Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 1128-1139
exacerbated by the lifestyle of the people who tend to be consumerism, control of the economic sector which is only centered on a group of people and the limitations of the state in realizing its obligations as mandated in the  1945  Constitution.  So  an  institution  is  needed  to  help  accelerate  government  programs  in  alleviating vulnerable groups through programs such as empowerment. and economic assistance. The approach used in this  research  is  descriptive  qualitative  with  a  case  study  method  at  the  National  Zakat  Agency  (BAZNAS)  in Mojokerto  Regency.  How  to  collect  data  using  interviews,  observation,  and  documentation.  Based  on  this research, it was found that in protecting Vulnerable Groups the efforts made by BAZNAS Mojokerto Regency have  so  far  been  good,  proven  by  the  criteria  for  receiving  BAZNAS  assistance  such  as  KKM,  Mustahiq Consumptive,  Mustahiq  Criterion  B,  Mustahiq  Criterion  A.  Meanwhile,  in  reducing  gaps  in  the  region Mojokerto BAZNAS Regency cannot be said to be able to reduce the current gap.
Keyword : Role of BAZNAS, Vulnerable Groups, Gap

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  luas  daratan  sebesar  1,92 juta km 2 dengan persebaran penduduk 56,10% Pulau Jawa,  21,68%  Pulau  Sumatera,  7,36%  Pulau Sulawesi,  6,15%  Pulau  Kalimantan,  5,54%  Pulau Bali,  Nusa  Tenggara,  sisanya  3,17%  Pulau  Maluku dan  Papua.  Dapat  dilihat  distribusi  penduduk  di Indonesia  masih  terpusat  di  Pulau  Jawa  sebesar 151,59  juta  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik,  2020). Sementara itu, dari data laju pertumbuhan penduduk di Indonesia hingga periode September 2020 jumlah penduduk di Indonesia terhitung sebesar 270,20 juta jiwa, jika dilihat dalam waktu 10 tahun terakhir dari 2010  hingga  2020  artinya  terdapat  peningkatan penduduk  sebanyak  32,56  juta  jiwa  (Badan  Pusat Statistik,  2020).  Pertumbuhan  penduduk  dengan pertumbuhan  ekonomi  merupakan  kesatuan  yang tidak dapat dipisahkan, diantara keduanya harus ada keseimbangan  (Rochaida,  2016).  Dampak  dari meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pemanfaatan potensi  ekonomi  tidak  akan  berdampak  baik  untuk pertumbuhan ekonomi (Waluyo, 2004)
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  baik  akan memunculkan masalah ekonomi seperti  kemiskinan. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2020) permasalahan kemiskinan  merupakan  suatu  bentuk  ketidaksiapan secara  ekonomi  dalam  memenuhi  kebutuhan  yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya pandemi  Covid-19,  pengeluaran  konsumsi  rumah tangga melambat, dan menurunnya sektor pariwisata.  Adapun  tabel  jumlah  kemiskinan  di Indonesia menurut (Badan Pusat Statistik, 2020)
Tabel 1. Grafik Penduduk Miskin Indonesia periode 2011-2020, Sumber : BPS, periode 2011-
2020 0 10 20 Jumlah Penduduk Miskin

## Analisis Peran Baznas Dalam Melindungi Kelompok Rentan Dan Mengurangi Kesenjangan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Mojokerto)
Shinta Lintang Nurillah 1*) , Ach. Yasin 2)
1,2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya *Email korespondensi: lintangshinta17@gmail.com

## Abstra ct
Inequality  is  one  of  the  problems  in  Indonesia  that  cannot  be  immediately  resolved.  This  condition  is
Jika  dilihat  dari  tabel  tersebut  pada  periode September  2019  hingga  Maret  2020,  terjadi peningkatan  kemiskinan  sebesar  3,20%.  Sebagai bentuk  upaya  pemerintah  dalam  mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dikeluarkan UUD 1945 Pasal  34  Ayat  (1).  Dijelaskan  lebih  lanjut  pada Undang-undang  No.  39  Tahun  1999  pada  pasal  5 ayat  (3)  tentang  Hak  Asasi  Manusia    disebutkan bahwa  yang  termasuk  kelompok  rentan  adalah lansia,  anak-anak,  fakir,  miskin,  wanita  hamil,  dan disabilitas.  Realisasi  terkait  regulasi  tersebut  masih sangat terbatas, hal ini dapat dilihat pada Ratio Gini yang  dirilis  oleh  BPS  hingga  periode  Maret  2020 (Badan Pusat Statistik, 2020)
Tabel 2. Grafik Tren Gini Ratio Indonesia periode 2012-2020, Sumber : BPS, periode 2012- 2020
Dari data tersebut dapat dilihat pada September 2019  gini  ratio  nilai  indeksnya  berada  pada  0,380 sedangkan pada Maret 2020 nilai indeksnya menjadi 0,381.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (2020) meningkatnya  nilai  gini  ratio  pada  tahun  2020 menandakan  adanya  peningkatan  ketimpangan  yang terjadi dibanding tahun 2019.
Dalam upaya mengurangi kesenjangan utamanya  pada  kelompok  rentan,  pemerintah melihat  besarnya  potensi  pada  sistem  keuangan syariah dalam perspektif ekonomi makro (Bappenas, 2019).  Dari  berbagai  negara  di  dunia,  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  penduduknya paling  banyak  menganut  ajaran  islam.  Menurut Globalreligiousfutures (2020) jumlah  penganut muslim  di  Indonesia  sebesar  87%  atau  sekitar 229.620.000 jiwa dari keseluruhan penduduk sebesar 270.203.917  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik,  2020). Tingginya angka penduduk Indonesia yang beragama  Islam  menjadi  potensi  yang  cukup  baik untuk  meningkatkan  potensi  sistem  keuangan syariah Indonesia yang nantinya membantu pemerintah  dalam  mengurangi  kesenjangan.  Potensi dana  zakat  tahun  2019  sebesar  Rp.233,8  Triliun dengan  indikator  zakat  penghasilan  menjadi  nilai potensi paling besar yaitu sebesar Rp.139,07 Triliun, kemudian  zakat  uang  sebesar  Rp.  56,76  Triliun,
zakat pertanian sebesar Rp. 19,79 Triliun, dan zakat peternakan  sebesar  Rp.  9,51  Triliun  (Badan  Amil Zakat Nasional, 2020). Besarnya potensi zakat harus diimbangi  dengan  ketepatan  dalam    penyalurannya agar  dapat  mencapai  tujuan  sosial  sehingga kesenjangan  di  masyarakat  dapat  berkurang  secara signifikan.
Allah  menurunkan  aturan  terkait  harta  untuk dipergunakan sebaik mungkin salah satunya  melalui instrumen  Zakat.  Zakat memiliki nilai ibadah dalam sisi  sosial  selain  itu  berdampak  baik  bagi kesejahteraan  masyarakat  (Ridlo,  2014).  Firman Allah  terkait  zakat  dijelaskan  pada  Q.S.  At-Taubah Ayat 60 :
ُفْلِل  ُتٰقَدَّصلا اَمَّنِا ْمُهُب ْوُلُق ِةَفَّلَؤُمْلاَو اَهْيَلَع  َنْيِلِماَعْلاَو ِنْيِك ٰسَمْلاَو ِءۤاَرَق َنِّم ًةَضْيِرَف  ِِۗلْيِبَّسلا ِنْباَو ِ ٰٰاللّ ِلْيِبَس  ْيِفَو  َنْيِمِراَغْلاَو ِباَقِّرلا ىِفَو ٌمْيِكَح ٌمْيِلَع ُ ٰٰاللَّوِۗ ِ ٰٰاللّ
Artinya  : “Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah untuk  orang-orang  fakir,  orang  miskin,  amil  zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya,
untuk (membebaskan)  orang  yang  berutang,  untuk  jalan Allah  dan  untuk  orang  yang  sedang  dalam perjalanan,  sebagai  kewajiban  dari  Allah.  Allah Maha  Mengetahui,  Maha  bijaksana.”  (Q.S.  At- Taubah Ayat 60)
Makna  dari  ayat  tersebut  Allah  memerintahkan kepada  golongan  yang  mampu  berzakat  dengan memberikan  zakatnya  tepat  sasaran  yaitu  kepada  8 golongan.  Tepat  sasaran  menjadi  tolok  ukur  dimana ketika  segala  sesuatu  yang  diniatkan  baik  dan terlaksananya  dengan  baik  maka  diharapkan  tujuan dapat  tercapai  sebagaimana  yang  diinginkan.  Zakat tidak  hanya  sebagai  bentuk  ketaatan,  akan  tetapi juga sebagai bentuk social responsibility atau bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Zakat mengandung nilai sosial ekonomi yang sangat besar. Namun,  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat  zakat menjadi  suatu  amal  pribadi  dimana  keputusan bergantung  individu.  Melihat  kondisi  yang  ada  di lapangan, maka perlu untuk dilakukan pengorganisasian  zakat  secara  tertib  agar  nantinya dana zakat yang telah dihimpun dapat sesuai dengan potensi  yang  ada,  serta  penyalurannya  dapat  tepat sasaran  (Badriah,  2019).  Menurut  Clarashinta Canggih  dkk  (2017)  terjadinya  kesenjangan  antara potensi  dan  realisasi  zakat  dikarenakan  faktor rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Untuk  itu  dalam  memenuhi  dan  merealisasikan kewajiban  yang  ada,  pemerintah  membutuhkan
0,36 0,38 0,4 0,42 Mar'1 2 Mar'1 3 Mar'1 4 Mar'1 5 Mar'1 6 Mar'1 7 Mar'1 8 Mar'1 9 Mar'2 0 Tren Gini Ratio 2012- 2020
kelompok  masyarakat  atau  lembaga  yang  dapat mengelola secara profesional dana zakat.
Untuk memudahkan pemerintah dalam membantu  mengelola  zakat  sesuai  dengan  UU Nomer  23  tahun  2011,  BAZNAS  mengeluarkan Peraturan  Nomer  3  tahun  2014  terkait  Organisasi dan  Tata  Kerja  BAZNAS  Kabupaten  atau  Kota. Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  menindaklanjuti peraturan  tersebut  dengan  mengeluarkan  Surat Keputusan
Bupati
Mojokerto Nomer 188.45/567/HK/416-012/2018  pada  tanggal  20 Desember  2018  tentang  pendirian  BAZNAS
Kabupaten  Mojokerto.  Sebelumnya,  Kabupaten Mojokerto pernah memiliki BAZ yang berada dalam pengawasan Kementerian Agama
Kabupaten
Mojokerto,  namun  pada  tahun  2017  kekosongan kepemimpinan  menyebabkan  BAZ  Kabupaten Mojokerto  tidak  aktif  hingga  akhirnya  dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pendirian BAZNAS Kabupaten Mojokerto sehingga BAZNAS di Kabupaten Mojokerto kembali aktif.
Kembalinya  BAZNAS  di  wilayah  Kabupaten Mojokerto  merupakan  hal  yang  sangat  baik  dalam membantu pemerintah untuk mengurangi kesenjangan  yang  ada  utamanya  di  wilayah Kabupaten  Mojokerto.  Menurut  BPS  Kabupaten Mojokerto (Juni, 2020) penduduk muslim di wilayah Kabupaten  Mojokerto  sebesar  1.125.760  jiwa  dari penduduk  keseluruhan  sebesar  1.159.593  jiwa (Dispenduk Capil Kab. Mojokerto, 2020).
Sementara  itu  terkait  dengan  kelompok  rentan (penduduk  miskin)  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten Mojokerto berikut gambar grafik :
Tabel 3. Grafik Penduduk Miskin Kab. Mojokerto, Sumber : BPS, periode 2015-2020
Dapat  dilihat  dari  tersebut  dapat  dilihat penduduk  miskin  di  Kabupaten  Mojokerto  sebesar antara  100  ribu  jiwa  sampai  dengan  120  ribu  jiwa sementara penduduk muslim di Kabupaten Mojokerto  sebesar  1.125.760  jiwa  artinya  dengan banyaknya penduduk muslim di Kabupaten Mojokerto  merupakan  suatu  potensi  yang  besar dalam  optimalisasi  penghimpunan  dan  penyaluran
dana  zakat  di  Kabupaten  Mojokerto.  Sementara  itu terhitung  sejak  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto resmi  beroperasi  pendapatan  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  dari  Januari  tahun  2020  hingga  Januari tahun 2021 seperti pada grafik :
Tabel 4. Grafik Pendapatan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Mojokerto, Sumber : Data Internal BAZNAS Kab. Mojokerto
Dari data tersebut terlihat terdapat ketimpangan pemasukan zakat dilihat dari penurunan tajam grafik pendapatan dana zakat  bulan Desember tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 290.717.338 di bulan Januari 2021 hanya  mendapat  Rp.  1.350.000.  Menurut  staff keuangan  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  Ibu  Ayu Anggraini,  S.H.I.  penurunan  tersebut  dikarenakan setiap  bulannya  masih  banyak  muzakki  yang  setor zakat dengan sistem rapel . Hal ini tentu akan sangat berdampak  terhadap  penyaluran  dana  kepada mustahiq.
Menurut Hafidhuddin (2011) salah satu strategi dalam  meningkatkan  potensi  zakat  adalah  dengan menguatkan amil zakat dalam hal ini BAZNAS. Jika dilihat  dari  data  penghimpunan  dana  zakat  selain faktor  kurangnya  kesadaran  masyarakat  faktor  amil zakat  juga  menjadi  faktor  utama  belum  terlaksana dengan  baik  penghimpunan  zakat  yang  ada  di BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto,  database  yang tidak  akurat  dan  tidak up  to  date berdampak  pada kurang  optimalnya  penghimpunan  dan  penyaluran dana  dikarenakan  dalam  hal  pemetaan  tidak  dapat berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  memunculkan pertanyaan  dalam  diri  peneliti  Bagaimana  peran BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  selama  ini  dalam melindungi  Kelompok  Rentan  (Fakir  dan  Miskin) dan  Mengurangi  Kesenjangan  yang  ada  di Kabupaten  Mojokerto  dan  apakah  penyaluran  zakat yang  dilaksanakan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  telah  terlaksana  dengan  baik  dan  tepat sasaran.  Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini berusaha  mengungkap  peran  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  dalam  melindungi  kelompok  rentan
0 200.000.000 400.000.000 Ja n -2 0 Feb … Mar… A pr… Mei … Ju n -2 0 Ju l- 2 0 A gt … Sep … O kt … N ov … D es … Ja n -2 1 Pendapatan Dana Zakat BAZNAS Kab Mojokerto Periode Jan 2020 - Jan 2021 Pendapatan Zakat BAZNAS Kab Mojokerto 100 120 2 0 1 5   2 0 1 6   2 0 1 7   2 0 1 8   2 0 1 9   2 0 2 0 Penduduk Miskin di Kabupaten Mojokerto 2015-2020
(mustahiq zakat) dan mengurangi ketimpangan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Lokasi penelitian yaitu Kabupaten  Mojokerto  dipilih  karena  permasalahan yang ditemukan penulis berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mojokerto.

## 2. METODE PENELITIAN
Peneliti  menerapkan  pendekatan  kualitatif deskriptif  dengan  metode  studi  kasus.  Menurut Rahmat,  P.S.  (2009:7)  penelitian  studi  kasus memiliki  batasan  yang  sangat  rinci,  pengambilan data  secara  mendalam,  dan  menyertakan  berbagai informasi  sumber  untuk  mendukung  penelitian. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini yaitu Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten Mojokerto  yang  beralamat  di  Jalan  A  Yani  No.16 Mojokerto  (61318)  Margelo,  Magersari,  Mojokerto. Sementara waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan  mulai  dari  bulan  Juni  2020  karena peneliti  melakukan  observasi  secara  mendalam  lalu pada bulan Januari 2021 peneliti mulai melaksanakan  tahap  wawancara  sampai  data  atau informasi  yang  dibutuhkan  oleh  peneliti  telah  dapat terpenuhi.  Data  primer  dipilih  penulis  sebagai sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Menurut  Sugiyono  (2017)  data  primer  merupakan data  yang  diperoleh  langsung  dari  reponden  terkait. Data primer dipilih oleh peneliti untuk memudahkan peneliti  dalam  melakukan  analisis  secara  lebih mendalam.
Dalam  mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan, peneliti  menggunakan  teknik  observasi,  teknik wawancara,  dan  teknik  dokumentasi.  Teknik observasi  dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran dari suatu kejadian, sementara itu teknik wawancara dilakukan  sebagai checking dari  gambaran  yang telah  didapatkan  sebelumnya,  dan  yang  terakhir teknik  dokumentasi  dilakukan  sebagai  tambahan data  atau  penguat  dari  data  yang  telah  didapatkan sebelumnya  berupa  foto,  surat,  dan  sebagainya (Rahmat,  2009).  Observasi  yang  dilakukan  oleh peneliti  dengan  menjadi  staff  sementara  (Magang) dengan  tujuan  mengamati  permasalahan  yang  ada sehingga  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  tidak mengalami  keragu-raguan  ditengah  penelitian. Selanjutnya,  peneliti  melaksanakan  wawancara dengan  Ketua  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto, Kepala  Kantor  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto, Staff  Bagian  Administrasi  dan  Keuangan  BAZNAS Kabupaten  Mojokerto,  serta  empat  orang  Mustahiq (Kelompok Rentan) BAZNAS Kabupaten Mojokerto  yang  telah  menerima  manfaat  dengan
batasan  waktu  lebih  dari  satu  tahun.    Dokumentasi yang  diperoleh  oleh  peneliti  terkait  Jumlah  UPZ BAZNAS,  LAZ  BAZNAS,  serta  dokumentasi  lain pendukung  penelitian.  Untuk  uji  validitas  peneliti menggunakan  Teknik  Triangulasi  Teknik  dan Triangulasi  Sumber.  Menurut  model  Miles  dan Huberman  (dalam  Sugiyono,  2017:246-253)  Teknik analisis  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  melalui tiga  alur  yaitu  reduksi  atau  pemilihan  data  setelah selesai  tahap  selanjutnya  data  tersebut  dirangkum, terakhir  data  tersebut  diuraikan  dan  dilakukan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Penelitian
Hasil  yang  diperoleh  peneliti  dari  penelitian mengenai Peran Baznas dalam Melindungi Kelompok  Rentan  dan  Mengurangi  Kesenjangan yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten
Mojokerto dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pembahasan ini penulis  akan  menjabarkan  serta  menganalisis  hasil penelitian tersebut.
Peran  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  dalam Penghimpunan  Zakat,  Infaq,  dan  Shodaqoh (ZIS)
Berdirinya suatu lembaga pemerintah nonstruktural  yaitu  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 merupakan  suatu  bentuk  keseriusan  pemerintah dalam meningkatkan potensi-potensi yang ada untuk mengurangi  kesenjangan  yang  terjadi  di  Indonesia. Kemudian  untuk  memperkuat  kembali  peran BAZNAS pemerintah mengeluarkan Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Bagian Ketiga Pasal 15 disebutkan bahwa BAZNAS dalam membantu mempercepat pelaksanaan program  pemerintah  dalam  pengentasan  kelompok rentan  memerlukan  bantuan  Organisasi  Pemerintah Daerah  (OPD)  di  setiap  daerah  dalam  membentuk BAZNAS.  Hal  ini  dijelaskan  lebih  rinci  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  tahun  2014. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  KH. Sholikin,  S.Pd.I. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa, 23 Februari 2021 :
“ BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  dibentuk ditandai  dengan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan Bupati  Kabupaten  Mojokerto  pada  tanggal  20
Desember 2018 Nomer 188.45/567/HK/416-

## 012/2018 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten
Mojokerto.  Namun  sejauh  ini  OPD  Kabupaten Mojokerto  hanya  mengeluarkan  Surat  Keputusan Pembentukan, terkait Kebijakan dan lain-lain masih belum ada ”.
Pembentukan  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto merupakan  salah  satu  langkah  baik  yang  dilakukan pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  dalam  membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan yang ada ditingkat Kabupaten Mojokerto. Adanya zakat memiliki fungsi dan peran yang  lebih  luas  tidak  hanya  terpaut  pada  satu  atau dua  hal  saja.  Dijelaskan  lebih  lanjut  terkait  fungsi dan peran  zakat menurut M.A. Mannan dalam buku Ekonomi  Islam  Teori  dan  Praktik  Dasar,  adapun fungsi  zakat  antara  lain  :  (1)  Segi  Moral  :  Zakat dapat  mengurangi  sifat  serakah  dalam  diri  setiap individu  atau  kelompok  ;  (2)  Segi  Sosial  :  Zakat dapat  mengurangi  kemiskinan  di  masyarakat  ;  (3) Segi  Ekonomi  :  Zakat  mencegah  penimbunan kekayaan  oleh  individu  atau  kelompok.  Zakat merupakan kewajiban muslim dalam hal ini  mampu atau  tidak  kekurangan  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai  sumber  dana  potensial  bagi  kesejahteraan bersama  (Hafidhuddin  dalam  Niamulloh  2013,  78). Menurut  Hafidhuddin  (2011)  Untuk  menggali potensi  zakat  diperlukan  empat  cara  yang  harus dilakukan secara serentak diantaranya :
1) Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat  terkait  dengan  makna,  hukum, nishab atau perhitungan, serta hikmah zakat.
2) Menguatkan amil zakat agar dapat menjadi amil yang amanah, dan profesional
3) Menyalurkan zakat dengan tepat  sasaran sesuai ketentuan syariah dan juga transparan
4) Menyelenggarakan  koordinasi  yang  baik  antar amil  zakat  (tingkat  daerah,  nasional,  regional, dan  internasional)  maupun  dengan  komponen yang lain.
Sebagai  bentuk  implementasi  atas  potensi  yang ada    BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  terus mengupayakan  pengoptimalan  pengelolaan  zakat dengan  salah  satunya  mengadakan  sosialisasi tentang  optimalisasi  fungsi  kelembagaan  dan  target penghimpunan  zakat,  infaq,  dan  shodaqoh  pada bulan  Juni  tahun  2020.  Hal  ini  sesuai  dengan  salah satu  upaya  yang  dijelaskan  oleh  Hafidhuddin sebelumnya  yaitu  terkait  penguatan  amil  zakat. Allah  SWT  menjelaskan  terkait  amanah  harus dilaksanakan  dengan  sebaik  dan  seadil  mungkin pada Surah An-Nisa’ Ayat 58 :
َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِاَو ۙاَهِلْهَا ىٰٰٓلِا ِتٰن ٰمَ ْلْا اوُّدَؤُت  ْنَا ْمُكُرُمْأَي َ ٰٰاللّ  َّنِا ۢاًعْيِمَس َناَك َ ٰٰاللّ  َّنِا ِۗ  ٖهِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َ ٰٰاللّ  َّنِا ِۗ ِلْدَعْلاِب اْوُمُك ْحَت  ْنَا ِساَّنلا اًرْيِصَب
Artinya  : “Allah  menyuruh  kamu  untuk menghantarkan  amanah  kepada  yang  memiliki  hak untuk  menerima,  dan  bilamana  kamu  menetapkan suatu  hukum  di  antara  mereka  sekiranya  kamu menetapkan dengan adil. Allah sebaik yang memberi pengajaran kepadamu. Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’ Ayat 58)
Selanjutnya,  untuk  mengetahui  lebih  detail tentang  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  peneliti melaksanakan  wawancara  dengan  Kepala  Kantor BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  H.  Khafidz  Busyri pada  hari  Selasa,  23  Februari  2021  terkait  kriteria muzakki  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  dan  jenis zakat yang dihimpun antara lain :
“ Kriteria Muzakki BAZNAS Kabupaten Mojokerto  adalah  Siapapun  orang  muslim,  sudah mencapai nishab, mukallaf, dan bersedia menyalurkan  Zakat.  Adapun  Zakat,  Infaq,  dan Shodaqoh  yang  dihimpun  oleh  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  sejauh  ini  Zakat  Fitrah  dan  Zakat  Maal. Zakat  Maal  dalam  hal  ini  disebut  Zakat  Profesi  di BAZNAS Kabupaten Mojokerto dihimpun dari Zakat Profesi ASN selingkup KEMENAG, dengan beberapa  non  KEMENAG.  Bagi  ZIS  dibawah Rp.80.000  otomatis  masuk  ke  infaq,  namun  jika diatas  Rp.  80.000  masuk  Zakat  Profesi  (dengan standart nishab tersebut) ”
Sementara  itu,  untuk  menjelaskan  lebih  lanjut Rekapitulasi Dana ZIS dari tahun 2019 hingga tahun 2020  terkait  keuangan  di  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  peneliti  melakukan  wawancara  dengan Staff  Keuangan  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto Ayu  Anggraini,  S.HI.  pada  hari  Rabu,  24  Februari 2021 mengatakan bahwa :
“ Dana  yang  berhasil  dihimpun  oleh  BAZNAS Kabupaten  Mojokerto  sejauh  ini  sudah  mengalami peningkatan  yang  cukup  baik,  Di  Tahun  2020 BAZNAS  berhasil  menghimpun  Rp.1.048.756.956 Milyar  dana  Zakat  dengan  Sisa  dari  tahun sebelumnya 2019 sebesar Rp. 110.000.000.  Namun sebenarnya ini masih jauh dari target ”
Ayu  Anggraini,  S.H.I.  juga menjelaskan terkait perbedaan  pendapatan  penghimpunan  yang  sangat signifikan  disetiap  bulannya  disebabkan  muzakki me- rapel pembayaran  dibulan  selanjutnya.  Hal  ini dikonfirmasi oleh Kepala Kantor H. Khafidz Busyri,
penghimpunan  Zakat  di  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  belum  maksimal  dikarenakan  banyak kendala termasuk target utama BAZNAS menghimpun dana dari Aparatur Sipil Negara (ASN) belum dapat terlaksana disetiap instansi dikarenakan belum  ada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto yang dapat menguatkan hal tersebut.
Sebagai  upaya  lain  untuk  meningkatkan penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Mojokerto  membentuk    Unit  Pengumpul  Zakat (UPZ)  yang  didasarkan  pada  Peraturan  BAZNAS Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan UPZ dan Pengelolaan  UPZ.  Dari  data  yang  didapatkan  oleh peneliti  sumber  Staff  Administrasi  dan  Data  Bapak Luqman Baroroh pada hari Selasa, 23 Februari 2021, sejauh ini BAZNAS Kabupaten Mojokerto memiliki 20  UPZ  diantaranya  :  (1)  Kecamatan  Sooko,  (2) Kecamatan Pacet, (3) RSUD Prof Dr. Soekandar, (4) Dinas Pendapatan Daerah, (5)  SMKN 1 Mojoanyar, (6)  PDAM,  (7)  Dinas  Tenaga  Kerja,  (8)  PT.  BPR Majatama,  (9)  Dinas  Kesehatan,  (10)  SMAN  1 Gondang,  (11)  Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika, (12)  Musholla  Istiqomah  Tuwiri  Mojosari,  (13) Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  (14) Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang,  (15) Kecamatan  Gedeg,  (16)  Dinas  Perindustrian  Dan Perdagangan, (17) Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan,  (18)  Badan  Penanggulangan  Bencana
Daerah,  (19)  Dinas  Pangan  Dan  Perikanan,  (20) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro.
Selain Unit Pengumpul Zakat (UPZ), BAZNAS Kabupaten  Mojokerto  juga  berkordinasi  dengan LAZ  terkait  pengelolaan  zakat  yang  berada  di Kabupaten  Mojokerto.  Berdasarkan  wawancara dengan  H.  Khafidz  Busyri  pada  hari  Selasa,  23 Februari 2021 didapatkan bahwa BAZNAS
Kabupaten  Mojokerto  sejauh  ini  berkoordinasi dengan  7  LAZ  yang  dikuatkan  dengan  adanya undang-undang BAZNAS, diantaranya (1) YPI Bina Madani/ Lembaga  Pengembangan Infaq,  (2) LAZISMU  Kabupaten  Mojokerto,  (3)  LAZISNU Kabupaten  Mojokerto,  (4)  Lembaga  Manajemen Infaq,  (5)  Yatim  Mandiri,  (6)  Baitul  Maal Hidayatulloh,  (7)  Yayasan  Lentera  Hati  Al- Haromain.  Adapun  kebijakan  yang  telah  ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto terhadap LAZ antara  lain  :  setiap  LAZ  melaporkan  laporan  secara berkala kepada BAZNAS Kabupaten, yang kemudian  diteruskan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto ke BAZNAS Provinsi.
Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi  terkait  Peran  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  dalam  Penghimpunan  Zakat  dengan Kepala  Kantor,  Staff  Keuangan,  dan  Staff  Admin dan  Data,  diperoleh  bahwa  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  dari  segi  Penghimpunan  mengalami eskalasi  cukup  baik  dapat  dilihat  perolehan  dana Zakat pada Tahun 2020 BAZNAS berhasil mencapai Rp.1.048.756.956  Milyar  dana  Zakat  dengan  Sisa dari tahun sebelumnya 2019 sebesar Rp. 110.000.000.  Melihat  kurun  waktu  yang  masih terbilang  baru  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto telah  menjalankan  fungsi  dalam  hal  penghimpunan dengan cukup baik. BAZNAS Kabupaten Mojokerto juga  telah  menjalankan  aturan  seperti  halnya pendirian  UPZ  BAZNAS  sesuai  dengan  Peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan UPZ dan Pengelolaan UPZ, koordinasi  BAZNAS  dengan  LAZ  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2011  Pasal  19 disebutkan  bahwa  Lembaga  Amil  Zakat  dalam  Hal ini  LAZ  wajib  melaporkan  laporan  yang  telah diaudit  secara  berkala  kepada  BAZNAS  terkait pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan  zakat.  Catatan  terpenting  dari  peran BAZNAS Kabupaten Mojokerto segi penghimpunan adalah  kurang  optimalnya  penghimpunan  dengan potensi  yang  ada  di  Kabupaten  Mojokerto  sehingga hal  ini  tentu  saja  perlu  adanya  tindak  lanjut  tidak hanya bagi BAZNAS Kabupaten Mojokerto  sebagai amil zakat tetapi juga Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto  dimana  penghimpunan  yang  ada  harus didukung sinergi yang baik dari berbagai pihak.
Peran  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  dalam Penyaluran  dan  Pendayagunaan  Zakat,  Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)
Laju  pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia tercatat  pada  September  2020  sebesar  270,20  juta jiwa  dimana  selama  10  tahun  terakhir  laju pertumbuhan  penduduk  meningkat  sebesar  32,56 juta  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik,  2020).  Tingginya laju pertumbuhan penduduk berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi (Waluyo, 2004). Pertumbuhan  ekonomi  erat  kaitannya  dengan keadilan  dalam  distribusi,  namun  yang  terjadi  di masyarakat bertolak belakang dengan teori yang ada dimana  ketidakadilan  dan  kesenjangan  distribusi pendapatan  yang  berdampak  pada  meningkatnya angka kemiskinan (Aprianto, 2016). Islam mengajarkan  nilai-nilai  keadilan  dimana  suatu  harta tidak diperbolehkan hanya terpusat pada sekelompok orang  saja.  Pentingnya  keadilan  dalam  hal  ini
distribusi kekayaan berdampak baik bagi menurunnya  angka  kesenjangan  ekonomi.  Allah menjelaskan  terkait  larangan  untuk  berlebih-lebihan dan  pentingnya  melaksanakan  zakat  pada  Surat  Al- An’am Ayat 141 :
ٍت ٰشْوُرْعَم َرْيَغَّو ٍت ٰشْوُرْعَّم ٍتٰٰنَج َاَشْنَا ْٰٓيِذَّلا َوُهَو
َل ْخَّنلاَّو ا ْوُلُك ٍِۗهِباَشَتُم َرْيَغَّو اًهِباَشَتُم  َناَّمُّرلاَو  َنْوُتْيَّزلاَو ٗهُلُكُا اًفِلَت ْخُم َع ْرَّزلاَو ُّبِحُي  َلْ ٗهَّنِاِۗ ا ْوُفِرْسُت  َلَْو ٖٖۖهِداَصَح َم ْوَي ٗهَّقَح اْوُتٰاَو َرَمْثَا ٰٓاَذِا ٰٓ ٖهِرَمَث  ْنِم
َنْيِفِرْسُمْلا
Artinya  : “Dan  (Allah)  yang  menciptakan tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon  kurma,  tanaman  yang  pelbagai  rasa,  zaitun dan  delima  yang  seiras  (bentuk  dan  warnanya)  dan tidak  seiras  (rasanya).  Makanlah  buahnya  apabila berbuah  dan  berikanlah  haknya  (zakatnya)  pada saat  memetik  hasilnya,  tapi  janganlah  berlebih- lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berlebihan.” (Q.S. Al-An’am Ayat 141)
Upaya  dalam  mencapai  kesejahteraan  salah satunya  dengan  pembangunan  ekonomi  bagi  suatu wilayah  atau  negara.  Terlaksananya  pembangunan ekonomi  menandakan  adanya  pembaruan  keadaan untuk lebih baik dari sebelumnya, adanya pembangunan ekonomi berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan pada suatu wilayah atau negara  (Todaro  &  Smith,  2011).  Dengan  adanya kebijakan pendistribusian secara adil dan menyeluruh diharapkan kesejahteraan dapat tercapai. Kebijakan  distribusi  memerlukan  dukungan  dari bebagai  pihak  dalam  lingkup  ini  pemerintah  dan masyarakat (Ruslan dalam Naerul, 2012). Salah satu bentuk  upaya  pemerintah  dalam  pembangunan ekonomi  dengan  mengoptimalkan  potensi  yang  ada untuk  mengurangi  kesenjangan  yaitu  dengan menyelenggarakan distribusi keadilan melalui BAZNAS.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan peneliti dengan H. Khafidz Busyri pada hari  Selasa, 23  Februari  2021  dijelaskan  bahwa  Kelompok rentan adalah orang-orang yang membutuhkan untuk kebutuhan  sehari-hari.  Dalam  hal  ini  BAZNAS Kabupaten  Mojokerto  dengan  dana  penghimpunan yang  masih  minim  arahnya  lebih  kepada  hifdzul nafis  atau  dalam  Maqashid  Syariah  sebagai kebutuhan  dasar  manusia  (makan  sehari-hari). Adapun kriteria Kelompok Rentan menurut BAZNAS Kabupaten Mojokerto : 1) KKM (Komunitas Keluarga Madani) :
Berjumlah 292 orang terbagi dari 14 kecamatan di  Kabupaten  Mojokerto.  KKM  ini  merupakan program  yang  dijalankan  oleh  BAZNAS
Kabupaten  Mojokerto  dengan  dana  dari BAZNAS  Provinsi  Jawa  Timur.  Program  ini dimaksudkan  untuk  membantu  dalam  hal pemberian  modal  kerja  sejumlah  Rp.1  juta (pada  awal  saja)  dan  dikembangkan  secara berkelompok.  Program  ini  dijalankan  juga dengan mengajarkan kepada penerimanya untuk gemar  bersedekah  meskipun  sedikit  yaitu sebesar  Rp.  1000  setiap  harinya.  Dari  uang sedekah dari tiap-tiap KKM nanti dikumpulkan dan  dapat  diberikan  kepada  calon  anggota KKM yang baru dengan nominal Rp. 1 Juta.
2) Mustahiq  Konsumtif  :  Berjumlah  180  orang terbagi  dari  14  kecamatan  di  Kabupaten Mojokerto.  Program  ini  dijalankan  oleh BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  dengan  dana yang  berhasil  dihimpun  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto.  Program  ini  dimaksudkan  untuk santunan  biaya  hidup  sebesar  Rp.  100.000 setiap bulannya.
3) Mustahiq  Kriteria  B  :  Berjumlah  9  orang terbagi  dari  14  kecamatan  di  Kabupaten Mojokerto.  Program  ini  dijalankan  oleh BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  dengan  dana yang  berasal  dari  BAZNAS  Provinsi  Jawa Timur.  Program  ini  dimaksudkan  untuk santunan biaya hidup tiap bulan dengan kriteria penerima  miskin  sebatang  kara  dan  tidak  ada yang  membiayai  hidup  sebesar  Rp.  400.000 setiap bulannya.
4) Mustahiq  Kriteria  A  :  Berjumlah  11  orang terbagi  dari  14  kecamatan  di  Kabupaten Mojokerto.  Program  ini  dijalankan  oleh BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  dengan  dana yang  berasal  dari  BAZNAS  Provinsi  Jawa Timur.  Program  ini  dimaksudkan  untuk santunan biaya hidup tiap bulan dengan kriteria penerima miskin sebatang kara Tidak  ada  yang membiayai  hidup  usia  diatas  65  tahun  sebesar Rp. 600.000 setiap bulannya.”
Bapak H. Khafidz Busyri selaku kepala Kantor BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  menjelaskan  lebih lanjut terkait Strategi BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam penyaluran dana Zakat,  Infaq, dan Shodaqoh  yaitu  dengan  menjalankan  program Gerakan  Filantropi  dengan  adaptasi  8  asnaf dikembangkan  dengan  5  gerakan,  tasarruf  atau tekanannya”  Adapun  beberapa  program  tersebut diantaranya :
1) Kabupaten  Mojokerto  PEDULI,  merupakan program  yang  dijalankan  oleh  BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam misi kemanusiaan. Adapun  program  diantaranya  :  Santunan  Rutin
Fakir  Dhu’afa’,  Bedah  Rumah  Tinggal Dhu’afa’,  Tanggap  Siaga  Bencana,  Rantang Rangsum Dhu’afa’
2) Kabupaten  Mojokerto  SEHAT,  merupakan program  yang  dijalankan  oleh  BAZNAS Kabupaten  Mojokerto  dalam  misi  Kesehatan. Adapun  program  diantaranya  :  Bantuan  Biaya Kesehatan, Klinik Pengobatan Gratis Mustahiq, Bakti  Sosial  Pengobatan,  Pendampingan  Pola Hidup Sehat
3) Kabupaten  Mojokerto  CERDAS,  merupakan program  yang  dijalankan  oleh  BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam misi meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Kabupaten Mojokerto. Adapun program  diantaranya  :    Bantuan  Beasiswa SD/MI – SMP/MTs, Bantuan Guru Ngaji/Tutor Bimbel Gratis, Bedah Layak Sarana Madrasah/Sekolah,  Program  Satu  Keluarga Satu Sarjana 4) Kabupaten  Mojokerto  TAQWA,  merupakan program  yang  dijalankan  oleh  BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam misi
mengembangkan  aqidah  serta  akhlaq.  Adapun program  diantaranya  :  Khidmad  Syi’ar  Cinta Yatim,  Da’wah  Kampung  Rawan  Aqidah, Bedah  Layak  Sarana  Ibadah,  Khidmat  Majid, Training Motivasi Taqwa
5) Kabupaten  Mojokerto  MAKMUR,  merupakan program  yang  dijalankan  oleh  BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam misi meningkatkan  kreatifitas  serta  memberdayakan mustahiq. Adapun program diantaranya:
Bantuan  Wirausaha  Berbasis  Jamaah,  Bantuan Alat/Modal Kerja, Kampung BAZNAS Berdaya, Training Keterampilan Usaha
Dari kelima strategi penyaluran dana zakat yang ada BAZNAS Kabupaten Mojokerto sejauh ini yang terlaksana  diantaranya  :  (1)  Santunan  Rutin  Fakir Dhu’afa’  atau  pemberian  dana  kepada  mustahiq konsumtif  sebesar  Rp.  100.000  setiap  bulan;  (2) Bedah  Rumah  Tinggal  Dhu’afa’,  Tanggap  Siaga Bencana seperti Kebakaran salah satunya dilaksanakan di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;  (3)  Klinik  Pengobatan  Gratis  Mustahiq yang  dilaksanakan  di  Kecamatan  Bangsal  dan Kecamatan  Pacet  pada  tahun  2019-2020;  (4)  Syi’ar Cinta  Yatim;  (5)  Bantuan  Alat  atau  Modal  Kerja atau  pemberian  dana  kepada  KKM  (Komunitas Keluarga Madani). Sejauh ini dengan dana yang ada BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  belum  dapat menjalankan strategi penyaluran Kabupaten Mojokerto  Cerdas  dikarenakan  masih  terkendala dengan  dana  yang  dihimpun  disetiap  bulannya.
Maka  dari  itu  dalam  hal  penyaluran  dana  zakat BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  masih  berfokus pada  pemberian  bantuan  dana  secara  langsung kepada  Kelompok  Rentan  yang  masih  terkendala dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini sesuai dengan  pendapat  Al-Syatibi  dalam  Subagiyo  (2016) mengenai  kebutuhan  dasar  manusia  ada  3  macam yaitu  Dharuriyat,  Hajiyat,  Tahsiniyat.  BAZNAS Kabupaten  Mojokerto  dengan  potensi  yang  ada untuk  melindungi  serta  mengurangi  kesenjangan pada  kelompok  rentan  mendahulukan  kebutuhan dasar  Dharuriyat.  Dimana  hal  ini  sebelumnya  telah dijelaskan  oleh  Allah  SWT  pada  Surah  Al-Baqarah Ayat 179 :
َنْوُقَّتَت ْمُكَّلَعَل ِباَبْلَ ْلْا ىِلوُآٰٰٰي ٌةوٰيَح ِصاَصِقْلا ىِف ْمُكَلَو
Artinya  : “Dan  dalam  pembalasan  (Qisas) terdapat suatu jaminan kehidupan bagi kamu, maka orang  yang  berakal  hal  tersebut  agar  kamu bertakwa”(Q.S. Al-Baqarah Ayat 179)
Makna  dari  ayat  tersebut  menjelaskan  tujuan dharuriyat  adalah  tujuan  utama  mencapai  keabadian bagi manusia, kelima kebutuhan dharuriyah ini harus dapat  terpenuhi,  jika  salah  satu  kebutuhan  tersebut diabaikan  dapat  menyebabkan  ketidakseimbangan dalam  kehidupan  (Subagiyo,  2016).  BAZNAS Kabupaten  Mojokerto  dalam  mengelola  zakat  dapat dikatakan  sudah  sesuai  dan  cukup  baik  mengingat berbagai program yang telah berjalan sedikit banyak telah  membantu  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Mojokerto dalam Melindungi Kelompok Rentan dan Mengurangi  Kesenjangan  di  Kabupaten  Mojokerto meskipun dampaknya masih belum terlihat optimal.

## Kelompok  Rentan  sebagai  Penerima  Bantuan Dana dari BAZNAS Kabupaten Mojokerto
Adapun  berikut  hasil  observasi  dan  wawancara yang telah dilaksanakan peneliti dengan kaum rentan sebagai  penerima  bantuan  dana  yang  dimaksudkan oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto diantaranya :
1) KKM (Komunitas Keluarga Madani),
berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu Meiyani  (Wiraswasta)  pada  hari  Kamis  25 Februari 2021 di Desa Batan Krajan Kecamatan Gedeg  Kabupaten  Mojokerto  selaku  penerima bantuan  BAZNAS  sebagai  modal  usaha menuturkan  bahwa  : “Saya  mendapatkan bantuan  dari  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto kurang  lebih  dari  tahun  2019.  Alhamdulillah dari  sisi  perekonomian  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto membantu. Selain mendapat manfaat
saya  juga  dapat  belajar  dalam  hal  sedekah, jadi  sistem  yang  diberikan  BAZNAS  itu  uang yang diberikan hanya sekali dengan syarat kita mendaftarkan  usaha  kita  nanti  jika  disetujui kita  diberi  uang  Rp.  1.000.000,  dari  uang tersebut  setiap  bulannya  kita  (KKM)  wajib untuk  sedekah  sejumlah  seribu  disetiap harinya,  setelah  terkumpul  dari  semua  KKM uang  tersebut  akan  diberikan  lagi  kepada mustahiq  produktif  (KKM  Baru)  yang  berhak menerima.  Alhamdulillah  diajari  sedekah  dari Rp.  1.000  rupiah.  Kalau  bisa  depan  BAZNAS mengadakan pengembangan keterampilan untuk KKM”
2) Mustahiq Konsumtif, berdasarkan hasil wawancara  dengan  Ibu  Siami  di  Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto  pada  hari  Kamis,  25  Februari  2021 menuturkan  bahwa  : “Kinten-kinten  sampun enten  sepuluh  wulan  kantuk  ndugi  BAZNAS. Alhamdulillah,  saget  damel  tambahan  nedho. Mboten  rutin,  kinten-kinten  nggeh  sampun kantuk  ping  pitu,  tapi  Januari  2021  mboten kantuk, Februari kantuk tapi mboten double.”
Bantuan yang telah diterima menurut penuturan Ibu  Siami  kurang  lebih  sudah  10  bulan  dengan nominal  bantuan  Rp.  100.000,00.  Ibu  Siami bersyukur  bisa  mendapatkan  bantuan.  Namun Ibu Siami menambahkan bahwa jumlah bantuan tersebut tidak rutin didapatkan  setiap bulannya. Hal  ini  dapat  menjadi  evaluasi  untuk  kinerja BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  kedepan. Dimana  penghimpunan  sangatlah  berpengaruh terhadap  penyaluran  dana  dan  kesejahteraan mustahiq atau dalam hal ini kelompok rentan.
3) Mustahiq Kriteria B, berdasarkan hasil wawancara  dengan  Bapak  Kasbi  di  Kecamatan Puri  Kabupaten  Mojokerto  pada  hari  Rabu,  24 Februari  2021  menuturkan  : “Saya  sudah mendapat  bantuan  selama  setahun  terakhir, dengan nominal  Rp.  400.000,00,  alhamdulillah dana  yang  disalurkan  rutin  tiap  bulan  dan sudah cukup untuk makan sehari-hari”
4) Mustahiq Kriteria A, berdasarkan hasil
wawancara  dengan  Ibu  Jami’  di  Desa
Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten
Mojokerto  pada  hari  Kamis,  25  Februari  2021 menuturkan  bahwa  : “Kurang  lebih  1,5  tahun an  iki  nduk.  Rutin,  digawe  cukup  nggeh  cukup mawon  alhamdulillah.  Bantuan  yang  diterima sebesar Rp. 600.000,00 setiap bulannya”

## 3.2 Pembahasan
Ketepatan Peran BAZNAS Kabupaten Mojokerto  dalam  Melindungi  Kelompok  Rentan dan Mengurangi Kesenjangan Ketepatan peran
BAZNAS Kabupaten Mojokerto  pada  penelitian  ini  dilihat  dari  peran BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  sebagai  pelaksana program  baik  penghimpunan  maupun  penyaluran zakat  dan  kelompok  rentan  dengan  kriteria  yang sudah  disebutkan  pada  bab  sebelumnya  sebagai penerima  program.  Dari  observasi  dan  wawancara yang  didapatkan  penulis  dalam  segi  penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Mojokerto telah melakukan  upaya-upaya  penghimpunan  yang  cukup baik diantaranya dengan mendirikan UPZ, bersinergi dengan  LAZ,  mengadakan  sosialisasi  tentang optimalisasi fungsi kelembagaan dan target penghimpunan  zakat,  infaq,  dan  shodaqoh  pada bulan  Juni  tahun  2020,  akan  tetapi  peneliti  juga menemukan beberapa hal yang dapat menjadi bahan evaluasi  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  kedepan, diantaranya :
1) BAZNAS Kabupaten Mojokerto masih terkonsentrasi  dengan  dana  yang  dihimpun  di lingkungan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) Kabupaten  Mojokerto,  padahal  kendala  besar yang  dihadapi  adalah  belum  ada  Peraturan Daerah  Kabupaten  Mojokerto  terkait  yang mengharuskan  ASN  untuk  wajib  berzakat  di BAZNAS Kabupaten Mojokerto.
2) Pencatatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS  yang  masih  belum  di  informasikan  secara transparan  setiap  bulannya  melalui  platform terkait menyebabkan minimalnya tingkat kepercayaan  masyarakat  kepada  BAZNAS Kabupaten Mojokerto.
3) Menambah  jumlah  Sumber  Daya  Manusia (SDM) terutama dibagian penghimpunan (Fundrising)
4) Membuat  aplikasi  pengumpul  zakat  atau berkolaborasi  dengan  platform  dompet  digital yang sudah ada untuk memudahkan pembayaran  sehingga  dari  segi  penghimpunan dapat lebih maksimal.
Dalam  penyaluran  dan  pendayagunaan  zakat, BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  telah  melakukan upaya  yang  sangat  baik  diantaranya  membentuk relawan  untuk  menguatkan  kapasitas  tim  dalam melayani  kelompok  rentan.  Sementara  itu  dari  segi ketepatan  penerima  dana  berdasarkan  observasi  dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dari 4
subjek penelitian peneliti tersebut dapat terkonfirmasi bahwa BAZNAS telah tepat memberikan  bantuannya  kepada  Mustahiq  dengan Kriteria  yang  telah  ditetapkan  oleh  BAZNAS Kabupaten Mojokerto. Kriteria lain menurut Ahmad Farhan  (2015)  dalam  Al-Quran  disebutkan  bahwa ada  beberapa  orang  yang  dikategorikan  sebagai kelompok  rentan,  diantaranya;  lanjut  usia  (Q.S.  Al- Isra’ Ayat 23), janda miskin (Q.S. Al-Baqarah Ayat 240), berkebutuhan khusus atau cacat fisik (Q.S. Al- Baqarah  Ayat  177)  dijelaskan  lebih  lanjut  hal terpenting  dari  suatu  kriteria  adalah  tetap  memiliki korelasi  dengan  konsep  kelompok  rentan.  Sedang dalam  penelitian  tersebut  peneliti  menemukan ketepatan  dimana  penerima  bantuan  tersebut memang  benar  orang  yang  dari  segi  ekonomi kekurangan  dan  membutuhkan  bantuan  untuk mencukupi  kebutuhan  hidupnya.  Ibu  Meiyani merupakan  ibu  rumah  tangga  yang  pada  awalnya berjualan  tempe  saat  ini  dapat  mendirikan  usaha toko  kecil  dan  mampu  untuk  bersedekah  Rp.  1000 per  harinya.  Bapak  Kasbi  penyandang  tuna  rungu yang tinggal seorang diri di rumah gubuk dan hanya mengandalkan  bantuan  dari  tetangganya,  Ibu  Siami seorang  ibu  rumah  tangga  usia  lanjut  yang  harus berjuang  menjadi  tulang  punggung  keluarga,  Ibu Jami’  yang  tinggal  seorang  diri  di  rumah  gubuk beralaskan  tanah.  Dari  penelitian  tersebut  selain ketepatan dari segi kriteria kelompok rentan peneliti juga  menemukan  catatan  khusus  untuk  pihak BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  bahwa  Ibu  Siami (mustahiq  konsumtif)  yang  memperoleh  dana langsung  dari  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto sejumlah  Rp.  100.000,00  mengkonfirmasi  tidak mendapatkan  bantuan  dana  secara  rutin,  hal  ini menjadi  catatan  khusus  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  agar  kedepan  dapat  meningkatkan penghimpunan  dana  sehingga  tidak  ada  lagi keterlambatan mustahiq dalam memperoleh haknya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  Analisis Peran  Baznas  dalam  Melindungi  Kelompok  Rentan dan  Mengurangi  Kesenjangan  (Studi  Kasus  Baznas Kabupaten Mojokerto) dapat disimpulkan :
1) Dalam  melindungi  Kelompok  Rentan  upaya yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  sejauh  ini  sudah  baik.  Hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  kriteria  penerima bantuan  BAZNAS  seperti  KKM,  Mustahiq Konsumtif,  Mustahiq  Kriteria  B,  Mustahiq Kriteria  A,  menjadi  salah  satu  kunci  bahwa
BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  memiliki target  mustahiq  yang  jelas.  Sehingga  kedepan jika  dalam  penghimpunan  Zakat,  Infaq,  dan Sedekah  sudah  lebih  optimal  dari  sebelumnya hal  ini  tentu  akan  berdampak  baik  bagi kelompok  rentan  yang  mendapat  bantuan  dana dari BAZNAS Kabupaten Mojokerto.
2) Dalam  mengurangi  Kesenjangan  di  Kabupaten Mojokerto  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto dengan  data  yang  ada  saat  ini  belum  dapat dikatakan mampu untuk mengurangi kesenjangan.  Hal  ini  jika  dilihat  kembali dengan  data  penduduk  miskin  menurut  (BPS, 2020) di wilayah Kabupaten Mojokerto sebesar 100  ribu  jiwa  sampai  dengan  120  ribu  jiwa namun  penduduk  yang  telah  mendapat  bantuan dari  BAZNAS  kurang  lebih  1000  orang  dari berbagai kriteria, artinya masih 0,0086% belum mencapai 1% dari keseluruhan jumlah penduduk  yang  ada.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Clarashinta Canggih dkk (2017) bahwa besarnya dana zakat yang  diterima  sampai  dengan  saat  ini  kurang dari  1%  dari  keseluruhan  total  potensi penerimaan  zakat  di  Indonesia.  Dengan sejumlah  potensi  yang  ada  dan  mencapai milyaran  bahkan  triliyunan  di  lingkup  nasional maupun  regional,  seharusnya  tujuan  besar  ini dapat  terealisasi  di  masa  yang  akan  datang. Sebagai tangan dari BAZNAS Pusat tentu peran serta  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  sangat diperlukan meskipun dalam mengurangi kesenjangan  yang  ada  saat  ini  belum  dapat dikatakan  mampu,  namun  melihat  upaya  yang telah  dilaksanakan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  selama  ini  sudah  cukup  baik  dan berhasil.  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto  juga menambahkan  bahwa  dalam  hal  ini  bukan hanya  menjadi  tugas  BAZNAS  Kabupaten Mojokerto  saja  namun  perlu  adanya  sinergitas yang  terbentuk  antara  Lembaga/Instansi,  UPZ, Relawan  BAZNAS,  Muzakki,  dan  utamanya Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mojokerto selaku pemegang regulator agar dapat membantu  tercapainya  tujuan  zakat  untuk kesejahteraan umat.
Dengan  adanya  artikel  ilmiah  ini  peneliti memberikan saran dapat menjadi bahan pertimbangan kedepan bagi berbagai pihak, diantaranya;  dapat  meningkatkan  sinergi  dan koordinasi  antar  BAZNAS  Kabupaten  Mojokerto dengan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mojokerto sebagai  pemegang  kebijakan.  Adanya  peraturan
daerah  yang  mengatur  tujuan  utama  dari  BAZNAS Kabupaten Mojokerto untuk menghimpun dana ASN diharapkan  dapat  meningkatkan  penghimpunan  dan penyaluran  zakat  di  Kabupaten  Mojokerto.  Selain itu,  BAZNAS  perlu  meningkatkan  layanan  secara online  terkait  penghimpunan  dan  penyaluran  zakat, mengingat  saat  ini  kecanggihan  teknologi  dapat semakin  memudahkan  Muzakki  dalam  berzakat sebagai  amil  zakat  harus  dapat  memanfaatkan keadaan dengan sangat baik.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah memberikan  rahmat  dan  hidayah-Nya  sehingga peneliti  dapat  menyelesikan  karya  dengan  judul “Analisis  Peran  Baznas  Dalam  Melindungi Kelompok  Rentan  Dan  Mengurangi  Kesenjangan (Studi  Kasus  Baznas  Kabupaten  Mojokerto)”. Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan arahan, dukungan  moral  maupun  materil  dalam  proses penelitian,  dan  penyusunan  karya,  sehingga  dapat terselesaikan tepat waktu.
Kami selaku penulis berharap dengan selesainya  Karya  Akhir  ini  dapat  memberikan dampak positif khususnya bagi peningkatan penghimpunan  dan  penyaluran  zakat  di  Kabupaten Mojokerto.  Selain  itu,  semoga  karya  ini  dapat memberikan  wawasan  serta  keilmuan  baru  pihak yang  akan  melaksanakan  kajian  atau  penelitian mengenai  zakat.  Akhir  kata  penulis  memohon  maaf apabila  dalam  karya  ini  terdapat  banyak  kesalahan yang  tidak  disadari  oleh  penulis,  penulis  sangat berterima  kasih  jika  terdapat  suatu  kritik  maupun saran agar karya akhir ini dapat lebih baik lagi.

## 6. REFERENSI
Al-Qur’an Kemenag. (2020). Surah At-Taubah Ayat
60.
Aprianto,  N.  E.  (2016).  Kebijakan  Distribusi  dalam Pembangunan  Ekonomi  Islam. Al-Amwal,
VIII (2), 437-456.
Badan  Amil  Zakat  Nasional.  (2020).  Outlook  Zakat Indonesia. pp. 1-86. Diakses Januari 2021
Badan Amil  Zakat Nasional. (2021). Dampak Zakat Terhadap  Tingkat  Kesejahteraan  Mustahiq 2021 .
Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Profil  Kemiskinan Kabupaten  Mojokerto  Tahun  2020. BPS Kabupaten Mojokerto , (05), 1–6.
Badan  Pusat  Statistik.  (2019). Jumlah  Penduduk Menurut Keyakinan dan Agama yang Dianut .
Badan  Pusat  Statistik.  (2020,  Juli).  Berita  Resmi Statistik.
Badriah,  L.  S.  (2019).  Ketimpangan  Distribusi
Pendapatan dan Kaitannya dengan Pertumbuhan  Ekonomi  serta  Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Sustainable
Competitive  Advantage-9  (SCA-9)  FEB UNSOED .
Bappenas.  (2019).  Membedah  Angka  Kemiskinan dan Kesenjangan: Rilis Terkini BPS. Siaran Pers. Jakarta:  Kepala  Biro  Humas  dan  Tata Usaha Pimpinan.
Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia.
Al-Uqud : Journal of Islamic Economics , Vol 1 (1), 14-26.
Didin Hafidhuddin. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia 1 Didin Hafidhuddin . Vol 2 (1), 1–4.
Dispenduk  Capil  Kabupaten  Mojokerto.  Data  &
Statistik Kependudukan di Kabupaten Mojokerto.
https://mojokertokab.go.id/datastatistik/kepend udukan Diakses pada 29 Maret 2021
Farhan,  A.  (2015).  Al-Quran  Dan  Keberpihakan Kepada  Kaum  Duafa.  Jurnal  Imiyah  Syi’ar,
15(2), 1–16. Global  Religious  Future.  (2020).  Jumlah  Penduduk Muslim di Indonesia. http://www.globalreligiousfutures.org/countrie s/indonesia#/?affiliations_religion_id=0&affili ations_year=2020&region_name=All%20Coun tries&restrictions_year=2016 Diakses 14 Januari 2021
Subagiyo,  R.  (2016).  Konsep  Kebutuhan  dalam Islam. (2), 19–31.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta
Mannan,  M.A.  (1993).  Ekonomi  Islam  Teori  dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam,
Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Nasution,  M.  I.,  &  Prayogi,  M.  A.  (2019).  The
Utilization  of  Zakah  Productive  towards
Micro-Business Growth and Mustahik Welfare.
Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah  Ekonomi  Dan  Pembangunan , 20 (1), 1–11.
Niamulloh.  (2013). Metode  Fundraising  Dana Zakat,  Infak  dan  Sedekah  pada  Badan  Amil Zakat  Daerah  (Bazda)  Kabupaten  Sukabumi . Vol 2 (1), 78–88.
Rahmat,  P.  S.  (2009,  Januari-Juni).  Penelitian Kualitatif. Equilibrium,  V (9),  1-8.  Diakses Januari 2021
Republik Indonesia. (2016). Peraturan BAZNAS No.
2  Tahun  2016  Pembentukan  dan  Tata  Kerja
UPZ .
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang
Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Republik  Indonesia.  (2001). Keputusan  Presiden
Republik  Indonesia tentang  Badan  Amil  Zakat Nasional Presiden
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1)
Ridlo,  A.  (2014).  Zakat  dalam  Perspektif  Ekonomi Islam. Jurnal Al-‘Adl, VII (1), 119-137.
Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Keluarga  Sejahtera  di  Provinsi  Kalimantan Timur. Forum Ekonomi, XVIII (1).
Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  (2011). Pembangunan Ekonomi (11nd ed.). (A. Maulana, Ed., & D. B. Putera, Trans.) Jakarta: Erlangga.
Waluyo,  J.  (2004,  Juni).  Hubungan  Antara  Tingkat Kesenjangan  Pendapatan  dengan  Pertumbuhan Ekonomi:  Suatu  Studi  Lintas  Negara. Jurnal Ekonomi  Pembangunan,  IX (1),  1-20.  Diakses Januari 22, 2021