## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  (STUDI PUTUSAN NOMOR
620/PDT.G/2019/PN.MDN)
Oleh : Jacky Alexis Marpaung 1) Otonius Lawolo 2)
Syawal Amry Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
jackmarpaung@gmail.com 1) otoniuslawolo@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The law of the agreement is provided for in civil law. In the law of the agreement regulates the  rights  and  responsibilities  of  the  parties  in  fulfilling  their  achievements  in  accordance with  the  content  of  the  agreed  agreement.  Failure  to  fulfill  these  achievements  will  cause legal  problems  called  defaults  (breaking  promises).  Likewise,  receivables  agreements  that are not implemented with the provisions stipulated in the Civil Code (KUHPerdata) by the parties will result in default and cause losses by the debtor and creditors. And sometimes in resolving the matter is taken to court to be resolved through a judge's ruling.  The type of research used in the writing of this thesis is the normative juridical research  method. This research is sourced from literature studies. Data collection techniques are carried out in a literature study. Data analysis is to use data processing obtained from literature research. The results of the study or the conclusions of this study show that the money receivables debt agreement is included in the type of loan and loan agreement regulated in Article 1754 of the  Civil  Code.  In  the  case  of  Judgment No.  620/Pdt.G/2019/PN.Mdn  the  debt  receivables agreement made between the plaintiff and the defendant occurred because of the principle of trust and the principle of good faith (Article 1338 of the Civil Code) of the plaintiff to assist the  defendant.  The  causative  factor  for  the  occurrence  of  default  as  stipulated  in  Article 1238  of  the  Civil  Code  that  this  case  is  caused  by  the  negligence  /  intentionality  of  the defendant  who consciously  does  not  fulfill  the  achievements  promised  and  agreed upon  by the parties. The plaintiff had requested  properly that the defendant fulfill his achievements but  was  not  responded  to  by  the  defendant.  Finally,  the  plaintiff  gave the  somasi 3  (three) times  to  the  defendant,  but  the  defendant  also  ignored  the  somasi  which  resulted  in  the plaintiff  taking  the  case  to  the  court  to  be  resolved  through  the  judge's  decision.  In  the course  of  the  trial  the  defendant  was  never  present  or  represented  by  his  attorney  even though he had been duly and duly summoned by a panel of judges, so the judge decided to pass a verdict  in this case of default.
Keywords : Agreement, Accounts Receivable, Default

## ABSTRAK
Hukum  perjanjian  diatur  dalam  hokum  perdata.Dalam  hokum  perjanjian  mengatur  hak  dan tanggung  jawab  para  pihak  dalam  memenuhi  prestasinya  sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang disepakati.Tidak terpenuhinya prestasi tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum yang disebut  dengan  wanprestasi  (ingkarjanji).Begitu  juga  denganperjanjianhutangpiutang  yang
tidakdilaksanakandenganketentuan  yang  diaturdalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) oleh para pihak akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi dan menimbulkan kerugian  oleh  pihak  debitur  maupun  kreditur.Dan  terkadang  dalam  menyelesaikan permasalahan  tersebut  dibawa  ke  pengadilan  untuk  diselesaikan  melalui  putusan  hakimJenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  PENELITIAN  ini  adalah  metode  penelitian yuridis normative.Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan.Teknik pengumpulan data dilakukan  secara  studi  pustaka.Analisis  data  adalah  menggunakan  pengolahan  data  yang diperoleh  dari  penelitian  pustaka.Hasil  penelitian  atau  kesimpulan  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa perjanjian hutang piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam- meminjam  yang  diatur  dalam  Pasal  1754  KUH  Perdata.Dalam  kasusPutusan  Nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn  perjanjian  hutang  piutang  yang  dilakukan  antara  penggugat  dan tergugat terjadi karena asas kepercayaan  dan asas itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata) dari penggugat  untuk  menolong  tergugat.Faktor  penyebab  terjadinya  wanprestasi  sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata bahwa perkara ini disebabkan oleh kelalaian/kesengajaan tergugat yang secara sadar tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dan  disepakati  oleh  para  pihak.Pihak  penggugat  sudah  meminta  dengan  baik  agar  tergugat memenuhi  prestasinya  namun  tidak  direspon  oleh tergugat.Akhirnya  penggugat  memberikan somasi  sebanyak  3  (tiga)  kali  kepada  tergugat,  namun  tergugat  juga  mengabaikan  somasi tersebut yang mengakibatkan penggugat membawa perkara ini kepengadilan agar diselesaikan melalui  putusan  hakim.  Dalam  proses  persidangan  pihak  tergugat  tidak  pernah  hadir  atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh majelis hakim,  sehingga  hakim  memutuskan  untuk  menjatuhkan  putusan versteek dalam  perkara wanprestasi ini.
Kata Kunci :Perjanjian, HutangPiutang, Wanprestas

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  subjek  hukum yang  hidup  secara  berkelompok  dalam suatu  komunitas  tertentu  dalam  suatu wilayah tertentu disebut masyarakat. Masyarakat sesuai kodratnya sebagai makhluk  social  tidak  bisa  hidup  sendiri tetapi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Interaksi  seperti  itu  berarti melibatkan  dua  pihak,  dalam  arti  masing- masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan untuk memenuhi  kebutuhan  mereka  dari  segala aspek kehidupan. Ikatan tersebut
Hal  inilah  yang  menjadi  dasar utama  terjadinya  suatu  perjanjian  yang kerap  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat, yang  dalam  konteks  Hukum  Perdata disebut  sebagai  Hukum  Perjanjian.  Dalam Burgerlijk  Wetbook (BW)  yang  kemudian diterjemahkan  oleh  Prof.  R.  Subekti,  S.H dan  R.  Tjitrosudibio  menjadi  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  bahwa  perihal  Hukum
Perjanjian  diatur  dalam  Buku  III  BW tentang  Perikatan,  dimana  didalamnya terdapat  aturan  mengenai  hokum  kekayaan terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku  terhadap  orang  atau  pihak-pihak tertentu.  Menurut  teori  Ilmu  Hukum, hukum  perjanjian  digolongkan  kedalam hokum  tentang  diri  sendiri  dan  kekayaan, karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan  seseorang  untuk  bertindak  serta hubungannya  dengan  hal-hal  dalam  suatu perjanjian yang dinilai dengan uang.
Perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  di masyarakat  pada  umumnya  digunakan untuk terciptanya integritas dalam berinteraksi  baik  secara  lisan  maupun tertulis.Kebebasan untuk membuat perjanjian baik secara lisan maupun tertulis ini  tidak  terlepas  dari  sifat  hokum perjanjian  yang  bersifat  terbuka.  Perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  Buku  ke  III KUH  Perdata  Pasal  1313  yaitu:  “Suatu persetujuan adalah  suatu  perbuatan  dimana adanya satu orang atau lebih yang mengikat
dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih lainnya”.
Dalam  perjanjian  ada  2  (dua)  macam subjek,  yang  pertama  yaitu  manusia  atau badan  hukum  yang  mendapat  beban kewajiban  untuk  sesuatu.Dan  yang  kedua yaitu  manusia  atau  badan  hukum  yang mendapat  hak  atas  pelaksanaan  kewajiban itu.Sedangkan  objek  dari  perjanjian  adalah kebalikan  dari  subjek  perjanjian.Objek perjanjian  dapat  diartikan  sebagai  hal  yang diperlukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk perjanjian.Terjadinya  kesepakatan  subjek perjanjian  atau  para  pihak  sebagai  anggota masyarakat  untuk  melaksanakan  perjanjian maka akan menimbulkan hubungan hukum.Para pihak secara sadar dan sengaja menghendaki  terjalinnya  suatu  perikatan diantara mereka untuk memperoleh manfaat  dan  keuntungan  yang  sejak  awal telah dikhendaki dan diperhitungkan.
Pada  dasarnya  kontrak  atau  perjanjian itu  merupakan  suatu  hasil  kesepakatan antara  para  pihak,  dimana  dengan  adanya perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan  perikatan  di  antara  mereka. Keterikatan  yang  terjadi  itu  merupakan suatu  wujud  kewajiban  yang  terpikul  di pundak para pihak, dan kewajiban itu harus dilaksanakan atau dipenuhi. Jika kewajiban itu  tidak  dilaksanakan  sesuai  kesepakatan atau  janji  yang  diucapkan,  akan  berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi dan sudah tentu merupakan kerugian yang tidak diinginkan oleh siapapun.
Dalam perjanjian sering terjadi di antara para  pihak  melakukan  ingkar  janji,  tidak melaksanakan  hak  dan  kewajiban  yang telah  disepakati  di  antara  kedua  belah pihak. Kewajiban yang tidak terpenuhi atau yang  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan kesepakatan  atau  janji  yang  diucapkan, akan berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi  dan  merupakan  kerugian  yang tidak  diingikan  oleh  siapapun.  Dengan demikian, maka akan muncul permasalahan hukum,  bahkan  penyelesaiannya  tidak mudah  serta  berlarut-larut  dan  pada
akhirnya  bermuara  di  pengadilan  yang memerlukan putusan hakim untuk mendapat keadilan.Tidak terpenuhinya kewajiban  atau  prestasi  dalam  perjanjian akan  menimbulkan  masalah  yang  disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi  adalah suatu  sikap  dimana  seseorang  tidak  dapat memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya  sebagaimana  yang  telah ditentukan  dalam  perjanjian  yang  dibuat antara kreditur dan debitur. Untuk mengetahui kapan seseorang harus melakukan  prestasi/kewajibannya  dapat dilihat  dari  isi  perjanjian  yang  telah dibuat.Prestasi adalah suatu hal yang  wajib dipenuhi  oleh  pihak  debitur  dalam  setiap perikatan.Prestasi merupakan isi dari perikatan/perjanjian.Sehingga  apabila  salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya  dalam  memenuhi  suatu prestasi  maka  ia  dapat  dikatakan  telah melakukan ingkar janji/wanprestasi.
Wanprestasi  diatur  dalam  Pasal  1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur, walaupun  telah  dinyatakan  lalai,  tetap  lali untuk  memenuhi  peringatan  itu,  atau  jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan  hanya  dapat  diberikan  atau dilakukan  dalam  waktu  yang  melampaui waktu yang telah ditentukan”.
Jika  dalam  amar  Putusan  Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi,  maka  dengan  adanya  Putusan Pengadilan  yang  berkekuatan  hokum  tetap tersebut  barulah  kreditur  dapat  melakukan eksekusi  terhadap benda/barang  yang dijadikan  sebagai  jaminan  utang  debitur. Dimana  hasil  penjualan  benda/barang jaminan  tersebut  akan  digunakan  untuk membayar  seluruh  utang  debitur  beserta bunganya.
Mengenai apa saja yang telah ditentukan oleh  pihak  penggugat  dalam  peitum  suatu gugatan  harus  disusun  secara  berurutan, tuntutan tersebut merupakan tuntutan pokok.Selain  itu,  pihak  penggugat  dapat mengajukan tuntutan tambahan, yaitu pihak
tergugat  dihukum  untuk  membayar utang  ditambah  dengan  bunga  dan  juga tergugat  dihukum  untuk  membayar  biaya perkara di Pengadilan.
Dalam  putusan  hakim  terhadap  suatu perkara  gugatan  ada  tiga  putusan  yang dapat  dihasilkan,  yaitu  gugatan  dikabulkan seluruhnya,  gugatan  dikabulkan  sebagaian dan gugatan tidak dikabulkan.Posita gugatan memberikan arah terhadap tuntutan gugatan.Mengenai  apa  yang  dikehendaki penggugat  atas  hal-hal  yang  dianggap penggugat  telah  melanggar  dan  telah merugikan hak-haknya, dicantumkan dalam tuntutan  tersebut.Dalam  petitum  harus dirumuskan  oleh  penggugat  dengan  jelas dan tegas.
Suatu  perjanjian  akan  berjalan  dengan baik  dan  lancer  apabila  para  pihak  yang mengikat  diri  dalam  suatu  perjanjian melaksanakan  perjanjian  tersebut  dengan itikad baik. Namun apabila salah satu pihak yang  mengikatdiri  dalam  perjanjian  tidak melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka akan timbul suatu  perbuatan  wanprestasi  sebagaimana yang  terjadi  dalam  perkara  dengan  nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn  yang  merupakan perkara perbuatan wanprestasi yang diajukan  oleh  Zulfahmi  S.H  diwakili  oleh kuasa  hukumnya,  yang  bertindak  sebagai pihak  penggugat  mengajukan  gugatan terhadap Dyanuarsyah sebagai pihak tergugat.
Tindakan  pihaktergugat  yang  dianggap sebagai wanprestasi oleh penggugat karena dalam  melaksanakan  suatu  perjanjian pinjam-meminjam  berupa  uang  tunai, tergugat tidak  beritikad  baik  dalam melaksanakan kewajibannya sebagai debitur yang telah berjanji untuk mengembalikan  uang  milik  kreditur  dalam jangka  waktu  2  minggu,  Yang  mana tergugat  memberikan  jaminan  berupa Sertifikat Hak Milik No. 1139 dengan luas tanah 84 m 2 yang terletak di JlKarya  Bakti Indah  No.  11  Kelurahan  Indra  Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Namun setelah jatuh tempo, pihak tergugat sama  sekali  tidak  ada  itikad  baik  dalam
melunasi  utang  walaupun  Penggugat  telah menegurnya berulang kali.Dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, Penggugat  sama  sekali  tidak  ada  meminta bunga kepada Tergugat, namun oleh karena Tergugat sudah cukup lama tidak melaksanakan  prestasinya  walaupun  sudah ditegur  dan  diingatkan  berulang  kali, maka Penggugat  mengajukan  gugatan  a  quo  dan menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata Penggugat  dapat  menuntut  biaya  kerugian dan bunga.
Hal ini menjadi penyebab terjadi sebuah sengketa antara kedua belah pihak yang hal ini  kemudian  berlanjut  kesebuah  peradilan negeri  dengan  nomor  registrasi  perkara 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn.  perkara  tersebut merupakan  upaya  hukum  yang  ditempuh oleh  penggugat  untuk  melawan  pihak tergugat  terhadap  perkara  wanprestasi perjanjian  hutang-piutang  sebesar  Rp. 100.000.000,- (seratusjuta  rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah .
Dalam  hal  ini  Tergugat  telah  melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yang mana dalam  perjanjian  bahwa  Tergugat  akan mengembalikan pinjaman kepada Penggugat  sebesar  Rp.  100.  000.  000,- dalam  tempo  2  (dua)  minggu.  Dan  dari kasus  ini  Pengadilan  Negeri  Medan mengeluarkan  putusan  dan  menghukum Tergugat  agar  membayar  hutang  nya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) .Serta menghukum  Tergugat  untuk  membayar kerugian  materil  kepada  Penggugat  dan membayar bunga dari hutang pokok.
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan wanprestasi  hutang  piutang  pada  perkara No.  620/Pdt.G/2019/PN.Mdn  berarti  suatu tinjauan  hokum  terhadap  perkara  yang diselesaikan  melalui  pengadilan  dalam bentuk  pengajuan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri  Medan,  yeng  menggugat  tergugat karena telah melakukan perbuatan wanprestasi  dengan  tidak  memiliki  itikad baik  dalam  melunasi  utang  miliknya  yang merupakan  kewajibannya  sebagai  pihak debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan.
Adapun  yang  menjadi  permasalahan  ini antara lain sebagaiberikut:
1. Bagaimana  akibat  hokum  terhadap wanprestasi  dalam  perjanjian  hutang piutang ?
2. Bagaimana  tinjauan  yuridis  terhadap wanprestasi  dalam  perjanjian  hutang piutang  dalam  Studi  PutusanNomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Perjanjian
Dalam  bahasa  Belanda  perjanjian disebut  dengan overeenkomst dan  dalam hokum perjanjian disebut dengan overeenkomstrecht .  Perjanjian  adalah  suatu peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada seorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.  Perjanjian  merupakan  salah  satu kegiatan yang kerap kali dilakukan didalam kehidupan  bermasyarakat.  Pada  umumnya setiap  manusia  selalu  terikat  antara  satu dengan  yang lainnya untuk melangsungkan kehidupannya,  sehingga  dengan  adanya hubungan  tersebut  dapat  memudahkan manusia  untuk  melakukan  suatu  kegiatan mempertahankan
hidup
dan kepentingannya
dalam
kehidupan bermasyarakat.
Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata mengenai perikatan (verbintenissen), perikatan artinya hal yang mengikat  antara  orang  satu  dengan  yang lain. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang lain  atau  lebih”.  Pasal  ini  menerangkan secara  sederhana  tentang  pengertian  yang menggambarkan  tentang  adanya  dua  pihak yang  saling  mengikatkan  diri.  Pengertian ini  sebenarnya  tidak  begitu  lengkap,  tetapi dengan  pengertian  ini  sudah  jelas  bahwa dalam  perjanjian  itu  terdapat  satu  pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.
Pengertian ini sebenarnya menerangkan  juga  tentang  adanya  dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.Artinya kalau hanya disebutkan
bahwa  satu  pihak  mengikatkan  diri  kepada pihak  lain,  maka  tampak  seolah-olah  yang dimaksud  hanyalah  perjanjian  sepihak, tetapi  jika  disebutkan  juga  tentang  adanya dua  pihak  yang  saling  mengikatkan  diri, maka  pengertian  perjanjian  itu  meliputi baik  perjanjian  sepihak  maupun  perjanjian dua pihak.
