## STRATEGI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA DALAM PENATAAN PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN MAMASA
Melkias Timbanlangi Rapa 1 , Sjuaib Hannan 2, Andriani 3
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: melkiasrapa@gmail.com
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: sjuaibhannan2019@gmail.com
3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: andrianikenetz@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out how the strategy of the Housing, Settlement  Areas  And  Land  Services  in  Mamasa  Regency  in  slum settlement arrangements in mamasa village. The research method used is a qualitative  method.  Data  was  collected  using  observation,  interview,  and documentation  techniques.  Meanwhile,  data  analysis  used  three components,  namely  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion drawing.  Analyze  using  three  indicators  of  strategy  implementation, namely  programs,  budgets  and  procedures.  The  results  showed  that  the strategy  of  the  Department  of  Housing,  Settlement  Areas  and  Land  of Mamasa Regency in structuring slum settlements in Mamasa Village has been implemented properly, according to planning.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi  Dinas Perumahan,  Kawasan  Permukiman  Dan  Pertanahan  Kabupaten Mamasa  dalam  penataan  permukiman  kumuh  di  kelurahan  mamasa. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Data dikumpulkan  menggunakan    teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Sedangkan  analisis  data  menggunakan  tiga  komponen yakni  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Menganalisis  dengan  menggunakan  tiga  indikator  implementasi strategi  yaitu  program,  anggaran  dan  prosedur.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  strategi  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Mamasa  dalam  penataan
184 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya):
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Mamasa  sudah  dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan perencanaan.
Kata Kunci : Strategi,  Dinas  Perumahan,  Penataan,  Permukiman Kumuh.

## PENDAHULUAN
Kawasan  perumahan  permukiman  diatur  dalam  UU  nomor  1  tahun 2011.  Permukiman  merupakan  bagian  dari  lingkungan  hunian  yang  di dalamnya  terdapat  sarana  parasarana,  yang  bermanfaat  untuk  umum,  dan pempunyai  fungsi  yang  lain  di  wilayah  perkotaan  ataupun  pedesaan. Permukiman  selain  berguna  bagi  kebutuhan  manusia  untuk  hidup,  juga merupakan daerah untuk menetap.
Di  Indonesia,  perkembangan  permukiman  terutama  perumahan  di bagian  wilayah  perkotaan  berpengaruh  bagi  kepadatan  penduduk  yang semakin meningkat, dan pertumbuhan kota dengan pesat ditambah dengan aktivitas  masyarakat  yang  terus  bertambah  (Firdianti,  2010).  Indonesia urutan  ke-4  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  dunia.  Dari  data  pusat statistis yang dilihat dari tahun 2015-2019 sangat meningkat. Ada beberapa faktor  sebab  terjadinya  kepadatan  penduduk  pada  suatu  daerah, Pertumbuhan  secara  alami  yang  diperoleh  dari  selisih  kematian  dan kelahiran,  dan  juga  faktor  urbanisasi  dimana  penduduk  di  desa  yang  pergi ke kota untuk mancari pekerjaan dan menetap (Saputro, 2016).
Luas  Wilayah  Kabupaten  Mamasa  adalah  3.005,88  kilometer  beserta jumlah  penduduk  berdasarkan  rilis  data  dari  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Mamasa  pada  tahun  2018  sebanyak  140.082  juta  jiwa.  Di kabupaten  mamasa  tiap  tahun  penduduk  mengalami  peningkatan,  dengan demikian  rentan  untuk  menghadapi  kepadatan  penduduk.  Dari  masalah tersebut  mengakibatkan  masalah  pada  lingkungan  yaitu  pemukiman kumuh.  Masalah  lain  yang  muncul  di  suatu  daerah  yang  mengalami kepadatan  penduduk  yang  terus  meningkat  yaitu  tingginya  kriminalitas, kemiskinan, kemacetan, kesemrawutan, (Malau, 2013).
Kriteria  untuk  mengetahui  pemukiman  kumuh  tersebut  dapat diketahui  dengan  bentuk  bangunan  yang  tidak  teratur,  bentuk  kualitas rumah  yang  tidak  layak  huni,  jalan,  drainase,  sanitasi,  lingkungan  dan sarana lainnya yang tidak memenuhi syarat
Padahal  setiap  warga  wajib  untuk  mempunyai  rumah  layak  huni. Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  tahun  2016  yang menegaskan  untuk  pembangunan  rumah  pada  masyarkat  yang  tidak berkecukupan  /berpenghasilan  rendah,  dalam  pasal  1  di  jelaskan  bahwa rumah  adalah  tempat  tinggal  yang  layak  untuk  dihuni,  aset  bagi
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 185
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
pemiliknya,  gambaran  harkat  dan  martabat  penghuninya,  sebagai  sarana dalam membina keluarga.
Salah  satu  sarana  yang  tidak  syarat  adalah  saluran  drainase  yang tidak dibersihkan sehingga mudah untuk terjadi genangan air . Jalan keluar yang bisa dilakukan yaitu harus memaksimalkan saluran air sehingga tidak menyebabkan  adanya  genangan  air  yang  dapat  terjadi  saat  hujan  datang (Elfarisa,  2015).  Sehingga  lingkungan  pemukiman  akan  nyaman  untuk ditempati. Dalam undang-undang 1945 pasal 28 menerangkan bahwa semua orang  layak  dalam  bertahan  hidup  sehat  lahir  batin,  bertempat  hidup  dan mempunyai  lingkungan  yang  baik,  sehingga  sangat  penting  dalam mempunyai tempat tinggal sebagai  syarat untuk tempat huni.
Rencana  strtegis  kebupaten  Mamsa  dalam  memberantas  kawasan pemukiman  kumuh  dengan  mempercepat  pemenuhan  perumahan  dan mewujudkan  kawasan  bebas  kumuh  pada  tahun  periode  2016-2021.Hal  itu dilakukan  dengan  penataan  pemukiman  kumuh,  yang  terintegrasi  dengan penanganan  kemiskinan  walaupun  dalam  prioritas  utamanya  Pemerintah melakukan penataan permukiman kumuh. Permukiman kumuh yang terjadi di Kelurahan Mamasa tentunya disebabkan oleh kepadatan penduduk yang terjadi.  Di  tahun  2019  kepadatan  penduduk  di  Kelurahan  Mamasa  sangat meningkat hal inilah yang mendasari terjadinya masalah dengan munculnya pemukiman kumuh, tingkat kepadatan bangunan, dan tidak teratur, saluran drainase  dan  sanitasi  tidak  layak.  Dari  keputusan  bupati  Mamasa  nomor 413.21/38.3/1/2018  yang  menjelaskan  bahwa  Kelurahan  Mamasa  menjadi prioritas  utama  dalam  menjalankan  program  ini  karena  kawasan  ini  yang menempati  daerah  yang  luas    untuk  pemukiman  kumuh,  selain  itu  juga Kelurahan Mamasa terletak di tengah kota dan mempunyai fungsi strategis kota.  Dengan  menimbang  tentang  pengtingnya  menjalankan  program  ini maka  segala  upaya  dan  langkah-lakah  dlakukan  oleh  pemerintah  dalam memberikan  solusi  dalam  hal  ini,  maka  dari  itu    menjadi  diskusi  tentang hasil rincian analisis tentang bagaiman mewujudkan kawasan bebas kumuh di Kelurahan Mamasa, apalagi masalah ini jadi fokus Pemerintah untuk bisa mewujudkan  Permukiman Kota Tanpa Kumuh di Tahun 2020.
Berdasarkan  paparan  latar  belakang  yang  dideskripsikan  tersebut, maka  tujuan  penelitian  yaitu  Memberi  penjelasan  terhadap  strategi  yang digunakan  Dinas Perumahan, Kawasan  Permukiman dan Pertanahan yang ada di Kabupaten Mamasa untuk menata pemukiman kumuh di Kelurahan Mamasa.
186 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  membuat  peneliti  turun langsung  ke  lokasi  untuk  menghasilkan  pengetahuan  sosial  yang  ilmiah bersumber dari kepercayaan yang bersifat ilmiah dan tanpa adanya tafsiran (Emzir, 2010).
Tehnik pengumpulan data dilakukakan secara gabungan yang bersifat induktif  dimana  peneliti  adalah  sebagai  kunci  instrumen,  kemudian  hasil penelitian akan lebih memfokuskan ke makna. (Sugiyono, 2013).
Kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  sering  digunakan  untuk penelitian  berbasis  sosial  masyarakat,  sejarah,  fungsional  organisasi,  serta hubungan  kekeluargaan.  Metode  ini  pastinya  berbeda  dengan  kuantitatif (Ruslan,  2003).  Metode  penelitian  kualitatif  sifatnya  umum  yaitu  tentang kenyataan  sosial  dan  perspektif  partisipan.  Pemahaman  diperolah  ketika turun  langsung  lapangan  untuk  melakukan  analisis  terhadap  masalah penelitian  dan  kemudian  ditarik  beberapa  kesimpulan  tentang  kenyataan yang ada di lokasi penelitian.
Pengumpulan  data  menggunakan  tiga  cara  yaitu  dengan  cara wawancara  mendalam,  observasi  dan  dokumentasi.  Sedangkan  untuk menganalisis data, cara yang digunakan yaitu  reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN
Untuk penelitian ini dipahami bahwa dalam menata permukiman kumuh yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan Pertahanan  di  wilayah  Kabupaten  Mamasa  menerapkan  strategi  tahun  2016- 2021.  Kemudian  untuk  pelaksanaan  menata  pemukiman  kumuh  untuk kelurahan  Mamasa  ada  beberapa  program  sesuai  jabaran  dari  perencanaan stategi.
Dari  hasil  observasi  dan  wawancara,    mendapatkan  hasil  bahwa  untuk menata  permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Mamasa  di  tahun  2019  dimana penjabaran dua program dan strategi, sebagai berikut:
1. Strategi Percepatan Pemenuhan Perumahan Yang Tidak Layak Huni a. Program Pengembangan Perumahan
1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2) Kegiatan  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Rumah  Sederhana Sehat.
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 187
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
2. Strategi Perwujudan Kawasan Bebas Kumuh.
a. Program Pembangunan Saluran Drainase
1) Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase
Kemudian  untuk  penelitian  ini,  penulis  akan  melakukan  pemaparan tentang Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten  Mamasa  dalam  menata  Permukiman  Kumuh  di  Kabupaten Mamasa.  Demi  untuk  memahami  strategi  yang  dilakukan,  maka  penulis mengimplementasikan  penjelasan  Strategi  Dinas  Perumahan,  Kawasan Pemukiman  dan  Pertanahan  di  Kabupaten  Mamasa  sesuai  dengan  teori implementasi yang dijelaskan oleh hunger dan wheelen (2009) dengan 3 tahap yaitu Program Penganggaran dan Prosedur.

## Program
a. Program Pengembangan Perumahan
Program untuk mengembangkan perumahan adalah bentuk jabaran dari rencana  strategis  tahun  2016-2021.  Program  ini  mempunyai  tujuan  sebagai fasilitas  bagi  tempat  tinggal  Masyarakat  di  pemukiman  kumuh  sehingga mereka  mempunyai  tempat  tinggal  yang  lebih  baik.  Kegiatan  ini  untuk mengembangkan  perumahan  dan  merespon  pihak  dinas  perumahan,  kawasan pemukiman  dan  pertanahan  sebagai  penyelenggara  dalam  kegiatan  menata pemukiman  kumuh  di  kabupaten  Mamasa  utamnya  di  kelurahan  Mamasa. Untuk program ini meliputi kegiatan yaitu antara lain:
1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Peningkatan  kualitas  RTLH  adalah  bentuk  dalam  mengembangkan perumahan dengan bertujuan meningkatnya kualitas rumah yang tidak layak untuk  dihuni  dan  masih  adanya  masyarakat  yang  mempunyai  rumah  yang tidak  layak  untuk  dihuni  di  kelurahan  Mamasa.  Hal  ini  karena  ketidak mampuan  masyarakat  untuk  memperbaiki  tempat  tinggal  mereka  masing- masing. Program untuk meningkatkan kualitas RTLH diberikan dalam bentuk material untuk masyarakat yang memiliki syarat untuk mendpatkan bantuan yang ada. Tujuan dari program ini adalah sebagai pembantu dalam keringanan beban masyarakat yang memiliki ekonomi rendah untuk peningkatan kualitas ekonomi yang layak huni.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  rentang  waktu sepanjang  tahun  2019  ada  beberapa  lokasi  yang  mendapat  bantuan peningkatan  kualitas  RTLH  di  Kelurahan  Mamasa  oleh  Dinas  Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Mamasa.
Kemudian dari observasi yang dilakukan dengan mengamati langsung di lapangan  yakni  dalam  hal  ini  kelurahan  Mamasa,  terlihat  padatnya
188 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
perumahan. Jarak antara rumah-rumah sangat sedikit. Dan masyarakat yang tidak  mendapatkan  bantuan  program  RTLH  rumahnya  belum  layak  huni karena sementara menunggu giliran.
Dengan demikian masyarakat yang mendapatkan program RLTH sudah dalam jumlah besar. Di Kelurahan Mamasa beberapa perumahan mulai terlihat tidak  kumuh  lagi  karena  bangunan  yang  sudah  membaik  setelah  diperbaiki, pembangunan  dari  awalnya  kayu  saat  ini  menjadi  batu.  Selanjutnya  atap rumah yang sudah rusak sudah menjadi baik kembali menggunakan atap seng, hal ini membuat kenyamanan di tempat hunian tersebut.
Dinas  perumahan  kawasan  pemukiman  dan  pertanahan  di  kabupaten Mamasa  sudah  memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  yang  berekonomi rendah  dengan  bantuan  dalam  bentuk  material  untuk  pembangunan  rumah. Dan  dalam  pelaksanaannya  memiliki  hambatan  yaitu  sering  terlambat menyuplai  material,  akibatnya  yang  menerima  bantuan  menunggu  karena tidak tepat pada waktunya.
Tehnik  yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  tersebut  seperti wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  disimpulkan  bahwa  untuk meningkatkan  kualitas  RTLH  memberikan  hasil  dan  keinginan  sudah  sesuai dengan  kehendak.  Akan  tetapi  ada  beberapa  hambatan  yang  terjadi  yaitu penghambat  dalam  mengirim  dan  menyuplai  bantuan  material  untuk  yang menerima  biasanya  terjadi  ketika  bahan  tersebut  kosong  sehingga  membuat menunggu  dalam  jangka  waktu  berhari-hari  dan  juga  dihambat  oleh  cuaca yang tidak mengukung mengakibatkan pembangunan tidak tepat waktu.
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Pembangunan  sarana  dan  prasarana  rumah  sederhana  sehat  adalah rangakaian  untuk  program  pengembangan  perumahan.  Dimana  kegiatan  ini memiliki tujuan dalam menunjang alat dan bahan untuk perumahan. Beberapa spesifikasi  kerja  yang  dilaksanakan  untuk  kegiatan  membangun  saran  dan prasarana  seperti  membangun  rabat  beton  di  kelurahan  Mamasa.  Bertujuan supaya  jalanan  pada  lingkup  perumahan  dapat  diakses  dengan  mudah.  Yang meenjadi penunjang mobilitas dan produksivitas dalam berkegiatan.
Pada  tahun  2019  dari  wawancara  yang  dilakukan  ialah  ada  beberapa daerah  yang  dikhususkan  untuk  membangun  sarana  dan  prasarana  dalam bentuk  pembangunan  rabat  beton  di  kelurahan  Mamasa  yang  dilakukan  oleh dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanaham kabuapten Mamasa.
Dan  tahap  berikutnya  dalam  penelitian  ini,  peniliti  juga  melakukan observasi.  Saat  berjalannya  observasi,  peneliti  mengamati  sarana-prasarana misalnya  jalan  yang  dikerjakan  dengan  rabat  beton  sesuai  yang  diungkapkan pada wawancara dari pihak dinas. Dilihat dari kelurahan Mamasa ada beberapa
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 189
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
titik  pembangunan  rabat  beton  yang  hasil  kerjanya  sangat  bagus  dan  sangat rapih.  Maka  dari  itu  akses  jalan  di  lingkungan  kelurahan  Mamasa  jadi  lebih baik dan tertata rapih.
Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa benar ada pembangunan rabat  beton  di  Kelurahan  Mamasa  oleh  pihak  dinas  perumahan  kawasan permukiman dan pertanahan.
Wawancara dan observasi yang dilakukan menghasilkan suatu simpulan bahwa  rabat  beton  yang  dibangun  untuk  menata  pemukiman  kumuh  di kelurahan  Mamasa  yang  di  lakukan  dalam  tahun  2019  memberikan  outcome yang sesuai dengan harapan yang diinginkan.
b. Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong – Gorong
Kegiatan  lain  yang  diprogram  adalah  pembangunan  drainase  atau gorong-gorong  yang  berada  dalam  jajaran  perencanaan  strategi  tahun  2016- 2021.  Tujuan  dari  program  ini  yaitu  membuat  lingkungan  yang  dulunya kumuh menjadi sehat, atau bebas dari kumuh. Program ini merupakan suatu respon dari pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan yang  menyelenggaraakan  dan  menata  pemukiman  kumuh  di  kabupaten Mamasa,  utamanya  di  daerah  kelurahan  Mamasa,  program  yang diselenggarakan ini meliputi beberapa kegiatn yaitu:
1) Pemeliharaan Drainase atau Gorong-gorong Lingkungan
Memelihara sarana yang telah dibangun ini adalah tahapan dari program pembangunan  program  drainase  dan  gorong-gorong  lingkungan.  Bagian  yang menjadi  latar  belakang  terselenggaranya  kegiatan  pemeliaraan  drainase  dan gorong-gorong  lingkungan  adalah  kurang  optimalnya  fungsi  drainase diakibatkan  oleh  ukuran  yang  sebelumnya  sangat  kecil.  Dan  juga  masih banyak genangan air apabila terjadi hujan yang bisa menyebabkan banjir.
Oleh karena itu jika diadakan pemeliharaan drainase dan gorong-gorong lingkungan maka dapat memperkecil terjadinya banjir.
Wawancara  yang  dilakukan  memberikan  hasil  yang  dapat  dikatakan sepanjang  tahun  2019  ada  beberapa  wilayah  yang  drainase/gorong-gorongnya dibangun/dipelihara  yakni  di  kelurahan  Mamasa  yang  dilakukan  oleh  dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten Mamasa.
Kemudian penulis juga melakukan observasi, pada tahap pengamatan ini penulis  menelusuri  wilayah  kelurahan  Mamasa  untuk  meninjau  langsung saluran  drainase  yang  berada  di  samping  jalan.  Dan  hasilnya  bahwa  banyak drainase  yang  sudah  baik  kembali  setelah  dilakukan  perbaikan  dari  dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahn di kabupaten Mamasa.
190 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Dari  Pengamatan  dan  hasil  wawancara  yang  dijelaskan  sebelumnya dapat dikatakan bahwa benar telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan saluran  drainase  dikelurahan  Mamasa  yang  diselenggarakan  oleh  dinas perumahan,  kawasan  permukiman  dan  pertanahan  kabupaten  Mamasa.  Oleh karena  itu  dampak  dari  program  kagiatan  ini  yaitu  wilayah  yang  dulunya kumuh  sekarang  menjadi  bersih  dan  layak  huni,  namun  masyarakat  harus tetap  sadar  untuk  menyempatkan  diri  dan  selalu  merawat  salurann  drainase sendiri, yang mana hal ini menjadi penunjang sarana dan prasarana di lingkup yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.
Wawancara  dan  observasi  yang  telah  dilakukan  ini  bisa  disimpulkan bahwa  program  yang  dilakukan  ini  yakni  memelihara  saluran  drainase  dan gorong-gorong memberikan hasil yang sesuai dengan harapan yang diinginkan dan  juga  secara  langsung  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat Kelurahan Mamasa. Namun untuk tahapan pemeliharaan berlanjut tetap harus menjadi prioritas masyarakat yang bermukim di tempat tersebut agar tercipta lingkungan yang bersih sehat dan layak huni.

## Anggaran
Anggaran  adalah  suatu  unsur  yang  utama  dalam  pelaksanaan  rencana strategi  yang  ditetapkan  dalam  pencapaian  misi  atau  tujuan.  Anggaran merupakan program yang diwujudkan berupa dana atau keuangan. Yang mana disetiap  program  yang  diagendakan  pastinya  memerlukan  anggaran  dalam merealisasikan kegitan yang direncanakan tersebut.
Pada  saat  program  menata  pemukiman  kumuh  telah  selesai  disusun, kemudian  akan  dibahas  keuangannya  sesuai  dengan  kebutuhan  dengan mempertimbangkan  terlaksananya  kegiatan  tersebut.  Perencanaan  suatu anggaran  merupakan  tahapan  berlanjut  untuk  bagian  manajemen  dengan menghitung  estimasi  atau  perkiraan  anggaran  yang  dibutuhkan  dalam pengimplementasian kegiatan untuk program yang akan dijalankan. Anggaran dinilai paling pokok dan utama, karena jika dalam suatu program perencanaan kemudian  perhitungan  perkiraan  biayanya  meleset,  maka  akan  berkibat  fatal bagi pelaksanaan yang sudah dirumuskan tersebut. Oleh karena itu jika dalam suatu  program  kegiatan  tidak  ada  anggaran  atau  anggaran  kecil,    maka kesulitan  juga  untuk  merealisasikan  program  tersebut.  Untuk  menata Permukiman  yang  kumuh  di  Kelurahan  Mamasa,  pihak  penyelenggara pastinya  membutuhkan  anggaran  untuk  menyukseskan  kegiatan  yang  akan dilakukan tersebut, antara lain:
a. Program Pengembangan Perumahan
1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 191
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Anggaran  yang  akan  digunakan  untuk  pengimplementasian  kegiatan untuk  meningkatkan  kualitas  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  menjadi Rumah Layak Huni, bersumber dari APBD Kota, DAK, APBD Provinsi.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  menghasilkan  suatu pendapat  bahwa  sumber  dari  anggaran  untuk  meningkatkan  kualitas  Rumah Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  adalah  dari  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK), Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  (APBD  Kabupaten), dan  APBD  Provinsi  sebanyak  Rp.17.500.000,-  juta  untuk  tiap  unit  rumah dimana Rp.15.000.000,- untuk material dan Rp.2.500.000,- untuk upah tukang. Kemudian untuk pengelolaan anggaran APBD Kabupaten dan DAK dilakukan oleh  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan,  sedangkan dana  dari  APBD  Provinsi  dan  bantuan  dari  Pemerintah  Pusat dipertanggungjawabkan tersendiri oleh Provinsi.
Dari hasil Wawancara dan observasi yang telah dilakukan, memberikan simpulan  bahwa  dalam  merealisasikan  anggaran  tersebut,  sudah  mencapai target. dan juga untuk tingkat kualitas Rumah Tidak Layak Huni sudah sama dengan  output  yang  diinginkan.  Walaupun  dalam  pelaksanaannya  masih terdapat kendala maka harus dilakukan dengan cara bertahap.
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Anggaran dana untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti rabat beton di keluran Mamasa bersumber dari APBD.
Sesuai  wawancara  yang  dilakukan  dengan  berbagai  informan  mengasil- kan pendapat bahwa pembangunan sarana dan prasarana dalam bentuk rabat beton  dengan  sumber  anggarannya  dari  APBD.  Sedangkan  hambatannya senditi antara lain masih terdapat banyak wilayah yang perlu untuk ditindak lanjuti sehingga membutuhkan juga anggaran yang lebih banyak. Oleh karena itu sangat kecil kemungkinan untuk penyelesaiaan program penataan tersebut dalam satu kali Tahun Anggaran atau dalam tahun anggaran yang sama.
b. Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-gorong
1) Pemeliharaan Drainase atau Gorong-gorong lingkungan
Anggaran  yang  digunakan  untuk  program  memelihara  drainase  serta gorong-gorong  yang  ada  di  daerah  kelurahan  Mamasa  bersumber  dari  APBD. Sebagaimana  sesuai  dengan  hasil    wawancara  yang  dilakukan  menghasilkan suatu pendapat bahwa sumber dari anggaran program memelihara drainase dan gorong-gorong  di  lingkup  kelurahan  Mamasa  yang  mana  kegiatan  tersebut anggarannya bersumber dari APBD. Dan untuk penyelenggaraan anggarannya sama dengan yang direncanakan dan tidak lebih dari harga yang di patok atau nilai dari pagu.
192 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## Prosedur

## a. Program Pengembangan Perumahan
1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Standar Operasional Prosedur (SOP)  yang berhubungan dengan tingkat kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah ditentukan. Diawali dengan tahapan survey sampai pada tahapan pengawasan.
Dari  wawancara  yang  dilakukan  diperoleh  informasi  bahwa  untuk meningkatkan  kualitas  RTLH,  Dinas  Perumahan  Kawasan  Pemukiman  dan Penataan  mengawali  dengan  tahapan  perencanaan,  penganggaran,  dan  survei lokasi, agar dapat sesuai dengan keinginan dan tepat sasaran. Adapun prosedur yang  diterapkan  oleh  Dinas  Perumahan  Kawasan  Pemukiman  dan  Penataan untuk meningkatkan kualitas RTLH adalah sebagai berikut:
Bagan Prosedur Peningkatan Kualitas RTLH

## Sumber  :  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan Kabupaten Mamasa
Selanjutnya  untuk  prosedur  melaksanakan  program  RTLH  untuk mengadakan  jasa  dilakukan  dengan  cara  swakeelola.  Sesuai  dengan  aturan presiden nomor 54 tahun 2010 yang membahas tentang pengadaan barang/jasa. Swwakelolah  merupakan  pengadaan  barang/jasa  yang  mana  pelaksanaannya telah  terencana.  Di  awasi  langsung  oleh  K/L/D/I  yang  menjadi  penanggung jawab  anggaran,  instansi  pemerintah  serta  kelompok  masyarakat.  Perincian prosedur untuk program meningkatkan kualitas RTLH merupakan menunjuk pejabat  yang  membuat  komitmen,  tenaga  fasilitator  Lapangan,  koordinator penerima bantuan dan ketua kelompok kerja.
Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan Kabupaten Mamasa melakukan perencanaan kegiatan
Penunjukan  PPK,  Rekruitmen  TFL,  Pembentukan Koordinator Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan Ketua Kelompok Kerja
Survei Lokasi, Pendataan dan Verifikasi yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 193
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Sesuai  dengan  wawancara  yang  dilakukan  tersebut  mengahasilkan pendapat  bahwa  program  meingkatkan  kualitas  RTLH  terdapat  jajaran prosedur terlaksananya penunjukan PPK, TFL, Pokja, dan KPB, sebagaimana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

## Bagan Prosedur Pelaksanaan Penunjukan Pemilihan SDM dalam
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

## Sumber  :  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan Kabupaten Mamasa
a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat  yang  membuat  komitmen  ditentukan  sesuai  dengan  adanya sertifikasi jasa kontruksi  dan  beban  kerja.  PPK  langsung  bertanggung  jawab kepada  Kepala  Dinas.  Dan  untuk  mengadakan  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK)  program  kegiatan  RTLH  memiliki  kebutuhan  anggaran  yakni  honor untuk  PPK  serta  jumlah  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  honoranium pengadaan barang jasa.

## b) Rekruitmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan yang diselenggarakan langsung oleh Dinas dengan melakukan pemasangan pengumuman di LPSE serta papan pengumuman  di  dinas  tersebut.  Jika  lamaran  dan  kelengkapan  berkas-berkas sudah diterima dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penjaringan, tes  tertulis  dan  wawancara  dilakukan  untuk  menyeleksi  anggota  tersebut. Tahun 2019 Kelurahan Mamasa mempunyai dua TFL. Satu TFL bertanggung jawab 16 (enam belas) penerima dana DAK.  Satu lainnya bertanggung jawab pada  50  (lima  puluh)  penerima  yang  bersumber  dari  APBD  Kabupaten Mamasa.  Dan  untuk  TFL  memiliki  kebutuhan  anggaran  sesuai  dengan  honor pengadaan barang dan jasa.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

## Pejabat Pembuat Komitmen
Rekruitmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Pemilihan Ketua Pokja dan Koordinator Penerima Bantuan
194 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## c) Pemilihan  Kelompok  Kerja  (Pokja)  dan  Koordinator  Penerima Bantuan (KPB)
Memilih  ketua  kelompok  kerja  serta  koordinator  penerima  bantuan (KPB)  yang  dilaksanakan  jika  pengsosialisasian  terhadap  masyarakat  yang menerima  bantuan,  maka  dari  kegiatan  tersebut  dapat  menghasilkan  ketua kelompok  kerja.  Sama  halnya  dengan  koordinator  penerima  bantuan  yang memiliki fungsi untuk mengkoordinir pada saat dilakukan penyaluran material.
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Prosedur  untuk  mengimplementasikan  pembangunan  sarana  dan prasarana  dalam  bentuk  pembangunan  rabat  beton  dengan  mengaju  pada Standar  Operasional  Prosedur  yang  ada.  Untuk  melaksanaan  pembangunan rabat  beton  tersebut  diadakan  melalui  tahap  pelelangan  oleh  karena anggarannya diatas Rp 200 juta.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.    Berdasarkan  aturan  tersebut,  dalam pembangunan  yang  anggarannya  diatas  200  juta,  maka  dilakukan  lelang  dan jika  anggarannya  dibawah  200  juta,  pengerjaannya  dapat  dilakukan penunjukan langsung.
Sesuai  dengan  wawancara  yang  dilakukan  diketahui  bahwa  Dinas Perumahan  Kawasan  Pemukiman  dan  Pertanahan  telah  melakukan pembangunan sarana dan prasarana dalam bentuk rabat beton didasarkan atau berpacu pada SOP.
Untuk  kegiatan  ini  diawali  dengan  tahapan  awal  yaitu  merencanakan, penganggaran,  survey  lokasi,  penyiapan  masterplan  dan  DED  lalu  kemudian dilakukan  lelang  pada  mitra  kerja.  Oleh  karena  itu  untuk  melaksanakannya kiranya dapat sesuai dengan harapan dan juga tepat sasaran. Adapun prosedur yang dipunyai oleh dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan untuk membangun  sarana  dan  prasarana  dalam  bentuk  rabat  beton  adalah  sebagai berikut:
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 195 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## Bagan Prosedur Pemeliharaan Saluran Drainase atau Gorong-Gorong
b. Program Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-gorong
1) Pemeliharaan Drainase atau Gorong-gorong lingkungan
Untuk  prosedur  dalam  melaksanakan  dan  memelihara  saluran drainase/gorong-gorong  dengan  berpacu  pada  SOP.  Untuk  melaksanakan program tersebut pada kelurahan Mamasa dimana mitra kerja ditunjuk karena anggarannya  dikeluarkan  dengan  jumlah  200  juta  berbeda  halnya  dengan kegiatan pavingisasi yang dilakukan sebelumnya.
Wawancara  yang  dilakukan  menghasilkan  pendapat  bahwa  Dinas Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Mamasa, untuk pelaksanaan program pemeliharaan saluran drainase sesuai dengan SOP yang  telah  ditetapkan.  Program  ini  diawali  dengan  perencanaan,  anggaran, survei  lokasi  menyiapkan  masterplan  dan  DED  kemudian  menunjuk  untuk mitra  kerja.  Oleh  karena  itu  pada  penyelenggaraannya  kiranya  dapat  sesuai keinginan  dan  tentunya  harus  tepat  sasaran.  Adapun  prosedur  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan Kabupaten  Mamasa  untuk  memelihara  saluran  drainase/gorong-gorong lingkunagan adalah sebagai berikut :
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa melakukan perencanaan kegiatan
Survei Lokasi, Pendataan dan Verifikasi
Penyiapan Masterplan dan DED (Detail Engineering Design)
Melakukan Penunjukan untuk Mitra Kerja
Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian
196 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## Bagan Prosedur Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Selanjutnya  untuk  penyelenggaraan  prosedur  program  memelihara drainase / gorong-gorong di kelurahan Mamasa, dengan anggaran yang kurang dari  200  juta,  maka  diadakan  penunjukan  langsung  untuk  pengadaan  mitra kerja.
Penelitian yang dilakukan menghasilkan pendapat bahwa untuk program pemeliharaan  saluran  drainase/gorong-gorong  di  Kelurahan  Mamasa  dengan menunjuk  dan  mengadakan  langsung  mitra  kerja  oleh  karena  anggaran  yang dipergunakan  dibawah  200  juta.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden nomor  16  Tahun  2018  tentang  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah.  Dalam penunjukan  mitra  kerja  ini,  harus  mempertimbangkan  kemampuan  dan kepahaman  mantra  kerja  dengan  pekerjaan  yang  akan  dikerjakan  sehingga target  pekerjaan  dapat  tercapai.  Sebelum  terjadinya  penunjukan  dan pengadaan  langsung,  ada  juga  pejabat  yang  membuat  komitmen  sebagai penanggungjawab  administrasi,  finansial  dan  teknis  untuk  pengadaan  barang dan  jasa.  Dimana  PPK  ditunjuk  langsung  oleh  Kepala  Dinas  sesuai  dengan sertifikasi dan beban kerja yang dipunyai.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  secara  garis  besar  penataan  permukiman  kumuh  di Kelurahan  Mamasa  pada  tahun  2019  sudah  terimplementasi  dengan  baik, sesuai  yang  diharapkan  atau  direncanakan.  Strategi  dalam  penataan permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Mamasa  berdasar  pada  Rencana  Strategi (Renstra)  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa melakukan perencanaan kegiatan
Survei Lokasi, Pendataan dan Verifikasi
Penyiapan Masterplan dan DED (Detail Engineering Design)
Melakukan Penunjukan untuk Mitra Kerja
Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 197
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Kabupaten  Mamasa  Tahun  2016-2021.  Adapun  strategi  tersebut  adalah; percepatan  pemenuhan  perumahan  yang  tidak  layak  huni,  dan  perwujudan kawasan bebas kumuh.

## SARAN
Terkait  program,  dalam  pelaksanaan  kegiatan  peningkatan  kualitas perumahan  yang  tidak  layak  huni  kiranya  dapat  dilakukan  koordinasi  dengan pihak lapangan, baik itu Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pemasok bahan material  (suplier)  agar  memperhatikan  kualitas  material  yang  disuplai  sebagai factor  utama  penentu  kualitas  bangunan,  dan  juga    agar  pengiriman  material tidak  tersendat.  Dan  kepada  masyarakat,  agar  senantiasa  membangun  sinergi dengan Pemerintah untuk bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga  apa  yang  diharapkan  dalam  pembangunan  dapat  terealisasi  dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,S., 2010, “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek”, Jakarta, Rineka Cipta;
Elfarisa,  Novira,  2015,  Analisis  Kapasitas  Saluran  Drainase  Jalan  Pagarsih Kota Bandung, Skrispsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia;
Malau,  Waston,  2016,  Dampak  Urbanisasi  Terhadap  Pemukiman  Kumuh (Slum  Area)  di  Daerah  Perkotaan,  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-ilmu  Sosial Vol.V No.II Desember 2013 : 39-47;
Mardhanie,  Afif  Bizrie,  2013,  Penelitian  Pemetaan  Kawasan  Kumuh Permukiman  Kecamatan  Tanjung  Selor  -  Kabupaten  Bulungan,  Jurnal Inersia Vol.V No.I, Maret 2013 : 1-8;
Misankovaa, Maria & Kocisova, Katarina., 2014, “Strategic implementation as a part of strategic management”, Jurnal Procedia – Social and Behavioral Sciences 110, 1-8;
Pearce  II,  John  A.  &  Robinson  Jr.  Richard  B.,  2014,  “Manajemen  Strategis: Strategic Management-Formulasi, Implementasi dan Pengendalian Edisi 12”, Jakarta, Salemba Empat;
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  02/Prt/M/2016  Tentang  Peningkatan  Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  13.1/PRT/M/2015  tentang  Rencana  Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
198 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Saputro,  Nugroho  Dwi,  2016,  Implementasi  Kebijakan  Program  Penataan Kawasan  Permukiman  Kumuh  Di  Bantaran  Sungai  Kali  Pepe  (Studi Kasus  di  Kelurahan  Setabelan  dan  Kelurahan  Keprabon  Kecamatan Banjarsari  Kota  Surakarta),  Tesis,  Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada;
Sugiyono,  2012,  “Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D”, Bandung, Alfabeta;
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah;
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  Dan Kawasan Permukiman.