## PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU SEBAGAI UPAYA MEMULIHKAN KEPERCAYAAN DAN MEMPERKUAT LEGITIMASI PEMERINTAHAN DEMOKRASI

## Firdaus
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

## abstract
Writing this journal using a normative approach concluded that first, that the best  system  of  elections  is  a  system  that  provides  the  institutional mechanisms of dispute resolution elections as a place to restore the rights of citizens  are  violated  and  restore  confidence  in  the  institution  elections  as  a democratic  institution  for  the  formation  of  government  legitimate  and reliable; second, an outline of the disputed election in Indonesia consists of two  types  namely,  administrative  disputes  and  disputes  over  the  results  of elections. Procedurally, Election Suravaillance Body is an institution that is authorized  to  decide  administrative  disputes  election  are  final  and  binding beyond dispute concerning the verification of Political Parties Elections and the  list  of  candidates  for  members  of  DPR,  DPD,  Provincial  DPRD  and regency/city.  Furthermore  Superial  Administration  Court  up  to  the  level  of the  Supreme  Court  is  an  institution  that  is  authorized  to  decide  disputed election administration in particular the Commission's decision regarding the establishment  of  verification  of  Political  Parties  Elections  and  the  list  of candidates  for  members  of  DPR,  DPD,  Provincial  DPRD  and  regency/city. Disputes  dispute  election  results  for  DPR,  DPD,  Provincial  DPRD  and regency/city is the jurisdiction of the Court.
Keywords: Dispute  Resolution  Elections  and  Democracy  Government Legitimacy

## abstrak
Penulisan jurnal ini  menggunakan  pendekatan  normatif  disimpulkan  bahwa pertama, bahwa  sebaik-baik  sistem  penyelenggaraan  pemilu  adalah  sistem yang  menyediakan  mekanisme  kelembagaan  penyelesaian  sengketa  pemilu sebagai  tempat  memulihkan  hak-hak  warga negara  yang  terlanggar  dan mengembalikan  kepercayaan  institusi  pemilu  sebagai  institusi  demokrasi bagi  terbentuknya  pemerintahan  yang legitimate dan  terpercaya; kedua, secara garis besar sengketa pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis yakni, sengketa  administrasi  dan  perselisihan  hasil  pemilihan  umum.  Secara prosedural, BAWASLU adalah lembaga yang berwenang memutus sengketa
administrasi  pemilu yang  bersifat  final  dan  mengikat  di  luar  sengketa mengenai verifikasi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dan  daftar  calon  tetap anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota. Selanjutnya  PTTUN  hingga  tingkat  MA  adalah  lembaga  yang  berwenang memutus sengketa administrasi pemilu khususnya keputusan KPU mengenai penetapan  verifikasi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dan  daftar  calon  tetap anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota.  Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah lingkup kewenangan MK.
Kata  Kunci: Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  dan  Legitimasi  Pemerintahan Demokrasi

## A. Pendahuluan
Sebaik-baik sistem penyelenggaraan  pemilu  dirancang  di  dalamnya selalu  ada  kemungkinan  terjadi pelanggaran  yang  dapat  mereduksi  kualitas pemilu. Untuk itu sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan  berbagai  jenis  keberatan  dan  sengketa pemilu.  Mekanisme kelembagaan tidak  hanya  sekedar  menyelesaikan  sengketa  pemilu  tetapi menjadi tempat memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran.  Pada  saat  yang  sama  juga  berfungsi  sebagai  lembaga memperbaiki  dan  meluruskan  kembali  sekaligus  memulihkan  marwah pemilu  sebagai  landasan  terbentuknya  legitimasi  pemerintahan  yang terpercaya.  Mekanisme  sistem  penyelenggaraan  pemilu  yang  rumit  disertai informasi  dan  tingkat  pengetahuan  yang  lemah  terhadap  penyelesaian sengketa  pemilu  tidak  jarang  menjadi  sumber  masalah dalam  menangani kasus-kasus  sengketa  pemilu  yang  dapat  berujung  pada  instabilitas  sosial politik.
Sengketa  pemilu  merupakan  rangkaian  penyelesaian  dan  pemulihan atas  terjadinya  pelanggaran  pemilu.  Pelanggaran  pemilu  dapat  terjadi  sejak perencanaan,  persiapan,  tahapan  hingga  perhitungan  suara  hasil  pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran  administrasi  berlangsung  di  seputar  pemenuhan  hak  setiap warga negara  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilu  baik  sebagai pemilih maupun  untuk  dipilih,  baik  calon  perorangan  maupun  partai  politik.  Tidak jarang  warganegara  yang  telah  memenuhi  syarat  tidak  terdaftar  sebagai pemilih  dan  atau  sebaliknya  tidak  sedikit  warga negara  yang  belum memenuhi  syarat  atau  telah  meninggal  dunia  terdaftar  sebagai  pemilih  atau pemilih  ganda.  Luaran  atas  permasalahan  tersebut  berimplikasi  pada  daftar pemilih,  hak  memilih, dan  perhitungan  suara.  Tidak  terdaftarnya  seseorang dalam  daftar  pemilih  dapat  berimplikasi  terhadap  hilangnya  hak  pilih
seseorang  yang  sangat  fundamental  dalam  negara  hukum  demokrasi. Selanjutnya  daftar  pemilih  yang  tidak  bertuang  dapat  dimanfaatkan  untuk berbuat curang berupa penggelembungan suara untuk  memenangkan pihak- pihak tertentu.
Bentuk-bentuk  kecurangan  lain  dapat  berlangsung  dalam  proses tabulasi  suara  dan  penentuan  calon-calon  terpilih.  Di  bawah  sistem  suara terbanyak  mendorong,  tidak  sedikit  calon  anggota  legislatif  melakukan perdagangan  suara  dengan  berkonspirasi  bersama  penyelenggara  pemilu serta  calon-calon  lain dalam  satu  partai  maupun  luar  partai  yang  dapat mengubah posisi perolehan suara para calon untuk keluar sebagai pemenang dalam penentuan perolehan kursi. Selain mencederai kualitas proses pemilu, juga  mendistorsi  hak-hak  rakyat  serta  mengorbankan  hak-hak  calon  lain yang  semestinya  terpilih.  Rangkaian  pelanggaran,  baik  pelanggaran administrasi,  maupun  pelanggaran  pidana  memiliki  derajat  kesalahan  dan implikasi  yang  berbeda  dari  kasus  ke  kasus  terhadap  kualitas penyelenggaraan  pemilu.  Masalah  fundamental  yang paling  berbahaya adalah  ketika  publik  meragukan  hasil  pemilu.  Selain  dapat  mendeligitimasi juga dapat menimbulkan sikap antipati terhadap pemerintahan yang terpilih. Bahkan  lebih  jauh  dapat  mengganggu  stabilitas  sosial,  politik, dan pemerintahan.
Besarnya  ekspektasi  masyarakat  terhadap  pemilu  sebagai  sarana revolusi  politik  dan  pemerintahan,  mendorong  beberapa  negara  di  dunia yang tengah dalam konsolidasi demokrasi membentuk institusi-insitusi, tidak saja  penyelenggara  pemilu  yang  independen  tetapi  juga  mekanisme kelembagaan  yang  dapat  menyelesaikan  keberatan  dan  rasa  tidak  puas terhadap  berbagai  pelanggaran  selama  dalam  proses  hingga  hasil perhitungan suara dan penentuan calon terpilih. Umumnya negara-negara di dunia termasuk  Indonesia membagi dua term penyelesaian sengketa pemilu yakni: pertama, penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  selama  dalam  proses tahapan  pemilu;  dan kedua, penyelesaian  sengketa  hasil  pemilu.  Term penyelesaian sengketa selama dalam proses pemilu diselesaikan baik melalui KPU,  BAWASLU, dan  PT  TUN  untuk  aspek-aspek  yang  berdimensi administrasi,  sedangkan  pelanggaran  pidana  dengan  kategori  tertentu  dapat dilakukan di tingkat pengadilan negeri. Selanjutnya term penyelesaian hasil sengketa  hasil  pemilu  dan  penetapan  calon  terpilih  menjadi  kompetensi Mahkamah Konstitusi.

## B. Pembahasan

## 1. Berbagai Standar Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pemilu
Tidak  sedikit  kelompok  reformis  dan  revolusioner  di  dunia  berhasil meruntuhkan  rezim  otoriter  tetapi  gagal  dalam  melakukan  konsolidasi demokrasi  hingga  mengalami  krisis  politik  berkepanjangan.  Seperti
dianalogikan  oleh  mantan  Ketua  Divisi  Hak-hak  Sipil  Bagian  Pemungutan Suara Departemen Kehakiman Amerika Serikat (Voting Section of The Civil Rights  Divisionat  The  United  States  Department  of  Justice),  Barry  H. Weinberg  dengan  menyatakan,  seringkali  jauh  lebih  mudah  para  anggota keluarga  menyetujui  meruntuhkan  rumah  tua  mereka  dibanding  menyetujui desain  rumah  baru  mereka. 1 Kegagalan  bukan  karena  ketidaksuksesan melakukan  reformasi  konstitusi  dalam  menata  sistem  ketatanegaraan secara menyeluruh tapi lebih disebabkan oleh teknis penyelenggaraan pemilu yang tidak  terencana  dengan  baik  dengan  perangkat  sistem  kelembagaan  yang kurang  memadai  dalam  menjamin  dan  melindungi  hak  suara  setiap  warga negara  dalam  proses  pemilu  yang  jujur  dan  adil.  Artinya  sistem penyelenggaraan pemilu yang baik bukan saja karena kesuksesan memungut suara  tetapi  harus  mampu  menjamin  bahwa  suara  dari  setiap  warga negara sampai  dan  didengar  melalui  perhitungan  yang  akurat  dan  benar  hingga ditetapkannya  calon-calon  terpilih.  Oleh  sebab  itu,  performa  sistem penyelenggaraan  pemilu  yang  baik,  sejauh  mungkin  dapat  mengantisipasi dan  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  dan  sengketa  pemilu.  Jikapun berbagai  pelanggaran  dan  keberatan  hingga  berakhir  dengan  sengketa  sulit dihindari,  tetapi  senantiasa  tersedia  mekanisme  kelembagaan  yang  kapabel, transparan,  akuntabel,  efisien,  efektif,  sederhana, dan  berkepastian  dalam menyelesaikan berbagai keberatan dan sengketa untuk memulihkan hak-hak warga negara  yang  terlanggar  dan  kepercayaan  terhadap  pemilu  serta pemerintahan  terpilih.  Kesederhanaan  proses  penyelesaian  sengketa  pemilu tidak  hanya  terletak  pada  hukum  acara  atau proseduralnya  saja  tetapi  juga terkait dengan substansi pengaturan setiap tahapan pemilu yang jelas sebagai tolok ukur dalam menilai setiap materi gugatan dan pembuktian.
Secara  umum  prinsip  dasar  penyelesaian  keberatan  dan  sengketa pemilu  bertujuan  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  hak-hak  setiap warga negara  untuk  berpartisipasi  dalam  pemerintahan  demokrasi tersampaikan  dan  didengar.  Tidak  sedikit  ketentuan-ketentuan  internasional maupun  nasional  lahir  untuk  melindungi  dan  menjamin  terpenuhinya  hak- hak  asasi  manusia  termasuk  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  memilih  dan dipilih  dalam  pemerintahan. Di  antaranya  Pasal  25, International  Covenan Civil and Political Rights, yang berketentuan sebagai berikut 2 :
1 Chad Vickery (ed.), Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu, International Foundation for Electoral Systems (IFES), 2011, hlm. xix.
2 Ifdhal Kasim (ed.), Hak Sipil dan Politik; Esai-esai Pilihan, Buku Satu, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2001), hlm. 438-439. Conf. Frans Ceunfin, SVD (ed.), Hak-hak  Asasi  Manusia;  Pendasaran  Dalam  Filsafat  Hukum  dan  Filsafat  Politik, (Ledalero: Maumere, 2004), hlm. 51.
a. setiap  warga  negara  mempunyai  hak  dan  kesempatan tanpa  pembedaan apapun  seperti  yang  tersebut  dalam  pasal  2  dan  tanpa  pembatasan  yang wajar;
b. ikut serta dalam menjalankan segala urusan umum, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; dan
c. memberikan suara dalam pemilihan dan dipilih dalam pemilihan berkala dengan  hak  pilih  yang  sama  dan  universal  serta  diadakan  melalui pemungutan  suara  secara  rahasia  yang  menjamin  adanya  pernyataan bebas dari kehendak para pemilih.
Ketentuan  tersebut  telah diratifikasi  Indonesia  melalui  Undang- Undang Nomor  12  Tahun  2005 tentang Pengesahan International  Covenan Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Ketentuan  yang  lebih  spesifik  dan  banyak  menjadi  rujukan  dalam standar  penyelenggaraan  pemilu  adalah Declaration  on  Criteria  For  Free and  Fair  Election yang  diangkat  secara  bulat  oleh  Dewan  Antar  Parlemen pada sesi pertemuan 154 di Paris 26 Maret 1994. Secara umum materi yang diatur  dalam  deklarasi tersebut  ditujukan  untuk  menjamin  hak  setiap  warga negara  secara  bebas  dan  setara  untuk  ikut  memilih  dan  dipilih  tanpa membedakan  latar  belakang  suku,  agama,  ras,  warna  kulit, dan  kelompok manapun. Tiga hal yang menjadi perhatian utama deklarasi tersebut adalah: pertama,  voting  and  elections  rights (hak-hak  pemilihan  dan  pemungutan suara); kedua, candidature,  party,  campaign  rights  and  responsibilities (pencalonan, partai, dan hak-hak kampanye dan tanggungjawab); dan ketiga, the  rights  and  responsibility  of  states (hak-hak  dan tanggung jawab negara). 3 Hak-hak pemilihan dan pemungutan suara meliputi:
a. every  adult  citizen  has  the  right  to  vote  in  elections,  on  a nondiscriminatory basis;
b. every  adult  citizen  has  the  right  to  access  to  an  effective,  impartial  and non-discriminatory procedure for the registration of voters;
c. no  eligible  citizen  shall  be  denied  the  right  to  vote  or  disqualified  from registration  as  a  voter,  otherwise  than  in  accordance  with  objectively verifiable  criteria  prescribed  by  law,  and  provided  that  such  measures are consistent with the state’s obli gations under international law;
d. every individual who is denied the right to vote or to be registered as a voter  shall  be  entitled  to  appeal  to  a  jurisdiction  competent  to  review such decisions and to correct errors promptly and effectively;
e. every voter has the right to equal and effective access to a polling station in order to exercise his or her right to vote;
3 Goodwin Gill, Guy S., Free and Fair Election, (Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2006), hlm. vii-xi.
f. every voter is entitled to exercise his or her right equally with others and to have his or her vote accorded equivalent weight to that of others; and
g. the  right  to  vote  in  secret  is  absolute  and  shall  not  be  restricted  in  any manner whatsoever.
Hak dan tanggung jawab pencalonan, partai, dan kampanye ditujukan guna  melindungi  hak-hak  untuk  dipilih,  berpartai, dan  berkampanye  guna memperoleh dukungan dan keuntungan untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak-hak dan tanggung jawab pencalonan (hak dipilih), berpartai dan berkampanye meliputi antara lain: a. everyone has the right to take part in the government of their country and shall have any equal opportunity to become a candidate for election. the criteria  for  participation  in  government  shall  be  determined  in accordance  with  national  constitutions  and  laws  and shall  not  be inconsistent with the st ate’s international obligations ;
b. everyone  has  the  right  to  join,  or  together  with  others  to  establish,  a political  party  or  organization  for  the  purpose  of  competing  in  an election;
c. everyone individually and together with others has the right: -to express political  opinions  without  interference; -to  seek,  receive  and  impart information and to make an informed choice; -to move freely within the country  in  order  to  campaign  for  election; -to  campaign  on  an  equal basis with other political parties, including the party forming the existing government;
d. every candidate for election and every political party shall have an equal opportunity of access to the media, particularly the mass communications media, in order to put forward their political views.
1) the  right  of  candidates  to  security  with  respect  to  their  lives  and property shall be recognized and protected;
2) every  individual  and  every  political  party  has  the  right  to  the protection  of  the law  and  to  a  remedy  for  violation  of  political  and electoral rights;
3) the  above  rights  may  only  be  subject  to  such  restrictions  of  an exceptional nature which are in accordance with law and reasonably necessary in a democratic society in the interests of national security or  public  order  (ordre  public),  the  protection  of  public  health  or morals  or  the  protection  of  the  rights  and  freedoms  of  others  and provided  they  are  consistent  with  states’  obligations  under international  law.  permissible  restrictions  on candidature,  the creation and activity of political parties and campaign rights shall not be  applied  so  as  to  violate  the  principle  of  nondiscrimination  on grounds  of  race,  color,  sex,  language,  religion,  political  or  other opinion, national or social origin, property, birth or other status;
4) every  individual  or  political  party  whose  candidature,  party  or campaign rights are denied or restricted shall be entitled to appeal to a  jurisdiction  competent  to  review  such  decisions  and  to  correct errors promptly and effectively;
5) candidature,  party  and  campaign  rights  carry  responsibilities  to  the community. in particular, no candidate or political party shall engage in violence;
6) every  candidate  and  political  party  competing  in  an  election  shall respect the rights and freedoms of others; and
7) every  candidate  and  political  party  competing  in  an  election  shall accept the outcome of a free and fair election.
Pada  bagian  ketiga  atau  bagian  akhir  dari  deklarasi  tersebut menekankan tanggung jawab negara  dalam  menjamin  terselenggaranya pemilihan yang bebas dan jujur dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: a. states should take the necessary legislative steps and other measures, in accordance  with  their  constitutional  processes,  to  guarantee  the  rights and  institutional  framework  for  periodic  and  genuine,  free  and  fair elections,  in  accordance  with  their  obligations  under  international  law. In particular, States should:
1) establish an effective, impartial and non-discriminatory procedure for the registration of voters;
2) establish  clear  criteria  for  the  registration  of  voters,  such  as  age, citizenship and residence, and ensure that such provisions are applied without distinction of any kind;
3) provide  for  the  formation  and  free  functioning  of  political  parties, possibly  regulate  the  funding  of  political  parties  and  electoral campaigns, ensure the separation of party and state, and establish the conditions  for  competition  in  legislative  elections  on  an  equitable basis;
4) initiate or facilitate national programmes of civic education, to ensure that the population are familiar with election procedures and issues.
b. in addition, States should take the necessary policy and institutional steps to  ensure  the  progressive  achievement  and  consolidation  of  democratic goals,  including  through  the  establishment  of  a  neutral,  impartial  or balanced  mechanism  for  the  management  of  elections.  In  so  doing, they should, among other matters:
1) ensure  that  those  responsible  for  the  various  aspects  of  the election are  trained  and  act  impartially,  and that  coherent  voting  procedures are established and made known to the voting public;
2) ensure  the  registration  of  voters,  updating  of  electoral  rolls  and balloting procedures, with the assistance of national and international observers as appropriate;
3) encourage  parties,  candidates  and  the  media  to  accept  and  adopt  a code  of  conduct  to  govern  the  election  campaign  and  the  polling period;
4) ensure  the  integrity  of  the  ballot  through  appropriate  measures  to prevent multiple voting or voting by those not entitled thereto; and
5) ensure the integrity of the process for counting votes.
c. states shall respect and ensure the human rights of all individuals within their  territory  and  subject  to  their  jurisdiction.  in  time  of  elections,  the state and its organs should therefore ensure:
1) that  freedom  of  movement,  assembly,  association  and  expression  are respected, particularly in the context of political rallies and meetings;
2) that parties and candidates are free to communicate their views to the electorate, and that they enjoy equality of access to State and public- service media; and
3) that the necessary steps are taken to guarantee non-partisan coverage in state and public-service media.
d. in  order  that  elections  shall  be  fair,  states  should  take  the  necessary measures  to  ensure  that  parties  and  candidates  enjoy  reasonable opportunities to present their electoral platform;
e. states should take all necessary and appropriate measures to ensure that the principle of the secret ballot is respected, and that voters are able to cast their ballots freely, without fear or intimidation;
f. furthermore, state authorities  should  ensure  that the ballot is  conducted so as to avoid fraud or other illegality, that the security and the integrity of  the  process is  maintained,  and  that  ballot  counting  is  undertaken  by trained personnel, subject to monitoring and/or impartial verification;
g. states should take all necessary and appropriate measures to ensure the transparency  of  the  entire  electoral  process  including, for  example, through the presence of party agents and duly accredited observers;
h. states  should  take  the  necessary  measures  to  ensure  that  parties, candidates and supporters enjoy equal security, and that state authorities take the necessary steps to prevent electoral violence; and
i. states should  ensure  that  violations  of  human  rights  and  complaints relating  to  the  electoral  process  are  determined  promptly  within  the timeframe of the electoral process and effectively by an independent and impartial authority, such as an electoral commission or the courts.
Perhatian Deklarasi Pemilu Bebas dan Jujur terhadap tiga poin di atas, secara  tidak  langsung  memposisikan  ketiga  bagian  tersebut  merupakan simpul-simpul  krusial  yang  sangat  potensil  terjadi  pelanggaran  dalam tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Perlakuan yang baik dengan penuh kehati-hatian  terhadap  ketiga  poin  beserta  turunannya  dapat  meminimalisir keberatan  dan  sengketa  pemilu.  Sekalipun  setiap  poin  menuntut  adanya
yurisdiksi  berwenang,  mandiri,  adil,  jujur, dan  tidak  memihak  yang  dapat menyelesaikan  jika  terjadi  keberatan  dan  sengketa,  tetapi  jika didalami ketiga  poin  tersebut  memberikan  penekanan  bahwa  penyelesaian  keberatan dan  sengketa  yang  baik  adalah  mencegah  sedini  mungkin  agar tidak  terjadi pelanggaran  melalui  mekanisme  kerja  penyelenggara  pemilu  yang independen, profesional, transparan, akuntabel, efesien, dan efektif.
Meskipun  demikian,  perangkat  lembaga  yang  berwenang  untuk menyelesaikan  keberatan  dan  sengketa  tetap  dipersiapkan  sebagaimana terlihat dalam poin pertama angka 4, dan poin kedua angka 8. Terhadap poin ketiga angka 9 tampak mendapat penekanan yang lebih serius terutama jika terjadi  kekerasan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  keberatan  yang berhubungan  dengan  proses  pemilu.  Filosofi  hak-hak  asasi  manusia  yang mendasari  setiap  konstruksi  gagasan  deklarasi  pemilu  bebas  dan  jujur. Memetakan  kelembagaan  penyelesaian  sengketa didasarkan  pada  derajat keseriusan  pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia.  Terhadap  pelanggaran administrasi  dan  pelanggaran  pidana  ringan  yang  bersifat  personal  cukup dengan  sebuah  lembaga  keberatan  pemilu.  Untuk  pelanggaran  terhadap proses  pemilu  yang  terkategori  besar  seperti  terorganisis,  sistematis,  dan masif  serta  memiliki  dampak  luas  terhadap  pelanggaran  HAM  dan  tatanan tertib  politik  yang  lebih  luas,  penyelesaiannya  menuntut  sebuah  lembaga yang  memiliki  otoritas  besar  oleh  lembaga  peradilan  yang  mandiri,  adil, jujur, dan tidak memihak.
Cukup  banyak  model  penataan  kelembagaan  penyelesaian  keberatan dan  sengketa  pemilu  yang  berkembang  dalam  praktek  negara-negara  di dunia.  Semuanya  tumbuh  menurut  latar  belakang  sejarah,  sosial,  politik, hukum, dan budaya dari masing-masing negara. Tidak ada format tunggal di antara  banyak  model  yang  jauh  lebih  sukses  di  banding  yang  lainnya. Semuanya  tergantung  pada  kesungguhan  dan  kemauan  politik  para  pihak yang  terlibat  didalamnya.  Meskipun  demikian,  Robert  Dahl  dan  Michael Clegg mengidentifikasi masalah-masalah pokok dan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan  dalam  membangun  sistem  pemeriksaan keberatan  dan sengketa di antaranya:
a. kejelasan  kompetensi  lembaga  yang  harus  menerima,  memeriksa,  dan menyelesaikan  keberatan  dan  sengketa  pemilu  dari  tingkat  pertama hingga tingkat banding;
b. mekanisme  dan  prosedur  (hukum  acara)  mengenai  kapan,  di mana, bagaimana, dan  dalam  bentuk  apa  keberatan  atau  permohonan  harus diajukan, termasuk syarat pembuktian, tenggang waktu yang rasional, dan ketat baik pengadu maupun badan yang menangani perkara;
c. persyaratan, format permohonan, dan formulir yang mudah didapatkan;
d. menentukan  pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  keberatan dan sengketa;
e. prinsip  transparansi,  meliputi  pertimbangan  hukum  dan  bukti-bukti penunjang yang jelas serta putusan yang terpublikasi dengan baik;
f. diseminasi  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam mengajukan permohonan keberatan dan gugatan guna memulihkan kembali kesalahan yang dapat mereduksi wibawa pemilu;
g. kejelasan  kategori  pelanggaran  (pidana  atau  administrasi)  beserta kejelasan  jenis  dan  bentuk  sanksi  berdasarkan  tingkat  kesalahan, kelalaian,  kesengajaan  dan  perilaku  berulang. 4 Sebagai  tambahan  yang perlu  dipertimbangkan  adalah  rekruitmen  personil  profesional,  kapabel, dan nonpartisan.
Secara garis besar, model-model kelembagaan penyelesaian keberatan dan  sengketa  pemilu  yang  berkembang  di  dunia  dibagi  dalam  tiga  bentuk antara  lain: pertama, Badan  Penyelenggara  Pemilu  (Election  Management Body); kedua, Komisi  Keberatan  Pemilu  (Election  Complaint  Commision); dan ketiga, peradilan pemilu (Electoral Tribunal).

## 2. Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia
Sengketa Pemilu menurut Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sengketa yang terjadi  antar  peserta  Pemilu  dan  sengketa  Peserta  Pemilu  dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa pemilu terdiri dua jenis yakni: pertama, sengketa  administrasi;  dan kedua, perselisihan  hasil  pemilu. Sengketa  administrasi  menjadi  kompetensi  BAWASLU  dan  Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha  Negara.  Kompetensi  BAWASLU  menyelesaikan sengketa pemilu diatur dalam Pasal 258 ayat (2). Kewenangan tersebut dapat didelegasikan  kepada  BAWASLU  Provinsi,  Panwaslu  Kabupaten/kota, Panwaslu  Kecamatan,  Pengawas  Pemilu  Lapangan, dan  Pengawas  Pemilu Luar  Negeri  seperti  diatur  dalam  ayat  (3).  Jangka  waktu  pemeriksaan  dan keputusan paling lama 12 hari sejak laporan atau temuan diterima. Tahapan penyelesaian  sengketa  dilakukan  BAWASLU  melalui  pengkajian  laporan atau  temuan  serta  mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk mencapai  kesepakatan.  Jika  tidak  tercapai  kesepakatan,  BAWASLU memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak. Keputusan BAWASLU  mengenai  penyelesaian  sengketa  kepada  pihak  yang bersengketa  merupakan  keputusan  final  dan  bersifat  mengikat. 5 Aspek dikecualikan  dari  keputusan  final  dan  mengikat  BAWASLU  adalah  terkait
4 Vickery, Chad (ed.), Pedoman Untuk…op.cit ., hlm. 117-122.
5 Conf. Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang Penyelenggara  Pemilu  Pasal  73  ayat (4) huruf c menyelesaikan sengketa pemilu.
dengan sengketa  Pemilu  yang  berhubungan  dengan  verifikasi  Partai  Politik Peserta  Pemilu  dan  daftar calon tetap  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 259 ayat (1)). Artinya jika para pihak yang bersengketa  tidak  puas  dengan  keputusan  BAWASLU  mengenai  verifikasi partai politik peserta pemilu dan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan  kota,  dapat  mengajukan  gugatan  tertulis  kepada  pengadilan tinggi  tata  usaha  negara.  Mekanisme  penanganan  sengketa  pemilu  oleh BAWASLU diatur dengan Peraturan BAWASLU RI Nomor 15 Tahun 2012 tentangTata  cara  penyelesaian  sengketa  pemilihan  umum  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah.
Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Pemilu  ditempuh  setelah seluruh  proses  sengketa  administrasi  di  BAWASLU  ditempuh  dan  para pihak  yang  belum  merasa  adil  dengan  Keputusan  BAWASLU  terkait verifikasi partai peserta pemilu, DCT anggota DPR, DPD, DPRD (Pasal 269 ayat (1)). Pengajuan permohonan gugatan ke PT TUN paling lama tiga hari setelah  Keputusan  BAWASLU  ditetapkan.  Tenggang  waktu  perbaikan gugatan paling lama tiga hari dan jika lewat dari tiga hari maka permohonan gugatan kadaluwarsa dan majelis hakim memutuskan gugatan tidak diterima. Tidak ada upaya hukum terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima. PT TUN  memeriksa  dan  memutus  paling  lama  21  hari  sejak  permohonan gugatan  dinyatakan  lengkap.  Terhadap  putusan  PT  TUN  dapat  diajukan permohonan  kasasi  ke  MA  paling  lama  7  hari  sejak  tanggal  diputuskan. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir dan wajib diputuskan oleh majelis hakim paling lama 30 hari sejak permohonan diterima. 6
Berbeda  halnya  dengan  Perselisihan  Hasil  Pemilu  atau  biasa  disebut dengan sengketa hasil pemilu secara khusus menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Tentang kewenangan  MK  memutus  perselisihan  hasil  pemilihan  umum  diatur  lebih lanjut  dalam  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  d.  Demikian  halnya  penyelesaian perselisihan  hasil  pemilu  legislatif  secara  spesifik  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor  8  Tahun  2012 tentang Pemilu  Anggota  DPR,  DPD, dan DPRD.  Dalam  Pasal  272  ayat  (1)  menentukan  bahwa  “ Dalam  hal  terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  penetapan  hasil penghitungan  perolehan  suara  oleh  KPU kepada  Mahkamah  Konstitusi. Masa  tenggang  permohonan  pembatalan  penetapan  hasil  perhitungan perolehan  suara  paling lama  3x24  jam  sejak  diumumkannya  penetapan
6 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD, Pasal 269.
perolehan  suara  secara  nasional  oleh  KPU  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  272  ayat  (2).  Pemohon  memperoleh  kesempatan  selama 3x24  jam untuk  memperbaiki  dan  melengkapi  permohonan jika  kurang  lengkap  sejak permohonan  diterima  oleh  MK. KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota  wajib  menindaklanjuti  putusan  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 ayat (4).
Mekanisme penanganan  PHPU  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  16  Tahun  2009 tentang Pedoman  Beracara  Dalam Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR, DPD, dan  DPRD.  Para pihak  yang  mempunyai  kepentingan  langsung  dengan  PHPU  sebagai pemohon  adalah  perorangan  warga negara  Indonesia  calon  anggota  DPD peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, partai politik, dan partai politik lokal peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK. KPU sebagai termohon dan dalam  hal  PHPU  anggota DPRD  Provinsi  maka  KPU/KIP  provinsi  turut termohon.  Demikian  selanjutnya  jika  PHPU  terkait  dengan  anggota  DPRD Kabupaten  dan  Kota  maka  KPU  kabupaten  dan  kota  turut  tergugat. 7 Objek sengketa  adalah  Keputusan  KPU tentang penetapan  hasil  perhitungan perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

## C. Penutup
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan: pertama, bahwa sebaik- baik  sistem  penyelenggaraan  pemilu  adalah  sistem  yang  menyediakan mekanisme  kelembagaan  penyelesaian  sengketa  pemilu  sebagai  tempat memulihkan  hak-hak  warga negara  yang  terlanggar  dan  mengembalikan kepercayaan  institusi  pemilu  sebagai  institusi  demokrasi  bagi  terbentuknya pemerintahan  yang legitimate dan  terpercaya; kedua, secara  garis  besar sengketa  pemilu  di  Indonesia  terdiri  dari  dua  jenis  yakni  sengketa administrasi  dan  perselisihan  hasil  pemilihan  umum.  Secara  prosedural, BAWASLU  adalah  lembaga  yang  berwenang  memutus  sengketa administrasi  pemilu  yang  bersifat  final  dan  mengikat  di  luar  sengketa mengenai verifikasi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dan  daftar  calon  tetap anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota. Selanjutnya  PTTUN  hingga  tingkat  MA  adalah  lembaga  yang  berwenang memutus sengketa administrasi pemilu khususnya keputusan KPU mengenai penetapan  verifikasi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu dan  daftar  calon  tetap anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota.  Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah lingkup kewenangan MK.
7 Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  16  Tahun 2009 tentang Pedoman  Beracara  Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 3.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Ceunfin, Frans SVD (ed)., Hak-hak  Asasi  Manusia;  Pendasaran  Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik, Ledalero: Maumere. Guy  S, Goodwin  Gill, 2006. Free  and  Fair  Election, Geneva:  Inter- Parliamentary Union.
Kasim, Ifdhal (ed).,  2001. Hak  Sipil  dan  Politik;  Esai-esai  Pilihan, Buku Satu, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).
Vickery,  Chad  (ed).,  2011. Pedoman  Untuk  Memahami,  Menangani,  dan
Menyelesaikan  Sengketa  Pemilu, International  Foundation  for Electoral Tahun 2012 Systems (IFES).

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  16  Tahun  2009 tentang Pedoman
Beracara  Dalam  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,
DPD dan DPRD.
Peraturan  BAWASLU  RI  Nomor  15 tentangTata  Cara  Penyelesaian Sengketa  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.