## C ORRUPTIO
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio Volume 01 Issue 2, July-December 2020. PP: 117-128 P-ISSN: 2723-2573 E-ISSN: 2745-9276

## Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Lampung

## Prevention of Corruption, Collusion and Nepotism in Government Procurement of Goods and Services in Lampung Province
M. Gian Tantyo tantyogian@gmail.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
Info Artikel
Abstrak
Kata Kunci: Korupsi; Barang; Jasa.
Keywords: Corruption; Goods; Services .
DOI: https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2098
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah mekanisme pengeluaran pemerintah yang memainkan  peran  penting  dalam pemanfaatan anggaran negara. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  melibatkan  jumlah  uang yang sangat besar, sehingga pemerintah  disebut  sebagai  pembeli terbesar di negara ini. Dalam praktiknya,  secara  umum  pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi Pemerintah sering menimbulkan masalah,  termasuk  pelanggaran  baik prosedur pengadaan barang/jasa konstruksi  dengan  konspirasi  yang tidak  tepat  dan  pelanggaran  yang merugikan Negara atau terkait dengan tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/jasa
Submitted: August 14, 2020; Reviewed: Sept 15, 2020; Accepted: Okt 19, 2020
konstruksi.  Hasil  penelitian  ini  pada akhirnya  memberikan  jawaban  bahwa penyebab korupsi, kolusi dan nepotisme  dalam  pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah  di  Provinsi Lampung adalah 1) Dana  yang sangat besar  dikeluarkan  untuk  mengubah proyek  menjadi  penggoda  yang  kuat untuk mengundang koruptor, 2) Sejumlah besar data ternyata dilengkapi dengan administrasi rencana proyek pemerintah yang tidak jelas  dan  tertutup.  Sedangkan  upaya penanggulangan  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  dalam  pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah  di  Provinsi Lampung meliputi: a) Tindakan pencegahan, dalam bentuk: Pengawasan dan Pengadaan Elektronik (E-Procurenment) dan  b)
Tindakan  represif,  yaitu:  hukum penegakan  hukum  dengan  penerapan sanksi  pidana  yang  ketat.  Saran  dari penelitian  ini  adalah  bahwa  itu  harus dirumuskan  dengan  jelas  tentang pertanggungjawaban  pidana  dalam pelaksanaan  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  dari  penyedia  barang dan  jasa  serta  pada  pejabat  yang berwenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Abstract Government  Goods  and  Services Procurement is a government spending  mechanism  that  plays  an important role in the utilization of the state  budget.  Government  Goods  and Services  Procurement  involves  a  very large  amount  of  money,  so  the government  is  referred  to  as  the biggest  buyer  in  the  country.  In practice, in general the implementation  of  procurement  of good  /  services  of  Government construction often results in problems, including  violations  both  of  the

## A. Pendahuluan
Bidang  Jasa  Konstruksi  adalah  sebagai  salah  satu  bidang,  dalam  sarana  pembangunan, sudah  seharusnya  diatur  dan  dilindungi  secara  hukum  agar  terjadi  situasi  yang  objektif  dan kondusif  dalam  pelaksanaannya. 1 Umumnya,  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  atau  jasa Konstruksi  pemerintah,  seringkali  terjadi  permasalahan-permasalahan,  antara  lain  terjadi pelanggaran-pelanggaran  baik  dari  prosedur  pengadaan  barang/jasa  konstruksi  dengan
1 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai  Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 35
procedures for procurement of construction goods/services with improper  conspiracy  and  violations that  are  detrimental  to  the  State  or related  to  criminal  acts  of  corruption committed by construction goods/service procurement organization. The  results  of  this  study  ultimately provide  the  answer  that  the  causes  of corruption,  collusion  and  nepotism  in the procurement of government goods and services in Lampung Province are 1) Very large funds poured out to turn the  project  into  a  powerful  tempter  to invite  corruptors,  2)  Large  amount  of data  it  turned  out  that  it  was complemented  by  the  administration of  unclear  and  closed  government project  plans.  While  efforts  to  tackle corruption,  collusion  and  nepotism  in the procurement of government goods and  services  in  Lampung  Province include:  a)  Preventive  measures,  in the form of: Supervision and Electronic Procurement (E- Procurenment)  and  b)  Repressive Actions, namely: law enforcement with the  application  of  law  strict  criminal sanctions. Suggestion from this research is that it should  be  formulated  clearly  about criminal liability in the implementation  of  government  goods and  services  procurement  of  goods and  services  providers  as  well  as  on authorized officials in the implementation  of  government  goods and services procurement.
kerjasama  yang  tidak  baik  serta  pelanggaran  yang  sifatnya  merugikan  Negara  atau  terkait tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  organisasi  pengadaan  barang/jasa  Kontruksi. Pengandaan  barang/jasa  yaitu  mencakup  penjelasan  dari  dari  seluruh  proses  sejak  awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses  administrasi  dalam  pengadaan  barang,  pekerjaan  atau  jasa  seperti  jasa  konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. 2
Pengandaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah sebagai pengguna barang/jasa  untuk  mewujudkan  atau  mandapatkan  barang/jasa  yang  diinginkan.  Dalam pengandaan  barang/jasa  supaya  kebutuhan  akan  barang/jasa  terpenuhi  dengan  baik  sesuai dengan kamampuan keuangan negara yang terbatas, maka pemerintah perlu mengatur norma, prinsip-prinsip,  metode  dan  proses  pengandaan  barang/jasa. 3 Pengandaan  barang/jasa  harus dapat  dilaksanakan  seacara  efektif  dan  efesian  serta  dapat  dipertanggungjawabakan,  karena potensi  kerugian  negara  sangat  besar  dalam  proses  pengandaan  ini. 4 Namun,  dalam pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sering  kali  tidak  berjalan  sesuai  dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemerintah. 5
Pemerintah  menyediakan  anggaran  dalam  jumlah  yang  sangat  besar  untuk  pengadaan barang/jasa  untuk  menunjang  pembangunan  nasional.  Pengadaan  barang/jasa  pemerintah tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat  yang dilaksanakan dengan memanfaatkan keuangan negara yang jumlahnya terbatas, maka dilaksanakan dengan efektif  dan  efisien  agar  dapat  diperoleh  barang/jasa  yang  jenis,  model  dan  tipenya  sesuai dengan  kebutuhan  sehingga  memberikan  manfaat  yang  maksimal  bagi  peningkatan  kinerja pemerintah  dan  kesejahteraan  masyarakat,  dengan  memanfaatkan  sumber  dana  yang  ada sehemat mungkin dan bebas dari segala bentuk kebocoran dan pemborosan.
Namun,  seringkali  pada  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  ini  kerap  terjadinya  praktek Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN).  Banyaknya  korupsi  dan  penyimpangan  dalam penyelenggaraan  negara  merupakan  suatu  tantangan  tersendiri  bagi  negara  ini.  Menyiapkan strategi “perang” membasmi korupsi di Indonesia tidaklah semudah yang dibayangkan dalam kiat-kiat  praktis  administrasi  pemerintahan. 6 Korupsi  di  Indonesia  merupakan  suatu permasalahan  yang  sudah  sangat  parah,  yang  tidak  mudah  untuk  dihapuskan  karena  sudah terlalu  mengakar  di  bangsa  Indonesia. 7 Korupsi  tidak  pernah  lepas  dari  interaksi  kekuasaan, dalam menjalankan suatu amanah seringkali para koruptor tidak memperhatikan etika profesi maupun  moral  dalam  menjalakan  amanah  yang  di  embannya. 8 Sebab  korupsi  juga  sering terjadi pada elemen-elemen pemerintahan dalam hal penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, hukum berperan
2 Arindra  Rossita  Arum  Nurchana,  Bambang  Santoso  Haryono  &  Romula  Adiono,  “Efektivitas  E-Procurement  Dalam Pengadaan  Barang/Jasa  (Studi  Terhadap  Penerapan  E-Procurement  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa    Di  Kabupaten Bojonegoro).” Jurnal Administrasi Publik . Vol. 2. No.2 (2014).
3 Dwi  Haryati,  Anugrah  Anditya  &  Richo  Andi  Wibowo.  “Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Secara  Elektronik  (E- Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.” Jurnal Mimbar Hukum . Vol.23. No. 2. (2011).
4 Apri  Liatiyanto,  “Pembaharuan  Regulasi  Pengandaan  Barng  dan  Jasa  Pemerintah.” Jurnal  Rechtsvinding. Vol.  1.  No.  1 (2012).
5 Ibsaini & Mahdi Syahbandir, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh).” Legitimasi: Jurnal Ilmu Hukum Pidana Dan Politik Hukum. Vol. 7. No. 1 (2018).
6 Muhammad  Insa  Ansari,  “Penerapan  Pakta  Integritas  Pada  Pengadaan  Barang/Jasa  Untuk  Mewujudkan  Tata  Kelola Pemerintah Yang Bersih.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.18. No. 13. (2016).
7 Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Cepalo. Vol. 1. No. 1 (2017). hlm. 22.
8 Imadah Thoyyibah, “Makna Kejahatan Struktural  Korupsi  Dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens.” Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada . Vol. 25. No.1 (2015).
sebagai  instrumen  penting  dalam  menciptakan  suatu  kondisi  yang  stabil  dalam penyelenggaraan Neagra. 9
Selain masalah korupsi juga terdapat permasalahan lain seperti Kolusi. Kolusi ( collusion ) adalah  tindakan  persekongkolan,  persekutuan,  atau  permufakatan  untuk  urusan  yang  tidak baik.  Sedangkan  menurut  Pasal  1  Ayat  (4)  Undang-Undang  No.  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggara  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  kolusi diartikan  sebagai  permufakatan  atau  kerjasama  secara  melawan  hukum  antar  Penyelenggara Negara  atau  antara  Penyelenggara  Negara  dan  pihak  lain  yang  merugikan  orang  lain, masyarakat,  dan  atau  Negara.  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN)  akhir-akhir  ini dianggap  sebagai  wujud  paling  buruk  dan  paling  ganas  dari  gejala  kemerosotan  moral  dari kehidupan  masyarakat  dan  bernegara  di  negeri  kita.  KKN  adalah  produk  dari  relasi  sosial- politik dan ekonomi yang pincang dan tidak manusiawi. 10
Penyaluran dan pendistribusian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang/jasa  pemerintah,  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  tidak  terlepas  dari  upaya pemerintah  untuk  mensejahterahkan  masyarakat  yang  dilaksanakan  dengan  memanfaatkan keuangan negara yang jumlahnya terbatas, maka dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar dapat diperoleh barang/jasa yang jenis, model dan tipenya sesuai dengan kebutuhan sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat,  dengan  memanfaatkan  sumber  dana  yang  ada  sehemat  mungkin  dan  bebas  dari segala bentuk kebocoran dan pemborosan. 11
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  merupakan  komponen  fundamental  dari  tata  kelola pemerintahan yang baik (good governance) . 12 Bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa konstruksi pun ada bermacam-macam. Sebagaimana halnya  kondisi  pada  provinsi  lampung  tersendri,  dengan  giatnya  pemerintah  daerah  provinsi lampung  terhadap  pembangunan  kontruksi  yang  ada  saat  ini,  seperti  pembangunan fly  over , perbaikan  jalan,  gorong-gorong  dan  lain  sebagainya.  Kegiatan  kontruksi  tersebut merefleksikan maraknya terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada di Provinsi  Lampung, sebagaimana yang terjadi pada Zainudin (Bupati Lampung Selatan) yang ditangkap tangan oleh KPK karena dugaan kasus korupsi dengan persekongkolan tidak baik, dalam deskripsinya pada rentan waktu Tahun 2016 sampai Tahun 2018, Zainudin menerima uang  dari  Anggota  DPRD  Lampung  dari  Fraksi  PAN,  Agus  Bhakti  Nugroho  (ABN),  yang sumbernya  dari  proyek-proyek  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten Lampung  Selatan  sejumlah  Rp57  miliar.  Diduga  persentase  fee  proyek  dalam  3  Tahun tersebut  sekitar  15-17  persen  dari  nilai  proyek.  Deskripsi  kasus  tersebut  diatas  menunjukan bahwa korupsi dapat terjadi dengan konsep yang berupa peresekongkolan untuk urusan yang tidak  baik  antara  para  pihak  dan  dapat  merugikan  masyarakat,  bangsa  dan  Negara. Persekongkolan terebut dilakuakn Zainudin dan Agus dengan cara mengatur proyek di Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Lampung  Selatan,  yang  proyeknya diberikan kepada CV 9 Naga. Berangkat dari deskripsi tersbeut diatas penulis tertarik megkaji serta  menganalisis  faktor  penyebab  terjadinya  Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme  Dalam Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  di  Provinsi  Lampung  serta  upaya  penanggulangan
9 Jawade  Hafidz  Dan  Agung  Widodo,  “Pelanggaran  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah  Oleh  Penyedia  Barang  Dan  Jasa  Atau  Pengguna  Jasa  Dalam  Perspektif  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal Pembaharuan Hukum . Vol. 2. No. 2 (2015).
10 Ismansyah  dan  Purwantoro  Agung  Sulistyo,  “Permasalahan  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme    di  Daerah  serta  Strategi Penanggulangannya.” Jurnal Demokrasi. Vol. 9. No. 1 (2010).
11 Tunggul  Yohannes  Syafruddin  Kalo,  Sunarmi,  Mahmud  Mulyadi,  “Analisis  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dari  Hasil Tindak  Pidana  Korupsi  Terhadap  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1793 K/Pid.Sus/2014).” Usu Law Journal. Vol. 4. No. 3 (2016).
12 Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan  Barang Dan Jasa Pemerintah.” Jurnal Hukum Responsif. Vol. 5 No. 5 (2017).
terhadap  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  Pemerintah  Di Provinsi Lampung.

## B. Pembahasan
1. Penyebab  Terjadinya  Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme  Dalam  Pengadaan  Barang Dan Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung
Penyimpangan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilampung dapat dilihat  mulai  dari  tahap  awal  pengadaan  sampai  dengan  tahap  akhir  prosedur  pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan  oleh  CV.  Gilang  9  Naga,  penyimpangan  tersebut  disebabkan  oleh  kelalaian  dan kompetensi pelaksanaan serta peserta pengadaan, yang mana hal tersebut timbul dikarenakan adanya  perbuatan  nepotisme  yang  dilakukan  oleh  pihak  CV.  9  Naga  kepada  para  pemgang kekuasaan  seperti  Bupati  Lampung  Selatan  Zainudin  Hasan  dan  Petinggi  Anggota  Dewan Provinsi  Lampung.  Penyimpangan  tersebut  merupakan  tindakan  yang  disengaja  oleh pelaksana  dan/atau  peserta  pengadaan  yang  dalam  hal ini  adalah  CV.  9  Naga  dengan  tujuan menguntungkan/memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menjadi mitranya. 13 Tindakan ini mengakibatkan terjadinya kebocoran/pemborosan uang negara yang begitu besar dan hasil pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  merupakan  salah  satu  faktor/unsur dalam pelaksanaan pembangunan negara menjadi tidak optimal. 14
Berdasarkan  hasil  penelitian  yg  telah  dilakukan  oleh  penulis,  bahwa  beberapa  bentuk penympangan  yang sering terjadi dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dari tahap  perencanaan  pengadaan  sampai  dengan  tahap  penyerahan  barang/jasa  adalah  sebagai berikut: 15
a. Tahap Perencanaan Pengadaan
b. Tahap Pembentukan Panitia
c. Tahap Prakualifikasi Peserta
d. Tahap Penentuan Harga Perkiraan Sendiri
e. Tahap Penjelasan Tender ( Aanwijzing )
f. Tahap Penyerahan Penaaran dan Pembukaan Penawaran
g. Tahap Evaluasi Penawaran
h. Tahap Pengumman Calon Pemenang
i. Tahap Sanggahan Peserta Lelang
j. Tahap Penunjukan Pemenang
k. Tahap Penandatanganan Kontrak
l. Tahap Penyerahan Barang dan Jasa.
Sejalan dengan beberapa penyimpngan yang sering terjadi dalam perencanaan pengadaan barang/jasa  pemerintah  dari  tahp  perencanaan  pengadaan  sampai  dengan  tahap  penyerahan barang/jasa  akan  diuraikan  tersebut  diatas,  tahapan  prakualifikasi  peserta,  tahap  penyerahan penawaran  dan  pembukaan  penawaran,  tahap  pengumuman  calon  pemenang  serta  tahap penyerahan  barang  dan  jasa  adalah  merupakan  tahapan-tahapan  yang  dimana  para  pelaku kolusi, korupsi dan nepotisme di Provinsi Lampung dengan segala caranya melakukan tindak pidana tersebut.
13 Arifin  Subianto, Kedudukan  Pejabat  yang  Berwenang  dalam  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 37
14 Haris  Puerwanto, Beberapa  Penyimpangan  Prosedu  Pelaksana  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah ,  Jakarta:  Media Pustaka Ilmu, 2012, hlm. 35.
15 Ali  Wisnu  Broto, Beberapa  Penyimpangan  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa ,  Yogyakarta:  Universitas  Admajaya, 2004, hlm. 72
Penulis  yang  dalam  hal  ini  mengutip  pendapat  Jack  Bologne  (1982),  bahwa  penyebab kejahatan kolusi, korupsi dan nepotisme dapat di analisis dengan GONE Theory yaitu: 16 “Greed :  adalah  keserakahan,  kerakuan,  pada  pelaku.  Meraka  adalah  orang- orang yang tidak puas dengan keadaan dirinya. Opportunity : adalah adanya sistem yang memberi kesempatan atau ruang terjadniya korupsi, antara lain sistme pengendalian yang lemah. Need :  hal  ini  berhubungan  dengan  sikap  mental  yang  tidak  pernah  cukup, sikap  konsumerisme,  dan  selalu  syarat  kebutuhan  yang  tidak  pernah usai/tercukupi. Exposes :  berkaitan  dengan  hkuman  pada  pelaku  yang  rendah,  sehingga  tidak membuat efek jera pada pelaku maupun orang lain (sebagai detterence effect ). 17 ”
Sejalan  dengan  teori  hukum  tersebut  diatas  secara  umm,  paling  tidak  ada  3  (tiga) penyebab  mudahnya  proyek  pemerintah  di  Provinsi  Lampung  disusupi  koruptor,  adalah sebagai berikut: 18
a. Dana sangat besar yang digolotorkan untuk mewujudkan proyek menjadi penggoda yang dahsyat  untuk  menggundang  para  koruptor.  Penulis  melihat  bahwa,  politik  uang  yang digunakan  oleh  para  peserta  tender  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dalam pemenangan  proyek  kepada  Dinas  PU  menjadi  salah  satu  penyebab,  perbuatan  korupsi terjadi sampai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terselesaikan.
b. Jmlah  data  yang  besar  tersebut  ternyata  dilengkapi,  dngan  pengurusan  rencana  proyek pemerintah,  yang  tidak  jelas  dan  tertutup.  Penentuan  persyarkatan  untuk  mendapatkan proyek pun berada di genggaman pejabat pemeintah Provinsi Lampung. Kekuasaan untuk menentukan  sarat  apa  yang  perlu  dibawa  oleh  calon  penawar  proyek  pemerintah,l akhirnya dimonopoli sepihak oleh sang pejabat. Sayangnya, kekuasaan dan kewenangan monopoli persyaratan itu tak dijalankan sebagaimana mestinya. 19
c. Laku  koruptif  pejabat  pengadaan  proyek,  pemerintah  Lampung  ternyata  di  sisi  lain bertemu dengan pengusaha hitam atau asosiasi pengusaha buruk. Di sela penjamuan dua pihak tersebut diselipkan juga kepentinggan picik yang saling menguntungkan mereka.”
2. Upaya  Penanggulangan  Terhadap  Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme  Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Lampung
Menarik  untuk  melirik  “berbagai  upaya  yang  dilakukan  setiap  pimpinan  negeri,  dalam memberantas korupsi, salah satunya, adalah dengan membuat beberapa formulasi, yg terkait dengan  pemberantasan  korupsi,  namun  upaya  ini  belum  menunjukkan  hasil  yang memuaskan.”  “Karena  formulasi  yang  dibuat,  tidak  dibareni  dengan  daya  kerja  serta  daya paksa yang maksimal.” Oleh karena itu, suah menjadi suatu keharusan bagi  pemimpi bangsa ini, agar lebih fokus dlam pemberantasan korupsi, sehingga pembangunan di Indonesia dapat erjalan  sesuai  dengan  rencana,  yang  tentunya  akan  berdampak  pada  esejahteraan  dan kemakmuran  rakyat. 20 “Salah  satu  cara  yang  harus  dilakukan  pemerintah  adalah,  dengan
16 Ibid
17 Muladi &  Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 83
18 Wawancara  penulis  dengan  M.  Marwan  selaku  Kepala  Seksi  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Lampung  Tengah, wawancara pada tanggal 18 februari 2019.
19 Sabrina, Membangun  Transparansi,  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Melalui  Peningkatan  Peran  ICT  Dalam  Mereduksi Korupsi, Jurnal Hukum Dan Pembangunan , UGM, Yogyakarta, hlm. 7
20 Mashuril  Anwar,  Eddy  Rifai,  Budi  Rizki  Husin,  “ Implementasi  Peraturan  Jaksa  Agung  No.  028/A/Ja/10/2014  Tentang Pedoman  Penanganan  Perkara  Pidana  Korupsi  Dengan  Subjek  Hukum  Korporasi  (Studi  Pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung)”, Jurnal Poenale, Volume 7, hlm. 2
memaksimalkan  daya  kerja  dan  daya  paksa,    dariperaturan  perundang-undangan  yang  ada, melalui  penegakan  hukum. 21 Hal  ini  tentunya  bisa  berakibat  fatal,  salah  satunya  bisa mengancam integritas bangs ini, karena kenyataannya, ketika secara ekonomi kita tidak bisa merdeka dri tekanan-tekanan dari negara yang lebih berkuasa.
Eddy  Rifai  mengatalan  bahwa:  “Untuk  itu  mengimplementasikan  Peraturan  Presiden pengdaan barang dan jasa instansi pemerintah sudah seharusnya dilakukan. Dngan  demikian setiap  pengadaan  barang  dan  jasa  harus  melalui  tender  terbka  dengan  melakukan  proses penawaran  dan  tender  secara  keseluruhan  harus  dimuat  dikoran  maupun  media  elektronik seperti internet, baik untuk, proyek di daerah maupun proyek yang berskala nasional. Upaya penanggulngan  korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu melalui cara preventif dan represif.” 22

## 1. Penegakan Preventif
Upaya pe,anggulangan dengan metode pencegahan, antara lain:
a) Pengawasan
b) “Pengawaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  merupakan  tanggung  jawab  setiap pimpinan dan instansi pemerintah yang terkait pengadaan.” Hal tersebut dilakukan agar:
1) Meujudkan aparatur pemerintah yang professional, bersih dan bertanggung jawab.
2) Meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 23
Bentuk  dari  pengawasan  diatas,  meliputi:  pengawasan  intern  serta  pengawasan  ekstern. Pengawasan  intern  adalah,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  orag  yang  berada  suatu organisasi,  yang  hasilnya  untuk  kepentingan  organisasi  itu  juga,  sedangkan  pengawasan ekstern adalah pengawasan yang diakukan oleh orang/unit yang berada diluar suatu organisasi yang  hasilna  ditunjukkan  kepada  pihak  yang  mempunyai  kepentingan  dengan  organissi tersebut serta dapat juga digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. 24
Salahsatu  contoh  pengawasan  eksternal  adalah  “pengawasan  yang  dilakukan  oleh masyarakat.”  Keterlibatan  masyarakat  sendiri  memuat  arti  ganda,  yakni  keterlibatan  secara luas dan dalam arti sempit. 25
a) Electronik Procurement ( E-Procurement )
“Pratik  korupsi,  kolusi  serta  nepotisme,  didalam  pengadaan  barang  dan  jasa,  dilaukan dengan  cara  tersembunyi,  atau  berpura-pura  melakukan  proses  yang  tranparan,  dengan pengaturan  orang  dalam.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  dierlukan  proses  yang  terbuka melalui E-Procurement, atau proses tender dngan cara online, melalui internet yang akan mendapatkan  pengawasan  dari  banyak  pihak. E-  Procurement sebagai  sebuah  sistem lelang  dalam  pengadaan  arang  oleh  pemerintah,  dengan  sarana  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Dengan E-Procurement ,  proses  lelang  dapat  berlangsung  efektif  dan terbuka.  Bersaing  dan  transparan,  adil/tidak  diskriminatif,  dan  akuntabel,  sehingga diharapkan  dapat  meminimalisir  raktek  curang,  dalam  proses  lelang  yang  dapat
21 “Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kajian  Pencegahan  Korupsi  Pada  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah,  Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK”, Jakarta, 2017, hlm. 26
22 Wawancara penulis dengan Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum, Magister Hukum, Universita Lampung, wawancara pada tanggal 2 Maret 2019.
23 Putu  Diah  Trisna  Pradana  Suari,  Eddy  Rifai,  Budi  Rizki  Husin,  Peran  Kpk  Dalam  Melakukan  Operasi  Tangkap  Tangan Terhadap Pejabat Publik (Studi Wilayah Hukum Lampung Tengah), Jurnal Poenale, Vol. 7, hlm 9
24 Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi,  “ Korupsi  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah ,”  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas Maret , Law Journal, hlm. 8
25 Eddi  Rifai,  “Perspektif  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi,  2014, Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada”, Volume 26, Issue 1, hlm. 7
merugikan keunagan negaa. Adapun dasar hukum E- Procurement adalah Pasal 106 dan 107 Perpres No.54 Tahun 2010.”
2. Penegakan Represif
Yaitu  penanggulangan  korupsi  dengan  cara  penggunaan  sanksi  yang  tegas,  hal  tersebut sesuai dengan tujuan hukum pidama: 26
a. Untuk menakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan tidak baik.
b. Untuk  mendidik  orang  yang  telah  pernah  melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik  agar menjadi baik dan dapt diterima kembali kedalam kehidupan lingkungannya.
Dalam tindak pidana korupsi, terdapat macam sanksi yang diterapkan. Menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001, terdapat dua macam sanksi pidana, yang dpat dikenakan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu pidana pokok dan pidaa tambahan. Pidana pokok pada Undang-Undang pemberantasan tindak pidaa korupsi ini antara lain:
1) Pidana mati
2) Pidana penjara
3) Pidana denda. 27
Menurut  penulis,  “Korupsi  semakin  mrak  terjadi  dikarenakan  sistem  pengawasan  yang lemah dan sanksi hukum yang tidak tegas yang berdampak pada tidak adanya efek jera pada para  pelku  korupsi.”  “Sebagaimana  yang  terjadi  pada  putusan  korupsi  pengadaan brang  dan jasa  pemerintah,  Nomor  16/PID.SUS.K/2013/PT-MDN,  dalam  tuutan  umum  oleh  jaksa penuntut  umum,  yang  menjatuhkan  pidana  terhadp  terdakwa  Kardius  Marlina  (KM)  berupa pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  ahun,  dikurangkan  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan sementara  dan  pidana  denda  sebesar  Rp.    300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah),  subsidair4 (empat) bulan kurungan Rp. 1.756.434.566.76,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enampuluh enam rupiah tujuh puluh enam sen), dengan  ketentuan  bilamana  uang  pengganti  tersebut  tidak  dibayarkan,  dalam  berkekuatan hukum    tetap,    mka    harta    bendanya    dapat    disita    dan  bilamana    harta  bendanya  tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan piana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.”
Sedangkan dalam putusan hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 16/PID.SUS.K/2013/PT-MDN,  dalam  pertimbangannya,  hakim  mengadili  dan  memutus pidana sebagai berikut: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.00.000.- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar 4 (empat) bulan.
Menjatuhkan  Pidana  Tambahan  terhdap  Terdakwa  berupa  pembayaran  Uang  Pengganti sebesar  Rp  1.532.453.242,24.-  (Satu  milyar  lima  ratus  tiga  puluh  dua  juta  empat  ratus  lima puluh tia ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dua puluh empat sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan  dilelang untuk  menutupi  uang  engganti  tersebut,  dan  dalam  hal  Terdakwa  tidak  mempunyai  harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Sejalan  dengan  putusan  haim  tersebut  diatas,  bahwa  pada  umumnya  hakim  dalam mengadili  suatu  perkara  korupsi  selalu  menjatuhkan  hukuman  pidana  yang  dengan  dalil
26 Wawancara  penulis  dengan  Hidayat  selaku  Hakim  Pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  wawancara  pada  tanggal  2 Maret 2019.
27 Suamrianto Ramlan, “ Jenis-Jenis Korupsi daam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 1
pertimangannya, menjadi lebih rendah dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum pada sistim  peradilan  tindak  pidana  korupsi  yang  ada  di  Idonesia.  Hal  tersebut  tendesius  dengan tidak  terberantasnya  kejahatan  korupsi  yang  dibuktikan  dengan  index  tindak  pidana  korupsi yang  hingga  saaini  tidak  surut  dan  serta  berdampak  kepada  makin  meningkatnya  angka kergian yang diterima oleh Negara.
Secara  khusus  selamapengawasan  dan  sistem  dalam  praktek  pengadaan  barang  dan  jasa belum  diubah,  maka  pemberantasa  korupsi  masih  jauh  dari  yang  kita  harapkan  danselama pengusa termasuk dalam hal ini adalah pejabat pada Pemerintahan Provinsi  Lampung masih memberikan peluang kepada para koruptor untukmenggerogoti kekayaan bangsa dan daerah, maka  kesejahteraan  rakyat  dan  kejayaan  bangsa  yang  dalam  konstitusinya  menjadi  harapan dan cita-cita angsa ini hanya mimpi belaka.
Problematika  tersebut  justru  sangat  memungkinkan  munculnya  koruptor-koruptor  baru. Sebik  apapun  kebijakan  pemerintahan  daerah  Provinsi  Lampung  dengan  merumuskan  suatu peraturan  perundang-undangan  daerah    yang  dibuat,  akan  ttapi  kalau  tidak  disertai  dengan kemauan dan tindakan yang tegas dan nyata, maka peraturan tersebut hanya berupa kumpulan peraturan  yang  tida  berarti  apa-apa.  “Untuk  meningkatkan  pengawasan  dan  penegakan Peratuan  Daerah,  peran  serta  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung,  dalam  hal  ini  dengan lembaga  pengawasan  yang  berkopeten  dalam  pemberantasan  tidak  pidana  korupsi,  Kepala daerah,  badan  legislatif,  kepolisian  dan  kejaksaan  dapat  membentuk  tim  pengawas  atau komisi pemeriksa.”
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah peran aktif masyrakat untuk  ikut  serta  mewujudkan  pemeritahan  yang  bersih  tetapi  harus  tetap  menaati  norma hukum,  moral  dan  sosial  yang  berlaku  dalam  masyarakt.  Korupsi  hanya  dapat  diberantas apabila ada keinginan kuat dari seluruh lemen masyarakat terutama lembaga penegak hukum sehingga para pelakukorupsi mendapat hukuman yang berat yang memiliki efek jera, dengan demikian seseorang akan takut melakukan tindak pidana korupsi.

## C. Kesimpulan
Penyebab  terjadinya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  di  Provinsi  Lampung  disebabkan  oleh  dana  besar  yang  digolontorkan  untuk mewujudkan proyek menjadi penggoda yang dahsyat untuk menggundang para koruptor serta jumlah  data  yang  besar  tersebut  ternyata  dilengkapi  dengan  pengurusan  rencana  proyek pemerintah yang tidak jelas dan tertutup.
Upaya penanggulangan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Lampung antara lain adalah tindakan preventif, yang berupa pengawasan  dan  elektronik procurenment ( E-Procurenment )  serta  tindakan  represif,  yaitu penegakan hukum dengan penerapan sanksi pidana yang tegas.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Adrian  Sutedi,  “ Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai  Permasalahannya” , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Ali Wisnu Broto, “ Beberapa Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa”, Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2004.
Arifin  Subianto,  “ Kedudukan  Pejabat  yang  Berwenang  dalam  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah  Berdasarkan  Perpres  No.  54  Tahun  2010” ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2012.
Haris  Puerwanto,  “ Beberapa  Penyimpangan  Prosedu  Pelaksana  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah” , Jakarta: Media Pustaka Ilmu, 2012.
Komisi Pemberantasan Korupsi, “Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Jakarta, 2017.
Muladi  &  Dwidja  Priyatno,  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi”, Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2010.
Romli  Atmasasmita,  “ Korupsi,  Good  Governance  dan  Komisi  Anti  Korupsi  di  Indonesia”, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman HAM RI, 2002. Suamrianto  Ramlan,  “ Jenis-Jenis  Korupsi  dalam  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
B. Jurnal Ansari, M. I. "Penerapan Pakta Integritas Pada Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.18. No. 13 , 2016. Arifin, Z. (2017). Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Jurnal Hukum Responsif. Vol. 5 No. 5, 2017.
Arindra  Rossita  Arum  Nurchana,  B.  S.  "Efektivitas  E-Procurement  Dalam  Pengadaan Barang/Jasa  (Studi  Terhadap  Penerapan  E-Procurement  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro)." Jurnal Administrasi Publik. , 2014.
Dwi  Haryati,  A.  A.  "Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Secara  Elektronik  (E-Procurement)
Pada Pemerintah Kota Yogyakarta." Jurnal Mimbar Hukum. Vol.23. No. 2, 2011. Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi,  “Korupsi  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah”,  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret , Law Journal.
Jaya, A. M. "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Cepalo. Vol. 1. No. 1 , 2017: 22.
Liatiyanto,  A.  "Pembaharuan  Regulasi  Pengandaan  Barng  dan  Jasa  Pemerintah." Jurnal Rechtsvinding. Vol. 1. No. 1 , 2012.
Mashuril  Anwar,  Eddy  Rifai,  Budi  Rizki  Husin,  “Implementasi  Peraturan  Jaksa  Agung  No. 028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum  Korporasi  (Studi  Pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung)”, Jurnal  Poenale , Volume 7.
Muhammad Reza Kurniawan, Pujiyono, “Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintaholeh  PNS”, Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  Jurnal  Law  Reform, Vol. 14, No. 1, 2018.
Putu Diah Trisna Pradana Suari, Eddy Rifai, Budi Rizki Husin, “Perspektif Pertanggungjawaban
Pidana  Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi." Jurnal  Mimbar  Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , Vol. 26, Issue 1 , 2014.
Sabrina, “Membangun Transparansi, Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran ICT Dalam Mereduksi Korupsi”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, UGM, Yogyakarta.
Sulistyo,  I.  d.  "Permasalahan  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  di  Daerah  serta  Strategi Penanggulangannya." Jurnal Demokrasi. Vol. 9. No. 1, 2010.
Syahbandir, I. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Suatu  Penelitian  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tipikor  Banda Aceh)." Legitimasi: Jurnal Ilmu Hukum Pidana Dan Politik Hukum .. Thoyyibah, I. "Makna Kejahatan Struktural Korupsi Dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens." Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada. Vol. 25. No.1 , 2015. Tunggul Yohannes  Syafruddin Kalo, S. M.  "Analisis  Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pid.Sus/2014)." Usu Law Journal. Vol. 4. No. 3 .
Widodo, J. H. "Pelanggaran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah  Oleh  Penyedia  Barang  Dan  Jasa  Atau  Pengguna  Jasa  Dalam  Perspektif Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 2. No. 2, 2015.