## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## PENGUATAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ( PRECAUTIONARY PRINCIPLE ) HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAQ KARENA NUSYUZ ISTRI
(Suatu Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif Bagi Para pihak)
Wahyuddin 1 , Rahmawati Kusuma 2
Universitas Mataram, NTB, Indonesia wahyuddin@unram.ac.id, rahmawatikusuma@unram.ac.id
Article Info Abstract

## Article History
Received: Mei 15, 2023 Accepted: Juni 24, 2023 The various constructions of the concept of nusyuz (marital disobedience) by islamic  jurists  (fuqaha)  and  the  ambiguous  nature  of  the  legal  framework regarding the scope of nusyuz within the positive law system in Indonesia are believed to be catalysts for injustice towards wives on one hand. On the other hand,  the  non-sterile  dialectics  of  default  judgments  in  talaq  divorce applications,  where  the  wife's  nusyuz  is  used  as  grounds  for  divorce,  also pose potential stimuli for injustice towards wives, both during and after the divorce  process,  including  issues  related  to  maintenance  rights  and  the negative stigma associated with nusyuz in social spaces. This research aims to determine the indicators of nusyuz according to scholars of Islamic schools of thought (mazhab) and positive law, as well as the urgency of applying the precautionary  principle  by  judges  in  examining  and  deciding  talaq  divorce applications based on the wife's nusyuz. The research employs a normative legal  research  method  with  legislative,  philosophical,  conceptual,  and theoretical  approaches.  The  results  of  this  research  indicate  that  the implications of the ambiguous norms within the Compilation of Islamic Law (KHI)  regarding  the  indicators  of  nusyuz  behaviors  by  wives  have  led  to diverse categories of behaviors constructed as nusyuz, which are used as grounds  for  husbands'  divorce  applications.  Judges,  in  examining  and deciding talaq divorce applications based on the wife's nusyuz, must apply the  precautionary  principle  and  make  it  the  guiding  star  in  achieving substantive justice for all parties, in order to prevent greater harm (mafsadah) or the devaluation of the sanctity of nusyuz as a legal institution of divorce, such as the potential for a major deception (de groten langen) by the husband, and to prevent the negative consequences of the stigma of nusyuz on the wife after the divorce, including its implications for her maintenance rights.
Keywords:
Nusyuz;
Precautionary Principle;  Substantive Justice

## Abstrak
Beragamnya konstruksi konsepsi nusyuznya istri dari para fuqaha dan kaburnya bangunan norma  perihal  ruang  lingkup  konsepsi  nusyuznya  istri  dalam  anatomi  hukum  positif  di Indonesia, ditengarai menjadi pemantik munculnya ketidakadilan bagi istri pada satu sisi. Di sisi lain, tidak sterilnya dialektika proses putusan verstek pada permohonan cerai talaq yang nusyuznya  istri  sebagai  dalil  permohonan,  juga  memberikan  potensi-potensi  stimulus ketidakadilan  bagi  istri,  baik  pada  saat  proses  perceraian  maupun  pasca  perceraian  yakni terkait dengan hak-hak nafkahnya maupun akibat dari sematan stigma negative dari nusyuz di  ruang-ruang  sosial.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  indikator  nusyuznya  istri menurut  ulama  mazhab  dan  hukum  positif  dan  bagaimana  urgensitas  penerapan  prinsip kehati-hatian ( precautionary) hakim dalam memeriksa dan memutuskan  permohonan cerai talaq dengan alasan nusyuznya istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  filosofi,  konseptual  dan  teoritik.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implikasi dari adanya kekaburan norma dalam KHI perihal
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
indikator-indikator  perbuatan  nusyuz  istri  berdampak  pada  beragamnya  pula  kategori perbuatan yang dikonstruksikan sebagai perbuatan nusyuz istri yang menjadi alasan suami dalam permohonan cerai talaq; dan hakim dalam memeriksa dan memutuskan permohonan cerai  talaq  dengan  alasan  nusyuznya  istri  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian ( precautionary) dan menjadikannya sebagai bintang pemandu dalam menghadirkan keadilan subtantif  bagi  para  pihak  guna  untuk  mencegah  terjadinya  kemudaratan  ( mafsadah )  yang lebih besar, atau mencegah terjadinya pereduksian nilai kesyakralan nusyuz sebagai lembaga hukum perceraian seperti, munculnya potensi suatu kebohongan besar ( de groten langen ) dari  suami;  dan  mencegah  dampak  buruk  dari  sematan  stigma  nusyuz  bagi  istri  pasca perceraian termasuk implikasinya pada hak-hak atas nafkahnya.
Kata Kunci: Nusyuz; Prinsip Kehati-hatian ( precautionary ); Keadilan Subtantif

## I. PENDAHULUAN
Al-Qur’an  menyebut  akad  pernikahan  dengan  frasa  akad “misaqan  ghalizan” (perjanjian yang  kokoh) dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah . 1 Firman  Allah  SWT  tersebut,  memposisikan  pernikahan  bukanlah  semata-mata sebagai  hubungan  atau  kontrak  keperdataan  saja,  melainkan  nilai  ibadah.  Hakikat  dari pernikahan tersebut menjadi pondasi definisi dari pernikahan secara normatif 2 , yang dalam aspek prosesinya, menempatkan pernikahan berada dalam muara pluralisme hukum. Aspek prosesual yang dimaksud dijadikan sebagai sarana sekaligus symbol perwujudan dari esensi kebermaknaan yang terkandung dalam pernikahan. Pertama, di dalam prosesnya dijadikan oleh manusia sebagai media untuk menggapai nilai ibadah yang tinggi kepada Tuhan; Kedua, di jadikan sebagai media untuk merefleksikan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang di  junjung  tinggi  dan; Ketiga, di  jadikan  sebagai  media  untuk  mempertahankan  eksistensi harga  diri  keluarga  yang  di  sandarkan  pada  instrument  Negara  untuk  mendapatkan keabsahan perkawinan yang komplit guna memperoleh perlindungan hukum dari Negara.
Prosesi-prosesi  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  syariat,  sesuai  dengan  adat istiadat  dan  sesuai  dengan  aturan  Undang-undang  yang  berlaku.  Sebab,  masing-masing unsur tersebut memiliki konsekuensi jika salah satu tidak di implementasikan. Misalnya, jika unsur syariat tidak di laksanakan, konsekuensinya akan ada sanksi hukum Tuhan yang akan diterima, jika unsur adat tidak di laksanakan, maka akan ada sugesti-sugesti yang kita ingkari yang akan mengganggu kenyamanan batin dan pikiran. Selanjutnya jika hukum Negara tidak dilaksanakan maka konsekuensinya segala apa yang di timbulkan dari prosesi tersebut tidak akan mendapat perlindungan dari Negara, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak sebagai warga Negara. Berangkat dari paradigma tersebut, maka prosesi perkawinan menjadi suatu prosesi  yang  tetap  eksis  dalam  muara  pluralisme  hukum 3 yang  masing-masing  ketentuan (hukum) mengatur tentang tata tertib pelaksanaannya.
Masing-masing ketentuan yang diberlakukan saat ini di Indonesia telah mengalami dinamika  pengaturan  yang  cukup  panjang. Aturan  tata  tertib  perkawinan  sudah  ada  sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan  tata  tertib  itu  terus  terus  berkembang  maju  dalam  masyarakat  yang  mempunyai kekuasaan  pemerintahan  dan  di  dalam  suatu  Negara.  Di  Indonesia  aturan  tata  tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial  dan  sampai  pasca  kemerdekaan.  Bahkan  aturan  perkawinan  itu  sudah  tidak  saja
1 . Q.S Ar-Ruum (3): 21 “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sungguh,  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.
2 . Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
3 . Wahyuddin . 2014. Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum, Jurnal IUS Vol II Nomor 6, edition of  Desember,  hlm. 429
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia 4 di tengah era globalisasi dewasa ini. Berdasarkan  sketsa  dinamika  pengaturan  di  atas,  bahwasanya  bagi  insan  yang berpikir  dan  bertaqwa,  perkawinan  merupakan  salah  satu  dimensi  kehidupan  yang  sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak  mengherankan  jika  agama-agama  di  dunia  mengatur  masalah  perkawinan  bahkan tradisi  atau  adat  masyarakat  pun  juga  institusi  Negara  ikut  melakukan  intervensi pengaturannya yang diberlakukan di kalangan warga negaranya. Sudah menjadi kenyataan umum  bahwa  pengaturan  masalah  perkawinan  di  dunia  tidak  menunjukkan  adanya keseragaman.  Perbedaan  itu  tidak  hanya  antara  satu  agama  dengan  agama  yang  lain, bahkan  dalam  satu  agamapun  dapat  terjadi  perbedaan  pengaturan  perkawinan  yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda 5 . Terlepas  dari  dinamika  pengaturan  dan  institusi  yang  terlibat  di  dalamnya,  yang menjadi entitas penting di dalamnya ialah sehubungan dengan pengaturan hak dan kewajiban anggota keluarga terutama suami dan istri, esensi dan eksistensinya tidak lain tidak bukan yakni  agar  dapat  tiba  pada  tujuan  dari  pernikahan  itu  sendiri  yang  salah  satunya  untuk mewujudkan tujuan asasi dari syariat Islam, yaitu menjaga nasab.
Berangkat  dari  konsepsi  tersebut,  maka  diatur  hak  dan  kewajiban  antara  masing- masing  suami  dan  isteri  di  dalam  pengaturannya  yang  apabila  hak  dan  kewajiban  mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan terwujud 6 dan sebaliknya. Akan tetapi kendati hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri telah dinormatifkan, kehidupan keluarga bukan berarti terbebas dari segala macam bentuk persoalan dan berujung pada terjadinya perpisahan atau perceraian. Artinya bahwa kehidupan rumah tangga merupakan ujian hidup dan yang demikian merupakan sunatuttallah sebagaimana  yang  termaktub  dalam  firman Allah  SWT  dalam  QS. Al-Mulk  ayat  2 7 dan Al- ‘Ankabut ayat 2-3 8 . Dan ujian lain yang menjadi sumber persoalan dalam biduk rumah tangga tangga yakni, adanya kecintaan yang berlebih pada kesenangan-kesenangan duniawi seperti pada pasangan laki-laki dan perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kemewahan transportasi, harta yang berkembang (peternakan dan perkebunan), dan properti,  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  QS. Ali  Imran  ayat  14 9 . Terhadap  pasangan keluarga yang berhasil melewati ujian-ujian dalam biduk rumah tangganya, maka tujuan dari pernikahan  dapat  terwujud  ( Sakinah,  mawaddah  dan  warrahmah ).  Sebaliknya  jika  gagal, maka  akses  tujuan  yang  dimaksud  di  hantam  oleh  bahtera  perpisahan  atau  perceraian. Peristiwa perceraian dari waktu mengalami peningkatan 10 , salah satu penyebabnya adalah terjadinya suatu perbuatan pengingkaran atau keluar dari hak-hak dan kewajibannya sebagai isteri atas suaminya atau yang dikenal dengan istilah nusyuz. 11
4 .  Hilman  Hadi  Kusuma.  2007. Hukum  Perkawinan  Indonesia  (Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama) , Masdar Maju, Bandung, hlm. 1
5 . Kutbuddin Aibak, 2009, Kajian Fiqh Kontemporer , Teras, Yogyakarta. hlm. 39.
6 .  Ahmad Rafiq, 1998, Hukum Islam di Indonesia , cet. ke-3,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 181.
7 . QS. Al-Mulk Ayat (2) “ Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun ”.
8 . QS. Al-Ankabut Ayat (2) Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi ”. Ayat (3) “ Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta ”.
9 . QS. Ali Imran ayat 14 “ Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang ”.
10 . Berdasarkan laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022.
11 . Pemaknaan Nusyuz disini diambil dari pemaknaan yang tersirat dalam KHI,.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023
e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj Menurut  Abu  Malik  Kamal  bahwa اﻟ ﻧ ﺷ و ز diambil  dari  kata اﻟ ﻧ ﺷ ز ,  maknanya  adalah “ tempat yang tinggi ” 12 . Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti yang sama “tempat  yang  tinggi,  meninggi,  menonjol,  durhaka,  menentang,  atau  bertindak  kasar.  Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami isteri, ia mengartikan sebagai kedurhakaan, penentangan  isteri  terhadap  suami 13 .  Dalam  kamus  Lisan  al-‘Arabi  berarti  “ tanah  yang terangkat  tinggi  ke  atas ” 14 .  Abu  Ubaid  berkata  nusyúz  ( اﻟ ﻧ ﺷ و ز (atau  nasyazi  ( اﻟ ﻧ ﺷ ز (adalah sesuatu  yang  tebal  dan  keras.  Kata  nusyuz  ini  mengandung  arti  ‘ irtifa ’  (pengunggulan). Maksudnya,  seorang  isteri  yang  melanggar  atau  keluar  dari  hak-hak  dan  kewajibannya sebagai isteri atas suaminya, dia telah mengungguli tabiatnya sebagai seorang isteri dan apa yang  menjadi  fitrah  dalam  pergaulan  sehari-hari 15 .  Dan  jika  konteksnya  dikaitkan  dengan hubungan  suami-isteri  maka  diartikan  sebagai  sikap  isteri  yang  durhaka,  menentang  dan membenci kepada suaminya 16 . Nusyuz bisa diartikan “menentang” ( al-isyan ). Karena istilah nusyuz sendiri diambil dari kata al-nasyaz , artinya bangunan bumi yang tertinggi ( mairtafa‟a minal ardi ). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58):11, “ waiza qila unsyuzu ” ( berdirilah kamu ). Secara terminologis nusyuz berarti sikap tidak tunduk kepada Allah SWT untuk  taat  kepada  suami 17 .  Sedangkan  menurut  Imam  Ragib  sebagaimana  dikutip  oleh Asghar  Ali  Engineer  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa nusyuz merupakan  perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan 18 .
Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai nusyuz “keluar dari ketaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya” kemudian secara istilah ini nusyuz mempunyai beberapa pengertian.  Menurut  fuqaha  Hanafiyah  seperti  yang  dikemukakan  Saleh  Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki  berpendapat  bahwa  nusyuz  adalah  saling  menganiaya  suami  isteri.  Sedangkan menurut  ulama  Syafi’iyah  nusyuz  adalah  perselisihan  diantara  suami-isteri,  sementara  itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang  disertai  dengan  pergaulan  yang  tidak  harmonis 19 .  Ibnu  Manzur,  nusyuz  ialah  rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya. 20 Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, mengartikan  nusyuz  sebagai  ketidakpatuhan  atau  kebencian  suami  kepada  isteri  terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya 21 .
Dalam  perspektif  hukum  positif  dalam  hal  ini  Undang-undang  No.1  tahun  1974 Tentang  Perkawinan  tidak  mengatur  tentang  nusyuz,  karena  Undang-undang  perkawinan menganut  unifikasi,  yakni  satu  Undang-undang  untuk  semua  golongan.  Nusyuz  yang merupakan  produk  hukum  islam  tidak  dimasukan  dalam  pasal  yang  terdapat  di  Undang- undang, melainkan dimasukkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan turunan atau  dari  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Nusyuz  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII Hak dan Kewajiban pasal 80 (7) dan pasal 84 (1) s.d (4), serta pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149 (b) dan pasal 152.
12 . Abu  Malik  Kamal,  Fiqhus  Sunnah  li-Nisa`.  2009.  (Ensiklopedi  Fiqh  Wanita),  Terj.  Beni  Sarbeni,  Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, hlm. 368
13 . Achmad Warson Munawwir. 2002. Kamus Al-Munawwír , Ed. II, Pustaka Progresif ,Yogyakarta, hlm. 1418- 1419
14 . Ibn Manzur. 2003 . Lisan al-‘Arabi , Jilid III, : Dar Lisan al-‘Arabi, Beirut, hlm. 637
15 . Muhammad Rasyid Ridha. 1993. Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita , Pustaka Progresif ,Surabaya, hlm. 52
16 . Achmad Warson Munawwir. 1997. Al-Munawwir , Pustaka Progresif ,Yogyadkarta, hlm. 1418
17 .  Syafiq  Hasyim.  2001. Hal-hal  yang  Tak  Terpikirkan  tentang  Isu-isu  Keperempuanan  dalam  Islam ,  cet. III,Mizan, Yogyakarta,hlm. 183.
18 . Asghar Ali Engineer. 2003. Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki , Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, IRCiSod ,Yogyakarta, hlm. 92
19 . Saleh bin Ganim al-Saldani. 2004. Nusyuz , alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 25-26
20 . Ibid , hlm. 1354 21 . Ibid.,
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Kendati  dalam  pasal-pasal  KHI  banyak  menyebutkan  istilah  nusyuz,  akan  tetapi dalam KHI sendiri tidak dijelaskan secara utuh makna dari nusyuz sebagai Lembaga hukum perceraian  serta  mekanisme-mekanisme  yang  dilakukan  atau  ditempuh  apabila  terjadi nusyuz. Dari rumusan-rumusan Pasal dalam KHI terlihat bahwa nusyuz merupakan tindakan yang tidak sesuai dari kewajiban seorang isteri dan dengan mencermati secara seksama pada KHI  konsep  nusyuz  hanya  dilekatkan  kepada  isteri  yang  melakukan  pembangkangan terhadap suami.
Pelekatan  tersebut  dari  konsep  nusyuz  dalam  KHI  tersebut,  akan  berpontensi memberikan peluang atau sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kausalitas ini ada benarnya juga karena jika isteri nusyuz maka suami diberikan berbagai hak untuk  memperlakukan  isterinya.  Mulai  dari  hak  memukul,  tidak  memberi  nafkah  baik  lahir maupun  batin  serta  suami  dapat  melepaskan  diri  dari  kewajiban-kewajiban  lain  terhadap isterinya.  Pertanyaan  sebaliknya,  bagaimana  jika  suami  yang  melakukan  nusyuz,  apakah isteri  juga  berhak  untuk  tidak  melaksanakan  kewajiban  utamanya  sebagai  seorang  isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 83 ayat (1) & (2) KHI. Dengan demikian posisi isteri sangat rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan dan seolah-olah munculnya keretakan rumah tangga disebabkan dari ketidaktaatan dari isteri terhadap suami, isteri tidak memiliki kesempatan  untuk  melakukan  pembelaan  diri  apalagi  mengoreksi  tindakan  suaminya  dan sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai nusyuz atau tidak 22 .
Bangunan konsepsi Nusyuz yang dilekatkan kepada istri dalam KHI, seolah-olah KHI (termasuk fiqh) menampakan wajah yang bias gender. Pengambilan hukum Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam masih berdasarkan fikih patriarkis yang mana didasarkan pada teks- teks agama yang pokok. Di samping itu, pola  pikir madzhab klasik hukum Islam seringkali terjebak pada pola berpikir satu dimensi berpikir ( one-dimensional ). Metode one-dimensional hanya terfokus pada satu faktor yang terdapat dalam satu kasus. Oleh karena itu, sebagian besar fatwa-fatwa yang dikeluarkan hanya berdasarkan satu dalil saja yang sering diistilahkan dengan dalil al-mas’alah ( the evidence of case ), meskipun sebenarnya selalu terbuka variasi dalil  yang  bermacam-macam  ( adillah )  yang  dapat  diterapkan  pada  kasus  yang  sama  dan menghasilkan keputusan hukum yang berbeda 23 .
Bangunan  konsepsi  nusyuz  yang  diadopsi  KHI  yang  tidak  berimbang  dan proporsional tersebut dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan isteri, dan lebih membela dan melindungi suami. Pandangan ini memantik munculnya pandangan lain yaitu pentingnya  dilakukan  reinterprestasi  perihal  nusyuz  mengingat  nusyuz  dapat  terjadi  dan dilakukan  kedua  belah  pihak  suami  maupun  isteri.    Pijakan  yang  demikian,  tidak  hanya menjadi  pijakan  rasional  namun  juga  etis  untuk  memunculkan  penafsiran  ulang  konsep Nusyuz berdasarkan fitur multidimensi yakni dengan memperluas ruang lingkup rank dan level nusyuz  itu  sendiri.  Konsep  Nusyuz  yang  awalnya  masuk  pada  rank  agama  diperluas cangkupannya dengan menambahkan dimensi sosial dengan kata lain HAM, sedangkan pada ranah level diperluas ruang lingkupnya menjadi universal. Oleh karena itu, konsep Nusyuz dalam  KHI  yang  masih  mencangkup  nusyuz  istri  saja,  dapat  ditambahkan  konsep  nusyuz suami  didalamnya,  dengan  memaparkan  dalil-dalil  yang  berkaitan  serta  sesuai  dengan peradaban  dan urf umat  Islam  sekarang 24 .  Salah  satunya  dengan  pendekatan  skema openness dan mekanisme openness .
Mengacu  pada  skema openness dan  mekanisme openness yang  pertama  yaitu merubah suatu hukum dengan melihat pandangan dunia seorang fakih merupakan salah satu
22 . Lihat: https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/reinterprestasi-konsep-nusyuz-penyebab- ketiadaan-nafkah-bagi-isteri-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-18-11.  DI  akses  pada  tanggal  19  Juni  2023.  Pkl. 22:04
23 . M.A. Abdullah. 2011. Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial . Jurnal Salam, Volume 14 No. 1 edition of Januari, hlm. 14
24 .  Uman,  Chaerul  dkk.  Sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad  Habib Adi  Putra  dan  Umi  Sumbulah.  2020. Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda Volume 15, No 1, Tahun 2020, hlm. 54
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
solusi yang dapat ditempuh dalam menghadapi tantangan dunia dan stagnasi hukum Islam atau fikih. Dengan alasan, umat Islam sekarang hidup di tengah era globalisasi yang sedang tumbuh dan hampir menyeluruh. Sistem Negara-bangsa ( nation state ), ekonomi dunia yang saling berkaitan, penciutan dunia melalui komunikasi global dan sistem transportasi menjadi manifestasi  nyata  dari  mesin  globalisasi.  Globalisasi  memberikan  cara  pandang  baru  dan tantangan-tantangan kontemporer yang harus dihadapi oleh sejarah umat Islam. Mengatasi dampak dari globalisasi ( modernitas ) menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh umat Islam 25 .
Selain  daripada  pertimbangan  di  atas  dalam  hal  diperlukannya  re-interprestasi nusyuz dalam KHI. Pertimbangan lain yang tidak kalah penting untuk diketengahkan yakni perihal  konsekuensi  dari  bangunan  konsepsi  nusyuz  dalam  KHI  yang  dalam  tataran praksisnya  membuka  ruang  yang  memposisikan  istri  pada  situasi  yang  rawan  terjadinya pemutusan akses-akses terhadap hak-hak atas nafkah dan stigma negative yang disematkan padanya. Terlebih bilamana permohonan cerai talaq diputuskan oleh hakim dalam putusan verstek dengan disertai justifikasi tindakan nusyuz istri yang hanya terfokus pada bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak suami pada pemeriksaan lanjutan (pembuktian). Selain itu dalam praktiknya putusan verstek diputus dengan standar pemanggilan termohon yang beragam, ada yang di putus setelah pemanggilan ( relaas ) panggilan kedua, ketiga dan bahkan setalah pemanggilan ( relaas ) pertama jika istri tidak datang atau tidak menyuruh kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang. Beragamnya praktik-praktik putusan verstek tersebut salah satunya disebabkan karena munculnya cara pandang dalam melihat perlu tidaknya pembuktian dalam perkara  verstek  sebagai  akibat  dari  ketentuan  pasal  mengenai  verstek  yang  hanya menyebutkan ” … kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan ” 26 .
Selain faktor kekaburan norma ( obscure of norma) tersebut, terdapat factor lain yang mempengaruhi tidak adanya jaminan situasi yang steril di dalam proses penetapan putusan verstek  kendatipun  melalui  proses  pembuktian  baik  surat  dan  keterangan  saksi-saksi  dari pihak suami. Faktor-faktor yang dimaksud, yakni faktor struktur yang dalam hal ini berkaitan dengan  sumber  daya  yang  ada.  Latar  belakang  putusan  verstek  pada  perkara  cerai  talak tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan hakim yang serba terbatas sedangkan perkara tengah overloud oleh  karena  itu  ketika  didapati  alasan  atau  dasar  pembenar  maka  akan menjadi dasar atau alasan yang diambil oleh hakim diantara opsi-opsi yang tersedia. Pilihan hakim untuk menjatuhkan putusan verstek pada perkara perceraian juga dilatarbelakangi oleh faktor politis. Faktor ini sangat mungkin memberikan pengaruh. Titik singgungnya pada soal momentum, yakni saat dimana waktu sudah mendekati akhir tahun sedangkan perkara masih menumpuk dan harus dilakukan pemeriksaan pada tahun itu, disamping terdapatnya tekanan dari Pengadilan yang setingkat diatasnya untuk segera menyelesaikan perkara-perkara yang menumpuk.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Kendati  tidak  selamanya  terdapat  faktor  politis  dari  pengadilan  yang  setingkat  di atasnya sebagai pendulum percepatan putusan verstek sebagaimana ilustrasi dimuka, akan tetapi putusan verstek dijatuhkan oleh Majelis juga merupakan suatu kebijakan tersendiri dari kebijakan  pengadilan,  namun  terdapatnya  suatu  keadaan  perkara  yang overlood dan membutuhkan  waktu  yang  panjang  dalam  penyelesaiannya  menjadi  salah  satu  sebab diambilnya putusan verstek. Begitu pula dengan mendekatnya akhir tahun, mendesak semua institusi  peradilan  untuk  segera  menuntaskan  penyelesaian  perkara  cerai  talaq  diputuskan secara verstek. Persoalan-persoalan kendala tekhnis yang demikian di satu sisi memang tidak diharapkan terjadi karena tidak sejalan dengan penegakan prinsip audi alteram partem secara sungguh-sungguh.
25 . John L Esposito and Syafruddin Hasani, 2003 “Unholy War: Teror Atas Nama Islam. Terj,” Syafrudin Hasani, Yogyakarta: Ikon Teralitera, hlm.30.
26 . Lihat: Pasal 125 HIR
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Tidak  adanya  jaminan  situasi  yang  steril  dalam  dialektika  putusan  verstek  atau dengan  kata  lain  prosesi  putusan  verstek  tidak  terbebas  dari  anasir-anasir  non  hukum sebagaimana diilustrasikan di muka tak pelak memposisikan putusan verstek menjadi begitu sensitive,  terlebih  dalam  perhubungannya  dengan  implikasi  hukum  nusyuznya  istri  dalam amar  putusan  Majelis.  Dengan  demikian,  maka  dalam  perhubungan  kausalitas  dan  situasi yang demikian, maka memantik munculnya isu-isu yang menarik untuk diketengahkan dalam tulisan ini, yakni, prinsip-prinsip seperti apa yang harus diimplementasikan oleh Majelis dalam memeriksa,  dan    memutuskan  permohonan  cerai  talaq;  dan  bagaimana  semestinya paradigma  yang  harus  dibangun  dan  diterapkan  oleh  Majelis  dalam  memeriksa  dan memutuskan permohonan cerai talaq dalam hal terdapatnya nusyuz istri sebagai salah satu alasan didalamnya yang termohon (istri) tidak hadir setelah dipanggil secara sah?.
Pertanyaan  ontologis-epistimologis  tersebut  menjadi  penting  untuk  diketengahkan dalam  tulisan  ini,  mengingat  prinsip  dan  paradigma  yang  dimaksud  berperan  besar  dalam bangunan  konstruksi  putusan  verstek  Majelis  dalam  memeriksa  dan  memutuskan permohonan cerai talaq dalam hal terdapatnya nusyuz istri dengan tanpa kehadiran termohon (istri). Pentingnya pertanyaan tersebut diketengahkan juga dengan mengingat bahwa putusan hakim  selain  merupakan  langkah  konkretisasi  dan  kristalisasi  hukum  dan  undang-undang termasuk  di  dalamnya  asas-asas  hukum  berupa  gumpalan  nilai-nilai  hukum  ke  dalam peristiwa  konkret,  juga  merupakan  simbol  dari  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta perilaku hakim.
Pertimbangan lainnya juga bahwa putusan hakim yang benar dan adil adalah cermin dari muara nurani dan akal budi sang hakim 27 . Bagaimana tidak, karena suatu putusan hakim adalah hasil akhir dari suatu proses pemahaman dan pemaknaan hakim atas fakta sosial. Oleh  karenanya  perlu  digeledah  dengan  teliti  secara  seksama,  tentang  “ apa ”  yang  ada  di dalam  dan  di  balik  fakta  itu  (pendekatan  ontologis).  Setelah  itu,  ditelusuri  bukti-bukti pendukungnya, apakah mengandung bobot (kualitas) yuridis (nilai-nilai moralitas hukum) baik pada  dimensi  hukum  acara  (hukum  formil)  dan  hukum  materiilnya.  Tidak  berhenti  sampai disini,  hakim  masih  merenungi  dengan  kemampuan  imajinasi  konseptual  etis-yuridisnya, dengan  mempertanyakan  dan  sekaligus  menjawabnya  sendiri,  apakah  fakta  sosial  yang sudah merupakan fakta hukum itu mengandung kualitas kebenaran etis-yuridis (pendekatan axiologis-epistemologis ) 28 , guna untuk menghadirkan keadilan yang subtantif bagi para pihak terutama  bagi  kaum  perempuan  yang  telah  terperangkap  dalam  paradigma  patriarki  yang apabila dipersandingkan dengan kaum laki-laki dalam muara perkawinan dalam bingkai hak dan kewajiban yang mengitari hubungan antar keduanya. Bil khusus yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan cerai talaq yang didalam positanya terdapat atau termuat alasan nusyuz istri sebagai dalil perceraian (cerai talaq) yang diputuskan oleh hakim dengan putusan verstek.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator-indikator nusyuz menurut ulama mazhab  dan  hukum  positif;  dan  bagaimana  urgensi  penerapan  prinsip  kehati-hatian ( precautionary ) hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara perceraian dengan alasan nusyuznya  istri.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  menggunakan  penelitian  yuridis normative  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  filosofi,  konseptual  dan  teoritik. Penelitian ini untuk menjelaskan eksistensi nusyuz dan relasinya dengan hak-hak perempuan dan bagaimana paradigma keadilan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan nusyuz. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa terhadap data yang telah dikumpulkan  dan  diolah. 29 Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan  yang  menggunakan kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pendekatan normative adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau sekunder
27 .  Khudzaifah Dimyati, dkk. 2008, Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. hlm. iv
28 . Ibid 29 . Soerjono Soekanto. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 1
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai data utama yaitu penulis tidak mencari data langsung ke lapangan 30 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Indikator Nusyuz Menurut Ulama Madzhab dan Hukum Positif
Dalam kehidupan rumah tangga, kendati diawal perjalanannya suami-istri penuh kasih  sayang,  namun  pada  kenyataan  rasa  kasih  sayang  itu  bila  tidak  dirawat  bisa menjadi  pudar  bahkan  bisa  hilang  berganti  dengan  kebencian  dan  apabila  kebencian sudah  datang,  dan  suami-istri  tidak  bersungguh-sungguh  menemukan  solusi  dan melakukan  rekonsiliasi  kasih  sayangnya,  maka  akan  berakibat  negatif  bagi  anak keturunannya,  suami-istri.  Dalam   ajaran  Islam  tidak  boleh  terlau  cepat  mengambil keputusan bercerai, walaupun dalam ajaran Islam terdapat peluang penyelesaian terkhir yaitu  perceraian,  namun  perceraian  adalah  suatu  hal  yang  meskipun  boleh  dilakukan tetapi dibenci oleh nabi ( Abgahdul halali ‘indallahi at- thalaq ). 31
Dalam  hukum  postif  di  Indonesia  putusnya  perkawinan  disebabkan  karena, kematian,  perceraian,  keputusan  pengadilan 32 .  Dalam  konteks  disebabkan  karena perceraian dalam istilah Fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”.  Perceraian  dalam  istilah  fiqih  juga  sering  disebut  “furqah”,  yang  artinya “bercerai” yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. 33
Perceraian  berakibat  hukum  putusnya  perkawinan.  Abdul  Ghofur  Anshoru menjelaskan  bahwa  putusnya  perkawiinan  berarti  berakhirnya  hubungan  suami  istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak unuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut 34 :
a.  putusnya perkawinan karena kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan
b.  putusnya  perkawinan  atas  kehendak  si  suami  karena  adanya  alasan  tertentu  dan dinyatakan  kehendaknya  itu  dengan  ucapan  tertentu.  Perceraian  dalam  bentuk  ini disebut talak.
c.  putusnya  perkawinan  atas  kehendak  si  istri  karena  istri  melihat  sesuatu  yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini  diterima  oleh  suami  dan  dilanjutkan  dengan  ucapannya  untuk  memutuskan perkawinan itu. Putusnya oerkawinan dengan cara ini disebut “ khulu ”.
Putusnya  perkawinan  atas  kehendak  si  suami  secara  normative  dikarenakan adanya  alasan  tertentu,  antara  lain:  salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk, pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar  disembuhkan;  salah  satu  pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar  kemampuannya;  salah  satu  pihak  mendapat hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung;  salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan  pihak  yang  lain;  salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; antara suami dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan
30 . Ibid, hlm.3 31 . Abu  Daud  Sulaiman  bin  al-Asy’ats  al-Sajastani, Sunan  Abu  Daud ,  Beirut:  Darul  Al- Fikri, tt),juz 1, hlm. 500.
32 . Lihat: Undang-Undang  No  1  tahun  1974  Pasal  38 Tentang Perkawinan
33 . Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Liberty, Yogyakarta, hlm.103.
34 . Choirunnisa Nur Novitasari dkk. 2019. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, SAMARA Jurnal Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019, hlm. 332
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
hidup rukun lagi dalam rumah tangga; suami melanggar taklik-talak; peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya talak 35 .
Selain alasa-alasan normative di atas, alasan putusnya perkawinan atas kehendak si suami (cerai talaq) disebabkan karena adanya tindakan nusyuz yang dilakukan oleh istri yaitu pengingkaran dari hak dan kewajibannya kepada suami. Akan tetapi apabila mencermati alasan-alasan  cerai  talaq  secara  normative  di  atas  dalam  konteks  nusyuz,  terlihat  bahwa nusyuz bukanlah alasan utama dalam perceraian, melainkan hanya sebagai alasan penguat. Namun  kendati  sebagai  penguat  nusyuz  istri  namun  berdampak  pada  pemberian  nafkah, kiswah  dan  pemberian  nafkah  ekonomi  bahkan  tempat  tinggal  pasca  perceraian  bagi  istri. Implikasi hukum yang demikian tentu soalan nusyuz tidak dapat dianggap soalan yang sepele. Oleh karenanya, maka menjadi penting untuk dilakukan seperti apa pandangan para fuqaha maupun menurut hukum positif dalam melihat ruang lingkup dari definisi maupun indikator- indikator dari nusyuznya istri.
Adapun  perbuatan  istri  yang  termasuk  kategori  nusyuz  terhadap  suami  menurut imam madzhab memiliki perbedaan, antara lain :

## 1.  Ulama Malikiyah
Ulama  Malikiyah  menyatakan  bahwa  nusyuz  terjadi  jika  istri  menolak “bersenang- senang” dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami ke suatu tempat yang istri tahu suaminya tidak senang kalau istrinya pergi ke situ, sementara suami tidak mampu mencegahnya,  kemudian  mengembalikan  istrinya  untuk  mentaatinya.  Jika  suaminya mampu  mencegah/  melarangnya  (namun  tidak  suami  lakukan)  atau  mampu mengembalikannya  secara  damai  melalui  hakim,  maka  istri  tidak  terkategori  melakukan nusyuz 36 .
Ulama malikiyah memandang apabila ada seorang istri yang tidak menunaikan hak Allah  Subhanahu  Wata’ala  dan  kewajibannya  sebagai  hambaNya,  seperti  tidak menunaikan kewajiban shalat tanpa adanya udzur, atau tidak mengerjakan puasa wajib tanpa  udzur,  maka  menurut  ulama  malikiyah,  hal  ini  tergolong  perbuatan  nusyuz.  Dan konsekuensinya adalah sang istri harus mendapatkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam surat An-nisa ayat 34 37 .

## 2.  Ulama Hambaliyah
Ulama Hambaliyah memberikan tanda-tanda nusyuz. Di antaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu, rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk juga bermaksiat kepada Allah  SWT.  dalam  kewajiban  yang  telah  dibebankan  kepadanya,  tidak  mau  diajak  ke tempat tidur suaminya atau keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya 38 . Menurut ulama Hambaliyah  adalah  dengan  ketidaksenangan  dan  disertai  dengan  hubungan  yang  tidak atau kurang harmonis baik dari pihak Istri maupun suami 39 .

## 3.  Ulama Hanafiyah
Nusyuz  yaitu  meninggalkan  kewajiban  bersuami  isteri.  Nusyuz  dari  pihak  isteri seperti tidak mentaati suaminya dan meninggalkan rumah tanpa izin suaminya 40 Apabila istri yang tetap berada dalam rumah suaminya, maka dia masih disebut patuh (muthi‘ah), sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara’ yang benar.
Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetapi tidak menggugurkan haknya atas  nafkah.  Bagi  mazhab  Hanafi,  yang  menjadi  sebab  keharusan  memberi  nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan
35 . Lihat: No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 UU
36 . Tutik Handayani. 2012. Eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Aktualisasi Konsep Nusyuz Fiqh Madani , Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 3, Nomor 1,hlm.71
37 . Syafri Muhammad Noor, 2018. Ketika Istri berbuat Nusyuz, Rumah Fiqh Publishing, Jakarta, hlm.24 38 . Tutik Handayani ,Loc.,Cit , 39 . Nani  Ranisah,  2022 ,  Konsep  Nusyuz  Persfektif  Fathul  Qarib ,  jurnal  Al-Mudawan, Vol  1  No  1 , STAI Asshididiqiyah Karawang, hlm.3
40 . Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi. Kifayat al-Akhyar. Beirut, Dar al-Fikr, t.t). Tc., hlm. 550
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
hubungan  seksual  tidak  ada  hubungan  dengan  kewajiban  nafkah 41 .  Ulama  Hanafiyah menyatakan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang nusyuz (keluar dari rumah suami tanpa hak) karena tidak ada taslim (sikap tunduk/patuh) dari istri 42 . Menurut  mazhab  Hanafi,  apabila  seorang  isteri  mengikatkan  (tertahan)  dirinya dirumah  suaminya  dan  dia  tidak  keluar  tanpa  seizin  suaminya,  maka  isteri  seperti  ini dianggap taat. Sedangan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan  yang  tidak  dapat  dibenarkan  secara  syar‟i  maka  ia  disebut  nusyuz  dan  tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami 43 .

## 4.  Ulama Syafi’iyah
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa yang termasuk nusyuz ialah keluarnya istri dari  rumah  tanpa  izin  suaminya,  menutup  pintu  rumah  (agar  suami  tidak  bisa  masuk), melarang suami membuka pintu, mengunci suami di dalam rumah supaya tidak bisa keluar. Begitu juga tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas, atau istri merasa kesakitan dan ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa izin suami,  padahal  suami  telah  melarangnya 44 .  Namun  ulama  Syafi’iyah  memiliki pengucualian,  yaitu  permasalahan  yang  diselesaikan  melalui  pengadilan  untuk  mencari kebenaran,  mencari  nafkah  jika  suaminya  kesulitan  atau  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan rumah tangga, meminta fatwa (ilmu) jika suaminya tidak faqih (sehingga tidak mungkin  minta  fatwa  ke  suami),  membeli  keperluan  yang  memang  harus  dibeli, menghindar karena khawatir rumahnya runtuh, pergi ke sekitar rumah menemui tetangga untuk berbuat baik kepada mereka dan sewa rumah habis atau yang meminjamkan rumah sudah  datang  (sehingga  harus  keluar  tanpa  harus  menunggu  suami,  apalagi  kalau suaminya jauh) 45 .
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  indikasi  nusyuz  terdapat  pada  pasal  83 hingga 84 ayat 1, yang berbunyi : Pasal 83 ayat 1 : Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Ayat  2  :  Isteri  menyelenggarakan  dan  mengatur  keperluan  rumah  tangga  sehari-hari dengan sebaikbaiknya.84 Pasal 84 ayat 1 : Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan  kewajiban-kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  83  ayat  (1) kecuali dengan alasan yang sah 46 .
Selain  indikator-indikator  yang  terkonstruksi  pada  KHI,  juga  ditentukan,  implikasi hukum isteri nusyuz diatur pada:
a.  Pasal 80 Ayat (7) : “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz‛.
b.  Kewajiban-kewajibannya diatur Pasal 83 Ayat (1) : “Kewajiban utama bagi seoarang isteri  ialah  berbakti  lahir  dan  batin  kepada  suami  di  dalam  yang  dibenarkan  oleh hukum Islam”.
c.  Isteri dianggap nusyuz dalam Pasal 84 Ayat (1) : “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.
d.  Selama isteri dalam masa nusyuz nafkah anak tetap berlaku yang diatur dalam Pasal 84  Ayat  (2)  : “Selama  isteri  dalam  nusyuz,  kewajiban  suami  terhadap  isterinya tersebut  pada  pasal  80  ayat  (4)  huruf  a  dan  b  tidak  berlaku  kecuali  hal-hal  untuk kepentingan anaknya”.
e.  Kewajiban suami kembali berlaku jika isteri tidak lagi nusyuz, diatur dalam Pasal 84 Ayat (3) : “Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku Kembali sesudah isteri tidak nusyuz’.
41 . Muhammad Jawad Mugniyah. 2010. Fiqh Lima Mazhab., Lentera, Jakarta, Cet. Ke- 25, hlm. 402
42 . Tutik Handayani , Loc.,Cit .,
43 . Muhammad Jawad Mugniyyah,1964,  Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Bairut: Dar al-Ilm Li alMalayin, hlm. 102.
44 . Ibid ., 45 . Ibid ., 46 . Kompilasi Hukum Islam (KHI), Op.,Cit, Pasal 84 ayat 1
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
f.  Akibat hukum nusyuz karena perceraian diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam : ”Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddáh dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.
Mencermati secara seksama nusyuz disebut sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ketiga pasal tersebut sama sekali tidak  ditemukan  pengertian,  definisi  dan  apa  yang  dimaksud  dengan  nusyuz,  dan  hanya menyebut tentang pelaku nusyuz dan akibat hukumnya.
Ketentuan pasal-pasal tersebut frasa nusyuz hanya disematkan kepada isteri, atau dipersempit hanya terbatas kepada pihak isteri. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan  oleh  hukum  Islam.  Selain  itu  KHI  juga  mengatur  tentang  akibat  hukumnya. Sementara yang dimaksud perilaku nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebuah sikap.
Beragamnya  indikator-indikator  nusyuz  sebagaimana  yang  diuraikan  dimuka, berdampak  pada  beragamnya  pula  jenis-jenis  tindakan  yang  dilakukan  oleh  istri  yang dikategorikan sebagai tindakan nusyuz oleh suami dalam perkara cerai talaq, seperti, suami merasa  tidak  puas  atas  perlakuan  istri,  istri  tidak  berlaku  jujur,  suami  tidak  puas  terhadap pelayanan  dari  istri,  adanya  tuntutan  berlebih  dari  suami  dan  istri  sampai  tidak  mematuhi perintah  ataupun  tidak  menuruti  permintaan  suami,  seorang  istri  menolak  berhias  dan bersolek  dihadapan  suami,  sementara  suami  menginginkannya  dan  menasehatinya  agar bersolek,  istri  menolak  ajakan  tidur,  istri  mengingkari  kebaikan  suami,  istri  tidak  betah  di rumah, yaitu keluar rumah tanpa izin dari suami, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada suaminya, mencela juga mencaci maki suaminya dan menolak menjalin hubungan keluarga dengan saudara suami, dan lain sebagainya.
Terlepas dari ragam indikator-indikator nusyuz tersebut, bahwasanya oleh karena konsepsi  nusyuz  merupakan  suatu  tindakan  atau  perbuatan,  maka  tentu  untuk  dapat menetapkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh istri, apakah termasuk perbuatan nusyuz atau tidak maka faktor penyebab tindakan atau perbuatan yang dimaksud menjadi penting untuk dilakukan penelahaan oleh hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori nusyuz sebagai salah satu alasan perceraian ( talaq ). Hakim harus melihat faktor penyebab yang melatarbelakanginya terlebih dahulu agar dapat dikategorikan apakah perbuatan itu benar-benar mutlak nusyuz atau bukan. Penentuan ini harus dilakukan secara teliti karena dapat berdampak pada pemberian nafkah, kiswah dan pemberian nafkah ekonomi bahkan tempat tinggal pasca perceraian bagi istri.
Urgensi  Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  ( prudencial) Hakim  Dalam  Memeriksa  Dan memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Nusyuznya Istri
Perdebatan perihal hukum yang adil berlangsung seiring dengan perjalanan hidup umat manusia,  penegakkan  hukum yang adil menjadi dambaan setiap orang yang memiliki  akal budi. 47 Penegakan hukum atau Law Enforcement pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan 48 . Sedang menurut Satjipto Rahardjo 49 , penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak  sederhana,  bukan  saja  karena  kompleksitas  sistem  hukum  itu  sendiri,  tetapi  juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.  Penegakan  hukum  sebagai  penegakan  ide-ide  hukum  serta  konsep-konsep hukum yang masih abstrak, menjadi kenyataan (dari hukum in abstracto menjadi hukum in concreto ). Untuk mewujudkan hukum sebagai ide. Persis pada konteks dan harapan yang
47 . Anwar  C.  2010. Problematika  Mewujudkan  Keadilan  Substantif  Dalam  Penegakkan  Hukum  Di  Indonesia , Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, edition of Juni, hlm. 127
48 .  Esmi Warassih. 2010. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis , Suryandaru Utama,Semarang, hlm. 83. Juga dalam Suteki, Pidato Pengukuhan , Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum ( Non Enforcement of Law ) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif , 2010, hlm. 11
49 . Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis , Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
demikian, maka dibutuhkan suatu kelembagaan yang kompleks di dalam penegakan hukum yang dimaksud.
Dalam konteks penegakan hukum mengandung supremasi akan nilai substansial yaitu keadilan. Namun kandungan tersebut dalam tataran praksisnya, pengadilan tidak lagi tempat mencari  keadilan.  Melainkan  tidak  lebih  sebagai  corong  undang-undang (“Bouchedelaloi ”), yang  memerankan  aturan  main  dan  procedural.  Pendekatan  semacam  ini  merupakan penegak hukum konvensional (prosedural dan formal). Hakim sebagai penegak hukum dalam memutus  perkara  masih  sesuai  dengan  prosedur  yang  kaku  yang  mengabdikan  diri  pada kepastian hukum an sich . Sistem pendekatan yang demikian, jika sudah memenuhi ketentuan procedural dan peraturan perundang-undangan, hakim dipandang sudah memutus perkara secara  adil  atau  dengan  kata  lain  penegakan  hukum  yang  procedural  tersebut  hanya melahirkan keadilan yang prosedural, bukan keadilan yang substantif.
Semestinya  dalam  diskursusnya  seyogyanya  dilakukan  sintesa  (formil-materil)  yang berwujud keadilan subtantif yang dijadikan kemudian sebagai core dalam proses penegakan hukum. Tetapi  masih  banyak  hakim  dalam  penegakan  hukum  hanya  dengan  mengunakan undang-undang an sich . Bukankah penegakan hukum yang bersandar pada undang-undang memiliki  keterbatasan.  Karena  hakim  hanya  akan  menggunakan  undang-udang  dalam menyelesaikan  perkara  dan  tidak  menggali  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  ( living law ). Hakim independen dan imparsial dalam menyelesaikan perakara. Artinya hakim bersifat bebas sesuai undang-undang dalam memutus perkara dan tidak ada campur tangan pihak luar. Padahal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 50 .
Prinsip  penegakan  hukum  oleh  hakim  tersebut  merupakan  cara  pandang  konstitusi dalam  melihat  hakikat  eksistensi  hakim  yang  tidak  hanya  sebagai  penegak  hukum  namun juga  sebagai  penegak  keadilan. 51 Namun dalam  praktiknya  acap  kali  muncul  dipermukaan penggunaan istilah keadilan procedural yang seolah-olah hakim telah menegakkan keadilan yang subtantif, akan tetapi yang demikian merupakan suatu bentuk penghalusan pemaknaan seolah-olah  telah  dilakukan  penegakan  hukum  subtantif  atau  untuk  menutupi  keengganan hakim  dalam  melakukan  penggalian  secara  substantif  terhadap  suatu  perkara  yang dihaturkan  kepadanya.  Padahal  terhadap  eksistensi  hakim  sebagai  penegak  keadilan diberikan  padanya  suatu  kewenangan  paripurna  dalam  memutuskan  suatu  perkara  yaitu pelekatan  frasa  “ ex  officio” .  Dengan  harapan  bahwa,  tatkala  suatu  persoalan  hukum  yang dihaturkan padanya dimana undang-undang tidak dapat memberikan jawaban keadilan yang diharapkan  para  pencari  keadilan,  maka  melalui  kewenangan  “ ex  officio” hakim  dapat melakukan penemuan hukum ( rechtvinding ). 52
Penggunaan pendekatan dimuka menjadi sangat penting, hakim tidak terpasung pada penegakan  hukum  konvensional,  sebab  pendekatan  yang  demikian  mempunyai keterbatasan. Dilihat dari teori bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan- kekuatan sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat. Maka pengadilan sebagai lembaga dan pranata hukum juga memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial tersebut. Hukum konvensional ( normative ) dalam penegakannya hanya menggunakan peraturan perundang-undangan akan
50 . Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1)
51 .  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Pasal  24  ayat  (1)  menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
52 Hak ex officio diberikan dikarenakan jabatan yang dimiliki oleh hakim guna memberikan putusan yang adil dan  bermanfaat  bagi  pencari  keadilan.  Lihat:  Mansari,  M.  2019. Sensitivitas  hakim  dalam  memberikan sensitivitas hakim terhadap perlindungan nafkah istri pasca perceraian . Jurnal Gender Equality, volume 5. No.  1,hlm.  43-58  yang  berpandangan  bahwa,  “Melalui  jabatan  yang  dimilikinya  hakim  dibenarkan menjatuhkan walaupun tidak diminta oleh termohon dalam kasus cerai talak. Lihat juga Harianti, H., dkk. 2021. Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Hak  Isteri  Dalam  Kasus  Cerai  Gugat (Analisis  Putusan Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor  157/Pdt.  G/2020/Ms.  Bna).  Jurnal  MEDIASAS:  Media  Ilmu Syari’ah  dan  Ahwal  Al-Syakhsiyyah,  Volume  4.  No.  1,  hlm.47-67  .  Harianti  dkk  dalam  tesisnya mengemukakan  bahwa,  “Tujuannya  adalah  untuk  menghasilkan  putusan  yang  memiliki  nilai  keadilan  dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
berjalan  sendiri  secara  otonom  dan  mengabaikan  hal-hal  yang  heteronom.  Padahal perubahan  masyarakat  akan  mempengaruhi  bekerjanya  hukum.  Dengan  demikian  karena tidak memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial tersebut maka hukum dalam berkerja tidak efektif dan efesien.
Hal yang sama juga akan terjadi pada pemeriksaan perkara-perkara perceraian yang didalamnya terdapat alasan nusyuz istri sebagai alasan terjadinya permohonan cerai talaq. Bekerja atau tidaknya penghormatan terhadap hak-hak nafkah istri dalam suatu perceraian, jenis pendekatan penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim memegang peranan penting di  dalam  diskursusnya.  Seperti  misalnya  terjadinya  permohonan  perceraian  (cerai  talaq) dimana  terdapat  dalil  tindakan  nusyuz  istri  sebagai  salah  satu  alasan  di  dalam  posita ( fundamentum potendi ) pemohon (suami).
Berkaitan dengan adanya alasan (dalil) tersebut yang diajukan dalam permohonan cerai talaq.  Maka  persis  dalam  konteks  ini  penerapan  prinsip  kehati-hatian  ( prudencial )  hakim dalam  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  cerai  talaq  mutlak  diperlukan  dan  diterapkan, sebab kekaburan ruang lingkup kategori nusyuz dan akibat hukumnya dalam anatomi KHI membuka ruang interpretasi yang melegitimasi kekuasaan otoritatif laki-laki atas perempuan saat  berhadapan  di  depan  sidang  yang  berdampak  pada  potensi  menimbulkan  perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Potensi kausalitas yang demikian merupakan bangunan argumentasi yang bias gender dengan perempuan sebagai pihak yang setingkat lebih rendah dari laki-laki akan menimbulkan ketimpangan antara pola relasi suami-isteri, karena pola relasi suami-isteri yang sebenarnya adalah relasi kemitraan, bukan kekuasaan. Maknanya bahwa, hak perempuan haruslah dipandang sama dengan hak laki-laki di depan hukum, sehingga ide dasar relasi suami-isteri untuk merealisasikan keluarga sakinah mawaddah warahmah dapat tercapai.
Paradigma-paradigma di atas penting untuk diketengahkan, paling tidak untuk menutupi potensi-potensi  ragam  jenis  kekhawatiran  dari  adanya  kekaburan  norma-norma  nusyuz  di dalam  anatomi  KHI,  yang  membuka  peluang  pada  suami  untuk  melakukan  tindakan kesewenang-wenangan,  karena  terbukanya  peluang  justifikasi  hukum  di  dalamnya  yang dapat disalahgunakan oleh suami untuk menstigmatisasi isterinya telah melakukan nusyuz. Bahkan lebih jauh dari itu, dengan adanya celah hukum tersebut terdapat kekhawatiran, para suami dapat memanfaatkan terma nusyuz secara serampangan sekedar untuk mengelak dari tanggung  jawabnya  kepada  istri  atau  dapat  juga  menggunakan  terma  nusyuz  demi memuluskan niatnya agar segera dapat bersanding dengan wanita idaman lain. Bukankah potensi-potensi yang demikian merupakan tindakan yang dapat mereduksi nilai kesakralan nusyuz  sebagai  Lembaga  hukum  perceraian. Alih-alih  dijadikan  sebagai  jalan  untuk  untuk mencegah  kemudaratan  yang  lebih  besar  tetapi  justeru  sebagai  jalan  untuk  menimbulkan mafsadah-mafsadah baru yang lebih besar.
Segala macam bentuk kemungkinan potensi-potensi penggunaan terma nusyuz diluar ketentuan-ketentua  syar’i  tersebut  di  atas  dan  ditengah  beragamnya  konstruksi  definisi nusyuz  dari  para  fuqaha,  bahkan  konstruksi  definisi-definisi  tersebut  sendiri  saling menegasikan. Misalnya, apakah sikap istri keluar rumah tanpa izin suami untuk menjenguk orang tua yang sakit beberapa hari dan suami tidak berkenan, termasuk nusyuz?. Apakah istri yang  menolak  diajak  berhubungan  seksual  dengan  alasan  letih  karena  penat  bekerja seharian, juga termasuk nusyuz? Apakah ketika istri pulang ke orang tuanya tanpa izin suami sehabis bertengkar dengannya dikualifikasikan sebagai nusyuz?. Apakah istri yang selama membina  rumah  tangga  memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarga  dikarenakan  suami  tidak memiliki  pekerjaan  dan  pada  saat  istri  tidak  memiliki  uang  sewa  kontrakan  kemudian meninggalkan kontrakan dan kembali ke rumah orang tuanya sementara suami selain tidak memiliki  penghasilan  juga  tidak  memiliki  tempat  tinggal,  apakah  istri  yang  demikian merupakan istri nusyuz?.
Pertanyaan-pertanyaan di muka memberikan semacam peringatan ( alarm ) baru kepada para  pengadil  untuk  harus  mencermati  secara  seksama  atau  berhati-hati  didalam mengkualifisir mana yang masuk kategori nusyuz atau syikaq. Nusyuz sebagai perselisihan suami istri yang disebabkan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Sedangkan, syikak, adalah perselisihan  suami  istri  yang  disebabkan  oleh  kedua  belah  pihak  secara  bersama-sama.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Dalam hal ini, perlu mencermati peristiwa yang melatar belakanginya. Tanpa demikian, akan secara serampangan menjustifkasi perselisihan yang ujungnya akan merugikan salah satu pihak, suami atau istri bil khusus istri karena akan kehilangan hak-haknya materil maupun immaterial. Persis pada konteks ini menjadi penting untuk mencermati peristiwa yang melatar belakanginya  atau  faktor  penyebabnya  sebagaimana  yang  telah  di  ketengahkan  di  muka. Tanpa yang demikian, maka berpontensi terjadinya secara serampangan dalam menjustifkasi perselisihan yang ujungnya akan merugikan istri. Sehingga tentunya untuk dapat melakukan justifikasi perbuatan nusyuz atau tidak maka harus melalui tahapan pembuktian sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 84 ayat (4) dalam KHI yang melegitimasi diwajibkannya proses pembuktian.
Ketentuan  normative  diatas  yang  berkedudukan  sebagai  katup  yang  meligitimasi keharusan proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutuskan apakah  istri  nusyuz  atau  tidak  adalah  suatu  perintah  keharusan  ( imperative )  guna  untuk menghadirkan  perlindungan  bagi  para  pihak  terutama  istri  yakni  mengutamakan kemaslahatan  yang  lebih  besar  dan  menghindari  kemudaratan  yang  lebih  besar  pula sebagaimana  kaidah  fiqh  “ suatu  bahaya  (kemudharatan)  harus  dihilangkan  semaksimal mungkin ”. 53 Kaidah  fiqh  ini  hendaknya  dijadikan  sebagai  bintang  pemandu  dalam penyelesaian  cerai  talaq  dengan  alasan  nusyuznya  istri.  Maka  untuk  dapat  tiba  pada terwujudnya keadilan substantif para pengadil beralasan menurut hukum dan keadilan harus menerapkan prinsip kehati-hatian ( precautionary ) baik pada aspek formil maupun materil. Aspek  formil ,  kendati  ketentuan  pasal  125  ayat  (1)  HIR  tentang  putusan  verstek dibenarkan yang dalam hal ini Majelis telah memedomani dalil syari’ yang artinya : “ barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya ”. 54 Akan tetapi tidak  dengan  serta  merta  Majelis  menetapkan  atas  gugurnya  hak  termohon,  melainkan melakukan upaya-upaya prefentif sebagai bentuk tindakan tabayyun kepada termohon yakni dengan  mengirimkan  surat  pemanggilan  ( relaas )  pihak  termohon  atau  keluarganya  atau dititipkan  aparat  desa  bila  tidak  didapati  termohon  dan  keluarganya.  Jika  termohon  telah dipanggil  secara  sah  dan  patut,  akan  tetapi  tidak  hadir  maka  hakim  dapat  menjatuhkan putusan  verstek,  menunda  pemeriksaan,  dengan  perintah  memanggil  tergugat  sekali  lagi; putusan verstek dapat dijatuhkan pada sidang kedua dan seterusnya. 55
Kekaburan  norma  tersebut  dalam  tataran  praksisnya  menimbulkan  beragama interpretasi  pemaknaan  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakseragaman  dalam pelaksanaannya,  seperti  terdapatnya  putusan  verstek  diputus  setelah  panggilan  pertama, kedua dan ketiga. Pendapat pertama dan kedua berpandangan untuk menjalankan prinsip persidangan  yang  cepat,  sederhana  dan  biaya  murah.  Sedangkan  pendapat  ketiga berpandangan bahwa putusan contradictiore diputus setelah termohon dipanggil untuk yang ketiga  kalinya  secara  sah  dan  patut  sehingga  beralasan  menurut  hukum  dan  etis  untuk menetapkan putusan verstek.
Penulis lebih sepakat dengan pendapat yang ketiga, sebab setelah pemanggilan yang ketiga kali merupakan estimasi waktu yang tidak hanya menerapkan keadilan formil namun juga  menerapkan  keadilan  subtantif  dalam  memutuskan  permohonan  cerai  talaq. Artinya estimasi waktu yang dimaksud telah cukup syarat untuk menetapkan gugurnya hak termohon mengingat  konsekuensi  yang  diakibatkan  dari  ketidakhadiran  tersebut  dalam  pandangan syar’i adalah suatu kedzaliman dan gugurnya hak termohon. Dengan kata lain bahwa estimasi penetapan putusan verstek setelah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali dengan alasan yang sah merupakan standar kepatutan yang layak terhadap penghormatan kepada termohon selaku subyek hukum dan merupakan suatu tindakan Majelis yang tidak gegabah menghakimi termohon  sebagai  seseorang  yang  zhalim.  Karena  terdapat  fakta-fakta  yang  tidak  dapat dielakkan,  seperti  faktor  jarak  tempuh  termohon  yang  jauh  dengan  pengadilan,  kondisi kemampuan  ekonomi  termohon,  termohon  tidak  mengerti  proses  beracara,  kuasa  hukum
53 . Ahmad Sudirman Abbas. 2004. Qawa’id Fiqhiyyah, Pedoman Ilmu Jaya,Jakarta, hlm. 134
54 . Lihat: Ahkamul Qur ‟an Juz II , hlm.405
55 . Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 Juncto Pasal 125 HIR
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
yang tidak berintegritas, juru sita yang kurang konsisten dalam pelaksanaan tugas pokoknya, dan faktor hakim kurang berhati-hati dalam putusannya. 56
Dasar  etis  prinsip  dan  kendala-kendala  sebagaimana  yang  diuraikan  dimuka  maka sekali  lagi  bahwa  estimasi  penetapan  putusan  verstek  setelah  dilakukan  pemanggilan sebanyak  tiga  kali  dengan  alasan  yang  sah  merupakan  standar  prinsip  kehati-hatian  yang harus diterapkan oleh Majelis guna untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Berbeda dengan pendapat yang pertama dan kedua yang hanya mengedepankan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, yang hanya bermuara pada kepastian hukum an sich , akan tetapi prinsip-prinsip tersebut juga tidak menjamin terbebas dari nilai, dapat saja prinsip-prinsip tersebut sebagai dalil pembenar untuk menutupi tidak profesionalnya Majelis atau bahkan untuk menutupi tekanan pelaporan penyelesaian perkara akhir tahun sedangkan perkara masih menumpuk. Artinya bahwa putusan verstek tidak menjamin merupakan suatu rekayasa yang konstitusional melainkan sebaliknya.
Aspek  Materil , kendati  ketentuan  pasal  125  ayat  (1)  HIR  tentang  putusan  verstek dibenarkan yang dalam hal ini Majelis telah mempedomani dalil syari’ yang artinya “ apabila dia termohon enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu di putus dengan bukti-bukti (saksi-saksi) . Ketentuan normative ini yang apabila dipertautkan dengan permohonan cerai talaq  dengan  nusyuz  istri  sebagai  salah  satu  alasan  di  dalamnya.  Maka  dalam  konteks pembuktian  juga  Majelis  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dengan  mengingat  pada dampak  yang  ditimbulkan  dari  nusyuz  yang  sangat  merugikan  istri.    Betapa  keras  dan tegasnya akibat nusyuz ini para ulama fikih sampai memberikan ilustrasi, bahwa dalam kasus suami  beristri  lebih  seorang  ( Ta’adud  al-Zaujah )  istri  yang  nusyuz  selain  tidak  berhak mendapatkan nafkah, istri tersebut juga tidak berhak untuk mendapat gilir dari suaminya.
Prinsip kehatia-hatian yang dimaksud, misalnya, dalam pemeriksaan keterangan saksi- saksi  pemohon  Majelis  harus  memperlebar  jangkauan  optiknya,  untuk  dapat  dibedakan apakah  tindakan  nusyuz  atau  syikaq.  Selain  itu  juga  Majelis  harus  melakukan  konfirmasi faktual  perihal  ada  tidaknya  upaya-upaya  preventif  yang  dalam  hal  ini  minimal  telah menempuh  tiga  tahapan,  yaitu  menasehati,  pisah  tidur,  dan  terakhir,  memukul  yang  tidak berakibat  fatal  ( ghair  mubarrah ). 57 Dan  jika  dalam  hal  alasan  istri  tidak  melaksanakan kewajiban  nafkah  lahir  dan/atau  batin,  maka  harus  diperoleh  fakta  hukum  kelalaian  yang dimaksud berlangsung minimal 12 (dua belas) bulan. 58 Pentingnya upaya-upaya dan rambu- rambu tersebut dapat mengembangkan fair trial yang diharapkan melahirkan putusan yang berkeadilan baik secara moral, sosial dan yuridis. Jika tidak, maka putusan verstek hanyalah berorientasi  pada  keadilan  formil  yang  hanya  menerapkan  prinsip  peradilan  yang  cepat, sederhana  dan  biaya  murah  di  satu  sisi  dan  pada  sisi  lain  telah  mengabaikan  keadilan subtantif yang didalamnya termuat prinsip kesetaraan dalam persamaan akses sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Jhon  Rawls. 59 Penerapan  keadilan  subtantif  oleh  pengadil  dalam perkara a quo bukan tanpa alasan, karena selama ini istri dalam bingkai ruamah tangga telah terjebak dalam lingkar patriarkis yang semestinya dipandang dalam perspektif kemitraan.
Pemilihan  pendekatan  penerapan  keadilan  subtantif  yakni  dengan  tidak  serta  merta menggunakan verstek dalam melakukan justifikasi tindakan nusyuz bagi istri. Artinya Putusan verstek tidak berarti selalu dikabulkannya permohonan pemohon. Pada hakikatnya lembaga verstek,  untuk  merealisir  azas audi  et  alteram  partem ,  yang  berkonsekuensi  hukum kepentingan hukum kedua belah pihak harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara ex officio hakim  mempelajari  isi  permohonan  secara  cermat  dan  teliti  dengan  kata  lain menerapakan prinsip kehati-hatian baik formil maupun materil. Dalam konteks permohonan
56 . Ahmad Izzuddin dkk, 2021, Revitalisasi Nilai Etika Percerain Dlm Putus Verstek Di Pengdilan Agama, Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 13, No. 1, hal. 89-90
57 . Abu Malik Kamal. 2007, Fiqih Sunnah Wanita, : al I’tishom Cahaya Umat , Jakarta, hlm. 573.
58 . SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1.b.
59 . Menurut pandangan Jhon Rawls bahwa Keadilan dalam ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan mendapatkan keuntungan ( benefit ) yang lebih dari pada mereka yang  beruntung.  Lihat:  https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john- rawls/. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023. Pkl. 17:19
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
cerai talaq maka dalam putusan verstek hakim cukup mengabulkan sebagian yakni menerima permohonan cerai talaq dari suami tanpa diikuti dengan justifikasi nusyuznya istri. Pilihan ini merupakan perwujudan dari pentingnya telaah secara mendalam nilai maṣlahah yang inheren dalam konsep nusyuz, sehingga tidak terjatuh dalam ketentuan hukum yang merugikan salah satu pihak.
Alaternatif amar putusan hakim tersebut di atas merupakan jalan tengah yang beralasan menurut  hukum  dan  keadilan.  Ditesiskan  demikian,  karena  hakim  dalam  menjalankan tugasnya  diberi  hak  oleh  undang-undang  untuk  memutus  permasalahan  dengan  seadil- adilnya. Terlebih baik dalam permohonan cerai talaq dicantumkan frasa “mohon putusan yang seadil-adilnya  ( ex  aquo  et bono).  Frasa  yang  demikian  itu  memberikan  kewenangan  bagi hakim dapat menggunakan hak ex officio . Pendekatan-pendekatan tersebut selaras dengan kriteria yang harus dipegang seorang hakim sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis  yang  diriwayatkan  dari Amru  Ibnu  ‘Ash, bahwa  beliau  mendengar  Rasulullah  SAW. bersabda, jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata hukumnya benar maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala dan apabila ia berijtihad dalam menetapkan  suatu  hukum,  namun  dia  salah,  maka  dia  akan  mendapatkan  satu  pahala ”. 60 Hadis  tersebut  mengandung  makna  bahwa  hakim  memutus  perkara  harus  melihat  dan memperhatikan  duduk  perkaranya  menghindari  kejahatan  akibat  nafsu  emosional  yang negatif.
Konsepsi tersebut di atas sejalan dengan maqaṣid asy-syari‘ah dari sebuah perkawinan yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan dan ketenangan akan tercapai jika relasi suami istri berada dalam kemitraan yang sejajar dan adil. Dengan relasi kemanusiaan yang setara ini laki-laki dan perempuan dituntut berbuat adil satu sama lain 61 , saling  menghormati  dengan  berbasis  martabat 62 dan  saling  menolong  dan  bekerjasama dalam segala hal 63 . Perempuan sebagaimana laki-laki harus memperoleh hak-hak dasarnya seperti  hak  hidup,  hak  beragama,  hak  ekonomi,  hak  sosial  dan  hak  berpolitik.  Setiap pelanggaran  terhadap  hak-hak  perempuan  dengan  sendirinya  tidak  hanya  pengabaian terhadap  kemanusiaan  perempuan,  tetapi  juga  pelanggaran  terhadap  prinsip  ketauhidan dalam Islam.
Berdasarkan teori di atas dan nukilan ayat-ayat tentang kesetaraan manusia bersifat tetap, pasti dan berlaku universal, oleh karena itu harus diutamakan. Sedangkan ayat tentang nusyuz adalah partikular, bersifat khusus dan sosiologis, maka dari itu ia berlaku kontekstual. Dengan  harapan  tercapainya maqaṣid  asy-syari‟ah yang  utama  yaitu  kemanusiaan. Perempuan sebagaimana laki-laki dipandang sebagai manusia yang memiliki akal budi yang sama,  yang  dipanggil  oleh  Islam  secara  setara  untuk  menjadi  orang-orang  yang  beriman, yang satu sama lain kemudian diminta untuk menjadi mitra ( auliya `) yang bekerja sama dalam segala kerja-kerja social dan keagamaan.
Kendatipun juga hakim dalam putusan verstek mengabulkan permohonan cerai talaq suami  dan  membebankan  kepada  suami  untuk  memberikan  nafkah iddah kepada  istri sekalipun nusyuz dijadikan sebagai salah satu alasan permohonan cerai talaq didalamnya, juga  yang  demikian  berlasan  menurut  hukum  dan  keadilan.  Pilihan  ini  tersedia  untuk diterapkan karena memang pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan terdapat frasa “ dapat ” artinya memberikan kewenangan bagi hakim karena jabatannya untuk memutuskan nafkah  bagi  mantan  istri  dengan  menggunakan  kata  “ dapat .”  Artinya,  hakim  dapat  saja menggunakan  atau  mengabaikan  hak ex  officio tersebut,  karena  hak  adalah  sebuah kekuasaan  yang  dimiliki  untuk  dipergunakan  maupun  tidak.  Jikapun  digunakan,  maka penetapan nafkah ‘ iddah ’ tersebut sesuai dengan kebutuhan istri selama masa ‘iddah’ dan juga sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan suami untuk memberikan besaran nafkah ‘ iddah’ tersebut.
60 . Shahih Muslim: 1716
61 . QS. an-Nisa (4): 135)
62 . QS.al-Isra (17): 30)
63 . QS.at-Taubah (9) :71)
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Adapun  hikmah  dan  tujuan  diwajibkan  ber-’ iddah ialah  untuk  mengetahui  bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk ta’abbud (memenuhi  kehendak  Allah),  dan  agar  suami  yang  telah  menceraikan  istrinya  diberi kesempatan  untuk  berpikir  kembali  dan  menyadari  bahwa  tindakan  itu  tidak  baik  serta menyesali tindakannya. 64 Terlebih bilamana dalam posisi talak raj’i 65 . Selain itu juga menjaga hubungan baik ( sillaturrahmi ) dengan istri dan keluarganya dan juga sebagai pahala sadaqah jariyah  bagi  suami  terlebih  bilamana  istrinya  memiliki  kontribusi-kontribusinya  yang  besar dalam  membantu  perekonomian  keluarga,  mengabdikan  dirinya  untuk  sang  suami  selama siang malam, merawat, mendidik, dan menjaga anak. Dengan demikian apabila pada putusan verstek  yang  kemudian  melakukan  justifikasi  tindakan  nusyuz  oleh  istri,  yang  demikian semakin  memposisikan  atau  menempatkan  istri  pada  situasi  beban  psikologis  yang  tidak hanya secara internal melainkan juga eksternal yakni  dirinya telah dilabeli dengan stigma negative  dari  kata  nusyuz,  yang  mana  arti  nusyuz  dalam  masyarakat  awam  di  Indonesia adalah suatu perilaku yang sangat tidak baik, sehingga menjadi aib sendiri bagi mantan istri dan enggan untuk berprilaku sosial kepada masyarakat.
Dikarenakan  nusyuz  tersebut  seperti  aib  kedudukannya,  sehingga  psikologinya  bisa terganggu, dan mengakibatkan sakit istri secara mental. Sedangkan bila seorang suami atau laki-laki  yang  berbuat  nusyuz,  apakah  dia  akan  disematkan  dengan  label  yang  sama sebagaimana  perempuan  yang  nusyuz.  Justru  kebalikannya,  apabila  suami  yang  tidak menjalankan  kewajibannya  maka  yang  disalahkan  adalah  istrinya,  karena  di  Indonesia  ini masih  kental  dengan  paradigma  patriarki.  Oleh  karena  itu,  apabila  suami  yang  berprilaku buruk,  seperti  memiliki  wanita  idaman  lain,  maka  jarang  sekali  ia  serta  merta  atau  secara langsung  dikenakan  sanksi  sosial  terkait  perbuatannya  itu.  Yang  ada  malah  istrinya  yang dikenakan  sanksi  sosial,  dikarenakan  tidak  mampu  melayani  suaminya  dengan  baik  yang membuat suaminya mencari Wanita idaman lain. Maka lagi-lagi yang dirugikan adalah istri atau  perempuan.  Cakupan  pandangan-pandangan  situasi  yang  demikian  menjadi  penting untuk  dijangkau  dan  ditangkap  secara  komprehensif  oleh  hakim  guna  untuk  mencegah perempuan  menjadi  korban  kekerasan  baik  dari  segi  sosial  dan  juga  ekonomi,  pasca perceraian.  hakim  juga  mempertimbangkan  dengan  rasa  kemanusiaan  kepada  masing- masing pihak agar tidak adanya yang dirugikan.

## KESIMPULAN
Dalam KHI tidak memuat norma-norma indikator-indikator perbuatan istri yang nusyuz. Ketidakjelasan norma-norma ( obscure of norm ) tersebut berdampak pada beragamnya pula jenis  perbuatan  atau  tindakan  yang  dikonstruksikan  sebagai  perbuatan  nusyuz  istri  yang menjadi alasan suami pada permohonan cerai talaq yang diajukan ke lembaga Pengadilan Agama.  Kekaburan  norma  ( obscure  of  norm )  tersebut  dapat  membuka  ruang  terjadinya penyalahgunaan  lembaga  perceraian  (nusyuz)  oleh  suami,  seperti  untuk  mempercepat proses perceraian (cerai talaq) dan/atau menghindar dari pertanggungjawaban kepada istri baik materil maupun immaterial.
Dalam  perkara  perceraian,  termasuk  cerai  talaq  dimana  nusyuz  istri  sebagai  salah satu  alasan  di  dalamnya,  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutuskan  harus  menerapkan prinsip  kehati-hatian  ( precautionary) baik  dalam  aspek  formil  maupun  materil  guna  untuk menghadirkan  keadilan  subtantif  bagi  para  pihak  yakni  mencegah  terjadinya  mafsadah (mudarat)  yang  lebih  besar  baik  itu  potensi  timbulnya  suatu  kebohongan  besar  ( de  groten langen ) dari suami dan mencegah dampak buruk sematan nusyuz bagi istri pasca perceraian termasuk implikasinya pada hak-hak nafkahnya baik materil maupun immaterial.
64 . Salim, A. M. K. 2007. Sahih fiqh as-wunnah wa adillatuhu wa taudih mazahib al-a’immah . Harahap, K. A. (Ed.). Cet. 1. Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 499
65 . Status hukum perempuan dalam talak raj‟i itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaanya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagaian ulama, yaitu tidak boleh bergaul (bersetubuh) dengan mantan istrinya. Lihat: Amir Syarifuddin, 2011. Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat Undang- Undang Perkawinan,  Kencana, Jakarta,hlm. 221
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

## REFERENSI Alqur’an/Hadits
Al-Qur’an dan terjemahannya. (2008). Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro H.R. Shahih Muslim No. 1716

## Buku
Abbas Ahmad Sudirman. (2004). Qawa’id Fiqhiyyah, Pedoman Ilmu Jaya,Jakarta. Aibak Kutbuddin. (2009), Kajian Fiqh Kontemporer, Teras, Yogyakarta. Al-Saldani  Saleh  bin  Ganim.(  2004).  Nusyuz,  alih  bahasa A.  Syaiuqi  Qadri,  cet.  VI  Gema Insani Press, Jakarta.
C Anwar. (2010). Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di  Indonesia,  Jurnal  Konstitusi,  Vol.  III,  No.1,  edition  of  Juni.   The Registrar  And Secretariat General Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Dimyati  Khudzaifah,  dkk.  (2008), Potret  Profesionalisme  Hakim  Dalam  Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. hlm. iv
Hasyim Syafiq. (2001). Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, cet. III,Mizan, Yogyakarta.
Engineer Asghar Ali. (2003). Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki- laki, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, IRCiSod ,Yogyakarta.
Esposito John L and Syafruddin Hasani, (2003),  “Unholy War: Teror Atas Nama Islam. Terj,” Syafrudin Hasani, Yogyakarta: Ikon Teralitera
Kamal  Abu  Malik,  ((2009)  Fiqhús  Sunnah  li-Nisa`  (Ensiklopedi  Fiqh  Wanita),  Terj.  Beni Sarbeni, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
Kusuma Hilman Hadi, (2007). Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung.
Manzur Ibn. (2003). Lisan al-‘Arabi, Jilid III, : Dar Lisan al-‘Arabi, Beirut Munawwir Achmad Warson. 1997. Al-Munawwir, Pustaka Progresif ,Yogyadkarta. …………………………….,  (  2002).  Kamus  Al-Munawwír,  Ed.  II,  Pustaka  Progresif,
Yogyakarta.
Rafiq Ahmad. (1998). Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-3, PT Raja Grafindo Persad, Jakarta. Ridha  Muhammad  Rasyid  Ridha.  (1993).  Jawaban  Islam  Terhadap  Berbagai  Keraguan Seputar Keberadaan Wanita, Pustaka Progresif ,Surabaya.
Rahardjo  Satjipto.  (2009).  Penegakan  Hukum,  Tinjauan  Sosiologis,  Genta  Publishing, Yogyakarta.
………………….. (2010). Penegakan Hukum Progresif, Penerbit Kompas, Jakarta. Salim, A.  M.  K.  2007.  Sahih  fiqh  as-wunnah  wa  adillatuhu  wa  taudih  mazahib  al-a’immah. Harahap, K. A. (Ed.). Cet. 1. Pustaka Azzam, Jakarta.
Soekanto  Soerjono.  (2001).  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat.  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soemiyati.  (1982). Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan  (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Liberty, Yogyakarta. Supomo.(1984). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Fasco, Jakarta. Sutiyoso  Bambang.  (2007).  Metode  Penemuan  Hukum:Upaya  Mewujudkan  Hukum  Yang Pasti Dan Berkeadilan, UII Press Yogyakarta, 2007.
Syarifuddin Amir,. (2011). Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat Undang- Undang Perkawinan ,  Kencana, Jakarta.
Usman  Iskandar.  (1994).  Istihsan  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Warassih  Esmi.  (2010).  Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis,  Suryandaru Utama,Semarang

## Jurnal /Pidato Ilmiah
Habib APM dan Umi Sumbulah. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum  Islam  Perspektif  Gender  &  Maqashid  Syariah  Jasser  Auda ,  Egalita  :  Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume 15, No 1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Handayani Tutik. 2012. Eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Aktualisasi Konsep Nusyuz Fiqh Madani , Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 3, Nomor 1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Harianti, H., dkk. (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai  Gugat (Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor  157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Volume 4. No. 1.STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil
Izzuddin Ahmad dkk.(2021), Revitalisasi Nilai Etika Percerain Dlm Putus Verstek Di Pengdilan Agama, Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 13, No. 1. Malang. M  Mansari.  (2019). Sensitivitas  Hakim  Dalam  Memberikan  Sensitivitas  Hakim  Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian . Jurnal Gender Equality, volume 5. No. 1. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
M.A Abdullah.  (2011). Hak  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan:  Pendekatan  Filsafat Sistem  dalam  Usul  Fikih  Sosial .  Jurnal  Salam,  Volume  14  No.  1  edition  of  Januari. Universitas Muhammadiyah Malang.
Muhammad Jawad Mugniyah.(2010). Fiqh Lima Mazhab., Lentera, Jakarta, Cet. Ke- 25 ……………………….,   Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Bairut: Dar al-Ilm Li alMalayin Noor Syafri Muhammad ( 2018) . Ketika Istri berbuat Nusyuz, Rumah Fiqh Publishing, Jakarta. Novitasari Choirunnisa Nur dkk. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, SAMARA Jurnal Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019.
Ranisah Nani, (2022) , Konsep Nusyuz Persfektif Fathul Qarib , jurnal Al-Mudawan, Vol 1 No 1 , STAI Asshididiqiyah Karawang.
Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi. Kifayat al-Akhyar. Beirut, Dar al-Fikr, t.t
Suteki.  (2010).  Kebijakan  Tidak  Menegakkan  Hukum  (Non  Enforcement  of  Law)  Demi Kemuliaan Keadilan  Substantif. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip tanggal 4 Agustus.
Wahyuddin (2014). Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum, Jurnal IUS Vol II Nomor 6 Desember. Universitas Mataram

## Peraturan perundang-undangan/ putusan
Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia,  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 J
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007, tertanggal 17 Maret 2004 Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn

## Internet
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia- melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir.  Di  akses  pada  tanggal 12 Juni 2023. Pkl. 14:29
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/reinterprestasi-konsep-nusyuz- penyebab-ketiadaan-nafkah-bagi-isteri-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-18-11. DI akses pada tanggal 19 Juni 2023. Pkl. 22:04
http://www.ptun-surabaya.go.id/index.  php?view=article&id,  diakses  pada  tanggal  19  Juni 2023, pkl. 14.03
https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john- rawls/. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023. Pkl. 17:19