## Analisis  Yuridis  Kegiatan  Spionase  Melalui  Fasilitas  Diplomatik  dan Konsular
Wisnu Aryo Dewanto 1 , Go Lisanawati 2 *
1 Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Email: wisnu@staff.ubaya.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Email: go_lisanawati@staff.ubaya.ac.id
Articcle Information Article History:
Received : 30-10-2023 Revised : 13-11-2023 Accepted : 22-11-2023 Published : 28-11-2023
Keyword: Cyber Espionage; Diplomatic Freedom; Diplomatic Facilities; Consular Facilities;

## Abstract
This paper discusses espionage activities conducted by states to obtain and collect  confidential  and  important  information  through  diplomatic  and consular  facilities.  Diplomatic  and  consular  facilities  are  considered  an extension  of  the  sending  state's  territory  in  the  receiving  state  and  are protected  by  international  law  that  serves  to  facilitate  international relations with states. This paper will examine important issues related to the extent to which these espionage activities violate international law and the legal  mechanisms  to  address  them.  Furthermore,  it  mentioned  cases  in which states have been accused of espionage through their diplomatic and consular facilities, and the impact this has had on interstate relations, and provides  a  better  insight  into  the  complexity  of  the  espionage  issue, including maintaining integrity and principles in diplomacy.

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  mengenai  kegiatan  spionase  yang  dilakukan  oleh negara  untuk  mendapatkan  dan  mengumpulkan  informasi  rahasia  dan penting melalui fasilitas diplomatik dan konsular. Fasilitas diplomatik dan konsular dianggap sebagai perluasan wilayah dari negara negara pengirim di negara penerima dan dilindungi oleh hukum internasonal yang berfungsi untuk  memfasilitasi  hubungan  internasional  dengan  negara-negara.
Tulisan  ini  akan  menelaah  isu-isu  penting  terkait  sejauh  mana  kegiatan spionase  ini  melanggar  hukum  internasional  dan  mekanise  hukum  untuk mengatasinya. Lebih lanjut, tulisan ini juga mengemukakan beberapa kasus di  mana  negara-negara  dituduh  melakukan  kegiatan  spionase  melalui fasilitas diplomatik dan konsular, serta pengaruhnya dalam hubungan antar negara,  termasuk  menjaga  integritas  dan  prinsip-prinsip  dalam berdiplomasi.

## PENDAHULUAN
Diplomasi memainkan peran penting dalam hubungan internasional, di mana perwakilan diplomatik berfungsi sebagai penghubung antara negara-negara untuk berkomunikasi  satu  sama  lain.  Namun,  spionase  melalui  perwakilan  diplomatik adalah  bagian  hitam  dari  hubungan  internasional  yang  semakin  tersembunyi  di balik  retorika  damai  yang  sering  digunakan  dalam  dunia  diplomatik.  Praktik spionase  adalah  kuno  dan  telah  berkembang  dengan  pesat  seiring  berjalannya waktu.  Sepanjang  sejarah  hubungan  internasional  kontemporer,  spionase  telah terjadi melalui perwakilan diplomatik. Salah satu kasus spionase terkenal  selama Perang  Dunia  Pertama  adalah  Margaretha  Gertruida  Zelle,  juga  dikenal  sebagai "Mata Hari", yang direkrut oleh Jerman untuk memata-matai orang Perancis.
Ketika  kita  memasuki  era  kontemporer,  tantangan  spionase  melalui perwakilan  diplomatik  semakin  mendalam.  Negara-negara  menggunakan perwakilan  diplomatik  dan  konsular  mereka  di  luar  negeri  untuk  mengumpulkan informasi  rahasia  yang  meliputi  rencana  militer,  kebijakan  luar  negeri,  teknologi canggih,  dan  data  ekonomi.  Kemajuan  teknologi  seperti cyber  espionage dan perangkat  mata-mata  canggih  telah  meningkatkan  kemampuan  negara-negara untuk melakukan kegiatan spionase ini dengan cara yang lebih canggih dan rahasia. Kasus  Edward  Snowden  yang  menghebohkan  dunia  intelejen,  di  mana  ia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat melakukan cyber espionage terhadap misi diplomatik  dan  konsular  yang  berada  di  Amerika  Serikat.  Dalam  bocorannya, Snowden mengungkap bahwa ada 38 misi diplomatik dan konsular yang menjadi target  untuk  dimata-matai. 1 Bahkan  Amerika  Serikat  memanfaatkan  misi diplomatik dan konsularnya di seluruh dunia untuk mendapatkan data-data penting dan rahasia negara-negara penerima. 2 Pada November 2013, Pemerintah Indonesia memprotes  Pemerintah  Australia  karena  melakukan  kegiatan  mata-mata  secara cyber melalui misi diplomatiknya di Jakarta. Tidak hanya di Indonesia, Australia juga menggunakan misi diplomatik dan konsularnya untuk melakukan mata-mata
1 Russel Buchan, (2018), Cyber espionage and International Law, Hart Publishing, Oxford, UK., p.  70.
2 Ibid.
di  Bangkok,  Dili,  Beijing,  Hanoi,  Kuala  Lumpur  dan  Port  Moresby. 3 Ancaman yang ditimbulkan oleh spionase melalui perwakilan diplomatik tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga internasional. Kejadian seperti ini dapat merusak kepercayaan antara  negara-negara,  mengganggu  kerja  sama  internasional,  dan  merusak perdamaian dan stabilitas global.
Hukum diplomatik dan konsular sudah berlaku secara umum dan secara luar juga  telah  diratifikasi  oleh  negara-negara.  Di  dalam  Konvensi  Wina  1961  dan Konvensi  Wina  1963,  secara  tidak  langsung,  fungsi  pejabat  diplomatik  dan konsular  adalah  melaporkan  perkembangan  situasi  internal  di  negara  penerima kepada  negara  pengirim,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  3  Ayat  1  (d) Konvensi  Wina 1961 dan Pasal  5 Ayat  1 (c) Konvensi  Wina 1963. Lebih lanjut, pejabat  diplomatik  dan  konsular  menikmati  keistimewaan  dan  hak  kekebalan  di negara  penerima  sehingga  aktivitas  yang  melanggar  hukum  internasional  dan hukum nasional negara penerima tidak akan dapat menghukum pejabat diplomatik atau konsular yang melakukan kegiatan mata-mata.
Kemungkinan  penggunaan  fasilitas  diplomatik  untuk  kegiatan  spionase sangat  nyata.  Hal  ini  memunculkan  pertanyaan  bagaimana  menemukan keseimbangan  antara  perlindungan  terhadap  kebebasan  diplomatik  dalam melaksanakan  fungsi  kenegaraan  dalam  hubungan  internasional  dan  mengatasi kegiatan  spionase  ini.  Tulisan  ini  akan  menelaah  mengenai  spionase  melalui perwakilan diplomatik dan konsular, konsekuensi spionase dalam hubungan antar negara dan upaya yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengatasi ini. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis penggunaan teknologi dalam kegiatan spionase.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  yang  dipergunakan  di  dalam  tulisan  ini  merupakan penelitian  hukum  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  statuta (statute  approach) dan  konseptual (conceptual  approach) .  Bahan  hukum  yang dipergunakan  adalah  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan hukum primer berupa Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, Konvensi Montevideo  1933,  Konvensi  Den  Haag  1907,  serta Resolution  adopted  by  the
3 Ibid.
General  Assembly  on  18  December  2013  on  The  Right  to  Privacy  in  the Digital Age .  Adapun  bahan  hukum  sekunder  berasal  dari  pendapat  para scholars terkait dengan  topik  yang  diangkat  di  dalam  tulisan  ini.  Bahan-bahan  hukum  tersebut dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian.

## PEMBAHASAN

## A. Spionase dari Perspektif Sejarah
Spionase,  berasal  dari  kata  “ espionage ”  yang  artinya  adalah  tindakan memata-matai  yang  dilakukan  oleh  individu,  organisasi  atau  pemerintah  untuk memperoleh informasi rahasia. Tujuan spionase memiliki banyak motif, antara lain: militer, ekonomi, politik atau keamanan nasional. Di era digital saat ini, spionase dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih yaitu jaringan internet, melalui penyadapan atau interception . Menurut NATO, cyber espionage dimaknai sebagai “any  act  undertaken  clandestinely  or  under  false  pretenses  that  uses  cyber capabilities  to  gather  (or  attempt  to  gather)  information  with  the  intention  of communicating it to the opposing party.” 4 Dengan kata lain, spionase siber adalah tindakan yang dilakukan secara diam-diam untuk mengumpulkan informasi rahasi dari pihak lawan dengan menggunakan kemampuan teknologi siber dengan tujuan untuk mengetahui strategi politik luar negeri negara lain dan antisipasinya. 5
Kegiatan spionase siber mencakup pengawasan jaringan komunikasi, seperti penyadapan dan interception , peretasan jaringan komputer dan penyusupan secara langsung. Penggunaan fasilitas diplomatik dan konsular untuk kegiatan spionase ini bertujuan  untuk  melindungi  pelaku  atau  personil  dalam  kegiatan  tersebut  karena mereka memiliki hak keistimewaan dan kekebalan yurisdiksi dari negara penerima, di mana pelaku tidak dapat dikenakan yurisdiksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal  31  Ayat  1  Konvensi  Wina  1961,  melainkan  hanya  di- persona  non  grata , seperti yang diatur dalam Pasal 9 Konvensi yang sama. Terbukti bahwa Amerika
4 Lisna  Wati  Salehun,  Yohanes  Sulaiman,  (2019),  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  Dan Kepemimpinan  Susilo  Bambang  Yudhoyono:  Studi  Kasus  Spionase  Australia,  Jurnal  Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, Volume 7 Nomor 2, p. 154.
5 Ibid
Serikat mengusir 12 diplomat Russia karena dianggap melakukan kegiatan spionase sebagai balasan atas diusirnya diplomat Amerika Serikat sebelumnya. 6
Meskipun spionase adalah tindakan yang melanggar hukum tetapi kegiatan spionase dilihat segi positifnya sangat membantu negara dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Aspek positif yang pertama adalah spionase merupakan kebutuhan  dasar  bagi  suatu  negara  untuk  kepentingan  nasional,  seperti mengantisipasi  terjadi  terorisme,  dan  aspek  positif  kedua  adalah  untuk meningkatkan keamanan nasionalnya. 7
Pengaturan  hukum  tentang  kegiatan  spionase  yang  dilakukan  oleh  seorang mata-mata  diatur  dalam  hukum  kebiasaan  dalam  perang.  Secara  tertulis  kegiatan spionase diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 ke IV Pasal 29 yang menyatakan “A  person  can  only  be  considered  a  spy  when,  acting  clandestinely  or  on  false pretences, he obtains or endeavours to obtain information in the zone of operations of  a  belligerent,  with  the  intention  of  communicating  it  to  the  hostile  party.”
Selanjutnya,  pengaturan  terlihat  di  Protokol  Tambahan  I  1977  Konvensi  Jenewa 1949 Pasal 46 Ayat 1 yang menyebutkan “Notwithstanding any other provision of the Conventions or of this Protocol, any member of the armed forces of a Party to the  conflict  who  falls  into  the  power  of  an  adverse  Party  while  engaging  in espionage  shall  not  have  the  right  to  the  status  of  prisoner  of  war  and  may  be treated as a spy.”
Kegiatan spionase saat ini juga dilakukan dalam situasi damai. Penggunaan fasilitas diplomatik atau peralatan canggih untuk meretas keamanan nasional suatu negara sudah banyak dilakukan. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap  Indonesia  menjadi  bukti  bahwa  fasilitas  diplomatik  yang  memberikan keistimewaan  dan  kekebalan  hukum  seringkali  disalahgunakan  oleh  negara. Menurut  Kepala  BIN,  Marciano  Norman,  menyatakan  bahwa  Australia,  melalui kedutaan  besarnya  di  Jakarta,  telah  melakukan  penyadapan  sejak  periode  2007- 2009  kepada  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  ibu  negara  serta  para
6 Rebecca Beitsch, (2022), US Expell 12 Russian Diplomats for “Espionage Activities”, The Hill, at https://thehill.com/policy/international/596175-us-expels-12-russian-diplomats-for- espionage-activities/
7 L. Ya Esti Pratiwi, Zezito Fatima Martins Correia, (2020), Hukum Siber: Praktik Spionase Dalam Kedaulatan Negara Dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3, p. 209.
pejabat negara. Atas situasi tersebut Pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar  Indonesia  untuk  Australia,  Nadjib  Riphat,  dan  Pemerintah  Indonesia  akan mengkaji  ulang  hubungan  bilateral  antara  kedua  negara. 8 Penggunaan  fasilitas diplomatik  untuk  kegiatan  mata-mata  ada  beberapa  alasan,  antara  lain:  pertama, merupakan  pelaksanaan  kewajiban  negara,  di  mana  salah  satu  peran  dari  misi diplomatik adalah mendapatkan informasi yang akurat mengenai negara penerima untuk menentukan arah kebijakan luar negeri bagi negara tersebut. Kedua, untuk melindungi personel, yang mana dengan keistimewaan dan kekebalan yang dimiliki mereka  tidak  dapat  ditangkap,  ditahan  dan  dihukum  di  negara  penerima.  Ketiga, komunikasi di dalam fasilitas diplomatik sangat rahasia dan terlindungi sehingga para diplomat mendapat akses lebih mudah dan tidak dapat diganggugugat. Tidak dapat  diganggugugatnya  gedung  misi  diplomatik  dan  konsular  juga  merupakan faktor  utama  untuk  menggunakannya  untuk  kegiatan  spionase.  Pasal  22  Ayat  1 Konvensi  Wina  1961  menjelaskan  bahwa  gedung  misi  diplomatik  tidak  dapat diganggugugat dan pejabat apapun dari negara penerima tidak dapat memasukinya tanpa  ijin  dari  kepala  misi.  Inviolabilitas  tidak  hanya  pada  gedungnya  saja melainkan  juga  arsip,  dokumen  dan  jaringan  komunikasi.  Demikian  pula  yang diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1963. Inviloabilitas gedung misi diplomatik dan konsular ini bersifat mutlak. 9
Istilah diplomatik berasal dari kata “diplomasi” yang mana menurut penganut Anglo-Saxon  memiliki  persamaan  kata  dengan  “negosiasi”. 10 Namun,  menurut Freeman  dan  Marks,  definisi  ini  tidak  terlalu  akurat  juga  karena  diplomasi  lebih pada  metode  pengaruh  kepada  pengambilan  putusan  dan  sikap  dari  pemerintah asing dan orang-orang melalui dialog, negosiasi dan cara lainnya. Diplomasi adalah metode yang dikembangkan oleh duta besar dan utusan-utusan untuk menciptakan hubungan internasional dengan negara lain. 11
Dalam  misi  diplomatik  terdapat  bagian  yang  disebut  dengan  Atase Pertahanan atau Militer di mana Seorang perwira militer ditugaskan ke dalam misi
8 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia
9 Russell Buchan, op. cit., p. 72.
10 Aljosa  Komljenovic,  (2018),  Espionage  and  Its  Relation  to  Diplomats  and  Intelligence Officers, volume 9, number 1 (16), International Scientific Journal on European Perspectives, pp. 39-40.
11 Ibid
diplomatik suatu negara di luar negeri. Salah satu tugas dari Atase Pertahanan atau Militer adalah mengumpulkan informasi militer yang relevan dari negara di mana ia  ditempatkan.  Informasi  ini  dapat  digunakan  untuk  analisis  intelijen  dan membantu negara pengirim untuk membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan. Kegiatan  spionase  pernah  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  1982.  Asisten  Atase Militer Kedutaan Besar Uni Sovyet, Letkol. S.P. Egorov, tertangkap tangan sedang melakukan transaksi dokumen rahasia dengan seorang Perwira Menengah TNI AL, Letkol. Soedarjanto. Dokumen-dokumen yang ditransaksikan adalah rekaman film mengenai  peta  laut  Indonesia,  terkait  dengan  sifat  dan  kedalaman  perairan Indonesia  di  bagian  Timur  dan  Natuna. 12 Penggunaan  misi  diplomatik  atau konsular sebagai sarana untuk melakukan kegiatan spionase adalah karena adanya kekebalan terhadap yurisdiksi pidana di negara penerima. Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat. Selain itu, pejabat  diplomatik  tidak  dapat  ditangkap  ataupun  ditahan  oleh  penegak  hukum negara  penerima.  Lebih  lanjut,  Pasal  31  Ayat  1  Konvensi  Wina  1961  juga memberikan kekebalan terhadap yurisdiksi pidana dari negara penerima. Tindakan spionase melalui perwakilan diplomatik kerap dilakukan karena pelaku tidak akan dihukum  tetapi  hanya  dikembalikan  kepada  negara  pengirim  melalui  tindakan persona non grata , sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961. Dalam kasus  Egorov,  yang  bersangkutan  tidak  dihukum  di  Indonesia  melainkan dikembalikan ke negara asalnya yaitu Uni Sovyet. 13

## B. Pengaruh Spionase pada Hubungan Internasional
Kegiatan spionase secara mutlak akan mengganggu hubungan antar negara. Beberapa  hal  yang  sangat  mungkin  terjadi  adalah  gangguan  dalam  hubungan diplomatik  dan  merusak  kerjasama  internasional,  termasuk  negosiasi  damai  dan kerjasama di bidang perdagangan. Penggunaan fasilitas diplomatik yang tidak dapat diganggugugat  seringkali  digunakan  untuk  kegiatan  spionase.  Lebih  lagi  pelaku yang  memiliki  keistimewaan  dan  kekebalan  diplomatik  tidak  dapat  dihukum  di
12 Kievly  Andrew  Tambuwun,  (2019),  Tanggung  Jawab  Pejabat  Diplomatik  Yang Melakukan Kegiatan Spionase Menurut Hukum Internasional, Lex Et Societatis, Vol. VII No. 2, p. 72.
13 Ibid
negara penerima melainkan hanya dilakukan persona non grata . Pasal 41 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyatakan dengan tegas bahwa “Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities  to  respect  the  laws  and  regulations  of  the  receiving  State.  They  also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.”. Namun  masih banyak negara-negara yang menggunakan fasilitas diplomatik untuk mencampuri urusan dalam negeri, seperti yang dilakukan Iraq kepada Pakistan yang mendukung kemerdekaan  wilayah  Baluchistan  dengan  mengirimkan  senjata  melalui  fasilitas diplomatik.  Pada  tanggal  10  Februari  1973,  sebuah  gudang  senjata  ditemukan  di Kedutaan Besar Irak di Islamabad. Gudang tersebut berisi 350 senjata submesin, 40 granat tangan pembakar, 921 magazin senjata, sekitar 22.000-30.000 peluru kaliber 7.62 mm yang telah dimuat dalam magazen, 26.000 peluru 7.62 mm lainnya, 10.000 peluru kaliber 3.03 mm, dan 40.000 peluru berbagai kaliber senjata. Selain senjata, juga  ditemukan  sistem  transmisi  dan  penerimaan  radio  jarak  jauh,  peralatan pelatihan perang gerilya dan pertempuran jarak dekat. Terdapat beragam laporan konflik tentang siapa yang memberitahu Islamabad tentang penyelundupan senjata Irak. Ada yang mengatakan bahwa layanan intelijen Iran yang memberitahu, atau bahwa  Shah  Iran  yang  baru  mengunjungi  Islamabad,  atau  bahwa  kontainer  yang rusak  mengungkapkan  penyelundupan  senjata  tersebut.  Pada  hari  penemuan gudang senjata, Duta Besar  Irak dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Pakistan dan  dihadapkan  dengan  fakta  penyelundupan  senjata  ilegal  oleh  misi diplomatiknya. Meskipun Duta Besar membantah tuduhan tersebut dan menuntut persetujuan  dari  Baghdad  sebelum  melakukan  pemeriksaan  di  kedutaan,  pihak Pakistan  berpendapat  bahwa  alasan  keamanan  nasional  mengatasi  kekebalan diplomatik.  Di hadapan  wartawan dan  Duta Besar  Irak Hikmat Sulaiman, kantor atase  konsuler,  Nasir  al-Saud,  dibuka  dengan  paksa.  Polisi  menemukan  tiga  peti yang dicap 'Kementerian Luar Negeri, Baghdad'. Duta Besar mengklaim bahwa peti tersebut  berisi  buku,  tetapi  polisi  menemukan  30  senjata  submesin  di  dalamnya. Pemeriksaan di ruangan-ruangan lain mengungkap jumlah senjata yang jauh lebih besar,  dan  di  rumah  Saud  juga  ditemukan  dua  pemancar  radio  jarak  jauh.  Saud sudah  menghilang  dari  Islamabad  tiga  hari  sebelumnya.  Bea  Cukai  Pakistan kemudian diminta untuk menyita dan memeriksa tiga peti segel lagi dalam kantong
diplomatik  di  bandara  Islamabad,  tetapi  peti  tersebut  kosong.  Ketika  wartawan menanyakan asal senjata-senjata tersebut, Sulaiman mengatakan, "Saya tidak tahu apa-apa  tentang  semua  ini."  Akhirnya,  ia  dinyatakan persona  non  grata dan dideportasi dari Pakistan. 14
Untuk  menjaga  hubungan  antar  negara  yang  lebih  baik  dan  saling mempercayai,  PBB  membuat  Resolusi  Majelis  Umum  mengenai  Anti  Spionase. Pembentukan resolusi ini sebagai bentuk respon negara-negara atas kasus Edward Snowden, di mana Snowden membocorkan informasi rahasia dan penting bahwa Amerika Serikat melakukan kegiatan spionase terhadap lebih dari 30 negara. 15
Pada tanggal  1 November 2013, dalam sidang  Majelis  Umum  PBB, Brazil mengusulkan  resolusi  yang  menekankan  perlunya  melindungi  hak  asasi  manusia baik offline maupun online .  Ini  merespons  kegiatan  spionase  besar-besaran  dan ditekankan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea sebagai langkah tepat waktu. Bolivia  dan  beberapa  negara  lain  menyoroti  hubungan  antara  hak  privasi  dan kedaulatan  negara,  sementara  Kanada  dan  Swedia  menyatakan  keprihatinan  atas pelanggaran  hak  individu  yang  terkait  dengan  pengawasan.  Qatar  menekankan pengakuan  hak  privasi  dalam  hukum  nasional,  dan  Indonesia  mendukung pendekatan  berbasis  hak  asasi  manusia  terhadap  hak  privasi  serta  mengecam pengawasan sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB. 16
Majelis  Umum  PBB  merespons  pernyataan  anggota-anggota  PBB  dengan menekankan pentingnya menghormati kebebasan fundamental hak asasi manusia, terutama  dalam  hal  mencari,  menerima,  dan  menyampaikan  informasi. Pengawasan,  intersepsi,  dan  pengumpulan  data  pribadi  dianggap  ilegal  dan melanggar  hak  privasi  dan  kebebasan  berekspresi,  serta  berpotensi  merusak masyarakat  demokratis.  Majelis  Umum  PBB  juga  menyuarakan  keprihatannya terhadap pelanggaran hak asasi manusia akibat pengawasan komunikasi. Resolusi
14 Shahid  Saeed,  (2011),  Caught!  (But  What?),  The  Friday  Times,  Vol.  XXII,  No.  3., Pakistan, at https://web.archive.org/web/20140112055239/http:/www.thefridaytimes.com/04032011/page26.sh tml
15 Nugraha Purna Atmadja, (2017), Dukungan Indonesia Terhadap Resolusi Anti Spionase Perserikatan Bangsa-Bangsa, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5, Nomor 3, p. 940.
16 Ibid., p. 940.
ini  disetujui  oleh  Majelis  Umum  PBB  tanpa  pemungutan  suara,  menegaskan penolakan terhadap spionase besar-besaran. 17
Dalam Resolusi  Majelis  Umum  PBB A/RES/68/167 negara-negara sepakat untuk  menguatkan  hak  privasi  sebagai  hak  asasi  manusia  yang  harus  dihormati, baik dalam komunikasi digital maupun konvensional. Pengawasan, intersepsi, dan pengumpulan  data  pribadi  yang  melanggar  hukum  atau  sewenang-wenang dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  privasi  dan  kebebasan  berekspresi.  Majelis Umum PBB mengakui pentingnya hak privasi dalam konteks internet yang global dan teknologi komunikasi yang berkembang pesat. Resolusi ini mendorong negara- negara  untuk  menghormati  dan  melindungi  hak  privasi,  me- review praktik pengawasan  komunikasi,  dan  melibatkan  mekanisme  pengawasan  independen. Selain  itu,  resolusi  meminta  Komisioner  Tinggi  PBB  untuk  HAM  menyusun laporan tentang perlindungan dan promosi hak privasi dalam konteks pengawasan domestik dan ekstrateritorial serta pengumpulan data pribadi, termasuk dalam skala besar, yang akan diajukan kepada Dewan HAM PBB dan Majelis Umum PBB. 18

## C. Cyber espionage dan Kedaulatan Negara
Cyber  espionage adalah  upaya  pengumpulan  informasi  secara  melawan hukum  oleh orang atau negara melalui ruang siber. 19 Praktik cyber espionage ini dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi  komputer  dan  jaringan  internet. Spionase  diklasifikasi  dlam  dua  fase,  yaitu  fase  perang  dan  damai.  Dalam  fase perang, spionase digunakan mengetahui strategi atau taktik yang digunakan lawan dan  mengetahui  kekuatan  lawan.  Selanjutnya,  dalam  fase  damai,  prioritasnya adalah informasi rahasia negara untuk menentukan arah kebijakan dan politik luar negeri terhadap negara tertentu. 20
Pada  masa  sekarang,  ketika  semua  informasi  terkoneksi  melalui  jaringan satelit  dan  internet,  kejahatan  spionase  akan  sulit  dideteksi  oleh  pihak  lawan,
17 Ibid.
18 Resolution  adopted  by  the  General  Assembly  on  18  December  2013  on  The  Right  to Privacy in the Digital Age.
19 Hamdan  Mustameer,  (2022),  Penegakan  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Internasional Terhadap Kejahatan Cyber espionage Pada Era Society 5.0, Jurnal Yustika Vol. 25 No. 01, p. 43.
20 Nugraha Purna Atmadja, op. cit., p. 934.
kecuali  ada  pihak  dalam  yang  membocorkan  kegiatan  tersebut,  seperti  yang dilakukan  oleh  Edward  Snowden.  Edward  Snowden  membocorkan  informasi bahwa selama ini Amerika Serikat dan Australia melakukan penyadapan terhadap Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan ibu negara serta para pejabat negara dalam kurun waktu 2007-2009. 21
Kegiatan  spionase  merupakan  pelanggaran  terhadap  kedaulatan  negara  dan keamanan nasional. Spionase melalui perwakilan diplomatik merupakan ancaman nyata  bagi  keamanan  negara  penerima.  Negara-negara  berhasil  mengumpulkan informasi  rahasia  melalui  perwakilan  diplomatik  untuk  menggunakannya  dalam kepentingan  militer,  politik,  ekonomi  dan  sosial.  Negara-negara  menggunakan teknologi  canggih  untuk  mendapatkan  informasi  tersebut  melalui  peretasan  dan penyadapan melalui dunia maya. Penggunaan teknologi siber ini lebih efektif dan melindungi  personel  intelijen  dalam  bekerja.  Hal  ini  mendorong  negara-negara untuk  meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam  melindungi  informasi  rahasia mereka. Kegiatan spionase melalui teknologi siber adalah melakukan penyadapan, baik melalui wiretapping atau interception . Dalam hal interception, dapat dilakukan secara sah atau legal, tetapi ada juga interception yang melawan hukum. 22
Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah negara atas wilayahnya. Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak atas wilayah tertentu dan menjadi dasar pembentukan suatu negara. 23 Pendapat James J. Sheehan tentang konsep kedaulatan adalah sangat kritis dan mengarahkan perhatian pada tantangan yang kompleks yang terkait dengan definisi kedaulatan. Sheehan menggambarkan kedaulatan sebagai  konsep politik yang tidak dapat  diidentifikasi  dengan mudah, seperti  konsep  demokrasi,  monarki,  parlemen,  birokrasi,  tertib  hukum,  atau keadilan. 24 Menurut  Jean  Bodin,  kedaulatan  adalah  sumber  utama  untuk menetapkan hukum. 25 Dalam hukum internasional, konsep kedaulatan negara dan kesetaraan  antara  negara  diakui  secara  luas  dan  menjadi  dasar  sistem  hukum
21 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia
22 Nugraha Purna Atmadja., op. cit., p. 937.
23 Sigit  Riyanto,  (2012)  Kedaulatan  Negara  Dalam  Kerangka  Hukum  Internasional Kontemporer, Yustisia, Vol. 1 No. 3, p. 5.
24 Ibid., p. 7.
25 Ibid.
internasional.  Secara  tradisional,  hukum  internasional  mengakui  bahwa  negara berdaulat adalah entitas yang independen, yang berarti bahwa negara tersebut tidak tunduk  pada otoritas  yang lebih tinggi.  Kedaulatan dan kesetaraan negara adalah atribut  yang  melekat  pada  negara  merdeka  sebagai  subjek  hukum  internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesetaraan antara negara juga menjadi dasar bagi identitas negara dalam sistem hukum. 26 Kedaulatan negara menjadi dasar munculnya doktrin “ Act of State Doctrine ”, di mana setiap negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya. 27
Di era digitalisasi, kedaulatan negara tidak hanya berdasarkan wilayah yang nyata  dan  bisa  disentuh  tetapi  kedaulatan  negara  sudah  bergerak  pada  “dunia maya”.  Situasi  ini  menciptakan  sebuah  tatanan  rejim  baru  dalam  hukum  yaitu hukum  internet,  hukum  ruang  maya  atau  hukum  telematika. 28 Dengan  internet, semua  informasi  berjalan  dengan  sangat  cepat  meskipun  di  tengah-tengahnya muncul berita-berita hoax yang tidak dapat dipercaya kebenarnya. Internet menjadi ruang terbuka bagi individu untuk menyampaikan aspirasi, ide, kegemarannya di berbagai  hal.  Internet  juga  memberikan  ruang  edukasi  bagi  masyarakat.  Di beberapa  negara,  internet  tidak  dapat  diakses  secara  bebas  untuk  melindungi kedaulatan negara, identitas negara, budaya dan masyarakat agar tidak tergerus oleh budaya-budaya asing.
Konsep  kedaulatan  negara  adalah  sebagai  prasyarat  dari  kewenangan  atau yurisdiksi  negara. 29 Huala  Adolf,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Situngkir, menjelaskan bahwa yurisdiksi adalah kewenangan hukum negara untuk mengatur dan  menegakkan  hukum  terhadap  orang,  benda  atau  peristiwa  yang  terjadi  di wilayahnya. 30 Dalam  rejim  hukum  “ruang  maya”,  konteks  kedaulatan  wilayah menjadi  tetap  relevan  karena  pelakunya  berada  di  dalam  suatu  wilayah  teritorial negara.  Kewenangan  negara  di  era  digital  ini  lebih  mengarah  pada  yurisdiksi
26 Ibid.
27 Ibid., pp. 7-9. 28 AP  Edi  Atmaja,  (2014),  Kedaulatan  Negara  Di  Ruang  Maya  :  Kritik  Uu  Ite  Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo, Jurnal Opinio Juris, Vol. 16, p. 50.
29 Ibid., p. 54.
30 Danel Aditia Situngkir, (2019) Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol. 1 No. 2, p. 113.
teritorial  subyektif  dan  obyektif,  yurisdiksi  berdasarkan  perlindungan  dan yurisdiksi  berdasarkan  personal  pasif. 31 Yurisdiksi  teritorial  subyektif  adalah kewenangan  negara  atas  seseorang  atau  sekelompok  orang  berdasarkan  tempat perbuatan itu dilakukan.  Yurisdiksi teritorial obyektif adalah kewenangan negara atas  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  melakukan  perbuatan  di  satu  negara tetapi  diselesaikan  di  negara  lain.  Di  dunia  internet  ini,  perbuatan  yang menggambarkan  prinsip  teritorial  obyek  banyak  terjadi  di  Indonesia.  Sebagai contoh,  warganegara  China  ditangkap  dan  dideportasi  dari  Indonesia  karena menyalahgunakan  ijin  tinggal  untuk  melakukan  penipuan  terhadap  orang-orang China  yang  berada  di  wilayah  China. 32 Menggunakan  wilayah  negara  lain  untuk melakukan  kejahatan  siber  banyak  dilakukan  dewasa  ini  karena  pihak  otoritas China  akan  kesulitan  untuk  melakukan  penangkapan  karena  pelaku  berada  di negara  lain.  Contoh  lain  adalah scammer dari  India  yang  melakukan  kegiatan scamming -nya  di  Delhi  tetapi  korbannya  ada  di  negara-negara  yang  mayoritas warganegaranya berbahasa Inggris, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. Pihak berwenang dari negara-negara tersebut tidak dapat melakukan yurisdiksinya karena  pelakunya  berada  di  India.  Polisi  India  juga  tidak  berwenang  melakukan penangkapan  jika  tidak  ada  laporan  resmi  dari  korban  kepada  pihak  kepolisian India. 33 Yurisdiksi  berdasarkan  perlindungan  lebih  mengarah  pada  perlindungan atas  kepentingan  negara,  seperti  yang  dilakukan  Iran  kepada  Salman  Rusdhie, warganegara  Inggris,  yang  menulis  novel  tentang Satanic  Verses . 34 Selain  itu, otoritas  Thailand  pernah  melakukan  penangkapan    terhadap  seorang  mahasiswa hukum  yang  menyebarkan  biografi  Raja  Thailand  yang  baru  melalui facebook . 35
31 M.  Iman  Santoso,  (2018),  Kedaulatan  Dan  Yurisdiksi  Negara  Dalam  Sudut  Pandang Keimigrasian, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, p. 9.
32 Hadi  Maulana,  Reni  Susanti,  (2023),  Terlibat  “love  scamming”,  132  WNA  China Ditangkap dan Dideportasi, Kompas.com, at https://regional.kompas.com/read/2023/09/20/175007378/terlibat-love-scamming-132-wna-china- yang-ditangkap-di-batam-dideportasi
33 Dinesh  Dayma,  Jurisdictional  Challenges  in  Cyberspace  –  A  Critical  Legal  Analysis  of Legal  Theories  and  Laws  in  India,  p.  97.,  in  Pradeep  Kulshrestha,  Anita  Singh,  Ritu  Gautam (Editors), (2022), Cyber Crime, Regulation and Security: Contemporary Issues and Challenges, The Law Brigade Publisher, Ahmedabad.
34 Dian  Khoreanita  Pratiwi,  (2017),  Pelaksanaan  Prinsip  Yurisdiksi  Universal  Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia, Jurnal Selat, Vol. 5 No. 1, p. 44.
35 Alexandra T. Harrison, (2022), Thailand: The Return of Authoritarianism, Vol. 3 No. 1, Pandion: The Osprey Journal of Research & Ideas, p. 3.
Untuk prinsip personal pasif, kewenangan negara didasarkan pada kerugian yang diderita oleh warganegaranya. 36
Cyber  espionage adalah  tantangan  bagi  negara-negara  untuk  menjaga kedaulatannya  dari  pihak-pihak  asing  yang  ingin  mengaskes  informasi  rahasia mereka. Meskipun cyber espionage adalah melanggar hukum nasional dan hukum internasional  tetapi  keberadaannya  tidak  dapat  dihindari.  Negaralah  yang seharusnya  meningkatkan  keamanan  informasi  rahasia  dari  peretasan  dan penyadapan untuk menjaga kedaulatan politik.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Spionase  melalui  perwakilan  diplomatik  dalam  hubungan  internasional merupakan masalah yang kompleks dan mendalam yang telah ada selama bertahun- tahun dan terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Dari analisis di atas, dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  spionase  yang  dilakukan  oleh  perwakilan diplomatik merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional. Informasi rahasia yang diperoleh melalui spionase dapat digunakan di berbagai bidang seperti militer, politik,  ekonomi,  dan  teknologi,  sehingga  negara  yang  menerima  perwakilan diplomatik terkait kegiatan spionase dapat menghadapi potensi risiko yang cukup besar.  Selain  itu,  tindakan  spionase  melalui  perwakilan  diplomatik  dapat menghambat  kerjasama  internasional,  merusak  hubungan  diplomatik,  dan mempersulit  negosiasi  diplomatik  dan  perdamaian.  Sebagai  tanggapan,  negara- negara harus memperkuat kerja sama internasional, inovasi, dan memiliki kebijakan yang  kuat  untuk  melindungi  informasi  rahasia  mereka.  Organisasi  internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama dan memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip diplomatik yang telah  ditetapkan.  Dalam  menghadapi  spionase  melalui  agen  diplomatik,  penting untuk  mencapai  keseimbangan  antara  kebebasan  diplomatik  dan  kepentingan keamanan nasional, sambil mempromosikan perdamaian dan integritas hubungan diplomatik, serta kerjasama internasional.
36 Bhatara  Ibnu  Reza,  (2004),  Yurisdiksi  Universal:  Praktik,  Prinsip  Dan  Realitas,  Jurnal HAM, Vol. 2 No. 2, p. 80.

## SARAN
Penelitian  ini  merekomendasikan  agar  negara-negara  memahami  hak  dan kewajiban  negara  dalam  rangka  meningkatkan  kerjasama  internasional.  Juga mendorong  negara-negara  untuk  menjalankan  prinsip  transparansi  dan pertanggungjawaban negara dalam hubungan diplomatik sehingga dapat membantu untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  fasilitas  diplomatik  dan  konsular  di luar tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Dinesh  Dayma,  Jurisdictional  Challenges  in  Cyberspace  –  A  Critical  Legal Analysis of Legal Theories and Laws in India, in Pradeep Kulshrestha, Anita Singh, Ritu Gautam (Editors), 2022, Cyber Crime, Regulation and Security: Contemporary  Issues  and  Challenges ,  The  Law  Brigade  Publisher, Ahmedabad
Russel Buchan, Cyber espionage and International Law , Hart Publishing, Oxford, UK, 2018

## Jurnal:
Alexandra T. Harrison, ”Thailand: The Return of Authoritarianism”, Pandion: The Osprey Journal of Research & Ideas Vol. 3 No. 1, , 2022: 3
Aljosa  Komljenovic,”  Espionage  and  Its  Relation  to  Diplomats  and  Intelligence Officers”, International Scientific Journal on European Perspectives, volume 9, number 1 (16), 2018: 39-40
AP  Edi  Atmaja,  ”Kedaulatan  Negara  Di  Ruang  Maya:  Kritik  UU  ITE  Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo”, Jurnal Opinio Juris , Vol. 16, 2014: 50.
Bhatara Ibnu Reza,  ”Yurisdiksi Universal: Praktik, Prinsip Dan Realitas”, Jurnal HAM , Vol. 2 No. 2, 2004:80.
Danel Aditia Situngkir, ”Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan  Pengadilan  HAM  Indonesia”, Indonesia  Journal  of  Criminal  Law (IJoCL) , Vol. 1 No. 2, 2019: 113
Dian  Khoreanita  Pratiwi,  ”Pelaksanaan  Prinsip  Yurisdiksi  Universal  Mengenai Pemberantasan  Kejahatan  Perompakan  Laut  di  Wilayah  Indonesia”,  Jurnal Selat, Vol. 5 No. 1, 2017
Hamdan  Mustameer,  ”Penegakan  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Internasional Terhadap Kejahatan Cyber espionage Pada Era Society 5.0”, Jurnal Yustika
Vol. 25 No. 01, 2022:43.
Kievly  Andrew  Tambuwun,  ”Tanggung  Jawab  Pejabat  Diplomatik  Yang Melakukan  Kegiatan  Spionase  Menurut  Hukum  Internasional”, Lex  Et Societatis , Vol. VII No. 2, 2019: 72.
L. Ya Esti Pratiwi, Zezito Fatima Martins Correia, ”Hukum Siber: Praktik Spionase Dalam Kedaulatan Negara Dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3, 2020: 209.
Lisna Wati Salehun, Yohanes Sulaiman, ”Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dan Kepemimpinan  Susilo  Bambang  Yudhoyono:  Studi  Kasus  Spionase Australia”, Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi , Volume 7 Nomor 2, 2019: 154
M.  Iman  Santoso,  ”Kedaulatan  Dan  Yurisdiksi  Negara  Dalam  Sudut  Pandang Keimigrasian”, Binamulia Hukum , Vol. 7 No. 1, 2018: 9
Nugraha Purna Atmadja, ”Dukungan Indonesia Terhadap Resolusi Anti Spionase Perserikatan  Bangsa-Bangsa”, eJournal  Ilmu  Hubungan  Internasional , Volume 5, Nomor 3, 2-17: 940.
Sigit  Riyanto,  ”Kedaulatan  Negara  Dalam  Kerangka  Hukum  Internasional Kontemporer”, Yustisia , Vol. 1 No. 3, 2012:5
Website: Hadi Maulana, Reni Susanti, (2023), Terlibat “love scamming”, 132 WNA China
Ditangkap dan Dideportasi, Kompas.com, at https://regional.kompas.com/read/2023/09/20/175007378/terlibat-love- scamming-132-wna-china-yang-ditangkap-di-batam-dideportasi
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_aus tralia
Rebecca  Beitsch,  (2022),  US  Expell  12  Russian  Diplomats  for  “Espionage Activities”,  The  Hill,  at https://thehill.com/policy/international/596175-us- expels-12-russian-diplomats-for-espionage-activities/
Shahid Saeed, (2011), Caught! (But What?), The Friday Times, Vol. XXII, No. 3., Pakistan,
at https://web.archive.org/web/20140112055239/http:/www.thefridaytimes.com
/04032011/page26.shtml

## Peraturan Perundang-Undangan:
Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2013 on The Right to Privacy in the Digital Age.