## Review Laporan Keuangan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

## Oleh
Made Wahyu Saputra, I Made Pradana Adi Putra, Edy Sujana Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Email : wahyusaputra_46@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah memberikan  informasi  yang  terbatas  mengenai  laporan  keuangan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari penelitan yang dilakukan terdapat dua (2) tujuan utama dalam melakukan review laporan keuangan yaitu 1) memberikan informasi tentang kebenaran format dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Strandar Akuntansi Pemerintah (SAP). 2) mengetahui apa saja yang menjadi ruang lingkup atas laporan keuangan dan melakukan review terhadap ruang lingkup dari laporan keuangan  sesuai dengan Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP). Jenis  penelitian  data  ini  adalah  data kualitatif berupa  informasi tentang  laporan  keuangan. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode observasi dengan  cara mengamati  dan  mencatat  secara  sistematik  gejala-gejala  yang  diselidiki.  Data  yang  diperoleh selanjutnya  dianalisis  dengan  prosedur  analitis  dan  permintaan  keterangan. Dari  hasil  review  dengan menggunakan prosedur analitis dan permintaan keterangan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: 1) format laporan keuangan dan ruang lingkup laporan keuangan telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP)  yang  terdiri  dari  laporan  realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus  kas,  dan  catatan atas laporan keuangan. 2) masih terdapat kesalahan dalam pencatatan nilai ke dalam laporan keuangan. 3) ketidak  sesuaian  antara  hasil  permintaan  keterangan  dengan  pencatatan  laporan  keuangan yang telah dilakukan.
Kata  kunci: Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  Laporan  Keuangan,  Prosedur  Analitis,  Permintaan Keterangan.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  provide  limited  information  regarding  the  financial  statements have been prepared by the Office of Civil Registration. From the research conducted there are two (2) main objective in conducting a review of financial statements that 1) provide information about the truth of the  format in  the  preparation  of  the  financial  statements  of  Population  and  Civil  Registration  in accordance  with Government  Accounting  strander. 2)  find  out  what  is  the  scope  of  the  financial statements and review the scope of the financial statements in accordance with Government Accounting Standards. This type  of data research is  qualitative data  in the form of information about the financial statements. Data was collected through observation method by observing and recording systematically investigated symptoms. The data were then analyzed with analytical procedures and inquiries. From the results of the review by using analytical procedures and inquiries obtained research results show that: 1) the  format  of  the  financial  statements  and  the  scope  of  the  financial  statements  in  accordance Government Accounting Standards which consists of budget realization report, balance sheet, cash flow statement, and notes the financial statements. 2) there are errors in recording the value in the financial statements.  3)  discrepancy  between  the  results  of  inquiries  by  recording  the  financial  statements  that have been made.
Key words: The Government Accounting Standards, Financial Statements, Analytical Procedures, Query Specification .

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah  Daerah dalam penggunaan
APBD, Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  wajib menyampaikan  laporan  keuangan  yang telah disusun dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK).  Laporan keuangan  yang telah  disusun  dan disampaikan tersebut harus sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah  (SAP)  yang meliputi  laporan realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan. Analisis  laporan  keuangan  sangat  penting dilakukan  untuk  menciptakan  pemerintah yang  baik  (good  governance)  dan memberikan  informasi  tentang  kebenaran laporan  keuangan  yang  telah  disusun  oleh Pemerintah Daerah.
Dalam  penelitian  ini  yang  berjudul Review  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Buleleng    Pada  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Tahun 2012  Sesuai  Paraturan  Pemerintah Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP),  metode  analisis  data  yang digunakan  adalah data  kualitatif.  Data kualitatif  merupakan  data  yang  berbentuk kata,  kalimat,  skema,  dan  gambar.  Data kualitatif  penelitian  ini  adalah  laporan keuangan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  yang  terdiri  dari  penjelasan mengenai  Laporan  Realisasi  Anggaran, Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  Dan  Catatan atas  Laporan  Keuangan  dan  wawancara mengenai kebenaran dari Laporan Keuangan yang telah disusun. Laporan  Keuangan  pada  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  perlu dilakukan review.
Review itu  dapat dilakukan  dengan prosedur  analitis  dan permintaan  keterangan  atas  laporan keuangan  yang  telah  disusun. Review merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada di Laporan Keuangan yang telah disusun, permasalahan yang sering muncul dalam Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: 1) terjadi  salah  catat  nilai/nominal  dalam
laporan keuangan  baik  itu  dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 2) terdapat  hutang  yang  tidak  wajar  karena nominal  hutang  yang  dimiliki  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  sangat tinggi.  3) kurang  lengkapnya  penjelasan yang  diberikan  untuk  menjelaskan  suatu transaksi  yang  bermasalah  seperti  hutang yang dimiliki.

## KAJIAN TEORI
Pertanggungjawaban Laporan Keuangan SKPD  Kepada  Pemerintah  Daerah dan Faktor Yang  Berpengaruh  Dalam Penyusuna Laporan Keuangan Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah dalam penggunaan APBD, Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  wajib menyampaikan  laporan  keuangan  yang telah disusun dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Laporan keuangan  yang  telah  disusun dan disampaikan harus sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam Standar Aakuntansi Pemerintah diatur bahwa format dalam penyusunan laporan keuangan harus meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  Penyusunan laporan  keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemeintah (SAP) sangat  penting  dilakukan  karena  dengan menyusun  laporan  keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah,  akan mewujudkan  pemerintah  yang  baik  ( good governance ), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  Negara  ataupun Daerah. Dalam  penyusunan  laporan keuangan  yang  dilakukan  oleh  masing- masing  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  faktor  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  merupakan  salah  satu  faktor  yang sangat  berpengaruh  dalam  penyusunan laporan  keuangan.  Kesalahan  dalam penyusunan  laporan  keuangan  sering muncul karena disebabkan oleh SDM yang kurang memadai. Dampak yang ditimbulkan dari  kurang  memadainya  SDM  di  masing- masing  SKPD  adalah  dalam  penyusunan Laporan  keuangan akan  terjadi  kesalahan
baik itu dalam bentuk salah catat angka ke dalam laporan keuangan, kesalahan format penyusunan  laporan  keuangan  maupun kesalahan  lain  yang  berpengaruh  dalam melakukan  pertanggungjawaban  SKPD atas  penggunaan  APBD. Oleh  sebab  itu SDM  yang  memadai  dimasing-masing SKPD  adalah  salah  satu  faktor  terpenting dalam penyusunan laporan keuangan yang berdampak kepada laporan pertanggungjawaban  laporan keuangan
SKPD kepada  Pemerintah  Daerah  atas penggunaan APBD.
Sistem  Pengendalian  Intern (SPI) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sistem  Pengendalian  Intern  SKPD dalam  hal  ini  pada  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  sangat  berpengaruh dalam  penyusunan  laporan  keuangan. Sistem  Pengendalian  Intern  merupakan suatu  proses  yang  dipengaruhi  oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan  keyakinan  yang memadai dalam  pencapaian  efektivitas,  efisiensi, ketaatan terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  keandalan laporan  keuangan.  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Sistem  Pengendalian Internnya  sudah  cukup  baik. Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  telah melakukan  kewenangannya  di  bidang kependudukan  dan  catatan  sipil  dengan baik, selain itu tugas pokok yang dijalankan yaitu  bidang  penyelenggaraan  administrasi kependudukan  dan  catatan  sipil  telah terlaksana  dengan  baik. Dari  segi efektivitas  dan  efisiensi  penggunaan angaran  tahun  2012  telah  berjalan  dengan baik  dilihat  dari  terlaksananya  pelayanan dan  sosialisasi  KTP,  KK,  dan  Akta  catatan sipil  kepada  masyarakat  sehingga  Dinas Kependudukan
dan Catatan
Sipil memperoleh  pendapatan  asli  daerah maupun  belanja  daerah  yang  menunjang kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  yang  memberikan  manfaat  jangka pendek  ataupun  jangka  panjang. Dalam penyusunan  laporan  keuangan, Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil melalui Sub  Bagian  Keuangan telah  menyusun laporan  keuangan sesuai Peraturan Pemerintah  tentang Standar  Akuntansi Pemerintang  yang  mencangkup  laporan
realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan. Namun dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh  Sub  Bagian  Keuangan,  dinas kependudukan  dan  catatan  sipil  masih terdapat  kesalahan  dalam  pencatatan laporan  keuangan  sehingga berdampak pada  pemberian  opini  bahwa  laporan keuangan  yang  telah  disusun  keandalan informasinya  masih  diragukan. Jadi  dapat disimpulkan  bahwa Sistem  Pengendalian Intern yang  baik  dimasing-masing  SKPD sangat  berpengaruh  terhadap efektivitas, efisiensi,  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dan keandalan laporan keuangan demi terciptanya  pemerintah  yang  baik  ( good governance ).
Manfaat  dan  Peran  Penting Review Laporan Keuangan Bagi SKPD Review  laporan  keuangan  sangat bermanfaat  dan  berperan  penting  dalam memberikan  informasi  atas  laporan keuangan yang telah disusun oleh masing- masing  SKPD  dalam  hal  ini  pada  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil. Review laporan keuangan adalah prosedur penelusuran  angka-angka,  permintaan keterangan,  dan  prosedur  analitis  untuk memberikan informasi terbatas bahwa tidak terdapat  modifikasi  material  atas  laporan keuangan  agar  laporan  keuangan  sesuai Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP). Ruang  lingkup  dari  review  laporan keuangan  yaitu  laporan  keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah  yang  terdiri  dari  laporan  arus kas,  neraca,  laporan  realisasi  anggaran, dan  catatan  atas  laporan  keuangan. Manfaat
yang dihasilkan setelah dilaksanakannya  review  atas  laporan keuangan yaitu memberikan perkembangan ilmu  pengetahuan  dalam  penyusunan laporan  keuangan sesuai  SAP  yang  terdiri dari  laporan  arus  kas,  neraca,  laporan realisasi  anggaran,  dan  catatan  atas laporan  keangan,  selain  itu  bermanfaat sebagai bahan referensi sehingga kedepannya  tidak  terdapat kesalahan dalam  penyusunan  laporan  keuangan. Selain bermanfaat, review laporan keuangan berperan penting dalam memberikan  informasi  mengenai  ruang
lingkup  dari  review  laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri  dari  laporan  realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan  keuangan  selain  itu  dengan melakukan  review  dapat mengungkap kesalahan  yang  terdapat  dalam laporan keuangan yang  telah  disusun  baik  itu berupa salah  catat  atau  kesalahan  lainnya dalam penyusunan laporan keuangan. Dari uraian  diatas  mengenai  review  laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa review laporan  keuangan  memberikan  manfaat dan  berperan  penting  dalam memberikan ilmu  dan  informasi  untuk  setiap  SKPD mengenai  laporan  keuangan  yang  sesuai Peraturan  Pemerintah  demi mewujudkan pemerintah yang baik ( good governance).

## METODE PENELITIAN
Sumber  data  dalam  penelitian  ini diperoleh dari data primer yaitu dari laporan keuangan  yang  disusun  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil pada tahun 2012.
Metode Analisis Data Prosedur Analitis Dalam  menganalisis  data  prosedur analitis  dirancang  untuk  mengidentifikasi adanya hubungan antara akun dan kejadian yang  tidak sesuai  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP).  Analisis  yang  dilakukan adalah menilai kewajaran saldo dan rincian laporan  keuangan,  kesesuaian  dan keterkaitan  antara  komponen  laporan keuangan  yang  satu  dengan  komponen lainya.  Berikut  ini  adalah  hubungan  antara komponen laporan keuangan atau lampirannya  dalam  Prosedur  Analitis, antara lain: 1)
Hubungan antara pertambahan  Aktiva  Tetap  dalam  Neraca dengan  Realisasi  Belanja  Modal  dalam Laporan  Realisai  Anggaran  (LRA), 2) Hubungan  antara  laporan/  daftar  Aktiva Tetap  yang  dibuat  oleh  Bagian  Akuntansi dengan  Bagian  Umum/  Pengelola  Barang/ Aset, 3) Menganalisis  laporan  keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan  sesuai  dengan  (SAP), 4) Memperoleh  laporan  dari  Inspektorat/ aparat  pengawasan  intern  pemerintah  lain, jika  ada  yang  telah  melakukan  audit  atau Review atas laporan keuangan.

## Permintaan Keterangan/wawancara
Dalam  review  laporan  keuangan, permintaan  ketarangan  sangat  penting dilakukan,  permintaan  keterangan  yang dilakukan  dalam  review  atas  laporan keuangan  tergantung  pada  pertimbangan mengenai  kebenaran  informasi  laporan keuangan yang telah disajikan. Permintaan keterangan  dilakukan  jika  dalam  proses penelusuran  angka  dan  penelusuran lainnya  terdapat  hal-hal  yang  perlu dikonfirmasikan  kepada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil dari tanya jawaban berupa jawaban Ya, Tidak, dan TB (Tidak  Berlaku) untuk  masing-masing  pos dalam laporan keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4286) dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  tahun  2005, mengamanatkan bahwa  dalam  melakukan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan  Realisasi  APBD,  Neraca,  Laporan Arus  Kas  dan  Catatan  Atas  Laporan Keuangan  yang  disusun  sesuai  dengan Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP). Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil dalam  menyusun  laporan  keuangannya telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, dimana laporan keuangan Dinas
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Tahun 2012  terdiri  dari  Laporan  Realisasi  APBD, Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan Atas Laporan Keuangan.

## Prosedur Analitis
Dalam  Prosedur  Analitis  laporan keuangan  terdapat  beberapa  komponen yang  menjadi  bagian  dalam  melakukan review, berikut  ini  merupakan  hasil  dari teknik  prosedur  analitis  atas  laporan keuangan:
Hubungan  antara  pertambahan  Aktiva Tetap  dalam  Neraca  dengan  Realisasi Belanja  Modal  dalam  Laporan  Realisai Anggaran  (LRA).  Dari  review  yang  telah dilakukan mengenai
hubungan pertambahan  Aktiva Tetap  dalam  Neraca dengan  Realisasi  Belanja  Modal  dalam Laporan  Realisasi  Anggaran,  tidak  terjadi salah  catat  di  Neraca  maupun  di  Realisasi Belanja  Modal  karena  telah  sesuai  dengan bukti-bukti  transaksi  yang  ada  di  SP2D (Jumlah Belanja Modal) yang telah diperika oleh Bendahara Umum Daerah dan ditanda tangani  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan Catatan Sipil serta daftar mutasi Aset Tetap yang disusun Pengurus Barang dan ditanda tangani  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil.  Bukti-bukti  yang dilampirkan merupakan hasil dari pemeriksaan BPK.
Hubungan antara laporan/ daftar Aktiva Tetap  yang  dibuat  oleh  Bagian  Akuntansi dengan  Bagian  Umum/  Pengelola  Barang/ Aset.  Dari  review  yang  telah  dilakukan, daftar  Aktiva  Tetap  yang  dibuat  Oleh Bagian  Akuntansi  dengan  Pengelola Barang  tidak  terdapat  perbedaan.  Itu  bisa dilihat  dari  daftar  Aktiva  Tetap  di  Neraca dengan  daftar  mutasi  Aset  Tetap  yang disusun oleh Pengurus Barang dan ditanda tangani  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  serta  sesuai  daftar inventaris yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil dimana  sebelumnya  telah  diperiksa  oleh BPK. Menganalisis  laporan  keuangan  untuk menentukan  apakah  laporan  keuangan sesuai  dengan  (SAP).  Dari  review  yang telah  dilakukan,  terdapat salah  catat maupun  bukti  yang  kurang  memadai  di dalam  penyusunan  laporan  keuangan adalah  sebagai  berikut: 1) Laporan Realisasi  anggaran, dalam  Laporan Realisasi  Anggaran  terdapat  kesalahan catat  yang  dilakukan  SKPD  dalam penyusunan  Laporan  Keuangan,  yaitu: a) Belanja  Operasi  terdiri  dari  Belanja Pegawai (tidak langsung), Belanja Pegawai (langsung),  dan  Belanja  Barang  dan  Jasa. Pada  Belanja  Pegawai  (langsung) terdapat salah  catat  jumlah  SP2D  Belanja  Barang Jasa  (UP/  GU),  dimana  nilai  yang sebenarnya  dalam lampiran  SP2D  Rp
15.625.000,00 dicatat sebesar Rp 17.010.000,00. b) Sedangkan  dalam Belanja  Barang  dan  Jasa  tidak  terdapa bukti  yang  menjelaskan  bahwa  di  SPJ untuk  Belanja  Pegawai  sebesar  Rp 17.010.000,00. Dimana sebelumnya laporan  Belanja  Barang  dan  Jasa ini  telah diperika  oleh  Bendahara  Umum  Daerah maupun oleh BPK dan ditanda tangani oleh Kepala  Dinas  Kependudukan  Catatan  Sipil tetapi  setelah  dilakukan  review  terbukti masih  terdapat  salah  catat. 2) Neraca, dalam  Neraca  terdapat  kesalahan  catat yang  dilakukan  SKPD  dalam    penyusunan Laporan  Keuangan,  yaitu: a) Dari penyusunan  Neraca  terdapat  kesalahan catat  atas  nilai  Aset  Lain-lain,  dimana  nilai Aset  Lain-lain  dalam  Neraca  dicatat sebesar  Rp  194.704.645,86  sedangkan nilai  Aset  Lain-lain  yang  benar  terdapat dalam  rincian  Aset  Lain-lain  table sebesar Rp  194.704.645,87. b) Dari  Kewajiban terdapat  Utang  Jangka  Pendek  Lainnya yang  sangat  besar.  Dimana  utang  ini merupakan  saldo  Utang  Jangka  Pendek pada  tanggal  31  Desember  2012  yang berasal  dari  saldo  Utang  Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2011. Terdapat saldo utang  tahun  2012  kepada  pihak  ketiga sebesar  Rp  705.651.303,00. 3) Laporan Arus  Kas , berdasarkan data  penelitian, laporan arus kas Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  menunjukkan  bahwa: a) Penerimaan  dari  Aktivitas  Operasi  terdiri dari  Pendapatan  Retribusi  Kartu  Keluarga, retribusi  Kartu  Tanda  Penduduk,  Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, dan Dokumen lain dengan jumlah sebesar Rp 1.667.820.000,00.  Data  penerimaan  dari Aktivitas  Operasi  telah  sesuai  dengan  SPJ Pendapatan  Fungsional  yang  dilaporkan oleh  Bendahara  Penerima  mengetahui Pengguna  Anggaran. b) Pengeluaran  dari Aktivitas  Operasi  terdiri  dari  Belanja Operasional  dan  Belanja  Modal  dengan jumlah  sebesar  Rp  5.417.392.137,00. Dalam Belanja Operasional masih terdapat kesalahan  catat  dalam  Belanja  Pegawai (langsung)  serta  Belanja  Barang  dan  Jasa walaupun  telah  diperika  oleh  Bendahara Umum  Daerah  maupun  oleh  BPK  dan ditanda  tangani  oleh  Kepala  Dinas Kependudukan  Catatan  Sipil. 4) Catatan Atas
Laporan Keuangan , dalam
penyusunan Catatan Atas
Laporan Keuangan,  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil telah menyusun Catatan Atas Laporan  Keuangan  dengan  baik.  Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah disusun meliputi penjelasan atau daftar terinci suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran  dan  Neraca  sesuai  pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Catatan Atas  Laporan  Keuangan  menyajikan informasi  mengenai: a) Penjelasan  umum mengenai  laporan  keuangan,  b) Kebijakan keuangan,
ekonomi makro, dan Pencapaian target kinerja APBD, c) Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, d) Kebijakan  Akuntansi,  e) Penjelasan Laporan  pos-pos  keuangan. f) Penjelasan atas informasi non keuangan. Memperoleh laporan
dari Inspektorat/  aparat  pengawasan  intern pemerintah  lain,  jika  ada  yang telah melakukan  audit  atau  Review  atas  laporan keuangan. Dari hasil review yang dilakukan oleh  Inspektorat  pada  laporan  keuangan SKPD  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil,  hanya  dalam  bentuk  kalimat  secara umum tentang hasil laporan review laporan keuangan SKPD.  Seperti  laporan  hasil review  laporan  keuangan  SKPD  Tahun 2012  pada  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil, Nomor: 700/ 202/ Inspektorat.
Permintaan Keterangan Dari  hasil  Permintaan  Keterangan yang  telah  dilakukan  kepada  SKPD  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yaitu melalui  keterangan  Sub  Bagian  Keuangan, didapatkan  hasil  bahwa  setiap  transaksi telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan  dalam  penyusunannya  tidak  terjadi kesalahan,  tetapi  dari  hasil  review  dalam pencatatan  angka-angka  ke  dalam  laporan keuangan  baik  di  Laporan  Realisasi Anggaran  dan  Neraca  masih  terjadi kesalahan  catat.  Berikut  ini  adalah perbedaan  yang  terjadi  antara  hasil Permintaan  Keterangan  dengan  hasil review  Laporan  Keuangan: 1) Pada  Aktiva Lain-lain  sudah  diklasifikasikan  dengan benar,  namun  dari  pencatatan  nilai  Aktiva Lain-lain yang telah dilakukan masih salah. 2) Pada  Utang  Usaha  dan  Biaya  yang masih  harus  dibayar  sudah  diklasifikasikan
dengan benar, namun utang jangka pendek yang dimiliki dapat dikatakan tidak wajar. 3) Pada  Pendapatan  dan  Belanja  sudah diklasifikasikan  dan  diakui  dengan  tepat, namun  dari  pencatatan  nilai  Belanja  yang telah dilakukan masih salah.
Pembahasan
Dari  penelitian  tentang  review laporan keuangan pada Dinas
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  tahun 2012 terdapat  beberapa  temuan  mengenai penyusunan  laporan  keuangan  maupun pencatatan  angka-angka  dalam  laporan keuangan.  Hasil  dari  penelitian  review tersebut yaitu:
Format  Laporan  keuangan  yang telah  disusun  oleh  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  tahun  2012  telah  sesuai dengan  pedoman  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP). Dimana Format Laporan Keuangan  yang  telah  disusun oleh  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dan pelaksanaan  APBN/APBD  berupa laporan  keuangan  yang meliputi laporan realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Ruang  lingkup  dari  review  Laporan Keuangan yang telah dilakukan pada Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas,  Neraca,  dan  Catatan  Atas  Laporan Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No 24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah yang  mengatur  bahwa  ruang lingkup dalam melakukan review mencangkup  laporan  realisasi  anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Ditinjau  dari  pencatatan  nilai  atau angka-angka  dalam  Laporan  Keuangan yang dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Keuangan masih belum teliti di dalam memasukkan angka-angka yang ada di  bukti-bukti  transaksi  penggunaan APBD. Kesalahan  dalam  memasukkan  angka- angka  itu  bisa  dilihat  dari  masih  terdapat perbedaan  angka  yang  dicatat  dalam laporan  keuangan  dengan  bukti-bukti transaksi  yang  ada  berdasarkan  temuan dari  review  laporan  keuangan  yang  telah dilakukan  pada  Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil.

## SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN
Simpulan Basis  Akuntansi  yang  digunakan dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Buleleng tahun 2012 adalah: 1) Basis  Kas  ( cash  basis )  untuk  penyusunan Laporan  Realisasi  Anggaran,  dimana pendapatan  diakui  pada  saat  kas  diterima di Rekening Kas di Bendahara Penerimaan ban  Belanja  diakui  pada  saat  kas dikeluarkan  dari  Rekening  Kas  di Bendahara  Pengeluaran. 2) Basis  Akrual ( accrual  basis )  untuk  menyususn  Neraca, dimana Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui  serta  dicatat  pada  saat  terjadinya transaksi  atau  pada  saat  kejadian  maupun kondisi  lingkungan  berpengaruh  pada keuangan pemerintah, tanpa
memperhatikan  saat  kas  atau  setara  kas diterima atau dibayar.
Basis  pengukuran  yang  mendasari penyusunan  Laporan  Keuangan  adalah proses  penetapan  nilai  uang  untuk mengakui  dan  memasukkan  setiap  pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos- pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai  perolehan  historis  dan  dalam  mata uang rupiah. Transasksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Laporan  Keuangan  yang  dihasilkan Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil yaitu  berupa: 1) Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA)  yaitu  laporan  yang memiliki dua (2)  pos  utama  yaitu Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  belanja daerah. 2) Neraca yaitu informasi mengenai posisi  keuangan  berupa  Aset  (harta), Kewajiban (hutang) dan Ekuitas Dana pada saat  (tanggal)  Neraca  tersebut  diterbitkan. 3) Laporan  Arus  Kas  (LAK),  dalam  LAK terdapat  dua  (2)  aktivitas  utama  yaitu Pendapatan  Retribusi  serta  Belanja Operasional dan Belanja Modal. 4) Catatan Atas  Laporan  Keuangan  (CALK)  yaitu penjelasan lebih  rinci  atas  elemen-elemen yang  terdapat dalam Laporan  Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas,  Neraca,  dan  penyajian  secara  umum terkait laporan keuangan).
Dari  hasil  review  laporan  keuangan dengan teknik Prosedur Analitis, terungkap bahwa  masih  terdapat  kesalahan  dalam memasukkan  angka-angka  ke  dalam Laporan  Realisasi  Anggaran  dan  Neraca yang telah disusun oleh SKPD Sub Bagian Keuangan Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil.
Dari  hasil  Permintaan  Keterangan yang  telah  dilakukan  kepada  SKPD  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yaitu melalui  keterangan  Sub  Bagian  Keuangan, didapatkan  hasil  bahwa  setiap  transaksi telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan  dalam  penyusunannya  tidak  terjadi kesalahan,  tetapi  dari  hasil  review  dalam pencatatan  angka-angka  ke  dalam  laporan keuangan  baik  di  Laporan  Realisasi Keuangan  dan  Neraca  masih  terjadi kesalahan catat.
Keterbatasan Penelitian Dalam  penelitian  laporan  keuangan pada Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil peneliti  hanya  melakukan  penelitian terhadap  laporan  keuangan  yang  telah disusun  Sub  Bagian  Keuangan.  Bukti-bukti atas transaksi yang telah dilakukan baik itu pendapatan  dan  pengeluaran  yang  telah dilakukan hanya sebatas rincian yang telah dilampirkan  dalam  laporan  keuangan  yang telah  diperiksa  BPK  dan  ditanda  tangani oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil.  Rincian  secara  menyeluruh mengenai  laporan  keuangan  yang  telah disusun  tidak  dapat  dilampirkan  secara terperinci  dikarenakan  laporan  keuangan masih  bersifat  rahasia  sehingga  hanya rincian  secara  terbatas  dalam  laporan keuangan  yang  dapat  dilampirkan.  Selain itu  peneliti  membatasi  penelitian  laporan keuangan hanya sebatas melakukan review terhadap  laporan  keungan  yang  telah disusun  tanpa  meneliti  secara  terperinci seperti melakukan audit.
Saran Saran-saran  yang  dapat  diberikan peneliti berkaitan  dengan  hasil  penelitian tentang  review  laporan  keuangan  kepada Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Untuk  tahun  berikutnya  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
diharapkan  tetap  berpedoman  pada Standar  Akuntansi  Pemerintah  dalam menyusun  Laporan  Keuangan  dalam rangka  menciptakan  pemerintah  yang  baik ( good governance ).
Untuk  tahun  berikutnya  dalam penyusunan Laporan Keuangan diharapkan SKPD  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  melalui  Sub  Bagian  Keuangan  harus lebih  teliti  dalam  penyusunan  laporan keuangan karena dalam pencatatan angka- angka  di  dalam  laporan  keuangan  masih terjadi  salah  catat  baik  berbentuk  material maupun non material.
Sehingga kedepannya  diharapkan  tidak  terdapat kesalahan  dalam  penyusunan  laporan keuangan sehingga sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk  tahun  berikutnya  diharapkan Dinas  Kependudukan  dan  catatan  Sipil tidak  melakukan  Belanja  atau melakukan transaksi  yang  mengakibatkan  timbulnya utang  kepada  pihak  ketiga  karena  pada tahun  2011  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  telah  berani  mengambil keputusan  untuk  melakukan  utang  kepada pihak ketiga tanpa  adanya  DPA  (Dokumen Pelaksanaan  Anggaran)  yang  di  setujui maupun  yang  telah  dianggarkan  sehingga terdapat  saldo  utang  di  tahun  2012  dan tidak  terdapat  anggaran  untuk  melunasi utang di tahun 2012 .

## REFERENSI
Auditorat  Utama  Keuangan  Negara  VI Perwakilan BPK RI. 2007. Laporan Hasil  Pemeriksaan  Atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten
Tabanan . Denpasar. Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Buleleng. 2012. Laporan Keuangan. Buleleng. Endah Noviani. 2010 . Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan  Pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  Di Pemerintah  Kota  Medan  (Studi Kasus  Pada  Dinas  Tata  Kota  Tata Bangunan) . Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas  Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam Kusufi.  2012. Akuntansi  Sektor Publik. Edisi Ke-4. Ichsani, Mochamad. Inspektur Kementerian BUMN. 2010. Laporan  Keuangan  Kementerian Badan  Usaha  Milik  Negara  (Asersi Final)  Tahun  Anggaran  2009 . Jakarta.
Indra  Bastian.  2010. Akuntansi  Sektor
Publik . Jakarta: Erlangga. Narbuko,  Cholid  dan  Abu  Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian . Cetakan  Ke-13.  Edisi  Ke-6. Jakarta: Bumi Aksara.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng. Nomor  19 Tahun  2011.  Retribusi Pergantian  Biaya  Cetak  Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil. 2011. Buleleng. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 4 Tahun 2008. Pedoman Pelaksanaan  Reviu  Atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No  6  Tahun  2005. Tentang  Pemilihan,  Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. 2012. Bali. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2005. Standar Akuntansi Pemerintahan.
Silka  Hartina.  2009. Analisis  Penyajian Laporan  Keuangan  Daerah  Pada Pemerintah  Kabupaten  Langkat. Skripsi  (tidak  diterbitkan).  Fakultas Ekonomi,  Universitas  Sumatera Utara. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2006. Administrasi  Kependudukan. 2008. Bali.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2008. Pemerintah Daerah. 2012. Bali.