## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  7  No.  2 – Mei  2023 E-ISSN  2580-9695
Since  September  2017

## Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Impor  Beras  Tahun 2021
Bagaskara Ari Pamungkass 1 , Christian H. J. De Fretes 2 , Putri Hergianasari 3* 1,2,3* Hubungan International, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Corresponding Author: Putri Hergianasari putri.herginasari@uksw.edu

## ABSTRACT
In 2021, the Indonesian government adopts a rice import policy as an effort to meet national food needs and overcome  the  potential  for  a  food  crisis  amid  the  Covid-19  pandemic.  However,  the  rice  import  policy implemented  by  the  Indonesian  government  has  several  obstacles  and  challenges  that  must  be  faced.  This article uses a descriptive qualitative method. Using the theory of realism and the concept of national interest. This article explains that the rice import policy implemented by the Indonesian government in 2021 is quite controversial. Although this policy can meet national food needs and reduce rice prices in the market, on the other hand this policy can threaten the sustainability of local farmers who previously experienced difficulties in marketing their crops due to the Covid-19 pandemic. The Indonesian government's policy in its decision on rice imports in 2021 is based on several things, namely based on an increase in the country's demand for rice.  Then  there  is  a  shortage  in  rice  production  in  Indonesia.  Then,  the  need  for  stabilization  of  rice commodity  prices  in  the  country.  The  latest  Indonesian  government  policy  is  to  improve  the  welfare  of Indonesian farmers.
Keywords: Indonesian Government Policy, Rice Import, National Interest, Covid-19

## ABSTRAK
Pada  tahun  2021,  pemerintah  Indonesia  mengambil  kebijakan  import  beras  sebagai  upaya  untuk memenuhi  kebutuhan  pangan  nasional  dan  mengatasi  potensi  krisis  pangan  di  tengah  pandemi Covid-19. Namun kebijakan import beras diterapkan oleh pemerintah Indonesia memiliki beberapa kendala  dan  tantangan  yang  harus  dihadapai.  Artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif.  Menggunakan  teori  realisme  dan  konsep  kepentingan  nasional.  Dalam  artikel  ini dijelaskan bahwa kebijakan import beras yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2021 cukup  kontroversial.  Meskipun  kebijakan  tersebut  dapat  memenuhi  kebutuhan  pangan  nasional dan  mengurangi  harga  beras  di  pasaran,  namun  disisi  lain  kebijakan  tersebut  dapat  mengancam keberlangsungan  petani  lokal  yang  sebelumnya  telah  mengalami  kesulitan  dalam  memasarkan hasil  panen  mereka  akibat  pandemi  Covid-19.  Kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam keputusannya dalam Impor beras tahun 2021 ini didasari oleh beberapa hal, yakni didasarkan oleh peningkatan  permintaan  beras  dalam  negara.  Lalu  adanya  kekurangan  dalam  produksi  beras  di Indonesia.  Kemudian,  dibutuhkannya  stabilisasi  harga  komoditi  beras  dalam  negara.  Kebijakan pemeritah Indonesia yang terakhir adalah untuk peningkatan kesejahteraan petani Indonesia.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Indonesia, Impor Beras, Kepentingan Nasional, Covid-19

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  agraris  yang  sebagian  besar  dari populasi  penduduknya  hidup  berdasarkan  hasil  bercocok  tanam  atau  sektor pertanian  (Sayifullah  dan  Emmalian,  2018).  Tanaman  padi  merupakan  sebuah produk  pertanian  yang  berupa  tanaman  asli  dari  negara-negara  di  Asia, termasuk Indonesia didalamnya (Foresta et al, 2000). Namun dengan banyaknya lahan  pertanian  di  Indonesia,  hal  ini  belum  menjamin  ketahanan  pangan  yang ada  di  negara  ini  (Suharyanto,  2011).  Salah  satu  bukti  besar  yang  dapat  dilihat adalah  masihnya  negara  ini  melakukan  impor  beras  dari  negara  lain  untuk mempertahankan  ketahanan  pangan  di  Indonesia  (Abidin,  2015).  Pangan merupakan  kebutuhan  primer  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  manusia.  Salah satunya adalah kebutuhan akan beras, di Indonesia beras merupakan salah satu makanan  pokok  (Mudrieq,  2015).  Untuk  memenuhi  ketahanan  pangan  dalam negara,  Indonesia  melakukan  impor  beras  dari  negara  tetangga,  yakni  Vietnam serta Thailand (Rasifa, 2018). Aktivitas impor ini dilakukan dengan harapan agar persediaan  beras  dalam  negara  tercukupi,  sehingga  tidak  terjadi  inflasi  dalam negara akibat menipisnya persediaan beras dalam negeri (Susanti, 2017). Dalam upaya  untuk  menahan  inflasi  dalam  negara,  sektor  pangan  yang  diwakili  oleh beras  dianggap  sebagai  sebuah  indikator  penting  dalam  pergerakan  inflasi dalam  negara.  Beras  merupakan  sektor  pangan  yang  digunakan  untuk melengkapi  kebutuhan  pangan  sehari-hari  bagi  rakyat  Indonesia.  Pada  tahun 2021,  produksi  beras  dalam  negara  dianggap  mencukupi  untuk  menutup kebutuhan  beras  dalam  negara,  namun  dibutuhkan  stok  cadangan  untuk menjaga  kekurangan  stok  beras  dalam  negara.  Maka  dari  itu  pemerintah Indonesia  melakukan  impor  beras  untuk  menutupi  stok  cadangan  yang dianggap masih belum tercukupi (Sawit, 2008).
Kebijakan  pemerintah  dapat  terjadi  dalam  setiap  pengambilan  keputusan dalam  negeri.  Hal  ini  merupakan  sebuah  keadaan  yang  terjadi  akibat  adanya kepentingan nasional yang mendesak. Dalam hal ini kebijakan yang disusun dan diputuskan  adalah  untuk  memenuhi  stok  persediaan  bahan  pangan  yang  ada dalam  negara.  Adanya  banyak  perbedaan  pendapat  dari  masing-masing  pihak yang mengurusi tentang permasalahan stok beras, sehingga membuat pengambil keputusan  menjadi  ragu.  Keraguan  ini  terjadi  karena  adanya  kesimpangsiuran data  yang  didapat  oleh  pemutus  kebijakan  (Fitri,  2019).  Pada  tahun  2021, Presiden  Joko  Widodo  sebagai  kepala  pemerintah  yang  sedang  menjabat  pada kala  itu  telah  menjalin  kerjasama  perjanjian  (MoU)  dengan  Thailand  dan Vietnam  dalam  rangka  pengadaan  beras  dalam  negara.  Jalinan  kerjasama  ini didasari  oleh  dengan  alasan  bahwa  per  Maret  2021,  jumlah  stok  beras  dalam negara  hanya  mencapai  800  ribu  ton  yang  dimana  sejumlah  500  ribu  ton merupakan sisa penyimpanan tahun 2018. Hal ini menjadikan sebuah keharusan bagi  negara  untuk  memenuhi  jumlah  stok  sebesar  1  juta  sampai  1,5  juta  ton
pertahun. Jumlah tersebut merupakan stok beras yang aman untuk menghindari terjadinya krisis pangan dalam negara (Ridwan, 2019).
Pada  tahun  2021  negara  Indonesia  mengalami  panen  raya  sepanjang bulan  Januari  hingga  April.  Dampak  positif  yang  ditimbulkan  dari  terjadinya panen  raya  ini  adalah  adanya  penyerapan  besar-besaran  terhadap  komoditi beras.  Namun  menurut  data  dilapangan,  panen  raya  ini  hanya  terjadi  pada  6-7 provinsi  di  Indonesia.  Polemik  yang  ditimbulkan  dari  adanya  kenyataan  ini adalah terjadi ketimpangan produksi dalam negara. Beberapa daerah mengalami surplus  namun  di  beberapa  daerah  lainnya  mengalami  kekurangan  produksi akibat gagal panen (Ivan’s and Sari , 2021).
Dari adanya ketimpangan produksi yang terjadi, kepala pemerintah yang kala  itu  dipimpin  oleh  Presiden  Joko  Widodo  mengambil  sebuah  langkah konkret  dengan  melakukan  impor  beras  dari  Thailand  untuk  menutupi kekurangan  stok  bahan  pangan  di  beberapa  provinsi.  Aktivitas  impor  ini dilakukan  dengan  harapan  agar  persediaan  beras  dalam  negara  tercukupi, sehingga  tidak  terjadi  inflasi  dalam  negara  akibat  menipisnya  persediaan  beras dalam  negara.  Beras  dianggap  sebagai  komoditas  yang  paling  penting  dalam mengendalikan  laju  inflasi  karena  menjadi  indikator  pergerakan  inflasi  yang tercermin  dari  harga  beras  yang  merupakan  makanan  pokok  masyarakat Indonesia  sehari-hari.  Hal  ini  dirasa  sebagai  sebuah  jalan  terbaik  untuk  tetap menjaga pemerataan distribusi ke daerah-daerah di Indonesia (Sandi, 2023) Penelitian  ini menggunakan  konsep  Kepentingan Nasional  untuk  analisis.
Inti  dari  Hubungan  Internasional  adalah  interaksi,  yang  pada  dasarnya  dipicu oleh  kepentingan-kepentingan  yang  mendasarinya.  Sebagai  actor  utama  dalam lingkup  tersebut,  negara-negara  memiliki  kepentingan-kepentingan  yang mendorong mereka untuk menjalih hubungan unternasional dengna negara lain (Rosyidin,  2017).  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  dasar  dalam  menjalin hubungan  internasional  dengan  negara  lain,  diantaranya  adalah  kepentingan nasional  dan  kekuasaan  nasional.  Kepentingan  nasional  adalah  suatu  konsep yang  sangat  umum  dan  dapat  menjadi  suatu  unsur  kebutuhan  yang  sangat penting  bagi  negara.  Terciptanya  suatu  kebijakan  luar  negeri  berawal  dari kepentingan  nasional  merujuk  pada  tujuan  atau  target  yang  ingin  dicapai  oleh suatu negara sesuai dengan kebutuhan. Hak ini berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan  negara  yang  berdaulat  dalam  menjalin  hubungan  dengan  negara- negara  lainnya  yang  menjadi  bagian  dari  lingkungan  eksternalnya  (Akbar,
Subagyo, and Oktaviani, 2020).
Menurut  Hans  J.  Morgenthau,  konsep  kepentingan  nasional  merujuk pada  beragam  hal  yang  memiliki  kesamaan  isi  secara  logika.  Konsep  ini dipengaruhi  oleh  tradisi  politik  dan  konteks  kultural  dalam  politik  luar  negeri dan  akhirnya  ditetapkan  oleh  negara  yang  bersangkutan.  Berdasarakan pernyataannya Hans J. Moergenthau membagi kepentingan nasional itu menjadi beberapa tingkatan, diantara lain sebagai berikut: Kepentingan nasional primer, dalam  pengertiannya  ialah  suatu  perlindungan  bagi  identitas  suatu  politik, budaya,  dan  masyarakat  bangsa,  serta  terciptakanya  keberlangsungan  hidup
yang  terproteksi  oleh  negara  untuk  masyarakat  negaranya,  agar  berkehidupan yang  aman  dan  nyaman  dari  ancaman  negara  lain.  Kepentingan  nasional sekunder,  adalah  suatu  upaya  bagi  kepentingan  negara  untuk  mencari  jalan pemecahan  masalah  dengan  menggunakan  cara  bernegosiasi  dan  diplomasi. Dengan  adanya  suatu  konsep  kepentingan  nasional,  maka  untuk  menerangkan dan  mengetahui  tindakan  luar  negeri  suatu  negara  akan  lebih  mudah,  karna kepentingan  nasional  ialah  suatu  hal  yang  mengarahkan  suatu  kebijakan  luar negeri suatu negara (Morgenthau, 1993).
Dari  penjelasan  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  negara  memiliki  berbagai alasan dalam melaksanakan hubungan internasional, salah satunya adalah untuk mengejar  kepentingan  nasional.  Kepentingan  nasional  tidak  memiliki  definisi yang  pasti,  namun  berisi  tentang  tujuan  negara  untuk  bertahan  dalam  kancah politik  internasional.  Untuk  mencapai  kepentingan  nasional  tersebut, dibutuhkan  rasionalitas  dan  moralitas  sehingga  nilai-nilai  moral  dalam masyarakat dapat terjaga. Kepentingan nasional juga berkaitan dengan kebijakan luar negeri, dan dapat dilihat dari 4 hal yang memotivasi negara dalam mencapai kepentingannya,  yaitu  kepentingan  pertahanan,  kepentingan  ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi.
Penelitian ini menggunakan teori realisme sebagai landasan analisis. Teori realisme merupakan salah satu teori yang berkembang dalam kajian Hubungan Internasional,  yang  memiliki  empat  asumsi  utama,  yaitu Political  Groupism , Egoism , International Anarchy ,  dan Power Politic .  Teori  realisme  meyakini  bahwa sistem  internasional  bersifat  anarki,  dimana  tidak  ada  entitas  utama  dalam sistem  internasional  yang  berusaha  mengejar  kepentingan  nasional  secara rasional  dan  cenderung  bersaing  dalam  merebut  sumber  daya.  Selain  itu, realisme  juga  meyakini  bahwa  masalah  utama  bagi  setiap  negara  adalah kelangsungan hidup dan mereka cenderung membangun militer untuk menjaga keamanan  dan  bertahan  hidup,  yang  pada  akhirnya  menciptakan  dilemma keamanan  (Sitepu,  2006).  E.H.  Carr  memperkenalkan  Realisme  Klasik,  yang muncul  dari  krisis  20  tahun  dan  kegagalan  konsep  keamanan  kolektif  yang dianjurkan oleh realis utopis. (Mearsheimer, 2005).
Penelitian  dengan  tema  kebijakan  pemerintah  Indonesia  terhadap  impor beras  telah  banyak  dilakukan.  Penelitian  yang  telah  dilakukan  Kenedy  Boy  L. menjelaskan bahwa hasil implementasi kerjasama antara Indonesia dan Thailand dilihat  dari  hasil  kesepakatan  bilateral.  Pemerintah  Indonesia  menggunakan cara-cara yang dianggap ampuh untuk mewujudkan peningkatan kualitas beras. Dari  sudut  pemerintah  Indonesia  telah  mencoba  untuk  melakukan  percobaan pengembangan  varietas  beras  dalam  negara,  namun  hasil  yang  diharapkan belum  mencukupi  kebutuhan  dalam  negara.  Dengan  adanya kerjasama dengan Thailand,  kedua  pemimpin  negara  ini  telah  melakukan  berbagai  macam kebijakan untuk meningkatkan kualitas komoditas beras. Sehingga kualitas dari
komoditas  beras  yang  ada  di  negara  Indonesia  dapat  setara  dengan  kualitas beras dari negara lainnya (Boy, 2017).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Galuh  Octania  membahas  rantai  pasok beras  yang  diimpor  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  kurun  tahun  2017-2019 dan melihat bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan  jumlah  produksi  beras  dalam  negara.  Diperlukannya rekomendasi-rekomendasi  tambahan  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk mengamankan  rantai  pasok  beras  dalam  negara.  Sehingga  setiap  ketimpangan produksi beras dapat teratasi dengan baik oleh negara serta dapat terhindarkan dari  adanya  konflik  perbedaan  pendapat  mengenai  jumlah  stok  beras  dalam negara (Octania 2021).
Penelitian  yang  telah  ditulis  oleh  Andri  Watto  Putra  membahas  tentang pencegahan terganggunya stabilitas nasional melalui impor beras dari Thailand pada  rentang  waktu  tahun  2011-2012  serta  menganalisa  dampak  impor  beras dari  Thailand  terhadap  ketahanan  pangan  di  Indonesia.  Melihat  bahwa  beras sebagai sebuah kebutuhan primer bagi rakyat Indonesia, dinamika perdagangan beras  menjadi  fokus  utama  negara  dalam  kaitannya  dengan  ketahanan  pangan untuk  menghindari  inflasi  yang  mengancam  negara.  Dampak  yang  terasa apabila  kegiatan  impor  beras  dibatasi  adalah  berkurangnya  cadangan  beras dalam negara sehingga dapat memicu naiknya inflasi dalam negara (Putra, 2019). Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Asran  Jalal  menjelaskan  pentingnya pemerintah  Indonesia  melakukan  impor  beras  ke  dalam  negara  serta menganalisis  faktor  penunjang  terjadinya  impor ke  Indonesia  pada  tahun  2021. Harga  gabah  milik  petani  lokal  yang  anjlok  pada  panen  raya  menjadi  sebuah perhitungan  yang  perlu  dipikirkan.  Dengan  hadirnya  kegiatan  impor  beras dalam  negara,  maka  akan  menimbulkan  dampak-dampak  negatif  bagi kesejahteraan petani lokal. Namun, impor beras tetap dibutuhkan guna menjaga ketersediaan beras dalam negara (Jalal, 2022).
Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Citra  Syafni  Dewi  dan  Indra Pahlawan  menganalisa  tentang  faktor  dasar  pada  rentang  waktu  2009-2011, terdapat kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand dan mengetahui alasan dasar  pemerintah  Indonesia  mengambil  kebijakan  impor  beras  dari  Thailand. Produksi  beras  di  Indonesia  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  yang  besar tidak mampu memenuhi kebutuhan berasnya sehingga harus mengimpor beras dari negara penghasil pangan lain seperti Thailand. Hal ini terutama disebabkan oleh  fakta  bahwa  beras  merupakan makanan  pokok  sebagian  besar  masyarakat Indonesia.  Akibatnya,  kebutuhan  beras  di  Indonesia  sangat  besar  dan  tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri saja, sehingga harus mengimpor dari negara lain (Dewi and Pahlawan, 2018).
Penelitian  terdahulu  diatas  menjadi  dasar  informasi  dan  pengembangan pembahasan  mengenai  kerjasama  Indonesia  Thailand  dalam  impor  beras  ke Indonesia.  Penelitian  yang  dikemukakan  oleh  penulis  kemudian  merupakan sebuah  penjabaran  yang  terfokus  pada  kerjasama  Indonesia  Thailand  dalam rangka kegiatan impor beras ke Indonesia yang dikaitkan dengan teori  realisme
serta  penggunaan  konsep  kepentingan  nasional,  sehingga  dari  penelitian  ini akan terbentuk hasil penelitian yang berupa kepentingan pemerintah Indonesia dalam impor beras tahun 2021.
Penelitian  ini  memiliki  batasan  waktu  pada  tahun  2021.  Rentang  waktu ini  ditetapkan  penulis  karena  pada  tahun  tersebut  terjadi  perbedaan  pendapat antara  kepala  pemerintahan,  yakni  Presiden  Joko  Widodo  dengan  badan pemerintahan  yang  dikenal  dengan  badan  BULOG  tentang  stok  beras  yang seharusnya  dipenuhi  untuk  menghindari  terjadi  inflasi  akibat  kekurangan  stok beras dalam negara. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kepentingan pemerintah Indonesia dalam aktivitas impor beras tahun 2021.  Sebagai  pemegang  pemerintahan  tertinggi,  yakni  sebagai  Presiden,  Joko Widodo  membutuhkan  sebuah  kepastian  mengenai  pemenuhan  stok  beras dalam  negara.  Tulisan  ini  disusun  untuk  mengetahui  bagaimana  kebijakan pemerintah Indonesia dalam impor beras ke Indonesia pada tahun 2021.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti kondisi  objek  alamiah,  dimana  peneliti  merupakan  kunci  utamanya  (Sugiono, 2007).  Penelitian  ini  berangkat  dari  data  yang  telah  ada,  yang  kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan dengan objek yang diteliti. Selain itu, menurut  Moleong,  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memperoleh pemahaman  tentang  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  seperti perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lainnya  secara  menyeluruh  dan didsekripsikan  melalui  kata-kata  dan  Bahasa  dalam  konteks  alami  tertentu dengan  menggunakan  metode  alamiah  (Moleong,  2014).  Tujuan  dari  metode penelitian  kualitatif  adalah  untuk  menggali  detail  objek  penelitian  dengan dalam,  sehingga  kemudian  dapat  diperoleh  pemahaman  yang  mendalam  pula atas objek yang diteliti (B. Miles and Huberman, 1994).
Unit Amatan adalah sesuatu yang akan dijadikan bahan guna pengamatan sehingga  memperoleh  data  penelitian  yang  relevan  (Bogdan  and  Biklen,  2007). Unit  amatan  dalam  penelitian  ini  merupakan  impor  beras  dari  Thailand  ke Indonesia  dengan  rentang  waktu  tahun  2015-2018  yang  menjadi  pembahasan dalam  penelitian.  Unit  Analisis  merupakan  unit  atau  satuan  yang  akan  diteliti ataupun  dianalisa  (Kusumastuti  and  Khoiron,  2019).  Unit  analisis  dalam penelitian  ini  adalah  kerjasama  yang  terbangun  antara  Indonesia  dengan Thailand  dalam  kaitannya  dengan  kegiatan  impor  beras  ke  Indonesia.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  merupakan  studi literatur,  dimana  penulis  mendapatkan  informasi  atau  data  dari  tulisan-tulisan yang  telah  ada  yang  dianggap  relevan  dengan  topik  pembahasan  dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  sumber  yang  telah  tersedia
sebelumnya. Data ini biasa didapatkan dari buku, jurnal, maupun dari situs-situs internet yang kredibel (Raco, 2018).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keberlangsungan kehidupan manusia dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang  terjadi  sejak  akhir  tahun  2019  (indonesia.go.id,  2020).  Tidak  hanya  itu, ketahanan  pangan  Indonesia  juga  menjadi  variabel  terdampak  lainnya (Rahmawati, 2020). Sehingga, dibutuhkan kebijakan sebagai solusi dari masalah Covid  ini  oleh  pemerintah.  Salah  satu  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  adalah melakukan  import  beras.  Hal  ini  sebagai  antisipasi  terjadinya  krisis  pangan  di Indonesia.  Namun,  kebijakan  impor  beras  di  saat  pandemi  ini  memunculkan perdebatan  pro  dan  kontra.  Kebijakan  ini  tepat  atau  justru  sebaliknya (Simanjuntak  and  Erwinsyah,  2020).  Terutama  Ketika  petani  melakukan  panen raya,  pemerintah  memutuskan  untuk  melakukan  impor  beras.  Rencana  untuk mengimpor  beras  satu  juta  ton  dipaparkan  oleh  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian,  Airlangga  Hartanto.  Kebijakan  ini  diambil  oleh  pemerintah untuk  memastikan  ketersesiaan  beras  selama  pandemi.  Karena  terdapat kekhawatiran  akan  terjadinya  krisis  pangan  (Salim,  2021).  Selain  itu,  kebijakan impor  beras  juga  dilakukan  untuk  ketersediaan  stok  beras  apda  tahun  2021, dengan  harapan  dapat  mendorong  kinerja  perekonomian  nasional.  Walupun demikian,  tidak  semua  pemerintah  mendukung  kebijakan  impor  beras  ini, seperti  hanya  komisi  IV  DPR  yang  menolak  rencana  tersebut  karena  dianggap surplus produksi beras hingga Mei 2021 (Abimanyu, 2022).
Para petani merasa bingung dengan wacana impor beras karena produksi beras nasional tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya, dan impor tersebut menjadi  pertanyaan  besar  bagi  mereka  (Komisi  IV,  2023).  Namun,  pemerintah melakukan kebijakan impor beras karena beberapa alasan, pertama, impor beras dilakukan  untuk  menjaga  stok  beras,  menjaga  kestabilan  harga,  kelancaran pasokan, dan mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi. Selain itu, pengaruh cuaca  juga  menjadi  alasan  karena  tingkat  curah  hujan  yang  tinggi  di  beberapa daerah  menyebabkan  produksi  beras  tahun  2021  belum  dapat diprediksi  (CNN Indonesia, 2021). Namun, banyak masyarakat yang menentang kebijakan impor beras karena beberapa alasan yang kuat. Pertama, data BPS menunjukkan bahwa produksi  beras  nasional  mampu  memenuhi  kebutuhan  sekitar  29  juta  ton  per tahun dan pada tahun 2019, produksi beras nasional bahkan mencapai 31,31 juta ton, meningkat menjadi 31,33 juta ton pada tahun 2020. Oleh karena itu, data BPS seharusnya  menajdi  acuan  pemerintah  sebelum  melakukan  kebijakan  impor beras.    Alasan  lainnya  adalah  masa  panen  raya  yang  berlangsung  berpotensi menciptakan surplus 4,8 juta ton beras. Kebijakan impor beras berdampak pada harga gabah dan beras yang akan menurun di pasaran, dan alasan kuat lainnya untuk  menolak  kebijakan  impor  beras  adalah  stok  beras  BULOG  yang  masih mencukupi (Ruvananda and Taufiq M., 2022).
Mengamati  pro  dan  kontra  yang  muncul  terkait  wacana  impor  beras, penting  untuk  memperhatikan  komdisi  pangan  Indonesia.  Meskipun
produktivitas beras meningkat, namun jumlah penduduk juga meningkat setiap tahunnya. Terlebih lagi, pandemi Covid-19 yang belum berakhir pada waktu itu membuat  pemerintah  khawatir  akan  terjadi  krisis  pangan  di  masa  depan.  Oleh karena  itu,  impor  beras  menjadi  salah  satu  solusi  yang  diambil  untuk memastikan ketersediaan stok beras di Indonesia. Namun, beberapa masyarakat bertanya-tanya  tentang  upaya  yang  pragmatis  namun  masih  jauh  dari  harapan untuk  mencapai  swasembada  pangan.  Indonesia  memiliki  potensi  besar  untuk mengembangkan  sektor  pertanian  sehingga  mampu  mencapai  swasembada pangan (Chaireni et al., 2020).
Pada  akhirnya,  pemerintahan  Joko  Widodo  memutuskan  untuk membatalkan  rencana  kebijakan  impor  beras  sampai  pada  bulan  Juni  2021. Kerjasama antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam tetap terjalin sebagai antisipasi  kondisi  pandemi  covid-19  yang  unstable  dan  unpredictable (www.presidenri.go.id, 2021). Perdebatan ini muncul di tengah panen raya yang sedang  berlangsung  di  masyarakat.  Oleh  karenanya,  wacana  kebijakan  impor beras  terus  bergulir  pro-kontranya.  Momentum  covid-19  yang  bertepatan dengan  panen  raya  memunculkan  berbagai  argumen  jika  kebijakan  ini  dinilai tidak tepat. Pemerintah tidak memperhitungkan anjloknya harga gabah dengan tidak  mampu  menyerap  beras  dalam  negeri  secara  maksimal.  Sebaliknya kebijakan  impor  beras  dinilai  tepat  jika  stok  beras  dalam  negeri  belum  bisa memenuhi kebutuhan. Tentunya pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah dengan melihat dari setiap sudut baik sosial, ekonomi maupun politik.
Pada  tahun  2021,  Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  kebijakan impor  beras  sebagai  upaya  untuk  menjaga  stabilitas  harga  beras  di  pasar domestik.  Kebijakan  tersebut  dilakukan  karena  ada  peningkatan  permintaan beras  di  Indonesia  akibat  pandemi  Covid-19  serta  dampak  cuaca  buruk  yang mengganggu  produksi  beras  dalam  negeri.  Berikut  adalah  beberapa  kebijakan impor  beras  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2021:  (1) Kuota  Impor  Beras,  Pemerintah  Indonesia  menetapkan  kuota  impor  beras sebesar  1,5  juta  ton  untuk  tahun  2021.  Kuota  ini  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  500 ribu ton untuk impor beras medium dan 1 juta ton untuk impor beras premium. Kuota  tersebut  diberikan  kepada  BULOG  (Badan  Urusan  Logistik)  dan  swasta yang memenuhi persyaratan. (2 ) Perpanjangan Waktu Impor Beras, Pemerintah Indonesia memberikan perpanjangan waktu impor beras sebanyak 3 bulan untuk memenuhi  kuota  impor  yang  telah  ditetapkan.  Perpanjangan  waktu  ini dilakukan  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  adanya  penundaan  pengiriman beras  dari  negara-negara  eksportir.  (3)  Pengawasan  Impor  Beras,  Pemerintah Indonesia  meningkatkan  pengawasan  impor  beras  melalui  pemeriksaan  di pelabuhan dan pemeriksaan kualitas beras di gudang-gudang penyimpanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa beras yang diimpor memenuhi standar kualitas  dan  aman  untuk  dikonsumsi.  (4)  Penurunan  Bea  Masuk,  Pemerintah
Indonesia  menurunkan  tarif  bea  masuk  untuk  impor  beras  medium  dan premium dari 10% menjadi 0%. Hal ini dilakukan untuk menekan harga beras di pasar domestik agar tetap stabil. (5) Peningkatan Produksi Beras Dalam Negeri. Selain  impor  beras,  Pemerintah  Indonesia  juga  meningkatkan  produksi  beras dalam  negeri  dengan  memberikan  bantuan  kepada  petani  dan  meningkatkan program perbaikan irigasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada  impor  beras  dan  meningkatkan  ketahanan  pangan  dalam  negeri  (Basuki, 2017).
Impor  beras  merupakan  keputusan  strategis  pemerintah  Indonesia  yang harus  dipertimbangkan  dengan  cermat  karena  berhubungan  dengan kepentingan  nasional.  Beberapa  alasan  mengapa  pemerintah  Indonesia memutuskan  untuk  melakukan  impor  beras  tahun 2021  adalah  sebagai  berikut: (1)  Meningkatnya  permintaan  beras,  Permintaan  beras  di  Indonesia  cenderung terus  meningkat  seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk  dan  peningkatan konsumsi  beras  per  kapita.  Oleh  karena  itu,  impor  beras  menjadi  salah  satu solusi  untuk  memenuhi  kebutuhan  beras  di  dalam  negeri.  (2)  Kurangnya produksi  beras,  Produksi  beras  di  dalam  negeri  masih  belum  bisa  mencukupi kebutuhan beras di Indonesia. Beberapa faktor seperti bencana alam, perubahan iklim, dan masalah pengelolaan lahan pertanian dapat mempengaruhi produksi beras  di  Indonesia.  (3)  Stabilitas  harga  beras,  Dalam  rangka  menjaga  stabilitas harga  beras  di  dalam  negeri,  pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk mengimpor  beras.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  kelangkaan beras yang dapat memicu kenaikan harga beras yang berdampak pada inflasi. (4) Meningkatkan kesejahteraan petani, Impor beras dapat membantu petani dalam negeri  dengan  meningkatkan  harga  gabah.  Harga  beras  di  dalam  negeri  pada tahun  2021  cenderung  rendah,  para  petani  menjadi  kurang  termotivasi  untuk menanam  padi  karena  merasa  tidak  menguntungkan.  Impor  beras  dapat membantu meningkatkan harga gabah sehingga petani menjadi lebih termotivasi untuk  menanam  padi  (CNN  Indonesia,  2021).  Dengan  mempertimbangkan faktor-faktor  di  atas,  pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk  melakukan impor  beras  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  beras  di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga beras. Hal ini merupakan keputusan strategis  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menjaga  kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Teori realisme dalam hubungan dengan kebijakan import beras Indonesia pada  tahun  2021  mengangap  bahwa  Indonesia  bertindak  untuk  melindungi kepentingan  nasionalnya  terlepas  dari  kepentingan  global. Hal  ini dapat  dilihat dalam  beberapa  kebijakan  import  beras  Indonesia  tahun  2021:  (1)  Import  beras ditiadakan  pada  awal  tahun  2021.  Hal  ini  dikarenakan  Indonesia  mengalami surplus  beras  pada  akhir  tahun  2020.  Keputusan  ini  didasarkan  pada pertimbangan  kebijakan  domestik,  yaitu  untuk  memastikan  ketersediaan  beras bagi masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau. (2) pada pertengahan tahun 2021, Indonesia kembali mengizinkan import beras. Namun, kebijakan ini dibatasi hanya untuk importir tertentu dan hanya untuk jenis beras tertentu yang
tidak dihasilkan secara lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan produksi  beras  lokal  dan  menjaga  harga  beras  lokal  agar  tidak  jatuh  terlalu rendah. (3) Pemerintah Indonesia juga menetapkan kuota import beras sebesar 1 juta ton pada tahun 2021. Hak ini juga merupakan upaya untuk menjaga harga beras  lokal  agar  tetap  stabil  dan  terjangkau  bagi  masyarakat  Indonesia.  Dari kebijakan  import  beras  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  kebijakan  pemerintah Indonesia  pada  tahun  2021  lebih  fokus  pada  kebijakan  domestik  dan  menjaga keberlanjutan  produksi  beras  lokal,  yang  merupakan  bagian  dari  kepentingan nasional Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori realisme yang menekankan pada kepentingan nasional negara sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri dan perdagangan.

## D. SIMPULAN
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  agraris  yang  sebagian  besar  dari populasi  penduduknya  hidup  berdasarkan  hasil  bercocok  tanam  atau  sektor pertanian.  Namun  dengan  banyaknya  lahan  pertanian  di  Indonesia,  hal  ini belum  menjamin  ketahanan  pangan  yang  ada  di  negara  ini.  Salah  satu  bukti besar yang dapat dilihat adalah masihnya negara ini melakukan impor beras dari negara  lain.  Kebutuhan  akan  pangan  termasuk  beras,  merupakan  kebutuhan mendasar  bagi  setiap  manunsia  di  dunia.  Di  Indonesia,  beras  dikenal  sebagai salah  satu  makanan  pokok.  Untuk  memenuhi  ketahanan  pangan dalam  negara, Indonesia  melakukan  impor  beras  dari  negara  tetangga,  yakni  Vietnam  serta Thailand.  Aktivitas  impor  ini  dilakukan dengan  harapan  agar  persediaan  beras dalam  negara  tercukupi.  Pada  dasarnya  produksi  beras  nasional  cukup  untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Akan tetapi diperlukannya stok cadangan beras untuk berjaga-jaga. Maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan impor beras untuk menutupi stok cadangan yang dianggap masih belum tercukupi.
Kebijakan  pemerintah  dapat  terjadi  dalam  setiap  pengambilan  keputusan dalam  negara.  Hal  ini  merupakan  sebuah  keadaan  yang  terjadi  akibat  adanya kepentingan  nasional  yang  mendesak.  Aktivitas  impor  ini  dilakukan  dengan harapan  agar  persediaan  beras  dalam  negara  tercukupi,  sehingga  tidak  terjadi inflasi  dalam  negara  akibat  menipisnya  persediaan  beras  dalam  negara.  Dalam rangka  mengendalikan  tingkat  inflasi,  beras  dianggap  sebagai  komoditi  utama yang menunjukkan pergerakan inflansi karena beras merupakan bahan makanan pokok  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat  Indonesia  setiap  harinya.  Kebijakan pemerintah  Indonesia  dalam  keputusannya  dalam  Impor  beras  tahun  2021  ini didasari oleh beberapa hal, yakni didasarkan oleh peningkatan permintaan beras dalam  negara.  Lalu  adanya  kekurangan  dalam  produksi  beras  di  Indonesia. Kemudian,  dibutuhkannya  stabilisasi  harga  komoditi  beras  dalam  negara. Kebijakan  pemerintah  Indonesia  yang  terakhir  adalah  untuk  peningkatan kesejahteraan petani Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  M  Zainul.  2015.  “ Dampak  Kebijakan  Impor  Beras  dan  Ketahanan  Pangan Dalam Perspektif  Kesejahteraan Sosial. ” Sosio  Informa :  Kajian  Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial 1 (3). https://doi.org/10.33007/INF.V1I3.168. Abimanyu,  Anggito.  2022.  “ Mengapa Impor Beras? ”  Kompas.Com.  December  19,
2022. https://money.kompas.com/read/2022/12/19/070000626/mengapa- impor-beras-?page=all.
Akbar,  Taufan  Herdansyah,  Agus  Subagyo,  and  Jusmalia  Oktaviani.  2020.
“ Realisme  Dalam  Kepentingan  Nasional  Indonesia  Melalui  Forum  Konferensi Asia  Afrika  (KAA)  dan  Gerakan  Non  Blok (GNB).” Dinamika  Global :  Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 5 (01): 123 – 39.
https://doi.org/10.36859/JDG.V5I1.194.
B. Miles, Matthew, and A. Michael Huberman. 1994. “ Qualitative Data Analysis ,”
1 – 352.
Basuki,  Zahra  Mahreva.  2017.  “ Analisis  Kebijakan  Impor  Beras  1  Juta  Ton  oleh Pemerintah Indonesia: Data dan Analisis Media Sosial .” Journal of Government and Politics 8 (1). https://doi.org/10.18196/JGP.8151.
Bogdan, Robert C, and Sari Knopp Biklen. 2007. Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods . Edited by Arnis E Burvikovs. 15th ed. United States of America: Pearson Education, Inc. www.ablongman.com.
Boy,  Kenedy.  2017.  “ Implementasi  Kerjasama  Indonesia  Dan  Thailand  Di  Bidang Pertanian Tahun 2010-2014 (Studi Kasus Peningkatan Kualitas Beras) .” EJournal
Ilmu Hubungan Internasional 5 (4): 1397 – 1410. http://portal- hi.net/index.php/teori-.
Chaireni,  Reni,  Dedy  Agustanto,  Ronal  Amriza  Wahyu,  and  Patmasari Nainggolan. 2020. “ Ketahanan Pangan Berkelanjutan .” Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan 1 (2): 70 – 79.
http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/13.
CNN  Indonesia.  2021.  “ Menengok  Alasan  Pemerintah  Impor  Beras  Sejak  2017 .” www.cnnindonesia.com. March 23, 2021. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210323143320-92- 621020/menengok-alasan-pemerintah-impor-beras-sejak-2017.
Dewi,  Citra  Syafni,  and  Indra  Pahlawan.  2018.  “ Landasan  Faktor  Kebijakan Impor  Beras  Indonesia  Asal  Thailand  pada  Tahun  2009 – 2011 .” Jurnal
Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik 5  (2):  1 – 11. https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/18248.
Fitri,  Rizki  Rahayu.  2019.  “ Kajian  Yuridis  Kewenanganmajelis  Permusyawaratan Rakyat  Dalam  Penetapan  Kebijakan  Rencana  Pembangunan  Nasional .” Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2188. Foresta, de H, Kusworo, Michon, and Djatmiko. 2000. Ketika Kebun Berupa Hutan :
Agroforest  Khas  Indonesia  Sebuah  Sumbangan  Masyarakat .  Bogor:  Institut  de Recherche pur le Developpement (IRD).
indonesia.go.id. 2020.  “ Kasus  Covid-19  Pertama,  Masyarakat  Jangan  Panik. ” Indonesia.Go.Id.  March  2,  2020.  https://indonesia.go.id/narasi/indonesia- dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik.
Ivan’s,  Eny,  and  Novia  Ambar  Sari.  2021.  “ Potret  Perbandingan  Kebijakan  Harga Pangan  Dengan  Realita  Harga  Beras,  Gula  Dan  Kedelai  Di  Tahun  Pertama Pandemi  Covid-19,  Indonesia .” Open  Science  and  Technology  1  (1):  82 – 104. https://doi.org/10.33292/OST.VOL1NO1.2021.11.
Jalal, Asran. 2022. “ Dinamika Politik Proses Keputusan Impor Beras Tahun 2018 Dan Tahun  2021 ” Populis :  Jurnal  Sosial  Dan  Humaniora  7  (2):  280 – 93. https://doi.org/10.47313/PJSH.V7I2.1857.
Komisi  IV.  2023.  “ Daniel Johan Pertanyakan Langkah Impor Beras Saat Panen Raya .” www.dpr.go.id. March 28, 2023. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43791/t/Daniel%20Johan%20Pertany akan%20Langkah%20Impor%20Beras%20Saat%20Panen%20Raya.
Kusumastuti,  Adhi,  and  Ahmad  Mustamil  Khoiron.  2019. Metode  Penelitian Kualitatif . Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
Mear sheimer,  John  J.  2005.  “ E.H.  Carr  vs.  Idealism:  The  Battle  Rages  On .” International Relations 19 (2): 139 – 52.
https://doi.org/10.1177/0047117805052810.
Moleong,  Lexy  J.  2014. Metode Penelitian  Kualitatif .  Edisi  1  re.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Morgenthau, Hans  J.  1993.  “ Politics  among  Nations:  The  Struggle  for  Power  and Peace, Revised by Kenneth W .” Thompson (New York: Knopf, 1985).
Mudrieq,  Sulfiri  Sulfitri  Hs.  2015.  “ Problematika  Krisis  Pangan  Dunia  Dan Dampaknya Bagi Indonesia .” Academica 6 (2). http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/4317. Octania,  Galuh.  2021.  “ Peran  Pemerintah  Dalam  Rantai  Pasok  Beras  Indonesia .” Jakarta.
Putra,  Andri  Watto. 2019. “ Dampak Impor Beras Dari Thailand Terhadap Ketahanan Pangan  Indonesia  Tahun  2011-2012 .” UNPAR  Institutional  Repository. repository.unpar.ac.id/handle/123456789/9833.
Raco, J.R. 2018. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya . Jakarta: Grasindo. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj.
Rahmawati,  Laili.  2020. “ Peran  E-Commerce  Dalam  Mendukung  Ketahanan  Pangan Wilayah Jakarta Saat Pandemi Covid-19. ” Jurnal Lemhanas RI 8 (2): 11 – 26.
Rasifa, Laburee. 2018. “ Kebijakan Impor Beras Indonesia Dari Thailand   Periode 2010- 2012 .” Semarang: Unwahas.
Ridwan, Achmad Fauzi. 2019. “ Kerjasama Indonesia Dan Vietnam Dalam Memenuhi Kebutuhan Beras Di Indonesia .” Bandung: FISIP UNPAS. Rosyidin,  Mohamad.  2017.  “ Intervensi  Kemanusiaan  Dalam  Studi  Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis .” Global & Strategis 1.
R uvananda,  Adam  Rahmat,  and  Taufiq  M.  2022.  “Analisis  Faktor -Faktor  Yang Mempengaruhi  Impor  Beras  Di  Indonesia.” KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen 19 (2): 195. https://doi.org/10.29264/jkin.v19i2.10924. Salim,  Agus. 2021.  “ Polemik Impor Beras 1 Juta Ton Di Masa Pandemi .”  MISEKTA. September  7,  2021.  https://misekta.id/news/polemik-impor-beras-1-juta- ton-di-masa-pandemi.
Sandi,  Ferry.  2023.  “ RI  Negara  Agraris  Impor  Beras,  Jokowi  Bongkar  Alasannya .” cnbcindonesia. February 19, 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230219163539-4-415092/ri-negara- agraris-impor-beras-jokowi-bongkar-alasannya.
Sawit, M. Husein. 2008. “ Perum Bulog Dalam Inpres Perberasan No. 3/2007: Evaluasi Kebijakan  Dan  Implementasinya .” JURNAL  PANGAN  17  (1):  9 – 29. https://doi.org/10.33964/JP.V17I1.225.
Sayifullah,  Sayifullah,  and  Emmalian  Emmalian.  2018.  “ Pengaruh  Tenaga  Kerja Sektor Pertanian Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik  Bruto  Sektor  Pertanian  Di  Indonesia. ” Jurnal  Ekonomi-Qu  8  (1). https://doi.org/10.35448/JEQU.V8I1.4962.
Simanjuntak,  Atmaezer  H,  and  Rudy  G.  Erwinsyah.  2020.  “ Kesejahteraan  Petani Dan  Ketahanan  Pangan  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19:  Telaah  Kritis  Terhadap Rencana  Megaproyek  Lumbung  Pangan  Nasional  Indonesia .” Sosio  Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial 6 (2): 184 – 204. https://doi.org/10.33007/INF.V6I2.2332.
Sitepu,  P  Anthonius.  2006.  “ Teori  Realisme  Politik  Hans  J.  Morgenthau  Dalam Studi  Politik  Dan  Hubungan  Internasional .” Jurnal  Analisis  Administrasi Dan Kebijakan 3 (1).
Sugiono.  2007. Statistika  Untuk  Penelitian .  Edited  by  Endang  Mulyatiningsih. Bandung: CV ALFABETA.
Suharyanto,  Heri.  2011.  “ Ketahanan  Pangan .” Jurnal  Sosial  Humaniora (JSH) 4 (2): 186 – 94. https://doi.org/10.12962/J24433527.V4I2.633.
Susanti ,  Ike.  2017.  “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Beras Impor Di Jawa Timur .” Jurnal  Penelitian  Ekonomi  Dan  Akuntansi  (JPENSI)  2  (1):  25 Halaman-25 Halaman. https://doi.org/10.30736/JPENSI.V2I1.93.
www.presidenri.go.id. 2021. “ Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ada Impor Beras Selama Beberapa  Bulan  Mendatang .” www.presidenri.go.id.  March  26,  2021. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-tegaskan-tak- ada-impor-beras-selama-beberapa-bulan-mendatang/.