Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Kebakaran yang Disebabkan oleh Pencurian Energi Listrik Persfektif Wahbah Al-Zuhaili: Studi Kasus Desa Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues
Firmansyah, Rajin Sitepu
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia firmansyah0204192061@uinsu.ac.id, rajinsitepu@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
It cannot be denied that electrical energy has become a necessity in people's lives, almost all  of  people's  daily  activities  are  inseparable  from  the  use  of  electrical  energy.  The  existence  of electrical  energy  facilities  is  sometimes  not  balanced  with  the  development  of  the  community's economy. Therefore, people often have difficulty meeting their daily needs with various activities that  require  electrical  energy  sources.  So  this  is  one  of  the  factors  why  people  try  to  obtain electrical  energy  supplies  illegally.  Of  course,  this  is  not  only  detrimental  to  PT.  PLN  is  the electricity provider, but this also has a negative impact on society. Because the theft of electrical energy is carried out with minimal understanding and equipment, of course it does not meet the General Electrical Installation (PUIL) guidelines that apply in our country, so it has a low level of security and can cause various consequences, including changing the voltage up and down so that it  can  make  the  device  -  household  electronic  equipment  is  damaged,  and  can  even  cause  fires which  cause  harm  to  many  parties,  both  material  and  immaterial  losses,  as  experienced  by  the people of Blangkejeren village. The aim of this research is to find out how the fire incident occurred which caused losses to the Blangkejeren community, and to find out how the compensation for the fire incident was carried out by the Blangkejeren community, as well as how the compensation was resolved by the Blangkejeren community from Wahbah al-Zuhaili's perspective. This research uses field research methods which are descriptive qualitative in nature. Data collection was carried out using interviews, observations and existing literature. From the research results, it was found that the  people  of  Blangkejeren  prioritize  the  elements  of  peace  and  harmony  in  solving  the  fire problem  that  occurred  as  a  result  of  the  theft  of  electrical  energy.  Based  on  the  search  results above, it can be concluded that the steps taken by the Blangkejeren community are appropriate in maintaining the traditional values  that apply in the community and are also in accordance with the ideas put forward by Wahbah al-Zuhaili.
Keywords: compensation, theft of electrical energy, Wahbah al-Zuhaili

## ABSTRAK
Tidak bisa  dipungkiri  bahwa  energi  listrik  sudah menjadi  kebutuhan  dalam kehidupan masyarakat,  hampir  semua  aktivitas  masyarakat  sehari-hari  tidak  terlepas  dari  penggunaan energi  listrik.  Adanya  fasilitas  energi  listrik  ini  kadangkala  tidak  diimbangi  dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sering kesulitan dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  berbagai  kegiatan  yang  memerlukan  sumber  energi listrik.  Jadi  inilah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  mengapa  masyarakat  berupaya  untuk mendapatkan pasokan energi listrik secara  illegal. Tentu  saja  hal  ini  tidak  hanya  merugikan PT.  PLN  sebagai  penyedia  listrik,  namun  hal  ini  juga  memberikan  dampak  buruk  bagi masyarakat.  Karena  pencurian  energi  listrik  ini  dilakukan  dengan  pemahaman    dan  peralatan yang  minim,  tentunya  tidak  memenuhi  pedoman  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  yang  berlaku dinegara  kita,  sehingga  memiliki  tingkat  keamanan  yang  rendah  dan  dapat  menimbulkan berbagai akibat, termasuk membuat perubahan voltase naik turun sehingga bisa membuat alat- alat  elektronik  rumah  tangga  rusak,  dan  bahkan  dapat  menyebabkan  kebakaran    yang
Volume 6 Nomor 2 (2024)  1704 - 1718 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6556
merugikan  banyak  pihak  ,  baik  kerugiam  materil  maupun  immaterial  seperti  yang  dialami masyarakat desa Blangkejeren. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana terjadinya    peristiwa  kebakaran  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat    Blangkejeren, dan untuk mengetahui  bagaimana penyelesaian  ganti rugi  peristiwa kebakaran yang dilakukan oleh  masyarakat  Blangkejeren,  serta  bagaimana  penyelesaian  ganti  rugi    yang  dilakukan masyarakat Blangkejeren dalam sudut pandang Wahbah al-Zuhaili. Penelitian ini menggunakan metode  lapangan  (field  research)  yang  bersifat  kualitatif  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan wawancara, observasi dan literatur yang ada. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa    masyarakat  Blangkejeren    mengedepankan  unsur  perdamaian  dan  kerukunan    dalam menyelesaikan  masalah  kebakaran  yang  terjadi  akibat  dari  pencurian  energi  listrik  ini. Berdasarkan hasil penelusuran diatas  ,  maka dapat disimpulkan bahwa  Langkah yang diambil masyarakat  Blangkejeren    sudah  tepat  dalam  menjaga  nilai  adat  istiadat  yang  berlaku  di masyarakat serta juga sudah sesuai dengan gagasan yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili.
Kata kunci: ganti rugi, pencurian energi listrik, Wahbah al-Zuhaili

## PENDAHULUAN
Pentingnya energi listrik dalam mendukung kehidupan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga  listrik  membuat  masyarakat  ketergantungan  akan  keberadaaanya.  PT.  PLN selaku pemasok energi listrik juga sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak  heran  jika  harga  energi  listrik  tersebut  semakin  melambung  tinggi,  sehingga pemenuhan  kebutuhan  energi  listrik  sekarang  tidaklah mudah. Untuk sebagian  orang yang  mampu,  listrik  dianggap  barang  murah,  tapi  buat  sebagian  yang  lain  listrik merupakan  sesuatu  yang  mahal.  Jadi  faktor  inilah  yang  mendorong  sebagian masyarakat  untuk  berusaha  mendapatkannya  dengan  cara  yang  salah,  yaitu  dengan cara  melakukan  pencurian  energi  listrik  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhannya. Tentunya  hal  ini  tidak  hanya  merugikan  PT.  PLN,  akan  tetapi  merugikan  masyarakat khususnya.
