OPEN ACCESS J. O F INISTA, V OL . 1, N O . 1, PP .15-26, S EPT 2018 E-ISSN : 2622-8106 DOI: 10.20895/ INISTA . V 1 I 1
Journal of Informatics, Information System, Software Engineering and Applications
Analisis As-Is Pada Perencanaan Strategis Sistem Informasi Kementerian Perhubungan
Yudha Saintika #1 , Auliya Burhanuddin #2 , Fathushahib #3
#1 Program Studi S1 Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto #2 Program Studi S1 Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto
#3 Program Studi S1 Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto
#1 yudha@ittelkom-pwt.ac.id
#2 auliya@ittelkom-pwt.ac.id
#3 fathushahib@ittelkom-pwt.ac.id

## Accepted on September 28, 2018

## Abstrak
Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  merupakan  institusi  dibawah  pengawasan  Menteri Perhubungan Berdasarkan  hasil  observas,  Kepala  Pusat  Data  dan  Informasi  (Kapusdatin) menyampaikan  bahwa  berbagai  infrastruktur  dasar  berupa  jaringan  komputer  dan  pembangunan aplikasi  untuk  penunjang  kegiatan  telah  dikembangkan  namun  dalam  pengembangannya dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh setiap unit kerja di lingkungan Kemenhub sesuai dengan keperluan  mereka  sendiri,  sehingga  permasalahan  yang  terjadi  adalah  sistem  informasi  berdiri sendiri-sendiri  dan  sulit  untuk  diitegrasikan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan  salah satu  domain  akar  permasalahan  yaitu  belum  adanya  kajian  atau  acuan  yang  memuat  tentang perencanaan strategis sistem informasi khususnya untuk tahapan pendahuluan yaitu analisis As-Is yang  membahas  kondisi  saat  ini  baik  itu  bisnis  maupun  SI/TI.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  ward-peppard  dimana  metode  ini sudah  umum untuk digunakan dan  memuat banyak tools yang  bisa  dimanfaatkan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masih  banyak permasalahan  baik  untuk  lingkungan  bisnis  dan  SI/TI.  Berbagai  permasalahan  tersebut  dapat menjadi input bagi proses selanjutnya  yaitu perumusan strategi dan rekomendasi  hingga  menjadi roadmap .
Keywords: Perencanaan, As-Is , Bisnis, Strategi

## I. P ENDAHULUAN
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang merupakan institusi dibawah pengawasan Menteri Perhubungan memiliki visi  yaitu  “Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah” [1]
Berikut  ini  adalah  arahan  Menteri  Perhubungan  yang  disampaikan  dalam  hasil  wawancara  dengan  Kepala Pusat Data dan Informasi disampaikan bahwa:
1. Pengelolaan  Sistem  Informasi  di  lingkungan  Kemenhub  harus  terintegrasi  agar  efisien,  efektif  dan bermanfaat.
2. Semua pelayanan perizinan berbasis Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Pusdatin  bertugas  mengkonsolidasi  dan  mengintegrasikan  seluruh  infrastruktur  TIK  di  lingkungan Kemenhub.
Analisis As-Is Pada Perencanaan Strategis Sistem Informasi Kementerian Perhubungan

## 4. Tahun 2015 semua Anggaran terkait TIK harus mendapatkan rekomendasi Pusdatin.
Data  yang  diterima  oleh  Pusat  Data  dan  Infomasi  (Pusdatin)  terkait  kegiatan  pengembangan  dan pembangunan  sistem  informasi  maupun  pemeliharaan  dan  pembangunan  kegiatan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi (TIK) dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Jumlah Kegiatan TIK di lingkungan Kemenhub Telah Diolah [2] No. Unit Eselon I Jumlah Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2015 1 Ditjen Perhubungan Udara 42 Kegiatan 2 Ditjen Perhubungan Laut 5 Kegiatan 3 Ditjen Perhubungan Darat 40 Kegiatan 4 Ditjen Perkeretaapian 5 Kegiatan
Berdasarkan data pada tabel 1 dan didukung hasil wawancara,  Kepala Pusdatin (Kapusdatin)  menyampaikan bahwa  berbagai  infrastruktur  dasar  berupa  jaringan  komputer  dan  pembangunan  aplikasi  untuk  penunjang kegiatan telah dikembangkan namun dalam pengembangannya dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh setiap unit  kerja  di  lingkungan  Kemenhub  sesuai  dengan  keperluan  mereka  sendiri,  sehingga  permasalahan  yang terjadi  adalah  sistem  informasi  berdiri  sendiri-sendiri  dan  sulit  untuk  diitegrasikan.  Masih  adanya silo - silo sistem  ini  karena  belum  adanya  acuan  yang  rinci  dan  rencana  yang  sistematis  dalam  pengembangan  sistem informasi di Kemenhub. Permasalahan ini memberikan dampak terhadap anggaran belanja TIK di Kemenhub tidak  efisien  dilihat  dari output yang  dihasilkan  belum  dapat  dimanfaatkan  dan  dirasakan  hasilnya  secara penuh  serta  tidak  adanya  konektivitas  antar  sistem  yang  dibangun  menyebabkan  kesulitan  pimpinan  dalam pengambilan  keputusan  karena  membutuhkan  waktu  dalam  pengumpulan  data  dan  informasi  yang dibutuhkan . Diagram tulang ikan ( fish bone diagram ) pada gambar 1 disajikan untuk melihat hubungan sebab akibat antara masalah dan akar masalah.
Gambar 1 Fishbone Diagram
Faktor kebijakan menjadi salah satu domain masalah yang mempengaruhi. Adapun 2 akar masalah dari faktor kebijakan adalah :
1. Amanat KP 39 Tahun 2009 belum sepenuhnya terlaksana
Akar permasalahan ini disebabkan oleh belum semua unit kerja melaporkan dan mengkoordinasikan kegiatan TIK yang akan mereka lakukan ke Pusdatin. Hal tersebut menjadi akar permasalahan karena tidak sesuai dengan KP 39 Tahun 2009 pasal 7.
2. Reviu TIK Pusdatin belum sepenuhnya terlaksana
Akar permasalahan ini disebabkan oleh belum semua unit kerja memberikan kelengkapan dokumen yang digunakan sebagai bahan reviu Pusdatin (Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya).
Belum ada kajian yang memuat tentang perencanaan strategis sistem informasi yang terintegrasi Sistem Informasi tidak terintegrasi Kebijakan Sumberdaya Manusia Infrastruktur Amanat KP 39 Tahun 2009 belum sepenuhnya terlaksana Reviu TIK Pusdatin belum sepenuhnya terlaksana Kurangnya jumlah sdm di bidang IT Kompetensi SDM kurang Belum semua unit kerja melaporkan dan mengkoordinasikan kegiatan TIK mereka ke Pusdatin Belum semua unit kerja memberikan kelengkapan dokumen
Analisis As-Is Pada Perencanaan Strategis Sistem Informasi Kementerian Perhubungan
Kemudian dari domain infrastruktur hal yang menjadi permasalahan yaitu belum adanya acuan dan rancangan sistem  yang  terintegrasi  sehingga  diperlukan  kajian  mendalam.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kapusdatin menunjukkan adanya sistem informasi yang berdiri sendiri-sendiri/ silo sistem yang menyebabkan harus  dilakukan  akses  ke  setiap  aplikasi  untuk  mendapatkan  informasi  yang  diinginkan.  Karena  belum  ada konektivitas antar aplikasi.
Sedangkan untuk domain SDM, akar permasalahannya adalah kurangnya jumlah SDM dan kompetensi SDM yang  kurang  memadai.  Dari  data  jumlah  pejabat  fungsional  Pranata  Komputer  Kementerian  Perhubungan, masing-masing  unit  eselon  1  masih  kekurangan  tenaga  pegawai  di  bidang  TI.  Di  lingkungan  Kementerian Perhubungan  hanya  Pusdatin  sebagai  unit  eselon  II  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  sebagai melaksanakan  pembinaan  dan  pengembangan  sistem  informasi  perhubungan,  serta  pelayanan  data  dan informasi perhubungan. Bersumber dari sik.dephub.go.id disebutkan total pegawai Kementerian Perhubungan 29.999 dan jumlah pegawai dengan jabatan fungsional pranata komputer adalah  43 orang. Selain hal tersebut, komposisi  jumlah  pegawai  pranata  komputer  sangat  kecil  dibanding  dengan  keseluruhan  jumlah  pegawai. Permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja baik di pusat maupun daerah dalam membuat kegiatan di bidang TI  adalah  kurangnya  kompetensi  SDM  dalam  menentukan  kebutuhan  dan  spesifikasi  teknis  dari  aplikasi maupun  infrastruktur  perangkat  keras  yang  diusulkan,  mengakibatkan  implementasi  dari  kegiatan  TI  tidak sesuai dengan sasaran.
Dari  penjelasan  mengenai  permasalahan  utama  mengenai silo  system tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk menyelesaikan  salah  satu  domain  permasalahan  yaitu  pada  bagian  domain  infrastruktur  dimana  akar penyebabnya adalah belum adanya acuan atau kajian tentang perencanaan sistem informasi yang terintegrasi. Oleh  karena  itulah  pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  tahapan  awal  dalam  perencanaan  strategis  sistem informasi. Tahapan tersebut yaitu analisis As-Is dimana didalamnya akan memuat analisis kondisi bisnis dan juga kondisi sistem informasi/teknologi informasi saat ini.
Adapun ruang lingkup analisis As-Is Pada sistem informasi di Kementerian Perhubungan ini adalah:
1. Analisis kondisi bisnis saat ini, yaitu:
 Analisis  internal  bisnis  meliputi  aktivitas  utama  maupun  pendukung  khususnya  pada  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 Analisis eksternal bisnis organisasi;
 Analisis strength, weakness, opportunity dan threat untuk Kementerian Perhubungan;
2. Dilakukannya kondisi SI/TI saat ini, meliputi: Kondisi sistem informasi saat ini, kondisi infrastruktur TI saat ini, manajemen SI/TI dan analisis eksternal SI/TI.

## II . TINJAUAN P USTAKA

## 2.1. Perencanaan Strategis Sistem Informasi
Perencanaan strategis sistem informasi sangat bermanfaat untuk memenuhi tujuan jangka panjang bagi sebuah perusahaan maupun instansi [3]. Salah satu metode yang paling umum digunakan dalam perencanaan strategis system  informasi  yaitu  metode  Ward-Peppard.  Pendekatan  metode  ini  mengkombinasikan  analisis  kondisi bisnis dan kondisi SI/TI saat ini dan masa depan baik dari sisi internal maupun eksternal. Kondisi bisnis dan kondisi  SI/TI  saat  ini  atau  lebih  sering  dikenal  sebagai  analisis As-Is diperlukan  sebagai  input  untuk  proses selanjutnya yaitu merumuskan strategi hingga akhirnya menjadi suatu roadmap [4]

## 2.2. Analisis Value Chain
Analisis value chain adalah mekanisme untuk melihat suatu organisasi sebagai rantai aktivitas yang memiliki nilai.  Keunggulan  kompetitif  suatu  organisasi  ditentukan  oleh  efisiensi  dalam  mengelola  biaya  dan pengembangan  perbedaan  dari  masing-masing  kegiatan  sebagai  bentuk  dari  nilai-nilai  organisasi  yang diberikan ke konsumen [5]. Analisis rantai nilai memperlihatkan organisasi sebagai proses yang berkelanjutan dalam aktivitas penciptaan nilai. Analisis dilakukan dengan mempelajari potensi penciptaan nilai [6]

## 2.3. Analisis PEST
Analisis  PEST  mencakup  kondisi  lingkungan  makro  yaitu  ekonomi,  teknologi,  polotik,  dan  sosial. Lingkungan ekonomi  meliputi  faktor-faktor yang  memengaruhi daya  beli dan pola  membeli dari konsumen. Kemudian  tekonologi  menciptakan  peluang  dan  pasar  baru.  Sedangkan  politik  mencakup  undang-undang,
kantor pemerintah, dan tekanan kolompok yang memengaruhi dan membatasi organisasi dan individu dalam masyarakat [7].

## 2.4. Kuadran Mc Farlan
Model pemetaan Mc Farlan bertujuan untuk menganalisis suatu sistem informasi di suatu sistem informasi di suatu  organisasi  berdasarkan  kondisi  saat  ini,  kondisi  yang  direncanakan,  serta  system  informasi  yang dianggap  berpotensi  dalam  menunjang  operasional  dan  strategi  organisasi  [4].  Kuadran  dalam  McFarlan dibagi menjadi empat kuadran yaitu strategic, high potential, key operational, dan support.
III . M ETODE P ENELITIAN
Untuk lebih memudahkan dalam memetakan dan merencanakan perumusan strategi SI/TI di Kementerian Perhubungan maka metodologi disajikan dalam bentuk workflow seperti pada gambar 2 berikut ini:
Kementerian
Perhubungan
(Organisasi) Analisis Lingkungan Bisnis Analisis Lingkungan IS/IT Analisis Bisnis Internal Analisis Bisnis Eksternal Value Chain PEST SWOT Matrix Analisis IS/IT Internal Analisis IS/IT Eksternal PEST SWOT Matrix Observasi IS/ IT McFarlan Strategic Grid Perumusan Strategi SI/TI Renstra CSF Strategi Bisnis Strategi Manajemen IS/ IT Strategi IT Portfolio Aplikasi Mendatang GAP Current Condition Analysis Future Condition Analysis Analisis Strength + Weakness Analisis Opportunity + Thread Analisis Opportunity + Thread Analisis Strength + Weakness McFarlan Strategic Grid

## Gambar 2. Alur Perencanaan Strategis Sistem Informasi Keseluruhan
Dari  gambar  2  dapat  dilihat  bahwa  yang  akan  dilakukan  pada  penelitian  ini  terletak  pada  area  atas  yaitu current  condition  analysis atau  analisis  kondisi  saat  ini  dimana  terdiri  dari  4  jenis  yaitu  analisis  lingkungan bisnis internal, analisis lingkungan bisnis eksternal, analisis lingkungan SI/TI internal dan analisis lingkungan SI/TI eksternal. Kemudian output dari tahapan ini nantinya dapat digunakan dalam merumuskan strategi SI/TI dalam perencanaan strategis sistem informasi.
Beberapa  teknik  atau  metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis value  chain yang  digunakan  untuk memetakan proses bisnis, analisis SWOT dan kuadran Mc Farlan digunakan  untuk memetakan kekuatan dan kelemahan  sehingga  dapat  mengetahui  kebutuhan  organisasi.  Kemudian  analisis  PEST  digunakan  untuk mengetahui ancaman dan kesempatan yang mungkin dapat diperhatikan organisasi dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
Analisis As-Is Pada Perencanaan Strategis Sistem Informasi Kementerian Perhubungan
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  metodologi  yang  digunakan  dimulai  dengan  merumuskan  permasalahan berkaitan  dengan  isu-isu  strategis  yang  ada  di  Kementerian  Perhubungan.  Kemudian  setelah  itu  dilakukan studi literatur berkaitan dengan metode dan tools yang akan digunakan dan cocok dengan konteks organisasi. Langkah  selanjutnya  adalah  mengumpulkan  data  baik  yang  bersifat  primer  yaitu  melakukan  observasi  dan wawancara  langsung  dengan  pihak  Pusdatin  selaku  pengelola  kegiatan  SI/TI  di  Kementerian  Perhubungan dan  mengumpulkan  data-data  sekunder  yaitu  dokumen  rencana  strategi  dan  dokumen  lain  seperti  dokumen hasil  reviu  dari  Pusdatin.  Jika  data  dirasa  sudah  lengkap  maka  dilanjutkan  dengan  melakukan  analisis terhadap  kondisi  bisnis  dan  SI/TI  saat  ini.  Hasil  analisis  SWOT  baik  untuk  kondisi  bisnis  maupun  SI/TI kemudian  dirangkum  menjadi  suatu  kesimpulan  dan  saran  bagi  Kementerian  Perhubungan  untuk  digunakan sebagai  tahap  selanjutnya  dalam  perencanaan  strategis  sistem  informasi.  Detail  metodologi  penelitian  dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.
Perumusan Masalah Studi Literatur Pengumpulan Data Data Primer: -Observasi -Wawancara Data Sekunder: - Dokumen Renstra -Hasil Review Pusdatin Data Cukup? Analisis Lingkungan Bisnis Organisasi Analisis IS/IT Organisasi Kesimpulan dan Saran Tidak Ya Gambar 3. Alur Perencanaan Strategis Sistem Informasi
IV . H ASIL DAN P EMBAHASAN

## 4.1. Analisis Kondisi Bisnis Saat Ini
Berdasarkan  rencana  strategis,  Kementerian  Perhubungan  menjalankan  serangkaian  aktivitas-aktivitas  yang mendukung proses bisnisnya.  Tugas pokok Direktorat  Jenderal Perhubungan Udara adalah  merumuskan dan melaksanakan  kebijakan  dan  standarisasi  di  bidang  perhubungan  udara.  Untuk  melaksanakan  tugas  pokok tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan  kebijakan  Kementerian  Perhubungan  di  bidang  angkutan  udara,  keselamatan  penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik penerbangan.
2. Pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  angkutan  udara,  keselamatan  penerbangan,  sertifikasi  kelaikan  udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronik dan listrik penerbangan.
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perhubungan udara.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
5. Pelaksanaan  administrasi  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara,  meliputi  urusan  tata  usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat Jenderal.
Analisis As-Is Pada Perencanaan Strategis Sistem Informasi Kementerian Perhubungan
Berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  diatas,  model  proses  bisnis  yang  dilaksanakan  Direktorat  Jenderal Perhubungan Udara dapat dilihat pada gambar 4, berikut ini:
Angkutan Udara Bandar Udara Keamanan Penerbangan Navigasi Penerbangan Kelaikan Udara & Pengoperasian Pesawat Hukum Keuangan Kepegawaian Perencanaan

## Gambar 4. Value Chain Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Berdasarkan aktivitas dalam proses bisnis  yang sudah dijelaskan, maka dilakukan analisis untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Berikut ini hasil analisis Strength-Weakness pada tabel 2 berdasarkan analisis value chain yang telah dilakukan.
Tabel 2 Analisis Strength-Weakness Lingkungan Bisnis
Aktivitas Kondisi Saat ini Analisis Standar/Regulasi Kompetitor Expert Judgement S/W Aktivitas Utama Perumusan kebijakan Adanya kebijakan mengenai angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan, teknis, dan fasilitas penerbangan. PP No. 3 Tahun 2001 mengenai Keamanan dan Keselamatan Penerbangan - - S Pelaksanaan kebijakan Adanya kebijakan mengenai angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan, teknis, dan fasilitas penerbangan. PP No. 3 Tahun 2001 mengenai Keamanan dan Keselamatan Penerbangan - - S Perumusan standarisasi Adanya standarisasi norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perhubungan udara. PP No. 3 Tahun 2001 mengenai Keamanan dan Keselamatan Penerbangan - - S Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi Adanya standar untuk bagian angkutan udara, bandar udara, keamanan, navigasi, dan kelaikan pengoperasian . PP No. 3 Tahun 2001 mengenai Keamanan dan Keselamatan Penerbangan - - S Aktivitas Pendukung Pelaksanaan administrasi Adanya kebijakan terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. PP No. 3 Tahun 2001 mengenai Keamanan dan Keselamatan Penerbangan - - S
Berdasarkan  aktivitas  dalam  lingkungan  eksternal  bisnis  Kementerian  Perhubungan  yang  sudah  dijelaskan, maka  dilakukan  analisis  untuk  mengetahui  peluang (opportunity) dan  ancaman (threat) pada  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Udara.  Berikut  ini  pada  tabel  3  hasil  identifikasi Opportunity-Threat berdasarkan analisis eksternal yang telah dilakukan.
Tabel 3 Analisis Opportunity-Thread Lingkungan Bisnis Kategori Isu Kondisi Dampak Industri Dampak Organisasi O/T

## 4.2. Analisis Kondisi SI/TI Saat Ini
Beberapa aplikasi yang telah berjalan dan digunakan spesifik untuk Ditjen Perhubungan Udara saat ini adalah seperti pada tabel 4 berikut ini.
Tabel 4 Analisis Opportunity-Thread Lingkungan Bisnis No. Aplikasi Deskripsi Permasalahan 1 Aplikasi Pass Bandara Aplikasi ini digunakan untuk membuat Pass Bandara. Setiap kantor Otoritas Bandara  mengembangkan sendiri aplikasi sistem Pass Bandara, sehingga dibutuhkan standarisasi pass bandara. 2 Sistem Manajemen Dokumen dan Tata Persuratan Dinas Perhubungan Udara. Suatu sistem pengelolaan naskah dinas yang dibangun dengan memanfaatkan TIK yang bersifat legal. Sistem ini belum sepenuhnya berjalan di semua Direktorat Jenderal di kantor pusat karena adanya perbedaan penomoran dan hal-hal terkait administrasi di masing-masing Direktorat Jenderal (Eselon I).
Berdasarkan  daftar  aplikasi  yang  dimiliki  oleh  Kementerian  Perhubungan  maka  aplikasi-aplikasi  tersebut dapat  dipetakan  ke  dalam  kuadran  McFarlan  seperti  pada  gambar  5.  Model  pemetaan  McFarlan  bertujuan untuk  menganalisis  suatu  aplikasi  atau  sistem  informasi  di  suatu  organisasi  berdasarkan  kondisi  saat  ini, kondisi yang direncanakan serta aplikasi-aplikasi yang dianggap berpotensi dalam menunjang operasional dan strategi organisasi.
Berdasarkan  analisis  dampak  aplikasi  terhadap  proses  bisnis  organisasi  maka  dapat  dilihat  bahwa  aplikasi yang dimiliki Kementerian Perhubungan dibagi menjadi beberapa kuadran yaitu sebagai berikut: a. Support
Aplikasi  yang  termasuk  dalam  kuadran  ini  adalah  aplikasi  yang  memberikan  dukungan  terhadap  proses bisnis  tetapi  bukan  hal  yang  kritis  karena  tanpa  adanya  aplikasi  ini,  organisasi  tetap  dapat  melakukan proses  bisnisnya  menggunakan  cara  konvensional  atau  manual.  Aplikasi  yang  masuk  dalam  kuadran  ini adalah sistem manajemen dokumen dan tata persuratan serta sistem informasi kepegawaian.
b. Key Operational
Aplikasi  yang  dikelompokkan  dalam  kuadran  ini  adalah  aplikasi  yang  memberikan  dampak  positif terhadap  proses  bisnis  organisasi  dan  merupakan  aplikasi  yang  kritis.  Artinya  jika  tidak  ada  aplikasi tersebut  maka  proses  bisnis  menjadi  terganggu  dan  bahkan  tidak  dapat  berjalan.  Aplikasi  yang  masuk dalam kuadran  ini adalah  Portal  Kementerian Perhubungan, LPSE Kementerian Perhubungan, SIASATI, JDIH, Sistem E-Monitoring, dan Sistem informasi Pass Bandara.
Politik Adanya PP Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia - Karyawan perusahaan pada unit layanan navigasi dialihkan menjadi karyawan PERUM. T Adanya PP No 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. - Meningkatkan kinerja dalam menjamin keamanan keselamatan penerbangan. O Adanya Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Organisasi meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena meningkatnya permintaan data dan informasi secara tidak wajar sehingga mengganggu kegiatan utama. T Adanya PP No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. - Reorganisasi untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten. O Ekonomi Adanya Pinjaman dan hibah dari luar negeri. - Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan terbantu dalam menjalankan tugasnya. O Tahun 2020 liberalisasi perdagangan dan jasa berlaku penuh di wilayah Asia Pasifik. Meningkatnya kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi O Sosial Kepercayaan masyarakat dengan pelayanan penerbangan udara yang cepat. - Menjaga komitmen kecepatan kinerja pegawai. O Teknologi Perkembanganan teknologi informasi yang sangat cepat. - Mengadopsi dan menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan utama dan pendukungnya. O
Portal Kementrian Perhubungan LPSE Kementrian Perhubungan SIASATI JDIH
Sistem Informasi Pass Bandara Sistem E-Monitoring Contact Center 151 Sistem Manajemen Dokumen dan Tata Persuratan Hubud Sistem Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Geografis Prasarana Transportasi Current Operational Dependence P o tent ia l S tr at eg ic Im p a ct Lo w H ig h Low High Strategic High Potential Key Operational Support
Gambar 5. Pemetaan Sistem Informasi Dirjen Hubud dalam Kuadran McFarlan
c. Strategic
Aplikasi  yang termasuk dalam kuadran  ini adalah aplikasi  yang selain  memberikan dampak positif  terhadap proses  bisnis  organisasi  dan  kritis  namun  juga  untuk  kedepannya  memberikan  keuntungan  kompetitif  yang sifatnya berkelanjutan. Aplikasi di Kementerian Perhubungan yang masuk ke dalam kriteria ini adalah contact center 151  yang  secara  terus  menerus  dapat  memberikan  saran  dan  menampung  aspirasi  yang  dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat. Selain itu, aplikasi GIS juga termasuk ke kuadran ini karena dapat menyajikan data prasarana perhubungan berbentuk tabular seperti data terminal, bandara dan pelabuhan serta data-data  statistik secara online terkait  prasarana  transportasi  dan  beberapa  data  pendukung  terkait.  Data tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam level strategis sehingga berdampak pada masyarakat kedepannya secara berkelanjutan.
Kemudian  untuk  mendukung  rencana  strategis  dari  Kementerian  Perhubungan,  maka  fasilitas  SI/TI  yang dimiliki  oleh  Kementerian  Perhubungan  memegang  peranan  yang  penting.  Pusdatin  sebagai  unit  kerja  yang memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  pengelolaan  sumber  daya  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diamanatkan pada KEPMEN Nomor 60 tahun 2011 selalu  berupaya  melakukan  pembenahan  dalam  pengelolaan  SI/TI.  Berikut  ini  adalah  kondisi  terperinci infrastruktur TI saat ini yang sudah dikembangkan dan digunakan oleh Kementerian Perhubungan.
Gambar 6. Daftar Layanan Infrastruktur Dirjen Hubud Kementerian Perhubungan. Keterangan: Hijau: Ada, Merah: Tidak Ada
Infrastruktur TI di Direktorat Direktorat Perhubungan Udara memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut dijelaskan seperti berikut:
1. Keberadaan server tidak terpusat
Direktorat Perhubungan Udara telah memiliki jaringan berupa LAN dan koneksi internet serta memiliki server  layanan  yang terhubung dengan workstations . Namun, keberadaan server tersebut tidak dikelola oleh  Pusdatin.  Hal  tersebut  tidak  sesuai  KP.  39  Tahun  2009  pasal  6  dan  7  yang  menjelaskan  bahwa Direktorat Jenderal serta Badan-Badan harus berkoordinasi dengan Pusdatin sebagai penanggung jawab penyelenggara  TIK  di  Lingkungan  Kementerian  Perhubungan  sehingga  pembangunan  maupun pengembangan TIK di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat dilaksanakan secara terpusat.
2. Belum ada pengelolaan data center Pengelolaan data center khusus untuk Direktorat Perhubungan Udara oleh Pusdatin belum dilakukan.
3. Belum ada pemetaan jaringan dengan pihak eksternal
Berdasarkan topologi  jaringan  yang digunakan saat ini,  maka dapat dilihat bahwa belum ada pemetaan hubungan  dengan  pihak  eksternal  sehingga  belum  menunjang  distribusi  informasi  yang  efektif  dan efisien.  Berikut  pada  gambar  7  adalah  topologi  jaringan  yang  digunakan  di  Direktorat  Perhubungan Udara saat ini:
Gambar 7 Topologi Jaringan Ditjen Perhubungan Udara
Untuk  mewujudkan  distribusi  informasi  yang  efektif  dan  efisien,  maka  dibutuhkan  akses  dan  koneksi data serta tingkat keamanan informasi yang tinggi dan juga peningkatan quality of service (QoS).
4. Belum ada layering untuk integrasi jaringan Dari sisi segregasi jaringan, layering diperlukan untuk memetakan lapisan distribution , access dan core untuk  kebutuhan  integrasi  lebih  lanjut.  Integrasi  dengan subnet  server membutuhkan  topologi  untuk mendukung manajemen yang tepat.
5. Belum ada standarisasi perangkat jaringan
Infrastruktur  TI  di  Direktorat  Perhubungan  Udara  seperti  perangkat,  keamanan  dan  arsitektur  jaringan belum memiliki standarisasi  yang mendukung integrasi layanan-layanan aplikasi yang ada di Direktorat Perhubungan Udara.
6. Belum ada standarisasi keamanan informasi Standarisasi  keamanan  informasi  belum  dipenuhi  oleh  Ditjen  Perhubungan  Udara  untuk  mendukung integrasi di lapisan sistem informasi.
Setelah  dilakukan  identifikasi  permasalahan  terhadap  kondisi  infrastruktur,  kemudian  data-data  tersebut dianalisis menggunakan analisis strength-weakness seperti pada tabel 5.
Tabel 5 Analisis kekuatan dan kelemahan dari kondisi internal SI/TI di Kementerian Perhubungan.
No Kondisi Internal Analysis S/W Standard Competitor Expert Opinion 1 Server aplikasi dan database di Kemenhub mayoritas masih berada di masing- masing direktorat. Service  Oriented Architecture (SOA) dan pasal 6 dan 7 KP. 39 Tahun 2009. W 2 Ketersedianya jaringan lintas sektor yang menghubungkan kantor pusat dengan sektor maupun subsektor dibawahnya di daerah dengan menggunakan teknologi VPN. Standardisasi, kompatibel dengan standar protokol Internet Engineering Task Force (IETF)
dan
vendor dunia lainnya.
S 3
Aplikasi yang ada  belum bersifat multi platform . Open Standard sistem informasi dan infrastruktur TI. W 4 Sudah mengadopsi teknologi jaringan berbasiskan protocol TCP/IP, Internet Proxy, DHCP dan VOIP. Standar protokol jaringan OSI Layer, TCP/IP dan IPv4. S 5 Adanya kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan dan pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai pasal 6 dan 7 KP. 39 Tahun 2009.
Lynda M Applegate, Robert D.Austin, dan Deborah L Soule dalam teori IT Governance. [8] S
Analisis As-Is Pada Perencanaan Strategis Sistem Informasi Kementerian Perhubungan
25 No Kondisi Internal Analysis S/W Standard Competitor Expert Opinion 6 Sudah ada biro khusus yang menangani teknologi informasi yaitu Pusdatin.
Lynda M Applegate, Robert D.Austin, dan
Deborah L Soule dalam teori IT Governance [8] S 7 Aplikasi belum terintegrasi.
Service Oriented Architecture (SOA) W 8 Belum ada pengaturan standar keamanan dalam organisasi. ISO 27001 W 9 Belum adanya kegiatan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman TI. ISO 9001:2000 (6.2.2 Kompetensi, Kesadaran dan Training) Menyediakan Pelatihan Mengevaluasi efektifitas pelatihan W 10 Belum adanya pengukuran kinerja karyawan TI secara jelas. ISO 9001:2000 6.1 Ketersediaan Sumber Daya Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan koreksi dan pencegahan. W 11 Aplikasi mayoritas masih bersifat Key
Operational . Investasi dalam bidang TI harus dijadikan sebagai sebuah peluang yang memberikan nilai tambah saat ini maupun yang akan datang [8] W
Sedangkan  untuk  analisis  PEST  terhadap  kondisi  SI/TI  saat  ini  menghasilkan opportunity (peluang)  dan threat (ancaman) terhadap organisasi.. a. Peluang
1. Diharapkan  dapat  tercapai  sistem  yang  terintegrasi,  efisien,  dan  tepat  sasaran  di  Kementerian Perhubungan.
2. Tidak diperlukan perubahan SI/TI secara signifikan untuk menyesuaikan proses bisnis.
3. Komputasi data yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dapat dilakukan dengan cepat.
4. Adanya manajemen pengaturan bandwidth agar jaringan dapat digunakan dengan optimal.
b. Ancaman
1. Keputusan‐keputusan  strategis  TIK  diambil  secara  terfragmentasi  oleh  Pusdatin  dan/atau  tiap Direktorat Jenderal/Setara.
2. Adanya aplikasi  yang bersifat proprietary menyebabkan  jika tidak dialokasikan ke dalam anggaran maka patch aplikasi juga menjadi terlambat diterima.
3. Mekanisme backup dan recovery sistem tidak berjalan dengan baik.
4. Biaya tinggi untuk investasi video conference dan jaringan wireless
Analisis As-Is Pada Perencanaan Strategis Sistem Informasi Kementerian Perhubungan
V . Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pada lingkungan bisnis, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memiliki standar dan acuan yang dapat digunakan sebagai pedoman pada kegiatan/aktivitas utama dan pendukungnya sehingga menjadi kekuatan ( Strength ). Namun perlu dirumuskan suatu strategi untuk mengatasi ancaman yang mungkin terjadi  yaitu  Adanya  PP  Nomor  77  Tahun  2012  tentang  Perusahaan  Umum  (PERUM)  Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Adanya Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pada  lingkungan  SI/TI  masih  banyak  permasalahan  yang  harus  diperhatikan  oleh  Dirjen  Hubud sehingga menjadi kelemahan. Permasalahan tersebut antara lain yaitu:
a. Server aplikasi dan database di Kemenhub mayoritas masih berada di masing- masing direktorat.
b.Aplikasi yang ada  belum bersifat multi platform . c. Aplikasi belum terintegrasi.
d.Belum ada pengaturan standar keamanan dalam organisasi.
e. Belum adanya pengukuran kinerja karyawan TI secara jelas.
f. Belum adanya kegiatan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman TI. g.Aplikasi mayoritas masih bersifat Key Operational .
Ketujuh  permasalahan  yang  sekaligus  menjadi  kelemahan  tersebut  selanjutnya  harus  dipetakan  ke dalam ranah solusi dalam perencanaan strategis system  informasi  sehingga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan strategi dan rekomendasi hingga roadmap selama lima tahun ke depan.

## D AFTAR P USTAKA
[1]  K. Perhubungan, “Dephub,” 2014. .
[2]  Pusdatin, “Reviu Kegiatan TIK di Lingkungan Kementerian Perhubungan,” Jakarta, 2015.
[3]  S. Alamri, N. Alutiri, H. Ballahmar, and A. Zafaar, “Strategic Information System Planning: A Case Study of a Service Delivery Company,” Int. Adv. Res. J. Sci. Eng. Technol. , vol. 3, no. 5, pp. 78–84, 2016.
[4]  J. Ward and J. Peppard, Strategic Planning for Information Systems . 2002.
[5]  G. Rifai, Prinsip - Prinsip Pengelolaan Strategi Bisnis . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
[6]  N. D. Retnowati, “Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Studi Kasus: PT Intan Pariwara Klaten,” J. Buana Inform. , vol. 1, no. 2, pp. 91–96, 2010.
[7]  G. G. Dess, G. T. T. Lumpkin, and M. L. Taylor, Strategic Management: Creating Competitive Advantages. McGraw-Hill Education . Mc Graww-Hill Education, 2004.
[8]  L. Applegate, R. Austin, and D. Soule, Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases . McGraw-Hill/Irwin, 2009.