Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket A Bagi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Gorontalo
1 Lia Nurhayati, 2 Srihandayani Suprapto
1 Program Studi Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2 Program Studi Admnistrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Mhammadiyah Gorontalo,Indonesia 96181 E-mail: 1 lianurahayati@umgo.ac.id ; 2 srihandayani_suprapto@umgo.ac.id Received: 25 Oktober 2020; Revised: 29 November 2020; Accepted: 28 Desember 2020

## Abstract
This  study  aims  to  evaluate  the  Paket  A  equivalency  education  program  for  school  dropouts  in Gorontalo  District.  This  program  evaluation  research  uses  descriptive  method  with  the  CIPP  model (Context, Input, Process, and Product). The data analysis in this study was carried out in a qualitative descriptive  manner,  then  the  qualitative  data  were  analyzed  using  thematic  analysis,  namely comparing the data at each stage of the CIPP then concluding. In this thematic analysis, an analysis flow  is  adopted  which  consists  of  data  collection,  data  presentation,  data  reduction  and  conclusion verification.  The  results  showed  that  the  implementation  of  the  Paket  A  equivalency  education program in Gorontalo District has been optimal. This is based on the objective standard criteria that have  been  set  in  this  evaluation  study.  The  length  of  learning  for  the  Paket  A  Equivalent  Education program for each  class or class is adjusted to the curriculum structure above.  The learning  process includes academic learning, namely the efforts made by the tutor to provide insight and knowledge to learning citizens facilitated by the tutor.
Keywords: Program; Evaluation; Education

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pendidikan kesetaraan paket A bagi anak putus sekolah di  Kabupaten  Gorontalo.  Penelitian  evaluasi  program  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan model  CIPP  (Context,  Input,  Process,  dan  Product).  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan secara  deskriptif  kualitatif,  kemudian  data  kualitatif  dianalisis  menggunakan  analisis  tematik  yaitu membandingkan  data  pada  setiap  tahapan  CIPP  kemudian  disimpulkan.  Dalam  analisis  tematik  ini, ditempuh  alur  analisis  yang  terdiri  atas  pengumpulan  data,  penyajian  data,  reduksi  data  dan kesimpulan  verifikasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sudah  optimalnya  pelaksanaan  program pendidikan  kesetaraan  paket  A  di  Kabupaten  Gorontalo,  Hal  ini  berdasarkan  pada  kriteria  standar objektif yang telah ditetapkan dalam penelitian evaluasi ini.  Lama pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan  Paket  A  untuk  setiap  angkatan  atau  kelas  disesuaikan  dengan  struktur  kurikulum  diatas. Proses  pembelajaran  meliputi  pembelajaran  akademik,  yaitu  upaya  yang  dilakukan  tutor  untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada warga belajar yang difasilitasi oleh tutor.
Kata Kunci: Program; Evaluasi; Pendidikan
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.2.168-175.2020

## PENDAHULUAN
Permasalahan  putus  sekolah  pada jenjang Sekolah Dasar merupakan hal yang perlu  mendapat  perhatian  dan  perlu dicarikan  pemecahannya.  Karena  kasus putus  sekolah  tidak  saja  merugikan  siswa yang  bersangkutan,  tetapi  juga  membawa implikasi yang kurang baik pada perekonomian Negara, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, bertambahnya  tenaga  kerja  yang  minim ketrampilan  dan  keahlian,  bahkan  lebih dari  itu  kasus  putus  sekolah  dipandang berpengaruh pada pembangunan khususnya pembangunan sumberdaya manusia  yang  berkualitas  (Riniwati,  2016; Oktriawan, 2017).
Mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 ayat  1  dan  2  pada  naskah  asli,  maupun pasal 31 ayat 1 sampai 4 hasil Amandemen UUD  1945  tahun  2003,  maka  idealnya tidak  ada  siswa  yang  mengalami  putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan Sekolah  Dasar.  Tetapi  nampaknya  di Kabupaten  Gorontalo  belum  sepenuhnya terlaksana  dengan  baik,  hal  ini  terlihat masih  ada  beberapa  kasus  anak  putus sekolah  di  jenjang  pendidikan  Sekolah Dasar. Hal ini tentunya mendapat perhatian khusus  dari  Pemerintah  daerah  setempat guna  memenuhi  kebutuhan  pendidikan dasar yang berimplikasi pada
pengembangan  sumberdaya  manusia  yang berkualitas.
Pendidikan  kesetaraan  merupakan salah  satu  solusi  dari  masalah  pemenuhan pendidikan  dasar,  terutama  pendidikan  di Kabupaten  Gorontalo.  Pemerintah  daerah sudah  melaksanakan  program  pendidikan kesetaraan  melalui  jalur  pendidikan  non formal  dan  hasil  pendidikan  nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan  formal  setelah  melalui  proses penilaian  penyetaraan  oleh  lembaga  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah  atau  pemerintah daerah  dengan  mengacu  pada  standar
nasional  penilaian.  Setiap  peserta  didik yang lulus ujian program paket A, paket B, paket  C  mempunyai  hak  eligibilitas  yang sama  dan  setara  dengan  pemegang  ijazah SD/MI,  SMP/MI,  dan  SMA/MA  untuk mendaftar  pada  satuan  pendidikan  yang lebih tinggi.
Program  ini  ditujukan  bagi  peserta didik  yang  berasal  dari  masyarakat  yang kurang  beruntung,  tidak  sekolah,  putus sekolah  dan  putus  lanjutan,  serta  usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan  dan  kecakapan  hidup,  dan warga  masyarakat  lain  yang  memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan  belajarnya  sebagai  dampak  dari perubahan  peningkatan  taraf  hidup,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Oleh  karena itu diperlukan evaluasi dari  kebjiakan  atau program ini.
Evaluasi  adalah  kegiatan  untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya  sesuatu,  yang  selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan  alternatif  yang  tepat  dalam mengambil keputusan (Kaplan & Maxwell,
2005; Watkins et al., 2012).
Evaluasi  sendiri  bertujuan  untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan  informasi  yang  bermanfaat mengenai  objek  evaluasi,  menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil  keputusan  mengenai  objek evaluasi (Akbar & Mohi,2018).
Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah  menyediakan  informasi-informasi yang  berguna  bagi  pihak  decision  maker untuk  menentukan  kebijakan  yang  akan diambil  berdasarkan  evaluasi  yang  telah dilakukan.  dua  dasar  kegiatan  dalam evaluasi,  yaitu  description  dan  judgement dan membedakan  adanya tiga tahap dalam program  pendidikan  yaitu  context,  process dan  outcomes  (Schatt  et  al.,  2016;  Amir, 2020).  Apabila  menilai  suatu  program
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (2), Desember 2020
pendidikan, maka harus melakukan perbandingan  yang  relatif  antara  satu program  dengan  yang  lainnya  (Lyons  et al.,  2006;  Norbutaevich,  2020).  Dalam model  ini antencedent , transaction dan Outcomes data  dibandingkan  tidak  hanya untuk  menentukan  apakah  ada  perbedaan antara  tujuan  dengan  keadaan  yang sebenarnya,  tetapi  juga  dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat  program  (Congdon  &  MeQueen, 2000; DuBois et al., 2011).  Penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang pelaksanaan  program    dan  mengukur keberhasilan  dari  program  tersebut  dengan menggunakan  penelitan  evaluasi  dimana penelitan  ini  bermaksud  mengevaluasi program  pendidikan  kesetaraan  paket  A yang dilaksanakan di Kabupaten
Gorontalo.
Metode evaluasi yang
digunakan  adalah  CIPP  ( Context,  Input, Process,  Product ).  Dimana  yang  termasuk komponen context adalah  kebijakan  dari program  kejar  paket  A  komponen  input adalah  sumberdaya,  komponen  proses adalah pelaksanaan dari program, komponen produk adalah output atau hasil belajar.
Penelitian ini
bertujuan
mengevaluasi
program pendidikan kesetaraan  paket  A  bagi  anak  putus sekolah di Kabupaten Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  evaluasi  program  ini menggunakan  metode  deskriptif  dengan model  CIPP  ( Context,  Input,  Process,  dan Product )  adalah  model  analisis  data  yang diperkenalkan  oleh  Stufflebeam  (1971). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan pelaksanaan program pendidikan
kesetaraan  paket  A  dengan  menggunakan model  evaluasi  CIPP  terhadap  komponen- komponen context,  input,  process dan product sesuai  dengan  indikator  yang  ada.
Oleh karena itu tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  secara deskriptif kualitatif, kemudian data kualitatif  dianalisis  menggunakan  analisis tematik  yaitu  membandingkan  data  pada setiap tahapan
CIPP kemudian disimpulkan.  Dalam  analisis  tematik  ini, ditempuh  alur  analisis  yang  terdiri  atas pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Evaluasi Konteks
Pelaksanaan  program  pendidikan kesetaraan  paket  A  telah  sesuai  dengan kebijakan/  berdasarkan  acuan,  Dimana kebijakan  yang  dimaksud  antara  lain: Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2006 tentang  Gerakan  Nasional  Percepatan Penuntasan  Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan
Buta Aksara, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,B,C; Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Standar Pengelolaan  Pendidikan  Program  Paket  A, Paket  B,  Paket  C;  Petunjuk  Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A.

## Hasil Evaluasi Input
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dapat ditarik  kesimpulan  tutor  sudah  memenuhi kriteria/  standar  yang  telah  ditetapkan dalam juknis yaitu (1) memiliki kualifikasi/ kompetensi  akademik  sesuai  bidang  studi atau  mata  pelajaran  yang  dibelajarkan. Kualifikasi tutor minimal  S1 dari  berbagai disiplin  ilmu,  tetapi  diutamakan  yang memiliki  basic  ilmu  keguruan.  (2)  Sehat jasmani  dan  rohani,  hal  ini  dibuktikan sebelum  merekrut  calon  tutor,  pengelola
PKBM melalui Diknas Kabupaten mensyaratkan untuk melakukan
pemeriksaan  dokter  dengan  dibuktikan surat  sehat  dari  dokter;  (3)  memiliki pengalaman  dan  kompetensi  pembelajaran orang  dewasa,  tutor  memiliki  kemampuan dan pengalaman dalam mengajar, sebagian besar  tutor  dalam  pembelajaran  adalah guru-guru  yang  mengajar  di  sekolah- sekolah dasar negeri/ swasta atau mahasiswa keguruan semester akhir sehingga  diharapkan  ilmu  yang  didapat peserta  didik  mempunyai  nilai  yang  sama dengan pendidikan formal pada umumnya; (4)  bersedia  membelajarkan  warga  belajar sampai  akhir  program,  sebelum  mengajar, tutor  membuat  pakta  integritas/  surat pernyataan  kesanggupan  mengajar  sampai berakhirnya  program  selama  3  tahun  atau disesuaikan dengan kebutuhan; (5) diprioritaskan  bagi  yang  telah  mengikuti pelatihan  tutor  pendidikan  kesetaraan. Tutor bagi pendidikan kesetaraan memiliki metode  tersendiri  dalam  hal  pembelajaran sehingga  Diknas  mempunyai  program pelatihan  khusus  bagi  calon-calon  tutor yang  kemudian  nantinya  calon-calon  tutor tersebut memiliki kualifikasi atau kompetensi  dalam  mengajar  di  program pendidikan kesetaraan.

## Sarana Prasarana
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara,  dapat  dilihat  bahwa  sarana prasarana pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket A di  setiap  PKBM sudah memenuhi  standar  kriteria,  yaitu  antara lain  (1)  tersedianya  ruangan  untuk  proses pembelajaran dan pelatihan beserta kelengkapannya, ruangan mampu
menampung  30  sampai  40  peserta  didik;
(2) tersedianya alat dan bahan pembelajaran,  seperti whiteboard /  papan tulis,  spidol/  kapur,  meja  dan  kursi  tutor, meja dan kursi warga belajar, lemari buku, buku-buku  pelajaran,  bahkan  ada  salah satu  PKBM  (Insan  Cendekia)  yang
memiliki perpustakaan sendiri; (3) tersedianya  media  pembelajaran,  seperti alat peraga.

## Kurikulum
Untuk membekali pengetahuan, ketrampilan,  dan  sikap  warga  belajar sebagai peserta program pendidikan kesetaraan paket A penyelenggara program menyusun  silabus  pembelajaran/  pelatihan yang  mengacu  pada  standar  kompetensi lulusan  dan  kompetensi  dasar  setiap  mata pelajaran  yang  ditentukan  dalam  setiap tahapan pembelajaran. Berdasarkan peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  14  tahun  2007  tentang  Standar  Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, maka struktur kurikulum program  pendidikan  kesetaraan  Paket  A merupakan  pola  susunan  mata  pelajaran dan  beban  belajar  yang  harus  ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran,  meliputi  mata  pelajaran  dan beban satuan kredit kompetensi (SKK).
Beban  belajar  program  pendidikan kesetaraan  Paket  A  dinyatakan  dalam satuan  kredit  kompetensi  (SKK)  yang menunjukkan  bobot  kompetensi  yang harus  dicapai  oleh  peserta  didik  dalam mengikuti  program  pembelajaran,  baik melalui  tatap  muka,  pra  ketrampilan  dan atau kegiatan mandiri.
SKK merupakan penghargaan terhadap  pencapaian  kompetensi  sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai  suatu  mata  pelajaran.  SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang  terdapat  dalam  struktur  kurikulum. Satu
SKK dihitung berdasarkan pertimbangan  muatan  SK  dan  KD  tiap mata  pelajaran.  SKK  dapat  digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh  dari  jalur  pendidikan  informal, formal,  kursus,  keahlian  dan  kegiatan mandiri.

## Tabel 1 Struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket A
*) Pilihan mata pelajaran
** )  Substansinya  dapat  menjadi  bagian  dari  mata  pelajaran  yang  ada,  baik  mata  pelajaran wajib  maupun  pilihan.  SKK  untuk  substansi  muatan  lokal  termasuk  kedalam  SKK  mata pelajaran yang dimuati. (Sumber : Olahan Data, 2020)
Satu  SKK  adalah  satu  satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara  proporsional  dari  ketiganya.  Satu
tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran, yaitu sama dengan 35 menit. Adapun  struktur  sebaran  mata  pelajaran Program  Pendidikan  Kesetaraan  Paket  A, dapat digambarkan dalam tabel 1
No Mata Pelajaran Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK) Tingkatan 1/ Drajat awal Setara Kelas I-III Tingkatan 2/ Drajat Dasar Setara Kelas IV-V Jumlah 1. Pendidikan Agama 9 9 18 2. Pendidikan Kewarganegara an 9 9 18 3. Bahasa Indonesia 15 15 30 4. Matematika 15 15 30 5. Ilmu Pengetahuan Alam 12 12 24 6. Ilmu Pengetahuan Sosial 9 9 18 7. Seni Budaya 6 6 12 8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 6 6 12
9. Ketrampilan Fungsional *) 9 9 18 10.  Muatan Lokal **) 6 **) 6 **) 12 **) 11.  Pengembangan Kepribadian Profesional 6 6 12 Jumlah 102 102 204

## Dana/ Anggaran
Dalam pengelolaan anggaran pelaksanaan program pendidikan kesetaraan sudah sesuai dengan Permendikbud  Nomor  13  Tahun  2020 tentang  petunjuk  teknis  Dana  Alokasi Khusus  Nonfisik  Bantuan  Operasional Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia Dini  dan  Pendidikan  Kesetaraan  Tahun Anggaran  2020.  Alokasi  dan  penyaluran DAK  Nonfisik  BOP  PAUD  dan  BOP Kesetaraan:  (a)  Besaran  dana  yang disalurkan ke satuan pendidikan penyelenggara  PAUD  sebesar  Rp  600.000 (Enam  Ratus  Ribu  Rupiah)  per  peserta didik  per  tahun;  (b)  Besaran  dana  yang disalurkan ke Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
Program  Paket  A  sebesar  Rp  1.300.000 (Satu  Juta  Tiga  Ratus  Ribu  Rupiah)  per peserta  didik  per  tahun.  Adapun  dana tersebut  akan  diberikan  kepada  pengelola PKBM  ketika  mereka  sudah  melaporkan jumlah peserta didik.

## Hasil Evaluasi Proses
Lama
pembelajaran program Pendidikan  Kesetaraan  Paket  A  untuk setiap  angkatan  atau  kelas  disesuaikan dengan  struktur  kurikulum  diatas.  Proses pembelajaran meliputi pembelajaran akademik,  yaitu  upaya  yang  dilakukan tutor untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan  kepada  warga  belajar  yang difasilitasi oleh tutor. Pembelajaran akademik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam standar isi dan standar proses yaitu pembelajaran dilakukan  minimal  2  hari  dalam  seminggu @  3  jam  pelajaran,  atau  3  hari  dalam seminggu @ 2 jam pelajaran; pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan/ atau mandiri; materi pembelajaran mengacu kepada standar kompetensi lulusan  pendidikan  dasar  dan  menengah (Permendikbud  Nomor  54  Tahun  2013 Tentang  Standar  Kompetensi  Lulusan
Pendidikan  Dasar  dan  Menengah).  Agar proses  pembelajaran  akademik  mengarah kepada tujuan dan hasil yang ingin dicapai, maka  tutor  wajib  melakukan  persiapan dengan  membuat  Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP)  berdasarkan  silabus yang  dibuat  oleh  Lembaga  penyelenggara program.
Evaluasi  pembelajaran  dilakukan setiap akhir semester, sesuai dengan materi pembelajaran  yang  telah  diberikan  oleh tutor.  Waktu  pelaksanaan  setiap  akhir tahun  ajaran,  evaluasi  hasil  belajar  bisa langsung  dilaksanakan  di  lokasi/  tempat pembelajaran atau di kantor Diknas dengan ruangan  khusus  yang  disediakan  bagi pembelajaran  kelas  kesetaraan  paket  A. begitu  pula  dengan  pelaksanaan  ujian nasional.  Adapun  pemberian  nilai  hasil belajar langsung diberikan oleh Tutor, dan yang mengeluarkan sertifikat/ ijazah kelulusan  pendidikan  kesetaraan  adalah Diknas  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo, dan  ijazah  tersebut  diakui  dan  bernilai setara dengan pendidikan formal.
Hasil Evaluasi Produk
Setelah mengikuti program pendidikan  kesetaraan  paket  A  bagi  anak putus  sekolah,  menjadikan  mereka  bisa mengenyam  pendidikan  dasar  sehingga mereka memiliki pengetahuan, ketrampilan dan  sikap  yang  diakui  setara  dengan lulusan  SD/MI,  serta  mereka  memperoleh dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat  untuk  mencari  nafkah  atau berusaha sendiri dan memungkinkan lulusan  program  ini  dapat  meningkatkan pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi (melanjutkan  pendidikan  pada  program pendidikan  kesetaraan  paket  B  atau SMP/MTS).  Fungsi  utama  evaluasi  dalam hal  ini  adalah  menyediakan  informasi- informasi  yang  berguna  bagi  pihak decision maker untuk menentukan kebijakan  yang  akan  diambil  berdasarkan evaluasi  yang  telah  dilakukan.  dua  dasar
kegiatan  dalam  evaluasi,  yaitu  description dan  judgement  dan  membedakan  adanya tiga tahap dalam program pendidikan yaitu context, process dan outcomes.

## PENUTUP Kesimpulan
Secara  keseluruhan  sesuai  dengan
temuan-temuan dan hasil evaluasi, menunjukkan sudah optimalnya pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket A di Kabupaten
Gorontalo,  Hal  ini  berdasarkan  pada kriteria standar objektif yang telah ditetapkan  dalam  penelitian  evaluasi  ini. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan observasi, pelaksanaan program
pendidikan  kesetaraan  Paket  A  sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Saran
Diperlukan pendekatan
dalam penjaminan  mutu  dari  lulusan  khususnya program  Paket  A  di  Kabupaten  Gorontalo oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  dan stakeholder  terkait  agar  program  ini senantiasa  terjamin  kualitas  lulusannya, dan hal-hal lain terkait dengan pengembangan program
Pendidikan
kesetaraan Paket A ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo: Ideas
Publishing . Amir, A. (2020). Public Policy Implementation: Study on Educational  Budgeting  of  Palopo. Journal La Sociale, 1 (1), 5-11.
Congdon,  P.  J.,  &  MeQueen,  J.  (2000).
The  stability  of  rater  severity  in
large ‐ scale assessment programs. Journal  of  Educational Measurement , 37 (2), 163-178.
DuBois,  D.  L.,  Portillo,  N.,  Rhodes,  J.  E.,
Silverthorn,  N.,  &  Valentine,  J.  C. (2011). How effective are mentoring  programs  for  youth?  A systematic assessment of the evidence. Psychological  Science  in the Public Interest , 12 (2), 57-91.
Kaplan,  B.,  &  Maxwell,  J.  A.  (2005).
Qualitative  research  methods  for evaluating  computer  information systems. In Evaluating the organizational impact of healthcare information  systems (pp.  30-55).
Springer, New York, NY.
Lyons, A. C., Palmer, L., Jayaratne, K. S.,
&  Scherpf,  E.  (2006).  Are  we making  the  grade?  A  national overview of financial education and program evaluation. Journal of Consumer Affairs , 40 (2), 208-235.
Norbutaevich,  J.  T.  (2020).  Use  of  Digital
Learning Technologies in Education on the Example of Smart Education. Journal La Edusci, 1 (3),
33-37.
Oktriawan,  W.  (2017). Pengaruh  tingkat upah dan tingkat pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja:  studi  kasus  tenaga  kerja indutri  garment  di  kabupaten
Purwakarta (Doctoral  dissertation, UIN Sunan Gunung Djati
Bandung).
Riniwati, H. (2016). Manajemen Sumberdaya  Manusia:  Aktivitas Utama  dan  Pengembangan  SDM . Universitas Brawijaya Press.
Schatt,  A.,  Doukakis,  L.,  Bessieux-Ollier,
C.,  &  Walliser,  E.  (2016).  Do goodwill  impairments  by  European firms provide useful information to investors?. Accounting in Europe , 13 (3), 307-327.
Stufflebeam,  D.  L.  (1971).  The  relevance of  the  CIPP  evaluation  model  for educational accountability. ERIC.
Watkins,  R.,  West  Meiers,  M.,  &  Visser, Y.  (2012). A  guide  to  assessing needs: Essential tools for collecting information,  making  decisions,  and achieving development results . The World Bank.