## ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP KEBERFUNGSIAN SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR
Oleh TINTIN FEBRIANTI Fakultas Pertanian Universitas Garut Email: tin2fb@gmail.com

## Abstrak
Berbagai pendekatan  teoritis kemiskinan seringkali memandang  kemiskinan sebagai kondisi dengan berbagai  indikator  “ketiadaan”  seperti  tidak  memiliki  pendapatan  dengan  jumlah  tertentu,  tidak memiliki rumah dengan kriteria tertentu, tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan dan sebagainya.  Dalam  realitas,  orang  miskin  seringkali  berjuang  melawan  kemiskinan  dengan mengoptimalkan  segala  yang  mereka  miliki  dan  selama  ini  hal  tersebutlah  yang  membuat  mereka bertahan  dari  serangan  kemiskinan  tersebut.  Dalam  paradigm  keberfungsian  sosial,  orang  miskin memiliki  berbagai  sumberdaya  ( assets )  baik  aset  finansial,  aset  sosial,  aset  fisik  serta  aset  keluarga. Dengan  berbagai  kepemilikan  aset  tersebut,  mereka  mencari  berbagai  strategi  coping  supaya kehidupan  mereka  berkelanjutan.  Berbagai  paradigma  dalam  memandang  kemiskinan  tersebut  akan menjadi  dasar  dalam  berbagai  program  pengentasan  kemiskinan.  Tulisan  ini  bermaksud membandingkan  berbagai  paradigma  dalam  memandang  kemiskinan  tersebut  yaitu  paradigma  neo liberal, paradigma demokrasi sosial serta paradigm keberfungsian sosial.
Kata kunci: kemiskinan, keberfungsian sosial, aset sosial, aset finansial, aset fisik, keluarga

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  fenomena  klasik dan  lama  yang  sampai  kini  masih  terjadi  dan masih  saja  terus  diperbincangkan  akar  masalah penyebabnya  serta  solusi  penanggulangannya. Todaro  (1998)  menyajikan  sebuah  gambaran mengenai cakupan kemiskinan absolut (proporsi penduduk di suatu negara yang harus hidup di bawah garis kemiskinan internasional). Pada  awal  tahun  1990-an  terdapat  sekitar  1,25 miliar  jiwa  atau  23  persen  dari  total  penduduk dunia  yang  harus  hidup  dalam  kemiskinan absolut.  Upaya  pembangunan  kiranya  belum berhasil membawa masyarakat secara keseluruhan  pada  kondisi  sejahtera.  Tidak mengherankan  jika  salah  satu  poin  dalam Millenium  Development  Goals (MDGs)  yang ingin  dicapai  pada  tahun  2015  adalah mengurangi  proporsi  penduduk  yang  hidup dalam  kemiskinan  dan  kelaparan,  “ eradicate extreme  poverty and hunger” .
Begitu  pun  dengan  Indonesia.  Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan  pada  peliknya  permasalahan  ini. Dalam  Laporan  Perkembangan  Triwulanan Perekonomian  Indonesia  pada  tanggal  1  Maret 2013  dinyatakan  bahwa  tingkat  kemiskinan terus  menurun  dengan  lambat,  menjadi  11,7 persen  pada  bulan  September  2012,  turun  dari 12,5  persen  pada  tahun  2011.  Namun  tingkat kerentanan  masih  tetap  tinggi,  dengan  hampir
40  persen  dari  penduduk  hidup  dengan  tingkat konsumsi  di  bawah  1,5  kali  garis  kemiskinan nasional.  Tingkat  kemiskinan  harus  diturunkan secara  lebih  cepat  agar  Pemerintah  dapat mencapai  sasaran  pengentasan  kemiskinannya (sesuai definisi resmi pemerintah) menjadi 8-10 persen  pada  tahun  2014.  Perlambatan  dalam pertumbuhan  PDB  nominal  seperti  disinggung di atas, bersamaan dengan melemahnya Rupiah, juga telah menurunkan  peningkatan bila diukur dalam kurs dolar AS sekarang. Menurut angka- angka  BPS,  PDB  per  kapita  pada  tahun  2012 adalah  3.563  dolar  AS,  meningkat  hanya sebesar  1,8  persen  dari  3.498  dolar  AS  pada tahun  2011  ketika  laju  pertumbuhan  mencapai 17,5 persen. (World Bank, 2014).
Bertitik  tolak  dari  data-  data  sekunder tersebut, bisa saja terjadi kenyataan di lapangan melebihi  data  yang  ada,  karena  jika  kita berbicara  tentang  kemiskinan  maka  wujudnya lebih  tepat  diibaratkan  sebagai  fenomena gunung  es  atau  kerbau  mandi  di  sungai, maksudnya  terlihat  kecil  di  permukaan  namun jika diteliti lebih dalam makin ke bawah makin ke dasar akan terlihat makin membesar. Begitu pun  dengan  kemiskinan,  tergantung  terhadap indikator  kemiskinan  apa  yang  digunakan. Indikator-  indikator  yang  selama  ini  dipakai antara lain dari BPS, World Bank , Prof.Sayogyo dan lain- lain.

## Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015
Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan  masih  berporos  pada  paradigma modernisasi yang kajiannya didasari oleh teori- teori  pertumbuhan  ekonomi, human  capital , produksi sesuai dengan teori- teori ekonomi neo klasik  orthodox  (Elson,  1997;  Suharto,2001). Sejak  ahli  ekonomi  menemukan  pendapatan nasional  (GNP)  sebagai  indikator  dalam mengukur  tingkat  kemakmuran  negara  pada tahun  1950-an,  hingga  kini  hampir  semua  ilmu sosial  selalu  merujuk  pada  pendekatan  tersebut manakala  berbicara  masalah  kemajuan  suatu negara atau masyarakat. Pengukuran kemiskinan  yang  berpijak  pada  perspektif “kemiskinan  pendapatan”  yang  menggunakan pendapatan  sebagai  satu-  satunya  indikator “garis  kemiskinan”  juga  merupakan  bukti  dari masih  kuatnya  dominasi  model  ekonomi  neo klasik tersebut.
Indikator  GNP  sendiri  masih  memiliki kelemahan  dalam  memotret  kondisi  kemajuan dan kemiskinan suatu entitas sosial, sejak tahun 1970-an telah dikembangkan berbagai pendekatan  alternatif.  Diantaranya  adalah kombinasi  garis  kemiskinan  dan  distribusi pendapatan  yang  dikembangkan  Sen  (1973), Sosial Accounting Matrix (SAM) oleh Pyatt dan Round  (1977), Physical  Quality  Of  Life  Index (PQLI)  yang  dikembangkan  Morris  (1977). (Suharto, 1998).
Pada  tahun  1990-an,  salah  satu  lembaga dunia yakni UNDP memperkenalkan pendekatan  pembangunan  manusia  ( human development )  dalam  mengukur  kemajuan  dan kemiskinan, seperti Human Development Index (HDI)  dan Human  Poverty  Index (HPI). Pendekatan yang digunakan UNDP relatif lebih komprehensif  dan  mencakup  faktor  ekonomi, sosial  dan  budaya  kaum  miskin.  Sebagaimana dikaji  oleh  Suharto  (2002)  pendekatan  yang digunakan  UNDP  berporos  pada  ide-  ide heterodox dari paradigma popular development yang memadukan model kebutuhan dasar ( basic need  model )  yang  dikembangkan  oleh  Paul Streeten  dan  konsep  kapabilitas  ( capability ) yang  dikembangkan  oleh  pemenang  nobel ekonomi 1998, Amartya Sen.
