## IMPLIKASI HUKUM DALAM LEGALITAS JUAL BELI AKUN DRIVER ONLINE PADA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE
Mahatma Dwi Nugraha Atmaji E-mail: hatmanugraha88@gmail.com Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dona Budi Kharisma
E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id (Penulis Korespondensi)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Article Information

## Abstract
Keywords: Trading Account; Driver Online; Legalitas.
Kata Kunci: Jual beli akun; driver online ; Legalitas.
The writing of this law is based on the growing practice of buying and selling online driver account that occurs in online transportation services. This writing uses prescriptive normative legal research methods. The results of this paper conclude that the practice of buying and selling online driver accounts is rife. Can lead to loopholes in criminal acts such as theft, robbery, sexual harassment and other criminal acts that can harm the user alias the wider community. This is because the identity shown on the application is not the driver’s real identity.  Related  to  this,  if there  are  violations  or  things  that  cause  the  User  to  be uncomfortable, the User cannot report the Driver’s performance. Based on this, then in the practice of buying and selling online driver accounts on this online transportation service is illegal  practice. This is based  on the provisions stipulated  in the Civil Code and other applicable laws and regulations relating to information and electronic transactions.

## Abstrak
Penulisan hukum ini didasarkan pada semakin berkembangnya praktik jual beli akun driver online yang terjadi pada layanan jasa transportasi online. Penulisan ini menggunakan metode penelitian  hukum normatif bersifat preskriptif.  Hasil penulisan  ini  menyimpulkan  bahwa praktik jual beli akun driver online yang sedang marak ini. Dapat mengakibatkan terjadinya celah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pelecehan seksual dan tindakan kriminal lainya yang dapat merugikan Pengguna alias masyarakat luas. Hal ini dikarenakan identitas yang tertera pada aplikasi bukan identitas asli Pengemudi. Terkait demikian, apabila ada pelanggaran atau hal-hal yang menyebabkan Pengguna tidak nyaman, Pengguna tidak dapat melaporkan kinerja Pengemudi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam praktik jual beli akun driver online pada layanan jasa tranportasi online ini merupakan praktik yang ilegal. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang ditegaskan dalam KUHPerdata dan peraturan perundang- undagan lain yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.
64 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Implikasi Hukum dalam Legalitas...

## A. Pendahuluan
Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari di zaman sekarang ini karena kemajuan teknologi beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia seperti mempermudah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari manusia.
Masyarakat banyak terbantu semenjak hadirnya transportasi online karena dimudahkan dengan berbagai menu layanannya yang dapat menarik dan mempermudah konsumen. Dalam hal ini adanya beberapa alasan mengapa masyarakat sekarang lebih memilih  menggunakan  transportasi online  dari pada transportasi konvensional, yang pertama alasanya karena masyarakat dapat menggunakan kapan saja dan dimana saja, sehingga memberikan kemudahan mobilisasi dan menjadi solusi saat terjadi kemacetan. Selain itu juga karena cepat, sebab penumpang cukup melakukan pesanan melalui layanan aplikasi menggunakan smartphone, selanjutnya Penumpang cukup mengisi form aplikasi yang memuat alamat penjemputan dan alamat tujuan, selanjutnya driver online akan menjemput dan mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya yang ketiga alasanya yaitu nyaman, karena mobil-mobil yang digunakan merupakan mobil pribadi yang tentunya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti AC, musik, lebih private, wangi dan bersih(Ahsani Amalia Anwar,2017:226).
Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain transportasi online yang memiliki keunggulan-keunggulan dan berdampak positif bagi masyarakat, kemunculan transportasi online di Indonesia juga tidak berjalan mulus dengan adanya beberapa kejadian seperti kecelakaan, penipuan dalam transaksi, terlambat pengiriman layanan, fasilitas tidak lengkap, dan ketidakamanan data dan informasi pengguna(Waruwu dan Adhiutama,2017:144). Serta kasus yang akhir-akhir  ini terjadi dengan adanya pihak- paihak tidak bertanggung jawab yang melakukan jual beli akun driver online yang banyak ditemukan di media sosial yang dapat merugikan Pengguna sebagai Konsumen. Sehubungan dengan ini, Muhammad Rahman Tohir, Ketua Umum Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) mengatakan bahwa jual beli akun tersebut dikarenakan driver terkena suspend dari perusahaanya, yang mengakibatkan driver tersebut tidak dapat menjalankan aplikas,hingga terjadi pemutusan kontrak kerja. Akibatnya, driver tersebut membeli akun dari driver lainya yang sudah tidak digunakan agar dapat beroperasi. Praktik jual beli akun driver online yang mengaburkan identitas pelaku rawan aksi kejahatan.
Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus Angrizal Noviandi, driver taksi online. Ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa 13 Februari 2018. Angrizal ditangkap lantaran mencabuli penumpangnya saat perjalanan menuju Bandara Soekarno- Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kasus ini tersangka Angrizal terbukti menggunakan akun dan kendaraan  milik  orang  lain  bernama Dimas(https://news.detik.com/berita/d, diakses pada tanggal 5 November
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Implikasi Hukum dalam Legalitas...
pukul 21.45 WIB). Selain itu juga terdapat kasus lain yang berupa pencurian seperti kasus yang terjadi di Jakarta Selatan yaitu barang pesanan dari Bukalapak berupa satu unit handphone Xiaomi Note 4x dengan harga Rp Rp1.339.588 dari pelapak bernama Vanzie dibawa kabur driver Go-Jek yang menggunakan akun milik orang lain yang sudah lama tidak aktif lagi menjadi Driver Go- Jek. (https://www.kompasiana.com/kangagus/,diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 22.38 WIB).
Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa jual beli akun driver online sangatlah merugikan Pengguna sebagai konsumen, sebab identitas driver dan mobil/motor yang tertera di aplikasi transportasi online dengan driver yang sebenarnya tidaklah sama, sehingga Penumpang kesulitan dalam memberikan pengaduan melalui aplikasi transportasi online yang tersedia. Penumpang juga menjadi was-was untuk menggunakan transportasi online mengingat tidak terjaminnya keamanan dan kenyamanan. Problematika inilah yang dibahas dalam artikel ini.

## B.   Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif (doctrinal research) yang bersifat preskriptif. (doctrinal research) , yaitu penelitian mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi(Peter Mahmud Marzuki, 2014:34-35).
Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan dasar abahwa mengkaji isu hukum untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang diangkat oleh penelitian ini dilakukan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133).

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Keberadaan transportasi online di era digital sangat membantu masyarakat dalam  memenuhi  moda  transportasi  yang  murah,  efisien,  nyaman  dan  aman. Tidak heran jika saat ini transportasi online sangat digemari oleh masyarakat. Berkenaan dengan ini, meskipun transportasi online memberikan dampak positif bagi penggunanya, namun keamanan dan kenyamanan transportasi online(ojol dan taxi online) sekarang mulai dipertanyakan, sebab akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan yang melibatkan driver transportasi online. Kejahatan yang dimaksud timbul salah satunya diakibatkan oleh adanya praktik jual beli akun driver online . Sebagaimana beberapa kasus yang terjadi, diantaranya kasus pelecehan terhadap Penumpang yang dilakukan oleh salah satu driver online bernama Angrizal Noviandi, selain itu juga terdapat kasus lain yang berupa
66 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Implikasi Hukum dalam Legalitas...
pencurian seperti kasus yang terjadi di Jakarta Selatan yaitu barang pesanan dari Bukalapak berupa satu unit handphone Xiaomi Note 4x dengan harga Rp Rp1.339.588 dari pelapak bernama Vanzie dibawa kabur driver online. Dari kasus-kasu tersebut semunya menggunakan akun yang dibeli dari orang lain. Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa jual beli akun driver online sangatlah merugikan Pengguna sebagai konsumen, sebab identitas driver dan mobil/motor yang tertera di aplikasi transportasi online dengan driver yang sebenarnya tidaklah sama, sehingga Penumpang kesulitan dalam memberikan pengaduan melalui aplikasi transportasi online yang tersedia. Penumpang juga menjadi was-was untuk menggunakan transportasi online  mengingat  tidak terjaminnya  keamanan dan kenyamanan.  Hal ini menunjukkan bahwa suatu praktik transaksi atau perjanjian jual beli dapat berdampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat.
Berkaitan  dengan  definisi  jual  beli  pada  dasarnya  terdiri  dari  2  suku  kata yaitu jual dan beli. Jual artinya perbuatan menjual suatu benda atau barang, sedangkan beli merupakan suatu perbuatan untuk membeli barang yang dijual tersebut(Chairuman Pasaribu.,2004:33). Maka dengan demikina, dapat dilihat adanya suatu pertukaran barang antar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Pada tataran istilah, jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati(Hendi Suhendi,2004:68-69) dimana pertukaran tersebut menimbulkan akibat hukum dari praktik jual beli yaitu terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli(M Asro dan M Kholid 2011:103-104). Definisi lain dari jual beli juga tercantum di dalam Pasal 1457 Burgelijk Wetboek ( selanjutnya disebut BW ) yang menyebutkan bahwa:
“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa praktik jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Terkait demikian, Subekti memberikan pendapatnya bahwa perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorangg berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Berbeda dengan pendapat Subekti, Sudikno Mertokusumo memberikan penggertian perjanjian sebagaai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas kesepakatan, dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.
