## FENOMENA PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA

## (STUDI KASUS PENANGANAN ROHINGNYA PADA PROVINSI ACEH)
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/404
DOI: 10.52617/jikk.v6i1.404 Muhammad Arief Hamdi muhammadariefhamdi@gmail.com Politeknik Imigrasi Hanifa Maulidia hanifa_maulidia@ymail.com Politeknik Imigrasi Habbi Firlana Hfirlana@gmail.com Politeknik Imigrasi
Abstract. Crimes against humanity in the world are still happening today, this has caused anxiety for the people of that country, as a result they are looking for a safe place to live and seeking protection in certain countries. Indonesia has become one of the destination countries for refugees and asylum seekers, especially for ethnic  Myanmar  Rohingya  refugees,  before  they  get  a  safe  place  based  on UNHCR  recommendations,  therefore  this  study  aims  to  analyze  how  the Indonesian  government's  policy  towards  international  refugee  migration  in Indonesian  territory  and  the  process  efforts  made  by  Indonesia  to  tackle  the migration of Rohingya refugees to Indonesian territory, especially in the province of  Aceh.  This  study  used  a  qualitative  research  method  with  a  literature  study approach  and  a  case  approach  and  obtained  information  from  informants  who were able to provide information related to the case, with the results of the research that  the  handling  of  Rohingya  refugees  in  Aceh  Province  experienced  positive progress  shown  by  the  Indonesian  government.  The  existence  of  the  Aceh Customary Sea Law or Panglima Laot obliges all fishermen in Aceh to help anyone whose life is threatened at sea. In addition, the people of Aceh have consistently accepted refugees while others have rejected their arrival. That there is solidarity between  Muslims,  with  98%  of  the  people  of  Aceh  identifying  themselves  as Muslims.  The  author  also  considers  that  the  people  of  Aceh  care  more  about human rights than the country of origin of the asylum seekers or refugees.
Keywords : Asylum Seekers, Refugees, Ethnic Rohingya
Abstrak. Kejahatan  kemanusiaan  di  dunia  masih  terjadi  hingga  saat  ini,  hal tersebut  menimbulkan  keresahan  bagi  masyarakat  pada  negara  tersebut, akibatnya  mereka  mencari  tempat  yang  aman  bagi  kehidupan  serta  mencari perlindungan  ke  negara-negara  tertentu.  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara tujuan  dari  para  pengungsi  dan  pencari  suaka,  terutama  bagi  pengungsi  etnis rohingnya  myanmar,  sebelum  mereka  mendapatkan  tempat  yang  aman berdasarkan rekomendasi UNHCR, oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  bagaimana  kebijakan  pemerintah  Indonesia  terhadap  migrasi pengungsi  Internasional  di  wilayah  Indonesia  dan  proses  upaya  yang dilakukan Indonesia untuk menanggulangi migrasi pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia khususnya  pada  wilayah  provinsi  aceh.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan pendekatan kasus (case approach) serta mendapatkan informasi dari informan yang mampu memberikan informasi  terkait  dengan  kasus  tersebut,  dengan  hasil  penelitian  bahwa penanganan pengungsi rohingnya pada Provinsi Aceh mengalami progres yang positif ditunjukan oleh pemerintah Indonesia. Adanya Undang-undang Laut Adat Aceh atau Panglima Laot mewajibkan semua nelayan di Aceh untuk membantu siapa saja yang terancam nyawanya di laut. Selain itu, masyarakat Aceh secara
konsisten menerima pengungsi sementara yang lain menolak kedatangan mereka. Bahwa  adanya  solidaritas  antar  umat  Islam,  dengan  98%  masyarakat  Aceh mengidentifikasi diri mereka sebagai umat Islam. Penulis juga menganggap warga Aceh  lebih  peduli  HAM  dibandingkan  negara  asal  para  pencari  suaka  atau pengungsi tersebut.
Kata Kunci : Pencari Suaka, Pengungsi, Etnis Rohingya

## 1. I NTRODUCTIONS
Polemik kemanusiaan yang terjadi di penjuru dunia masih terjadi hingga saat  ini,  hal  tersebut  menimbulkan  ketidaknyamanan  bagi  masyarakat  yang terdampak  oleh  permasalahan  tersebut,  berawal  dari  hal  tersebut  mereka berusaha  untuk  mencari  perlindungan  dari  Negara-negara  tertentu  yang dianggap aman bagi mereka untuk mengungsi hingga polemik dari Negara asal mereka sudah mereda, masyarakat berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri dari kejamnya manusia terhadap sesama.
Migrasi dalam jumlah besar dipicu oleh persoalan domestik suatu negara, oleh karenanya negara lain kurang simpati terhadap persoalan tersebut, namun belakang ini masalah tersebut sudah mulai menjadi permasalah bagi beberapa negara  dan  hingga  saat  ini  masalah  pengungsi  ini  menjadi  masalah  umat manusia yang perlu diperhatikan oleh dunia. Kondisi tersebut layak disematkan bagi masyarakat tersebut sebagai pencari suaka dan pengungsi.
Pencari  suaka  dan  pengungsi  merupakan  masalah  klasik  peradaban manusia  yang  timbul  karena  ketakutan  akan  ancaman  keselamatan  bahkan nyawanya.  Ancaman  dapat  disebabkan  oleh  bencana  alam  atau  kurangnya keamanan  di  daerah  tersebut.  Umumnya,  kebebasan  dan  hak  asasi  mereka dibatasi  oleh  negara  asal  mereka,  sehingga  mereka  memutuskan  untuk meninggalkan negara mereka dengan cara apapun.
Berdasarkan data dari reliefweb.int tahun 2022 tercatat sebanyak 13.700 jiwa para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia sebagian besar dari  mereka  berasal  dari  afghanistan,  myanmar,  somalia,  eritrea  dan  negara lainnya (Susetyo, 2022). Segi jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke  indonesia  tidak  begitu  banyak,  namun  hal  ini  meresahkan,  ditambah  lagi dengan  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  masih  kurang  komprehensif  untuk menjadi dasar sebagai mengelola serta mengatur keberadaan mereka, hingga saat ini yang masih jadi polemik yaitu etnis rohingnya yang berasal dari Myanmar.
Sesuatu  yang  dapat  kita  saksikan  dari  tahun  ke  tahun  adalah  Pencari suaka asal  Myanmar yaitu Etnis Rohingya masih terus berdatangan ke wilayah Indonesia, seperti halnya yang terjadi pada provinsi aceh bulan Desember 2021 terdapat sebuah kapal yang berisikan ratusan orang terombang ambing di lautan lepas  diduga  karena  kerusakan  mesin,  Nelayan  aceh  yang  melihat  hal  ini memberikan bantuan makanan dan minuman. Hal ini langsung menjadi perhatian dari  pihak  keamanan  setempat  untuk  bergerak  melakukan  patroli (cnnindonesia.com, 2021).
Tidak  butuh  waktu  lama  informasi  ini  tersebar  ke  berbagai  institusi pemerintah seperti KEMENKOPOLHUKAM, TNI, POLRI dan Pemda setempat. Dengan  alasan  kemanusiaan  Deputi  Bidang  Kamtibmas  Kemenko  Polhukam
berinisiasi  untuk  menarik  kapal  tersebut  ke  pelabuhan  yang  berada  di  aceh. Masyarakat aceh saling bahu membahu memberikan pertolongan kepada para pencari  suaka  tersebut.  Mereka  terenyuh  melihat  nyawa  manusia  terombang- ambing di lautan lepas.
Sehingga  berdasarkan  topik  persoalan  yang  akan  dibahas,  terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diuraikan, yakni:
1. Bagaimana kebijakan Indonesia terhadap migrasi pengungsi Internasional di wilayah Indonesia?
2. Bagaimana proses upaya yang dilakukan Indonesia untuk menanggulangi migrasi pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia?

## 2. M ETHOD
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, melalui pendekatan studi  literatur  dan  pendekatan  kasus (case  approach) .  Penulis  melakukan pengumpulan  data  melalui  2  cara  yaitu  wawancara  informan  yang  mampu memberikan  keterangan  terkait  dengan  kasus  tersebut  dan  menelaah  serta mengkaji  beberapa  literatur  terkait  dengan  penanganan  pencari  suaka  dan pengungsi di indonesia.

## 3. R ESEARCH

## 3.1 Perlindungan Internasional terhadap Pengungsi

## a. Pencari Suaka
Menurut UNHCR ( United Nation High Commissioner For Refugee ) pencari  suaka  adalah  seseorang  yang  permintaan  suakanya  belum diproses.  Pencari  suaka  ini  merupakan  orang-orang  yang  mengajukan petisi  untuk  perlindungan  di  luar  negara  asal  mereka  disebabkan  oleh ketakutan yang beralasan akan dianiaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan  dalam  kelompok  sosial  tertentu  atau  opini  politik. Penganiayaan  atau  kekerasan  yang  dialami  mencakup  pelecehan, perlakuan buruk, penganiayaan, penindasan, dan penyiksaan. Pemberian suaka  diterapkan  untuk  menentukan  siapa  yang  memenuhi  syarat  dan berhak  mendapatkan  perlindungan  internasional.  Namun  dikarenakan banyaknya pergerakan massal dari pengungsi dikarenakan perang/konflik atau kekerasan maka pemberian suaka dilakukan dengan seleksi melalui wawancara  dengan  setiap  individu  pencari  suaka  yang  melakukan perjalanan  lintas  negara.  Kelompok  individu-individu  ini  disebut  dengan pengungsi,  atau  dengan  kata  lain  pengungsi  adalah  orang  yang permohonan  suakanya  diterima.  Perbedaan  antara  pengungsi  dan pencari  suaka  terletak  pada  diterima  atau  tidaknya  permohonan  status pengungsi seseorang (Kalt A, Hossain M, Kiss L, 2013).
Permasalahan  terkait  keberadaan  pencari  suaka  sering  ada keterkaitannya  dengan  kasus  penyelundupan  manusia  karena  tujuan
utama  dari  pencari  suaka  adalah  untuk  mencari  perlindungan  dan kehidupan yang lebih baik  di negara  lain,  dan  hal  ini tidak terpisah dari peranan para oknum kejahatan yang menyelundupkan mereka dari satu negara  ke  negara  lainnya  terlepas  dari  mereka  memiliki  dokumen perjalanan lengkap atau tidak.
Dalam  hukum  internasional,  salah  satu  dari  kejahatan Transnational  Organized  Crime  atau  Kejahatan  Transnasional Terorganisir  adalah  kejahatan  penyelundupan  manusia  yang  tercantum dalam pasal 3 (a) Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea,  and  Air,  Supplementing  the  United  Nations  Convention  Against Transnational  Organized  Crime  2000  (Smuggling  Protocol).  Dalam protokol  ini  dijelaskan  pengaruh  dari  adanya  penyelundupan  manusia terhadap suatu negara yang menjadi suatu permasalahan serius dan perlu segera  ditangani  oleh  negara-negara  di  dunia  internasional.  Hal  ini dikarenakan  para  pencari  suaka  yang  terlibat  dalam  praktik penyelundupan  manusia  tidak  hanya  dapat  membahayakan  keamanan dan kesejahteraan suatu negara, namun juga dapat mengancam nyawa dari pencari suaka itu sendiri (Brolan, 2002).

## b. Pengungsi Rohingya
Etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah berada di Myanmar sejak  abad  ke-8,  bahkan  sebelum  Inggris  berkuasa  di  Negara  Bagian Rakhine  dan  Burma  antara  tahun  1824  dan  1948.  Kehadiran  Burma  di Negara Bagian Rakhine sekitar tahun 1870 menyebabkan gesekan antara Rohingya dan kelompok etnis lain di Negara Bagian Rakhine.
Etnis Rohingya adalah minoritas Islam di Myanmar dan minoritas terisolasi  di  Myanmar.  Rohingya  adalah  bangsa  yang  terbentuk  selama sejarah peristiwa yang panjang. Mereka ada di wilayah Rakhine sebelum Inggris berkuasa di Rakhine dan Burma antara tahun 1824 dan 1948.
Kehadiran  Burma  di  Negara  Bagian  Rakhine  mengalami  konflik antara  Rohingya  dan  kelompok  etnis  lain  di  Negara  Bagian  Rakhine sekitar  tahun  1870,  yang  berujung  pada  konflik  Rohingya.  Ini  berlanjut hingga  tahun  20-an  dan  30-an,  ketika  ekonomi  mengalami  resesi  yang parah,  hingga  penduduk  Burma  menargetkan  Rohingya  dan  memaksa sebagian  dari  mereka  meninggalkan  wilayah  mereka.  Sebagian pengungsi  Rohingya  mengungsi  ke  negara  terdekat  seperti  Indonesia, Malaysia  dan  Thailand.  Masuknya  Rohingya  ke  Indonesia  mendapat penanganan oleh pemerintah Indonesia (Astuti, 2021).
Dialog antar agama dianggap penting dalam menjaga kerukunan di tengah  maraknya  konflik  agama  yang  tidak  manusiawi  sebagaimana terjadi  pada  etnis  rohingnya.  Untuk  itu,  pemerintah  Indonesia  telah mendorong  pemerintah  Myanmar  untuk  mempertimbangkan  dialog sebagai salah satu opsi untuk menyelesaikan konflik di negara tersebut. Tujuan  dari  dialog  antaragama  ini  bukanlah  peleburan  agama  menjadi satu,  sinkretisme  (menciptakan  ajaran  agama  baru,  belajar  dari  unsur- unsur  yang  sudah  ada),  supremasi  satu  agama  atas  yang  lain,  dan
penyangkalan  terhadap  perbedaan  agama,  melainkan  dimaksudkan untuk dialog antar manusia. Agama bersifat positif, artinya lahir kembali alam spiritual yang ditutup oleh tirai keterpisahan, karena tidak ada rasa saling  pengertian  antara  pemeluk  satu  agama  dengan  agama  lain,  dan mendorong  pemahaman  yang  lebih  mendalam  dengan  orang  lain, sehingga  menimbulkan  Kepedulian  terhadap  sesama  Burma  untuk memastikan  terpeliharanya  keharmonisan  dan  perdamaian  di  antara berbagai kelompok etnis di negara tersebut.

## c. Perlindungan Pengungsi dalam Pengaturan Internasional
Bila kita membahas pencari suaka dan pengungsi ini adalah dua hal  yang  berbeda,  awalnya  sekelompok  orang  yang  melarikan  diri  dari negaranya ke negara lain adalah pencari suaka akan tetapi mereka baru bisa  disebut  pengungsi  apabila  telah  ditetapkan  oleh  badan  PBB  yang bernama UNHCR (United Nation High CommissionerForRefugee).
UNHCR  (Office  of  the  United  Nations  High  Commissioner  for Refugees)  menerapkan  prosedur  Refugee  Status  Determination  (RSD), yang  diawali  dengan  pendaftaran  atau  pendaftaran  pencari  suaka. Setelah  pendaftaran,  setiap  pencari  suaka  akan  diwawancarai  oleh UNHCR  secara  individual,  didampingi  oleh  seorang  penerjemah  yang kompeten. Proses ini menghasilkan keputusan yang baik untuk menerima atau  menolak  klaim  individu  atas  status  pengungsi  dan  memberi  setiap individu  kesempatan  (satu)  untuk  mengajukan  banding  jika  klaimnya ditolak.
Mereka  yang  teridentifikasi  sebagai  pengungsi  dilindungi sementara  UNHCR  mencari  solusi  jangka  panjang,  biasanya  dalam bentuk  pemukiman  kembali  di  negara  lain.  Untuk  tujuan  ini,  UNHCR menjaga  hubungan  dekat  dengan  negara-negara  yang  berpotensi menampung pengungsi.
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 pada prinsipnya hampir sama. Adapun isi konvensi tersebut, yaitu :
1) Definisi  dasar  pengungsi.  Penting  untuk  memahami  definisi  dasar pengungsi dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena penting untuk menentukan  status  pengungsi  seseorang  (pengungsi  atau  bukan). Keputusan  dibuat  oleh  negara  tempat  orang  tersebut  berada,  bekerja sama  dengan  UNHCR  (Komisaris  Tinggi  PBB  untuk  Pengungsi),  yang menangani pengungsi.
2) Status hukum, hak dan kewajiban pengungsi di negara suaka (hak dan kewajiban berlaku di tempat suaka).
3) Execution  (pelaksanaan)  perjanjian,  khususnya  dalam  hubungan administrasi  dan  diplomatik.  Fokus  disini  adalah  pada  hubungan administratif  dan  diplomatik.  Fokus  disini  adalah  pada  hal-hal  yang berkaitan dengan kerjasama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat  memenuhi  mandatnya  dan  melaksanakan  tanggung  jawab pengawasannya, terutama di negara tempat para pengungsi berada.
Setiap  peristiwa  yang  dapat  menimbulkan  ketakutan  dan kekhawatiran  dianggap  dapat  mengancam  keamanan  mereka  sebagai pengungsi. Dalam hal ini berbeda dengan situasi yang diakibatkan oleh bencana  seperti  tsunami,    gunung  meletus,  gempa  bumi  dan  bencana alam  lainnya,  melainkan  hal-hal  yang  diperbuat  oleh  manusia,  seperti konflik bersenjata, termasuk Internasional dan domestik, penindasan atau pelecehan dan otoritas negara yang bersangkutan atau oleh sekelompok orang tertentu. Seperti intimidasi terhadap Suku, Agama, Ras dan Pilihan politik.
Tony  Khushner  dan  Katharine  Knox  menjelaskan  akibat  perang, genosida, dan pembersihan etnis/etnis “The horror of war, genocide and ethnic  cleansing  unite  many  individual  and  collective  stories  of  those suffering prosecution and forced movement” (Kushner dan Knox, 1999). Bencana mengerikan ini telah mendorong umat manusia ke kamp-kamp pengungsian,  penuh  dengan  perjuangan  untuk  menemukan  tempat berlindung.  Bahkan  dalam  kenyataannya,  sebagai  pengungsi internasional, mereka kerap menghadapi berbagai kesulitan dan duka. Hal yang sama berlaku untuk minoritas Muslim Rohingya.
Banyak  kejadian  dan  cara  penanganan  pengungsi  di  berbagai negara,  dan  setiap  negara  memiliki  cara  tersendiri  dalam  menangani pengungsi,  bahkan  di  kawasan  seperti  Amerika,  Eropa,  Timur  Tengah, dan Asia, cara penanganan pengungsi bukanlah sama.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  tujuan  pengungsi Rohingya. Sebelum pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia, Indonesia juga  pernah  menangani  masalah  pengungsi,  seperti  menangani pengungsi Vietnam yaitu manusia perahu dan pengungsi dari Sri Lanka, serta  menangani  pengungsi  Indonesia  dengan  bantuan  organisasi internasional seperti United Nations Refugee Agency.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  lapangan  orang-orang  yang mendapat status dari UNHCR ini sekurang-kurangnya memerlukan waktu 2 (dua) tahun, selama proses menunggu ini mereka mendapat bantuan. Bantuan ini bisa dalam bentuk uang, makanan dan obat-obatan, ada juga yang menyediakan dapur umum untuk memberi makan para pengungsi.

## 3.2 Kebijakan Indonesia Terhadap Permasalahan Pengungsi Internasional
Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi  Internasional  1951  dan Protokol  1967  tentang  Status  Pengungsi.  UNHCR  berfungsi  sebagai organisasi  internasional,  memenuhi  perannya  memantau  dan  mencari solusi  atas  masalah  yang  dihadapi  suatu  negara.  Kasus  pengungsi Rohingya  yang  masuk  ke  Indonesia  menjadi  faktor  pembantaian  dan diskriminasi  akibat  konflik  antar  etnis  lain  di  Myanmar.  Bahkan,  mereka tidak  diberikan  kewarganegaraan  oleh  pemerintah  Myanmar  karena dianggap  sebagai  imigran  ilegal  di  wilayah  tersebut.  Dalam  kerja  sama ASEAN,  diharapkan  akan  disebutkan  hak  asasi  manusia,  apalagi penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip
Piagam ASEAN.
Angkatan Laut Indonesia (TNI AL) melalui Detasemen KRI Parang- 647  baru-baru  ini  mengevakuasi  kapal  pengungsi  Rohingya  yang membawa lebih dari 100 orang dari titik yang ditemukan pada jarak 53 mil laut  pada  Kamis  pagi.    Pada  perairan  Aceh  menuju  Pelabuhan Kruengkeukuh Kota Lhokseumawe.
Lokasi pelabuhan ini dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana  penjangkaran,  sanitasi  lokasi  pemeriksaan  kesehatan  dan perlunya penegakan hukum agar tidak ada kerumunan orang yang dapat mengganggu  proses  pemeriksaan  kesehatan,  serta  lebih  dekat  dengan pelabuhan. tempat karantina dan tempat di lapangan apabila diputuskan pindah pindah.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan  pasukan  dan  prajuritnya  mundur  menyusul  keputusan pemerintah atas dasar kemanusiaan.
Kepala  Badan  Intelijen  Angkatan  Laut  (Kadispenal)  Laksamana Satu  TNI  Julius  Widjojono  mengatakan,  evakuasi  sudah  dimulai  sejak pukul  06.00  WIB  pagi  tadi  saat  kondisi  cukup  terang  dan  aman  untuk menambatkan  dan  menarik  kapal  di  gelombang  laut  yang  tinggi.  Ia diperkirakan tiba di pelabuhan Kruengkeukuh Lhokseumawe sekitar pukul 18.30 WIB.
Pemerintah  akhirnya  mengambil  tindakan  untuk  membawa pengungsi  rohingnya  yang  berada  di  laut  mendarat  pada  dataran  aceh sebagai  langkah  dasar  kemanusiaan.  Keputusan  tersebut  telah  melalui mempertimbangkan kondisi darurat yang dialami pengungsi di atas kapal tersebut.  Menurutnya,  etnis  Rohingya  di  kapal  tersebut  didominasi  oleh perempuan dan anak-anak (Laporan Baim, 2021).
Permasalahan  mendasar  adalah  bagaimana  kita  mengetahui bahwa  pencari  suaka  yang  kita  tolong  bukan  merupakan  salah  satu korban dari penyelundupan manusia?
Negara  Indonesia  sering  menjadi  sasaran  tempat  pelarian  bagi para  penyelundup  manusia  yang  mengatasnamakan  dirinya  pencari suaka dari negara asalnya dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang banyak  berbatasan  dengan  negara-negara  lain  dan  kurangnya pengetahuan masyarakat pesisir Indonesia akan kejahatan penyelundupan manusia menyebabkan kejahatan tersebut masih marak terjadi di wilayah pesisir Indonesia. Tuntutan ekonomi juga menjadi salah satu alasan bagi masyarakat di pesisir menerima kedatangan para pencari suaka  yang  sebenarnya  pelaku  penyelundupan  manusia  karena masyarakat  akan  mendapat  bayaran  apabila  mereka  dapat  membantu para imigran untuk menyebrang dari satu negara ke negara lainnya (Junef, 2020).
3.3  Kerawanan  dan  Ancaman  Penyelundupan  Manusia  dalam  Persoalan Pengungsi

## Berdasarkan definisi dari pasal 3 Protokol PBB tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, dinyatakan bahwa:
“smuggling  of  migrants  shall  mean  the  procurement,  in  order  to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a state party of which the person is not a national or a permanent resident”.
Ini berarti penyelundupan manusia atau people smuggling adalah Tindakan  mencari,  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  keuntungan finansial atau materi lainnya dari masuknya seseorang secara tidak sah ke bagian  negara  di  mana  dia  bukan  warga  negara  atau  memegang  izin tinggal.  Masuknya  seseorang  secara  ilegal  yang  dimaksud  dari  definisi tersebut yaitu masuk ke suatu negara tanpa menaati aturan yang berlaku di negara tersebut seperti persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memasuki  negara  berupa  membawa  dokumen  perjalanan  resmi  dan  lain sebagainya.  Kejahatan  penyelundupan  manusia  termasuk  kejahatan apabila  ditemukan  unsur mens  rea (niat  jahat)  dan  unsur actus  reus (perbuatan kejahatan yang dilakukan).
Berdasarkan  pasal  6  protokol  dinyatakan  dalam  kejahatan penyelundupan  manusia  harus  terdapat  ‘niat’  untuk  memperoleh keuntungan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Selain  itu berdasarkan  protokol  penyelundupan  manusia  maka  kejahatan  tersebut harus  terbukti  melibatkan  antar  negara  dan  dilakukan  oleh  kelompok kejahatan  terorganisir (transnational  organized  crime). Adanya  protokol penyelundupan  manusia (smuggling  protocol) ini  diharapkan  dapat mencegah  dan  memerangi  penyelundupan  manusia,  memajukan kerjasama  negara-negara,  dan  melindungi  hak  setiap  orang  yang diselundupkan.  Sehingga  dapat  dipahami  tujuan  dari  protokol  ini mengutamakan perlindungan terhadap orang yang diselundupkan. Tetapi yang  menjadi  pokok  permasalahan  adalah  jika  orang-orang  yang diselundupkan  merupakan  para  pencari  suaka  dan  karena  kurangnya pemahaman  terhadap  bahaya  penyelundupan  manusia  mereka menggunakan  penyelundupan  manusia  sebagai  satu  satunya  cara  cepat untuk dapat melintas ke negara lain karena adanya ancaman dari negara asal para pencari suaka tersebut. Bagi para pencari suaka yang melintasi negara lain dengan menggunakan jasa penyelundupan tersebut tidak ada cara  lain  atau  tidak  ada  cara  yang  dilegalkan  secara  hukum  untuk memperoleh  suaka  dengan  praktis  dan  cepat  serta  dapat  meninggalkan negaranya  dan  berpindah  ke  negara  lain.  Dikarenakan  cara  yang  legal harus melalui proses birokrasi yang lama dan dapat membahayakan nyawa para  pencari  suaka  tersebut  jika  berada  di  negara  asalnya.  Sehingga tindakan  penyelundupan  manusia  adalah  langkah  yang  dipilih  oleh  para pencari suaka.
Negara  yang  wilayah  perbatasannya  dilintasi  oleh  para  pencari suaka harus tetap wajib menjalankan kewajibannya sebagai negara untuk menghormati  hak  asasi  manusia  (HAM)  dan  tidak  mengusir  atau memulangkan kembali para pencari Suaka maupun pengungsi kembali ke
negara asalnya, yang apabila mereka dikembalikan dapat mengancam atau membahayakan kehidupan mereka walaupun negara Indonesia bukanlah negara yang menandatangani konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967. Dengan  begitu,  keterlepasan  dari  mereka  memiliki  dokumen  resmi  atau tidak  saat  memasuki  suatu  negara,  penegakan  hukum  terhadap  para pencari suaka maupun pengungsi tidak boleh membahayakan keselamatan mereka. Namun penerapan Das sein dan Das sollen terkait permasalahan pencari  Suaka  yang  diselundupkan  ini  masih  belum  sesuai.  Jika berdasarkan  das  sollen,  maka  jelas  tindakan  penyelundupan  manusia merupakan tindakan pidana yang harus ditegakkan secara hukum. Tetapi secara  Das  Sein,  terhadap  para  pencari  Suaka  yang  merupakan  bentuk konkret  penyelundupan  manusia  telah  memperoleh  perlindungan  hukum dan dan berlaku prinsip non-refoulement. Dalam Smuggling Protocol,hal ini masih belum dibahas lebih lanjut.
Tindakan  pencegahan  terjadinya  kejahatan  penyelundupan manusia dijelaskan dalam pasal 15 angka 1 protokol bahwa :
“Each State Party shall take measures to ensure that it provides or strengthens information programmes to increase public awareness of the fact that the conduct set forth in article 6 of this Protocol is a criminal activity frequently  perpetrated  by  organized  criminal  groups  for  profit  and  that  it poses serious risks to the migrants concerned.”
Yang  berarti  setiap  negara  pihak  harus  mengambil  langkah- langkah  untuk  memastikan  bahwa  negara  tersebut  menyediakan  atau memperkuat  program  informasi  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  terhadap  fakta  bahwa  perbuatan  yang  diatur  dalam  pasal  6 protokol  ini  adalah  perbuatan  kejahatan  yang  sering  dilakukan  oleh kelompok kriminal terorganisir untuk keuntungan dan bahwa hal itu dapat memberikan risiko serius bagi para migran yang bersangkutan.
Pasal ini mengandung makna penting bahwa negara, seperti salah satunya  negara  Indonesia,  melalui  para  stakeholder  yang  menangani adanya pencari suaka maupun pengungsi di wilayahnya perlu memberikan kesadaran  terhadap  para  pencari  suaka  atau  pengungsi  bahwa  mereka yang  diselundupkan  ke  negara  lain  tidak  menjamin  keselamatan  nyawa mereka  karena  kejahatan  penyelundupan  manusia  sangat  berbahaya. Bahkan  petugas  imigrasi  pun  ikut  turut  mengawasi  lalu  lintas  masuknya imigran  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia  walaupun  bukan  merupakan bagian dari tupoksi dan wewenang imigrasi dalam hal penanganan masalah pencari suaka maupun pengungsi (Christianti, 2017).
3.4  Penanganan Pengungsi Rohingya di Wilayah Indonesia
Keberadaan  Rohingya  di  Indonesia  tersebar  di  beberapa  daerah yaitu  Aceh,  Medan,  Tanjung  Pinang,  Batam  (Kepulauan  Riau)  dan beberapa orang ditemukan di Kupang, Banten dan tangkapan Banyuwangi. Namun,  di  antara  wilayah  tersebut,  Aceh  paling  banyak  dikunjungi
pengungsi  Rohingya.  Hal  ini  tidak  terlepas  karena  wilayah  Aceh  secara geografis  paling  dekat  dengan  Myanmar.  Di  Aceh  tersebar  di  pulau Lhokseumawe, Sabang, Idi Rayeuk dan Aceh Timur.
Namun,  meski  jarak  antara  Aceh  dan  Myanmar  bisa  dikatakan sangat  dekat,  mengingat  menggunakan  kapal  tradisional,  rata-rata dibutuhkan waktu sekitar 23 hari untuk mencapai  perairan Aceh. Artinya, sebelum  sampai  di  Aceh,  para  pengungsi  sudah  terapung-apung  di  laut lepas dengan perbekalan yang sedikit. Sayangnya ada 121 penumpang di setiap  kapal.  Dalam  perjalanannya,  banyak  pengungsi  yang  mati  di  laut, bahkan  ketika  memasuki  perairan  Thailand,  mereka  ditembak  mati  oleh pasukan keamanan tentara Thailand atau diusir ke pulau tak berpenghuni tanpa bekal makanan dan minuman, dan terpaksa kembali ke laut. Dalam keadaan  seperti  itu,  pengungsi  Rohingya  menghadapi  berbagai  bahaya saat  hanyut  di  laut  lepas,  memasuki  perairan  Indonesia,  dan  akhirnya sampai di perairan Indonesia.
Ada  banyak  penjelasan  mengapa  masyarakat  Aceh  secara konsisten menerima pengungsi sementara yang lain menolak kedatangan mereka.  Pertama,  penjelasan  yang  paling  umum  adalah  solidaritas  antar umat  Islam,  dengan  98%  masyarakat  Aceh  mengidentifikasi  diri  mereka sebagai umat Islam. Masyarakat Aceh pada umumnya dianggap beragama Islam,  dan  penjelasan  bahwa  masyarakat  Aceh  bersedia  membantu sesama umat Islam nampaknya merupakan penjelasan yang meyakinkan, namun  tidak  sepenuhnya  menjelaskan  kedermawanan  mereka  terhadap pengungsi  non  muslim.  Misalnya,  pada  2016,  warga  Aceh  membantu pencari suaka Hindu Tamil dari Sri Lanka.
Kedua,  Undang-undang  Laut  Adat  Aceh  atau  Panglima  Laot mewajibkan  semua  nelayan  di  Aceh  untuk  membantu  siapa  saja  yang terancam  nyawanya  di  laut.  Sistem  Panglima  Laot  ini  telah  berlaku setidaknya  sejak  abad  ke-17  (Abdullah  et  al.,  2018).  Seperti  hukum  adat lainnya  di  Aceh,  Panglima  Laot  didasarkan  pada  hukum  Syariah,  yang mengatur semua aspek praktik penangkapan ikan dan kehidupan sosial di desa-desa nelayan di sepanjang pantai. (Nisrina dan Amin, 2019) Tradisi budaya  keramahtamahan  yang  kuat  di  Aceh,  juga  dikenal  sebagai Peumulia  Jamee,  dapat  menjelaskan  kebaikan  yang  ditunjukkan  warga kepada para pengungsi begitu mereka mencapai daratan. Ketiga, sejarah konflik dan bencana alam Aceh juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh memandang dirinya dan orang lain.
Letak geografis Indonesia sebagai negara transit pengungsi lintas batas sangat strategis. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang memiliki banyak pelabuhan laut yang berbatasan dengan negara lain, terutama  Kalimantan  Barat  yang  berbatasan  dengan  Sabah,  Malaysia, Australia di selatan, dan Timor Leste di timur.
Indonesia memiliki 79 pintu gerbang perbatasan yang legal di luar dari jalur ilegal. Adapun jalur tersebut adalah jalur barat dan jalur timur. Jalur barat  melalui  Medan,  Jambi,  Batam,dan  Lampung  sedangkan  jalur  timur melalui Bau-Bau Sulawesi Tenggara.

## 3.5  Perspektif  Kerangka  Regulasi  Keimigrasian  di  Indonesia  terhadap Pengungsi
Pemerintah  indonesia  terpaksa  harus  segera  menyelesaikan persoalan terkait dengan pengungsi yang masuk ke indonesia yang telah tinggal cukup lama. Kementerian Hukum dan HAM, melalui Dirjen Imigrasi, Kanwil  Hukum  dan  HAM,  bekerjasama  secara  luas  dengan  kepolisian daerah dan kedutaan besar perwakilan negara sahabat dalam memerangi penyelundupan dan perdagangan manusia.
Fungsi  kepolisian  dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat  adalah melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan memiliki tanggung jawab khusus  untuk  memelihara  ketertiban  umum  dan  menangani  kejahatan berupa kejahatan transnasional serta mencegah kejahatan transnasional. Ini  tidak  sesuai  dengan  hukum.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  peran  dan tanggung  jawab  sebagai  aparat  keamanan  tersebut,  maka  tugas  Polri meliputi banyak tindakan yaitu penangkalan, pencegahan dan penanganan, sesuai dengan fungsi kepolisian pada umumnya.
Tugas  preventif  diarahkan  untuk  mencegah  kondisi  agar  lebih kondusif,  seperti  faktor  korelatif  kriminogen  yang  berpotensi  menjadi pencetus terjadinya gangguan keamanan.
Sedangkan tugas represif adalah upaya penindakan hukum akibat gangguan keamanan agar situasi menjadi kondusif kembali.
Direktorat Jenderal Imigrasi berperan menyediakan Rudenim yang tersebar di beberapa daerah untuk memberikan penampungan sementara bagi para pengungsi. Fungsi pengawasan Ditjen Imigrasi dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengungsi.
Negara  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  seluruh  warga  negara yang berada pada wilayah hukum indonesia termasuk warga negara asing ilegal.  Menurut  ketentuan  Hukum  HAM  Internasional,  setiap  orang mendapatkan  kebebasan  tanpa  adanya  tekanan  dari  pihak  lain  untuk melanjutkan hidupnya.
Perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya di Indonesia, sudah dijelaskan  di  dalam  hukum  internasional  terkait  hak  asasi  manusia,  di dalamnya  terdapat  beberapa  dasar  hukum  mengenai  perlindungan  HAM internasional.  Jaminan  perlindungan  keamanan  bagi  Pengungsi  yang berada di Indonesia diatur didalam peraturan perundangan Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 113: “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau
keluar  wilayah  Indonesia  yang  tidak  melalui  pemeriksaan  oleh  pejabat imigrasi  di  tempat  pemeriksaan  imigrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  9  ayat  (1)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

## 3.6  Kasus Penyelundupan Manusia Bermodus Pengungsi
Beberapa  kasus  penyelundupan  manusia  yang  menggunakan nama “pengungsi” sebagai modusnya sering ditemukan terutama di daerah Aceh oleh pengungsi Rohingya. Pada bulan Oktober tahun 2020 lalu polisi menemukan kasus penyelundupan warga rohingya ke Aceh yang dilakukan oleh suatu oknum yang beralasan ingin membantu menyelamatkan perahu pengungsi yang tenggelam atas dasar kemanusiaan. Setelah diselidiki niat dibalik pertolongan tersebut, diketahui terdapat transaksi antar kedua belah pihak.    Pihak  kepolisian  mengkonfirmasi  bahwa  kasus  ini  masih  ada kaitannya dengan kasus sebelumnya yaitu kasus 396 imigran rohingya ke aceh pada beberapa waktu yang lalu. Dalam kasus ini terdapat total 5 pelaku yang  berperan  langsung  dalam  aksi  penyelundupan  manusia  ini  namun salah  satunya  masih  buronan  dan  telah  dimasukkan  ke  dalam  Daftar Pencarian Orang (DPO). Pelaku yang buron tersebut juga merupakan salah satu imigran rohingya yang datang ke wilayah Aceh pada tahun 2011.
Kronologi  kasus  tersebut  berawal  dari  masuknya  99  imigran rohingya  ke  Aceh  pada  bulan  Juni  2020.  Disaat  itu  pelaku  berinisial  AR berkomunikasi dengan oknum yang berada di satu kapal dengan pengungsi rohingya untuk membahas aksi penyelundupan manusia yang akan mereka lakukan  setibanya  kapal  tersebut  di  Aceh.  Pelaku  AR  kemudian menghubungi tersangka berinisial FA dan keduanya sepakat untuk menyewa kapal  dalam menjemput kapal pengungsi rohingya. Pelaku  dengan  oknum penyelundupan  yang  lain  berkoordinasi  untuk  menggunakan  cara menenggelamkan kapal yang mengangkut pengungsi rohingya tersebut agar terlihat seolah-olah pertolongan terhadap kapal tersebut haruslah dilakukan dengan  mengutamakan  aspek  kemanusiaan.  Proses  penyelundupan  yang melibatkan  lebih  dari  900  pengungsi  ini  dilakukan  oleh  pelaku  AR  dan oknum-oknum  yang  lain  secara  bertahap,  namun  dalam  prosesnya menyelundupkan  pengungsi  salah  satu  pelaku  dicegah  oleh  petugas  di Lhokseumawe. Berdasarkan informasi dari petugas setempat beberapa dari pengungsi  tersebut  akan  ditransit  dari  Indonesia  ke  Malaysia  dan  terbukti melakukan tindak pidana yaitu memasukkan warga negara asing ke suatu negara  tanpa  dokumen  lengkap.  Kelima  tersangka  yang  melakukan  aksi penyelundupan manusia ditahan di tahanan Polda Aceh dan dikenai pasal 120  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (Randi, 2020)
Kasus  penyelundupan  manusia  yang  lain  juga  terjadi  di  Jakarta pada  September  tahun  2016  yang  dilakukan  oleh  sindikat  penyelundup manusia,  Abraham  Louhenapessy.  Abraham  diamankan  oleh  pihak
kepolisian  dikarenakan  diduga  terlibat  dalam  kasus  penyelundupan  dan perdagangan manusia yaitu dalam pembelian perahu dalam menyelundupkan para pencari suaka ke New Zealand dan Australia. Pelaku mengkoordinir  pencari  suaka  yang  berasal  dari  luar  negeri  dan  membawa mereka ke New Zealand, ketika kembali dari New Zealand pelaku ditangkap oleh  pihak  petugas  kepolisian.  Pelaku  sebelumnya  dikenali  sebagai seseorang  yang  ahli  dari  sindikat  penyelundup  manusia  selama  beberapa tahun dan pencari suaka ilegal yang diselundupkannya ke negara Australia telah  mencapai  1.500  pencari  suaka.  Sepanjang  melakukan  kejahatannya tersebut  bertahun-tahun,  pelaku  telah  beberapa  kali  ditahan  oleh  pihak kepolisian  namun  berhasil  kabur.  Akibat  aksi  pelaku  yang  terus menyelundupkan  para  pencari  suaka  ke  negara  lain  membuat  hubungan diplomatik  antara  Indonesia  dan  Australia  semakin  terganggu.  Negara Australia menolak dituduh sebagai negara yang membayar kapten dan kru kapal sebanyak 30.000 dolar untuk mengembalikan pencari suaka yang akan dibawa ke Australia ke Indonesia (www.dw.com, 2016).
Pada  tahun  yang  sama,  bulan  Februari  Badan  Reserse  Kriminal Polri  menangkap  seorang  pelaku  asal  Bangladesh  yang  menyelundupkan imigran, dalam kasus ini pencari suaka menuju New Zealand. Pelaku yang berinisial MA telah ditahan oleh MA pada 13 Februari di Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, kasus penyelundupan oleh MA ini berkaitan dengan kasus pada tahun sebelumnya yang dilakukan oleh  pelaku  berinisial  TK  yang  berkewarganegaraan  Srilanka.  Kronologi kejadian  bermula  ketika  dua  kapal  yang  membawa  imigran  menuju  New Zealand  terdampar  di  pulau  Rote  NTT.  Diketahui  dari  hasil  penyelidikan antara  bareskrim  dengan  Kepolisian  Resor  Rote  ditemukan  terdapat  lima buronan pengorganisir dan penyedia kapal dalam kasus kejahatan ini. Awak kapal yang diselidiki mengakui disuap oleh pejabat Australia sebanyak US$5 ribu atau sekitar  Rp 66 juta untuk memutar balik kapal-kapal mereka agar tidak memasuki Australia. (Sofwan, 2016)
Sejak  tahun  2013,  Australia  mengeluarkan  kebijakan  Turn  Back Boats  Policy  yaitu  menutup  perbatasan  Australia  dan  menolak  siapapun termasuk pencari suaka maupun pengungsi yang tiba dengan perahu tanpa dokumen  resmi.  Akibat  dari  kebijakan  yang  keras  terhadap  pencari  suaka maupun pengungsi tersebut negara Australia kerap dikritik oleh UNHCR dan menjadi  perhatian  pusat  di  kalangan  dunia  internasional.  Australia  dituduh telah  menghindari  tanggung  jawabnya  sebagai  negara  resettlement  para pengungsi  dan  mengalihkan  permasalahan  terkait  pencari  suaka  dan pengungsi kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia walaupun indonesia bukan negara penandatangan konvensi 1951 tentang pengungsi. Permasalahan ini belum menemukan solusinya dan semakin meningkatnya jumlah  pencari  suaka  yang  tiba  di  Australia  menggunakan  perahu  setiap tahunnya,  dan  beberapa  di  antaranya  ada  yang  tenggelam  hingga menewaskan beberapa orang (BBC News Indonesia, 2013).

## 4. C ONCLUSION

## 4.1 Kesimpulan
Kecepatan  respon  pemerintah  indonesia  dalam  menangani  pencari  suaka dan  pengungsi  khususnya  pengungsi  etnis  rohingnya  layak  diberikan apresiasi.  Meskipun  tidak  meratifikasi  tetapi  Indonesia  sangat  menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Penanganan  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  tidak  boleh  terhenti sampai  dengan  perlindungan  sementara  saja,  perlu  adanya  upaya  lebih lanjut  guna  mengatasi  permasalah  ini  dan  terdapat  progress  yang  positif dalam penanganan kasus pengungsi rohingnya di Indonesia baik progress internal  maupun  eksternal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penanganan  pengungsi  rohingnya  pada  Provinsi  Aceh  mengalami  progres yang positif ditunjukan  oleh pemerintah indonesia. Bisa saja penulis sebut warga Aceh lebih peduli HAM dibandingkan negara asal para pencari suaka atau pengungsi tersebut.

## 4.2 Saran
Saran yang dapat diberikan atas rumusan masalah yang diangkat adalah :
a. Meningkatkan  komunikasi  dan  koordinasi  antara  para  stakeholder  terkait permasalahan  pencari  suaka  maupun  pengungsi  seperti  IOM,  UNHCR, INTERPOL,  PBB,  dan  lain  sebagainya  agar  kasus  kejahatan penyelundupan  manusia  yang  berkedok  sebagai  pencari  suaka  atau pengungsi  dapat  terdeteksi  secara  dini,  agar  dapat  mengambil  langkah- langkah  efektif  dalam  melakukan  penanggulangan  karena  dampak  yang timbul akan merugikan secara nasional.
b. Meningkatkan  kerjasama  dari  berbagai  pihak  terutama  masyarakat  yang tinggal  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  khususnya  Aceh  yang  sering dilintasi  oleh  para  pencari  suaka  atau  pengungsi  dari  Rohingya.  Tidak hanya  dari  petugas  di    perbatasan  namun  adanya  peran  serta  dari masyarakat  dapat  meningkatkan  efisiensi  kerja  dalam  pengawasan terhadap imigran yang masuk ke wilayah Indonesia.
c. Selain  itu  masyarakat  setempat  sebelumnya  juga  perlu  diedukasi bagaimana penanganan pertama yang harus dilakukan saat menghadapi pengungsi yang tiba di wilayah perbatasan.

## R EFERENCES
Abdullah, M. A., Arifin, A., & Tripa, S. (2018). Panglima Laot: His Legacy and
Role in Conserving Marine Resources in Aceh, Indonesia. SHS Web
Conference, 45(7th International Conference on Local Knowledge (ICLK
2017)).
Astuti, N. F. (2021). Penyebab Konflik Rohingya di Myanmar, Berikut
Penjelasannya. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/jabar/penyebab- konflik-rohingya-di-myanmar-berikut-penjelasannya-kln.html
BBC News Indonesia. (2013). UNHCR kritik Australia menangani pencari suaka. Www.Bbc.Com.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130726_unhcr_kritik_australi a
Brolan, C. (2002). An analysis of the human smuggling trade and the Protocol against the smuggling of migrants by land, air and sea (2000) from a Refugee Protection Perspective. International Journal of Refugee Law, 14,
561 – 589. https://doi.org/10.1093/ijrl/14.4.561
CNN Indonesia. (2021) Kapal Pengungsi Rohingnya Terombang-ambing di
Perairan Aceh. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211227102125- 20-738991/kapal-pengungsi-rohingya-terombang-ambing-di-perairan-aceh
Christianti, D. W. (2017). Analisa Kejahatan penyelundupan Manusia
Berdasarkan smuggling of migrants protocol Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan pencari suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingnya.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 3(3), 491 – 508. https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a3
Jones, B. (2017). The post-tsunami paradox of female empowerment in Aceh.
Theconversation.Com. https://theconversation.com/the-post-tsunami- paradox-of-female-empowerment-in-aceh-88864
Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia. Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 20, 85.
https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.85-102
Kalt A, Hossain M, Kiss L, Z. C. (2013). Asylum seekers, violence and health: a systematic review of research in high-income host countries. Am J Public Health, 3, 30 – 42. https://doi.org/10.2105/ajph.2012.301136
Laporan Baim. (2021). TNI AL Tarik Kapal Pengungsi Etnis Rohignya.
Posberitanasional.Com. https://www.posberitanasional.com/2021/12/30/tni- al-tarik-kapal-pengungsi-etnis-rohignya/
Nisrina, I., & Amin, S. (2019). Melihat Masa depan Panglima Laot di Aceh.
Www.Mongabay.Co.Id. https://www.mongabay.co.id/2019/06/27/melihat- masa-depan-panglima-laot-di-aceh/
Randi, D. (2020). 396 Rohingya Diselundupkan ke Aceh Pakai Modus
Penyelamatan. CNN Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201027134607-12-563250/396- rohingya-diselundupkan-ke-aceh-pakai-modus-penyelamatan
Sofwan, R. (2016). Bareskrim Tangkap Warga Bangladesh Penyelundup 65
Imigran. CNN Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217135113-12-
111536/bareskrim-tangkap-warga-bangladesh-penyelundup-65-imigran
Susetyo, Heru. (2022). Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari- suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/
Walden, M. (2020). Indonesian fishermen praised for rescuing Rohingya travellers as pressure grows on ASEAN states to assist. Www.Abc.Net.Au.
https://www.abc.net.au/news/2020-06-27/aceh-fishermen-praised-rohingya- refugees-indonesia-australia/12400268
Walden, M., & Jones, B. (2020). Ditolak di berbagai tempat, mengapa pengungsi Rohingya diterima dengan tangan terbuka di Aceh.
Theconversation.Com. https://theconversation.com/ditolak-di-berbagai- tempat-mengapa-pengungsi-rohingya-diterima-dengan-tangan-terbuka-di- aceh-145033
www.dw.com. (2016). Gembong Sindikat Perdagangan Manusia Ditangkap di
Jakarta. Www.Dw.Com. https://www.dw.com/id/gembong-sindikat- perdagangan-manusia-ditangkap-di-jakarta/a-19570770