## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3359/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## PROSEDUR PENYELESAIAN SERTIFIKAT GANDA (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Data Tahun 2017 Sampai Dengan 2019)
Boyke Pernando Eka Saputra 1 , Arsin Lukman 2
1,2 Universitas Indonesia, Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 28 Mei 2022 Publish : 8 July 2022 To provide legal certainty, every citizen who owns the land must have a certificate, but there are often multiple certificates in practice. The problems studied were what factors caused  the  emergence  of  dual  certificates  in  Bogor  Regency  from  2017  to  2019  and how the Bogor Regency Land Office carried out the settlement efforts. This research is descriptive  normative  legal  research  with  primary  and  secondary  data.  The  data obtained  were  analyzed  using  a  qualitative  approach  by  concluding  using  deductive logic. From the results of the research obtained, multiple certificates arise due to the negligence  of  the  Bogor  Regency  Land  Office  in  carrying  out  land  registration activities. The settlement effort made by the Bogor Regency Land Office is in the form of mediation. If it does not reach common ground, the parties can file a lawsuit to the Court to cancel the certificate.
Keywords:
Land Registration,
Dual Certificate,
Bogor Regency,

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima : 28 Mei 2022 Publis : 8 July 2022 Untuk  memberikan  kepastian  hukum  setiap  warga  negara  yang  memiliki  tanah  wajib memiliki  sertifikat,  namun  pada  pelaksanaannya  sering  terdapat  adanya  sertifikat ganda.  Permasalahan  yang  diteliti  adalah  apa  faktor  yang  menyebabkan  timbulnya sertifikat  ganda  di  Kabupaten  Bogor  pada  tahun  2017  sampai  dengan  2019  dan bagaimana  upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bogor.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif dengan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Dari hasil  penelitan  yang  diperoleh,  sertifikat  ganda  timbul  akibat  kelalaian  pihak  Kantor
Pertanahan  Kabupaten Bogor dalam  melaksanakan  kegiatan pendaftaran tanah.  Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa mediasi, jika  tidak  mencapai  titik  temu  maka  para  pihak  dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan untuk melakukan pembatalan sertifikat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Boyke Pernando Eka Saputra, Universitas Indonesia Email: boykepernando@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Tanah adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk kehidupan manusia. Tanah sangat berarti untuk kelangsungan hidup manusia karena manusia tidak dapat hidup tanpa tanah karena manusia tinggal di atas tanah dan menggunakan tanah untuk mendapatkan makanan [1].
Oleh karena itu, peruntukannya perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:
“Bumi,  air  dan  juga  kekayaan  alam  yang  terdapat  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” [2]
Tanah menjadi salah satu komponen ekosistem yang sangat strategis bagi kehidupan umat manusia,  dan  juga  faktor  utama  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan.  Tanah  juga  dinilai  aset negara  yang  sangat  banyak  sekali,  sumber  penghasilan  negara  juga  sebagian  besar  dari  pajak dan salah satu pajak yaitu pajak dari tanah, baik itu pajak bangunan maupun pajak-pajak  yang lain misalnya sewa, hak pakai, daln lain sebagainya [3].
Semakin lama seiring dengan perkembangan zaman, tanah pasti akan habis, karena setiap tanah  berpenghuni  sejalan  dengan  semakin  banyaknya  penduduk  Indonesia.  Bahkan,  jadi semakin lama tanah juga akan habis dan semua untuk dimanfaatkan sudah tidak ada lahan yang kosong  atau  terlantar  [4].  Sejalan  dengan  kondisi  tersebut,  pengadaan  tanah  dalam  rangka pembangunan  sering  memunculkan  gejolak  di  masyarakat.  Bahkan  dalam  beberapa  kasus, pengadaan  tanah  yang  diikuti  lahan-lahan  milik  rakyat  selalu  membuat  penyimpanan  atau setidaknya bermuara ke pengadilan.
