## HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK KENDARAAN DENGAN PENGELOLA PARKIR

## Indah Parmitasari
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Email: indahparmitasari@yahoo.co.id

## Abstrak
Penggunaan  perjanjian  baku  saat  ini  sudah  banyak  diterapkan  dalam  dunia  bisnis, diantaranya  adalah perjanjian parkir  yang dituangkan dalam bentuk  karcis  parkir. Di dalam  karcis  parkir  terdapat  klausula  baku  pengalihan  tanggung  jawab: “  Pihak pengelola  parkir  tidak  bertanggung  jawab  atas  kehilangan  dan/atau  kerusakan kendaraan.” Adanya  klausula  ini  mengakibatkan  permasalah  pertanggung  jawab pengelola parkir kepada konsumen.Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama , apakah hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen?; Kedua, bagaimana  tanggungjawab  pengelola  parkir  terhadap  kehilangan  kendaraan  dan  atau barang  milik  konsumen  di  tempat  parkir  terkait  adanya  klausula  baku  pengalihan tanggungjawab  dalam  karcis  parkir?.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui hubungan  hukum  apa  yang  terjadi  antara  pengelola  parkir  dan  konsumen  dalam transaksi  bisnis  perparkiran  dan  bentuk    tanggungjawab  pengelola  parkir  apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya  klausula  baku  pengalihan  tanggungjawab  dalam  karcis  parkir.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  analisis  kualitatif.  Penelitian  ini menyimpulkan, hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan perjanjian penitipan barang (kendaraan), dan pengelola parkir wajib bertanggungjawab  terhadap  kehilangan  kendaraan  dan  atau  barang  milik  konsumen yang diparkir di tempat parkir yang dikelolanya.
Kata  kunci:  Hubungan  hukum,  perjanjian,  Klausula  Baku,  Kehilangan  Kendaraan, tanggung jawab.

## Abstract
The  use  of  standard  agreements  are  now  widely  applied  in  the  business  world, including  the  parking  agreement  set  forth  in  the  form  of  a  parking  ticket.  Parking ticket in the transition of responsibilities are standard clause which reads as follows: "The  management  of  parking  is  not  responsible  for  loss  or  any  damage,  "The management of parking is not responsible for any loss or damage to the vehicle". The existence of this clause resulted in problems of parking management accountability to the consumer. This raises the issue of research, (1) whether the legal relationship that occurs  between  park  managers  and  consumers?  (2)  how  the  parking  management responsibilities  to  the  loss  of  the  vehicle  and  or  property  of  consumer  goods  in  the parking lot of standard clauses related to the transfer of responsibility for the parking ticket?.  This  study  aims  to  determine  the  relationship  between  the  law  of  what  is happening  parking  managers  and  consumers  in  business  transactions  parking  and parking  management  form  of  responsibility  in  case  of  loss  of  the  vehicle  and  or property  of  consumer  goods  in  the  parking  lot  is  related  to  the  standard  clause transition of responsibilities the parking ticket. This research is a normative law with qualitative  analysis.  The  study  concluded,  legal  relationships  that  occur  between parking  management  and  customer  care  is  the  relationship  agreement  goods
(vehicles),  and  parking  management  shall  be  responsible  for  the  loss  of  the  vehicle and or property of consumers who parked in the parking area management.
Keywords: legal relationship, agreement, Clause Baku, Lost Vehicles, responsibility.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Pada saat ini zaman telah berkembang dengan sangat pesat dalam segala aspek kehidupan.Salah  satu  diantaranya  aspek  kehidupan  yang  terpengaruh  dengan berkembangnya  zaman  adalahkebutuhan  akan  transportasi.  Sekarang  ini    hampir semua orang dari seluruh kalangan memiliki kendaraan pribadi, baik itu sepeda motor maupun  mobil,  dan  dari  tahun  ke  tahun  jumlah  kendaraan  meningkat  drastis,  hal  ini menyebabkan  bisnis  perparkiran  di  tempat-tempat  umum  semakin  menjamur  karena tempat  parkir  sangat  dibutuhkan  oleh  para  pemilik  kendaraan  untuk  memarkirkan kendaraannya.  Adanya  bisnis  perparkiran  ini  sangat  bermanfaat  untuk  memfasilitasi orang-orang  yang  mengunjungi  tempat-tempat  umum  untuk  memarkir  kendaraannya dengan aman. Selain itu, bisnis perparkiran juga merupakan bisnis yang menjanjikan dan  menggiurkan  untuk  semua  orang  karena  untung  yang  didapat  pengelola  parkir lumayan besar.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  butir  15  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “ Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau  tidak  bergerak  untuk  beberapa  saat  dan  ditinggalkan  pengemudinya.”  Bisnis perparkiran  ini  sangat  menggiurkan  karena  dengan  semakin  banyaknya  jumlah kendaraan  pribadi  saat  ini,  maka  bisnis  parkir  ini  menjadi  sangat  bermanfaat  dan membantu  ketika  masyarakat  mengunjungi  tempat-tempat  umum  membutuhkan tempat  untuk  memarkirkan  kendaraannya  dengan  aman  sehingga  mereka  tenang meninggalkan  kendaraanya  dalam  beberapa  waktu  ketika  melakukan  aktivitas  di tempat umum tersebut.
Menurut  Pasal  11  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
(1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalandapat diadakan fasilitas parkir untuk umum.
(2) Fasilitas  parkir  untuk  umum  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.
Setiap orang Warga Negara Indonesia (WNI) maupun badan hukum yang akan menjalankan  bisnis  perparkiran  sebelumnya  harus  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu dari Kepala Daerah setempat.
Di  dalam  prakteknya,  parkir  itu  ada  dua  jenis  berdasarkan  tempat  atau  lokasi bisnis  parkir  tersebut,  yaitu  parkir  di  dalam  bahu  jalan  dan  parkir  di  luar  bahu  jalan (halaman atau di bagian tertentu yang menjadi satu dengan suatu bangunan). Parkir di dalam bahu jalan misalnya adalah parkir di pinggir-pinggir jalan, sedangkan  parkir di luar  bahu  jalan  misalnya  adalah  parkir  di  mall  atau  pusat-pusat  perbelanjaan,  rumah sakit, dan lain sebagainya.
Parkir di dalam bahu jalan biasanya dikelola oleh individu atau kelompok yang sudah  mendapatkan  izin  dari  pemerintah  daerah  setempat,  dan  hasil  keuntungannya akan  dibagi  hasil  antara  pengelola  parkir  dengan  pemerintah  untuk  pemasukan  kas daerah. Sedangkan parkir di luar bahu jalan biasanya dikelola oleh pihak swasta, dan pastinya  juga  telah  mendapat  izin  dari  pemerintah  daerah  setempat  dan  juga  telah bekerja  sama  dengan  pengelola  gedung  yang  bersangkutan.  Seperti  ternyata  dalam
ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  Perda  Kota  Yogyakarta  Nomor  18  Tahun  2009  tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yaitu: “Badan atau orang pribadi yang akan mengelola Tempat  Khusus  Parkir  swasta  wajib  memiliki  izin  dari  walikota  atau  pejabat  yang berwenang.”
Pada  saat  ini  seiring  berkembangnya  zaman  dan  meningkatnya  kebutuhan hidup,  perjanjian  (kontrak)  baku  banyak  digunakan  dalam  transaksi  bisnis  yang bertujuan  untuk  menghemat/  efisiensi  waktu,  serta  mempermudah  dan  mempercepat pekerjaan  pelaku  usaha.  Selain  itu,  tujuan  lain  para  pelaku  usaha  menggunakan perjanjian  baku  adalah  untuk  penyeragaman  dalam  memberikan  pelayanan  kepada konsumen.
Salah  satu  usaha  bisnis  yang  menggunakan  kontrak  baku  dalam  kegiatannya adalah  bisnis  perparkiran.  Bisnis  perparkiran  saat  ini  merupakansalah  satu  bidang bisnis yang berkembang pesat dan pengelola parkir menggunakan kontrak baku yang diwujudkan dalam bentuk karcis parkir yang bertujuan untuk menghemat waktu agar bisnisnya lancar.
Di  dalam  karcis  parkir  terdapat  klausula  baku  yaitu  “pengelola  parkir  tidak bertanggungjawab  terhadap  kehilangan  kendaraan  dan  atau  barang  yang  ada  dalam kendaraan  milik  konsumen.”  Klausula  tersebut  pada  umumnya  adalah  klausula ekstensi atau eksonerasi 1 yang isinya terkesan memberatkan salah satu pihak bahkan merupakan pembebasan tanggungjawab pelaku usaha.
Penggunaan perjanjian baku itu diperbolehkan oleh hukum, dengan syarat tidak melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Pemerintah  melalui UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  memberikan  perlindungan hukum  bagi  para  konsumen  terhadap  pemberlakuan  perjanjian  baku.  Di  dalam  pasal 18 ayat (1) diatur mengenai perjanjian baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam suatu  perjanjian,  salah  satunya  adalah  perjanjian  baku  yang  mengalihkan  tanggung jawab kepada konsumen.
Penggunaan  perjanjian  baku  oleh  pengelola  parkir  yang  mereka  wujudkan dalam karcis parkir membuat bargaining power (posisi tawar) antara pengelola parkir dengan  konsumen  menjadi  berat  sebelah,  sehingga  konsumen  hanya  dapat  memilih untuk take  it  or  leave  it dan  tidak  ada  kesempatan  untuk  bernegosiasi.  Pada  saat konsumen menerima karcis parkir maka saat itu juga konsumen dianggap telah setuju dengan  ketentuan  yang  telah  dibuat  oleh  pengelola  parkir,  dan  oleh  karena  itu  telah terjadi hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen.
Di dalam prakteknya sering dijumpai adanya kasus kehilangan kendaraan milik konsumen  yang  hilang  di  lokasi    parkir.  Adanya  klausula  baku  yang  berbunyi “pengelola  parkir  tidak  bertanggunjawab  terhadap  kehilangan  kendaraan  dan  atau barang  milik  konsumen”  menyebabkan  pengelola  parkir  banyak  berlindung  dengan klausula  tersebut  dan  tidak  mau  bertanggungjawab  atas  kehilangan  tersebut.  Akan tetapi  dari berbagai  kasus  yang pernah terjadiklausula baku tersebut  dibatalkan demi hukum  melalui  putusan  pengadilan.  Selain  itu  hakim  memutuskan  bahwa  pengelola parkir wajib mengganti rugi kepada konsumen yang kehilangan di lokasi parkir yang dikelolanya,  dan  menyatakan  bahwa  pengelola  parkir  tersebut  melakukan  perbuatan melawan hukum.
1 Klausula  eksonerasi  atau  klausula  esemsi  menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini  adalah  klausula  yang bertujuan  untuk  membebaskan  atau  membatasi  tanggung  jawab  salah  satu  pihak  terhadap  gugatan pihak  lainnya  dalam  hal  yang  bersangkutan  tidak  atau  tidak  dengan  semestinya  melaksanakan kewajibannya  yang  ditentukan  di  dalam  perjanjian  tersebut.  Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di Indonesia , Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 75.
Ada beberapa contoh  kasus  kehilangan kendaraan di  lokasi parkir, diantaranya adalah  kasus  Sumito  Y  Viansyah  melawan Secure  Parking ,  dimana  SumitoY. Viansyah  kehilangan  motor  Honda  Tiger  saat  diparkir  di  Kompleks  Fatmawati  Mas pada  tahun  2007.Pada  tanggal  9  Oktober  2006.  pukul  08:10:01  Wib  sebagaimana yangterbukti  dari  karcis  parkir  yang  dikeluarkan  oleh  Pengelola  parkir,  Sumito  Y. Viansyahdengan  mengendarai  sepeda  motor  miliknya  Honda  Tiger  2000  CW keluaran  tahun2006,  No.  Polisi  B  6858  SFL  (selanjutnya  disebut  sepeda  motor) masuk  kedalam  areaparkir  yang  dikelola  oleh  Tergugat  yaitu  areal  parkir  Komplek Fatmawati Masterletak di Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, kemudian Penggugat memarkirkansepeda  motornya  tersebut.  Sekitar  pukul  18.30  Wib  saat  SumitoY. Viansyahhendak  menggunakan  motortersebut,  Sumito  sangat  terkejut  karena  tidak menemukan  lagi  sepeda  motornya  dilokasi  tempat  SumitoY.  Viansyahmemarkirkan sepeda  motornya,  padahal  SumitoY.  Viansyahtidakmemindahkan  atau  tidak menyuruh  orang  lain  memindahkan  sepeda  motor  tersebut,sedangkan  karcis  parkir, kunci  sepeda  motor  serta  STNK  atas  nama  SumitoY.  Viansyahmasihdipegang  dan dikuasai oleh Sumito Y. Viansyah. Sumito Y. Viansyahtelah berupaya untuk mencari sepeda  motor  miliknyadiseluruh  areal  parkir  yang  dikelola  Secure  Parking,  namun usaha  Sumito  tidak  berhasil,  sehingga  dia  melaporkan  kejadian  tersebut  kepada Secure  Parking.  Sebelum  gugatan  ini  diajukanoleh  Sumito  Y.  Viansyah,  dia  telah mengadukan  hilangnyasepeda  motor  miliknya  di  areal  parkir  yang  dikelola  oleh Secure  Parking  ke  BPSK(Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen),  Secure  Parking hanya  bersedia  menggantikerugian  kepada  Penggugat  sebesar  Rp.7.000.000,-  (tujuh juta rupiah). Hal ini tentu saja ditolak oleh Pengugat karena penawaran yang diajukan Secure  Parking  nilainya  jauh  dibawah  kerugian  yang  diderita  oleh  Penggugat. Sehingga  Mediasi  di  BPSK  gagal  dan  prosesnya  dihentikan 2 dan  kemudian  Sumito mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat  dalam  Putusan  Nomor  345/Pdt.G/2007/  PN.JKT.PSTtanggal  07  Mei  2008 memenangkan  gugatan  Sumito  Y.  Viansyahdan  menghukum  Secure  Parking  untuk membayar  kerugian  materiil  kepada  Sumito  sebesar  Rp.  30.950.000,-.  Perkara  ini telah in kracht dengan Putusan Kasasi No. 2078 K/Pdt/2009.
Kasus lainnya adalah kehilangan mobil  yang dialami oleh Afifah Dewi dengan PT  Carrefour  Indonesia  dan  PT  Jasa  Prima  Suksesindo  (Mandiri  Security  Services). Kasus  ini  terjadi  pada  Desember  2008.  Ceritanya,  usai  berbelanja,  Afifah  langsung menuju  parkiran.  Ternyata  di  tempat  itu  mobil  Afifah  sudah  tidak  ada  di  tempat.  Ia melaporkan  kejadian  itu  ke  petugas,  dan  bersama-sama  mencari  mobil.  Meski hasilnya  nihil.  Ia  pun  mengajukan  gugatan  ke  PN  Jakarta  Selatan  pada  2010  lalu. Kepada tergugat, Afifah Dewi meminta ganti rugi sebesar Rp 68,5 juta (sesuai dengan harga  mobil),  serta  ganti  rugi  imateriil.  Dalam  gugatan,  dijelaskan  bahwa  mobil Afifah  digondol  orang  dengan  karcis  parkir  lain.  Kuasa  hukum  Afifah  mengatakan bahwa  hal  tersebut  adalah  bukti  ketledoran  petugas  yang  tidak  memeriksa  STNK mobil yang keluar dari kawasan parkir. 3
Selain kedua kasus di atas, ada juga kasus kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang  dialami  oleh  Parida  dan  M.  Beni  Bin  A.Gani.  Pada  tanggal  5  Juli  2013  Parida dan  M.  Beni  ke  Rumah  Sakit  Palembang  Bari  untuk  mengunjungi  keluarga  yang sedang  rawat  inap  di  rumah  sakit  tersebut,  dan  memarkirkan  motornya  yaitu  sepeda
2 Putusan  Mahkamah  Agung  RI  pada  Tingkat  Kasasi  Nomor  No.  2078  K/Pdt/2009  antara  PT. Securindo Packtama Indonesia v. Sumito Y. Viansyah, hlm.1-3.
3 3Contoh Kasus Kemenangan
Konsumen Melawan Pengelola Parkir ,at http://otomotif.liputan6.com/read/2422219/3-contoh-kasus-kemenangan-konsumen-melawan- pengelola-parkir?p=1 , 18 Februari 2016, 15.15.
motor merek YAMAHA Type 54 P (Cast Wheel)A/T, tahun pembuatan 2010 Nomor Polisi  BG  3889  ZA.  Mereka  memarkirkan  sepeda  motor  tersebut  di  pelataran  parkir dengan terlebih dahulu membayar biaya parkir sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk  selama  24  jam  kepada  2  orang  perempuan  yang  sedang  menjaga  pintu  masuk selaku  petugas  parkir  di  Rumah  Sakit  Palembang  Bari.  Pada  saat  akan  mengambil sepeda motor di tempat parkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Parida  dan  M.  Beni  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  Palembang  terhadap kelalaian PT. Tara Anugrah Rizky Agung selaku pengelola parkir dan telah di putus oleh hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang  Nomor 114 / Pdt.G /2013 /PN.PLG Tahun 2014 dan dikuatkan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 76/PDT/2014/PT.PLG. 4
Pengelola  parkir  sering  berkilah  tidak  mau  bertanggungjawab  terhadap kehilangan  kendaraan  dan  atau  barang  karena  adanya  klausula  baku  pengalihan tanggung jawab yang tertera dalam karcis parkir. Selain berlindung dari klausula baku tersebut,  pengelola  parkir  menganggap  bahwa  hubungan  hukum  yang  terjadi  antara pengelola  parkir  dengan  konsumen  adalah  perjanjian  sewa  lahan  bukan  perjanjian parkir.  Akan  tetapi  konsumen  beranggapan  bahwa  hubungan  perparkiran  antara konsumen dengan pengelola parkir adalah perjanjian penitipan.
Sehubungan dengan hal  tersebut,  menjadi  penting untuk  mengetahui  hubungan hukum  apa  yang  terjadi  antara  pengelola  parkir  dengan  konsumen  dalam  transaksi bisnis perparkiran.

## 2. Rumusan Masalah
Adapun  permasalahan  yang  diteliti: Pertama, apakah  hubungan  hukum  yang terjadi  antara  pengelola  parkir  dengan  konsumen  (pemilik  kendaraan)?; Kedua, bagaimana  tanggungjawab  pengelola  parkir  terhadap  kehilangan  kendaraan  dan  atau barang  milik  konsumen  di  tempat  parkir  terkait  adanya  klausula  baku  pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir?

## 3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  hukum  apa  yang  terjadi antara  pengelola  parkir  dengan  konsumen  dalam  transaksi  bisnis  perparkiran  dan bentuk    tanggungjawab  pengelola  parkir  apabila  terjadi  kehilangan  kendaraan  dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir.

## 4. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai  data utamanya  yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan antara lain:  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1367 K/Pdt/2002, Nomor 2078 K/Pdt/2009 dan Pengadilan Nomor 76/PDT/2014/PT.PLG.
Bahan-bahan  hukum  yang  telah    yang  telah  dikelompokkan  dan  diklasifikasi selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Dengan  analisis kualitatif  tersebut,  langkah  yang  ditempuh  didasarkan  logika  yuridis,  sehingga permasalahannya dijelaskan dalam penulisan tesis ini.
4 Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor  76/PDT/2014/PT.PLG  antara  PT.  Tara  Anugrah Rizky Agung v. Parida dan M.Beni bin A.Gani, hlm.2-5.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hubungan Hukum Antara Pengelola Parkir dan Konsumen
Menurut  Prof.  Mr.  Dr.L.J  van  Apeldoorn,  hubungan  hukum  adalah  hubungan- hubungan  yang  timbul  dari  pergaulan  masyarakat  manusia  (hubungan  yang  timbul dari  perkawinan,  keturunan,  kerabat  darah,  ketetanggaan,  tempat  kediaman, kebangsaan, dari perkara-perkara lainnya), dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan menentukan  batas  kekuasaan-kekuasaan  dan  kewajiban-kewajiban  tiap-tiap  orang terhap mereka dengan siapa ia berhubungan. 5 Tiap-tiap hubungan hukum, mempunyai dua segi  yaitu pada satu pihak ia merupakan hak, dan pada pihak lain ia  merupakan kewajiban . 6
Hubungan  hukum  adalah  hubungan  yang  diatutr  dan  diakui  oleh hukum.hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Di  dalam  hubungan  hukum,  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  yang  di  dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum ini diatur  dan  memiliki  akibat  hukum  tertentu.  Hak  dan  kewajiban  para  pihak  ini  dapat dipertahankan di hadapan pengadilan. 7
Terdapat  dua  macam  jenis  parkir,  yaitu  parkir Onstreet (di  bahu  jalan)  dan Offstreet (di luar bahu jalan). Parkir Onstreet adalah parkir yang tempatnya berada di bahu  pinggir-pinggir  jalan  umum  yang  diperbolehkan  oleh  pemerintah,  dan  yang mengelola  adalah  individu  atau  badan  hukum  yang  telah  mendapatkan  izin  oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan parkir offstreet (luar bahu jalan) adalah parkir yang  tempatnya  pada  kawasan-kawasan  tertentu  seperti  pusat-pusat  perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum. 8
Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009  tentang  Penyelenggaraan  Perparkiran:  “  Lokasi  tempat  parkir  dibedakan menjadi:”
a. Tempat parkir di tepi jalan umum;
b. Tempat khusus parkir;
c. Tempat parkir khusus swasta;
d. Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.
Tempat  parkir  di  tepi  jalan  umum,  tempat  parkir  khusus  dan  tempat-tempat tertentu  yang  digunakan  sebagai  tempat  parkir  tidak  tetap,  merupakan  tempat  parkir milik  pemerintah.  Pemerintah  menugaskan  juru  parkir  untuk  menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum dengan Surat Tugas, selain itu Pemerintah Daerah setempat dapat  menunjuk  Pihak  Ketiga  yang  berbentuk  badan  untuk  mengelola  parkir  di  tepi jalan umum. 9
Tempat parkir khusus swasta dapat disamakan dengan parkir offstreet dan pada umumnya  pengelola  parkir offstreet adalah  orang  pribadi  atau  badan  hukum  yang telah  memiliki  izin  dari  pemerintah  daerah  setempat. 10 Pada  umumnya  pengelola parkir  tidak  mempunyai  areal  atau  gedung  sendiri  melainkan  menjalin  kerjasama
5 Prof.  Mr.Dr.L.J.  vn  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum, PT.Pradnya  Paramita,  Jakarta,  1993, hlm.41.
6 Ibid.
7 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama) , FH UII Pers, Yogyakarta, 2013, hlm.6.
8 Penjelasan  Pasal  47  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  1993  tentang  Prasarana  dan Lalu Lintas Jalan.
9 Lihat Pasal 4 Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir.
10 Lihat Pasal 10 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir.
dengan  pemilik  atau  pengelola  gedung/areal  parkir  tertentu. 11 Gedung-gedung perkantoran  maupun  pusat  perbelanjaan  (mall)  biasanya  mempunyai  lahan  parkir yang  disediakan  untuk  memberikan  fasilitas  kepada  para  karyawan  maupun pengunjung  untuk  memarkirkan  kendaraan  mereka.  Terutama  untuk  pusat-pusat perbelanjaan (mall), tempat  parkir adalah hal  yang penting  yang harus, karena dapat mempengaruhi  jumlah  pengunjung  yang  akan  datang  ke  pusat  perbelanjaan  (mall) tersebut.
Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir, maka pemilik toko atau  mall  mempercayakan  lahan  parkirnya  untuk  dikelola  oleh  pihak  ketiga.  Pihak ketiga ini dikenal sebagai penyedia jasa parkir atau pengelola parkir. Pengelola parkir bisa  individu,  kelompok  atau  badan  hukum.Pemilik  atau  pengelola  gedung  yang memiliki  lahan  parkir  akan  bekerjasama  dengan  pengelola  parkir.  Dalam  perjanjian kerjasama  lazimnya  pemilik  atau  pengelola  gedung  memberikan  hak  kepada pengelola  parkir  untuk  mengelola  perparkiran  di  gedung  miliknya,  sehingga  baik sumber  daya  manusia  maupun  peralatan  penunjang  disiapkan  oleh  pengelola  parkir. Dapat  pula  diperjanjikan  pengelola  parkir  hanya  dimintakan  kerjasama  di  bidang manajemennya  saja  sehingga  sumber  daya  manusia  dan  peralatan  penunjang disiapkan oleh pemilik gedung. 12
Dalam  perjanjian  pengelolaan  gedung  parkir,  antara  pemilik  gedung  dan pengelola  parkir  hal-hal  yang  diatur  bukan  hanya  meliputi  pembagian  hasil  serta kewajiban  pembayaran  pajak  parkir  saja,  tetapi  juga  mengenai  hak  dan tanggungjawab pengelola parkir. Seperti apabila terjadi suatu hal di areal parkir yang dikelolanya, misalnya pemilik gedung dibebaskan dari tanggungjawab apabila terjadi kehilangan  mobil  di  gedung  miliknya  dan  mengelola  parkir  diwajibkan mengasuransikan areal parkirnya. 13
Tugas  pengelola  parkir  adalah  menjaga  keamanan  kendaraan  konsumen  yang diparkir  di  areal  parkir  yang  dikelolanya  dan  menyerahkan  kembali  kendaraan tersebut kepada konsumen dalam keadaan semula. Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir.  Oleh karena itu, konsumen membayar retribusi parkir bukan untuk  menyewa lahan parkir, melainkan untuk  memperoleh  keamanan  atas  kendaraannya.  Akan  tetapi  selama  ini  banyak pengelola parkir menolak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di areal parkir yang dikelolanya karena mereka berkilah bahwa parkir  adalah  perjanjian  sewa  lahan,  dan  mereka  hanya  menyewakan  lahan  untuk parkir.  Selain  itu  pengelola  parkir  selalu  berlindung  pada  klausula  baku  pengalihan tanggungjawab yang ada di karcis parkir.
Pada  umumnya  konstruksi  hukum  yang  berlaku  dalam  perparkiran  adalah perjanjian penitipan barang. 14 Perjanjian penitipan barang diatur di dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata(selanjutnya KUHPerdata), yang berbunyi :
“Penitipan  adalah  terjadi,  apabila  seseorang  menerima  sesuatu  barang  dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”
Menurut  kata-kata  pasal  itu,  penitipan  adalah  suatu  perjanjian  “riil”  yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan  yang nyata,  yaitu diserahkannya barang  yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya
11 David  M.L.  Tobing, Parkir  +  Perlindungan  Hukum  Konsumen, Timpani  Agung,  Jakarta,  2007, hlm.17.
12 Ibid.
13 Ibid .hlm.18.
14 Ibid.
pada  umumnya  yang  lazimnya  adalah  konsensuil,  yaitu  sudah  dilahirkan  pada  saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. 15
Pasal 1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang  yang  dipercayakan  kepadanya,  memeliharanya  dengan  minat  yang  sama seperti  ia  memelihara  barang  miliknya  sendiri. 16 Dari  ketentuan  pasal  tersebut  dapat diketahui  bahwa  tanggungjawab  terhadap  barang  yang  dititipkan  berada  pada  si penerima  titipan.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  isi  Pasal  1714  ayat  (1)  KUH  Perdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya. 17
Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah  perjanjian  penitipan  barang,  karena  memenuhi  unsur  dalam  ketentuan  Pasal 1694  KUH  Perdata.  Pengelola  parkir  menerima  barang  yaitu  kendaraan  dari konsumen,  kemudian  pengelola  parkir  akan  menyimpan  dan  mengembalikan kendaraan  tersebut  dalam  keadaan  seperti  semula.  Karena  perjanjian  penitipan merupakan  perjanjian riil maka  perjanjian  baru  terjadi  saat  konsumen  menerima karcis  parkir dan menyerahkan (memarkir) kendaraannya kepada pengelola parkir di areal parkir miliknya.
Perjanjian  parkir  merupakan  perjanjian  penitipan  barang  yang  sejati  dan penitipan barang dengan sukarela 18 , karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen  sepakat  bertimbal  balik  yaitu  konsumen  sepakat  menitipkan  barang (kendaraan)  miliknya  untuk  di  parkir  kepada  pengelola  parkir  di  areal  parkir  milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir. Begitu juga dengan pengelola parkir sepakat  menerima kendaraan milik konsumen untuk di parkirkan di areal parkir milik pengelola parkir.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1706  KUH  Perdata  maka  pengelola  parkir  wajib  untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri,  dan  selain  itu  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1714  KUH  Perdata,  pengelola parkir  berkewajiban  untuk  mengembalikan  kendaraan  tersebut  dalam  keadaan  yang sama  dengan  saat  kendaraan  itu  diserahkan  kepada  pengelola  parkir  untuk  diparkir (dititipkan).
Putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi untuk kasus perparkiran yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 jo. Nomor 19/1983/Pdt/PT.Y, jo.  Nomor  1/1982/Pdt/G/PN.SLM  antara  Ahmad  Panut  melawan  Rajiman  alias Pujiharjo,  Suwardi  dan  Pengurus  PD.  Argajasa.  Di  dalam  putusan  tersebut  majelis hakim  agung  membenarkan  pertimbangan  Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta.  Dalam putusan  banding,  Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta  memberikan  pertimbangan  antara lain  :  Hubungan  hukum  antara  pemilik  kendaraan  dan  pengelola  parkir  merupakan suatu  perjanjian  penitipan,  sehingga  bilamana  barangnya  hilang,  maka  pengelola harus bertanggungjawab. 19
Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang, karena dikonstruksikan  sebagai  perjanjian  penitipan  barang,  hal  ini  terlihat  di  dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara parkir, yaitu putusan Mahkamah Agung No  1367  K/PDT/2002,  yaitu  “  Bahwa  hubungan  penitipan  kendaraan  atau  yang memarkir dengan  yang  menerima parkir berlaku hukum aqnon dalam kaidah hukum
15 Subekti, Aneka Perjanjian , Cetakan Keempat, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1995, hlm.122.
16 Ibid.
17 David M.L.Tobing, Parkir +..., op.Cit , hlm.19.
18 Lihat Pasal 1699 KUH Perdata.
19 Ridwan  Khairandy, Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan  Berkontrak ,  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.331.
yaitu tanggungjawab sebagai penerima  titipan parkir.” 20 Sehingga benda atau barang yang  dimaksud  dalam  perjanjian  parkir  ini  adalah  kendaraan  yang  diparkir,  bukan lahan  parkirnya.  Benda  itu  dapat  ditentukan  dengan  jenis  kendaraannya,  nomor polisinya, jumlah helm  yang dibawa oleh pengguna jasa  parkir, dan lain sebagainya. Pertimbangan hukum hakim agung dalam mengambil putusan No. 1367 K/Pdt/ 2002 menyatakan  bahwa  dalam  implementasi  objeknya,  publik  secara  luas  mengakui  dan menyamakan pengertian “parkir” tersebut dengan penitipan”. 21
Dalam  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  No.2078  K/Pdt/2009  jo.  Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.513/Pdt/2008/PT.DKI.JKT jo. Putusan Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  No.345/Pdt.G/2007/  PN.JKT.PST  antara  PT  Securindo Packatama  Indonesia  melawan  Sumito  Y.  Viansyah  yang  dalam  pertimbangannya menyatakan  bahwa  pengelola  parkir  tetap  bertanggungjawab  atas  kendaraan  yang diparkirkan  di  areal  yang  dikelolanya  berdasarkan  ketentuan  dasar  yang  mengatur tentang  perjanjian  penitipan  barang  dan  menyatakan  bahwa  pencantuman  klausula baku  bertentangandengan  ketentuan  UUPK  dan  asas  kebebasan  berkontrak  yang diatur  dalam  KitabUndang-Undang  Hukum  Perdata  sehingga  PT  Securindo Packatama  Indonesia  dihukum  untuk  membayar  ganti  kerugian  yang  diderita  oleh Sumito Y. Viansyah. 22
Dalam  perjanjian  parkir,  objek  (prestasi)  dari  perjanjian  ini  adalah  pengelola parkir  sebagai  pihak  penerima  parkir  prestasinya  adalah  menerima  kendaraan  yang diparkirkan  di  area  parkir  yang  dikelolanya  dan  wajib  menjaga  keamanan  dan merawat  kendaraan  yang  diparkir  di  area  parkir  yang  dikelolanya  serta  wajib menyerahkan  kembali  kendaraan  yang  diparkir  dengan  keadaan  semula  kepada pemilik  kendaraan  (konsumen).  Sedangkan  prestasi  dari  konsumen  adalah menyerahkan  kendaraan  yang  akan  diparkirkan  di  area  parkir  yang  dikelola  oleh pengelola  parkir  dan  wajib  membayar  biaya  (ongkos)  parkir  sesuai  tarif  yang  telah ditentukan  oleh  pengelola  parkir.  Prestasi  dalam  perjanjian  penitipan  parkir  tersebut merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak,  yaitu hak pengelola parkir merupakan  kewajiban  dari  pemilik  kendaraan  atau  konsumen,  sedangkan  hak konsumen merupakan kewajiban bagi pengelola parkir.

## 2. Tanggungjawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan dan atau Barang  Milik  Konsumen  Di  Tempat  Parkir  Terkait  Adanya  Klausula  Baku Pengalihan Tanggungjawab Dalam Karcis Parkir
Seperti  yang  sudah  dibahas  sebelumnya,  bahwa  hubungan  hukum  antara pengelola  parkir  dengan  konsumen  pemilik  kendaraan  adalah  perjanjian  penitipan barang,  karena  memenuhi  unsur  dalam  ketentuan  Pasal  1694  KUH  Perdata.  Objek (prestasi)  dari  perjanjian  ini  adalah  pengelola  parkir  sebagai  pihak  penerima  parkir prestasinya  adalah  menerima  kendaraan  yang  diparkirkan  di  area  parkir  yang dikelolanya  dan  wajib  menjaga  keamanan  dan  merawat  kendaraan  yang  diparkir  di area  parkir  yang  dikelolanya  serta  wajib  menyerahkan  kembali  kendaraan  yang diparkir  dengan  keadaan  semula  kepada  pemilik  kendaraan  (konsumen).  Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area
20 Putusan  Mahkamah  Agung  RI  pada  tingkat  Kasasi  dalam Susanto  v.  PT.Sawo  Kembar  Galeria , Nomor 1367 K/Pdt/2002, hlm.10.
21 Ibid.
22 Putusan Mahkamah Agung RI terhadap permohonan  keberatan hak uji materiil terhadap Pasal36 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999Tentang Perparkiran Nomor  30  P/HUM/2012,  hlm.8.  Lihat  juga  Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  perkara PT.  Securindo Packatama Indonesia  v. Sumito Y. Viansyah No.2078 K/Pdt/2009, hlm.38.
parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai  tarif  yang  telah  ditentukan  oleh  pengelola  parkir.Apabila  terjadi  kehilangan atau  kerusakan  terhadap  kendaraan  dan/atau  barang-barang  yang  ada  di  kendaraan milik  konsumen  saat  sedang  di  parkir  diarea  parkir  yang  dikelola  pengelola  parkir maka  pengelola  parkir  bertanggungjawab  atas  hal  tersebut.  Karenatanggungjawab pengelola  parkir  terhadap  konsumen  adalah  untuk  mengembalikan  kendaraan konsumen dalam keadaan semula, hal ini berdasarkan pada Pasal 1706 dan 1714 ayat (1)  KUH  Perdata,  terjadinya  kerusakan  atau  kehilangan  kendaraan  di  areal  parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir.
Ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata 23 menentukan bahwa pengelola parkir wajib untuk  merawat,  memelihara  (menjaga)  kendaraan  tersebut  seperti  memelihara kendaraannya sendiri, dan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1714 KUH Perdata, pengelola  parkir  berkewajiban  untuk  mengembalikan  kendaraan  tersebut  dalam keadaan  yang  sama  dengan  saat  kendaraan  itu  diserahkan  kepada  pengelola  parkir untuk diparkir (dititipkan). Seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf h Perda Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran  yaitu: “menjaga keamanan  dan  ketertiban  tempat  parkir,  serta  bertanggung  jawab  ataskeamanan kendaraan  beserta  perlengkapannya.”  Bahkan  di  dalam  ketentuan  Pasal  9  ayat  (2) huruf a dan b, yaitu:
“Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraantempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana sertakeamanan dan ketertiban tempat parkir;
b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;”
Ketentuan Pasal 11 huruf a dan b Perda Kota Yogyakarta No.18 tahun 2009  tentang Penyelenggaraan Perparkiran, juga menyataka bahwa: Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta wajib :
a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraantempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
Oleh karena itu pengelola parkir baik di tempat parkir milik pemerintah maupun swasta  wajib  menjaga  keamanan  kendaran  milik  konsumen  saat  di  parkir  di  areal parkir yang dikelolanya dan wajib mengembalikan kepada konsumen dalam keadaan semula.
Untuk  membuktikan  apakah  pengelola  parkir  harus  bertanggungjawab  atau  tidak terhadap  kehilangan  kendaraan  yang  diparkir  tersebut  adalah  perlu  untuk menganalisis  dan  mengkaji  terlebih  dahulu  tentang  wanprestasi,  karena  kedua  pihak yaitu  pengelola  parkir  dan  pengguna  jasa  parkir  terikat  perjanjian  parkir  yang merupakan perjanjian penitipan barang (kendaraan).
Wanprestasi  adalah  salah  satu  pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian  tidak memenuhi kewajiban/prestasi yang telah diperjanjikan. Kalau debitur tidak memenuhi sebagaimana  mestinya  dan  kesemuanya  itu  dapat  dipersalahkan  kepadanya,  maka dikatakan  bahwa  debitur  wanprestasi. 24 Menurut  Munir  Fuady,  wanprestasi  adalah
23 Pasal  1706  KUH  Perdata  :  “Si  penerima  titipan  diwajibkan  mengenai  perawatan  barang  yang dipercayakan  padanya,  memeliharanya  dengan  minat  yang  sama  seperti  ia  memelihara  barang- barangnya sendiri.
24 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya , Alumni, Bandung: 1993, hlm.122.
tidak  dilaksanakannya  prestasi  atau  kewajiban  sebagaimana  mestinya  yang dibebankan  oleh  kontrak  terhadap  pihak-pihak  tertentu  yang  disebutkan  dalam kontrak,  yang  merupakan  pembelokan  pelaksanaan  kontrak,  sehingga  menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh  salah satu atau para pihak. 25
Dari beberapa pengertian, unsur-unsur wanprestasi adalah :
1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian
2. Ada kesalahan
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.
Fakta-fakta  dalam  kejadian  kehilangan  kendaraan  dan  atau  barang  di  tempat parkir dikaitkan dengan unsur-unsur wanprestasi, yaitu:

## 1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian
Kewajiban (presatasi) pengelola parkir dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang adalah merawat dan memelihara kendaraan yang diparkir/ dititipkan  kepadanya,  dan  mengembalikan  kendaraan  yang  sama  yang  telah diterimanya  kepada  pengguna  jasa  parkir.  Prestasi  pengguna  jasa  adalah  membayar upah  jasa  parkir  kepada  pengelola  parkir.  Dalam  masalah  ini,  pengelola  parkir  tidak menjalankan  kewajibanya  yaitu  menjaga,  memelihara  kendaraan  yang  diparkir dengan aman serta tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan milik pengguna jasa parkir.  Oleh  karena  itu  pengelola  parkir  memenuhi  unsur  wanprestasi  yang  pertama, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

## 2. Ada kesalahan
Di  dalam  masalah  ini,  kesalahan  pengelola  parkir  adalah  karena  kelalaiannya yang  tidak  memeriksa  dan  mengamankan  kendaraan  yang  diparkir,  serta  tidak mengecek  nomor  polisi  kendaraan  yang  ada  di  dalam  karcis  parkir  dengan  nomor polisi  kendaraan  yang  ada  di  kendaraan,  sehingga  mengakibatkan  kendaraan  itu hilang  dicuri  oleh  pencuri  dan  keluar  area  parkir  dengan  mudah  tanpa  dicegah  oleh pihak pengelola parkir. Oleh karena itu, pengelola parkir memenuhi unsur wanprestasi yang kedua dalam masalah ini.
3. Ada kerugian Undang-undang menyebut rugi ( schade ) maka yang dimaksud adalah sebagai berikut  kerugian  nyata  ( feitelijknadee )  yang  dapat  diduga  atau  diperkirakan  pada saat  perikatan  itu  diadakan,  yang  timbul  sebagai  akibat  ingkar  janji.  Jumlahnya ditentukan  dengan  suatu  perbandingan  di  antara  keadaan  kekayaan  sesudah terjadinya  ingkar  janji  dan  keadaan  kekayaan  seandainya  tidak  terjadi  ingkar janji. 26 Yang  dimaksud  kerugian  yang  dapat  dimintakan  penggantian  itu,  tidak hanya  berupa  biaya-biaya  yang  sungguh-sungguh  telah  dikeluarkan  ( kosten ),  atau kerugian  yang  sungguh-sungguh  menimpa  harta  benda  si  berpiutang  ( schaden ), tetapi  juga  yang  berupa  kehilangan  keuntungan  ( interessen ),  yaitu  keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai ( winstderving ). 27
25 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis)  Buku  Kedua ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.87.
26 Mariam  Darus,  Badrulzaman,  et.al. Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001, hlm. 21.
27 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cetakan Ketiga Satu, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 148.
Akibat  dari  kelalaian/  kesalahan  pengelola  parkir  yang  mengakibatkan kendaraan  milik  pengguna  jasa  parkir  hilang,  pengguna  jasa  parkir  mengalami kerugian,  yaitu  kerugian  materiil  sejumlah  harga  kendaraan  yang  hilang,  juga kerugian karena mengeluarkan biaya untuk transportasi pengguna jasa akibat tidak adanya  kendaraan  karena  kendaraannya  hilang.  Kerugian  berupa  kehilangan keuntungan  yang  diperoleh  juga  dialami  oleh  pengguna  jasa,  pengguna  jasa kehilangan keuntungan yang seharusnya dia peroleh jika ada kendaraannya, tetapi menjadi tidak memperoleh karena kendaraannya hilang.
Salah  satu  contoh  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  yang  kehilangan kendaraan  yang  diparkir  di  tempat  parkir  milik  pengelola  parkir  seperti  yang dialami oleh Parida dan M. Beni Bin A.Gani, yaitu: “Bahwa akibat hilangnya satu unit sepeda motor merk YAMAHA Type 54 P (Cast Wheel) A/T, tahun pembuatan 2012, BG 3889 ZA milik Penggugat, Penggugat dirugikan secara materiel sebesar Rp  9.000.000,-  (sembilan  juta  rupiah).  Bahwa  akibat  hilangnya  satu  unit  sepeda motor  merk  YAMAHA  Type  54  P(Cast  Wheel)  A/T,  tahun  pembuatan  2012,  BG 3889 ZA milik Penggugat, Penggugat  dirugikan karena harus mengeluarkan biaya untuk  ongkos  ketempat  kerja  pulang  pergi  dan  urusan  lainnya  sebesar  Rp 100.000,-  (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya. Bahwa akibat hilangnya satu unit sepeda motor merk YAMAHA Type 54 P(Cast Wheel) A/T, tahun pembuatan 2012, BG 3889 ZA milik Penggugat,hilang juga kenikmatan Penggugat, untuk itu Penggugat  merasa  dirugikan  secara  inmaterial  sebesar  Rp  100.000,-  (seratus  ribu rupiah) untuk setiap harinya.” 28
Contoh  lainnya  adalah  kehilangan  sepeda  motor  Tiger  milik  Sumito  Y. Viansyah  di  areal  yang  dikelola  oleh  PT.  Secure  Packtama  Indonesia,  Sumito  Y. Viansyah  mengalami  kerugian  yang  secara  nyata  yaitu  hilangnya  sepeda  motor miliknyayang  merupakan  satu-satunya  kendaraan  yang  sehari-hari  digunakan olehnya untuk bekerja, dan  akibat hilangnya sepeda motor tersebut Sumito harus menyewa  kendaraan  umum  untuk  menjalankan  aktifitasnya  sebagai  karyawan. Kerugian  yang  dialami Sumito  Y. Viansyah  yaitu  sebesar  harga  sepeda  motornya yang  hilang  sebesar  Rp  20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupIah)  ditambah  dengan ongkos yang telah dikeluarkan oleh Sumito sejak hilangnya sepeda motor miliknya sampai  tanggal  10  Oktober  2007  sebesar  Rp  10.950.000,00  (sepulu  juta  sembilan ratus  lima  pulih  ribu  rupiah)  sehingga  total  kerugian  materiil  yang  dialami  oleh Sumito  adalah  sebesar  Rp  30.950.000,00  (tiga  puluh  juta  sembilan  ratus  lima puluh  ribu  rupiah).  Selain  itu  Sumito  juga  menderita  kerugian  immateril,  yaitu tersitanya waktu dan pikiran  Sumito untuk mengurus perkara ini sehingga Sumito tidak dapat bekerja dengan baik. 29
Oleh  karena  itu,  unsur  wanprestasi  yang  ketiga  telah  terpenuhi,  kesalahan yang  dilakukan  oleh  pengelola  parkir  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen/ pemilikkendaraan.

## 4. Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian
Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian adalah dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak menimbulkan kerugian yang dialami
28 Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor  76  /  PDT  /  2014  /  PT.PLG  antara  PT.Tara Anugerah Rizky Agung melawan Parida dan M.Beni Bin A.Gani, hlm.4-5.
29 Putusan  Mahkamah  Agung  RI  pada  Tingkat  Kasasi  Nomor  No.  2078  K/Pdt/2009  antara  PT. Securindo Packtama Indonesia v. Sumito Y. Viansyah, hlm.5.
oleh pihak yang lainnya. Hubungan sebab akibat merupakan kaitan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain. 30
Dalam  masalah  kehilangan  motor  ini,  kesalahan  ada  pada  pihak  pengelola parkir  yang  lalai  untuk  menjaga  kendaraan  milik  pengguna  jasa  parkir  sehingga kendaraan itu hilang dan menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa parkir.
Oleh karena itu, unsur wanprestasi yang keempat telah terpenuhi, kesalahan yang  dilakukan  oleh  pengelola  parkir  menimbulkan  kerugian  bagi  pengguna  jasa parkir.
Dari  analisa  di  atas  keempat  unsur  wanprestasi  telah  terpenuhi,  maka pengelola  parkir  terbukti  telah  melakukan  wanprestasi,  sehingga  harus bertanggungjawab  terhadap  kendaraan  milik  pengguna  jasa  parkir  yang  hilang. Pengelola  parkir  tidak  dapat  berkilah  lagi  dengan  menggunakan  klausula  baku yang  menyatakan  bahwa  segala  bentuk  kehilangan  atau  kerusakan  menjadi tanggungjawab  pengguna  jasa  parkir.  Pengelola  parkir  wajib  memberikan  ganti rugi  kepada  pengguna  jasa,  hal  ini  karena  telah  diatur  di  dalam  Pasal  4  UU Perlindugan  Konsumen,  pasal  tersebut  mengatur  hak  konsumen  diantara  hak konsumen  adalah  menerima  ganti  rugi.  Hak  konsumen  untuk  mendapatkan  ganti rugi  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  4  huruf  h  UU  Perlindungan  Konsumen  yang mengatakan  bahwa:  “hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”
Pasal  1236  KUH  Perdata  mengatakan  bahwa:“Si  berutang  adalah  wajib memberikan  ganti  biaya,  rugi  dan  bunga  kepada  si  berpiutang,  apabila  ia  telah membawa  dirinya  dalam  keadaan  tak  mampu  untuk  menyerahkan  kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.”
Pasal 1708 KUH Perdata mengatakan bahwa “ Tidak sekali-kali si penerima titipan  bertanggung  jawab  tentang  peristiwa-peristiwa  yang  tak  dapat  disingkiri, kecuali  apabila  ia  lalai  dalam  pengembalian  barang  yang  dititipkan.”  Dari ketentuan  tersebut  jelas  bahwa  pengelola  parkir  harus  bertanggung  jawab  kepada konsumen karena pengelola parkir telah lalai melaksanakan kewaji\
lobannya  untuk  menjaga  keamanan  kendaraan  milik  konsumen  di  areal parkir  yang  dikelolanya  dan  menyebabkan  kendaraan  milik  konsumen  hilang, sehingga pengelola parkir tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan konsumen yang diparkir (dititipkan) kepadanya.
Selain  ketentuan-ketentuan  di  atas  yang  mengatur  pengelola  parkir  harus bertanggungjawab  memberi  ganti  rugi  kepada  konsumen  yang  kehilangan kendaraan di areal parkir yang dikelola pengelola parkir, dalam  ketentuan Pasal 17 dan  18  Perda  Kota  Yogyakarta  No.18  Tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan Perparkiran diatur mengenai ganti rugi atas kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen yang hilang di areal parkir yang dikelola oleh pengelola parkir.
Pasal  17  ayat  (1)  berbunyi  :  “Apabila  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan kendaraan  pada  saat  parkir  di  tempat  parkerTepi  Jalan  Umum,  menjadi tanggungjawab juru parkir.”
Pasal 18 berbunyi: “Apabila terjadi kehilangan kendaraan di Tempat Khusus Parkir  milik  Pemerintah  Daerah  danmilik  Swasta  pada  saat  jam  parkir,  menjadi tanggungjawab pengelola Tempat Khusus Parkir.”
30 Munir  Fuady, Hukum  Bisnis  Dalam  Teori  dan  Praktek  (Buku  Keempat), Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002, hlm.254.
Dari ketentuan tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa pengelola parkir baik di  areal  parkir  milik  pemerintah  maupun  swasta  wajib  bertanggung  jawab  terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang saat di parkir di areal parkir yang dikelolanya.
Putusan  peninjauan  kembali  Mahkamah  Agung  Nomor  124/PK/PDT/2007 menolak permohan peninjauan kembali  yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia.  Keputusan  yang  bersifat  final dan mengikat ini memerintahkan pengelola parkir  untuk  mengganti  semua  bentuk  kehilangan  di  lahan  parkir,  termasuk  di dalamnya  kendaraan,  helm,  isi  dalam  mobil  dan  segala  sesuatu  yang  hilang  karena lemahnya  keamanan  di  lahan  parkir.  Penggantian  kerugian  pun  bukan  sebatas maksimal  satu  kali,  sepuluh  kali  atau  sekian  kali  dari  tarif  parkir,  namun  sesuai dengan nilai barang yang hilang atau rusak.
Dalam  putusan  pengadilan  yang  lain,  yaitu  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat antara Sumito Y. Viansyah melawan PT. Securindo Pactama Indonesia Nomor 345/Pdt.G/2007/  PN.JKT.PST  tanggal  07  Mei  2008  menyatakan  tergugat  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  menghukum  tergugat  untuk  membayar kerugian  materiil  kepada  penggugat  sebesar  Rp.  30.950.000,00  (tiga  puluh  juta sembilan  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah). 31 Dalam  pertimbangan  putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyaitu: “Bahwa fakta hilangnya sepeda motor Penggugat (Sumito Y.  Viansyah)  tersebut  apabila  dihubungkandengan  perjanjian  penitipan  barang  yang telah  terjadi  antara  Penggugat  denganTergugat  (Secure  Parking),  maka  Tergugat (Secure  Parking)sebagai  pengelola  perparkiran  mempunyai  tanggungjawab  hukum atas  kehilangan  tersebut,  sebab  petugas/karyawan  Tergugat  (Secure  Parking) selakupengelola  parkir  bertanggung  jawab  atas  pengawasan  dan  pengamanan terhadapbarang  yang  dititipkan  secara  memadai,  mengingat  tidak  mungkin  sepeda motordapat  keluar  dari  areal  tanpa  menunjukkan  "karcis  parkir"  atau  bukti STNKkepada  petugas  parkir,  oleh  karena  itu  akibat  kelalaian  dan  kekurang  hati- hatiankaryawan  Tergugat  (Secure  Parking)  dalam  memeriksa  identitas  sepeda  motor serta  pemiliknyaberakibat  hilangnya  sepeda  motor  milik  Penggugat  (Sumito  Y. Viansyah) dan mengalami kerugian. 32
Dalam  tingkat  banding  dengan  Putusan  No.  513/Pdt/2008/  PT.DKI.JKT  pada tanggal 22 Desember 2008, hakim memutus perkara ini dengan menyatakan tergugat telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  menghukum  tergugat  untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta  tujuh  ratus  ribu  rupiah). 33 Selanjutnya  kedua  belah  pihak,  PT.  Secure  Parking maupun  Sumito  Y.  Viansyah  Y.  Viansyah  mengajukan  upaya  hukum  kasasi,  dan hakim agung dalam Putusan Kasasi No. 2078 K/Pdt/ 2009 tanggal 30 November 2010 menolak  permohonan  kasasi  ini  sehingga  putusan  kasasi  ini  menguatkan  putusan tingkat  sebelumnya  yaitu  Putusan  banding  yang  menghukum  PT.  Secure  Parking (pengelola  parkir)  untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  Sumito  Y.  Viansyah (konsumen).
Dalam perkara yang lain yaitu antara Parida dan M. Beni Bin A.Gani melawan PT.  Tara  Anugerah  Rizky  Agung,  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Palembang memutuskan dalam Putusan Nomor  114/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal  22 Januari 2014 yaitu  “Menghukum  Tergugat  (PT.  Tara  Anugerah  Rizky  Agung)  untuk  membayar uang sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) kepada Penggugat atas hilangnya satu  unit sepedamotor merk Yamaha Type 54 P  (Cast  Wheel) A/T tahun pembuatan
31 Putusan  Mahkamah  Agung  RI  pada  Tingkat  Kasasi  Nomor  No.  2078  K/Pdt/2009  antara  PT. Securindo Packtama Indonesia v. Sumito Y. Viansyah, hlm.20.
32 Ibid. hlm.29.
33 Ibid .hlm.21.
2012  ,BG-3889.ZA  milik  Penggugat  (Parida  dan  M.Beni  bin  A.Gani). 34 Putusan Pengadilan  Negeri  Palembang  tersebut  dikuatkan  oleh  Hakim  Pengadilan  Tinggi Palembang dengan Nomor 76 / PDT / 2014 / PT.PLG.
Dalam  beberapa  putusan  hakim  yang  telah  menjadi  yurisprudensi,  hakim menyatakan  bahwa  perbuatan  pengelola  parkir  yang  menyebabkan  kendaraan  milik pengguna  jasa  parkir  hilang  adalah  perbuatan  melawan  hukum.  Putusan  hakim tersebut tidak tepat karena menyatakan perbuatan pengelola parkir sebagai perbuatan melawan  hukum,  karena  perjanjian  parkir  merupakan  perjanjian  penitipan  barang 35 (kendaraan)  sehingga  perbuatan  pengelola  parkir  tersebut  dikategorikan  sebagai wanprestasi. Pengelola parkir melakukan wanprestasi, karena tidak dapat menjalankan kewajibannya  yaitu  menjaga  keamanaan  kendaraan  yang  diparkir,  dan  tidak  dapat menyerahkan kendaraan kembali kepada pemiliknya yaitu pengguna jasa parkir.
Di  dalam  suatu  perjanjian  kerugian  salah  satu  pihak  dapat  disebabkan  oleh perbuatan  melawan  hukum  maupun  wanprestasi.  Perbuatan  melwan  hukum merupakan genus (yang  umum)  sedangkan  wanprestasi  merupakan species (yang khusus).  Dalam  perjanjian  parkir  ini,  perbuatan  pengelola  parkir  yang  menyebabkan motor  konsumen  hilang  saat  diparkir  memenuhi  unsur  wanprestasi,  pengelola  parkir sebagai penerima titipan (perjanjian parkir dikonstruksikan sebagai perjanjian parkir) tidak  dapat  memenuhi  prestasinya  yaitu  menjaga  kendaraan  itu  dan  tidak  dapat menyerahkan  kembali  kendaraan  itu  yang  merupakan  barang  titipan  yang  harus dikembalikan kepada pemberi titipan yaitu konsumen.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  membedakan  antara  gugatan wanprestasi  yang  didasarkan  pada  hubungan  kontraktual  antara  Penggugat  dan Tergugat  dan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  di  mana  tidak  ada  hubungan kontraktual  antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Perkembangan  dalam  praktik  putusan- putusan  pengadilan  menunjukan  bahwa  terjadi  pergeseran  teori  tersebut  karena hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum. 36
Dari  analisis  di  atas,  disimpulkan  bahwa  tanggung  jawab  pegelola  parkir terhadap  kehilangan  kendaraan  dan  atau  barang  milik  konsumen  terkait  adanya klausula  baku  pengalihan  tanggung  jawab  dalam  karcis  parkir  adalah  pengelola parkirwajib  bertanggungjawab  memberi  ganti  kerugian  kepada  konsumen  yang kendaraannya  hilang  di  areal  parkir  yang  dikelola  oleh  pengelola  parkir  karena pengelola  parkir  terbukti  melakukan  wanprestasi  dalam  perjanjian  parkir  yang merupakan perjanjian penitipan barang, yaitu karena dengan kurang kehati-hatiannya dan  kelalaian  telah  menyebabkan  kendaraan  milik  konsumen  hilang  saat  diparkir  di area  parkir  yang  dikelolan  pengelola  parker  sehingga  pengelola  parkir  tidak  dapat memenuhi  prestasinya  untuk  menyerahkan  kembali  kendaraan  yang  diparkir  kepada konsumen sebagai pemilik kendaraan tersebut.
Ganti  rugi  yang  wajib  diberikan  oleh  pegelola  parkir  berupa  biaya,  rugi  dan bunga. 37 Biaya  adalah  semua  pengeluaran  atau  ongkos  yang  telah  yang  secara  riil
34 Putusan  Pengadilan  Tinggi  Palembang  Nomor  76  /  PDT  /  2014  /  PT.PLG  antara  PT.Tara Anugerah Rizky Agung melawan Parida dan M.Beni Bin A.Gani,hlm.9.
35 Lihat  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3416/Pdt/1985,Nomor  1367  K/Pdt/  2002  dan  Nomor .2078 K/Pdt/2009.
36 Suharnoko, Hukum  Perjanjian:  Teori  dan  Analisa  Kasus ,  Cetakan  Ketiga,  Kencana  Pernada Media, Jakarta, 2004, hlm.136.
37 Pasal  1243  KUH  Perdata  :  “Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
dikeluarkan  oleh  pihak  dalam  perjanjian. 38 Kerugian  ( schade) adalah  kerugian  yang secara  nyata  derita  menimpa  harta  benda  kreditor.  Kerugian  terhadap  harta  benda tersebut terjadi akibat kelalaian debitor. 39 Bunga adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan ( winstderving )  andai debitor tidak wanprestasi. 40 Biaya berupa penggantian biaya/ongkos  yang dikeluarkannya untuk  transportasi  sehari-hari karena  tidak  menggunakan  kendaraannya,  karena  kendaraannya  hilang.  Ganti  rugi berupa  rugi  yaitu  pengelola  parkir  memberikan  ganti  rugi  sejumlah  harga  kendaraan milik  pengguna  jasa  parkir  yang  hilang,  dan  ganti  rugi  bunga  pengelola  parkir memberikan  ganti  kerugian  terhadap  keuntungan  yang  sudah  diharapkan  oleh pengguna  jasa  parkir  apabila  kendaraannya  tidak  hilang,  pengguna  jasa  parkir  dapat memperoleh keuntungan dari kendaraannya tersebut.

## C. PENUTUP
Hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen dalam perparkiran  adalah  perjanjian  penitipan  barang  (kendaraan),  sehingga  prestasi  dalam perjanjian  perparkiran  adalah  konsumen  menyerahkan  kendaraan  miliknya  kepada pengelola  parkir  untuk  diparkir  di  areal  parkir  yang  dikelola  pengelola  parkir,  dan membayar biaya (jasa) parkir kepada pengelola parkir. Sedangkan prestasi pengelola parkir  adalah  wajib  menjaga  dan  memelihara  kendaraan  milik  konsumen  dengan aman  selama  diparkir  di  areal  parkir  yang  dikelolanya  dan  wajib  mengembalikan kendaraan  tersebut  seperti  keadaan  semula  kepada  konsumen,  serta  menerima  biaya (jasa) parkir dari konsumen.
Tanggung jawab pegelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik  konsumen  terkait  adanya  klausula  baku  pengalihan  tanggung  jawab  dalam karcis parkir adalah pengelola parkirwajib bertanggungjawab memberi ganti kerugian kepada  konsumen  yang  kendaraannya  hilang  di  areal  parkir  yang  dikelola  oleh pengelola  parkir  karena  pengelola  parkir  terbukti  melakukan  wanprestasi  dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang.
Pengelola  parkir  sebaiknya  merevisi  perjanjian  baku  mereka  yang  memuat klausula  baku  pengalihan  tanggung  jawab  yaitu  dengan  menghapus  ketentuan  baku tersebut,  dan  mencantumkan  klausula  pertanggungjawaban  pengelola  parkir  apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang di areal parkir yang dikelolanya apabila diakibatkan kesalahan pihak pengelola parkir. Sebaiknya pengelola parkir pemerintah maupun  swasta  bekerjasama  dengan  pihak  asuransi  perpakiran  untuk  mengantisipasi apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang di areal parkir agar meringankan ketika  memberikan  ganti  kerugian  kepada  konsumen  yang  khilangan  kendaraan  dan atau barangsaat diparkir diareal parkir milik pengelola parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  et.al, Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2001.
Fuady,  Munir, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis)  Buku  Kedua , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
_______, Hukum  Bisnis  Dalam  Teori  dan  Praktek  (Buku  Keempat), Citra  Aditya Bakti,Bandung, 2002.
38 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia ....op.Cit , hlm.287.
39 Ibid .hlm.288.
40 Ibid.
Khairandy,  Ridwan, Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan  Berkontrak ,  Program  Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta, 2003.
_______, Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam  Perspektif  Perbandingan  (Bagian Pertama) , FH UII Pers,Yogyakarta, 2013. Prof.  Mr.Dr.L.J.  vn  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum, PT.Pradnya  Paramita, Jakarta, 1993.
Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya , Alumni, Bandung, 1993. Subekti, Aneka Perjanjian , Cetakan Keempat, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1995. ______, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cetakan Ketiga Satu,Intermasa, Jakarta, 2003. Suharnoko, Hukum  Perjanjian:  Teori  dan  Analisa  Kasus ,  Cetakan  Ketiga,  Kencana Pernada Media,Jakarta, 2004.
Tobing, David M.L, Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen, Timpani Agung,Jakarta, 2007.

## Putusan Pengadilan:
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  pada  tingkat  Kasasi,  Nomor  1367  K/Pdt/2002  antara

## Susanto v. PT.Sawo Kembar Galeria
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  pada  Tingkat  Kasasi  Nomor  No.  2078  K/Pdt/2009 antara PT. Securindo Packtama Indonesia v. Sumito Y. Viansyah.
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  terhadap  permohonan  keberatan  hak  uji  materiil terhadap  Pasal36  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta Nomor 5 Tahun 1999Tentang Perparkiran Nomor 30 P/HUM/2012.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor  76  /  PDT  /  2014  /  PT.PLG  antara PT.Tara Anugerah Rizky Agung melawan Parida dan M.Beni Bin A.Gani.
Website:
3  Contoh  Kasus  Kemenangan  Konsumen  Melawan  Pengelola  Parkir,  at http://otomotif.liputan6.com/read/2422219/3-contoh-kasus-kemenangan-konsumen- melawan-pengelola-parkir?p=1 , 18 Februari 2016, 15.15.

## Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir.