Program Studi Magister Ilmu Hukum

## KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI DUNIA MAYA
Iqbal Kamalludin * , Barda Nawawi Arief Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro kamalludin.iqbal@gmail.com

## ABSTRACT
The development of technology and information on freedom of information and information delivery in Indonesia is increasingly free and even unlimited. Ironically, freedom that provides a mirror beyond the boundaries and norms that exist and becomes a group of speeches of hatred and disturbing people or groups of people with backgrounds such as ethnicity, religion, race, inter-group. T he purpose of this study is to discuss the policy of formulation of criminal law in handling criminal acts of the spread of hate speech in Indonesia in the present and in the future. Legal formulation policy for speech hate in the Criminal Code; Law Number 1 Year 1946; Law Number 1 / PNPS of 1965; Law No. 40 of 1999; Law Number 32 of 2002; Law Number 40 of 2008; Law Number 19 Year 2016 still has many juridical errors and the formulation is not systemic, and cannot be used maximally in its use. While in the KUHP concept that is being initiated, it has accommodated all the shortcomings in the current regulations as a response to the utterance of hate.
Keywords: Formulation Policy; Hate speech; Cybercrime.

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi dan informatika berdampak pada kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi di Indonesia seringkali meresahkan individu maupun kelompok seperti Suku, Agama, Ras, Antar Golongan. Tujuan penelitian  ini  membahas kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia masa saat ini dan masa yang akan datang. Kebijakan formulasi hukum pidana penyebaran ujaran kebencian dalam KUHP; UU Nomor 1 Tahun 1946; UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 40 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2016 masih  banyak  terdapat  kelemahan  yuridis  dan  dari formulasinya belum  sistemik, dan  belum mampu maksimal dalam menaggulangi  kejahatan penyebaran  ujaran kebencian melalui sarana  sistem hukum  pidana. Pada konsep  KUHP  yang  sedang  digagas  telah  mengakomodir  seluruh  kekurangan  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan saat ini sebagai penanggulangan ujaran kebencian.
Kata Kunci : Kebijakan Formulasi; Ujaran Kebencian; Cybercrime.
* Corresponding Author
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Berkembangnya  teknologi  selain  membawa dampak  positif,  juga membawa  pengaruh negatif. Bahkan  menurut  data Direktorat  Reserse  Kriminal Khusus  Polda  Metro  Jaya  menangani  1.627  kasus pidana  sepanjang  2016.  Dari  1.627  kasus tersebut, cyber  crime jadi  kasus  dengan  jumlah tertinggi, yakni 1.207 kasus (Amelia, 2016).
Secara  umum  yang  dimaksud  kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber (cybercrime) adalah  “Upaya  memasuki  dan  atau  menggunakan fasilitas  komputer  atau  jaringan  komputer  tanpa  ijin dan  dengan  melawan  hukum  dengan  atau  tanpa menyebabkan  perubahan  dan  atau  kerusakan  pada fasilitas komputer  yang  dimasuki  atau  digunakan tersebut (Goodall, 2013).
Istilah cyber  crime saat  ini  merujuk  pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia  maya  (cyberspace) dan  tindakan  kejahatan yang  menggunakan  komputer (Arief,  2005).  Barda Nawawi Arief  menunjuk  pada  kerangka  (sistemik) Draft Convention on Cyber Crime dari Dewan Eropa (Draft No. 25, Desember 2000). Beliau menyamakan peristilahan  antara  keduanya  dengan  memberikan definisi  cybercrime  sebagai “crime  related  to technology, computers and the internet” atau secara sederhana  berarti  kejahatan  yang  berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet (Mansur, & Gultom, 2009).
Apalagi  zaman  saat  ini  pidana  penyebaran ujaran kebencian tidak dilakukan hanya oleh seorang, melainkan suatu korporasi yang sudah terstruktur dan memiliki  visi  misi  yang  kuat.  Suatu  hal  yang  harus dipahami betul, bahwa hukum pidana saat ini adalah apa  yang  disampaikan  oleh  Jan  Remmelink.  Dalam setiap  delik  apa  yang  berfungsi  dan  dianggap sebagai  unsur  pembentuk  selain  perilaku  manusia juga berbuat dan tidak berbuat, sikap batin seseorang betapapun immoral  ataupun  tercelanya  bagi masyarakat, tidaklah penting. Saat ini hukum pidana masih terfokus pada tindakan (daadstrafrecht). Dalam hal ini, bukan saja kualifikasi individu yang berbahaya secara sosial yang menjadi fokus utama, melainkan juga  perbuatan  atau  tindakan  yang  dilakukannya (Arief, 2006).
Beberapa  kasus  yang  berkaitan  dengan kejahatan,  konflik  sosial,  pertentangan,  perpecahan di  masyarakat  seringkali  berlatar  belakang  dari kebencian,  sikap  bias  atau  prasangka  (prejudice) pada  kelompok  tertentu  (yang  berbeda)  yang umumnya  dianggap  sebagai  ancaman. Istilah hate crimes pada awalnya muncul di dalam sistem hukum Amerika  Serikat.  Istilah  ini  kemudian  juga berkembang di Eropa dan Inggris. Di mana awalnya, dalam sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut istilah hate crimes merujuk pada perbuatan- perbuatan  yang  dikualifikasikan  sebagai racially aggravated offences (Jacobs, & Henry, 1996).
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Sekalipun  pustaka  hukum  maupun  peraturan perundang-undangan
di berbagai Negara mendefinisikan  atau  mengkategorikan  kejahatan yang  digambarkan  di  atas  dengan  cara  yang berbeda-beda,  umumnya hate  crimes didefinisikan sebagai (Grande, 2006).
“berbagai  jenis  kejahatan/perbuatan  pidana yang  dilakukan  terhadap  orang/kelompok  orang ataupun harta bendanya dengan latar belakang/motif kebencian/prejudice pelaku terhadap korbannya semata-mata karena korban merupakan anggota  kelompok  (ras,  etnis,  kebangsaan, keagamaan,  difabilitas,  orientasi  seksual,  dsb) tertentu”.
Sementara  itu,  ujaran  kebencian  menurut Cohen-Almagor (Elliot, 2016), adalah sebagai berikut:
“Hate  speech  is  defined  as  a  bias-motivated, hostile,  malicious  speech  aimed  at  a  person  or  a group of people  because of  some of  their actual  or perceived  innate  characteristics.  It  expresses discriminatory, intimidating, disapproving, antagonistic, and/or prejudicial attitudes toward those characteristics,  which  include  gender,  race,  religion, ethnicity,  color,  national  origin,  disability,  or  sexual orientation.  Hate  speech  is  aimed  to  injure, dehumanize,  harass,  intimidate,  debase,  degrade, and  victimize  the  targeted  groups  and  to  foment insensitivity and brutality against them.”
“Ujaran yang mendorong kebencian didefinisikan  sebagai  ujaran yang  bermotif  bias, bermusuhan,  dan  jahat  yang  ditujukan  kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa dari  mereka  yang  sebenarnya  atau  yang  dirasakan karakteristik bawaan. Ini mengekspresikan diskriminatif, mengintimidasi,  tidak menyetujui,  sikap antagonistik,  dan  /  atau  prasangka  terhadap karakteristik  tersebut,  yang  termasuk  jenis  kelamin, ras,  agama,  etnis,  warna  kulit,  asal  kebangsaan, kecacatan,  atau  orientasi  seksual.  Perkataan  yang
mendorong  kebencian  ditujukan  untuk  melukai, merendahkan manusia, melecehkan, mengintimidasi, merendahkan,  menurunkan,  dan  mengorbankan kelompok sasaran dan menggerakkanketidaksensitifan  dan  kebrutalan terhadap mereka.”
Sistem  pemidanaan  di  dalam  KUHP  saat  ini sebagai  bangunan  induk,  tidak  secara  eksplisit memberi tempat pada penanggulangan tindak pidana penyebaran  ujaran  kebencian  dalam  dunia  maya, terutama  kaitannya  dengan  tindak  pidana, pertanggungjawaban  pidana  dan  juga  penjatuhan pidana.  Hal  ini  merupakan  keharusan  bagi  negara sesuai  amanah  dari  dokumen  Kongres  PBB  X/2000 yang  memberikan  catatan  salah  satunya menyebutkan  bahwa  penanggulangan Cyber  Crime memerlukan  keahlian  khusus,  prosedur  investigasi dan  kekuatan/dasar  hukum  yang  mungkin  tidak tersedia  pada  aparat  penegak  hukum  yang bersangkutan (Arief,  2008).  Apalagi  zaman  saat  ini pidana penyebaran ujaran kebencian tidak dilakukan hanya oleh seorang, melainkan suatu korporasi yang sudah  terstruktur  dan  memiliki  visi  misi  yang  kuat. Suatu hal yang harus dipahami betul, bahwa hukum pidana  saat  ini  adalah  apa yang  disampaikan  oleh Jan  Remmelink.  Dalam  setiap  delik  apa  yang berfungsi  dan  dianggap  sebagai  unsur  pembentuk selain  perilaku  manusia  juga  berbuat  dan  tidak berbuat,  sikap  batin  seseorang  betapapun  immoral ataupun  tercelanya  bagi  masyarakat,  tidaklah
Program Studi Magister Ilmu Hukum
penting. Saat ini hukum pidana masih terfokus pada tindakan (daadstrafrecht).
Sementara  itu  dalam  mewujudkan ide pembentukan  hukum  baru  atau  peraturan  hukum pidana  yang  akan  datang (ius  constituendum) terutama  peraturan  perundang-undangan  mengenai perlindungan  terhadap  kepentingan  hukum  negara khususnya penanggulangan persiapan sebagai delik yang  dapat  dirumuskan/diformulasikan  secara  lebih baik  sesuai  tujuan  utama  dari  pemidanaan  yaitu melindungi  masyarakat  secara  keseluruhan. Kebijakan formulasi/legislatif adalah salah satu dari 3 (tiga)  rangkaian  proses  kebijakan  hukum  pidana. Sedangkan  substansi/masalah  pokok  dalam kebijakan  formulasi  terdiri (Arief,  2016) : masalah tindak  pidana; masalah  kesalahan; dan masalah pidana (pemidanaan).
Dalam  hal  ini,  bukan  saja  kualifikasi  individu yang  berbahaya  secara  sosial  yang  menjadi  fokus utama, melainkan juga perbuatan atau tindakan yang dilakukannya. Berdasarkan  uraian  diatas,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  lebih  lanjut bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi  tindak  pidana  penyebaran  ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia masa saat ini dan  bagaimana  kebijakan  formulasi  hukum  pidana dalam  menanggulangi  tindak  pidana  penyebaran ujaran  kebencian  (hate  speech)  di  Indonesia  masa yang akan datang?
Beberapa  penelitian  sebelumnya  membahas mengenai  ujaran  kebencian  yang  di  atur  dalam Peraturan  Kapolri  Nomor.  SE/6/X/2015  tentang Penanganan  Ucapan  Kebencian (Mangantibe,
2016), disamping itu mengkaji hal yang sama tetapi dalam perspektif yang berbeda dalam hal ini adalah perspektif Hak Asasi Manusia (Anam, & Hafiz, 2015). Erik  Bleich  meneliti  pengaturan dan  penegakan ketentuan  terhadap  hasutan  untuk  kebencian  rasial, dan kejahatan yang dimotivasi oleh isu sara di Eropa Barat dan Amerika Serikat (Bleich, 2011).
Penelitian  yang  lain  membahas penafsiran hasutan  untuk  kebencian  di  Slovakia  dengan  tiga cara yang berbeda tetapi saling melengkapi: hasutan untuk  kekerasan;  hasutan  untuk  melakukan diskriminasi;  dan  hasutan  untuk merendahkan martabat manusia (Pejchal, 2018). Penanggungan ujaran  kebencian  melalui  kinerja  aparat  penegak hukum  dalam  hal  ini  kepolisian (Monica,  2017), selain  itu  membahas  mengenai  pemberian  sanksi pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Siddiq, 2017) sehingga dalam artikel  ini  berfokus  kepada  kebijakan  formulasi penanggulangan  tindak  pidana  penyebaran  ujaran kebencian yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## B. PEMBAHASAN
1. Kebijakan Formulasi  Hukum  Pidana tentang
Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya dalam Hukum Positif di Indonesia Saat Ini
Ujaran  Kebencian (Hate  Speech) di  dalam definisi  hukum  adalah  perkataan,  perilaku,  tulisan, ataupun  pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat memicu terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan  sikap  prasangka baik dari  pihak  pelaku pernyataan  tersebut  ataupun  korban  dari  tindakan tersebut.  Website  yang  menggunakan  atau menerapkan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  ini disebut (Hate Site). Situs ini mayoritas menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut  pandang  tertentu (Ali,  2010).  Kebanyakan negara  diseluruh dunia  memiliki  peraturan perundang-undang  yang  mengatur  tentang  Ujaran Kebencian  (Hate  Speech), di  Indonesia  terdapat pengaturan  dalam  Pasal-Pasal  yang  mengatur tindakan  tentang  Ujaran  Kebencian (Hate  Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga.
.Penyebarluasan atau  cara  penyampaian gambar  atau  benda  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  pasal  ini  dapat  dilakukan  dengan  berbagai macam  cara  pula,  misalnya  menyiarkan  atau mempertunjukkan gambar atau benda melalui media elektronik  (televisi/radio),  media    cetak  (koran, tabloid, majalah), ataupun media lainnya termasuk di dalamnya adalah internet.
Terlihat  bahwa Pasal  310  memuat  tindak pidana yang dinamakan menista (smaad); kemudian Pasal  311  memuat  tindak  pidana  yang  dinamakan memfitnah  (laster) tanpa  memakai  kata  menghina. Kemudian terdapat dalam  Pasal 315 memuat  suatu tindak pidana yang dinamakan penghinaan bersahaja (eenvoudig  beleediging),  dan  yang  dirumuskan sebagai  setiap  penghinaan  dengan  sengaja (elke opzettelihke beleediging) yang tidak bersifat menista. Tampaklah  bahwa  penistaan  adalah  suatu pengkhususan  dengan  penghinaan.  Terlihat  bahwa penistaan  adalah  bagian  dari  penghinaan (Dahri, 2017).
Seseorang dengan  sengaja  menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata- kata  selanjutnya  dapat  dianggap  merupakan pengkhususan atau sifat dari tidak pidana penistaan (Brown, 2017). Dengan demikian, jika pengkhususan atau  sifat  dari  penistaan  ini  dihilangkan,  yang tertinggal  adalah  perbuatan  menyerang  kehormatan atau nama baik orang. Maka dapat dianggap bahwa penghinaan  berarti  menyerang  kehormatan  atau nama  baik  orang; dan  hal  ini  sama  dengan pengertian penghinaan pada umumnya.
Beberapa  pasal tersebut juga  memiliki keterkaitan  dengan  kemajuan  teknologi  informasi yang tumbuh begitu pesatnya, maka penyiaran atau cara penyampaian gambar atau benda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas dapat dilakukan dengan  berbagai  macam  cara  pula,  misalnya
Program Studi Magister Ilmu Hukum
menyiarkan  atau  mempertunjukkan  gambar  atau benda melalui media elektronik (televisi/radio), media cetak  (koran,  tabloid,  majalah),  ataupun  media lainnya termasuk di dalamnya adalah internet.
Adapula pengaturan lain yaitu dalam Undang- Undang di Luar KUHP, seperti UU Nomor 19 Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, pasal-pasal  yang  berkaitan  langsung  dengan  tindak pidana penyebaran  ujaran  kebencian adalah  Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (4).
Pasal 27 (1) “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik”.
Pasal 28 (1) “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan berita  bohong  dan  menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
(2) “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras, dan antargolongan (SARA)”.

## Pasal 45
(4) “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran  nama  baik  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp750.000.000,00  (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

## Pasal 45A
(1) “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa hakmenyebarkan berita bohong dan menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian konsumen  dalam Transaksi  Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
(2) “Setiap  Orang  yang dengan  sengaja  dan  tanpa hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan individu  dan/atau  kelompok masyarakat  tertentu berdasarkan  atas  suku, agama,  ras,  dan antar golongan  (SARA) sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (2) dipidana  dengan  pidana  penjarapaling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang ada  dalam  rumusan  pasal-pasal  di  atas,  dapatlah diamati  bahwa  UU-ITE  tersebut  tidak  menyebutkan atau  membedakan kualifikasi  deliknya  sebagai kejahatan  atau  pelanggaran,  Tentu  ini  membawa konsekuensi  yuridis  karena  KUHP  (WvS)  masih mengikuti  dan  membedakan  kualifikasi  delik  antara kejahatan  dan  pelanggaran,  sehingga  undang- undang  ini  tetap  harus  mengacu  pada  ketentuan induknya.
Beberapa  Undang-Undang  yang  mengatur penyebaran ujaran kebencian mengandung beberapa masalah yuridis yaitu:
Program Studi Magister Ilmu Hukum
a. KUHP (keterbatasan jurisdiksi; tidak ada ketentuan tentang  subjek  dan  pertanggungjawaban  pidana
(PJP) korporasi;
b. UU  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Ketentuan Hukum  Pidana  (Tidak  terdapat  kualifikasi  delik; Tidak  memuat  subjek  hukum  dan  PJP  selain perseorangan; Hanya mengenal pidana tunggal);
c. UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama  (Tidak  terdapat  kualifikasi  delik; Tidak memuat  subjek  hukum  dan  PJP  selain perseorangan; Hanya  mengenal  pidana  tunggal) (Nurdin, 2017);
d. UU Nomor 40  Tahun  1999  Tentang  Pers  (Tidak disertakan penentuan kualifikasi delik
(Kejahatan/Pelanggaran); tidak  ada  pidana tambahan bagi korporasi yang melanggar);
e. UU Nomor  32  Tahun 2002  tentang  Penyiaran (tidak  terdapat  penentuan  kualifikasi  delik
(Kejahatan /Pelanggaran); tidak adanya ketentuan tentang PJP korporasi; Delik “siaran” dan “Siaran iklan  niaga”  dalam  UU  ini hanya  terbatas  pada siaran melalui radio atau televisi; tidak mencakup penyiaran di  bidang  teknologi  digital,  satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain);
f. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang  Penghapusan
Diskriminasi  dan  Ras  (Tidak  terdapat  kualifikasi delik; Denda  bagi  korporasi  yang  tinggi  tidak diimbang  dengan  perubahan/aturan  khusus  ttg “pidana  pengganti”  denda  (yg  menurut  Psl.  30
KUHP, pid. Penggantinya hanya kurungan max. 6 bln.);
g. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik (tidak  ada  kualifikasi  delik; Pidana  denda  cukup  tinggi:  max  12  M  (untuk KORPORASI  bisa  20  M),  tetapi  tidak ada perubahan/aturan  khusus  tentang “pidana pengganti”  denda  (yang menurut  Psl.  30  KUHP, pid.  Penggantinya  hanya  kurungan  max.  6  bln.); Aturan  PJP Korporasinya  hanya  ada  dalam “Penjelasan Psl. 52 ayat 4” ; Tidak ada ketentuan khusus pidana pengganti denda untuk Korporasi; Formulasi Psl. 52 sangat sembrono & tidak jelas).
2.  Kebijakan Formulasi Hukum  Pidana  dalam Tindak  Pidana  Penyebaran  Ujaran  Kebencian (Hate  Speech) di  Dunia  Maya  dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia a. Konsep KUHP
Pasal-pasal  dalam  Konsep  KUHP  terkait tindak pidana penyebaran ujaran kebencian :
Pasal  209,  Penghinaan  Ideologi  Negara Pancasila;
- Pasal  238  (1), Penghinaan  di  muka  umum terhadap presiden dan wakil presiden;
- Pasal  239; menyiarkan,  mempertunjukkan,  atau menempelkan  tulisan  atau  gambar  sehingga terlihat  oleh  umum,  atau  memperdengarkan rekaman  sehingga  terdengar  oleh  umum, atau menyebarluaskan  dengan  sarana  teknologi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
informasi, yang  berisi  penghinaan  terhadap Presiden  atau  Wakil  Presiden  dengan  maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum (Tampi, 2016).
- Pasal  244; di  muka  umum    menghina  kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di negara Republik Indonesia.
- Pasal  245; Setiap Orang yang    di  muka  umum menghina  wakil  dari  negara  sahabat  yang bertugas di negara Republik Indonesia
- Pasal 246 (1) ; Jika Pasal 244 dilakukan di dalam dunia maya
- Pasal  246  (2);  Jangka  waktu  pengulangan  pada huruf (1) adalah 2 tahun
- Pasal  257  (a); mencoret,  menulisi,  menggambar atau  menggambari,  atau  membuat  rusak Lambang  Negara  dengan  maksud  menodai, menghina,  atau  merendahkan  kehormatan Lambang Negara;
- Pasal  258;  merubah  lagu  kebangsaan  dengan nada,  irama, kata-kata  dan  dan  gubahan  lain dengan  maksud  untuk  menghina  atau merendahkan
kehormatan Lagu Kebangsaan;memperdengarkan,  menyanyikan, ataupun  menyebarluaskan  hasil  ubahan  Lagu Kebangsaan  dengan  maksud  untuk  tujuan komersial; atau menggunakan Lagu Kebangsaan untuk  iklan  dengan  maksud  untuk  tujuan komersial
- Pasal  259; di  muka  umum    melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat
- Pasal 260; menyiarkan,  mempertunjukkan,  atau menempelkan  tulisan  atau  gambar sehingga terlihat  oleh  umum,  memperdengarkan  rekaman sehingga  terdengar  oleh  umum,  atau menyebarluaskan  dengan  sarana  teknologi informasi  yang  berisi  penghinaan  terhadap pemerintah  yang  sah  dengan  maksud  agar  isi penghinaan diketahui umum
- Pasal 261; melakukan penghinaan terhadap satu atau  beberapa  golongan  penduduk  Indonesia berdasarkan ras,  kebangsaan, etnis,  warna  kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis  kelamin,  umur,  disabilitas  mental,  atau disabilitas fisik
- Pasal  262  (1);  menyiarkan,  mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat  oleh  umum  atau  memperdengarkan rekaman  sehingga  terdengar  oleh  umum  atau menyebarluaskan  dengan  sarana  teknologi informasi,  yang  berisi  pernyataan  perasaan permusuhan  dengan    maksud agar  isinya diketahui  atau  lebih  diketahui  oleh  umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap  kelompok  yang  dapat  ditentukan berdasarkan    jenis kelamin,  umur,  disabilitas
Program Studi Magister Ilmu Hukum
mental  atau  fisik  yang  berakibat  timbulnya Kekerasan terhadap  orang  atau  Barang, sementara  pada  ayat  2,  diatur  pemberatan  bagi pengulangan.
- Pasal 328; di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama di Indonesia.
- Pasal  329;  menyiarkan,  mempertunjukkan, menempelkan  tulisan  atau  gambar,  atau memperdengarkan  suatu  rekaman,  termasuk menyebarluaskan  melalui  sarana  teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, dengan maksud agar isi  tulisan,  gambar,  atau  rekaman  tersebut diketahui  atau  lebih  diketahui  oleh  umum. sementara  pada  ayat  2,  diatur  pemberatan  bagi pengulangan.
- Pasal  330; menghasut  dalam  bentuk  apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia
- Pasal 332; di muka umum melakukan penghinaan terhadap  orang  yang  sedang  menjalankan  atau memimpin penyelenggaraan ibadah
- Pasal 385 (1); di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, ayat (2) jika mengakibatkan keonaran di masyarakat.
- Pasal  386;  menyiarkan,  mempertunjukkan,  atau menempelkan  tulisan  atau  gambar  atau memperdengarkan
rekaman, atau menyebarluaskan  melalui  sarana  teknologi
informasi  yang  berisi  penghinaan  terhadap kekuasaan  umum atau lembaga negara, dengan maksud  agar isi  penghinaan  tersebut  diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
- Pasal  484  (1);  dengan  lisan  menyerang kehormatan  atau  nama  baik  orang  lain  dengan cara  menuduhkan  suatu  hal,  dengan  maksud supaya hal tersebut  diketahui umum
- Pasal  484  (2);  Jika  perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan  di  tempat  umum  dipidana  karena pencemaran tertulis
- Pasal  484  (3);  Jika  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) dan  ayat  (2)  dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi
- Pasal  485  (1);  Jika  Setiap  Orang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  484  diberi  kesempatan membuktikan  kebenaran  hal  yang  dituduhkan tetapi  tidak  dapat  membuktikannya  dipidana karena fitnah
- Pasal 487; Penghinaan ringan; Penghinaan yang tidak  bersifat  pencemaran  atau  pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang  baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina  tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya
- Pasal  488;  Ketentuan  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 sampai dengan Pasal
Program Studi Magister Ilmu Hukum
487, dapat  ditambah  dengan  1/3  (satu  per  tiga), jika  yang  dihina  atau  difitnah  adalah  seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, merupakan delik aduan
- Pasal  489  (1);  Setiap  Orang  yang  mengajukan pengaduan  atau    pemberitahuan  palsu    secara tertulis  atau  menyuruh  orang  lain  menuliskan kepada pejabat yang  berwenang  tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang  tersebut  diserang  dipidana  karena melakukan  pengaduan  fitnah;  sementara  pada ayat  (2)  Setiap  Orang  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan berupa  pencabutan hak sebagaimana  dimaksud dalam    Pasal  96  huruf  a  dan/atau  huruf  b, merupakan delik aduan
- Pasal  492;  melakukan  pencemaran  atau pencemaran  tertulis  terhadap  orang  mati, merupakan delik aduan
- Pasal  285  (1);  menyiarkan  suatu  berita  atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan  melalui  sarana  teknologi informasi  yang  mengakibatkan  keonaran  atau kerusuhan  dalam  masyarakat,  padahal  diketahui atau  patut  diduga  bahwa  berita  atau pemberitahuan tersebut adalah bohong
- Pasal  285  (2); menyiarkan  berita  bohong  atau pemberitahuan  bohong  yang  mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat
- Pasal  589;  secara  melawan  hukum  dengan maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain, menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau  turunnya  harga  Barang  dagangan,  dana, transaksi keuangan, atau Surat berharga

## b. Perbandingan dengan Negara Lain
Usaha dalam perwujudan Kebijakan formulasi hukum  pidana,  pembuat  kebijakan  (legislator) hendaknya  melakukan  kajian  perbandingan  dengan negara-negara lain. Menurut Rene David dan Brierley dalam Barda Nawawi Arief (Arief, 2003), manfaat dari perbandingan  hukum  adalah  :(1) Berguna  dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis; (2) Penting  untuk  memahami  lebih  baik  dan  untuk mengembangkan  hukum  nasional  kita  sendiri; dan  (3) Membantu  dalam  mengembangkan  pemahaman terhadap  bangsa-bangsa  lain dan  oleh  karena  itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana  yang  baik  bagi  perkembangan hubungan-hubungan internasional.
Pendapat  Rene  David  dan  Brierley tersebut menunjukkan  bahwa  perbandingan  hukum  selain berguna dalam penelitian hukum, juga dapat menjadi sarana  untuk  pengembangan  hukum  nasional  dan mempererat  kerjasama  internasional.  Adanya perbandingan  dengan  sistem  hukum  negara  lain, sehingga  kemudian akan  diketahui  persamaan  dan perbedaannya,  sehingga  dapat  dijadikan  bahan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pertimbangan atau masukan ke dalam sistem hukum nasional.

## 1) India (UU No. 21 tahun 2000 tentang Teknologi Informasi di India (The Information Technology Act No. 21 of  2000 in India)
Delik  ujaran  kebencian sebagai  akibat penyalahgunaan internet untuk terdapat pada Bab XI (Chapter XI)  Pasal  66  A Undang-Undang  No.  21 tahun  2000  tentang  Teknologi  Informasi  (The Information Technology Act No. 21 of  2000 in India). Rumusan tersebut tampak bahwa negara India sudah mengakomodasi  dan  mengakui  keberadaan  internet sebagai salah satu media elektronik, walaupun tidak menyebutkannya  secara  eksplisit  dalam  rumusan pasal di atas. Dengan adanya pengakuan dari media elektronik  (salah  satunya  adalah  internet)  sebagai salah  satu  media  yang  dapat  digunakan  untuk mempublikasikan atau memindahkan atau menyebabkan terpublikasikannya berbagai materi/bahan  yang  membangkitkan kebencian atau penghinaan atau  jika  efeknya  ditujukan  untuk merusak dan mendorong orang yang melakukan hal yang hampir sama bahkan melalukan hal besar yang bersifat  kekacauan,  konflik  social,  kekerasan, memiliki perhatian terhadap seluruh lingkungan yang relevan, untuk membaca, melihat atau mendengarkan materi yang berisi gabungan (materi- materi sebelumnya) di dalamnya, maka hal ini dapat diartikan bahwa India tidak menggunakan paradigma
yang  berorientasi  pada  perbuatan  secara  fisik, melainkan telah menggunakan paradigma fungsional dalam  memaknai  perbuatan  yang  dapat dikriminalisasikan. Dalam  UU  ini  di  atur pertanggungjawaban korporasi secara tegas.

## 2). Belanda (KUHP Belanda)
Mengkaji sistem yang digunakan dalam pidana dan  pemidanaan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal Ujaran Kebencian di atas, ternyata digunakan system perumusan  pidana  secara  alternatif.  Sedangkan mengenai  pidana  yang  dapat  dijatuhi  kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, sudah jelas tidak  mungkin  dijatuhi  pidana  penjara,  pidana  yang dijatuhkan  kepada  korporasi  dalam  KUHP  Belanda adalah denda. Ketentuan pidana denda dalam KUHP Belanda  terdapat  dalam  Buku  I  Pasal  23.  Dalam KUHP  Belanda  Pidana  denda  dibagi  ke  dalam  6 (enam) kategori, dari kategori 1 hingga pada kategori 6.  Adapun  bentuk  pengaturannya  adalah  sebagai berikut:
Section 23 There are six categories: the first category, € 335 the second category, € 3,350 the third category, € 6,700 the fourth category, € 16,750 the fifth category, € 67,000 the sixth category, € 670,000
Selain itu, diatur dalam KUHP Belanda pidana denda digolongkan menjadi berbagai kategori, hal ini sama  dengan  konsep  KUHP  Indonesia  yang  juga
Program Studi Magister Ilmu Hukum
memuat  ketentuan  pidana  denda  dengan penggolongan seperti di atas. Dalam KUHP Belanda kategori  I  adalah  dengan  ancaman  terendah/ringan dengan nominal 335 Euro di antara kategori lainnya, dan  yang  terberat  terdapat  pada  kategori  6  yakni dengan nominal 670.000 Euro.
Di  Belanda  ada  pasal  khusus  tentang  delik penghinaan  Tuhan  (Malign  blasphemy)  yang  diatur dalam  Pasal  147  sub-1  dan  delik  penyiarannya (Dissemination  of  malign  blasphemy)  yang diatur dalam Pasal 147a ayat-1 wvs Belanda.
Untuk  jelasnya  dikutip  kembali  pasal-pasal  yang bersangkutan sebagai berikut:
Article 147 “A  term  of  imprisonment  of  not  more  than  three months  or  a  fine  of the  second  category  shall  be imposed upon:
(1) a person who publicly, either orally or in writing or by  image religious  sensibilities  by  malign blasphemies”;
Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama tiga bulan atau denda, kategori kedua barangsiapa di muka  umum,  dengan  lisan,  tulisan  atau  lukisan, melukai  perasaan  keagamaan  dengan  menghina Tuhan;
Article 147a (1): “A person who disseminates, publicly displays or  posts  written  matter  or  an  image  containing statomonts  that  offond  religious  sensibilities  by reason  of  their  malign  and  blasphemous  nature,  or who  has  such  in  stock  to  be  disseminated,  publicly displayed  or  posted,  is  liable  to  a  term  of imprisonment of not more than two months or a fine of  the  second  category,  where  he  knows  or  has serious reason to suspect that the written matter or the image contains such staternents”
Barang siapa menyebarkan, mempertontonkan secara  umum  atau  menempelkan  tulisan  atau gambar  yang  mengandung  pernyataan  menghina perasaan  keagamaan  disebabkan  sifatnya  yang menghina Tuhan, atau mempunyai persediaan untuk disebarkan,  dipertontonkan  atau  ditempelkan, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua bulan  atau  denda  kategori  kedua,  apabila  ia mengetahui  atau  ada  alasan  kuat  untuk  menduga bahwa  tulisan  atau  gambar  itu  mengandung pemyataan demikian.
Ketentuan blasphemy di atas, dimasukkan ke wws  Belanda pada  tahun  1932,  namun  tidak dimasukkan  ke  dalam  WS  Hindia  Belanda  (KUHP Indonesia),  Sehubungan dengan  ketentuan  di  atas, Nico Keijzer  memberikan penjelasan sebagai berikut dengan  adanya  kata  "blasphemous  di  dalam perumusan pasal di atas pembuat UU telah membuat jelas  bahwa  ketentuan  itu  berkaitan  dengan pernyataan-pernyataan  yang  melukai  perasaan keagamaan  tentang  Tuhan  (Supreme  Being), sedangkan  perasaan  keagamaan  tentang  nabi  atau Bunda Maria, tidaklah dilindungi.
Dengan  adanya  kata  "malignly'  (bersifat menghina) membuat jelas, bahwa perdebatan agama yg  objektif  (tidak  memihak)  tidaklah  dapat  dipidana sekalipun perasaan keagamaan beberapa orang/kelompok orang tersinggung. Suatu pemyataan tidaklah "malign", sekalipun dapat melukai perasaan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
keagamaan,  apabila  tidak  dimaksudkan  untuk mencerca/memaki Tuhan.

## 3). Australia (Racial and Religious Tolerance Act 2001 Act No. 47/2001 Negara Bagian Victoria – Australia)
UU  Toleransi Ras  dan  Agama 7.  Racial vilification unlawful
(1) “A person must not, on the ground of the race of another  person  or  class  of  persons,  engage inconduct  that  incites  hatred  against,  serious contempt for, or revulsion or severe ridicule of, that other person or class of persons”.
(2) “For the purposes of sub-section (1), conduct— (a) may be constituted by a single occasion orby a number of occasions over a period of time; and (b) may occur in or outside Victoria”.
Note: "engage in conduct" includes use of the internet or e-mail to publish or transmit statements or other material.
Pasal 7. Pembajakan rasial melanggar hukum (1) “Seseorang tidak boleh, atas dasar ras orang atau kelas orang lain, terlibat perilaku yang menghasut kebencian,  serius penghinaan,  atau  jijik  atau cemoohan berat,orang lain atau kelas orang.
(2) “Untuk keperluan sub-bagian (1), perilaku— (a)  dapat  dibentuk  oleh  satu  kesempatan  atau oleh  sejumlah  kesempatan  selama  periode waktu; dan
(b) dapat terjadi di dalam atau di luar Victoria”.
Catatan:  "terlibat  dalam  perilaku"  termasuk penggunaan internet atau e-mail untuk mempublikasikan  atau  mengirim  pernyataan  atau materi lain.
Act 8. Religious vilification unlawful (1) “A person must not, on the ground of the religious belief  or  activity  of  another  person  or  class  of persons,  engage  in  conduct  that  incites  hatred against,  serious  contempt  for,  or  revulsion  or severe ridicule of, that other person or class of persons”.
Note: "engage in conduct" includes use of the internet or  e-mail to  publish  or  transmit  statements  or  other material.
(2) “For the purposes of sub-section (1), conduct— (a) may be constituted by a single occasion or by a number of occasions over a period of time; and (b) may occur in or outside Victoria”.
Pasal 8. Fitnah agama melanggar hukum (1) “Seseorang  tidak  boleh,  atas  dasar  agama keyakinan  atau  aktivitas  orang  atau  kelas  lain orang,  terlibat  dalam  perilaku  yang  memicu kebencian  melawan,  penghinaan  serius,  atau jijik atau cemoohan berat, orang atau kelas lain itu orang-orang”.
Catatan:  "terlibat  dalam  perilaku"  termasuk penggunaan internet atau e-mail untuk mempublikasikan  atau  mengirim  pernyataan  atau materi lain.
(2) “Untuk keperluan sub-bagian (1), perilaku— (a)  dapat  dibentuk  oleh  satu  kesempatan  atau oleh  sejumlah  kesempatan  selama  periode waktu; dan
(b) dapat terjadi di dalam atau di luar Victoria”.
Act 9. Motive and dominant ground irrelevant (1) “In determining whether a person has contravened section 7 or 8, the person's motive in engaging in any conduct is irrelevant”.
(2) “In  determining  whether  a  person  has contravened  section  7  or  8,  it  is  irrelevant whether  or  not  the  race  or  religious  belief  or activity of another person or class of persons is the only or dominant ground for the conduct, so long as it is a substantial ground”.
Incorrect assumption as to race or religious belief or activity  In  determining  whether  a  person  has
Program Studi Magister Ilmu Hukum
contravened section 7 or 8, it is irrelevant whether or not the person made an assumption about the race or religious belief or activity of another person or class of persons  that  was  incorrect  at  the time  that  the contravention is alleged to have taken place.
Pasal 9. Motif dan tanah dominan tidak relevan (1) “Dalam  menentukan  apakah  seseorang  telah melanggar  bagian  7  atau  8,  motif  seseorang dalam terlibat perilaku apa pun tidak relevan”.
(2) “Dalam menentukan  apakah  seseorang  telah melanggar bagian 7 atau 8, tidak relevan apakah atau  tidak  ras  atau  keyakinan  agama  atau aktivitas  orang  lain  orang  atau  kelas  orang adalah  satu-satunya  atau dominan dasar  untuk perilaku, selama itu adalah tanah substansial”.
Asumsi  yang  salah  untuk  ras  atau  keyakinan agama  atau  aktivitas  dalam  menentukan  apakah seseorang  telah  melanggar  bagian  7  atau  8,  tidak relevan  apakah  atau  tidak  orang  membuat  asumsi tentang  perlombaan  atau  keyakinan  agama  atau aktivitas orang lain atau kelas orang yang salah pada saat itu pertentangan itu diduga terjadi.
Act 11. Exceptions—public conduct “A person does not contravene section 7 or 8 if the person  establishes  that  the  person's  conduct  was engaged in reasonably and in good faith— (a) in the performance, exhibition or distribution of an artistic work; or
(b)  in  the  course  of  any  statement,  publication, discussion or debate made or held, or any other conduct engaged in, for—
(i)  any  genuine  academic,  artistic,  religious  or scientific purpose; or
(ii) any purpose that is in the public interest; or (c)  in  making  or  publishing  a  fair  and  accurate report of any event or matter of public”
Adapun terkait masalah-masalah pokok hukum pidana yang lain, yaitu maslaah pertanggungjawaban pidana,  ternyata  negara  bagian  Victoria – Australia juga  telah  mengantisipasi  perkembangan  mutakhir tentang adanya subjek tindak pidana yang berwujud badan  hukum/korporasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari rumusan  Pasal  24  Undang-Undang  No.  47  Tahun 2001 tentang Toleransi Ras dan Agama.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana saat ini  dalam upaya penanggulangan ujaran kebencian  diantaranya telah  ada  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk aturan perundang-undangan  pidana  materiil  dan  telah  ada dalam undang-undang di luar KUHP. Undang-undang tersebut diantaranya UU Nomor 1 Tahun 1946; UU Nomor  1/PNPS  Tahun  1965;  UU  Nomor  40  Tahun 1999;  UU  Nomor  32  Tahun  2002;  UU  Nomor  40 Tahun  2008;  UU  Nomor  19  Tahun  2016.  Undang- undang  tersebut memiliki  banyak  kelemahan  yuridis yang mengakibatkan sistem pemidanaan tidak dapat bekerja  dengan  baik  dan  maksimal.  KUHP menghendaki  pengaturan penyebaran  ujaran kebencian dengan mengaturnya sebagai pelanggaran atau kejahatan, namun undang-undang di  luar  KUHP  tidak  mencantumkan  kualifikasi  delik. Dari  keenam  undang-undang tersebut memiliki kelemahan/masalah yuridis yang sama. Kelemahan-
Program Studi Magister Ilmu Hukum
kelemahan yuridis  terkait  kejahatan  korporasi  di bidang  ujaran  kebencian  ini  tidak  terdapat  dalam tindak pidana yang diatur oleh undang-undang yang ada,  namun  kelemahannya  terletak  pada pertanggungjawaban  pidana  (PJP)  korporasi,  dan pada pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan  kejahatan  korporasi  di  bidang  ujaran kebencian.  Misalnya  masalah  pertanggungjawaban pidana  (PJP)  korporasi  di  bidang  ujaran  kebencian, antara  lain  berupa  tidak  ada  ketentuan  kapan korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan,  sedangkan dari  sisi  sanksi  pidana,  apabila  denda  tidak dibayarkan  tidak  diatur  masalah  apa  pidana pengganti  denda  yang  dapat  diberikan  guna menggantikannya.
Formulasi hukum pidana dalam penanggulangan  ujaran  kebencian  di  masa  yang akan  datang  terlihat  lebih  bagus dan  lebih  lengkap daripada  formulasi  hukum  pidana  dalam penanggulangan  ujaran  kebencian  di  masa  yang akan  datang.  Terlebih  dalam  Konsep  KUHP yang mengatur  hal  apa  saja  yang  dapat  dipidana  terkait ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian di dalam dunia maya, kemudian kapan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat  dipertanggungjawabkan  terkait  kejahatan korporasi,  adanya  pengaturan  tentang  pidana pengganti  denda  apabila  korporasi  tidak  mampu membayar denda, dan mengenai tindak pidana yang dilakukan  korporasi  di dalam  penyebaran  ujaran
kebencian apabila  tidak  diatur  oleh  Konsep  KUHP maka  undang-undang  khusus  yang  mengaturnya masih berlaku, hal ini adalah suatu langkah progresif yang  ditunjukkan  oleh  sistem  pemidanaan  di  masa yang  akan  datang  dalam  menanggulangi  kejahatan penyebaran ujaran kebencian.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Arief,  Barda  N . (2016). Kebijakan  Formulasi
Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan.  Semarang  :  Penerbit Pustaka Magister.
Arief, Barda N. (2003). Perbandingan Hukum Pidana.
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Arief, Barda N. (2005) . Beberapa Aspek  Kebijakan Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arief,  Barda  N. (2008). Delik  Agama  :  Penghinaan
Tuhan  (Blasphemy)  di  Indonesia  dan Perbandingan  Berbagai  Negara. Semarang  : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Elliot,  C. dkk,  (2016). Hate  Speech  Key  Concept paper,  Media  Conflict  and  Demonstration. United Kingdom : University of Leeds.
Grande,  Irene  S. (2006). Hate  Crime,  Comparative Law Annotation, Groningen University.
Mansur, Dikdik M. Arief ., & Gultom, Elsatris. (2009).
Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi.
Bandung : Redika Aditama.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## JURNAL & ARTIKEL
Ali,  M. (2010).  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui Sarana  Informasi  dan Transaksi  Elektronik (Kajian  Putusan  MK  No.2/PUU-VII/2009), Jurnal  Konstitusi, Vol.7, (No.6  Desember 2010), pp. 15-18.
Arief,  Barda  N.  (2005).  Kebijakan  Penanggulangan Cyber  Crime  dan  Cyber  Sex. Jurnal  Law Reform, Vol. 1, (No.1), p.3.
Bleich, E (2011) The Rise of Hate Speech and Hate
Crime Laws in Liberal Democracies. Journal of
Ethnic and Migration Studies. Vol.37 - Issue 6, pp.917-934.
Brown,  A. (2017). Hate  Speech  Laws,  Legitimacy, and Precaution: A Reply to James Weinstein.
Journal Constitutional Repository 2017, Vol 34 University of Minnesota Law School. p.21.
Dahri, M. (2017). Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia;  Tinjauan  Pengaturan  Perundang- Undangan  dan  Konsep  Hukum  Islam.  At- Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol. 1, (No. 2 Juli-Desember), p. 36.
Goodall,  K. (2013). Conceptualising  ‘Racism’  in Criminal  Law. Cambridge University Legal Studies Journal, Vol. 33, (No 2 June). p.9
Jacobs, James B., & Henry, Jessica S. (1996). The Social  Construction  of  Hate  Crime  Epidemic. The  Journal  of  Criminal  Law  &  Criminology, Vol. 86, (No.2), p. 366.
Anam, M Choirul., & Hafiz, Muhammad. (2015). Surat Edaran  Kapolri  Tentang  Penanganan  Ujaran Kebencian  (  Hate  Speech)  dalam  Kerangka Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Keamanan Nasional, Vol.1, (No.3), pp. 341-364 .
Mangantibe,  V.  (2016).  Ujaran  Kebencian  Dalam Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  :  SE/6/X/2015 tentang  Penanganan  Ucapan  Kebencian (Hate Speech). Lex Crimen, Vol.5, (No.1), pp.
159-162.
Monica,  Dona R.  (2017).  Upaya  Kepolisian  Dalam Penanggulan  Tindak  Pidana  Penyebaran Hoax. Jurnal  Poenale, Vol.5,  (No.2),  pp.10- 23.
Nurdin,  N. (2017).  Delik  Penodaan  Agama  Islam  di Indonesia. International Journal Ihya’ Ulum Al-
Din, Vol 19, (No 1), p.15.
Siddiq,  Nur A.  (2017).  Penegekan  Hukum  Pidana dalam  Penanggulangan  Berita  Palsu  (Hoax) Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Yang  Telah  Dirubah  Menjadi  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Lex  Et Sociatatis, Vol.5, (no.10), pp.26-32.
Pejchal, V. (2018). Hate Speech Regulation in Post- Communist  Countries:  Migrant  Crises  in  the Czech  and  Slovak  Republics. International Journal  of  Crime,  juctice  and  Social Democracy, Vol 7, (No. 2), pp.58-74.
Tampi,  B. (2016).  Kontroversi  Pencantuman  Pasal Penghinaan  Terhadap  Presiden  dan  Wakil Presiden  dalam  KUHP  yang Akan  Datang.
Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, (No.9), pp. 25-27.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## SUMBER ONLINE
Amelia, R Mei.  (2016).  Kejahatan Cyber  di  Jakarta Sepanjang  2016 Mencapai  1207  Kasus.
Retrieved from https://news.detik.com/
berita/3384545/kejahatan-cyber-di-jakarta- sepanjang-2016-mencapai-1207-kasus.