## PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

## Nurmayani
Dosen dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fak. Hukum Unila

## Abstrak
Perda  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  07  Tahun  2002  tentang  Pajak  Hotel  dalam pelaksanaannya masih ada hambatan. Oleh karena itu diteliti mengenai aturan dan pelaksanaannya.Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( Dogmati Research ). Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan  ( Statue  Approach ).  Hasil  Penelitian  menunjukkan  terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai pajak hotel dalam Peraturan Daerah Kota Bandar  Lampung  Nomor  07  Tahun  2002    dengan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Kata Kunci : Pajak hotel, konstribusi dan Pendapatan asli daerah.

## I. PENDAHULUAN
Pajak  daerah  merupakan  salah satu  bentuk  pungutan  oleh  negara kepada  rakyat,  oleh  karena  itu  Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan  ketentuan  ini,  maka setiap pungutan yang bersifat memaksa  diatur  dengan  undang- undang. Kewenangan untuk mengenakan pungutan bukan sekedar sebagai  sumber  pendapatan,  tetapi sekaligus  melambangkan  kebebasan untuk menentukan diri sendiri secara mengatur  dan  mengurus  rumah tangga  daerah  yang  bersangkutan (Bagir Manan, 2001 : 204). Kewenangan pemungutan pajak harus dilakukan secara bertanggungjawab  dan  berdasarkan hukum untuk meningkatkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus
ditujukan untuk
pembiayaan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  disamping  untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan  Pemerintah  Daerah  juga untuk  mengurangi  ketergantungan daerah kepada pusat. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dicapai dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli  daerah  melalui peningkatan kinerja aparatur
pengelola  pungutan  PAD  maupun penerapan  aspek  teknis  pemungutan secara  proporsional  dan  prefesional. Disisi  lain  dalam  upaya  peningkatan PAD khususnya pajak daerah melalui intensifikasi  perlu  didukung  data yang akurat, aarana prasarana, sumber daya manusia yang memadai, sistem  serta  penyiapan  penanganan pajak  yang  handal,  transparan,  dapat dipertanggungjawabkan, terwujudnya  pelayanan  prima  serta partisipasi  aktif  dari  semua  elemen masyarakat.
Berdasarkan  Undang-Undang No  34  Tahun  2000  tentang  Pajak
Retrebusi Daerah, yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun
2009,  jenis-jenis  pajak  kabupaten/ kota  adalah  sebagai  berikut:  Pajak Hotel,  Restoran,  Hiburan,  Reklame,
Penerangan Jalan, pengambilan Bahan  Galian  Golongan  C,  Parkir, PBB  Perkotaan  dan  Pedesaan,  Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan,  Pajak  Sarang  Burung Walet, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Salah  satu  jenis  pajak  daerah Kota Bandar Lampung yang mempunyai  potensi  cukup  besar adalah Pajak Hotel yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2002. Dari data  yang diperoleh diketahui  bahwa target  penerimaan  Pajak  Hotel  Rp
4.800.000.000,-  dan  realisasinya  Rp. 4.818.205.223,-  meskipun  penerima- an pajak hotel melampaui target yang ditentukan bukan berarti telah optimal, jika dikaitkan dengan melihat  perkembangan  usaha  hotel yang  ada  di  Kota  Bandar  Lampung, maka  kemungkinan  masih  banyak potensi  yang  belum  tergali.  Di  sisi lain kurangnya kesadaran mayarakat, pemungutan pajak yang tidak transparan juga menyebabkan penerimaan  pajak  hotel  yang  kurang optimal.  Untuk  itu,  peneliti  tertarik untuk  meneliti  tentang  pengaturan pelaksanaan  pemungutan  pajak  hotel di  Kota  Bandar  Lampung  dan Kontribusinya  terhadap  PAD    Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan  uraian  di  atas maka permasalahan dalam  penelitian ini adalah: a.  Bagaimanakah Pengaturan tentang  Pajak  Hotel  di  Kota Bandar lampung? b.  Bagaimanakah Pelaksanan Pemungutan  Pajak  Hotel  dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Bandar Lampung?

## II. PEMBAHASAN

## 2.1.  Kajian  Normatif  Pengaturan Pajak Hotel
Setiap  jenis  pajak  daerah  yang diberlakukan  di  Indonesia  harus mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya.
Sesuai  dalam  penjelasan  Pasal  23 ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar
Negara RI 1945 sebelum amandemen ditegaskan, bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan  nasibnya  sendiri,  maka segala  tindakan  yang  menempatkan beban  kepada  rakyat,  seperti  pajak dan  lain-lainnya,  harus  ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.  Oleh karena itu  pemungutan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah harus  didasarkan  undang-undang. Tidak  terkecuali  pajak  hotel  sebagai salah satu jenis pajak daerah.
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  20 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  yang  dimaksud Pajak  Hotel  adalah  pajak  atas pelayanan  yang  disediakan  oleh hotel. Kewenangan pemungutan pajak  hotel  ada  pada  pemerintah kabupaten/kota,  untuk  itu  dalam melakukan  pemungutan  pajak  hotel harus  didasarkan  pada  peraturan daerah.  Pemungutan  Pajak  Hotel  di Kota  Bandar  Lampung  didasarkan pada  Peraturan  Daerah  Kota  Bandar Lampung  Nomor  07  Tahun  2002 tentang Pajak Hotel.
Tabel 3.

## Perbandingan Pengaturan Pajak Hotel
Pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel Definisi Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang
menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk Pertahanan  dan Perkantoran. Objek Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud jasa penunjang adalah: fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet,
fotokopi, pelayanan cuci,
seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
Tidak  termasuk  objek  Pajak
Hotel adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
Obyek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran termasuk: a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus oleh hotel;
d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
Tidak  termasuk  Obyek  Pajak adalah:
a.  Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
b.  Pelayanan tinggal di asrama
dan di Pondok Pesantren;
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. c.  Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; d.  Pertokoan, Perkantoran,
Perbankan, salon yang
dipergunakan oleh umum di Hotel; e.  Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum. Subjek a. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. b. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. a. Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. b. Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel. Tarif Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif  Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus). Dari  pengaturan  diatas  dapat dilihat perbedaan-perbedaan pengaturan  mengenai  pajak  hotel dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung  Nomor  07  Tahun  2002 tentang  Pajak  Hotel.  Perbedaan tersebut  dapat  dilihat  pada  aspek definisi, objek, subjek dan tarif. Pada aspek definisi, Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  merinci cakupan  hotel  termasuk  juga  motel, losmen,  gubuk  pariwisata,  wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan  dan  sejenisnya,  serta rumah  kos  dengan  jumlah  kamar lebih  dari  10  (sepuluh).  Sementara Perda  Nomor  07  Tahun  2002  hanya memaparkan secara umum mengenai hotel  dan  memberikan  pengecualian
yaitu  bangunan  yang  dikelola  dan dimiliki  oleh  pihak  untuk  keperluan Pertahanan  dan  Perkantoran.  Begitu juga dengan aspek objek dan subjek, Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  lebih  jelas  pengaturannya dibandingkan Perda Nomor 07
Tahun  2002.  Sementara  dari  aspek tarif,  Undang-Undang  Nomor  28
Tahun  2009  telah  menentukan  tarif maksimal sebesar 10%. Besaran tarif tersebut  juga  diakomodir  oleh  Perda Nomor  07  Tahun  2002  dengan menetapkan  tarif  pajak  hotel  sebesar 10%.
Dari  perbandingan  pengaturan tersebut  diatas,  terdapat  beberapa ketentuan  yang  tidak  sinkron  antara Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  dengan  Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak
Hotel.  Dengan  begitu,  seharusnya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung  Nomor  07  Tahun  2002 tentang  Pajak  Hotel,  perubahan dilakukan untuk menyesuaikan/mensinkronisasikan materi pengaturan pajak hotel dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar pemungutan  pajak  hotel  di  Kota Bandar  Lampung  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan. 2.2.Kajian Pelaksanan Pemungutan  Pajak  Hotel  dan

## Kontribusinya  terhadap  PAD
Kota Bandar Lampung
Perolehan  pajak  daerah  Kota Bandar  Lampung  terus  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  dengan pencapaian target yang cukup signifikan.  Hal  ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini : Tabel 4.
Perkembangan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2010
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 2008 36.100.000.000 42.519.078.836 111.25 2009 45.500.000.000 47.035.295.283 103.37 2010 52.614.913.548 56.627.114.786 107.63
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
Ditinjau  dari  Pendapatan  Asli Daerah  maka  tingkat  hunian  hotel memiliki  korelasi  positif  dengan besaran  pajak  hotel  dan  restoran. Dengan  demikian  perlu  upaya  yang lebih  lebih  intensif  untuk  kemajuan sektor ini.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  4
Peraturan  Pemerintah  Nomor  91 Tahun  2010  tentang  Jenis  Pajak Daerah  yang  Dipungut  Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar  Sendiri  Oleh  Wajib  Pajak. Pajak Hotel termasuk jenis pajak yang dipungut  dengan  cara  dibayar  sendiri oleh  wajib  pajak  ( self  assesment system ).  Dengan  begitu,  wajib  pajak membayar sendiri pajak hotel
berdasarkan besaran yang telah ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.
Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dilakukan  dengan  cara  wajib  pajak membayar sendiri pajak hotel tersebut kepada hotel yang
bersangkutan  sesuai  dengan  tarif pajak  yang  telah  ditetapkan  pada peraturan  daerah.  Kemudian  pihak hotel  melakukan  pembayaran  pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota  Bandar  Lampung  atas  pajak yang  dibayarkan  oleh  konsumen hotel tersebut sesuai dengan pembukuan
pendapatan hotel. Mekanisme pembayaran tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini.
Bagan 1.
Alur Pemungutan Pajak Hotel
Pemungutan  Pajak  Hotel  yang didasarkan  pada  Peraturan  Daerah Kota  Bandar  Lampung  Nomor  07
Tahun  2002  tidak  sinkron  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  91 Tahun  2010  tentang  Jenis  Pajak Daerah  yang  Dipungut  Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar  Sendiri  Oleh  Wajib  Pajak. Karena  pada  Pasal  14  Peraturan Daerah  Nomor  07  Tahun  2002 mengatur Pembayaran Pajak dilakukan  di  Kas  Daerah  dengan menggunakan  Surat  Ketetapan  Pajak Daerah yang merupakan dasar pembayaran pajak berdasarkan penetapan kepala daerah. Seharusnya, sesuai dengan ketentuan
Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor  91  Tahun  2010,  pemungutan pajak  terutang  dengan  cara  dibayar sendiri  oleh  Wajib  Pajak  didasarkan pada  Surat  Pemberitahuan  Pajak Daerah.  Untuk  itu  perlu  dilakukan perubahan materi perda tersebut agar pengaturannya sinkron dengan peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi. Tabel 6.

## Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Bandar Lampung
No Thn Target Realisasi PAD % Sisa Lebih (Kurang) Anggaran 1 2008  4.800.000.000 4.818.205.223  36.100.000.000  13,5  18.205.223 2 2009  5.100.000.000 5.139.059.982  72.009.309.841 7,5  39.059.982 3 2010  5.954.342.000 6.660.451.524  84.167.470.269 8  706.109.524
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan  data  diatas,  dapat dilihat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar  Lampung  selama  tiga  tahun
sejak  tahun  2008-2010.  Kontribusi pajak  hotel  terhadap  pendapatan  asli daerah Kota Bandar Lampung selama  tiga  tahun  berturut-turut Dinas Pendapatan Daerah
Hotel Wajib Pajak Hotel
hanya  kurang  dari  15%.  Hal  ini sudah cukup baik, namun perlu lebih dioptimalkan  lagi.  Untuk  itu  perlu dilakukan  optimalisasi  pemungutan pajak hotel dengan metode intensifikasi. Secara  umum,  upaya  yang perlu  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi  daerah,  antara  lain  dapat dilakukan  dengan  cara-cara  sebagai berikut:
a. Memperkuat  proses  pemungutan. Upaya  yang  dilakukan  dalam memperkuat  proses  pemungutan, yaitu  antara  lain  mempercepat penyusunan  peraturan  daerah, melakukan penyesuaian tarif dengan kondisi pemungutan pajak, dan meningkatkan SDM.
b. Meningkatkan  pengawasan.  Hal ini  dapat  ditingkatkan  yaitu antara  lain  dengan  melakukan pemeriksaan  secara  dadakan  dan berkala, memperbaiki proses pengawasan,  menerapkan  sanksi terhadap  penunggak  pajak  dan sanksi  terhadap  pihak  fiskus,
serta  meningkatkan  pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
c. Meningkatkan efisiensi administrasi  dan  menekan  biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan  oleh  daerah  yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak,  meningkatkan  efisiensi pemungutan  dari  setiap  jenis pemungutan.
d. Meningkatkan
kapasitas penerimaan  melalui  perencanaan yang  lebih  baik.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  meningkatkan
koordinasi dengan instansi terkait pemungutan pajak daerah. Optimalisasi intensifikasi pemungutan  pajak  tersebut  dapat juga dilakukan dalam pemungutan pajak hotel.

## III PENUTUP
3.1. Simpulan
a. Pemungutan  Pajak  Hotel  di  Kota
Bandar Lampung didasarkan pada  Peraturan  Daerah  Kota Bandar  Lampung  Nomor  07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel. Terdapat ketidaksinkronan pengaturan  mengenai  pajak  hotel dalam  Peraturan  Daerah  Kota Bandar  Lampung  Nomor  07 Tahun  2002  tentang  Pajak  Hotel dengan  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada aspek  definisi,  objek,  subjek  dan tarif.
b. Peraturan  Daerah  Nomor  07 Tahun  2002  tentang  Pajak  Hotel mengatur Pembayaran Pajak dilakukan  di  Kas  Daerah  dengan menggunakan  Surat  Ketetapan Pajak Daerah (menggunakan official asesment system ). Seharusnya, sesuai dengan ketentuan  Pasal  6  ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  91 Tahun  2010,  pemungutan  pajak hotel  didasarkan  pada  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (menggunakan s elf asesment system ).  Kontribusi  pajak  hotel terhadap  pendapatan  asli  daerah Kota  Bandar  Lampung  selama tiga  tahun  berturut-turut  hanya kurang  dari  15%.  Hal  ini  sudah cukup  baik,  namun  perlu  lebih dioptimalkan lagi..

## 3.2. Saran
a. Harus dilakukan perubahan terhadap  Peraturan  Daerah  Kota Bandar  Lampung  Nomor  07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, perubahan dilakukan untuk menyesuaikan/mensinkronisasika n  materi  pengaturan  pajak  hotel dengan ketentuan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  dan    Peraturan
Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang  Jenis  Pajak  Daerah  yang Dipungut  Berdasarkan  Penetapan Kepala  Daerah  Atau  Dibayar Sendiri  Oleh  Wajib  Pajak.  Agar pemungutan  pajak  hotel  di  Kota Bandar  Lampung  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
b. Perlu dilakukan optimalisasi intensifikasi  pemungutan  pajak hotel  dengan  cara:  memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi  dan  menekan  biaya pemungutan,  dan  meningkatkan kapasitas  penerimaan  melalui perencanaan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirjo, Prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara . Ghalia
Indonesia. Jakarta.
Boediono. 2001. Perpajakan Indonesia. Penerbit Diadi Media. Jakarta.
Bruton, Richard, B. Ilyas, Wirawan.
2001. Hukum Pajak. Penerbit PT. Salemba Emban Patria.
Jakarta.
Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
Davey, K.J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
Hadjon, Philipus Mandiri, et all.
1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . Gajah
Mada University Press.
Ilyas, Wirawan B. & Richard Burton,
2007. Hukum Pajak Edisi 3 , Salemba Empat, Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir. 2004.
Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Penerbit Andi Offiset. Yogyakarta.
Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Slamet, Margono. 1997. Mahasiswa Dalam Membangun. Universitas Lampung. Press : Bandar Lampung.
Soemitro, Rochmat. 1991. Asas dan
Dasar Perpajakan I , PT.
Eresco, Bandung.
Ridwan, HR. 2006. Hukum Administrasi Negara . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Riwu Kaho, Josef. 1998. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Penerbit Rajawali Press. Jakarta.
Ronny, Tubagus Rahman Niti Baskara. 2002. Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik
Dalam Prospek Masa Depan
Otonomi daerah.
Waluyo, Wirawan B. Ilyas. 2002.
Perpajakan Indonesia. Penerbit PT. Salemba Emban Patria. Jakarta. Yuswanto. 1997. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemasukan Pajak Daerah Di Daerah
Tingkat II Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. Universitas Padjadjaran. Tesis. Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor 47, Tambahan lembaran Negara      Republik      Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah  beberapa  kali  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 4844). Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun
2004  Nomor  126,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 1438); Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 5049); Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 4737 ) ; Peraturan  Pemerintah  Nomor  91 Tahun  2010  tentang  Jenis  Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan  Penetapan  Kepala Daerah  Atau  Dibayar  Sendiri Oleh  Wajib  Pajak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Peraturan  Daerah  Kota  Bandar Lampung  Nomor  07  Tahun 2002  tentang  Pajak  Hotel. (Lembaran Daerah Kota Bandar  Lampung  Tahun  2002 Nomor 7 Seri B);