## Legal Protection Of The Rights Of Workers Who Enter Retirement Age

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Memasuki Usia Pensiun
Nopita Sari 1) ; Saut Parulian Panjaitan 2) ; Suci Flambonita 3)
1,2,3) Universitas Sriwjaya, Palembang Email: 1) nopitasari406@gmail.com ; 2) sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id ; 3) suciflambonita@fh.unsri.ac.id
ARTICLE HISTORY Received [02 March 2024]
Revised [18 April 2024] Accepted [26 April 2024]

## ABSTRAK
Hingga saat ini, Undang-Undang Ketenagakerjaan masih belum dengan jelas dan pasti mengatur batas  usia  pensiun  bagi  pekerja  atau  buruh.  Akibatnya,  walaupun  hak-hak  pekerja  telah  diatur dalam peraturan hukum, perlindungan yang  diberikan belum sepenuhnya menyeluruh bagi para pekerja  atau  buruh.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hak-hak  tenaga  kerja,  yang seharusnya mencerminkan aspek kesejahteraan warga negara sesuai dengan konstitusi negara, masih  kurang  jelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  terkait  batasan  usia  pensiun buruh.  Di  tingkat  kebijakan  yang  lebih  rendah  seperti  Peraturan  Kementerian  (PK),  Peraturan Pemerintah  (PP),  atau  Peraturan  Kepala  Badan  (PKB),  tidak  semuanya  mengatur  secara  rinci mengenai  masalah  ini,  sehingga  campur  tangan  dari  Serikat  Pekerja  (SP)  menjadi  penting  saat penyusunannya.  Namun,  inspeksi  terhadap  pekerja  atau  buruh  juga  masih  terbatas.  Mengingat permasalahan  ini,  revisi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, dengan  mencakup  ketentuan  mengenai  batasan  usia  pensiun,  menjadi  penting  untuk  memberi perlindungan dalam kerangka hukum yang lebih baik bagi pekerja atau buruh.

## ABSTRACT
Until now, the Labor Law still does  not clearly and definitely regulate the  retirement age limit  for workers  or  laborers.  As  a  result,  even  though  workers'  rights  have  been  regulated  in  law,  the protection provided is not yet fully comprehensive for workers or laborers. Research shows  that legal  protection  for  workers'  or  workers'  rights,  which  should  reflect  aspects  of  the  welfare  of citizens  in  accordance  with  the  state  constitution,  is  still  unclear  in  Law  Number  13  of  2003 regarding the retirement age limit for workers. At lower policy levels, such as Ministry Regulations (PK),  Government  Regulations  (PP),  or  Head  of  Agency  Regulations  (PKB),  not  all  of  them regulate  this  issue  in  detail,  so  the  role  of  Trade  Unions  (SP)  is  important  in  the  process  of making them. However, supervision of workers or laborers is also limited due to a lack of efficient supervision.  Considering  this  problem,  the  revision  of  Law  Number  13  of  2003  concerning Manpower,  by  including  provisions  regarding  retirement  age  limits,  is  important  to  provide protection within a better legal framework for workers or laborers.
KEYWORDS Legal protection, Workers/labors, Retirement age
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Perlindungan  terhadap  Hak-hak  yang  dimiliki  oleh  pekerja  yang  telah  memasuki  masa  pensiun, seperti  jaminan  sosial,  pesangon,  imbalan  atas  masa  kerja,  dan  penggantian  lainnya,  merupakan  hal yang  sangat  penting.  Diinginkan  agar  memberikan  uang  pesangon  kepada  karyawan  atau  karyawan yang  telah  memasuki  usia  pensiun  dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  lancar,  sehingga  mereka  tidak harus terlibat dalam proses perselisihan yang melelahkan.
Batasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menetapkan usia pensiun.  Namun,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  167,  Ayat  4,  ketentuan  yang  tercantum  dalam klausa  (1),  (2),  dan  (3)  bisa  diatur  dalam  bentuk  yang  beragam  melalui  perjanjian  kerja,  kebijakan perusahaan,  atau  kesepakatan  bersama  antara  pekerja  dan  pengusaha.  Akibatnya,  tidak  setiap kesepakatan kerja antara pengusaha dan karyawan diatur secara tertulis yang menetapkan batasan usia pensiun.  Ini  berlaku  bahkan  jika  perjanjian  kerja  tertulis  telah  dilakukan  oleh  gabungan  serikat  pekerja atau  serikat  buruh  bersama  dengan  pengusaha  pada  awal  hubungan  kerja  mereka,  Perjanjian  Kerja Bersama  (PKB)  juga  merupakan  bagian  dari  kesepakatan  tersebut.  juga  mungkin  tidak  mengatur ketentuan mengenai batas usia pensiun
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2015  menetapkan  ketentuan  terkait  usia  purnabaksi. Menurut  undang-undang,  usia  pensiun  akan  dimulai  pada  usia  56  tahun,  dimulai  sejak  1 Januari  2019. Setelah itu, usia pensiun akan dinaikkan menjadi 57 tahun, dan akan terus meningkat Setiap tiga tahun, selama  satu  tahun,  hingga  mencapai.  usia  65  tahun.  Jika  seorang  pekerja  yang  telah  mencapai  usia pensiun  namun  masih  bekerja  memiliki  opsi  untuk  memutuskan  apakah  akan  Menerima  tunjangan pensiun Ketika mereka mencapai masa pensiun atau menghentikan pekerjaannya. Mereka dapat memilih opsi ini dengan batas waktu maksimal tiga tahun sebelum mencapai usia pensiun.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2015  yang  mengatur  Jaminan  Pensiun  tidak  secara otomatis  menanggung  hak-hak  tenaga  kerja  yang  mengakhiri  pekerjaannya  karena  mencapai  usia
pension,  baik  atas  keputusan  perusahaan  maupun  inisiatif  dari  individu  sendiri.  Khususnya  untuk karyawan yang tidak diatur  batasan usia pensiunnya dalam perjanjian kerja, kebijakan perusahaan, dan kesepakatan  kolektif,  atau  bagi pekerja  yang  tidak  termasuk  dalam  program  jaminan  pensiun  di  tempat kerja mereka.
Menurut Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh memiliki hak yang harus mereka miliki untuk menerima penggantian uang,imbalan, serta apresiasi atas  masa  kerja  yang  telah  dijalani  ketika  hubungan  kerja  mereka  berakhir  karena  usia  pensiun  antara pengusaha dan pekerja. Namun, secara spesifik, Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama dapat mengatur hak-hak ini dengan cara yang berbeda.
Oleh  karena  itu,  peraturan  harus  dibuat  oleh  pengusaha  karena  merekalah  yang  paling  banyak bertanggung  jawab.  Ketika  pengusaha  menjalankan  bisnis  mereka  dengan  mematuhi  aturan,  itu  akan menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang, terutama bagi para pekerja. Sebaliknya, pekerja merasa tertekan jika pengusaha tidak memenuhi hak-hak mereka
Mengingat  pentingnya  pemahaman  mengenai  bagaimana  memberikan  perlindungan  hukum kepada para pekerja secara optimal telah mencapai usia pensiun untuk memastikan kehidupan mereka tetap  layak,  penelitian  ini  berfokus  pada  peraturan  yang  menangani  perlindungan  hukum  terhadap pekerja atau hak-hak pekerja pada saat mereka mencapai usia pensiun. Fokus penelitian ini adalah hak- hak  seperti  hak  pesangon,  kompensasi  masa  kerja,  dan  kompensasi,  serta  peraturan  yang  mengatur perjanjian  kerja,  aturan  perusahaan,  dan  kontrak  kerja  bersama.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan bahwa  tenaga  kerja  yang  purnabakti  memiliki  perlindungan  yang  memadai  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.
Hak-hak pekerja atau buruh saat pensiun telah dijamin perlindungannya menurut Undang-undang Ketenagakerjaan,  tetapi  belum  ada  aturan  yang  konsisten  mengenai  usia  pensiun  dan  prosedur  untuk memperoleh  hak-hak  tersebut.  Sehingga,  hal  ini  wajib  dijelaskan  secara  rinci  dalam  kontrak  kerja, peraturan internal perusahaan, atau kesepakatan kolektif antara pekerja dan perusahaan agar lebih jelas dan spesifik.
