Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN KREDIT AKIBAT FORCE MAJEUR PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN

## Dinda Putri Puspita*, Erlina, Ade Darmawan Basri
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
dindaputripuspita@gmail.com

## Abstract
The emergence of the Covid-19 outbreak has made the economy unstable, which is characterized by various policies such as PSBB, Lockdown,etc.making all activities hampered. The inhibition of all economic activities makes some people unable to  meet  the obligations that must  be met, one of  which is the obligation to  make credit payments to Non-Bank institutions such as finance companies. Not fulfilling this obligation can certainly make the debtor a wansprestasi. But not fulfilling an obligation is certainly caused by various things, one of which is force majeure or commonly called Force Majeure. Force Majeure can be classified into two, namely absolud  and  realtif.    Force  Majeure  caused  by  Covid-19  can  be  categorized  in  relative,  where  debtors  can postpone  their  obligations  for  a  while.  Therefore,  the  government  through  the  Financial  Services  Authority issued a policy related to POJK credit Restrutturization number 14 / POJK.05/2020 on Countercyclical policy impact of the spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions. Keywords: Force Majeure, Covid-19, Credit Reconstruction..

## Abstrak
Munculnya wabah Covid-19  membuat perekonomian menjadi tidak stabil, dimana ditandai dengan berbagai kebijakan-kebijakan  seperti  PSBB,  Lockdown,dll  membuat  segala  aktifitas  terhambat.  Terhambatnya  segala aktifitas perekonomian membuat sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi, salah  satunya  kewajiban  dalam  melakukan  pembayaran  kredit  pada  Lembaga  Non  Bank  seperti  perusahaan pembiayaan. Tidak memenuhi kewajiban ini tentu dapat membuat debitur menjadi wansprestasi. Namun tidak memenuhi  suatu  kewajiban tentu diakibatkan oleh berbagai  hal, salah satunya  keadaan memaksa atau biasa disebut Force Majeure. Force Majeure dapat digolongkan menjadi dua yaitu absolud dan realtif.  Force Majeure yang  diakibatkan  oleh  Covid-19  ini  dapat  dikategorikan  dalam  relatif,  dimana  debitur  dapat  menunda kewajibannya  untuk  sementara  waktu.  Maka  pemerintah  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan kebijakan  terkait  Restrutkturisasi  Kredit  POJK  Nomor  14/POJK.05/2020  tentang  Kebijakan  Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
Kata Kunci: Force Majeure, Covid-19, Restrukturisasi Kredit.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Kesulitan  dalam  hal  dana  tentu  merupakan  hal  yang  lumrah  dalam  masyarakat,  tidak  jarang masyarakat  akan  berfikir  bagaimana  untuk  mendapatkan  barang,  jasa,  dan  tambahan  modal  dalam memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak secara langsung atau dibebani dalam  hal  finansial.  Tidak  jarang  pula  manusia  membutuhkan  suatu  barang  yang  dapat  digunakan sebagai modal dalam menjalankan bisnis maupun untuk konsumsi semata. Dalam memenuhi kebutuhan itulah di Indonesia sendiri tentu menyediakan sebuah lembaga keuangan yang memberikan solusi bagi masyarakat  dalam  menjalankan  usaha  maupun  bisnisnya,  salah  satu  lembaga  keuangan  itu  ialah lembaga pembiayaan.
Lembaga  pembiayaan  termasuk  relatif  lebih  baru  dibandingkan  dengan  lembaga  perbankan. Lembaga  pembiayaan  salah  satunya  adalah  perusahaan  pembiayaan.  Dalam  perusahaan  pembiayaan tentu memiliki beberapa jenis aktivitas, salah satunya pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah suatu pembiayaan untuk konsumen yang ingin membeli barang secara angsuran, baik barang itu hanya  digunakan  untuk  konsumsi  maupun  untuk  keperluan  usaha.  Oleh  karena  itu  tak  sedikit masyarakat  untuk  memakai  jasa  kredit  yang  disediakan  oleh  perusahaan  pembiayaan  ini,.  Sehingga adanya Persetujuan atau perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak  yang  lain  untuk  melaksanakan  suatu  hal  berdasarkan  peristiwa  tersebut,  lalu  tumbuh  hubugan hukum antara kedua bela pihak. 1 Dimana ada tiga pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan penyedia barang. 2
Namun  dalam  prakteknya,  Konsumen  sebagai  debitor  dan  pihak  perusahaan  pembiayaan sebagai  kreditor  dalam  Perjanjian  kredit  pembiayaan  konsumen  terkadang  mengalami  kendala  yang disebabkan  oleh  berbagai  hal,  sehingga  debitur  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya.  Salah  satunya keadaan  tersebut  yaitu  pandemi  Covid-19  ini  yang  melanda  hampir  seluruh  negara-negara  di  dunia, termaksud  negara  Indonesia.  keadaan  pandemi  ini  memicu  berbagai  kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  untuk  memutus  mata  rantai  dari  Covid-19  ini.  Hal  ini  tentu  mempengaruhi perekonomian masyarakat indonesia, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya akibat adanya penyakit dan pembatasan-pembatasan sosial.
Keadaan ini tentu merupakaan keadaan diluar dugaan, keadaan darurah atau biasa disebut force majeure .  Menurut  R.  Setiawan force  majeure adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi  setelah  dibuatnya persetujuan,  yang  menghalangi  debitur  untuk  memenuhi  prestasinya,  dimana  debitur  tidak  dapat dipersalahkan dan tidak dapat menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. 3 Force majeure dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk melaksanakan  prestasinya  karena  keadaan  yang  tidak  terduga  dan  tidak  dapat  diantisipasi  pada  saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan tersebut secara hukum tidak dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  debitur  yang  bersangkutan,  sedangkan  debitur  tersebut  tidak dalam keadaan beretika buruk. 4
1 Faisal,  Faisal,  And  Istiqamah  Istiqamah.  " Hubungan  Hukum  Produsen  Dengan  Konsumen  Retail Goods ." (Alauddin Law Development Journal, Vol.3, No.1, Maret 2021), H.3.
2 Sitti Nurjannah.
"Lembaga
Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan
Konsumen." ( Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3, No. 1, 2016, H.122 3 P.N.Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia , (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), H.295
4 Munira Fuady, Konsep Hukum Perdata , (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), H.214
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Sehingga dalam perjanjian perlu adanya perlindunga, dimana perlindungan adalah perbuatan untuk melindungi atau semua usaha yang dilakukan untuk melindungi orang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia. 5
Hal ini lah yang membuat OJK (Otoritas Jasa Keuangan)telah mengeluarkan Peraturan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019  Bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan  Non  Bank  dimana  pada  Pasal  9  angka  (1)  dijelakskan  bahwa LJKNB dapat melakukan Restrukturisasi kredit bagi Debitur yang terdampak Covid-19. Peraturan ini lah yang dapat dijadikan sebagai langka awal untuk memberikan keadilan bagi kedua bela pihak.
Namun dalam relaksasinya kebijakan ini menuai pro dan kontra. Hal ini dikarenakan berbagai kebijakan  yang  ditentukan  oleh  perusahaan  pembiayaan  dalam  memberikan  bentuk  restrukturisasi kredit.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  ketua  umum  UMKM  Indonesia  Iksan  Ingratubu,  menyatakan pengajuan restrukturisasi kredit ke lembaga jasa keuangan swasta, baik bank maupun non bank begitu sulit. 6 Pernyataan  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Onno  salah  satu  warga  parepare  yang menggunakan  jasa  pembiayaan konsumen  mengatakan  iya  terpaksa  tidak  mengajukan  restrukturisasi kredit  akibat  iya  merasa  prosesnya  ribet,  belum  tentu  akan  diterima  dan  iya  merasa  ujung-ujungnya akan tetap dibayar. Maka  timbulah pertanyaan bagaiman kewajiban dalam pembayaran kredit akibat Force Majeure

## METODE
Jenis penelitian yaitu digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Pustaka, lokasi penelitian yang dipilih peneliti yakni di PT Finansial Multi Finance (Kredit Plus), PT.Astra Credit Companies  (ACC),  PT.Indomobile  Finance  dan  PT.Clipan  Finance  yang  merupakan  perusahaan pembiayaan di Kota Parepare. Metode pendekatan yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan  komperatif  dan  pendekatan  sosiologis,  selanjutnya  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Restrukturisasi Kredit Pada Pembiayaan Konsumen Di Parepare
Presiden  telah  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  No  12  tahun  2020  bahwa  Covid merupakan  bencana  non  alam.    Tentu  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  membawa  dampak  dalam kehidupan manusia. dimana adanya Penetapan Pembatasan Sosial Besar (PSBB), Lockdown , Social Distancing , dan Karantina yag dilakukan pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran Covid- 19 tentu membawa implikasi terhadap berbagi bidang kehidupa manusia. Salah satunya masyarakat tidak  dapat  beraktivitas  dalam  memenuhi  perekonomiannya,  hal  ini  memicu  suatu  prestasi  tidak dapat dilaksanakan terutama bagi debitur yang terkena dampak dari covid-19 ini.
Keadaan ini dalam suatu prestasi merupakaan keadaan yang tidak dapat dipungkiri, biasa disebut keadaan darurat, keadaan memaksa, keadaan kahar, atau Force Majeu. Dampak dari Covid- 19  ini  tentu  dapat  dikatakan  sebagai force  majeure relatif  yang  dimana  hanya  berlaku  untuk
5 Erlina,  Erlina.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Dalam  Kontrak  Terapeutik."( Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol.3, No.2, 2016), H.76
6 Bisnis.Com,  “ Pro-Kontra  Keringanan  Kredit  Dari  Kacamata  Pelaku  Usaha  Umkm  Dan  Bankir ”, Https://Finansial.Bisnis.Com/Read/20200422/90/1230788/Pro-Kontra-Keringanan-Kredit-Dari-Kacamata- Pelaku- Umkm-Dan-Bankir, Diakses Pada Hari Sabtu, 16 Januari 2021, Pukul 11.54
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
sementara, artinya apabila daya paksa itu selesai maka debitur harus melaksanakan perjanjian, jadi perjanjian tidak batal atau berakhir karena daya pasa relatif ini. 7 Menurut Ivan Baely, klasifikasi dari pandemi Covid-19 sebagai force majeure tetapi sifat dari force majeure tidak lah menghilangkan kewajiban debitur, melaikan hanya menghilangkan kewajiban pembayaran bunga dan kerugian.
Inilah  yang  memicu  munculnya  berbagai  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  untuk memberikan  angin  segar  bagi  pelaku  UMKM  yang  terdampak  Covid-19  agar  terus  berjalan  dan dapat  menstabilkan  perekonomian  negara.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  keringanan cicilan  kredit.  Maka  bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan  Non  Bank  (LJKNB)  dapat  melakukan restrukturisasi  pembiayaan  bagi  debitur  yang  terdampak  dari  pandemi  Covid-19.  Upaya restrukturisasi  kredit  ini  merupakan  upaya-upaya  secara  administrasi.  Dimana  menurut  Drs. Muhamad Djumhana, penyelesaian secara administratif antara lain:
1) Penjadwalan  kembali  ( rescheduling )  Yaitu  perubahan  syarat  kredit,  baik  terkait  jadwal pembayaran  atau  jangka  waktu,  baik  menyankut  pada  perubahan  besarannya  angsuran maupun tidak.
2) Persyaratan kembali ( restructuring ), yaitu perubahan baik sebagian maupun seluruh syarat- syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal  pembayaran , jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya.
3) Penataan Kembali ( restrucuring ), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok baru. 8
Bagi pembiayaan konsumtif, restrukturisasi dapat diberikan bagi debitur yang mengalami penurunan  kemampuan  pembayaran  dan  terdapat  sumber  pembayaran  angrusan  yang  jelas  dari nasaba  serta  mampu  memenuhi  kewajiban  setelah  dilaksanakan  restrukturisasi.  Pelaksanaan restrukturisasi  wajid  didukung  dengan  adanya  analisis  dan  bukti-bukti  yang  memadai  serta didokumentasikan dengan baik.
Selain  itu,  LJKNB  juga  dapat  memberikan  pembiayaan  baru  bagi  debitur  yang  terkena dampak pandemi Covid-19 yang berdasarkan analisis pembiayaan dan berdasarkan atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian. 9
Adapun kebijakan restrukturisasi kredit bagi lembaga pembiayaan non bank, Otoritas Jasa Keuangan  mengeluarkan  POJK  Nomor  14/POJK.05/2020  tentang  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Peraturan ini  memberikan  kewenangan  kepada  Lembaga  Pembiayaan  untuk  melaksanakan  “restrukturisasi kredit”, yang dimana memberikan kelonggaran dalam pembayaran kredit. kebijakan ini dikeluarkan untuk menstimulus perekonomian negara.
Untuk restrukturisasi kredit lembaga Pembiayaan Non Bank di dalam Pasal 9 angka (1) dan
7 Marilang, “ Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian ”, (Makassar, Alauddin University Press, 2013), H.320
8 Hukumonline.Com,  “ Eksekusi Jaminan Atas Fasilitas Pembiayaan Yang Bermasalah ”, Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt57441bec3b609/Eksekusi-Jaminan-Atas-Fasilitas- Pembiayaan-Yang-Bermasalah/ , Diakses Pada Selasa, 19 Januari 2021, Pukul 13.27.
9 E.  Agtha  Dan  A.  Novera,  “ Keadaan  Kahar  Akibat  Covid-19  Dan  Penerapannya  Dalam  Perjanjian Kredit ”, (Jurnal Avoer 12, 18-19 November 2020), H.192
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
angka (2)  berbunyi: 10
1) LJKNB  dapat  melakukan  restrukturisasi  Pembiayaan  terhadap  Debitur  yang  terkena dampak penyebaran COVID-19.
2) Restruturisasi  Pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a) adanya proses dan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur dari pihak pemilik  dana  yang  ditandatangani  oleh  pejabat  berwenang,  dalam  hal  penyaluran Pembiayaan  dilaksanakan  melalui  pembiayaan  bersama  ( joint  financing )dan pembiayaan penerusan ( channeling ).
b) adanya  permohonan  restrukturisasi  Pembiayaan  dari  Debitur  yang  terkena  dampak penyebaran COVID-19, dan/atau
c) adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.
Dan  Pasal  11  angka  (3)  dijelaskan  bahwa  penetapan  Debitur  yang  terkena  dampak penyebaran COVID-19 yaitu kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak penyebaran COVID- 19 dan sektor ekonomi yang terkena dampak penyebaran COVID-19 memuat:
a) Kriteria Debitur yang ditetapkan terkena dampak penyebaran Covid-19; dan
b) Sektor ekonomi yang terkena dampak penyebaran Covid-19.
Pemerintah  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengeluarkan  kebijakan  terkait restrukturisasi  kredit.  Dimana    POJK  dapat  dijadikan  acuan  terkait  cara-cara  untuk  melakukan restrukturisasi  kredit  seperti  penurunan  suku  bunga  atau  margin/bagi  hasil/ ujrah ;  perpanjangan jangka  waktu,  penundaan  sebagian  pembayaran,  pengurangan  tunggaka  pokok,  pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/ pembiayaan, konvensi akad pembiayaan syariah, dan kovensi  pembiayaan menjadi penyertaan Modal Sementara.
Penerapan  restrukturisasi  kredit  memang  mengacu  pada  POJK,  namun  Namun  pada hakikatnya pemerintah melalui OJK memberikan kebebasan bagi lembaga Perbankan maupun Non Bank  untuk  melakukan  restrukturisasi  kredit  berdasarkan  konsep  yang  diterapkan  oleh  masing- masing lembaga jasa keuangan Bank dan Non Bank dengan ketentuan yang melakukan permohonan adalah debitur yang terdampak Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung termaksud debitur usaha mikro kecil dan menegah.
Maka  berdasarkan  hal  tersebut  untuk  mengetahui  bentuk  restrukturisasi  kredit  yang diberikan  oleh  perusahaan  peneliti  melakukan  penelitian  di  beberapa  perusahaan  pembiayaan  di Parepare yaitu:

## a. PT Finansial Multi Finance (Kredit Plus)
Hasil wawancara oleh salah satu pihak Kredit Plus Parepare yaitu bapak Yusran Hamsah selaku Kepala Cabang dari Kredit Plus Cabang Parepare mengatakan bahwa selain restrukturisasi kredit  berdasarkan  POJK  Nomor  14/05.POJK/2020  tentang  Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank kami juga memiliki
10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/05.Pojk/2020 Tentang Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
kebijakan  terkait  bentuk  restrukturisasi  kredit  yang  akan  kami  berikan. 11 Dimana  Kami  akan menetapkan  persyaratan  yang  telah  dipaparkan  pada  pengajuan  online  karena  debitur  yang  ingin mengajukan harus melalui web yang telah kami sediakan. Adapun persyaratannya antara lain seperti KTP, bukti pembayaran angsuran, dan foto barang yang dicicil.
Debitur  yang  mendapatkan  restrukturisasi  cicilan  kredit  yang  awalnya  telah  jatuh  tempo pembayaran  namun  adanya  restrukturisasi  kredit  maka  debitur  tidak  membayar  cicilan  tersebut beserta  bunganya,  dengan  kata  lain  tidak  adanya  penagihan  selama  waktu  penangguhan  kredit. Adapun  waktu  penangguhan  kredit  yang  diterima  oleh  debitur  yaitu  3  bulan  sampai  6  bulan. Restrukturisasi tahap pertama itu dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, dan bila bulan Oktober tidak sanggup untuk membayar maka kami memberikan Restrukturisasi Kredit tahap kedua  dengan  kebijakan  baru  yaitu  kredit  yang  direstrukturisasi  angsurannya  berkurang  tetapi tenornya bertambah. 12

## b. PT Astra Credit Companies (ACC)
ACC  Cabang  Parepare  memberikan  bentuk  restrukturisasi  kredit  dengan  cara  penundaan angsuran pokok. Beliau mengatakan kami telah melakukan restrukturisasi bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 ini sesuai dengan anjuran dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.  Yang dimana debitur  yang  kami  berikan  restrukturisasi  itu  adalah  debitur  yang  melakukan  permohonan restrukturisasi,  dan  bagi  debitur  yang  tidak  melakukan  permohonan  tidak  akan  kami  lakukan restrukturisasi.  Restrukturisasi  dilakukan  secara  online  maupun  datang  langsung  ke  kantor  dan merupakan debitur terdampak dari covid-19 yang dilihat dari segmen usahanya. 13
Berbeda dengan Kredit Plus yang memberikan penangguhan kredit paling lama 6 bulan, Di perusahaan  pembiayaan  ACC  debitur  yang  mendapatkan  restrukturisasi  kredit  itu  berupa penangguhan kredit atau perpanjangan tenor paling lama 2 bulan. Sebelum adanya pandemi Covid- 19 ini, debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran akibat keadaan diluar  dugaan  dan  debitur  dapat  membuktikannya  maka  pihak  ACC  selaku  kreditur  akan memberikan solusi dengan jalan penundaan pembayaran angsuran pokok.
c. PT Indomobile Finance
Berdasarkan  kebijakan  OJK  dan  peraturan  dari  Perusahaan,  bapak  Mustofa  mengatakan OJK  cuma  mengeluarkan  beberapa  Opsi  terkait  mekanisme  restrukturisasi  sehingga  perusahaan tentu  akan  mengeluarkan kebijakan  untuk  melakukan  jalan  restrukturisasi  kredit  seperti  apa  yang akan ditempuh. 14
PT Indomobile akan melihat terlebih dahulu history pembayaran debitur sebelum pandemi ini  sehingga  debitur  yang  diterima  penangguhannya  itu  dalah  debitur  yang  dilihat  dari  riwayat pembayarannya.  Apabila  debitur  tidak  sama  sekali  menunggak  maka  kami  akan  mengabulkan permohonan restrukturisasinya.
Adapun  bentuk  restrukturisasi  kredit  yang  ditetapkan  perusahaan  yaitu  bentuk restrukturisasi penundaan pembayaran kredit berupa pembayaran angsuran pokok yang akan dibayar pada  akhir  masa  kredit.  Namun  beda  halnya  dengan  Kredit  Plus,  Indomobile  menetapkan  bahwa
11 Hasil Wawancara Dengan Kepala Cabang Pt Kredit Plus Parepare, 8 Februari 2021.
12 Hasil Wawancar Dengan Kepala Cabang Pt Kredit Plus Parepare, 8 Februari 2021
13 Hasil Wawancara Dengan Presiden Maneger Pt Astra Credit Companies Parepare, 9 Februari 2021
14 Hasil Wawancar Dengan Kepala Cabang Pt Indomobile Cabaang Parepare, 16 Februari 2021
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
debitur  tetap  harus  diwajibkan  untuk  membayar  bunga  cicilan  kredit  seperti  biasanya  selama penangguhan  kredit  berlangsung.  Dengan  jangka  waktu  penangguhan  selama  1    bulan  hingga  6 bulan, hal tersebut juga dilakukan oleh Kredit Plus.

## d. PT Clipan Finance
PT  Clipan  Finance  Cabang  Parepare  juga  memiliki  kebijakan  tersendiri  untuk  menerima debitur  yang  melakukan  permohonan.  Dimana  debitur  yang  harus  melakukan  permohonan merupakan  debitur  yang  terdampak  seperti  pedagang  campuran,  driver,  dan  karyawan  yang dirumahkan, dan Debitur yang ingin melakukan permohonan harus memiliki surat keterangan dari kantor  lurah  bahwa  debitur  benar-benar  terdampak  dari  Pandemi  Covid-19. 15 Di  perusahaan pembiayaan PT Clipan Finance melakukan restrukturisasi kredit dengan bentuk penundaan jangka waktu pembayaran angsuran pokok , dengan jangka waktu penangguhan kredit selama 4 bulan atau 6 bulan.
Sebelum  adanya  Pandemi  Covid-19  ini,  PT  Clipan  Finance  juga  telah  melakukan penangguhan pembayaran  kredit dengan  cara  melakukan  penangguhan  pembayaran  kredit  seperti perpanjangan tenor bagi debitur, dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti usaha dari debitur mengalami  kemacetan  dan  mengalami  dampak  bencana,  maka  debitur  tersebut  memiliki  jangka waktu tertentu untuk tidak melakukan pembayaran kredit.

## 2. Latarbelakang Penetapan Bentuk Restrukturisasi Kredit pada Pembiayaan Konsumen di Parepare
Perusahaan Pembiayaan di Parepare secara umum melakukan restrukturisasi Kredit dengan cara melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran pokok atau perpanjangan tenor dengan  jangka  waktu berbeda-beda  dengan berbagai  pertimbangan. Seperti  halnya dengan  Kredit Plus pak Yusran Hamsah menjelaskan kebanyakan dari konsumen memilih restrukturisasi dengan cara  penangguhan  kredit  kami  berfokus  pada  debitur  yang  mengalami  PHK  sehingga  kami memberikan  restrukturisasi  karena  debitur  tersebut  tidak  memiliki  pemasukan  untuk  memenuhi kewajibannya sehingga kami tidak melakukan penagihan sama sekali selama restrukturisasi 16 . Selain debitur  yang  di  PHK, Kredit  Plus  juga memberikan  penangguhan  angsuran kredit  kepada  debitur UMKM,  karena  Kredit  Plus  merupakan  perusahaan  pembiayaan  yang  berfokus  pada  pengadaan barang-barang elektronik maka ada  juga debitur UMKM terdampak Covid-19 yang telah di survai. Kredit  Plus  memberikan  jangka  waktu  perpanjangan  restrukturisasi  kredit  itu  selama  3  sampai  6 bulan,  dimana  dengan  pertimbangan  perusahaan  tentu  melihat  sisa  masa  angsuran  dan  akan melakukan evaluasi kembali kepada debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit apakah perlu perpanjangan waktu atau tidak.
Adapun pada  ACC  memilih  bentuk  restrukturisasi  dengan  perpanjangan waktu  angsuran pokok dengan alasan karena debitur yang  mendapatkan restrukturisasi adalah debitur  yang betul- betul  terdampak  dari pandemi  Covid-19  dari kalangan   golongan UMKM  yang melakukan  usaha cafe  yang  dimana  tidak  dapat  terbuka  akibat tidak  adanya pelanggan  dan  debitur  yang bekerja  di bidang transportasi online tidak dapat bekerja, dan pedagang campuran yang mengalami penurunan pendapatan akibat adanya kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
15 Hasil Wawancara Dengan Pak Ridha Selaku Staff Collection Pt Clipan Finance Cabang Parepare, 19 Februari 2021
16 Hasil wawancara dengan Yusran Hasan selaku Kepala Cabang PT Kredit Plus Parepare, 8 Februari 2021.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
ACC memberikan penundaah pembayaran angsuran pokok dengan jangka waktunya sampai 2 bulan. Jangka waktu tersebut lebih pendek dibanding Kredit  Plus yang memberikan jangka waktu hingga 6 bulan. Pak Michel Sianipar menjelaskan jangka waktu tersebut diberikan karena kami akan mengevaluasi  apakah  dalam  jangka  waktu  tersebut  debitur  bisa  atau  belum  bisa  memenuhi kebutuhannya, kami tentu akan memperpanjang jangka waktu tersebut bila belum dalam keadaan normal dengan maksimal 2 bulan.
Lain  halnya  dengan  PT  Indomobile  Finance  Cabang  Parepare  melakukan  restrukturisasi untuk meringankan pembayaran debitur. Dimana pak Mustofa menjelaskan  bahwa  debitur yang mendapatkan  restrukturisasi  merupakan  debitur  dari  kalangan    karyawan  di  PHK  yang  memiliki surat keterangan telah di PHK dan bila work from home tentu juga memiliki surat keterangan bila gajinya hanya dibayar setengah dari gaji semestinya dan debitur dari golongan UMKM yang tentu kesulitan  untuk membayar  angsuran pokok dan  bunganya.  Sehingga  dengan  alasan  tersebut  kami memberikan restrukturisasi dengan cara menunda angsuran pokoknya dan debitur tetap mempunyai kewajiban  untuk    membayar  bunganya  saja  selama  masa  restrukturisasi  berjalan.    Jangka  waktu restrukturisasi yang diberikan kepada debitur hampir sama dengan Kredit Plus dimana 1 sampai 6 bulan, dengan alasan dilihat pada masa angsurannya dan permintaan dari debitur itu sendiri.
Hal  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  PT.Clipan  Finance  Cabang  Parepare  dimana  Clipan memberi  restrukturisasi  dengan  cara  penundaan  pembayaran  angsuran  pokok  namun  debitur memiliki kewajiban untuk membayar bunganya. Untuk metode penangguhannya  PT Clipan Finance memiliki Join venture dengan bank sebagai pihak yang memodali maka pihak Clipan dan Bank akan bernegoasiasi terkait debitur yang akan memperoleh penangguhan pembayaran kredit.
Di  perusahaan  pembiayaan  Clipan  Finance  Cabang  Parepare,  debitur  yang  mendapatkan Restrukturisasi  Kredit  itu  berupa  penangguhan  kredit  selama  4  bulan  atau  6  bulan  hal  tersebut tergantung  dari  sisa  pokok  hutang  debitur,  dan  debitur  yang  ingin  diperpanjang  masa penangguhannya, perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap debitur tersebut untuk memastikan diterimanya permohonan perpanjangan penangguhan pembayaran kredit

## KESIMPULAN
Bentuk Restrukturisasi Kredit pada Pembiayaan Konsumen di Parepare tentu diatur pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020, tetapi OJK hanya mengatur secara umum terkait Restrukturisasi kredit dan untuk  model  restrukturisasi  itu  sendiri  OJK  memberi  kebebasan  kepada  masing-masing  perusahaan pembiayaan  untuk  menentukannya.  Masing-masing  pembiayaan  tentu  akan  memilah  debitur  yang berhak  memperoleh  restrukturisasi  dari  angsuran  pembayarannya  dan  pekerjaanya.  Perusahaan Pembiayaan  di  Parepare  secara  umum  sepakat  untuk  memberikan  restrukturisasi  dengan  cara penundaan angsuran pokok dimana angsurannya dibayar pada masa akhir pembayaran dan penetuannya tersebut ditentukan oleh perusahaan. Adapun jangka waktu yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan berbeda-beda bagi setiap pembiayaan, ada yang 2 bulan hingga 6 bulan.
Adapun latar belakang ditetapkan bentuk restrukturisasi kredit pada pembiayaan konsumen di Parepare  tentu  tidak  lepas  dari  ketentuan  perusahaan  masing-masing,  dimana  ada  yang  melakukan negosiasi kepada pihak Join venture yaitu pihak bank, ada pula yang mengatakan karena debitur yang mendapatkan  restrukturisasi  kredit  difokuskan  pada  debitur  yang  Di  PHK,  Karyawan  yang  digaji sebagian,  driver  online,  ojek  online  dan  UMKM  yang  tentu kesulitan  untuk melakukan pembayaran maka  pilihan  yang  diberikan  adalah  penundaan  pembayaran  angsuran  pokok.  Dan  terkait  jangka
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
waktunya dilihat dari sisa angsurannya, kemampuan debitur kedepannya, dan ada juga dari keinginan debitur.

## DAFTAR REFERENSI
Bisnis.com,  “ Pro-Kontra  Keringanan  Kredit  dari  Kacamata  Pelaku  Usaha  UMKM  dan Bankir ”,https://finansial.bisnis.com/read/20200422/90/1230788/pro-kontra-keringanan-kredit- dari-kacamata-pelaku- umkm-dan-bankir, diakses pada hari Sabtu, 16 Januari 2021.
E.Agtha  dan  A.Novera,  “ Keadaan  Kahar  akibat  Covid-19  dan  Penerapannya  dalam  Perjanjian Kredit ”, (Jurnal Avoer 12, 18-19 November 2020), h.192
Erlina,  Erlina.  "PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PASIEN  DALAM  KONTRAK TERAPEUTIK." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.3, No.2, 2016.
Faisal,  Faisal,  and  Istiqamah  Istiqamah.  " Hubungan  Hukum  Produsen  Dengan  Konsumen  Retail Goods ."Alauddin Law Development Journal, Vol.3, No.1, Maret 2021
HukumOnline.com,  “ Eksekusi  Jaminan  Atas  Fasilitas  Pembiayaan  yang  Bermasalah ”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57441bec3b609/eksekusi-jaminan-atas- fasilitas-pembiayaan-yang-bermasalah/ , Diakses pada Selasa, 19 Januari 2021.
Marilang. 2013. Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Alauddin University Press: Makassar.
Munira Fuady. (2015). Konsep Hukum Perdata . Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Nurjannah,  Sitti.  "LEMBAGA  JAMINAN  FIDUSIA  DALAM  PERJANJIAN  PEMBIAYAAN KONSUMEN." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3, no. 1, 2016.
Simanjuntak. (2018). Hukum Perdata Indonesia . Prenada Media Group: Jakarta.