Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2020

## KETERLIBATAN  PETUGAS  DALAM  PEREDARAN  NARKOBA  DAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENGGUNA NARKOBA DI LAPAS

## Afifudin Muhammad Yunus
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok, Jawa Barat, Indonesia Email: yunusmuhammad589@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  discover  the  involvement  of  correctional  officers  in  drug trafficking at prisons and coaching programs that are applied to drug user inmates. The  method  used  in  this  paper  is  a  literature  study.  A  method  is  carried  out  by quoting from books, journals, magazines, legal literature, and scientific essays, and similar  lecture  notes  that  are  related  to this  writing.  The  results  of  this  paper  are how to minimize and prevent drug trafficking, which there is especially interference from correctional officers. Programs for drug users undergoing prisoners in prison include  Medical  rehabilitation,  non-medical  rehabilitation,  and  aftercare rehabilitation.  Users  and  drug  dealers  are  all  placed  in  prison.  In  this  case,  the user  is  a  victim  and  should  be  rehabilitated  in  a  rehabilitation  institution  and  not sentenced  to  prison.  This  can  have  a  negative  effect,  which  was  previously  a prisoner as a user but associating with dealers so that it will likely get intervention from other prisoners.

## Keywords: Prisoners; Drugs; Correctional Officers

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  keterlibatan  petugas  pemasyarakatan dalam peredaran narkoba di dalam lapas serta program pembinaan yang diterapkan kepada narapidana pengguna narkoba. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah study pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengutip dari buku, jurnal, majalah, literatur hukum, serta karangan ilmiah dan catatan kuliah yang sejenis dan ada  kaitannya  dengan  penelitian  ini.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana meminimalisir  dan  mencegah  peredaran  narkoba  didalam  yang  khususnya  ada campur tangan dari petugas pemasyarakatan. Program bagi pengguna narkoba yang dijalani  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  antara  lain:  Rehabilitasi  medis, rehabilitasi  non  medis,  dan  rehabilitasi  after  care.  Pemakai,  pengedar,  dan  bandar semuanya  ditempatkan  di  lapas.  Dalam  hal  ini  pemakai  adalah  korban  dan seharusnya  direhabilitasi  di  panti  rehabilitasi  dan  bukan  dipidana  di  lapas.  Hal  ini dapat  menimbulkan  efek  yang  negatif,  yang  sebelumnya  narapidana  sebagai pemakai  tetapi  bergaul  dengan  pengedar  sehingga  kemungkinan  akan  mendapat intervensi dari narapidana lain.
Kata kunci : Narapidana; Narkoba; Petugas Pemasyarakatan

## Pendahuluan
Efek dari penggunaan narkoba atau obat-obatan terlarang bisa merusak kehidupan baik  itu  keluarga,  lingkungan  sosialnya.  Bahkan  secara  cepat  ataupun  lambat,  secara langsung  maupun  tidak  langsung  akan  menjadi  acaman  besar  bagi  kelangsungan pembangunan  indonesia  yang  akan  datang.  Untuk  menghadapi  berbagai  permasalahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika.  Dengan  dikeluarkan  undang-undang diharapkan  kedepannya  dapat  meminimalisir  tindak  kejahatan  baik  penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran ilegal narkoba. Karena didalam undang-undang terebut akan dijatuhkan  sanksi  pidana  yang  cukup  berat  apabila  dibandingkan  dengan  undang- undang tindak pidana lainnya.
