The  Effectiveness  Of  PKB  Bleaching  Program  On  Regional  Tax  Revenue  At  Samsat Kawaluyaan Office
Efektivitas  Program  Pemutihan  PKB  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  Di  Kantor Samsat Kawaluyaan
Nurhalimah 1* , Muthmainnah 2 Politeknik Piksi Ganesha 1,2 nurhauha27@gmail.com 1 , muthmainnahmasnaya@gmail.com 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  determine  the  impact  of  the  PKB  bleaching  program  on  local  tax revenues  at  the  Kawaluyaan  Samsat  Bandung.  The  primary  data  is  the  PKB  bleaching  data  and  the regional tax revenue data (units) used. Simple linear regression with SPSS 25 is a method for testing the research  hypothesis.  93.3%  of  local  tax  revenues  at  the  Kawaluyaan  Samsat  Bandung  were  positively influenced  by  the  PKB  bleaching  variable,  while  the  remaining  6.7%  was  influenced  by  variables  not examined.
Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Bleaching, Tax Revenue

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak program Pemutihan PKB terhadap penerimaan pajak daerah  di  Samsat  Kawaluyaan  Bandung.  Data  primer  merupakan  data  pemutihan  PKB  dan  data penerimaan pajak daerah(satuan) yang digunakan. Regresi linear sederhana dengan SPSS 25 merupakan metode  untuk  menguji  hipotesis  penelitian.  Sebesar  93,3%  penerimaan  pajak  daerah  pada  Samsat Kawaluyaan  Bandung  dipengaruhi  secara  positif  oleh  variabel  pemutihan  PKB,  sedangkan  sisanya sebesar 6,7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.
Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak, Penerimaan Pajak

## 1. Pendahuluan
Di  Indonesia  terdapat  2  jenis  pajak,  terbagi  menjadi  pajak  negara  dan  pajak  daerah. Pajak negara yaitu pajak yang berfungsi sebagai penerimaan negara yang utama. Sedangkan pajak  daerah  yaitu  pajak  yang  diperoleh  dari  masyarakat  untuk  kepentingan  daerahnya masing-masing.  Lebih  jelasnya  pajak  daerah  ialah  pungutan  terutang  yang  harus  dibayarkan oleh  individu  atau  badan  sebelum  jatuh  tempo,  berdasarkan  undang-undang  pajak  daerah tersebut bersifat memaksa dan tidak mendapatkan balasan langsung dan dipergunakan untuk menghimpun kebutuhan daerahnya. Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kepada  penduduk  dan  dipungut  sebagai  penerimaan  adalah  Pajak  Pemilikan  dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor (Gustaviana, 2020). Pajak ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 12  dan  13  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009,  dan merupakan salah satu pajak daerah.
PKB  ialah  sumber  penghasilan  asli  daerah.  Pajak  ini  wajib  dibayar  oleh  setiap  wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang dioperasikan pada semua jenis jalur darat atau di  air,  dan  pembayarannya  dilakukan  di  kantor  bersama  samsat  masing-masing  daerah. Berdasarkan  UUD  RI  pasal  8  Nomor  28  Tahun  2009.  Untuk  masa  PKB  dikenakan  selama  12 bulan berurutan terbilang dari saat pertama didaftarkan.
Pemungutan PKB di negara kita mengalami beberapa kendala diantara lain diakibatkan oleh  faktor  dari  luar  dan  faktor  dari  dalam.  Faktor  dari  luar  diakibatkan  oleh  kurangnya pendapatan masyarakat yang diperoleh sehingga ada saja wajib pajak disetiap tahunnya yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan faktor dari dalam adalah dengan tidak
ada  sanksi  tegas  secara  langsung  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  dan  kurangnya pengawasan.
Pemerintah  daerah  memberikan  denda  keterlambatan  untuk  wajib  pajak  yang  tidak membayar  sebelum  tanggal  jatuh  tempo.  Namun  hal  itu  masih  diabaikan  oleh  masyarakat. Sehingga upaya lain dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan PAD (Penghasilan Asli Daerah)  yaitu  dengan  meningkatkan  target  penerimaan  pendapatan  daerah  dari  PKB. Pemerintah daerah mengadakan program pemutihan PKB yang dimana wajib pajak diberikan keringanan dengan penghapusan denda pajak atau sanksi administratif untuk yang terlambat membayar  PKB.  Bahkan  kebijakan  saat  ini  jika  tidak  membayar  PKB  dalam  waktu  2  tahun kendaraan  tersebut  dianggap  bodong.    Dan  program  pemutihan  pajak  ini  tentunya  menjadi kesempatan  bagus  bagi  semua  pemilik  kendaraan  yang  belum  membayar  pajaknya  melebihi waktu  yang  telah  diberikan.  Namun  tidak  semua  daerah  di  Indonesia  menetapkan  program tersebut, hanya dilakukan di beberapa daerah saja oleh pemerintah daerahnya masing-masing, tidak  serentak,  dan  dilakukan  dalam  waktu  yang  berbeda  namun  dengan  tujuan  sama  yaitu agar menertibkan wajib pajak yang sudah menunggak pajak kendaraannya.
Namun  hingga  saat  ini  tidak  sedikit  masyarakat  yang  salah  paham  dengan  kebijakan penghapusan  denda  PKB  dalam  artian  wajib  pajak  mengira  bahwa  mereka  tidak  perlu membayar  pajak.  Padahal  pemutihan  PKB  hanya  menghilangkan  denda  pajak  yang  telah dibebankan saja. Dan wajib pajak tetap harus membayar pajaknya dalam jumlah yang sudah ditentukan  sesuai  aturan  pemerintah  daerah.  Berikut  adalah  data  penerimaan  PKB  dalam hitungan rupiah periode tahun 2018-2022 dari wajib pajak yang tercatat di Samsat Kawaluyaan Bandung :

## Gambar 1. Penerimaan PKB
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pemerintah daerah meningkatkan target  penerimaan  PKB  untuk  wilayah  Samsat  Kawaluyaan  Bandung.  Namun  hasilnya  tidak sesuai  yang  diharapkan,  tahun  2020  justru  tercatat  sebagai  tahun  dengan  penerimaan  PKB terendah  dibandingkan  4  tahun  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  bencana  pandemic Covid-19.  Kemudian  muncul  kebijakan  pemerintah  yang  mengharuskan  masyarakat  untuk melakukan  segala  kegiatannya  dirumah  saja.  Kejadian  ini  mengakibatkan  perekonomian  di Indonesia  menurun  drastis  karena  tidak  dapat  beraktivitas  secara  normal  untuk  memenuhi kebutuhannya  sehari-hari.  Sehingga  masyarakat  lebih  memprioritaskan  kebutuhan  rumah tangganya  dan  mengesampingkan  pembayaran  PKB  miliknya  meskipun  sudah  lewat  tanggal jatuh tempo. Inovasi untuk mengoptimalkan penerimaan PKB setelah masa pandemi Covid-19 pemerintah  daerah  meningkatkan  kebijakan  pemutihan  PKB  salah  satunya  di  Samsat Kawaluyaan Bandung.
Dari  pemaparan  diatas,  perlu  adanya  penelitian  tentang “Efektivitas  Program Pemutihan PKB Terhadap Pajak Daerah di Kantor Samsat Kawaluyaan Bandung”.

## 2. Tinjauan Pustaka Pajak Daerah
Pungutan wajib yang dikenakan oleh setiap pemerintah pada individu dan badan guna meningkatkan  pendapatan  untuk  pembangunan  daerah  disebut  pajak  daerah.  Menurut Setiono (2018), salah satu sumber pendapatan utama suatu daerah adalah pemungutan pajak daerahnya.

## PKB
PKB  adalah  semua  jenis  kendaraan  beroda  dan  barang  bawaanya  yang  dioperasikan dengan  peralatan  teknis  seperti  motor  atau  peralatan  teknis  lainnya  pada  semua  jenis  jalur darat  dan  perairan.  Termasuk  juga  diantara  kendaraan  yang  dimaksud  adalah  mesin  besar (Rompis et al., 2015).
PKB  adalah  pajak  yang  ditarik  oleh  provinsi  tetapi  masing-masing    kabupaten  juga diberi  wewenang  untuk  memungut  PKB  itu  sendiri  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberi keringanan  kepada    kalangan    masyarakat  dalam  membayarnya  disetiap  kabupaten (Rohmawati  &  Rasmini,  2012).  PKB  juga  dikenakan  biaya  sesuai  ketentuan  pemerintah daerahnya  masing-masing.  Berikut  besaran  tarif  pajak  yang  diterapkan  di  Jawa  Barat khususnya di Samsat Kawaluyaan Bandung :

## Gambar 2. Tarif PKB
Program Pemutihan PKB
Pemutihan  PKB  yang  dikenal    masyarakat  dengan  istilah  pembebasan  sanksi administratif  yaitu  pelepasan  suatu  hal  yang  berhubungan  dengan  denda  administrasi  PKB yang pembayarannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan (Fina Budiarti, 2022).
Agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah yang diatur oleh  Dinas  Pendapatan  Provinsi,  pemutihan  PKB  bertujuan  untuk  mengedukasi  wajib  pajak tentang  pentingnya  membayar  pajak.    Menurut  widajantie  dan  Anwar  (2020),  program pemutihan  PKB  memungkinkan  wajib  pajak  yang  terlambat  membayar  pajaknya  untuk menebus  waktu  yang  hilang  dengan  hanya  membayar  pokok  pajak  dan  menghindari  denda keterlambatan pembayaran. Program pemerintah ini mendorong masyarakat untuk membayar pajak  karena  pemutihan  PKB  memungkinkan  masyarakat  melunasi  tunggakan  pajak  tanpa membayar denda (Saputra et al., 2022).
H₀ : Efektivitas Program Pemutihan PKB Tidak Terdapat Pengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
H₁ : Efektivitas Program Pemutihan PKB Terdapat Pengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

## Penerimaan Pajak
Menurut  penelitian  Fina  Budiarti  (2022),  penerimaan  PKB  terdiri  dari  seluruh pendapatan  atau  keuntungan  yang  dihasilkan  dari  pembayaran  tahunan  PKB,  penerimaan denda tunggakan, dan perolehan penerimaan pajak kendaraan lain yang terkait dengan pajka kendaraan bermotor. Menurut Siti Najunda Sari Br Damanik (2017), penerimaan pajak dapat diartikan  sebagai  penerimaan  negara  yang  bersumber  dari  masyarakat  dan  memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan sosial.

## 3. Metode Penelitian Lokasi Penelitian
Dilakukan  di  Kantor  Samsat  II  Kawaluyaan  Bandung  yang  bertempatkan  di  Jl. Kawaluyaan Raya, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.

## Pemilihan Metode
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  korelasional,  yaitu  dengan melihat pengaruh variabel Pemutihan PKB terhadap Penerimaan pajak.

## Pengambilan Metode
Data  yang  diolah  merupakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  Samsat  Kawaluyaan Bandung berupa data pemutihan PKB dan penerimaan pajak daerah (unit)
Pengambilan  metode  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Ichlas  et  al.,  2022)  pada penelitiannya  menggunakan  data  yang  mana  telah  terdokumentasi  yang  berupa  pemutihan PKB dan jumlah pembayarnya.

## Pengolahan Data
Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program pengolah data yaitu IBM Statistics 25.

## Analisis Data dan Uji Hipotesis
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  regresi  linear  sederhana,  dengan rumus :
Keterangan : Y = Variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah a = Konstanta (nilai Y apabila X=0) b = Koefisien variabel X X = Variabel independen yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor

## 4. Hasil dan Pembahasan
Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas
Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui apakah  data  yang  terkumpul  mengikuti  distribusi  normal  atau  tidak,  maka  harus  dilakukan pengujian terlebih dahulu.

## Gambar 3. Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  nilai  signifikansinya  0,200  >  0,05  dalam  artian bahwa nilai residual terdapat distribusi normal.

## 2. Uji Linearitas
Penelitian  ini  menggunakan  Uji  linearitas  scatterplot,  untuk  mengetahui  apakah variabel dependen yang diuji memiliki hubungan linear dengan variabel independen.

## Gambar 4. Hasil Uji Linearitas
Berdasarkan tabel diatas titik-titik plot menggambarkan garis diagonal dari kiri bawah mengarah  ke  kanan  atas.  Dapat  disimpulkan  variabel  pemutihan  pajak  (X)  dengan  variabel penerimaan  pajak  (Y)  memiliki  hubungan  yang  linear  dan  positif.  Hubungan  positif  dapat diartikan  jika  pemutihan  pajak  mengalami  peningkatan  maka  penerimaan  pajak  pun  ikut meningkat.

## 3. Uji Heteroskedastisitas
Digunakan  untuk  menguji  ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu  persamaan  dalam penelitian.

## Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  dapat  diartikan  tidak  adanya  gejala  heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut, karena variabel X memiliki nilai signifikansi 0,801 > 0,05.
4. Uji Korelasi Pearson

## Gambar 6. Hasil Uji Korelasi Pearson
Pada tabel diatas menunjukkan signifikansi 0,007 < 0,05 dalam artian kedua variabel memiliki hubungan atau berkorelasi.
Variabel  Pemutihan  Pajak  (X)  terhadap  Penerimaan  Pajak  (Y)  berkorelasi  dengan derajat hubungan sempurna dan bentuk hubungannya positif. Semakin tinggi pemutihan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya begitupun sebaliknya.

## Uji Hipotesis

## 1. Uji Regresi Linear Sederhana
Digunakan untuk mengetahui terdapat pengaruh atau tidak antara variabel dependen dan independen.
Gambar 7. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Pada  output  diatas  nilai  constant(a)  sebesar  4098,367,  dan  nilai  pemutihan  pajak sebesar 2,568. Didapat persamaan regresi sebagai berikut :
Y = a + bX Y = 4098,367 + 2,568X
Persamaan diatas dapat diartikan :
1. Konstanta  diperoleh  4098,367,  dijelaskan  bahwa  konstanta  variabel  partisipasi  adalah sebesar 4098,367.
2. Koefisien  regresi  X  (Pemutihan  pajak)  setiap  penambahan  1%  maka  nilai  partisipasi bertambah sebesar 2,568. Dinyatakan berpengaruh positif.

## 2. Uji t
Tabel 7 menghasilkan nilai signifikansi 0,007 < 0,05 yang dinyatakan dalam persentase. Dapat  ditarik  kesimpulam  bahwa  pemutihan  pajak  (X)  berdampak  pada  jumlah  total penerimaan pajak (Y).
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  t hitung lebih  tinggi  dari  t tabel dalam  hal  nilai.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemutihan  pajak  (X)  berpengaruh  terhadap  variabel  penerimaan  pajak (Y), yang berarti bahwa hipotesis nol H 0 dapat ditolak dan mendukung hipotesis nol alternatif H1.

## 3. Uji koefisien Determinasi
Gambar 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Dilihat dari tabel 8 hubungan (R) sebesar 0,966. Didapat koefisien determinasi 0,933 yang  dalam  artian  bahwa  pemutihan  PKB  terhadap  penerimaan  pajak  dinyatakan  efektif dengan besaran 93,3 %, dan sisanya sebesar 6,7 % yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## 5. Penutup Kesimpulan
Dari hasil yang dibahas dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Konstanta  sebesar  4098,367,  dijelaskan  bahwa  konstanta  variabel  pastisipasi  adalah sebesar 4098,367.
2. Koefisien  regresi  X  (Pemutihan  Pajak)  setiap  penambahan  1%  maka  nilai  partisipanya bertambah  sebesar  2,568.  Koefisien  regresi  tersebut  dinyatakan  bahwa  pengaruh pemutihan PKB terhadap penerimaan pajak daerah bernilai positif.
3. Nilai  signifikansi  0,007  <  0,05  diperoleh  dari  uji  t.  Variabel  pemutihan  pajak  (X)  dapat diartikan berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak (Y).
4. Diketahui  nilai  t hitung lebih  besar  dari  t tabel .  Variabel  pemutihan  pajak  (X)  berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Y), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.
5. Nilai Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,933 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel  independen(pemutihan  pajak)  terhadap  variabel  dependen  (penerimaan  pajak) sebesar 93,3%, sedangkan variabel lain mempengaruhi variabel dependen sebesar 6,7 %.

## Saran
Mengingat temuan yang disajikan diatas, rekomendasi untuk penelitian di masa depan dapat dibuat untuk memasukkan variabel independen tambahan atau melakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang mungkin berperan dalam peningkatan pendapatan yang dikumpulkan dari pajak kendaraan bermotor.

## Daftar Pustaka
Fina  Budiarti,  H.  F.  (2022). Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan  Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung . 2 (8.5.2017), 2003–2005.
Gustaviana,  S.  (2020).  Pengaruh  Program  E-Samsat,  Samsat  Keliling,  Pemutihan  PKB,
Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  dan  Operasi  Kepolisian  Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Empiris  Pada  Kantor Bersama  Sistem  Administrasi  Manunggal  di  Ba. Akuntansi , 1 (1),  20–29. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma
Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. Indonesian Accounting Research Journal , 3 (1), 93–99.
https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4129
Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Akuntansi , 1 (2), 1175–1188.
Rompis, N. E., Ilat, V., Wangkar, A., Ekonmi, F., & Akuntansi, J. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara ( Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi ). Berkala Ilmiah Efesiensi , 15 (03), 51–62.
Saputra, D., Dewi, R. C., Erant, G. P., Bermotor, K., Bea, P., Nama, B., Bea, P., Nama, B., Pajak, S.,  &  Pajak,  W.  (2022). Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak  ,  Pembebasan  Bea  Balik Nama , Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap . 3 (1), 56–67.
Setiono,  H.  (2018).  Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  di  Provinsi  Jawa  Timur  Hari  Setiono  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam Majapahit. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 1 (1), 22–28. Siti  Najunda  Sari  Br  Damanik.  (2017). Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Pembebasan  B  Ea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Dan  Sosialisasi Perpajakan  Terhadap  Pe  Nerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Pada  Upt.  Samsat Kabanjahe .
Widajantie,  T.  D.,  &  Anwar,  S.  (2020).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).
Behavioral Accounting Journal , 3 (2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103