## MEMANTAPKAN LANDASAN HUKUM FORMIL SEBAGAI ALAT SINGKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Insan Tajali Nur Insan.tn@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

## ABSTRAK
Pengaturan  dalam  Perda  dihadapkan  pada  persoalan  bagaimana  agar  Perda  dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Namun tidak bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Salah  satu  permasalahannya  adalah Disharmoni  peraturan  perundang-undangan  mengakibatkan  terjadinya  perbedaan  penafsiran dalam  pelaksanaannya;  timbulnya  ketidakpastian  hukum;  peraturan  perundang-undangan  tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan disfungsi hukum, Secara de yure disharmoni peraturan perundang  -  Undangan  dibawah  dengan  peraturan  perundang-  undangan  diatasnya  merupakan bahan evaluasi. Tapi secara de facto, ada sejumlah Raperda berlandaskan pada aturan diluar tata urutan peraturan Perundangan.
Padahal  didalam  Pasal  7  ayat  2  Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  menegaskan Kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  sesuai  dengan  hierarki  yang  ada  dalam  ayat 1.Dilanjut  terkait  Pasal  140  ayat  (3)  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  telah  mengalami  perubahan  yang kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah,  menyebutkan  bahwa  Tata  cara  mempersiapkan  rancangan  Perda  yang  berasal  dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Kemudian Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut  mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
Berdasarkan  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,maka  Peraturan  Menteri Dalam Negeri ini menyalahi asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, karena seharusnya substansi tersebut merupakan materi muatan Peraturan Presiden selaku bagian dari Hierarkisitas Tata Urutan Peraturan Perundang - Undangan dan materi muatan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Kata Kunci: Hukum Formil, Peraturan Daerah, dan Asas Hirarkisitas.

## ABSTRACT
The regulation in the Regional Regulation is faced with the problem of how the Regional Regulation  can  regulate  the  affairs  of  authority  in  accordance  with  the  characteristics  of  the region.  But  it  does  not  conflict  with  the  higher  laws  and  regulations.  One  of  the  problems  is Disharmony  legislation  resulting  in  differences  in  interpretation  in  its  implementation;  the emergence  of  legal  uncertainty;  Legislation  is  not  carried  out  effectively  and  efficiently,  and legal  dysfunction,  in  a  disharmonic  manner,  the  rules  and  regulations  -  Invitation  under  the above laws and regulations is an evaluation material. But de facto, there are a number of draft regulations based on rules outside the order of the laws.
Whereas in Article 7 paragraph 2 of Act Number 12 of 2011 confirms the strength of the laws  of  the  legislation  in  accordance  with  the  hierarchy  in  paragraph 1.  Continued  related  to Article  140  paragraph  (3)  of  Law  Number  23  of  2014  concerning  the  Establishment  of Legislation  as  has  undergone  the  second  amendment  to  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number 9 of 2015 concerning Regional Government, states that the procedure for preparing a draft Regional Regulation from the Governor or Regent / Mayor is regulated by a Presidential Regulation.  Then  Article  141  paragraph  (2)  of  the  Law  on  Regional  Government  states  that further  Provisions  concerning  the  procedure  for  preparing  the  Regional  Regulation  are regulated in the DPRD Rules of Procedure.
Based  on  the  principle  of  the  formation  of  laws  and  regulations,  the  Minister  of  Home Affairs's regulation violates the principle of conformity between types and materials of content, because the substance should be the material of the contents of the Presidential Regulation as part  of  the  hierarchy  of  the  Order  of  Regulations  -  Invitation  and  the  contents  of  the  DPRD Rules of Procedure.
Keywords: Formulary Law, Regional Regulation, and Hierarchical Principle.

## PENDAHULUAN
Lebih dari satu dekade era
reformasi luasnya urusan Pemerintah daerah dalam menjalankan roda
pemerintahan  di  daerah  masing-masing dirasa  sangat  signifikan,  misalnya  yaitu dalam pembentukan peraturan daerah (selanjutnya disebut dengan perda).
Hal  tersebut  berimplikasi  pada  peningkatan banyaknya  produk-produk  hukum  daerah yang  dibentuk.  Namun  sangat  disayangkan tak  jarang  produk  hukum  daerah  yang dihasilkan  hanya  menjadi  dampak  atau semangat dari implementasi otonomi daerah  di  Indonesia  sehingga  banyak produk hukum yang kurang efektif.
Prof. Isrok dari Universitas Brawijaya menjelaskan dengan Mencontohkan bahwa perda yang
“bermasalah“dapat menurunkan minat investor  untuk  berinvestasi  di  daerah  baik itu secara langsung maupun tidak langsung. 1 Sebenaranya Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan  kepada  daerah  otonom  untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya  berdasarkan  karakteristik daerah  masing-masing  atau  menampakan kearifan  local (Local  Wisdom) .  Namun
1 Isrok,  Korelasi  Antara  Perda  Bermasalah Dengan  Tingkat  Investasi  Di  Daerah,  Jurnal  Hukum No.4,  Volume  16,  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya,  2009  dalam  https://  media.neliti.com/ media/ publications/ 35578-ID- urgensi- harmonisasi- dan- sinkronisasi- peraturan- daerah- dalam- pembentukan-  peratura.pdf  diakses  pada  tanggal  24 September 2017
demikian,  pengaturan  tersebut  tetap  tidak diperkenankan bertentangan
dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi dan kepentingan umum.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut, maka  pengaturan  dalam  Perda  dihadapkan pada persoalan bagaimana agar Perda dapat mengatur urusan kewenangan sesuai
dengan  karakteristik  daerahnya.  Namun tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal  ini  menjadikan  pemaknaan terhadap  sinkronisasi  dan  harmonisasi peraturan menjadi sangat penting. Pengaturan  mengenai  peraturan  daerah dalam  beberapa  Undang-  Undang  Republik Indonesiadan peraturan
perundang- undangan  dapat  mengakibatkan  adanya perbedaan penafsiran atau interpretasi.

## PERMASALAHAN
Menurut Novianto dalam Oka Mahendra, perbedaan penafsiran atau interpretasi  atau  disharmoni  peraturan perundang-undangan  akan  mengakibatkan munculnya permasalahan di dalam implementasinya. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut: 2 1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga  yang  berbeda  dan  sering dalam kurun waktu yang berbeda;Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan  berganti-ganti baik  karena  dibatasi  oleh  masa jabatan, alih tugas atau penggantian; 2. Pendekatan sektoral dalam pembentukan  peraturan  perundang- 2 Oka  Mahendra,  Harmonisasi  Peraturan
Perundang -undangan, http:// www.djpp. depkumham.  go.  id/  htn-dan-puu/  421-harmonisasi- peraturan-perundang-undangan.  dalam  html    dalam http:// perpustakaan.bappenas.go.id/ lontar/ file?file=digital /130881-[_Konten_]- Konten%
20C9218.pdf  diakses  pada  tanggal  24  September
2017
undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
3. Lemahnya  koordinasi  dalam  proses pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  melibatkan  berbagai
instansi dan disiplin hukum 3 ;
4. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan  peraturan  perundang- undangan masih terbatas; 5. Belum  mantapnya  cara  dan  metode yang  pasti,  baku  dan  standar  yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. 6. Disharmoni  peraturan  perundang- undangan  mengakibatkan:  terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; timbulnya ketidakpastian hukum; peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif danefisien, dan disfungsi  hukum,  artinya  hukum tidak  dapat  berfungsi  memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial,
penyelesaian  sengketa  dan  sebagai sarana  perubahan  sosial  secara  tertib dan teratur. 4
3 Contoh Kementerian Dalam Negeri RI merasa memiliki  kompetensi  dalam  memberikan  advis terhadap  Perda  Tentang  Organisasi  Pemerintahan Daerah  padahal  sepatutnya  Kementerian  lain  perlu diminta pendapatna terkait pemisahan, penggabungan atau penghilangan bidang- bidang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
4 Contoh  dalam  hal  konsideran  mengingat, sejumlah  Lembaga  penyelenggara  menganjurkan perlu  mencantumkan  Peraturan  Menteri  kedalam aturan tersebut, tetapi hal ini menjadi perdebatan dari sejumlah  lembaga  penyelenggara  lain  mengingat adanya penamaan nomenklatur dalam aturan dimaksud adalah produk regeling yang ruang lingkup hanya  kedalam  instansi.  Sehingga  sampai  saat  ini tidak ada  kepastian  hukum  atau  sumber  hukum  baku untuk menerangkan sejauh mana kedudukan Peraturan Menteri misal dapat dijadikan konsideran.

## PEMBAHASAN
A. Urgensi Harmonisasi Aturan Sebagai  Perwujudan  azas  Legi Inferiori derogate Legi Superiori Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan
perundang-undangan  yang  terkait  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  telah ada  dan  yang  sedang  disusun  yang mengatur  suatu  bidang  tertentu.  Proses sinkronisasi  peraturan  bertujuan  untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang  satu  dengan  peraturan  lainnya. Sinkronisasi  dilakukan  baik  secara  vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal  dengan  peraturan  yang  setara. 5 Adapun  tujuan  dari  kegiatan  sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai  bagi  penyelenggaraan  bidang tersebut secara efisien dan efektif.
Sinkronisasi  peraturan  perundang- undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
a. Sinkronisasi Vertikal
Dilakukan  dengan  melihat  apakah suatu  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dalam  suatu  bidang  tertentu  tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
Di  samping  harus  memperhatikan hierarki  peraturan  perundang-undangan, sinkronisasi vertikal harus juga
diperhatikan  kronologis  tahun  dan  nomor penetapan  peraturan  perundang-undangan yang bersangkutan.
b. Sinkronisasi Horizontal
5 http:// www.jombangkab.go.id/ index.php/ web/ entry/ sinkronisasi-peraturan-perundangan- undangan-di-kabupaten-jombang-menghindari- adanya-tumpah-tindih.htm l diakses  pada  tangal  27 September 2017
Dilakukan  dengan  melihat  pada berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  sederajat  dan  mengatur  bidang  yang sama  atau  terkait.  Sinkronisasi  horizontal juga  harus  dilakukan  secara  kronologis, sesuai  dengan  urutan  waktu  ditetapkannya peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan.
Secara  umum,  prosedur  sinkronisasi diawali  dengan  inventarisasi,  yaitu  suatu kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh  data  dan  informasi  tentang peraturan perundang-undangan terkait.
Selanjutnya  dilakukan  analisa  terhadap substansi. Harmonisasi  idealnya  dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan  undang-undang  mencakup  2 (dua) aspek sebagai berikut:
1. Pengharmonisasian  materi  muatan rancangan undang-undang dengan:
a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal; c. Undang-undang/harmonisasi horizontal;
d. Asas-asas peraturan perundang- undangan:
1) Asas pembentukan.
2) Asas materi muatan.
3) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang- undang yang bersangkutan.
2. Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan  peraturan  perundang- undangan yang meliputi: 1) Kerangka  peraturan  perundang- undangan;
2) Hal-hal khusus;
3) Ragam bahasa;
4) Bentuk rancangan peraturan
Perundang - undang.
Pengharmonisasian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 6 1. Pastikan  bahwa  rancangan  undang-
undang  mencantumkan  nilai-nilai filosofis  Pancasila  dan  pasal-pasal
rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. 2. Pastikan  bahwa  pasal-pasal  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah  dicantumkan  dengan  benar  dan pastikan  pula  bahwa  rancangan undang-undang  telah  selaras  dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar. 3. Gunakan istilah hukum atau
pengertian hukum secara konsisten.
4. Teliti  dengan seksama apakah materi muatan  rancangan  undang-undang telah  serasi/selaras  dengan  undang- undang lain terkait.
5. Pastikan  bahwa  asas-asas  peraturan perundang-undangan baik asas
pembentukan,  asas  materi  muatan, maupun  asas  lain  yang  berkaitan dengan  bidang  hukum  yang  diatur dalam  rancangan  undang-undang, telah  terakomodasikan  dengan  baik dalam rancangan undang-undang.
6. Pastikan  bahwa  pedoman  teknik penyusunan  peraturan  perundang-
6 Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang -undangan, http:// www.djpp.
depkumham.  go.  id/  htn-dan-puu/  421-harmonisasi- peraturan-perundang-undangan.  dalam  html    dalam http:// perpustakaan.bappenas.go.id/ lontar/ file?file=digital /130881-[_Konten_]- Konten%
20C9218.pdf  diakses  pada  tanggal  24  September 2017
undangan telah dipatuhi secara konsisten.
7. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah  sesuai  dengan  kaidah  bahasa Indonesia  yang  baik  dan  benar  serta mengunakan  pilihan  kata  yang  tepat, jelas dan pasti.
Pengharmonisasian rancangan undang-undang  yang  dilaksanakan  secara cermat  dan  profesional  akan  menghasilkan rancangan  undang-undang  yang  memenuhi syarat  sebagai  rancangan  undang-undang yang  baik.  Ada  8  (delapan)  kriteria  hukum yang  baik  menurut  Lon  Fuller  dalam Sirajuddin dkk 7 sebagai berikut:
1. Hukum  harus  dituruti  semua  orang, termasuk oleh penguasa negara;
2. Hukum harus dipublikasikan;
3. Hukum  harus  berlaku  ke  depan,  bukan berlaku surut;
4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui  dan  diterapkan secara benar;
5. Hukum  harus  menghindari  diri  dari kontradiksi-kontradiksi;
6. Hukum  jangan  mewajibkan  sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi;
7. Hukum  harus  bersifat  konstan  sehingga ada  kepastian  hukum.  Tetapi  hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah;
8. Tindakan  para  aparat  pemerintah  dan penegak  hukum  haruslah  konsisten dengan hukum yang berlaku.
7 Sirajuddin,  Legislative  Drafting  Pelembagaan Metode  Partisipatif  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-  Undagan,  (Malang:Setara  Press,  2015), hal 33-34.
B. Asas Peraturan Perundang- undangan Ketika  terdapat  dua  atau  lebih peraturan perundang-undangan yang mengatur  mengenai  hal  yang  sama,  akan berlaku asas atau prinsip peraturan
perundang-undangan.  Setidaknya  terdapat empat asas hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan:
1. Lex superior derogat legi inferiori.
Peraturan perundang-undangan bertingkat  lebih  tinggi  mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih  rendah,  kecuali  apabila  substansi peraturan  perundang-undangan  lebih  tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan  menjadi  wewenang  peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

## 2. Lex specialis derogat legi generalis
Asas  ini  mengandung  makna,  bahwa
aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan  aturan  hukum  yang umum.  Ada  beberapa  prinsip  yang  harus diperhatikan  dalam  asas  Lex  specialis derogat legi generalis:
a) Ketentuan-ketentuan  yang  didapati dalam  aturan  hukum  umum  tetap berlaku,  kecuali  yang  diatur  khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
b) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus  sederajat  dengan  ketentuan- ketentuan lex generalis (undang- undang dengan undang-undang).
c) Ketentuan-ketentuan lex specialis
harus berada dalam lingkungan hukum
(rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum  Dagang  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. 3. Asas  lex  posterior  derogat  legi
priori .
Aturan  hukum  yang  lebih  baru mengesampingkan  atau  meniadakan  aturan hukum  yang  lama.Asas  lex  posterior derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:
a. Aturan  hukum  yang  baru  harus sederajat  atau  lebih  tinggi  dari  aturan hukum yang lama;
b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.
Asas  ini  antara  lain  bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak  pastian  hukum.
Dengan  adanya  Asas  Lex  posterior  derogat legi  priori,  ketentuan  yang  mengatur pencabutan  suatu  peraturan  perundang- undangan  sebenarnya  tidak  begitu  penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak  akan  berlaku  lagi  pada  saat  aturan hukum  baru  mulai  berlaku.  Maksud  dari kegiatan  sinkronisasi  adalah  agar  substansi yang  diatur  dalam  produk  perundang- undangan  tidak  tumpang  tindih,  saling melengkapi  (suplementer),  saling  terkait, dan  semakin  rendah  jenis  pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannyaDari kutipan yang telah
dipaparkan  oleh  Hafiz  Andi  Sadewo ,Merupakan suatu kenyataan bahwa
pengharmonisasian  peraturan  perundang undangan  dalam  hal  ini  Perda  sebagian orang  dianggap  tidak  mempunyaiimplikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangansecara umum. Dengan  demikian  selama  tidak  terjadi masalah daripelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggara Negara tidak merasa memerlukan adanya suatu pengharmonisasian hukum. Masalah baru dirasakan oleh penyelenggaranegara apabila dalam pelaksanaan perundang-undangan  menemui kesulitan.Misalnya  telah  terjadi  duplikasi
antara peraturan perundang-undangan yangsederajat satu sama lain atau pertentangan  dari  sisi  hierarki  peraturan perundangundangan.Atas penjelasan tersebut  tidak  heran  bahwa  pihak  yang dirugikansebenarnya  ialah  masyarakat  itu sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingandengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut 8 . C. Konten  Kearifan  Lokal  (Perda) Tidak Diperkenankan Bertentangan  Pada  Pasal  7  Ayat  1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Esensi  dari  otonomi  daerah  adalah memberikan  kewenangan  kepada  daerah otonom  untuk  mengatur  urusan  yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik
daerah masing-masing.
Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak  diperkenankan  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  dan  kepentingan  umum.  Peraturan Daerah  sebagai  produk  hukum  daerah merupakan  sesuatu  yang  inherentdengan sistem  Otonomi  Daerah.Hal  ini  sebagai konsekuensi  dari  sistem  Otonomi  Daerah itu  sendiri  yang  bersendikan  kemandirian dan  bukan merupakan  suatu  bentuk kebebasan  suatusatuan  pemerintahan  yang merdeka.Kemandirian itu sendiri mengandung  arti  bahwa  Daerahberhak mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kewenangan  mengatur  disini  mengandung arti bahwa daerah berhak membuat
8 Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- Undangan,  Panduan  Praktis  Memahami  Perancangan Peraturan  Daerah,Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, hlm 203-252 Nasional/Bappenas,  Jakarta,  2005,  hlm  4-5 dalam  https://  media.neliti.com/  media/  publications/ 35578-ID-  urgensi-  harmonisasi-  dan-  sinkronisasi- peraturan-  daerah-  dalam-pembentukan-  peratura.pdf diakses pada tanggal 24 September 2017
keputusan hukum berupaperaturan
perundang-undangan,keberadaan  Peraturan
Daerah menjadi sesuatu yang mutlak dalam mengatur  urusanrumah  tangga  daerah, dalam  wadah  negara  kesatuan  yang  tetap menempatkan  hubunganPusat  dan  Daerah yang  bersifat  subordinat  dan  independen. Peraturan Daerah merupakankeputusan dalam  arti  luas,  sebagai  tujuan  untuk mengatur  hidup  bersama,  melindungi  hak dankewajiban  manusia  dalam  masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalammasyarakat  dan  mejaga  keselamatan dan  tata  tertib  masyarakat  di  daerah  yang bersangkutanatas  dasar  keadilan,  untuk mencapai  keseimbangan  dan  kesejahteraan umum. Secara substansial Peraturan Daerah mengatur  urusan  pemerintahan  yang  sangat luas,  sejalan  dengankehendak  undang- undang  yang  memberikan  otonomi  yang seluas-luasnya  kepada  daerah.Berkenaan dengan  hal  tersebut,  maka  pengaturan dalam  Perda  dihadapkan  pada  persoalan bagaimana  agar  Perda  dapat  mengatur urusan kewenangan sesuai dengan
karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi 9 .  Hal  ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan menjadi  sangat  penting.Sebagai  bukti  di Setiap  provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki karakteristik  akar  budaya  yang  cukup  kuat misal  Provinsi  Bali,  Yogyakarta,  Aceh, Papua  memiliki  karakteristik  tersendiri. Fungsi  dari  peraturan  daerah  itu  sendiri adalah:
1. sebagai  instrumen  kebijakan  untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan  sebagaimana  amanat  UUD 9 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI dalam http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/down load/10250/9924.  Diakses  tanggal  29  September 2017
NRI  Tahun  1945  dan  Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah.
2. sebagai  penampung  kekhususan  dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun,
pengaturannya  tetap  dalam  kerangka Negara  KesatuanRepublik  Indonesia yangg berlandaskan Pancasila dan  UUD 1945.
3. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
4. sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggidan Perda harus tunduk pada ketentuan  hierarki  peraturan  perundang- undangan.
Kedudukan Peraturan Daerah
sebagaimana yang tercantum dalam UU No 12  Tahun  2011  harus  dimaknai  sebagai bentuk  dari  suatu  derajat  sistem  peraturan perundang undangan yang berlaku. Dimana nomor  urut  satu  merupakan  derajat  yang paling tinggi dari system peraturan perundang  undangan  yang  berlaku  begitu seterusnya. Dalam konteks Peraturan Daerah  baik  Provinsi  maupun  Kabupaten/ Kota, merupakan derajat yang terendah dari jenis  peraturan  perundang  undangan  yang berlaku,  dengan  demikian  setiap  peraturan daerah  harus  mengikuti  apa  yang  telah digariskan oleh aturan yang  lebih atas serta tidak boleh bertentangan.
Analisis  terhadap  sinkronisasi  dan harmonisasi
pengaturan
mengenai
Peraturan Daerah menarik untuk dilakukan. Selain  melalui kajian  normatif, sinkronisasi peraturan  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  rendah  terhadap peraturan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  proses pembentukannya, Perda perlu melalui suatu prosedur awal sebagai tindakan pencegahan dari  tidak  atau  kurang  berdaya  gunanya suatu  produk hukum yang dibentuk dikemudian  hari,  upaya  tersebut  dilakukan
dengan melakukan pengkajian atas rancangan  perda  melalui  proses  yang disebut denganharmonisasi peraturan perundang-undangan (lihat pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Republik IndonesiaNomor  12  tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan)  Permasalahan  di  Daerah  adalah dalam pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangankhususnya Peraturan daerah, belum  terdapat  aturan  yang  jelas  dan  baku dalampelaksanaan harmonisasi yang mengatur  khusus  dan  spesifik  mengenai petunjukharmonisasi  peraturan  perundang- undangan  di  tingkat  daerah  sehingga tidakmenimbulkan  perbedaan  interpretasi mengenai harmonisasi perundang-undangan yang dijalankan di daerah 10 . Sebagai contoh terdapat Perda- PerdaProvinsi,  Kota  dan  Kabupaten  di
Kalimantan  Timur  yang  yang  saat  ini dianggap    keadaan  disharmonis  di  Provinsi ini adalah 11 :
10 Penulis berpendapat, kondisi Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  memang  belum memiliki  metode  dan  landasan  yang  ajeg  untuk memberikan  kepastian  pada  produk  hukum  daerah apakah  sudah  memiliki sinergisitas dengan  Peraturan yang  ada  diatasnya  atau  belum,  oleh  karena  itu ditahun  2015  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  selaku  Lembaga  Penyelenggara  Negara bertanggung  Jawab  t  urusan  Pemeritahan  Daerah berinisiasi  membuat  Peraturan  Dalam  Negeri  perihal menjabarkan  metode    mensinergikan  aturan  daerah dengan  aturan  diatasnya,  Persoalannya  adalah  jika ada  sejumlah  Perundang  Undangan  oleh  Lembaga Peyelenggara lain dengan konten yang berlainan pula prosedurnya,  apakah  Pemerintah  Daerah    mengikuti petunjuk  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  atau lembaga  public  lainnya,  contoh  Lihat  Pasal  88 Peraturan  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah terkait  perlunya  sinergisitas,  harmonisasi  dan singkronisasi  dengan  cara  fasilitasi  hanya  melalui  ke Kementerian  Dalam  Negeri  RI,  Jika  konten  dalam Perda  bertentangan  dengan  aturan  Kementerian Dalam Negeri, Bagaimana dengan Kementerian lain?
11 Dianggap disharmonisasi karena Pemerintahan  Daerah  Kalimantan  Timur  melihat materi muatan Perda yang ada belum memiliki aturan teknis yang mengkomodir kebutuhan daerah, kemudian  Pemerintah  Pusat  membuat  sejumlah
1. Perda Tentang Pembentukan Peraturan Daerah 2. Perda  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota 3. Penyelenggaraan  Jalan  Umum  dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan  Batubara  dan  Kelapa Sawit. 4. Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah Provinsi Kaltim Perda  Perda  yang  dianggap  sudah melalui Singkronisasi dan Harmonisasi antara lain 12 : 1. Perda tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Provinsi) 2. Perda  Fasilitasi  dan  Pencegahan
Narkotika
3. Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah
Letak  atau  posisi  dari  harmonisasi dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  berdasarkan  Undang-  Undang Republik  Indonesia  Republik  Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan  memang  belum  baku  dan  jelas ,belum  memuat  aspek-aspek  pengaturan yang  seharusnya  diharmoniskan  pada  suatu rancangan  peraturan  perundang-undangan (termasuk  salah  satu  diantaranya  perda), oleh  karena  tidak  diatur  secara  rinci  atau mendetail  dalam  suatu  bab  yangmengatur secara khusus tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  dalam  bab-bab
Peraturan  Setingkat  Menteri  yang  mengakomodir kebutuhan  yang  dimaksud.  Sehingga  Peraturan Menteri untuk saat ini menjadi sumber hukum dalam mengisi  konten  serta  sumber  hukum  formal  dari Perda  lihat  dalam  Program  Pembentukan  Perda Tahun 2017.
12 Perda  tersebut  sudah  melalui  tahapan Pengawasan  Preventif  vertical  berupa  harmonisasi, singkronisasi  dan  fasilitasi  kepada  Kementerian Dalam Negeri (lihat pasal 88 Permendagri Nomor 50 Tahun  2015  tentang  Pembetukan  Produk  Hukum Daerah).
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  tersebut  yang  tidak  memuat pengaturan  lebih  luas  dan  mendalam mengenai  harmonisasi  dan  sinkronisasi.
Salah  satu  bentuk  dari  penyelarasan  atau penyesuaian perda dengan peraturan perundang-undangan  lainnya  yaitu  dengan melakukan  pembatalan  perda  di  suatu daerah.  Bentuk  pembatalan  terhadap  perda tersebut  dapat  berupa  pembatalan  perda secara  keseluruhan  atau  pembatalan  atas beberapa pasal dan/atau ayat suatu Perda.
Bentuk pembatalan yang telah dijelaskan  sebelumnya  merupakan  salah satubentuk  pengujian  oleh  pemerintah. Bentuk  dari  legal norm  control  mechanism emudian  dapat  dibedakan  kedalam  2  (dua) jenis  pengendalian  norma  hukumyaitu  oleh lembaga  kehakiman  (pengadilan/yudisial) dan Pemerintah Pusat yaitu:
1. Pengujian perda oleh lembaga kehakiman/Judicial review Pengertian  judicial  review  itu  sendiri adalah pengujian peraturan perundangundangantertentu oleh hakim  (yudikatif),  hal  ini  berarti  hak atau kewenanganmenguji
(toetsingrecht) dimiliki  oleh  hakim. Pengujian tersebut dilakukanterhadap suatu ketentuan peraturan perundang- undangan terhadap peraturanperundang-undangan  yang lebih  tinggi  atau  terhadap  konstitusi sebagai hukumtertinggi, artinya judicial  review  dapat  dimiliki  oleh hakim di semua tingkat, ataudiberikan  secara  terpusat  kepada
Mahkamah  Agung  atau  Mahkamah Konstitusi 13
13 Deni  Daryatno,  Tinjauan  Yuridis  tentang Legalitas  Executive  Review  Terhadap  Peraturan Daerah  dalam  https://  media.neliti.com/  media/ publications/  35578-ID-  urgensi-  harmonisasi-  dan-
2. Pengujian  Perda  oleh  Pemerintah
(Executive preview/ review)
Bentuk  executive  review/  preview lazim  disebut  sebagai  pengawasan. Pengawasan  perda  tersebut  memiliki 2 (dua) model dalam pelaksanaannya diIndonesia.Pengawasan tersebut terdiri  atas  pengawasan preventif (pencegahan)dan pengawasan represif (penindakan).Pengawasan represif disebut denganexecutive review  dan  pengawasan  preventif yang dilakukan lazim disebut denganexecutive preview. Tidak tertutup  kemungkinan  kedua  jenis pengawasan  tersebutditerapkan  pada suatu  perda  yang  akan  diberlakukan ataupun  yang  telah  berlakumengikat masyarakat.

## D. Analisa  Terhadap  Singkronisasi
dan Harmonisasi Regulasi di Indonesia Berlandaskan Pada Produk  Hukum  lain  di  Luar  Pasal 7  ayat  1  Undang-  Undang  Nomor 12 Tahun 2011. Secara  vertikal,  analisis  sinkronisasi pengaturan mengenai peraturan daerah akan dilakukan antara Undang- Undang Republik Indonesia dengan Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun 2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum Daerah.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  tersebut  diatur  mengenai ketentuan formil pembentukan Perda secara rinci  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan, dan  pembahasan.  Sementara  Undang-
Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur
tahapan  pembentukan  Perda  secara  rinci. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri,  penyusunan  Prolegda  sebagai bagian dari tahapan perencanaan
sinkronisasi- peraturan- daerah- dalam-pembentukan- peratura.pdf diakses pada tanggal 24 September 2017
dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dan DPRD. Pada intinya mekanisme pelaksanaan  penyusunan  prolegda  tersebut identik dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (prolegnas). Pada tahapan penyusunan,
Permendagri  nomor  80  Tahun  2015 Tentang  Pembentukan  Produk  Hukum Daerah  mengatur  mekanisme  persiapan penyusunan  perda  di  Pemerintah  Daerah dan  Persiapan  Penyusunan  Perda  di lingkungan DPRD. Jika diselaraskan dengan  pengaturan  di  tingkat  nasional, persiapan penyusunan di lingkungan eksekutif  memang  merupakan  domain eksekutif,  namun  persiapan  penyusunan peraturan  perundang-undangan  di  legislatif merupakan  domain  legislatif  dan  diatur dalam peraturan lembaga legislatif (DPR).
Peraturan Menteri Dalam Negeri juga mengatur  mekanisme  pembahasan  Perda antara  DPRD  dan  Kepala  Daerah.  Norma- norma  yang  terdapat  di  dalam  Permendagri tersebut identik dengan bagaimana pembahasan  suatu  Rancangan  Undang- Undang Republik Indonesiaantara DPR dan Presiden, termasuk
tingkat-tingkat
pembahasannya  .Salah  satu  permasalahan pokok dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan  Produk    Hukum  Daerah adalah  tidak  ada  amanat  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia agar penjabaran pengaturan mengenai Pembentukan  Peraturan  Daerah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  lagi pula  Produk  hukum  ini  bukan  kategori memiliki  kekuatan  hukum  sebagai  bagian dari  hierarkisitas  dalam  Tata  Urutan Peraturan  Perundang-  Undangan  saat  ini dan  landasan hukum. Tidak bisa dipungkiri dari masa ke masa Peraturan Menteri selalu menjadi  bahan  yang  selalu  diperdebatkan
kehadirannya dalam Tata Urutan Perundang-  Undangan  namun  menjadi suatu  persoalan  jika  Peraturan  Menteri menjadi  bagian  dari  alat  singkronisasi aturan diabawahnya khusunya Perda.
Berikut  bukti  inkonsistensi  Tata  Urutan
Perundang-undangan  dari  Masa  ke  Masa terkait  dimasukan  atau  tidaknya  Peraturan Menteri bagian dari Tata Urutan Perundang- Undangan 14 : 1. Era  Kemerdekaan  (18  Agustus  1945 27 Desember 1949) -  Undang-Undang Dasar 1945 -  Undang-undang / Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- undang -  Peraturan Pemerintah -  Peraturan Menteri 2. Era  Republik  Indonesia  Serikat  (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) -  Konstitusi  Republik  Indonesia Serikat 1949 -  Undang-undang / Undang- undang Darurat -  Peraturan Pemerintah 3. Era  Berlakunya  UUDS  1950  (17 Agustus 1950 – 05 Juli 1959) -  Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 -  Undang-undang / Undang-
undang Darurat
-  Peraturan Pemerintah -  Keputusan Presiden -  Peraturan Menteri -  Keputusan Menteri -  Peraturan-peraturan Tingkat Daerah 4. Era Berlakunya Dekrit 05 Juli 1959 -  Undang-Undang Dasar 1945 -  Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 14 Sirajuddin dkk, Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undagan, (Malang:Setara Press, 2015)hal 47
-  Undang-undang / Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- undang -  Peraturan Pemerintah / Peraturan Presiden -  Keputusan Presiden -  Peraturan Menteri
-  Keputusan Menteri
Catatan:
a. Dekrit 05 Juli 1959 yang  mengakhiri pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dikukuhkan  secara  aklamasi  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  pada tanggal  22  Juli  1959  (sebagaimana tercantum  dalam  Lembaran  Negara No. 75 tahun 1959)
b. Pada  tanggal  26  Nopember  1959 Presiden  Soekarno  pernah  mengirim Surat  Presiden  kepada  Ketua  DPR No. 3639/HK/1959 yang melatarbelakangi pembentukan Penetapan  Presiden  (Penpres)  dan Peraturan Presiden (Perpres). 5. Era  Berlakunya  Tap.  MPRS  No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum  DPR-GR  Mengenai Sumber  Tertib  Hukum  Republik Indonesia  (Jo.  Tap.  MPR  No.
V/MPR/1978)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat - Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Instruksi Presiden
- Peraturan Pelaksana Lainnya: (seperti  Keputusan  Menteri  dan Instruksi Menteri) 6. Era  Berlakunya  Tap.  MPR  No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat - Undang-undang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan Daerah
7. Era  Berlakunya  Pasal  7  UU.  No.  10 Tahun  2004  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 - Undang-undang / Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah
8. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal  7  ayat  1  Undang-  Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan  Peraturan  Perundang Undangan  terdiri atas: - Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Didalam  Pasal  7  ayat  2  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan  Kekuatan  hukum  Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang ada dalam ayat 1.Dilanjut terkait Pasal 140  ayat  (3)  Undang-  Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana  telah  mengalami  perubahan yang kedua dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Tata cara mempersiapkan  rancangan  Perda  yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.
Kemudian  Pasal  141  ayat  (2)  Undang- Undang  Pemerintah  Daerah  menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara  mempersiapkan  rancangan  Perda diatur  dalam  Peraturan  Tata  Tertib  DPRD. Berdasarkan  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan,maka
Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  ini  menyalahi  asas kesesuaian  antara  jenis  dan  materi  muatan, karena seharusnya substansi tersebut
merupakan materi muatan Peraturan Presiden  selaku  bagian  dari  Hierarkisitas Tata Urutan Peraturan Perundang- Undanngan  dan  materi  muatan  Peraturan Tata Tertib DPRD. Salah  satu  contoh  bahwa  Peraturan
Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015 dianggap bekerja tidak sesuai pada kedudukannya sebagaialat untuk sinkronisasi  dan  harmonisasi  dapat  dilihat pada  pasal  8  Undang-  Undang  Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan : “ 1.   Jenis  Peraturan Perundang-undangan selain  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7  ayat  (1)  mencakup  peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri, badan,  lembaga,  atau  komisi  yang setingkat  yang  dibentuk  dengan Undang- Undang Republik Indonesiaatau Pemerintah atas perintah  Undang-Undang,  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau yang setingkat. d) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat  sepanjang  diperintahkan oleh  Peraturan  Perundang-undangan yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan kewenangan.” Penjelasan
Ayat 1
“Yang  dimaksud dengan  “Peraturan Menteri”  adalah  peraturan  yang  ditetapkan oleh  menteri  berdasarkan  materi  muatan dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan tertentu dalam pemerintahan.
Ayat (2) Yang dimaksu dengan  “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan
urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”
Sebagaimana  diamanatkan oleh Undang- Undang Republik Indonesia
Pemerintahan  Daerah.  Hal  yang  sama  juga diamanatkan  oleh  Undang-  Undang  Nomor 12  tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-  Undangan,  yaitu dengan  Peraturan  Presiden  dan  Peraturan DPRD,  bukan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri.  Dari  penjabaran  sisi  normative sudah  jelas  bahwa  Peraturan  Menteri bukanlah  sebagai  landasah  hukum  yang tepat  untuk  alat  untuk  singkronisasi  dan harmonisasi.  Dari  ketentuan  ini  dapat dijelaskan  bahwa  peraturan  menteri  lahir karena  urusan  tertentu  dalam  pemerintahan yakni  urusan  –urusan  yang  telah  menjadi urusan  kementerian  itu  sendiri  dan  urusan yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan  baik  undang  undang, peraturan  pemerintah  maupun  peraturan
presiden.  Meskipun  demikian  tidak  semua kementerian mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan menteri, hanya menteri-  menter  iyang  memimpin  suatu lembaga saja yang berhak untuk mengeluarkan  Peraturan  Menteri,    tidak seperti  halnya  menteri  koordinator  karena sifatnya hanya kordinasi saja antar kementerian. Menurut O.Hood Philips yang pendapatnya  dikutip  oleh  Anna  Erliana menyatakan  Baik  menteri,  pemerintah daerah  dan  badan-badan  publik  lainnya, hanya  sah  melaksanakan  wewenangnya dalam  batas-batas  yang  diberikan  undang- undang  kepadamereka.  Keputusan  yang dibuat  mungkin  melebihi  wewenang  dan menjadi ultra vires karena badan administrasi  melakukan  transaksi  dengan persoalan  diluar  wewenangnya  ini  disebut substantif  ultra  vires,  atau  karena  gagal mengikuti  prosedur  yang  ditentukan  maka tindakannya disebut prosedural ultra vires. 15
Selanjutnya  di  dalam    Pasal  7  ayat 1  Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  2011 secara  jelas  terlihat  posisi  atau  kedudukan Peraturan Menteri tidak dicantumkan dalam Hirarkhi  Peraturan  Perundangundangan, sehingga  tidak  dapat  dipastikan  secara normatif  posisi  peraturan  menteri  lebih tinggi  atau  lebih  rendah  dari  peraturan daerah,  baik  provinsi  maupun  kabupaten/ kota ,sedangkan penjenjangan antara peraturan daerah provinsi dengan
kabupaten/  kota  hirarkhinya  cukup  jelas.
Makna hirarkhi itu sendiri tidak lain adalah penjenjangan setiap jenis PeraturanPerundang-undangan yang didasarkan  pada  asas  bahwa  Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  rendah tidak boleh
bertentangan dengan PeraturanPerundang-undangan  yang  lebih tinggi.
15 http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/artic le/download/10250/9924.Diakses tanggal 29 September 2017
E. Kedudukan Peraturan  Menteri Dikaitkan Ilmu Perundang- Undangan Menurut  B.  Hestu  Cipto  Handoyo 16 Ilmu Perundang-undangan merupakan cabang  dari  ilmu  hukum  yang  secara khusus  objek  kajiannya  adalah  meneliti tentang gejala peraturan peraturan perundang-undangan yakni setiap
keputusan  tertulis  yg  dikeluarkan  oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  mengatur tingkah  laku  manusia  yang  bersifat  dan berlaku mengikat umum.
Ciri-ciri peraturan perundang-undangan :
 Peraturan perUUan berupa keputusan tertulis,  jadi  mempunyai  bentuk  atau format tertentu.
 Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh  pejabat  yang  berwenang,  baik ditingkat  pusat  maupun  di  di  tingkat daerah.  Pejabat  yang  berwenang yang  dimaksud  adalah  pejabat  yang ditetapkan  berdasarkan  ketentuan yang berlaku baik berdasarkan atribusi maupun delegasi.
 Perturan  PerUUan  tersebut  berisi aturan pola tingkah laku.
 Peraturan PerUUanb mengikat secara umum umum, tidak ditujukan kepada seseorang  atau  individu  tertentu (tidak bersifat individual).
 Peraturan  perUUan  berlaku  secara terus  menerus  (dauerhafing)  sampai diubah,  dicabut  atau  digantikan dengan  peraturan  perUUan  yang baru.
a. Kelebihan Dan Kelemahan Peraturan Perundang-Undangan 17 :
- Kelebihan peraturan PerUUan (hukum tertulis) :
1. Mudah dikenali, diketemukan kembali maupun ditelusuri.
16 B.  Hestu  Cipto  Handoyo,  Prinsip-  Prinsip Legal  Drafting  dan  Desain  Naskah  Akademik (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2008).hal 5
17 Ibid . hal 56-57
2. Lebih memberikan kepastian hukum 3. Memungkinkan  untuk  diperiksa dan diuji 4. Pembentukan dan pengembangannya dapat direncanakan. b. Kelemahan Peraturan PerUUan (hukum tertulis): 1. Terkesan kaku 2. Kurang lengkap. Selain itu juga dalam rangka menyusun dan membentuk peraturan perundang- undangan selain perlunya penguasaan ilmu perundang-undangan seorang legal drafter juga harus memperhatikan  norma  ataukaidah  hukum sebagai  dasar  pembentukan  per  Undang- Undangan  tersebut.Kaidah  atau  norma hukum  pada  pokoknya  dapat  diartikan adalah pengambilan keputusan yang ditetapkan  oleh  fungsi-fungsi  kekuasaan negara  yang  mengikat  subyek  hukum dengan  hak-hak  dan  kewajiban  hukum  yg berupa larangan, keharusan maupun kebolehan.Produk  pengambilan  keputusan tersebut dapat dibedakan dengan tiga istilah yaitu 18 :
1. Pengaturan yg menghasilkan peraturan (regels) 2. Penetapan yg menghasilkan ketetapan atau keputusan (beschickkings)
3. Penghakiman  atau  pengadilan  yang menghasilkan putusan (vonis).
c. Bentuk-Bentuk Norma Hukum :
 Umum  dan  individual:  norma  ini dilihat dari sasaran atau subyek yang dituju.  Individu,  beberapa  orang  atau sekelompok orang tertentu
 Abstrak  dan  konkrit:  Abstrak  atau konkritnya  suatu  norma  ditentukan
18 Rahmat  Trijono,  Dasar-  Dasar  Ilmu Pengetahuan  Perundang-  Undangan,(Jakarta,Papas Sinar Sinanti,2014) hal 37
oleh  bentuk  perbuatan  yang  diatur, mujarad (tak berwujud) atau nyata.
 Einmahlig  dan  dauerhaftig:  Norma hukum  ini  dapat  dilihat  dari  masa berlakunya. Einmahlig (berlaku sekali  selesai)  dan  dauerhafting secara  terus  menerus  sampai  ada peraturan baru yang menggantikannya.  Menurut  D.W.P. Ruiter,  dalam  kepustakaan  di  Eropa Kontinental yang dimaksud peraturan perundang-undangan yaitu mengandung 3 unsur : a. Norma hukum (rechtnorm)
b. Berlaku  ke  luar  (naar  buiten werken) dan
c. Bersifat  umum  dalam  arti  luas (algemeenheid in ruime zin). 19
d. Pihak Yang Dikenakan Suatu Norma
Ruiter  berpendapat  bahwa  didalam peraturan  perundang-undangan  tradisi  yang hendak membatasi berlakunya norma hanya bagi  mereka  yang  tidak  termasuk  dalam organisasi  pemerintahan.  Norma  hanya ditujukan  kepada  rakyat,  baik  dalam hubungan  antar  sesama  maupun  antara rakyat  dan  pemerin  tah.  Norma  yang mengatur  hubungan  antar  bagian-bagian organisasi  pemerintahan  dianggap  bukan norma yang sebenarnya dan hanya dianggap norma organisasi. Oleh karena itu norma  hukum  dalam  peraturan  perundang- undangan selalu disebut ”berlaku ke luar” 20
Mengenai  berlakunya  norma  Ruiter Sebagaimana  dikutib  oleh  Maria  Farida Indrati S berpendapat:
“Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan  terdapat  tradisi  yang hendak membatasi berlakunya norma hanya bagi  mereka  yang  tidak  termasuk  dalam organisasi  pemerintahan.  Norma  hanya
19 Sirajuddin dkk, Legislative Drafting
Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undagan, (Malang:Setara Press, 2015)hal 39-42
20 Ibid
ditujukan  kepada  rakyat,  baik  dalam hubungan sesamanya, maupun antara rakyat dan  pemerintah.  Norma  yangmengatur hubungan  antar  bagian-bagian  organisasi pemerintahan  dianggap  bukan  norma  yang sebenarnya,  dan  hanya  dianggap  norma organisasi,  oleh  karena  itu,  norma  hukum dalam peraturan perundang-undangan selalu disebut “berlaku keluar”. 21 Lembaga atau
pejabat yang
berwenang,  baik  ditingkat  pusat  atau  di tingkat  daerah  yang  dibentuk  berdasarkan kewenangan  Perundang  Undangan,  baik bersifat  atribusi  maupun  bersifat  delegasi. Undang-Undang  Dasar  1945  Perubahan, Konstitusi  Indonesia  menyebut  lembaga- lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk membentuk  peraturan  perundang-undangan meliputi:
a. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR)  yang  berwenang  mengubah danmenetapkan Undang-Undang Dasar. b. Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) yang memegang kekuasaan membentukUndang-Undang  dengan persetujuan bersama Presiden. c. Presiden  yang  berhak  mengajukan rancangan  Undang-Undang  kepada DPR, menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang,Peraturan Pemerintah,
d. Pemerintahan  Daerah  yang  berhak menetapkan  Peraturan  Daerah  dan Peraturan Lain.
Melihat  pengaturan  dalam  batang tubuh  UUD  1945  perubahan,  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  serta
Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana  telah  mengalami  Perubahan yang  kedua  Undang-  Undang  Nomor  9
21 Maria  Farida  Indrati  S,  Ilmu  Perundang- undangan,  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan, op.cit.hlm.36  dalam  http://  jurnal.untan.ac.id  / index.php/  nestor/  article/  download/  10250/  9924 .Diakses tanggal 29 September 2017
Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Hukum Positif  Indonesia  tidak  menyinggung  sama sekali  dan  tidak  memberikan  kewenangan atribusi  maupun  delegasi  kepada  menteri untuk membentuk Peraturan Menteri. Selain  itu  Peraturan  Menteri  pun  bukanlah aturan  berjenis  “regeling  murni”  ,karena aturan  tersebut  dibuat  untuk  hal  tertentu oleh  instansi  (tidak  berlaku  keluar)  dan bidang  tertentu(khusus).Sehingga  Peraturan Menteri  tidak  dapat  dikatakan  sebagai landasan  hukum dan  tidak  perlunya dicantumkan kedalam konsideran mengingat dalam aturan dibawahnya kecuali aturan yang berjenis ketetapan.

## PENUTUP KESIMPULAN
Bahwa    perlunya  Singkornisasi  dan Harmonisasi  dari  Peraturan  Perundang- Undangan  diatas  kepada  aturan  dibawah disesuaikan  dengan  amanah  Peraturan Perundang-  Undangan  yang  ada,  misal Peraturan Daerah sepatutnya mengacu pada Peraturan Presiden, hal ini sebagai konsistensi  Penyelenggara  Negara  dalam menegakkan asas Negara hukum.
bahwa  peraturan  menteri  merupakan suatu peraturan perundangan-undangan tetapi  tidak  mempunyai  kategori  dan levelitas  dalam  hierarkisitas  Peraturan
Peundang-  Undangan  yang  tertuang  dalam
Pasal  7  ayat  1  Undang-  Undang  Nomor  12
Tahun 2011 , sehinggamemasukkan
peraturan  menteri  di  dalam  konsiderans “mengingat”  dalam  suatuperaturan  daerah dianggap kurang tepat dalam normatif yang berakibat  tidak  ada  kepastian  hukum peraturan daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Literatur:
Sirajuddin dkk, Legislative Drafting Pelembagaan  Metode  Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undagan , (Malang: Setara Press, 2015),
B.  Hestu  Cipto  Handoyo, Prinsip-  Prinsip Legal  Drafting  dan  Desain  Naskah Akademik (Yogyakarta:  Universitas
Atma Jaya, 2008). Rahmat  Trijono, Dasar-  Dasar  Ilmu Pengetahuan Perundang- Undangan ,(Jakarta ,Papas Sinar Sinanti,2014) Perundang-Undangan: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  9  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia  Nomor  80  Tahun  2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

## Link/Elektronik Literatur
Isrok,  Korelasi  Antara  Perda  Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Di Daerah, Jurnal  Hukum  No.4,  Volume  16, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009 dalam https://
media.neliti.com/ media/ publications/ 35578-ID- urgensi- harmonisasi- dan- sinkronisasi-
peraturan- daerah- dalam- pembentukan-  peratura.pdf  diakses pada tanggal 24 September 2017 Oka  Mahendra,  Harmonisasi  Peraturan Perundang -undangan, http:// www.djpp.  depkumham.  go.  id/  htn- dan-puu/ 421-harmonisasi- peraturan-perundang-undangan.
dalam html dalam http:// perpustakaan.bappenas.go.id/  lontar/ file?file=digital  /130881-[_Konten_]- Konten%  20C9218.pdf  diakses  pada tanggal 24 September 2017
http://www.jombangkab.go.id/index.php/ web/  entry/  sinkronisasi-peraturan- perundangan-undangan-dikabupaten- jombang-menghindari-adanya tumpah-tindih.html diakses pada
tangal 27 September 2017
Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-
Undangan, Panduan Praktis Memahami  Perancangan  Peraturan Daerah,Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  RI,  Jakarta, 2011, hlm 203-252
Nasional/Bappenas,  Jakarta,  2005,  hlm  4-5 dalam https:// media.neliti.com/ media/ publications/ 35578-ID- urgensi- harmonisasi- dan-
sinkronisasi- peraturan- daerah- dalam-pembentukan- peratura.pdf
diakses  pada  tanggal  24  September 2017 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian  Hukum  Dan  HAM  RI dalamhttp://jurnal.untan.ac.id/index.p
hp/nestor/article/download/10250/99
24.  Diakses  tanggal  29  September 2017
Maria  Farida  Indrati  S,  Ilmu  Perundang- undangan,  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi Muatan,  op.cit.hlm.36  dalam  http:// jurnal.untan.ac.id / index.php/ nestor/ article/  download/  10250/  9924 .Diakses tanggal 29 September 2017