INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8025-8035 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabuapten Konawe Melalui Program Asuransi Kesehatan
Karmila 1 ✉ , Ni Nyoman Triana 2 , Abd Mutalib Saranani 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lakidende Email: karmila7484@gmail com 1 ✉

## Abstrak
Berdasarkan hasil rangkaian penelitian penulis secara deskriptif kualitatif yakni menganalisa data yang telah  dilakukan  dalam  penelitian  tersebut  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas  maka  rangkaian penjelasan penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai tujuan untuk menarik sebuah pokok intisari permasalahan perlindungan terhadap pegawai dinas pemadam kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan. Bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan yaitu sebagai, Perlindungan atas kecelakaan kerja terhadap pegawai atau pasukan yang diatur dalam perjanjian polis asuransi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kerja yang di berikan kepada setiap pegawai. Perlindungan atas penyakit yang diderita yaitu asuransi ini dapat diberikan pada tertanggung apabila tertanggung mengalami sakit baik  itu setelah melaksanakan tugas maupun sakit secara alamiah. Pelaksanaan perlindungan bagi  pegawai  pada  Dinas  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Konawe  melalui  program  asuransi kesehatan belum sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dalam polis asuransi dimana hak-hak tertanggung belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu hak yang berupa pembayaran dana asuransi belum diberikan sedangkan korban mengalami kecelakaan kerja. Dan hal tersebut belum diwujudkan secara maksimal dan akibat penanggung yang merugikan tertanggung sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 KUHD dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Asuransi. Kata Kunci: Aspek Hukum, Perlindungan, Asuransi Kesehatan

## Abstract
Based on the results of the author's series of research in a qualitative descriptive manner, namely analyzing the data that has been carried out in the research as described above, the series of research explanations  can  be  presented  as  a  goal  to  draw  an  essence  of  the  problem  of  protection  for employees of the Konawe Regency fire department through the health insurance program. The form of legal protection for employees at the Konawe District Fire Service through the health insurance program is as, Protection for work accidents for employees or troops regulated in insurance policy agreements  related  to  the  implementation  of  work  activities  that  are  given  to  each  employee. Protection for illness, namely this insurance can be given to the insured if the insured becomes ill either after carrying out his duties or is sick naturally. The implementation of protection for employees at the Konawe District Fire Service through the health insurance program has not been in accordance with the agreements made in the insurance policy where the rights of the insured have not been fully implemented, namely the rights in the form of payment of insurance funds have not been given while the victim has a work accident. And this has not been realized optimally and the consequences of the insurer causing harm to the insured are very contrary to the provisions of Article 271 of the Criminal Code and Government Regulation Number 73 of 1992 concerning Insurance.
Keywords: Legal Aspect, Protection, Health Insurance

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945  di  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  tersebut, pegawai negeri sipil mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan  tujuan  pembangunan  dan  dituntut  dapat  berpartisipasi  dan  berperan  aktif  bersama pengusaha  dalam  menuju  perbaikan  dan  peningkatan  taraf  hidup  bangsa  dengan  jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.
Peran  serta  pegawai  negeri  sipil  dalam  pembangunan  nasional  semakin  meningkat dengan  disertai  berbagai  tantangan  dan  resiko  yang  dihadapinya.  Oleh  karena  itu,  kepada pegawai  negeri  sipil  perlu  diberikan  perlindungan,  pemeliharaan,  dan  peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.
Semakin  meningkatnya  peranan  pegawai  negeri  sipil  dalam  perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di  berbagai  sektor,  kegiatan  usaha  dapat  mengakibatkan  semakin  tinggi  resiko  yang mengancam  keselamatan,  kesehatan  dan  kesejahteraan  pegawai  negeri  sipil  sehingga  perlu upaya peningkatan perlindungan pegawai negeri sipil.
Perlindungan  pegawai  negeri  sipil  melalui  program  asuransi  yang  memberikan perlindungan  kepada  pegawai  baik  hubungan  kerja  maupun  diluar  hubungan  kerja  selain memberikan  ketenangan  kerja  juga  mempunyai  dampak  positif  terhadap  usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas pegawai negeri sipil.
Pengaturan mengenai asuransi di atur dalam Pasal 246 KUHD bahwa:
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penangung mengikatkan  diri  pada  tertanggung  dengan  menerima  suatu  premi,  untuk  memberikan penggantian  kepadanya  karena  suatu  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.
Penyelenggaraan  perlindungan,  pemeliharaan,  dan  peningkatan  kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial  ekonomi  kepada  masyarakat.  Sesuai  dengan  kondisi  kemampuan  kondisi  keuangan negara  Indonesia  seperti  halnya  berbagai  negara  berkembang  lainnya,  mengembangkan jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pegawai di sektor formal.
Program  Asuransi  Kesehatan  memberikan  perlindungan  dasar  untuk  memenuhi kebutuhan minimal bagi pegawai negeri sipil dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya  arus  penerimaan  penghasilan  keluarga  sebagai  pengganti  sebagian  atau seluruhnya  penghasilan  yang  hilang,  akibat  resiko  sosial.  Negara  mengembangkan  sistem jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan dari pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada pegawai negeri sipil sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan  motivasi  maupun  produktivitas  kerja.  Asuransi  kesehatan  sebagai  perusahaan yang  bergerak  di  sektor  jasa  menawarkan  janji-janji  pada  nasabah  dengan  jalan  berupa pelayanan  yang  berkualitas  berupa  jaminan  pelayanan  kesehatan  yang  nantinya  akan memberikan kepuasaan bagi nasabah dalam hal ini pegawai.  Asuransi Kesehatan merupakan suatu  perlindungan  bagi  pegawai  negeri  sipil  guna  menjaga  harkat  dan  martabat  sebagai manusia dalam mengatasi resiko yang timbul di dalam hubungan kerja, dalam bentuk santunan berupa uang  sebagai pengganti sebagian  dan penghasilan yang hilang atau berkurang  dan pelayanan  sebagai  akibat  peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh  pegawai  negeri  sipil. Asuransi  kesehatan  meliputi  bidang  yang  luas  dimana  seseorang  memperoleh  penggantian untuk perawatan, rumah sakit, biaya pengobatan dan pengantian atas kehilangan penghasilan yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan. Dalam hal ini, PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia banyak memberikan berbagai macam jaminan pelayanan kesehatan yang meliputi perawatan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap, persalinan, pelayanan obat, alat-
alat  kesehatan,  operasi,  cangkok  ginjal  dan  penunjang  diagnostik.  Semua  fasilitas  tersebut memang disediakan bagi semua peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia. Sebagai salah satu bentuk dari Badan Usaha Milik Negara  (BUMN), PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia mempunyai nasabah dari berasal dari pegawai negeri baik sipil maupun pegawai di daerah otonom salah satunya adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe. Di mana pendapatan yang mereka peroleh dipotong 2 % dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang  ada  untuk  digunakan  sebagai  premi.  Jadi  semua  pegawai  pemerintahan  sudah  pasti menjadi peserta di PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yang disebut peserta sosial.
Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanggulangan kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretariat Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di koordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur. Dinas  Pemadam  Kebakaran  mempunyai  tugas  melaksanakan  usaha-usaha  pencegahan  dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain. Tugas  yang  merupakan  pegawaian  yang  berisiko  tinggi  yang  selalu  dihadapi  oleh  para pegawainya  setiap  saat  ketika  sedang  bekerja.  Dalam  rangka  menciptakan perlindungan/jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja, salah satu instansi di Kabupaten Konawe yaitu dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe,  yang  mempunyai  tugas-tugas  penting  dalam  hal-hal  pencegahan  dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain, yang merupakan tugas berat yang harus diemban para pegawainya.
Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan penulis di Dinas Kebakaran Kabupaten Konawe ternyata terdapat penyimpangan pemberian asuransi kesehatan pada tahun 2008 yaitu terdapat 2 kasus yaitu kasus yang pertama yaitu pegawai pemadam kebakaran mengalami luka kebakaran di bagian tangan tetapi tidak diberikan pelayanan kesehatan berupa pemberian obat oleh pihak rumah sakit dengan alasan pelayanan asuransi kesehatan tidak diberikan pada hari minggu  sementara  jam  kerja  dari  pegawai  pemadam  kebakaran  dilaksanakan  selama  satu minggu berturut-turut  sehingga alasan dari pihak dari rumah sakit untuk tidak memberikan pelayanan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Kasus yang kedua adalah ada pegawai pemadam kebakaran yang mengalami luka kebakaran di sebagian tubuhnya kemudian meminta jaminan asuransi kepada pihak perusahaan tetapi pihak perusahaan tidak mengeluarkan dana asuransinya dengan alasan bahwa sakit yang diderita oleh pegawai pemadam kebakaran tidak sesuai  dengan  standarisasi  (kriteria  kecelakaan)  untuk  diberikan  asuransi  karena  pemberian asuransi hanya dapat diberikan jika pegawai yang mengalami kecelakaan kerja yang bermalam dan diopname di rumah sakit selama tiga hari. Hal tesebut merupakan pelanggaran  hak-hak
dari pegawai pemadam kebakaran terhadap perlindungan hukum melalui program asuransi, (Wawancara dengan Toyo Selaku Pegawai Yang Mengalami Kecelakaan Kerja, 1 Februari 2009).

