## JURNAL R A T R I

## (RISET AKUNTANSI TRIDINANTI)

## FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG
Ratri Vol.1 No.2 Hal : 1 - 144 Palembang, Januari 2020 ISSN : 2715-0208

## Jurnal RATRI
(Riset Akuntansi Tridinanti) _____________________________________________________________________________________________
Program Studi Akuntansi

## Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

## Dewan Redaksi
Pelindung : Dr. Ir. Hj. Manisah, MP (Rektor) Pembina : Dr. Msy. Mikial, S.E.,M.Si.,Ak.,CA (Dekan Fakultas Ekonomi) Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, S.E., M.M. Pimpinan Umum : Sahila, S.E., M.M. Penyunting Ahli : Dr. Yusnaini, S.E., M. Si., Ak. (Universitas Sriwijaya) Dr. Anton Arisman, S.E., M.Si. (STIE Multi Data Palembang) Dr. Helmi Yazid,S.E., M.Si. (Univ.  Sultan Ageng  Tirtayasa) Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, S.E., M.M. (UTP) Penyunting Pelaksana : Meti Zuliyana, S.E, M.Si., Ak., CA Rizal Effendi, S.E., M.Si. Yancik Syafitri, S.E., M.Si. Dwi Septa Ariyani, S.E., M.Si., Ak., CA. Sekretariat : Padriansyah, S.E., M.Si. Keuangan : Dimas Pratama Putra, S.E., Ak., M.Si. Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang Jl. Kapt. Marzuki No.2446 Kamboja Palembang 30129 Telp. 0711-354654   E-mail : redaksiratri@gmail.com
Jurnal “ RATRI ” adalah  jurnal  ilmiah  untuk  mempublikasikan  hasil  penelitian  dan kajian  analisis  kritis  dalam  bidang  Akuntansi.  Jurnal  ini  terbit 2 (dua)  kali  dalam setahun  (Januari, Juli)  dan  bertujuan  untuk  menyebarkan  hasil-hasil  penelitian  dan kajian analisis kritis dalam bidang Akuntansi kepada masyarakat ilmiah.

## Jurnal
RATRI
(Riset Akuntansi Tridinanti)
Program Studi Akuntansi

## Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
Pengaruh  Audit  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Peningkatan  Kinerja Karyawan Pada PT PLN (Persero) Rayon  Blambangan Umpu Provinsi Lampung Sugiharto, S.E., M.Si., Ak., CA
1-14

## Analisis Siklus Pengeluaran pada CV. Purwa Daya Sejahtera Palembang
Rizal Effendi, S.E., M.Si. Lili Syafitri, SE, MSi. Ak. CA
15-23
Pengaruh Cash  Ratio Dan Debt  Ratio Terhadap Return  On  Assets Pada  Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019
Kusminaini Armin, S.E., MM.
24-41
Analisis Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Persediaan Barang Pada Cv.

## Borneo Bangun Nusa Palembang
Titi Suelmi, SE, MM, Ak. CA . Shelly F. Tobing , S.E., M.Si. Ak
42-50
Analisis Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Barang Dagang Pada Pt. Electronic City Indonesia, Tbk Cabang Palembang
Sahila, S.E., MM
51-62
Pengaruh  Penerimaan  Piutang  Terhadap Service  Charge Karyawan  The  Alts  Hotel Palembang
Rusmida Hutabarat, SE., M. Si, Ernawati, SE, MM, Ak. CA
63-79
Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada Pt. Sumatra Unggul Palembang
Reni Hardianti , Koefrowi , SE, Ak. MM
Pengaruh  Biaya  Lingkungan  Dan  Kinerja  Lingkungan  Terhadap  Profitabilitas Perusahaan Pemenang Kategori Isra Tahun 2018
Amanda Oktariyani, S.E., M.Si., Ak.
89-96
Model Pengaruh Anggaran Biaya Era Covid-19 Terhadap Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban
Lesi Hertati , Rilla Gantino, Lilis Puspitawati, Meifida Ilyas
97-120
Pengaruh Hasil Altman Z-Score, Springate, Dan Zmijewski Sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan Financial Distress ) Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Property & Real Estate dan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)
Dr. Rilla Gantino, SE., CA. MM, Goei Ivan Jonathan
120-144
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020

## MODEL PENGARUH ANGGARAN BIAYA ERA COVID-19 TERHADAP INFORMASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN
Lesi Hertati *)
Rilla Gantino **)
Lilis Puspitawati ***)
Meifida Ilyas ****) hertatilesi@yahoo.co.id

