Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## TAX INNOVATION IN IMPROVING TAXPAYER COMPLIANCE IN INDONESIA
INOVASI PAJAK DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA
Rebecca Evadine 1 , Dina Rosmaneliana 2 , Dumariani Silalahi 3 ,  Harlen Silalahi 4 , Berlin Barus 5
STIE PMCI 1,2 , Universitas Mandiri Bina Prestasi 3,4,5 eva.siahaan0987@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  provide  an  overview  of  the  efforts  by  the  Directorate  General  of  Taxes  in Indonesia,  focusing  on  innovations  in  information  technology  aimed  at  enhancing  taxpayer compliance  to  support  sustainable  national  development  and  improve  the  welfare  of  the Indonesian  people.  The  research  employs  a  literature  review  method  with  a  tax-innovative approach. The findings reveal that tax innovations have yielded two distinct effects on taxpayer compliance. While the tax amnesty did not significantly impact compliance, the implementation of electronic systems had a substantial positive effect. This research contributes valuable insights into the importance of analyzing the impact of tax innovations. The data and information used in this study are sourced from media publications, seminars, and books that are included in the data center of the Directorate General of Taxes in Indonesia.
Keywords: Tax Amnesty; Tax Innovation; Tax Reform; Taxpayer Compliance.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  upaya  Direktorat  Jenderal  Pajak  di Indonesia,  melakukan  inovasi  terkait  kemajuan  teknologi  informasi  yang  difokuskan  pada peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan  serta  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia.  Penelitian  menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan inovatif pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi  pajak  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  menghasilkan  dua  pengaruh  yang berbeda,  yaitu  amnesti  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, sedangkan penerapan sistem elektronik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kontribusi  penelitian  ini  adalah  pentingnya  literatur  ilmiah  yang  menganalisis  dampak  inovasi pajak.  Data  dan  informasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  telah dipublikasikan di media, seminar dan buku yang sudah dimasukkan ke dalam pusat data Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia.
Kata kunci: Tax Amnesty , Inovasi Pajak, Reformasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN
Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan  kembali  kebijakan perpajakan untuk menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak, contohnya  dengan  program  tax  amnesty. Diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  dan objek pajak secara signifikan.
Hal  ini  menjadi  dorongan  bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan berbagai  upaya  dalam  meningkatkan penerimaan  pajak  dengan  memperbarui sistem  perpajakan.  Sistem  perpajakan Indonesia  saat  ini  menggunakan  Sistem Self Assessment, di mana wewenang untuk menentukan  jumlah  pajak  yang  harus dibayar  terletak  pada  wajib  pajak.  Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat  dalam  membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Dalam  menghadapi  perkembangan teknologi  yang  pesat,  Direktorat  Jenderal Pajak  memanfaatkan  teknologi  untuk mempermudah dan
mengefisienkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran  pajak.  Direktorat  Jenderal Pajak  meluncurkan  program  baru  berupa pembaruan sistem perpajakan yang sejalan dengan  e-government  yang  diatur  dalam Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan  Telematika  di  Indonesia.
Sejak  awal  tahun  2005,  sistem  online  (e- system)  diterapkan  sebagai  langkah  awal digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia, termasuk  e-registration,  e-billing,  e-SPT, dan  e-filing  yang  diharapkan  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Meskipun  telah  banyak  upaya pemerintah  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan, masih banyak wajib pajak yang enggan  melaporkan  dan  membayar  pajak mereka.  Selain  itu,  penggunaan  e-system memerlukan jaringan internet dan kemampuan  untuk  mengoperasikannya
dengan  benar,  sehingga  masih  banyak wajib  pajak  yang  merasa  kesulitan. Kurangnya pemahaman tentang
pengoperasian  sistem  ini  serta  kurangnya sosialisasi  yang  berkelanjutan  menjadi kendala  utama.  Padahal,  pelaporan  SPT secara online memiliki manfaat besar bagi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, yang  berdampak  pada  tingkat  kepatuhan pajak.
Pandemi COVID-19 dari akhir 2019 mengubah  banyak  aspek  di  Indonesia, termasuk  ekonomi.  Resesi  tahun  2020 adalah  yang  terbesar  keempat  sejak  1870, dengan  penurunan  aktivitas  ekonomi, perdagangan, penjualan ritel, dan konsumsi minyak.  Kebijakan  lockdown  dan  new normal  membuat  banyak  kehilangan pekerjaan,  mempengaruhi  perekonomian secara  luas.  Direktur  Jenderal  Pajak  pada Hari  Pajak  2020  mencatat  tiga  dampak utama  pandemi:  penurunan  konsumsi, ketidakpastian  investasi,  dan  pelemahan ekonomi, yang mempengaruhi penerimaan pajak dan respons wajib pajak.
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan  gambaran  mengenai  upaya pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak,  dalam  melakukan  reformasi  dan inovasi terkait kemajuan teknologi informasi.  Upaya  ini  difokuskan  pada peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat Indonesia.

## Pajak
Pajak,  menurut  Sommerfeld,  adalah pengalihan dana dari individu atau perusahaan ke sektor publik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan  sebelumnya,  tanpa  adanya  imbalan langsung, dengan tujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial negara.
Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal  23  ayat  2,  semua  pajak  yang  dikenakan untuk keperluan negara harus didasarkan pada Undang-Undang.  Undang-Undang  Perpajakan merupakan  peraturan  yang  mengatur  hak  dan
kewajiban  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.
Menurut  Seligman  dalam  karyanya "Essay  in  Taxation,"  pajak  adalah  kontribusi wajib  dari  individu  kepada  pemerintah  untuk menutupi  biaya  yang  dikeluarkan  untuk kepentingan  bersama,  tanpa  memperhatikan manfaat khusus yang diterima.
Aspek Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara Pada awalnya, konsep pajak dimulai sebagai  sumbangan  sukarela  kepada penguasa  dan  tidak  bersifat  wajib  seperti yang dikenal saat ini. Perubahan mendasar terjadi pada zaman Romawi kuno, di mana pajak  menjadi  pungutan  wajib  yang dikenakan  oleh  negara  untuk  membiayai berbagai  kegiatan  publik.  Di  Republik Roma  awal,  berbagai  jenis  pajak  seperti censor  dan  questor  sudah  diterapkan sebagai  sumber  pendapatan  negara  yang disebut publican trubutum, yang merupakan pajak langsung yang
dibebankan kepada raja.
Pendapatan  negara  dari  waktu  ke waktu  telah  berkembang  dari  berbagai sumber,  termasuk  pajak,  denda,  kekayaan alam,  bea  cukai,  dan  kontribusi  lainnya. Salah  satu  strategi  utama  negara  dalam mencapai  kemandirian  finansial  adalah dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri, termasuk melalui sistem
perpajakan.  Pajak  dijadikan  alat  untuk mengumpulkan  dana  yang  dibutuhkan untuk  membiayai  pembangunan  dan kepentingan bersama masyarakat.

## Modernisasi Sistem Perpajakan
Di  Indonesia,  sistem  perpajakan menggunakan  Self  Assessment  System. Menurut  Diana  dan  Setiawati,  self assessment system adalah sistem pemungutan  pajak  di  mana  wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar berada pada wajib pajak itu sendiri. Dalam  sistem  ini,  wajib  pajak  diberikan
kepercayaan  dan  harus  secara  aktif menghitung,  membayar,  serta  melaporkan pajaknya  sendiri  ke  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  tempat  mereka  terdaftar. Harahap menyatakan bahwa penerapan Self Assessment  System  bertujuan  untuk mengubah  sikap  masyarakat  agar  lebih sadar dan sukarela dalam membayar pajak (voluntary compliance). Budiarto menambahkan bahwa sistem e-filing adalah metode  pelaporan  pajak  secara  online menggunakan  internet  yang  dapat  diakses selama  24  jam  sehari,  dan  pengaturan pelaporan  melalui  e-filing  pertama  kali ditetapkan  oleh  keputusan  Direktorat Jenderal Pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Di  dalam  Undang-Undang  KUP Nomor  16  Tahun  2009  dijelaskan  bahwa "Wajib  Pajak  adalah  individu  atau  entitas hukum, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki  hak  dan  kewajiban  perpajakan sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  perpajakan."  Menurut  Rahman, wajib  pajak  adalah  individu  atau  entitas hukum  yang  ditunjuk  untuk  melakukan kewajiban  perpajakan,  seperti  memungut atau  memotong  pajak  tertentu  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan perpajakan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  wajib  pajak adalah  subjek  pajak  yang  bisa  berupa individu  atau  entitas  hukum  yang memenuhi kriteria objektif yang ditetapkan dalam  Undang-Undang,  yaitu  yang menerima  atau  memperoleh  Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan memiliki hak serta kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
Teori Kepatuhan ( Compliance Theory )
Pelayanan  kepada  wajib  pajak bertujuan untuk mempertahankan kepuasan mereka, yang diharapkan dapat meningkatkan  tingkat  kepatuhan  mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Dengan demikian, petugas pajak akan memberikan
layanan  yang  bermutu  tinggi.  Kepatuhan merujuk pada kewajiban wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakan. Terdapat dua jenis kepatuhan: 1. Kepatuhan  Formal :  Ini  adalah kepatuhan terhadap peraturan yang sesuai  dengan  Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material : Ini mengacu pada kepatuhan substansial terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang  perpajakan  di dalam kerangka kepatuhan formal.

## Theory of Planned Behavior
Teori  Perilaku  Terencana  (TPB)
adalah pengembangan dari Teori Tindakan Bermaksud (TRA). Menurut Ajzen (1985), TPB menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan  pajak  sangat  dipengaruhi  oleh variabel seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan [11].
Theory Task Technology Fit (TTF)
Teori Kesesuaian Tugas Teknologi (TTF)  dikembangkan  oleh  Goodhue  dan Thompson. Menurut Goodhue dan Thompson  (1995),  TTF  menjelaskan seberapa jauh teknologi membantu individu dalam  menyelesaikan  tugas  mereka, dengan  fokus  khusus  pada  kesesuaian antara  kebutuhan  tugas,  kemampuan individu,  dan  fungsionalitas  teknologi. Teknologi  berfungsi  sebagai  alat  bagi individu  untuk  menyelesaikan  tugas-tugas mereka [12].
Technology Acceptance Model (TAM) Model Penerimaan Teknologi (TAM)  adalah  model  yang  secara  luas diakui untuk menjelaskan penerimaan dan penggunaan  sistem  informasi.  TAM berfokus  pada  menjelaskan  niat  pengguna dan penggunaan aktual sistem tersebut [13].
Kepatuhan wajib pajak mencakup mendaftar sebagai wajib pajak,
mengajukan  Surat  Pemberitahuan  Pajak
(SPT),  menghitung  dan  membayar  pajak yang  terutang,  menyelesaikan  tunggakan, dan  mengembalikan  Surat  Pemberitahuan Pajak. Kepatuhan terjadi ketika wajib pajak memenuhi  semua  kewajiban  pajak  dan menggunakan  hak-hak  perpajakannya dengan  benar  [13].  Pengajuan  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini tidak lagi memerlukan kunjungan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib pajak dapat mengajukan secara online melalui aplikasi e-registration  yang  dikembangkan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak.  Efektivitas  dan kemudahan penggunaan sistem e- registration memengaruhi niat wajib pajak untuk menggunakannya dan meningkatkan kepatuhan  dalam  mendaftar  sebagai  wajib pajak.
E-billing adalah sistem pembayaran online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal  Pajak.  Efisiensi  sistem  e-billing berhubungan  positif  dengan  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  E- filing  memudahkan  wajib  pajak  dalam melaporkan SPT Tahunan atau perpanjangan secara online melalui website Direktorat  Jenderal  Pajak.  Efektivitas sistem e-filing berkontribusi pada peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaporkan  SPT  pajak.  E-SPT,  sebagai bentuk elektronik dari Surat Pemberitahuan Pajak,  menyederhanakan  pelaporan  wajib pajak  terkait  perhitungan  dan  pembayaran pajak.

## Pemahaman Wajib Pajak
Wajib  pajak  cenderung  lebih  patuh terhadap aturan perpajakannya jika mereka memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman yang  mendalam  mengenai  peraturan perpajakan.
Menurut  Davis  &  Venkatesh, terdapat empat aspek yang mempengaruhi penggunaan  suatu  sistem,  yaitu  persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan,  sikap  terhadap  pengaplikasian, dan perilaku keinginan untuk menggunakan sistem  tersebut  [16].  Keempat  faktor  ini sering  digunakan  sebagai  variabel  dalam
penelitian untuk mengevaluasi penerimaan pengguna  terhadap  suatu  sistem  informasi yang baru atau yang sedang beroperasi.
James  dan  Marakas  (2010:34) menjelaskan bahwa internet adalah jaringan komputer  global  yang  berkembang  pesat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis,  pendidikan,  dan  pemerintahan, menghubungkan  jutaan  komputer  dan penggunanya  di  seluruh  dunia.  Dari penjelasan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa internet  merupakan  infrastruktur  global yang  menghubungkan  semua  komputer untuk  keperluan  bisnis,  pendidikan, pemerintahan,  dan  pribadi.  Internet  tidak hanya penting dalam konteks militer, tetapi juga  memberikan  banyak  manfaat  dan kemudahan  dalam  kegiatan  sehari-hari, termasuk  mendapatkan  informasi  tentang penggunaan  sistem  e-filing,  menambah pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan yang  bermanfaat  bagi  wajib  pajak,  serta memberikan  akses  cepat  bagi  wajib  pajak dalam menggunakan layanan e-filing [17].

## Masa Pandemi dan Pelayanan Digital
Pandemi COVID-19 telah mengubah  perilaku  masyarakat  dalam berbagai bidang, termasuk dalam penggunaan sarana digital untuk memenuhi kebutuhan  konektivitas.  Menurut  Soto- Acosta,  dari  Desember  2019  hingga  Mei 2020, penggunaan internet global meningkat  sebesar  60%  dibandingkan periode  sebelum  pandemi.  Kondisi  ini mendorong  masyarakat  untuk  melakukan lebih banyak aktivitas yang memanfaatkan teknologi digital [2].
Pemerintah  juga  harus  responsif terhadap  perkembangan  ini  dengan mengimplementasikan  digitalisasi  layanan publik  selama  pandemi  [2].  Hal  ini  juga berlaku di sektor perpajakan.

## Perlambatan Ekonomi dan Perpajakan
Setiap  kali  terjadi  perlambatan dalam perekonomian, dampak yang muncul menantang  pengelolaan  penerimaan  pajak di  seluruh  dunia  [2].  Brondolo,  dalam laporannya,  mencatat  bahwa  saat  terjadi
krisis  ekonomi,  faktor-faktor  utama  yang paling  signifikan  dalam  mengurangi penerimaan  pajak  meliputi  [2]:  (1) penurunan basis pajak, (2) turunnya harga komoditas  dan  profitabilitas  dari  sektor- sektor  terkait,  (3)  kebijakan  perpajakan yang  lebih  fleksibel,  dan  (4)  perubahan dalam kepatuhan wajib pajak.
Menurut  Brondolo,  di  tengah perlambatan  ekonomi,  peran  kunci  dari lembaga  perpajakan  adalah  membantu pelaku usaha bertahan selama krisis dengan menggunakan  stimulus  perpajakan  [2]. Pemerintah memberikan stimulus perpajakan  sebagai  bentuk  dukungan kepada  pelaku  usaha  untuk  mengatasi dampak  perlambatan  ekonomi,  yang  pada gilirannya  meningkatkan  profil  lembaga perpajakan.  Pengalaman  Yunani  dalam menghadapi  krisis  ekonomi  menunjukkan bahwa memperkuat profil lembaga perpajakan  menjadi  strategi  penting  untuk mempertahankan  kepatuhan  wajib  pajak [2].
Perlambatan  ekonomi  tidak  hanya mempengaruhi  statistik  ekonomi,  tetapi juga berdampak pada perilaku masyarakat. Kepatuhan  perpajakan  wajib  pajak  sering kali dipengaruhi oleh norma sosial pribadi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan [2]. Dari perspektif yang berbeda, Brondolo mencatat  bahwa  dalam  krisis  ekonomi, wajib  pajak  cenderung  lebih  berani mengambil  risiko  untuk  tidak  mematuhi peraturan  perpajakan,  dibandingkan  risiko kebangkrutan usaha. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan perpajakan yang dinyatakan  oleh  Allingham  &  Sandmo, bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi oleh perhitungan antara risiko denda  yang  mungkin  diterima  dalam melakukan  pelanggaran  pajak,  dengan manfaat  yang  didapat  dari  mematuhi kewajiban perpajakan [2].
Lebih  lanjut,  Brondolo  mengamati bahwa  di  bawah  tekanan  ekonomi,  wajib pajak  mungkin  percaya  bahwa  penegakan hukum tidak akan seketat sebelumnya, dan mereka merasa bahwa masih banyak wajib pajak  lain  yang  melakukan  penghindaran
pajak  yang  lebih  besar,  sehingga  risiko mereka menjadi lebih rendah secara sosial dan mereka merasa ada alasan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan [2]. Terkait dengan ketidakpatuhan selama perlambatan ekonomi, Brondolo mengidentifikasi bentuk-bentuk  ketidakpatuhan  termasuk: (1)  melakukan  transaksi  yang  seharusnya dikenakan  pajak  tetapi  tidak  terdaftar  di institusi perpajakan (non NPWP), (2) tidak melaporkan  SPT  secara  tepat  waktu,  (3) mengurangi laporan kewajiban perpajakan, atau (4) membayar jumlah pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya [2].

## METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Desain  penelitian  yang  diterapkan adalah metode studi literatur. Studi literatur adalah  jenis  penelitian  di  mana  peneliti mengumpulkan berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, skripsi, e-jurnal, media elektronik, arsip, dan regulasi yang relevan dengan  topik  dan  tujuan  penelitian. Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai teori yang terkait dengan  masalah  yang  sedang  diteliti  dan untuk menjadi referensi dalam pembahasan hasil penelitian.
Menurut  Hart  dalam  bukunya "Doing a Literature Review", studi literatur adalah  ringkasan  yang  disusun  secara obyektif,  menyeluruh,  dan  analitis  dari literatur ilmiah penelitian maupun literatur non-penelitian  yang  relevan  dengan  topik yang  sedang  dikaji  [18].\Studi  literatur merupakan  langkah  penting  setelah menetapkan  topik  penelitian,  di  mana peneliti  melakukan  pencarian  dan  analisis teori  yang  relevan  dengan  topik  tersebut. Informasi  dari  sumber-sumber  literatur seperti  buku,  jurnal,  majalah,  tesis, disertasi,  dan  sumber-sumber  lainnya seperti internet dan koran akan dikumpulkan  untuk  mendukung  kerangka teoritis penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Kumpulan data studi literatur terdiri dari berbagai sumber seperti buku, majalah,
skripsi,  e-jurnal,  media  elektronik,  arsip, dan  regulasi  yang  berkaitan,  merupakan metode  untuk  menangani  masalah  dengan menyelidiki kembali sumber-sumber tulisan yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan pendekatan  literature  review  dengan struktur  tematik  yang  teratur.  Struktur tematik ini mengelompokkan dan membahas  sumber-sumber  berdasarkan tema  atau  topiknya  masing-masing. Dengan  mengorganisir  tema  atau  topik penelitian,  hal  ini  membantu  untuk mengidentifikasi  aspek-aspek  kunci  yang relevan  dan  meningkatkan  ketajaman dalam penelitian. Proses pencarian sumber- sumber  dilakukan  dengan  menggunakan kata  kunci  seperti  "tax  amnesty",  "inovasi pajak",  "reformasi  pajak",  dan  "kepatuhan wajib  pajak",  yang  dipilih  berdasarkan relevansi  isi  jurnal  dan  relevansi  topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  penelitian  literature review ini dapat dibagi menjadi dua periode penerapan  yang  mempengaruhi  tingkat kepatuhan Wajib Pajak:
a.  Pada  era  penerapan  tax  amnesty  tahun 1984,  hasil  analisis  statistik  menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam  efektivitas  penerimaan  pajak  baik sebelum  maupun  setelah  program  tax amnesty dilaksanakan.
b. Pada era penerapan e-system tahun 2005, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak, yaitu  sosialisasi  perpajakan,  kualitas pelayanan  fiskus,  pemahaman  tentang peraturan  perpajakan,  dan  pemahaman tentang  internet  (aplikasi  e-system).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Namun, kualitas pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Pemahaman
tentang  peraturan  perpajakan  juga  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sementara pemahaman  tentang  internet  (aplikasi  e- system) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  studi literatur  sebelumnya,  terdapat  beberapa pembahasan terkait masing-masing variabel yang diteliti:
1. Tax Amnesty: Program tax amnesty tidak  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  efektivitas penerimaan  pajak  di  Indonesia.
Meskipun  program  ini  dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari repatriasi dana yang tersimpan  di  luar  negeri,  namun kebijakan  ini  memiliki  potensi risiko dalam jangka panjang berupa penurunan  kepatuhan  sukarela  dari Wajib  Pajak  yang  patuh,  terutama jika pelaksanaannya tidak tepat.
2. Sosialisasi  Perpajakan:  Sosialisasi perpajakan  memiliki  pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib  Pajak.  Upaya  sosialisasi  ini dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan  masyarakat,  termasuk Wajib  Pajak,  mengenai  aturan  dan prosedur  perpajakan.  Berbagai strategi sosialisasi telah dilaksanakan,  seperti  untuk  calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, dan Wajib  Pajak  terdaftar,  dengan harapan dapat secara berkelanjutan meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak. 3. Kualitas Pelayanan Fiskus: Meskipun kualitas pelayanan fiskus bertujuan  untuk  meningkatkan kepuasan  Wajib  Pajak,  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa faktor  ini  tidak  memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Meskipun ada  upaya  dari  fiskus  untuk
memberikan  layanan  yang  baik, terdapat  responden  yang  masih netral  terhadap  kualitas  pelayanan yang diberikan, menunjukkan kurangnya  aktifitas  kunjungan Wajib  Pajak  ke  Kantor  Pelayanan Pajak. 4. Pemahaman  tentang  Peraturan Perpajakan:  Pemahaman  ini  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Meskipun pentingnya  pemahaman  Wajib Pajak  terhadap  aturan  perpajakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa  sebagian  besar  responden hanya  memiliki  pemahaman  netral terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.  Oleh  karena  itu,  tingkat pemahaman  ini  tidak  secara signifikan  memengaruhi  tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 5. Pemahaman tentang Internet/Aplikasi e-system: Pemahaman ini menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Implementasi  e-system,  seperti  e- registration untuk pengajuan NPWP,  e-filing  untuk  pelaporan SPT, dan e-billing untuk pembayaran  pajak  secara  online, telah  membuktikan  manfaatnya dalam  meningkatkan  kepatuhan Wajib Pajak. Kemudahan akses dan penggunaan  sistem  ini  mendorong
Wajib  Pajak  untuk  patuh  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan  demikian,  hasil  dan pembahasan  dari  penelitian  studi  literatur ini  memberikan  pemahaman  mendalam mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam dua periode penerapan yang berbeda, serta  implikasi  kebijakan  yang  dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

## PENUTUP
Dari  pembahasan  di  atas,  dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, implementasi  Tax  Amnesty  di  Indonesia memerlukan payung hukum yang kuat dan tujuan  yang  jelas  untuk  menghindari potensi  penyelewengan  dan  moral  hazard. Kelemahan  dari  Tax  Amnesty  adalah kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang memadai,  keterbukaan  akses  informasi, serta  pendukung  lainnya  sebagai  syarat utama dalam pemberlakuan kebijakan ini di Indonesia.  Kedua,  perlu  adanya  upaya maksimal  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak dalam  memberikan  penyuluhan  atau sosialisasi  yang  menyeluruh  kepada masyarakat  agar  meningkatkan  kesadaran dan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam melaporkan  keuangannya  serta  membayar pajak  yang  terutang,  yang  pada  akhirnya akan  meningkatkan  penerimaan  negara. Ketiga,  meskipun  kualitas  layanan  dari petugas pajak sudah baik dan fasilitas yang disediakan  memadai,  hal  ini  tidak menjamin  bahwa  Wajib  Pajak  akan  patuh terhadap  kewajibannya.  Keempat,  tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhannya,  sehingga  masih  terdapat Wajib Pajak yang mengabaikan kewajibannya  terhadap  pajak.  Kelima, semakin  tinggi  pemahaman  Wajib  Pajak tentang  internet  dan  aplikasi  e-system, semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan mereka  terhadap  kewajiban  perpajakan. Oleh  karena  itu,  Kantor  Pelayanan  Pajak perlu  meningkatkan  sosialisasi  terhadap berbagai  produk  e-system  seperti  e- registration,  e-billing,  e-SPT,  dan  e-filing untuk menjaga dan meningkatkan manfaat sistem  yang  sudah  ada  serta  mendorong kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Bappenas,  “Instruksi  Presiden  No.9 Tahun 2000 Tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional,” 2004. [2]  R. A. N. Widiiswa and A. K. , Hendy Prihambudi, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan  (Penggunaan  Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi  Pajak,  &  Perilaku Kepatuhan  Pajak),”  Scientax:  Jurnal Kajian Ilmu Perpajakan Indonesia, vol.
2,  no.  2,  pp.  160–178,  2021, https://doi.org/10.52869/st.v2i2.166.
[3]  H.  M.  A.  and  H.  R.  B.  Ray.  M Sommerfeld,  An  Introduction  to Taxation. 1983.
[4]  Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945,” 1945.
[5]  Peraturan
Menteri Keuangan, “118/PMK.  03/2016  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2016  Tentang  Pengampunan  Pajak,”
Jakarta, vol. 2008, p. 94, 2016.
[6]  M. C. Dwitrayani, “Pengaruh Penerapan  E-billing  System,  E-filling System  dan  Penurunan  Tarif  Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pelaku UMKM  Di  Kota  Denpasar,”  Jurnal Riset  Akuntansi  JUARA,  vol.  10,  no. 2, pp. 150–163, 2020, https://doi.org/10.36733/juara.v10i2.1 342.
[7]  I. B. P. Pradnyana and G. Das Prena, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Denpasar Timur,”  Wacana  Ekon.  (Jurnal  Ekon. Bisnis dan Akuntansi), vol. 18, no. 1, pp. 56–65, 2019, [Online]. Available: https://ejournal.warmadewa.ac.id/inde x.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.o rg/10.22225/we.18.1.993.56-65.
[8]  M.  Nurchamid  and  D.  Sutjahyani, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Surabaya  Tegalsari,”  JEA17  Jurnal Ekonomi Akuntansi, vol. 3, no. 02, pp. 41–54, 2018, doi: 10.30996/jea17.v3i02.3184. [9]  R. Indonesia, “Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun 2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan,”  Kementerian Sekretariat Negara, pp. 1–11, 2009.
[10] M. S. Dodi R Setiawan, S.IP. and M. Drs.  Achmad  Barlian,  “Pengaruh Penerapan  Sistem  E-Filing  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  KPP  Pratama  Jakarta  Gambir Tiga  Tahun  2016,”  2017.  Available: https://stiami.ac.id/index.php/downloa d/get/317/penelitian-dodi-r-setiawan.
[11] A.  Icek,  “The  Theory  of  Planned Behavior,” Science Direct, vol. 50, no. 2,  pp.  179–211,  Sep.  1991,  DOI: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
[12] Dale  L.  Goodhue  and  Ronald  L. Thompson, “Task-Technology Fit and Individual  Performance,”  vol.  19,  no.
2, pp. 213–236, 1995, DOI:
10.2307/249689.
[13] K.  Riska  Noer  Fajarwati  and  B.  C. Kurniawan,  “Analisis  Peningkatan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan
Sesudah Penerapan Modernisasi
Administrasi  Perpajakan,”  J.  Adm. Bisnis,  vol.  45,  no.  39,  pp.  180–190, 2014.
[14] M.  Keuangan,  “Salinan  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /PMK.03/2018 Menimbang Tentang  Tata  Cara  Pengembalian
Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran
Pajak,”  Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/, 2018. [15] Nense Wulan Sari, “Pengaruh Penerapan  E-Billing  dan  E-Filing Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama  Jakarta  Duren  Sawit),”  J. Mhs. Akunt. Unsurya, vol. 1, no. 1, pp. 47–59, 2021.
[16] V.  Venkatesh  and  F.  D.  Davis,
“Theoretical Extension of the
Technology  Acceptance  Model:  Four longitudinal  field  studies,”  Manage. Sci., vol. 46, no. 2, pp. 186–204, 2000, DOI: 10.1287/mnsc.46.2.186.11926.
[17] Y.  Hanifatusa’idah,  N.  Diana,  and  C. M.  Mawardi,  “Pengaruh  Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi  Di  Kota  Malang,”  E-Jra, vol. 09, no. 03, pp. 27–49, 2020.
[18] C.  Hart,  “Doing  a  literature  review : Using  your  working  bibliography  to structure a literature review,” Rev. Lit. Arts Am., 1998.