Waode Nadia, Delina Hasan, Yetty Hersunaryati (2022),Kajian Penerapan Standar Pelayanan Farmasi Klinik di  Puskesmas  Rawat  Inap  Jakarta  Tahun  2015,  Vol.  7,  No.  11 , Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-
Literate. v7i11.11899
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022
Kajian Penerapan Standar Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas Rawat Inap Jakarta Tahun 2015
Waode Nadia, Delina Hasan, Yetty Hersunaryati Universitas Pancasila, Indonesia Email: wdnadia80@gmail.com, Delina_hasan@yahoo.com

## Abstrak
Pelayanan farmasi klinik di puskesmas  dilaksanakan oleh apoteker merupakan peran penting melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional utamanya yang terjadi  di  puskemas  atau  yang  biasa  disebut  dengan  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama (FKTP). Jenis penelitian non eksperimental, sampel penelitian adalah total populasi.  Metode  analisis  deskriptif  dengan    angket  dan  wawancara.  Melakukan Pengkajian resep 100%; 12,5% tidak melakukan komunikasi bila inkompatibilitas, 12,5%  tidak  melakukan  informasi  penyimpanan  obat,  12,5%  tidak  melakukan informasi efek samping dan cara penanggulangannya. 16 apoteker 100% menjawab pertanyaan  dari  pasien  dan  tenaga  kesehatan  lain,  7  apoteker  (43,8%)    tidak menyediakan  brosur  kesehatan.    15  apoteker  (93,8%)  memperagakan  dan menjelaskan pemakaian obat tertentu;  (81,3%) tidak memiliki ruang konseling; 11 apoteker  (68,8%)  tidak  melakukan  konseling  TB.  6  apoteker  (37,5%)  melakukan visite  bersama  ;15  apoteker  (93,8%)  tidak  melakukan  visite  mandiri  pada  semua pasien. (87,5%) menyediakan formulir efek samping obat; 12 apoteker (75%) tidak melakukan identifikasi  pemantauan terapi  pasien  yang menerima obat  lebih dari 5 jenis; 14 apoteker (87,5%) tidak melakukan pemantauan terapi  untuk  obat  dengan indeks  terapi  sempit  dan  obat  yang  menyebabkan  reaksi  obat  yang  merugikan.  14 apoteker  (87,5%)    melakukan  pelaporan  evaluasi  penggunaan  obat.  Faktor  yang mempengaruhi penerapan  pelayanan farmasi klinik puskesmas rawat inap di  Jakarta adalah  belum  adanya  regulasi  di  puskesmas  yang  mengikat  dalam  pelaksanaan farmasi klinik serta dukungan penuh dari pimpinan dalam menyediakan sumber daya manusia  maupun  sarana  dan  prasarana  pelayanan  farmasi  klinik  di  puskesmas. Pelayanan  farmasi  klinik  di  puskesmas  rawat  inap  sudah  terlaksana  namun  butuh peningkatan agar pelayanan farmasi klinik lebih berkualitas.
Kata kunci : Standar Pelayanan Farmasi Klinik, Puskesmas.

## Abstract
Clinical  pharmacy  services  in  puskesmas  carried  out  by  pharmacists  are  an important role in protecting patients from irrational drug use, especially those that occur in puskemas or what is commonly called first-level health facilities. This type of research is non-experimental, with the study sample being the total population. Descriptive analysis method by filling out questionnaires and interview techniques. 100% prescription review; 12.5% did not communicate when incompatibility, 12.5%
did not do drug storage information, 12.5% did not inform side effects and how to overcome them. 16 pharmacists 100% answered questions from patients and other health  workers,  7  pharmacists  (43.8%)  did  not  provide  health  brochures.  15 pharmacists  (93.8%)  demonstrated  and  explained  the  use  of  certain  medications; (81.3%)  did  not  have  a  counseling  room;  11  pharmacists  (68.8%)  did  not  do  TB counseling. 6 pharmacists (37.5%) made joint visite ;15 pharmacists (93.8%) did not make  independent  visite  on  all  patients.  (87.5%)  provided  a  form  side  effects;  12 pharmacists (75%) did not identify the drug and patients were at high risk of drug side  effects.  14  pharmacists  (87.5%)  did  not  conduct  therapeutic  monitoring  for drugs with a narrow therapeutic index and drugs that caused adverse drug reactions. 14 pharmacists (87.5%) reported an evaluation of drug use. Factors that affect the implementation of clinical pharmacy services for inpatient puskesmas in Jakarta are the absence of regulations in puskesmas that are binding on the implementation of clinical pharmacy and full support from the leadership in providing human resources and  facilities  and  infrastructure  for  clinical  pharmacy  services  at  puskesmas. Clinical pharmacy services at inpatient health centers have been implemented but need improvement so that clinical pharmacy services are of higher quality.
Keywords: Clinical Pharmacy Service Standards, Health Centers