Permasalahan  yang  akan  diperdalam  adalah  mengenai  langkah-langkah  untuk  menjaga  hak-hak pekerja  yang  telah  memasuki  masa  pensiun  sehingga  mereka  dapat  menjalani  sisa  hidupnya  dengan layak sesuai yang seharusnya.

## LANDASAN TEORI

## Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  merupakan  suatu  kepastian  yang  mutlak  dan  wajib  ada  dan harus  dipatuhi  disetiap  perusahaan,  baik  oleh  pengusaha  maupun  sesama  pekerja.  Tanpa  adanya perlindungan  hukum  yang  dibuat,  maka  kesejahteraan  pekerja  cenderung  akan  terabaikan  sehingga betapa  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  harus  dipahami  oleh  setiap  individu  diperusahaan dalam menjalankan aktifitas perusahaannya tersebut.
Perlindungan Hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara. Secara yuridis pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, memberikan perlindungan bagi  tenaga  kerja  yang  mencakup  orang  yang  belum  bekerja,  yaitu  orang  yang  tidak  terikat  dalam hubungan kerja, dan orang yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja, karena orang yang terikat dalam suatu hubungan kerja juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau yang lebih disukai oleh pekerja/buruh.

## Pekerja
Pengertian pekerja berbeda dengan pengertian tenaga kerja sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan.  Dalam  Pasal  1  angka  2  menentukan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan  dalam  bentuk  lain.  Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  pekerja  adalah  setiap  orang  yang melakukan pekerjaan  dan  mendapatkan  upah  atau  imbalan  lain.  Pekerjaan  secara  umum  di  definisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yag dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau  kerja  yang  menghasilkan  sebuah  karya  yang  bernilai  imbalan  dalam  bentuk  uang  atau  bentuk lainnya.

## Usia Pensiun Pekerja
Pensiun  adalah  penghasilan  setelah  berakhirnya  masa  kerja  seseorang  dan  pada  saat  itu  orang masih menganggap bahwa usia sebelum pensiun merupakan masa yang tidak produktif lagi. Dalam UU
Ketenagakerjaan,  pengertian  usia  pensiun  adalah  batas  usia  yang  ditetapkan  oleh  pengusaha  atau perusahaan  (sesuai  dengan  jabatannya)  dalam  suatu  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau perjanjian kerja bersama. Dalam UU Ketenagakerjaan, tidak ada perbedaan antara usia pensiun normal, usia  pensiun  wajib,  dan  usia  pensiun  dipercepat  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  dana pensiun.
Pensiun  adalah  satu  titik  balik  yan  signifikan  dalam  karier  seseorang,  salama  hidupnya  atau setidaknya untuk mayoritas orang dewasa yang telah menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktu hidup  mereka  untuk  bekerja.  Pensiun  merupakan  suatu  perubahan  yang  penting  dalam  perkembangan hidup  individu,  yang  ditandai  dengan  terjadinya  perubahan  keadaan,  berkurangnya  penghasilan,  dan masalah  psikologi  sosial.  Seseoarang  pensiunan  sering  kali  dihinggapi  dengan  berbagi  rasa,  merasa tidak  berguna,  tidak  dikehendaki,  dilupaka,  tersisihkan,  serta  merasa  tidak  diperlukan  lagi.  Bahkan seorang pensiunan cenderung merasa kesepian, yang dapat membawa pengaruh pada rasa percaya diri, kecemasan,  kesehatan  yang  menurun,  dan  bahkan  kejiwaan  (post  power  syndrome).  Pensiun  adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode  penelitian  dikaji  berdasarkan  yuridis  normatif  dipaparkan  dengan  metode  deskripsi analitis. Metode Pendekatan perlindungan dilakukan melalui studi mendalam terhadap Undang-Undang dan  peraturan  terkait  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  saat  ini  tengah  terjadi  diperbincangkan. Sumber data  difokuskan  pada  data  sekunder  yaitu  Undang-Undang,  teori  hukum,  literatur  hukum,  dan materi lain yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak-Hak  Pekerja  dan  Pekerja  Usia  Pensiun  Peraturan  perundang- undangan melindungi pekerja dan buruh usia pensiun a.  Perlindungan Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945
Berbicara  tentang  sila  kelima  menyatakan  bahwa  setiap  orang  akan  menerima  perlindungan  hukum. Perlindungan terhadap buruh dapat dikaitkan dengan prinsip dalam sila tersebut, yang menunjukkan bahwa  perlindungan  hukum  merupakan  langkah  pertama  menuju  terwujudnya  keadilan bersama.Beberapa  bagian  dalam  UUD  1945,  seperti  Pasal  27  ayat  2  dan  Pasal  28D  ayat  2, menegaskan  bahwa  setiap  warga  negara memiliki  hak  untuk  menjalani  kehidupan  dan bekerja  yang memuliakan  martabat  kemanusiaan.  Pasal  27  ayat  2  dalam  UUD  1945  menjamin  hak  penduduk Indonesia  ini  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  hidup  yang  layak,  yang  menghormati  martabat kemanusiaan.  Sebaliknya,  Pasal  28D  ayat  2  menitikberatkan  pada  hak  tiap  individu  untuk  bekerja, mendapatkan  penghargaan  yang  setara,  dan  perlakuan  yang  adil  sesuai  di  lingkungan  kerja.  Hal  ini menegaskan  perlunya  memberikan  perlindungan  hukum  sebagai  upaya  untuk  menjamin  keamanan dan keadilan hukum bagi individu atau kelompok tertentu.
b.  Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1.Pasal  5  dan  6  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menetapkan  perlindungan hukum untuk pekerja
Setiap  orang  di  negara  ini  memiliki  lima  hukum  yang  memberikan  perlindungan.  Pasal  5  dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan hukum terhadap individu  yang  terlibat  dalam  relasi  kerja,  baik  sebagai  pekerja  atau  buruh,  maupun  kepada  individu yang  belum  terlibat  dalam  pekerjaan  (orang  yang  tidak  memiliki  hubungan  kerja).  Hal  ini  bertujuan untuk  memastikan  bahwa  mereka  yang  terlibat  dalam  hubungan  kerja  memiliki  hak  untuk  mencari peluang pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan mereka .
Perlindungan  pekerja  dapat  dicapai  melalui  tuntutan  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia, upaya  memberikan  perlindungan  baik  secara  fisik  maupun  aspek  teknis,  juga  upaya  memberikan perlindungan sosial dan ekonomi di lingkungan kerja. dilakukan melalui penerapan norma-norma yang berlaku.  a)  Pasal  5  menegaskan  prinsip  kesempatan  yang  setara  dalam  dunia  kerja  bagi  setiap individu.  Pasal  ini  menawarkan  perlindungan  kepada  seluruh  tenaga  kerja,  termasuk  mereka  yang belum  terlibat dalam  dunia  kerja,  individu  yang  tidak memiliki  ikatan  pada relasi  pekerjaan,  dan  juga individu yang saat ini aktif bekerja. b) Pasal 6 memberikan perlindungan kepada individu Individu yang terlibat  dalam  relasi  kerja,  termasuk  pekerja  atau  buruh.  Ini  menjamin  setiap  Pekerja  atau  buruh memiliki hak untuk menerima koordinasi adil dan setara tanpa adanya diskriminasi. oleh pengusaha .
Terdapat perbedaan di antara Pasal 5 dan Pasal 6 terkait subjek yang melakukan tindakan tersebut. Pasal  5  mencakup  pengertian  pengusaha  secara  umum,  yaitu  siapa  saja,  seperti  Perusahaan- perusahaan seperti A, B, atau C, yang meliputi agen penempatan tenaga kerja, dan sejenisnya, tapi Pasal 6 hanya berlaku bagi pengusaha yang memiliki karyawan atau buruh tersebut .
Kelemahan  posisi  buruh  memerlukan  suatu  sarana  untuk  memperoleh  kekuatan,  yaitu  melalui pelaksanaan hak untuk bergabung dalam serikat pekerja atau buruh. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul yang diberikan pemerintah kepada buruh adalah serikat pekerja atau buruh. Dalam negara hukum  demokratis  yang  berdaulat,  warga  memiliki  hak  dasar  untuk  berkumpul,  berkumpul,  dan mengemukakan pendapat mereka. Hak asasi manusia mengacu pada hak-hak yang diberikan kepada seseorang karena kedudukannya sebagai manusia.
Dengan  mempertimbangkan  perkembangan  dalam  konteks  dunia  usaha  dan  kepentingan pengusaha,  misi  dari  perlindungan  pekerja  bertujuan  untuk  mempertahankan  hak-hak  fundamental pekerja.  dan  memastikan  bahwa  mereka  diperlakukan  secara  adil.  Selain  itu,  perlindungan  ini  juga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja serta keluarga mereka
2.  Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Setelah mempelajari literatur dan praktik perjanjian kerja sama yang meliputi hak dan tanggung jawab pengusaha  serta  pekerja,  dengan  jelas  mengatur  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  setelah pengakhiran  hubungan  kerja  (PHK).  Untuk  menguraikan  perlindungan  hukum  yang  diperlukan  oleh pekerja, kita bisa membicarakan beberapa hal seperti:
a.  Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  ketika  ada  hubungan  kerja  yang  diakhiri:  Pekerja  masih  harus memenuhi tugasnya dan memiliki hak atas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama Pasal 155.
b.  Perlindungan Hukum Pekerja Setelah Pemutusan Hubungan Kerja: Pekerja harus menerima hak- hak lain selain upah atau pesangon setelah pemutusan hubungan kerja, sepert:
1.  Penggantian  atas pekerjaan  yang  dilakukan (termasuk  gaji,  upah,  dan  elemen  lainnya)  sesuai perjanjian setelah memenuhi tugasnya
2.  Fasilitas,  serta  berbagai  jenis  bantuan  dan  tunjangan  yang  akan  diberikan  oleh  bisnis  atau majikan kepadanya sebagai bagian dari perjanjian.
3.  Berperilaku  baik  terhadap dirinya  sendiri  dengan  memberikan Memberikan  penghormatan  dan penghargaan yang sesuai dengan nilai dan kedudukannya
4.  Perlakuan  yang  sewajarnya  dan  proporsional  terhadap  dirinya  serta  rekan-rekannya  dalam pekerjaan dan pendapatannya
5.  Pemberian gaji yang memadai
6.  Kepentingan jaminan keselamatan dan perlindungan diri
7.  Penjelasan  dan  ketegasan  yang  diberikan  tentang  statusnya,  waktu  kerjanya,  dan  bagaimana dia bekerja untuk majikan atau perusahaan.
Menurut  Pasal  156  ayat  (1)  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  ketika  kerja selesai,  pemilik  usaha  diharuskan  memberikan  kompensasi  atas  waktu  bekerja  dan  imbalan  yang seharusnya diterima oleh pekerja.

## Urgensi Pengaturan Hak Pekerja Usia Pensiun yang Tetap di Pekerjakan
Peraturan  yang  mengatur  mengenai  karyawan  yang  mencapai  usia  pensiun  yang  tetap dipekerjakan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, secara spesifik, Pasal 15 ayat 4  ayat  111  menyatakan  bahwa  jika  seorang peserta  sudah  mencapai  usia pensiun  tetapi tetap  bekerja, mereka  memiliki  kemungkinan  untuk  memperoleh  manfaat  pensiun  setelah  mencapai  usia  yang ditentukan atau ketika mereka mengakhiri pekerjaan atau tidak lagi bekerja tetapi tidak lebih dari periode tiga  tahun  setelah  mencapai  purnabakti.  Disamping  itu,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2015, Pasal 1 angka 15, menjelaskan bahwa peserta dapat menerima manfaat pensiun setelah purnabaksi Ketentuan  Pasal  15  ayat  (4)  PP  45  Tahun  2015  hanya  mengatur  Jika  karyawan  telah  memasuki usia pensiun tetapi masih bekerja, karyawan tersebut dapat memilih apakah langsung mendapat manfaat pensiun  atau  nanti  setelah  berhenti  berkerja,  dimana  waktu  “berhenti  bekerja”  hanya  mengacu  pada kesepakatan  kerja  antara  pekerja  dan  pengusaha.  Sementara  untuk  selebihnya,  ketentuan  yang mengatur mengenai hak-hak pekerja yang tetap dipekerjakan dalam Usia Pensiun tidak diatur. Ini artinya, Pekerja  yang  bekerja  extra  time  dari  usia  pensiun  tidak  ada  bedanya  dengan  pekerja  yang  belum memasuki usia pension ,
Hal  ini  karena,  mekanisme  pensiun  didalam  UU  Ketenagakerjaan  tidak  diatur  secara  tegas sehingga  sesungguhnya  terjadi  penyimpangan  yang  dibungkus  dengan  Perjanjian  Kerja  yang  seolah- olah telah menjadi “sah” kesepakatan diantara para karyawan dan pemilik usaha, namun pada dasarnya
Perjanjian Kerja yang dibuat antara karyawan dan pemilik sangat sulit ditemukan dalam posisi seimbang. Pengusaha  selalu  ditempatkan  pada  posisi  yang  memiliki  nilai  tawar  yang  lebih,  sehingga  cenderung menetapkan  kebijakan  terhadap  pekerja  sesuai  dengan  kepentingan  usahanya.  Singkatnya,  hampir seluruh  perusahaan  telah  menetapkan  bentuk  perjanjian  kerja  standar  bagi  pekerja  yang  akan  bekerja ditempatnya.  Dimana  semestinya,  perjanjian  kerja  haruslah  disusun  dengan  mengacu  pada  asas kebebasan berkontrak. Perjanjian konvensional tidak mengikuti prinsip kebebasan berkontrak.
Dalam  perjanjian  standar,  terdapat  hanya  dua  bentuk  kebebasan,  yaitu  Kebebasan  untuk menentukan  ingin  membuat  kesepakatan  atau  tidak  dan  Keleluasaan  dalam  menentukan  pihak  yang akan terlibat dalam perjanjian tersebut.. Tiga jenis kebebasan lainnya, seperti kebebasan menentukan isi perjanjian, bentuknya, dan cara pembuatannya, tidak ada dalam perjanjian standar. Meskipun perjanjian standar  tidak  mengandung  semua  elemen  asas  kebebasan  kontrak,  perjanjian  tersebut  tetap  dianggap sah secara hukum hanya jika pihak yang terlibat menyetujuinya. Secara umum, asas keseimbangan tidak digunakan secara luas dalam perjanjian standar
Dalam perjanjian standar, pengaturan hak dan kewajiban tidak menunjukkan prinsip keseimbangan yang  seharusnya  ada  dalam  hukum  perjanjian.  Penggunaan  perjanjian  standar  telah  menyebabkan adanya ketimpangan posisi antara para pihak yang terlibat, di mana ada yang memiliki keunggulan posisi dan  ada  yang  memiliki  posisi  yang  kurang  kuat,  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  prinsip  kesetaraan  yang seharusnya  mengatur  hak  dan  kewajiban  dari  tiap  pihak  dalam  situasi  tersebut.  Ketidaktepatan penerapan prinsip keseimbangan dalam perjanjian standar terlihat dari inklusi klausula baku (eksonerasi) yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Pemasukan klausula baku ke dalam perjanjian standar adalah tanda bahwa prinsip keseimbangan diabaikan atau dilanggar. Selain itu, kondisi tambahan adalah bahwa isi, format, dan tata cara penutupan perjanjian ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuatan lebih dalam bentuk  formulir  yang  telah  diatur  secara  konvensional.  Akibatnya,  pihak  yang  memiliki  kekuatan  atau posisi  yang  kurang  dominan  tidak  memiliki  kekuatan  apa  pun  terhadap  isi,  format,  atau  tata  cara penutupan perjanjian tersebut.
Mencermati beberapa uraian diatas, terkait Perjanjian Kerja yang sama sekali tidak mencerminkan asas  kebebasan  dan  keseimbangan  sebagaimana  dikehendaki  oleh  hukum  perjanjian,  Karena  itu, pemerintah  harus  mengambil  tindakan  dengan  menerapkan regulasi  untuk  melindungi  hak-hak  pekerja, khususnya  bagi  mereka  yang  masih  dipekerjakan  diusia  pensiun  dimana  seharusnya  para  pekerja tersebut telah menikmati masa-masa tua bersama orang-orang yang mereka sayangi. Perlindungan hak tenaga kerja yang sudah mencapai masa purnabakti memerlukan penguatan pengaturan yang lebih kuat dalam UU NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan batas usia yang mengindikasikan waktu pensiun bagi mereka. Pentingnya penetapan yang jelas mengenai persyaratan usia pensiun yang telah  diatur  dalam  peraturan  hukum  adalah untuk  memperkuat  perlindungan  hukum  untuk  pekerja  atau tenaga kerja yang berencana untuk memasuki masa pensiun. Dengan menetapkan batasan usia pensiun secara  tegas,  baik  yang  mencakup  minimal maupun  maksimal,  hal  ini  akan  menyediakan  perlindungan hukum  untuk  pekerja  yang  berhak  atas  pensiun  dari  perusahaan.  Hal  ini  karena  seringkali  di  lapangan terdapat  kasus  di  mana  pekerja  atau  buruh  tidak  diperbolehkan  untuk  pensiun  meskipun  usia  mereka telah melewati usia pensiun dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk bekerja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  Pekerja  atau  Buruh  yang  sudah  mencapai  usia  pensiun belum mendapatkan perlindungan hukum yang menyeluruh menurut undang-undang. Hal ini disebabkan oleh  kurangnya  ketentuan  yang  spesifik  Untuk  menjamin  perlindungan  hukum  yang  memadai  bagi Pekerja  atau  Buruh  yang  telah  mencapai  usia  pensiun,  diperlukan  revisi  substansi  hukum  dan penyegaran struktur peraturan terkait. Perlunya keterlibatan lebih aktif dari pemerintah dalam mengawasi dan  melindungi  hak-hak  tenaga  kerja  yang  sudah  memasuki  masa  pensiun,  serta  meningkatkan kesadaran masyarakat akan martabat mereka dengan memperbaiki budaya sosial yang ada.

## Saran
Untuk  menjamin  kepastian  atas  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  terkait  batas  usia  dimana seseorang  mencapai  masa  pensiun  dibutuhkan  pengaturan  secara  tegas  yang  dituangkan  dalam ketentuan  yang  ada,  sehingga  penetapan  usia  pensiun  serta  merta  diserahkan  pada  mekanisme perusahaan  yang  pada  akhirnya  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  kerja  yang  bersifat  standar  yang suka tidak suka mengikat Pekerja. Perjanjian Kerja yang bersifat standar cenderung mengabaikan asas- asas  dalam  hukum  perjanjian,  khususnya  asas  keseimbangan,  dimana  Pekerja  tidak  memiliki  pilihan- pilihan  dalam  menentukan  isi  perjanjian,  sebaliknya  para  pengusahalah  yang  memiliki  nilai  tawar  yang tinggi dan selalu berorientasi pada kepentingan perusahaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardijan Rusli, 2003. Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya, Bogor.
Hilman Hadikusuma, 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju
Kartasapoetra,  G.,  dan  Indraningsih,  Rience,  1982.  Pokok-Pokok  Hukum  Perburuhan,  Cet.  I,  Bandung: Aminico.
Suseno, Frans Magnis, 1999. Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Modern, Jakarta: Gramedia Jurnal:
Djakaria,  M.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Wanita  Untuk  Memperoleh  Hak-Hak  Pekerja
Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 3, No 1 oktober 2018.
Suyanto, H., & Nugroho, A. A. Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan. Jurnal Yuridis, Vol 3 No 2 april 2016.
Sugiyono, H., & Pardede, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, Vol 19 No 2, desember 2021.
Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Pensiun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buru