## KONFLIK PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: MENGUAK KESADARAN PARA AKTOR
Ita Wulandari Dr.  Siti Musyarofah
Muhammad Asyim Asy'ari Universitas Trunojoyo Madura itawulandari06@gmail.com s_rofah@yahoo.com asim.asyari@trunojoyo.ac.id

## ABSTRACT
INFO ARTIKEL
This study aims to reveal the role conflict of village officials to  village  financial  management.  This  research  uses  qualitative approach, with phenomenology method. Data collection methods used were unstructured interview, observation, and documentation study. As a sample in this research mentioned as “hitam putih” village.
This  research  concluded the  existence  of  role  conflict perceived  by  village  apparatus  so  that  the  role  of  village apparatus  that  is  not  suitable  in  village  financial  management, such as; (1) planning in the "hitam putih"; (2) planning of "Apa Kata"  Kepala  Desa;  (3)  The  ambiguity  of  the  role  felt  by  the Village Secretary; (4) Village Operator "as" a Village Treasurer, preparation of APBDesa by Operator; (5) The Village Head acts as the Village Treasurer; (6) administration of village "does not need"  Village  Treasurer,  arrangement  of  administration performed by Village Operator;  (7) The village  head covers  the errors of the Village Secretary by replacing his role; (8) the role of  Village  Operator  "only  as  data  input  operator"  just  equate reporting  with  the  initial  budget  without  knowing  real  fund nominal;  (9)  Village  Operator  handling  accountability  report; (10)  BPD  is  not  fully  functionalized,  only  as  a  signatories;  (11) Village Head, feels "unnecessary" reporting to BPD.
Diterima: 26 November 2017 Direview: 27 November 2017 Disetujui: 27 Desember 2017 Terbit: 27 Desember 2017
Keywords: Role Conflict, Village Apparatus, Village Financial Management.

## PENDAHULUAN
Organisasi  publik  seperti  Pemerintahan  desa  tidak  lepas  dari  pada  konflik.  Konflik  itu ditimbulkan  dari  status  peran  perangkat  desa  hanya  sekedar  formalitas.  Sesuai  dengan  penelitian Dachliyati (2016), yang menyimpulkan bahwa Musrenbang Desa hanya formalitas tanpa melibatkan masyarakat karena usulan perencanaan anggaran berdasarkan keputusan kepala desa dan pengelolaan keuangan desa hanya dilakukan sendiri oleh kepala desa. Penelitian tersebut selaras dengan Cahyono (2005),  yang  mengungkapkan  bahwa  implementasi  pengelolaan  keuangan  desa  tidak  melibatkan masyarakat  ataupun  Badan  Permusyawaratan  Desa,  untuk  mendiskusikan  hal-hal  yang  menjadi
kepentingan  dan  dirasa  dibutuhkan  oleh  desa  tersebut.  Berdasarkan  penelitian  di  atas,  pembagian peran dalam Pemerintahan desa tidak sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada bagaimana konflik peran yang dirasakan dan dipahami  oleh  setiap  perangkat  desa  serta  dampaknya  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa. Pengelolaan keuangan desa sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan  kegiatan  hingga  pertanggungjawaban.  Sebelum  peneliti  melakukan  penelitian  ke lapangan, peneliti melakukan observasi awal untuk menentukan apakah desa tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hasil observasi awal ditemukan beberapa indikasi konflik peran diantaranya, adanya dominasi peran oleh Kepala Desa terhadap peran Bendahara Desa serta Sekretaris Desanya dalam pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  penelitian  ini  sangat  menarik  dengan  menggunakan pendekatan fenomenologi karena setiap perangkat desa menyadari tentang terjadinya konflik peran dalam  pengelolaan  keuangan  desa  namun  tetap  menjalankan  perannya.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kecamatan Abu-Abu Kabupaten Remang, tepatnya di Desa "Hitam Putih". Pemberian nama samaran tersebut dilakukan oleh peneliti karena atas dasar permintaan para informan pemerintah desa untuk tidak menyebutkan nama desa yang sebenarnya.
Alasan peneliti memilih desa tersebut untuk melakukan riset karena berdasarkan data  yang dimuat dalam buku desa KKN UTM tahun 2016, desa "Hitam Putih" merupakan salah satu desa yang belum memiliki Balai Desa sehingga peran perangkat desa "Hitam Putih" tidak dilaksanakan setiap harinya.  Keadaan  tersebut  menarik  hati  peneliti  untuk  mengetahui  apakah  hal  tersebut  dapat menimbulkan terjadinya konflik peran dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu peneliti memiliki kedekatan  historis,  budaya  dan  sosial,  serta  peneliti  telah  kenal  secara  dekat  dengan  informan sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data secara riil tentang bagaimana konflik peran  yang terjadi diantara para informan dalam mengelola keuangan desa dan kesesuaian perannya dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

## LANDASAN TEORI
Definisi peran menurut Soekanto (2009:212) adalah suatu kedudukan atau status, yang apabila seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  berarti  dia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sekumpulan tugas dan kewajiban yang dihubungkan dengan perilaku individu atau kelompok yang diharapkan dapat dilaksanakan.
Peran  tersebut  telah  tertuang  dalam  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebuah peran tidak lepas dari terjadinya konflik ketika suatu interpretasi tidak  sesuai  dengan  realitanya.  Peran  oleh  Luthans  (2005)  didefinisikan  sebagai  suatu  posisi  atau kedudukan  yang  seringkali  memunculkan  konflik-konflik  tuntutan  dan  konflik-konflik  harapan. Definisi  tentang  peran  oleh  Luthans,  selaras  dengan  Irzani  dan  Witjaksono  (2014:268) mendefinisikan  konflik  peran  sebagai  suatu  posisi  atau  pertentangan  kebutuhan  dan  tujuan  antara individu atau kelompok yang timbul karena ketidakkonsistenan antara peran yang diterima dengan perilaku peran yang sesuai. Kemudian Rusdiana (2015:162), juga menjelaskan bahwa di dalam ruang lingkup organisasi, konflik sering terjadi akibat adanya perbedaan peran dan ambiguitas dalam tugas serta tanggung jawab terhadap sikap, nilai, dan harapan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  metode  fenomenologi,  dimana menurut Kamayanti (2016:165) bahwa fenomenologi bukanlah studi tentang sebuah fenomena, tetapi studi  tentang  kesadaran.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  tidak terstruktur,  observasi,  dan  studi  dokumentasi.  Pemilihan  Informan  dipilih  berdasarkan  keperluan peneliti.  Hal  terpenting  dalam  pemilihan  informan  ini  peneliti  memilih  informan  yang  memiliki
pengalaman dalam hal  mengelola keuangan desa  yakni: Kepala Desa, Sekretaris Desa,  Bendahara desa, Operator Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa tahapan diantaranya; Tahap pertama yaitu Intentional analysis (menggabungkan Noema dan Noesis). Dimana Noema (sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, dipikirkan) dalam penelitian ini adalah konflik peran  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  Keuangan  Desa.  Kemudian noesis (kesadaran  secara mendalam) adalah pemaknaan konflik peran perangkat desa atas pengalamannya yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa.
Tahap  kedua  yaitu epoche (Pengurungan  makna  untuk  memahami  pemaknaan  atas pengalaman  informan),  Tahap  ketiga,  yaitu eidetic  reduction, merupakan  hasil  dari  proses pemaknaan.  Kemudian  tahap  terakhir  yaitu  kesimpulan  dimana  peneliti  menyimpulkan  beberapa hasil temuan peneliti selama di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konflik Peran Pada Tahap Perencanaan

## 1. Perencanaan Pembangunan Desa Belum Optimal
Tahap  perencanaan  merupakan  langkah  awal  sebuah  pembangunan  bagi  desa  yang menginginkan suatu perubahan. Tahap perencanaan tersebut dimulai dari diadakannya musyawarah desa  yang  dinamakan  Musrenbang  desa.  Pada  Desa  "Hitam  Putih"  pelaksanaan  Musrenbang  desa meskipun  ada,  namun  tidak  sepenuhnya  mengikuti  aturan  yang  ada,  artinya  musyarawah  tersebut hanya formalitas saja, berikut ungkapan kepala desa mengenai Musrenbang desa:
“Masalah  musyawarah  itu,  kita  itu  (pada  aturan  tidak  terlalu  diterapkan  dengan  benar, mengikuti  separuh-separuh).  (Kalau  diikuti betul maka rumit), karena di  Musrenbang Desa  itu saja sudah ada tahapan-tahapan tertentu, kalau tidak salah tiga tahapan. Dan setiap dusun itu berhak mengajukan, misalnya dana desa cukup hanya dibangun dua titik misalnya. Di sini kan ada  6  dusun,  itu  semacam  setiap  dusun  diwajibkan  untuk  mengusulkan  lalu  disitu  semacam dilomba artinya ya dusun mana yang lebih berhak untuk mendapat dana tersebut.” . Berdasarkan penuturan wawancara tersebut secara sadar bahwa Kepala Desa "Hitam Putih" menganggap bahwa proses musyawarah dalam hal pembangunan desanya tidak diterapkan dengan benar atau belum optimal. Kepala Desa menganggap bahwa peraturan saat ini masih rumit sehingga dalam  Musrenbang  desa  pun  hanya  mengikuti  separuh  dari  setiap  aturannya.  Dalam  musyarawah tersebut  Kepala  Desa  "Hitam  Putih"  dapat  melakukan  penampungan  atas  berbagai  usulan pembangunan dari masing-masing Kepala Dusun. Meskipun dalam hal ini pemerintah Desa "Hitam Putih" masih meninjau kembali kegiatan mana yang mendesak untuk direalisasikan. Namun dalam hal ini segala keputusan kembali lagi pada tangan Kepala Desanya. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan lanjutan dari kepala desa:
“Nanti di situ kan mereka bersaing yang terkuat, kata satunya ini lebih penting kata satunya juga begitu. Cuma kalau diikuti semua aturan itu jadi hubungan yang tidak baik kemasyarakat. Dibilang tidak baik itu jadi kecemburuan sosial. Akhirnya mengambil jalan pintas mengumpulkan tetuah desa, untuk menentukan titik mana yang lebih kita utamakan”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  merupakan  suatu  kesadaran  mendalam  (noesis)  dari Bapak Benedict selaku Kades bahwa perencanaan pada akhirnya Kepala Desa juga yang menentukan. Pemahaman  Kepala  Desa  menganggap  bahwa  perbuatannya  tidak  mengikuti  keseluruhan  aturan dianggapnya benar dengan alasan jika sepenuhnya mengikuti aturan akan menimbulkan hubungan yang tidak baik terhadap masyarakatnya karena dapat menyebabkan terjadinya suatu kecemburuan sosial.  Kemudian  selanjutnya  Sekretaris  desa  juga  menyepakati  adanya  peraturan  yang  dijalankan setengah-setengah, sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau di kediamannya
“Di sini ini desa, jadi aturan itu tidak terlalu ketat. Maksudnya yang penting datanya ada buat bukti laporan ya sudah, kalau diikuti semua rumit soalnya.”.
Berdasarkan  penuturan  wawancara  wawancara  tersebut  terdapat  pemahaman  obyektif (noema) oleh Bapak James. Bapak James selaku Sekretaris Desa menyadari bahwa di Desa tersebut,
pemerintah desa tidak perlu mengikuti keseluruhan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang- undangan.  Sekretaris  desa  menganggap  bahwa  yang  penting  sudah  terdapat  data  untuk  pelaporan. Sama  hal  nya  dengan  Kepala  desa,  Sekretaris  desa  juga  menganggap  jika  mengikuti  keseluruhan aturan perundang-undangan masih dianggap terlalu rumit.
Selain itu muncul kesadaran mendalam (noesis) oleh Kepala Desa disela-sela wawancara yang menyatakan bahwa:
“masyarakat  tidak  dapat  dipaksakan  untuk  mengerti  tentang  aturan  yang  sesungguhnya karena masyarakat desa kan pemikirannya masih terbelakang”.
Kesadaran  yang  muncul  dari  pernyataan  Kepala  Desa  tersebut  tidak  sesuai  dengan  asas pengelolaan keuangan desa di mana telah diatur bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa  harus  mengacu  pada  pedoman  atau  aturan  yang  melandasinya.  Selain  itu  perlunya  untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi sumber daya manusia yang lebih berkembang dan maju. Jadi  bukan  hanya  desanya  saja  yang  maju,  melainkan  juga  masyarakatnya  dapat  berkembang  dan memilki pola pikir untuk menjadikan desanya lebih maju lagi dari segi pembangunan.
Ketika proses perencanaan tidak mengikuti seluruh aturan maka peran-peran perangkat desa juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal yang terjadi tersebut dapat menimbulkan suatu konflik peran,  ketika  ada  perbedaan  antara  harapan  dan  kenyataan  atas  peran  yang  dijalaninya.  Meski menyadari  adanya  konflik  peran  yang  terjadi  para  perangkat  desanya,  Kepala  desa  tetap membenarkan hal demikian dan menganggap terpilihnya kembali beliau pada masa jabatannya kini adalah sebagai bentuk kepercayaan dari masyarakat. Kepala Desa merasa jika masyarakat percaya bahwa dirinya sudah memenuhi setiap kebutuhan masyarakatnya.

