Tongon Fernando Hutasoit, Pan Lindawaty Suherman Sewu (2022) Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia, (7) 12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10907
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## ASAS  LEX  SPECIALIS  DEROGAT  LEGI  GENERALIS  DIKAITKAN  DENGAN ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI DALAM REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI INDONESIA

## Tongon Fernando Hutasoit, Pan Lindawaty Suherman Sewu
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha Email: tongon.fernando@gmail.com, lindawaty.sewu@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  penerapan  antara  asas Lex  Specialis  Derogat  Legi Generali dengan Lex  Superior  Derogat  Legi  Inferiori dalam  melatarbelakangi pembukaan  informasi  rekam  medis  elektronik.  Analisis  dilakukan  terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dengan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Penelitian  ini  didasarkan  pada  metodologi  kualitatif  dengan  menggunakan  studi kepustakaan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang  -  undangan,  buku,  artikel jurnal  ilmiah.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  disahkannya  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis,  membuat  rekam  medis elektronik bukan lagi informasi privat tetapi sudah menjadi informasi publik. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis hanya dapat diterapkan pada Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dengan  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran.  Asas Lex  Superior Derogat  Legi  Inferior dapat  diterapkan  dalam  pada  Permenkes  24  Tahun  2022 tentang  Rekam  Medis  dengan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penerapan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior menyebabkan  anomali,  sebab  Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis sebagai Inferiori mengesampingkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  sebagai Lex  Superior .  Sehingga  membuat  masalah hukum tersendiri di dalam sinkronisasi asas vertikal dan horizontal dalam peraturan perundang - undangan di indonesia.
Kata Kunci: Lex Specialis Derogat Legi Generalis, Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, Rekam Medis Elektronik.

## Abstract
This  article  deals  with  the  application  between  the  lex  specialist  derogical  legi generali principles with the superior derogatory legi: inferiority in the background of electronic medical records. Analysis  was made of the 2022 24 health minister's rule on a medical record with the 2008 law on public information transparency. The study  is  based  on  qualitative  methodology  using  literature  studies  based  on  legal regulations,  books,  scientific  journal  articles.  This  article  concludes  that  the legalizing  of  the  2022  24-year  minister  of  health  -  care  record-making  electronic
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori
Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia
medical  records  is  no  longer  private  information  but  is  public.  The  lex  specialist derogat  legi  generalis  principle  can  only  be  applied  to  the  2008  law  on  public information  transparency  with the 2004 act  on medical practice. The lex superior derogate  legi  inferior  could  be  applied  in  24  year  2022  permenkes  on  a  medical record  with  the  2008  14th  law  on  transparency  of  public  information.  The application of the lex superior derogate inferior led to an anomaly, as the 2022 24 year permenkes of a medical record as inferiority - Thus creating individual legal problems  in  synchronization  of  vertical  and  horizontal  principles  in  the  rule  of legislation in Indonesia.
Keywords: Lex Specialis Derogat Legi Generalis, Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, Electronic Medical Record.

## Pendahuluan
Indonesia  berada  pada  era  industri  4.0  yang  merupakan  era  revolusi  teknologi informasi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai inovasi teknologi yang berubah secara  signifikan  (Hendarsyah,  2019).  Perkembangan  teknologi  yang  masif  telah berdampak  pada  berbagai  sektor,  baik  sektor  ekonomi,  politik,  sosial,  hubungan internasional, penegakan hukum, hingga sektor kesehatan (Jose & Putri, 2021).
Ditinjau  dari  sektor  kesehatan,  fasilitas  dan  keperluan  operasional  merupakan bentuk pelayanan kesehatan bagi  masyarakat. Pelayanan kesehatan  ini diselenggarakan dalam  bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan (Fisabilillah et al., 2020).
Berbagai pelayanan kesehatan tersebut tentunya harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian. Mereka yang ahli dalam pelayanan kesehatan disebut sebagai tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 6 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa  yang dimaksud Tenaga kesehatan adalah setiap orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan  upaya  kesehatan.  Tenaga  kesehatan  ini diantaranya  dokter  atau  tenaga  paramedis  seperti  bidan  atau  perawat,  dan  tenaga kefarmasian (Rarung, 2017).
Dalam  menjalankan  layanan  kesehatan,  setiap  dokter  wajib  melakukan dokumentasi dalam bentuk rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kewajiban untuk membuat rekam medis diatur dalam Pasal 46 Undang  -  Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) (Azizah, 2020). Dalam bagian penjelasan pada pasal yang sama disebutkan bahwa “rekam medis” adalah berkas yang berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien,  pemeriksaan,  pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Octarina et al., 2017).
Kompleksitas  ini  muncul  karena  pelayanan  kesehatan  menyangkut  berbagai fungsi  pelayanan  yang  profesional  baik  di  bidang  teknis  medis  maupun  administrasi kesehatan (Rahmadiliyani & Wardhina, 2022).
Pengaturan  tentang  rekam  medis  secara  eksplisit  telah  diatur  oleh  pemerintah Indonesia  melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  749a/  MENKES/Per/XII/1989 Tentang  Rekam  Medik/ Medical  Records .  Kesadaran  pemerintah  mengenai perkembangan  teknologi  digital  dalam  masyarakat  mengakibatkan  transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan yang terpadu. Rekam medis pun perlu diselenggarakan secara  elektronik  dengan  prinsip  keamanan  dan  kerahasiaan  data  dan  informasi  guna mencapai pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermutu. Sehingga diterbitkan Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis  (selanjutnya  disebut Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis)  (Nurdahniar,  2022),  yang  mengatur bahwa  Rekam  Medis  wajib  diselenggarakan  secara  elektronik.  Pemberlakukan Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis,  mengakibatkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  269/MENKES/PER/  III/2008  tentang  Rekam  Medis,  dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku (Kemenkes, 2008).
Di  Indonesia,  pengembangan  Rekam  Medis  Elektronik  (selanjutnya  disebut RME)  belum  diatur  secara  khusus.  Dengan  disahkannya  Undang  -  Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  Transaksi  Elektronik  dan  Permenkes  24  Tahun  2022, menjadi  dasar  keabsahan  penyelenggaraan  RME  di  Indonesia.  Peralihan  rekam  medis konvensional  menjadi  rekam  medis  elektronik  telah  menimbulkan  berbagai  pro  dan kontra.  Beberapa  ahli  mengkhawatirkan  akan  terbukanya  rahasia  pasien  akibat penggunaan sistem elektronik yang sewaktu-waktu dapat diretas.
Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis hadir sebagai aturan pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan  pelayanan  kesehatan,  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat.  Dalam  Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, banyak perubahan aturan mengenai rekam medis. Salah  satu  perubahan  yang  menarik  dikaji  adalah  terkait  kerahasian  rekam  medis elektronik menurut Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
Bahwa rekam  medis bersifat rahasia  yang harus dijaga.  Oleh karena  itu, untuk melindungi kerahasiaannya maka dibuat ketentuan bahwa hanya badan atau orang yang ditentukan  dalam  Undang-Undang  yang  diperbolehkan  untuk  mengutip  sebagian  atau seluruh isi rekam medis (Hasibuan, 2016). Kepemilikan dan isi rekam medis elektronik telah diatur pada Pasal 47 UU Praktik Kedokteran serta Pasal 25 ayat (1) dan 26 ayat (1) Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis  yang  menyatakan  bahwa,  dokumen rekam  medis  merupakan  milik  dokter,  dokter  gigi,  atau  sarana  pelayanan  kesehatan (Fasilitas Pelayanan Kesehatan), sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
Pasal 47 ayat 2 UU Praktik Kedokteran bahwa rekam medis harus disimpan dan dijaga  kerahasiaannya  oleh  dokter  dan  dokter  gigi  dan  pimpinan  sarana  pelayanan kesehatan.  Untuk  itu,  rekam  medis  elektronik  harus  disimpan  oleh  fasilitas  pelayanan kesehatan dan keterbukaannya hanya diperbolehkan bagi badan dan orang tertentu.
Rekam Medis Elektronik yang disimpan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus terhubung/di  interoperabilitas  dengan  platform  layanan  interoperabilitas  dan  integrasi data  kesehatan  yang  dikelola  oleh  Kementerian  Kesehatan.  Adapun  platform  layanan
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori
Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia
kesehatan  yang  disediakan  oleh  Kementerian  Kesehatan  tersebut  adalah  “SatuSehat”, sebuah platform konektivitas data, analisis, dan layanan untuk mendukung integrasi antar aplikasi dan fasilitas pelayanan kesehatan . Pasien atau fasilitas pelayan kesehatan dapat mengakses  rekam  medis  elektronik  melalui  aplikasi  “PeduliLindungi”  yang  terhubung dengan platform “SatuSehat” (Baqiyah et al., 2022).
Menurut  Pasal  28  ayat  (1)  Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis, menyatakan  bahwa    “Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  harus  membuka  akses  seluruh  isi Rekam Medis Elektronik Pasien ke Kementerian Kesehatan”. Pemberian akses terhadap kementerian  kesehatan  akan  membuat  rekam  medis  bukan  lagi  informasi  privat  antara pasien  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  tetapi  sudah  menjadi  informasi  publik  sebab adanya  peran  negara  melalui  pemberian  akses  kepada  kementerian  kesehatan  selaku pemerintah.  Pemberian  akses  rekam  medis  elektronik  menjadi  perdebatan  di  kalangan ahli,  karena  Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis  dianggap  memberikan kewenangan  cukup  besar  kepada  Kementerian  Kesehatan  tanpa  diimbangi  dengan tanggung jawab terhadap data dan isi rekam medis (Yunisca et al., 2022).
Selain  memberikan  akses  kepada  kementerian  kesehatan,  Permenkes  24  Tahun 2022 tentang Rekam Medis juga memberikan kewenangan kementerian kesehatan untuk membuka isi rekam medis elektronik. Pasal 33 ayat (1) Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam  Medis,  dijelaskan  bahwa  “Pembukaan  isi  Rekam  Medis  dapat  dilakukan  atas persetujuan Pasien dan/atau tidak atas persetujuan Pasien”. Sedangkan dalam Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) mengatur bahwa rekam medis pasien merupakan informasi yang dikecualikan untuk dibuka. Sementara itu, pada Pasal 29 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), menegaskan bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat,  dan  hak  miliknya”.  Kondisi  tersebut  menimbulkan  benturan  norma  antara Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis  dengan  UU  KIP  serta  pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 29 UU HAM. Dalam konteks ini  berlaku  asas  hukum Lex  Superiori  Derogat  Legi  Inferiori (hukum  yang  derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah). Namun, disisi lain bagaimana dengan berlakunya asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis (hukum yang  khusus  mengesampingkan  hukum  yang  umum).  Sebab  UU  Praktik  Kedokteran merupakan aturan yang khusus mengenai rekam  medis. Sementara UU KIP merupakan aturan yang mengatur keterbukaan informasi umum, tidak khusus mengenai rekam medis. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena terdapat dua norma hukum yang berlaku secara bersamaan. Untuk itu masalah ini hendak diteliti dari asas - asas hukum.
Pembukaan  isi  rekam  medis  dalam  Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam Medis  menjadi  tantangan  bagi  eksistensi  hak  individu.  Berkas  rekam  medis  pasien merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  yang  melekat  pada  individu  dan  bersifat rahasia sehingga perlu adanya perlindungan  hukum. 1 Oleh karena  itu untuk membatasi
1 Rahandy  Rizki  Prananda, Batasan  Hukum  Keterbukaan  Data  Medis  Pasien  Pengidap  Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik , Jurnal hukum, Vol. 3 No. 1, Juni 2020, hlm.145
ruang  lingkup  masalah  dalam  tulisan  ini,  berdasarkan  pada  kesenjangan  yang  telah dideskripsikan pada bagian pendahuluan. Apakah rekam medis elektronik yang diakses kementerian  kesehatan  dapat  dikategorikan  sebagai  Informasi  Publik,  selanjutnya, bagaimana  penerapan  antara  asas Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali dengan Lex Superior Derogat Legi Inferiori dapat mewarnai / melatarbelakangi pembukaan informasi rekam medis elektronik.

## Metode Penelitian
Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  suatu  aturan  hukum  tertentu, prinsip–prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum yang dihadapi.
Penelitian  dalam  jurnal  ini  menggunakan  deskriptif  analisis,  yaitu  dengan mendeskripsikan atau memaparkan mengenai permasalahan hukum yang menjadi sasaran dalam penelitian, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan serta saran.
Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ). Penelitian ini memerlukan bahan hukum. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  Undang  -  Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  -Undangan,  Undang  -  Undang  Nomor  27 Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 749a/  MENKES/Per/XII/1989  Tentang  Rekam  Medik,  Peraturan  Menteri  Nomor  32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Bahan hukum ini didukung pula oleh bahan hukum sekunder berupa penelitian, jurnal, buku yang berkaitan dengan rekam medis elektronik, kesehatan, kedokteran, dan ilmu tentang pelayanan kesehatan.

## Hasil Dan Pembahasan Rekam Medis Elektronik
Edan K. Huffman menguraikan pengertian Rekam Medis sebagai berikut : “Rekam  Medis  adalah  fakta  yang  berkaitan  dengan  keadaan  pasien,  riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tersebut.” 2
2 Siswati, Dea Ayu Dindasari, “Tinjauan Aspek Keamanan dan Kesehatan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan”, Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Vol. 2, No.2 Oktober 2019, hlm 93.
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori
Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia
Menurut Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, bahwa Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang dimaksud saran pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik untuk rawat jalan maupun rawat inap yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. 3
Dengan  demikian,  rekam  medis  merupakan  dokumen  yang  memuat  identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa dan tindakan medis terhadap seorang pasien yang dicatat secara tertulis maupun elektronik.
Rekam  medis  bukan  sekedar  kegiatan  pencatatan,  tetapi  juga  sebagai  sistem penyelenggaraan yang meliputi pelayanan, tindakan medis, penyimpanan berkas hingga pengeluaran  berkas  manakala  diperlukan  untuk  kepentingan  pasien  atau  keperluan lainnya.
Undang  -  Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi (selanjutnya UU PDP) membedakan data pribadi menjadi dua, yaitu Data Pribadi yang bersifat umum; dan Data Pribadi yang bersifat spesifik. Dalam Pasal 3 ayat (3) UU PDP, menyatakan  Data  Pribadi  yang  bersifat  spesifik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  (b)  meliputi:  data  dan  informasi  kesehatan;  data  biometrik;  data  genetika; kehidupan/orientasi  seksual;  pandangan  politik;  catatan  kejahatan;  data  anak;  data keuangan  pribadi;  dan/atau  data  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang undangan.  Berdasarkan  Pasal  3  ayat  (3)  UU  PDP,  rekam  medis  dapat  dikategorikan sebagai data pribadi spesifik.
Di Indonesia rekam medis mulanya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI  Nomor  031/Birhup/1972  tentang  kewajiban  semua  rumah  sakit  untuk  membuat medical  recording dan reporting serta hospital  statistic . 4 Kemudian  pengaturan  untuk membenahi rekam medis sebagai informasi kesehatan dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 034/ Birhup/ 1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit.
Untuk  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  terhadap  rekam  medis,  maka pemerintah  indonesia  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor 749/MENKES/PER/XII/1989  tentang  Rekam  Medis  ( Medical  Record ).  Sebagai peraturan yang khusus mengatur rekam medis.
Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yang semakin kompleks, membuat peran rekam  medis  sangat  penting  kegunaan  nya.  Rekam  medis  berpengaruh  besar  terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 749/MENKES/PER / XII / 1989, rekam medis dapat digunakan sebagai :
1. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
2. Bahan pembuatan dalam perkara hukum;
3. Bahan penelitian dalam pendidikan;
3 H.Sutarno,  " Hukum  Kesehatan  Eutanasia,  Keadilan  dan  Hukum  Positif  di  Indonesia ",  Setara  Press, Malang, 2014, hlm. 63.
4 Abdul  Rokhim,  Rekam  Medis  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Layanan  Medis, Yurispruden, Vol. 3, No. 1, Januari 2020, hlm. 64 - 65.
4. Dasar pemberdayaan biaya pelayanan kesehatan; dan
5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.
Dengan demikian rekam medis dapat berfungsi sebagai administrative , legal , financial , research , education , dan documentation . 5
Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan hendak menciptakan rekam medis  di  Indonesia  yang  sejalan  dengan  kemajuan  teknologi  di  bidang  pelayanan kesehatan,  sehingga  muncullah  inovasi  untuk  menerapkan  Rekam  Medis  Elektronik (RME)  melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Rekam Medis sebagai pengganti Permenkes 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dijelaskan bahwa yang dimaksud Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis  yang  dibuat  dengan  menggunakan  sistem  elektronik  yang  diperuntukkan  bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
Pasal  3  ayat  (1)  Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis,  mengatur bahwa Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut fasyankes) diwajibkan untuk menyelenggarakan RME.  Setiap fasyankes diharuskan menerapkan RME dalam pelayanan kesehatannya guna menciptakan sistem pelayanan terpadu.

## Rekam Medis Elektronik sebagai Informasi Publik
Pada dasarnya RME merupakan penggunaan perangkat teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah serta mengakses data rekam medis pasien dalam suatu sistem basis data yang menghimpun berbagai sumber data medis. RME merupakan dokumen  rekam  medis  yang  terhimpun  dan  tersimpan  dalam  sistem  elektronik  di fasyankes.  Penyimpanan  secara  elektronik  tentunya  akan  membutuhkan  komputer dengan memanfaatkan manajemen basis data.
Di  beberapa  fasyankes  modern  telah  memadukan  RME  dengan  aplikasi  Sistem Informasi  Manajemen  Rumah  Sakit  (SIMRS)  sebagai  sistem  induk  yang  mengelola segala  informasi  rumah  sakit,  baik  rekam  medis,  administrasi, billing ,  dokumentasi keperawatan, pelaporan dan dashboard scorecard .
SIMRS  merupakan  sebuah  sistem  komputer  yang memproses  dan mengintegrasikan  seluruh  alur  proses  layanan  kesehatan  dalam  bentuk  jaringan koordinasi,  pelaporan  dan  prosedur  administrasi  guna  memperoleh  informasi  secara cepat,  tepat  dan  akurat.  SIMRS  adalah  sistem  informasi  yang  dimiliki  oleh  fasyankes untuk mengelola seluruh informasi medis.
Berdasarkan  Pasal  52  ayat  1  Undang  -  Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU RS), menyebutkan  bahwa  “Setiap Rumah Sakit wajib  melakukan  pencatatan  dan  pelaporan  tentang  semua  kegiatan  penyelenggaraan Rumah  Sakit  dalam  bentuk  Sistem  Informasi  Manajemen  Rumah  Sakit.” Penyelenggaraan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, profesionalisme, efektivitas kinerja, serta akses dan pelayanan fasyankes.
5 Ariq Ablisar, Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra, Mahmul Siregar, “Fungsi Rekam Medis Sebagai Upaya Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  yang  Melakukan Tindakan  Medik”,  USU  Law  Journal,  Vol.6.  No.6, Desember 2018, hlm. 109
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori
Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia
Data fasyankes adalah data-data yang sangat komplek mulai dari data klinis, data administrasi hingga data manajemen. SIMRS memiliki peranan sentral dalam melakukan pengolahan data menjadi informasi, baik data Registrasi Pasien, Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Darurat, Keuangan, dan termasuk Rekam Medis pasien.
Rekam medis merupakan salah satu data elektronik yang dikelola dalam SIMRS oleh  fasyankes.  Dalam  rekam  medis  terhadap  dua  bagian  penting  untuk  diperhatikan, yaitu Patient Record dan Manajemen.
Patient  Record merupakan  rekaman  informasi  tentang  kondisi  kesehatan  dan penyakit  pasien.  Umumnya Patient  Record bersifat  individu  dan  rahasia.  Sementara Manajemen  merupakan  proses  pengelolaan  atau  kompilasi  terhadap  kondisi  kesehatan dan  penyakit  pasien  untuk  menjadi  informasi  yang  bermanfaat  untuk  melakukan pertanggungjawaban dari segi manajemen maupun keuangan.
Kegiatan  penyelenggaraan  RME  oleh  fasyankes  harus  dilakukan  penyimpanan, guna  memenuhi  hak pasien. Pasal 32 huruf (i) UU RS memberikan  hak kepada pasien untuk “mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.” Untuk melindungi hak privasi dan kerahasian tersebut, penyelenggaran RME harus  menjamin  keamanan,  keutuhan,  kerahasiaan,  dan  ketersediaan  data  RME sebagaimana  dimaksud  Pasal  20  ayat  (2)  Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam Medis.  Oleh  karena  itu,  baik  dokumen  dan  isi  RME  harus  disimpan  oleh  fasyankes sehingga keterbukaannya hanya diperbolehkan bagi badan dan orang tertentu.
Disisi  lain,  fasyankes  dalam  melakukan  penyimpanan  dokumen  dan  isi  RME melalui SIMRS wajib terhubung dengan platform layanan kesehatan yaitu “SatuSehat”. Dalam Pasal 21 Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa “Rekam  Medis  Elektronik  yang  disimpan  oleh  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  harus terhubung/terinteroperabilitas  dengan  platform  layanan  interoperabilitas  dan  integrasi data  kesehatan  yang  dikelola  oleh  Kementerian  Kesehatan.”  Platform  “SatuSehat” merupakan sebuah database yang dikelola Kementerian Kesehatan (selanjutnya disebut Kemenkes) untuk memuat seluruh informasi kesehatan seluruh fasyankes.
Kementerian  Kesehatan  atau  Kemenkes  RI  adalah  perangkat  pemerintah  yang membidangi  urusan  kesehatan.  Kemenkes  merupakan  lembaga  pemerintah  yang mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (3)  UU  KIP,  bahwa  yang  dimaksud  “Badan  Publik adalah  lembaga  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  badan  lain  yang  fungsi  dan  tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/  atau  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh  dananya  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”
Pasal  1  angka  (3)  UU  KIP  mendefinisikan  Badan  Publik  sebagai  lembaga eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  badan  lain  yang  melakukan  penyelenggaran  negara menggunakan APBN dan atau APBD.
Berpijak pada definisi Pasal 1 angka (3) UU KIP maka kemenkes termasuk badan publik.    Sebab  kemenkes  merupakan  pembantu  Presiden  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai lembaga Eksekutif.
Sebagai badan publik, kemenkes memiliki kewenangan untuk mengakses isi RME yang  dimiliki  fasyankes.  Menurut  Pasal  28  Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam Medis, bahwa:
(1) Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  harus  membuka  akses  seluruh  isi  Rekam  Medis Elektronik Pasien ke Kementerian Kesehatan.
(2) Kementerian Kesehatan berwenang melakukan pemanfaatan dan penyimpanan isi Rekam Medis Elektronik dalam rangka pengolahan data kesehatan.
(3) Pengolahan  data  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan untuk  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dan/atau  pembuatan kebijakan bidang kesehatan, dengan memperhatikan prinsip kedokteran berbasis bukti  (evidence  based),  etika  kedokteran,  dan  ketentuan  peraturan  perundang undangan.
(4) Data kesehatan yang dilakukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain berasal dari data Rekam Medis Elektronik, juga dapat berasal dari data lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau institusi lain.
Pasal 28 Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis telah memberikan kewenangan kepada kemenkes sebagai  badan publik untuk mengakses seluruh informasi RME yang dikelola oleh fasyankes.
Segala  informasi  yang  diberikan  kepada  kemenkes  sebagai  badan  publik merupakan  informasi  publik.  Menurut  Pasal  1  angka  (2)  UU  KIP  yang  dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang  berkaitan  dengan  penyelenggara  dan penyelenggaraan  negara  dan/  atau  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  badan  publik lainnya  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  ini  serta  informasi  lain  yang  berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam hal kaitannya dengan Pasal 28 Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, informasi yang diberikan oleh fasyankes kepada kemenkes adalah isi rekam medis.
Selain  itu,  Pasal  28  ayat  (1)  Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis, menyatakan  bahwa    “Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  harus  membuka  akses  seluruh  isi Rekam Medis Elektronik Pasien ke Kementerian Kesehatan”. Terdapat kewajiban bagi fasyankes untuk memberikan akses kepada kemenkes.
Pemberian  akses  kepada  kemenkes  sebagai  badan  publik  akan  membuat  RME menjadi informasi publik, sebab adanya penyimpanan, pengelolaan, pengiriman dan/atau penerimaan  informasi  ke  platform  “SatuSehat”  melalui  pemberian  akses  kepada kemenkes.
1. Penerapan  Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis  dengan  Asas  Lex
Superiori  derogat  legi  Inferiori  dalam  Melatarbelakangi  Pembukaan Informasi Rekam Medis Elektronik.
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori
Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia
Asas hukum sebagai pondasi hukum positif merupakan abstraksi sebuah kaidah umum  yang penerapannya  lebih  luas dari ketentuan  norma-norma  hukum positif.  Asas hukum  berasal  dari  akal  budi  dan  nurani  manusia  yang  menyebabkan  manusia  dapat membedakan antara baik-buruk, adil-tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi. 6 Paul Scholten menguraikan definisi tentang asas hukum, sebagai berikut : "Pikiran-pikiran  dasar,  yang  terdapat  di  dalam  dan  di  belakang  sistem  hukum, masing-masing  dirumuskan  dalam  aturan-aturan  perundang-undangan  dan  putusan- putusan  hakim,  yang  berkenaan  dengannya  ketentuan-ketentuan  dan  putusan-putusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya". 7
Menurut Karl Larenz dalam bukunya “ Methodenlehre der Rechtswissenschaft ”, asas hukum dapat diartikan sebagai ukuran-ukuran hukumiah-etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. 8
Pandangan Karl Larenz sejalan dengan Paul Scholten yang mendefinisikan asas hukum  sebagai  “tendensi-tendensi  yang  disyaratkan  kepada  hukum  oleh  paham kesusilaan kita”. Bahwa asas hukum dapat dipahami sebagai syarat dengan nilai-nilai etis- moral  dalam  aturan,  norma  atau  kaidah  hukum  baik  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum.
