## PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PATI
Ahmad Rudi Yulianto ahmad.rudi@unissula.ac.id Universitas Islam Sultan Agung
Osmad Muthaher osmad64@gmail.com Universitas Islam Sultan Agung

## ABSTRACK
The  purpose  of  this  study  is  to  knowing  the  effect  of  clarity  of  budget  targets,  effectiveness  of accounting  controlsand  reporting  systems  on  the  performance  accountability  of  government agencies in Semarang city. This study took a sample with convenience sampling techniques in 24 service offices of semarang city with multiple linear regression analysis method. Based on the results of the analysis it can be concluded that the variables of budget target clarity significantly influence the  performance  accountability  of  government  agencies,  the  effectiveness  of  accounting  control variables have a significant effect on the performance accountability of government agencies and the reporting system has a significant effect on the performance accountability of government agencies.
Keywords: Clarity  Of  Budget  Targets;  Accounting  Controls;  Reporting  Systems;  Performance Accountability

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  merupakan  perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggung  jawabkan  keberhasilan maupun  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran- sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.  Mardiasmo  (2002)  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  pemerintahan,  pemerintah daerah  berkewajiban  melakukan  dua  jenis  pertanggung  jawaban.  Pertama,  pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah. Kedua, pertanggung jawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas.  Kedua  jenis  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  tersebut  merupakan  elemen  penting dalam  proses  akuntabilitas.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  dan  Undang- Undang  No.  33  tahun  2004.  Kedua  Undang-Undang  tersebut  telah  merubah  akuntabilitas  atau pertanggung  jawaban  pemerintah  daerah  dari  pertanggungjawaban  vertikal  (kepada  pemerintah pusat) kepertangungg jawaban horizontal (kepada masyarakat kepada DPRD).UUNo. 32 mengalami perubahan menjadi UU.No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
Pengelolaan  pemerintah  daerah  yang  berakuntabilitas,  tidak  lepas  dari  anggaran  pemerintah daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Mardiasmo  (2002),  yang  menyatakan  bahwa  wujud  dari penyelenggara otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien,  efektif,  adil,  dan  merata  untuk  mencapai  akuntabilitas  publik.  Anggaran  diperlukan  dalam pengelolaan sumber daya tersebut baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.
Mengacu  kepada  bidang  administrasi  pemerintahan,  maka  telah  dihasilkan  pula  peraturan perundangan,  berupa  Instruksi  Presiden  Nomor:  7  Tahun  1999,tanggal  15  Juni  1999,  tentang Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP),  yang  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah untuk  meningkatkan  pelaksanaan  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  Dengan berbagai  peraturan  perundangan  yang  telah  dikeluarkan  tersebut,  diharapkan  akan  terwujud akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (Azlina,  2011). Dalam      Inpres  Nomor  7    Tahun  1999 dinyatakan   bahwa akuntabilitas   kinerja    instansi  pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  pelaksanaan  misi  organisasi dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  pertanggungjawaban  secara periodik. Untuk menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara  lain  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  efektivitas  pelaksanaan  anggaran  dan  sistem pelaporan.
Menurut  Herawaty  (2011)  dalam  menghadapi  akuntabilitas  tersebut,  pemerintah  perlu memperhatikan  beberapa  hal,  antara  lain  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  efektivitas pelaksanaan  anggaran,  dan  sistem  pelaporan.  Menurut  Mardiasmo  (2002b)  aggaran  berfungsi sebagai : (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, dan (7) alat motivasi.
Perubahan  paradigma  anggaran  daerah  dilakukan  untuk  menghasilkan  anggaran  daerah  yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.
Penelitian-penelitian  mengenai  hubungan  kejelasan  sasaran  anggaran  dengan  dampaknya  yang terfokus pada sektor publik diantaranya Darma (2004), Abdullah (2004).) dimana menunjukkan hasil hubungan  kejelasan  sasaran  anggaran  dengan  kinerja  manajerial  yang  berpengaruh  signifikan. Demikian  juga,  penelitian  Darma  (2004)  mendukung  adanya  hubungan  antara  kejelasan  sasaran anggaran  dengan  kinerja  dalam  konteks  pemerintah  daerah.  Hal  ini  didukung  penelitian  Abdullah (2004)  yang  mengatakan  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  kejelasan  sasaran  anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Hasil  penelitian  Anjarwati  (2012)  juga  menyatakan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian Bangun (2009) terdapat  ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  kejelasan  sasaran  anggaran  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial.
Hasil  Penelitian  Jumirin  (2001)  mengatakan  tidak  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara kejelasan  sasaran  anggaran  dengan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Namun  hasil penelitian  Herawaty  (2011)  menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  memiliki  pengaruh negative terhadap akuntablitas kinerja instansi pemerintah.
Kusumaningrum  (2010),  mengatakan  bahwa  sistem  pengendalian  yang  menggunakan  informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi.  Sistem  pengendalian  akuntansi  adalah  semua  prosedur  dan  sistem  formal  yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk  pengendalian  akuntansi  adalah  sistem  perencanaan,  sistem  pelaporan  dan  prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.
Penggunaan  sistem  pengendalian  akuntansi  memungkinkan  para  manajer  dapat  membuat keputusan-keputusan  yang  lebih  baik,  mengontrol  operasi-operasi  dengan  lebih  efektif,  mampu mengestimasi  biaya  dan  profitabilitas  keberhasilan  tertentu  dan  memilih  alternatif  terbaik  dalam setiap  kasus  dan  masalah  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja.  Menurut  Mardiasmo  (2004) peningkatan  perencanaan  dan  pengendalian  terhadap  aktivitas  dengan  cara  perbaikan  sistem akuntansi  sektor  publik  diharapkan  dapat  membantu  meningkatkan  transparansi  efisiensi  serta efektivitas  pemerintah  daerah,  terutama  dalam  memberikan  informasi  dan  pengungkapan  atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  Kusumaningrum  (2010)  menunjukkan  bahwa  system  pengendalian  akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Herawaty (2011) mengatakan  bahwa  system  pengendalian  akuntansi  memiliki  pengaruh  negarif  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Namun  demikian  terdapat  ketidakkonsistenan  hasil penelitian.  Penelitian  Harsanti  (2008)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  akuntansi  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam  mengimplementasikan  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Pemerintah  berkewajiban  untuk memberikan  informasi  keuangan  dan  informasi  lainnya  yang  akan  digunakan  untuk  pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000) mengemukakan, laporan  yang  baik  adalah  laporan  harus  disusun  secara  jujur,  objektif,  dan  transparan.  Laporan umpan  balik  (feedback)  diperlukan  untuk  mengukur  aktivitas-aktivitas  yang  dilaksanakan  dalam rangka  meningkatkan  kinerja  dan  akuntabilitas  pada  pelaksanaan  suatu  rencana  atau  waktu mengimplementasikan  suatu  anggaran,  sehingga  manajemen  dapat  mengetahui  hasil  dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.
Halim  (2002)  menyatakan  bahwa  dalam  konteks  pemerintahan  sudah  seyogyanya  pemerintah (pusat  dan  daerah)  segera  memperbaiki  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  termasuk  sistem akuntansi  keuangan  daerah  yang  mencakup  sistem  pelaporan  perhitungan  anggaran  guna terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Hasil  Penelitian  Kusumaningrum  (2010),  Herawaty  (2011),  dan  Anjarwati  (2012)  menunjukkan bahwa ssstem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian Risma (2009) menyatakan sistem pelaporan tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Herawaty  (2011)  menyatakan  bahwa  Instansi  Pemerintah  yang  berkewajiban  menerapkan  sistem akuntabilitas  kinerja  dan  menyampaikan  pelaporannya  adalah  instansi  dari  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  adalah  pejabat  yang  secara  fugsional  bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim
kerja  harus  mempertanggungjawabkan  dan  menjelaskan  keberhasilan/kegagalan  tingkat  kinerja yang dicapainya.
Menghadapi  akuntabilitas  mengharuskan  pemerintah  memperhatikan  beberapa  hal  antara  lain; anggaran  dan  pengendalian  akuntansinya.  Tercapainya  sasaran  anggaran  dan  pengendalian akuntansi akan menentukan kualitas atau kinerja dari pemerintah daerah. Kebijakan yang ada pada daerah  yang  satu  dengan  daerah  yang  lain  pasti  berbeda,  sehingga  sasaran  anggaran, pengendalian dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda. Kondisi tersebut yang bisa terjadi di  Kabupaten  Pati,  dimana  adanya  pergantian  kepala  daerah  pada  kota  tersebut,  sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil akan berbeda dari periode sebelumnya, antara lain mengenai kebijakan anggaran dan pengendalianya.
Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2017 ini menargetkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  RI.  Selain  predikat  tersebut  menjadi  instrument  dalam mengukur akuntabilitas serta transparansi keuangan daerah, Hasil pemeriksaan BPK ini juga akan menentukan pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Pati dalam mewujudkan pemerinatahan yang baik dan bersih. Untuk itu agar dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut Pemkab Pati telah menginstruksiakan/ seluruh satuan kerja guna memperbaiki catatan-catatan pemeriksaan BPK tahun lalu, sehingga tidak membebani laporan keuangan pemerintah daerah tahun ini.
Berdasarkan hasil-hasil penelitian menunjukkan hasil yang ketidak konsistenan sehingga penelitian ini  layak  untuk  diteliti  kembali  dengan  mengangkat  judul  penelitian  ini  dengan  judul “ Pengaruh Kejelasan  SasaranAnggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  kabupaten Pati).
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan  dalam penelitian ini adalah  Bagaimana  pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan  sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikabupaten Pati.
Adapaun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah di kabupaten  Pati.
Anggaran  daerah  harus  bisa  menjadi  tolak  ukur  pencapaian  kinerja  yang  diharapkan,sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran  merupakan  sejauh  mana  tujuan  anggaran  ditetapkan  secara  jelas  dan  spesifik  dengan tujuan  agar  anggaran  tersebut  dapat  dimengerti  olehorang  yang  bertanggung  jawab  atas pencapaian sasaran anggaran tersebut Munawar (2006). Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran.
Ketidakjelasan  sasaran  anggaran  menjadi  bingung,  tidak  tenang  dan  tidak  puas  dalam  bekerja, implikasinya  pada  penurunan  kinerja  yang  berarti  juga  penurunan  akuntabilitas  kinerja  organisasi (Suhartono  dan  Mochammad,  2006).  Adanya  sasaran  anggaran  yang  jelas,  maka  akan mempermudah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  tugas organisasidalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hasil penelitian Anjarwati (2012) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Berdasarkan  konsep  serta  hasil  penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:
H1: Terdapat  pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah daerah.

## Pengendalian Akuntansi dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Hansen    dan    Mowen    (2004)    menyatakan    bahwa    pengendalian    adalah    proses    penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan  jika  kinerja  sesungguhnya  berbeda  secara  signifikan  dengan  apa  yang  telah direncanakan sebelumnya.
Ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, merupakan  salah  satu  indikator  kinerja  pemerintah  daerah.  Tercapainya  indikator  tersebut merupakan  suatu  prestasi  yang  dapat  menuingkatkan  kualitas  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  daerah  yang  bersangkutan  (Indudewi,  2008).  Hasil  penelitian  Kusumaningrum  (2010) menunjukkan  bahwa  system  pengendalian  akuntansi  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  diatas  maka  dapat  dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:
H2: Terdapat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah .

## Sistem Pelaporan dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam  mengimplementasikan  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Laporan  umpan  balik  ( feedback ) diperlukan untuk mengukur aktivitas aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suat anggaran, sehingga manajeman dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran  yang  ditetapkan.  Pemerintah  daerah  selaku  pengelola  dana  publik  harus  mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secar akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010).
Agar dapat membantu dan mengembalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang  telah  ditetapkan  diperlukan  sistem  pelaporan  yang  baik.  LAN  dan  BPKB  (2000)  dalam Indudewi  (2008)  mengemukakan  bahwa  laporan  yang  baik  adalah  laporan  harus  disusun  secara jujur, obyektif, dan transparan. Hasil penelitian Herawaty (2011), dan Anjarwati (2012) menunjukkan bahwa system pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:
H3: Terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  instansi  wajib  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP)  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Pati.  Instansi  wajib  LAKIP  yaitu  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Dipilihlah  31  SKPD  untuk  dijadikan  sampel.Setiap  SKPD  yang menjadi sampel penelitian dibagikan 2 (dua) buah kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada kepala bagian keuangan dan kepala sub bagian keuangan yang menjadi sampel penelitian ini.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  berhubungan  dengan persepsi atau opini responden mengenai variabel yang diteliti dan data yang berhubungan dengan karakteristik  responden.  Data  primer  merupakan  salah  satu  teknik  pengambilan  data  secara langsung  dengan  menggunakan  media  kuesioner  dengan  cara  penyampaian  kuesioner  secara langsung kepada responden.Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala/pimpinan dinas/SKPD dan Kabag.Keuangan pada dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Pati.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  penelitian  ini  merupakan cross  section data  yaitu  data  yang  dikumpulkan  pada  satu  waktu tertentu.  Data  diperoleh  dengan  cara  mengirimkan  kuisioner  secara  langsung  kepada  setiap responden  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pihak-pihak  yang  ikut  serta  dalam penyusunan anggaran pada setiap SKPD pemerintah kabupaten Pati.
Pengiriman  kuisioner  dilakukan  secara  langsung  kepada  responden,  karena  metode  ini  memiliki keunggulan,  diantaranya  peneliti  dapat  langsung  bertatap  muka  dan  melakukan  wawancara sehingga dapat meyakinkan responden tentang keseriusan penelitian ini. Selain itu dengan metode ini  peneliti  bisa  mengurangi  kemungkinan  kuisioner  dijawab  oleh  responden  yang  tidak  tepat. Kuisioner  yang  akan  disebarkan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  60  buah  dengan  rincian  masing- masing SKPD akan memperoleh 2 buah kuisioner yang akan diberikan untuk kepala/pimpinan SKPD dan  kabag  keuangan.  Kuisioner  akan  diambil  pada  waktu  yang  telah  disepakati  oleh  peneliti  dan responden.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Kejelasan Sasaran Anggaran
Variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  diukur  dengan  menggunakan  8  pertanyaan  yang digunakan oleh (Herawaty, 2011). Variabel ini diukur menggunakan skala 5 point, dimana skala sangat  tidak  setuju  (1)  dan  skala  sangat  setuju  (5).  Indikator  dari  variabel  ini  adalah  pusat tanggung jawab, perencanaan, bidang kegiatan, produk, dan tingkat pengembalian.
2. Pengendalian Akuntansi
Variabel    pengendalian    akuntansi    diukur    dengan    menggunakan    5    pertanyaan yangdigunakan  (Herawaty,  2011).  Indikator  dalam  variabel  ini  adalah  pusat  kegiatan,  ruang lingkup,  maksud,  sifat  struktur,  sifat  informasi,  orang  yang  terlibat,  sumber  ilmu,  dan  lingkup waktu. Skala  variabel  diukur  dengan  skala 5  point,  dimana  skala  sangat tidak  setuju  (1)  dan skala sangat setuju (5).
3. Sistem Pelaporan
Variabel  sistem  pelaporan  diukur  dengan  indikator  penyebab  terjadinya  penyimpangan, tindakan yang diambil, dan lamanya waktu koreksi. Variabel ini terdiri dari 4 pertanyaan yang digunakan oleh (Herawaty, 2011), dimana variabel ini menggunakan 5 skala point. Skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5).
4. Akuntabilitas Publik
Variabel  akuntabilitas  public  diukur  dengan  menggunakan  8  pertanyaan  yang  digunakanoleh (Herawaty,  2011).  Indikator  variabel  ini  adalah  akuntabilitas  kejujuran,  akuntabilitas  hokum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Skala yang digunakan 5 skala point, dimana skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5).

## METODE ANALISIS DATA
Dalam  penelitian  ini,  untuk  melihat  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  dengan menggunakan  analisis  regresi  berganda  ( Multiple  Regression  Analysis) .  Metode  regresi bergandayaitu  metode  statistik  untuk  menguji  hubungan  antara  beberapa  variabel  independen terhadap  satu  variabel  dependen.Analisis  ini  bertujuan  untuk  menguji  hubungan  antar  variabel penelitian  dan  mengetahui  besarnya  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat. Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pelalawan dalam penelitian ini adalah:
Keterangan:
Y : Akuntabilitas Kinerja Pemda Α : Konstanta β1β2β3 : Koefisien regresi X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan e : Eror

## HASIL PENELITIAN

## Deskripsi Sampel
Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  teknik Convenience  Sampling . Convenience  Sampling (Kemudahan  Sampling)  adalah   penarikan  sampel  yang  didasarkan  pada tersedianya  bagian  atau  seseorang  dan  memudahkan  untuk  mendapatkan  data.  Dengan menggunakan  teknik Convenience  Sampling memudahkan  penelitian  ini  dalam  memperoleh  data primer melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan di 24 Kantor Dinas Kabupaten Pati.
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilaksanakan, maka diperoleh data seperti pada Tabel 1 yang mengungkapkan secara singkat mengenai jumlah kuesioner yang telah dibagikan dan jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan oleh responden.
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e
Tabel 1  Sampel Penelitian No. Keterangan Jumlah 1.  Jumlah kuesioner yang dibagikan 96 2.  Jumlah kuesioner yang tidak kembali 10 3.  Jumlah kuesioner yang kembali 86 4.  Outlier 4 5.  Jumlah kuesioner yang diolah 82
Sumber : Data Kuesioner Penelitian
Perhitungan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas  dan hasilnya penelitian ini valid  dan  reliabel.  Selain  itu,  hasil  dari  uji  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji  normalitas, multikolonieritas, heterokedastisitas menunjukan bahwa penelitian ini lolos uji asumsi klasik.

## Uji Regresi Linier Berganda
Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam uji regresi ini  dilaksanakan  guna  mengetahui  arah  hubungan  apakah  positif  atau  negatif  antara  variabel independen  dengan  variabel  dependen.  Pengujian  regresi  tersebut  menggunakan  metode enter. Berikut  hasil  perhitungan  regresi  linier  berganda  dengan  menggunakan  bantuan  program  SPSS, nampak pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t
Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .123 .268 .457 .649 Kejelasan Sasaran Anggaran .238 .088 .235 2.687 .009 efektivitas pengendalian akuntansi .583 .094 .548 6.203 .000 sistem pelaporan .161 .060 .189 2.684 .009
a. Dependen Variable: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Sumber : output hasil uji regresi linier berganda, 2018

## Uji Parsial t
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  melihat  nilai  signifikansi  pada  tabel coefficients .  Jika  nilai signifikansi< 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen terhadap variabel dependen signifikan. Dan membandingkan t hitung (observasi) dengan t tabel pada α = 0,05. Jika nilai t hitung >  t  tabel  maka  hipotesis  pada  variabel  independen  dapat  dikatakan  mempengaruhi  variabel dependen secara individu. Berikut adalah hasil uji t.
1.   Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  perhitungan,  koefisien  regresi  menunjukkan angka 0,238, kemudian nilai t hitung1.66437dengan nilai sig. (0,009) < α (0,05). Berdasarkan data  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai sig. lebih  kecil  dari  α,  artinya  hasil  data  tersebut signifikan, dan koefisien regresi menunjukkan arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang artinya hipotesis pertama diterima.
2.   Pengaruh  Efektivitas  Pengendalian  Akuntansi  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah
Pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  perhitungan,  koefisien  regresi  menunjukkan angka  0,583,  kemudian  nilai  t  hitung1.66437  dengan  nilai sig. (0,000)  <  α  (0,05).  Dari  data tersebut  diperoleh  hasil  bahwa  nilai sig. menunjukkan  hasil  yang  signifikan,  dan  koefisien regresi menunjukkan arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang artinya hipotesis kedua diterima.
3.   Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  perhitungan,  koefisien  regresi  menunjukkan angka  0,161,  kemudian  nilai  t  hitung1.66437dengan  nilai sig. (0,009)  <  α  (0,05).  Dari  data tersebut  diperoleh  hasil  bahwa  nilai sig. menunjukkan  hasil  yang  signifikan,  dan  koefisien regresi  menunjukkan  arah  positif.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Sistem  Pelaporan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang artinya hipotesis ketiga diterima.

## Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Pengujian  yang digunakan untuk mengukur ketepatan  seberapa besar persentase variasi variabel independen  (variabel  bebas)  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  (variabel  terikat). Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R Square. Jika R 2 yang diperoleh dari hasil perhitungan
semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap  variabel  dependen  semakin  besar.Berdasarkan  tabel  4.5.2  dibawah  ini  menunjukkan bahwa  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Efektivitas  Pengendalian  Akuntansi,  dan  sistem  Pelaporan menerangkan  variasi  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  sebesar  0,743  atau  74,3% sedangkan sisanya sebesar 25,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .862 a .743 .733 .25307
a. Predictors: (Constant), sistem pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, efektivitas pengendalian akuntansi
b. Dependen Variable: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sumber : output hasil uji regresi linier berganda, 2018

## PEMBAHASAN

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis  pertama  yang  menyatakan  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  diterima.  Artinya  bahwa  apabila  kejelasan  sasaran anggaran  meningkat,  maka  akan  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Untuk melancarkan pejabat dalam merancang rencana program guna mencapai tujuan yang akan dicapai oleh  instansi  pemerintah,  maka  perlu  adanya  sasaran  anggaran  yang  jelas.  Fungsi-fungsi pemerintah juga dapat ditentukan dan diukur dengan kualitas anggaran daerah yang telah disusun. Sehingga ketika terdapat anggaran yang tidak jelas akan muncul keraguan pejabat dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena pejabat merasa tidak tahu tindakan apa yang benar  untuk  mengarah  kepada  pencapaian  tujuan.  Lain  halnya  ketika  sasaran  anggaran  disusun secara  jelas,  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  dapat  dimengerti  oleh  pejabat  yang bertanggung jawab untuk bertindak.
Dengan demikian, hasil temuan ini sesuai dengan penelitian Cahyani dan Utama (2015), Primayoni (2014),  Setiawan  (2013),  Wahyuni,  dkk  (2013),  dan  Hidayatullah,  dkk  (2015)  yang  membuktikan
bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Efektivitas Pengendalian Akuntansi
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Artinya  bahwa  apabila  efektivitas pengendalian  akuntansi  meningkat,  maka  akan  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan bahwa hipotesis  kedua  yang  menyatakan  efektivitas pengendalian  akuntansi  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  diterima. Dalam hal ini, disebabkan pengendalian akuntansi merupakan prosedur yang mencakup penjagaan harta kekayaan yang dimiliki oleh instansi pemerintah serta keakuratan laporan keuangan. Dengan adanya  pengendalian  akuntansi,  kepala  instansi  dapat  mengambil  tindakan  yang  dibutuhkan  jika kinerja  yang  ditetapkan  sebelumnya  tidak  dilaksanakan  atau  berbeda  dengan  apa  yang  telah dilaksanakan. Maka dengan adanya pengendalian akuntansi tersebut, instansi pemerintah mampu mengontrol  dan  mengambil  keputusan  yang  pantas  pada  seluruh  tindakan  dan  program  dalam pelaksanaan tanggung jawab.
Dengan demikian, hasil temuan ini sesuai dengan penelitian Cahyani dan Utama (2015), setiawan (2013),  Hidayatullah,  dkk  (2015)  yang  membuktikan  bahwa  pengendalian  akuntansi  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  Pemerintah.  Namun  berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyuni,  dkk  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Sistem Pelaporan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  pelaporan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Artinya  bahwa  apabila  sistem  pelaporan meningkat,  maka  akan  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan  sistem  pelaporan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  diterima.  Artinya  bahwa  apabila  sistem  pelaporan meningkat,  maka  akan  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Sistem  pelaporan yang  baik  diperlukan  untuk  menyampaikan  dan  melaporkan  informasi  secara  akuntabel  dan transparan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang telah di ambil pemerintah daerah dalam suatu periode. Dalam sistem pelaporan menggambarkan penjelasan mengapa penyimpangan terjadi dengan melihat prosedur yang dilakukan benar atau tidak, mengambil tindakan yang akan di ambil
jika penyimpangan terjadi dengan menyediakan data dan informasi keuangan secara terbuka, dan pengoreksian  laporan  keuangan  dibutuhkan  waktu  yang  lebih  efektif  guna  meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Dengan  demikian,  hasil  temuan  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Cahyani  dan Utama  (2015),  Hidayatullah,  dkk  (2015),  serta  Wahyuni,  dkk  (2013),  bahwa  sistem  pelaporan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Namun  berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013) membuktikan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## PENUTUP

## Simpulan
Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil sebagai berikut :
1.   Terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2.   Terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  efektivitas  pengendalian  akuntansi  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3.   Terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.

## Keterbatasan Penelitian
1.   Terbatasnya  jumlah  variabel  independen  dalam    penelitian  ini  hanya  tiga  yaitu  kejelasan sasaran  anggaran,  efektivitas  pengendalian  akuntansi,  dan  sistem  pelaporan.  Berdasarkan hasil  pengujian  koefisien  determinasi  menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran, efektivitas  pengendalian  akuntansi,  dan  sistem  pelaporan  bersama-sama  menjelaskan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  sebesar  74,3%,  sedangkan  sisanya  sebesar  25,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sehingga perlu ditambahkan variabel lain untuk penelitian selanjutnya.
2.   Sampel  yang  digunakan  hanya  24  Kantor  Dinas,  sehingga  sampel  yang  digunakan  sangat terbatas.  Dengan  demikian,  perlu  untuk  memperluas  cakupan  wilayah  penelitian  mendatang guna hasil yang lebih baik lagi.
3.   Penggunaan teknik convenience sampling menyebabkan ketidaktepatan pengambilan sampel karena siapapun yang terdapat dalam Kantor Dinas dapat mengisi kuesioner untuk kemudahan peneliti untuk mendapatkan data.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  H.  2004.  “Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tesis . Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
Anjarwati, Mei. 2012. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP”. Accounting Analysis Journal .Universitas Negeri Semarang.
Antony,  R.N.,  Dearden,  dan  Bedford.  1996. Sistem  Pengendalian  Manajemen .  Edisi  V.  Erlangga, Jakarta.
Azlina,  Nur  &  Reynaldi  Riantiarno.2011.”Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah”. Pekbis Jurnal , Vol.13, No.3.
Darma,  E.  S. 2004.  “Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  dan  Sistem  Pengendalian  Akuntansi  Terhadap Kinerja  Manajerial  dengan  Komitmen  Organisasi  sebagai  Variabel  Pemoderasi  pada Pemerintah Daerah”. Tesis . Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
Ghozali,  I.  2002. Aplikasi  Analisis  Multivariat  dengan  Program  SPSS. Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Hansen dan Mowen. 2004. Akuntansi Manajemen . Edisi ketujuh. Salemba Empat, Jakarta.
Herawaty,  Netty.  2011.  “Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan SistemPelaporan  terhadap  AKIP  Daerah  Kota  Jambi”. Simposium  Nasional  Akuntansi Vol.13.Jambi.
Indudewi, Dian. 2008. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Kabupaten Brebes”. Skripsi. Universitas Semarang.
Inpres No. 7 Tahun 1999, Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah .
Kusumaningrum,  Indraswari.  2010.  “Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  terhadap  AKIP  Provinsi  Jateng ”.Tesis. Program  Pasca Sarjana: UNDIP.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .Edisi  Pertama. Penerbit Andi Yogyakarta.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik .  Edisi  kelima.Penerbit  AndiYogyakarta.  Permen  dalam Negeri No.34 Tahun 2011 Pasal 1 Butir 4
Republik Indonesia.Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004.tentang PemerintahDaerah.
Republik Indonesia.Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004.tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sasongko, Catur; Safrida Rumondang, 2010. Anggaran. Salemba Empat: Jakarta.
Sekaran, Uma. 2007. Research Methods For Business: A Skill-Building Approach . Third Edition.New York: John Wiley & Sons Inc.
Siaran  Pers.  2011. LHP  atas  LKPD  Kabupaten  Pelalawan .Badan  Pemeriksaan  Keuangan  RI Perwakilan Provinsi Riau.
Suhartono,  Ehrmann;  Solichin,  Mochammad,  2006.“Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi”.SNA 9 Padang.