Berdasarkan pengertian perjanjian di atas,  maka  dalam perjanjian  jual  beli juga terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan jual beli, dimana pihak yang satu menyerahkan barang kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati diawal. Terkait demikian, dapat dilihat adanya dua unsur penting yang harus ada pada jual beli yaitu Barang dan Harga. Berkaitan  dengan  unsur  barang,  Pasal
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Implikasi Hukum dalam Legalitas...
499 BW memberikan  definisi  barang  dengan menggunakan  istilah kebendaan yaitu  tiap-tiap  barang  dan tiap-tiap  hak,  yang  dapat dikuasai oleh hak milik. Berkaitan dengan jenis barang atau benda sebagaimana yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Benda berwujud atau tidak berwujud; 2) Benda bergerak dan tidak bergerak; 3) Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai. Berdasarkan ketiga jenis barang diatas, maka akun driver online yang menjadi objek jual beli akun driver online pada Penulisan ini masuk ke dalam jenis barang atau benda tidak berwujud, akan tetapi bermanfaat untuk masyarakat. Berkaitan dengan unsur yang kedua, yaitu harga, dimana dalam menjual suatu barang tentu ada harga yang harus dibayar oleh Pembeli.  Terkait  demikian,  maka  jual beli dianggap terjadi apabila para pihak  telah mencapai kata sepakat mengenai barang atau benda beserta harganya.
Pada praktiknya, agar jual beli dapat dikatakan sah, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuh. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud, diantaranya diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut:
1.    Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2.    Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3.    Suatu objek perjanjian;
4.    Suatu sebab yang halal.
Meliputi: pertama, kesepakatan. dimaksudkan bahwa kedua belah pihak saling menyatakan persetujuan atas kehendak yang diinginkan oleh para pihak, artinya para pihak telah menyetujui dan menghendaki adanya kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Terkait demikian, maka kesepakatan diambil tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan dari pihak manapun. Kedua, kecakapan artinya bahwa setiap orang yang melakukan suatu perjanjian,  harus memiliki kemampuan untuk  melakukan perbuatan hukum atau cakap hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun korporasi. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu suatu objek perjanjian, artinya suatu hal tertentu atau barang yang menjadi obyek dalam perjanjian. Terkait demikian, barang yang menjadi obyek dalaam perjanjian harus diketahui dengan jelas oleh Pemiliknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi suatu konflik dikemudian hari. Berkenaan dengan syarat yang keempat yaitu causa yang halal. Pengaturan dari causa yang halal terdapat di dalam Pasal 1337 BW yang isinya menegaskan bahwa:
“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun oleh ketertiban umum.”
Berdasarkan ketentuan di atas, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian dapat memenuhi syarat causa yang halal, ketika perjanjian tersebut tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Maka dengan demikian, aapabila paktik jual beli tidak memenuhi keempat syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain jual beli harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, para pihak juga harus melaksaanakan dan memenuhi perjanjian sebagaimanna yang dimaksud dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menegaskan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengann itikad baik.” Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan suatu kepatuhan, artinya penilaian terhadap suatu tindakan yang diperbuat pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah perbuatan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak (Novalia A Simamora,2015:87). Sehubungan dengan pengertian itikad baik tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur itikad baik, yaitu: Pertama, kejujuran dalam membua perjanjian; Kedua, apabila perjanjian dibuat di hadapan pejabat, maka para pihak dianggap beritikad baik; Ketiga, itikad baik merupakan kepatutan dalam pelaksanaannya, yaitu berkaitan dengan penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakat sebelumnya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa itikad baik merupakan asas yang penting dalam suatu perjanjian, hal ini juga disampaikan Suharnoko yang menyebutkan bahwa itikad baik harus ada sebelum perjanjian dibuat, sehingga apabila janji tersebut diingkari, maka pihak yang mengingkari dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi(Suharnoko,2004:5).
Berkenaan dengan jual beli akun driver online, driver yang membeli akun milik driver atau pihak lain sengaja tidak menggunakan identitas aslinya, melainkan memakai identitas orang lain untuk mengoperasikan akun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa unsur itikad baik yang pertama tidak terpenuhi dikarenakan driver tersebut tidak jujur. Terkait demikian, apabila ada pelanggaran atau hal-hal yang menyebabkan Pengguna tidak nyaman, Pengguna tidak dapat melaporkan kinerja Pengemudi. Hal ini dikarenakan identitas yang tertera pada aplikasi bukan identitas asli Pengemudi. Pada unsur yang kedua , perjanjian dibuat di hadapan pejabat, maka para pihak dianggap beritikad baik. Terkait demikian, pihak-pihak dalam praktik jual beli akun driver online sudah tentu tidak menuangkan  jual beli akun tersebut  secara tertulis, sebab pada dasarnya perusahaan transportasi online tersebut sudah melarang adanya transaksi jual beli akun driver online yang dimuat di dalam kode etik masing-masing perusahaan transportasi online . Jika dalam Go-Jek peraturan tersebut terdapat dalam Driver Contract pada bagian 4 tentang Akun Mitra dan bagian 6 tentang Perangkat Seluler. Sedangkan dalam Grab peraturan tersebut terdapat dalam  Kode Etik Grab pada bagian 1.1 tentang Kode Etik Umum Mitra Grab. Hal ini menunjukkan bahwa unsur itikad baik yang kedua tidak terpenuhi. Sama halnya dengan unsur pertama dan kedua, pada unsur yang ketiga yaitu kepatutan dalam pelaksanaannya, juga tidak terpenuhi dalam jual beli akun driver online ini. Hal ini dikarenakan pada fakta kejadian akhir-akhir ini banyak oknum driver online yang memanfaatkan akun orang lain untuk berbuat kejahatan, dimana hal ini tentu tidak sesuai dengan kepatutan, bahkan melanggar kesusilaan dan merugikan Pengguna, sebagaimana contoh kasus tindakan kejahatan driver online yang telah diuraikan sebelumnya.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Implikasi Hukum dalam Legalitas...
Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa jual beli akun driver online pada layanan jasa tranportasi online tidak memenuhi asas itikad baik. Selain tidak memnuhi asas itikad baik, dalam jual beli akun driver online Pemilik akun juga telah melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi dalam bahasa awam “ingkar janji”, menurut Kamus Hukum mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:
1.   Ada perjanjian oleh para pihak;
2.   Ada  pihak  melanggar  atau  tidak  melaksakan  isi  perjanjian  yang  sudah disepakati;
3.   Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian atau kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya atau kewajibanya.
Dalam kaitanya dengan jual beli akun driver online, Pemilik akun pertama telah melakukan wanprestasi. Karena Pemilik akun telah melanggar perjanjian atau kontrak yang telah disepakati saat pertama kali mendaftar sebagai mitra di perusahaan transportasi online (penulis mengambil contoh dari perusahaan Go-Jek dan Grab). Jika dalam Go-Jek peraturan tersebut terdapat dalam Driver Contract pada bagian 4 (4.5) tentang Akun Mitra yang berbunyi:
“ Akun Anda hanya dapat digunakan oleh Anda dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun ”.
Dan bagian 3 tentang Penggunaan Aplikasi dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Go-Jek yang berbunyi:
“ Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberian akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga siapa pun ”.
Sedangkan dalam Grab peraturan tersebut terdapat dalam Kode Etik Grab pada bagian 1.1 tentang Kode Etik Umum Mitra Grab yang menegaskan bahwa mitra dilarang untuk meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra Grab.
Berdasarkan penjelasan di atas, dalam jula beli akun driver online Pemilik telah melanggar atau tidak/lalai melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati saat pertama kali mendaftar sebagai mitra. Dengan menjual atau mengalihkan akun miliknya kepada orang lain yang mana perbuatan tersebut dilarang dalam kontak atau kode etik perusahaan (Go-Jek dan Grab). Sebagai tambahan Penulis juga mengkaji dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## 1.  Legalitas  Jual  Beli  Akun  Driver  Online  Dalam  Perspektif  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sudah diuraikan sebelumnya bahwa akun driver online yang menjadi objek jual beli akun pada Penulisan ini masuk ke dalam jenis barang atau benda  tidak  berwujud.  Akun  driver  online  sendiri  dapat  diklasifikasikan sebagai data pribadi. Suatu data merupakan data pribadi apabila data tersebut berkolerasi dengan seseorang, sehingga dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut. Contoh, nomor telepon  dalam  kertas kosong  adalah  data.  Berbeda  halnya  apabila  dalam kertas tersebut tertera sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor tersebut, data tersebut merupakan data pribadi. Data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut. Dengan kata lain yang dimaksud dengan data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, jenis kelamin, pendidikan  maupun  pekerjaan,  alamat, dan  kedudukan  dalam keluarga  sehingga dalam hal ini data pribadi juga diartikan sebagai data yang dapat berupa identitas, simbol, angka atau huruf penanda personal yang bersifat pribadi.
Pengaturan tentang data pribadi di Indonesia dapat dilihat pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) khususnya pada Pasal 26. Berkaitan dalam jual beli akun driver online yang menjadi objek  jual  beli adalah akun dari Pemilik  yang  mendaftarkan diri  menjadi  mitra transportasi online (Go-jek dan Grab). Dan proses jual beli tersebut banyak ditemukan melalui media elektronik seperti facebook dan kaskus. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam praktik jual beli akun driver online tersebut melanggar pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:
“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”
Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan.
Implikasi Hukum dalam Legalitas...
Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.
Berdasarkan uraian di atas, pihak-pihak dalam praktik jual beli akun driver online sudah tentu tidak menuangkan jual beli akun tersebut secara tertulis. Dengan kata lain jual beli akun tersebut tanpa persetujuan atau izin dari pihak perusahaan transportasi online(Go-jek dan Grab) selaku pihak yang juga memiliki kewenangan atas akun tersebut.

## 2.  Legalitas Jual Beli Akun Driver Online Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Selanjutnya dalam PP PSTE terdapat pengaturan mengenai persyaratan transaksi elektronik yang di sebutkan pada pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:
“Penyelenggaraan  Transaksi  Elektronik  yang  dilakukan  para  pihak harus memperhatikan:“
a.    iktikad baik;
b.    prinsip kehati-hatian;
c.    transparansi;
d.    akuntabilitas; dan e.    kewajaran.
Berkaitan dengan Pasal tersebut, dalam praktik jual beli akun driver online yang banyak ditemukan pada media sosial seperti facebook dan kaskus sudah tentu tidak sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan e PP No 71 Tahun 2019 tentang PSTE. Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan beberapa hal yang diantaranya adalah itikad baik dan kewajaran. Sebelumya sudah di jelaskan bahwa jual beli akun driver online tidak memenuhi asas itikad baik yang telah diatur pada Pasal 1338  ayat  (3)  BW, yang  menegaskan  bahwa  suatu  perjanjian  harus dilaksanakan dengann itikad baik. Dimana dalam praktik jual beli akun driver online ini tidak memenuhi unsur-unsur itikad baik seperti, kejujuran dalam membuat perjanjian, perjanjian dibuat di hadapan pejabat dan itikad baik merupakan kepatutan.
Sedangkan untuk kewajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna kata dasar wajar yakni tidak menyimpang atau menyalahi dari sebuah ketentuan yang ada, atau dengan kata lain wajar adalah sesuatu yang dianggap dan di persepsikan tentang hal yang semestinya. Wajar sendiri yang dimaksudkan ialah lebih memberikan pengertian terhadap subjek atau kata sifat, sedangkan kewajaran sendiri merupakan gambaran dari sebuah makna yang menjurus kepada sebuah objek atau kata yang memiliki maksud menunjuk pada sebuah objek. Sehingga menurut KBBI kewajaran atau  yang  merupakan kata dasar wajar  ialah suatu hal yang
memang semestinya dan tidak melanggar atas ketentuan yang ada(Rachmad R Nugraha dan S Hamidah,2018:180). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam jual beli akun driver online sudah tentu tidak memenuhi prinsip kewajaran tersebut. Karena dalam pratiknya jual beli tersebut sudah melanggar atas ketentuan dari pihak transportasi online (Go-jek dan Grab) yang melarang jual beli akun driver online tersebut. Larangan tersebut sudah diatur ke dalam masing-masing kode etik perusahaan Go-jek maupun Grab.

## D. Simpulan
Bahwa jual beli akun driver online pada layanan jasa tranpostasi online menimbulkan kerugian bagi Pengguna. Hal itu dikarenakan ketidak cocokan identitas driver dan deskripsi mobil atau  motor  maupun wajah driver dengan yang  tertera pada aplikasi transportasi online memberikan peluang kepada driver online untuk melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka  jual beli akun driver online pada layanan  jasa tranportasi online melanggar asas itikad baik yang ditegaskan pada pasal 1338 ayat  (2) BW dan juga merupakan perbuatan wanprestasi yang ditegaskan pada pasal 1243 BW. Selain itu praktik jual beli akun tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE khsusus pada pasal 26 dimana pada intinya data pribadi dalam hal ini akun tersebut jika digunakan oleh orang lain harus mendapat persetujuan dari pihak pemilik. Sedangkan dalam PP No.71 Tahun 2019 tentang PSTE jual beli tersebut dianggap tidak sah dalam transaksi elektronik karena tidak memenuhi syarat itikad baik dan kewajaran yang disebutkan pada pasal 45 ayat (2).

## E.   Saran
1. Kepada Pemilik Akun, Penulis memberikan saran agar tidak mengalihkan kepemilikan akun driver online dengan cara apapun dan dengan alasan apapun, karena dapat membawa dampak negatif terhadap orang lain apabila akun tersebut digunakan oleh seorang kriminal,  atau berperilaku  kriminal,  atau  punya potensi melakukan tindakan kriminal.
2.  Kepada  Perusahaan  transportasi  online,  Penulis  memberikan  saran agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap akun-akun palsu ataupun akun yang digunakan oleh driver online. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah ketidakcocokan identitas driver online dengan identitas pada aplikasi, dan mencegah terjadinya jual beli akun driver online yang dapat menimbulkan celah terjadinya tidakan criminal.
3. Kepada Penumpang sebagai Pengguna jasa transportasi online, Penulis memberikan saran agar lebih berhati-hati dalam memilih driver transportasi online. Apabila identitas dan deskripsi mobil atau motor driver berbeda dengan identitas pada aplikasi transportasi online, maka sebaiknya pesanan di cancel.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)
Implikasi Hukum dalam Legalitas...

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. Hukum Perjanjian dalam Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
Muhammad Asro dan Muhammad Kholid. 2011. Fiqh Perbankan . Bandung: CV Pustaka Setia.
Peter Mahmud Marzuki.2014. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana Prenada Media Grup.
Suharnoko.2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus . Jakarta:Prenada Media.

## Jurnal
Ahsani A. Anwar. 2017. “Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar”. ETNOSIA: Jurna Etnografi Indonesia , Volume 2. Edisi 2. Desember 2017. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Amajida, Fania Darma. 2016, Kreativitas Digital  Dalam  Masyarakat  Risiko Perkotaan: Studi    Tentang     Ojek Online“Go-Jek”   di  Jakarta. Departmen Sosiologi Universitas Indonesia. Jurnal   Informasi Kajian Ilmu Komunikasi. Volume 46. Nomor 1. Juni 2016. Jakarta: Universitas Indonesia.
Arianis Chan, Maulydia Maharani, dan Pratami W. Tresna. 2017. ”Comparison Of User Experience On Go-Jek And Grab Mobile Apps (Study On Pt. Go-Jek And Pt. Grab Indonesia Consumer In Dki Jakarta). Jurnal AdBispreneur . Vol 2. No 2. Agustus 2017. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Enni S. Priowirjanto. 2014. “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen”. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum . Volume 1 - No 2. Tahun 2014. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Jaya Waruwu and Akbar Adhiutama. 2017.”Analysis Of Motor Sharing (Online Transportation) Customer In Bandung Case Study: Go-Jek In Bandung”. Journal Of Business and Management . Volume 6. No.1. 2017. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Novalia  A.  Simamora.  2015.“Asas Itikad  Baik  dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM”. USU Law Journal . Volume 3. Nomer 3. Desember 2015. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Nuraini  Fillaili.2019.”  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Transportasi  Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Drive”. Juris-Diction .Vol. 2 No. 4. Surabaya: Universitas Airlangga.
Rachmad R. Nugraha, Siti Hamidah dan Moh. Fadli.2018. “Makna Kepatutan Dan Kewajaran Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam
74 Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022) Implikasi Hukum dalam Legalitas...
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 3. Nomor 2. Desember 2018. Malang: Universitas Negeri Malang.
Ridwan Romadhoni dan Dona Budi Kharisma. 2019. “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran”. Jurnal Privat Law .Vol VII. No 1. Januari- Juni 2019. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Sinta D. Rosadi. 2018. ”Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia”. VeJ . Vol 4. No 1. Mei-Juni 2018. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Privat Law Volume 10 Nomor 1 (Januari-Juni 2022)