Penyelesaian masalah mengenai peredaran narkoba yang dilakukan oleh pegawai didalam  Lembaga  Pemasyarakatan  perlahan  mulai  ditangani.  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  mengatakan  bahwa  pengawasan lapas  Khusus  untuk  narapidana  yang  terkena  kasus  narkotika  akan  dilakukan pengawasan  bersama  dengan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  Polri  dengan menggunakan teknologi  yang  disertai  dengan  personel  yang  berintegritas.  Penempatan petugas  dengan  Assesment  dengan  memperhatikan  pola  kerja  serta  kesejahteraannya dan  tingkat  jabatan  ditingkatkan  secara  formal  harus  dengan  penanganan  pakta integritas.  Lapas  juga  dicanangkan  akan  dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana melebihi dari lapas biasa yang berbasis teknologi disertai informasi dilengkapi dengan alat  alat  keamanan  seperti  e-visitor,  x-ray,  dan  lainnya.dan  penarikan  petugas  petugas yang  terindikasi  menggunakan  atau  terkait  dengan  peredaran  Narkoba  di  dalam  lapas (Lestari,  2017).  Peningkatan  pengawasan  juga  ditingkatkan  dengan  pengawasan  yang berlapis.  Penempatan  narapidana  kasus  narkoba  dengan  ditempatkan  di  lapas  Khusus Narkotika  bisa menekan dan meminimalisir pengendalian peredaran narkoba di dalam Lembaga  Pemasyarakatan.  Pembatasan  pembatasan  dan  penegakan  harus  dilakukan untuk  memberhentikan  peredaran  Narkoba  di  dalam  penjara  setidaknya  meminimalisir (V. H.Situmorang, HAM, R., & Kav, 2019). Namun apabila hal ini tidak disertai dengan peningkatan  integritas  dari  para  pegawai  Lembaga  Pemasyarakatan,  progam  apapun yang  dicanangkan  akan  tetap  tidak  meberikan  dampak  yang  berarti.  Pegawai  harus mendapatkan pelatihan dan pengarahan terkait dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dikerjakan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Dengan  pengembangan  dan pemanfaatan  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  akan mampu  merubah  penyimpangan  dan  penyelewengan  yang  terjadi  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan (Absori & Rochman, 2015).
Pemerintah  dapat  merubah  sistem  dari  memidanakan  narapidana  yang  terkena kasus  Narkoba  dengan melalui  merehabilitasi.  Memenjarakan  bukan merupakan  solusi terbaik yang diberikan negara karena dengan teori sistem dan teori kebutuhan didalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana akan melakuakn seribu akal untuk mendapatkan apa  yang  dia  butuhkan  meski  harus  melalui  penyimpangan.  Terlebih  hal  ini  didukung
dengan  integritas  pegawai  yang  memang  mengalami  penurunan  serta  dalam  keadaan kritis. Narapidana kasus narkoba yang dipidanakan dapat menyebarkan narkoba kepada narapidana  yang  tidak  memakai  narkoba,  awalnya  dengan  kedok  coba  coba  yang akhirnya  berdampak  menimbulkan  ketergantungan.  Hal  ini  menjadi  perhatian  untuk mendapatkan  solusi  terbaik  dalam  setiap pemecahan  masalah  terkait  dengan  peredaran narkoba  yang  masih  sering  terjadi  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Isu  ini  telah menjadi  masalah  publik  yang  sudah  dilazimkan  oleh  masyarakat  karena  berbagai tindakan  dilakukan  namun masih  tidak  memberikan  dampak  yang  sebenarnya.  Contoh kasus pengendalian Narkoba dari penjara yang pertama kali diungkapkan adalah dengan terungkapnnya Narapidana yang terbukti mengendalikan Narkoba dari Nusakambangan yang dilakukan oleh Freddy Budiman yang telah dihukum mati pada Juli 2016 (Arifin, 2016).

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  study  pustaka.  Study pustaka  dilakukan  dengan  cara  mengutip  dari  buku,  jurnal,  majalah,  literatur  hukum, serta  karangan  ilmiah  dan  catatan  kuliah  yang  ada  dalam  kaitannya  dengan  jurnal  ini. Study  kepustakaan  juga  bisa  dengan  mempelajari  berbagai  referensi  seperti  buku, artikel, peraturan-peraturan yang berlaku serta hasil penelitaian sebelumnya yang terkait yang  bertujuan  untuk  memperoleh  landasan  teori  mengenai  permasalahan  yang  akan diteliti (Supriyadi, 2016).
Dalam study pustaka ada empat ciri-ciri yang perlu diperhatikan, yaitu : pertama, peneliti  atau  penulis  berhadapan  secara  langsung  dengan  bacaan,  bukan  dari pengamatan lansung ke lapangan. Kedua, data pustaka yang bersifat “siap pakai” yang artinya penulis tidak perlu terjun ke lapangan langsung karena peneliti akan berhadapan langsung  dengan  sumber  data  yang  diperlukan.  Ketiga,  data  pustaka  sekunder,  arinya penulis mendapat data dari tangan kedua. Keempat, kondisi data pustaka tidak terbatas (Lexy,  2005).  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan  mengeksplorasi  dari  buku,  artikel, Peraturan yang berlaku maupun dokumen yang sejenis dengan jurnal penulis buat.

## Hasil dan Pembahasan
A. Keterlibatan Petugas Pemasyarakatan dalam Peredaran Narkoba
Terkait  dengan  maraknya  peredaran  narkoba  didalam  lapas,  konsideran menimbang  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  yang menjelaskan  bahwa  sitem  pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  di  lapas  merupakan rangkaian  penegakkan  hukum  di  Indonesia  yam  memiliki  tujuan  agar  narapidana menyadari  kesalahan,  bisa  memperbaiki  diri,  dan  tidak  akan  mengulangi  tindak pidananya  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  sosialnya,  dapat  berperan  dalam pembangunan  nasional,  dan  dapat  kembali  hidup  sewajarnya  selayaknya  warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
Sebagai  pelaksanaan  undang-undang  pemasyarakatan,  kemudian  dikeluarkan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang disebutkan pada pasal 4 huruf  g.  Dalam  peraturan  tersebut  melarang  setiap  narapidana  atau  tahanan menyimpan,  membuat, membawa,  mengedarkan,  dan/atau mengkonsumsi  narkotika dan/atau  prekursor  narkotika  serta  obat-obatan  lain  yang  berbahaya  (Vaulamafiroh, 2020).
Peran  divisi  Pemasyarakatan  untuk  memantau  dan  memonitoring  terhadap tugas  dan  fungsi  petugas  pemasyarakatan  yang  bersifat  statis  namun  juga  bersifat dinamis dan dapat memetakan jaringan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan  pencegahan  secara  dini  dan  pembinaan  yang  tepat.  Dengan  disertai kerjasama  dengan  pihak  Polri  dan  BNN.  Langkah  langkah  harus  dilakukan  tahap demi  tahap  agar  terjadi  kesinambungan  antara  narapidana  dan  pegawai  Lembaga Pemasyarakatan  supaya  tercipta  keamanan  serta  kesesuaian  dengan  aturan  yang berlaku.  Terdapat  517  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  di  seluruh Indonesia  yang  memiliki  daya  tampung  123.000  narapidana  (Purnamasari,  2017). Pada  kenyataannya  jumlah  narapidana  mencapai  236.000  orang  bahkan  hampir  dua kali lipat. Disisi lain jumlah petugas yang belum memadai dengan jumlah narapidana yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan secara bertahap, dengan kekurangan tersebut  pegawai  tidak  dapat  melakukan  pengawasan  secara  intensif  dan  terjadwal, dikarenakan  adanya  agenda  kunjungan  disertai  agenda  pembinaan  yang  meliputi pembinaan  kemandirian  dan  pembinaan  spiritual  yang  masih  membutuhkan pendampingan  dari  pegawai  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dengan  memahami  situasi setiap  hari  yang  terjadi  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan  narapidan  dapat memetakan  kapan  mereka  dapat  melakukan  hal  hal  yang  menyimpang.  Dari  pihak Lembaga  Pemayarakatan  melakukan  inspeksi  dadakan  (sidak)  pada  hal  hal  yang tidak  ditentukan  tujuannya  untuk  melakukan  pembasmian  terhadap  penyelundupan barang barang terlarang yang tidak sesuai dengan aturan-aturan.
Kecenderungan  banyaknya  peredaran  narkoba  di  lapas  baik  secara  kualitas ataupun kuantitas patut kita duga karena faktor keamanan yang masih kurang. Hal ini terjadi  karena  terbatasnya  sarana  maupun  prasarana  pendukung  serta  kurangya integritas  dari  petugas  pemasyarakatan itu  sendiri.  Begitu  mudahnya  bisnis  narkoba di  dalam  lapas,  tentu  saja  ada  kekuatan  tersembunyi  yang  berada  didalam  bisnis haram ini (Apriansyah, 2017). Secara logika, tidak mungkin aktivitas bisnis narkoba ini  berlangsung  secara  aman  dan  mulus.  Disinilah  perlu  adanya  usaha  dari pemerintah terkhusus jajaran Kementerian Hukum dan HAM lebih menekankan dan membina  petugas  pemasyarakatan  sebelum  membina  narapidana,  hal  ini  sangat penting guna menanamkan integritas dan meminimalisir peredaran narkoba di dalam lapas.
Undang-Undang  Narkotika  maupun  Undang-Undang  Pemasyarakatan  dalam hal  penegakan  hukum  bagi  petugas  lapas  yang  terbukti  terlibat  dalam  peredaran narkoba di dalam lapas. Tetapi petugas yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba
akan  dilakukan  pemberian  hukuman  disiplin  sebagaimana  yang  sudah  diungkapkan oleh  mantan  Dirjen  Pemasyarakata,  Sihabudin.  Beliau  mengungkapkan  hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat peredaran narkoba didalam lapas.

## B. Program Pembinaan Narapidana Narkoba di Lapas
Pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk menyiapkan warga binanaanya dapat kembali  diterima  dan  berinteraksi  ditengah-tengah  masyarakat.  Karena  biasaya ketika  seorang  narapidana  telah  masuk  ke  lapas,  maka  mereka  akan  merasa terasingkan setelah kembali ke masyarakat.
Narapidana  tidak  menjadi  objek  saja,  tetapi  juga  menjadi  subjek  yang  tidak berbeda  dengan  manusia  pada  umumnya  yang  sewaktu-watu  bisa  melakukan perbuatan  yang  dapat  dipidanakan.  Pemidanaan  merupakan  suatu  upaya  yang bertujuan  untuk  menyadarkan  narapidana  agar  menyesali  perbuatan  yang  sudah mereka  lakukan  dan  dapat  menjadi  warga  negara  yang  baik,  mentaati  hukum, memperhatikan  nilai  moral,  sosial,  maupun  agama,  sehingga  akan  mencapai kehidupan soaial yang aman, tentram dan damai. Berikut adalah merupakan program yang dapat diikuti narapidana pemakai narkoba selama menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, yaitu:
1) Rehabilitasi medis
Program ini narapidana mendapat pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun mental secara menyeluruh oleh dokter maupun perawat. Dam proses ini bertujuan untuk  mengetahui  seauh  mana  pengaruh  zat-zat  napza  memberikan  dampak negatif  bagi  kesehatan  fisik  dan  mental  narapidana.  rahabilitasi  ini  dapat  berupa Program  Terapi  Rumatan  Metadone  (PTMR)  dan  Terapi  Complementer (Adiyanti, 2019). Program Terapi Rumatan Metadone (PTMR) merupakan bentuk partisipasi  lapas  dalam  menjalankan  kebijakan  pemerintah.  Program  metadone adalah  suatu  terapi  yang  membantu  para  pecandu  napza  jenis  heroin  untuk melaukan  kebiasaan  baru,  memperbaiki  kualitas  hidup  bagi  pengguna  tanpa kekhawatiran  terjadi  gejala  putus  obat.  Terpi  complementer  sendiri  merupakan terapi  tambahan    dan  penunjang  yang  tertumpu  pada  potensi  diri  seseorang (Afrizal & Anggunsuri, 2019).
2)  Rehabilitasi Non Medis
Pada  tahap  ini  narapidana  menjalankan  salah  satu  program  yaitu  terapi rehabilitasi  yang  bertujuan  untuk  merubah  perilaku  narapidana  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  atau  norma  yang  ada  di  masyarakat  (Fernanda,  2020).  Pada terapi ini narapidana mendapat dukungan kelompok dan mendapatkan bimbingan serta  pembelajaran  tentang  bagaimana  bersikap  tegas  untuk  meninggalkan  serta menggunakan  napza  kembali.  Salah  satu  program  terapi  non  medis  yaitu Therapeutic  Community  (TC),  TC  merupakan  suatu  program  pemulihan  yang membantu  narapidana  dalam  pemulihan  dan  membantu  merubah  perilaku  adiksi penyalahgunaan  Napza  menuju  “Healthy  Life  Style”  (gaya  hudup  yang  sehat
tanpa  Napza).  Terapi  ini  bertujuan  untuk  membantu  seseorang  atau  narapidana untuk tidak melakukan kembali kejahatan.
