## URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH DRUWE DESA DI BALI

## I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata BUmi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Druwe Desa land is a customary whose management is implemented and belongs to desa pakraman. Although it has been  acknowledged juridically, but the existence of Druwe Desa land in Bali is experiencing a vacuum related to the legal subject. On that basis, desa pakraman is appointed as subject of rights with respect to its land through the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and  Spatial/Head  of  National  Land  Agency  Number  276/Kep-19.2/X/2017.  The  purpose  of  this research  is  to:  (1)  Make  map  of  distribution  of Druwe  Desa land;  (2)  Describe  the  importance  of strengthening the right to Druwe Desa land; (3) Describe the procedures for strengthening the right to Druwe  Desa land;  (4)  Describe  the  benefits  of  the  strengthening  of Druwe  Desa land  rights.  To achieve  these  objectives,  qualitative  research  methods  with  ethnographic  approach  are  used  to understand  the  efforts  of  the  community  in  maintaining  the  existence  of Druwe  Desa land.  The results of this study indicate the potential shifting of the status of Druwe Desa land ownership that can indirectly threaten its existence. For that reason, it is necessary to strengthen the right to Druwe Desa land so that there will be no problems that can reduce the existence of asset of desa pakraman.
Steps that need to be taken is the process of certification to obtain legal certainty.
Keywords: Druwe Desa land, desa pakraman, Existence, Tri Hita Karana, Awig-Awig
Intisari: Tanah Druwe Desa merupakan tanah adat yang pengelolaannya dilaksanakan dan menjadi milik desa pakraman . Meskipun sudah diakui secara yuridis, namun keberadaan tanah Druwe Desa di Bali mengalami kekosongan terkait subjek hukumnya. Atas dasar itulah, desa pakraman ditunjuk sebagai subjek hak berkenaan dengan tanah miliknya melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  276/Kep-19.2/X/2017.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk:  (1)  Membuat  peta  sebaran  tanah Druwe Desa ;  (2)  Mendeskripsikan  pentingnya penguatan  hak  atas  tanah Druwe Desa ;  (3)  Mendeskripsikan  tata  cara  penguatan  hak  atas  tanah Druwe Desa ;  (4)  Mendeskripsikan  manfaat  hasil  penguatan  hak  atas  tanah Druwe  Desa .  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  digunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi guna  memahami  upaya  masyarakat  dalam  menjaga  eksistensi  tanah Druwe  Desa. Hasil  dari penelitian ini menunjukkan adanya potensi pergeseran status kepemilikan tanah Druwe Desa yang secara tidak langsung dapat mengancam eksistensinya.  Untuk itu perlu dilakukan penguatan hak atas  tanah Druwe  Desa agar  tidak  terjadi  permasalahan  yang  dapat  mengurangi  keberadaan  aset desa  pakraman tersebut.  Langkah  yang  perlu  diambil  adalah  proses  pensertipikatan  untuk mendapatkan kepastian hukum.
Kata Kunci: Tanah Druwe Desa , desa pakraman, Eksistensi, Tri Hita Karana, Awig-Awig

## A. Pendahuluan
Keberadaan  tanah  adat di  Indonesia tersebar  dari  Sabang  sampai  Merauke  dengan nama  dan  pola  pengaturan  berdasarkan  tatanan  hukum  adat  yang  berlaku  di  daerah tersebut.  Hukum  adat  memiliki  konsepsi  komunalistik  religius yang  memungkinkan penguasaan tanah secara individual dan sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat
komunalistik menunjukkan adanya hak bersama atas tanah dari para anggota masyarakat hukum adat yang selanjutnya dikenal dengan sebutan tanah ulayat atau tanah komunal. Tanah  ulayat  merupakan  tanah  kepunyaan  bersama  yang  diwariskan  secara  turun- temurun  oleh  nenek  moyang  kepada  masyarakat  hukum  adat,  sebagai  pendukung kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  tersebut  sepanjang  masa  (Harsono  2003,  159) . Tanah  ulayat  juga  diyakini  sebagai  alat  untuk  mempererat  hubungan  kekerabatan masyarakat hukum adat dan menunjukkan satuan wilayah yang dikuasainya.
Hukum  adat  merupakan  dasar  dari  pembaruan  dan  pembangunan  Hukum  Tanah Nasional (HTN). Hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat asli bangsa Indonesia yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional asli yang tidak  dipengaruhi  oleh  hukum  penjajahan  Hindia  Belanda.  Sebagaimana  yang  tertuang dalam  Pasal  5  UUPA  bahwa  Hukum  Agraria  yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang angkasa adalah hukum adat. Terlihat jelas peranan hukum adat yang memiliki hubungan fungsional dengan Hukum Tanah Nasional (HTN). Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Tanah Nasional (HTN) harus menuangkan norma-norma hukum adat ke dalam peraturan perundang-undangan  menjadi  hukum  tertulis  (Arba  2015).  Adapun  hukum  adat  yang menjadi  sumber  Hukum  Tanah  Nasional (HTN) harus  memenuhi  beberapa  syarat,  yaitu tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara,  berdasarkan  persatuan bangsa Indonesia, sesuai dengan sosialisme bangsa Indonesia dan peraturan perundang- undangan lainnya (Ismaya 2011).
Tanah  adat  di  Bali  dikenal  dengan  tanah Druwe Desa yang  berada  di  bawah kekuasaan desa pakraman . Desa pakraman adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menyebut lembaga sosial religius yang menaungi kesatuan masyarakat hukum adat yang ada pada tiap-tiap desa di Bali. Desa pakraman mempunyai hak otonomi bersumber dari hukum adat untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri.  Secara  garis  besar  otonomi desa pakraman meliputi  membuat  aturan  sendiri (Awig-Awig) ,  melaksanakan  sendiri  peraturan  yang dibuat (melalui prajuru ), mengadili dan menyelesaikan sendiri suatu permasalahan (dalam lembaga kertha  desa )  dan  melakukan  pengamanan  sendiri  (melalui pekemitan,  pegebagan, pecalangan ) (Dharmayuda dalam Sukarja 2009, 2).
Pengakuan tanah adat dapat juga dilihat pada Pasal II ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA. Dari ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa pengakuan tanah adat di Indonesia, khususnya di Bali telah diakui dalam UUPA dengan istilah hak atas Druwe Desa dan  dapat  dikonversi  menjadi  hak  milik  sepanjang  pemegang  haknya  memenuhi syarat  sebagai  subjek  hukum  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 UUPA. Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA juga secara tegas menetapkan tanah-tanah yang telah dikuasai rakyat secara adat diakui sebagai tanah hak
92 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
milik  adat,  kecuali  tanah  yang  sejak  awal  merupakan  tanah  komunal  atau  tanah-tanah untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu, tanah yang berstatus (bekas) hak milik adat dan tanah (bekas) hak Indonesia lainnya, penetapan haknya melalui prosedur konversi,  baik  penegasan  konversi  maupun  melalui  pengakuan  hak  dengan  memenuhi asas  publisitas,  yaitu  pengumuman  guna  memberikan  kesempatan  bagi  orang  lain  yang merasa keberatan (Muchtar dalam Sulastri 2013, 118).
Adanya  ketentuan  konversi  tersebut  diharapkan  membawa  angin  segar  dalam menjamin  kepastian  hukum  terhadap  pemilikan  tanah  adat  oleh desa pakraman di  Bali. Namun dalam prakteknya, ketentuan konversi tersebut rentan menimbulkan konflik atas pemilikan dan penguasaan tanah adat. Tanah adat di Bali merupakan tanah bersama yang dimiliki  dan  dikuasai  oleh desa pakraman secara  komunal.  Sebagian  tanah  komunal  ini penguasaannya  diserahkan  kepada  anggota  masyarakat desa pakraman (krama  desa) 1 sebagai  tanah  individual  tidak  penuh,  yakni  tanah Pekarangan Desa (PkD) 2 dan  tanah Ayahan Desa (AyDs) 3 .  Namun  yang  menjadi  kekhawatiran  dari  Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA tersebut adalah adanya konversi tanah Pekarangan Desa (PkD) dan tanah Ayahan Desa (AyDs) menjadi tanah individual penuh, seperti kasus tanah Pekarangan Desa (PkD) di Desa Pakraman Lemukih (Kabupaten Buleleng), kasus tanah Ayahan Desa (AyDs) di Desa Pakraman Culik  (Kabupaten  Karangasem),  kasus  tanah Pekarangan Desa (PkD)  di Desa Pakraman Kemenuh  (Kabupaten  Gianyar),  kasus  tanah Pekarangan Desa (PkD)  dan tanah Ayahan Desa (AyDs)  di Desa Pakraman Tamanbali  (Kabupaten  Bangli),  serta  kasus tanah Pekarangan  Desa (PkD)  dan  tanah Ayahan Desa (AyDs)  di Desa Pakraman Tusan (Kabupaten  Klungkung)  (Suwitra  2010).  Jika  tanah  adat  ini  dikonversi  menjadi  tanah individual  penuh  (hak  milik  pribadi),  maka  akan  dapat  melemahkan  bahkan menghilangkan  eksistensi  dari  tanah Druwe  Desa di  Bali.  Lama-kelamaan  tanah  tersebut akan  dapat  dialihkan  kepada  orang  luar  (bukan krama  desa pakraman) dan  akan menghilangkan segala kewajiban yang melekat pada tanah tersebut.
Kasus  di  atas  secara  tidak  langsung  berimplikasi  terhadap  eksistensi  tanah  adat  di Bali. Hal ini relevan dengan hubungan antara hak komunal dengan hak individual yang senantiasa  saling  mempengaruhi  untuk  memperkuat  dan  melemahkan  tanpa  akhir. Hubungan  timbal  balik  ini  dijelaskan  oleh  Ter  Haar  melalui  teori  “menguncup  dan mengembang” (Soesangobeng  2012,  189).  Semakin  mendominasi  keberadaan  hak
1 Krama  Desa merupakan  warga  desa  adat  atau desa  pakraman ,  yang  keanggotaannya  terkait dengan posisinya sebagai kepala keluarga (sudah menikah) dari suatu rumah tangga di desa.
2 Tanah Pekarangan Desa (PkD) adalah tanah milik desa pakraman yang khusus digunakan untuk permukiman.
3 Tanah Ayahan Desa (AyDs) adalah tanah milik desa pakraman yang khusus digunakan untuk lahan pertanian.
individual  terhadap  hak  komunal,  maka  hak  individual  akan  semakin  kuat  dan  hak komunal  akan  semakin  melemah.  Begitu  juga  sebaliknya,  jika  eksistensi  hak  komunal dijaga  dan  dibuatkan  suatu  bentuk  pengakuan  yang  lebih  konkrit,  maka  hak  individual yang berusaha mengikis keberadaan hak komunal akan dapat dihindari.
Tanah Druwe Desa (arti luas) merupakan tanah milik desa pakraman yang terdiri dari tanah Druwe Desa (arti sempit), tanah Pura, tanah Pekarangan Desa (PkD) dan tanah Ayahan Desa (AyDs). Berdasarkan Ketentuan Konversi UUPA, nampak ada tiga subjek hak yang dapat melakukan permohonan konversi terhadap tanah Druwe Desa menjadi tanah milik, yaitu desa  pakraman ,  lembaga  Pura  dan  anggota  masyarakat desa pakraman  (krama  desa) . Tanah  Pura  dapat  diterbitkan  sertipikat  hak  milik  melalui  permohonan  konversi berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  SK.556/DJA/1986.  Hal  ini merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan- Badan  Hukum  Yang  Dapat  Mempunyai  Hak  Milik  Atas  Tanah,  salah  satunya  adalah Badan  Keagamaan  (Sukarja  2009).  Oleh  karena  itu,  tanah  Pura  yang  dimiliki  oleh desa pakraman sudah  dapat  disertipikatkan  atas  nama  Pura,  karena  sebelumnya  ada  yang disertipikatkan atas nama pribadi prajuru (pengurus) atau pemangku (petugas keagamaan) yang bertanggung jawab atas Pura tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1963, desa pakraman tidak  ditunjuk  sebagai  subjek  hukum  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atas tanah.  Hal  ini  mengakibatkan desa  pakraman tidak  dapat  mensertipikatkan  tanah Druwe Desa sebagai hak milik atas tanah yang terkuat dan terpenuh menurut hukum pertanahan yang  berlaku.  Atas  dasar  itulah  merujuk  pada  ketentuan  Peraturan  Menteri Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Masyarakat  Yang Berada  Dalam  Kawasan  Tertentu,  Surat  Gubernur  Provinsi  Bali  Nomor  590/70/B.  Tapem tentang  Hasil  Rapat  Koordinasi  Proses  Pengusulan Desa Pakraman Sebagai  Subjek  Hak Milik Atas Tanah dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali  Nomor  1329/8-51/IX/2017  tentang  Usulan  Penunjukan Pakraman sebagai  Subjek  Hak Milik  Atas  Tanah,  diterbitkanlah  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  276/Kep-19.2/X/2017  tentang  Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, sehingga tanah Druwe Desa dapat disertipikatkan atas nama desa pakraman .
Diterbitkannya  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  276/Kep-19.2/X/2017,  diharapkan  mampu  menjamin kepastian  hukum  tanah Druwe  Desa di  Bali  melalui  penerbitan  sertipikat  tanah.  Hal  ini sesuai dengan arah dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

## 94 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
Pendaftaran  Tanah.  Sebagaimana  dengan  tugas  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  guna memberikan  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  seluruh  bidang-bidang  tanah  yang  ada di Indonesia. Untuk itulah memang layak tanah Druwe Desa diberikan bentuk pengakuan yang konkrit melalui tanda bukti hak berupa sertipikat. Melalui tugas tersebut diharapkan tanah Druwe Desa semakin  kuat  dan  dapat  dipertahankan  eksistensinya  disaat  semakin meningkatnya kebutuhan tanah secara individual penuh.
Dari  paparan  di  atas,  penulis  merumuskan  dua  permasalahan,  yaitu Pertama, semakin  meningkatnya  kebutuhan  tanah  secara  individual,  secara  tidak  langsung  akan berimplikasi  terhadap  eksistensi  tanah Druwe  Desa di  Bali.  Padahal  keberadaan  tanah Druwe  Desa sebagai  tanah  komunal  masih  sangat  diperlukan. Kedua ,  adanya  berbagai kasus pensertipikatan tanah Druwe Desa menjadi tanah individual penuh.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Moleong 2010, 4) 4 dengan pendekatan  etnografi  (Nugroho  2012,  34).  Makna  dari  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  etnografi  di  sini,  adalah  upaya  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  secara aktual, faktual, alamiah, dari perilaku krama desa pakraman terhadap tanah-tanah yang ada di  wilayahnya.  Pendeskripsian  ini  diperlukan  karena  penulis  hendak  memahami pelaksanaan  penguatan  hak  atas  tanah Druwe  Desa ,  sebagai  upaya  yang  dilakukan  oleh krama  desa dalam  menjaga  eksistensi  tanah  adatnya.  Tujuannya  agar  penulis  dapat memahami dan menemukan fakta yang menggambarkan adanya tradisi dan adat-istiadat masyarakat  Desa  Belancan  dalam  hal  penataan  tanah  adatnya.  Pendekatan  etnografi digunakan  untuk  melihat  kearifan  lokal,  budaya,  dan  ketentuan  yang  dimiliki  secara mandiri dalam hal pengelolaan dan penataan tanahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji  tentang desa pakraman sebagai  nilai  budaya  dengan  perangkat prajuru  adat (pengurus),  sistem  kekerabatan  dan  susunan  masyarakatnya  (sistem  sosial)  dan  konsep Tri  Hita  Karana 5 serta  nilainya  yang  tertuang  dalam Awig-Awig sebagai  sistem  nilai budaya.  Selanjutnya,  bagaimana desa pakraman sebagai  nilai  budaya  dalam mempertahankan eksistensi dan otonominya sebagai desa yang otonom.
Kajian  ini  dilakukan  di  Desa Belancan,  Kecamatan  Kintamani,  Kabupaten  Bangli, Provinsi  Bali.  Desa Belancan  merupakan  salah  satu  desa  yang  terdiri  dari  dua desa pakraman, yaitu Desa Pakraman Belancan  dan Desa Pakraman Bukih.  Tentu  hal  ini  akan memberikan  wawasan  dan  data  yang  variatif  dalam  hal  bagaimana  pelaksanaan
4 Bogdan  dan  Taylor  mendefinisikan  metode  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang dapat diamati.
5 Tri  Hita  Karana merupakan  tiga  sumber  kebaikan  yang  memungkinkan  manusia  dan masyarakat desa bisa memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.
penguatan  hak  atas  tanah Druwe  Desa .  Desa  Belancan  juga  masih  memiliki  eksistensi terhadap  aturan  adat  dalam  penguasaan  dan  pemilikan  tanah Druwe Desa yang pelaksanaannya  diserahkan  kepada  masing-masing desa pakraman .  Desa  Belancan  yang kental  akan Awig-Awig- nya  tentu  akan  memaknai  tanah  tidak  hanya  sebagai  tempat tinggal  semata,  melainkan  sebagai  suatu  aset  yang  tidak  ternilai  jika  dipandang  dari pemaknaan fungsinya.
Tanah Druwe Desa di  Bali  dapat  dijabarkan  dalam  arti  luas  dan  arti  sempit.  Dalam arti yang luas tanah Druwe Desa meliputi (Dharmayuda dalam Sukarja, 2009), yaitu:
1. Tanah Druwe Desa (arti sempit) adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai desa pakraman yang  bisa  didapat  melalui  usaha-usaha  pembelian  ataupun  usaha  lainnya,  meliputi tanah Pasar, tanah Kuburan/ Setra, tanah Lapangan dan tanah Balai Desa
2. Tanah  Pura  merupakan  tanah-tanah  yang  dulunya  milik  desa  yang  khusus dipergunakan untuk keperluan Pura. Tanah Pura ini ada dua macam yaitu tanah yang khusus  untuk  tempat  pembangunan  Pura  (tanah Tegak Pura ) dan  tanah  yang diperuntukan  guna  pembiayaan  keperluan  Pura  (tanah Palaba Pura ) ,  misalnya  untuk keperluan biaya rutin dan biaya perbaikan Pura
3. Tanah Pekarangan Desa (PkD) merupakan tanah yang dimiliki oleh desa pakraman yang diberikan kepada krama desa untuk tempat mendirikan perumahan dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga
4. Tanah Ayahan  Desa (AyDs)  adalah  tanah desa pakraman yang  dipergunakan  untuk pertanian  dan  penggarapannya  diserahkan  kepada  masing-masing krama  desa dengan hak untuk dinikmati dan kewajiban untuk memberikan ayahan kepada desa pakraman .
Tanah Druwe  Desa dapat  pula  dikelompokkan  berdasarkan  subjek  yang  menguasainya, yaitu  tanah Druwe  Desa yang  dikuasai  oleh desa pakraman, yaitu  tanah Druwe  Desa dan tanah  Pura;  dan  tanah Druwe  Desa yang  dikuasai  oleh  perseorangan (krama  desa) ,  yaitu tanah Pekarangan Desa (PkD) dan tanah Ayahan Desa (AyDs) (Sitorus & dkk, 2005).

## B. Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Desa Belancan
Begitu  pentingnya  penguatan  hak  atas  tanah 6 ,  pemerintah  melalui  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara tegas menuangkan ke dalam sebelas agenda pertanahan. Salah satu agendanya adalah memastikan penguatan hak-hak
6 Penguatan hak atas tanah merupakan proses menguatkan suatu kewenangan atau kekuasaan yang  dimiliki  oleh  pihak  yang  berhak  atas  tanah  melalui  pemberian  tanda  bukti  hak  berupa sertipikat.  Dengan  adanya  penguatan  ini,  maka  hak-hak  atas  tanah  yang  sebelumnya  lemah  atau belum sah menjadi hak atas tanah yang kuat, dapat dikuatkan hak atas tanahnya dengan alat bukti sah.
96 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
rakyat  atas  tanah (land  tenureship) .  Tujuannya  adalah  mewujudkan  tanah  bagi  sebesar- besar kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.  Tidak  terkecuali  untuk  tanah Druwe  Desa sebagai tanah  kepunyaan bersama dari desa pakraman . Penguatan perlu dilaksanakan agar desa pakraman sebagai pemilik dan penguasa  atas  tanah Druwe  Desa ,  dapat  membuktikan  dan  melindungi  kepunyaannya dengan alat bukti yang sah, disaat semakin meningkatknya keperluan tanah perseorangan (individual).
1. Eksisnya Pelaksanaan Hukum Adat di Desa Belancan
a. Keunikan Desa Belancan
Pulau Bali terkenal dengan keberagaman keunikan yang tersimpan di dalamnya, salah satunya adalah keberadaan desa dinas dan desa pakraman yang merupakan satu- kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  karena  hampir  setiap  desa  di  Bali  dalam  satu wilayah  terdiri  dari  desa  dinas  dan desa pakraman .  Dalam  perkembangannya,  kondisi desa  dinas  dan desa pakraman dapat  digambarkan  menjadi empat  kemungkinan,  yaitu (Pitana dalam Utama 2017):
1) Satu  desa  dinas  mempunyai  luas  wilayah  dan  penduduk  yang  sama  dengan  satu desa pakraman .
2) Satu desa dinas meliputi beberapa desa pakraman .
3) Satu desa pakraman , terdiri dari beberapa desa dinas.
4) Satu  desa  dinas  meliputi  beberapa desa pakraman dan  sebagian  dari desa pakraman lain.
Desa  Belancan  termasuk  dalam  kategori  satu  desa  dinas  meliputi  beberapa desa pakraman ,  tepatnya  terdiri  dari  dua desa  pakraman yaitu Desa  Pakraman Belancan  dan Desa Pakraman Bukih. Kedua desa pakraman tersebut memiliki susunan prajuru adat yang sama.
Antara  Desa  Dinas  Belancan  dengan  dua desa pakraman lainnya  memiliki  sistem kerja yang otonom. Secara kelembagaan hubungan desa dinas dan desa pakraman adalah hubungan  yang  bersifat  koordinatif  dan  konsultatif 7 .  Hubungan  kelembagaan  ini memiliki  makna  bahwa  kedua  bentuk  desa  ini  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  masing-masing,  tetapi  baik  desa  dinas  maupun desa  pakraman akan  selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dalam memberikan pelayanan kepada krama desa.
Namun  berdasarkan  Paraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  yang menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986, bentuk hubungan koordinatif dan konsultatif tersebut tidak disebutkan lagi. Hubungan
7 Penjelasan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986.
kelembagaan  dari  kedua  bentuk  desa  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal  5  dan  Pasal  6 Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001.  Dalam  pasal  yang  mengatur tugas  dan  wewenang desa  pakraman ini  disebutkan  adanya  suatu  hubungan  dengan pemerintah  (dalam  hal  ini  desa  dinas)  yang  dapat  disebut  sebagai  hubungan  yang bersifat kemitraan dan partisipatif. Pasal 5 huruf (d) menyatakan bahwa desa pakraman mempunyai  tugas  bersama-sama  pemerintah  melaksanakan  pembangunan  di  segala bidang  terutama  di  bidang  keagamaan,  kebudayaan,  dan  kemasyarakatan.  Istilah “bersama - sama  pemerintah”  menunjukkan  bahwa desa  pakraman adalah  mitra pemerintahan desa dinas dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, dalam Pasal 6 huruf  (b)  dinyatakan  bahwa desa  pakraman mempunyai  wewenang  turut  serta menentukan  setiap  keputusan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  ada  di lingkungan  wilayahnya  terutama  yang  berkaitan  dengan Tri  Hita  Karana .  Ketentuan demikian  dapat  diterjemahkan  bahwa desa  pakraman mempunyai  hubungan  dengan pemerintah  yang  bersifat  partisipatif.  Hubungan  partisipasi  demikian  disebut  sebagai partisipasi  vertikal,  yaitu  partisipasi  (pengambilan  bagian  dalam  kegiatan  bersama) masyarakat desa secara keseluruhan dengan pemerintah (Sudantra, 2007).
Adapun  skema  hubungan  kedua  bentuk  desa  tersebut  di  Desa  Belancan  dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, Desa Dinas Belancan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan untuk Desa Pakraman Belancan dan
Gambar 1. Skema Hubungan Antara Desa Dinas dengan Desa Pakraman di Desa Belancan
98 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
Desa Pakraman Bukih  berpedoman  pada Awig-Awig masing-masing desa pakraman. Namun  keduanya  tetap  selaras  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  dalam  urusan kepemerintahan, kependudukan, upacara adat maupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan krama  desa .  Keselarasan  ini  dapat  dilihat  dalam  pengurusan  persyaratan untuk  pembuatan  sertipikat  tanah  di  wilayah Desa Pakraman Belancan  maupun Desa Pakraman Bukih,  baik  dalam  hal  pensertipikatan  tanah  milik  pribadi  maupun  tanah Druwe  Desa. Menurut  Perbekel/Kepala  Desa  Dinas  Belancan,  I  Ketut  Mendra  (2018), mengharuskan  penyelesaian  segala  urusan  pertanahan  terlebih  dahulu  melalui kesepakatan prajuru adat di wilayah desa pakraman masing-masing, setelah itu kemudian menyelesaikan  administrasi  di  tingkat  desa  dinas,  yaitu  persetujuan  kepala wilayah/dusun  dan  perbekel/kepala  desa  dinas.  Hal  ini  terkait  dengan  hak  dan kewajiban yang akan diterima oleh pemilik/penguasa tanah di wilayah desa pakraman , yaitu berupa ayahan dan urusan administrasi di wilayah desa dinas nantinya. Jadi, baik desa dinas maupun desa pakraman memegang peranan penting dalam hal pelaksanaan roda pemerintahan, terutama dalam bidang pelayanan administrasi.

## b. Penataan Pertanahan di Desa Belancan Melalui Awig-Awig
Salah  satu  hak  otonom desa pakraman adalah  membuat  dan  menjalankan  sendiri perangkat  hukumnya  yang  dikenal  dengan Awig-Awig .  Kewenangan desa pakraman dalam menyusun Awig-Awig mendapat perlindungan hukum yang kuat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 18 dan Pasal 29. Adapun isi yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu.
Kebebasan  beragama  sebagaimana  yang  tersirat  dalam  pasal  tersebut,  tercermin  dari pelaksanaan  konsep Tri  Hita  Karana yang  merupakan  suatu  konsep  ajaran  Agama Hindu yang menjadi dasar penyusunan Awig-Awig .
