## KEMUNGKINAN PENERAPAN PROFIT EQUALIZATION RESERVE (PER) PERBANKAN SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQIH DI INDONESIA

## POSSIBLE APPLICATION OF PROFIT EQUALIZATION RESERVE (PER) ISLAMIC BANKING IN REVIEW FIQH IN INDONESIA
M.Rofi Udin N.F 1 , Rully Trihantana 2
1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770.
2 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770
(DiterimaolehDewanRedaksi:16-02-2014) (Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi:01-06-2015 )

## ABSTRACT
Islamic  Banking  in  relation  to  the  efforts  to  overcome  the  "fund  flight",  the  current  issue has  been  circulating  about  an  instrument  that  is  used  to  overcome  the  losses  that  Profit Equalization  Reserve  (PER).  The  goal  is  the  implementation  Knowing  PER  (Profit Equalization  Reserve)  on  Islamic  banking  in  the  review  of  jurisprudence.  Knowing  the possibility of the application of the PER (Profit Equalization Reserve) on Islamic banking in Indonesia.The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  research,  the  data used in this study is primary data and secondary data. Primary data is data relating to the application  of  the  PER  (Profit  Equalization  Reserve)  in  Islamic  banking.  Based  on  this research, that the instrument PER (Profit Equalization Reserve) is included in mashlahah mursalah  because  there  is  no  proof  that  the  ban  but  ordered  and  beneficial  and  not contrary  to  the  arguments  of  Shar’i.  so  that  the  instrument  PER  (Profit  Equalization Reserve)  may  be  possible  to  apply  but  must  be  approved  Islamic  bank  customers  first before  creating  PER  (Profit  Equalization  Reserve)  and  the  end  of  the  period  of  Islamic banks must distribute these funds to customers of the fair.
Keywords : Profit Equalization Reserve, Mudharaba Contract

## ABSTRAK
Sehubungan dengan upaya Bank Syariah mengatasi terjadinya “ fund flight ”, maka saat ini telah beredar isu mengenai sebuah instrumen yang digunakan untuk mengatasi kerugian tersebut yaitu Profit Equalization Reserve (PER).Tujuan yang ingin dicapai adalah Mengetahui penerapan PER ( Profit  Equalization  Reserve )  pada  perbankan  syariah  dalam  tinjauan  fiqih.  Mengetahui kemungkinan  penerapan  PER  ( Profit  Equalization  Reserve )  pada  perbankan  syariah  di Indonesia.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, data yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah data  yang  berhubungan  dengan  penerapan  PER  ( Profit  Equalization  Reserve )  di  perbankan syariah.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  instrumen  PER  ( Profit  Equalization  Reserve )  ini termasuk  pada  mashlahah  mursalah  karena  belum  ada  dalil  yang  memerintahkan  dan melarangnya namun bermanfaat dan tidak bertentangan dengan dalil syar’i. sehingga instrumen PER ( Profit Equalization Reserve ) ini dapat dimungkinkan untuk diterapkan namun bank syariah harus  mendapat  persetujuan  nasabah  terlebih  dahulu  sebelum  menciptakan  PER  ( Profit
Equalization  Reserve )  dan  diakhir  periode  bank  syariah  harus  mendistribusikan  dana  tersebut kepada nasabah dengan adil.
Kata Kunci : Profit Equalization Reserve , kontrak Mudharabah
M.Rofi  Udin  N.F.  2014.    Kemungkinan  Penempatan  Profit  Equalization  (PER)  Perbankan Syariah Tinjauan Fiqih di Indonesia (1):  54– 61.

## PENDAHULUAN
Perbankan  syariah  merupakan  industri keuangan  Islam  yang  dalam  beberapa tahun  terakhir  ini    telah  meramaikan persaingan  dalam  industri  keuangan didunia  khususnya  di,  Indonesia.  Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah konsisten berada di kisaran 38 – 45 persen yoy (year on year) (Sholihin, 2014).
Perkembangan yang begitu signifikan, perbankan  syariah  memiliki  kebutuhan akan  sebuah  kebijakan  untuk  membantu mengintegrasikan  keuangan  Islam  dalam sistem  keuangan  nasional  dan  global. Secara  khusus,  desain  dan  implementasi Basel II yang standarnya setara untuk Bank Syariah  dan  penerapan  sistem  manajemen risiko  yang  efektif,  yang  mencerminkan fitur  operasional  khusus  keuangan  Islam. Walaupun  IFSB (Islamic  Financial  Service Board )  telah  mengeluarkan  berbagai standar  kehati–hatian  dan  pedoman  yang sejalan  dengan  Basel  II  dan  juga  cocok dengan  sistem  keuangan  Islam,  penerapan standar  ini  memerlukan  pendekatan pengukuran  risiko  yang  baru.  Khususnya, sebuah  isu  penting  dalam  pengelolaan risiko  oleh  Bank  Syariah  secara  global, adalah bagaimana mengukur dan mengelola risiko yang berkarakteristik bagi hasil (mudharabah), yang merupakan salah satu sumber pendanaan Bank Syariah.
Mudharabah  merupakan  salah  satu sumber pendanaan pada Bank Syariah yang mana  pembiayaan  tersebut  termasuk dalam beberapa pembiayaan yang diminati oleh  masyarakat,  karena  sistem  dari mudharabah  adalah  akad  kerjasama  usaha antara  dua  pihak,  dimana  pihak  pertama bertindak  sebagai  pemilik  dana  ( shohibul maal )  yang  menyediakan  seluruh  modal
(100%),  sedangkan  pihak  lainnya  sebagai pengelola usaha ( mudharib ).
Dengan  banyaknya  masyarakat  yang menggunakan  akad  mudharabah  pada pembiayaannya  maka  Bank  Syariah  akan berpikir  mengenai  risiko  apa  yang  akan dihadapi,  karena  pada  setiap  pengelolaan dana  pada  Bank  Syariah  memiliki  risiko yang  harus  dihadapi.  Begitu  juga  dengan mudharabah,  pembiayaan  ini  memiliki beberapa  risiko  yang  harus  dihadapi termasuk didalamnya adalah kerugian.
Jika terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan  maka  Bank  Syariah  selaku mudharib tidak  dapat  membagi  hasil  dari usaha  tersebut  dan  nasabah  yang  mana disini  sebagai shohibul  maal pun  tidak mendapatkan bagi hasilnya, karena seperti yang  kita  ketahui  bahwa  bagi  hasil  pada akad mudharabah adalah berfluktuasi yang mengacu  pada  hasil  dari  usaha  yang didapat.  Dan  kejadian  inilah  (kerugian) yang  akan  menjadi  masalah,  karena  di khawatirkan  bagi  mereka  yang  belum sepenuhnya paham mengenai akad tersebut  akan  membeda–bedakan  dengan Bank  Konvensional  dan  merasa  tidak puas dengan kinerja Bank Syariah, kemudian hal yang  paling  di  khawatirkan  adalah terjadinya  “ fund  flight ”  yang  cukup  besar dari  Bank  Syariah  ke  Bank  Konvensional, dikarenakan suku bunga Bank Konvensional lebih tinggi di banding imbal hasil Bank Syariah.
Sehubungan  dengan  upaya  Bank Syariah  dalam  mengatasi  terjadinya  “ fund flight ”,  maka  saat  ini  telah  beredar  isu tentang  sebuah instrumen  yang  digunakan untuk  mengatasi  kerugian  tersebut.  Isu yang beredar adalah mengenai PER ( Profit Equalization Reserve ), yaitu sebuah cadangan  yang  dibuat  oleh  Bank  Islam dengan  mengambil  alih  jumlah  tertentu dari laba mudharabah, sebelum
mengalokasikan porsi mudarib dan shobibul maal.
Pada mulanya
PER ( Profit Equalization  Reserve )  telah  diperbolehkan untuk  digunakan  pada  Bank–Bank  Syariah di Malaysia sekitar 12 tahun yang lalu. PER disetujui  oleh  Dewan  Syariah  Nasional Bank  Negara  Malaysia  (BNM)  setelah mendapat  rekomendasi  dari Association  of Islamic  Banking  Institution  Malaysia (AIBIM)  yang  ditujukan  untuk  memitigasi disparitas/perbedaan  laba  simpanan/suku bunga  antara  Bank–Bank  Syariah/Unit
Usaha
Syariah dan Bank–Bank Konvensional. Kemudian, Setelah beberapa tahun PER telah dijalankan oleh perbankan syariah  di  Malaysia  dan  menjadi  isu  di perbankan  syariah  di  Indonesia,  maka timbul  sebuah  pertanyaan  di  kalangan penggiat  ekonomi  Islam  bahwa  apakah instrumen  PER  ini  telah  sesuai  dengan unsur–unsur  dalam  tinjauan  fiqih  ?,  dan apakah PER ini benar–benar diperbolehkan untuk  di  praktekan  pada  perbankan Syariah di Indonesia ?.
Berdasarkan uraian diatas perumusan  masalah  pada  penelitian  disini adalah :
1. Bagaimana  tinjauan  fiqih  terhadap PER  ( Profit  Equalization  Reserve ) pada perbankan syariah ?
2. Apakah  PER  ( Profit  Equalization Reserve )  pada  perbankan  syariah dimungkinkan  penerapannya  di Indonesia ?

## MATERI DAN METODE
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif,  data yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  adalah  data  yang  berhubungan dengan penerapan PER ( Profit Equalization Reserve )  di  perbankan  syariah,  sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh  dari  berbagai  literatur  baik textbook , majalah, surat kabar, internet dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian  ini.  Teknik  pengambilan  data
dalam penelitian ini melalui teknik analisis dokumen  yaitu  dengan  mengambil  data PER  ( Profit  Equalization  Reserve )  pada perbankan syariah yang telah menerapkan, kemudian teknik wawancara yaitu melakukan  interview  secara  langsung dengan  praktisi  ekonomi  Islam  mengenai penerapan PER ( Profit Equalization Reserve )  serta  teknik  kepustakaan  yaitu mengambil  data  yang  berkaitan  dengan penelitian  dari  sumber-sumber  seperti buku-buku,  majalah,  artikel,  surat  kabar dan sebagainya.
Teknik analisis data yang digunakan adalah  analisis  kualitatif,  dimana  analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya  dikembangkan  pola  hubungan tertentu  atau  hipotesis.  Berdasarkan hipotesis  yang  dirumuskan  berdasarkan data  tersebut,  selanjutnya  dicarikan  lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat  disimpulkan,  apakah  hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data  yang  terkumpulkan.  Bila  berdasarkan data  yang  dapat  dikumpulkan  secara berulang-ulang ternyata hipotesis diterima maka  hipotesis  tersebut  berkembang menjadi teori ( Sugiyono, 2010 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Fiqih Terhadap PER ( ProfitEqualization Reserve ) Dalam menetukan hukum Islam, para ulama menggunakan maqashid syariah atau mashlahah untuk  mencari  kemashlahatan yang  terkandung  didalam  permasalahan yang  sedang  dihadapi,  artinya maqashid syariah atau mashlahah adalah  untuk mewujudkan kemashlahatan- kemashlahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan  lima  pokok  penting  (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). (Agustianto, 2013).
Adapun  jika  dilihat  dari  tingkatan pada  mashlahah,  para  ulama  ushul  fiqih telah  membagi  menjadi  3  tingkatan (Agustianto, 2013) :
a) Mashlahah Dharuriyat Yaitu kemashlahatan yang keberadaannya sangat
dibutuhkan oleh kehidupan manusia,  baik  tentang  agama maupun dunia. Artinya manusia tidak dapat tegak tanpa 5 kebutuhan dasar tersebut  (agama,  jiwa,  akal, keturunan dan harta)
b) Mashlahah Hajjiyat Yaitu kemashlahatan yang keberadaannya untuk menghilangkan kesulitan manusia, namun jika kemashlahatan ini diabaikan, tidak merusak kehidupan (kebutuhan), tetapi akan menimbulkan kesulitan. c) Mashlahah Tahsiniyat Yaitu kemashlahatan yang keberadaannya untuk mendukung dan melengkapi kemashlahatan  yang  lain  dan ketiadaannya tidak langsung merusak penjagaanterhadap agama, jiwa, keturunan dan harta. Dari pembagian mashlahah berdasarkan tingkatnya, maka instrumen  PER  ( Profit  Equalization Reserve ) masuk pada mashlahah tingkat tiga yaitu mashlahah tahsiniyat, dimana keberadaan instrumen  PER  ( Profit  Equalization Reserve )  ini  merupakan  pendukung dan pelengkap yang digunakan dalam memitigasi risiko yang bertujuan untuk mempertahankan tingkat pengembalian yang
sebanding  dengan  tarif  bunga  bank konvensional.  Namun  jika  instrumen tersebut  tidak  digunakan,  maka  hal ini tidak langsung merusak 5 kebutuhan dasar manusia yaitu agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan harta dan juga tidak langsung merusak lalulintas sistem mudharabah pada
perbankan syariah.
Sedangkan,  jika  kita  lihat  dari  segi  ada dan  tidak  adanya  oleh  syar’i,  maka
mashlahah  ini  terbagi  menjadi  tiga ( Agustianto, 2013 ) :
a) Mashlahah Mu’tabarah
Yaitu  mashlahah  yang  perintahnya bersumber  dari  Al-qur’an  maupun hadist seperti perintah shalat, puasa ramadhan.
b) Mashlahah Mulghah Yaitu mashlahah yang ditolak legalitasnya  oleh  nash  syara’,  baik Al-qur’an  maupun  hadis.  Artinya sesuatu  yang  dianggap  bermanfaat akan  tetapi  bertentangan  dengan syar’i  seperti  meminum  minuman keras.
c) Maslahah Mursalah
Yaitu  mashlahah  yang  tidak  terdapat nash  yang  memerintahkannya  atau melarangnya, jadi kemashlahatannya terlepas dari
dalil. Mashlahah tersebut tidak diperintah  dalam  Al-qur’an  dan hadis, akan tetapi tidak bertentangan dengan keduanya. Diantara ketiga bentuk
mashlahah  diatas,  instrumen  PER ( Profit  Equalization  Reserve )  lebih sesuai  pada  mashlahah  mursalah, karena didalam Al-qur’an dan hadis  tidak  terdapat  dalil  yang memerintahkan instrumen PER
( Profit Equalization Reserve ) ini.
Sesuai dengan mashlahah mursalah,  instrumen  PER  ( Profit Equalization  Reserve )  ini  dapat diterapkan,  dengan  syarat  tidak bertentangan  dengan  nash  baik Al-qur’an dan hadis. Namun instrumen PER ( Profit Equalization  Reserve )  ini  dapat bertentangan  dengan  syar’i  jika hal yang terpenting dalam perbankan syariah tidak dilakukan, yaitu bank syariah diharuskan untuk memperoleh persetujuan  dari  pemilik  rekening investasi  terlebih  dahulu  untuk menerapkan mekanisme PER ( Profit
Equalization Reserve ), karena  jika  bank  syariah  tidak
memperoleh  persetujuan  terlebih dahulu  dari  pemegang  rekening investasi maka akan menimbulkan  ketidakadilan  bagi pemegang rekening investasi, yang mana mereka tidak mendapat  bagi  hasil  yang  penuh karena dana mereka telah dikurangi  oleh  bank  syariah  untuk menciptakan PER ( Profit Equalization Reserve ), dan perbuatan  ini  (mengurangi  hak manusia)  termasuk  pada  firman Allah Subhanahu  Wa  ta’ala yang artinya :
“Dan janganlah kamu merugikan  manusia  pada  hak- haknya dan janganlah kamu merajalela  di  muka  bumi  dengan membuat kerusakan.” (QS. As- Syuara’ : 183)
Juga  firman  Allah  dalam  surat Huud yang artinya :
“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah  takaran  dan  timbangan dengan  adil,  dan  janganlah  kamu merugikan  manusia  terhadap  hak-hak mereka  dan  janganlah  kamu  membuat kejahatan  di  muka  bumi  dengan  membuat kerusakan.” (QS : Huud : 85) Dari  ayat-ayat  diatas  dapat  kita lihat  bahwa  Allah Subhanahu  Wa  Ta’ala melarang  hambanya  untuk  merugikan manusia  pada  hak-haknya.  Jika  kita perhatikan  pada  instrumen  PER  ( Profit Equalization  Reserve ),  hal  tersebut  dapat saja  terjadi  yakni  merugikan  manusia pada  hak-haknya  yaitu  dimana  dengan diterapkannya instrumen ini bank syariah mengambil  sebagian  dana  bagi  hasil  dari pemegang  rekening  investasi  yang  mana pengambilan  tersebut  tanpa  seizin pemilik  rekening  investasi,  walaupun pada akhirnya akan dikembalikan, namun akan  tetap  merugikan  bagi  nasabah/ pemegang  rekening  investasi  karena memang  tidak  semua  nasabah  menerima hal  tersebut.  Maka  sangat  diperlukan adanya  persetujuan  dari  nasabah/ pemegang  rekening  investasi  mengenai
penerapan  mekanisme  PER  ( Profit Equalization  Reserve )  pada  bank  syariah untuk  menanggulangi  adanya  ketidak adilan  yang  dirasakan  oleh  nasabah/ pemegang rekening investasi.
Meminta  persetujuan  disini  dapat dikatakan  dengan  meminta  izin,  dan dalam hal ini meminta izin kepada pemilik rekening  investasi  sebelum  menciptakan rekening PER ( Profit Equalization Reserve ) diqiyaskan  dengan  meminta  izin  sebelum memasuki  rumah  seseorang  karena  dua hal tersebut sama-sama ingin menggunakan kepemilikan orang lain dan harus  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu dari pemiliknya, jadi disini berlaku firman Allah yang artinya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  memasuki  rumah  yang bukan  rumahmu  sebelum  meminta  izin dan  memberi  salam  kepada  penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” (QS. An-Nuur : 27) Dan  firman  Allah Subhanahu  Wa Ta’ala yang artinya : “Sesungguhnya yang sebenar- benar  orang  mukmin  ialah  orang- orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama
Rasulullah dalam sesuatu  urusan  yang  memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan  (Rasulullah)  sebelum meminta izin kepadanya.
Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka  Itulah  orang-orang  yang beriman  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya, Maka  apabila  mereka  meminta  izin kepadamu  karena  sesuatu  keperluan, berilah  izin  kepada  siapa  yang  kamu kehendaki  di  antara  mereka,  dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nuur : 62)
Dan  sabda  Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam :
Artinya  :  “Dari  Abu  Musa  Al-
Asy’ari Radhiyallahu ‘anhu
berkata  :  Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi  wa  sallam  bersabda  : “Permintaan  izin  itu  tiga  kali,  jika diberikan  izin  kepadamu  maka kamu  boleh  masuk  dan  jika  tidak maka kamu harus pulang.”
(Muttafaq ‘alaih)
Dari  dua  ayat  dan  hadis  diatas dapat  kita  temukan  bahwa  kita dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu
sebelum menggunakan  hak  milik  orang  lain, sama  halnya  dengan  instrumen  PER ( Profit  Equalization  Reserve )  yang harus memperoleh izin terlebih dahulu dari nasabah/ pemegang rekening investasi sebelum menciptakan  rekening  PER    ( Profit Equalization Reserve ), hal ini dilakukan agar terjadi keadilan diantara  semua  pihak  baik  pihak nasabah/ pemegang
rekening investasi atau pihak bank syariah.
Kemudian  setelah  bank  syariah mendapat  persetujuan  dan  menciptakan rekening  PER  ( Profit  Equalization Reserve ),  maka  pada  akhir  periode  atau ketika dana tersebut akan dikembalikan, bank  syariah  harus  mendistribusikan keuntungan  yang  didapat  dengan  adil kepada  pemegang  rekening  investasi, seperti dalam firman Allah yang artinya : “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah  takaran  dan  timbangan dengan  adil,  dan  janganlah  kamu merugikan  manusia  terhadap  hak-hak mereka  dan  janganlah  kamu  membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS : Huud : 85) Ayat diatas memerintahkan kita  untuk  berlaku  adil  dan  tidak merugikan  manusia  atau  dalam  hal ini adalah nasabah/ pemegeng rekening  investasi.  Jadi  bank  syariah selain  harus  meminta  persetujuan
tapi juga harus mendistribusikan keuntungannya  dengan  adil  kepada pemegang rekening investasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Dr.  Ahmad  Subagyo,  SE.  MM. CRBD sebagai praktisi ekonomi Islam mengenai kemungkinan penerapan  instrumen  PER,  beliau menyatakan bahwa penerapan instrumen  PER  ini  diperlukan  dalam bank syariah karena digunakan untuk  mengendalikan  risiko  yang akan  dihadapi  oleh  bank  syariah. Beliau juga menyatakan bahwa instrumen  PER  ( Profit  equalization Reserve ) dalam terminologi konvensional  hampir  sama  dengan CKPN (Cadangan kerugian penurunan nilai) penerapannya berdasarkan  PBI  No.14  tahun  2012 yang  mengacu  pada  PSAK  no.  55  dan PAPI (konven) PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah
Indonesia)  tahun  2013.  Maka  dari penjelasan  ini  dapat  lihat  bahwa instrumen  PER  dapat  diterapkan  di Indonesia. kebolehan penerapan instrumen  PER  ini  dikuatkan  dengan Asas  Kebebasan  Berkontrak  didalam hukum  perdata/  hukum  ekonomi/ hukum perbankan yang mana didalamnya menjelaskan kebolehan memasukkan ketentuan PER didalam kontrak perbankan.
Menurut  hemat  peneliti  hal  ini  PER bisa  diterapkan  di  Indonesia  terlebih saat  ini  bank  syariah  di  Indonesia relatif  masih  baru  dan  belum  masing relatif belum kuat dalam mengahadapi risiko. Melihat  mekanisme  PER  ( Profit Equalization Reserve ) yang diterapkan di Malaysia maka dimungkinkan penerapannya di Indonesia dengan beberapa penyesuaian tentunya dengan menyesuaikan produk-produk perbankan syariah di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan uraian penelitian diatas mengenai kemungkinan penerapan Profit  Equalization  Reserve (PER)
perbankan syariah dalam tinjauan  fiqih di  Indonesia, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
a) Berdasarkan tingkatan
pada mashlahahnya,  maka  instrumen  PER ( Profit Equalization Reserve) ini masuk pada mashlahah tahsiniyat, yang mana kemashlahatan  pada  mashlahah  ini merupakan  pelengkap  dan  pendukung bagi  kemashlahatan  yang  lain  dan ketiadaannya tidak merusak 5 kebutuhan  dasar  manusia  antara  lain agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi instrumen PER ( Profit Equalization Reserve) tidak  harus  dilakukan  atau diterapkan  karena  memang  tidak termasuk  pada  tingkat  yang  darurat yang  mengharuskan  bank  syariah untuk menerapkannya.
b) Dari  segi  ada  dan  tidaknya  dalil syar’inya  maka  instrumen  PER  ( Profit Equalization  Reserve )  ini  termasuk  pada mashlahah  mursalah  karena  memang instrumen  PER  ini  belum  ada  dalil  syar’i yang  memerintahkan  secara  khusus  atau melarangnya  secara  khusus  akan  tetapi mengandung  manfaat  bagi  kedua  belah pihak  (pemegang  rekening  investasi  dan Bank  Syariah),  dan  tidak  bertentangan dengan  dalil-dalil  lain  karena  itulah instrumen  ini  masuk  dalam  kategori mashlahah mursalah.
c) Bank syariah diharuskan untuk meminta  persetujuan/  izin  kepada nasabah/ pemegang rekening investasi  seperti  yang  diqiyaskan dengan meminta izin sebelum memasuki  rumah  orang  lain,  sesuai firman Allah yang artinya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  memasuki  rumah yang  bukan  rumahmu  sebelum meminta  izin  dan  memberi  salam kepada  penghuninya.  yang  demikian
itu  lebih  baik  bagimu,  agar  kamu (selalu) ingat.” (QS. An-Nuur : 27)
Dan ayat yang ada pada QS. An-Nuur : 62, yang isinya sama-sama menganjurkan  untuk  meminta  izin terlebih dahulu sebelum menggunakan hak milik orang lain.
d) Tinjauan  fiqih  terhadap  instrumen PER  ( Profit  Equalization  Reserve ) pada  perbankan  syariah  adalah memungkinkan  untuk  diterapkan, instrumen  PER  ini  sifatnya  hanya diperbolehkan  untuk  diterapkan  dan tidak sampai pada tingkat yang harus untuk  diterapkan,  karena  instrumen ini  hanyalah  suatu  pelengkap  dan pendukung  untuk  kemashlahatan lainnya  juga  ketiadaannya  tidak langsung merusak 5 kebutuhan dasar manusia.
e) Instrumen  PER  ( Profit  Equalization Reserve )  ini  diperbolehkan  untuk diterapkan dengan syarat yaitu harus dengan  persetujuan/  perizinan  dari nasabah  atau  pemegang  rekening investasi,  jika  persyaratan  tersebut tidak dilakukan maka instrumen PER ( Profit Equalization Reserve ) ini tidak boleh  untuk  diterapkan  karena  akan merugikan pihak lain.
f) Bank  Syariah  harus  adil  dalam mendistribusikan  kembali  dana dari rekening PER ( Profit Equalization Reserve ) kepada nasabah/ pemegang rekening investasi.
g) Melihat  mekanisme  PER  ( Profit
Equalization Reserve ) yang diterapkan  di  Malaysia  maka dimungkinkan  penerapannya  di Indonesia dengan beberapa penyesuaian  tentunya  dengan menyesuaikan produk-produk perbankan syariah di Indonesia.
a) Bank  syariah  sebaiknya  mengajukan surat  kepada  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  untuk  mengeluarkan  fatwa tentang penerapan PER ( Profit
Equalization
Reserve ) perbankan syariah di Indonesia.
b) Jika  fatwa  mengenai  PER  ( Profit Equalization  Reserve )  tersebut  telah keluar  maka  diharapkan  untuk  segera dipublikasikan agar perbankan syariah di  Indonesia  dapat  dengan  jelas mengetahui kejelasan mengenai
instrumen tersebut.
c) Bank  syariah  sebaiknya  mengajukan surat  kepada  Bank  Indonesia  (BI) untuk  mengeluarkan  Peraturan  Bank Indonesia (PBI) mengenai perhitungan PER di perbankan syariah Indonesia.
d) Dalam  meminta  persetujuan  atau perizinan dari nasabah atau pemegang rekening  investasi,  bank  syariah  dapat menawarkan kepada nasabah/ pemegang rekening investasi mengenai metode  PER  ( Profit  Equalization Reserve ) pada saat pembukaan rekening baru, dan disana bank syariah juga  harus  menjelaskan  kepada nasabah  mengenai  mekanisme  PER ( Profit Equalization Reserve ) ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Generic  and  Specific  Terms  Condition For  All  Islamic  Deposit  Accounts/ Products/ Services of Affin Islamic Bank. Guidelines  on  Profit  Equalization reserve,  Islamic  Banking  And Takaful Departement, Bank Negara Malaysia.
Ifham  Ahmad,  Sholihin.  Keuntungan Memilih  Bank  Syariah.  Diunduh  dari www.ahmadifham.com  tanggal  01 januari 2014.
In  Islamic  Banks  (An  article:  V. Sundararajan,Director, Centennial Group Holdings LLC, Washington DC). Issues  in  Managing  Profit  Equalization Reserve and Investment Risk Reserve Minka, Agustianto. 2013. Maqashid Syariah Dalam  Ekonomi  Islam  Dan  Keuangan Syariah ,  Jakarta:  Ikatan  Ahli  Ekonomi Islam.
Profit Equalization Reserve versus investment  risk  reserve.  Di  unduh dari  www.Invesment-and-Finance.net pada tanggal 01 januari 2014
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Bisnis , Bandung : ALFABETA.