## PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN APLIKASINYA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Dudung Indra Ariska Universitas Wiralodra, Indramayu Email: dudung90@gmail.com ,

## ABSTRACT
Currently, the issue which is becoming a very big problem is the Corruption Crime. Both corruption carried out openly or clandestinely are all crimes that are very detrimental to society  and  the  State.  State  losses  in  corruption  are  one  of  the  elements  that  must  be proven by the Public Prosecutor, especially for the proven state losses. Corruption Crime also recognizes the efforts of the perpetrators to return the corrupt money to the state. The case  of  returning the  results  of corruption  to  the  state  as  a  remedy for  the  Defendant  in freeing  himself  from  the  snare  of  corruption  charges.  Payment  of  this  substitute  money should not exceed the amount of money which was corrupted, so it is expected that the lost state finances can be returned. However, it is not easy to get a replacement payment, since the problems that will be found in practice are very diverse in their problems, even if the money from corruption needs to be found, it must be traced in advance.

## Key word: Corruption crime, state losses, replacement of payment

## I. PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi atau selanjutnya kita sebut saja dengan Korupsi, merupakan jenis  tindak  pidana  yang  dalam  perkembangannya  telah  menimbulkan  karateristik  yang begitu  beragam  serta  dirasakan  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  korupsi  itu  terhadap kehidupan  masyarakat  dan  negara  dengan  segala  kesulitan-kesulitan  yang  dihadapinya sehingga perkembangannya menjadikan, korupsi tercatat sebagai salah satu agenda hukum utama di negeri ini.
Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  adalah  rangkaian  kegiatan  dalam  usaha pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  baik  yang  bersifat  penindakan ( represif ) maupun pencegahan ( preventif ) mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum,  sehingga  dari  adanya pelaksanaan penegakkan hukum tersebut akan dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib  demi  pemantapan  kepastian  hukum  dalam  masyarakat,  yang  akhirnya  tujuan  dari cita-cita  untuk  mencapai  kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera  akan  tercapai dengan segera.
Para  peneliti  sepakat  dalam  proses  Penegakan  hukum  adanya  keterkaitan  antara satu aspek dengan aspek lain saling mempengaruhinya, dan salah satu ahli hukum Sudikno Mertakusumo 1 berpendapat, bahwa didalam proses penegakan hukum minimal terdapat 3 (tiga)  unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan  dalam  penerapannya,  yaitu kepastian  hukum, kemanfaatan  dan  keadilan .  Ketiga  unsur  diatas  harus  diperhatikan  secara  proporsional, meskipun  hal  tersebut  adalah  sulit  untuk  diterapkan  dalam  kenyataannya  di  lapangan. Tanpa  kepastian  hukum  akan  timbul  keresahan,  terlalu  mengejar  kepastian  hukum  atau terlalu  ketat  mentaati  peraturan  akan  menimbulkan  ketidakadilan.  Selanjutnya, mengatakan bahwa:
“Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal sebagai salah satu  bagian  dari  keseluruhan  kebijakkan  penanggulangan  kejahatan.  Akan  tetapi penegakkan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tampuan harapan untuk dapat  menyelesaikan  atau  menanggulangi  kejahatan  secara  tuntas.  Namun demikian  keberhasilannya  sangat  diharapkan  karena  pada  bidang  penegakkan hukum ini dipertaruhkan makna dari Negara berdasarkan atas hukum”.
Persoalan yang sedang menjadi masalah yang sangat besar adalah masalah Tindak Pidana Korupsi. Baik korupsi yang dilakukan secara terang-terangan atau yang sembunyi- sembunyi  kesemua  itu  merupakan  kejahatan  yang  sangat  merugikan  masyarakat.  Upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi dan  dianggap  cukup  optimal,  walaupun  upaya-upaya  yang  dilakukan  sampai  dengan sekarang  masih  berusaha  untuk  disempurnakan.  Namun  gambaran  yang  ada  disetiap pemberitaan  media  setiap  hari,  kita  dapat  melihat  dan  mendengar  atau  membaca  hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara  yang  pada  akhirnya  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  dirugikan, disamping  itu  adanya  Komisi  Pemberantas  Korupsi  (KPK)  yang  melakukan  tugas  dan wewenang  yang  diberikan  Undang  Undang  kepadanya  telah  memberikan  andil  yang cukup berarti dalam mengungkapkan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal semacam itu memberikan gambaran yang nyata bahwa pemerintah memang tengah berupaya untuk memberantas  tindak  pidana  korupsi  dengan  tidak  membeda-bedakan  status  jabatan seseorang termasuk kepada Penegak hukum sendiri.
