## A PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL BUDGET OF JAYAWIJAYA REGENCY FROM 2010 TO 2014
Didi Yigibalom 2 received.oxy@gmail.com
Ida Ayu Purba Riani 3 purbariani@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  assess  performance  of  Regional  Budget  (APBD) which  includes  revenues,  spending/expenditures  and  financing  activities  of Jayawijaya  Government.  The  data  used  was  the  budgeted  and  realization  of Revenue, Spending/Expenditure and Financing activities of Jayawijaya regency from  2010  to  2014.  The  analysis  techniques  used  was  a  qualitative  approach through  various  financial  ratios.  To  calculate  revenues  performance  this  study employed Variant Analysis (differences of) Budget Revenue, Revenue Growth, Degree  of  Independence  of  the  region,  Regional  Reliance  to  the  central government,  Degree  of  Decentralization,  Local  Tax  Effectiveness  and  Overlay analysis  to  measure  performance  of  the  generated  income.  Meanwhile  to measure expenditure used Variant Analysis (difference) Budgeted Expenditure, Growth  of  Regional  Expenditure,  Synchronization  of  Governmental  Spending, Spending Effectiveness and Overlay analysis to measure overall spending/expenditures performance.
Following  the  analysed  data,  the  study  obtained  following  results:  1) Jayawijaya’s  revenue  performance  during  2010  to  2014  based  on  the  overlay analysis  was  not  good.  The  main  caused was  due  to  low  degree  of  the  region financial independence, high degree of fiscal dependence for external funding as well  as  the  low  degree  of  fiscal  decentralization,  2)  Spending/Expenditure Performance of Jayawijaya from 2010 to 2014 was good. This was because of the  increasing  growth  of  Jayawijaya’s  spending/expenditure  and  the effectiveness of spending/expenditure in Jayawijaya.
Keywords: Budget, Revenue, Spending/ Expenditure, Regional Budget Performance

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang  diserahi  tugas  untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban
2 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih
keuangan  daerahnya  untuk  dinilai  apakah  ia  berhasil  menjalankan tugasya  dengan  baik  atau  tidak.  Salah  satu  alat  untuk  menganalisis kinerja  Pemda  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  adalah  dengan melakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  telah dilaksanakan.
Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD  dan  realisasinya  belum  banyak  dilakukan  sehingga  secara  teori belum  ada  kesepakatan  secara  bulat  mengenai  nama  dan  kaidah peraturannya.  Namun,  analisis  rasio  terhadap  realisasi  APBD  harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan  bagi  Pemerintah  daerah  untuk  mengelola  keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi fiskal,  kinerja  pemerinah  sangat  penting  untuk  dilihat  dan  diukur. Keberhasilan suatu pemerintah di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai  ukuran  kinerja  yang  telah  dicapainya.  Pengelolaan  anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna  meningkatkan anggaran  pendapatan  yang akan  berdampak  pada kemampuan  pembiayaan  penyelenggaran  pemerintah  dan  kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi  anggaran  pendapatan,  anggaran  belanja  dan  pembiayaan. Penekanan  pada  belanja  daerah  menjadi  titik  perhatian  terutama  sisi belanja  membutuhkan  kinerja  yang  lebih  baik,  transparan  dan  tepat sasaran.
Menyimak uraian di atas, Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Papua yang memiliki kewenangan
dan  tanggungjawab  melaksanakan  roda  pemerintahan,  pembangunan dan  pelayanan  publik  yang  diikuti  degan  perimbangan  keuangan  yang tercermin dalam APBD sebagai intrumen pelaksanaan program-program, fungsi  dan  urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas  dan  tujuan  otonomi daerah sesuai potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.
Realisasi  Perkembangan  realisasi  Pendapatan  dan  Belanja Kabupaten Jayawijaya selama periode 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan. Realisasi Pendapatan dearah tahun 2010 tercatat sebesar Rp 653,96 milyar naik menjadi Rp 1.067 trilyun di Tahun 2014, sedangkan realisasi  belanja  tahun  2010  tercatat  sebesar  Rp  618,77  milyar  yang meningkat menjadi Rp 964,54 milyar di tahun 2014.  Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini  mengindikasikan  masih  tingginya  ketergantungan  fiskal  Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2010-2014 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan. Pada sisi belanja  kebutuhan  belanja  daerah  terus  mengalami  peningkatan  dari tahun  ke  tahun,  hal  ini  merupakan  dampak  dari  kewenangan  otonomi daerah  dimana  pemerintah  daerah  secara  aktif  dan  lebih  leluasa melakukan  pembiayaan  dalam  upaya  pengembangan  segala  bentuk aktifitas progam-program pembangunan di daerah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  ingin  menganalisis bagaimana  kinerja  pendapatan  dan  belanja  dearth  dengan  melihat perkembangan  atau  pertumbuhan  pendapatan  daerah  selama  tahun buku  2010-2014,  kemandirian  daerah,  ketergantungan  daerah,  derajat desentralisasi  fiskal,  efektivitas,  pertumbuhan  belanja,  keserasisan belanja serta efektivitas belanja dalam mengelola keuangan daerah pada Kabupaten Jayawijaya.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Jayawijaya  dan  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  Realisasi  Pendapatan  dan
Belanja  Kabupaten  Jayawijaya  yang  bersumber  dari  LRA  Kabupaten Jayawijaya tahun 2010-2014. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu data atau informasi berbentuk angka-angka yang dikumpulkan  kemudian  dianalisis  dan  ditarik  kesimpulan.  Adapun  alat analisis yang akan digunakan dalam kajian ini adalah:

## 1.  Analisis Pendapatan

## Analisis Varians Anggaran Pendapatan
Analisis  Varians  anggaran  pendapatan  dilakukan  dengan  cara menghitung  selisih  antara  realisasi  pendapatan  dengan  yang  di anggarkan.  Biasanya  selisih  anggaran  sudahdi  informasikan  dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

## Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Untuk  mengetahui  tingkat  pertumbuhan  pendapatan,  dilakukan dengan mengunakan rumus berikut ini:
ℎ ℎ ℎ − ℎ − 1 ℎ − 1 100%
Sumber : Tagel Wirasa (2004 : 30)
2. Analisis Rasio Keuangan

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tingkat  Kemandirian  Keuangan  daerah  adalah  ukuran  yang menunjukkan  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.
ℎ . \ 100%
Sumber: Mahmudi, (2007, 128)
Kriteria  untuk  menetapkan  kemandirian  keuangan  daerah  dapat  di katagorikan seperti Tabel 1 berikut:

## Tabel 1 Kriteri Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah
Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan Kemandirian Keuangan Daerah 0,00 – 10.00 10,01 – 20,00 20,01 – 30,00 30,01 – 40,00 40,01 – 50,00 >50,00 Sangat Kurang Kurang Sedang Cukup
Baik Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol     UGM, 1991

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah  dalam  membiayai  aktifitas  pembangunan  daerah  melalui optimalisasi  PAD,  yang  diukur  dengan  rasio  antara  PAD  dengan  total penerimaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  tanpa subsidi  (Dana  Perimbangan).  Tingkat  Ketergantungan  Daerah  diukur ukuran Dengan Formulasi sebagai berikut:

## ℎ 100%
Sumber: Mahmudi, (2007, 126)
Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel 2 berikut:

## Tabel 2 Kriteri Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah
Prosentase Belanja Transfer / Total Penerimaan APBD Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00 – 10.00 10,01 – 20,00 Sangant Rendah Rendah
Prosentase Belanja Transfer / Total Penerimaan APBD Ketergantungan Keuangan Daerah 20,01 – 30,00 30,01 – 40,00 40,01 – 50,00 >50,00 Sedang Cukup
Tinggi Sangat Tinggi
Sumber: Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM, 1991

## Rasio Desentralisasi Fiskal
Tingkat  Desentralisasi  Fiskal  adalah  ukuran  untuk  menunjukkan tingkat  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan. Tingkat  desentralisasi  fiskal  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.
Tingkat  Desentralisasi  Fiskal  diukuran.  dengan  formula  untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal:
ℎ 100%
Sumber: Mahmudi, (2007, 126)
Kriteria  untuk  menetapkan  Tingkat  Desentralisasi  daerah  dapat dikatagorikan seperti Tabel 3 berikut:

## Tabel 3

## Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal
Prosentase PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 0,00 – 10.00 10,01 – 20,00 20,01 – 30,00 30,01 – 40,00 40,01 – 50,00 >50,00 Sangant kurang
Kurang
Sedang Cukup
Baik
Sangat baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM,1991

## Rasio efektivitas
Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah (Abdul Halim,  2007:234) . Rasio efektivitas dapat diukur  dengan formula untuk mengukur tingkat Efektivitas:

## 100%
Sumber: Mahmudi, (2007, 128/129)
Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4 Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase Kinerja Keuangan Kriteri Diatas 100% 90 – 100% 80 – 90% 60 – 80%
Kurang dari 60%
Sangan efektif
Efektif
Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

## 3.  Analisis Keserasian Belanja
Rasio  keserasian  belanja  menggambarkan  bagaimana  pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal (Halim, 2007:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti  persentase  belanja  investasi  (belanja  pelayanan  publik)  yang digunakan  untuk  menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi  masyarakat cenderung semakin kecil rasio keserasian diformulasikan sebagai berikut:
Rasio  Belanja  Tidak  Langsung  dan  Belanja  Langsung  Terhadap Total Belanja Daerah
ℎ 100%
ℎ 100%
Sumber : Tim Litbang Depdagri (dalam Dasril Munir: 2004)
Tabel 5

## Kriteria Penilaian Keserasian Belanja
Rasio Keserasian Belanja (%) Keserasian Belanja Keuangan Daerah Otonom > 80 – 100 > 60 – 80 > 40 – 60 > 20 – 40
0 – 20
Sangat Serasi Serasi
Cukup Serasi Kurang Serasi Tidak Serasi
Sumber : Mahsun Moh, 2006

## Rasio Efektivitas Belanja
Untuk menghitung tingkat efektivitas Belanja daerah dapat diformulasikan sebagai berikut :

## 100%
Sumber: Mahmudi (2007,152)
Adapun kriteria untuk penilaian efektifitas ditampilakamp ada table berikut ini:

## Table 6 Kriteria Penilaian Efektivitas Belanja Daerah
PERSENTASE KRITERIA Diatas 100 % Sangan efektif 90 – 100 % Efektif 80 – 90 % Cukup Efektif 60 – 80 % Kurang Efektif ≤ 60 % Tidak Efektif
Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1.  Analisis Kinerja Pendapatan

## Analisis Varians
Berdasarkan  perhitungan  varians  pendapatan  terlihat  bahwa  kinerja Pemerintah Kabupaten  Jayawijaya  menunjukan  kinerja  cukup  baik.  Hal tersebut  tercermin  pada  realisasi  pendapatan  tahun  2010  -  2014  telah melebihi atau melampaui yang ditargetkan, walaupun ditahun 2011 dan 2012  terjadi  selisih  kurang  atau  penerimaan  anggaran  pendapatan Kabupaten Jayawijaya kurang dari anggaran yang ditargetkan.

## Tabel 7
Analisis Varian Anggaran Pendapatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 - 2014 Tahun Anggaran Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan Varian Anggaran Pendapatan 2010 648.478.844.831 653.964.208.233 5.485.363.402 2011 725.400.568.486 720.823.592.660 -4.576.975.826 2012 701.152.218.689 686.830.542.010 -14.321.676.678 2013 966.689.844.387 970.964.270.874 4.274.426.487 2014 1.063.992.100.488 1.067.154.645.682 3.162.545.194
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

## Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Pendapatan daerah Kabupaten Jayawijaya secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai pada tahun 2014. Peningkatan secara
dratis terutama terjadi selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014. Dimana Pendapatan daerah meningkat pada tahun 2013 dari  persentase  8,70%  menjadi  10,67%  di  tahun  2014.  Kenaikan persentase pertumbuhan tersebut terjadi seiring dengan kontribusi PAD terhadap  total  pendapatan  daerah  yang  cenderung  meningkat  selama periode  anggaran  tersebut.  Tren  anggaran  pendapatan  daerah berkembang  cukup  lambat  dengan  rata-rata  6,18%  pertahunnya. Walaupun  demikian  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jayawijaya  telah berupaya  dengan  melakukan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  sumber- sumber PAD yang tercermin dari adanya peningkatan realisasi pos-pos pendapatan  daerah  seperti  Pendapatan  Pajak,  Pendapatan  Retribusi Daerah,  Pendapatan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang dipisahkan dan Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Tabel 8
Rasio Perkembangan Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jayawijaya, 2010-2014
Tahun Rencana,  Realisasi PAD dan total Pendapatan Pertumbuhan (%) Rencana Realisasi Tatal Pendapatan 2010 22.760.710.000 22.327.584.130 653.964.208.233 - 2011 23.420.552.787 24.065.487.724 720.823.592.660 7.20 % 2012 28.057.560.211 22.316.934.446 686.830.542.010 6.86 % 2013 28.256.362.190 30.295.146.909 970.964.270.874 8,70 % 2014 40.146.646.000 62.533.965.367 1.067.154.645.682 10,67 % Rata - rata 6,18 %
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

## 2.  Analisis Rasio Keuangan

## Rasio Kemandirian
Rasio  kemandirian  keuangan daerah  menunjukkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalah  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan,    dan    pelayanan    kepada  masyarakat  yang  telah
membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan  daerah.  Kemandirian  ini  berarti  tidak  tergantung  terhadap sumber dana  eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian  mengandung arti  bahwa  tingkat    ketergantungan    pada  bantuan  pihak  external (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin berkurang, demikian pula  sebaliknya. Rasio  kemandirian  juga  menggambarkan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  daerah.  Semakin  tinggi  rasio kemandirian,  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD yang berarti menggambarkan tingkat  kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.
Tabel 9 Perhitungan Kemandirian Keuangan Tahun 2010-2014 Tahun PAD Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi+Pinjaman Rasio Kemandirina(%) 2010 22.327.584.130 631.636.623.103 3,53 % 2011 24.065.487.724 696.758.104.936 3,45 % 2012 22.316.934.446 664.513.607.564 3,35 % 2013 30.295.146.909 940.669.123.965 3,22 % 2014 62.533.965.367 1.004.620.680.315 6,22 % Rata-rata 3,95 %
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015
Dari  tabel  perhitungan  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  dari  rasio persentase  pada  tahun  2010-2014  kemandirian  daerah  cenderung mengalami  penurunan,  kecuali  tahun  2014  persentase  kemandirian keuangan  mengalami  kenaikan  sebesar  6%.  Kemandirian  keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2010 adalah 3%. Dimana realisasi PAD hanya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah  sebesar  3%,  demikian  juga  pada  tahun  2011-2013  rata-rata kemadirian  tetap  pada  posisi  3%  seperti  tahun  sebelumnya.  Kinerja pemerintah Kabupaten Jayawijaya dari segi kemandirian keuangan, tetap belum  tercapai selama 5 tahun periode penilaian. Tetapi apabila dilihat dari  trennya  persentase  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  tertinggi
ditunjukkan  pada  tahun  2014  yaitu  6%,  ini  artinya  bahwa  Pemerintah Kabupaten Jayawijaya  masih  belum  mandiri, karena dalam membiayai sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat/ Provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah.
Secara  umum  kinerja  kemandirian  daerah  Kabupaten  Jayawijaya dilihat dari rata-rata rasio berdasarkan Kriteria penilaian keuangan yang dikeluarkan  Tim  Litbang  Depdagri-Fisipol  UGM,  1991  dapat  dikatakan kemandirian  “ Sangat  Kurang” .  Untuk  itu  diperlukan  usaha  pemerintah Kabupaten  Jayawijaya  yang  lebih  besar  dalam  hal  melakukan intensifikasi  dan  ekstesifikasi  sumber-sumber  PAD  untuk  mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal serta meminta kewenangan untuk mengelolah sumber-sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikelolah oleh pemerintah pusat dan provinsi.

## Rasio Ketergantungan Daerah
Semakin  tinggi  rasio  ketergantungan  ini  semakin  besar  pula  tingkat ketergantungan pemda pada pemerintah  pusat  maupun provinsi.  Dana dari pihak eksternal yang dimaksud adalah dana perimbangan atau dan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, yang diantaranya berupa dana  bagi  hasil  pajak,  DAU,  DAK,  dsb  yang  termasuk  dana  dari pemerintah  pusat  maupun  propinsi.  Pengertian  dari  dana  perimbangan sendiri  atau  menurut  UU  terbaru  disebut  dengan  dan    transfer  adalah dana  yang  bersumber  dari  penerimaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan  kepeda  daerah  untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## Tabel 10

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2010 – 2014
Tahun Total Pendaptan Daerah Pendapatan Transfer Rasio Ketergantungan (%) 2010 653.964.208.233 631.636.623.103 96,58 % 2011 720.823.592.660 696.758.104.936 96,66 % 2012 686.830.542.010 664.513.607.564 96,75 % 2013 970.964.270.874 940.669.123.965 96,87 % 2014 1.067.154.645.682 1.004.620.680.315 94,14 % Rata-rata 96,20 %
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015
Rara-rata ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Jayawijaya  selama  periode  2010-2014  mencapai  96,20%. Tingkat ketergantungan keuangan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2010-2013 dengan nilai persentase sebesar 96%, kemudian pada tahun 2014  ketergantungan  kembali  mengalami  penunurunan  dengan persentase 94,14% dari tahun-tahun sebelumnya.
Dari  tahun  2010-2014  pendapatan  transfer  yang  mendominasi adalah DAU (Dana Alokasi Umum) dimana memang dana ini adalah dana yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar daerah untuk membiayai  kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan  desentraliasi.  Melihat  dari  analisis  rasio  ketergantungan, Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya  dapat  dikatakan  masih  tergantung dengan  pihak  eksternal,  karena  dilihat    prosentase    kontribusi pendapatan transfer mendominasi total pendapatan, semua persentasenya menunjukkan lebih dari setengah atau 50%. Namun dilihat dari  trennnya,  pada  satu    tahun  terakhit  telah  mengalami  perbaikan ketergantungan terhadap pendapatan transfer sudah menurun.
Dengan  demikian  dapat  dikatan  bahwa  ketergantungan pemerintah kabupaten jayawijaya selama perioden anggaran 2010-2014 berdasarkan kriteria penilaian ketergantungan yang dikeluarkan oleh Tim
Litbang Depdagri-Fisipol     UGM, 1991, dinilai “ Sangat Tinggi” dengan rata-rata persentase 94,14%.

## Rasio Derajat Desentralisasi
Derajat  Desentralisasi  menyatakan  besaranya  kontribusi  PAD terhadap    pendapatan    daerah.  Semakin    tinggi    kontribusi  PAD  maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. PAD yang dipandang sebagai elemen pendapatan selaku indikator  keberhasilan    desentralisasi  pada  pemerintah  daerah,  sudah selayaknya  kalau  kontribusinya  terhadap  pendapatan  besar.  Kontribusi PAD  yang  tinggi  terhadap  total  pendapatan  daerah  ditunjukkan  dengan persentase yang tinggi.
Tabel 11
Perhitungan Derajat Desentralisasi Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2010 – 2014
Tahun PAD Total Pendapatan Daerah Rasio Derajat Desentralisasi(%) 2010 22.327.584.130 653.964.208.233 3,41 % 2011 24.065.487.724 720.823.592.660 3,33 % 2012 22.316.934.446 686.830.542.010 3,32 % 2013 30.295.146.909 970.964.270.874 3,12 % 2014 62.533.965.367 1.067.154.645.682 5,85 % Rata-Rata 3,81 %
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015
Dari tabel perhitungan diatas, terlihat bahwa desentralisasi fiscal atau persentase  kontribusi  PAD  terhadap  total  pendapatan  yaitu  sebesar 5,85%, berdasarkan Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal yang dikeluarkan  oleh  Tim  Litbang  Depdagri-Fisipol  UGM,  1991  ini  berarti kemampuan    pemerintah  dalam  menyelenggarakan  desentralisasi selama  periode  ini  adalah “  Sangat  Kurang” karena  kontribusi  PAD terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Jayawijaya masih kurang atau  dengan  kata  lain  persentase  pendapatan  transfer  masih mendominasi  total  penerimaan  daerah.  Pada  tahun  2014  tingkat
desentralisasi  Kabupaten  Jayawijaya  terjadi  kenaikan,  dimana persentase  PAD  terlihat  naik  yang    juga  diiringi  oleh    kenaikan  total Pendapatan  Daerah.  Pada  tahun  ini  tingkat  desentralisasi  mengalami kenaikan  yang  drastis  dengan  angka  5,85%  ini  artinya  kemampuan desentralisasi meningkat.
Secara  umum  dapat  dikatakan  derajad  desentralisasi  Kabupaten Jayawijaya dilihat dari rata-rata yaitu 3,81% berdasarkan Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal yang dikeluarkan oleh Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM, 1991 “Sangat Kurang”.
Sebenarnya  rasio  desentraliasi  ini  mendukung  rasio  kemandirian, hanya  saja  di  sini  kita  dapat lebih  mengetahui  ukuran sebenaranya seberapa  besar  PAD  memberikan  kontribusi  pada  total pendapatan daerah.  Untuk  itu  kedepannya  Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya  harus lebih    berupaya  untuk  meningkatkan  PAD  nya  dengan  melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber menerimaan PAD dengan menggali baru ataupun dengan mengembangkan potensi-potensi ril yang sudah ada.

## Efektivitas Pajak Daerah
Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.  Menurut  rasio  ini pajak  daerah  dianggap  sangat  efektif  apabila persentasenya mencapai angka 1 atau 100%.

## Tabel 12

## Perhitungan Efetivitas Pajak Daerah Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2010 – 2014 Tahun Pajak Daerah Rasio Efektivitas(%) Rencana Realisasi 2010 3.079.903.000 1.837.844.291 59,67 2011 2.364.754.797 2.644.844.681 111,84
Tahun Pajak Daerah Rasio Efektivitas(%) Rencana Realisasi 2012 4.001.449.632 3.584.793.761 89,58 2013 3.985.579.171 6.487.545.764 162,77 2014 4.435.000.000 11.133.886.935 251,04 Rata-Rata 134,98
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015
Dari  tabel  perhitungan  di  atas  Efektivitas  pajak  daerah  mencapai puncaknya  pada  tahun  2014,  di  mana  pada  periode  penelitian  ini efektivitasnya cenderung  mengalami  kenaikan, kecuali pada tahun 2010 dan  tahun  2012  yang  mengalami penurunan setelah tahun 2011. Pada tahun  2010  pajak  daerah  terealisasi  sebesar  59,67%  kemudian meningkat pada  tahun  2011  pada  angka  111,84% dikarenakan adanya kenaikan dalam realisasi perolehan dan target pajak daerah, jadi kinerja Pemerintah  Kabupaten Jayawijaya  pada  tahun  ini  berkembang,  karena pencapaian target lebih tinggi pada anggaran yang direncanakan. Pada tahun 2012 rasio efektivitas pajak daerah mengalami penurunan bibawa 100%  denga  persentase  89,84%,  karena  kemampuan  Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam merealisasikan pajak menurun. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 rasionya mengalami kenaikan dan  semakin tinggi dibandingan tahun-tahun sebelumnya bahkan kenaikannya drastis  yaitu mencapai  angka 251%, sehingga secaraumum kinerja efektivitas Pajak daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan criteria penilaian efektivitas  pajak  daerah  yang dikeluarkan  oleh  Depdagri,  Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996, kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dikatakan “Sangat Efektif”.
Dengan  demikian  diharapkan  Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya dapat mempertahankan atau terus berusaha meningkatkan keefektifan di bidang  perolehan  pajak  daerah.  Usaha  untuk  mempertahankan keefektifan  tersebut  dapat    dilakukan  dengan  mengoptimalkan pemungutan,  selain  itu  juga  mengoptimalkan  pengelolaan,    agar keduanya  dapat  berjalan seperti apa yang direncanakan.

## Analisis overlay Pendapatan
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengkomparasi  dan  mengukur  skor kinerja  berdasarkan  rasio-rasio  pendapatan  yang  telah  diukur sebelumnya. Skor ditetapkan berdasarkan penjumlahan tanda (+) dan    (- ) dari masing-masing indikator rasio yang telah diukur dahulu.
Jika  skor  kinerja  bertanda  (+)  berarti  kinerja  pendapatan  dikatakan baik.  Sebailknya  jika  skor  kinerja  bertanda  (-)  dapat  dikatakan  kinerja Pendapatan tidak baik.
Tabel 13
Analisis Kinerja Pendapatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 – 2014 Berdasarkan Analisis Overlay
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015
Dari analisis tabel diatas, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Jayawijaya sepanjang tahun 2010 – 2014 berdasarkan analisis overlay dapat  dikatakan “Tidak  Baik”. Hasil  penelitian  ini  tidak  sama  atau dengan  kata  lain  menolak  hipotesa  sementara  sebelumnya  yang menyatakan,  kinerja  pendapatan  daerah  Kabupaten  Jayawijaya dikategorikan cukup baik.
Adapun faktor permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten  Jayawijaya  setiap  tahun  adalah  faktor  kemandirian keuangan daerahnya yang dikategorikan masih sangat kurang, faktor ketergantungan  fiskal  daerahnya  yang  digolongkan  masih  sangat tinggi terhadap dana eksternal dan permasalahan selanjutnya adalah faktor  derajat  desentralisasi  fiskal  daerah  yang  dikategorikan  masih sangat kurang.
Tahun Anggaran Analisis Varians Analisis Pertumbuhan Analisis Kemandirian Analisis Ketergantungan Analisi Desentralisasi Analisis Efektivitas Skor Kriteria Kinerja 2010 +
- - -
- - - - - - - - -11 Tidak Baik 2011 - + - - - - - - - - -
+ + -7 Tidak Baik 2012 - + - - - - - - - - -
0 -9 Tidak Baik 2013 + + - - - - - - - - -
+ + -5 Tidak Baik 2014 + + - - - - - - - - - + + -5 Tidak Baik Uraian

## 3.  Analisis Kinerja Belanja

## Analisis Varian Belanja
Analisis  Varian  Belanja  digunakan  untuk  mengukur  perbedaan antara  belanja  yang  dianggarkan  dan  realisasi  belanja  yang  telah dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  termasuk  Pemerintah  Kabupaten Jayawijaya. Analsis Varian Belanja diukur dengan melihat selisih antara pemanfaatan belanja secara realisasi dengan belanja yang dianggarkan. Semakin  kecil  selisih  antara  anggaran  dan  realisasi  belanja  maka Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya  telah  memanfaatkan  APBD khususnya Belanja Daerah dengan baik.
Tabel 14 Varians Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 - 2014
Tahun Anggaran Belanja Anggaran Belanja Realisasi Belanja Varians Belanja 2010 657.025.555.829 618.775.520.677 38.250.035.152 2011 759.583.804.386 728.794.684.703 30.789.119.683 2012 738.567.678.369 686.862.642.569 51.705.035.800 2013 1.048.936.074.075 954.558.203.785 94.377.870.290 2014 1.064.481.116.328 964.538.017.453 99.943.098.875
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015
Dari  tabel  perhitungan  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa selama  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2014    Varian  Belanja menunjukkan  angka  yang  cukup  baik,  dengan  selisih/varian  yang mendekati sama dari tahun ke tahun.  Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah  Kabupaten  Jayawijaya  telah  memanfaatkan  anggaran  belanja dengan  baik  dimana  realisasi  penfanfaatan  belanja  yang  telah dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya  lebih  kecil  dari anggaran  yang  telah  direncanakan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan dilihat  dari  Analisis  Varian  Belanja  Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya telah memanfaatkan APBD dengan baik.

## Analisis Pertumbuhan Belanja
Pertumbuhan  belanja  daerah  Kabupaten  Jayawijaya  selama tahun 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terjadi  pertumbuhan  belanja  daerah  sebesar  7,28%.  Kemudian  psds tahun 2011 pertumbuhan belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya kembali mengalami  penurunan  sebesar  6,86%  daritahun  sebelumnya.  Pada tahun ini, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya kurang baik, Karen  dalam  merealisasikan  anggaran  belanjanya  telah  melebihi  atau melampau anggaran belanja yang direncanakan. Pada tahun selanjutnya yaitu  2013-2014  terjadi  kenaikan  kembali  pertumbuhan  belanja  daerah pada tahun 2013 dengan persentase 9,54% dan pada tahun 2014 dengan persentase pertumbuhan 9,64 dari tahun sebelumya. Dengan demikian, kinerja  anggaran  belanja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jayawijaya dilihat  dari  tren  rata-rata  pertumbuhan  dikatakan  baik,  karena  dalam merealisasikan  anggaran  belanja  daerah  lebih  rendah  dari  yang dianggarkan.
Tabel 15 Pertumbuhan Belanja Tahun 2010 – 2014 Tahun Belanja Daerah (RP) Tingkat Pertumbuhan (%) 2010 618.775.520.677 - 2011 728.794.684.703 7.28 % 2012 686.862.642.569 6.86 % 2013 954.558.203.785 9.54 % 2014 964.538.017.453 9.64 % Rata Rata 8.33 %
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

## 4.  Analisis Keserasian Belanja

## Rasio Aktivitas/ Keserasian
Analisis  keserasian  pada  belanja  bermanfaat  untuk  mengetahui keseimbangan antar belanja. Rasio keserasian ini melihat keserasian antara  Rasio  Belanja  Tidak  Langsung  dan  Rasio  Belanja  Langsung. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  tidak  langsung  dan belanja langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan  untuk  belanja  tidak  langsung  berarti  persentase  belanja langsung  yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Perhatikan Tabel 16 dan 17 berikut ini.
Dari  tabel  16,  tren  pergerakan  Belanja  Tidak  Langsung  dan  belanja Langsung  Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya  tahun  2010-2014  terus mengalami  kenaikan,  baik  Belanja  Tidak  Langsung  maupun  Belanja Langsung.

## Table 16

## Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 – 2014
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015
Pada  sisi  Belanja  Tidak  Langsung,  dimana  terjadi  penurunan belanja  yaitu  pada  tahun  2014  dari  tahun-tahun  sebelumnya  dengan persentase terendah yaitu 48,60% dibanding empat tahun sebelumnya.
Belanja Tidak Langsung 2010 2011 2012
2013 2014 a. Belanja Pegawai 180.509.729.688 238.075.384.996 316.850.477.303,00 325,377,682,032 326,292,430,528 b. Belanja Bunga 655,200,000 0 0
395,322,000 - c. Belanja Subsidi - 1,500,000,000 13,602,080,000.00 15,396,194,513 10.604.400.000 d. Belanja Hibah 41.580.337.821 39,408,182,400 38.126.787.411,00 103,112,445,873 83,885,138,000 e. Belanja Bantuan Sosial 26,789,782,349 41,077,044,547 21.370.750.000,00 2,637,500,000 2,394,400,000 f. Belanja Bagi Hasil - - - - - g. Belanja Keuangan 10,054,650,000 22,120,800,000 7.210.000.000,00 53,790,250,000 42.620.000.000 h. Belanja Tidak Terduga 11.542.868.000 4,158,946,000 3.010.000.000,00 157,480,605 2,999,999,442 Jumlah Belanja Tidak Langsung 271,132,567,858 346,340,357,943 400,170,094,714 500,866,875,023 468,796,367,970 Belanja Langsung a. Belanja Pegawai - - - - - b. Belanja Barang dan Jasa 92.138.431.294 113.707.185.641 101.331.585.568,00 141.340.842.371 201.765.811.877 c. Belanja Modal/Pembangunan 257.833.471.525 268.747.105.119 185.360.962.287,67 312,352,486,391 293.930.004.267 Jumlah Belanja Langsung 349,971,902,819 382,454,290,760 286,692,547,855.67 453,693,328,762 495,695,816,144

## Tabel 17
Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 – 2014
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015
Kemudian pada sisi belanja langsung terjadi kenaikan pada tahun 2010  dengan  persentase  dan  tahun  2011  dengan  persentase, selanjutnya  kembali  terjadi  penurunan  pada  tahun  2012  dengan persentase 41,73% dan tahun 2013 dengan persentase 47,52% dari dua tahun sebelumya.
Dari  rasio  antara  Belanja  Tidak  Langsung  dan  belanja  langsung Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2010-2014, dari total anggaran belanja daerah  lebih besar dialokasikan untuk  Belanja  Tidak  Langsung atau  Belanja  Operasional  seperti  Belanja  Pegawai,  Belanja  Bunga, Belanja  Subsidi  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Social,  Belanja  Bagi Hasil, Belanja Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan persentase 50,13% dari pada Belanja Langsung dengan persentase 49,93%. Angka pada  Belanja  Tidak  Langsung  ini  meningkat  kerana  selama  lima  tahun tren pertumbuhan Belanja Pegawai  masih  mendominasi pos-pos dalam anggaran  Belanja  Tidak  Langsung  tersebut,  sedangkan  pada  belanja langsung  didominasi  oleh  belanja  pembangunan  atau  belanja pembangunan.
Jumlah ini jauh lebih besar dari persentase yang digunakan untuk anggaran Belanja Modal yang hanya rata-rata 33,74 % dari total belanja
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Belanja Daerah BTL BL 2010 271,132,567,858 349,971,902,819 618,775,520,677 43,81% 56,55% 2011 346,340,357,943 382,454,290,760 728,794,684,703 47,52% 52,47% 2012 400,170,094,714 286,692,547,855 686,862,642,570 58,26% 41,73% 2013 500,866,875,023 453,693,328,762 954,558,203,785 52,47% 47,52% 2014 468,796,367,970 495,695,816,144 964,538,017,453 48,60% 51,39% 50,13% 49,93% Rata - Rata
Tahun
Anggaran
Uraian Rasio
daerah Kabupaten Jayawijaya. tersebut digunakan untuk: belanja tanah, belanja  peralatan  dan  mesin,  belanja  bangunan  dan  gedung,  belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Dalam rencana maupun  realisasi  belanja  daerahnya  lebih besar  porsinya  pada belanja Tidak  Langsung  sedangkan  untuk  penopang  pelayanan  publik  dan penopang  ekonomi,  seperti  infrastruktur,  irigasi  dan  aset  lainnya  yang termasuk belanja modal masih rendah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasakan kriteria penilaian kinerja keserasian belanja yang dikeluarkan  oleh  Tim  Litbang  Depdagri–Fisipol  UGM,  1991  dikatakan “Cukup  Serasi” dari  rata-rata  belanja  Tidak  Langsung  dan  Belanja Langsung dengan persentase rata-ratanya 50,13 % dan 49,93 %.

## Analisis Efektivitas Belanja
Dilihat  dari  persentase  hasil  perhitungan  rasio  ini,  pemerintah Kabupaten  Jayawijaya  telah  efektif  dalam  merealisasikan  anggaran belanjanya,  karena    terlihat  kesemua  persentase  rata-rata  92,94% dari tahun  2010-2014.  Tingkat  efektivitas  anggaran  terendah  terjadi  pada tahun  2013  dan  2014,  hal  tersebut  dikarenakan  pengeluaran  biaya Pemerintah  Kabupaten Jayawijaya  untuk  belanja  pada  tahun  210-2011 mendekati angka yang dianggarkan.
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Jayawiajaya  telah  melakukan efektivitas  belanja,  hal  ini  terlihat  dari  total  rata-rata  belanja  daerahnya selama  tahun  2010-2014  hampir  mendekati  angka  1  atau  100%  atau dengan  kata  lain  penyerapan/  daya  serap  anggaran  belanja  selema periode tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini menunjukan kinerja efektivitas belanja daerah dikatakan cukup efektif.

## Tabel 17 Efektivitas Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2010 – 2014 Tahun  Anggaran Belanja Realisasi Belanja Rasio Efektivitas (%) 2010 657.025.555.829  618.775.520.677 94,17 % 2011 759.583.804.386  728.794.648.703 95,94 % 2012 738.567.678.369  686.862.642.569 92,99 % 2013 1.048.936.074.075  954.558.203.785 91,00 % 2014 1.064.481.116.328  964.538.017.453 90,61 % Rata - Rata 92,94 %
Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015
Dengan  demikian,  dari  tabel  perhitungan  diatas  terlihat  bahwa berdasarkan  criteria  penilaian  kinerja  efektivitas  yang  ditetapkan  Tim Litbang  Depdagri-Fisipol  UGM,  maka kinerja  efektivitas  belanja  daerah Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya  dikategorikan “Efektif” yang dibuktikan  dengan  rasio  efektivitas  pada  tahun  2010  –    2014  dengan persentase rata-rata 92,94%
Namun  pengeluaran  belanja  pada  setiap  pemerintah  daerah  juga mesti dilihat tergantung dengan dinaminasi kegiatan pembangunan dan besarnya  kebutuhan  investasi  yang  diperlukan  untuk  mencapai pertumbuhan  yang  ditargetkan.  Sebuah  pemda  dikatakan  telah melakukan  efektifitas,  maka  perlu  dipertimbangkan  juga  apa-apa  saja yang  menjadi  penyebab  ataupun  menjadi  dampak  apabila  terjadi kenaikan dan juga penurunan pada belanja  daerah. Pemda  tidak dapat terlalu  hemat,  hanya  kerena  total belanjanya  sudah  membengkak, kemudian  pada  tahun  berikutnya menurunkan  belanjanya  tetapi  tidak mempertimbangkan apa-apa yang di butuhkan sebagai kebutuhan primer bagi pembangunan untuk mengembangkan daerah tersebut.

## Analisis Overlay Belanja
Analisis ini digunakan untuk mengkomparasi dan mengukur skor kinerja  berdasarkan  rasio-rasio  belanja  yang  telah  diukur  sebelumnya. Skor ditetapkan berdasarkan penjumlahan tanda (+) dan (-) dari masing- masing indikator rasio yang telah diukur dahulu. Jika skor kinerja bertanda (+)  berarti  kinerja  belanja  dikatakan  baik.  Sebailknya  jika  skor  kinerja bertanda (-) dapat dikatakan kinerja Belanja tidak baik.
Tabel 18 Analisis Kinerja Belanja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 – 2014 Berdasarkan Analisis Overlay
Uraian Tahun Anggaran Analisis Varians Analisis Pertumbuhan Analisis Keserasian Analisis Efektivitas Skor Kriteria Kinerja 2010 + + + 3 Baik 2011 + + + + 4 Baik 2012 + + - + 2 Baik 2013 + + - + 2 Baik 2014 + + - + 2 Baik
Sumber : Data Diolah, 2015
Dari  analisis  tabel  diatas,  sepanjang  periode  2010-2014 berdasarkan analisis overlay, terindikasi bahwa kinerja anggaran belanja daerah Kabupaten Jayawijaya selama periode tersebut termasuk dalam kategori “baik”. Hasil penelitian ini tidak sama dengan atau dengan kata lain menolak hipotesis sementara sebelumnya yang menyatakan kinerja belanja  daerah  Kabupaten  Jayawijaya  termasuk  dalam  kategori  cukup baik.
Kondisi  atau  hal  tersebut  ditunjang  oleh  pertumbuhan  belanja daerah  Kabupaten  Jayawijaya  yang  selalu  meningkat  dan  efektivitas belanja yang selalu masuk dalam kategori efektif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  maka  ditarik kesimpulan  sebagai berikut:
a.  Kinerja  Pendapatan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jayawijaya selama  tahun anggaran  2010  –  2014  dilihat dari analisis Overlay  di kategorikan  “Tidak  Baik”.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  analisis overlay  secara  agregat  yang  ditunjukan  dengan  adanya  tingkat kemandirian  keuangan  daerah  yang  dililai  sangat  kurang,  tingkat ketergantungan  keuangan  daerah  yang  sangat  tinggi  pada  dana pusat  (transfer)  serta  derajad  desentralisasi  fiskal  daerah  yang dikategorikan sangat kurang yang walaupun dilihat dari analisis varian anggaran dan tren pertumbuhan pendapatan dapat dinyatakan cukup baik.
b.  Kinerja  Belanja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jayawijaya  Selama tahun  anggaran  2010  –  2014  dilihat  dari  Analisis  Overlay  di kategorikan  “Baik”.  Hali  ini  ditunjang  atau  dibuktikan  dengan  hasil analisis  terhadap  beberapa  rasio  belanja  seperti  varians  belanja daerah  yang  dinilai  baik,  pertumbuhan  belanja  daerah  yang dikategorikan  baik  dan  keserasian  antara  belanja  langsung  dan belanja  tidak  langsung  yang  dinyatakan  cukup  serasi  serta  kinerja efektivitas pelaksanaan belanja daerah yang dikatergorikan efektif.

## 2.  Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dalam  kajian  ini,  maka  saran  atau rekomendasi sebagai berikut:
a.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jayawijaya  perlu  lebih  giat  atau berupaya  lagi  untuk  dapat  meningkatkan  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  melalui  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  potensi– potensi  atau  sumber–sumber  yang  sudah  ada  maupun  menggali potensi–potensi/sumber-sumber  yang  baru  dalam  rangka  upaya
peningkatan  kemandirian  fiskal  daerah,  mengurangi  tingkat ketergantungan serta meningkatkan desentralisasi fiskal pemerintah daerah;
b.  Pemerintah  Kabupaten  Jayawijaya  perlu  meningkatkan  prestasi dengan  upaya  peningkatan  kinerja  dalam  pelaksanaan  anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayananan kepada masayarakat.
Perlu  meningkatkan  pendidikan  dan  latihan  dalam  rangka  peningkatan kapasitas  dan  profesionalitas  aparatur  dalam  bidang  pengelolaan keuangan atau anggaran daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhim,  Mohammad,  2008.  Analisis  Kinerja  Anggaran  Pemerintah  dan Kaitannya  degan  Perekonomian  Daerah  di  Kabupaten  Sarolangun (Thesis S2). Universias Negeri  Jambi.
Bastian,  Indra,  2006.  Akuntasi  Sektor  Publik    :  Suatu  Pengantar  . Erlangga, Jakarta.
Erlina, Sri Mulyadi,  2007.  Metode Penelitian  Bisnis Untuk Akuntasi  dan
Manajemen . USU Press, Medan.
Halim,  Abdul, 2004.  Akuntasi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba
Empat, Jakarta
Mahmudi,  2007.  Manajemen    kinerja  Sektor  Publik.  UUP  STIM  YKPN, Yokyakarta
Mardiasmo, 2005. Akuntasi Sektor Publik Andi. Yokyakarta.
Marizka,  Addina.  2009.  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  anggaran Pendapatan  dan  BelanjaDaerah  Pemerintah  Kota  Medan(Skripsi S1). Universitas Sumatera Utara.
Nordiawan, Dedi, 2006. Akuntasi Sektor Publik, SAlemba Empat, Jakarta.
Rosalina,  Eka.  2008.  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah  ( Studi Kasus di Provinsi Sumatra Barat. ( Thesis S2). Universitas Gadjah Mada.
Sugiyono,  S.,  L.T.  Agus,  dan  Hariyandi.  2005.  Penanggaran  Sector Public, Pedoman  Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBD ( Berbasis Kinerja).
Republic  Indonesia,  Undang–Undang  Nomor    17  Tahun  2003  Tenang
Keuangan Negara.
Badan  Litbang  Depdagri  RI  dan  Fisipol  UGM,1991,  Pengukuran Kemampuan  Keuangan  Daerah  Tingkat  II  Dalam  Rangka  Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta