## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERIKAT PEKERJA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 21 TAHUN 2000 DAN UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN
Yanu Ferry Mulyono 1 , Sugeng Hadi Purnomo 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: Ferryyanu27@gmail.com ,

## Abstract
In carrying out and carrying out the development of a company there must be several factors such as capital, nature, and labor factors. In the course of history, it has been proven that the role of trade unions/labor unions in fighting for the rights of their members is very large, so that workers/labourers have  felt  the  benefits  of  an  independent  and  consistent  trade  union/labor  union  organization  in fighting for workers' rights. In this paper, the author uses a normative research method that examines law from an internal perspective with the object of research being legal norms. One form of protection for workers is a trade union or labor union. Another function of the trade/labor union is as a party to the settlement of industrial disputes, namely differences of opinion which result in a conflict between the  entrepreneur  or  a  combination  of  employers  and  workers/labor  or  a  trade/labor  union  due  to disputes  over  rights,  disputes  over  interests,  and  disputes  over  termination  of  employment.  and disputes between trade unions/labor unions in only one company. Here the existence of law is only as a tool to secure the power of the owners of capital under the guise of moralists. It is not only the law that is used as a mere tool, but the role of the government, which should carry out  the functions of supervision, prosecution, and the function of setting policies, cannot act as it should. It seems that the law which was originally used as a means of control cannot be used optimally in serving the interests of the community, and especially for workers who want to uphold the law (the rule of law). Here the effectiveness (enforcement) of the law begins to be questioned, and in particular the level of success in providing services to the industrial community.
Keyword: Trade Unions, Labor, Industrial Disputes.

## Abstrak
Dalam  menjalankan  dan  melaksanakan  pembangunan  suatu  perusahaan  harus  terdapat  beberapa faktor  seperti  faktor  modal,  alam,  dan  tenaga  kerja.  Pada  perjalanan  sejarah  telah  membuktikan bahwa peranan serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak anggotanya sangat besar, sehingga  pekerja/buruh  telah  banyak  merasakan  manfaat  organisasi  serikat  pekerja/serikat  buruh yang mandiri ( independence ) dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja adalah serikat pekerja atau  serikat buruh.  Fungsi  serikat  pekerja/buruh  yang  lainnya  adalah  sebagai  pihak dalam  penyelesaian  perselisihan  industrial,  yaitu  perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan pertentangan  antara  pengusaha  atau  gabungan  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  atau  serikat pekerja/serikat  buruh  karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Di sini eksistensi hukum hanya sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan pemilik  modal  yang  berkedok  moralis.  Bukan  hanya  hukum  yang  dimanfaatkannya  sebagai  alat semata,  melainkan  peranan  dari  pemerintah  yang  seharusnya  melaksanakan  fungsi  pengawasan, penindakan,  dan  fungsi  menetapkan  kebijakan  tidak  dapat  berbuat  sebagaimana  mestinya. Tampaknya hukum yang semula dipergunakan sebagai alat kontrol tidak dapat dimanfaatkan secara optimal  dalam  melayani  kepentingan  masyarakat,  dan  khususnya  tenaga  kerja  yang  ingin mendambakan  tegaknya  hukum (the  rule  of  law). Di  sini  efektifitas  (pemberlakuan)  hukum  mulai
dipertanyakan, dan  khususnya tingkat keberhasilan  dalam  memberi  pelayanan  kepada  masyarakat industrial.
Kata Kunci: Serikat Pekerja, Buruh, Perselisihan Industrial.

## PENDAHULUAN
Dalam menjalankan dan melaksanakan pembangunan suatu perusahaan harus terdapat beberapa  faktor  seperti  faktor  modal,  alam,  dan  tenaga  kerja.  Ketiga  faktor  tersebut merupakan  faktor  terpenting  dalam  menjalankan  dan  melaksanakan  pembangunan  suatu perusahaan.  Salah  satu  faktor  yang  tidak  kalah  penting  untuk  menunjang  pelaksanaan pembangunan sebuah perusahaan adalah faktor tenaga kerja. Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk  membina,  mengarahkan  serta  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  untuk  menciptakan kesejahteraan  yang  berkaitan  dengan  yang  dilakukannya.Hubungan  antara  pekerja  dan perusahaan  merupakan  hubungan  yang  lazim  dan  saling  membutuhkan  satu  sama  lain.
Perusahaan  menginginkan  untung  yang  besar  dan  sedangkan  tenaga  kerja  menuntut kesejahteraan.  Namun  pada  prosesnya,  pekerja  sering  menjadi  korban  ekploitasi  suatu perusahaan. Sebagai partner dari industri, pekerja menginginkan keadilan dan mendapatkan “kembalian - hak”  sebagai  hasil  pelaksana  industri.  oleh  karena  itu  diperlukan  usaha -usaha untuk  membina,  mengarahkan  serta  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  untuk  menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya. Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  menjaga  agar  tenaga  kerja  menjadi  lebih  dimanusiakan. Tetapi  secara  individul  pekerja  tidak  mampu  untuk  berjuang  atas  hak – haknya  melawan hebatnya kombinasi antara pemodal dan manajemen dimana mereka mempunyai kekuasaan, uang dan pengaruh. Pekerja harus mengetahui dan memahami bahwa sebagai perseorangan dan  pekerja  tidak  akan  banyak  yang  bisa  dicapai.  Sehingga  pada  perjalanannya  beberapa tenaga kerja atau yang biasa dikenal sebagai buruh membentuk serikat pekerja/buruh untuk melindungi  hak  dan  mengurangi  bentuk  eksploitasi  yang  dilakukan  oleh  manajemen perusahaan.  Pada  perjalanan  sejarah  telah  membuktikan  bahwa  peranan  serikat pekerja/serikat  buruh  dalam  memperjuangkan  hak  anggotanya  sangat  besar,  sehingga pekerja/buruh telah banyak merasakan manfaat organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang mandiri ( independence ) dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Selanjutnya, sejumlah  pasal  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  beserta  amandemennya  secara  tegas
mengatur  jaminan  perlindungan  hakhak  asasi  manusia  yang  paling  utama,  yaitu  di  bidang politik,  ekonomi,  sosial,  dan  kebudayaan.  Bahkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945 ini dirumuskan tiga tahun sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa  (Universal  of  Human  Rights)  1948  dicetuskan.Salah  satu  perlindungan  hak asasi manusia yaitu asas principle of liberty (prinsip kebebasan) dalam bidang hubungan kerja di Indonesia terdapat dalam Pasal 28 D Ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Nurrohman 2017).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini  penulis  menggunakan  metode penelitian  Normatif  yang  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan  objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum.  Bahan hukum  dalam  penelitian  hukum  normatif  dapat  berupa  bahan  hukum  primer  berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel hukum  di  internet.  Jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan (The  Statute  Approach ).  Analisis  terhadap  bahan-bahan  hukum tersebut dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif (Diantha Pasek 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimanakah  Pengaturan  perlindungan  hak  buruh  dalam  peraturan  perundang- undangan?

