## KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA
( Studi Di Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan)

## Bron

## ABSTRACT
Good  government  village  is  depending  on  the  performance  of  government  village employee.  Government  village  employee  consist  of:  village  head  and  staff  that  the  most important person who in charge of managing the administration.
Tumbang  Kaman  government  village  as  the  lowest  unit  of  government  have obligation  to  make  good  performance  employee  through  administration  management, therefore it has been granted as the champion of village competition in 2013.
The  research  uses  descriptive-qualitative  methode.  Collecting  data  technic  is  being done by observation, interview, and documentation. The data analysis technic uses interactive model by Miles and Huberman.
Depend on the fact from the field, found some conclusion that: 1) Good government employee  performance  have  achieved  observed  by  quality,  quantity,  time  work,  and  tim work. 2) Unsupporting factors in administration management was not meaningfull, but it still there:  lower  skill  administration  of  the  government  village  employee,  the  salary  should  be increase.  Supporting  factors  are:  the  infrastructure  are  available  well  in  Tumbang  Kaman village and also tim work have achieved well.

## Keywords : Performance, Government Employee, Administration Management

## PENDAHULUAN
Menurut  perspektif  sosiologis,  desa  adalah  komunitas  yang  menempati  wilayah tertentu  dimana  warganya  saling  mengenal  satu  sama  lain  dengan  baik,  bercorak  homogen, dan  banyak  bergantung  pada  alam.  Menurut  kacamata  politik,  desa  dipahami  sebagai organisasi  kekuasaan  yang  memiliki  kewenangan  tertentu  dalam  struktur  pemerintahan negara  (Pratikno,2000).  Kajian-kajian  politik  juga  telah  memiliki  tradisi  membahas  desa dalam  topik  otonomi  dan  demokrasi.  Pembicaraan  mengenai  desa  sebagai  komunitas  yang otonom  menghasilkan  sejumlah  gagasan  mengenai  tipe  desa  seperti self-governing community (berpemerintahan  sendiri), local  self  government (pemerintahan  lokal  yang otonom)  dan local  state  government (pemerintahan  negara  tingkat  lokal)  (Sutoro,2006). Sedangkan  pembicaraan  yang  menghubungkan  desa  dalam  topik  demokrasi,  umumnya melihat  desa  sebagai  republik  mini  yang  sanggup  melangsungkan  pengurusan  publik  dan pergantian kepemimpinan secara demokratis. Desa adalah republik kecil yang self contained . Ukurunnya  tidak  ditekankan  pada  pemenuhan  atas  tiga  cabang  kekuasaan  yakni  legislatif, eksekutif,  yudikatif.  Ukurannya  dijatuhkan  pada  pelembagaan  kultur  dan  tradisi  demokrasi desa  dianggap  lebih  penting  ketimbang  pengaturan  dan  penciptaan  institusi-institusi  formal demokrasi (Haris, Makalah).
Setidaknya  ada  dua  dimensi  permasalahan  yang  dapat  diidentifikasi  tentang  desa. Pertama ,  masalah  seputar  desa  sebagai  suatu  komunitas  politik  tertentu. Kedua ,  masalah seputar  pemerintahan  desa  itu  sendiri.  Dalam  hubungan  yang  pertama,  terdapat  persoalan pengendalian  dan  depolitisasi  yang  merembet  pada  kewenangan  desa  termasuk  dalam perolehan dan alokasi dana desa juga soal pemekaran. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang kedua, muncul praktek penyeragaman struktur pemerintahan desa yang terpaksa sering berhadapan  dengan  struktur  organisasi  lokal/adat;  soal  sumber  daya  manusia  yang  terbatas
dan  berkualifikasi  rendah  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  juga  tentang peraturan desa.
Pembangunan  nasional  yang  terdiri  atas  banyak  aspek  pengelolaannya  melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan sampai di  tingkat  desa.  Unsur  atau  aparat  dimaksud  hendaknya  memiliki  kemampuan  baik  dalam menjalankan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan,  mengingat  pemerintahan  desa  merupakan  pusat pemerintahan  terendah  dalam  struktur  pemerintahan  Indonesia  yang  sangat  menentukan berhasil atau tidaknya  pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh.
Mempertimbangkan  begitu  banyaknya  aspek  atau  bidang  yang  akan  dibangun  pada pemerintahan  tingkat  desa  tersebut,  maka  salah  satu  aspek  yang  seharusnya  terlebih  dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa.
Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan  maupun  sebagai  pembina  ketentraman  dan  ketertiban  di  wilayah kekuasaannya.  Karena  itu,  peranan  mereka  penting  dalam  menciptakan  ketentraman  dan ketertiban  di  wilayah  kekuasaannya.  Karena  itu,  peranan  mereka  penting  dan  banyak menentukan  maju  mundurnya  suatu  unit  pemerintahan.  Untuk  itu  diperlukan  aparatur pemerintah desa yang mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
Keberadaan aparatur pemerintah desa  yang juga diserahi tugas dibidang administrasi menduduki yang posisi sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya, maka input pada  pemerintah  kecamatan  yang  menyangkut  berbagai  keterangan  dan  informasi  sangatlah dibutuhkan  dalam  pengambilan  kebijaksanaan  daerah  maupun  nasional  untuk  kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas,  Suryaningrat  (1992:108)  mengemukakan bahwa  “Desa  sebagai  bahan  keterangan  dan  sumber  data  dan  bahan  keterangan  yang diperoleh  dari  desa  seringkali  digunakan  untuk  rencana  daerah  oleh  karena  itu  data  buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan negara”.
Dengan  demikian  aparat  desa  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari,  terutama  yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja  keras  dan  dan  kemampuan  yang  optimal  guna  memperlancar  pelaksanaan  tugas pemerintahan.
Belum  tersedianya  informasi  atau  pencatatan  administrasi  secara  baik  sebagaimana tersebut  diatas,  maka  hal  itu  terjadi  karena  adanya  pengaruh  berbagai  faktor,  antara  lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara belum optimal. Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  terpenting  adalah  bagaimana aparatur  pemerintah  desa  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya,  mampu memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  desa,  dan  mampu  meningkatkan  daya  saing desanya. Hal tesebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai  permasalahan  yang  langsung  maupun  tidak  langsung  menghambat  pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.
Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa.
Kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  yang  masih  rendah  merupakan  sumber permasalahan  dari  kinerja  pemerintah  desa  secara  keseluruhan.  Menurut  Sudarmanto
(2009:7)  konsep  kinerja  setidaknya  dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga)  tingkatan  yaitu:  kinerja organisasi,  kinerja  proses,  dan  kinerja  individu.  Selanjutnya  pengertian  kinerja  juga  dapat dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  kinerja  dalam  pengertian  sebagai  hasil  dan  kinerja  dalam pengertian sebagai perilaku. Dengan pengertian ini, maka seyogyanya kita dapat memahami kinerja secara lebih kompleks.
Desa  Tumbang  Kaman  Kecamatan  Sanaman  Mantikei  Kabupaten  Katingan  adalah salah satu entitas pemerintahan yang ada di Kabupaten Katingan. Pemerintah Desa Tumbang Kaman  memiliki  struktur  organisasi  yang  lengkap  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan dan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Kinerja  aparatur  pemerintah  Desa  Tumbang Kaman  sebagaimana  yang  diobservasi  menunjukkan  penyelenggaraan  administrasi  yang dianggap  penulis  cukup  baik.  Selanjutnya  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  secara  lebih mendalam,  apakah  fenomena  yang  dilihat  tersebut  dapat  dibuktikan  dan  dapat  diukur sebagaimana konsep kinerja yang sebenarnya.
Untuk  itu  pada  kesempatan  ini  penulis  tertarik  untuk  mengajukan  usulan  penelitian berjudul “KINERJA  APARATUR  PEMERINTAH  DESA  TUMBANG  KAMAN DALAM  PENGELOLAAN  ADMINISTRASI  DESA (Studi  Di  Desa  Tumbang  Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan)”. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu:
1. Untuk  mengkaji  dan  mendeskripsikan  kinerja  aparatur  Pemerintah  Desa  Tumbang Kaman dalam pengelolaan administrasi desa.
2. Untuk  mengkaji  dan  mendeskripsikan  faktor  penghambat  dan  faktor  pendorong kinerja  aparatur  Pemerintah  Desa  Tumbang  Kaman  dalam  pengelolaan  administrasi desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian dan Ruang Lingkup Kinerja
Konsep kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep  produktivitas.  Pada  awalnya,  orang  seringkali  menggunakan  istilah  produktivitas untuk menyatakan kemampuan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu.  Menurut  Andersen  (1995)  dalam  Sudarmanto  (2009:7),  paradigma  produktivitas yang  baru  adalah  paradigma  kinerja  secara  aktual  yang  menuntut  pengukuran  secara  aktual keseluruhan  kinerja  organisasi,  tidak  hanya  efisiensi  atau  dimensi  fisik,  tetapi  juga  dimensi non fisik ( intangible ).
Terkait  dengan  konsep  kinerja,  Rummler  dan  Brache  (1995)  dalam  Sudarmanto (2009:7) mengemukakan ada 3 (tiga) level kinerja, yaitu:
1. Kinerja  organisasi;  merupakan  pencapaian  hasil (outcome )  pada  level  atau  unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
2. Kinerja  proses;  merupakan  kinerja  pada  proses  tahapan  dalam  menghasilkan  produk atau  pelayanan.  Kinerja  pada  level  proses  ini  dipengaruhi  oleh  tujuan  proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
3. Kinerja  inividu/pekerjaan;  merupakan  pencapaian  atau  efektivitas  pada  tingkat pegawai  atau  pekerjaan.  Kinerja  pada  level  ini  dipengaruhi  oleh  tujuan  pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.
Dalam berbagai literatur, pengertian tentang kinerja sangat beragam. Akan tetapi, dari berbagai  perbedaan  pengertian,  dapat  dikategorikan  dalam  dua  garis  besar  pengertian dibawah ini;
1.  Kinerja  merujuk  pengertian  sebagai  hasil.  Dalam  konteks,  Bernardin  (2001;143)  dalam Sudarmanto  (2009:8)  menyatakan  bahwa  kinerja  merupakan  catatan  hasil  yang
diproduksi  (dihasilkan)  atas  fungsi  pekerjaan  tertentu  atau  aktivitas-aktivitas  selama periode waktu tertentu. Dari definisi tersebut, Bernardin menekankan pengertian kinerja sebagai  hasil,  bukan  karakter  sifat  (trait)  dan  perilaku.  Pengertian  kinerja  sebagai  hasil juga  terkait  dengan  produktivitas  dan  efektivitas  (Ricard,  2003)  dalam  Sudarmanto (2009;8).  Produktivitas  merupakan  hubungan  antara  jumlah  barang  dan  jasa  yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya  yang digunakan dalam produksi itu (Miner, 1988) dalam Sudarmanto (2009;8).
2.      Kinerja  merujuk  pengertian  sebagai  perilaku.  Terkait  dengan  kinerja  sebagai  perilaku, Murphy  (1990)  dalam  Sudarmanto  (2009;8)  menyatakan  bahwa  kinerja  merupakan seperangkat  perilaku  yang  relevan  dengan  tujuan  organisasi  atau  unit  organisasi  tempat orang  bekerja.  Pengertian  kinerja  sebagai  perilaku  juga  dikemukakan  oleh  Mohrman (1989),  Campbell  (1993),  Cardy  dan  Dobbins  (1994),  Waldman  (1994)  (dalam Ricard,2002) dalam Sudarmanto (2009;9). Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu  yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Dalam pengertian  ini,  kinerja  mencakup  tindakan-tindakan  dan  perilaku  yang  relevan  dengan tujuan  organisasi.  Kinerja  bukan  konsekuensi  atau  hasil  tindakan,  tetapi  tindakan  itu sendiri (Campbell, 1993 dalam Ricard, 2003) dalam Sudarmanto (2009;9).

## Pengukuran Kinerja
Untuk dapat melakukan kinerja dengan baik, banyak pakar atau ahli yang berpendapat tentang  standar  kinerja  yang  dapat  digunakan,  tetapi  kebanyakan  pendapatnya  bervariasi. Martin  dan  Bartol  (dalam  Bohlander,  dkk.  2002)  dalam  Sudarmanto  (2009;9)  menyatakan bahwa  standar  kinerja  seharusnya  didasarkan  pada  pekerjaan,  dikaitkan  dengan  persyaratan yang  dijabarkan  dari  analisis  pekerjaan,  dan  tercermin  dalam  deskripsi  pekerjaan  dan spesifikasi pekerjaan.
Bufford,  1998  (dalam  Werther  &  Davis,  1996)  dalam  Sudarmanto  (2009;9) menyatakan bahwa untuk menjadi efektif, standar kinerja seharusnya dikaitkan dengan hasil yang  diinginkan  dari  masing-masing  pekerjaan.  Lathams  &  Wexley,  1981  (dalam  Werther dan  Davis,  1996)  dalam  Sudarmanto  (2009;10)  mengemukakan  bahwa  idealnya  penilaian didasarkan  pada  kinerja  aktual  dari  identifikasi  elemen-elemen  kritis  melalu  analisis pekerjaan.
Selanjutnya, menurut  Gomez (2001) dalam Sudarmanto  (2009;10) mengukur kinerja pegawai  terkait  dengan  alat  pengukuran  kinerja  yang  digunakan.  Terkait  dengan  alat pengukuran  kinerja,  secara  garis  besar  diklasifikasikan  dalam  dua,  yaitu;  pertama,  tipe penilaian yang dipersyaratkan; dengan penilaian relatif dan penilaian absolut. Penilaian relatif merupakan  model  penilaian  dengan  membandingkan  kinerja  seseorang  dengan  orang  lain dalam  jabatan  yang  sama.  Model  penilaian  ini  akan  menghasilkan  peringkatan  kinerja antarpegawai  dalam  kelompok  pekerjaan.  Model  penilaian  absolut  merupakan  penilaian dengan  menggunakan  standar  penilaian  kinerja  tertentu.  Kedua,  fokus  pengukuran  kinerja dengan 3 model, yaitu; penilaian kinerja berfokus sifat (trait), berfokus perilaku dan berfokus hasil.
Terkait dengan ukuran standar kinerja, David Devries, dkk (1981) dalam Sudarmanto (2009;10) menyatakan bahwa dalam melakukan pengukuran kinerja ada 3 (tiga) pendekatan, yaitu;
1. Pendekatan  personality  trait,  yaitu  dengan  mengukur  kepemimpinan,  inisiatif,  dan sikap.
2. Pendekatan  perilaku,  yaitu  dengan  mengukur,  umpan  balik,  kemampuan  presentasi, respons terhadap komplain pelanggan.
3. Pendekatan  hasil,  yaitu  dengan  mengukur;  kemampuan  produksi,  kemampuan menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi/penjualan.
Menurut  Dick  Grote  (1996)  dalam  Sudarmanto  (2009;11)  dalam  bukunya The Complete  Guide  to  Performance  Appraisal menyatakan  bahwa  dalam  pengukuran  atau penilaian kinerja ada tiga pendekatan, yaitu:
1. Penilaian atau pengukuran kinerja berbasis pelaku.
2. Penilaian atau pengukuran kinerja berbasis perilaku.
3. Penilaian atau pengukuran kinerja hasil.
Dari  berbagai  pendapat  ahli  tersebut,  standar  pengukuran  kinerja  dapat  dilakukan  dengan mengukur 4 hal, yaitu:
a. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan.
b. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur sifat/karakter pribadi (traits).
c. Pengukuran  kinerja  dilakukan  dengan  mencapai  hasil  dari  pekerjaan  yang  ingin dicapai.
d. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur perilaku atau tindakan-tindakan.