## ABSTRACK
The Covid-19 Era budget is one of the government's steps to provide funds to tackle the pandemic by making adjustments or saving on spending by ministries / agencies for 2020. The budget for preventing Covid-19 is budgeted by reducing the  allocation  of  costs  to  other  posts  (Refocussing  and  Reallocation  Budget). Flexibility  creates  opportunities  both  in  terms  of  timing  and  size  of  issuance according  to  local  government  financial  conditions.  Adjustment  of  the precautionary  principle  by  taking  into  account  the  risks  and  costs,  the  smallest target achievement is decreasing, but the number of positive patients with Covid- 19 is still increasing, making the implementation of official travel difficult, in the end it will affect the results of the results at the end of 2020 impact on responsible accounting  information.  This  study  focuses  on  the  Covid-19  cost  budget  on responsibility accounting information. Survey on local government work units in 3 (three) major cities, namely Palembang, Jakarta, Bandung. The population in this study  were  108  local  work  units,  which  returned  80  defective  samples,  the remaining  75  samples  were  ready  to  be  processed.  The  data  analysis  technique used in  this study  was SEM PLS using  descriptive and verification  methods. The results of this  study indicate that the Covid-19 Era budget  affects accountability accounting information.
Keyword : Budget Era Covid-19, Accountability Accounting Information
A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pandemi Covid-19 telah
menyebabkan  kerugian  yang  luar biasa  pada  bidang  kesehatan,  bidang ekonomi dan
melambatnya pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.
Pemerintah menyediakan dana
penanggulangan  pandemi  Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020.   Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat menyebarnya  wabah  Covid-19  salah satu langkah pemerintah untuk menyediakan dana dalam
menanggulangi pandemi dengan
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia
Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
melakukan penyesuaian atau penghematan belanja kementerian/lembaga  untuk  tahun 2020. Penyesuaian belanja pemerintah daerah dengan melakukan revisi penyesuaian/penghematan secara nasional,  revisi  anggaran    dilakukan guna mengakomodir munculnya akun baru guna mendukung pencegahan  Covid-19  yang  dapat dibiayai  dengan  dana  DIPA  (Daftar Isian  Pelaksanaan  Anggaran- red ) satuan  kerja,  seperti  pembelian masker, hand  sanitizer ,  disinfektan, dan  persediaan  obat-obatan  yang sebelumnya tidak dianggarkan. Biaya operasional  pencegahan  Covid-19 dianggarkan dengan mengurangi alokasi  biaya  pada  pos-pos  lainnya
( Refocussing dan
Realokasi Anggaran)(  Das,  2020b:  Drèze  & Sen,  2013:  EPW,  2020:  Garisson,  & Eric, 2010: Heller, 2000).
Anggaran penanganan Covid-19 terdiri  memiliki  dua  mekanisme yakni mekanisme pembayaran langsung dan uang persediaan. Pembayaran langsung dilakukan kepada  penyedia  barang  dan  jasa atau pihak lain yang berhak berdasarkan  pada  perjanjian  atau
dasar  lain  seperti  penerbitan  surat perintah pembayaran langsung. Pemerintah  daerah    harus  dapat mengelola SKPD dengan baik, sehingga diperlukan informasi
mengenai  kegiatan-kegiatan  satuan kerja  pemerintah  daerah.    Informasi satuan kerja pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengawasi, menganalisis, melaksanakan,
mengendalikan dan mengambil keputusan.  Berbagai  kegiatan  yang dilakukan dalam satuan kerja pemerintah  daerah  harus  sesuai dengan rencana agar tidak menyimpang  dari  tujuan  yang  telah ditetapkan  agar  tidak  bertentangan dengan  tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepala daerah bertanggungjawab atas kegiatan- kegiatan  satuan  kerja  pemerintah daerah. Adanya Kepala daerah diharapkan  dapat  bertanggungjawab apabila ada sesuatu yang menyimpang sehingga dapat ditelusuri  dan  diadakan  perbaikan atas
penyimpangan tersebut.( Agrawal,2007:  Calvo,et,all,  2020: Dutta    &  Fischer,  2021:  Engle  & Lemos,2010:  Gupta2013:  Hertati, Zarkasy,  Adam,  Umar,  Suharman, 2020).).
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia
Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
Dalam melaksanakan kegiatannya, satuan kerja pemerintah daerah  memerlukan  biaya  dengan alasan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan pemeritah  daerah  setempat.  Untuk memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan  biaya tersebut, satuan kerja  pemerintah  daerah  sering  kali mendapatkan berbagai masalah
antara lain sulitnya menutup kekurangan  biaya  yang  dibutuhkan atau  memanfaatkan biaya yang dimiliki  satuan  kerja  pemerintah daerah.  Untuk  mengatasi  masalah kekurangan  dan  kelebihan  biaya satuan  kerja  pemerintah  daerah, satuan kerja pemerintah daerah  perlu memperhitungkan dengan tepat melakukan taksiran yang cermat atas biaya-biaya  yang  akan  dikeluarkan pada  periode  selanjutnya.  Untuk mengetahui  jumlah  biaya  yang  akan dikeluarkan  pada  periode  yang  akan datang,  pemerintah  daerah  harus menyusun suatu anggaran.
Fenomena menyatakan permasalahan  pada  anggaran  biaya Era  Covid-19  berpengaruh  terhadap informasi akuntansi
pertanggungjawaban.  Fitra    (2020)
selaku  Sekretaris  Jenderal  Forum Indonesia menyatakan bahwa
transparansi anggaran Covid-19 berpotensi korupsi dalam penanganan anggaran Covid-19. Potensi  korupsi    saat  pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga  yang  mengalami  pelemahan ekonomi  karena  pandemi  Covid-19 penggelapan dana bantuan.
Anggaran-anggaran  sudah  ditransfer bermasalah  di  pelaksananya,  jumlah bantuan  tak  sesuai  dengan  yang diterimakan  Kemudin  Firly  (2020) selaku  ketua  KPK  RI  menyatakan bahwa  pada  Mei  2020  lalu,  ada beberapa  titik  rawan  korupsi  dalam penanganan pandemi covid-19. Salah satu  titik  rawan  itu  terletak  pada penyelenggaraan bansos yang dikucurkan  oleh  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah.  Kemudian, Wakil  Ketua  KPK  Siregar  (2020) mengatakan pihaknya telah menerima  1.074  laporan  keluhan masyarakat  mengenai  bantuan  sosial di  masa  pandemi  covid-19.  Keluhan itu  paling  banyak  berasal  dari  DKI Jakarta,  Jawa  Barat,  dan  Jawa Tengah. Mayoritas pengaduan, terkait  pelapor  yang  tidak  menerima bantuan  padahal  sudah  mendaftar.
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
Persoalan  validasi  data,  karena  hal itu penting untuk memastikan penerima yang berhak dan mencegah keluhan yang sama.
Penyaluran bansos masuk dalam  klaster  perlindungan  sosial dalam program penanganan pandemi covid-19.  Jika  dilihat,  dana  yang dianggarkan untuk perlindungan sosial  paling  banyak  dibandingkan dengan  klaster  lain,  yakni  sebesar Rp233,69 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi covid-19
sebesar  Rp  695,2  triliun.  Dana  itu terbagi untuk beberapa klaster, misalnya  kesehatan  Rp97,9  triliun, sektoral  k/l  dan  pemda  Rp65,97 triliun,  dukungan  UMKM  Rp115,82 triliun, insentif usaha Rp120,6 triliun,  dan  pembiayaan  korporasi Rp61,2  triliun.  Realisasi  program penanganan pandemi covid-19 hingga  25  November  2020  sebesar Rp431,54  triliun.  Angka  itu  setara dengan  62,1  persen  dari  total  pagu Rp695,2 triliun.
Anggaran  yang  dibutuhkan adalah  suatu  alat  yang  dipergunakan untuk satuan kerja pemerintah daerah
dalam  melaksanakan  semua kegiatan secara  efektif  dan  efisien  sesuai dengan strategi yang telah ditentukan perusahaan. Penyusunan suatu anggaran  dengan memperhatikan kondisi  satuan  kerja  pemerintah daerah  dan  disusun  dengan  lengkap dari  terperinci  akan  menghasilkan suatu anggaran yang realisasi. Pencapatan  anggaran  tidak  terlepas dari  prosedur  penyusunan  yang  baik dan usaha yang keras guna mewujudkan  hal  tersebut. .(  Heller& Chaudhuri, 2007: Fischer & Ali,2019:    Faguet,2014:  Fischer, 2016).
Anggaran  merupakan  suatu gambaran  mengenai  kemajuan  atau kemunduran  dari  usaha  yang  akan terjadi  di  masa  yang  akan  datang. Perbedaan  antara  anggaran  yang direncanakan  dengan  realisasinya dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan bagi pihak manajemen dalam menentukan tindakan-tindakan selanjutnya, realisasi anggaran merupakan  gambaran  keadaan  yang sebenarnya sehingga perbedaan tersebut dapat berakibat mcnguntungkan, merugikan atau menghambat  kemajuan  usaha,  dari penilaian  tersebut  manajemen  dapat
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
menentukan tindakan dan mengambil kebijaksanaan agar perencanaan yang  dibuat  mendekati  realisasinya.( Hansen,  &  Mowen,  2008:  lkhsan, Arfan  &Muhammad  Ishak,  2009: Isaac  &  Sadanan,  2020: Hertati, Syafarudin,  Safkaur,  Fery,  2020: Faguet, 2012).
Untuk mencapai
suatu perencanaan  dan  pengendalian  yang efektif  dan  efisien  dalam  suatu perusahaan,  maka  sangat  diperlukan informasi  akuntansi,  salah  satunya berupa  anggaran  yang  tepat  dan akurat.  Dalam  sistem  akuntansi pertanggungjawaban, informasi
akuntansi dihubungkan dengan satuan  kerja  pemerintah  daerah  yang memiliki  wewenang  atas  terjadinya informasi  tersebut  untuk  dimintakan pertanggungjawaban.  Pengendalian biaya  dapat  dilakukan  dengan  cara memberikan  peran  bagi  pusat  biaya untuk  merencanakan  biaya  yang terjadi yang menjadi
tanggungjawabnya, kemudian menyiapkan informasi realisasi biaya tersebut.  Dengan  demikian  dalam perencanaan dan pengendalian biaya, manajemen  memerlukan  informasi tentang
perusahaan yang
berhubungan  dengan  berbagai  biaya
yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan.( Joshi, & Schultze, 2014: Khanna,et,all,  2020:  Safkaur.O,  & Hertati, 2020: Nafarin, 2008: Manor,1999: Hertati, 2015). Manajemen pemerintah daerah memerlukan informasi tentang  SKPD  yang  berhubungan dengan berbagi biaya yang dikeluarkan  oleh  SKPD.  Informasi penyimpangan yang merupakan selisih antara anggaran  biaya dengan realisasinya  akan  digunakan  untuk menilai kinerja dalam periode tersebut  dan  untuk  merencanakan anggaran  biaya  tahun  depan  yang lebih  baik  guna  mencapai  target  dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengefisienkan  dan  mengefektifkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka dibutuhkan peranan anggaran dalam hal pelaksanaanya  perlu  dikendalikan dan  dianalisis  secara  terus-menerus agar pelaksanaanya
tidak
menyimpang dari rencana yang telah dianggarkan
perusahaan.
Kemampuan  manajer  dalam  hat biaya  ini  dapat  dinilai  dari  kinerja manajer  pusat  biaya.(  Muñoz,et,all, 2017:  Hertati  &  safkaur,  2020: Zetzsche, 2020: World Health
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
Organization,  &  World  Health,2020: Witsoe,  2012:  Vogel  ,  2015  &
Henstra: Hertati, Zarkasyi,
Suharman, Umar, 2019).
2. Tinjauan Pustaka
Anggaran Biaya Covid-19.
Organisesi  yang  baik  akan melaksanakan  kegiatannya  dengan cara  terstruktur  untuk  pengambilan keputusan  dengan  perhitungan  dan pertimbangan perencanaan dan pengendalian  yang  tepat,  contohnya dengan merencanakan anggaran yang efektif dan efisien. Perbandingan dan analisa  biaya  sesunguhnya  dengan biaya  yang dianggarkan  memberikan informasi  bagi  manajemen  untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi  dan  rencana  kegiatan,  yang pada gilirannya dapat digunakan oleh manajeman  sebagai  dasar  untuk melakukan tindakan koreksi.
Mulyadi  (2011)  detinisi  anggaran sebagai  berikut  :Anggaran  biaya adalah  suatu  rencana  kerja  yang dinyatakan  secara  kuantitatif,  yang diukur dalam satuan moneter standar dan  satuan  ukuran  yang  lain,  yang mencakup  jangka  waktu  satu  tahun. Sedangkan  menurut  Garrison  dan
Noreen  (2010)  menyatakan  bahwa: anggaran  biaya  adalah  rencana  rinci tentang  perolehan  dan  penggunaan sumber  daya  keuangan  dan  sumber daya  lainnya  untuk  suatu  periode tertentu.
Hansen  dan  Mowen  (2008: Lancet  2020).  berpendapat  bahwa anggaran biaya adalah rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut  mengidentifikasi  tujuan  dan tindakan  yang  diperlukan  untuk mencapainya. Anggaran biaya merupakan rencana kerja tentang ak- tivitas  kegiatan  yang  dilakukan  di waktu  yang  akan  datang  meliputi seluruh  kegiatan  perusahaan  yang dilakukan  oleh  semua  bagian-bagian yang  ada  dalam  perusahaan  yang dinyatakan  dalam  unit moneter (kesatuan)  yang  dapat  diterapkan pada  berbagai  kegiatan  perusahaan yang  beraneka  ragam  berdasarkan jangka  waktu  tertentu.  Anggaran biaya dalam suatu perusahaan mutlak sekali  diperlukan  karena  berfungsi sebagai pedoman di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan.  Anggaran  sebagai  alat bantu  manajemen  dalam  mengukur dan  menentukan  tingkat  pembiayaan operasional dapat diterapkan
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
terhadap  berbagai  macam  bentuk badan usaha, terutama pada
perusahaan  yang  telah  maju  yang pelaksanaanya  akan  berbeda  antara perusahaan yang satu dengan perusahaan  lainnya.  (Maiorano,  & Masiero 2018: Manor, 2010).
Suatu perusahaan yang bekerja dengan menggunakan anggaran  formal  biasanya  akan dengan  cepat  yakin  betapa  besar manfaat  yang  didapat  dari  suatu anggaran, dan sama sekali tidak akan mempunyai  pikiran  untuk  kembali kebiasaan  yang  lama,  yaitu  bekerja tanpa anggaran.
Singkatnya
meskipun  perusahaan  bias  mencapai tingkat  kesuksesan  tertentu  tanpa menggunakan anggaran, mereka tidak  akan  pernah  mencapai  tingkat kesuksesan  setinggi  yang  dapat dicapai dengan sistem anggaran yang terkoordinasi.Anggaran  yang  baik harus  mencakup  seluruh  kegiatan yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan, untuk  itu  penyusunan  data  dan informasi  intern  yang  digunakan harus mencerminkan seluruh kekuatan  dan  kelemahan  perusahaan dan  ditunjang  dengan  data  dan informasi  ektern  yang  diperoleh  dari luar  perusahaan  (Roy  &  Dave,2020:
Rudianto,2009).    Penyusunan  dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses penganggaran. Sekali anggaran ditetapkan, pencapaian sasaran anggaran  hanya  dapat  dilakukan melaui  serangkaian  aktivitas  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  dalam anggaran. Rudianto (2009) Hansen & Mowers,  (2008  )  untuk  memperoleh konsep  yang  lebih  jelas  mengenai anggaran  dengan  melihat  adanya beberapa karakteristik anggaran sebagai berikut:
1. Anggaran biaya dinyatakan dalam satuan moneter
Bertujuan  untuk  mempemudah membaca dan usaha untuk mengerti rencana tersebut.
Karena  itu  sebaiknya  anggaran disusun  dalam  bentuk  kuantitatif moneter yang ringkas.
2. Anggaran  umumnya  mencakup kurun waktu satu tahun
Bukan  berarti  anggaran  tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih  pendek.  Batasan  waktu  di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.
3. Anggaran biaya mengandung
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia
Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
komitmen atau kesanggupan
manajemen Anggaran  harus  disertai  dengan upaya  pihak  manajemen  dan seluruh  anggota  organisasi  untuk mencapai apa yang telah ditetapkan.  Tanpa  upaya  serius dari  pihak  manajemen  untuk mencapainya  maka  penyusunan anggaran  tidak  akan  banyak manfaatnya bagi perusahaan.
4. Usulan  anggaranbiaya    disetujui oleh pejabat/pihak yang
berwenang  lebih  tinggi  dari pelaksanaan  anggaran,  anggaran tidak  dapat  disusun  sendiri- sendiri oleh setiap bagian organisasi  tanpa  persetujuan  dari atasan pihak penyusun.
5. Setelah disetujui
Aanggaran hanya diubah jika ada keadaan  khusus,  anggaran  biaya boleh  diubah  jika  situasi  internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran  tersebut  karena  jika dipertahankan akan membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.
6. Jika terjadi penyimpangan
/ varians di
dalam
pelaksanaannya,
Harus  dianalisis  sebab  terjadinya penyimpangan tersebut, agar tidak  terulang  lagi  di  masa  yang mendatang  dan  agar  penyusunan anggaran dikemudian hart menjadi  lebih  relavan  dengan situasi yang ada.
7. Anggaran Operasional
Anggaran  ini  mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan: penjuaian, produksi, dan persediaan  barang  jadi  dan  lain- lain  serta  berupa  anggaran  biaya dan  laba.  Hasil  akhir  anggaran operasional adalah suatu perkiraan laporan laba rugi.
8. Anggaran Keuangan
Anggaran  yang  merinci  aliran masuk dan aliran keluar kas serta posisi  keuangan  secara  umum. Perkiraan  aliran masuk  dan keluar  kas  diperihalkan  dalam anggaran  kas.  Posisi  keuangan yang  diharapkan  pada  akhir periode  anggaran  ditunjukkan dalam  perkiraan  neraca.  Serta anggaran modal mengenal rincian  untuk  pembelian  aktiva jangka  panjang  dan  membeli  hal
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
lainnya  untuk  periode  di  masa mendatang.

## Informasi  Akuntansi  Pertanggung Jawaban
Informasi  diperlukan  oleh manajemen  dalam  mengelola  suatu organisasi, terutama dalam
mendukung proses pengambilan
keputusan.  Informasi  akuntansi  yang bermanfaat  adalah    informasi  yang diolah  terlebih  dahulu  agar  siap untuk dijadikan dasar dalam membuat kesimpulan, argumen, peramalan, keputusan, atau tindakan, baik yang berorientasi jangka panjang dihasilkan pendek. Informasi akuntansi  merupakan  informasi  yang dihasilkan  oleh  sistem  informasi akuntansi. Tanggung jawab
timbul  karena  adanya  pendelegasian wewenang dari suatu tingkat manajemen  yang  lebih  tinggi  ke tingkat  yang  lebih  rendah.  Untuk mengetahui tanggung jawabnya, manajemen  bawah  harus  mengetahui dengan  jelas  wewenang  apa  yang harus  didelegasikan  oleh  atasannya.
Manajemen bawah harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan wewenang yang diberikan kepadanya. Oleh
karenanya,
timbul kebutuhan organisasi akan wewenang  informasi akuntansi untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang. Anthony  dan  Govindarajan (2008) definisi dari pusat tanggungjawab  menyatakan  bahwa pusat  tangung  jawab  merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer
yang bertanggungjawab  terhadap  aktivitas yang  di  lakukan.  Garrison  dan Noreen  (2010)  menyatakan  bahwa pusat  pertanggungjawaban  secara luas mengatakan bahwa pusat pertanggungjawaban  sebagai  bagian dari suatu organisasi yang manajernya  memiliki  kendali  atas biaya, penerimaan, atau dana investasi. Hansen dan Mowen (2008) definisi  pusat  pertanggungjawaban adalah  merupakan  suatu  segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu.( Perry,et,all, 2016: Quinn,et,all, 2013: Ranscombe, 2020). Informasi akunansi pertanggungjawaban merupakan
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
bagian  dari  unit  organisasi,  dimana manajer harus bertanggungjawab dan memliki kendali atas biaya, penerimaan,  atau  dana  investasi terhadap segala aktivitas yang dilakukannya atau berdasarkan
tanggungjawabnya.
Unit-unit kegiatan yang dipimpin oleh manajer yang  bertanggungjawab  atas  seluruh kegiatan  di  dalamnya  merupakan suatu  pusat  pertanggungjawaban, karena  pusat  pertanggungjawaban adalah  suatu  unit  organisasi  yang menjalankan fungsi yang dibebankan kepadanya dan
mempertanggungjawabkan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi, termasuk  adanya  biaya-biaya  yang dibatasi  dan  dikendalikan  melalui anggaran.  Mulyadi  (2011)  terdapat
empat jenis utama
pusat pertanggungjawaban yaitu:
1. Pusat Biaya
Suatu  pusat  pertanggungjawaban yang  ukuran  prestasi  manajernya didasarkan  pada  biayanya  (nilai masukan). Setiap pusat pertanggungjawaban mengkonsumsi masukan dan menghasilkan  keluaran.  Dalam pusat  biaya,  keluarannya  tidak dapat  atau  tidak  perlu  diukur
dalam bentuk pendapatan. Hal ini disebabkan  karena  kemungkinan keluaran  pusat  biaya  tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif,  atau  kemungkinan manajer  pusat  biaya  tersebut tidak  dapat  bertanggungjawab atas keluaran pusat biaya tersebut.
2. Pusat Pendapatan
Pusat  pendapatan  adalah  pusat pertanggungjawaban yang ukuran prestasi  manajernya  didasarkan pada  pendapatannva.  Manajer pusat  pendapatan  tidak  dimintai pertanggungjawaban mengenai masukannya,  karena  dia  tidak dapat  mempengaruhi  pemakaian masukan  tersebut.  Contoh  pusat pendapatan  adalah  departemen pemasaran.
3. Pusat Laba Pusat  pertanggungjawaban  yang manajernya  diberi  wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat
pertanggungjawaban tersebut.
Manajer pusat laba diukur kinerjanya  dari  selisih  antara pendapatan  dengan  biaya  yang dikeluarkan  untuk  memperoleh
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
pendapatan tersebut. Oleh karena itu  dalam  pusat  laba,  baik masukan  maupun  keluarannya diukur dalam satuan rupiah untuk menghitung  laba,  yang  dipakai sebagai pengukur kinerja manajernya.
Dalam  akuntansi  keuangan pendapatan  hanya  diakui  dan dicatat  pada  saat  pendapatan tersebut  direalisasikan  melalui transaksi  penjualan  produk  atau jasa kepada pihak luar
perusahaan.
4. Pusat Investasi
Pusat  investasi  adalah  pusat  laba yang  diukur  prestasinya  dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan.  Ukuran  prestasi manajer  pusat  investasi  dapat berupa  ratio  antara  laba  dengan investasi  yang  digunakan  untuk memperoleh laba tersebut.
Ukuran  ini  disebut return  on investment (ROI)  dimana  laba dibagi  dengan  investasi  atau diukur dengan menggunakan residual  income dimana  laba
dikurangi  dengan  beban  modal
( capital charge ) atau
produktivitas  yang  merupakan ratio  antara  keluaran  dengan masukan.
5. Informasi Operasi
Untuk  melaksanakan  aktivitas perusahaan sehari-hari, manajemen memerlukan berbagai informasi operasi
seperti  jumlah  bahan  baku  yang dipakai  dalam  produksi,  jumlah persediaan  ( inventory )  produk jadi  yang ada di gudang,  jumlah produksi  suatu  periode,  jumlah jam  kerja  karyawan  dalam  satu periode, dan jumlah produk yang dijual dalam satu periode.
6. Informasi Akuntansi Keuangan
Informasi  akuntansi  keuangan diperlukan baik oleh manajemen (biasanya  manajemen  puncak) maupun  pihak  luar  perusahaan seperti pemegang saham, bankir, dan  kreditur  yang  lain,  instansi pemerintah,  dan  pihak  luar lainnya. Informasi akuntansi keuangan  ini  diperlukan  oleh pihak  luar  untuk  pengambilan keputusan guna menentukan hubungan  antara  pihak  luar
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia
Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
tersebut dengan perusahaan.
Informasi  akuntansi  keuangan ini dihasilkan oleh sistem informasi keuangan yang disebut akuntansi keuangan, yang disajikan dalam laporan
keuangan.
7. Informasi Akuntansi Manajemen Informasi  akuntansi  manajemen diperlukan oleh manajemen untuk  melaksanakan  dua  fungsi pokok  manajemen  dalam  hal perencanaan  dan  pengendalian kegiatan  perusahaan.  Informasi akuntansi manajemen ini dihasilkan oleh sistem pengelohan  informasi  keuangan yang disebut akuntansi manajemen.  Informasi  akuntansi manajemen  disajikan  kepada manajemen  perusahaan  dalam berhagai laporan keuangan seperti anggaran, laporan penjualan, laporan biaya menurut pusat pertanggungjawaban, laporan biaya  menurut  kegiatan,  dan laporan biaya pemasaran. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu fakta, data pengamatan,
persepsi, atau sesuatu yang lain, yang menambah  pengetahuan  informasi yang  dperlukan  untuk  mengurangi ketidakpastian  dalam  pengambilan keputusan.  Pengambilan  keputusan selalu  menyangkut  masa  yang  akan datang, yang mengandung ketidakpastian, dan selalu menyangkut pemilihan suatu alternatif  tindakan    di  antara  sekian banyak  altematif  yang  tersedia. Pengambil keputusan selalu berusaha mengumpulkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya dalam memilih alternatife tindakan tersebut. Informasi akuntansi pertanggungjawaban diperlukan guna pengambil keputusan. Informasi
akuntansi pertanggungjawaban merupakan  salah  satu  informasi kuantitatif, dan akuntansi manajemen merupakan salah satu tipe informasi- informasi  akuntansi  di  antara  dua tipe  informasi  yang  lain  yaitu informasi  operasi  dan  informasi akuntansi  keuangan.(  Van  Bavel, et,all  2020:  Sumner  &  Ortiz,  2020: Singh & Sharma, 2007: Sibley, et,all, 2020).
Manajemen memerlukan Informasi akuntansi
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia
Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
pertanggungjawaban baik yang
berupa  informasi  kuantitatif  maupun Informasi nonkuantitatif sebagai dasar pengambilan
keputusan.
Umumnya informasi kuantitatif lebih berperan dalam mengurangi ketidakpasatian  bila  dibandingkan dengan informasi nonkuantitatif, sehingga umumnya dalam pengambilan keputusan bisnis, manajemen  lebih  bertumpu  pada informasi kuantitatif yang menjadikan  pengambil  keputusan lebih  memperoleh  jaminan  kepastian dalam pemilihan alternatif dibandingkan dengan informasi
nonkuantitatif.  Hipotesis  bagaimana pengaruh Anggaran Biaya Era Covid-19 terhadap Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
metode analisis deskriptif, dan
Verifikatif suatu cara penelitian yang memusatkan  pada  masalah  yang  ada dengan menggambarkan urutan
tahapannya  berupa  mengumpulkan data, mengklasifikasi, membandingkan,  mengolah  data  dan menganalisis data-data dan dengan 5 pertanyan 1 sampai 5 sehingga dapat menjawab  fenomena  dan  mencari pemecahan  yang  ada.  Informasi akuntansi pertanggungjawaban diperlukan guna pengambil keputusan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental  sampling . Accidental  sampling adalah  teknik penentuan sampel (Arikunto, Suharsimi,  2008).  Penentuan  ukuran sampel  menggunakan  pendekatan Taro  Yamane.  Penentuan  ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut.
1 . 2   d N N n Di mana: n      =  Sampel
N     =  Jumlah populasi
2 d =  Presisi (ditetapkan 5%)
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020

## Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian, 2021

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. DATA ANALYSIS
Dalam  rangka  menganalisis data perusahaan menggunakan analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif menganalisis objek penelitian dengan cara  memaparkan  berdasarkan  teori yang  tepat  atas  data-data  yang, diperoleh  dalam  rangka  memperoleh pengetahuan mengenai peranan
anggaran  yang  dihubungkan  dengan penilaian  kinerja  manajer  pusat
biaya, serta membandingkan anggaran  biaya  dengan  realisasinya. Sehingga dapat menjawab dan mencari pemecahan yang ada.
Penelitian  ini  focus  pada  anggaran biaya  Covid-19  pada    informasi
akuntansi pertanggungjawaban.
Survey pada satuan kerja pemerintah daerah    di  3(tiga)  kota  besar  yaitu Palembang, Jakarta,
Bandung,
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah satuan kerja perangkat daerah sebanyak 108 sampel yang mengembalikan  sebanyak  80  sampel yang  cacat  5  sampel    sisanya  75 sampel  siap  diolah.  Teknik    analisis data yang digunakan didalam penelitian  ini  memakai  SEM  PLS dengan  memakai  metode  descriptive and  verification  method  (Azwar, Syaifuddin, 2007).
Secara keseluruhan,  proses  pengumpulan data  telah  diambil  selama  4  bulan dan  penelitian  ini  tidak  didanai  oleh
Peranan Anggaran Informasi Akuntansi Realisasi Biaya Penilaian Kinerja Akuntansi Pertanggung jawaban Anggaran Biaya Manfaat informasi Akuntansi
Pertanggung
Jawaban
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia
Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
organisasi  apa  pun.Hasil  pengolahan
data terlihat tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Loading factor No. Loading factor masing-masing indikator Anggaran Biaya Era Covid-19 Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban 1. Indikator 1 0.731 0.802 2. Indikator 2 0.894 0.810 3. Indikator 3 0.796 0.792 4. Indikator 4 0.627 0.861 5. Indikator 5 0.452 0.773 6. Indikator 6 0.371 0.684 7. Indikator 7 0.727 0.766 8. Indikator 8 0.827 0.762 9. Indikator 9 0.827 0.382 10 Indikator 10 0.827 0.682 11 Indikator 11 0.382 0.682 12 Indikator 12 0.382 0.782 13 Indikator 13 0.382 0.766 14 Indikator 14 0.382 0.766 15 Indikator 15 0.382 - 16 Indikator 16 0.382 - Sumber: Olah data SPSS, 2020
Tabel 2 Hasil Uji. Hasil Square roots of AVE
No Variabel Square roots of AVE 1. Anggaran Biaya Era Covid-19 0.729 2. Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban 0.849 Sumber: Olah data SPSS, 2020 Tabel 3. Hasil Uji Composite Reliability No. Variabel Composite reliability Cronbach’s Alpha 1. Anggaran Biaya Era Covid-19 0.816 0.982 2. Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban 0.810 0.986 Sumber: Olah data SPSS, 2020
___________________________________ *), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020

## Tabel 4. model diukur menggunakan R
square No. Model R square 1. Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban 0.169
Sumber: Olah data SPSS, 2020
Tabel 5. Hasil Uji Q square No. Model Q square 1. Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban 0.349 Sumber: Olah data SPSS, 2020 Tabel 6. Hasil Pengujian Pengaruh langsung No. Pengaruh Langsung Koefisien  Signifikansi  Keterangan 1 Informasi  Akuntansi  Pertanggung Jawaban -0.508 0.044 Diterima Sumber: Olah data SPSS, 2020 Pengujian yang dilakukan dalam  melihat  nilai  R 2 ,  model  PLS juga  dievaluasi  dengan  melihat  Q 2 predictive  relevance untuk  model konstruk.  Q 2 mengukur  seberapa baik  nilai  observasi  dihasilkan  oleh
model dan juga estimasi
parameternya.  Nilai  Q 2 >  0  (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive
relevance ,  Hasil  AVE  menunjukkan bahwa  indikator  yang  dimikili  oleh masing-masing variabel dapat mengukur  variabel  yang  dimaksud. D iscriminat      validity adalah membandingkan  nilai square  root  of average  variance  extracted (AVE)
setiap  konstruk  dengan  korelasi antara  konstruk  dengan  konstruk lainnya  dalam  model.  Dimana  nilai AVE  harus  >  0,50.  Hasil  composite reliability menunjukkan bahwa masing-masing indikator dapat mengukur variabel dengan andal.
Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh  variabel  dalam  hipotesis semakin  baik  anggaran  biaya  era covid-19, maka semakin baik informasi akuntansi pertanggungjawaban.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  nilai  signifikansi  0.054. Oleh  sebab  itu  hipotesis  untuk pengaruh langsung dalam variabel ini
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
diterima.  Suatu  konstruk  dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach  alpha  >0,60. Structural Equation  Model (SEM)  dengan metode Partial  Least  Square (PLS) dengan  menggunakan software  warp PLS  5.0 . PLS  merupakan factor indeterminacy metode  analisis  yang powerful oleh karena tidak
mengasumsikan  data  harus  dengan pengukuran skala tertentu dan jumlah sampel kecil (Sugiono 2017). Hal ini dirasakan sangat penting oleh responden  untuk  mencapai  anggaran biaya  Era  Covid-19  yang  maksimal maka  akan  berdampak  pada  realisasi informasi
akuntansi pertanggungjawaban.

## 2. DISKUSI
Manfaat  informasi  akuntansi pertanggungjawaban  yang  berupa informasi  di  masa  yang  akan  datang adalah  untuk  penyusunan  anggaran. Selanjutnya    informasi  yang  berupa informasi masa lalu sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban  dan  pemotivasi manajer. Mulyadi (2011:174) informasi akuntansi pertanggungjawaban memiliki manfaat sebagai sebagai dasar
penyusunan anggaran, sebagai penilai kinerja pusat pertanggungjawaban, sebagai pemotivasi manajer. Proses penyusunan  anggaran  biaya  pada dasarnya merupakan proses
penetapan peran dalam usaha pencapaan sasaran Pemerintah daerah.  Penyusunan  anggaran  hanya mungkin  dilakukan  jika  tersedia informasi akuntansi
pertanggungjawaban, yang
mengukur  berbagai  nilai  sumber daya  yang  disediakan  bagi  manajer yang berperan dalam usaha pencapaian sasaran yang telah ditetapkan  dalam  tahun  anggaran.
Dengan demikian, anggaran berisi informasi
akuntansi pertanggungjawaban  yang  mengukur nilai  sumber  daya  yang  disediakan selama  tahun  anggaran  bagi  manajer yang  diberi  peran  untuk  mencapai sasaran  perusahaan.  Dalam  proses penyusunan anggaran, informasi akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengirim peran kepada  manajer  yang  diberi  peran dalam pencapaian sasaran perusahaan.(  Tselios  &  Tompkins, 2017:  Williams,  C.  C.,  &  Gurtoo, 2011:  Hertati,  Widiyanti..Desfitrina.
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia
Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
Syafarudin. 2020: Hansen, &
Mowen, 2009).
Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian
aktivitas organisasi, karena informasi
tersebut menekankan hubungan
antara  informasi  dengan  manajer yang bertanggungjawab  terhadap perencanaan dan realisasinya.
Pengendalian dapat dilakukan dengan  cara  memberikan  bagi  setiap manajer untuk merencanakan pendapatan,  dan/atau  biaya  tersebut menurut manajer yang bertanggungjawab. Dengan demikian, informasi akuntansi
pertanggungjawaban  mencerminkan skor  ( score )  yang  dibuat  oleh manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk
melaksanakan peran manajer tersebut dalam  mencapai  sasaran  perusahaan.
Informasi akuntansi
yang dihubungkan  dengan  manajer  yang memiliki  peran  digunakan  untuk mengukur kinerja manajer. Informasi akuntansi  disebut  dengan  informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan
bagian  yang  sangat  penting,  dengan informasi akuntansi
dapat menggambarkan    motivasi  kepala daerah.  (Mulyadi.  2011:  Peña,et,all, 2020:  Peña,et,all,  2020:  Hertati.L, Iriadi  ,  Safkaur.O,  Fery,  Antasari, Nazarudin, 2020).
Munculnya  pengaruh  langsung Informasi akuntansi pertanggungjawaban  mencerminkan motivasi  pemerintah  daerah    dengan mempengaruhi  penghargaan  kinerja. Penghargaan  sebagian  didasarkan atas informasi akuntansi
pertanggungjawaban pemerintah
daerah    akan  berkeyakinan  bahwa kinerjanya yang  diukur  dengan
informasi akuntansi pertanggungjawaban (informasi masa lalu)  akan  diberi  penghargaan  yang sebagian besar didasarkan atas informasi  akuntansi.  Kemungkinan kinerja akan memperoleh
penghargaan  inilah  yang  memotivasi pemerintah daerah
untuk meningkatkan  kinerja.  Secara  tidak langsung, informasi akuntansi pertanggungjawaban berdampak terhadap motivasi melalui nilai penghargaan.  Informasi  akuntansi pertanggunglawaban
(berupa
informasi  masa  lalu)  digunakan
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
untuk  mengukur  kinerja  pemerintah daerah. Stuktur penghargaan sebagian besar didasarkan atas informasi  akuntansi,  manajer  akan memperoleh  kepuasan.  Kepuasan manajer  atas  penghargaan  yang diterimanya dipengaruhi oleh penilaian  manajer  atas  kepantasan penghargaan tersebut.( Kruks- Wisner, 2015: Anthony, &
Govindarajan,  2009:  Agrawal  & Ribot,  1999:  Barnett-Howell  & Mobarak, 2020:  Corbridge  & Veron, 2005: Agarwal, 2012).

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Fungsi anggaran sebagai hasil akhir  proses  penyusunan  rencana kerja  agar  menghasilkan  informasi akuntansi pertanggungjawaban.
Anggaran  merupakan  cetak  biru ( blue  print )  aktivitas  yang  akan dilaksanakan  pemerintah  daerah  di masa  yang  akan  datang.  Anggaran berfungsi sebagai alat berkomunikasi intern yang menghubungkan berbagai  unit  satuan  kerja  perangkat daerah dalam pemerintah daerah dan yang  menghubungkan  kepala  dinas dengan pemerintah daerah. Anggaran berfungsi  sebagai  tolak  ukur  yang dipakai  sebagai  pembanding  hasil
operasi sesungguhnya. Anggaran berfungsi  sebagai  alat  pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk  bidang  yang  kuat  dan lemah bagi pemerintah daerah. Anggaran  berfungsi  sebagai  alat untuk mempengaruhi dan memotivasi  satuan  kerja  pemerintah daerah    dan  ASN    agar  senantiasa bertindak  secara  efektif  dan  efisien sesuai  dengan  tujuan  pemerintah daerah.  Hubungan  antara  anggaran dengan informasi akuntansi pertanggung    jawaban  Era  Covid-19 keluarannya, pusat biaya yaitu  pusat biaya  pemerintah  daerah    adalah pusat pertanggungjawaban yang
sebagian besar masukannya mempunyai  hubungan  yang  nyata dan  erat  dengan  informasi  akuntansi pertanggungjawaban.  Contoh  pusat biaya  satuan  kerja  perangkat  daerah adalah  pusat  biaya  kebijakan  dalam satuan  kerja    informasi  akuntansi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban  sebagai  pusat biaya  kebijakan  tidak  dapat  diukur prestasinya  berdasarkan  efisiensinya karena  tidak  adanya  hubungan  yang nyata  antara  masukan  dan  keluaran atau  karena  keluaran  pusat  biaya
___________________________________ *), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
kebijakan  tidak  dapat  diukur  secara kuantitatif.

## E. DAFTAR RUJUKAN
Anthony,  Robert  N.  dan  Vijay Govindarajan.  (2009). Sistem Pengendalian  Manajemen. Edisi kesebelas. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Agrawal, A. (2007). Forests, governance,  and  sustainability: Common  property  theory  and its  contributions.  International
Journal  of  the  Commons,  1(1), 111 – 136.
Agrawal,  A.,  &  Ribot,  J.  (1999).
Accountability in decentralization:  A  framework with  South  Asian  and  West African  cases.  The  Journal  of
Developing  Areas,  33,  473 –
502. Agarwal, A., Perrin, N., Chhatre, A., Benson, C. S., &  Kononen, M. (2012). Climate policy processes,  local  institutions, and adaptation actions: Mechanisms  of  translation  and influence. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate  Change,  3(6),  565 – 579. Arikunto,  Suharsimi,  2008.  Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Azwar, Syaifuddin, (2007). Validitas dan  Reliabilitas,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Barnett-Howell,  Z.,  &  Mobarak,  A. M.  (2020).  The  Benefits  and costs  of  social  distancing  in rich  and  poor  countries.  arXiv preprint arXiv:2004.04867.
Calvo, R. A., Deterding, S., & Ryan, R. M. (2020). Health surveillance  during  COVID-19
pandemic.
Corbridge, S., Williams, G.,
Srivastava,  M.,  &  Véron,  R. (2005). Seeing the state: Governance and governmentality in India. Cambridge University Press.
Das, V. (2020b). Facing  COVID-19:
My  Land  of  neither  hope  nor despair.  American  Ethnologist website, 1.
Drèze,  J.,  &  Sen,  A.  (2013).  An uncertain  glory:  India  and  its contradictions. Princeton University Press. Dutta.A  &  Fischer  A.W.(2021).The local  governance  of  COVID-19: Disease prevention and socialsecurity  in  rural  India. World  Development  .  World Development  journal  homepage: www.elsevier. com/ locate/worlddev  138  (2021)  .1-
11
Engle,  N.  L.,  &  Lemos,  M.  C. (2010). Unpacking governance: Building  adaptive  capacity  to climate  change  of  river  basins in Brazil. Global Environmental  Change,  20(1), 4 – 13.
EPW  (2020).  Editorial:  COVID-19 and national disaster management  act.  Economic and Political Weekly, 55(19).
Garisson,  Ray  H.  dan  Eric  W. Noreen. (2010). Akuntansi Manajerial . Terjemahan A.  Totok  Budisantoso.  Buku
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
Satu.  Jakarta:  Penerbit  Salemba Empat.
Gupta, A. (2013). Red tape: Bureaucracy, structural violence, and poverty  in  India.  Duke  University
Press.
Heller,  P.  (2000).  Degrees  of democracy:  Some  comparative lessons from India. World Politics, 52, 484 – 519.
Heller,  P.,  Harilal,  K.  N.,  & Chaudhuri, S. (2007). Building local  democracy:  Evaluating the  impact  of  decentralization in Kerala, India. World Development, 35, 626 – 648. Fischer,  H.  W.,  &  Ali,  S.  S.  (2019). Reshaping  the  public  domain: Decentralization,  the  Mahatma Gandhi National Rural Employment  Guarantee  Act (MGNREGA),  and  trajectories of  local  democracy  in  rural
India.  World  Development,
120, 147 – 158.
Faguet, J. P. (2012). Decentralization and popular democracy: Governance  from  below  in Bolivia. University of Michigan Press.
Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance: a special issue of  World  Development,  2013.
World Development, 53.
Fischer,  H.  W.  (2016).  Beyond participation and accountability: Theorizing representation in local democracy. World Development, 86, 111 – 122. Fitra  (2020).  Ini  Potensi  Korupsi Anggaran  Penanganan  Covid-19 Menurut Fitra https: //nasional.kompas.com/read/202 0/04/09/21255061/ini-potensi- korupsi-anggaran-penanganan-
covid-19-menurut-fitra . Firly  (2020) . Bansos  Covid-19  di
Pusaran Korupsi dan OTT Pejabat  Kemensos.  https://www. cnnindonesia.com/nasional/2020
1205121418-12-578353/bansos- covid-19-di-pusaran-korupsi- dan-ott-pejabat-kemensos
Hansen,  Don  R.  dan  Maryanne  M. Mowen. (2008). Akuntansi Manajemen . Buku Satu. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Hansen,  Don  R.  dan  Maryanne  M.
Mowen. (2009). Akuntansi Manajemen .  Buku  Dua.  Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Hertati.  L  (2015).  Competence  of Human  Resources,  The  Benefits of  Information   Technology  on Value  of  Financial  Reporting  in Indonesia.  Research  Journal  of Finance and Accounting 6, (8) 12- 18 Hertati.L. Zarkasyi.W.Suharman.H.Umar.H. (2019).    The  Effect  of  Human Resource  Ethics  on  Financial Reporting  Implications  for  Good Government  Governance  (Survey of  Related  Sub-units  in  State- owned  Enterprises  in  SUMSEL).
International Journal of Economics  and  Financial.  9(4), 267-276 Hertati,  L.  Widiyanti.M.Desfitrina. Syafarudin.A. (2020). The Effects
Of  Economic  Crisis  On  Business Finance.  International  Journal  of Economics  and  Financial  Issues
10, (3) 236-244.
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia
Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
Safkaur.O, & Hertati.L.(2020). Perubahan Struktur Modal Menyebabkan  Perubahan  Kinerja Keuangan      Jurnal Ekonomi Dan Perbankan 9(2) 94-105 Hertati.L  ,  Zarkasy.W,  Adam.M., Umar.H, Suharman.H.(2020). Decrease  in  Labor  Levels  in  the Covid-19  Government  Budget. Ilomata  International  Journal  of
Tax  &  Accounting.  1  (  4)    .  193-
209 Hertati.L,  Syafarudin.A,  Safkaur.O. Fery.I.( 2020).  Peran  Manajemen Perubahan Pada Akuntansi Manajemen Strategis Akibat Virus  Corona  . Jurnal  Revenue  :
Jurnal  Ilmiah  Akuntansi    1  (2).
201-216.
Hertati.L, Iriadi2 , Safkaur.O, Fery.I., Antasari.R Nazarudin.(2020). Peran  Akuntansi  Aktiva  Tetap, Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Akibat  Covid-19.  Jurnal  Revenue :  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi    1 (2).182-200 Hertati.L.Safkaur.O.(2020).  Dampak Revolusi  Industri  4.0  Era  Covid- 19 Pada Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Struktur Modal  Perusahaan.  Jurnal  Riset Akuntansi  Dan  keuangan  8  (3), 2020, 503-518 lkhsan, Arfan dan Muhammad Ishak.
(2009). Akuntansi  Keperilakuan . Jilid  Satu.  Jakarta:  Penerbit Salemba Empat.
Isaac,  T.,  &  Sadanandan,  R.  (2020).
COVID-19, Public Health System  and  Local  Governance
in Kerala. Economic &
Political Weekly, 55(21), 11.
Lili.P.S  (2020).  Bansos  Covid-19  di Pusaran Korupsi dan OTT Pejabat  Kemensos.  https://www. cnnindonesia.com/nasional/2020
1205121418-12-578353/bansos- covid-19-di-pusaran-korupsi- dan-ott-pejabat-kemensos Joshi,  A.,  &  Schultze-Kraft,  M.
(2014). Introduction-Localising Governance:  An  Outlook  on Research  and  Policy.  IDS Bulletin, 45(5), 1 – 8.
Khanna,  S.  S.,  Babu,  P.  S.,  Kundu, A., Hazarika, S. J., Barman, D., & Rathod, S. (2020). Numerous  vaccine  and  drug trials  for  COVID-19  in  the World:  A  review.  Journal  of
Advanced  Medical  and  Dental Sciences Research, 8(5).
Kruks-Wisner, G. (2015). Navigating the  State:  Citizenship  practice and the pursuit
Lancet (2020). Editorial: India under
COVID-19  lockdown.  Lancet
(London, England), 395(10233), 1315. Longstaff, P. H., & Yang, S. (2008). Communication  Management and  Trust:  Their  Role  in Building Resilience to. S urprises”  such  as  Natural
Disasters,  Pandemic  Flu,  and Terrorism,
Nafarin.  M.  (2008). Penganggaran Perusahaan . Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Mulyadi. 2011. Akuntansi Manajemen  Konsep,  Manfaat  & Rekayasa .  Edisi  Ketiga.  Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
Maiorano, D., Das, U., & Masiero, S. (2018). Decentralisation, clientelism and social protection programmes: A study  of  India’s  MGNREGA.
Oxford  Development  Studies, 46(4), 536 – 549.
Manor,  J.  (1999).  The  political economy of democratic decentralization. Washington
DC: The World Bank.
Manor,  J.  (2010).  Local  governance. In  N.  G.  Jayal  &  P.  B.  Mehta (Eds.),  The  oxford  companion to politics in India (pp. 61 – 79).
Oxford: Oxford University Press.
Muñoz,  D.  C.,  Amador,  P.  M., Llamas,  L.  M.,  Hernandez,  D. M., & Sancho, J. M. S. (2017). Decentralization of health systems  in  low  and  middle income countries: A systematic review. International journal of public health, 62(2), 219 – 229.
Peña,  S.,  Cuadrado,  C.,  Rivera- Aguirre, A., Hasdell, R., Nazif- Munoz,  J.  I.,  Yusuf,  M.,  & Vásquez,  H.  (2020).  PoliMap: A  taxonomy  proposal  for mapping and understanding the global  policy  response  to
COVID-19.
Perry, H. B., Dhillon, R. S., Liu, A., Chitnis, K., Panjabi, R.,
Palazuelos,  D.,  ...  Nyenswah, T.  (2016).  Community  health worker  programmes  after  the 2013 – 2016  Ebola  outbreak.
Bulletin  of  the  World  Health Organization, 94(7), 551.
Quinn,  S.  C.,  Parmer,  J.,  Freimuth,
V. S., Hilyard, K. M., Musa, D.,
& Kim, K. H. (2013). Exploring
communication, trust in government,  and  vaccination intention later in the 2009 H1N1 pandemic:  Results  of  a  national survey. Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy,  Practice,  and  Science, 11(2), 96 – 106.
Ranscombe, P. (2020). Rural areas at risk during COVID-19 pandemic. The Lancet Infectious Diseases, 20(5), 545.
Roy,  A.,  &  Dave,  S.  K.  (2020).
When  people  and  governments come  together.  Economic  &
Political Weekly, 55(18), 11. Rudianto. 2009. Akuntansi Manajemen  Informasi  Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen .  Jakarta:  Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sibley,  C.  G.,  Greaves,  L.  M., Satherley,  N.,  Wilson,  M.  S.,
Overall,  N.  C.,  Lee,  C.  H.,  ... Houkamau, C. A. (2020). Effects of  the  COVID-19  pandemic  and nationwide  lockdown  on  trust,
attitudes  toward  government, and well-being. American Psychologist.
Singh,  S.,  &  Sharma,  P.  (2007).
Decentralization: Institutions
and politics in rural India. Delhi:
Oxford University Press.
Sumner, A., Hoy, C., & Ortiz-Juarez, E.  (2020).  Estimates  of  the Impact  of  COVID-19  on  Global Poverty.
Tselios,  V.,  &  Tompkins,  E.  (2017).
Local government, political decentralisation and resilience to natural hazard-associated
*), Universitas Indo Global Mandiri **) Universitas Esa Unggul
***), Universitas Komputer Indonesia ****), Universitas Satya Negara Indonesia
Volume 1 Nomor 2 Edisi Januari – Juni 2020
disasters. Environmental Hazards, 16(3), 228 – 252.
Van Bavel, J. J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara,  M.,Drury,  J.  (2020).
Using  social  and  behavioural science  to  support  COVID-19 pandemic response. Nature
Human Behaviour, 1 – 12.
Vogel,  B.,  &  Henstra,  D.  (2015).
Studying local climate adaptation:  A  heuristic  research framework for comparative policy analysis. Global
Environmental Change, 31, 110 –
120.
Williams,  C.  C.,  &  Gurtoo,  A.
(2011). Evaluating women
entrepreneurs  in  the  informal sector:  Some  evidence  from India.  Journal  of  Developmental
Entrepreneurship,  16(03),  351 – 369.
Witsoe,
J. (2012). Everyday
corruption  and  the  political mediation  of  the  Indian  state.
Economic  &  Political  Weekly, 47(6), 47.
World Health Organization, & World Health  Organization.  (2020). Report  of  the  WHO-China  joint mission  on  coronavirus  disease 2019 (COVID-19).
Zetzsche, D. A. (2020).  One Million
or One Hundred Million Casualties? – the  Impact  of  the
COVID-19  Crisis  on  Low-and
Middle-Income
Countries – .
Available at SSRN 3597657.

## PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

## FAKULTAS EKONOMI UTP
1. Artikel  dapat  diangkat  dari  hasil  penelitian  atau  kajian  analitis kritis di  bidang ilmu  Ekonomi  yang  berhubungan  dengan  bidang  Perbankan,  Manajemen  dan Akuntansi yang dianggap perlu didesimanisasikan.
2. Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Inggris ,  minimal  10  halaman  dan maksimal  15 halaman termasuk daftar pustaka dan lampiran;  ukuran kerta A4, spasi 1,5;  margin  kiri  4  cm,  margin  kanan,  atas  dan  bawah  masing-masing  3  cm, menggunakan Times New Roman font 12

## 3. Artikel diketik dengan komputer program MS. Word
Penulis dimohon mengirimkan satu print out dan satu CD yang berisi artikel.
Cantumkan alamat, email dan nomor telepon/HP penulis untuk keperluan konfirmasi tentang tulisan yang dikirimkan ke redaksi.
4. Artikel dilengkapi : Abstrak maksimum 150 kata, dan kata-kata kunci
Biodata  singkat  penulis  dan  identitas  penelitian  dicantumkan  sebagai  catatan  kaki pada halaman pertama artikel.
5. Penulisan Daftar Rujukan mengikuti urutan:
a) Last name, first name, middle name
b) Tahun penerbitan
c) Judul buku (huruf miring),
d) Kota penerbitan dan
e) Nama penerbit  (bila buku) atau judul artikel, judul  jurnal,  beserta volume, nomor edisi dan halaman (bila artikel).
Contoh :
Brigham  &  Houston,  2006, Dasar-dasar  Manajemen  Keuangan, Jakarta,  Salemba Empat.
Mikial,  Msy,  2010, Evaluasi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Zakat,  Infaq  dan Shadaqah  pada  Lembaga  Amil  Zakat  Daerah  (Lazda)  Sumsel  Dompet  Sosail  Insani Mulia (DSIM) Palembang , Palembang, Majalah UTP, No. 64,2010, 92-101.
6. Artikel hasil penelitian memuat :
Judul (maks 14 kata)
Nama penulis (tanpa gelar) Alamat email yang dapat dihubungi Abstrak (Bhs Inggris, satu paragraf) Kata-kata kunci A.  Pendahuluan (memuat latar belakang masalah, dan sedikit  tinjauan pustak, serta masalah dan tujuan penelitian)
B. Metode penelitian C. Hasil dan pembahasan D. Simpulan dan Saran
E. Daftar rujukan (berisi pustaka yang betul-betul  dirujuk dalam naskah) Lampiran (bila perlu)
7. Artikel  Kajian  Analisis  Kritis di  bidang  Ilmu  Ekonomi  yang  dianggap  perlu didesimanisasikan  memuat :  Judul,  Nama  penulis dan alamat  email yang  dapat dihubungi