## Pengaruh Penerapan e-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Mulky Marlina Dewi 1 , Siti Nuridah 2 , Edwin Jonathan Panjaitan 3 Universitas Pertiwi E-mail : siti.nuridah@pertiwi.ac.id

## Article History:
Received: 12 Mei 2024 Revised: 29 Mei 2024 Accepted: 31 Mei 2024
Abstract: Pajak Daerah merupakan sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang dapat di manfaatkan dalam membiayai kepentingan atau bahkan suatu kegiatan pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan undangundang serta bersifat memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan. Efektivitas akan tercapai jika realisasi melebihi target yang sudah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan e- Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Jakarta Utara Tahun 2018 - 2022. Penelitian ini menggunakan metode dekstriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yaitu data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor serta data pengguna e- Samsat pada Samsat Kota Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 – 2022 berubah-ubah di setiap tahun nya. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor pada kota Jakarta Utara ini termasuk dalam kategori Sangat Efektif dengan rata – rata 101.13%. Hasil Uji f memperoleh hasil f-hitung 19,702 dan nilai sig 0,048. Dengan demikian, f-hitung 19,702 > f-tabel 3,806 dan nilai sig 0,045 < 0,05, maka kesimpulannya yakni, terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan e- Samsat (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Jakarta Utara Tahun 2018 – 2022.
Keywords: e-Samsat, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor.
PENDAHULUAN Pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah berasal dari pajak. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar, dilihat dari perkembangan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Kondisi perekonomian suatu negara juga menentukan besarnya pajak yang diterima oleh negara tersebut. Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi mengatur mengenai peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran yang

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1998
mempengaruhi perekonomian serta menjaga stabilitas ekonomi. Dapat diketahui bahwasanya saat ini Indonesia sendiri sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan dan perbaikan dalam berbagai sektor, baik infrastruktur maupun birokrasi dan pelayanannya. Oleh karena itu dalam rangka mendukung Kebijakan tersebut dengan berbagai cara pemerintah berupaya meningkatkan pemasukan negara salah satunya melaui pajak.
Sistem penerimaan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan Pajak Pusat dan penerimaan Pajak Daerahya. Pengelolaan Pajak Pusat dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah atau Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Hal ini dilakukan menurut asas desentralisasi yang terdapat pada Undang-undang No 32 tahun 2004 dimana terdapat pendelegasian wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi (kepala daerah).
Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah daerah sekarang ini. Pemberlakuan undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.
Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah ialah Undang-undang No 28 tahun 2009, hal ini merupakan refleksi atas asas desentralisasi. Pajak daerah sendiri merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.
Salah satu komponen unggulan dari pajak daerah ialah pajak kendaraan bermotor, pajak yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak kendaraan bermotor ini merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang dilansir oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Lusiana Herawati “Penyumbang terbesar pajak daerah DKI Jakarta berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp. 9.404 Triliun pada tahun 2022.
Tercatat jumlah kendaraan bermotor pada website Badan Pusat Statistik (BPS) beserta data jumlah pajak kendaraan bermotor pada website Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jakarta Utara
Tabel 1. Rekapan Penerimaan PKB Jakarta Utara Tahun Jumlah Kendaraan Target PKB (Rupiah) Realisasi PKB (Rupiah) Presentase ( % ) 2018 3.107.471 1.277.535.000.000 1.336.750.623.854 105% 2019 3.107.538 1.278.450.000.000 1.258.783.982.776 87% 2020 3.108.276 1.335.335.000.000 1.298.309.125.163 97% 2021 3.342.327 1.423.748.000.000 1.457.459.187.572 102% 2022 3.497.889 1.487.752.000.000 1.531.949.647.783 103% Sumber : Bapenda & BPS Dki Jakarta, 2023
Dari tabel 1.1 disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada penerimaan pajak di Badan Pusat Statistik kota Jakarta Utara mengalami kenaikan yang kurang signifikan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 hingga menyebabkan penurunan realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap target pajak kendaraan bermotor kota Jakarta Utara yang
kemungkinan besar dikarenakan dampak dari pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 – 2022 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan otomatis membuat wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat pula sehingga realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai target pajak kendaraan bermotor kota Jakarta Utara.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya mengunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Tabel 2. Rekapan Penerimaan PKB Melalui e-SAMSAT Jakarta Utara
Tahun Jumlah Kendaraan PKB via e- SAMSAT 2018 1.584 690.624.530 2019 2.976 1.307.648.330 2020 4.058 1.851.754.870 2021 6.748 3.007.358.640 2022 9.953 4.597.436.670
Sumber : Samsat Jakarta Utara
Dari table 1.2 bisa dilihat bahwa data jumlah kendaraan bermotor yang dibayarkan melalui E-Samsat dengan yang terdaftar jumlahnya masih terpaut sangat jauh. Masih banyak wajib pajak yang membayarkannya dengan manual dan adapun wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya. Sebagian wajib pajak belum mengetahui adanya layanan E-Samsat ini. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan layanan E-Samsat masih tergolong rendah. Walaupun jika dilihat setiap tahunnya realisasi/presentase penerimaan pajaknya bagus, tetap jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dengan pembayaran E-Samsat tidak sebanding dengan wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraan bermotornya melalu teller.
Dalam usaha untuk lebih mengoptimalkan tingkat kepatuhan penerimaan wajib pajak Kendaraan Bermotor, sejak tahun 2017 pemerintah DKI Jakarta Utara telah menjalankan beberapa strategi yang dilakukan salah satunya yaitu dengan menerapkan sistem E-Samsat (Elektronik sistem administrasi menunggal satu atap). E-Samsat Jakarta Utara diresmikan di kantor samsat Jalan gunung Sahari. Peluncuran tersebut adalah hasil kerja sama Pemprov DKI Jakarta melalui Bank DKI bersama dengan Polda Metro Jaya. Kebijakan ini merupakan sebuah terobosan untuk lebih memberikan kemudahan kepada masayarakat dalam melaksanakan kewajibannya yang berkaitan dengan kendaraan. Layanan yang telah diterapkan ssejak tahun 2017 untuk ke depannya akan terus dikembangkan oleh pemerintah DKI Jakarta. (Smartcity, jakarta.go.id).

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2000
E-Samsat merupakan salah satu aplikasi online bertujuan untuk melayani dan mempermudah masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Jika terdahulu pemilik kendaraan harus datang ke kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) untuk mengurus perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan waktu yang lama, kini prosedur tersebut sudah bisa dilakukan secara online melalui E-Samsat, Terobosan ini tentu sangat memudahkan masyarakat yang memiliki kesibukan masing-masing. Penerapan sistem E-Samsat diharapkan dapat lebih memudahkan bagi para wajib pajak pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan secara elektronik online sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor suatu daerah juga dapat lebih meningkat. PKB merupakan pengasil pendapatan pajak terbesar bagi wilayah tertentu di Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak motornya di Samsat yakni belum efektif dan efisien pelayanan di Samsat terkait sistem dan prosedur pembayaran pajak seperti wajib pajak yang harus berpindah dari satu loket ke loket yang lain, proses pengurusan pembayaran pajak yang terkesan lambat karena masih menggunakan cara yang manual, dan antrian panjang yang cukup melelahkan bagi wajib pajak (Humairoh, 2020).
E-Samsat dinilai menjadi solusi layanan pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor karena lebih cepat dan tidak perlu antri, seperti layanan pembayaran pajak langsung di kantor Samsat. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan layanan tersebut. Hal ini disebabkan sistem administrasi yang dianggap rumit dan literasi digital masyarakat masih rendah. Partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan E-Samsat di Kantor Samsat Jakarta Utara, sudah berjalan cukup baik. Masyarakat sebagai wajib pajak telah berpartisipasi dalam mengimplementasikan sistem layanan E-Samsat. Namun, tidak semua orang bisa mengakses layanan tersebut. Prosedur pelayanan yang cukup lama, dan tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah menyebabkan masyarakat belum dapat memanfaatkan sistem pelayanan secara maksimal (Totok Priyono et al., 2022)
Tabel 3. Sanksi PKB Samsat Jakarta Utara
Tahun Jumlah Kendaraan Sanksi Administrasi 2018 2.286.923 87.131.766.300 2019 2.898.672 110.439.403.200 2020 2.832.774 107.928.689.400 2021 2.087.283 79.525.482.300 2022 1.956.348 74.536.858.800 Sumber: Bapenda Jakarta Utara,2023
Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa akumulasi sanksi pajak kendaraan bermotor tertinggi pada tahun 2019 dari 2.898.672 kendaraan bermotor di Kota Jakarta Utara menghasilkan sanksi pajak sebesar 110.439.403.200. Sedangkan sanksi pajak terendah terdapat pada tahun 2022 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 1.956.348 menghasilkan sanksi pajak mencapai 74.536.858.800
Faktor yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang masih tergolong rendah itu adalah sanksi perpajakan. Pelaksanaan sanksi perpajakan yang belum optimal dapat
menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak kurang memikirkan, bersikap acuh walaupun adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal.
Wajib pajak menganggap sanksi atau denda tersebut hanya berupa tulisan saja. Mardiasmo menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakaan.
Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.
Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.
Beberapa penelitian terdahulu masih menunjukan ketidak konsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan esamsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Diantaranya penelitian menurut Humairoh Ramadanty, 2020 Penerapan e- Samsat (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) secara bersama-sama mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Sedangkan menurut Latifah, 2022 bahwa Penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode dekstriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yaitu data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor serta data pengguna e-Samsat pada Samsat Kota Jakarta Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Hipotesis
Tabel 1. Uji Regresi Linear Sederhana Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 21,374 3,495 12,730 0,001 Penerapan e-Samsat 0,218 6,811 0,752 2,556 0,041 0,540 1,853 Sanksi Pajak 1,412 0,388 1,314 3,213 0,025 0,540 1,853
a. Dependent Variable: Wajib Pajak KBM
Sumber: Penulis, SPSS 25, 2024

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Pada hasil Uji Regresi Linear Sederhana maka diperoleh: Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 Y = 21,374+ 0.218 (X1) + 1.412 (X2) Keterangan :
Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor X1
= Penerapan e-Samsat
X2
= Penerapan sanksi perpajakan
Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
1. Konstanta a sebesar 21.374 yang mempunyai arti jika Penerapan e-Samsat (X1) dan Penerapan sanksi perpajakan (X2) nilainya 0, maka variabel Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Y pada Samsat kota Jakarta Utara bernilai 21.374
2. Nilai Penerapan e-Samsat (X1) bernilai positif yaitu 0.218, yang artinya setiap penambahan nilai sebesar 1 satuan pada Penerapan e-Samsat (X1) , maka nilai Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Y pada Samsat Kota Jakarta Utara akan meningkat 0.218.
3. Persepsi kemudahan sanksi perpajakan kendaraan bermotor (X2) bernilai positif yaitu 1.412 (X2), yang artinya setiap penambahan nilai sebesar 1 satuan pada Persepsi kemudahan wajib pajak atas e-filing (X2) , maka nilai Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Y akan meningkat 1.412.

## Tabel 2. Hasil Uji Adjusted R2 (Koefisien Determinasi)
Koefisien determinasi berguna untuk mengetahui seberapa besar ukuran keseluruhan variabel independen yang menjelaskan variabel dependen itu sendiri. Berikut adalah hasil dan rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien determinasi:
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .976 a 0.952 0.903 0.97775 1.955 a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Penerapan e-Samsat
b. Dependent Variable: Wajib Pajak KBM Sumber: Penulis, SPSS 25, 2024 Hasil nilai R Square sebesar 0,952. Artinya adalah kontribusi yang diberikan dari variabel Penerapan e-Samsat (X1) dan Penerapan sanksi perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) yakni sebesar 95,2%. Sedangkan sisanya (100% - 95,2 %) yakni sebesar 4,8% dipengaruhi oleh variabel dan sebab lainnya di luar dari penelitian ini.
Uji t bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh antara Penerapan e-Samsat (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y) dan Penerapan sanksi perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y). Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah bisa melihat dari t-hitung > t-tabel dan taraf sig < 0,05, maka dinyatakan tolak Ho dan terima Ha.
Tabel 3. Hasil Uji t-statistik (Uji Parsial) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 21,374 3,495 12,730 0,001 Penerapan e-Samsat 0,218 6,811 0,752 2,556 0,041 0,540 1,853 Sanksi Pajak 1,412 0,388 1,314 3,213 0,025 0,540 1,853

## a. Dependent Variable: Wajib Pajak KBM
Sumber: Penulis, SPSS 25, 2024 Sebagai dasar pengambil keputusan, dapat diketahui bahwa dengan menggunakan Uji t, sebagai berikut:
a) Jika nilai thitung > nilai ttabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadapa variabel Y.
b) Jika nilai thitung < nilai ttabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
Berdasarkan perhitungan t-tabel yang memiliki signifikansi 5% dapat diketahui dengan menggunakan rumus: t table = t (α/2; n-k-1), sehingga nilai t-tabel 0.025; 15-1-1= (0.025; 13)= 2,160, maka t-hitung variable penerapan e-Samsat (2,556) > t-tabel (2,160) dan nilai signifikansinya terdapat 0.041 < 0.05, Sehingga dapat dikatakan bahwa Ho1 Penerapan e-Samsat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak, sedangkan Ha1 Penerapan e-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh variabel Penerapan e- Samsat (X1) terhadap variabel Wajib pajak kendaraan bermotor (Y).
Berdasarkan perhitungan t-tabel yang memiliki signifikansi 5% dapat diketahui dengan menggunakan rumus: t table = t (α/2; n-k-1), sehingga nilai t-tabel 0.025; 15-1-1= (0.025; 13)= 2,160, maka t-hitung variable penerapan sanksi perpajakan (3,213) > t-tabel (2,160) dan nilai signifikansinya terdapat 0,025 < 0,05 , Sehingga dapat dikatakan bahwa Ho2 Penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak, sedangkan Ha2 Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh variabel Penerapan sanksi perpajakan (X2) terhadap variabel Wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

## Tabel 4. Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 37.670 2 18.835 19.702 .048 b Residual 1.912 2 0.956

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Total 39.582 4
a. Dependent Variable: Wajib Pajak KBM
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Penerapan e-Samsat
Sumber: Penulis, SPSS 25, 2024
Hasil menunjukkan bahwa Uji Regresi Linear Berganda terdapat kesimpulan nilai signifikansinya 0,048 yang artinya 0,048 < 0,05 Maka Penerapan e-Samsat dan Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Jakarta Utara periode 2018 – 2022.
Terdapat nilai F hitung yang diperoleh adalah 9,934 dengan nilai signifikansi 5%. Nilai F berdasarkan tabel (F table = F (k; n-k) F (2; 15-2) = F (2; 13) = 3,806. Oleh karena itu nilai F hitung > F tabel (19,702 > 3,806) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,048 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan e-Samsat dan Penerapan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor, sehingga dapat dikatakan Ho3 bahwa bahwa Penerapan e-Samsat (X1) dan Penerapan sanksi perpajakan (X2) tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor(Y) ditolak, sedangkan Ha3 bhawa Penerapan e-Samsat (X1) dan Penerapan sanksi perpajakan (X2) terdapat pengaruh tingkat Kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor(Y) diterima.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis mengenani pengaruh Penerapan e- Samsat dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor pada Samsat Jakarta Utara maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Berikut ini akan dibahas beberapa temuan hasil penelitian :
Pengaruh Penerapan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Variabel Penerapan e-Samsat ditemukan bahwa nilai signifkasi < 0,05 (0,041 < 0,05) sedangkan untuk hilai t hitung > t tabel ( 2,556 > 2,160). Terkait variabel Penerapan e-Samsat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor roda dua. Hal ini sesuai dengan point faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu dalam point kualitas pelayanan pajak dalam membayar pajak, salah satu faktor kepatuhan wajib pajak yang paling dominan dalam penelitian ini. Apabila instansi terkait meningkatkan kualitas pelayanan pajak maka wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifa Novina Herawati hasil penelitian menunjukan bahwa variabel penerapan e-samsat secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Variabel Penerapan sanksi perpajakan ditemukan bahwa nilai signifkasi < 0,05 (0,025 < 0,05) sedangkan untuk hilai t hitung > t tabel ( 3,213 > 2,160). Hasil uji t diatas memiliki makna, bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo merupakan
jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. (Mardiasmo, 2019). Hal ini menunjukan bahwa sanksi perpajakan pada kantor SAMSAT Kota Jakarta Utara dapat membuat wajib pajak taat dan tepat waktu dalam membayar pajak, namun penerapannya belum maksimal karena wajib pajak kurang mampu memahami sanksi administrasi yang berupa denda atau bunga keterlambatan atas pembayaran pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prana Aulia, 2022 hasil penelitian menunjukan bahwa variabel penerapan Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor roda dua
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Variabel Penerapan e-Samsat dan Sanksi perpajakan ditemukan bahwa nilai signifkasi < 0,05 (0,048 < 0,05) sedangkan untuk hilai f hitung > f tabel ( 19,702 > 3,806).
Pajak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti yaitu faktorfaktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti: kualitas pemeriksaan pajak, tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, kemauan dan kesadaran wajib pajak serta perilaku wajib pajak. Sanksi Perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jadi, dapat disimpulkan jika terdapat pengaruh positif antara Penerapan e- Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan eSamsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena sejak diterapkannya e-Samsat dari tahun 2018-2022 pengguna e-Samsat selalu meningkat setiap tahunnya. Hal itu juga dibuktikan dengan meningkatnya penerimaan pajak dari pengguna e-Samsat. Wajib pajak beranggapan dengan adanya e- Samsat mempermudah pembayaran pajak, seperti menghemat waktu dan tenaga.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena dengan diterapkannya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan pidana membuat berkurangnya keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena keduanya sama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perpaduan antara banyaknya pengguna e-Samsat dalam pembayaran pajak dengan diterapkannya sanki perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## DAFTAR REFERENSI
Prof. Dr. Sugiyono.2021. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D , Edisi ke 2, Cetakan ke 3 . Jakarta : CV ALFABETA . Mardiasmo. (2019) Perpajakan Edisi 2019, Yogyakarta, Andi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Humairoh, R. (2020). Pengaruh penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Barat). UIN Syarif Hidayatullah.
Herawati, L. N. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK).
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 8). Semarang: Universitas Diponegoro.
Merianto, W. (2017). engaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Journal of Accounting.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Hidayat, I. N. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan). Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Merianto, W. (2017). engaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Journal of Accounting.
Syarifudin, A. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). Diss. Fakultas Ekonomi Unpas Bandung.
Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem ESAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) . Megayani, Ni Komang Megi,, & Naniek, Noviari. (2021). Pengaruh Program ESAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi .
Imaniati, Z. Z., & Isroah. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen.
Suryani. 2015. Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian bidang Manajemen dan Ekonomi Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
Priambodo, Putut. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. Yogyakarta: UNY.