How to cite:
Dudung Hidayat (2022) Formalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, (7) 9 ,
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 9, September 2022

## FORMALISASI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

## Dudung Hidayat
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia Email: dudung@unswagati.ac.id

## Abstrak
Menghadapi tantangan yang begitu berat, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan  yang  dapat  dipergunakan  bagi  para  pencari  keadilan  untuk  menyelesaikan sengketa secara baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan. Di lingkungan peradilan  dapat  ditempuh  jalur  damai  melalui  proses  mediasi,  hakim  terlibat  untuk mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa.  Di  luar  pengadilan  dapat  ditempuh  jalur arbitrase,  mediasi,  atau  negosiasi  sebagai  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  formalisasi  mediasi sebagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  perdata.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  mengamati  formalisasi  mediasi  sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif  ini  terdiri  dari  wawancara  (interview)  dan  observasi  (observation)  dan  data yang digunakan berasal dari studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Proses  penyelesaian  sengketa  dengan  melalui  Meidasi  ini  adalah  merupakan  upaya pemecahan  konflik  untuk  mengurangi  bertumpuknya  beban  perkara  peradilan. Pemberlakuan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Mediasi  merupakan penyempurnaan peraturan tentang Mediasi yang sebelumnya pernah diperlakukan.
Kata Kunci : Outpatient hospital, Reduced outpatient hospital, Decrease outpatient hospital, Reduced visits hospital.

## Abstract
Facing such severe challenges, the Indonesian legal system actually has rules that can be  used  for  justice  seekers  to  resolve  disputes  both  in  the  judicial  environment  and outside the courts. In the judicial environment a peaceful path can be taken through the mediation process, the judge is involved to reconcile the parties to the dispute. Outside the court, arbitration, mediation, or negotiation can be taken as an alternative form of dispute  resolution. The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  effectiveness  of formalization of mediation as a civil dispute resolution mechanism. This study uses a descriptive qualitative approach by observing the formalization of mediation as a civil dispute resolution mechanism. The data collection method in this qualitative research consists of interviews and observations and the data used comes from literature studies.
The results of this study state that the dispute resolution process through Meidasi is an effort to resolve conflicts to reduce the burden of judicial cases. The implementation of PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation is an improvement in the regulations on Mediation that have previously been treated.
Keywords : Outpatient hospital, Reduced outpatient hospital, Decrease outpatient hospital, Reduced visits hospital.

## Pendahuluan
Mediasi adalah satu diantara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang dapat juga berwujud mediasi pengadilan (court mediation). Penyelesaian  konflik  (sengketa)  secara  damai  sebenarnya  telah  dipraktikkan  dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabada-abad tahun lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian  sengketa  secara  damai  telah  mengantarkan  mereka  pada  kehidupan  yang harmonis,  adil,  seimbang  dan  terpeliharanya  nilai-niIai  kebersamaan  (komunitas)  dalam masyarakat. (Abbas, 2017)
Mediasi, dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan/damai, ternyata memang sudah  lama  berkembang  di  Indonesia.  Mediasi  mendapat  pengaturan  tersendiri  dalam sejumlah  produk  hukum  Hindia  Belanda  maupun  dalam  produk  hukum  setelah  Indonesia merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat  Indonesia  adalah  negara  hukum (rechtsstaat) .  Mediasi  sebagai  institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh Mediator atas perintah hakim (aparatur negara) di pengadilan atau pihak lain diluar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.
Masih terkait dengan ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal  4  ayat  (2)  dan  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.  Pengadilan  membantu  pencani  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  hambatan  dan nintangan  untuk  tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Pada praktiknya, penerapan asas sedenhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota.
Penumpukan perkara ini tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan sistem hukum di Indonesia memberikan  peluang  setiap  perkara  dapat  dilakukan  upaya  hukum,  baik  upaya  hukum banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Akibat tersendatnya perwujudan asas ini, telah mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan (acces to justice) guna  mendapatkan  hak-hak  secara  cepat.  Keadaan  ini  tentu  tidak  dapat  dibiarkan,  karena berdampak buruk pada penegakan hukum di Indonesia.
Dengan melihat kondisi seperti ini, pencari keadilan sangat mungkin mencari cara bagaimana  agar  permasalahan  yang  dihadapi  dapat  segera  terselesaikan,  sehingga  tidak menimbulkan kerugian yang berkelanjutan bagi para pencari keadilan.
Menghadapi  tantangan  yang  begitu  berat,  sistem  hukum  Indonesia  sebenarnya memiliki aturan yang dapat dipergunakan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa  secara  baik  di  lingkungan  peradilan  maupun  di  luar  pengadilan.  Di  lingkungan peradilan  dapat  ditempuh  jalur  damai  melalui  proses  mediasi,  hakim  terlibat  untuk mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa.  Di  luar  pengadilan  dapat  ditempuh  jalur arbitrase, mediasi, atau negosiasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.
Ketentuan-ketentuan  hukum  tersebut  tidak  menegaskan  secara  kongkret  mediasi sebagai  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa  baik  di  pengadilan  maupun  di  luar pengadilan. Ketentuan mengenal mediasi baru ditemukan dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur dua hal utama, yaitu arbitrase dan alternaif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalul prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
Ketentuan  dan  Pasal  1  dan  2  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dipahaini beberapa hal, yaitu : Pertama ,  objek  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  dengan  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata atau beda pendapat antara para pihak dalam satu  hubungan  hukum.  Bahkan,  untuk  arbitrase,  undang-undang  ini  hanya  memfokuskan sengketa perdagangan dan mengenai hak-hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
Kedua ,  sengketa  tersebut  baru  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  bila  dalam  suatu perjanjian tertulis secara tegas menyatakan bahwa bila tersengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin dan suatu hubungan hukum akan diselesaikan secara arbitrase.
Pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih terperinci ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahn 2000 tentang Lembaga Jasa  Pelayanan  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Luar  Pengadilan.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 ini mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  proses  mediasi  atau arbitrase.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2000  ini  juga  telah  menetapkan  konsep yang  jelas  mengenai  mediasi,  mediator,  persyaratan  mediator  dan  beberapa  hal  seputar mekanisme  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  Iingkungan  hidup.  Jadi,  pengaturan mediasi  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2000  jauh  lebih  lengkap  bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Pasal 1 Peraturan Pemenintah Nomon 54 Tahun 2000 disebutkan bahwa mediator atau pihak
ketiga lainnya adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk dan ditenima oleh para pihak yang bersengketa  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  Iingkungan  hidup  yang  tidak  meiniliki kewenangan mengambil keputusan (butir 4).
Filosofi yang mendasari mediasi adalah memberikan wewenang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri dan mediator tidak membuat suatu keputusan terhadap sengketa dan para pihak. Mediator melaksanakan filosofi ini dengan membantu para pihak untuk melakukan negosiasi secara kooperatif. Mediator tetap netral dan tidak memihak terhadap salah satu pihak termasuk hasil yang dicapai. Jadi, hasil mediasi yang adil, berharga dan  dapat  diterima  untuk  para  pihaklah  yang  pada  akhirnya  akan  menjadi  kesepakatan. Seorang  mediator  hanya  boleh  memberikan  saran-saran  penyelesaian  kepada  para  pihak, membantu  mereka  untuk  mencapai  hasil  dan  meyakinkan  mereka  agar  dapat melaksanakannya dengan baik.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  mengamati formalisasi  mediasi  sebagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  perdata.  Metode pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  ini  terdiri  dari  wawancara  (interview)  dan observasi (observation) dan data yang digunakan berasal dari studi pustaka.
Pada  tahap  analysis,  peneliti  memodelkan  proses  penelitian  mulai  dari  hasil identifikasi  masalah  berdasarkan  studi  literatur  dan  studi  lapangan,  dilanjutkan  untuk membuat latar belakang. Setelah itu membuat rumusan masalah berdasarkan batasan masalah dalam  penelitian  yang  dilakukan.  Dari  analisa  tersebut,  peneliti  dapat  mengetahui  analisa kebutuhan  yang  akan  digunakan  sebagai  acuan  dalam  tahapan  selanjutnya.  Dan  terkahir menggunakan  metode  evaluasi,  hal  ini  dilakukan  untuk  membuktikan  keakuratan  dan kevalidan dari keputusan yang dihasilkan.

