licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja
Jihan Sulistia Nabila 1 , Imam Budi Santoso 2 , Rohendra Fatham Mubina 3
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, jihansnabila11@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
Workers or l aborers have the right to obtain protection for safety and health, morals and decency, as well as treatment in accordance with human dignity and religious values. Termination of Employment is one of the problems in employment that often occurs. Termination of employment causes anxiety because it has a negative impact on the survival and future of workers and their families. As an effort to protect workers or laborers affected  by  Termination  of  Employment,  in  2021  the  Government  issued  a  new  policy,  namely  Government Regulation  Number  37  of  2021  concerning  the  Implementation  of  the  Job  Loss  Guarantee  Program.  This research aims to find out and analyze the Job Loss Guarantee program and its implementation in Karawang Regency. This research uses a normative legal research method by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The Job Loss Guarantee Program is provided to workers or laborers affected by Termination of Employment in the form of cash benefits, career counseling benefits, job training benefits, and job market information benefits. This guarantee program came into effect in Karawang Regency on February 11 2022 a year after the regulations were issued with the number of participants who have claimed benefits during 2022 amounting to 683 participants and the total funds disbursed amounting to IDR. 1,385,714,400.00. However, the implementation of this guarantee program in Karawang Regency is still not optimal because there are several technical problems in the benefit claim process.
Keywords Workers; Termination of Employment; Job Loss Guarantee Cite This Paper Nabila, J. S., Santoso, I. B., & Mubina, R. F. (2024). Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja. Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History:
Received: 2023-09-26
Accepted: 2023-11-21
Corresponding Author: Jihan Sulistia Nabila, jihansnabila11@gmail.com
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan saja tetapi juga berdampak  ke  berbagai  sektor  di  dunia,  salah  satunya  adalah  sektor  ekonomi. 1 Perekonomian  dunia  pada  tahun  2020  mengalami  resesi  tajam  yaitu  kisaran  4,4%-5,2%. Bentuk  nyata  yang  dapat  dilihat  dari  dampak Covid-19 terhadap  ekonomi  saat  ini  adalah adanya  tindakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Berdasarkan  data  yang  penulis
1 Aknolt Kristian Pakpahan, COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi Khusus, 2020, hlm. 1-10.
dapatkan dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa pada periode Agustus 2020 jumlah pengangguran di Indonesia karena Covid-19 sebanyak  2,56 juta orang. 2
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  akibat  adanya Covid-19 juga  terjadi  di  Kabupaten Karawang. Di tahun pertama mewabahnya Covid-19 pada tahun 2020 berdasarkan data dari Penyelesaian Perselisihan Industrial di Kabupaten Karawang, terdapat peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semula pada tahun 2019 terdapat 139 tenaga kerja yang  terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  menjadi  1.168  tenaga  kerja  yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan hingga tahun 2021 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Karawang masih terus terjadi pada 542 tenaga kerja. 3 Data ini bisa saja  bertambah  karena  tidak  semua  perusahaan  melaporkan  data  mengenai  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. 4 Dalam  ketenagakerjaan, perlindungan  bagi  setiap  pekerja  sangatlah  penting terutama saat menghadapi risiko yang mungkin saja terjadi, seperti tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penulis menyadari bahwa tindakan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini menyulitkan para pekerja karena kehilangan pekerjaan sama saja kehilangan pendapatan untuk memenuhi kehidupannya, oleh karena itu atas tindakan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dibutuhkan adanya pelindungan ataupun jaminan sosial yang memadai. Peningkatan tajam tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di era pandemi Covid-19 ini  melahirkan  adanya  kebijakan  baru  dari  pemerintah  mengenai  sistem  jaminan  sosial dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  37  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program baru dalam jaminan ketenagakerjaan yang di dalamnya tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial yang  ada  serta  merupakan  perluasan  program  sistem  jaminan  sosial  nasional  dalam perlindungan bagi pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan karena adanya Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  untuk  mempertahankan  derajat  kehidupan  yang  layak  pada  saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan.
Penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan tindak lanjut dari Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia yang bermartabat. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal  82  angka  1  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Dengan ditambahkannya  1  (satu)  program  baru  yaitu  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  telah menyempurnakan  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional, sehingga secara keseluruhan program jaminan sosial meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Berbagai hal yang telah dipaparkan sebelumnya yang melatarbelakangi penulisan artikel ini,  maka  identifikasi  permasalahan  dalam  artikel  ini  yaitu  bagaimana  penyelenggaraan program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  di  Kabupaten  Karawang  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sejalan dengan pokok permasalah tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui  dan  menganalisis  penyelenggaraan  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2 https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka-- tpt--sebesar-7-07-persen, [Di akses pada tanggal 01/03/2022, Pukul 16.00].
3 https://kumparan.com/kumparanbisnis/ratusan-perusahaan-cabut-ini-data-jumlah-pekerja-yang-terkena- phk-di-karawang-1yJELce9jjN , [Di akses pada tanggal 01/10/2022, pukul 05.00].
4 https://radarkarawang.id/metropolis/dua-tahun-1-194-buruh-kena-phk/ ,  [Di  akses  pada  tanggal 01/10/2022, pukul 05.00].

## METODE
Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif ( normative legal research ) dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini. 5
Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  2  (dua)  pendekatan  penelitian  yaitu pendekatan  Perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ).  Pendekatan  Perundang-undangan  ( statute  approach )  adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  ditangani, 6 dalam  penelitian  ini  penulis menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  dan  penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  ini  di Kabupaten  Karawang.  Sedangkan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  peneliti gunakan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu  hukum yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 7
Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan objek yang diteliti. Analisis kualitatif ini digunakan untuk membandingkan data sebenarnya yang telah diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  mulai  berlaku  di  Kabupaten  Karawang sejak 11 Februari 2022, setahun setelah peraturan perundang-undangannya berlaku. Hingga akhir tahun 2022, terdapat 683 peserta yang sudah melakukan klaim manfaat pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Karawang terutama manfaat uang tunai dengan total dana yang dikeluarkan sebesar RP. 1.385.714.400,00. 8
Pekerja  atau  buruh  di  Kabupaten  Karawang  akan  secara  otomatis  terdaftar  dan mendapatkan e-mail pemberitahuan telah terdaftar sebagai peserta pada program Jaminan Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  di  BPJS  Ketenagakerjaan  dari halo@jkp.go.id apabila  telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yaitu: 9
a. Berkewarganegaraan  Indonesia  yang  dibuktikan  dengan  Nomor  Induk Kependudukan (NIK).
b. Belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar.
c. Mempunyai  hubungan kerja  dengan  pengusaha,  baik  berdasarkan  perjanjian  kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
d. Pekerja atau buruh yang diikutsertakan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan  Jaminan  Kematian  (JKM)  jika  bekerja  pada  usaha  besar  dan  usaha  menengah ataupun  sekurang-kurangnya  pada  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN), Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Jaminan  Hari  Tua  (JHT),  dan  Jaminan  Kematian (JKM) jika bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil.
5 Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 93.
7 Yasid Abu, Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 15.
8 Wawancara  dengan  Estu  Nugroho  (Bidang  Pelayanan,  BPJS  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Karawang),  Selasa,  31 Januari 2023 di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang.
9 Ibid .
e. Pekerja atau buruh merupakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menerima upah dari badan usaha.
Sedangkan  untuk  dapat  melakukan  klaim  manfaat  program  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan  (JKP) peserta  harus memastikan  terlebih  dahulu  bahwa  Pemutusan  Hubungan Kerja (PHK) bukan karena pengunduran diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, ataupun  telah  berakhir  masa  kerjanya  sesuai  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam kontrak kerja. Lebih lanjut, peserta juga harus sudah memiliki masa iur minimal 12 (dua belas)  bulan  dalam  24  (dua  puluh  empat)  bulan  terakhir  dan  membayar  iuran  selama  6 (enam) bulan berturut-turut di BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Berdasarkan  Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan,  iuran  program  Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) wajib dibayarkan setiap bulan dengan besaran iuran sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari upah sebulan yang bersumber dari:
a. Sebesar  0,22%  dari  upah  bulanan  pekerja  atau  buruh  bersumber  dari  iuran  yang dibayarkan oleh pemerintah pusat.
b. Sebesar 0,24% dari upah bulanan pekerja atau buruh bersumber dari rekomposisi (subsidi silang) iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).
Berdasarkan hal diatas, maka baik pengusaha dan pekerja atau buruh tidak perlu untuk membayar iuran lagi, karena iuran tersebut sudah ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan juga sudah otomatis di rekomposisi dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang memang sebelumnya sudah ditanggung oleh Perusahaan.
Dalam  penyelenggaraannya,  manfaat  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP) terdiri dari manfaat uang tunai, manfaat informasi pasar kerja, dan manfaat pelatihan kerja serta 1 (satu) manfaat tambahan yaitu manfaat konseling karir atau bimbingan jabatan yang merupakan salah satu bentuk layanan dari manfaat akses informasi pasar kerja. Dari semua manfaat  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP),  pemberian  manfaat  uang  tunai diselenggarakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan,  sedangkan  manfaat  informasi  pasar  kerja, manfaat  pelatihan  kerja,  dan  manfaat  konseling  karir  diselenggarakan  oleh  Kementerian Ketenagakerjaan.
Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk dapat melakukan permohonan klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), jadi jika lewat dari 3 (tiga) bulan permohonan klaim manfaat tidak bisa dilakukan ataupun akan hilang. 10 Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sudah melakukan klaim manfaat dapat melakukan klaim manfaat lagi sebanyak 3 (tiga) kali selama masa usia kerja jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tempat kerja yang baru dengan syarat peserta telah memiliki masa iur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak klaim manfaat pertama dilakukan.
Sebelum  melakukan  permohonan  klaim  manfaat  program  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan (JKP), peserta harus membuat akun dan juga lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terlebih dahulu pada aplikasi SIAPkerja. Adapun tata cara dalam membuat akun dan juga lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada aplikasi SIAPkerja, yaitu: 11

## 1. Membuat akun SIAPkerja
a. Buka aplikasi SIAPkerja ataupun di website
https://account.kemnaker.go.id/register , dan tekan tombol “Daftar” pada menu sebelah kanan atas .
10 Ibid.
11 Ibid.
b. Lengkapi  profil  terkait  informasi  data  diri  di  akun  SIAPkerja  berupa  Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung.
c. Lanjutkan dengan mengisi data alamat email dan nomor hand phone yang aktif serta password sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum di  bagian bawah.
d. Masukkan kode OTP berjumlah 6 digit yang akan dikirimkan via SMS ke nomor hand phone yang telah didaftarkan.
e. Setelah  pendaftaran  selesai  dan  berhasil,  lengkapi  profil  tentang  data pendidikan,  pengalaman  kerja,  pelatihan,  sertifikasi,  pencapaian,  kemampuan Bahasa, keahlian, serta mengganti foto profil dengan menekan pilihan “Profil” di bagian menu.
f. Setelah akun SIAPkerja didaftarkan, peserta tinggal menunggu lencana proteksi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) muncul di akun peserta, jika sudah maka bisa melanjutkan langkah berikutnya.
2. Lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
a. Pastikan  peserta  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  sudah mempunyai  akun  SIAPkerja  dan  telah  melengkapi  profil  akun  SIAPkerja. Pastikan  juga  peserta  sudah  menonaktifkan  tenaga  kerja  di  BPJS Ketenagakerjaan.
b. Masuk/ login ke portal SIAPkerja melalui laman siapkerja.kemnaker.go.id .
c. Isi  formulir  pelaporan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  melalui  menu Buat Laporan pada portal SIAPkerja.
d. Isi  formulir  pelaporan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  sesuai  dengan  tipe perjanjian kerja, kondisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alamat kantor, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir bekerja,  tanggal  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  peserta  program  Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kemudian klik Buat Laporan untuk mengirimkan formulir lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam langkah ini peserta juga harus menyiapkan dokumen yang beberapa diantaranya harus di upload dengan batas ukuran dokumen maksimal 5 (lima) MB dalam laman SIAPkerja yaitu KTP, Kartu  Peserta  Jamsostek  (KPJ),  formulir  6c  atau  pemberitahuan  laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diunduh pada  laman  SIAPKerja  bagian  lapor  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  surat kontrak  kerja  (bisa  menggunakan  SK  ataupun  surat  perjanjian  kerja),  surat Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  dari  perusahaan,  surat  pemberitahuan Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  dari  perusahaan  ke  Dinas Tenaga  Kerja (Disnaker), surat Paklaring dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), surat menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pekerja atau buruh.
Namun  dalam  penyelenggaraannya  peserta  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  di Kabupaten Karawang seringkali mendapat kendala pada tahap membuat akun di SIAPkerja dan tahap lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 12 Berikut ini adalah kendala pada tahap pembuatan akun di SIAPkerja dan cara mengatasinya, yaitu:
1. Kendala  Nomor  Induk  Kependudukan  ( NIK)  sudah terdaftar  dan  peserta  lupa password akun SIAPkerja
Dalam  kendala  ini,  peserta  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  bisa menekan  tombol Lupa Password pada  laman siapkerja.kemnaker.go.id .  Lalu masukan email atau  nomor hand  phone yang  terdaftar  pada  akun  SIAPkerja. Selanjutnya, peserta akan diminta untuk membuat password baru sesuai ketentuan. Terakhir, masukan kode verifikasi yang dikirimkan ke email yang terdaftar pada akun SIAPkerja.  Apabila  peserta  tidak  menerima  kode OTP ,  maka  peserta  dapat mengajukan permintaan reset password akun SIAPkerja .
12 Ibid.

## 2. Reset password akun SIAPkerja
Jika  peserta  lupa e-mail atau nomor hand phone yang  sudah  di  daftarkan  pada akun SIAPkerja, maka peserta bisa melakukan Reset password akun SIAPkerja melalui https://halo.jkp.go.id/support/tickets/new dengan format: #NIK # EMAIL #SUBJEK
: Reset Password Akun SIAPKerja
#PERIHAL
: Masalah Akun
#ISI LAPORAN   :  Sertakan  detail  permasalahan  serta Tanggal  Lahir pada  isi laporan #LAMPIRAN : Lampirkan foto NIK
3. Kendala Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ditemukan Jika  peserta  mengalami  kendala  ini  maka  yang  harus  dilakukan  adalah menghubungi  Dukcapil  (Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil) terlebih dulu melalui:
Hotline : 1500537 Whatsapp : 08118005373 SMS : 08118005373 E-mail
: callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id Dengan format seperti dibawah ini: # NIK (16 DIGIT NOMOR)
# Nama_Lengkap
# Nomor_Kartu_Keluarga (16 DIGIT NOMOR)
# Nomor_Telp
# Permasalahan
Sedangkan  kendala  pada  tahap  lapor  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yaitu  dalam menyiapkan  berkas-berkas  yang  nantinya  harus  di upload di  laman  SIAPkerja  mencakup surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan, surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), surat Paklaring dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Untuk kendala ini dapat diselesaikan dengan mendatangi langsung  pihak  terkait  baik  perusahaan  ataupun  Dinas Tenaga  Kerja (Disnaker)  untuk dimintakan kelengkapan berkas-berkas dalam klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Berikut ini merupakan penjelasan dari 4 (empat) manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yaitu:

## 1. Manfaat Uang Tunai
Manfaat  uang  tunai  diberikan  kepada  peserta  program  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan  (JKP)  sebesar  45%  dari  upah terakhir  untuk  3  bulan  pertama  dan  25% untuk 3 bulan selanjutnya.
Berikut  ini  merupakan  perhitungan  besaran  manfaat  uang  tunai  yang  bisa didapatkan  oleh  peserta  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  di  Kabupaten Karawang  jika  terjadi  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  berdasarkan  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Karawang sebesar Rp. 5.176.179,07 dan juga batas atas upah sebesar Rp. 5.000.000,00 sebagai dasar perhitungan, yaitu: 13 Manfaat uang tunai di 3 (tiga) bulan pertama = 45% × Rp. 5.000.000,00
13 Ibid.

## = Rp. 2.250.000,00
Jadi jumlah manfaat uang tunai yang didapatkan di 3 (tiga) bulan pertama secara berturut-turut yaitu sebesar Rp. 2.250.000,00 dengan jumlah yang didapat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.750.000.
Manfaat uang tunai di 3 (tiga) bulan setelahnya
= 25% × Rp. 5.000.000,00
= Rp. 1.250.000,00
Jadi  jumlah  manfaat  uang  tunai  yang  didapatkan  di  3  (tiga)  bulan  setelahnya secara  berturut-turut  yaitu  sebesar  Rp.  1.250.000,00  dengan  jumlah  yang  didapat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.750.000,00.
Jumlah manfaat uang tunai selama 6 (enam) bulan Manfaat di 3 bulan pertama + Manfaat di 3 bulan setelahnya = Rp. 6.750.000,00 + Rp. 3.750.000,00 = Rp. 10.500.000,00
Jadi jumlah manfaat uang tunai yang didapatkan oleh peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan  (JKP)  yang  terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  di  Kabupaten Karawang selama 6 (enam) bulan berturut-turut yaitu sebesar Rp. 10.500.000,00. Adapun tata cara untuk klaim manfaat uang tunai yaitu sebagai berikut: 14
a. Klaim manfaat bulan pertama
1) Masuk  ke  akun  SIAPkerja,  akses  akun  peserta  melalui  laman siapkerja.kemnaker.go.id .
2) Pastikan  sudah  lapor  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  atau  sudah dilaporkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan.
3) Isi  formulir  klaim  manfaat  dengan  memasukkan  rekening  yang  valid, swafoto, dan menyetujui Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja (KAPK).
4) Verifikasi,  tunggu  sampai  pengajuan  klaim  manfaat  program  Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di verifikasi biasanya menunggu sekitar 2-3 hari kerja.
5) Setelah  di  verifikasi  manfaat  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan (JKP) akan langsung di kirim melalui rekening peserta.
b. Klaim manfaat bulan ke-2 sampai ke-6
1) Masuk  ke  akun  SIAPkerja,  akses  akun  peserta  melalui  laman siapkerja.kemnaker.go.id .
2) Assessment diri  di siapkerja.kemnaker.go.id ,  mengenai  pekerjaan peserta  sebelumnya  dan  juga  pekerjaan  yang  diharapkan  setelahnya oleh peserta serta diperiksa apakah pekerjaannya sudah sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini guna mendapatkan gambaran potensi diri.
3) Selesaikan misi, di mana peserta bisa memilih salah satu misi dari tiga misi  yang  ada  yaitu  melamar  kerja  minimal  di  5  (lima)  perusahaan, wawancara kerja di 1 (satu) perusahaan, mengikuti pelatihan.
4) Isi formulir klaim manfaat dan menyetujui Surat Persyaratan Konfirmasi Pengajuan Manfaat.
5) Verifikasi  pengajuan  klaim,  tunggu  sampai  laporan  yang  diisi terverifikasi.
6) Setelah di verifikasi peserta bisa langsung mengakses manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Manfaat uang tunai secara otomatis akan terhenti jika pekerja atau buruh yang klaim manfaat ini sudah mulai bekerja kembali dan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) telah
14 Ibid.
diaktifkan kembali sebelum manfaat uang tunai tersebut dibayarkan semua sampai di bulan ke-6.
2. Manfaat Konseling Karir
Manfaat konseling karir diberikan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dari  Kementerian  Ketenagakerjaan  kepada  peserta  program  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan  (JKP)  yaitu  mengenai  informasi  tentang  dunia  kerja  yang  dibutuhkan untuk  membuat  perencanaan  karir  setelah  sebelumnya  peserta  program  Jaminan Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  diharuskan  mengisi assessment diri  terlebih  dahulu untuk mendapatkan gambaran potensi diri.
Manfaat  konseling  karir  bisa  didapatkan  saat  peserta  memasuki  bulan  kedua untuk menerima manfaat uang tunai. Peserta yang klaim manfaat konseling nantinya akan diberikan rekomendasi pengembangan karir dari pengantar kerja atau petugas antar  kerja  untuk  mencari  pekerjaan  atau  mengikuti  pelatihan  kerja  melalui SIAPKerja yang sesuai dengan potensi diri.
Adapun cara untuk klaim manfaat konseling yaitu: 15
a. Peserta masuk ke akun SIAPkerja melalui situs siapkerja.kemnaker.go.id , lalu tekan tombol konseling.
b. Setelah itu peserta bisa ajukan konseling dan  memilih konseling apa yang akan  peserta  ambil,  pilihannya  yaitu  informasi  lowongan  pekerjaan, informasi  program  pelatihan,  informasi  hasil assessment potensi  diri,  dan lainnya.
c. Lalu  peserta  tinggal  menunggu  jadwal  konseling  yang  biasanya  waktu tunggunya sampai 1 (satu) minggu baru setelah itu nantinya peserta akan dihubungi melalui whatsapp yang dicantumkan dalam akun SIAPkerja.
d. Setelah peserta selesai melakukan konseling, nantinya peserta bisa melihat hasil dari konseling tersebut di laman SIAPkerja.
3. Manfaat Pelatihan Kerja
Manfaat  pelatihan  kerja  merupakan  kegiatan  untuk  meningkatkan  dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap, dan etos kerja yang  diberikan  oleh  lembaga  pelatihan  kerja  baik  lembaga  pemerintah,  swasta, ataupun  perusahaan  yang  bertujuan  untuk  membantu  peserta  program  Jaminan Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  mendapatkan  pekerjaan  kembali.  Setelah  melakukan konseling karir peserta akan mendapatkan rekomendasi pelatihan kerja yang bisa di klaim  sesuai  dengan  potensi  diri  dari  pengantar  kerja  atau  petugas  kerja  pada konseling karir. Dengan mengikuti pelatihan kerja peserta diharapkan akan memiliki tingkat  keterampilan  dan  keahlian  tertentu  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan kebutuhan pasar kerja.
Jenis  pelatihan  kerja  dalam  manfaat  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan (JKP) terdiri dari 2 (dua) yaitu:
a. Reskilling ,  yaitu  pelatihan  kerja  untuk  peserta  yang  akan  beralih  ke pekerjaan baru di bidang baru.
b. Upskilling , yaitu pelatihan kerja untuk peserta yang akan mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya sesuai pekerjaan sebelumnya.
Saat pelatihan kerja dapat dilakukan dengan metode mengikuti webinar ( online ), secara langsung ( offline ), ataupun secara keduanya yaitu online dan offline.
Manfaat pelatihan kerja diberikan 1 (satu) kali selama masa pemberian manfaat uang  tunai  dari  bulan  ke-2  sampai  bulan  ke-5  dengan  kehadiran  minimal  80% (delapan  puluh  persen)  selama  pelatihan.  Langkah-langkah  yang  harus  dilakukan untuk melakukan klaim manfaat pelatihan kerja yaitu:
a. Pertama,  setelah  melakukan  konseling  karir  peserta  pilih  pelatihan  kerja pada laman SIAPkerja bagian Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
15 Ibid.
b. Kemudian pilih rekomendasi pelatihan lalu peserta bisa pilih pelatihan yang ingin diikuti.
c. Setelah itu, peserta memilih lembaga penyelenggara yang muncul di laman tersebut,  kemudian  akan  muncul detail mengenai  lembaga  penyelenggara. Jika  diperlukan  untuk upload dokumen  oleh  lembaga  pelatihan,  maka peserta diharuskan upload dokumen tersebut. Terakhir peserta tinggal klik Ikuti Pelatihan.
Setelah  menyelesaikan  pelatihan  kerja,  penerima  manfaat  akan  mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja dan berhak untuk menerima manfaat uang tunai di bulan kedua dan seterusnya.

## 4. Manfaat Informasi Pasar Kerja
Manfaat  informasi  pasar  kerja  diberikan  pada  peserta  program  Jaminan Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  dalam  bentuk  layanan  informasi  pasar  kerja  (data lowongan  pekerjaan)  dan  juga  bimbingan  jabatan  (penilaian  diri  pekerja  dan konseling  karir).  Layanan  informasi  pasar  kerja  dapat  di  akses  melalui  layanan SI APkerja yang dapat diunduh baik melalui app store maupun play store.
Dalam  layanan  informasi  pasar  kerja  ini  peserta  diberikan  tempat  untuk mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja agar saling mendapatkan kecocokan  antara  kompetensi  kerja  yang  dimiliki  peserta  dengan  kebutuhan kompetensi  kerja  yang  diminta  oleh  pemberi  kerja  serta  terdapat  juga  informasi tentang  karakteristik  kebutuhan  dan  persediaan  tenaga  kerja  di  dalam  dan  luar negeri.
Sama  seperti  manfaat  konseling  karir  dan  manfaat  pelatihan  kerja,  manfaat informasi pasar kerja juga bisa dilakukan saat peserta memasuki bulan kedua untuk menerima  manfaat  uang  tunai,  karena  untuk  mendapatkan  manfaat  uang  tunai  di bulan kedua peserta harus menyelesaikan misi yang salah satu misinya yaitu mencari kerja  melalui  layanan  SIAPkerja.  Berikut  merupakan  langkah-langkah  untuk melakukan klaim manfaat informasi pasar kerja:
a. Sebelum  memulai  misi  mencari  kerja  melalui  layanan  SIAPkerja,  peserta harus  melakukan assessment pada  SIAPkerja  terlebih  dahulu  agar  tombol Informasi Pasar Kerja aktif .
b. Setelah aktif,  maka  peserta  bisa  klik button Info  Pasar  Kerja pada  laman SIAPKerja bagian JKP. Nantinya peserta secara otomatis akan diarahkan ke laman https://karirhub.kemnaker.go.id/ dan  laman  ini  para  peserta  bisa mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan potensi diri. Berikut ini hal- hal yang bisa peserta lakukan dipasar kerja:
1) Profil  peserta  akan  terdaftar  pada database Kemnaker  yang memungkinkan  para  peserta  untuk  mendapatkan  tawaran  pekerjaan dari pemberi kerja.
2) Dapat mengikuti seleksi secara online dengan informasi yang jelas dan selalu ter update .
3) Dapat menemukan pekerjaan sesuai minat, bakat, serta ketertarikan.
4) Dapat melamar di perusahaan yang sudah terverifikasi.
Dari  4  (empat)  manfaat  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP),  peserta  sudah dipastikan akan mendapat manfaat uang tunai. Sedangkan untuk manfaat konseling karir, pelatihan  kerja,  dan  informasi  pasar  kerja  peserta  memiliki  hak  penuh  untuk  melakukan klaim manfaat tersebut atau tidak. Tetapi perlu diperhatikan lagi bahwa untuk mencairkan manfaat uang tunai di bulan kedua hingga keenam peserta diharuskan untuk menyelesaikan salah  satu  misi  dari  3  (tiga)  misi  yang  ada  yaitu  melamar  kerja  minimal  di  5  (lima) perusahaan, wawancara kerja di 1 (satu) perusahaan, ataupun mengikuti pelatihan, yang di
mana  misi  ini  bisa  didapatkan  jika  peserta  melakukan  klaim  manfaat  program  Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selain manfaat uang tunai. 16

## PENUTUP
Penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Karawang sudah  mulai  dilaksanakan  pada  tanggal  11  Februari  2022  dan  hingga  akhir  tahun  2022 jumlah peserta yang sudah menerima manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Karawang terutama manfaat uang tunai yaitu sebanyak 683 peserta dengan total  dana  yang  dikeluarkan  sebesar  RP.  1.385.714.400,00.  Namun  dalam penyelenggaraannya  di  Kabupaten  Karawang  belum  maksimal  karena  masih  terdapat kendala teknis yang dihadapi oleh para peserta pada aplikasi SIAPkerja dan juga kendala pada  tahap  lapor  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  di  mana  peserta  kesulitan  untuk mengumpulkan  berkas-berkas  yang  berkaitan  dengan  persyaratan  untuk  klaim  manfaat program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP).  Saat  ini  cara  untuk  mengatasi  kendala tersebut  peserta  bisa  menghubungi  layanan  kontak  pada  laman https://halo.jkp.go.id/ sesuai  dengan  jam  operasional  yang  berlaku  ataupun  menghubungi  pihak  terkait (Perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja) jika membutuhkan dokumen untuk memenuhi syarat lapor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Diharapkan peran serta dari instansi di Kabupaten Karawang untuk meningkatkan lagi sosialisasi terkait betapa pentingnya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pengusaha sebagai kewajiban agar melaksanakan peraturan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta kepada pekerja atau buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar mengetahui hak-haknya dan cara untuk mendapatkan hak-hak tersebut apabila terjadi  tindakan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Diharapkan  adanya  pembaharuan sistem aplikasi yang digunakan dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baik pada sistem aplikasi SIAPkerja ataupun pada laman https://halo.jkp.go.id/ agar dipermudah dan  tidak  ada  lagi  kendala  yang  menyulitkan  bagi  peserta  program  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ingin melakukan klaim manfaat serta diharapkan juga bagi pengusaha atau  Dinas  Tenaga  Kerja  untuk  mempermudah  peserta  yang  membutuhkan  kelengkapan dokumen sebagai syarat klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abu, Yasid. (2010). Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djumadi. (2006). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pelajar. Kadir, Abdul. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Khakim,  Abdul.  (2014). Dasar-dasar  Hukum  Ketenagakerjaan ,  Cetakan  ke-4  Edisi  Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum , Cetakan Ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Soedarjadi. (2009). Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha . Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Wijayanti, Asri. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel
Pakpahan,  Aknolt  Kristian.  (2020).  COVID-19  dan  Implikasi  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi Khusus.
16 Ibid.
Rama, Bagus Gede Ari, Kadek Julia Mahadewi, dan Dewa Krisna Prasada. (2023). Jaminan Kehilangan  Pekerjaan  Bagi  Pekerja:  Perspektif  Perpu  Cipta  Kerja . Jurnal  Kertha Semaya, 11(3).
Silitonga,  Chintiya  Oktaviani,  Solechan,  dan  Muhamad  Azhar.  (2022).  Prospek  Pemberian Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  Guna  Memberikan  Perlindungan  Hak  Pekerja  dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan. Administrative Law & Governance Journal , 5(1).
Wiryadi, Kania Jennifer dan Bayu Novendra . (2021). Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain (Job  Loss  Insurance  Impact  of  Covid-19  Pandemic:  Regulations,  Benefits,  and Comparisons with Other Countries) . Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 12(1) . Yamali, Fakhrul Rozi dan Ririn Noviyanti Putri. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia. Journal of Economics and Business , 4(2).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor  37 tahun 2021  tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

## Website
Badan Pusat Statistik. 2020. Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar
7,07 persen. Diambil Januari 3, 2022, Dari
https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat- pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen .
Mang  Raka.  2021.  Dua  Tahun,  1.194  Buruh  Kena  PHK.  Diambil  Januari  10,  2022,  Dari https://radarkarawang.id/metropolis/dua-tahun-1-194-buruh-kena-phk/ . Nicha  Muslimawati.  2022.  Ratusan  Perusahaan  Cabut,  Ini  Data Jumlah Pekerja  yang
Terkena PHK di Karawang. Diambil Januari 10, 2022, Dari
https://kumparan.com/kumparanbisnis/ratusan-perusahaan-cabut-ini-data-jumlah- pekerja-yang-terkena-phk-di-karawang-1yJELce9jjN