KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

## DI INDONESIA
Government Policy on Protection  Intellectual Property Rights (HAKI)  in Indonesia
Laksminarti *
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: laksminarti@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kebijakan di bidang Hak  Kekayaan  Intelektual  serta  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Penegakan Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI).  Semakin  derasnya  arus  perdagangan bebas  yang  menuntut  makin  tingginya  kreativitas  produk  yang  dihasilkan  terbukti semakin  memacu  perkembangan  teknologi  yang  mendukung  kebutuhan  tersebut. Seiring  dengan  hal  tersebut  mulai  disadari  akan  pentingnya  peranan  dari  Hak Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  dalam  mendukung  perkembangan  teknologi.  Hal  ini terlihat  dari  semakin  tingginya  jumlah  permohonan  Hak  Cipta,  Hak  Paten  dan Merek serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang ditujukan kepada Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  Hak
Asasi Manusia.
Dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  diperoleh  gambaran  bahwa  Pelaksanaan system  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  baik  bukan  saja  memerlukan  Peraturan Perundang-Undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang tepat, tetapi perlu di dukung  pula  oleh  administrasi,  penegakan  hukum  serta  program  sosialisasi  yang optimal tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  saat  ini  Indonesia  telah  memiliki perangkat Peraturan Perundang-Undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipersyaratkan  dalam  persetujuan  TRIPS  (Agreement  on  Trade  Releated  Aspect Of  Intelectual  Property  Rights).  Pada  prinsipnya  semua  peraturan  dibidang  Hak Kekayaan Intelektual telah disusun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan  selaras  dengan  ketentuan  minimum  sebagaimana  yang  telah  dipersyaratkan oleh  persetujuan  TRIPS  (Agreement  on  Trade  Releated  Aspect  Of  Intelectual Property Rights).

## Kata Kunci:
Kebijakan Pemerintah Perlindungan Keywords : Policy Government
Protection
Accepted June 2018
Published October 2018

## Abstract
This research aims to obtain a picture of the policy in the field of intellectual property rights as well as legislation and law enforcement of intellectual Property Rights (HAKI). The increasingly high-flow of free trades that demand the higher creativity of the resulting products proved increasingly spur on the technological developments that support these needs.  Along  with  this,  it  began  to  realize  the  importance  of  the  role  of  intellectual Property Rights (HAKI) in supporting technological developments. This is seen from the increasingly  high  number  of  copyright,  patent  and  trademark  applications  and  the sufficient number of industrial design applications addressed to the Directorate General of Intellectual Property Rights, the Office of the jurisdiction and human rights.
By  using  a  descriptive  analysis  obtained  the  idea  that  the  implementation  of  good intellectual  property  rights  system  not  only  requires  the  legislation  in  the  field  of intellectual  property  right  but  should  be  supported  also  by  Administration,  law enforcement and an optimal socialization program on intellectual property Rights (HAKI).
The results of the research show that at this time, Indonesia has had a legal device in the field  of  intellectual  property  rights  which  is  adequate  and  does  not  contradict  the provisions  as  required  in  Agreement  on  Trade-Related  Aspect  Of  Intelectual  Property Rights. In principle, all rules of intellectual property rights have been prepared about the interests  of  the  Community  and  by  the  minimum  provisions  as  required  by  TRIPS approval (Agreement on Trade-Related) Aspect Of Intelectual Property Rights).

## PENDAHULUAN
Menghadapi Era Perdagangan Bebas dewasa ini dimana gerbang  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  dibuka,  di tengah-tengah  krisis  multi  Dimensional  yang  sedang kita  hadapi,  diperlukan  langkah-langkah  strategis  yang terpadu  dan  terkoordinasi  dengan  baik  antar Instansi/Departemen  bahkan  juga  antar  pemerintah dan  dunia  usaha  untuk  merumuskan  konsensus nasional  sebagai  landasan  dalam  memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum Internasional.
Secara garis besar paparan mencakup :
1. Kebijakan  dan  Kesiapan  Indonesia  di  Bidang  Hak Kekayaan Intelektual
2. Peraturan  Perundang-undangan  dan  Penegakkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Kedua permasalahan tersebut didekati ataupun ditinjau dari aspek Hukum dengan memperhatikan keterkaitannya  dengan  aspek-aspek  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  kesiapan  Indonesia  dalam keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade  Organization)  ataupun  anggota  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Kesepakatan  Indonesia  untuk  merealisasikan  gagasan mengenai  ASEAN  Free  Trade  Area  (AFTA)  serta keikutsertaan Indonesia sebagai  anggota World Trade Organization  (WTO)  dan  Asia  Pacific  Economic Corporation  (APEC),  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA),  telah  menunjukkan  keseriusan  pemerintah dalam  mendukung  sistem  perekonomian  yang  bebas dan  terbuka  dan  secara  tidak  langsung  memacu  dan memotivasi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih  meningkatkan  daya  saingnya,  bukan  hanya bersaing  dengan  produk-produk  lokal  sesama perusahaan-perusahaan  Indonesia  namun  mau  tidak mau harus bersaing keras pula dengan produk-produk perusahaan-perusahaan dunia.
Semakin  derasnya  arus  perdagangan  bebas  yang menuntut  makin  tingginya  kreativitas  produk  yang dihasilkan  terbukti  semakin  memacu  perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan  hal  tersebut  mulai  disadari  akan  pentingnya peranan  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  dalam mendukung  perkembangan  teknologi  tersebut.  Hal  ini terlihat  dari  semakin  tingginya  jumlah  permohonan Hak  Cipta,  Hak  Paten  dan  Merek  serta  cukup banyaknya permohonan desain industri yang  ditujukan kepada Direktorat Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## METODOLOGI
Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis normatif. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi  kepustakaan.  Pendekatan  yuridis  normatif dimaksudkan  untuk  mengkaji  arti  dan  maksud  dari kebijakan  pemerintah  dalam  perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  di  Indonesia,  juga  untuk mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur mengenai  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual (HAKI)  di  Indonesia,  mengkaji  juga  mengenai ketentuan-ketentuan  atau  kaidah-kaidah  Hukum  yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan  dan  Kesiapan  Indonesia  di  Bidang Hak Kekayaan Intelektual
Pemerintah  sangat  menyadari  bahwa  Implementasi Sistem  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  merupakan suatu  tugas  yang  besar  dan  perlu  mendapatkan perhatian  yang  serius.  Terlebih  dengan  keikutsertaan Indonesia  sebagai  anggota  WTO  dengan  konsekwensi melaksanakan kegiatan  Agreement on Trade  Releated Aspect  Of  Intelectual  Property  Rights  (Persetujuan TRIPS),  yang  mana  sesuai  dengan  UU  No.  7  Tahun 1994, tentang Pengesahan Agreement Estabilishing the
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Berdasarkan pengalaman  selama  ini,  peran  serta  berbagai  instansi dan  lembaga,  baik  dari  bidang  pemerintahan  maupun bidang  swasta  serta  koordinasi  yang  baik  diantara semua  pihak  merupakan  hal  yang  mutlak  diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.
Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang baik bukan  saja  memerlukan  Peraturan  Perundang- undangan  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang tepat,  tetapi  perlu  didukung  pula  oleh  Administrasi, Penegakkan  Hukum  serta  program  sosialisasi  yang optimal tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
1. Peraturan  Perundang-undangan  dan  Konvensi- Konvensi Internasional.
Pelaksanaan  Sistem  Hak  Kekayaan  Internasional yang  baik  dimana  mampu  melindungi  dan memberikan  Kepastian  Hukum  kepada  seseorang terkait  karya  cipta  dan  karsanya  memerlukan suatu  perangkat  Peraturan  Perundang-undangan yang  mengatur  dengan  komprehensif  terkait  Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
Pada  saat  ini  Indonesia  telah  memiliki  Perangkat Peraturan  Perundang-undangan  di  bidang  Hak Kekayaan  Intelektual  yang  cukup  memadai  dan tidak  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Releated Aspect Of Intelectual Property Rights). Peraturan Perundang-undangan dimaksud   mencakup :
a. UU  No.  12  Tahun  1997  tentang  Perubahan UU  No.  6  Tahun  1982  tentang  Hak  Cipta sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  7 Tahun  1987  (UU  Hak  Cipta)  yang  dalam waktu  dekatUndang-Undang  ini  akan  direvisi untuk  mengakomodasikan  perkembangan mutakhir di bidang hak cipta.
b. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
c. UU  No.  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang
d. UU  No.  31  Tahun  2000  tentang  Desain Industri
e. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
f. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Di  Indonesia,  Sistem  Perlindungan  Merek telah  dimulai  sejak  tahun  1961,  sistem perlindungan Hak Cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan  Sistem  Paten  baru  dimulai  sejak  tahun 1991.  Sebelum  disempurnakan  melalui  Peraturan Perundang-undangan  yang  ditetapkan  pada  tahun 2001,  beberapa  waktu  yang  lalu  pada  tahun  2007 terhadap  ketiga  Peraturan  Perundang-undangan tersebut  telah  dilakukan  perubahan  untuk menyesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  merupakan Kesepakatan Internasional yang paling komprehensif  dan  merupakan  suatu  perpaduan yang  unik  dari  Prinsip-Prinsip  Dasar  GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dengan ketentuan-ketentuan  substantif  dari  Kesepakatan- Kesepakatan  Internasional  Bidang  Hak  Kekayaan Intelektual, antara lain : Paris Convention For the Protection  of  Industrial  Property  dan  Bern Convention  For  the  Protection  of  Literary  and Artistic Works.
Sejalan  dengan  perubahan  berbagai  undang- undang  tersebut  di  atas  Indonesia  juga  telah meratifikasi  Konvensi  Internasional  di  bidang  Hak Kekayaan Intelektual yaitu sebagai berikut :
a. Paris  Convention  For  the  Protection  of Industrial
Property dan Convention
Estabilishing  the  World  Intelectual  Property Organization  (Keputusan  Presiden  No.  15 Tahun  1997  tentang  Perubahan  atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979).
b. Patent  Coorporation  Treaty  (PCT)  and Regulation  Under  the  PCT  (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997).
c. Trademark  Law  Treaty  (Keputusan  Presiden No. 17 Tahun 1997).
d. Berne  Convention  For  the  Protection  of Literary  and  Artistic  Works  (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997)
e. WIPO Copyright Treaty (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997)
2. Administrasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Di  Indonesia  secara  Institusional,  lembaga yang  tugas  dan  fungsi  utamanya  untuk menyelenggarakan  Administrasi  Hak  Cipta,  Hak Paten,  Merek,  Desain  Industri  dan  Desain  Tata Letak  Sirkut  Terpadu  adalah  Direktorat  Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual.  Direktorat  Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual  (semula  disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) dibentuk  pada  tahun  1998.  Direktorat  Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  baik  sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia  industri  dan  perdagangan  maupun  dari institusi  yang  bergerak  di  bidang  penelitian  dan pengembangan.
Jika dibandingkan dengan yang terdapat di negara- negara  maju,  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual  masih  merupakan  institusi  yang  relatif masih  muda  dan  baru,  oleh  karena  itu  dapat dimaklumi  seandainya  dalam  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  masih  dijumpai  berbagai  macam kendala,  sehingga  diharapkan  Direktorat  Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual  sering  melakukan pembinaan  melalui  berbagai  program  pelatihan yang  intensif  agar  memiliki  Sumber  Daya  Manusia yang  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  memadai guna  mendukung    peningkatan  sistem  Hak Kekayaan
Intelektual
sebagaimana yang diharapkan.
Bahwa  dalam  rangka  untuk  lebih  meningkatkan pelayanan  dan  kemudahan  bagi  masyarakat  sejak tahun 2000, pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual  dapat  dilakukan  di  Kantor-Kantor Wilayah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dimana selanjutnya Kantor-Kantor Wilayah akan menyampaikan  permohonan  tersebut  kepada Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual untuk  diproses  lebih  lanjut.  Di  samping  itu  untuk lebih  meningkatkan  sistem  administrasi  di  bidang Hak  Kekayaan  Intelektual  sekarang  ini  dengan bantuan  World  Bank  sedang  dilaksanakan penyempurnaan  sistem  otomasi  di  Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diharapkan  dapat  lebih  menunjang  proses administrasi dimaksud.
Khusus  untuk  Hak  Kekayaan  Intelektual  di bidang  varietas  tanaman  maka  administrasinya dikelola  oleh  Departemen  Pertanian  tidak  seperti bidang-bidang  kekayaan  intelektual  lain  yang administrasinya  dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
3. Penegakkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan  dan  Penegakkan  Hukum  HAKI bertujuan  untuk  mendorong  timbulnya  Inovasi, Pengalihan  dan  Peyebaran  Teknologi  dan diperoleh  manfaat  bersama  antara  penghasil  dan pengguna  pengetahuan  teknologi  dengan  cara menciptakan  kesejahteraan  social  ekonomi  serta keseimbangan  antara hak dan kewajiban. Sehingga keterlibatan  berbagai  pihak  secara  terkoordinasi dan  intensif  sangat  diperlukan  untuk  menjamin terlaksananya  sistem  Hak  Kekayaan  Intelektual yang diharapkan.
Sesuai  dengan  keputusan  Presiden  Nomor  189 Tahun  1998,  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  cq.  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan  Intelektual  telah  ditugasi  melakukan koordinasi dengan semua instansi pemerintah yang berkompeten  mengenai  segala  kegiatan  dan
permasalahan  dibidang  Hak  Kekayaan  Intelektual. Prinsip-prinsip  pokok  penegakkan  hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  dalam  TRIPS (Agreement  on  Trade  Releated  Aspect  Of Intelectual Property Rights):
a. Menetapkan standar minimum untuk perlindungan  dan  penegakkan  hukum  HAKI dinegara-negara peserta.
b. Masing-masing Negara peserta harus melindungi warga Negara dari Negara peserta lainnya.
c. Negara-negara peserta diharuskan memberikan  perlindungan  HAKI  yang  sama kepada warga Negara peserta lainnya.
d. Penegakkan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa yang  diikuti  dengan  hak  bagi  Negara  yang dirugikan  untuk  mengambil  tindakan  secara silang.
Dengan berkembangnya
hubungan perdagangan Internasional yang semakin global dan pesat  sejalan  dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi ditiap  Negara  tentunyaakan  memberikan  dampak dibidang  Teknologi,  Informasi,  Komunikasi  dan Transportasi, yang mana berbagai bidang tersebut merupakan  factor  yang  memicu  globalisasi  Hak Kekayaan  Intelektual  (HAKI).  Dengan  demikian HAKI  amat  penting  mendapatkan  Perlindungan
Hukum karena merupakan karya-karya intelektual yang dihasilkan karena intelektual manusia.
4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Secara  bertahap  dan  berkesinambungan  telah
diupayakan  sosialisasi  mengenai  peran  Hak Kekayaan  Intelektual  diberbagai  aspek  dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan perindustrian dan perdagangan, investasi, kegiatan penelitian  dan  pengembangan  dan  lain  sebagainya berbagai  masyarakat  pun    telah  dilibatkan  dalam kegiatan ini.
Tumbuhnya  berbagai  sentra  Hak  Kekayaan Intelektual,  Klinik  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan Pusat  Hak  Kekayaan  Intelektual  lain  baik  yang dimotori  oleh  Departemen  Perindustrian  dan Perdagangan,  Departermen  Pendidikan  Nasional, Kantor  Menteri  Negara  Riset  dan  Teknologi, Perguruan-Perguruan Tinggi dan cukup banyaknya Hak  Kekayaan  Intelektual  menunjukkan  telah tumbuhnya  kesadaran  masyarakat  dibidang  Hak Kekayaan Intelektual. Disamping itu apresiasi yang positif dari anggota masyarakat juga terlihat dalam wujud pendaftaran karya-karya mereka ke Kantor- Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kebijaksanaan Pemerintah Dalam
Melaksanakan  Beberapa  Ketentuan  Dalam Persetujuan  TRIPS (Agreement  on  Trade Releated Aspect Of Intelectual Property Rights)
Pada  prinsipnya  semua  peraturan  dibidang  Hak Kekayaan Intelektual telah disusun dengan memperhatikan  kepentingan  masyarakat  dan  selaras dengan  ketentuan  minimum  sebagaimana  yang dipersyaratkan oleh persetujuan STRIPS (Agreement on Trade Releated Aspect Of Intelectual Property Rights).
1. Pengaturan  HAKI  dalam  TRIPS (Agreement  on Trade Releated Aspect Of Intelectual Property Rights)
a. Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta
b. Merek Dagang
c. Indikasi Geografis
d. Desain Industri
e. Paten
f. Rahasia Dagang
g. Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences
h. Enforcement
2. Pengaturan Hak Milik Industri
a. Paten
b. Paten Sederhana
c. Desain Industri
d. Merk Dagang, Merek Jasa, Rahasia Dagang
e. Indikasi Geografis
3. Hak Cipta dan Hak-Hak yang Terkait dengan Hak Cipta
a. Karya Seni dan Sastra
b. Gambar c. Film
d. Puisi
e. Fotografi
f. Ukiran
g. Software Komputer
h. Data Base
i. Desain Arsitektur
4. Keanggotaan  dalam  Konvensi  Internasional  di Bidang HAKI
a. Konvensi  Paris  untuk  Perlindungan  Hak  Milik Intelektual (Paris Conventions)
b. Traktat Kerjasama Paten (PCT)
c. Traktat  KerjasamaMerek  ( Trade  Mark  Law Treaty )
d. Traktat  Kerjasama  WIPO  dibidang  Hak  Cipta ( WIPO Copyright Treaty)
5. Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  dalam Pengembangan Perekonomian dan Teknologi
a. Perlindungan  hokum  sebagai  insentif  bagi Investor,  Kreator,  Desainer  dan  Pencipta dengan  memberikan  Hak  khusus  untuk mengkomersilkan Hasil dan Kreatifitasnya.
b. Pemerintah  wajib  menciptakan  iklim  yang kondusif bagi investor.
c. Mendorong  kegiatan-kegiatan  penelitian  dan pengembangan  untuk  menghasilkan  penemuan baru diberbagai bidang teknologi.
d. Sistem  Paten  akan  memperkaya  pengetahuan masyarakat  dan  akan  melahirkan  penemu- penemu baru.
e. Peningkatan  dan  Perlindungan  HAKI  akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan  lapangan  kerjabaru,  mendorong pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  kualitas hidup  manusia  yang  memberikan  kebutuhan masyarakat luas.
6. Peran  dan  Tantangan  Sistem  Hak  Kekayaan Intelektual (HAKI)          di Masa Depan
a. Menciptakan  iklim  perdagangan  dan  investasi yang kompetitif.
b. Meningkatkan perkembangan teknologi
c. Mendukung  perkembangan  dunia  usaha  yang kompetitif dan spesifik di pasar global
d. Meningkatkan  invensi  dan  inovasi  dalam negeri  yang  berorientasi  ekspor  dan  bernilai komersial.
e. Mempromosikan  sumber  daya  social  dan budaya yang dimiliki.
f. Memberikan  Reputasi  Internasional  untuk ekspor  produk  lokal  yang  berkarakter  dan memiliki tradisi budaya daerah.
7. Alih Teknologi Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Releated
Aspect  Of  Intelectual  Property  Rights)  memang mengatur  perlu  didukungnya  upaya  alih  teknologi dari  Negara  Majuke  Negara  Berkembang. Walaupun  demikian  dalam  pelaksanaannya  agar penerapan  ketentuan  ini  dapat  lebih  efektif dipandang  perlu  untuk  menjabarkannya  secara lebih lanjut.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Perundang - undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual telah mengakomodasikan  ketentuan  yang  baik  secara langsung  atau  pun  tidak  langsung  mensyaratkan dilaksanakan paten.
Perlu  disadari  bahwa  berapa  pun  idealnya pengaturan mengenai alih teknologi pada akhirnya segalanya  tergantung  kepada  kemampuan  kita sendiri untuk menyempurnakan dan mengembangkan  teknologi  yang  bersangkutan. Oleh karena itu peran serta berbagai instansi yang terkait  untuk  lebih  meningkatkan  efektivitas  alih teknologi perlu diintensifkan.

## Pencapaian
1. Indonesia  telah  merubah  standar  PeraturanHak Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  dengan  standar minimum  ketentuan  TRIPS  ( Agreement  on  Trade Releated Aspect Of Intelectual Property Rights ).
2. Sosialisasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  yang berkelanjutan  melalui  Kerjasama  Universitas, Instansi Pemerintah dan UKM.
3. Melaksanakan  Pemeriksaan  Banding  Paten  dan Merek.
4. Penerimaan Pendaftaran Hak  kekayaan Intelektual (HAKI)  melalui  Kantor  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia.
5. Pelaksanaan  Sistem  Otomasi  Hak  Kekayaan Intelektual (HAKI)
6. Penigkatan Law  Enforcement Hak  Kekayaan Intelektual (HAKI) yang lebih baik
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
8. Peningkatan dan pemanfaatan Kerjasama
Internasional  di  Bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual (HAKI).

## KESIMPULAN
1. Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  adalah  isu penting bagi Pembuat Keputusan Ekonomi
2. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah alat yang ampuh untuk mendorong pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, social dan budaya.
3. Pada intinya semua peraturan perundang-undangan dibidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  telah  disusun dengan  memperhatikan  kepentingan  masyarakat dan  selaras dengan  ketentuan  minimum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Releated  Aspect  Of Intelectual Property Rights).
4. Perlunya  Perubahan  sifat  masyarakat  yang berorientasi  dari  Pertanian  (statis)  keIndustri (dinamis)  dan  mengarah  kepada  Budaya  Bisnis (kompetitif).
5. Perlunya  peran  serta  berbagai  Instansi  dan Lembaga,  baik  dalam  bidang  pemerintah  maupun bidang swasta, serta koordinasi yang baik diantara semua  pihak,  guna  mencapai  hasil  pelaksanaan Sistem  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  yang efektif.

## REFERENSI
Damian,  Edy.  2014. Hak  Kekayaan  Intelektual .  Cet.4. Bandung. Alumni.
Djulaeka.  2014. Konsep  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual. Malang. Cita Intrans Selaras.
Djumhana,  Muhamad  dan  R,  Djubaedillah.  2014. Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.
Jened,  Rahmi.  2014. Hukum  Hak  Cipta  (Copyright ‟ s Law), Bandung. Citra Aditya Bakti.
Ginting,  Elyta  Ras.  2012. Hukum  Hak  Cipta  Indonesia Analisis Teori dan Praktik . Bandung. Citra Aditya Bakti.
Hidayah,  Khoirul.  2013. Hukum  HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual) di Indonesia :Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam. Malang. UIN Maliki Press. Hery, Firmansyah. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
Lindsey,  Tim.  2013. Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu Pengantar. Bandung. Alumni.
Munandar,  Haris  dan  Sally  Sitanggang.  2008. Mengenal Hak  Kekayaan  Intelektual  (Hak  Cipta,  Paten, Merek  dan  Seluk-beluknya). Jakarta.  Penerbit Erlangga.
Purba,  Afrillyanna.  2005. TRIPs-WTO  dan  Hukum  HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia . Jakarta. Asdi Mahasatya.
Saidin.  2015. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaaan  Intelektual (Intelecctual  Property  Rights). Jakarta.  Raja Grafindo Persada.
Subroto,  Muhammad  Ahkam.  2005. Eksplorasi  Konsep Kekayaan  Intelektual  Untuk  Penumbuhan  Inovasi. Jakarta. LIPI Press.
Usman, Rachmadi. 2003. Hukum  Hak  atas  Kekayaan Intelektual  :    Perlindungan    dan    Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung. Alumni.