## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE
CODE INDONESIAN STANDARD)
Febri Nur Anisa 1 , Fitika Andraini 2
Universitas Stikubank Semarang, Indonesia Email: 12s1.febrynuranisa@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Perlindungan hukum, Konsumen, Quick Response Code Indonesian Standard. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini atau biasa disebut dengan era industri 4.0,  yang  berpengaruh  pada  individu  dalam  berinteraksi.  Timbulnya  istilah industri  4.0  ini  juga  memengaruhi  perubahan  yang  signifikan  pada  pola  serta penghasilan  perekonomian  dan  kualitas  kehidupan,  yang  berdampak  pada penggunaan  sistem  pembayaran  berbasis  Quick  Response  Code  Indonesian Standard. Meskipun berdampak positif dalam penggunaan nya QRIS merupakan metode  pembayaran  yang  masih  dalam  proses  pengembangan,  apakah mempunyai perlindungan hukum tertentu yang diberikan kepada konsumennya?. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jelas lagi  perlindungan  seperti  apa  yang  diberikan  oleh  penyelenggara  transaksi elektronik  kepada  konsumennya.  Penelitian  ini  menggunaka  metode  normatif yang bersifat deskriptif dengan teknik kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam  penerapan  QRIS  sebagai  metode  pembayaran  dilindungi  oleh  beberapa regulasi  yang  diterbitkan  oleh  lembaga  Bank  Indonesia  juga  regulasi  yang diterbitkan  oleh  peraturan  pemerintah  dan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  yang  memberikan  keamanan  dan  kenyamanan  konsumen  dalam bertransaksi. ABSTRACT Keywords: Legal protection, consumers, Quick Response Code Indonesian Standard The  current  rapid  development  of  technology  or  commonly  referred  to  as  the industrial era 4.0, which affects individuals in interacting. The emergence of the term industry 4.0 has also affected significant changes in economic patterns and income and quality of life, which has an impact on the use of a payment system based on the Quick Response Code Indonesian Standard. Even though it has a positive impact on its use QRIS is a payment method that is still in the process of being developed, does it have certain legal protections given to its consumers? Therefore this study aims to see more clearly what kind of protection is provided by  electronic  transaction  operators  to  their  consumers.  This  study  uses  a descriptive  normative  method  with  qualitative  techniques.  The  results  of  this study  are  that  the  application  of  QRIS  as  a  payment  method  is  protected  by several regulations issued by Bank Indonesia institutions as well as regulations issued  by  government  regulations  and  the  Consumer  Protection  Act,  which provide security and convenience for consumers in transactions.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)

## PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan teknologi saat ini atau biasa disebut dengan era industri 4.0, yang berpengaruh  pada  individu  dalam  berinteraksi.  Timbulnya  istilah  industri  4.0  ini  juga memengaruhi perubahan yang signifikan pada pola serta penghasilan perekonomian serta kualitas kehidupan.  Cepatnya  perkembangan  zaman  berdampak  positif  pada  pertumbuhan  serta penggunaan yang berbasis elektronik, dalam penerapannya membutuhkan sebuah media seperti komputer, jaringan, elektrikal, fungsi eletronik terus dipelajari serta dikembangkan sehingga dunia dikenalkan  pada  istilah  transaksi  elektronik,  fungsi  dan  kegunaan  transaksi  elektronik dikembangkan mempermudah setiap orang dalam melakukan transaksi jual beli  (Nurdyputra & Rudy, 2022).
Selaras  dengan  kemajuan  zaman  uangpun  yang  mulanya  berbentuk  koin  sebagai  media transaksi kini mengalami perkembangan, dulunya sistem pembayaran menggunakan uang kertas atau  koin  sekarang  sudah  beralih  kepada  transaksi  yang  non  tunai  yang  berupa  data  yang dimasukan pada alat pembayaran eletronik (Arsha Putra & Yustiawan, 2022). Internet tidak lagi menjadi  sesuatu  yang  mewah  pada  sistem  kehidupan  masyarakat,  internet  dapat dijumpai  pada setiap kalangan dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan internet sendiri menjadi pokok kebutuhan saat  ini  untuk  menunjang  proses  transaksi  dengan  elektronik.  Tidak  jauh  berbeda  penggunaan transaksi elektronik dengan yang konvensional pada prinsip nya sama, yang berbeda hanya terletak pada media serta metode transaksi nya saja pada transaksi elektronik mulai meninggalkan uang dalam  bentuk  fisik  ketika  bertransaksi  (Nurdyputra  &  Rudy,  2022).  Cek/bilyet  giro  menjadi merupakan bentuk inovasi dari sistem pembayaran digital dalam bentuk kertas, dalam wujud kartu seperti kartu debit dan kredit, pada jenis eletronik terdapat e-money, e-wallet, payment gateway, dan yang terbaru pada teknologi finansial adalah Quick Response Code/ Qr-code (Arsha Putra & Yustiawan, 2022).
Qr Code dikemabangkan pertama kali di jepang tahun 1994 oleh Denso Wave, Qr code ini dikembangkan  oleh  anak  perusahaan  toyota  dalam  membaca  kecepatan  bagian  pada  mobil. Transaksi jual beli dengan menggunakan Qr code menjadi lebih ampuh daripada metode transaksi konvensional yang menggunakan uang dalam bentuk fisik (Nurdyputra & Rudy, 2022). Transaksi dapat  digunakan  masyarakat  hanya  dengan  memindai  Qr  code,  metode  pembayaran  seperti  itu memang  sedang  menjadi  trend  sekarang  ini,  karena  dinilai  mudah  dan  praktis  dalam penggunaannya.  Dalam  penerapan  nya,  Indonesia  mempunyai  standar  tersendiri  dalam penggunaan  metode  Qr  code  yaitu  QRIS  ( Quick  Response  Code  Indonesia  Standard )  itu merupakan  Qr  code  yang  hasil  produk  pengembangan  Bank  Indonesia  dengan  Asosiasi  Sistem Pembayaran Indonesia atau (ASPI) yang secara resmi digunakan pada tanggal 17 Agustus 2019 silam, dalam bentuk pengaplikasian GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) (Abdulloh, 2023).
Bank  Indonesia  mulai  membenahi  ekosistem  ekonomi  keuagan  digital  mulai  beberapa tahun kebelakang, sebagai penunjang keberlangsungan usaha yang mendukung. Negara dengan Bank Indonesia membuat Standar Nasional Qr Code pembayaran yaitu QRIS untuk mendukung transaksi  di  Indonesia.  Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019  tentang Implementasi  Standar  Nasional Quick  Code sebagai  transaksi  diterbitkan  oleh  Bank  Indonesia bersama  Anggota  Dewan  Gubernur  (Az  Zahra,  2016).  Guna  memudahkan  pembayaran  digital dengan menggunakan sebuah aplikasi uang elektronik sever based, mobile banking dan dompet digital.  Dengan  berlakunya  standard  ini,  Qr  code  yang  sama  bisa  digunakan  sebagai  sistem pembayaran oleh bermacam-macam penyedia barang dan jasa tanpa menggunakan Qr code yang berbeda (Jannah, 2021). Metode pembayaran QRIS bisa digunakan dengan cara sebagai berikut;
pertama, Dengan  membuka  aplikasi  keungan  atau  perbankan. Kedua, pilih  tanda  pindai  atau gambar  barcode. Tiga, pindai  Qris merchant.  Empat, isikan  nominal  pembayaran. Lima, isikan PIN. Enam, pilih tombol bayar dan selesai (Az Zahra, 2016). Kode respon cepat atau biasa disebut dengan dengan QR-Code, mempunyai bentuk gambar dua dimensi yang menampilkan data dengan respon yang cepat dalam bentuk tulisan. Sehingga seseorang dapat dengan mudah menampilkan dan membaca data yang dipindai. Munculnya QR- Code adalah  hasil  dari  pada  perkembangan  dari  model barcode yang  berbentuk  gari  dengan ketebalan yang berbeda dengan bentuk satu dimensi, dalam menyimpan data pastinya QR-Code memiliki kapasitas yang lebih dari pada barcode. Selama ini Bank Indonesia masih mempunyai kewenangan  tersendiri  dalam  mengembangkan  sistem  pembayaran  di  Indonesia.  Hal  tersebut dikarenakan guna menjaga supaya mekanisme sistem transaksi di Indonesia tetap stabil baik secara tunai maupun non tunai (Arsha Putra & Yustiawan, 2022).
Seperti  nya  pedagang  memiliki  permasalahan  dalam  pengaplikasian Qr-Code sebagai sistem pembayaran non tunai, karena pedagang harus memiliki pemahaman teknologi khusus nya yang berbasis digital seperti QR-Code ini yang digunakan sebagai sistem pembayaran, tidak bisa dipungkiri bahwa literasi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia masih terlambat. Hak nasabah atau konsumen juga belum bisa terpenuhi secara utuh karena dari sisi regulasi elektronic money masih  diatur  hanya  pada  ruang  lingkup  Bank  Indonesia  saja,  belum  memiliki  peraturan yang khusus serta komprehensif dalam penggunaannya. Belum adanya pengawasan pada sistem pembayaran QR-Code untuk kelancaran sistem transaksi ini, Bank Indonesia juga sebagai yang mempunyai  kewenangan  belum  bisa  mengawasi  sepenuhnya  pada  sistem  pembayaran  ini. Sehingga konsumen yang menggunakan QR-Code sebagai alat transaksi nya sewaktu-waktu bisa mengalami  kerugian  jika  tidak  selaras  dengan  hak-hak  konsumen.  Oleh  karena  itu  sangat disarankan  untuk  mengamati  kekurangan  pada  teknologi  dalam  penggunaan e-money sebagai sistem  transaksi,  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  masalah  yang  kompleks  tentang  penggunaan eletronic  money khususnya  pada QR-Code kemudian  menuntut  perlindungan  hukum  bersama peraturan pada pengguna QR-Code, dan menjadikan pengguna QR-Code tidak mendapat kepastian secara hukum (Arsha Putra & Yustiawan, 2022).
Maka dengan itu, Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk memberikan paparan lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum secara spesifik terhadap konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran berbasis non tunai seperti QRIS ( Quick Response Code Indonesia Standard).

## METODE
Penulisan  jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif,  data  sekunder  menjadi sumber metode penelitian ini, data sekunder tersebut didapatkan dari sumber bahan hukum baik primer  berbentuk  perundang-undangan,  putusan  pengadilan  serta  putusan  dari  Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan sekunder berbentuk seperti jurnal atau buku yang mempunyai kaitan erat  dengan  judul  penelitian  ini.  Sifat  dari  pada  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  yang bertujuan  sebagai  gambaran  fenomena  sosial  yaitu  pembayaran  elektronik  dan  perlindungan hukum yang berlaku. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan diteliti dengan teknik kualitatif (Asmadi, 2018).
Langkah yang ditempuh dalam metode penelitian normatif adalah dengan menggambarkan background permasalahan berikut penjabaran mengenai kondisi norma, kemudian merumusukan sebuah  masalah  serta  mengamati  konsep,  teori  ataupun  pendapat  yang  dijadikan  sebagai  dasar
teoritisnya yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk mengamati permasalahan pada penelitian yang dihadapi (Ariawan, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aturan  Hukum  Berhubungan  dengan  Penerapan  Pembayaran  Elektronik  (Electronic

## Payment)
Perilaku dan kejadian baru timbul akibat dari pengaruh pesat nya pekembangan teknologi informasi saat ini. Metode transaksi atau pembayaran salah satunya yang mengalami perubahan dari yang konvensional menjadi transaksi elektronik atau online transaction. Jaringan komputer serta media lainnya digunakan dalam proses transaksi online, transaksi elektronik dan teknologi informasi  digunakan  dengan  dasar  hukum  yang  sudah  ditetapkan  pada  peraturan.  Dasar  hukum tersebut seperti dasar hukum kemanfaatan, kepastian hukum, i’tikad baik, kehati-hatian serta bebas dalam memilih teknologi. Pelaksana teknologi informasi serta penggunanya merasa lebih aman, adil serta kepastian hukum yang berlaku dengan adanya dasar hukum tersebut  (Asmadi, 2018). Hal  ini  selaras  dengan  penelitiannya    Fatimah  Azzahra  (2023)  bahwa  terdapat  beberapa  dasar hukum  pada  perjanjian  jual  beli  yaitu  diantaranya  adalah  dasar  hukum  konsensualisme  atau kesepakatn, kebebasan berkontrak serta i’tikad baik (Az Zahra, 2016).
Terdapat  beberapa  jenis  transaksi  eletronik  yang  sudah  berjalan  sebelumnya  berikut diantaranya:
1. Transaksi  dengan  menggunakan  kartu  kredit.  Badan  pengelola  perbankan  atau  perusahaan pengelola  kartu  kredit  membuat  sebuah  kartu  kredit  yang  diberikan  kepada  konsumen  nya sebagai alat transaksi.
2. Transaksi  dengan  menggunakan  kartu  debit.  Badan  perbankan  membuat  kartu  pembayaran yang diberikan kepada nasabah nya sebagai alat transaksi sesuai dengan saldo yang ada didalam kartu tersebut.
3. Internet Banking. Metode pembayaran semacam ini dilakukan dengan pengiriman uang atau transaksi  non  tunai  lainnya  dengan  menggunakan  media  internet,  dengan  memakai  website perusahaan yang dilengkapi dengan sistem keamanan (Asmadi, 2018).
Teknologi  menjadi  salah  satu  komponen  penting,  setelah  melihat  macam-macam  jenis transaksi  di  atas,  dengan  itu  dalam  penerapan  teknologi  juga  dibutuhkan  pencegahan  atas kemampuan penyalahgunaan serta dampak negatif daripada pengunaan teknologi ini. Pelaksanaan peraturan ITE belum tentu bisa menyelesaikan kasus penyalahgunaan teknologi tersebut. Dalam penerapanya  hukum  menjadi  dasar  sebagai  bentuk  pencegahan  serta  penegakan  yang  bisa dilakukan atas transaksi elektronik yang dilanggar. Wujud peraturan siber pertama di Indonesia adalah  peraturan  perilaku  atau  kejadian  infromasi  serta  transaksi  elektronik  melalui  UU  ITE (Asmadi, 2018).
Pada Pasal 1 angka 2 UU ITE Transaksi elektronik didefinisikan sebagai perilaku hukum yang  diperbuat  melalui  komputer,  jaringan  komputer  atau  media  eletronik.  Diperlukan kemampuan  serta  niat  penegak  hukum,  masyarakat  serta  kelengkapan  sarana  prasarana  atas pelanggaran  pada  teknologi  informasi,  dalam  penggunaan  peraturan  UU  ITE  tersebut. Peregulasian  setelahnya  terdapat  pada  Peraturan  Pemeritah  Nomor  82  tahun  2012  mengenai penyelenggaraan sistem serta Transaksi Elektronik. UU ITE ini dijelaskan lebih mendalam lagi melalui  peraturan  pemerintah  yang  memerintahkan  dalam  hal  pelaksanaannya.  Berikut pengaturannya pada Pasal 10 ayat (2) perihal Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 11 ayat (2) perihal Tanda Tangan Elektronik, Pasal 13 ayat (6) perihal pelaksana sertifikasi elektronik, Pasa
16  ayat  (2)  perihal  Pelaksana  Sistem  Elektronik,  Pasal  17  ayat  (3)  perihal  Pelaksana  Transaksi Elektronik,  Pasal  22  ayat  (2)  perihal  Pelaksana  Agen  Elektronik,  dan  Pasal  24  ayat  (4)  perihal Pengelolaan Nama Domain (Asmadi, 2018).
Peraturan  pelaksana  Sistem  Elektronik  diarahkan  sebagai  tanggungan  untuk  seluruh komponen  supaya  Sistem  Elektronik  bisa  digunakan  semestinya.  Perangkat  lunak,  keras, pengamanan dan tata kelola serta tenaga ahli merupakan bagian daripada komponen dari Sistem Elektronik. Keharusan dalam menempatkan pusat data serta pusat pemulihan akibat bencana di wilayah  Indonesia,  merupakan  bentuk  kewajiban  dari  pada  pihak  pelaksana  sistem  elektronik untuk  layanan  publik.  Pelaksana  sistem  semacam  ini  juga  diperlukan  kepemilikan  sertifikasi kepantasan sistem elektronik yang terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Infromasi. Dalam pelaksanaannya sistem elektronik bisa dilaksanakan sendiri bisa juga mengandalkannya pada agen elektronik  itu  sendiri,  agen  tersebut  juga  mesti  terdaftar  terlebih  dahulu  pada  Kementerian Komunikasi  dan  Infromatika.  Pada  pelaksanaannya  transaksi  elektronik  dalam  ranah  pribadi maupun umum merupakan wewenang dan hak yang diberikan kepada pelaksana sistem elektronik ataupun agen elektronik (Asmadi, 2018).
Pihak berwenang yang melaksanakan transaksi elektronik harus memiliki itikad baik serta mengamati prinsip keterbukaan atau transparansi, tanggung jawab kewajaran serta kewaspadaan. Tanda  tangan  elektronik  dibutuhkan  pada  setiap  pelaksanaan  transaksi  elektronik  hal  tersebut bermaksud sebagai bentuk kesepakatan penanda tangan pada informasi elektronik atau dokumen elektronik  yang  ditanda  tangani.  Proses  penandatangan  bisa  dilakukan  dengan  berbagai  macam prosedur diantaranya tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, sertifikasi tersebut diperoleh dari pelaksana  sertifikasi  elektronik  itu  sendiri  yang  dibuktikan  dengan  sertifikat.  Di  Indonesia pelaksana sertifikasi tersebut harus mendapatkan kesaksian dari Menteri terdapat pada tingkatan terdaftar  atau  berinduk.  Pendfataran  serta  pengecekan  bakal  pemilik  sertifikat  elektronik  serta penerbitan  sertifikat  tersebut  merupakan  kewenangan  penyelenggara  sertifikasi  elektronik. Transaksi  elektronik  bisa  dilaksanakan  pemilik  usaha  bisa  mendapat  surat  idzin  dari  badan sertifikasi  keandalan  yang  melingkup  pengecekan  serta  kelengkapan  informasi  yang  valid  dari pemiliki usaha (Asmadi, 2018).
Pengawasan  mengenai e-payment juga  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  (BI)  selain  dari regulasi  yang  dipaparkan  di  atas.  Penetapan  strategi  perizinan  melalui  pertimbangan  sebagai berikut,  pertama  sebagai  upaya  untuk  melindungi  dalam  mencapai  tujuan  dengan  maksimal dengan meminalisir penggunaan sumber daya nasional, kedua membantu strategi nasional. oleh karena  itu  kegiatan  jasa  sistem  pambayaran  yang  ingin  dilakukan  oleh  pemilik  usaha  harus memperoleh  izin  dari  Bank  Indonesia  (Asmadi,  2018).  Hal  ini  selaras  dengan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  18/04/PBI/2016  tentang  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran.  Pada  regulasi tersebut, supaya transaksi bisa dilakukan, pelaksana sistem pembayaran serta pelaksana dompet elektronik wajib mempunyai izin terlebih dahulu dari Bank Indoneisa (Abdulloh, 2023).
Pelaksana  jasa  sistem  pembayaran juga  harus  dipastikan  oleh  Bank  Indonesia  bahwa  jasa tersebut  menggunakan  sudut  pandang  perlindungan  konsumen,  seperti  sistem  yang  aman  serta keterbukaan atau transparansi terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Seperti hal nya Go- jek yang mengambil alih Go-Pay merupakan bentuk dari pada pelaksana jasa sistem pembayaran yang  sudah  mendapatkan  izin  sebagai  pencetak electronic  money melalui  fitur  transfer  dana (Asmadi, 2018).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Komsumen  Dalam  Transaksi  Menggunakan  sistem Pembayaran Berbasis (Quick Response Code Indonesian Standard)

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)
Konsumen  adalah  orang  pengguna  barang  atau  jasa  yang  ada  pada  masyarakat,  untuk kepentingan  pribadi,  keluarga,  ataupun  orang  lain  serta  tidak  diperjualkan  (Siemon,  2022). Pengertian  tersebut  selaras  dengan  penelitian  Siemon  (2022)  yang  mendefiniskan  bahwa konsumen  secara  harfiah  bisa  dimaknai  sebagai  seseorang  bisa  juga  perusahaan  yang  membeli serta  menggunakan  jasa  atau  barang  tertentu.  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  atau  UUPK  menitikberatkan  bahwa  konsumen  didefinisikan  sebagai tiap-tiap  orang  pengguna  barang  atau  jasa  yang  ada  di  masyarakat  untuk  kepentingan  pribadi, maupun  mahluk  hidup  lain  yang  tidak  diperdagangkan.  Menurut  UUPK  bahwa  pemaknaan konsumen terbagi menjadi 3 komponen, yaitu:
1. Konsumen pada arti umum didefinisikan sebagai pemakai atau pengguna suatu barang atau jasa untuk maksud tertentu.
2. Konsumen antara adalah pengguna atau pemanfaatan barang atau jasa untuk dibuat (produksi) membentuk  barang  atau  jasa  untuk  memperjualbelikan  secara  komersial  atau  profitebel kosumen disini diartikan sebagai pengelola usaha.
3. Pemakai atau konsumen akhir yang menggunakan barang dan jasa untuk mengisi kebutuhan pribadi atau keluarga serta keberadaannya tersebut tidak diperdagangkan lagi (Asmadi, 2018).
Berdasarkan UUPK barang didefinisikan sebagai benda yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk, yang mati maupun yang hidup, bisa dihabiskan ataupun tidak bisa dihabiskan yang bisa digunakan serta diperjualbelikan atau bisa dimanfaatkan oleh kosumen. Sedangkan pada UUPK jasa  didefinisikan  sebagai  tiap  layanan  yang  berupa  pekerjaan  yang  dibuat  untuk  kepentingan masyarakat dan dipakai oleh konsumen (Asmadi, 2018).
Menurut Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen mempunyai maksud sebagai berikut: Pertama, menaikan kesadaran, kemampuan serta independent konsumen sebagai perlindungan diri. Kedua, menjunjung derajat kehormatan konsumen dengan menjauhkan dari dampak negatif penggunaan suatu barang atau jasa. Ketiga, menaikan penguatan  konsumen dalam hal pemilihan, penentuan serta  penuntutan  hak  atau  kewajibannya  sebagai  konsumen.  Keempat,  terciptanya  metode perlindungan  pengguna  yang  memuat  elemen  kepastian  hukum  serta  transparansi  akses  untuk memperoleh informasi. Kelima, memunculkan pemahaman para pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan  konsumen  kemudian  timbul  sikap  yang  jujur  serta  bertanggungjawab  ketika berusaha.  Keenam,  kualitas  barang  yang  meningkat  menanggung  konsumen  dalam kesinambungan  usaha  produksi  barang  atau  jasa,  kesehatan  kemanan  dan  kenyamanannya (Siemon, 2022).
Melalui  paparan  diatas  bisa  dimengerti  bahwa  maksud  dari  pada  perlindungan  konsumen ialah membagikan rasa aman, nyaman kepada konsumen guna mencukupi keperluannya. Pada UU Perlindungan Konsumen juga memberi aturan upaya penekanan (represif) pada seluruh bidang. Perlindungan konsumen juga ditetapkan dalam regulasi sebagai berikut:
1. Sistem perlindungan konsumen dibuat dengan jelas serta tidak sulit untuk mendapatkan akses informasi dan kepastian hukum yang menjamin.
2. Semua pelaku usaha serta konsumen dijunjung tinggi
3. Memaksimalkan ketentuan hasil produksi serta layanan
4. Menjaga konsumen dari aktivitas komersial ditujukan untuk menipu serta memberi jalan yang salah kepada mereka
5. Menyatukan  penyelengaraan,  pengembangan  serta  regulasi  perlindungan  konsumen  beserta jenis perlindungan yang lain.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)
Prinsip dan peraturan yang dikumpulkan pada umumnya yang menjadikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercipta, yang berfungsi sebagai meninjau konsumen atau pengguna yang mempunyai masalah dengan stok atau penggunaan produk. Hal itu juga berhubungan dengan Pasal 64  UU  Perlindungan  Konsumen  yang  mengatakan  demikian;  Semua  ketentuan  peraturan perundangan  bertujuan  menjaga  konsumen  yang  ada  ketika  undang-undang  ini  dibuat,  tetap berlaku selama tidak diatur dengan khusus atau tidak bertolak belakang dengan ketentuan undang- undang ini (Siemon, 2022).
Dibalik  itu  dalam  penerapan  regulasi  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ada kelemahan seperti halnya hak serta kewajiban pengguna atau konsumen yang susah dipahami oleh konsumen, tingkatanya pun tidak kuat proses penyelesaianya yang lemah dan memakan biaya yang tidak sedikit. Meskipun fungsi dari UUPK sebagai penanggung perlindungan untuk kepentingan konsumen,  akan  tetapi  tidak  dimaksudkan  untuk  membunuh  pelaku  usaha.  Sebaliknya  dengan adanya  UUPK  ini  diharapkan  para  pelaku  usaha  bisa  memperhatikan  serta  menjunjung kepentingan pengguna atau konsumen (Siemon, 2022).
QRIS sebagai media transaksi merupakan hasil dari pada perkembangan teknologi saat ini. Pada umumnya dilihat dari sudut pandang teori hukum perdata bahwa transaksi konvensional dan elektronik  menyertakan  dua  belah  pihak yang  berkaitan  dan  saling  membutuhkan yaitu  penjual dan  pembeli  atau  konsumen  dan  akhirnya  terbentuk  ikatan  jual  beli.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaannya transaksi eletronik ada pihak ketiga yaitu Bank Indonesia yang merupakan badan lembaga keungan di Indonesia (Nurdyputra & Rudy, 2022).
QRIS merupakan hasil inovasi yang menguntungkan bagi pelaku usaha dan juga konsumen yang  ingin  melakukan  transaksi  non  tunai  dengan  mudah,  dengan  banyaknya  alternatif pembayaran yang ditawarkan dan juga mencegah terjadinya penipuan, Praktis dalam memantau dan kecepatan dalam bertransaksi (Herony, 2020). Di Indonesia penerapan e-money masih pada tahap pengembangan, akan tetapi dengan manfaat kemudahan yang diberikan sepertinya e-money sangat mampu untuk memindahkan uang tunai sebagai peran transaksi (Asmadi, 2018)
Penggunaan QRIS sebagai media transaksi non tunai terus melakat pada Peraturan Anggota Dewan  Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019  mengenai  Implementasi  Standar  Nasional Quick Response  Code  Indonesian  Standard sebagai  pembayaran  yang  jalur  proses  teransaksi elektroniknya  tersebut  memakai  metode QRIS.  Dalam  Jurnal  nya  Nurdyputra  dan  Rudy  (2022) bahwa  Asas  dasar  transaksi  elektronik  dengan  memakai  QRIS  sebagai  cara  pembayaran  atau transaksi dari sudut pandang Pasal 1457 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPedata)  sumber  perikatan  selain  UUD  adalah  perjanjian,  dipaparkan  bahwa  aktivitas  jual beli juga bisa disebut sebagai wujud perjanjian atau persetujuan. Penjual dan pembeli merupakan dua belah pihak yang tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas jual beli yang selanjutnya saling terikat diri pada sejenis perjanjian atau juga persetujuan. Perjanjian bisa katakan sah apabila 4 syarat ini terpenuhi daiantaranya adalah:
1. Adanya  kesepakatan  anatara  mereka  yang  terikat;  Diberikannya  penawaran  pada  salah  satu barang  atau  jasa  tersendiri  itulah  yang  memunculkan  kesepakatan  melalui  barang  yang ditawarkan yang menjadikan timbulnya rasa keinginan dan memberikan respon pada orang lain sampai akhirnya kedua pihak ini setuju dan bersepakat terikat dalam perjanjian jula beli.
2. Kemampuan kedua belah pihak dalam melakukan sebuah perikatan; Jika seseorang sudah berumur 21 tahun maka orang tersebut sudah mampu untuk melakukan sebuah perikatan baik dalam hal jual beli maupun yang lainnya.
3. Ditemukan hal-hal bisa juga masa tertentu, pada hal ini bisa berbentuk barang atau benda yang menjadi objek jual beli.
4. Ditemukan  suatu  sebab  yang  tidak  melanggar  hukum;  Perjanjian  tersebut  berisikan  sesuatu yang hal dan tidak menyimpan hal-hal yang terlarang.
Syarat pertama dan kedua disebut juga dengan syarat subjektif dan pada syarat nomer ketiga dan  keempat  merupakan  syarat  objektif,  dalam  konteks  tersebut  mengenai  perjanjian  jual  beli melalui  metode  elektronik  serta  QRIS  menjadi  metode  pembayarannya.  Melalui  pengamatan penggunaan  berbagai  bentuk  serta  pihak  yang  berwajib  pada  pemakian  metode  QRIS  sebagai media transaksi elektronik yang sah, serta syarat subjektif dan objektif yang menjadi syarat sah nya perjanjian sampai terbentuk kesepakat antara keduanya, dalam pandangan KUHPerdata bahwa sistem transaksi berbasis QRIS di Indonesia memiliki validitas dalam ranah hukum  (Nurdyputra & Rudy, 2022).
Ada  kemungkinan  terjadi  akibat  pengaplikasian  QRIS  sebagai  cara  pembayaran  pada transaksi elektronik ialah jika dalam penerapannya pembeli dan penjual sudah sampai pada tahap kesepakatan,  kemudian  karena  hukum  yang  muncul  ialah  timbulnya  sebuah  hukum  yang menjadikan  pembeli  mempunyai  kewajiban  untuk  membayar  dengan  jumlah  yang  tertera  pada QRIS sebagai cara transaksinya, penjual juga mempunyai keharusan agar memasrahkan sejumlah barang yang telah disepakatinya bersama pembeli (Nurdyputra & Rudy, 2022).
Mengenai  macam  wujud  perlindungan  hukum  pada  sistem  pembayaran  QRIS  Philips  M. Hadjon  dalam  jurnalnya  Maulana  (2021)  berkeyakinan  bahwa  perlindungan  hukum  diberikan dengan tidak menyatukan dua metode hukum yaitu:
1. Perlindungan Preventif. Perlindungan hukum tersebut bermaksud sebagai pencegah terjadinya perselisihan.
2. Perlindungan Hukum Represif yang memiliki maksud untuk membereskan pertikaian.
Melalui  gambaran  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  wujud  dari  Perlindungan  hukum Preventif adalah aktifitas pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan represif lebih condong pada suatu pelanggaran yang bisa diselasaikan dengan denda atau hukuman penjara. Bank Indonesia juga menerbitkan PBI No 16/8/PBI/2014 tentang E-money sebagai bentuk perlindungan hukum guna mengawasi sistem pembayaran tersebut. Pada ketentuan tersebut Bank Indonesia juga menetapkan sanksi terhadap pihak penyelengara yang terbukti bersalah, terdapat dua model sanksi yang  diberikan  yaitu,  Pertama  sanksi  administratif  bisa  berupan  teguran  atau  denda  bahkan pemberhentian  sementara  aktivitas  elektronik  pada  penyelenggara  tersebut.  Kedua  sanksi pencabutan izin pelaksana electronic money (Maulana, 2021) .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dalam  transaksi  dengan  menggunakan  sistem  pembayaran  berbasis  QRIS  dapat  disimpulkan bahwa  penggunaan  metode  pembayaran  berbasis  QRIS  di  Indonesia  ini  resmi  dan  mempunyai validitas pada ranah hukum, yang artinya penggunaan metode pembayarn ini terdapat hukum yang menaungi keberadaannya. Oleh karena itu konsumen yang menggunakan QRIS sebagai metode transaksinya dinaungi oleh beberapa regulasi yang diberikan oleh pemerintah salah satunya adalah pada  Pasal  3  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  berfungsi  sebagai  meninjau konsumen atau pengguna yang mempunyai masalah dengan stok atau penggunaan produk. Pada Pasal 64 UU Perlindungan Konsumen yang bertujuan menjaga konsumen yang ada ketika undang-
undang ini dibuat, tetap berlaku selama tidak diatur dengan khusus atau tidak bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang ini.
Meskipun  fungsi  dari  UUPK  sebagai  penanggung  perlindungan  untuk  kepentingan konsumen,  akan  tetapi  tidak  dimaksudkan  untuk  membunuh  pelaku  usaha.  Sebaliknya  dengan adanya  UUPK  ini  diharapkan  para  pelaku  usaha  bisa  memperhatikan  serta  menjunjung kepentingan  pengguna  atau  konsumen.  Dalam  penggunaan  QRIS  sebagai  metode  pembayaran mendapat perlindungan juga oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 mengenai  Implementasi  Standar  Nasional  Quick  Response  Code  Indonesian  Standard  sebagai pembayaran yang jalur proses teransaksi elektroniknya tersebut memakai metode QRIS.
Sebagai  lembaga  keungan  di  Indonesia  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  juga  berwenang dalam melindungi para pengguna QRIS dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI No 16/8/PBI/2014 tentang E-money sebagai bentuk perlindungan hukum guna mengawasi sistem pembayaran  tersebut.  Dalam  peraturan  tersebut  juga  Bank  Indonesia  memberikan  penetapan sanksi pada pihak pelaksana sistem pembayaran elektronik yang terbukti bersalah atau melakukan pelanggaran yang menyalahi ketentuan yang dibuat dan disepakati bersama antara Bank Indonesia dan  pihak  penyelenggara  sistem  pembayaran  elektronik  tersebut.  Bank  Indonesia  dalam melindungi  konsumen  nya  menetapkan  dua  sanksi  yang  berlaku  kepada  pihak  penyelenggara transaksi  elektronik  jika  terbukti  bersalah,  sanksi  yang  diberikan  adalah  pertama,  sanksi administratif  berupa  teguran,  denda  serta  pemberhentian  sementara  aktivitas  elektronik  pada penyelenggara tersebut. Kedua, sanksi pencabutan izin pelaksana electronic money.
Dengan adanya regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal melindungi  konsumen  merupakan  bentuk  kewajiban  mereka  serta  demi  menjaga  kestabilan ekonomi bangsa saat ini oleh karena itu penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran resmi dala ranah hukum dan perlindungan pengguna nya juga terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulloh,  M.  (2023).  Keamanan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Pembayaran  E-Wallet  Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran E- Wallet Mahfudz Abdulloh Universitas Komputer Indonesia , Bandung ,
Indonesia. Researchget.Net , April , 1–10.
https://www.researchgate.net/profile/MahfudzAbdulloh/publication/370097996_KEAMAN AN_DATA_PRIBADI_DALAM_SISTEM_PEMBAYARAN_E- WALLET/links/643ec3462eca706c8b698f4f/KEAMANAN-DATA-PRIBADI-DALAM- SISTEM-PEMBAYARAN-E-WALLET.pdf Ariawan,
I.
G. K. (2019). Penelitian Hukum Normatif . 1 (1), 4. https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419
Arsha  Putra,  I.  P.  R.,  &  Yustiawan,  D.  G.  P.  (2022).  Aspek  Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasanah  Atas  Penyelenggaraan  E-Payment  Berbasis  QR-Code. Kertha  Wicaksana , 16 (2), 99–107. https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.99-107
Asmadi,  E.  (2018). Aspek  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Penggunaan  Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment) Aspects of Legal Protection for Consumers in the Use of Electronic Payment Applications . 1 (2), 90–103. https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/download/1923/1693 Az Zahra, F. (2016). Tinjauan Yuridis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari Perpektif Hukum
Perdata [Universitas Lampung].
http://digilib.unila.ac.id/70140/3/3. Skripsi Tanpa Bab Pembahasan.Pdf
Herony,  R.  (2020).  Analisa  Penerapan  Quick  Response  Code  Indonesian  Standard  (Qris)  Pada Nagari  Mobile  Banking  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Di  Bank  Nagari  Cabang  Utama [Universitas Andalas].
In Bussiness Law binus (Vol. 7,
Issue 2). http://scholar.unand.ac.id/79229/5/TA_RICHARDOHERONY_1800532013 lengkap.pdf Jannah, I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis Qris  (  Quick  Response  Code  Indonesian  Standard  )  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Nim :  S20172110  Fakultas  Syariah  Transaksi  Berbasis  QRIS  (  QUICK
RESPONSE CODE INDONESIAN Di [IAIN Jember].
http://digilib.uinkhas.ac.id/5669/1/IFADATUL JANNAH_S20172110.pdf
Maulana,  H.  (2021).  Penggunaan  Metode  Pembayaran  Sistem  QRIS  Menurut  Hukum  Di Indonesia. Jurnal Ilmiah , 3–16. https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/HANIF- MAULANA-D1A016101.pdf
Nurdyputra, I. G. N. G. M., & Rudy, D. G. (2022). Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Di Indonesia.
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 10 (10), 2373.
https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p15 Siemon,  F.  (2022). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Di  Bawah  Umur  Dengan Menggunakan  Kode  Qr  Standar  Pembayaran  Nasional  (Quick Response  Code  Indonesian Standard (QRIS) (Vol. 14, Issue 1) [Universitas
Podomoro].
http://repository.podomorouniversity.ac.id/812/9/41190002_TA_11_BAB1.pdf

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License