ALIGNMENT : Journal of Administration and Educational Management Volume 7, Nomor 1 , Januari – Juni  2024 e-ISSN  : 2598-5159 p-ISSN : 2598-0742 DOI    : 10.31539/alignment.v7i1.8691

## MERETAS JALAN KRITIS: PRIVATISASI PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM LENSA KANTIAN
Jepri Utomo 1 , Syamsu A. Kamaruddin 2 , Arlin Adam 3 Universitas Madako Tolitoli 1 , Universitas Negeri Makassar 2, UPRI Makassar 3 jepriutomo1@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menerapkan  kerangka  etika Immanuel  Kant untuk  menguji  implikasi moral  privatisasi  pendidikan  terhadap  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum.  Studi  ini menentukan  penekanan  utama  analisis  etis  adalah  perubahan  struktural,  kenaikan  harga pendidikan,  alokasi  sumber  daya,  dan  pandangan  pemangku  kepentingan  menggunakan pendekatan studi literatur. Ketidakkonsistenan antara kebijakan privatisasi pendidikan dan nilai- nilai universalitas, perlakuan yang adil, dan tanggung jawab moral disorot oleh penelitian yang menggunakan  kerangka  Kantian.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  PTNBH untuk memprivatisasi pendidikan menimbulkan masalah etika, terutama yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, aksesibilitas, dan kewajiban moral lembaga. Simpulan, ada konsekuensi etis yang serius terhadap privatisasi pendidikan PTNBH
Kata kunci: Lensa Kantian, Meretas Jalan Kritis, Privatisasi Pendidikan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum,

## ABSTRACT
This  research  aims  to  apply  Immanuel  Kant's  ethical  framework  to  examine  the  moral implications of the privatization of education on State Legal Entity Higher Education Institutions. The study identifies the primary emphasis of ethical analysis on structural changes, tuition fee increases, resource allocation, and stakeholders' perspectives using a literature review approach. Inconsistencies  between  education  privatization  policies  and  the  values  of  universality,  fair treatment, and moral responsibility are highlighted by research utilizing the Kantian framework. The  research  findings  indicate  that  the  PTNBH's  policy  to  privatize  education  raises  ethical issues, particularly related to resource allocation, accessibility, and the moral obligations of the institution. In conclusion, there are serious ethical  consequences to  the privatization of PTNBH education
Keywords:  Critical  Pathfinding,  Education  Privatization,  Kantian  Lens,  Higher  Education Institutions State Legal Entity

## PENDAHULUAN
Setelah  Indonesia  merdeka,  pendanaan  pendidikan  tinggi  sebagian  besar bersumber  dari  dana  masyarakat.  Namun  akibat  krisis  tahun  1997,  pemerintah mengurangi pendanaan, yang membantu privatisasi perguruan tinggi negeri. Perubahan ini, meskipun kontroversial, mungkin akan terus berlanjut karena pengaruh internal dan eksternal.  Hambatan  signifikan  terhadap  proses  ini  mencakup  potensi  konflik  antara negara dan masyarakat serta potensi kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi negeri (Azra, 2008).
Terdapat 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia secara keseluruhan; 21  di  antaranya  diakui  sebagai  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  (PTNBH). Dengan  keragaman  yang  diwakili  oleh  organisasi  hukum  di  sekitar  16,8%  institusi
pendidikan  tinggi  di  Indonesia,  ini  menunjukkan  perubahan  substansial  dalam  sistem pendidikan  tinggi  negara  ini.  Dalam  konteks  diversifikasi  ini,  penting  untuk digarisbawahi  bahwa  sejumlah  PTN  lain  secara  aktif  mengejar  penunjukan  PTNBH, selain PTNBH mewakili dinamika perubahan. Fenomena ini menunjukkan jalan menuju keragaman  dan  kreativitas  dalam  konteks  badan  hukum  lembaga  pendidikan  tinggi dengan  mencerminkan  reaksi  adaptif  dari  beberapa  universitas  negeri  terhadap perkembangan struktural pendidikan tinggi yang semakin rumit.