## 2. Perencanaan "Apa Kata" Kepala Desa
Mekanisme  selanjutnya  dalam  Musrenbang  desa  yaitu  penyusunan  Rencana  pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga Anggaran dan  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes).  Pemerintah  desa  memiliki  peran  masing-masing  dalam pelaksanaan rapat Musrenbang desa. Sekretaris Desa berperan sebagai Koordinator yang memimpin jalannya  rapat  dan  dibantu  oleh  perangkat  desa  lainnya,  dan  Kepala  Desa  berperan  mengawasi jalannya rapat. Namun pada Desa "Hitam Putih" yang terjadi adalah sebaliknya yaitu Kepala Desa mendominasi peran Sekretaris Desa, sesuai dengan ungkapan Kades mengenai proses usulan pada tahap perencanaan:
“Kalau  secara  aturan  Kepala  Desa  itu  ya  cuma  mengawasi,  yang  memilih  itu  ya  kayak pejabat-pejabat desa, tapi rapat itu tidak jalan. Kalau mengikuti peraturan itu pas bertengkar karena  semacam  berebut.  Kata  yang  satu  harus dusun  saya,  kata  satunya  dusun  saya.  Kalau masalah perencanaan APBDesa itu kan pertama mengusulkan, masalah usulan itu tidak dibahas bersama kalau di sini.".
Hasil  wawancara  tersebut  terdapat  pemahaman  obyektif  (noema)  dari  informan  Bapak Benedict,  menyatakan  bahwa  dalam  pengusulan  perencanaan  tidak  dibahas  bersama  dengan masyarakat  desanya.  Pemahaman  Kepala  Desa  menganggap  bahwa  perencanaan  APBDesa  sudah dipasrahkan kepada kepala desa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak James selaku Sekretaris desa di Desa "Hitam Putih" bahwa perencanaan berdasarkan dominasi kepala desa. Berikut Ungkapan Bapak James:
“Kalau ada rapat itu yang mengetuai ya kepala desa, saya cuma jadi perwakilan aja, cuma ikut-ikutan. Sebenarnya ya saya yang mengatur tapi saya tidak tau apa-apa dan gak enak sama pak kades kan lebih tua.”.
Hasil  wawancara  tersebut  merupakan  kesadaran  mendalam  (noesis)  yang  ditunjukkan  oleh Bapak James selaku Sekretaris Desa. Dari hasil percakapannya tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa yang mengatur dan mengkoordinasikan rapat dalam perencanaan. Pemahaman yang timbul oleh Sekretaris  Desa  bahwa  meski  secara  aturan  seharusnya  dilakukan  oleh  Sekretaris  Desa,  namun dikarenakan  merasa  dirinya  tidak  mengerti  apa-apa  tentang  tugasnya,  maka  ketidakmengertian
tersebut menjadikan Kepala Desa lebih mudah untuk mengambil alih setiap peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab Sekretaris Desanya.
Hal  tersebut  dapat  berdampak  pada  terjadinya  konflik  peran  yang  dirasakan  Sekretaris Desanya,  di  mana  peran  Sekretaris  desa  tidak  menjalankan  peran  sebagaimana  seharusnya.  Rasa tertekan yang terbentuk dalam kesadaran Sekretaris Desa akibat perbedaan harapan dengan tuntutan peran yang dirasakannya merupakan suatu konflik peran.

## 3. Ambiguitas Peran Sekretaris Desa
Pada Desa "Hitam Putih", terjadi fenomena ambiguitas peran yang dirasakan oleh Sekretaris Desa. Ketika terdapat suatu keadaan di mana individu memperoleh informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas tentang tanggung jawabnya maka hal tersebut yang dinamakan Ambiguitas peran. Keadaan demikian berdampak pada individu yang tidak mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukannya.
Sekretaris  desa  yaitu  Bapak  James  sering  kali  dianggap  tidak  mengerti  apa-apa  tentang perannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Benedict selaku Kepala Desa:
“Sekdesnya tidak tau apa-apa, orang sekdesnya agak bingung itu tidak tau apa-apa .”. Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut terdapat pemahaman obyektif (noema) dari Bapak Benedict. Bapak Benedict menilai bahwa Sekretaris desa yaitu Bapak James dianggap tidak mengerti apa-apa tentang peran dan tanggungjawab yang sedang dijalaninya.
Namun hal tersebut menjadi sangat mengherankan ketika Bapak James tetap terpilih kembali menjadi Sekretaris Desa "Hitam Putih" pada periode saat ini. Ambiguitas peran yang dirasakan oleh Sekretaris  Desanya  tidak  dipermasalahkan  oleh  Kepala  Desa  "Hitam  Putih".  Kepala  Desa  justru mencari cara lain untuk membantu menggantikan pekerjaannya. Salah satunya dengan melimpahkan tugas  Sekretaris  Desa  pada  orang  kepercayaannya.  Hal  tersebut  dipaparkan  dalam  percakapannya sebagai berikut:
“Perannya sekdes Cuma Kaki Tangan Kades cuma ya ke timur ke barat, cuma kerjaannya absen ke kecamatan, semua dikerjakan sekdesnya. Kalau masalah pembangunan sekdes itu cuma hanya sebatas mengetahui kalau ada pengajuan, pelaksanakan, tapi cuma sebatas mengetahui saja  kalau  perencanaan  itu  minta  bantuan  konsultan  propinsi.  Tidak  semua  dikerjakan sekdesnya. Kalau masalah pembangunan sekdes itu cuma hanya sebatas mengetahui kalau ada pengajuan,  pelaksanakan,  tapi  cuma  sebatas  mengetahui  saja  kalau  perencanaan  itu  yah terserah saya minta bantuan konsultan propinsi, sekdesnya tidak ikut campur”.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  terdapat  kesadaran  mendalam  (noesis)  oleh  Bapak Benedict.  Bapak  benedict  menyatakan  bahwa  Sekretaris  desa  tidak  jelas  dalam  menjalankan perannya.  Kemudian  pemahaman  dari  Bapak  Benedict  yang  menyatakan  bahwa  masalah pembangunan  di  Desa  nya  Sekretaris  Desa  hanya  sebatas  mengetahui  jika  ada  pengajuan  dan pelaksanaan, namun tidak ikut campur dalam perencanaannya.
Pernyataan Kepala Desa tersebut seakan membiarkan ke-ambiguitasan peran yang dirasakan oleh Sekretaris Desanya tetap terjadi. Ambiguitas peran menurut Luthans (2005) merupakan keadaan di mana seorang individu tidak benar-benar memahami situasi atau dalam istilah umum “tidak tahu apa  yang  harus  dilakukan”.  Luthans  menjelaskan  bahwa  beberapa  hal  yang  mempengaruhi Ambiguitas  peran  diantaranya  yaitu  deskripsi  kerja  yang  tidak  jelas,  perintah  atasan  yang  tidak lengkap, dan kurangnya pengalaman.
Ketidakmengertian  perannya  tersebut  juga  telah  diungkap  secara  terang-terangan  oleh Sekretaris Desa "Hitam Putih" yaitu Bapak James. Di mana saat ditemui dikediaman istrinya beliau mengatakan:
“Kalau rapat Musrenbang desa, sekdes cuma mendengarkan, yang mengatur (memimpin) rapat ya kepala desa, Sekdes cuma sebatas mendampingi saja.”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat kesadaran mendalam (noesis) oleh Sekretaris Desa yang menganggap bahwa ketika proses Musrenbang desa Sekretaris Desa hanya mendengarkan prosesnya. Kemudian apa yang dipikirkan Bapak James yaitu mengakui bahwa dirinya hanya sekedar
menjadi pendamping Kepala desa saja saat Musrenbang desa dilaksanakan. Hal ini membuktikan jika Sekretaris  desa  belum  mengerti  secara  pasti  apa  perannya  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Ketidakpahaman Bapak  James di  sini  dikarenakan tidak adanya komunikasi  dan pembagian peran yang secara jelas dari Kepala desa.

