## URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Oleh: Atika Ismail ismail_atika@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Susiana Kifli
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Naskah Diterima : 19 April 2022 Naskah Diterbitkan
: 29 Juni 2022

## Abstrak
Beberapa  isu-isu  krusial  yang  menjadi  entry  point  dalam  kerangka  perubahan hukum  perdata  di  Indonesia  adalah  perkembangan  asas  kebebasan  berkontrak, permasalahan yang  timbul  dari  perkembangan praktik  bisnis,  antara  lain  seperti tindakan prakontrak, tidak terdapat pembedaan yang tegas mengenai pengaturan pembentukan dan keabsahan kontrak, pengaturan secara rinci dan jelas terhadap perjanjian  di  bidang-bidang  tertentu  yang  mengalami  perkembangan  secara khusus  dalam  praktiknya,  perkembangan  teknologi  informasi,  pengetahuan, pergaulan  internasional,  kesehatan,  pangan,  dan  bidang-bidang  lainnya, persyaratan hal tertentu (causa) dalam KUHPer menjadi semakin kurang penting artinya sebagai syarat umum kebatalan sebuah kontrak. Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  historis ( historical  approach ),  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Dengan adanya asas-asas hukum  acara  perdata  nasional  tersebut,  maka  setiap  adanya  perubahan  hukum harus  berorientasi  kepada  asas-asas  hukum  tersebut  sehingga  mampu menciptakan  hukum  yang  mengayomi  tanpa  adanya  diskriminasi  dan  juga melindungi  masyarakat  dari  kewenang-wenangan  kekuasaan,  hukum  yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat.
Kata Kunci : Pembaharuan Hukum, Hukum Perdata, Perlindungan Hukum

## Abstract
Some of the crucial issues that become entry points in the framework of changes to  civil  law  in  Indonesia  are  the  development  of  the  principle  of  freedom  of contract,  problems  arising  from  the  development  of  business  practices,  such  as pre-contract actions, there is no clear distinction regarding arrangements for the formation  and  validity  of  contracts,  detailed  and  clear  agreements  in  certain fields  that  have  developed  specifically  in  practice,  the  development  of information  technology,  knowledge,  international  relations,  health,  food,  and other fields, the requirements for certain matters (causa) in the Criminal Code are
becoming increasingly less important as a general condition for the cancellation of  a  contract.  The  research  method  used  is  a  normative  legal  research  method using a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of this study indicate that legal reform With the principles of the national civil procedure law, any legal changes must be oriented to these legal principles so as to be able to create laws that protect without discrimination and also protect the  public  from  the  arbitrariness  of  power,  law  that  has  a  dimension  of  justice and is also a law that is responsive to various phenomena of change and conflicts that exist in the reality of people's lives.
Keywords: Legal Reform, Civil Law, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Hukum  perdata  adalah  hukum  yang  mengatur  hubungan  antar  perseorangan yang memilki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu ( individual  interest ).  Secara  yuridis  formal,  KUHPerdata  terdiri  dari  4  (empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang ( van Perrsonen ) mulai Pasal 1 sampai dengan  498,  buku  II  mengatur  tentang  benda  ( van  Zaken )  mulai  Pasal  499  s/d 1232,  buku  III  mengatur  tentang  perikatan  ( van  Verbintenissen )  mulai  Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa ( van Bewijs en Verjaring ) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu  hukum,  sistematika  hukum  perdata  terbagi  atas  hukum  perorangan ( personenrecht ),  bagian  kedua  tentang  hukum  keluarga  ( Familierecht ),  bagian ketiga  tentang  hukum  harta  kekayaan  ( Vermogenrecht ),  dan  bagian  keempat tentang hukum warirs ( Erfrecht ). 1
Ditinjau  dari  segi  keadaan  pluralisme,  hukum  perdata  di  Indonesia  belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional. Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum  perdata  Eropa  yang  diatur  dalam  Kitab  Undangundang  Hukum  Perdata, sistem  hukum  perdata  adat  dan  sistem  hukum  perdata  islam. 2 Secara  formil,
1 Tan Kamelo, Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga , Medan:USU Press,2011,hlm.11.
2 Muhammad  Noor,  “Unifikasi  Hukum  Perdata  Dalam  Pluralitas  Sistem  Hukum  Indonesia”,  dalam Jurnal Mazahib:Vol. XIII, No. 2, Desember 2014, Samarinda, 2014. hlm. 115.
badan  peradilan  sampai  dengan  saat  ini  masih  merefleksikan  putusan-putusan yang  dibuat  dengan  mengacu  pada  corak  pluralistik  dari  ketiga  sistem  hukum perdata  tersebut.  Hal  ini  menunjukan  jika  sistem  hukum  yang  dibangun  masih bertahan  dan  berlaku  hingga  saat  ini.  Kondisi  objektif  saat  ini  menunjukan sebagian  besar  umat  Islam  yang  hidup  di  Indonesia  saat  ini  harus  mengalami pluralisme  hukum  dalam  banyak  hal  (walaupun  beberapa  mungkin  tidak menemukan  pluralisme  hukum  karena  hukum  negara  mereka  memberlakukan hukum  Islam).  Namun,  seperti  yang  Hallaq  amati,  umat  Islam  yang mengalami pluralisme  hukum  mungkin  memiliki  dua  persepsi  yang  berbeda  tentang kedaulatan hukum, yang satu berasal dari sentralisme hukum negara-bangsa dan yang  lain  dari  paksaan  hukum  agama  internal. 3 Akibatnya,  ketika  menghadapi berbagai  masalah  hukum  dalam  kehidupan  sosial,  mereka  mungkin  sering bertanya-tanya  apakah  legalitas  negara  lebih  rendah  dari  validitas  agama  atau sebaliknya.
Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan  politik  liberal  di  Belanda  yang  mencoba  berupaya  melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan de bewiste rechtspolitiek Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata  Eropa  di  Indonesia.  Kodifikasi  mengenai  Hukum  Perdata  disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12  yang  dinyatakan  berlaku  sejak  tanggal  1  Oktober  1838,  dan  melalui pengumuman  Gubernur  jendral  Hindia  Belanda  tanggal  3  Desember  1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia. 4
Seiring  dengan  dinamikanya  kodifikasi  dan  dan  unifikasi  hukum  perdata  yang berlaku nasional menghadapi berbagai macam kendala sebagai konsekuensi dari kontur  corak  berhukum  pluralis  yang  terus  tumbuh  dan  hidup  secara  faktual  di tengah  masyarakat  Indonesia.  Terhadap  fenomena  tersebut,  diskursus  mengenai
3 Hallaq,  W.  B.,“Juristic  Authority  vs.  State  Power:  The  Legal  Crises  of  Modern  Islam”,  dalam Journal of Law and Religion, 19 Edition, 2004. hlm.101–16.
4 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2014,hlm.5.
pembaharuan hukum perdata (civil law) yang merefleksikan nilai-nilai keislaman di  Indonesia  menemukan  momentum  sekaligus  sebuah  keniscayaan  sebagai ikhtiar menghadirkan solusi pembaharuan hukum melalui internalisasi nilai-nilai Islam kedalam sistem hukum perdata di Indonesia. Pendekatan melalui nilai-nilai keislaman  mengandung  postulat-postulat  transendental  yang  berdimensi  sosio- aksiologis  sehingga  bersifat  universal  untuk  menjadi  pijakan  nilai  dalam pembentukan norma-norma hukum Perdata di Indonesia.
Eksistensi  hukum  acara  perdata  sebagai  hukum  formil,  mempunyai  kedudukan penting  dan  strategis  dalam  upaya  menegakkan  hukum  perdata  (materiil)  di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata(materiil) di  dalam  praktek  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  hukum  perdata  eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu  sama  lain  yang  tidak  dapat  dipisahkan. 5 Meskipun  demikian,  peraturan hukum  acara  perdata  yang  ada  sekarang  ini  cukup  memprihatinkan,  karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah hindia belanda yaitu HIR 6 dan RBG 7 . 8
Menurut  Sogar  Simamora  urgensi  pembahasan  mengenai  pembaharuan  hukum perdata dalam  ruang  lingkup hukum  perikatan didasari  oleh  buku  tiga  di dalam KUHPer sebagai satu-satunya buku dalam ketentuan tersebut yang belum diatur secara  khusus  dalam  hukum  nasional.  Selain  itu,  dalam  ketentuan  mengenai perikatan  saat  ini  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  hukum  di Indonesia.10  Menurutnya  Undang-Undang  Perikatan  nantinya  sebisa  mungkin
5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia ,, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm.5.
6 HIR  adalah  singkatan  dari  Herzien  Inlandsch  Reglement  yang  sering  diterjemahkan  menjadi Reglemen  Indonesia  Yang  Diperbaharui,  yaitu  hukum  acara  dalam  persidangan  perkara  perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura
7 RBG  adalah  singkatan  dari  Rechtreglement  voor  de  Buitengewesten  yang  sering  diterjemahkan Reglemen  Hukum  Daerah  Seberang  (di  luar  jawa  Madura),  yaitu  hukum  acara  yang  berlaku  di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura
8 M.  Solly  Lubis,  Pengembangan  Hukum  Tertulis  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia,  dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta, hlm 138.
akan mengatur secara komprehensif dengan mengakomodir prinsip-prinsip yang berkembang, baik itu yang ada di domestik, baik itu adat, Islam maupun itu yang ada  di  yurisprudensi  termasuk  prinsip-prinsip  hukum  kontrak  dagang internasional yang berkembang di dunia perdagangan internasional.
Beberapa  asas  yang  terkandung  dalam  KUHPerdata  yang  sangat  penting  dalam setiap  perikatan  yaitu  Asas  kebebasan  berkontrak,  Asas  Konsesualisme,  Asas Kepercayaan,  Asas  Kekuatan  Mengikat,  Asas  Persamaan  hukum,  Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan. 9 Terdapat beberapa  peraturan-peraturan  yang  berlaku  dan  diatur  diluar  KUHPerdata, contoh  nya  dalam  bidang  pertanahan  yaitu  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  yang  dikenal  dengan  nama  Undang-undang Pokok  Agraria  (UUPA,  Hukum  Perkawinan  yang  dikenal  dengan  UU  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 10 ,,Hukum Hak Tanggungan. 11
Keberadaan  Hukum  acara  perdata  yang  merupakan  warisan  pemerintah  Hindia Belanda  belum  mampu  menjawab  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  yang sangat  dinamis.  Upaya  untuk menjawab  kebutuhan  masyarakat  atas  keberadaan hukum  acara  perdata  telah  dilakukan  melalui  pengaturan  yang  tersebar  di beberapa undang-undang antara lain seperti Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkmah  Agung  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  No.5  Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009. Pengaturan yang tersebar dibanyak tempat ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaanya, apalagi pengaturan mengenai hukum acara ini tidak diatur secara rinci sehingga memerlukan peraturan pelaksana. Sayangnya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk mengatur hal-hal teknis yang diamanatkan oleh undang- undang  sehingga  berdampak  pada  kesulitan  dalam  praktik  pengadilan.  Untuk
9 Mariam  Darus  Badrulzaman,  Kompilasi  Hukum  Perikatan,  Bandung:  Penerbit  CitraAditya  Bakti, 2001, hlm. 83-91
10 C.S.T.  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta:  Balai  Pustaka,  1984, hlm 222.
11 Sutan  Remy  Syahdeini,  Hak  tanggungan,  Asas-Asas,  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Dan  Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan, (Bandung: Penerbit alumni, 1999), hlm 212
mengatasi  hal  tersebut  maka  Mahkamah  Agung  kemudian  sesuai  dengan kewenangannya membuat Peraturan Mahkmah Agung (PERMA).
Keberadaan Perma tersebut untuk menjawab proses peradilan perdata yang tidak dapat  dikatakan  efektif,  cepat,  dan  terjangkau.  Tidak  seperti  peradilan  pidana yang  mengenal  acara  pemeriksaan  singkat  dan  acara  pemeriksaan  cepat  untuk jenis  perkara  tertentu,  peradilan  perdata  yang  mengacu  pada Het  Herziene Indonesische  Reglement (HIR)  dan Reglement  Buitengewesten (RBg)  tidak memiliki  mekanisme  yang  dianggap  mudah  untuk  penyelesaian  sengketa  yang sederhana.  Kondisi  tersebut  berdampak  pada  minimnya  jumlah  perkara  perdata yang masuk.Dari sejumlah 3.466.006 perkara yang masuk di pengadilan tingkat pertama,  hanya  terdapat  39.279  gugatan  yang  diajukan  atau  sekitar  1.13%  dari keseluruhan  perkara  yang  ditangani  oleh  pengadilan  tingkat  pertama  (Laporan Tahunan MA, 2015). Jika dibandingkan dengan jumlah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM)  sebanyak  57,9  yang  berpotensi  memiliki  sengketa,  rasio jumlah  perkara  0,067%  sangatlah  kecil.  Kondisi  tersebut  dijawab  MA  dengan membentuk  mekanisme  gugatan  sederhana  yang  diatur  dalam  sebuah  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
Adapun  ruang  lingkup  pembaharuan  hukum  acara  perdata  yang  harus diperhatikan  setidak-tidaknya  meliputi  tiga  hal  yang  bersifat  mendasar,  yaitu pembaharuan  muatan  filosofis,  yuridis  (normatif),  dan  sosiologis.  Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asasasas  hukum  acara  perdata,  pembaharuan  muatan  yuridis  (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif  yang  berlaku  sekarang  ini,  sedangkan  pembaharuan  muatan  sosiologis dimaksudkan  agar  lahirnya  suatu  peraturan  perundang-undangan  baru  tidak mendapat  tantangan  dari  masyarakat. 12 Pembaharuan  Hukum  acara  perdata memerlukan  adanya  rumusan-rumusan  asas  hukum  acara  perdata  yang  sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.
12 Bambang  Sutiyoso,  Ruang  Lingkup  dan  Aspek-asoek  Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata  di Indonesia, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol.9 No.20,hlm.12.
Dengan  adanya  asas-asas  hukum  acara  perdata  nasional  tersebut,  maka  setiap adanya  perubahan  hukum  harus  berorientasi  kepada  asas-asas  hukum  tersebut sehingga  mampu  menciptakan  hukum  yang  mengayomi  tanpa  adanya diskriminasi  dan  juga  melindungi  masyarakat  dari  kewenang-wenangan kekuasaan,  hukum  yang  berdimensi  keadilan  dan  juga  hukum  yang  responsif terhadap  berbagai  fenomena  perubahan  serta  konflik-konflik  yang  ada  dalam realita  kehidupan  masyarakat. 13 Di  sisi  lain,  masyarakat  pencari  keadilan  sering menemukan  proses  peradilan  yang  panjang  dan  berbelit-belit.  Prosedur  yang panjang  dalam  acara  pemeriksaan  perkara  perdata  ini  tidak  mencerminkan  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Selain  itu  penyelesaian  yang  dihasilkan memposisikan  adanya  pihak  yang  menang  dan  kalah  saling  berhadapan, meskipun  dituangkan  dalam  bentuk  putusan  hakim  yang  memiliki  kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. 14

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  studi  literatur. Beberapa  Investigasi  bahan  hukum  dianalisis  dengan  menggunakan  metode interpretasi dan analisis konten. 15
13 Artidjo Alkostar, Reformasi Hukum Pidana Politik,”Jurnal Hukum No.11 Volume 6 Tahun 1999, hlm.34.
14 Lihat  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Lembaran Negara  Tahun  2009  Nomor  157  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  5076  dan  lihat  pasal  1 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  gugatan sederhana. Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1172.
15 Amirudin  &  Zainal  Asikin,  2000,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Rajawali Pers,hlm.33.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Upaya Unifikasi Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional
Hukum  dalam  pembangunan  mempunyai  4  fungsi  yaitu  hukum  sebagai pemeliharaan  ketertiban  dan  keamanan,  sebagaimana  Sunaryati  Hartono mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal: An Introduction to the Philosophy of Law, yang menyatakan: “The first and simplest idea is that law exists in order to keep the peace in a given society, to keep the peace at all events and at any price. This is the conception of what may  be  called  the  stage  of  primitive  law. Hukum  juga  sebagai  sarana pembangunan,  hukum  sebagai  sarana  penegak  keadilan  dan  hukum  sebagai sarana  pendidikan  masyarakat.  Hukum,  institusi  hukum  dan  sarjana  hukum, memainkan  peranan  yang  sangat  penting  untuk  membawa  perubahan  kepada sistem norma-norma dan nilai-nilai baru dalam tiap tahap pembangunan. Agenda pemerintah  saat  ini  adalah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  dapat memulihkan kondisi perekonomian secara bertahap dan berkesinambungan serta keluar dari keadaan yang sangat tidak menentu seperti saat sekarang ini. Hukum muncul  karena  manusia  hidup  bermasyarakat.  Hukum  mengatur  hak  dan kewajiban  dalam  hidup  bermasyarakat  dan  juga  mengatur  bagaimana  cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur  hak  dan  kewajiban  dalam  hidup  bermasyarakat  disebut  “hukum perdata  material”,  sedangkan  hukum  perdata  yang  mengatur  bagaimana  cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut “hukum perdata formal”. Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata. 16
Latar-belakang upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia karena  hukum  perdata  Indonesia  merupakan  produk  warisan  kolonial  sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan sudah seharusnya diganti dengan produk hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat
16 Soetandyo Wignjosoebroto, Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru, Forum Keadilan No. 08 (18 Juni 2006), hlm. 46-47.
Indonesia.  Sehingga  hukum  perdata  yang  berlaku  saat  ini  tidak  sesuai  lagi dengan  dinamika  perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  mengalami perkembangan  yang  sangat  cepat  dan  banyak  aturan-aturan  hukum  perdata  itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. 17 Jadi hukum perdata dalam BW semestinya  hanya  merupakan  hukum  transisi  atau  hukum  peralihan  saja  untuk menuju kepada Hukum Nasional Indonesia, agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Pluralitas  hukum  perdata  berlaku  di dalam  kehidupan  masyarakat  sebagai  living  law  berdasarkan  paham partikularisme  pada  masa  pemerintahan  kolonial  Hindia  Belanda  semestinya harus  disesuaikan  dengan  suasana  kemerdekaan.  Cita-cita  nasional  untuk menyatukan  Indonesia  sebagai  satu  kesatuan  politik  dan  pemerintahan  ada kecenderung  untuk  mengabaikan  hukum  rakyat  yang  masih  plural  dan  bersifat lokal  untuk  diganti  dengan  hukum  nasional  yang  dalam  bentuk  unifikasi  dan terkodifikasi.  Kebijakan  hukum  nasional  ditantang  untuk  merealisasi  cita-cita nasional  sebagai  kekuatan  pembaharuan,  sehingga  mendorang  terjadinya perubahan  dari  wujud  masyarakat-masyarakat  lokal  yang  berciri  agraris  ke kehidupan  baru  yang  bercirikan  urban  dan  industrial  dalam  format  skala nasional. 18
Dalam  alam  kemerdekaan  sebagai  bangsa  yang  telah  merdeka  tidak  dapat mentolerir hidup di bawah sistem hukum yang sebagian besar masih merupakan peninggalan  dari  masa  kolonial  dan  tidak  pula  sesuai  lagi  dengan  pertumbuhan dan  perkembangan  masyarakat  saat  ini.  Akan  tetapi  dalam  perkembangannya saat  ini,  keadaan  hukum  dalam  lapangan  hukum  keperdataan  masih menunjukkan keragaman karena masih ada beberapa sistem hukum yang masih hidup,  berkembang  dan  berdampingan  dengan  beberapa  sistem  hukum  lainnya dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Dalam  rangka  pembangunan  hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain
17 Soetandyo Wignjosoebroto dalam Donny Donardono, Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Ford Foundation & HuMa, 2007, hlm. 94
18 Soetandyo  Wignjosoebroto,  Hukum  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya,  ELSAM  & HUMA, Jakarta, 2002,hlm. 306-307
dalam  bentuk  kodifikasi  dan  unifikasi  bidang-bidang  hukum  tertentu.  Dalam penyusunan  perundang-undangan  baru  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  dapat mendukung  pembangunan  di  berbagai  bidang  sesuai  dengan  tuntutan pembangunan,  serta  tingkat  kesadaran  hukum  dan  dinamika  yang  berkembang dalam  masyarakat.  Pemberlakuan  hukum  perdata  Indonesia  dalam  bentuk perundangundangan  yang  berlaku  secara  nasional  bagi  seluruh  penduduk Indonesia  merupakan  keharusan  karena  untuk  mengurangi  atau  meniadakan konflik-konflik  dalam  bidang  hukum  perdata  selama  ini  terjadi  dalam masyarakat  Indonesia.  Padahal  aturan-aturan  hukum  perdata  itu  sangat fundamental  dalam  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  setiap  subjek hukum  yang  dalam  hal  ini  adalah  setiap  orang  atau  manusia  yang  berdiam  di wilayah Indonesia.
Tatanan  sistem  hukum  perdata  Indonesia  saat  ini  masih  pluralitas,  sebab  masih berlaku beberapa peraturan dan perundangan warisan kolonial di samping hukum perdata Islam dan hukum perdata adat, yang kemudian disepakati menjadi bahan baku penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru, sehingga upaya kearah tersebut sangat urgent dilaksanakan. Walaupun masih dijumpai beberapa kendala berhubung relatif tinggi kadar kepekaan  emosional terhadap subjek dan objek yang akan diatur. 19
Dalam  penyusunan  unifikasi  hukum  nasional  di  bidang  hukum  perdata  akan mengalami  kesulitan  dari  pada  unifikasi  bidang-bidang  hukum  lainnya,  hal  ini disebabkan  realitas  suasana  pluralisme  masih  sangat  kental  dan  meresap  dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi pluralisme hukum perdata tersebut tentunya tidak menghalangi dalam penyusunan hukum perdata nasional kedepan. Dalam upaya pembinaan hukum nasional adalah untuk menemukan dasar, sifat, bentuk  dan  asas-asas  hukum  nasional.  Unifikasi  hukum  merupakan  sifat  dari hukum nasional yang ingin diwujudkan, sedangkan kodifikasi berkaitan dengan bentuk  dari  hukum  nasional  tersebut.  Hal  ini  berarti  kodifikasi  hukum  nasional
19 Rachmadi Usman,2004,Perkembangan Hukum Perdata, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 252-
253
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
bukanlah sekaligus unifikasi hukum nasional di dalamnya. Karena ada beberapa sistem  hukum  yang  mempunyai  struktur  sosialnya  sendiri  yang  tentunya menggambarkan  corak  masyarakat  yang  bersangkutan,  keragaman  struktur masyarakat  yang  bersangkutan  yang  terlihat  dalam  region,  religius  dan  custom yang  majemuk,  sehingga  usaha  unifikasi  tidak  mudah  untuk  dilaksanakan. Begitu  juga  dalam  usaha  kodifikasi  hukum  yang  berusaha  menghimpun  segala ketentuan dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis, lugas, tuntas dan lengkap,  tentu  tidak  mudah  untuk  diwujudkan.  Mengingat  keterbatasan kemampuan,  tenaga,  dana,  dan  waktu,  sementara  itu  kebutuhan  hukum  dan perkembangan  masyarakat  demikian  cepat  sehingga  perlu  adanya  kebijakan politik dan program untuk mencapai cita-cita hukum nasional.
Menghadapi  keadaan  yang  demikian,  politik  hukum  nasional  menggariskan pembentukan  hukum  perdata  nasional  dilaksanakan  dengan  ‘kodifikasi  parsial dan terbuka’ yang mengatur sejumlah peraturan yang lepas sehingga tidak dalam bentuk  ‘Buku  yang  sistematis  dan  lengkap’.  Dalam  Simposium  Pembaharuan Hukum  Perdata  Nasional  yang  diselenggarakan  atas  kerjasama  antara  BPHN Depatemen  Kehakiman  dan  Fakultas  Hukum  UGM  tahun  1981,  bahwa  untuk menghadapi  kesulitan  dalam  usaha  kodifikasi  tersebut  diberikan  solusi  berupa ‘kodifikasi  parsial  dan  terbuka’  yang  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan kebutuhan  dan  prioritas  di  dalam  pembangunan  hukum  nasional.  Berarti kodifikasi  terbuka  memungkinkan  adanya  aturan  hukum  sejenis  yang  mengatur berbagai  masalah  bidang  hukum  bersangkutan  secara  khusus.  Sedangkan kodifikasi  parsial  (bagian)  merupakan  cara  mempercepat  proses  kodifikasi berupa kodifikasi dalam lapanganlapangan hukum yang lebih sempit. 20
Kodifikasi  merupakan  sarana  yang  tepat  untuk  meningkatkan  kepastian  hukum yang merupakan tujuan dari suatu sistem hukum. Sehingga kodifikasi merupakan keharusan  dan  harus  berisikan  hukum  yang  dapat  memenuhi  kesadaran  hukum serta  rasa  keadilan  masyarakat,  artinya  kodifikasi  tersebut  harus  mencerminkan
20 Racmawadi Usman, Ibid, hlm.274.
hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat.  Namun  dampak  dari  sistem  hukum tertulis,  bahwa  kodifikasi  bersifat  statis  sehingga  tidak  dapat  mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 21
Cara yang paling baik untuk mendayagunakan kodifikasi tersebut adalah dengan menguasahakan  agar  kodifikasi  tetap  bisa  dipakai  untuk  menjadi  sandaran  bagi pemecahan  problema-problema  hukum  di  belakang  hari.  Dengan  kata  lain perundang-undangan dan kodifikasi itu harus lentur, tidak boleh kaku.
Tujuan  utama  dalam kodifikasi  hukum  adalah  untuk mencapai  kesatuan  hukum bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia  dan  memberikan  kepastian  hukum  serta merupakan  pembaharuan  hukum  untuk  menyesuaikan  dengan  perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 22
Tujuan  lainnya  dari  kodifikasi  adalah  pembentukan  kumpulan  perundang- undangan  secara  sederhana,  tersusun  secara  logis,  serasi,  dan  pasti,  sehingga mudah  dikuasai.  Hal  ini  akan  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk memahami  dengan  cepat  dan  baik  berkenaan  dengan  aturan  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
Gagasan  kodifikasi  yang  menghimpun  peraturan  perundangundangan  yang sejenis  secara  sistematis,  logis,  serasi,  pasti,  menyeluruh,  lengkap,  dan  tuntas tersebut.  Akan  tetapi  gagasan  kodifikasi  hukum  yang  menyeluruh  dan  tertutup ini  akan  ketinggalan  zaman  dan  sangat  kaku  sehingga  tidak  mudah  dalam mengikuti perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya  perubahan  orentasi  berupa  kodifikasi  terbuka  dan  parsial  dari  berupa kodifikasi  tertutup  dan  menyeluruh.  Jadi  hukum  perdata  tidak  dimaksudkan untuk  digantikan  dalam  bentuk  buku  yang  sistematis  dan  lengkap,  akan  tetapi dilaksanakan  melalui  kodifikasi  parsial  dan  terbuka,  yang  diatur  melalui sejumlah peraturan yang lepas. Sehingga untuk menggantikan kodifikasi hukum perdata kolonial akan muncul sejumlah peraturan yang lepas, yang sedikit demi
21 J.L.J Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 112
22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1986, hlm. 123
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
sedikit  akan  menggantikan  keutuhan Burgerlijk  Wetboek menjadi  tidak  berlaku lagi sebab telah dicabut secara parsial.
Hal ini terbukti dengan lahirnya beberapa peraturan perundangundangan hukum perdata nasional untuk  melakukan  pembaharuan hukum perdata  nasional  secara parsial.  Pencabutan  dan  penggantian  hukum  secara  parsial  ini  memudahkan untuk  melaksanakan  pembaharuan  hukum  perdata  nasional.  Penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya di dalam pembangunan nasional.
Keuntungan  dari  kodifikasi  parsial  terbuka  adalah  lebih  mudah  dalam  cara membuat,  merubah,  dan  mencabut  serta  selalu  dinamis  untuk  menyeleraskan dengan proses modernisasi yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Sedangkan  kelemahannya  dalam  hal  sinkronisasi  peraturan  dan pengaturan  yang  dibuat  secara  vertikal  dan  horizontal,  juga  dalam  hal penguasaan  materi  hukumnya.    Untuk  itu  diperlukan  upaya  yang  terarah  dan terpadu  dalam  penciptaan  sistem  hukum  perdata  nasional  dengan  penciptaan kodifikasi-kodifikasi hukum perdata yang parsial dan terbuka agar dapat berjalan serasi  dan  searah,  sehingga  akan  tercipta  sistem  hukum  perdata  nasional  yang utuh dan terpadu.
Politik  kodifikasi  dalam  pembaharuan  hukum  perdata  nasional  juga  harus memperhatikan  eksistensi  aturan-aturan  hukum  yang  terdapat  dalam  hukum Islam  dan  hukum  adat  sebagai  sumber-sumber  yang  dapat  dijadikan  sebagai bahan  dalam  pembaharuan  hukum  perdata  nasional,  agar  tidak  terjadi kesengjangan  antara  keabsahan  hukum  dan  efektivitas  aturan  hukum  yang berlaku dalam dimensi tatanan sistem hukum nasional yang baru.
Sifat  hukum  perdata  itu  mempunyai  karakteristik  netral  dan  sensitif. Karakteristik  netral  mengenai  hukum  kekayaan  yang  meliputi  hukum  harta benda  dan  hukum  perjanjian,  dan  termasuk  hukum  dagang.  Sedang  yang berkarakteristik  sensitif  adalah  hukum  kekeluargaan  seperti  hukum  perkawinan
dan  hukum  waris.  Berarti  bidang-bidang  hukum  perdata  yang  berkarakteristik netral  tidak  menjadi  kendala  untuk  diunifikasikan,  sedangkan  bidang-bidang hukum  perdata  yang berkarakteristik  sensitif  dapat diunifikasikan  dalam  bentuk kodifikasi parsial dan terbuka.
Dalam penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional dilakukan melalui dengan jalur materi hukum perdata yang netral, berupa materi hukum perdata yang tidak sensitif,  dalam  pengertian  tidak  terlalu  erat  hubungannya  dengan  kehidupan sosial budaya dan spritual keagamaan, seperti hukum harta kekayaan. Sedangkan jalur  materi  hukum  perdata  yang  non  netral,  yakni  materi  hukum  perdata  yang sensitif,  dalam  pengertian  terlalu  erat  hubungannya  dengan  kehidupan  sosial budaya dan spritual keagamaan, seperti hukum kekeluargaan, hukum kewarisan, maka  harus  tetap  mengutamakan  hukum  agama  dan  adat  dalam  aturan hukumnya.
Pembagian materi hukum perdata nasional yang netral dan non netral dilihat dari kadar  kepekaan  emosional  terhadap  subjek  dan  objek  yang  diaturnya. Pengkodifikasi  dan  pengunifikasian  materi  hukum-hukum  yang  netral  dapat dimuali,  sebab  tidak  terlalu  berbenturan  dengan  hukum-hukum  yang  lainnya, Seedangkan  pengkodifikasian  materi  hukum-hukum  yang  non  netral  sedapat mungkin diarahkan kepada unifikasi hukum dengan tetap memperhatikan tingkat dinamika dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan.
Kodifikasi  dan  unifikasi  dalam  bidang  hukum  yang  non  netral  akan  mencakup hal-hal  umum,  yang  berlaku  secara  umum,  sedangkan  mengenai  hal-hal  yang khusus  tetap  memperhatikan  hal-hal  yang  khusus  tetap  memperhatikan kesadaran  hukum  yang  hidup  di  lingkungan  masing-masing  masyarakat  agar jangan  sampai  menimbulkan  keresahan  yang  dapat  mengganggu  stabiltas masayrtakat.  Sebagai  sektor  hukum  yang  peka,  sehingga  untuk  melakukan pembahruan  di  bidang  hukum  keluarga,  hukum  perkawinan  dan  hukum kewarisan  haruslah  berhati-hati  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  berbagai faktor yang erat hubungannya dengan hukum agama dan hukum adat dan hal-hal
yang  diunifikasikan  hanyalah  menyangkut  masalah  formalitas  dan  segi adminitrasi  yang  bersifat  netral.  Untuk  hal-hal  yang  tidak  memungkinkan disearagamkan  tetap  dibirakan  adanya  sekarang  dengan  tetap  memperlakukan hukum adat dan hukum agamanya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dilakukan dengan UU No. 1/1974 tentang perkawinan.
Dengan  demikian  pengkodifikasian  hukum  untuk  menuju  ke  arah  unifikasi hukum perdata nasional dalam rangka pembaharuan dan pembentukan kodifikasi hukum  perdata  nasional  hendaknya  dilakukan  secara  bertahap  dan  berhati-hati serta  seberapa  mungkin  harus  diseragamkan,  sedangkan  materi  yang  tidak dimungkinkan diunifikasikan cenderung memperhatikan dinamika dan kesadaran hukum  yang  ada  di  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan,  sehingga  oleh karenanya tetap akan menunjuk dan memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing dan hukum lainnya sesuai dengan  kebutuhan  hukummya.  Aturan-aturan  hukum  tidak  tertulis  lainnya termasuk  yurisprudensi  tetap  baiknya  dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku penyusunan dan pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru. 23
Penyusunan  upaya  unifikasi  bidang  hukum  perdata  Indonesia  menyangkut  hal yang  berkaitan  dengan  karakteristik  netral  dapat  dilakukan.  sedangkan  bidang hukum  perdata  yang berkarakteristik  sensitif  dapat diunifikasikan  dalam  bentuk formal  berupa  kodifikasi  parsial  dan  terbuka  dan  segi  materiilnya  disesuaikan dengan  aturanaturan  yang  terdapat  dalam  masing-masing  hukum  agama  dan kepercayaan  mereka,  serta  hukum  adat  yang  masih  secara  kenyataan  hidup sebagai  living  law  dalam  masayarakat  yang  bersangkutan,  sehingga  hanya mengatur  hal-hal  yang  bersifat  pokok  dan  mendasar  dalam  bidang  hukum perdata yang berkarakteristik sensitif tersebut.
Pembaruan  hukum  acara  perdata  sudah  sepatutnya  segera  dilakukan  oleh pembuat  undang-undang,  mengingat  aspek  hukum  acara  perdata  merupakan
23 Hasan Wargakusumah, Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, dalam Penyajian Hasil Penelitian Tentang Peranan Hukum Kebiasaan Dalam Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 64
aspek  yang  sangat  penting  dalam  rangka  menegakkan  hukum  perdata  materiil sedangkan  volume  perkara  perdata  yang  didaftarkan  di  pengadilan  terus meningkat,  namun  kondisi  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  adanya  instrumen hukum  acara  perdata  yang  memadai.  Untuk  mengisi  kekosongan  hukum  dalam praktik  peradilan  perdata,  Mahkamah  Agung  beserta  pengadilan  yang  ada  di bawahnya  diharapkan  konsisten  untuk  memaksimalkan  perannya  dalam  rangka pembaruan hukum acara perdata di Indonesia, baik melalui Putusan Pengadilan, Yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  Doktrin  Para  Hakim  Agung  dalam  Rumusan Hasil Rapat Pleno melalui pembentukan Perma. 24

## IV. PENUTUP
Ada  dua  isu  penting  dalam  agenda  revisi  hukum  acara  perdata  nasional,  yaitu; mengenai  aspek  pembuktian  yang  harus  menyesuaikan  dengan  kemajuan teknologi  serta  ragam  model  transaksi  keperdataan,  mengenai  esksekusi  hasil putusan  pengadilan  yang  selama  ini  banyak  gagal  dieksekusi  dengan  tidak adanya  keterlibatan  para  penegak  hukum.  alasannya,  karena  aparat  penegak hukum  merupakan  alat  negara  dalam  bidang  hukum  publik  dan  bukan  hukum privat.  Berkembangnya  teknologi  sudah  selayaknya  dipertimbangkan  untuk menjadi terobosan hukum yang baru terkait dengan penggunaan alat bukti dalam prosedur  peradilan  perdata,  misalkan  dengan  kekuatan  pembuktian  mengenai pembuatan  akta  otentik  yang  dibuat  notaris  dalam  pembuktian  di  pengadilan perdata.  Yaitu  mengenai  mana  yang  lebih  kuat  akta  notaris  atau rekaman  video secara  langsung  atau  cctv  yang  menunjukkan  orang  sedang  membuat kesepakatan? Berdasarkan doktrin hukum perdata nasional peninggalan kolonial Belanda,  kekuatan  akta  otentik  merupakan  alat  bukti  kuat.  Dengan  keterlibatan
24 Paulus Effendi Lotulung, Penulisan Karya Ilmiah Tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997, hlm. 24
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
notaris sebagai pejabat unum yang diangkat negara untuk mengesahkan berbagai akta, setiap pihak yang memiliki akta otentik dari notaris akan dipertimbangkan hakims  sebagai  pihak  yang  menyankinkan,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  doktrin hukum  lainnya,  bahwa  pembuktian  pada  peradilan  perdata  bersifat  kebenaran formil sementara pada peradilan pidana bersifat materiil .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amirudin & Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers.
C.S.T.  Kansil,  1984, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.
Hasan  Wargakusumah,  1992, Peningkatan  Yurisprudensi  Sebagai  Sumber Hukum,  dalam  Penyajian  Hasil  Penelitian  Tentang  Peranan  Hukum Kebiasaan  Dalam  Hukum  Nasional ,  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
J.L.J Van Apeldorn, 1993, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Mariam  Darus  Badrulzaman,  2001,  Kompilasi  Hukum  Perikatan,  Bandung:
Penerbit CitraAditya Bakti.
M.  Solly  Lubis,  1994, Pengembangan  Hukum  Tertulis  Peraturan  Perundang- undangan Indonesia, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta.
P.N.H. Simanjuntak, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana. Paulus  Effendi  Lotulung,  1997, Penulisan  Karya  Ilmiah  Tentang  Peranan Yurisprudensi  Sebagai  Sumber  Hukum, Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
Rachmadi Usman, 2004, Perkembangan Hukum Perdata, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  1995, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,,  Yogyakarta: Liberty.
Sutan Remy Syahdeini, 1999, Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan
Pokok  Dan  Masalah  Yang  Dihadapi  Oleh  Perbankan,  Bandung: Penerbit Alumni.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002,  Hukum  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya, ELSAM & HUMA, Jakarta.
Soetandyo  Wignjosoebroto  dalam  Donny  Donardono,  2007,  Wacana Pembaharuan  Hukum  di  Indonesia,  Jakarta:  Ford  Foundation  & HuMa.
Tan  Kamelo,  2011, Hukum  Perdata:  Hukum  Orang  &  Keluarga ,  Medan:USU Press.

## Jurnal
Artidjo  Alkostar,  Reformasi  Hukum  Pidana  Politik, Jurnal  Hukum No.11 Volume 6 Tahun 1999.
Bambang  Sutiyoso,  Ruang  Lingkup  dan  Aspek-asoek  Pembaharuan  Hukum
Acara Perdata di Indonesia, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
, Vol.9 No.20.
Muhammad  Noor,  “Unifikasi  Hukum  Perdata  Dalam  Pluralitas  Sistem  Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Mazahib : Vol. XIII, No. 2, Desember 2014, Samarinda, 2014.
Hallaq, W. B.,“Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam”, dalam Journal of Law and Religion , 19 Edition, 2004. Soetandyo  Wignjosoebroto,  Pembaruan  Hukum  Masyarakat  Indonesia  Baru,
Forum Keadilan No. 08 18 Juni 2006.