## PKM Penyuluhan Nilai Dan Prinsip Antikorupsi Guna Mewujudkan Desa Antikorupsi Di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan
Asthadi Mahendra Bhandesa * , I Putu Gede Sutrisna, Ida Ayu Anom Rastiti, Ni Wayan Wida Prastini Institut Teknologi Dan Kesehatan Bali, Denpasar, Indonesia
Email: Asthadi.88@gmail.com *

## ABSTRAK
Upaya  pencegahan  korupsi  melalui  Program  Desa  Antikorupsi  yang  digagas  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi melalui desa. Pengukuran Indikator Desa Antikorupsi merupakan salah satu  upaya dalam  rangka mendorong Pemerintahan Desa dan segenap masyarakat  agar dapat  lebih  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  pembangunan  desa.  ‘Dimulai  dari  wilayah  yang relatif  lebih  kecil,  penanggulangan  korupsi  di  sektor  desa  diharapkan  menjadi  langkah  awal proses  membangun  integritas  negara  anti  korupsi’.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat (PkM) dilaksanakan bekerja sama dengan Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Tabanan untuk melaksanakan  penyuluhan  nilai  dan  prinsip  antikorupsi  guna  mewujudkan  Desa  Antikorupsi. Tujuan  kegiatan  Penyuluhan  nilai  dan  prinsip  antikorupsi  guna  mewujudkan  desa  antikorupsi merupakan kegiatan awal dari rencana pengembangan dan pengimplementasian program desa antikorupsi  di  Desa  Timpag  Kecamatan  Kerambitan  Tabanan.  Sehingga  Aparatur  Desa  dan Masyarakat  kedepannya  siap  apabila  kegiatan  ini  dikembangkan  dalam  bentuk  pendampingan dan  bimbingan  teknis  sampai  terwujud  Desa  Antikorupsi  dengan  berbagai  indikator  yang ditetapkan menurut Panduan Desa Antikorupsi. Pelaksanaan PkM ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu Tahap 1: Memberikan pre test tentang nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi, melakukan penyuluhan tentang nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi; Tahap 2: FGD pengisian instrumen desa antikorupsi; Tahap 3: Riview PkM dan Post test. Evaluasi pre test dan post test menggunakan kuesioner dengan 15 pertanyaan. Jumlah peserta dalam  kegiatan  ini  sebanyak  35  orang.  Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis Wilcoxon.  Data  pre  test  dan  post  test  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  wilcoxon. Penggunaan wilcoxon digunakan karena distribusi nilai pre test dan post test tidak normal, dan diperoleh nilai signifikan <0,05. Hasil uji statistik nilai pre test dan post test diperoleh rata-rata nilai pre test 91.60 dan post test 100.  Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberian penyuluhan nilai  dan  prinsip  antikorupsi  guna  mewujudkan  desa  antikorupsi  di  desa  timpag  berpengaruh terhadap  pengetahuan  dan  kesiapan  peserta  dalam  menyongsong  desa  antikorupsi.  Kegiatan penyuluhan  dan  FGD  pengisian  instrumen  penilaian  desa  antikorupsi  sangat  bermanfaat  bagi Desa Timpag, terutama Kepala Desa, staf desa timpag dan kepala kewilayahan guna mewujudkan desa  antikorupsi,  yang  dapat  diberikan  saran  bahwa  perlu  diadakan  pendampingan  secara berkelanjutan untuk mewujudkan Desa Antikorupsi, terutama pendokumentasian dan sistem yang berintegritas, termasuk diberbagai desa lain agar semakin banyak desa yang siap dan menjadi desa antikorupsi.

## Kata kunci: Penyuluhan; Nilai dan Prinsip Antikorupsi; Desa Antikorupsi

## ABSTRACT
Efforts  to  prevent  corruption  through  the  Anti-Corruption  Village  Program  initiated  by  the Corruption Eradication Commission (KPK) are expected to act as agents of change and driving forces  of  the  anti-corruption  movement  through  villages.  Measuring  Village  Anti-Corruption
Indicators is one of the efforts in the context of encouraging the Village Government and the entire community to participate more actively in village development. 'Starting from a relatively smaller area,  tackling  corruption  in  the  village  sector  is  expected  to  be  the  first  step  in  the  process  of building the integrity of an anti-corruption state'. Community service activities (PkM) are carried out in collaboration with Timpag Village, Kerambitan District, Tabanan to carry out counseling on anti-corruption values and principles in order to create an Anti-Corruption Village. The aim of the activity The counseling on anti-corruption values and principles in order to create an anti- corruption village is the initial activity of the planned development and implementation of the anti- corruption village program in Timpag Village, Kerambitan District, Tabanan. So that in the future Village  Apparatuses  and  Communities  will  be  ready  if  this  activity  is  developed  in  the  form  of assistance  and  technical  guidance  until  an  Anti-Corruption  Village  is  realized  with  various indicators determined according to the Anti-Corruption Village Guidelines. The implementation of  this  PkM  was  carried  out  in  3  stages,  namely  Stage  1:  Giving  a  pre-test  on  anti-corruption values  and  principles  to  create  an  anti-corruption  village,  conducting  counseling  on  anti- corruption  values  and principles  to  create an anti-corruption  village; Stage 2: FGD filling  out village anti-corruption instruments; Stage 3: PkM review and post test. Evaluation of pre test and post test using a questionnaire with 15 questions. The number of participants in this activity was 35  people.  Analysis  was  performed  using  Wilcoxon  analysis.  Pre  test  and  post  test  data  were analyzed using Wilcoxon analysis. The use of Wilcoxon was used because the distribution of pre- test and post-test values was not normal, and a significant value of <0.05 was obtained. The results of the statistical tests for the pre-test and post-test scores obtained an average pre-test score of 91.60 and a post-test of 100. This activity shows that the provision of counseling on anti-corruption values and principles to create an anti-corruption village in Timpag village affects the knowledge and readiness of participants in welcoming an anti-corruption village. Counseling activities and FGDs  filling  in  the  anti-corruption  village  assessment  instrument  were  very  useful  for  Timpag Village,  especially  the  Village  Head,  village  team  staff  and  regional  heads  to  create  an  anti- corruption village, who could be advised that ongoing assistance was needed to create an Anti- Corruption Village, especially documentation and systems that with integrity, including in various other villages so that more and more villages are ready and become anti-corruption villages.

## Key words: Counseling; Anti-Corruption Values and Principles; Anti-Corruption Village

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal  1  ayat  9  mengatakan  bahwa:  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.
Adapun  faktor  penyebab  rentannya  korupsi  dana  desa,  khususnya  pada  2  (dua)  tahapan tersebut disebabkan oleh adanya 3 (tiga) faktor penyebab rentannya korupsi terhadap dana desa. Pertama, lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat  desa.  Kinerja  lembaga  pengawas,  seperti  Inspektorat  Kabupaten/Kota,  BPKP,  dan  BPK belum optimal dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit pengelolaan anggaran desa. Hal  diatas  berkaitan  erat  dengan  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  dan  anggaran  lembaga didalam  mengawasi  seluruh  desa  di  Indonesia  yang  mencapai  75.436  desa.  Kedua,  rendahnya
partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  APBDes.  Masyarakat  hanya  dilibatkan  dalam pelaksanaan yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan  secara  substantif  melainkan  semu,  sebatas  memenuhi  syarat  peraturan  perundang- undangan tanpa memberikan kontribusi pengawasan/masukan optimal (Yulianto, 2017). Ketiga, rendahnya  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Masih  adanya  pengaruh feodalisme  di  desa-desa  menyebabkan  masyarakat  memandang  Kepala  Desa  memiliki  kuasa mutlak dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya diikuti oleh Perangkat  Desa,  Elit  Desa,  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  hanya  sebagai  kekuatan pendukung kepentingan Kepala Desa.
Upaya pencegahan korupsi melalui Program Desa Antikorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  diharapkan  dapat  berperan  sebagai  agen  perubahan  dan  motor penggerak gerakan anti korupsi melalui desa. Pengukuran Indikator Desa AntiKorupsi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong Pemerintahan Desa dan segenap masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. ‘Dimulai dari wilayah yang relatif lebih kecil,  penanggulangan  korupsi  di  sektor  desa  diharapkan  menjadi  langkah  awal  proses membangun integritas negara anti korupsi’.
Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Bali merupakan salah satu institusi pendidikan teknologi  dan  kesehatan  di  Bali,  beberapa  dosen  telah  mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan pendidikan antikorupsi  serta sebagai  pengajar di  perkuliahan pendidikan  antikorupsi.  Termasuk ITEKES Bali telah memiliki Penyuluh Antikorupsi yang tersertifikasi oleh LSP KPK pada Jenjang ke II Tingkat Muda, sehingga berkompeten dalam memberikan penyuluhan pendidikan antikorupsi baik di lingkungan pendidikan tinggi maupun di masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh suatu institusi, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali bekerja  sama  dengan  Desa  Timpag  Kecamatan  Kerambitan  Tabanan  untuk  melaksanakan penyuluhan  nilai  antikorupsi  guna  mewujudkan  Desa  Antikorupsi  di  Kecamatan  Kecamatan Kerambitan  Tabanan.  Desa  Timpag  Kecamatan  Kerambitan  Tabanan  menjadi  mitra  untuk dilakukan  penyuluhan  nilai  antikorupsi  guna  mewujudkan  desa  antikorupsi  dalam  bentuk penanaman nilai antikorupsi bagi aparatur desa dan juga masyarakat.
Penyuluhan nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi merupakan kegiatan awal dari rencana pengembangan dan pengimplementasian program desa antikorupsi di Desa  Timpag  Kecamatan  Kerambitan  Tabanan.  Sehingga  Aparatur  Desa  dan  Masyarakat kedepannya siap apabila kegiatan ini dikembangkan dalam bentuk pendampingan dan bimbingan teknis sampai terwujud Desa Antikorupsi dengan berbagai indikator yang  telah ditetapkan oleh KPK serta yang tercantum dalam Panduan Desa Antikorupsi oleh KPK.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan  PKM  Penyuluhan  Nilai  Dan  Prinsip  Antikorupsi  Guna  Mewujudkan  Desa Antikorupsi  di  Desa  Timpag,  Kecamatan  Kerambitan  Tabanan,  melibatkan  tim  pengusul diantaranya 1 orang ketua, 2 orang anggota dan dibantu tenaga lapangan oleh 1 orang mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam waktu 1 bulan yaitu bulan Juli 2022

## Tahap Analisis Kebutuhan

## Identifikasi lokasi mitra
Pada proses ini tim pelaksana melakukan observasi terkait kondisi dan situasi mitra. Tim pelaksana  mengamati  kegiatan  yang  dilakukan  terkait  praktik  sehari-hari  nilai  dan  prinsip
antikorupsi di kantor Desa Timpag. Hasil identifikasi selanjutnya dituangkan dalam analisis situasi pada bagian awal laporan ini.

## Rapat Koordinasi dengan mitra
Setelah  permasalahan  dari  mitra  teridentifikasi  maka  tim  pelaksana  melakukan  rapat koordinasi dengan mitra, adapun agenda rapat adalah pembahasan masalah-masalah prioritas mitra dalam  mewujudkan  desa  antikorupsi,  serta  bagaimana  cara  pengisian  instrumen  dan  indikator penilian desa antikorupsi. Pada rapat tersebut disepakati bahwa permasalahan mitra ada pada aspek pengetahuan  dan  praktik  implementasi  nilai  dan  prinsip  antikorupsi  serta  pengisian  instrumen. Selanjutnya pemecahan masalah kemudian disepakati antara tim pengusul dan mitra, yang mana akan dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan implementasi nilai dan prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi, serta FGD pengisian instrumen desa antikorupsi.

## Tahap Pelaksanaan
Langkah  dilakukan  dengan  memeberikan  pre-test  guna  mengetahui  kemampuan  dari peserta tentang nilai dan prinsip antikorupsi dan penilaian desa antikorupsi. Kemudian dilanjutkan dengan  penyampaian  materi  tentang  pnilai  dan  prinsip  antikorupsi  guna  mewujudkan  desa antikorupsi  yang disampaikan oleh Asthadi  Mahendra Bhandesa, S.Pd.H., M.Pd.H, selanjutnya dilakukan FGD pengisian instrumen desa antikorupsi bersama aparatur desa timpag dan seluruh peserta.

## Partisipasi Mitra
Partisipasi mitra PkM adalah Mendengarkan penyuluhan dan mengikuti FGD yang telah disiapkan; Menyimak materi yang diberikan penyaji; dan Berdiskusi, memberikan pendapat dan membantu pengisian instrumen desa antikorupsi saat FGD

## Evaluasi Pelaksanaan dan Kelanjutan Program
Evaluasi  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  dari  peserta tentang nilai dan prinsip antikorupsi serta praktik sehari guna mewujudkan desa antikorupsi dan pengisian  insturmen  desa  antikorupsi.  Evaluasi  dilakukan  dengan  memberikan  post  test  kepada mitra. Selanjutnya hasi pre test dan post test akan dianalisis untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan dari mitra PkM. Keberlanjutan program ini adalah Desa mempersiapkan lebih detail hal-hal  yang  perlu  disiapkan  dan  didokumentasikan  terkait  capaian  desa  antikorupsi  di  desa timpag.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  (PkM) dengan tema “Penyuluhan Nilai Dan Prinsip Antikorupsi Guna Mewujudkan Desa Antikorupsi di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan  Tabanan”  berjalan  dengan  lancar.  Kegiatan  PkM  ini  dilaksanakan  sebanyak  4  kali yaitu kegiatan pertama dilakukan penjajakan hari Jumat, 8 Juli 2022kepada kepala Desa Timpag Kecamatan  Kerambitan.  Pertemuan  kedua  dilakukan    Senin,  11  Juli  2022  dengan  agenda identifikasi materi dan persiapan tempat dan peserta. Pertemuan ketiga dilakukan pada hari Rabu, 13 Juli 2022 dengan agenda penyuluhan dan FGD penyusunan instrumen desa antikorupsi bersama aparatur desa dan kepala kewilayahan. Terakhir pertemuan keempat dilakukan hari Sabtu 16 Juli 2022 dengan agenda evaluasi kegiatan FGD pengisian instrumen desa antikorupsi.

## Pertemuan pertama, Jumat 8 Juli 2022 dengan agenda perkenalan dan penjajakan kepada Kepala Desa Timpag Kecamatan Kerambitan.
Kegiatan dilaksanakan pukul  10.00 Wita, tim  pelaksana PkM datang dan  disambut baik oleh Kepala Desa Timpag di ruang aula Kantor Camat Kerambitan, sehubungan dengan adanya rapat kepala desa di kantor camat kerambitan. Pada kesempatan ini dilakukan kontrak waktu untuk kegiatan penyuluhan dan FGD pengisian instrumen desa antikorupsi.

## Gambar 1. Penjajakan dengan Kepala Desa Timpag

## Pertemuan  kedua  Senin,  11  Juli  2022  dengan  agenda  identifikasi  materi  dan  persiapan tempat dan peserta.
Kegiatan  dilakukan  dengan  diskusi  ringan  dengan  Kepala  Desa  Timpag  dan  Sekretaris Desa  Timpag  untuk  melihat  kesiapan  materi  dan  kehadiran  peserta  saat  acara  yang  akan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Juli 2022. Pada hari ini sudah terinformasikan dan seluruh peserta melakukan konfirmasi melalui group WA desa timpag, yang terdiri dari aparatur desa dan kepala kewilayahan serta bersedia hadir sesuai dengan jadwal yang diagendakan.

## Pertemuan  ketiga  Rabu,  13  Juli  2022  dengan  agenda  penyuluhan  dan  FGD  pengisian instrumen desa antikorupsi
Kegiatan dilaksanakan pada pukul 10.00 wita, tim pelaksana PkM melakukan penyuluhan kepada  peserta  tentang  nilai  dan  prinsip  antikorupsi  guna  mewujudkan  desa  antikoruspi. Selanjutnya  dilakukan  sesi  FGD  mengenai  instrumen  desa  antikorupsi  dan  dokumentasi  serta indikator penilaiannya. Selama kegiatan penyuluhan dan FGD, telah  berlangsung dengan baik dan peserta sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan termasuk dalam mempersiapkan kedepannya  untuk  dokumentasi  terkait  penilaian  desa  antikorupsi.  Pada  awal  kegiatan  sebelum dilakukan  penyuluhan  peserta  diberikan  pre-test  dan  pada  akhir  penyuluhan  peserta  kembali diberikan  post-test  untuk  mengetahui  dan  mengukur  pemahaman  terkait  nilai  dan  prinsip antikorupsi guna mewujudkan desa antikorupsi.
Gambar 2. Penyuluhan  PkM di Desa Timpag
Gambar 3. FGD Pengisian Instrumen Desa Antikorupsi di Desa Timpag

## Pertemuan keempat, Sabtu, 16 Juli 2022 dengan agenda evaluasi kegiatan FGD pengisian instrumen desa antikorupsi.
Pertemuan  keempat  dimulai  pukul  10.00  wita.  Selanjutnya  kegiatan  dilakukan  dengan diskusi  dan  tanya  jawab  terbatas  kepada  kepala  desa  dan  sekretaris  desa  terkait  pengisian instrumen  penilaian  desa  antikorupsi.  Kegiatan  ini  berjalan  dengan  lancar.  Selanjutnya  pada kesempatan  ini  juga  disampaikan  kepada  kepada  Desa  Timpag  hasil  data pre-test dan post-test yang diperoleh sebelumnya, termasuk hasil analisisnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis Wilcoxon. Penggunaan wilcoxon digunakan karena distribusi nilai pre-test dan post-test tidak  normal,  dan  diperoleh  nilai  signifikan  <0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemberian penyuluhan  nilai  dan  prinsip  antikorupsi  guna  mewujudkan  desa  antikorupsi  di  desa  timpag berpengaruh  terhadap  pengetahuan  dan  kesiapan  peserta  dalam  menyongsong  desa  antikorupsi. Hal  ini dilihat dari hasil uji statistik nilai pre-test dan post-test diperoleh rata-rata nilai pre-test 91.60 dan post-test 100. Yang mana nilai post-test lebih besar dari pada pre-test yang bermakna peningkatan pengetahuan dan kesiapan peserta setelah diberikan penyuluhan dan FGD instrumen desa antikorupsi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  yang  setinggi-tingginya  atas  terlaksananya  kegiatan  PkM  ini disampaikan  kepada  Institut  Teknologi  Dan  Kesehatan  Bali  atas  dukungan  dan  program  Hibah Internal  Institut  Teknologi  dan  Kesehatan  Bali  Tahun  2022,  pengelola  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) ITEKES Bali. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada mitra  sasaran  yaitu  Aparatur  Desa  Timpag  Kecamatan  Kerambitan  Tabanan  atas  dukungan personil  dan  tempat  kegiatan  sehingga  tujuan  dari  pelaksanaan  PkM  ini  dapat  tercapai  sesuai dengan harapan

## KESIMPULAN
Setelah dilakukan kegiatan PkM dapat disimpulkan: 1) pada pertemuan pertama, kegiatan penjajakan  berjalan  dengan  baik  dan  lancar,  tim  pelaksana  disambut  baik  oleh  Kepala  Desa Timpag  Kecamatan  Kerambitan;  2)  pada  pertemuan  kedua,  melalui  diskusi  ringan  akhirnya penyamaan persepsi dan materi serta kesiapan kehadiran peserta telah dipastikan dengan baik oleh kepala  desa  dan  sekretaris  desa,  melalui  group  WA  Desa  Timpag;  3)  pada  pertemuan  ketiga, penyuluhan  dan  FGD  telah  berlangsung  dengan  baik  dan  lancar;  4)  pada  pertemuan  keempat, kegiatan  evaluasi  penyuluhan  dan  FGD  dilakukan  dengan  baik  dan  lancar  sekaligus  dilakukan penyampaian hasil analisis pre - test dan post - test kepada Kepala Desa Timpag.
Kegiatan  penyuluhan  dan  FGD  pengisian  instrumen  penilaian  desa  antikorupsi  sangat bermanfaat bagi Desa Timpag, terutama Kepala Desa, staf desa timpag dan kepala kewilayahan guna  mewujudkan  desa  antikorupsi,  yang  dapat  diberikan  saran  bahwa  perlu  diadakan pendampingan  secara  berkelanjutan  untuk  mewujudkan  Desa  Antikorupsi,  terutama pendokumentasian  dan  sistem  yang  berintegritas,  termasuk  diberbagai  desa  lain  agar  semakin banyak desa yang siap dan menjadi desa antikorupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arwani, A., Wijaya, S., Laitupa, M. F., Mustafa, M. S., Chakim, M. H. R., Pattinaja, E. M., & Andiyan,  A.  (2023).  Contribution  of  Sharia  Accounting  Characters  in  Anti-Corruption Culture.
Journal of Intercultural Communication, 22 (4), 77–85. https://doi.org/10.36923/jicc.v22i4.46
Hafiz Lasmana. (2017). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Panggak Laut  Kecamatan  Lingga  Kabupaten  Lingga). Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara  (JUAN). Vol. 5 No. 2 November Tahun 2017.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ramayasa, I. P., Rupika Jimbara, I. W., Kayun Suwastika, I. W., & Angga Candrawibawa, I. G.
(2020).  Pelatihan  Pemasaran  Online  pada  Mitra  Lengis  Nyuh  di  Tabanan. Widyabhakti Jurnal Ilmiah Populer, 2 (3), 50-60. https://doi.org/10.30864/widyabhakti.v2i3.197 Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik . Sinar Grafika.
Suryani, I. (2017). Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. Jurnal Visi Komunikasi, 12 (2), 306-323.
http://dx.doi.org/10.22441/visikom.v12i2.413
Syakur, A., &  Muhibbin,  A. (2022). Development  of Anti-Corruption Learning through Comic Media and Anti-Corruption Poster. Jurnal Basicedu, 6 (3), 3875-3881. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2686
Yulianto, T. (2017). Mewujudkan Desa Nol Korupsi. Suara Merdeka. https:// fisip.undip.ac.id/wp- content/uploads/2017/01/2017_10_10- hal.04_Mewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf.
Yusniawati, Y., Lewar, E., Putra, I., & Putra, K. (2023). Peningkatan Pengetahuan dalam Deteksi Dini Henti Jantung pada Orang Dewasa dan Pelatihan Resusitasi Jantung Paru (Aha 2020) pada Siswa Anggota Palang Merah Remaja (PMR) di SMK Kesehatan PGRI 1 Denpasar. Jurnal  Kreativitas  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM),  6 (3),  895-906. https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i3.8502
Yusniawati,  Y.,  Putra,  I.,  &  Robani,  A.  (2022).  Promosi  Kesehatan  dalam  Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Satgas Covid 19 dalam Penyebaran Covid 19 di Paroki Roh Kudus  Babakan  Desa  Canggu  Kabupaten  Badung  Bali. Jurnal  Kreativitas  Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), 5 (4), 1035-1043.
doi:https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i4.4796