Dengan demikian, dapat  dikatakan bahwa asas  hukum  merupakan sumber  yang menghidupi tata hukum dengan nilai - nilai etis, moral dan sosial masyarakat.
Asas Hukum adalah landasan bagi lahirnya suatu aturan hukum. Artinya bahwa pada akhirnya setiap peraturan hukum dapat dikembalikan kepada asas - asas hukum.
G.W. Paton memberikan definisi singkat mengenai asas hukum sebagai berikut : 9 “ a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law”
Artinya ;
“Asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum”.
Berpijak  pada  pandangan  G.W.  Paton  maka  asas  hukum  itu  bersifat  abstrak, sedangkan aturan/kaidah hukum sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. Secara umum asas hukum tidak tertuang dalam bentuk peraturan  yang bersifat konkrit  atau  pasal-pasal,  walaupun  tidak  jarang  pula  asas  hukum  dituangkan  dalam peraturan konkrit.
Menurut  H.J.  Homes,  dalam  bukunya  “ Betekenis  van  de  Algemene Rechtsbeginsselen voor d praktijk ” berpendapat bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai  norma-norma  hukum  yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar
6 Dewa Gede Atmadja, “Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Kertha Wicaksana, 2018, Vol. 12, No. 2, hlm. 147.
7 Johannes Ibrahim, Lindawaty Sewu, "Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern", Refika Aditama, Bandung 2007, hlm. 50.
8 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 119.
9 Dewa Gede Atmadja, “Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Kertha Wicaksana, 2018, Vol. 12, Nomor 2, hlm. 146.
umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. 10 Dengan demikian H.J. Homes berpendapat bahwa asas hukum merupakan dasar kaidah perilaku.
Berpijak pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukanlah kaidah  konkrit,  akan tetapi  hanya  pikiran  dasar  yang  abstrak  dan  bersifat  umum.  Asas hukum adalah nilai - nilai yang mengendap dalam hukum positif. Asas hukum merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam suatu sistem hukum.
Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia membentuk piramida, berjenjang- jenjang,  berlapis-lapis  sekaligus  berkelompok-kelompok  dalam  suatu  hierarki  tata susunan. Dalam arti bahwa suatu norma hukum akan berlaku, bersumber, dan berdasar pada  norma  yang  lebih  tinggi,  dan  norma  yang  lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar Indonesia, yaitu Pancasila. 11
Pemikiran teori jenjang norma hukum awalnya dicetus oleh seorang ahli hukum Jerman bernama Adolf Julius Merkl yang menyatakan bahwa suatu norma hukum selalu mempunyai dua wajah ( das Doppelte Rechtsanlitz ). Menurut Adolf Julius Merkl, suatu norma hukum pada satu sisi bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya dan pada sisi lain menjadi sumber dan dasar bagi norma di bawahnya sehingga suatu norma hukum mempunyai  masa  berlaku  ( rechtskracht )  yang  bergantung  pada  norma  yang  menjadi sumber  dan  dasar  pembentukannya. 12 Hal  ini  membuat  hubungan  antar  norma  hukum yang tinggi dan rendah. Hubungan antar norma adalah hubungan antara “ superordinasi ” dan “ subordinasi ” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi.
Apabila sumber dan dasar pembentukan norma hukumnya dicabut dan dinyatakan tidak  berlaku  maka  akan  mengakibatkan  norma  hukum  di  bawahnya  menjadi  tidak berlaku pula. Kaitannya teori Adolf Julius Merkl dengan masalah hukum yang diangkat adalah bahwa Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis merupakan norma hukum yang bersumber pada UU Praktik Kedokteran, bukan bersumber UU KIP.
UU  Praktik  Kedokteran  merupakan  norma  hukum  yang  mengatur  ketentuan dalam lingkup yang sama dengan Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yaitu kesehatan. Masa berlaku ( rechtskracht ) Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bergantung pada UU Praktik Kedokteran.
Dalam Pasal 48 ayat (2) UU Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa “Rahasia kedokteran  dapat  dibuka  hanya  untuk  kepentingan  kesehatan  pasien,  memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri,  atau  berdasarkan  ketentuan  perundang  -undangan.”  Selanjutnya  menurut  Pasal
10 Ibid
11 Tanto Lailam, Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1, Maret 2014, hlm. 19.
12 Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya  Dalam  Penulisan  dan  Argumentasi  Hukum,  Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol.  16,  No.  3, September 2020, hlm. 307.
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori
Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia
47 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, bahwa Rekam Medis merupakan salah satu dokumen yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya.
Untuk  memperjelas,  menurut  Pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Menteri  kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, menyebutkan bahwa yang dimaksud Rahasia  kedokteran  adalah  data  dan  informasi  tentang  kesehatan  seseorang  yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya.
Dengan  demikian  rekam  medis  adalah  bagian  dari  rahasia  kedokteran,  sebab rekam medis merupakan data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh dokter pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya.
Berpijak pada penjelasan yang diuraikan sebelumnya, maka Pasal 48 ayat (2) UU Praktik Kedokteran  memberikan pengecualian terhadap kerahasiaan rekam  medis  serta memungkinkan  pembukaan  rekam  medis  sebagai  informasi  publik.  Oleh  karena  itu terdapat dua norma  bertentangan dalam derajat  yang setara, yaitu UU KIP dengan UU Praktik Kedokteran.
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  mengenal  hierarki peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  -Undangan  menerangkan  bahwa  jenis  dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Undang  -Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota.
Konsekuensi  hierarki  perundang  -  undangan  adalah  jika  terdapat  peraturan sederajat yang saling bertentangan (pertentangan norma), maka yang dinyatakan berlaku adalah  yang  lebih  khusus.  Dalam  hal  ini  berlaku  lah  asas Lex  Specialis  Derogat  Legi Generalis .
Asas Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis bermakna  hukum  yang  khusus mengesampingkan  hukum  yang  umum.  Asas  ini  merupakan  buah  pemikiran  Aemilius Papinianus,  ahli  hukum  Romawi  (Roman  Jurist)  yang  terkenal  dengan  julukan  “ the asylum of the rights and treasures of laws ”. Aemilius Papinianus dalam Digest 50.17.80 menyatakan  bahwa  “ In  toto  iure  generi  per  speciem  derogatur  et  illud  potissimum habetur, quod ad speciem derectum est” (in the whole of law, species takes precendence over  genus,  and  it  has  been  laid  down  that  anything  that  relates  to  the  particular  is regarded as the most important) ”.  Kekhususan lebih diutamakan dari pada pengaturan yang  bersifat umum dan tidak diperdebatkan  lagi  bahwa segala sesuatu  yang berkaitan dengan hal khusus sebagai yang paling penting.
Rasionalitas  pengutamaan  bagi  hukum  yang  khusus  ini  adalah  bahwa  aturan hukum yang khusus tentunya lebih relevan dan kompatibel serta lebih disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan subjek yang lebih spesifik yang tidak mampu dijangkau oleh aturan hukum yang bersifat umum.
Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” mengemukakan bahwa terdapat  beberapa  prinsip  dalam  penerapan  asas lex  specialis  derogat  legi  generalis (Irfani, 2020) :
1. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus.
2. Ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generalis (undang- undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis .
Kenyataanya bahwa kerap kali dalam aturan perundang-undangan terjadi konflik norma  ( conflict  of  norms )  atau  pertentangan  dengan  undang-undang  yang  lain,  seperti Pasal 33 ayat (1) Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dengan Pasal 17 huruf (h) UU KIP. Keberadaan pasal ini dinilai bertentangan dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis sebab sejatinya asas ini berlaku apabila kedudukan antara suatu peraturan dengan  peraturan  lainnya  memiliki  kedudukan  yang  setara  dalam  hierarki  perundang- undangan (Yunisca et al., 2022). Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis tidak dapat diberlakukan  karena  merupakan  suatu  penyimpangan,  mengingat  posisi  Permenkes  24 Tahun  2022 tentang  Rekam  Medis  berada  di  bawah  UU  KIP.  Oleh  karena  itu,  penulis merujuk pada Pasal 47 ayat (2) UU Praktik  Kedokteran sebagai  sumber dan dasar dari Pasal 33 ayat (1) Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Sehingga asas Lex Specialis  Derogat  Legi  Generalis dapat  diberlakukan  karena  mengingat  posisi  UU Praktik Kedokteran berada sejajar dengan UU KIP (Zaini, 2019) .
Untuk  selanjutnya  akan  dijelaskan  mengenai  asas  yang  kedua  yaitu  asas Lex Superiori derogat legi Inferiori (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum  yang  derajatnya  lebih  rendah).  Kaitanya  dengan  masalah  hukum  yang  dibahas adalah bahwa UU KIP merupakan Lex Superiori Sedangkan Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis merupakan Legi Inferiori.
Pada Pasal 17 huruf (h) UU KIP, menyatakan bahwa “Setiap Badan Publik wajib membuka  akses  bagi  setiap  Pemohon  Informasi  Publik  untuk  mendapatkan  Informasi Publik (Kamaliah & Marlina, 2021), kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil  evaluasi  sehubungan  dengan  kapabilitas,  intelektualitas,  dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau
5. catatan  yang  menyangkut  pribadi  seseorang  yang  berkaitan  dengan  kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.”
Pasal 17 huruf (h) UU KIP mengatur bahwa rekam medis pasien merupakan informasi yang dikecualikan untuk dibuka. Sementara Pasal 33 ayat 1 Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, menyatakan  “Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan atas persetujuan Pasien, dan/atau tidak atas persetujuan Pasien.”
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori
Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia
Dalam  hukum  kesehatan,  Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis sebagai Inferiori mengesampingkan UU KIP sebagai Lex Superior . Sebab Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, bersandingan dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali . Dalam hierarki perundang -undangan, kedudukan Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis berada lebih rendah dari UU KIP namun Permenkes 24 Tahun 2022 mengatur lebih khusus ketimbang UU KIP.

## Kesimpulan
Dengan disahkannya Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, membuat rekam medis elektronik menjadi informasi publik. Keterbukaan rekam medis elektronik sebagai informasi publik menjadi permasalah hukum tersendiri.
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis hanya dapat diterapkan pada UU KIP dengan UU Praktik kedokteran. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis tidak dapat diberlakukan  pada  Permenkes  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis  dengan  UU  KIP sebab secara hierarki UU KIP dan UU Praktik Kedokteran merupakan Undang-undang, sedangkan pengaturan tentang rekam medik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dapat diterapkan dalam pada Permenkes 24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis  dengan  UU  KIP.  Penerapan  asas Lex  Superior Derogat Legi Inferior menyebabkan anomali, sebab Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam  Medis  sebagai Inferiori mengesampingkan  UU  KIP  sebagai Lex  Superior . Sehingga  membuat  masalah  hukum  tersendiri  di  dalam  sinkronisasi  asas  vertikal  dan horizontal dalam peraturan perundang - undangan di indonesia.
Seyogyanya aturan UU KIP dan Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis harus sejalan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai rekam medik  dengan  memperhatikan  pula  asas  horizontal  dan  vertikal  yang  sesuai  dengan hierarki  perundang-undangan.  Penyusunan  perundang  -  undangan  yang  jelas  bagi masyarakat akan memberikan panduan yang jelas dalam penyelenggaraan rekam medik, dan tidak menjadi multi tafsir.

## BIBLIOGRAFI
Azizah,  L.  K.  (2020). Pengaruh  Peran  Orang  Tua  terhadap  Keaktifan  Belajar  Siswa Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  dI  MIN  2  Madiun  Kabupaten  Madiun  Tahun Pelajaran 2020/2021 . IAIN Ponorogo. ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33187
Baqiyah,  U.,  Kamelia,  E.,  Miko,  H.,  Jurusan,  M.,  Gigi,  K.,  &  Kemenkes,  P.  (2022).
Analysis of Tooth Loss Due To Caries With Dental and Oral Health Behavior in the Elderly. The Incisor (Indonesian Journal of Care’s in Oral Health) , 6 (1), 155–163.
Fisabilillah,  R.  I.,  Syari,  W.,  &  Parinduri,  S.  K.  (2020).  Gambaran  Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) di Pondok Pesantren Daarul Rahman 3 Kota Depok Tahun 2020. PROMOTOR , 3 (5), 501–511.
Hasibuan, A. S. (2016). Pengaruh Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Meninggal Terhadap Pengklaiman Asuransi di RSU Herna Medan Tahun 2015. Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda , 1 (1), 40–45.
Hendarsyah, D. (2019). E-commerce di era industri 4.0 dan society 5.0. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 8 (2), 171–184.
Irfani,  N.  (2020).  Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan, Problematika,  dan  Penggunaannya  dalam  Penalaran  dan  Argumentasi  Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (3), 305–325.
Jose, H. S., & Putri, I. P. E. (2021). Tatanan Global Pada Pembangunan dan Ekonomi Politik Internasional Selama dan Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa , 5 (1), 46–70.
Kamaliah, K., & Marlina, S. (2021). Kajian Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah. Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL) , 6 (1), 34–42.
Kemenkes.  (2008).  permenkes  ri  269/MENKES/PER/III/2008.  In Permenkes  Ri  No 269/Menkes/Per/Iii/2008 (p. 7).
Nurdahniar,  I.  (2022). Analisis  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik Terhadap Pelayanan Kesehatan USG Bagi Ibu Hamil .
Octarina,  N.  F.,  Wajdi,  M.  B.  N.,  Setiawan,  M.  I., Sukoco,  A.,  Purworusmiardi,  T.,  & Kurniasih,  N.  (2017). Tinjauan  terhadap  UU  ITE  untuk  Penerapan  Rekam  Medis Berbasis  Online  pada  Penduduk  Muslim  di  Indonesia. AT-Tahdzib:  Jurnal  Studi Islam Dan Muamalah , 5 (2), 78–94.
Rahmadiliyani,  N.,  &  Wardhina,  F.  (2022).  Sosialisasi  Pengisian  Lembar  Catatan Perkembangan  Pasien  Terintegrasi  pada  Perawat. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat Bestari , 1 (5), 377–382.
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori
Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia
Rarung,  L.  (2017).  Tanggungjawab  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pembuat  Obat-Obatan Tradisional  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan. Lex Crimen , 6 (3).
Yunisca,  F.,  Chalimah,  E.,  &  Sitanggang,  L.  O.  A.  (2022).  Implementasi  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2022  Tentang  Rekam Medis Terhadap Hasil Pemantauan Kesehatan Pekerja Radiasi di  Kawasan Nuklir Serpong. Reaktor: Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir , 19 (2), 34–41.
Zaini, A. A. (2019). Hak Politik Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

## Copyright holder:
Tongon Fernando Hutasoit, Pan Lindawaty Suherman Sewu (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: