Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN
Ardhya Fauzah Fardhyanti¹, Puti Priyana²
¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, ardhyafauzah@gmail.com ² Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
Visum et Repertum is written by a doctor according to what he saw and found on living,  corpses,  or  physical  evidence  and  then  analyzed  based  on  his  knowledge. Doctors are given the whole task at the time of making the visum et repertum as organizers in the field in facilitating the smooth running of the investigation, helping prosecutors  determine  the  direction  of  the  indictment,  and  making  it  easier  for judges to find material truth in making decisions. This type of research is normative law research, a method to find the truth based on literature using legal literature materials, applicable laws and regulations, official documents, and other media to obtain data or theories related to the research problem product. The nature of the research  used  is  descriptive,  which  seeks  to  describe  the  object  or  subject  under study  following  what  it  is.  Although,  based  on  the  Visum  Et  Repertum  Number RSUPP.331/VER/61/XII/2020 dated December 10, 2020, no injuries were found, the Panel of Judges did not have to stick to the evidence for the Visum Et Repertum. Because  experts  or  doctors  are  just  ordinary  people  who  are  likely  to  make mistakes, judges are not required to follow the opinion of the experts or doctors if it is not follow what they believe. The power of Visum et Repertum is considered necessary in proving the crime of rape because it can the truth be found whether the crime occurred. However, Visum et Repertum cannot stand alone and must be supported by other valid evidence. For this reason, the author hopes that experts in investigations  hope  that  victims  of  rape  crimes  must  be  neutral  following  the doctor's oath of office.
Keywords : Evidence; Visum Et Repertum; Rape
Cite this paper : Fardhyanti, A. F., & Priyana, P. (2022, Desember). Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).
Scope Article Criminal Law

## PENDAHULUAN
Hukum pidana ialah komponen dari hukum umum yang berlangsung di suatu wilayah, yang memberikan dasar dan aturan untuk: (Sudarto, 1990)
1) Memutuskan  perbuatan  apa  dan  perbuatan  mana  yang  dilarang,  serta  dengan hukuman  berbentuk  pidana  tertentu  diperuntukkan  kepada  semua  pihak  yang menentang aturan itu.
2) Menentukan  mengenai  hal  apa  dan  kapan  bagi  siapa  saja  yang  menentang  aturan tersebut akan dikenakan atau diancam dengan hukuman.
3) Menetapkan bagaimana cara penjatuhan pidana dilakukan apabila seseorang diduga melanggar aturan tersebut.
Pidana merupakan hukuman yang sengaja dikenakan pada seseorang atau beberapa orang  oleh  Negara  sebagai  akibat  dari  dalam  perbuatan  melawan  hukum  atau  delik. Hukuman dapat berbentuk punishment atau treatment.
Kejahatan    ialah    suatu  perbuatan  yang  berlawanan  terhadap  nilai  dan  norma  yang tertuang  pada  hukum  tertulis.  Menurut  Durkheim,  kejahatan  diartikan  sebagai  fenomena normal dalam masyarakat, ketika tingkat kehadirannya tidak melebihi tingkat  yang dapat dikendalikan oleh hukum yang berlaku (Bonger, W. A, 2012).
Ada  beberapa  kejahatan  yang  dianggap  sebagai  tindak  pidana,  salah  satunya  ialah pemerkosaan.  Pemerkosaan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  meminta  seorang perempuan untuk melakukan hubungan badan bersama seorang pria dengan cara memaksa menggunakan ancaman baik fisik maupun psikologi. Dalam memutus perkara pemerkosaan, Hakim memerlukan beberapa alat bukti untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu tanda telah  dilakukan  tindak  pidana  pemerkosaan  seperti  pemaksaan  yang  berupa  kekerasan ataun ancaman kekerasan.
Di  dalam hukum  acara  pidana.  pembuktian  dapat  dilakukan  apabila  alat  bukti  yang ditemukan  merupakan  alat  bukti  yang  sah  menurut  UU.  Berdasarkan  KUHAP  pasal  183, dalam menetapkan pidana kepada terdakwa, hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman jika  ditemukan  sedikitnya  2  (dua)  alat  bukti  yang  diatur  dalam  UU  itu  ada,  Hakim mendapatkan  keyakinan  bahwa  kejahatan  tersebut  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah yang melakukan kejahatan tersebut.
Dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) mengatur Pembuktian dalam perkara pidana, yaitu bahwa alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
Untuk meyakinkan telah terjadi pemerkosaan diperlukan bantuan seorang ahli yaitu dokter. Dokter di sini dapat berperan sebagai ahli dan dapat memberikan surat pernyataan yang  biasa  kita  sebut  sebagai visum  et  repertum . Visum  et  Repertum merupakan  sebuah informasi  yang  ditulis  oleh  ahli  dokter  yang  dikerjakan  berlandaskan  sumpah,  apa  yang diketemukan dan dilihat dalam melakukan pemeriksaan barang bukti yang digunakan untuk keperluan pengadilan atas permintaan penyidik yang berwenang.
Visum et Repertum dituliskan oleh dokter menurut apa yang ia lihat juga temukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain lalu dianalisis berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Dokter diberikan tugas sepenuhnya pada saat pembuatan visum et repertum sebagai  penyelenggara  di  lapangan  dalam  memudahkan  kelancaran  penyidikan,  dan membantu jaksa dalam menetapkan arah dakwaan, juga memudahkan hakim untuk mencari kebenaran materil dalam menjatuhkan putusan.
Terdapat  contoh  kasus  peranan  dari visum  et  repertum yang  dijadikan  acuan  oleh Penulis,  yaitu  perkara  dalam  Putusan  Nomor:  31/Pid.B/2021/PN  ATB.  Dalam  putusan tersebut,  alat  bukti visum  et  repertum yang  dikeluarkan  oleh  dokter  tidak  menunjukkan tanda-tanda  bahwa  adanya  tindak  pidana  pemerkosaan  namun  Majelis  Hakim  tetap memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
Berdasarkan penjelasan ini, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan  judul “ PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM  PROSES  PEMBUKTIAN  PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN (PUTUSAN NOMOR: 31/PID.B/2021/PN ATB)”
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat dan kegunaan  bagi masyarakat agar  lebih  memahami  bagaimana  kedudukan  sebuah  Visum  et  Repertum  dari  segi  teori maupun dalam prakteknya. Penulis berharap penelitian ini mampu menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  Hukum  Yuridi s Normatif  yaitu  Metode penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  kebenaran  berdasarkan  kepustakaan  yang menggunakan  bahan-bahan  literature  hukum,  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  dokumen  resmi  serta  media  lainnya  untuk  memperoleh  data  atau  teori  yang berkaitan  dengan  produk  permasalahan  penelitian,  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  cara  penelitian  kepustakaan  ( Library Research). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen yang ada, yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, dan bahan tertulis lainnya yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  yaitu  dengan  mencari,  mempelajari  dan menginterpretasikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian,  yaitu  tentang kedudukan Visum  et  Repertum di  dalam  Putusan  Nomor:  31/PID.B/2021/PN  ATB  yang diatur  dalam  KUHP  dan  KUHAP,  serta  dalam  analisis  data  tersebut  menggunakan  teknik yang dikenal sebagai metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Merujuk  dalam  pasal  285  KUHP  Kasus  pemerkosaan  terjadi  pada  saat  perbuatan seorang laki-laki mengajak seorang perempuan agar mau berhubungan intim dengannya di luar  pernikahan  dengan  cara  memaksa  menggunakan  ancaman  kekerasan  maupun kekerasan.  Untuk  membuktikan  bahwa  terjadi  tindakan  pemerkosaan/persetubuhan dengan ancaman kekerasan ataupun kekerasan di dalam tubuh korban diperlukan visum et repertum .
Dalam pasal 285 KUHP mengatur tentang unsur-unsur delik pemerkosaan, yaitu :
a. Unsur barang siapa.
b. Unsur  dengan  ancaman  kekerasan  atau  kekerasan  memaksa  wanita  untuk berhubungan badan di luar pernikahan.
Unsur menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan yang dimaksud adalah setiap tindakan  secara  melawan  hukum  yang  bisa  mengakibatkan  orang  tersebut  tak  berdaya, terluka ataupun tertekan yang menyebabkan seseorang merasakan ketakukan begitu dalam.

## Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan
Isu  pemerkosaan  bukan  lagi  hal  baru  yang  terjadi  saat  ini.  Pada  hari  Rabu (19/01/2022)  dalam  jumpa  pers  virtual,  Menteri  PPPA  Bintang  Puspayoga  melaporkan bahwa  selama  2021  tercatat  10.247  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan,  15,2% diantaranya  adalah  kekerasan  seksual.  Sayangnya,  dengan  begitu  banyaknya  kasus pemerkosaan  belum  diimbangi  dengan  penegakan  hukum  yang  optimal.  Kejaksaan  di seluruh  Indonedia  hanya  mampu  mengadili  92  dari  281  (32%) kasus  pemerkosaan  pada tahun 2014, berdasarkan data dari Kejaksaan.
Maraknya  tindakan  pemerkosaan  yang  kerap  kali  kita  temukan  melalui  beberapa sumber  menjadi  petunjuk  bahwa  hal  ini  tak  terlepas  dari  kurangnya  kontrol  masyarakat terhadap  perilaku,  baik  itu  tingkat  pendidikan  yang  begitu  rendah  maupun  dampak  dari lingkungan  yang  kurang  baik.  Pertikaian  secara  pribadi  atau  kelompok  bisa  melahirkan suatu  penyebab  terjadinya  pemerkosaan,  misalnya  pelaku    marah  kepada  korban  akibat
berselisih sehingga timbul motif anger rape , yang mana pemerkosaan terjadi bukan untuk kepuasan seksual  melainkan untuk mengutarakan amarahnya kepada korban.
Pemerkosaan adalah kejahatan seksual  dapat memiliki banyak penyebab. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri dan cukup kompleks penyebabnya. Faktor tersebut bisa dipicu oleh keadaan  yang  memungkinkan,  kehadiran  korban  secara  tersirat  motivasi  pelaku  dan kemungkinan adanya  unsur lain yang  memotivasinya. Tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi yang disebabkan oleh keadaan korban yang secara tidak langsung memotivasi pelaku agar berbuat kejahatan tersebut.
Lidya Suryani W dan Sri Wardani menyatakan, bahwa pemerkosaan bisa disebabkan dari  beberapa  alasan,  misal  pelaku  yang  sakit  hati  terhadap  korban,  korban  sebagai kompensasi bagi pelaku yang merasa stress akibat pelbagai persoalan yang sedang ia hadapi, adanya  pengaruh  dari  video  atau  foto  pornografi,  ambisi  pelaku  untuk  mencurahkan keinginan  seksualnya  yang  tak  dapat  ditekan  lagi,  serta  adanya  dukungan  dari  situasi lingkungan  dan  pelaku  serta  korban  yang  memungkinkan  dilakukan  pemerkosaan  atau kekerasan seksual lainnya.
Dilihat dari berbagai penelitian seperti berita atau dari buku literatur pakar hukum maupun  sosiologi,  bahwa  tak  jarang  pemerkosaan  terjadi  karena  ada  hubungan  yang signifikan,  yang  berarti  hubungan  antara  pelaku  dan  korban  cukup  erat.  Kedekatan hubungan  ini  bisa  menjadi  penyebab  terjadinya  pemerkosaan.  Adanya  hubungan  yang cukup  dekat  antara  pelaku  dengan  korban  membuat  pelaku  terdorong  untuk  bertindak karena pelaku merasa  memiliki kesempatan untuk melakukannya dan wanita kehilangan kekuatan pengawasan untuk memberdayakan diri mereka sendiri.
Faktor  pikologis  pelaku  yang  gagal  mengendalikan  nafsu  seksualnya.  Terjadinya pemerkosaan sering kali dipicu karena hasrat seksual yang begitu dalam, diikuti emosi yang belum dewasa dan emosi yang kurang stabil. Hasrat yang begitu kuat tidak dibarengi dengan usaha pemenuhan yang dibenarkan baik secara hukum maupun agama. Adanya kapasitas ketidakseimbangan  kejiwaan,  sehingga  mencari  kompensasi  dengan  cara  memperkosa korbannya.
Cara  berpenampilan,  berpakaian  atau  cara  bergaya  korban  juga  menjadi  salah  satu pemicu  pelaku  untuk  melakukan  tindakan  perkosaan.  Dilihat  dari  survei  yang diselenggarakan oleh KRPA (Koalisi Ruang Publik Aman) pada 2018 selama Kampanye 16 Hari  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  yang  diisi  oleh  62.224  partisipan  dan  32.341 perempuan  yang  mengalami  pelecehan  seksual  menghasilkan  bahwa  terdapat  sebanyak 3,02% (976 responden) untuk rok atau celana selutut, 1,89% (612 responden) untuk baju atau celana ketat, 1,31% (425 responden) untuk celana atau rok pendek. 1
Selain  itu,  gairah  dan  birahi  dapat  dipicu  bukan  sekadar  dari  penampilan/gaya berpakaian sahaja namun dapat juga dipicu melalui kata dan suara, seperti kata-kata yang vulgar atau suara yang menggoda. Journal of Nonverbal Behavior menyatakan bahwa suara dapat  meningkatkan  birahi  laki-laki.  Penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  wanita  dapat memanipulasi supaya suara mereka terdengar lebih menggoda. Hal ini dibuktikan dengan penilaian yang diberikan. Bahwa saat perempuan membuat suara mereka lebih menggoda mendapat nilai rata-rata 4,29 dari skala 1-7, sedangkan nilai rata-rata 3,45 diperolehh dari suara normal mereka. 2
Aktivis  pembela  hak- hak  perempuan, berpandangan  bahwa  “akar  pelanggaran  dan pelecehan  hak-hak  asasi  perempuan  seperti  tindakan  pemerkosaan,  faktanya  cenderung diakibatkan oleh integritas dan corak pandang masyarakat yang kerap kali memposisikan wanita sebatas objek dan bukan subjek yang setara dibanding perilaku terhadap kaum pria”. Pemerkosaan  dipandang  sebagai  contoh  tindak  pidana  yang  menentang  hak  asasi perempuan  dikarenakan  lebih  meletakkan  keunggulan  diskriminasi  gender,  sehingga
1 https://news.detik.com/berita/d-4635791/hasil-lengkap-survei-krpa-soal-relasi-pelecehan-seksual-dengan-pakaian
2 https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150209090005-255-30566/manipulasi-suara-bisa-tingkatkan-gairah- seksual
perempuan selalu dianggap sebagai barang pemuas kebutuhan biologis kaum pria. (Andika, 2012:4).

## Kedudukan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana
Pembuktian  dalam  perkara  pidana  bertujuan  untuk  memberikan  pandangan  yang tepat  mengenai fakta suatu kejadian, lalu kebenaran yang bisa diterima secara wajar dapat disimpulkan dari peristiwa tersebut. 3 Singkatnya, dalam pembuktian ini untuk memastikan terdapat kejahatan dan apakah terdakwa yang melakukannya.
Indonesia  sendiri  mempunyai  sistem  pembuktian  yang  bersifat  negative  wettelijk yaitu usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk melakukan pembuktian dengan memberikan alat bukti serta keyakinan atas kesalahannya berdasarkan alat bukti tersebut. Dalam sistem ini, hakim diperbolehkan menetapkan hukuman apabila terdapat setidaknya 2 (dua) alat bukti yang diatur menurut UU itu ada, diikuti keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti tersebut. Hal ini diatur dalam KUHAP pasal 183.
KUHAP  telah  secara  jelas  menetapkan  alat  bukti  yang  sah  dan  diakui  sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1), yaitu :
a. Keterangan saksi, merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi tentang kejadian yang dilihatnya, didengar, dan dialami olehnya.
b. Keterangan ahli, berarti informasi yang dibagikan oleh orang yang memiliki keahlian mengenai  hal  yang  dibutuhkan  atas  peristiwa  tersebut  untuk  menerangi  sebuah perkara demi keperluan pengadilan.
c. Surat, semua benda yang digunakan untuk mengemukakan isi pikiran yang diisi oleh tanda-tanda baca yang bisa dipahami.
d. Petunjuk,  merupakan  kejadian  atau  peristiwa  yang  membuktikan  adanya  tindak pidana dan pelaku yang melakukannya.
e. Keterangan terdakwa, merupakan pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat  sidang  berlangsung  mengenai  apa  yang  ia  perbuat,  ia  ketahui  atau  ia  alami. Pernyataan yang dinyatakan oleh Terdakwa di luar persidangan bisa dipergunakan dalam membantu pencarian bukti di dalam persidangan asalkan pernyataan tersebut dibarengi sebuah alat bukti yang sah.
Dalam pembuktian lingkup hukum pidana, termasuk hukum acaranya, alat bukti yang dapat  dipakai  untuk  pembuktian  tidak selamanya  dalam bentuk  barang atau  benda  mati. Seringkali alat bukti yang dipakai sebagai tanda bukti berupa tubuh manusia. Permasalahan alat  bukti  berupa  bukti  tubuh  manusia,  akan  sulit  sekali  dihadirkan  dalam  persidangan pidana. Karena itu perlu ada “pengganti” dalam bentuk suatu dokumen yang bi sa dianggap sebagai  alat  bukti  yang  sah  di  persidangan.  Dalam  ilmu  kedokteran  kehakiman  atau kedokteran forensic dan dapat dipakai dalam pembuktian adalah dokumen yang dinamakan visum et repertum .
Visum  et  repertum adalah  sebuah  dokumen  berisikan  keterangan  yang  ditulis  oleh dokter untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam KUHAP visum et repertum diatur dalam pasal  133  KUHAP  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  Penyidik  memiliki  wewenang meminta  pendapat  keterangan  ahli  baik  kepada  kedokteran  kehakiman,  dokter,  atau  ahli lainnya  terhadap  korban  luka,  keracunan,  atau  kematian  akibat  tindak  pidana  untuk keperluan pengadilan. Sebagai halnya dalam ayat (1), Dalam hal penyidik untuk kepentingan pengadilan,  ia  memiliki  wewenang  untuk  mengajukan  permintaan  keterangan  ahli  untuk melakukan pemeriksaan terhadap luka, mayat, dan/otopsi.
Sebelumnya  dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  No.M04.UM.01.06  Tahun 1983 pasal 10 mengatur bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran forensik disebut dengan
3 Subekti, Hukum Pembuktian, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1
Visum  et  Repertum .  R.  Subekti  merumuskan visum  et  repertum sebagai  surat  keterangan dokter yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan, misalnya pada jenazah seseorang untuk mengetahui penyebab kematiannya, dsb. Keterangan ini digunakan oleh hakim untuk mengupayakan pembuktian sebuah perkara (Subekti et al. 1984:102).
Seorang  hakim  membutuhkan  pendapat  seorang  dokter  yang  dicurahkan  melalui visum  et  repertum untuk  membuat  keputusan  di  pengadilan.  Hasil  dari  pemeriksaan  dan laporan tertulis tersebut kemudian dijadikan alat bukti sebagai halnya dalam KUHAP pasal 184  tentang  alat  bukti.  Hasil visum  et  repertum ini  tidak  hanya  dijadikan  untuk  panduan dalam  hal  membuat  terang  sebuah  perkara  pidana  tetapi  juga  untuk  membantu  proses pendakwaan dan peradilan.
Visum  et  Repertum memiliki  peranan  penting  dalam  pengungkapan  suatu  kasus kejahatan,  terlebih  untuk  kejahatan  nyawa  dan  tubuh. Jenis visum et  repertum ada  untuk orang  hidup,  maksudnya, visum ini  diperuntukkan  bagi  korban  yang  mengalami pemerkosaan,  kekerasan  sehingga  menimbulkan  luka-luka,  psikiatri,  keracunan,  dll.  Ada pula visum et repertum untuk mayat, pada saat menyusun visum ini, untuk hal korban yang sudah mati penyidik dapat mengajukan permintaan tertulis untuk dilakukan otopsi kepada keterangan ahli atau dokter yang memiliki wewenang. Alat bukti seperti visum et repertum dibutuhkan untuk keperluan sebagai berikut:
a) Untuk melancarkan upaya penyidikkan perkara.
b) Memastikan ketepatan hasil pemeriksaan medis Visum Et Repertum .
c) Menjadi alat pembuktian dalam persidangan.
Pemerkosaan  yang  merupakan  salah  satu  kejahatan  asusila  dimana  adanya  dugaan persetubuhan yang diancamkan hukumannya dalam KUHP. Dalam kasus persetubuhan di luar  nikah  yang  dianggap  kejahatan  ketika  persetubuhan  terjadi  dengan  tidak  adanya persetujuan dari perempuan, menurut pengertian dalam pasal 285 dan 286 KUHP. Dalam kejahatan Pemerkosaan, visum et repertum wajib memastikan bahwa pada perempuan itu telah terjadi tindak pidana. Pembuktian terjadinya persetubuhan dapat dibuktikan dengan pemeriksaan fisik akan kemungkinannya terdapat cairan mani di dalam vagina terlebih pada bagian forniks posterior . Hadirnya ejakulat juga bisa dilakukan menggunakan pemeriksaan pada laboratorium khusus untuk cairan mani.
Untuk  mendapatkan  kesamaan  dalam  bentuk  pokok visum  et  repertum ,  untuk  itu ditentukan syarat dalam menyusun visum et repertum yaitu  sebagai berikut : 4
1) PRO YUSTISIA, kata ini proyustisia ini diletakkan di bagian sudut kiri atas yang yang berarti “demi hukum” mak sudnya isi dari visum ini hanya digunakan untuk keperluan pengadilan.
2) Di bagian atas tengah ditulis nomor visum tersebut beserta jenis visum- nya.
3) Pendahuluan, bagian ini diisi dengan identitas yang berkepentingan terkait perkara tersebut.  Apabila  ada  ketidaksesuaian  identitas  korban  dengan  yang  diperiksa, dokter bisa menanyakan kejelasannya pada penyidik.
4) Pemberitaa n, bagian ini berjudul “Hasil Pemeriksaan” yang berisi pengelihatan dan apa yang ditemukan dokter setelah memeriksa barang bukti tersebut.
5) Kesimpulan,  disini  bertuliskan  “Kesimpulan”  yang  berisikan  mengenai  ringkasan dokter mengenai analisis yang dilakukan atas hasil pemeriksaan barang bukti. Dalam kasus kejahatan seksual juga dijelaskan apakah telah terjadi persetubuhan, kapan hal itu terjadi, dan apakah korban layak dinikahkan oleh pelaku.
4 Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, (jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992), 26
6) Penutup,  bagian  ini  berisi  penjelasan  dari  dokter  bahwa visum ini  dibuat  dengan secara  netral/objektif  berdasarkan  sumpah  dan  janji  dokter  pada  saat  nerima jabatan.
7) Mencantumkan Nama, bagian ini diberikan Cap dan tanda tangan dokter pemeriksa di bawah bagian sebelah kanan
Di  dalam  persidangan visum  et  repertum memiliki  kekuatan  yang  mutlak  dalam pembuktian  terhadap  kasus  seperti  penganiayaan,  pemerkosaan,  hingga  pembunuhan namun  harus  diimbangi  dengan  alat  bukti  lain  agar  cukup  dalam  membuktikan  bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak.
Dengan adanya visum et repertum ini dapat menerangi alat bukti yang hadir bahwa kejahatan pemerkosaan benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan kejahatan tersebut. Walaupun  sifat  dari  kesimpulan Visum  Et  Repertum tak  mengikat  hakim,  tetapi  apa  yang dijelaskan pada bagian pemberitaan suatu visum et repertum ialah bukti materiil dari sebuah dampak kejahatan, disamping itu bagian pemberitaan ini bisa dipercaya menjadi alternatif barang bukti yang sudah dicermati dan diketahui oleh dokter. Maka dari itu bisa digunakan menjadi bahan peninjauan oleh hakim yang sedang menyidangkan kasus tersebut. 5
Seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, visum et repertum jika tidak didukung oleh salah  satu  alat  bukti  lain,  maka  tidak  cukup  untuk  membuktikan  kesalah  Terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan hukum visum et repertum harus juga melihat alat  bukti  yang  lain.  Oleh  karena  itu,  agar visum  et  repertum dapat  dianggap  cukup membuktikan  kesalahan  terdakwa,  maka  harus  disertai  dengan  alat  bukti  lain  dan  harus saling berkaitan.

## Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
Kasus posisi perkara putusan nomor 31/Pid.B/2021/PN.Atb:
Pada  hari  Senin  tanggal  7  Desember  2020  sekitar  pukul  18.00  WITA,  pada  saat  itu korban  yakni  saksi  Yanuaria  Hoar  Seran  alias  Heni  sedang  dalam  perjalanan  dari  arah Kupang menuju rumah orang tua saksi Heni yakni di Desa Rabasa Biris Kecamatan Wewiku Kabupaten  Malaka  dengan  menumpang  mobil  rental  toyota  avanza  warna  putih  dengan nomor  polisi  DH  1061  EC,  nomor  rangka  MHKM5EA3JGJ026959  dan  nomor  mesin  1 NRF090993  yang  dikemudikan  oleh  terdakwa  Fransiskus  Frengky  Bria  alias  Frengki.  Di dalam mobil rental tersebut, selain saksi Heni juga terdapat penumpang lain berjumlah 4 (empat)  orang  laki-laki.  Pada  pukul  01.00  WITA,  yakni  hari  Selasa  dini  hari  tanggal  8 Desember  2020,  mobil  rental  yang  dikemudikan  oleh  terdakwa  Frengki  sudah  masuk  di wilayah  Malaka,  sehingga  saksi  Heni  meminta  kepada  terdakwa  Frengki  untuk mengantarkan  terlebih  dahulu  ke  rumah  orang  tua  saksi  Heni  sebelum  mengantarkan penumpang  lainnya  di  Betun,  Kecamatan  Malaka  Tengah.  Dalam  perjalanan  dari  Betun menuju Besikama, terdakwa Frengki mulai mengganggu saksi Heni dengan cara ingin tidur di  pangkuan  saksi  Heni.  Saat  itu  saksi  Heni  menolaknya.  Sesampainya  di  cabang  pasar Besikama,  terdakwa  Frengki  menyuruh  sopir  cadangan  tersebut  untuk  turun  dari  mobil rental, sehingga di dalam mobil rental tersebut hanya ada saksi Heni dan terdakwa Frengki. Pada saat itu terdakwa Frengki memulai aksinya dengan membujuk dan merayu kembali saksi  Heni.  Dirasa  ada  penolakan  dari  saksi  Heni,  terdakwa  Frengki  mulai  memukul  dan memperkosa saksi Heni. Akibat tindak pidana pemerkosaan tersebut, saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni merasa malu, takut, trauma dan psikis terganggu.
Berdasarkan Visum  Et  Repertum Nomor  RSUPP.331/VER/61/XII/2020  tanggal  10 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka,
5 H.M. Soedjatmiko, 2001, Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.
pada pemeriksaan kemaluan tidak terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, tidak ditemukan luka robek baru pada selaput dara.
Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum:  Bahwa  terdakwa  Fransiskus  Frengki  Bria  alias Frengki  pada  hari  Selasa  tanggal  8  Desember  2020  sekitar  pukul  02.00  Waktu  Indonesia Tengah  atau  setidak  tidaknya  pada  suatu  waktu  dalam  bulan  Desember  tahun  2020, bertempat  di  dalam  mobil  toyota  avanza  warna  putih  dengan  nomor  polisi  DH  1061  EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993, tepatnya di jl. raya Desa Umatoos, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang  masih  termasuk  dalam  Daerah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Atambua,  “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP ps. 285.
Bahwa  terdakwa  Fransiskus  Frengki  Bria  alias  Frengki  pada  hari  Selasa  tanggal  8 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam mobil toyota avanza warna putih dengan nomor  polisi  DH  1061  EC,  nomor  rangka  MHKM5EA3JGJ026959  dan  nomor  mesin  1 NRF090993, tepatnya di jl. raya Desa Umatoos, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka atau setidak- tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  Daerah  Hukum  Pengadilan Negeri  Atambua,  “Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukun karena  merusakkan  kesopanan  dengan  hukuman  penjara  paling  lama  sembilan  tahun”. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP ps. 289.
Pertimbangan  Majelis  Hakim:  Menimbang  bahwa  oleh  karena  dakwaan  Penuntut Umum  berjenis  alternatif  dan  dilihat  dari  hasil Visum  et  repertum Nomor RSUPP.331/VER/61/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan barang bukti lainnya, untuk itu  Majelis  Hakim  akan  memutuskan  salah  satu  dakwaan  yang  diduga  tepat  dengan perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  sehingga  Majelis  Hakim  menganggap bahwa dakwaan yang tepat untuk perbuatan terdakwa yaitu dakwaan pertama : Melanggar Ps. 285 KUHP dengan unsur-unsur dibawah ini :
1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan Ancaman Kekerasan ataupun Kekerasan
3. Unsur Memaksa Seseorang Wanita untuk melakukan hubungan badan dengan Dia diluar Pernikahan karena Melakukan Perkosaan
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik).  Kata barangsiapa disini berarti pelakunya dapat siapa saja, siapapun dapat menjadi pelaku.
Menimbang, bahwa terdakwa telah dibawa ke persidangan dan identitasnya juga telah diverifikasi dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa Fransiskus Frengky Bria Alias Frengki ialah orang yang sehat baik secara rohani juga  jasmani,  serta  dari  fakta-fakta  yang  diperoleh  selama  pemeriksaan  berlandaskan pernyataan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa cakap secara hukum, dan bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini.
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  kekerasan  ialah  perbuatan  yang melawan  hukum  dengan  menggunakan  tenaga  kepada  orang  atau  barang  yang  bisa merugikan bagi si terancam. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban berulang kali hingga mengenai mulut dan punggung saksi korban sehingga saksi korban mengeluh kesakitan.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ialah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang  dapat  menimbulkan  rasa  takut  terhadap  orang  atau  masyarakat  secara  luas  atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.  Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap  dipersidangan  bahwa  benar  Terdakwa  mengancam  akan  membunuh  saksi korban dengan menggunakan sebilah kelawang apabila saksi korban berteriak;
Menimbang,  yang  dimaksudkan  “memaksa”  ialah  sebuah  perbuatan  yang menyudutkan  seseorang  sehingga  tidak  ada  pilihan  yang  lebih  baik  untuknya  selain mengikuti keinginan orang yang memaksanya.
Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Persetubuhan” adalah hubungan badan antara pria dan wanita dengan bertemunya alat kelamin pria dan wanita yang kerap kali dilakukan untuk menghasilkan anak.
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksudkan  “di  luar  perkawinan”  harus  diperhatikan ketentuan  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  peraturan pelaksannya (PP No.9/1973);
Menimbang,  bahwa  dari  fakta  yang  terungkap  pada  persidangan  bahwa  benar Terdakwa  memaksa  korban  untuk  melakukan  persetubuhan.  Terdakwa  mencoba memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam vagina korban, namun saksi korban terus merontak. Lalu terdakwa berusaha membuka kedua belah paha saksi korban secara paksa dan terus berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, yang membuat terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya dan melepaskan spermanya ke dalam vagina korban.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni Kutipan Dari Buku Perkawinan Di Gereja Santu Yohanes Rasul No.4113 tahun 2014 Tanggal 11 November 2014 dan Surat Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-16042015-0004 tanggal 16 April 2015 yang menerangkan bahwa korban yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni adalah seorang  Wanita  dan  telah  menikah  secara  sah  dan  tidak  terdapat  hubungan  perkawinan dengan  terdakwa  Fransiskus  Frengky  Bria  alias  Frengki.    Berdarsarkan  Fakta  Hukum tersebut, Terdakwa telah memaksa korban yang adalah seorang perempuan untuk berbuat hubungan seksual tanpa hubungan pernikahan yang sah sebagaimana telah di isyaratkan dalam UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan;
Walaupun  berdasarkan Visum  Et  Repertum Nomor  RSUPP.331/VER/61/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tidak ada luka pada tubuh korban, tidak ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam dan tidak ditemukan luka robek baru pada selaput dara, Majelis Hakim tidak harus terpaku dengan bukti Visum Et Repertum tersebut. Dikarenakan para  ahli  atau  dokter  hanyalah  manusia  biasa  yang  kemungkinan  dapat  membuat  salah, maka Hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat para ahli atau dokter tersebut jika itu tidak sesuai dengan apa yang diyakininya.
Dengan  menimbang  dari  semua  fakta  yang  diberikan  selama  persidangan  tersebut membuat  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  harus dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sesuai  yang  didakwakan  pada  dakwaan primer karena semua unsur yang ada dalam Pasal 285 KUHP sudah terpenuhi.

## PENUTUP
Tindak pidana pemerkosaan apabila merujuk dalam pasal 285 KUHP merupakan suatu perbuatan  pria  yang  memaksa  wanita  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan untuk mau bersetubuh dengannya di luar pernikahan yang sah. Ancaman sanksi pidana yang diberikan pada pelaku tindak pidana pemerkosaan yaitu minimal satu hari dan maksimal
empat belas tahun. Namun, diperlukan adanya pembaruan aturan hukum agar lebih sesuai dengan  nilai-nilai  dan  budaya  Indonesia  dikarenakan  semakin  berkembangnya  tindak pidana dan sudah tidak relevan dengan hukum yang berlaku saat ini. Nyatanya, hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan belum membuat jera bagi pelaku kejahatan.
Peranan visum  et  repertum dalam  pembuktian  tindak  pidana  pemerkosaan  tetap berada pada Majelis Hakim yang berada di persidangan karena harkat bukti dari visum et repertum diserahkan pada penilaian hakim. Dalam beberapa kasus perkara yang diperiksa dipersidangan, Majelis Hakim tidak harus bergantung pada hasil visum et repertum.
Kekuatan visum et repertum sendiri dianggap penting dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan  karena  di  dalamnya  bisa  ditemukan  kebenerannya  apakah  benar  terjadi tindak  pidana  tersebut  atau  tidak.  Namun, Visum  et  Repertum tidak  bisa  berdiri  sendiri dalam pembuktiannya dan wajib didukung oleh bukti sah lainnya.
Sebuah  pembuktian  harus  dianggap  tidak  lengkap,  apabila  keyakinan  hakim berdasarkan alat-alat bukti  tidak cukup. Hakim tidak mendapat keyakinan itu dari macam- macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, namun hakim wajib memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat di dalam persidangan. Apabila Majelis Hakim dari alat-alat  bukti  yang  sah  tidak  mendapat  keyakinan,  maka  ia  memiliki  wewenang  untuk memberikan putusan pembebasan dari dakwaan. Karena keyakinan hakim timbul dari alat- alat bukti yang sah yang disebut dalam UU dan tidak dari keadaan lain.
Dengan  dianggap  pentingnya  kekuatan visum  et  repertum di  dalam  persidangan, penulis berharap para ahli atau dokter dalam menjalankan penyelidikan terharap korban kejahatan pemerkosaan wajib bersifat netral sesuai dengan sumpah jabatan dokter.

## DAFTAR PUSTAKA
Legesan, A. (2012). Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. Lex Crime, 1(4).
Siadari, H., Rochaeti, N., & Dwi Baskoro, B. (2016). Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat  Bukti  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Perkosaan.  Diponegoro  Law Journal, 5 (3).
Amrullah,  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Pemerkosaan. Jurnal Andi Djemma, 3(1).
Putri A. N. P., Z. (2021). Peran Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(6).
Haryanti, D. (2013). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Salah Satu Bukti di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan. Jurnal Constitutum, 13(1).
Ardhyan, Y. (2017). Analisis Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP. Lex Administratum, 5(2).
Salim F. L., M. (2017). Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan yang Dilakukan Polres  Asahan  Pada  Kasus  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  sesuai  dengan KUHAP. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 2(3).
Soedjatmiko,  H.  M.  (2001).  Ilmu  Kedokteran  Forensik,  Fakultas  Kedokteran  Universitas Brawijaya Malang.
Wilma Shara, D., Rizky Amelia, N., & Raja Manalu, B. (2019). Peranan Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian  (Putusan  Nomor:  3490?Pid.B/2015/Pn.Mdn). Jurnal  Mercatoria ,  12(1),
doi: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2353

## Buku
Rizki  Akbari,  A.,  Ardhan  Saputro,  A.,  &  Annisa,  B.  (2016). Reformasi  Pengaturan  Tindak Pidana Perkosaan . Jakarta.
Wahid,  A.,  &  Irfan,  M.  (2001). Perlindungan  Kekerasan  Seksual,  Advokasi  Atas  Hak  Asasi Perempuan . Bandung: PT Refika Aditama.
Subekti. (2001). Hukum Pembuktian . Pradnya Paramitha. Jakarta.
Hamdani, N. (1992). Ilmu Kedokteran Kehakiman , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

## Website
Damarjati,  D.  (2019).  Hasil  Lengkap  Survei  KRPA  soal  Relasi  Pelecehan  Seksual  dengan Pakaian.  Diambil  Februari  21,  2022,  dari https://news.detik.com/berita/d- 4635791/hasil-lengkap-survei-krpa-soal-relasi-pelecehan-seksual-dengan- pakaian
Wahyuni, T. (2015). Manipulasi Suara Bisa Tingkatkan Gairah Seksual. Diambil Februari 21, 2022,  dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150209090005-255- 30566/manipulasi-suara-bisa-tingkatkan-gairah-seksual