## INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT :

## STUDI KASUS APLIKASI OGAN LOPIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN PURWAKARTA
Oleh: Haura Atthahara hauraatthahara@fisip.unsika.ac.id Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRAK
Era  digitalisasi  yang  sedang  berkembembang  pesat  dalam  bidang  Tekonologi,  Informasi  dan  Komunikasi  di dunia  saat  ini  berdampak  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  internet  atau electric  government di tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan daerah. Aplikasi Ogan  lopian  merupakan aplikasi  yang dikeluarkan oleh Diskominfo Pemda Purwakarta yang sejatinya menginginkan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat setempat di bidang kesehatan, keamanan, laporan pengaduan masyarakat hingga pencarian lowongan pekerjaan. Tulisan ini akan menganalisis bagaiaman kualitas pelayanan publik lewat aplikasi Ogan Lopian dan sejauhmana aplikasi tersebut sudah memiliki elemen-elemen penting dalam penerapan e-goverment di Pemda Purwakarta.
Kata Kunci: Inovasi Pelayaann Publik, Aplikasi Ogan Lopian dan E-goverment.

## ABSTRACT
The rapidly developing era of digitalization in the field of Information, Communications and Technology, in the world today has an impact on the implementation of Internet-based government at the central government level to regional level. Ogan Lopian application is an application issued by local government of Purwakarta which is actually very important for use by people in the field of health, government, reports, and employment reports. This paper will analyze the quality of public services through the application of Ogan Lopian and the extent to which  applications  already  have  important  elements  in  the  implementation  of  e-Government  in  Purwakarta Government.
Keywords: Public Service Innovation, Ogan Lopian Aplication and E-Goverment

## A. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi  sebagai  bagian  dari  globalisasi  tidak  terpisahkan  dari masyarakat  modern  seperti  sekarang  ini  yang  telah  membawa  tuntutan  yang  besar  bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif  dan  efisien  dalam  melaksanakan  tugas  kepemerintahannya,  dan  juga  memberikan kemudahan  terhadap  akses  informasi  khususnya  informasi  tentang  pemerintahan.  Sehingga mendorong  pemerintah  untuk  melaksanakan  sebuah  konsep  tata  kepemerintahan  baik  yang lazim disebut dengan good governance .
Kaitannya  dalam  perwujudan  pelayanan  publik  yang good  governance, pemerintah dituntut  untuk  beradaptasi  dengan  perkembangan  teknologi  agar  tidak  tertinggal.  Hage  dan Powers dalam Anwar 1 menyebutkan salah satu ciri yang menonjol di era kemajuan teknologi komunikasi  dan  informasi  ini  adalah  digunakannya  teknologi  komputer. E-government merupakan  penggunaan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  pemerintah  agar  tercipta
1 Khoirul Anwar, dkk. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (SIMDA). Yogjakarta: Pustaka Pelajar;2013
komunikasi  antara  pemerintah,  masyarakat,  dunia  bisnis  dan  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan  untuk  memberikan  pelayanan  secara  cepat  dan  tepat.  Pada  tahun  2003, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 3 tahun 2003 sebagai upaya lanjutan untuk mendukung penerapan e-government dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan informasi dan menciptakan good governance. Secara ringkas tujuan e- government adalah untuk membentuk jaringan komunikasi diantara masyarakat, swasta, dan pemerintah lainnya yang dapat memperlancar interaksi, transaksi, dan layanan 2 . E-government sebagai  konsep  pelayanan  yang  menggunakan  teknologi  informasi  dapat dibagi  dalam  beberapa  tingkatan  yaitu  pertama,  persiapan;  kedua,  pematangan;  ketiga, pemantapan;  dan  keempat,  pemanfaatan  Pengaplikasian  sistem  e-government  diharapkan mampu  untuk  meng upgrade sistem  pemerintahan  berjalan  menuju  kearah  yang  semakin efisien,  efektif,  transparan  dan  akuntabilitas.  Sedangkan  pengertian e-goverment menurut Kementrian  Kominfo  yaitu  sabagai  aplikasi  teknologi  informasi  yang  berbasis  internet  dan perangkat  digital  lainnya  yang  dikelola  oleh  pemerintah  untuk  keperluan  penyampaian informasi  dari  pemerintah  kepada  masyrakat,  mitra  bisnis,  pegawai,  badan  usaha  dan lembaga-lembaga lainnya secara online 3 .
Kabupaten  Purwakarta  berbatasan  dengan Kabupaten  Karawang di  bagian Utara dan sebagian  wilayah Barat, Kabupaten  Subang di  bagian  Timur  dan  sebagian  wilayah bagian Utara, Kabupaten  Bandung  Barat di  bagian Selatan,  dan Kabupaten  Cianjur di bagian Barat  Daya.  Kabupaten  Purwakarta  berada  pada  titik-temu  tiga  koridor  utama  lalu- lintas yang sangat strategis, yaitu Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta- Cirebon. Luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 971,72 km² atau sekira 2,81% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet sedang menjadi trend bagi pemerintah pusat bahkan hingga pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Jika di Bandung memiliki Bandung Command Center (BCC)  yang merupakan    ikon smart  city diilengkapi  dengan  teknologi  yang  canggih  bertujuan  untuk menyempurnakan pelayanan publik dari Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat. Maka dinas  Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten  Purwakarta  juga  mengeluarkan  aplikasi  serupa yaitu aplikasi Ogan Lopian. Meskipun fitur-fitur yang disuguhkan belum sebanyak BCC yang dimiliki  oleh  kota  Bandung  namun  ada  upaya  positif  bagi  pemda  setempat  bagi  pelayan kepada masyarakat.

## B. POKOK PERMASALAHAN
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sesuatu hal yang sangat relatif. Suatu ‘gadget’ yang  hari  ini  paling  modern  belum  tentu  dimasa  depan  menjadi  yang  paling modern. Esensi dari penggunaan tekonologi dalam konteks e-goverment dapat dimanfaatkan dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  juga  memudahkan  pekerjaan pemerintah sebagai penyelenggara. Salah satu inovasi yang dibuat oleh Diskominfo Pemkab Purwakarta  adalah  Aplikasi  Ogan  Lopian.  Ogan  Lopian  merupakan  aplikasi  yang dikembangkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  untuk  menghubungkan,  memonitor, menganalisa  dan  mengendalikan  berbagai  sumber  daya  yang  ada  di  dalam  kota  agar  dapat dimanfaatkan  lebih  efektif  dan  efisien.  Melalui  aplikasi  Ogan  Lopian,  warga  dapat mengakses  layanan ambulance  on  call gratis  bernama  Semar (Safety  Emergency  Medical
2 Yordan Putra Angguna, dkk. Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang. Malang: Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.3.No.1, hal 80-88
3 I.G. Prihanto. Analisis Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi .2018 diakses pada tanggal 28 Mei 2018 http://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_ansis/article/download/1772/1607
Rescue) dan layanan dokter mengunjungi pasien di rumahnya bernama Drupadi atau Dokter Umum  Panggilan  Darurat  Istimewa.  Selain  itu,  warga  juga  dapat  mengakses  program  baru Pemkab  Purwakarta  bernama  Sampurasun  Dokter.  Selain  itu  terdapat  fitur  destinasi  wisata, laporan warga, Sampurasun TOP dan Sampurasun bursa kerja 4 .
Untuk  menganalisis  inovasi  pelayan  publik  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informasi  Kabupaten  Purwakarta  penulis  menggunakan  teori  kualitas  pelayanan  publik menurut  Lenvinne  (2011:53)  yaitu responsiveness atau  responsivitas, responsibility atau responsibilitas  dan accountability atau  akuntabiliatas.  Sedangkan  dari  sisi  inovasi penggunaan e-government akan  dianalisis  menggunakan  teori  riset  dari  JFK  School  of Harvard (Indrajit,2004:15)  dimana terdapat tiga elemen sukses pengembangan e-government yaitu suport, capacity dan value .

## C. TINJAUAN PUSTAKA
Inovasi Pelayanan Publik
Menurut  Rogers  (dalam  Rina  2013)  inovasi  adalah  sebuah  ide,  praktik  atau  objek yang  dianggap  baru  oleh  individu  satu  unit  adopsi  lainnya 5 .  Inovasi  menurut Asian Development Bank adalah sesuatu yang baru, dapat diimplementasikan, dan memliki dampak yang  menguntungkan.  Inovasi  bukan  sebuah  kejadian  ataupun  aktivitas;  ini  adalah  konsep, proses,  penerapan,  dan  kapabilitas  yang  menentukan  kesuksesan  organisasi.  Inovasi  dapat membantu sektor publik untuk membuat nilai untuk masyarakat.
Sedangkan  inovasi  dalam  Permenpan  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  30  Tahun  2014 Tentang  Pedoman  Inovasi  Pelayanan  Publik  serta  Kebutuhan  Inovasi  LAN  adalah  proses kreatif  penciptaan  pengetahuan  dalam  melakukan  penemuan  baru  yg  berbeda  dan/atau modifikasi dari yang sudah ada. Pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan  sesuai  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Sehingga inovasi  pelayanan  publik  adalah  terobosan  jenis  pelayanan  baik  yg  merupakan  ide  kreatif orisinal  dan/atau  adaptasi/modifikasi  yg  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Inovasi pelayanan publik sendiri tidak  mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yg bersifat kontekstual 6 .

## 1. Pelayanan Publik
Menurut  Kurniawan  (dalam  Sinambela  :  2006  :  5)  pelayanan  publik  diartikan  sebagai pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang  ditetapkan 7 .Pengertian  pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun  1993  adakah  segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  umum  yang  dilaksanakan  oleh  instansi pemerintah  pusat,  di  daerah,  dan  lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  /  Daerah  dalam  bentuk barang  dan  jasa,  baik    dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam
4 http://www.beritasatu.com/nasional/441338-purwakarta-luncurkan-aplikasi-layanan-publik-ogan-lopian.html diakses Pada 30 Mei 2018
5 Rina Mei Mirnasari. Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya Bungurasih. Universitas Airlangga. 2013. Volume 1.journal.unair.ac.id/downloadfullpapers10%20Rina_KMP%20V1%20N1%20Jan- April%202013.pdf diakses pada 28 Mei 2018
6 Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik serta Kebutuhan Inovasi LAN
7 Sinambela, Lijan Poltak,dkk. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta :Bumi Aksara. 2006
rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Sedangkan  kulitas  pelayanan  publik  dapat  diukur  dengan  tiga  dimensi  menurut Lenvinne dalam Hardiyansyah (2011:53) yaitu 8 : Responsiveness atau  responsivitas  ini  mengukur  daya  tanggap providers terhadap  harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers.
Responsibility atau  responsibilitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa jauh  proses  pemberian  pelayanan  publik  itu  dilakukan  dengan  tidak  melanggar  ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan.
Accountability atau  akuntabilitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa besar  tingkat  kesesuaian  antara  penyelengaraan  pelayanan  dengan  ukuran-ukuran  eksternal yang  ada  di  masyarakat  dan  dimiliki  oleh stakeholders, seperti  nilai  dan  norma  yang berkembang dalam masyarakat.

## Electronic Government
Instruksi  Presiden  No.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-government menjelaskan  bahwa e-  government merupakan  upaya  untuk mengembangkan  penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  berbasis  (menggunakan)  elektronik dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  secara  efektif  dan  efisien.  Melalui pengembangan e-government dilakukan  penataan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Selain  itu menurut  hasil  kajian  dan  riset dari Harvard  JFK  School  of  Government (Indrajit, 2004: 15) 9 , untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses  yang  harus  dimiliki  dan  diperhatikan  sungguh-sungguh.  Masing-masing  elemen sukses tersebut adalah:
1) Support
Elemen support adalah  elemen  paling  penting  dalam  pengembangan e-government. Perlu dukungan atau biasa disebut political will dari pejabat publik agar konsep e-government dapat  diterapkan.  Tanpa  adanya  itu  berbagai  inisiatif  pembangunan  dan  pengembangan e- government dapat terlaksana. Bentuk dukungan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: Disepakatinya  kerangka e-government sebagai  salah  satu  kunci  sukses  negara  dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi. Disosialisasikannya  konsep e-government secara  merata,  kontinyu,  konsisten,  dan menyeluruh  kepada  seluruh  kalangan  birokrat  secara  khusus  dan  masyarakat  secara  umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

## 2) Capacity
Elemen capacity merupakan  sumber  daya  yang  diperlukan  dalam  pembangunan  dan pengembangan e-government agar  konsep  yang  telah  diciptakan  dapat  menjadi  kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:
8 Herdiansyah. Kualitas Pelayanan Publik:Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya . Yogyakarta: Gava Media.2011
9 Eko Indrajit Richardus. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan System Pelayanan Public Berbasis Teknologi Digital . Yogyakarta: Penerbit Andi.2002
Ketersediaan  sumber  daya  finansial  yang  cukup  untuk  melaksanakan  berbagai  inisiatif e- government.
Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan e-government .
Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

## 3) Value
Elemen value berdasarkan  pada  manfaat  yang  didapat  oleh  pemerintah  sebagai pemberi  pelayanan  dan  juga  masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan e-government .  Dalam elemen value yang  menentukan  besar  tidaknya  manfaat e-government adalah  masyarakat sebagai penerima pelayanan. untuk itu, perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi prioritas  kebutuhan  masyarakat  yang  perlu  didahulukan  dalam  pembangunan  dan pengembangannya.

## 1. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2009:21)  mendefinisikan  penelitian  deskriptif  adalah  metode yang  digunakan  untuk  menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Diskominfo  Kabupaten  Purwakarta  dilihat  dari  tiga dimensi  responsivitas,  responsibilitas  dan  akuntabilitas.    Selain  itu  juga  akan  dianalisis penerapan aplikasi Ogan Lopian dengan  tiga elemen yang harus dimiliki dalam penerapat e- government yaitu support,  capacity dan value. Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Dinas Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten  Purwakarta    Jl.  Ganda  Negara  No.11A,  Kelurahan Nageri  Kidul,  Kecamatan Purwakarta,  Kota Purwakarta,  Provinsi  Jawa  Barat.  Pengumpulan data  dilakukan  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Data  sekunder  yang digunakan  adalah  studi  dokumen  atau  literatur.  Sumber  sekunder  diartikan  sebagai  sumber sejarah, biografi, ensiklopedi dan buku-buku referensi lain, esai-esai, buku-buku dan artikel- artikel  yang  dilaporkan  atau  diinterpretasikan  dalam  karya  tulis  oleh  pihak  lain  atau  pihak kedua. 10

## PEMBAHASAN
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (DISKOMINFO)  adalah  sebuah  instansi  yang bertanggungjawab  atas  pengelolaan  informasi  dan  komunikasi  dalam  lingkungan pemerintahan  di  suatu  daerah,  dalam  hal  ini  Diskominfo  Kabupaten  Purwakarta  dibentuk berdasarkan  SOTK  baru 11 .  Diskominfo  merupakan  persatuan  antara  bagian  Hubungan Masyarakat  (Humas)  dengan  bagian  Kerja  Sama  Antar  Lembaga  dan  Teknologi  Informasi (Kaharti)  pada  Sekretariat  Daerah  Purwakarta.  Lalu  Bidang  Pos  dan  Telekomunikasi  pada Dishubparpostel  Purwakarta  sebelumnya.  Dinas  ini  berkantor  di  Sekretariat  Daerah Purwakarta, kantornya di bekas Humas dan Gedung Yudistira.
10 Manasse Malo dan Sri Trisniningtyas. Metode Penelitian Masyarakat . Jakarta: PAU Ilmu-ilmu Sosial UI, 1999.Hal 102
11 PERDA  Kabupaten  Purwakarta  No.9  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah Kabupaten Purwakarta Tanggal 4 November 2016 dan PERBUB No. 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 23 November 2016
Instansi ini mencakup penyediaan sistem informasi dan pemberian solusi untuk pengelolaan data  Pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta.  Sistem  informasi  yang  dibangun  Diskominfo digunakan  oleh  instansi-instansi  daerah  Kabupaten  Purwakarta.  Seperti  dinas  dan  instansi- insansi  yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, Diskominfo juga sebagai pengintegrasi seluruh  sistem  yang  telah  dibangun  oleh  instansi  yang  berada  di  lingkungan  pemerintah Kabupaten  Purwakarta.  Kini  semakin  banyak  sistem  informasi  yang  dipakai  oleh  instansi- instansi  daerah  menimbulkan  keberagaman  dalam  informasi  dan  data  yang  dipakai  oleh instansi tersebut serta diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

## Aplikasi Ogan Lopian
Ogan  Lopian  merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Purwakarta  untuk  menghubungkan,  memonitor,  menganalisa  dan  mengendalikan  berbagai sumber  daya  yang  ada  di  dalam  kota  agar  dapat  dimanfaatkan  lebih  efektif  dan  efisien. Dengan  begitu,  maka  pelayanan  kepada  warga  akan  lebih  maksimal.  Beberapa  poin  yang menjadi tujuan utama ialah :
Meningkatkan  efektifitas  penanganan  informasi  yang  terjadi  di  masyarakat  sehingga  tepat sasaran.
Melakukan analisa dengan detail bagi informasi aduan yang berasal dari sistem aplikasi Ogan Lopian Mobile dan Ogan Lopian Internal milik Pemkab Purwakarta.
Menentukan  daerah-daerah  yang  berpotensi  mengalami  kendala  berdasarkan  sistem  Ogan Lopian Mobile dan Ogan Lopian Internal milik Pemkab Purwakarta.
Meningkatkan  evaluasi  berkala  terhadap  hasil  yang  telah  dicapai  serta  penanganan  suatu masalah 12 .
Program  aplikasi  Ogan  lopian  yang  dimiliki  Kabupaten  Purwakarta  ini  baru dijalankan sekitar Juli 2017, dan dalam perencanaannya sudah dirancangan pada tahun 2016 lalu.  Terkait  penanaman  Ogan  Lopian  untuk  aplikasi  ini,  mantan  Bupati  Purwakarta  Dedi Mulyadi  membeberkan  alasannya  bahwa  nama  Ogan  Lopian  terinspirasi  dari  salah  satu pusaka milik tokoh  pewayangan, yakni Batar Kresna. Dengan pusaka tersebut, konon dirinya bisa melihat kondisi dan situasi tertentu sesuai yang diinginkan.
Dalam  Aplikasi  Ogan  Lopian  ini  ada  beebrapa  menu  yang  bisa  diakses  oleh masyarakat.  Diantaranya  Sampurasun  Ambulan,  Sampurasun  Dokter,  Sampurasun  Bidan, Sampurasun Polisi, Sampurasun Pariwisata dan terakhir Sampuarasun Bursakerja yang baru diluncurkan  Oktober  2017  lalu. Tak  hanya  itu,  melalui  aplikasi  ini  masyarakat  bisa  melihat informasi soal destinasi wisata serta lokasi penting lainnya yang ada di wilayah Purwakarta 13 . Untuk  bisa  mengakses  aplikasi  ini  masyarakat  Purwakarta  terlebih  dahulu  harus membuat akun dalam aplikasi tersebut dengan memasukan email pendaftar dan nomor Kartu Tanda Pengenal (KTP). Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone mereka bisa menghubungi lewat layanan sms center ke 0857 37814884. Sehingga diharapkan semua masyarakat  Purwakarta  dapat  menikmati pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah. Fitur-fitur  yang  ada  dalam  aplikasi  Ogan  Lopian  beragam  dari  mulai  Destinasi  Wisata, Laporan  Warga,  Sampurasun Ambulance, Sampurasun  Dokter,  Sampurasun  Bidan, Sampurasun Bursa Kerja, dan Sampurasun TOP. Fitur-fitur tersebut diantaranya:
Destinasi Wisata : Fitur ini bertujuan untuk memberikan informasi berbagai destinasi wisata, baik wisata alam, budaya, edukasi hingga religi meliputi deskripsi umum hingga, rute menuju lokasi  wisata,  Selain  Ogan  Lopian,  Dinas  Pemuda,  Olahraga  dan  Pariwisata  Kabupaten
12 Tentang Aplikasi Ogan Lopian diakses pada http://oganlopian.purwakartakab.go.id Pada 28 Mei 2018
13 Tentang Ogan Lopian https://metrorakyat.com/berangus-praktek-calo-pemda-purwakarta-luncurkab-aplikasi- ogan-lopian-menu-utama-sampurasun-bursa-kerja-online diakses pada tanggal 28 Mei 2018
Purwakarta  juga  membuat  aplikasi  ‘Sampurasun’  yang  sengaja  dibuat  untuk  memudahkan wisatawan mengetahui apa saja objek-objek wisata yang ada di Purwakarta.
Laporan  Warga :  Fitur  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  masyarakat  yang  ingin menyampaikan keluhan seperti ada pohon tumbang, kemacetan, jalan rusak bahkan jika ada kejahatan  yang  terjadi  masyarakat  dapat  melaporkan  lewat  aplikasi  ini  karena  admin  akan langsung menghubungkan ke Polisi terdekat. Fitur ini juga memberikan informasi mengenai peta lokasi Purwakarta dan cctv di jalanan sehingga warga bisa melaporkan langsung apabila terjadi kejahatan dengan mengupload foto kejadian.
Sampurasun Ambulance : merupakan  layanana  ambulan  gratis  yang  khusus  ditujukan  bagi masyarakat Purwakarta yang membutukan.
Sampurasun  Dokter :  Fitur  ini  merupakan  pengembangan  dari  Program  SEMAR (Safety Emergency Medical  Rescue ) dan layanan dokter mengunjungi pasien di rumahnya bernama DRUPADI (Dokter Umum Panggilan Darurat Istimewa).
Sampurasun  Bidan :  Sama  halnya  dengan  fitur  Sampurasun  Dokter  dimana  masyarakat dapat  memanggil  dokter  untuk  berkonsultasi  di  rumahnya,  maka  Sampurasun  Bidan merupakan program yang dikhususkan bagi ibu-ibu yang ingin melahikan namun kondisinya tidak  memungkinkan  maka  admin  akan  menyambungkanya  dengan  Bidan  terdekat  yang berada di sekitar pelapor tersebut.
Sampurasun Bursa Kerja : fitur ini berfungsi untuk mewadahi berbagai lowongan pekerjaan yang  ada  di  Kabupaten  Purwakarta  sehingga  para  pelamar  keraja  penduduk  Purawakarta dapat mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dengan transparan.
Sampurasun  TOP :  Fitur  ini  memfasilitasi  wisatawan  yang  akan  bewisata  dengan menggunakan  motor  atau  Tukang  Ojek  Pariwisata  (TOP),  selain  sebagai  tukang  ojek  para driver juga diedukasi tentang pariwisata Purwakarta 14 .
14 Tentang Aplikasi Ogan Lopian diakses pada http://oganlopian.purwakartakab.go.id Pada 28 Mei 2018
Gambar 1.1. Aplikasi Ogan Lopian dan Fitur-fiturnya
Meskipun  pada  awal  peluncuran  aplikasi  Ogan  Lopian  ini  sebenarnya  didahulukan bagi  masyarakat  Purwakarta  yang  jauh  dari  pusat  pemerintahan  daerah  seperti  masyarakat perbatasan  Cikampek  maupun  Subang.  Sehingga  banyak  di  masyarakat  sekitar  Pemda Purwakarta yang belum mengetahui program tersebut. Namun demikian penggunaan aplikasi Ogan Lopian pada hakikatnya sengaja dibuat untuk memberikan kualitas pelayan yang prima kepada  masyarakat  sekaligus  memudahkan  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayan kepada masyarakat.

## ANALISIS
Menurut  Rogers  (dalam  Rina  2013)  inovasi  adalah  sebuah  ide,  praktik  atau  objek yang  dianggap  baru  oleh  individu  satu  unit  adopsi  lainnya 15 .  Penggunaan  aplikasi    Ogan Lopian  dalam  pelayanan  publik  merupakan  upaya  inovasi  yang  dikembangkan  bagi pemerintah  setempat  dalam  memenuhi  kebutuhan  di  bidang  kesehatan,  kemanan,  pekerjaan dsb.  Meskipun  apa  yang  dilakukan  oleh  Kabupaten  Purwakarta  bukanlah  sesuatu  hal  yang baru  di  Indonesia.  Mengingat  inovasi  dalam  Permenpan  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  30 Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Inovasi  Pelayanan  Publik  serta  Kebutuhan  Inovasi  LAN adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yg sudah ada.
Guru  Besar  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Indonesia  Renald  Kasali  saat peluncuran  buku Disruption menjelaskan  bahwa  istilah  disruption  seringkali  ahanya dikaitkan  dengan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (ICT) atau  bahkan  ojek  online. Disruption itu  sejatinya  mengubah  bukan  hanya  "cara"  berbisnis,  melainkan  juga fundamental  bisnisnya.  Mulai  dari  struktur  biaya  sampai  ke  budaya,  dan  bahkan  ideologi industri.  Menurutnya  distrupsi  bukan  hanya  hadir  dalam  sektor  industri  tetapi  dalam  segala
15 Rina Mei Mirnasari . Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal PurabayaBungurasih . Universitas Airlangga. 2013.  Volume
1.journal.unair.ac.id/downloadfullpapers10%20Rina_KMP%20V1%20N1%20Jan-April%202013.pdf diakses pada 28 Mei 2018
sektor. Disruption sesungguhnya  terjadi  secara  meluas.  Mulai  dari  pemerintahan,  ekonomi, hukum,  politik,  sampai  penataan  kota,  konstruksi,  pelayanan  kesehatan,  pendidikan, kompetisi  bisnis  dan  juga  hubungan-hubungan  sosial.  Bahkan  konsep  marketing  pun sekarang terdisrupsi.
Tapi,  sayangnya  ingatan  publik  bukan  tertuju  pada  fenomena  e-kampong  yang dikembangkan  di  Banyuwangi,  atau  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  aplikasi  Qlue,  atau penerapan Smart  City di  Kota  Bandung  dan  Denpasar 16 .  Dari  istilah disruption tersebut sebenarnya  kita  bisa  gunakan  dalam  sektor  pemerintahan  dimana  pemerintah  melakukan perubahan fundamental dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus merubah  cara  pandang  yang  konvensional  beralih  memanfaatkan  kemajuan ICT dalam pelayanan publik.
Sedangkan  kulitas  pelayanan  publik  dapat  diukur  dengan  tiga  dimensi  menurut Lenvinne dalam Hardiyansyah (2011:53) yaitu :
Responsiveness atau  responsivitas  ini  mengukur  daya  tanggap  providers  terhadap  harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers. Responsibility atau  responsibilitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa  jauh proses  pemberian  pelayanan  publik  itu  dilakukan  dengan  tidak  melanggar  ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar  tingkat  kesesuaian  antara  penyelengaraan  pelayanan  dengan  ukuran-ukuran  eksternal yang  ada  di  masyarakat  dan  dimiliki  oleh stakeholders, seperti  nilai  dan  norma  yang berkembang dalam masyarakat.
Pelayanan  publik  dengan  menggunakan  Aplikasi  Ogan  Lopian  dilihat  dari  dimensi responsiveness atau  responsivitas  dapat  dilihat  dari  bagaimana  responsivitas  pengelola aplikasi  tersebut  terkait  berbagai  laporan  atau  tuntutan  yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat Purwakarta.  Bagi  masyarakat  Purwakarta  yang  ingin  mendapatkan  pelayanan  ambulan, dokter  bahkan  bidan  datang  ke  rumah  maka  masyarakat  perlu  melakukan  panggilan  lewat aplikasi.  Setelah  beberapa  menit  kemudian  akan  direspon  oleh  admin  Ogan  Lopian  yang berada di ruang kontrol Diskominfo Kabupaten Purwakarta.
Para  admin  akan  menyambungkan  dengan  dinas-dinas  terkait,misalkan  layanan Ambulan, Dokter dan Bidan akan disambungkan ke dinas kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan akan merespon dan segera mengirimkan ambulan dan  dokter yang sedang piket.
Untuk layanan Sampurasun Bidan akan langsung mengarahkan ke Bidan terdekat agar bidan- bidan  yang  menjadi  mitra  bisa  langsung  ke  rumah  warga.  Sampurasun  Bursa  Kerja memudahkan  masyarakat  Purwakarta  yang  sedang  mencari  kerja  untuk  mendapatkan informasi  serta  melamar  kerja  lewat  aplikasi  tersebut.  Kini  mereka  tidak  perlu  lagi  repot membawa  berkas-berkas  untuk  mengirim  lamaran  pekerjaan  karena  dengan  lewat  Aplikasi Ogan Lopian melamar pekerjaan cukup dengan mengunggah berkas-berkas yang dibutuhkan. Sedangkan  fitur  lapor  polisi  akan  langsung  tersambung  degan  admin  di  kepolisian  resor maupun sektor-sektor di Purwakarta.
Dari  sini  terlihat  bahwa  dengan  adanya  aplikasi  Ogan  Lopian  pemerintah  daerah Purwakarta  dapat  merespon  keluhan-keluhan  serta  tuntutan  akan  kebutuhan  pelayan  kepada masyarakat  dengan  lebih  cepat,  tepat,  efektif  dan  efisien.  Sehingga  istilah  disruption  dalam aspek pelayanan pemerintahan sudah mulai dirasakan dan berkembang disini.
Responsibility atau  responsibilitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa  jauh proses  pemberian  pelayanan  publik  itu  dilakukan  dengan  tidak  melanggar  ketentuan-
16 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Meluruskan Pemahaman soal "Disruption"", https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/05/073000626/meluruskan.pemahaman.soal.disruptio n. .
ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Dari  sini  responsibilitas  dapat  juga  diartikan  sejauhmana pemerintah bertanggungjawab dalam proses pelayanan publik tersebut. Melalui aplikasi Ogan Lopian  masyarakat  dapat  dengan  mudah  melaporkan  aduan-aduan  kepada  pemerintahan langsung  terkait  permasalahan  yang  ada  di  tengah  masyarakat.  Seperti  jalan  rusak,  pohon tumbang, pungutan liar dsb.
Masyarakat  yang  melakukan  pengaduan  cukup  dengan  mengunggah  kejadian  yang ingin  diadukan  tersebut  kepada  pemerintah  dan  menunggu  beberapa  menit  hingga  admin  di ruang kontrol akan menyambungkannya  ke dinas-dinas terkait atau ke Kepolisian. Dari sini terlihat  masyarakat  juga  ikut  mengawasi  jalannya  roda  pemerintahan  bahkan  kinerja pemerintahan.  Selain  itu  fitur  Sampurasun  Bursa  Kerja  juga  dapat  meminimalisasi  praktek percaloan atau pungli bagi para pencari kerja.
Accountability atau  akuntabilitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa besar  tingkat  kesesuaian  antara  penyelengaraan  pelayanan  dengan  ukuran-ukuran  eksternal yang  ada  di  masyarakat  dan  dimiliki  oleh stakeholders ,  seperti  nilai  dan  norma  yang berkembang dalam masyarakat. Aplikasi Ogan Lopian baru diluncurkan pada bulan Juli 2017 sehingga  sangat  wajar  kurun  waktu  yang  kurang  dari  satu  tahun  ini  dalam  pelaksanaanya belum  maksimal.  Jika  kita  lihat  di  aplikasi  Play  Store  aplikasi  Ogan  Lopian  mendapatkan rating  3,1  dan  sudah  diunduh  lebih  dari  sepuluh  ribu  kali.  Dari  komentar-komentar masyarakat  setempat  mayoritas  terkait  dengan  kesulitan  membuat  akun/login  ke  aplikasi tersebut  padahal mereka memiliki NIK Purwakarta.
Hal  ini  dianggap  wajar  oleh  Kepala  Bagian  Humas  Diskominfo  purwakarta  karena mereka  masih  mengembangkan  aplikasi  tersebut.  Bahkan  menurutnya  aplikasi  tersebut diawal-awal sering down. Namun demikian tidak menyurutkan keinginan Pemda Purwakarta untuk  memberikan  layanan  terbaik  dengan  terus  mengembangkan  Aplikasi  Ogan  Lopian tersebut.
Selanjutnya  menurut  hasil  kajian  dan  riset  dari Harvard  JFK  School  of  Government (Indrajit,  2004:  15) 17 ,  untuk  menerapkan  konsep-konsep  digitalisasi  pada  sektor  publik,  ada tiga  elemen  sukses  yang  harus  dimiliki  dan  diperhatikan  sungguh-sungguh  yaitu support, capacity dan value.
Pertama adalah elemen support adalah elemen paling penting dalam pengembangan e-government. Perlu  dukungan  atau  biasa  disebut political  will dari  pejabat  publik  agar konsep e-government dapat diterapkan. Tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat  terlaksana.  Dalam  konteks  Kabupaten  Purwakarta Pemerintah  Daerah  memiliki  keinginan  yang  kuat  agar  pelakasanaan  e-government  dapat diterapkan. Dengan adanya slogan Purwakarta Istemewa yang dicetuskan oleh mantan Bupati Purwakarta  Dedi  Mulyadi,  ia  menjekaskan  bahwa  tagline  tersebut  bukannya mengistimewakan  daerah  Purwakarta  menjadi  daerah  yang  istimewa  dibanding  yang  lain melainkan  istilah  Istimewa  tersebut  didedikasian  pemerintah  daerah  memberikan  pelayanan yang istimewa bagi masyarakat setempat.
Kemudian  lahirlah  aplikasi  Ogan  Lopian  dan  Sampurasun  yang  basis  pelayanannya berkaitan  dengan  informasi  pariwisata,  kesehatan,  keamanan,  lowongan  kerja,  laporan pengaduan  masyarakat  dsb.  Selain  itu  Diskominfo  juga  melakukan  sosialisasi  bagi  seluruh stakeholder  di  Pemda  Purwakarta  dan  seluruh  masyarakat  Purwakarta  bahkan  hingga  skala nasional  dengan  mengundang  berbagai  koran  lokal  dan  nasional  dalam  peluncuran  aplikasi tersebut.  Selain  itu  Diskominfo  juga  melakukan  sosialisasi  melalui  media  sosial  seperti Facebook, Twitter dan Instagram .
17 Eko Indrajit Richardus. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan System Pelayanan Public Berbasis Teknologi Digital . Yogyakarta: Penerbit Andi.2002
Kedua  adalah  elemen capacity merupakan  sumber  daya  yang  diperlukan  dalam pembangunan  dan  pengembangan e-government agar  konsep  yang  telah  diciptakan  dapat menjadi  kenyataan.  Terdapat  tiga  sumber  daya  yang  harus  dimiliki,  yaitu  ketersediaan sumber  daya  finansial  yang  cukup  untuk  melaksanakan  berbagai  inisiatif e-government. Ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi  yang  memadai  karena  merupakan  50%  dari kunci  keberhasilan  penerapan e-government .  Dan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang memiliki  kompetensi  dan  keahlian  yang  dibutuhkan  agar  penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
Dari  segi  anggaran  meskipun  Kepala  Bagian  Humas  Diskominfo  Kabupaten Purwakarta  tidak  menyebutkan  dengan  pasti,  menurutnya  dalam  pembuatan  aplikasi  Ogan Lopian  dan  Sampurasun  tersebut  pemerintah  daerah  Purwakarta  mengeluarkan  anggaran yang  cukup  banyak  apalagi  dalam  hal  sosialisasi  karena  harus  mengundang  berbagai  media cetak  lokal  maupun  nasional.    Dari  segi  infrastuktrur  teknologi  menurutnya  aplikasi  Ogan Lopian  masih  harus  terus  dikembangkan  seiring  dengan  makin  banyaknya  tuntutan  akan pelayanan  publik  bagi  masyarakat  lewat  aplikasi  sehingga  Diskominfo  harus  terus meng upgrade aplikasi tersebut sehingga semakin layak digunankan bagi masyarakat.
Sedangkan  dari  segi  ketersediaan  sumber  daya  manusia  menurutnya  harus  lebih ditingkatkan  karena  petugas  yang  berjaga  di control  room hanya  ada  delapan  petugas termasuk  admin-admin  dan  penjaga  ruang.  Sumber  daya  merupakan  elemen  yang  cukup penting dalam penerapan e-government sehingga  semakin banyak pegawai  yang  memahami teknologi, informasi dan Komunikasi tentunya akan semakin lebih baik.
Dan  terakhir  adalah  elemen value berdasarkan  pada  manfaat  yang  didapat  oleh  pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan e-government . Dalam  elemen value yang  menentukan  besar  tidaknya  manfaat e-government adalah masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan.  untuk  itu,  perlu  ketelitian  dalam  memilih  aplikasi yang  menjadi  prioritas  kebutuhan  masyarakat  yang  perlu  didahulukan  dalam  pembangunan dan pengembangannya. Jika kita melihat di Play Store aplikasi Ogan Lopian sudah diunduh sepuluh  ribu  kali.  Dari  sini  terlihat  adanya  antusiasme  masyarakat  yang  ingin  menikmati pelayanan lewat aplikasi tersebut. Meskipun nilai yang diberikan oleh para pengunduh baru sebesar 3,1 dari skala 5.
Namun  demikian  jika  kita  lihat  dai  aplikasi  yang  diberikan  yaitu  detinasi  wisata, laporan  pengaduan,  sampurasun  dokter,  sampurasun  bidan  dan  sampurasun  lowongan  kerja merupakan  pelayanan-pelayanan  yang  cukup  vital  yang  dapat  menopang  keberlangsungan hajat warga Purwakarta. Karena aplikasi Ogan  Lopian  baru dikeluarkan pada Juli 2017 lalu sehingga belum satu tahun aplikasi tersebut diluncurkan maka sangat wajar jika belum semua masyarakat Kabupaten Purwakarta yang menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu juga peru adaya penambahan layanan-layanan yang diberikan sehingga pelayanan yang diberikan lewat aplikasi semakin sempurna.

## KESIMPULAN
Penggunaan aplikasi  Ogan Lopian dalam pelayanan publik merupakan upaya inovasi yang  dikembangkan  bagi  pemerintah  setempat  dalam  memenuhi  kebutuhan  di  bidang kesehatan,  keamanan,  lowongan  pekerjaan,  laporan  pengaduan  masyarakat  dsb.  Meskipun apa yang dilakukan oleh Kabupaten Purwakarta bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Aplikasi  Ogan  Lopian  yang  diluncurkan  oleh  Diskominfo  Pemda  Purwakarta  masih membutuhkan  pematangan  dan  pemantapan  dalam  hal  sumber  daya  infrastruktur  teknologi, informasi  dan  komunikasi  serta  sumber  daya  manusia  pengelola  yang  dapat  menunjang keberhasilan e-government tersebut.  Terlepas  dari  berbagai  kekurangannya  penerapan  e-
government  lewat  aplikasi  Ogan  Lopian  ini  dapat  dijadikan  contoh  bagi  pemda-pemda  lain yang ingin melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerahnya.

## Daftar Pustaka Buku dan Jurnal
Angguna, Yordan Putra dkk. Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada  Dinas  Koperasi  Dan  Ukm  Kota  Malang. Malang:  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP) Vol.3.No.1 Anwar,  dkk. Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Bagi  Pemerintahan  di  Era  Otonomi Daerah (SIMDA). Yogjakarta: Pustaka Pelajar.2013 Herdiansyah. Kualitas  Pelayanan  Publik:Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan  Implementasinya . Yogyakarta: Gava Media.2011 I.G.  Prihanto. Analisis  Implementasi  E-Government  Pada  Pemerintah  Daerah  Tingkat Provinsi .2018
diakses
pada tanggal 28 Mei 2018 http://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_ansis/article/download/1772/1607
Malo,  Manasse  dan  Sri  Trisniningtyas. Metode  Penelitian  Masyarakat .  Jakarta:  PAU  Ilmu- ilmu Sosial UI.1999 Mirnasari,  Rina  Mei. Inovasi  Pelayanan  Publik  UPTD  Terminal  PurabayaBungurasih.
Universitas Airlangga. 2013. Volume
1.journal.unair.ac.id/downloadfullpapers10%20Rina_KMP%20V1%20N1%20Jan- April%202013.pdf diakses pada 28 Mei 2018 Richardus, Eko Indrajit. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan System Pelayanan Public Berbasis Teknologi Digital . Yogyakarta: Penerbit Andi.2002 Sinambela, Lijan Poltak,dkk. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta :Bumi Aksara. 2006

## Website
Tentang  Aplikasi  Ogan  Lopian  diakses  pada http://oganlopian.purwakartakab.go.id diakses Pada 28 Mei 2018 Tentang  Ogan  Lopian https://metrorakyat.com/berangus-praktek-calo-pemda-purwakarta- luncurkab-aplikasi-ogan-lopian-menu-utama-sampurasun-bursa-kerja-online diakses  pada tanggal 28 Mei 2018 "Meluruskan
Pemahaman
soal
"Disruption"
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/05/073000626/meluruskan.pemahaman.soal.disru ption. .
http://www.beritasatu.com/nasional/441338-purwakarta-luncurkan-aplikasi-layanan-publik- ogan-lopian.html diakses Pada 30 Mei 2018
Permenpan  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Inovasi Pelayanan Publik serta Kebutuhan Inovasi LAN