licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Penyalahgunaan Karya Sinematografi Yang Disediakan Layanan Over-The-Top Dikaitkan Dengan Prinsip Fair Use Anzalna Noor Zalika 1 , Rika Ratna Permata 2 , Danrivanto Budhijanto 3 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, anzalna18001@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO Over-The-Top  Services  are  a  concrete  form  of  technological  developments whose  existence  makes  it  easier  for  people  to  carry  out  daily  activities,  for example  to  watch  a  movie  and  communicate.  The  phenomenon  related  to Over-The-Top Services that recently emerged due to the COVID-19 pandemic is watch party, which is an activity of watching movie together virtually with the  help  of  Over-The-Top  Services.  This  activity  has  the  potential  to  violate Copyright  because  it  can  be  categorized  as  the  implementation  of  the economic rights of the creator or copyright holder of films that are watched without permission. On the other hand, watch party can also be categorized as acts that do not violate Copyright if they meet the fair use requirements based on Law Number 8 of 2014 on Copyright. This research was conducted with the aim of finding answers to these questions. This research was conducted using a normative juridical approach and a qualitative juridical analysis method, in which  the  author  examines  in  depth  the  related  primary,  secondary,  and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the watch party activity is a form of announcement of creations and includes fair use because it is carried out without commercial purposes.
Manuscript History:
Received: 2022-07-17
Accepted: 2022-11-21
Corresponding Author: Anzalna Noor Zalika, anzalna18001@mail.unpad. ac.id
Keywords : Announcement of Works; Copyright; Fair Use; Over- The-Top Services; Watch Party
Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Zalika,  A.  N.,  Permata,  R.  R.,  &  Budhijanto,  D.  (2023). Penyalahgunaan  Karya  Sinematografi  Yang  Disediakan Layanan  Over-The-Top  Dikaitkan  Dengan  Prinsip  Fair Use. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6 (1).
doi:10.31328/wy.v6i1.3847

## PENDAHULUAN
Globalisasi adalah fenomena multifaset yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, politik, teknologi,  dan  kultur. 1 Perkembangan  teknologi  sebagai  dampak  positif  dari  globalisasi mendorong adanya perubahan gaya hidup masyarakat di mana media massa konvensional seperti  koran,  radio,  dan  televisi  lebih  sulit  untuk  dijangkau  karena  meningkatnya
1 Usman  Ria z  Mir,  dkk.,  “ Understanding  Globalization  and  its  Future:  An  Analysis ” ,  Pakistan  Journal  of  Social Sciences , Volume 34 Nomor 2, 2014, hlm. 1.
penggunaan  ponsel  cerdas  sebagai  media  baru. 2 Hal  inilah  yang  mendorong  terjadinya konvergensi  media,  yakni  integrasi  antara  media  massa,  komputer,  dan  telekomunikasi. 3 Dilihat  dari  sisi  teknologi,  konvergensi  media  adalah  penyatuan  jaringan  komputasi, teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  bentuk  digital  dari  suatu  informasi  yang disampaikan melalui platform, aplikasi, dan perangkat cerdas. Salah satu bentuk nyata dari konvergensi media adalah munculnya layanan over-the-top (Layanan OTT). Layanan OTT adalah layanan penyedia konten melalui internet dengan memanfaatkan infrastruktur  jaringan  yang  dimiliki  oleh  operator. 4 Lebih  lanjut,  Layanan  OTT  adalah aplikasi pelengkap atau pengganti yang dibangun di atas infrastruktur fisik internet yang sudah  tersedia  milik  penyedia  layanan  telekomunikasi,  tetapi  aplikasi  tersebut  tidak ditawarkan  oleh  penyedia  layanan  telekomunikasi  tersebut,  sehingga  penyedia  Layanan OTT tidak memiliki hubungan dengan pengguna atau kontrol atas jaringan yang digunakan pengguna. Oleh karena itu, Layanan OTT sangat bergantung pada transmisi data penyedia layanan telekomunikasi untuk dapat menawarkan layanan mereka. 5
Layanan OTT dianggap mempermudah kegiatan sehari-hari masyarakat, khususnya pada saat pandemi Coronavirus disease (COVID-19) yang masih berlangsung sampai saat ini. Hal ini  dibuktikan  dengan  terus  meningkatnya  angka  pengguna  dari  Layanan  OTT  yang  ada. Contohnya, Microsoft Teams, salah satu Layanan OTT dengan fitur utama video conference, mencatatkan  terdapat 145  juta  pengguna  aktif harian  di  seluruh  dunia  pada  April  2021. 6 Kemudian,  penelitian  oleh  The  Trade  Desk  dan  Kantar  menunjukkan  bahwa  pengguna Layanan  OTT  berupa  aplikasi streaming film  dan  acara  televisi  mencapai  angka  66  juta pengguna di Indonesia selama tahun 2020. 7
Kegiatan  yang  belakangan  ini  sering  dilakukan  oleh  pengguna  Layanan  OTT  selama pandemi COVID-19 adalah watch party . 8 Watch party adalah kegiatan menonton film atau acara televisi bersama secara virtual. Film atau acara televisi yang biasanya ditonton dalam kegiatan watch party adalah film atau acara televisi yang disediakan oleh Layanan OTT yang bergerak di bidang penyediaan konten berupa karya sinematografi. Contoh Layanan OTT penyedia konten berupa karya sinematografi adalah Netflix, Disney+, HBO GO, Vidio, Viu, iQIYI,  dan  lain-lain. Watch  party biasanya  dilakukan  dengan  bantuan  aplikasi Video Conference dengan memanfaatkan fitur share screen . Timbul suatu pertanyaan terkait kegiatan watch party yang menarik untuk dibahas. Jika mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ( selanjutnya  disebut  “ Undang-Undang  Hak  Cipta ” ),  kegiatan watch  party berpotensi melanggar  hak  cipta  yang  dimiliki  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  atas  karya sinematografi  karena  kegiatan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  pelaksanaan  hak ekonomi yang diatur pada pasal tersebut. Kemudian, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menekankan bahwa kegiatan yang tertulis pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta hanya dapat dilakukan atas izin pencipta atau pemegang hak cipta.
Tetapi, kegiatan watch party tersebut juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak melanggar  hak  cipta  apabila  memenuhi  syarat-syarat  atau  termasuk  kegiatan  yang
2 Joseph Straubhaar, dkk., “ Media Now (Understanding Media, Culture, and Technology) Seventh Edition”, Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2012, hlm. 9.
3 Joseph Straubhaar, dkk., Ibid , hlm. 101.
4 Tasya  Safiranita  Ramli,  dkk.,  “ Over-The-Top  Media  in  Digital  Economy  and  Society  5.0 ” ,  Journal  of Telecommunications and the Digital Economy, Volume 8 Nomor 3, 2020, hlm. 64.
5 Jan Kraemer dan Michael Wohlfarth, “Regulating Over -the-Top Service Providers in Two-Sided Content Markets: Insights from the Economic Literature”, Communications & Strategies , Volume 1 Nomor 99, 2015, hlm. 73.
6 Tom  Arb uthnot,  “ Microsoft  Teams  now  has  145  million  Daily  Active  Users  (DAU)”, diakses  dari https://tomtalks.blog/2021/04/microsoft-teams-now-has-145-million-daily-active-users-dau/ pada  tanggal  22 Agustus 2021.
7 The Trade Desk dan Kantar, “ The Future of TV: A report on the state of OTT in Southeast Asia”, hlm. 10
8 Andrew Wallenstein, “ Listen: The ‘Watch Party’ Trend Sweeping the Video World Amid Lockdown”, diakses dari https://variety.com/2020/digital/news/watch-party-video-trend-coronavirus-1234643586/ pada tanggal 23
Agustus 2021.
dikategorikan  sebagai fair  use . Fair  use adalah  suatu  prinsip  dalam  rezim  hak  cipta  yang mengedepankan kepentingan publik dalam hal penggunaan ciptaan yang dilindungi, di mana setiap  orang  diperbolehkan  untuk  menggunakan  ciptaan  yang  dilindungi  tanpa  seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan yang digunakan.
Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menjawab pertanyaan yang timbul  terkait watch  party .  Pertama,  apakah  kegiatan watch  party termasuk  perbuatan pelaksanaan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta menurut Undang- Undang Hak Cipta. Kedua, apakah kegiatan watch party dapat dikategorikan sebagai fair use menurut Undang-Undang Hak Cipta.
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kegunaan dari segi teoritis dan segi praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pemahaman mengenai Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya  mengenai  pengumuman  Ciptaan  dikaitkan  dengan  penerapan  prinsip fair  use dalam  fenomena  yang  marak  terjadi  di  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  Kekayaan Intelektual.  Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pencerahan  dan masukan  bagi  pihak-pihak  terkait  dengan  penelitian  ini,  seperti  produser  film,  rumah produksi,  atau  Layanan  OTT  selaku  pemegang  Hak  Cipta  dalam  menghadapi  fenomena watch  party yang  terjadi  di  masyarakat;  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  penyelesaian masalah  di  bidang  Kekayaan  Intelektual;  dan  akademisi  dan  praktisi  hukum  dalam  hal pembentukan regulasi terkait prinsip fair use di Indonesia.

## METHOD
Metode pendekatan yang dilakukan Penulis untuk menulis jurnal ini adalah pendekatan yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematikan  hukum,  dan sinkronisasi  hukum  dengan  bersumber  kepada  hukum  positif,  doktrin-doktrin  yang berkembang, dan bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. 9 Pendekatan dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait hak kekayaan intelektual, hak cipta, Layanan OTT, dan prinsip fair use .
Kemudian,  penelitian  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  yuridis  kualitatif,  di mana  analisis  dilakukan  terhadap  fenomena watch  party di  masyarakat  dengan  mengacu kepada  hasil  penelitian  atas  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  tersebut  untuk mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini.

## RESULT AND DISCUSSION
1. Kegiatan Watch  Party Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta
Hak Cipta, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sujud  Margono  menyatakan  bahwa  Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. 10
Undang-Undang Hak Cipta melindungi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak eksklusif atas Ciptaan didapatkan pencipta secara otomatis karena rezim Hak  Cipta  menganut  prinsip  deklaratif  yang  berarti  pelindungan  diberikan  kepada pemegang  pertama  atau  pemakai  pertama  atas  Hak  Cipta.  Prinsip  deklaratif  tidak mengharuskan  adanya  pencatatan  Hak  Cipta  karena  suatu  Ciptaan  otomatis mendapatkan pelindungan saat Ciptaan tersebut selesai dibuat oleh penciptanya. 11 Hak
9 Soerjono Soekanto, “ Pen gantar Penelitian Hukum”, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51-52.
10 Sujud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm. 23
11 Indah  Nurdahniar,  “Analisis  Penerapan  Prinsip  Perlindungan  Langsung  Dalam  Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan”, Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia , Volume 2 Nomor 1, 2016, hlm. 234.
eksklusif  yang  dimaksud  dalam  pengertian  Hak  Cipta  adalah  hak  moral  dan  hak ekonomi.
Hak Moral adalah hak yang hanya melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, kecuali hak tersebut dialihkan melalui wasiat atau sebab lain  sesuai  peraturan  perundang-undangan  setelah  pencipta  meninggal  dunia. 12 Hak Ekonomi  adalah  hak  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  secara  komersial  suatu Ciptaan  dan  berhubungan  dengan  pelindungan  kebutuhan  ekonomi  pencipta  seperti hak untuk mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaannya.
Hak Ekonomi  memberikan  hak  kepada  pencipta  atau  pemegang Hak Cipta  untuk melakukan  berbagai  kegiatan  atas  ciptaan  yang  mereka  miliki  sebagaimana  diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu hak untuk melakukan:
a. penerbitan Ciptaan;
b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahan Ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. pertunjukan Ciptaan;
g. pengumuman Ciptaan;
h. komunikasi Ciptaan; dan
i. penyewaan Ciptaan.
Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak  Cipta  mewajibkan  setiap  orang  yang melaksanakan  Hak  Ekonomi  tersebut  untuk  mendapatkan  izin  dari  pencipta  atau pemegang  Hak  Cipta.  Khusus  pelaksanaan  Hak  Ekonomi  dalam  bentuk  penggandaan Ciptaan dan untuk tujuan penggunaan secara komersial Ciptaan.
Hak eksklusif  berupa  Hak Moral  dan  Hak Ekonomi  merupakan  hak  yang  dimiliki oleh subjek Hak Cipta yaitu pencipta dan pemegang Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 13 Pemegang Hak Cipta berarti pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima  lebih  lanjut  hak  dari  pihak  yang  menerima  hak  tersebut  secara  sah. 14 Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa Hak Ekonomi. 15
Keberadaan  Pemegang  Hak  Cipta  sebagai  pihak  lain  selain  Pencipta  untuk melaksanakan  Hak  Ekonomi  atas  suatu  Ciptaan  dimungkinkan  adanya  berdasarkan mekanisme  pengalihan  Hak  Ekonomi.  Hak  Cipta  merupakan  benda  bergerak  tidak berwujud  yang  dapat  beralih  atau  dialihkan,  baik  seluruh  maupun  sebagian,  melalui berbagai cara seperti pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 Salah satu cara pengalihan Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan yang sering dilakukan adalah melalui pemberian lisensi yang merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait  kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakan  Hak  Ekonomi  atas  Ciptaannya  atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. 17
Perjanjian Lisensi berisi ketentuan pemberian hak kepada penerima Lisensi untuk melaksanakan  perbuatan  Hak  Ekonomi  seperti  yang  tertulis  pada  Pasal  9  ayat  (1) Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, perjanjian Lisensi juga berisi kesepakatan antara
12 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
13 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
14 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
15 Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
16 Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
17 Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
pemberi Lisensi dan penerima Lisensi mengenai jangka waktu Lisensi yang mana tidak boleh  melebihi  masa  berlaku  Hak  Cipta  atau  hak  terkait  yang  menjadi  objek  dari perjanjian  Lisensi,  besaran  royalti  yang  harus  diberikan  penerima  Lisensi  kepada pemberi  Lisensi,  serta  syarat-syarat  lain  yang  dirasa  perlu  oleh  pemberi  Lisensi  dan penerima Lisensi untuk diatur dalam perjanjian Lisensi.
Kegiatan watch party merupakan kegiatan yang berhubungan erat dengan Hak Cipta karena  objek  dalam  kegiatan  watch  party  adalah  Karya  Sinematografi.  Karya Sinematografi  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  film  adalah  Ciptaan  berupa gambar  bergerak  ( moving  images )  antara  lain  film  dokumenter,  film  iklan,  reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya Sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.  Undang-Undang  Hak  Cipta  melindungi  Karya  Sinematografi  selama  50  (lima puluh)  tahun  sejak  pertama  kali  dilakukan  Pengumuman  atas  Karya  Sinematografi tersebut.
Selain  itu,  kegiatan watch  party adalah  cerminan  dari  pelaksanaan  Hak  Ekonomi yang  dimiliki  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  berdasarkan  Undang-Undang  Hak Cipta.  Hak  Ekonomi  yang  dimaksud  adalah  pengumuman  Ciptaan.  Pengertian Pengumuman tertulis pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hak Cipta, sebagai berikut:
“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non-elektronik atau  melakukan  dengan  cara  apapun  sehingga  suatu  ciptaan  dapat dibaca, didengar, atau dil ihat orang lain.”
Unsur  pertama  dalam  pengertian  Pengumuman  Ciptaan  adalah  “pembacaan, penyiaran, pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non- elektronik atau melakukan cara apapun”. Antara pembacaan, penyiaran, dan pameran,  perbuatan  yang  tergambar  dalam  kegiatan watch  party adalah  perbuatan penyiaran  suatu  Ciptaan  dengan  menggunakan  alat  elektronik.  Penyiaran  adalah pentransmisian  suatu  Ciptaan  atau  produk  hak  terkait  tanpa  kabel  sehingga  dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transmisi adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang atau benda kepada orang lain atau benda lain.
Kegiatan watch  party terjadi  saat  adanya  transmisi  Karya  Sinematografi  yang tersedia di Layanan OTT dari satu orang yang ditujukan kepada satu orang atau lebih penerima yang berlokasi jauh dari pengirim dan memiliki akses internet sehingga dapat menggunakan  aplikasi Video  Conference .  Penggunaan  alat  elektronik  seperti  laptop, komputer,  atau smartphone dalam  kegiatan watch  party dibutuhkan  untuk merealisasikan  terjadinya  transmisi  Karya  Sinematografi  karena  alat  elektronik tersebut digunakan untuk mengakses aplikasi Video Conference .
Unsur  kedua  adalah  unsur  “seh ingga  suatu  Ciptaan  dapat  dibaca,  didengar,  atau dilihat orang lain”. Ciptaan yang menjadi objek dalam kegiatan watch party adalah Karya Sinematografi. Karya Sinematografi merupakan produksi kreatif di mana serangkaian gambar  yang  dikumpulkan  (baik  yang  disertai  dengan  suara  atau  tidak),  dimainkan dengan  perangkat  mekanik  atau  elektronik,  serta  dapat  dilihat  atau  dilihat  dan didengar. 18 Karya Sinematografi adalah Ciptaan yang bisa berbentuk karya visual atau karya  audiovisual.  Dengan  dilakukannya  Penyiaran  atas  Karya  Sinematografi menyebabkan Karya Sinematografi tersebut dapat dilihat atau dilihat dan didengar oleh orang lain.
18 Suk Jin Kim, “A Study of Copyright Issues Sorrounding Online Gaming”, Yonsei Law Journal , Volume 5 Nomor 1, 2014, hlm. 83.
Pelaksanaan  Hak  Ekonomi  atas  Karya  Sinematografi  dalam  bentuk watch  party hanya  dapat  dilakukan  oleh  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Layanan  OTT  yang menyediakan  film  dan  acara  televisi  adalah  Pemegang  Hak  Cipta  atas  Karya Sinematografi  yang  ada  pada  layanannya  melalui  perjanjian  Lisensi  antara  pihak Layanan OTT dengan rumah produksi atau Pencipta yang sah atas Karya Sinematografi. Hal ini memberikan Layanan OTT hak untuk melakukan perbuatan yang termasuk Hak Ekonomi yang tertulis di Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, salah satunya untuk melakukan Pengumuman Ciptaan.
Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan pengertian Pengumuman  Ciptaan dalam Undang-Undang  Hak  Cipta,  kegiatan watch  party termasuk  perbuatan  Pengumuman Ciptaan karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada. Oleh karena itu, kegiatan watch party atas  Karya  Sinematografi  yang  tersedia  dalam  Layanan  OTT  hanya  dapat dilakukan oleh Layanan OTT itu sendiri selaku Pemegang Hak Cipta yang sah atas Karya Sinematografi.
2. Kegiatan Watch Party Dikaitkan  Dengan  Prinsip Fair  Use Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hasil analisis pada subbab sebelumnya menyimpulkan bahwa kegiatan watch party termasuk Pengumuman Ciptaan yang merupakan salah satu Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pelaksanaan Hak Ekonomi hanya dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta pihak yang diizinkan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukannya.
Namun, rezim Hak Cipta mengenal prinsip fair use . Prinsip fair use adalah norma pembatasan dan pengecualian hak eksklusif pemegang Hak Cipta dengan tujuan untuk memelihara keseimbangan yang layak antara kepentingan dari pemegang Hak Cipta dan pengguna karya yang dilindungi Hak Cipta. 19 Fair use adalah keistimewaan yang dimiliki orang lain selain pemegang Hak Cipta untuk menggunakan objek Hak Cipta secara wajar tanpa izin. 20 Prinsip fair use merupakan contoh peraturan didasarkan pada kepentingan publik karena prinsip fair use tidak melindungi kepentingan individu atau kelompok, melainkan kepentingan masyarakat demi mendapatkan manfaat yang lebih besar dari suatu Ciptaan. 21
Prinsip fair  use dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  tertera  pada  Bab  VI  Undang- Undang Hak Cipta. Bab tersebut menuliskan kegiatan apa saja dan syarat yang harus terpenuhi dalam kegiatan tersebut untuk bisa dikatakan sebagai penggunaan yang tidak melanggar Hak Cipta. Pada penelitian ini, Penulis hanya menganalisis ketentuan yang tertulis Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta karena pasal tersebut secara spesifik ditujukan untuk kegiatan yang dilakukan di ranah digital seperti kegiatan watch party . Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa perbuatan pembuatan dan  penyebarluasan  konten  Hak  Cipta  melalui  media  teknologi  informasi  dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait,  atau  Pencipta  tersebut  menyatakan  tidak  keberatan  atas  pembuatan  dan penyebarluasan tersebut.
Unsur  pertama  dalam  Pasal  43  huruf  d  Undang-Undang  Hak  Cipta  adalah “perbuatan pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi  dan  komunik asi”.  Arti  kata  “konten”  menurut  Undang -Undang  Hak  Cipta adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. 22 Namun, Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta secara spesifik mengatur mengenai perbuatan pembuatan dan  penyebarluasan  melalui  media  teknologi  dan  komunikasi,  sehingga  konten  yang
19 Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, “Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15 Nomor 1, 2021, hlm. 114.
20 Paul Goldstein, “ Copyright Volume 2”, Boston: Little, Brown & Company, 1989, hlm. 187.
21 Ibid , hlm. 26.
22 Penjelasan Pasal 54 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
dimaksud dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media teknologi informasi dan komunikasi.
Menurut  Isjoni  dan  Moh.  Arif  H.  Ismail,  teknologi  informasi  dan  komunikasi merupakan  perpaduan  seperangkat  teknologi,  terutama  mikroelektronik  komputer, teknologi  komunikasi  yang  membantu  proses  pengumpulan,  penyimpanan, pemrosesan,  penghantaran,  dan  penyajian  data  informasi  melalui  berbagai  media seperti  teks,  audio,  video,  grafik,  dan  gambar. 23 Teknologi  informasi  dan  komunikasi mencakup  dua  aspek,  yaitu  teknologi  informasi  dan  teknologi  komunikasi.  Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. 24
Kegiatan watch  party adalah  kegiatan  penyebarluasan  konten  melalui  media teknologi  informasi  dan  komunikasi,  di  mana  kegiatan watch  party hanya  dapat dilakukan  karena  adanya  internet;  perangkat  keras  seperti  laptop,  komputer,  atau smartphone ;  serta  perangkat  lunak  yaitu  aplikasi Video  Conference .  Media  teknologi informasi dan komunikasi tersebut berfungsi sebagai alat bantu untuk menyajikan suatu informasi berupa Karya Sinematografi sehingga informasi tersebut dapat diterima dan dilihat oleh orang lain dengan bantuan media teknologi informasi dan komunikasi yang sama dengan yang telah disebutkan sebelumnya.
Unsur kedua pada Pasal 43 huruf d Undang- Undang Hak Cipta adalah unsur “bersifat tidak  komersial  dan/atau  menguntungkan  Pencipta  atau  pihak  terkait,  atau  Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”. Unsur terseb ut bersifat alternatif karena adanya penggunaan kata “dan/atau”.
Peningkatan terjadinya kegiatan watch party selama pandemi COVID-19 didorong karena  adanya  himbauan  untuk  membatasi  kegiatan  di  luar  rumah  dan  usaha masyarakat untuk tetap terhubung dengan orang-orang disekitarnya tanpa harus keluar rumah.  Kegiatan watch  party adalah  kegiatan  yang  mudah  untuk  dilakukan  karena hanya  membutuhkan  akun  Layanan  OTT  yang  memberikan  kebebasan  pada penggunanya untuk memilih film atau acara televisi yang ingin ditonton serta aplikasi tambahan seperti aplikasi Video Conference untuk menghubungkan orang-orang yang ingin menonton bersama.
Kemudian, kegiatan watch party biasanya dilakukan dengan orang-orang terdekat saja  seperti  keluarga  dan  teman-teman,  sehingga  pelaku watch  party biasanya  tidak melebihi 10 (sepuluh) orang dan pelaku watch party tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk menonton. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kegiatan watch party merupakan kegiatan yang murni dilakukan dengan tujuan mengisi kekosongan  waktu,  sarana  hiburan  selama  pandemi  COVID-19,  dan  menjalin komunikasi dengan keluarga dan teman tanpa harus bertemu secara langsung.
Di  antara  syarat  yang  tertulis  pada  unsur  “bersifat  tidak  komersial  dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan  atas  pembuatan  dan  penyebarluasan  tersebut”  untuk  menentukan  apakah suatu perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kegiatan watch party telah memenuhi unsur  “bersifat tidak komersial” karena pelaksanaan kegiatan watch party tidak memungut biaya sepeser pun bagi siapa yang ingin mengikutinya.
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  kegiatan watch  party telah memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai fair use menurut Pasal 43 huruf d Undang-
23 Isjoni dan Moh. Arif H. Ismail, “ Pembelajaran Virtual: Perpaduan Indonesia-Malaysia ”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 142.
24 Irfan Dwi Nugroho, “Identifikasi Hambatan Dalam Penguas aan Teknologi Informasi dan Komunikasi Guru Kelas IV Sekolah Dasar di Gugus VI UPTD Kecamatan Ponjong”, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hlm. 12.
Undang Hak Cipta karena kegiatan watch party bukanlah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan komersial.

## PENUTUP
Perbuatan Pengumuman Karya Sinematografi yang disediakan oleh Layanan OTT adalah contoh  dari  pelaksanaan  hak  ekonomi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  yaitu Pengumuman Ciptaan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Pengaturan mengenai fair  use di  Indonesia  tertulis  dalam  Pasal  43 – 51  Undang-Undang  Hak  Cipta. Ketentuan mengenai keberlakuan prinsip fair use di dunia digital tertulis di Pasal 43 huruf d Undang-Undang  Hak Cipta.  Perbuatan  Pengumuman  Karya  Sinematografi  yang  tercermin dalam  kegiatan watch  party termasuk fair  use berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta karena dilakukan tanpa adanya tujuan komersial.
Saran  Penulis  terkait  dengan  penelitian  ini  adalah diperlukannya  sosialisasi  kepada seluruh  lapisan  masyarakat,  baik  yang  merupakan  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau pengguna Hak Cipta mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak terkait dengan Hak Cipta. Hal ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang mendalam bagi seluruh masyarakat mengenai pentingnya melindungi dan menghargai suatu Ciptaan yang telah  dilindungi.  Kemudian,  diperlukan  revisi  Undang-Undang  Hak  Cipta  dalam  rangka memperbaiki pengaturan mengenai fair use agar menjadi lebih komprehensif. Contohnya dengan cara memberlakukan ketentuan yang seragam mengenai syarat-syarat apa saja yang harus  dipenuhi  supaya  suatu  kegiatan  dapat  dikategorikan  sebagai fair  use untuk mempermudah  masyarakat  dalam  memahami  konsep fair  use serta  menghindari kebingungan  bagi  aparat  penegak  hukum  atau  pihak  terkait  di  kemudian  hari  jika dihadapkan dengan permasalahan mengenai fair use.
DAFTAR PUSTAKA Buku Goldstein, Paul, “ C opyright Volume 2” , Boston: Little, Brown & Company, (1989).
Isjoni  dan  Moh.  Arif  H.  Ismail,  “ Pembelajaran  Virtual:  Perpaduan  Indonesia-Malaysia ”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2008).
Soerjono Soekanto, “ Pengantar Penelitian Hukum ”, Jakarta: UI Press, (1986).
Straubhaar,  Joseph  dkk.,  “ Media  Now  (Understanding  Media,  Culture,  and  Technology) Seventh Edition ”, Boston: Wadsworth Cengage Learning, (2012).
Sujud Margono, “ Hukum dan Perlindungan Hak Cipta”, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, (2003).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## Sumber Lainnya
Arbuthnot, Tom, Microsoft Teams now has 145 million Daily Active Users (DAU), diakses dari https://tomtalks.blog/2021/04/microsoft-teams-now-has-145-million-daily- active-users-dau/ pada tanggal 22 Agustus 2021.
Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, “Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum  Hak  Cipta  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum , Volume 15 Nomor 1, 2021.
Indah  Nurdahniar,  “Analisis  Penerapan  Prinsip  Perlindungan  Langsung  Dalam Penyelenggaraan  Pencatatan  Ciptaan”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Veritas  et  Justitia , Volume 2 Nomor 1, 2016.
Irfan  Dwi  Nugroho,  “ Identifikasi  Hambatan  Dalam  Penguasaan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi Guru Kelas IV Sekolah Dasar di Gugus VI UPTD Kecamatan Ponjong ”, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
Kim, Suk Jin, “A Study of Copyright Issues Sorrounding Online Gaming”, Yonsei Law Journal , Volume 5 Nomor 1, 2014.
Kraemer, Jan dan Michael Wohlfarth, “Regulating Over -the-Top Service Providers in Two- Sided Content Markets: Insights from the Economic Literature”, Communications & Strategies , Volume 1 Nomor 99, 2015.
Mir,  Usman  Riaz  dkk.,  Understanding  Globalization  and  its  Future:  An  Analysis ,  Pakistan Journal of Social Sciences , Volume 34 Nomor 2, 2014.
Tasya  Safiranita  Ramli,  dkk.,  “Over -The- Top  Media  in  Digital  Economy  and  Society  5.0” , Journal  of  Telecommunications  and  the  Digital  Economy ,  Volume  8  Nomor  3, September 2020.
The Trade Desk dan Kantar, “ The Future of TV: A report on the state of OTT in Southeast Asia”. Wallenstein,  Andrew, Listen:  The  ‘Watch  Party’  Trend  Sweeping  the  Video  World  Amid Lockdown, https://variety.com/2020/digital/news/watch-party-video-trend- coronavirus-1234643586/ diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.