PENGARUH KEBIJAKAN CUKAI DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN C TEGAL (Muhammad Kharis Sanjaya, Puji Wibowo) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## PENGARUH KEBIJAKAN CUKAI DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN C TEGAL
Muhammad Kharis Sanjaya 1 , Puji Wibowo 2
1&2 Politeknik Keuangan Negara STAN Email: 1302190136_kharis@pknstan.ac.id 1 dan puji.wibowo@pknstan.ac.id 2

## ABSTRACT
The Indonesian  government  through the Directorate General  of Customs and Excise has compiled various tax incentive policy packages in the customs and excise sector to mitigate the impact of the Covid-19 pandemic on state revenues. In the implementation  of  the incentive policy,  conveniencess provided by the government  in  the form of easing obligations and taxes. This study aims to determine the effect of the implementation of excise policy during the Covid-19 pandemic on the income of the KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal. The research method used is through a qualitative approach. To support this research, data collection was carried out which included literature studies, interviews and data observations related to excise tax revenues for 2020. The results showed that KPPBC TMP C Tegal has implemented policies such as ethyl alcohol tax exemption  and postponement  of payment of tobacco excise. Implementation of this policies during the Covid-19 pandemic had a positive impact on the revenue of KPPBC TMP C Tegal. Furthermore, KPPBC TMP C Tegal has presented revenue accounts in the financial statements in accordance with government accounting standards.
Keywords : tax incentives, cigarette and ethyl alcohol excise policies, excise revenues, financial statements.

## PENGARUH KEBIJAKAN CUKAI DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN C TEGAL

## ABSTRAK
Pemerintah  Indonesia  melalui  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  menyusun  berbagai  paket  kebijakan  insentif perpajakan di  bidang kepabeanan dan  cukai untuk  memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan negara.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemberian  insentif  cukai,  kemudahan  yang  disediakan  oleh  pemerintah berupa pelonggaran kewajiban administrasi dan pembebasan barang kena cukai untuk tujuan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan cukai selama pandemi Covid-19 pada pendapatan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal. Metode penelitian  yang digunakan adalah  melalui pendekatan kualitatif. Untuk mendukung penelitian tersebut, dilakukan  metode pengumpulan data yang  mencakup studi kepustakaan, wawancara  dan  observasi  data  terkait  pendapatan  cukai  cukai  tahun  anggaran  2020.  Hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  KPPBC  Tipe  Madya  Pabean  C  Tegal  telah  mengimplementasikan  kebijakan  pembebasan cukai etil alkohol dan penundaan pembayaran cukai hasil tembakau. Penerapan kebijakan kepabeanan dan cukai di masa pandemi Covid¬-19 berdampak positif pada pendapatan KPPBC TMP C Tegal. Selanjutnya, KPPBC Tipe Madya  Pabean  C  Tegal  telah  menyajikan  akun  pendapatan  dalam  laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar akuntansi pemerintah.
Kata Kunci : insentif pajak, kebijakan cukai, cukai rokok dan etil alkohol, pendapatan cukai, laporan keuangan
e-ISSN: 2685-5607

## PENDAHULUAN
Pada penghujung tahun 2019, dunia digemparkan dengan  hadirnya wabah penyakit  yang  berasal Corona Virus atau SARS-CoV-2. Masyarakat dunia menyebutnya dengan Corona Virus Disease 2019 ( Covid- 19), suatu virus berbahaya  penyerang  sistem  pernapasan  dan  imun  tubuh  manusia.  Di  samping  dampaknya  yang  sangat  besar terhadap  kesehatan,  penyebaran  virus  yang  dalam  waktu  singkat  menjadi  pandemi  global  ini  juga  berdampak sangat besar terhadap aspek sosial, kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi global. Sebagai respon atas disrupsi ekonomi  global,  pemerintah  perlu  mengambil  langkah-langkah  ekstrim  dan  cepat  untuk  menahan  laju  disrupsi ekonomi sekaligus mengatasi permasalahan kesehatan.
Dalam OECD (2020), pemerintah dunia menanggulangi masalah ekonomi dengan berupaya agar masing- masing rumah tangga  memiliki daya  beli  yang tetap dan seluruh  badan usaha  memiliki  likuiditas  yang  mampu membuatnya  bertahan  dalam  berbagai  tekanan  ekonomi.  Dalam  hal  demikian,  berbagai  negara  seringkali menjadikan  kebijakan  perpajakan  sebagai  salah  satu  pilihan  dalam  mengatasi  permasalahan  ekonomi  (OECD, 2020).
Nasution et al. (2020) berpendapat bahwa hadirnya Covid -19 memberikan dampak sangat serius terhadap sektor perdagangan yang merupakan komoditi terbesar dalam mendongkrak penerimaan negara. Tekanan dalam sektor  perdagangan  mengakibatkan  penurunan  pada  penerimaan  negara. International  Monetary  Fund (IMF) mengemukakan bahwa dalam menghadapi kondisi ketidakpastian selama pandemi Covid- 19, perumusan kebijakan perpajakan  dapat  bersifat  sangat  fleksibel  sehingga  sangat  dimungkinan  untuk  melakukan  penetapan  kebijakan yang bersifat temporary (Waerzeggers, 2020). Padyanoor (2020) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sebagai regulator  kebijakan  yang  menyangkut  kepentingan  publik,  telah  berusaha  menyusun  kebijakan  yang  dapat menstimulus industri pada semua lini yang mengalami perlambatan atau penurunan akibat pandemi Covid -19 agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya menjadi stabil kembali.
Perpajakan  digunakan  sebagai  instrumen  ekonomi  oleh  sebagian  besar  negara  di  belahan  dunia  yang ditujukan untuk relaksasi kegiatan ekonomi sekaligus menjadi relaksasi kemudahan ekonomi (CIAT et.al., 2020). Tambunan (2020) menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memilih kebijakan pemberian insentif perpajakan sebagai  instrumen  dalam  menahan  dampak  tekanan  ekonomi  sebagai  akibat  pandemi Covid -19.  Di  samping realokasi anggaran yang difokuskan dalam penanganan kesehatan, pemerintah Indonesia menyusun berbagai paket kebijakan  yang  memberikan  berbagai  stimulus  fiskal  dengan  untuk  kemudahan  ekonomi  bagi  dunia  usaha  dan masyarakat. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan fiskal dan non-fiskal di bidang cukai.
Sebagai salah satu instansi dibawah naungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turut  melaksanakan  program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  dengan  memberikan  stimulus  fiskal  dan  non  fiskal pada sektor kepabeanan dan cukai. Kebijakan tersebut diantaranya fasilitas pembebasan bea masuk dan bea masuk ditanggung  pemerintah,  fasilitas  pembebasan  cukai  etil  alkohol  (EA),  fasilitas  penundaan  pembayaran  cukai, relaksasi produksi barang kena cukai, dan perubahan kebijakan terkait pengawasan dan pelayanan di bidang cukai. Memiliki fungsi sebagai c ommunity protector , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 04/BC/2020 yang mengatur tentang pembebasan cukai etil alkohol di masa pandemi. Dalam surat tersebut, Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  memberikan  pembebasan  cukai  terhadap  etil  alkohol  (EA)  yang  digunakan untuk  tujuan  sosial  serta  bahan  baku  atau  bahan  penolong  pembuatan  produk-produk  kesehatan  dalam  rangka penanggulangan dan pencegahan dampak Covid -19.
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  yang  juga  berfungsi  sebagai industrial  assistance memiliki  andil dalam  meningkatkan pertumbuhan  industri dalam  negeri  melalui pemberian  fasilitas di  bidang kepabeanan dan cukai  yang  tepat  sasaran.  Guna  menjaga  produktivitas  dan  arus  kas  pengusaha  pabrik  barang  kena  cukai  agar mampu  mempertahankan usahanya ditengah pelemahan permintaan pasar, Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi baru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Penundaan Pembayaran  Cukai  Untuk  Pengusaha  Pabrik  atau  Importir  Barang  Kena  Cukai  yang  Melaksanakan  Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. Kebijakan cukai ini memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai yang semula 60 hari menjadi 90 hari untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai.
KPPBC  Tipe  Madya  Pabean  C  Tegal  merupakan  salah  satu  instansi  vertikal  di  lingkungan  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  yang  memiliki  wilayah  pengawasan  meliputi  Kota  dan  Kabupaten  Tegal,  Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kota dan Kabupaten Pekalongan, serta Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah. Dalam  wilayah  pengawasan  tersebut,  Kantor  Bea  Cukai  Tegal  memiliki  86  pengguna  jasa  yang  diantaranya merupakan pengguna  jasa di bidang cukai terdiri  atas 3 pabrik hasil tembakau (HT), 1 pabrik hasil pengolahan tembakau  lainnya  (HPTL),  1  importir  HPTL,  1  tempat  penjualan  eceran  (TPE)  etil  alkohol  dan  2  tempat penyimpanan (TP) etil alkohol.
Di tengah perlambatan  volume perdagangan dunia dan pelemahan ekonomi  nasional,  KPPBC TMP C Tegal  mampu  menunjukkan  kinerja  yang  baik  dengan  menyumbangkan  Rp751.978.625.792,00  terhadap pendapatan  negara,  dimana  sebagian  besar  pendapatan  tersebut  berasal  dari  pendapatan  cukai.  Penerapan kebijakan penundaan pembayaran cukai dan pembebasan cukai etil alkohol memberikan dampak yang positif bagi pendapatan KPPBC TMP C Tegal. Berdasarkan data pada Tabel I.1, KPPBC TMP C Tegal mampu merealisasikan
pendapatan sebesar 102,70% dari anggarannya yang sebesar Rp732.236.014.000,00. Bahkan pendapatan KPPBC TMP  C  Tegal  tahun  2020  mampu  tumbuh  sebesar  47,49%  dari  pendapatan  tahun  sebelumnya  yaitu Rp509.866.958.269,00.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  pembahasan  lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian dengan tujuan antara lain (1) Untuk mengetahui kebijakan di bidang cukai  yang  diambil  pemerintah  Indonesia  dalam  memitigasi  dampak  pandemi Covid -19  terhadap  pendapatan negara;  (2)  Untuk  mengetahui  pengaruh  kebijakan  penundaan  pembayaran  cukai  dan  pembebasan  cukai  etil alkohol  terhadap  pendapatan  cukai  KPPBC  TMP  C  Tegal;  (3)  Untuk  mengetahui  kualitas  penyajian  dan pengungkapan pendapatan cukai dalam laporan keuangan KPPBC TMP C Tegal tahun anggaran 2020.

## Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian ataupun tulisan terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain (1) Suprihanti et al. (2019) menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai rokok berdampak positif pada peningkatan penerimaan pemerintah namun  mengurangi  jumlah  surplus  ekonomi  atau  total  surplus  konsumen  dan  produsen  (2)  Suparman  (2021) menyatakan bahwa pemerintah dapat mengatasi krisis ekonomi akibat tekanan anggaran negara di masa pandemi dengan menempuh langkah-langkah extraordinary dalam bentuk pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perluasan defisit anggaran guna menyelamatkan ekonomi dan sistem keuangan; (3) Tambunan (2020) menyatakan bahwa pilihan  kebijakan  pemberian  insentif  perpajakan  digunakan  oleh  pemerintah  Indonesia  menanggulangi  dampak tekanan  ekonomi  yang  ditimbulkan  dari  pandemi Covid -19.  Pemerintah  tidak  hanya  memberikan  kemudahan administrasi, namun juga perlu untuk memberikan relaksasi dan kemudahan ekonomi dengan cakupan yang lebih luas  melalui  pengurangan  beban  pajak  sesuai  dengan  kapasitas  fiskal  Indonesia.  Kebijakan  yang  diambil pemerintah  ini  pada  dasarnya  telah  sesuai  dengan  pilihan  kebijakan  yang  direkomendasikan  oleh  berbagai organisasi internasional. (4) Dewi et al. (2020) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya,  yang  berlangsung hanya sepanjang tahun 2020 membuat variabel tarif pajak dan sanksi pajak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini disebabkan adanya penurunan tarif pajak dari pemerintah dan penghapusan sanksi administrasi selama pandemi, dapat meningkatkan kepatuhan pajak setiap bulannya. (5) Ramdany & Setiawan (2021) menyatakan bahwa implementasi SAKTI pengendalian internal yang memadai berdampak positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Semakin optimal implementasi  SAKTI  dan  pengendalian  internal  maka  semakin  tinggi  kualitas  laporan  keuangan.  Kompetensi SDM tidak memliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah.
Terdapat  persamaan  dan  perbedaan  antara  penelitian  yang  dibuat  oleh  penulis  dengan  penelitian terdahulu. Persamaan dengan penelitian Suprihanti et al. (2019) adalah sama-sama menguji pengaruh kebijakan cukai  terhadap  penerimaan  negara.  Untuk  penelitian  Suparman  (2021),  persamaannya  terletak  pada  langkah- langkah  atau  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  dalam  menangulangi  dampak  pandemi Covid -19.  Persamaan penelitian Tambunan (2020) dan Dewi et al. (2020) adalah membahas terkait insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan penelitian Ramdany & Setiawan (2021) terkait pengungkapan informasi pada laporan keuangan  pemerintah.  Perbedaan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  penelitian  terdahulu  adalah penelitian  ini  lebih  difokuskan  pada  penerapan  kebijakan  insentif  perpajakan  di  masa  pandemi Covid -19, pengaruhnya pada penerimaan negara, serta kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan tahun 2020 pada KPPBC TMP C Tegal.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Keagenan
Menurut  Jensen  and  Meckling  (1976)  hubungan  keagenan  merupakan  sebuah  kontrak  antara  agen  dengan principal ,  dengan  melihat  pendelegasian  beberapa  wewenang  pengambilan  keputusan  kepada  agen.  Agen bertanggung jawab secara moral untuk memaksimalkan keuntungan principal , sedangkan disisi lain manajer juga memiliki  kepentingan  memaksimalkan  kesejahteraan  dirinya  sendiri.  Selain  sektor  privat,  penerapan  teori keagenan juga dapat dilihat pada sektor publik. Negara Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi mempunyai hubungan keagenan antara pemerintahan dengan masyarakat.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  baik  kepada  seluruh  masyarakat  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  Indonesia.  Pada  konteks  ini,  masyarakat  bertindak  sebagai principal dan  pemerintah  sebagai  agen. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk menyusun kebijakan yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.  Di  samping  itu,  pemerintah  juga  perlu  mempertanggungjawabkan  kebijakan-  kebijakan  yang  telah dibuat dan dijalankan. Zimmerman (1977) berpendapat bahwa masalah keagenan dapat timbul akibat hubungan keagenan sehingga principal mempunyai insentif untuk mengawasi perilaku para agen.
Teori keageanan  ini relevan dengan topik pembahasan pada  penelitian  ini dimana pemerintah dituntut untuk  menyusun  serangkaian  kebijakan  yang  dapat  memulihkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  perekonomian nasional yang sedang tertekan akibat pandemi Covid- 19. Pemerintah diharapkan mampu menanggulangi dampak
e-ISSN: 2685-5607
pandemi terhadap masyarakat serta mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan agar perekonomian tidak defisit terlalu dalam. Pada akhirnya  hasil kinerja  pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid -19 beserta realisasi  anggarannya  akan  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat.

## Teori Institusional
Teori  institusional  berkaitan  erat  dengan  bagaimana  cara  sebuah  institusi  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya.  Dalam  paham new  institutionalism ,  Carruthers  (1995)  menggambarkan  pengaruh  lingkungan dimana organisasi itu berada terhadap struktur dari suatu organisasi. Setiap organiasi akan berusaha menyesuaikan diri  dengan  lingkungannya  yang  disebut  dengan isomorphism dimana  suatu  organisasi  akan  berusaha meniru/menjadi  mirip  dengan  organisasi  lain.  Menurut  DiMaggio  &  Powell  (1983), isomorphism adalah  suatu proses  yang  memberikan  batasan  atau  memaksa  suatu  organisasi  agar  menyerupai  organisasi  yang  lain  dalam kondisi  lingkungan  yang  sama.  Meyer  dan  Rowan  (1977)  berpendapat  bahwa  tidak  jarang  organisasi  akan merasakan  tekanan  institusional  akibat isomorphism ini  karena  organisasi  dituntut  untuk  melakukan  perubahan yang sama dengan organisasi lain. Organisasi tersebut merasa harus mengeluarkan usaha lebih keras untuk menjadi sama dengan organisasi lain di lingkungan sekitarnya.
DiMaggio dan Powell (1983) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk isomorphism , yaitu mimetic isomorphism , normative  isomorphism ¸  dan coercive  isomorphism . Mimetic  Isomorphism merupakan  bentuk peniruan  organisasi  dengan  respon  ketidakpastian, Normative  Isomorphism upaya  peniruan  yang  didasarkan dengan  norma  yang  berlaku, Coercive  Isomorphism menunjukkan  bahwa  organisasi  melakukan  berbagai  cara untuk melakukan adopsi dikarenakan tekanan dari organisasi yang memiliki kekuasaan lebih besar. Relevansi teori institusional  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  keputusan  yang  diambil  KPPBC  TMP  C  Tegal  dalam menjalankan  kebijakan-kebijakan  cukai  yang  berkaitan  dengan  penanganan Covid -19.  Teori  ini  akan  meninjau faktor-faktor yang  mempengaruhi keputusan  yang diambil apakah secara sukarela, terpaksa atau menyesuaikan keadaan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

## Konsep Umum Cukai
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Boediono (2000) berpendapat  bahwa  pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  negara  yeng  dapat  dipaksakan  berdasarkan  undang- undang,  dimana  Pemerintah  memberikan  imbalan  secara  tidak  langsung,  kegunaannya  untuk  membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi. Secara umum, pajak dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Dilihat  dari  sisi  tata  usaha  negara,  yang  dimaksud  dengan  pajak  langsung  adalah  pajak  pengenaannya dilakukan secara berkala bisa dalam setahun sekali atau dikenakan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan atas surat ketetapan pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya tidak dilakukan secara berkala serta surat ketetapan pajak tidak menjadi dasar pemungutannya. Apabila dilihat dari segi ekonominya, maka pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat dipindahkan atau digeserkan kepada orang lain. Di sisi lain, pajak tidak langsung merupakan pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkkan atau digeserkan kepada orang lain. Pajak penghasilan merupakan contoh dari pajak langsung sedangkan salah satu contoh dari pajak tidak langsung adalah cukai.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995  tentang  Cukai,  disebutkan  bahwa  cukai  adalah  pungutan  negara  yang  dikenakan  terhadap  barang-barang tertentu  yang  mempunyai  sifat  atau  karakteristik  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Cukai.  Membatas konsumsi  suatu  produk  merupakan  salah  satu  prinsip  dasar  namun  universal  dari  pemungutan  cukai.  Berbagai macam  alasan  yang  mendasari  otoritas  negara  menginginkan  masyarakatnya  tidak  mengkonsumsi  secara berlebihan  suatu  produk  dengan  karakteristik  tertentu.  Misalnya  karena  alasan  ketersediaan  sumber  daya  yang menjadi bahan baku suatu produk terbatas, berdampak buruk terhadap kesehatan, dan sebagainya.
Pungutan cukai di Indonesia dikenakan terhadap barang yang konsumsinya perlu dibatasi, peredarannya diawasi, dan pemakaiannya berdampak negatif. Barang yang dikenakan pungutan cukai umumnya dapat merusak kesehatan, seperti produk hasil tembakau (rokok), etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Oleh sebab itu, cukai menjadi instrumen fiskal yang tepat untuk membatasi konsumsi barang-barang tersebut.
Cukai memiliki karakteristik yang bersifat eksklusif dan melekat hanya padanya (Agung, 1994) sehingga membedakan cukai dengan pungutan perpajakan lainnya yaitu: (1) Selectivity sales taxes , dimana cukai dikenakan hanya pada beberapa barang tertentu yang mana masing-masing barang memiliki tingkatan tarif yang berbeda dan diatur  secara  terpisah  di  dalam  undang-undang;  (2)  Berbagai  argumentasi  menjadi  dasar  dalam  pengenaan pungutan  cukai  antara  lain  variasi  latar  belakang  pungutan  cukai,  rancangan  konsep  yang  digunakan,  dasar pemungutan, karakteristik tujuan yang ingin diraih, dan ruang lingkupnya seperti: menginternalisasi eksternalitas negatif,  pengawasan  konsumsi  barang  tertentu,  meningkatkan  tingkat  efisiensi  pemakaian  sumber  daya ,
mendorong tumbuhnya tanaman berproduksi tinggi, meningkatkan penciptaan lapangan kerja , tujuan penerimaan negara; (3) Menjamin terpenuhinya kewajiban cukai serta implementasi aspek yuridis.

## Standar Akuntansi Pemerintah
Kieso, et  al. (2016:2)  menyatakan  bahwa akuntansi terdiri atas tiga aktivitas  yang  mendasar  yakni  identifikasi, pencatatan  serta  pengkomunikasian  kejadian  ekonomi  sebuah  organisasi  terhadap  pihak  yang  berkepentingan. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan yang bermaksud menghasilkan suatu laporan yang berisi informasi  yang  relevan  bagi  para  pengguna  laporan.  Dari  penjelasan  diatas,    Hans  Kartikahadi et  al. (2016) menyimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, dan penyampaian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada sektor pemerintahan sendiri, Indonesia mengadopsi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Hasanah  dan  Fauzi  (2017:2)  menyatakan  bahwa  akuntansi  pemerintahan  dapat  didefinisikan  sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan. Akuntansi pemerintahan bertujuan untuk menciptakan sistem informasi keuangan berdasarkan akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Sujarweni (2015) berpendapat bahwa akuntansi pemerintahan berkaitan dengan bidang keuangan negara mulai dari anggaran, hingga pelaksanaan dan  pelaporan,  termasuk  berbagai  dampak  yang  ditimbulkan.  Penerapan  sistem  akuntansi  pemerintah  berbasis akrual diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai  dengan  pelaporan  keuangan  di  lingkungan  organisasi  pemerintah.  Dalam  pelaksanaannya,  sistem  ini diperkuat  dengan  adanya  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).    SAP  berbasis  akrual  digunakan  dalam penyusuanan dan penyajian  laporan keuangan pemerintah. Dalam pelaporan  finansial, aset, beban, pendapatan, utang, dan ekuitas dilaporkan dengan berbasis akrual. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa penyajian informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan di bidang ekonomi, sosial dan politik merupakan tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah.
Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  225/PMK.05/2019  tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Pusat,  yang  dimaksud  dengan pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran  yang  bersangkutan yang  menjadi  hak pemerintah dan tidak perlu  dibayar kembali.
Berdasarkan jenis pendapatannya, pendapatan LRA dikelompokkan menjadi tiga jenis pendapatan jenis pendapatan  yaitu  pendapatan  perpajakan-LRA,  pendapatan  PNBP-LRA,  serta  pendapatan  hibah-LRA. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum  negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam mata uang rupiah, apabila kas yang terima menggunakan mata uang asing, harus diubah dalam mata uang rupiah menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
Pendapatan  perpajakan-LRA  diukur  berdasarkan  azas  bruto,  yaitu  pendapatan  dicatat  tanpa dikurangkan/dikompensasikan  dengan  belanja  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  tersebut, menggunakan nilai nominal kas yang diterima kas negara dari sumber pendapatan. Dikecualikan dari azas bruto apabila  kas  yang  diterima  cenderung  menampilkan  aktivitas  pihak  lain  non-pemerintah  atau  kas  yang  diterima berasal dari transaksi dengan volume transaksi yang banyak, perputaran cepat, namun dalam jangka waktu singkat.

## Laporan Keuangan Pemerintah
Laporan keuangan pada dasarnya disusun sebagai alat penyedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan  selama  satu  periode  pelaporan.  Pada pemerintahan, laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan  dalam  menilai  akuntabilitas  dan  membuat  keputusan  di  bidang  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  laporan  keuangan  harus  menyajikan  informasi  mengenai  sumber  daya keuangan/ekonomi  dan  penggunaannya,  pembiayaan,  transfer,  sisa  lebih/kurang  pelaksanaan  anggaran,  saldo anggaran  lebih,  surplus/defisit-laporan  operasional  (LO),  aset,  kewajiban,  ekuitas,  dan  arus  kas  suatu  entitas pelaporan.
Laporan  keuangan  pemerintah  dikelompokkan  menjadi  tiga  unsur  dasar  yang  terdiri  atas  laporan pelaksanaan  anggaran  ( budgetary  reports ),  laporan  finansial,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan. Budgetary reports memiliki  komponen  berupa  LRA  dan  LP-SAL.  Laporan  finansial  memiliki  komponen  berupa  Neraca, Laporan Operasional,  Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Rincian atau penjelasan  lebih  lanjut terkait pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dilaporan dalam CaLK.
Fokus  utama  penelitian  ini  adalah  terkait  dengan  realisasi  anggaran  pendapatan.  Oleh  karena  itu,  dari  ketujuh komponen laporan keuangan, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada dua komponen yaitu LRA dan CaLK-LRA dengan  penjelasan  sebagai  berikut:  (1)  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Berdasarkan  PSAP  02  tentang  Laporan
e-ISSN: 2685-5607
Realiasi  Anggaran,  LRA  sekurang-kurangnya  memuat  pos-pos  sebagai  berikut  pendapatan,  belanja,  transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran  pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan  anggaran  (SiLPA/SiKPA).  Terdapat  pos  pendapatan  pada  LRA  yang  di  dalamnya  menyajikan anggaran  pendapatan  yang  telah  disusun  dalam  dokumen  anggaran  dan  dibandingkan  dengan  realisasi  selama tahun anggaran yang sama dalam satu periode pelaporan. (2) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), merupakan rincian atau penjelasan naratif dari angka yang termuat dalam laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran. Selain  itu,  CaLK  juga  memuat  informasi  terkait  kebijakan  akuntansi  yang  dipakai  oleh  entitas  pelaporan  serta informasi  lain  yang  diwajibkan  dan  dianjurkan  untuk  diungkapkan  di  dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. CaLK juga berisi  pengungkapan atau penjelasan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Berdasarkan PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, CaLK tidak memiliki format baku seperti komponen laporan yang lain dan menyajikan informasi yang lebih rinci terkait realisasi anggaran belanja beserta perubahannya  yang terjadi selama tahun anggaran  yang sama dengan  maksud agar pengungkapan  lebih akurat.

## Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah
Penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah perlu memperhatikan ukuran-ukuran normatif yang disebut karakteristik kualitatif agar  laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya.  Karakteristik kualititaif dari  laporan  keuangan  ini  merupakan  4  (empat)  persyaratan  normatif  yang  dibutuhkan  laporan  keuangan  agar dapat memenuhi kualitas yang diinginkan: (1) Relevan, memuat informasi yang dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa saat ini atau di masa lampau, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil  evaluasi  mereka  di  masa  lalu.  (2)  Andal,  informasi  yang  disajikan  menggambarkan  secara  jujur transaksi serta  peristiwa  yang  telah  lampau,  apabila  dilakukan  pengujian  lebih  dari  sekali  hasilnya  tetap  menunjukkan simpulan yang hampir sama serta informasi ditujukan untuk kebutuhan publik dan tidak berpihak pada golongan tertentu. (3) Dapat dibandingkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  laporan  keuangan  entitas  pelaporan  lain  pada  umumnya.  (4)  Dapat dipahami,  informasi  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan  disampaikan  berdasarkan  batas  pemahaman  para pengguna.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  pengguna,  pengakuan  pendapatan  dan  beban,  maupun  pengakuan  aset, kewajiban,  dan  ekuitas  yang  disusun  serta  disajikan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  menggunakan  basis akrual. Laporan keuangan  menyajikan  informasi  mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Dalam  meningkatkan  transparansi  laporan  keuangan  dan  memudahkan  pengguna  dalam  memahami informasi  keuangan  pemerintah  maka  perlu  dibuatkan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Catatan  atas  laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan naratif dari angka yang termuat dalam laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran. Setiap entitas diwajibkan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan karena CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Dalam studi ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk  mengetahui  pengaruh  pandemi Covid -19  terhadap  penerimaan  dan  mengevaluasi  kualitas  penyajian  dan pengungkapan laporan keuangan KPPBC TMP C Tegal tahun 2020. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat pospositivisme ,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013).
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer  dan  data  sekunder. Sumber  primer  merupakan  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data,  dan  sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013). Berbagai sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Data primer merupakan data yang penulis peroleh langsung dari narasumber, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan beberapa pelaksana pada KPPBC TMP C Tegal. (2) Data sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  Laporan  Keuangan  Tingkat  UAKPA  Tahun  Anggaran 2020 Unaudited KPPBC  TMP  C  Tegal,  serta  rincian  realisasi  dan  capaian  penerimaan  KPPBC  TMP  C  Tegal Tahun 2019 dan 2020.
Dalam mendapatkan informasi serta data yang berkaitan dengan penelitian ini, metode yang digunakan dalam  pengumpulan  data  meliputi:  (1)  Studi  kepustakaan,  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan mengadakan  studi  penelaahan  terhadap  literatur,  buku,  laporan  dan  catatan  yang  relevan  dengan  masalah  yang diteliti  (Nazir,  1998).  Metode  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  dan  mempelajari  beberapa  informasi  dari buku, peraturan perundang-undangan tentang cukai serta program pemulihan ekonomi nasional di bidang cukai,
dan  jurnal  terkait  perekonomian  Indonesia  di  masa  pandemi,  insentif  perpajakan,  serta  penyajian  dan pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah.  (2)  Observasi  data,  merupakan  observasi  non  perilaku  yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan data secara langsung ke  KPPBC TMP C Tegal serta mengamati praktik  akuntansinya  untuk  mendapatkan  data  dan  infromasi  lengkap  serta  akurat  dalam    penelitian  ini.  (3) Wawancara,  proses  wawancara  secara  terstruktur  dimana  menurut  Singh  (2002)  merupakan  sebuah  prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan  urutan  yang  telah  disiapkan  oleh  pewawancara  dan  jawabannya  direkam  dalam  bentuk  yang terstandardisasi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Kepala Seksi Perbendaharaan  dan  dilakukan  konfirmasi  melalui  wawancara  lisan  menggunakan  telepon  kepada  beberapa pelaksana KPPBC TMP C Tegal. Pertanyaan yang diajukan secara umum mengenai pelaksanaan kebijakan cukai di masa pandemi covid-19 dan pengaruhnya terhadap penerimaan KPPBC TMP C Tegal.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  dimana  menurut  Sugiyono (2016)  penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  keberadaan  nilai  variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa  membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Setiap data terkait dengan penelitian yang diperoleh, disusun sebagaimana mestinya dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis yang kemudian disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Cukai di Masa Pandemi Covid- 19
Sebagai  salah  satu  instansi  dibawah  naungan  Kementerian  Keuangan,  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  yang juga berfungsi sebagai industrial assistance memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan industri  dalam  negeri  melalui  pemberian  fasilitas  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai  yang  tepat  sasaran.  Untuk menjaga produktivitas dan arus kas pengusaha produk cukai di tengah pandemi Covid -19 yang berpengaruh pada produktivitas  industri  dan  stabilitas  perekonomian,  Kementerian  Keuangan  menerbitkan  regulasi  baru  agar pungutan cukai tersebut sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. Joseph E. Stiglitz (1986) mengungkapkan keberhasilan pungutan cukai memiliki ciri-ciri economic efficiency, administrative simplicity, flexibility, political responsiveness, fairness . Dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid -19 terhadap penerimaan negara serta memenuhi kebutuhan  masyarakat  akan  ketersediaan  produk-produk  kesehatan,  Kementerian  Keuangan  melalui  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  menerbitkan  kebijakan  di  bidang  cukai  antara  lain  berupa  surat  edaran  dan  Peraturan Menteri Keuangan. Selama pandemi Covid-19, permintaan etil alkohol untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan  penolong  pembuatan  produk-produk  kesehatan  mengalami  peningkatan  pesat.  Untuk  mempercepat  dan memperbanyak distribusi produk kesehatan seperti pembuatan hand  sanitizer, surface sanitizer, antiseptik, dan sejenisnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE- 04/BC/2020,  memberikan  pembebasan  cukai  etil  alkohol  yang  digunakan  untuk  tujuan  sosial.  Mekanisme pembebasan  cukai  etil  alkohol  secara  umum  antara  lain:  (1)  Pengusaha  pabrik  atau  tempat  penyimpanan  etil alkohol  menyampaikan  surat  permohonan  pembebasan  cukai  etil  alkohol  yang  memuat  rencana  kebutuhan  etil alkohol yang dimintakan untuk pembebasan. Surat permohonan pembebasan dilampiri dengan surat permintaan dari pengusaha yang meminta pembebasan etil alkohol ke tempat penyimpanan/pabrik/tipe etil alkohol. (2) Untuk pembebasan cukai etil alkohol tujuan sosial penanganan Covid -19, surat permohonan wajib disertai dengan surat pernyataan oleh pimpinan instansi pemerintah. Dalam hal pemesanan dilakukan oleh organisasi non pemerintah, wajib  melampirkan surat rekomendasi dari  intansi pemerintah  yang  menangani penanggulangan  bencana alam. Dalam surat pernyataan maupun surat rekomendasi harus menyatakan bahwa etil alkohol hanya digunakan untuk pencegahan  dan  penanggulangan Covid -19.  (3)  Surat  permohonan  beserta  lampirannya  disampaikan  ke  kantor pelayanan bea dan cukai. Kantor pelayanan akan membuat surat rekomendasi pembebasan cukai etil alkohol yang kemudian  akan  diteruskan  ke  kantor  pusat  DJBC.  (4) Berkas  surat  rekomendasi  pembebasan  cukai  dari  kantor pelayanan  akan  ditelaah  lebih  lanjut  pada  Direktorat  Teknis  Dan  Fasilitas  Cukai.  Apabila  memenuhi  syarat pembebasan, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai akan menerbitkan surat pembebasan kepada kantor pelayanan.
Pada KPPBC TMP C Tegal, terdapat tempat penyimpanan dan tempat penjualan eceran etil alkohol yaitu CV  Budiarta  yang  berlokasi  di  Kramat  dan  Padaharja,  Tegal.  Selama  tahun  2020,  jumlah  etil  alkohol  yang dikeluarkan dari CV Budiarta, baik yang menggunakan fasilitas pembebasan cukai maupun dengan pembayaran cukai  etil  alkohol,  mengalami  peningkatan  yang  cukup  siginifikan  sesuai  dengan  data  pada  Tabel  III.2. Pengeluaran  etil  alkohol  dari  pabrik  tersebut  didominasi  untuk  tujuan  sosial  sebagai  bahan  baku  atau  bahan penolong produksi hand & surface sanitizer, antiseptik, dan sejenisnya.
e-ISSN: 2685-5607

## Tabel 1. Jumlah Pengeluaran Etil Alkohol dari CV Budiarta
Bulan Pembebasan (liter) Bayar Cukai (liter) 2020 2019 2020 2019 Januari 45.180 132.200 13.400 22.000 Februari 52.600 98.800 21.000 27.000 Maret 93.800 70.800 48.500 24.000 April - 146.438 285.600 20.000 Mei 301.400 66.600 16.600 10.000 Juni 197.000 61.800 - 21.000 Juli 236.000 39.400 35.600 5.000 Agustus 114.400 64.000 8.000 39.000 September 54.200 51.600 16.000 11.000 Oktober 73.820 46.409 26.000 20.000 November 70.900 67.491 12.000 12.200 Desember 75.050 64.604 16.000 16.000 Total Etil Alkohol 1.314.350 910.142 498.760 227.200
Sumber: Data Olahan dari Laporan Bulanan Cukai Etil Alkohol
Penerapan  kebijakan  pembebasan  cukai  etil  alkohol  merupakan  bentuk  penerapan  teori  institusional  yaitu normative  isomorphism dimana  kebijakan  tersebut  diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  untuk membantu memperbanyak dan mempercepat distribusi produk kesehatan di masyarakat.
Di  sisi  lain,  menurunnya  stabilitas  ekonomi  akibat  kemunculan Covid- 19  menyebabkan  lambannya produktivitas  industri  dalam  negeri,  salah  satunya  industri  hasil  tembakau.  Untuk  menjaga  produktivitas  dan perputaran arus kas pengusaha pabrik hasil tembakau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan relaksasi penundaan pelunasan pita cukai. Dalam PMK Nomor 30/PMK.04/2020 disebutkan bahwa penundaan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dapat diberikan untuk pemesanan pita cukai yang penundaannya diajukan pada tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020. Importir atau pengusaha pabrik barang kena cukai yang pelunasanya  dengan  pelekatan  pita  cukai  dapat  memperoleh  fasilitas  penundaan  selama  sembilan  puluh  hari dengan mengajukan permohonan ke Kepala KPPBC TMP C Tegal. Permohonan tersebut memuat nama dan alamat pemohon, nama dan alamat pengusaha pabrik sesuai dengan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), besaran nilai cukai yang dimohonkan untuk dapat penundaan, jenis  jaminan  yang  akan  digunakan.  Untuk  permohonan  penundaan  pembayaran  cukai  dengan  nilai  nominal maksimal Rp100.000.000.000, permohonan diajukan kepada kepala kantor madya. Sedangkan, untuk penundaan diatas Rp100.000.000.000, permohonan penundaan diajukan kepada kepala kantor wilayah melalui kepala kantor pelayanan madya.
Berdasarkan  KEP  penundaan  pelunasan  pita  cukai,  pengusaha  pabrik  hasil  tembakau  di  wilayah  kerja KPPBC  TMP  C  Tegal  telah  mengajukan  dan  mendapat  penundaan  pembayaran  selama  90  hari  dengan  rincian sebagai berikut: (1) KEP-94/WBC.10/2020; PT HM. Sampoerna diberikan penundaan pelunasan pita cukai hasil tembakau sebesar Rp115.740.625.962,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Penundaan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari diberikan  untuk  permohonan  yang  diajukan  pada  tanggal  9  April  2020  sampai  dengan  tanggal  9  Juli  2020.  (2) KEP-57/WBC.10/KPP.MP.06/2020; PT Gudang Garam, Tbk. di Brebes diberikan penundaan pelunasan pita cukai hasil tembakau sebesar Rp33.001.416.000,00 (tiga puluh tiga miliar satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah). Penundaan  dengan  jangka  waktu  90  (sembilan  puluh)  hari  diberikan  untuk  permohonan  yang  diajukan  pada tanggal  12  Mei  2020  sampai  dengan  tanggal  9  Juli  2020.  (3)  KEP-58/WBC.10/KPP.MP.06/2020;  PT  Gudang Garam, Tbk. di Brebes diberikan penundaan pelunasan pita cukai hasil tembakau sebesar Rp28.188.000.000,00 (dua  puluh  delapan  miliar  seratus  delapan  puluh  delapan  juta  rupiah).  Penundaan  dengan  jangka  waktu  90 (sembilan  puluh)  hari  diberikan  untuk  permohonan  yang  diajukan  pada  tanggal  9  April  2020  sampai  dengan tanggal 11 Mei.
Perubahan kebijakan penundaan pembayaran cukai dengan pelekatan pita cukai  menjadi 90 (sembilan puluh hari) dari yang semula 60 (enam puluh hari) kalender merupakan bentuk penerapan teori institusional yaitu normative  isomorphism. Perubahan  kebijakan  penundaan  pelunasan  pita  cukai  ditujukan  untuk  menjaga produktivitas industri rokok sehingga mampu mempertahankan usahanya di tengah pelemahan permintaan pasar di masa pandemi.
Sesuai  dengan  pernyataan  Joseph  E.  Stiglitz  (1986),  pemberian  insentif  perpajakan  dalam  bentuk kebijakan  pembebasan  cukai  etil  alkohol  dan  penundaan  pelunasan  pita  cukai  menjadi  kebijakan  yang  tepat ditetapkan  selama  pandemi  karena  berhasil  mencapai  target  pungutan  cukai  dan  berhasil  mencapai  tujuan:  (1) Economic  efficiency ,  pengenaan  pajak  tepat  guna  dan  memenuhi  tujuan-tujuan  penanganan Covid -19  tanpa menimbulkan hal-hal yang destruktif bagi pengguna jasa. Sejalan dengan penelitian Tambunan (2020) dan Dewi et al. (2020), pemberian insentif perpajakan salah satunya dengan fasilitas cukai dapat menahan dampak tekanan
ekonomi  sebagai  akibat  pandemi Covid -19  sehingga  KPPBC  TMP  C  Tegal  mampu  ikut  serta  menjalankan program pemulihan ekonomi nasional sekaligus dapat mencapai target penerimaan tahun 2020. (2) Administrative simplicity dimana masing-masing fasilitas cukai memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangannya  masing-masing.  (3) Flexibility ,  kebijakan  cukai  bersifat  fleksibel  dalam  menghadapi tantangan  perekonomian  yang  ditimbulkan  dari Covid -19.  Fleksibilitas  kebijakan  cukai  dibuktikan  dengan penyesuaian kebijakan pada kondisi abnormal seperti saat pandemi Covid -19 serta kemampuan KPPBC TMP C Tegal dalam memenuhi target penerimaan cukai yang ditetapkan tahun 2020. (4) Political responsiveness , dimana dalam membuat kebijakan, para pembuat kebijakan dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea  dan  Cukai,  tidak  hanya  mempertimbangkan  sektor  penerimaan  negara  namun  juga  mempertimbangkan kesehatan masyarakat (SE-04/BC/2020) dan kondisi industri dalam negeri (PMK-30/PMK.04/2020). (5) Fairness , sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suparman  (2021),  pemerintah  mengatasi  krisis  ekonomi  akibat tekanan  anggaran  negara  di  masa  pandemi  dengan  menempuh  langkah-langkah extraordinary dalam  bentuk pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan  perluasan  defisit  anggaran  guna  menyelamatkan  ekonomi  dan  sistem keuangan. Lebih lanjut Tambunan (2020) menyatakan pilihan kebijakan pemberian insentif perpajakan digunakan oleh pemerintah Indonesia menanggulangi dampak tekanan ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi Covid -19.

## Dinamika Realokasi Anggaran Pendapatan KPPBC TMP C Tegal
Pada  awal  tahun  2020,  KPPBC  TMP  C  Tegal  memiliki  estimasi  anggaran  pendapatan  sebesar Rp503.817.187.000,00. Target  pendapatan perpajakan  yang dibebankan pada KPPBC TMP C Tegal ditetapkan melalui  KEP-84/WBC.10/2020  tentang  Distribusi  Target  Penerimaan  Bea  Masuk,  Bea  Keluar,  dan  Cukai  per KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2020. Dalam surat  keputusan  tersebut,  KPPBC  TMP  C  Tegal  memiliki  target  pendapatan  perpajakan  sebesar Rp493.450.000.000,00  (empat  ratus  sembilan  puluh  tiga  miliar  empat  ratus  lima  puluh  juta  rupiah).  Target pendapatan tersebut terdistribusi pada penerimaan bea masuk, cukai hasil tembakau, dan cukai etil alkohol dengan rincian  sebagaimana  terlampir  pada  Tabel  III.2.  Sedangkan  estimasi  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) sebesar Rp472.400.000,00 ditetapkan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2020 Nomor: SP DIPA015.05.2.410775/2020.

## Tabel 2. Distribusi Target Pendapatan T.A. 2020
Pendapatan Perpajakan Distribusi Pertama Distribusi Kedua Distribusi Ketiga KEP-84/WBC.10 KEP-207/WBC.10 KEP-356/WBC.10 Pend. Bea masuk 950.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Pend. Bea keluar - - - Cukai Hasil tembakau 487.500.000.000 487.500.000.000 722.263.614.000 Etil alkohol 5.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 MMEA - - - Kantong plastik - - - Total cukai 492.500.000.000 495.500.000.000 730.263.614.000 Total pendapatan perpajakan 493.450.000.000 497.000.000.000 731.763.614.000 Penerimaan negara bukan pajak (pnbp) 472.400.000 Jumlah Pendapatan 493.922.400.000 497.472.400.000 732.236.014.000
Sumber: diolah dari SKEP Distribusi Pendapatan per KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta T.A . 2020
Sudah tidak sesuainya postur APBN Tahun 2020 terhadap anggaran pendapatan dan belanja sebagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid- 19 serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pada bulan April 2020 pemerintah melakukan revisi pertama APBN dengan diterbitkannya Perpres 54 tahun 2020.  Penerbitan  perpres  54/2020  tentang  perubahan  postur  APBN  tersebut  mempengaruhi  distribusi  target penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang nantinya berimbas pada perubahan target penerimaan KPPBC TMP  C  Tegal.  Pada  tanggal  8  Juli  2020,  Kepala  Kantor  Wilayah  DJBC  Jawa  Tengah  dan  D.I.  Yogyakarta menerbitkan KEP-207/WBC.10/2020 mengenai perubahan distribusi target penerimaan kantor pelayanan bea dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah.
e-ISSN: 2685-5607
Pada perubahan pertama tersebut, target penerimaan KPPBC TMP C Tegal mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 0,72% dimana target penerimaan menjadi Rp497.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah). Terjadi penambahan target penerimaan bea masuk sebesar Rp550.000.000,00 akibat  bertambahnya  proyeksi  jumlah  barang  impor  yang  dikenakan  bea  masuk.  Di  samping  itu,  terjadi peningkatan target penerimaan cukai etil alkohol sebesar 60% dari target semula atau senilai Rp3.000.000.000,00. Peningkatan  target  penerimaan  cukai  etil  alkohol  didorong  oleh  meningkatnya  jumlah  permintaan  etil  alkohol murni untuk bahan baku atau bahan penolong pembuatan produk-produk kesehatan.
Kemudian  pada  bulan  Juni  2020  pemerintah  kembali  mengeluarkan  Perpres  72  tahun  2020  yang merupakan  revisi  kedua  postur  APBN  2020.  Menindaklanjuti  perubahan  distribusi  target  penerimaan  yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai akibat Perpres 72 tahun 2020, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah  dan  D.I.  Yogyakarta  pada  tanggal  20  November  2020  menerbitkan  KEP-356/WBC.10/2020  yang merupakan perubahan kedua distribusi target penerimaan kantor pelayanan bea dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah  DJBC  Jawa  Tengah.  Pada  perubahan  kedua  ini,  target  penerimaan  KPPBC  TMP  C  Tegal  mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan  di  sektor  pendapatan  cukai  hasil  tembakau.  Target  penerimaan  cukai  hasil tembakau  mengalami  peningkatan  48,16%  atau  sebesar  Rp234.763.614.000,00  sehingga  target  penerimaan KPPBC TMP C Tegal secara keseluruhan menjadi Rp731.763.614.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

## Relaisasi Pendapatan KPPBC TMP C Tegal Tahun Anggaran 2020
Di  tengah  perlambatan  volume  perdagangan  dunia  dan  pelemahan  ekonomi  nasional,  KPPBC  TMP  C  Tegal membuktikan performa kinerja yang baik dengan menorehkan realisasi penerimaan 102,70% di sepanjang tahun 2020. Penerimaan kepabeanan dan cukai  mencapai Rp751.978.625.792,00 atau lebih tinggi dari targetnya  yang sebesar Rp732.236.014.000,00. Surplus tersebut diperoleh dari komponen pendaptan perpajakan yaitu bea masuk (BM), dan cukai hasil tembakau serta etil alkohol.

## Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan KPPBC TMP C Tegal TA 2020
Uraian Ta 2020 % Thd Angg Ta 2019 Naik (Turun) % Anggaran Realisasi Realisasi Pendapatan Penerimaan perpajakan 731.763.614.000  751.968.258.605  102,76%  509.629.379.399  47,55% Bea masuk 1.500.000.000 2.579.253.000 171,95% 3.836.957.449 -32,78% Cukai hasil tembakau 722.263.614.000  739.320.578.505  102,36% 501.448.242.575  47,44% Cukai etil alkohol 8.000.000.000 9.921.200.000 124,02% 4.320.660.000 129,62% Cukai lainnya 147.227.100 - 23.519.375 - Penerimaan negara bukan pajak 472.400.000 10.367.187 2,19% 237.578.870 -95,64% Jumlah Pendapatan
732.236.014.000  751.978.625.792  102,70%  509.866.958.269  47,49%

## Sumber: diolah dari LRA KPPBC TMP C Tegal TA 2020
Realisasi  penerimaan  bea  masuk  hingga  31  Desember  2020  mencapai  Rp2.579.253.000,00  atau  171,95%  dari target. Dalam CaLK T.A. 2020 KPPBC TMP C Tegal dijelaskan bahwa penurunan penerimaan bea masuk sebesar 32,78% dari tahun sebelumnya disebabkan karena beberapa  faktor, yang paling berpengaruh adalah pelemahan impor  nasional  yang  disebabkan  oleh  pandemi.  Sejumlah  perusahaan  yang  mendapat  fasilitas  maupun  tidak, mengalami penurunan permintaan pasar sehingga berdampak pada penurunan jumlah kegiatan dan produksi pada perusahaan  yang  membayar  bea  masuk.  Namun  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pelaksana  pada  Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, bea masuk menunjukkan capaian positif karena adanya kebijakan penjualan ekspor untuk barang-barang yang tidak bisa diekspor selama pandemi. Barang ekspor yang mau dijual lokal dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Optimalnya pengawasan atas barang kena cukai (BKC) ilegal serta pemilihan kebijakan yang tepat dan efektif  mampu  meningkatkan  pendapatan  cukai  KPPBC  TMP  C  Tegal  di  tahun  2020  yang  mencapai Rp749.389.005.605,00. Pendapatan cukai tahun 2020 tumbuh sekitar 48,16% dibandingkan periode  yang sama tahun lalu. Cukai hasil tembakau berkontribusi sangat besar  bagi penerimaan KPPBC TMP C Tegal di tahun 2020 yaitu  sebesar  Rp739.320.578.505,00  atau  tumbuh  47,44%  (yoy).  Kondisi  pandemi  mengakibatkan  penurunan
permintaan  pasar  yang  tergerus  daya  belinya  sehingga  berdampak  pada  penurunan  jumlah  produksi  hasil tembakau.  Namun  demikian,  berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  kebijakan  penyesuaian  tarif  cukai serta  adanya  penambahan  pabrik  hasil  tembakau  yang  meningkatkan  jumlah  pesanan  pita  cukai  membuat pendapatan cukai  hasil tembakau terealisasi  hingga 102,36%. Hal  ini sesuai dengan penelitian Suprihanti et  al. (2019) yang menyatakan bahwa adanya kenaikan tarif cukai rokok akan menambah penerimaan pemerintah. Pendapatan  cukai  etil  alkohol  menjadi  komponen  penerimaan  yang  tumbuh  paling  signifikan  sebesar 129,62%  dibandingkan  komponen  penerimaan  lainnya.  Peningkatan  kebutuhan  etil  alkohol  di  masa  pandemi Covid- 19  untuk  digunakan  sebagai  bahan  dasar  pembuatan  produk-produk  kesehatan,  menjadi  alasan  utama tercapainya penerimaan cukai EA sebesar Rp9.921.200.000,00. Secara keseluruhan, CaLK tahun anggaran 2020 mengungkapkan  bahwa kenaikan pendapatan cukai dari tahun  sebelumnya dikarenakan  beberapa  faktor, antara lain  kebutuhan  akan  ketersediaan  etil  alkohol  yang  tinggi  sebagai  bahan  pembantu  pembuatan  disinfektan  dan hand sanitizer sebagai dampak dari pandemi Covid -19, pertambahan jumlah merk dan varian dari produksi hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), dan pendapatan cukai hasil tembakau yang meningkat.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020 sebesar Rp10.367.187,00, mengalami penurunan sebesar  95,64%  dari  tahun  sebelumnya.  Dalam  CaLK  dijelaskan  bahwa  penurunan  PNBP  dikarenakan  tidak adanya pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya berupa lelang atas aset tetap peralatan dan mesin, akan tetapi  biaya  pendapatan  sewa  tanah,  gedung,  dan  bangunan  mengalami  peningkatan.  Penyusunan  laporan keuangan yang berbasis akrual terhadap pendapatan berakibat timbulnya akun piutang pada Neraca satuan kerja. Piutang perpajakan merupakan tagihan cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas namun belum diselesaikan pada tanggal neraca per 31 Desember 2019, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Adanya jangka waktu pelunasan cukai, bea masuk, dan PDRI terutang paling lama 60 hari sejak tanggal surat penetapan memungkinkan terdapat piutang perpajakan yang masih belum dibayar pada akhir tahun anggaran berjalan.

## Tabel 4. Rincian Piutang Perpajakan TA 2020 dan 2019

## Sumber: CaLK KPPBC TMP C Tegal TA 2020
Selain  mengumpulkan  penerimaan  bea  masuk  dan  cukai,  Bea  Cukai  juga  turut  berpartisipasi  dalam  program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan relaksasi atau insentif dibidang kepabeanan dan cukai. Insentif di sektor kepabeanan berupa bea masuk ditanggung pemerintah maupun pembebasan bea masuk, untuk mengimpor  peralatan  dan  segala  produk  kesehatan  yang  digunakan  dalam  penanganan  pandemi  sesuai  dengan PMK-34/PMK.04/2020  jo  PMK-83.  Dari  sektor  industri  hasil  tembakau,  Bea  Cukai  memberikan  relaksasi penundaan pembayar cukai hasil tembakau yang pelunasannya dengan pita cukai. Insentif memberikan dampak positif  dalam  membantu  industri  hasil  tembakau  dalam  mempertahankan  usahanya  di  tengah  pelemahan permintaan  pasar.  Kemudian,  Bea  Cukai  juga  memberikan  pembebasan  cukai  etil  alkohol  sesuai  dengan  SE- 04/BC/2020. Pembebasan cukai etil alkohol  ini  merupakan bentuk upaya DJBC dalam  memastikan tersedianya hand-sanitizer dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Melalui wawancara dengan pelaksana pada Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai  dan  Dukungan  Teknis  (PKCDT)  diperoleh  informasi  bahwa  penerapan  fasilitas  kepabeanan  dan  cukai selama  masa  pandemi Covid -19  tidak  membuat  pendapatan  kantor  semakin  menurun  melainkan  meningkatkan pendapatan dibandingkan tahun lalu. Hal ini terjadi karena pada dasarnya penerapan fasilitas kepabeanan dan cukai ini  untuk  memberikan  kemudahan  kepada  para  pengguna  jasa  pandemi Covid -19  maka  yang  merasakan dampaknya  adalah  pengguna  jasa.  Secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  kebijakan  dibidang kepabeanan dan cukai di masa pandemi Covid- 19 berdampak positif terhadap pendapatan KPPBC TMPC Tegal tahun anggaran 2020.
Kualitas Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan KPPBC TMP C Tegal Tahun Anggaran 2020 KPPBC TMP C Tegal merupakan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Penggua Anggara (UAKPA) yang memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020. Laporan Keuangan tahun
Akun Uraian 2020 2019 115123 PPh Pasal 22 Impor 610.000 2.358.000 115132 PPN Impor 2.440.000 9.428.000 115161 Cukai Hasil Tembakau 148.456.908.000 62.456.385.600 115181 Bea Masuk 2.218.000 1.959.000 115183 Pendapatan Denda Administrasi Pabean - 51.959.000 115184 Pendapatan Pabean Lainnya - 2.000.000 115191 Bea Masuk Antidumping - 72.803.000 Jumlah 148.462.176.000 62.596.892.600
e-ISSN: 2685-5607
2020 ini merupakan laporan yang menyajikan informasi terkait seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPPBC Tipe  Madya  Pabean  C  Tegal  selama  tahun  anggaran  2020.  Laporan  Keuangan  ini  dihasilkan  melalui  Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri atas Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul GLP dan Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI)  Modul  Persediaan  &  Aset  Tetap.  SAKTI  Modul  GLP dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan SAKTI Modul Persediaan & Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA Tahun Anggaran 2020 unaudited KPPBC TMP C Tegal mengacu pada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan serta petunjuk pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan  PMK  Nomor  215/PMK.05/2016  tentang  perubahan  atas  PMK  215/PMK.05/2013  tentang  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat, akuntabel, dan transparan.
Penyajian dan pengungkapan pendapatan dalam LRA dan CaLK T.A. 2020 KPPBC TMP C Tegal dalam Lampiran  2  dan  Lampiran  3  secara  kuantitatif  disajikan  secara  lengkap  dan  sesuai  dengan  PSAP  01  tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan. Pada LRA KPPBC TMP C Tegal  tahun  2020  telah  menyajikan  klasifikasi  pendapatan  menurut  jenis  pendapatan-LRA,  menyajikan  data anggaran  pendapatan  tahun  2020,  realisasinya  hingga  31  Desember  2020,  beserta  persentase  pencapaian pendapatan  terhadap  anggaran  tahun  2020.  Dalam  LRA  juga  telah  disajikan  data  realisasi  pendapatan  di  tahun anggaran 2019 sebagai data pembanding antara realisasi pendapatan tahun berjalan dengan realisasi pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam CaLK, terutama pos-pos pendapatan  laporan realisasi anggaran, telah menyajikan rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan yang disertai dengan penjelasan atas perbedaan  antara  periode  berjalan  dan  periode  yang  lalu.  Laporan  keuangan  KPPBC  TMP  C  Tegal  juga  telah menyajikan penjelasan mengenai pengaruh pandemi Covid -19 terhadap pendapatan KPPBC TMP C Tegal di tahun 2020.
Dalam  hal  pengungkapan,  secara  kualitatif  penyajian  dan  pengungkapan  LRA  dan  CaLK  T.A.  2020 masih terdapat kesalahan minor. Dalam tabel perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja terdapat kesalahan penyajian  data  anggaran  awal  dan  anggaran  setelah  direvisi  untuk  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak.  Anggaran PNBP  tahun  2020  untuk  KPPBC  TMP  C  Tegal  seharusnya  Rp472.400.000,00,  namun  tertulis  sebesar Rp10.367.187,00 yang merupakan realisasi PNBP tahun 2020. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan penyusun laporan keuangan dalam  memasukkan data pada tabel estimasi pendapatan dan pagu  belanja. Selain  itu, dalam penjelasan  pos  pendapatan-LRA  belum  disajikan  penjelasan  atas  perbedaan  antara  anggaran  pendapatan  dan realisasi pendapatan pada tahun  berjalan. Hal tersebut  juga terjadi pada penjelasan pos pendapatan-LRA untuk CaLK  Tahun  Anggaran  2018  dan  Tahun  Anggaran  2019.  Kekurangan  penjelasan  atas  perbedaan  anggaran pendapatan  dan  realisasinya  terjadi  karena  satuan  kerja  konsisten  menggunakan  format  Pelaporan  Keuangan tingkat UAKPA yang sama dari tahun ke tahun.
Secara garis besar, laporan keuangan telah memenuhi sebagian besar karakteristik kualitatif sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar  Akuntansi Pemerintah:  (1)  Relevan,  informasi yang tersaji dalam LRA dan CaLK T.A. 2020 dapat digunakan oleh organisasi dalam mengevaluasi pendapatan tahun  2020,  menentukan  target  pendapatan  tahun  selanjutnya,  dan  mengevaluasi  kebijakan  terkait  pendapatan tahun 2020. (2) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat pada LRA dan CALK T.A. 2020 dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. (3) Dapat dipahami, informasi dalam LRA dan CaLK tersampaikan dengan baik sehingga mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. (4) Kurang andal, karena informasi yang disajikan dalam LRA dan CALK T.A. 2020 belum sepenuhnya menggambarkan seluruh transaksi serta peristiwa yang terkaiut pendapatan di tahun 2020.
Faktor-faktor yang  mempengaruhi kualitas penyajian dan pengungkapan  laporan keuangan pemerintah pada penelitian terdahulu milik Ramdany & Setiawan (2021) adalah implementasi SAKTI, kompetensi SDM, dan pengendalian  internal.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian  milik  Ramdany  &  Setiawan  (2021)  bahwa  implementasi SAKTI dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan,  kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah. Semakin optimal implementasi SAKTI dan pengendalian internal maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, tidak ada konflik keagenan yang timbul antara penyusun laporan keuangan dalam hal ini KPPBC TMP C Tegal dengan pengguna laporan keuangan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tentang penerapan kebijakan cukai di masa pandemi Covid -19 dan pengaruhnya terhadap pendapatan  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  Tegal,  penulis
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusun berbagai paket kebijakan insentif perpajakan di bidang kepabeanan dan cukai untuk memitigasi dampak pandemi Covid -19 terhadap pendapatan negara. Kebijakan tersebut diantaranya adalah fasilitas pembebasan bea masuk  dan  bea  masuk  ditanggung  pemerintah,  fasilitas  penundaan  pembayaran  cukai  hasil  tembakau  yang pelunasannya dengan pita cukai, dan fasilitas pembebasan cukai etil alkohol. Pada KPPBC TMP C Tegal, insentif perpajakan  yang  sesuai  dengan  profil  pengguna  jasanya  adalah  fasilitas  pembebasan  bea  masuk,  penundaan pelunasan  pita  cukai  dan  pembebasan  pembayaran  cukai  etil  alkohol.  (2)  Secara  umum,  penerapan  kebijakan kepabeanan  dan  cukai  di  masa  pandemi Covid -19  berdampak  positif  pada  pendapatan  KPPBC  TMP  C  Tegal. Tahun 2020, penerimaan  KPPBC TMPC Tegal  mampu capai Rp751.978.625.792,00 dengan realisasi 102,70% dari targetnya yang sebesar Rp732.236.014.000,00. Hingga 31 Desember 2020, realisasi pendapatan bea masuk mencapai 171,95% atau Rp2.579.253.000,00 dan pendapatan cukai mencapai Rp749.389.005.605,00 atau tumbuh 48,16%  dibandingkan  periode  yang  sama  tahun  lalu.  Penerapan  kebijakan  pembebasan  cukai  etil  alkohol berdampak  positif  pada  pendapatan  cukai  karena  peningkatan  jumlah  pengeluaran  etil  alkohol  dari  tempat penyimpanan  lebih  besar  dibandingkan  dengan  peningkatan  permohonan  pembebasan  cukai  etil  alkohol  yang dimohonkan pengguna jasa. Di samping itu, kebijakan penundaan pembayaran cukai hasil tembakau pada dasarnya hanya  menambah  lama  waktu  pelunasan  pita  cukai  namun  tidak  menghilangkan  kewajiban  pembayaran  cukai sehingga tidak menurunkan pendapatan cukai tahun berjalan. (3) Secara keseluruhan, penyajian dan pengungkapan akun pendapatan dalam LRA dan CaLK Tingkat UAKPA Tahun Anggaran 2020 Unaudited KPPBC TMP C Tegal telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. LRA telah disusun sesuai dengan PSAP 02 dan CaLK juga telah disusun sesuai PSAP 04. Secara kuantitatif, penyajian dan pengungkapan akun pendapatan dalam  LRA dan CaLK TA 2020 KPPBC TMP C Tegal telah disajikan secara lengkap dan menyeluruh. Namun demikian, secara kualitatif  masih  terdapat  kesalahan  penyajian  data  dan  kekurangan  penjelasan  atas  anggaran  pendapatan  dan realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

## Saran
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam hal interpretasi atas data-data yang diperoleh.  Penelitian  ini  masih perlu didukung oleh penelitian-penelitian sejenis. Meskipun demikian,  ada  beberapa  saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  berdasarkan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya, antara lain: (1) Bagi pemerintah selaku regulator, diharapkan dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan insentif  perpajakan  pada  tahun  2020.  Pemerintah  perlu  mengkaji  ulang  apakah  kebijakan  perluasan  defisit anggaran masih perlu diterapkan mengingat perekonomian nasional yang berangsur-angsur mulai membaik. (2) Bagi penyusun laporan keuangan, KPPBC TMP C Tegal sebaiknya terus memperbarui kompetensi pegawai yang bertugas  dalam  menyusun  laporan  keuangan  mengingat  peraturan  di  Indonesia  bersifat  fleksibel  dan  dinamis mengikuti  kondisi  perekonomian  Indonesia.  Di  samping  itu,  pelatihan  penyusunan  laporan  keuangan  secara periodik  juga  perlu  dilakukan  mengingat  setiap  tahunnya  pegawai  yang  bertugas  menyusun  laporan  keuangan selalu  berganti-ganti.  Meskipun  kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan, namun penyusun  yang  memiliki kompetensi  lebih  baik  akan  mampu  menyajikan data seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal selama tahun anggaran secara akurat, akuntabel, dan  transparan.  (3)  Penulis  menyadari  bahwa  kedudukan  objek  penelitian  yang  digunakan  merupakan  instansi vertikal tingkat UAKPA sehingga belum  sepenuhnya  menggambarkan secara tepat pengaruh  kebijakan  insentif perpajakan di masa pandemi terhadap penerimaan negara. Oleh sebab itu, untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat  menampilkan  objek  penelitian  yang  memberikan  pengaruh  dan  gambaran  lebih  nyata,  seperti  Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Serta melakukan perbandingan konten analisis antara data yang bersifat unaudited dan audited .  Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan audited akan lebih rinci dan lengkap debandingkan  yang unaudited , sehingga  akan ada  lebih  banyak bahasan  yang dapat digali  lebih dalam pada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR RUJUKAN Peraturan Perundang-Undangan
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai.  (2017). Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor  43/BC/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 46/BC/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan MMEA. Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-04/BC/2020 tentang Pembebasan Cukai Etil Alkohol Dalam Rangka Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jakarta. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2016). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  215/PMK.05/2016 tentang  perubahan  atas  PMK-213/PMK.05/2013  tentang  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta: Sekretariat Kementerian.
e-ISSN: 2685-5607
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2019). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  172/PMK.04/2019 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  109/PMK.04/2010  tentang  Tata  Cara Pembebasan Cukai. Jakarta.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2020). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  234/PMK.05/2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  225/PMK.05/2019  Tentang  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Jakarta: Sekretariat Kementerian.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2020). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  30/PMK.04/2020 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  57/PMK.04/2017  tentang  Penundaan Pembayaran  Cukai  Untuk  Pengusaha  Pabrik/Importir  BKC  yang  Melaksanakan  Pelunasan  Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. Jakarta: Sekretariat Kementerian.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan. Jakarta: KSAP. Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  (2006). Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Jakarta: KSAP. Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  (2006). Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan. Jakarta: KSAP.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2007). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2007  tentang Cukai. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.

## Buku Literatur atau Sumber Lain
Agung, P. (1994). Optimalisasi Tarif Cukai Tembakau: Suatu Analisis Dengan Kurva Laffer. Jurnal Keuangan Dan Moneter, 2(1) . Boediono. (2000). Perpajakan Indonseia. Jakarta: Diadit Media. Carruthers, B. (1995). Accounting, Ambiguity, And The New Institusionalism. Accounting, Organizational And Society, 20 (4) , 313-328.
Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ekonomi  Dan Manajemen, 9(2) , 108-124.
DiMaggio,  P.,  &  Powell,  W.  W.  (1983).  The  Iron  Cage  Revisited:  Institutional  Isomorphism  and  Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Association Vol. 48 No. 2 , 63-82. Hans Kartikahadi et al. (2016). Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: In Media. Jensen,  M.,  &  Meckling.  (1976).  Theory  Of  The  Firm:  Managerial  Behaviour,  Agency  Cost,  And  Ownership Structure. Journal Of Financial Economics, 3(4) , 305-360. Kieso,  D.,  Weygandt,  J.,  &  Warfield,  T.  (2018). Intermediate  Accounting : IFRS Edition,  3rd  Edition. United States Of America: Wileyhamas.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. . Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Meyer, J., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations Formal Structure As Myth And Ceremony. The American Journal Of Sociology.
Nasution,  D.  A.,  Erlina,  &  Muda,  I.  (2020).  Dampak  Pandemi  COVID-19  terhadap  Perekonomian  Indonesia.
Jurnal Benefita, 5(2) , 212-224.
Nazir, M. (1998 ). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis Covid-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. E- Jurnal Akuntansi, 30(9) , 2216-2230.
Ramdany,  &  Setiawan,  Y.  (  2021).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah. Jurnal Akuntansi 4(1) , 148-168.
Singh, A.K. 2002. Tests, Measurements and Research Methods in Behavioral Sciences . Patna: Bharati Bhawan. Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sujarweni, W. V. (2015). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara, Indonesian Treasury Review. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(1), . , 31-42.
Suprihanti, A. e. (2019). Dampak Kebijakan Cukai Rokok Terhadap Distribusi Surplus Ekonomi Industri Rokok di Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi, 37(1) , 1-23.
Tambunan,  M.  R.  (2020).  Kebijakan  Perpajakan  di  Indonesia  untuk  Kemudahan  Ekonomi  saat  Masa  Pandemi Covid-19. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 5(2) , 173-192.
Waerzeggers, C. (2020). Tax Law Design Considerations when Implementing Responses to the Covid-19 Crisis, Special Series on Tax Law Design Issue to Respond to COVID-19. International Monetary Fund. Zimmerman, J. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. Journal of Accounting Research 15 , 107-144.