3) Rehabilitasi afer care
Pada tahap ini narapidana diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat pada  dirinya  untuk  mengisi  kegiatan  kesehariannya.  Tujuan  dari  taham  ini  ialah untuk  membekali  para  pecandu  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  kemudian bisa  diterapkan  dalam  kehidupam  setelah  kembali  ke  masyarakat.  Dalam  after care ada beberapa program yang disediakan, yaitu :
a. Pesantren terpadu
Program ini ini merupakan program pembinaan mental untuk narapidana guna mengembalikan nilai-nilai moral agama yang telah hilang, karena selama menjadi pecandu nilai-nilai spiritual mereka jauhi (Hakim, 2016).
b. Kursus bahasa inggris dan Komputer
Dalam  program  ini  narapidana  dibekali  dengan  keterampilan  yang berguna bagi dan merupakan bagian penting dari program pembinaan di lapas. Keterampilan ini sangat membantu narapiana mencari pekerjaan setelah bebas nanti.
c. Kegiatan kerja
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali dan memberdayakan potensi yang dimiliki  oleh  narapida  dan  lapas  menyediakan  beberapa  kegiatan  kerja  yang bisa  diikuti  narapidana.  diharapkan  dengan  adanya  program  ini  narapidana dapat mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat.
d. Kegiatan olahraga
Kegiatan  ini  dilaksanakan  setiap  hari  sesuai  jadwal  yang  sudah ditentukan  oleh  lapas.  Program  ini  bertujuan  untuk  mengasah  dan  melatih bakat-bakat  narapidana  di  bidang  olahraga,  sehingga  mereka  dapat menyalurkan bakat yang mereka miliki (Sholihah, 2015).
Jadi,  upaya  pembinaan  terhadap  narapidana  pecandu  narkoba  adalah  melalui program  rehabilitasi,  dan  sebaiknya  pemakai  narkoba  tidak  ditempatkan  di  lapas. Tetapi  realita  yang  ada  dilapangan,  baik  pemakai,  pengedar,  dan  bandar  semuanya ditempatkan  di  lapas.  Dalam  hal  ini  pemakai  adalah  korban  dan  seharusnya direhabilitasi  di  panti  rehabilitasi  dan  bukan  dipidana  di  lapas.  Hal  ini  dapat menimbulkan  efek  yang  negatif,    yang  sebelumnya  narapidana  sebagai  pemakai tetapi  bergaul  dengan  pengedar  sehingga  kemungkinan  akan  mendapat  intervensi dari narapidana lain.
Adanya  program  rehabilitasi  di  Indonesia  sesuai  dengan  pasal  37  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika  yang  menyebutkan bahwa  “penggunaan  psikotropika  yang  menderita  sindrom  ketergantungan berkewajiban  ikut  serta  dalam  pengobatan  atau  perawatan”  (Presiden  Republik Indonesia,  1997).  Dalam  pasal  45  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika  yang  menyebutkan  “pecandu  narkotika  wajib  menjalani  pengobatan dan/atau  perawatan”  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  1997).  Lapas  sebagai tempat
untuk  membina  warga  binaan  pemasyarakatan  berfungsi  sebagi  tempat  untuk terapi dan  rehabilitasi  bagi  penyalahgunaan  napza,  sehingga  melalui  program  ini diharapkan  narapidana  dapat  kembali  berperan  aktif  di  masyarakat  dala  keadaan tidak  ketergantungan  lagi.  Lapas  diharapkan  menjadi  pelopor  dan  pusat penanggulangan terpadu pagi penyalahgunaan narkoba.

## Kesimpulan
Narkoba  merupakan  barang  yang  berbahaya  yang  peredarannya  dilarang  oleh hukum.  Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkoba  yang  dilarang  peredarannya.  Pemberantasan  Narkoba  dilakukan  dengan penekanan dari pegawai dengan disertai pengawasan yang berlapis kepada narapidana. sebelumnya  petugas  harus  dibina  sebelum  membina  narapidana,  hal  ini  sangat  penting guna menanamkan integritas dan meminimalisir peredaran narkoba di dalam lapas.
Metode  rehabilitasi  diharapkan  dapat  menjadi  metode  utama  sebelum  metode pemidanaan.  Ada  beberapa  metode  yang  digunakan,  yaitu:  Rehabilitasi  medis, rehabilitasi non medis dan rehabilitasi after care. Dengan adanya rehabiliasi diharapkan dapat  memulihkan  narapidana  yang  menjadi  korban  penggunaan  narkoba.    Pemisahan narapidana kasus  narkoba dilakukan untuk menekan seminimal mungkin kemungkinan peredaran narkoba. Kerjasama antar instansi yang berkaitan dengan peredaran narkoba dibutuhka untuk menciptakan kondisi yang ideal dalam masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Absori, Kelik Wardiono, & Rochman, Saepul. (2015). Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik . Yogyakarta: Genta Publishing.
Adiyanti,  Maria  Goretti.  (2019).  Inisiasi  Ketangguhan  Masyarakat  dalam  Mengatasi Adiksi NAPZA: Menelaah Program Rehabilitasi. Buletin Psikologi , 27 (1), 87–108.
Afrizal,  Riki,  &  Anggunsuri,  Upita.  (2019).  Optimalisasi  Proses  Asesmen  terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (3), 259–268.
Apriansyah,  Nizar.  (2017).  Peningkatan  Kemampuan  Petugas  Pemasyarakatan  Dalam Menangulangi  Peredaran  Narkoba  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah Tahanan  Negara  (Development  of  Correctional  Officer  Competencies  in Overcoming  Drugs  Trafficking  at  Correctional  Institution  and  Detention  Center). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (4), 395–409.
Arifin,  Nurul.  (2016). Jejak  Freddy  Budiman  Gembong  Narkoba  yang  Dihukum  Mati.
Retrieved from Oke News . website: https://nasional.okezone.com/read/2016/07/29/ 337/1449561/jejak-freddy-budiman-gembong-narkoba-yang-dihukum-mati
Fernanda,  Farrin  Rizki.  (2020).  Efektivitas  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 5 (9), 824–832.
Hakim, M. Arief. (2016). Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan . Bandung: Nuansa Cendekia.
Indonesia, Pemerintah Republik. (1997). Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika. Jakarta: DPR RI.
Indonesia,  Presiden  Republik.  (1997). Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  Tentang Psikotropika . Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Lestari, Sri. (2017). Bisakah Menghentikan Peredaran Narkoba Di Dan Dari Penjara? Retrieved  September  28,  2020,  from  BBC  News  |  Indonesia  website: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40806642
Lexy, J. Moleong. (2005). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosda Karya.
Purnamasari, Dinda. (2017). Krisis Rutan dan Lapas di Indonesia . Retrieved September 20, 2020, from Tirto.id website: https://tirto.id/krisis-rutan-dan-lapas-di-indonesia- cr87
Sholihah,  Qomariyatus.  (2015).  Efektivitas  Program  P4GN  terhadap  Pencegahan Penyalahgunaan  NAPZA. KEMAS:  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat , 10 (2),  153– 159.
Supriyadi,  Supriyadi.  (2016).  Community  of  Practitioners:  Solusi  Alternatif  Berbagi Pengetahuan  antar  Pustakawan. Lentera  Pustaka:  Jurnal  Kajian  Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan , 2 (2), 83–93.
V.  H.Situmorang,  HAM,  R.,  &  Kav,  J.  H.  R.  S.  (2019).  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah , 13 (1), 85–98.
Vaulamafiroh,  Dayang.  (2020). Penerapan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah  Tahanan  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam  (Studi  Kasus  Di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II A Palembang) . Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.