Terkait praktek pencurian energi listrik tersebut terkadang dilakukan oleh perorangan atau dibantu oleh oknum-oknum yang mengerti tentang energi listrik sehingga aman, namun terkadang juga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak mengerti enrgi listrik sehingga tidak aman, karena tidak memenuhi standarisasi Persyaratan Umum Instalasi Listrik  (PUIL)  yang  berlaku  di  negara  kita.  Resikonya,  hal  ini  bisa  memicu  terjadinya drop tegangan karena sipencuri tersebut menguasai sebagian besar energi listrik yang disediakan PT. PLN kedaerah tersebut, dan bisa membuat voltase naik turun (berakibat rusaknya  alat-alat  elektronik  rumah  tangga),  bahkan  bisa  menyebabkan  terjadinya kebakaran sehingga menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun immaterial. Seperti peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Blangkejeren yang menghanguskan 38 rumah.
Sesuai  dengan  data  yang  ada,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  ganti  rugi terhadap  korban  kebakaran  akibat  pencurian  energi  listrik  yang  merugikan  banyak pihak, karena dapat memberikan penjelasan terkait siapa yang harus bertanggung jawab terhadap  korban  kebakaran  tersebut,  seperti  yang  terjadi  di  Desa  Blangkejeren  dan bagaimana  penyelesaian  ganti  rugi  yang  dilakukan  masyarakat  Blangkejeren sehubungan  dengan  peristiwa  tersebut.  Sehingga  hal-hal  inilah  yang  mendorong
penulis  untuk  melaksanakan  penelitian  serta  untuk  melihat  lebih  dalam  tentang metode  penyelesaian  ganti  rugi  terhadap  korban  kebakaran  akibat  pencurian  energi listrik di Desa Blangkejeren dari sudut pandang Wahbah al-Zuhaili.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  Research )  dengan  terjun lansung  ke  lokasi  penelitian  di  Desa  Blangkejeren,  Kecamatan  Blangngkejeren,  Gayo Lues,  penelitian  ini  bersifat  kualitatif  deskriptif  yaitu  peneliti  memaparkan  keadaan yang akan dicermati dilapangan mendeskripsikannya dengan lebih eksplisit, transparan dan  mendalam.  Teknik  pengumpulan  data  yang  peneliti  lakukan  yaitu  dengan  cara wawancara,  observasi  dan  literatur  yang  ada.  Kemudian  data  yang  diperoleh  akan diolah dan dianalisis menggunakan logika berpikir deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Umum Tentang Ganti Rugi
Ganti rugi dalam ajaran Islam sudah ditata sedemikian lengkap. Hal ini karena Islam merupakan agama rahmatan lilalamin yang secara implisit maupun eksplisit sangat mengindahkan  kemaslahatan  terhadap  kepentingan  setiap  orang  di  kalangan masyarakat.  Wujud  konkrit  secara  mendasar,  Islam  dalam  penerapan  peraturan- peraturannya  selalu  tidak  jauh  dari  ranah  menjaga  agama,  jiwa,  keturunan,  akal  dan harta  benda.  Setiap  orang  wajib  menghargai  semua  hak  tersebut  dan  bekerja  secara sungguh-  sungguh  untuk  menjaganya.  Secara  moral  dan  hukum,  Islam  dengan  tegas menganjurkan  berperilaku  jujur,  amanah,  dan  adil  dalam  segala  aspek.  Konsep bermoral  seperti  ini  harus  didukung  dengan  perbuatan  dalam  kehidupan  sehari-hari, misalnya tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, tidak memakan harta benda orang lain secara batil, dan sampai kepada berperilaku seimbang atau  adil  dalam  penggantian  kerugian.  Pada  dasarnya    agama  Islam  mengatur  semua tentang pertanggungjawaban atau ganti rugi, dan tanggungjawab ini merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau  tindakan  yang  dilakukan  (apabila  terjadi  sesuatu  yang  dapat  dipersalahakan). 1 Hal  ini  dapat  dijumpai  pada  masa  Nabi  yang  meletakkan  pilar  asas  umum  yang bertujuan  untuk  menghilangkan darar, yang  dikenal  dengan  kaidah la  darara  walaa diroro, yaitu setiap individu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ganti  rugi  bermaksud  sebagai raf’u  al -darar  wa  izalatuha ,  yaitu  haruslah menghilangkan kerugian, maksud dari menghilangkan yaitu mengganti kerugian yang diderita  oleh  pihak  yang  dirugikan.  Ganti  rugi  dalam  Islam  menyepadankan  antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan kehormatan, dan harta benda. Urusan akhirat, ganti rugi  itu merupakan  utang  yang harus  dibayar, sehingga tidak menjadi perkara di akhirat kelak.
1 Juwariyah, Hadis Tarbawi , (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 99.
Ganti rugi pada korban perdata maupun pidana, sejak dahulu sudah dijelaskan oleh  al- Qur’an  maupun  hadis  Nabi.  Dari  nas -nas  tersebut  para  ulama  merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan ganti rugi. Ganti rugi terhadap kerugian yang  berkaitan  dengan  jiwa  disebut jawabir  al-darar  al-  badaniyah mencakup kehilangan  jiwa,  anggota  badan,  atau  fungsi  keduanya. Jawabir model  ini  oleh  para fuqaha  disebut  dengan diyat (ganti  rugi  pembunuhan),  denda  luka  yang  sudah ditetapkan  dalam  nas.  Ganti  rugi  ini  sering  disebut hukumatu  ‘adl ,  karena  ukuran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil. 2
Adapun  ganti  rugi  yang  berkaitan  dengan  harta  benda (jawabir  al-darar  al- maliyah), seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya mencakup dua hal, yaitu:
1. Jawabir naqdiyah , yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (al-qimah) .
2. Jawabir ‘ainiyah, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri atau menggantinya dengan barang yang sama.
Terkait tentang ganti rugi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 194 yaitu:
3 َنْيِقَتُمْلا َع َم الله َنَأ ا ْوُمَلْعا َو ،الله ا ْوُقَتا َو ،ْمُكْيَلَع ىَدَتْعا اَم ِلْثِمِب ِهْيَلَع ا ْوُدَتْعاَف ْمُكْيَلَع ىَدَتْعا ِنَمَف
Artinya: “ … Oleh  karena itu,  siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah  ia, seimbang  dengan  kerugian  yang  telah  ia  timpakan  kepadamu.  Bertakwalah kepada  Allah  dan  ketahuilah,  bahwa  Allah  beserta  orang-orang  yang bertakwa”. 4
Berdasarkan  ayat  diatas  jelas  bahwa  kerugian  yang  timbul  dari  sebuah perbuatan akan menimbulkan hak, kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagai ulama kontemporer mengemukakan bahw definisi ganti rugi ini adalah:
5 ِأَطَخْلا ِوَأ  ْيِدَعَتلاِب ِعِقا َوْلا  ِرَرَضلا ُةَيِطْغَت  َوُه :  ُضْيِوْعَتلا
Artinya: Ganti  rugi  adalah  menutup  suatu  kerugian  yang  terjadi  akibat  pelanggaran atau kekeliruan.
