Jurnal raad Kertha Vol.5, No. 2 Periode Agustus 2022-Pebruari 2023

## AKIBAT HUKUM BAGI KRAMA DESA YANG BERALIH AGAMA TERHADAP
TANAH KARANG DESA DI DESA ADAT SAMPALAN KABUPATEN KLUNGKUNG

## Anak Agung Gede Agung Indra Prathama
Universitas Ngurai Rai Denpasar, gmail. Indraprathama0@gmail.com
ABSTRAK, Perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Bali  karena pengaruh modernisasi dan globalisasi di sector pariwisata telah menyebabkan tanah-tanah adat Bali  mengalami  perubahan  status  dan  fungsinya.  Hal  ini  tampak  jelas  di  daerah-daerah  yang industri  pariwisatanya  berkembang  pesat,  seperti  di  Kabupaten  Klungkung.  Pengembangan industri  pariwisata  seperti  membangun  penginapan,  toko  kesenian  dan  fasilitas  penunjang lainnya, ada kalanya memakai tanah-tanah adat. Hal inilah yang dapat menimbulkan perubahan status  dan  fungsi  tanah-tanah  adat,  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  hak-hak  atas  tanah. Manfaat  Penelitian  yang  diperoleh  adalah  secara  teoritis  diharapkan  peneliti  memberikan kontribusi pemikiran tentang akibat hukum bagi krama desa yang beralih agama terhadap tanah karang  desa  di  Desa  Adat  Sampalan  Kabupaten  Klungkung  dan  manfaat  secara  praktis  dapat menambah materi ilmu hukum adat khususnya di Provinsi Bali, Rumusan masalah penelitian ini adalah  bagaimanakah  hak  dan  kewajiban krama desa  yang  menempati  karang  desa  di  Desa Adat  Sampalan  Kabupaten  Klungkung  dan  bagaimanakah  akibat    hukum krama yang  beralih agama  di  Desa  Adat  Sampalan  Kabupaten  Klungkung.  Jenis  penelitian  yang  dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah penelitian  yuridis empiris. Simpulan penelitian ini  adalah    Hak  dan  kewajiban krama desa  yang  menempati  karang  desa  di  Desa  Adat Sampalan Kabupaten Klungkung, adalah untuk menempati tanah karangdesa , mengingat krama desa yang  menempati  tanah karang  desa telah  diatur  dalam Awig-Awig Desa  Adat  Sampalan, serta  berkewajiban  ikut  mebanjar,  melaksanakan  ayahan  desa  dan  membayar  iuran.Akibat hukum krama yang  beralih  agama  di  Desa  Adat  Sampalan  Kabupaten  Klungkung  antara  lain setiap krama desa yang beralih agama, maka krama tersebut disebut krama tamiu . Berdasarkan hal  tersebut,  maka  semua  harta  atau  fasilitas  desa  adat  wajib  diserahkan  kembali  kepada  desa adat, termasuk tanah karangdesa yang ditempatinya, seperti tercantum dalam Awig-awig Desa Adat Sampalan.
Kata Kunci : Krama Desa, Beralih Agama dan Tanah Karang Desa
ABSTRACT, The developments and changes that occur in Balinese society due to the influence of modernization and globalization in the tourism sector have caused Balinese customary lands to change in status and function. This can be seen clearly in areas where the tourism industry is growing rapidly, such as in Klungkung Regency. The development of the tourism industry, such as building inns, art shops and other supporting facilities, sometimes uses customary lands. This can lead to changes in the status and function of customary lands, which can affect land rights. The  formulation  of  the  research  problem  is  how  are  the  rights  and  obligations  of  village manners  who  occupy  the  village  coral  in  Sampalan  Traditional  Village,  Klungkung  Regency and  what  are  the  legal  consequences  of  converting  religion  in  Sampalan  Traditional  Village, Klungkung Regency. The type of research used in discussing this research problem is empirical juridical research. The conclusion of this research is that the rights and obligations of village manners who occupy village coral in Sampalan Traditional Village, Klungkung Regency, are to occupy village coral land, considering that village manners that occupy village coral land have been  regulated  in  Awig-Awig  Sampalan  Traditional  Village,  and  are  obliged  to  participate  in mebanjar, carry out village fathers and pay dues. As a result of the law of manners that convert to  religion  in  the  Sampalan  Traditional  Village,  Klungkung  Regency,  among  others,  every
village manners that converts to religion, the manners are called krama tamiu. Based on this, all  assets  or  traditional  village  facilities  must  be  handed  back  to  the  customary  village, including the village coral land they occupy, as stated in the Awig-awig Sampalan Traditional Village.
Keywords: Village Courtesy, Change of Religion and Village Coral Land

## I. PENDAHULUAN
Berkembangnya  kemajuan  teknologi transportasi dan arus informasi, menyebabkan  tantangan  yang  dihadapi masyarakat  Bali  semakin  beragam  masalah yang dihadapi termasuk dalam hubungannya  dengan  keyakinan  beragama. Masalah  yang  muncul  antara  lain  sikap hidup individualisme dan konsumerisme . Masalah-masalah  yang  muncul  ini  sebagai akibat  kearifan  lokal  patut  diatasi  secara tepat  melalui  pemahaman  dan  pendalaman. “Pendalaman  makna  dari  kearifan  lokal kepada  seluruh  masyarakat  Bali  sehingga budaya  Bali  tetap ajeg ”. 1 Selain  itu kesadaran budaya masyarakat perlu
ditingkatkan  sehingga  muncul  kecintaan pada  budaya  sendiri.  Sebagai  penopang yang  tangguh  dari  budaya  Bali  adalah lembaga  tradisional  seperti:  “desa,  banjar perlu dilestarikan keberadaannya”. 2
Terkait  dengan  hal  tersebut  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali Pasal 1 angka 8 ditegaskan:
Desa Adat adalah kesatuan masyarakat  hukum  adat  di Bali  yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan  asli,  hak-hak  tradisional, harta  kekayaan  sendiri,  tradisi,  tata krama pergaulan  hidup  masyarakat secara  turun  temurun  dalam  ikatan tempat  suci  ( khayangan  tiga atau khayangan  desa) ,  tugas  kewenangan serta  hak  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang
1 Ardana, I Gusti Gede, 2007,
Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam  Menghadapi  Budaya  Global ,  Pustaka Tarukan Agung, Denpasar, h. 6.
2 Ibid., h.15.
Desa  Adat,  maka  masyarakat  dalam  wadah desa  adat  mempunyai  landasan  yang  kuat untuk  berperan  dalam  rangka  pelaksanaan
Otonomi Daerah, guna mewujudkan ketenteraman  dan  ketertiban,  serta  untuk mencapai  kesejahteraan  dan  kebahagiaan masyarakat,  sesuai  dengan  potensi  yang dimilikinya.
Dalam  Pasal  1  angka  8  Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ditegaskan :
Desa Adat adalah kesatuan masyarakat  hukum  adat  di Bali  yang memiliki wilayah, kedudukan,
susunan  asli,  hak-hak  tradisional, harta  kekayaan  sendiri,  tradisi,  tata krama pergaulan  hidup  masyarakat secara  turun-temurun  dalam  ikatan tempat  suci  ( Kahyangan  Tiga atau
Kahyangan Desa ), tugas dan kewenangannya  serta  hak  mengatur dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri.
Begitu  juga  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  mengakui  keberadaan  desa  adat sesuai  dengan  asal-usul  dan  adat-istiadat setempat,  seperti  ditentukan  pada  Pasal  1 ayat (12) yang berbunyi :
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan asal-usul  dan  adat-istiadat  setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengandung makna dihidupkannya kembali  nilai-nilai  warisan  budaya  bangsa
yang  tumbuh  dan  berkembang  di  bumi Indonesia sejak berabad-abad lamanya, dan telah membentuk kepribadian bangsa
Indonesia. Bagi beberapa daerah di Indonesia,  era  berlakunya  otonomi  daerah berarti  kembali  menata  pemerintahan  desa sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Desa  Adat, yang  disahkan  pada  tanggal  02  April  2019 dan  diundangkan  tanggal  28  Mei  2019 menggantikan  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali  Nomor  3  Tahun  2001.  Perda  ini  pada prinsipnya  tetap  berpegang  pada  falsafah Tri  Hita  Karana ,  yang  meliputi  unsur parhyangan,  pawongan ,  dan palemahan . Namun,  ada  pula  hal-hal  baru  yang dimaksudkan  untuk  menyesuaikan  diri dengan  perkembangan  masyarakat  di  era otonomi daerah.
Hak tersebut sesuai dengan pendapat I Made Suwitra yang menegaskan bahwa : Tanah-tanah  adat  seperti  PKD  yang dikuasai secara individu di dalamnya terkandung konsep Tri Hitta Karana , yaitu  berupa Pahrayangan yang berwujud  Merajan (believe  system) , Palemahan yang  berwujud  wilayah perumahan (artifact  system), dan Pawongan yang  berwujud  anggota keluarga  yang  tinggal  disitu (social system), yang  notabena  sebagai krama banjar  dan krama desa  adat, semuanya  ini  sudah  barang  tentu diatur dalam Awig-awig . Tanah-tanah adat  ini  masih  diyakini  mempunyai sifat  yang  religio  magis,  sehingga kehidupan kramadesa diperuntukan untuk  mengabdikan  kepada  Tuhan yang berstana di setiap pura
Kahyangan  Tiga dan  pura  lain  yang diempon  oleh krama  desa yang  ada di  wilayah  desa  adat.  Kondisi  ini tidak  terlepas  dari  perspektif  historis yang  melatarbelakangi  munculnya
desa  adat  menurut  isi  cerita  dalam lontar Markandia Purana. 3
Tanah  Ayahan  Desa  (Ayds)  adalah  : “tanah pekarangan yang dimiliki oleh desa. Karang  desa  biasanya  dikuasai  (bukan dimiliki)  oleh  seorang  yang  mipil  (tercatat sebagai warga) di desa pakraman atau desa adat bersangkutan)”. 4
Perkembangan  dan  perubahan  yang terjadi  dalam  masyarakat  Bali  karena pengaruh  modernisasi  dan  globalisasi  di sektor pariwisata telah menyebabkan tanah- tanah adat Bali mengalami perubahan status dan  fungsinya.  Hal  ini  tampak  jelas didaerah-daerah yang industri pariwisatanya  berkembang  pesat,  seperti  di Kabupaten Klungkung. Pengembangan industri  pariwisata  seperti  membangun penginapan,  toko  kesenian  dan  fasilitas penunjang  lainnya,  ada  kalanya  memakai tanah-tanah  adat.  Hal  inilah  yang  dapat menimbulkan  perubahan  status  dan  fungsi tanah-tanah  adat,  yang  dapat  berpengaruh terhadap hak-hak atas tanah.
Status  dan  fungsi  tanah-tanah  adat menyebabkan  masalah  pertanahan  menjadi kompleks,  yang  dapat  menjadi  sumber permasalahan  hukum  dan  sosial  yang tampak  dalam  berbagai  bentuk  sengketa atas  tanah.  Demikian  pula  halnya  terhadap tanah pekarangan desa  tidak  luput  dari sengketa. Ada banyak faktor yang menyebabkan  sampai  terjadinya  sengketa tanah pekarangan desa.
Fenomena tanah karang desa banyak terjadi  seperti  kasus  di  Banjar  Bucu  Desa Adat Sampalan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atas nama IWS yang sudah beralih  agama    masih  tinggal  di  satu tanah karang  desa Banjar  Bucu  Desa  Adat Sampalan  Kecamatan  Dawan,  Kabupaten
Klungkung.IWS
menikah dengan perempuan  non  Hindu  atas  nama  DBM
3 Suwitra  I  Made,  2011, Eksistensi  Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat Di
Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, Logus Publishing, Bandung, h. 73.
4 Windia, Wayan. P., 2014, Hukum Adat
Bali  Aneka  Kasus  dan  Penyelesaiannya, Udayana University Press, h.461.
pada  tahun  1998,  karena  kawin  dengan perempuan  non  Hindu,  setelah  kawin mereka tetap tinggal di rumah orang tuanya. Singkat  cerita  kedua  orang  tuanya  ibu  dan bapaknya  meninggal,  biasa  diaben  seperti kebanyakan  orang  di  Banjar  Bucu  Desa Adat  Sampalan  Kabupaten  Klungkung tersebut.  Lama-kelamaan  IWS  dan  istrinya ini  tetap  tinggal  di  rumah  orang  tuanya, yang  akhirnya  IWS  dan  istrinya  ini memiliki  anak  dan  tetap  tinggal  di  tanah karang  desa tersebut.  Inilah  yang  sering diperguncingkan oleh keluarga.
Terkait  dengan  kasus  adat  yang dipaparkan  tersebut  di  atas,  kejadian/kasus adat yang terjadi di Banjar Bucu Desa Adat Sampalan Kabupaten Klungkung ini adalah kasus  murni  adat  yang  belum  diatur  dalam peraturan perundangan negara, yakni krama desa yang  beralih  agama,  hak  dan kewajiban  menempati  tanah karang  desa dicabut  diganti  dengan  warga  lain  yang terdekat  sesuai  dengan  keputusan paruman Desa Adat Sampalan Kabupaten Klungkung  pada  tanggal  27  Nopember 2008,  yang  bertempat  di  Balai  Banjar. Sehingga untuk itu perlu diadakan penelitian.  Berdasarkan  latar  belakang masalah tersebut dapat dikemukakan Pokok
Permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  hak  dan  kewajiban
krama desa  yang  menempati  karang desa di Desa Adat Sampalan
Kabupaten Klungkung ?
2. Bagaimanakah  akibat    hukum krama yang  beralih  agama  di  Desa  Adat Sampalan Kabupaten Klungkung ?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipergunakan  dalam  membahas  masalah penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah “sebuah  metode  penelitian  hukum  yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang  nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat, meneliti,  bagaimana  bekerjanya  hukum  di
masyarakat”. 5 Dalam penelitian ini
menggunakan  penelitian  yang  sifatnya deskriptif.  “Penelitian  deskriptif  secara umum  bertujuan  untuk  menggambarkan secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu, keadaan  gejala,  atau  kelompok  tertentu, atau  untuk  menentukan  ada  tindakan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”. 6 Teknik Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini    adalah  :  teknik  studi kepustakaan (library  research)  dan teknik wawancara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hak  Dan  Kewajiban Krama Desa Yang  Menempati  Karang  Desa  Di Desa  Adat  Sampalan  Kabupaten Klungkung
Sebagai  konsekuensi  dari  hak  yang mereka  terima  untuk  menempati  tanah pekarangan desa  maka  haruslah  dipenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.  Sesuai  wawancara  dengan
Bapak  Dewa  Made  Tirta,  Ketua  MDA
Kabupaten  Klungkung  yang  mengatakan bahwa :
Tanah pekarangan desa  merupakan hak milik desa adat, yang penguasaannya  diserahkan  kepada krama desanya,  maka  hak  yang diperoleh krama desa  adalah  hak pakai dan pemegang tanah pekarangan desa  dibebani  oleh sejumlah  hak  dan  kewajiban.  Hak dari krama    desa yang  menempati tanah karang desa adalah memelihara  tanah  tersebut,  dengan memagari, membuat penyengker (tembok), menanam tumbuh- tumbuhan, sedangkan kewajiban antara  lain:  membayar  iuran,  taat kepada awig-awig,
menjadi
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
2003, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat, Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, h.14.
6 Soerjono  Soekanto,  2007, Pengantar Penelitian  Hukum ,  UI  Press,  Jakarta,  h.140 (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II).
Jurnal raad Kertha Vol.5, No. 2 Periode Agustus 2022-Pebruari 2023
warga/ krama    desa, dan  tinggal  di tanah tersebut. 7
Sebagai  seorang  pemegang  hak  atas tanah kramapekarangan desa,  didalam menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap desa adat, tidak diharuskan oleh orang atau pemegangnya  secara  langsung.  Hal  ini diwakilkan,  wakilnya  itu  dapat  saudaranya dapat  pula  orang  lain.  Wakil  inilah  yang akan menjalankan semua kewajiban-
kewajiban krama  pengarep .  Untuk  hal  ini tentu saja krama pengarep harus melaporkan  maksudnya  kepada kelian adatnya.  Selanjutnya  atas  semua  itu diumumkan  di paruman desa,  agar  ada kejelasan tentang penguasaan tanah pekarangan desa tersebut. Namun jika yang bersangkutan tidak sanggup melakukannya, maka  dapat  saja  tanah  itu  dikembalikan kepada desa adat dan selanjutnya desa adat yang akan mengatur penguasaanya.
Implementasi konsep Tri Hita
Karana itu,  mirip  dengan  sosialisme  kuno, namun  masyarakat  Bali  belum  layak disebut  masyarakat  sosialis,  karena  masih diakuinya  hak-hak  individu  atas  tanah. Namun tidak juga dapat disebut masyarakat demokratis  murni,  karena  masih  sarat dengan prinsip feodalisme. Kiranya lebih tepat disebut
masyarakat  tradisional patrimonial ,  yang sangat  taat  pada  perintah  dari  atas. Kehidupan  masyarakat  yang  berdasarkan konsep  rong  telu,  kini  sedang  mengalami perubahan  bukan  menjadi  lebih  demokratis tetapi  menuju  kepunahan.  Sementara  itu, sebagian  besar  pejabat  berkoar,  bahwa pembangunan  Bali  sudah  berdasarkan konsep Tri Hita Karana . Akan tetapi dalam kenyataannya  satu  persatu  unsur Tri  Hita Karana dibabat  atas  nama  kepentingan pembangunan dan ekonomi pariwisata.
Setelah  membabat  sebagian  besar subak ,  terutama  yang  di  kota,  dengan berbagai  dalih,  kini  perhatian  dialihkan  ke tanah karang desa dan laba Pura. Perluasan eksploitasi  ke  ranah  sosial-religius  ini
7 Wawancara dengan Bapak Tirta, Dewa Made,  Ketua  MDA  Kabupaten  Klungkung, tanggal 22 Juni 2021.
diawali dengan keluarnya perangkat hukum berupa  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  16  Tahun  1975  yang  mengatur pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat.
Dalam  peraturan  ini, tanah  druwe dapat  disertifikatkan  setelah  mendapat persetujuan  dari paruman (rapat)  desa  adat. Jalannya  rapat  ini  sering  kali  mudah  diatur sesuai kehendak penguasa, karena desa adat tidak terlepas dari intervensi desa dinas dan aparat  keamanan  di  tingkat  desa  yang sering  memanfaatkan  masyarakat  desa untuk memperjuangkan keinginannya.
Menurut  Bapak  Dewa  Made  Tirta,
Ketua MDA Kabupaten Klungkung, mengatakan bahwa : Tanah karang desa  merupakan  hak milik desa adat, yang penguasaannya diserahkan  kepada krama desanya, maka  hak  yang  diperoleh krama desa adalah hak pakai dan pemegang tanah karang desa  dibebani  oleh sejumlah  hak  dan  kewajiban.  Hak dari krama  desa yang  menempati tanah karang desa adalah memelihara  tanah  tersebut,  dengan memagari, membuat penyengker (tembok), menanam tumbuh- tumbuhan, sedangkan kewajiban antara  lain:  membayar  iuran,  taat kepada awig-awig, menjadi warga/ krama  desa, dan  tinggal  di tanah  tersebut.  Sedangkan krama desa yang  tidak  lagi  beragama  Hindu dan  menempati  tanah  karang  desa tidak  mempunyai  hak  dan  kewajiban di  Desa  Adat  Sampalan  Klungkung, sehinga  kepadanya  berhak  untuk dilarang  atau  tidak  boleh  lagi menempati tanah karang desa tersebut. 8
Hak krama desa  untuk  melakukan sesuatu  terhadap  tanah pekarangan desa adalah hak untuk menempati, memanfaatkan  dan  mengusahakan  tanah karang tersebut  sesuai  dengan  keinginan mereka karena syarat-syarat untuk
8 Wawancara dengan Bapak Tirta, Dewa Made,  Ketua  MDA  Kabupaten  Klungkung, tanggal 22 Juni 2021.
menempati  tanah  tersebut  telah  mereka penuhi,  tetapi  tidaklah  berarti  kekuasaan atau  hak  yang  diberikan  itu  tidak  terbatas. Mereka  berhak  untuk  membangun  rumah diatasnya,  menanam  pohon-pohon  yang diinginkan  atau  memelihara  binatang, membangun tempat persembahyangan untuk  para  leluhur  mereka  atau  bangunan- bangunan  lainya  asalkan  mereka  tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan  dalam awig-awig atau paruman
desa.
Terhadap hal tersebut, Bapak
Sujana,Bendesa  Desa  Adat  Sampalan, menegaskan bahwa :
Krama desa  yang  telah  beralih agama,  tidak  lagi  melaksanakan  hak dan  kewajibannya  selaku krama seperti kewajiban membayar peturunan, ngayahang banjar (sangkep)  petedunan gotong  royong, dengan demikian haknya juga otomatis  hilang  yaitu  menempati tanah karang desa. Dalam hal Krama Desa yang  tidak  lagi  beragama Hindu dan menempati tanah karangdesa ,  hak  dan  kewajibannya sudah hilang alias tidak lagi memiliki hak  untuk  menempati  tanah karang desa,  mengingat krama  desa yang menempati tanah  karang  desa telah diatur  dalam Awig-Awig Desa  Adat Sampalan  yaitu  yang  beragama Hindu. 9
Sehingga  dengan  demikian  jelas bahwa krama Desa Adat Sampalan Klungkung,  yang  tidak  lagi  beragama
Hindu  dan  menempati  tanah  karang  desa tidak  mempunyai  hak  dan  kewajiban  di Desa  Adat  Sampalan  Klungkung,  sehinga kepadanya berhak untuk dilarang atau tidak boleh  lagi  menempati  tanah karang desa tersebut.
2. Akibat  Hukum Krama Yang Beralih Agama  Di  Desa  Adat  Sampalan Kabupaten Klungkung
9 Wawancara  dengan  Bapak  Sujana,  I Ketut, Bendesa Desa Adat Sampalan, tanggal 22 Juni  2021.
Krama Desa  Adat  Sampalan,  dalam hal menempati tanah karang desa , memiliki kedudukan  yang  berbeda  beda  sesuai dengan  keadaan  dari krama    desa tersebut. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari Awig-Awig Desa  Adat    Sampalan Pawos  5 sebagai berikut :
Pawos 5 (1) Sane  kabawos  warga  Desa  Adat Sampalan Inggih punika, sang magama  Hindu  sane  jumenek  ring wawidangan  Desa  Adat  Sampalan, tur  satinut  ring  Awig-Awig  Desa
Adat Sampalan. (2) Sane  kabawos  krama    desa  adat sampalan inggih punika, warga desa adat sane sampun aliki rabi,
ngamong wiadin tan ngamong karang  desa,  saha  ngempon  wiadin nyiwi  Kahyangan  Tiga  amongan Desa Adat Sampalan.
(3) Warga  wed  saking  desa  adat Sampalan  sane  magenah  ring  dura desa manggeh kantun makrama  desa sajaba pemargi siosan.
(4) Sajabaning  sane  kaucap  ring  ajeng sinanggeh tamiu.
Terjemahan Pawos 5 (1) Yang  disebut  warga  Desa  Adat Sampalan adalah warga yang beragama  Hindu,  tinggal  di  wilayah Desa  Adat  Sampalan  tunduk  kepada Awig-Awig Desa Adat Sampalan.
(2) Yang  disebut  Desa  Adat  Sampalan adalah,  warga  desa  adat  yang  sudah menikah,  tinggal/  menempati  atau tidak  menempati/tinggal  di  Karang Desa, juga mengempon Pura Kahyangan Tiga yang menjadi
ayahan Desa Adat Sampalan.
(3) Warga  asli  Desa  Adat  Sampalan yang  tinggal  diluar  Desa  Adat Sampalan  tapi  masih  termasuk  juga warga desa adat Sampalan.
(4) Selain  hal  tersebut  diatas  disebut penduduk pendatang/tamu.
Sedangkan Pawos  12  Awig-Awig Desa Adat Sampalan menegaskan bahwa :
Pawos 12
(1) Sane  kabawos  tamiu,  jadma  saking dura desa sane wenten ring wawidangan  Desa  Adat  Sampalan malarapan antuk: ha. Malelungan; na.  Masundulang raga; ca.  Sasudin  desa  wiadin  Guru Wisesa; ra.  Kadang  warga  sinalih  tunggil krama  desa; ka.  Suwitran  sinalih  tunggil  krama desa.
(2) Krama    utawi  warga  desa  sane ngaraksa  tamiu  jantos  marerepan patut  mangda  masadok  ring  kelihan banjarnia tan kasepan ring awengi.
(3) Swadharmaning  tamiu  patut  satinut ring pamargin Awig-Awig lan
Pararem  sane  kamanggehan  ring Desa Adat Sampalan. (4) Tamiu sane madunung ring wawidangan  Desa  Adat  Sampalan majalaran  antuk  sungkan  gumanti mabuat  ngarereh  tamba,  tan  keni urah arih kadi mungguh ring ajeng.
(5) Yening  sang  rumaga  tamiu  sampun ninutin pamargi sakadi kabawos ring ajeng,  patut  polih  ngayoman  saking banjar wiadin desa.
(6) Prade wenten tamiu sane madunungan  ring  sinalih  tunggil krama    wiadin  warga  Desa  Adat Samapalan kadungi malaksana kawon, sang kadunungin patut sumakuta nanggenin utawi negenang pamidandania manut pararem.
Terjemahan Pawos 12 (1) Yang  disebut  tamu,  yaitu  warga  dari luar  desa  yang  berada  di  wilayah
Desa  Adat  Sampalan,  disebabkan karena:
a. Karena bertamu/berpergian;
b. Menyerahkan diri;
c. Dikeluarkan  oleh  desa  adat,  atau pemerintah;
d. Teman dari salah satu warga Desa Adat Sampalan;
(2) Warga  yang  menerima  tamu  sampai menginap  wajib  melapor  kepada prajuru desa/Kelian adat.
(3) Kewajiban  tamu  adalah  tunduk kepada  Awig-Awig  Desa  Adat  dan Pararem.
(4) Tamu  yang  menginap  di  Desa  Adat Sampalan  karena  berobat, tidak  kena kewajiban.
(5) Jika tamu sudah menjalankan kewajiban  seperti  tersebut  diatas, berhak  mendapat  perlindungan  dari Banjar/Desa Adat.
(6) Jika  ada  tamu,  salah  satu  berbuat tidak  baik  di  Desa  Adat  Sampalan akan  dikenai  denda,  dan  dendanya dibayar  oleh  yang  menerima  tamu tersebut.
Terkait  denganakibat    hukum krama yang beralih agama di Desa Adat Sampalan Kabupaten  KlungkungDalam  Pawos  14 Awig-Awig Desa Adat Sampalan menjelaskan bahwa : (1) Wusan dados krama desa : Ha.  Nyada  manut  jalarannyane manut pararem. Na. Matilar  saking  Desa  Adat Sampalan Sangkaning pinunasnyane  Wusan  Madesa adat tur manut daging pararem. Ca. Kausanang  antuk  krama  desa widain  banjar  wit  saking  tan nganutin pamargin lan pararem Desa Adat Sampalan. (2) Nembenin  kausang  ngawit  saking pamutus paruman prajuru banjar lan prajuru desa, pamutus inucap kadauhang ring sang kausanang.
(3) Sang  sampun  wusan  makrama  desa tan  polih  pah-pahan  druwen  banjar utawi desa.

## Terjemahan Pawos 14
(1) Selesai/keluar  dari Warga Desa Adat
Sampalan karena : a. Warga yang ngarep/ngempi sesuai pareram;
b. Keluarga dari Desa Adat Sampalan sesuai isi pararem;
c. Dikeluarkan oleh desa adat karena tidak  sesuai  dengan Awig-Awig dan Pararem.
(2) Diputuskan  oleh  oleh  prajuru  desa adat  sesuai  hasil  rapat  desa  dan disebarkan  oleh  Kelian  Adata  tau Bendesa di Paruman/rapat desa.
(3) Warga  yang  sudah  keluar  dari  Desa Adat  tidak  dapat  pembagian  apa-apa dari  milik  Desa  Adat  atau  Banjar Adat.
Lebih  lanjut  berdasarkan  wawancara penulis  dengan  Bapak  Dewa  Made  Tirta, Ketua MDA Kabupaten Klungkung, mengatakan bahwa : Setiap  warga  desa  yang  beralih agama  atau  sejenisnya,  maka  warga tersebut  disebut  tamu.  Berdasarkan hal  tersebut  maka  semua  hak-hak desa  adat  wajib  diserahkan  kembali kepada  adat,  termasuk tanah  karang desa yang ditempati oleh warga yang tidak  lagi  beragama  Hindu  tersebut, sehingga  masyarakat  tersebut  tidak lagi  memiliki  hak-hak  adat  di  Desa Adatnya termasuk kuburan adat yang menjadi  salah  satu  tanah  milik  desa adat. 10
Dengan  berpedoman  kepada Awig- Awig  Desa Sampalan  Klungkung  tersebut, dapatlah dikatakan bahwa krama  desa yang tidak  lagi  beragama  Hindu  di  Desa  Adat Sampalan Klungkung  Bapak Bapak I Ketut Sujana,  Bendesa  Desa  Adat  Sampalan, mengatakan  bahwa  :  ”Setiap krama    desa yang  beralih  agama,  maka krama tersebut disebut krama  tamiu .  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  semua  harta  atau  fasilitas desa adat wajib diserahkan kembali kepada desa adat, termasuk tanah karangdesa yang ditempatinya,  seperti  tercantum  dalam Awig-Awig Desa Adat Sampalan”. 11

## IV. PENUTUP
10 Wawancara dengan Bapak Tirta, Dewa Made,  Ketua  MDA  Kabupaten  Klungkung, tanggal 28 Juni 2021.
11 Wawancara  dengan  Bapak  Sujana,  I Ketut, Bendesa Desa Adat Sampalan, tanggal 26 Juni  2021.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  dikemukakan  diatas  dapat  ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Hak  dan  kewajiban krama desa  yang menempati  karang  desa  di  Desa  Adat Sampalan Kabupaten Klungkung, adalah untuk menempati tanah
karangdesa ,  mengingat krama  desa yang  menempati  tanah karang  desa telah  diatur  dalam Awig-Awig Desa Adat  Sampalan,  serta  berkewajiban ikut  mebanjar,  melaksanakan  ayahan desa dan membayar iuran.
2. Akibat  hukum krama yang  beralih agama  di  Desa  Adat  Sampalan Kabupaten  Klungkung  antara  lain setiap krama desa yang beralih agama, maka krama tersebut  disebut krama tamiu .  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka semua  harta  atau  fasilitas  desa  adat wajib  diserahkan  kembali kepada  desa adat, termasuk  tanah karangdesa yang ditempatinya,  seperti  tercantum  dalam Awig-awig Desa Adat Sampalan.

## Saran
Sesuai dengan kesimpulan tersebut  diatas,  dapat  penulis  sampaikan saran sebagai berikut :
1. Kepada Bendesa Desa  Adat  supaya mempertegas  keberadaan  tanah  adat dan krama Desa Adat yang menempati tanah karang desa seperti yang termuat dalam Awig-Awig Desa Adat Sampalan.
2. Hak  dan  kewajiban  krama  desa  adat
Sampalan  yang  beralih  agama  harus dibuatkan Pararem/Awig-Awig untuk mempertegas  kedudukan  krama  desa yang menempati Karang Desa 3. Kepada masyarakat adat yang menempati  tanah  adat  dalam  bentuk tanah karang  desa untuk  dipahami bahwa hal ini terkait dalam agama dan keyakinan masyarakat tersebut, karena di  dalamnya  menyangkut  hak  dan
Jurnal raad Kertha Vol.5, No. 2 Periode Agustus 2022-Pebruari 2023
kewajiban  desa  adat  dan  masyarakat adat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji Syukur patutlah Saya panjatkan  kehadapan  Ida  Hyang  Widhi
Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, sebab hanya berkat  karunia  dan  rahmat-Nya  juga Penelitian  Jurnal  ini  dapat  diselesaikan tepat  pada  waktunya  dan  sesuai  dengan harapan yang kami mohonkan dibuat dalam rangka  pemenuhan  salah  satu  syarat  untuk pengurusan  Jabatan  Fungsional  dosen  di Lingkungan  Fakultas  Hukum  Universitas Ngurah  Rai  Denpasar.  Banyak  hambatan dan  tantangan  yang  harus  dihadapi  dalam penyelesaian  penelitian  jurnal  ini.  Namun dengan  bantuan  yang  tak  pernah  mengenal batas dari semua pihak, akhirnya penelitian jurnal  ini  dapat  kami  selesaikan  sesuai dengan yang direncanakan. Sangatlah besar rasa  terima  kasih  dan  penghargaan  penulis terutama sekali kepada:
1. Orangtua, Istri, Anak dan Keluarga yang  telah  banyak membantu dengan doa yang senantiasa terpanjat  demi  Kesehatan  dan kelancaran penulisan jurnal ini 2. Bapak  Ketua  Yayasan  Jagadhita Denpasar dan Ibu Rektor Universitas  Ngurah  Rai  yang  telah memberikan  dukungan  dan  arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penilitian jurnal ini 3. Dekan,  Wakil  Dekan  dan  Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ngurah  Rai  yang  telah  banyak memberikan arahannya terkait penulisan Jurnal ini
4. Rekan-rekan  Dosen  dan  Tenaga Pendidik  dilingkungan  Fakultas Hukum  Universitas  Ngurah  Rai yang selalu memberikan motivasi,semangat  dan  doa  yang luar  biasa  dalam  penyelesaian penulisan penelitian ini.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan berharap penelitian jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ardana, I Gusti Gede, 2007, Pemberdayaan Kearifan  Lokal  Masyarakat  Bali dalam  Menghadapi  Budaya  Global , Pustaka Tarukan Agung, Denpasar
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat, Raja  Grafindo Persada, Jakarta Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta Suwitra  I  Made,  2011, Eksistensi  Hak Penguasaan  Dan  Pemilikan  Atas Tanah Adat Di Bali Dalam Perspektif  Hukum  Agraria  Nasional,
Logus Publishing, Bandung
Windia, Wayan. P., 2014, Hukum Adat Bali Aneka  Kasus  dan  Penyelesaiannya, Udayana University Press

## PUBLIKASI ILMIAH
Ayu  Monica  Pastika  Putri  dkk,  2018, Pengaruh  Hukum  Adat  atau
Awig-awig Terhadap Pengelolaan Dana  desa  di  Desa  Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng  Provinsi  Bali. Jurnal Ilmiah  Akuntansi  dan  Humanika , Vol.  8  No.  1,  April  2018  ISSN: 2599-2651, Universitas Pendidikan  Ganesha,  Singaraja, Buleleng, Bali Gede  Sumardika,  The  Lagent  of  Balinese
Goddesses, Jurnal  Kajian  Bali- Joernal  of  Bali  Studies .  ISSN 2088-4442 Volume 08 april 2018,
http//ojs unud.ac.id.
Kade  Sandiase,  I,  dkk,  2015,Julah:  Desa
Bali  Mula  di  Tengah  Arus Globalisasi, Universitas Pendidikan  Ganesha  Singaraja, Indonesia, Jurnal ISSN  2407- 4551,  Volume  1,  Nomor  2,
Desember 2015
Suwitra,  I  Made  Dkk, Jurnal  Hukum  dan
Pembangunan,
Penguatan Kapasitas LPD Desa Adat di Bali Melalui  Penyuratan  Awig-Awig,
http://dx.doi.org/10.211134/jhp.v ol 50.no 3.2762.
Sukarna,  I  Wayan, Jurnal International
Conference  of  art  Language  and culture, ISSN 978-602-50576-01.
PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia, No 75,1959 Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4
Tahun  2019  Tentang  Desa  Adat Bali,  Lembaran  Daerah  Provinsi Bali  Tahun  2019  Nomor  4  Noreg Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali: (4-131/2019) Tambahan Lembaran  Daerah  Provinsi  Bali Nomor 4.
Awig-Awig Desa Adat Sampalan Kabupaten Klungkung