Buku III mengatur perihal hubungan- hubungan  hukum  antara  orang  dengan orang  (hak-hak  perseorangan),  meskipun mungkin  yang  menjadi  objek  juga  suatu benda.Oleh  karena  sifat  hukum  yang termuat  dalam  Buku  III  KUHPerdata  itu selalu  berupa  tuntut-menuntut,  maka  isi Buku  III  itu  juga  dinamanakan  “hokum perhutangan”.Pihak  yang  berhak  menuntut dinamakan pihak berpiutangatau “kreditur”, sedangkan  pihak  yang  wajib  memenuhi tuntutan  dinamakan  pihak  berhutang  atau “debitur”.  Adapun  yang  dapat  dituntut dinamakan  “prestasi",  yang  menurut undang-undang dapat berupa:
1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan  (perjanjian)  atau  dari  undang undang. Perjanjian sebagai sumber perikatan ini, apabila dilihat dari bentuknya dapat  berupa  perjanjiaan  tertulis  maupun perjanjian tidak tertulis.
Sementara  itu,  sumber  perikatan yang  berupa  undang-undang  selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 1352 KUHPerdata, yakni dapat terbagi atas:
1. Undang-undang saja,
2. Undang-undang  karena  adanya perbuatan manusia.
Sumber  perikatan  yang  bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia, berdasarkan Pasal 1353 KUHPerdata juga terbagi atas dua, yaitu:
1. Perbuatan  manusia  yang  sesuai hukum/halal,
2. Perbuatan manusia yang
melanggar hukum.

## B. Pengertian  dan  Dasar  Hukum Wanprestasi
Wanprestasi  adalah  suatu  perbuatan hokum  dimana  salah  satu  pihak  lalai  atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian  yang  dibuat  antara  kreditur dengan  debitur.Wanprestasi  diatur  dalam Pasal  1243  KUHPerdata  yang  berisi "Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga karena  tidak  terpenuhinya  suatu  perikatan mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun telah  dinyatakan  lalai  untuk  memenuhi perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  harus diberikan  atau  dilakukannya  hanya  diapat diberikan  atau  dilakukannya  waktu  yang melampaui  dilakukannya  hanya  dapat diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu yang rnelampaui waktu yang telah ditentukan".Dalam praktiknya ada 4
(empat) keadaan wanprestasiyaitu :
1. Tidak  memenuhi  prestasi  yang telah disanggup;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi  prestasi  yang  telah diperjanjikan tetapi tidak: sebagaimana yang diperjanjikan;
4. Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

## 3. METODE PENELITIAN
Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian Dalam penulisan penelitian ini, penulis  menggunakan  jenis  penelitian hokum  normative  yaitu  penelitian  hukum yang  menggunakan  sumber  data  sekunder atau  sumber  data  yang  diperoleh  melalui bahan-bahan, norma-norma, peraturan serta kepustakaan.  Jadi  penelitian  yang  penulis teliti adalah dengan bentuk studi dokumen/kepustakaan yaitu berusaha mencari,  mengumpulkan,  dan  menganalisa data  serta  bahan  data  yang  digunakan berupa  peraturan-peraturan  yang  berlaku saat  ini  yang  berhubungan  dengan  judul penelitian dari berkas perkara No. 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

## 2. Sifat Penelitian
Penelitian ini  bersifat  deskriptif  yaitu penelitian  yang  memberikan  gambaran secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai sengketa perjanjian hutang piutang yang berperkara hingga kepengadilan negeri dengan gugatan didasarkan atas suatu perbuatan wanprestasi dalam putusan No.
620/Pdt.G/2019/PN.Mdn.
3. Sumber Data
Penelitian  ini  menitik  beratkan  pada penggunaan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan  data.  Data  sekunder  adalah data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang- undangan.    Adapun  data  sekunder  adalah terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan utama  yang  dijadikan  bahasan dalam  penelitian  ini,  yaitu  berkas putusan perkara perdata, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.Bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat  kepada  masyarakat  dan telah  ditetapkan  oleh  pihak  yang berwenang.  Bahan  hukum  primer terdiriatas:  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Perdata, serta  Putusan  Pengadilan  Negeri
Medan No .620/Pdt.G/2019/PN.Mdn. b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan hukum yang dapat memberikan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer.  Dalam penulisan  penelitian  ini  yang menjadi bahan hokum
sekundernya ialah Pengantar
Hukum Perdata Tertulis,
c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hokum sekunder.Dalam
penulisan
penelitian  ini  yang  menjadi  bahan hukum  tersiernya  ialah  kamus hukum,  internet,  bibliografi  dan ensiklopedia.
4. Analisis Data
Analisis data adalah proses menafsirkan  atau  memaknai  suatu  data. Analisis  data  sebagai  tindak  lanjut  proses pengolahan  data  yang  dilakukanpenulis yang memerlukan ketelitian dan pencurahan  daya  piker  secara  optimal  dan secara  nyata.  Hasil  analisis  ini  diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan  dalam  penelitian  ini  dan akhirnya  dapat  ditarik  kesimpulan  serta memberikan  saran  seperlunya.  Metode yang digunanakan penulis untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara  sistematis  dan  selanjutnya  dianalisis secara  kualitatif  untuk  mencapai  kejelasan masalah  yang  dibahas  dan  hasilnya dituangkan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang
Aksi  wanprestasi  hendak  memunculkan sesuatu  dampak  ataupun  akibat  kepada tampaknya  hak-  hak  pihak  yang  dibebani buat  menuntut  pihak  yang  melaksanakan wanprestasi  supaya  membagikan  ubah cedera,  alhasil  hukum  diharapkan  supaya tidak  terdapat  satu  pihak  juga  yang dibebani  dampak  dari  aksi  wanprestasi.  91 Akibat-  akibat  hukum  ataupun  ganjaran untuk pihak- pihak yang melaksanakan aksi wanprestasi terdapat 4( 4) berbagai, ialah:
1. Pihak debitur haruslah melunasi ubah cedera yang dialami kreditur ( Artikel 1243  KUHPerdata)  Dalam  artikel  ini menarangkan kalau“ Penukaran bayaran,  cedera  serta  bunga  sebab tidak  dipenuhinya  sesuatu  habitat, kemudian  mulai  diharuskan  bila debitur,  sehabis  diklaim  lupa  penuhi perikatannya,  namun  melalaikannya, ataupun  bila  suatu  yang  wajib diserahkan  ataupun  terbuat  dalam antara  durasi  yang  didetetapkan”.
Bagi  artikel  ini  menarangkan  kalau ada  2  metode  buat  memastikan  titik dini enumerasi ubah kehilangan, ialah selaku selanjutnya:
a) Bila  dalam  akad  itu  tidak didetetapkan waktu durasi,
hingga pembayaran ubah kehilangan mulai dihitung semenjak itu diklaim lupa, namun senantiasa melalaikannya.
b) Bila dalam akad itu didetetapkan waktu  durasi  khusus,  hingga pembayaran  ubah  kehilangan mulai dihitung semenjak terlampaunya  waktu  durasi  yang didetetapkan  dalam  akad  yang disetujui itu.
2. Pembatalan  akad  diiringi  dengan pembayaran terdapatnya ubah cedera( Artikel 1266- 1267 KUHPerdata)Artikel 1266 KUHPerdata  mengatakan  kalau“
Ketentuan  tertunda  dikira  senantiasa dicantumkan  dalam  persetujuan  yang timbal  balik,  andaikata  salah  satu pihak  tidak  penuhi  kewajibannya. Dalam  perihal  begitu  persetujuan tidak  tertunda  untuk  hukum,  namun pembatalan  wajib  dimintakan  pada Majelis  hukum.  Permohonan  ini  pula wajib  dicoba,  walaupun  ketentuan tertunda  hal  tidak  dipadati  peranan diklaim  didalam  persetujuan.  Bila ketentuan  tertunda  tidak  diklaim dalam persetujuan, hingga Juri dengan  memandang  kondisi,  atas permohonan tergugat, lapang membagikan  sesuatu  jangkawaktu buat  penuhi  peranan,  namun  waktu waltu  itu  tidak  bisa  lebih  serta  satu bulan”. Permohonan ini wajib dicoba walaupun  ketentuan  tertunda  hal tidak terpenuhinya peranan itu diklaim dalam akad bila ketentuan itu tidak diklaim dalam akad, Badan Juri lapang  bagi  kondisi  atas  permohonan pihak  tergugat,  buat  membagikan sesuatu  waktu  durasi  untuk  penuhi kewajibannya,  waktu  durasi  tidak bisa  lebih  dari  1  bulan.  Artikel  1267
KUHPerdata mengatakan  kalau“
Pihak  yang  terhadapnya  habitat  tidak dipadati,  bisa  memilah,  memforsir pihak yang lain buat penuhi persetujuan,  bila  perihal  itu  sedang bisa dicoba, ataupun menuntut pembatalan persetujuan, dengan
penukaran  bayaran,  kehilangan  serta bunga”.  Cocok  dengan  determinasi
Artikel  1267  KUHPerdata,  dalam perihal debitur melaksanakan wanprestasi,  hingga  kreditur  bisa memilah desakan haknya berbentuk:
a) Pelampiasan  akad(  nakoming), ialah  hasil  pokok  begitu  juga yang  diharapkan  serta  disetujui para pihak pada dikala penutupan kontrak. Petisi kepada pelampiasan  sesuatu  hasil  cuma bisa  diajukan  bila  pelampiasan hasil  itu  diartikan  sudah  datang waktunya buat dilaksanakan.
b) Pelampiasan akad diiringi dengan  ubah  cedera(  nakoming en anviulled vergoeding).
c) Ubah  cedera(  vervangende  verg oeding;  schadeloosstelling).Ubah cedera ialah sesuatu usaha hokum buat memperbaiki kehilangan yang prestasinya bertabiat  subsidar.  Maksudnya,
bila  pelampiasan  hasil  itu  tidak lagi  dimungkinkan  ataupun  telah tidak  dapat  diharapkan  lagi hingga  ubah  cedera  ialah  jalur pengganti  yang  bisa  diseleksi oleh pihak kreditur.
d) Pembatalan  persetujuan  timbal balik ( ontbinding).
e) Sesuatu pembatalan bersama dengan ubah cedera ( ontbinding en anvullend verg oeding).
3. Pancaroba  resiko  pada  debitur semenjak  terbentuknya  wanprestasi ( Artikel 1237 bagian( 2) KUHPerdata)  Artikel  1237  bagian(
2)  KUHPerdata  mengatakan  kalau“
Bila  debitur  lupa  buat  memberikan benda  yang  berhubungan,  hingga benda  itu  dari  habitat  dicoba,  jadi
tanggungannya”.  Determinasi  ini cuma  legal  untuk  habitat  buat membagikan  suatu.Bila  pihak  yang berhutang lupa buat menyerahkannya,  hingga  semenjak dikala  kelengahan  itu,  kebendaan merupakan  atas  tanggungannya. Bersumber  pada  determinasi  artikel ini  bisa  diamati  kalau  kelengahan pihak  debitur  dalam  memberikan kebendaan  alihkan  resiko  jadi  atas tanggungannya.