## Hasil dan Pembahasan
Kata  mediasi  berasal  dari  bahasa  Inggris “mediation”, yang  artinya  penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan “mediator” atau orang yang menjadi penengah. Ada  beberapa  batasan  mediasi  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli,  di  antaranya:  Gary goodpaster mengemukakan bahwa:
“mediasi  adalah  proses  negosiasi  pemecahan  masalah  dimana  pihak  luas  yang  tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan
cara  memengaruhi  kepercayaan  dan  tingkah  laku  pribadi  para  pihak,  dengan memberikan pengetahuan atau dengan menggunakan proses negosiasiyang lebih efektif, dan dengan demikian membantupara peserta untuk mwenyelsaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan”. (Hirdayadi & Diansyah, 2017) Selanjutnya, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mengatakan bahwa:
“Mediation,  mediasi:  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan dengan  menggunakan  jasa  seorang  mediator  atau  penengah;  sama  seperti  konsiliasi. Mediator,  penengah:  seorang  yang  menjalankan  fungsi  sebagai  penengah  terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya.” (ELIPS, 1997) Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan batasan bahwa:
“Mediasi:  proses  pengikutsertaan  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  suatu  perselisihan sebagai penasihat. Mediator: Perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.”
Sehubungan  dengan  pengertian  mediasi,  ketentuan  dalam  pasal  6  ayat  (3)  UUAAPS menyatakan sebagai berikut:
“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat  diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan  tertulis  para  pihak,  sengketa  atau  beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.”
Dari beberapa rumusan pengertian mediasi di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak  ketiga  yang  bersikap  netral (non  intervensi) dan  tidak  berpihak (impartial) kepada pihak-pihak  yang  bersengketa  serta  diterima  kehadirannya  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dinamakan “mediator” atau “menengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan.  Dengan  perkataan  lain,  mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitor belaka. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian  masalah  atau  sengketa  yang  dihadapi  para  pihak  yang  bersengketa,  yang selanjutnya  akan  dituangkan  sebagai  kesepakatan  bersama.  Pengambilan  keputusan  tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.
Adapun  pemutusan  perkara,  baik  melalui  pengadilan  maupun  arbitrase  bersifat formal,  memaksa,  menengok  kebelakang,  berciri  pertentangan,  dan  berdasar  hak-hak. Artinya, apabila pihak melitigasi suatu sengketa, prosedur pemutusan perkara diatur dalam ketentua-ketentuan  yang  ketat  dan  suatu  konklusi  pihak  ketiga  menyangkut  kejadian- kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Kebalikannya, mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, melihat kedepan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri. Seperti halnya para  hakim  dan  arbiter,  mediator  harus  tidak  berpihak  dan  netral,  tetapi  mereka  tidak
mencampuri untuk memutuskan dan menetapkan suatu keluaran subtantif, serta para pihak sendiri memutuskan apakah mereka akan setuju atau tidak.(KARMITA, 2012)
Karena  itu,  mediasi  sering  dinilai  sebagai  perluasan  dari  proses  negosiasi.  Hal  ini disebabkan para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sengketanya sendiri sehingga  menggunakan  jasa  pihak  ketiga  yang  bersikap  netral  untuk  membantu  mereka mencapai  suatu  kesepakatan.  Tidak  seperti  proses  ajudikasi,  di  mana  pihak  ketiga menerapakan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu hasil, maka dalam mediasi pihak ketiga akan membantu pihak-pihak yang bertikai dengan menerapkan nilai- nilai terhadap fakta-fakta untuk mencapaiu hasil akhir. Nilai-nilai itu dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan, agama, etika, moral, dan lain-lain.(Soemartono, 2006)
Cristopher  W.  Moore, menyebutkan  beberapa  keuntungan  yang  sering  kali didapatkan dari hasil mediasi, yaitu:
§ Keputusan yang hemat.
§ Penyelesaian secara cepat.
§ Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak.
§ Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan “Customized”.
§ Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif.
§ Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga
§ Pemberdayaan individu (Personal Empowermen.)
§ Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.
Di samping kelebihan-kelebihannya, institusi mediasi ini juga ada kelemahannya, di antaranya:
1. Biasa memakan waktu yang lama;
2. Mekanisme  eksekusi  yang  sulit  karena  cara  eksekusi  putusan  hanya  seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak;
3. Sangat  digantungkan  dari  iktikad  baik  para  pihak  untuk  menyelesaikan sengketanya sampai selesai;
4. Mediasi  tidak  akan  membawa  hasil  yang  baik,  terutama  jika  informasi kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya, dan
5. Jika  lawyer  tidak  dilibatkan  dalam  proses  mediasi,  kemungkinan  adanya  fakta- fakta  hukum  yang  penting  yang  tidak  disampaikan  kepada  mediator  sehingga putusannya menjadi bias.(Fuady, 2000)

## Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi
Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai “penengah” yang membantu para pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapinya.  Seorang  mediator  juga  akan membantu  para  pihak  untuk  membingkai  persoalan  yang  ada  agar  menjadi  masalah  yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan
penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketanya harus dapat diterima dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang  mediator  adalah  mempertemukan  kepentingan-kepentingan  yang  saling  berbeda tersebut  agar  mencapai  titik  temu  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pangkal  tolak  pemecahan masalahnya.
Seorang  mediator  mempunyai  peran  membantu  para  pihak  dalam  memahami pandangan  masing-masing  dan  membantu  mencari (locate) persoalan-persoalan  yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi  mengenai  perbedaan-perbedaan  kepentingan,  persepsi,  penafsiran  terhadap  situasi dan  persoalan-persoalan  serta  membiarkan,  tetapi  mengatur  pengungkapan  emosi.  Di samping itu, seorang mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan  menitikberatkan  pembahasan  mengenai  tujuan  dan  kepentingan  umum.  Mediator  pun akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Dalam pertemuan ini yang disebut caucus, mediator biasanya dapat memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia saling membagi informasi. Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian atau kesepakatan.
Mediator juga memberikan informasi baru bagi para pihak atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara. Mereka dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing- masing pihak. Mereka juga dapat mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternatif-alternatif, dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka.
Dengan demikian, seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang  hanya  bertindak  sebagai  penyelenggara  dan  pemimpin  diskusi,  tetapi  ia  juga  harus membantu  para  pihak  untuk  mendesain  menyelesaikan  sengketanya  sehingga  dapat menghasilkan  kesepakatan  bersama.  Dalam  hal  ini  seorang  mediator  harus  memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai  bahan  untuk  menyusun  dan  mengusulkan  berbagai  pilihan  penyelesaian  masalah yang  disengketakan.  Kemudian,  mediator  ini  pun  akan  membantu  para  pihak  dalam menganalisis  sengketa  atau  pilihan  penyelesaiannya  sehingga  akhirnya  dapat  menemukan rumusan  kesepakatan  bersama  sebagai  solusi  penyelesaian  masalah  yang  akan  ditindak lanjuti bersama pula.

## Tipologi Mediator
Beraneka ragam tipologi mediator yang dikemukakan oleh para ahli. Christopher W. Moore diantaranya, yang menyebutkan ada tiga tipe tipologi mediator, yaitu:
§ Tipologi Pertama Mediator sosial (social network mediator);
Mediator  berperan  dalam  sebuah  sengketa  atas  dasar  adanya  hubungan  sosial antara mediator dan para pihak yang bersengketa.  Mediator dalam tipologi ini sebagai bagian  sebuah  jalinan  atau  hubungan  sosial  yang  ada  atau  tengah  berlangsung. Seseorang yang membantu menyelesaikan sengketa, misalnya, anatara dua tetangganya, rekan sekerjanya, teman usahanya, atau antara kerabatnya digolongkan dalam tipologi pertama ini. Begitu pula, jika seorang tokoh masyakat atau agama yang dikenal oleh pihak-pihak  yang  bertikai  membantu  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi,  dapat digolongkan ke dalam mediator hubungan sosial.
§ Tipologi Kedua Mediator otoritatif (authoritative mediator)
Mediator  berusaha  membantu  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk menyelesaikan  perbedaan-perbedaan  diantara  mereka  dan  memiliki  posisi  kuat  atau berpengaruh sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk memengaruhi hasil akhir  dari  sebuah  proses  mediasi.  Akan  tetapi,  seorang  mediator  otoritatif  selama menjalankan  perannya  tidak  menggunakan  kewenagan  atau  pengaruhnya  itu  karena didasarkan pada keyakinan atau pandangannya bahwa pemecahan yang terbaik terhadap sebuah  kasus  bukanlah  ditentukan  oleh  dirinya  selaku  pihak  yang  berpengaruh  atau berwenang,  melainkan  harus  dihasilkan  upaya  pihak-pihak  yang  bersengketa  sendiri. Namun,  dalam  situasi-situasi  tertentu,  mediator  otoritatif  akan  memberikan  batasan- batasan kepada para pihak dalam upaya mereka mencari pemecahan masalah. Selain itu, mediator  otoritatif  mungkin  juga  memberikan  semacam  ancaman  kepada  para  pihak bahwa  jika  para  pihak  sendiri  tidak  dapat  mencari  pemecahan  masalah  melalui pendekatan kolaboratif atau kooperatif, mediator otoritatiflah yang akhirnya membuat keputusan untuk penyelesaian yang harus diterima oleh para pihak.
§ Tipologi Ketiga Mediator mandiri (independent mediator)
Mediator mandiri adalah mediator yang menjaga jarak, baik antara pihak maupun dengan  persoalan  yang  tengah  dihadapi  oleh  para  pihak.  Mediator  tipologi  ini  lebih banyak ditemukan dalam masyarakat atau budaya yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilkan mediator-mediator profesional. Anggota-anggota dalam masyarakat seperti cenderung lebih menyukai permintaan bantuan kepada ‘orang luar’ yang  tidak  memiliki  hubungan  sosial  sebelumnya  dengan  mereka  dan  tidak  memilki kepentingan  pribadi  tertentu  dengan  para  pihak  atau  terhadap  masalah  yang  timbul. Anggota-anggota masyarakat itu lebih mengandalkan para profesional spesialis dalam menyelesaikan  permasalahan  yang  mereka  hadapi.  Keadaan  ini  dapat  dilihat  atau dibuktikan  dengan  telah  lahir  dan  berkembangnya  profesi  mediator  seperti  halnya protesi  pengacara,  akuntansi,  dan  dokter.  Model  mediasi  inl  dipraktikkan  atau berkembang di Amerika Utara. Di Amerika Serikat sendiri telah berdiri kantor-kantor profesional  mediator,  misalnya  CDR  di  Boulder, The  Institute  of  Environmental Mediation di Seattle, JAMSen Dispute di seattle, Confluence North West di Portland Oregon, dan Community Dispute Resolution Center di Ithaca. Dengan telah lahirnya
asosiasi mediator professional di Amerika Serikat tersebut, maka lahirnya yang disebut Socienty in Professional Dispute Resolution (SPIDER).

## Model-model serta Jenis-jenis Mediasi
Ada 4 (empat) model mediasi yang perlu diperhatikan oleh praktisi mediasi, yaitu: settlement  mediation,  facilitative  meditiat/on,  transformative  mediation,  dan  evaluative mediation.(Boulle & Rycrof, 1998)
- Settlement mediation yang juga dikenal sebagai kompromi merupakan mediasi yang tujuan  utamanya  untuk  mendorong  terwujudnya  kompromi  dan  tuntutan  kedua  belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ml tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berdedikasi tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik- teknik mediasi.
- Facilitative  mediation yang  juga  dikenal  sebagal  mediasi  yang  berbasis  kepentingan (interest  basea)  dan  problem  solving  merupakan  mediasi  yang  bertujuan  untuk menghindarkan  disputants  dan  posisinya  dan  menegosiasikan  kebutuhan  dan kepentingan para disputants dan hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model mi, mediator harus ahil dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguas  aan  terhadap  materi  tentang  hal-hal  yang  dipersengketakan  tidak  terlalu penting. Mediator juga harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang  konstruktif  di  antara  disputants,  serta  meningkatkan  upaya-upaya  negosiasi  dan mengupayakan kesepakatan.
- Transformative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan  mediasi  yang  menekankan  untuk  mencari  penyebab  yang  mendasari munculnya  permasalahan  di  antara  mereka  melalul  pengakuan  dan  pemberdayaan sebagai dasar dan resolusi (jalan keluar) dan pertikaian yang ada. Dalam model mi sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelurn dan selama proses  mediasi  serta  mengangkat  isu  relasi/hubungan  melalui  pemberdayaan  dan pengakuan.
- Evaluative  mediation yang  juga  dikenal  sebagai  mediasi  normatif  merupakan  model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dan para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator harus seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang biasa dijalankan oleh mediator dalam hal  mi  ialah  memberikan  saran  serta  mempersuasifkan  kepada  para  disputans,  serta memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapat.

## Jenis-jenis Mediasi
Terdapat 2 (dua) model mediasi, yaitu mediasi yang dilakukan diluar pengadilan (non litigasi)  dan  mediasi  yang  dilaksanakan  di  dalam  pengadilan  (litigasi)  atau  yang  dikenal dengan court connected mediation.
1. Mediasi  diluar  pengadilan  dapat  ditemukan  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan.  Mediasi  diluar  pengadilan  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  APS.  Pengaturan  mediasi  secara  formal  memang  baru dilakukan beberapa tahun lalu, tetapi bukan berarti pola penerapan semacam mediasi tidak dikenal dalam penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya telah mempraktikkan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediatornya adalah para tokoh adat, ulama dan tokoh masyarakat yang berwibawa dan dipercaya, sehingg mereka dapat menyelesaikan sengketa dikalangan.
2. Mediasi  pengadilan  di  banyak  negara  merupakan  bagian  dari  proses  litigasi.  Hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau ahli ditunjuk oleh para pihak untuk bertindak  sebagai  mediator.  Di  Amerika  Serikat,  telah  lama  berkembang  suatu mekanisme  bahwa  pengadilan  meminta  para  pihak  untuk  mencoba  menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan perkara. Dari segi tujuan  pembuatannya,  mediasi  di  pengadilan  dan  mediasi  luar  pengadilan  berbeda. Perbedaan  lain  antara  mediasi  di  pengadilan  dan  luar  pengadilan  terletak  pada pelaksanaan mediasi jika tercapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi  di  pengadilan,  penyelesaian  sengketa  tersebut  berupa  suatu  penetapan  dari hakim dan penetapannya harus dilaksanakan oleh para pihak yang berpekara seolah-olah telah  diputus  oleh  hakim,  termasuk  kekuatan  mengikatnya.  Dalam  mediasi  luar pengadilan, hasilnya berbentuk suatu kontrak (perjanjian), baik kontrak baru maupun dalam  bentuk  revisi,  yang  apabila  salah  satu  pihak  gagal  memenuhi  kewajibannya sebagaimana tersebut di dalam kontrak (perjanjian), pihak yang lain harus melakukan gugatan hukum untuk pelaksanaan kontrak tersebut.

## Proses Pelaksanaan Mediasi
Proses  pelakasanaan  mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator  dilakukan  dalam beberapa  tahapan.  Masing-masing  ahli  membagi  panahapan  proses  pelaksanaan  mediasi tersebut  secara  berbeda.  Sesungguhnya  penahapan  proses  ini  dimaksudkan  memberikan kemudahan kepada para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan  bersama  yang  merupakan  akhir  dari  penyelesaian  konflik  melalui  me  diasi. Pembagian penahapan proses pelaksanaan mediasi menurut para ahli tersebut adalah sebagai berikut:
§ Christopher W. Moore (Istinah & SH, n.d.)
Menurut Christopher  W.  Moore, proses  mediasi  dan  kegiatan  mediator dilakukan dalam beberapa tahapan :
1. Mediator  menjalin  hubungan  awal  dengan  pihak-pihak  yang  bersengketa. Seorang  mediator  di  dalam  praktik  mediasi,  akan  lebih  dapat  terlibat  ke  dalam sengketa dan proses perundingan melalui cara-cara sebagai berikut:
a. Berdasarkan inisiatif langsung para pihak;
b. Saran dan pihak lain, tetapi diterima oleh para pihak;
c. Inisiatif/tawaran langsung dan mediator kepada pana pihak dan diterima;
d. Penunjukan oleh badan/pejabat yang berwenang. Kemudian, mediator membangun kepercayaan di mata para pihak. Membangun kepercayaan  mi  diantaranya  menyangkut  hubungan  personel  dengan  para  pihak, membangun hubungan institusional dan prosedural. Tugas dan mediator pada tahap awal mediasi adalah membangun citra din, serta memberikan wawasan kepada para pmhak tentang prosedur atau tata cara mediasi dan peran mediator.

## 2. Memilih Strategi untuk Membimbing Proses Mediasi
Mediator  membantu  para  pihak  dalam  menganalisis  pendekatan-pendekatan sebagal sarana dalam pengelolaan konflik. Pendekatan yang dapat dipilih oleh para pihak dengan bantuan mediator adalah apakah mekanisme mediasi dilakukan secara formal  atau  informal,  dan  bersifat  terbuka  untuk  umum,  atau  bersifat  tertutup (private) . Mekanisme mediasi berlangsung formal apabila diselenggarakan dengan aturan perundingan yang ketat.
Sebaliknya,  mekanisme  mediasi  dikatakan  bersifat  informal  jika  tidak didasarkan aturan yang ketat. Mediator perlu menjelaskan kekuatan dan kelemahan dan tiap-tiap pendekatan itu. Mediator juga perlu memberikan wawasan kepada para pihak bahwa proses mediasi dapat berlangsung berdasarkan pendekatan kompetitif, kompromistis,  akomodatif,  atau  kolaboratif.  Pendekatan  tersebut  masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan.
3. Mengumpulkan dan Menganalisis Informasi Latar Belakang Sengketa
Pengumpulan data dan penganalisisan konflik memungkinkan mediator untuk mengidentifikasi  pihak-pihak  utama  yang  terlibat  konflik,  menentukan  pokok masalah dan kepentingan-kepentingan para pihak. Dan data yang diperoleh, mediator dapat memahami asal muasal dan dinamika sebuah sengketa. Melalui pengumpulan data dan analisis konflik, mediator dapat menyusun rencana/strategi mediasi.
Pengumpulan  data  dapat  dilakukan  oleh  mediator  melalui  teknik-teknik pengamatan langsung, kunjungan lapangan, dan wawancara terhadap para pihak atau menggunakan sumber-sumber sekunder. Sedangkan analisis konflik dapat dilakukan dengan cara memahami apa yang oleh Moore disebut “lingkaran konflik” atau “circle of conflict “.
4. Menyusun Rencana Mediasi.
Mediator dalam mempersiapkan rencana mediasi, harus menjawab persoalan- persoalan berikut:
a. Siapa sajakah yang boleh terlibat dalam proses perundingan?
b. Di manakah proses perundingan mediasi sebaiknya di selenggarakan?
c. Bagaimanakah  sebaiknya  penataan  atau  pengaturan  susunan  tempat  duduk  para peserta perundingan dilakukan?
d. Prosedur-prosedur apa yang perlu dipergunakan?
e. Masalah, kepentingan apa dan kemungkinan penyelesaian apa yang perlu bagi para pihak?
f. Bagaimana aturan-aturan perundingan dibuat atau ditetapkan?
g. Apakah rencana umum untuk pertemuan perundingan yang pertama;
h. Bagaimana kondisi psikologis para pihak;
i. Bagaimanakah  cara  mengarahkan  atau  memberi  Wawasan  kepada  para  pihak tentang proses mediasi;
j. Apakah ada kemungkinan menghadapi jalan buntu dan bagaimana cara mengatasi jalan buntu kalau memang terjadi?
5. Membangun Kepercayaan dan Kerja Sama di antara Para Pihak Ada lima masalah yang dapat menciptakan dinamika psikologis negatif dalam sebuah proses perundingan. Kelima masalah itu adalah:
a. Emosi kuat atau tidak terkendali;
b. Adanya persepsi keliru atau stereotipe yang dimiliki oleh salah satu atau para pihak tentang diri lawan mereka atau tentang masalah tertentu;
c. Masalah Legitimasi;
d. Kekurangpercayaan;
e. Komunikasi yang jelek.
Agar  dapat  membantu  para  pihak  menghasilkan  kesepakatan,  mediator pertama-tama  harus  berusaha  mengatasi  atau  memecahkan  kelima  masalah  yang dapat  menghambat  jalannya  proses  mediasi.  Dan  kelima  masalah  tersebut,  yang paling perlu mendapat perhatian adalah legitimasi dan masalah komunikasi.
Masalah  legitimasi  berkaitan  dengan  pengakuan  dan  satu  pihak  terhadap keabsahan dan kerugian dan kepentingan dan pihak lainnya. Tanpa adanya pengakuan keabsahan  itu,  proses  perundingan  tidak  mungkin  berlangsung  karena  orang  baru bersedia  memasuki  proses  perundingan  jika  mereka  mengakui  atau  menenima keabsahan  dan  validitas  dan  masalah  dan  kepentingan  yang  dikemukakan  pihak lawannya.
Oleh  karena  itu,  mediator  diharapkan  dapat  melakukan  upaya  persuasif  agar para  pihak  dapat  mengakui  legitimasi  masing-masing.  Untuk  membangun kepercayaan  para  pihak  satu  sama  lainnya,  mediator  dianjurkan  untuk  mendorong para  juru  runding  agar  menyampaikan  ucapan-ucapan  yang  jelas  dan  konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, mengadakan perundingan di tempat dan pada waktu yang dapat diterima semua pihak.
Komunikasi adalah unsur utama dalam sebuah proses perundingan. Perlu juga diingat bahwa meskipun para pihak bersedia berbicara satu sama lain, tidak berarti
dengan sendirinya perbedaan-perbedaan dapat diselesaikan. Hal yang penting adalah bagaimana pembicaraan atau komunikasi itu dapat terarah dan produktif. Oleh sebab itu, mediator diharapkan dapat membantu para pihak dalam berkomunikasi satu sama lainnya.
Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:(Amriani, 2012)
a. Mediator  mengadakan  pertemuan  dengan  para  pihak  secara  terpisah-pisah  atau pertemuan kaukus, sebelum pertemuan lengkap diselenggarakan guna mengetahui informasi  apa  saja  yang  boleh  dan  tidak  boleh  diungkapkan  dalam  pertemuan lengkap.
b. Mediator dapat memengaruhi apa yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lawannya  dengan  memodifikasi  pesan  dalam  bahasa  yang  dapat  diterima  dan dipahami oleh kedua belah pihak.
c. Mediator dapat membatasm atau menginterupsi pembicaraan satu pihak jika yang dibicarakannya menyangkut hal yang sensitif bagi pihak lainnya.
6. Memulai Sidang Mediasi
Upaya penting mediator dalam memulai atau membuka sidang mediasi adalah menciptakan  suasana  positif  dan  optimistis  tentang  pentingnya  saling  percaya  dan adanya  kepentingan  serta  kepedulian  yang  sama  di  antara  para  pihak.  Pernyataan pembukaan mediator lazimnya memuat hal-hal berikut:
a. Perkenalan dengan mediator, dan jika suasana memungkinkan juga para pihak;
b. Penekanan  adanya  kemauan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  masalah  melalui proses perundingan;
c. Pengertian tentang mediasi dan peranan mediator;
d. Penjelasan prosedur mediasi;
e. Penjelasan pengertian kaukus;
f. Penjelasan tentang parameter kerahasiaan;
g. Uraian tentang tempat dan jadwal serta lama proses perundingan;
h. Saran-saran  tentang  pedoman  atau  aturan  perilaku  alam  proses  perundingan, memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya.
7. Merumuskan Masalah dan Menyusun Agenda
Tiga  tugas  penting  bagi  mediator  dan  para  perunding,  sebelum  mereka membahas  masalah-masalah  substantif  secara  lebih  intensif,  terlebih  dahulu mengidentifikasi  topik-topik  umum  permasalahan  yang  menjadi  kepedulian  para pihak,  menyepakati  sub-sub  topik  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam perundingan,  dan  menentukan  urusan  sub  topik  yang    akan  dibahas  dalam  proses perundingan.
Perumusan agenda perundingan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu:
a. Pihak  yang  satu  mengusulkan  kepada  pihak  lainnya  untuk  membahas  masalah tertentu dan pihak lain ternyata menyetujuinya. Setelah masalah tersebut selesai, kemudian diikuti dengan pembahasan lainnya.
b. Dengan cara memberikan urutan dan segi pentingnya tiap masalah. Berdasarkan urutan nilai pentingnya masalah, para pihak membahas tiap-tiap masalah.
c. Dengan cara membahas sebuah masalah yang dianggap masalah pokok, sehingga jika  para  pihak  dapat  mencapai  kesepakatan  tentang  hal  tersebut,  dengan sendirinya masalah kecil ikutan akan dapat diselesaikan pula.

## 8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak
Para  pihak  dalam  sebuah  sengketa  tidak  jarang  mengalami  kesulitan  untuk merumuskan  kepentingan  mereka  secara  jelas  dan  lugas.  Ketakjelasan  ini  dapat terjadi, antara lain karena mereka tidak menyadari kepentingan mereka sesungguhnya atau mereka secara sengaja menyembunyikan kepentingan mereka dengan harapan mereka  akan  memperoleh  keuntungan  yang  Iebih  besar,  atau  mereka mencampuradukkan  antara  kepentingan  dan  posisi  dalam  proses  perundingan. Tentunya, keadaan mi dapat menghambat tercapainya kemajuan dalam sebuah proses perundingan.
Oleh sebab itu, mediator juga perlu mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni cara langsung dan cara tidak langsung. Cara Iangsung adalah dengan mengemukakan pertanyaan Iangsung kepada pihak yang bersangkutan. Cara tidak angsung adalah dengan mendengarkan dan merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan para pihak, serta melakukan pengujian-pengujian.
9. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
Ketika memasuki proses perundingan, pihak-pihak yang bersengketa seringkali telah  memiliki  keyakmnan  bahwa  masing-masing  telah  menemukan  penyelesaian masalah. OIeh sebab itu, para pihak cenderung bertahan pada bentuk penyelesaian masalah  yang  telah  melekat  pada  alam  pikiran  mereka,  tetapi  secara  objektif penyelesaian itu belum tentu dapat dan memuaskan pihak Iainnya. Sikap yang bersifat posisional  ini  sekaligus  menutup  adanya  kemungkmnankemungkin  pemecahan masalah Iainnya. Tugas mediator adalah mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada  pola  pikiran  yang  demikian,  tetapi  harus  terbuka  dan  secara  bersama-sama mencari dan menjelajahi berbagam alternatif pemecahan masalah.

## 10. Menganalisis Pilihan Penyelesaian Sengketa
Pada tahap ini, para pihak dengan bantuan mediator menganalisms sejumlah pilihan pemecahar, masalah yang diharapkan dapat mengakhmr sengketa. Para pihak menganalisis  sejauh  mana  suatu  pemecahan  masalah  atau  kombinasi  pemecahan masalah dapat memuaskan atau memenuhi kepentingan mereka.
Tugas  mediator  adalah  membantu  para  pihak  dalam  mengevaluasi  pilihan- pilmhan yang tersedia dan membantu mereka dalam menentukan untung ruginya bagi penerimaan atau penolakan terhadap suatu pemecahan masalah.
Mediator  juga  dapat  mengingatkan  para  pihak  agar  bersikap  realistis,  yakni apabila  mereka  memiliki  harapan  atau  target  yang  begitu  tinggi,  sehingga mengemukakan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Upaya mengingatkan ini sebaiknya dilakukan dalam pertemuan kaukus.

## 11. Proses Tawar Menawar
Dalam tahap ini, para pihak telah melihat adanya peluang-peluang titik temu kepentingan  mereka,  tetapi  masih  tetap  ada  perbedaan-perbedaan.  Mereka  masih harus  lebih  memperjelas  letak  kesamaan-kesamaan  pandangan  dan  perbedaan- perbedaan secara Iebih terpermnci dan jelas. Dalam tahap ini pula,para pihak bersedia memberikan konsesi satu sama lainnya tentang suatu masalah atau persoalan untuk mengimbangi kerugian atau keuntungan yang diperoleh dalam masalah lainnya. Mediator  dalam  situasi  seperti  ini,  seharusnya  membantu  para  pihak  dalam mengembangkan  tawaran  hipotetis  atau  tentatif  yang  dapat  dipergunakan  untuk menguji  dapat  atau  tidaknya  tercapainya  penyelesaian  untuk  masalah-masalah tertentu. Tawaran-tawaran tentatif dapat dibahas oleh para pihak dalam pertemuan lengkap, atau disampaikan dalam pertemuan kaukus oleh mediator kepada para pihak, tanpa  mengharuskan  para  pihak  terikat  pada  suatu  bentuk  pemecahan  masalah. Lazimnya, para pihak pertama-tama berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam hal pokok  (agreement  in  principles).  Berdasarkan  formula  umum  atau  pokok  itu, kemudian para pihak berusaha menyelesaikan sub-sub masalah.

## 12. Mencapai Penyelesaian Formal
Tahap akhir proses mediasi mengharuskan para pihak untuk memformalisasi kesepakatan  dan  menyusun  prosedur  atau  rencana  pelaksanaan  dan  pemantauan kesepakatan. Rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk merealisasikan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.  Keberhasilan  kesepakatan  substantif  sangat  bergantung  kepada  rencana pelaksanaan  kesepakatan.  Buruknya  rencana  kesepakatan,  tentu  akan  berpengaruh pada pelaksanaan kesepakatan, yang pada akhirnya meniadakan makna dan sebuah kesepakatan dan tidak akan mampu mengakhiri sengketa, tetapi dapat menimbulkan masalah baru.
Sebuah  kesepakatan  mengandung  janji-janji  atau  komitmen  para  pihak. Sebagian dan janji atau komitmen itu dapat bersifat “self executing” dan sebagian lainnya  dapat  bersifat “non  self  executing’ Untuk  pelaksanaan  kesepakatan  yang bersifat “self executing” , misalnya, tentang pembayaran ganti kerugian, kesepakatan itu  dikatakan  telah  terealisasi  bila  pihak  berjanji  telah  membayar  sejumlah  uang disepakati.  Pelaksanaan  ini,  antara  lain,  dapat  dibuktikan  dengan  penyerahan
langsung  kepada  pihak  yang  berhak  dihadapan  mediator  atau  pejabat  berwenang, dengan disertai bukti pembayaran.
Berbeda dengan pelaksanaan kesepakatan “non-self executing” tidak dengan mudah  dapat  diketahui.  Misalnya,  kesepakatan  yang  mewajibkan  sebuah  industri untuk  mengolah  limbah  atau  membuang  limbah  ke  badan  air  sesual  dengan  baku mutu.  Untuk  mengetahui  apakah  kesepakatan  itu  telah  dilaksanakan,  diperlukan sebuah rencana pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Rencana mi disusun bersama oleh  para  pihak  untuk  mengetahui,  bahwa  kesepakatan  itu  memang  telah dilaksanakan.
Uraian di atas, terlihat betapa pentingnya peranan seorang mediator di dalam memimpin  proses  mediasi.  Namun,  setiap  intervensi  dan  mediator  mulai  dan pertemuan pertama dengan para pihak sampai diraihnya hasil akhir memiliki tujuan dalam batasan menyukseskan proses negosiasi di antara para pihak. ini berarti bahwa dalam setiap mediasi selalu terdapat negosiasi.
Oleh karena itu, seorang mediator haruslah orang yang mempunyai di samping pengetahuan  dan  penguasaan  materi  sengketa,  juga  teknik-teknik  dan  ketrampilan serta kemampuan psikologis dalam menyelesaikan masalah. Seorang mediator harus memiliki  kemampuan  untuk  mendengar,  bertanya,  mengamati,  mewawancarai, konseling, dan Juga negosiasi.

## Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
Dalam  penyelesaian  sengketa  perdata  berupa  gugatan  di  Pengadilan,  saat pemeriksaan  sidang  pertama,  majelis  hakim  memberitahukan  para  pihak  yang  berperkara wajib  menempuh  mediasi.  Perintah  pelaksanaan  mediasi  meneurut  ketentuan  PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi adalah 30 hari sejak majelis hakim memerintahkan Mediasi  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Dalam  proses  mediasi  ada  2  (dua) kemungkinan  yang  dihasilkan  yaitu  berhasil  mencapai  kesepakatan  atau  gagal  mencapai kesepakatan.(Astarini, 2013)
1. Apabila  mediasi  menghasilkan  kesepakatan  perdamaian  para  pihak  dengan  bantuan mediator,  mediator  wajib  merumuskan  secara  tertulis  kesepakatan  yang  dicapai  dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam mediasi para pihak diwakili oleh  kuasa  hukum,  para  pihak  wajib  menyatakan  secara  terttulis  persetujuan  atas kesepakatan yang dicapai.
2. Apabila setelah batas waktu maksimal 30 hari kerja sebagaimana atau karena  sebab- sebab yang terkandung dalam pasal 24 PERMA nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, para  pihak  gagal  mencapai  kesepakatan,  mediator  wajib  menyatakan  secara  tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kepada hakim. Segera setelah menerima  pemberitahuan  tersebut,  hakim  melanjutkan  pemeriksaan  perkara  sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Dengan  demikian  dalam  proses  mediasi  hanya  ada  kemungkinan  produk  yang dihasilkan  yaitu  berhasil  mencapai  kesepakatan  dalam  proses  mediasi  atau  gagal  dalam proses  mediasi.  Apabila  kesepakatan  perdamaian  berhasil  dicapai,  berdasarkan  PERMA Nomor  1  tahun  2016  Tentang  Mediasi  sebagaimana  ketentuan  pasala  ---  disebutkan  para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  mediator.  Kesepakatan  Perdamaian  tersebut kemudian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Pasal  27 ayat (1)  PERMA Nomor 1 2016 Tentang Mediasi menyatakan :
“Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Para pihak dan Mediator”
Akta perdamaian yang disepakati para pihak dalam mediasi pengadilan, disamakan kedudukannya  dengan  putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht  van gewisjde) . Jika dihubungkan dengan pasal 130 HIR (2) disebutkan bahwa : “Jika perdamaian terjadi, sehingga tentang hal itu pada waktu sidang harus dibuat sebuah akta bahwa kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat  itu,  sehingga  surat  (akta)  itu  berkekuatan  dan  akan  dilakukan  sebagai keputusan hakim yang biasa”.
Pasal  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  akta  perdamaian  bersifat inkracht  van gewisjde serta memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam putusannya, terhadap akta perdamain diawali dengan kalimat “Demi Keadalian Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hakim juga akan memuat diktum: “Menghukum kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaksanakan isi akta perdaamaian tersebut”. Dictum ini merupakan periintah, yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.
Pasal 130 (2) HIR menyatakan bahwasanya para pihak wajib menaati dan memenuhi isi perjanjian perdamaian yang dibuat. Putusan perdamaian tersebut diperlukan selayaknya putusan  hakim.  Selanjutnya,  dalam  ayat  (3)  disebutkan,  terhadap  putusan  yang  demikian tidak  diizinkan  pihak-pihak  menggunakan  upaya  hukum.  Oleh  karena  itu,  dapat dikemukakan keistimewaan putusan perdamaian, yaitu :
a. Tertutup upaya hukum banding dan kasasi;
b. Mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. Memiliki kekuatan eksekutorial. Secara prinsif mediasi memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangannyayang lebih besar bagi para pihak jika dibandingkan ketika para pihak berperkara di pengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk memenuhi keputusan karena keputusan ini semata- mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputus oleh orang lain.

## Kesimpulan
1. Bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dipandang paling efesien adalah mediasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan menggunakan pihak ketiga untuk  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  didalam  menyelesaiakan  sengketanya. Proses  mediasi  sangat  penting  dilakukan  dalam  proses  pemeriksaan  sengketa  guna menghindari proses birokrasi peradilan yang panjang. Mediasi ini adalah upaya Majelis Hakim  menasehati  pihak-pihak      berperkara  dalam  persidangan  pertama  tersebut, kemudian  menawarkan  kepada  para  pihak  atau  wakilnya  agar  mau  menyelesaikan sengketanya secara damai.
2. Proses  penyelesaian  sengketa  dengan  melalui  Meidasi  ini  adalah  merupakan  upaya pemecahan  konflik  untuk  mengurangi  bertumpuknya  beban  perkara  peradilan. Pengintegrasian  mediasi  ke  dalam  proses  beracara  di  pengadilan  diharapkan  dapat menjadi  salah  satu  instrument  efektif  untuk  mengatasi  masalah  penumpukan  perkara dipengadilan  serta  memperkuat  dan  memaksimalkan  fungsi  lembaga  peradilan  dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat adjudikatif (memutus) juga sebagai salah satu acces to justice bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Pemberlakuan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Mediasi  merupakan penyempurnaan peraturan tentang Mediasi yang sebelumnya pernah diperlakukan, hal tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan penyelesaian sengketa yang memfungsikan lembaga  peradilan  sebagai  “pemeriksa”  dan  “pemutus”  perkara  berdasarkan  “win-win solution” yang dapat secara adil memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.

## BIBLIOGRAFI
Abbas, D. R. S. (2017). Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional . Prenada Media.
Amriani, N. (2012). Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan .
Astarini,  D.  R.  S.  (2013).  Mediasi  Pengadilan  Salah  Satu  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat. Sederhana, Biaya Ringan, Alumni, Bandung .
Boulle, L., & Rycrof, A. (1998). Mediation: principles, process, practice. JS Afr. L. , 167.
ELIPS, T. P. K. H. E. (1997). Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. ELIPS Project, Jakarta .
Fuady, M. (2000). Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis . Citra Aditya Bakti.
Hirdayadi, I., & Diansyah, H. D. H. (2017). Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 1 (1), 205–225.
Istinah, S. R. D., & SH, M. H. (n.d.). Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, M. Hum. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH, MH Dr. Arpangi, SH, MH .
Karmita, A. (2012). Penyelesaian Sengketa Overlaping Sertipikat Tanah Melalui Mediasi Akibat  Permohonan  Konversi  Pengakuan  Hak  (Studi  Kasus  Di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Cirebon) . Diponegoro University.
Soemartono,  G.  (2006). Arbritase  Dan  Mediasi  di  Indonesia,  Gramedia  Pustaka  Utama . Jakarta.
Copyright holder: Dudung Hidayat (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: