Social Pedagogy: Journal of Social Science Education https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy
2722-7138 (print) 2722-7154 (online )

## Sepenggal Pemikiran John Dewey Tentang Demokrasi
Tusriyanto a, 1* dan Karsiwan a, 2 a IAIN Metro, Indonesia
Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan : 29 Juni 2021 : 20 Agustus 2021 : 30 Desember 2021
Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan pemikiran Dewey tentang demokrasi bahwasanya tingginya partisipasi rakyat dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  maka  dapat  mendorong pada terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintahan  yang  demikian  merupakan  pemerintah  yang demokratis,  kedekatan  dengan  rakyat  akan  menjadi  perekat bangsa. Sedangkan pentingnya pendidikan demokrasi antara lain dapat  dilihat  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  demokrasi. Nilai  nilai  demokrasi  dipercaya  akan  membawa  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  lebih  baik  dalam  semangat egalitarian dibandingkan idiologi non-demokrasi.
Kata kunci:
Dewey Demokrasi Rakyat ABSTRACT
Keywords: Dewey Democration Citizenry The purpose of this review are to described thought dewey about democracy that the wide participation of the common people in the national  and  state  life,  it  can  be  pushed  on  the  formation  of  a transparent  and  accountable.  Of  government  in  which  is  the democratic government , proximity to the people will to become the adhesive  for  the  people.  While  the  importance  of  education democracy can be seen from the values of contained in democracy. The  democracy  believed  likely  bring  the  national  and  state  life better in the spirit of egalitarian than non-demokrasi ideologically driven.
Copyright © 2021 (Tusriyanto, dkk.) All Right Reserved

## Pendahuluan
Peran  masyarakat  yang  demokratis  adalah  bagian  integral  dalam  mengembangkan sumber daya manusia, karena setiap warga adalah pribadi yang berharga, bukanlah sebagai alat untuk melayani maksud negara atau sarana untuk mencapai tujuan dari pihak yang berkuasa. Ide pokok demokratis adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perluanya pastisipasi dari  setiap  warga  yang  sudah  dewasa  dalam  membentuk  nilai-nilai  yang  mengatur  hidup bersama.  Ia menekankan bahwa demokrasi  merupakan suatu  keyakinan,  suatu  prinsip  utama
yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial politik. Partisipasi masyarakat menjadi dasar atau bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam membuat berbagai aturan, kebijakan sebagai tatanan kehidupan kenegaraan, ini adalah konsep utama dari masyarakat yang demokratis.
Menurut Komarudin (2008) salah satu keunggulan demokrasi adalah sistem yang paling memungkinkan  bagi  keberlangsungan  proses  seleksi  dan  suksesi  secara  fair  bagi  hadirnya pemimpin  yang  dianggap  paling  memiliki  kompetensi  baik  dari  segi  integritas  maupun keahlian, apapun agama maupun golongannya. Dengan satu catatan apabila keberadaan serta prosedur  demokrasi  di  pahami.  Namun  demikian  demokrasi  bukanlah  masalah  prosedural melainkan yang terpenting adalah komitmen untuk menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai keberanaran  yang  melekat  pada  seseorang  serta  sebuah  bangsa.  Indonesia  baru  menyentuh aspek  prosedural  dari  demokrasi  belum  memasuki  keberadaan  serta  membangun  budaya demokrasi  yang  memerlukan  sikap  toleran  serta  melindungi  hak-hak  warga  negara  secara keseluruhan.  Berbagai  kasus  bermunculan  dengan  dijadikannya  pilkada  sebagai  ajang perebutan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Berikut kasus kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (2004-2019):
Grafik 1. Kasus Kepala Daerah Terjerat Korupsi (2004-2019)
Akibat negatif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah munculnya dinasti politik yang menjadikan demokrasi terbajak (hijacked democracy) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggengan kekuasaan keluarga. Dinasti politik muncul sebagai ekses dari warisan
feodalisme  yang  masih  menancap  kuat  di  masyarakat.  Studi  pendekatan  ini  dilakukan  oleh Asako (2010) dan McCoy (1994) yang menganalisis tumbuhnya dinasti  politik justru terjadi karena  adanya  kolusi  bisnis-politik  di  tingkat  lokal.  Dalam  hal  ini,  jejaring  keluarga  telah menguasai berbagai proyek pembangunan daerah yang kemudian dibagi-bagikan kepada kroni- kroninya.  Dinasti  politik  berperan  sebagai  patron  dalam  menjaga  stabilitas  kolusi  tersebut dengan  menempatkan  sanak  familinya  ke  dalam  jajaran  perusahaan  maupun  pemerintahan. Oleh  karena  itu,  praktik  penjarahan  ekonomi  berlangsung  secara  tidak  terkendali  karena praktiknya  selalu  dilakukan  oleh  jejaring  elit  keluarga.  Dinasti  politik  merupakan  bentuk kolektif  dari  patronase  elit  dalam  wujud  kolektif  yang  didasarkan  pada  hubungan  famili, etnisitas,  maupun  hubungan  darah  lainnya  yang  intinya  memunculkan  monarki  dalam demokrasi  di  aras  lokal.  Pengawasan  atau controling dari  pemerintah  melalui  lembaga independent yang  ditunjuk  harus  mampu  membersihkan  praktik-praktik  korupsi,  kolusi  dan nepotisme tersebut di atas agar tidak mengakar dan membudaya sehingga mengakar di seluruh wilayah  nusantara.  Suatu  negara  dianggap  demokratis  jika  memenuhi  persyaratan,  misalnya jaminan kebebasan berekspresi, proses pemilihan yang adil dan tingkat korupsi yang rendah.
Jika korupsi, kolusi dan nepotisme berlangsung terus-menerus tanpa pengawasan dan tindakan  yang  tegas,  demokrasi  yang  selama  ini  kita  idam-idamkan  sebagai  jalan  diyakini paling  menjanjikan  dan  dianggap  paling  baik  untuk  memperbaiki  tatanan  kehidupan masyarakat  Indonesia  sepertinya  sudah  kehilangan  jati  dirinya  atau  rohnya.  Setidaknya  ada empat prasyarat yang membuat tumbuhnya demokrasi lebih memberikan harapan, antara lain:
1. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan.
2. Pengembangan  dan  pemberdayaan  kelompok-kelompok  masyarakat  yang favorable bagi pertumbuhan demokrasi, seperti kelas menengeh, LSM, para pekerja dan sebagainya.
3. Hubungan internasional yang lebih adil dan seimbang.
4. Sosialisasi pendidikan kewargaan
Demokrasi  yang  idel  menurut  Dewey,  antara  lain Pertama menandakan  tidak  hanya semakin banyak poin kepentingan bersama, tetapi juga ketergantungan yang lebih besar pada pengakuan kepentingan bersama sebagai faktor dalam kontrol sosial. Kedua berarti tidak hanya interaksi  yang  lebih  bebas  antara  kelompok-kelompok  sosial  (yang  sebelumnya  terisolasi sejauh niat dapat menjaga pemisahan) tetapi juga mengubah kebiasaan sosial-penyesuaian yang berkelanjutan dengan memenuhi situasi-situasi baru yang dihasilkan oleh beragam hubungan seksual. Dan kedua sifat inilah yang menjadi ciri masyarakat yang dibentuk secara demokratis. Lebih  lanjut  penulis  mencoba  memaparkan  beberapa  pemikiran  Dewey  terkait  dengan kehidupan  masyarakat  yang  demokratis  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  kajian  dan
pertimbangan  sejalan  dengan  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia.  Selain  itu,  mengaitkan dengan perkembangan demokrasi dibelahan dunia ini dengan berbagai sumber yang relevan.

## Metode
Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.(Lasa, 2009: 207). Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai  makna  bersifat  keilmuan  atau  memenuhi  syarat  (kaidah)  ilmu  pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  karena  penelitian  ini  mempunyai tujuan  untuk  memperoleh  jawaban  yang  terkait  dengan  pendapat,  tanggapan  atau  persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia” (Sulistyo-Basuki, 2010:110).
Penelitian deskriptif mengenal berbagai bentuk yang dapat dikategorikan seperti survei, studi kasus, kajian, kausal-komparatif, kajian korelasi, dan sebagainya. Setiap bentuk penelitian deskriptif  mempunyai  fungsi  dan  tujuan  yang  berbeda,  sedangkan  penelitian  deskriptif  ini termasuk dalam kategori “studi kasus”.

## Hasil dan pembahasan
John  Dewey  dilahirkan  pada  tanggal  20  Oktober  1859  di  Burlington,  negara  bagian Vermont, Amerika Serikat. Ia dibesarkan di kota yang sama dari keluarga yang saleh dengan latar belakang ekonomi kelas menengah. Ibunya adalah orang Kristen yang berlatarbelakang gereja  evangelikal  sehingga  memiliki  pengawasan  yang  cukup  ketat  terhadap  kehidupan rohaninya. Namun Dewey tidak senang dengan cara demikian dan menimbulkan kekecewaan baginya, karena baginya, perasaan agama tidak sehat jika dinilai dan dijelaskan secara seksama sejauh perasaan itu ada, baik, dan sedang bertumbuh.
Pendidikan yang dilajalaninya hingga SMA, berporos pada penghafalan. Cara belajar yang  demikian  membosankan,  dan  ia  termasuk  siswa  yang  rajin  dan  pintar,  maka  ia  dapat menyelesaikan  pendidikan  dasar  pada  usia  dua  belas  tahun.  Pendidikan  menengah  yang dijalaninya lebih berorienrasi pada studi klasik (bahasa, sastra, dan matematika). Sesudah tamat SMA,  Dewey  melanjurkan  pendidikan  di  Universitas  Vermont  dan  menyelesaikan
pendidikannya di  bidang filsafat  dengan nilai  "pujian."  Ia juga menyelesaikan pendidikan di Universitas Hopkins di kota Baltimore, negara bagian Maryland, dengan gelar Ph. D. di bidang filsafat  pada  tahun  1884.  Setelah  menyelesaikan  pendidikan  di  perguruan  tinggi,  Dewey melibatkan diri dalam dalam dunia pendidikan.
Ia  pernah  menjadi  guru  SMA  di  Oi1  City,  negara  bagian  Pennsylvania  dan  menjadi dosen  di  Michigan,  Minnesota,  Chicago,  dan  Universitas  Columbia  di  New  York.  Di Universitas Cichago, Dewey menjabat sebagai Dekan Fakultas Filsafat pada tahun 1894. Pada saat itu, Departemen Ilmu Jiwa dan Deparremen Pedagogi adalah bagian dari Fakultas Fiisafat. Di  sinilah  Dewey  mengembangkan  konsep  pedagogi  yang  dimilikinya  melalui  sebuah laboratorium yang setaraf dengan SD, SMP, SMA, dan sekolah kejuruan.
Hasilnya sangar baik serta dipuji karena menjadi wadah pendidikan yang paling kreatif dalam dunia pendidikan di Amerika, bahkan di dunia pada saat itu, walaupun Dewey sendiri bukanlah seorang yang berlatar belakang kuliah dalam bidang pendidikan. Rumah tangganya dinilai  sebagai  rumah  rangga  yang  baik.  Isteri  pertamanya  bernama  Alice  Chapman.  Alice adalah mantan mahasiswanya yang kemudian menjadi pimpinan dari sekolah laboratorium di Universiras chicago. Mereka memiliki enam orang anak, tetapi dua orang puteranya meninggal ketika mereka masih muda. pada tahun 1905, mereka pindah ke universitas columbia dan Alice meninggal  pada  tahun  1927.  Pada  tahun  1946,  Dewey  menikah  lagi  dengan  seorang  janda bernama Roberta Grant, yang usianya tiga puluh tahun lebih muda. Kehidupan keluarga yang dijalaninya,  baik  dengan  isteri  perrama  maupun  isteri  kedua,  semuanya  bahagia.  Rumah tangganya  dijadikan  sebagai  laboratorium  untuk  pengujian  kebenaran  gagasannya.  Dewey meninggal pada tanggal I Juli 1952 di New York dengan meninggalkan kurang lebih 700 artikel dan 42 buah buku dalam dalam berbagai bidang (filsafat, pendidikan, seni, sains,politik, dan pembaharuan sosial). Berdasarkan pengalaman pola asuh yang dialami oleh John Dewey dari orang  tuanya,  pengalamannya  berumah  tangga  sebagai  seorang  suami  dan  ayah, pengalamannya  dalam  menjalani  pendidikan,  penelaahnya  terhadap  filsafat,  ilmu  jiwa,  dan tulisan  dari  para  pendidik  seperti  Pestalozzi,  Froebel,  dan  Herbarc,  pengamatanya  terhadap pengalaman  para  guru  SMP/SMA,  dan  pengawasnya  terhadap  laboratorium  sekolah  yang didirikannya,  telah  melahirkan  konsep  pemikirannya  tentang  filsafat,  agama,  serta  teori  dan praktek  pedagogi  yang  dimilikinya.  Berbagai  pemikiran  Dewey  banyak  digunakan  di  dunia filsafat maupun pendidikan.

## 1. Teori dan Kepemimpinan Demokratis dari Dewey
Ada  dua  hal  yang  dapat  dilihat  untuk  mengukur  nilai  suatu  bentuk  kehidupan  sosial adalah  sejauh  mana  kepentingan  suatu  kelompok  dibagi  kepada  semua  anggotanya,  dan terpenuhinya kebebasan berinteraksi dengan kelompok lain. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak diinginkan adalah masyarakat yang secara internal dan eksternal membangun hambatan untuk melakukan kebebasan berkomunikasi dan berinteraksi. Suatu masyarakat yang membuat ketentuan untuk berpartisipasi dalam kebaikan semua anggotanya dengan ketentuan sama serta dapat  menyesuaikan  diri  dengan  lembaga-lembaganya  melalui  interaksi  berbagai  bentuk kehidupan merupakan masyarakat demokratis .
Menurut  John  Dewey  (1935),  demokrasi  bukan  hanya  sekedar  kebebasan  dalam melakukan  tindakan,  tetapi  yang  lebih  diutamakan  adalah  kebebasan  dalam  kecerdasan ( freedom  of  Intelligence ).  Oleh  karena  itu  komitmen  demokrasi  untuk  membebaskan kecerdasan  yang  fundamental  daripada  kebebasan  dalam  bertindak.  Ciri  kelompok  yang demokratis adalah adanya unsur-unsur popular sovereignty, freedom, equality, individualism dan social  responsibility .  Secara  emplisit  popular  sovereignty  dapat  diartikan  memutuskan suatu  permasalahan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  antara  anggota  kelompok.  Dalam terminasi  Dewey Freedom diartikan  sebagai  kebebasan  dalam  melakukan  tindakan,  yang didasari oleh kebebasan berpikir. Untuk melakukan suatu tindakan seseorang harus memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbicara secara bebas. Kesimpulannya kemampuan melakukan refleksi  dan  komunikasi  merupakan  prasyarat  ( prereqisite )  untuk  melakukan  tindakan demokratis yang cerdas. Prinsip Equality dalam sistem demokrasi menunjukkan bahwa setiap anggota kelompok adalah setara. Tidak ada anggota kelompok yang dapat mengklaim bahwa dirinya  harus  diperlakukan  lebih  istimewa  dibandingkan  anggota  yang  lain.  Integritas  setiap individu yang bebas sangat dihargai. Setiap individu memiliki hak berpendapat dan bertindak tanpa  intimidasi  atau  tekanan  dari  anggota  lain.  Selanjutnya individualism dan social responsibility, Hu Shi, seperti Dewey, menganjurkan individualisme sosial yang berbeda dari egoisme  dan  ditandai  oleh  pemikiran  independen  dan  rasa  tanggung  jawab  terhadap masyarakat. Dalam pemahamanya, individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu masyarakat mengandaikan rasa tanggung jawab individu atas perilaku seseorang dan menyerukan individu tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakatnya dengan kekuatan kreatifnya. Kunci untuk partisipasi kreatif dan bertanggung jawab terletak pada kesadaran individu arti dari ide-idenya sendiri dan  arti dari tindakannya sendiri (lih. Grieder 1970, 108). Prinsip equality atau kesetaraan tersebut di
atas sejalan dengan konstitusi Madinah yang menempatkan persamaan seluruh warga sebagai elemen pokok civil society atau masyarakat madani.
John Dewey melihat begitu erat hubungan antara pendidikan dan demokrasi, pendidikan tidak dapat  dilepaskan dari penyelenggaraan negara yang demokratis. Pendidikan demokrasi sebagai  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dengan  penuh  kesadaran  membentuk  kemampuan warga  negara  berpartisipasi  secara  bertanggung  jawab  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara sangat penting. Dengan tingginya partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,  maka  dapat  mendorong  pada  terwujudnya  pemerintahan  yang  transparan  dan akuntabel.  Pemerintahan  yang  demikian  merupakan  pemerintah  yang  demokratis,  kedekatan dengan  rakyat  akan  menjadi  perekat  bangsa.  Sedangkan  pentingnya  pendidikan  demokrasi antara lain dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dalam semangat egalitarian  dibandingkan  idiologi  non-demokrasi.  Masyarakat  demokratis  menolak  prinsip otoritas eksternal, ia harus menemukan pengganti dalam disposisi dan minat sukarela; ini hanya dapat dibuat dengan pendidikan. Namun ada penjelasan yang lebih dalam. Demokrasi lebih dari sekadar bentuk pemerintahan; ini terutama merupakan cara hidup yang terkait, dari pengalaman yang  dikomunikasikan  bersama.  Dengan  kondisi  saat  ini  rasa-rasanya  pemikiran  Dewey  ini cocok jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang carut marut saat ini dimana kepentingan rakyat terabaikan.
Manusia Indonesia sejak dahulu telah memiliki sikap dan perilaku gotong royong, saling membantu dalam berbagai hal secara bersama-sama. Hal ini masih tampak jelas dalam berbagai segi  kehidupan  di  pedesaan.  Mereka  dengan  sukarela  mengikatkan  diri  pada  budaya kebersamaan  dalam  banyak  hal,  seperti  hajatan  massa,  kerja  bakti,  dukungan  pada  anggota masyarakat yang tertimpa musibah, pesta pernikahan, atau kerja komunal dalam tugas sebagai petani  dan  nelayan  yang  menjadi  pekerjaan  utama  di  wilayah-wilayah  pedesaan  pada umumnya.  Salah  satu  ciri  masyarakat  agraris  adalah  sikap  kegotong-royongan.  Semua pekerjaan, terutama yang terkategori berat, dilakukan secara bersama-sama tanpa pamrih. Tidak mengherankan apabila pada suatu  rencana perhelatan besar  cukup disebarkan dari  mulut  ke mulut (mestinya, dari mulut ketelinga) masyarakat akan berduyun-duyun mengambil peran atau tugas sesuai dengan keahliannya tanpa harus diundang secara formal. Sikap gotong royong pada dasarnya  adalah  melakukan  sesuatu  secara  bersama-sama  sesuai  dengan  kemampuan  dan keterampilan yang dimiliki.
2.  Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
Namun demikian Dewey berpendapat  bahwa penyataan bukanlah berasal  dari Tuhan, tetapi  penemuan  yang  dilakukan  manusia  melalui  hubungan  sosial  dalam  masyarakat  yang demokratis.  Dalam  masyarakat  yang  demokratis,  masyarakat  tidak  terikat  pada  dogma  yang berasal dari masa lampau, karena masyarakat berhak untuk mencari sarana dalam memecahkan masalah yang muncul pada saat ini. Kebebasan yang dimiliki manusia memacu perkembangan sains modern yang keberadaannya merupakan kesatuan yang lebih tinggi dari peran agama di masa  lampau.  Kebenaran  supernatural  tidak  dapat  dilalui  karena  itu  masalah    kodrati  yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara akurat obyektif. Dewey juga berpendapat bahwa kesalahan  yang  dilakukan  oleh  manusia  bukanlah  dosa  yang  harus  diampuni,  karena kesalahannya  adalah  ketidaksesuian  pelajaran  dalam  metode  dengan  akal.  sebenarnya  yang diperlukan  manusia  adalah  perubahan  yang  diterapkan  kembali  dan  diperbaiki  ulang  agar  ia menjadi benar.
Dengan berpandangan demikian, bagi Dewey, tidak ada kebenaran dan nilai keagamaan serta kaidah moral dan etika yang rerap dan mutlak. Semuanya relatif dan selalu berubah seperti perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebudayaan, masyarakat, dan lingkungan. pengujian kualitas nilai dan kebenaran dilaksanakan dengan cara yang sama seperti yang digunakan untuk menguji  kebenaran  pengetahuan  dengan  metode  empiris  berdasarkan  berbagai  pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai bukanlah hal yang bersifat supernatural, universal, dan agamawi. Nilai adalah suatu yang disetujui melalui diskusi terbuka berdasarkan pada bukti- bukri  empiris  dan  obyektif,  bukan  dipaksakan  dengan  suatu  kekuaran  untuk  diterima.  Di Indonesia  agama  merupakan  satu  institusi  politik  yang  terpenting  dalam  sistem  Pancasila, dengan  sebab  agama  para  politisi  memusatkan  atau  mencari  legimitasi  baik  secara  langsung atau  tidak  langsung.  Selanjutnya,  agama  juga  dijadikan  sebagai  sumber  bagi  ketajaman- ketajaman  moral  dan  keputusan-keputusan  terhadap  rakyat  yang  merupakan  basis  dari masyarakat  Indonesia.  Jelas  pemikiran  Dewey  bertentangan  dengan  demokrasi  Pancasila karena meninggalkan kebenaran dari Tuhan.

## 2. Kritik Terhadap Pemikiran John Dewey
Dengan  mencermati  kepada  konsep  pemikiran  Dewey  tentang  pragmatisme  dan relativisme  yang  bersumber  pada  pengalaman  dan  penggunaan  metode,  maka  berdasarkan
perspektif  Islam,  konsep  John  Dewey  dapat  dikritisi  bahwasanya  konsep  kebenaran  yang diusungnya mengabaikan Firman Allah, sehingga bertentangan dengan Al-qur’an. Kebenaran adalah  sesuatu  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  akal  sehat,  yang  tidak  akan  dapat ditumbangkan oleh perkisaran zaman, yang menolak dari segala yang salah, menentang yang bobrok,  angan-angan  yang  tak  mendasar.  Yang  secara  nyata  Allah  SWT  mengutus  Nabi Muhammad SAW dengan membawa perkara yang tetap, tegas dan tak akan menyesatkan umat manusia, yang akan membahagiakan bagi siapa saja yang mengambil sebagai petunjuk, adapun yang  ingkar  di  neraka.  Al-Qur’an  menjelaskan  arti  kebenaran  dalam  dua  hal,  pertama menjelaskan makna kebenaran berarti sesuatu yang real dan jelas artinya pembenaran terhadap realitas, makna yang kedua melalui penjelasan tentang lawan kata “benar” yaitu kata “bathil” atau “dhalal” (kesesatan).
32.  Maka  (Zat  yang  demikian)  Itulah  Allah  Tuhan  kamu  yang  sebenarnya;  Maka  tidak  ada sesudah  kebenaran  itu,  melainkan  kesesatan.  Maka  Bagaimanakah  kamu  dipalingkan  (dari kebenaran)?
26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu  benar  dari  Tuhan  mereka,  tetapi  mereka  yang  kafir  mengatakan:  "Apakah  maksud  Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.
Ayat  tersebut  sekaligus  menjelaskan  keadaan  orang-orang  kafir  yang  sudah  terbiasa menentang  kebenaran  yang  telah  dijelaskan  dengan  hujjah  dan  bukti  kebenaran.  Mereka mempertanyakan, apa yang dikehendaki  Allah dengan mendatangkan misal  yang rendah ini, yakni  dengan  memasukkan  hal-hal  yang  remeh  seperti  lalat  dan  nyamuk?  Jika  mereka  ini menyadari  hikmah  yang  terkandung  di  dalam  misal  tersebut,  jelas  mereka  itu  tidak  akan berpaling  atau  menantang.  Maka  merupakan  suatu  kenyataan  bahwa  perkataan  paling  baik adalah  yang  dapat  mengungkapkan  kenyataan  sesuatu.  Dengan  demikian,  pihak  pendengar akan mengetahui dan memahami secara baik, di samping mengambil sebagai petunjuk ke arah kebenaran.
Selanjutnya,  demokrasi  dipandang  oleh  kaum  radikal  sebagai  suatu  bentuk pengingkaran  kedaulatan  Tuhan  yang  mutlak,  bahkan  sebagai  perampasan  hak  kedaulatan tuhan  itu  sendiri.  Seluruh  sistem  pemerintahan    yang  tidak  di  dasari  oleh  syariat  Islam  dan
menempatkan  kedaulatan  tertinggi  di  tangan  rakyat  atau  parlemen,  merupakan  sistem  yang bertentangan dengan syariat sehingga bisa menjadi bagian dari kekufuran. Seluruh umat Islam menyadari  sepenuhnya  bahwa  menjalankan  sebuah  pemerintahan  sebagai  alat  untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah SWT dalam melaksanakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan umat. Semua yang dijalankan harus berinilai ibadah sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW serta para ulama sebagai penerus para Nabi.
Dewasa ini, negara-negara Islam umumnya dikuasai elite politik sekuler, tapi mereka mendapat  tantangan  yang  semakin  meningkat  dari  gerakan  Islam.  Dalam  beberapa  kasus, gerakan Islam berhasil mengambil alih kekuasaan (di Iran atau Sudan, misalnya), atau berbagi kekuasaan dengan elite politik sekuler. Bisa dimengerti jika dalam pertarungan kekuasaan, elite sekuler  takut  pada  gerakan  Islam.  Islam  muncul  disaat  demokrasi  tidak  lagi  mampu menciptakan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan bagi rakyat dalam sebuah negara. Namun demikian keberadaan Islam dianggap sebagai bentuk ancaman bagi bagi kemapanan peradaban Barat inilah yang terjadi saat ini.
Demokrasi tampak "sulit berkembang " di lingkungan kultur yang non-Barat dan non- Kristen seperti Islam/Arab. Di samping itu, sekurang-kurangnya terdapat dua kendala lain bagi berkembangnya demokrasi di negara-negara Islam. Pertama , di kalangan Islam sendiri belum ada kesepakatan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. Kedua , proses demokratisasi di  negara-negara  Islam  sedikit  banyak  juga  tergantung  pada  faktor  eksternal.  Artinya, keberhasilan atau kegagalan proses demokratisasi tergantung dari apakah negara-negara di luar kawasan  ini,  khususnya  negara-negara  Barat  sendiri,  mendorong  atau  justru  menghambat demokratisasi. Jika  dikembalikan  lagi  dengan  konsep  demokrasi  yang  dikemukakan  oleh Dewey  jelas  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  dan  tidak  bisa  diterima  karena  meletakkan kebenaran  mutlak  pada  pengalaman  manusia,  sementara  Islam  dengan  tegas  mengajarkan bahwa kebenaran mutlak adalah dari Allah SWT tidak dapat diganggu gugat. Demokrasi yang seharusnya  dipergunakan  dinegara  Indonesia  harus  sejalan  dengan  ajaran  Islam,  sehingga membawa  kemaslahatan  bagi  umat  manusia  bukan  sebaliknya  membawa  kehancuran.    Kita harus berbenah karena faktanya demokrasi yang telah dianggap sebagai jaminan pertumbuhan dan kemakmuran selama bertahun-tahun, terutama karena struktur demokrasi sering dikaitkan dengan  ekonomi  pasar,  telah  kehilangan  ruang  lingkupnya  dengan  kebangkitan  Cina  dan negara-negara lain yang berkinerja sangat baik dalam bidang ekonomi, tetapi buruk dalam hal demokrasi.

## Simpulan
Demokrasi merupakan jalan yang diyakini sebagai solusi terbaik yang akan membawa masyarakat  Indonesia  kesuatu  tatanan  kehidupan  baru  yang  lebih  baik.    Menurut  Dewey demokrasi  yang  baik  harus  menyertakan  partisipasi  rakyat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, yang dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang demokratis tidak memberikan jarak atau sekat bagi rakyatnya karena kedekatan dengan rakyat akan menjadi perekat bangsa. Nilai-nilai demokrasi dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  lebih  baik  dalam  semangat  egalitarian  dibandingkan  idiologi non-demokrasi.
Hal  yang  terpenting  untuk  kita  yakini  bahwasanya  demokrasi  adalah  alat  dalam mendekatkan  diri  kita  kepada  Allah  SWT,  oleh  karenanya  harus  didasarkan  pada  kebenaran nilai-nilai  Islam.  Nilai-nilai  yang  bertentangan  dengan  kebanaran  Islam  harus  ditinggalkan karena  tidak  akan  membawa  kebaikan  atau  kemaslahatan  bagi  umat  manusia.  Demokrasi Pancasila  salah  satunya  yang  menempatkan  nilai-nilai  ke-Tuhanan  sumber  ketajaman  moral dan keputusan-keputusan terhadap rakyat yang merupakan basis rakyat Indonesia.  Pancasila merupakan  hasil  dari  tumbuhnya  kesadaran  diantara  para  pemimpin  bangsa  karena permasalahan  yang  besar  terhadap  sekularisme  dan  liberalisme  modern,  namun  demikian menjauhkan fanatisme yang berlebihan.

## Daftar Pustaka
A. Ubaidillah, Abdul Rozak. Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani. Edisi Ketiga. (Jakarta:
Prenada Media Group, 2008), h. vii-ix
Azyumardi A., Reposisi Hubungan Agama dan Negera (Merajut Kerukunan Antarumat). Edisi Pertama. (Jakarta: Kompas, 2002), h.12-13
Bilveer Singh, Abdul Munir Mulkhan. Teror Dan Demokrasi Dalam I’dad (Persiapan) Jihad (Perang) Sudut Pandang Kaum Radikal. (Kota Gede: Metro Epistema, 2013), h. 93 Et.al  MUchlis  M.  hanafi, Tanggung  Jawab  Sosial  (Tarfsir  Al-Qur’an  Tematik) , Lajnah Pentashihan  Mushaf  Al-Qur′an (Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Qur′an,  2011),  ii <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
http://lipi.go.id/berita/islam-radikalisme-dan-demokrasi/734 diakses 10 Juli 2020 John
Dewey,
‘Democracy and Education’,
Nation (2001), 1–368
<https://doi.org/10.4324/9781351302326-9>.
Lei  Wang, John Dewey ’ s Democratic Education and Its Influence on Pedagogy  in China , 1937.
Peniel C.D. Maiaweng, ‘Analisis Terhadap Konsep Pemikiran John Dewey’, Jurnal Jaffray , 7.2 (2009), 73 <https://doi.org/10.25278/jj71.v7i2.29>.
Sholihudin  Al-Ayubi,  ‘Konsep  Kebenaran  Dalam  Perspektif  Islam’, Jurnal  Pemikiran  Dan Pendidikan Islam , 11.1 (2018), 53–78.
Wasisto Raharjo Djati, ‘Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal’,
MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 18.2 (2015) <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3726>.
Zamharir. Agama dan Negara (Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid). Cetakan Pertama. (Jakarta: Murai Kencana, 2004), h. ix