## HAKIKAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM
Andi Safriani Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: aydinriany13@gmail.com

## Abstract
Law  system  known  as  a  one  of  all,  like  institution,procedure  and  rule between  one  sub  system  have  a  relationship  with  another  sub  system.  Law  as  a system  have  complexitas  and  multiperspective,  like  a  country  law  for  example adat  recht  (living  law), islamic law, or common and civil  law.  We  can look at  a complexitas  and  multiperspective  law  like  in  Islamic  law  to  difine  that  religion and  law  are  one  package.  Whereareas  East  law  system  like  in  eroupe  to  do  it made a codification. Adat recht (living law) have a law identity to break up with society identity. Whereareas national law system in Indonesia we cant make a lie that  a  big  part  from  our  law  in  Indonesian  to  take  from  “heritage”  a  colonial.
But, the different of law system at principle or law based on always to became a real right and how to make a good or sweet living in our society Keywords:  Law  system,  Islamic  system,  Living  law,  Common  and  Civil  law, Positif law

## Abstrak
Memahami  sistem  hukum  sebagai  suatu  kesatuan  yang  utuh,  meliputi institusi, procedure, aturan hukum, dimana antara unsur atau sub sistem yang satu memiliki  hubungan  dengan  sub  sistem  yang  lain.  Hukum  sebagai  suatu  system memiliki  kompleksitas  dan  multiperspektif,  baik  hukum  yang  ada  di  negara  kita sendiri  seperti  hukum  adat,  hukum  islam  dan hukum  positif kita maupun  hukum barat seperti common law dan civil law system. Kompleksitas dan multiperspektif ini dapat kita lihat misalnya dalam hukum Islam yang menganggap bahwa agama dan  hukum  adalah  satu.  Sementara  Sistem  hukum  Barat  khususnya  di  daratan Eropa  dilakukan  melalui  pembentukan  kodifikasi,  berbeda  dengan  Hukum  Adat yang  identitas  hukumnya  tumbuh  dengan  identitas  masyarakat  yang membentuknya,  sedangkan  hukum  positif  atau  hukum  Nasional  negara  kita Indonesia  tidak  dapat  dipungkiri  masih  mempergunakan  sebagian  besar  hukum tertulis  yang  berasal  dari  “warisan”  penjajah.  Namun,  perbedaan  sistem  hukum pada  hakikatnya  hukum  selalu  bermuara  pada  terwujudnya  keadilan,  keteraturan maupun ketertiban dalam masyarakat
Kata  Kunci:  Sistem  hukum,  Hukum  Islam,  Hukum  Barat,  Hukum  Adat, Hukum Positif

## PENDAHULUAN
edudukan  perbandingan  hukum  sebagai  disiplin  ilmu  hukum  merupakan salah  satu  ilmu  kenyataan  hukum  disamping  sejarah  hukum,  sosiologi hukum,dan  psikologi  hukum.  Pendapat  lain  mengemukakan  bahwa perbandingan  hukum  merupakan  metode.  Perkembangan  tentang  studi perbandingan  sistem  hukum  merupakan  ilmu  yang  sama  tuanya  dengan  disiplin ilmu  hukum  itu  sendiri.  Namun  dalam  perkembangannya  studi  perbandingan system hukum baru tampak pada abad ke 19 sebagai cabang khusus dari disiplin ilmu  hukum.  Secara  historis,  studi  perbandingan  hukum  ini telah  berkembang  di Eropa pada abad ke 19 dipelopori oleh Jerman, Perancis dan Inggris.
Ada  beberapa  manfaat  atau  kegunaan  mempelajari  perbandingan  system hukum, diantaranya adalah:
1. Menurut Rane David dan Brierley;
a. Bermanfaat  dalam  penelitian  hukum  yang  bersifat  historis  dan filosofis.
b. Penting  untuk  memahami  lebih  baik  dan  untuk  mengembangkan hukum kita sendiri.
c. Membantu  dalam  mengembangkan  pemahaman  terhadap  bangsa- bangsa  lain  dan  oleh  karena  itu  memberikan  sumbnagan  untuk menciptakan  hubungan  /  suasana  yang  baik  bagi  perkembangan hubungan internasional.
2. Menurut  Ade  Maman  Suherman,  perbandingan  sistem  hukum  ditujukan untuk  memperoleh  suatu  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  semua system  hukum  yang  eksis  secara  global  dan  paling  tidak  diperoleh manfaat:
a. Dengan  mempelajari  perbandingan  system  hukum  dapat  memahami potret  budaya hukum  negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal  yang positif dari system hukum asing guna pembangunan hukum nasional.
b. Dengan  mempelajari  perbandingan  system  hukum  baik  individu, organisasi  ,  maupun  negara  dapat  mengambil  sikap  yang  tepat  dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya.
c. Untuk  kepentingan  harmonisasi  hukum  dalam  pembentukan  hukum supranasional.
Perbandingan  hukum  sebagai  disiplin  hukum  sekaligus  sebagai  cabang ilmu hukum pada awalnya dipahami sebagai salah satu metoda pemahaman sistem hukum, namun dalam perkembangannya telah dipergunakan lebih luas lagi sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin meningkat.

## k

## PEMBAHASAN

## A. Hukum Islam
Hukum  Islam (Islamic  Law), atau  yang  dikenal  dengan  istilah  Syariah (Jalan  yang  benar).  Hukum  Islam  atau  syariah  berperan  penting  terutama  dalam wilayah-wilayah  hukum  yang  di  atur  secara  rinci  dalam  sumber-sumber  hukum islam, terutama dalam wilayah hukum keluarga dan hukum waris dan sampai taraf tertentu dalam wilayah hukum pidana.
Membedakan  antara  aturan  agama  dan  aturan  hukum  tidaklah  selalu mudah  bagi  umat  Islam,  sebab  mereka  menganggap  agama  dan  hukum  adalah satu.  Dengan cara  yang sama ilmu  sulit dipisahkan dengan teologi,  hukum  islam memuat  sejumlah  firman  dan  larangan  yang  sebenarnya  tidak  ada  hubungannya dengan sanksi hukum yang sebenarnya, sehingga di mata bangsa barat, firman dan larangan itu lebih termasuk ranah agama dan moral.
Sumber  hukum  Islam  primer  dan  fundamental  berasal  dari  Tuhan  (Al Qur’an)  dan  dari  Rasul  Nya  (Sunnah),  keduanya  dianggap  oleh  umat  Islam sebagai hukum terakhir dan sempurna yang kelak suatu saat nanti pasti diakui dan dianut oleh seluruh umat manusia.
Hukum  Islam  dalam  kenyataannya bisa menjadi  system, aturan  yang luar biasa  fleksibel  dalam  segala  keadaan  bila  pengadilan  atau  otoritas  yang menafsirkan dan menerapkannya berupaya mencapai fleksibilitas.
Setiap  muslim  memahami  betul  bahwa  agama  mengatur  segala  aspek kehidupan  dan  tidak  ada  dikotomi  antara  wilayah  politik,  agama,  dan  sosial sehingga  Islam  juga  merupakan  norma  hukum,  norma  bermasyarakat  dan bernegara.  Dalam  konteks  pluralitas  masyarakat  Indonesia  sangat  dimungkinkan terjadinya  benturan  norma (coalition  of  norm), sebagai  contoh,  terjadinya kontradiksi  antara  hukum  Islam  dengan  hukum  positif  bahwa  seseorang  yang terikat  pernikahan  kemudian  melakukan  perzinahan  menurut  hukum  Islam  harus dirajam  atau  dilempar  dengan  batu  sampai  mati  dan  apabila  pelaku  zina  belum terikat  pernikahan  dihukum  cambuk  sebanyak  seratus  kali.  Penerapan  sanksi hukum tersebut tidak dibenarkan menurut hukum positif
Peranan hukum dalam konsep Islam ternyata hukum merupakan salah satu dari sekian banyak model untuk membangun masyarakat agar tidak menjurus atau terjerumus  kedalam  dunia  kriminal  atau  berkubang  dengan  dosa.  Menurut Pendapat seorang pemikir Islam Yusuf Qadrawi mengemukakan bahwa:
“Islam  bukanlah  hukum  dan  perundang-undangan  belaka,  tetapi  Islam adalah  akidah  yang  menafsirkan  kehidupan,  ibadah  yang  mendidik  jiwa, akhlak  yang  membersihkan  kotoran  hati,  pemahaman  yang  menjernihkan
persepsi,  nilai-nilai  yang  mengangkat  martabat  manusia,  dan  etika  yang memperindah kehidupan”.
Sebelum  sampai  pada  keputusan  untuk  penggunaan  norma-norma hukumnya,  Islam  menyiapkan  perangkat  lainnya,  karena  ia  bukanlah  sebuah system  yang kering seperti kandungan hukum yang ada, tetapi jauh lebih dari itu merupakan  syariat,  dakwah,  pengarahan (Taujih) ,  pembinaan (Tarbiyah), dorongan (tarqib), sekaligus ancaman (tarhib).
Kehidupan  dan  ketertiban  dalam  masyarakat  tidak  mungkin  hanya disandarkan  pada  penerapan  hukum  berupa  kriminalisasi  maksimal  terhadap berbagai  aktivitas  manusia  dalam  masyarakat,  suatu  hal  yang  jauh  lebih  penting adalah  mengubah  sesuatu  yang  ada  dalam  jiwa  manusia  yang  paling  asasi  dan vital  yaitu  menanamkan  keimanan.  Dengan  penanaman  benih-benih  nilai keimanan  pada  setiap  hati  manusia  akan  mencetak  manusia  yang  baru,  yang memberinya tujuan yang baik untuk kehidupan didunia maupun diakhirat kelak.
Dalam  tataran  praktik,  hukum  berproses,  berinteraksi  dengan  faktor  atau variable lainnya, bagaimana dhalnya dengan hukum  Islam di  Indonesia,  menurut Ahmad  Imam  Mawardi  bahwa  reformulasi  hukum  Islam  merupakan  suatu keharusan,  menurutnya  para  ahli  hukum  Islam  di  Indonesia  harus  mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reformulasi  hukum  Islam  merupakan  suatu  keharusan  dalam  rangka perbaikan  aplikasi  hukum  Islam  yang  mengarah  pada  terwujudnya kemaslahatan  umum.  Disamping  itu,  reformulasi  juga  dibutuhkan  dalam mempertegas eksistensi dan peranan hukum Islam di Indonesia.
2. Upaya  reformulasi  hukum  Islam  di  era  reformasi  memiliki  peluang  yang cukup  besar,  disamping  adanya  suatu  tuntutan,  ternyata  juga  didukung oleh  teori-teori  hukum  yang  ada.  Hambatan-hambatan  yang  ada kebanyakan  hanya  bersifat  normatif  sosiologis  yang  bisa  diatasi  secara bertahap.
3. Hendaknya  reformulasi  hukum  Islam  tidak  lagi  hanya  berfokus  kepada pilihan  materi  hukum,  melainkan  secara  tegas  harus  memberikan penekanan pada kepastian metodologi istinbath hukumnya.
Semangat dalam merealisasikan nilai-nilai dan konsep hukum Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia semakin memanifestasi dalam berbagai bentuk regulasi baik dibidang pidana, sosial dan ekonomi. Pada konteks Indonesia, yang penduduknya  mayoritas  beragama  Islam  sudah  seyogyanya  dan  saatnya  menjadi inspirator pembangunan hukum nasional dari produk sekuler menuju hukum yang islami dengan tidak menafikan kemajemukan sebagai bangsa yang pluralistik.

## B. Hukum Barat
Sistem hukum barat merupakan konsep hukum modern yang diadopsi oleh mayoritas  bangsa-bangsa  didunia.  Sebelum  memanifestasi  sebagai  hukum  yang mapan, ternyata di Eropa pada awalnya sistem hukum sipil juga mengalami suatu proses  transisi  dari  system  hukum  yang  tidak  teratur,  tumpang  tindih  dan  sulit diterapkan.
Cita-cita pembentukan hukum nasional didaratan Eropa dilakukan melalui pembentukan  kodifikasi.  Sedangkan  di  negara  Inggris  tujuan  mencapai  satu hukum nasional dilakukan melalui pembentukan hukum kebiasaan ( common law), Hal ini terjadi karena :
1. Di  Inggris,  unifikasi  hukum  dilaksanakan  oleh  Bench  and  Bar  dari Pengadilan.  Mereka  ini  sangat  dihormati  oleh  rakyat  Inggris  karena mampu mewakili perasaan keadilan masyarakat, ditambah lagi dengan adanya  sistem  juri  dimana  perkara-perkara  yang  diselesaikan dipengadilan dapat diselesaikan tanpa mengabaikan perasaan keadilan masyarakat  Inggris.  Sebaliknya  dinegara-negara  eropa  continental, Pengadilan  tidak  mampu  menciptakan  atau  membentuk  unifikasi hukum,  hal  ini  disebabkan  karena  dinegara-negara  Eropa  continental timbul pertentangan antara kekuatan kaum agama dan kaum ahli pikir (filosof),  serta  antara  kaum  bangsawan  dan  rakyat  jelata.  Pengadilan telah kehilangan wibawa dan popularitas dihadapan rakyat. Khususnya di  Perancis,  Pengadilan  dianggap  identik  dengan  penguasa,  dimana rakyat  menumpahkan  kebenciannya,  sehingga  pada  saat  terjadi revolusi Perancis Pengadilan menjadi sasaran aksi-aksi rakyat.
2. Mengenai  cara  pembentukan  hukum  nasional  antara  negara  Civil  law system  dengan negara-negara Common law system  dapat  terlihat  dari segi  waktu.  Common  law  berkembang  secara  perlahan  dimulai  sejak Raja  William,  sedangkan  di  negara-negara  Civil  law  system pembentukan  hukum  nasional  dilakukan  secara  serentak  dan  dalam satu kali kejadian melalui suatu kodifikasi.
Adapun  karakteristik  system  “ Common  law” dan  “ Civil  law” , khususnya  dalam  hukum  Pidana  dapat  diketahui  dari  beberapa  hal,  diantaranya adalah:
1. Sistem  hukum  Inggris  bersumber  pada  Custom,  Legislation  dan
Case  Law.  Sedangkan  system  hukum  Belanda  bersumber  pada Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Kebiasaan Case law, dan doktrin.
2. Sistem hukum di Inggris tidak sepenuhnya menganut asas legalitas sebagai  konsekuensi  dipergunakannya  case  law  dengan  precedent yang merupakan cirri utamanya, sedangkan di Belanda dianut asas Legalitas  dimana  tiada  suatu  perbuatan  yang  merupakan  tindak pidana  kecuali  telah  ditentukan  dalam  undang-undang  terlebih dahulu. 3. Sistem  hukum  Inggris  dan  negara-negara  Common  law  tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, sedangkan dinegara-negara  Civil  law  seperti  Belanda  dikenal  adanya perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan.

## C. Hukum Adat
Istilah  hukum  adat  sebenarnya  berasal  dari  bahasa  arab  “Huk’m  dan “adah”  yang  artinya  suruhan  atau  ketentuan.    Oleh  Istilah  hukum  adat  yang mengandung  arti  aturan  kebiasaan  sudah  lama  dikenal  di  Indonesia,  seperti  di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kemudian istilah ini dicatat oleh  Christian  Snouck  Hurgronje  untuk  kepentingan  Pemerintah  Belanda,  yang menerjemahkannya kedalam istilah bahasa Belanda “Adat Recht”.
Suatu  system  biasanya  merupakan  suatu  tatanan  yang  teratur  yang  terdiri dari  berbagai  unsur  satu  sama  lainnya  saling  bertautan,  sehingga  dapat memberikan suatu pengertian. Demikian pula halnya suatu system hukum, karena tiap-tiap  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  system,  yaitu  peraturan- peraturannya merupakan suatu  kebulatan berdasarkan atas kesatuan  alam  pikiran yang membentuknya.
Begitu  halnya  dengan  hukum  adat,  identitas  hukumnya  tumbuh  dengan identitas  masyarakat  yang  membentuknya.  Oleh  karena  itu  hukum  adat merupakan  suatu  system  hukum  yang  dibentuk  berdasarkan  sifat,  pandangan hidup dan cara berpikir masyarakat atau bangsa Indonesia.
Hukum adat merupakan aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia  yang  juga  menjadi  saripati  dari  kebutuhan  hidup,  cara  hidup  dan pandangan  hidup  masyarakat  atau  bangsa  Indonesia  yang  melahirkan  system hukum dengan dasar alam pikiran diatas.
Menurut  R.Soepomo  terdapat  perbedaan  yang  fundamental  antara  hukum adat dengan hukum barat, beberapa perbedaan tersebut diantaranya adalah:
1. Hukum Barat mengenal “Zakelijk rechten” dan “Persoonlijkerechten”, bahwa  hak  suatu  barang  yang  berlaku  terhadap  setiap  orang  dan terhadap orang tertentu, Hukum adat tidak mengenal pembagian  yang hakiki dalam dua golongan sebagaimana tersebut diatas.
2. Hukum  Barat  mengenal  perbedaan  antara  hukum  public  dan  hukum privat,  sedangkan  dalam  hukum  adat  tidak  ada  perbedaan  antara peraturan-peraturan  hukum  adat  yang  bersifat  publik  dengan  yang bersifat privat.
3. Pelanggaran-pelanggaran  hukum  menurut  sistem  hukum  barat  dibagi dalam  golongan  pelanggaran  yang  bersifat  pidana  atau  pelanggaran- pelanggaran  yang  memiliki  akibat  dalam  lapangan  hukum  perdata, sedangkan  dalam  hukum  adat  tidak  mengenal  perbedaan  demikian.
Tiap-tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan kembali oleh  hakim  (kepala  adat)  memutuskan  upaya  adat  (adat  reaksi)  apa yang  harus  digunakan  untuk  membetulkan  hukum  yang  dilanggar  itu. Hal  ini  disebabkan  karena  kepercayaan  bahwa  kehidupan  yang tenteram adalah identik dengan adanya keseimbangan kosmis.
Sistem  hukum  adat  memiliki  sistem  hukum  yang  sederhana dibandingkan  dengan  hukum  barat.  Secara  sederhana  dapat  dikatakan bahwa  dalam  sistem  hukum  adat  bahannya  adalah  hukum  Indonesia asli  sedangkan  dalam  sistem  hukum  barat (Common  law  system) memuat  banyak  unsur-unsur  hukum  romawi  kuno  yang  konon  telah mengalami “ reception in complex”.

## D. Hukum Positif
Pembangunan  hukum  adalah  pembangunan  tatanan  hukum  nasional sebagai  suatu  keseluruhan,  jadi  sebagai  suatu  sistem  dalam  keutuhannya  atau sistem  hukum  dalam  arti  luas.  Artinya,  sistem  hukum  tersusun  atas  sejumlah subsistem sebagai komponennya  yang saling berkaitan dan berinteraksi.  Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen system hukum itu terdiri atas :
1. Asas-asas dan kaidah-kaidah
2. Kelembagaan hukum
3. Proses- proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.
Soedarto  mengemukakan  tiga  aspek  penting  dalam  rangka  penyusunan hukum nasional,  yakni: Aspek politis, aspek psikologis dan aspek praktis. Aspek politis adalah Indonesia sebagai negara merdeka harus memiliki hukum nasional, aspek  sosiologis  adalah  bahwa  hukum  nasional  tersebut  harus  mencerminkan kultur  masyarakat  Indonesia,  dan  aspek  praktis  adalah  bahwa  hukum  nasional tersebut harus dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakatnya.
Muladi  menambahkan  bahwa  dalam  menyusun  hukum  nasional  perlu diperhatikan  aspek  ke  empat  yakni  hukum  nasional  harus  bersifat  adaptif,  yakni
KUHP  dimasa-masa  mendatang  harus  dapat  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional.
Sebagai  negara  berkembang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  saat  ini Indonesia masih mempergunakan sebagian besar hukum tertulis yang berasal dari “warisan” Pemerintah kolonial Belanda. Apalagi jika diingat bahwa pembangunan bidang  hukum  di  Indonesia  merupakan  pengambilalihan  hukum  asing  kedalam system  hukum  Indonesia  dengan  label  atau  cap  hukum  nasional.  Sekalipun substansi  hukum  asing  diperlukan  untuk  mengarahkan  pembangunan  disegala bidang namun perlu diingat hal dimaksud dapat dilakukan secara selektif melalui metoda  yang  bersifat  kritis  dengan  berlandaskan  pada  kebutuhan  hukum  yang nyata berkembang pada masyarakat Indonesia.
Sebagai  contoh  dalam  hal  pelaksanaan  hukum  pidana  di  Indonesia  sejak Indonesia  merdeka  lebih  menitikberatkan  kepada  penerapan  hukum  dalam peristiwa  konkrit  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  praktisi  hukum.  Setelah ditetapkan undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 yang antara lain  menetapkan  hakim  diwajibkan  untuk  mengikuti  perkembangan  kebutuhan masyarakat  atau  perkembangan  kesadaran  hukum  masyarakat  maka  hakim diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.

## PENUTUP
Hukum  sebagai  suatu  sistem  memiliki  kompleksitas  dan  multiperspektif, namun  pada  prinsipnya  dari  berbagai  bentuk  sistem  hukum  yang  ada  seperti hukum  Islam,  hukum  adat,  hukum  barat  maupun  hukum  positif  di  negara  kita Indonesia pada hakikatnya bermuara pada tercapainya atau terwujudnya keadilan, kebahagian, ketentraman serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat .

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Maman Suherman, 2012, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Bernard Arif Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju.
Jimly Asshidiqie, 2011, Peradilan Konstitusi di 10 Negara,Jakarta,Sinar Grafika. Michael Bogdan, 2010, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum , Bandung, Nusa Media.
Peter de Cruz, 2010, Perbandingan Sistem Hukum , Bandung, Nusa Media.
Werner Menski, 2012, Perbandingan Hukum dalam Konteks Global , Bandung, Nusa Media
www.google.com “ Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Strukur Ketatanegaraan di Indonesia”, diakses 4 februari 2018.
www.googlee.com “ Perbandingan Mahkamah Konstitusi Beberapa Negara”, diakses 4 februari 2018