## PENDAHULUAN
Masalah  ketenagakerjaan  yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya  peningkatan  jumlah  angkatan kerja disetiap tahunnya. Khususunya di
Provinsi  Jambi,  merupakan  provinsi yang memiliki jumlah penduduk cukup besar, dengan menduduki peringkat ke- 4 di Sumatera yakni 3.168.637 jiwa.
Jumlah  tenaga  kerja  di  Provinsi Jambi  dari  tahun  1997  hingga  tahun 2015  selalu  meningkat.  Diawal  tahun 2000  pertumbuhan  tenaga  kerja  di
Provinsi  Jambi  sebesar  1,26  %  atau sebanyak  1.117.562  jiwa.  Jumlah tenaga kerja ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya  yang  hanya  jumlah  tenaga kerjanya  sebanyak  1.103.640  jiwa. Untuk  setiap  tahunnya  pertumbuhan tenaga kerja di Provinsi Jambi
1 Dosen FEB Univeritas Jambi
2 Dosen FEB Univeritas Jambi
berfluktuasi.  Pada  tahun  2011  terjadi pertumbuhan  tenaga  kerja  sebesar 5,5%.  Seiring  berjalannya  waktu  pada tahun  2012  jumlah  tenaga  kerja  di Provinsi  Jambi  mengalami  penurunan sebesar  0,79%.  Penurunan  jumlah tenaga  kerja  ini  terjadi  karena  adanya penurunan  jumlah  tenaga  kerja  pada usia  24-54  tahun  khususnya  tenaga kerja  jenis  kelamin  laki-laki  yang hanya berjumlah 697.516 orang. Terjadinya  penurunan  ini  disebabkan oleh  banyaknya  tenaga  kerja  usia  24 tahun  keatas  mencari  pekerjaan  di  luar Provinsi  Jambi.  Di  tahun  berikutnya, yaitu  tahun  2013  juga  mengalami penurunan  sebesar  2,89  %.  Pada  2014 dan  2015  pertumbuhan  tenaga  kerja  di
Provinsi Jambi kembali meningkat,masing-masing menyumbangkan  sebesar  7,85%  dan 3,98%  .  Pertumbuhan  tenaga  kerja  ini tidak  diimbangi  oleh  adanya  lapangan

## ANALISIS  FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAMBI
Muhammad Syafri 1 , Zulfanetti 2

## Abstract
Jambi Province is one of the areas in Indonesia with a  relatively high population growth  is  inseparable  from  the  problem  of  employment.  Problems  encountered include  increased  workforce  higher  than  labor  absorption.  Efforts  to  increase labor  absorption  can  not  be  separated  from  influencing  factors  such  as  GRDP, provincial minimum wage, government expenditure. This study aims to analyze the effect  of  GRDP,  Province  Minimum  Wage,  Government  Expenditure  on Employment Absorption in Jambi Province during the period of 1997-2015. This research  is  expected  to  be  used  as  one  of  the  benchmarks  for  government  and private sector to better pay attention to the level of employment in Jambi Province. The type of research used is descriptive quantitative with used secondary data and analysis  by  time  series  data,  from  1997  to  2015  and  used  the  Ordinary  Least Square  (OLS)  regression  analysis  with  the  help  of  EVIEWS  9.0  software.  The result  of  this  research  shows  that  partially  PDRB  variable  in  PDRB  has significant  effect  to  the  absorption  of  manpower  in  Jambi  Province.  While  the variables  of  UMP  and  Government  expenditure  did  not  affect  the  absorption  of manpower in Jambi Province period 1997 - 2015. The coefficient of determination (R 2 )  showed  that  the  independent  variables  studied  were  able  to  explain  91 percent  of labor  absorption  and  the  remaining  9  percent  was explained  by  other variables not studied.
Keywords: Employment Absorption, GRDP, UMP and Government expenditure
pekerjaan  sehingga  penyerapan  tenaga kerja kurang terserap di sektor – sektor ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan dari pemerintah guna mengatasi hal tersebut terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan.Pembangunan ekonomi  nasional  maupun  daerah diwujudkan  pada  usaha  pencapaian tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi. Indikator ekonomi yang digunakan  untuk  melihat  pertumbuhan ekonomi  suatu  wilayah  atau  daerah adalah  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB). Pembangunan ekonomi di  provinsi  Jambi  masih  dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Pertumbuhan angkatan  kerja  selalu  lebih  cepat  jika dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan  kerja,  sehingga  masalah pengangguranpun tidak dapat dihindari. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi pada Tahun 2010  -  2015  berfluktuasi  pada  kisaran persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi  pada  tahun  2011  sebesar  8,58 persen  dan  terendah  pada  tahun  2015 sebesar 3,83 persen. Fluktuasi pertumbuhan  ekonomi  tersebut  dapat dilihat pada gambar 1.1. Naik turunnya pertumbuhan  PDRB  di  Provinsi  Jambi tersebut  tentunya  akan  berdampak terhadap  penyerapan  tenaga  kerja. Menurut (Simanjuntak, 1998), permintaan akan tenaga kerja didasarkan atas kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Besarnya kontribusi PDRB yang dimiliki  seharusnya  memiliki  dampak dalam meningkatnya penyerapan tenaga  kerja  di  provinsi  Jambi. Salah satu  sasaran  utama  pembangunan adalah selain meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  disisi  lain  juga harus  mampu  menciptakan  lapangan kerja  baru  dalam  jumlah  dan  kualitas yang  memadai.  Oleh  karena  itulah,
pemerintah senantiasa membuat kebijakan  yang  dapat  meningkatkan taraf  hidup  pekerja    dengan  tingkat upah yang layak. Penerapan kebijakan upah minimum  merupakan  usaha  dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga  kerja  sehingga  tingkat  upah rata-rata  tenaga  kerja  dapat  meningkat. Produktivitas  tenaga  kerja  ditentukan dalam  upah  minimum  di  provinsi Jambi setiap tahun mengalami peningkatan.Upah minimum di Provinsi Jambi selama pada tahun 2010 hingga  2015  berfluktuatif  .  Pada  tahun 2010  upah  sebesar  Rp.900.000,00 kemudian 2011 upah sebesar Rp.1028.000,00 ini mengalami perkembangan  sebesar  14,22  persen. Pada tahun 2012 upah juga mengalami peningkatan  menjadi  Rp.1142.500,00. Pada  tahun  ini  upah  mengalami perkembangan  sebesar  11,14  persen. Pada  tahun  2015  perkembangan  upah juga meningkat menjadi sebesar Rp.1906.650,00 dan mengalami perkembangan  sebesar  13,83  persen. Melalui  peningkatan  upah  diharapkan produktivitas  tenaga  kerja  di  propinsi Jambi  lebih  ditingkatkan  lagi  agar dapat  sebanding  dengan  kenaikan tingkat  upah  yang  ditentukan  dalam upah minimum. Dengan adanya kenaikan UMP tiap tahunnya menunjukkan  bahwa  kebutuhan  hidup manusia juga terus mengalami peningkatan.Setelah itu tingginya jumlah  penyerapan  tenaga  kerja  dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor seperti  pengeluaran  pemerintah  daerah yang diukur dari total belanja langsung dan  belanja  tidak  langsung  yang dialokasikan  dalam  anggaran  daerah. Semakin besar Pengeluaran pemerintah daerah  yang  produktif  maka  semakin memperbesar  tingkat  perekonomian suatu daerah (Wibisono,2003).
Pengeluaran pemerintah
merupakan salah satu komponen kebijakan  fiskal  yang  bertujuan  untuk
laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan  ekonomi  dan  menciptakan distribusi  pendapatan  yang  merata melalui  belanja  negara  baik  itu  belanja langsung maupun belanja tidak langsung  .  Dalam  belanja  langsung untuk  pembangunan  yang  bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam  proyek  yang  mengacu  pada pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Berdasarkan sumber data Departemen  Keuangan  yaitu  dalam APBD,realisasi pengeluaran pemerintah di Provinsi Jambi mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun. Rata rata perkembangan pengeluaran pemerintah daerah Provinsi  Jambi  selama  lima  tahun  ini sebesar  19,7  persen.  Pada  2011 pengeluaran  sebesar 1,7 triliun rupiah , di  tahun  ini  mengalami  peningkatan sebesar  21  persen  dibandingkan  tahun sebelumnya.  Tahun  2012  meningkat sebesar  46  persen,dimana  pengeluaran pemerintah  Provinsi  Jambi  menjadi sekitar  sebesar  2,5  miliar.  Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya belanja langsung  dan  tidak  langsung  pada tahun  tersebut.  Dan  pada  tahun  2013 pengeluaran pemerintah meningkat juga tetapi peningkatannya tidak terlalu besar hanya sekitar 17,76 persen , yaitu menjadi  3  triliun  rupiah.  Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 pengeluaran pemerintah  Provinsi  Jambi  sebesar  3,2 dan 3,4 triliun rupiah , yang mengalami peningkatan  sebesar  6,39  dan  6,89 persen. Meningkatnya pengeluaran pembangunan  ini  harusnya  mampu untuk  menyerap  tenaga  kerja  lebih besar  lagi  karena  pengeluaran  ini ditujukan untuk pembiayaan pembangunan sebagai kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  untuk menambah
akumulasi modal
masyarakat  dalam  bentuk  sarana  fisik maupun  prasarana  dasar.Berdasarkan latar  belakang  diatas  maka  penelitian ini  menggunakan  variabel  penelitian diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ,Upah Minimun Provinsi  (UMP)  dan  Pengeluaran Pemerintah. Untuk mengetahui pengaruh  dari  ketiga  variabel  tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  yang  berjudul “  Pengaruh Produk  Domestic  Regional  Bruto (PDRB),  Upah  Minimun  Provinsi (UMP) dan Pengeluaran Pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jambi ”.

## METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan adalah Data  Sekunder.  Data  sekunder  yang digunakan  adalah  time  series  selama kurun  waktu  1997-2015.  Sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berasal  dari  lembaga  –  lembaga  resmi pemerintah  yaitu  Badan  Pusat  Statistik Provinsi  Jambi,  tulisan  –  tulisan  yang diaanggap relevan dari beberapa media massa yang mendukung dalam penulisan ini.

## Analisis deskriptif
Analisis  ini  digunakan  untuk menjawab  rumusan  masalah  pertama menggunakan  metode  deskriptif  yaitu mengetahui perkembangan PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran  pemeintah  di  Provinsi Jambi ,maka untuk mengetahui besarnya perkembangan masing- masing  variabel  digunakan  rata-rata tahunan  dengan  rumus  sebagai  berikut (Amir ,2007):
∆𝑿𝒏 = 𝑿𝒏 − 𝑿 𝒕−𝟏 𝑿𝒏 𝒕−𝟏 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

## Analisis Kuantitatif
Analisis regresi berganda
digunakan  untuk  menjawab  rumusan masalah  kedua  yakni  menganalisis
pengaruh  ketiga  variable  terhadap
variabel terikat. Bentuk umum persamaan  dari  analisis  regresi  linear berganda diformulasikan sebagai berikut (Gujarati,2003) :
Y = α+β 1 X 1 +β 2 X 2 +β 3 X 3 +µ Model tersebut ditransformasikan ke  dalam  analisis  regresi  berganda model logaritma-linier (log) .Persamaan logaritma tersebut berikutnya  ditransformasikan  ke  dalam logaritma natural :

## LogY = α + β1 Log X1+ β2 Log X2 + β3 Log X3+ µ
Uji Simultan (Uji-F) Uji  ini  dilakukan  untuk  melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan  berpengaruh signifikan didalam model Gujarati (1999). Bila F- hitung  lebih  besar  dari  F-tabel  berarti Ho  ditolak,  artinya  Variabel  X  secara simultan  mampu  menjelaskan  Variabel Y.  Tingkat  signifikan  yang  digunakan adalah 𝛼 ( 5% atau 0,05).

## Uji Parsial (Uji-T)
Uji  ini  dilakukan  untuk  menguji apakah  variabel  bebas  secara  parsial
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas  lain  dianggap  konstan.  Dengan tingkat  signifikan  yang  digunakan adalah 𝛼 (5% atau 0,05)
Koefisien Determinasi ( 𝑹 𝟐 )
Koefisian determinasi (R 2 )
digunakan  untuk  mengukur  seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.  Nilai  koefisien  determinasi adalah  antara  0  dan  1.  Nilai  R 2 yang kecil  berarti  kemampuan  variabel- variabel independen dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi variasi variabel dependent (Ghozali, 2007). Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  merupakan  uji yang  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  dalam  sebuah  model    regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi  normal  atau  tidak.  Uji Normalitas  ini  dilakukan  dengan  cara melihat  nilai  Probabilitas  dari Jarque Berra dalam suatu penelitian. Jika nilai probabilitas Jarque  Berra >  α  =  0,05 maka    Ho  diterima,  sebaliknya  jika nilai Jarque Berra < α = 0,05 maka H1 diterima.

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah untuk  menguji  apakah  pada  model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel  bebas (independen) .  Apabila terjadi  korelasi,  maka  dinamakan terdapat problem multikolinearitas
(Ghozali,  2011).  Uji  multikolinieritas ini dilakukan dengan cara melihat nilai korelasi antar variable independen yang ada  dalam  penelitian  ini.  Jika  nilai korelasi  >  0,10  maka  dapat  dikatakan data  yang  ada  di  dalam  penelitian  ini terjadi Multikolinieritas.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji  apakah  dalam  model  regresi linear  ada  korelasi  antara  kesalahan pengganggu  pada  periode  t  dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Imam  Ghozali,  2013).  Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan  sepanjang  waktu  berkaitan satu  sama  lainnya.  Dalam  penelitian ini,peneliti  menggunakan  pendekatan
Breusch-Godfrey serial Correlation LM test.  Jika  nilaia  Obs*R-square  hasil pengujian  serial  Correlation  LM  test lebih  kecil  dari  nilai  tabel  Chi-Square ( 𝑋 2 ) maka lolos dari adanya autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  adalah untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain.  Cara  untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel  terikat  yaitu  ZPRED  dengan residualnya SRESID.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  PDRB di Provinsi Jambi
PDRB  merupakan  salah  satu indikator  untuk  mengetahui  tingkat pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  . Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  biasanya  diukur  dalam  bentuk nilai  tambah  ( value  added )  yang diciptakan  oleh  sektor  perekonomian wilayah  tersebut  secara  total  dalam bentuk  rupiah.  Kondisi  pertumbuhan ekonomi  yang  baik,  secara  tidak langsung akan mempengaruhi penyerapan pada tenaga kerja . .
Dalam  kurun  waktu  tahun  1997 hingga  2015  perkembangan  PDRB Atas  Dasar  Harga  Konstan  2000  di Provinsi  Jambi  cenderung  mengalami peningkatan    dengan  rata  –  rata perkembangan  sebesar  5,49  persen. Peningkatan  PDRB  tertinggi  terjadi pada  tahun  2011  sebesar  18  miliar rupiah  dengan  peningkatan  sebesar 8,54 persen dari tahun sebelumnya, hal ini  terjadi  karena  telah  memadainya infrastruktur  yang  dilakukan  pada tahun  sebelumnya  yang  membuat performance perekonomian di Provinsi
Jambi ikut membaik. Gerak
perekonomian  yang  baik  otomatis
berpengaruh  pada  penyrapan  tenaga kerja  yang  pada  gilirannya  akan  dapat mengurangi pengangguran yang terjadi.
Pada  tahun  2013  seluruh  sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang relative menggembirakan. Pertumbuhan    tertinggi  dicapai  oleh sektor  konstruksi  yaitu  sebesar  20,73 persen  .Sektor  lainnya  masing  masing tumbuh  sebagai  berikut  :  sektor perdagangan, Hotel dan Restoran 12,24 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 8,25 persen  ;  sektor  keuangan  ,  persewaan dan  jasa  perusahaan  tumbuh  sebesar 7,88 persen ;sektor Pertanian, Peternakan,  Kehutanan  dan  Perikanan tumbuh  sebesar  7,42  persen  ;  Industri Pengolahan sebesar 5,69 persen ; sektor
Jasa- jasa tumbuh sebesar 4,80 persen ; serta sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 1,56
persen. Dan pada tahun 2014 mengalami  peningkatan  sebesar  6,06 persen  dari  tahun  sebelumnya  begitu juga di tahun 2015 mengalami peningkatan hanya sebesar 3,83 persen.

## Perkembangan  UMP  di  Provinsi Jambi
Upah  merupakan  balas  jasa tenaga  kerja  yang  diberikan  oleh produsen      atau    perusahaan  sebagai imbalan  atas  hasil  jasa  tenaga  kerja dalam    memproduksi  barang  ataupun jasa.  Upah  juga  merupakan  salah  satu indikator penting untuk melihat tingkat hidup  pekerja.  Perkembangan  tingkat UMP  di  Provinsi  Jambi  selama  tahun 1997-2015 terlihat pada tabel di bawah ini .Berdasarkan tabel 5.2 menerangkan bahwa  tingkat  upah  minimum  regional di Provinsi Jambi selama periode 1997- 2015  rata-rata  mengalami  peningkatan sebesar 16,17 persen pertahunnya. Pada tahun  1997  tingkat  upah  sebesar  Rp. 119.500,
meningkat
menjadi
Rp.137.500, di tahun berikutnya .Peningkatan  terbesar  terjadi  pada tahun 2001 yaitu sebesar 41,62 persen ,
hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  awal tahun  2000  hingga  2001  Indonesia mulai  bangkit  dari  krisis moneter  yang melanda  termasuk  juga  di  Provinsi Jambi.  Krisis  moneter  di  tahun  1998 berdampak  pada  pertumbuhan  tingkat upah  dan  permintaan  tenaga  kerja sehingga  ketika  perekonomian  mulai pulih,  pemerintah  terus  melakukan evaluasi  penetapan  upah   hingga  tahun 2015  agar  upah  di  Provinsi  Jambi menjadi  lebih  baik.  Pada  tahun  2002 upah  juga  meningkat  sebesar  24,08 persen,  tahun  2003  sebesar  28,29 persen.Perbaikan  tingkat  upah  ini secara  tidak  langsung  ikut  mendorong peningkatan minat asing guna
menanamkan modal mereka di Jambi.

## Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jambi
Dalam  rangka  penyelenggaran otonomi  daerah,  perencanaan  dan pelaksaan  pembangunan  harus  sesuai dengan  aspirasi  masyarakat  ( botton  up ppalning ). Pengeluaran pemerintah ( goverment  expenditure )  merupakan rangkaian  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  daerah  guna  menjalan fungsinya  dalam  pembangunan,  baik fungsi alokasi, regulasi bahkan regulasi. Realisasi perkembangan pengeluaran  pemerintah    Provinsi Jambi tahun 1997-2015 di menunjukkan  peningkatan  rata-rata sebesar  21,60  persen.  Perkembangan pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi    tahun  2006  sebesar  50,27 persen.  Keadaan  lebih  disebabkan terjadinya    peningkatan  belanja  tidak langsung  sebesar    22,68  persen dibandingkan  pada  tahun  sebelumnya. Untuk  diketahui,  rata  rata  realisasi belanja  langsung  mencapai    89,53 persen  dan  peningkatan  pada  realisasi belanja  tidak  langsung  35,14  persen. Perkembangan  terendah  terjadi  pada tahun  1998  sebesar  4,51  persen,  yang terjadi  karena  dampak  krisis  ekonomi
tahun  1998.  Tderjadinya  penurunan belanja  langsung  pada  tahun  2000 sebesar  0,58  persen,  dipengaruhi  oleh turunnya  realisasi  realisasi  belanja langsung  di  beberapa  sektor  seperti transportasi 44,03 persen, pembangunan  daerah  dan  pemukiman 26,03  persen  serta  pertanian  dan kehutanan    18,97  persen.  Yang  tidak terlepas  dari  menurunannya  bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat.

## Perkembangan  Penyerapan  Tenaga Kerjadi Provinsi Jambi
Provinsi Jambi merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Data pada tahun 2015 tercatat sebanyak 3.402.052 jiwa.  Pertumbuhan  penduduk  alami jelas mempengaruhi peningkatan
jumlah  penduduk  total,  apalagi  jika ditambah  dengan  semakin  banyaknya penduduk  masuk  dari  daerah  atau propinsi  Jambi  untuk  mengadu  nasib atau membuka lapangan kerja baru.
Perkembangan  jumlah  tenaga kerja  di  Provinsi  Jambi  selama  tahun 1997-2015.  Pada  periode  1997-2015 jumlah  tenaga  kerja  rata  –  rata  sebesar 2,57  persen  per  tahunnya.  Peningkatan terbesar  terjadi  pada  tahun  2011  yaitu meningkat dari 1.290.706 jiwa menjadi 1.468.658  jiwa,  dengan  peningkatan 13,79  persen.  Peningkatan  terkecil terjadi  pada  tahun  2008  yaitu  sebesar 0,92  persen.  Pada  tahun  2001  terjadi penurunan  penyerapan  tenaga  kerja sebesar  0,47.  Kondisi  ini  terjadi lantaran pada tahun 2001  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  yang  mengalami penurunan,
yang selanjutnya berdampak negative berupa peningkatan biaya produksi. Jika diamati lebih jauh, jumlah tenaga kerja per  sektor  di  Provinsi  Jambi,  jumlah orang  bekerja  di  sektor  pertanian  lebih mendominasi  dibandingkan  dengan sektor - sektor lainnya, dengan proporsi total mencapai 58,5 persen. Penyerapan  tenaga  kedua  terbesar
ditempati  oleh  sektor  yang  mencapai 3.327.370 jiwa
Uji Hipotesis Pengujian Secara Simultan (Uji F) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  nilai  probabilitas  Fstat  sama dengan  0,0000  yang  lebih  kecil  dari taraf nyata 0,05 , nilai Prob F statistik < α=5  %    sehingga  keputusan  menolak H 0 dan  menerima  H 1, artinya  variabel
Produk  Domestik  Regional  Bruto, Upah Minimum Provinsi dan pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama  (simultan)  berpengaruh signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga kerja.

## Pengujian Secara Parsial (Uji T)
Berdasarkan  hasil  perhitungan, nilai  probability  PDRB  sebesar  0,0002 lebih  kecil  dari  0,05    (α  =  5%).  Ini berarti H 1 diterima sedangkan H 0 ditolak.  Dengan  kata  lain,  variabel bebas  PDRB  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  variabel  terikat penyerapan  tenaga  kerja    pada  taraf keyakinan 95%.
Sedangkan  UMP,  pada  taraf  α  = 5% dengan tingkat keyakinan 95%,  H 0 diterima,    sedangkan  H 1 ditolak. Artinya,  variabel  bebas  UMP  tidak signifikan  dan  berpengaruh  negatif terhadap  variabel  terikat  (Penyerapan Tenaga kerja).
Sama  halnya  dengan  variabel  bebas pengeluaran pemerintah tidak signifikan  dan  berpengaruh  negatin terhadap  penyerapan tenaga kerja pada taraf keyakinan 95%.
Koefisien Determinasi (R 2 )
𝑅 2 sebesar 0.910043, menunjukan  bahwa  proporsi  pengaruh variabel PDRB, UMP  dan pengeluaran Pemerintah terhadap variabel penyerapan  tenaga  kerja  sebesar  91 persen dapat menerangkan penerangkan variable penyerapan tenaga  kerja,  sedangkan  sisanya  9
persen  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang tidak ada di dalam model regresi.

## Hasil Regresi
Nilai koefisien konstanta  sebesar
1.767214.    Artinya,    jika  PDRB,  Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Pengeluaran pemerintah bersifat konstan, maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat sebesar 1.767 persen.
Berikutnya, nilai koefisien dari masing masing  variabel  bebas  dapat  dilihat sebagai berikut ini.
Nilai  koefisien  PDRB  sebesar 0.6900  yang  bertanda  positif  antara PDRB dengan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Bila terjadi
peningkatan  PDRB  sebesar  1  persen, maka  akan  meningkatkan  penyerapan tenaga  kerja  sebesar  0.6900  persen, dengan    asumsi  variabel  yang  lainnya tetap  atau  konstan.  Berpengaruhnya PDRB  ini  terhadap  penyerapan  tenaga kerja  oleh  karena  di  dalam  PDRB terdapat  sektor  sektor  atau  lapangan usaha  yang  langsung  maupun  tidak langsung berpengarauh
terhadap penyerapan tenaga kerja, seperti pendekatan  perhitungan  produksi  dan sebagainya-walau antara waktu perhitungan  dan  hasilnya  sebenarnya terdapat lag atau  jeda  waktu  dengan kejadian sebenarnya. Upah dan pengeluatan pemerintah tidak signikan pengaruhnya terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di proponsi  Jambi.  Berapapun  besar pengeluaran pemerintah, tidak
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  masalah  dan  tujuan dari  penelitian  pengaruh  PDRB  ,UMP dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap penyerapan  tenaga  kerja  di  Provinsi Jambi,  diperoleh  beberapa  kesimpulan yaitu:
1. Rata-rata perkembangan PDRB ADHK  2000  periode  1997-2015
berdasarkan  harga  konstan  sebesar 5,49  persen.  Peningkatan  PDRB tertinggi  terjadi  pada  tahun  2011 sebesar  18.963,51  miliar  dengan peningkatan sebesar 8,54 persen dari tahun  sebelumnya.  Perkembangan UMP  di  Provinsi  Jambi  selama periode 1997-2015 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata  peningkatan  sebesar  16,17 persen  per  tahunnya.  Peningkatan terbesar  terjadi  pada  tahun  2001 yaitu sebesar 41,62 persen. Rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah  mencapai  21,6  persen. Laju  perkembangan  pengeluaran
Pemerintah  tertinggi  terjadi  pada tahun 2006 sebesar 50,27 persen hal ini terjadi disebabkan karena adanya peningkatan  pada  belanja  tidak langsung  sebesar    22,68  persen dibandingkan pada tahun sebelumnya dan peningkatan belanja langsung sebesar 64,42 persen. 2. PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi  Jambi.  Sedangkan  variabel UMP  dan  Pengeluaran  pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan  tenaga  kerja  di  Provinsi Jambi. Saran 1. Untuk  meningkatkan  penyerapan tenaga  kerja  diharapkan  campur tangan  pemerintah  daerah  yang dapat  memacu  peningkatan  Produk
Domestik  Regional  Bruto  di  setiap sektor  -  sektor  ekonomi  sehingga penyerapan  tenga  kerja  meningkat.
Pemerintah  daerah  sudah  saatnya perlu mengimplementasikan terwujudnya  industry  hilir  ( down strean  industry) yang  berbasis sumberdaya  alam  lahan  lokal  Jambi seperti dari CPO dan karet Jambi.
2. Penerapan  kebijakan  kenaikan  upah harus  melalui  kajian  yang  lebih intensif.  Kenaikan  upah  pada  satu sisi dapat m,eningkatkan pendapatan masyarakat,  namun  pada  lain  sisi
sisi  bias  menjadi  masalah  berupa keenggaganan  para  investor  baru khususnya guna menanamkan modal mereka di Jambi.
3. Prioritas  pengeluaran  pemerintah daerah  yang  tertuju  pada  kondisi yang  seungguhnya  dibuhkan  oleh masyarakat  dan  bersifat  ekonomi produktif. Kelompok sasaran alokasi dana pengeluaran harus tepat sasaran  baik  dari  sektor  atau kegiatan  fisik  ataupun  penelahaan kegiatan non fisik berupa pembinaan dan penyuluhan. Alokasi dana pemerintah daerah harus terintegrasi antara hulu dan hilir ( on and off farm integration ). Pertimbangan  pembangunan  dan pemeliharan  prasarana  dan  sarana baik pokok, penunjang dan pelengkap  harus  diperhitungkan, berbasis kepentingan ekonomi kerakyatan yang berorientasi keunggulan  daerah  dan  daya  saing komoditi yang nyata.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir.  2007. Dasar  -  dasar  Penulisan Karya Ilmiah . Surakarta: UNS Press.
Ariyanto.  2010. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga  Kerja  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 1985-2007. Surakarta.  Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi Andrew  E.  Sikula.  1992.  Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  Erlangga. Bandung. Arsyad , Lincoln.2010. Ekonomi Pembangunan .Yogyakarta  :
STIM YKPN. Yogyakarta. Bellante ,Don dan Mark Jackson. 1990. Ekonomi Ketenagakerjaan . Jakarta: Universitas Indonesia
Boediono  .1998. Teori  Pertumbuhan
Ekonomi .BPFE  Yogyakarta
.Yogyakarta Budi Utami, Turminijanti. 2009. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten,  Produk  Domestik
Regional  Bruto,  Angkatan  Kerja dan Investasi terhadap Kesempatan  Kerja  di  Kabupaten Jember.  Tesis.  Pasca  Sarjana Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember. BPS  Provinsi  Jambi.  1997  -  2015. Jambi  Dalam  Angka. Jambi  : BPS Provinsi Jambi. _________________. 1997-2015. Statistik Keuangan Provinsi Jambi .  Jambi:  BPS  Provinsi Jambi _________________.2010-2015 Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi
Provinsi  . Jambi  :  BPS  Provinsi Jambi _________________.1997-2015. Indikator Ekonomi Provinsi Jambi .  Jambi:  BPS  Provinsi Jambi _________________. 2010- 2015. Sakernas  Provinsi  Jambi. Jambi : BPS Provinsi Jambi Dimas, Nenik Woyanti. 2009. Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta . Jurnal Bisnis dan
Ekonomi. Vol. 16. No. 1. Hal. 31- 41 Dumairy,  1997, Ekonomi  Indonesia , Erlangga Jakarta. Ghozali, Imam. 2007. Analisis Multivariate  Dengan  Program SPSS. Cetakan Empat.Badan Penerbit  Universitas  diponegoro. Semarang Ghozali,  Imam.  2011.  “ Aplikasi Analisis  Multivariate  Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gujarati, Damodar. 1999. Ekonometrika  Dasar.  Jakarta  : Erlangga. Insukindro, 2004, Modul Ekonometrika Dasar, Yogyakarta, FE UGM.
Kuncoro,  Haryo.  2002.  Upah  Sistem
Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga  Kerja. Jurnal  Ekonomi Pembangunan:  Kajian  Ekonomi
Negara  Berkembang  Vol.  7,  No 1, 2002. ISSN: 1410-2641 hal 45- 56
Kuncoro,  Mudrajad.  2003.  Ekonomi Pembangunan .Yogyakarta  :  LPP AMP YPKN. Kunarjo.1996. Perencanaan dan Pembiayaan  Pembangunan.  UI  –
Press. Jakarta
Lin,  Steven  AY.  1994.  Government
Spending and Economic Growth, IDEAS. Mangkoesoebroto, G. (1997), Ekonomi Publik, BPFE, Yogyakarta
Mankiw  Gregory,  2006  Pengantar
Ekonomi  Makro,  Edisi  Ketiga,
Salemba Empat Jakarta.
Nawawi,  Hadiri.  2001. Manajemen
Sumber  Daya  Manusia .  Bumi Aksara. Jakarta Nilasari, L. 2007. “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi,  dan  Upah  Minimum Regional  Terhadap  Kesempatan Kerja  di  Jawa  Barat  studi  kasus tahun 1986-2005” [Skripsi].
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Statistik,
Jakarta.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi  Nomor  7  Tahun 2013 tentang Upah Minimum
Setianingrum,  Erna.  2008.  Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga  Kerja  di  Kabupaten Karanganyar  Tahun  1991  2006. Skripsi. FE-UNS. Surakarta. Simanjutak  ,Payaman  J.  1998  . Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia . FEUI, Jakarta. Suyana  Utama,  Made.  2008.  “ Buku ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Sukirno, Sadono. 2004. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
Sicat,  Gerardo  P.; Arndt,  H.W  dan Nirwono, 1991  . Ilmu  Ekonomi
Mikro  Untuk  Konteks  Indonesia. Lembaga  Penelitian,  Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial. Jakarta Todaro,  M.P  dan  Stephen  C.S.  2003.
Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga: Edisi Kedelapan . Jakarta: Erlangga Undang  -  undang  Republik  Indonesia
Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Wibisono  ,  Dermawan  .2003, Riset Bisnis , Jakarta: PT.Gramedia
Pustaka Utama.