## Dimensi Kinerja atau Indikator Kinerja
Dimensi  atau  indikator  kinerja  merupakan  aspek-aspek  yang  menjadi  ukuran  dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran  kinerja  sangat  diperlukan  karena  akan  bermanfaat  baik  bagi  banyak  pihak.  Adapun survei literatur mengenai dimensi atau indikator yang menjadi ukuran kinerja adalah sebagai berikut:
John  Miner  (1988)  dalam  Sudarmanto  (2009;11)  mengemukakan  4  dimensi  yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja yaitu;
a. Kualitas, yaitu; tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan.
b. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan.
c. Penggunaan  waktu  kerja,  yaitu:  tingkat  ketidakhadiran,  keterlambatan  waktu  kerja efektif/jam kerja hilang.
d. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.
Dari empat dimensi kinerja diatas, dua hal terkait dengan aspek keluaran atau hasil pekerjaan; dan  dua  hal  terkait  aspek  perilaku  individu,  yaitu  penggunaan  waktu  dalam  kerja  (tingkat kepatuhan  terhadap  jam  kerja,  disiplin)  dan  kerja  sama.  Dari  4  dimensi  kinerja  tersebut cenderung mengukur kinerja pada level individu.
Bernardin  (2001)  dalam  Sudarmanto  (2009;12)  menyampaikan  ada  6  kriteria  dasar atau dimensi untuk mengukur kinerja, yaitu;
a. Quality terkait  dengan  proses  atau  hasil  mendekati  sempurna/ideal  dalam  memenuhi maksud dan tujuan.
b. Quantity, terkait denan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan.
c. Timeliness, terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk.
d. Cost-effectiveness, terkait  dengan  tingkat  penggunaan  sumber-sumber  organisasi (orang,  uang,  material,  teknologi)  dalam  mendapatkan  atau  memperoleh  hasil  atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi.
e. Need  for  supervision, terkait  dengan  kemampuan  individu  dapat  menyelesaikan pekerjaan  atau  fungsi-fungsi  pekerjaan  tanpa  asistensi  pimpinan  atau  intervensi pengawasan pimpinan.
f. Interpersonal  impact, terkait  dengan  kemampuan  individu  dalam  meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerjasama di antara sesama pekerja dan anak buah.
Sedangkan  Jerry  Harbour  (1997)  dalam  buku The  Basics  of  Performance  Measurement, merekomendasikan pengukuran kinerja dengan 6 aspek, yaitu:
1. Produktivitas; kemampuan dalam menghasilkan produk barang dan jasa.
2. Kualitas; proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas.
3. Ketepatan  Waktu  ( timeliness );  waktu  yang  diperlukan  dalam  menghasilkan  produk barang dan jasa tersebut.
4. Putaran  Waktu;  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  setiap  proses  perubahan  barang  dan jasa tersebut kemudian sampai kepada pengguna/konsumen.
5. Penggunaan  Sumber  Daya;  sumber  daya  diperlukan  dalam  menghasilkan  produk barang dan jasa tersebut.
6. Biaya; biaya yang diperlukan.

## Kinerja Aparatur
Kinerja  bisa  diketahui  hanya  jika  individu  atau  kelompok  individu  tersebut mempunyai  kriteria  keberhasilan  yang  ditetapkan.  Kriteria  keberhasilan  ini  berupa  tujuan- tujuan  atau  target-target  tertentu  yang  hendak  dicapai.  Tanpa  ada  tujuan  atau  target,  kinerja seseorang  atau  organisasi  tidak  dapat  mungkin  dapat  diketahui  karena  tidak  ada  tolak ukurnya.
Widodo  (Pasolong,2008:15)  mengatakan  bahwa  kinerja  adalah  melakukan  suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti  yang diharapkan.
“ Performance ”  diterjemahkan  dalam  Bahasa  Indonesia  adalah  kinerja,  juga  berarti prestasi  kerja,  pelaksanaan  kerja,  pencapaian  kerja,  atau  hasil  kerja/unjuk  kerja/penampilan kerja (BKPP:9).
Secara etimologi aparatur berasal dari Bahasa Belanda “aparat”, dalam Bahasa Inggris “apparatus” dan dalam bahasa birokrasi di Indonesia aparat berasal dari singkatan aparat dan struktur.  Aparatur  adalah  orang-orang  yang  menjalankan  roda  pemerintahan.  Aparatur pemerintah  dapat  digambarkan  ibarat  sebuah  kapal  maka  aparatur  adalah  nahkoda  kapal tersebut  yang  mesti  harus  tahu  untuk  apa  kapal  tersebut,  bagaimana  menjalankannya  dan kemana  tujuan  kapal  tersebut,  maksudnya  disini  adalah  aparatur  pemerintah  merupakan faktor yang amat sangat penting terhadap berjalannya roda pemerintahan.( ejournal.pin.or.id/site/wp)

## Administrasi Desa
Sebelum  menjelaskan  konsep/pengertian  administrasi  pemerintahan  terlebih  dahulu perlu dijelaskan konsep "administrasi dan pemerintahan".
Menurut  Siagian  (1991:2):"Administrasi  adalah  keseluruhan  proses  pelaksanaan  dari keputusan-keputusan  yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.
Dewasa  ini,  peranan  Pemerintah  Desa  sebagai  struktur  perantara,  yakni  sebagai penghubung  antara  masyarakat  desa  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  di  luar  desa  tetap dipertahankan,  bahkan  ditambah  dengan  peranan  lainnya  yaitu  sebagai  agen  pembaharuan. Desa  atau  dengan  nama  lainnya  yang  sejenis  menurut  konstitusi  memperoleh  perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan  harkat  dan  martabat  masyarakat  desa  diperkenalkan  dan  dijalankan  melalui Pemerintah Desa.
Pemerintahan  desa  perlu  terus  dikembangkan  sesuai  dengan  kemajuan  masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.   Dengan perkataan lain, perubahan sosial  yang terjadi pada masyarakat  desa  karena  adanya  gerakan  pembangunan  desa  perlu  diimbangi  pula  dengan pengembangan  kapasitas  Pemerintahan  Desa-nya,  sehingga  keinginan  mempertahankan posisi  tawar  menawar  dengan  pihak  luar  desa  yang  relatif  seimbang  dapat  terus dipertahankan. (Sadu Wasistiono, 2006: 4).
Lebih  lanjut  Sadu  Wasistiono  mengatakan  bahwa  tanpa  adanya  Pemerintahan  Desa
yang  kuat,  Desa  dengan  masyarakatnya  hanya  akan  menjadi  obyek  permainan  ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.
Langkah  konkrit  upaya  pengembangan  desa  antara  lain  berupa  lahirnya  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  merupakan  pengganti berbagai  peraturan  perundangan  mengenai  pemerintahan  desa.  Salah  satu  tujuan dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  adalah  guna  memodernisasikan pemerintahan  desa  agar  mampu  menjalankan  tiga  peranan  utamanya,  yaitu  sebagai  struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat serta agen pembaharuan.
Sebagai  konsekuensi  negara  hukum,  perubahan  format  politik  dan  sistem pemerintahan  harus  ditindaklanjuti  dengan  perubahan  peraturan  perundang-undangan  di bidang politik dan pemerintahan dengan dilakukannya perubahan peraturan pelaksanaan yang mengatur desa.  Uniformitas  yang diregulasi oleh  UU No. 5 tahun 1979 selama dua dekade, direformasi  melalui  UU  No.  22  tahun  1999  yang  memberikan  peluang  kehidupan  lebih demokrasi  pada  tataran  struktur  pemerintahan  paling  depan  tersebut.  Selanjutnya  dengan diterapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan semakin menyempurnakan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa  sebagai  pengganti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  76  Tahun  2001  tentang  Pedoman Umum  Pengaturan  Mengenai  Desa  sebagai  regulasi  yang  mengatur  tentang  Desa  setelah setahun berlakunya UU No. 32 Tahun 2004.
Salah  satu  konsekuensi  logis  dari  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005  tentang  Desa,  terutama  aktivitas  Pemerintah  Desa  sebagai  pelayan  masyarakat,  maka diundangkanlah  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2006 Tentang  Pedoman Administrasi  Desa  yang  membantu  aparat  dan  perangkat  Pemerintah  Desa  di  dalam  proses pencatatan data dan informasi berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Secara  etimologis, administrasi berasal  dari  bahasa  latin ad+ministrare ,  suatu  kata kerja  yang  berarti  melayani,  membantu,  menunjang,  atau  memenuhi.  Istilah  ini  berasal  dari kata  benda administratio dan  kata  sifat administratifus .  Untuk  Indonesia  yang  tepat digunakan istilah administrasi.
Rangkaian kegiatan  yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh  sekelompok  orang  (2  orang  atau  lebih);    (2)  berlangsung  dalam  suatu  kerjasama;  (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat  adalah  sekelompok  orang,  kerjasama,  dan  tujuan  tertentu.  Jadi  bisa  ditarik kesimpulan  bahwa  kerjasama  adalah  rangkaian  perbuatan  yang  dilakukan  bersama-sama secara  teratur  oleh  lebih  seorang  yang  menimbulkan  akibat  yang  sebenarnya  tidak  akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing seorang diri.
Administrasi  diartikan   sebagai  suatu  proses  tata  kerja  penyelenggaraan  atau  dengan perkataan lain sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara teknis.
Administrasi  adalah  segenap  rangkaian  perbuatan  sekelompok  orang  dalam  suatu usaha kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Administrasi  adalah  proses  penyelenggaraan  kegiatan  untuk  mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya.
Administrasi juga dapat diartikan sebagai :
1. Suatu  aktivitas  yang  terutama  bersangkutan  dengan  cara  untuk  menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula;
2. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar maupun kecil-kecilan;
3. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus;
4. Suatu  proses  penyelenggaraan  dalam  setiap  usaha  kerjasama  sekelompok  manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Syafiie, Tanjung, Modeong, 1999:17)
Ada  dua  persepektif  umum  mengenai  ruang  lingkup  dari  administrasi.   Perspektif yang pertama adalah perspektif makro yang meliputi proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan koordinasi kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi.  Penekanan dari perspektif ini  terutama pada aspek filosofis tentang apa tujuan dan makna kehidupan, apa tujuan yang kita  inginkan  dan  bagaimana  mencapainya,  serta  bagaimana  seharusnya  orang  berperilaku. Perspektif  selanjutnya  adalah  perspektif  mikro,  yang  menerangkan  perilaku  administrasi sebagai  sikap,  pendekatan,  persepsi,  dan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  para  administrator. Stephen P. Robbins (1976) mengatakan bahwa perilaku administrasi dipengaruhi oleh sejarah organisasi, norma-norma pendidikan, dan pengalaman.

## Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa
Mengingat  unit  pemerintahan  desa  adalah  bagian  integral  dari  pemerintahan  nasional, maka  pembahasan  tentang  tugas  dan  fungsi  pemerintah  desa  tidak  terlepas  dari  tugas  dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu: (a). Pelaksanaan kegiatan pemerintahan  desa,  (b).  Pemberdayaan  masyarakat,  (c).  Pelayanan  masyarakat,  (d). Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, (e). Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
Menurut Zainun (1990:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan  manajemen  pemerintahan  Indonesia  yaitu  :  (a)  Perumusan  dan  penetapan  kebijakan umum,(b) Kepemimpinan, (c) Pengawasan, (d)  Koordinasi.
Keempat  fungsi  administrasi  dan  manajemen  ini  akan  diterapkan  pada  setiap  tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas  fungsi  pemerintahan  tersebut,  berarti  pemerintah  desa  sebagai  bagian  integral  dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup  yang  lebih  sempit.  Oleh  unit  pemerintahan  desa  seperti  halnya  pemerintah  desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu : (a).Pelayanan kepada masyarakat, (b). Fungsi operasional atau manajemen pembangunan, (c).Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe,1996:99)
Keseluruhan  tugas  dan  fungsi  administrasi  pemerintah  desa  tersebut,  tidak  akan terlaksana  dengan  baik,  manakala  tidak  ditunjang  dari  aparatnya  dengan  melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat.
Menyadari  betapa  pentingnya  tugas  administrasi  pemerintahan  desa,  maka  yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan  dan  keterampilan  mengelola  organisasi  pemerintahan  desa  termasuk kemampuannya  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  dibidang  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan.
Selanjutnya menurut Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah:
1. Tugas bidang pemerintahan
a. Registrasi
Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa  yang  menyangkut  kehidupan  tindakan  masyarakat  berdasarkan laporan  yang  diperoleh  melalui  sub  pelayanan  umum  dari  masyarakat  yang berkepentingan.
b. Tugas-tugas  umum  meliputi:  menerima  dan  melaksanakan  instruksi-instruksi dan  petunjuk-petunjuk  dari  pemerintah  kecamatan  dan  pemerintah kabupaten  mengenai  pemerintahan,  tugas-tugas  teknis;  ketertiban, kesejahteraan dan keamanan,
c. Membuat  laporan  periodik  mengenai  keadaan  dan  perubahan  penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
d. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
e. Melaksanakan  kerjasama  dengan  instansi  ditingkat  desa  dan  menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah,
2. Tugas bidang pelayanan kepada masyarakat.
a. Pemberian  bermacam-macam  izin,  seperti  izin  tempat  tinggal,  izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan.
b. Memberikan macam-macam keterangan seperti: bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.
3. Tugas bidang ketatausahaan.
Dokumentasi  data,  keadaan  wilayah,  laporan  keuangan  dan  lain-lain.  Sementara  itu, menurut  instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  1992,  pada  pasal  (2) ditegaskan  bahwa  "desa  mempunyai  tugas  melakukan  penyelenggaraan  pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah dan wilayahnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) Desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu:
a. Melakukan  koordinasi  terhadap  jalannya  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
c. Melakukan  usaha  dalam  rangka  peningkatan  partisipasi  dan  swadaya  gotong- royong masyarakat.
d. Melakukan  kegiatan  dalam  rangka  pembinaan  Ketentraman  dan  ketertiban wilayah.
e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah. Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  desa  tersebut,  selanjutnya  dijabarkan  menjadi  tugas  dan fungsi masing-msing unsur aparat baik Kepala Desa  maupun  aparatnya yang terdiri dari : Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan.

## Pengelolaan Administrasi Desa
Kata  “Pengelolaan”  dapat  disamakan  dengan  manajemen,  yang  berarti  pula pengaturan  atau  pengurusan  (Suharsimi  Arikunto,  1993:31).  Banyak  orang  mengartikan manajemen  sebagai  pengaturan,  pengelolaan,  dan  pengadministrasian,  dan  memang  itulah pengertian  yang  populer  saat  ini.  Pengelolaan  diartikan  sebagai  suatu  rangkaian  pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
Griffin  (1990:6)  mendefinisikan  manajemen  sebagai  berikut:  “ Management  is  the process  of  planning  and  decision  making,  organizing,  leading  and  controlling  and organization  human,  financial,  physical  and  information  resources    to  archieve organizational goals in an efficient and effective manner”.
Dikatakan  manajemen  adalah  suatu  proses  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan, pengorganisasian,  memimpin  dan  pengendalian  organisasi  manusia,  keuangan,  fisik,  dan informasi  sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efisiensi  dan  efektif. Nanang Fattah, (2004:1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi
pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan ( planning ), pengorganisasian  ( organizing ),  pemimpin  ( leading ),  dan  pengawasan  ( controlling ).  Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu  dengan  yang  lain  saling  melengkapi.  Stoner  yang  dikutip  oleh  Handoko  menyatakan bahwa  manajemen  merupakan  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  dan pengawasan,  usaha-usaha  para  anggota  organsasi  dan  pengguna  sumber  daya  organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen  dititik  beratkan  pada  proses  dan  sistem.  Oleh  karena  itu,  apabila  dalam  sistem dan  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  penganggaran,  dan  sistem pengawasan tidak baik,  proses  manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian  tujuan  akan  terganggu  atau  mengalami  kegagalan  (Shyhabuddin  Qalyubi, 2007:271).
Berdasarkan  definisi  manajemen  diatas  secara  garis  besar  tahap-tahap  dalam melakukan  manajemen  meliputi  melakukan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan  syarat  mutlak  dalam  suatu  kegiatan  pengelolaan.  Kemudian  pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan  agar  menghasilkan  sesuatu  yang  diharapkan  dan  pengawasan  yang  melekat. Dengan  evaluasi,  dapat  menjadi  proses  monitoring  aktivitas  untuk  menentukan  apakah individu  atau  kelompok  memperoleh  dan  menggunakan  sumber-sumbernya  secara  efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

## Fungsi Pengelolaan
Berdasarkan  fungsi  manajemen  (pengelolaan)  diatas  secara  garis  besar  dapat disampaikan  bahwa  tahap-tahap  dalam  melakukan  manajemen  meliputi:  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal,  di  mana  saja  dan  dalam  organisasi  apa  saja.  Namun,  semuanya  tergantung  pada tipe  organisasi,  kebudayaan,  dan  anggotanya.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2000:21), yang menyatakan bahwa kegiatan  manajemen,  meliputi:  perencanaan  ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing ), pengarahan ( actuating ), dan pengawasan ( controlling ).
a. Perencanaan  ( Planning ),  batasan  pengertian  perencanaan  bermacam-macam  sesuai dengan  pendapat  para  ahli  manajemen.  Perencanaan  diartikan  sebagai  perhitungan dan  penentuan  tentang  apa  yang  akan  dijalankan  dalam  rangka  mencapai  tujuan tertentu,  dimana  menyangkut  tempat,  oleh  siapa  pelaku  itu  atau  pelaksana  dan bagaimana tata cara mencapai itu.
b. Pengorganisasian  ( Organizing ),  pengorganisasian  merupakan  pengelompokan kegiatan-kegiatan  penugasan  kegiatan-kegiatan  penyediaan  keperluan,  wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  mencapai  suatu  tujuan  secara  efektif  dan  efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokkan  dan  mengatur  serta  membagi  tugas-tugas  atau  pekerjaan  diantara para anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai.
c. Pengarahan  ( Actuating ),  pengarahan  adalah  keinginan  untuk  membuat  orang  lain mengikuti  keinginannya  dengan  menggunakan  kekuatan  pribadi  atau  kekuasaan jabatan  secara  efektif  dan  pada  tempatnya  demi  kepentingan  jangka  panjang perusahaan.  Termasuk  didalamnya  memberitahukan  orang  lain  apa  yang  harus dilakukan  dengan  nada  yang  bervariasi  mulai  dari  nada  tegas  sampai  meminta  atau
bahkan mengancam.
d. Pengawasan  ( Controlling ),  pengawasan  adalah  kegiatan  membandingkan  atau mengukur  yang  sedang  atau  sudah  dilaksanakan  dengan  kriteria,  norma-norma standar  atau  rencana-rencana  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya  (Sutarno  NS, 2004:128)

## Administrasi Desa
Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.
Jenis  dan  bentuk  Administrasi  Desa  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun 2006:
a.     Administrasi  Umum  adalah  kegiatan  pencatatan  data  dan  informasi  mengenai  kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Buku  Data  Peraturan  Desa;  berisi  himpunan  peraturan-peraturan  yang  dicatat berdasarkan perihal/tentang, waktu penetapan, tempat penetapan.
2. Buku  Data  Keputusan  Kepala  Desa;  berisi  himpunan  keputusan  Kepala  Desa yang dicatat berdasarkan perihal/tentang, waktu penetapan, tempat penetapan.
3. Buku Data Inventaris Desa; berisi tentang kekayaan pemerintah desa baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
4. Buku Data Aparat Pemerintah Desa; berisi tentang data jumlah dan profil aparat desa secara lengkap.
5. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa; berisi tentang keterangan jumlah, ukuran/luas tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa.
6. Buku  Data  Tanah  di  Desa;  berisi  tentang  keterangan  jumlah,  ukuran/luas  tanah yang dimiliki oleh masyarakat desa secara pribadi.
7. Buku  Agenda;  berisi  tentang  rencana-rencana  pemerintahan  desa  pada  waktu yang akan datang.
8. Buku Ekspedisi; berisi tentang catatan tanggal dan perihal surat masuk dan surat keluar.
b.    Administrasi  Penduduk  adalah  kegiatan  pencatatan  data  dan  informasi  mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:
1. Buku Data Induk Penduduk Desa; berisi tentang jumlah dan profil kependudukan secara umum.
2. Buku  Data  Mutasi  Penduduk  Desa;  berisi  tentang  data  penduduk  yang  pindah maupun data penduduk yang datang.
3. Buku  Data  Rekapitulasi  Jumlah  Penduduk  Akhir  Bulan;  berisi  tentang  data jumlah dan profil penduduk setiap akhir bulan.
4. Buku  Data  Penduduk  Sementara:  berisi  tentang  jumlah  dan  profil  penduduk musiman yang tinggal di desa.
c.    Administrasi  Keuangan  adalah  kegiatan  pencatatan  data  dan  informasi  mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:
1. Buku Anggaran Penerimaan; berisi tentang sumber dan jenis pendapatan kas desa per periode anggaran.
2. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin; berisi tentang catatan pengeluaran rutin untuk pembiayaan  rutin  seperti  gaji  aparat  desa,  pembayaran  listrik  dan  PAM  kantor desa, dan lain-lain.
3. Buku  Anggaran  Pengeluaran  Pembangunan;  berisi  tentang  catatan  pengeluaran untuk kegiatan pembangunan desa baik fisik dan non fisik.
4. Buku Kas Umum; berisi catatan pemasukan dan pengeluaran secara umum.
5. Buku  Kas  Pembantu  Penerimaan;  berisi  catatan  pemasukan  kas  desa  yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang syah.
6. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; berisi catatan pengeluaran kas desa yang diperuntukkan keperluan rutin desa.
7. Buku  Kas  Pembantu  Pengeluaran  Pembangunan;  berisi  catatan  pengeluaran pembangunan yang secara umum/kasar.
d.    Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
1. Buku  Rencana  Pembangunan;  berisi  catatan  rencana-rencana  pembangunan secara rinci (jenis pembangunan, waktu, biaya, dll)
2. Buku  Kegiatan  Pembangunan;  berisi  catatan  pelaksanaan  pembangunan  secara rinci.
3. Buku Inventaris Proyek; berisi tentang data jumlah dan jenis proyek yang pernah dijalankan di desa.
4. Buku  Kader-Kader  Pembangunan/Pemberdayaan  Masyarakat;  berisi  te  tentang data jumlah dan profil kader pembangunan/pemberdayaan masyarakat desa.
e.     Administrasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau  yang  disebut  dengan  BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD,  terdiri dari:
1. Buku Data Anggota BPD; berisi data jumlah dan profil anggota BPD.
2. Buku  Data  Keputusan  BPD;  berisi  catatan  Keputusan  BPD  (Tanggal,  Perihal, Tempat, dll).
3. Buku  Data  Kegiatan  BPD;  berisi  catatan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  anggota BPD dalam satu periode.
4. Buku  Agenda  BPD;  berisi  rencana-rencana  kegiatan  BPD  yang  akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.
5. Buku  Ekspedisi  BPD;  berisi  catatan  surat  keluar  dan  surat  masuk  dalam  rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
Rangkaian kegiatan  yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh  sekelompok  orang  (2  orang  atau  lebih);  (2)  berlangsung  dalam  suatu  kerjasama;  (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat  adalah  sekelompok  orang,  kerjasama,  dan  tujuan  tertentu.  Jadi  bisa  ditarik kesimpulan  bahwa  kerjasama  adalah  rangkaian  perbuatan  yang  dilakukan  bersama-sama secara  teratur  oleh  lebih  seorang  yang  menimbulkan  akibat  yang  sebenarnya  tidak  akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing seorang diri.
Administrasi  adalah  proses  penyelenggaraan  kegiatan  untuk  mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya.
Administrasi juga dapat diartikan sebagai:
1. Suatu  aktivitas  yang  terutama  bersangkutan  dengan  cara  untuk  menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula;
2. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar maupun kecil-kecilan;
3. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus;
4. Suatu  proses  penyelenggaraan  dalam  setiap  usaha  kerjasama  sekelompok  manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Syafiie, Tanjung, Modeong, 1999:17). Berdasarkan pengertian tersebut dan apabila dikaitkan dengan aktifitas ditingkat desa, maka  berbicara  tentang  administrasi  desa  berarti  yang  dimaksud  dengan  "administrasi”
adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemerintahan  desa  untuk mencapai  tujuan  pemerintahan,  seperti  antara  lain,  baik  dalam  menggerakkan  partisipasi dalam pembangunan dan terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Mengacu  pada  pengertian  diatas  berarti  konsep  administrasi  terbagi  dalam  dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam  arti  luas  berarti  segenap  proses  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah segenap penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, Surat menyurat,  beserta  penyimpanan,  pengurusan  masalah-masalah  dan  segala  pencatatannya dilaksanakan oleh aparat dalam arti pencapaian tujuan (Widjaja,1992:88).
Selanjutnya  konsep/pengertian  pemerintah  dan  pemerintahan  dalam  kajian  sistem pemerintahan  Indonesia,  pemerintah  dibedakan  dengan  istilah  pemerintahan.  Menurut Saparin  (1996:21)  untuk  membedakan  pengertian  kedua  konsep  tersebut,  maka  perlu diterangkan secara etimologis, yaitu:
a. Pemerintah adalah kata nama subjek yang berdiri sendiri, contoh Pemerintah Daerah.
b. Pemerintah  adalah  kata  jadian  yang  disebabkan  karena  subjeknya  mendapat  akhiran "an"  yang  artinya  pemerintah  sebagai  subjek  melakukan  tugas-tugas  atau  kegiatan, dimana cara melakukan kegiatan itu disebut pemerintahan.
Ada  dua  persepektif  umum  mengenai  ruang  lingkup  dari  administrasi.   Perspektif yang pertama adalah perspektif makro yang meliputi proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan koordinasi kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi.  Penekanan dari perspektif ini terutama pada  aspek  filosofis  tentang  apa tujuan dan makna  kehidupan, apa tujuan  yang kita  inginkan  dan  bagaimana  mencapainya,  serta  bagaimana  seharusnya  orang  berperilaku. Perspektif  selanjutnya  adalah  perspektif  mikro,  yang  menerangkan  perilaku  administrasi sebagai  sikap,  pendekatan,  persepsi,  dan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  para  administrator. Stephen P. Robbins (1976) mengatakan bahwa perilaku administrasi dipengaruhi oleh sejarah organisasi, norma-norma pendidikan, dan pengalaman.
Dari  uraian  diatas  nampak  istilah  pemerintah  menunjuk  kepada  aparat  yaitu  para pelaksana  pemerintahan,  sedang  istilah  pemerintahan  menunjuk  pada  aktifitas  atau  kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini berarti "Pemerintahan" adalah keseluruhan tindakan atau kegiatan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa  pemerintah  telah  menerbitkan aturan  terbaru  dalam  bentuk  undang-undang  yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa yang mana dalam salah satu batang tubuhnya yakni Bab V  tentang  Penyelenggaraan  Desa,  Pasal  24  poin  (b)  tertib  penyelenggaraan  pemerintahan, poin  (g)  akuntabilitas.  Dengan  demikian  dapat  dimaknai  bahwa  undang-undang  terbaru tentang  desa  juga  menekankan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  tertib  dan  juga akuntabilitas  pemerintahan  desa.  Salah  satu  bentuk  akuntabilitas  itu  adalah  terwujud penyelenggaraan administrasi desa tertib, baik, dan berkualitas.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipilih  adalah  penelitian  deskriptif-kualitatif.  Dipilihnya  jenis penelitian  ini  dengan  mempertimbangkan  bahwa  peneliti  akan  dapat  menggali  informasi secara  lebih  dalam  tentang  pengelolaan  administrasi  desa,  jika  informasi  disampaikan  oleh para  narasumber  secara  deskriptif.  Diharapkan  dengan  cara  ini  para  narasumber  dapat mendeskripsikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk mempertajam kajian penelitian, digunakanlah pendekatan studi kasus intrinsik. Dengan cara ini diharapkan peneliti  mendapatkan  gambaran  karakteristik locus penelitian,  yang  membedakan  dengan penelitian-penelitian terdahulu.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dipilih  di  Desa  Tumbang  Kaman,  Kecamatan  Sanaman  Mantikei, Kabupaten Katingan. Alasan mendasar dipilihnya lokasi ini adalah tersedianya Pemerintahan Desa  yang  sudah  berlangsung  cukup  lama  semenjak  terjadi  pemekaran  kecamatan  dan pemekaran  desa.  Alasan  lain  adalah  Pemerintah  Desa  Tumbang  Kaman  telah  memiliki struktur  pemerintahan  yang  lengkap  baik  Kepala  Desa  (Kades)  maupun  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  sehingga  layak  untuk  dilakukan  kajian  terhadap  kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi desa.

## Fokus Penelitian
Penelitian ini mengambil fokus pada kinerja aparatur pemerintah desa yang meliputi:
a. Kualitas pengelolaan administrasi desa;
b. Kuantitas pengelolaan administrasi desa;
c. Penggunaan waktu kerja dalam pengelolaan administrasi desa;
d. Kerjasama dalam pengelolaan administrasi desa.

## Sumber Data
Berdasarkan sumber pengambilan data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Data  primer  diperoleh  peneliti  melalui  pengamatan  atau  observasi  secara  langsung yang  didukung  oleh  wawancara  terhadap  informasi  atau  pihak-pihak  yang bersangkutan  (narasumber).  Pencatatan  sumber  data  utama  melalui  pengamatan  atau observasi  dan  wawancara  merupakan  hasil  usaha  gabungan  dari  kegiatan  melihat, mendengar,  dan  bertanya  yang  dilakukan  secara  sadar,  terarah,  dan  senantiasa bertujuan  memperoleh  informasi  yang  diperlukan.  Adapun  narasumbernya  meliputi Kepala  Desa  (Kades)  Tumbang  Kaman,  Sekretaris  Desa  (Sekdes),    Ketua  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Pak  Yoyo  (Masyarakat),  Pak  Wawan  (Masyarakat), Pak Ardi (Masyarakat).
2. Data Sekunder dalam penelitian ini juga diperlukan, berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung  data  primer.  Data  ini  bersumber  dari  buku-buku  literatur,  peraturan perundangan  dan  dokumen-dokumen  resmi  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan administrasi desa di Tumbang Kaman.

## Instrumen Penelitian
Penelitian  dapat  dilakukan  apabila  telah  tersedia  instrumen  yang  digunakan  untuk mengumpulkan data. Prosedur yang ditempuh dalam pengadaan instrumen yang baik, antara lain  :  1)  perencanaan  yang  meliputi  perumusan  tujuan  dan  menentukan  fokus  penelitian;  2) sampel penelitian; 3) lokasi penelitian; 4) pelaksana; 5) biaya dan waktu; 6) data.
Instrumen  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri  yang  mengadakan pengamatan-pengamatan dan wawancara, melakukan analisis data dan mendeskripsikan hasil penelitiannya.  Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  dibantu  dengan  pedoman  wawancara ( Interview Guide ), alat tulis-menulis, kamera foto, dan tape recorder.

## Teknik Pengumpulan Data
Guna memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2013:225) yaitu :

##  Observasi
Yaitu  cara  pengumpulan  data  dengan  pengamatan  secara  langsung  terhadap  obyek penelitian,  sehingga  diperoleh  gambaran  dari  data  dan  fakta  mengenai  permasalahan yang  diteliti.  Hasil  observasi  ini  dapat  mempermudah  dalam  menjelaskan  keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada.
 Wawancara Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
 Dokumentasi Dokumentasi  adalah  pengumpulan  data  dengan  cara  studi  kepustakaan,  meneliti dokumen-dokumen,  catatan-catatan,  serta  arsip-arsip  yang  berkaitan  dengan  sasaran penelitian.

## Teknik Analisis Data Model Miles and Huberman
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data berlangsung,  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu.  Pada  saat wawancara,  peneliti  sudah  melakukan  analisis  terhadap  jawaban  yang  diwawancarai.  Bila jawaban  yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan  pertanyaan  lagi,  sampai  tahap  tertentu,  diperoleh  data  yang  dianggap  kredibel. Miles  and  Huberman  (1994)  dalam  Sugiyono  (2013:246),  mengemukakan  bahwa  aktivitas dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara  teliti  dan  rinci.  Seperti  telah  dikemukakan,  semakin  lama  peneliti  ke  lapangan, maka  jumlah  data  akan  semakin  banyak,  kompleks  dan  rumit.  Untuk  itu  perlu  segera dilakukan  analisis  data  melalui  reduksi  data.  Mereduksi  data  berarti  merangkum, memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan polanya.  Dengan  demikian  data  telah  direduksi  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih jelas,  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakuka  pengumpulan  data  selanjutnya,  dan mencarinya  bila  diperlukan.  Reduksi  data  dapat  dibantu  dengan  peralatan  elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
b. Data Display (Penyajian Data)
Setelah  data  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mendisplaykan  data.  Kalau dalam  penelitian  kuantitatif  penyajian  data  ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  tabel, grafik, phie card, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan,  tersusun  dalam  pola  hubungan,  sehingga  akan  semakin  mudah dipahami.
Dalam  penelitian  kualitatif,  penyajian  data  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat, bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart  dan  sejenisnya.  Dalam  hal  ini  Miles  and Huberman  (1984)  menyatakan  “ the  most  frequent  form  of  display  data  for  qualitative research data in the past has been narrative text” . Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
c. Conclusion Drawing/Verification Langkah  ketiga  dalam  analisis  data  kualitatif  menurut Miles  and  Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,  dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat  mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada  tahap  awal,  didukung  oleh  bukti-bukti  yang valid dan  konsisten  saat  peneliti kembali  ke  lapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan merupakan  kesimpulan  yang  kredibel.  Dengan  demikian  kesimpulan  dalam  penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin  juga  tidak,  karena  seperti  telah  dikemukakan  bahwa  masalah  dan  rumusan
masalah  dalam  penelitian  kualitatif  masih  bersifat  sementara  dan  akan  berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kinerja
Secara konsep kinerja dianggap sebagai pergeseran dari produktivitas. Namun dalam perkembangannya  untuk  sebuah  organisasi  memiliki  kinerja  yang  baik  atau  kurang  baik, tidak dapat ditinjau dari aspek produktivitas saja. Akan tetapi harus dilihat dari aspek-aspek lainnya yang lebih luas dan komprehensif.
Kinerja yang melekat pada Pemerintah Desa Tumbang Kaman tentu tidak dapat hanya dilihat dari produktivitas saja. Ada aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan seperti aspek kualitas, aspek kuantitas, aspek penggunaan waktu kerja, dan aspek kerjasama.
Berdasarkan  hasil-hasil  penelitian  sebagaimana  diuraikan  diatas,  Pemerintah  Desa Tumbang  Kaman  lebih  memiliki  kinerja  yang  baik  dalam  hal  produktivitas.  Hal  tersebut ditunjukkan  dalam  kuantitas/jumlah  pelayanan  yang  dapat  disampaikan/diberikan  kepada masyarakat.  Pengamatan  dilapangan  menunjukkan  masyarakat  dilayani  dengan  baik  tanpa mengenal tempat dan jam kerja. Di rumah Kades masyarakat juga tetap dilayani. Diluar jam kerja  masyarakat  juga  tetap  dilayani.  Dengan  demikian  Pemerintah  Desa  Tumbang  Kaman telah berupaya untuk menunjukkan kinerja yang baik.
Terkait  dengan  konsep  kinerja,  Rummler  dan  Brache  (1995)  dalam  Sudarmanto (2009:7)  mengemukakan  ada  3  (tiga)  level  kinerja:  kinerja  organisasi,  kinerja  proses,  dan kinerja  individu/pekerjaan.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  diatas  dan  pengamatan  dilapangan menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Desa  Tumbang  Kaman  baru  mampu  menunjukkan  kinerja individu/pekerjaan.  Karena  fakta  menunjukkan  bahwa  peran  Kepala  Desa  sangat  dominan dalam  pengelolaan  administrasi  desa.  Sedangkan  sekretaris  desa  dan  staf  belum  mampu menunjukkan  level  kinerja  yang  sama  dibandingkan  dengan  Kepala  Desa.  Meski  mendapat gelar  juara  lomba  desa,  hal  tersebut  belum  dapat  dijadikan  tolok  ukur  keberhasilan Pemeirntah Desa Tumbang Kaman sebagai level kinerja organisasi.
Bila  ditinjau  dari  aspek  kinerja  sebagai  perilaku  menurut  Murphy  (1990)  dalam Sudarmanto  (2009;8),  maka  sebenarnya  seluruh  perangkat  desa  di  Tumbang  Kaman  telah memiliki  perilaku  yang  baik  yang  menunjang  terhadap  pencapaian  kinerja  yang  baik.  Akan tetapi  hal  tersebut  terkendala  dari  kemampuan  dan  ketrampilan  individu  dalam  pengelolan administrasi, khususnya dalam hal penggunaan komputer.

## Pengukuran Kinerja
Untuk dapat mengukur kinerja organisasi secara efektif seharusnya ada yang namanya “standar kinerja”. Hal ini bisa menjadi patokan/acuan dalam menilai kinerja organisasi.
Berdasarkan  hasil-hasil  penelitian  tersebut  diatas  dan  pengamatan  dilapangan  tidak ditemukan  standar  kinerja  yang  menjadi  acuan  perangkat  desa  untuk  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsinya.  Meski  diketahui  bahwa  pemerintah  telah  mengatur  dalam  undang- undangan  tentang  desa,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan pemerintah  desa,  peraturan  menteri  dalam  negeri  tentang  pedoma  administrasi  desa, keputusan menteri tentang standar pelayanan publik, dan lain sebagainya. Akan tetapi semua aturan tersebut belum menjadi standar kinerja bagi Pemerintah Desa Tumbang Kaman.
Banyak faktor yang menyebabkan standar kinerja belum dijadikan patokan kerja bagi Pemerinta  Desa  Tumbang  Kaman.  Paling  sederhana  adalah  ketidaktahuan  mereka  tentang peraturan  perundangan  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Kalaupun mereka  mengetahui  tentang  berbagai  peraturan  perundangan  tersebut,  belum  tentu  mampu memahaminya. Kalaupun mereka memahaminya belum tentu mereka mampu
melaksanakannya  karena  latarbelakang  situasi  dan  kondisi  yang  berbeda.  Sebagai  contoh sederhana  adalah  persoalan  jam  kerja.  Aturan  pemerintah  sudah  jelas  bahwa  jam  kerja  dan pelayanan  kepada  masyarakat  itu  berkisar  7-8  jam  kerja  sehari.  Dan  itu  harus  dilaksanakan pada  pagi  hari  hingga  siang  hari.  Namun  faktanya,  masyarakat  cukup  banyak  yang  minta dilayani  pada  sore  hari  dan  malam  hari.  Hal  ini  disebabkan  pada  pagi  hari  mereka  banyak bekerja  ke  ladang  yang  jaraknya  cukup  jauh  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk  pulang pergi.
Selanjutnya,  menurut  Gomez  (2001)  dalam  Sudarmanto  (2009;10)  ada  2  tipe/model penilaian  kinerja:  penilaian  relatif  dan  penilaian  absolut.  Dari  2  tipe/model  penilaian  kerja tersebut,  Pemerintah  Desa  Tumbang  Kaman  relatif  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan pemerintah  desa  lainnya  di  Kecamatan  Sanaman  Mantikei,  karena  memiliki  Kepala  Desa yang  terampil  dalam  mengelola  administrasi  desa.  Desa  lain  Kepala  Desa-nya  kurang terampil  dalam  mengelola  administrasi  desa.  Menurut  tipe/model  penilaian  absolut berdasarkan  indikator  yang  jelas,  Pemerintah  Desa  Tumbang  Kaman  terbukti  memiliki kinerja  yang  baik  ditunjukkan  sebagai  juara  I  lomba  desa  tingkat  Kecamatan  Sanaman Mantikei.
Terkait dengan ukuran standar kinerja, David Devries, dkk (1981) dalam Sudarmanto (2009;10) menyatakan bahwa dalam melakukan pengukuran kinerja ada 3 (tiga) pendekatan, yaitu:  pendekatan personality  trait ,  pendekatan  perilaku,  dan  pendekatan  hasil.  Ketiga pendekatan  tersebut  telah  diterapkan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengukur  kinerja  aparat Pemerintah  Desa  Tumbang  Kaman  dalam  pengelolaan  administrasi  desa.  Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Tumbang Kaman telah mampu mendorong aparat  desa  untuk  berperilaku  yang  baik  dalam  mengelola  administrasi  desa  dan  melayani masyarakat. Meski secara kualitas pengelolaan administrasi desa di Tumbang Kaman masih harus  terus  ditingkatkan.  Kemampuan  mengelola  administrasi  desa,  seharusnya  tersebar secara  merata  kepada  seluruh  perangkat  desa.  Tidak  hanya  bertumpu  pada  Kepala  Desa Tumbang Kaman saja.