4. Pembayaran  bayaran  masalah  bila diperkarakan di wajah Hakim
Seseorang debitur yang teruji melaksanakan  sesuatu  aksi  wanprestasi pasti dikalahkan dalam masalah Determinasi  ini  legal  buat  seluruh  habitat. Peranan  buat  melunasi  ubah  cedera  untuk pihak debitur terkini bisa dilaksanakan bila pihak  kreditur  sudah  penuhi  4  ketentuan, ialah:
a. Debitur memang telah lalai dalam melakukan prestasi
b. Pihak debitur tidak dalam keadaan memaksa
c. Tidak adanya tangkisan dari pihak debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi
d. Kreditur telah memberikan teguran/somasi Ganti rugi dalam wanprestasi memiliki  unsur-unsur  yang  diatur  dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yaitu :
1) Biaya,  yaitu  segala  pengeluaran atau ongkos-ongkos  yang  nyata-nyata telah dikeluarkan.
2) Rugi, yaitu kerugian yang karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3)   Bunga,  yaitu  keuntungan  yang seharusnya diperoleh atau diharapkan  oleh  kreditur  apabila debitur tidak lalai.
Pada dasarnya, tidak seluruh kehilangan  yang  dirasakan  oleh  kreditur bisa  dimohon  gantinya.  Namun  dalam
hukum  telah  memastikan  batasan-  batasan hal ubah cedera yang wajib dibayarkan oleh pihak  debitur  pada  pihak  kreditur  selaku dampak  dari  aksi  wanprestasi  yang  dicoba pihak  debitur  dalam  akad  yang  disetujui ialah:
a)  Kehilangan  yang  bisa  diprediksi sebab akad terbuat.
Bagi artikel 1247 KUHPerdata, pihak debitur  cuma  diharuskan  melunasi ubah cedera yang sudah jelas ataupun sedianya  wajib  diduganya  sewaktu akad  terbuat, melainkan  bila  akad  itu diakibatkan  oleh  kecoh  energi  yang dicoba  olehnya.  Biasanya  kalau bayaran  serta  kehilangan  yang  betul- betul  bertabiat  kurangi  kekayaan orang( verlias), sebaliknya bunga duit membuktikan sesuatu berbagai kehilangan yang bertabiat melenyapkan profit yang awal diharapkan( winstdeving) hingga kedua  berbagai  kehilangan  ini  wajib ditukar  oleh  pihak  berhak  dalam perihal wanprestasi.
b)  Kehilangan  selaku  dampak  langsung dari wanprestasi Bagi  artikel  1248  KUHPerdata  kalau yang  wajib  ditukar  yakni  cuma kehilangan yang ialah dampak langsung  dari  tidak  terpenuhinya akad.  Tidak  dipenuhinya  akad  ini diakibatkan  oleh  kecoh  energi  para pihak  debitur,  pembayaran  ubah cedera  hanya  hal  kehilangan  yang dialami  oleh  pihak  kreditur  serta profit  yang  lenyap  menurutnya, cumalah  terdiri  atas  apa  yang  ialah dampak langsung dari tidak terpenuhinya akad.
Tinjaun  Yuridis  Terhadap  Perbuatan Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Hutang
Piutang (Studi Putusan Nomor 620/PDT.G/2019/PN.MDN) Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam
Memutuskan  Perkara  Wanprestasi  No. 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn
Dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan, Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum.
Pertimbangan  majelis  Hakim  dalam  kasus ini  setelah  meneliti  secara  seksama  dari pemeriksaan  bukti  surat  saksi yang dilampirkan  oleh  pihak  penggugat  dan mengajukan  saksi  dalam  memberikan keterangan.  Majelis  hakim  di  Pengadilan Negeri  Medan  sudah  membuat  suatu penerapan  hukum  dalam  pertimbangannya sebagai berikut:
1. Dalam Provisi
Menimbang,  bahwa  setelah  meneliti  dan mempelajari  gugatan  yang  diajukan  oleh Penggugat  dimana  dalam  tuntutannya ternyata Penggugat ada mengajukan tuntutan  provisi  sebagaimana  diuraikan  di atas;
Menimbang, bahwa tuntutan provisi sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  180 HIR mengandung makna suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis  Hakim  selama  proses  persidangan gugatan  sedang  berlanjut  guna  untuk menghindari  agar  pihak  Penggugat  tidak akan  semakin  besar  kerugiannya  sehingga dilakukan tindakan sementara untuk mencegah hal tersebut yang tidak menyangkut masalah pokok perkara;
Menimbang  bahwa  setelah  memperhatikan akan  tuntutan  provisi  yang  diajukan  oleh Penggugat  yang  pada  pokoknya  hanya untuk  memohon  dan  menuntut  agar  dalam perkara  aquoa  atau  jaminan  yang  dipegang oleh  Penggugat  diletakkan  sita  jaminan dimana  majelis  hakim  menilai  bahwa tuntutan  provisi  yang  diajukan  oleh Penggugat  tersebut  tidak  termasuk  ke dalam  pengertian  provisi  yang  merupakan tindakan pendahuluan yang harus dijatuhkan oleh majelis dengan tujuan agar pihak  Penggugat  nantinya  tidak  akan  lebih banyak  dirugikan  selama  proses  perkara berlanjut,  misalnya  melarang  Tergugat melanjutkan  pekerjaan  yang  dilakukannya terhadap objek terperkara atau menghentikan  Tergugat  untuk  sementara untuk  tidak  melakukan  perbuatan  terhadap
objek  terperkara  dan  lain  sebagainya  yang sifatnya adalah merupakan tindakan pendahuluan yang tidak menyangkut materi perkara,  sementara  tuntutan  provisi  a  quo adalah  merupakan  tuntutan  dalam  pokok perkara;
Menimbang  bahwa  dengan  fakta  yang dikemukakan  di  atas  maka  apa  yang Penggugat  kemukakan  dalam  tuntutan provisinya  maka  hal  itu  tidak  tepat  dan sudah  menyangkut  mengenai  tuntutan dalam pokok perkara, maka konsekuensinya  tuntutan  provisi  tersebut adalah tidak beralasan menurut hokum dan karenanya harus ditolak.
2. Dalam Pokok Perkara Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan gugatan  Penggugat  adalah  sebagaimana diuraikan diatas;
Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok sengketa  dalam  perkara  ini  adalah  sebagai berikut :
a. Bahwa  Tergugat  ada  meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah) yang akan dikembalikan selama dua minggu
dengan jaminannya Tergugat  menyerahkan  sertipikat hak milik No. 1139/Kel Indra Kasih yang  tercatat  atas  nama  Tergugat sendiri.
b. Bahwa  uang  tersebut  dibuat  tanda terimanya  berupa  kwitansi  dengan menyebutkan titipan sementara yang mana sampai saat ini Tergugat belum  juga  mengembalikan  uang tersebut kepada Penggugat.
c. Bahwa  Penggugat  dan  juga  saksi yang  diajukan  dalam  perkara  aquo juga telah berulang kali mendatangi Tergugat  di  rumahnya,  akan  tetapi belakangan  rumah  tersebut  sudah ditempati oleh orang lain sementara Tergugat  sudah  tidak  diketahui  lagi dimana  keberadaannya  sementara istrinya  mengatakan  bahwa  dia sudah berpisah dengan Tergugat.
d. Bahwa  akibat  uang  itu  belum dikembalikan  oleh  Tergugat  lalu Penggugat mengajukan gugatan
aquo  agar  Tergugat  membayar hutangnya kepada Penggugat. Menimbang  bahwa  sesuai  dengan bukti  P  –  1  dihubungkan  dengan keterangan saksi dari pihak Penggugat dimana antara Penggugat dan  Tergugat  ada  hubungan  hukum yakni Tergugat ada meminjam uang kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 100.000.000  (seratus  juta  rupiah) yang  menurut  saksi  Penggugat janjinya  hanya  dua  minggu  akan dikembalikan,  akan  tetapi  sampai saat  ini  belum  juga  dibayar  oleh Tergugat.
Menimbang bahwa sebagai jaminan hutangnya  sesuai  bukti  P-  2  dimana Tergugat ada menyerahkan SHM
No.1139/Kel  Indra  Kasih  atas  nama Tergugat sendiri yang saat ini ada dipegang oleh  Penggugat,  yang  pada  waktu  masih ada  dibebani  dengan  hak  tanggungan  pada Bank  Sumut,  akan  tetapi  dengan  adanya bukti  P-  3  karena  hutang  Tergugat  pada Bank  Sumut  sudah  lunas  sehingga  Hak Tanggungannya  telah  di  Roya  sehingga sudah  tidak  ada  lagi  dibebani  Hak Tanggungan.
Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat  juga  mengetahui  akan  hal  itu kalau Tergugat belum mengembalikan uang Penggugat  tersebut  sampai  kedua  saksi pernah  mencari  Tergugat  di  rumahnya, akan  tetapi  tidak  bertemu  dan  hanya bertemu  dengan  istrinya  yang  mengatakan bahwa dianya sudah tidak bersama Tergugat  lagi  dan  belakangan  rumah Tergugat  yang  dijadikan  jaminan  juga sudah  disewakan  ke  orang  lain,  sehingga berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan  dimana  Tergugat  yang  tidak membayar  hutangnya  tersebut  yang  sudah sekian  lama  waktunya  meskipun  sudah ditagih oleh Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat  yang  tidak  membayar  hutangnya tersebut  adalah  merupakan  perbuatan wanprestasi sehingga tuntutan agar Tergugat  dinyatakan  wanprewstasi  atau inkar anji dapat dikabulkan.
Menimbang dengan demikian uga bahwa
Penggugat telah berhasil
membutikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan  dan  sampai  sejauh  mana  dapat dikabulkan  maka  petitum  gugatan  akan dipertimbangkan  sebagaimana  di  bahwah ini.
Menimbang  bahwa  terhadap  tuntutan agar  menyatakan  sah  dan  berharga  sita jaminan  yang  dilakukan  dalam  perkara  ini sesuai  dengan  yang  dimohonkan  oleh Penggugat  dalam  gugatannya  yang  mana sampai  dengan  perkara  aquo  diputus ternyata majelis hakim belum ada mengeluarkan  penetapan  perintah  untuk melakukan  sita  jaminan  atas  tanah  dan segala  sesuatu  yang  ada  di  atas  SHM  No. 1139/Kel.Indra  Kasih  tersebut  sehingga tuntutan yang sedemikian haruslah ditolak; Menimbang  bahwa  terhadap  tuntutan  yang menyatakan  sah  dan  berkekuatan  hukum Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 31 Juli  2016  yang  dibuat  oleh  Tergugat  dan Penggugat  dan  menyatakan  Sertifikat  Hak Milik  No.  1139,  tanggal  21  Juli  2000  An. Dyanuarsyah (ic. Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota  Medan  adalah  merupakan  jaminan hutang  yang  diserahkan  Tergugat  kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2016, yang mana  karena  kedua  saksi  Penggugat  sudah mengetahui dan membenarkan akan hal itu maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan; Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum  Tergugat  agar  membayar hutangnya  kepada  Penggugat  sebesar  Rp. 100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah),  dengan seketika  dan  sekaligus,  yang  hal  mana merupakan  tuntutan  pokok  Penggugat sehingga  karena  hutang  Penggugat  belum dibayarnya  maka  tutuntan  tersebut  dapat dikabulkan  agar  Tergugat  dihukum  untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut; Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum  Tergugat  untuk  membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.  25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta rupiah),  dengan  seketika  dan  sekaligus, yang  mana  sesuai  Putusan  Mahkaman
Agung  RI  No.  117/K/Si/1971  tanggal  2 Juni  1971  dan  putusan  No.598/K/Sip/1971 tanggal  18  Desember  1971  dan  Putusan No.459/K/Sip/1975  tanggal  15  September 1975  yang  kaedahnya  mengatakan  bahwa tuntutan  pembayaran  ganti  rugi  sejumlah uang  harus  diperinci  dengan  lengkap  dan juga  harus  dibuktikan  akan  nilai  ganti  rugi tersebut, yang ternyata dalam perkara aquo dimana
Penggugat tidak dapat membuktikan nilai ganti rugi yang diajukannya  baik  dengan  bukti  surat maupun  dengan  bukti  saksi,  sehingga tuntutan yang sedemikian haruslah ditolak.
Menimbang  bahwa  terhadap  tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar  bunga  sebesar  0,5  %  perbulan dari  utang  pokok,  terhitung  sejak  tanggal 16  Agustus  2016,  dengan  seketika  dan sekaligus,  yang  mana  karena  dalam  bukti P-1  disebutkan  bahwa  uang  tersebut sifatnya  adalah  titipan,  sehingga  yang namanya  titipan  tidak  bisa  dikenakan bunga, lain halnya jika itu murni dari awal hutang  piutang  maka  hal  itu  dapat dikenakan  bunga  yang  bisa  dilihat  bunga yang  berlaku  pada  saat  perkara  diputus, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak; Menimbang  bahwa  terhadap  tuntutan menyatakan  Putusan  dalam  perkara  ini dapat  dijalankan  terlebih  dahulu  dengan sertamerta  meskipun  ada  Perlawanan, Banding
maupun Kasasi
(Uitvoerbaarbijvoorraad) yang mana terhadap tuntutan yang menyatakan putusan dapat  dijalankan  terlebih  dahulu  meskipun ada  upaya  hukum  banding  maupun  kasasi, sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  pasal 180  HIR/191  RBg  yang  mana  setelah majelis  hakim  menilai  bahwa  tidak  ada alasan  yang  mendesak  dan  juga  tuntutan Penggugat  tidak  memenuhi  ketentuan sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  pasal 180  HIR  dan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  RI  No.  3  tahun  2000  dan  No.  4 tahun  2001  karena  tidak  ada  bukti  yang bersifat  autentik  demikian  uga  jaminan yang  diberikan  tidak  ada  dibebani  dengan hak  tanggungan  sehingga  tuntutan  tersebut haruslah ditolak;
Menimbang  bahwa  terhadap  ongkos  yang timbul  dalam  perkara  aquo  dimana  karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian,  sehingga  sesuai  azas  hukum acara  Perdata  maka  pihak  Tergugat  berada dipihak  yang  kalah,  maka  terhadap  ongkos yang  timbul  dalam  perkara  ini  semuanya dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan nantinya; Menimbang  bahwa  berdasarkan  apa  yang dipertimbangkan di atas dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan  untuk  sebahagian,  sedangkan selain dan selebihnya haruslah ditolak. Mengingat  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkenaan  dengan  perkara ini.

## 5. SIMPULAN
1. Perbuatan wanprestasi akan menimbulkan  akibat  hukum  yang timbul karena tidak terpenuhi nya hak dari pihak yang satu yang menimbulkan kerugian. Akibat hukum  yang  timbul  akibat  dari perbuatan wanprestasi, yaitu
:pertama,Pihak debitur haruslah membayar  ganti  rugi  yang  diderita kreditur  (Pasal  1243  KUHPerdata); kedua, Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran adanya ganti rugi (Pasal 1266-1267 KUHPerdata); ketiga, Peralihan risiko kepada debitur  sejak  terjadinya  wanprestasi (Pasal  1237  ayat  (2)  KUHPerdata); dan  keempat,  pembayaran  biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim.
2. Penyelesaian  hukum  dalam  perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang yang  dilakukan  oleh  Dyanuarsyah terhadap  Zulfahmi  ditempuh  melalui jalur  pengadilan  dengan  Nomor register 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn.Dalam perkara  ini  yang  menjadi  factor penyebab terjadinya wanprestasi dalam  perjanjian  hutang  piutang antara pihak Zulfahmi dan
Dyanuarsyah adalah kelalaian/kesengajaan yang dilakukan oleh pihak Dyanuarsyah, yaitu dengan  sengaja  tidak  memenuhi prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan.  Dyanuarsyah  sebagai tergugat  tidak  pernah  mengahadiri siding  meskipun  ia  telah  dipanggil secara sah dan patut, sehingga Hakim memutuskan  menjatuhkan  putusan versteek terhadap perkara ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Meliala Djaja. 2007. Perkembangan Hukum PerdataTentang Benda dan
Hukum Perikatan . Bandung: NuansaAulia. Mertokusumo,  Sudikno.  2013. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Miru  Ahmad.  2008. Hukum  Perikatan . Depok: Raja GrafindoPersada.
Muhammad  Abdulkadir.  1992. Hukum Perikatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muljadi  Kartini  dan  Widjaja  Gunawan.
2006. Hak  Tanggungan .  Jakarta: Prenada Media Group.
ProjodikoroWirjono. 2000. Azas-Azas
Hukum  Perjanjian .  Bandung: Mandar Maju.
Salim  H.S.  2003. Perkembangan  Hukum Kontrak  di  Indonesia. Jakarta: Sinar  Grafika.  2001. Pengantar Hukum  Perdata  Tertulis  (BW). Jakarta: Sinar Grafika. Setiawan.  1994. Pokok-Pokok  Hukum Perikatan . Bandung: Bina cipta.
Simanjuntak  P.N.H.  2009. Pokok-Pokok
Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Siregar  Gomgom.  T.P.  2020. Pengantar Ilmu Hukum . Medan: CV Sentosa Deli
Soeroso  R.  2009. Praktik  Hukum  Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika. Subekti. 1985. Pokok-Pokok Hukum
Perdata . Jakarta: Intermasa.
Wicaksono  Frans  Satriyo.  2008. Panduan Lengkap  Membuat  Surat-Surat Kontrak. Jakarta: Visi Media. Yasid, Muhammad. 2020 . Hukum Perdata . Medan: Sentosa Deli Mandiri. devi,Ria  Sintha, Perkembangan  Hukum
Dagang di Indonesia, CV. Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan, 2020 Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum Acara  , Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.