## 4. Operator Desa “menjadi” Sekretaris Desa
Penganggaran  adalah  tahap  pengelolaan  keuangan  desa  yang  tidak  bisa  lepas  dari  tahap perencanaan.  Setelah  melakukan  perencanaan  pembangunan,  maka  sangat  penting  menentukan nominal anggaran pembangunan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Rancangan APBDesa di desa "Hitam Putih" untuk tahun anggaran 2016 dilakukan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Benedict dengan Operator Desanya  yaitu  Bapak William.  Sesuai  dengan pernyataan Bapak Benedict sendiri bahwa urusan perencanaan dan penganggaran diputuskan sendiri oleh Kepala Desa.
“Yang menyusun APBDesa itu ya kita, sebenarnya urusannya Sekretaris Desa, tapi sudah tau Sekretarisnya seperti itu, gak ngerti apa-apa, ya kalau masalah dokumen itu saya pasrah ke Operator semua yang lebih mengerti.”
Berdasarkan  pernyataan  Bapak  Benedict  di  atas  merupakan  pemahaman  obyektif  (noema) bahwa  penyusunan  APBDesa  di  desa  tersebut  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dengan  dibantu  oleh Operator Desanya sebagai pembuatan dokumen. Kemudian timbulnya pemikiran bahwa penyusunan APBDesa dikerjakan Kepala Desa adalah kurang mengertinya Sekretaris desanya dengan tugasnya. Sedangkan Operator Desa lebih mengerti tentang pembuatan dokumen-dokumen di desa. Maka dari itu pembuatan APBDesa dilakukan sendiri oleh Kepala Desa "Hitam Putih". Pernyataan tersebut juga sesuai dengan ungkapan Operator desa.
“Yang membuat APBDesa itu ya kita, saya membuat dokumennya disuruh Kepala Desa, yang  menentukan  anggaran  ya  Kepala  Desanya  saya  cuma  membuat  dokumennya  saja.  Ya sebenarnya tugas Sekdes, saya disuruh Kades begitu.”.
Berdasarkan  pernyataan  Bapak  William  merupakan  pemahaman  obyektif  (noema)  yang mengakui jika pembuatan dokumen APBDesa dikerjakan olehnya dan Kepala Desa yang menetukan anggaran. Kesadaran mendalam yang dirasakan oleh Operator Desa bahwa hal tersebut seharusnya merupakan tugas Sekretaris Desanya namun beliau tidak bisa menolak perintah Kepala Desa. Jika ditinjau dari peraturan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Sekretaris Desa adalah melakukan penyusunan Rancangan APBDesa. Pelimpahan tugas terhadap Operator desa menyebabkan  tidak  berfungsinya  peran  Sekretaris  Desa.  Pelimpahan  tugas  tersebut  dapat menciptakan konflik peran pada Operator Desa. Di mana Operator Desa merasakan tekanan atas tugas yang berlebihan namun tidak dapat menolaknya.
Kepala Desa menjelaskan mengenai nominal-nominal penganggaran dalam APBDesa  yang dikelolanya.  Menurut  beliau  angka  tersebut  diperkiraan  dari  jumlah  APBDesa  tahun  sebelumnya. Kemudian  beliau  memperkirakan  angka  berapa  yang  akan  diperoleh  tahun  ini.  Rencana Pembangunan  kemudian  diperkirakan  tentang  sejumlah  dana  yang  akan  dihabiskan.  Berikut ungkapan Bapak Benedict:
“Pertama-tama kita memperkirakan dana tahun ini akan cair berapa. Terus pas dirapatkan tentang titik mana saja yang akan dibangun, setelah memilih titik pembangunan, kalau masalah perkiraan  uang  itu  urusannya  saya,  karena  yang  namanya  uang  kalau  dirembukkan  takutnya jadi pertengkaran, jadi ya sudah pasrah sama saya.”.
Dari  penjelasan  wawancara  tersebut  terdapat  pemahaman  dari  Bapak  Benedict  bahwa penganggaran dikelola sendiri olehnya. Hal tersebut membentuk kesadaran mendalam (noesis) bahwa Kepala  Desa  mengelola  sendiri  penganggaran  di  Desanya  karena  menganggap  jika  hal-hal  yang bersifat material jika dimusyawarahkan akan menimbulkan konflik. Pendapat Kepala Desa tersebut berbeda dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang memaparkan bahwa di dalam perannya Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan dibantu oleh PTPKD.
Konflik Peran Pada Tahap Pelaksanaan Dan Penatausahaan

## 1. Kepala Desa "Berperan sebagai" Bendahara Desa
Tahap  pelaksanaan  merupakan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  keluar  masuknya keuangan  desa.  Setiap  pengeluaran  di  desa  seharusnya  dikelola  oleh  Bendahara  desanya.  Sesuai dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana setiap penerimaan,  penyimpanan,  pembayaran,  penatausahaan,  dan  pertanggungjawaban  penerimaan  dan pengeluaran pendapatan desa merupakan tugas Bendahara. Berikut  ungkapan Kades mengenai  hal tersebut:
“Kalau secara aturan uang itu masuk ke bendahara, dana ini kan banyak ada dana ADD, dana desa, ada dari bangkalan, ada dari propinsi, banyak beragam. Kalau dana desa sepertama kan  masuk  kebendahara,  kita  membuat  adanya  pencairan.  Baru  pas  melakukan  pencairan, uangnya masuk ke bendahara tapi yang mengelola tetap saya.”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Bapak Benedict  selaku  Kepala  desa.  Beliau  secara  sadar  mengakui  bahwa  bendahara  hanya  tempat masuknya pencairan dana pertama kali namun kemudian pengelolaannya dikelola oleh kepala desa. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bendahara Desanya, berikut pernyataan dari Bendahara Desa "Hitam Putih":
“Di sini itu berbeda dengan di Surabaya gak mengikuti kesemua aturan. Yah saya tidak terlalu  mengerti  tentang  tata  cara  menjadi  bendahara.  Saya  cuma  disuruh  sama  dia  (sambil melirik kades). Tapi kalau uang masuk ke rekening desa. Kalau ada pengeluaran itu ya minta ke Kepala Desanya semua. Kalau ada keperluan itu yang mengurus Kepala Desanya, saya tidak tahu  apa-apa.  Yang  mencatat  itu  Operator  desa,  saya  tidak  ikut  campur  cuma  disuruh  tanda tangan. Sebenarnya saya tahu itu tugas saya tapi saya tidak tau apa-apa”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  merupakan  pemahaman  obyektif  (Noema)  dari  Ibu Claudia selaku Bendahara Desa. Ibu Claudia menyadari akan ketidak mengertiannya terhadap peran yang  diembannya  saat  ini.  Kemudian  muncul  pemahaman  oleh  Bendahara  Desa  bahwa ketidakmengertiannya  menyebabkan  pengelolaan  keuangan  desa  dikelola  oleh  Kepala  Desa, sedangkan mengenai pencatatan dikerjakan oleh Operator Desanya.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  peneliti  menyimpulkan  bahwa  perannya  menjadi  Bendahara Desa  hanya  sebatas  formalitas.  Keadaan  tersebut  memudahkan  Kepala  Desa  dalam  mendominasi peran Bendahara Desa. Pada Desa "Hitam Putih", Bendahara desa hanya memiliki wewenang untuk mencairkan dana saja, selebihnya masalah pengelolaan menjadi tanngungjawab Kepala desanya.
Dalam  hal  ini  kepala  desa  menyadari  bahwa  dirinya  yang  mengelola  setiap  keuangan  di desanya sedangkan Bendahara desa selaku istrinya hanya mencairkan uang saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Claudia sebagai berikut:
“Kalau pencairan itu ya saya suruh ngambil uangnya. Cuma ngambil saja tapi nanti yang mengatur ya dia (sambil melirik kades)”.
Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran mendalam (Noesis) dari Ibu Claudia selaku Bendahara Desa. Ibu Claudia menyadari dari pengalamannya selama ini hanya berperan dalam hal pencairan dana desa saja, namun setelah uang tersebut cair yang mengelola setiap pengeluaran adalah suaminya yaitu Kepala Desa "Hitam Putih".

## 2. Penatausahaan "tidak perlu" Bendahara Desa
Penatausahaan  merupakan  tugas  Bendahara  Desa.  Bendahara  Desa  wajib  melakukan pencatatan  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran,  serta  mempertanggungjawabkan  uang  melalui laporan pertanggungjawaban tiap akhir bulan. Namun Bendahara Desa pada desa "Hitam Putih" tidak mempunyai buku pencatatan apapun. Berikut ungkapan Ibu Claudia:
“Tidak pernah mencatat dek kan sudah ada operator desa, ya saya terserah Kepala Desa. Paling cuma disuruh tanda tangan ya saya tanda tangan” .
Berdasarkan  wawancara  tersbut  merupakan  pemahaman  obyektif  (Noema)  oleh  Bendahara Desa. Bendahara Desa menyadari bahwa dirinya tidak pernah membuat pencatatan apapun. Pendapat
Ibu Claudia tersebut membentuk pemahaman bahwa menurutnya tidak perlu melakukan pencatatan karena sudah ada operator desa. Peran Bendahara Desa menurutnya hanya menandatanganinya saja jika diperlukan. Pada hal ini, pemahaman “Aku” oleh Ibu Claudia adalah “Aku tidak mencatat karena sudah  ada  operator  desa  sesuai  dengan  yang  diinginkan  kepala  desanya,  hanya  ikut menandatanganinya saja jika diperlukan. Sedangkan untuk tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, Kepala  desa  meminta  Operator  Desa  untuk  mengambil  alihnya.  Namun  terdapat  sebuah  harapan berbeda yang diungkap berdasarkan pernyataan dari Operator Desa yaitu Bapak William :
“Kalau ada pengeluaran, nanti kita memilih barang lalu memasukkan semuanya ke data. Yang menginput itu saya dengan tim. Timnya ada pendamping desa lagi. Kalau bendahara cuma paling bantuin lihat saja tapi tau data-datanya. Memang disuruh sama kepala desa saya yang input,  ya  sebenarnya  bendahara,  tapi  ya  nyuruh  saya  gitu  soalnya  tidak  begitu  mengerti bendaharanya”.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Bapak William selaku Operator desa. Di mana Bapak William mengakui jika Bendahara tidak ikut membuat pelaporan dikarenakan kurang mengerti dengan perannya. Kemudian terdapat suatu pemikiran oleh Operator desa yang merasa bahwa untuk menutupi ketidakmengertian Bendahara Desa, Kepala Desa memberikan tugas tersebut kepada Operator Desa. Adanya harapan yang berbeda yang tidak sesuai dengan tuntutan peran yang dirasakan oleh Operator Desa "Hitam Putih" merupakan suatu Konflik Peran. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Claudia sebagai berikut:
“Kalau masalah pencatatan itu ya operator semua. Saya dijadikan bendahara ini, saya gak mengerti. Kenyataannya susah dek jadi bendahara saya gak tahu. Saya Cuma disuruh pak kepala desanya. Kalau membuat SPJ itu ya dikerjain bersama-sama saya gak ikut campur”.
Hasil  wawancara  tersebut  merupakan  kesadaran  mendalam  (noesis)  oleh  Bendahara  Desa bahwa pencatatan keuangan di  Desanya dibuat  oleh Operator Desa semua. Kemudian  Ibu Claudia memahami  bahwa  selaku  Bendahara  Desa.  Ibu  Claudia  menyadari  tentang  ketidakmengertiannya menjabat sebagai Bendahara Desa karena beliau hanya diminta Kepala Desa untuk memegang jabatan tersebut. Ibu Claudia mengakui tentang susahnya memegang jabatan sebagai Bendahara Desa, karena beliau  memang  bukan  ahli  keuangan  serta  tidak  mempunyai  pengalaman  sebelumnya  dibidang keuangan.  Kemudian  ketika  terdapat  suatu  ketidakcocokan  antara  harapan  dengan  tuntutan  suatu peran maka hal tersebut dinamakan sebagai konflik peran.
Konflik  peran  yang  dirasakan  Bapak  William  selaku  operator  desa  terjadi  ketika  harus menanggung segala pencatatan yang seharusnya juga dikelola oleh Bendahara desa. Namun Bapak William tetap menjalankan perintah Kepala Desa karena merasa “sungkan”. Bagaimanapun posisinya dalam perangkat desa dipilih langsung oleh Kepala Desa. Begitupun Bendahara Desa merasa bahwa tugas  tersebut  bertentangan  dengan  nilai  pribadinya  yang  kurang  mengerti  tentang  peraturan  serta perannya menjadi Bendahara Desa. Ibu Claudia semata-mata hanya mengikuti perintah Kepala Desa. Meski  tidak  diatur  mengenai  pemilihan  perangkat  desa  oleh  perundang-undangan,  sebaiknya Pemerintah  pusat  juga  membuat  kebijakan  untuk  menghindari  terjadinya  konflik  peran  yang sedemikian rupa.

## 3. Kepala Desa Menutupi Kesalahan Sekretaris Desa
Suatu struktur dalam pemerintahan desa terdiri dari Kepala desa beserta perangkat desa yang membantu pengelolaan di desa, diantaranya Sekretaris desa dan Bendahara desa. Bukanlah suatu hal yang baru bagi setiap pemerintahan desa diseluruh desa-desa kecil di Indonesia jika setiap pemerintah desa masih memiliki keterikatan keluarga. Hal tersebut karena Kepala desa berhak memilih sendiri anggota pejabat di desanya. Jika dalam suatu pemerintahan dikelola oleh satu keluarga maka hal yang mungkin jika konflik peran juga terjadi didalamnya. Salah satunya seperti yang diungkap oleh Kepala Desa "Hitam Putih" sebagai berikut:
“Kalau ada masalah dengan bendes dan sekdes kita saling menutupi (epoche)”
Hasil  wawancara  tersebut  merupakan  kesadaran  dari  Bapak  Benedict  selaku  Kepala  desa, beliau secara sadar mengakui jika pernah terjadi beberapa masalah-masalah kecil yang sering terjadi di desanya. Hal tersebut diperjelas dengan hasil wawancara lanjutan dari beliau:
“Misalnya dulu ada masalah sekdesnya menghabiskan uang untuk membuat surat-surat itu ya saya yang tanggung jawab, saya ganti uangnya suruh selesaikan ke weheb (kaki tangannya kades). Ya itu sudah berupa teguran secara halus ke sekdes, gak saya tegur langsung soalnya kan masih sodara ga enak. Kalau mangkel yang namanya manusia ya pasti, apalagi Sekdesnya ini memang begitu orangnya, saya sudah membayar hutangnya banyak sekali tapi ya itu dia gak sadar-sadar.  Ya  tapi  saya  tetap  secara  halus  dan  membiarkannya,  ga  enak  soalnya  saudara saya, kalau saudara kan memang harus saling menutupi.”
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  jika  Bapak  Benedict  merasa  bahwa  menutupi kesalahan  Bendahara  Desa  maupun  Sekretaris  desa  sering  dilakukan  olehnya.  Pendapat  Bapak Benedict sebagai bentuk pemahaman obyektif (Noema), disebabkan oleh pengalamannya yang sering menghadapi  permasalahan  yang  timbul  akibat  Sekretaris  di  desanya.  Kemudian  Kepala  Desa membentuk  pemahaman  bahwa  sudah  menjadi  kewajiban  Kepala  desa  untuk  membantu menyelesaikan permasalahan di desanya. Penyelesaian yang dimaksud adalah dengan menutupinya dan  menganggap  itu  bentuk  dari  sebuah  teguran  terhadap  Sekretaris  Desa.  Padahal  kasus  tersebut melibatkan sejumlah uang yang seharusnya dikelola oleh Sekretaris desanya.
Konflik  peran  yang  dirasakan  Kepala  desa  terjadi  ketika  tuntutan  peran  yang  terjadi  atas Sekretaris  desa  tersebut  tidak  sesuai  dengan  harapannya.  Sikap  kepala  desa  yang  selalu  menutupi kesalahan  dari  Sekretaris  desa  tersebut  juga  dapat  dikatakan  konflik  peran  karena  melanggar  nilai moral yang dimilikinya. Meskipun beliau menyadari tentang terjadinya konflik peran, namun Kepala Desa tetap menerima kondisi tersebut dengan alasan “tidak enak hati” pada Sekretaris Desanya. Hal ini  dijadikan  alasan  oleh  Kepala  Desa  untuk  tidak  melibatkan  Sekretaris  Desa  dalam  Tahap pelaksanaan  pembangunan  di  desanya.  Adanya  pembagian  tugas  yang  tidak  jelas  menyebabkan Kepala Desa lebih mudah mendominasi setiap tahap pelaksanaan di desanya.

## Konflik Peran Pada Tahap Pelaporan Dan Pertanggungjawaban 1. Peran Operator Desa Hanya "Tukang Input"
Operator  desa  merupakan  bagian  dari  perangkat  desa  yang  bertugas  dalam  hal  pelaporan. Setiap dana  yang didapatkan oleh pemerintah desa harus dilaporkan dan  sesuai  dengan pengajuan yang telah tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). Oleh karena itu operator desa memiliki tugas  utama  dalam  hal  pelaporan  di  masing-masing  desa.  Namun  fenomena  yang  terjadi  Operator desa pada Desa "Hitam Putih" ini tidak memiliki latar belakang yang mengerti pencacatan laporan keuangan desa, namun beliau merupakan seorang guru SD yang dipilih langsung oleh Kepala desanya untuk  menjabat  sebagai  Operator  desa.  Berikut  hasil  wawancara  dengan  Bapak  William  selaku Operator Desa "Hitam Putih":
“Operator itu perannya cuma nginput data seperti pengelolaan keuangan, sekarang kan ada aplikasi siskeudes (system keuangan desa), jadi semua pengeluaran di desa dimasukkan di sana, kalau masalah pembelian barangnya kepala desa yang atur ya mungkin (ragu-ragu), saya cuma tau nginput saja” .
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  merupakan  pemahaman  obyektif  (Noema)  dari Operator  desa.  Bapak  William  menyadari  bahwa  tugasnya  hanya  untuk  membuat  pelaporan  pada setiap kegiatan di desanya. Beliau mengetahui tentang tugasnya untuk menginput setiap nota kegiatan yang diserahkan oleh kepala desa. Meski mengetahui hal tersebut namun gerak-gerik Bapak William seperti  ragu-ragu  dalam  menjawab  setiap  pertanyaan  peneliti  dan  sampai  mengulang  kembali pertanyaannya, bahkan ada beberapa istilah yang tidak diketahui Bapak William saat ditanyakan oleh peneliti. Kemudian ketika ditanya mengenai bagaimana pencatatan jika ada yang tidak sesuai aturan, berikut penjelasan beliau:
“Kalau sekarang dana desa itu semua dikelola oleh perangkat desa, pertama kita membuat anggaran  APBDes  untuk  satu  tahun,  apa  saja  yang  diperlukan  oleh  desa  yang  utama  itu
pembangunan  fisik  seperti  jalan,  gedung,  terus  pengelolaannya  uang  itu  turun  ke  bendahara desa  kemudian  dikelola  oleh  perangkat-perangkatnya.  Kalau  masalah  pelaksanaan pembangunan  itu  dana  dipas-paskan,  gak  ada  lebihnya  biar  mudah  mencatatnya.  Karena operator kurang tau tentang uang, dikasih nota di input aja udah.”
Hasil  wawancara  tersebut  merupakan  pemahaman  oleh  Bapak  William  selaku  Informan. Berdasarkan pengalamannya Bapak William menyadari bahwa operator desa yang dijabatnya saat ini hanya berperan menginput data sebagai pelaporan atas pelaksanaan kegiatan yang terjadi di desanya dengan  menyamakan  antara  anggaran  awal  dan  pelaporan.  Hal  tersebut  menimbulkan  kesadaran mendalam (Noesis) bahwa keadaan uang yang sebenarnya pun Operator kurang mengetahui hanya menyamakan  atau  "dipas-paskan"  setiap  pengeluaran  dengan  anggaran  awalnya  agar  lebih  mudah melakukan pelaporan.
Konflik  peran  yang  dirasakan  Operator  desa  adalah  ketika  beliau  berada  dibawah  tekanan Kepala  Desa  untuk  menjalankan  semua  perintahnya.  Adanya  rasa  "tidak  enak"  untuk  menolak perintah  Kepala  Desa,  namun  dilain  sisi  hal  yang  dilakukannya  dalam  pelaporan  adalah  hal  yang kurang benar. Hal tersebut sesuai ungkapan Bapak William selanjutnya.
“Sebenarya ketika ada kelebihan dana ya itu perlu dilaporkan kembali, jadi biar gak ribet dipas-paskan saja. Sama Kadesnya juga disuruh begitu.”
Berdasarkan pernyataan diatas merupakan keadaan yang bertolak belakang antara apa yang terjadi di lapangan dengan harapannya atas peran yang dijalaninya. Berikut ungkapan Kepala desa mengenai peran Operator desanya:
“Ya  pemerintah  sendiri  kan  pelan-pelan  yang  mengadakan  peraturan  dipakai  sedikit- sedikit. Sekarang setiap desa enak diadakan operator desa, ya data dipegang dia semua. Yang mengusulkan itu awalnya dari kita, masalah dokumen itu pemerintah kan sekarang menyediakan pendamping  dari  Kecamatan  Abu-Abu.  Kalau  masalah  operator  desa  itu  harus  desa  sekitar. Yang  menggarap  dokumen  ya  operator  desa  kan  memang  tugasnya.  Cuma  kan  masih  tahap belajar ya jadi masih konsultasi ke pendamping”.
Hasil wawancara tersebut merupakan bentuk pemahaman dari Kepala desa. Bapak Benedict merasa  bahwa  penggarapan  dokumen  di  desa  merupakan  peran  Operator  desa.  Bapak  Benedict menyadari  jika  operator  desanya  belum  begitu  menguasai  pelaporan,  dikarenakan  peraturan pemerintahan berjalan perlahan dan masih tahap belajar.

## 2. LPJ dikerjakan Operator Desa
Laporan  pertanggungjawaban  merupakan  laporan  yang  harus  dibuat  pada  setiap  desa  per semester agar pengawasan dapat lebih baik. Jika ditinjau dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membuat Laporan pertanggungjawaban merupakan peran Sekretaris desa. Namun pada desa "Hitam Putih",  Laporan  pertanggungjawaban  dikerjakan  oleh  Operator  desa.  Berikut  ungkapan  Kades mengenai hal ini:
“Kalau  secara  aturan  ya  LPJ  itu  dibuat  Sekdes,  tapi  di  sini  dipasrahkan  pada  operator semua. kan sudah tau sekdesnya tidak mengerti apa-apa begitu.”
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  merupakan  pemahaman  obyektif  (noema)  oleh  Bapak Benedict menyadari jika pembuatan Laporan Pertanggungjawaban di desanya dibuat oleh Operator Desa. Alasannya adalah seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya jika Kepala Desa menilai Sekretarisnya tidak mengerti apa-apa tentang perannya. Berikut ungkapan Operator desa mengenai hal ini.
“Kalau LPJ saya yang membuatkan, memang disuruh sama kepala desa saya yang suruh input, ya sebenarnya sekdes, tapi ya nyuruh saya gitu soalnya tidak jelas sekdesnya.”
Hasil  wawancara  diatas  merupakan  kesadaran  mendalam  (noesis)  oleh  Operator  Desa. Operator  desa  menyadari  jika  Laporan  pertanggungjawaban  dibuat  olehnya.  Alasannya  karena perintah  Kepala  Desa  sedangkan  Sekretaris  desanya  dinilai  tidak  jelas.  Pelimpahan  peran  tersebut membuat Sekretaris desa menjadi disfungsional, yang berdampak pada tidak mengertinya Sekretaris
desa dengan perannya. Namun pernyataan Operator desa berbeda dengan pernyataan Sekretaris desa, berikut pernyataan Sekretaris Desa:
“Kalau buat LPJ itu saya datang, nanti dibuat bersama-sama dengan Operator, ya dia yang membuat saya mendiktekan saja, kan yang lebih tau semua pencatatan operatornya.”
Berdasarkan  pernyataan  Sekretaris  desa  tersebut  merupakan  kesadaran  mendalam  (noesis), menjelaskan bahwa Sekretaris desa ikut hadir dalam pembuatan Laporan pertanggungjawaban. Meski Sekretaris  desa  tidak  ikut  membuatnya,  beliau  mengaku  telah  menjalankan  perannya  dengan mendiktekan apa saja  yang perlu dilaporkan. Dalam pernyataannya Sekretaris desa juga mengakui jika Operator lebih mengerti mengenai semua pencatatan di desanya ketimbang dirinya. Ungkapan tersebut  tidak  sesuai  dengan  pernyataan  Kepala  Desa  dan  Operator  Desa  yang  menilai  Sekretaris desanya tidak jelas dan tidak mengerti apa-apa tentang perannya.
Jika ditinjau apa yang terjadi pada Sekretaris desa adalah akibat adanya pembagian peran yang tidak jelas oleh pemimpinnya. Kepala Desa tidak memberikan peran yang sesuai, tujuannya adalah agar lebih mudah menjalankan pemerintahan di desa sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dirasakan Sekretaris  desa  merupakan  konflik  peran,  atas  berbedanya  tuntutan  peran  dengan  apa  yang diharapkannya.

## 3. BPD “Tidak Difungsikan”, Hanya tukang “Tanda Tangan”
BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang berperan dalam hal membahas dan  menyepakati  setiap  kebijakan  yang  bersifat  keuangan  maupun  non  keuangan.  Adanya  BPD disetiap desa adalah untuk tujuan peningkatkan  kinerja kelembagaan di  tingkat  desa dalam hal  ini BPD  berperan  mengawasi  kinerja  perangkat  desanya.  Namun  fenomena  yang  terjadi  pada  Desa "Hitam Putih" yaitu BPD menjadi tidak begitu berfungsi, berikut pendapat Kepala desa:
“Peran BPD itu cuma semacam mengawasi. Kalau mengajukan apa-apa harus ada tanda tangan BPD. Mencairkan uang itu harus ada tanda tangan BPD. Kalau secara aturan setelah selesai memang perlu dilaporkan lagi pada BPD tapi kalau di disah ndak perlu leh cukup tau di awal sepenteng dana itu leh sesuai (epoche). Tapi di sini BPD nya tidak aktif, tidak ada kerjaan, ya cuma nerima gaji saja. karena di sini tidak ada kegiatan.”
Hasil  wawancara  tersebut  merupakan  bentuk  pemahaman  obyektif  (Noema)  dari  Bapak Benedict selaku Kepala desa. Bapak Benedict merasa bahwa peran BPD hanya sebatas mengawasi tanpa  perlu  lagi  melaporkan  hasil  kegiatan  kepada  BPD  tersebut.  Hal  tersebut  membentuk pemahaman dari Bapak Benedict bahwa BPD tidak aktif menjalankan perannya dikarenakan tidak adanya kegiatan. Keadaan tersebut kurang sesuai dengan asas transparan yang seharusnya terdapat dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di  mana  dalam  pengelolaan  keuangan  harus  terdapat  prinsip keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapat  akses  informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Jika BPD selaku Badan Pengawas desa saja tidak mengetahui laporan akhir pelaksanaan kegiatan apalagi dengan masyarakatnya.
Hal  tersebut  tidak  dibantah  oleh  Bapak  Sergio  selaku  Ketua  BPD  di  Desa  "Hitam  Putih", berikut pernyataan beliau :
“Di sini BPD tidak ada kerjaan, tidak aktif di sini beda dengan di surabaya, karena tidak ada  kegiatan.  Pengawasan  itu  kalau  kades  ada  kegiatan  baru  mengawasi,  kalau  kades  ada kesalahan ya ditegur kan hak saya. Pelaksanaan itu dikerjakan perangkat yang lain, saya tidak ikut mengecek paling kalau  selesai  semua saya cuma diberikan tumpukan kertas suruh  tanda tangan, terkadang stempel saja saya tidak pegang ada di kades (sambil ketawa).”
Berdasarkan pernyataan tersebut merupakan kesadaran mendalam (noesis) dari Bapak Sergio selaku  Ketua  BPD,  beliau  menyadari  bahwa  jabatannya  sebagai  BPD  tidak  memiliki  pekerjaan apapun atau tidak aktif. Kemudian hal tersebut membentuk kesadaran yang lebih mendalam bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan merupakan tugas perangkat desa lainnya tanpa perlu pengawasan dari  BPD,  dan  BPD  hanya  berperan  sebagai  tukang  "Tanda  tangan"  saja.  Akibat  dari  tidak berfungsinya  BPD  pada  desa  tersebut  merupakan  suatu  konflik  peran.  Hal  tersebut  juga  dapat
menyebabkan  tidak  transparannya  Kepala  Desa  terhadap  masyarakat,  dan  masyarakat  tidak mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

## 4. Kepala Desa "tidak perlu" lapor BPD
Laporan  pertanggungjawaban  merupakan  output  atas  terlaksananya  kegiatan  pembangunan pada setiap desa. Asas transparansi diperlukan dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban yang merupakan  output  atas  terlaksananya  kegiatan  pembangunan  pada  setiap  desa.  Namun  pada  Desa "Hitam Putih" transparansi masih sangat rendah dilakukan berikut keterangan dari Bapak Benedict selaku Kepala Desa:
“Kalau masalah LPJ itu kan di akhir tahun kita harus selesai, kalau mencatat bendahara itu  gak  setiap  hari,  cuma  secara  singkatnya  bendahara  itu  hanya  mengeluarkan  uang  sesuai kebutuhan, iya masalah catatan rincinya ada pada LPJ itu sudah lengkap itu.”
Hasil  wawancara  tersebut  merupakan  pemahaman  obyektif  (Noema)  dari  Bapak  Benedict selaku Kepala Desa. Bapak Benedict secara sadar menyatakan jika pencatatatan tidak perlu dilakukan setiap hari. Berikut penjelasan berikutnya,
“LPJ itu tidak terbuka ke masyarakat (noema), karena dari awal sudah tau mana yang akan dibangun ya sudah ada hasilnya kenapa mesti dikasih tau lagi. Kalau BPD ya mesti tau sendiri kan kalau ada apa-apa mesti ikut tanda tangan jadi ya tidak perlu ingin tahu karena sudah tau di awal (noesis).”
Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran mendalam (Noesis) yang tampak dari Bapak Benedict selaku Kepala Desa. Beliau menyadari bahwa LPJ tidak perlu terbuka ke masyarakat karena dari  awal  anggaran  sudah  disamakan  dengan  tahap  pelaksanaannya  dan  BPD  pun  tidak  perlu mempertanyakannya karena sudah mengetahui bagaimana jumlah anggaran dari awal. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahap transparansi pada asas pengelolaan keuangan. Sebagaimana telah tertuang dalam BPKP (2015) untuk perlu dilakukannya pertanggungjawaban terhadap BPD dan masyarakat. Peran  BPD  diharapkan  mampu  mengontrol  dan  mengawasi  kinerja  kepala  desa,  agar  pengelolaan keuangan desa dapat efisien terutama bagi kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan hal yang terjadi di atas, maka BPD juga dinilai tidak mampu menjalankan perannya sebagai pengawas kinerja Kepala Desa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan terjadinya konflik peran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti  menyimpulkan  bahwa  adanya  konflik  peran  yang dirasakan perangkat desa sehingga berpengaruh pada peran perangkat desa yang tidak sesuai dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya; (1) perencanaan di desa “Hitam Putih” belum optimal; (2) perencanaan “Apa Kata” Kepala Desa;  (3) Ambiguitas peran  yang dirasakan oleh Sekretaris  desa akibat kurang adanya komunikasi dari Kepala Desa; (4) Operator Desa “menjadi” Bendahara Desa, penyusunan  APBDesa  dikerjakan  Operator;  (5)  Kepala  Desa  berperan  sebagai  Bendahara  Desa, dalam  hal  pengelolaan  kas  desa  dikelola  oleh  Kepala  Desa;  (6)  penatausahaan  "tidak  perlu" Bendahara Desa, penyusunan penatausahaan dikerjakan Operator Desa;  (7) Kepala desa menutupi kesalahan Sekretaris Desa dengan menggantikan perannya; (8) peran Operator Desa “Hanya Tukang Input”,  tanpa  tau  nominal  hanya  menyamakan  pelaporan  dengan  anggaran  awal;  (9)  Laporan pertanggungjawaban  dikerjakan  Operator  Desa  akibat  ketidakmengertian  Sekretaris  desa  tentang perannya; (10) BPD tidak difungsikan, hanya tukang tanda tangan; (11) Kepala Desa, merasa “tidak perlu” adanya pelaporan pada BPD;
Salah satu kendala yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya meneliti kesadaran  informan  dari  segi  peran  tanpa  terlibat  langsung  dalam  proses  Musrenbang  desa  yang dilaksanakan  di  Desa  “Hitam  Putih”.  Serta  waktu  penelitian  yang  terbatas  dikarenakan  kesibukan para informan menyebabkan peneliti perlu mencari celah-celah waktu ditengah kesibukannya.
Saran  peneliti  bagi  Pemerintah  Daerah,  diharapkan  pemerintah  daerah  melakukan pengawasan yang rutin terhadap pengelolaan keuangan desa. Bagi pemerintah Desa “Hitam Putih”, disarankan untuk dapat Memperbaiki sistem pengendalian internal Pemerintah Desa “Hitam Putih”
dengan  cara  melaksanakan  tupoksi  masing-masing  perangkat  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang.
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mempunyai asumsi bahwa di dalam konflik peran terdapat juga konflik kepentingan. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti kembali mengenai adanya konflik kepentingan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

## REFERENSI
Cahyono, Heru (Ed.). 2005. Konflik Elit Politik Pedesaan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Dachliyati.  2016. Mengungkap  Fenomena  Fraud  atas  Pengelolaan  Dana  Desa. Tesis  Universitas Trunojoyo Madura.
Kamayanti, Ari. 2016. Kualitatif Akuntansi . Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh. Soerjono Soekanto. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar . Edisi Baru: Rajawali Pers. Jakarta. Irzani,  Dwi  dan  Witjaksono,  D  Andre.  2014. Pengaruh  Konflik  Peran  Dan  Ambiguitas  Peran Terhadap  Keinginan  Keluar  Karyawan  Dengan  Kepuasan  Kerja  Sebagai  Variabel Mediasi Pada PT. ASURANSI RAKSA PRATIKARA Di Surabaya. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya.
Luthans, Fred. 2005. Perilaku Organisasi . Edisi Sepuluh. Yogyakarta: Andi. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Rusdiana, A. (2015). Manajemen Konflik . Bandung: CV Pustaka Setia