Dalam bidang pertanahan, konsep Tri Hita Karana pada Awig-Awig berkaitan erat dengan  unsur Palemahan ,  karena  segala bentuk  aktivitas krama desa tidak  bisa  terlepas dari  tempat/tanah  sebagai  bagian  dari  lingkungannya. S ecara  sederhana Palemahan dapat  dimaknai  sebagai  wilayah  suatu  permukiman  atau  tempat  tinggal.  Penataan pemanfaatan dan pembangunan Palemahan tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029  diatur  menggunakan  konsep Tri  Mandala ,  yaitu  adalah  pola  pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas,
Utama  Mandala (area  utama)  yang  digunakan  untuk  mendirikan  tempat  sembahyang, Madya Mandala (area tengah) yang digunakan untuk membangun rumah keluarga dan Nista  Mandala (area  luar)  yang  biasa  digunakan  untuk  membangun  kamar  mandi. Keseluruhan  konsep  ini  dijadikan  dasar  oleh  kedua desa pakraman dalam  menyusun pola  pertanahan  di  lingkungannya,  misalnya  pemilihan  tempat  untuk  lokasi  Pura, lokasi  permukiman,  kuburan,  dan  fasilitas  publik  lainnya.  Bahkan  sebelum  peraturan ini  diterbitkan,  penataan  permukiman  di  kedua desa  pakraman telah  menerapkan konsep Tri  Mandala .  Ini  sebagai  pengejawantahan  dari Awig-Awig yang  berpegang teguh  pada  konsep Tri  Hita  Karana yang  kemudian  dijabarkan  ke  dalam  konsep Tri Mandala. Penerapan konsep tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:
Desa Pakraman Belancan dan Desa Pakraman Bukih merupakan desa pakraman yang tergabung  dalam  anggota pengempon 8 Pura  Pucak  Penulisan  dan  Pura  Kehen  yang dikenal  dengan Gebog Domas 9 . Keanggotaan Gebog  Domas terdiri  dari 31 desa pakraman yang  ada  di  Kabupaten  Bangli.  Atas  dasar  inilah,  antara Desa Pakraman Belancan  dan Desa Pakraman Bukih  memiliki bantang (garis  pokok)  yang sama  dalam  isi Awig-Awig. Dari penjelasan Bendesa Adat Pakraman Belancan, I Wayan Sukanadiawan (2018) bahwa
8 Pengempon merupakan  sebutan  untuk  suatu  komunitas  yang  memiliki  kesamaan  tempat persembahyangan.
9 Gebog  Domas merupakan  suatu  komunitas  yang  memiliki  kewajiban  yang  sama  pada  Pura Puncak Penulisan dan Pura Kehen
Gambar 2. Penerapan Konsep Tri Mandala Pada Kawasan Permukiman Desa Pakraman Belancan
Sumber: Hasil Dokumentasi dan Observasi Lapangan
100 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
Awig-Awig  Desa  Pakraman Bukih  terlebih  dahulu  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis yaitu pada tahun 1994, kemudian Desa Pakraman Belancan melalui paruman menyusun Awig-Awig dengan  mengacu  pada Awig-Awig  Desa  Pakraman Bukih.  Penyusunan tersebut  tidak  sepenuhnya  sama  persis,  melainkan  ada  yang  berbeda  beberapa  hal mengenai kearifan lokal masing-masing wilayah, seperti pelaksanaan upacara adat dan ayahan pada  Pura  selain  Pura Kahyangan  Tiga .  Termasuk  juga perarem kedua desa pakraman tersebut  berbeda,  karena perarem merupakan  hasil paruman yang  harus dilaksanakan sejalan dengan Awig-Awig .
Bantang  Awig-Awig dari  kedua desa  pakraman ada  yang  menjelaskan  mengenai krama desa. Terkait pengelompokanya, sebutan yang sering digunakan untuk krama desa selain krama  pengarep dikenal  dengan krama  banjar, yaitu krama  desa yang  tidak menguasai  tanah Ayahan  Desa (AyDs).  Secara  keseluruhan  jumlah krama  desa di  Desa Belancan mencapai 488 KK dengan rincian sebagai berikut, yaitu jumlah krama desa di Desa Pakraman Belancan terdiri 99 KK krama pengarep dan 273 krama banjar , sedangkan jumlah krama  desa di Desa  Pakraman Bukih  terdiri  38  KK krama  pengarep dan  78 krama banjar (Sukanadiawan  dan  Arsa,  wawancara,  16  April  2018) .  Bantang  Awig-Awig ini secara  jelas  menekankan  pada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan krama  desa di  kedua wilayah desa pakraman . Hal ini memiliki makna bagaimana desa pakraman mengatur dan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi krama desa -nya. Selain itu juga,  hal  ini  sebagai  proteksi  terhadap  status  pemilikan  dan  penguasaan  terhadap tanah di kedua wilayah desa pakraman¸ khususnya tanah Druwe Desa.
c. Tanah Druwe Desa Sebagai Aset Desa Pakraman
Keberadaan tanah Druwe Desa sebagai tanah milik desa pakraman telah ditetapkan sekitar  tahun  988-1011M  melalui Pesamuan  Agung. Hal  tersebut  kemudian  mendapat pengakuan  yang  lebih  jelas  lagi  dari  Pemerintah  Provinsi  Bali  melalui  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Pengaturan detail terkait tanah Druwe Desa menjadi  otoritas  masing-masing desa  pakraman ,  selain  peraturan  yang  lebih  tinggi menjadi pengayomannya. Desa pakraman bertumpu pada Awig-Awig dalam melakukan penataan  terhadap  tanah Druwe  Desa .  Bila  dikaitkan  dengan  konsep Tri  Hita  Karana , tanah Druwe  Desa merupakan  bagian  yang  termasuk  dalam  unsur Palemahan. Secara tidak langsung tersirat agar desa pakraman selalu menjaga dan menata sebaik mungkin tanah Druwe  Desa ,  demi  terciptanya  hubungan  harmonis  antara  manusia  dengan lingkungan sebagai wujud implementasi dari unsur Palemahan.
Pada bantang Awig-Awig kedua desa pakraman secara jelas mengatur mengenai aset desa pakraman , termasuk upaya pelestarian dan pengaturannya. Dari sini dapat dilihat
bagaimana desa pakraman sangat memaknai keberadaan tanah Druwe Desa sebagai harta kekayaan.  Tanah  tersebut  benar-benar  diatur  melalui  ketentuan Awig-Awig yang  ada, seperti kewajiban bagi krama desa untuk memberikan tanda batas yang jelas atas tanah yang dikuasainya. Disebutkan juga bagian Awig-Awig yang berisi ketentuan agar krama desa tidak menyerobot tanah Druwe Desa yang ada. Bahkan ada beberapa bagian Awig- Awig yang berisi larangan untuk menjual, membagi maupun memisahkan tanah Druwe Desa tanpa  persetujuan prajuru  adat dan krama  desa. Secara  keseluruhan  hal  tersebut merupakan  pola  penataan  yang  dilaksanakan  oleh desa  pakraman untuk  menjaga  dan melestarikan harta kekayaannya.
Terkait  pola  penguasaan  tanah Druwe  Desa sejak  dahulu, krama  desa yang menguasai tanah Ayahan Desa (AyDs) akan diberikan penguasaan atas tanah Pekarangan Desa (PkD).  Berbeda  dengan krama  desa yang  menguasai  tanah Pekarangan  Desa (PkD) belum  tentu  diberikan  penguasaan  atas  tanah Ayahan  Desa (AyDs)  (Mendra, wawancara,  16  April  2018).  Hal  ini  membuktikan  bahwa krama  desa yang  menguasai tanah Ayahan Desa (AyDs) memiliki tanggung jawab ayahan yang lebih besar daripada penguasaan  tanah Pekarangan  Desa (PkD).  Namun  untuk  saat  ini,  pola  penguasaan seperti  itu  sangat  sulit  dilakukan  karena  jumlah  penduduk  yang  semakin  bertambah tidak diimbangi dengan jumlah tanah Druwe Desa yang cenderung tetap.
Adapun  penjelasan  tanah Druwe  Desa pada  masing-masing desa  pakraman ,  yaitu Pertama , keberadaan tanah Druwe Desa di wilayah Desa Pakraman Belancan berada di bawah pengawasan prajuru adat yang meliputi:
1) Tanah Druwe  Desa (arti  sempit),  tanah  ini  sebagian  besar  dimanfaatkan  untuk fasilitas  umum.  Dalam  praktiknya,  penggolongan  tanah  ini  sering  dimasukkan  ke dalam  jenis  tanah Druwe  Desa lainnya.  Hal  ini  merupakan perarem  Desa Pakraman Belancan yang menghendaki demikian, seperti Kantor Desa, pasar dan Balai Banjar dikategorikan  ke  dalam  tanah Palaba Pura  Bale  Agung;  Puskesmas,  Posyandu  dan tanah Pempatan 10 dikategorikan sebagai tanah Pekarangan Desa (PkD); Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak dikategorikan ke dalam tanah Palaba Pura Jaba Kuta; serta Kantor  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD),  lapangan  dan  kuburan  dikategorikan  ke dalam tanah Palaba 11 Pura Dalem Prajapati.
2) Tanah  Pura,  tercatat  sebanyak  15  Pura  utama  milik desa  pakraman yang  tersebar  di beberapa lokasi dengan fungsi masing-masing. Pura tersebut diluar dari Pura milik
10 Tanah  Pempatan merupakan  tanah  yang  dipergunakan  untuk  membantu  kelancaran  suatu upacara adat.
11 Tanah Palaba Pura merupakan tanah milik Pura yang digarap oleh warga desa dan sebagai imbalannya, sebagian hasil diserahkan ke Pura.
102 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
pribadi (klan krama desa ) yang berada di wilayah Desa Pakraman Belancan. Adapun Pura  utama  tersebut,  yaitu  Pura  Bale  Agung,  Pura  Puseh,  Pura  Dalem  Gede,  Pura Prajapati, Pura Anggarkasih, Pura Peninjoan, Pura Ulun Suwi, Pura Jaba Kuta, Pura Bintang  Nawu,  Pura  Pelapuan,  Pura  Susunan,  Pura  Pendem,  Pura  Pengeradana, Pura  Dukuh  dan  Pura  Lepang.  Selain  dipergunakan  sebagai  tempat  untuk mendirikan bangunan Pura (tanah Tegak Pura), ada juga yang dimanfaatkan sebagai lahan  pertanian,  tempat berjualan/warung  serta fasilitas  umum  seperti  yang  sudah dijelaskan pada bagian tanah Druwe Desa (arti sempit).
3) Tanah Pekarangan  Desa (PkD),  Keberadaannya  di Desa  Pakraman Belancan terkonsentris  pada  dua  titik,  yaitu  terkonsentris  di  sebelah  timur  Pura  Bale  Agung dan  terkonsentris  di  sebelah  barat  Pura  Bale  Agung.  Bidang  tanah  yang  termasuk tanah Pekarangan Desa (PkD) berjumlah 173 bidang dengan rata-rata luas mencapai 150-250  m 2 .  Pemanfaatan  tanah  ini  tetap  berpegang  teguh  pada Awig-Awig yang berlaku,  agar  penataannya  dapat  mewujudkan  keindahan  dan  kelestarian.  Hal  ini terbukti dari batas antar tanah Pekarangan Desa (PkD) berupa tembok pembatas dan penataannya pun dibuat seragam dengan menerapkan konsep Tri Mandala .
4) Tanah Ayahan Desa (AyDs), tercatat sebanyak 193 bidang tanah Ayahan Desa (AyDs) dengan rata-rata luas mencapai 6.000-10.000 m 2 tersebar hampir di seluruh wilayah Desa  Pakraman Belancan.  Tanah  ini  memegang  peranan  penting  sebagai  sumber utama  pendanaan  dari  setiap  kegiatan  yang  ada  di desa  pakraman ,  baik  berupa pembangunan  Pura,  fasilitas  umum desa  pakraman maupun  pembiayaan  upacara adat. Hal ini dikarenakan oleh sistem ayahan yang melekat pada tanah Ayahan Desa (AyDs) lebih besar dibandingkan dengan ayahan pada tanah Pekarangan Desa (PkD), sehingga krama pengarep yang menguasai tanah Ayahan Desa (AyDs) menjadi tulang punggung desa pakraman.
Jumlah krama  desa dan  tanah Druwe  Desa di Desa  Pakraman Belancan  dapat diperinci  sebagai  berikut,  yaitu  jumlah krama  pengarep sebanyak  99  KK, krama  banjar sebanyak 273 KK, tanah Pekarangan Desa (PkD) sebanyak 173 bidang dan tanah Ayahan Desa (AyDs)  sebanyak  193  bidang.  Bila  dihubungkan  dengan  pola  penguasaan  yang selama  ini  dijalankan,  maka  jumlah  tanah Pekarangan  Desa (PkD)  yang  dikuasai  oleh krama pengarep sebanyak 99 bidang, sebanyak 73 bidang dikuasai oleh krama banjar dan satu  bidang  lagi  belum  diserahkan  status  penguasaannya  ke krama  desa (tanah Pempatan ).  Untuk  200  KK krama  banjar yang  lain dikategorikan  sebagai Krama  Bale
Angkep 12 .  Pengelolaan  tanah Ayahan  Desa (AyDs)  secara  keseluruhan  dikuasai  oleh krama  pengarep ,  meskipun  jumlah  subjek  dan  objek  penguasaannya  tidak  berimbang. Hal  ini  dikarenakan  dalam  praktiknya  ada krama  pengarep yang  menguasai  lebih  dari satu  bidang  tanah Ayahan  Desa (AyDs)  dan  sistem  pewarisannya  pun  dapat  dibagi sesuai  dengan  jumlah  ahli  waris  yang  menerimanya.  Atas  dasar  itulah,  jumlah penguasaan  tanah Ayahan  Desa (AyDs)  akan  terus  meningkat  seiring  dengan  laju pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  bertambah  setiap  tahunnya.  Namun, penambahan tersebut tidak dibarengi dengan jumlah ayahan yang melekatinya, karena sistem ayahan yang melekat pada tanah Ayahan Desa (AyDs) terhitung tunggal sebelum diwariskan.
Kedua, tanah Druwe  Desa di Desa  Pakraman Bukih tidak  diketahui  secara  jelas, bahkan keberadaanya pun tidak terdata berapa jumlah secara keseluruhan. Walaupun tidak  terdata,  keberadaan  tanah Druwe  Desa di Desa  Pakraman Bukih  sama  seperti  di Desa  Pakraman Belancan  baik  dari  segi  pemanfaatan,  bentuk  peralihan  maupun fungsinya. Adapun tanah Druwe Desa di Desa Pakraman Bukih, yaitu:
1) Tanah Druwe  Desa (arti  sempit),  tanah  ini  dimanfaatkan  untuk  Kantor  Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Puskesmas dan Posyandu, Balai Banjar, lapangan, kuburan ( Setra Agung , Setra Alit, Setra Selau dan Setra Bantas) dan tanah Pempatan. Tanah ini memegang  peranan  penting  sebagai  tempat  pendukung  setiap  kegiatan  desa,  baik kegiatan  dari desa pakraman maupun  dari  desa dinas.  Ini menunjukkan antara  desa dinas  dengan desa  pakraman saling  bekerja  sama  demi  menciptakan  kemajuan  desa secara keseluruhan.
2) Tanah Pura, Pura utama di Desa Pakraman Bukih yang menjadi otoritasnya meliputi Pura  Dalem  Gede,  Pura  Prajapati , Pura  Puseh , Pura  Bale Agung,  Pura  Catur Bhuwana,  Pura  Beji,  Pura  Tasik,  Pura  Ulun  Suwi,  Pura  Rare  Anggon,  Pura  Sakti, Pura  Dalem  Pinggit  dan  Pura  Tegal  Suci.  Semua  Pura  tersebut  merupakan  sarana persembahyangan yang  dibangun  di  atas  tanah Druwe  Desa dan  keberadaannya menjadi tanggung jawab seluruh krama desa .
12 Pengelompokan krama desa berdasarkan Awig-Awig dari kedua desa pakraman , yaitu (a) Krama ngarep yaitu  warga  yang  menguasai  tanah Pekarangan  Desa (PkD)  dan  tanah Ayahan  Desa (AyDs);
(b) Krama Batan Paha yaitu warga yang  hanya menguasai tanah Pekarangan Desa (PkD) atau tanah Ayahan Desa (AyDs); (c) Krama Tapukan yaitu warga yang termasuk huruf (a) atau (b), namun belum menikah  dan  belum  terikat  dengan  kewajiban (ayahan) ;  (d) Krama  Bale  Angkep yaitu  Warga  yang tidak  menguasai  tanah Pekarangan Desa (PkD)  maupun  tanah Ayahan Desa (AyDs) namun  sudah menikah  dan  memiliki  tanah  pribadi  di  wilayah desa pakraman; dan  (e) Sekaa  Teruna yaitu  Warga yang berumur mulai dari umur 13 tahun sampai dengan kondisi belum menikah.
104 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
3) Tanah Pekarangan  Desa (PkD),  keberadaan  tanah  ini  berbeda  dengan  di Desa Pakraman Belancan,  yaitu  hanya  terkonsentris  di  sebelah  timur  Pura  Bale  Agung. Berdasarkan  keterangan  salah  satu krama  desa, I Wayan  Liyang (2018),  status  tanah Pekarangan  Desa (PkD)  di Desa  Pakraman Bukih  masih  sangat  susah  dibedakan dengan tanah milik pribadi krama desa. Atas dasar itulah jumlahnya tidak diketahui secara  jelas,  namun  berdasarkan  hasil  observasi  lapang  diperkirakan  jumlahnya  43 bidang.
4) Tanah Ayahan  Desa (AyDs),  penataan  tanah  ini  tidak  sebaik  di Desa  Pakraman Belancan.  Hal  ini  terbukti  dari  adanya  tanah Ayahan  Desa (AyDs)  sebanyak  11 bidang dari 38 bidang tanah yang dikuasai oleh warga yang bukan termasuk krama desa ,  yaitu warga  yang berasal  dari Desa  Pakraman Manikliyu.  Penguasaan  tersebut sudah  dilakukan  bertahun-tahun  sejak  tahun  1991  dan ayahan yang  selalu  melekat pada  tanah  ini  tidak  dilaksanakan  oleh  warga  tersebut.  Secara  tidak  langsung  ini akan  menghilangkan ayahan yang  menjadi  tanggung  jawab  pihak  yang  menguasai tanah Ayahan Desa (AyDs).
2. Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Desa Belancan
a. Kelestarian Tanah Druwe Desa yang Patut Dijaga
Keberadaan tanah Druwe Desa di Desa Belancan menjadi tanggung jawab masing- masing desa  pakraman .  Meskipun  penataan  dan  pengaturan  dari  kedua desa  pakraman tersebut sudah diatur berdasarkan Awig-Awig, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa  diseragamkan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  kearifan  lokal  masing-masing  wilayah desa  pakraman ,  baik  dari  segi  jumlah  Pura, krama  desa ,  aset desa  pakraman maupun karakteristik krama  desa -nya.  Penataan  tanah Druwe  Desa di  Desa  Belancan  pernah diikutsertakan  dalam  pelaksanaan  sertipikasi  masal  yang  dikenal  dengan  Sertipikasi Proyek  Kopi.  Sertipikasi  tersebut  dilaksanakan  untuk  melegalisasi  tanah  pertanian dengan luas maksimal 5.000 m 2 . Tercatat sebanyak 25 bidang tanah Ayahan Desa (AyDs) di Desa Pakraman Belancan dan 10 bidang di Desa Pakraman Bukih, disertipikatkan atas nama krama  desa yang  menguasai  (Liyang  dan  Suwendra,  wawancara,  18  April  2018). Tanah Ayahan  Desa (AyDs)  yang  merupakan  aset desa  pakraman, jika  dalam pengadministrasiannya dilakukan atas nama pribadi, tentu hal ini rentan menimbulkan permasalahan  di  kemudian  hari.  Subjek  hak  yang  tercatat  dalam  sertipikat  tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut. Hal ini menjadi kekhawatiran jika krama desa mengalihkan tanah tersebut kepada orang/warga yang  bukan  termasuk krama  desa .  Proses  peralihan  inilah  yang  dapat  menghilangkan
konsep ayahan ,  sehingga  keberadaan  tanah Druwe  Desa akan  semakin  terancam keberadaannya.
