Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 228-233| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI BUMDES DESA GULINGAN KABUPATEN BADUNG)
Putu Ferdiana Putra, Desak Gede Dwi Arini, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  lembaga  usaha  Desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan pemerintah  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan potensi  desa. Salah  satu desa  di Kabupaten  Badung,  yaitu Desa  Gulingan  Mengwi  sudah memiliki BUMDes dengan  nama  BUMDes  Samkriya  Werdhi  Guna.  Penelitian  ini  mengkaji  dua  hal:  pengaturan  Badan  Usaha  Milik Desa  Samkriya  Werdhi  Guna  memiliki  peran  penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli  Desa Gulingan Mengwi  dan  pelaksanaan  BUMDes  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  1  tahun  2015  tentang Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Gulingan  Mengwi.  Untuk  mencapai  tujuan  tujuan digunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Pengaturan  Badan  Usaha  Milik  Desa Samkriya Werdhi Guna memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gulingan Mengwi untuk  menunjang  program  pembangunan  di  desa.  Pelaksanaan  BUMDes  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Badung  Nomor  1  tahun  2015  tentang  Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Gulingan Mengwi sudah sesuai dengan prinsip Peraturan Perundang-undangan. Selain itu,  peran serta Pemerintah Kabupaten Badung  juga  sangat  baik  untuk  mengembangan  BUMDes  terutama pada  BUMDes Samkriya Werdhi Guna  Desa Gulingan Mengwi.
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; Pemerintah Desa; Pendapatan Asli Desa

## Abstract
Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business entities that are managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and are formed based on the needs and potential of the village. One of the villages in the Sub-district of Badung is Gulingan Mengwi. It already has an enterprise named BUMDes Samkriya Werdhi Guna. This study examines two issues: the regulation of Village Owned Enterprises of Samkriya Werdhi Guna to bear a crucial role in the efforts to increase the Village Original Revenue of Mengingan Gulingan and the implementation of BUMDes based on the Regional Regulation of Badung Regency No. 1 of 2015 concerning  the  Establishment  and  Management  of  Village-Owned  Enterprises  in  Gulingan  Mengwi  Village.  To achieve  the  objectives,  empirical  legal  research  method  was  used.  The  results  of  the  study  showed  that  the Regulation of the Samkriya Werdhi Guna Village Owned Enterprise had an important role in the effort to increase the  Original  Revenue  of  the  Gulingan  Mengwi  Village  to  support  the  development  program  in  the  village.  The implementation  of  the  BUMDes  in  conjunction  with  the  Regional  Regulation  of  Badung  Regency  No.  1  of  2015 concerning the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises in the the Mengwi Mengingan Village is in accordance with the principles of the Statutory Regulations. In addition, the participation of the Government of Badung Regency is also ideal for developing the BUMDes, especially in BUMDes of the Samkriya Werdhi Guna of Gulingan Mengwi Village.
Keywords : Village-Owned Enterprises; Village Government; Village Original Revenue

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kesatuan dengan berbagai suku, ras, dan budaya yang saling berkaitan satu sama  lain  berdasarkan  peraturan  yang  mengkit  masyarakatnya  tanpa  melenceng  dari  jalur  hukum positif.  Ketetnya  peraturan  yang  ada  di  Indonesia  membuat  masyarakatnya  tidak  berani  melakukan perbuatan  yang  melanggar  norma  atau  aturan  namun  tidak  sedikit  diantaranya  yang  tidak  mentaati  dan
lebih mengutamakan kepentingan pribadi demi mencapai keuntungan. Kian hari kian banyak masyarakat yang  menyalahgunakan  kekuasaan  disamping  itu  kebutuhan  ekonomi  menjadi  tuntutan  yang  harus dipenuhi  setiap  keluarga  agar  bisa  menjalani  hidup  keesokan  harinya.  Pemerintah  melihat  pola perekonomian  masyarakat  yang  rela  melakukan  apapun  demi  mendapatkan  uang  memberlakukan peraturan  yang  berisi  larangan  menyalahgunakan  wewenang.  Demi  terciptanya  masyarakat  yang  adil, makmur  dan  sejahtera  pemerintah  dibantu  dinas-dinas  terkait  bersama  membina  dan  memperkenalkan hukum pada masyarakat.
Memperkenalkan  hukum  pada  masyarakat  sangat  penting  mengingat  masyarakat  indonesia kebanyakan  malas  membaca  dan  minim  rasa  ingin  tau  khususnya  masyarakat  pedesaan  sangat  kurang dengan infomasi yang membuat setidaknya sedikit tahu perkembangan negara mereka. Kegiatan rutin ke desa-desa  sangat  diperlukan  guna  memberikan  informasi  pada  masyarakat,  jangan  hanya memberitahukan masyarakat kota  tapi  memperhatikan warga  yang ada  di desa.  Desa  sendiri merupakan bagian  yang  memiliki  batas  wilayah  dengan  dipimpin  perangkat  desa  yang  keterkaitan  dengan pemerintah,  memiliki  aturan  diwilayah  masing-masing  yang  biasa  disebut  hukum  adat  atau  peraturan desa  yang  berkaitan  dengan  hukum  positif  yang  mengikat  masyarakat  desa  dan  hukumannya  tidak berupa  sanksi  pidana  melainkan  sanksi  yang  ditentukan  bersama  para  prejuru  adat  dimasing-masing desa.  Pemimpin  sebuah  desa  disebut  sebagai  kepala  desa  yang  merupakan  perpanjangan  tangan pemerintah.
Terkait  dengan  BUMDes,  kajian-kajian  ilmiah  sudah  banyak  dilakukan.  Kedudukan  BUMDes belum  sepeunhnya  diatur  secara  lengkap  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  pemilihan bentuk  badan  hukum  yang  tepat  bagi  pendirian  BUMDes  juga  masih  menjadi  masalah  yang  kompleks ( Dewi,  2014 ).  Implikasi  hukum  dari  konstruksi  hukum  BUMDes  terkait  dengan  Tanggung  Jawab Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga perlu adanya interpretasi hukum dalam menjawab bentuk BUM BUMs beserta tanggung jawabnya dalam aspek kebangkrutan BUMDes dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga ( Rahayu, 2015 ). Badan Usaha Milik  Desa  memiliki  karakteristiknya  sendiri  jika  dibandingkan  dengan  badan  usaha  lainnya.  Badan Usaha  Milik  Desa  selain  menghasilkan  untung  juga  berperan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat ( Sembiring, 2017 ). BUMDes yang mempunyai manajemen yang baik dapat menjamin temapt kunjungan dan penelitian-penelitian ( Ihsan, 2018 ). Kajian BUMDes yang mengungkap bahwa kurangnya sosialisasi  pemimpin  desa  dan  pengawas  BUMDes  itu  sendiri  menjadi  salah  satu  penghambat  dalam mengembangkan  dan  memajukan  BUMDes  kepada  masyarakat  sebagai  wujud  upaya  membantu masyarakat dkk., 2019 ). Kajian-kajian tersebut memang mengkaji sebagai tentang pelaksanaan BUMDes namun tidak di Provinsi Bali.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji pengaturan Badan Usaha Milik Desa Samkriya Werdhi Guna  memiliki  peran  penting dalam  upaya  meningkatkan Pendapatan Asli  Desa Gulingan Mengwi  dan pelaksanaan  BUMDes  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  1  tahun  2015  tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gulingan Mengwi.

## II. METODE PENELITIAN
Pencarian  informasi  secara  empiris  berpatokan  pada  informasi  dari  beberapa  narasumber  dan  peraturan pemerintah  yang  berfokus  pada  analisis  dalam  Informasi  yang  didapat  secara  konseptual  berkaitan dengan  penulisan  ini.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  hukum  kepustakaan yang  mengacu  pada  norma hukum  yang  terdapat dalam  peraturan Perundang-undangan dengan  informasi dari narasumber ( Waluyo, 2002 ).  Penulis  dalam  menyelesaikan  penelitian  dengan  tidak  menyimpang  dari  hukum  positif  dan Penelitian  melalui  permasalahan  yang  dipaparkan  diatas.  Pendekatan  perundangan-undangan  adalah melakukan suatu penelitian dengan berpatokan pada undang-undang sebagai dasar melakukan penelitian ini.  Pendekatan  kasus  dilakukan  guna  melihat,  mencatat  dan  memahami  permasalahan  yang  diangkat dalam  penelitian  ini  dengan  tidak  keluar  dari  zona  hukum  positif.  Penulis  meneliti  kasus  ini menggunakan  metode  empiris dan kualitatif dimana  dalam  pengerjaannya penulis  menlaah  isu  hukum dengan  didasari peraturan -peraturan hukum serta informasi narasumber ( Ahmad, 2008 ). Segala  sesuatu yang  berkaitan  tidak  lepas  dari  patokan  dasar-dasar  hukum yang berlaku di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa merupakan tempat perkumpulan masyarakat dimana setiap warganya hidup dengan peraturan  adat dan  memiliki  kepala  desa  sebagai  pemimpin  mereka  berserta  perangkat  desa  lainnya  yang  ditunjuk kepala desa untuk membentu menjalankan aturan-aturan desa ( Marzuki, 2005 ). Sebagai pemimpin sebuah desa  tugas  kepala  desa  memimpin  dan  membina  masyarakatnya  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  norma yang  membuat  masyarakt  lain  menjadi  resah,  disamping  itu  bersikap  tegas  kepada  masyarakat  tanpa melenceng dari norma yang berlaku dan hukum positif demi menertipkan perilaku  warga  desa.  Sebuah desa  memiliki  lembaga-lembaga  desa  yang merupakan bentuk demokrasi bagi warga atau biasa dikenal sebagai  BPD  dimana  terdapat  berbagai  tingkatan  anggota  organisasi  yang  sudah  ditetapkan  secara musyawarah  mufakat  dan  telah  diketahui  oleh  warga  desa.  Aturan-aturan  desa  dibuat  secara  bersama- sama tanpa ada unsur paksaan atau kemauan satu individu saja. Peraturan  tersebut tidak dibuat semata- mata hanya untuk diketahui melainkan dipatuhi dan diterapkan pada keluarga masing-masing individu.
Peraturan desa yang biasa disebut dengan Perdes merupakan peraturan yang mengikat serta bersifat melindungi rakyat  yang  lemah  dan  sudah  sesuai  dengan  kesepakatan bersama  serta  telah  diketahui  dan disahkan  oleh  pemerintah  pusat  ( Widjaja,  2003 ).  Sebagai  pemimpin  desa  berserta  staf  yang  bersama- sama  mewujudkan  kemakmuran  sebuah  desa  menjadi  sebuah  contoh  dengan  tidak  melanggar  aturan- aturan  yang  telah  dibuat  bersama.  Bila  ada  yang  melanggar  aturan  desa  perangkat  desa  harus  dengan tegas  menindak  individu  yang  melanggar  agar  kedepan  tidak  terjadi  pelanggaran  norma.  Aturan  yang telah dibuat disosialisasikan kepada masyarakat untuk mengingatkan kembali ditambah dengan hukuman bagi individu yang melanggar peraturan desa ( Wasistiono & Tahir, 2006 ).
Pemerintah  membentuk  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  sebagai  wadah  bagi  warga meningkatkan kemakmuran desa. Pembuatan LPM berdasarkan keperluan  masing  -masing  desa  sebagai bentuk  kepedulian  pemerintah  terhadap  desa.  LPM  sendiri  memiliki  fungsi  selain  sebagai  mitra pemerintah  desa  juga  sebagai  pengatur  aturan  yang  diberlakukan  disebuah  desa  serta  demi  memajukan pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan.  Warga  juga  dapat  memberitahukan  atau mengadukan  jika  ada  hal  tertentu  yang  menjadi  beban  pikiran  terkait  aturan  desa  yang  diberlakukan pemerintah desa, serta sebagai tempat mendapatkan informasi apabila ada hal yang belum diketahui  oleh warga.  Organisasi  yang  tidak  kalah  penting  adalah  perkumpulan  ibu-ibu  rumah  tangga  atau  biasa disebut  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK).  Organisasi  yang  terdiri  dari  ibu  -ibu  ini merupakan  wadah  yang  disiapkan  desa  dalam  rangka  meningkatkan  persaudaraan  dan  solidaritas  antar warga khususnya perempuan.
Pemimpin dari PKK biasanya istri dari  kepala desa karena akan sangat mudah untuk berkordinasi langsung  jika  ada  keperlukan  PKK  yang  ingin  direalisasikan  kepada  kepala  desa  misalnya  pengadaan senam  sehat,  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  terpadu.  Bagi  anak  muda  yang  ada  dilingkungan  desa aparat desa menyiapkan wadah komunikasi dan pengembangan diri yang disebut karangtaruna. Berbagai kegiatan  yang  bersifat  membangun  dapat  dilakukan  mulai  dari  perlombaan  tujuh  belas  agustus, penggalian  dana  berupa  bazzar  sampai  giat  bersih-bersih  lingkungan  desa.  Semua  organisasi  tersebut memiliki tujuan sama yaitu sebagai wadah demi mencapai  kemakmuran  dan  keharmonisan  yang  ada dilingkungan  desa  juga dapat sebagai acuan bagi desa lain yang sedang mengembangkan desa mereka.
Dalam  upaya  pemerintah  pusat  membangun  sebuah  desa  pemerintah  membangun  berbagai lembaga yang menunjang aktifitas masyarakat desa salah satunya membantu perekonomian desa dengan membangun badan usaha milik desa atau biasa disebut BUMDes. Lembaga tersebut sebagai wadah bagi masyarakat  belajar  bijak  dalam  pengelolaan  uang.  BUMDes  sendiri  berdisi  berdasarkan  hukum  positif dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Sebagai sebuah wadah yang dapat digunakan masyarakat untuk menabung dan  meminjam uang sebagai modal usaha BUMDes tidak bisa sembarangan untuk memberikan dana kepada masyarakat. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi harus ada dan harus seijin BPD. Pengelolaan BUMDes harus dicantumkan di dalam peraturan desa agar jelas  struktur  kepengurusannya  demi  menghindari  terjadinya  pelanggaran  norma  yang  ada  serta meminimalisir tindak kejahan. Pemerintah juga bersikap disiplin dalam menjalankan suatu lembaga agar terjadi pemasukan yang nanti digunakan untuk pembangunan desa.
Hasil penelitian  pada tanggal 23 Januari 2020 dengan Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa Mengwi  yaitu  Ibu  Ni  Nyoman  Sri  Wahyuni  beliau  menjelaskan bahwa  Pendapatan  Asli  Desa  Mengwi dari tahun 2016, 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, pengelola BUMDes Samkriya Werdhi  Guna  dijalankan  dengan  mengunakan  prinsif  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparan, akuntabel,  dan  berkelanjutan  dengan  mekanisme member-based dan self-help yang  dijalankan  secara professional, dan  mandiri. Adapun enam  prinsip  dalam  mengelola BUMDes tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Kooperatif
Semua komponen yang terlibat di  dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama  yang  baik  demi pengembangan dan  kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar  kegiatan ekonomi di  desa yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  (social  institution)  dan  komersial  (commercial  institution) sehingga  menggunakan  kerjasama  yang  sinergis  antara  pengurus,  pemerintah  desa,  masyarakat  serta instasni  terkait.  Dalam  manjalankan  usahanya  prinsip  kooperatif  harus  selalu  ditekankan  BUMDes Samkriya  Werdhi  Guna.  Dibentuk  berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sesuai  dengan kesepakatan  yang  terbangun  di  masyarakat  desa  mengwi.  Prinsip  Kooperatif  dilaksanakan  pengurus BUMDes  Samkriya  Werdhi  Guna  dalam  melaksanakan  usaha  sesuai  dengan  peraturan  undang-undang serta melaksanakan usaha untuk memilihara kesinambungan usaha.
2. Partisipatif
Semua  komponen  yang  terlibat  di  dalam  BUMDes  Samkriya  Werdhi  Guna  harus  bersedia  secara sukarela  atau  diminta  memberikan  dukungan  dan  kontribusi  yang  dapat  mendorong  kemajuan  usaha BUMDes.  Partisipasi  masyarakat  desa  Mengwi  dalam  pengelolaan  BUMDes  sangat  diharapkan  dan peran  pemerintah  dalam  melakukan  sosialisasi  tentang  arti  penting  berpastisipasi  dalam  BUMDes bagi  peningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Melalui  pemerintah  desa  mengwi,  masyarakat  dimotivasi, didasarkan  dan  dipersiapkan  untuk  membangun  kehidupanya  sendiri.  Prinsip  partisipatif  dilaksanakan pengurus  BUMDes  Samkriya  Werdhi  Guna  dengan  operasionalisasi  kegiatan  yang  berdasarkan  asas kebersamaan dan gotong royong untuk memajukan BUMDes Samkriya Werdhi Guna.
3. Emansipatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan tanpa memandang golongan, suku dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang  latar  belakang  perbedaab  apapun.  Untuk  itu,  masyarakat  desa  perlu  dipersiapkan  terlebih dahulu  agar  dapat  menerima  gagasan  baru  tentang  lembaga  ekonomi  yang  memiliki  dua  fungsi  yakni sosial  dan  komersial.  Dengan  tetap  berpegang  teguh  pada  karakteristik  desa  dan  nilai-nilai  yang hidup  dan  dihormati.  Maka  persiapan  yang  dipandang  paling  tepat  adalah  berpusat  pada  sosialisasi, pendidikan,  dan  pelatihan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap  peningkatan  BUMDes Samkriya  Werdhi Guna dalam melaksanakan usaha sesuai dengan peraturan undang-undang  serta  tanpa adanya pembedaan apapun dalam memberikan pelayanan dan dalam maenjalankan usaha.
4. Transparan
Aktivitas  yang  berpengaruh terhadap  kepetingan  masyarakat  umum  harus dapat  diketahui  oleh  segenap lapisan  masyarakat  dengan  mudah  dan  terbuka.  Transparansi  dalam  pengelolaan  BUMDes  sagat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai- nilai  yang  harus  dikembangankan  adalah  kejujuran  dan  keterbukaan.  Disamping  itu,  supaya  tidak berkembang  sistem  usaha  kapitalistis  di  pedesaan  yang  dapat  mengakibatkan  terganggunya  nilai-nilai bermasyarakat.  Peran  pemerintah  desa  adalah  membangun  relasi  dengan  masyarakat  untuk meweujudkan  pemenuhan  standar  pelayanan  minimal  sebagai  bagian  dari  upaya  pengembangan komunitas  desa  yang  lebih  berdaya  dan  memenuhi  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaaanya.  Prinsip transparansi  dilaksanakan  pengurus  BUMDes  Samkriya  Werdhi  Guna  dengan  menyediakan  informasi yang material dan relevan dengan cara yag mudah diakses dan dipahami oleh anggota dan masyarakat. 5. Akuntabel
Seluruh  kegiatan  usaha  dapat  brtanggung  jawabkan  secara  teknis  maupun  administratif.  Pendirian  dan pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  merupakan  perwujudan  dari  pengelolaan ekonomi  produktif  desa  yang  dilakukan  secara  akuntabel.  Oleh  karena  itu,  perlu  upaya  serius  untuk
menjadikan  pengelola  badan  usaha  tersebut  dapat  berjalan  secara  efektif,  efisien,  professional,  mandiri dan  bertanggungjawab. Akuntabiitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.  Prinsip  akuntabilitas  dilaksanakan  pengurus  BUMDes  Samkriya  Werdhi  Guna mampu  mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
6. Suntainabel
Kegiatan  usaha  harus  dapat  dikembangkan  dan  dilestarikan  oleh  masyarakat  dalam  wadah  BUMDes. BUMDes  didirikan  dengan  tujuan  yang  jelas  yaitu  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  desa.  Tujuan tersebut,  dicapai  diantaranya dengan  memberikan pelayanan  kebutuhan untuk  usaha  produktif  terutama bagi kelompok kurang mampu di pedesaan. Prinsip suntainable indepeden dan tidak ada dominasi usaha dan  diintervensi  oleh  pihak  lain  sehingga  kegiatan  usaha  dapat  dikembangkan  oleh  masyarakat  desa Mengwi Khususnya.
Ibu Ni Nyoman Sri Wahyuni menambahkan dalam upaya untuk mengembangkan usaha BUMDes Samkriya  Werdhi  Guna,  diperlukan  peran  serta  seluruh  lapisan  masyarakat  desa  Mengwi  baik pemerintah  desa,  BPD  dan  masyarakat  desa  Mengwi  agar  terjadi  sinergitas  antara  BUMDes  dengan masyarakat  desa  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  Mengwi  melalui  peningkatkan pendapatan masyarakat desa mengwi dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Mengwi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Samkriya  Werdhi  Guna  memiliki  peran  penting  dalam  upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gulingan Mengwi sehingga bisa menunjang program pembangunan di  desa,  kemudain  BUMDes  Samkriya  juga  berperan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat desa  Gulingan  Mengwi  melalui  penyedian  lapangan  pekerjaan,  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  Desa  Gulingan  Mengwi  dan  menjadi wadah bagi SDM  yang ada  didesa Gulingan Mengwi. Pelaksanaan  BUMDes  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  1  tahun  2015  Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gulingan Mengwi sudah sesuai dengan apa yang  dinamakan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan.  Selain  itu  peran  serta  Pemerintah  Kabupaten Badung  juga  sangat  baik  untuk  mengembangan  BUMDes  terutama  pada  BUMDes  Samkriya  Werdhi Guna Desa Gulingan Mengwi.

## 2. Saran
Pemerintah  Kabupaten  Badung  diharapkan  dapat  memberikan  pelatihan  Kepada  seluruh  SDM  yang akan mengelola BUMDes yang ada di Kabupaten Badung Khususnya Di Desa Gulingan Mengwi dalam hal  pelatihan  kewirausahaan  agar  kedepanya  SDM  tersebut  bisa  menakar  potensi-potensi  yang  biasa dikembangkan  dalam  desa  tersebut  yang  kemudian  menjadi  sarana  untuk  meningaktkan  kesejahteraan masyarakat Desa Gulingan Mengwi.
Pengelola  BUMDes  Samkriya  Werdhi  Guna  diharapkan  bisa  meningkatkan  Kinerja  BUMDes Samkriya  Werdhi  Guna  dalam  hal  menggali  sumber  daya  yang  ada  di  Desa  Gulingan  Mengwi  yang meliki  potensi  untuk  dijadikan  unit  usaha  seperti  Sumber  Daya  Alam,  Sumber  Modal  dan  lain sebagainya, Kemudian BUMDes Sakriya Werdhi Guna kedepanya diharapkan bisa lebih prduktif dalam melibatkan  masyarakat  Desa  Gulingan  Mengwi  dan  menjadikan  wadah  untuk  menyalurkan produkproduk  khas desa Gulingan Mengwi  untuk  nantinya  disalurkan ke  desa  lain  yang  membutuhkan produk  tersebut.  Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan  membuat  perjanjian  kerjasama  antara  BUMDes  dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustaka Setia.
Dewi,  A.  S.  K.  (2014).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sebagai  Upaya  dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Journal of Rural and Development , 5 (1), 1–14.
Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic and Government Studies , 7 (4), 11 . Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Kencana Primada Media. Rahayu,  A.  C.  (2015). Tanggung  Jawab  Pelaksana  Operasional  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bum  Desa) yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga . Universitas Brawijaya .
Sembiring, S. (2017). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
Kertha Patrika , 39 (1), 16–32.
Subaidi, M., Muchsin, S., & Khoiron. (2019). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi di Dusun  Somber  Desa  Robatal  Kecamatan  Robatal  Kabupaten  Sampang). Jurnal  Respon  Publik , 13 (5), 24–31. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktik . Sinar Grafika. Wasistiono, S., & Tahir, M. R. (2006). Prospek Pengembangan Desa . Fokusmedia. Widjaja, H. (2003). Otonomi Desa . PT. Raja Garafindo Pesada.