## Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)
ISSN 2798-0243, Vol 3, No 2, 2023, 81-87 https://doi.org/10.35912/jasispol.v3i2.2338
Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Nakhoda  Kapal  atas Kerusakan Kapal dalam Pengangkutan Penumpang Antar Wilayah  Kabupaten  Natuna  di  Pelabuhan  Rakyat  Midai (Implementation  of  the  Captain's  Responsibility  for  Ship Damage  in  Passenger  Transportation  Between  Natuna Regency Areas at the Midai Public Port)
Selpi Putri Rezeki 1 , Marnia Rani 2 , Irwandi Syahputra 3
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji selpiputri0910@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 12 Agustus 2023 Revisi 1 pada 27 September 2023 Revisi 2 pada 30 September 2023 Disetujui pada 3 Oktober 2023

## Abstract
Purpose: There  is  a  problem  that  occurred  in  Natuna  Regency where a ship experienced engine damage, causing the ship to come to a halt in the middle of the sea and leaving passengers stranded at sea  for  an  extended  period.  This  situation  can  be  hazardous  and poses  a  risk  to  maritime  safety.  During  disasters  such  as  ship sinking, grounding, or fires, the risk to passenger safety increases. The  high  demand  for  facilities  and  infrastructure  in  passenger transportation should be a top priority. This research was conducted with  the  aim  of  determining  the  captain's  responsibility  for passenger  safety  to  prevent  any  negligence  on  the  part  of  the skipper.
Methodology/approach: The  Normative-Empirical  Law  research method involves understanding law in terms of norms (rules) and the application of legal rules in actual behavior resulting from the enforcement of legal norms. The captain is required to adhere to all applicable rules and  regu lations to  ensure  the  ship's navigability, safety of the vessel, passenger safety, and cargo. The skipper is not permitted  to  embark  on  a  journey  unless  the  ship  is  adequately equipped and prepared, as referred to in Article 343 of the Criminal Code.
Results/findings: Regarding  the  implementation  of  the  captain's responsibility  for  ship  damage  during  passenger  transportation within the Natuna Regency area, the captain pays more attention to the operational conditions of the ship to avoid issues related to ship damage. Additionally, the sub-district head of Midai is advised to be more selective in transferring responsibility to the skipper of the KM Fisabilillah 1 ship.
Keywords: Networks, norms, reciprocity, ties, trust How  to  Cite: Rezeki,  P.S.,  Rani,  M.,  Syahputra,I.  (2023). Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Nakhoda  Kapal  atas  Kerusakan Kapal dalam Pengangkutan Penumpang Antar Wilayah Kabupaten Natuna di Pelabuhan Rakyat Midai. Jurnal  Studi Ilmu Sosial dan Politik , 3(2), 81-87. 1. Pendahuluan
Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang  berupa  daratan  dan  sebagian  besar  perairannya  terdiri  dari  laut,  sungai,  dan  danau.  Sehingga memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah  negara  (Abdukkadir  Muhammad,  2021).  Kondisi  transportasi  tiga  jalur  tersebut  mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat transportasi modern yang digerakkan secara mekanis.Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Kabupaten Natuna berbatasan  dengan  Vietnam  dan  Kamboja  di  sebelah  utara,  Kabupaten  Bintan  di  sebelah  selatan,
Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Bintan di sebelah barat, Malaysia Timur dan Kalimantan Barat di sebelah timur. Kabupaten Natuna mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 Km2 dengan luas daratan 2.001,30 km2 dan lautan 262.197,07 km2.Transportasi laut merupakan urat nadi  dan  jalur  utama  untuk  angkutan  antar  pulau  keluar  dari  Kabupaten  Natuna,  baik  sebagai  kapal penumpang  maupun  pengiriman  barang.  Pasal  1  ayat  (32)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran, yang menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah syarat muara terpenuhinya  persyaratan  keselamatan  dan  keamanan  mengenai  transportasi  di  laut,  pelabuhan,  dan lingkungan  maritim  (Lutfi,  2017).  Salah  satunya  ialah  kapal  yang  mengangkut  penumpang  antar wilayah kabupaten Natuna dengan tujuan Pulau Midai dan Selat Lampa yang dinaungi oleh pemerintah yang  dipegang  oleh  kecamatan  guna  untuk  mempermudah  transportasi  masyarakat  dalam  melintasi setiap wilayah. Dengan nama KM. Fisabilillah 1 dengan jenis GT 26 No 1587/ la.
Pompong sebagai Kapal yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi penyeberangan antar  pulau.  Kapal  motor  kecil  (pompong),  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  di  kawasan  pesisir (hinterland), dimana lewat sarana ini, masyarakat menyeberang dari satu pulau ke pulau lain (Rani & Sucipta, 2019). Terdapat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Natuna yang dimana sebuah kapal mengalami kerusakan kapal dikarenakan kerusakan mesin dikapal yang mengakibatkan kapal berhenti di tengah laut yang membuat para penumpang terjebak di tengah laut dalam kurun waktu yang sangat lama. Hal ini dapat membahayakan dan berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Saat terjadi musibah seperti kapal tenggelam, kandas atau terbakar, maka semakin besar risiko terhadap keselamatan jiwa penumpang.  Tingginya  permintaan  terhadap  sarana  dan  prasarana  dalam  mengangkut  penumpang seharusnya  menjadi  priortas  utama.  Terkait  kasus  diatas  bahwa  kapal  tersebut  dengan  nama  KM. Fisabilillah  1  dengan  jenis  GT  26  No  1587/  la,  yang  beroperasi  antar  wilayah  Kabupaten  Natuna khususnya dari Midai ke Selat Lampa yang menampung muatan penumpang dan barang. Kapal tersebut yang dinaungi oleh Negara yang pengadaanya oleh kantor Perbatasan Kabupaten Natuna yang telah dihibahkan  dari  kantor  Perbatasan  ke  Kecamatan,  yang  dipengang  oleh  Kecamatan  Midai  yang dipertanggung jawabkan oleh pihak kecamatan.Kerusakan kapal dapat dipertanggung jawabkan perdata yang  sebagaimana  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dalam  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  yang  menjelaskan  segala  tentang  semua  aktivitas  yang berkaitan dengan kapal. Sesuai di dalam Pasal 138 ayat (2) yang menjelaskan bahwa sebelum kapal berlayar, nakhoda harus memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan laik laut dan melaporkannya kepada Syahbandar.
Karena itu nakhoda memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban nakhoda umumnya diatur dan ditegaskan dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, salah satunya nakhoda diwajibkan mentaati dengan cermat segala peraturan yang lazim dan ketentuan- ketentuan yang berlaku guna menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapalnya, keamanan para penumpang  dan  barang  muatannya  (Yustisia,  2014).  Tidak  dibenarkan  Nakhoda  menempuh  suatu perjalanan,  kecuali  apabila  kapal  yang  sanggup  melaksanakan  perjalanan  itu,  telah  diperlengkapi sepatutnya dan dianakbuahi secukupnya sebagaimana dimaksud Pasal 343 KUHD.Keselamatan seluruh penumpang pada umumnya merupakan fungsi dari seluruh awak kapal, terutama nakhoda. Penerapan prosedur anjungan atau prosedur ruang mesin yang benar akan menjamin keselamatan pengoperasian kapal, keselamatan penumpang dan penumpang kapal. Pengontrolan atau pengkoordinasian pergerakan penumpang  oleh  nakhoda  setiap  waktu  sangatlah  penting  untuk  memastikan  mereka  merasakan pengalaman pelayaran yang tidak terlupakan dan aman.Keberadaan nahkoda dengan pandu laut di atas sebuah  kapal  sangat  berperan  penting  dalam  menjaga  keselamatan  berlayar  menuju  pelabuhan  yang dituju,  dimana  diharapkan  nahkoda  dapat  mewujudkan  kondisi  keselamatan  pelayaran  yang  aman. Nahkoda  mempunyai  kekuasaan  di  atas  kapal  atas  semua  penumpang  dan  barang  muatan  dimana penumpang  diwajibkan  untuk  mematuhi  perintah  yang  diberikan  oleh  nakhoda  demi  keamanan  dan keselamatan selama dalam pelayaran.
Nakhoda  diwajibkan  mentaati  dengan  cermat  segala  peraturan  yang  lazim  dan  ketentuan-ketentuan yang  berlaku  guna  menjamin  kesanggupan  berlayar  dan  keamanan  kapalnya,  keamanan  para penumpang dan barang muatannya. Nakhoda tidak dibenarkan  menempuh suatu perjalanan, kecuali
apabila  kapal  yang  sanggup  melaksanakan  perjalanan  itu,  telah  diperlengkapi  sepatutnya  dan dianakbuahi  secukupnya  sebagaimana  dimaksud  Pasal  343  KUHD.Nahkoda  berkedudukan  sebagai buruh utama dari perusahaan pengangkutan, dimana nahkoda memegang peran sebagai pimpinan kapal yang  pada  setiap  terjadi  peristiwa  tertentu,  nahkoda  wajib  bertindak  sesuai  dengan  kecakapan, kecermatan  dan  kebijaksanaan  yang  cukup  untuk  melaksanakan  tugasnya.  Nahkoda  wajib  untuk mentaati dengan seksama peraturan yang lazim dan ketentuan yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapal serta keamanan bagi para penumpang dan barang muatannya, selain itu kewajiban  umum  yang  perlu  ditaati  oleh  seorang  nahkoda  ialah  wajib  mentaati  segala  (Padhamara, 2021).  Peraturan-peraturan  sebagai  jaminan  terhadap  keselamatan  kapal  pada  pelayaran  maupun muatannya.  Keselamatan  kapal  pada  pelayaran  dan  muatannya  menjadi  kewajiban  hukum  yang dibebankan kepada nahkoda secara pribadi, dimana perintah-perintah dari pengusaha kapal tidak dapat membebaskannya,  nahkoda  tidak  terikat  dengan  perintah-perintah  tersebut  jika  hal  itu  bertentangan dengan  kewajiban-kewajibannya  menurut  undang-undang.  Berdasarkan  fenomena  kerusakan  kapal sebagaimana  yang  telah  diuraikan  maka  hal  tersebut  melatarbelakangi  penulis  mengangkat  masalah dengan  judul  “Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Nakhoda  Kapal  Atas  Kerusakan  Kapal  dalam Pengangkutan Penumpang Antar Wilayah Kabupaten Natuna di Pelabuhan Rakyat Midai.”
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dibuat  peneliti  di  atas  maka  peneliti  akan  membahas  lebih mendalam  lagi  mengenai  tanggung  jawab  dari  Nakhoda  itu  sendiri,  adapun  rumusan  masalah  yang peneliti buat yaitu: bagaimana pelaksanaan tanggung jawab nakhoda kapal atas kerusakan kapal dalam pengangkutan  penumpang  antar  Kabupaten  Natuna  di  Pelabuhan  Rakyat  Midai.  Berdasarkan  uraian latar belakang, penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab nakhoda kapal  atas  kerusakan  kapal  dalam  pengangkutan  penumpang  antar  Kabupaten  Natuna  di  Pelabuhan Rakyat Midai.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Teori Tanggung Jawab
Teori  yang  digunakan  ialah  teori  Tanggung  jawab  menyatakan  bahwa:  “seseorang  secara  hukum pertanggung jawab atas susautu perbuatan tertentu bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti  ia  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  pertentangan  (Yuliana,  2022).  Lebih  lanjut  hans kelsen  mengatakan  juga    “kegagalan  untuk  melakukan  kehati-hatian  yang  diharuskan  oleh  hukum disebut  kekhilafan  (negligence),  dan  kekhilafan  biasanya  dipandang  sebagai  satu  jenis  lain  dari kesalahan  (culpa),  walaupun  tidak  sekeras  kesalahan  yang  terpenuhi  karena  mengantisifasi  dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”
Selanjutnya Hans Kelsen membagikan mengenai tanggung jawab terdiri dari (Kelsen & oleh Somardi, 2007):
a.  Tanggungjawaban  individu  yaitu  seorang individu  bertanggung  jawab  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan sendiri
b.  Pertanggungjawaban  kolektif  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggung  jawab  atas  suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas  pelanggaran  yang  dilakukan  karena  sengaja  dan  dipikirkan  dengan  tujuan  menimbulkan kerugian
d.  Pertanggungjawaban  mutlak  yang  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggung  jawab  atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan
Terdapat dalam kamus hukum tanggung jawab dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah dari liability menunjukkan pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang  dilakukan  oleh subjek  hukum,  sedangkan  istilah  dari  responsibility menunjukkan  lebih  kepada pertanggungjawaban  politik  (Ridwan,  2006).  Teori  tanggung  jawab  lebih  menekankan  pada  makna tanggung  jawab  yang  lahir  dari  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  sehingga  teori  tanggung jawab  dimaknai  dalam  arti  liability  (Busyra,  2011).  Sebagai  suatu  konsep  yang  berkaitan  dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas segala tindakan yang mungkin
dilakukan terhadap dirinya sansi sehubung dengan perbuatan melawan hukum. Penyelenggaraan negara dan  pemerintah,  tanggung  jawab  dikaitkan  dengan  suatu  kedudukan  yang  juga  berkaitan  dengan kekuasaan,  dalam  hukum  publik  wewenang  ini  adanya  kewenangan  inilah  yang  munculkan  adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa tanggungjawaban)  (Busyra,  2011).  Menurut  Abdulkadir  Muhammad  teori  tanggung  jawab  dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yakni (Soekardono, 2002):
1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability),  tergugat  harus  sudah  melakukan  perbuatan  sedemikian  rupa  sehingga  merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglendi);
3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirct liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

## 3. Metode Penelitian
Pendekatan  penilitian  yang  digunakan  penulis  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif  empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad hukum normatif empiris (applied law research) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa perilaku hokum (Abdulkadir, 2004). Hukum  normatif-empiris  merupakan  suatu  pemahaman  hukum  dalam  arti  norma  (aturan)  dan pelaksanaan  aturan  hukum  dalam  prilaku  nyata  sebagai  akibat  keberlakuan  norma  hukum.  Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  normatif  (peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen tertulis lainnya) (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau  kontrak  yang  berlaku,  dan  tahap  yang  kedua,  kajian  hukum  empiris  berupa  penerapan (implementasi)  pada  peristiwa  hukum  in  concreto  guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap  orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka  (Soekanto, 2007). Menurut Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji  menjelaskan,  bahwa  penelitian  hukum  empiris  atau  sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer (Soekanto, 2007).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Objek dalam Penelitian ini tentang pelaksanaan tanggungjawab nakhoda kapal atas kerusakan dalam pengangkutan penumpang antar wilayah kabupaten natuna di pelabuhan rakyat midai. Dengan nama Kapal  KM.  Fisabilillah  1  dengan  jenis  GT  26  No  1587/la  ini  yang  merupakan  kapal  mengangkut penumpang antar wilayah Kabupaten Natuna dengan Tujuan dari Pulau Midai ke Selat Lampa dengan kapasitas penumpang kapal 70 orang, kapal KM. Fisabillah 1 ini yang berdominan berwarna cream, putih dan merah yang dipegang oleh camat kecamatan midai. Penulis melakukan Lokasi Penelitian di Kecamatan Midai. Kecamatan Midai merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna dengan 3 wilayah administratif yang terdiri dari 1 kelurahan dan 2 desa. Secara geografis, Kecamatan Midai berada di titik koordinat 02⁰ 58’ 16” - 03⁰ 01’ 18” LU (Lintas Utara) dan 107⁰ 44’ 50” – 1070 48’ 54” BT (Bujur Timur). Sebagian besar wilayah daratan terletak di pesisir pantai dengan ketinggian ± 3 meter dari permukaan laut. Kecamatan Midai berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Suak Midai,  sebelah  selatan  Laut  Natuna,  sebelah  barat  Kecamatan  Siantan  (Kab.  Kep.  Anambas)  dan sebelah  timur  Kecamatan  Suak  Midai.  Luas  wilayah  daratan  Kecamatan  Midai  adalah  2.850  Ha, kelurahan sabang barat luas wilayah adalah 1.400 ha sedangkan desa sebelat luas wilayah adalah 750 Ha dan desa air putih luas wilayah adalah 700 Ha.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa kapal KM. Fisabilillah 1 merupakan kapal yang  mengangkut  penumpang  antar  pulau  dari  pulau  midai  ke  selat  lampa  yang  dinaungi  oleh kecamatan. Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis mewawancarai camat yaitu Bapak EZ,  menyatakan bahwa  kapal  KM.  Fisabilillah  1  ini  kecamatan  hanya  memegang  operasional  bukan  sepenuhnya, operasional  yang  seperti  kerusakan  kapal  kecamatan  menanggung  biaya  perawatan.  Jika  terjadi kerusakan kecamatan akan menggantikannya semisalnya mesin harus ganti oli jika kapal sudah tidak layak lagi maka kapal tersebut akan diperbaiki, apabila mengangkut penumpang tidak mengenkan biaya sepeserpun jika ada yang menyarter maka orang tersebut cuma membeli BBM nya saja (RISKA, 2023). Kewajiban Nakhoda secara umum diatur dan ditegaskan dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  Nakhoda  diwajibkan  mentaati  dengan  cermat  segala  peraturan  yang lazim  dan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  guna  menjamin  kesanggupan  berlayar  dan  keamanan kapalnya, keamanan para penumpang dan barang muatannya (Ilham, 2020). Nakhoda tidak dibenarkan menempuh suatu perjalanan, kecuali apabila kapal yang sanggup melaksanakan perjalanan itu, telah diperlengkapi sepatutnya dan dianakbuahi secukupnya sebagaimana dimaksud Pasal 343 KUHD.
Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan dipikirkan dengan tujuan menimbulkan kerugian (Santosa & Sinaga, 2020). Selain itu, Pelaksanaan Tanggung Jawab Nakhoda Kapal Atas Kerusakan Kapal Dalam Pengangkutan Penumpang Antar Kabupaten Natuna peneliti jawab dengan wawancara bersama  Camat  Kecamatan  Midai  yang  menyebutkan  bahwa:“Kapal  KM.  Fisabilillah  1  merupakan kapal yang mengangkut penumpang antar pulau dari pulau Midai ke Selat Lampa yang dinaungi oleh kecamatan,  yang  menyatakan  bahwa  Kapal  KM.  Fisabilillah  1  ini  Kecamatan  hanya  memegang oprasional” (Agustina, 2023). Berdasarkan uraian diatas yang membahas tentang oprasional kapal KM. Fisabilillah 1 seperti kelayakan mesin, menganti oli kapal, serta pengecekan kapal  serta melakukan docking  (membersihkan  badan  kapal  dibawah  garis,  memeriksa  kerusakan-kerusakan,  dilanjutkan memperbaiki  kerusakan-kerusakan  serta  mengecat  badan  kapal  dibawah  garis  laut)  oleh  kecamatan midai  serta  dibantu  oleh  Nakhoda  yang  menjalankan  kapal  KM.  Fisabilillah  1  tersebut  serta  untuk melakukan pengecekan bulanan dalam oprasional kapal dan dilaporan kepada kantor kecamatan midai. Kewajiban Nakhoda secara umum diatur dan ditegaskan dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  Nakhoda  diwajibkan  mentaati  dengan  cermat  segala  peraturan  yang lazim  dan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  guna  menjamin  kesanggupan  berlayar  dan  keamanan kapalnya, keamanan para penumpang dan barang muatannya. Nakhoda tidak dibenarkan  menempuh suatu perjalanan, kecuali apabila kapal yang sanggup melaksanakan perjalanan itu, telah diperlengkapi sepatutnya dan dianakbuahi secukupnya sebagaimana dimaksud Pasal 343 KUHD.
Terkaitan  pelaksanaan    tanggung  jawab  nakhoda  terhadap  kerusakan  kapal  tersebut  yang  dimana peneliti  melakukan  wawancara  Bersama  nakhoda  kapal  tersebut  yang  menyebutkan  bahwa:  “Kapal penumpang tersebut memiliki kapasitas penumpang berjumlah maksimal 70 orang yang beroperasi dari Midai ke Selat Lampa dan tidak dipungut biaya sepeserpun kecuali jika ada yang ingin menyewa kapal tersebut  dengan  cara  hanya  mengisi  bensin  kapal.  Selama  melakukan  pelayaran  hingga  sampai  ke tempat  tujuan,  seluruh  penumpang  dan  anak  buah  kapal  merupakan  tanggung  jawab  penuh  dari nakhoda” (Yuliana, 2022). Uraian diatas yang menjelaskan bahwa tanggung jawab dari kerusakan kapal sesuai dalam penjelasan Kewajiban Nakhoda secara umum diatur dan ditegaskan dalam KUHD dan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  Nakhoda  diwajibkan  mentaati  dengan cermat segala peraturan yang lazim dan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapalnya, keamanan para penumpang dan barang muatannya. Nakhoda tidak dibenarkan menempuh suatu perjalanan, kecuali apabila kapal yang sanggup melaksanakan perjalanan itu,  telah  diperlengkapi  sepatutnya  dan  dianakbuahi  secukupnya  sebagaimana  dimaksud  Pasal  343 KUHD. Dari halnya saat terjadinya kerusakan kapal tersebut nakhoda hanya memberikan arahan agar tidak panik dan agar tetap tenang supaya keadaan tidak semangkin kondusif, saat terjadinya kerusakan kapal  tersebut  dengan  kurun  waktu  yang  cukup  lama  sekitaran  dua  belas  jam  atau  setengah  hari mengapung  di  tengah-tengah  laut  sambil  menunggu  pertolongan  pada  saat  terjadi  kerusakan  kapal penumpang  tidak  mengetahui  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  kapal  dan  korban  tidak mengetahui jika terjadi kerusakan kapal tersebut tanggung jawab dari nakhoda” (RISKA, 2023).
Maka  uraian  diatas  saya  kaitkannya  dengan  teori  tanggung  jawab  berdasarkan  hans  kelsen  yang menyebutkan  bahwa  “seseorang  secara  hukum  pertanggung  jawab  atas  sesuatu  perbuatan  tertentu bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti ia bertanggung jawab atas perbuatan yang bertentangan” yang dimana nakhoda yang sudah diberikan tanggung jawab terhadap oprasional kapal KM. Fisabilillah 1 tersebut dalam segala pengecakan terhadap oprasional kapal sebelum kapal tersebut dijalankan. Maka hal ini seorang nakhoda bertanggung jawab atas susautu perbuatan tertentu bahwa ia memikul tanggung jawab hukum.
Terdapat  juga  penjelasan  bahwa  Selanjutnya  Hans  Kelsen  membagikan  mengenai  tanggung  jawab terdiri dari (Kelsen & oleh Somardi, 2007):
a.  Tanggungjawaban  individu  yaitu  seorang individu  bertanggung  jawab  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan sendiri.
b.  Pertanggungjawaban  kolektif  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggung  jawab  atas  suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas  pelanggaran  yang  dilakukan  karena  sengaja  dan  dipikirkan  dengan  tujuan  menimbulkan kerugian
d.  Pertanggungjawaban  mutlak  yang  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggung  jawab  atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan
Uraian  diatas  terdapat  permasalahan  tersebut  penulis  mengaitkan  dengan  halnya  teori  Hans  Kellsen yang dimana tanggung jawab individu bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan yang dilakukan sendiri, menurut penulis hal ini memiliki keterkaitan yang dimana tanggung jawab dari seorang nakhoda yang  diberikan  oleh  pihak  kecamatan  dalam  mengurus  operasional  kapal  tersebut.  Bahwa  nakhoda tersebut  lalai  dalam  halnya  tanggung  jawab  apa  yang  telah  dilimpahkan  kepada  nakhoda  untuk melakukan pengecekan mesin operasional kapal. Penjelasan tentang (b) menurut penulis tidak berkaitan antar  permasalahan  yang  penulis  teliti,  dikarenakan  pertanggung  kolektif  berarti  bahwa  seseorang individu  bertanggung jawab  atas  suatu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  lain,  dikarenakan  tidak  ada pihak  lain  dalam  permasalahan  yang  penulis  teliti  hanya  berfokus  terhadap  nakhoda  kapal  saja. Penjelasan (c) menurut penulis berkaitan karena nakhoda lalai saat kapal belum berlayar nakhoda tidak mengarahkan  ABK  kapal  untuk  pengecekan  kapal  sebelum  berlayar,  apakah  kapal  layak  untuk diberangkatkan atau tidak maka dari itu pertanggungjawaban yang dilakukan dengan sengaja nakhoda harus mempertanggungjawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian. Halnya dalam penjelasan tentang peraturan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan hanya permasalahan terhadap tanggung jawab nakhoda yang penulis bahas dalam unsur tidak sengaja. Sesuai dari penjelasan dari keempat teori pertanggungjawaban maka penulis mengatakan juga dengan hal yang diatur didalam Pasal 40 Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dalam  bagian  kesatu  yang  menjelaskan  bahwa pengangkutan  di  perairan  bertanggung  jawab  terhadap  peraturan  dan  keamanan  penumpang/barang yang diangkutnya.

## 5. Kesimpulan
Kapal  adalah  transportasi  laut  yang  digunakan  sebagai  pengangkutan  penumpang  dan  barang. Pelaksanaan  tanggung  jawab  nakhoda  kapal  atas  kerusakan  kapal  dalam  pengangkutan  penumpang antar  wilayah  kabupaten  natuna  di  pelabuhan  rakyat  midai  terdapat  bentuk  tanggung  jawab  dari nakhoda, yang dimana nakhoda memberikan tanggung jawab dalam bentuk meminta bantuan memalui radio yang berada di kapal serta menginstruksikan kepada penumpang agar tetap tenang sampai bantuan datang terdapat didalam pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi yang dimana keselamatan dan keamanan pelayaran adalah sebuah bentuk  untuk  terpenuhinya  persyaratan  keselamatan  dan  keamanan  yang  menyangkut  angkutan  di perairan bahwa nakhoda sudah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap penumpang sebagaimana yang diatur dalam kewajiban nakhoda yang diwajibkan menaati dengan cermat segala peraturan yang lazim  dan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  guna  menjamin  kesanggupan  berlayar  dan  keamanan berlayar.

## Ucapan Terima Kasih
Saya Ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Dosen Pembimbing saya dan teman-teman yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

## Referensi
Abdukkadir Muhammad, S. (2021). Hukum Pengangkutan Niaga. Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian hukum: Bandung: Citra Aditya Bakti. Agustina,  E.  (2023).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Perizinan  Pertambangan  Timah  dalam Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi. Kajian  Ilmiah  Hukum  dan  Kenegaraan,  2 (1),  1-7. doi:10.35912/kihan.v2i1.2254
Busyra,  A.  (2011).  Corporate  Social  Responsibility:  Dari  Voluntary  Menjadi  Mandatory. Jakarta: Rajawali Pers . Ilham, R. (2020). Analisis Pelayanan Transportasi Laut Di Kabupaten Simeulue Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  (Analisis  Berdasarkan  Konsep Islam). UPT. PERPUSTAKAAN.
Kelsen, H., & oleh Somardi, S. D. (2007). General Theory Of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara. Bee Media, Jakarta .
Lutfi,  K.  R.  (2017).  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  Pasca Pemberlakuan  Asean  Economic  Community  Dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan Usaha:(Studi  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok). Jurnal  Mahkamah:  Kajian  Ilmu  Hukum  Dan Hukum Islam, 2 (2), 235-256.
Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram .
Padhamara, J. K. T. (2021). Analisis hukum terhadap pelaksanaan tanggung jawab nahkoda terhadap keselamatan penumpang: legal analysis of the implementation of the skilder's responsibility for passenger safety. Clavia, 19 (3), 229-236.
Rani,  M.,  &  Sucipta,  P.  R.  (2019).  Perlindungan  Asuransi  Terhadap  Kapal  Pompong  Sebagai  Alat Pengangkutan Niaga Di Kota Tanjungpinang. UIR Law Review, 3 , 38-51.
Ridwan, H. (2006). Hukum administrasi negara.
RISKA, I. Y. (2023). Peran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
Santosa,  A.,  &  Sinaga,  E.  A.  (2020).  Peran  Tanggung  Jawab  Nakhoda  dan  Syahbandar  Terhadap Keselamatan  Pelayaran  Melalui  Pemanfaatan  Sarana  Bantu  Navigasi  Di  Pelabuhan  Tanjung Emas Semarang. Jurnal Sains dan Teknologi Maritim, 20 (1), 29-42. Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Soekardono,  R.  (2002).  Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  Perusahaan  Indonesia. Citra  Aditya  Bakti, Bandung .
Yuliana,  Y.  (2022).  Peningkatan  Daya  Saing  Bisnis  melalui  Technopreneurship. Reviu  Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis, 1 (2), 103-113. doi:10.35912/rambis.v1i2.556 Yustisia, T. V. (2014). KUHD: Kitab Undang-undang Hukum Dagang : VisiMedia.