Dalam kehidupan sertifikat tanah biasanya menimbulkan sengketa tanah hingga sampai ke pengadilan. Ini dapat terjadi karena tanah memegang peranan yang krusial di dalam kehidupan manusia,  sehingga  banyak  orang  berusaha  untuk  mendapatkan  tanah  dengan  cara  yang  tidak benar, ada yang mengambil tanah milik orang lain untuk mempunyai tanah [1].
Terjadinya  sengketa  hukum  mengenai  tanah  biasanya  disebabkan  masalah  subyek  hak pemegang  atas  tanah  yang  tidak  jelas,  permasalahan  mengenai  letak,  batas,  dan  luas  yang kurang tepat dan mengenai sengketa kepemilikan tanah [5].
Terkait dengan hal-hal di atas, masyarakat semakin memerlukan adanya kepastian hukum dan  kepastian  kepemilikan  seseorang  mengenai  tanah.  Untuk  mendapatkannya,  masyarakat perlu  melakukan  pendaftaran  pada  tanah  miliknya  untuk  selanjutnya  mendapatkan  sertifikat kepemilikan tanah yang dapat digunakan seperti bukti kuat atas kepemilikan tanah [6].
Dalam masyarakat modern, pendaftaran tanah menjadi tanggung jawab Negara, dilakukan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat guna memberikan kepastian hukum di bidang tanah, dan juga merupakan sarana penting supaya dapat melindungi pemilik tanah [5].
Namun  diselenggerakannya  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  tujuannya  adalah  kepastian hukum oleh negara kepada masyarakat ternyata belum sepenuhnya terwujud. Faktanya, saat ini masih  banyak  sekali  sertifikat  yang  cacat  hukum  salah  satunya  adalah  munculnya  sertifikat ganda yang bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah.
Sertifikat  ganda  merupakan  satu  tanah  dengan  lebih  dari  satu  sertifikat  yang  keduanya tumpang  tindih  secara  keseluruhan  maupun  sebagian  (antara  pemegang  hak  di  mana  terdapat dua  kepemilikan  yang  sama  akan  suatu  tanah)  [7].  Sertifikat  ganda  tentu  saja  menghasilkan akibat  yaitu  adanya  ketidakpastian  hukum  bagi  pemegangnya  [8].  Sertifikat  ganda  juga menimbulkan sengketa antara para pihak yang meyakini bahwa mereka adalah pemegang tanah tersebut  yang  sah.  Padahal  sertifikat  tanah  merupakan  alat  pembuktian  bahwa  seseorang memiliki tanah seperti yang ada di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA.
Seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bogor  pada  September  2018, “Banyak  kasus  sertifikat tanah  ganda  di  Bumi  Tegar  Beriman,  beberapa  kecamatan  yang  termasuk  rawan  seperti  di Kecamatan  Sukamakmur,  Jonggol,  Cariu,  Tanjungsari,  Cisarua,  Tenjoloya,  Gunung  Putri,  dan Pamijahan  serta  Kecamatan  Leuwiliang.  Hal  itu  diakui  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bogor  Tyar  Syah,  ia  mengakui  bahwa  di  Kabupaten  Bogor  banyak  ditemukan  tumpang  tindih sertifikat” [9]
Kasus  sertifikat  ganda  ini  tidak  boleh  terus  terjadi  karena  munculnya  masalah  sertifikat ganda membuktikan bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang tujuannya adalah kepastian hukum belum  sepenuhnya  terwujud.  Maka  harus  ada  penyelesaian  yang  dikerjakan  oleh  pihak  yang wajib  menyelesaikannya  secara  optimal  dalam  keadaan  ini  maksudnya  adalah  Kantor Pertanahan  seperti  yang  ditegaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terkait prosedur  penyelesaian  sertifikat  ganda  (studi  kasus  kantor  pertanahan  Kabupaten  Bogor  data tahun 2017-2019).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan  data primer  dan  sekunder. Fokus  utama  dari  objek  penelitian  ini  ialah  mengenai  kasus  sertifikat ganda yang terjadi di Kabupaten Bogor yang mengacu pada Pendaftaran Tanah.
Penelitian  tentang “Prosedur  Penyelesaian  Sertifikat  Ganda  (Studi  Kasus  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bogor  Data  Tahun  2017-2019)”,  merupakan  suatu  penelitian  hukum normatif.  yaitu  penelitian  ini  melihat  pada  norma-norma  hukum  yang  ada  dalam  peraturan perundang-undangan [10], yaitu berdasarkan norma yang telah ada dalam masyarakat yang telah diatur oleh undang-undang.
Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  analisis  yang bermaksud untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan  jelas mengenai objek penelitian yang diteliti  [11]. Data yang didapat dengan lengkap dianalisis berdasarkan  peraturan undang- undang yang berlaku.
Data  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  merupakan sumber utama dan data primer sebagai data penunjang dan pelengkap dari data sekunder.
Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan baik dari buku-buku maupun dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
a. Data sekunder diklasifikasi dalam [12]:
1) Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  yang  mengikat  yang  terdiri  dari  undang- undang, yurisprudensi, traktat, atau bahan hukum yang berlaku. Yang digunakan peneliti adalah:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah
e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999  tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  dan  Pembatalan  Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
f) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
g) Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan. Beserta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Pendaftaran Tanah.
2) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  menjelaskan  tentang  bahan  hukum primer  yaitu  buku  teori  hukum  tanah  dari  para  Sarjana  atau  Ahli,  dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini [13].
b. Data  Primer,  merupakan  data  tambahan  dan  pelengkap  dari  data  sekunder  yang  diperoleh dari  wawancara  dengan  Bapak  Gusyaman,  S.H  selaku  Kepala  Bagian  Pendaftaran  Hak Tanah.
Penulis  mengumpulkan  data  melalui  studi  dokumen  atau  bahan  pustaka  serta  lapangan. Studi  dokumen  dilakukan  di  Perpustakaan  Nasional,  Perpustaan  Universitas  Trisakti,  dan mengakses  data  melalui  internet.  Wawancara dengan  Bapak  Gusyaman,  S.H  selaku  Kepala Bagian Pendaftaran Hak Tanah.
Hasil  penelitian  ini  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Deskriptif  kualitatif  adalah pendekatan  yang  menangkap  situasi  sosial  secara  alamiah  berupa  sejarah,  tingkah  laku, fungsionalisasi  organisasi,  pengalaman  dan  tingkah  laku  individu  atau  kelompok/masyarakat, maupun  aktivitas  sosial  lainnya  yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  sesuai  dengan perspektifnya.  Pendekatan  kualitatif  lebih  menekankan  pada  perilaku  manusia  dengan  kondisi
yang  bersifat  apa  adanya.  Selain  itu  engutamakan  perspektif  dari  individu  yang  menjadi informan,  dan  proses  saat  mencari  sumber  data  dalam  rangka  memperoleh  informasi  yang mendalam dan bermakna [14], [15].
Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama data  yang  dianalisis  beragam,  memiliki  sifat  yang  berbeda  satu  sama  lain,  serta  tidak  mudah untuk  diukur.  Kedua,  sifat  data  yang  dianalisis  bersifat  menyeluruh  dan  merupakan  satu kesatuan (holistic). Hal ini ditandai dengan keragaman data dan membutuhkan informasi yang mendalam ( indepth information )” [16].
Untuk  menarik  kesimpulan,  penulis  melakukan  menggunakan  pola  pikir  deduktif  ialah merupakan  metode  menarik  kesimpulan  yang  bersifat  Khusus  dari  pernyataan  yang  bersifat umum  [17].  Pola  pikir  ini  dilaksanakan  dengan  cara  analisis  definisi  umum  yaitu  konsep pendaftaran  tanah,    penerbitan  sertifikat  sampai  dengan  penyelesaian  kasus  sertifikat  ganda. Kajian tersebut dianalisis secara khusus dan dalam dari peraturan undang-undang atau peraturan yang  lainnya yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Faktor Penyebab Timbulnya Sertifikat Ganda di Kabupaten Bogor Pada Tahun 2017 sampai dengan 2019
Bapak  Gusyaman mengatakan, penyebab timbulnya sertifikat ganda di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 sampai dengan 2019 disebabkan oleh adanya kelalaian yang dilakukan oleh pejabat  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bogor.  Pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bogor tidak teliti dan tidak cermat dalam hal melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah diantaranya yaitu  adanya  kesalahan  saat  mengukur  tanah  dan  penetapan  batas-batas  tanah  serta  tidak adanya  peta  pendaftaran  tanah  di  beberapa  daerah  sehingga  tidak  dapat  diketahui  bidang tanah mana yang sertifikat tanahnya sudah terbit. Selain itu juga ada pemohon secara sadar sengaja menunjukkan letak dan batas tanah yang tdak benar Hal tersebut yang menyebabkan banyak sekali kasus sertifikat ganda terjadi di Kabupaten Bogor.
Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  2  PP  Nomor  24  Tahun  1997,  pendaftaran  tanah dilaksanakan  berdasarkan  “azas  sederhana,  aman,  terjangkau,  mutakhir  dan  terbuka.” Seharusnya  pihak  Kantor  Pertanahan  melakukan  kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan memperhatikan  azas  aman  yaitu  mendaftarkan  tanah  secara  hati-hati  dan  cermat  agar menghasilkan  jaminan  kepastian  hukum,  namun  pada  kenyataannya  pelaksanaan  kegiatan pendaftaran tanah  di  Kabupaten  Bogor  tidak  dilakukan  dengan  azas  aman  sehingga  timbul kasus sertifikat ganda.
Timbulnya  sertifikat  ganda  yang  disebabkan  karena  pihak  Kantor  Pertanahan  yang  tidak teliti dan tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah menunjukkan bahwa dalam  melaksanakan  tugasnya  petugas  pendaftaran  tanah  tidak  memperhatikan  dan mematuhi  peraturan  perundang-undangan.  Pendaftaran  tanah merupakan  proses  bagaimana hak  atas  tanah  atau  kepemilikan  tanah  tersebut  kemudian  lahir.  Tanpa  melalui  proses tersebut tidak akan mungkin seseorang memiliki alas hak yang kuat atas tanahnya [18]. Adanya  sertifikat  ganda  jelas  bertentangan  dengan  azas  aman  yang  ditegaskan  dalam Pasal  2  PP  Nomor  24  Tahun  1997  dan  juga  bertentangan  dengan  tujuan  dari  pendaftaran tanah  yang  ditegaskan  di  Pasal  3  PP  Nomor  24  Tahun  1997. Dalam  hal  ini,  azas  aman tersebut  untuk  menunjukan  bahwa  pendaftaran tanah  perlu  diselenggarakan  dengan  cermat dan  teliti,  sehingga  dapat  memberikan  jaminan  berupa  kepastian  hukum  sesuai  dengan tujuannya [19].
Adapun  beberapa  faktor  lain  baik  secara  internal  maupun  eksternal  yang  menyebabkan sertifikat cacat hukum seperti halnya kasus pada penelitian ini [20]. Faktor internal meliputi:
1. Ketidaktelitian  dari  pejabat  kantor  pertanahan  dalam  melakukan  pembuatan  dan penerbitan  sertifikat  sehingga  terjadi  sertifikat  yang  belum  memenuhi  syarat  sesuai dengan ketentuan hukum.
2. Aparat  pengawas  kurang  optimal  dalam  melakukan  koordinasi  sehingga  kegiatan  yang dilakukan oleh bawahannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Tidak tertibnya administrasi mengenai pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan popular soal pertanahan yang berdampak besar bagi masyarakat.
Sedangkan faktor eksternal meliputi:
1. Pemahaman  masyarakat  terkait  tanah  dan  segala  ketentuan  yang  berlaku  yang  masih rendah;
2. Struktur  kepemilikan  tanah  yang  belum  memenuhi  syarat  keadilan,  sehingga  terjadi ketimpangan dan memungkinkan pihak lain untuk menguasai tanah milik orang lain dan merugikan pihak lain; dan
3. Permintaan atas tanah yang menjadikan harga tanah tersebut menjadi meningkat.
3.2.Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Sertifikat  hak  atas  tanah  adalah  bukti  yang  menyatakan  bahwa  tanah  tersebut  telah terdaftar  keberadaannya.  Dengan  adanya  tersebut  sangat  memungkinkan  untuk  melakukan jual  beli,  penyewaan,  kerja  sama,  sehingga  pemiliknya  dapat  melakukan  tindakan sebagaimana yang dimaksud terhadap tanahnya yang dimiliki [6].
Namun,  sertifikat  juga  bukan  satu-satunya  alat  bukti  yang  dapat  menunjukkan kepemilikan  seseorang  atas  tanah.  Hal  ini  dikarenakan  apabila  ada  pihak  yang  merasa dirugikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dapat melakukan keberatan yang dilakukan secara tertulis pada Kantor Pertanahan setempat [20].
Tidak ada  jaminan  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  akan  kebenaran  data  fisik dan  yuridis  terhadap  suatu  tanah.  Hal  ini  dapat  terjadi  apabila  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  dapat  mengajukan  tuntutan  atau  gugatan  kepada  pengadilan  yang  dibuktikan secara  kuat  bahwa  tanas  tersebut  merupakan  hak  miliknya.  Ini  dilakukan  agar  dalam pembuatan  maupun  pendaftaran  hak  atas  tanah  tidak  lepas  dari  kesalahan  atau  kekeliruan yang terjadi.
Berlandaskan  hal  tersebut  sebagaimana  paparan  di  atas,  maka  masalah  tanah  seperti sertifikat  yang  cacat  hukum  harus  diselesaikan,  karena  sertifikat  kepemilikan  tanah  yang mengandung  cacat  hukum  tidak  dapat  digunakan  sebagai  bukti  kepemilikan  karena  tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kewenangan  kantor  pertanahan  untuk  menyelesaikan  sengketa  (dalam  hal  ini pembatalan  sertifikat)  berasal  dari  wewenang  atribusi  yang  diperintahkan  dalam  peraturan perundang-undangan untuk melakukan segala hal di bidang pertanahan, salah satunya yaitu menerbitkan  keputusan  yaitu  sertifikat  hak  atas  tanah  maupun  menerbitkan  keputusan berupa  pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah.  Dasar  penyelesaian  sengketa  melalui pembatalan  serftifikat  ialah  apa  terdapat  cacat  hukum  dalam  keputusan  yang  dikeluarkan kantor pertanahan.
Selain  kewenangan  atribusi  yang  ditetapkan,  ada  juga  bentuk  wewenang  delegasi  di mana pemerintah pusat atau BPN memberikan kewenangan kepada bawahannya dalam hal ini  BPN  Provinsi  dan  Kantor  Pertanahan  di  Kab/Kota  untuk  menyelesaikan  beragam masalah yang ada.
Selain menerbitkan keputusan dalam pendaftaran tanah, kantor pertanahan juga berhak membatalkan  sertifikat  yang  diterbitkannya  yang  menjadi  produk  hukum  berupa  KTUN. Pembatalan sertifikat hak atas yaitu [21]:
1. Pembatalan  sertifikat  yang  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  yang  ada cacat hukum dalam penerbitan;
2. Pembatalan  sertifikat  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  dan  Kepala Kanwil BPN Provinsi untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Berkaitan  dengan  permasalahan  ini,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bogor  dalam menyelesaian  sengketa  selalu  mengutamakan  keadilan  dan  menghormati  hak  masing- masing  pihak.  Dalam  sengketa  sertifikat  ganda,  Bapak  Gusyaman  mengatakan  dalam
penyelesaian kasus sertifikat ganda, kantor pertanahan melakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi  merupakan  salah  satu  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh  kesepakatan  yang  dibantu  oleh  pihak  ketiga  selaku  mediator.  Mediasi dilakukan  terhadap  beberapa  pihak  yang  bersengketa.  Apabila  tidak  ditemukan  titik  temu, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian kasus pertanahan dilakukan agar tercipta kepastian hukum dan rasa adil dalam hal penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah.
Langkah  ini  sesuai  dengan  penyelesaian  permasalahan  sertifikat  cacat  hukum sebagaimana  yang  diuraikan  oleh  Hamenda  bahwa  secara  umum,  penyelesaian permasalahan sertifikat cacat hukum dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui BPN dan pengadilan [22].
Melalui BPN diperlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:
a. Adanya  pengaduan  dari  masyarakat  berkenaan  dengan  objek  yang  disengketakan termasuk sertifikat atas tanah dan peristiwa yang digambarkan.
b. Meneliti dan mengumpulkan data administrasi dan penelitian fisik di lapangan.
c. Mutasi atau pencegahan yang didasarkan pada ide dari kepala kantor pertanahan untuk menghentikan  sementara  atau  melakukan  perubahan  atas  suatu  tanah  yang disengketakan.
d. Musyawarah  dengan  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Dalam  hal  ini  juga  perlu  dibantu oleh Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai mediator.
Sedangkan  melalui  pengadilan  dapat  jika  musyawarah  dari  para  pihak  tidak  dapat diselesaikan.  Artinya  pengadilan  merupakan  penyelesaian  terakhir  yang  dapat  ditempuh. Setelah melalui persidangan terdapat kemungkinan yaitu diterima ataupun ditolak.

## 4. KESIMPULAN
Faktor yang menyebabkan timbulnya sertifikat ganda di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 sampai dengan 2019 disebabkan oleh kelalaian pihak kantor pertanahan. Petugas tidak teliti dan tidak  cermat  dalam  melaksanakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  diantaranya  adalah  adanya kesalahan  pada  pengukuran  tanah  dan  penetapan  batas-batas  bidang  tanah  serta  tidak  adanya peta  pendaftaran  tanah  di  beberapa  daerah  sehingga  tidak  dapat  diketahui  bidang  tanah  mana yang  sertifikat  tanahnya  sudah  terbit.  Selain  itu  juga  ada  pemohon  yang  dengan  sengaja menunjukkan  letak  dan  batas  tanah  yang  salah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  petugas  kantor pertanahan  dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  memperhatikan  dan  melaksanakan  asas-asas pendaftaran  tanah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Dengan  timbulnya  sertifikat  ganda  hak  atas  tanah menunjukkan bahwa tidak ada kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah.
Upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bogor  adalah dengan melakukan mediasi terlebih dahulu terhadap para pihak yang bersengketa, jika tidak ada titik  temu  maka  para  pihak  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  dan  setelah  adanya putusan  pengadilan,  maka  akan  dilakukan  pembatalan  sertifikat.  Penyelesaian  kasus  sertifkat ganda  dapat  dilakukan  oleh  instansi  Badan  Pertanahan  Nasional  maupun  melalui  lembaga peradilan.  Pembatalan  sertifikat  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dengan memerintahkan  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan  pencatatan  mengenai  hapusnya  hak pada  sertifikat,  buku  tanah  dan  daftar  umum  lainnya.  Penyelesaian  melalui  jalur  pengadilan dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Hakim  akan  membuktikan  dan memeriksa  asal  muasal  kepemilikan  tanah  dan  memeriksa  informasi  yang  tercantum  dalam sertifikat  tersebut  apakah  benar  dan  apakah  sertifikat  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum. Setelah  adanya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  maka  Kepala  Kantor Pertanahan akan diperintahkan untuk mencatat batalnya sertifikat tersebut pada buku tanah dan daftar umum lainnya serta mematikan buku tanah yang bersangkutan.
Berkaitan  hasil  penelitian,  adapun  saran  yang  dapat  diberikan  yakni  membuat  peta pendaftaran  tanah  di  seluruh  daerah  di  Kabupaten  Bogor,  karena  dengan  adanya  peta pendaftaran  tanah  maka  kesalahan  letak  dan  batas  dapat  diketahui  lebih  awal  sehingga  kasus sertifikat  ganda  dapat  dihindari.  Selain  itu,  petugas  pendaftaran  tanah  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bogor  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  hal  ini  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  G.  Kartasapoetra, Hukum  Tanah  Jaminan  UUPA  bagi  Keberhasilan  Pendayagunaan Tanah , II. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
[2]  “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
[3]  P.  M.  Palapessy,  J.  K.  Matuankotta,  dan  A.  I.  Laturette,  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah Dati  (Studi  Kasus  Putusan  MA  Nomor  2025  K/Pdt/1983),” SANISA:  Jurnal  Kreativitas Mahasiswa Hukum , vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Mar 2021.
[4]  H. R. S. Ningrum, “ANALISIS HUKUM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH BERBASIS KEADILAN,” Jurnal Pembaharuan Hukum , vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Agu 2014, doi: 10.26532/jph.v1i2.1481.
[5]  E. Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
[6]  A. Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah , III. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
[7]  S.  Harsono,  “Kegunaan  Sertifikat  dan  Permasalahannya,”  dipresentasikan  pada  Seminar Nasional Kegunaan  Sertifikat dan Permasalahannya, Yogyakarta, 1992.
[8]  A. A. Chomzah, Hukum Pertanahan . Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
[9]  Radar Bogor, “Waduh! Banyak Tanah di Kabupaten Bersurat Ganda | RADAR BOGOR | Berita  Bogor  Terpercaya,”  18.  https://www.radarbogor.id/2018/09/01/waduh-banyak- tanah-di-kabupaten-bersurat-ganda/ (diakses 25 Mei 2022).
[10]  S. Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2010.
[11]  S. Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2015.
[12]  B.  Sunggono, Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2001.
[13]  S.  HS  dan  E.  S.  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
[14]  Robert. K. Yin, Qualitative Research from Start to Finish, First Edition . New York: The Guilford Press, 2011.
[15]  B.  Rustanto, Penelitian  Kualitatif  Pekerjaan  Sosial .  Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2015.
[16]  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti, Metodologi  Pedoman  Penulisan  Tugas  Akhir Mahasiswa . Jakarta: Universitas Trisakti, 2011.
[17]  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti, Pedoman  Penulisan  Skripsi .  Jakarta:  Universitas Trisakti, 2015.
[18]  I.  D.  A.  Widyani,  “KEPASTIAN  HUKUM  SISTEM  PUBLIKASI  DALAM PENDAFTARAN  TANAH  DI  INDONESIA  MENURUT  UU  RI  NOMOR  5  TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA,” tora , vol. 1, no. 3, hlm. 201, Sep 2019, doi: 10.33541/tora.v1i3.1147.
[19]  A. B. Anindhita, F. Patittingi, dan C. A. Rossi, “Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum,” Amanna Gappa , hlm. 106–113, 201M.
[20]  A.  S.  M.  Saputri,  H.  Widodo,  dan  V.  B.  Tompul,  “TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP PEMBATALAN  SERTIFIKAT  HAK  ATAS  TANAH  KARENA  CACAT  HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim),” Jurnal Krisna Law , vol. 3, no. 2, hlm. 10, 2021.
[21]  “Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1999  tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  dan  Pembatalan  Keputusan  Pemberian Hak Atas Tanah Negara.”
[22]  B.  E.  Hamenda,  “PENYELESAIAN  SENGKETA  HAK  ATAS  TANAH  YANG DISEBABKAN  OLEH  PENERBITAN  SERTIFIKAT  YANG  CACAT  HUKUM,” Lex Administratum , vol. 9, no. 3, hlm. 11, 2021.