TINJAUAN ETIS KRISTEN

## TERHADAP POLITISASI AGAMA DI INDONESIA

## Kurnia Sondang Lumban Gaol

## PENDAHULUAN
Hubungan  antara  agama  dengan  politik,  menurut  Machavelli  bahwa  peran agama  yang  terpenting  ialah  menjadi  alat  kekuasaan  politik.  Agama  harus  berperan sebagai  alat  pemersatu  yang  mempersatukan  seluruh  rakyat  dalam  ketaatan  dan kesetiaan  terhadap  penguasa  demi  kejayaan  negara.  Agama  harus  menjadi  alat pengaruh,  alat  kekuasaan  dan  alat  pengawasan  di  tangan  sang  penguasa  terhadap mereka  yang  dikuasai. 1 Pandangan  tersebut  tentu  tidak  benar,  karena  Machiavelli tidak memandang agama secara teologis.
Terjadinya  politisasi  agama  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kebangkitan  agama besar  pada  akhir  abad  ke-20.  Kebangkitan  agama  tersebut  ditandai  dengan  gerakan keagamaan  yang  terjadi  di  hampir  semua  negara  di  dunia.  Kesadaran  beragama bangkit  bersamaan  dengan  gagal  dan  hancurnya  negara-negara  yang  menganut paham komunisme. 2 Selanjutnya, Stevri I. Lumintang menyatakan:
Kebangkitan  agama-agama  besar  di  dunia  ditandai  dengan  banyaknya tulisan-tulisan berupa buku-buku agama  yang dipublikasikan oleh hampir semua  agama.  Selain  itu  media  elektronika  seperti  televisi  dan  jaringan internet,  banyak  memuat  berita-berita  bernuansa  agama.  Kebangkitan agama  juga  terlihat  melalui  organisasi-organisasi  politik,  sosial  dan ekonomi  yang  berbasiskan  agama,  bukan  hanya  di  tingkat  regional  dan nasional, melainkan juga di tingkat internasional. 3
Dengan  demikian  bahwa  spirit  perjuangan  atas  nama  agama  menguasai berbagai bidang kehidupan manusia. Demikian juga dengan di Indonesia.
Di Indonesia kebangkitan agama ditandai dengan berdirinya banyak bangunan ibadah,  maraknya  kegiatan-kegiatan  agama  yang  bersifat  masa.  Bahkan berdirinya gerakan-gerakan ekonomi yang bernuansa agama seperti bank-bank bernuansa  agama  tertentu.  Bukan  hanya  gerakan  ekonomi,  juga  politik  seperti yang ditandai dengan maraknya partai-partai yang berbasiskan agama yang ada di  Indonesia,  seperti  PKB,  PAN,  PBB,  dan  PKS.  Tidak  ketinggalan  bidang pendidikan dan hukum digarami oleh agama, sehingga hampir tidak ada bidang yang tidak diagamaisasikan. 4
1 J.H.  Rapar, Filsafat  Pilitik:  Plato,  Aristoteles,  Augustinus,  Machiavelli ,  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 474-475
2 Stevri Indra Lumintang, Re-Indonesianisasi Bangsa (Batu: Departemen Multi-Media YPPII, 2009), h.447
3 Ibid., h.448
4 Ibid., h.448-449
Missio Ecclesiae , 5(1), April  2016, 35-51

## BAB  I POLITISASI AGAMA DI INDONESIA
Konsekuensi terlibatnya agama dalam setiap sendi kehidupan, politisasi agama telah  menjadi  hal  yang  berpotensi  untuk  terjadi. Dalam  masyarakat  Indonesia  yang religius  dan  paternalistis,  penggunaan  dan  penyalahgunaan  agama  merupakan  cara yang masih dirasakan paling baik Contoh mobilisasi masyarakat dengan melibatkan agama,    “Poros  Tengah”,  koalisi  beberapa  partai  Islam  yang  dimotori  oleh  Amien Rais  pada  tahun  1999  berhasil  membawa  Abdurrahman  Wahid (Gus  Dur)  menjadi presiden RI. Tetapi, pada akhirnya, Amien Rais jugalah yang menjatuhkan Gus Dur pada tahun 2001.
Bahkan  demi  kepentingan  tertentu,  para  propagandis  tidak  segan-segan “menjual” ideologi partainya demi kepentingan sesaat. Sebagai contoh, hal ini terjadi saat  sejumlah  parpol  yang  menolak  kehadiran  Presiden  wanita  karena  bertentangan dengan  syariat,  visi  dan  platform  partai.  Tindakan  diskriminatif    PPP  dan  Poros Tengah  yang  menolak  kepemimpinan  wanita  bukan  hanya  sekedar  wacana,  tetapi merupakan  kenyataan  dalam  melakukan  manuver  dan  propaganda  politik.  Namun kelompok  ini  kemudian justru  mendukungnya  demi  kekuasaan  dan  alasan  strategis. Hal ini sangat jelas menunjukkan sikap yang tidak konsisten dalam memperjuangkan visi  ideologis  yang  sering  digembar-gemborkan.  Mereka  telah  mempolitisir  agama yang berakibat rusaknya agama itu sendiri.
Cara  lain  propaganda  politik  adalah  dengan  mendisain  simbol  dan  citra, baik langsung  maupun  melalui  media.  Satu  kelompok  berusaha  menyeret-nyeret  tokoh agama,  pemerintah,  atau  kelompok  tertentu  untuk  berpihak  kepada  mereka.  Hal  ini bukan  hanya  menciterakan  ketidakmandirian  parpol  itu  dan  menimbulkan  tindakan diskriminatif  terhadap  kelompok  lain,  tetapi  juga  sangat  berpotensi  memunculkan pertentangan yang lebih buruk pada kelompok masyarakat awam.
Kegiatan berpolitik menjadikan agama sebagai medan pertarungan politis, bisa membawa  banyak  dampak  negatif  seperti  perusakan  rumah  ibadah  atau pengadudombaan golongan umat beragama. Meskipun bahaya ini bukanlah hal yang khas  di  Indonesia,  tetapi  dalam  sejarah  bangsa  kita,  isu-isu  seperti  negara  Islam, SARA, mayoritas-minoritas, bahaya islamisasi atau kristianisasi, turut menggalakkan kegiatan  untuk  mempolitikkan  agama  dan  memberi  kesan  khas  kepada  sejarah bangsa  kita  bahwa  agama  merupakan  problem  nasional  yang  paling  mendasar  oleh karena  pluralisme  agama  di  tanah  air.  Padahal,  isu-isu  itu  yang  merupakan  bagian dari  politisasi  agama  bukan  tumbuh  di  kalangan  rakyat  biasa  yang  bertahun-tahun hidup damai dan rukun di satu wilayah di antara golongan yang berbeda agama oleh karena  ikatan  kekeluargaan  umpamanya,  tetapi  tumbuh  di  kalangan  elite  yang bermain  politik,  baik  secara  lokal  maupun  secara  nasional.  Pertarungan  politik mereka  yang  justru  mengambil  tempat  di  atas  panggung  kehidupan  beragama, semata-mata  merupakan  perang  kuasa  yang  sama  sekali  tidak  mempedulikan keutamaan berpolitik yang dilatar-belakangi oleh nilai moral-religius dari agama apa pun. 5
5 Agama dan Politik , http:/www.Ambil-free.com, 15 Mei 2010
Praktik  politisasi  agama  dan  identitas  lain  adalah  ketika  RUU  Pornografi dibahas  di  parlemen  pada  2007-2008.  Semua  bangunan  logika  RUU  yang  disahkan menjadi UU No 44/2008 akhir 2008 tidak ada yang rasional, baik dari segi filosofis, sosiologis,  maupun  yuridis.  Namun,  dengan  keyakinan  akan  meraih  keuntungan politik  besar  pada  pemilu  legislatif,  parlemen  memaksakan  diri  mengesahkan  RUU ini  menjadi  UU.  Namun  yang  terjadi  pada  Pemilu  2009  bahwa  hanya  tiga  besar diduduki  partai-partai  nasionalis.  Kemenangan  Demokrat  bukan  karena  mengusung RUU  Pornografi  dan  kecerdasan  melakukan  politisasi,  tetapi  karena  faktor ”keberhasilan” kinerja SBY yang berhasil dikomunikasikan kepada publik.
Politisasi  agama  terjadi  juga  di  kalangan  kristiani,  di  mana  institusi  Kristen berkolaborasi dengan kekuasaan di berbagai daerah, para pejabat gerejawi di tingkat lokal  dengan  senang  hati  menempatkan  diri  atau  ditempatkan  sebagai  pelayan kekuasaan. 6 Dengan  demikian  kekristenan  menjadi  sekedar  alat  legitimasi  bagi kekuasaan.  Tidaklah  mengherankan  jika  pada  pilpres  2009,    untuk  mendapatkan dukungan, maka Jusuf Kala (JK) dan Wiranto berkunjung ke kantor PGI di Jakarta. Keduanya  berdialog  dengan  pimpinan  aras  nasional  Kristen  tersebut  perihal pencalonan  mereka  sebagai  presiden  dan  wakil  presiden.  Tujuannya  supaya didukung dan dipilih oleh umat Kristen. 7
Politisasi  agama  tidak  sesuai  dengan  semangat  kebangkitan  Nasional, semangat  sumpah  pemuda,  cita-cita  kemerdekaan  dan  perjuangan  reformasi. Indonesia  adalah  negara  Pancasila,  bukan  negara  sekuler,  dan  bukan  teokrasi. Dengan  demikian,  suatu  agama  tidak  bisa  dipaksakan  untuk  menjadi  dasar  negara Indonesia.  Sebaliknya  Indonesia  adalah  negara  yang  menghargai  toleransi  dan menjunjung  hak-hak  asasi.  Dalam  kehidupan  demokrasi  seharusnya  agama  jangan sampai  dijadikan  komidat  politik.  Apabila  hal  itu  dilakukan,  maka  telah  terjadi kelumpuhan  hati  nurani  dan  akal  sehat  di  lingkungan  para  politisi.  Menjadikan agama  sebagai  kendaran  politik  merupakan  sebuah  pengkhianatan. 8 Lalu bagaimanakah  sikap  etis  Kristen  terhadap  politisasi  agama  di  Indonesia?  Itulah pokok bahasan tulisan ini.
6 Einar M. Sitompul (Ed.), Teologi politik: Agama-agama dan Kekuasaan , (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan PGI, 2004), h.4
7 “Siapa  pemimpin  Nasional  Pilihan  Warga  Gereja?” Sorotan  Utama  dalam  Narwastu Pembaruan , No. 68, (Juli 2009), h.24
8 Eksploitasi Agama, http://www.beritapagi.co.id/read.php, 15 Mei 2010

## BAB II DEFINISI, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB, BENTUK-BENTUK, DAN DAMPAK POLITISASI AGAMA DI INDONESIA
Pembahasan  bab  dua  ini  adalah  tentang  Definisi  Istilah Politisasi  Agama , Faktor-faktor Penyebab Politisasi Agama, Bentuk-bentuk Politisasi Agama, dan Apa saja Dampak dari Politisasi Agama di Indonesia.

## Definisi Istilah Politisasi Agama
Istilah politisasi berasal  dari  kata  dasar politik ,  yang  berarti  1) pengetahuan mengenai  ketatanegaraan  atau  kenegaraan ;  2) segala  urusan  dan  tindakan mengenai  pemerintahan  negara  atau  terhadap  negara  lain ;  3) cara  bertindak kebijaksanaan . 9 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian politisasi , adalah hal  membuat  keadaan  (perbuatan,  gagasan,  dsb)  bersifat  politis . 10 Politis berarti bersifat  politik;  bersangkutan  dengan  politik . 11 Kata agama berarti sistem,  prinsip kepercayaan  kepada  Tuhan  (dewa,  dsb)  dengan  ajaran  kebaktian  dan  kewajiban- kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu . 12
Dengan  demikian  secara  literal  arti politisasi  agama adalah prinsip kepercayaan  kepada  Tuhan  dan  kewajiban-kewajiban  yang  bertalian  dengan kepercayaan  menjadi  bersifat  politis . Politisasi  agama mempunyai  pengertian sebagai aksi atau praktik  politik ,  ataupun sebuah  gerakan  politik  yang  dilakukan dengan  mengeksploitasi  agama  dengan  menjadikan  agama  sebagai  kendaraan politik untuk merebut kekuasaan politik . 13
Pengertian lain dari politisasi agama adalah sebagai berikut:
Politisasi  agama  adalah  politik  manipulasi  mengenai  pemahaman  dan pengetahuan keagamaan/kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda,  indoktrinasi,  kampanye,  disebarluaskan,  sosialisasi  dalam wilayah  public  dilaporkan  atau  diinterpretasikan  agar  terjadi  migrasi pemahaman,  permasalahan  dan  menjadikannya  seolah-olah  merupakan pengetahuan  keagamaan/  kepercayaan  dalam  upaya  memasukkan kepentingan  sesuatu  ke  dalam  agenda  politik  pemanipulasian  masyarakat atau kebijakan publik. 14
Dari  pengertian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  politisasi  agama  adalah sesuatu  yang  sengaja  dilakukan  dan  telah  melalui  proses  yang  matang  dalam perencanaannya.  Politisasi  agama  memberikan  ruang  untuk  sebuah  bentuk
9 Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.886
10 Lukman Ali, …h. 887
11 Ibid.
12 Ibid., h. 10
13 Leo Yohan Wemay, Sikap Etis Kristen terhadap Politisasi Agama di Indonesia, Skripsi , (Tanjung Enim: STTE, 2010), h.27
14 Wikipedia, http://id, wikipedia.org/wikipolitisasiagama, 15 Mei 2010
manipulasi terhadap pemahaman dan pengetahuan agama yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang ingin berkuasa. Selanjutnya apa yang telah dimanipulasi tersebut  disampaikan  dalam  bentuk-bentuk  propaganda  dan  indoktrinasi  yang sungguh-sungguh  dengan  menggunakan    sarana  kampanye  dalam  pemilu,  juga melalui  sosialisasi  dari  apa  yang  dipahami,  kepada  publik  yang  diinterpretasikan (ditafsirkan)  sesuai  dengan    maksud  pelaku.  Selanjutnya  supaya  maksud  yang diinginkan  tersebut  dapat  tercapai,  maka  dilakukan  tekanan-tekanan  dengan  tujuan untuk sedapat mungkin  mempengaruhi konsesus-konsensus keagamaan dengan cara memasukkan kepentingannya kepada agenda politik atau kebijakfr5an publik. 15 Dari pemahaman  ini  terkandung  makna  bahwa  di  tengah  situasi  politik  yang  tidak  sehat tersebut,  agama  telah  dieksploitasi  untuk  kepentingan  menundukkan  lawan  atau menghimpun  dukungan  baru. 16 Agama  telah  diperalat  dan  dijadikan  sebagai kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan.
Dengan  demikian, politisasi  agama berarti  tindakan  yang  dilakukan  dengan sengaja  terhadap  agama  untuk  dijadikan  alat  untuk  membangun  kekuatan  dan kekuasaan.

## Faktor-faktor Penyebab Politisasi Agama di Indonesia
Adapun penyebab terjadinya politisasi agama di Indonesia antara lain sebagai berikut.

## Masalah Kekuasaan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  setiap  manusia  cenderung  ingin  menjadi  yang terutama,  mengungguli  yang  lain,  ingin  dihormati  dan  dihargai  serta  menguasai semua  sendi  kehidupan.  Tidak  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara juga terjadi hal  yang demikian. Berkuasa atau mempunyai kuasa  akan  membuat  seseorang  atau  sekelompok  orang  lebih  mudah  dihargai, dihormati, didengarkan atau bahkan ditakuti. Dalam  konteks negara  Indonesia  yang kekuasaan  pemerintahannya  melalui  proses  demokrasi,  maka  jalan  mudah  untuk mencapai maksud tersebut adalah melalui politik. 17
Godaan yang paling besar untuk politisasi agama biasanya ditemui dalam diri para penguasa, dan terutama dalam diri penguasa yang memerintah bersama militer. Sebab  ketika  kuasa  mereka  dikritik  dan  terancam,  mereka  secara  psikologis cenderung  untuk  menggunakan  jalur  yang  paling  kondusif  untuk  meng-ia-kan kekuasaan  mereka.  Hal  ini  ditempuh  dalam  rangka  mempertahankan  status  quo, melanggengkan kekuasaan dan melindungi  bisnisnya.  Bidang agama  yang memiliki moral  universal  sebagai  pendasar  dari  satu  politik  tanpa  kekerasan  memang  dilihat sebagai satu jalur strategis yang bersifat kondusif itu.
Pada  tahun  itulah  (1970-an),  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia (ABRI)  yang  pada  masa  itu  merupakan  kekuatan  nomor  satu  di  tangan  Presiden,
15 Leo Yohan Wemay, Sikap Etis Kristen …, (Tanjung Enim: STTE, 2010), h.28
16 Hendardi, Demokrasi dan Politisasi Agama, http://cetak.kompas.com/read/xml/ demokrasi dan politisasi agama, 15 Mei 2010
17 Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia , (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 198-203
berusaha  “merayu”  golongan  Islam  dengan  tujuan  meraih  suara  terbesar  melalui Golongan  Karya  (Golkar).  Dari  kasus  tersebut,  agama  sebagai  sentral  idelogi sanggup memobilisasi sikap, perilaku individu dan kelompok dalam jumlah besar.

## Lemahnya Integritas, identitas, dan Kredibilitas Tokoh-tokoh Agama
Masalah  yang  sangat  fundamental  juga  yang  menyebabkan  terjadinya praktik-praktik  politisasi  agama  di  Indonesia  adalah  karena  lemahnya  integritas, identitas,  dan kredibilitas tokoh-tokoh  agama. Tokoh-tokoh  agama  yang  seharusnya menjadi  contoh  dan  panutan  umat,  justru  sebaliknya  menjadi  pemicu  terjadinya politisasi  agama.  Mereka  mau  diperalat  oleh  penguasa  dan  tokoh-tokoh  politik  atau bahkan  mereka  yang  memperalat  agamanya  sendiri  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi  dan  keinginan  untuk  berkuasa.  Hal  tersebut  membuat  mereka  merendahkan agamanya, bahkan diri mereka sendiri sebagai pelayan agamanya, demi kepentingan politik.  Keadaan  yang  demikian  membuat  mereka  tidak  dapat  dipercaya  lagi  oleh umat, bahkan membuat tercoreng agama sendiri.

## Bentuk-bentuk Politisasi Agama di Indonesia
Adapun bentuk-bentuk politisasi agama di Indonesia adalah sebagai berikut.

## Agama sebagai alat kampanye partai politik
Seringkali  didapai  dalam  kegiatan  kampanye  pra  Pemilu,  para  pemimpin partai politik menggunakan agama untuk alat kampanyenya.  Tentang hal ini Stevri I. Lumintang menuliskan:
Pada  beberapa  tahun  terakhir  ini,  tokoh-tokoh  agama  tertentu  sering menjadi  berita  di  media  massa,  baik  media  cetak  maupun  media elektronik,  khususnya  pada  saat-saat  menjelang  dan  masa  kampanye. Mereka didatangi oleh pemimpin-pemimpin partai untuk “membeli” umat atau  rakyat.  Dalam  hal  ini,  agama  menjadi  komoditas  partai  untuk membangun  kekuatan  demokrasi.  Ibadah-ibadah  yang  dilaksanakan  oleh partai,  seperti  perayaan  Natal dan  Paskah, sangat  rawan diperalat  sebagai peluang  mencari  dukungan  massa.  Dengan  motif  “jual-beli”  pemimpin gereja  mengundang  kehadiran  ketua  partai  dalam  kegiatan  ibadah  Natal, sebagai  ungkapan  dukungan  gereja  terhadap  partai,  sekaligus  sebagai ungkapan dukungan partai terhadap gereja. 18

## Agama sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan Politik Penguasa
Selain sebagai alat kampanye, agama juga dimanipulasi oleh pemimpin politik dalam  masa  kekuasaan  mereka  melalui  pemimpin  agama.  Bukan  tidak  sedikit, penguasa  meminta  pemimpin  agama  untuk  menenangkan  umat  atau  rakyat  yang mengamuk  karena  kebijakan  penguasa  yang  merugikan  rakyat.  Dalam  hal  ini, pemimpin  agama  dicari  dan  diminta  menjadi  “ bodyguard ”  pemimpin  bangsa.  Saat Bupati  Kutai  Barat  disidang  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  dalam  kasus  korupsi, belasan  ulama  datang  ke  Jakarta  untuk  mengawali  jalannya  sidang.  Bukan  tidak sedikit,  penguasa  yang  telah  jatuh  dalam  tindak  korupsi,  saat  di  pengadilan menggunakan  pakaian  dengan  simbol  agama  serta  menggunakan  istilah-istilah agama sebagai upaya legitimasi perbuatan jahatnya.
Pada  Orde  Baru,  bukan  tidak  sedikit  pemimpin  agama  “dibeli”  oleh pemerintah  dengan  bantuan  bagi  agama,  berupa  pembangunan  rumah ibadah  dan  fasilitas  agama  lainnya  dengan  motif  untuk  menutup  mulut mereka  terhadap  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  oknum  pemerintah tersebut.  Suara  kenabian  pemimpin  agama  dibeli  oleh  kebaikan  semu oknum pemerintah. 19

## Agama sebagai Topeng Kekuasaan Ekonomi Penguasa
Untuk  memperoleh  kekuasaan  politik,  pada  umumnya  politisi  akan menggunakan  kekuasaan  ekonomi.  Karena  itu,  mereka  akan  mengeluarkan  uang dalam  jumlah  yang  besar  untuk  “membeli”  kekuasaan  politik.  Mulai  dari  masa kampanye,  agama  telah  dijadikan  alat  legitimasi  kekuasaan  ekonomi  para  calon penguasa.  Partai-partai  berbasis  agama  akan  cenderung  mengatasnamakan  agama yang dianut dan dikendarai  oleh partai  tersebut  untuk  meminta  dukungan dari umat beragama  yang  kuat  secara  ekonomi,  seperti  para  pengusaha  atau  pedagang.  Bukan tidak  mungkin,  para  pemimpin  partai  mengadakan  transaksi  “jual  beli”  kekuasaan ekonomi  dan  politik  dengan  para  pengusaha  atau  pedagang.  Mereka  memberikan harta  miliknya  untuk  dana  kampanye,  dan  para  pemimpin  partai,  calon  pemimpin bangsa membeli dengan janji-janji berupa proyek-proyek negara, praktik kolusi dan nepotisme  sudah dimulai saat  kampanye  antara penguasa dan pengusaha. Di sinilah pengusaha dan penguasa memberikan keuntungan timbal balik merusak negara. 20

## Agama sebagai Alat Legitimasi Kejahatan Teroris
Pada  umumnya,  pelaku  tindakan  teroris  adalah  orang  beragama  dan mengatasnamakan  agama  tertentu.  Citra  Islam  yang  dinodai  oleh  kelompok  teroris terungkap  dengan  motif  balas  dendam  dan  sakit  hati.  Mereka  menyatakan  bahwa perjuangan  Islam  bisa  dilakukan  dengan  semua  cara,  yaitu  moderat,  radikal,
20 Stevri Indra Lumintang, Re-Indonesianisasi… , h.476
reformis,  maupun  revolusi.  Untuk  jihad  yang  frontal  mereka  sepakat  bahwa  cara perjuangan tersebut adalah dengan cara kekerasan dan revolusi.
Sebenarnya  agenda  utama  para  teroris  Indonesia  adalah  melawan  Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yang menyerang agama negara-negara Islam. Mereka mengatasnamakan  dan  menggunakan  simbol-simbol  Islam  dalam  memerangi Amerika  dan  sekutu-sekutunya,  sehingga  citra  Islam  menjadi  buruk  di  mata  dunia. Kelompok  Islam  sendiri  mengakui  tercabiknya  citra  umat  Islam  dengan  tragedi- tragedi yang dilakukan oleh teroris yang mengatasnamakan perjuangan Islam. 21

## Aksi Massa atas Nama Agama untuk Tujuan Politis
Sekalipun  pada  masa  Orde  Baru,  agama  sudah  biasa  dijadikan  alat  oleh  para elite  agama  dan  negara,  tetapi  mencapai  klimaksnya  pada  masa  Reformasi.  Agama semakin  diperalat  dan  dijadikan  alat  aksi  massa  untuk  tindak  kerusuhan  yang dilatarbelakangi  oleh  sentimen  ekonomi,  sosial,  etnis,  dan  agama.  Agama ditunggangi  oleh  kepentingan-kepentingan  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Sebagai contoh,  yang  terjadi  di  Maluku,  untuk  kepentingan  sosial,  ekonomi,  dan  politik, agama  dijadikan  alat  yang  diperalat,  sehingga  mengakibatkan  korban  jiwa,  harta benda, dan fasilitas yang tidak terhitung nilainya. 22

## Agama sebagai Alat untuk Menyerang Negara
Agama  berperan  untuk  menyuarakan  kenabian  atau  kebenaran  dan  keadilan kepada  pemerintah.  Akan  tetapi  peran  ini  sangat  berpotensi  untuk  diperalat  atau dimanfaatkan  oleh  pribadi  atau  kelompok  tertentu  untuk  menyerang  bahkan  dapat merusak negara.
Semua  pemimpin  agama  dapat  menstimulasi  atau  membakar  emosi  umatnya untuk mengontrol pemerintah. Tentang hal ini Stevri I. Lumintang menuliskan, Daud Rasyid  mengompori  para  ulama  untuk  terlibat  dalam  pelbagai  persoalan  rakyat. Baginya, seharusnya ulama-lah  yang paling bersuara terhadap kasus  Aceh, Tanjung Priok,  Lampung,  dan  sebagainya,  daripada  LSM.  Dengan  spirit  eksklusif,  ia  pun menegaskan  bahwa  ulama-lah  yang  harus  lebih  vokal  menyuarakan  pembelaan terhadap  hak-hak  rakyat  karena  yang  dibantai  adalah  umat  Islam. 23 Dalam mengomentari  hal  tersebut,  pemimpin  agama  harus  sadar  bahwa  tugas  mengontrol pemerintah  bukan  dimaksud  seperti  demikian,  tetapi  dilakukan  untuk  kepentingan negara.
21 Ibid., h.477-479
22 Stevri Indra Lumintang, Re-Indonesianisasi… , h.480-482
23 Ibid., h. 494

## Dampak Politisasi Agama di Indonesia
Hendardi  menyatakan  bahwa  tidak  ada  sejarah  politik  yang  mencatat  bahwa politisasi  agama  akan  menghasilkan  keuntungan  politik  melimpah.  Dia  mengambil contoh, politisasi agama dalam UU Pornografi yang telah disahkan pada akhir 2008, terbukti tidak berbuah keuntungan politik signifikan bagi partai-partai pengusungnya. Ini  bukti  bahwa  politisasi  agama  bukanlah  cara  berpolitik  cerdas  dan menguntungkan. 24

## Tidak memberikan Solusi bagi Masalah Bangsa
Bahaya  politisasi  agama  secara  tidak  sehat  dengan  membawa  akibat  negatif mendorong  semua  pihak  yang  bermain  politik  untuk  menempatkan  hubungan  yang tidak  sehat  antara  kedua  bidang  itu.  Hubungan  yang  sehat  antara  keduanya  hanya bisa  terjamin,  ketika  keduanya  –  agama  dengan  kekuatan  moral-spiritualnya  dan politik  dengan  kegiatan  strateginya  –  mengacu  pada  usaha  pemecahan  masalah nasional  yang  bersifat  mendasar.  Dan  dalam  hal  ini  ialah  masalah  kemiskinan, tekanan ekonomi dan pengangguran  yang menimpa bangsa kita tanpa pandang bulu oleh karena krisis ekonomi.
Menjadikan  agama  sebagai  medan  pertarungan  politis  hanyalah  mematahkan semangat  kita  untuk  mengkonsolidasikan  kekuatan  spiritual  agama  dan membutuhkan  jalan  strategis  untuk  membatasi  persoalan  pokok  nasional  serta membius  kita  untuk  mengenal  problem  kita  yang  sebenarnya.  Dengan  demikian, agama  adalah  satu  hal  pokok  yang  menjadi  masalah  prinsipil  untuk  dibicarakan. Dalam  berbagai  kasus  kekerasan  di  daerah,  misalnya,  banyak  yang  disebabkan berawal pada konflik yang melibatkan agama.

## Menciderai Demokrasi
Politisasi  agama  dalam  praktik  politik  Indonesia  sering  terjadi  meski  tidak pernah  memberi  kontribusi  signifikan  pada  kemenangan  seorang  kandidat.  Pemilu 2004 misalnya, di mana para kandidat yang diusung berbagai kelompok  keagamaan dan  memantik  emosi  umat  sebagai  salah  satu  cara  mendulang  dukungan,  nyatanya tidak mengalahkan SBY-JK.
Karakter  buruk  yang  melekat  dalam  praktik  politisasi  agama  adalah  labeling berdasar cara pandang dan sikap diskriminatif terhadap suatu subyek,  baik  personal maupun  golongan,  yang  pada  gilirannya  terjadi  peminggiran  sistematis  terhadap subyek dan menghapus hak-haknya untuk diperlakukan setara. Sebenarnya, politisasi agama  juga  merupakan  cara  berpolitik  yang  tidak  rasional  karena  memperdebatkan sesuatu  yang  bukan  merupakan  domain  politik.  Di  dalamnya  melekat  pula pembodohan  sistematis  kepada  publik,  suatu  yang  seharusnya  dihindari  dalam berdemokrasi. Kontestasi ide menjadi kabur oleh aneka bangunan sentimen identitas. Karena  itu,  demi  penguatan  demokrasi  yang  lebih  berkualitas,  politisasi  identitas
24 Hendardi, Demokrasi dan Politisasi Agama, http://www.freelist. Org/post/ppi/ppiinda, 15 Mei 2010
(agama)  wajib  dihindari.  Berdemokrasi  dan  berkontestasilah  secara  rasional  dan cerdas  dengan  memperdebatkan  substansi-substansi  yang  menjawab  kebutuhan masyarakat. 25

## Merugikan Banyak Pihak
Dalam  sejarah  politik  Indonesia,  politisasi  agama  belum  pernah  meraih keuntungan politik signifikan dalam sebuah kontestasi. Jika ada fase di mana aneka kelompok agama mampu merengkuh dukungan  besar, keberhasilan itu tidak pernah konstan  dan  bertahan  lama  karena  sebenarnya  yang  mengikat  mereka  adalah  emosi instan  dan  sesaat,  bukan  ikatan  ideologis  permanen.  Hasil  pemilu  legislatif  2009 telah  mengonfirmasi  sekian  kali  tesis  ini.  Sejumlah  partai  yang  selama  ini  gemar melakukan  politisasi  tetapi  masih  tetap  mendapat  dukungan  diyakini  disebabkan bukan  oleh  benefit  politisasi  agama,  tetapi  karena  kinerja  dan  agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan, yang bisa meyakinkan publik untuk dipilih.
Kesimpulannya,  kini  politisasi  agama  tetap  menjadi  barang  tak  layak  jual dalam kontestasi politik Indonesia. Para politisi di daerah, di tengah otonomi daerah, yang  selama  ini  yakin  dengan  jalan  politisasi  agama  untuk  merengkuh  dukungan politik kursi Bupati/ Walikota dengan memproduksi perda-perda agama, saat ini pun meninggalkan  cara  ini  karena  ternyata  merugikan.  Selain  itu,  dengan  menolak  ide kesetaraan,  penghapusan  diskriminasi,  dan  mengingkari  keragaman  hakiki  bangsa Indonesia, cara ini jelas antidemokrasi. 26

## “Kriminalisasi” Agama
Dominasi  negara  yang  terlalu  besar  pada  agama,  bukan  hanya  akan membelenggu  agama,  tetapi  juga  berpotensi  melahirkan  tindakan  “balas  dendam” agama  untuk  menguasai  negara,  serta  melahirkan  gerakan  radikal  yang  kemudian menebar  teror  di  berbagai  tempat.  Keberpihakan  pada  kelompok  agama  mayoritas akan  memunculkan  isu  diskriminasi  agama  yang  akan  memicu  terjadinya  konflik horizontal. 27
25 Hendardi, Demorasi  dan  Politisasi  Agama ,  http://cetak.kompas.com/demokrasi  dan politisasi agama, 15 Mei 2010
26 Ibid.
27 Benyamin F. Intan, Sinar Harapan : “ Efek Berbahaya Kriminalisasi Agama”, 24 April 2007
Missio Ecclesiae , 5(1), April  2016, 35-51

## BAB III TINJAUAN ETIS KRISTEN
Etika  Kristen  berkaitan  dengan  apa  yang  secara  moral  benar  dan  salah  bagi orang  Kristen  berdasarkan  Alkitab.  Oleh  sebab  itu,  karena  orang-orang  Kristen mendasarkan  keyakinan  di  atas  wahyu  Allah  di  dalam  Kitab  Suci,  maka  Alkitab dikutip sebagai otoritas untuk mengambil kesimpulan. 28
Bagaimanakah  cara  menyikapi  agama  dan  politik  berdasarkan  tinjauan  etis Kristen? Politik mempunyai inti pada kekuasaan. Kegiatan politik merupakan proses yang  menyangkut  perebutan  dan  mempertahankan  kekuasaan  dengan  kepentingan tertentu. Berpolitik  juga  berarti bergerak dalam  bidang pengaruh antar individu  dan kelompok. Lalu, apakah agama bisa menjadi bagian dari proses politik?
Masalahnya,  bagaimana  bisa  menempatkan  atau  menggunakan  agama  yang transenden  dalam  bagian  dari  proses  politik  yang  bersifat  praktis.  Memang,  dalam beberapa  konteks,  agama  juga  menyangkut  wilayah  praktis,  tetapi  agama  seakan tergeneralisasi menjadi tingkatan praktis.
Penilaian  baik-tidaknya  atau  jahat-tidaknya  tindakan  berpolitik  merupakan satu keharusan di dalam etika, karena penilaian itu termasuk dalam keseluruhan dari praktek  penghayatan  iman.  Dalam  terang  pemahaman  akan  nilai  ini,  satu  tindakan berpolitik  tanpa  moral  hanyalah  satu  permainan  kotor,  bisnis  yang  kejam  atau  satu rekayasa yang menghancurkan sesama.
Membahas tentang politik dan agama, mau tak mau harus menyinggung latar belakang  persoalan  apakah  asas  berpolitik  itu  harus  bersifat  religius  atau  sekuler (duniawi).  Pokok  ini  bukan  satu  hal  yang  baru  dan  khas  untuk  Indonesia,  tetapi  di mana-mana  dalam  masyarakat  modern  tetap  merupakan  satu  persoalan  yang  harus dijawab  dalam  etika  berpolitik,  terutama  dalam  kehidupan  bernegara.  Persoalan  ini menunjuk  kepada  dua  latar  belakang  pemikiran  yang  mempengaruhi  sejarah peradaban manusia.
Latar  belakang  pemikiran  pertama  yang  pada  umumnya  mewakili  sejarah peradaban  Barat  terletak  dalam  gagasan  bahwa  kegiatan  berpolitik  tidak  perlu berdasarkan  pada  agama,  karena  kedua  bidang  itu  otonom  sifatnya  dengan kepentingan  yang  berbeda.  Bentuk  pemerintahan  yang  mencerminkan  karakter  ini ialah satu pemerintahan sekuler yang memisahkan secara tajam agama dan negara. Tugas agama-agama adalah melakukan politik agama, bukan politisasi agama.
Politik  agama  adalah  politik  kenabian (prophetic  politics) bukan  politik  partisan ( partisan  politics ).  Politik  agama  adalah  politik  moral  yang  mengeluarkan  suara kenabian  termasuk  melakukan  kritik  kepada  pemerintah  dan  pejabat  publik  yang berkuasa,  yang  tidak  menjalankan  tugasnya  dengan  bertanggung  jawab. 29 Agama tidak boleh tidak perduli pada masalah bangsa, tetapi juga tidak boleh diperalat oleh politik. Sedangkan  gerakan politisasi  agama adalah politik partisan,  yang dilakukan dengan mengeksploitasi  agama, menjadikan  agama sebagai  kendaraan politik untuk merebut  kekuasaan  politik.  Sejarah  mencatat  bahwa  apabila  agama  mengambil  alih
28 Norman  L.  Geisler, Etika  Kristen:  Pilhan  dan  Isu ,  (Malang:  Seminari  Alkitab  Asia Tenggara, 2001), h. 17
29 Richard  Daulay,  “Tugas  Gereja  dalam  Dunia  Politik,” Gema  Methodist (Edisi  12  tahun 2009), h. 21
kekuasaan  negara,  maka  yang  terjadi  bukan  proses  demokratisasi  dan  penghargaan hak-hak  asasi,  tetapi  justru  pemerintah  yang  tirani  yang  tidak  menghargai  prinsip- prinsip  toleransi.  Sejarah  mencatat  bahwa  pemerintahan  "teokrasi"  demikian  tidak bertahan lama.

## Berdasarkan Teks
Alkitab  memperkenalkan  Allah  sebagai  “Allah  yang  politis”  dan  Allah  yang hadir  dan  berkarya  dalam  sejarah  umat  manusia  di  sepanjang  masa.  Alkitab  juga banyak menggunakan terminologi politik untuk menjelaskan hubungan Allah dengan umat-Nya. Orang Ibrani  mengenal Allah sebagai Tuan, Raja, dan Penguasa. 30 Allah memberikan hukum untuk menegakkan keadilan dan perdamaian.
Para Nabi  adalah orang-orang  yang memberikan perhatian terhadap masalah- masalah yang berhubungan dengan kegiatan politik. Dalam Alkitab dikatakan, bahwa ketika  Raja-raja  dan  penguasa  menelantarkan  rakyat,  tidak  membela  nasib  orang miskin,  yatim-piatu  dan  janda-janda,  maka  nabi-nabi  muncul  dan  mengkritik pemerintah  yang  korup  itu.  Politik  kenabian  atau  gerakan  moral  agama  adalah perjuangan  untuk  menegakkan  keadilan  dalam  masyarakat  (band.  Yes.  1:14-17). Gerakan  kebangkitan  (kebangunan)  spiritual  selalu  bersamaan  dengan  gerakan menegakkan keadilan sosial (social justice movements) .
Dalam  Alkitab  juga  digambarkan  bagaimana  Tuhan  juga  dapat  memakai politik  kekuasaan  untuk  memuliakan  nama  Tuhan.  Seperti  dalam  kisah  Yusuf  yang memegang  jabatan  kekuasaan,  Tuhan  memakai  politik  kekuasaannya  untuk menyelamatkan umat-Nya. Demikian juga dengan Daniel dan Ester. Secara tekstual Yesus Kristus memiliki seorang murid yang menjadi anggota kaum Zelot, yang aktif dalam  kegiatan  politik  pada  masa  itu.  Yesus  sendiri  mengecam  orang-orang  Farisi dan  Saduki  yang  memperlakukan  umat  secara  sewenang-wenang.  Yesus  memang tidak  terjun  langsung  dalam  politik  praktis,  tetapi  pengajaran  dan  aktivitas-Nya menunjukkan  bahwa  Yesus  memberikan  perhatian  terhadap  hal-hal  yang berhubungan  dengan  kegiatan  sosial,  termasuk  kepedulian  terhadap  penindasan kepada masyarakat.
Pemimpin  gereja  bisa  bersentuhan  dengan  politik  melalui  politik  moral  yang mana didasarkan pada Roma 13:1-7, di mana takut akan Tuhan, suatu ketaatan orang Kristen pada Tuhan. Disebutkan pula 6 kriteria yang harus dimiliki pemerintah yang baik yang didasarkan pada Roma 13:1-7 yakni: pemerintah harus memiliki rasa takut terhadap  Tuhan,  dapat  dipercaya,  menjunjung  tinggi  keadilan,  mempunyai keberanian, memiliki jiwa berkorban, dan mempunyai jiwa melayani. 31 Rakyat wajib mendoakan  tokoh-tokoh  pemerintahan  dan  menghormatinya  (Roma  13:1-2;  1  Pet. 2:13-14).
Orang-orang  Kristen  boleh  menerima  dan  menjalankan  jabatan  pemerintahan bila  mereka  terpanggil  untuk  itu  (Kisah  10:1-2).  Namun,  harus  mampu  bersikap benar  dalam  menghadapi  persoalan  dan  situasi  bangsa.    (band.  Yes.  55:4). Berpartisipasi  aktif  berarti  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  tranformasi
30 Poltak YP Sibarani, Mengukur Demokrasi di Indonesia dan Partisipasi Kristen , (Jakarta: PT Bastela Indah Prinindo, 2007), h. 285
31 Ibid.
terhadap  negara,  sikap  keberagamannya  dan  terhadap  berbagai  kondisi  sosial  yang membelenggu dan menderitakan rakyat (Yer. 29:7).

## Berdasarkan Konteks
Sebagian orang percaya menyatakan bahwa gereja hanya berurusan dengan hal kerohanian  saja.  Agama  dianggap  sebagai  sesuatu  hal  yang  hanya  berhubungan dengan kepribadian manusia yang terdalam, bukan “ke luar” kepada masyarakat atau kegiatan  sosial-politik.  Dengan  demikian,  dianggap  bahwa  kekristenan  adalah memisahkan Kerajaan Allah dan kerajaan dunia.
Orang percaya yang bersikap demikian berarti menganggap bahwa pengajaran Yesus pada masa lampau tidak dapat diaplikasikan bagi persoalan politik masa kini. Bersikap  anti  politik  dengan  alasan  bahwa  politik  selalu  menggunakan  kekuasaan untuk  memaksa,  tidaklah  mendasar.  Justru  karena  politik  dapat  disalahgunakan, maka  orang  percaya  harus  melaksanakan  fungsinya  sebagai  “garam”  dan  “terang” dunia.  Keterlibatan  dalam  politik  dapat  dilakukan  dengan  berbagai    cara.  Kegiatan politik tidak hanya melalui partai politik atau institusi politik lainnya yang dibentuk oleh  pemerintah,  tetapi  juga  dapat  berbentuk  kegiatan  pada  organisasi kemasyarakatan (misalnya LSM). Kegiatan politik demikian sangat baik dilakukan. Benyamin F. Intan, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa umat Kristen harus  berusaha  mengerti  tentang  Politik,  Moral,  dan  Kepemimpinan  nasional  yang berdasarkan Alkitab, meski diakuinya hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Namun setidaknya  ada  tiga  hal  yang  harus  diperhatikan  yakni,  normatif  (principles), situasional  (problem),  dan  eksistensial  (person).  Dijelaskan  pula  bahwa  politik kekuasaan  sesungguhnya  tidaklah  jahat,  namun  politik  kekuasaan  juga  tidak  netral. Allah merancang politik kekuasaan untuk memuliakan Tuhan, oleh karena itu politik kekuasaan  bersifat  sakral,  kudus,  dan  bertujuan  untuk  memuliakan  nama  Tuhan. Karena  itu,  kehadiran  orang  Kristen  dalam  politik  kekuasaan  harus  menghadirkan Allah,  dan  bukannya  menjadikan  politik  kekuasaan  sebagai  Allah,  karena  politik kekuasaan bukan Allah. 32
Benyamin  Intan  juga  mengingatkan  kepada  umat  Kristen  untuk  berhati-hati terhadap  jebakan  agamanisasi  politik  dan  politisasi  agama  ketika  berkiprah  dalam politik,  sebagaimana  apa  yang  dialami  oleh  kekristenan  pada  masa  Konstantinus, dimana  pemimpin  agama  melakukan  agamanisasi  politik  dan  disambut  oleh Konstantinus  yang  memanfaatkan  agama  untuk  kepentingan  politik  (politisasi agama).  Secara  tegas,  ia  juga  mengingatkan  konstitusi  agama  untuk  tidak  terlibat dalam politik praktis. 33
Gereja-gereja  harus  terus  menyuarakan  suara  kebangsaan.  Mengatasi  kotak- kotak agama, ideologi, etnis dan kota golongan. Gereja akan tetap memposisikan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bahwa partisipasi politik gereja-gereja adalah tanggung  jawab  moral.  Kegiatan  agama  untuk  mendirikan  dan  mengurus  partai politik harus dihindari agar tidak membahayakan kesatuan umat.
32 Benyamin F. Intan, Umat Kristen Harus Paham Politik, Moral, dan Kepemimpinan Nasional Berdasarkan Alkitab , http://www.christianpost.co.id.//index.html
33 Ibid.

## SIMPULAN
Prinsip kepercayaan yang dibuat bersifat politik sesungguhnya adalah tindakan yang  dilakukan  oleh  para  elit  politik  di  Indonesia  dikarenakan  masalah  kekuasaan, keinginan  untuk  mendapatkan  posisi  penghormatan,  penghargaan.      Penggunaan agama  sebagai  alat  pencapai  kekuasaan  juga  didukung  oleh  lemahnya  integritas, identitas,  dan  kredibilitas  para  tokoh  agama  yang  mau  diperalat  untuk  memperoleh keuntungan pribadi dan keinginan untuk berkuasa.
Politisasi  Agama  tidak  pernah  dapat  menyelesaikan  masalah,  justru memperburuk kondisi bangsa, mencederai demokrasi bangsa, dan merugikan bangsa. Sehingga menggunakan agama yang transenden sebagai bagian dalam proses politik praktis  tidaklah  etis.  Tugas  orang  percaya  sebagai  warga  negara  yang bertanggungjawab adalah melakukan politik agama bukan politisasi  agama, sebagai garam dan terang gereja harus melakukan politik kenabian.
Orang  percaya  yang  bersikap  anti  politik  berarti  menganggap  bahwa pengajaran Yesus pada masa lampau tidak dapat diaplikasikan bagi persoalan politik masa  kini.  Bersikap  anti  politik  dengan  alasan  bahwa  politik  selalu  menggunakan kekuasaan untuk memaksa, tidaklah mendasar. Orang-orang Kristen boleh menerima dan  menjalankan  jabatan  pemerintahan  bila  mereka  terpanggil  untuk  itu  (Kis.  10:1- 2).  Namun  harus  mampu  bersikap  benar  dalam  menghadapi  persoalan  dan  situasi bangsa Orang percaya harus melaksanakan fungsinya sebagai “garam” dan “terang” dunia.  Keterlibatan  dalam  politik  dapat  dilakukan  dengan  berbagai    cara.  Kegiatan politik tidak hanya melalui partai politik atau institusi politik lainnya yang dibentuk oleh  pemerintah,  tetapi  juga  dapat  berbentuk  kegiatan  pada  organisasi kemasyarakatan.
Kehadiran  orang  Kristen  dalam  dunia  perpolitikan  haruslah  digunakan  untuk memuliakan  Tuhan.  Orang  Kristen  harus  berhati-hati  agar  tidak  terjebak  dengan agamaisasi politik dan politisasi agama. Takut akan Tuhan adalah dasar politik moral orang percaya dalam bersentuhan dengan politik praktis. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu memberi beberapa saran sebagai berikut:

## Bagi Hamba Tuhan
a.  Hamba  Tuhan  adalah  pribadi  yang  memiliki  tugas  tanggung  jawab  untuk menggembalakan umat  Tuhan. Oleh sebab itu, ia harus sepenuhnya menjalankan tugas tersebut, dan tidak melakukan profesi lain dalam hidupnya. Oleh sebab itu, seorang  hamba  Tuhan  tidak  boleh  terlibat  dalam  politik  praktis  dalam  tugas tanggung jawabnya sebagai gembala jemaat.
b.  Sebagai  kontribusi  dalam  kehidupan  berpolitik,  seorang  hamba  Tuhan  harus memperlengkapi  diri  dengan  pengetahuan  tentang  politik,  sehingga  dapat memberikan wacana  yang alkitabiah tentang politik kepada umat.
d.  Memperlengkapai  jemaat  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  politik  sesuai dengan iman kristiani.
e.  Memberikan  masukan  dan  pendampingan  bagi  para  politisi  Kristen  yang  sedang menjalankan tugas tanggung jawabnya.
e.  Tidak  menjadikan  diri  untuk  “diperalat”  oleh  partai  politik  tertentu  dalam mencapai tujuannya.

## Bagi Orang Kristen
a.  Memiliki  pemahaman  yang  benar  tentang  dunia  politik,  dan  memahami  perihal politisasi agama yang terjadi dalam kehidupan bernegara.
b. Tidak  bersikap  pasif,  sehinga  dapat  memberikan  kontribusi  dengan  memberikan wacana-wacana alkitabiah tentang kehidupan berpolitik dan bernegara.
c. Proaktif memberikan kritik yang membangun apabila terjadi penyimpangan dalam masyarakat, khususnya dalam kehidupan politik kenegaraan.
d. Jika terpanggil untuk terjun dalam politik praktis, harus menjadi politisi yang baik dan benar, sehingga menjadi “garam” dan “terang” dalam kehidupan berbangsa.
e.  Sebagai  seorang  politi,  harus  bersedia  berjuang  membela  kebenaran  demi kepentingan masyarakat.

## Bagi Gereja
a. Gereja  harus  membantu  warganya  untuk  mengembangkan  pendidikan  dan keterampilan di segala bidang, termasuk dalam bidang politik.
b. Gereja bukanlah media berpolitik bagi partai tertentu.
c. Gereja tidak boleh mendirikan partai politik.

## Bagi Sekolah Tinggi Theologia
a. Tidak turut serta dalam politik praktis, karena sebagai wadah pembentukan hamba- hamba Tuhan, sebuah STT adalah lembaga yang bersifat rohani dan netral (tidak berpihak pada partai politik tertentu).
b.  Memberikan  pengajaran  dan  keterampilan  yang  benar  tentang  politik,  baik  lewat perkuliahan atau pun kehidupan beroganisasi.
c.  Menjadi  nara  sumber  bagi  jemaat  dalam  menyampaikan  informasi  tentang kehidupan berpolitik dalam perpektif Firman Tuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Lukman, 2002 Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka
Budiardjo, Miriam,
1994 Demokrasi di Indonesia . Jakarta: Gramedia
Geisler,Norman L, 2001 Etika  Kristen:  Pilihan  dan  Isu .  Malang:  Seminari  Alkitab    Asia Tenggara Lumintang, Stevri Indra, 2009 Re-Indonesianisasi Bangsa. Batu: Departemen Multi-Media YPPII
Salim, Peter dan Yeni Salim, 1991 Kamus  Bahasa  Indonesia  Kontemporer .  Jakarta:  Modern  English Press

## Sibarani, Poltak YP
2007 Mengukur Demokrasi di Indonesia dan Partisipasi Kristen . Jakarta: PT Bastela Indah Prinindo Sitompul, Einar M. (Ed.), 2004 Teologi  politik:  Agama-agama  dan  Kekuasaan .  Jakarta:  Badan Penelitian dan Pengembangan PGI Wemay, Leo Yohan,
2010 Sikap Etis Kristen terhadap Politisasi Agama di Indonesia , Skripsi .
Tanjung Enim: STTE

## Daulay, Richard
2009 Tugas Gereja dalam Dunia Politik , Gema Methodist . Edisi 12 tahun 2009
Intan, Benyamin F.
2007 Sinar Harapan : “ Efek Berbahaya Kriminalisasi Agama ”, 24 April
______________
2009 “ Siapa  pemimpin  Nasional  Pilihan  Warga  Gereja?” Sorotan Utama dalam Narwastu Pembaruan , No. 68, Juli 2009 Hendardi, 2010
Demokrasi  dan  Politisasi  Agama,  http://www.freelist.  Org/post/ ppi/ppiinda, 15 Mei
Hendardi,
2010 Demorasi dan Politisasi Agama , http://cetak.kompas.com/
demokrasi dan politisasi agama, 15 Mei Intan, Benyamin F., 2010 Umat  Kristen  Harus  Paham  Politik,  Moral,  dan  Kepemimpinan Nasional Berdasarkan Alkitab , http://www.christianpost.co.id.//index.html ______________ 2010 Agama dan Politik , http:/www.Ambil-free.com, 15 Mei
______________ 2010 Eksploitasi Agama, http://www.beritapagi.co.id/read.  php , 15 Mei
_______________
2010 Wikipedia, http://id, wikipedia.org/wikipolitisasiagama, 15 Mei