## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 6 | Nomor 1 | Januari 2022

## Satu Dekade Gratifikasi di Indonesia (2010-2019)
1 Maya Marliana, 2 Heti Marini
Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126 Email: 1 maya.marliana@student.uns.ac.id, 2 mariniheti@student.uns.ac.id
Keywords:

## ABSTRACT
Etika, Etika Pemerintahan, Etika Pelayanan Publik, Etika Perilaku, Gratifikasi The echo of 'Bureaucracy Reform' in Indonesia, has been sounded since 2010. The implementation of a clean and serving government is the main concept in  Indonesia's  'Bureaucracy  Reform'.  Clean  here,  of  course,  is  meant to  be clean from Corruption, Collusion and Nepotism, where one of the branches of this  KKN  action  is  'Gratification'.  Triggered  by  gratification  which  is associated as unethical behavior in the administration of government and/or public services, we want to get an idea of how the struggle for 'Bureaucratic Reform'  compares  to  acts  of  gratification  during  the  decade  after  it  was proclaimed. By using James Rest's 'Four-component Analysis Model' method (1986), we hope to be able to identify the aspects that influence the emergence of ethical behavior in the administration of the state and/or public services. Based on the results of observations of the CPI Score data, Indonesia has not yet succeeded in breaking through the top 80 in terms of taking action against corruption,  and  until  2019  there  have  been  prosecutions  for  119  cases  of bribery. In order to prevent state administration and/or public services from receiving  gratification,  civil  servants  and  state  administrators  must cognitively consider moral awareness, moral judgment and moral motivation in the form of 'intentions' and then decide to take actions that are classified as ethical behavior or moral behavior.

## A. PENDAHULUAN
Sejak ditetapkannya grand design ‘Reformasi Birokrasi’ melalui Perpres 81 Tahun 2010, dapat dipastikan sebagian besar komponen lembaga pemerintah berduyun-duyun melakukan pembenahan dalam berbagai bidang sebagai bentuk dukungan atas tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional  dengan  karakteristik  adaptif,  berintegritas,  berkinerja  tinggi,  bersih  dan  bebas  KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik  aparatur  negara.  Namun  sangat  disayangkan,  negara  justru  cukup  banyak  mengalami  banyak kasus  gratifikasi  yang  masuk  kategori  tuntutan  Tindak  Pidana  Korupsi  (TPK)  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi.  Dua  contoh  dari  sekian  banyak  kasus  penerimaan  hadiah  atau  janji  yaitu kasus  gratifikasi  terkait  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Kerja  Khusus  Pelaksanaan
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012  – 2013, terdakwa RUDI RUBIANDINI (Trianita, 2014) serta kasus gratifikasi yang masih dalam proses penyidikan KPK yaitu kasus  penerimaan  gratifikasi  oleh  Heri  Tantan  Sumaryana  selaku  Kepala  Bidang  Pengadaan  dan Pengembangan  BKD  Kabupaten  Subang  periode  2012  -2016  bersama-sama  Ojang  Sohandi  selaku Bupati Kabupaten Subang Periode 2013 – 2018 (KPK Tahan Tersangka Dugaan Penerimaan Gratifikasi Di Kabupaten  Subang,  2020).  Perbuatan  ini  tentu  sangat  menciderai  rasa  keadilan  dan  kepercayaan masyarakat dan cukup menahan langkah tegap para penyelenggara pemerintahan dalam penerapan reformasi  birokrasi.  Dibandingkan  dengan  kondisi  gratifikasi  di  negara  lain,  contoh  di  Singapura, kasus gratifikasi sangat  minim ditemukan. Dari pencarian melalui internet, kasus gratifikasi terbaru terjadi  di  tahun  2018  muncul  kasus  penerimaan  gratifikasi  seks  dari  dua  wanita  asal  China  sebagai imbalan  karena  pejabat  imigrasi  untuk  membantu  dua  wanita  itu  memperpanjang  visa  mereka  dan terhindar dari penangkapan juga pelanggaran hukum 'terkait imigrasi' (Nvc/ita, 2018).

## Etika
Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku  guna  mengetahui  tindakan  yang  benar  dan  salah  serta  dapat  diterima  dalam  segala aktivitas individu maupun berkelompok (Endah, 2018; Nurdin, 2017). Etika juga memiliki arti sebagai ilmu filsafat tentang moral bukan hanya untuk mengetahui sesuatu baik atau buruk namun berusaha menjawab  pertanyaan-  pertanyaan  yang  masuk  akal,  epistomologi  serta  yang  bersifat  semantik. Terdapat tiga definisi etika lainnya, pertama etika sebagai deskriptif memiliki penempatan kebiasaan yang  sudah  ada  dalam  masyarakat  seperti  norma-norma  kesusilaan  yang  berlaku  atau  dianut  oleh suatu  bangsa  sebagai  pedoman  perilaku  etis,  kedua  etika  sebagai  kode  etik  diartikan  sebagai  pola aturan tertulis yang menjadi pedoman etis dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaaan, ketiga etika sebagai filsafat moral bukan hanya sekedar bertanya tentang  sesuatu hal yang benar atau salah namun dalam praktiknya etika berusaha untuk menyelesaikan pertanyaan tentang moralitas manusia dengan  mendefinisnikan  konsep  tindakan  yang  baik  dan  jahat,  keadilan  dan  kejahatan  (Ngorang, 2020).

## Etika Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Ajaran untuk berperilaku baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai norma serta mengacu pada kode  etik  profesi  yang  dijadikan  aturan  dan  pedoman  bagi  penyelenggara  pemerintahan  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan umum dan masyarakat disebut etika pemerintahan  (Nurdin,  2017)  merupakan  definisi  etika  pemerintahan  yang  digunakan  dalam penulisan ini.
Sedangkan  konsep  etika  pelayanan  publik  merupakan  nilai  moral  yang  dituangkan  dalam bentuk kode etik profesi yang mengatur tentang penerapan perilaku baik dan buruk aparatur negara dalam melakukan pelayanan publik (Ngorang, 2020). Tuntutan atas perilaku individu yang dijadikan standar  bagi  penyelenggara  pemerintahan  tentang  praktik  administrasi  publik  dalam  melakukan pelayanan publik dituangkan ke dalam kode etik di mana di dalamnya mengandung nilai moral, nilai kebenaran  (truth),  nilai  kebebasan  (liberty),  nilai  kebaikan  (goodness),  nilai  kesataraan  (equality)  serta nilai keadilan (justice) serta mengatur hal- hal yang baik disebut etika pelayanan publik (Keban 200:3 dalam Ngorang, 2020).
Kedua  penjabaran  tentang  definisi  etika  pemerintahan  dan  etika  pelayanan  publik  dapat disimpulkan  memiliki  prinsip  kesamaan,  yaitu  adanya  kode  etik  sebagai  aturan  dan  pedoman penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022

## Gratifikasi
Yang  dimaksud  dengan  “gratifikasi”  dalam  Pasal  12B  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  adalah  pemberian  dalam  arti  luas,  yakni  meliputi  pemberian  uang,  barang,  rabat (discount),  komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun  di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  elektronik  maupun  tanpa sarana elektronik. Penjelasan 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut dan dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja (Muhardiansyah et al., 2010).
Gratifikasi  menurut  pandangan  Santoso  (2011)  adalah:  (1)  Sebagai  upaya  menanam  jasa kepada seseorang dengan jabatan dan pengaruh; (2) Bentuk pemberian yang bisa diberikan kapan saja tanpa  ada  syarat  atau  janji  terlebih  dahulu  sebagaikomitmen;  (3)  Diberikan  kapan  saja,  pada  saat sedang  berlangsung  maupun  telah  selesai  mendapatkan  pelayanan  atau  keuntungan;  (4) Pemberian bisa  dilakukan  tanpa  pamrih  (gratifikasi  positif)  maupun  dengan  pamrih  (gratifikasi  negatif)  dan tindakan tersebut merupakan salah satu perilaku atau bentuk tindakan kecurangan dan secara spesifik merupakan cabang dalam kategori tindakan korupsi (Iskandar & Kurniawan, 2020).
Sesuai  Pasal  12B  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  gratifikasi  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  korupsi  apabila  memenuhi  kondisi,  yaitu  “Setiap  gratifikasi  kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian  suap, apabila berhubungan dengan jabatannya  dan  yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya,  dengan  ketentuan  lanjutan. Definisi  suap  sendiri,  dianggap  sebagai  pembayaran  atau  bantuan  bentuk  lain  untuk  mendorong pemberi layanan untuk bertindak mendukung pengguna layanan, serta bertujuan untuk memberi hak istimewa pada keputusan  yang menguntungkan satu aktor, atau  untuk menghindari prinsip bahwa prosedur seharusnya netral terhadap seluruh pengguna layanan (Ramamoorthy et al., 2015).
Mengapa  gratifikasi  menjadi  masalah?  Konteks  pemberian  hadiah  (gratifikasi)  menjadi masalah ketika penerimanya adalah seorang pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara. Dampak dari  pemberian  gratifikasi  kepada  penyelenggara  negara  atau  pegawai  negeri  sangat  beragam, sehingga  di  Indonesia  perlu  diatur  dalam  peraturan  (Muhardiansyah  et  al.,  2010).  Dampak  tersebut antara lain; pertama perkembangan praktik pemberian hadiah menunjukkan bahwa pemberian yang diberikan  kepada  pejabat  publik,  menciptakan  ekonomi  biaya  tinggi  (Iskandar  &  Kurniawan,  2020; Ramamoorthy  et  al.,  2015)  dan  dapat  mempengaruhi  kualitas  dan  keadilan  layanan  yang  diberikan kepada masyarakat (Muhardiansyah et al., 2010). Kedua, konflik kepentingan dapat timbul dari praktik pemberian hadiah, yaitu penerimaan gratifikasi dapat membawa vested interest dan kewajiban timbal balik  atas  sebuah  pemberian  sehingga  independensi  penyelenggara  negara  dapat  terganggu,  dapat mempengaruhi  obyektifitas  dan  penilaian  profesional  penyelenggara  negara  serta  dapat  digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi (Muhardiansyah et al., 2010). Selain hal tersebut di atas, telah menjadi pemahaman umum bahwa tindakan penerimaan gratifikasi dapat mengakibatkan penurunan rasa kepercayaan masyarakat/warga negara kepada penyelenggara negara/pemerintah.
Mengingat  demikian  nyata  dampak  akibat  dari  gratifikasi,  maka  kami  berharap  melalui penulisan  ini  akan  dicapai  tujuan  yaitu;  dapat  memberikan  gambaran  perjuangan  Indonesia  dalam memerangi gratifikasi dan mencari contoh kasus berupa Tindak Pidana Korupsi kategori Penyuapan selama satu dekade (2010 – 2019) di Indonesia. Harapan lain penulisan ini dapat membahas kontekstual kasus tersebut dalam perspektif etika perilaku sehingga teridentifikasi aspek-aspek yang diharapkan
dapat mempengaruhi timbulnya perilaku etis dari PNS dan/atau penyelenggara negara sehingga dapat meminimalkan tindakan penerimaan gratifikasi, khususnya yang termasuk dalam kategori suap.

## B. METODE
Penulisan ini menggunakan dua metode. Pertama, descriptive analysis digunakan dalam upaya menggambarkan situasi gratifikasi selama satu dekade sejak tahun 2010 di Indonesia berdasarkan data- data  (Narbuko  &  Achmadi,  2015).  Diharapkan  penulisan  ini  dapat  menyajikan,  menganalisis,  dan menginterpretasikan data-data tindakan gratifikasi yang diperoleh dari laporan tahunan (KPK, n.d.-a) serta statistik penindakan (KPK, n.d.-b).
Untuk  mencapai  tujuan  kedua,  kami  melakukan  studi  kasus  atas  Tindak  Pidana  Korupsi kategori Penyuapan selama satu dekade (2010–2019) di Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan analisis mendalam  kasus-kasus  tersebut,  dengan  menggunakan  tinjauan  pelanggaran  atas  kode  etik  PNS dan/atau peraturan pelayanan publik, serta metode ‘Four-component Analysis Model’ James Rest (1986) pada pembahasan tulisan ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di level Internasional
Berikut  adalah  hasil  pencatatan  data  Indeks  Persepsi  Korupsi  yang  diambil  dari  website Transparency International, sebuah organisasi dengan gerakan global yang bekerja di  lebih dari 100 negara untuk mengakhiri ketidakadilan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah tingkat korupsi sektor publik yang dirasakan oleh para ahli dan pebisnis atas 180 negara dan wilayah. Semakin tinggi nilai CPI yang diperoleh suatu negara, semakin baik negara tersebut dalam memerangi korupsi. Data CPI  yang  tersedia  mulai  tahun  2012,  dan  penulisan  ini  membatasi  sampai  tahun  2019,  serta  akan disajikan dalam bentuk grafik (TransparencyInternational, 2021).
Grafik 1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI Score) Indonesia-Malaysia-Singapura
Sumber : (TransparencyInternational, 2021) 0 50 100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CPI Score: Indonesia - Malaysia - Singapura Singapore SGP AP
Malaysia MYS AP
Indonesia IDN AP
Grafik 2. Ranking Indeks Persepsi Korupsi (CPI Score) Indonesia-Malaysia-Singapura

## Sumber : (TransparencyInternational, 2021)

## Laporan Gratifikasi periode 2010 – 2019
Data yang dijadikan pembahasan kali ini adalah laporan dan penindakan gratifikasi periode 2010 sampai dengan 2019 menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Penyajian data dilakukan dengan grafik dengan periode 2010 sampai dengan 2019.
Grafik 3. Laporan Gratifikasi 2010-2019
Sumber : (KPK, n.d.-a)
Data kasus gratifikasi yang digolongkan dalam kategori penyuapan dan ditindaklanjuti oleh KPK sebagai penindakan tersaji dalam grafik 4 di bawah ini.
0 20 40 60 80 100 120 140 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 Ranking CPI - Indonesia - Malaysia - Singapura Singapore SGP AP Malaysia MYS AP Indonesia IDN AP 394 1.373 1.158 1.391 2.224 1.573 1.9481.897 2.349 1.698 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 GRATIFIKASI YANG DILAPORKAN PERIODE 2010  - 2019

## Grafik 4. Kasus Penyuapan periode 2010-2019
Sumber : (KPK, n.d.-b)
Studi kasus atas Tindak Pidana Korupsi kategori Penyuapan selama satu dekade (2010 – 2019) di Indonesia Tulisan  ini  mendapatkan  dua  kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  (TPK)  yang  dapat  digolongkan menjadi perilaku tidak etis berupa penerimaan gratifikasi dalam kurun waktu 2010 – 2019. Kasus-kasus tersebut selanjutnya akan dianalisis lebih mendalam pada pembahasan tulisan ini menurut perspektif etika  perilaku  menggunakan  tinjauan  pelanggaran  kode  etik  PNS  dan/atau  peraturan  pelayanan publik, serta metode ‘Four-component Analysis Model’ James Rest (1986).
Kasus pertama adalah penerimaan hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada tahun 2013, terdakwa Rudi Rubiandini (RR). Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  (SKK  Migas)  tersebut  dijatuhi  putusan  terbukti  melakukan  atau  turut serta  melakukan  serangkaian  perbuatan  menerima  hadiah  atau  janji  sebesar  SGD200,000.00,  USD 900,000.00, dan USD 522,500.00, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan  dengan  kewajibannya.  Setidaknya  ada  6  kegiatan  (tender)  yang  berkaitan  dengan penyalahgunaan wewenang, setelah terdakwa menerima hadiah-hadiah tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197PK/PID.SUS/2015, 2015). Dalam pleidoi Rudi, karena adanya pernyataan ‘clean and clear’ atas uang yang diberikan oleh Deviardi maka dia bersedia menerima uang yang kemudian hanya disimpan dan tidak dipergunakan (Trianita, 2014).
Kasus kedua yaitu kasus gratifikasi yang dimulai dengan penetapan Heri Tantan Sumaryana (HTS) sebagai tersangka pada 30 September 2019, merupakan kasus penerimaan gratifikasi oleh HTS selaku  Kepala  Bidang  Pengadaan  dan  Pengembangan  BKD  Kabupaten  Subang  periode  2012  -2016 bersama-sama  Ojang  Sohandi  selaku  Bupati  Kabupaten  Subang  Periode  2013  –  2018.  HTS  dijatuhi putusan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  bersalah  melakukan  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  sebesar  Rp.  2.525.100.000,00.  Atas  perbuatan  tersebut, terdakwa  dijatuhi  pidana  penjara  dan  denda  (Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg, 2021). Perbuatan ini sangat menciderai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat (KPK Tahan Tersangka Dugaan Penerimaan Gratifikasi Di Kabupaten Subang, 2020).
Perbandingan  kasus  penyuapan  di  negara  lain,  sebagai  contoh  di  Singapura  sangat  minim ditemukan.  Hal  ini  selaras  dengan  CPI  Score  dan  Ranking  CPI  yang  dicapai  Singapura  sejak  2012 sampai 2019 yang konsisten. Dari pencarian melalui internet, kasus gratifikasi terbaru terjadi di tahun
19 25 34 50 20 38 79 93 168 119 KASUS PENYUAPAN PERIODE 2010 - 2019
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
2018  (Nvc/ita,  2018)  muncul  kasus  penerimaan  gratifikasi  seks  dari  dua  wanita  asal  China  sebagai imbalan karena pejabat imigrasi bernama Chin Peng Sum (51) yang merupakan pejabat pada Otoritas Imigrasi  dan  Pos  Pemeriksaan  Singapura  (ICA),  membantu  dua  wanita  itu  memperpanjang  visa mereka. Chin juga dituduh melanggar Official Secrets Act dengan memberikan bocoran kepada dua wanita asal China soal penggerebekan yang akan digelar. Menurut badan antikorupsi Singapura, Biro Investigasi  Tindak  Korupsi  (CPIB),  aksi  Chin  itu  membuat  wanita-wanita  China  itu  terhindar  dari penangkapan juga pelanggaran hukum 'terkait imigrasi'.
Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi antara Indonesia, Malaysia dan Singapura menurut organisasi Transparency International. Dari grafik 1 dan grafik 2, dapat dilihat bahwa antara Indonesia, Malaysia,  dan  Singapura,  CPI  terbaik  diraih  oleh  Singapura  yang  selalu  berada  dalam  peringkat  10 besar.  Nilai  CPI  Singapura  terendah  sebesar  84  terjadi  di  tahun  2014,  2016  dan  2017.  Sedangkan Indonesia meraih CPI tertinggi tidak sampai separuh dari pencapaian Singapura, yaitu di tahun 2019 sebesar 40, dengan nilai terendah 32 di tahun 2012 dan 2013. Peringkat CPI Indonesia belum berhasil menembus peringkat 80 besar dari 180 negara. Namun dapat disimpulkan dari kedua grafik tersebut, bahwa lembaga anti korupsi di Indonesia telah berupaya untuk memerangi korupsi yang terlihat dari trend yang semakin signifikan menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.
Penindakan Gratifikasi di Indonesia. Terjadi lonjakan signifikan dari tahun 2010 ke 2011 atas laporan penerimaan gratifikasi yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi salah satunya melalui website  GOL  (KPK,  2021).  Hal tersebut  menunjukkan  adanya  perhatian  dan  langkah  konkrit  dalam memerangi korupsi. Dari tahun 2011 sampai dengan 2019, jumlah laporan secara konsisten berada di atas  angka  1.100,  yang  artinya  gratifikasi  dapat  dianggap  sebagai  budaya  yang  menghiasi penyelenggaraan pelayanan publik dan/atau birokrasi di Indonesia.
Bagaimana  dengan  gratifikasi  yang  masuk  kategori  penyuapan  (suap)?  Jika  dibandingkan antara kasus penyuapan dengan laporan gratifikasi yang masuk, dapat disimpulkan prestasi tertinggi terjadi di tahun 2018, dimana laporan gratifikasi yang masuk sebesar 2.349 dan yang ditetapkan sebagai kasus penyuapan sebanyak 168 dengan persentase 7.15%.

## Identifikasi aspek-aspek perilaku etis/tidak etis berdasarkan studi kasus pada hasil
Dalam  mengidentifikasikan  aspek-aspek  yang  mempengaruhi  timbulnya  perilaku  etis/tidak etis PNS dan/atau penyelenggara negara, kami lakukan dengan dua langkah. Pertama, menganalisis studi kasus yang telah ada pada hasil penulisan, dengan melakukan peninjauan pelanggaran kode etik PNS dan/atau peraturan pelayanan publik. Kedua, analisis dilanjutkan dengan menggunakan metode ‘Four-component Analysis Model’ James Rest (1986), dengan  harapan dapat dicapai  identifikasi aspek- aspek yang mempengaruhi munculnya perilaku etis, dari PNS dan/atau penyelenggara negara dalam pelaksanaan pelayanan publik saat muncul potensi gratifikasi/penyuapan.
Analisis pelanggaran kode etik. Kode etik PNS dapat dikategorikan sebagai kode etik profesi sebagai pengatur tingkah laku/etika yang dipegang teguh pemberi layanan, dalam hal ini PNS kepada masyarakat/pengguna layanan melalui ketentuan-ketentuan tertulis dimana sudut pandangnya hanya ditujukan  pada  hal-hal  prinsip  (Kumorotomo,  dkk,  2015  dalam  Ngorang,  2020).  Kode  etik  PNS tercantum setidaknya dalam  dua peraturan, pertama, kode etik PNS dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  42  Tahun  2004  Tentang  Pembinaan  Jiwa  Korps  dan  Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil,  terinci pada Bab IV, kedua, diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur perilaku pelaksana dalam pelayanan publik.
Kedua  kasus  yang telah  dijatuhi putusan pidana di tahun 2016  dan 2021 ini (telah  disajikan dalam  bagian  Hasil),  memiliki  kesamaan  prinsip  yaitu  telah  melanggar  kode  etik  PNS  dalam  pasal-
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
pasal  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004,  yang  seharusnya;  pasal  8  (e)  akuntabel  dalam melaksanakan  tugas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa;  pasal  9  (a) melaksanakan  tugas  dan  wewenang  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  dan  pasal  11  (c)  menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
Tindakan  penerimaan  suap  ini  juga  melanggar  peraturan  pelayanan  publik  yaitu  Pasal  34 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  perilaku  pelaksana  dalam  pelayanan,  yang seharusnya;  (e)  profesional,  (h)  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  akuntabilitas  dan  integritas  institusi penyelenggara,  serta  (j)  terbuka  dan  mengambil  langkah  yang  tepat  untuk  menghindari  benturan kepentingan, (m) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki.
Analisis  studi  kasus  menggunakan  metode  ‘Four-component  Analysis  Model’  James  Rest (1986).  Dengan  model  analisis  yang  membedakan  antara  moral  awareness,  moral  judgment,  moral motivation,  dan  moral  behavior  ini  (Treviño  et  al.,  2006),  kami  berharap  dapat  melakukan  identifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi munculnya perilaku etis, dari PNS dan/atau penyelenggara negara dalam pelaksanaan pelayanan publik saat muncul potensi gratifikasi/penyuapan.
Moral Awareness. Kesadaran moral berasal dari hati nurani individu sehingga manusia mampu menyadari tindakan  yang dilakukan baik atau  salah dasar pengambilan keputusan  (Purwasih, 2020; van den Berg et al., 2020). Kesadaran moral atau identifikasi masalah moral, merupakan tahapan awal dari proses pengambilan keputusan etis, dimana terjadi proses interpretasi akan adanya masalah moral yang umumnya dipengaruhi oleh sensitivitas etis (ethical sensitivity) dan peranan karakteristik masalah (moral  intensity).  Pertimbangan  moral  intensity  sendiri  terdiri  dari  6  (enam)  dimensi  karekteristik masalah,  yaitu:  besarnya  konsekuensi  yang  timbul  (magnitude  of  consequences),  konsentrasi  dampak yang timbul (concentration of effect), kemungkinan munculnya dampak (probability of effect), kesegeraan temporal  (temporal  immediacy),  konsensus  sosial,  dan  kedekatan  antar  dimensi  (Treviño  et  al.,  2006). Dari  dua  aspek  kesadaran  moral  dan  ditinjau  dari  fakta-fakta  dalam  dokumen  putusan  pidana, tercantum bahwa baik RR maupun HTS, terindikasi memiliki ethical sensitivity serta moral intensity yang perlu  ditingkatkan  untuk  berperilaku  etis.  Secara  konkrit  untuk  meningkatkan  moral  awareness,  baik untuk RR maupun HTS dapat menerapkan integritas tinggi untuk menghindari benturan kepentingan, misalnya  dapat  dengan  membatasi  hubungan  kerja  secara  profesional  terhadap  seluruh  stake  holder termasuk atasan/pimpinan yang lebih tinggi di setiap waktu.
Moral  judgment.  Penilaian  moral  adalah  kemampuan  individu  untuk  mencoba  menentukan perilaku yang benar dan salah berdasarkan standar moral dengan menggunakan logika dan kemudian mengambil  keputusan  dengan  interpretasi  moralitas  tindakan  serta  mempertimbangkan konsekuensinya (Monroe et al., 2018; Singh, 2020).
Saat individu menyadari adanya masalah etis, kognitifnya akan beralih ke komponen kedua, yaitu penilaian moral (Treviño et al., 2006). Dalam komponen penilaian moral, kognitif individu akan melalui  tahapan  proses,  (1)  fokus  internal  atas  hal  yang  benar  dan  kepatuhan  terhadap  otoritas, (2) manfaat timbal balik, (3) orientasi atas ekspektasi signifikan dari orang lain, (4) orientasi atas peraturan maupun  hukum,  (5)  merujuk  prinsip  keadilan  secara  universal  dan  (6)  merujuk  prinsip  hak  secara universal.  Tindakan  RR  dalam  kesediaan  bertemu  dengan  pemberi  gratifikasi  maupun  HTS  yang melanjutkan arahan atasan-atasan untuk mengkondisikan penerimaan CPNS K2 harus menjadi uang, dengan melalui 6 tahap teori Kohlberg (Treviño et al., 2006) tentu dapat dihindari. Secara konkrit, misal RR  menolak  pertemuan  di  luar  jam  kerja  dan/atau  di  luar  lingkungan  kantor,  dan  memperlakukan keadilan  dalam  kesempatan  untuk  bertemu  di  jam  dan  lingkungan  kantor  bagi  setiap  stake  holder, sedangkan untuk HTS, saat mendapatkan perintah tersebut, mempertimbangkan kepatuhan terhadap instruksi  atasan  sebelum  berniat  untuk  membuat  rencana  meng-‘uang’-kan  penerimaan  CPNS  K2,
setidaknya  ingat  akan  adanya  hukum  yang  mengatur  gratifikasi,  atau  hak  dan  keadilan  yang  harus dicapai dengan setara untuk seluruh pelamar.
Untuk  mendukung  peningkatan  moral  judgement  individu,  dapat  pula  dilakukan  dengan penerapan program kesadaran anti kecurangan yang mendorong setiap anggota untuk sadar diri atas bahaya  tindakan  melakukan  kecurangan,  berusaha  untuk  mematuhi  aturan  yang  ditetapkan  dan melakukan tindakan yang benar dan berperilaku sesuai dengan norma-norma, misalnya perilaku jujur dan adil (Kartadjumena & Indriyati, 2021).
Moral  motivation.  Motivasi  moral  digambarkan  sebagai  "tingkat  komitmen  seseorang  untuk mengambil  tindakan  moral,  menghargai  nilai-nilai  moral  di  atas  nilai-nilai  lain,  dan  mengambil tanggung  jawab  pribadi  untuk  hasil  moral"  (Rest  et  al.,  1999:  101  dalam  Treviño  et  al.,  2006),  sering bersifat  spontan  di  mana  dipengaruhi  oleh  intuisi,  identitas  moral  diri  sendiri  dan  adanya  perasaan takut sehingga membatalkan niat untuk berperilaku tidak etis (Treviño et al., 2006), serta merupakan proses  utama  antara  moral  judgement  dan  aksi/perilaku  yang  melibatkan  hubungan  spontan  antara elemen kognitif dan emosional (pengorganisasian diri), juga pengaturan yang disengaja dari kognisi moral dan emosi oleh individu (Kaplan, 2017). Sesuai fakta dan bukti persidangan, baik RR maupun HTS,  terindikasi  motivasi  moral  mereka  perlu  diperbaiki,  misalnya  dengan  menanamkan  prinsip bahwa jabatan yang dipegang secara bersih menjadi identitas moral yang dipertanggungjawabkan dan memotivasi  diri  untuk  melaksanakan  pelayanan  publik  dengan  baik  dan  benar.  Hal  minimal  yang perlu dipertimbangkan yaitu gagasan identitas moral yang digunakan sebagai tujuan tindakan moral sehingga  individu  akan  mampu  bertindak  secara  moral  untuk  menegakkan  identitas  moral  mereka (Krettenauer,  2020).    Sebagai  sarana  alternatif  untuk  mendorong  motivasi  moral,  pelayan  publik dituntut harus kritis untuk menanamkan nilai-nilai profesional ke dalam praktik sehari-hari (Markey, 2021).
Moral  behavior.  Fakta  bahwa  adanya  tindakan  HTS  menerima  pembayaran  uang,  bahkan memberi tanda pada pelamar CPNS yang membayar dan yang tidak, dan sesuai putusan sejumlah Rp. 2.525.100.000,00, serta fakta bahwa ada bukti  RR menerima sejumlah  uang dalam bentuk mata uang asing, merupakan perilaku tidak etis yang nyata dan merupakan outcome dari proses ‘Four-component Analysis  Model’  James  Rest  yang  dipengaruhi  oleh  tiga  komponen  lainnya  yaitu  kesadaran  moral, penilaian moral dan motivasi moral yang perlu diperbaiki. Secara konkrit, RR dan HTS, jika melakukan ketiga komponen tersebut dengan mengacu pada hal yang benar, maka keluaran yang terjadi adalah perilaku etis dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu menolak untuk menerima gratifikasi. Namun disayangkan kenyataannya, bahkan keduanya melakukan penerimaan gratifikasi tidak hanya satu kali, namun dalam berkali-kali kejadian hingga menerima uang ber-milyar-an rupiah.

## D. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dalam  tulisan  ini  dan  dengan  mengacu  pada  konsep  ‘Four- component Analysis Model’ dari James Rest adalah sebagai PNS dan/atau penyelenggara negara/aparat pemerintah secara kognitif harus mempertimbangkan kesadaran moral, penilaian moral dan motivasi moral berupa ‘niat’ serta selanjutnya memutuskan untuk melakukan tindakan yang tergolong perilaku etis atau perilaku moral. Dalam pelayanan publik, PNS maupun penyelenggara negara harus tanggap jika  merasakan  adanya  situasi  yang  ‘berbau’  tidak  etis,  kemudian  mempertimbangkan  dampak karakteristik  masalah  yang  mungkin  terjadi  jika  perilaku  tidak  etis  tesebut  dilakukan.  Selanjutnya situasi tersebut dipertimbangkan dengan orientasi pada peraturan, hukum dan merujuk pada prinsip keadilan  dan  prinsip  hak  secara  universal.  Setelah  diyakini  bahwa  situasi  tersebut  mengarah  pada perilaku  tidak  etis,  langkah  selanjutnya  yaitu  memotivasi  diri  untuk  melakukan  hal-hal  yang  benar
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
agar  tercapai  identitas  pelayan  publik  yang  bermoral,  sehingga  akhirnya  perilaku  etis  atau  perilaku moral akan dapat diterapkan.
Meramu  atau  mencari  cara  untuk  meningkatkan  perilaku  etis  atau  perilaku  moral  memang bukan  hal  yang  mudah.  Bahkan  terdapat  penelitian  yang  meyakini  bahwa  karena  motivasi  moral mencakup  interaksi  dimensi  afektif  dan  kognitif  dari  psikologi  manusia  dalam  membentuk  emosi moral  dan  dalam  penentuan  seperangkat  keyakinan,  nilai,  dan  gagasan  tentang  sifat  baik,  hingga muncul  usulan  untuk  peningkatan  perilaku  moral  dari  individu  dengan  Moral  Bioenhancement  yaitu penggunaan teknologi biomedis untuk meningkatkan individu secara moral (Jotterand & Levin, 2019). Kemajuan  masa  depan  dalam  ilmu  saraf  tentang  neurologi  dan  neurokimia  yang  mendasari  emosi moral  dan  bahkan  memungkinkan  untuk  memanipulasinya,  menimbulkan  pertentangan  karena meremehkan ancaman yang ditimbulkan oleh teknologi yang mereka bayangkan terhadap kebebasan manusia, baik secara konseptual maupun dalam praktik (Sparrow, 2014).
Kami  menyadari  tulisan  ini  memiliki  banyak  kekurangan,  dan  bahan  rekomendasi  tinjauan selanjutnya, dapat mencermati perilaku level individu yang korup (penerimaan suap oleh pejabat) dari China Corruption Conviction Databank ditemukan bahwa suap yang diterima pejabat secara sistematis meningkat  dengan  posisi  di  tingkat  hierarki  resmi  yang  lebih  tinggi,  pejabat  tingkat  pemula  dan mendekati  pensiun  menerima  suap  lebih  tinggi  daripada  pejabat  paruh  baya  (Hubungan  usia-suap berbentuk U), pendidikan yang tinggi tidak mencegah korupsi namun sebaliknya justru semakin tinggi pendidikan cenderung menerima suap yang lebih tinggi (Aidt et al., 2020). Juga, kami mengusulkan untuk meneliti lebih lanjut apakah pemberian TIP dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

## REFERENSI
Aidt, T. S., Hillman, A. L., & Qijun, L. I. U. (2020). Who takes bribes and how much? Evidence from the
China Corruption Conviction Databank.
World
Development, 133, 104985.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104985
Endah,  K.  (2018).  Etika  Pemerintahan  Dalam  Pelayanan  Publik.  Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan, 4(1), 141–151. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1088
Iskandar, I. S., & Kurniawan, T. (2020). Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan:  Sebuah  Tinjauan  Literatur.  JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan,  5(2),  81–97. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7690
Jotterand,  F.,  &  Levin,  S.  B.  (2019).  Moral  Deficits,  Moral  Motivation  and  the  Feasibility  of  Moral Bioenhancement. Topoi, 38(1), 63–71. https://doi.org/10.1007/s11245-017-9472-x
Kaplan,  U.  (2017).  Moral  Motivation  as  a  Dynamic  Developmental  Process:  Toward  an  Integrative Synthesis. Journal for the Theory of Social Behaviour, 47(2), 195–221. https://doi.org/10.1111/jtsb.12116 Kartadjumena,  E.,  &  Indriyati,  N.  (2021).  PENGARUH  MODERASI  KESADARAN  ANTI
KECURANGAN  DAN  MORALITAS  PADA  HUBUNGAN  SISTEM  PENGENDALIAN  INTERN THE  MODERATING  EFFECT  ANTI  FRAUD  AWARENESS  AND  MORALITY  ON  THE RELATIONSHIP GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM AND Abstrak. 7(1), 25–35.
KPK.  (n.d.-a).  Laporan  Tahunan  KPK.  Publikasi  KPK.  https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan- tahunan
KPK. (n.d.-b).
Penindakan KPK. Statistik Penindakan KPK.
https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara
KPK. (2021). Gratifikasi Online. KPK. https://gol.kpk.go.id/login
KPK  Tahan  Tersangka  Dugaan  Penerimaan  Gratifikasi  Di  Kabupaten  Subang.  (2020).  Siaran  Pers  KPK. https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1814-kpk-tahan-tersangka-dugaan-penerimaan-
gratifikasi-di-kabupaten-subang Krettenauer,  T.  (2020).  Moral  identity  as  a  goal  of  moral  action:  A  Self-Determination  Theory perspective.
Journal of Moral Education, 49(3), 330–345.
https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1698414
Markey, K. (2021). Moral reasoning as a catalyst for cultural competence and culturally responsive care. Nursing Philosophy, 22(1), 1–6. https://doi.org/10.1111/nup.12337
Monroe, A. E., Dillon, K. D., Guglielmo, S., & Baumeister, R. F. (2018). It’s not what you do, but what everyone else does: On the role of descriptive norms and subjectivism in moral judgment. Journal of Experimental Social Psychology, 77(March), 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2018.03.010
Muhardiansyah, D., Zulaiha, A. R., Susilo, W. D., Nugrahani, A., Rosalba, F. I., Barid, B., & Oktorani, I. G.  A.  N.  L.  (2010).  Buku  Saku  MEMAHAMI  GRATIFIKASI.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. https://upg.kkp.go.id/unduh/download/4-buku-booklet-ppg/22-buku-saku-gratifikasi-2010
Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). Metodologi penelitian. Bumi Aksara.
Ngorang,  P.  (2020).  ETIKA  PELAYANAN  PUBLIK  Sebuah  Pengantar  (Y.  S.  Hayati  (Ed.);  First).  PT RajaGrafindo Persada.
Nurdin, I. (2017). Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan (M. Nasrudin & S.
Hartati (Eds.); Cetakan 1). Lintang Rasi Aksara Books. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/42
Nvc/ita.  (2018).  Terima  Gratifikasi  Seks,  Pejabat  Imigrasi  Singapura  Diadili.  Detik.Com. https://news.detik.com/internasional/d-4231987/terima-gratifikasi-seks-pejabat-imigrasi- singapura-diadili
Purwasih, R. (2020). The Strategies of Guidance and Counseling Teachers to Increasing Students’ Moral Awareness  in  Senior  High  School.  COUNS-EDU:  The  International  Journal  of  Counseling  and Education, 5(4), 163–172. https://doi.org/10.23916/0020200524740
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197PK/PID.SUS/2015, (2015). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/90657c6982dba2adbe886fa119ab0689.
html
Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN
Bdg, (2021). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc8e7e926ea8abef2313235393533. html
Ramamoorthy, N., Kulkarni, S. P., & Gupta, A. (2015). To Bribe or Not to Bribe? Determinants in the Indian Context. European Management Review, 12(4), 247–259. https://doi.org/10.1111/emre.12053
Singh,  D.  (2020).  A  Study  of  Moral  Judgement  ,  Emotional  Intelligence  and  Family  Environment  among Adolescents. XIII(Ii), 949–958.
Sparrow, R. (2014). Better Living Through Chemistry? A Reply to Savulescu and Persson on “Moral Enhancement.” Journal of Applied Philosophy, 31(1), 23–32. https://doi.org/10.1111/japp.12038
TransparencyInternational. (2021). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX. Transparency International the Global Coalition Againts Corruption. https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/sgp Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethics in organizations: A review. In Journal of Management (Vol. 32, Issue 6). https://doi.org/10.1177/0149206306294258
Trianita, L. (2014). Rudi Rubiandini Akui Terima Gratifikasi Rp 10 M. TEMPO. https://nasional.tempo.co/read/571102/rudi-rubiandini-akui-terima-gratifikasi-rp-10- m/full&view=ok
van den Berg, T. G. C., Kroesen, M., & Chorus, C. G. (2020). Does morality predict aggressive driving? A  conceptual  analysis  and  exploratory  empirical  investigation.  Transportation  Research  Part  F:
Traffic Psychology and Behaviour, 74, 259–271. https://doi.org/10.1016/j.trf.2020.08.017