Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA
Safrida Yusitarani 1* , Nabitatus Sa’adah 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Safrida21@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesian migrant workers make a major contribution to the Indonesian economy. Given that Indonesia is the country of origin of the second largest migrant workers in ASEAN. Various regulations have been made as a form of protection by the Indonesian government. But there are still many problems that arise, among them is human trafficking. The research method in this article is normative juridical by using the statutory approach (statue  approach)  and  conceptual  approach  (conceptual  approach).  The  data  used in  this  writing  are secondary data, namely library books, laws and regulations, scientific work, articles, and documents relating to research material. Government efforts to eradicate trafficking of Indonesian workers include the issuance of various  legal instruments,  bilateral,  regional  and  multilateral  cooperation,  particularly  in  the  destination countries  for  the  placement  of  migrant  workers,  and  in  cooperation  with  non-governmental  institutions. Government efforts in providing legal protection to migrant workers who are victims of trafficking are through the provision of restitution and compensation, counseling services and medical services or assistance, legal assistance and providing information as well as ensuring the fulfillment of the rights of migrant workers victims of human trafficking, such as confidentiality of identity to the right to rehabilitation .
Keywords: Legal Protection; Migrant Workers; Human Trafficking.

## ABSTRAK
Pekerja  migran  Indonesia  memberikan  kontribusi  besar  terhadap perekonomian  Indonesia.  Mengingat Indonesia merupakan negara asal pekerja migran kedua terbesar se-ASEAN. Berbagai peraturan telah dibuat sebagai  bentuk  upaya  perlindungan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Namun  masih  banyak ditemukan  masalah yang  muncul,  diantarnaya  adalah  perdagangan  manusia. Metode  penelitian  dalam  artikel  ini  yaitu  yuridis normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statue  approach) dan  pendeketan  konseptual (conceptual  approach).  Data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  data sekunder,  yaitu  buku-buku perpustakaan,  peraturan  perundang-udangan,  karya  ilmiah,  artikel-artikel,  serta  dokumen  yang  berkaitan dengan  materi  penelitian. Upaya  pemerintah  memberantas  perdagangan  manusia  terhadap  tenaga  kerja Indonesia antara  lain  mengeluarkan  berbagai  instrumen  hukum,  melakukan  kerjasama  bilateral, c regional, maupun  multilateral  terutama  negara  tujuan  penempatan  TKI,  dan  bekerja  sama  dengan  lembaga  non pemerintahan. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI korban perdagangan manusia adalah dengan pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis,  bantuan  hukum  dan  pemberian  informasi  serta  menjamin  pemenuhan  hak-hak  TKI  korban perdagangan manusia, seperti kerahasian identitas hingga hak untuk mendapatkan rehabilitasi.
Kata kunci: Perlindungan Hukum; Tenaga Migran; Perdagangan Manusia.
* Corresponding Author
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  dengan jumlah  penduduk  terbesar  di  dunia.  Pada  tahun 2019,  jumlah  penduduk Indonesia  terhitung berjumlah  267  juta  jiwa . . Berdasarkan  data Laporan Pekerja  Global  Indonesia,  p ada  2016, j umlah  pekerja  migran  Indonesia  yang  bekerja  di luar  negeri  tercatat  lebih  dari  9  juta  orang  dengan 3/4 diantaranya merupakan pekerja berketerampilan rendah.  Dari  9  juta  pekerja  migran tersebut  sekitar 32% bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pengasuh anak,  pekerja  pertanian  19%,  pekerja konstruksi  18%,  pekerja pabrik  8%,  perawat  lansia 6%, pekerja toko/restoran/hotel, supir 2%, dan 0,5% pekerja kapal pesiar. Meskipun kejahatan ini sudah berlangsung cukup lama, namun dalam prakteknya terus  berkembang  luas  mengikuti  perkembangan teknologi.  Kejahatan  ini  mengalami  transformasi model,  bentuk,  cara-cara  terstruktur  dan  sistematis menuju  pola-pola  eksploitasi  manusia  (Daniell, Mulyana, & Wibhawa, 2018).
Tenaga Kerja  Indonesia  (selanjutnya  disebut TKI) memberikan dampak dan kontribusi yang besar untuk  perekonomian  negara,  namun  banyak masalah-masalah  yang  muncul  dari  pengiriman tenaga  kerja  migran  ini  (Susetyorini,  2010). Pemerintah  Indonesia  dianggap  telah  gagal  dalam memberikan perlindungan dan memberikan mereka hak asasi manusia yang mendasar (Djelantik, 2016).
Perdagangan  manusia  merupakan  tindakan yang tidak berperikemanusiaan terhadap harkat dan martabat manusia. Korban tidak saja
diperdagangkan  untuk  eksploitasi  seksual  dan pelacuran  tapi  juga  kerja  paksa  dan  perbudakan. Pelaku  perdagangan  orang  biasanya  menjadikan komunitas  rentan  untuk  dijadikan  korban,  yakni perempuan  dan  anak-anak  (Winterdyk, &  Reichel, 2010).  Berdasarkan United  Nations  Office  on  Drugs and  Crime (selanjutnya  disebut UNODOC),  sebuah organisasi  di  bawah PBB  yang  berfokus  pada masalah  perdagangan  dan  penggunaan  narkoba secara  ilegal,  pencegahan  kejahatan  dan  keadilan kriminal, terorisme internasional  dan korupsi politik, sekitar 49% dari korban tindak perdagangan manusia adalah wanita, 21% anak-anak perempuan, 18% pria, dan  12%  adalah  anak  laki-laki.  Wanita  merupakan korban  terbanyak  dari  tindak  pidana  perdagangan orang  melalui  pengiriman  tenaga  migran  ini.  Dalam kasus  di  mana  anak-anak  menjadi  korban, perdagangan  biasanya  dilakukan  untuk  memberkan keuntungan  kepada  kerabat  atau  keluarga  mereka. Beberapa  orang  tua  mungkin  secara  tidak  sadar memperdagangkan  anak-anak  mereka  sendiri terutama  ketika  mereka  menyadari  dalam  situasi  di mana  pendapatan  mereka  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari.    Selain  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar,  mereka  juga diperkejakan  untuk  melunasi  hutang  agar  mendapat uang  dengan  cepat  dan  mudah  (Oppong,  2012). Untuk  menjelaskan  mengapa  buruh  migran cenderung  dikaitkan  dengan  pekerjaan  berkualitas rendah,  perlu  lagi  diperiksa  dari  sisi  penawaran,  sisi permintaan dan faktor yang terkait dengan kebijakan dan lembaga (Wright, & Clibborn, 2019).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Banyak  faktor  yang  memengaruhi  masih tinggi  nya  angka  pedagangan  manusia. Pembangunan  yang  tidak  merata  menyebabkan kemiskinan  sebagai  penyebab  utama  perdagangan manusia.  Pembangunan  yang  tidak  merata  terjadi karena modal lebih terkonsentrasi di daerah di mana investor  dapat  menghasilkan  keuntungan,  yaitu daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia yang  berkualitas,  infrastruktur  transportasi  wilayah dan  komunikasi  yang  baik.  Akibatnya,  beberapa bagian  daerah  mengalami  kekurangan  lapangan kerja  (Shelley,  2010). Persoalan  kemiskinan  yang tidak  kunjung  selesai,  membuat  masyarakat  tidak punya banyak pilihan untuk menyambung hidupnya. Dalam  posisi  yang  serba  sulit  inilah,  sekali  lagi perempuan  menjadi  pihak  yang  dirugikan. Persentase  tenaga  kerja  wanita  selalu  lebih  besar daripada  tenaga  kerja  laki-laki  yang  berangkat  ke luar  negeri  (Muflichah, &  Rahadi,  2009).  Ada  juga faktor  yang  berasal  dari  luar  korban,  yaitu  budaya masyarakat  yang  belum  mengenal  kesetaraan gender,  lemahnya sistem  hukum  Indonesia  dan kondisi  daerah  yang  tidak  mendukung  (Nuraeny, 2011).
Persoalan  kemiskinan  yang  terus  berlanjut membuat masyarakat banyak yang ingin bekerja di luar  negeri  melalui  jalur  yang  cepat  dan  mudah. Namun  sayangnya,  hal  ini  menyebabkan mereka menjadi korban perdagangan manusia karena tidak melalui prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku. Pengalaman  eksploitatif  juga  sering  dialami  oleh pekerja  migran  tidak  berdokumen.  Ada  dua
penyebab  utama  pekerja  migran  tidak  berdokumen. Pertama  adalah  melalui  migrasi  ilegal,  kebanyakan dari  mereka  adalah orang miskin  yang  tidak  mampu membayar biaya migrasi yang mahal apabila melalui proses hukum yang resmi. Kedua, pekerja legal yang melarikan  diri  dari  majikan  mereka  karena  majikan mereka  menahan  semua  dokumen  mereka  (Absor, 2018). Banyaknya  pekerja  migran  Indonesia  yang menjadi  korban  perdagangan  manusia  inilah  yang menarik  untuk  dikaji  terkait  dengan  perlindungan pemerintah  terhadap  pekerja  migran  yang  menjadi korban perdagangan manusia ini.
Teori menempati kedudukan yang penting, hal demikian dikarenakan teori memberikan sarana untuk dapat  menerangkan  serta  memahami  masalah  yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal ini yang semula tampak  tersebar  dan  berdiri  sendiri  dapat  disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna (Dimyati, 2010). Berikut teori yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan ini, yakni teori  bekerjanya  hukum  di  masyarakat. Teori bekerjanya  hukum  di    masyarakat  dari  Robert  B. Seidman  terdapat  tiga  komponen  yang  dapat dijelaskan.  Ketiga  komponen  tersebut  meliputi  :  (a) Lembaga  pembuat  peraturan,  (b)  Lembaga  penerap peraturan,  (c)  Pemegang  peran.  Setiap  peraturan hukum  memberitahu  tentang  bagaimana  seorang pemegang  peran (role  occupant) diharapkan bertindak. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan  bertindak  sebagai  respon  terhadap  peraturan hukum  yang  merupakan  fungsi  peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
27
dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks  kekuatan  sosial,  politik,  dan  lain-lainnya. Bagaimana  lembaga-lembaga  pelaksana  itu  akan bertindak  sebagai  respon  terhadap  peraturan - peraturan  hukum,  merupakan  fungsi  peraturan hukum  yang  ditujukan  kepada  mereka,  sanksi - sanksinya, keseluruhan  kompleks  kekuatan - kekuatan  sosial,  politik  dan  lain-lainnya  yang mengenai  diri  mereka  serta  umpan  balik  yang datang  dari  pemegang  peran.  Bagaimana  para pembuat  undang-undang  itu  akan  bertindak merupakan  fungsi-fungsi  peraturan-peraturan  yang mengatur  tingkah  laku  mereka,  sanksi-sanksi, keseluruhan  kompleks  kekuatan-kekuatan  sosial, politik,  ideologi  dan  lainnya  yang  mengenai  diri mereka  serta  umpan  balik  yang  datang  dari pemegang peran serta birokrasi (Rahardjo, 1986).
Berdasarkan  pendahululan  di  atas  maka dapat  dilihat  ada  nya  kesenjangan  dari  peraturan yang sudah ada dengan apa yang terjadi dilapangan. Peraturan  mengenai  perlindungan  perdagangan manusia sudah banyak diatur dalam hukum nasional Indonesia,  namun  dalam  fakta  di  lapangannya, masih banyak tindak kejahatan perdagangan orang dengan  korban  tenaga  migran  yang  dikirim  ke  luar negeri. Maka rumusan masalah dalam Penelitian ini, adalah  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  upaya pemerintah  memberantas  perdagangan  manusia terhadap TKI?, (2) Bagaimana perlindungan hukum yang  diberikan  terhadap  TKI  korban  perdagangan manusia?
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti  yang  membahas  mengenai  upaya pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan hukum terhadap  korbannya.  Hasil  penelitian sebelumnya  akan  digunakan  untuk  mendukung penelitian  ini  yakni  sebagai  berikut:  penelitian Dhani Akbar  membahas  bentuk  pengawasan  pemerintah daerah  dalam  mencegah  dan  menanggulangi perdagangan  manusia  di  Kabupaten  Karimun  dan Kota  Batam  serta  bagaiamana  Tinjauan  Hukum perdagangan  manusia  di  Kabupaten  Karimun  dan Kota Batam ( Akbar, 2018)
Dalam  penelitian  Mohammad  Fadil  dibahas mengenai  pengaturan  hukum  internasional  tentang larangan perdagangan perempuan dan implementasi hukum internasional di Indonesia. Penelitian ini fokus pada  peraturan  tertulis  yang  ada  dan bagaimana pengimplementasiannya (Fadil, 2013). Penelitian oleh Abdul  Rahman  Prakosa  dan  Putri  Ayu  Nurmalinda membahas  mengenai  ruang  lingkup  tindak  pidana perdagangan  orang  dan  indikator  penyebab  dan akibat bagi korban serta implementasi atas kebijakan hukum pencegahan perdagangan orang. Penelitian ini berbeda  dengan  apa  yang  diteliti  penulis  dalam tulisan ini karena penulis fokus terhadap pencegahan dan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada korban (Prakoso & Nurmalinda, 2018).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Won Kidane, peneliti lebih berfokus pada pemahaman dari perdangan  orang  dan  korban-korbannya  itu  sendiri. Bagaiamana  definisi  perdagangan  orang  dan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
28
kaitannya  dengan  eksploitasi  seksual  terhadap wanita  dan  bagaiaman  efek  selanjutnya  terhadap korban  (Kidane,  2011).  Penelitian  yang  dilakukan oleh John Winterdyk dan Philip Reichel, membahas mengenai overview dan  bersifat  lebih  umum, deskriptif,  teoritikal  dan isu  praktis  dari  tindak perdagangan  manusia  serta  peran  dari  negara transit  dalam  tindak  pindana  perdagangan  orang (Winterdyk, & Reichel, 2010).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  artikel  ini  yaitu yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan undang-undang  (statue  approach) dan  pendekatan konseptual (conceptual  approach).  Data  yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan,  karya  ilmiah,  artikel-artikel, serta  dokumen  yang  berkaitan  dengan  materi penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Upaya Pemerintah Memberantas Perdagangan Manusia terhadap TKI
Pencegahan  tindak  pidana  perdagangan orang  dapat  dimulai  dengan  memperbaiki  sistem hukum,  mulai  dari  substansi  dan  struktur  hukum serta  budaya  hukum  yang  hidup  di  masyarakat. Kemudian  diimplementasikan  dengan  proses penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada  (Prakoso, &  Nurmalinda,  2018).  Peran pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan
dan mengatur penempatan bagi para pekerja migran antara lain mengeluarkan berbagai instrumen hukum mulai  dari  konsitusi  hingga  peraturan  pelaksananya. Berikut  peraturan  yang  mengatur  mengenai perlindungan  tenaga  kerja  migran  korban  tindak pidana  perdagangan  manusia.  Mayoritas  pekerja migran  Indonesia  menghadapi  kondisi  kerja  paksa, kebanyakan  kasus  terkait  dengan  kondisi  kerja  di negara  penerima,  seperti  upah  yang  tidak  dibayar, kerja  paksa,  jam  kerja  tidak  teratur,  pelecehan seksual dan kekerasan fisik (Rahayu, 2017).
Dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut  UUD  NRI  Tahun  1945)  alinea  IV,  yakni melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia.  menjadi  salah  satu  tujuan  negara Indonesia.  Perlindungan  terhadap  rakyat  serta pemenuhan  hak-hak  warga  negara  jelas  menjadi salah  satu  komponen  yang  harus  dilindungi,  selain perlindungan  terhadap  kedaulatan  dan  kekayaan alamnya. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.  Arti  dan  makna  dari  pentingnya pekerjaan dan penghidupan yang layak jelas tertuang dalam  konstitusi.  Namun  dalam  kenyataannya, terbatasnya  lowongan  pekerjaan  di  dalam  negeri membuat  banyak  masyarakat  yang  memilih  menjadi TKI di luar negeri. Pasal 28 huruf (D) UUD NRI Tahun 1945 sendiri menyatakan bahwa setiap orang berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sama dihadapan hukum. Serta berhak untuk bekerja serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil dan layak dalam hubungan kerja.
Diatur  pula  dalam  berbagai  Undang-Undang diantaranya,  Undang - Undang No.  13  Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  (selanjutnya  disebut UU  Ketenagakerjaan). Pasal  31  dan  Pasal  32  UU Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  sudah menjadi  hak  TKI  untuk  mendapatkan,  memilih  dan pindah  tempat  kerja  sesuai  dengan  kemampuan, keahlian dan keterampilannya masing-masing. Juga termasuk  menerima  penghasilan  yang  layak  di dalam atau  di  luar  negeri  dengan  memperhatikan harkat,  martabat,  hak  asasi  dan  perlindungan hukumnya. Undang-Undang  No.  39  Tahun  2004 Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU  PPTKAI  LN).  UU  ini  merupakan  UU  pertama yang  secara  khusus  mengatur  berkenaan  dengan legalitas  pengiriman  TKI  serta  pencegahan  dan upaya penanggulangan perdagangan. Namun tidak secara  detail  mengatur  dengan  jelas  pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta secara proposional.
Terdapat pula dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  (selanjutnya  disebut  UU PTPPO).  Menurut  UU  ini,  perdagangan  orang adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau penerimaan  seseorang  dengan  cara  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang  kendali  atas  orang  lain,  baik  yang dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara, untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi.  Kebijakan  hukum  pidana  dalam menangani  tindak  perdagangan  orang  pada  saat  ini sudah cukup baik dengan adanya Undang - Undang No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang.  Dimana  dalam  UU  ini mengatur  mengenai  ancaman  pidana  bagi  pelaku perdagangan orang menganut minimal pidana hingga maksimal,  serta  korban  juga  berhak  mendapatkan kompensasi dan restitusi serta ganti rugi dari pelaku. UU  ini  juga  memberikan  peluang  adanya  usaha pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  bagi korban,  saksi  maupun  pelapor.  Disamping  itu  juga, dikenal  pemberatan  hukuman  pada  kasus perdagangan  orang sebagaimana  dikenal  dalam hukum  pidana  Indonesia. Penegakan  hukum  pidana saat ini dalam penghadapi perkara TPPO didasarkan pada sejumlah ketentuan perundang-undangan, yaitu UU PTPPO, KUHP, KUHAP dan sejumlah peraturan hukum pelaksanaan pidana (Siswanto, 2013).
Beberapa  undang-undang  berikut  meratifikasi konvensi  yang  disepakati  Indonesia  diantaranya, Undang-Undang  No.  15  Tahun  2009  tentang Pengesahan Protocol  Against  the  Smuggling  of Migrants  by  Land,  Sea  and  Air,  Supplementing  The United  Nations  Convention  Against  Transnational Organized Crime (Protokol
Menentang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Penyelundupan  Migran  Melalui  Darat,  Laut  dan Udara,  Melengkapi  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana Transnasional Yang  Terorganisasi). Undang -Undang  No.  6  Tahun  2012  tentang  Pengesahan International  Convention  on  the  Protection  of  the Rifghts of All Migrant workers and Members of Their Families (  Konvensi  Internasional  mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).
Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dianggap sebagai  bukti  keseriusan  pemerintah  terhadap perlindungan tenaga kerja migran. Terdapat banyak kemajuan  dalam  beberapa  aspek,  di  antaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi  Internasional  tentang  Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang  juga  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah Indonesia  melalui  Undang-Undang  No.6  Tahun 2012.  Dalam  UU  baru  tersebut  masalah  rekrutmen calon pekerja migran, pelayanan imigrasi, kesehatan, hingga pelatihan menjadi tanggungjawab pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  ini  merupakan wujud  negara  hadir  dalam  perlindungan  pekerja migran.  Pihak  swasta  dalam  hal  ini perusahaan Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia  Swasta (PPTKIS)  hanya  sebagai marketing  penempatan. Amanat  Undang-Undang No.18  Tahun  2017  adalah  untuk  menyusun  11 peraturan  pemerintah,  2 peraturan  presiden,  12 peraturan  menteri,  dan  3  peraturan  kepala  badan
dalam  jangka  waktu  2  tahun. Sebagai  peraturan pelaksana  ada Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun 2008  tentang  Tata  Cara  dan  Mekanisme  Pelayanan Terpadu  bagi  Saksi  dan/atau  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan  orang  dam  Peraturan  Presiden  No.69 Tahun 2008  tentang  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Sebagai peraturan pelaksana dari UU TTPO.
Dengan  berbagai  instrumen  hukum  diatas, penegakan hukum yang terjadi di lapang masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari data kepolisian yang menunjukkan penanganan kasus perdagangan orang yang  sedikit  dibanding  kasus  itu  sendiri.  Begitu  pula dengan  kualitas  penegakan  hukum  sangat  tidak signifikan,  dimana  tidak  pernah  ada  sanksi  optimal sesuai  aturan  termasuk  bagi  pelaku  perdagangan orang yang telah membuat menderita korban sampai meninggal dunia, yang seharusnya dihukum lebih dari 15 atau 20 tahun dan denda lebih dari 2 miliar, namun justru  hukuman  ringan  yang  dikenakannya,  rata-rata 3-4 tahun yang terberat hanya 8 tahun (Riadi, 2017).
Hukum  internasional  juga  memiliki  payung hukum sendiri yang mengatur mengenai perdagangan orang.  Tahun  2000  di  Italia,  PBB    merumuskan sebuah  protokol  untuk  mencegah,  menindak  dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan  dan  anak  (United  Nations  Protocol  to Prevent,  Suppress  and  Punish  Trafficking  in  2 Persons,  Especially  Woman  and  Children) yang disebut  dengan  Protokol  Palermo.  Protokol  ini dirumuskan  untuk  memperkuat  dan  meningkatkan kerjasama  internasional  untuk  mencegah  dan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
31
menanggulangi  perdagangan  orang,  serta dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan bagi korban  dan  bantuan  bagi  korban.  Dalam  Protokol Palermo  ini,  perdagangan  manusia  didefinisikan sebagai  perekrutan,  pengiriman,  pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman,  atau  penggunaan  kekerasan,  atau bentuk-bentuk  pemaksaan  lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi  (Fadil,  2013).  Menurut Migration Research  Leaders  Syndicate,  termasuk  dalam perdagangan  manusia  untuk  tujuan  eksploitasi  di antaranya  adalah  kerja  atau  layanan  paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan, pengambilan organ tubuh dan  eksploitasi  untuk  tujuan  seksual. Eksploitasi tenaga kerja itu tidak hanya terjadi di sektor informal tapi  juga  terdapat  di  berbagai  sektor,  misalnya pertanian,  kontruksi,  pembuatan  bata,  bengkel  dan manufaktur. Sedangkan yang mengatur perlindungan buruh migran ada pada Konvensi PBB 1990 mengenai  Perlindungan  Hak  Semua  Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (The International Convention  of  the  Protection  of  the  Rights  of  All Migrant  Workers  and  Members  of  Their  Families biasa  disingkat  CMW). Secara  khusus,  CMW menjelaskan  serangkaian  hak  yang  luas  bagi  para migran,  termasuk  mereka  yang  tinggal  dan  /  atau bekerja di luar negeri secara ilegal. CMW mencakup
sembilan puluh tiga pasal (dibandingkan dengan dua puluh  tiga  pasal  Konvensi  ILO  97  dan  dua  puluh empat pasal Konvensi ILO 143) dan memperluas hak asasi manusia yang mendasar kepada semua pekerja migran, baik yang reguler maupun yang tidak teratur, dengan hak tambahan diakui. CMW didasarkan pada prinsip  perlakuan  yang  sama  terhadap  migran  dan warga  negara  daripada  pada  pendekatan  "standar minimum", yang menjadi ciri banyak instrumen hukum internasional lainnya.
Pemerintah Indonesia menyadari c bahwa upaya memberantas i tindak  kejahatan  perdagangan  orang tidak  bisa  dilakukan  sendiri  melainkan  harus bekerjasama  dengan  Negara  lain  yang . menjadi tujuan  perdagangan  orang i yang cc berasal  dari Indonesia.  Seperti  terdapat  dalam  ketentuan perundangan-udangan  diatas  yang  memberikan kewajiban untuk melaksanakan i kerjasama pemberantasan  perdagangan  manusia i dengan i Negara  lain c baik  itu  secara  bilateral, c regional, maupun  multilateral. Selain  itu,  upaya  bilateral  juga terus digalakkan pemerintah guna mengatasi masalah ini,  seperti  yang  telah  dilakukan  dengan  pemerintah Australia,  Amerika  Serikat,  Malaysia,  dan  Saudi Arabia. Kerja  sama  bilateral  dengan  pemerintah Indonesia  atau  dengan  negara – negara  yang  juga sudah  meratifikasi  konvensi  internasional  seperti Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak – Hak  Seluruh  Buruh  Pekerja  Migran  dan  Anggota Keluarganya serta Konvensi ILO yang sudah memuat unsur  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  asal Indonesia  apabila  mengalami  masalah  hukum  di
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
negara  penerima  TKI  tersebut.  Sebagai  contoh perjanjian  bilateral  antara Pemerintah  Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) yang menandatangani Perjanjian Kerja sama
Pencegahan
Perdagangan Manusia dan Perlindungan  bagi  Korban  Perdagangan  Manusia. Kedua  negara  sepakat  untuk  bekerjasama memberikan perlindungan, rehabilitasi  dan bantuan termasuk  repatriasi  kepada  para  korban perdagangan  manusia. Dalam  lingkup  regional negara-negara  Asia  Tenggara, Melalui  Konferensi Tingkat  Tinggi  (KTT)  ke-31  ASEAN  di  Manila, Filiphina,  para  pemimpin  negara-negara  ASEAN telah  menyepakati  “ASEAN  Consensus  on  the Promotion  and  Protection  of  the  Rights  of  Migrant Workers”.  Sebuah  kesepakatan  penting  dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya di kawasan ASEAN. Secara garis  besar,  isi  konsensus  terkait  dengan  hak pekerja  migran,  kewajiban  negara  pengirim,  serta kewajiban  negara  penerima  pekerja  migran. Selain pada kerjasama  ASEAN,  kerjasama bilateral untuk menangani isu ini juga dilakukan oleh Indonesia dan Australia pada c tahun c 2002 c dengan c menginisiasi Bali Process Regional Ministerial Conference (Bali c Process) yang beranggotakan 42 negara.
Dengan ii meningkatnya ii arus kejahatan tersebut, Bali Process memiliki peran sebagai forum penyusunan mekanisme kawasan dalam penanggulangan masalah regional yang memerlukan solusi c global.
Selain  itu,  pemerintah  melalui  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (selanjutnya disebut
Kemnaker) terus  menambah jumlah  dan  kapasitas diplomatik Atase Ketenagakerjaan(selanjutnya disebut Atnaker) dan  staf  teknis  Ketenagakerjaan  untuk bertugas  di negara  penempatan.  Hal  ini  dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan terhadap pekerja migran  Indonesia    yang  bekerja di  luar  negeri. Atnaker memiliki tugas dan fungsi yang tidak mudah. Selain  melayani,  mellindungi  dan  mengatasi persoalan  TKI,  atnaker  juga  harus  mengurusi persoalan  dan  isu  ketenagakerjaan  lainnya. Selain menjaga  citra  Indonesia  di  kancah  Internasional, atnaker  juga  terkait  persoalan  ketenagakerjaan secara umum. Misalnya informasi pasar kerja (labour market  information)  dan  pelatihan  vokasi (vocational training).
Pada  2017  pemerintah Indonesia hanya memiliki atnaker di empat negara yakni Arab Saudi (di Riyadh), Kuwait, Malaysia dan Uni Emirat Arab. Saat ini Kemnaker memiliki sembilan atnaker dan dua staf teknis ketenagakerjaan  untuk  ditempatkan  di  10 negara penempatan  TKI.  Sembilan  ditempatkan  di Koraea  Selatan,  Brunei Darussalam,  Qatar, Singapura,  Jordania,  Arab  Saudi,  Kuwait,  Malaysia dan  Uni  Emirat  Arab,  dan  dua  staf  teknis ketenagakerjaan  ditempatkan  di  Hongkong  dan Jeddah  (Arab  Saudi). Selain  oleh  negara,  upaya c menangkal c tindak kejahatan ini juga dilakukan oleh lembaga  nonpemerintah c seperti  LSM  baik  lokal, nasional maupun c internasional, organisasi-organisasi kemasyarakatan,individu-individu. Peranan organisasi internasional dalam perlindungan buruh migran telah diakui  keberhasilannya  dalam  upaya  memecahkan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
33
berbagai  macam  persoalan  yang  dihadapi  oleh suatu  negara.  Peranan  organisasi  internasional dinilai  secara  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi tingkah  laku  negara.  Hadirnya  organisasi internasional  memberikan  gambaran  kebutuhan manusia  untuk  bekerjasama,  dan  sebagai  sarana untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul melalui kerjasama tersebut (Perwira, & Yani, 2005).
2. Perlindungan  Hukum terhadap  TKI  Korban Perdagangan Manusia .
Pemerintah  harus  serius  dan  bekerja  keras agar angka perdagangan manusia dapat diturunkan. Namun disisi lain pemerintah juga membuka keran pengiriman buruh migran ke luar negeri, dimana hal ini menjadi peluang atau salah satu faktor penyebab terjadinya  perdagangan  manusia.  Tercatat  kurang lebih  terdapat  10  Peraturan  Perundang-Undangan yang  dibuat  dari  tingkat  nasional  hingga  daerah sebagai political  will dari  pemerintah  untuk mencegah dan menangani permasalahan ini, namun faktanya adanya political will dari pemerintah belum membawa perubahan yang signifikan.
Dalam  berbagai  studi  dan  laporan  dari sejumlah LSM menyatakan bahwa Indonesia masih merupakan  daerah  sumber  perdagangan  orang, disamping  juga  sebagai  negara  transit  dan  negara penerima.  Sedikitnya  diidentifikasi  10  provinsi  di Indonesia  yang  dijadikan  sebagai  sumber,  16 provinsi  dijadikan  sebagai  tempat  transit,  dan sedikitnya  12  provinsi  sebagai  penerima.  Belum ditemukan  jumlah  yang  akurat  untuk  jumlah perempuan dan anak korban perdagangan orang di
Indonesia.  Data  yang  tersedia  beragam  dari  74.616 orang hingga 1 juta pertahun. Sekitar 199 orang telah ditangkap  dan  5.668  orang  yang  diduga  menjadi korban  perdagangan  manusia  telah  dipulangkan  ke tanah  air  (Akbar,  2018).  Banyak  korban  takut melaporkan kejahatan perdagangan manusia kepada petugas  negara  setempat,  karena  adanya kemungkinan  deportasi  dan  juga  kemungkinan retaliasi dari pelaku (Kidane, 2011).
Permasalahan krusial dalam rangka memberantas  tindak  pidana  perdagangan  orang adalah  masih  ada  nya  budaya  patriarkhi  yang memposisikan  perempuan  tidak  setara  dengan laki-laki dan masih terbatasnya kesempatan berkarier bagi wanita. Paradigma mengenai    kemampuan dan professionalisme  perempuan  belum  dianggap  setara dengan  laki-laki,  wanita  masih  dianggap  sebagai subordinasi  dalam  keluarga.  Dalam  banyak  kasus masih  ada  budaya  malu  atau  tabu  melaporkan perlakuan kasar dari suami terhadap isteri, anak-anak serta wanita  di  dalam  lingkungannya  dan  lain sebagainya (Minin, 2011).
Berdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM) dan Non Governmental  Organization (NGO)  anti trafficking, diperkirakan 43% – 50% atau sekitar 3 – 4,5 juta TKI menjadi  korban  perdagangan  manusia.  Berdasarkan hasil  identifikasi,  90%  dari  3.840  korban  trafficking adalah  perempuan  dan  sebanyak  56%  dieksploitasi sebagai  pekerja  rumah  tangga. Human  trafficking umumnya  terjadi  karena  tingkat  kemiskinan  yang tinggi,  pengangguran  dan  sempitnya  lapangan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
34
pekerjaan,  serta  sulitnya  mengenyam  pendidikan sehingga  lebih  mudah  bagi  para traffickers untuk memancing  korban  dengan  modus  untuk  menjadi TTKI  dan  diiming-imingi  bayaran  yang  tinggi  serta kehidupan  yang  lebih  baik.  Disamping  faktor-faktor diatas,  faktor  budaya  serta  gaya  hidup  yang konsumtif  akibat  arus  globalisasi  yang  tinggi  juga menjadi  penyebab  mudahnya  terjadi  perekrutan korban  oleh traffickers. Korban  dikirim  ke  banyak negara seperti  Singapura,  Malaysia,  Brunei Darussalam,  Hongkong,  Taiwan,  Korea,  Jepang, Australia,  Timur  Tengah,  Inggris,  hingga negara-negara  di  Eropa.  Mereka  diperdagangkan untuk  menjadi  buruh,  dieksploitasi  secara  seksual, bahkan  menjadi  korban  penjualan  organ-organ tubuh.  Bisnis  ini  dapat  dengan  mudah  dilakukan oleh  para traffickers akibat  banyaknya  jalur-jalur transportasi  baik  darat  maupun  laut  yang  kurang penjagaannya  dan  daerah-daerah  tersebut berbatasan  langsung  dengan  negara-negara tetangga  seperti  Singapura  dan  Malaysia  (Utami, 2017).  Sejumlah  besar  pekerja  migran  perempuan Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang menderita  pelecehan  dan  kekerasan,  termasuk pelecehan  seksual,  kondisi  kerja  yang  buruk,  jam kerja yang panjang, serta jeratan hutang (Aronowitz, 2009).
Terkait  dengan  tenaga  kerja,  perlindungan hukum  diartikan  sebagai  penjagaan  agar  tenaga kerja  dapat  melakukan  pekerjaan  yang  layak  bagi kemanusiaan (Bambang, 2013). Upaya memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja merupakan
satu dari beberapa cara yang harus dilakukan untuk menciptakan  kondisi  agar  para  tenaga  kerja  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dan  tentu terciptanya suasana kerja yang harmonis (Soepomo, 2003). Fungsi  perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan  oleh  perwakilan  RI  antara  lain menghindarkan atau mengkoreksi praktik-praktik dari negara  penempatan  yang  bersifat  diskriminatif terhadap negara dan warga negaranya, memberikan bantuan atau pelayanan  kepada  warga  negara  yang melanggar  peraturan  hukum  di  luar  negeri,  dan memberikan perlindungan dan bantuan hukum (Rudi, 2009). Pada  dasarnya  bentuk-bentuk  atau  model perlindungan  terhadap  korban  kejahatan  dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang,  untuk  dapat  mendalami  bentuk-bentuk  atau model  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut: (1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi, (2) Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan  Medis,  (3)  Bantuan Hukum,  (4) Pemberian Informasi (Mansur, & Gultom, 2007).
International  Organization  for  Migration Indonesia  atau  IOM  Indonesia  telah  menjadi  salah satu  aktor  dan  mitra  kunci  pemerintahan  Indonesia dalam  pemberantasan  perdagangan  manusia. Sebagai  bagian  dari  Program  Bantuan  bagi  Korban, IOM  Indonesia  menyediakan  bantuan  pemulangan, pemulihan dan reintegrasi bagi korban dari Indonesia dan  asing  melalui  program  “dana  bantuan  korban”. Bantuan  reintegrasi  termasuk  program  perawatan kesehatan  fisik  dan  mental,  tempat  penampungan sementara,  konseling  keluarga,  bantuan  pendidikan,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
35
bantuan penghidupan dan bantuan hukum. Bantuan diberikan  melalui  mekanisme  rujukan  bekerjasama dengan lebih dari 80 negara dan non-negara. Antara 2005 hingga 2013, IOM Indonesia membantu lebih dari  6,432  korban  perdagangan  orang  bersama dengan mitra-mitranya.
Selain perlindungan, UU juga memberikan hak-hak kepada korban perdagangan manusia berupa hak kerahasianaan identitas korban, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri jiwa ii dan / atau ii hartanya.
Termasuk  juga  hak  untuk mendapat restitusi,  hak untuk memperoleh rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial,pemulangan ii dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Korban ii yang ii berada ii di ii luar negeri berhak ii dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara. Sedangkan perlindungan hukum terhadap  TKI  korban  perdagangan  pada  saat  ini lebih  mengendepankan  pemenuhan  hak – hak korban.  Seperti  mendapatkan  bantuan  hukum  dari pengacara  lokal  yang  ditunjuk  oleh  duta  besar Republik  Indonesia  di  negara  penerima  TKI, pendampingan  oleh  psikolog dan  rohaniawan, didatangkannya  keluarga  korban,  ganti  rugi,  serta klaim asuransi.

## D. KESIMPULAN
Upaya pemerintah memberantas perdagangan manusia terhadap tenaga kerja Indonesia antara lain: mengeluarkan  berbagai instrumen  hukum  mulai  dari  konsitusi hingga peraturan pelaksananya, melakukan kerjasama baik itu  secara  bilateral,  regional,  maupun  multilateral
dengan  negara-negara  lain,  terutama  negara  tujuan penempatan TKI. Serta bersama dengan bantuan dari lembaga  nonpemerintah c seperti  LSM  baik  lokal, nasional maupun c internasional, organisasi-organisasi kemasyarakatan,  individu-individu  untuk  selalu meberikan  penyuluhan,  pelatihan  hingga  bantuan perlindungan hukum kepada TKI.
Dalam  memberikan  perlindungan  hukum kepada  TKI  korban  perdagangan  manusia, pemerintah  Indonesia  mermberikan  restitusi  dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan  medis,  bantuan  hukum  dan pemberian  informasi  serta  menjamin  pemenuhan hak-hak  TKI  korban  perdagangan  manusia,  seperti kerahasian  identitas  hingga  hak  untuk  mendapatkan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Aronowitz,  Alexis A.  (2009). Human  Trafficking,
Human  Misery:  the  Global  Trade  in  Human beings. Westpoint Connecticut:: Greenwood
Publishing Group
Bambang,  J.  (2013). Hukum  Ketengakerjaan.
Bandung: Pustaka Setia Bandung.
Dimyati,  K.  (2010). Teorisasi  Hukum;  Studi  Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990. Yogyakarta: Genta Publishing.
Mansur, Dikdik  M.  Arief., &  Gultom,  Elisatris.(2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma  dan Realita. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Nuraeny,  H.  (2011). Tindak  Pidana  Perdagangan
Orang. Jakarta: Sinar Grafika.
Perwira,  Anak  Agung  B.,  &  Yani,  Yanyan Mochamad. (2005). Pengantar
Ilmu
Hubungan  Internasional. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Rahardjo,  S.  (1986). Hukum  dan  Masyarakat.
Bandung: Angkasa.
Rudi,  T.  May.  (2009). Hukum  Internasional  2.
Bandung: PT Refika Aditama.
Soepomo, I. (2003). Pengantar Hukum Perburuhan.
Jakarta : Djambatan
Shelley,  L.  (2010). Human  Trafficking,  A  Global
Perspective. Cambridge: Cambridge
University Press.

## JURNAL
Absor,  Muhammad  U.  (2018).  Human  Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 5, (No. 1), pp 37-50.
Akbar,  D.  (2018).  Tinjauan  Hukum  dan  Peran Pemerintah dalam
Tindak
Pidana
Perdagangan  Orang  (TPPO)  di  Kabupaten Karimun dan Batam. Jurnal Selat, Vol. 5, (No.
2), pp. 134-145.
Daniell,  Everd  Scor  Rider., Mulyana,  Nandang., & Wibhawa, Budhi. (2018). Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. Social Work  Jurnal,
Vol. 7, (No. 1), pp.1-129.
Djelantik, S. (2016).  Regional  Cooperation  and Legal Protection to Indonesia Women Migrant
Worker. Indonesian Journal of International Law,
Vol. 14, (No. 1), pp. 82-94.
Fadil,  M.  (2013).  Pengaturan  Hukum  Internasional tentang  Larangan  Perdagangan  Perempuan Serta  Implementasinya  di  Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, ( No. 5), pp.
1-10.
Kidane,  W.  (2011). Introduction:  Understanding Human  Trafficking  and  its Victims. Seattle Journal for Social Justice, Vol. 9, (Issue 2), p.
176.
Minin,  D.  (2011).  Strategi  Penanganan  Trafficking  di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13,
(No. 54), pp. 21-31.
Muflichah,  Siti., & Rahadi,  Wasi  Bintoro.  (2009).
Trafficking:  Suatu  Studi  tentang  Perdagangan Perempuan  dari  Aspek  Sosial,  Budaya  dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas. Jurnal
Dinamika Hukum, Vol. 9, (No. 1), pp 125-134. Oppong,  Steward  H.  (2012).  Human  Trafficking Through Organized Crime. International Journal of  Humanities  and  Social  Science,  Vol.2,  (No.
20), pp. 37-43
Prakoso,  Abdul  Rahman., &  Nurmalinda,  Putri  Ayu.
(2018).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seminar Nasional Hukum  Universitas  Negeri Semarang, Vol.  4, (No.1), pp 1-24.
Rahayu, N. (2017). Indonesia Migrant Worker Policies and  the  Vulnerability  of  Women  Migrant Workers  to  Becoming  Trafficking  Victims:  an Overview  of  Recent  Legislation. Journal  of
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
37
Southeast Asian Human Rifgts, Vol. 1 , (No.2), pp. 159-173
Riadi,  W.  (2017).  Perdagangan  Orang  Ditinjau  dari Perspektif Pertahanan Negara. Jurnal Strategi
Perang Semesta, Vol. 3,( No.2), pp. 13-26.
Siswanto,  H.  (2013). Telaah  Kritis:  Kegagalan
Penegakan  Hukum  Pidana  Kejahatan Perdagangan  Orang. Masalah-Masalah
Hukum, Vol. 43,(No. 4), pp. 463-472.
Susetyorini,  P.  (2010).  Perlindungan  Tenaga  Kerja
Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan
Republik Indonesia. Masalah - Masalah
Hukum, Vol. 39,(No.01), pp. 65-77.
Utami,  P.  (2017).  Upaya Pemerintah  Indonesia
dalam Mengatasi Human Trafficking di Batam.
Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 5,
(No. 4), pp 1257-1272.
Winterdyk,  John., &  Reichel,  Philip. (2010).
Introduction  to  Special  Issue  Human
Traffficking:  Issues  and  Perspectives.
European  Journal  of  Criminology, Vol.  5,
(Issue 1), pp.5-10.
Wright,  Chris  F., &  Clibborn,  Stephen.  (2019).
Migrant  labour  and  loq-quality  work:  A persistent  relationship. Journal  of  Idustrial Relations, Vol. 61, (Issue 2), p 157-175.