## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei : 395-415 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4679

## KEPASTIAN HUKUM MEKANISME PENGENAAN UANG PAKSA PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3
Faculty of Law, Hukum Universitas Jambi, Indonesia 123
Corresponding Author : muhammadakbaryani1@gmail.com , helmi@unja.ac.id , zarkasi.unja@gmail.com
History: Received  : 25 Februari 2024 Revised : 10 Maret 2024
Accepted  : 23 April 2024
Published  : 25 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui serta menganalisis kepastian hukum dalam mekanisme penerapan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  yakni  yuridis  normaif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  konseptual,  pendekatan  historis  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwasanya: 1) Pengaturan pengenaan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan dalam beberapa aspek meskipun belum ada peraturan pelaksana yang mengaturnya namun memerlukan peran aktif dari seorang hakim dalam pemutuskan perkara yang  mana hal  tersebut dapat dilihat  dari  beberapa  putusan  yang  memutus  mengenai  pengenaan  uang  paksa  pada  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  yang  didasari  pada  pertimbangan  hukum  hakim  berdasarkan  keyakinan  atas  fakta persidangan.
Kata Kunci: Pengaturan, Uang Paksa, Putusan Pengadilan, PTUN

## Abstract
This research aims to find out and analyze legal certainty in the mechanism for implementing forced money in State Administrative Court Decisions. The research method used in this research is normative juridical using a statutory approach, conceptual approach, historical approach and case approach. The results of this research show that: 1) The regulation of the imposition of forced money in State Administrative Court Decisions can be implemented in several aspects, even though there are no implementing regulations that regulate it, but it requires an active role from a judge in deciding cases, which can be seen from several decisions that have been made. decide on the imposition of forced money at the State Administrative Court based on the judge's legal considerations based on confidence in the facts of the trial.
Keywords : Regulation, Forced Money, Court Decision, PTUN
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……

## PENDAHULUAN
Pengadilan Tata Usaha Negara merupaka suatu pengadilan yang memberikan fasilitas bagi  masyarakat  dalam  mengontrol  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD) pada Pasal 1 ayat  3  menentukan  Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Hal  tersebut  memberikan suatu konsekuensi yang menyatakan bahwasanya negara Indonesia harus berdasarkan hukum (rechtstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat).  Sehingga hukum merupakan  suatu  aturan  yang  harus  ditaati  dan  diikuti  serta  dijunjung  tinggi  oleh seluruh  alat  perlengkapan  negara  serta  warga  negara  itu  sendiri  tanpa  terkecuali (Ocampo et al., 2020).
Negara  hukum  sendiri  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  baru  dalam  konsep bernegara. Menurut Aristoteles dalam Nurul Huda “negara hukum merupakan negara yang  berdiri  di  atas  hukum  yang  memberi  jaminan  keadilan  kepada  setiap  warga negaranya  sehingga  dapat  terca pai  kebahagiaan  hidup  warga  negara”.    Lebih  lanjut Aristoteles  dalam  Dani  Muhtada  dan  Ayon  Diniyanto  mengungkapkan  bahwasanya “negara hukum adalah negara yang diselenggarakan denga dasar hukum dan konstitusi yang berdaulat hingga kedaualatan berada di tang an hukum”.
Konsep negara hukum mengalami perkembangan dengan cepat hingga dikenal dua konsep  negara  hukum  modern  yakni  konsep  rechtsstaat  dengan  yang  dikembangkan oleh  negara  eropa  continental  dengan  civil  law  system  dan  konsep  rule  of  law  yang dikembangkan  di  negara  dengan  tradisi  anglo  saxon  dengan  common  law  system (Anjum, 2020).
Julius Stahl dalam Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto yang mengistilahkan negara hukum sebagai rechtsstaat memberikan 4 konsep negara hukum yakni:
1.  Adanya perlindungan hak asasi manusia bagi umat manusia
2.  Terdapat pembagian kekuasaan pada negara
3.  Pemerintahan berjalan dan diselenggarakan berdasarkan pada undang-undang
4.  Negara mempunyai pengadilan tata usaha Negara.
Menurut Hans Kelsen dalam Wahyudi Djafar mengungkapkan bahwasanya:
Rechtsstaat dalam pengertian khusus merupakan suatu tatanan hukum yang relative sentralistik. yang mengharuskan yurisdiksi dan administrasi terikat oleh norma-norma hukum umum. Norma hukum umum tersebut merupakan bentukan dari parlemen yang merepresentasikan  seluruh  warganegara.  Prinsip  yang  harus  ada  dalam  sebuah rechtsstaat  adalah  bahwa  pemerintah  bertanggungjawab  atas  tindakan  mereka. pengadilan bersifat independent dan adanya kebebasan sipil tertentu bagi warganegara. khususnya jaminan kebebasan beragama dan berbicara.
A.V.  Dicey  dalam  Dani  Muhtada  dan  Ayon  Diniyanto  (Setiantoro  et  al.,  2018)  juga mendasarkan  konsep  negara  hukum  dengan  istilah  rule  of  law  dengan  yang  berisi  3 elemen yakni:
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
1.    Adanya supremasi hukum pada negara
2.  Persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap manusia
3.  Negara mempunyai proses peradilan.
A.V. Dicey membangun asumsi bahwa hukum merupakan suatu yang tegas dan pasti. The  Rule  of  law  tidak  mengenal  adanya  pengecualian  bagi  pejabat  pemerintah  atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan. seperti halnya pada pengadilan administratif (droit administratif).
Sistem  negara  hukum  yang  digunakan  pada  kajian  ini  yakni  sistem  negara  hukum Indonesia  yang  mana  Menurut  Mahfud  MD  dalam  Praise  Junita  W.S.  Siregar  “Sistem hukum yang di anut Indonesia adalah sistem hukum dengan konsep “prismatic” yang mana konsep ini mengambil segi yang terbaik dari dua konsep (rechtsstaat dan rule of law)” (Fajrina & Waspiah, 2021).
Jimly  Asshiddiqie  merumuskan  konsepsi  negara  hukum  dalam  kondisi  -Indonesia saat ini:
Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula  penerapannya  dalam  situasi  Indonesia  dewasa  ini,  menurut  pendapat  saya,  kita dapat  merumuskan  kembali  adanya  tiga-belas  prinsip  pokok  Negara  Hukum (Rechtsstaat)  yang  berlaku  di  zaman  sekarang.  Ketiga-belas  prinsip  pokok  tersebut merupakan  pilar-pilar  utama  yang  menyangga  berdiri  tegaknya  satu  negara  modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam  arti  yang  sebenarnya,  yaitu:  1)  Supremasi  Hukum  (Supremacy  of  Law)  2) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) 3) Asas Legalitas (Due Process of Law) 4) */Pembatasan Kekuasaan 5) Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 7) Peradilan Tata Usaha Negara 8) Peradilan Tata Negara  (Constitutional  Court)  9)  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  10)  Bersifat Demokratis  (Democratische  Rechtsstaat)  11)  Berfungsi  sebagai  Sarana  Mewujudkan Tujuan  Bernegara  (Welfare  Rechtsstaat)  12)  Transparansi  dan  Kontrol  Sosial  13)  Ber- Ketuhanan Yang Maha Esa (Kurniawan, 2020).
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perwujudan dari peradilan administrasi di Indonesia yang merupakan suatu bentuk kontrol atas tindakan administrasi pemerintah. Peradilan  administrasi  sebagai  lembaga  yang  melakukan  pengontrolan  terhadap perilaku  kesewenang-wenangan  badan  negara  atau  pejabat  tata  usaha  negara  dalam menjalankan  pemerintahannya  (Schwarcz,  2019).  Peradilan  Tata  Usaha  Negara memfasilitasi badan hukum perdata atau orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Hal  ini  tentu  dimaksudkan  agar  dapat menciptakan suatu pemerintahan yang baik sehingga dengan kondisi yang demikian itu maka  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  diuji  keabsahannya. Kedudukan  peradilan  administrasi  pada  suatu  negara  memiliki  keterkaitan  dengan
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
falsafah negaranya dan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum Pancasila dan UUD 1945 menjunjug tinggi hak masyarakat.
Kontrol terhadap  segala  Tindakan  pemerintahan  perlu  untuk  dilakukan  agar  dapat menjamin  keadilan  yang  ditimbulkan  kepada  masyarakat  atas  tindakan  maupun keputusan yang diambil oleh masyarakat dikarenakan pemangku kekuasaan eksekutif dapat dikatakan memiliki peran yang lebih dominan dalam pelaksanaan urusan negara dibandingkan  lembaga  lainnya.    Sehingga  sangat  diperlukan  adanya  sebuah  kontrol terhadap  prilaku  pemerintah  dalam  pengambilan  kebijakan  agar  dapat  menghindari penyimpangan kewenangan dan kekuasaan oleh pemerintah kepada rakyatnya sehingga terjadi sebuah proses check and balance.  Salah satu bentuk kontrol terhadap pemerintah di Indonesia yakni adanya sebuah lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sehingga kita dapat  membatasi  pergerakan  pemerintah  dan  agar  kebijakan  yang  diambil  tidak sewenang-wenang sehingga merugikan masyarakat (Puspita & Razak, 2023).
Meskipun  telah  berdiri  selama  35  tahun,  namun  kedudukan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  masih  tergolong  lemah  dikarenakan  tidak  adanya  kekuatan  eksekutorial  serta kekuatan  yang  mekasa  dalam  pelaksanaan  putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara sehingga  pelaksanaan  Putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  harus  bergantung  pada kesadaran dan inisiatif dari Pejabat Tata Usaha Negara atau self respect.
Pasal 116 atau (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara diberlakukan  upaya  paksa  yang  salah  satunya  berupa  pengenaan  uang  paksa  pada Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Hal  tersebut  diberlakukan  sebagi  bentuk  koreksi  atas lemahnya  kekuasaan  badan  peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  hingga  saat  ini  belum mampu memberikan suatu tekanan yang berarti bagi pejabat Tata Usaha Negara agar melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Secara  umum  yang  dimaksud  dengan  uang  paksa  yakni  pemberian  sejumlah  uang yang  telah  ditentukan  oleh  hakim  dalam  amar  putusan  yang  dibebankan  kepada tergugat  dan  dapat  diberlakukan  dengan  segera  yang  mana  apabila  seorang  tergugat atau  pejabat  tata  usaha  negara  tidak  melaksanakan  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara yang telah ditetapkan dan telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Harifin A. Tumpa dalam bukunya mengungkapkan bahwa:
Uang paksa sebagai uang yang ditetapkan dalam sebuah pengadilan yang mana hal tersebut  disebutkan  dalam  amar  putusan  pengadilan  jika  pihak  terhukum  tidak melaksanakan hukuman pokok yang ditetapkan dan pelaksanaannya berupa uang yang kemudian dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung atau dalam jangka waktu tertentu setiap kali terhukum melakukan pelanggaran.
Edi Rohaedi dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwasanya:
Kedudukan  uang  paksa  (dwangsom)  merupakan  suatu  instrumen  atau  alat pelaksanaan  atau  eksekusi  putusan  pengadilan  dengan  tujuan  agar  eksekutabilitas
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat terjaga dengan baik. Selain itu uang paksa juga  berfungsi  sebagai  alat  paksa  psikologis,  agar  pihak  yang  dihukum  dalam  hal  ini Pejabat  Tata  Usaha  Negara  bersedia  mematuhi  putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Rasjidi, 2023).
Uang paksa merupakan suatu sanksi yang memiliki tujuan untuk pemulihan. Hal ini berarti  bahwasanya  uang  pakasa  memiliki  tujuan  untuk  mengakhiri  Tindakan pelanggaran tertentu yang dilakukan untuk dapat mengembalikan pada keadaan yang sah menurut hukum (Iman et al., 2022).
Istilah uang paksa atau dwangsom sendiri dapat dilihat pada rumusan Pasal 606a dan 606b  Reglement  op  de  Rechtsvordering  (RV)  yang  mengatur  uang  paksa  yang menentukan  bahwasanya  hakim  dapat  menghukum  pihak  pihak  lawan  untuk membayar  sejumlah  uang  yang  disebut  dengan  uang  paksa  yang  jika  putusan  utama tidak dipenuhi. Reglement op de Rechtsvordering (RV) sendiri merupakan suatu hukum acara  perdata  yang  berlaku  untuk  golongan  eropa  pada  masa  Hindia  Belanda  Ketika berperkara di muka Raad van Justitie yang merupakan suatu Pengadilan tingkat pertama bagi  kalangan  eropa  (Belanda)  yang  terletak  setiap  wilayah  di  Indonesia      dan Hooggerechtshof  yang  merupakan  sebuah  Pengadilan  Tertinggi  dan  menjadi  majelis kasasi yang berkedudukan di Jakarta dengan wilayah hukum meliputi seluruh Indonesia (sekarang menjadi Mahkamah Agung).
Pengaturan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa di harapkan dapat memberikan sebuah perubahan besar terhadap kesadaran badan ataupun pejabat Tata Usaha  Negara  guna  melakukan  amar  putusan  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Tata Usaha  negara  ataupun  setidaknya  dapat  menimbulkan  dampak  psikologis  untuk memaksa Pejabat yang bersangkutan agar menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  disamping  itu  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  eksistensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagai  salah  satu  cara  mencari keadilan atas tindakan pejabat Tata Usaha Negra yang dinilai merugikan (MUHAIMIN, 2018).
Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara menyebutkan  sanksi  pengenaan  upaya  paksa  berupa  uang  paksa  dan  atau  sanksi administratif  dalam  hal  tergugat  tidak  bersedia  melaksanakan  putusan.  Hal  tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
Dalam  hal  tergugat  tidak  bersedia  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  terhadap  pejabat  yang  bersangkutan  dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
Lebih lanjut pada Pasal 116 ayat (7) berbuyi “Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran “uang paksa dan/atau sanksi administratif” diatur dengan peraturan perundang - undangan”.
Hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana terkait dengan pengenaan uang paksa  atau  dwangsom  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  memberikan kepastian  hukum  atas  pelaksanaan  uang  paksa  yang  pada  akhirnya  hak  memperoleh kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bagi Penggugat selaku pihak  yang  memenangkan  perkara  masih  belum  dapat  terwujud  dan  tentunya  hal  ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi pihak penggugat sehingga pengaturan uang paksa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan secara efektif (Rifai, 2021).
Pengaturan uang paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kektidak pastian  hukum  tersebut  membawa  pemahaman  bahwa  perlu  dilakukan  suatu  kajian mendalam  terkait  kepastian  hukum  dalam  pengaturan  uang  paksa  pada  Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Oleh  karenannya  artikel  ini  mengkaji  bagaimana pengaturan  uang  paksa  pada  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sehingga  dapat  diketahui  bagaimana pengaturan  uang  paksa  pada  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Tersebut  diberlakukan (Rahim & Mokobombang, 2020).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakn  suatu  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan melihat aspek hokum berdasarkan peraturan-peraturan dengan mencari aturan hokum, prinsip  hokum  maupun  doktrin  hokum  untuk  menjawab  isu  hokum.    Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan historis serta pendekatan kasus.  Pendekatan ini digunakan dalam kajian dikarenakan kajian penelitian ini  ingin mengetahui dan  menganalisis  pengaturan uang paksa pada Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  diatur  dalam  norma  yang  ada  dengan  kelemahan yang  dimilikinya  berdasarkan  Perundang-Undangan  Indonesia  (Mas  &  Hamid,  2020). Data  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data  bahan  hukum  primer berupa  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan  hukum  sekunder  yang  meliputi buku, jurnal, kamus dan komentar atas putusan hakim, dokumen dan literatur lain yang terkaut  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi.    Kemudian  dilakukan  analisis  dengan melakukan  interpretasi  sehingga  didapatkan  pemahaman  secara  utuh  terkait  norma yang dikaji.
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Pengenaan Uang Paksa pada Putusan Tata Usaha Negara
Uang paksa atau dwangsom adalah “uang hukuman” bagi seorang Tergugat (orang yang  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain),  diterapkan  pada  putusan  hakim, diserahkan kepada Penggugat (pihak yang telah dirugikan). Hukuman dengan cara dan bentuk  ini,  merupakan  salah  satu  cara  menghukum  seseorang  untuk  menekan  secara psikis  agar  tidak  melalaikan  hukuman  yang  diberikan  kepadanya.  Dwangsom  lebih diharapkan  untuk  mengintervensi  secara  psikologis  agar  individu  menyadari  akan kesalahan  yang  telah  dilakukannya,  serta  sebagai  upaya  hukum  untuk  membangun kesadaran individu bagi (Israhadi & Sasongko, 2023).
Menurut Harifin A. Tumpa:
Uang paksa adalah uang hukuman bagi seorang tergugat (orang yang menimbulkan kerugian  bagi  orang  lain)  yang  ditetapkan  dalam  putusan  hakim,  yang  diserahkan kepada  penggugat  (pihak  yang  dirugikan).  Lebih  lanjut  ia  mengatakan,  hukuman dengan  cara  dan  bentuk  ini  merupakan  salah  satu  cara  menghukum  seseorang  untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya. Uang hukuman  lebih  diharapkan  untuk  mengintervensi  secara  psikologis  agar  individu menyadari akan kesalahan yang dilakukannya, serta sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum individu bagi tergugat yang tidak menjalani hukuman.
Uang  paksa  ditetapkan  di  dalam  suatu  jumlah  uang,  baik  berupa  sejumlah  uang paksa sekaligus diberikan kepada penggugat, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran dilakukan oleh tergugat”.  Lilik Muliyadi mengemukakan mengenai sifat uang  paksa  (dwangsom)  sebagai  assesoir,  artinya  keberadaan  uang  paksa  tergantung kepada  hukuman  pokok  (keberadaannya  harus  disertai  hukuman  pokok)  dan  pressie middle,  artinya  suatu  upaya  (secara  psikologis),  agar  terhukum  mau  mematuhi  atau melaksanakan  hukuman  pokok  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  (sebagai  instrumen eksekusi tidak langsung) (Yustikarini, 2021).
Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang  mengayomi  setiap  warga  bangsa  agar  hak-haknya  terjamin  tentu  harus  ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai  aturan  pokok  yang  berlaku  untuk  menyusun  peraturan  dari  proses  awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
dilaksanakan  dengan  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  dan  standar  yang  mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-Undangan, dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  116  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara,  uang  paksa  yang  dikenakan  kepada  pejabat  yang  bersangkutan sebagai tergugat pada Peradilan Tata Usaha Negara yakni:
Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh  hakim  karena  jabatannya  yang  dicantumkan  dalam  amar  putusan  pada  saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.
Ketika tergugat dan penggugat telah memberikan pernyataan bahwa telah menerima putusan yang dikeluarkan dan selama waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan akan memiliki kekuatan yang mengikat dan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat berlaku bagi siapapun sehingga putusan tersebut wajib untuk dilaksanakan baik oleh penggugat maupun tergugat.
Mekanisme  eksekusi  pada  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sendiri  diatur pada  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi kewajiban Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara kepada Tergugat. diterapkan eksekusi putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  51  tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yaitu  60  (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  116  ayat  (1)  diterima.  tergugat  tidak melaksanakan kewajibannya maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  lagi  yang  mana  hal  tersebut  merupakan  suatu bentuk eksekusi otomatis pada Peradilan Tata Usaha Negara.
Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara meyebutkan bahwasanya jika tergugat detetapkan berkewajiban melaksanakan sesuatu
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
namun
tidak  memenuhi  Putusan  Pengadilan,  maka  penggugat  dapat  mengajukan  permohon pada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan.
Amarullah Salim dalam Dezonda Rosiana Pattipawae menyatakan:
Berhasil tidaknya suatu penegakan hukum secara praktis tergantung kepada dapat dilaksanakan  atau  tidaknya  setiap  putusannya  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap (pasti). Oleh karena itu pula yang menjadi ukuran hukum itu benar-benar ada dan dapat dinilai  dari  dapat  dilaksanakannya  (eksekusi)  setiap  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap itu (AFANDI TAHER, 2021).
Namun  dalam  pengaturan  mengenai  eksekusi  tersebut  muncul  implikasi  hukum yang menghambat efektifitas dari penyelesaian sengketa tata usaha negara. Salah satu implikasinya adalah pengaturan mengenai uang paksa masih belum jelas dimana tidak diatur mengenai berapa jumlah uang paksa yang harus dibayarkan, terhadap siapa uang paksa  dibebankan  dan  dari  mana  sumber  pembiayaannya  pembayaran  uang  paksa tersebut.
Ida Ayu Rara Dwi Maharani dan Putu Tuni Cakabawa Landra dalam penelitiannya yang mengatakan:
Eksekusi  putusan  PTUN  yang  tercantum  dalam  pasal  116  UU  No.  51  Tahun  2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 adalah pengaturan mengenai uang paksa yang belum jelas dan tidak terdapat penyelesaian akhir dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ketika presiden tidak mengambil tindakan setelah pengajuan oleh ketua pengadilan”.
Ketiadaan  peraturan  pelaksana  uang  paksa  sebagai  mana  yang  dijelaskan sebelumnya, berakibat pada eksekusi uang paksa itu sendiri yang salah satunya yakni terkait  dengan  mekanisme  pelaksanaannya  seperti  nominal  pembayaran  uang  paksa, waktu dimulainya pembayaran uang paksa, pengajuan gugatan uang paksa dan bentuk putusan yang dapat dikenakan uang paksa.
Pertama, terkait mekanisme nominal uang paksa sepenuhnya merupakan wewenang yang  dimiliki  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Hal  ini  merujuk  dari  adanya pengaturan yang ditetapkan dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  berbunyi: Yang  dimaksud  dengan  “pejabat  yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran  sejumlah  uang  yang  ditetapkan  oleh  hakim  karena  jabatannya  yang
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
dicantumkan  dalam  amar  putusan  pada  saat  memutuskan  mengabulkan  gugatan penggugat.
Frasa “pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya” dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  kewenangan  hakim  dalam  memutus  suatu  sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini termasuk pula dalam menentukan pembayaran uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan.
Hal tersebut juga tidak lepas dari wewenang yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara  yakni  kewenangan  dalam  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  suatu perkara. Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Beberapa  Putusan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  mengenai  besaran nominal  uang  paksa  sendiri  dapat  dilihat  pada  putusan  yang  disebutkan  sebelumnya yakni  Putusan  Nomor  38/G/2020/PTUN.SMD  yang  mana  melibatkan  seorang  kepala sekolah pada Sekolah Dasar Nomor 51 Tarakan dan siswa Sekolah Dasar pada Sekolah tersebut.  Dalam  kasus  tersebut  yang  menjadi  sebuah  objek  persengketaan  merupakan Rapot siswa yang ditanda tangani oleh kepala sekolah pada SD 51 Tarakan. Pada objek sengketa  dijelaskan  bahwasanya  sang  kepala  sekolah  memberikan  keputusan bahwasanya siswa yang bersangkutan tidak dapat untuk melanjutkan sekolahnya pada kelas selanjutnya yakni kelas VI SD (Fegi et al., 2023).
Uang paksa yang diterapkan dalam Putusan Nomor 38/G/2020/PPTUN.SMD yang dalam amar putusannya mengadili dengan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah serta mewajibkan bagi sekolah untuk melakukan penetapan  rapor  baru  bagi  siswa  terkait  dan  mewajibkan  kepada  terhuhat  untuk membayar uang paksa sejumlah 100.000 setiap harinya jika tergugat tidak melaksanakan sanksi pokok tersebut di atas dalam Putusan Pengadilan.
Alasan  atau  pertimbangan  putusan  (Rasio  decidendi)  hakim  membebankan pembayaran  uang  paksa  sejumlah  100.000  jika  tergugat  tidak  melaksanakan  Putusan Pengadilan  dengan  sepenuhnya  menggunakan  pertimbangan  atas  dasar  keyakinan hakim  akan  kesanggupan  tergugat  memenuhi  nominal  uang  paksa  sebagai  mana putusan yang dikenakan dalam amar putusan dengan jabatannya sebagai kepala sekolah meskipun dalam hal ini hakim tidak memiliki data penuh dan jelas tentang pendapatan yang dimiliki oleh tergugat.
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
Selain itu juga terdapat pada Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.SMD pada objek sengketa Keputusan prihal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh  Gubernur  Kalimantan  Timur  atas  nama  pemohon  yang  dalam  hal  ini  adalah  PT Prima  Lestari  Persada  yang  dalam  amar  putusannya  Pengadilan  juga  memerintahkan penerbitan  keputusan  sesuai  dengan  permohonan  pemohon  berupa  Surat  Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama pemohon dengan jangka waktu 5 hari kerja sejak putusan ditetapkan serta memberika sanksi uang paksa sebesar 5.000.000 perharinya jika Putusan Pengadilan tidak dilaksanakan.
Putusan  tersebut  diambil  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yakni  dengan menggunakan  beberapa  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  fakta  hukum  mengenai hal  terkait  dengan  pendapatan  tergugat  sebagai  gubernur  menurut  Perundang- undangan baik dalam gaji pokok  dan tunjangan yang didapatkan. Hal ini merupakan suatu bentuk lain dari independensi hakim dalam memutuskan perkara yang diputus berdasarkan  keyakinan  hakim  atas  fakta  persidangan.  Relevan  dengan  hal  tersebut, dalam  doktrin  pemisahan  kekuasan  menimbulkan  suatu  anggapan  suatu  kekuasaan kehakiman harus memiliki sifat independensi.
Merujuk  dari  argument  Feld  Fan  Voigt  dalam  Adi  Sulistyoni  dan  Isharyanto mengemukakan  bahwasanya  independensi  selain  secara  de  jure,  independensi  hakim juga  dapat  dilihat  secara  de  facto  yang  memperlihatkan  derajat  kebebasannya  dalam peraktik.  Hal ini membawa penulis pada pemahaman bahwasanya dalam memutuskan suatu  perkara  seorang  hakim  dapat  bersandar  pada  keyakinan  dan  pemahaman  yang dimilikinya berdasarkan fakta persidangan secara mutlak sehingga hal ini juga berarti kekuasaan  kehakiman  memiliki  sifat  sepihak  yakni  dapat  mencampuri  kekuasaan lainnya namun tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan lain.  Sehingga dalam penetapan nominal besaran uang paksa. hakim dapat menentukan sendiri menurut keyakinannya (Sari, 2018). Kedua, Mekanisme dalam pengajuan uang paksa oleh penggugat telah serta hubungan antara Pasal 116 ayat (3) dengan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  dalam  ketentuannya  cukup  kabur  untuk dilaksanakan.
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
Ketentuan dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  memberikan  arahan  kepada  penggugat  utuk  melakukan  pengaduan kepada  pengadilan  agar  tergugat  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  ditetapkan dalam Putusan Pengadilan jika tidak dilaksanakan. Adapun dalam ketentuan Pasal 116 ayat  (4)  memberikan  kewenangan  kepada  pengadilan  untuk  mengenakan  uang  paksa jika  Putusan  Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  tidak  dilaksanakan.  Hal  ini dapat  menjadi  suatu  implikasi  lain  yang  membingungkan  dalam  pengaturan  uang paksa.  Implikasinya  adalah  adanya  suatu  kekaburan  norma  lainnya  terkait  dengan pengajuan  gugatan  dalam  pengenaan  uang  paksa  pada  amar  putusan  yang menimbulkan pertanyaan perlunya uang paksa untuk dicantumkan dalam gugatan atau dapat serta merta dijatuhkan oleh pengadilan.
Terkait  hal  tersebut,  penulis  menemukan  pengaturan  terakhir  terkait  uang  paksa berupa  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2012  yang  menyebut  bahwa “uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan”. Frasa “dapat” yang dimuat dalam pengaturan ini memberikan indikasi bahwasanya uang paksa dapat diajukan dalam gugatan namun bukan merupakan suatu keharusan bagi penggugat. Namun dalam penulis menilai bahwa gugatan terkait uang paksa sangat diperlukan demi menjamin kepastian hukum Putusan. Sehingga dalam hal ini  kecermatan  seorang  hakim  dalam  memastikan  Putusan  yang  ditetapkan  berjalan efektif sangat diperlukan (Lahopang, 2019).
Penulis  berpandangan  bahwasanya  asas  larangan  ultra  petita  dalam  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan merupakan suatu keharusan. Tanpa mengurangi hormat,  penulis  memiliki  pandangan  yang  berbeda  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh  Philipus  Hadjon  dalam  Martitah  yakni  hakim  administrasi  tunduk  pada  prinsip larangan ultra petita sebagaimana hakim perdata.
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang menganut asas hakim aktif (dominus litis) tersebut memiliki potensi untuk memberikan putusan ultra petita atau  putusan  yang  berada  di  luar  gugatan  penggugat.  Prinsip  Prinsip  hakim  aktif  ini dipergunkan  untuk  mencari  kebenaran  materil  mulai  dari  tahap  pemeriksaan persidangan sampai pembuktian. Maksud dari keberadaan asas ini selain untuk mencari kebenaran materil. juga guna untuk menyeimbangkan kedudukan posisi penggugat dan tergugat  yang  dinilai  tidak  seimbang  dalam  kedudukannya  sebagai  warga  negara. Kekuasaan  kehakim  yang  harus  memiliki  sifat  independensi    dalam  menetapkan
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
Putusan  sehingga  hakim  dapat  memutus  tentang  hal-hal  yang  langsung  berkaitan dengan  permasalahan  pokok  yang  digugat  walaupun  tidak  dimohonkan  oleh  pihak tergugat.  Karena  hal  tersebut  masih  merupakan  bagian  dari  wewenang  hakim. Wewenang  kekuasaan  kehakiman  dapat  dibatasi  dengan  Peraturan  Perundang- Undangan sehingga meskipun hakim dapat memberikan suatu putusan, namun dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan yang berlaku. Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 bukan bermakna bahwasanya dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara hakim harus tunduk dalam prinsip larangan ultra petita.
Larangan  ultra  petita secara  yuridis  normatif  dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara tidak  diatur  secara  tegas  dalam  peraturan  manapun  sehingga  hal  tersebut  akan memberikan  suatu  cela  bagi  Hakim  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  memberikan putusan  diluar  gugatan  yang  diajukan.  Namun  dalam  pelaksanaan  uang  paksa  yang tidak  diajukan  dalam  gugatan  maka  Hakim  dalam  pemeriksaan  persiapan  dapat memberitahu Penggugat bahwa ia dapat mencantumkan pembayaran uang paksa dalam gugatannya. Selain itu agar dapat menjamin kepastian hukum pelaksanaan uang paksa, maka  pengenaan  pembayaran  uang  paksa  sebaiknya  diuraikan  dalam  pertimbangan hukum  bersama-sama  dengan  pokok  perkaranya  jika  telah  diputuskan  sehingga  hal tersebut akan menimbulkan kepastian hukum bagi pengugat.
Sehingga dengan dasar ini. pengajuan uang paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara dapat  diajukan  dalam  gugatan  sebagaimana  gugatan  pada  umumnya  namun  bukan menjadi  suatu  keharusan  bagi  pengadilan  untuk  tidak  memberikan  pengenaan  uang paksa amar Putusannya.
Kemudian  perlu  di  ingat  kembali  bahwasanya  uang  paksa  merupakan  sanksi penyerta  yang  dapat  gugur  sejalan  dengan  dilaksanakannya  sanksi  pokok.  Sehingga dalam  Pasal  116  ayat  (3)  bukan  merupakan  bagian  dari  ketentuan  uang  paksa dikarenakan  dalam  ketentuannya  permohonan  yang  diajukan  pada  ketua  pengadilan merupakan  kewajiban  yang  diberikan  kepada  tergugat  sebagaimana  Pasal  97  ayat  (9) yang tidak dilaksanakan. Adapun uang paksa sendiri merupakan sanksi penyerta dan bukan  merupakan  kewajiban  tergugat.  Namun  hal  tersebut  berimplikasi  pada  waktu penerapan uang paksa yang mana keterkaitan Pasal 116 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dimaknai bahwa uang paksa  dapat  diterapkan  setelah  teguran  oleh  ketua  pengadilan  diberikan  atas  tidak dilaksanakannya kewajiban yang dimaksud dalam kurun 3 bulan.
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
Namun dalam hal ini ketua pengadilan harus mencantumkan masa akhir peneguran sehingga  dengan  berakhirnya  masa  peneguran  tersebut  jika  pejabat  terkait  tidak melaksanakan Putusan Pengadilan. maka sanksi uang paksa dapat dilaksanakan.
Ketiga,  jenis  Putusan  yang  dapat  dikenakan  uang  paksa  juga  tidak  terakomodasi dalam pengaturan dalam Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga menimbulkan kaburnya mekanisme pelaksanaan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Nusantara & Andrianto, 2022).
Merujuk pada ketetapan dalam Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang  Nomor 5 tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagaiman  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undnag  No.  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwasanya terdapat jenis putusan pengadilan berupa  ditolaknya  gugatan.  dikabulkannya  gugatan.  gugatan  tidak  diterima  dan gugatan gugur. Dalam hal gugatan ditolak. gugatan tidak diterima dan gugatan gugur. maka pelaksanaan putusan tidak memerlukan suatu aturan pelaksana. Hal tersebut tidak lain  disebebkan  oleh  posisi  tergugat  yang  memenangi  perkara  dalam  persidangan. Namun. polemik terjadi dalam putusan yang mengabulkan gugatan penggugat sehingga tergugat  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  Putusan  Pengadilan  sebagaimana dimaksud dalam amar putusan (Sujiono et al., 2021).
Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sendiri  berdasarkan  sifatnya  maka  dapat dibedakan  menjadi  putusan  deklaratoir  atau  putusan  yang  hanya  menerangkan  saja yang  mana  dalam  hal  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal  21  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan  yang  mana  jika  putusan  hanya  menerangkan  suatu  pelanggaran  atau kesesuaian wewenang Pejabat Tata Usaha Negara.
Putusan  konstitutif  yang  bersifat  meniadakan  atau  menimbulkan  keadaan  hukum yang  baru  atas  suatu  keputusan  atau  tindakan    berdasarkan  pada  Pasal  53  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Putusan  kondemnatoir  yang  merupakan  kewajiban  pihak  yang  kalah  untuk melakukan tindakan tertentu  dapat dilihat berdasarkan pada Pasal 97 ayat (9) hingga ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan kewajiban kepada tergugat untuk melakukan sesuatu baik mencabut objek sengketa, menerbitkan keputusan, melakukan rehabilitasi, pembayaran ganti rugi atau melakukan tindakan faktual tertentu.
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
Ketentuan  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2012  yang menyebut  bahwa  “agar  setiap  gugatan  yang  memuat  tuntutan  condemnatoir mencantumkan  uang  paksa”.  Sehingga  tidak  setiap  jenis  putusan  yang  ada  dapat dikenakan  uang  paksa  melainkan  hanya  kepada  putusan  yang  memiliki  sifat kondemnatoir  saja.  Ketentuan  tersebut  tidak  mengklasifikasikan  bentuk  dari  putusan kondemnatoir. Hal tersebut diperlukan mengingat putusan yang memberikan kewajiban bagi tergugat pada Peradilan Tata Usaha Negara memiliki berbagai bentuk.
Menurut Rika Afriza dalam penelitiannya, putusan yang bersifat kondemnatoir atau putusan  yang  memberikan  kewajiban  kepada  yang  kalah  dalam  berperkara  untuk melakukan  suatu  tindakan.    Selain  itu  Ujang  Abdullah  dalam  tulisannya  juga memaparkan  klasifikasi  putusan  kondemnatoir  seluruh  putusan  kondemnatoir  yang diungkapkan berkut (Suyanto et al., 2022):
a.  Putusan bersifat kondemnatoir. yaitu putusan yang sifatnya memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan Tindakan tertentu kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seperti:
1) Kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal/tidak sah.
2) Kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara badan/pengganti.
3) Kewajiban mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
4) Kewajiban membayar ganti rugi.
5) Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.
6) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu  putusan  pengadilan  yang  tidak  dapat  diterapkan  upaya  hukum  lagi terhadap putusan tersebut.
Edi  Rohaedi,  Nandang  Kusnadi,  Bambang  Heriyanto  dan  Nuradi  dalam penelitiannya  yang  menafsirkan  bahwasanya  putusan  kondemnatoir  sebagaimana dalam  Pasal  97  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 51 Tahun 2009  tentang  Perubahan  kedua  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang mengungkapkan: Putusan yang bersifat condemnatoir adalah berupa:
a.  Kewajiban mencabut keputusan TUN yang dinyatakan batal/tidak sah.
b.  Kewajiban menerbitkan keputusan TUN pengganti/baru.
c.  Kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan TUN baru dan
d.  kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
Pandangan tersebut berbeda pandangan penulis terkait jenis putusan yang bersifat kondemnatoir. Jika diperhatikan, putusan yang bersifat kondemnatoir dapat dilihat pada ketentuan  Pasal  97  ayat  (9)  hingga  ayat  (11)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Ketentuan  dalam  Pasal  tersebut  memberikan beberapa kewajiban kepada penggugat untuk dilaksanakan yang terdiri dari (Ramadhan & Sastrawati, 2022):
9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan
b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru
c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian. maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10). dapat disertai pemberian rehabilitasi.
Terkait dengan hal ini, dalam menyikapi jenis putusan yang dapat dikenakan uang paksa tidak seluruh putusan kondemnatoir tersebut dapat dikenakan uanga paksa salah satunya  yakni  hukuman  perupa  pembebanan  ganti  rugi.  sebagaimana  yang  tertuang dalam  ketentuan  Pasal  97  ayat  (10)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undnag No. 51 Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara yang  mana  hukuman  ganti  tugi  juga  merupakan  suatu  hukuman  yang  membebani pembayaran  uang  kepada  tergugat  namun  memiliki  sifat  yang  berbeda  dengan  uang paksa.  Secara  teoritik  ganti  rugi  merupakan  suatu  hukuman  pokok  yang  dibebankan sedangkan  uang  paksa  merupakan  suatu  hukuman  tambahan  yang  diharapkan  dapat menekan secara psikis bagi tergugat untuk melaksanakan hukuman pokok (Pattipawae, 2019).
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
Meskipun  uang  paksa  merupakan  hukuman  penekan  agar  pihak  yang  kalah melaksanakan putusan. namun dengan adanya dua sanksi dengan bentuk pembebanan yang  sama  akan  memberikan  suatu  kerancuan  dalam  pelaksanaannya  selain  itu, pembebanan  ganti  rugi  pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  telah  dapat  dieksekusi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
Sistem hukum Indonesia dengan konsep “prismatic” yakni dengan mengambil yang terbaik  dari  konsep  rechtsstaat  dan  rule  of  law.    Pada  prakteknya  kerap  kali menggunakan putusan hakim sebelumnya sebagai pertimbangan hukum Putusan dalam memutus suatu perkara sebagaimana dalam putusan terkait uang paksa yang dikenakan pada  perbuatan  yang  mengharuskan  untuk  membayar  sejumlah  uang  yang  salah satunya pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PDT/2018/PT MTR yang menjadikan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  496K/Sip/1071  sebagai  pertimbangan  hukum  atau yang  disebut  dengan  ratio  decidendi  yang  digunakan.  Sehingga  tepat  jika  ganti  rugi bukan  digolongkan  ke  dalam  putusan  pokok  yang  bersifat  kondemnatoir  yang  dapat diberikan sanksi penekan berupa uang paksa.
Hal  ini  relevan  sebagaimana  pendapat  dari  Peter  Mahmud  Marzuki mengungkapkan bahwa:
Kepastian  hukum  bukan  hanya  berupa  Pasal-Pasal  yang  terdapat  dalam  undang- undang saja namun juga pada konsistensi putusan yang terdapat dalam putusan hakim dalam kasus yang sama yang telah diputuskan (Suhariyanto, 2019).
Hal  ini  juga  dapat  digunakan  pada  Putusan-Putusan  ketatausaha  negaraan  dalam mengadili  terkait  dengan  pembayara  uang  paksa  pada  putusan  yang  berisi  sanksi pembayaran sejuamlah uang termasuk di dalamnya yakni membayar ganti rugi. Hal ini dapat dijadikan suatu landasan dalam pertimbangan hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan uang paksa dengan sanksi uang pembayaran.
Lebih  lanjut  putusan  lain  yang  tidak  dapat  digolongkan  dalam  putusan kondemnatoir  yang  dapat  dikenakan  uang  paksa  yakni  putusan  berupa  Pencabutan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan.  Hal  tersebut  telah  dengan  jelas tertuang  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  yang  dengan  tegas  menyatakan  jika  setelah  60  (enam  puluh)  hari  kerja putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diterima  tergugat  tidak  melaksanakan  kewajibannya
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (Putra, 2021).
Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka eksekusi otomatis berlaku yang berarti  bahwasanya  setiap  Putusan  Pengadilan  terkait  Pencabutan  Keputusan  Tata Usaha Negara yang disengketakan akan selalu terlaksana dan tidak memiliki peluang untuk  dapat  dilanggar.  Hal  ini  berarti  ketentuan  mengenai  kewajiban  pencabutan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  bukan  merupakan  bagian  dari  putusan  kondemnatoir yang dapat dijatuhi sanksi berupa uang paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara.  Hal ini relevam demgam pendapat Lotul ung dalam Haposan menjelaskan bahwa “eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu bentuk sanksi otomatis” (Huda, 2023).
Putusan yang berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diterapkan ketentuan Pasal 116 ayat (2), yaitu empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat  tidak  melaksanakan  kewajibannya,  maka  Keputusan  Tata  Usaha  Negara (beschikking) yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian,  tidak  perlu  lagi  ada  tindakan-tindakan  ataupun  upaya-upaya  lain  dari pengadilan,  misalnya  surat  peringatan  dan  sebagainya.  Sebab,  Keputusan  Tata  Usaha Negara  (beschikking)  itu  dengan  sendirinya  akan  hilang  kekuatan  hukumnya.  Cara eksekusi seperti ini disebut dengan eksekusi otomatis (Faisol et al., 2023).
Oleh  karenanya  tidak  semua  Putusan  yang  bersifat  kondemnatoir  dalam  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikanakan sanksi berupa pembayaran uang paksa namun hanya sanksi pokok berupa 1) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru 2) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 dan 3) dalam hal  putusan  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (8)  menyangkut kepegawaian. maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10). dapat disertai pemberian rehabilitasi (Asmara, 2021).

## SIMPULAN
Pengaturan  uang  paksa  pada  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dilihat  dari mekanisme  pengenaan  uang  paksa  pada  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan pembebanan pertanggung jawaban uang paksa dapat diberlakukan dengan peran aktif hakim  dalam  menilai  suatu  perkara  dengan  berdasarkan  pada  pertimbangan  norma, moral dan doktrin serta putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi).
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi  Taher,  E.  K.  A.  M.  (2021). Urgensi  Lembaga  Eksekusi  Dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara  (Tinjauan  Normatif  Pasal  116  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) . Universitas Khairun.
Anjum,  S.  (2020).  Impact  Of  Internship  Programs  On  Professional  And  Personal Development  Of  Business  Students:  A  Case  Study  From  Pakistan. Future  Business Journal , 6 (1), 2. Https://Doi.Org/10.1186/S43093-019-0007-3
Asmara,  T.  (2021).  The  Effectiveness  Of  Gratification  Arrangements  As  Part  Of Corruption Crimes In Indonesia: A Theoretical Study In Talcott Parsons Perspective. International Journal , 10 , 907.
Faisol, F., Khusniyah, N. K., & Sahri, M. (2023). Gratification Of Public Officials Reviewed In  Perspective  Islamic  Law. Tasyri’ :  Journal  Of  Islamic  Law , 2 (2),  351 – 371. Https://Doi.Org/10.53038/Tsyr.V2i2.83
Fajrina, R. N., & Waspiah, W. (2021). Supervision By The Financial Services Authority On Investment-Based  Life  Insurance  (Unit  Link). Unnes  Law  Journal , 7 (1),  1 – 22. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.15294/Ulj.V7i1.38802
Fegi,  F.,  Khairani,  K.,  &  Andora,  H.  (2023).  Kepatuhan  Kepala  Daerah  Dalam Melaksanakan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Padang  Yang  Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Unes Law Review , 6 (1), 1129 – 1135.
Huda,  S.  (2023).  Criminalization  Of  Gratification  As  A  Corruption  Offense. Journal  Of Social Science , 4 (2), 2120 – 2132. Https://Doi.Org/10.46799/Jss.V3i6.472
Iman, A. S., Firmanto, T., & Ridwan, R. (2022). Law Enforcement Of The Criminal Action Of Corruption In The Time Of The Pandemic Covid-19. International Journal Of Social Science Research And Review , 5 (10), 266 – 273. Https://Doi.Org/10.47814/Ijssrr.V5i10.602 Israhadi, E., & Sasongko, B. (2023). Criminal Actions Of Corruption And Gratification In Legal Sociology. Proceedings Of The 3rd Multidisciplinary International Conference, Mic 2023,  28  October  2023,  Jakarta,  Indonesia .  Https://Doi.Org/10.4108/Eai.28-10- 2023.2341776
Kurniawan,  B.  (2020).  Kepatuhan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  Menjalankan  Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan  Asas-Asas  Pemerintahan  Yang  Baik. Ijlil .
Lahopang,  S.  R.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Proses  Eksekusi  Atas  Putusan
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
Peradilan Tata Usaha Negara. Lex Administratum , 6 (3).
Mas, M., & Hamid, A. (2020). Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi . Http://Localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/4900
Muhaimin,  M.  (2018).  Analisis  Yuridis  Pelaksanaan  Sistem  Pembebanan  Pembuktian Terbalik  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi. Dinamika Hukum , 9 (1).
Nusantara, M. Q., & Andrianto, W. (2022). Peran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam  Eksekutorial  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Palar  (Pakuan  Law Review) , 8 (4), 33 – 50.
Ocampo, A. C. G., Reyes, M. L., Chen, Y., Restubog, S. L. D., Chih, Y.-Y., Chua-Garcia, L.,
& Guan, P. (2020). The Role Of Internship Participation And Conscientiousness In Developing  Career  Adaptability:  A  Five-Wave  Growth  Mixture  Model  Analysis. Journal Of Vocational Behavior , 120 , 103426. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jvb.2020.103426 Pattipawae, D. R. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Di Era Otonomi. Sasi , 25 (1), 92 – 106. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47268/Sasi.V25i1.151
Puspita, B. P., & Razak, M. A. (2023). Juridical Analysis Between Life Insurance Company And  Independent  Marketing  Office  In  District  Court  Decision  Number:  661/Pdt. G/2021/Pn. Jkt. Sel. Yuris (Journal Of Court And Justice) , 74 – 84. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56943/Jcj.V2i2.369
Putra,  F.  A.  S.  (2021).  Problem  Eksekutorial  Putusan  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha Negara. Justisi , 7 (1), 66 – 75. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33506/Js.V7i1.1201 Rahim, A., & Mokobombang, M. (2020). Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi:(Studi Perkara Nomor: 22/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Gto).
Al-Mizan (E-Journal) , 16 (2), 225 – 248. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30603/Am.V16i2.1897
Ramadhan,  N.,  &  Sastrawati,  N.  (2022).  Urgensi  Pembentukan  Lembaga  Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Alauddin Law Development Journal , 4 (1), 249 – 261. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24252/Aldev.V4i1.17147 Rasjidi, F. (2023). The Gratification Of Sexual Services In Corruption Offenses. Journal Of Law And Sustainable Development , 11 (8), E1431.
Https://Doi.Org/10.55908/Sdgs.V11i8.1431
Rifai,  E.  (2021).  Law  Enforcement  And  Justice  Issues  In  Gratification  Criminal  Cases.
International Journal Of Criminal Justice Sciences , 16 (2).
Sari,  P.  K.  (2018).  Penerapan  Upaya  Paksa  Dalam  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata
Muhammad Akbar Yani 1 , Helmi 2 , A. Zarkasi 3 , Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan ……
Usaha  Negara  Kepada  Pejabat  Tata  Usaha  Negara. Ius  Civile:  Refleksi  Penegakan Hukum Dan Keadilan , 1 (1). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.823
Schwarcz, D. (2019). Towards A Civil Rights Approach To Insurance Anti-Discrimination Law. Depaul L. Rev. , 69 , 657.
Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum  Konsumen  Dan  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  Di  Era  Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (1), 1 – 17. Suhariyanto,  B.  (2019).  Urgensi  Kriminalisasi  Contempt  Of  Court  Untuk  Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Konstitusi , 16 (1), 192 – 211. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31078/Jk16110
Sujiono, A., Pattipawae, D. R., & Soplantila,  R. (2021). Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan  Tata Usaha Negara.
Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (4), 364 – 375. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47268/Tatohi.V1i4.613
Suyanto,  W.  F.  P.,  Hasan,  H.,  &  Sakka,  A.  R.  (2022).  Penerapan  Uang  Paksa  Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah , 3 (3), 474 – 489.
Https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Siyasatuna/Article/View/27198
Yustikarini, H. D. (2021). Sex Gratification In Indonesian Anti-Corruption Law: What Is
The Problem? Law Research Review Quarterly , 7 (4), 505 – 514.
Https://Doi.Org/10.15294/Lrrq.V7i4.48174