ِفَلْتُمْلا ُرْبَج  ْوَأ َتلا  َبَج َو  َكِلد َردَعَت  ْنِإَف ،اًحْي ِحَص  ِر ْوُسْكَمْلا ِةَداَعِإَك ِناَكْمِ ْلْا َدْنِع َناَك اَمَك اًحْي ِحَص ُهُتَداَعِإ َو ِوَأ ُيِلْثِمْلا  ُضْيِوْع
6 ُيِدْقَنلا Artinya: … Memperbaiki  benda  yang  dirusak  agar  utuh  kembali  semaksimal  mungkin, seperti  mengembalikan  benda  yang  rusak  menjadi  utuh  kembali.  Jika  hal  ini
2 Asmuni, Teori  Ganti  Rugi  (Dhaman)  Perspektif  Hukum  Islam ,  Jurnal  Millah,  Volume  VI, Nomor 2, Februari 2007.
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 30.
5 Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman , Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998, h. 87.
6 Ibid, h. 94.
sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan  sesuatu yang serupa atau dalam bentuk uang tunai.
Kemudian  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  pasal 1365  juga  disebutkan  bahwa: “ setiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  yang mendatangkan  kerugian  bagi  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”. 7
Oleh karena itu,  ganti kerugian harus diberikan  berdasarkan  dengan kerugian yang  sebenarnya  tanpa  mempertimbangkan  unsur-unsur  yang  tidak  berhubungan langsung  dengan  kerugian  tersebut,  seperti  kemampuan  atau  kekayaaan  pihak-pihak yang bersangkutan. 8
Dalam  prinsip  Islam,  terdapat  aturan  pertanggungjawaban  untuk  mengganti kerugian  yang  diakibatkan  oleh  tindakan  yang  merugikan  orang  lain.  Prinsip  ini bertumpu  pada  tujuan  menjaga  harta  benda  serta  memberikan  rasa  aman  kepada pemiliknya  dari  segala  s e s u a t u   yang  membahayakan.  Setiap  individu  mempunyai tanggungjawab  moral  dan  hukum  untuk  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang merugikan  orang  lain,  baik  yang  dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  tidak.  Ketika seseorang  merugikan  orang  lain  melalui  tindakan  atau  kekhilafannya  mereka, mereka hendaklah untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. 9
Hadis Nabi S.A.W; tentang ganti rugi antara lain yaitu:
ماعطب ماعطلا : اهترض ةعصق ترسك ىتلا ةشإع ةديسل لاق الله ىلص الله لوسر ملسو هيلع
10 ءانإب ءانإو Rasullulah  saw  bersabda  kepada  saidina  Aisyah  ketika  ia  memecahkan  atau menjatuhkan tempat makanan: “ makanan seperti makanan dan bejana seperti bejana ”. Para  ulama  sependapat  bahwa  seseorang  yang  menghilangkan  atau  merusak  harta benda  orang  lain  harus  menanggung  serupa  tidak  dapat  dialihkan  nilainya  kecuali barang serupa tidak ada. Hal ini didukung dalam hadist Aisyah diatas.

## Peristiwa  Kebakaran  Yang  Menimbulkan  Kerugian  Akibat  Pencurian  Energi Listrik di Desa Blangkejeren
Blangkejeren  adalah  salah  satu  Gampong  yang  terletak  di  Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo  Lues, Provinsi Aceh. Luas Gampong Blangkejeren ± 36 Ha  yang  dihuni  oleh  penduduk  sebanyak  3138  jiwa  (783  KK).  Jika  dilihat  dari  segi ekonomi,  60%  masyarakat  Blangkejeren  berprofesi  sebagai  petani,  20%  berprofesi sebagai  pedagang,  20%  lagi  berprofesi  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil.  Gampong Blangkejren dipimpin oleh seorang Geuchik beserta jajaran perangkat desa lainnya.
7 Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
8 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h.103.
9 Putri, W., Siregar, H., & Permata, C.. Analisis Hukum Terhadap Klausula Eksonerasi pada Nota Laundry  di Kecamatan Padang Hilir , (Kota Tebing Tinggi Perspektif Wahbah Az- Zuhaili
: 2023) . 5(1), 215–228. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2446 10 HR. At-Tirmidzi, Kitab al-Ahkam , Bab Maa jaa-a fiiman yuksau lahu as-Syai’u, h.1359
Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua aktivitas masyarakat tidak dapat dipisahkan  dari  penggunaan  energi  listrik,  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  energi listrik saat ini merupakan hal yang sulit bagi sebagian masyarakat yang masih tergolong kurang mampu, karena minimnya penghasilan dan keadaan ekonomi yang tidak stabil, sementara kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga semakin mahal, hal inilah yang menjadi  faktor  utama  munculnya  niat  dari  beberapa  oknum  masyarakat  di  Gampong Blangkejeren tersebut untuk melakukan pencurian energi listrik.
Dan  terkait  pencurian  energi  listrik  yang  menyebabkan  terjadinya  peristiwa kebakaran di Gampong Blangkejeren ini, yakni dilakukan oleh beberapa oknum dengan saling  membantu  untuk  menyambung  kabel  secara  langsung  dengan  peralatan seadanya dan pelakunya tidak begitu paham dengan klistrikan, sehingga dengan cara ini para oknum tersebut tidak akan mendapatkan tagihan dari Pihak PT. PLN, tentu saja hal ini  tidak  memenuhi  standarisasi  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  yang berlaku di Indonesia, sehingga pada tanggal 02 Mei 2023 terjadilah kebakaran di Desa Blangkejeren akibat pencurian energi listrik tersebut yang menghanguskan  38 rumah warga, terdiri dari 47 kepala keluarga (KK). Tentu saja kejadian ini merugikan banyak pihak  khususnya  korban  kebakaran  tersebut  tersebut  baik  kerugian  materil  maupun immateril.
