Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5090/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Akibat Hukum Terhadap Pemilikan Harta Benda Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
Reizky Samara Putra 1 , Dr. FX Arsin Lukman, S.H., 2
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Manusia  mempunyai  peran  sebagai  makhluk  individu  dan  makhluk  sosial.  Sebagai makhluk  sosial  atau  makhluk  bermasyarakat  yang  diberikan  akal  pikiran,  manusia mempunyai  kebutuhan  untuk  berhubungan  dengan  orang  lain  dan  tidak  dapat  hidup  tanpa orang  lain/masyarakat.  Hubungan  antar  manusia  membuat  manusia  tersebut  dapat berkembang  dengan  sempurna  secara  fisik  dan  terutama  perkembangan  akal  dan  sikap manusia  tersebut.  Sebagai  makhluk  sosial  yang  selalu  berinteraksi  dengan  sesamanya, manusia  membutuhkan  seseorang  untuk dapat  saling  memberikan  kasih  sayang,  perhatian, aman dan terlindungi.
Di dunia ini Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia untuk hidup berpasang- pasangan melalui suatu ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan  salah  satu  bentuk  “Perikatan”  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita. Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah “hukum perkawinan” yakni sebuah humpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan.  Perkawinan
Article Info
Abstract Article history: Received : 03 May 2023 Publish : 04 April 2023 The  purpose  of  this  study  is  to  study  and  further  analyze  the distribution  of  gono  gini  assets  (joint assets) obtained between husband and wife who have divorced and the application of the principle of separation  of  joint  assets  based  on  the  Bekasi  Religious  Court  Decision  Number  0938/Pdt.G/2019/
PA.Bks. The research method used is the normative juridical method. Where this research focuses on legislation, books, and other related literature. After the divorce between the husband (as the Plaintiff) and the wife (as the Defendant) there was a lawsuit, namely the distribution of joint property in the form of a plot of land with a house building on it which should be divided equally between the Plaintiff and the Defendant. Even though the divorce was legal, the entire property was still controlled by the Defendant. Because if the Defendant does not also hand over his assets physically and peacefully, an auction will be executed with the assistance of the State Auction Office.
Keywords: Marriage,  Mixed  Marriage,  Marriage Treasure Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 03 Mei 2023 Publis : 04 April 2023 Di  era  globalisasi  seperti  saat  ini  perubahan  global  melanda  seluruh  dunia.  Dampak  yang  terjadi sangatlah  besar  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  manusia  di  semua  lapisan  masyarakat.  Hal  ini disebabkan  adanya  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  akan  mengubah  pola  perilaku masyarakat.  munculnya  ikatan  perkawinan  antara  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dengan  Warga Negara Asing (WNA) semakin sering terjadi dan menjadi semakin memungkinkan untuk dilakukan. melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Perkawinan bertujuan untuk memastikan agar warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing bisa tetap memiliki hak atas tanah dengan titel  Hak  Milik  maupun  Hak  Guna  Bangunan.  Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui seberapa  penting  perjanjian  kawin  dilakukan  pada  perkawinan  campuran,  serta  menganalisis  akibat hukum  perjanjian  perkawinan  selama  dalam  masa  perkawinan  pada  harta  benda  setelah  putusan  ini berlaku.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif.  Dimana  penelitian  ini menitikberatkan kepada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur lain yang berkaitan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Reizky Samara Putra Universitas Indonesia, Email Reizky94@gmail.com
yang  terjadi  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  menimbulkan akibat  lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk  hidup  memiliki  hak  asasi  untuk  melanjutkan  keturunannya  melalui  perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada  perbedaan-perbedaannya  dalam  pelaksanaan  yang  disebabkan  karena  keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.
Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana para pihak yang dapat melakukan yang telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut. Perbuatan hukum demikian itu akan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang telah berjanji mengikatkan diri satu sama lain secara lahir dan batin dan oleh karenanya akan mempunyai akibat hukum bagi kedua pihak tersebut. Disamping itu, menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan di Indonesia memiliki dua makna sah yang berbeda dilihat dari hukum agama dan  hukum  negara.  Apabila  dilihat  dari  hukum  negara,  didalam  KUHPerdata  Pasal  26 dikatakan bahwa perkawinan sah apabila sudah sesuai dengan Undang-Undang atau aturan yang  berlaku  yaitu  dengan  dilakukannya  pencatatan  perkawinan,  sedangkan  di  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada Pasal 2 bahwa suatu  perkawinan  sah  apabila  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan kedua belah pihak. Sehingga perkawinan di Indonesia menjadi sah apabila telah memenuhi ketentuan berdasarkan hukum agama dan hukum negara.
Melihat dari berbagai aturan perkawinan yang masih berlaku, serta sebagai bentuk dari pelaksanaan HAM Pasal 28 B UUD 45, maka segala jenis perkawinan sah-sah saja, selama mengikuti aturan tersebut, termasuk pula dengan perkawinan campuran.
Perkawinan campuran dalam Regeling Op de Gemengde Huwelijken (selanjutnya disebut RGH) S.1898 nr.158 Pasal 1, “perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Mengacu kepada definisi tersebut, maka  bula  dipandang  dari  segi  yuridis  perkawinan  campuran  dapat  dibagi  dalam  empat kategori, yakni Perkawinan Campur Antar Golongan (Intergentil), Perkawinan Campur Antar tempat  (Interlocaal),  Perkawinan  Campur  Antar  Agama  (Interreligious),  dan  Perkawinan Campur Antar Negara (Internasional).
Keempat macam perkawinan campuran tersebut juga merujuk pada ketentuan  Pasal 57
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan campuran adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia”. Perkawinan  campuran  tersebut  memiliki  beberapa  konsekuensi  yang  sehubungan  dengan kewarganegaraan, bagi masing-masing pihak dalam perkawinan campuran, yaitu: (i) Kedua belah  pihak  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  apabila  pihak  Warga  Negara  Asing  dalam perkawinan menyatakan keterangan untuk menjadi Warga Negara Indonesia (Pasal 19 Ayat (1) UU 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia) dan (ii) Kedua belah pihak menjadi Warga Negara Asing apabila pihak Warga Negara Indonesia dalam perkawinan menyatakan keterangan untuk tidak menjadi Warga Negara Indonesia. (Pasal 26 UU 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).
Masing-masing  pihak  tetap  memiliki  kewarganegaraan  dari  negara  asalnya.  Menurut Pasal 26 Ayat (2) UUPA, Hak Milik kepada orang asing di larang dan pelanggaran terhadap pasal  ini  mengandung  sanksi  batal  demi  hukum.  Namun  demikian,  UUPA  tidak  menutup sama  sekali  kesempatan  Warga  Negara  Asing  (WNA)  dan  badan  hukum  asing  untuk mempunyai hak atas tanah di Indonesia. WNA dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, tetapi hanya terbatas, yakni hanya diperbolehkan dengan status Hak Pakai, tidak boleh jenis
lain.  Sehingga  dari  prinsip  nasionalitas  ini  semakin  jelas  kepentingan  WNI  di  atas  segala galanya baik dari segi ekonomi, sosial, politis dan malahan dari sudut HANKAMNAS.
Didalam perkawinan mengenal istilah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dibuat dalam bentuk akta autentik dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan ini biasanya berisi janji tentang  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung,  lazimnya  berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapatkan selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.
Namun hal yang menarik dari perjanjian perkawinan ini ialah dalam pelaksanaannya, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur baik dalam KUHPerdata Pasal 147 maupun Pasal 29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa perjanjian  perkawinan  hanya  dapat  dilaksanakan  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan, pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat bahwa perjanjian perkawinan yang  dilaksanakan  setelah  perkawinan  berlangsung  berdasarkan  penetapan  pengadilan, sebagai  contoh  pasca  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015. Bermula adanya pemohon bernama Nyonya Ike Farida  yang membeli dan telah membayar lunas  sebuah  Rumah  Susun  di  Jakarta,  namun  rumah  susun  tidak  kunjung  diserahkan  dan kemudian  perjanjian  pembelian  dibatalkan  secara  sepihak  oleh  pengembang  dengan  alasan suami  Nyonya  Ike  Farida  merupakan  Warga  Negara  Asing  dan  tidak  adanya  perjanjian perkawinan diantara keduanya sehingga Nyonya Ike Farida merasa diperlakukan secara tidak adil dan merasa hak telah dirampas karena musnahnya hak untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan disebabkan oleh Pasal 21  Ayat (1) dan (3) dan Pasal 36  Ayat (1)  Undang- Undang Pokok Agraria serta Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) dan Pasal 35 Ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Setelah melakukan beberapa pertimbangan maka permohonan Nyonya Ike Farida diterima oleh Hakim, sehingga Nyonya Ike Farida diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra terhadap berbagai belah pihak, salah satunya adalah pihak ketiga dan Notaris sebagai pejabat pembuat akta perjanjian perkawinan, karena bisa saja hal tersebut merugikan mereka tanpa sepengetahuan.
Maka  dari  itu,  pasca adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015 menjadi  penting  untuk  dikaji  lebih  jauh  akibat  hukum  atas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang mempengaruhi sistem hukum perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dimana  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengalami perubahan secara maknawi terhadap Pasal 29  Ayat  (1),  (3),  dan  (4)  yaitu  perjanjian  perkawinan juga  dapat  dilakukan  pada  saat  telah berlangsungnya ikatan perkawinan apabila ada persetujuan bersama antara suami dan isteri, hal  demikian  tersebut  akan  berimplikasi  terhadap  pembuatan  Akta  Perjanjian  Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, hal inilah yang menjadi perhatian penulis sehingga menarik untuk ditelusuri dan dikaji.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul “Akibat Hukum terhadap Pemilikan Harta Benda dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” .

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  mengenai  latar  belakang  masalah  diatas,  dapat  dirumuskan  dua permasalahan pokok sebagaimana berikut :
1. Apakah  pihak  yang  melakukan  perkawinan  campuran  diharuskan  membuat  perjanjian kawin?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Pemilikan Harta Benda dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan melakukan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui  manfaat  dari  perjanjian  kawin  pada  pihak  yang  melakukan  perkawinan campuran.
2. Mengetahui  akibat  hukum  terhadap  pemilikan  harta  benda  dalam  pembuatan  perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  yuridis normatif.  Dimana  yuridis  normatif  itu  sendiri  lebih  menitikberatkan  kepada  bahan  pustaka sebagai  sumbernya  seperti  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini.  Pendekatan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  melihat  dari  peraturan perundangundangan terutama yang berkaitan dengan perkawinan. Penelitian ini mengacu pada Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  kualitatif.  Dimana penelitian ini mengacu pada aturan, prinsip-prinsip, teori hukum guna memperoleh pandangan yang lebih lanjut yang akhrnya akan di analisa untuk diteliti. Bentuk dari penelitian ini adalah deksriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada  data-data  sekunder  yang  meliputi norma-norma  dan  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Apakah pihak yang melakukan perkawinan campuran diharuskan membuat perjanjian kawin?
Perjanjian  pranikah  atau  perjanjian  kawin  diatur  di  dalam  Pasal  29  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan  kedua  belah  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut ” . Dibuatnya perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk :
1. Memisahkan  harta  kekayaan  antara  suami  dengan  pihak  isteri  sehingga  harta  kekayaan mereka tidak bercampur Oleh  karena  itu,  jika  suatu saat mereka bercerai, harta masing- masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama;
2. Atas hutang masing-masing pihak yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing- masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri hal ini akan melindungi aset suami atau isteri apabila terjadi pailit;
3. Jika salah satu pihak menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin terlebih dahulu dari pasangannya;
4. Sama halnya pada saat pengajuan fasilitas kredit, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu  dari  pasangan  hidupnya  dalam  hal  menjaminkan  aset  yang  terdaftar  atas  nama salah satu dari mereka.
Perjanjian pra-nikah atau Perjanjian Kawin berisi tentang pemisahan harta benda, untuk warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Asing dan menetap di Indonesia perjanjian  kawin  menjadi  sangat  penting  terlebih  pada  benda  tidak  bergerak  yang  bersifat properti  tidak  dapat  dimiliki  oleh  orang  asing,  merujuk  pada  Pasal 26  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  menyatakan “Hak  milik tidak dapat dipunyai  oleh orang  asing  dan  pemindahan hak  milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal demi hukum”. Dalam asas ini ditegaskan bahwa orang asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia dan hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki tanah di Indonesia.
Sedangkan  pada  saat  menikah  akan  secara  otomatis  adanya  percampuran  harta  yang terdapat pada Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama”. Dengan demikian maka segala harta benda yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak akan otomatis menjadi harta benda bersama.
Namun, kembali lagi pada Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa orang asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah,  sehingga  pasangan  beda  warga  negara  di  Indonesia  harus  membuat  Perjanjian Perkawinan  untuk  memisahkan  harta  benda  mereka  khususnya  benda  tidak  bergerak  agar suami/isteri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat membeli harta benda atau aset berupa benda tidak bergerak berupa tanah, rumah, ruko, rukan, unit apartemen, atau properti lainnya. Hasil penelitian, akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  apabila  para  pihak  tidak mengadakan  perjanjian  kawin  maka  harta  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Mengingat salah  seorang  suami/isteri  warga  Negara  Asing  maka  mereka  terhadap  harta  benda  tetap (rumah dan hak atas tanah) tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing,  yang  berkedudukan  di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Maka dari  itu  perjajian  perkawinan  menjadi  wajib  dilakukan  pada  pasangan  yang  melakukan perkawinan  campuran  guna  menghindari  hilangnya  hak  atas  harta  mereka  tersebut  yang dijelaskan pada Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar  pokok-pokok  Agraria “ Orang  asing  yang  sesudah  berlakunya  Undang-undang  ini memperoleh  hak  milik  karena  pewarisan  tanpa  wasiat  atau  percampuran  harta  karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sejak  diperolehnya  hak  tersebut  atau  hilangnya kewarganegaraan  itu.  Jika  sesudah  jangka  waktu  tersebut  lampau  hak  milik  itu  tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung” .
3.2.  Bagaimana  Akibat  Hukum  terhadap  Pemilikan  Harta  Benda  dalam  Pembuatan Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015?
Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU
Perkawinan jo . Putusan MK Nomor 69/PUU - XIII/2015 menyatakan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan,  atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan,  kedua  belah  pihak  atas  persetujuan bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  pencatat perkawinan  atau  notaris,setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  69/PUU-XIII/2015  terhadap  status  harta  bersama  dan  pihak  ketiga  berkaitan  erat dengan  waktu  mulai  berlakunya  perjanjian  tersebut.  Berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi  Perjanjian  perkawinan  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  kecuali ditentukan  lain  dalam  Perjanjian  Perkawinan.  Artinya  bahwa  apabila  para  pihak  tidak menentukan  kapan  perjanjian  perkawinan  tersebut  mulai  berlaku  maka  demi  hukum perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Dengan  demikian  akibat  hukum  terhadap  status  harta  bersama  dibuatnya  suatu perjanjian  perkawinan  setelah  kawin  tersebut  yang  mulai  berlau  sejak  perkawinan  tersebut dilangsungkan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah  pihak  dalam  perjanjian  tersebut,  begitu  juga  terhadap  harta  yang  akan  diperoleh dikemudian  hari  tetap  milik  masing-masing  pihak,  tanpa  harus  mendapatkan  penetapan pengadilan  terkait  pemisahan harta.  Kemudian  akibat  hukum  pembuatan  perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. karena pembuatan  perjanjian  perkawinan  sepanjang  perkawinan  berlangsung  membawa  akibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut.
ketentuan-ketentuan  dalam  undang  undang  perkawinan  yang  mengatur  bersifat  memaksa yang dimana pasal-pasal yang diatur tidak mungkin dapat dikesampingkan oleh para pihak. Meskipun syarat dan ketentuan tersebut bersifat memaksa, dalam Undang-Undang Perkawinan masih terdapat Pasal yang lebih bersifat mengatur harta di dalam perkawinan yang dibuktikan dengan adanya aturan yang  mendasari  dibuatnya  perjanjian  kawin  yang  sebagaimana  dapat  dijumpai  dalam  Pasal  29 Undang-Undang  Perkawinan  serta  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015. Pemisahan  harta  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  adalah  mengenai  harta  yang  diperoleh  sebelum adanya perkawinan dan menjadi harta bawaan, dan harta yang diperoleh sesudah perkawinan atau selama perkawinan berlangsung adalah harta bersama.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  Pemaparan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dengan  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi    Nomor  69/PUU-XII/2015,  memberikan  perlindungan  terhadap  warga negara  Indonesia  yang  menikah  dengan  Warga  Negara  Asing  atau  melakukan  perkawinan campuran  dalam  hal  perlindungan  harta  benda  perkawinan  Dalam  perkembangannya,  dalam praktek  perjanjian  kawin  dapat  dilakukan  setelah  perkawinan  berlangsung  dengan  mengajukan permohonan  pada  pengadilan  dan  telah  mendapatkan  penetapan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015    yang mengabulkan sebagian permohonan Judicial Review Nona Ike Farida yaitu Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengakibatkan adanya perubahan  hukum  terhadap  perkawinan  campuran  antara  Nyonya  Ike  Farida  Warga  Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang, atas harta perkawinan mereka, yang semula harta  bersama  menjadi  perpisahan  harta,  namun  tidak  berlaku  surut,  sehingga  tidak  merugikan pihak lain atau pihak ketiga. Mengingat akibat harta perkawinan pada perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin akan menjadi harta bersama atau harta persatuan, sebaiknya calon suami isteri memperhatikan dengan seksama terhadap akibat hukum terhadap harta perkawinan, karena ada  aturan  khusus  terhadap  harta  benda tetap  di  Indonesia  bagi  orang  asing.  Perubahan  hukum terhadap harta perkawinan tidak berlaku surut, maka dalam mengabulkan permohonan perjanjian kawin setelah perkawinan yang berakibat adanya perubahan hukum harta perkawinan yang semula harta  bersama  menjadi  pemisahan  harta  dalam  perkawinan,  sebaiknya  Hakim  dalam pertimbangkan hukumnya juga  memperhatikan akibat hukumnya terutama pada pihak lain atau pihak ketiga agar tidak dirugikan di kemudian hari.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hadikusuma,  Hilman. Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Menurut  Peundangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama , cet .3, Jakarta: Mandar Maju, Desember 2007. Ihsan,  Achman. Hukum  Perkawinan Bagi  Mereka  Yang  Beragama  Islam,  Suatu  Tinjauan  dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum , cet. 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata di Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 1988.
Supramono, Gatot. Hukum Orang Asing di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## Jurnal
Eva Dwinopianti. “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris ”. Lex Renaissance, (Vol. 2 No. 1, Januari 2017), hal. 17.
I  Nyoman  Putu  Budiartha. Dilema  Penegakan  Hukum  Putusan  MK  No.69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin) , Jurnal Notariil, (Vol. 1 No. 2, Mei 2017), Hal. 5.

## Peraturan Perundangan
Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  Nomor  5  Tahun 1960.

## Web
Universitas Sam Ratulangi, Peraturan Tentang Perkawinan Campuran (Penetapan Raja Tanggal 29) , http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1898_158.pdf()18Juli2009).