## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN (PKL)
(Studi Taman Kuliner Tunggal Sangomang di Jl. Yos Sudarso Ujung)

## Indah Liana Hutabalian

## ABSTRACT
The focus of this study  is the implementation of the policy of structuring the creative field of study traders at Jl. Yos Sudarso Ujung. The objectives of this research  are  two  things,  first,  see  how  the  implementation  of  the  Field  Creative Merchant  arrangement  policy  at  Sangomang  Single  Culinary  Park  on  Jl.  Yos Sudarso Ujung. Second, find out what are the supporting and inhibiting factors in achieving the implementation of the Field Creative Merchant arrangement policy at  the Sangomang  Single  Culinary  Park  on  Jl.  Yos  Sudarso  Ujung.  The research method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  method.  This  method  is used to provide an overview of the Implementation of the Field Creative Merchant Arrangement  Policy  Study  on  the  Sangomang  Single  Culinary  Park  at  Jl.  Yos Sudarso Ujung. The focus of the research is based on Van Mettern and Varn Horn theory  which  is  influenced  by  six  variables,  namely  policy  size  and  objectives, resources,  characteristics  of  executing  agents,  dispositions  of  disposing  agents, communication  between  organizations  and  implementing  activities,  social, economic  and  political  environment.  The  data  obtained  is  based  on  information from the Head of the City Planning and Aesthetics Division at the Public Housing Service and Palangka Raya City Settlement  Area, UPT Pasar Kahayan Staff and the Creative Field Merchant community. Data collection techniques in the form of observations,  interviews  and  documentation.  Besides  that,  the  data  analysis techniques  are  in  the  form  of  data reduction,  data  presentation,  and  conclusion  / verification.  The  research  results  on  the  implementation  of  street  vendor arrangement policies in Jl. Yos Sudarso Ujung has not been carried out optimally, this  happened  because  the  human  resources  managing  the  street  vendor arrangement were still inadequate as well as the absence of a special division that managed  the  street  vendor  arrangement  so  that  the  street  vendor  arrangement policy  was  carried  out  by  the  Public  Housing  and  Palangka  Raya  Housing  Area during this hasn't gone well.

## Keywords: Implementation, Arrangement of Field Creative Traders.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  jumlah  penduduk  di  Indonesia  semakin  pesat  dan melahirkan  masalah  baru  di  bidang  keamanan,  sosial,  hukum  dan  ekonomi. Akibat  dari  meledaknya  jumlah  penduduk  di  Indonesia  yang  tidak  diimbangi dengan  tersedianya  lapangan  pekerjaan  sehingga  menimbulkan  tingginya  jumlah penganguran dan tindakan kriminalitas. Akses pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang  lamban  mengakibatkan  meningkatnya  urbanisasi  suatu  situasi  dimana masyarakat  desa  lebih  memilih  untuk  tinggal  di  kota.  Sebagian besar  penduduk miskin  perkotaan  bekerja  pada  sektor  informal.  Sektor  informal  menjadi  jalan
akhir yang dituju masyarakat kota dan desa yang latar belakangnya tidak memiliki pendidikan  dan  keterampilan  yang  rendah  yang  tidak  terserap  di  sektor  formal Pedagang Kaki Lima (sektor informal) ialah mereka yang mendirikan usahanya di tempat-tempat umum seperti di daerah jalan raya, di bahu jalan dan diatas dranais sebagai  sarana  tempat  mereka  berjualan,  menawarkan  dagangan  maupun  jasa- jasanya. Kegiatan  perdagangan dapat  menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara  Pertama,  secara  langsung,  yaitu  dengan  penyerapan  kapasitas  tenaga  kerja yang  benar.  Kedua,  secara  tidak  langsung,  yaitu  dengan  perluasan  pasar  yang diciptakan  oleh  kegiatan  perdagangan  di  suatu  pihak  dan  pihak  lain  dengan memperlancar  penyaluran  dan  penggadaan  bahan  baku  (Kurniady  dan Tangkilisan, 2002:21).
Kota Palangka Raya merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah juga menggantungkan  sebagian  kebutuhan  masyarakatnya  pada  sektor  informal  salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima. Sebagai kota besar, kota Palangka Raya juga tidak terlepas dari masalah maraknya jumlah PKL. Mereka memanfaatkan badan jalan  raya  sebagai  tempat  mendirikan    usahanya.  Daerah  ini  diminati  oleh  PKL karena  tempat  ini  dilalui  oleh  banyak  orang  dan  tempatnya  gratis  tidak  dipungut biaya.  Kondisi  bahu  jalan  yang  mulai  dipadati  oleh  para  PKL  mulai mempersempit  ruang  untuk  pejalan  kaki  dan  menimbulkan  kemacetan  lalu  lintas khususnya pada saat malam hari. Secara otomatis keadaan ini juga merusak wajah kota Palangka Raya yang dijuluki sebagai Kota Cantik, Bersih dan Aman.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan  publik  adalah  hasil  komunikasi  yang  dibangun  oleh  pembuat kebijakan  atas  sebuah  masalah  yang  perlu  dikaji  dan  mencari  solusinya. Kebijakan  diciptakan  untuk  melihat  masalah,  gejala  maupun  fenomena  yang bersifat  publik.  Publik  berhubungan  dengan  segala  sesuatu  yang  menyangkut masyarakat atau orang banyak. Peran serta masyarakat sebagai figur publik dalam perumusan  kebijakan  menjadi  penting  untuk  menciptakan  kebijakan  yang  baik. Friedrich  dalam  Anderson  (2016:16)  menyatakan  kebijakan  merupakan serangkaian  kegiatan  atau  tindakan  sebagai  upaya  yang  selalu  berhubungan dengan  upaya  untuk  mencapai  beberapa  maksud  dan  tujuan.  Topik  mengenai kebijakan  adalah  tidak  terlepas  dari  kaitan  antara  kepentingan  antar  kelompok baik  ditingkat  pusat  maupun  tingkat  daerah.  Secara  sederhana,  Kebijakan dilaksanakan  oleh  Pemerintah  sebagai  lembaga  yang  bertugas  sebagai  pemimpin serta  kebijakan  adalah  usaha  yang  dilakukan  untuk  memecahkan  masalah  dan menemukan solusi yang tepat.
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang  dinamis,  dimana pelaksana  kebijakan  melakukan  suatu  aktivitas.  Sehingga  pada  akhirnya  akan mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan  kebijakan  itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Lester dan Stewart dalam Agustino (2016:129). Ada  enam  variabel  menurut  Donald  Van  Metter  dan  Van  Horn  yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan ( disposition ) Para Pelaksana.
5. Komunikasi Antar- Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  deskriptif.  Metode  ini  digunakan  untuk  memberikan  gambaran mengenai  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kreatif  Lapangan  (PKL) Studi pada Taman Kuliner Tunggal Sangomang di Jl. Yos Sudarso Ujung. Fokus penelitian  berdasarkan  teori  Van  Mettern  dan  Varn  Horn  yang  dipengaruhi  oleh enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana,  sikap/kecenderungan  ( disposition )  para  agen  pelaksana,  komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi  yang  merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek analisis untuk  menggali aspek-aspek yang  relevan  dan  interpretasi  yang  akan  dilakukan.  Pengamatan  lapangan  ini bertujuan  untuk  menggali  kemungkinan  adanya  informasi  yang  terlewatkan  dari pedoman  wawancara  yang  dilakukan  dan  berusaha  memperkaya  dimensi pengamatan  dari  fenomena  analisis  yang  ada.  Disamping  itu,juga  dilakukan pengumpulan data mengenai penataan PKL di Jl. Yos Sudarso Ujung. Selain itu, wawancara  yang  dilakukan  dengan  cara  menanyakan  sesuatu  kepada  informan atau responden. Wawancara dapat  dilakukan dengan bercakap-cakap secara tatap muka.  Tujuan  wawancara  yaitu  mengumpulkan  data  dari  komunikasi  langsung yang  dilakukan  melalui  sejumlah  pertanyaan  yang  ingin  diajukan  kepada responden  secara  lebih  mendalam.  Dokumentasi  juga  dilakukan  untuk mengumpulkan  data  melalui  lembaga  terkait  berupa  benda  fisik  seperti  surat- surat,  data-data,  catatan,  foto-foto  kegiatan,  rekaman/  audio  yang  relevan  dan berkas  laporan-laporan  yang  telah  disusun  berbagai  pihak  tentang  objek  yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  menggunakan  teori  implementasi  Van  Metter  dan  Van  Horn menyebutkan  model  implementasi  kebijakan  ini  bersifat top  down menurut pandangan  Van  Metter  dan  Van  Horn  yang  dikutip  oleh  Agustino  (2014), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu:

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Adapun  tujuan  dari  Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kreatif  Lapangan (PKL)  Di  Jl.  Yos  Sudarso  Kota  Palangka  Raya  ini  dilaksanakan  sesuai  dengan pasal  1  UU  No.20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah menjelaskan  bahwa  Pengembangan  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Dunia  Usaha,  dan  masyarakat  untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan,  pendampingan,  dan  bantuan  perkuatan  untuk  menumbuhkan  dan meningkatkan  kemampuan  dan  daya  saing  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.Dengan  adanya  UU  tersebut  maka  diharapkan  menjadi  dasar  Dinas
Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Palangka  Raya  dalam melaksanakan kebijakan Penataan PKL.

## Sumber Daya
Keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya yang  tersedia  dan  mampu bertanggungjawab melaksanakan kebijakan.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat  perhatian  pada  agen  pelaksana  meliputi  organisasi  formal  dan organisasi  informal  yang  akan  terlibat  dalam  pengimplementasian  kebijakan publik.  Hal  ini  menjadi  pusat  perhatian  karena  hasil  kinerja  implementasi kebijakan  publik  akan  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang  tepat  dan  sesuai  dengan kepentingan agen pelaksananya.

## Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi  merupakan  mekanisme  yang  ampuh  dalam  implementasi kebijakan  publik.  Semakin  baik  koordinasi  komunikasi  antara  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  suatu  proses  implementasi,  maka  asumsinya  kesalahan-kesalahan akan  sangat  kecil  untuk  terjadi.  Sebuah  komunikasi  sangat  dibutuhkan  dalam mengimplementasikan  kebijakan  penataan  PKL  ini.  Komunikasi  yang  yang dilakukan  oleh  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kota Palangka Raya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dinas UPT Pasar Kahayan  serta  kepada  masyarakat.  Komunikasi  antara  Dinas  Perumahan  Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya dengan pemerintah daerah adalah Rapat  Umum  tentang sistem penataan dan pengelolaan penarikan retribusi  sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan  Pedagang  Kreatif  Lapangan.  Sedangkan  komunikasi  dengan  Dinas UPT  Pasar  Kahayan  tentang  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam pengendalian  serta  pengawasan  terhadap  program  serta  komunikasi  dengan masyarakat  yaitu  melalui  sosialisasi  tentang  rencana  penataan  Kota,  pemindahan dan penempatan di lokasi yang baru.

## Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Lingkungan  ekonomi  yang  ada  di  Kota  Palangka  Raya  dipengaruhi  oleh tingkat  pertumbuhan  penduduk  karena  semakin  bertambah  jumlah  penduduk  di kota  ini  maka  juga  akan  bertambah  terhadap  pendapatan  Daerah  melalui  pajak penghasilan dan antusiasme masyarakat untuk berusaha menjadi salah satu alasan oleh Pemerintah untuk melakukan penataan dengan baik. Lingkungan sosial yang ada  di  Kota  Palangka  Raya  akan  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  penduduk Kalimantan  Tengah  dari  waktu  ke  waktu  yang  berimbas  kepada  pertambahan jumlah  angkatan  kerja  yang  nantinya  akan  memberi  sumbangsih  terhadap pemasukan  daerah.  Lingkungan  politik  tidak  ada kaitannya  dalam  melaksanakan kebijakana  penataan  PKL  dan  selama  ini  kegiatan  ini  berjalan  dengan  lancar sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  divisi  yang  sudah ditentukan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  penulis membuat  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Dinas  Perumahan Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Palangka  Raya  tentang  “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Studi pada Taman Kuliner Tunggal  Sangomang  di  JL.  Yos  Sudarso  Ujung’’  dalam  penerapannya  masih belum  berjalan  dengan  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  belum  maksimalnya pelaksanaan  kebijakan  penataan  PKL  yang  selama  ini  direalisasikan.  Ada  dua faktor  penghambat  yang  mengakibatkan  kurang  maksimalnya  kebijakan  tersebut sebagai berikut:
1. Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  masih  belum  direalisasikan  dengan  baik, pelaksana  memahami  tujuan  dari  kebijakan  penataan  PKL  namun  tidak memiliki ukuran dalam melaksanakan penataan PKL.
2. Sumber daya finansial dan sumber daya manusia karena Divisi Sumber Daya Manusia  dan  Umum  bukan  divisi  khusus  yang  menangani  pelaksana kebijakan penataan PKL sehingga kebijakan ini tidak berjalan maksimal.
3. Faktor  pendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan  penataan  PKL  ini ditandai  dukungan  faktor  internal  dan  eksternalnya.  Melalui  dukungan internalnya  yaitu  dengan  adanya  kerja  sama  yang  baik  antar  Wasdal  dan sumber  daya  baik  dari  Pimpinan  hingga  Staf  dan  dukunagan  pihak eksternalnya meliputi kondisi lingkungan dan dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan penataan PKL.

## SARAN
1. Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Palangka  Raya agar  membentuk  divisi  khusus  yang  menangani  penataan  PKL  sehingga kebijakan penataan PKL dapat terkoordinasi dengan baik.
2. Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman    Kota  Palangka  Raya segera  menyelesaikan  proses  pembangunan  fasilitas  peti  kemas,  penerangan lampu jalan dan akses jalan masuk yang saat ini belum tertata dengan baik.
3. Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Palangka  Raya agar membuat standar yang jelas terhadap pelaksanaan penataan PKL.
4. Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Palangka  Raya dapat  melibatkan  organisasi  formal  dan  informal  agar  kebijakan  penataan PKL lebih tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin.2013. Komunikasi Pemerintah . Jakarta: PT Bumi Aksara Agustino, 2016. Dasar-dasar kebijakan publik . Bandung: Alfabeta
Anshori, 1996. Sektor informal . Jakarta: Penebar Swadaya Bogdan dan Taylor. 1975. Metode penelitian kualitatif . Jakarta: Kencana.
Hart, Effendi. 2016. Ekonomi Kelas Menengah . Bandung: Alfabeta Juliana,  Dadang.  2005. Peningkatan  Kapasitas  Pemerintahan  Daerah  Dalam Publik. Yogyakarta: Penibaruan
Kurniadi dan Tangkilisan, 2002. Perkembangan sektor informal di indonesia. CV Bandung: Pustaka Setia
Moleong,  Lexi  J.  2001. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya
Pasalong, Harbani. 2013. Metode penelitian administrasi publik.
Bandung:Alfabeta
Portes, Anshori. Perkembangan Sektor Informal . Jakarta: Sinar Abadi
Rahayu, 2016. Studi Analisis Kebijakan . Bandung: CV Pustaka Setia Rhama,  B.  (2020).  The  meta-analysis  of  Ecotourism  in  National  Parks. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure , 9(1), 1-17. Rhama, B. (2019). Taman Nasional dan Ekowisata . Yogyakarta: PT. Kanisius Rhama,  B.  and  Reindrawati,  D.  Y.  (2019).  Geotour  Guide  Competency  in  the Context of Safety Management. Opción , 35(24), 885-899. .
Rhama,  B.  (2019).  Psychological  Costs  on  Tourism  Destination. Journal  of Advanced Management Science , 7(3), 100-106. doi:
10.18178/joams.7.3.100-106
Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan  Based  on  Ecotourism  Policy  Perspective. Policy  &  Governance Review , 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
Rhama,  B.  (2014).  Hubungan  Antara  Nilai  Yang Dimiliki  Stakeholder  Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. JISPAR , 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH Rhama,  B.  (2013).  Kebijakan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Bidang
Pariwisata di Kalimantan Tengah. JISPAR , 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
Rhama,  B.  (2012).  Kebijakan  Publik  Untuk  Ekowisata  di  Kalimantan  Tengah: Kebijakan  Penataan  Kawasan  Ekowisata  Sungai  Kahayan  di  Kota Palangka Raya. JISPAR , 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U Rian  Nugroho,  2009.  Publik  policy: Formulasi , implementasi ,  dan evaluasi . Jakarta: Media Komputindo
Santoso, Amir. 1993. Analisis kebijakan publik . Jakarta: Media Komputindo Solichin,  2016. Analisis Kebijakan . Jakarta: PT Bumi Aksara
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian . Bandung: CV Pustaka Setia
Surachman,  Winarno.  2003. Pengantar  Penelitian  Ilmiah  Dasar ( Metode dan Tehnik ). Bandung: Penerbit Tarsito William  Dunn.  1999. Analisis  Kebijakan  Publik .  Yokyakarta:  Gadjah  Mada University Press.