Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No.10 Oktober 2018

## ANALISIS  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN    PELAYANAN  ADMINISTRASI TERPADU  (PATEN)  DI  KECAMATAN  KARANGSEMBUNG  KABUPATEN CIREBON
Ipik Permana Dan Iwan Ridwan Hardiawan Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon Email: ipermana44@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berawal  dari  masalah  yaitu  pelayanan  umum  di  Kec. Karangsembung Kab. Cirebon kurang maksimal, hal tersebut diduga akibat belum optimalnya  implementasi  kebijakan  Paten.  Metode  penelitian  yang  penelitian gunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  menggambarkan/menjelaskan implementasi  kebijakan  Paten  di  Kec.  Karangsembung  Kab.  Cirebon  dengan dukungan  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  para  narasumber. Paten  merupakan  kebijakan  Pemerintah  Pusat  dalam  rangka  mengoptimalkan pelaksanaan pelyanan umum di wilayah kewenngan Kecamatan. Paten diterapkan dengan  maksud  untuk  menghilangkan  rantai  pelayanan,  dimana  pelayanan  umum cukup  sampai  tahap  kecamatan  dan  tidak  perlu  sampai  pada  tingkat  Kabupaten. Namun  dalam  perkembangannya  beberapa  pelayanan  umum  (seperti  KTP)  masih dilakukan  di  tingkat  Kabupaten  (Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil). Kebijakan  Paten  di  Kec.  Karangsembung  sudah  diimplementasikan  namun  masih belum  optimal,  hal  tersebut  masih  belum  optimal  seperti  pada  sumber  daya, komunikasi,  kecenderungan-kecenderungan  (Disposisi),  serta  struktur  birokrasi. Belum  optimalnya  implementasi  kebijakan  Paten  di  Kec.  Karangsembung dikarenakan  masih  adanya  beberapa  faktor  penghambat  yaitu  Pemda  Cirebon sebagai  aktor  pendukung  dilihat  dari  dukungan  finansial  dan  peralatan  serta kewenangan  yang  diberikan.  Akan  tetapi  Pemerintah  Kabupaten  juga  sekaligus sebagai  aktor  penghambat,  karena  belum  adanya  ketegasan  perihal  kewenangan pelayanan  KTP.  Disatu  sisi  menurut  Paten  pelayanan  umum  (termasuk  KTP) dilaksanakan  dilevel  kecamatan,  sebab  Paten  merupakan  upaya  penghilangan rantai pelayanan dari warga ke Pemerintah Kabupaten. Artinya bahwa pelayanan umum  berhenti  sampai  pada  tingkat  kecamatan.  Akan  tetapi  kenyataannya pelayanan  KTP  sampai  dengan  sekarang  (hingga  diberlakukannya  Paten) pelayanan KTP dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini  merupakan  dualisme  mekanisme  pelayanan  umum  yang  tidak  segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

## Kata Kunci :  Implementasi Kebijakan Paten

## Pendahuluan
Terciptanya pelayanan umum yang bermutu/prima menjadi bagian dan indikator dari good  governance .  Tata  pemerinatahan  yang  ideal  adalah  bentuk  pengelolaan pemerintah  dengan  semangat  pelayanan  yang  baik  dalam  segala  bidang.  Karena  pada dasarnya  pelayanan  publik  memiliki  pengaruh  terhadap  laju  perkembangan  kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya perbaikan dalam hal pelayanan masyarakat, melalui optimalisasi pendelegasian kewenangan dari Pemda/dalam hal ini adalah Bupati terhadap  Camat.  Melalui  kewenangan  pelayanan  di  kecamatan,  diharapkan  bisa  lebih cepat/efisien  dan  efektif,  namun  tidak  meninggalkan  kualitas  pelayanan.  Dalam pelayanan di Kecamatan, pada dasarnya untuk menciptakan pelayanan  yang baik perlu keterlibatan  dari  masyarakat  sehingga  menjadi  lebih  terbuka.  Dengan  demikian, masyarakat ikut serta mengawasi terselenggaranya palayanan publik di kecamatan/daerahnya  yang  prima.  Tanpa  ada  kerjasama  dari  pihak  penerima  layanan, upaya peningkatan pelayanan di kecamatan akan sulit terselenggara.
Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN).  Pada  tahun  2014  pertama  kali kebijakan  Paten  dicanangkan,  Kabupaten  Cirebon  menunjuk/menentukan  Kecamatan Karangsembung  sebagai  wilayah  percontohan  yang  melaksanakan  kebijakan  Paten. Kemudian  disusul  dengan  beberapa  kecamatan  lainnya  sebanyak  11  kecamatan  pada tahun  2015  Sampai  dengan  sekarang  kebijakan  Paten  telah  dilaksanakan  di  13 Kecamatan. Akan tetapi belum ada evaluasi secara komprehensif dan mendalam tentang keberhasilan program Paten dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu  dilakukan  studi  atau  penelitian  mendalam  tentang  implementasi  kebijakan  Paten tersebut.
Harapan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Paten adalah putusnya mata rantai pelayanan  sampai  di  tingkat  kecamatan.  Sebab  melalui  Paten,  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  perihal  pelayanan administrasi  akan dapat  dilakukan di  tingkat  kecamatan, tidak  perlu  sampai  dengan  tingkat  Kabupaten.  Akan  tetap  sampai  dengan  sekarang, pelayanan  administrasi  masih  belum  sepenuhnya  dilakukan  ditingkat  Kecamatan.  Hal tersebut  didukung  oleh  adanya  ego  sektoral  dari  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat Daerah)  tingkat  Kabupaten  yang  masih  belum  mau  melepas  urusannya  kepada  tingkat kecamatan.
Di  Kabupaten  Cirebon,  kecamatan  pertama  yang  mendapat  kewenangan melaksanakan Paten adalah Kecamatan Karangsembung dengan dukungan yang cukup memadai  dari  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon,  berupa  sarana  dan  anggaran  untuk mendukung  pelaksanaan  pelayanan.  Dengan  demikian  Kecamatan  Karangsembung merupakan  kecamatan  yang  memiliki  pengalaman  dan  seharusnya  telah  sukses melaksanakan Paten, apa lagi dengan dukungan yang cukup memadai tersebut.
Di  Kecamatan  Karangsembung  yang  telah  dipercaya  untuk  melaksanakan kebijakan  Paten,  akan  tetapi  implementasinya  masih  belum  optimal.  Berdasarkan  riset sederhana,  masih  ditemukan  ketidakoptimalan  pelaksanaan  Paten,    hal  ini  ditunjukan dengan  rendahnya  pencapaian  target  dibeberpa  jenis  pelayanan,  contohnya  pelayanan KTP yang sampai saat ini masih menjadi kewenangan Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil,  yang  mana  lebih  tepat  kalau  kewenangan  ini  didelegasikan  kepada  Camat, sehingga pelayanan bisa lebih cepat  dan murah.  Bahkan bukan hanya pelayanan KTP, tetapi  pelayanan  yang  berkenaan  dengan  kebutuhan  pelayanan  dasar  seperti  bidang kesehatan,  pendidikan  dan  perijinan  yang  sederhana  sebaiknya  dilimpahkan  ke kecamatan.  Bukan  hanya  pelayanan  KTP,  tetapi  pelayanan  IMB  juga  masih  belum sesuai dengan target yang diinginkan.
Hal  tersebut  di  atas  yang  menarik  peneliti  untuk  mengadakan  penelitian  dan menulis dalam bentuk tesis dengan judul : "Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) di  Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon".

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menganalisis  gejala-gejala  yang  berkaitan dengan pengawasan, kompetensi, dan kinerja. Menurut Taylor dalam Moleong (2010 : 71) menyatakan sebagai berikut :
Penelitian  kualitatif    bertujuan  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  Subyek  penelitian.  Metode  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati.
Penggunaan  metode  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif  dimaksudkan  untuk memberikan  penjelasan  dan  uraian  berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh
selama  penelitian  juga  diarahkan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian suatu faktor-faktor yang berkaitan dengan implementasi  kebijakan  program  Paten  di  Kecamatan  Karangsembung  Kabupaten Cirebon.

## 1. Teknik Pemilihan Informan
Sumber data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari informan kunci, yaitu  orang  yang  berkompeten  dan  mengetahui/memahami  program  Paten  di Kabupaten Cirebon dan khususnya di Kecamatan Karangsembung. Dengan demikian informan  tersebut  representatif  dan  dapat  dipercaya  untuk  memberikan  informasi, karena banyak mengetahui tentang aspek kajian dari penelitian ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, menggunakan beberapa cara sebagai berikut :
a . Observasi , yaitu dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena di lapangan terhadap  objek  penelitian  untuk  melakukan crosscheck terhadap  jawaban responden.
b . Wawancara, yaitu  suatu  cara  mengumpulkan  data  dengan  suatu  bentuk  tanya jawab. Sejumlah pertanyaan diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula melalui tanya jawab secara bebas dan terarah yang ditujukan khusus kepada para informan  penelitian  yang  terkait.  Secara  teknis  peneliti  berpedoman  kepada pertanyaan peneliti atau pedoman wawancara yang telah disiapkan.
c. Studi  kepustakaan, yaitu  dengan  mempelajari  berbagai  bahan  bacaan,  seperti buku,  makalah  ilmiah,  jurnal,  dokumen  dan  laporan,  termasuk  berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah penelitian dari beberapa sumber resmi yang informasinya dapat dipertanggungjawabkan.
d . Dokumentasi ,  yaitu  dengan  membuat  dokumen  berupa  gambar-gambar  dan foto-foto/dokumen-dokumen  yang  dapat  menunjukan  hal-hal  yang  berkaitan dengan  implementasi  kebijakan  program  Paten  di  Kecamatan  Karangsembung Kabupaten  Cirebon.  Melalui  keempat  prosedur  penelitian  ini  secara  simultan diharapkan  setiap  informasi  yang  diperoleh  dari  suatu  metode  yang  dipakai dapat  diperiksa  ulang  dengan  informasi  yang  diperoleh  dari  informasi  yang
lainya.  Dengan  demikian  diharapkan  setiap  kesimpulan  yang  diambil  selalu berbasis pada informasi yang akurat dan lengkap.

## 3 . Analisis Data
Dalam  analisis  data  akan  dilakukan  langkah-langkah  sebagaimana  yang dijelaskan  oleh  Glaser    Strauss  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Moleong  (2010  : 287) yaitu sebagai berikut :
1) Reduksi data , yaitu proses diidentifikasi satuan terkecil dari data  yang memiliki hubungan  dengan  masalah  penelitian.  Sesudah  satuan  diperoleh,  lalu  diberikan kode  pada  setiap  satuan,  agar  tetap  dapat  ditelusuri  data/satuannya  berasal  dari sumber mana.
2) Kategorisasi , yaitu menyusun kategori dengan cara memilah-milah setiap satuan kedalam bagian  yang memiliki  kesamaan. Setiap kategori diberi  nama atau  yang sering disebutkan dengan “label”.
3) Sintesisasi, yaitu mensintesiskan atau mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori  lainnya.  Kaitan  antara  satu  kategori  dengan  kategori  lainnya  diberi nama/label lagi.

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi  Kebijakan  Paten  Di  Kecamatan  Karangsembung  Kabupaten Cirebon.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya  bahwa  pelayanan publik  merupakan  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh lembaga  pemerintah  atas  nama  Pemerintah  baik  Pemerintah  Daerah  maupun Pemerintah  Pusat.  Karena  hakikatnya  Pemerintah  merupakan  agen  pembangunan untuk  dapat  memenuhi  hajat  hidup  masyarakat.  Pelayanan  publik  dilaksanakan dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  diberbagai  bidang/segi  kehidupan masyarakat,  baik  kesehatan,  administrasi  kependudukan,  pendidikan,  dan  lain-lain. Dalam  rangka  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  baik  teknis  maupun  administratif Pemerintah Pusat mendelegasikan atau memberikan kewenangan kepada Pemertintah Daerah sampai dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
Secara  umum  pelaksanaan  pelayanan  publik/umum  di  Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, tidak jauh berbeda dengan di Kecamatan lain di
wilayah  administratif  Kabupaten  Cirebon.  Di  mana  pelayanan  umum    masih  relatif kaku  dan  birokratis.  Secara  teknis  pelayanan  umum  melalui  banyak  tahapan  dan locus  pelayanan  tidak  hanya  disatu  tempat  melainkan  diberbagai  tempat.  Dengan kata  lain  tempat  pelayanan  tidak  hanya  di  Kantor  Camat,  melainkan  berawal  dari RT/RW,  Kelurahan/Desa,  kemudian  baru  sampai  di  Kantor  Camat.  Hal  tersebut dilihat  dari  waktu  cukup  lama,  tentunya  dengan  berbagai  biaya  yang  dikenakan kepada masyarakat pemohon.
Kualitas  pelayanan  umum  masih  mendapat  sorotan  yang  tajam  di  mata masyarakat.  Hal  tersebut  terlihat  dari  masih  banyaknya  keluhan  tentang  tidak jelasnya prosedur, waktu dan pembiayaannya. Padahal ketiga hal tersebut merupakan kejelasan  yang  ditunggu-tunggu  oleh  masyarakat  dan  hal  tersebut  juga  sering dipertanyakan  masyarakat  kepada  petugas  penyelenggara  pelayanan.  Akan  tetapi kenyataannya sampai dengan sekarang masyarakat masih belum mendapat kepastian.
Penyelenggaraan  pelayanan  umum  di  Kecamatan  Karangsembung  sebelum diberlakukannya  Paten,  mengacu  kepada  Peraturan  Bupati  Cirebon  No.  18  Tahun 2010  tentang  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Pemerintahan  dari  Bupati  Kepada Camat.  Dalam  peraturan  Bupati  tersebut  terdapat  18  urusan  yang  sebagian kewenangannya  diserahkan  kepada  Camat.  Adapun  batas  kewenangannya  berupa kewenangan yang bersifat rekomendasi, pengendalian dan fasilitasi.
Urusan-urusan  bidang  yang  dilimpahkan  berdasarkan  Peraturan  Bupati Nomor 18 Tahun 2010, anggaran, program dan organisasinya berada di SKPD Induk, sehingga peran Kecamatan dalam hal koordinasi, pembinaan dan pengendalian tidak dapat berjalan dengan maksimal.
Hal yang terlihat dari Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :
1. Tidak menjadi pemutus mata rantai perijinan.
Dari  sekian  banyaknya  kewenangan  yang  dilimpahkan  ke  Camat  tidak  ada satupun  kewenangan  yang  sifatnya  perijinan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perijinan masih  menjadi  kewenangan Pemerintah  Kabupaten Cirebon, sehingga pelayanan  terhadap  masyarakat  masih  harus  diperoleh  dengan  tahapan  yang lebih panjang.
2. Lemahnya (belum kuatnya) fungsi penetapan
Dari sekian banyak kewenangan  yang dilimpahkan hanya  ada dua kewenangan yang sifatnya penetapan atau selesai di tingkat Kecamatan. Hal ini pun sifatnya pelayanan berkaitan dengan internal  aparat  pemerintah bukan berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Berdasarkan ulasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pelayanan umum di Kecamatan  yang  didasarkan  pada  Peraturan  Bupati  Nomor  18  Tahun  2010  belum menyentuh  kebutuhan  masyarakat  banyak  secara  fundamental.  Akan  tetapi  hanya bersifat  merekomendasi,  mengetahui  dan  menjadi  instrumen  mata  rantai  pelayanan yang  semakin  panjang.  Dimana  masyarakat  masih  harus  ke  Pemerintah  Kabupaten Cirebon  untuk  mendapat  penetapan,  sebab  pihak  kecamatan  tidak  memiliki  fungsi penetapan  pelayanan  masyarakat  (kecuali  pelayanan  internal  kepegawaian  dan kewenangan  pengaturan  sebagaian  urusan  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan Desa).  Hal  tersebut  mengakibatkan  masih  banyaknya  keluhan  masyarakat  perihal pelayanan umum, baik karena ketidakjelasan prosedur, waktu  yang lama, dan biaya yang relatif mahal. Bahkan pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan saja, posisi  kecamatan  hanya  ditempatkan  sebagai  perekomendasi  dan  fasilitasi,  bukan sebagai legislasi.
Penjelasan  tersebut  di  atas  merupakan  gambaran  pelayanan  umum  di Kecamatan  Karangsembung  Kabupaten  Cirebon,  sebelum  diberlakukannya  Paten. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelayanan umum masih tersentral di tingkat Kabupaten  dan  Kecamatan  hanyalah  sebagai  perekomendasi  atau  mengetahui  yang selanjutnya  bermuarah  ke  Kabupaten.  Demikian  yang  dapat  penulis  kemukakan perihal  pelayanan  umum  di  Kecamatan  Karangsembung  sebelum  diberlakukannya Paten, yaitu didasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 tahun 2010.
Kecamatan  Karangsembung  merupakan  salah  satu  wilayah  timur  Cirebon, secara  administratif  Kecamatan  Karangsembung  termasuk  dalam  Pemerintah Kabupaten Cirebon bagian timur yang memiliki tingkat kemajuan  yang cukup baik. Kecamatan Karangsembung memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan pembangunan  di  tingkat  Kabupaten  Cirebon,  baik  dalam  bidang  perekonomian (dengan  tingginya  produksi  pertaniannya),  bidang  pendidikan,  dan  bidang-bidang lainnya.
Kantor  Camat  Karangsembung  sebagai  salah  satu  Satuan  Kerja  Pemerintah Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Cirebon  mempunyai  kedudukan  strategis  karena  berada digaris  depan  ( front  line )  yang  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat  dengan berbagai  macam  latar  belakang,  kebutuhan  dan  tuntutan  yang  selalu  berubah  dan berkembang.  Bahkan  sesuai  perkembangan  ditempatkan  pada  tempat  yang  sangat terhormat.
Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan Walikota kepada para Camat di setiap  daerah  merupakan  hal  yang  mendesak  untuk  dilakukan  agar  pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan  program  Paten  (Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan)  seperti diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan,  di  mana  seluruh  Kecamatan sudah harus menerapkan program tersebut pada tahun 2015.
Terwujudnya  pelayanan  publik  yang  berkualitas  (prima)  menjadi  salah  satu ciri tata pemerintahan yang baik ( good governance ). Kinerja pelayanan publik sangat besar  pengaruhnya  terhadap  kualitas  kehidupan  masyarakat.  Oleh  karena  itu membangun  sistem  manajemen  pelayanan  publik  yang  handal  adalah  keniscayaan bagi  Daerah  kalau  mereka  ingin  meningkatkan  kesejahteraan  warganya.  Tidak mengherankan  kalau  perbaikan  kualitas  pelayanan  publik  menjadi  salah  satu  alasan mengapa Pemerintah mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Daerah.
Harapan  yang  ingin  dicapai  dari  pelaksanaan  Paten  adalah  putusnya  mata rantai  pelayanan  sampai  di  tingkat  kecamatan.  Sebab  melalui  Paten,  pemenuhan kebutuhan masyarakat perihal pelayanan administrasi akan dapat dilakukan di tingkat Kecamatan, tidak perlu sampai dengan tingkat Kabupaten. Akan tetap sampai dengan sekarang,  pelayanan  administrasi  masih  belum  sepenuhnya  dilakukan  di  tingkat Kecamatan.  Hal  tersebut  didukung  oleh  adanya  ego  sektoral  dari  SKPD  (Satuan Kerja  Perangkat  Daerah)  tingkat  Kabupaten  yang  masih  belum  mau  melepas urusannya kepada tingkat kecamatan.
Menyadari  hal  itu  Kementrian  Dalam  Negeri  telah  menerbitkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  238-270  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Dalam pelaksanaan Paten terdapat tiga persyaratan yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :
1. Persyaratan Substansif
2. Persyaratan Administratif
3. Persyaratan Teknis.

## B. Upaya-Upaya Yang Telah  Dilakukan Untuk Mengatasi  Hambatan-Hambatan Pelaksanaan  Kebijakan  Paten  di  Kecamatan  Karangsembung  Kabupaten Cirebon
Seperti  yang  telah  dikemukahkan  di  atas,  bahwa  implementasi  kebijakan Paten  di  Kecamatan  Karangsembung  Kabupaten  Cirebon  kurang  optimal dikarenakan  masih  ditemuinya  faktor-faktor  penghambat.  Untuk  itu  Camat Kecamatan  Karangsembung  Kabupaten  Cirebon  melakukan  beberapa  upaya  untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diantaranya :
1. Perihal  pendelegasian  kewenangan  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat, di mana pelaksanaan pelayanan umum kurang menyentuh kebutuhan dasar  masyarakat  perihal  kebutuhan  umum,  maka  Camat  melakukan  upaya inovasi tindakan teknis yang sekiranya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, selama  tindakan  teknis  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  aturan.  Dengan demikian  diharapkan  kebutuhan  masyarakat  terpenuhi  tanpa  harus  bertentangan dengan pendelegasian kewenangan yang sudah baku.
2. Perihal dukungan sumberdaya manusia baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, dimana dukungan sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan pelayanan umum dalam  rangka  implementasi  kebijakan  Paten  masih  kurang  berkualitas,  maka dilakukan  upaya  pembinaan  baik  teknis  maupun  administratif.  Dengan  demikian diharapkan  kemampuan  dan  kompetensi  pegawai  dapat  meningkat  sehingga tugas-tugas  pelayanan  umum  akan  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan.
3. Perihal  kurangnya  dukungan  komitment  dari  SKPD  yang  mengakibatkan  masih kurangnya  dukungan  SKPD  terhadap  pelaksanaan  Paten  sehingga  hasil-hasil
pelayanan  umum  kurang  maksimal  dirasakan  oleh  masyarakat,  dilakukan  upaya koordinasi  dan  komunikasi  antar  SKPD  untuk  menyatukan  pendapat  tentang  arti pentingnya  Paten  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Dengan  demikian diharapkan  terdapat  kesamaan  pemahaman  dan  persepsi  tentang  Paten  sehingga Paten akan mendapat dukungan yang kuat dari semua SKPD.
Setelah  penulis  mengemukakan  (membahas)  hasil  penelitian  berkaitan dengan  implementasi  kebijakan  Paten  di  Kecamatan  Karangsembung  Kabupaten Cirebon,  penulis  menganggap  bahwa  Paten  merupakan  kebijakan  pemerintah  pusat yang  baik  untuk  mengoptimalkan  pelayanan  terhadap  masyarakat,  untuk  itu Pemerintah Kabupaten Cirebon harus benar-benar memperhatikan dan melaksanakannya  dengan  sebaik-baiknya,  dengan  memberikan  hak  kepada Kecamatan  Karangsembung  untuk  melaksanakan  semua  pelayanan  umum  terhadap masyarakatnya.  Akan  tetapi  kenyataannya  hak  pelayanan  umum  yang  diamanatkan oleh  Paten  tidak  seoptimal  yang  diharapkan,  dimana  tidak  semua  pelayanan  umum dilaksanakan  oleh  Kecamatan  Karangsembung,  diantaranya  KTP  yang  menjadi kebutuhan  penting  bagi  masyarakat  diambil  alih  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  penulis  menarik  kesimpulan sebagai berikut :
1.  Implementasi  kebijakan  Paten  (Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan) merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelyanan  umum    di  tingkat  Kecamatan.  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan  diterapkan  dengan  tujuan  memutus  mata  rantai  pelayanan,  dimana pelayanan umum cukup sampai di tingkat Kecamatan dan tidak perlu sampai pada tingkat  Kabupaten.  Namun  dalam  perkembangannya  beberapa  pelayanan  umum (seperti  KTP)  masih  dilakukan  di  tingkat  Kabupaten  (Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil).
Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sudah diimplementasikan namun masih belum
optimal,  hal  tersebut  terlihat  dari  masih  belum  optimalnya  komunikasi,  Sumber daya, kecenderungan-kecenderungan (Disposisi), dan Struktur birokrasi.
2.  Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan Paten di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon,   yaitu :
1. Dukungan Pemerintah Kabupaten
Dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang cukup besar terhadap penerapan Paten  di  tingkat  Kecamatan  di  Kabupaten  Cirebon,  terutama  di  Kecamatan Karangsembung  Kabupaten  Cirebon.  Perlu  diketahui  bahwa  Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon merupakan kecamatan pertama yang diberi kewenangan  dalam  menerapkan  Paten.  Dukungan  Pemerintah  Kabupaten Cirebon baik secara finansial maupun sarana dan prasarana dalam hal pelayanan umum,  merupakan  modal  yang  cukup  besar  untuk  dapat  melaksanakan  Paten serta menyukseskannya.
2. Dukungan Masyarakat
Selain  dukungan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  yang  diberikan  kepada Kecamatan  Karangsembung  Kabupaten  Cirebon,  juga  dukungan  warga masyarakat  cukup  besar.  Warga  masyarakat  Kecamatan  Karangsembung Kabupaten  Cirebon  sebagai  penerima  manfaat  atas  optimalisasi  pelayanan umum  tentunya  sangat  mendukung  dengan  antusiasme  yang  sangat  tinggi.  Hal ini  dijadikan  modal  besar  oleh  Kantor  Camat  Karangsembung  Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan pelaksanaan pelayanan umum dengan menerapkan program Paten.
3.  Dukungan Yuridis
Dukungan  yuridis  nampaknya  yang  terpenting  dibanding  dukungan  apapun. Sebab  dukungan  yuridis  membuat  pelaksanaan  Paten  menjadi  legal.  Paten merupakan  produk  hukum  tentunya  perlu  didasari  oleh  aturan  yang  jelas. Beberapa  produk  hukum  yang  mendasari  pelaksanaan  Paten  di  Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :
a) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
b) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2014 Tentang perubahan Peratuiran Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.
c) Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  33  Tahun  2013  Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Adapun  faktor-faktor  penghambat  implementasi  kebijakan  Paten  adalah  sebagai berikut :
1. Pendelegasian kewenangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Dukungan  sumberdaya  manusia  baik  dari  aspek  kualitas  maupun  kuantitas kurang optimal.
3. Kurangnya dukungan komitment dari SKPD
3.  Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :
a. Perihal  pendelegasian  kewenangan  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat, dimana pelaksanaan pelayanan umum kurang menyentuh kebutuhan dasar  masyarakat  perihal  kebutuhan  umum,  maka  Camat  melakukan  upaya inovasi  tindakan  teknis  yang  sekiranya  mampu  memenuhi  kebutuhan masyarakat,  selama  tindakan  teknis  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  aturan. Dengan  demikian  diharapkan  kebutuhan  masyarakat  terpenuhi  tanpa  harus bertentangan dengan pendelegasian kewenangan yang sudah baku.
b. Perihal  dukungan  sumberdaya  manusia  baik  dari  aspek  kualitas  maupun kuantitas,  dimana  dukungan  sumber  daya  manusia  dalam  hal  pelaksanaan pelayanan  umum  dalam  rangka  implementasi  kebijakan  Paten  masih  kurang berkualitas, maka dilakukan upaya pembinaan baik teknis maupun administratif. Dengan  demikian  diharapkan  kemampuan  dan  kompetensi  pegawai  dapat meningkat  sehingga  tugas-tugas  pelayanan  umum  akan  dapat  dilaksanakan dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Perihal  kurangnya dukungan  komitment  dari  SKPD  yang  mengakibatkan  masih  kurangnya dukungan  SKPD  terhadap  pelaksanaan  Paten  sehingga  hasil-hasil  pelayanan umum kurang maksimal dirasakan oleh masyarakat, dilakukan upaya koordinasi dan komunikasi antar SKPD untuk menyatukan pendapat tentang arti pentingnya Paten  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Dengan  demikian  diharapkan
terdapat kesamaan pemahaman dan persepsi tentang Paten sehingga paten akan mendapat dukungan yang kuat dari semua SKPD.

## BIBLIOGRAFI
Abidin,  Zainal,  Said..  2010. Dinamika  Reformasi  dan  Revitalisasi  Administrasi  Publik di Indonesia . Jakarta. Suara Bebas.
Direktorat  jenderal  Pemerintahan  Umum  Kementrian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia.  2010. Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  terpadu  Kecamatan (PATEN) - Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan.
Dunn,  William  N.  2010. Pengantar  Analisis  Kebijaksanaan  Publik .  Penerjemah Wibawa Samodra. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Gibson, Ivancevich, Donnely (editor Agus Dharma). 2000 . Organisasi . Jilid  I . Jakarta. Erlangga.
Handayaningrat, Soewarno.. 2010. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.
Jakarta. CV. Gunung Agung.
Islamy,  I.M.  2011. Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara. Jakarta  :  Penerbit Bumi Aksara.
Lembaga  Administrasi  Republik  Indonesia.  2010. Sistem  Administrasi  Negara Indonesia . Jakarta. Gunung Agung.
Moleong.. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Naihasy, Syahrin. 2010. Kebijakan Publik . Yogyakarta: Mida Pustaka.
Nugroho,  D.  Riant.  2011. Kebijakan  Publik  :  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi.
Jakarta : Penerbit PT Gramedia
Poerwadarminta. 2010. Kamus Besar bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Robbins,  Stephen  P.  (Penerjemah  Yusuf  Udaya).  2010. Teori  Organisasi .  Jakarta.
Arcan.
Sedarmayanti. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: CV. Mandar Maju.
___________.  2009. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi  dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil .Jakarta:  Aditama.
Siagian.  P,  Sondang.  2008. Proses  Pembangunan  Nasional .  Jakarta.  CV.  Haji Masagung.
_________________. 2010. Filsafat Administrasi . Jakarta. Bumi Aksara.
_________________. 2010. Fungsi-fungsi Manajerial . Jakarta. Bumi Aksara.
Stoner, James A. F. and Edward R. Freeman. 2010. Manajemen . Jilid 2, Edisi Kelima. Alih  Bahasa:  Wilhelmus  W.  Bakowatun  dan  Benyamin  Molan.  Editor:  Heru Sutejo. Jakarta : Intermedia
Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik . Jogjakarta. Pustaka Belajar.
Suharto,  Edi.  2011. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat .  Jakarta. Aditama.
Tangkilisan , S. Nogi, Hesel. 2011. Manajemen Publik . Jakarta: Grasindo.
Wahab, Solichin, Abdul. 2012. Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta:  Bumi Aksara.
Westra, Pariata., dkk. 2009. Ensiklopedi Administrasi . Jakarta, Haji Masagung.
Widodo,  Joko.  2011. Good  Governance,  Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan Kontrol  Birokrasi  Pada  Era  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah. Surabaya. Insan Cendekia.
Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta. MedPress.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004,  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2008  sebagai  perubahan  terhadap  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  43  tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  2014  Tentang  perubahan  Peratuiran  Bupati  Cirebon Nomor  18  Tahun  2010  Tentang  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.
Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  33  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).