## PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1
Strengthening Institutions Supervision of Elections in the Implementation of the Election of Regional Head and Regional Deputy
Head
Erwin Prima Rinaldo
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung email: ep.rinaldo@gmail.com

## Abstract
Democracy  substance  is  “raison  de  etre”  on  regulating  direct  election system and it’s position about implementation principle of the state by law. Based  on  evaluating  in  2005  until  2014,  conducted  alteration  for implementation  system,  who  reflected  alteration  policy  purpose  about election  supervisor  institute.  An  aim  of  this  research  is  (a)  to  explain  the direction  of  reinforcement  supervisor  election  institute  policies  based  on Law  Number  1  of  2015  attached  its  alteration,  and  (b)  the  impact  of reinforcement concerning institutional capacity. This research used juridical normativism method, through statue approach, conceptual and institutional in  an  integrative  manner.  Data  resources  used  a  secondary  material  with qualitative analysis technique.These research conclude the direction policies about  reinforcement  has  been  formed  by  enforcement  duties,  authority, obligation,  character  and  function  head  for  transformation  as  control institution.  An  impact  about  institution  capacity  is  forming  mechanism  not including for enforcement capacity orientation, asymmetry on implementation  administrative  function,  procedure,  and  finances  ordering, rather  regulation  quality  from  Bawaslu  with  the  result  obstruction concerning  the  effectiveness  of  institutionally  implementation  function. Suggestion is (a) upgrading typology of Election Supervisor Board Province
1 Tinjauan  Yuridis  Normatif  terhadap  Kelembagaan  Pengawas  Pemilu  dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Perundangan Perubahannya.
Volume  10  Issue  3,  July-September  2016:  pp.  413-. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
and  alteration  characteristic  Election  Supervisor  Kabupaten/Kota  become permanent  institution  or  increasing  quality,  quantity  and  qualification human  resources,  (b)  correction  regulating  about  procedure  and  duty  on pieces  as  integrative,  also  (c)  completing  regulation  about  observatory implementation  function  based  on  norm  and  rule  pursuant  to  election ordinance.
Keywords: Institusional  Reinforcement,  Election  Supervisor  and  Local Election

## Abstrak
Substansi demokrasi merupakan raison de etre Pilkada secara langsung dan menegaskan  kedudukannya  atas  implementasi  prinsip  negara  hukum. Berdasarkan  evaluasi  tahun  2005  s.d  2014,  dilakukan  perubahan  sistem penyelenggaraan  yang  merefleksikan  perubahan  arah  kebijakan  terhadap kelembagaan  pengawas  Pemilu.  Tujuan  penelitian  ini  (a)  menjelaskan  arah kebijakan  penguatan  kelembagaan  pengawas  Pemilu  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan perundangan perubahannya, dan  (b)  dampak  penguatan  terhadap  kapasitas  lembaga.  Penelitian  ini menggunakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan undang-undang, konseptual  dan  kelembagaan  secara  integratif,  menggunakan  sumber  data sukunder  dengan  teknik  analisis  kualitatif.  Disimpulkan  penguatan kelembagaan diwujudkan melalui penguatan tugas, kewenangan, kewajiban, peran  dan  fungsi  kelembagaan  yang  mengarah  transformasi  fungsi  sebagai institusi  kontrol.  Dampak  terhadap  kapasitas  lembaga  diantaranya mekanisme  pembentukan  belum  berorientasi  penguatan  kapasitas, kesenjangan  penatalaksanaan  fungsi administrasi,  tata kerja dan penatausahaan  keuangan,  serta  lemahnya  kualitas  Peraturan-Peraturan Bawaslu  yang  menghambat  efektifitas  fungsi  kelembagaan.  Disampaikan saran (a) peningkatan tipelogi Bawaslu Provinsi dan perubahan kelembagaan ditingkat  Kabupaten/Kota  menjadi  bersifat  tetap  dan/atau  peningkatan kualitas,  kuantitas  dan  kualifikasi  SDM  (b)  pembenahan  regulasi  tata  kerja dan  uraian  tugas  secara  integratif,  serta  (c)  penyempurnaan  regulasi pengawasan  Pemilu  berdasarkan  norma  dan  kaidah  peraturan  perundang- undangan.
Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan, Pengawas Pemilu dan Pilkada

## A. Pendahuluan
Substansi demokrasi dalam pembentukan penyelenggara pemerintahan  daerah  pasca  perubahan  kedua  Undang-Undang  Dasar  (UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagaimana amanat  Pasal  18 ayat
(4)  yang  diwujudkan  mlalui  pembentukan  peraturan  perundangan  yang mengatur  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah (Pilkada)  secara  langsung,  merupakan raison  de  etre yang  menjadi  esensi dasar  demokratisasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Evaluasi terhadap  perkembangan  penyelenggaraan  Pilkada  secara  langsung  tahun 2005  s.d  2014,  melahirkan  pandangan  bahwa  penyelenggaraan  pemilihan gubernur,  bupati,  dan  walikota  secara  langsung  selama  ini,  diliputi  oleh maraknya  berbagai  permasalahan  yang  tidak  berkesesuaian  dengan  prinsip- prinsip demokrasi.
Hal  tersebut  menjadi  dasar  pijak  dilakukannya  perubahan  terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 a quo , dengan kerangka dasar yaitu pemisahan  peraturan  perundangan  mengenai  pemerintahan  daerah  terhadap peraturan  perundangan  mengenai  penyelenggaraan  Pilkada,  dengan  sasaran yaitu  mewujudkan  penyelenggaraan  Pilkada  secara  demokratis  berdasarkan asas-asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang dalam  pelaksanaannya  membutuhkan  kemandirian  dan  kredibilitas penyelenggara  Pemilu  untuk  mewujudkan  integritas  proses  dan  hasil Pilkada.
Penyempurnaan  sistem  perundang-undangan  kepemiluan  untuk mewujudkan kelembagaan penyelenggara Pemilu yang mandiri, kredibel dan berintegritas,  bersifat  penting  terhadap  tegaknya  asas-asas  Pemilu  serta terwujudnya  integritas  Pilkada  sebagaimana  di  atas,  sebagai  bagian  dari upaya  perkuatan  pranata  demokrasi  dan  pembangunan  tata  hukum.  Hal tersebut  utamanya  penanganan  berbagai  permasalahan  kepemiluan,  baik pada  lingkup  norma-norma  maupun  implementasi  dari  norma  pada  tata aturan,  diantaranya  yaitu  manipulasi  persyaratan  pencalonan,  in-validitas data  pemilih,  politik  uang  dalam  kampanye,  penyalahgunaan  kewenangan dan  intervensi  struktur  kekuasaan,  serta  penggelembungan  hasil  perolehan suara sebagai fenomena umum pada hampir setiap pelaksanaan kepemiluan, yang melibatkan penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan/atau masyarakat sebagai pemilih.
Upaya  mengatasi  permasalahan  di  atas  menjadi  landas  pijak penguatan  kedudukan  kewenangan  kelembagaan  pengawas  Pemilu  yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945. Keberadaan pengawas Pemilu dalam tinjauan politik dan hukum administrasi, bersifat penting untuk menghindari delegitimasi proses dan hasil Pemilu, serta antisipasi perkembangan berbagai tindak pelanggaran berdasarkan tata hukum secara, guna perkuatan kepercayaan masyarakat atas berbagai  permasalahan  sistem  kepemiluan 2 .  Keberadaan  pengawas  Pemilu
2 Sardini, Nurhidayat. (2009). Pedoman Pengawasan Pemilu. Jakarta: Election-MDP, p. 3.
yang  kuat  tidak  terlepas  dari  pentingnya  mekanisme  pengawasan  demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas 3 .
Kerangka pemikiran di atas merupakan dasar pijak upaya pembenahan secara  mendasar  aspek-aspek  tata  laksana,  hubungan  kewenangan  antar penyelenggara Pemilu dan penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas  Pemilu  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 beserta  peraturan  perundangan  perubahannya,  sehingga  menghadirkan berbagai ketentuan baru yang belum pernah terdapat pada sistem perundang- undangan  sebelumnya  yang  mengatur  tentang  sistem  penyelenggaraan Pilkada.
Upaya  pembenahan  sebagaimana  di  atas  di  wujudkan  melalui pengembangan  susunan  organisasi  dan  struktur  kewenangan  kelembagaan pengawas  Pemilu,  serta  perubahan  tata  laksana  dan  hubungan  kewenangan antar  penyelenggara  Pemilu,  yang  merefleksikan  perubahan  politik  hukum terhadap kelembagaan pengawas Pemilu. Untuk itu, perlu dilakukan tinjauan mengenai  arah  kebijakan  penguatan  kelembagaan  Pengawas  Pemilu  dalam penyelenggaraan  Pilkada,  serta  dampak  penguatan  kelembagaan  pengawas Pemilu  terhadap  kapasitas  lembaga  dalam  mewujudkan  tujuan  penguatan sistem pengawasan Pilkada.
Penelitian  ini  mengkaji  norma  dan  kaidah-kaidah  penyelenggaraan pengawasan  Pemilu  khususnya  yang  berkaitan  dengan  kelembagaan pengawas  Pemilu  dan  penyelenggaraan  Pilkada,  sehingga  penelitian  ini mengggunakan metode yuridis normatif dan bersifat dekriptif analitis, untuk meneliti  arah  penguatan  kelembagaan  serta  dampaknya  terhadap  kapasitas kelembagaan dalam implementasi tugas, kewenangan dan kewajiban 4 .

## B. Pembahasan
1. Arah Kebijakan Terhadap Kelembagaan Pengawas Pemilu
Evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan Pilkada tahun 2005 s.d  2014,  melahirkan  pandangan  bahwa  penyelenggaraan  pemilihan gubernur,  bupati,  dan  walikota  secara  langsung  diliputi  maraknya  berbagai permasalahan  yang  tidak  berkesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi 5 . Untuk  itu  diperlukan  kerangka  upaya  untuk  mewujudkan  integritas  proses dan  hasil  penyelenggaraan  Pilkada  secara  langsung,  melalui  perkuatan pranata  demokrasi  berdasarkan  tata  hukum  pada  lingkup  norma  maupun
3 .  Satriawan,  Iwan.  (2016).  “Pengawasan  Pemilukada  oleh  Rakyat”, Jurnal  Bawaslu ,  2(1):
115.
4 .  Muyassarotussolichah.  “Melacak  Akar,  Cabang  dan  Ranting  Politik  Hukum  UUD  1945
Hasil Amandemen”, http://ern.pendis.kemenag.go.id, (dikutip tanggal 29 Juli 2016).
5 . Lihat bagian menimbang  pada uraian huruf b dan huruf c pada Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
kaidah-kaidah  dalam  implementasi  tata  aturan  sistem  penyelenggaraan Pilkada.
Upaya  pembenahan  secara  mendasar  aspek-aspek  tata  laksana, hubungan  kewenangan  antar  penyelenggara  Pemilu  dan  penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 a quo beserta peraturan perundangn  perubahannya,  menghadirkan  berbagai  ketentuan  baru  yang belum  pernah  terdapat  pada  sistem  perundang-undangan  sebelumnya, terutama  yang  berkaitan  dengan  implementasi  tugas,  wewenang  dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pilkada.
Pada  aspek  kelembagaan,  perubahan tersebut  diwujudkan  melalui  (a) pembentukan  ketentuan  bahwa  pengawasan  penyelenggaraan  Pemilihan menjadi  tanggung  jawab  bersama  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi  dan  Panwas Kabupaten/Kota,  (b)  pembentukan  ketentuan  mengenai  uraian  tugas, wewenang  dan  kewajiban  masing-masing  kelembagaan  pengawas  Pemilu dalam implementasi fungsi pengawasan Pilkada, (c) pembentukan ketentuan mengenai  uraian  kewenangan  serta  mekanisme  dalam  penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, (d)  perluasan wilayah tugas melalui penguatan  peran  dan fungsi  dalam  implementasi pengawasan  Pilkada, serta (e)  pembentukan  ketentuan-ketentuan  mengenai  tugas  dan  kewajiban  KPU beserta  jajarannya  atas  tindaklanjut  implementasi  tugas  dan  kewenangan Bawaslu beserta jajarannya.
Pengawasan terhadap implementasi asas-asas Pemilu bersifat objektif yang  berlaku  dalam  proses  atau  berkenaan  dengan  mekanisme  Pemilu, merupakan  implementasi  fungsi  pengawasan  kepemiluan  yang  diwujudkan melalui  pembentukan  ketentuan  mengenai  kewenangan  kelembagaan pengawas Pemilu di semua tingkatan untuk :
a. mengawasi  pelaksanaan  seluruh  tahapan-tahapan  Pilkada,  mulai  dari pemutakhiran  data  dan  penetapan  daftar  pemilih  tetap  sampai  dengan proses penetapan hasil Pilkada, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a vide Pasal 30 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 a quo ; b. menerima  laporan  dugaan  pelanggaran  serta  memberikan  rekomendasi kepada instansi yang berwenang di tingkatan masing-masing atas temuan dan/atau  laporan  dugaan  pelanggaran  dalam  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat  (1)  huruf  c  s.d  huruf  f vide Pasal  30  huruf  b  s.d  huruf  f  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 a quo ; dan
c. melaksanakan  kewenangan  penyelesaian  sengketa  antar-peserta  Pilkada berdasarkan ketentuan Pasal 142 s.d Pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 a quo .
Pengawasan  terhadap  implementasi  asas-asas  Pemilu  yang  terkait dengan  sifat-sifat  subjektif  penyelenggara  Pemilu,  diwujudkan  melalui pembentukan  ketentuan  mengenai  kewenangan  kelembagaan  pengawas Pemilu untuk :
a. menyampaikan  laporan  kepada  Bawaslu  sebagai  dasar  mengeluarkan rekomendasi  yang  berkaitan  dengan  adanya  dugaan  tindakan  yang mengakibatkan  terganggunya  tahapan  penyelenggaraan  Pemilihan  oleh jajaran pelaksana Pemilihan,
b. memberikan  rekomendasi  kepada  KPU  dan/atau  KPU  Provinsi  untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran  peraturan  perundangan-undangan  oleh  jajaran  pelaksana, mulai  dari  tingkat  KPU  sampai  dengan  KPPS  yang  mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan,
c. mengawasi  pelaksanaan  sosialisasi  penyelenggaraan  Pilkada  oleh  KPU Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  serta  PPK,  PPS  dan  KPPS,  (d) melaksanakan  kewenangan  penyelesaian  sengketa  antara  peserta  dengan penyelengggara  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan KPU  Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan
d. Panwas  Kabupaten/Kota  mengawasi  pelaksanaan  rekrutmen  PPK,  PPS dan  KPPS,  serta  mengawasi  proses  rekapitulasi  suara  yang  dilakukan oleh  KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  dari  seluruh  Kecamatan berdasarkan  ketentuan  Pasal  30  huruf  a  angka  1  dan  angka  11  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 a quo.
Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap implementasi asas Pemilu yang terkait dengan sifat subjektif penyelenggara Pemilu, pada aspek  hubungan  kewenangan  antar  penyelenggara  Pemilu  diwujudkan melalui pembentukan ketentuan sebagai berikut :
a. Pengaturan  mengenai  tugas  serta  kewajiban  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan  Pasal 11 huruf n dan o vide Pasal 13 huruf n dan huruf o vide Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2015 a  quo, untuk  menindaklanjuti  dengan  segera  rekomendasi Bawaslu  Provinsi  dan/atau  Panwas  Kabupaten/Kota  atas  temuan  dan laporan  pelanggaran,  serta  menindaklanjuti  rekomendasi  mengenakan sanksi  administratif  dan/atau  menonaktifkan  sementara  anggota  KPU Kabupaten/Kota  dan/atau  kecamatan,  Sekretaris  dan pegawai  Sekretariat yang  terbukti  melakukan  tindakan  mengakibatkan  terganggunya  tahapan penyelenggaraan  Pemilihan,  yang  disertai  sanksi  peringatan  lisan  atau peringatan  tertulis  berdasarkan  ketentuan  Pasal  141  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2015 a  quo terhadap  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota,  PPK  dan  PPS  atau  peserta  Pemilihan  yang  tidak menindaklanjuti  rekomendasi  tersebut  sebagai  dengan  peraturan perundang-undangan.
b. Pembentukan  ketentuan  mengenai  tugas  serta  kewajiban  PPK  dan  PPS berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  huruf  k vide Pasal  21  huruf  s  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2015 a  quo ,  untuk  menindaklanjuti  dengan segera rekomendasi Panwas Kecamatan dan PPL atas temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan; dan
c. Pembentukan  ketentuan  mengenai  kewajiban  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota  berdasarkan  ketentuan  Pasal  12  huruf  g vide Pasal  14 huruf  h  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015 a  quo ,  untuk menyampaikan  laporan  periodik  mengenai  tahapan  penyelenggaraan Pemilihan  serta  menyampaikan  tembusannya  kepada  Bawaslu  dan/atau Bawaslu  Provinsi,  yang  disertai  ketentuan  sanksi  pidana  terhadap  KPU Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  apabila  tidak  memenuhi  ketentuan mengenai kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 193A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 a quo . Mengacu  konstruksi  pemikiran  mengenai  penguatan  kedudukan kewenangan  kelembagaan  pengawas  Pemilu  sebagaimana  di  atas,  maka normatif  arah  kebijakan  penguatan  kelembagaan  selanjutnya  mengemuka dalam  peran  mewujudkan  penyelenggaraan  Pilkada  secara  demokratis berdasarkan  asas  –  asas  kepemiluan,  serta  terjaganya  integritas  proses  dan hasil  penyelenggaraan  Pilkada.  Peran  pada  bagian  ini  adalah  amanat peraturan  perundangan  kepada  kelembagaan  pengawas  Pemilu,  untuk mengawasi  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  tata laksana  sistem  penyelenggaraan  di  luar  ketentuan  mengenai  uraian  tugas, kewenangan dan kewajiban.
Tinjauan  peran  berdasarkan  konsepsi  di  atas,  terefleksi  pada  kondisi yang  diharapkan  dalam  implementasi  tugas  dan  kewenangan  kelembagaan untuk  menerima,  menangani  dan  meneruskan  dugaan  pelanggaran,  serta implementasi  fungsi  mencegah  dan  memastikan  bahwa  penyelenggaraan tahapan-tahapan  Pilkada  mematuhi  norma-norma  dan  kaidah  berdasarkan peraturan  perundangan.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  terlihat  transformasi implementasi  fungsi  pengawasan  kepemiluan  sebagai  institusi  kontrol terhadap sistem penyelenggaraan Pilkada, yang tercermin pada :
a. proses  rekrutmen  kelembagaan  pengawas  Pemilu  oleh  masing-masing lembaga pengawas Pemilu pada 1 (satu) tingkatan di atasnya;
b. pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban,  kelembagaan  pengawas  Pemilu  telah memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan kepemiluan,  penanganan  laporan/temuan  pelanggaran  dan  penerusan laporan pelanggaran kepada institusi yang berwenang;
c. implementasi  fungsi  pengawasan  oleh  kelembagaan  telah  menekankan kepada aspek pencegahan pelanggaran secara terstruktur;
d. kelembagaan  pengawas  Pemilu  telah  memiliki  kewenangan  melakukan law enforcement , yaitu penetapan sanksi ( punishment ) pembatalan calon
yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  menjanjikan/memberikan  uang atau  lainnya  secara  terstruktur,  sistematis  dan  massif  untuk mempengaruhi  penyelenggara/pemilih,  dimana  pembentukan  Sentra Gakkumdu sebagai lembaga yang bersifat melekat pada Bawaslu Provinsi dan/atau  Panwas  Kabupaten/Kota  dengan  kewenangan  melakukan penyelidikan melalui tindakan penggeledahan, penyitaan dan pengumpulan  alat  bukti    untuk  kepentingan  penyidikan  tanpa  surat  izin Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  merupakan  manivestasi  dari penguatan  kelembagaan  pengawas  Pemilu  dalam  melakukan law enforcement terhadap penyelenggaraan Pilkada; e. implementasi  tugas,  kewenangan  dan  fungsi  kelembagaan  pengawas Pemilu telah dapat menjangkau lembaga pelaksana Pemilu, sebagaimana tercermin  dalam  pembentukan  ketentuan  mengenai  pengawasan  secara langsung  kegiatan  pelaksana  Pemilu,  kewenangan  memberikan peringatan  dan  sanksi  kepada  pelaksana  Pemilu,  serta  kewajiban pelaksana  Pemilu  untuk  segera  menindaklanjuti  putusan/rekomendasi oleh pengawas Pemilu;
f. kewenangan  memutus  sengketa  antar-peserta  dan  peserta  dengan penyelenggara  dengan  Putusan  yang  bersifat  mengikat  dan  wajib ditindaklanjuti  oleh  KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota,  sebagai manivestasi  penguatan  kelembagaan  pengawas  Pemilu  untuk  melakukan judgement terhadap penyelenggaraan Pilkada; dan g. kelembagaan pelaksana Pemilu diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan menembuskannya kepada kelembagaan pengawas Pemilu.

## 2. Dampak  Penguatan  Kelembagaan  Pengawas  Pemilu  Terhadap Kapasitas Lembaga Dalam Penyelenggaraan Pilkada
Penguatan tugas, kewenangan dan kewajiban kelembagaan pengawas Pemilu  dalam  mencegah  tindak  pelanggaran,  penanganan  pelanggaran  dan penyelesaian  sengketa,  serta  peran  memastikan  bahwa  penyelenggaraan tahapan-tahapan  Pilkada  mematuhi  norma-norma  dan  kaidah  peraturan perundangan, merefleksikan perluasan wilayah tugas kelembagaan pengawas Pemilu  dalam  mewujudkan  Pilkada  secara  LUBER  dan  Jurdil.  Sehubungan dengan hal tersebut,  perlu dilakukan tinjauan mengenai dampak penguatan kelembagaan  terhadap  kapasitas  lembaga  untuk  mengurai  efektifitas pencapaian tujuan pengawasan Pilkada oleh kelembagaan pengawas Pemilu berdasarkan  normatifisme  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 a  quo beserta peraturan perundangan perubahannya.

## a. Tinjauan Pembentukan Pengawas Pemilu
Merujuk  normatif  pembentukan  kelembagaan  pengawas  Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 12 vide Pasal 86 s.d Pasal 89 Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2011 a  quo ,  tidak  dapat  dinafikan  perkembangan  dan konstatasi  politik  dalam  pembentukan  Bawaslu  sebagai  hulu  pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu, terhadap proses pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu sampai ke tingkatan yang paling rendah.
Mekanisme pembentukan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota  serta  ketentuan  mengenai  persyaratan  calon  Anggota pengawas  Pemilu  di  semua  tingkatan,  secara  umum  belum  berorientasi kepada  penguatan  kelembagaan,  serta  konstatasi  politis  pembentukan kelembagaan  pengawas  Pemilu  dimasing-masing  tingkatan.  Hal  tersebut terkait  permasalahan  relatif  besarnya  bobot  subjektifitas  di  dalam  penilaian kapasitas  calon  anggota  pasca  pelaksanaan  tes  tertulis  oleh  Tim  Seleksi dan/atau rapat pleno penetapan calon terpilih, serta tes tertulis secara manual yang  membuka  peluang  manipulasi  hasil  penilaian  objektif  mengenai kemampuan dan wawasan kepemiluan.
Mengenai  waktu  pembentukan  Panwas  Kabupaten/Kota,  Panwas Kecamatan dan PPL yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahapan  Persiapan  dimulai  serta  dibubarkan  paling  lambat  2  (dua)  bulan setelah  seluruh  Tahapan  Penyelenggaran  selesai,  dimana  pengaturan mengenai  rincian  Tahapan  Persiapan  dan  Tahapan  Penyelenggaraan dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  KPU  tentang  Tahapan,  Program  dan Jadwal,  merupakan  permasalahan  yang  perlu  menjadi  perhatian  karena menyebabkan  ketidakpastian  hukum  atas  waktu  pembentukan  kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan PPL.
Pada  bagian  berikutnya,  permasalahan  mengenai  waktu  di  atas berkelindan  terhadap  ketentuan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 a quo , yang menetapkan masa  tugas  Panwas  Kabupaten/Kota  12  (dua  belas)  bulan,  Panwas Kecamatan  9  (sembilan)  bulan,  dan  PPL  selama  6  (enam)  bulan. Permasalahan  atas  implementasi  ketentuan  tersebut  bersifat  krusial  karena berimplikasi kepada:
1) penetapan  waktu  pelaksanaan  pembentukan  Panwas  Kabupaten  s.d  PPL setelah  terbitnya  Peraturan  KPU  tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal Pilkada;
2) Panwas Kabupaten tidak dapat melakukan pengawasan terhadap Tahapan Persiapan  yang  bersifat  strategis,  diantaranya  yaitu  pembentukan perangkat  pelaksana ad  hoc ,  pendaftaran  pemantau  Pilkada,  penyerahan daftar  penduduk  potensial  Pemilih,  dan  terutama  pembahasan  rencana anggaran pengawasan Pilkada; dan
3) kebergantungan kinerja kelembagaan pengawas Pemilu dalam pembentukan  perangkat  pengawasan  Pilkada,  yang  berdampak  kepada pelemahan kemandirian kelembagaan pengawas Pemilu.
Selanjutnya,  pengaturan  masa  kerja  berdasarkan  Permendagri  di  atas berimplikasi  kepada  in-efektifitas  implementasi  pengawasan  tahapan- tahapan  Pilkada,  mengingat  berdasarkan  telaah  terhadap  Peraturan  KPU Nomor  2  Tahun  2015  Jo.  Peraturan  KPU  Nomor  3  Tahun  2016,  bahwa waktu pelaksanaan Pilkada secara keseluruhan dilaksanakan selama 13 (tiga belas)  bulan.  Pada  bagian  berikutnya,  tinjauan  terhadap  perangkat  regulasi tersebut  bersifat  krusial  terhadap  kesamaan  persepsi  dengan  TAPD  dalam pembahasan RKA Pengawasan Pilkada, dan terutama antisipasi permasalahan  hukum  atas  penatalaksanaan  anggaran  dalam  pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan.

## b. Tata  Kerja  Kelembagaan,  Susunan  Organisasi  Sekretariat  dan Dukungan Anggaran
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kelembagaan  pengawas  Pemilu  tingkatan  di  bawahnya  merupakan  upaya antisipasi terhadap kecenderungan lemahnya kapasitas kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota  dalam  penatalaksanaan  organisasi  dan  penatausahaan administrasi,  sebagai  implikasi  dari  permasalahan  kedudukan  kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota yang bersifat ad hoc.
Optimalisasi  penyelenggaraan  tugas,  kewenangan  dan  kewajiban menghadapi  kendala  terkait  substansi  Peraturan  Bawaslu  mengenai  Tata Kerja  dan  Peraturan  Bawaslu  mengenai  Pengawasan  Tahapan-Tahapan Pilkada, yang belum  menguraikan  secara teknis mekanisme, ruang lingkup, hubungan fungsional antar kompartemen secara internal dan eksternal, serta capaian sasaran. Hal tersebut perlu menjadi perhatian, terkait peran penting Pokja dalam mengintegrasikan fungsi divisi-divisi dan uraian tugas masing- masing  sub-bagian  pada  Sekretariat  guna  penguatan kapasitas  kelembagaan serta  akuntabilitas  kinerja.  Permasalahan  selanjutnya  mengemuka  pada disparitas  fungsi  divisi-divisi  terhadap  uraian  tugas  sub-bagian  pada Sekretariat  Bawaslu  Provinsi  yang  bersifat  asimetris,  serta  in- proporsionalitas beban tugas Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan  Pemilu  dan  Subbagian  Administrasi  pada  Sekretariat  Bawaslu Provinsi. Pada bagian berikutnya, implementasi ketentuan bahwa penganggaran,  pelaksanaan  dan  penatausahaan,  serta  pelaporan  dan pertanggungjawaban  dana  hibah  Pilkada  berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  pengelolaan  APBN,  pada  tingkat Panwas  Kabupaten/Kota  menghadirkan  kendala  dalam  penatalaksanaan anggaran  lebih  lanjut,  sebagai  implikasi  kedudukan  kelembagaan  yang
bersifat ad  hoc .  Kondisi  tersebut  mengemuka  pada  kapasitas  sumberdaya manusia dalam implementasi anggaran berdasarkan mekanisme pengelolaan APBN,  serta  kesiapan  dalam  implementasi  pengesahan  dana  hibah  yang berimplikasi kepada terhambatnya kelancaran penatausahaan keuangan yang memberi  dampak  langsung  terhadap  kinerja  jajaran  Panitia  Pengawas Pilkada.

## c. Penyelenggaraan  Tugas,  Kewenangan  dan  Kewajiban  Dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan-Tahapan Pilkada
Secara normatif perlu dilakukan tinjauan terhadap arah, penatalaksanaan  fungsi  dan  kepastian  hukum  dalam  implementasi  fungsi pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tahapan-tahapan  Pilkada  berdasarkan Peraturan-Peraturan  Bawaslu.  Hal  tersebut  bersifat  krusial  mengingat kedudukan  Bawaslu  sebagai  lembaga  negara  yang  melaksanakan  atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan  Pemilu  ( law-creating  function ).  Dalam  pendekatan capacity building ,  produk  lembaga  dan  faktor  manajemen  yang  membuat  produk kelembagaan  tersebut  merupakan  refleksi  secara  nyata  kapasitas kelembagaan ( institutional capacity ).
Permasalahan pokok substansi Peraturan-Peraturan Bawaslu mengenai implementasi fungsi pengawasan tahapan-tahapan Pilkada, yaitu kecenderungan lemahnya korespondensi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-Peraturan  Bawaslu  terhadap  norma  primer  dan  norma-norma sekunder  berdasarkan  peraturan  perundangan  tentang  Pilkada 6 ,  terutama yang berkaitan dengan implementasi ketentuan perintah kepada penyelenggara  Pemilu,  peserta  Pilkada  dan/atau  masyarakat  sebagai  subjek hukum,  serta  penegakan  ketentuan  larangan  sebagai core  function fungsi kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran.
Pada  bagian  berikutnya,  terdapat  permasalahan  kesesuaian  arah  yang meliputi  (a)  perubahan  hubungan  kewenangan  antar  kelembagaan penyelenggara  Pemilu  dalam  penyelenggaraan  ketentuan  mengenai  tugas, kewenangan dan kewajiban kelembagaan pengawas Pemilu,  (b) implementasi  ketentuan  terhadap  petahana  dan/atau  kepala  daerah/wakil kepala daerah yang tengah menjabat sebagai subjek hukum baru pengawasan Pilkada,  serta  (c)  penyelenggaraan  ketentuan  mengenai  perintah,  larangan, kewajiban  dan  sanksi  terhadap  subjek  hukum  Pilkada  dalam  implementasi fungsi  pengawasan  tahapan-tahapan  berdasarkan  tingkatan  dan  kedudukan kewenangannya  secara  integratif.  Urgensi  penguatan  kualitas  Peraturan- Peraturan  Bawaslu  tersebut  memiliki  makna  penting  sebagai  komponen
6 . Armen Yasir, Op.Cit , p. 13.
struktural  sistem  hukum  penyelenggaraan  Pilkada,  serta  keterkaitannya dengan  validitas  norma  yang  memberi  pengaruh  terhadap  legitimasi  dan efektifitas implementasi pengawasan Pilkada.
Hal  tersebut  hendaknya  diarahkan  kepada  berjalannya  fungsi Peraturan  Bawaslu  sebagai  sub-sistem  hukum  penyelenggaraan  Pilkada, yang  meliputi  Fungsi  Internal  yaitu  memberi  kepastian  arah  dan  landasan hukum  bagi  jajaran  pengawas  Pemilu  dalam  penyelenggaraan  tugas, kewenangan  dan  kewajiban  yang  memerlukan  pengaturan  lebih  lanjut, sebagai regulasi dalam pembentukan ketentuan mengenai perintah, larangan, kewajiban  dan  sanksi,  sekaligus  implementasi  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  kinerja  satuan  organisasi  pada  tingkatan  dibawahnya.  Selanjutnya, implementasi  Fungsi  Eksternal  yaitu  sebagai  landas  hukum  partisipasi masyarakat  sebagai social  control penyelenggaraan  pengawasan  Pilkada sebagaimana  amanat  Pasal  131  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015 a  quo ,  serta  pembentukan  kepastian  hukum  terhadap  subjek  hukum Pilkada dalam implementasi pengawasan, pencegahan  pelanggaran dan/atau penanganan pelanggaran.

## d. Penyelenggaraan  Tugas,  Kewenangan  dan  Kewajiban  Dalam Penanganan Pelanggaran
Tinjauan  terhadap  normatif  Penindakan  Pelanggaran  bersifat  krusial, terkait  beberapa  permasalahan  dalam  pengaturan  mengenai  penanganan pelanggaran  berdasarkan  Peraturan  Bawaslu  Nomor  11  Tahun  2014 a  quo sebagaimana  telah  diubah  sebagian  dengan  Peraturan  Bawaslu  Nomor  2 Tahun 2015 a quo , yang meliputi aspek substansi dan aspek teknis. Permasalahan aspek substansi secara umum terefleksi pada lemahnya korespondensi norma-norma dasar sebagaimana amanat peraturan perundangan  terhadap  pengaturan  mengenai  implementasi  penanganan pelanggaran  berdasarkan  Peraturan  Bawaslu  sebagaimana  dimaksud.  Hal tersebut mengemuka pada :
1) belum  terdapat  pengaturan  terhadap  petahana  dan/atau  Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  yang  tengah  menjabat,  sebagai  subjek hukum  baru  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 a  quo beserta peraturan perundangan perubahannya;
2) belum  adanya  pengaturan  implementasi  kewenangan  pemutusan  sanksi administrasi  pembatalan  pasangan  calon  yang  terbukti  melakukan pelanggaran larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya secara terstruktur, masif dan sistematis;
3) belum terdapat pengaturan implementasi kewenangan memberikan sanksi peringatan  lisan  atau  tertulis  terhadap  jajaran  KPU  atau  peserta  Pilkada tidak  menindaklanjuti  rekomendasi  pelanggaran  administrasi,  serta
pengaturan  mengenai  tugas  dan  kewajiban  KPU  beserta  jajaran  dalam implementasi rekomendasi kelembagaan pengawas Pemilu;
4) penanganan  pelanggaran  kode  etik  belum  mengatur  (a).  mekanisme koordinasi  antara  KPU  Provinsi  dan  Bawaslu  Provinsi  dalam  proses penanganan,  (b).  prosedur  pemeriksaan,  pembuktian  dan  tata  cara penanganan, serta (c). implementasi tugas Tim Pemeriksa Daerah;
5) penanganan  pelanggaran  pidana  belum  mengatur  sinergi  bersama penyidik dalam Sentra Gakkumdu;
6) belum  terdapat  upaya  antisipasi  pemberlakuan  pemidanaan  kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota atas kelalaian pelaksanaan kewajiban,  serta  implikasinya  terhadap  implementasi  kewajiban pembinaan dan pengawasan oleh kelembagaan 1 (satu) tingkat di atasnya;
Permasalahan  aspek  teknis  penanganan  pelanggaran  secara  umum disebabkan  kesenjangan  norma  pokok  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015 a  quo beserta  peraturan  perundangan perubahannya,  terhadap  konsepsi  penanganan  pelanggaran  berdasarkan Peraturan Bawaslu. Hal tersebut mengemuka pada 1) ketentuan  tindaklanjut  Temuan  dan/atau  Laporan  pelanggaran  Pilkada  7 (tujuh)  hari  sejak  diterima  dan  diperpanjang  paling  lama  14  (empat belas), tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 134 ayat (5) dan ayat (6)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015 a  quo yang  mengatur  bahwa penanganan pelanggaran dilaksanakan paling lama 3 (tiga) dan tambahan waktu paling lama 2 (dua) hari;
2) belum  adanya  pengaturan  ketentuan  bahwa  laporan  pelanggaran  dapat ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu sebagai Temuan;
3) ketidakjelasan  kaidah  pengambilan  alih  penanganan  pelanggaran  pada tingkatan di bawahnya; dan
4) Ketidakjelasan kaidah mengenai kewenangan penerusan laporan/ temuan pelanggaran kepada tingkatan di bawahnya.

## C. Penutup
1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  pembahasan,  maka  kesimpulan  sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Arah  kebijakan  penguatan  kelembagaan  pengawas  Pemilu  dalam penyelenggaraan Pilkada diwujudkan melalui :
1) Pemantapan  kedudukan  kewenangan  sebagaimana  amanat  Pasal  22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Perubahan  secara  mendasar  tata  hubungan  kewenangan  antar- kelembagaan penyelenggara Pemilu;
3) Penguatan  tugas,  kewenangan  dan  kewajiban  dalam  pencegahan  dan penanganan pelanggaran berdasarkan tata hukum sistem kepemiluan;
4) Penguatan  peran  kelembagaan  dalam  mewujudkan  Pilkada  secara demokratis berdasarkan asas – asas  kepemiluan;
5) Penguatan  fungsi  kelembagaan  terhadap  implementasi  asas-asas kepemiluan bersifat objektif dan bersifat subjektif; dan
6) Transformasi kelembagaan pengawas Pemilu sebagai institusi kontrol penyelenggaraan Pilkada.
b. Dampak  penguatan  kelembagaan  terhadap  kapasitas  lembaga  dalam implementasi sistem pengawasan Pilkada terdiri dari :
1) Mekanisme  dan  persyaratan  pembentukan  kelembagaan  belum menunjukkan  antisipasi  dampak  penguatan  kelembagaan  terhadap efektifitas  pelaksanaan  tugas,  kewenangan  dan  kewajiban,  serta implementasi peran dan fungsi;
2) Kapasitas kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota secara umum belum memadai  untuk  mendukung  penyelenggaraan  tugas, kewenangan  dan kewajiban,  sebagai  implikasi  permasalahan  kedudukan  bersifat ad hoc ;
3) Kesenjangan pengaturan mengenai fungsi divisi-divisi terhadap uraian tugas sub-bagian dan in-proporsionalitas beban kerja sub-bagian pada Sekretariat  Bawaslu  Provinsi,  serta  belum  memadainya  pengaturan mengenai  Pokja  dalam  penyelenggaraan  tugas,  kewenangan  dan kewajiban menyebabkan kompleksitas implementasi sistem
administrasi dan panatalaksanaan fungsi kelembagaan; 4) Lemahnya kualitas Peraturan-Peraturan Bawaslu mengenai
implementasi  fungsi  pengawasan  pelaksanaan  tahapan-tahapan, sebagai  titik  lemah  penguatan  kapasitas  kelembagaan  sekaligus hambatan dakam mewujudkan efektifitas pengawasan Pilkada; dan
5) Terdapat  permasalahan  kekosongan  norma  dan  kesenjangan  kaidah dalam  implementasi  penanganan  pelanggaran  yang  meliputi  aspek substansi dan aspek teknis penanganan pelanggaran.

## 2. Saran
Berdasarkan  uraian  dampak  penguatan  kelembagaan  pengawas Pemilu, maka disampaikan saran sebagai berikut :
a. Objektifikasi  rekruitmen  anggota  pengawas  Pemilu  melalui  penerapan computer  asistant  test dalam  pelaksanaan  tes  tertulis,  serta  penguatan transparansi  proses  melalui release hasil  ujian  tertulis  dan  hasil  ujian wawancara secara terbuka. Selanjutnya, ketentuan persyaratan kemampuan  serta  keahlian  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu dirumuskan sebagai berikut :
1) berpendidikan  paling  rendah  S-1  pada  bidang  ilmu  hukum  dan/atau ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
2) memiliki  kemampuan  dan  keahlian  yang  berkaitan  dengan pengawasan Pemilu, wawasan hukum dan perundang-undangan; serta kemampuan ajudikasi dan teknis beracara; dan
3) pernah  menjadi  penyelenggara  Pemilu  pada  tingkatannya  dan/atau minimal 2 (dua) kali pada tingkatan dibawahnya.
b. Guna  terciptanya  kepastian  hukum  atas  waktu  pembentukan  dan  masa tugas  pengawas  Pemilu  bersifat ad-hoc serta  efektifitas  implementasi anggaran,  Bawaslu  perlu  berkoordinasi  dengan  jajaran  instansi  terkait dalam  rangka  peninjauan  kembali  perangkat  peraturan  perundang- undangan mengenai ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud;
c. Peningkatan  tipelogi  Bawaslu  Provinsi  dan  perubahan  kelembagaan pengawas  Pemilu  kabupaten/kota  menjadi  bersifat  tetap  dan/atau penguatan  struktur  organisasi  pengawas  Pemilu  ditingkat  provinsi  dan kabupaten/kota;
d. Penataan  kembali  Peraturan-Peraturan  Bawaslu  mengenai  Tata  Kerja, Susunan  Organisasi  Sekretariat  dan  Pengawasan  Tahapan  yang berorientasi  terciptanya  sinergisitas  antar  kompartemen  kelembagaan dalam  penyelenggaraan  tugas,  kewenangan,  dan  kewajiban,  serta  peran dan fungsi secara integratif.
e. Penataan  kembali  Peraturan-Peraturan  Bawaslu  mengenai  implementasi fungsi  pengawasan  pelaksanaan  tahapan-tahapan  Pilkada  berdasarkan normatif peraturan perundangan dan antisipasi secara nyata trend /modus pelanggaran, yang berorientasi kepada peningkatan kapasitas kelembagaan;    penguatan  pengendalian  internal  dan  antisipasi  dampak berdasarkan  manajemen  resiko;  sinergi  dengan  pemangku  kepentingan; serta  pengintegrasian  pencegahan  pelanggaran  berdasarkan  kedudukan dan wilayah kewenangan.
f. Penataan kembali Peraturan Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang meliputi :
1) pengaturan mengenai penyelesaian sengketa mengakomodasi perkembangan norma dan kaidah berdasarkan peraturan perundangan;
2) pembentukan  Peraturan  Bawaslu  mengenai  penanganan  pelanggaran dipisahkan dari pengaturan mengenai pengawasan Pemilu;
3) pengaturan mengenai penanganan pelanggaran administrasi, kode etik serta  pidana  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Bawaslu  yang terpisah dan secara khusus mengatur mengenai hal tersebut; dan
4) penyusunan  substansi  Peraturan  Bawaslu  sebagaimana  di  atas dilaksanakan  berdasarkan  norma  dan  kaidah  peraturan  perundangan, serta mengakomodasi pengaturan pengendalian internal,
pengintegrasian  fungsi  divisi-divisi  terkadap  uraian  tugas  sub-bagian dan implementasi Pokja-Pokja.

## Daftar Pustaka
A. Buku dan Jurnal
Sardini,  Nurhidayat.  (2009). Pedoman  Pengawasan  Pemilu. Jakarta: Election-MDP.
Satriawan,  Iwan.  (2016).  “Pengawasan  Pemilukada  oleh  Rakyat”. Jurnal Bawaslu 2(1).

## B. Sumber Lain
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Muyassarotussolichah. “Melacak Akar, Cabang dan Ranting Politik Hukum UUD  1945  Hasil  Amandemen”.  http://ern.pendis.kemenag.go.id, (dikutip tanggal 29 Juli 2016).