## Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Praktik Eksploitasi Seksual di Kota Makassar
Irma Wati Ningsih 1 , Musakkir 2 , Wiwie Heryani 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin
Email: immairma@gmail.com; musakkir@unhas.ac.id; wiwie.heryani@gmail.com
Penulis Korespondensi: immairma@gmail.com
Abstract: This study aims to evaluate and find forms of legal protection and factors that  affect  law  enforcement  against  children  as  victims  of  sexual  exploitation practices in Makassar City. This research is empirical legal research using a statutory approach. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that: (1) the form of legal protection against children follows Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which provides children's rights in the form of legal assistance, rehabilitation, and prevention; (2) Factors affecting law enforcement against child victims of sexual exploitation practices in Gorontalo City are legal substance factors, law enforcers, facilities, society, and legal culture. All of them have not been run optimally by the laws and regulations.
Keywords: Child Protection; Law Enforcement; Sexual Exploitation

## The Law Enforcement Against Children as Victims of Sexual Exploitation Practices in Makassar City
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dan  menemukan  bentuk perlindungan  hukum  dan  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap anak  sebagai  korban  praktik  eksploitasi  seksual  di  Kota  Makassar.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan.  Data  dianalisis  dengan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa:  (1)  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  telah  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan Anak  yang memberikan hak-hak anak berupa bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan; (2) Faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  anak  korban  praktis eksploitasi  seksual  di  Kota  Gorontalo  adalah  faktor  substansi  hukum,  penegak hukum,  sarana  dan  fasilitas,  masyarakat,  serta  budaya  hukum.  Kesemunya  belum berjalan secara optimal sesuai aturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Perlindungan Anak; Penegakan Hukum; Eksploitasi Seksual

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. 1 Konsep  negara  hukum  sendiri  di dalamnya terdapat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya.  Dalam  upaya  perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia,  maka pemerintah  mempunyai  tugas  untuk  menghormati,  melindungi,  menegakkan  dan memajukannya. 2
Salah satu bentuk perlindungan bagi warga negara adalah perlindungan bagi anak. 3 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 4 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 5
Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  dan kebebasan.  Artinya  bahwa  pembentukan  undang-undang  perlindungan  anak  harus didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  perlindungan  anak  dalam  segala  aspeknya merupakan  bagian  dari  kegiatan  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. 6
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 1 ayat (3).
2 Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII,  2010), 271.
3 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  jo.  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4 Ibid., pasal 1 ayat (1).
5 Ibid., pasal 1 ayat (2). 6 Ahmad  Kamil  dan  Fauzan, Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), 8.
generasi terdahulu perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh. Di sisi  lain,  berbicara  tentang  anak  dan  perlindungannya  tidak  akan  pernah  berhenti sepanjang  sejarah  kehidupan,  karena  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  dan penerus  pembangunan  yaitu  generasi  yang  dipersiapkan  sebagai  subjek  pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak  terkecuali  Indonesia.  Perlindungan  anak  di  Indonesia  itu  berarti  melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  materiil  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. 7
Anak sebagai insan dan anggota masyarakat merupakan tunas-tunas generasi muda bangsa yang kelak akan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu sudah sewajarnyalah apabila kepada mereka dapat diberikan perlindungan atau pengayoman, baik dari segi hukum maupun dari kesejahteraan sosial. 8
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban  orang  tua,  keluarga,  masyarkat,  pemerintah  dan  negara merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  terus  menerus  demi terlindunginya hak-hak anak. 9 Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.
Beberapa  isu  hukum  yang  muncul  tentang  perlindungan  anak  adalah seringnya perlakuan salah dilontarkan kepada anak, kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan kepada anak dan penelantaran kepada anak yang menyebabkan banyaknya kejahatan-kejahatan  yang  muncul  terhadap  anak  dengan  berbagai  macam  bentuk
7 Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Indonesia  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2014), 1.
8 Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau  dari Segi Hukum (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985) , 5. 9 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 20.
salah  satunya  adalah  praktik  eksploitasi  seksual  terhadap  anak. 10 Padahal  dalam undang-undang perlindungan anak telah disebutkan anak adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang melekat padanya hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi,  dimana  Pemerintah  dan  Lembaha  Negara  berkewajiban  memberikan perlindungan anak, yaitu:
Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. 11
Jika  memandang  secara  visioner,  maka  anak  merupakan  bentuk  investasi yang  menjadi  indikator  keberhasilan  suatu  bangsa  dalam  melaksanakan pembangunan.  Suyanto  menyebutkan  keberhasilan  pembangunan  anak  akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. 12 Juga dalam UUD Tahun 1945 disebutkan:
Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 13
Anak  memiliki  peran  strategis  dan  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.  Oleh  karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. 14
Akhir-akhir ini diberbagai media baik cetak, elektronik maupun media sosial banyak terjadi kasus kejahatan praktik eksploitasi seksual terhadap anakanak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umum praktik eksploitasi seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak. 15 Kejahatan praktik eksploitasi
10 Zeti  Utami  dan  Hadibah  Zachra  Wadjo,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru,” Sanis: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum 1, no. 1 (2021): 24-33.
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 ayat (1).
12 Bagong  Suyanto, Pekerja  Anak  dan  Kelangsungan  Pendidikannya  (Surabaya:  Airlangga University Press, 2003), 21.
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28B ayat (2).
14 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
15 Koes Irianto, Memahami Seksologi (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 101.
seksual termasuk ekshibisionisme 16 terhadap anak, manipulasi terhadap anak-anak. Dengan  kata  lain,  praktik  eksploitasi  seksual  adalah  perbuatan  seksual  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  dengan  anak-anak  dimana  kategori  anak-anak  disini adalah  setiap  anak  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun  sesuai  dengan ketentuan aturan di Indonesia.
Anak  menjadi  kelompok  yang  sangat  rentan  terhadap  kejahatan  praktik eksploitasi  seksual  karena  anak  selalu  diposisikan  sebagai  sosok  lemah  atau  yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan  apa  yang  dialaminya.  Hampir  dari  setiap  kasus  yang  diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban.Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga.
Perwujudan  mengenai  kejahatan  praktik  eksploitasi  seksual  besar kemungkinan  dilakukan  oleh  seseorang  yang  telah  dikenal  oleh  korban  atau  anak tersebut  atau  dengan  kata  lain  dilakukan  oleh  kerabat  dekat  atau  salah  seorang anggota keluarganya. Ketika seorang anak telah menjadi korban praktik eksploitasi seksual, biasanya mereka akan ditolak atau akan menerima stigma dari masyarakat yang akan membuat mereka lebih rentan lagi terhadap perlakuan salah yang lebih lanjut dan akan membuat korban lebih sulit untuk bertahan hidup. 17
Anak tidak akan pernah diberikan izin terhadap kejahatan praktik eksploitasi seksual  yang  tidak  boleh  dilakukan  terhadap  mereka,  mereka  mempunyai keterbatasan secara fisik dan emosional untuk melakukan perlawanan yang bisa jadi mereka  melakukannya  karena  dibohongi  atau  ditipu  oleh  orang  yang  tidak bertanggung  jawab  dan  dipaksa  oleh  situasi-situasi  yang  berada  diluar  kendali
16 Ekshibisionisme adalah kelainan atau ketidakwajaran yang ditandai dengan kecenderungan memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada orang lain untuk pemuasan diri. Lihat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring vers. 3.11.1.0-20240115111814, dalam
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ekshibisionisme, diakses tanggal 4 April 2024.
17 Stephanie  Deleney, Melindungi  Anak-Anak  dari  Eksploitasi  Seksual  dan  Kekerasan Seksual dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat (Medan: Restu Printing, 2006), 9.
mereka  seperti  kemiskinan  atau  akibat-akibat  dari  kondisi  masyarakat  termasuk tekanan  teman  sebaya  yang  dapat  memaksa  anak  secara  tidak  terlihat  tetapi bagaimanapun anak-anak tersebut merupakan korban eksploitasi seksual. 18
Seorang anak sangat membutuhkan perlindungan dan tanggung jawab orang dewasa  untuk  menjamin  hak-haknya  dalam  situasi  dimana  anak  sangat  besar peluangnya  untuk  menjadi  korban  eksploitasi,  apabila  mereka  berada  divtangan orang dalam pengasuhan yang salah maupun anak yang berasal dari keluarga broken home 19 atau single  parents 20 yang  walaupun  anak  tersebut  masih  mendapatkan pengasuhan  yang  baik  dari  salah  satu  orang  tuanya,  tetapi  mereka  juga  beresiko karena orang tua tunggal mereka juga sedang berjuang untuk menghidupi keluarga tersebut dalam proses pemulihan ekonomi di keluarganya.
Abdussalam menyatakan terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial atau ekonomi terhadap anak, yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Berdasarkan pemetaan tersebut ketiga bentuk eksploitasi telah ditemukan dengan skala dan intensitas yang sangat besar, jumlah anak yang dilacurkan  diperkirakan  mencapai  30%  dari  total  prostitusi,  yaitu  sekitar  40.000 sampai dengan 70.000 anak bahkan lebih. Gejala-gejala eksploitasi anak diperkirakan akan  terus  meningkat  seiring  dengan  arus  informasi  dan  teknologi  global  dan bukanlah  hal  yang  tidak  biasa  menampilkan  figur  anak  belasan  tahun  dalam  situs internet yang dapat diakses oleh siapapun. 21
Walaupun telah ada kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi anak dari bahaya  praktik  eksploitasi  seksual,  tetapi  kecendrungan  kualitas  permasalahan terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk  yang  lebih  buruk  lagi  secara  eksploitatif  dan  membahayakan
18 Ibid.
19 Broken  home  adalah  suatu  keadaan  dimana  keluarga  mengalami  keretakan  atau  rumah tangga yang berantakan, keadaan keluarga atau rumah tangga tanpa hadirnya salah seorang dari kedua orang tua (ayah atau ibu) disebabkan oleh meninggal, perceraian, meninggalkan keluarga, dan lain- lain.  Lihat  J.  P.  Chaplin, Kamus  Lengkap  Psikologi,  terj.  Kartini  Kartono  (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2008), 71.
20 Single  parent  (orang  tua  tunggal)  adalah  orang  tua  yang  memelihara  dan  membesarkan anak- anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya. Lihat Evelyn Millis Duvall dan Brent C. Miller, Marriage and Family Development, 6 th ed. (New York: Harper & Row Publisher, 1985).
21 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Restu Agung, 2007), 121.
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. 22 Tidak  bisa  dipungiri  juga  bahwa  seringkali  para  aparat  penegak  hukum  tidak merasakan  atau  tidak  merasa  mewakili  kepentingan  korban,  sehingga  kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. 23 Olehnya itu tulisan ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual yang terjadi di Kota Makassar.

## B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Praktik Eksploitasi
Seksual di Kota Makassar
Para penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan dalam mengungkap praktik eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik  yang  berbeda-beda  dalam  diri  setiap  pribadi  anak-anak.  Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penegak hukum  memiliki kendala dalam mengungkap kasus praktik  eksploitasi seksual pada anak sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas.
Perbuatan  cabul  adalah  semua  perbuatan  yang  melanggar  kesopanan  atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun  badan  orang  lain  yang  melanggar  kesopanan  adalah  perbuatan  cabul. Perbuatan  cabul  merupakan  nama  kelompok  berbagai  jenis  perbuatan  yang melanggar  adat  kesopanan  atau  kesusilaan,  juga  termasuk  perbuatan  eksploitasi seksual.
Berdasarkan  data  laporan  tahunan  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  Darerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, maka anak korban praktik ekploitasi seksual yang terjadi di Kota Makassar dapat diketahui sebagai berikut:
22 Benedichta  Desca  Prita  Octalina,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Eksploitasi Ekonomi,” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014).
23 Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan Saksi  (Jakarta: Sinar  Grafika,
2014), 8.
Tabel 1. Jumlah Anak Korban Praktik Ekspolitasi Seksual Tahun 2020-2022
No Tahun Jenis Kelamin Jumlah Anak Korban Jumlah L P UPTD PPA Polrestabes Makassar Dinas Sosial LBH 1 2020 17 65 19 23 13 27 82 2 2021 24 73 11 29 26 31 97 3 2022 16 39 12 15 19 9 55 Total 57 177 42 67 58 67 234
Dari  tabel  1  terlihat  jumlah  anak  korban  praktik  eksploitasi  seksual  pada tahun 2020-2022 sejumlah 234 orang, di mana terdapat penurunan pada tahun 2022. Namun saja anak yang menjadi korban praktik ekploitasi seksual cenderung adalah anak  perempuan.  Walaupun  demikian,  tetap  saja  perlu  adanya  perhatian  khusus terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap anak, khususnya eksploitasi seksual.
Di sisi lain berdasarkan data yang diperoleh 4 instansi atau lembaga terkait yang  mengurusi  persoalan  perempuan  dan  anak,  maka  kisaran  umur  anak  yang dieksploitasi secara seksual di Kota Makassar dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:
Tabel 2. Kisaran Umur  Anak Korban Praktik Ekspolitasi Seksual Tahun 2020-2022
No Umur Anak Tahun Jumlah Anak Korban Jumlah 2020 2021 2022 UPTD PPA Polrestabes Makassar Dinas Sosial LBH 1 7-12 21 24 9 5 13 17 23 54 2 13-18 61 73 46 37 54 41 44 180 Jumlah 82 97 55 42 67 58 67 234
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa kisaran umur anak yang menjadi korban  praktik  eksploitasi  seksual  di  Kota  Makassar  pada  tahun  2020-2022  di dominasi oleh anak yang berumur 13 sampai 18 tahun, di mana tertinggi pada tahun 2021 dengan jumlah 73 kasus, dan terendah pada tahun 2022 dengan jumlah 46 kasus. Walaupun demikian umur anak antara 7 sampai 18 tahun sangat rentang terhadap eksploitasi seksual.
Selanjutnya jika mencermati data pendidikan anak yang dieksploitasi secara seksual di Kota Gorontalo dari tahun 2020-2022 diperoleh informasi sebagai berikut:
Tabel 3. Data Pendidikan Anak Korban Praktik Ekspolitasi Seksual Tahun 2020-2022
No Pendidi- kan Tahun Jumlah Anak Korban Jumlah 2020 2021 2022 UPTD PPA Polrestabes Makassar Dinas Sosial LBH 1 SD 1 2 1 1 1 2 0 4 2 SMP 8 14 7 6 11 3 9 29 3 SMA 23 29 17 15 27 18 9 69 4 Berhenti Sekolah 28 21 11 26 29 1 4 60 5 Tidak Sekolah 22 31 19 18 28 17 9 72 Jumlah 82 97 55 42 67 58 67 234
Berdasarkan  tabel  3  terlihat  bahwa  jenjang  pendidikan  anak  yang  menjadi korban  praktik  eksploitasi  seksual  di  Kota  Makassar  pada  tahun  2020-2022 didominasi oleh anak yang tidak sekolah. Anak yang kurang memiliki pengetahuan sangat  rentang  terhadap  eksploitasi  seksual  dari  oknum  yang  tidak bertanggungjawab.
Olehnya itu berangkat dari data temuan tersebut pemerintah Kota Makassar telah memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban praktik eksploitasi  seksual  di  Kota  Makassar  berupa  upaya  preventif  dan  upaya  represif, sebagai berikut:

## 1. Upaya Preventif
Upaya preventif ialah segala upaya atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya. 24
Anak  dibimbing  agar  mereka  tidak  akan  terjerumus  ke  dalam  kejahatan khususnya praktik eksploitasi seksual. Bimbingan adalah bagian dari pencegahan. Hal
24 Nurini  Aprilianda,  “Perlindungan  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  Melalui  Pendekatan Keadilan Restoratif,” Arena Hukum 10, no. 2 (2017): 309-332.
tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum. Upaya preventif tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pendidikan Seksual
Memberikan  pengenalan  pendidikan  seks  sejak  dini  kepada  anak,  dimana pendidikan seks secara baik dan benar sebaiknya diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah secara nasional, hal ini dilakukan agar anak mulai dari sekarang mengetahui tentang  seks  itu  sendiri  serta  bahayanya  jika  perbuatan  itu  dilakukan,  salah  satu akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  seks  itu  adalah  hamil  diluar  nikah  dan timbulnya  Penyakit  Menular  Seksual  (PMS)  pada  anak.  Pihak  yang  berkompeten dalam memasukkan kurikulum ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pendidikan  seks  bukanlah  hal  yang  tabu,  kebijakan  pendidikan  seks  dalam lingkungan sekolah harus diapresiasi dikarenakan dengan memahami pendidikan seks siswa menjadi waspada dalam pergaulan baik sesama teman maupun orang yang tidak dikenal  dan  sebaiknya  kurikulum  ini  mulai  dimasukkan  serta  diajarkan  dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP)  karena pada usia pelajar tingkat SMP merupakan masa pubertas, masalah pengenalan pendidikan seks tidak hanya di serahkan kepada sekolah  tetapi  juga  peranan  orang  tua  juga  sangat  dibutuhkan.  Untuk  itulah diharapkan  peran  berbagai  pihak  dalam  memberikan  perhatian  terhadap  masalah pendidikan seks ini agar nantinya dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual.
b. Pemberantasan VCD/DVD dan Pemblokiran Website Berbau Pornografi
Pemberantasan  VCD  (Video  Compact  Disk)  dan  DVD  (( Digital  Versatile Disk) porno dan pengawasan media cetak serta elektronik yang mengandung unsur pornografi. Pencegahan terjadinya kejahatan seksual berupa eksploitasi seksual dapat dilakukan  salah  satunya  adalah  pemberantasan  peredaran  VCD/DVD  porno. VCD/DVD  porno  merupakan  gambar  yang  didalamnya  memperlihatkan  adegan hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini tentu dapat mengganggu dan merusak pikiran manusia sehingga sangat berbahaya apalagi jika hal ini dilihat oleh anak-anak yang masih kecil. Hal yang ditakutkan apa yang dilihat di VCD Porno
tersebut akan dipraktikkan ke orang lain dalam hal ini seperti teman-temannya atau bahkan keluarganya seperti saudaranya sendiri.
c. Pengawasan dan Dukungan dari Lingkungan Sosial
Diperlukan juga suatu dukungan dari lingkungan sosial dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam mendukung korban kasus eksploitasi seksual kepada aparat penegak  hukum,  di mana  masyarakat  memiliki  peranan melaporkan  kepada  aparat penegak  hukum  apabila  melihat  dan/atau  mengetahui  adanya  kejahatan  seksual seperti  eksploitasi  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan  tempat  tinggal  mereka. Selanjutnya  Pemerintah  harus  mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai kejahatan  dan  pemidanaan  lewat  media  massa  bahwa  kejahatan  harus  dilaporkan bukan untuk ditutupi atau dibiarkan begitu saja.
Pemerintah wajib melindungi warganya dengan cara memberikan keamanan serta kesejahteraan, dengan begitu kehidupan masyarakat akan tenang dan nyaman dimana kejahatan yang terjadi apalagi kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual selalu  mengintai  korbannya  kapanpun  dan  dimanapun,  keadaan  ini  menyebabkan hidup masyarakat menjadi resah dan takut karena kejahatan seksual seperti praktik eksploitasi  seksual  yang  menjadi  korbannya  adalah  anakanak,  untuk  itulah pemerintah  diharapkan  memberikan  rasa  aman  dengan  melakukan  tindakan pencegahan berupa disebarkannya melalui media massa baik cetak maupun elektronik bahwa  kejahatan  praktik  eksploitasi  seksual  akan  dihukum  dengan  sangat  berat sehingga  pelaku  eksploitasi  seksual  menjadi  takut  dan  tidak  berani  melakukan aksinya.
2. Upaya Represif
Upaya represif ini adalah keseluruhan upaya, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.
Ekspoitasi  seksual  terhadap  anak  dalam  bentuk  apapun  sangat membahayakan  hak-hak  seorang  anak  untuk  menikmati  masa  remaja  mereka  dan kemampuan  mereka  untuk  hidup  produktif.  Rehabilitasi  bagi  anak-anak  korban
eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak- anak  yang  mengalami  eksploitasi  umumnya  menyatakan  perasaan  malu,  rasa bersalah,  dan  rendah  diri.  Secara  psikologis  anak-anak  tersebut  tidak  memiliki sandaran hidup yang membuat rasa aman kelak setelah dewasa.
Anak yang menjadi korban praktik eksploitasi seksual mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu sebuah hak untuk  memperoleh  perlindungan  khusus.  Perlindungan  khusus  tersebut  akan diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak sebagai korban Kekerasan fisik atau psikis, anak sebagai korban kejahatan seksual, anak sebagai korban jaringan terorisme, anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi orang tuanya.
Adapun yang menjadi upaya represif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, antara lain:
a. Upaya rehabilitasi sosial pada anak;
b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan;
c. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
d. Pemberian  sebuah  perlindungan  dan  juga  pendampingan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan  mulai  dari  proses  penyidikan,  proses  penuntutan,  sampai  dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan;
e. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
f. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
g. Pembebasan  dari  penyiksaan,  penghukuman,  atau  perlakuan  lain  yang  kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
h. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
i. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
j. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
k. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untukmenghindari labelisasi;
l. Pemberian  jaminan  keselamatan  bagi  saksi  korban  dan  saksi  ahli,  baik fisik,mental, maupun sosial;
m. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. 25
Praktik    eksploitasi  seksual  terhadap  anak  apabila  tidak  segera  diadakan usaha-usaha  untuk  menganggulangi,  maka  akan  berkembang  dari  segi  cara  dan tekniknya, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. 26
Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga.  Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya  saat diancam untuk tidak  memberitahukan apa yang dialaminya.

## C. Kendala Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Praktik Eksploitasi Seksual di Kota Makassar
Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus  terkait  bagaimana  anak  menjadi  korban  kejahatan  dalam  konteks  ini  anak sebagai korban praktik eksploitasi seksual. 27 Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia  yang  juga  tercantum  di  dalam  hak  asasi  anak.  Hak  asasi  anak  ditandai dengan  adanya  jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak.  Jaminan  tersebut dikuatkan  dengan  ratifikasi  konvensi  internasional  tentang  hak  anak,  yaitu pengesahan  hak  anak  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).
25 Inspektur Satu (Iptu) Syahuddin Rahman, Kasubnit 2 Unit Renakta Satreskrim Polrestabes Makassar, Wawancara, di Makassar, 10 Agustus 2022.
26 Nursariani Simatupang Faisal, Hukum Perlindungan Anak  (Medan: Pustaka Prima, 2018),
44.
27 Angkasa,  “Efektivitas  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Prespektif Viktimologi,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1: 130.
Perlindungan    hukum    bagi    anak    dapat    diartikan    sebagai    upaya perlindungan  hukum  terhadap  kebebasan  dan  hak  asasi  anak (fundamental  rights and  freedoms  of  children)  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan  anak.  Tetapi,  dalam  hal  ini  masalah  perlindungan  hukum  bagi anak  tidak  hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan  anak  untuk  memperoleh  perlakuan  yang  layak seperti    warga    negara  lainnya.    Makin    meningkatnya    suasana    kekerasan    dan ketidaktentraman    dalam    lingkungan    kehidupan    sehari-hari    di    dalam    suatu kota/wilayah    akan    menempatkan  anak-anak  dalam  risiko  yang  sangat  gawat.  Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Oleh karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.
Menurut Inspektur Satu (Iptu) Syahuddin Rahman bahwa salah satu kendala utama adalah dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kepolisian itu sendiri yang belum  semua  menguasai  dan  ahli  di  bidang  perlindungan  perempuan  dan  anak. Kendala  lain  yang  menghambat  kepolisian  dalam  melindungi  dan  melayani masyarakat,  khususnya  anak-anak  sebagai  korban  kejahatan  praktik  eksploitasi seksual di Kota Makassar, antara lain:
1. Pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap Kepolisian, misalnya: sikap atau perasaan yang malu berterus terang, kurangnya keterbukaan kepada Kepolisian saat melakukan penyidikan, sikap dan/atau keputusan orang tua yang tidak mau ambil pusing dalam proses di Kepolisian.
2. Laporan yang kurang lengkap, misalnya keterangan tentang alamat dan tempat kejadian perkara yang simpang siur.
3. Anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas, di mana anggaran yang diberikan oleh Pusat belum mencukupi, baik di bagian remaja, anak, dan wanita (Renakta) maupun di bidang lain di Kepolisian; akomodasi yang minim, seperti biaya olah Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  dan  biaya  operasional  lainnya  yang  dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota Kepolisian itu sendiri.
4. Pelaku  praktik  eksploitasi  seksual  pada  anak  mengetahui  bahwa  dirinya  telah dilaporkan oleh korban ke polisi, sehingga akan melarikan diri dan bersembunyi
di  daerah/kota  tertentu  sebelum  ditangkap.  Polisi  sering  mengalami  kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri, dan akhirnua menjadi buronan tersebut.
5. Kepolisian  memiliki  keterbatasan  waktu  dalam  memproses  berkas  dari  tindak pidana  tersebut  dan  dengan  keterbatasan  waktu  yang  diberikan  untuk mengungkap  tindak  pidana  tersebut,  pihak  Kepolisian  mengalami  kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan.
6. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak kepolisian  dalam  menemukan  pelaku.  Pihak  kepolisian  kesulitan  melacak keberadaan  pelaku  yang  melarikan  diri  tanpa  mengetahui  wajah  dan  sinyal handphone  yang  telah  tidak  aktif.  Informasi  yang  diperoleh  para  penyidik hanyalah  sekedar  informasi  seputar  ciri-ciri  fisiknya,  alamat  rumah,  nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas.
7. Kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat.  Trauma  berat  yang  dialami  seorang  anak  sangat  rentan  untuk  di  minta keterangan  atas  praktik  eksploitasi  seksual  yang  dialaminya.  Korban  yang mengalami  trauma  psikis  yang  berat  adalah  korban  dari  praktik  eksploitasi seksual atau pencabulan.
8. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk  penyelidikan  dan pengungkapan  dari  praktik  eksploitasi  seksual  pada  anak  di  Unit  Renakta Polrestabes Makassar, yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat- alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak  lemari  untuk  menyimpan  berkas-berkas  serta  meja  dan  kursi  sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana. 28
28 Inspektur Satu (Iptu) Syahuddin Rahman, Kasubnit 2 Unit Renakta Satreskrim Polrestabes Makassar, Wawancara, di Makassar, 10 Agustus 2022.
Berdasarkan  informasi  tersebut,  maka  masih  butuh  perhatian  serius  dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak. Secara teoritis  terdapat  beberapa  hal  yang  menjadi  faktor  penyebab  dan  membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik untuk perlindungan hukum bagi anak korban praktik eksploitasi seksual.
Jika  dikaitkan  dengan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban praktik eksploitasi seksual. Menurut penelitian Rahmawati dan Widodo, efektivitas penegakan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  praktik  eksploitasi  seksual berkaitan  erat  dengan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  antara lain:

## 1. Faktor Hukumnya Sendiri
Makna hukum itu sendiri adalah undang-undang dalam arti materil. Ini dapat diartikan Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  secara substantif  mengatur  hal-hal  terkait  persoalan  anak,  salah  satunya  anak  yang dieksploitasi  secara  seksual.  Pada  pelaksanaannya  undang-undang  tersebut  telah sejalan dengan amanat UUD Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri,    di  mana  setiap  penegak  hukum  mempunyai  kedudukan  dan  peranannya masing-masing.  Dengan  kedudukan  dan  peranan  yang  dimilikinya  maka,  para penegak  hukum  dituntut  untuk  memiliki  sikap  dan  perilaku  profesional  dalam menjalankan  tugasnya.  Namun,  dalam  nyatanya  kasus  praktik  eksploitasi  seksual terhadap anak masih sering terjadi tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan- kelemahan  dari  para  penegak  hukum  yang  ada  dalam  memberikan  perlindungan hukum terhadap anak korban praktik eksploitasi seksual.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor sarana misalnya minimnya SDM di lingkup Kepolisian khususnya unit Renakta Polrestabes Makassar, sehingga menghambat kepolisian dalam melindungi dan  melayani  masyarakat  khususnya  anak  sebagai  korban  kejahatan  praktik eksploitasi  seksual.  Di  satu  pihak,  yaitu  UPTD  PPA  Makassar,  Dinas  Sosial Makassar, dan LBH Makassar juga terkendala dalam hal anak disabilitas, di mana kurangnya  penerjemah  untuk  anak  disabilitas  tersebut  membuat  pihak  tersebut terkendala saat melakukan assessment kepada korban.
Faktor  prasarana  antara  lain  kurangnya  atau  bahkan  tidak  adanya  ruang khusus di Polrestabes Makassar untuk melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap korban  dan  pelaku.  Terkadang  juga  penyidik  yang  menginterogasi  korban  adalah penyidik  yang  memiliki  gender  (kelamin)  yang  berbeda  dari  korban  sehingga membuat korban merasa tertekan. Kurangnya uang intensif bagi penyidik saat terjun ke  TKP,  seperti  uang  bensin  dan  uang  makan  membuat  para  penyidik  harus mengeluarkan  uang  pribadi  untuk  melaksanakan  tugas.  Serta  kurang  lengkapnya komputer  yang  membuat  penginputan  data  harus  secara  manual  dan  tidak  adanya lemari buku untuk menyimpan buku data tahunan kasus dan lain-lain.

## 4. Faktor Masyarakat
Salah  satu  faktor  lain  juga  yang  mengefektifkan  suatu  peraturan  adalah masyarakat.  Artinya  kesadara  masyarakat  untuk  mematuhi  suatu  peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan  bahwa  derajat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  merupakan  salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Faktor budaya, begitu banyak kasus eksploitasi seksual terhadap anak   yang menjadikan anak sebagai salah satu korbannya,  tidak  lepas  dari  pengaruh  faktor  kebudayaan  yang  diwujudkan  dalam keragaman budaya, tradisi, pola pikir, kondisi geografis, serta ekonomi sebagai akibat dari rendahnya sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah.
Masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan tentunya memiliki pola pikir yang berbeda. Umumnya masyarakat pedesaan masih memegang teguh nilai- nilai  adat  istiadat/atau  kebudayaan  setempat.  Salah  satu  budaya  masyarakat
pedesaan yang masih melekat kuat sampai saat ini ialah pernikahan dini, khususnya pada anak perempuan. 29
Dengan  demikian  pada  prinsipnya  perlindungan  terhadap  hak  anak, khususnya dari praktik eksploitasi seksual menjadi perhatian serius bagi segala pihak, apalagi  kejahatan  ini  masih  banyak  terjadi  di  lingkungan  masyarakat.  Adanya perlindungan dan penegakan hukum yang baik dengan memperhatikan ketersediaan faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  dan  prasarana,  dan  faktor masyarakat menjadi ujung tombak dari penegakan hukum di masyarakat.

## D. Kesimpulan
Bentuk perlindungan hukum yang dberikan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah  upaya  dan  strategi  yang  pernah  dan  juga  akan  dilakukan  dalam penanggulangan  praktik  eksploitasi  seksual  terhadap  anak.  Bentuk  perlindungan tersebut  berupa  upaya  preventif  dan  upaya  represif.  Upaya  preventif  antara  lain: memberikan edukasi terhadap anak tentang seksual terkait bagian tubuh mana yang harus  dihormati  dan  bagaimana  menjaga  kesehatan  reproduksi,  pemberantasan VCD/DVD porno dan pengawasan media cetak serta elektronik yang mengandung unsur pornografi, serta suatu dukungan dari lingkungan sosial dan masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya  praktik eksploitasi seksual pada anak.
Upaya  represif  antara  lain  memberikan  rehabilitasi,  jaminan  keselamatan, pemberian  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara  efektif,  serta  pembebasan  dari penyiksaan,  penghukuman,  atau  perlakuan  lain  yang  kejam  dan  tidak  manusiawi sebagai  upaya  pemerintah  untuk  menindaki  terjadinya    praktik  eksploitasi  seksual pada  anak.  Efektivitas  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  praktik  eksploitasi seksual berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain: faktor hukumnya  sendiri,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  dan  prasarana,  dan  faktor masyarakat.
29 Maidina  Rahmawati  dan  Supriyadi  Widodo  Eddyono, Menuju  Penguatan  Hak  Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).
Daftar Pustaka
Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung, 2007.
Angkasa. “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai  Hukum  Positif  dalam  Prespektif  Viktimologi.” Jurnal  USM  Law Review 4, no. 1 (2021): 130.
Aprilianda,  Nurini.  “Perlindungan  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.” Arena Hukum 10, no. 2 (2017): 309-332.
Budiarto. Pengangkatan  Anak  Ditinjau  dari  Segi  Hukum.  Jakarta:  Akademika Pressindo, 1985.
Chaplin,  J.  P. Kamus  Lengkap  Psikologi.  Terj.  Kartini  Kartono.  Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2008.
Deleney,  Stephanie. Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat. Medan: Restu Printing, 2006.
Duvall, Evelyn Millis, dan Brent C. Miller. Marriage and Family Development, 6 th ed. New York: Harper & Row Publisher, 1985.
Faisal, Nursariani Simatupang. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima, 2018.
Irianto, Koes. Memahami Seksologi. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
Kamil  Ahmad,  dan  Fauzan, Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  Republik  Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia VI  Daring vers. 3.11.1.0-20240115111814, dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ekshibisionisme
Nashriana. Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Indonesia.  Jakarta:  Rajawali Pers, 2014.
Octalina,  Benedichta  Desca  Prita.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Eksploitasi Ekonomi,” Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014.
Rahmawati,  Maidina,  dan  Supriyadi  Widodo  Eddyono, Menuju  Penguatan  Hak Korban  dalam  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual.  Jakarta  Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
_____. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
_____. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Rhona  K.M.,  Suparman  Marzuki  dan  Eko  Riyadi. Hukum  Hak  Asasi  Manusia.
Yogyakarta: PUSHAM UII,  2010.
Suyanto,  Bagong. Pekerja  Anak  dan  Kelangsungan  Pendidikannya.  Surabaya:
Airlangga University Press, 2003.
Utami, Zeti, dan Hadibah Zachra Wadjo. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru.” Sanis: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum 1, no. 1 (2021): 24-33.
Waluyo,  Bambang. Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2014.