## Perwujudan Hak Kebebasan Berserikat Pekerja dalam UU 21 /2000 dan UU 13/2013
Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat buruh (Pasal 5 ayat 1). Penegasan  ini  jelas.  Hak  yang  ada  pada  buruh  untuk  membentuk  dan  menjadi  nanggota serikat buruh tidak digantungkan pada sesuatu. Setiap pekerja yang tergabung dalam serikat buruh berhak  untuk  mengutarakan  pendapatnya  dengan  kalimat  yang  tidak  menyinggung, tidak  menghina  atau  merendahkan  pekerja  lainnya  serta  harus  menghormati  kebebasan berpendapat pekerja lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapat adalah dengan cara lisan dan tulisan. Berpendapat  secara  tulisan  dapat  diekspresikan  dengan  melalui  pers  seperti  surat  kabar,
majalah  juga  jurnal-jurnal  ilmiah,  baik  yang  berhubungan  dengan  pekerja  maupun  untuk masyarakat umum  (Tyagita 2011). Ada dua hal penting dibawa oleh Pasal 5 ayat (1) UUNo 21/2000,  yaitu  (1)  buruh berhak  membentuk serikat buruh,  dan  (2)  buruh  berhak  menjadi anggota serikat buruh. Dua hal penting ini sesuai dengan prinsip yang terkandung di dalam dua  konvensi,  yaitu  Konvensi  ILO  Nomor  87  dan  Nomor  98.  Oleh  karena  itu,  penyediaan pranata hukum bagi terbentuknya serikat buruh merupakan hal yang amat mendesak. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu alasan lahirnya UU No 21/2000. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hak dasar buruh, yaitu untuk membentuk atau tidak membentuk serikat buruh dan untuk menjadi atau tidak menjadi anggota serikat buruh selalu mendapat tempat tersendiri di dalam hukum positif dari waktu ke waktu.
Undang-undang  memberikan  kemungkinan  bubarnya  serikat  buruh,  federasi  dan konfederasi  serikat  buruh.  Namun  demikian,  undang-undang  tidak  memberikan  makna khusus  terhadap  “bubar” -nya  serikat  buruh,  federasi  dan  konfederasi  serikat  buruh. Bagaimana keberadaan federasi serikat buruh yang hanya beranggotakan tiga serikat buruh tersebut? dalam keadaan seperti ini, federasi serikat buruh tersebut harus tetap dipandang ada, sebab hal pokok (esensi) di dalam federasi serikat buruh adalah bergabungnya beberapa serikat buruh. Bagaimana jika lima dari enam anggota serikat buruh bubar? Dengan perkataan lain, bagaimana jika sebuah federasi serikat buruh tinggal beranggotakan satu serikat buruh saja?. Menurut Pasal 38 ayat (1) pengadilan dapat membubarkan serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat buruh apabila (a) serikat buruh, federasi serikat buruh dan konfederasi serikat  buruh  mempunyai  asas  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar  1945,  dan  (b)  pengurus  dan  atau  anggota  atas  nama  serikat  buruh,  federasi  dan konfederasi  serikat  buruh  terbukti  melakukan  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan dijatuhi pidana sekurang-kurangnya lima tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Budiono and others 2016).

## Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  merupakan  pemenuhan  hak  dasar  yang  telah melekat  dan  dilindungi  oleh  Konstitusi  sebagaimana  sudah  diatur  pada  Pasal  27  ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia tahun 1945 Perlindungan yang dimaksudkan untuk  melindungi  dan  menjamin  hak – hak  dasar  pekerja  serta  menjamin  kesempatan kesamaan  perlakuan  tanpa  diskriminasi  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja
dan  keluarganya.  Menurut  Senjun  H.  Manulang,  sebagaimana  dikutif  oleh  Hari  Supriyanto tujuan hukum perburuhan adalah: Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang  ketenagakerjaan;  Untuk  melindungi  pekerja  terhadap  kekuasaan  yang  tak  terbatas dari  pengusaha,  misalnya  dengan  membuat  perjanjian  atau  menciptakan  peraturan- peraturan  yang  bersifat  memaksa  agar  pengusaha  tidak  bertindak  sewenang-wenang terhadap  tenaga  kerja  sebagai  pihak  yang  lemah  (Supriyanto  2004).  Kebebasan  hak  untuk berserikat  telah  disebutkan  dalam  Pasal  28E  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan tentang kebebasan untuk berserikat dan berkumpul , mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya telah ditetapkan oleh undang – undang. Keberdaan serikat pekerja atau buruh meskipun secara hukum merupakan hal yang legal bagi setiap pekerja atau buruh, namun pada kenyataannya keberadaannya dilingkungan perusahaan  kurang  mendapat  tanggapan  positif  dari  pihak  perusahaan.  Salah  satu  bentuk perlindungan  bagi  pekerja  adalah  serikat  pekerja  atau  serikat  buruh.  Fungsi  serikat pekerja/buruh yang lainnya adalah sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial. Perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1  Angka 22 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan  antara  pengusaha  atau  gabungan  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  atau serikat  pekerja/serikat  buruh  karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan kepentingan,  dan  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  serta  perselisihan  antar  serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (Hukum and Diponegoro 2018) . Adanya serikat pekerja atau serikat buruh memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja atau buruh apabila terjadi suatu tindakan diskriminasi kepada pekerja. Secara yuridis kedudukan pekerja atau buruh adalah bebas dan seimbang.
Upaya dan peranan pemerintah terhadap perlindungan buruh
pengusaha  dan  pemerintah  menempatkan  pekerja  senagai  pihak  yang  perlu mendapatkan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabatnya  sebagai  pekerja  agar  dapat hidup  sejahtera,  dan  pada  sisi  yang  lain  pengusaha  juga  perlu  dilindungi  agar  dapat menjalankan  kegiatan  usahanya,  serta  menempatkan  pemerintah  sebagai  regulator  untuk dapat berjalannya prinsip hubungan industrial. Serikat Pekerja/Buruh merupakan Organisasi Serikat  pekerja/buruh  mampu  berperan  aktif  dalam  menciptakan  kedamaian  pekerja ( industrial  peace )  melalui  peran  sertanya  dalam  lembaga  kerjasama  maupun  dalam
perundingan perjanjian kerja bersama. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui organisasi serikat  pekerja/buruh  mulai  pada  tingkat  perusahaan,  tingkat  perusahaan  sejenis,  tingkat regional  dan  tingkat  pusat  bahkan  sampai  pada  tingkat  federasi  (Uwiyono  2014).  Sebagai bagian  dari  rakyat  Indonesia,  perlindungan  terhadap  pekerja  tidak  terlepas  dari  prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menurut Philipus, adalah prinsip pengakuan dan perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  yang  bersumber  pada  Pancasila  dan prinsip  negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila.  Prinsip  perlindungan  hukum  pada dasarnya  mencakup  dua  hal  yaitu  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  (Vol  2015). Pemerintah dan perusahaan mempunyai suatu sistem yakni simbiosis mutualisme, yang mana pemerintah Indonesia dan perusahaan sama-sama saling membutuhkan. Adanya perusahan, pengusaha, serta pekerja menciptakan adanya suatu hubungan kerja. Bentuk Perlindungan yang  dapat  dilakukan  pemerintah  untuk  melindungi  pekerja  yang  bekerja  melebihi  batas waktu,  adalah  dengan  melakukan  Persiapan,  Pengawasan  dan  Penegakan.  Disinilah pemerintah  tetap  memiliki  aturan  sendiri  yang  tidak  memberikan  kebebasan  sepenuhnya bagi serikat pekerja/buruh yang dimana masih memberikan batasan seperti mengenai fungsi dan  tujuan  serikat  pekerja  dan  harus  tetap  ditaati.  Walaupun  demikian  pemerintah memberikan  kebebasan  untuk  melaksanakan  administrasi  dan  membuat  aturan  serikat pekerja agar dapat dinilai sah untuk melaksanakan kegiatannya. Penjelasan diatas yang masih berhubungan  dengan  hak  untuk  berserikat  pada  hukum  ketenagakerjaan  tetap  memiliki kebebasan  untuk  membentuknya.  Namun  jika  mendirikan  organisasi  tersebut  dengan semena-mena  dan  tidak  mencatatkan  dirinya  yang  tujuannya  agar  mendapatkan kelegalitasan dan meminimalisir suatu bentuk permasalahan, dan secara tidak langsung akan menjatuhkan  dirinya  didepan  perusahaan  yang  tidak  bisa  dibandingkan  dengan  para pekerja/buruh.  Selain  mencatatkan  dirinya  kepada  pihak  yang  berwenang  di  bidang ketenagakerjaan maka dicatatkan pula kepada perusahaan setempat pada saat bekerja agar terlihat jelas bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, dan,  oleh  pekerja/buruh  tanpa  paksaan  dan  tanpa  campur  tangan  perusahaan  dan  juga memiliki dasar hukum.
Faktor  Faktor  Apa  Yang  Menjadi  Hambatan  Serikat  Pekerja  Dalam  Memberikan Perlindungan Hak Hak Pekerja?
Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja
Hakikat  hukum  ketenagakerjaan  adalah  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja,  yakni dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan kesamaan kesempatan serta perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan pekerja/buruh  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan  kemajuan dunia usaha. Landasan pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan landasan konstitusionilnya  adalah  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.  Manfaat  perlindungan  tersebut  dapat  memberikan  rasa  aman  kepada  pekerja sehingga  dapat  lebih  berkonsentrasi dalam  meningkatkan  motivasi  maupun  produktivitasa kerja (Soewikromo and others 2021). Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Upaya-upaya dilakukan dengan mewujudkan Program dan Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wajib dilakukan  oleh  setiap  perusahaan  bagi  tenaga  kerja  yang  melakukan  pekerjaan  didalam hubungan  kerja  sesuai dengan  ketentuan  (Sosial  and  Kerja  2015).  JHT  diselanggrakan  oleh BPJS Ketenagakerjaan berfungsi sebagai mensejahterkan bago para pekerja ketika memasuki usia pensiun. Dimana dana JHT mempunyai filosofi sebagai tabungan oleh para pekerja ketika telah  melampaui  usia  produktif. Jaminan  kecelakaan  kerja  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan diselenggarakan dengan  tujuan  menjamin  agar  peserta  memperoleh  manfaat  pelayanan  kesehatan  dan santunan uang tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan tujuan dari undangundang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kecelakaan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja  dan  Jaminan  Kematian  (Nurcahyo  2021). Filosofi  JHT  dalam  perkembanganya,  telah mengalami pergeseran akibat berubahnya PP No. 46/2015 menjadi PP No. 60/2015 melalui Perarturan menteri ketenagakerjaan No. 19/2015. Berhubungan dengan ketentuan mengenai tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum  masa  kerja  misalnya  adalah  kesempatan  kerja, perencanaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, sedangkan hal sesudah masa kerja seperti  contohnya  adalah  mengenai  masalah  pensiun.  Dimana  batasan  usia  pensiun  pada hakikatnya  merupakan  kegiatan  perusahan  untuk  berupaya  bersama,  antara  pengusaha
dengan  pekerja  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  perusahaan  sekaligus  membangun kesejahteraan  pekerja  dan  masyarakat  luas.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  kewajiban perusahaan yang mana memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerjaan sesuai dengan peningkatan kemampuan dan kemajuan perusahaan.
Praktek  tenaga  kerja  dengan  sistem  PKWT  atau  yang  lebih  populer  disebut  pekerja kontrak/ outsourcing di Indonesia, ditilik dari sejarahnya telah dilakukan bertahun-tahun yang lampau. Keberadaan model atau sistem kerja seperti ini, membawa konsekuensi bagi tenaga kerja  yang  bersangkutan.  Sebab,  apabila  kontrak  diputus  begitu  saja,  pekerja  tidak  dapat menuntut  hak-haknya  kepada  perusahaan  tersebut.  Ketiadaan  perlindungan  bagi  tenaga kerja telah membuat pandangan masyarakat menjadi negatif. Tenaga kerja dianggap sebagai barang  komoditi  yang  dapat  dijual,  dipindah  tangankan,  ditukar,  yang  hanya  diperhatikan apabila pengusaha menganggap dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan dan dapat disingkirkan begitu saja  apabila  pengusaha  tidak  memerlukannya  lagi.  Dalam  PP  JHT sendiri  seperti  yang  diketahui  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  menyebutkan  “manfaat  JHT  adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun....”. dapat  disimpulkan  bahwasanya  ketentuan  yang  ada  dalam  pasal  ini  mempunyai power otonom untuk mengatur mengenai batasan usia yang dijadikan acuan usia pensiun yakni 56 (lima puluh enam tahun) pada kala itu. padahal seperti yang diketahui kebutuhan perusahaan terhdap pekerja adalah berbeda-beda. Tidak seperti profesi yang memang menjadi aparatur sipil negera seperti contohnya dosen, guru, pejabat negara, hakim, tentara/polisi. Dalam hal ini  walaupun  adanya beberapa regulasi  yang  mengatur mengenai  usia pensiun dan  terjadi dissinkronisasi,  yang  mana  PP  Jaminan  Pensiun  Mengatur  usia  pensiun  adalah  57  tahun sedangkan dalam PP JHT adalah 56 tahun. Namun dalam hal ini peneliti berpendapat tetap mengacu pada perjanjian kerja yang telah disepakati antara pekerja yang dibuat oleh para pemberi  kerja,  karena  pemberi  kerja  juga  mempunyai  otonom  untuk  mnegatur  mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi termasuk pengaturan usia pensiun. Dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 111 UU Ketenagakerjaan. Sedangkan pengaturan dalam PP Jaminan Pensiun  dan  PP  JHT  sendiri  adalah  sebagai  imitasi  batasan  usia  pekerja  dapat  melakukan aktivitasnya  secara  produktif,  sehingga  undang-undang  mengatur  usia  tersebut,  sehingga pengaturan  tersebut  dimaksudkan  agar  tidak  adanya  kekosongan  hukum  (Pemutusan  and Kerja 2020). Sekarang ini banyak pengusaha yang semakin berminat untuk menggunakan jasa
tenaga kerja dengan sistem PKWT, karena pengusaha menilai lebih efisien memakai tenaga kerja  dengan  sistem  PKWT  jika  di  bandingkan  dengan  memakai  jasa  tenaga  kerja  dengan sistem PKWTT. Tidak hanya upah, tunjangan maupun uang pesangon yang terabaikan bagi tenaga kerja dengan sistem PKWT, tetapi juga termasuk pemenuhan hak tenaga kerja oleh perusahaan terhadap program Jamsostek. Adanya perlindungan terhadap para tenaga kerja yang  bekerja  dengan  sistem  PKWT,  sedangkan  seperti  yang  diketahui  salah  satu  tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Ketenagakerjaan. Terlebih lagi perlindungan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak terhadap  program  Jamsostek  bagi  tenaga  kerja  yang  berstatus  PKWT,  belum  sepenuhnya terakomodir  dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Bagi  tenaga  kerja  dengan  sistem  PKWT pengaturannya hanya diatur dalam Keputusan Menakertrans Republik Indonesia Nomor: KEP- 150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja  Harian  Lepas,  Borongan  dan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu.  Selain  itu,  konstruksi hukum yang tidak jelas dan tegas ikut mewarnai pensiasatan hukum oleh pihak-pihak yang memanfaatkan  kelemahan  atau  ketidak-tegasan  dari  kaidah  hukum  dan  menjauhkan  dari asas equality before the law . Hukum bukanlah the rule of law, melainkan the rule by law . Di sini eksistensi hukum hanya sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan pemilik modal yang berkedok  moralis.  Bukan  hanya  hukum  yang  dimanfaatkannya  sebagai  alat  semata, melainkan  peranan  dari  pemerintah  yang  seharusnya  melaksanakan  fungsi  pengawasan, penindakan, dan fungsi menetapkan kebijakan tidak dapat berbuat sebagaimana mestinya. Tampaknya hukum yang semula dipergunakan sebagai alat kontrol tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melayani kepentingan masyarakat, dan khususnya tenaga kerja yang ingin  mendambakan  tegaknya  hukum (the  rule  of  law). Di  sini  efektifitas  (pemberlakuan) hukum mulai dipertanyakan, dan khususnya tingkat keberhasilan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat industrial.

## KESIMPULAN
Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena  itu  diperlukan  usaha-usaha  untuk  membina,  mengarahkan  serta  perlindungan  bagi tenaga  kerja  untuk  menciptakan  kesejahteraan  yang  berkaitan  dengan  yang  dilakukannya.
Sifat yang ada dalam Pasal 3 UU No 21/ 2000 ditegaskan bahwa serikat buruh, federasi dan konfederasi  serikat  buruh  bersifat  bebas,  terbuka,  mandiri,  demokratis,  dan  bertanggung- jawab.  Terbuka  bermakna  bahwa  dalam  menerima  anggota  dan  atau  memperjuangan kepentingan buruh, serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat buruh tidak membedakan aliran  politik,  agama,  suku  bangsa,  dan  jenis  kelamin.  Tujuan  Serikat  buruh,  federasi  dan konfederasi  serikat  buruh  bertujuan  memberikan  perlindungan,  pembelaan  hak  dan kepentingan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  yang  layak  bagi  buruh  dan  keluarganya. Contoh  klausula  yang  mendukung  kepentingan  buruh  adalah  klausula  yang  menegaskan syarat-syarat  kerja,  jaminan  sosial  buruh,  hak-hak  buruh,  dan  lain-lain.  Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesejahterahan buruh dan sesegera menangani hambatan hambatan yang dialami oleh buruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono, Abdul Rachmad, Fakultas Hukum, and Universitas Brawijaya. 2016. ‘Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional The Right to Freedom of Association’ Diantha  Pasek,  I  Made.  2017.  ‘Met ode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum’ (Jakarta: Prenada Media Grup), pp. 141– 55
Hukum, Fakultas, and Universitas Diponegoro. 2018. ‘Penguatan Organisasi Buruh / Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh’, 1.November: 350– 62 Nurcahyo, Ngabidin.  2021.  ‘Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Berdasarkan  Peraturan
Perundang- Undangan Di Indonesia’: 69– 78
<https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781.Abstrak>
Nurrohman, Bayu. 2017. ‘Jurnal KAPemda  – Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah ______ ___________________’, Jurnal  KAPemda  -  Kajian  Administrasi  Dan Pemerintahan Daerah , 10.6: 98 – 107
Pemutusan,  Terkena,  and  Hubungan  Kerja.  2020.  ‘Jurist - Diction’,  3.3:  1053– 66 <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18637>
Soewikromo, Deasy, Revy S M Korah, and A Latar Belakang. 2021. ‘Lex Et Societatis Vol. IX/No.
1/Jan- Mar/2021’, IX.1: 78– 86
Sosial, Jaminan, and Tenaga Kerja. 2015. ‘Lex Administratum, Vol. III/No. 5/Juli/2015’, III.5 Supriyanto,  hari.  2004.  ‘Perubahan  Hukum  Privat  Ke  Hukum  Publik’  (YOGYAKARTA:
Universitas Atma Jaya), p. 19
Tyagita,  Andanti.  2011.  ‘Prinsip  Kebebasan  Berserikat  Dalam  Serikat  Buruh  Sebagai  Upaya Perlindungan  Dan  Penegakan  Hak  Normatif  Pekerja’, Yuridika ,  26.1:  1 – 16 <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i1.259>
Uwiyono, Aloysius. 2014. ‘Asas - Asas Hukum Perburuhan’ (jakarta: rajawali pers), p. 66 Vol, Jurnal Advokasi. 2015. ‘Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015 89’, 5.1: 89– 104