## Dimensi Kinerja atau Indikator Kinerja
Dimensi kinerja atau indikator kinerja menurut John Miner (1988) dalam Sudarmanto (2009;11)  ada  4  dimensi:  kualitas,  kuantitas,  penggunaan  waktu  kerja  dan  kerjasama. Keempat  aspek  tersebut  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  dan  hasilnya  telah  diuraikan diatas.  Kesemuanya  menunjukkan  hasil  yang  baik  jika  hanya  diukur  dari  keberhasilan Pemerintah Desa Tumbang Kaman sebagai juara lomba desa. Akan tetapi jika ditinjau lebih dalam  tentu  masih  harus  diperbaiki  lagi.  Dari  aspek  kualitas,  diharapkan  tingkat  kesalahan pengurusan  administrasi  harus  terus  ditekan.  Dari  aspek  kuantitas,  memang  tidak  menjadi masalah karena hampir seluruh kebutuhan layanan terhadap masyarakat dapat dilayani, akan tetapi  untuk  standar  internal  pengelolaan  administrasi  desa  sebagaimana  diatur  dalam Permendagri  No.  32  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Administrasi  Desa,  masih  banyak  buku /item administrasi yang harus dipenuhi. Dari aspek penggunaan waktu kerja, seharusnya lebih mengacu  pada  aturan  pemerintah  mengenai  jam  kerja  yakni  pukul  07.00  sampai  dengan 15.00. Dengan demikian tertib waktu  dan tertib  administrasi  dapat  berjalan beriringan. Dari aspek  kerjasama,  perilaku  aparat  desa  dianggap  baik  dalam  mendukung  kinerja  Pemerintah Desa  Tumbang  Kaman  dalam  pengelolaan  administrasi  desa.  Meski  demikian,  peneliti menganggap perlu adanya standar kerja yang jelas yang dipahami dan dipatuhi bersama.

## Administrasi Desa
Menurut  Siagian  (1991:2):"Administrasi  adalah  keseluruhan  proses  pelaksanaan  dari keputusan-keputusan  yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dan pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tumbang Kaman telah menyelenggarakan pengelolaan administrasi desa  dengan  melibatkan  seluruh  aparat  desa  secara  terbatas.  Dalam  hal-hal  tertentu  proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh Kepala Desa Tumbang Kaman. Untuk aparat desa yang lain telah melaksanakan tugas-tugas administrasi desa secara terbatas  dengan  menggunakan  alat-alat  bantu  manual  seperti  buku  dan  alat  tulis.  Untuk komputer hanya digunakan oleh Kepala Desa Tumbang Kaman.

## Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa
Menurut Zainun (1990:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan  manajemen  pemerintahan  Indonesia  yaitu:  (a)  Perumusan  dan  penetapan  kebijakan umum, (b) Kepemimpinan, (c) Pengawasan, (d)  Koordinasi.
Keempat  fungsi  administrasi  dan  manajemen  ini  akan  diterapkan  pada  setiap  tingkat pemerintahan  yang  ada  dalam  susunan  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia. Berdasarkan  tugas  fungsi  pemerintahan  tersebut,  berarti  pemerintah  desa  sebagai  bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam  ruang  lingkup  yang  lebih  sempit.  Oleh  unit  pemerintahan  desa  seperti  halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai  3 fungsi  pokok  yaitu : (a). Pelayanan  kepada  masyarakat,  (b).  Fungsi  operasional  atau  manajemen  pembangunan,  (c). Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe,1996:99).
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, Pemerintah Desa Tumbang Kaman  telah  melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat  termasuk  pelayanan  administrasi desa. Terkait dengan fungsi operasional atau manajemen pembangunan secara tidak langsung dapat berjalan ketika pengelolaan administrasi desa berjalan dengan baik. Ketersediaan data dan  informasi  yang  cukup  tentang  Desa  Tumbang  Kaman  tentunya  akan  mendukung  setiap kegiatan  pembangunan  di  Desa  Tumbang  Kaman.  Fungsi  ketatausahaan  atau  registrasi  di Desa  Tumbang  Kaman  masih  harus  terus  ditingkatkan  dan  dirubah  dari  cara-cara  yang manual  menjadi  cara  yang  lebih  berbasis  pada  penggunaan  komputer  sebagai  bagian  dari sistem informasi manajemen pemerintah desa.

## Faktor Penghambat Pengelolaan Administrasi Desa
Faktor  penghambat  sebagaimana  tersebut  diatas  dapat  diatasi  dengan  kemauan  dari Kepala Desa untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan stafnya dalam pengelolaan  administrasi  desa,  khususnya  kemampuan  penggunaan  komputer.  Hal  ini  juga menjadi  tantangan  bagi  Kepala  Desa  agar  mampu  menularkan  pengetahuan  dan ketrampilannya dalam pengelolaan administrasi desa.
Berkaitan  dengan  honor/gaji  aparat  desa  yang  dianggap  belum  mencukupi,  maka perlu disampaikan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan untuk meningkatkan honor/gaji  aparat  desa melalui  peningkatan Alokasi  Dana Desa  (ADD) bagi  Desa Tumbang Kaman.

## Faktor Pendorong Pengelolaan Administrasi Desa
Berdasarkan  faktor  pendorong  sebagaimana  diuraikan  diatas,  maka  seyogyanya Pemerintah Desa Tumbang Kaman dapat terus meningkatkan kinerja aparatur desa-nya dalam pengelolaan  administrasi  desa.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dapat menjadi modal utama dalam menyelenggarakan administrasi desa yang berkualitas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Desa  Tumbang  Kaman  telah  terwujud  dengan  baik ditinjau dari aspek kualitas, kuantitas, penggunaan waktu kerja, dan kerjasama. Secara kualitas, telah teruji dan dan terbukti mendapat pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Katingan  sebagai  Juara  Lomba  Desa.  Secara  kuantitas,  tidak  banyak  dokumen  yang dikelola dalam administrasi desa. Secara, penggunaan waktu kerja, cenderung kurang efektif  karena  masih  terlalu  longgar  jam  kerjanya.  Secara  kerjasama,  telah  berjalan dengan baik.
2. Faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  administrasi  tidak  terlalu  berarti,  namun  hal tersebut  tetap  ada  yakni:  ketrampilan  aparat  desa  dalam  hal  ini  Sekretaris  Desa  dan para  Kepala  Urusan  (Kaur)  masih  perlu  ditingkatkan,  honor/gaji  aparat  desa  masih perlu  ditingkatkan.  Faktor  pendorongnya  adalah  ketersediaan  sarana  dan  prasarana yang  memadai  di  Kantor  Desa  Tumbang  Kaman  dan  kerjasama  yang  baik  telah terjalin antar aparat desa dan juga dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
_________2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Beratha,  I  Nyoman.  1992. Desa,  Masyarakat  Desa,  dan  Pembangunan .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
ejournal.pin.or.id/site/wp.../EJURNAL%20(02-27-13-11-34-51).pdf,  diakses  tanggal  16  Juli 2014.
Hatake,  Ogenk.  Skripsi.  2011. Upaya  Peningkatan  Kemampuan  Aparat  Desa  dalam Pelaksanaan  Tugas  Administrasi  Pemerintah  Desa  di  Desa  Watusa  Kecamatan Kecamatan Puriala di Kabupaten Konawe. Konawe: Universitas Tadulako.
Mulyana,  Nana  dkk.  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara.  2012. Peningkatan  Kapasitas Aparatur  Pemerintah  Desa  Melalui  Pelatihan  Manajemen  Kelembagaan  Desa  Bagi Sekretaris  Desa .  Lampung:  Seminar  Hasil-Hasil  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat.
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Rasyid,  M.  1992. Pembangunan  Kualitas  dan  Usaha-Usaha  Peningkatan  Aparatur Pemerintah . Palu: Universitas Tadulako
Riduwan dan Sunarto. 2009. Pengantar Statistika Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Saparin,  Sumber.  1996. Tata  Pemerintahan  dan  Administrasi  Pemerintahan  Desa .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Siagian, SP. 1991. Administrasi Pembangunan . Jakarta: Haji Masagung.
Singarimbun,  Masri,  dan  Effendi,  Sofian.  1995. Metode  Penelitian  Survei .  Jakarta:  PT. Pustaka LP3ES.
Sudarmanto. 2009. KINERJA dan PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM, Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Organisasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
Syarif, Roesli. 1991. Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan . Bandung: Bina Aksara.
Tjiptoherianto, Prijono. 1993. Pembangunan Sumber Daya Manusia . Jakarta: Prisma.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.