Seperti penjelasan di atas bahwa ada kasus yang terjadi di Desa Pakraman Bukih, yaitu adanya penguasaan tanah Ayahan Desa (AyDs) yang dilakukan oleh warga Desa Pakraman Manikliyu  sebanyak  11  bidang  tanah.  Bukti  pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  yang  dilakukan  oleh  warga Desa  Pakraman Manikliyu atas  tanah  tersebut, dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:
Ayahan yang  melekat  pada  tanah  tersebut  tidak  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya, sehingga  sumber  pendanaan  yang  dimiliki  oleh Desa  Pakraman Bukih  menjadi  hilang. Berdasarkan  keterangan  I  Wayan  Liyang  (2018), ayahan atas  penguasaan  tanah  itu sebenarnya  sudah  dilaksanakan  sejak  awal  dikuasai  tanah  tersebut,  namun  seiring berjalannya  waktu  karena  warga  tersebut  merasa  masuk  dalam  catatan  dua desa pakraman, sehingga ayahan tersebut tidak dilaksanakan ke Desa Pakraman Bukih. Hal itu pun tidak diikuti dengan pengembalian tanah Ayahan Desa (AyDs) ke prajuru adat.
Melihat kasus tanah Druwe Desa yang terjadi di Desa Belancan, sudah seharusnya prajuru  adat mengambil  langkah  untuk  menyelamatkan  aset desa  pakraman tersebut.
Gambar 3. Surat Keterangan Tanah Dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar Sumber: Hasil Dokumentasi dan Observasi Lapang
106 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
Keberadaaan tanah Druwe Desa menjadi tolak ukur eksistensi dari suatu desa pakraman . Tanah  ini  juga  menjadi  filosofi  dari  unsur Palemahan ,  yaitu  salah  satu  unsur keseimbangan  hidup  yang  berkaitan  langsung  dengan  lingkungan.  Selain  itu  juga, tanah Druwe  Desa merupakan  bagian  dari  pengejawantahan  unsur Pawongan dan Parahyangan , yang bersatu-padu dalam mencapai keseimbangan hidup pada suatu desa pakraman .  Dari  sini  dapat  dilihat  sikap desa  pakraman dalam  menata keberadaan tanah Druwe  Desa sebagai  wujud  menyeimbangkan  alam  semesta  melalui  lingkungan hidupnya.  Untuk  itulah desa  pakraman melalui prajuru  adat agar  membentengi  tanah Druwe Desa dari unsur-unsur yang dapat melemahkan keberadaannya.
b. Pensertipikatan Tanah Druwe Desa sebagai Wujud Penguatan Hak Atas Tanah
Kasus yang terjadi terhadap tanah Druwe Desa di atas , terutama berkaitan dengan status  penguasaan  dan  pemilikan,  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi eksistensi  tanah Druwe  Desa .  Sebagai  aset desa  pakraman ,  tanah  ini  sudah  seharusnya dilakukan penataan dan pengaturan untuk menjaga dan melestarikan keberadaannya. Untuk  itu  perlu  dilakukan  proses  penguatan  terhadap  tanah Druwe  Desa, agar eksistensinya  semakin  terlindungi  dan  dapat  mewujudkan desa  pakraman yang  kokoh dan dapat mengayomi segala kehidupan di dalamnya. Proses penguatan tanah Druwe Desa dilakukan  dengan  cara  mensertipikatkan  tanah  tersebut  untuk  mendapatkan sertipikat  hak  milik  dengan  subjek  hak desa  pakraman. Mengingat desa  pakraman telah ditunjuk sebagai subjek hak yang dapat memiliki hak atas tanah terhadap tanah Druwe Desa .
Penunjukan  tersebut  sebagai  tanda  bahwa desa  pakraman di  Bali  merupakan badan  hukum  yang  dapat  memiliki  hak  milik  atas  tanah  sebagaimana  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1963.  Berdasarkan  Pasal  5  angka  (2)  peraturan pemerintah ini menyebutkan sebagai berikut:
“Mengenai badan -badan hukum keagamaan dan sosial, kewajiban tersebut pada ayat  1  pasal  ini  berlaku  pada  waktu  badan  yang  bersangkutan  meminta  untuk ditunjuk  sebagai  badan  hukum  yang  dapat  mempunyai  hak  milik,  seperti termaksud pada pasal 1 huruf c dan d.”
Ketentuan  tersebut  menjelaskan  bahwa  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  agar  dapat ditetapkan  sebagai  badan  hukum  keagamaan  dan  sosial  adalah  mendapatkan penunjukan  dari  Menteri  Pertanian/Agraria  (Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional),  setelah  mendengar  Menteri  Agama  dan  Menteri Kesejahteraan Sosial (Menteri Sosial). Penunjukan ini didasarkan atas permintaan dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Gubernur Provinsi Bali Nomor 590/70/B. Tapem tentang Hasil Rapat Koordinasi Proses Pengusulan Desa Pakraman Sebagai Subjek Hak
Milik  Atas  Tanah  dan  permintaan  dari  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  Bali  melalui  Surat  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  Bali  Nomor  1329/8-51/IX/2017  tentang  Usulan  Penunjukan Pakraman sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah.
Menurut  penulis, desa  pakraman dapat  dikategorikan  sebagai  badan  hukum keagamaan  dan  sosial.  Hal  ini  terlihat  dari  karakteristik desa  pakraman yang  selalu terikat dengan Pura Kahyangan Tiga sebagai sarana utama persembahyangan, termasuk juga  Pura  lain  yang  menjadi  tanggung  jawab desa  pakraman. Dari  aspek  sosialnya, terlihat  dari  karakterisitik desa  pakraman yang  menjadi  suatu  wadah  dari  masyarakat hukum  adat,  berikut  dengan  perangkat  hukumnya  guna  mengayomi  dan  mengatur segala  bentuk  kehidupan  dan  penghidupan  di  dalamnya.  Dengan  masuknya desa pakraman sebagai badan hukum yang dapat memiliki hak atas tanah, maka keberadaan desa pakraman akan semakin berdaulat dalam mempertahankan eksistensi tanah Druwe Desa. Inilah  yang  menjadi  pendorong  dan  penyemangat  bagi  pelaksanaan  penguatan hak atas tanah Druwe Desa di Desa Belancan.
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  10  Tahun  2016,  ada  empat  syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  masyarakat  hukum  adat  agar  dapat  diberikan  hak  atas  tanahnya. Adapun  keempat  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  masyarakat  hukum  adat  di  Desa Belancan, yaitu:
1) Masyarakat  Masih  Dalam  Bentuk  Paguyuban,  berdasarkan  faktor  yang mempengaruhi  terbentuknya  masyarakat  hukum  adat,  keberadaannya  di  Desa Belancan  termasuk  masyarakat  hukum  adat  teritorial-genealogis  (Pide  2014). 13 Hal ini terlihat dari karakteristik masyarakat hukum adat di kedua desa pakraman terdiri dari beberapa klan masyarakat yang memiliki garis keturunan sama. Perkumpulan beberapa klan ini kemudian menjadi suatu komunitas dalam bentuk paguyuban atas dasar kesamaan wilayah.
2) Ada  Kelembagaan  Dalam  Perangkat  Penguasa  Adatnya,  susunan  kelembagaan  ini dikenal  dengan prajuru  adat. Inilah  yang  memegang  peranan  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  adatnya. Prajuru  adat memiliki  beberapa  dewan
13 Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya masyarakat hukum adat dapat dibedakan  menjadi  tiga,  yaitu:  1)  Faktor  Teritorial  adalah  terbentuknya  masyarakat  hukum  adat karena  adanya  kesamaan  wilayah;  2)  Faktor  Genealogis  adalah  terbentuknya  masyarakat  hukum adat  karena  terikat  pada  satu  garis  keturunan  yang  sama  dari  satu  leluhur,  baik  secara  langsung karena  hubungan  (keturunan)  atau  secara  tidak  langsung  karena  pertalian  perkawinan;  3)  Faktor Teritorial-Genealogis adalah terbentuknya masyarakat hukum adat tidak hanya terjadi karena ada ikatan pertalian darah, tetapi juga karena adanya kesamaan wilayah.
108 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
penasehat  di  tingkat desa  pakraman yang  dikenal  dengan paduluan (warga  yang dianggap suci secara adat). Paduluan ini tidak termasuk dalam struktur prajuru adat dan  tidak  berinteraksi  langsung  dengan krama  desa ,  melainkan  hanya  memberikan masukan dan saran kepada prajuru adat dalam melaksanakan tugasnya. Prajuru adat juga  bertanggung  jawab  kepada  Majelis  Desa  yang  berkedudukan  di  kecamatan. Majelis  Desa  merupakan  bagian  dari  Majelis Desa  Pakraman yang  bertugas melaksanakan fugsi pengawasan dan kontrol terhadap desa pakraman.
3) Ada Wilayah Hukum Adat Yang Jelas, wilayah hukum adat yang jelas dalam artian desa  pakraman harus  memiliki  batas-batas  yang  jelas  terkait  wilayah  berlakunya perangkat hukum yang dimiliki. Ini juga mempertegas status warga yang tinggal di wilayah desa pakraman, tergolong kategori krama desa atau tamiu 14 . Selain itu, hal ini terkait  dengan  status ayahan yang  akan  dilaksanakan  dan  rasa  ikatan  lahir  bathin dengan Pura Kahyangan Tiga.
4) Ada  Pranata  Dan  Perangkat  Hukum  Yang  Masih  Ditaati,  perangkat  hukum  yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di Desa Belancan didasarkan pada Awig-Awig dari  kedua desa  pakraman . Awig-Awig ini  menjadi  landasan prajuru  adat dalam melaksanakan  pemerintahan  adatnya.  Selain  memiliki Awig-Awig, masing-masing desa pakraman memiliki perarem yang ditaati dalam kehidupan masyarakatnya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  masyarakat  hukum  adat  di  Desa  Belancan  sudah memenuhi syarat agar hak atas tanahnya dapat dikukuhkan. Dengan pengukuhan itu diharapkan  dapat  memperkuat  eksistensi  tanah Druwe  Desa melalui  proses pensertipikatan  untuk  mendapatkan  tanda  bukti  hak.  Hal  ini  semakin  memperjelas kepastian  hukum  mengenai  subjek,  objek  dan  jenis  hak  yang  dapat  diberikan  kepada desa pakraman.
Hambatan  yang  ditemui  selama  proses  penguatan  hak  atas  tanah Druwe  Desa , yaitu  adanya  kesepakatan  untuk memending penguatan  hak  atas  tanah  oleh Desa Pakraman Bukih melalui prajuru adat -nya. Hal tersebut dilakukan karena data dan status tanah Druwe  Desa yang  ada  di Desa Pakraman Bukih  kurang  jelas  dan  adanya penguasaan tanah Ayahan Desa (AyDs) oleh warga Desa Pakraman Manikliyu, sehingga Bendesa Adat Pakraman Bukih dan Kepala Wilayah Bukih tidak berani menandatangani dokumen-dokumen  pendaftaran.  Proses pending tersebut  tidak  hanya  dilakukan terhadap tanah Druwe Desa , tetapi juga dilakukan terhadap seluruh tanah milik pribadi yang ada di wilayah Desa Pakraman Bukih. Selain itu, permasalahan yang sudah terjadi di desa  pakraman ini  tidak  dapat  diselesaikan  secara  baik.  Terutama  permasalahan
14 Tamiu merupakan sebutan untuk warga pendatang.
adanya  sertipikat  tanah Ayahan  Desa (AyDs)  atas  nama  pribadi.  Sampai  saat  ini sertipikat tersebut masih dipegang oleh krama desa yang menguasainya. Terlebih untuk tanah Ayahan  Desa (AyDs)  yang  dikuasai  oleh  warga Desa  Pakraman Manikliyu,  jika tidak  ada  proses pending maka  status  aset desa  pakraman tersebut  dapat  dikembalikan pada pola penguasaan dan pemilikan sesuai dengan Awig-Awig.
Berbeda  dengan Desa Pakraman Belancan  yang  secara  aktif  berpartisipasi  dalam kegiatan  penguatan  hak  atas  tanah Druwe  Desa melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  Tahun  Anggaran  2017.  Tercatat  sebanyak  216  dari  394  bidang  tanah Druwe Desa telah  disertipikatkan.  Sertipikat  tersebut  kemudian  disimpan  pada  lemari  besi yang diletakkan di Gedong Simpen Pura Bale Agung (lihat Gambar 4). Terkait adanya 25 sertipikat  tanah Druwe  Desa atas  nama  pribadi,  sertipikat  tersebut  sudah  disepakati melalui paruman agar  didaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bangli  untuk dilakukan  proses  pembatalan  hak  atas  tanah.  Pembatalan  hak  atas  tanah  merupakan suatu  tindakan  yang  memutuskan,  menghentikan  atau  menghapuskan  hubungan hukum  subyek  dengan  penggunaan  dan  pemanfaatan  obyek  hak  atas  tanah  dengan cara  membatalkan  keputusan  pemberian  hak  atau  sertipikatnya,  namun  tidak memutuskan hubungan hukum subyek dengan pemilikan obyeknya.
Proses  pembatalan  terhadap  25  sertipikat  tanah Ayahan  Desa (AyDs)  di Desa Pakraman Belancan dilakukan karena cacat hukum administrasi. Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
Gambar 4. Penyimpanan Sertipikat Tanah Druwe Desa di Lemari Besi Sumber: Hasil Dokumentasi dan Observasi Lapang
110 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
1999, bahwa pembatalan hak atas tanah Ayahan Desa (AyDs) tersebut karena kesalahan subjek hak, yaitu pencatatan nama pribadi pada sertipikat tanah. Pembatalan dilakukan melalui  permohonan  dari desa  pakraman melalui prajuru  adat yang  diajukan  langsung kepada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bangli.  Permohonan  tersebut  tidak  dilakukan melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  melainkan  melalui  proses pendaftaran rutin dengan pembiayaan murni dari Desa Pakraman Belancan.
Adanya  perbedaan  pandangan  antara Desa Pakraman Bukih  dengan Desa Pakraman Belancan  dalam  hal  penguatan  hak  atas  tanah,  pihak  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bangli  tidak  bisa  memaksa  pihak Desa Pakraman Bukih  untuk  tetap  ikut dalam  proses  penguatan  hak  atas  tanah Druwe  Desa .  Jalan  yang  ditempuh  adalah mengikuti hasil paruman dari kedua desa pakraman, karena perarem tersebut merupakan suatu  kearifan  lokal  yang  bergantung  pada dresta masing-masing  desa pakraman. Seharusnya Desa  Pakraman Bukih  tidak memending secara  keseluruhan  bidang  tanah yang  ada  di  wilayahnya,  melainkan  memilah  dan memending tanah Druwe  Desa yang bermasalah,  sehingga  tanah Druwe  Desa yang  lain  maupun  tanah  milik  pribadi  dapat didaftarkan untuk mendapatkan tanda bukti yang sah berupa sertipikat hak milik.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  276/Kep-19.2/X/2017,  bahwa  proses  penguatan  hak  atas tanah  tanah Druwe  Desa dapat  dilaksanakan  berdasarkan  pengakuan  Pemerintah  dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil komunikasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (Komunikasi dengan Jaya  2018)  bahwa  proses  penerbitan  sertipikat  tanah Druwe  Desa dapat  dilakukan dengan pencatatan sebagai berikut:
1) Subyek hak atas tanah Druwe Desa yang dituliskan pada buku tanah dan sertipikat,
Halaman Pendaftaran Pertama, kolom f) Nama Pemegang Hak, dengan menuliskan nama desa pakraman dan kedudukannya, misalnya :
“ Desa Pakraman Belancan Berkedudukan di Kabupaten Bangli ”
2) Pada buku tanah dan sertipikat, Halaman Pendaftaran Pertama, kolom i) Penunjuk, dituliskan yaitu:
a) Dasar keputusan penetapan desa pakraman sebagai subyek hak milik, yaitu:
“Surat  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 276/Kep- 19.2/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017”
b) Nama krama  pengarep yang  menguasai  tanah druwe  desa yang  bersangkutan,
misalnya: “ Dikuasai oleh krama pengarep I Gede Dananjaya ”
Namun  dalam  praktiknya  pencatatan  nama  pemegang  hak  masih  bervariasi.  Cara pencatatan  tersebut  belum  dapat  diseragamkan  pada  masing-masing  satuan  kerja kantor  pertanahan.  Hal  ini  dikarenakan  belum  adanya  petunjuk  teknis  lebih  lanjut terkait pembukuan terhadap tanah Druwe Desa . Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi kendala  dalam  proses  penguatan  hak  atas  tanah Druwe  Desa melalui  pensertipikatan, karena  setiap  pembukuannya  wajib  mencatumkan  nama desa  pakraman yang bersangkutan.
Meskipun  merupakan  tanah  milik desa  pakraman ,  akan  tetapi  dalam pencatatannya  ditulis  juga  nama krama  pengarep yang  menguasai.  Hal  ini  bertujuan untuk memberikan identitas penguasaan atas tanah Druwe Desa , mengingat ada tanah Druwe Desa yang dikuasai perseorangan secara turun-termurun, yaitu tanah Pekarangan Desa (PkD)  dan  tanah Ayahan  Desa (AyDs).  Selain  itu  juga,  pencatatan  ini mempermudah  pengadministrasian  aset desa  pakraman dalam  kaitan  pengelolaan  hak dan kewajiban krama desa atas penguasaan tanah Druwe Desa. Untuk dapat memperjelas tata  cara  pencatatan  pada  buku  tanah  dan  surat  ukut  atas  tanah Druwe  Desa di  Desa Belancan, akan disajikan pada Tabel 2 berikut:
Tabel 1. Tata Cara Pencatatan Pada Buku Tanah dan Surat Ukur Terhadap Tanah

## Druwe Desa
No Jenis Tanah Druwe Desa Buku Tanah Surat Ukur Nama Pemegang Hak (kolom f) Penunjuk (kolom i) Penunjukkan dan Penetapan Batas 1 Pura Pura dan Desa Pakraman Kosong Prajuru Adat atau Orang yang dipercaya 2 PkD Krama Pengarep , Desa Pakraman dan Kedudukannya Dasar keputusan Krama Pengarep 3 AyDs Desa Pakraman dan Kedudukannya Dasar keputusan dan Krama Pengarep Krama Pengarep

## Sumber: Hasil Dokumentasi dan Observasi Lapang
3. Manfaat Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Desa Belancan
Dengan  adanya  proses  penguatan  hak  atas  tanah Druwe  Desa ,  dapat  memperjelas kepastian  hukum  atas  tanah  tersebut.  Pola  pengaturan  dan  penataannya  pun  akan semakin mudah dilaksanakan. Tentu hal ini akan memperkokoh keberadaan desa pakraman yang  notabene sebagai  pemilik  dari  tanah Druwe  Desa .  Penguatan  tersebut  semata-mata
112 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
tidak  hanya  untuk  memperjelas  keberadaan  tanah Druwe  Desa, akan  tetapi  mempererat hubungan  unsur-unsur  yang  terkait  dengan  keberadaannya.  Unsur  tersebut  meliputi krama desa, tanah Druwe Desa dan Pura Kahyangan Tiga . Hubungan antara ketiga unsur ini merupakan  satu-kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  untuk  mencapai  keseimbangan dalam lingkungan hidup desa pakraman.
Penguatan hak atas tanah ini sekaligus dapat memetakan keberadaan tanah Druwe Desa yang tersebar di wilayah Desa Belancan, khususnya di Desa Pakraman Belancan (lihat Gambar 5). Selama ini keberadaan tanah Druwe Desa hanya diketahui oleh segelintir orang saja.  Hal  tersebut  secara  perlahan  menjadi  bom  waktu  bagi  generasi  muda  yang  tidak mengetahui  secara  jelas  keberadaan  aset desa  pakraman -nya,  sehingga  ketidakjelasan informasi  rentan  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi.  Dengan  adanya  proses  pemetaan ini, pengadministrasian tanah Druwe Desa akan tertata rapi dan keberadaannya pun dapat diketahui  oleh  masyarakat  luas.  Jadi,  tidak  ada  kegamangan  terhadap  status  maupun pemahaman  keberadaan  dari  tanah Druwe  Desa, karena  informasi  mengenai  sebarannya sudah terpetakan.
Gambar 5. Peta Sebaran Tanah Druwe Desa di Desa Belancan Sumber: Hasil Pengolahan Citra Satelit Quickbird dan Data Vektor Provinsi Bali
Dari  sisi  dinasnya,  dengan  adanya  keberadaan  tanah Druwe  Desa yang  jelas  akan sangat  membantu  pemerintah  dalam  menentukan  subjek,  objek  dan  besaran  pajak  yang harus  dibayarkan.  Mengingat  selama  ini krama  desa tidak  mengetahui  secara  pasti  luas tanah Druwe  Desa yang  dikuasainya.  Luas  yang  disampaikan  terhadap  petugas  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bangli  merupakan  luas  perkiraan  secara  kasar,  sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan luas yang sebenarnya. Melalui penguatan hak atas  tanah Druwe  Desa inilah  merupakan  suatu  langkah  awal  untuk  membangun  sistem administrasi  satu  buku,  yaitu  data  objek,  subjek  dan  luas  yang  sama  antara  Kantor Pertanahan dengan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli.

## C. Kesimpulan
Kekosongan hukum yang selama ini terjadi terhadap tanah Druwe Desa , yaitu dalam hal  bagaimana desa  pakraman sebagai  subjek  hukum  berkenaan  dengan  tanah  miliknya. Desa  Pakraman tidak  dapat  menyatakan  statusnya  sebagai  pemilik  yang  sah  pada dokumen  resmi  terhadap  tanah Druwe  Desa .  Hal  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya masalah  terhadap  pola  penguasaan  dan  pemilikan  tanah Druwe  Desa .  Berbagai permasalahan tanah Druwe Desa yang terjadi di Desa Belancan, meliputi:
1. Adanya  pensertipikatan  tanah Ayahan  Desa (AyDs) atas  nama  pribadi  sebanyak  25 bidang tanah di Desa Pakraman Belancan.
2. Status  yang  tidak  jelas  antara  tanah  milik  pribadi  dengan  tanah Druwe  Desa, adanya tanah Ayahan  Desa (AyDs)  yang  dikuasai  oleh  warga Desa  Pakraman Manikliyu  tanpa terikat ayahan dan adanya  tanah Ayahan  Desa (AyDs) yang  disertipikatkan  atas  nama pribadi sebanyak 10 bidang tanah. Hal ini terjadi di Desa Pakraman Bukih.
Permasalahan  ini  secara  tidak  langsung  dapat  mengancam  eksistensi  tanah Druwe  Desa. Untuk  itu  perlu  dilakukan  penguatan  hak  atas  tanah Druwe  Desa agar  tidak  terjadi permasalahan yang dapat mengurangi keberadaan aset desa pakraman .
Sebagai  langkah  nyata  untuk  menyelamatkan  aset desa  pakraman, perlu  dilakukan penguatan hak atas tanah Druwe Desa melalui proses pensertipikatan untuk mendapatkan kepastian  hukum . Pensertipikatan  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  pengakuan  dari pemerintah dan masyarakat. Adapun pelaksanaannya di Desa Belancan, yaitu:
1. Desa  Pakraman Belancan  menerima  dan  ikut  mensukseskan  penguatan  hak  atas  tanah Druwe  Desa .  Tercatat  sebanyak  216  dari  394  bidang  tanah Druwe  Desa telah disertipikatkan  dan  seluruh  sertipikat  tersebut  disimpan  pada  lemari  besi  di Gedong Simpen Pura  Bale  Agung.  Terkait  adanya  sertipikat  tanah Druwe  Desa atas  nama
114 I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari
pribadi, dilakukan proses pembatalan hak atas tanah tersebut berdasarkan perarem dari prajuru adat dan krama desa -nya.
2. Desa Pakraman Bukih sepakat memending pelaksanaan penguatan hak atas tanah Druwe Desa. Hal  tersebut  dilakukan  karena  data  dan  status  tanah Druwe  Desa yang  kurang jelas  dan  adanya  penguasaan  tanah Ayahan  Desa (AyDs)  oleh  warga Desa  Pakraman Manikliyu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arba, M 2015, Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Harsono,  B  2003, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Ke-9 (Edisi Revisi). Jakarta: DJambatan.
Ismaya, S 2011, Pengantar Hukum Agraria. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Moleong, L 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nugroho, A 2012, Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: STPN Press.
Pide, S. M 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang. Jakarta: Kencana.
Sitorus, O., & dkk. (2005). Penataan Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Bali . Yogyakarta: STPN Press.
Soesangobeng,  H  2012, Filosofi,  Asas,  Ajaran,  Teori  Hukum  Pertanahan  dan  Agraria. Yogyakarta: STPN Press.
Sudantra,  I  2007, Pelaksanaan  Fungsi  Hakim  Perdamaian  Desa  dalam  Kondisi  Dualisme Pemerintahan  Desa  di  Bali. Denpasar:  Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Udayana.
Sukarja,  I  2009, Pengelolaan  Tanah  Druwe  Desa  Di  Kecamatan  Payangan,  Kabupaten  Gianyar,
Provinsi Bali. Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Sulastri,  N.  A  2013, Tradisi  Penguasaan  dan  Pemilikan  Tanah  Pekarangan  di  Desa  Pakraman Beng  Kecamatan  Gianyar  Kabupaten  Gianyar  Provinsi  Bali. Yogyakarta:  Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Suwitra,  I.  M  2010, Dampak  Konversi  Dalam  UUPA  Terhadap  Status  Tanah  Adat  di  Bali.
Yogyakarta: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 17 No. 1 (2010) ISSN 0854- 8498.
Utama,  G.  W  2017, Zona  Nilai  Tanah  Berbasis  Adat  Di  Desa  Pakraman  Kayubihi  Kecamatan Bangli  Kabupaten  Bangli  Provinsi  Bali. Yogyakarta:  Skripsi  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  tahun  1963  tentang  Penunjukan  Badan-Badan  Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10
Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada  Dalam  Kawasan Tertentu
Keputusan Menteri Agraria dan  Tata Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional  Nomor 276/Kep-19.2/X/2017  tentang  Penunjukan Desa Pakraman di  Provinsi  Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah
Surat  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Bali  Nomor  1329/8- 51/IX/2017  tentang  Usulan  Penunjukan Pakraman sebagai  Subjek  Hak  Milik Atas Tanah
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali  Nomor  6  Tahun  1986  tentang Kedudukan,  Fungsi  dan  Peranan  Desa  Adat  sebagai  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  jo  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
Surat  Gubernur  Provinsi  Bali  Nomor  590/70/B.Tapem  tentang  Hasil  Rapat  Koordinasi Proses Pengusulan Desa Pakraman Sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah