## PENDAHULUAN
Pembahasan mengenai narkotika, tidak dapat dilepaskan dari dua  hal,  yakni pertama, mengenai dampak dari penyalahgunaan narkotika  dan kedua, tentang  faktor-
faktor  yang  menyebabkan  maraknya penyalahgunaan  narkotika,  saat  ini banyak sekali yang melakukan penyalahan narkotika yang di lakukan  baik  kalangan  atas  maupun kalangan bawah. Peningkatan  dan  pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika  sangat diperlukan. Karena kejahatan narkotika  pada  umumnya  tidak dilakukan  oleh  perorangan  secara berdiri  melainkan  dilakukan  secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat  yang  terorganisasi  secara bagus,  rapi  dan  sangat  rahasia.  Di samping  itu  kejahatan  narkotika, perkembangan  kualitas  kejahatan narkotika  tersebut  sudah  menjadi, ancaman yang serius bagi kehidupan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
umat manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan
pengawasan  dalam  upaya  mencegah dan  memberantas  penyalahgunaan dan  peredaran  narkotika  diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum  dengan  masyarakat,  karena tanpa  koordinasi  peredaran  gelap narkotika,  masyarakat  pun  mulai merasakan  pengaruh-pengaruh  dan akibat-akibat  secara  nyata,  bahkan dalam  tingkat  ancaman  berbahaya terhadap kepentingan dan kesejateraan masyarakat. Gejala- gejalanya antara lain narkotika sudah memasuki lingkungan keluarga,
sekolah  dan  lingkungan-lingkungan tradisional  pun  sudah  tersusupi (Hasan Fuad  dalam Herie : 1996 : 19).
Meskipun narkotika sangat bermanfaat  dan  diperlukan  untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai  dengan  standar  kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran  narkotika  secara  gelap akan  menimbulkan  akibat  yang

## PROGRAM REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSFEKTI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Muhammad Badri 1

## Abstract
Narcotics was now growing explosive and has even been up to on the State of  the  trouble.  He  spread  all  over  and  all  levels  of  society.  Act  No.  35  in  2009 about  the  Narcotic  is  defined  that  the  existence  of  rehabilitation  against  the abusers  (or  recovering)  Narcotic  contained  in  article  54.  Based  on  the  present article rehabilitation can be organized by the Government or society that is instasi set in a regulation of the Minister, than that at this time the community demands that  in  the  user  complete  a  narcotic  which  proved  to  the  user  judges  gave  the verdict  of  the  rehabilitation  Program  of  rehabilitation  of  narcotics  is  a  series  of coordinated  and  integrated  effort,  consisting  of  medical  efforts,  psychosocial guidance,  mental,  religious,  education  and  exercise  Polytechnic  to  improve adaptability  ,  independence  and  help  ourselves  as  well  as  to  achieve  functional capabilities  in  accordance  with  the  potential,  both  physical,  mental,  social  and economic.
Keyword : rehabilitation, narcotics
sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khusunya generasi muda bahkan dapat menimbulkan  bahaya  yang  lebih besar  bagi  kehidupan  dan  nilai-nilai budaya  bangsa  yang  pada  akhirnya akan  dapat  melemahkan  ketahanan nasional (Sudikno  Mertokusumo  :
2003 : 40) Mengenai peredaran gelap narkotika  dan  penyalahgunaan  ini menjadi  tanggung  jawab  semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran  gelap  narkotika.  Sehingga ketentuan  baru  dalam  konvensi peserikatan  bangsa-bangsa  (PBB) tentang  pemberantasan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Psikotropika Tahun  1988  yang  telah  diratifikasi Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1997  tentang  Pengesahan  Konvensi Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB) tentang  Pemberantasan  Peredaran Gelap  Narkotika  yang  baru  di harapkan lebih efektif mencegah dan memberantas  penyalahgunaan  dan peredaran  narkotika.  termasuk  untuk menghindarkan wilayah Negara Republik  Indonesia  dijadikan  ajang transit maupun sasaran gelap peredaran narkotika. Selanjutnya dalam upaya mencegah  penyalahgunaan  narkotika pemerintah menegaskan dalam Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009  Pasal  54  Pecandu  Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009  Pasal  55  ayat  (1)  Orang  tua atau  wali  dari  Pecandu  Narkotika yang  belum  cukup  umur  wajib melaporkan  kepada  pusat  kesehatan masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau lembaga  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan
pengobatan dan/atau perawatan
melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial.  Sedangkan  ayat (2)  Pecandu  Narkotika  yang  sudah cukup  umur  wajib  melaporkan  diri atau  dilaporkan  oleh  keluarganya kepada  pusat  kesehatan  masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk mendapatkan  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial.
Program  rehabilitasi  narkotika merupakan  serangkaian  upaya  yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan  dan  latihan  vokasional untuk  meningkatkan  kemampuan penyesuaian  diri,  kemandirian  dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan  potensi  yang  dimiliki,  baik fisik,  mental,  sosial  dan  ekonomi. Pada  akhirnya  mereka  diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat  secara  wajar.  Istilah narkoba  muncul  sekitar  tahun  1998 karena  banyaknya  penggunaan  atau pemakaian barang-barang yang termasuk  narkotika  dan  obat-obat terlarang  maka  untuk  memudahkan menyebutnya  orang  berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata ”narkotika  dan  obat-obat  terlarang” yang  disingkat  menjadi  narkotika. (Kanwil  Dep.  Hukum  dan  HAM  : 2009 : 31)
Adapun
tempat-tempat
rehabilitasi yang ada adalah lembaga rehabilitasi medis dan sosial dikelola, dan/atau  dibina  dan  diawasi  oleh Badan  Narkotika  Nasional,  Rumah Sakit  Ketergantungan  Obat  (RSKO) Cibubur  Jakarta,  Rumah  Sakit  Jiwa diseluruh  indonesia  (Depkes  RI), Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI  dan  Unit  Pelaksana  Teknis
Daerah  (UPTD)  dan  tempat-tempat rujukan  rehabilitasi  yang  mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan  dan  Departemen  Sosial (dengan biaya sendiri). Sementara itu di  Provinsi  Jambi  sendiri  tempat rehabilitasi  yang  telah  ditunjuk Menkes.  Yakni,  RS  Jiwa  Daerah Provinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher  Provinsi  Jambi,  RSUD  H Hanafie  Kabupaten  Bungo,  RSUD KH  Daud  Arief  Kabupaten  Tanjab Barat dan Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi,” Hal  ini  memang  sangat  perlu karena  pengaruh  narkotika  yang sangat  besar  terhadap  kelangsungan hidup  suatu  bangsa  terutama  bagi generasi muda sebagai tulang punggung pembangunan bangsa. Dengan memperioritaskan penyelesaian perkara narkotika diharapkan bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. (Sarwono  Sarlito  Wirawan  :  2002: 55)
Dalam  perspektif  perundang- undangan  pidana  Indonesia,  tindak pidana  narkotika  diatur  di  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.  Undang-Undang  yang disahkan  di  Jakarta  pada  tanggal  12
Oktober  2009  dan  ditempatkan  pada Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  143 tersebut, lahir berdasrkan pertimbangan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat  dan  diperlukan  untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun,  jika  disalahgunakan  atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan  akibat  yang  sangat merugikan  bagi  perseorangan  atau masyarakat khususnya generasi muda.  Hal  ini  akan  lebih  merugikan jika  disertai  dengan  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  Narkotika  yang
dapat  mengakibatkan  bahaya  yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai  budaya  bangsa  yang  pada akhirnya  akan  dapat  melemahkan ketahanan nasional.
Berdasarkan  gambaran  ringkas mengenai  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  yang  mana  di dalam undang-undang narkotika tahun  35  tahun  2009  yang  mengatur tentang  rehabilitasi  di  atur  dalam pasal  54  yang  mana  Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.

## ANALISIS
Dalam  penanganan  narkotika Indonesia  telah  memiliki  sebuah undang-undang yang mengatur masalah  penyalahgunaan  narkotika yaitu  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Di dalam  Undang-undang  No  35  tahun 2009  tersebut  dicantumkan  ancaman hukuman  yang  berat  bagi  produsen, penyimpan,  dan  pengedar  narkotika, bahkan  hingga  ancaman  hukuman penjara  seumur  hidup  atau  hukuman mati.  Kendati  demikian,  Undang- undang  No.  35  tahun  2009  juga berusaha  melindungi  para  korban penyalahgunaan  narkotika  dengan memberikan mereka kesempatan untuk  menjalani  rehabilitasi  sosial dan  rehabilitasi  medis  agar  dapat terbebas dari belenggu narkotika.
Kemudian  dalam  pasal  55 undang-undang  No  35  tahun  2009 tentang narkotika mewajibkan kepada  pencandu  narkotika  yang sudah  cukup  umur  atau  orang tua/wali  dari  pencandu  narkotika yang  belum  cukup  umur  untuk melapor  kepada  pusat  kesehatan masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau lembaga  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
Tujuannya untuk
mendapatkan  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial.
Sebelum  dikeluarkan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009,
ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap  pecandu  narkotika  diatur  di dalam  Pasal  45  dan  47  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997: Pasal 45 “Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”. Pasal 47 (1) Hakim  yang  memeriksa perkara  pecandu  narkotika dapat: a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan  menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan  menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut  tidak  terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan  bagi  pecandu narkotika sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf  a,  diperhitungkan sebagai  masa  menjalani hukuman.
Kemudian  di  dalam  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun  2009  menghimbau  bagi  para hakim  yang  memeriksa  perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan  Pasal  47  Undang-Undang
Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika  yang  berisikan  mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan  untuk  dijalani  oleh pecandu narkotika. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  yang  juga  mengatur  ketentuan mengenai  putusan  memerintahkan untuk  menjalani  rehabilitasi  bagi pengguna  narkotika  dalam  Pasal  54, 55 dan 56 :
Pasal 54 Pecandu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan narkotika wajib  menjalani  rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 (1) Orang  tua  atau  wali  dari Pecandu  Narkotika  yang belum  cukup  umur  wajib melaporkan  kepada  pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga  rehabilitasi  medis dan  rehabilitasi  sosial  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Pecandu  Narkotika  yang sudah  cukup  umur  wajib melaporkan diriatau dilaporkan oleh keluarganya  kepada  pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga  rehabilitasi  medis dan  rehabilitasi  sosial  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan  wajib  lapor sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) diatur  dengan  Peraturan Pemerintah. Pasal 56 (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah  sakit  yang  ditunjuk oleh Menteri. (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi  pemerintah  atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis  Pecandu  Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selanjutnya  dalam  penanganan
khusus  bagi  korban  penyalahgunaan narkoba  khususnya  pengguna  bukan pengedar  bukan  pula  produsen, secara  humanis  tanpa  hukuman kriminalitas  (PP  No  25  tahun  2011 tentang wajib lapor korban penyalahgunaan narkoba), yang diawali proses rehabilitasi medis dan sosial, sehingga korban penyalahguna  termotivasi  bergairah hidup kembali seperti semula. Kemudian  berdasar  Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2011, Bab I
Ketentuan Umum Pasal 1, pengertian tentang wajib lapor kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur  atau  keluarganya  dan/atau orang  tua  atau  wali  dari  pecandu narkotika  yang  belum  cukup  umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial.
Sebagai konsekuensi pengguna narkotika  adalah  pecandu  narkotika masa  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan  bagi  pecandu  narkotika sebagaimana  yang  telah  di  tetapkan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah dimana
penentuan  untuk  menjalani  masa pengobatan dan perawatan ditentukan oleh ahli. Berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI, nomor HK.02.021/MenKes/402/2014, ada lima  tempat  di  Provinsi  Jambi  yang ditunjukan sebagai Institusi penerima wajib lapor (IPWL) sekaligus sebagai  tempat  rehabilitasi  bagi pencadu narkoba. Program rehabilitasi
mempunyai  tahapan-tahapan  sebagai berikut  Tahap  rehabilitasi  medis Program  ini  merupakan  bentuk pengobatan  dan  perawatan  yang selanjutnya  disebut  residen  yang mengelami  ketergantungan  narkoba. Program  ini  meliputi  :  Detoksifikasi merupakan  suatu  program  untuk menghilangkan  racun-racun  dalam tubuh  akibat  pemakaian  narkoba.
Metode  yang  digunakan  berupa terapi alternatif dengan
mengkonsumsi  D5.  D5  merupakan ramuan dari bahan-bahan alami yang berfungsi  untuk  menetralkan  dan membuang  racun-racun  dalam  tubuh sehingga  dapat  menghilangkan  rasa sakaw dan sugesti.
Kegiatan pengobatan dan perawatan  penyakit.  Kegiatan  ini dilakukan  oleh  dokter  dan  perawat dipoli  klinik  jika  residen  mengalami gangguan  kesehatan.  Poli  klinik menyediakan  program  rawat  inap dan  rawat  jalan  bagi  residen.  Tahap rehabilitasi  sosial  Rehabilitasi  Sosial merupakan
suatu kegiatan pembinaan  yang  bertujuan  untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menamkan sikap sosial sehingga nantinya mereka  kembali  kemasyarakat  dan tidak mengulangi tindakan pengulangan penyalahgunaan narkoba setelah bebas. Tahap  Rehabilitasi  Kerohanian Ini merupakan kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME. Program  ini  merupakan  kegiatan keagamaan  yang  meliputi  agama Islam,  Kristen  dan  Budha  dan Program  Keterampilan Program  ini merupakan  pembekalan  intelektual dan  keahlian  yang  dapat  menunjang residen saat mereka bebas. Rehabilitasi medis, proses kegiatan  pengobatan  secara  terpadu untuk  membebaskan  pecandu  dari ketergantungan narkotika, dalam rehabilitasi  social,  proses  kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental  maupun  sosial,  agar  mantan pecandu  narkotika  dapat  kembali melaksanakan  fungsi  sosial  dalam kehidupan bermasyarakat.
Selanjutnya terkait dengan program rehabilitasi tahap ini menggunakan  pendekatan  spiritual dan  beberapa  alternatif  pengobatan, secara  tradisional  maupun  modern, dengan  kegiatan  yang  dilakukan melakukan  tes  urin  secara  berkala, pemeriksaan  medis  dan  observasi psikiatrik.
Dalam program rehabiltasi bagi  pecandu  narkotika  ada  empat fase  yaitu  :  Pada  tahap  pertama  ini korban  akan  mengenali  pengaruh narkoba terhadap kesehatan fisik dan psikis  dirinya,  dengan  motivasi  kuat dengan ” no drugs (tidak ada narkoba),  no  violent  (tidak  ada kekerasan/ancaman/paksaan)  dan no sex (tidak ada perlakuan seksual). Kemudian  kedua, Crame  free , korban  bebas  dari  keterikatan  dan keberadaan  narkoba,  karena  mantan pecandu  dan  sesama  pecandu  tak akan  saling  bertemu,  masing-masing terisolasi  agar  tidak  terjadi  transaksi jual  beli  narkoba  untuk  menghindari ajakan kembali ke penyalahgunaannya, metodenya, bagaimana menanamkan prinsip pada  korban  untuk  menolak  ajakan
kembali pada penyalahgunaan narkoba. Ketiga Productivity , tahap tersebut  mengupayakan  kemampuan korban  penyalahguna  agar  lebih produktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan  positif,  sehingga mampu  membangun  harapan  dan cita-cita baru. Dan tahap terakhir yaitu keempat Healthy  life ,  bagaimana menanamkan pola hidup sehat supaya terjadinya perubahan perilaku pada  diri  korban,  baik  secara  fisik maupun psikologis, metedanya membangun jiwa disiplin diri korban melaui  ibadah,  olah  raga  dan silaturahmu  teratur  dengan  teman- teman yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, serta memberikan dukungan ke arah hidup sehat bebas narkoba. Kemudian menggenalkan empat fase dalam program rehabiltasi  bagi  pecandu  narkotika pertama  ini  korban  akan  mengenali pengaruh narkoba terhadap
kesehatan  fisik  dan  psikis  dirinya, kedua  korban  bebas  dari  keterikatan dan  keberadaan  narkoba,  ketiga mengupayakan  kemampuan  korban penyalahguna  agar  lebih  produktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif  dan  ke  empat  menanamkan pola  hidup  sehat  supaya  terjadinya perubahan perilaku pada diri korban.
Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  yang  mana  di dalam undang-undang narkotika tahun  35  tahun  2009  yang  mengatur tentang  rehabilitasi  di  atur  dalam pasal  54  yang  mana  Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial  dan  dalam  pasal 103 ayat (1) undang-undang narkotika  No 35  tahun  2009, menyatakan  bahwa  (a)  Hakim  yang
memeriksa perkara Pecandu Narkotika  dapat  memutus  untuk memerintahkan  yang  bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  jika Pecandu  Narkotika  tersebut  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana Narkotika dan (b) menetapkan untuk memerintahkan  yang  bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  jika Pecandu  Narkotika  tersebut  tidak terbukti  bersalah  melakukan  tindak pidana Narkotika. Sedangkan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997  Narkotika  pasal  45  tentang rehabilitasi  pecandu  narkotika  wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan  dan  pasal  47  ayat  (1) Hakim  yang  memeriksa  perkara Pecandu  Narkotika  dapat  memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan  menjalani  pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi  jika  Pecandu  Narkotika tersebut terbukti  bersalah  melakukan tindak  pidana  Narkotika  dan  (b) menetapkan  untuk  memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu
Narkotika  tersebut  tidak  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana
Narkotika. PENUTUP Dalam  melakukan  program rehabilitasi harus menjalankan program  :  Tahap  rehabilitasi  medis
Program  ini  merupakan  bentuk pengobatan  dan  perawatan  yang selanjutnya  disebut  residen  yang mengelami  ketergantungan  narkoba, Tahap  rehabilitasi  sosial  Rehabilitasi Sosial  merupakan  suatu  kegiatan pembinaan  yang  bertujuan  untuk membimbingan,  Tahap  Rehabilitasi Kerohanian  Ini  merupakan  kegiatan yang  bertujuan  untuk  meningkatkan ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
Program  Keterampilan  Program  ini merupakan  pembekalan  intelektual dan  keahlian.  Program  tersebut berdasarkan  pasal  54  dan  103  ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan menggenalkan  empat  fase  dalam program  rehabiltasi  bagi  pecandu narkotika  pertama  ini  korban  akan mengenali pengaruh narkoba
terhadap  kesehatan  fisik  dan  psikis dirinya,  kedua  korban  bebas  dari keterikatan  dan  keberadaan  narkoba,
ketiga  mengupayakan  kemampuan korban  penyalahguna  agar  lebih produktif dengan melakukan
kegiatan-kegiatan  positif  dan  ke empat menanamkan pola hidup sehat supaya terjadinya perubahan perilaku pada diri korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan  Fuad dalam Herie, Kenakalan
Remaja  dan  Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya, Pekalongan: Bahagia, 1996 Sarwono  Sarlito  Wirawan,  Psikologi Remaja,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2002 Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis  Tentang  narkoba ”,
Makalah  yang  disampaikan pada  pendidikan  dan  pelatihan pengenalan psikotropika, Jakarta  :  Kanwil  Dep.  Hukum dan HAM ,2009, hal 31 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal
Hukum ,  Yogyakarta:  Liberty,
2003, hal. 40.
Undang-undang Undang-undang  No  35  tahun  2009 tentang narkotika