Tabel 1. Daftar Nama  dan Kondisi Rumah Korban Kebakaran No. Nama Umur Kondisi 1. Mawardi 50 Tahun Rusak Berat 2. Antoni - Rusak Berat 3. Sahrul Fadli 36 Tahun Rusak Ringan 4. Syamsir 26 Tahun Rusak Berat 5. Untung Suropati 26 Tahun Rusak Berat 6. Nana Mariana 26 Tahun Rusak Berat 7. Murikmah 55 Tahun Rusak Berat 8. Sarifuddin - Rusak Berat 9. Iskandar Wasri - Rusak Berat 10. H. Taher 70 Tahun Rusak Berat 11. Masrul Chan 55 Tahun Rusak Berat 12. Abri 29 Tahun Rusak Berat 13. Sulaiman Porang 70 Tahun Rusak Berat 14. Imran Karim 65 Tahun Rusak Berat 15. Darwin 55 Tahun Rusak Berat 16. Kurnia Suhardi 34 Tahun Rusak Ringan 17. Arsan Konadi - Rusak Berat 18. Septia 32 Tahun Rusak Berat 19. Satriawani 40 Tahun Rusak Berat 20. Fujiwidodo 40 Tahun Rusak Berat
21. Andi Putra Ginting 31 Tahun Rusak Berat 22. Halomon Bangun 42 Tahun Rusak Berat 23. M. Amin Uring - Rusak Berat 24. Indra Jaya Putra 42 Tahun Rusak Berat 25. Roni 36 Tahun Rusak Berat 26. Mahyuddin 33 Tahun Rusak Berat 27. Sulaiman 49 Tahun Rusak Berat 28. Ridwan 43 Tahun Rusak Ringan 29. Sukurdi Putrayoga 26 tahun Rusak Berat 30. Irwansyah 51 Tahun Rusak Ringan
Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa Blangkejeren 2023
Prosedur  Penyelesaian  Ganti  Rugi  Kebakaran  Yang  Disebabkan  oleh Pencurian Energi Listrik Yang Dilaksanakan Masyarakat Blangkejeren
Persoalan pencurian energi listrik yang mengakibatkan terjadinya kebakaran di  gampong  Blangkejeren  merupakan  persoalan  yang  diselesaikan  secara  damai, musyawarah melalui adat yang dilaksanakan di meunasah Gampong setempat. Kasus  pencurian  energi  listrik  ini  melibatkan  antara  tiga  orang  warga  dari dusun  satu  dengan  masyarakat  atau  korban  dari  peristiwa  kebakaran  tersebut. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  desa  setempat,  memang  benar  para pelaku  tersebut  telah  melakukan  pencurian  energi  listrik  berdasarkan  keterangan dari masyarakat setempat yang melihatnya, dan pencurian listrik ini dilakukan oleh pelaku dengan cara saling membantu. Para pelaku tersebut menyambung langsung listrik tersebut sehingga dengan cara begini pelaku akan bebas menggunakan energi listrik  tersebut  tanpa  takut  akan  biaya  tagiahan  listrik  dari  pihak  PT.  PLN sebagaimana biasanya, dan para pelaku ini tidak terlalu paham tentang kelistrikan hanya  paham  dasarnya  aja,  tentunya  sembarang  sambung  seperti  ini  pasti  tidak memenuhi  standarisasi  Peraturan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  yang  berlaku dinegara  kita.  Sehingga  terjadilah  peristiwa  kebakaran  yang  menghanguskan  tiga puluh  delapan  rumah  warga. 11 Tidak  terima  dengan  tindakan  pelaku  yang menyebabkan  kerugian  bagi  banyak  pihak,  sehingga  sebagian  korban  ingin melaporkan  pelaku  kepada  pihak  y a n g   b e r w a j i b ,  namun  Sebagian  korban lagi menyarankan agar diselesaikan secara damai melalui peradilan adat mengingat dan  menimbang  ekonomi  para  pelaku  masih  termasuk  kurang  mampu  dan  para pelaku juga masih dari warga gampong setempat. 12 Setelah dilakukan imabuan oleh Geuchik agar  hadir ke meunasah gampong,  musyawarahpun  dilakukan  dengan hadirnya geuchik , mukim, tuha peut , imem masjid , perangkat, pelaku dan beberapa perwakilan dari korban, serta saksi yang melihat para pelaku melakukan pencurian itu.  Kemudian  pihak  tokoh  adat  gampong  menyarankan  untuk  dilakukan
11 Hasil wawancara dengan Geuchik gampong Blangkejeren, pada tanggal 17 Desember 2023 12 Hasil wawancara dengan korban peristiwa kebakaran, gampong Blangkejeren, pada tanggal 18 Desember 2023.
perdamaian  dengan  pelaku  memberikan  ganti  rugi  berupa  uang pedamen (uang damai) pada pihak korban untuk menjaga silaturrahmi antar dusun. Pihak korban meminta  uang  damai  sebanyak  Rp.5.000.000,-  mengingat  banyaknya  korban kebakaran  tersebut.  Para  pelaku  setuju  mengganti  kerugian  dengan  hanya membayar  uang  damai.  Namun,  para  pelaku  meminta  keringanan  dalam  hal pembayaran ganti rugi tersebut, pelaku mengajukan permintaan jangka waktu satu bulan  untuk  membayar  uang  damai  tersebut.  Para  pihak  korban  tidak  keberatan dengan  permintaan  tersebut.  Berdasarkan  musyawarah  aparat  gampong  akhirnya keputusan  yang  diambil  oleh  pihak  aparat  gampong  dengan  menyerahkan  uang damai  senilai  Rp.  5.000.000-,  sehingga  kasus  tersebut  dapat  terselesaikan  dengan damai.  Uang pedamen yang  diberikan  sebagai  ganti  rugi  tersebut  sesuai  dengan kebiasaan adat yang berlaku di Gampong Blangkejeren. 13
Prosedur  penyelesaian  perkara  melalui  peradilan  adat  diselenggarakan  di meunasah gampong Blangkejeren. Karena meunasah merupakan tempat masyarakat gampong  berkumpul  untuk  melakukan  musyawarah  termasuk  juga  dalam  hal penyelenggaraan peradilan adat gampong. Akan tetapi, proses peradilan adat tidak bermaksud untuk mencari pihak mana yang benar atau salah. Akan tetapi bertujuan untuk  membuat  pihak-pihak  yang  bermasalah  untuk  kembali  berbaikan  dan berdamai sehingga terpeliharanya keseimbangan dan kerukunan dalam masyarakat.