Dinamika  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  menyoroti  betapa  pentingnya  untuk memahami bagaimana badan hukum melakukan diversifikasi dan mengalami perubahan struktural dari perspektif etika. Kritik Kantian menyoroti konsekuensi etis dari perubahan ini, mempertanyakan apakah hak dan kepentingan setiap anggota komunitas pendidikan telah  cukup  diperhitungkan  dalam  mengubah  PTN  menjadi  PTNBH.  Evaluasi  Kantian memperhitungkan  seberapa  dekat  kebijakan  ini  mematuhi  prinsip  universalitas, menjamin  bahwa  hukum  dan  peraturan  diterapkan  secara  adil  kepada  semua  pihak. Diperkirakan, dengan menyandang status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, PTN yang melakukan transisi akan dapat memenuhi kewajiban moral umumnya kepada civitas akademika dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban.
Tujuan utama etika Kantian adalah penghormatan terhadap hak asasi  manusia individu  dan  prinsip  kewajiban  moral  (Madhloom,  2019;  Suaedi,  2016).  Hal  ini  dapat dipahami  dalam  konteks  privatisasi  pendidikan  tinggi  sebagai  persyaratan  untuk menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan, perlindungan hak-hak mahasiswa, dan penegakan  prinsip-prinsip  moral.  Mengabaikan  ciri-ciri  privatisasi  ini  dapat  diartikan sebagai  tidak  sesuai  dengan  pendekatan  normatif  Kant,  yang  mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab moral.
Prinsip-prinsip  moral,  khususnya  “Imperatif  Kategoris”  dari  Immanuel  Kant, dapat menjadi pedoman dalam konteks privatisasi universitas negeri di Indonesia sebagai institusi yang diakui secara hukum. Gagasan ini menekankan betapa manusia mempunyai tugas  mendasar  untuk  hidup  rukun  satu  sama  lain  sesuai  dengan  nilai-nilai  universal (Ritzer  &  Smart,  2014;  Thriyana,  2016).  Penerapan  filosofi  Kant  pada  privatisasi pendidikan  tinggi  dapat  berfungsi  sebagai  landasan  untuk  menengahi  perselisihan  dan menjamin bahwa keputusan yang diambil menghormati kebebasan bersama dan prinsip- prinsip moral universal dalam konteks kehidupan akademis. PTN mengangkat kewajiban moral sebagai isu etika dalam mengejar status PTNBH. Sejauh mana pilihan-pilihan ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral universal yang menjunjung tinggi tugas dan hak semua pihak terkait, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas adalah salah satu aspek  evaluasi.  PTN  berupaya  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  etisnya  dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam situasi ini.
Hukum  ( Recht )  dan  kewarganegaraan  saling  berkaitan.  Pemerintah  dan organisasi  sosial  lainnya  dipandang  sebagai  bentuk  eksternal  kewarganegaraan  dalam filsafat  hukum  Kant  (Han,  2008;  Ritzer  &  Smart,  2014;  Varaba  &  Berebon,  2022). Dengan  kata  lain,  landasan  sistem  hukum  dan  pemerintahan  adalah  kewarganegaraan. Privatisasi  pendidikan  tinggi  dalam  kerangka  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum Indonesia  dapat  dilihat  sebagai  wujud  eksternal  kewarganegaraan  dalam  sistem pendidikan  tinggi.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  landasan  lembaga  pendidikan  tersebut adalah  pemerintah  dan  kelompok  masyarakat.  Keterkaitan  yang  kompleks  antara kewarganegaraan, pemerintah, dan pendidikan tinggi tercipta melalui privatisasi.
Pendekatan epistemologis Kant menjadi landasan utama privatisasi pendidikan pada  lembaga  publik  yang  berbadan  hukum.  Kritik  Immanuel  Kant,  khususnya  yang berkaitan  dengan  "Kritik  terhadap  Nalar  Murni",  menawarkan  kerangka  kerja  penting untuk  memahami  dan  menilai  privatisasi  pendidikan    (Dinata,  2021;  Maksum,  2023). Pemahaman etika yang lebih mendalam diperlukan mengingat diversifikasi badan hukum PTN menjadi PTNBH. Menganalisis sejauh mana modifikasi ini memastikan perlakuan yang adil dan setara adalah tujuan utama mengevaluasi prinsip-prinsip Kantian tentang perlakuan  yang  adil.  Dengan  demikian,  diharapkan  bahwa  langkah-langkah  ini  akan menjamin bahwa hak dan kepentingan komunitas pendidikan ditegakkan dan dilindungi, sejalan dengan konsep Kantian tentang perlakuan yang adil.
Penelitian  Richards,  (2019),  menawarkan  perspektif  kritis  terhadap  tantangan dan permasalahan yang terkait dengan privatisasi dalam kerangka universitas yang diatur hukum. Studi ini menekankan betapa pentingnya memandang pendidikan tinggi sebagai barang  global  dan  bukan  sebagai  produk  yang  bisa  diperjualbelikan.  Temuan  studi  ini menyoroti  perlunya  mendorong  kerangka  kerja  pendidikan  tinggi  yang  kuat  dan  tahan lama guna mengatasi permasalahan global.
Di  Indonesia,  kecenderungan  privatisasi  menyebabkan  pergolakan  yang signifikan dalam pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), sebuah  organisasi  yang  penting  bagi  kompleksitas  dampak  perubahan  struktural  ini, adalah subjek utama dari penelitian ini. Kritik Immanuel Kant menjadi populer di abad ini  sebagai  kerangka  etika  yang  cocok  untuk  memeriksa  pergeseran  paradigma  dan mengekspos perbedaan antara prinsip-prinsip etika yang berlaku untuk semua situasi dan realitas empiris.
Impak  privatisasi  pendidikan  tinggi  merupakan  hambatan,  karena  meskipun angka partisipasi meningkat, administrasi dan kurikulum tidak berubah. Konsentrasi pada kuantitas  dibandingkan  kualitas,  pengabaian  keadilan  sosial  dan  mengutamakan keuntungan ekonomi, dan kurangnya respon terhadap kebutuhan pendidikan merupakan beberapa permasalahan yang ada. Kesimpulannya, agenda keadilan sosial dan privatisasi sering kali berbenturan, sehingga sulit mencapai pendidikan yang inklusif dan adil (Baine, 2010; McKean, 2022).
Pemotongan  pemerintah  pada  pendanaan  pendidikan,  ukuran  anggaran  yang bertentangan dengan konsep universalitas Kantian, adalah fokus utama dari penelitian ini. Skenario ideal akan melibatkan manajemen keuangan yang menjunjung tinggi kewajiban moral lembaga, tetapi kenyataannya adalah bahwa pemotongan ini menghasilkan akses yang tidak setara ke pendidikan, menciptakan teka-teki moral yang jelas.
PTNBH bermaksud untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya dalam upaya mencari  lebih  banyak  uang  dari  sektor  bisnis.  Ironisnya,  meskipun  ini  memungkinkan campur  tangan  perusahaan  yang  berpotensi  mempengaruhi  keputusan  kebijakan  dan proses  pengambilan  keputusan,  bertentangan  dengan  penekanan  Immanuel  Kant  pada tanggung  jawab  moral  dan  integritas.  Ekstraksi  dana  harus  konsisten  dengan  cita-cita moral dan tidak bertentangan dengan mereka.
Fokus  utama  dalam  konteks  privatisasi  pendidikan  adalah  kenaikan  biaya pendidikan  di  PTNBH,  yang  memperburuk  ketimpangan  akses  pendidikan.  Prinsip perlakuan  adil  Immanuel  Kant  ikut  bermain  di  sini,  karena  penyesuaian  biaya  kuliah seharusnya tidak membuat pendidikan kurang dapat diakses, terutama bagi mereka yang berasal  dari  latar  belakang  sosial  ekonomi  rendah.  Dampak  sosial  dan  moral  pada masyarakat harus diperhitungkan saat mengevaluasi kenaikan biaya ini secara etis.
Proses  privatisasi  erat  kaitannya  dengan  paradigma  jaringan  tata  kelola pendidikan publik. Tanggung jawab politik dan transparansi pelaku sektor korporasi yang terlibat dalam pendidikan tinggi dipengaruhi oleh hubungan ini (Cone & Brøgger, 2020). Pengelolaan swadana PTNBH menimbulkan kepedulian moral dengan konsep tanggung jawab moral. Implementasi kebijakan ini harus menjamin bahwa sumber daya keuangan dikelola  secara  etis,  transparan,  dan  dengan  pertimbangan  bagaimana  hal  itu  akan mempengaruhi  akses  mahasiswa  terhadap  pendidikan.  Immanuel  Kant  mengingatkan tentang perlunya integritas dalam semua keputusan dan kebijakan dengan menekankan prinsip tanggungjawab moral sebagai landasan kegiatan kelembagaan.
Dilema  etika  lain  di  PTNBH  terungkap  oleh  persaingan  internal  untuk  posisi penting.  Dinamika  persaingan  internal  dapat  merusak  kinerja  kelembagaan  dan mengalihkan  perhatian  dari  tujuan  mengajar  generasi  bangsa.  Sejauh  mana  persaingan konsisten dengan norma-norma moral universal ditentukan dalam konteks ini oleh etika kerja bersama dan keadilan Immanuel Kant.
Kant  menekankan pertimbangan moral  dan etika dalam situasi  tertentu. Sudut pandang  kritisnya  terhadap  peristiwa  kehidupan  memberikan  wawasan  tentang bagaimana hak asasi manusia dan prinsip-prinsip universal dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan  (Pizer, 2014; Smith & Fine, 2015). Studi ini mengkaji implikasi moral  privatisasi  pendidikan,  sebuah  topik  yang  sangat  dibutuhkan.  Penelitian  ini bertujuan untuk menyajikan analisis menyeluruh dan kritis terhadap realitas moral dan etika sistem pendidikan tinggi Indonesia yang diprivatisasi dengan menggunakan metode kritis  Immanuel  Kant.  Studi  ini  baru  karena  menerapkan  ide-ide  Kantian  ke  sistem pendidikan  tinggi  Indonesia,  memberikan  sudut  pandang  segar  dan  relevan  tentang masalah  internasional  kontemporer.  Oleh  karena  itu,  diantisipasi  bahwa  penelitian  ini akan meletakkan dasar bagi  modifikasi  etis dan kekuatan di  masa depan untuk  praktik dan undang-undang pendidikan tinggi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur  sebagai kerangka  utama  untuk  mengevaluasi  dampak  etis  privatisasi  pendidikan  terhadap Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  (PTNBH)  di  Indonesia  melalui  lensa  etika Immanuel  Kant.  Pilihan  teknik  penelitian  literatur  dibuat  karena  memungkinkan pemeriksaan  menyeluruh  dari  berbagai  sumber,  termasuk  buku,  jurnal,  dan  dokumen pemerintah, yang berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana privatisasi pendidikan mempengaruhi PTNBH, terutama ketika mempertimbangkan etika Kantian.
Tahap  awal  penelitian  ini  melibatkan  pencarian  dan  pengumpulan  literatur terkait  privatisasi  pendidikan  PTNBH.  Bahan  yang  paling  relevan  dan  sangat  baik kemudian  dipilih  dengan  menyusun  dan  menyaring  referensi  yang  dipilih.  Teknik klasifikasi topik digunakan untuk menyusun literatur sesuai dengan faktor-faktor penting, seperti kualitas dan aksesibilitas.
Investigasi  menyeluruh  dilakukan  untuk  menyelidiki  dampak  privatisasi pendidikan  terhadap  PTNBH  dari  sudut  pandang  etika  Immanuel  Kant.  Pemeriksaan berfokus  pada  universalitas  teknik  privatisasi,  cita-cita  moral,  dan  prinsip  kewajiban. Selain itu, gambaran lengkap tentang efek privatisasi pendidikan di tingkat kelembagaan disediakan oleh sintesis temuan literatur.
Menganalisis  seberapa  banyak  kebijakan  privatisasi  PTNBH  mematuhi  atau menyimpang dari norma-norma etika Kantian membutuhkan penerapan kritik  Kantian. Dengan  menggunakan  strategi  ini,  studi  ini  berusaha  untuk  menawarkan  pemahaman
yang  komprehensif  dan  kritis  tentang  implikasi  moral  privatisasi  pendidikan  terhadap PTNBH di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  efek  bernuansa  privatisasi  pendidikan terhadap  PTNBH  di  Indonesia.  Lebih  khusus  lagi,  salah  satu  hambatan  terbesar  untuk aksesibilitas pendidikan dalam model privatisasi adalah kenaikan tarif kuliah, terutama bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Kebijakan yang menolak akses anggota masyarakat  terhadap  pendidikan  dapat  dipandang  oleh  Immanuel  Kant  sebagai pelanggaran kewajiban moral umum. Kant berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak moral atas pendidikan dan bahwa perbuatan yang melanggar hak itu umumnya tidak dapat dibenarkan sebagai benar secara moral.
Teori  moral  Kant  dapat  diterapkan  pada  privatisasi  universitas  negeri  yang merupakan  institusi  yang  diakui  secara  hukum  di  Indonesia.  Perspektif  Kant  yang menekankan  pada  kesadaran  moral  murni  dan  kewajiban  mutlak  menjadi  penting (Gusmian, 2014; Kristiawan, 2016). Pendekatan ini difokus pada pentingnya kewajiban moral dan pengetahuan yang tidak bergantung pada dorongan alamiah atau norma-norma sosial  dalam  skenario  privatisasi,  ketika  motif  keuangan  mungkin  dominan.  Artinya, ajaran moral Kant dapat menekankan pentingnya menjunjung tinggi integritas moral dan rasa  tanggungjawab  dalam  menghadapi  perguruan  tinggi  yang  semakin  menjadi perusahaan swasta, terlepas dari kendala keuangan atau standar masyarakat.
Privatisasi menawarkan kemandirian finansial untuk keberlanjutan pendidikan, tetapi sering menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak merata. Sementara beberapa sekolah  mungkin  merasa  sulit  untuk  mempertahankan  kualitas,  yang  lain  mampu memberikan  layanan  pendidikan  berkaliber  tinggi.  Menurut  sudut  pandang  Kantian, distribusi  sumber  daya  yang  tidak  merata  melahirkan  ketidakadilan  dan  melanggar universalitas  etika.  Kant  menggarisbawahi  bahwa  memperlakukan  setiap  orang  secara setara diperlukan oleh ajaran moral universalitas, tanpa kecuali. Akibatnya, kesenjangan dalam kualitas pendidikan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap gagasan ini.
Mengaitkan  klaim  metafisik  yang  dibuat  oleh  Kant  dengan  privatisasi pendidikan. Menyoroti kerumitan dan ambiguitas dalam jalur penting menuju privatisasi pendidikan  di  universitas-universitas  negeri  yang  memiliki  kedudukan  hukum,  Kant beranggapan  metafisik  masih  penting  untuk  penciptaan  pengetahuan  manusia  (Kant  & Abror, 2022; Maksum, 2023; Rahman, 2018; Suyanto, 2013; Wattimena, 2010). Isu-isu yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan keuangan akibat privatisasi patut diperhatikan. Sementara beberapa lembaga mungkin berhasil menjaga keseimbangan keuangan yang sehat,  yang  lain  mungkin  mengalami  masalah  dan  perlu  membuat  perubahan  pada kebijakan  keuangan  mereka  agar  tetap  stabil.  Alokasi  sumber  daya  dan  akuntabilitas keuangan  dipahami  dalam  analisis  Kantian  sebagai  mengacu  pada  konsep  kewajiban moral universal. Menurut Kant, semua orang dan organisasi terikat oleh rasa kewajiban moral, dan distribusi sumber daya yang tidak merata dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap gagasan ini.
Kant menggarisbawahi batasan-batasan pengetahuan manusia. Ada hal-hal yang menurutnya melebihi batas pengetahuan manusia, seperti hakikat objek sejati ( noumena ) yang  tidak  dapat  diketahui  melalui  pengalaman  (Hardian  &  Herho,  2016;  Herianto  & Marsigit,  2023).  Pandangan  dari  para  pemangku  kepentingan,  termasuk  dosen, mahasiswa,  dan  pemerintah  daerah,  menyoroti  betapa  sulitnya  mengevaluasi  dampak privatisasi.  Untuk  menutup  kesenjangan  yang  dirasakan,  lembaga  pendidikan  dan
pemangku  kepentingan  perlu  berkomunikasi  secara  lebih  efektif  dan  kolaboratif. Kerangka  kerja  Kantian  memandang  konsep  kewajiban  moral  universal  dan  keadilan tercermin  dalam  partisipasi  aktif  para  pemangku  kepentingan.  Immanuel  Kant menekankan  bahwa  secara  moral  diperlukan  bagi  semua  pihak  untuk  dilibatkan  dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini konsisten dengan penekanan Kant pada keharusan moral dan keadilan universal.
Dari  sudut  pandang  etika  Kantian,  sangat  penting  untuk  menganalisis  secara kritis  seberapa  baik  prinsip-prinsip  etika  Kantian  terpenuhi.  Ada  kebutuhan  untuk mempertimbangkan  kembali  cara-cara  privatisasi  pendidikan  tinggi  serta  dampaknya (Kosunen, 2018). Sejauh mana meningkatnya pengeluaran pendidikan dan kesenjangan dalam  akses,  perubahan  struktural,  dan  distribusi  sumber  daya  keuangan  konsisten dengan atau bertentangan dengan cita-cita etika Kantian harus dievaluasi. Penghormatan terhadap  hak  dan  kewajiban  moral  universal,  serta  keadilan  etis  yang  diantisipasi  dari perspektif Kantian, harus menjadi dasar dari setiap solusi dan kebijakan yang disarankan. Dalam  hal  ini  bertujuan  agar  lebih  memahami  dan  mengevaluasi  implikasi  moral privatisasi pendidikan menggunakan aplikasi analisis Kantian yang komprehensif untuk membuka pintu bagi solusi yang lebih adil dan dapat diterima secara moral.
Melalui prinsip universalitas, Immanuel Kant memberikan perspektif etis dalam kaitannya dengan pengurangan subsidi pemerintah di PTN BH. Cita-cita Kantian, yang menyerukan perlakuan yang adil bagi semua orang, dapat rusak jika pengurangan dana tersebut mengakibatkan akses yang tidak setara terhadap pendidikan. Pengurangan dana yang berdampak negatif terhadap sebagian besar masyarakat dapat dilihat sebagai tidak sesuai dengan ajaran moral universalitas, yang membentuk dasar etika Kantian.
Sebuah  skenario  di  mana  strategi  privatisasi  diterapkan  secara  berbeda  oleh universitas negeri di berbagai wilayah. Universitas negeri terkadang mengikuti kebijakan universitas  swasta,  meskipun  dinaungi  dan  didukung  oleh  pemerintah  (Winchip  et  al., 2019). Konsep kewajiban moral Immanuel Kant dapat digunakan untuk menilai kesulitan etis  berkaitan  dengan  sumber  pendanaan  sektor  swasta.  Tindakan  semacam  itu  dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban moral lembaga jika mengarah pada intervensi swasta  yang  buram  dan  perubahan  kebijakan  untuk  melayani  kepentingan  komersial. Globalisasi dan komersialisasi pendidikan meningkatkan kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sukar meningkatkan keadilan sosial dengan mentransfer kekayaan antar generasi keluarga (Mok & Neubauer, 2016). Kantianisme menempatkan penekanan kuat  pada  tugas  moral  yang  dimiliki  semua  lembaga,  termasuk  mencari  sumber pendapatan baru.
Konsep  perlakuan  adil  Immanuel  Kant  dapat  digunakan  untuk  memeriksa masalah etika yang diangkat oleh kenaikan biaya kuliah PTN BH. Pertumbuhan ini dapat dipandang sebagai pelanggaran penekanan Kant pada konsep perlakuan yang adil jika hal itu menyebabkan kelas ekonomi yang lebih rendah memiliki lebih sedikit titik akses ke pendidikan. Kebijakan pendidikan harus menjamin kesetaraan dan kesetaraan bagi semua siswa selain mempertimbangkan kepentingan lembaga, menurut etika Kantian.
Prinsip  tanggung  jawab  moral  Immanuel  Kant  berlaku  untuk  pengelolaan keuangan mandiri PTN BH. Manajemen semacam itu dapat dianggap melanggar konsep kewajiban  moral  Kantian  jika  digunakan  untuk  keuntungan  pribadi  tanpa memperhitungkan  pengaruhnya  terhadap  akses  pendidikan.  Untuk  kepentingan masyarakat,  lembaga  pendidikan  secara  moral  berkewajiban  untuk  menangani  sumber daya secara terbuka dan akuntabel.
Terakhir, gagasan Immanuel Kant tentang keadilan dan etika perburuhan dapat digunakan untuk menguji persaingan internal untuk posisi penting dalam PTN BH. Dapat dikatakan bahwa kompetisi melanggar prinsip-prinsip etika dan keadilan bekerja dengan pendidikan  Kantian  jika  mengambil  pendidikan  anak-anak  bangsa  kurang  serius  dan mengabaikan  kepentingan  bersama.  Persaingan  harus  memprioritaskan  kebaikan keseluruhan dan menumbuhkan tempat kerja yang lurus secara moral dan kooperatif.

## SIMPULAN
Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa ada konsekuensi etis yang  serius  terhadap  privatisasi  pendidikan  PTNBH.  Sila  etis Immanuel  Kant tidak kompatibel dengan meningkatnya biaya  pendidikan, distribusi  sumber daya yang tidak merata,  dan  persepsi  kompleks  para  pemangku  kepentingan.  Untuk  menjamin  bahwa privatisasi pendidikan menganut keadilan dan standar moral universal, pemikiran besar harus diberikan pada proses ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, A. (2008). Indonesian higher education: from public good to privatization. Journal of Asian Public Policy , 1 (2), 139–147.
https://doi.org/10.1080/17516230802094411
Baine, M. E. M. (2010). Privatisation of higher education in Uganda and the global gender justice  ideal:  uneasy  bedfellows? Educational  Review , 62 (3),  315–328. https://doi.org/10.1080/00131911.2010.503603
Cone,  L.,  &  Brøgger,  K.  (2020).  Soft  privatisation:  mapping  an  emerging  field  of European education governance. Globalisation, Societies and Education , 18 (4), 374–390. https://doi.org/10.1080/14767724.2020.1732194
Dinata, S. (2021). Epistimologi Kritisisme Immanuel Kant. Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism , 7 (2), 217–236. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i2.183 Gusmian, I. (2014). Filsafat Moral  Immanuel Kant : Suatu Tinjauan Paradigmatik. Al- A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat , 11 (2), 57.
https://doi.org/10.22515/ajpif.v11i2.1190
Han, S. (2008). The concept of bürger in kant’s philosophy of law. Social  Sciences in China . https://doi.org/10.1080/02529200802500326
Hardian, S., &  Herho, S. (2016). Critique of Pure Reason: Sebuah Pengantar. In Chep Rahman . https://osf.io/preprints/inarxiv/v2bp9 Herianto,  H.,  &  Marsigit,  M.  (2023). Benang  Merah  Pemikiran  ‘Kritik  Akal Budi’Immanuel Kant . OSF Preprints. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/kfb6z Kant,  I.,  &  Abror,  R.  H.  (2022). Dasar-dasar  Metafisika  Moral=  Foundations  of  the Metaphysics of Morals . Insight Reference. https://digilib.uin- suka.ac.id/id/eprint/58018/
Kosunen, S. (2018). Access to higher education in Finland: emerging processes of hidden privatization. Nordic  Journal  of  Studies  in  Educational  Policy , 4 (2),  67–77. https://doi.org/10.1080/20020317.2018.1487756
Kristiawan, M. (2016). Filsafat Pendidikan. In Yogyakarta: Valia Pustaka .
Madhloom, O. (2019). A normative approach to developing reflective legal practitioners: Kant  and  clinical  legal  education. The  Law  Teacher , 53 (4),  416–430. https://doi.org/10.1080/03069400.2019.1667082
Maksum, A. (2023). Filsafat Ilmu Sosial. In Filsafat Ilmu Sosial . Universitas Brawijaya Press. https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967748
McKean, B. L. (2022). Kant, coercion, and the legitimation of inequality. Critical Review of  International  Social  and  Political  Philosophy , 25 (4),  528–550. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13698230.2019.1658481
Mok,  K.  H.,  &  Neubauer,  D.  (2016).  Higher  education  governance  in  crisis:  a  critical reflection  on  the  massification  of  higher  education,  graduate  employment  and social mobility. Journal of Education and Work , 29 (1), 1–12. https://doi.org/10.1080/13639080.2015.1049023
Pizer, J. (2014). Skewering the Enlightenment: Alexander von Humboldt and Immanuel Kant  as  fictional  characters.  In Alexander  von  Humboldt’s  Transatlantic Personae (pp. 29–44). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315872025- 3/skewering-enlightenment-alexander-von-humboldt-immanuel-kant-fictional- characters-john-pizer
Rahman, M. T. (2018). Pengantar filsafat sosial . Lekkas.
Richards,  C.  (2019).  Higher  education  privatisation,  internationalisation  and marketisation:  Singaporean  versus  Malaysian  models  of  Asian  education  hub policy. Compare: A Journal of Comparative and International Education , 49 (3),
375–392. https://doi.org/10.1080/03057925.2017.1413638
Ritzer, G., & Smart, B. (2014). Handbook Teori Sosial . Nusamedia. https://lisa.poltekkesjakarta3.ac.id/perpustakaan/index.php?p=show_detail&id= 14462&keywords
Smith, W., & Fine, R. (2015). Kantian Cosmopolitanism Today: John Rawls and Jürgen Habermas on Immanuel Kant’s Foedus Pacificum. King’s Law Journal , 15 (1), 5–22. https://doi.org/10.1080/09615768.2004.11423640 Suaedi, S. (2016). Pengantar Filsafat Ilmu . Bogor: IPB Press. https://www.researchgate.net/publication/298787398_Pengantar_Filsafat_Ilmu Suyanto, B. (2013). Filsafat Sosial. In Yogyakarta: Aditya Media Publishing . Thriyana, D. (2016). Categorical Imperative Immanuel Kant sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 3 (1), 83– 96. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a5
Varaba,  D.  D.,  &  Berebon,  C.  N.  (2022).  The  Philosophy  of  Law  of  Immanuel  Kant.
Tamaddun . https://doi.org/10.33096/tamaddun.v20i2.166
Wattimena, R. A. A. (2010). Filsafat Kritis Immanuel Kant: Mempertimbangkan Kritik Karl  Ameriks  terhadap  Kritik  Immanuel  Kant  atas  Metafisika .  Evolitera. http://repository.wima.ac.id/id/eprint/4116/1/Kant.pdf
Winchip, E., Stevenson, H., & Milner, A. (2019). Measuring privatisation in education: methodological  challenges  and  possibilities. Educational  Review , 71 (1),  81– 100. https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1524197