Bahwa salah satu tujuan Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  yang  dinyatakan  bersalah
1 Soedikno,  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum  (suatu  pengantar),  Jogjakarta,  Liberty  Pustaka  Jaya,  1996, hlm. 17.
disamping  berupaya  untuk  mengembalikan  kerugian  negara atas  perbuatan  koruptif  yang dilakukannya,  yang  dalam  tindak  pidana  korupsi,  sanksi  dimaksud  bukan  hanya  pidana perampasan  kemerdekaan  saja,  tapi  dikenakan  pula  terhadap  pelaku  korupsi  yang dinyatakan  bersalah  oleh  Pengadilan,  sanksi  lainnya  berupa  Denda  serta  diperintahkan pula  untuk  membayar  uang  pengganti  sebanyak-banyaknya  yang  digunakan.  Penjatuhan hukuman  dalam  tindak  pidana  korupsi  ini  memang  bertujuan  untuk  membikin  jera  dan pada akhirnya akan berkurangnya kejahatan tindak pidana korupsi.
Dalam Tindak Pidana Korupsi ada upaya dari pelaku untuk mengembalikan uang yang  dikorupsi  kepada  negara.  Kasus  pengembalian  hasil  korupsi  kepada  negara sebagai upaya  pemulihan  ( remedy )  bagi  Terdakwa  dalam  untuk  membebaskan  diri  dari  jerat dakwaan korupsi.
Bahkan  tidak  sedikit  yang  beranggapan  bahwa  dengan  dipulihkannya  unsur kerugian  negara,  membuat  unsur  kerugian  negara  tidak  terpenuhinya  dakwaan  Penuntut Umum  akan  suatu  tindak  pidana  korupsi.  Sungguh  masuk  akal  tetapi  secara  moral, pembelaan  tersebut  tidak  bisa  diterima.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  pasal  4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  yang dengan  tegas  menyatakan  bahwa  “ Pengembalian  kerugian  negara  tidak  menghapus pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ”.
Kerugian negara dalam tindak pidana korupsi menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan  oleh  Penuntut  Umum.  Atas  terbuktinya  kerugian  negara  tersebut 2 ,  oleh Penuntut  Umum  dimintakan  dalam  uraian  Surat  Tuntutan  agar  Majelis  Hakim  dalam dictum putusannya  menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  “ Pembayaran  uang  pengganti disamping  pidana  pokok,  kepada  Terdakwa  untuk  mengembalikan  sejumlah  uang  yang dikorupsi (uang pengganti) ”.
Pembayaran  uang  pengganti  ini  besarnya  tidak  boleh  melebihi  jumlah  uang dikorupsi,  sehingga  diharapkan  keuangan  negara  yang  telah  hilang  dapat  kembali  lagi. Akan  tetapi  tidak  mudah  untuk  mendapatkan  pembayaran  uang  pengganti,  karena permasalahan  yang  akan  dijumpai  dalam  praktek  sangat  beragam  rupa  permasalahannya, bahkan  dapat  ditemui  uang  hasil  korupsi  perlu  diupayakan  untuk  dilacak  terlebih dahulu keberadaannya,  termasuk  tentang  harta  aktiva  dari  pelaku.  Bahkan  untuk  mengelabuinya
2 Ari Wahyudi Hartanto dan Arief Nurul Wicaksono, Tindak Pidana Korupsi , Antara Pemberantasan Dan Penegakkan Hukum Teropong , MaPPI-FHUI, Desember 2003, hlm. 5.
uang hasil korupsi dimaksud oleh Pelaku tindak pidana korupsi dilakukan pencucian uang ( money loundring ).
Untuk perihal money loundring penulis tidak menjadi pembahasan dalam penulisan ini,  karena  perlu  pembahasan  tersendiri,  maka  oleh  karena  itu  dalam  penulisan  ini dikhususkan  hanya  kepada  permasalahan  mengenai  pembayaran  uang  pengganti sebagaimana  putusan  hakim  yang  dijatuhkan  dalam  persidangan  perkara  tindak  pidana korupsi.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dibatasi  pada pembahasan:  Bagaimanakah ketentuan mengenai masalah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini?

## II. METODE

## III. PEMBAHASAN

## Korupsi dan pengaturannya
Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  “Coruptio”  atau  “corruptus” kemudian  muncul  dalam  bahasa  Ingris  dan  Perancis  “Corruption”  sedangkan dalam  bahasa  Belanda  dikenal  dengan  Korruptie”  yang  secara  harpiah  korupsi berarti  perbuatan  jahat,  busuk  ataupun  merupakan  sebuah  kecurangan  sehingga tindak  pidana  korupsi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  delik  sebagai  akibat  dari perbuatan  busuk,  jahat  atau  suap.  Secara  umum  pengertian  korupsi  adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri 3 .
Pengertian  korupsi  menurut  hukum  telah  dirumuskan  dalam  UU  No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, kedalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang termuat dalam 13 (tiga belas) buah pasal. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana karena korupsi.  Ketiga  puluh  bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi  tersebut  pada  dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 4

## Kerugian keuangan negara
3 Moegihardjo, Mengenal, Mengadili dan Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi. makalah : Diklat Terpadu Hakim dan Jaksa 2008, Hlm. 6
4 KPK, Memahami untuk membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi ,Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm.19
1) Melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri,  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi  secara  melawan  hukum,  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara (Pasal 2).
2) Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan,  dengan  tujuan  untuk  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
 Suap menyuap
1) Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara (Pasal 5 atau Pasal 12 huruf a dan b).
2) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada  hakim atau advokat (Pasal 6 atau Pasal 12 huruf c dan d).
3) Memberi  hadiah  atau  janji  kepada  pegawai  negeri  dengan  mengingat kekuasaan yang melekat pada jabatan (Pasal 11 dan Pasal 13).
 Penggelapan dalam jabatan
1) Menggelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang  disimpan  karena  jabatannya atau  membiarkan  uang  atau  surat  berharga  itu  diambil  atau  digelapkan  oran lain (Pasal 8).
2) Memalsu  buku-buku  atau  daftar-daftar  yang  khusus  untuk  pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
3) Menggelapkan  atau  merusak  barang  akta,  surat,  atau  daftar  yang  digunakan untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang (Pasal 10).
 Pemerasan
1) Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  memaksa  seseorang  memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e).
2) Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu  menjalankan tugas,  meminta,  menerima,  atau  memotong  pembayaran  kepada  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  lain  atau  kepada  kas  umum,  seolah- olah  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  lain  atau  kas  umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g).
3) Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu  menjalankan tugas,  meminta  atau  menerima  pekerjaan,  atau  penyerahan  barang,  seolah- olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf h).
 Perbuatan curang
1) Pemborong  atau  ahli  bangunan  melakukan  perbuatan  membahayakan keselamatan orang atau barang (Pasal 7 ayat (1) a).
2) Melakukan perbuatan curang seperti dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) b).
3) Membiarkan  perbuatan  curang  yang  dapat  membahayakan  keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) d).
 Benturan kepentingan dalam pengadaan
Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  pemborongan,  pengadaan,  atau persewaan,  yang  pada  saat  dilakukan  perbuatan,  untuk  seluruh  atau  sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i).

##  Gratifikasi
Gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 12  B jo Pasal 12 C).
Selain  tindak  pidana  tersebut  di  atas,  ada  jenis  tindak  pidana  lain  yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, adalah :
a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21).
b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 21 jo Pasal 28).
c. Bank  yang  tidak  memberikan  keterangan  rekening  tersangka  (Pasal  22  jo Pasal 29).
d. Saksi  atau  ahli  yang  tidak  memberi  keterangan  atau  memberi  keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 35).
e. Orang  yang  memegang  rahasia  jabatan  tidak  memberi  keterangan  atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 36).
f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo Pasal 31).

## Ancaman pidana
Dalam  Pasal  10  KUHP  disebutkan  macam-macam  ancaman  pidana  berupa pidana  pokok,  yaitu  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan  pidana  denda dan  pidana  tutupan  serta  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak-hak  tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.
Berbeda dengan tindak pidana umum, dalam tipikor dikenal ancaman pidana minimum  dan  maksimum,  dan  juga  dapat  bersifat  kumulatif  pidana  penjara  dan pidana  denda  (Pasal  2)  atau  kumulatif  alternatif    pidana  penjara  dan  atau  pidana denda (Pasal 3). Dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu maksimum adalah pidana penjara dengan penjara  seumur  hidup  atau  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun,  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah),  sedangkan  pidana minimum adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan  pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun  1999  jo  UU  No.20  Tahun  2001,  ancaman  pidana  bersifat  kumulatif alternatif,  yaitu  pidana  maksimum  adalah  pidana  penjara  dengan  penjara  seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan atau pidana denda paling banyak Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah),  sedangkan  pidana  minimum  adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau pidana dendan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Selain  itu  dalam  tipikor  juga  dikenal  pidana  tambahan  selain  pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yaitu:
a. perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana  korupsi,termasuk  perusahaan  milik  terpidana  di  mana  tindak  pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
b. pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebayak-banyaknya  sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
c. penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling  lama  1 (satu) tahun.
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau  sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat  diberikan  oleh Pemerintah kepada terpidana.
Pidana  mati  dapat  pula  dijatuhkan  kepada  pelaku  tipikor  apabila  tindak pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang  berlaku,  pada  waktu  terjadi  bencana  alam  nasional,  sebagai  pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

## Pembuktian dalam perkara tipikor
UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 menunjuk KUHAP sebagai hukum  acara  yang  berlaku  dalam  perkara  tipikor,  sehingga  proses  penyidikan, penuntutan,  maupun  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  termasuk  hukum pembuktian dan putusan harus didasarkan pada KUHAP. Di dalam KUHAP dianut sistem  pembuktian  negatif  yaitu  untuk  dapat  menghukum  terdakwa  korupsi haruslah  dipenuhi  setidak-tidaknya  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  ditambah  dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa bersalah melakukan hal tersebut. Alat bukti yang diatur dalam Pasal 188 ayat  (1)  KUHAP  adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan keterangan terdakwa.
Khusus  untuk  tipikor,  alat  bukti  petunjuk  diperluas  oleh  Pasal  26  A  UU No.20 Tahun 2001 yakni :
a. alat  bukti  lain  yang  diperoleh  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan  atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu sarana,  baik  yang  tertuang  di  atas  kertas,  benda  fisik  apapun  selain  kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta,  rancangan,  foto,  huruf,  tanda,  angka,  atau  perforasi  yang  memiliki makna.
Menurut  penjelasan  Pasal  26  A  UU  No.20  Tahun  2001,  yang  dimaksud “disimpan  secara  elektronik”  misalnya  data  yang  disimpan  dalam  mikro  film, compact  disk,  read  only  memory  (CD-ROM)  atau  Write  Once  Read  Many (WORM), sedangkan yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan alat  itu”  tidak  terbatas  pada  data  penghubung  elektronik  (electronic  data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faximilie.
Sistem  pembuktian  dalam  tipikor  juga  tidak  melulu  harus  Penuntut  Umum yang  membuktikan  kesalahan  terdakwa,  terdakwa  juga  dituntut  untuk membuktikan ketidaksalahannya di sidang pengadilan yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (1), Pasal  37  A,  Pasal  38  B.  Sistem  pembuktian  terbalik  dalam  tipikor  ini  bersifat terbatas dan berimbang, 5 terbatas artinya pembuktian terbalik hanya dalam 2 (dua) hal  yaitu  untuk  gratifikasi  yang  nilainya  di  atas  Rp.10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah)  dan  untuk  harta  benda  terdakwa  yang  akan  dirampas  untuk  negara  , berimbang  artinya  Penuntut  Umum  dan  Terdakwa  diberi  kesempatan  yang seimbang dalam pembuktian di sidang pengadilan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  dinobatkan  sebagai extra-ordinary  crime dalam  arti  kejahatan  yang sangat  berbahaya  bagi  kelangsungan  peradaban  manusia,  khususnya  menyangkut kelangsungan  bangsa  Indonesia  yang  terbelit  dengan  persoalan  korupsi.  Dimana upaya  pemberantasan  korupsi  sudah  dicoba  dengan  berbagai  cara  tetapi keberhasilannya masih jauh dari harapan rakyat banyak.
5 Mahkamah  Agung RI., Pedoman Teknis Administrasi  dan Teknis  Peradilan  Pidana  Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Hlm. 77
Ketidak berhasilan pemberantasan korupsi disebabkan antara lain kerentanan sistem  peradilan  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  di  negeri  ini  sudah  lama terdeteksi,  dalam  arti  sistem  peradilannya  sudah  tertular  menjadi  korup  juga, sehingga Lembaga Pemerintahan yang menangani korupsi belum berfungsi secara efektif  dan  efesien  dalam  memberantas  korupsi.  Adapun  hambatan  dalam pemberantasan korupsi antara lain hukum acara pidana dibeberapa pasal cenderung menguntungkan  tersangka  serta  lemahnya  koordinasi  antara  kepolisian  dan kejaksaan  disertai  minimnya  anggaran  penyidikan  serta  penuntutan,  belum  lagi banyaknya  aparatur  penegak  hukum  yang  kurang  memiliki  kompetensi dibidangnya.
Dalam  hal  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  upaya  Penegakan  hukum sudah  menjadi  ungkapan  sehari  hari  di  kalangan  masyarakat  bahkan  seakan-akan mempunyai kesamaan pendapat dalam penanganannya akan tetapi bagaimana hasil dari  upaya  Penegakan  hukum  itu  seakan-akan  beragam  pendapat  yang  berlainan. Sehubungan  dengan  persoalan  upaya  Penegakan  hukum  dalam  tindak  pidana korupsi  tersebut,  salah  satu  tujuan  dari  Undang  Undang  Nomor  31  Tahun  1999 adalah :
“…..  Untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  dan sejahtera  tersebut,  perlu  secara  terus  menerus  ditingkatkan  usaha pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pada  umumnya  serta tindak pidana korupsi pada khususnya” .
Sebagai  ketentuan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  korupsi  dan  yang kita tahu, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sehari-hari dapat  dilihat,  didengar  dan  dibaca  dalam  pemberitaan  media,  sejalan  dengan semakin  gencarnya  pelaksanaan  transaksi  ekonomi  baik  yang  dilakukan  dalam tatanan  makro  maupun  mikro,  sedangkan  pelaku  ekonomi  itu  sendiri  dilakukan oleh  semua  lapisan  masyarakat  dan  tidak  menutup  kemungkinan  diri  kita  sendiri ada  didalamnya,  dari  adanya  transaksi  ekonomi  tersebut,  kerap  terjadi  suatu peristiwa  hukum  yang  melibatkan  pemindahan  atau  penyerahan  pemilikan  atau kegunaan atas suatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang  umumnya rentan akan adanya tindak pidana korupsi.
Bertitik tolak dari pemikiran tersebut maka terhadap peraturan Tindak Pidana Korupsi  setiap  saat  selalu  mengalami  perubahan-perubahan  dengan    dicabut  atau
diganti,  hal  ini  dapat  dimengerti  oleh  karena  pesatnya    perkembangan  peristiwa- peristiwa hukum di masyarakat dengan ditemukannya modus operandi dari adanya Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  yang  semakin  canggih  dan  variatif, sedangkan  peraturan  hukum  yang  ada  relatif  tertinggal.  Oleh  karena  itu  dalam perkembangannya  dari  masa  kemasa  peraturan-peraturan  tentang  tindak  pidana korupsi dalam kepustakaan hukum telah cukup banyak diberlakukan.
Dengan  adanya  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  tersebut  yang berarti  juga  amanat  dari  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  negara  kepada  penyelenggara  negara  untuk  melakukan  upaya memberantas tindak pidana korupsi, maka dengan adanya amanat yang  merupakan suatu  hal  bersifat  wajib  untuk  dilaksanakan  dan  dipertanggungjawabkan  pada setiap  diakhir  masa jabatan  oleh  Penyelenggara  Negara.  Dibuat  dan  diberlakukan serangkaian perundang-undangan tentang pemberantan tindak pidana korupsi.
Ketiga  ketentuan  perundang-undangan  yang  menyangkut  penyelenggaraaan pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  serta ketentuan  tentang  Penegakan  Hukum  dalam  lapangan  tindak  pidana  korupsi tersebut, selanjutnya sesuai Ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  kemudian  dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  dimana  ada  amanat  dan  perintah  akan  perlu dibentuknya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  maka  pada  tanggal  27 Desember  2002  diundangkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka setelah adanya Peraturan-peraturan tersebut dan telah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi  serta  telah  melaksanakan  tugas-tugas  yang  di  amanatkan  oleh  ketentuan Undang-Undang  yang  menjadi  dasar  adanya  lembaga  tersebut,  maka  terlihat  dan tampak dengan jelas upaya Penegakan Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi  adalah  menjadi  agenda  utama  dan  salah  satu  prioritas  dalam peneyelenggaraan negara pada saat penulisan ini.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  merupakan  hukum  positif  dan  dipergunakan  sebagai  dasar  dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, namun sebelum kita menguraikan
lebih  jauh  dan  mendalam  akan  pengertian  korupsi  menurut  Ketentuan  Undang- Undang  tersebut,  akan  lebih  baik  apabila  kita  mencoba  untuk  melihat  terlebih dahulu  pengertian  tindak  pidana  Korupsi  dari  Kepustakaan  Hukum  baik  dalam teori maupun praktek, dimana istilah Tindak Pidana Korupsi kita temukan menurut etimologis  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua) pengertian  yaitu “Tindak  Pidana” dan “Korupsi”.
Sedangkan  pengertian  “ Tindak  Pidana “kita  ketahui  adalah  istilah  teknis yuridis  yang  berasal  dari  terjemahan  Bahasa  Belanda  “ Strafbaar  Feit ”  atau “ Delict ”  untuk  mengartikan  terhadap  perbuatan  yang  dilarang  oleh  peraturan hukum  pidana  dan  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  dapat  dikenakan  sanksi pidana,  selain  daripada  tersebut  beberapa  istilah  lain  dapat  ditemui  dalam kepustakaan ilmu hukum atau Peraturan-Peraturan tertulis, yaitu : Perbuatan yang dapat  dihukum,  Perbuatan  yang  boleh  dihukum,  Peristiwa  Pidana,  Pelanggaran Pidana, Perbuatan Pidana.
Istilah  “Korupsi“  baik  yang  didapat  dari  Kepustakaan  ilmu  hukum  maupun diperoleh  dari  penulisan  para  ahli  hukum,  kesemuanya  menyatakan    bahwa  kata Korupsi berasal  dari  bahasa  Latin Corruptie atau Coruptus yang  selanjutnya disebutkan  juga  bahwa  Corruptie  itu  berasal  dari  kata  Corrumpore  yaitu  bahasa Latin yang tua. Sedangkan secara harafiah istilah Korupsi itu dapat diartikan :
1. Kejahatan,  kebusukan,  dapat  disuap,  tidak  bermoral,  kebejadan  dan  ketidak jujuran. 6
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. 7
3. Perbuatan yang kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
 Perbuatan yang jahat dan tercela.
 Perilaku yang jahat dan tercela atau kebejatan moral.
 Penyuapan atau bentuk-bentuk ketidak jujuran.
6 S.  Wojowasito-W.J.S.  Poerwadarminta. Kamus  Lengkap  Inggeris-Indonesia.  Indonesia-Inggris. Penerbit Hasta Bandung, Hal. 33 dan 50
7 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit PN. Balai Pustaka. 1976. Hal. 468
 Sesuatu  yang dikorup, seperti kata yang  diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat.
Pengertian  Korupsi  menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai yuridis formal maka pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menguraikan sebagai berikut :
“Setiap  orang  secara  melawan  hukum  melakukan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  paling  lama  20  tahun  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedidkit  Rp.  200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah)”
Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut :
“Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup……” .
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  pengertian  “tindak  pidana  korupsi” menurut  ketentuan  Undang-Undang  tersebut  telah  diterjemahkan  melalui  unsur- unsur  pidana  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal-pasal  yang  mengaturnya  yang menjadikan tindak pidana korupsi sebagai  tindak pidana khusus ( lex spesialis ).
Disamping  perbuatan-perbuatan  yang  diuraikan  dalam  pasal-pasal  tersebut diatas,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  mengatur  juga  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  dikualifikasikan kedalam tindak pidana korupsi, seperti perbuatan-perbuatan :
 Melakukan perbuatan yang bersifat penyuapan
1. Yang  sebelumnya  diatur  pasal  5  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 kemudian  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  dengan  tidak mengacu  kepada  pasal-pasal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu.
2. Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  karena atau  berhubungan  dengan  suatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 Melakukan perbuatan yang bersifat kerakusan  diatur
(dalam  pasal  7  dan  pasal  12  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
 Melakukan  perbuatan  percobaan,  pembantuan  atau  pemufakatan  jahat  serta pemberian  kesempatan,  sarana  atau  keterangan    pasal  16  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
Korupsi  ada  jika  seseorang  secara  tidak  sah  meletakan  kepentingan pribadinya  diatas  kepentingan  rakyat  serta  cita-cita  yang  menurut  sumpah  akan dilayaninya.  Korupsi  itu  muncul  dalam  banyak  bentuk  dan  menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem  penegakan  hukum,  keamanan  hukum,  keamanan  umum,  pelaksanaan kontrak,  pengembalian  pinjaman,  dan  hal-hal  lain,  atau  menyagkut  prosedur- prosedur  sederhana.  Korupsi  bisa  jarang  atau  meluas,  bahkan  di  sejumlah  negara sedang berkembang korupsi telah meresap ke dalam sistem ketatanegaraan. Untuk Indonesia kasus korupsi bahkan sudah membudaya.
Korupsi  dapat  berupa  janji,  ancaman,  atau  keduanya;  dapat  dimulai  oleh seorang  pegawai  negeri  atau  pihak  lain  yang  mempunyai  kepentingan.  Dapat mencakup  tindakan  penghilangan  jejak  ataupun  komisi  ;  dapat  melibatkan  jasa yang  sah  maupun  tidak  sah  ;  dan  dapat  terjadi  didalam  atau  diluar  organisasi pemerintah.  Batas-batas  korupsi  sulit  dirumuskan  dan  tergantung  pada  kebiasaan maupun undang-undang domestik suatu negara.
Thomas  Shelling  mengatakan  bahwa  terlampau  sering  orang  mengandaikan bahwa  perusahaan-perusahaan  atau  seluruh  pemerintahan  korup,  hanya  karena orang-orang (oknum) tidak bermoral.
Sehingga kita menyimpulkan bahwa korupsi dapat diatasi melalui pendidikan moral  selama  generasi  demi  generasi.  Namun,  pemikiran  tersebut  harus  bergerak
ke  arah  “mengubah  sistem  informasi,  peraturan  pengambilan  keputusan,  serta insentif-insentifnya”, untuk mengurangi korupsi.
Menurut Sritua Arif 8 , korupsi menciptakan 4 efek negatif yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi di masyarakat yaitu :
Pertama, berkembangnya  naluri  konsumtif  ke  seluruh  lapisan  masyarakat yang  ditimbulkan  oleh  pelemparan  uang  panas  atau  pembelanjaan  pendapatan gelap (black  income) oleh  para  pelaku  korupsi  dan demonstration effect yang menyertainya.
Kedua, pengalihan sumber-sumber nasonal ke luar negeri oleh pelaku-pelaku korupsi  disebabkan  adanya  kekhawatiran  timbulnya  gejolak  sosial  yang  yang eksplosif  di  dalam  negeri.  Ini  membuat  kemampuan  ekonomis  negara-negara dengan pemerintahan yang korup sangat lemah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya.
Ketiga, pergeseran  pendapatan  yang  bersifat  semakin  regresif  setelah memperhitungkan  pendapatan  dari  hasil  korupsi  yang  tidak  tercatat  :  Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain, yang bersifat terselubung dan  diselubungkan  menyebabkan  ini  tidak  dapat  masuk  dalam  jaringan  obyek perpajakan langsung .
Keempat, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta-harta sosial atau barang-barang dan jasa-jasa umum, ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang dan jasa yang tidak wajar dalam masyarakat  yang timbul dari adanya ketidak wajaran disegi penyediaan dan permintaan.
Korupsi  di  Indonesia  sudah  sedemikian  mencengangkan,  bahkan  telah menyerang sampai kepada pemerintah-pemerintah daerah, hampir tiap propinsi di Indonesia  pernah  memiliki  kasus  korupsi  yang  dilakukan  baik  oleh eksekutif  dan legislatif maupun lembaga yudikatif.
Ketidakpuasan  terhadap  berjalannya  korupsi  mengakibatkan  krisis  dibidang sosial  politik  ekonomi  dan  budaya,  tuntutan  agar  segera  ditertibkan  lembaga
8 Arip Sritua, Korupsi, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1986, hal. 5
peradilan  mulai  dari tingkat  bawah  sampai  atas  adalah merupakan  keinginan  dari rakyat agar lembaga peradilan juga mereformasi dirinya sesuai tuntutan rakyat.
Atas  dasar  pola  pikir  pandangan  tentang  hukum  secara  akademis  dimana kasus  korupsi  sudah  menjadi  kejahatan  internasional  yang  melintas  batas  negara maka perlu lagkah-langkah yang konkrit dan simultan untuk memberantas korupsi, berdasarkan  hasil  konvensi  tindak-tindak  korupsi  di  Austria  maka  ada  beberapa kesepakatan yang diambil yaitu :
Pertama, bahwa  semua  negara  sepakat  bahwa  tindak  pidana  korupsi  tidak lagi  merupakan  kejahatan  domestik,  tetapi  sudah  merupakan tran-nasinal  crime, karena  mempengaruhi  pembangunan  kerjasama  internasional,  kestabilan  politik negara dan membawa kesengsaraan bagi rakyat.
Kedua, semua negara peserta konvensi yang berjumlah 116 negara termasuk Indonesia setuju untuk memerangi korupsi di negara masing-masing.
Ketiga, sehubungan  dengan  diterimanya  korupsi  sebagai trans-national crime ,  maka  semua  negara  setuju  untuk  menerima  peraturan-peraturan  yang bekenaan  dengan  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  peraturan  mengenai money loundring,  bank  secrecy,  extradicion,  mutual  legal  asistance, termasuk  di dalamnya kerja sama antar penyidik negara-negara anggota atau interpol termasuk di  dalamnya  kerja  sama  saling  memijamkan  saksi-saksi  yang  akan  digunakan dalam perkara korupsi.
Keempat, negara  anggota  harus  membuat  penanganan  perkara  korupsi dilakukan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  acara  yang  diterima  secara  universal dalam arti azas supremasi hukum berlaku.  Hal ini dapat berdampak kepada dapat tidaknya  uang  hasil  korupsi  itu  yang  dilarikan  oleh  koruptor  keluar  negeri dikembalikan ke negara asal.
Persoalannya  bagaimana  Indonesia  sudah  melakukan  pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  yang  sudah  dikategorikan  sebagai trans-national  crime, ternyata sudah  membuat  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  dasar  hukumnya adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam konsiderant menimbang menyebutkan :
”Bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil,  makmur  dn sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara  optimal.  Oleh  karena  itu  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi perlu  ditingkatkan  secara  profesional,  intensif,  dan  berkesinambungan karena  korupsi  telah  merugikan  keuangan  negara,  dan  menghambat pembangunan nasional”.
Untuk  lebih  efektif  dan  efisien  kerja  penegakan  hukum  terhadap  Tindak Pidana  Korupsi  selain  membentuk  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  juga berdasarkan  Instruksi  Presiden  No.  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan Pemberantasan Korupsi memerintahkan agar semua instansi melakukan kerja sama dengan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  untuk  melakukan  penelaahan  dan pengkajian  terhadap  sistem-sistem  yang  berpotensi  menimbulkan  tindak  pidana korupsi  dalam  ruang  lingkup,  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  masing- masing  serta  memberikan  dukungan  maksimal  terhadap  upaya-upaya  penindakan korupsi  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  KPK  dengan  cara mempercepat  pemberian  informasi  yang  berkaitan  dengan  perkara  tindak  pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
Berdasarkan data realisasi APBN Tahun Anggaran 2005-2007 yang diperoleh Kompas, tidak terlihat adanya setoran uang pengganti hasil korupsi dari kejaksaan maupun Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di dalam mata anggaran pendapatan kejaksaan dan peradilan dengan nomor 4232, mulai dari 423211-423219, yang tercantum hanya pos pendapatan legalisasi tanda  tangan,  pendapatan  pengesahan  surat  di  bawah  tangan,  pendapatan  uang meja  (leges)  dan  upah  pada  panitera  badan  pengadilan,  pendapatan  hasil denda/tilang,  pendapatan  ongkos  perkara,  serta  pendapatan  kejaksaan  dan peradilan lainnya.
Di  mata  anggaran  penerimaan  lainnya  juga  tidak  ditemukan  adanya  setoran uang pengganti hasil korupsi dari kejaksaan.
Sedangkan  pada mata anggaran  penerimaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) dengan nomor 42411, tercantum pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan. Total uang sitaan hasil korupsi yang sudah disetorkan KPK  tahun  2004-2007  sebesar  Rp  42,34  milyar,  baru-baru  ini  dalam  satu  kuliah
umum di Solo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution kembali mengungkit  soal  uang  hasil  korupsi.  Ia  mempersoalkan  uang  pengganti  hasil korupsi dan bunganya.
Dalam  dokumen  BPK  yang  dimiliki  Kompas  disebutkan,  eksekusi  terhadap uang pengganti Rp 6,66 triliun yang telah berkekuatan hukum tetap belum berhasil ditagih oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Berdasarkan  informasi  tersebut  maka  uang  pengganti  yang  merupakan penyelamatan uang negara yang dikorupsi oleh terpidana seharusnya dapat masuk ke APBN menjadi sumber keuangan untuk pembangunan.

## V. Kesimpulan
Secara yuridis bahwa penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP tetapi  oleh  karena  tindak  pidana  korupsi  merupakan trans-national  crime maka penyidikan tindak pidana korupsi disamping Kepolisian juga unsur Kejaksaan serta dimungkinkan  apabila  tindak  pidana  korupsi  tersebut  menarik  perhatian masyarakat  (publik)  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi penyidik, dan penuntut.
Sehingga  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia sudah menjadi perhatian dan niat dari pemerintah agar kejahatan korupsi ditindak tegas  serta  diadili  sesuai  ketentuan  undang-undang  terutama  dalam  hal penyelamatan  keuangan  negara,  maka  di  dalam  putusan  Majelis  Hakim dimungkinkan untuk adanya hukuman pengganti kerugian uang negara yang harus dibayar  oleh  tersangka.  Tentunya  persoalan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana korupsi bukan tanggung jawab pemerintah serta penegak hukum melainkan harus didukung oleh peran serta masyarakat.
Apabila  masyarakat  sudah  menolak  tindak  pidana  korupsi  dengan memberikan  sanksi  moral  terhadap  pelaku  maka  diharapkan  orang  baik  pelaku maupun  calon  pelaku  tindak  pidana  korupsi  akan  berfikir  seribu  kali  untuk melakukan  korupsi.  Oleh  karena  akan  dikucilkan  di  dalam  pergaulan  sehari-hari dimasyarakat baik dirinya maupun keluarganya.
Bagian  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  adalah peranan dari penegak hukum untuk mencermati kasus posisi dengan segala kaitan termasuk  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  kasus.  Upaya  tersebut membutuhkan  suatu  kecermatan  yang  terkait  pula  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang dilanggarnya, apakah memang ada tindakan yang dikualifikasikan melanggar  peraturan  perundang-udangan  tertentu  dan  kalau  benar  sejauh  mana. Dalam pelaksanaan tersebut tentunya harus dilakukan penafsiran/interprestasi yang cukup mendalam dan karenanya diperlukan adanya dedikasi kejujuran dan kinerja yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Soedikno, Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Jogjakarta, Liberty Pustaka  Jaya,  1996.  Moegihardjo, Mengenal,  Mengadili  dan Memutus  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi. Makalah  :  Diklat Terpadu Hakim dan Jaksa 2008
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Overheidsbelied  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi, Makalah:  Disampaikan  pada  “Pelatihan  Hakim  Dalam  Perkara Korupsi  Bagi  Hakim  Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Militer” angkatan ke-IV Tahun 2008 yang diselenggarakan Pusdiklat Teknis Peradilan  Mahkamah  Agung  RI,  di  PPMKP  Ciawi,  Bogor  pada tanggal 8 – 20 September 2008
Sumber Lain:
Umar Kayam, Mentalitas Kebudayaan Indonesia, Pradnya, Jakarta, 2001.
Arip Sritua, Korupsi, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1986.
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
KPK, Memahami  untuk  membasmi,  Buku  Saku  Untuk  Memahami  Tindak  Pidana Korupsi , Cetakan Kedua, Jakarta, 2006
Mahkamah  Agung  RI., Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007