## Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana

## Andi Desmon, Rina Rahma Ornella Angelia, Rahmi Erwin
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia andidesmon21@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  tentang  pemeriksaan  setempat  oleh  Hakim  dalam  perkara  pidana  bertujuan  untuk mengetahui  dan  memperoleh  suatu  gambaran  yang  komprehensif  terkait  pemeriksaan  setempat oleh Hakim dalam perkara pidana. Penelitian ini  penting dilakukan, karena dalam perkembangan praktek  peradilan  di  Indonesia,  pemeriksaan  setempat  yang  dilakukan  oleh  Hakim  tidak  hanya dilakukan  terhadap  perkara  perdata  saja,  namun  juga  dipraktikkan  dalam  penyelesaian  perkara pidana. Padahal KUHAP tidak mengatur tentang pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian yang  dilakukan  oleh  Hakim  dalam  perkara  pidana.  Secara  implisit  KUHAP  hanya  mengatur kegiatan  rekonstruksi  atau  reka  ulang  yang  dilakukan  oleh  penyidik  pada  tahap  penyidikan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  menggunakan  metode  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh  kesimpulan  bahwa pemeriksaan  setempat  oleh  Hakim  dalam  perkara  pidana  merupakan  diskresi  Hakim  untuk mengklarifikasi  dan  menvalidasi  suatu  alat  bukti  guna  menemukan  fakta  hukum,  yang  bertujuan untuk  menambah  keyakinan  hakim  dalam  memberikan  putusan  terhadap  perkara  pidana  yang sedang  diperiksa.  Kewenangan  diskresi  yang  dimiliki  oleh  hakim  dalam  melakukan  pemeriksaan setempat dalam perkara pidana bersifat fakultatif, artinya tidak secara apriori mengikat dan hanya bersifat sebagai pelengkap, yang pelaksanaannya tergantung dari penilaian Hakim. Secara hukum, pemeriksaan  setempat  oleh  Hakim  dalam  perkara  pidana  merupakan  bagian  dari  pembuktian dalam proses persidangan. Karenanya secara teoretis masuk dalam hukum pembuktian.
Kata Kunci : Diskresi; Pembuktian; Pemeriksaan Setempat.

## Abstract
Research  on  local  examinations  by  judges  in  criminal  cases  aims  to  find  out  and  obtain  a comprehensive picture regarding local examinations by judges in criminal cases. This research is important to do, because in the development of judicial practice in Indonesia, local examinations conducted  by  judges  are  not  only  carried  out  on  civil  cases,  but  are  also  practiced  in  the settlement  of  criminal  cases.  Even  though  the  Criminal  Procedure  Code  does  not  regulate  local examinations  in  the  verification  process  carried  out  by  judges  in  criminal  cases.  Implicitly  the Criminal Procedure Code only regulates reconstruction or reconstruction activities carried out by investigation  at  the  investigative  stage.  This  research  is  a  legal  research  using  bid-invitation approach  and  case  approach.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  was  concluded  that  local examinations by judges in criminal cases are the judge's discretion to clarify and validate a piece of evidence to find legal facts, which aims to increase the judge's confidence in giving a decision on  a  criminal  case  being  examined.  The  discretionary  authority  possessed  by  judges  in  carrying out local examinations in criminal cases is facultative, meaning that it is not a priori binding and is only complementary, the implementation of which depends on the judge's judgment. Legally, a local  examination  by  a  judge  in  a  criminal  case  is  part  of  the  evidence  in  the  judicial  process. Therefore theoretically included in the law of evidence.
Keywords: Discretion; Evidence; Local Examination.

## 1. PENDAHULUAN
Pemeriksaan  setempat  merupakan  pemeriksaan  mengenai  perkara  oleh Hakim yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan. melalui pemeriksaan setempat,  Hakim akan memperoleh gambaran  atau keterangan serta kepastian  tentang  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  objek  sengketa.  Pemeriksaan setempat  oleh  Hakim  berfungsi  untuk  membuktikan  kejelasan  dan  kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas dari objek sengketa. 1
Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR dan 180 Rbg. Pasal 153 HIR  menyebutkan  bahwa  jika  dipandang  perlu  atau  berguna,  maka  ketua  dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis Hakim dengan dibantu oleh  Panitera  untuk  mengadakan  peninjauan  dan  pemeriksaan  setempat,  yang dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  oleh  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan. 2 Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  7  Tahun  2001  tentang  Pemeriksaan  Setempat,  memberikan  pedoman kepada  Hakim  agar  dilaksanakannya  pemeriksaan  setempat  terhadap  gugatan perdata  dengan  objek  sengketa  tanah. 3 Ketentuan  tersebut  menjelaskan  terkait tujuan  dilaksanakannya  pemeriksaan  setempat,  yaitu  untuk  mengantisipasi  objek sengketa yang tidak dapat dieksekusi di kemudian hari. 4
Pemeriksaaan  setempat  oleh  Hakim  dalam  praktik  peradilan  di  Indonesia tidak  hanya  dilakukan  dalam  perkara  perdata  tetapi  juga  untuk  penyelesaian perkara  pidana.  Padahal  KUHAP  tidak  mengatur  tentang  pemeriksaan  setempat dalam  proses  pembuktian  yang  dilakukan  oleh  Hakim  dalam  perkara  pidana. Secara  implisit  KUHAP  hanya  mengatur  kegiatan  rekonstruksi  atau  reka  ulang yang  dilakukan  oleh  penyidik  pada  tahap  penyidikan,  yang  tata  cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. 5
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa perkara pidana Nomor: 646/Pid.B/2022/PN.Pdg pada tahun 2022, melakukan pemeriksaan setempat  dalam  proses  pembuktian,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Putusan Perkara  Pidana  Nomor  644/Pid.B/2022/PN.Pdg.  Pertimbangannya  Hakim  dalam Putusan  Perkara  Pidana  Nomor  644/Pid.B/2022/PN.Pdg  menyatakan  sebagai
1 Maria  Rosalina,  “Pengaturan  Pemeriksaan  Setempat  (Decentee)  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia” 18, no. 1 (2018): 1–10, https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.909.
2 Marselinus  Ambarita,  “Kekuatan  Pembuktian  Pemeriksaan  Setempat  (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata,” Jurnal Legislasi  Indonesia 18,  no. 3  (2021): 385– 95, https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744.
3 Xavier  Nugraha.  Febrian  Dirgantara,  Ahmad  Muzakki,  Joni  Eko  Waluyo,  “Akibat  Hukum  Tidak Dilakukannya  Pemeriksaan  Setempat  Dalam  Gugatan  Dengan  Objek  Sengketanya  Tanah:  Apakah  Ada?,” Jurnal IUS Jurnal Hukum Dan Keadilan 8, no. 1 (2020): 600–617, http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.780.
4 Ramdani Wahyu Sururie, Fahadil Amin Al Hasan, “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente)
Pada Perkara Hak Asuh Anak,” Jurnal Yudisial 15, no. 2 (2022): 187–205, http://dx.doi.org/10.29123/jy.v15i2.500.
5 Akhmad  Zubairy,  “Reka  Ulang  Sebagai  Alat  Bukti  Surat  Oleh  Penuntut  Umum  Dalam  Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 2 (2021): 270– 88, https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.34.
berikut:“  …  dengan  penjelasan  terdakwa  I  tidak  ada  memukul,  namun  ketika dilakukan pemeriksaan dilokasi tempat kejadian perkara, saksi menjelaskan yang berbeda…”.    Pertimbangan  lainnya,  Hakim  menyatakan  sebagai  berikut: “…bahwa saksi yang meringankan diragukan keterangannya, keraguan itu majelis hakim pahami pada saat pemeriksaan tempat kejadian pidana…”.
Kemudian,  pada  Januari  2023,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan yang memeriksa perkara kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, juga melakukan sidang pemeriksaan setempat ke Tempat Kejadian Perkara kasus pembunuhan berencana tersebut. Pelaksanaan sidang pemeriksaan tersebut, dihadiri  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  Jaksa  Penuntut Umum,  terdakwa  beserta  penasihat  hukum  para  terdakwa,  sebagaimana  yang termuat dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini diantaranya  yang  dilakukan  oleh  Dirgantara  (2020).  Penelitian  ini  mengkaji tentang  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  apabila  tidak  dilakukannya  sidang pemeriksaan setempat oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata yang objek sengketanya  tanah.  Penelitian  ini  menyimpulkan:  pertama,  konsekuensi  yuridis dari  digunakannya  frasa  “jika  dirasa  perlu”  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  terkait  pemeriksaan  setempat  adalah,    ketika    salah    satu    pihak (penggugat,    tergugat,    atau    hakim)    telah    menghendaki    adanya  pemeriksaan setempat,  maka  sejatinya  pemeriksaan  setempat  ini  bersifat  wajib.  Kedua,  akibat hukum    tidak    dilaksanakannya    pemeriksaan    setempat,    ketika    terdapat    salah satu  pihak yang mengehendaki adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke  verklaard ).  Gugatan  tersebut  tidak  dapat  diterima,  karena  gugatan tersebut kabur ( obscuur libel ). 6
Kemudian  penelitian  Ambarita  (2021),  yang  mengkaji  tentang  kekuatan pembuktian  sidang  pemeriksaan  setempat  dalam  pemeriksaan  sengketa  perdata. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pemeriksaan  setempat  berfungsi  untuk mencocokan dalil gugatan penggugat mengenai objek perkara seperti tanah yaitu batas-batasnya,  luasnya  berapa,  letaknya  dimana  dengan  menyebutkan  secara detail  misalnya  nama  jalan,  desa,  kecamatan,  kabupaten,  kemudian  berbatasan dengan  apa/harta  milik  siapa.  Hal  ini  ditujukan  untuk  mempermudah Hakim/Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  apakah  gugatan  dapat dikabulkan  atau  ditolak,  atau  apakah  gugatan  kabur  sehingga  tidak  dapat diterima. 7
6 Xavier  Nugraha.  Febrian  Dirgantara,  Ahmad  Muzakki,  Joni  Eko  Waluyo,  “Akibat  Hukum  Tidak Dilakukannya  Pemeriksaan  Setempat  Dalam  Gugatan  Dengan  Objek  Sengketanya  Tanah:  Apakah  Ada?,” Jurnal IUS Jurnal Hukum Dan Keadilan 8, no. 1 (2020): 600–617, http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.780.
7 Marselinus Ambarita, “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam  Pemeriksaan  Sengketa  Perdata,” Jurnal  Legislasi  Indonesia 18,  no.  3  (2021):  385–95, https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744.
Selanjutnya  penelitian  Sururie  (2022),  yang  mengkaji  tentang  pelaksanaan sidang  pemeriksaan  setempat  dalam  penyelesaian  perkara  hak  asuh  anak. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  alasan  utama  dilaksanakannya  pemeriksaan setempat karena para pihak tidak dapat menghadirkan anak yang diperebutkan hak asuhnya  tersebut  ke  persidangan.  Hal  ini  menyebabkan  Majelis  Hakim  belum mendapatkan  informasi  yang  utuh  tentang  kondisi  objektif  anak.  Selanjutnya, hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  mekanisme  pemeriksaan  setempat  dalam perkara  ini  tidak  berbeda  dengan  pemeriksaan  setempat  pada  umumnya. Pemeriksaan setempat pada perkara sengketa hak asuh anak ini dilakukan dengan mekanisme  yang  sama  dengan  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  pada  perkara sengketa harta benda. Adapun perbedaan utama di antara keduanya adalah objek dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan tersebut. 8
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih  fokus  pada  pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana.  Fokus  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dirgantara,  dkk    melihat  akibat hukum  yang  ditimbulkan  apabila  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara  perdata  yang  objek  sengketanya  tanah.  Penelitian  Marselinus  Ambarita memaparkan  tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam sengketa perdata.  Sementara  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sururie  menjelaskan tentang  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  pada  perkara  perdata  selain  perkara kebendaan, tetapi ada perkara sengketa hak asuh anak.
Berdasarkan  fakta  hukum  diatas,  terlihat  bahwa  dalam  upaya  melakukan proses  pembuktian  terhadap  perkara  pidana,  hakim  dapat  melakukan  sidang pemeriksaan  setempat  pada  lokasi  tempat  kejadian  perkara.  Maka  dari  itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu gambaran yang komprehensif terkait pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana.
2. METODE
Penulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  menggunakan  metode pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Pendekatan  perundang- undangan  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang berkaitan  dengan  pemeriksaan  setempat  yang  dilakukan  oleh  Hakim  dalam perkara  pidana.  Pendekatan  kasus  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah terhadap  beberapa  putusan  pengadilan  yang  berkaitan  dengan  pemeriksaan setempat  yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara pidana. 9 Bahan hukum yang digunakan  dalam  penulisan  ini  terdiri  atas  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan-bahan  hukum  dimaksud,  diperoleh
8 Ramdani Wahyu Sururie, Fahadil Amin Al Hasan, “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Perkara Hak Asuh Anak,” Jurnal Yudisial 15, no. 2 (2022): 187–205, http://dx.doi.org/10.29123/jy.v15i2.500.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011).
melalui  studi  kepustakaan,  yang  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif analitis. 10
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pembuktian Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana
Penegakan  hukum  pidana  melalui  serangkaian  hukum  acara  pidana  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  (kepolisian,  kejaksaan,  dan  hakim),  pada hakikatnya  secara  materiil  sudah  mengandung  pidana  dan  pemidanaan.  Proses penegakan  hukum  pidana  melalui  sistem  peradilan  pidana  yang  dimulai  dari tindakan penangkapan, penahanan, dan kemudian berakhir pada penjatuhan sanksi pidana  terhadap  seseorang  yang  diduga  melakukan  perbuatan  pidana  harus dilaksanakan secara hati-hati dan bertanggungjawab, sehingga tujuan dari pidana dan pemidanaan dapat terwujud sebagaimana mestinya. 11
Pembuktian  merupakan  bagian  dari  hukum  acara  pidana  yang  mengatur macam-macam  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum,  sistem  yang  dianut  dalam pembuktian,  syarat-syarat  dan  tata  cara  mengajukan  bukti  tersebut,  serta kewenangan  Hakim  untuk  menerima,  menolak  dan  menilai  suatu  pembuktian. Adapun  yang  menjadi  sumber  dari  hukum  pembuktian  adalah  undang-undang, doktrin, dan yurisprudensi. 12
Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang esensial dalam proses  persidangan  suatu  perkara  pidana.  Pembuktian  telah  dimulai  sejak  tahap penyelidikan  guna  menemukan  dapat  tidaknya  dilakukan  penyidikan  dalam rangka  membuat  terang  suatu  perbuatan  pidana  dan  menemukan  tersangkanya. 13 Pada  proses  peradilan,  pembuktian  diibaratkan  berada  dalam  posisi  sentral,  baik bagi  terdakwa  atau  penasehat  hukumnya  maupun  bagi  jaksa  penuntut  umum. Tahap ini sangat esensial, sebab ketika terjadi perbedaan pendapat hukum antara terdakwa  atau  penasehat  hukumnya  dengan  jaksa  penuntut  umum,  maka pembuktianlah  yang  akan  menjadi  rujukan  bagi  Hakim  yang  memeriksa  perkara dimaksud dalam menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak. 14
M.  Yahya  Harahap  menyebutkan  bahwa  pembuktian  adalah  ketentuan- ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang dibenarkan  undang-undang  untuk  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan
10 K.  Benuf  and  M.  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33,
https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504 .
11 Miftahul  Fikri.  Arfiani,  Khairul  Khairul,  Beni  Kharisma  Arrasuli,  Indah  Nadilah,  “Penegakan Hukum  Sesuai  Prinsip  Peradilan  Yang  Berkepastian,  Adil  Dan  Manusiawi :  Studi  Pemantauan  Proses Penegakan Hukum Tahun 2020,” Riau Law Journal 6, no. 1 (2022): 48–74, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938.
12 Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktis (Bandung: Mandar Maju, 2003).
13 Dewi  Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik,” Jurnal Hukum Peratun 3, no. 2 (2020): 97–110, https://doi.org//10.25216/peratun.322020.97-110.
14 Hariman  Satria,  “Ke  Arah  Pergeseran  Beban  Pembuktian,” Integritas 3,  no.  1  (2017):  87–114, https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.142.
kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti  yang  dibenarkan  undang-undang  yang  boleh  dipergunakan  Hakim  dalam membuktikan kesalahan terdakwa. 15
Berdasarkan  literatur  kepustakaan  hukum  acara  pidana  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Eddy  O.S.  Hiariej,  dikenal  beberapa  teori  pembuktian  yang digunakan  oleh  Hakim  sebagai  dasar  pembuktian,  yaitu:  Pertama,  pembuktian menurut  undang-undang  secara  positif,  yaitu  pembuktian  yang  dilakukan  oleh Hakim  dengan  mendasar  kepada  alat  bukti  yang  telah  diatur  dalam  undang- undang.  Jika  Hakim  telah  menganggap  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  terbukti  sesuai  dengan  alat-alat  bukti  yang  telah  diatur  dalam  undang- undang,  maka  dalam  hal  ini  keyakinan  Hakim  tidak  diperlukan  lagi  untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana; kedua,  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  Hakim  saja,  yaitu  suatu  pembuktian untuk  menentukan  salah  atau  tidaknya  terdakwa  semata-mata  hanya  dinilai berdasarkan keyakinan Hakim. Sistem pembuktian ini Hakim tidak terikat kepada alat  bukti.  Hakim  hanya  berpijak  pada  keyakinan  yang  timbul  dari  hati  nurani untuk  menjatuhkan  putusan  dan  menyatakan  seorang  terdakwa  bersalah  atau tidak;  ketiga,  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  Hakim  secara  logis,  yaitu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan Hakim berdasarkan alasan yang jelas  dan  logis.  Hakim  dalam  pertimbangannya  menguraikan  dan  menjelaskan alasan-alasan  logis  dan  masuk  akal  yang  mendasari  keyakinannya  untuk menjatuhkan  putusan  dan  menyatakan  seorang  terdakwa  bersalah  atau  tidak; keempat,  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  negatif,  yaitu  sistem pembuktian  yang  didasarkan  pada  keyakinan  Hakim,  yang  mana  keyakinan  itu timbul dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 16
Berdasarkan  teori  pembuktian  yang  dikenal  dalam  ajaran  hukum  acara pidana, timbul pertanyaan, teori pembuktian mana yang diatur dalam KUHAP dan digunakan oleh Hakim sebagai dasar pembuktian?  Menurut Andi Hamzah, secara umum sistem dan teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana Hakim yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri. 17 Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 183  KUHAP,  yang  berbunyi:  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah, dan  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  perbuatan  pidana  benar-benar  terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  183  KUHAP  tersebut,  pembuktian  terhadap perkara  pidana  harus  dilakukan  suatu  penelitian  terlebih  dahulu  mengenai  alat bukti  yang  dijadikan  bukti  dalam  menjatuhkan  putusan  dan  menyatakan  seorang
15 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali , 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
16 Eddy O.S. Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian , ed. Yayat Sri Hayati (Jakarta: Erlangga, 2012).
17 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
terdakwa  bersalah  atau  tidak.  Kuat  atau  lemahnya  pembuktian  tergantung  pada kesesuain antara fakta yang satu dengan fakta yang lain yang dapat dibuktikan dan diyakinkan  kepada  hakim.  Artinya,  Hakim  baru  boleh  menyatakan  terdakwa bersalah  dan  melanggar  ketentuan  dalam  hukum  pidana  bila  telah  dipenuhinya syarat-syarat  bukti  sesuai  ketentuan  KUHAP  serta  keyakinan  Hakim  terhadap perkara pidana tersebut. 18
Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang  sah,  terdiri  atas  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan  suatu  perbutan  pidana,  di mana  alat  bukti  tersebut  dapat  dipergunakan sebagai  bahan  pembuktian guna  menimbulkan  keyakinan  bagi  Hakim  atas kebenaran  adanya  suatu  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa. Artinya,  hanya  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  yang  dapat dipergunakan oleh Hakim sebagai dasar pembuktian. 19
Majelis  Hakim  dalam  mencari  dan  meletakkan  kebenaran  yang  akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang  secara  limitatif  sebagaimana  yang  disebut  dalam  Pasal  184 KUHAP  tersebut.  Tata  cara  mempergunakan  dan  menilai  kekuatan  pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh  undang-undang.  Agar  dalam  mewujudkan  kebenaran  yang  hendak dijatuhkan,  Majelis  Hakim  terhindar  dari  pengorbanan  kebenaran  yang  harus dibenarkan,  jangan  sampai  kebenaran  yang  diwujudkan  dalam  putusan  berdasar hasil  perolehan  dan  penjabaran  yang  keluar  dari  garis  yang  dibenarkan  sistem pembuktian,  tidak  berbau  dan  diwarnai  oleh  perasaan  dan  pendapat  subjektif Hakim. 20
Berkenaan dengan uraian diatas, terlihat bahwa pembuktian sangat berperan penting  dalam  proses  pemeriksaan  sidang  pengadilan.  Apabila  hasil  pembuktian dengan  merujuk  pada  alat-alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  yang  terdapat  dalam undang-undang  tidak  tercukupi  atau  terpenuhi,  dan  atau  Hakim  pun  tidak mempunyai  keyakinan  untuk  menjatuhkan  putusan  dan  menyatakan  seorang terdakwa  bersalah,  maka  terdakwa  dapat  dibebaskan  sebagaimana  yang  termuat dalam  ketentuan  Pasal  191  Ayat  (1)  KUHAP,  yang  berbunyi  “Jika  pengadilan berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang,  kesalahan  terdakwa  atas
18 Bastian  Nugroho,  “Perananan  Alat  Bukti  Dalam  Perkara  Pidana  Dalam  Putusan  Hakim  Menurut KUHAP,” Yuridika 32, no. 1 (2017): 17–36, https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780.
19 Erdianto  Effendi,  “Relevansi  Pemeriksaan  Calon  Tersangka  Sebelum  Penetapan  Tersangka,” Jurnal Hukum Undang 3, no. 2 (2020): 267–88, 10.22437/ujh.3.2.267-288.
20 Bastian  Nugroho,  “Perananan  Alat  Bukti  Dalam  Perkara  Pidana  Dalam  Putusan  Hakim  Menurut KUHAP.”
perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. 21

## 3.2. Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana
Berdasarkan  teori  pembuktian  yang  dianut  oleh  KUHAP,  terlihat  dengan jelas  bahwa  peranan  Hakim  dalam  mengadili  perkara  pidana  sangat  esensial, dimana  Hakim    dalam  menetapkan  putusan  yang  adil,  harus  mengevaluasi  dan mengklarifikasi  alat  bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan  dan  Hakim  harus memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  perbuatan  pidana  benar-benar  telah  terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan perbuatan pidana dimaksud.
Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  telah  menempatkan  Kekuasaan  Kehakiman  sebagai  kekuasaan  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan.  Hal  ini  dipertegas  kembali  melalui  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Hakim  dalam  menjalankan  tugasnya,  tidak menutup  kemungkinan  akan  dihadapkan  pada  perkara  yang  apabila  didasarkan pada  normatif  hukum  semata  akan  mengalami  kebuntuan  legalitas  formal, sehingga  untuk  menembus  kebuntuan  legalitas  formal  dimaksud,  dibutuhkan diskresi  Hakim  dalam  menetapkan  putusan  yang  adil  terhadap  sebuah  perkara yang sedang diadili. 22
Menurut  Wayne  R.  LaFave,  paling  tidak  ada  dua  hal  penting dilaksanakannya  kewenangan  diskresi  dalam  penegakan  hukum.  Pertama,  tidak ada  peraturan  perundang-undangan  yang  sedemikian  lengkapnya  yang  mengatur semua  peristiwa  hukum  konkrit.  Kedua,  adanya    kasus-kasus  individual    yang memerlukan  penanganan  secara khusus. 23
Pemeriksaan  setempat  oleh  Hakim  dalam  perkara  pidana  dapat  dikatakan sebagai  bagian  dari  diskresi  Hakim.  Pelaksanaan  sidang  pemeriksaan  setempat dilakukan  apabila  hakim  memandang  perlu  untuk  kepentingan  pencari  keadilan. Kewenangan  diskresi  Hakim  dalam  fungsi  mengadili  di  satu  pihak  bisa  menjadi solusi  terhadap  solusi  kebuntuaan  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan. Namun, pada sisi yang lainnya dapat menjadi sumber malapetaka dan kekacauan hukum,  karena  undang-undang  dengan  mudah  dapat  diterobos  dan  disimpangi maknanya dalam tindakan diskresi dimaksud. 24
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  maka  pelaksanan  pemeriksaan  setempat oleh Hakim dalam perkara pidana harus tetap memperhatikan prinsip due procces
21 Yosua  Kelvin  dan  Parningotan  Malau,  “Analisis  Putusan  Bebas  Terhadap  Terpidana  Kasus Pembunuhan  Sadis  Dan  Berencana,” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan 15,  no.  2  (2020):  318–34, https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.236.
22 Amalia  Eka  Rizkiana  dan  Yunanto,  “Diskresi  Hakim  Dalam  Perkara  Perceraian  Dan  Hak  Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Pati),” Notarius 13, no. 2 (2020): 865–78, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31288.
23 Nindry  Sulistya  Widiastiani,  “Kekuasaan  Diskresi  Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial,” Veritas et Justitia 7, no. 1 (2021): 31–55, https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3843.
24 Amalia  Eka  Rizkiana  dan  Yunanto,  “Diskresi  Hakim  Dalam  Perkara  Perceraian  Dan  Hak  Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Pati).”
Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana Andi Desmon, Rina Rahma Ornella Angelia, Rahmi Erwin e-ISSN : 2621-4105
of  law ,  yaitu  seperangkat  prosedur  yang  mewajibkan  hukum  memiliki  standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. 25 Dalam  kajian due  process  of  law ,  tidak  memperbolehkan  adanya  pelanggaran terhadap  suatu  bagian  ketentuan  hukum  dengan  dalih  guna  menegakkan  hukum yang lain, serta jangan sampai merugikan kepentingan hukum pencari keadilan. 26 Menurut Eddy O.S. Hiariej, Due process menitikberatkan pada prosedur dan perlindungan  terhadap  individu,  disetiap  proses  dalam  due  process  menguji  dua hal,  yaitu  pertama,  apakah  penutut  umum  telah  menghilangkan  hak-hak  yang dimiliki  Tersangka  dengan  prosedur  yang  tidak  diatur  didalam  perundang- undangan? Kedua, jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur sudah sesuai dengan due process ? 27
Secara  hukum  pemeriksaan  setempat  oleh  Hakim  dalam  perkara  pidana merupakan  bagian  dari  proses  hukum  pembuktian,  yang  bertujuan  untuk memvalidasi dan mengklarifikasi alat bukti dalam perkara dimaksud,  serta untuk menambah  keyakinan  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  dan  menyatakan seorang  terdakwa  bersalah  atau  tidak.  Meskipun  pemeriksaan  setempat  oleh Hakim  dalam  perkara  pidana  bukan  merupakan  alat  bukti  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  184  Ayat  (1)  KUHAP,  namun  karena  tujuannya  agar Hakim  memperoleh  kepastian  perbuatan  pidana  yang  disangkakan  kepada terdakwa, maka dari itu fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya merupakan bagian  dari  proses  hukum  pembuktian,  yang  mana  kekuatan  pembuktian dimaksud  diserahkan  kepada  Hakim.  Artinya  pemeriksaan  setempat  oleh  hakim dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
Adapun  prosedur  dan  tata  cara  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  oleh hakim dalam perkara pidana, adalah: pertama, persidangan di buka di dalam ruang sidang.  Kemudian  sidang  di  skors  oleh  Hakim  ketua  untuk  melaksanakan pemeriksaan setempat; kedua, para pihak yang terkait, seperti Majelis Hakim yang didampingi  oleh  panitera,  jaksa  penuntut  umum  serta  terdakwa  yang  didampingi oleh  penasihat  hukum,  langsung  menuju  ke  tempat  objek  pemeriksaan  setempat; ketiga,  setelah  sampai  di  tempat,  Hakim  yang  memimpin  pemeriksaan  setempat membuka  secara  resmi  sidang  pemeriksaan  setempat;  keempat,  kemudian  atas pertanyaan Hakim, para pihak yang hadir memberikan keterangan terkait dengan objek  pemeriksaan  setempat.  Apabila  para  pihak  akan  mengajukan  saksi  untuk memberikan  keterangan  mengenai  objek  pemeriksaan  setempat,  maka  saksi tersebut  dapat  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah;  kelima,  apabila
25 Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian .
26 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali .
27 Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian .
pemeriksaan  setempat  telah  selesai  dilakukan,  maka  Hakim  menutup  sidang pemeriksaan  setempat  tersebut;  keenam,  Majelis  Hakim  berserta  para  pihak kembali  lagi  ke  ruang  sidang,  untuk  mencabut  skors  persidangan  dan mengumumkan penundaan sidang. 28
Berdasarkan  prosedur  dan  tata  cara  pemeriksaan  setempat  oleh  Hakim dalam perkara pidana tersebut, terlihat dengan jelas bahwa prosedur dan tata cara pemeriksaan  setempat  sama  dengan  prosedur  dan  tata  cara  persidangan  di  ruang sidang pengadilan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata tertib persidangan, hak  serta  asas  yang  semestinya  ditegakkan,  berlaku  sepenuhnya  pada  sidang pemeriksaan setempat. 29
Terkait  dengan  asas-asas  yang  berlaku  dalam  pemeriksaan  setempat,  sama dengan  asas-asas  yang  dikenal  dan  berlaku  dalam  pemeriksaan  diruang pengadilan,  diantaranya:  pertama,  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  harus dilaksanakan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan  perundang-undangan  (Asas  persidangan  terbuka  untuk  umum);  kedua, para  pihak  harus  mendapat  perlakuan  dan  kedudukan  yang  sama  pada  saat pelaksanaan pemeriksaan setempat (Asas Audi et alteram partem ); ketiga, Hakim harus bersifat aktif dalam memimpin pemeriksaan setempat, demi terselenggaranya  secara  tertib,  efektif,  dan  efisien  (Asas Eventual  maxim ); keempat, pelaksaaan pemeriksaan setempat berorientasi pada asas terselenggaranya  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  (Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan).
Secara  teoretis,  kewenangan  diskresi  yang  dimiliki  oleh  Hakim  dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana bersifat fakultatif, artinya tidak  secara  apriori  mengikat  dan  hanya  bersifat  sebagai  pelengkap.  Diskresi digunakan  untuk  memberikan  ruang  gerak  kebebasan    kepada    Hakim  untuk menetapkan  putusan  yang  adil  terhadap  sebuah  perkara  pidana  di  pengadilan. Ruang  gerak  kebebasan  ini  bukanlah  kebebasan  yang  seluas-luasnya,  namun kebebasan yang harus tetap tunduk pada seperangkat kaidah hukum acara pidana. Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Bagir  Manan,  bahwa  penerapan  hukum harus  dilakukan  menurut  tata  cara  tertentu  dan  harus  tunduk  pada  asas-asas tertentu.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  tindakan  sewenang-wenang  dari yang berwenang melaksanakan dan mempertahankan hukum. 30
Perbincangan tentang kebebasan hakim dalam memberikan sebuah putusan, menarik ditelaah tentang aliran hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.  Dalam  pandangan  hukum  progresif,  Hakim  tidak  hanya  terpaku  pada
28 Ratih  Mannul  Izzati  dan  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  “Dampak  Yuridis  Pemeriksaan  Setempat (Gerechtelijke  Plaatsopneming)  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Dipandang  Dari  Aspek  Pertimbangan  Hukum Putusan Perkara Pidana,” Law Reform 8, no. 1 (2012): 48, https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12416
29 Ratih  Mannul  Izzati  dan  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  “Dampak  Yuridis  Pemeriksaan  Setempat (Gerechtelijke  Plaatsopneming)  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Dipandang  Dari  Aspek  Pertimbangan  Hukum Putusan Perkara Pidana,” Law Reform 8, no. 1 (2012): 48, https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12416
30 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik) (Yogyakarta: FH UII, 2004).
bunyi  teks  perundang-undangan,  Hakim  tidak  ditempatkan  sebagai  corong undang-undang,  akan  tetapi  Hakim  harus  berani  melakukan  penafsiran  ulang terhadap  aturan  hukum  yang  ada  untuk  mencari  dan  menemukan  hukum  untuk disesuaikan  dengan  fakta-fakta  hukum  sehingga  dapat  memenuhi  tujuan  hukum yang utama, yaitu keadilan.
Pembuktian  dalam  perkara  pidana  berbeda  dengan  pembuktian  dalam perkara  perdata.  Pembuktian  dalam  perkara  pidana  bertujuan  untuk  mencari kebenaran  materiil,  yaitu  kebenaran  sejati  atau  kebenaran  yang  sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak  yang  berperkara.  Jadi  Hakim  dalam  mencari  kebenaran  formal  cukup membuktikan  dengan preponderance  of  evidence .  Sedangkan  Hakim  dalam memutus  perkara  pidana  adalah  mencari  kebenaran  materiil,  maka  peristiwanya harus terbukti secara sah dan meyakinkan. 31
Hakim  dalam  pandangan  hukum  progresif  tidak  harus  mengesampingkan sebuah  aturan  hukum.  Hakim  dapat  melakukan  interpretasi  baru  terhadap  aturan hukum  tersebut  untuk  memberi  keadilan  dan  kebahagiaan  kepada  pencari keadilan. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Satjipto Rahardjo menyebutkan satu hal penting, bahwa “tujuan  hukum  adalah  membahagiakan  manusia”.  Letak  persoalan  hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah pada manusianya. 32
Putusan  yang  progresif  dapat  lahir  dari  Majelis  Hakim  yang  lebih menggunakan kajian empiris terhadap hukum. Kajian empiris adalah kajian yang memandang  hukum  sebagai  kenyataan,  mencakup  kenyataan  sosial,  kenyataan kultur, dan lain-lain. Dengan kata lain, kajian empiris mengkaji law in action dan bersifat deskriptif yang dunianya adalah das sein. 33

## 4. PENUTUP
Pemeriksaan  setempat  oleh  Hakim  dalam  perkara  pidana  merupakan diskresi  Hakim  untuk  mengklarifikasi  dan  menvalidasi  suatu  alat  bukti  guna menemukan  fakta  hukum,  yang  bertujuan  untuk  menambah  keyakinan  Hakim dalam  memberikan  putusan  terhadap  perkara  pidana  yang  sedang  diperiksa. Kewenangan  diskresi  yang  dimiliki  oleh  Hakim  dalam  melakukan  pemeriksaan setempat  dalam  perkara  pidana  bersifat  fakultatif,  artinya  tidak  secara apriori mengikat dan hanya bersifat sebagai pelengkap, yang pelaksanaannya tergantung dari  penilaian  Hakim.  Secara  hukum,  pemeriksaan  setempat  oleh  Hakim  dalam perkara  pidana  merupakan  bagian  dari  pembuktian  dalam  proses  persidangan. Karenanya secara teoretis masuk dalam hukum pembuktian.
31 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2014).
32 Muh Ridha Hakim, “Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif,” Jurnal Hukum Peradilan 5, no. 2 (2016): 227–48, http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248.
33 Ibid .

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia  Eka  Rizkiana  dan  Yunanto.  “Diskresi  Hakim  Dalam  Perkara  Perceraian Dan Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Pati).” Notarius 13, no. 2 (2020): 865–78. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31288.
Ambarita,  Marselinus.  “Kekuatan  Pembuktian  Pemeriksaan  Setempat (Gerechtelijke  Plaatsopneming)  Dalam  Pemeriksaan  Sengketa  Perdata.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 3 (2021): 385–95.
https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744.
Arfiani, Khairul Khairul, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilah, Miftahul Fikri. “Penegakan  Hukum  Sesuai  Prinsip  Peradilan  Yang  Berkepastian,  Adil  Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020.” Riau Law Journal 6, no. 1 (2022): 48–74. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938. Asimah,  Dewi.  “Menjawab  Kendala  Pembuktian  Dalam  Penerapan  Alat  Bukti Elektronik.” Jurnal  Hukum  Peratun 3,  no.  2  (2020):  97–110. https://doi.org//10.25216/peratun.322020.97-110.
Bagir  Manan. Hukum  Positif  Indonesia  (Satu  Kajian  Teoritik) .  Yogyakarta:  FH UII, 2004.
Bastian  Nugroho.  “Perananan  Alat  Bukti  Dalam  Perkara  Pidana  Dalam  Putusan Hakim  Menurut  KUHAP.” Yuridika 32,  no.  1  (2017):  17–36. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780.
Erdianto  Effendi.  “Relevansi  Pemeriksaan  Calon  Tersangka  Sebelum  Penetapan Tersangka.” Jurnal  Hukum  Undang 3,  no.  2  (2020):  267–88. 10.22437/ujh.3.2.267-288.
Febrian Dirgantara, Ahmad Muzakki, Joni Eko Waluyo, Xavier Nugraha. “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek  Sengketanya  Tanah:  Apakah  Ada?” Jurnal  IUS  Jurnal  Hukum  Dan Keadilan 8, no. 1 (2020): 600–617. http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.780. Hakim, Muh Ridha. “Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif.” Jurnal  Hukum  Peradilan 5,  no.  2  (2016):  227–48. http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hiariej,  Eddy  O.S. Teori  Dan  Hukum  Pembuktian .  Edited  by  Yayat  Sri  Hayati. Jakarta: Erlangga, 2012.
Jaya,  Ratih  Mannul  Izzati  dan  Nyoman  Serikat  Putra.  “Dampak  Yuridis Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Hukum Acara
Pidana  Dipandang  Dari  Aspek  Pertimbangan  Hukum  Putusan  Perkara Pidana.” Law Reform 8, no. 1 (2012): 34–57. https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12416.
K.  Benuf,  and  M.  Azhar.  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer.” Gema  Keadilan 7,  no.  1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504 .
M.  Yahya  Harahap. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  Dan  Peninjauan Kembali . 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Malau,  Yosua  Kelvin  dan  Parningotan.  “Analisis  Putusan  Bebas  Terhadap
Terpidana  Kasus  Pembunuhan  Sadis  Dan  Berencana.” Jurnal  Hukum Samudra Keadilan 15, no. 2 (2020): 318–34.
https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.236. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2011.
Nindry  Sulistya  Widiastiani.  “Kekuasaan  Diskresi  Hakim  Pengadilan  Hubungan
Industrial.” Veritas et Justitia 7, no. 1 (2021): 31–55. https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3843.
Ramdani  Wahyu  Sururie,  Fahadil  Amin  Al  Hasan.  “Pelaksanaan  Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Perkara Hak Asuh Anak.” Jurnal Yudisial 15, no. 2 (2022): 187–205. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v15i2.500.
Rosalina, Maria. “Pengaturan Pemeriksaan Setempat (Decentee) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di  Indonesia”  18,  no.  1  (2018):  1–10. https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.909.
Rosita,  Hari  Sasongko  dan  Lili. Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktis . Mandar Maju: Mandar Maju, 2003. Satria,  Hariman.  “Ke  Arah  Pergeseran  Beban  Pembuktian.” Integritas 3,  no.  1 (2017): 87–114. https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.142. Sofyan, Andi. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar . Jakarta: Kencana, 2014. Zubairy, Akhmad. “Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum
Dalam  Perkara  Pidana  Berdasarkan  Prinsip  Due  Process  Of  Law.” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 2 (2021): 270–88. https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.34.