## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (13-22)

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PULAU BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS
Dedi Suhendri 1 , Harapan Tua R.F.S 2 , Adianto 3
Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia 1,2,3
E-mail: dedisuhendri51081@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam implementasi kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  belum  sepenuhnya  mampu  terealisasi  seperti dijelaskan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2010  Tentang Pemanfaatan  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar.  Tingkat  ekonomi  dan  fasilitas  sarana prasarana  di  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  memiliki  perbedaan  dibandingkan dengan pulau utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi sumberdaya sosial dan ekonomi untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan  untuk  mendiskripsikan  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  dan  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang menghambatImplementasiKebijakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  62  Tahun 2010  tentang  Pemanfaatan  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  di  Pulau  Bengkalis Kabupaten  Bengkalis  Penelitian  ini  menggunakan  teori  Grindle  terkait  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan..  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi, Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Dalam  implementasi  kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil  Terluar  di  Pulau  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  yang  terjadi  adalah lemahnya  manajemen  pemerintah  dalam  menggerakkan  sumber-sumber organisasi  yang  terlibat  dalam  pemanfaatan  karena  banyaknya  instansidalam menyusun  program  dan  kebijakan  sehingga  cenderung  berjalan  sendiri-sendiri. Belum  ada  lembaga  yang  menjadi  pusat  kendali  atau  rezim  yang  berkuasa  atas kebijakan pengelolaan pulau kecil terluar secara fungsional dan struktural.
Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar

## ABSTRACT
In the implementation of the policy on Utilization of Outermost Small Islands on Bengkalis Island, Bengkalis Regency, it has not been fully realized as described in Government Regulation Number 62 of 2010 concerning Utilization of Outermost

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (13-22)
Small  Islands.  The  economic  level  and  infrastructure  facilities  on  the  coast  and small islands have differences compared to the main islands. Therefore, a social and  economic  resource  strategy  is  needed  to  increase  community  participation and  capacity.  This  study  aims  to  describe  the  Implementation  of  Government Regulation Policy Number 62 of 2010 concerning the Utilization of the Outermost Small Islands on Bengkalis Island, Bengkalis Regency and identify the factors that hinder the Implementation of Government Regulation Policy Number 62 of 2010 concerning  the  Utilization  of  the  Outermost  Small  Islands  on  Bengkalis  Island, Bengkalis  Regency.  This  study  uses  Grindle's  theory  regarding  the  factors  that influence Policy Implementation. The type of research used is descriptive research with  a  qualitative  approach.  The  data  collection  method  was  carried  out  by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that in  the  implementation  of  the  policy  of  Government  Regulation  No.  62  of  2010 concerning  the  Utilization  of  the  Outermost  Small  Islands  in  Bengkalis  Island, Bengkalis Regency, what happened was the weakness of government management in  mobilizing  organizational  resources  that  involved  in  utilization  because  there are many agencies in formulating programs and policies so that they tend to run independently. There is no institution that becomes the center of control or regime in power over the policy of managing the outermost small islands functionally and structurally.
Keywords : Implementation, policy, utilization of the outermost small islands

## PENDAHULUAN
Pulau Bengkalis merupakan pulau utama tempat pusat pemerintahan Kabupaten  Bengkalis.Sementara  pusat perekonomian penduduk sebagian besar  berada  di  daratan  bagian  timur
Pulau Sumatera dimana terdapat 7 dari 11 kecamatan yang berlokasi di daratan tersebut.Pulau  lainnya  adalah  pulau Rupat  yang  menjadi  destinasi  wisata penting diKabupaten Bengkalis.Berikut adalah  peta  administrasi  Kabupaten
Bengkalis. Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun 2010  Tentang  Pemanfaatan  Pulau- Pulau Kecil Terluar. Pulau-Pulau Kecil Terluar  juga  dikenal  sebagai  Pulau- Pulau  Kecil  Terluar  (PPKT),  dan merupakan  pulau-pulau  kecil  dengan
luas permukaan kurang dari 2000 km2. Pulau-pulau tersebut memiliki titik-titik pangkal  koordinat  geografis  yang menghubungkan  garis  pangkal  laut kepulauan sesuai dengan hukum nasional  dan  internasional.  Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten  Bengkalis  Nomor  1  Tahun 2022  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Bengkalis  Tahun 2022-2042, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mendukung upaya  Pemerintah  Pemanfaatan  Pulau- Pulau  Kecil  Terluar.  Sebagai  bentuk usaha  untuk  terwujudnya      kebijakan Penataan   Ruang   Wilayah Kabupaten sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 maka disusunlah perencanaan Penataan Ruang  Wilayah  Kabupaten.  Dalam

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (13-22)
implementasi  kebijakan  Pemanfaatan Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  di  Pulau Bengkalis  Pembangunan  Sarana  dan Prasarana  Pos  Lintas  Batas  Negara (PLBN) dimaksudkan untuk memenuhi sekurang-kurangnya  tiga  (tiga)  hal, yaitu  terwujudnya  kawasan  perbatasan negara,  khususnya  aspek  lintas  batas yang  tertib  dan  aman,  terwujudnya kawasan  perbatasan  negara  sebagai pusat  pertumbuhan  ekonomi  baru,  dan terwujudnya kawasan perbatasan negara  sebagai  halaman  depan  dan
beranda  negara  atau  sebagai  jendela negara.  Kabupaten  Bengkalis  belum sepenuhnya  terealisasi  sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Pentingnya kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai  bagian  dari  Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Kabupaten  Bengkalis  diketahui  dari uraian  latar  belakang  di  atas;  Oleh karena  itu,  penulis  tertarik  untuk mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor  62  Tahun  2010  Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis”  untuk  kajiannya.  dengan maksud  melakukan  penelitian  untuk menjelaskan bagaimana Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengimplementasikan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010.  Juga,  tentukan  kendala  yang menghalangi Pulau Bengkalis
Kabupaten  Bengkalis  untuk  mematuhi
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun
2010  tentang  Peraturan  Pemerintah Nomor  62  Tahun  2010  tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.  Berkaitan  dengan  manfaat kajian, temuan-temuan diharapkan dapat  menjadi  bahan  refleksi  dan menambah  wawasan  terkait  dengan implementasi kebijakan Peraturan
Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar  di  Pulau  Bengkalis  Kabupaten Bengkalis.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian terdahulu yang digunakan  adalah  penelitian  yang memiliki  kaitan  langsung  dengan penelitian saat ini. Tujuan dari penelitian  sebelumnya  adalah  untuk lebih memahami masalah dari perspektif sejarah, bagaimana hubungannya dengan pengetahuan yang  lebih  umum,  situasi  saat  ini,  dan kemungkinan  untuk  masa  depan.  Neti Sunarti mempresentasikan hasil penelitian  sebelumnya  dengan  judul Implementasi  Kebijakan  Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Pembangunan.  Implementasi  kebijakan adalah pelaksanaan program yang telah menghasilkan  tujuan  dengan  berbagai program  pembangunan,  terutama  yang memanfaatkan potensi daerah.
Dengan temuan penelitian tersebut,  Prof.  Dr.  Yulianto  Kadji, M.Si.  menulis  “Pembentukan  dan Implementasi Kepemimpinan Kebijakan Publik dan Perilaku Birokrasi  Dalam  Fakta  Realitas.”

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (13-22)
Setiap produk kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan publik harus diciptakan untuk menyelesaikan masalah publik, bukan untuk melegitimasi  penipuan.  Oleh  karena itu, berhasil atau tidaknya suatu produk kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan  publik  sangat  ditentukan oleh perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi Kebijakan Sebagai kegiatan yang melibatkan penyelesaian pekerjaan melalui  penggunaan  sarana  untuk mendapatkan  hasil  atau  mencapai tujuan  yang  diinginkan.  Menetapkan tujuan  dan  melakukan  tindakan  untuk mencapai tujuan tersebut terjalin dalam proses  implementasi.  Menurut  Nawi (2018),  “membangun  hubungan”  dan “mata  rantai”  adalah  komponen fundamental dari sebuah implementasi. Pendekatan Implementasi Kebijakan
1. Pendekatan top-down
Adalah  satu  sisi  dan  berjalan  dari atas ke bawah. Pemerintah memainkan  peran  penting  dalam proses  implementasi.  Metode  ini mengasumsikan  bahwa  pengambil keputusan  merupakan  pemain  kunci dalam  keberhasilan  implementasi, sedangkan  pihak  lain  yang  terlibat dalam  proses  dipandang  sebagai penghambat.  Akibatnya,  pembuat keputusan meremehkan inisiatif
strategis  yang  muncul  dari  tingkat kesulitan  dan  subsistem  keahlian lainnya.
2. Pendekatan bottom-up
Suatu  jenis  kebijakan  publik  yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan implementasi kebijakannya  sendiri  atau  tetap melibatkan pejabat pemerintah tetapi  hanya  pada  tingkat  rendah merupakan landasan dari pendekatan bottom-up . Model Implementasi Kebijakan Menurut grindle (1980) implementasi adalah menetapkan suatu mata  rantai  yang  memungkinkan  arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu  hasil  dari  aktifitas  pmerintahan. Dalam  hal  ini,  kebijakan  pemerintahan diterjemahkan  ke dalam  program tindakan  guna  mencapai  tujuan  yang dinyatakan  dalam  kebijakan  tersebut. Program  tindakan  itu  sendiri  dapat dijabarkan  lagi  ke  dalam  proyek- proyek spesifik yang mudah dilaksanakan. Kebijakan adalah pernyataan  arah,  tujuan,  sarana  yang bersifat  lyas  dan  umum.  Proses implementasi  hanya  dapat  dimulai apabila  arah  kebijakan  umum  dan tujuan sudah dinyatakan secara spesifik,  program  tindakan  sudah didesain,  dan  dana  telah  dialokasikan untuk pelaksanaannya.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (13-22)
Bagan. 1 Kerangka Berpikir

## METODE
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  desain penelitian  fenomenologis.  Moleong (2012) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai “penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  apa  yang  dialami  subjek penelitian secara holistik dan digambarkan  dalam  bentuk  kata  dan bahasa,  dalam  konteks  alamiah  yang khusus,  dan  dengan  memanfaatkan
berbagai  metode  alamiah”.  Penelitian ini menggunakan kajian pustaka,
wawancara,  observasi,  dokumentasi,
dan informan penelitian sebagai metode  penelitian.  Data  sekunder  dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik  yang  dibahas  digunakan  dalam pendekatan ini. surat kabar dan sumber tambahan  Dengan  metode  analisis kualitatif  yang  menggunakan  empat tahap  analisis-reduksi  data,  penyajian
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Permasalahan/Fenomena:
1. Belum tersedianya sarana dan prasarana
PLBN di Pulau
Bengkalis 2. Potensi ekonomi
utama ekonomi
kelautan yang belum dikelola secara optimal. 3. Terjadinya aktivitas
ilegal, seperti
penyelundupan orang dan barang,
perbudakan, illegal fishing , illegal logging , narkoba Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh: 1. Isi Kebijakan a. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan b. Jenis manfaat yang dihasilkan c. Derajat Perubahan yang diinginkan d. Kedudukan Pembuat Kebijakan
e. Para Pelaksana Program
f. Sumber daya yang dikerahkan 2. Lingkungan Implementasi
a. Kekuasaan, kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa
c. Kepatuhan dan daya Tanggap
Grindle (1980:6-10)
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (13-22)
data, kesimpulan, dan verifikasi- semuanya digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Kebijakan  Peraturan Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
Terluar  di  Pulau  Bengkalis  Kabupaten Bengkalis  merupakan  bagian  integral dari  strategi  pembangunan  Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memberikan penekanan terhadap pembangunan  infrastruktur,  sumber daya  manusia,  ekonomi  kerakyatan, dan kegiatan pendukung lainnya. Khusus  dalam  Pemanfaatan  Pulau- Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Perilaku organisasi dan antar organisasi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan  Peraturan  Pemerintah Nomor  62  Tahun  2010  tentang Pemanfaatan Pulau-Pualu Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis Indikator  ini  berpendapat  bahwa agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan, banyak kepentingan yang berbeda  harus  dilibatkan,  serta  sejauh mana kepentingan tersebut mempengaruhi  pelaksanaannya.  Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis melibatkan banyak
kepentingan,  tidak  hanya  kepentingan
Pemerintah  Kabupaten  bengkalis  saja, melaikan kepentingan Pemerintah Provinsi  Riau,  bahkan  Kepentingan Pemerintah  Pusat  terutama  dalam  hal mengamankan wialayah teritorial NKRI  dari  pengaruh  asing.  Untuk  itu, pembangunan  infrastruktur  di  Pulau Bengkalis  menjadi  sangat  penting terutama dalam memberikan akses bagi masyakakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Hasil  wawancara  Menurut  Erdila Fitriayadi,  SP,  M.Si,    yang  merupakan Sekretaris  Dinas  PUPR  Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa:
“Pentingnya  membangun  Pulau Bengkalis  di  Kabupaten  Bengkalis pada dasarnya telah diamanatkan sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 62  Tahun  2010  tentang  Pemanfaatan Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  di  Pulau
Bengkalis Kabupaten Bengkalis, karena  dengan  Infrastruktur  yang memadai akan berdampak bagi
Kemajuan  Pulau  Bengkalis,  segingga, untuk itu pihaknya berupaya membangun  infrastruktur  fisik  berupa Pembukaan  Jalan  Baru,  Pembangunan Jembatan,  serta  Pelayanan  Kesehatan, dan juga sektor-sektor ekonomi lainnya,  hal  ini  dilakukan    guna menunjang  Pulau  Bengkalis  untuk lebih  maju,  serta  membuka  akses  bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas  baik  ekonomi,  sosial  dan Budaya  di  Kabupaten  Bengkalis” (Wawancara  dilakukan  tanggal  03 Oktober 2022).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (13-22)
Jenis manfaat yang dihasilkan Untuk menjelaskan atau menunjukan  bahwa  suatu  kebijakan harus mencakup berbagai manfaat yang menunjukkan efek menguntungkan dari implementasi  kebijakan  yang  akan dilakukan  Keterpencilan  karena  jauh dari pemerintah dan terbatasnya sarana transportasi  dan  komunikasi  ke  pulau- pulau  tersebut,  petensi  utama  ekonomi kemaritiman  menimbulkan  sejumlah tantangan, karena kurangnya pendidikan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk tetap rendah. Hasil  wawancara  dengan  bapak Rinto, SE, M.Siyang merupakan Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkalis  mengatakan  bahwa:  “Pulau Bengkalis  secara  khusus  diprioritaskan untuk  kegiatan  konservasi,  pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, penangkapan ikan berkelanjutan,  usaha  perikanan  dan kelautan, pertanian organik, peternakan,  pertahanan  dan  keamanan negara,  serta  pemanfaatan  lainnya.” (Wawancara  dilakukan  tanggal  03 Oktober 2022).
Menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil  terluar  Kabupaten  Bengkalis dapat dimanfaatkan dengan
memanfaatkan  sumber  daya  secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu,  diperlukan  kebijakan  khusus  untuk pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  terluar Pulau  Bengkalis  melalui  kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,  dan  pengendalian  yang
berkesinambungan  untuk  menjamin keberlangsungan keberadaan pulau tersebut, serta dengan mengembangkan dan  menata  sarana  dan  prasarana transportasi yang memadai, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan  dan  sumber  daya  alam secara optimal dan berkelanjutan. Lingkungan Implementasi Kebijakan Upaya peningkatan kapasitas berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam program pengelolaan pulau-pulau kecil, diharapkan  bias  dapat  dihindari  baik dalam  pemahaman  kebijakan  dan strategi  ataupun  dalam  menyusunan program,  yang  mana  didukung  oleh penataan  kelembagaan  yang  meliputi struktur  organisasi  pemerintah  dan nonpemerintah yang menjembatani antara  organisasi  dan  instansi  yang bertanggung  jawab;  kumpulan  standar kualitas,  konvensi,  hukum,  dan  aturan; dan  sekumpulan  norma  dan  tradisi sosial seperti hak dan hukum adat.
Menurut  Ismail,  S.Sos  yang merupakan Tokoh Masyarakat di Pulau Bengkalis  mengatakan:  “Pulau  kecil terjauh  di  kabupaten  bengkalis  ini masih  memiliki  persoalan  di  bidang pertahanan  dan  keamanan,  terutama dengan  keterbatasan  infrastruktur  dan sarana  fisik  serta  tingkat  kesejahteraan yang  rendah”.  (Wawancara  dilakukan tanggal 03 Oktober 2022).
Sebagaimana  dapat  dilihat  dari uraian  sebelumnya,  keadaan  tersebut menimbulkan kekhawatiran akan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (13-22)
munculnya  persoalan  yang  sangat kompleks,  tidak  hanya  terkait  dengan upaya pendistribusian hasil pembangunan  tetapi  juga  dalam  hal keamanan  dan  pertahanan  ancaman. Kendala utama dalam mengelola potensi pulau-pulau kecil terluar adalah kurangnya  kesadaran,  komitmen,  dan kemauan  politik  pemerintah  untuk mengelolanya.
Faktor-faktor yang menghambat implementasi  kebijakan  Peraturan Pemerintah  Nomor  62  Tahun  2010 tentang  Pemanfaatan  Pulau-Pulau Kecil  Terluar  di  Pulau  Bengkalis Kabupaten Bengkalis
1. Belum  tersedianya  sarana  dan prasarana PLBN di Pulau Bengkalis
Di  Pulau  Bengkalis  terdapat beberapa  sarana  dan  prasarana  yang masih  terbatas,  baik    pemerintahan, transportasi,  pendidikan,  kesehatan, ekonomi,  komunikasi,  irigasi  dan  air bersih,  listrik,  serta  pertahanan  dan keamanan.
Menurut  Ismail,  S.Sos  yang merupakan Tokoh Masyarakat di Pulau
Bengkalis  mengatakan: “Pelayanan kapal  reguler  yang  dioperasikan  oleh Pemerintah Daerah yang tidak memiliki  waktu  keberangkatan  yang ditetapkan  menunjukkan  bahwa  Pulau Bengkalis  memiliki  sarana  transportasi laut yang minim. “Masalah aksesibilitas menghambat keterhubungan  daerah  perbatasan  yang terbelakang dan terisolasi dengan pusat pemerintahan  dan  pelayanan  atau
daerah  lain  yang  relatif  maju.” (Wawancara  dilakukan  tanggal  03 Oktober 2022).
Bahwa akses ke daerah perbatasan  rata-rata  masih  kurang memadai.  Padahal  akan  lebih  banyak produksi (barang dan jasa) dan peluang pasar  untuk  meningkatkan  pendapatan dari sektor industri jasa dan perdagangan  jika  daerah  perbatasan memiliki  akses  fasilitas  pendukung yang memadai.
2. Potensi  ekonomi  utama  ekonomi kelautan  yang  belum  dikelola secara optimal
Orang yang tinggal di wilayah ini biasanya memiliki kondisi sosial ekonomi  yang  jauh  lebih  buruk daripada  orang  yang  tinggal  di  negara terdekat.  Di  Pulau  Bengkalis,  hal  ini menimbulkan kerawanan sosial melalui kegiatan pemberontakan dan perdagangan ilegal. “Berdasarkan permasalahan- permasalahan yang terjadi pada PKT di Kabupaten Bengkalisini bisa disimpulkan  bahwa  pemanfaatan  PKT belum optimal sehingga belum dapatmemberikan dampak positif secara  optimal  bagi  negara  Indonesia. Selain itu, apabilaPKT
tidakdimanfaatkan  dengan  baik  dan terintegrasi akan menimbulkan masalah dankerugian terhadap negara. Sehingga penting  untuk  dibuat  suatu  rencana strategisPemanfaatann pulau kecil terluar  di  Kabupaten  Bengkalis” (Wawancara  dilakukan  tanggal  03
Oktober 2022).
Sudah diketahui

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (13-22)
bersama bahwa pembangunan ekonomi wilayah  pulau  kecil  terluar  Pulau Bengkalis  akan  berhasil  jika  semua strategi  pemanfaatan  tersebut  berjalan baik dan sesuai dengan rencana. 3. Terjadinya  Permasalahan  terkait Pertahanan dan Keamanan Pengelolaan pembangunan prioritas secara menyeluruh dan terpadu.  meningkatnya  aktivitas  ilegal di wilayah perbatasan Pulau Bengkalis. Menrut  Muthu  Saily,  S.IP,  MPA yang merupakan Camat Bantan mengatakan bahwa: “Penegakan hukum  yang  tidak  efektif  terhadap narkotika,  perdagangan  manusia,  dan pencurian ikan” (Wawancara dilakukan tanggal 03 Oktober 2022).
Berdasarkan uraian di atas, terlihat  bahwa  Pulau-Pulau  Kecil
Terluar  Pulau  Bengkalis  menghadapi sejumlah  persoalan  pertahanan  dan keamanan.  Isu-isu  tersebut  mungkin disebabkan  oleh  keberadaan  pulau- pulau  terluar  yang  rentan  terhadap tindak kriminalitas, tidak adanya lembaga  yang  mengelola  wilayah perbatasan  secara  holistik,  dan  masih adanya  berbagai  pelanggaran  terhadap kedaulatan hukum NKRI.

## KESIMPULAN
Dalam proses penegakan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62  Tahun  2010  Tentang  Pemanfaatan Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  Di  Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis, manajemen pemerintah gagal
mengerahkan  sumber  daya  organisasi
yang terlibat dalam pemanfaatan karena banyaknya instansi yang cenderung berjalan sendiri-sendiri. Secara  fungsional  dan  struktural,  tidak ada lembaga yang mengontrol kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar atau rezim  yang berkuasa. Pembangunan  tidak  fokus  karena keterbatasan  sumber  daya,  terutama sumber  pembiayaan  karena  anggaran masih terdistribusi di antara
kementerian dan lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta AG. Subarsono. 2011. Analisis
Kebijakan  Publik  (konsep.teori dan  aplikasi).  Pustaka  Pelajar.
Yogyakarta.
Guntur,  2004.  Setiawan. Implementasi dalam  Birokrasi  Pembangunan .
Jakarta : Balai Pustaka.
Islamy,  M.Irfan.  2001.  Prinsip-prinsip
Perumusan  Kebijakan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Lexi,  J.  Meleong.  (1991  dan  2000).
Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Nugroho,  Riant  D.  2003. Kebijakan Publik: Formulasi,  Implementasi, dan Evaluasi . Jakarta: PT Gramedia.
Kristianti, K., Kusai, K., & Bathara, L.
(2014).  Strategi  Bertahan  Hidup Nelayan  Buruh  di  Desa  Meskom Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 1, Februari 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 Februari 2023, Reviewed 22 Februari 2023, Publish 28 Februari 2023            (13-22)
Bengkalis  Provinsi  Riau.  Berkala Perikanan Terubuk, 42(1), 62-68. Tangkilisan,  Hessel  Nogi.  S.  2003.
Implementasi  Kebijakan  Publik Transformasi  Pikiran  George Edwards  III .  Jakarta:  Lukman
Offset.
Wibawa, dkk. 2003. Pengantar Analisis
Kebijakan  Publik.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press). Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan Proses Kebijakan  Publik .  Yogyakarta: Media Presindo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  62  Tahun  2010 tetang  Pemanfaatan  Pulau-Pulau Kecil Terluar
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor  1  Tahun  2022  tentang
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022
– 2042
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor  3  Tahun  2021  tentang
RPJMD  Kabupaten  Bengkalis Tahun 2021 – 2026 Rosanti,  Regina  Vidia.  Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara  (PLBN)  Melalui  Border Tourism di Entikong, Kalimantan Barat. 2019. PhD Thesis. Universitas Gadjah Mada. Permatasari, Iman Amanda. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." TheJournalish: Social and Government 1.1 (2020): 33-37. Silitonga, Dikson. Evaluasi Implementasi  Kebijakan  Publik. Vol.  1.  Zahira  Media  Publisher, 2022. Tay,  Dicky  Siswanto  Renggi,  and Sugeng Rusmiwari. "Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan." JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik 8.4 (2019): 217-222.