## IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENETAPAN STATUS BANK CENTURY SEBAGAI BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK OLEH KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK)
Fuad
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia fuadrizaldhy@gmail.com
Abstrak : Lembaga perbankan mempunyai peranan yang penting dan strategis tidak saja  dalam  menggerakkan  roda  perekonomian  nasional,  tetapi  juga  diarahkan  agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan  haruslah  mampu  berperan  sebagai agent  of  development dalam  upaya mencapai  tujuan  nasional  itu,  serta  tidak  menjadi  beban  dan  hambatan  dalam pelaksanaan pembangunan nasional. pengaturan terhadap definisi dampak sistemik harus  diatur  dalam  undang-undang,  dan  juga  perlunya  pengetatan  terhadap persyaratan  bagi  bank-bank  yang  membutuhkan  fasilitas  pendanaan  darurat  yang akan menerima bantuan dari pemerintah.
Kata  Kunci: Akibat  Hukum,  Penetapan  Status  Bank  Century,  Bank  Gagal Berdampak Sistemik, Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Abstract: Banking  institutions  have  an  important  and  strategic  role  not  only  in moving  the  wheels  of the  national  economy, but  also directed  to  be able  to  support the  implementation  of  national  development.  This  means  that  banking  institutions must be able to act as agents of development in the effort to achieve national goals, and  not  become  a  burden  and  obstacle  in  the  implementation  of  national development. arrangements for the definition of systemic impacts must be regulated in the law, and also the need for tightening of the requirements for banks that need emergency funding facilities that will receive assistance from the government.
Keywords :  Legal  Impact,  Determination  Of  The  Status  Century’s  bank,  the  bank failed to affect systemic, the committee of financial system stability.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  suatu  bangsa  di tentukan  oleh  beberapa  faktor.  Salah satu faktor yang menjadi pilar pembangunan ekonomi Indonesia adalah terletak pada industri perbankan.  Pengakuan  secara  yuridis formal mengenai  eksistensi  perbankan sudah berlangsung  lebih dari 50 tahun sejak  dilahirkannya  Undang-undang No.  14  Tahun  1967  tentang  Pokok- Pokok  Perbankan.  Dikatakan  bahwa berhubung  dengan  itu  perlu  segera mengatur kembali tata-perbankan supaya dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan  perkembangan  ekonomi dan  moneter  (bagian  Menimbang  dan Penjelasan  UU  No.  14  Tahun  1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan). [1]
Perekonomian  Indonesia  yang semakin  pesat  membutuhkan  modal yang  cukup  besar  yang  sebaiknya dipenuhi  dari  sumber  dana  domestik, sehingga perlu adanya iklim penggalian  sumber  dana  masyarakat melalui  mobilisasi  dana  masyarakat yang  dilakukan  sektor  perbankan. Berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan pemerintah  melalui  otoritas  moneter dalam  hal  ini  adalah  Bank  Indonesia sebagai Bank Sentral,
telah mengeluarkan  rangkaian  deregulasi  di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk menciptakan iklim
perbankan  yang  sehat,  mandiri  dan efisien.
Menghadapi perkembangan
perekonomian nasional yang senantiasa  bergerak  cepat,  kompetitif dan  terintegrasi  dengan  tantangan yang  semakin  kompleks  serta  sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan  penyesuain  kebijakan  di bidang ekonomi termasuk perbankan.
Berkaitan  dengan  pembangunan nasional  tersebut,  dalam  ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998  tentang  Perbankan  ditentukan bahwa
“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat ba nyak”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional,  tetapi  juga  diarahkan  agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional.  Ini  berarti bahwa  lembaga  perbankan  haruslah mampu  berperan  sebagai agent  of development dalam  upaya  mencapai tujuan  nasional  itu,  dan  tidak  menjadi beban dan hambatan dalam
pelaksanaan  pembangunan  nasional tadi. [2]
Peran  industri  perbankan  dalam perekonomian  suatu  Negara  seringkali diibaratkan  sebagai  peran  jantung dalam  sistem  tubuh  manusia.  Dengan membeli  dana  masyarakat  berbentuk simpanan  serta  menjualnya  dalam bentuk  kredit  untuk  menggerakkan perekonomian.  Agar  dapat  berfungsi, jantung  perekonomian  tersebut  perlu dijaga agar selalu dalam kondisi sehat, stabil serta berkembang. Untuk mencapai  kondisi  tersebut,  diperlukan beberapa prasyarat antara lain kepercayaan  masyarakat  yang  terjaga dan  penyelewengan  ( moral  hazard ) yang tercegah. [3]
Pada  saat  ini  pelaksanaan fungsi perbankan  terlihat  dari  pengaturan usaha  bank  yang  ditetapkan  dalam Undang-undang  Perbankan.  [4]  Usaha bank  yang  dimaksud  tidak  bersifat limitatif melainkan enumeratif, sehingga  memungkinkan  hubungan antara bank dengan nasabahnya untuk melakukan perjanjian yang tidak bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  [5] Dalam  arti  yuridis,  fungsi  perbankan sebagai  penghimpun  dan  penyalur dana  masyarakat  merupakan  esensi perjanjian  yang  meliputi  2  (dua)  hal yaitu menghimpun dana dari masyarakat  disebut  sebagai  perjanjian
simpanan,  dan  menyalurkan  dana  ke masyarakat  disebut  sebagai  perjanjian kredit bank.
