## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal melalui Kebijakan Disorgement Fund
Retno Catur Kusuma Dewi 1 , Mohammad Choirul Anam 2
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79, Kota Madiun, 63113 E-mail : retnocatur63@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79, Kota Madiun, 63113 E-mail: mohammadchoirulanam174@gmail.com
Abstract—  This  research  aims  to  analyze  the  disorgement  mechanism  through  the  RPOJK  regulation  so  that  it  can  be applied  to  capital  market  problems  and  alternative  legal  settlements.  The  research  method  used  in  this  research  is  a normative  juridical  approach  with  an  invitational  approach.  Based  on  research  results  such  as  the  disgorgement arrangement by the OJK as a form of funds through civil sanctions such as compensation, it can be a form of administration as a form of investor legal protection because disgorgement embodies such as efficient, equal funds and can be preventive measures .
Keywords — : Legal Protection; Investors; Disorgement Fund Arrangements.

## I. PENDAHULUAN
Keberadaan investasi melalui pasar modal bergerak menuju era baru. Hal ini terlihat dari semakin aktif dan gencarnya Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  menyelenggarakan  Sekolah  Pasar  Modal  (SPM)  bekerjasama  dengan  perusahaan  sekuritas  dan  promosi terkait investasi di pasar modal. Investasi tidak langsung melalui bursa ini menjadi pilihan yang semakin diminati masyarakat khususnya generasi muda. 1
Pasar  modal,  sebagaimana    biasanya,  merupakan  tempat  bertemunya  penjual  serta  pembeli.  Perbandingan  kedua  sebutan tersebut  cuma  pada  benda  yang  dijual. 2 Di  pasar  modal,  mereka  menjual  keyakinan  semacam  keyakinan  warga  terhadap  nilai saham,  kebenaran  laporan  industri,  prospek  keuntungan  di  masa  depan,  kebijakan  pemerintah  yang  menunjang  pasar  modal, sampai proses penjaminan kalau hukum hendak ditaati oleh para pihak. 3
Di  pasar  modal,  pihak  yang  mempunyai  duit  bisa  menginvestasikan  duit  tersebut  buat  memperoleh  return,  sebaliknya emiten(  industri)  bisa  memakai  dana  tersebut  buat  tujuan  investasi  tanpa  wajib  menunggu  ketersediaan  dana  dari  industri  itu sendiri. 4 Oleh sebab itu, sangat berarti buat membagikan proteksi hukum kepada investor selaku tonggak dalam aktivitas pasar modal.  Terpaut  dengan  proteksi  pemodal,  sudah  dibangun  industri  yang  sudah  mendapatkan  izin  usaha  dari  OJK  buat menyelenggarakan serta mengelola Dana Proteksi Pemodal sebagaimana diatur dalam POJK Nomor. 49/ POJK. 04/ 2016.
Dana  Proteksi  Pemodal  cuma  berperan  apabila  Kustodian  tidak  mempunyai  keahlian  buat  mengembalikan  Peninggalan Pemodal yang lenyap serta tidak bisa melanjutkan aktivitas usahanya hingga dicabut oleh OJK. 5 Tidak hanya itu, Dana Proteksi Investor  tercipta  dari  iuran  keanggotaan  Perantara  Orang  dagang  Dampak  serta  Bank  Kustodian. 6 Dengan  demikian,  bila peninggalan investor lenyap sebab pelanggaran oleh pihak lain, tidak hendak dilindungi oleh institusi manapun. Sementara itu, kerugian  investor  di  pasar  modal  bukan  cuma  pihak  Kustodian  yang  wajib  mengembalikan  peninggalan  investor,  namun kerugian tersebut pula dapat terjalin kala terjalin pelanggaran serta pula tindak pidana di pasar modal.
Pada biasanya pelanggaran administratif dikenai sanksi administratif, sebaliknya pelanggaran pidana dikenai sanksi pidana. 7 Tetapi, kedua sanksi tersebut dilihat dari sudut pandang investor yang dirugikan, tidak mempengaruhi pada investor itu sendiri. Intinya,  investor  tidak  memperoleh  keuntungan  langsung  dari  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  pelakon  pelanggaran  sebab kerugiannya  tidak  dikompensasikan.  Setelah  itu,  perihal  ini  menimbulkan  krisis  keyakinan  untuk  investor  buat  menanamkan modalnya di pasar modal, sebab kerugian yang tidak terpulihkan. 8
1 Nikmah Mentari, (2020), Pertanggungjawaban Individu atas Gantirugi Disgorgement yang Melibatkan Emiten, Arena Hukum, Vol.13, No.3.
2 Tavinayati, Y. Q, 2009, “ Hukum Pasar Modal di Indonesia ”, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1 3 Ro’matussa’diyah, A dan Suratman, 2010, “ Hukum Investasi dan Pasar Modal ”, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 167 4 Pakpahan, Kadiman (2003) Strategi Investasi di Pasar Modal,” Journal The Winners, Vol. 4, No.2, hal. 139
5 Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
6 Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
7 Pasal 102 jo 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
8 Nikmah Mentari, Op.cit , hal. 2

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pertimbangan penting berarti buat melindungi investor merupakan kerugian investor. Oleh sebab itu, wujud proteksi kerugian investor  untuk  meniminalisirkerugian  sebab  sesuatu  tindak  pidana. 9 Oleh  sebab  itu,  OJK  merencanakan  membuat  badan  baru yang  hendak  menolong  pemulihan  dana  ataupun  peninggalan  investor  yang  diucap Disgorgement  and  Disgorgement  Fund . Syarat menimpa Disgorgement sudah dikeluarkan lewat Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan( RPOJK) semenjak tahun 2019. Setelah itu pada bertepatan pada 29 Desember 2020, terbentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65/ POJK. 04/ 2020  tentang  Pengembalian  Laba  Ilegal  serta  Investor  Dana  Santunan  Kerugian  Zona  Pasar  Modal(  POJK  65/  2020)  yang diundangkan  pada  bertepatan  pada  30  Desember  2020.  Walaupun  dalam  peraturan  OJK  tidak  lagi  memakai  sebutan disgorgement  ataupun  dana  disgorgement  semacam  dalam  RPOJK,  tetapi  mempunyai  iktikad  serta  tujuan  yang  sama.  tujuan buat  mengembalikan  keuntungan  ilegal  kepada  investor,  paling  utama  investor  ritel  yang  kerap  dirugikan.  Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu 1. Bagaimana Disgorgement di pasar modal: review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020?
2. Bagaimana Disgorgement Fund sebagai konsep kebijakan baru perlindungan investor di pasar modal?

## II. METODE PENELITIAN
Riset  ini  merupakan  tipe  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum  dan  konseptual.  Tipe  riset  hukum normatif dilaksanakan dengan  mengkaji semua peraturan perundang-undangan  tentang  masalah  hukum dalam penelitian ini. 10 Pendekatan hukum digunakan untuk mengetahui apakah hukum itu sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya  serta  untuk  menjawab  pertanyaan  hukum. 11 Pendekatan  konseptual  berasal  dari  pandangan  dan  keyakinan  yang berkembang dalam hukum. 12

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Disgorgement di Pasar Modal: Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020
Berdasarkan Blacks  Law  Dictionary,  Disgorgement merupakan“  aksi  menyerahkan  suatu(  profit  ilegal)  karena  pesanan ataupun  paksaan  hukum. 13 Maksudnya  menyerahkan  keuntungan  bersumber  pada  perintah  ataupun  paksaan  hukum  yang diperoleh  secara  tidak  legal. 14 Terdapat  3  faktor  disgorgement,  ialah  perbuatan  menyerah,  keuntungan  yang  diperoleh  secara tidak  legal,  atas  permintaan  ataupun  sebab  paksaan  hukum.  Pemberian  khasiat  bisa  dicoba  lewat  perintah  hukum  ataupun paksaan. Sebab secara formal diatur dengan undang- undang, hingga wajib lewat perintah dari pejabat yang berwenang ataupun paksaan hukum ( dwingen recht ). Keuntungan tersebut di atas merupakan keuntungan yang diperoleh pelakon pelanggaran. Dia harus  mengembalikan  keuntungan  yang  diperolehnya,  terlepas  dari  sanksi-  sanksi  lain  yang  membebaninya  selaku  pelakon pelanggaran.
Disgorgement merupakan pengembalian keuntungan ilegal yang diperoleh pelakon pelanggaran lewat majelis hukum. Dana yang diterima lewat aktivitas ilegal ataupun transaksi bisnis yang tidak etis wajib dikembalikan. Secara universal disgorgement merupakan restitusi yang diukur dengan keuntungan dari kesalahan pelakon. 15
Di  Amerika  Serikat,  lewat  perintah  yang  dikeluarkan  oleh  SEC,  pelepasan  sudah  diberlakukan  semenjak  tahun  1970. 16 Disgorgement  merupakan  upaya  serta  metode  SEC  buat  menagih  duit,  mencari  keringanan  yang  adil  yang  bisa  jadi  cocok ataupun dibutuhkan buat kepentingan investor. 17 Dalam rangka membagikan rasa keadilan untuk investor, oleh sebab itu upaya buat membagikan pemulihan dana wajib dicoba dengan memforsir pelakon membayar beberapa kerugian yang dialami investor. Dalam  konsep  pelepasan  yang  diasumsikan  selaku  pemulihan  yang  adil  merupakan  pemulihan  yang  adil. 18 Salah  satu  tujuan utama  disgorgement  dalam  konteks  penegakan  SEC  merupakan  buat  menghindari  pelakon  mengambil  keuntungan  dari  aksi penipuan mereka. 19
Dalam  undang-  undang Federal  Securities,  disgorgement menggambarkan  aksi  buat  mengembalikan  keuntungan  yang melanggar  hukum.  Di  Amerika  Serikat, disgorgement sudah  diterapkan  di  majelis  hukum  buat  menegakkan  pemulihan
9 Ali, Mahrus (2018) Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, Yuridika, Vol. 33, No.2 , hal. 262
10 Marzuki, Peter Mahmud, (2017), “Penelitian Hukum”, Jakarta: Prenada Media, hal. 133
11 Muhammad, A., 2004, “Hukum dan penelitian hukum”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52
12 Marzuki, Peter Mahmud, Op. cit, hal. 135
13 Jacqueline K. Chang. (2018). Kokesh v. SEC: The Demise of Disgorgement. NC Banking Inst., 22, 309, hal. 310
14 Nikmah Mentari, Op. cit, hal. 3 15 Supreme Court of The United States (2017) Kokesh v Securities Exchange and Commisision: On Writ Of Certiorari To The United States Court Of Appeals For The Tenth Circuit, Opinion of The Courts, No. 16-529, hal. 2
16 Jacqueline K. Chang, Op.cit, hal. 309 17 Ibid. hal. 311
18 Ibid
19 James Tyler Kirk, (2014). Deranged disgorgement. J. Bus. Entrepreneurship & L., 8, 131, hal. 155

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
keuntungan  ilegal  yang  diperoleh  lewat  perdagangan  orang  dalam. 20 Tujuan disgorgement merupakan  buat  menghindari pengayaan yang tidak adil, ialah mereka yang sudah melanggar undang- undang sekuritas tidak diperbolehkan buat mengambil keuntungan  dari  sikap  ilegal  mereka.  Oleh  sebab  itu, disgorgement ialah  perlengkapan  penangkalan  yang  efisien  terhadap penyalahgunaan modul dalam wujud data non- publik. 21
Selaku upaya hukum yang adil, pelepasan secara teknis tidak dimaksudkan selaku fasilitas buat menghukum, namun selaku fasilitas buat menghindari aksi pengayaan yang tidak adil. Oleh sebab itu, SEC cuma diperbolehkan buat memulihkan ditaksir jumlah yang diperoleh dari aktivitas ilegal yang dicurigai. Disgorgement merupakan perlengkapan yang sangat dibutuhkan buat menuntaskan aksi pengayaan tidak adil yang dicoba oleh tiap pelakon pasar modal. 22 Disgorgement sendiri dimaksud selaku pengembalian keuntungan pelakon pelanggaran atas perbuatan melawan hukumnya. 23 Tidak  hanya  itu  bertujuan  buat  menghindari  pelakon  memperoleh  keuntungan  dari  perbuatannya,  tidak  hanya  itu  pula diharapkan bisa menghindari perbuatan seragam di setelah itu hari. 24
Sanksi  materil atas  sesuatu kerugian, ialah denda serta pelepasan, sesungguhnya berlawanan dengan  ubah  kerugian.  Denda serta pelepasan fokus pada pelanggar. Denda dikenakan atas aksi keterlaluan pelakon, sebaliknya disgorgement dikenakan atas keuntungan yang diperoleh pelakon lewat perbuatan melawan hukum. 25
Dalam praktiknya di SEC, buat menghitung disgorgement, butuh dibedakan antara keuntungan sah serta ilegal. Langkah awal dalam  perhitungan  merupakan  mengenali  ikatan  karena  akibat  antara  kegiatan  yang  melanggar  hukum  serta  khasiat  yang hendak  dikembalikan. 26 Sehabis  ikatan  karena  akibat  ini  tercipta,  SEC  lewat  yurisdiksinya  mencabut  keuntungan  ilegal  yang diperoleh dari pelanggaran tersebut. Tetapi, mengingat kalau perhitungan  semacam  itu  kerap kali  teruji susah,  majelis hukum cenderung  berikan  SEC  keleluasaan  yang  lumayan  besar  dalam  memastikan  apa  yang  ialah  keuntungan  dengan  cuma mensyaratkan ditaksir keuntungan yang normal yang terpaut dengan pelanggaran. 27
Berdasarkan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan( RPOJK) tentang Pencairan serta Pencairan Dana. Pasal 1 Angka 3 RPOJK mendefinisikan Disgorgement selaku wujud upaya OJK buat berikan perintah kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-  undangan  di  bidang  pasar  modal  buat  mengembalikan  duit  beberapa  keuntungan/  kerugian  yang  dihindari  secara melawan hukum ataupun melawan hukum.
Berikutnya  Pasal  1  Angka  9  RPOJK  menarangkan  kalau Disgorgement  fund merupakan  dana  yang  dikumpulkan  dari pembebanan disgorgement kepada pihak- pihak yang melanggar peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal, dengan tujuan  buat  diadministrasikan  serta  disalurkan  kepada  pihak-  pihak  yang  dirugikan  dari  pelanggaran  tersebut.  peraturan perundang-  undangan  di  bidang  pasar  modal.  Pihak  yang  dirugikan  tersebut  sudah  mengajukan  gugatan  dalam  jangka  waktu yang didetetapkan.
Sehabis lebih dari satu tahun semenjak RPOJK diterbitkan pada dini tahun 2019, OJK kesimpulannya menetapkan peraturan lewat  POJK  No  65/  POJK.  04/  2020  tentang  Pengembalian  Laba  Ilegal  serta  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  di  Pasar Modal.  Walaupun  kesimpulannya  memakai  nama  peraturan  yang  berbeda  serta  terdapat  sebagian  bonus  di  dalamnya,  tetapi esensi dari isi RPOJK serta POJK 65/ 2020 merupakan sama. Nama peraturan yang tidak mencantumkan disgorgement ataupun dana disgorgement itu,  bagi  penulis,  digunakan  buat  menjauhi  perdebatan  sebutan  asing.  Lembaga disgorgement serta disgorgement  fund sendiri  belum  banyak  diketahui  di  Indonesia  yang  menganut  sistem civil  law . 28 Dengan  demikian,  nama peraturan tersebut diambil dari penafsiran ataupun terjemahan dari disgorgement serta disgorgement fund itu sendiri. Pertimbangan  diterbitkannya  POJK  65/  2020  sebab  penerapan  guna,  tugas  serta  wewenang  pengaturan  serta  pengawasan aktivitas  di  zona  jasa  keuangan  tercantum  pasar  modal  terletak  pada  OJK.  Dan  mewujudkan  aktivitas  jasa  keuangan  yang berkeadilan serta sanggup melindungi kepentingan konsumen serta warga cocok dengan Pasal 9 huruf d UU OJK. Tidak hanya itu, OJK pula berwenang menghasilkan perintah tertulis.
Menurut dengan uraian dalam POJK No 65/ POJK. 04/ 2020 kalau salah satu upaya buat tingkatkan daya guna serta keadilan penegakan  hukum  di  bidang  pasar  modal  merupakan  lewat  pelaksanaan  Pengembalian  Keuntungan  Secara Ilegal( Disgorgement ).  Pengembalian  Keuntungan  Ilegal  dicoba  supaya  pihak  yang  melanggar  hukum  tidak  bisa  menikmati keuntungan  yang  sudah  diperolehnya  secara  tidak  legal.  Buat  membenarkan  aksi  pelanggarannya,  Otoritas  Jasa  Keuangan berwenang  menghasilkan  perintah  tertulis  berbentuk  permintaan  pemblokiran  kepada  lembaga  jasa  keuangannya  dan  perintah
20 Thomas C. Mira, (1984). The Measure of Disgorgement in Sec Enforcement Actions against Insider Traders under Rule 10b-5. Cath. UL Rev., 34, 445, hal. 448
21 Fatema Dalal, & Kachwalla, M. (2007). Disgorgement: An Introduction of a New Concept or a Precedent to a Debacle. Law Rev. Gov't LC, 6, 74, hal. 81)
22 Vidhi Shah, (2019). Determining Disgorgement in Securities Law. Law Rev. Gov't LC, 10, hal. 138
23 Nikmah Mentari, Op.cit, hal. 14
24 John C. Kairis, 2011,  “Disgorgement of compensation paid to directors during the time they were grossly negligent: an available but seldom used remedy”, Grant & Eisenhofer PA. hal. 5
25 Ernest J. Weinrib, (2003). Punishment and disgorgement as contract remedies. Chi.-Kent L. Rev., 78, hal. 55
26 “What Exactly is disgorgement?” https://fcpablog.com/2011/03/17/what-exactly-is-disgorgement/ (2011), dikunjungi pada 1 November 2022
27 Ibid.
28 Nikmah Mentari, Loc.cit .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
tertulis  berbentuk  pemindahbukuan  serta  pencairan  dana  transfer.  peninggalan  kepada  pihak  yang  melaksanakan  pelanggaran serta lembaga jasa keuangan. Berikutnya, dana yang diperoleh dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Ilegal bisa digunakan buat membagikan kompensasi kerugian kepada korban pelanggaran serta/ ataupun pengembangan industri pasar modal. Lewat pengenaan  Pengembalian  Keuntungan  Ilegal  kepada  pihak  yang  melaksanakan  serta/  ataupun  pihak  yang  menimbulkan pelanggaran,  Otoritas  Jasa  Keuangan  bisa  melaksanakan  aksi  revisi  dengan  membentuk  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor ( Disgorgement Fund ) yang hendak dikembalikan kepada investor yang dirugikan. Dengan diaturnya Pengembalian Keuntungan Ilegal  serta  Dana  Ubah  Kerugian  Investor  diharapkan  bisa  tingkatkan  proteksi  investor  serta  keyakinan  dalam  berinvestasi  di pasar modal.
Pasal  1  Angka  2  POJK  65/  2020  menarangkan  kalau  Pengembalian  Laba  Ilegal  merupakan  perintah  dari  Otoritas  Jasa Keuangan buat mengembalikan keuntungan yang diperoleh ataupun kerugian yang dihindari secara melawan hukum oleh pihak yang  melaksanakan  serta/  ataupun  pihak  yang  menimbulkan  pelanggaran  peraturan  perundang-  undangan.  regulasi  di  pasar modal.  Berikutnya  pada  Angka  4  Dana  Ubah  Kerugian  Pemodal  merupakan  dana  yang  dikumpulkan  dari  pengenaan Pengembalian  Laba  Ilegal  dengan  tujuan  buat  diadministrasikan  serta  didistribusikan  kepada  pemodal  yang  dirugikan  dan penuhi persyaratan buat mengajukan tuntutan.

## B. Disgorgement sebagai Konsep Kebijakan Baru Perlindungan Investor di Pasar Modal
Perlindungan  hukum  berarti  melindungi  hak  asasi  manusia  yang  dilanggar  oleh  orang  lain,  melindungi  masyarakat  dan membiarkan mereka menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. 29 Dia menambahkan, ada hukum di masyarakat untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan  yang  berpotensi  bertentangan.  Manfaat  tersebut  disesuaikan  dengan membatasi dan melindungi manfaat tersebut. 30
Hukum progresif memandang bahwa hubungan antara hukum dan manusia ditekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan  sebaliknya,  manusia  adalah  untuk  hukum  artinya  hukum  bukan  untuk  dirinya  sendiri,  tetapi  untuk  sesuatu  yang  lebih besar  dan  lebih  besar.  Oleh  karena  itu,  hukum  yang  ditinjau  dan  diubah,  bukan  mereka  yang  ditegakkan  oleh  sistem  hukum, setiap kali ada masalah dalam lingkup hukum atau dalam undang-undang. 31
Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dapat  membantu tercapainya perlindungan prediktif dan prediktif serta adaptabilitas dan fleksibilitas.  Bagi  mereka  yang  secara  sosial,  ekonomi  dan  politik  lemah  dan  belum  kuat,  mereka  membutuhkan  hak  untuk mencapai keadilan sosial. 32 Organisasi dilakukan dengan membatasi kepentingan tertentu dan memberdayakan orang lain secara terukur.  Teori  perlindungan  hukum  Satjipto  Raharjo  diilhami  oleh  pandangan  Fitzgerald  tentang  tujuan  hukum  untuk mengintegrasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  dan  menyesuaikannya  dengan  mengatur  perlindungan  dan pembatasan kepentingan tersebut. 33
Perlindungan  hukum  timbul  dari  ketentuan  hukum  masyarakat  dan  segala  pembatasan  hukum.  Peraturan  hukum  ini  pada dasarnya  merupakan  kesepakatan  masyarakat  untuk  mengatur  hubungan  antara  anggota  masyarakat  dan  antara  anggota masyarakat  dengan  pemerintah. 34 Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  masyarakat  saat  ini  memiliki  dua  jenis  perlindungan  hukum. Yaitu, perlindungan  hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan  hukum  kehati-hatian berarti masyarakat diberi kesempatan untuk  mengeluarkan Inspraak atau komentar sebelum keputusan pemerintah  bersifat  final. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif ditujukan untuk penyelesaian sengketa  . 35
Perlindungan  hukum  preventif  sangat  diutamakan  dalam  tindakan  negara  berdasarkan  kebebasan  bertindak,  karena mengharuskan  negara  untuk  membuat  keputusan  diskresi  yang  hati-hati.  Perlindungan  represif  ditujukan  untuk  penyelesaian sengketa,  termasuk  perlakuan  yudisial.  Perlindungan  hukum  merupakan  subjektivitas  yang  menunjukkan  bahwa  dalam  hal badan  hukum  yang  jumlahnya  banyak,  untuk  kelangsungan  suatu  badan  hukum  yang  dijamin  dan  dilindungi  undang-undang, perlu segera diperoleh sumber daya  yang banyak untuk  memperoleh kekuasaannya. Hal ini diatur dalam proses. Pengambilan keputusan politik dan ekonomi baik di tingkat individu maupun struktural, terutama dalam alokasi sumber daya.
Kerugian  yang diderita  investor lebih menekankan pada sifat proteksi materiil. Investor  rugi apabila karena risiko investasi tidak  menjadi  masalah. Seperti  yang  mereka katakan, risiko tinggi, pengembalian tinggi, risiko rendah, pengembalian rendah, yang berarti bahwa semua kegiatan bisnis, termasuk investasi di pasar modal, berisiko. Namun perlu dipahami bahwa kerugian yang timbul di luar risiko investasi atau risiko usaha merupakan ketidakadilan dan ketidakadilan bagi investor di pasar modal. Perbedaan dan ketidakadilan ini diakibatkan oleh pelanggaran. Sebagai aturan umum, segala bentuk pelanggaran menyebabkan
29 Satjipto Rahardjo, 2000, “Ilmu Hukum”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 53
30 Ibid
31 Satjipto Rahardjo, 2009, “Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Yogjakarta: Genta Publishing.
32 Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. Jurnal USM Law Review , 2 (2), hal. 167 33 Malti, T., Gummerum, M., Ongley, S., Chaparro, M., Nola, M., & Bae, N. Y. (2016). “Who is worthy of my generosity?” Recipient characteristics and the development of children’s sharing. International Journal of Behavioral Development , 40 (1), hal. 39 34 Satjipto Rahardjo, 2009, Op.cit. hal. 54 35 Ibid.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
kerugian.  Baik  kerugian  yang  signifikan  (dinilai  dalam  istilah  moneter)  dan  kerugian  yang  tidak  signifikan.  Bahkan  jika  nilai cedera  serius  sudah  jelas,  kerugian  tidak  berwujud  sebenarnya  adalah  kehilangan  nilai  yang  tidak  terbatas  dan  dapat  lebih buruk. 36
Perlindungan  hukum  dapat  dibagi  menjadi  dua  bidang  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum represif. 37 Sementara  peran  investor  sangat  penting  dalam  perlindungan  hukum  di  pasar  modal,  investor  rentan  karena terbatasnya akses terhadap prospektus. Beberapa alasan investor membutuhkan perlindungan adalah ketidaksetaraan saham dan akses  ke  informasi  keuangan  dan  sumber  daya  finansial. 38 Hal  ini  mengingatkan  kita  bahwa  pelanggaran  dan  kejahatan  pasar modal  dapat  berakibat,  karena  kerugian  tidak  hanya  dialami  oleh  investor,  tetapi  juga  oleh  emiten  dan  pelaku  pasar  modal. 39 Perlindungan hukum menjamin seseorang menerima hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kenyamanan. 40 Adanya perlindungan hukum akan memotivasi investor untuk menginvestasikan uangnya. 41 Prinsip Perlindungan Investor di Pasar  Modal  adalah  prinsip-prinsip  yang  dapat  dilaksanakan  apabila  semua  prinsip  di  pasar  modal  bekerja  sama  untuk menciptakan perlindungan investor. Perlindungan  hukum  di pasar modal  dirancang untuk  melindungi hak asasi  manusia  yang dilanggar oleh orang lain. 42
Perlindungan  hukum  terhadap  investor  di  pasar  modal  merupakan  tanggung  jawab  bersama.  Pemerintah  secara  hukum, pelaku  pasar  dengan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  investor  dengan  investasi  yang  sadar  risiko.  Pemerintah  membentuk otoritas pasar melalui peraturan untuk mengawasi dan mengendalikan pasar serta melindungi semua pihak secara setara. Pelaku pasar,  dalam  hal  ini  emiten,  perusahaan  pialang  dan  bursa,  juga  harus  memiliki  standar  profesional  dalam  perannya  di  pasar modal. Karena kehadiran pelaku pasar tergantung dari kepercayaan investor. Tanpa investor yang berinvestasi di pasar modal, pasar  modal  tidak  ada  artinya.  Selain  itu,  investor  yang  perlu  mewaspadai  risiko  investasi  (investasi  yang  mengetahui  risiko) harus mandiri dan berusaha melindungi diri dari kerugian melalui pertimbangan investasi yang cermat.
Otoritas Pasar Modal AS memiliki tiga tugas untuk menjalankan tugasnya melalui Securities and Exchange Commission . Ini untuk melindungi investor, mengamankan pasar yang adil dan efisien, dan mempromosikan pembentukan pasar. Misi terpenting adalah melindungi investor. Karena jika pasar adil dan tidak aman, pasar modal tidak dapat menarik investor dan memberikan modal kepada perusahaan yang mereka cari. 43 Sementara itu, Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia saat ini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didelegasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan pengalihan kewenangan dari  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  (BAPEPAM).  Pasal  4  Undang-Undang  Pasar  Modal,  Pembinaan,  pengaturan,  dan pengawasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bapepam  dengan tujuan untuk  menciptakan  kegiatan pasar modal yang tertib, adil dan efisien serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat.
Pengawasan  ini  dapat  bersifat  represif  dengan  mengeluarkan  peraturan,  arahan,  pedoman  dan  arahan,  serta  dengan melakukan  pemeriksaan,  penyidikan  dan  pemberian  sanksi  terhadap  tanda  dan  bukti  kuat  adanya  pelanggaran  hukum  pasar modal. 44 Bentuk perlindungan hukum OJK terhadap investor diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  (UU OJK) tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  pencegahan  dan  pemberian  sanksi  atau  penindasan,  sebagai  misi  OJK  untuk menjalankan fungsinya. Tentang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Tujuan dibentuknya OJK berdasarkan Pasal 4 UU OJK adalah untuk menjamin terselenggaranya seluruh kegiatan sektor jasa keuangan secara tertib, adil, transparan, dan  akuntabel. Anda dapat mencapai sistem  keuangan  yang  berkelanjutan, stabil, dan berkembang.  Dapat  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat.  Dalam  uraian  Pasal  4  (c),  yang  dimaksud  dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” meliputi perlindungan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan. Selain itu, Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum berupa  pencegahan  kerugian  konsumen  dan  masyarakat  yang  salah  satunya  dipandang  perlu  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, berupa upaya-upaya lain.
Oleh karena itu, sebagai lembaga yang berwenang untuk melindungi investor, OJK memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan  yang  mengikat  industri  jasa  keuangan,  termasuk  konsumen  dalam  industri  tersebut.  Menurut  Pasal  31  UU  OJK tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat,  diatur  dengan  Peraturan  OJK.  Oleh  karena  itu,  OJK  dapat  mengeluarkan peraturan  pembubaran  untuk menjalankan tugasnya sebagai  otoritas pengawas.. Kedudukan disgorgement dimaksudkan untuk
36 Nikmah Mentari, (2020), Pertanggungjawaban Individu atas Gantirugi Disgorgement yang Melibatkan Emiten, Arena Hukum, Vol.13, No.3. hal. 29
37 Muharam, Novasih (2018) Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya, Pranata Hukum, Vol 13, No.1, hal. 66 38 Suta, I. P. G. A, 2000, “ Menuju Pasar Modal Modern ”, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, hal. 93
39 Balfas, Hamud. M. (2004). Kejahatan di Pasar Modal: Sebuah Perkenalan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 3, hal. 397
40 Beta Pandu Yulita, (2016), Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru JOM, Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 , hal. 5 41 Novasih Muharam, Op.cit, hal. 65
42 Ibid.
43 Chair Mary Jo White, https://www.sec.gov/news/speech/mjw-speech-032114-protecting-retail-investor, dikunjungi pada 3 Juli 2023
44 Nindyo Pramono, 2013, “ Hukum PT go public & pasar modal ”, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal. 250

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
memberikan  rasa  aman,  karena  investor  dilindungi  oleh  perlindungan  hukum  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pihak lain.
Perlindungan  melalui disgorgement ditekankan  untuk  mengembalikan  hak-hak  investor  yang  telah  menjadi  korban pelanggaran dan penipuan pasar modal. Selama ini penjatuhan sanksi atas pelanggaran atau kejahatan hanya  dilihat dari sudut pandang  pelaku.  Namun,  sangat  jarang  memastikan  posisi  korban.  Semua  denda  untuk  pelanggaran  dan  tindak  pidana  akan dibayarkan ke kas negara. Korban yang ingin diberi ganti rugi, di sisi lain, harus melalui proses lain yang membutuhkan banyak waktu,  tenaga,  uang,  dan  pikiran.  Langkah  pertama  yang  harus  diambil  jika  terjadi  pelanggaran  yang  menyebabkan  kerugian besar bagi investor adalah  memulihkan  kerugian  tersebut.  Namun, tidak semua  pelaku  mau  mengembalikan  keuntungan  yang diperoleh  secara  ilegal,  sehingga  pengembalian  kerugian  tidak  selalu  dipatuhi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  otoritas  yang berwenang  untuk  memenuhi  kewajiban  ini.  Menyerah  adalah  kewajiban  pelaku  untuk  mengembalikan  hadiah  uang  atau  dana yang diperoleh secara tidak sah. Denda dan sanksi lainnya merupakan akibat dari perbuatan pidana.
Pasal  3  Ayat  1  POJK65/2020  mengatur  tentang  pengenaan  sanksi  administratif  dan  keputusan  untuk  mengembalikan keuntungan secara tidak sah dengan memperhatikan perlindungan investor di pasar  modal. OJK menunjuk pengelola rekening dana  ketika  memutuskan  untuk  mengembalikan  keuntungan  ilegal.  Penyedia  rekening  dana  adalah  pihak  yang  bertanggung jawab  menyediakan  rekening  dana  untuk  pembayaran  kiriman  uang  keuntungan  ilegal  dan  penyaluran  dana  kompensasi kerugian investor. 45 Penyedia rekening dana ini dibentuk sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Memungkinkan investor yang  kurang  beruntung  untuk  membuat  klaim  yang  ditargetkan.  Hadiah  ilegal  harus  dikembalikan  kepada  pelanggar  dalam waktu  30  hari  setelah  menerima  keputusan.  Jika  pembayaran  tidak  dilakukan  dalam  jangka  waktu  tersebut,  OJK  akan menerbitkan surat teguran dari pengingat pertama hingga pengingat kedua. 46 Apabila pelaku tindak pidana yang dikenai putusan pengembalian  keuntungan tidak sah tidak dapat melakukan pembayaran  melalui rekening dana, dapat melakukan pembayaran dengan  menggunakan  harta  tetap. 47 Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini,  tidak  ada  alasan  bagi  praktisi  untuk  tidak  memenuhi kewajiban untuk menentukan pengembalian keuntungan ilegal.
Selain itu, untuk menjamin terlaksananya dan distribusi pengembalian keuntungan apabila terjadi pelanggaran teguran kedua, OJK  membekukan  rekening  surat  berharga,  membekukan  rekening  lain  dan/atau  memindahtangankan  aset. 48 Jika  aset dibekukan dan dicadangkan dan pelaku tidak mengembalikan hadiah, OJK akan mengambil langkah ke tahap penyidikan sesuai Pasal  9  POJK  65/2020  dan  mengajukan  gugatan  perdata.  Dan  /  atau  permohonan  pailit.  Secara  teknis,  korban  investor  dapat mengakses informasi tentang pengembalian dana hasil penipuan melalui situs Dana Kompensasi Kerugian Investor yang dibuat oleh administrator. Situs web harus berisi setidaknya informasi berikut:
a. Kasus yang mendasari pembentukan Dana Kompensasi Kerugian Investor;
b. Standar Investor yang berhak mengajukan klaim;
c. Batas waktu pengajuan klaim;
d. tata cara pengajuan klaim; dan
e. Penyaluran  Dana  Kompensasi  Pemodal  berupa jumlah  Dana  Kompensasi  Pemodal  yang  disalurkan,  serta  jumlah  pemodal yang telah mengajukan klaim dan menerima Dana Kompensasi Pemodal. 49
Tentang  penyaluran  Dana  Kompensasi  Kerugian  Pemodal  kepada  pemodal  yang  dirugikan,  penyalurannya  adalah  sebagai berikut:
a. Jumlah  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  yang  dipulihkan  lebih  besar  dari  jumlah  klaim  yang  diajukan  oleh  Investor yang  dirugikan.  Dana  Kompensasi  Kerugian  Investor  dilakukan  sesuai  dengan  jumlah  klaim  yang  diajukan  oleh  masing- masing investor yang dirugikan;
b. Jika jumlah yang diperoleh kembali dari Dana Kompensasi Kerugian Investor kurang dari jumlah klaim yang diajukan oleh investor yang terkena dampak, maka pembagian Dana Kompensasi Kerugian Investor akan dilakukan secara proporsional; atau
c. Setelah  Dana  Kompensasi  Kerugian  Pemodal  didistribusikan  kepada  seluruh  investor  yang  kurang  mampu  dan  sisa  Dana Kompensasi  Kerugian  Pemodal  tetap,  dana  tersebut  akan  digunakan  untuk  kepentingan  pengembangan  industri  pasar modal. 50
45 Pasal 1 Angka 3 Peraturab Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal
46 Pasal 5 Peraturab Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal
47 Pasal 7 Peraturab Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal
48 Pasal 8 Peraturab Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal
49 Pasal 19 Peraturab Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal
50 Pasal 23 Peraturab Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
POJK 65/2020 berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 30 Desember 2020. Sehingga, diperkirakan peraturan tersebut dapat diterapkan pada akhir Juli 2021.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Pasal 1 Angka 9 RPOJK menjelaskan bahwa Disgorgement Fund adalah dana yang dihimpun dari pembebanan disgorgement kepada  pihak-pihak  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pasar  modal,  dengan  tujuan  untuk diadministrasikan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang dirugikan dari pelanggaran tersebut. peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dirugikan tersebut telah mengajukan gugatan dalam jangka waktu yang ditentukan.
Esensi  perlindungan  melalui  disgorgement  lebih  ditekankan  pada  kerugian  yang  diderita  investor.  Investor  merugi  karena risiko  investasi  tidak  menjadi  masalah.  Seperti  kata  orang  high  risk  high  return,  low  risk  low  return,  artinya  semua  kegiatan usaha  termasuk  investasi  di  pasar  modal  memiliki  risiko.  Namun,  perlu  dipahami  bahwa  jika  kerugian  muncul  di  luar  risiko investasi  atau  risiko  bisnis,  itu  merupakan  ketidakadilan  dan  ketidakadilan  bagi  investor  di  pasar  modal.  Penyimpangan  dan ketidakadilan ini muncul karena adanya pelanggaran.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Fuady, M, 2001, “Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)” Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti: Bandung Garner, B. A., 2004, “ Black's Law Dictionary, (Black's Law Dictionary (Standard Edition))” (Vol. 1805). Thomson West: Toronto, ON, Canada. Kairis, J. C., 2011,  “Disgorgement of compensation paid to directors during the time they were grossly negligent: an available but seldom used remedy”, Grant & Eisenhofer PA.
Marzuki, P.M., (2017), “Penelitian Hukum”, Jakarta: Prenada Media Mas, Rahmah, 2019,  “ Hukum Pasar Modal ”, Jakarta: Kencana Prenada. Muhammad, A., 2004, “Hukum dan penelitian hukum”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Nasarudin, M. I., dan Surya, I., 2011, “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia cetakan ke-4”, Jakarta: Kencana . Pramono, N, 2013, “ Hukum PT go public & pasar modal ”, Yogyakarta: Penerbit Andi. Rahadiyan, I, 2014, “ Hukum pasar modal di Indonesia: pengawasan pasar modal pasca terbentuknya otoritas jasa keuangan ”,UII Press: Yogyakarta. Ro’matussa’diyah, A dan Suratman, 2010, “ Hukum Investasi dan Pasar Modal ”, Jakarta: Sinar Grafika.
Rahardjo. S., 2000, “Ilmu Hukum”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti __________, 2009, “Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Yogjakarta: Genta Publishing Suta, I. P. G. A, 2000, “ Menuju Pasar Modal Modern ”, Jakarta:Yayasan SAD SATRIA BHAKTI Tavinayati, Y. Q, 2009, “ Hukum Pasar Modal di Indonesia ”, Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Jurnal
Ali, Mahrus (2018) Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, Yuridika, Vol. 33, No.2 Balfas, Hamud. M. (2004). Kejahatan di Pasar Modal: Sebuah Perkenalan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 3 .
Beta Pandu Yulita (2016) Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru JOM, Fakultas Hukum Volume III Nomor 2
Chang, J. K. (2018). Kokesh v. SEC: The Demise of Disgorgement. NC Banking Inst., 22, 309. Dalal, F., & Kachwalla, M. (2007). Disgorgement: An Introduction of a New Concept or a Precedent to a Debacle. Law Rev. Gov't LC, 6, 74. Dimyati, Hilda Hilmiah (2014) Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, Jurnal Cita Hukum, Vol.I, No.2.
Imaniati,  Neni  Sri dan  Diana  Wiyanti,  (2000)  Perlindungan  Hukum Terhadap  Investor  dan  Upaya  BAPEPAM  Dalam Mengatasi  Pelanggaran dan  Kejahatan Pasar, Mimbar Hukum, No.4, th XVI. Kirk, J. T. (2014). Deranged disgorgement. J. Bus. Entrepreneurship & L., 8, 131.
Malti, T., Gummerum, M., Ongley, S., Chaparro, M., Nola, M., & Bae, N. Y. (2016). “Who is worthy of my generosity?” Recipient characteristics and the development of children’s sharing. International Journal of Behavioral Development , 40 (1), 31-40.
Mentari, Nikmah (2020) Pertanggungjawaban Individu atas Gantirugi Disgorgement yang Melibatkan Emiten, Arena Hukum, Vol.13, No.3. Mira, T. C. (1984). The Measure of Disgorgement in Sec Enforcement Actions against Insider Traders under Rule 10b-5. Cath. UL Rev., 34, 445. Muharam, Novasih (2018) Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya, Pranata Hukum, Vol 13, No.1.
Pakpahan, Kadiman (2003) Strategi Investasi di Pasar Modal,” Journal The Winners, Vol. 4, No.2 .
Priyonggojati,  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Pinjaman  Dalam  Penyelenggaraan  Financial  Technology  Berbasis  Peer  To  Peer  Lending. Jurnal USM Law Review , 2 (2), 162-173.
Ryan, R. G. (2013). The equity façade of SEC disgorgement. Harv. Bus. L. Rev. Online, 4, 1. Shah, V. (2019). Determining Disgorgement in Securities Law. Law Rev. Gov't LC, 10, 138.
Supreme Court of The United States (2017) Kokesh v Securities Exchange and Commisision: On Writ Of Certiorari To The United States Court Of Appeals For The Tenth Circuit, Opinion of The Courts, No. 16-529
Weinrib, E. J. (2003). Punishment and disgorgement as contract remedies. Chi.-Kent L. Rev., 78, 55.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.
Peraturab Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal
Securities and Futures Act Chapter 289, Part XII Market Conduct, Division 5 Attributed Liability, Subdivision 4 General, 236L Order for Disgorgement against third party.
Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## D. Website
Chair Mary Jo White, https://www.sec.gov/news/speech/mjw-speech-032114-protecting-retail-investor, dikunjungi pada 3 Juli 2023. “What Exactly is disgorgement?” https://fcpablog.com/2011/03/17/what-exactly-is-disgorgement/ (2011), dikunjungi pada 1 November 2022.