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  empiris.  Penelitian normatif  adalah  penelitian  hukum  doktriner  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sedangkan  penelitian  empiris  adalah  penelitian  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan mengenai perlindungan terhadap pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program Asuransi kesehatan.
Data  yang  diperoleh  baik  data  primer  maupun  data  skunder  dianalisis  baik  secara deduktif  maupun  secara  induktif  kemudian  disajikan  secara  deskriktif  yaitu  menjelaskan, menguraikan  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  baik  penelitian  kepustakaan maupun  penelitian  lapangan  dan  menggambarkan  sesuai  dengan  permasalahan  dalam penelitian ini mengenai perlindungan terhadap pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program Asuransi kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Melalui Program Asuransi Kesehatan
Peranan asuransi dalam pelayanan kesehatan dinilai amat positif, bukan berati dengan diterapkannya asuransi tersebut tidak ditemukan lagi permasalahan-permasalahan kesehatan. Dari  banyak  pengalaman  yang  ditemukan  dinegara-negara  yang  telah  menerapakn  sistem asuransi kesehatan, terutama yang menganut paham liberal ternyata ditemukan pula berbagai masalah lain yang cukup penting.
Asuransi memiliki banyak kenunggulan dalam pelaksanaanya yakni dapat membebaskan rasa khawatir anggota masyarakat akan biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya jika kebetulan jatuh sakit, atau jatuh sakit adalah suatu risiko ( risk) yang akan menghasilkan kerugian dan karena itu akan selalu membawa konsekuensi keuangan. Dengan adanya asuransi tersebut, maka  akan  dapat  dikurangi  rasa  ketidak  pastian,  yang  dalam  bidang  kesehatan  ialah  rasa ketidakpastian terhadap besarnya beban biaya yang akan dipikul.
Jaminan  asusransi  sebagai  suatu  wadah  yang  berfungsi  melindungi  masyarakat  dari sebuah kerugian akibat sakit dari aktivitas yang dilakukannya, maka asuransi sebagai bandan resmi daapat menjadi sebuah badan yang berfunsi melindunggi masyarakat dari kesulitan yang mungkin  dihadapi  dan  asuaransi  sebgai  badan  resmi  akan  memberikan  jaminan  kesehatan
berupa pembiayaan dari polis yang telah diperjanjikan.
Besarnya harapan tertanggung kepada penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi  menjadi  sebuah  isyarat  bahwa  betapa  besarnya  harapan  tertanggung  terhadap penanggung  asuransi,  dalam  memberikan  jaminan  perlindungan  kesehatan  terhadap tertanggung dari resiko penyakit yang dideritanya. Dan dalam proses perjanjian asuransi pada dasarnya  saling  menguntungkan,  dimana  tertanggung  melakukan  pembayaran  asuransi sebelum  terjadi  kecelakaaan,  sedang  tertanggung  adalah  pihak  yang  menyimpan  dana kesehatan  dari  tertanggung,  sehingga  dalam  suatu  ketika  jika  terjadi  sakit  maka  asuransi tersebut  yang  dipegang  oleh  penanggung  dapat  diberikan  terhadap  tertanggung  dengan kriteria dan klasifikasi yang telah diatur dalam perjanjian polis asuransi.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  diperoleh  gambaran  bahwa  bentuk perlindungan  terhadap  pegawai  atau  pasukan  pada  dinas  pemadam  kebakaran  Kabupaten Konawe yang di peroleh melalui program asuransi adalah sebagai berikut:

## 1. Perlindungan atas kecelakaan kerja
Perlindungan atas kecelakaan kerja terhadap pegawai atau pasukan yang diatur dalam perjanjian polis asuransi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kerja yang di berikan kepada setiap pegawai atau pasukan adalah sebagai berikut:
a. Perlindungan atas kebakaran
Dalam  perjanjian  asuransi  disebutkan  bahwa  setiap  pegawai  dinas  kebakaran wajib memperoleh dana asuransi terkait dengan kecelakaan yang dialaminya pada saat melaksanakan  tugas  sebagai  pelayan  masyarakat.  Dana  asuransi  dapat  di  berikan dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu terhadap perusahaan asuransi dengan memenuhi syarat tertentu seperti:
1) Dilampirkan kartu tanda penduduk
2) Menyerahkan bukti kartu anggota pemadam kebakaran
3) Dinyatakan dalam kondisi sakit melalui pimpinan atau kepala dinas.
