّا ِِِقفَوُ ي اًح ََِْْإ اََيِرِ
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga
16 Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed., Ensiklopedi Hukum Islam , Cet. 1, vol. 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 157.
17 Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk, dan Ayse S. Kadayifci, ed., Peace and Conflict Resolution in Islam: Precept and Practice (Lanham, Md: University Press of America, 2001), 145.
18 Said, Funk, dan Kadayifci, 149.
perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.” 19
Berkenaan  dengan  ayat  tersebut,  Imam  al-Mawardi  berpendapat  bahwa syiqaq berakar  dari  dua  kemungkinan,  yaitu  masing-masing  pihak  menjadikan pihak lainnya merasakan kesusahan, atau kedua belah pihak mengalami keretakan disebabkan  karena  perbedaan  dan  permusuhan.  Sehingga syiqaq dapat  dipahami sebagai lanjutan dari kedurhakaan ( nusyuz ) yang telah dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya. 20
Al-Mawardi juga berpendapat bahwa konflik nusyuz antara suami-istri yang diselesaikan  dengan  cara  berdamai  melalui  negosiasi  tanpa  bantuan  pihak  ketiga yang  dalam  hukum  Islam  disebut  dengan  istilah sulh ,  dianggap  lebih  pas  untuk dipraktikkan dalam konflik-konflik rumah tangga yang tidak ada indikasi kekerasan di dalamnya. Dan ketika konflik yang terjadi diantara keduanya terdapat indikasi kekerasan,  maka tahkim lebih  cocok  untuk  dilaksanakan. 21 Dari  pendapat  al- Mawardi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa sulh digunakan  dalam  konflik  berjenis nusyuz , sedangkan tahkim dalam konflik berjenis syiqaq .
Selain itu, tahkim memiliki karakteristik yang berbeda dengan s ulh , seperti sifat tahkim yang memaksa dalam keputusannya, sedangkan sulh lebih menekankan penyelesaian  konflik  secara  konsensual  (persetujuan  semua  pihak).  Walaupun keputusan  yang  berasal  dari tahkim bersifat  tidak  mengikat  ( non-binding ),  akan tetapi hasil akhir dari tahkim tidak berdasarkan atas konsensus sukarela pihak-pihak yang berkonflik, melainkan berdasarkan keputusan pihak ketiga ( hakam ) yang telah disepakati penunjukannya oleh masing-masing pihak sebelumnya. Sehingga dapat dipahami  di  sini  bahwa tahkim seakan-akan  menjadi  tahap  lanjutan  setelah gagalnya proses sulh . 22
Dengan melihat pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi dengan model sekarang ini merupakan hasil integrasi  dari sulh dan tahkim ,  yakni  proses negosiasi semua pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator sebagai penengah
19 QS al-Nisa’ (4): 35.
20 Ali bin Muhammad al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir: Syarh Mukhtashar Al-Muzani , Cet. 1, vol. 9 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1994), 601.
21 al-Mawardi, 9:601–2.
22 Ahwan  Fanani,  “Model  Resolusi  Konflik  Alternatif  dalam  Hukum  Islam,” Al-Manahij:  Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 2 (23 Desember 2013): 280, https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.569.
yang memfasilitasi dan mengontrol proses tersebut hingga mencapai kesepakatan yang bersifat konsensual. Karakteristik pencapaian kesepakatan secara konsensual terdapat  di sulh ,  dan  karakteristik  penunjukan  pihak  ketiga  (mediator)  sebagai penengah terdapat di tahkim .

## 3. Mediasi dalam Perspektif Hukum Progresif
Hukum  progresif  merupakan  istilah  hukum  yang  ditawarkan  oleh  Satjipto Rahardjo.  Secara  etimologi,  kata  progresif  berasal  dari  bahasa  inggris  yang  asal katanya adalah progress yang berarti maju. Progressive adalah kata sifat ( adjective ) yang memiliki arti favouring new, modern ideas, happening or developing steadily (sokongan ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap),  atau  berhasrat  maju,  selalu  atau  lebih  maju  dan  meningkat. 23 Sehingga dapat dipahami bahwa hukum progresif berarti hukum yang memiliki hasrat untuk selalu tampil lebih maju dan meningkat dengan adanya sokongan pembaharuan, ide modern  serta  improvisasi  yang  matang.  Adapun  secara  terminologi,  Satjipto Rahardjo mendefinisikan  hukum  progresif  sebagai  sikap mengubah secara cepat, melakukan  pembalikan  yang  mendasar  dalam  teori  dan  praksis  hukum,  serta melakukan  berbagai  terobosan.  Pembebasan  tersebut  didasarkan  pada  prinsip bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia,  bukan  sebaliknya  dan  hukum  itu  tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih universal yaitu harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. 24
Gagasan awal akan hukum progresif muncul disebabkan keprihatian Satjipto Rahardjo akan minimnya sumbangsih dan kontirbusi dari ilmu Hukum dalam upaya mengatasi  krisis  yang  terjadi  pada  bangsa  Indonesia,  khususnya  krisis  yang  ada pada  bidang  hukum  itu  sendiri.  Hukum  yang  ada  selama  ini  ada  belum  mampu untuk  mengabdikan  diri  sepenuhnya  kepada  manusia  dan  kemanusiaan,  belum mampu  untuk  menyeimbangkan  keadilan  yang  ada  di  masyarakat.  Masih  ada rekayasa, manipulasi  dan keberpihakan dalam  penegakan hukum. Padahal  tujuan eksistensi  hukum  adalah  untuk  terciptanya  keseimbangan,  kesejahteraan  dan
23 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 2001), 628.
24 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , Cet. 2 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 154.
keadilan di seluruh lapisan masyarakat, bukannya bagi beberapa golongan saja dan tidak bagi yang lainnya. 25
Pandangan  holistik  dalam  ilmu  hukum  yang  menjelaskan  bahwa  telah  ada pergeseran  dan  perubahan  fenomenal  terhadap  hukum.  Pada  awalnya  hukum dirumuskan  dengan  rangkaian  kalimat  sederhana,  telah  bertransformasi perumusannya menjadi hal yang kompleksitasnya lebih rumit. Dari yang terkotak- kotak, terpisah-pisah menjadi satu kesatuan yang menyeluruh (holistik). Dinamika yang  sedemikian  rupa  telah  memberikan  kesadaran  visioner  bahwa  suatu  bagian pada  tatanan  tertentu  memiliki  keterkaitan  dengan  bagian  lainnya  atau  dengan keseluruhannya.  Sebagai  contoh  sederhana  adalah  pemahaman  terhadap  manusia secara  utuh  tidak  cukup  dengan  hanya  memahmi  bagian  tertentu  darinya  seperti mata, telinga, tangan, kaki, kepala atau otak saja, tetapi harus memahami manusia secara total dan menyeluruh. 26
Progresivisme  hukum  mengajarkan  bahwa  hukum  merupakan  alat  untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan  manusia.  Setidaknya  ada  tiga  asumsi  yang  mendasari  progresivisme  hukum, yaitu: Pertama , hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri. Kedua , hukum selalu berada pada status ‘dalam proses untuk selalu menjadi’ ( law in the making )  dan  tidak  bersifat  final. Ketiga ,  hukum  adalah  institusi  yang  bermoral kemanusiaan.  Hukum  progresif  tidak  pernah  berhenti,  melainkan  terus  mengalir mewujudkan ide gagasannya berupa hukum untuk manusia dan bukan hukum untuk dirinya sendiri. Hukum itu tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan. 27
Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa  kriteria  hukum  progresif  adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  progresivisme bertolak  dari  pandangan  bahwa  pada  dasarnya  manusia  adalah  baik,  dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral. Kedua , hukum progresif
25 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum:  Pencarian,  Pembebasan  dan  Pencerahan ,  Cet.  1  (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 17.
26 Rahardjo, 18.
27 Satya  Arinanto,  Ninuk  Triyanti,  dan  Zudan  Arif  Fakrulloh,  ed., Memahami  Hukum:  dari Konstruksi sampai Implementasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 3.
mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya  ‘hukum  selalu dalam proses menjadi’  ( law in  the making ).  Oleh karena itu, hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat di segala lapisan. Ketiga ,  hukum  progresif  mempunyai  watak  kuat  sebagai  kekuatan pembebasan  dengan  menolak  status  quo.  Paradigma  hukum  untuk  manusia membuatnya  merasa  bebas  untuk  mencari  dan  menemukan  format,  pikiran,  asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya. 28
Pada akhirnya, ketika melihat mediasi dari sudut pandang hukum progresif, maka  yang  terjadi  adalah: Pertama ,  mediasi  sebagai  salah  satu  cara  dan  sarana alternatif  dalam  menyelesaikan  suatu  konflik  memiliki  sifat  kreatif,  inovatif  dan produktif untuk memanusiakan manusia, yakni dengan menghormati, menghargai dan  mengapresiasi  kemampuan  setiap  dari  mereka  untuk  bersama-bersama berunding  dan  bekerja  sama  lalu  mencapai  kesepakatan  yang  sesuai  dengan keinginan mereka demi selesainya konflik yang sedang dihadapi.
Kedua ,  mediasi  mampu  untuk  memberikan  hasil  yang  memuaskan  bagi masing-masing  pihak.  Karena  mediasi  mengutamakan win-win  solution dalam penyelesaian  berbagai  masalah  termasuk  di  dalamnya  konflik  keluarga.  Konsep win-win solution atau sama-sama menang inilah yang menjadikan mediasi bersifat adil dan peka dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan konflik yang ada, sehingga tercipta kembali keseimbangan dalam keluarga.
Ketiga ,  selain  bersifat  kreatif,  inovatif,  produktif  dan  adil,  mediasi  juga memiliki  sifat  dinamis.  Maksudnya,  hasil  dari  mediasi  bisa  berubah-ubah tergantung kesepakatan dan keinginan dari masing-masing pihak yang berkonflik dengan melihat kemaslahatan bagi mereka. Sifat dinamis dari mediasi inilah yang menjadikannya selalu relevan untuk menyelesaikan segala jenis konflik yang terjadi di dalam keluarga.
Singkatnya,  hukum  progresif  memandang  bahwa  mediasi  adalah  cara  dan sarana  yang  bersifat  kreatif,  inovatif,  produktif,  adil  dan  dinamis  untuk menyelesaikan  konflik  keluarga.  Sehingga  mediasi  tersebut  eksis  dan  progresif
28 Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia , Cet.1 (Yogyakarta: Antonylib, 2009), 60.
sebagai  institusi  yang  melayani  manusia  dan  menjadikannya  selesai  dari  suatu masalah demi mencapai suatu kebahagiaan.

## D. Kesimpulan
Dalam perspektif hukum Islam, mediasi dengan model sekarang ini dianggap sebagai  hasil  integrasi  dari sulh dan tahkim ,  yakni  proses  negosiasi  semua  pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator sebagai penengah yang memfasilitasi dan mengontrol proses tersebut hingga mencapai kesepakatan yang bersifat konsensual. Karakteristik  pencapaian  kesepakatan  secara  konsensual  terdapat  di sulh ,  dan karakteristik  penunjukan  pihak  ketiga  (mediator)  sebagai  penengah  terdapat  di tahkim .
Sedangkan dalam perspektif hukum progresif, mediasi dianggap sebagai cara dan  sarana  yang  bersifat  kreatif,  inovatif,  produktif,  adil  dan  dinamis  untuk menyelesaikan  konflik  keluarga.  Sehingga  mediasi  tersebut  eksis  dan  progresif sebagai  institusi  yang  melayani  manusia  dan  menjadikannya  selesai  dari  suatu masalah demi mencapai suatu kebahagiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an
Abbas,  Syahrizal. Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  &
Hukum Nasional . Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Adolf,  Huala. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional .  Cet.  4.  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
Arinanto, Satya, Ninuk Triyanti, dan Zudan Arif Fakrulloh, ed. Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Asnawi, M Natsir. “Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.” Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 3 (30 November 2017): 447–62. https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.447-462.
Era  Baru  Peradilan  Modern  Berbasis  Teknologi  Informasi:  Laporan  Tahunan 2018  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia .  Jakarta:  Mahkamah  Agung, Republik Indonesia, 2018.
Fanani,  Ahwan.  “Model  Resolusi  Konflik  Alternatif  dalam  Hukum  Islam.” Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 2 (23 Desember 2013): 271– 90. https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.569.
Goodpaster,  Gary. Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi . Jakarta: ELIPS Project, 1993. Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed. Ensiklopedi Hukum Islam . Cet. 1. Vol. 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
Kamaruddin.  “Mediasi  dalam  Pandangan  Hukum  Progresif  (Suatu  Alternatif Penyelesaian  Konflik  Keluarga).” Al-’Adl 11,  no.  2  (2018):  1–18. http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1246.
Keberlanjutan Modernisasi Peradilan: Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia . Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2019. Kusuma, Mahmud. Menyelami  Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia . Cet.1. Yogyakarta: Antonylib, 2009. Mawardi,  Ali  bin  Muhammad  al-. Al-Hawi  Al-Kabir:  Syarh  Mukhtashar  Al- Muzani . Cet. 1. Vol. 9. Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1994.
Optimalisasi  Peradilan  Modern  Berkelanjutan:  Laporan  Tahunan  2020 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia .  Jakarta:  Mahkamah  Agung, Republik Indonesia, 2020.
Partanto,  Pius  A,  dan  M.  Dahlan  Al-Barry. Kamus  Ilmiah  Populer .  Surabaya: Arkola, 2001.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan . Cet. 1. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
———. Membedah  Hukum  Progresif .  Cet.  2.  Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas, 2007.
Said, Abdul Aziz, Nathan C. Funk, dan Ayse S. Kadayifci, ed. Peace and Conflict Resolution in Islam: Precept and Practice . Lanham, Md: University Press of America, 2001.
Tamalawe, Devanry. “Efektivitas Mediasi Sebagai Bagian dari Bentuk Pencegahan Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata.” Lex Crimen 5, no. 3 (7 April 2016): 22–29.