## Pendahuluan
Pelayanan  farmasi  klinik  di  puskesmas  sangat  penting  untuk  dilakukan  karena dapat  memantau  penggunaan  obat  rasional  dan  memperkecil  terjadinya  kesalahan pengobatan di masyarakat seperti yang telah dihimbau oleh pemerintah saat ini. Harapan ini  hanya  dapat  terjadi  jika  pelayanan  farmasi  klinik  berjalan  secara  optimal  dan dikerjakan langsung oleh professional apoteker. Seorang professional apoteker juga harus mempunyai  kemampuan  dalam  membangun  komunikasi  aktif  dengan  professional kesehatan  yang  lainnya  dengan  tujuan  untuk  penetapan  terapi  pasien  yang  dapat dilakukan  antara  lain  dengan  cara  pemantauan  resep  dan  pelaporan  efek  samping  obat sehingga  penggunaan  obat  rasional  dapat  tercapai  dan  juga  efektif  dalam  mengurangi biaya  pelayanan  kesehatan.  Dengan  pelayanan  ini  terbukti  dapat  menurunkan  angka kematian secara signifikan (Supardi et al., 2012).
Berdasarkan dari hasil survey Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian  Kesehatan  menunjukkan  bahwa  masih  25%  puskesmas  perawatan  yang sudah  menerapkan  pelayanan  kefarmasian  sesuai  standar  (Shah  &  Chewning,  2006). Keadaan ini dapat mendeskripsikan bahwa sebagian besar puskesmas perawatan belum menerapkan pelayanan kefarmasian dengan baik. Salah satu pelayanan kefarmasian yang dapat mewujudkan pelayanan secara komprehensif adalah menjalankan peran fungsional apoteker secara komprehensif pula. Peran itu adalah tugas pokok tentang farmasi klinik, namun peranan ini belum dirasakan optimal oleh masyarakat pada umumnya. Penelitian yang sejalan tentang pelayanan kefarmasian oleh Sudibyo S, Raharni, Andi LS, Max JH (Supardi  et  al.,  2012),  menunjukkan  hasil  bahwa  pelayanan  kefarmasian  di  puskesmas pada  umumnya  belum  berjalan  optimal  seperti  idealnya.  Masih  banyaknya  puskesmas baik  rawat  inap  maupun  non  rawat  inap  yang  tidak  mempunyai  apoteker,  sehingga pelayanan  obat  dilakukan  oleh  tenaga  non  farmasi.  Bila  mana  ada  puskesmas  tertentu
yang telah memiliki apoteker namun perannya dalam melakukan pelayanan kefarmasian belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun oleh tenaga professional kesehatan lainnya, sehingga eksistensi peran apoteker di masyarakat masih sangat jauh tertinggal (Wiratama  Putra,  2023).  Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka dilakukan    penelitian  tentang  kajian  penerapan  standar  pelayanan  farmasi  klinik  di puskesmas rawat inap yang ada di Jakarta tahun 2015. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana penerapan pelayanan farmasi klinik yang telah dilakukan pada puskesmas rawat inap di Jakarta dan juga adanya penelitian ini bertujuan dapat mengetahui faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pelayanan  farmasi  klinik  di  puskesmas  rawat inap  di Jakarta.

## Metode Penelitian
Rancangan  penelitian  ini  termasuk  penelitian  non  eksperimental  yakni menggambarkan  apa  yang  ada  pada  suatu  waktu  tertentu.  Pendekatan  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  rancangan  study  Cross  Sectional  dengan  alasan bahwa  variabel  independent  dan  variabel  dependent  diobservasi  sekaligus  pada  waktu yang  sama.  Variable  independent  dari  penelitian  ini  merupakan  input  dan  proses, sedangkan variable dependentnya adalah output penelitian.
Penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif,  pendekatan kuantitatif  menggunakan  angket  sedangkanpendekatan  kualitatif  menggunakan  tehnik wawancara dalam rangka memperoleh gambaran faktor pendukung penerapan pelayanan kefarmasian  khususnya  pelayanan  farmasi  klinik  di  puskesmas  rawat  inap.  Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur yang mana    tidak  menggunakan  pedoman  wawancara  secara  sistematis.  Pedoman  yang digunakan hanya garis besar dari masalah yang akan diteliti.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  8  Puskesmas  Kecamatan  di  Jakarta,  yaitu Puskesmas  Kecamatan  Menteng,  Puskesmas  Kecamatan  Kebayoran  baru,  Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama, Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Puskesmas Kecamatan Kebon  Jeruk,  Puskesmas  Kecamatan  Grogol  Petamburan,  Puskesmas  Kecamatan Tambora, Puskesmas Kecamatan Penjaringan.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran umum Puskesmas di Jakarta
Data  Kementerian  Kesehatan  RI  bahwa  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  sarana pelayanan  kesehatan  masyarakat  Puskesmas  yaitu  340  unit  yang  terbagi  menjadi Puskesmas rawat inap 30 unit dan Puskesmas non rawat inap  310 unit. Pada tahun 2015 Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  mengeluarkan  kebijakan  yang  didasari  adanya Permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1024 tahun 2014 tentang penetapan Puskesmas Kecamatan rawat inap menjadi Rumah Sakit Umum kelas D (Umar, 2020). Dengan adanya penetapan kebijakan tersebut terdapat 15 Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum kelas D, sehingga Puskesmas rawat inap menjadi 14 unit di Jakarta dan 1 unit di Kepulauan Seribu. Untuk  wilayah  Jakarta  terdapat  8  Puskesmas  Kecamatan  yang  memiliki  layanan  rawat
inap,  sedangkan  6  Puskesmas  lainnya  hanya  melayani  perawatan  pasien  bersalin (PONED).
Berdasarkan  karakteristik  wilayah  maka  puskesmas  di  Provinsi  DKI  Jakarta dikatagorikan  sebagai  puskesmas  perkotaan  dimana  memiliki  karakteristik  pelayanan yang diberikan adalah memprioritaskan pelayanan UKM dengan melibatkan partisipasi masyarakat,  pelayanan  UKP  dilaksanakan  oleh  puskesmas  dan  fasilitas  pelayanan  lain yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pelayanan puskesmas perkotaan yang diberikan adalah berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan  pola  kehidupan  masyarakat  perkotaan.  Sejak  tahun  2010  sampai  dengan  tahun 2014 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta mengalami penambahan walaupun tidak terlalu berarti.  Tetapi  secara  jenis  pelayanan  Puskesmas  di  Provinsi  DKI  Jakarta  terus berkembang baik jenis pelayanan UKM maupun pelayanan UKP yang diberikan.

## Profil  Apoteker berdasarkan Usia, Jenis kelamin, dan Masa kerja
Pada  penelitian  ini  diketahui  bahwa  apoteker  yang  menjadi  subjek  penelitian sebanyak 16 orang, dengan usia 24-29 tahun 2 orang (12,5%), 30-35 tahun 8 orang (50 %),  36-40  tahun  4  orang  (25%),  dan  diatas  40  tahun  2  orang  (12,5%).  Jenis  kelamin apoteker pada penelitian ini didominasi oleh wanita sebanyak 14 orang (87,5%) dan pria 2 orang (12,5%). Masa kerja apoteker di puskesmas dengan waktu 1-5 tahun sebanyak 12 orang  (75%),  6-10  tahun  sebanyak  2  orang  (12,5%),  dan  masa  kerja  diatas  10  tahun sebanyak 2 orang (12,5%).
Kondisi  umur responden dalam hal  ini berkaitan  dengan pengalamannya  dalam menjalankan  profesinya  sebagai  apoteker,  idealnya  semakin  lama  seorang  apoteker menjalankan  profesinya  maka  memiliki  nilai  tambah  dalam  melakukan  pelayanan kefarmasian oleh karena pengalaman selama bertahun-tahun sebagai  sumber informasi pengobatan.  Seperti  yang  dikatakan  sastrohadiwiryobahwa  lamanya  seseorang  bekerja akan  sangat  menentukan  banyaknya  pengalaman  yang  dimilikinya  (Sastrohadiwiryo, 2002).  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  masa  kerja  seorang  apoteker  tidak mempengaruhi  apakah  apoteker  melakukan  pelayanan  farmasi  klinik  atau  tidak  di puskesmas. Hal ini dapat disebabkan banyak faktor antara lain, SDM apoteker yang masih kurang, belum ada standard pelayanan yang mengikat khusus pelayanan farmasi klinik, dan  apoteker  belum  melakukan  tanggung  jawab  fungsional  secara  maksimal  khusunya pelayanan farmasi klinik sebab apoteker masih berfokus hanya pada pemberian obat dan ketersediaan obat (Rantucci, 2007).

## Profil Ruang Pelayanan Farmasi (Apotek) di Puskesmas
Pada penelitian ini dilakukan pada 8 puskesmas di Jakarta diperoleh  profil ruang pelayanan  kefarmasian  di  tiap  puskesmas  antara  lain  adanya  Standar  Prosedur Operasional  (SPO),  data  resep  yang  diterima  setiap  hari,  data  jumlah  tenaga  teknis kefarmasian  (TTK),  tersedianya  ruang  konseling  farmasi,  dan  tersedianya  formulir Monitoring  Efek  Samping  Obat  (MESO)  (Krisdiyanto  et  al.,  2023).  Hasil  penelitian menunjukkan 3 apotek puskesmas belum membuat SOP tentang farmasi klinik sedangkan 5 apotek puskesmas lainnya telah membuat atau menyiapkan SOP tersebut. Adanya SOP pelayanan  farmasi  klinik  sangat  diperlukan  karena  dapat  digunakan  sebagai  pedoman klinis dan informasi berbasis bukti untuk melakukan tanggapan dalam menjelaskan baik kepada tenaga kesehatan maupun kepada pasien (Tri Handayani, 2021). Standar prosedur operasional  menjadi  sangat  penting,  menurut  Pathman  et  al  agar  para  pemangku
kepentingan  dan  para  praktisi  dapat  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  suatu  pedoman yang telah ditetapkan (Putri, 2019). Penting dalam setiap pelayanan mempunyai standar yang jelas untuk menjamin mutu, maka dalam penelitian ini adalah pelayanan kesehatan di puskesmas yang berfokus pada standar pelayanan kefarmasian dimana standar tersebut sebagai  acuan  bagi  apoteker  dan  asisten  apoteker  untuk  melaksanakan  pelayanan kefarmasian di puskesmas. Selain itu menurut Planas tanggung jawab yang dirasakan oleh apoteker  terhadap  hasil  terapi  pengobatan  sangat  dipengaruhi  oleh  kejelasan  standar (Feneranda et al., 2022).
Data hasil penelitian yang diperoleh pada jumlah resep yang diterima setiap hari oleh  masing-masing  puskesmas  adalah  sebagai  berikut,  terdapat  5  puskesmas  yang menerima resep sejumlah 150-250 lembar resep setiap harinya, sedangkan 3 puskesmas menerima resep diatas 250 lembar resep setiap harinya. Berdasarkan data jumlah resep per hari ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dari apoteker sebab berhubungan erat dengan  beban  kerja  dan  waktu  yang  tersedia,  sehingga  dapat  menyebabkan  pelayanan kefarmasian khususnya pelayanan farmasi klinik menjadi tidak optimal. Sedangkan peran farmasis  akan  sangat  diharapkan  untuk  menjamin  tersedianya  obat  yang  berkualitas, mempunyai efikasi, jumlah yang cukup, aman, nyaman bagi pemakainya serta pada saat pemberiannya  disertai  informasi  yang  cukup  memadai,  diikuti  pemantauan  pada  saat penggunaan obat dan akhirnya dilakukan evaluasi (PRIYANDANI, 2019).
Jumlah tenaga teknis kefarmasian (TTK) yang ada di tiap puskesmas yang diteliti berbeda-beda jumlahnya. Hasil penelitian diperoleh 2 puskesmas hanya memiliki 3 orang TTK,  2  puskesmas  memiliki  8  orang  TTK,  2  puskesmas  memiliki  12  orang  TTK,  1 puskesmas  memiliki  5  orang  TTK,  dan  1  puskesmas  memiliki  sampai  18  orang  TTK. Adanya  tenaga  teknis  kefarmasian  pada  puskesmas  atau  rumah  sakit  dapat memaksimalkan jalannya pelayanan kefarmasian secara optimal. Menurut Yulia (2008) jabatan  fungsional  TTK  memiliki  ruang  lingkup  pekerjaannya  yaitu  melakukan penyiapan  rencana  kerja  kefarmasian,  penyiapan  pengelolaan  perbekalan  farmasi,  dan penyiapan  pelayanan  farmasi  klinik  (Organization,  1998).  Kewenangan  tenaga  teknis farmasi tergantung dari kebijakan tiap negara. Tetapi secara prinsip tenaga teknis farmasi ini selalu dibawah supervisi farmasis yang mempunyai lisensi atau profesional apoteker (Rantucci, 2007) . Dari hasil analisis diperoleh bahwa adanya tenaga teknis kefarmasian memberikan  pengaruh  pada  kegiatan  farmasi  klinik  di  puskesmas  yaitu  konseling. Dengan tenaga teknis kefarmasian dapat membantu menyiapkan pelayanan farmasi klinik sehingga apoteker dapat melayani konseling dengan optimal. Sesuai dengan pengertian tenaga  teknis  kefarmasian  adalah  tenaga  yang  membantu  apoteker  dalam  menjalani pekerjaan  kefarmasian,  yang  terdiri  atas  sarjana  farmasi,  ahli  madya  farmasi,  analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi / asisten apoteker. Tenaga kefarmasian melakukan praktik  kefarmasian  di  fasilitas  pelayanan  kefarmasian,  salah  satunya  puskesmas (Svarstad et al., 2004).
Hasil  penelitian  tentang  ada  dan  tidaknya  ruang  yang  disediakan  khusus  untuk konseling  di  8  puskesmas  yang  di  teliti,  diperoleh  hasil  yakni  hanya  ada  1  puskesmas yang  menyediakan  khusus  ruang  konseling  sedangkan  7  puskesmas  lainnya  belum menyediakan  ruang  khusus  konseling.  Pelayanan  konseling  ini  sangat  membutuhkan ruangan  khusus  dalam  melakukannya  karena  adanya  ruangan  tersendiri  akan meminimalkan  segala  bentuk  interupsi.  Adanya  ruang  khusus  juga  akan  memberi  rasa nyaman  bagi  pasien  maupun  keluarga  pasien  saat  ingin  berkonsultasi tentang  penyakit yang dideritanya.

