Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN WARGA ASING TERKAIT PEROLEHAN HAK TANAH
Sisi Widya Putri 1 , Ismail Ismail 2
1 Universitas Jayabaya Jakarta
2 Universitas Bung Karno sisiwp01@gmail.com , ubkismail@gmail.com
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 21 Juni 2023

## Abstract
The official bond in marriage between Indonesian citizens and foreign nationals is sustained through direct interactions. The union of Indonesian citizens and foreign citizens in Indonesia is commonly referred to as Mixed Marriages. The present study employs a normative juridical research approach, specifically relying on library law research or secondary data, which draws upon  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  sources.  The  study  employed  a  research methodology that incorporated the use of statutory, conceptual, and case-based approaches. The  process  of  collecting  legal  materials  involved  the  identification  and  inventorying  of advantageous  legal  regulations,  literary  publications,  academic  journals,  and  other  relevant sources  of  legal  information.  The  analysis  of  legal  materials  is  conducted  through  the application  of  grammatical  and  systematic  interpretation  techniques.  The  research  findings indicate  that  the  implementation  of  legal  regulations  pertaining  to  land  rights  in  mixed marriages without a marriage agreement has undergone changes following the ratification of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This has resulted in modifications to the provisions outlined in Article 29 paragraphs (1) to (4) of The Marriage Law, which now offer legal protection to Indonesian citizens who engage in mixed marriages with foreigners and seek to obtain land rights. Specifically, in the absence of a marriage agreement, such a union can lead to the creation of joint assets. It is advisable for couples who engage in cross- cultural marriages to establish a matrimonial agreement that outlines the division of property between spouses. It is also important for Indonesian citizens to adhere to the legal provisions and regulations pertaining to such agreements, and to ensure that they have secured property ownership rights, particularly with regards to land.
Keywords: Legal Protection, Mixed Marriage, Acquisition of Land Rights
* Alamat korespondensi: Universitas Jayabaya Jakarta E-mail: sisiwp01@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Era  globalisasi,  dimana  pengetahuan  di  bidang  teknologi  transportasi  dan  telekomunikasi semakin  maju,  berdampak  pada  semakin  mudahnya  interaksi  antar  manusia  bahkan  antar  suku  dan negara dalam berbagai kehidupan. Dengan teknologi informasi, seseorang dapat menjalin komunikasi antar warga negara manapun dengan sangat mudah. Interaksi langsung yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing membuat mereka berlanjut dalam ikatan pernikahan resmi. Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan manusia sebagai salah satu makhluk yang hidup bermasyarakat sehingga saling membutuhkan, terutama antara laki-laki dan perempuan.
Masalah perkawinan secara inheren terkait dengan sistem hukum, yang memiliki kepentingan dan relevansi yang signifikan dengan pengalaman manusia. 1 Pengaturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang  ini  mengartikan  perkawinan  sebagai  persatuan  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita,  baik  lahir  maupun  batin,  dengan  maksud  untuk  membentuk  kehidupan  yang  bahagia  dan langgeng. rumah tangga yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut penjelasan Scholten, perkawinan adalah ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan, dimaksudkan untuk hidup bersama selamanya, yang diakui oleh pemerintah. 2 .
Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah persatuan antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan mereka, dan di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan orang asing yang berada di wilayah hukum Indonesia berimplikasi pada pembagian harta  kekayaan  suami  istri.  Pasal  35  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menetapkan dua kategori harta perkawinan. Kategori pertama mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dianggap sebagai harta bersama. Kategori kedua termasuk harta warisan dari kedua pasangan,  serta  harta  yang  diperoleh  sebagai  hadiah  atau  warisan,  yang  berada  di  bawah  kendali masing-masing pasangan, kecuali ditentukan lain dengan kesepakatan bersama. Konsep harta bersama dalam perkawinan meluas ke ranah hak milik yang menyangkut benda-benda tertentu. Lembaga hukum perkawinan menimbulkan harta bersama berupa hak milik yang diberikan kepada kedua belah pihak.
Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur  tentang pengaturan perjanjian perkawinan, yang dipandang sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam lembaga perkawinan. Pasal tersebut kurang jelas dan tegas dalam mendefinisikan makna dan substansi perjanjian  perkawinan.  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengatur  bahwa perjanjian  tertulis  dapat  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu  calon  suami  istri,  baik  pada  saat  atau sebelum akad nikah, yang harus disahkan oleh Pencatat Nikah. Ketentuan tersebut tidak menguraikan aspek lain yang terkait dengan perjanjian.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  jelas  mengenai perjanjian perkawinan yang berbeda dengan yang digariskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Salah  satu  perbedaan  yang  mencolok  adalah  mengenai  kelayakan  untuk  mengubah  perjanjian perkawinan.  Menurut  KUH  Perdata,  tidak  diperbolehkan  mengubah  perjanjian  perkawinan  selama berlangsungnya perkawinan, sekalipun kedua belah pihak telah sepakat. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan perubahan tersebut sepanjang tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak ketiga. 3 .
Sebelum  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015,  perbuatan membuat perjanjian pascanikah sesuai dengan Pasal 29 Ayat (4) UU Perkawinan disyaratkan kedua belah pihak mendapat persetujuan dari suami dan istri untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut.  Modifikasi  tidak  memiliki  efek  buruk  pada  pemangku  kepentingan  eksternal.  Setelah terciptanya saling pengertian antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan, mereka dapat melanjutkan untuk mengajukan permohonan pengesahan perjanjian perkawinan mereka ke Pengadilan
1 Soerjono  Wignyodipoero,  1985,  Pengantar  dan  Azas-azas  Hukum  Perkawinan,  PT.  Gunung  Agung,  Jakarta, hlm.22
2 Scholten, 2000, Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung, hlm. 13
3 Wahyono  Darmabrata  dan  Suriani  Ahlan  Sjarif  (b),  Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  di  Indonesia,  cetakan kedua, (Jakarta: Fakultas Universitas Indonesia, 2004), hal. 75-76.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Negeri.  Hakim  ketua  kemudian  akan  meninjau  aplikasi  dan  menyetujuinya  setelah  memverifikasi bahwa semua prasyarat undang-undang untuk pembuatan perjanjian pernikahan telah dipenuhi.
Putusan  MK  No.69/PUU-XIII/2015  telah  menetapkan  bahwa  persoalan  inkonstitusionalitas Pasal  35  ayat  (1)  UU  Perkawinan  yang  menyangkut  percampuran  harta  tidak  lagi  menjadi  bahan pembahasan.  Hal  ini  karena  perjanjian  perkawinan  yang  memungkinkan  pemisahan  harta  dapat diadakan kapan saja selama masih ada ikatan perkawinan. Mahkamah Konstitusi menggunakan teknik argumentum  a  contrario  dalam  konteks  sekarang  untuk  menyimpulkan  tidak  adanya  pengecualian terhadap penggabungan kekayaan secara konstitusional dalam lembaga perkawinan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU-XIII/2015  telah  memperluas  ruang  lingkup perjanjian perkawinan di luar interpretasi tradisionalnya sebagai perjanjian pranikah untuk mencakup perjanjian postnuptial juga. Namun, perlu dicatat bahwa perjanjian semacam itu harus dibuat di hadapan notaris  atau  pencatat  perkawinan.  Setelah  peresmian  perkawinan,  pasangan  suami-istri  dapat mengabaikan keharusan untuk mengajukan petisi kepada Pengadilan Negeri untuk Perintah Pengadilan.
Meskipun  yang  mengajukan  Putusan  MK  No.69/PUU-XIII/2015  adalah  pasangan  suami  istri warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing (perkawinan campuran), Putusan MK juga dapat  berlaku  bagi  pasangan  suami  istri  sesama  warga  negara  Indonesia.  Misalnya  dalam  Surat Keputusan Nomor: 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby, pada tanggal 30 Januari 2014 telah terjadi perkawinan campuran antara suami istri yaitu PROBO SUROTO dan BIJIE LI, berdasarkan Akta Nikah Nomor 3578  -KW-030220013-0001  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Surabaya.  Perkawinan  antara  para  pelamar  merupakan  perkawinan  campuran  dimana  PROBO SUROTO  berkewarganegaraan  Indonesia.  Sedangkan  BIJIE  LIE  adalah  warga  negara  Tionghoa, sehingga PROBO sebagai warga negara Indonesia kesulitan memperoleh hak milik atas tanah akibat perkawinan campuran tersebut.
Menurut keterangan di atas, perkembangan mengenai perjanjian perkawinan saat ini dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan yaitu dengan adanya beberapa permintaan yang diajukan oleh suami istri dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak  (suami).  dan  istri)  tetap  sah  walaupun  tidak  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  berdasarkan  penetapan  Pengadilan  Negeri  untuk  meminta  dan  memperoleh pengesahan perjanjian perkawinan karena melihat telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  yuridis  normatif,  khususnya  penelitian  hukum kepustakaan atau analisis data sekunder, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi ini menggunakan metodologi penelitian yang mencakup pendekatan hukum, konseptual, dan berbasis kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi kaidah hukum  positif,  buku  literatur,  jurnal,  dan  sumber  bahan  hukum  lain  yang  relevan.  Teknik  yang digunakan  untuk  menganalisis  bahan  hukum  melibatkan  penerapan  interpretasi  gramatikal  dan sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Hukum  Dalam  Perkawinan  Campuran  Bahwa  Perjanjian  Perkawinan  Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Tidak Disertai
Ketentuan  yang  digariskan  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  sampai  dengan  (4)  UU  Perkawinan mengalami perubahan setelah pengesahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini telah mengubah standar adat tentang keabsahan mengadakan kontrak perkawinan. Secara khusus, itu mengizinkan pelaksanaan perjanjian semacam itu sebelum, selama, atau setelah upacara pernikahan.  Perjanjian  pascanikah  berlaku  surut  hanya  sejak  tanggal  pelaksanaannya  dan  tidak berdampak  apapun  terhadap  harta  perkawinan  yang  telah  ada  sebelumnya  selama  berlangsungnya perkawinan.  Selama  berlangsungnya  perkawinan,  salah  satu  pihak  diperbolehkan  mengubah  atau
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
membatalkan  akad  nikah,  asalkan  perubahan  atau  pembatalan  tersebut  tidak  menimbulkan  kerugian bagi pihak ketiga.
Kesulitan yang dihadapi warga negara Indonesia yang menikah dengan orang bukan pribumi tetapi  belum  sempat  meresmikan  perkawinannya  telah  diselesaikan  melalui  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam konteks kepemilikan properti, warga negara Indonesia sebelumnya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan warga negara asing jika tidak ada perjanjian pranikah  yang  akan  memfasilitasi  pemisahan  aset  untuk  tujuan  memperoleh  real  estat.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  telah  secara  efektif  mengatasi  masalah  ambiguitas  hukum  yang  timbul  dari konflik  norma  antara  UUPA  dan  UU  Perkawinan.  Perubahan  tata  tertib  dan  norma  yang  mengatur tentang  perjanjian  perkawinan  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  telah  dilakukan  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015.  Ini berkaitan  dengan  waktu  pembentukan,  modifikasi,  atau  pemutusan  kontrak  pernikahan.  Perubahan Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  tentang  Lembaga  Perkawinan,  relevan  baik  bagi pasangan beda agama yang secara resmi telah meminta campur tangan Mahkamah Konstitusi, maupun bagi pasangan yang keduanya warga negara Indonesia.
Sebelum  atau  selama  akad  nikah  dapat  dibuat  perjanjian  perkawinan.  Patut  dicatat  bahwa kontrak matrimonial dapat dibuat kapan saja, apakah itu sebelum pernikahan sesuai dengan undang- undang hukum, kebiasaan agama dan ideologis, atau sebelum pendaftaran resmi serikat, atau bahkan selama  masa  perkawinan.  pernikahan  itu  sendiri.  Selain  itu,  suami  dan  istri  diperbolehkan  untuk melakukan  akad  pernikahan  asalkan  mereka  telah  memberikan  persetujuan  bersama.  Perubahan perjanjian  perkawinan,  atau  pencabutan  perjanjian  perkawinan  yang  menyangkut  harta  kekayaan suami-istri atau perjanjian lain, diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan kerugian pihak luar. Warga negara Indonesia (WNI) yang melangsungkan perkawinan dengan bukan warga negara (orang asing) tanpa melaksanakan kontrak perkawinan dilarang memiliki hak atas tanah, properti, usaha komersial atau penyewa blok. Perbuatan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Harta pasca nikah terdiri dari perpaduan sumber daya, dan pasangan yang berstatus asing juga akan memiliki kepemilikan  bersama  atas  harta  tersebut.  yang  mengatur  bahwa  setiap  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Harta pasca nikah terdiri dari perpaduan sumber daya, dan pasangan  yang  berstatus  asing  juga  akan  memiliki  kepemilikan  bersama  atas  harta  tersebut.  yang mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Harta pasca nikah terdiri dari perpaduan sumber daya, dan pasangan yang berstatus asing juga akan memiliki kepemilikan bersama atas harta tersebut.
Merujuk  pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Pokok Agraria, orang-orang bukan pribumi dilarang memiliki segala bentuk hak milik, hak guna usaha, atau hak  guna  bangunan.  Oleh  karena  itu,  seorang  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan  perkawinan dengan  orang  bukan  pribumi  kehilangan  hak  untuk  memperoleh  kepemilikan  harta,  hak  untuk menggunakan bangunan, atau hak untuk melakukan kegiatan komersial, karena ini akan dimasukkan ke dalam properti komunal yang dimiliki bersama dengan orang asing mereka. mitra. Warga negara asing (orang asing) dilarang memiliki tanah di Indonesia berdasarkan premis negara-bangsa undang- undang pertanian negara tersebut. Warga negara Indonesia (WNI) yang telah melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing (WNA) tidak boleh memperoleh tanah dengan status hak milik setelah perkawinan, karena tanah tersebut dapat menjadi percampuran dan menjadi bagian dari harta bersama.  .  Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  No.  103  Tahun  2015  menggarisbawahi  pentingnya memberikan  solusi  yang  layak  bagi  warga  negara  Indonesia  untuk  memperoleh  kepemilikan  tanah dengan status hak milik dalam konteks perkawinan campuran dengan warga negara asing. Ketentuan hukum  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA)  mengamanatkan  bahwa  hak  milik  atas  tanah  hanya  dimiliki  oleh  warga  negara  Indonesia, dengan demikian menjunjung tinggi asas-asas kebangsaan agraria. karena tanah itu dapat bercampur aduk  dan  menjadi  bagian  dari  harta  bersama  perkawinan.  Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  No.  103 Tahun 2015 menggarisbawahi pentingnya memberikan solusi yang layak bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh kepemilikan tanah dengan status hak milik dalam konteks perkawinan campuran dengan warga negara asing. Ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  mengamanatkan  bahwa  hak  milik  atas  tanah  hanya dimiliki  oleh  warga  negara  Indonesia,  dengan  demikian  menjunjung  tinggi  asas-asas  kebangsaan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
agraria. karena tanah itu dapat bercampur aduk dan menjadi bagian dari harta bersama perkawinan. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 menggarisbawahi pentingnya memberikan solusi yang layak bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh kepemilikan tanah dengan status hak milik dalam  konteks  perkawinan  campuran  dengan  warga  negara  asing.  Ketentuan  hukum  yang  tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan bahwa hak milik atas tanah hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia, dengan demikian menjunjung tinggi asas-asas kebangsaan agraria.
Pasal 21 UUPA menegaskan bahwa warga negara asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan  tanpa  wasiat  atau  percampuran  harta  karena  perkawinan  sejak  berlakunya  UUPA  adalah prinsip kebangsaan yang demikian, bahkan warga negara Indonesia yang juga berkewarganegaraan lain tidak dapat memiliki tanah dengan hak pribadi. UUPA Pasal 42 mensyaratkan hak pakai hasil untuk penguasaan barang asing. Hak pakai hasil memungkinkan penggunaan dan pengumpulan produk dari properti  milik  negara  atau  swasta.  Orang  asing  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  sebagaimana tercantum dalam hibah atau perjanjian pemilik tanah. Kebutuhan akan akomodasi tempat tinggal khusus orang  asing  semakin  meningkat  seiring  dengan  semakin  banyaknya  orang  asing  yang  bekerja  dan mengoperasikan  perusahaan  di  Indonesia.  Meningkatnya  kepemilikan  properti  oleh  pihak  asing mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, yang berkenaan dengan pemilikan rumah tempat tinggal atau tempat tinggal oleh orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Peraturan Presiden (PP) memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi warga negara asing  untuk  memperoleh  rumah  tinggal  di  Indonesia,  dengan  tetap  berpegang  pada  asas kewarganegaraan yang mensyaratkan pelepasan hak milik atas tanah.

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Warga  Negara  Indonesia  Yang  Melakukan  Perkawinan  Campur Dengan Orang Asing Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah
Persatuan warga negara Indonesia dengan warga negara asing disebut perkawinan campuran, yaitu persatuan dua orang yang bertempat tinggal di Indonesia tetapi diatur oleh undang-undang yang berbeda karena kebangsaan mereka yang berbeda. Seseorang yang terlibat dalam proses memegang kewarganegaraan  Indonesia.  Perbuatan  perkawinan  campuran  di  Indonesia  diatur  dalam  ketentuan hukum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Lembaga  Perkawinan. Perkawinan  campur  dapat  dilakukan  setelah  dipenuhinya  syarat-syarat  perkawinan  yang  telah ditentukan  sebelumnya  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan,  yang  harus  dibuktikan  dengan  surat keterangan  dari  pihak  yang  berwenang  untuk  mencatatkan  perkawinan  itu  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah terciptanya harta perkawinan. Harta perkawinan atau aset diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan keluarga. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama.
b. Harta warisan masing-masing suami istri dan harta yang masing-masing terima sebagai hibah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pengelolaan Harta Dalam Perkawinan diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:
a. Mengenai Harta bersama suami istri dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
b. Mengenai harta peninggalan, masing-masing suami istri berhak penuh untuk melakukan perbuatan hukum melalui Harta mereka.
Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Pokok  Agraria menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah. Demikian halnya dengan Anna Nunn (atau biasa dipanggil Merry), warga negara Indonesia yang menikah dengan pria Amerika; ketika mereka ingin membeli rumah dengan status hak milik, sulit untuk memilikinya karena mereka menikah dengan orang asing. Status kepemilikan hak warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Namun, ketika seorang  warga  negara  Indonesia  menikah  dengan  orang  asing,  campuran  harta  bersama  akan mengakibatkan perubahan status hak milik yang harus disesuaikan dengan hak milik yang berlaku bagi orang asing. Hal ini disebabkan adanya percampuran harta bersama, yang juga berlaku bagi ahli waris; itu adalah, anak-anaknya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, sehingga hukum kepemilikan hak atas
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tanah bagi orang asing juga berlaku bagi mereka. Untuk memberikan atau melakukan perlindungan hukum  diperlukan  suatu  wadah  dalam  pelaksanaannya  yang  disebut  dengan  perlindungan  hukum. Sarana  perlindungan  hukum  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  kategori,  yaitu  sarana  perlindungan hukum preventif dan represif. Mekanisme perlindungan preventif memungkinkan badan hukum untuk mengajukan keberatan atau menyatakan pandangan mereka sebelum finalisasi keputusan pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari potensi sengketa. Sarana perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi  dua  kategori,  yaitu  sarana  perlindungan  hukum  preventif  dan  represif.  Mekanisme perlindungan preventif memungkinkan badan hukum untuk mengajukan keberatan atau menyatakan pandangan mereka sebelum finalisasi keputusan pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari potensi sengketa.  Sarana  perlindungan  hukum  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  kategori,  yaitu  sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Mekanisme perlindungan preventif memungkinkan badan hukum untuk mengajukan keberatan atau menyatakan pandangan mereka sebelum finalisasi keputusan pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari potensi sengketa.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum perkawinan  campuran  tanpa  akad  nikah  dalam  memperoleh  hak  atas  tanah,  khususnya  setelah disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 , berdampak pada perubahan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (4) UU Perkawinan. Perjanjian pranikah atau pascanikah dapat dibuat sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan. Kontrak perkawinan dapat dibuat pada berbagai titik waktu, termasuk sebelum perkawinan sesuai dengan undang-undang hukum, adat istiadat agama dan ideologis, sebelum pendaftaran perkawinan, atau bahkan selama perkawinan berlangsung. Sesuai  dengan  Peraturan  Pokok  Agraria  Tahun  1960,  Undang-Undang  Nomor  5,  ditetapkan  bahwa orang-orang  bukan  pribumi  dilarang  memiliki  harta  benda,  melakukan  kegiatan  usaha,  atau memperoleh hak guna bangunan. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan  perkawinan  campuran  dengan  orang  asing  dalam memperjuangkan hak atas tanah. Dengan tidak adanya perjanjian perkawinan, hidup bersama warga negara  Indonesia  dan  bukan  warga  negara  dapat  menyebabkan  percampuran  harta  bersama.  Sesuai ketentuan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960, hak milik atas tanah hanya diperuntukkan bagi orang pribadi yang berkewarganegaraan Indonesia. Dalam hal warga negara Indonesia menikah dengan orang asing dan  kemudian  memperoleh  sertifikat  hak  milik  atas  tanah,  warga  negara  Indonesia  diharuskan mengalihkan kepemilikan tanah itu kepada badan hukum lain dengan hak yang sesuai dalam waktu satu tahun  sejak  tanggal  perkawinan.  Non-warga  negara  secara  eksklusif  diizinkan  untuk  menggunakan kepemilikan tanah melalui hak pakai hasil dan hak sewa bangunan.

## REFERENSI
Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2006
Adrian Sutadi, Tinjauan Hukum Petanahan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Renika Cipta, Jakarta, 2004
Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
Andi  Tahir  Hamid.  Beberapa  Hal  Baru  Tentang  Peradilan  Agama  Dan  Bidangnya,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2005.
Andy  Hartanto,  Hukum  Harta  Kekayaan  Perkawinan  dan  Permasalahannya,  Laksbang  Presindo,
Yogyakarta, 2017.
Bachsan Mustafa, Hukum Agraria dalam Persfektif, Remadja Karya Cv, Bandung, 1984.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Bayu Seto Hardjowahono, Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional, Ctk. Keempat, Bandung, Citra Aditya Sakti, 2006.
CST Kansil, Modul Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006.
Fajar,  Mukti,  ND  dan  Yulianto  Achmad,  “Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris”.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Citra Adi Bakti, Bandung, 1990.
Hilman  Hadikusuma,  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-Undangan,  Hukum  Adat,
Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 1990.
HA Damanhuri, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, CV Mandar Maju, Bandung, 2007.
Indah Riyanti, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup”. Jurnal Pro Hukum, Volume 12, Nomor 3, 2023.
I Made Arya Dwisana, Made Gde Subha Karma Resen, “Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan  Tanpa  Campuran  Perjanjian  Kawin  di  Indonesia”.  Jurnal  Hukum  Kenotariatan, Volume 06, Nomor 03, 2021.
I  Made  Udiana,  Rekontruksi  Pengaturan  Penyelsaian  Sengketa  Penanaman  Modal  Asing,  Udayana University Press, Denpasar, 2011.
Irma  Devita  Purnamasari,  Kiat-kiat  Cerdas,  Mudah  dan  Bijak  Memahami  Masalah  Hukum  Waris, Mizan Pustaka, Bandung, 2014.
Isnaeni, Moch, Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek. PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2014.
Rizky  Amalia,  Sri  Setyadji,  “Kedudukan  Hukum  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Perkawinan  Campuran”. Jurnal Hukum, Volume 03, Nomor 2, 2023.