Secara  umum  pejabat  yang  berwenang  dalam  suatu  peradilan  atau musyawarah di gampong Blangkejeren terdiri dari beberapa anggota antara lain: 14
a. Ketua rapat, yakni orang yang memimpin suatu musyawarah proses peradilan adat kewenangan ini diberikan kepada Geuchik gampong.
b. Juru  damai,  yakni  orang  yang  mendamaikan  suatu  perkara  wewenang tersebut diberikan kepada Imem Meunasah selaku ahli hukum.
c. Anggota,  yakni  orang-orang  tertentu  yang  memberikan  pendapat  atau pengamat  dalam  musyawarah  adat  mengenai  perkara  yang  diputuskan terdiri dari Tuha Peut dan perangkat lainnya.
Prosedur  yang  dijalankan  masyarakat  Blangkejeren  untuk  menyelesaikan ganti  kerugian  dalam  peristiwa  kebakaran  akibat  dari  pencurian  energi  listrik antara lain yaitu: 15
a. Pelaporan,  adalah  laporan  yang  dilakukan  oleh  korban  atau  masyarakat gampong  yang  melihat  maupun  mengetahui  pencurian  energi  listrik  yang dilakukan oleh para pelaku setelah terjadinya peristiwa kebakaran.
b. Tahap pemanggilan, adalah proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya laporan dari warga untuk diminta keterangan perihal pencurian yang telah dilakukan oleh pelaku.
c. Tahap  rapat,  adalah  tahap  musyawarah  dengan  menghadirkan  semua aparatur  gampong,  pelaku  dan  korban,  serta  saksi-saksi  dari  peristiwa
13 Hasil  wawancara  dengan Tuha  Peut gampong  Blangkejeren,  pada  tanggal  18  Desember 2023 14 Hasil wawancara dengan Geuchik gampong Blangkejeren, pada tanggal 17 Desember 2023 15 Hasil wawancara dengan Geuchik gampong Blangkejeren, pada tanggal 17 Desember 2023
tersebut  dalam  peradilan  adat  di  gampong  Blangkejeren.  Musyawarah dibuka  oleh Geuchik dengan  memberikan  beberapa  bimbingan  serta menjatuhkan denda ganti rugi berupa uang pedamen kepada pelaku dengan persetujuan  dari  tokoh  adat  gampong  serta  persetujuan  korban  atas  uang pedamen yang akan diberikan oleh pelaku. Hal terakhir yang dilakukan yaitu perdamaian yang dilakukan oleh Imem Meunasah.
Di gampong Blangkejeren aparatur gampong mendamaikan para pihak yang berselisih  secara  lisan  dengan  menyebutkan  syarat  untuk  damai  sehingga  kedua pihak pun akhirnya berdamai. Dalam penyelesaian kasus ini dengan menggunakan uang damai sebagai denda ganti rugi, di gampong tersebut diberlakukan istilah sara awal  bagi  due untuk  uang pedamen yang  diberikan  pelaku  kepada  korban.  Hal  ini bertujuan  untuk  menjaga  silaturrahmi  antar  sesama  penghuni  gampong  dan mengingat penduduk gampong tersebut tidak semuanya berkecukupan.
Maksud  utama  dalam  penerapan  hukum  adat  dalam  penyelesaian perselisihan di gampong Blangkejeren adalah untuk memberikan efek damai secara jangka  panjang  bagi  para  pihak  yang  berselisih  karena  adanya  kesepakatan  dari keduanya untuk menjalin kembali silaturrahmi. Sanksi yang diberikan hukum adat pada peristiwa ini berupa ganti rugi atau denda bertujuan untuk menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan telah menjalin kembali tali silaturrahmi yang sempat terputus.
Penyelesaian Ganti Rugi  Kebakaran Yang Disebabkan  Oleh  Pencurian  Energi Listrik Menggunakan Uang Pedamen di Desa Blangkejeren
Cara penyelesaian perselisihan tersebut dengan mengunakan uang pedamen (perdamaian) adalah suatu upaya penyelesaian perkara melaui kesepahaman/kesepakatan  oleh  para  pihak  di  luar  kewenangan  pengadilan  dengan diselenggarakan  oleh  pihak  ketiga  yaitu  aparatur  gampong  dengan  menempatkan pelaku dengan korban dalam level yang sama. Kebijakan ini di luar hukum positif dan dalam prakteknya ditujukan untuk  terjadinya  solusi  yang  sama-sama  untung  atau win-win  solution .  Menurut  Covey  yang  dikutip  oleh  Steven  Sumampouw  dalam jurnalnya yang berjudul Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar  Pengadilan adalah  penyelesaian  dengan  cara win-win  solution dapat memuaskan  semua  pihak  yang  berperkara  sehingga  sama-sama  untung.  Dalam filosofinya yaitu menang-menang berarti mengerti, bahwa hidup dalam suatu dunia yang saling bergantung dan karenanya diharuskan bekerjasama di dalamnya. 16 Menyelesaikan perkara dengan damai memang diperlukan dalam kehidupan masyarakat  karena  sangat  membantu  dalam  proses  penegakan  hukum  yaitu mempersingkat  penyelesaian  perkara  sehingga  menyingkat  waktu  dan  biaya.  Bagi pihak-pihak  yang  bersangkutan,  hal  ini  juga  sangat  bermanfaat  karena  pelaku,
16 Steven Sumampouw, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan”, Lex Crimen , Volume VIII, No. 3 Maret 2013, h. 17.
Volume 6 Nomor 2 (2024)  1704 - 1718 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6556
korban dan keluarganya bisa mencapai kesepakatan yang memenuhi rasa keadilan masing-masing  pihak  sehingga  tuntutan  keadilan  terlaksana  dan  dapat  dirasakan serta tidak berlarut-larut. 17
Sebenarnya penyelesaian perkara pidana secara damai tidak terdapat dasar hukumnya,  baik  dalam  KUHAP  maupun  peraturan  lainnya.  Satu-  satunya landasan dari pihak yang mendamaikan yaitu dengan adanya kesediaan dari korban ataupun keluarganya  untuk menandatangani  surat  perdamaian maupun  didamaikan  secara lisan  saja  yang  dituntun  oleh  pihak  ketiga  maka  pihak  korban  menyatakan  tidak akan  menuntut  atas  peristiwa  yang  terjadi  baik  secara  pidana  maupun  secara perdata.  Inilah  alasan  dihentikannya  pemeriksaan  lebih  lanjut  oleh  pihak  yang berwajib. Meski tidak ada landasan  hukum dan hanya bergantung pada pernyataan yang  ditanda  tangani  oleh  pihak  yang  bersangkutan,  dinilai  cukup  efektif  dalam menyelesaikan  perkara  di  luar  pengadilan  dengan  damai  dan  juga  tidak  pernah menjadi persoalan sehingga praktek demikian tetap terjadi. 18
Dan  biasanya  penyelesaian  perkara  di  Blangkejeren  diakhiri  dengan  cara peusijuk . Peusijuk adalah  menepungtawari  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dalam perselisihan  tersebut  kemudian  diakhiri  dengan mat  jari yang  bermakna  saling memaafkan sembari kepala adat mengucapkan pesan-pesan antara lain “ nyo kasep oh no, bek na dendam le, beujeut ke jalinan silaturrahmi lagee ajaran agama geutanyo yaitu Islam”. 19
Penyelesaian  perkara  melalui  peradilan  adat  dengan  menggunakan  uang pedamen yang terjadi di Desa Blangkejeren dan gampong-gampong lainnya dianggap sangat efektif dan sampai saat ini masih sering dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana.  Penyelesaian  perkara  secara  damai  dalam  peristiwa  ini  dianggap  sangat efektif karena bisa menghemat waktu dan uang dan memberikan efek damai antara pihak yang berselisih secara permanen, sehingga dapat terjalin kembali silaturrahmi yang sempat terputus karena perkara tersebut.
Penyelesaian  Ganti  Kerugian  Dalam  Peristiwa  Kebakaran  Yang  Disebabkan Oleh  Pencurian  Energi  Listrik  di  Desa  Blangkejeren  Ditinjau  Dari  Pendapat Wahbah Al-Zuhaili
Menurut pendapat Wahbah  al-Zuhaili selaku ulama kontenporer, mengenai definisi ganti rugi secara istilah adalah:
ِحَص ُهُتَداَعِإ َو  ِفَلْتُمْلا ُرْبَج  ْوَأ.... ِأَطَخْلا ِوَأ  ْيِدَعَتلاِب ِعِقا َوْلا  ِرَرَضلا ُةَيِطْغَت  َوُه :  ُضْيِوْعَتلا ِناَكْمِ ْلْا َدْنِع َناَك اَمَك اًحْي
20 يِدْقَنلا ِوَأ ُيِلْثِمْلا  ُضْيِوْعَتلا َبَج َو َكِلد َردَعَت ْنِإَف ،اًحْي ِحَص  ِر ْوُسْكَمْلا ِةَداَعِإَك
17 Ibid. 18 Steven Sumampouw, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan”, Lex Crimen , Volume VIII, No. 3 Maret 2013, h. 18 .
19 Muhammad  Nasir, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Penganiayaan  Melalui  Diyat dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh, Arena Hukum, Volume 12, No. 1 April 2019, h. 102.
20 Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman , Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998, h. 94.
Artinya: Ganti  rugi  adalah  menutup  suatu  kerugian  yang  terjadi  karena  suatu pelanggaran  atau  kekeliruan…Memperbaiki  suatu  benda  yang  rusak  agar dapat  utuh  kembali  semaksimal  mungkin,  seperti  mengembalikan  benda yang  dipecahkan  menjadi  utuh  kembali.  Jika  hal  ini  sulit  dilakukan,  maka harus    menggantinya  dengan  benda  yang  serupa  atau  dalam  bentuk  uang tunai.
Dari  penegasan  Wahbah  al-Zuhaili  tersebut,  sudah  jelas  bahwa  ketentuan ganti  rugi  yang  sebenarnya  sesuai  ajaran  Islam  adalah  memperbaiki  sesuatu  yang rusak  tersebut  sampai  benar-benar  seperti  semula.  Jika  melakukan  hal  ini  tidak mungkin  lagi,  maka  harus menggantinya dengan barang yang sejenis atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang rusak tersebut. Dengan ketentuan  yang dikemukakan oleh Wahbah al- Zuhaili ini menjauhkan dari kerugian sebelah pihak. Gagasan  Wahbah  Az  Zuhaili  ini  juga  terdapat  didalam  Kompilasi  Hukum
Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI tentang ganti rugi, yang mengikat dan berlaku di  Indonesia  jika  terjadi  hal  yang  berdampak  merugikan  orang  lain  baik  itu  di sengaja maupun tidak disengaja maka hal tersebut wajib diganti kerugiannya.
Dalam  syariat  Islam  juga  terdapat  pedoman  tentang  kewajiban  mengganti kerugian  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain.  Prinsip  ini ditumpukan  pada  tujuan  untuk  menjaga  dan  memelihara  harta  benda  serta memberikan  rasa  aman  kepada  pemiliknya  dari  segala  sesuatu  yang membahayakan.  Setiap  orang  memiliki  tanggungjawab  moral  dan  hukum  untuk bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  merugikan  orang  lain,  baik  itu  dilakukan secara  sengaja  ataupun  tidak.  Ketika  seseorang  merugikan  orang  lain  melalui perbuatan  atau  kekeliruan  mereka,  mereka  diharuskan  untuk  mengganti  kerugian kepada pihak yang dirugikan.
Wahbah  al--Zuhaili  menjelaskan  terkait  prinsip  ganti  rugi  yang  harus diberikan yaitu:
هتيفيك وأ نامضلا ةدعاقو امه وحنو فلاتلْاو بصغلا لاومللأ ةبسنلاب : ادإ ءاملعلا قفتلاب لسملا نامض بجي هنأ وه ناك ايلثملا . هلوقل ىلاعت : ْمُكْيَلَع ىَدَتْعا اَم ِلْثِمِب ِهْيَلَع ا ْوُدَتْعاَف ْمُكْيَلَع ىَدَتْعا ِنَمَف . ةرقبلا 2/194 . اُؤ ٰۤ زَج َو ٍ ةَئِّ يَس ٍ ةَئِّ يَس ٍ اَهُلْثِّ م ىروشلا 40 / 42 . Ketentuan  mengenai  ganti  rugi  tersebut  dijelaskan  bahwa  jika  terjadi kerusakan  pada  harta  benda  dan  sejenisnya  maka  harus  dipastikan  ganti  ruginya yang sebanding, sesuai dengan kesepakatan ulama. Sebagaimana firman Allah dalam surah al baqarah 194: “ barang siapa yang menyerang mu maka seranglah dia, sesuai dengan  serangannya  terhadapmu ”, dan  ayat  lain  yang  menjelaskan  hal  ini  adalah dalam surah as syura ayat  40:  “ balasan  dari  suatu  kejahatan  adalah  balasan  yang setimpal ”. 21
Sudah  nyata  bahwa  ganti  rugi  yang  disampaikan  oleh  Wahbah  al-Zuhaili sangat  bersamaan  maksud  dan  tujuan  terhadap  ganti  rugi  menurut  hukum  positif yaitu suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum  dan  merugikan  orang  lain  karena  perbuatannya.  Berbuat  kerugian  kepada diri sendiri maupun orang lain tidaklah dibenarkan.
21 A. W. Zuhaili, ) 1998 (. نامضلا   ةيرظن
Volume 6 Nomor 2 (2024)  1704 - 1718 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6556
Kebakaran yang terjadi akibat dari Pencurian energi listrik di Blangkejeren tersebut  merupakan sebuah  tindakan  yang melawan  hukum  dan  jelas  menyisakan kerugian bagi pihak korban, bahkan masyarakat sebagai korban kebakaran tersebut dapat  menuntut  secara  perdata.  Meski  demikian,  korban  kebakaran  di  Desa Blangkejeren tersebut dengan suka rela mereka memilih opsi untuk tidak membawa kasus  ini  ke  peradilan  yang  lebih  tinggi  dan  tanpa  meminta  ganti  kerugian  yang mereka  alami.  Mereka  sepakat  menyelesaikan  masalah  ini  secara  kekeluargaan, musyawarah,  perdamaian  saja,  melalui  adat  gampong  Blangkejeren  tersebut. Karena  menimbang  dan  mengingat  bahwa  pelaku  tersebut  juga  berasal  dari keluarga yang kurang mampu dan juga masih dari warga gampong itu sendiri.
Maka berdasarkan perspektif Wahbah Al-Zuhaili kebakaran akibat pencurian energi  listrik  yang  dilakukan  oleh  beberapa  oknum  di  Blangkejeren  tersebut  yang secara  sadar  dan  sengaja  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  sehingga mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  korban,  maka  para  korban  dapat  meminta pertanggung  jawaban  dari  pelaku.  Namun,  pihak  korban  memilih  menyelesaikan masalah ganti kerugiannya melalui adat dengan cara bermusyawarah.

## Analisis Pembahasan Hasil Penelitian
Kajian terkait permasalahan ganti kerugian dalam peristiwa kebakaran akibat pencurian energi listrik dalam tinjauan Wahbah Al-Zuhaili serta musyawarah melalui peradilan  adat  di  Desa  Blangkejeren,  diketahui  dari  hasil  penelitian  bahwa  pada dasarnya  menurut  Wahbah  Al-Zuhaili  apabila  ada  kerusakan  harta  dan  sejenisnya maka harus diperbaiki hingga menjadi utuh kembali seperti semula, dan apabila hal tersebut  tidak  bisa  dilakukan  maka  harus  menggantinya  sesuai  dengan  nominal kerugian yang dialami korban. Akan tetapi, jika ada kerelaan dari para korban untuk tidak  menuntut  kerugian  yang  dialaminya,  dan  memilih  menyelesaikan  masalah secara  kekeluargaan,  musyawarah,  damai,  melalui  peradilan  adat  seperti  yang dilakukan korban kebakaran di Desa Blangkejeren tersebut, maka hal ini sah-sah saja. Dan hal ini juga sudah sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, karena Wahbah Al-Zuhaili  juga  mengemukakan  bahwa  dalam  penyelesaian  suatu  perkara  dengan cara perdamaian boleh dilakukan.
Wahbah  al-Zuhaili  selaku  ulama  kontemporer  menjelaskan  tentang perdamaian ( as-sulhu ) dalam bukunya al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh , bahwa as-sulhu menurut  bahasa  adalah ةعزانملا عطق (memutus  pertengkaran).  Sedangkan  menurut syara’  adalah  suatu  akad  yang  dibuat  untuk  memutus  suatu  persengketaan  atau perselisihan. 22
Perdamaian (as-sulhu) biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk kompromi  untuk  mendapatkan  apa  yang  diinginkan. 23 Melalui  perdamaian  ini,
22 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, (Daar al-Fikr: Damaskus, 2004), Juz VI, h. 4330.
23 Ibid.
diberlakukan  perjanjian  damai  atas  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  yang mengutamakan asas keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila rukun dalam  akad as-sulhu telah  terpenuhi,  maka  telah  perjanjian  perdamaian  diantara pihak-pihak  yang  bersangkutan  telah  berlangsung,  dan  dengan  sendirinya  dari perjanjian  itu  menghasilkan  sebuah  ikatan  hukum. 24 Objek  perdamaian  yang didasarkan  pada  pemberian  uang pedamen merupakan  penyelesaian  akhir  dalam penyelesaian  perselisihan.  Dalam  metode  perdamaian  ketentuan  pemberian  uang pedamen  tidak diatur secara khusus, akan  tetapi  hal ini sering  digunakan  di  dalam adat perkampungan. 25 Pemberian uang damai dalam metode penyelesaian as-sulhu diberikan oleh pihak yang memulai perselisihan dan diserahkan kepada korban yang merasa dirugikan. 26

## KESIMPULAN
Berdasarkan  yang  telah  diuraikan  oleh  penulis  sehubungan  dengan penelitian  ini  dan  penjelasan  yang  telah  dikemukakan  dalam  hasil  penelitian  dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Blangkejeren pada tanggal 02 Mei 2023 merupakan  akibat  dari  pencurian  energy  listrik  yang  dilakukan  oleh sekelompok masyarakat dengan menyambung kabel secara langsung. Hal ini mereka lakukan dengan saling membantu satu sama lain, untuk menghindari tagihan bulanan PT. PLN. Karena kurangnya pengetahuan pelaku menegenai listrik  dan  peralatan  seadanya  tentunya  tidak  memenuhi  Standarisasi Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL), sehingga  hal ini  tidak  lah  aman, dan terjadilah kebakaran yang menghanguskan sekitar 38 rumah warga. Dan jelas  menyisakan  kerugian  bagi  pihak  korban  baik  secara  materil  maupun immateril.  Faktor  utama  yang  mendorong  para  pelaku  melakukan  hal tersebut dalah faktor finansial.  Minimnya penghasilan, ekonomi tidak stabil, akan  tetapi  kebutuhan  dalam  rumah  tangga  semakin  mahal,  fasilitas  listrik tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Sistem  penyelesaian  ganti  rugi  kebakaran  akibat  pencurian  energi  listrik  di gampong  Blangkejeren  melalui  adat  yang  diselenggarakan  di Meunasah gampong setempat, dan masyarakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan  muasyawarah  dan  perdamaian.  Dalam  peradilan  gampong  tersebut dihadiri oleh aparatur gampong seperti Geuchik , Imen Meunasah, Tuha Peut, dan aparatur gampong lainnya, serta korban dan pelaku. Penyelesaian ganti rugi  menggunakan  uang pedamen (perdamaian)  di  gampong  Blangkejeren
24 Heni  Hendrawati,  Yulia  Kurniyati, Pelaksanaan  Diversi  dengan  Ganti  Kerugian  untuk Korban Tindak Pidana , (Surakarta: URECOL, 2018), h. 175.
25 Ahmad  Muflikhudin,  “ Akad  As-Sulhu  sebagai  Induk  Penyelesaian  Sengketa  dalam Mu’amalah  Menurut  Imam Jalaludin  Suyuti”,  Jurnal  As-Salam, Vol.  IX,  No.  1  Tahun  2020,  h. 113.
26 Ibid. h. 113.
dinilai  sangat  efektif  karena  dalam  penyelesaiannya  aparatur  gampong memanggil  pihak  yang  berselisih  atau  bersengketa  lalu  mengadakan musyawarah  dan  mufakat  agar  perselisihan  kedua  belah  pihak  bisa diselesaikan  dengan  perdamaian.  Dalam  praktiknya  adanya  kesiapan  dari korban dan pelaku untuk didamaikan secara lisan dan tertulis yang dipandu oleh  pihak  ketiga.  Dalam  hal  ini,  pihak  korban  menyatakan  tidak  akan menuntut  atas  kejadian  yang  terjadi  baik  secara  pidana  maupun  secara perdata,  begitu  juga  pihak  pelaku  menyatakan  dengan  sepenuh  hati  tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
3. Dalam  pandangan  Wahbah  al – Zuhaili,  bahwa  kerugian  yang  timbul  akibat perbuatan  melawan  hukum  harus  diganti  kerugiannya  dengan  barang  yang serupa  atau  duganti  dengan  uang  tunai  yang  sebanding  dengan  nominal kerugian  yang  dialami  orang  tersebut.  Akan  tetapi,  jika  pihak  korban  ada kerelaan  dan  memilih  opsi  dalam  penyelesaian  ganti  kerugian  secara kekeluargaan, musyawarah, perdamaian, melalui peradilan adat seperti yang terjadi di gampong Blangkejeren dinilai telah memenuhi konsep perdamaian dan  sejalan  dengan  pendapat  yang  telah  dijelaskan  oleh  Wahbah  al-Zuhaili bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan adanya kesepakatan kedua  belah  pihak  boleh  diakukan,  dengan  mengedepankan  asas  keadilan. Apabila  rukun  dalam  akad  perdamaian  ( as-sulhu )  telah  terpenuhi,  maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang berselisih atau bersengketa telah  berlangsung,  dan  dengan  sendirinya  dari  perjanjian  itu  menghasilkan sebuah  ikatan  hukum.  Sanksi  yang  diberikan  berupa  pemberian  uang pedamen sebagai  denda  ganti  rugi.  Kepastian  besarnya  jumlah  uang pedamen ditetapkan melalui kesepakatan aparatur gampong dalam musyawarah yang dilaksanakan  di Meunasah gampong  dan  telah  sesuai  dengan  adat  yang berlaku, dan telah sesuai juga dengan konsep-konsep perdamaian ( as-sulhu ) yang  telah  dikemukan  oleh  Wahbah  al-Zuhaili  selaku  ulama  kontemporer. Denda ganti  rugi  yang diberikan  kepada  pelaku  bermaksud  agar  terjalinnya kembali silaturrahmi kembali antara pihak yang bersangkutan.
Volume 6 Nomor 2 (2024)  1704 - 1718 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6556

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Tirmidzi. 1974. Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, Sunan al-Tirmidzi , Beirut: Daar al-Fikr, Juz II.
Al-Zuhaili Wahbah. 1998. Nazariyah al-Dhaman , Dimasyq: Dar al-Fikr.
Al-Zuhaili.  2004.  Wahbah, al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuh ,  Damaskus:  Daar  al-Fikr:
Damaskus, Juz VI.
Asmuni.  2007. Teori  Ganti  Rugi  (Dhaman)  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Millah, Volume VI, Nomor 2, Februari.
Departemen Agama RI. 2004. Al- Qur’an dan Terjemahannya , Bandung: J-ART.
Hendrawati, Heni. Kurniyati, Yulia. 2018. Pelaksanaan Diversi dengan Ganti Kerugian untuk Korban Tindak Pidana , Surakarta: URECOL.
Juwariyah. 2010. Hadis Tarbawi, Yogyakarta: Teras.
Miru Ahmadi. 2013. Hukum Kontrak Bernuansa Islam , Jakarta: Rajawali Pers.
Muflikhudin, Ahmad. 2020. Akad As-Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin Suyuti”, Jurnal As-Salam, Vol. IX, No. 1.
Muhammad  Nasir.  2019. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh, Arena Hukum, Volume 12, No. 1 April.
Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Putri,  W.,  Siregar,  H.,  &  Permata,  C.  (2023). Analisis  Hukum  Terhadap  Klausula Eksonerasi pada Nota Laundry di Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi Perspektif Wahbah Az- Zuhaili. 5(1),  215 – 228.
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2446
Sumampouw, Steven. 2013. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan, Lex Crimen , Volume VIII, No. 3.
.