Sesuai  fungsi  perbankan  yang demikian, maka kehadiran bank dalam masyarakat  sebagai  badan  usaha memiliki  arti  yuridis  dan  peran  yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional. Dalam agenda  pembangunan  nasional  tahun 2004-2009  secara  politis  dikatakan bahwa kondisi perbankan dan lembaga keuangan  lainnya  belum  mantap.
Lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap produk
perbankan dan keuangan yang semakin  bervariasi  dan  kompleks, serta  dalam  mengantisipasi globalisasi perdagangan jasa dan inovasi teknologi informasi, telah meningkatkan arus transaksi keuangan masuk  dan  ke  luar  Indonesia.  [6] Pernyataan  politik  hukum  [7]  ini  pada tataran  landasan  teknis  operasional menghendaki adanya perubahan
Undang-undang  Perbankan  dimasa yang akan datang. Black’s law Dictionary
merumuskan  bahwa banking adalah:
[8] “the business of banking, as defined by  law  and  customs,  consist  in  the issue  of  notes  payable  on  demand intended  to  sirculate  as  money,  when the  banks  are  bank  issue,  in  receiving deposits  payable  on  demand,  in
discounting
commercial paper, makings  loans  of  money  on  collateral security,  buying  and  selling  bills  of exchange,  negotiating  loans,  and dealing  in  negotiable  securities  issued by the government, state and national, and municipal and other corporation ” Perbankan adalah segala sesuatu  yang  menyangkut  tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  [9]  Berdasarkan  pengertian tersebut  di  atas,  dapat  dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.
Sistem  perbankan  merupakan salah  satu  bagian  di  samping  sistem lembaga  keuangan  bukan  bank  dari lembaga  keuangan.  Sistem  perbankan adalah  lembaga  keuangan  yang  dapat menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk- bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.
Pengertian  mengenai  bank  dapat dijumpai  dalam  ketentuan  Pasal  1 angka (2) UU Perbankan, adapun yang
dimaksud  dengan  bank  adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank secara konkrit  mencakup  dua  aspek  utama yaitu  badan  usaha  bank  ( corporate company )  dan  kegiatan  usaha  bank ( business  activities ).  Sebagai  lembaga yang  menjalankan  usaha  di  bidang jasa keuangan, bank bukanlah sembarang  badan  usaha,  melainkan yang  secara  hukum  memiliki  status yang  kuat  dengan  kekayaan  sendiri yang  mampu  melayani  kebutuhan masyarakat,  karena  itu  dipercaya  oleh masyarakat.[10]
Bank  selain  mempunyai  fungsi yang  penting  bagi  suatu  Negara  juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga  stabilisasi  ekonomi  moneter dan  keuangan  Negara.  Stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan Negara  dapat  tercapai  apabila  bank diberi  fungsi  oleh  pemerintah  dengan sebaik-baiknya  sebagai  alat  ekonomi dan keuangan Negara. [11]
Bank  adalah  suatu  badan  usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan ( financial intermediarie )  yang  menyalurkan  dana dari  pihak  yang  berkelebihan  dana
( idle  fund  surplus  unit )  kepada  pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan  dana  ( deficit  unit )  pada waktu yang ditentukan. [12]
Berdasarkan fungsinya, bank dibagi  ke  dalam  tiga  jenis  yaitu  Bank Indonesia  (BI),  Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR).  BI  diatur dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia.  Bank Umum dan BPR diatur dengan Undang-undang  No.  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan juncto Undang- undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan.  BI berfungsi  sebagai  Bank  Sentral,  Bank Umum  berfungsi  sebagai  bank  yang dapat  menjalankan  segala  jenis  usaha di  bidang  jasa  perbankan  dan  BPR berfungsi sebagai bank yang menjalankan  usaha  di  bidang  jasa perbankan  tidak  termasuk  jasa  lalu lintas  pembayaran,  terutama  untuk melayani  usaha  kecil  dan  rakyat pedesaan. [13]
Berita  mengenai  Bank  Century (BC)  menjadi  topik  paling  hangat dibicarakan  dan  menjadi headline berbagai  media  massa  pada  kurun waktu  akhir  2009.  Berbagai  kalangan menyikapi isu ini dari berbagai dimensi,  antara  lain  sosial,  ekonomi, hukum  dan  politik.  Pro  kontra  atas kebijakan  pemerintah,  dalam  hal  ini
Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan (KSSK) dalam menetapkan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik  sehingga  harus  diselamatkan melalui suntikan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 6,7  triliun,  belakangan  mulai  santer terdengar  seiring  dengan  merebaknya isu  pengucuran  dana bailout BC kepada  pihak-pihak  tertentu  yang bernuansa politis. [14]
Bank  Century  lahir  pada  tahun 2005,  dari  hasil merger Bank  Century Intervest  Corporations  (CIC)  [15]  Bank Danpac  dan  Bank  Pikko.  Sebagai pendatang  baru,  bank  yang  berukuran relatif  kecil  tersebut  ternyata  mampu mencuri  perhatian  banyak  pihak.  Dari proses merger itu, Bank CIC dinyatakan  sebagai leader .  Dengan begitu,  Bank  Danpac  dan  Bank  Pikko bubar  demi  hukum.  Saham  Danpac dan  Pikko  dikeluarkan  dari  pencatatan atas  bursa  ( delisting )  pada  tanggal  14
Desember 2004. Selanjutnya pencatatan  atas  saham  baru  BC dimulai  pada  tanggal  15  Desember 2004 dengan kode saham BCIC - kode yang  sebelumnya  dipakai  oleh  Bank CIC. [16]
Persoalan  serius  muncul  ketika akhir  Oktober  2008,  BC  mengajukan permohonan  pinjaman  kepada  BI sebesar  Rp  1  triliun.  Permohonan  ini diajukan  di  tengah  krisis  ekonomi
global  mulai  memakan  banyak  korban lembaga keuangan disejumlah Negara.
Permohonan ini pada awalnya dianggap tidak memenuhi syarat karena Capital  Adequacy  Ratio (CAR)
BC  di  bawah  8%  seperti  yang
dipersyaratkan BI. Namun permohonan tersebut akhirnya
dikabulkan,  setelah  BI  melakukan perubahan peraturan.
Sebagian kalangan dapat memahami kebijakan pemerintah tersebut  di  tengah  situasi  global  yang tidak menentu, dimana isu negatif akan sangat  berdampak  buruk  terhadap situasi  Indonesia  yang  sedang  rentan pada  saat  itu.  Sebagian  kalangan berpendapat sebaliknya, kebijakan penetapan    BC  sebagai  bank  gagal berdampak  sistemik,  dianggap  tidak lazim terutama melihat size asset yang berada  dikisaran  0,3%  dari  total  aset perbankan Indonesia dan market share yang relatif kecil yaitu hanya mencakup 0,1% jumlah nasabah perbankan di Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, sehingga dapat dibuat rumusan masalah  yang  akan  diteliti  dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu:
1. Apa  dasar  hukum  penetapan status  bank  gagal  berdampak sistemik di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap  penetapan  status  Bank Century  sebagai  bank  gagal berdampak  sistemik  oleh  Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ?

## METODE PENELITIAN
Laporan  dari  hasil  penelitian  ini bersifat  deskriptif  analitis.  Deskriptif yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan  dapat  memberi  gambaran secara rinci dan sistematis berdasarkan  data-data  yang  diperoleh berkaitan dengan dasar hukum penetapan  status  BC  sebagai  bank gagal  berdampak  sistemik  dan  akibat hukumnya.  Bersifat  analitis,  karena data  yang  diperoleh  akan  dianalisis terhadap  berbagai  aspek  yang  diteliti untuk  mendapatkan  gambaran  secara menyeluruh,  sistematis,  dan  akurat mengenai  asas-asas  hukum,  kaidah- kaidah  hukum,  dan  pengertian  hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
Metode  pendekatan  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian
kepustakaan  guna  memperoleh  data sekunder di bidang hukum dan sekaligus  juga  dilakukan  penelitian lapangan yang berfungsi untuk melengkapi  data  yang  diperoleh  dari kepustakaan.
Analisis data berisi uraian tentang cara-cara  analisis,  yaitu  bagaimana memanfaatkan  data  yang  terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.
Dengan kata lain analisis data merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian.
Metode  pengolahan  data  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Data-data yang diperoleh dari
penelitian tersebut kemudian dipisahkan  antara  data  yang  relevan dengan  data  yang  tidak  relevan.  Data yang  relevan  kemudian  dihubungkan dengan  judul,  latar  belakang  masalah, dan  rumusan  permasalahan.  Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan  oleh  responden  secara tertulis  atau  lisan,  dan  juga  perilaku nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. [17]
HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
1. Profil Singkat Bank Century
Kasus bailout Bank  Century (sekarang  Bank  Mutiara)  menjadi salah  satu  berita  yang  paling
banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia dimasa era Kepresidenan  Soesilo  Bambang Yudhoyono  beberapa  waktu  lalu, disamping pemberitaan mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), kriminalisasi Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK), dan mafia hukum. Kasus tersebut berawal  dari  keputusan  KSSK yang  menetapkan  Bank  Century sebagai  bank  gagal  berdampak sistemik  serta  keputusan  Bank Indonesia yang memberikan dana Penyertaan Modal
Sementara sebesar Rp. 6,7 triliun melalui LPS.
Bank  Century  lahir  pada tahun  2005,  dari  hasil merger
Bank Century Intervest Corporations  (CIC)  Bank  Danpac dan Bank Pikko. Sebagai pendatang baru, bank yang berukuran  relatif  kecil  tersebut ternyata mampu mencuri perhatian  banyak  pihak.  Dari proses  merger  itu,  Bank  CIC dinyatakan sebagai leader . Dengan begitu, Bank Danpac dan Bank  Pikko  bubar  demi  hukum. Saham Danpac dan Pikko dikeluarkan  dari  pencatatan  atas bursa  ( delisting )  pada  tanggal  14 Desember 2004. Selanjutnya pencatatan  atas  saham  baru  BC
dimulai pada tanggal 15 Desember  2004  dengan  kode saham BCIC - kode yang sebelumnya  dipakai  oleh  Bank CIC.
Jauh  sebelum merger terjadi,
Bank  CIC  sudah  terjadi  berbagai keanehan.  Berdasarkan  laporan hasil  pemeriksaan  BI  pada  bulan Juli-November  2001,  sudah  ada bermacam  pelanggaran  perihal ketentuan  CAR,  NPL  dan  Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).  Sejatinya,  pada  kuartal ketiga  2001,  nasib  CIC  sudah diujung  tanduk.  Hampir  70% sumber  dana  bank  itu  berasal dari  GSM-102 Financing dengan memanfaatkan perbedaan tanggal  jatuh  tempo  fasilitas dengan  jatuh  tempo  LC  yang lazim disebut grapping maturity .
Ada  empat  belas  bank  di Indonesia  yang  berhak  mengikuti program  ini.  Termasuk  BUMN. Yang aneh, salah satu bank yang telah memperoleh fasilitas tersebut adalah CIC. Gilanya lagi, CIC  yang  merupakan  bank  super gurem  bisa  mendapatkan  U$D 953  juta  atau  hampir  85% keseluruhan fasilitas.
CIC
menerima  dana  tersebut  dari  tiga bank,  yakni  SCB  sebesar  U$D 191,4 juta, Bank Denver U$D 616
juta,  dan  Deutscehe  Bank  U$D 146,5  juta.  Sudah  begitu,  CIC juga  tidak  memiliki trade  record sebagai international banking.
Persoalan  yang  paling  serius menyangkut  CIC  adalah  dugaan terjadinya  pelanggaran  BMPK hingga  senilai  Rp  6  triliun. Modusnya berupa pengaliran kredit  keberbagai  perusahaan fiktif  yang  ternyata  dibentuk  oleh bank  itu  sendiri.  Dana  kredit tersebut lantas disimpan dibeberapa bank yang juga sudah  berkolusi  dengan  Bank CIC. Kredit itu dikucurkan dengan jaminan Negotiable  Certificate  of Deposit (NCD)  yang  diterbitkan oleh  bank-bank  penyimpan  hasil pencairan  kredit  dimaksud.  NCD inipun ditengarai palsu. Bank CIC sebenarnya  sudah  masuk  dalam perawatan BI sejak tahun 1999.
Pada  tahun  2002,  kasus  di Bank  CIC  sebenarnya  sudah masuk ke Kejaksaan  Tinggi Jakarta.  Tapi  kasus  itu  kemudian menguap  begitu  saja.  Disaat bersamaan  dengan  munculnya masalah-masalah di CIC, Chinkara Capital Ltd, mulai meng-akuisi  Bank  Danpac  pada tahun  2001  lewat  pasar  modal. Pembelian tersebut dilakukan atas  nama  Finansa  Investment
Advisor  dan  Morgan  Stanley Nominee.  Chinkara  lalu  memiliki
30,51% saham
Danpac.
Kemudian  Chinkara  meminta  izin kepada  BI  untuk  meng-akuisisi saham  Danpac  sehingga  total kepemilikan  saham  Chinkara  di Danpac adalah 85,9%.
Chinkara juga menjadi pemegang saham pengendali Bank  CIC  meski  hanya  memiliki saham 16,57%. Selanjutnya Chinkara meminta persetujuan BI untuk meng-akuisisi 66,65% saham Bank Pikko dengan menempatkan dana setoran modal  dalam escrow  account (rekening  penampung)  sebesar 12  Juta  U$D  di  Bank  CIC. Kemudian  BI  meminta  Chinkara mengalihkan  setoran  modalnya dari CIC ke Pikko untuk dijadikan sebagai tanda jadi pembelian.
Agar  menuntaskan  masalah legalitas, Bank Pikko
melaksanakan  penawaran  umum kepada  publik  sejak  28  Mei  2001 hingga  5  Juni  2001.  saham  yang dijual  senilai  Rp.  128  Milyar. Chinkara  lalu  membeli  saham- saham  itu  sehingga  memiliki 66,65% saham Bank Pikko. Tidak itu  saja,  atas  nama  Morgan
Stanley Nominee, Chinkara membeli lagi saham Pikko
sebanyak 20,17% di pasar modal. Alhasil, total saham Chinkara  di  Pikko  mencapai 86,92%.
Sebelum merger ,  Bank  CIC dan Bank Pikko dinyatakan sebagai  bank  yang  bermasalah dengan hasil auditnya berkategori disclaimer .  Proses  merger  yang memakan  waktu  lama,  lebih  dari dua  tahun  menunjukkan  merger ini  telah  diduga  kuat  oleh  BI penuh  dengan  rekayasa.  Dalam proses  ini,  BI  banyak  memberi kelonggaran atau tidak
menerapkan  peraturan  dengan ketat. Itu sebabnya Anwar Nasution, mantan Deputi
Gubernur  Senior  BI,  menilai  BC cacat sejak lahir.
Persoalan serius muncul ketika  akhir  Oktober  2008,  BC mengajukan
permohonan
pinjaman  kepada  BI  sebesar  Rp 1 triliun. Permohonan ini diajukan di  tengah  krisis  ekonomi  global mulai  memakan  banyak  korban lembaga  keuangan  disejumlah Negara.  Permohonan  ini  pada awalnya dianggap tidak
memenuhi syarat karena CAR BC di  bawah  8%  seperti  yang dipersyaratkan
BI. Namun permohonan  tersebut  akhirnya
dikabulkan, setelah BI melakukan perubahan peraturan.
2. Bailout Bank Century
a.  Teori Positivisme
Membahas tentang positivisme hukum atau keberlakuan  hukum sama maknanya membahas tentang  efektivitas  hukum  itu sendiri.  Suatu  kaidah  hukum dikatakan efektif apabila kaidah hukum tersebut berlaku  secara  faktual,  jika para warga masyarakat,
untuk siapa kaidah hukum itu berlaku mematuhi kaidah hukum itu. [18]
Adapun  yang  dimaksud dengan positivitas kaidah hukum adalah hal ditetapkannya  kaidah  hukum dalam  sebuah  aturan  hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang ( bevoegde rechstautoriteit ).
Hukum positif  ( ius  positium )  adalah hukum  yang  ditetapkan  oleh manusia  ( stelling  recht ).  [19]
Kaidah  hukum  itu  sendiri pada  prinsipnya  merupakan perintah  dalam  jangkauan umum  yang  dituangkan  oleh pembentuk undang-undang
(pemerintah) ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik
yang  berisi  perintah-perintah maupun  sanksi-sanksi  dalam hal  terjadinya  ketidakpatuhan ( ongenhoorzaamheid ). [20]
Adapun  yang  dimaksud dengan  perintah  dalam “teori perintah”  menurut  Herbert Lionel  Adolphus  Hart  (Hart) bahwa  perintah  ( command ) adalah “ to  exercise  authority over  men,  not  power  to  inflict harm,  and  though  it  may  be combined  with  threats  of harm the command is primarily an appeal not to fear but respect for authority ”.
Adapun yang dimaksudkan dengan
perintah  ( command )  dalam hal ini adalah “suatu tindakan melaksanakan kekuasaan terhadap  seseorang,  bukan berarti kekuasaan untuk menyakiti  atau  menimbulkan kerugian,  meskipun  perintah yang  bersangkutan  mungkin saja  terjadi  bersama-sama dengan ancaman untuk terjadinya  bahaya  tersebut”. Perintah  seperti  inilah  yang dimaksudkan  oleh  hukum, yang dalam hal hukum
dianggap  sebagai  “perintah” yang  harus  dijalankan  oleh orang  yang  menjadi  objek pengaturan hukum. [21]
Menurut Hart kaidah
hukum  dapat  dibedakan  atas 2  (dua)  yaitu primary  rules are  norms  of  behavior atau kaidah  perilaku  sosial  dan secondary  rules  are  norms about  the  norms atau  meta kaidah.  [22]  Kaidah  hukum sebagai kaidah perilaku
isinya dapat diwujudkan dengan menampilkan diri
dalam berbagai wajah
(sosok).  Penggolongan  yang paling  umum  dari  kaidah dimaksud adalah sebagai berikut:
1)  Perintah  ( gebod )  adalah kewajiban  umum  untuk melakukan sesuatu;
2)  Larangan ( verbod ) adalah kewajiban  umum  untuk tidak melakukan sesuatu;
3)  Pembebasan  ( vrijstelling, dispensasi) adalah pembolehan ( verlof ) khusus untuk tidak melakukan  sesuatu  yang secara umum diharuskan; 4)  Izin ( toestemming , permisi) adalah pembolehan khusus
untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Sedangkan kaidah hukum  sebagai  meta  kaidah adalah kaidah yang menentukan sesuatu
berkaitan dengan kaidah perilaku  itu  sendiri.  Hart menyebut  3  (tiga)  macam meta kaidah, yaitu: [23] 1) Kaidah Pengakuan ( rule of recognition )  adalah  kaidah yang  menetapkan  kaidah perilaku  mana  yang  di dalam  suatu  masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi.
2) Kaidah  perubahan  ( rule  of change ) adalah kaidah yang menetapkan bagaimana  suatu  kaidah perilaku dapat diubah.
3) Kaidah  kewenangan  ( rule of adjudication ) adalah kaidah  yang  menetapkan oleh  siapa  dan  dengan melalui prosedur yang mana kaidah perilaku ditetapkan, dan bagaimana suatu kaidah perilaku
harus diterapkan jika
dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan.
Berdasarkan kaidah hukum  di  atas,  yang  mana kaidah-kaidah tersebut
merupakan  wujud  dari  isi aturan-aturan  hukum,  dan kebanyakkan dari aturan- aturan  tersebut  dituangkan dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  maka oleh karena itu, pada saat BC ditetapkan sebagai bank gagal  berdampak  sistemik, bahwa  terhadap  keputusan- keputusan  yang  dimaksud sejak awal sampai ditetapkannya status tersebut, telah dilakukan berdasarkan
ketentuan- ketentuan  dan  mekanisme yang  sesuai  sebagaimana telah  ditetapkan  dan  menjadi perintah dalam peraturan perundang-undangan maupun keputusan- keputusan  para stakeholder
terkait.
Keberlakuan hukum dalam  arti  positivistik  lebih mengarah  pada  keberlakuan hukum yang bersifat normatif, terutama dalam upaya penegakan hukum ( law
enforcement ) itu sendiri. Jadi, berkaitan  dengan  penelitian ini, maka akan dilihat
bagaimana penegakan hukum  terhadap  BC  pasca ditetapkan  statusnya  sebagai bank gagal berdampak sistemik. b.  Teori Sociological Jurispridence Roscoe  Pound  adalah salah satu ahli hukum beraliran Sociological
Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada “kenyataan hukum” dari pada “kedudukan  dan  fungsi hukum”  dalam  masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya  adalah  kemauan publik,  jadi  tidak  sekedar hukum  dalam  pengertian law in books . Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian  hukum  ( positivism law )  dan living  law sebagai wujud  penghargaan  terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan
orientasi hukum. [24]
Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan  yang  ada  dalam
masyarakat.  Menurut  Pound ada tiga (3) kepentingan yang harus  dilindungi  oleh  hukum, yaitu public interest ; individual interest ; dan interest of personality . Rincian dari setiap  kepentingan  tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak  tetapi  berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat. Jadi, akan sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan  yang  tidak  berubah- ubah, maka susunan tersebut bukan  lagi  sebagai social engineering tetapi merupakan pernyataan  politik  (manifesto politik). [25]
Roscoe Pound menyatakan  bahwa  terdapat hubungan timbal balik (fungsional)  antara  hukum dengan  masyarakat.  Artinya hukum  yang  baik  menurut Pound  adalah  hukum  yang sesuai  dengan  hukum  yang hidup  di  dalam  masyarakat atau populernya the living law yang  digagas  oleh  Eugen Erlich.
Untuk mempraktikkannya, maka
dilakukan langkah yang progresif, yaitu memfungsikan  hukum  untuk menata  atau  sebagai  alat perubahan, sehingga muncullah  teorinya  tentang law  as  a  tool  of  social engineering . Agar benar- benar  efektif  sebagai  alat rekayasa sosial, Pound mengajukan 6 (enam)
langkah yaitu:
1)  Mempelajari social  effect yang  nyata  dari  peran lembaga dan doktrin-
doktrin hukum. 2)  Melakukan studi sosiologis untuk menyiapkan  perundang- undangan dan dijalankan. 3)  Melakukan studi bagaimana peraturan hukum menjadi efektif. 4)  Melakukan  studi  sejarah hukum tentang social effect yang  timbul  dari doktrin hukum masa lalu.
5)  Melakukan  penyelesaian individu berdasarkan nalar, bukan semata peraturan hukum.
6)  Mengusahakan  efektifnya pencapaian tujuan hukum.
Melihat  pendekatan  teori yang  digagas  oleh  Pound,
maka perlu dicermati bilamana  penerapan  hukum dalam menangani
permasalahan  BC  kala  itu dari  saat  penentuan  status sebagai bank
gagal
berdampak  sistemik  hingga mendapat dana talangan segar ( bailout) oleh  Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS) bukan  saja  dilakukan  dengan memperhatikan cara pengelolaan berdasarkan peraturan  (regulasi)  semata,
tetapi  juga  dilihat  manfaat kegunaan dan efektifitas penerapan hukumnya terhadap masyarakat. Merujuk  kepada  hukum sebagai  perekayasa  sosial, maka harus mampu mendeteksi  dan  merasakan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan peraturan-peraturan atau doktrin-dontrin
hukum.
Dapatlah  kiranya  dibenarkan,
bahwa  hukum  yang  baik adalah  hukum  yang  diambil dari  masyarakat  dan  peduli terhadap kepentingan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan  mengenai  Akibat
Hukum Terhadap Penetapan Status Bank Century Sebagai Bank Gagal  Berdampak  Sistemik  Oleh Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan (KSSK),    maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan yaitu:
1.  Dalam menetapkan
Bank Century  sebagai  bank  gagal berdampak sistemik, Bank
Indonesia mendasarkan pertimbangannya  pada  lima aspek yaitu:
a.  Institusi  Keuangan  ( low  to medium impact ). Secara institusi,  penutupan  bank  ini tidak  berdampak  signifikan terhadap  sektor  perbankan, karena  pangsanya  terhadap industri  yang  tidak  terlalu besar.
b.  Pasar  Keuangan  ( medium  to high  impact ).  Penutupan  bank ini akan menimbulkan sentimen  negatif  di  pasar keuangan, terutama dalam kondisi  pasar  yang  sangat rentan  terhadap  berita-berita yang dapat merusak kepercayaan  terhadap  pasar keuangan.
c.  Sistem  Pembayaran  ( medium to  high  impact ).  Apabila  bank
ini  ditutup  dikhawatirkan  akan menyebabkan  terjadinya rush pada peer  banks dan  bank- bank yang lebih kecil,
sehingga  akan  mengganggu kelancaran sistem
pembayaran.
d.  Sektor  riil  ( low  to  medium impact ). Karena perannya pada pemberian kredit terhadap sektor riil tidak signifikan,  maka  kegagalan bank ini memiliki dampak yang relatif  terbatas  terhadap  sektor riil. e.  Psikologi  Pasar  ( medium  to high  impact ),  Kegagalan  bank ini  dapat  menambah  ketidak pastian  pada  pasar  domestik yang  dapat  berakibat  fatal pada  psikologi  pasar  yang sedang sensitif.
Dari  kelima  analisis  di atas, permasalahan pada Bank
Century
berpotensi
menimbulkan  dampak  sistemik terutama melalui jalur psikologi pasar,  sistem  pembayaran, dan pasar keuangan. Kerangka analisis dengan
menggunakan lima aspek tersebut,  telah  dapat  diterima oleh  Panitia  Kerja  RUU-JPSK Komisi  XI-DPR  RI  periode 2004-2009  seperti  tercantum
dalam  Pasal  7  dan  Penjelasan Pasal  7  Draft  RUU  Jaring Pengaman  Sistem  Keuangan yang  telah  disahkan  menjadi Perppu  tanggal  15  Oktober
2008 2.  Setelah Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal yang  ditengarai  berdampak sistemik,  maka  selanjutnya Bank Indonesia menyelenggarakan rapat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan menyerahkan  pengelolaannya kepada  Lembaga  Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangannya  berdasarkan UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Tanggal 21 November  2008, melalui rapat Komite Koordinasi, Bank Century resmi diputuskan penanganannya dilakukan sepenuhnya di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga  Penjamin  Simpanan kemudian melakukan penyertaan  modal  sementara yang disertai dengan pergantian  manajemen  lama (Maryono  diangkat  menjadi Direktur  Utama  Bank  Century
menggantikan Hermanus Hasan Muslim) 3.  Setelah diserahkan kepada
Lembaga  Penjamin  Simpanan, maka  berdasarkan  Pasal  36 UU No. 36 tahun 2004, Lembaga  Penjamin  Simpanan
melakukan langkah-langkah:
a.  Menawarkan kepada
pemegang  saham  lama  untuk ikut  serta  dalam  penanganan Bank Century
b.  Mengganti pengurus bank lama dan mengangkat pengurus bank baru c.  Meminta bantuan instansi pemerintah dibidang audit untuk  melakukan  monitoring pelaksanaan  operasional  bank pada  seluruh  kantor  cabang bank  pada  awal  penaganan Bank Century d.  Menguasakan  Direksi  untuk melakukan i). perbaikan kinerja bank,  ii).  tidak  mencairkan dana  milik  pihak  ketiga,  iii).
mengidentifikasi seluruh kontrak-kontrak  yg  terindikasi merugikan bank, iv). menangani aset-aset bermasalah e.  LPS menyampaikan perkembangan penanganan Bank Century  kepada Menkeu selaku Ketua KSSK
f.  Melakukan pemantauan
berkala mengenai kinerja bank g.  Meminta bantuan instansi pemerintah dibidang audit untuk  melakukan  audit  atas penggunanan  dana  PMS  LPS pada BC
h.  Mengumumkan besarnya ekuitas bank per 20 November 2008  pada  surat  kabar  yang mempunyai peredaran luas
i. Menetapkan bussiness  plan dan kontrak manajemen
j. Berpartisipasi  aktif  dalam  tim bersama penanganan
permasalahan BC dalam rangka recovery  asset yang dilarikan oleh pemegang saham lama Bank Mutiara.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana  tersebut  di  atas, peneliti  memberikan  saran-saran antara lain sebagai berikut:
1.  Bank Indonesia dalam menetapkan kriteria-kriteria
bank  gagal  yang  ditengarai berdampak sistemik telah melalui pengkajian dan analisis yang  maksimal.  Hal  demikian telah  sesuai  dengan  mandat yang  diterima  Bank  Indonesia melalui UU No. 3 tahun 2004
2.  Komite Stabilitas Sistem Keuangan  yang  diketuai  oleh Menkeu mendasarkan keputusannya pada parameter-parameter yang terukur  dan  responsif.  Prinsip kehati-hatian  demi  melindungi kepentingan diri (rakyat Indonesia). Prudent juga menuntut  pada  pertimbangan moral-etis. Singkatnya,
keputusan menyelamatkan Bank Century harus dijelaskan berdasarkan  nalar,  fakta,  dan pengalaman,  yaitu  penjelasan yang logis-rasional dan empiris-faktual.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Konsideran  dan  Penjelasan  UU
No.  14  Tahun  1967  tentang Pokok-Pokok Perbankan.
[2] Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional
Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 40
[3]  Adrian  Sutedi, Aspek  Hukum
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Sinar Grafika,  Jakarta,  2010,  hlm. 129 [4] Lihat pasal 6 dan 13 UU No. 10 Tahun 1998
[5] Lihat pasal 1337 KUH Perdata
[6] Lihat Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional Tahun  2004-2009,  Bab  24 tentang
Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro.
[7]  Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 334
[8] Sebagaimana dikutip Hermansyah  dalam Hukum
........, Op.Cit ,....., hlm.18
[9] Ibid ....
[10]  Abdulkadir  dan  Rilda  Murniati,
Segi Hukum Lembaga Keuangan  dan  Pembiayaan , Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004, hlm. 33-34 [11] Ahmad Anwari, Praktek
Perbankan di Indonesia ,
Ghalia  Indonesia,  Bandung,
1981, hlm. 16 [12] Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan ,
Ghalia  Indonesia,  Bandung,
2005, hlm. 14
[13] Abdul Kadir, Op.Cit …., hlm. 36
[14] Tokoh Masyarakat dan Asosiasi di Sektor Keuangan, Penanganan
Bank  Century: Pengambilan Keputusan  yang  Akuntabel, Jakarta 2009, hlm. 3

## [15] Hendrawan
Supratikno, Ekonomi  Nurani  vs  Ekonomi Naluri , Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, Jakarta,
2011, hlm. 265
[16]  Bambang  Soesatyo, Perang- perangan  Melawan  Korupsi ,
PT.  Ufuk  Press,  Jakarta,
2011, hlm. 137-138
[17]  Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  UI  Press,
Jakarta 1986, hlm. 250.
[18] J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang  Hukum ,  alih  bahasa
Arief  Sidharta,  Citra  Aditya
Bakti,  Bandung,  1996,  hlm.
149.
[19] Ibid, ......, hlm. 142
[20] Ibid, ......, hlm. 93-94
[21] Munir Fuady, Teori-Teori Besar
(Grand Theory) Dalam
Hukum ,  Kencana,  Jakarta,
2004, hlm. 98
[22]  J.J.H.  Bruggink, Op.Cit,....,
hlm. 149
[23] Ibid,......, hlm. 104-105
[24]  Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania Rasjidi, Dasar-dasar  Filsafat dan  Teori  Hukum ,  PT.  Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 56
[25] Ibid , ......., hlm. 66