## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 13, No. 1, 2017, h. 41-52 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v13i1.907
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Settlement of Minor Crimes by the Gorontalo Regional Police:

## Response to the Supreme Court Regulations
Number 2 of 2012

## Zumiyati Sanu Ibrahim

## Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: zumiyatii@yahoo.com
Abstract: This study discusses the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in the investigation process by the Gorontalo  Regional  Police.  This  type  of  research  is  descriptive  qualitative using  a  juridical  and  empirical  approach.  Data  was  collected  through  an interview,  observation  and  documentation  process.  The  results  showed  that the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of  Minor  Crimes  and  the  Amount  of  Fines  in  the  Criminal  Code,  has  been implemented  and  applied  in  the  resolution  of  minor  criminal  offenses  in Gorontalo, where the Police Investigators in the Gorontalo Regional Police have a good response and welcome positively the regulation.
Keywords: Minor Crimes, Police, Regulations, Supreme Court

## Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Kepolisian Daerah Gorontalo: Respon terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  2012
Abstrak: Penelitian ini membahas penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan  jumlah  denda  dalam  KUHP  pada  proses    penyidikan  oleh  Kepolisian Daerah  Gorontalo.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  yuridis  dan  empiris.  Data  dikumpulkan  melalui proses  wawancara,  pengamatan  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 T ahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam KUHP, telah dilaksanakan dan diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana  ringan  di  Gorontalo,  di  mana  Penyidik  Kepolisian  di  Kepolisian Daerah  Gorontalo  memiliki  respon  yang  baik  dan  menyambut  positif peraturan tersebut.
Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Polisi, Peraturan, Mahkamah Agung

## A. Pendahuluan
Salah  satu  yang  menarik  diperbincangkan  dan  dianilisa  oleh  para pemerhati  dan  penegak  hukum  adalah  munculnya  Peraturan  Mahkanah Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP,  yang  menitikberatkan  pada penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring KUHP.
Mahkamah  Agung  dapat  menerbitkan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung guna memperlancar
penyelenggaraan  Peradilan  yang  kerap  kali  terhambat  oleh  karena  belum adanya  atau  kurang  lengkapnya  pengaturan  hukum  acara  yang  terdapat  di dalam  undang-undang. 1 Tanggal  27  Februari  2012  Mahkamah  Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah,” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak  lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah,  Ketua  Pengadilan  segera  menetapkan  Hakim  Tunggal  untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  tersebut  dengan  Acara Pemeriksaan  Cepat  yang  diatur  dalam  Pasal  205-210  KUHAP  dan  Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. 2 peraturan ini juga menentukan besaran nilai jumlah dan besaran uang dalam KUHP  yang  terakhir  dilakukan  pada  tahun  1960,  penyesuaian  tersebut dilakukan  berdasarkah  kisaran  harga  emas  pada  tahun  itu  sehingga  apabila dikenakan  pada  saat  ini  semua  jumlah  uang  yang  tertera  di  KUHP  harus dibaca dan dikalilipatkan sebanyak 10.000.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  peraturan  tersebut  termasuk  baru tetapi harus diikuti dan diberlakukan sejak tanggal diumumkannya peraturan tersebut,  hal  ini  penting  diperhatikan  bagi  para  penegak  hukum  terutama yang  bergelut  dalam  penyidikan  karena  proses  penyidikan  adalah  bagian awal  dari  penegakan  hukum  pidana.  Pada  tahapan  penyidikan  inilah penentuan sebuah kasus baik mengenai jenis pelanggarannya, tersangkanya,
1 Ronald S. Lumbuun, PERMA RI Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2012), 3.
2 http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/viewpage/0/12/314,  pada  tanggal    4  April 2017.
jenis  hukuman  yang  akan  diberikan,  bahkan  penetapan  jumlah  sanksi  yang akan dikenakan, karenanya penting bagi para penyidik untuk memperhatikan dan  merealisasilan  Peraturan  Mahkaman  Agung  ini,  sehingga  tujuan  dari Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  dapat  terwujud  yakni  pemenuhan  rasa keadilan masyarakat. Fokus penelitian yang akan coba diulas dalam hal ini adalah  bagaimana  implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada proses  penyidikan di Provinsi Gorontalo.

## B. Kepolisian dan Tindak Pidana Ringan
KUHP  memberi  pengertian  tentang  penyidikan  dalam  Pasal  1  butir (2)  yakni  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang diatur  dalam  Undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti yang  terjadi  dan  guna  untuk  menemukan  tersangkanya,  menurut  Andi Hamzah karena penyidikan bersinggungan langsung dan berbatasan  dengan hak-hak  asasi  manusia,  maka  dibagilah  bagian  hukum  acara  pidana menyangkut penyidikan, yaitu (1) ketentuan tentang alat-alat penyidik, (2) ketentuan  tentang  diketahui  terjadinya  delik,  (3)  pemeriksaan  di  tempat kejadian,  (4)  pemanggilan  tersangka  atau  terdakwa,  (5)  penahanan sementara,  (6)  penggeledahan,  (7)  pemeriksaan  atau  negosiasi,  (8)  berita acara  (penggeledahan,  iterogasi,  dan  pemeriksaan  di  tempat,  (9)  penyitaan, (10)  pelimpahan  perkara  kepada  penunut  umum  dan  pengembaliannya kepada  penyidik  untuk  disempurnakan. 3 Andi  Hamzah  menyimpulkan definisi dari Pasal 1 butir 2 KUHAP, sebagai berikut:
1. Penyidikan  (acara  pidana)  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  undang- undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata: …menurut cara yang diatur  dalam  undang-undang  ini.  Ketentuan  ini  dapat  dibandingkan dengan pasal 1 Ned. Sv, yang berbunyi : Strafvordering heft alleen wet voorzien  (hukum  acara  pidana  dijalankan  hanya  berdasarkan  undang- undang)
2. Acara  pidana  dijalankan  jika  terjadi  tindak  pidana  hal  ini  dapat disimpulkan  dari  kata  membuat  terang  terjadi  tindak  pidana  yang terjadi,  hal  inilah  yang  tidak  disetujui  oleh  van  bemmelen  karena, katanya mungkin saja acara pidana berjalan tanpa terjadi delik; contoh
3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 118-119.
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo: Respon terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  2012
klasik  yang  dikemukakan  ialah  kasus  Jean  Calas  di  Prancis  yang menyangkut  seorang  ayah  dituduh  membunuh  anaknya,  padahal  itu tidak terjadi, namun proses pidananya sudah berjalan. 4
Kewenang  Kepolisian  sebagai  penyidik  juga  diatur  dalam  undang- undang  khusus,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  terutama  dalam  Pasal  14  ayat  (1) huruf (g) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana sesuai  dengan  Hukum  Acara  Pidana  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya.  Pekerjaan  Polisi  sebagai  penyidik  dapat  dikatakan  berlaku  di seantero  dunia.  Kekuasaan  dan  wewenang (power  and  authority)  Polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih lagi di Indonesia, dimana  polisi  memonopoli  penyidikan  hukum  pidana  umum  (KUHP) berbeda  dengan  negara-negara  lain. 5 Pandangan  tersebut  tidak  serta  merta harus ditanggapi bahwa Polisi memiliki kekuatan yang tidak terbatas dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  penyidik,  sejalan  dengan  itu  Siagian mengemukakan  bahwa  polisi  tidak  bisa  seenaknya  memakai  kewenangan yang  diberikan  oleh  undang-undang,  karena  setiap  tindakannya  harus berdasarkan KUHAP, karena jika polisi menyimpang dari KUHAP, polisi itu sendiri bisa di praperadilankan. 6
Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 (1) KUHAP, wewenang tersebut terdiri:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
c. Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal diri tersangka.
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
4 Andi Hamzah, Acara  Pidana Indonesia (Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1997), 5.
5 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana, 78.
6 Yesmil  Anwar  dan  Adang, Sistem  Peradilan  Pidana,  Konsep,  Komponen  dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 138.
h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara.
i. Mengadakan penghentian penyidikan.
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Terkait  tindak  pidana  dalam  hukum  pidana  memiliki  banyak  nama lain  atau  di  samping  kata  tindak  pidana,  misalna  istilah  lain  delik.  Namun ada juga yang menggunakan istilah sendiri seperti Roeslan Saleh disamping memakai  “perbuatan  pidana”  juga  memakai  istilah  “delik.”  Begitu  pula Oemar  Seno  Adji  disamping  menggunakan  istilah  “tindak  pidana”  juga memakai  istilah  delik. 7 Istilah  tindak  pidana  yang  tergolong  ringan  ini sebenarnya  bukanlah  termasuk  dalam  terminologi  yuridis,  karena  yang  ada adalah  terminologi  tindak  pidana  ringan  ( tipiring).  Kategori  tipiring  ini adalah  berdasarkan  ancaman  hukumannya  maksimal  penjara  atau  kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah.
KUHP  tidak  memberi  pengertian  tentang  yang  dimaksud  dengan tindak pidana ringan namun secara perpasal bebarapa di antara menyebutkan tentang  tindak  pidana  ringan  seperti  pasal  364  tentang  pencurian  ringan, pasal  373  tentang  penggelapan  ringan,  pasal  379  dan  pasal  384  tentang penipuan ringan, pasal 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan  pasal  482  tentang  penadahan  ringan,  berdasarkan  persamaan  beberapa pasal ini menyebutkan bahwa yang bisa  di golongkan tindak pidana ringan adalah  berdasarkan  batas  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana tersebut  yakni  Rp.25,00  (dua  puluh  lima  rupiah)  dengan  pengenaan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Karakteriktis  dari  tindak  pidana  ringan  adalah  hukumannya  adalah penjara  paling  lama  3  bulan  dan  denda  paling  banyak  Rp.  250.000,  namun berkaitan  dengan  rumusan  judul  yang  peneliti  anagkat,  maka  perlu  kiranya dibahas  tentang  apa  sebenarnya  pidana  denda.  Pidana  dendan  merupakan salah  satu  dari  beberapa  jenis  pidana  pokok,  Ada  beberapa  keistimewaan tertentu  dari  pidana  denda  jika  dibandingkan  dengan  jenis-jenis  lain  dalam kelompok pidana pokok lainnya:
1. Dalam  hal  pelaksanaan  pidana,  denda  tidak  menutup  kemungkinan dilakukan  atau  dibayar  oleh  orang  lain,  yang  dalam  hal  pelaksanaan
7 Andi  Hamzah, Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Edisi  Revisi  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 1994), 87.
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo: Respon terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  2012
pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal pelaksanaan  pidana  denda  dapat  melanggar  prinsip  dasar  dari pemidanaan  sebagai  akibat  yang  harus  dipikul/  diderita  oleh  pelaku sebagai  orang  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  (tindak pida) yang dilakukannya.
2. Pelaksanaan  denda  boleh  diganti  dengan  menjalani  pidana  kurungan (kurungan  pengganti  denda,  Pasal  30  ayat  2).  Dalam  putusan  hakim yang  menjatuhkan  pidana  denda,  dijatuhkan  juga  pidana  kurungan pengganti  denda  sebagai  alternatif  pelaksanaannya,  dalam  arti  jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana pidana kurungan pengganti  denda  itu  dalam  hal  ini  terpidana  bebas  memilihnya.  Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimum satu hari dan maksimum enam bulan. 8
Pada kenyataannya hakim jarang sekali memberikan pidana denda ini kecuali apabila tindakan tersebut hanya  diancam pidana denda saja, hal ini dikarenakan nilai mata uang yang mengalami pergeseran dari tahun ke tahun sehingga batasan dan pengenaan jumlah pidana denda dalam KUHP apabila dikenakan dapat menyebabkan ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan di keluarkannya Putusan Mahkamah Agung tentang penyesuaian batasan tindakpidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

## C. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Mengeluarkan Peraturan
Mahkamah  Agung  adalah  lembaga  tertinggi  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  yang  sekaligus  merupakan  pemegang  kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi  Badan  Peradilan  yang  ada  di  Indonesia  dalam  lingkungan  dan naungan  Peradilan  Umum,  lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam menjalankan kewenangannya tersebut maka Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur beberapa fungsinya, yaitu fungsi mengadili di tingkat  kasasi,  fungsi  menguji  setiap  peraturan  perundang-undangan dibawah  undang-undang  terhadap  undang-undang  dan  mempunyai wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh  undang-undang  sesuai  Pasal  24  A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2010), 40-41.
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arif  Sidharta,  lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan penting dalam sistem  hukum  Indonesia,  karena  fungsi  putusan  yang  dilahirkan  oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan  hukum. Hakim melalui yurisprudensi  mempunyai  fungsi  membuat  hukum  baru (creation  of  new law).
Meninjau  keberadaan  Peraturan  Mahkamah  Agung  di  dalam  sistim norma  hukum  menurut  teori  Hans  Kelsen,  Perma  yang  diterbitkan  oleh Mahkamah Agung termasuk di dalam sistim norma hukum di Indonesia yang senantiasa  mengandung  norma  yang  berasal  dari  norma  yang  lebih  tinggi, dalam  hal  ini  secara  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  yang  lebih tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan,  dalam  hal  ini  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana telah  diubah  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  jo.  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2009  dan  bersumber  pada  Pasal  24  A  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  mengamanatkan  bahwa “Mahkamah Agung ….. mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.“
Melihat peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung
sebelumnya, maka Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam menelaah dan  menganalisis  sebuah  perundang-undangan  dan  memberikan  solusi berupa  alternatif  ketika  sebuah  peraturan  perundang-undangan  sudah dianggap  tidak  efisien  atau  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  zaman sehingga  mengakibatkan  kekosongan  hukum  dalam  masyarakat,  seperti dalam hal pengenaan denda dan jumlah nilai dan takaran mata uang dalam KUHP yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, sehingga berdasarkan dari  wewenang  tersebut  maka  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  {Peraturan Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

## D. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Gorontalo
Tindak pidana ringan merupakan pelanggaran yang dianggap ringan, itu adalah bahas yang sering di kemukakan oleh orang awam padahal ringan tidaknya  sebuah  perbuatan  yang  kerugiannya  tidak  lebih  dari
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo: Respon terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  2012
Rp.2.500.000,00,  di  Gorontalo  khususnya  berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  ringan  ini  marak  terjadi  hal  ini  secara kongkrit dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 1
Data Tindak Pidana Ringan Bulan Januari s/d Mei 2014 Jenis Pelanggaran Ringan Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Penganiayaan Ringan 74 52 24 81 60 Perbuatan Tidak Menyenangkan 5 5 2 10 2 Pencurian Ringan - Sumber Data: Polda Gorontalo
Melihat  data  di  atas    bahwa  yang  paling  mendominasi  adalah penganiayaan ringan tentu saja ukurannya tidak terletak pada kerugian tapi pada  akibat  yang  di  timbulkan,  penganiayaan  yang  terjadi  biasanya dilakukan oleh sekelompuk remaja yang dimulai dari perselisihan biasa yang menimbulkan  perkelahian  yang  berujung  pada  pelaporan  tindak  pidana ringan.  Pencurian  ringan  di  sini  tidak  terjadi,  menurut  hasil  pengamatan peneliti bahwa yang dominan terjadi di Gorontalo pada bulan Januari sampai Mei  2014  adalah  pencurian  yang  kerugiannya  di  atas  Rp.  2.500.000,00, sehingga  tidak  termasuk  dalam  tindak  pidana  ringan,  itupun  jumlahnya termasuk sedikit.
Ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang termasuk dalam kategori  ringan,  maka  terlebih  dahulu  para  penyidik  akan  mengidentifikasi apakah  akibat  yang  ditimbulkan  sesuai  dengan  kategori  tindak  pidana ringan,  misalnya  dalam  kasus  pencurian  maka  terlebih  dahuli  yang diperikasa  adalah  benda  apa  yang  dicuri  oleh  pelaku,  kemudian  menaksir haraga barang tersebut sesuai dengan harga pasaran, setelah itu itu melihat modus  dan  motifnya  misalnya  meskipun  kerugiannya  dibawah Rp2.500.000,00  tapi  dengan  kondisi  lain  menyertai.  Sebagai  contoh  adalah pencurian  hewan  (pasal  363  ayat  1),  pencurian  pada  saat  bencana  dan kebakaran ( pasal 363 ayat 2), pencurian pada malam hari (pasal 363 ayat 3) dan  pencurian  dengan  kekerasan  (pasal  365)  maka  hal  tersebut  tidak termasuk  dalam  tindak  pidana  ringan.  Selanjutnya  diperiksa  secara mendalam  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  sehingga  dapat  terlihat peristiwa secara keseluruhan, sehingga dapat disimpulkan apakah pencurian tersebut termasuk dalam kategori pencurian biasa atau pencurian ringan.
Sejalan  dengan  pembahasan  hasil  penelitian  ini  maka  pasal  yang relevan kita jadikan patokan adalah pasal 205 ayat (1) KUHAP, bahwa yang diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan  adalah  yang diancam  dengan  pidana  penjara  kurungan  paling  lama  3  tahun  dan  atau denda  sebanyak-banyaknya  Rp7.500,  dan  penghinaan  ringan  kecuali ditentukan lain.
Dalam KUHP terlihat bahwa batasan kerugian yang dapat di proses sebagai tindak pidana ringan adalah yang memiliki kerugian tidak lebig dari Rp250,00  hal  ini  menjadi  sebuah  kerancuan  mengingat  niali  mata  uang sekarang  jauh  meningkat  dibanding  sejak  tahun  1981  sehingga diterbitkanlah  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam KUHP.  Dalam  Perma  tersebut,  yaitu  pasal  1,  dijelaskan  bahwa  kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah, dengan  peraturan  ini  jelas  bahwa  apabila  kerugian  tidak  lebih  dari  2,5  juta rupiah  maka  tindak  pidana  tersebut  termasuk  dalam  tindak  pidana  ringan dan  proses  yang  diberlakukan  pada  tersangkanya  adalah  proses  peradilan cepat dengan pidana kurungan selama 3 bulan saja.
Begitupun  yang  terjadi  di  Kepolisian  Daerah  Gorontalo  bahwa peraturan  tersebut  telah  direalisasikan  di  beberapa  Kepolisian  Sektor  dan Kepolisian  Resor  di  Gorontalo,  dan  hal  ini  berpatokan  pada  peraturan Kababinkam  Polri  Nomor  13  Tahun  2009  Tanggal  31  Desember  2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.
Langkah  penagana  tindak  pidana  ringan  di  Kepolisian  Daerah Gorontalo melalui beberapa tahapan, yaitu:

## 1. Tahapan Persiapan
Pada  tahapan  ini  terlebih  dahulu  menyusun  rencana,  kemudian menyiapkan  administrasi,  kemudian  melakukan  koordinasi  dengan kejaksaan,  dan  pengadilan  sebelum  memulai  sebuah  pemeriksaan kelengkapan  administrasi  penugasan  bagi  porsenil  Kepolisian  Republik Indonesia sangat dibutuhkan dan tentunya dengan perncanaan yang matang.
Rencana  tersebut  sudah  termasuk  prediksi  kejadian  apa  yang  akan terjadi  selama  pemeriksaan,  gambaran  lokasi  subjek  dan  objek,  serta pentingnya  para  petugas  mengetahui  apa  yang  menjadi  kewajiban  seperti menghormati  hak  asasi  manusia,  memperlakukan  korban  dan  tersangka
secara manusiawi dan memegang teguh presumption of   innocent  dan apa yang  menjadi  pantangan  untuk  dilakukan  misalnya  melakukan  kekerasan, ancaman,  mengeluarkan  kata  yang  kasar,  pelecehan  terhadap  pelaku  atau tindakan yang dapat membahayakan harta dan beda pelaku atau korban.
2. Tahapan Pelaksanan
Pada pelaksanaan tindakan tipiring ini para aparat Kepolisian Daerah Gorontalo  melandaskan  kegiatan  pemeriksaannya  pada  peraturan Kababinkam  Polri  Nomor  13  Tahun  2009  Tanggal  31  Desember  2009 tentang Penanganan  Tindak Pidana Ringan
Melihat  sasaran  dan rule  kinerja  kerja  polisi  Kepolisian  Daerah Gorontalo  terlihat  bahwa  dalam  menyelesaikan tipiring tidak serumit pada penyelesaian  kasus  perkara  biasa  karena  terdapat  perbedaan  yang  sangat jelas  tata  cara  penyelesian  tindak  pidana  ringan  dan  tindak  pidana  biasa, dalam  penyelesaian  tindak  pidana  ringan  biasanya  dilakukan  oleh  satuan samapta,  hal  ini  telah  berjalan  dengan  optimal,  namun  terkadang  sebagian dari porseni kepolisian tidak tau bahkan sama sekali tidak pernah mendengar tentang  adanya  perubahan  tentang  batasan  denda  dan  batasan  kerugian sehingga  sebuah  tindak  pidana  dapat  dikategotikan  sebagai  tindak  pidana ringan, hal ini tentunya sangat ironis mengingat kerugian dan akibat hukum yang  timbul  ketika  para  penegak  hukum  tidak  mengetahui  adanya  batasan baru tersebut.
Penyidik  adalah  ujung  tombak  dari  sebuah  perkara  pidana  dimana ketika  terjadi  sebuah  tindak  pidana  maka  yang  terdepan  dalam memeriksanya  adalah  para  penyidik,  dalam  hal  terbitnya  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Batas Kerugian  dari  Tindak  Pidana  Ringan  menuai  berbagai  reaksi  yang  berbeda dari beberapa penyidik dan anggota Polisi di Kepolisain Daerah Gorontalo. Namun  beberapa  responden  yang  peneliti  wawancara  beberapa  diantaranya menyatakan tidak tau bahwa telah ada peraturan baru tentang tindak pidana ringan tersebut, bahkan beberapa diantaranya sama sekali tidak mengetahui tentang batasan tindak pidana ringan tersebut, inilah yang menjadi kendala dan  tentunya  banyak  faktor  yang  mempengaruhu  hal  tersebut  seperti  yang telah di bahas peneliti sebelumnya.
Terlepas  dari  semua  itu  kinerja  aparat  kepolisian  patur  diberi apresiasi terbukti dengan adanya peraturan ini diharapkan para penyidik dan aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat dalam menetapkan sebuah
tindak  pidana  tergolong  tindak  pidana  biasa  atau  tindak  pidana ringan.perturan ini dapat memberi paradigm baru bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan funginya.

## E. Penutup
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam KUHP , telah dilaksanakan dan diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Gorontalo, namun masih banyak hambatan yang ditemukan dalam pelaksanakaannya  sehingga  belum  bias  dari  kata  optimal,  hal  tersebut dikarenakan  beberapa  faktor,  yaitu:  faktor  sumber  daya  manusia  para penyidik dan porsenil kepolisian, faktor sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya  sosialisasi  tentang  peraturan  tersebut,  sehingga  masih  ada beberapa porsenil kepolisian yang tidak mengetahui peraturan tersebut.
Penyidik  dan  aparat  kepolisian  di  Kepolisian  Daerah  Gorontalo memiliki  respon  yang  baik  dan  menyambut  positif  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP,  karena  penyidik  menganggap bahwa  peraturan  ini  memberikan  landasan  dasar  baru  bagi  mereka  karena nilai batasan kerugian dan denda  telah disesuaikan dengan nilai mata uang yang berlaku saat ini.

## Daftar Pustaka
Anwar,  Yesmil,  dan  Adang. Sistem  Peradilan  Pidana,  Konsep,  Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung:
Widya Padjajaran, 2009.
Chazawi,  Adami. Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1.  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada, 2010.
Hamzah,  Andi. Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Rineka Cipta, 1994.
______. Acara  Pidana Indonesia. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1997.
______. Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2001.
Lumbuun,  Ronald  S. PERMA  RI  Wujud  Kerancuan  antara  Praktik Pembagian  dan  Pemisahan  Kekuasaan.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2012.
http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/viewpage/0/12/314