Dari  penjelasan  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  dana asuransi dapat diberikan apabila kecelakaan kebakaran yang di derita oleh tertanggung dieroleh pada saat pelaksanakan tugas dengan di buktikan dengan surat keterangan dari pimpinan  yang  menyatakan  bahwa  pegawai  tersebut  mengalami  kecelakaan  akibat mejalankan tugas sebagai pemedam kebakaran.
Pemberian dan asuransi akibat kecelakaan kerja meliputi luka bakar maupun luka lain bukan karena kebakaran, pembrian dana asuransi ini juga dapat lebih besar apabila tertanggung mengalami luka permanan maupu cacat sementara maupun seumur hidup akibat kecelakaan kerja yang dialaminya, kecelakaan yang mengakibatkan cacat ini harus
dapat  dibuktikan  bahwa  kecelakaan  yang  dialami  hingga  memebuat  tertanggung mengalami cacat harus dibuktikan jangan sampai kecelakaan kerja yang dialaminya ada unsur kesengajaan dari tertanggung untuk mendapatkan keuntungan dari penaggung asuransi.
2. Perlindungan atas penyakit yang diderita
Asuransi ini dapat diberikan pada tertanggung apabila tertanggung mengalami sakit baik itu setelah melaksanakan tugas maupun sakit secara alamiah. Pemberian dana asuransi  kepada  tertanggung  yang  mengalami  sakit  di  dasarkan  pada  kriteria  jenis penyakit  yang  diderita  oleh  tertanggung  dengan  perhitungan  yang  ditentukan  oleh pemegang atau penebit dana asuransi.
Pemberian  dana  asuransi  dilaksanakan  sekaligus  oleh  penenggung,  pemberian dana asuransi kesehatan  ini  juga dilaksanakan  dengan syrat yang sama sebagaimana telah di uraikan di atas, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh tertanggung yang dapt mendatangkan kerugian oleh pihak penanggung, untuk itu pelaksanaan asuransi ini harus di dasarkan pada etikat baik kedua belah pihak.
Perlu di pahami bahwa penerbitan dana asuransi di dasarkan pada kriteria jenis penyakit yang diderita oleh tertanggung dimana rumusannya adalah semakin berat jenis penyakit  yang  diderita  tertanggung  maka  semakin  besar  dan  aasuransi  yang  akan  di daptkan nya.
Pelaksanaan  Perlindungan  Terhadap  Pegawai  Pada  Dinas  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten Konawe Melalui Program Asuransi Kesehatan
Dalam perjanjian asuransi diakui atau tidak yang paling banyak dirugikan haknya adalah tertanggung, hal tersebut didasarkan pada suatu prinsip dalam asuransi, di mana asuransi dapat dibayarkan jika tertanggung telah membayar premi asuransi, sehingga ada hubungan timbal balik.  Artinya  bahwa  yang  menentukan  hubungan  timbal  balik  antara  tertanggung  dan penanggung adalah pembayar premi dalam hal ini tertanggung.
Hal  tersebut  dapat  dianalisis  bahwa  tertanggung  adalah  pembuat  awal  terjadinya asuransi  sedangkan  penanggung  adalah  pembuat  akhir  setelah  ada  kerugian  asuransi  yang diderita oleh tertanggung. Dalam sebuah perjanjian asuransi dan berbagai kasus tertanggung selalu  yang  dilanggar  haknya  untuk  memperoleh  dana  asuransi,  sebagaimana  yang  telah disepakati dalam perjanjian polsi asuransi.
Uraian diatas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai atau pasukan diatas merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung, sebagai atu bentuk kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah polis
asuransi, namun demikian dari kesepakatan tersebut masih terdapat berbagai wanprestasi atas pembayaran klaim asuransi oleh tertanggung yang tidak dilaksanakan oleh pihak penanggung.
Dari hasil wawncara (27 Juni 2023) yang dilakukan penulis pada pihak yang memegang perjanjian  polis  asuransi  di  bidang  kesehatan  yakni  Dinas  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten selaku  tertanggung  dengan  penanggung  adalah  pihak  asuransi  masih  ditemukan  beberapa pelanggaran terkait dengan pembayaran dana asuransi kepada tertanggung khususnya pada Pegawai  Negeri  Sipil  Dinas  Pemadam  Kebakaran  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  dalam menjalankan  tugas,  di  mana  pembayran  dana  asuransi  bagi  pegawai  yang  mengalami kecelakaan kerja tidak dibayarkan. Berikut ini penulis akan menguraikan bentuk pelanggaran terhadap  pegawai Dinas Pemadam Kebakaran  Kabupaten Konawe  melalui  program asuransi kesehatan yang tidak dipenuhi haknya secara layak sebagaimana yang telah diatur dalam polis asuransi.

## 1. Wanprestasi pembayaran dana asuransi kesehatan
Wanprestasi  atas  pembayaran  asuransi  kepada  pegawai  Dinas  Pemadam kebakaran Kabupaten Konawe  melalui program asuransi  kesehatan tidak dibayarkan. Pembayaran dana asuransi kesehatan yang lali dibayarkan didasarkan pada suatu alasan bahwa pembayaran dan asuransi hanya dapat dilakukan apabila mengalami kecelakaan yang mengakibatkan pegawai tersebut mengalami penderitaan yang berdampak pada cacat permanen.
Selain  itu, meskipun pegawai tidak mengalami cacat permanen  asuransi  dapat dibayarkan jika dalam hal ini tertanggung mengalami luka berat yang mengakibatkan tertanggung harus berada dalam pengawasan dokter, dalam hal ini tertanggung harus diopname di rumah sakit.
Menurut hasil wawancara dengan Arsal sebagai tertanggung menyatakan bahwa dirinya  tidak  memperoleh  dana  asuransi  kesehatan  sedikitpun  dengan  alasan  bahwa dirinya  harus  diopname  pada  rumah  sakit  selama  3  hari  sedangkan  dirinya  tidak diopname, namun demikian luka yang dideritanya cukup parah yang membuat dirinya tidak dapat melaksanakan tugas selama beberapa hari (Wawancara, 26 Juni 2023) Gambaran umum tersebut di atas jelas bahwa hak dari  tertanggung  diabaikan akibat  dari  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  tertanggung  dan  akibat  dari  tindakan penanggung telah merugikan hak-hak dari tertanggung dan perbuatan penanggung tersebut  sangat  bertentangan  dengan  Pasal  261  KUHD  yang  menyatakan  bahwa tertanggung  berhak  meminta  ganti  kerugian  secara  materiil  kepada  penanggung sebagaimana tertanggung telah membayar premi asuransinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam polis asuransi.
2. Wanprestasi atas pelayanan kesehatan
Polis asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung dinyatakan bahwa pelayanan  kesehatan  wajib  diperoleh  tertanggung  pada  saat  mengalami  kecelakaan yang  berdampak  pada  menurunnya  kesehatan  tertanggung.  Namun  demikian, pelayanan  kesehatan  tidak  diberikan  sedangkan  secara  de  facto  tertanggung menggalami  luka  bakar  yang  cukup  parah.  Akan  tetapi,  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  kepada  tertanggung  tidak  diberikan  oleh  penanggung  sebagai  pemegang program asuransi kesehatan.
Maraknya  pelanggaran  terhadap  ahak-hak  tertanggung  yang  diabaikan sedangkan tertanggung  sudah membayarkan  polis asuransinya, namun setelah  dana asuransi  diutuhkan  pemegang  asuransi  tidak  mengembalikan  yang  menjadi  hak  dari tertanggung dengan alasan yang bersifat teknis yakni tidak ada pelayanan kesehatan pada  waktu-waktu  tertentu,  sedangkan  tertangggung  memiliki  kewajiban  kerja  yang tidak mengenal ruang dan waktu.
Menurut Yudi selaku pihak penanggung Asuransi Kesehatan menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan kerja yang diderita oleh tertanggug, maka pelayanan kesehatan tidak diberikan jika kecelakaan kerja terjaadi pada saat bukan hari kerja (Wawancara, 26 Juni 2023).
Pernyataan  dari  hasil  wawancara  di  atas  dengan  penanggung  terlihat  bahwa merugikan tertanggung, hal ini dibuktikan dimana pelayanan asuransi kesehatan hanya diberikan pada jam-jam kerja sedangkan jam kerja untuk tertanggung dan resikonyapun tidak memiliki batas waktu kerja.
Menurut Anwar selaku pegawai Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Konawe menyatakan bahwa pada saat dirinya mengalami kecelakaan kebakaran pada saat hari kerja dia tidak memperoleh pelayanan kesehatan serta dana asuransi tidak dikeluarkan dengan  alasan  hari  libur,  sedangkan  dana  asuransi  kesehatan  tersebut  sangat dibutuhkannya sebagai dana pengobatan kesehatan (Wawancara, 27 Juni 2023).
Uraian  tersebut di  atas  dapat  dikaji  bahwasanya  perlindungan  hukum  terhadap  pegawai pada Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Konawe melalui  program asuransi kesehatan belum diwujudkan  secara  maksimal  dan  akibat  penanggung  yang  merugikan  tertanggung  sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 KUHD dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Asuransi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil rangkaian penelitian penulis secara deskriptif kualitatif yakni menganalisa data yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas maka rangkaian penjelasan penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai tujuan untuk  menarik  sebuah pokok  intisari permasalahan perlindungan terhadap pegawai dinas pemadam kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan. Adapun hasil kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :
1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan yaitu sebagai berikut:
a. Perlindungan atas kecelakaan kerja terhadap pegawai atau pasukan yang diatur dalam perjanjian polis asuransi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kerja yang di berikan kepada setiap pegawai.
b. Perlindungan atas penyakit yang diderita yaitu asuransi ini dapat diberikan pada tertanggung apabila tertanggung mengalami sakit baik itu setelah melaksanakan tugas maupun sakit secara alamiah.
2. Pelaksanaan perlindungan bagi pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe melalui program asuransi kesehatan belum sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dalam polis asuransi dimana  hak-hak  tertanggung  belum  dilaksanakan  secara  maksimal,  yaitu  hak  yang  berupa pembayaran dana asuransi belum diberikan sedangkan korban mengalami kecelakaan kerja. Dan hal tersebut belum diwujudkan secara maksimal dan akibat penanggung yang merugikan tertanggung sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 KUHD dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas Salim, 1993. Dasar-Dasar Asuransi (Princeples of Insurance) Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Abdul Kadir Muhammad, 2002. Hukum Asuransi Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Djoko Prakoso, 2002. Hukum Asuransi Indonesia. Bina Aksara, Jakarta.
Emmy Pangaribuan, 1975. Hukum Pertanggungan. Gajah Mada, Yogyakarta.
Hasan Alwi, 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Jakarta.
Hasyim Ali, 1993. Pengantar Asuransi. Bumi Aksara, Jakarta.
Kartini Mulyadi, dkk., 2003. Hukum Perjanjian. Kencana, Jakarta.
Lalu Husni, 2005. Hukum Perjanjian. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Mariam  Darus  Badrulzaman,  1994. Perlindungan  Terhadap  Konsumen  Dilihat  Dari  Sudut Perjanjian  Baku  (Standar)  Dalam  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Bina Cipta, Bandung.
Muhammad Sula, 2001. Manajemen Risiko. PT. Pembangunan, Jakarta.
M. Suparman Sastrawidjaja, 1997. Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Alumni,
Bandung.
M. Yahya Harahap. 1986. Hukum Perikatan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Qirom. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Liberti, Yogyakarta. Osman  Bosra,  1978. Materi  Kuliah  (Hukum  Dagang  dan  Dasar-Dasar  Hukum  Asuransi  di Indonesia). Diktat Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
Purwosutjipto, 1990. Pengertian PokoK Hukum Dagang Indonesia & Hukum Pertanggungan. Djambatan, Jakarta.
Radiks Purba, 1992. Memahami Asuransi di Indonesia. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sri  Rejeki  Hartono,  1985. Asuransi  dan  Hukum  Asuransi  di  Indonesia.  IKIP  Semarang  Press,
Semarang.
______________, 1992. Hukum Asuransi Indonesia. IKIP Semarang Press, Semarang.
Subekti, 1994. Hukum Perjanjian. Rineka Cipta, Jakarta.
Wiryono Prodjodikoro, 1996. Hukum Asuransi di Indonesia. Intermassa, Jakarta.
Wiwoho Soedjono, 1991. Hukum Perjanjian. Rineka Cipta, Jakarta.
Van Barneveld, 1980. Pengetahuan Umum Asuransi. Bhratara, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang