## PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI EROSI TANAH YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM TANAH LONGSOR
(STUDI KASUS DESA BARU KECAMATAN LUYO, SULAWESI BARAT)
Riska Juniarti Syamsul 1 , St. Nurjannah 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## riskajnrt@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Peran  Pemerintah  Setempat  dalam  mengatasi  erosi  tanah  yang terdampak  Bencana  alam  tanah  Longsor  (Studi  Kasus  Desa  Baru  Kecamatan  Luyo-Sulawesi  Barat).  Dapat ditarik  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  atau  memahami  Peran  pemerintah  setempat  dalam menjalankan  Peraturan  Daerah  khususnya  Polewali  Mandar  terhadap  penanggulangan  bencana  alam  di  Desa Baru  Kecamatan  Luyo  Provinsi  Sulawesi  Barat.  Jenis  penelitian  ini  tergolong  empiris  atau  lapangan  dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa Baru  Kecamatan  Luyo  Kabupaten  Polewali  Mandar,  dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat  dan Kepala Desa Baru Kecamatan Luyo, dan  mengambil data dikantor desa. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut yaitu: 1) Peran Pemerintah dalam mengatasi erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor kurang efektif atau cepat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 2) Apa hambatan upaya pemerintah dalam menanggulangi erosi tanah  yang  terdampak  bencana  alam  tanah  longsor,  masih  banyak  hambatan-hambatan  atau  kendala  yang mempengaruhi  proses  penanggulangan  erosi  tanah  yang  terdampak  bencana  alam  tanah  longsor  di  Desa  Baru Kecamatan  Luyo  Provinsi  Sulawesi  Barat.  Implikasi  dari  penelitian  ini  dapat  menjadi  referensi  atau  masukan bagi  pemerintah  dan  masyarakat  yang  terkait  dengan  masalah  penegakan  hokum  atau  peraturan  yang  berjalan sesuai yang diharapkan.
Kata kunci: Peran Pemerintah, Erosi Tanah, Bencana alam.

## Abstract
This  research  discusses  the  role  of  local  government  in  overcoming  soil  erosion  affected  by  landslides natural  disaster (case Study of  Desa Baru, Luyo-Sulbar District). It  can be concluded that the  purpose of  this research  is  to  know  or  understand  the  role  of  the  local  government  in  implementin  Regional  Regilations, especially  Polewali  Mandar  on  natural  disaster  management  in  Baru  Village,  Luyo  District  west  Sulawesi Province.  This  type  of  research  is  classified  as  empirical  or  field  research  with  a  sociological  approach.  The data  sources  of  this  research  are  primary  and  secondary  data  sources,  then  the  data  collection  methods  used are  interviews  and  documentation.  This  research  was  conducted  in  Baru  village,  Luyo  District,  Polewali Mandar  Regency,  by  conductin  direct  interviews  with  the  community  and  the  Head  of  Baru  Village,  Luyo District, and taking data from the village office. The results obtained from the research results are: 1) The role of  local  government  in  overcoming  soil  affected  by  landslides  is  less  effective  or  fast  in  implementing  the Polewali Mandar District Reulation. 2) What are the obstacles to the government’s efforts in overcoming soil erosion affected by landslides, there are still many obstacles or obstacles that affect the process of overcoming soil erosion  that is affected by landslides. The implication of  this research can be a reference or input for the government and society related to law enforcement or regulatory issues that are running as expected.
Keywords: The role of government

## PENDAHULUAN
Indonesia terletak pada daerah yang sangat panas di ekuator pada iklim laut tropis yang sangat dipengaruhi Muson. Suhu udara rata-rata antara 20-30 0 C. iklim di sebagian besar di Indonesia  lebih  ekstrim  dibandingkan  dengan  di  eropa  ,  misalnya  tinggi  curah  hujan  di Indonesia rata-rata sekitr 4.000 mm/tahun, sedang di eropa sekitar 800 mm/tahun (seperlima curah  hujan  di  Indonesia).  Durasi  dan  kederasan  hujan  di  Indonesia  lebih  besar  dari  pada
eropa. Di Indonesia mengenal hanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di mana  musim  hujan  dikenal  ekstrim  terjadi  selama  dua  bulan  sampai  tiga  bulan  dan  musim kemarau  ekstrim  juga  sekitar  dua  bulan.  Musim  yang  lebih  ekstrim  atau  lebih  besar  dapat menyebabkan  kerusakan  yang  lebih  besar  dan  dapat  menimbulkan  kerugian  yang  sangat besar.
Kita  dapat  lihat  dari  perbedaan  kondisi  iklim  di  Indonesia  dan  di  eropa,  maka  kita simpulkan bahwa iklim (termasuk banjir) di Indonesia jauh lebih ekstrim dibandingkan eropa. Dengan  demikian  penanganan  masalah  keairan  atau  persungaian  di  Indonesia  harus  sangat lebih ekstra berhati-hati. Karena dampak negative akibat kesalahan metode pengelolaan akan jauh  lebih  besar  dari  pada  eropa.  Karena  Indonesia  juga  banya  memiliki  karateristik  yang sangat  komplit,  contohnya  sungai  pegunungan,  dataran,  dan  dataran  rendah  atau  pantai dengan jenis material yang beragam. Dalam hal ini kita dapat ketahui Indonesia juga dikenal rawan  akan  bencana  alamnya.  Hampir  di  seluruh  wilayah  Indonesia  terancam,  dikarenakan bencana  alam  yang  mengakibatkan  kerusakan-kerusakan  pada  lingkungan  sekitar. Sebagaimana  kita  ketahui  Indonesia  adalah  Negara  yang  rentan  terkena  bencana  alam. 1 Sebagaiman firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum Ayat 41 yang berbunyi :
ََرَهَظ َ داَسَفۡلٱ ىِف َِ رَبۡلٱ َِر ۡحَبۡلٱ َو اَمِب َۡتَبَسَك ىِد ۡيَأ َ ِساَّنلٱ م هَقيِذ يِل ََضۡعَب ىِذَّلٱ َ او لِمَع َۡم هَّلَعَل ََنو ع ِج ۡرَي
Yang artinya:
"  Telah  nampak  kerusakan  di  darat  dan  di  laut  disebabkan  karena  perbuatan  tangan manusia,  supaya  Allah  merasakan  kepada  mereka  sebahagian  dari  [akibat]  perbuatan mereka, agar mereka kembali [ke jalan yang benar] "
Ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  telah  Nampak  berbagai  macam  kerusakan  di  muka bumi  karena  ulah  manusia  itu  sendiri  yang  tidak  pandai  mensyukuri  nikmat  yang  telah diberikan  oleh  Allah  SWT.  Ayat  diatas  menjelaskan  juga  bahwa  apabila  Allah  SWT menghendaki segala sesuatu maka terjadilah apa saja yang di kehendaki-NYA. Bencana alam didatangkan  oleh  Allah  SWT  sebagai  teguran  bagi  mereka  yang  lalai  menjalankan  perintah Allah  SWT  untuk  kemudian  diberikan  ujian  agar  kembali  ke  jalan-NYA.  Bencana  alam terjadi  juga  disebabkan  oleh  ulah  manusia  sendiri  karena  manusia  tidak  pandai  mensyukuri dan menjaga Nikamat Allah SWT misalnya dengan membuang sampah di sembarang tempat yang  menjadi  pemicu  munculnya  bencana  alam  banjir  yang  berdampak  pada  erosi  tanah sehingga terjadi tanah longsor.
1 Agus maryono,restorasi sungai;Gadja mada university press (Yogyakarta:55281,2007),cet 39, hlm.30.
Bencana  alam  yang  sering  terjadi  yaitu  banjir  dan  tanah  longsor.  Banjir  adalah peristiwa  atau  keadaan  dimana  terendamnya  suatu  daerah  atau  daratan  karena  volume  air yang  meningkat.  Sedangkan  tanah  longsor  merupakan  salah  satu  jenis  gerakan  massa  tanah atau  batuan,  ataupun  percampuran  keduanya,  menuruni  atau  keluar  lereng  akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. 2
Terkait  akibat  terjadinya  bencana  banjir,  timbullah  erosi  tanah.  Erosi  juga  dapat diartikan sebagai pengangutan material yang terkikis dari satu tempat ke tempat lain, seperti dari puncak gunung ke lembah terdekat atau dari bagian hulu sungai kebagian hilir. 3
Terkait dengan permsalahan erosi tanah tersebut yang menjadi tanggung jawab adalah pemerintah  untuk  mencari  dan  memberikan  solusi  untuk  menanggulangi  permasalahan tersebut.
Oleh  karena  itu  kita  dapat  menyikapi  fakta  kebencanaan  tersebut,  banjir  merupakan bencana yang sering terjadi. Merujuk pada pengalaman Negara-negara eropa, seperti prancis menyikapi  keselamatan  sipil  merupakan  hak  individu  yang  penting  dan  harus  dijamin  atau diperhatikan,  keselamatan  sipil  sama  pentingnya  dengan  pengakuan  terhadap  kebebasan individu  dan  kepemilikan  pribadi  setiap  mahluk  hidup,  masyarakat  terutama  korban  yang dirugikan  besar  berhak  mendapatkan  perlindungan  jiwa  dan  hak  miliknya.  Oleh  sebab  itu, resiko  bencana  harus  dicegah  atau  diminimalisir,  dan  secara  moral  jatuhnya  korban  tidak dapat ditolerir. Pemerintah menempatkan persoalan bencana alam menjadi salah satu prioritas penanganan.  Berkait  dengan  hal  tersebut,  lembaga  legislative  pada  bulan  april  2007 mengesahkan  dua  Undang-Undang,  Undang-Undang  tentang  penanggulangan  bencana  (UU nomor 24 tahun 2007) dan Undang-Undang penataan ruang (UU nomor 26 tahun 2007) yang merupakan  revisi  dari  Undang-Undang  sebelumnya,  yaitu  nomor  24  tahun  1992  yang menunjukkan bahwa kebijakan penanganan resiko bencana ditangani secara konprehensif dan dititikberatkan pada upaya preventif, yaitu tidak hanya pada saat terjadinya bencana alam. 4
Kejadian  bencana  banjir  yang  masih  sering  terjadi  di  Desa  Baru  Kecamatan  Luyo Sulawesi  Barat.  Karena  terjadinya  banjir  mengakibatkan  erosi  tanah  akibat  bencana  alam tanah  longsor  masyarakat  setempat  mengalami  banyak  kerugian  akibat  erosi  tanah  yang terkikis secara terus menerus akibat longsor setelah banjir yang melanda daerah tersebut,
2 http://m.liputan6.com , diakses pada hari kamis, tanggal 24 Januari 2020, jam 15.26
3 http://amp-kompas-com . Diakses pada hari kamis tanggal 24 Januari 2020, jam 15.43
4 Murdiyanto  dan  tri  gutomo,  bencana  alam  dan  tanah  longsor  dan  upaya  masyarakat  dalam penanggulangan, kementrian social RI Yogyakarta:2015, halm 441.
Masyarakat  setempat  resah akibat  bencana  alam  yang merenggut  tanahnya  dan  warga setempat  menginginkan  peran  pemerintah  setempat  atau  oknum-oknum  yang  bertanggung jawab  atas  keresahan  masyarakat  akibat  bencana  alam  yang  terjadi  di  Desa  tersebut  untuk mencari  solusi  atau  jalan  keluar  dari  masalah  ini,  agar  masyarakat  setempat  tidak  merasa terganggu atau merasa tidak nyaman akibat banjir yang menyebabkan banyak kerugian yang terjadi.  Pada  kenyataannya  peran  pemerintah  terhadap  penanggulangan  bencana  khususnya banjir yang menyebabkan tanah longsor masih belum optimal dalam proses penanggulangan karena  masih  seringnya  terjadi  banjir  pada  beberapa  daerah  di  Kecamatan  Luyo  khususnya Desa Baru Provinsi Sulawesi Barat. Dari latar belakang permasalahan inilah sehingga penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  di  wilayah tersebut  untuk mengetahui  bagaimana  Peran Pemerintah Setempat Dalam Mengatasi Erosi Tanah yang Terdampak Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo Sulawesi Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  lapangan  dan  normative  yuridis. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  kepada  pihak  terkait  dan menganalisisnya secara deskripstif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran Pemerintah Setempat Dalam Menanggulangi Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo
Berdasarkan  data  hasil  wawancara  penulis  dengan  kepala  Desa  dan  aparat  Desa  Baru kecamatan  Luyo  kabupaten  Polewali  Mandar  mengenai  peran  pemerintah  dalam menanggulangi Bencana Alam Tanah Longsor menurut Bapak Irfan S.H salah satuan paratur Desa Baru mengatakan bahwa
“َ mengenaiَ dampakَ bencanaَ alamَ tanahَ longsorَ yangَ banyakَ meresahkanَ wargaَ diَ DesaBaru,  pihak  Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  menanggulangi  erosi tanah  terdampak  bencana  alam  tanah  longsor  yang  banyak  merugikan  warga  Desa.  Adapun beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan  pihak  pemerintah  setempat  yaitu  seperti  diketahui    di Desa  Baru  hamparan  sawahnya  seluas  kurang  lebih  700  Ha  atau  80%  wilayah  Desa  Baru merupakan lahan persawahan, semakin luasnya lahan persawahan maka semakin banyak pula sumberdaya air dibutuhkan untuk mengairi lahan persawahan. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah  setempat  membuka  jalur  irigasi  dengan  memanfaatkan  sumber  air  dari  sungai Maloso karena dengan adanya jalur irigasi, setinggi apapun debit air sungai akan mengurangi
resiko  terjadinya  banjir,  karena  sebagian  volume  air  sungai  maloso  mengalir  kelahan persawahan  warga  Desa  Baru.  Dan  pemerintah  setempat  juga  memasang  batu  gajah disepanjang  bibir  sungai  maloso.  Dengan  memasang  batu  gajah  warga  setempat  merasa sangat  diuntungkan  karena    setelah  pemasangan  batu  gajah  tersebut  masalah  erosi  tanah disepanjang  bibir  sungai  langsung  teratasi,  akan  tetapi  masalah  banjir  dan  longsor  masih sangat menghantui masyarakat setempat dikarenakan sewaktu-waktu debit air sungai maloso meningkat  apa  bila  tingginya  curah  air  hujan  meluap,sehingga  masyarakat  sekitar  masih dirugikan  dari  bencana  banjir  dan  tanah  longsor  dari  latar  belakang  permasalahan  inilah pemerintah  setempat  kembali  harus  menemukan  solusi  yang  optimal  untuk  mengatasi ancaman  tersebut.  Seperti  diketahui  wilayah  Desa  Baru  merupakan  bagian  dari  provinsi Sulawesi  Barat  dan  sesuai  dengan  Perda  Polewali  Mandar  Pasal  3  nomor  2  tahun  2012 mengatakanَ bahwaَ “Tanggungَ jawabَ danَ wewenangَ pemerintahَ setempatَ agarَ bertanggungjawab  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  alam  oleh  sebab  itu, pemerintah  bertanggungjawab  untuk  mencari  jalan  keluar  atau  solusi  agar    masyarakat setempat  bisa  hidupَ denganَ amanَ danَ sejahtera”.َ Berangkatَ dariَ peraturanَ Daerahَ inilahَ Pemerintah Desa Baru mengajukan proposal kepihak pemerintah kabupaten Polewali Mandar agar  Pemerintah  Daerah  memberikan  perlindungan  kepada  Masyarakat  dari  Bencana  Alam tanah  longsor,  dengan  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menanggulangi  terjadinya  banjir yang terdampak tanah longsoryaitu:
1. Membangun tanggul disepanjang pinggir sungai Maloso Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten  Polewali  Mandar,  upaya  membangun  tanggul  disepanjang  pinggir  sungai untuk  menutupi  tebing  atau  lereng  yang  terbuat  dari  tanah.  Tanggul  ini  berupa bangunan  dari  semen  yang  menutupi  tebing  atau  lereng  tanah.  Hal  ini  sangat membantu  untuk  meminimalisir  terjadinya  tanah  longsor,  karena  tanah  yang  ingin rapuh akan tertahan oleh semen sehingga tidak mudah longsor.
2. Tidak  menebang  pohon  di  sepanjang  pinggir  sungai  Maloso  Desa  Baru  Kecamatan Luyo, karena akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat, sehingga tidak mudah terjadi longsor
3. Tidak  membangun  rumah  persisi  dipinggir  sungai  Maloso  Desa  Baru  Kecamatan Luyo, upaya ini untuk menanggulangi jatuhnya korban atau kerugian material
4. Selalu  waspada  apabila  hujan  deras  turun  terus  menerus  Agar  masyarakat  setempat lebih  waspada  lagi  dan  bertindak  cepat  agar  mengungsi  untuk  menyelamatkan  diri ketempat yg aman.
5. Tidak  membuat  sawah  sepanjang  pinggir  sungai  yang  dapat  memicu  terjadinya longsor.
6. Memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  setempat  untuk  penyuluhan  ini  bisa berarti  bagi  masyarakat  setempat,  sehingga  masyarakat  dapat  mengambil  langkah untuk menyelamatkan diri.
Oleh sebab itu, pemerintah setempat memerlukan dana yang cukup untuk menjalankan upaya  penanggulangan  bencana  alam  tanah  longsor  itu  dilakukan,  Agar  tidak  menimbulkan lebih  banyak  lagi  kerugian  yang  diterima  oleh  masyarakat  setempat.  Berselang  beberapa waktu  Pemerintah  Daerah  mengabulkan  proposal  dari  Pemerintah  Desa  dan  dibangunlah tanggul  disepanjang  pinggir  sungai  Maloso  pada  tahun  2009  sehingga  sejak  itu,  Bencana Alam Banjir dan erosi tanah yang terdampak Longsor tidak menghantui lagi warga setempat. Akan  tetapi  meskipun  demikian  masih  ada  sekitar  10  %    Masyarakat  setempat  masih terdampak Banjir dan longsor, Karena pembangunan tanggul yang belum mencakup seluruh wilayah  Desa  Baru  sehingga  apabila  debit  air  sungai  mengalami  kenaikan  sekitar  70  KK masih terdampakَbanjirَdanَlongsor” 5
Berdasarkan  Wawancara  Penulis  dengan  salah  satu  masyarakat  di  Desa  Baru  Bapak Muh.  Arif  Pattalolo  menuturkan  bahwa  beliau  merasa  sangat  senang  karena  sudah  tidak  di hantui  lagi  akan  terjadinya  erosi  tanah  yang  terdampak  Bencana  alam  tanah  longsor  yang mengikis  lahan  perkebunan  miliknya,  sehingga    menimbulkan  kerugian  yang  besar. 6 Akan tetapi belum semua masyarakat Desa Baru merasakan hal demikian. Berdasarkan wawancara penulis  dengan  Bapak  Kepala  Dusun  Petabue  yaitu  salah  satu  Dusun  di  Desa  Baru  yang masih  terdampak  Banjir  dan  erosi  tanah  Longsor  sangat  mengharapkan  perhatian  dari Pemerintah  Daerah  untuk  segera  menanggulangi  permasalahan  ini,  karena  warga  Dusun Petabue merasa sangat dirugikan dari Erosi tanahberdampak tanah longsor dan Bencana alam banjir  sehingga  100%  wilayah  Desa  Baru  tidak  terjadi  lagi  erosi  tanah  yang  terdampak bencana alam tanah longsor 7 .
Berdasarkan  Perda  Kabupaten  Polewali  Mandar  Pasal  8  nomor  2  tahun  2012 menyatakanَ bahwaَ “BPBDَ menyelenggarakanَ fungsiَ seperti  perumusan  dan  penetapan kebijakan  penanggulangan  bencana  berfungsi  bertindak  cepat,  efektif,  aman  dan melaksanakanَ kegiatanَ secaraَ terpaduَ danَ menyeluruh”.َ Akanَ tetapiَ padaَ kenyataannyaَ yang terjadi di Desa Baru, Perda belum di laksanakan secara cepat, efektif dan menyeluruh.
5 irfan S.H, wawancara, Desa Baru 17 september 2020
6 Muh. Arif Pattalolo, wawancara 18 september 2020
7 Kepala Dusun Petabue, wawancara 19 september 2020
Dibuktikan  dengan  penanggulangan  bencana  alam  yang  terjadi  di  Desa  Baru  belum menyeluruh,  contoh  dengan  masih  adanya  salah  satu  Dusun  di  DesaBaru  yang  masih terdampak  bencana  alam  tanah  longsor.  Sehingga  disinilah  Pemerintah  harus  bergerak dengan  cepat  untuk  menyikapi  permasalahan  ini.  Agar  perda  yang  telah  dikeluarkan  bisa berjalan dengan efektif dan sebagaimana mestinya.

## B. Hambatan Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Bencana Alam Tanah Longsor Desa Baru Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat
Upaya  pemerintah  dalam  menegakkan  peraturan  daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Badan  Penanggulangan  Bencana  alam  menemui  berbagai hambatan  hingga  akhirnya  Perda  tersebut  dapat  diterima  oleh  Masyarakat  setempat. Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  Pihak  Pemerintah  menyatakan  bahwa “hambatanَ terbesarَ yangَ harusَ dilaluiَ olehَ Pemerintahَ setempatَ sebelumَ adanyaَ pembangunan  untuk  mencegah  erosi  tanah  yang  terdampak  bencana  alam  tanah  longsor disepanjang bibir sungai maloso yaitu minimnya dana dari pihak pemerintah daerah sehingga membutuhkan  jangka  waktu  yang  lama  untuk  menyetujui  proposl  pembangunan  tersebut. Hambatan  selanjutnya  yang  harus  dihadapi  oleh  Pemerintah  yaitu masalah Lahan.  Sebagian besar  Masyarakat  yang  bermukim  disepanjang  bibir  sungai  mayoritas  mata  pencahariannya adalah  seorang  petani  yang  mengandalkan  hasil  panen  seperti  coklat  dan  kelapa.  Hal  inilah yang  menyebabkan  masih  adanya  beberapa  masyarakat  yang  belum  bisa  merelakan  lahan perkebunannya  untuk  di  hibahkan  dalam  proses  pembangunan  tanggul  karena  mereka beranggapan  apabila  lahan  tersebut  dihibahkan  mereka  akan  kehilangan  mata  pencaharian tanpa adanya ganti rugi dari pihak pemerintah. Inilah tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh  pemerintah.  Akan  tetapi,  kami  selaku  pihak  pemerintah  selalu  berusaha  dengan maksimal  untuk  mensosialisasikan  dan  menjelaskan  dampak  positif  yang  akan  ditimbulkan dari  pembangunan  tanggul  ini,  kami  memberikan  pemahaman  yang  signifikan  dengan beralasan  bahwa  apabila  pembangunan  tanggul  telah  selesai  100%  mereka  tidak  akan kehilangan  lebih  banyak  lagi  lahan  perkebunan  akibat  erosi  tanah  yang  terdampak  bencana alam  tanah  longsor.  Tetapi  justru  apabila  mereka  menolak  pembangunan  ini,  maka  mereka akan kehilangan lebih banyak lagi lahan perkebunan. Dan alasan inilah yang akhirnya dapat menggerakkan  pemikiran  sebagian  warga  setempat  untuk  menyetujui  usulan  pemerintah tersebut karena mereka tidak ingin dirugikan lebih banyak lagi.
Pada  kenyataannya  hambatan  ini  muncul  disebabkan  oleh  pola  fikir  masyarakat  yang masih  sangat  minim.  Seperti  diketahui  berdasarkan  hasil  data  sensus  penduduk  menyatakan
bahwa  80%  masyarakat  yang  bermukim  disepanjang  pinggiran  sungai  maloso  merupakan masyarakat yang minim pendidikan bahkan mereka tergolong dalam bagian buta aksara. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya keterbukaan pola fikir untuk menuju masyarakat yang lebih  maju  dengan  sebagian  besar  masyarakat  memeliki  karakter  yang  tetap  pada  pola fikirnya  sehingga  membutuhkan  usaha  yang  maksimal  untuk  memberikan  pemahaman  dan mengubah pola fikir masyarakat.
Itulah  berbagai  hambatan  yang  harus  dilalui  oleh  pemerintah  setempat  untuk menanggulangi  permasalahan  ini.  Dan    fakta  dilapangan  saat  ini    menunjukkan  bahwa pemerintah  setempat  telah  sukses  mengubah  pola  fikir  masyarakat  setempat.  Hal  ini diibuktikan dengan 80% pembangunan untuk mencegah erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor sudah berjalan cukup maksimal.
Penelitian ini membuktikan bahwa setiap Perda yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah dilaksanakan secara efektif meskipun demikian masih ditemui beberapa kekurangan. Masyarakat  hanya  bisa  menunggu  kapan  predater  sebutakan  dioptimalkan  tetapi,  sebagian besar dari masyrakat telah merasakan dampak positifnya.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan Perda Kabupaten Polewali Mandar Pasal 8 nomor 2 tahun 2012 menyatakan bahwaَ “BPBDَ menyelenggarakanَ fungsiَ sepertiَ perumusanَ danَ penetapanَ kebijakanَ penanggulangan  bencana  berfungsi  bertindak  cepat,  efektif,  aman  dan  melaksanakan kegiatanَsecaraَterpaduَdanَmenyeluruh”.َAkanَtetapiَpadaَkenyataannyaَyangَterjadiَdiَ Desa Baru, Perda belum di laksanakan secara cepat, efektif dan menyeluruh. Dibuktikan dengan  penanggulangan  bencana  alam  yang  terjadi  di  Desa  Baru  belum  menyeluruh, contoh  dengan  masih  adanya  salah  satu  Dusun  di  DesaBaru  yang  masih  terdampak bencana alam tanah longsor. Sehingga disinilah Pemerintah harus bergerak dengan cepat untuk  menyikapi  permasalahan  ini.  Agar  perda  yang  telah  dikeluarkan  bisa  berjalan dengan efektif dan sebagaimana mestinya.
2. setiap  Perda  yang  dikeluarkan  oleh  masing-masing  daerah  dilaksanakan  secara  efektif meskipun  demikian  masih  ditemui  beberapa  kekurangan.  Masyarakat  hanya  bisa menunggu kapan predater sebutakan dioptimalkan tetapi, sebagian besar dari  masyrakat telah merasakan dampak positifnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Maryono, restorasi sungai ;Gadja mada university press (Yogyakarta:55281,2007). Buku Statistik desa Baru (2003).
Peraturan  daerah  kabupaten  polewali  mandar  Nomor  2  Tahun  2012.  tentang  badan penanggulangan bencana
http://m.liputan6.com , diakses pada hari kamis, tanggal 24 Januari 2020 http://amp-kompas-com. Diakses pada hari kamis tanggal 24 Januari 2020
Murdiyanto dan Tri Gutomo, bencana alam dan tanah longsor dan upaya masyarakat dalam penanggulangan, kementrian social RI Yogyakarta:2015
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South  Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the  COVID-19 pandemic  on  the  crime  of  theft. International  Journal of Criminology  and Sociology , 10 , 305- 312.
Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the  prank  video  on  the  youtube.  In International  Conference  on  Environmental  and  Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.