Dalam  merumuskan  cara  penanggulangan kemiskinan diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat miskin  itu  sendiri  yang  dalam  kenyataannya pasti  akan  berbeda  antar  satu  wilayah  dengan
wilayah  lainnya.  Selama  ini,  perencanaan pembangunan  berbasis  pertumbuhan  seringnya dilakukan  secara  sentaralistis  atau top  down tanpa  mengindahkan  keanekaragaman  potensi lokal  masing-  masing  wilayah.  Masyarakat miskin  dipandang  hanya  sebagai  objek  dari pembangunan  yang  dianggap  kondisinya  statis dalam  menghadapi  masalah  kemiskinannya. Proses  ini  memberi  hak  yang  istimewa  kepada metodologi  dan  pengetahuan  tertentu  tentang kemiskinan  dan  bersikap  eksklusif  terhadap yang lain. Hanya para pakar dengan pengetahuan  teknis  tertentu  yang  dianggap paham  tentang  kemiskinan  (McGee  &  Brock, 2001).
Para pakar terperangkap di dalam pengertian  yang  sempit  tentang  kemiskinan. Kemiskinan  hanya  dilihat  dalam  bentuk rendahnya  pendapatan  dan  konsumsi  yang memungkinkan pendekatan yang rasional tanpa melihat  aspek-  aspek  lain  seperti  “ wellbeing atau  illbeing ”  (Chambers,  2002;Myers,1999). Kaum  miskin  tidak  memiliki  makanan  yang cukup untuk konsumsi, atau tempat layak untuk berteduh,  atau  air  bersih  yang  cukup.  Tanah mereka  miskin  unsur  hara,  tidak  ada  air  untuk irigasi,  jalan-  jalan  tidak  layak,  dan  tidak  ada sekolah untuk anak- anak. Pandangan kemiskinan ini kemudian mendorong perencanaan  penyediaan  “yang  tidak  ada”: makanan,  rumah,  sumur,  dan  lain-  lain (Haning,2005).
Penanggulangan  kemiskinan  yang  lainnya berhubungan dengan pengetahuan atau keterampilan  yang  tidak  ada.  Orang  miskin mungkin  tidak  mengerti  nutrisi,  pentingnya mengkonsumsi air bersih dan sehat, pentingnya pengaturan jarak kelahiran, bagaimana membaca  instruksi  pada  pembungkus  bibit. Mereka tidak tahu pertanian yang berkelanjutan,  bagaimana  menjalankan  bisnis, pentingnya  menabung.  Pandangan  kemiskinan ini  kemudian  mendorong  lahirnya  program- program  peningkatan  pengetahuan  melalui pendidikan  formal  dan  informal.  Diasumsikan bahwa jika si miskin telah cukup belajar, maka dia tidak lagi miskin.
Berdasarkan  pada  pandangan-  pandangan mengenai  penyebab  dan  cara  penanggulangan kemiskinan yang telah dijelaskan pada paragrap-  paragrap  sebelumnya,  maka  tulisan ini  dilakukan  untuk  memahami  persoalan
kemiskinan  dengan  menggunakan  kerangka teori  keberfungsian  sosial  ( sosial  functioning ) (Siporin,  1975)  dengan  pendekatan sustainable livelihoods (  Allison  &  Ellis,  2001;  Allison  & Horemans, 2006 ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan hasil analisis dari berbagai kajian literatur terkait kemiskinan dan keberfungsian  sosial  ( social  functioning ). Hasil  penelusuran  pustaka  disajikan  secara deskripsi  analitis  untuk  mengetahui  perbedaan berbagai paradigma dalam memahami kemiskinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori-  teori  kemiskinan  pada  umumnya bermuara  pada  dua  paradigm  besar  yang  juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan  dan  penanggulangan  kemiskinan. Dua  paradigm  yang  dimaksud  adalah  neo- liberal dan demokrasi sosial. Dua paradigma ini me:miliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam  melihat  kemiskinan  maupun  dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan.  Paradigma  yang  dimaksud  adalah sebagai berikut :
1. Paradigma Neo – Liberal Pada paradigm ini individu dan mekanisme pasar  menjadi  fokus  utama  dalam  melihat kemiskinan  (Syahyuti,2006).  Pendekatan  ini menempatkan  kebebasan  individu  sebagai komponen  penting  dalam  suatu  masyarakat. Oleh  karena  itu  dalam  melihat  kemiskinan, pendekatan  ini  memberikan  penjelasan  bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan- pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci  utama  untuk  menyelesaikan  masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan (Syahyuti,  2006).  Bagi  pendekatan  ini  strategi penanggulangan  kemiskinan  bersifat  sementara dan  peran  negara  sangat  minimum.  Peran negara baru dilakukan bila institusi- institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok- kelompok swadaya, maupun lembaga- lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan.
Paradigma  neo  liberal  ini  digerakkan  oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan  oleh  hampir  semua  kajian  mengenai
kemiskinan.  Teori-  teori  modernisasi  yang menekankan  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan produksi  merupakan  dasar  teori-  teori  dari paradigm  ini  (Suharto,2002).  Salah  satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP),  yang  sejak  tahun  1950-an  mulai dijadikan indikator pembangunan. Para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini  saat  mengkaji  masalah  kemiskinan  suatu negara.  Pengukuran  kemiskinan  kemudian sangat  dipengaruhi  oleh  perspektif income poverty yang menggunakan pendapatan sebagai satu-  satunya  indikator  “garis  kemiskinan” (Suharto, 2009).
Kelemahan  paradigm  ini  adalah  terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan  dan  kurang  melibatkan  orang miskin  sebagai  subjek  dalam  permasalahan kemiskinan  (Satterthwaite,  1997).  Hal  ini mengakibatkan  bentuk-  bentuk  kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Bentuk- bentuk kemiskinan  yang  tidak  dapat  ditangkap  oleh paradigma ini terutama bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Akibatnya  akar  permasalahan  yang  menjadi penyebab kemiskinan juga tidak dapat ditemukan, Namun memang pendekatan income poverty ini  lebih  mudah  dilihat  dan  dikaji karena  langsung  dapat  terukur,  serta  sasaran pada  perbaikan  di  tingkat  individu  langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.
2. Paradigma Demokrasi Sosial
Paradigma  ini  tidak  melihat  kemiskinan sebagai  persoalan  individu,  melainkan  lebih melihatnya sebagai persoalan struktural (Cheyne,  O’Brien  dan  Belgrave,  1998). Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada  dalam  masyarakat.  Bagi  pendekatan  ini tertutupnya akses- akses bagi kelompok tertentu menjadi  penyebab  terjadinya  kemiskinan. Pendekatan  ini  sangat  mengkritik  sistem  pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena  masih  dipandang  sebagai  bentuk pengorganisasian  ekonomi  yang  paling  efektif (Cheyne, O’Brien dan Belgrave, 1998).
Pendekatan  ini  juga  menekankan  pada kesetaraan  sebagai  prasyarat  penting  dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Syahyuti,  2006).  Kemandirian  dan  kebebasan

## Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015
ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu  menjangkau  sumber-  sumber  bagi potensi  dirinya  seperti  pendidikan,  kesehatan yang  baik  dan  pendapatan  yang  cukup. Kebebasan  di  sini  bukan  sekedar  bebas  dari pengaruh  luar  namun  bebas  pula  dalam menentukan  pilihan-  pilihan.    Disinilah  peran negara  diperlukan  untuk  bisa  memberikan jaminan  bagi  setiap  individu  untuk  dapat berpartisipasi dalam transaksi- transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk  menentukan  pilihan-  pilihannya  dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya.
Peran  negara  dalam  pendekatan  ini  cukup penting  terutama  dalam  merumuskan  strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan  ini  kemiskinan  harus  ditangani secara  institusional  (melembaga),  misalnya melalui  program  jaminan  sosial.  Salah  satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan  atau  dana  pensiun,  akan  dapat meningkatkan  kebebasan,  hal  ini  dikarenakan tersedianya  penghasilan  dasar  sehingga  orang akan  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan- pilihannya, dan  sebaliknya  ketiadaan  penghasilan  dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan.
Kelemahan  teori  ini  adalah  adanya ketergantungan  yang  tinggi  pada  negara  dalam membetuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian  pembentukan  struktur  dan  institusi yang  tepat  dalam  menangani  kemiskinan  itu sendiri  tergantung  pada  kapabilitas  kelompok miskin.  Penggunaan  kemiskinan  relatif  dalam pendekatan  ini  juga  lebih  menyulitkan  dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh  kelompok  miskin.  Hal  ini  dikarenakan kemiskinan  tidak  dilihat  dari  kebutuhan minimal yang harus dicapai tapi lebih pada rata- rata  kemampuan  penduduk  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian pendekatan  ini  membuka  dimensi  lain  dari penyebab  kemiskinan  yaitu  pada  struktur  dan institusi,  yang  telah  menyebabkan  tertutupnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat.  Sehingga  melalui  pendekatan  ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar pada kemampuan  individu  tetapi  bagaimana  struktur dan  institusi  dalam  masyarakat  memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk
mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan.
Perbedaan  kedua  paradigm  tersebut  dalam melihat  kemiskinan  maupun  penyelesaian masalah kemiskinan sangat terlihat, baik dalam merumuskan  penyebab  maupun  memberikan alternatif solusi mengatasi kemiskinan 3. Keberfungsian Sosial Kedua pendekatan diatas memiliki kelemahan  oleh  karenanya  timbul  pendekatan lainnya  untuk  menutupi  kelemahan  tersebut, yaitu pendekatan keberfungsian sosial. Pendekatan  ketiga  ini  lebih  mengarah  pada pendekatan demokrasi sosial. Pendekatan ketiga ini  lebih  mengarah  pada  pendekatan  demokrasi sosial (Suharto, 2009). Pendekatan ini menekankan pada cara yang dilakukan individu-  individu  dan  kelompok  dalam melaksanakan tugas kehidupan untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakatnya.  Fokus utama  dari  pendekatan  ini  adalah  pada kapabilitas  individu,  keluarga  atau  masyarakat dalam  menjalankan  peran-  peran  sosial  di lingkungannya.  Salah  satunya  teori  yang mendukung  paradigma  keberfungsian  sosial adalah  teori  yang  dikemukakan  oleh  Baker, Dubois  dan  Miley  (1992).  Teori  tersebut menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan  dengan  kemampuan  seseorang  dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi  positif  bagi  masyarakat.  Melalui pendekatan  ini  individu  dianggap  sebagai subyek  dari  segenap  proses  dan  aktivitas kehidupannya. Sehingga setiap individu memiliki dan atau dapat menjangkau, memanfaatkan,  dan  memobilisasi  ast  dan sumber- sumber yang ada di sekitar dirinya.
Pendekatan  ini  memandang  kelompok miskin  bukan  sebagai  objek  yang  pasif  yang hanya  dicirikan  oleh  kondisi  dan  karakteristik kemiskinan. Kelompok miskin bagi pendekatan ini  adalah  individu  yang  memiliki  seperangkat pengetahuan  dan  keterampilan  yang  sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan seputar kemiskinannya. Keberfungsian  sosial  dapat  menggambarkan karakteristik  dan  dinamika  kemiskinan  yang lebih  realistis  dan  komprehensif.  Melalui pendekatan  ini  dapat  dijelaskan  bagaimana keluarga  miskin  merespon  dan  mengatasi permasalahan  sosial  ekonomi  yang  terkait
dengan situasi kemiskinannya. Serta bagaimana struktur  rumah  tangga,  keluarga,  kekerabatan, dan  jaringan  sosial  mempengaruhi  kehidupan orang miskin. Pendekatan ini lebih menekankan pada  apa  yang  dimiliki  si  miskin  dan  bukan pada apa yang tidak dimiliki si miskin.
Untuk mempelajari kemiskinan, pendekatan  keberfungsian  sosial  menekankan pada empat poin yaitu (Suharto, 2009) : 1. Kemiskinan sebaiknya dilihat secara dinamis  yang  menyangkut  usaha  dan kemampuan si miskin dalam kemiskinannya. Pada  poin  pertama  ini  juga  termasuk efektivitas jaringan sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya, dimana jaringan sosial yang dimaksud termasuk pula kelembagaan  kemasyarakatan  dan  program- program anti kemiskinan setempat.
2. Menggunakan  indikator  komposit  untuk mengukur  kemiskinan,  dengan  unit  analisis keluarga  atau  rumah  tangga  dan  jaringan sosial yang ada di sekitarnya
3. Lebih menekankan pada konsep kemampuan sosial daripada hanya pada konsep
pendapatan dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan
4. Kemampuan sosial keluarga miskin difokuskan  pada  beberapa  indikator  kunci, yang  mencakup  kemampuan  kemampuan keluarga  miskin  dalam  memperoleh  mata pencaharian ( livelihood capabilities ),
memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  needs fulfillment ), mengelola aset ( aset management ),  menjangkau  sumber-  sumber (access  to  resources ),  berpartisipasi  dalam kegiatan  kemasyarakatan  ( access  to  sosial capital ) serta kemampuan
dalam menghadapi  goncangan  dan  tekanan  ( cope with shocks and stress ). Sedangkan indikator kunci  untuk  mengukur  jaringan  sosial mencakup  kemampuan  lembaga-  lembaga sosial  memperoleh  sumber  daya  (SDM  dan finansial),  menjalankan  peran  atau  fungsi utamanya,  mengelola  aset,  menjangkau sumber,  berpartisipasi  dalam  program  anti kemiskinan,  dan  peran  dalam  menghadapi goncangan dan tekanan sosial.
Paradigma  ini  lebih  lengkap  dibandingkan dua  paradigma  sebelumnya  karena  selain menekankan  pada  institusi,  paradigma  ini  juga tidak  melupakan  kemampuan  individu  dalam mengatasi masalah kemiskinannya. Pada paradigma ini kelompok miskin tidak dianggap
pasif  namun  dianggap  memiliki  kemampuan dan  potensi  dalam  mengatasi  kemiskinannya, dibantu  dengan  kemampuan  dan  potensi  dalam mengatasi  kemiskinannya,  dibantu  dengan kemampuan  jaringan  sosial  yang  ada  dalam masyarakat.  Gabungan  kemampuan  institusi dan individu ini akan membuat kajian mengenai kemiskinan  yang  dialami  suatu  kelompok menjadi lebih lengkap.

## PENUTUP
Pendekatan  dalam  memahami  kemiskinan seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan  semua  aspek  yang  dimiliki oleh  orang  miskin  sehingga  berbagai  program pengentasn kemiskinan tidak sekedar membagi- bagikan  berbagai  sarana  prasarana  yang  tidak dimiliki  oleh  orang  miskin  melainkan  idealnya lebih memperkuat berbagai aset atau sumberdaya  baik  finansial,  fisik,  sosial  juga keluarga  yang  digunakan  orang  miskin  untuk mempertahankan  kehidupannya  dengan  tidak selalu  menggantungkan  nasibnya  pada  pihak luar ataupun intervensi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Allison, Edward H and Benoit Horemans. 2006.
Putting  The  Principles  Of The  Sustainable Livelihoods  Approach  Into  Fisheries Development  Policy  and  Practice.  Marine Policy 30 (2006) 757-766
Allison, Edward H And Frank Ellis. 2001. The Livelihoods  Approach  and  Management Of Small Scale Fisheries. Marine Policy 25 (2001) 377-388.
Badan  Pusat  Statistik.  2009. PDRB  Menurut Lapangan  Usaha  2008 .  BPS  Kabupaten Ciamis. Ciamis.
Bene, Christophe. 2003. When Fishery Rhymes With  Poverty:  A  First  Step  Beyond  The Old  Paradigm  On  Poverty  In  Small  Scale Fisheries.  World  Development  Vol.31 No.6 p.949 – 2003
Bene, Christophe. 2011. Poverty In Small Scale Fisheries.  Old  Issue  New  Analysis. Progress  In  Development  Studies  11,  2 (2011)
BPS  Jawa  Barat.  2014.  Berita  Resmi  Statistik. Tingkat Kemiskinan Jawa Barat September 2013.
Bennet, H.W. 1978. The Ecological Transition. Cultural  and  Human  Adaptation.  New York. Pargamnon Press Inc.

## Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015
Bosshard,A.  2000.  A  Methodology  And Terminology Of Sustaibability Assessment And  Its  Perpectives  For  Rural  Planning Agriculture,  Ecosystem  And  Environment
77 pp 29- 41 Dahuri,  Rokhmin.  2001.  Paradigma  Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan,  Orasi  Ilmiah  Guru  Besar.  IPB. Bogor Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Propinsi  Jawa
Timur.  2006.  Perikanan  Jawa  Timur Dalam Angka Tahun 2005. Surabaya
Djojohadikusumo,  S.  1994.    Dasar  Teori
Ekonomi  Pertumbuhan dan  Ekonomi Pembangunan.  LP3ES.  Pustaka.  Jakarta. Andalas University Press. Padang Elfindri. 2002. Ekonomi Patron – Client. Ensiklopedia  Indonesia.  1990.  Jakarta.  PT
Ichtiar Baru Van Hoeve Loagman
Fauzi,  A.  2004.  Ekonomi  Sumberdaya  Alam dan  Lingkungan,  Teori  dan  Aplikasi. Gramedia Pustaka, Jakarta.
Greend,  D.J.  and  I.  Szabalcs.    1992.    Soil Resilience  and  Sustainable  Land  Use. In
Proceedings  of  a  Sysposium  Held  in Budafest.  28  September  to  2  Oktober 1992.  Including  the  Second  Workshop  on the  Ecological  Foundations  of Sustainable
Agriculture (WEFSA II). Research Institute  for  Soil  Science  and  Agricultural Chemistry Hungarian Academy of
Sciences.  Budafest.
Greenland,  Dj.  and  Szabolcs.    1994.    Soil Resilience  and  Sustainable  Land  Use. Short Run Press Ltd. UK
Hanley,  N.  M.    2001.    Modelling  Sustainable Development:  System Dynamic  and Input- output Aproaches. Department of Economic University of Glasgow. Scotland.
Hidayat, Syarif dan Darwin Syamsulbahri. 2001.
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. PT Pustaka Quantum. Jakarta. KMNLH  dan  UNDP.    2000.    Membuat Pembangunan Berkelanjutan. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta. Leach,  M.R.  and  I.  Scoones. 1997. Challenges To Community-Based Sustainable Development. Dynamics,
Entitlements, Institutions. IDS Bull. 28(4):  4-14
Marten,  G.  G.    2001.    Human  Ecology.  Basic Concepts  for  Sustainable  Development. London.
Madrie.  1986.  Beberapa  Faktor  Yang    Berkelanjutan Dengan  Partisipasi  Masyarakat  Desa  dalam Pembangunan Pedesaan. IPB. Bogor.
Meyer  M.  F.  and  J.R.E.  Harger.  1996.
Definition of Indicators for Environmentally Sustainable Development. Unesco  –  10C.  Lrue  Miollis.  Paris. France. Mitchell, B. 1997. Resource and Environmental  Management.  University of Waterlo. Waterlo. Ontario. Mubyarto.  1988.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan Pedesaan. Liberty. Yogyakarta Mubyarto.    2002.    Membangkitkan  ekonomi kerakyatan  melalui  gerakan  koperasi:
Peran Perguruan Tinggi. Jurnal Ekonomi  Rakyat Tahun  I  No.  6  Agustus. 2002. Natawidjaja, Ronnie S. 2013. Rural Transformation And Poverty. Disampaikan dalam Seminar Nasional Agribisnis. Laboratorium  Sosial  Ekonomi  Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran.
Nikijuluw,  Victor.P.H.  2001.  Aspek  Sosial Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  dan  Strategi Pemberdayaan Mereka
P. Hadi, Sudharto. 1999. Peran Serta Masyarakat dan  Keterbukaan  Informasi    Dalam  Proses AMDAL.  Disampaikan  pada  Seminar Partisipasi  Masyarakat  dan  Keterbukaan
Informasi dalam Proses AMDAL. BAPEDAL. Jakarta.
Plessis,  C. D.   1999.   Sustainable  Development Demands  Dialoque  Between  Develope And  Developing  Worlds.  J.  Building Research & Information 27(6),pp 378- 389.
Ritzer,  G  dan  Douglas  J.  Goodman.  2007.  Teori Sosiologi  Modern,  Edisi  Ke-6.  Terjemahan Alimandan, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Robin,  M.L.  and  L.S.  Mearns.    1997. Editorial:  Community  Based  Sustainable Development.  Consensus  or Conflict?  IDS Bull.  28(4).
Roderic,  G.  and  T.  Meppem.    1997.    Planning for  Sustainability  as  a  Learning  Concept. New England Ecological Economic
Group.  Centre  for  Water  Policy Research.

## TINTIN FEBRIANTI
University  of  New  England.  Armidale. Australia.
Sitorus,  S.    2004.    Pengembangan  Sumber
Daya Berkelanjutan. Laboratorium Perencanaan  Pengembangan  Sumber  Daya Lahan  IPB.  Bogor. Slamet,S. 1985. Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan. Interaksi Nomor 1Tahun  I. Jakarta. Soemarwoto,  O.    2001.    Ekologi  Lingkungan
Hidup  dan  Pembangunan.  Djambatan..
Jakarta
Sudharto.  1999.  Peran  Serta  Masyarakat  dan
Keterbukaan  Informasi    Dalam  Proses AMDAL.  Disampaikan  pada  Seminar Partisipasi  Masyarakat  dan  Keterbukaan Informasi
dalam
Proses
AMDAL.
BAPEDAL. Jakarta. Suharto,  Edi.  2002.  Coping  Strategies  Dan Keberfungsian Sosial Mengembangkan Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Mengkaji  Dan  Menangani  Kemiskinan. Makalah disampaikan pada Seminar “Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial:Merancang  Kembangkan  Program Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  Yang Bernuansa  Pekerjaan  Sosial”.  17  Desember
2002. Institut Pertanian Bogor.
Sumodiningrat  G. 1999. Pemberdayaan
ekonomi  rakyat:  Mempertajam  upaya pemulihan  ekonomi. Pengembangan

## Perbankan
Tain,  Anas.  2010.  Analisis  Kemiskinan  dan
Adaptasi  Rumah  Tangga  Nelayan  Motor Tempel  Di  Wilayah  Tangkap  Lebih  Jawa Timur. Universitas Padjajaran. Bandung.
Thohir,  Mudjahirin.  1999.  Wacana  Masyarakat dan  Kebudayaan  Jawa  Pesisiran.  Penerbit Bendera. Semarang.
Todaro,  Michael  P. 1998. Pembangunan Ekonomi  Di  Dunia  Ketiga.  Penerbit Erlangga. Jakarta.
Tuwo,  Ambo.  2011.  Pengelolaan  Ekowisata
Pesisir  dan  Laut  Pendekatan  Ekologi, Sosial Ekonomi, Kelembagaan dan Sarana
Wilayah. Brilian Internasional. Surabaya. Wardoyo. 1992. Pendekatan Penyuluhan Pertanian  Untuk  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat Dalam Penyuluhan Pembangunan  di  Indonesia  Menyongsong Abad  XXI.  Editor  Pustaka  Pembangunan
Swadaya Nusantara. Jakarta.
Wibowo, Rimun.Program Partisipasi Pembangunan  Masyarakat  Desa  Dalam Pembangunan Sektor Lingkungan. Makalah disampaikan Pada Acara Pelatihan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Dengan
World  Bank.  2014.  Laporan  Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 2013.
Volume 1 • Nomor 1 • Juli 2015