## MITL
Media Ilmiah Teknik Lingkungan
Volume 3, Nomor 1, Februari 2018 Artikel Hasil Penelitian, Hal. 1-5
Evaluasi Pencegahan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di Kab. Katingan Tahun 2016
Kamaliah 1* , Muh. Azhari 2 , Sari Marlina 3 1,2,3 Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya *email : kamaliah@umpalangkaraya.ac.id
ABSTRAK. Bencana  merupakan  peristiwa  yang  tidak  diinginkan  yang  sering terjadi    baik  karena  kesengajaan  manusia  atau  dari  faktor  lingkungan.  Kejadian bencana perlu di evaluasi untuk mengetahui efektivitas dari pada bentuk kegiatan pencegahan  bencana  tersebut.  Misalnya  mengenai  bencana  kebakaran  lahan  dan hutan  di  Kabupaten  katingan  pada  Tahun  2016.  Jenis  penelitian  yang  digunakan peneliti  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  dan teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi  langsung  serta  kajian  dokumen  atau literatur.  Dari  hasil  penelitian  menjelaskan    bahwa  bentuk  evaluasi    pencegahan bencana  kebakaran  lahan  dan  hutan  di  Kabupaten  katingan  di  tahun  2016 diantaranya  seperti    adanya  penyediaan  sarana  dan  prasarana  antisipasi penanggulangan kebakaran lahan, kebun dan hutan. Seperti pembuatan sumur bor, peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia  yaitu  dengan  cara  membentuk masyarakat  peduli  api,  sosialisasi  mengenai  dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari bencana  kebakaran  lahan,  kebuh,  dan  hutan.  Memberikan  peringatan  dini  serta membertegas hukum bagi pelaku pembakaran lahan, kebun, dan hutan.
Kata kunci: bencana, kebakaran, lingkungan

## PENDAHULUAN
Permasalahan lingkungan beberapa
tahun belakangan ini semakin mengkhawatirkan.  Hal  tersebut  disebabkan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab
dalam mengelola lingkungan.  Permasalahan  lingkungan  yang timbul oleh aktifitas manusia dapat mengganggu kestabilan lingkungan. Misalnya lingkungan  air,  tanah,  dan  udara.Kerugian yang  ditimbulkan  dari  dampak  permasalahan lingkungan  tersebut  dapat  merambah  ke berbagai  sektor  yang  ada.  Misalnya  sektor pendidikan, sektor pertanian, sektor pariwisata,  sektor  pemerintahan  dan  sektor lainnya.  Permasalahan yang  terjadi  di lingkungan  air,  tanah,  dan  udara  dapat disebabkan  oleh  suatu  materi  atau  zat  yang masuk ke dalam lingkungan tersebut. Zat atau
materi dapat berbentuk padatan, cair, dan gas. Permasalahan  tersebut  menimbulkan  dampak yang  berbeda-beda  di  lingkungan  yang dimasuki  materi  atau  zat  tersebut.  Jika permasalahn  tersebut  dibiarkan  tanpa  ada langkah untuk  mencegah atau meminimalisir, maka  akan  menimbulkan  permasalahan  baru terutama  bagi  makhluk  hidup  seperti  kepada manusia, hewan dan tumbuhan.
Lingkungan yang mengalami perubahan akan  membutuhkan  pemikiran,  biaya  dan waktu  untuk  mengatasinya.  Misalnya  seperti kasus kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Kasus kebakaran lahan dan hutan di Indonesia merupakan  langgangan  rutin  bagi  pemerintah daerah  maupun  pemerintah  pusat.  Langkah yang  sudah  dilakukan  pemerintah  untuk menanggulangi  permasalahan  tersebut  seperti dengan mengeluarkan regulasi tentang
lingkungan  hidup.  Seperti  UU  No.  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UU  No.  32  Tahun  2009  menyebutkan bahwa  lingkungan  hidup  adalah  kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan, dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup lainnya.    Permasalahan  lingkungan  yang diakibatkan  oleh  masyarakat  baik  perorangan maupun  kelompok  juga  sudah  dijelaskan  di dalam  regulasi  tersebut.  Hukumannya  berupa hukuman  administratif.  Dijelaskan  bentuk huuman  administratifnya  berupa  teguran tertulis,  paksaan  pemerintah,  pembekuan  izin lingkungan, dan  pencabutan izin lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dengan  mengunakan  teknik  pengumpulan data  tinjauan  lapangan/observasi  dan  kajian dokumen  dari  instansi  pemerintahan  yang terkait  seperti  BNPB  Provinsi  Kalimantan Tengah Tahun 2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, yaitu di Kabupaten Katingan, lokasi kebakaran di tahun 2015 sedang dalam proses pemulihan  kembali/suksesi.  Daya  lenting lingkungan dengan daya dukung dari beberapa  faktor  lingkungan  mempercepat
proses  tersebut.  Sehingga  lokasi  kebaran lahan hutan dan kebun di Kabupaten Katingan sudah menghijau kembali.
Bentuk  kegiatan  evaluasi  pencegahan bencana  kebakaran  lahan  dan  hutan  serta kebundi  Kabupaten  katingan  tahun  2016 diantaranya  seperti  penyediaan  sarana  dan prasarana antisipasi penanggulangan kebakaran dengan cara membentuk masyarakat  peduli  api,    sosialisasi  mengenai dampak  yang  ditimbulkan  dari  bencana kebakaran lahan, kebun, dan hutan. Memberikan  peringatan  dini  /warning    serta mempertegas hukum bagi pelaku pembakaran lahan, hutan dan kebun.
Lingkungan  yang  baik  merupakan  hak  setiap orang. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan  merupakan  tanggung  jawab  bagi setiap  individu  maupun  kelompok.  Andil pemerintah  sangat  penting  dalam  kegiatan pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan hidup.  Sehingga  apa  yang  diinginkan  dapat terwujud  dengan  baik.  "  setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh layanan  kesehatan"  amanat  pasal  28H  ayat  1 Undang-Undang  dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Sebagai  salah  satu dasar  berprilaku  bijak  terhadap  lingkungan, kalau ingin hidup aman, nyaman, dan tentram. Misalnya  penerapan  pengelolaan  lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Gambar 1. Kalimantan Tengah Sumber : BNPB dalam Antara News 2017
Kalimantan  Tengah  beberapa  tahun belakangan ini, mengalami pemekaran daerah yang  dapat  dikatakan  signifikan  dari  5 kabupaten  dan  1  kota  menjadi  13  kabupaten dan  1  kota.  Hal  ini  berdasarkan  UU  No.  5 tahun  2002.  Jumlah  kecamatan  sebanyak  136 kecamatan,  1.574  desa/kelurahan.  Jumlah jiwa  sebanyak  2.495.035  jiwa  dengan  rata- rata  kepadatan  16  jiwa  per  kilometer  persegi dan penyebaran tidak merata diakibatkan luas wilayah yang sangat luas. Hal ini digambarkan  dengan  jarak  desa  yang  sangat jauh.
Kalimantan merupakan salah satu pulau besar  yang  ada  di  Indonesia,  dan  memiliki
beberapa  provinsi,  yaitu  seperti  Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Palangka  Raya.  Karakteristik  daerah  yang dominan  merupakan  lingkungan  bergambut menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu  objek  kajian  mengenai  lahan  gambut. Akan  tetapi  permasalahan  yang  muncul  dari pengelolaan  lahan  gambut,  yang  dirasa kurang  tepat  menimbulkan  banyak  masalah baru. Diantaranya seperti bencana kabut asap, dan  memicu  permasalahn  lainnya  seperti  di bidang  kesehatan,  ekonomi,  pendidikan,  dan pemerintahan serta sosial.
Tabel 1. Kalimantan Tengah dalam Angka
Permasalahan  tersebut  menjadi  dasar pertimbangan  untuk  meng-evaluasi  bentuk pencegahan  bencana  kebakaran  lahan  dan hutan  serta  faktor-faktor  penyebabnya  di tahun 2016. Sehingga permasalahan lingkungan yang ada dapat ditekan seminimal mungkin.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Kalimantan Tengah membahas dampak mengenai
kebakaran lahan, hutan dan kebun pada tahun 2015 misalnya di bidang kesehatan, menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah  penderita  ISPA  dan  diare  secara signifikan  sehingga  dikategorikan  sebagai kejadian  luar  biasa.  Pemerintah  dalam  hal  ini menetapkan  kejadian  tersebut  dalam  SK Gubernur Kalimantan Tengah No :
188.44/584/2015.
Gambar 2. Peta Risiko Bencana Kebakaran di Kalimantan Tengah Sumber : BNPB Kalteng, 2016
Tahun 2016 kebakaran lahan, hutan dan kebun dapat dikatakan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh kesiap siagaan semua elemen  masyarakat,  maupun  pemerintah untuk    mengantisipasi  kebakaran  lahan  dan hutan serta kebun supaya tidak terjadi  seperti di  tahun  sebelumnya,  apalagi  ketika  terjadi perubahan  musim,  dari  musim  penghujan  ke musim  kemarau.  Karena  di  musim  kemarau kondisi  lingkungan  gambut  yang  mengering berpotensi  untuk  terbakar,  baik  disengaja ataupun tidak.
Tahun  2015  berdasarkan  data  dari BNPB,
Satelit NOAA, Kementerian Kehutanan
dan
Lingkungan Hidup
menyatakan  bahwa  kebakaran  hutan  dan lahan,  serta  kebun  meliputi  skala  yang  cukup besar  terutama  diakibatkan  oleh  alih  fungsi kawasan  hutan  di  lahan  gambut  seperti kawasan  eks  pengembangan  lahan  gambut  ( PLG).  Selain  itu  disebabkan  oleh  kemarau yang panjang, curah hujan yang sangat rendah dan  adanya  pengaruh  gejala  el-nino,  dimana seluruh  Kabupaten  di  kalimantan  Tengah sehingga  berpotensi  terbakar.  Kebakaran lingkungan di Kalimantan Tengah
berlangsung selama 6 bulan. Yaitu dari bulan mei-november 2015 (BNPB, 2016).
Akibat  kebakaran  lingkungan  tersebut dengan  katagori  parah  sehingga  pemerintah setempat    menetapkan  status  lingkungan dalam  kondisi  siaga  darurat  yang  cukup panjang, karena kabut asap yang tebal dengan jarak  pandang  terbatas,  hal  ini  menimbulkan kerugian  baik  dari  segi  ekonomi,  sosial, ekologi,  kesehatan,  dan  pendidikan.  Bahkan menimbulkan banyak korban jiwa.
Tahun 2016, pemerintah telah berupaya melakukan berbagaimacam hal untuk menekan  angka  kebakaran  lahan  dan  hutan serta kebun. Salah satunya BNPB Kalimantan Tengah, diantaranya seperti :
1. Membuat hujan buatan dan pemboman air
2. Siaga  pemadaman  darat,  disini  tergabung BPBD,  Manggala  Agni,  TNI,  Polri,  MPA, dan Masyarakat
3. Operasi penegakan hukum
4. Pelayanan kesehatan dan sosialisasi
Tahun  2014  direncanakan  dan  di rekomendasikan  beberapa  hal  kebijakan  dan tindakan  untuk  menekan  laju  kebakaran, diantaranya :
1. Perbaikan  kebijakan  di  kawasan  rawan kebakaran
2. Pelaksanaan evaluasi konsensi
3. Penguatan  kapasitas  pemerintah  daerah dalam  resolusi  konflik  lahan  antara masyarakat dengan perusahaan
4. Pembinaan dan pengawasan berjenjang
5. Pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan
6. Dukungan PLTB dan insentif
Namun  kebakaran    kembali  dengan penyebab yang sama , dampak yang lebih luas dan  upaya  yang  sama  akan  dilakukan.  Hal tersebut  terjadi  setelah  satu  tahun  penetapan dan  penerapan  kebijakan,  jadi  kegiatan tersebut  harus  kontinu  di  lakukan,  karena setelah kegiatan tersebut di laksanakan, maka perilaku  membakar  lahan,  hutan  dan  kebun akan  kembali  lagi.  Seolah-olah  kegiatan tersebut  merupakan  kebudayaan  yang  sulit untuk di tinggalkan.
Hal  tersebut  juga  terkait  dengan peraturan gubernur Kalimantan Tengah No 52 tahun  2008  dan  No  15  tahun  2010  yang menyatakan bahwa masyarakat di mungkinkan  membuka  lahan  dengan  cara membakar  secara  terkendali  dan  terbatas dengan  luasan  2  hektar  per  kepala  keluarga. Melihat  dampak  yang  ditimbulkan  bagi lingkungan, maka peraturan gubernur tersebut di hapus/dicabut.

## KESIMPULAN
Bentuk  evaluasi  pencegahan  bencana kebakaran  lahan  dan  hutan  di  Kabupaten Katingan  di  tahun  2016  diantaranya  seperti adanya  penyediaan  sarana  dan  prasarana antisipasi  penanggulangan  kebakaran  lahan dan  hutan  serta  kebun.  Sarana  dan  prasarana tersebut  seperti  pembuatan  sumur  bor, peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia dengan cara membuat masyarakat tanggap api dan  sosialisasi  mengenai  bencana  kebakran
lahan  dan  hutan  serta  kebun.  Kebakaran tersebut  diakibatkan  oleh  musim  kemarau yang  panjang  dan  adanya  kebebasan  untuk membakar  lahan,  hutan  dan  kebun  oleh masyarakat,  baik  sevcara  kelompok  maupun individu.

## SARAN
Perlu adanya partisipasi yang signifikan antara  masyarakat,  dan  pemerintah  dalam menanggulangi  permasalahan  yang  sering menjadi langganan permasalahan di Kabupaten  Katingan.  Yaitu  permasalahan kebakaran lahan hutan dan kebun.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.
(2007). Undang-Undang Nomor 24Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana. Jakarta. Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana. (2007). Undang-Undang Nomor
27Tahun  2007  tentang  Pencegahan Bencana. Jakarta. Bruce  Mitchell.  B.  Setiawan.  Dwita  Hadi Rahmi. (2007). PengelolaanSumberdaya dann
Lingkungan .  Gadjah  Mada  University
Press.Yogyakarta.
Dantje  T.  Sembel., Toksikologi  Lingkungan. (2015). Universitas Samratulangi.
Manado. Dharmawan,  U.  2003.  Pengaruh  Penggunaan Api  dalam  Penyiapan  LahanTerhadap
Emisi  Gas  Rumah  Kaca  :  Studi  Kasus Pada PenerapanTeknik Pembakaran Dengan  Sedikit  Asap  di  Areal  Gambut KabupatenPelalawan Riau. Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan. Program  Pasca  Sarjana  Universitas Indonesia. Jakarta.