## Pelayanan Farmasi Klinik

## Pengkajian Resep
Tabel 1. Kegiatan pengkajian resep yang dilakukan Apoteker di Apotek
Puskesmas rawat inap di  Jakarta tahun 2015. Kegiatan Jawaban N Persentase (%) 1. Pemeriksaan keabsahan resep Ya 16 100 2. Pemeriksaan kelengkapan resep Ya 16 100 3. Pemeriksaan kerasionalan resep Ya 16 100 4. komunikasi dengan dokter,bila dosis diatas atau dibawah dosis terapi Ya 16 100 5. komunikasi  dengan  dokter  bila penulisan resep yang tidak jelas Ya 16 100 6. komunikasi  dengan  dokter  bila ditemukan duplikasi pengobatan Ya 16 100 7. komunikasi  dengan  dokter  bila ditemukan Interaksi obat Ya 16 100 8. komunikasi  dengan  dokter  bila ditemukan inkompatibilitas Tidak 2 12,5 Ya 14 87,5 9. Obat disajikan sesuai resep Ya 16 100 10. Memperhatikan mutu fisik obat Ya 16 100 11. Pengetiketan dengan jelas dan lengkap Ya 16 100 12. Kontrol kesesuaian dengan no resep, nama  dokter,  nama  pasien,  jumlah dan jenis obat Ya 16 100 13. Informasi penggunaan obat. Ya 16 100 14. Informasi khasiat obat. Ya 16 100 15. Informasi penyimpanan obat Tidak 2 12,5 Ya 14 87,5 16. Informasi dosis dan frekuensi pemakaian obat. Ya 16 100 17. Informasi kemungkinan efek samping dan cara penanggulangannya. Tidak 2 12,5 Ya 14 87,5
Berdasarkan data yang terlihat pada tabel V.13 diperoleh nilai persentase  kegiatan untuk  pengkajian  resep  adalah  hampir  seluruh  apoteker  telah  melakukannya  (100%) hanya 2  apoteker saja yang tidak melakukan tiga ketentuan/kegiatan pengkajian resep, seperti:  komunikasi  dengan  dokter  jika  ditemukan  inkompatibilitas,  informasi  tentang penyimpanan  obat,  informasi  kemungkinan  efek  samping  (12,5%).  Dari  hasil  jawaban yang diberikan untuk pengkajian resep menunjukkan bahwa responden termasuk dalam kategori sangat baik untuk penerapannya, hal ini dapat dilihat dari persentase jawabannya :  87,5%;  dan  100%.  Nilai  persentase  ini  dapat  diartikan  bahwa  apoteker  mengetahui tujuan dari pengkajian resep itu adalah untuk mencegah terjadinya kelalaian pencantuman
informasi,  penulisan  resep  yang  buruk  dan  penulisan  resep  yang  tidak  tepat  sehingga apoteker dapat memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan. Hal ini dapat dihindari jika apoteker saat melakukan prakteknya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan pengamatan langsung diketahui  bahwa  tidak  semua  kegiatan    dalam  pengkajian  resep  ini  dilakukan  oleh apoteker langsung melainkan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian kecuali untuk obat- obat khusus seperti obat-obat HIV, TB dan metadon semuanya ditangani langsung oleh apoteker. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga kefarmasian dengan profesi apoteker dan  juga  banyaknya  jumlah  resep  per  harinya  yang  harus  dilayani  sehingga  pelayanan resep diutamakan pelayanan cepat dan baik .

## Pelayanan informasi obat
Berikut Tabel 2. Kegiatan pelayanan informasi obat (PIO) yang dilakukan
Apoteker di Apotek Puskesmas rawat inap di Jakarta tahun 2015 Kegiatan Jawaban N Persentase (%) 1. Ada  brosur/  atau  bacaan tentang kesehatan Tidak 7 43,8 Ya 9 56,3 2. Ada  Buletin/leaflet/  mading tentang informasi obat Tidak 3 18,8 Ya 13 81,3 3. Melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan, rawat inap dan masyarakat Tidak 6 37,5 Ya 10 62,5 4. Menjawab  pertanyaan  dari pasien maupun tenaga kesehatan  melalui  telepon, surat atau tatap muka. Ya 16 100
Data pada tabel ini diperoleh persentase  kegiatan untuk pelayanan informasi obat di puskesmas. Dari data diperoleh  bahwa apoteker-apoteker puskesmas rawat inap yang mewakili tiap wilayah DKI Jakarta telah melakukan kegiatan pelayanan informasi obat dengan  baik.  Persentase  tertinggi  (100%)  untuk  kegiatan  PIO  adalah  dalam  menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat, dan tatap muka. Hal  ini  juga  didukung  dengan  hasil  pengamatan  langsung  bahwa  hampir  seluruh puskesmas rawat inap yang diteliti memiliki dokumentasi pelayanan informasi obat (PIO) seperti : ada leaflet (81,3%); dokumen kegiatan penyuluhan (62,5%); catatan pasien yang telah diberi PIO (Bintang & Raditiyanto, 2023).
Berdasarkan  pengamatan  ini  dapat  diartikan  bahwa  apoteker  puskesmas  rawat inap di DKI Jakarta menyadari pentingnya pelayanan informasi obat (PIO) yang bertujuan menyediakan  informasi  mengenai  obat  kepada  tenaga  kesehatan  lain  di  lingkungan puskesmas, pasien, dan masyarakat serta dengan PIO dapat menunjang penggunaan obat yang  rasional  ,  dan  juga  tenaga  kesehatan  dan  pasien  telah  memahami  bahwa  sumber informasi tentang obat dapat diperoleh melalui apoteker. Namun demikian pada kegiatan penyediaan brosur/ bacaan tentang kesehatan dan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan,  rawat  inap  dan  masyarakat  persentase  apoteker  yang  belum  melakukan    masih
tinggi(43,8%  dan  37,5%)  untuk  penyediaan  brosur/  bacaan  kesehatan,  pengadaannya terkait anggaran yang disediakan oleh puskesmas, sedangkan untuk kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan,rawat inap dan masyarakat hal ini terkendala oleh waktu apoteker yang seringkali berbenturan dengan waktu pelayanan obat.  Apoteker masih harus lebih memfokuskan  pada  pelayanan  obat,  karena  pada  pelayanan  puskesmas  harus mengutamakan zero komplain dari masyarakat

## Konseling
Berikut Tabel 3. Konseling yang dilakukan Apoteker di Apotek Puskesmas rawat
inap di Jakarta tahun 2015 Kegiatan Jawaban N Persentase (%) 1. Layanankonseling kardiovasikular Tidak 7 43,8 Ya 9 56,3 2.Layanan konseling diabetes Tidak 3 18,8 Ya 13 81,3 3.Layanan konseling TB paru Tidak 11 68,8 Ya 5 31,3 4.Layanan konseling HIV Tidak 6 37,5 Ya 10 62,5 5.Memperagakan dan menjelaskan pemakaian obat tertentu (inhaler, Supp, Obat tetes, dan lain-lain ). Tidak 1 6.3 Ya 15 93,8 6. Mengisi catatan medik pasien yang dikonseling Tidak 5 31.3 Ya 11 68,8 7.Menanyakan kembali pemahaman pasien tentang pengobatan yang diberikan Tidak 1 6,3 Ya 15 93,8
Hasil penelitian diperoleh dari 16 apoteker puskesmas rawat inap yang ada di pada tiap wilayah Jakarta tahun 2015 hampir seluruhnya telah melakukan kegiatan konseling namun tidak semua kegiatan konseling dilakukan. Dari data dapat dilihat bahwa masih tidak  tersedianya  ruang  konseling  di  puskesmas,  namun  tidak  menjadi  kendala  bagi apoteker untuk melaksanakan konseling (Rahayu, 2023). Hal ini berdasarkan data dimana persentase apoteker yang melakukan layanan konseling untuk penyakit-penyakit tertentu persentasenya  tinggi,  seperti  terlihat  pada  layanan  konseling  kardiovasikular  (56,3%), diabetes  (81,3%)  dan  HIV  (62,5%)  yang  mana  sesungguhnya  pelayanan  ini  sangat membutuhkan  ruangan  khusus  dalam  melakukannya  karena  adanya  ruangan  tersendiri akan  meminimalkan  segala  bentuk  interupsi.  Penerapan  konseling  yang  baik  juga didukung  dengan  pendokumentasian  yang  baik.  Hasil  pengamatan  terhadap  responden yaitu salah satunya pada saat melakukan konseling pasien HIV dan sudah adanya catatan pengobatan pasien. Catatan medik pasien juga merupakan dokumen untuk mengevaluasi layanan konsultasi  (Kusumawati, 2022). Ada kartu pasien yang berisi  identitas pasien, kepatuhan  pasien,  diagnosis,  nama  dan  cara  penggunaan  obat,  keluhan  selama  minum
obat,  reaksi  alergi,  efek  samping  dan  hal-hal  lain  yang  perlu  disampaikan  ke  dokter. Namun  dari  data  (68,8%)  dan  hasil  pengamatan  langsung  untuk  kegiatan  layanan konseling untuk pasien TB belum dilakukan oleh apoteker, disebabkan karena pemberian obat paket TB masih dilakukan oleh pemegang program khusus TB. Bahwa sebaiknya Konsultasi    dilakukan  apoteker  secara  profesional  yang  manfaatnya  adalah  untuk meningkatkan  kepatuhan  pasien  terhadap  regimen  pengobatan.  Juga  berguna  untuk mengidentifikasi  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  terapi  obat (Supardi et al., 2012).
Dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar apoteker kini sangat menyadari bahwa salah satu upaya penting  mewujudkan perannya adalah konseling pasien dalam rangka meningkatkan quality of life pasien sehingga diharapkan peningkatan kepuasan pasien  terhadap  pelayanan  kefarmasian  yang  dirasakan  dampak  positifnya.  Menurut KemKes  tahun  2009  bahwa  kegiatan  konseling  adalah  salah  satu  tugas  pokok  farmasi klinis  dalam  peran  fungsional  seorang  apoteker.  Disadari  oleh  responden  bahwa penerapannya masih sangat kurang hal ini disebabkan oleh kendala penyediaan ruangan, kurangnya SDM, waktu pelaksanaannya, serta ada beberapa puskesmas yang masih fokus pada manajerial.

## Ronde / visite
Berikut Tabel 4. Kegiatan ronde/visite yang dilakukan Apoteker di Apotek
Puskesmas rawat inap di DKI Jakarta tahun 2015 Kegiatan Jawaban N Persentase (%) A. Pelaksanaan visite mandiri 1. kepada pasien baru Tidak 13 81,3 Ya 3 18,8 2. Semua Pasien Tidak 15 93,8 Ya 1 6,3 3. Pasien lama Instruksi baru Tidak 14 87,5 Ya 2 12,5 Kegiatan Jawaban N Persentase (%) B. Pelaksanaan visite bersama 1. Bersama tim kesehatan lain Tidak 10 62,5 Ya 6 37,5 2. Bersama dokter Tidak 12 75 Ya 4 25 C. Home pharmacy Care 1. Pasien TB paru Tidak 13 81,3 Ya 3 18,8 2. Pasien diabetes Tidak 15 93,8 Ya 1 6,3 3. Pasien lanjut usia Tidak 15 93,8 Ya 1 6,3
D. Melakukan persiapan catatan pengobatan pasien dan pustaka  penunjang  untuk visite bersama Tidak 11 68,8 Ya 5 31,3 E. Pendokumentasian  kegiatan visite Tidak 12 75 Ya 4 25
Pada tabel dapat kita lihat bahwa pelaksanaan kegiatan ronde/visite oleh apoteker puskesmas  rawat  inap  di  tiap  wilayah  Jakarta  bahwa    hampir  seluruh  apoteker    belum melakukan  (93,8%;81,3%;87,5%;75%)  namun  demikian  sudah  ada  apoteker  yang melakukan  walaupun  tidak  seluruh  kegiatan  ronde/visite  dilakukan.  Dari  data  terlihat persentase  apoteker  yang  melakukan  kegiatan  visite  bersama  tim  kesehatan  lain  di puskesmas lebih besar (37,5%), meskipun masih banyak kekurangan salah satunya adalah belum  adanya  atau  belum  tertata  dengan  baik  dokumentasi  kegiatan  ronde/visite  yang telah  dilakukan.  Peran  ini  sebisa  mungkin  dilakukan  walau  masih  jauh  dari  sempurna, karena  responden  sangat  memahami  perannya  sebagai  apoteker  pada  puskesmas  rawat inap  dimana  ronde/visite  adalah  juga  salah  satu  tugas  pokok  farmasi  klinik  khususnya untuk  rawat  inap  dan  juga  sudah  tertuang  dalam  Permenkes  30  tahun  2014.  Apoteker melakukan  praktik  di  ruang  rawat  (visite)  sesuai  dengan  kompetensi  dan  kemampuan farmasi  klinik  yang  dikuasai  (Kusumawati,  2023).  Berbagai  penelitian  menunjukkan bahwa keberadaan apoteker di ruang rawat mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah  terkait  obat,  serta  menurunkan medication  errors .(Kemkes,Pedoman  visite) (Ikawati,  2010).  Hasil  Penelitian  Kjeldby  2009  juga  menunjukkan  kontribusi  positif apoteker terhadap jaminan kualitas terapi obat di ruang rawat (7 dari 8 dokter dan seluruh perawat mengakui hal tersebut).

## Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
Berikut Tabel 5. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yang dilakukan
Apoteker di Puskesmas rawat inap di Jakarta tahun 2015 Kegiatan Jawaban N Persentase (%) 1.  Mengumpulkan  data  untuk di isi di form MESO Tidak 11 68,8 Ya 5 31,3 2. Melakukan identifikasi obat dan pasien yang mempunyai  resiko  tinggi efek samping obat Tidak 12 75 Ya 4 25
Data penelitian pada tabel memperlihatkan bahwa secara keseluruhan apoteker  di puskesmas  rawat  inap  yang  ada  pada  tiap  wilayah  Jakarta  telah  menyediakan  formulir monitoring  efek  samping  obat  (MESO)  walaupun  sebagian  besar  apoteker  tidak melakukan  semua  kegiatannya  karena  belum  ada  kasus  efek  samping  obat.  Adanya pelaksanaan kegiatan MESO ini dibutuhkan kerjasama yang baik dengan tim kesehatan lain seperti  dokter dan perawat.  Oleh karena itu MESO ini  sangat  tergantung motivasi dari masing-masing tim kesehatan.  Namun dari pengamatan juga diperoleh bahwa  sudah ada apoteker yang telah melakukan kegiatan MESO serta dalam melakukan kegiatannya didukung dengan pendokumentasian.

## Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)
Berikut 6. Pemantauan terapi obat (PTO) yang dilakukan Apoteker Puskesmas rawat inap di  Jakarta tahun 2015. Kegiatan Jawaban N Persentase (%) 1.Monitoring/pemantauan terapi pada pasien anak-anak lanjut usia, ibu hamil dan menyusui Tidak 11 68,8 Ya 5 31,3 2.Monitoring/ pemantauan terapi pada pasien yang menerima obat lebih dari 5 jenis Tidak 10 62,5 Ya 6 37,5 3.Monitoring/ pemantauan terapi pada pasien dengan multidiagnosis Tidak 13 81,3 Ya 3 18,8 4.Monitoring/pemantauan terapi pada pasien yang menerima obat dengan indeks terapi sempit Tidak 14 87,5 Ya 2 12,5 5.Monitoring/pemantauan terapi pasien menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan (ROM) . Tidak 14 87,5 Ya 2 12,5 Berikut Tabel 7.  Evaluasi Penggunaan obat (EPO) yang dilakukan Apoteker Puskesmas rawat inap di DKI Jakarta tahun 2015. Kegiatan Jawaban N Persentase (%) 1.Tiap bulan melakukan pelaporan evaluasi penggunaan obat. Tidak 2 12,5 Ya 14 87,5 2. Apakah Mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu Mis: Diare , ISPA Tidak 3 18,8 Ya 13 81,3
Data  penelitian  pada  tabel  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  apoteker  belum melakukan  pemantauan  terapi  obat  di  puskesmas  (PTO)  seperti  yang  ada  pada Permenkes, namun sudah ada apoteker yang melakukan meskipun dalam penerapannya belum  sempurna  dan  belum  terdokumentasi  dengan  baik.  Berdasarkan  pengamatan bahwa  apoteker  yang  melakukan  kegiatan  PTO  ini  memantau  terapi  pasien  melalui catatan pengobatan pasien (Kusumawati, 2019). Tidak dilakukannya kegiatan ini karena apoteker terkendala dengan waktu dimana apoteker masih harus fokus pelayanan obat, administrasi dan manajemen. Namun khusus pada pelayanan puskesmas bahwa tiap bulan ada  laporan  pemantauan  dan  evaluasi  penggunaan  obat.  Pada  tabel    memperlihatkan penerapan  evaluasi  penggunaan  obat  telah  dilakukan  diseluruh  puskesmas  rawat  inap pada tiap wilayah Jakarta tahun 2015. Untuk puskesmas sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi  penggunaan  obat    oleh  apoteker,  yang  mana  kegiatannya  yaitu  dengan melakukan  pelaporan  rutin  tiap  bulan  yang  dikirimkan  ke  SUDIN  kesehatan  masing- masing wilayah Jakarta. Adapun laporan tersebut adalah laporan pemakaian dan lembar
permintaan obat (LPLPO), laporan penggunaan obat rasional berupa formulir monitoring indikator peresepan.

## Hasil Analisa Kualitatif
Pada  bagian  ini  akan  disajikan  dengan  matriks  (Lampiran  )  hasil  wawancara peneliti  dengan  setiap  Koordinator  Pelayanan  Kesehatan  (Kaur  Yankes)  dari  tiap puskesmas  rawat  inap  yang  diteliti.  Koordinator  Pelayanan  Kesehatan  (Kaur  Yankes) atau  coordinator  usaha  kesehatan  perorangan  (UKP)  adalah  dijabat  seorang  dokter dimana  pelayanan  kefarmasian  yang  ada  pada  puskesmas  secara  struktural  berada dibawah pelayanan UKP (Jiati, 2022).
Hasil  wawancara  yang  diperoleh  dimaksudkan  untuk  mengetahui  faktor  yang mendukung  penerapan  pelayanan  farmasi  klinik  di  puskesmas  rawat  inap  di  wilayah Jakarta. Dukungan baik dari pimpinan puskesmas, penanggung jawab/coordinator UKP, maupun  tenaga  professional  kesehatan  lainnya  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan pelayanan  farmasi  klinik  khususnya  dalam  lingkup  kerja  puskesmas.  Oleh  karenanya peneliti mengambil informan untuk diwawancarai adalah kaur yankes/coordinator UKP. Berikut hasil rangkuman dari matriks wawancara delapan Kaur yankes/coordinator UKP Puskesmas rawat inap di Jakarta tahun 2015 bahwa :
• Dalam pelayanan kefarmasian yang terpenting adalah harus dilakukan oleh apoteker. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penanggung jawab UKP atau kaur yankes pada masing-masing puskesmas sangat mendukung dan mengetahui pentingnya peran apoteker demi terselenggaranya pelayanan kefarmasian yang optimal.
• Pelayanan  farmasi  klinik  di  puskesmas  telah  dilakukan  yang  ditunjukkan  dengan  : medication error tidak terjadi, pelayanan obat selalu terpenuhi selama 24 jam untuk layanan  rawat  inap,  zero  complain  selama  pelayanan.  Hasil  wawancara  ini  dapat memperlihatkan  bahwa  pelayanan  farmasi  klinik  di  puskesmas  rawat  inap  telah berjalan  namun  belum  dilaksanakan  secara  menyeluruh  yang  dimaksudkan  bahwa asuhan  kefarmasian    dalam  pelayanan  pengobatan  pasien  belum  bisa  dirasakan langsung oleh pasien. Hal ini dapat disebabkan oleh monitoring yang belum optimal baik dari pimpinan maupun coordinator pelayanan UKP tentang bagaimana tanggung jawab  apoteker  dalam  memberikan  pelayanan  farmasi  klinik  sehingga  dapat mewujudkan suatu asuhan kefarmasian ( pharmaceutical care ) yang juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien.
• Dalam hal kecukupan SDM apoteker di puskesmas rawat inap sudah cukup dan sesuai standard. Namun berdasarkan pengamatan langsung masih ada dua puskesmas yang hanya memiliki satu apoteker. Idealnya untuk puskesmas rawat inap harus memiliki minimal dua orang apoteker sehingga dalam memberikan pelayanan kefarmasian lebih optimal dan menyeluruh.
• Pendapat  dengan  adanya  Permenkes  30  tahun  2014  berharap  kedepannya  tidak  ada lagi  kesalahan  obat,  PIO  lebih  digiatkan  serta  apoteker  menjadi  lebih  focus  dalam pelayanan kefarmasian sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien
• Komunikasi  dan  kerjasama  dengan  tenaga  kesehatan  lain  berjalan  baik  utamanya tentang ketersediaan obat, ada kerjasama dalam kegiatan berbagai program puskesmas misalnya kegiatan penyuluhan.
Gambaran  factor  yang  mendukung  pelaksanaan  pelayanan  farmasi  klinik  ini menggambarkan bahwa atmosfer dalam tim kesehatan terprediksi secara positif dan jika
kondisi ini terjadi terus menerus maka apoteker akan merasa mereka memiliki mekanisme untuk  mendapatkan  umpan  balik  dari  rekan  seprofesi.,  sebab  menurut  Russel  G  et  al bahwa kepemimpinan, klarifikasi peran, dan komunikasi menjadi sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi inter-profesional.

## Kesimpulan
Penerapan standar  pelayanan farmasi klinik pada Puskesmas rawat inap di DKI Jakarta  sesuai  PerMenKes  No  30  tahun  2014  adalah  :  (a)  pengkajian  resep  dilakukan sangat baik; (b) Apoteker puskesmas rawat inap yang mewakili tiap wilayah DKI Jakarta telah melakukan kegiatan pelayanan informasi obat dengan baik. (c) kegiatan konseling dilakukan cukup baik, walau terkendala ruangan (d) kegiatan ronde/visite sangat kurang dalam pelaksanaanya. (e) kegiatan MESO masih kurang dalam pelaksanaannya, sebatas penyediaan form MESO. (f) kegiatan PTO sangat kurang dalam pelaksanaan. (g) evaluasi penggunaan obat berjalan dengan baik.
Faktor yang mempengaruhi penerapan pelayanan farmasi klinik puskesmas rawat inap  di  Jakarta  adalah  belum  adanya  regulasi  di  puskesmas  yang  mengikat  dalam pelaksanaan  farmasi  klinik  serta  dukungan  penuh  dari  pimpinan  dalam  menyediakan sumber  daya  manusia  maupun  sarana  dan  prasarana  pelayanan  farmasi  klinik  di puskesmas.
Pelayanan  farmasi  klinik  di  puskesmas  rawat  inap  Jakarta  tahun  2015  sudah terlaksana  namun  masih  membutuhkan  peningkatan  agar  pelayanan  farmasi  klinik dilakukan  lebih  menyeluruh  dan  terpadu  dengan  meningkatkan  kerja  sama  dengan professional kesehatan lainnya.

## BIBLIOGRAFI
Bintang, G., & Raditiyanto, S. (2023). The Characterization Of The Main Characte And Ivan  Ilyich  Character  Analysis  In  The  Short  Stories  The  Death  Of  Ivan  Ilyich Written By Leo Tolystoy. Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik , 5 (1), 1–8.
Feneranda,  E.,  Pambudi,  R.  S.,  &  Septiana,  R.  (2022). Gambaran  Tingkat  Kepuasan Pasien  Terhadap  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Apotek  Sehati  Surakarta  Selama Masa Pandemi Covid-19 . Universitas Sahid Surakarta.
Ikawati,  Z.  (2010).  Evaluasi  Peran  Apoteker  Berdasarkan  Pedoman  Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta .
Jiati,  J.  (2022).  Peningkatan  Hasil  Belajar  Pendidikan  Kewarganegaraan  Dengan Menggunakan  Model  Pembelajaran  Group  Investigation  Kelas  Xii  Ips  4  Di  Sma Negeri  1  Tenggarong  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Kalimantan  Timur. Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian , 1 (8), 683–693. Https://Doi.Org/10.58344/Locus.V1i8.344
Krisdiyanto, A., Dewi, K., Wiguna, S. A., Kriswandaru, A. S., & Kriswanatu, A. (2023).
Analisis Pengaruh Aktifitas Pasar Bintoro Demak Terhadap Kemacetan  Di Jalan Sultan Fatah. Jurnal Impresi Indonesia , 2 (1), 91–100.
Https://Doi.Org/10.58344/Jii.V2i1.2047
Kusumawati, E. (2019).  Minat  Beli Produk Ramah Lingkungan Sebagai  Dampak Dari Implementasi Green Advertising. In Jurnal Kajian Ilmiah (Vol. 19, Issue 1, P. 57). Https://Doi.Org/10.31599/Jki.V19i1.394
Kusumawati, E. (2022). Analisis Swot Faktor Penyebab Penurunan Jumlah Peserta Didik Lembaga  Paud  Di  Kabupaten  Bogor. Tarbiatuna:  Journal  Of  Islamic  Education Studies , 2 (2), 88–96. Https://Doi.Org/10.47467/Tarbiatuna.V2i2.660
Kusumawati,  E.  (2023).  Efektivitas  Kerja  Guru. Jiip  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan ,
6 (3), 1487–1492. Https://Doi.Org/10.54371/Jiip.V6i3.1578
Organization,  W.  H.  (1998).  The  Role  Of  The  Pharmacist  In  Self-Care  And  Self- Medication:  Report  Of  The  4th  Who  Consultative  Group  On  The  Role  Of  The Pharmacist, The Hague, The Netherlands, 26-28 August 1998. In The Role Of The Pharmacist In Self-Care And Self-Medication: Report Of The 4th Who Consultative Group On The Role Of The Pharmacist, The Hague, The Netherlands, 26-28 August 1998 .
Priyandani, Y. (2019). Model Asuhan Kefarmasian Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kepatuhan  Regimen  Terapi  Obat  Pada  Pasien  Tuberkulosis .  Universitas Airlangga.
Putri,  T.  N.  (2019). Efektivitas  Fatwa  Mui  No  33  Tahun  2018  Tentang  Penggunaan Vaksin  Mr  (Measles  Rubella)  Produk  Dari  Sii  (Serum  Intitute  Of  India)  Untuk Imunisasi (Studi Kasus Di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo) . Iain Ponorogo.
Rahayu, Y. M. (2023). Application Of Inquiry Learning Methods To Increasing Students’ Interest In Speaking English. Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik , 5 (1), 63–74.
Rantucci,  M.  J.  (2007). Pharmacists  Talking  With  Patients:  A  Guide  To  Patient Counseling . Lippincott Williams & Wilkins.
Sastrohadiwiryo,  B.  S.  (2002). Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia:  Pendekatan Administratif Dan Operasional . Bumi Aksara.
Shah, B., & Chewning, B. (2006). Conceptualizing And Measuring Pharmacist-Patient Communication:  A  Review  Of  Published  Studies. Research  In  Social  And Administrative Pharmacy , 2 (2), 153–185.
Supardi,  S.,  Raharni,  S.  A.  L.,  &  Herman,  M.  J.  (2012).  Evaluasi  Peran  Apoteker Berdasarkan  Pedoman  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Puskesmas. Media  Litbang Kesehatan , 22 .
Svarstad, B. L., Bultman, D. C., & Mount, J. K. (2004). Patient Counseling Provided In Community  Pharmacies:  Effects  Of  State  Regulation,  Pharmacist  Age,  And Busyness. Journal Of The American Pharmacists Association , 44 (1), 22–29.
Tri  Handayani,  E.  (2021). Gambaran  Tingkat  Kepuasan  Pasien  Terhadap  Pelayanan Kefarmasian  Di  Apotek  Cemara  Adiwerna .  Diii  Farmasi  Politeknik  Harapan Bersama.
Umar,  A.  (2020).  Gambaran  Tingkat  Kepuasan  Pasien  Terhadap  Pelayanan  Obat  Di Apotek  X  Desa  Pattimang  Kecamatan  Malangke  Kabupaten  Luwu  Utara  Tahun 2020. Jurnal Kesehatan Luwu Raya , 7 (1), 22–27.
Wiratama Putra, A. (2023). Implementation Of Anesthesia Ethics To Improve Medical Professionalism. Indonesian Health Journal , 2 (1), 78–82.
Https://Doi.Org/10.58344/Indonesianhealthjournal.V2i1.25

## Copyright holder:
Waode Nadia, Delina Hasan, Yetty Hersunaryati (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: