## Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal pada BAZNAZ Kabupaten Sarolangun
Youdhi Prayogo, Nurleza Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi email: youdhi_prayogo@yahoo.com
Abstrak :  Penelitian  yang  melatari  tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  optimalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif kebijakan fiskal di kabupaten Sarolangun pada Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Sarolangun.  Penelitian  ini  mengunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  metode  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  dan  Staf BAZNAS  yaitu  sebanyajk  tiga  belas  orang,  dan  menggunakan  teknik purposive sampling atau  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu,  maka  dipilij  lima  orang narasumber yang dapat mewakili populasi. Analisa data menggunakan pendekatan Miles and Huberman dengan hasil  penelitian menggambarkan bahwa efektifitas penghimpunan dan  pendistribusian  zakat  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  di  Kabupaten Sarolangun  sudah  baik,  terlihat  dari  hasil  penelitian,  bahwasanya  5  orang  responden sekaligus  informan  menyatakan  bahwa  setelah  mengoptimalkan  strategi  pengolahan zakat,  BAZNAS  mengalami  peningkatan  hingga  saat  ini.  Optimalisasi  pengolahan  zakat dalam  perspektif  kebijakan  fiskal  di  kabupaten  Sarolangun  semakin  baik  dilihat  dari penjelasan  5  responden  tersebt.  Adanya  strategi  dan  pemasaran  yang  dilakukan  oleh Badan  Amil  Zakat  di  Kabupaten  Sarolangun  dapat  meningkatkan  pengoptimalan  dan pengelolaan zakat.
Kata-kata kunci : pengelolaan zakat; kebijakan fiskal; BAZNAS Sarolangun.

## I. Pendahuluan
Kebijakan  fiskal  atau  yang  sering  disebut  sebagai  “politik  fiskal”  bisa  diartikan sebagai  tindakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  bidang  anggaran  belanja negara  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  jalannya  perekonomian. 1 Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan  fiskal  lebih  menekankan  pada  pengaturan  pendapatan  dan  belanja negara.  Kebijakan  fiskal  dalam  sistem  ekonomi  Islam  lebih  memegang  peranan penting  bila  dibandingkan  kebijakan  moneter.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya kewajiban    mengeluarkan  zakat  dan  larangan  riba,  yang  menyiratkan  bahwa kedudukan  kebijakan  fiskal  lebih  penting  dibandingkan  dengan  kebijakan moneter. 2
1 Reksoprayitno,  Soediyono .  Ekonomi  Makro,  Pengantar  Analisis  Pendapatan  Nasional (Yogyakarta: Liberti, 1992), hlm. 95.
2 Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 144.
Tujuan  kebijakan  fiskal  dalam  ekonomi  Islam  berbeda  dari  ekonomi konvensional,  namun  ada  kesamaan  yaitu  dari  segi  sama-sama  menganalisis  dan membuat  kebijakan  ekonomi.  Tujuan  dari  semua  aktivitas  ekonomi  bagi  semua manusia  adalah  untuk  memaksimumkan  kesejahteraan  hidup  manusia,  dan kebijakan  publik adalah suatu  alat  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. 3 Pada  sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini.
Namun  dalam  Islam,  konsep  kesejahteraannya  sangat  luas,    meliputi kehidupan  dunia  dan  akhirat  serta  peningkatan  spiritual  lebih  ditekankan daripada  pemilikan  material.  Kebijakan  fiskal  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam rangka  melayani  ummat.  kemudian  dilihat  dari  berbagai  fakta  permasalahan secara  mendalam  terungkap  bahwa  permasalahan  ekonomi  terletak  pada bagaimana  distribusi  harta  dan  jasa  ditengah-tengah  masyarakat  sehingga  titik berat permasalahan ekonomi bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. 4
Kebijakan  tentang  zakat  dan  pajak  misalnya,  akan  dipengaruhi  pula  oleh kebijakan  umum  pemerintah  tentang  pendapatan  negara.  Kebijakan  tentang pendapatan negara akan dipengaruhi pula oleh kebijakan fiskal yang diambil suatu negara melalui menteri keuangan.
Zakat  sudah  tidak  asing  lagi  dikalangan  masyarakat  muslim.  Kedudukan antarazakat  dan  shalat  seringkali  dikaitkan  di  beberapa  ayat  dalam  Al-Qur’an yangmenunjukkan bahwa zakat dari segi keutamaan hampir sama seperti halnya sholat.
Zakat  mempunyai  kedudukan  yang  penting,  karena  ia  mempunyai  fungsi yangganda,  yaitu  sebagai  ibadah mahdah  fardiyah (individual)  kepada  Allah untukmengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah SWT, dan sebagai ibadah mu’amalah ijtimaiyyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan secara horizontal sesamamanusia. 5
Zakat merupakan kewajiban yang tercantum dalam Al-Qur’an. Artinya jika mengerjakannya, maka akan mendapatkan pahala. Jika tidak, akan mendapat dosa.
Zakat  merupakan  satu-satunya  ibadah  yang  dalam  syariat  Islam  secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama , zakat  dikelola  oleh  negara  dalam  sebuah  lembaga  atau  departemen  khusus  yang dibentuk  oleh  pemerintah. Kedua ,  zakat  yang  dikelola  oleh  lembaga  non- pemerintah  (masyarakat)  atau  semi  pemerintah  dengan  mengacu  pada  aturan yang  telah  ditentukan  oleh  negara.  Dari  perspektif  sosial  kemasyarakatan  dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses  peningkatan  pendapatan  masyarakat  inilah  yang  dapat  meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3 Muhammad, Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter  dalam  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  Salembat Empat, 2002) hal. 197-198.
4 Ismail Nawawi, Ekonomi Islam Perspektif Teori, sistem dan Aspek Hukum (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009) hlm. 193-194
5 Abdurrachman  Qadir. Zakat  dalam  dimensi  mahdhah  dan  sosial (Cet.I,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 65
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terjadi karena zakat mengakomodir golongan masyarakat yang lemah untuk memenuhi kebutuhannya, akibatnya  pelaku  dan  volume  pasar  dari  sisi  permintaan  menjadi  meningkat. Dengan perkataan lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat  dari  segi  ekonomi  akan  memperoleh  pendapatan  sekaligus  kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya memiliki pula akses pada perekonomian. 6
Dengan  sistem  dan  mekanisme  zakat  yang  terlembagakan  setidaknya menjadikan aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekali pun dapat dipastikan akan  berjalan  pada  tingkat  yang  minimal  untuk  memenuhi  kebutuhan  primer. Zakat  juga  memungkinkan  perekonomian  tetap  berjalan  pada  tingkat  yang minimum,  disebabkan  karena  kebutuhan  konsumsi  minimum  dijamin  oleh  dana zakat.  Seperti  pada  masa  Rasulullah,  lembaga  yang  digunakan  sebagai  alat pertumbuhan perekonomian umat adalah negara melalui Baitul Mal . Bahkan pada masa  Rasulullah sampai  pada  masa  khalifah  setelahnya  zakat  menjadi  salah  satu pendapatan pokok negara.
Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara,  seperti  membiayai  pembangunan  dan  biaya-biaya  rutinitas  lainya.  Zakat dikelola  oleh  negara  untuk  dikumpulkan  dan  dibagikan  kepada  yang  berhak menerimanya.  Jadi  negara  hanya  sebagai  fasilitator  untuk  memudahkan  dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan  zakat  juga  membutuhkan  konsep-konsep  manajemen  agar pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  merupakan  badan  resmi  dan  satu- satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan  Sedekah  (ZIS)  pada  tingkat  nasional.  Lahirnya  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  semakin  mengukuhkan  peran  BAZNAS sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  mengumpulkan  dan  melakukan pengelolaan  zakat  secara  Nasional.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2 bahwa BAZNAS adalah lembaga yang  melakukan  pengelolaan  zakat  secara  nasional.  Dan  dalam  pasal  1  ayat  6 bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 7
Kabupaten  Sarolangun  telah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  tentang pengelolaan zakat sejak tahun 2012. Kendati Perda Baznas baru dilaunching tahun 2012  di  Kabupaten  Sarolangun,  namun  keberadaaan  Baznas  atau  yang  dulunya disebut  dengan  Bazda,  sudah  lama  hadir  dan  berjalan,  dengan  pengelolaannya diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup). 8
6 Sohrah, Zakat  dan  kebijakan  fiskal  meretas  akar-akar  kemiskinan (Cet:  I  Makassar: Alauddin University press, 2012), hlm.5
7 Republik Indonesia , Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 201 4, bab I, pasal 1. 8 www.metrojambi.com/v1/daerah/11756-cek-endra-launching-perda-baznas.pdf
Pembayaran  zakat  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2017, menurut Bupati Sarolangun H.  Cek  Endra,  mengalami  penurunan  yang  signifikan  dibandingkan  tahun sebelumnya. 9 Pada tahun 2015, Rp. 4.000.000.000  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sarolangun  bersumber  dari  pembayaran  zakat.  Tahun  2016,  meningkat  menjadi Rp. 5.000.000.000, untuk lebih jelasnya  tergambar pada tabel 1 berikut
Tabel. 1 : Data PAD Kabupaten Sarolangun dari pengumpulan zakat ASN 10
Berdasarkan  tabel  di  atas,  kita  dapat  melihat  perbedaan  yang  signifikan  antara potensi  zakat  yang  tinggi  dan  jumlah  zakat  yang  terkumpul  oleh  BAZNAS Sarolangun.  Kurangnya  kesadaran  ASN  yang  menyetorkan  zakat  profesinya menjadi kendala dalam mencapai pengumpulan zakat di kabupaten Sarolangun ini. Fenomena diatas sangat menarik untuk diteliti jika dikaitkan dengan  optimalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif kebijakan fiskal di Kabupaten Sarolangun ini.

## II. Pengelolaan Zakat dalam Kebijakan Fiskal pada BAZNAS

## 1. Efektivitas Pengelolaan
Secara teoritis suatu aktivitas atau kegiatan akan berjalan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dari suatu aktivitas. Efektivitas penerimaan zakat berarti kemampuan BAZNAS Kabupaten Sarolangun dalam memenuhi target penerimaan zakat yang ada diKabupaten Sarolangun.
2. Strategi  Meningkatkan  Penerimaan  Zakat  pada  BAZNAS  Kabupaten Sarolangun
Dalam  rangka  pembinaan  lembaga  pengelola  zakat  kiranya  perlu  diterapkan prinsip  kerja  lembaga  yang  intinya  tercermin  dalam  tiga  kata  kunci:  Amanah, Profesional dan Transparan.

## a. Amanah
Amanah adalah memiliki sifat yang jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas  tugas  yang  diembannya.  Sifat  amanah  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus dimiliki  oleh  setiap  amil  zakat.  Tanpa  adanya  sifat  ini,  hancurlah  semua  sistem yang  dibangun.  Sebagaimana  hancurnya  perekonomian  kita  yang  lebih  besar disebabkan  karena  rendahnya  moral (moralhazard) dan  tidak  amanahnya  para pelaku  ekonomi.  Sebaik  apapun  sistem  yang  ada,  akan  hancur  juga  jika  moral pelakunya  rendah.  Terlebih  dana  yang  dikelola  oleh  lembaga  pengelola  zakat
9 Baznas Kabupaten Sarolangun, Laporan Tahunan. 2018, hlm. 41.
No. Tahun Jumlah PAD dari zakat (Rp) 1 2015 4.000.000.000 2 2016 5.000.000.000
adalah  dana  ummat.  Dana  yang  dikelola  itu  secara  esensi  adalah  milik  mustahiq. Dan muzakki setelah memberikan dananya kepada lembaga pengelola zakat tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut di milikinya sifat amanah dari para amil zakat.

## b. Profesional
Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan dan sikap  seorang amil  dalam mengemban suatu tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh waktu, serta penuh kreativitas dan inovasi. Karena itu sifat  amanah  harus  lah  diimbangi  dengan  profesionalisme  dari  pengelolanya. Hanya  dengan  profesionalitas  yang  tinggilah  dana-dana  yang  dikelola  akan menjadi efektif dan efisien.

## c. Transparan
Transparan adalah bersifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsure  dalam  pengambilan  keputusan  dan  proses  pelaksanaan  kegiatan.  Dengan transparannya  pengelolaan  zakat,  maka  dapat  diciptakan  suatu  sistem  kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki mau pun masyarakat secara luas. Dan dengan transparan inilah rasa curiga dan ketidak percayaan masyarakat akan  dapat  diminimalisasikan.  Program  pembinaan  dan  kegiatan  Badan  dan Lembaga Amil Zakat antara lain meliputi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia dan aspek sistem pengelolaan.

## d. Aspek Kelembagaan
Setiap  lembaga  pengelola  zakat  sudah  seharusnya  memiliki  visi  dan  misi  yang jelas. Hanya dengan visi dan. Misi inilah maka program dan kegiatan lembaga akan terarah  dengan  baik.  Jangan  sampai  program  yang  dibuat  cenderung  terkesan sekedar mengumpul dan membagi-bagi uang. Apalagi tanpa disadari bisa tercipta program ‘pelestarian kemiskinan’.
[1] Independen
[2] Netral
[3] Tidak berpolitik (praktis)
[4] Tidak diskriminasi
e. Aspek Sumber Daya Manusia
Kualifikasi  sumber  daya  manusia  pengelola  zakat  sudah  seharusnya  mempunyai criteria minimal:
a. Pimpinan;
1) Jujur dan bertanggung jawab.
2) Memiliki kemampuan leadership
3) Mempunyai kemampuan manajerial
4) Paham fiqih zakat
5) Mempunyai visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif
6) Mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga
7) Mampu bekerjasama dalam tim
b. Bagian Pengumpulan;
1) Jujur dan bertanggung jawab
2) Berlatar belakang atau berpengalaman dibidang marketing
3) Mempunyai communication skill yang baik
4) Mampu bekerja sama dalam tim
c. Bagian Keuangan;
1) jujur, bertanggung jawab, cermat dan teliti
2) berlatar  belakang  atau  berpengalaman  dalam  bidang  akuntansi  dan manajemen keuangan.
3) Mampu bekerjasama dalam tim.
d. Bagian Pendayagunaan.
1) Jujur dan bertanggung jawab
2) Berlatarbelakang community  development pengembangan  masyarakat  atau memiliki kecenderungan atau pengalaman dibidang community development.
3) Mampu bekerjasama dalam tim.

## 2. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal
Tujuan kebijakan fiscal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun  ada  kesamaanya  itu  dari  segisama-sama  menganalisis  dan  membuat kebijakan  ekonomi.  Tujuan  dari  semua  aktivitas  ekonomi–bagi  semua  manusia– adalah  untuk  memaksimum  kan  kesejahteraan  hidup  manusia,  dan  kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut 11 .

## III. Penutup
Berdasarkan  Zakat  adalah  sebuah  instrumen  penting  dalam  mejaga  stabilitas perekonomian.  Di  Kabupaten  Sarolangun,  dengan  tingginya  potensi  zakat  yang bisa  menunjang  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  zakat  merupakan  salah  satu instrumen kebijakan fiskal yang mampu menopang tegaknya sistem perekonomian yang stabil dan merata namun dalam pengelolaannya belum berjalan efektif.
Pengelolaan  dana  zakat  dan  infaq  atau  shadaqah  yang  ada  pada  Badan AmilZakat Daerah Kabupaten Sarolangun  telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islamdan  peraturan  perundangan  yang  berlaku. Campur  tangan  pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat melaui Baznas Kabupaten Sarolangun  belum dilakukan  secara  optimal  karenapengelolaan  zakat  adalah  perbuatan  hukum publik yang merupakanwewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang  disahkan  olehpemerintah.Dengan  adanya  upaya  pemerintah  dalam mengoptimalkan  pemungutan  zakat  terutama  terhadap  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sarolangun,  maka  diharapakan Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  meningkat  dan  secara  otomatis  kesejahteraan masyarakat dapat pula ditingkatkan melalui beberapa program yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun.
11 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam , Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 197-198.

## BIBLIOGRAFI
Ash-Shiddieqy, M.Hasbi. Pedoman zakat , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
Departemen Agama. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Karya Insan Indonesia,
2002.
El-Madani. Fiqh  Zakat  lengkap  segala  hal  tentang  kewajiban  zakat  dan  cara membaginya . Yogyakarta: Divapress, 2013.
Hasan,  M.  Ali. Masail fiqhiyah zakat, pajak asuransi & lembaga keuangan, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996.
Hafidhuddin, Didin. Dkk. The power of zakat: studi pebandingan pengelolaan zakat Asia Tenggara , Malang; UIN-Malang press
Hafidhuddin,  Didin. Zakat  dalam  perekonomian  modern ,  Jakarta:  Gema  Insani, 2002.
Khaeriyah,  Hamzah  Hasan, Ekonomi  Zakat  di  Indonesia  kinerja  pengelola  zakat kontemporer dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi Religius Mustahik Makassar: Alauddin university press.
Khaeriyah,  Hamzah  Hasan, Ekonomi Islam, Kerangka Fikir dan Istrumen Ekonomi Zakat Serta Wasiat, Jakarta: Lekas, 2008.
Majid, M. Nazori, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian , Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003.
Metwally, M.M., Teori dan Model Ekonomi Islam, Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995. Muhammad, Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah, Yogyakarta:  Sarolangun    Ilmu, 2009.
Mufraini, Arief. Akuntansi dan manajemen zakat mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan , Jakarta,:Kencana, 2016.
Mas’udi, Masdar F. Menggagas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja Negara untuk rakyat, Bandung: Mizan.
Mas’ud, Ridwan dan Muhammad. Zakat dan kemiskinan instrument pemberdayaan ekonomi umat, Yogyakarta: UII Press, 2016.
Parman, Ali, Pengelolaan Zakat, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
Sohrah,. Zakat  dan  kebijakan  fiskal  meretas  akar-akar  kemiskinan, Makassar: Alauddin university press.
Subianto, Ahmad. Shadaqah, infaq dan wakaf sebagai instrument untuk membangun Indonesia yang bersih, sehat dan benar . Jakarta: Yayasan bermula dari kanan. 2014.
Widyatama,  Nurdin. Pengaruh  pengelolaan  Zakat  terhadap  Kesejahteraan  rakyat, studi pada Badan Amil Zakat kecamatan Ujung Berung .