## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Analisis Mengenai Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi
Jasmine Adhisty Fiqannawati 1 , Meliyana Yustikarini 2
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia jasmineafiq@gmail.com, meliyana.yustikarini@ui.ac.id

## ABSTRACT
Joint assets is all of every assets that is obtained during the marriage, but grants and prizes  are  not  included joint property. When the  married couple decided to  divorce,  the joint assets  must  divided  into  two  equals  part.  There  is  an  agreement  that  is  known  as  marriage agreement during the marriage, that the agreement has a purpose to separate the husband’s assets and the wife’s assets, so that all of the assets that was obtained in marriage are not joint assets. The marriage agreement could be made by a Notary, but it has to be registered by a civil register  to  be  valid  for  third  party.  It  is  needed  to  do  the  research  about  how  joint  property divided after the divorce based on Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN and how a Notary holds authority  about  the  marriage  agreement.  This  type  of  research  is  doctrinal  research  with constitutions approach. This research used qualitative method and literature study. The results of  this  research  are  joint  assets  that  the  marriage  was  carried  out  without  a  marriage agreement has to divided into two parts equally and Notary as public official has authorities not only to make marriage agreement, but also validate that marriage agreement.
Keywords: Marriage Agreement, Joint Property, Notary’s Authority

## ABSTRAK
Harta bersama adalah seluruh harta yang didapat dalam perkawinan, namun tidak termasuk hibah dan/atau hadiah yang termasuk ke dalam harta bawaan. Harta bersama ini, bila  terjadi  perceraian  harus  dibagi  dua  sama  besar.  Dalam  perkawinan,  dikenal  pula perjanjian kawin pisah harta sebagai bentuk perjanjian untuk memisahkan harta suami dan istri selama perkawinan sehingga harta yang didapat selama perkawinan tidaklah termasuk dalam  harta  bersama.  Perjanjian  kawin  ini  dapat  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik  oleh Notaris,  namun  harus  dicatatkan  oleh  petugas  pencatatan  sipil  untuk  berlaku  bagi  pihak ketiga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian  berdasarkan  Putusan  Nomor  236/Pdt.G/2020/PN  Cbi  dan  mengenai kewenangan Notaris terkait dengan perjanjian kawin. Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembagian  harta perkawinan  yang  perkawinan  tersebut  dilakukan  tanpa  perjanjian  kawin  haruslah  dibagi dua sama besar, dan Notaris sebagai pejabat publik tidak hanya memiliki wewenang untuk membuat  perjanjian  kawin,  namun  juga  berwenang  untuk  mengesahkan  perjanjian  kawin tersebut.
Kata kunci: Perjanjian Kawin, Harta Bersama, Wewenang Notaris.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Pada tanggal 6 September 2018, YB (nama samaran) sebagai Penggugat dan TRS (nama samaran) resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan. Kedua belah pihak  pada  awalnya  adalah  sepasang  suami  istri yang  menikah  pada 21 Mei  1999 dan telah didaftarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor.
Dari perkawinan tersebut kedua belah pihak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.  Karena  kedua  belah  pihak  menikah  tanpa  membuat  perjanjian  kawin,  maka harta yang didapat kedua belah pihak dalam perkawinan ini menjadi harta Bersama. Harta Bersama yang didapat dari perkawinan tersebut antara lain berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 96 m 2 dengan bangunan di atasnya berupa  Rumah Tinggal yang menjadi tempat tinggal bagi YB dan TRS selama perkawinan berlangsung sejak tahun  2000.  Tanah  ini  dibeli  seharga  Rp.  29.000.000,-  (dua  puluh  sembilan  juta Rupiah) dan harga jual sekarang tidak kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) (selanjutnya disebut Harta Bersama 1), dan sebidang tanah Hak Milik Adat seluas 70 m 2 berikut bangunan dan segala sesuatu di atasnya yang didaftarkan atas nama TRS. Tanah  ini dibeli seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh  lima juta Rupiah) dan harga jual sekarang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) (selanjutnya disebut Harta Bersama 2).
Yang menjadi alasan utama YL mengajuka gugatan cerai kepada TRS adalah karena TRS pergi bersama lelaki lain saat YL sedang bertugas sebagai pelaut, dengan kata lain TRS melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Alasan lainnya adalah untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  harta  bersama  hasil  perkawinan yang  belum  dibagi  karena  TRS  memiliki  indikasi  ingin  menguasai  harta  bersama dengan  dalih  untuk  anak-anak  YL  dan  TRS.  Yang  menjadi  dalil  gugatan  adalah  YL ingin  pembagian  harta  bersama  berupa  Harta  Bersama  1  diberikan  untuk  YL  dan Harta Bersama 2 diberikan untuk TRS, serta hak asuh anak-anak jatuh kepada pihak YL. YL menggunakan Pasal  35 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi “ Harta  benda yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama ”  sebagai  dasar gugatannya.
Menurut Pasal 35 ayat (1), harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan 1 , yang kemudian harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri tersebut  menjadi  harta  bersama.  Harta  bersama  ini  terbentuk  sejak  tanggal terjadinya  perkawinan  sampai  perkawinan  tersebut  putus  baik  karena  perceraian maupun  karena  kematian. 2 Harta  yang  dihasilkan  dalam  perkawinan  tersebut menjadi modal atau penopang kehidupan bagi suami istri serta anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 3 .
Harta-harta yang didapatkan dalam perkawinan ini menjadi harta bersama tanpa adanya perjanjian kawin pemisahan harta. Perjanjian kawin pemisahan harta antara  pihak  suami  dan  pihak  istri  ini  dibuat  oleh  Notaris  dalam  kewenangannya
1 Undang-Undang Tentang Perkawinan , UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.
1 TLN No. 3019, Pasal 35 ayat (1).
2 Bahder Nasution, Hukum Perdata Islam , (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 33.
3 Sonny Dewi Juliasih, Harta Benda Perkawinan, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan , (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 7.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
membuat  akta  otentik.  Notaris  sebagai  pejabat  publik  berwenang  membuat  akta otentik  bagi  para  pihak  salah  satunya  termasuk  membuat  akta  perjanjian  kawin berkaitan dengan pemisahan harta.
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  dalam  hal  ini penting  untuk  dilakukan  penelitian  mengenai  besaran  pembagian  harta  bersama dalam  perkawinan  pasca  perceraian  yang  dalam  perkawinan  tersebut  dilakukan dengan  tanpa  membuat  perjanjian  kawin  pemisahan  harta,  karena  jumlah  harta dalam  nominal  rupiah  yang  dibagi  oleh  hakim  untuk  YL  dan  TRS  memiliki perbedaan nominal, sehingga masing-masing tidak mendapat persis 1/2 (setengah) bagian.  Untuk  itu,  diperlukan  penelitian  mengenai  pembagian  harta  bersama perkawinan  pasca  perceraian  yang  dalam  perkawinan  tersebut  dilangsungkan dengan tanpa perjanjian kawin pemisahan harta maupun perjanjian kawin lainnya. Dengan demikian rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:
1) Bagaimana  pengaturan  mengenai  pembagian  harta  bersama  dalam perkawinan  pasca  perceraian  yang  perkawinan  tersebut  dilangsungkan dengan tanpa perjanjian kawin tentang pemisahan harta maupun perjanjian kawin lainnya berdasarkan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi?
2) Bagaimana  kewenangan  Notaris  terkait  dengan  perjanjian  kawin  tentang pemisahan harta maupun perjanjian kawin lainnya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  doktrinal  yang  dilakukan dengan cara atau teknik pengumpulan bahan hukum sekunder berupa bahan hukum primer melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan menggunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai bahan hukum primer dan  sumber-sumber  hukum  lain  yang  mendukung  penelitian  ini.  Bahan  hukum sekunder  yang  digunakan  untuk  menunjang  penelitian  ini  berupa  jurnal-jurnal, artikel-artikel, dokumen-dokumen, dan buku-buku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Mengenai Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Pasca Perceraian  Yang  Perkawinan  Tersebut  Dilangsungkan  Dengan  Tanpa Perjanjian  Kawin  Tentang  Pemisahan  Harta  Maupun  Perjanjian  Kawin Lainnya Berdasarkan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi
Pengaturan  mengenai  harta  bersama  terdapat  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  UU Perkawinan. Pada awalnya, tujuan perkawinan adalah untuk mencari kebahagaiaan bagi pasangan suami istri, namun pada kenyataannya sering kali ditemukan masalah dalam pernikahan. 4 Dalam suatu perkawinan yang menyatukan kepala dengan dua pikiran  berbeda,  bukan  tidak  mungkin  dua  pikiran  yang  berbeda  tersebut
4 Syaikhul Hakim, “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Akademika , Vol. 9, No. 1 (2015), hlm. 45.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
mengalami  perselisihan  yang  bahkan  dapat  berujung  pada  perceraian.  Perceraian merupakan bagian dari perkawinan yang tanpa adanya perkawinan tidak mungkin ada perceraian dan perceraian terjadi sebagai jalan akhir bagi pasangan suami-istri yang  tidak  menemukan  titik  tengah  dalam  masalah  rumah  tangga  mereka. Perceraian dapat terjadi bila memenuhi syarat yang disebutkan oleh undang-undang yaitu  suami-istri  terus-menerus  cekcok  dan  tidak  dapat  hidup  rukun. 5 Bila  terjadi perceraian,  maka  harta  bersama  adalah  salah  satu  hal  yang  akan  sangat  mungkin disengketakan  oleh  pasangan  suami  istri,  sehingga  di  sinilah  peran  Hakim diperlukan  untuk  memutuskan  apakah  harta  tersebut  termasuk  ke  dalam  harta bersama atau bukan, berikut pembagian harta bersama bagi para pihak. 6
Harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan, menurut Subekti, terbagi menjadi  empat  golongan,  yaitu:  harta  yang  diperoleh  oleh  suami/istri  berupa warisan  atau  hibah  dari  keluarga,  harta  yang  diperoleh  oleh  suami/istri  dengan usahanya sendiri saat belum menikah, harta yang diperoleh oleh suami/istri dalam perkawinan sebagai milik bersama, dan harta yang dihadiahkan kepada suami/istri saat  perkawinan  berlangsung. 7 Namun  harta  bersama  tidak  selalu  mencakup seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan, melainkan hanya sebatas harta yang diusahakan  atau  dihasilkan  selama  perkawinan  dan  pengaturan  tentang  harta bersama  ini  tidak  berlaku  apabila  para  pihak  melakukan  perjanjian  pemisahan harta. 8 Menurut  Subekti  pula,  pasangan  yang  sudah  pisah  ranjang  dapat membuat perjanjian pemisahan harta karena saat itu mereka masih terikat perkawinan. Harta bersama  juga  tidak  mempermasalahkan  harta  selama  perkawinan  tersebut  dibeli oleh  suami  atau  istri,  yang  terpenting  adalah  harta  tersebut  diusahakan  atau didapatkan  saat  perkawinan  masih  berlangsung. 9 Yang  termasuk  harta  bersama pula, bukan hanya harta kekayaan yang didapat selama perkawinan oleh suami dan istri,  namun  juga  berupa  utang  suami  dan  istri  yang  timbul  selama  perkawinan masih berlangsung. 10
Mengenai  pembagian  harta  bersama  ini  aturan-aturannya  terdapat  dalam UU  Perkawinan,  yang  mana  pembagian  harta  bersama  yang  diakibatkan  oleh perceraian  adalah  pembagian  sama  sama  rata  bagi  suami  maupun  istri  dengan jumlah  ½  bagian  bagi  masing-masing  pihak. 11 Dalam  harta  bersama  yang  didapat
5 Anak Agung Istri Altia Dwi Widaswari, “Pembagian Harta Tak Bergerak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan:, Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 2. No. 3 (2021), hlm. 592.
6 Melia, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)”, Kajian Hukum dan Keadilan , Vol. 7. No. 3 (2019), hlm. 507.
7 Panal Herbet Limbong, “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia”, Jurnal Retentum , Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 215-216.
8 Erizka Permatasari, “Harta Gono-Gini Setelah Bercerai”, hukumonline.com, 21 Januari 2021, tersedia pada www.hukumonline.com, diakses pada 10 Desember 2022.
9 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.
10 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 167.
11 Melia, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
selama  perkawinan,  terjadi  pencampuran  harta  antara  suami  dengan  istri  yang sering disengketakan setelah para pihak bercerai. Hal ini sering terjadi karena tidak adanya perjanjian pemisahan harta antara suami istri.
Seharusnya pembagian harta bersama dilakukan secara adil agar tidak ada ketidakadilan  di  antara  para  pihak.  Pengajuan  pembagian  harta  bersama  dapat dilakukan  bersamaan  dengan  gugatan  perceraian  dengan  menyebutkan  harta bersama  dan  bukti-bukti  bahwa  harta  tersebut  diperoleh  selama  perkawinan. Pengajuan  pembagian  harta  bersama  juga  dapat  dilakukan  setelah  putusan perceraian terbit. Gugatan pembagian harta bersama dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bagi warga negara non muslim. 12
Pada  umumnya,  harta  bersama  dibagi  menjadi  dua  bagian  sama  besar menurut  Pasal  128  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut KUHPerdata). 13 Pembagian  harta  bersama  juga  diberikan  kepada  pasangan  yang tidak  bekerja  selama  harta  tersebut  didapatkan  selama  perkawinan  berlangsung. Pembagian  harta  bersama  yang  dibagi  dua  sama  besar  ini  juga  tercantum berdasarkan  yurisprudensi  yang  terdapat  dalam  Putusan  Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK, yang mana dalam putusan tersebut Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Pembanding  semula  Tergugat  yang  menggugat  pembagian  harta  bersama  yang didapatkan  selama  pernikahan  untuk  dibagi  dua  sama  rata.  Yurisprudensi  lainnya terdapat  pula  pada  Putusan  Nomor  39  Pdt.G/2021/  PN  SKH,  yang  mana  Hakim memutuskan  bahwa    harta  bersama  atau  harta  gono-gini  untuk  dibagi  dua  sama besar,  dan  apabila  harta  bersama  sulit  dibagi  maka  harta  dijual  secara  lelang  di muka  umum  dan  hasilnya  dibagi  dua  sama  besar  untuk  masing-masing  pihak mantan suami dan mantan istri.
Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  236/Pdt.G/2020/PN  Cbi 14 ,  Hakim memutuskan  pembagiaan  harta  bersama  untuk  pihak  YL  berupa  Harta  Bersama 1 seharga Rp. 300.000.000,- dan untuk pihak TRS berupa Harta Bersama 2 senilai Rp. 200.000.000,-.  Bila  dijumlahkan,  harta  bersama  YL  dan  TRS  berjumlah  Rp. 500.000.000,- yang artinya TRS mendapatkan Rp. 50.000.000,- lebih banyak.
Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 128 KUHPerdata yang menerangkan bahwa harta  bersama  dibagi  menjadi  dua  sama  besar.  TRS  memang  melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain saat YL selaku suami bekerja sebagai sebagai pelaut. Namun tidak adanya perjanjian perkawinan di antara mereka yang memuat klausa  bahwa  bila  pihak  yang  melakukan  perselingkuhan  maka  akan  mendapat pembagian  harta  bersama  yang  lebih  sedikit  dibanding  pihak  yang  tidak berselingkuh.
Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)”, hlm. 510.
12 Bernadus Nagara, “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Les Crimen , Vol. 5, No. 7 (2016), hlm. 2.
13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijke Wetboek ], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 128.
14 Pengadilan Negeri Cibinong, Putusan No. 236/Pdt.G/2020/PN Cbi., YB Melawan TRS (2020), hlm. 20.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Memang  pembagian  harta  bersama  atau  harta  gono-gini  tidaklah  mutlak harus 50:50, dan pembagian harta bersama dapat didasarkan pada pihak mana yang menghasilkan  harta  lebih  banyak  saat  perkawinan  maka  akan  mendapat  bagian lebih  banyak  saat  pembagian  harta  bersama  setelah  perceraian. 15 Namun  Putusan Pengadilan Negeri Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi juga tidak menerangkan apakah YL  menghasilkan  harta  lebih  banyak  saat  perkawinan.  Berdasarkan  identitas  para pihak  yang  tercantum  dalam  putusan  bahwa  TRS  hanyalah  Ibu  Rumah  Tangga, namun tidak menutup kemungkinan bahwa TRS tetap memiliki penghasilan sendiri. Dalam putusan pula tidak disebutkan secara terang-terangan bahwa TRS memiliki penghasilan sendiri. Namun mengingat Harta Bersama 2 yang dibeli atas nama TRS, tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  TRS  juga  memiliki  penghasilan  sendiri meskipun statusnya adalah ibu  rumah tangga.  Pada umumnya memang kewajiban mencari  nafkah  dibebankan  kepada  pundak  suami  karena  istri  sudah  mengambil bagian  dalam  mengurus  urusan  domestik  rumah  tangga,  namun  tidak  menutup kemungkinan bahwa istri pun dapat bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. 16 Dalam  sebuah  putusan,  terdapat  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan suatu  perkara.  Yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara terkait harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor
236/Pdt.G/2020/PN  Cbi  adalah  adanya  indikasi  TRS  yang  ingin  menguasai  harta bersama setelah perceraiannya dengan YL. Pertimbangan hakim berikutnya adalah Harta  Bersama  1  dibeli  atas  nama  YL  dan  Harta  Bersama  2  dibeli  atas  nama  TRS, yang  mana  secara  tidak  langsung  ini  mempermudah  pembagian  harta  bersama karena tidak perlu dilakukan lelang, namun terdapat perbedaan harga dari ke dua harta  bersama  tersebut.  Hakim  juga  menimbang  mengenai  pembagian  harta bersama tersebut, yang mana Harta Bersama 1 yang dulunya ditempati oleh YL dan TRS  saat  masih  menjadi  suami  istri,  kini  ditempati  oleh  YL  dengan  istri  barunya. Sehingga  pembagian  harta  bersama  tersebut  lebih  condong  pada  atas  nama  siapa harta tersebut dibeli dahulu saat perkawinan masih berlangsung.
Putusan  Hakim  termasuk  di  dalamnya  pertimbangan  Hakim  yang merupakan  kegiatan  Hakim  dalam  mempetimbangkan  aspek  formal  atau  materil dari  sebuah  gugatan  dalam  mengabulkan,  menolak  atas  memutus  suatu  perkara tidak  dapat  diterima. 17 Idealnya  putusan  Hakim  memiliki  unsur  keadilan, kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum. 18 Putusan  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri  Nomor  236/Pdt.G/2020/PN  Cbi  sudah  memenuhi  unsur  kemanfaatan  dan kepastian hukum, namun belum memenuhi unsur keadilan. Putusan tersebut sudah memberi  manfaat  pada  pihak  YL  dan  TRS  dalam  memperoleh  hak  masing-masing mereka  dalam  harta  bersama  tersebut.  Putusan  tersebut  juga  sudah  memenuhi
15 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian , (Jakarta: Visitmedia Pustaka, 2008), hlm. 44.
16 Nasrullah, “Pembagian Harta Bersama dari Perceraian Akibat Perselingkuhan”, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia , Vol. 1, No. 8 (2022), hlm. 1002. 17 Erisa Ardika Prasada, “Perimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung”, Jurnal Hukum Uniski , Vol. 3 No. 1 (2014), hlm. 37. 18 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum , (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm.
23.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1426 - 1437 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6627
kepastian hukum karena tidak adanya upaya hukum tingkat selanjutnya dari pihak TRS. Namun putusan tersebut masih belum memenuhi unsur keadilan karena Hakim membagi harta bersama tidak secara 50:50.
Jadi  seharusnya  Hakim  membagi  sebesar  50:50  harta  bersama  tersebut karena  tidak  disebutkan  secara  jelas  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi mengenai apakah YL menghasilkan harta lebih banyak saat perkawinan  atau  tidak.  Mengenai  perselingkuhan  TRS  pun,  karena  tidak  adanya perjanjian  kawin  yang  memuat  klausula  jika  salah  satu  pihak  berselingkuh  maka pihak tersebut akan mendapat sanksi berupa pembagian harta bersama yang lebih sedikit dibanding pihak yang tidak berselingkuh, maka alasan TRS berselingkuh juga tidak bisa menjadi dasar untuk membagi harta bersama yang lebih sedikit kepada TRS.
Perceraian  tidak  hanya  berdampak  kepada  permbagian  harta  bersama, namun juga terhadap hak asuh anak. Pengertian perceraian diatur dalam Pasal 207 KUHPerdata, namun bila dicermati lebih dalam masalah tentang perceraian ini tidak ada  dalam  UU  Perkawinan. 19 Perceraian  yang  terjadi  di  antara  suami  istri  berarti berlawanan dengan Pasal 1 UU Perkawinan yang mana pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.  Sedangkan  perceraian  berarti  ketidakmampuan  para  pihak  untuk memenuhi hal itu. 20
Salah satu akibat dari perceraian ini adalah tentang pengasuhan anak. Dalam perkawinan yang sah, maka lahir pula anak-anak yang memiliki identitas yang jelas karena  adanya  akta  kelahirang  dengan  bantuan  keterangan  dari  orang  yang membantu proses kelahiran tersebut. 21 Karena masa anak-anak adalah masa rentan dan  juga  masa  penentu  masa  depan  suatu  bangsa.  Jika  kepribadian  anak-anak penerus generasi bangsa baik, maka akan baik pula masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, jika kepribadian seorang anak buruk, maka akan buruk pula masa depan suatu  bangsa.  Maka  dari  itu  peran  keluarga  sangat  fundamental  dan  vital  dalam tumbuh  kembang  seorang  anak  agar  dapat  membentuk  kepribadian  yang  baik. 22 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  (selanjutnya disebut  UU  Perlindungan  Anak)  mengatur  dengan  tegas  bahwa  anak  yang  masih berumur  di  bawah  delapan  belas  tahun  masuk  dalam  pemeliharaannya  orang tuanya. 23 Anak  di  bawah  umur  sendiri  adalah  mereka  yang  belum  menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa mereka telah dewasa. 24 Perceraian sering kali
19 Putri Nabilah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan No. 601/Pdt.G/2020/PN Mdn)”, Jurnal Ilmiah Penelitian , Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 108.
20 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 150-151.
21 Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 73.
22 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 57.
23 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak , UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 297 TLN No. 5606.
24 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam ,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
menyebabkan  perebutan  hak  asuh  anak  oleh  suami  atau  istri  dalam  proses perceraian karena masing-masing pihak merasa berhak atas perwalian anak setelah perceraian  terjadi. 25 Pengasuhan  anak  ini  pada  dasarnya  meliputi  masalah pendidikan,  ekonomi,  dan  segala  kebutuhan  dasar. 26 Pemeliharaan  atas  anak  ini dilakukan  sampai  anak-anak  kawin  dan  dapat  berdiri  sendiri,  namun  jika  anak sudah  kawin  tetapi  belum  dapat  berdiri  sendiri  maka  orang  tuanya  tetap  wajib memeliharanya. 27
Salah  satu  faktor  kehilangan  hak  asuh  atas  anak  adalah  pengasuh  berbuat sesuka hati salah satunya adalah berselingkuh. 28 Dalam hal ini TRS yang merupakan ibu dan menurut peraturan perundang-undangan anak di bawah umur diasuh oleh ibunya  bila  ibunya  tidak  “bermasalah”,  namun  karena  TRS  melakukan perselingkuhan  dan  hal  tersebut  terhitung  sebagai  “bermasalah”  maka  TRS kehilangan hak asuh atas anak-anaknya. Perkawinan adalah hal yang sakral, namun dewasa  ini  banyak  masyarakat  yang  mengabaikan  kesakralannya 29 ,  termasuk perselingkuhan  yang  dilakukan  oleh  TRS.  TRS  mengabaikan  kesakralannya pernikahannya dengan YL sehingga melakukan perselingkuhan.

## 2.  Peran  Notaris  Dalam  Pembuatan  Perjanjian  Kawin  Tentang  Pemisahan Harta Maupun Perjanjian Kawin Lainnya
Berdasarkan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) 30 , Notaris memiliki  kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  maupun  yang  dikehendaki  oleh para  pihak.  Perjanjian  kawin  pisah  harta  termasuk  dalam  perjanjian  yang dikehendaki  oleh  para  pihak  dalam  pembuatannya,  yang  di  dalamnya  berisi kehendak para pihak untuk menyatakan bahwa harta yang mereka dapatkan selama perkawinan  yang  umumnya  menjadi  harta  bersama  menjadi  harta  masing-masing pihak yang mendapatkannya.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  mengatur  bahwa perjanjian kawin yang awalnya hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, sekarang dapat  dibuat  sebelum  perkawinan,  saat  perkawinan,  dan  selama  perkawinan
(Palembang: Noerfikri Offset, 2015), hlm. 56.
25 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian , (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 354.
26 Andi Aco Agus, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”, Jurnal Supremasi , Vol. 13, No. 1
(2018), hlm. 62.
27 K. Wanji Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.
34.
28 Meita Djohan, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)”, Pranata Hukum , Vol. 11, No. 1 (2016), hlm. 62.
29 Rokiyah, “Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 Huruf A Kompilasi Hukum Islam Tentang Penetuan Hak Perwalian”, SENTIA Vol. 1, No. 1 (2018) hlm. 1.
30 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris , UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004
No. 117 TLN No. 4432.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1426 - 1437 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6627
tersebut  berlangsung. 31 Dengan  kata  lain  perjanjian  kawin  dapat  dibuat  setelah dilangsungkannya  akad  atau  janji  perkawinan  yang  menandakan  sahnya perkawinan.
Pasal  35  UU  Perkawinan  menyatakan  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan  adalah  di  bawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain. Frasa “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” secara tidak langsung menyatakan bahwa ada perjanjian yang bisa berbeda dari ketentuan Pasal 35  UU  Perkawinan.  Perjanjian  ini  adalah  perjanjian  kawin  yang  dibuat  oleh  para pihak  yang  terikat  dalam  perkawinan  yang  dibuat  atas  dasar  kesepakatan  kedua belah pihak.
Perjanjian  kawin  yang  dibuat  di  bawah  tangan  maupun  yang  dibuat  di hadapan Notaris, harus mendapat pengesahan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan  dimuat  dalam  akta  perkawinan.  Tanpa  pencatatan  ini,  perjanjian  kawin  yang dibuat tidak berlaku untuk pihak ketiga, sehingga bila terjadi pemindahan aset atau segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  harta  suami  atau  istri  tetap  diperlukan persetujuan  suami  atau  istri  karena  perjanjian  kawin  yang  tidak  dicatatkan tersebut. 32 Perjanjian  kawin  ini  pula  hanya  dapat  diubah  selama  satu  kali  selama perkawinan untuk menghindari disalah-gunakannya perjanjian ini, daan perjanjian kawin dapat diubah dengan syarat tidak boleh merugikan pihak ketiga.
Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta perjanjian  kawin,  sehingga  akta  perjanjian  kawin  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  otentik.  Menurut  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015, Notaris juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian kawin. 33 Kekuatan pembuktian perjanjian kawin ini terletak  pada  pembubuhan  tanda  tangan  atau  cap  jempol  dari  pihak  yang  datang menghadap  Notaris,  sehinggan  akta  yang  sudah  ditandangani  atau  dicap  jempol tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti di muka Pengadilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pembagian harta bersama antara YL dengan TRS harusnya dibagi sama besar yaitu  50:50  karena  mengingat  tidak  disebutkannya  bahwa  YL  menghasilkan harta lebih banya dalam pernikahan. Mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh TRS, maka hal ini seharusnya tidak berpengaruh pada pembagian harta bersama karena tidak adanya perjanjian kawin yang memuat klausula bahwa yang berselingkuh  akan mendapatkan harta bersama lebih  sedikit dibanding
31 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
32 Komang Febrinayanti Dantes dan I gusti Ayu Apsari Hadi, “Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 9 No. 1 (2023), hlm. 567. 33 Firman Floranta Adonara, “Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi”, Jurnal Ilmu Kenotariatan , Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 64.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang  tidak  berselingkuh.  Namun  perselingkuhan  yang  dilakukan  oleh  TRS memilik  dampak  kepada  hak  asuh  anak  karena  Tergugat  dianggap “bermasalah”  dan  bertindak  semaunya  dengan  berselingkuh  sehingga  hak asuh anak seharusnya tidak bisa diberikan TRS.
2. Pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  69/PUU-XIII/2015,  Notaris  tidak hanya  berwenang  untuk  membuat  perjanjian  kawin  dalam  bentuk  akta otentik,  namun  Notaris  juga  memiliki  wewenang  untuk  mengesahkan perjanjian  kawin  agar  perjanjian  kawin  tersebut  berlaku  bagi  pihak  ketiga.
Pengesahan  perjanjian  kawin  tidak  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pegawai pencatatan  sipil,  namun  juga  dapat  dilakukan  oleh  Notaris  selaku  pejabat umum.

## Saran
1. Sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan permbagian harta bersama antara para pihak sehingga pembagian harta bersama yang dilakukan menjadi lebih adil  dan  para  pihak  mendapat  tepat  50:50  bagian  berupa  masing-masing mendapat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) karena perselingkuhan yang dilakukan TRS seharusnya tidak mempengaruhi jumlah pembagian harta bersama.
2. Sebaiknya  ada  peraturan  yang  menjelaskan  secara  jelas  wewenang  Notaris pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  69/PUU-XIII/2015  yaitu  Notaris tidak  berwenang  membuat  perjanjian  kawin  namun  juga  berwenang  untuk mengesahkannya agar berlaku tidak hanya bagi pihak suami dan istri namun juga bagi pihak ketiga.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijke Wetboek ], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 128. Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1 TLN   No. 3019. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak , UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 297 TLN No. 5606. Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris ,  UU  Nomor  30  Tahun  2004,  LN  Tahun 2004 No. 117   TLN No. 4432.

## Buku-Buku
Afandi,  Ali, Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  dan  Hukum  Pembuktian ,  Jakarta:  PT. Rineka Cipta,   1997.
Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2014.
Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 2018. Juliasih, Sonny  Dewi, Harta  Benda  Perkawinan,  Kajian  Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami  dan  Isteri  atas  Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan , Bandung: PT. Refika Aditama, 2015. Juliasih, Sonny Dewi. Harta Benda Perkawinan, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan  Suami  dan  Isteri  atas  Kepemilikan  Harta  Dalam  Perkawinan . Bandung: PT.   Refika Aditama, 2015.
Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006.   Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam , Palembang: Noerfikri Offset, 2015. Marsaid, Marsaid. Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam . Palembang: Noerfikri Offset, 2015.
Mertokusumo,  Sudikno, Teori  Hukum ,  Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka,  2012. Nasution, Bahder, Hukum Perdata Islam , Bandung: Mandar Maju, 1997.
Nasution, Bahder. Hukum Perdata Islam . Bandung: Mandar Maju, 1997. Saleh, K. Wanji, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Susanto,  Happy, Pembagian  Harta  Gono-Gini  Saat  Terjadinya  Perceraian ,  Jakarta:
Visitmedia Pustaka, 2008.
Syaifuddin, Muhammad, Hukum Perceraian , Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

## Artikel Jurnal
Agus, Andi Aco, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”, Jurnal Supremasi , Vol. 13, No. 1 (2018).
Djohan,  Meita,  “Hak  Asuh  Anak  Akibat  Perceraian  (Studi  Perkara  Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA  TnK)”, Pranata Hukum , Vol. 11, No. 1 (2016).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1426 - 1437 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6627
Firman  Floranta  Adonara,  “Kewenangan  Notaris  Mengesahkan  Perjanjian  Kawin
Sebagai Amanat Konstitusi”, Jurnal  Ilmu  Kenotariatan ,  Vol.  1,  No.  2 (2020).
Hakim, Syaikhul. “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii dan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Akademika , Vol. 9, No. 1 (2015). Limbong,  Panal  Herbet,  “Pengaturan  Hukum  Dalam  Pembagian  Harta  Bersama Perkawinan   Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia”, Jurnal Retentum , Vol. 3, No. 1 (2022).
Melia,  “Pembagian  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian  (Studi  Terhadap  Putusan Mahkamah Agung Nomor  597K/AG/2016)”, Kajian  Hukum  dan Keadilan , Vol. 7. No. 3 (2019). Nabilah,  Putri,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hak  Asuh  Anak  Akibat  Perceraian Dikarenakan   Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan No. 601/Pdt.G/2020/PN Mdn)”, Jurnal Ilmiah Penelitian , Vol. 3, No. 1 (2022). Nagara,  Bernadus,  “Pembagian  Harta  Gono-Gini  atau  Harta  Bersama  Setelah Perceraian Menurut   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974”, Les  Crimen , Vol. 5, No. 7 (2016).
Nasrullah,  “Pembagian  Harta  Bersama  dari  Perceraian  Akibat  Perselingkuhan”,
Jurnal Ilmiah   Multi Disiplin Indonesia , Vol. 1, No. 8 (2022).
Prasada,  Erisa  Ardika,  “Perimbangan  Hakim  dalam  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak Akibat  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kayuagung”, Jurnal  Hukum  Uniski , Vol. 3 No. 1 (2014).
Rokiyah, “Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 Huruf A Kompilasi  Hukum  Islam  Tentang  Penetuan  Hak  Perwalian”, SENTIA Vol. 1, No. 1 (2018). Widaswari,  Anak  Agung  Istri  Altia  Dwi,  “Pembagian  Harta  Tak  Bergerak  Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan:, Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 2. No. 3 (2021).

## Internet
Permatasari,  Erizka“Harta  Gono-Gini  Setelah  Bercerai”,  hukumonline.com,  21 Januari 2021,   tersedia  pada  www.hukumonline.com,  diakses  pada  10 Desember 2022.