Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Alfiana Dwi Putri Maesty 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: alfianadwiputri.01@gmail.com, Soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Undang-undang b Pemberantasan b Korupsi b secara b khusus telah mengatur b hukum b cara sendiri b terhadap penegaka n b hukum b pelaku b tindak pidana korupsi. Secara luas pemberantas korupsi ini  dibedakan  penangananya  dengan  pidana  khusus  lainya.  Jenis b penelitian  ini  merupakan b penelitian b dengan hukun b normatif, b yaitu b penelitian b yang dilakukan b dengan cara b mengkaji b bahan b hukum b yang b diperoleh b melalui b study kepustakaan b (library b research). Dalam b penelitian b normatif, hukum b yang b ditulis d ikaji b b dari b beberapa spek seperti teori filosofi, perbandingan,  struktur tau komposisi,  konsistensi,  penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal,  formalitas,  dan b kekuatan b mengikat suatu undang-undang serta Bahasa yang digunakan dalah Bahasa hokum. Pada khirnya, f vonis f pidana f yang f dijatuhkan f hakim f pada f terpidana f korupsi f tidak f kan f tepat f sasaran, f karena efek f jera yang f hendak diberikan f guna f si f terpidana f korupsi f melakukan f perbaikan  diri f tidak f tercapai, f sebab  terpidana f tersebut f dapat  terus f mengalami f pengurangan f masa f tahanan dan f tujuan pemidanaanpun f tidak tercapai. f Hal ini f juga berlaku f bagi para f calon  koruptor f yang  dengan f melihat  bahwa f remisi  kan f menjadi  lat f untuk f keluar  dari f lembaga f pemasyarakatan f dengan  mudah f sehingga f nasir f hukuman, f yang  berguna f untuk f menakut-nakuti f sesorang  agar f tidak  melakukan f tindak f pidana f menjadi  berkurang f dan  pada f akhirnya f ditakutkan f peningkatan korupsi f menjadi sulit f dibendung. f Selain itu, f sebenarnya f Sistem Pemasyarakatan f Indonesia f mengandung f arti f pembinaan f narapidana yang f berintegritas f dengan masyarakat f dan menuju f kepada f integritas f kehidupan f dan penghidupan. f Pemasyarakatan sebagai f proses  bergerak f dengan f menstimulir f timbulnya f dan  berkembangnya f self-propelling f djusment menuju f ke rah f perkembangan f pribadi melalui f sosiasinya sendiri f menyesuaikan dengan integritas f kehidupan dan f penghidupan. f Pengurangan masa f tahanan yang kan f mengurangi efek f juga juga f mengurangi f esensi  penting f dari  sistem f pemasyarakatan f yaitu  masa f tahanan  dalah f masa pembinaan, f mengingat karakterikstik f tindak pidana f korupsi yang f luar biasa ini.
Kata kunci: Vonis Pidana; Koruptor; System Pemasyarakatan Indonesia .

## Abstract
The Corruption f Eradication f Law specifically f regulates f its own f procedural f law for f law enforcement f perpetrators of criminal cts of f corruption. Broadly, the f handling of f corruption is distinguished from the f handling of other special crimes. This f type f of f research is ff normative legal f research, namely research  conducted  by  reviewing  legal  materials  obtained  through  library  research.  In  normative research,  the  written  law  is  studied  from  several  spects  such  s  philosophical  theory, f comparison, f structure or composition, f consistency, f general explanation f nd explanation of each rticle, formality, nd binding power of  law nd the language used is legal language. In the end, the criminal verdicts handed down by judges on corruption convicts will not be right on target, because the deterrent effect f that f was intended f to be given to the corruption convicts to carry out self-improvement has not been chieved, because the convict can continue to experience  reduction in his prison term nd the purpose of the sentence is not chieved. This lso pplies to prospective corruptors who see that remission will be tool to get out of prison easily so that the element of punishment, which is useful for scaring someone from committing  crime will be reduced nd in the end it is feared that the increase in corruption will be difficult to contain. . In ddition, the Indonesian Correctional System ctually means fostering prisoners who have integrity with the community nd lead to the integrity of life nd livelihood. Correctional s process of moving by stimulating the emergence nd development of self-propelling djustment towards
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
personal  development  through  its  own  ssociations  djusting  to  the  integrity  of  life  nd  livelihood. Reducing the period of detention which will reduce the effect lso reduces the important essence of the penitentiary system, namely the period of detention is  period of development, given the characteristics of this extraordinary crime of corruption.
Keywords: Criminal Convictions; Corruptors; Indonesian Correctional System .

## PENDAHULUAN
Undang-undang f Pemberantasan Korupsi secara khusus f telah f mengatur hukum f acara f sendiri f terhadap f penegakan  hukum  pelaku f tindak  pidana f korupsi f .  Secara f luas pemberantas korupsi ini dibedakan penangananya dengan i pidana khusus lainya. Dengan f ini mengingat f bahwa f korupsi f merupakan extra f ordinary f crime f yang  harus i f di  dahulukan dibandingkan  dengan  tindak f pidana f lainya  (Nurdjana,  2009:  21).  Menurut  Survei f Transparency f International f (TI)  memberikan  pernyataan  bahwa  Indonesia f merupakan f i salah satu f negara paling f korup f di dunia f . Korupsi f sendiri sudah meluas f dan dilakukan f oleh  semua f elemen  masyarakat, f termasuk  pejabat f publik  (Ulul  Albab,  2009:  45). Pemerintah f Indonesia f sendiri telah memerangi f korupsi f dengan cara menerapkan f Undang- Undang f anti  Korupsi,  disamping  adanya  Undang-Undang  anti  Korupsi  juga i membangun Komisi f Pemberantasan f Tindak i Pidana f Korupsi  (KPK)  untuk f menegakkan f pelaksanaan f program f i pemberantasan  korupsi i .  Efektivitas f pelaksanaan i program f ini  juga membutuhkan f kontribusi f masyarakat dan i dari f partisipasi f masyarakat.
Korupsi i sendiri f disebut sebagai f tindak f pidana f yangf telah f menimbulkan f kerusakan f dalam f berbagai f sendi f di  kehidupan f masyarakat f ,  bangsa f ,  dan  negara f .  Mahmakah konsitusi (MK) dalam putusannya telah menyinggung korupsi f sebagaif kejahatan f yang f luar f biasa f , sama dengan masyarakat internasional juga mengakui korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Sekjen PBB Ketika mengadopsi hasil United Nations Covention Against Corruption (UNCAC) menyatakan bahwa korupsi memiliki beberapa efek f korosif f terhadap masyarakat f , merorong i demokrasi  dan i peraturan  hukum f ,  menyebabkan f pelanggaran f hak f f asasi manusia f (HAM), mendistorsif i pasar, mengikis f kualitas f hidup, memungkinkan f kejahatan f terorganisasi, terorisme, dan ancaman f lain terhadap f keamanan f manusia. Fenomena f jahat f ini  banyak  dijumpai  di f semua  negara  besar f dan f kecil, f kaya  dan f miskin.  Walaupun  efek yang  paling  merusak  ditemukan  di  negara  berkembang.  Korupsi  sendiri  merugikan  orang miskin  secara  tidak  proposional  karena  korupsi  sendiri f mengalihkan f dana  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
f dimaksudkan  untuk f pembangunan,  merorong f kemampuan  pemerintah f untuk menyediakan f layanan  dasar,  menciptakan  ketidaksetaraan  dan  ketidakdilan,  dan  juga mengecilkan  arti  bantuan  dan  investasi  luar  negeri.  Selanjutnya,  korupsi  disebut  sebagai penghambat utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Oleh karena itu, tidak heran  jika  kejahatan  ini  perlu  untuk  dicegah  dan  diberantas f secara  terus-menerus f dan berkeseimbangan.  Diperlukan  juga  peningkatan f kapasitas f sumber  daya, f baik f kelembagaan, f sumber  daya f manusia,  maupun  sumber f daya  lain. f Serta  pengembangan f kesadaran diri, f sikap, dan f perilaku f masyarakat anti korupsi f sehingga terlembaga f dalam f sistem f hukum nasional (Simamora, 2004: 13).
Kasus  Korup  mantan f Jaksa f Pinangki f Sirna f Malasari f endingnya  sulit f ditebak  dan f selalu  menimbulkan f ketercengangan. f Kasus  ini f juga f bergenre  komedi f karena menghadirkan  kelucuan f dan  keanehan f dari  suatu f penegakan  hukum f yang  mestinya f serius.  Pengadilan f Negeri  Jakarta f pada  tanggal  8  Februari f 2021  menvonis  10 f Tahun f penjara f ditambah f denda Rp. 600jt subsider f enam bulan f kurungan, banding f dari pinangki f malah f diterima f pengadilan tinggi jakpus f dengan mendiskon f putusan hakim f PN jadi f hanya 4 f tahun penjara f dan f denda  Rp.  600jt  Subsider f 6 bulan f kurang  (Susetyo, 2022). i Drama f kasus  Pinangki f f layak f disebut f f bergenre f komedi f juga  karena f dalam  kasus f yang  lain f vonisnya jauh f berbeda. Pada f September f 2008, seorang f jaksa Kejaksaan f Agung, Urip f Tri f Gunawan, f divonis  20 f tahun  penjara f dan f denda  Rp  500 f juta  oleh f majelis  hakim f Pengadilan  Tindak f Pidana  Korupsi f Jakarta.  Urip f dinyatakan  terbukti f menerima  uang f terkait jabatannya f sebagai anggota tim f jaksa penyelidik f perkara Bantuan f Likuiditas Bank f Indonesia (BLBI). Bantuan f itu diberikan f pada Bank f Dagang Nasional f Indonesia milik Sjamsul f Nursalim. Drama f kasus Pinangki layak f disebut bergenre komedi f juga karena f dalam kasus f yang lain f vonisnya jauh f berbeda. Dia f tertangkap basah menerima f suap 660 f ribu dolar f AS atau f sekitar Rp 6 miliar f dari kerabat f Sjamsul Nursalim, Artalyta f Suryani, f pada 2 f Maret f 2008. f Ia  juga  terbukti f memeras  dan f menerima  suap  dari  mantan f kepala  Badan f Penyehatan f Perbankan  Nasional  (BPPN), f Glenn  Yusuf, f melalui  pengacara f Reno Iskandarsyah f senilai  Rp  1 f miliar.  Di f tingkat  banding, f Pengadilan f Tinggi  DKI  Jakarta f menguatkan vonis f 20 tahun f penjara terhadap f Urip pada 28 November f 2008. S f ementara
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
itu, Mahkamah f Agung, pada f 11 Maret 2009, f menolak permohonan f kasasi Urip (Humas FH UI, 2021)
Memvonis f rendah pelaku f tipikor, f apalagi jika f yang terpidana f penegak hukum f adalah langkah f mundur  pemberantasan f korupsi.  Sudah f cukup  negeri f ini  terdera f drama pelemahan f KPK melalui f perubahan UU f KPK No 19 f Tahun 2019 f yang mengebiri f banyak kewenangan f KPK. f Sudah cukup f 75 pegawai f KPK yang f idealis diberhentikan f dengan drama f lain  bernama f Tes  Wawasan f Kebangsaan  (TWK). f Sudah  wafat f pula  Hakim f Agung legendaris f Artidjo Alkostar f pada 28 Februari 2021 f yang terkenal f ganas mempidana f tinggi para f koruptor. f Maka, jangan f tambah lagi f dengan palu f godam vonis rendah f mantan jaksa f Pinangki yang f bak angin f segar bagi f koruptor lainnya.
Perkembangan f tindak  pidana f korupsi  di f Indonesia  sudah f begitu  meluas f di  dalam f kehidupan masyarakat. f Perluasan ini f tidak hanya f dalam jumlah f kerugian keungan f negara dan f kualitas tindak pidana f yang dilakukan, f tetapi korupsi f semakin sistematis f dan meluas f sehingga menimbulkan f bencana terhadap f perekonomian nasional. f Jika dilihat f dari sudut f pandang  Hak f Asasi  Manusia  (HAM) f tindak  pidana f korupsi  yang f meluas  dan f sistematis juga f merupakan pelanggaran f terhadap hak-hak f social dan hak-hak f ekonomi masyarakat. f Dengan itu, tindak f pidana korupsi f tidak lagi f dapat di f golongkan sebagai kejahatan f biasa (ordinary  crime) f melainkan  sudah  m f enjadi  suatu f kejahatan  luar f biasa  (extra f ordinary crime).
f Remisi f adalah f pengurangan f masa f hukuman f yang f didasarkan  ketentuan f perundang-undangan f yang  berlaku f di  Indonesia. f Menurut  Pasal f 1  ayat  (1) f Keputusan Presiden f Republik  Indonesia f No.  174 f Tahun  1999, f remisi  adalah f pengurangan  masa f pidana yang f diberikan kepada f narapidana dan f anak pidana f yang telah f berkelakuan baik f selama  menjalani f pidana  (Presiden  RI,  1999).  Menurut f Pasal  1  ayat f (6) f Peraturan Pemerintah f No. 32 f Tahun 1999, f remisi adalah f pengurangan masa f pidana yang diberikan f kepada f narapidana  dan f anak  pidana f yang  telah f memenuhi f syarat-syarat  yang f ditentukan dalam f peraturan f perundang-undangan.
Terbitnya f Peraturan  Pemerintah f No.  99  Tahun f 2012 f membuat f narapidana  yang f melakukan tindak pidana f khusus diperketat f untuk mendapatkan f remisi. Para f narapidana merasakan f ketidakadilan  karena  hanya f tindak  pidana  korupsi, f narkoba, f dan  terorisme
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
f yang dilakukan f pengetahuan dalam p f emberian remisi. f Bagi narapidana, f pemberian remisi f adalah salah f satu cara muda f untuk mengurangi f masa tahanan f mereka dilapas. f PP No. 99 f Tahun f 2012 f terdapat  beberapa f ketentuan f  f penting  yaitu f pasal  34  yaitu f narapidana berhak f atas remisi, f biarpun mengenai f syarat untuk mendapatkan f remisi, narapidana harus f menjaga sikapnya f selama f berada didalam f tahanan selama f 6 bulan pertama. f Pasal 34A f berisikan  mengenai f ketentuan f khusus f pemberian f f remisi f kepada  narapidana f yang melakukan f tindak  pidana  seperti f korupsi,  narkotika, f psikotropika, f kejahatan  HAM, f dan kejahatan f f keamanan  negara f yang  mempunyai f persyaratan  berbeda f dengan  tindak f pidana f yang lainya.
Untuk f mendapatkan  remisi f ketentuan  pasal f 34A  para f narapidana  yang f melakukan tindak f pidana khusus d f iwajibkan untuk f mengambil peran f aktif dan berkontribusi f dalam menemukan f titik temu f dari kasus f yang mempunyai f kaitan dengan f narapidana tersebut, f narapidana  juga f harus  memberikan f uang  ke f pengadilan  untuk f mengganti  rugi f dan membayar f uang denda f dari perbuatan f mereka melakukan penggelapan f keuangan negara f (korupsi)  sesuai f dengan  jumlah  yang f di  putuskan  oleh f pengadilan,  kemudian f sudah mengikuti f program bimbingan f yang dipersiapkan f dari masing-masing f lapas sesuai dengan f kebutuhan  para f narapidana  dan f narapidana  juga f wajib  mengucapkan f sumpah  ikrar f artinya  mereka f tidak  akan f mengulangi  perbuatannya  lagi  yang f melanggar  hukum f dan sumpah f kepada NKRI.
Ketentuan f pada Pasal 34 f dan 34A f dalam PP f No. 99 Tahun f 2012 bahwa f tidak semua f narapidana  yang f melakukan  penggelapan f uang  (korupsi) f mendapatkan  remisi. f Syarat mendapatkan f remisi (Pemerintah Indonesia, 2012):
a. Selama f 6 bulan f terakhir f tidak sedang f menjalani hukuman f f disiplin
b. Sudah f mengikuti  program f dengan  predikat  baik  yang f diselenggarakan f oleh f Pihak Lapas
c. Telah f menjalani masa f tahanan dalam f kurun waktu 6 bulan
d. Mengambil f peran aktif berkontribusi f dalam menemukan titik f temu dari kasus f yang berkaitan f dengan narapidana f tersebut
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
e. Harus  memberikan f sejumlah  uang f kepada  pengadilan f untuk  mengganti f rugi serta membayar f denda dari f perbuatan yang f telah dilakukan f yaitu penggelapan f keuangan negara f (korupsi)
Ketentuan f pada f PP f No.  99 f Tahun f 2012 f dapat f disimpulkan  mengenai f pembatasan  dan  pengawasan  saat f melakukan  pemberian f remisi  dan  pembebasan f bersyarat  kepada f narapidana  yang  melakukan f penggelapan f dana  (korupsi), f maka narapidana f yang  melakukan f penggelapan f uang  negara  (korupsi)  yang f melakukan Kerjasama f dengan  penegak f hukum  yang f kemungkinan  besar f akan  bisa  mendapatkan f remisi. Sedangkan f pelaku tindak f pidana korupsi f yang lain f tidak akan f diberikan remisi, f ini cukup f melukai  rasa f keadilan  masyarakat. f PP  No.  99 f Tahun  2012 f juga  dapat f f disebut f sebagai  trobosan f hukum f karena f f untuk  upaya ff pemberantasan f tindak  pidana f korupsi yang f dilakukan  KEMENKUMHAM f memiliki  peran f dalam  menegakka f n  hukum  berada  di f bidang pemidaan f dan dilaksanakan f oleh Sistem Pemasyarakatan. f Besar harapan dengan f adanya  PP  No.  99  Tahu f n  2012  membuat f narapidana f yang  melakukan f korupsi, mengonsumsi/mendistribusikan f narkoba dan f melawan  perlawanan f kepada negara f jera, serta  dapat f menekan f angka  tindak f pidana  korupsi ff pada  beberap f a  tahun f terakhir f ini telah f meningkat drastis f f dan dikhawatirkan f akan memberikan ff dampak yang f berbahaya. Mahkamah f Agung (MA) mencabut f dan membatalkan f Peraturan Pemerintah (PP) f Nomor 99 Tahun 2012 f Tentang Perubahan f Kedua Atas f Peraturan Pemerintah f Nomor 32 Tahun  1999 f Tentang  Syarat f Dan  Tata  Cara f Pelaksanaan  Hak f Warga  Binaan f Pemasyarakatan, f sehingga peraturan f mengenai pemberian f remisi terhadap f Narapidana f tertuang  dalam f Pasal  10  ayat  (1) f Undang-Undang  Republik  Indonesia f Nomor  22 f Tahun 2022 T f entang Pemasyarakatan. f Menjelaskan bahwa f selain hak yang tertuang f dalam Pasal 9, f Narapidana yang f telah memenuhi f persyaratan tertentu f tanpa terkecuali juga berhak f atas:
a. f remisi;
b. f asimilasi;
c. f cuti mengunjungi f atau dikunjungi keluarga;
d. f cuti bersyarat;
e. f cuti f menjelang bebas;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
f. f pembebasan bersyarat f ; dan
g. f hak lain sesuai f dengan ketentuan f peraturan f perundang-undangan.
Pemberian f remisi  terhadap f Narapidana  memiliki f syarat  dan f ketentuan.  Dalam f rangka melakukan f penyelenggaraan pengamanan f di rutan dan f lapas tertera f pada Pasal 64. f Petugas lapas mempunyai f kewenangan penindakan f terhadap f Narapidana sesuai f Pasal 66 ayat (2). f Menurut Pasal 67 ayat (1) f huruf b merupakan f penjelasan penjatuhan f sanksi terhadap f Narapidana  yang f berbunyi “penundaan f atau  pembatasan f hak  sebagaimana f dimaksud  dalam f Pasal  7  huruf f k  dan f Pasal  10  ayat  (1)”.  Remisi f merupakan  salah f satu sanksi f dari  penundaan f dan  pembatasan f pemberian  remisi f tertuang  dalam f penjelasan f Pasal 67 f ayat (1) f huruf b, yang f berbunyi “Ketentuan f ini dimaksudkan f untuk memberikan f penindakan f terhadap f pelanggaran oleh Tahanan f di dalam Rutan f atau oleh Narapidana f di Lapas seperti f penundaan hak f mendapatkan f kunjungan terhadap f Tahanan dan p f enundaan atau pembatasan pemberian f Remisi terhadap f Narapidana.”
Mengenai f remisi jika f dilihat dari f perspektif f sosilogis hukum f walaupun pemberian f remisi dibenarkan f pertanyaanya adalah f apakah remisi f wajib diberikan? Jawabanya tidak, f karena  tida f k  ada  kewajiban f bagi  pemerintah  untuk f memberikan f remisi  bagi  koruptor. f Karena sebaliknya, f koruptor harusnya f tidak perlu f mendapatkan f remisi, koruptor f tidak sama dengan f para narapidana f kejahatan criminal f biasa. Korupsi f adalah kejahatan c f riminal luas f biasa ( extra f ordinary crime) f (Ocemadril, 2011) . f
Pemberian f remisi  selain f melukai  rasa f keadilan  masyarakat f juga  rentan dipermainkan f oleh  mafia f hukum.  Pemberian f remisi  memang  hak f pemerintah  tetapi f apakah ada jaminan f bahwa pemberian remisi tidak f akan disalah f gunakan? Siapa f yang bisa mengontrol f pemberian  remisi f itu?  Banyak f pihak  yang f mengkhawatirkan f diskresi pemerintah f yang  tidak  terkontrol f dalam  pemberian f remisi  ini  rentan  disalahgunakan. f Adanya remisi in f i dijadikan f proyek oleh f beberapa apparat f pemerintah dan f para mafia hukum. f
Gampangnya f koruptor  mendaptkan f remisi  merupakan f indikasi  awal.  Dugaan f ini diperkuat dengan f maraknya  praktik f suap di dalam f penjara. f Modus  mafia f penjara  yang f terungkap f selama  ini  bahwa f ada  praktif f suap  menyuap f antara f narapidana  dengan f petugas  penjara, f contohnya  kasus  suap  Gayus f Tambunan  ke f petugas f rumah  tahanan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
f Mako  Brimob, f kasus  sel  mewah f Artalyta  Suryani f dan  joki f narapidana f Kasiyem  di f Bojonegoro. f Selain  itu, f berbagai  keanehan  d f alam  pemberian f remisi  selama f ini menunjukkan f bahwa ada yang f bermasalah dalam f kebijakan tersebut.
Tujuannya f adalah untuk menjamin f pengakuan serta f penghormatan atas f hak dan kebebasan  orang  lain,  dan f untuk  memenuhi f tuntutan  yang f adil  sesuai  dengan f pertimbangan  moral, f nilai-nilai  agama, f keamanan, f dan  ketertiban f umum  dalam f masyarakat demokratis. f Apabila negara f melalui Menteri f Hukum dan f HAM f memperketat f syarat  pemberian f remisi  dan f pembebasan f bersyarat f bagi  koruptor, f tentu  bukan f melanggar f hak  asasi  manusia. f Hak-hak  koruptor f secara  yuridis f adalah  hak f yang  bisa f dibatasi, f bahkan juga f tersurat dalam f undang-undang f pemasyarakatan f bahwa syarat dan f tata cara pemberian f remisi diatur f (bisa dibatasi) f dengan peraturan f pemerintah. f Realitas selama f ini, f justru koruptor f sering mendapat f perlakuan f istimewa dalam f pemberian remisi f dengan  meringankan  syaratnya. f Rakyat  yang f dirugikan  dan f disengsarakan  oleh  para f koruptor  berharap f agar  koruptor  dijatuhi f hukuman  berat. f Mencederai  rasa f keadilan masyarakat f yang  sering f dijadikan alasan f agar koruptor f tidak  diberi f toleransi, f memang bisa f diperdebatkan secara f hukum karena f ukurannya terlalu abstrak. f Tetapi aspek f itulah yang f dapat  diperjuangkan f sebagai  keadilan f substansial  yang f harus  ditonjolkan f dibandingkan f keadilan prosedural. f Moratorium f remisi bagi koruptor dari f f sudut f pandang aliran f sosiologi f hukum ff menurut  Max f Weber  dapat f terbentuk  dengan f dua  cara  yaitu f (Whelan, 1987: 60):
a. Muncul ff secara bertahap;
b. Diciptakan secara f sengaja.
Pada tahap f yang pertama (hukum f muncul secara f bertahap), orang f mulai membuat f cara  pemakaian f baru  dari f aturan-aturan f yang  ada  s f ehingga  menghasilkan f pergeseran bertahap f dalam  arti  aturan-aturan f tersebut.  Pada f tahap  yang f kedua  (diciptakan  secara f sengaja),  pembentukan f hukum  baru  dilakukan f melalui  paksaan f dari  atas  dan f ini merupakan f suatu penyimpangan f dalam f pembentukan hukum baru. Secara f umum teori- teori f sosiologi hukum berkaitan f erat dengan (Soekandi, 2022: 67):
a. pembuatan f hukum,
b. faktor-faktor f yang f berpengaruh ff terhadap produk hukum,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
c. pelanggaran f hukum f yang meliputi siapa f pelakunya, mengapa f sampai terjadi, serta bagaimana ff pelaksanaannya,
d. reaksi  terhadap  pelanggaran f hukum f f melalui  proses  peradilan f atau  reaksi masyarakat

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ensiklopedia f Indonesia f disebut f korupsi (dari bahasa f Latin : corruptio = f penyuapan; corruptore = f merusak)  gejala f di  mana  para f pejabat,  badan-badan f negara f menyalahgunakan  wewenang f dengan f terjadinya f penyuapan,  pemalsuan f serta  ketidak f beresan f lainnya  (Hartanti,  2007:  8).  Secara f harfiah  korupsi ff merupakan  sesuatu f yang busuk,  jahat f dan  merusak.  Hal f ini disebabkan f korupsi  memang  menyangkut f segi  moral, sifat f dan  keadaan  yang f busuk,  jabatan  dalam f instansi  atau f aparatur  pemerintah, f penyelewengan kekuasaan f dalam jabata f n karena pemberian, f faktor ekonomi f dan politik, serta f penempatan  keluarga f atau  golongan  ke f dalam  kedinasan f di  bawah f kekuasaan f jabatannya. f Kartono (2003: 80) menjelaskan:
“ Korupsi f adalah tingkah f laku individu f yang menggunakan f wewenang dan f jabatan guna f mengeruk  keuntungan f pribadi,  merugikan f kepentingan  umum f dan  negara. Jadi korupsi demi f keuntungan pribadi, f salah urus dari kekuasaan, f demi keuntungan pribadi,  salah f urus  terhadap f sumber-sumber f kekayaan  negara f dengan f menggunakan wewenang f dan kekuatan-kekuatan f formal (misalnya dengan f alasan hukum dan kekuatan senjata) f untuk memperkaya f diri sendiri . ”
Korupsi f merupakan  perbuatan f pidana, f Istilah f tindak f pidana f dipakai f sebagai terjemah dari istilah f strafbaar feit atau delict. f Strafbaar f feit terdiri dari tiga f kata, yakni f straf, baar, f dan feit,  secara f literlijk,  kata f “straf”  artinya ff pidana,  “baar” f artinya dapat f atau boleh dan f “feit” adalah f perbuatan. Dalam f kaitannya dengan f istilah strafbaar f feit secara  utuh, f ternyata  straf  diterjemahkan f juga  dengan  kata f f hukum.  Dan f sudah  lazim f f hukum itu adalah f terjemahan f dari kata recht, seolah-olah f arti straf sama f dengan recht. f Untuk kata f “baar”, a da f dua istilah f yang digunakan f yakni boleh dan f dapat. f Sedangkan kata f “feit”  digunakan f empat f istilah f yakni,  tindak, f peristiwa, f pelanggaran,  dan ff perbuatan (Chazawi, 2014: 69). f Jadi f , istilah f strafbaar f feit f adalah f peristiwa yang f dapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dipidana f atau perbuatan f yang dapat f dipidana. Sedangkan f menurut f beberapa ahli hukum f f tindak f pidana f (strafbaar feit) f adalah:
a. Menurut ff Pompe, “strafbaar feit” f secara teoritis f dapat merumuskan f sebagai suatu  pelanggaran f norma f (gangguan f terhadap  tertib f hukum)  yang  dengan f sengaja ataupun f dengan tidak disengaja f telah dilakukan f oleh seorang f pelaku, di f mana  penjatuhan f terhadap  pelaku ff tersebut f adalah  perlu  demi f terpeliharany f a tertib f hukum dan f terjaminnya kepentingan f f hukum (Effendi, 2014: 97).
b. Menurut f ff Van f Hamel bahwa f strafbaar feit f itu adalah f kekuatan orang f yang dirumuskan f dalam  undang-undang f , f bersifat f melawan f hukum f ,  patut f dipidana dan dilakukan f dengan f kesalahan f (Effendi, 2014: 97).
c. Menurut f Moeljatno tindak f pidana adalah f suatu perbuatan f yang dilarang f dan diancam dengan f pidana barang f siapa yang f melanggar f hukum (Sianturi, 1998: 208).
d. Menurut ff Vos f adalah f salah satu f diantara f para ahli f yang merumuskan f tindak pidana f secara  singkat, f yaitu  suatu f kelakuan f manusiaf f yang  oleh  peraturan perundang-undangan f pidana f diberi f pidana (Hamzah, 2008: 97).
Undang-Undang f No. 31 Tahun f 1999 tentang f Tindak Pidana f Korupsi, yang f berlaku terhitung mulai f tanggal 16 f Agustus 1999 f yang kemudian f diubah dengan f Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 f tentang Perubahan f Atas Undang-Undang f No. 31 Tahun f 1999 tentang Pemberantasan f Tindak Pidana f Korupsi. f Tujuan dengan f diundangkannya f Undang-Undang Korupsi f ini f sebagaimana f dijelaskan  dalam f konsiderans  menimbang f diharapkan  dapat memenuhi f dan  mengantisipasi f perkembangan  dan f kebutuhan  hukum f bagi  masyarakat f dalam  rangka f mencegah  dan f memberantas  secara f lebih  efektif f setiap  tindak f pidana korupsi  yang  sanga f t  merugikan f keuangan, f perekonomian  negara  pada f khususnya  serta f masyarakat f pada umumnya. f
Adapun f f jenis f dan tipologi ff korupsi f menurut f bentuk-bentuk f tindak pidana f korupsi yang f dimuat dalam f pasal-pasal f f Undang-Undang f f Nomor 31 f Tahun 1999 f yang diubah f dengan ff Undang-Undang Nomor f 20 Tahun f 2001 sebagai f berikut (Chazawi, 2003: 33):
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
a. Tindak f f pidana f f korupsi f dengan Memperkaya f Diri Sendiri, f Orang Lain f , atau f f Suatu Korporasi f (Pasal f 2).
b. Tindak f pidana f korupsi ff dengan f f Menyalahgunakan f Kewenangan,
f Kesempatan, f Sarana Jabatan f , atau f f Kedudukan (Pasal f 3).
c. Tindak f pidana f korupsi f f Suap dengan f Memberikan atau f Menjanjikan f Sesuatu (Pasal f 5).
d. Tindak pidana ff korupsi f Suap pada Hakim f dan Advokat (Pasal f 6).
e. Korupsi ff dalam  hal  Membuat f Bangunan  dan f Menjual  Bahan f Bangunan  dan f Korupsi dalam Hal f Menyerahkan Alat f Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
f. Korupsi f f Pegawai Negeri f Menggelapkan Uang f dan Surat Berharga (Pasal 8).
g. Tindak  pidana ff korupsi f Pegawai f Negeri  Memalsu f Buku-Buku  dan f Daftar- Daftar (Pasal 9).
h. Tindak f pidanaf  korupsi  Pegawai f Negeri  Merusakkan f Barang,  Akta, f Surat, atau Daftar (Pasal 10).
i. Korupsi f Pegawai  Negeri f Menerima  Hadiah  atau f Janji  yang f Berhubungan dengan Kewenangan f Jabatan (Pasal 11).
j. Korupsi f Pegawai Negeri f atau Penyelenggara f Negara atau Hakim f dan Advokat f Menerima Hadiah f atau Janji; Pegawai f Negeri Memaksa f Membayar, Memotong f Pembayaran,  Meminta f Pekerjaan,  Menggunakan f Tanah  Negara,  dan f Turut Serta dalam f Pemborongan (Pasal 12).
k. Tindak f pidana korupsi f Suap Pegawai Negeri f Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
l. Korupsi  Suap f pada  Pegawai  Negeri f dengan  Mengingat f Kekuasaan  Jabatan (Pasal 13).
m. Tindak  Pidana  yang f Berhubungan  dengan  Hukum f Acara  Pemberantasan f Korupsi.
n. Tindak Pidana f Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan f 430 KUHP (Pasal 23).
Sehingga ff berdasarkan f hal tersebut f di f atas, bahwa f tindak f pidana f korupsi tidak f hanya  terbatas  pada f perbuatan f yang  selama f ini  dipahami f oleh f masyarakat  pada f umumnya f yaitu f korupsi  yang f diatur  di  dalam df Pasal  2  dan f Pasal  3  Undang-Undang f
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
f Nomor  39 f Tahun  1999 f sebagaimana f telah  diubah  dengan f Undang-Undang f f Nomor 20 f Tahun 2001 f tentang ff Pemberantasan Tindak f f Pidana f Korupsi, yaitu f memperkaya f atau f menguntungkan f diri sendiri atau f orang lain atau f suatu korporasi f yang dapat merugikan f keuangan  negara ff atau  perekonomian f  f negara.  Adapun f berdasarkan  uraian f yang  telah dipaparkan f sebelumnya maka f yang termasuk f sebagai tindak ff pidana f korupsi, yaitu:
a. Merugikan ff keuangan f negara.
b. Perbuatan ff Memperkaya f atau Menguntungkan Diri Sendiri atau
c. Orang f Lain atau Suatu f Korporasi.
d. f Penyuapan.
e. f Penyalahgunaan f Jabatan.
f. f Pemerasan.
g. f Kecurangan.
h. f Benturan f Kepentingan.
i. f Gratifikasi.
j. f Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak
k. f pidana korupsi.
l. f Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.
f Pemberantasan  tindak f pidana  korupsi f sangat  erat  kaitannya f dengan  penegakan f hukum  yang f dilakukan  oleh  aparat f penegak  hukum.  Upaya f penegakan  hukum f pidana dalam  pemahaman f sistem  hukum  (Legal  System) f sebagaimana  dikemukakan f oleh Lawrence  M.  Friedman f meliputi  beroperasinya f komponen-komponen f “peraturan f perundang-undangan/ substansi f (legal substance), f aparat penegak f hukum/struktur f (legal actors) dan f budaya hukum/kultur f (legal culture)” (Rifai, 2014: 13).
f Penegakan  hukum  terhadap f tindak  pidana f korupsi f dibutuhkan f juga  peran f serta masyarakat f selain  peran f dari  aparat f penegak f hukum,  ini f menunjukan f dalam  upaya f penegakan  hukum f dibutuh  peran f serta  semua f pihak  agar f penegakan f hukum f berjalan dengan f efektif.  Hukum f yang  tumbuh f dan  berkembang f dalam  suatu f wilayah  tertentu f merupakan  hasil f dari  proses f interaksi  masyarakat. f Hukum  ini f dimaksudkan f untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
mengatur f kehidupan f masyarakat agar f tercapainya kedamaian f dan ketenteraman (Utari, 2012: 62).
Hal  tersebut f f erat  kaitannya  dengan f penegakan  keadilan f oleh  aparat  penegak f hukum. Menegakkan f keadilan melalui f supremasi hukum f menurut Voltaire, f apabila kita f mencintai hukum, f kita wajib f memikul f seluruh beban yang f ditimpahkan. Yang dimaksud f dengan  “beban  yang f ditimpahkan  oleh f hukum  adalah f kewajiban  bagi f pemerintah  dan f rakyat  untuk f bersama-sama f menaati  hukum”.  Seperti f juga  yang f dikatakan  oleh f Bagir Manan, f sendi utama f Negara berdasarkan f atas hukum f adalah bahwa f hukum merupakan f sumber tertinggi f dalam mengatur dan menentukan f hubungan hukum f antara Negara f dan masyarakat f maupun  antara f anggota  atau  kelompok f masyarakat  yang satu f dengan  yang lain f (Nitibaskara,  2007:  26).  Dalam f rangka  menegakkan f keadilan  melalui f supremasi hukum, f semua  pihak  yang f terkait  dalam f penegakan  hukum  harus f mematuhi  peraturan f yang  telah  berlaku f di  negara  indonesia f agar  terciptanya  keadilan f untuk  semua f pihak sehingga f tidak  terciptanya f ketidak  harominisan f dalam  penegakan  hukum.  Upaya ff penegakan hukum preventif f dan represif yang f dilakukan berupa f (Arief, 2005: 22):
a. Non f ff Penal
Upaya f non-penal f merupakan suatu f pencegahan kejahatan, f dimana dilakukan f sebelum kejahatan f itu terjadi, sehingga f f upaya ini lebih dikenal dengan  upaya  yang f sifatnya  preventif f atau f pencegahan.  Hal f ini seharusnya f harus  lebih f diutamakan  daripada f upaya  yang  sifatnya f represif.  Diadakan  untuk f mencegah  agar  tidak f dilakukan f pelanggaran ff hukum  oleh f masyarakat  dan  tugas  ini f pada  umumnya  diberikan f pada badan ff eksekutif dan f kepolisian.
b. f Penal f
Dilakukan f apabila  usaha ff preventif  telah  dilakukan f tetapi  masih f juga terdapat f pelanggaran f hukum. f Dalam hal ini, f upaya yang f dilakukan adalah  secara f represif  oleh f aparat  penegak f f hukum  yang f diberi  tugas f yustisionil.  Penegakan ff hukum f represif  pada f tingkat f operasional f didukung  dan f melalui  berbagai f lembaga  yang f secara  organisatoris f
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
f terpisah satu f dengan yang lainnya, f namun tetap f berada dalam f kerangka penegakan f hukum
Penegakan f hukum f f dalam Tindak f pidana korupsi f yang dilakukan f secara non penal merupakan f upaya  penegakan f hukum  secara f preventif  yaitu f dapat  berupa f pembuatan peraturan tindak f pidana korupsi f yang mencantumkan f ketegasan suatu f sanksi terhadap f pelaku f tindak  pidan f a f korupsi.  Sedangkan f upaya  Penal f merupakan  upaya f represif  oleh f aparat  penegakan  hukum f melalui  Lembaga f penegakan f hukum f yang f hasilnya  berupa f sanksi terhadap f tindak pidana ff korupsi.
Macam-macam f  f sanksi  dalam f hukum f pidana f itu  dapat f dilihat  didalam f pasal  10 f Kitab  Undang-Undang ff Hukum ff Pidana.  Pasal f 10 i KUHP f menentukan, f bahwa  pidana f terdiri dari:
1. Pidana f f Pokok yang f terdiri dari:
a. Pidana ff Mati f
f Hukum  pidana f tidak f pernah  melarang f orang  mati,  akan f tetapi  akan f melarang  orang f yang f menimbulkan f kematian,  karena f perbuatannya. Keberadaan ff pidana  mati f (death  penalty) f dalam  hukum f pidana  (KUHP), f merupakan f sanksi f yang  paling f tertinggi  apabila f dibandingkan f dengan f sanksi pidana f lainnya. Dilihat f dari rumusan-rumusan f perbuatan f di dalam f KUHP,  memperlihatkan f bahwa f ancaman f pidana f mati f ditujukan  atau f dimaksudkan  hanya f terhadap f f perbuatan-perbuatan f yang  sangat f serius dan ff berat (Ariman, 2015: 294).
b. Pidana f Penjara (Gevangemisstraf/Improsonment) f
Pidana f penjara  merupakan f pidana  pokok f yang  berwujud f pengurungan  atau  perampasam f kemerdekaan f seseorang.  Namun f demikian, tujuan f pidana penjara f itu tidak f hanya f memberikan f pembalasan f terhadap f perbuatan f yang  dilakukan f dengan f memberikan f penderitaan f kepada f terpidana  karena f telah  dirampas f atau f dihilangkan f kemerdekaan f bergeraknya, f disamping  itu f juga  mempunyai f tujuan  lain f yaitu f ungtuk membina f dan membimbing f terpidana agar dapat f kembali f menjadi anggota f
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
masyarakat  yang f baik  dan  berguna f bagi  masyarakat, f bangsa  dan f Negara (Zuleha, 2017: 95).
c. Pidana f Kurungan (Hechtenis) f
Pidana f kurungan  adalah f bentuk-bentuk  dari f hukuman  perampasan kemerdekaan f bagi  si f terhukum f yaitu  pemisahan f si  terhukum f dari pergaulan  hidup f masyarakat  ramai f dalam waktu f tertentu dimana f sfatnya sama f dengan  hukuman f penjara  yaitu f perampasan  kemerdekaan f orang (Suparni, 2007: 23).
d. Pidana ff Denda ff
f Pidana d denda f  f adalah f jenis  pidana f yang  dikenal f secara  luas f di dunia, f dan  bahkan  di f Indonesia. f Pidana f ini f diketahui  sejak f zaman f Majapahit f dikenal sebagai f pidana ganti f kerugian. f Menurut Andi f Hamzah, f pidana f dendamerupakan f bentuk f pidana f tertua, lebih tua f daripada pidana ff penjara, mungkin f setua f pidana f mati (Hamzah, 2008: 189).
e. Pidana ff Tutupan ff
f Dasar hukum ff diformulasikannya f pidana ff f tutupan f ini f dalam KUHP terdapat f di  dalam ff Undang-Undang f RI  1946 f No.20, f berita  Republik f Indonesia Tahun II f No.24. Dalam f ketentuan f Pasal 2 f ayat (1) f dinyatakan f bahwa: f “ Dalam f mengadili f orang yang f melakukan f kejahatan f yang diancam ff pidana  penjara,  karena f terdorong  oleh f maksud  yang f patut  dihormati, f Hakim f boleh f menjatuhkan ff pidana  tutupan. f Pidana  ini f tidak  boleh f dijatuhkan f bila  perbuatan  itu  atau f akibatnya f sedemikian  rupa, f sehingga Hakim f menimbang  pidana f penjara f lebih  pada f tempatnya. f Tempat  dan f cara menjalankan f pidana ini diatur tersendir f i dalam PP 1948 f No.8. Dalam ff peraturan  ini ff narapidana f diperlukan  jauh  lebih f baik  dari  pada f pidana ff penjara, f antara lain: uang f pokok, pakaian sendiri, f dan sebagainya (Ariman, 2015: 302).
2. Pidana ff Tambahan f
Pidana ff tambahan f biasanya  tidak f dapat f dijatuhkan f secara  tersendiri, melainkan f ia  selalu  harus f dijatuhkan f bersama-sama f dengan  sesuatu ff tindak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pidana  pokok.  Jenis-jenis f pidana f tambahan ff yang  dikenal f di  dalam  Pasal f 10 Kitab Undang-Undang f Hukum f f Pidana itu f adalah (Asmarawati, 2015: 125):
a. Pencabutan f hak-hak tertentu
b. Pidana f perampasan barang-barang f tertentu
c. Pengumuman f putusan hakim
f Disamping  itu,  untuk f menjamin  pengembalian f uang  negara f dari  tindak f pidana korupsi Undang-undang f Pemberantasan f Tipikor juga f mengatur f mengenai sanksi f pidana tambahan  berupa  pidana f pembayaran f uang  pengganti. f Ketentuan f mengenai f sanksi pidana f tambahan dimaksud f termaktub dalam f Pasal 18 f Undang-undang f Pemberantasan Tipikor.
Tindak pidana f korupsi f merupakan salah satu f bagian dari f hukum pidana f khusus di samping f mempunyai  spesifikasi f tertentu  yang f berbeda f dengan  hukum f pidana  umum, f seperti  adanya f penyimpangan  hukum f acara  serta f apabila f ditinjau  dari f materi  yang f diatur.  Karena f itu,  tindak f pidana f korupsi f secara  langsung f maupun  tidak f langsung dimaksudkan f menekan  seminimal f mungkin  terjadinya f kebocoran  dan f penyimpangan f terhadap  keuangan f dan  perekonomian f negara.  Dengan f diantisipasi f sedini  dan semaksimal f mungkin f penyimpangan  tersebut, f diharapkan  roda f perekonomian  dan f pembangunan f dapat  dilaksanakan f sebagaimana  semestinya f sehingga  lambat f laun  akan membawa f dampak  adanya f peningkatan f pembangunan  dan  kesejahteraan f masyarakan pada f umumnya (Mulyadi, 2007: 2).
Apabila f seseorang  yang f telah  dijatuhi f sanksi  pidana f disebut  dengan f f narapidana. f Secara bahasa f dalam i Kamus f Besar Bahasa f Indonesia (KBBI) f arti dari f narapidana ff adalah orang f yang  sedang f menjalani  hukuman f karena f telah  melakukan f suatu  tindak f pidana, f sedangkan f menurut kamus induk f istilah ilmiah f f menyatakan f bahwa narapidana ff adalah orang f hukuman f atau f orang  buian  (Dahlan,  2003:  53). f Dalam  Kitab f Undang-Undang f Hukum  Acara f Pidana  (KUHAP)  tercantum f pada  Pasal  1 f angka  32, f terpidana f f adalah seseorang f yang  dipidana f berdasarkan  putusan f pengadilan c yang f telah f memperoleh kekuatan f f hukum tetap.
Pasal 1 f butir 6 Undang-Undang f Republik Indonesia f Nomor 22 f Tahun 2022 f Tentang Pemasyarakatan f menjelasakn f mengenai f pengertian f Narapidana  adalah f terpidana  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
f sedang  menjalani f pidana  penjara ff untuk  waktu f tertentu f dan  seumur f hidup  atau f terpidana f mati f yang  sedang f menunggu  pelaksanaan ff putusan, f yang  sedang f menjalani pembinaan f di lembaga f pemasyarakatan.
Setiap f narapidana  mempunyai f hak  dan  kewajiban f yang  tertuang f dalam f Pasal  9, Pasal  10  dan  Pasal f 11  Undang-Undang f f Republik  Indonesia f Nomor  22 f Tahun i 2022 f Tentang Pemasyarakatan f . f Berikut bunyi f hak dan kewajiban f narapidana:
Pasal i 9 f
f Narapidana berhak:
a. menjalankan f ibadah sesuai dengan f agama atau f kepercayaannya;
b. mendapatkan f perawatan, baik f jasmani f maupun rohani;
c. mendapatkan f pendidikan,  pengajaran, f dan  kegiatan  rekreasional  serta kesempatan f mengembangkan f potensi;
d. mendapatkan f pelayanan  kesehatan f dan  makanan  yang  l f ayak  sesuai dengan kebutuhan f gizi;
e. f mendapatkan layanan f informasi;
f. mendapatkan f penyuluhan hukum f dan bantuan hukum;
g. menyampaikan f pengaduan dan/atau f keluhan;
h. mendapatkan f bahan bacaan dan f mengikuti siaran f media massa yang f tidak dilarang;
i. mendapatkan f perlakuan  secara f manusiawi  dan f dilindungi  dari  tindakan penyiksaan, f eksploitasi, f pembiaran, kekerasan, f dan segala f tindakan yang membahayakan f fisik dan f mental;
j. mendapatkan f jaminan f keselamatan kerja, f upah, atau f premi hasil bekerja;
k. mendapatkan f pelayanan sosial; dan
l. menerima f atau menolak kunjungan f dari keluarga, f advokat, pendamping, f dan masyarakat.
f Pasal 10
(1) Selain f hak f sebagaimana f dimaksud  dalam f Pasal  9,  Narapidana f yang  telah memenuhi f persyaratan f tertentu tanpa f terkecuali juga f berhak atas:
a. fremisi;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
b. f asimilasi;
c. f cuti mengunjungi f atau dikunjungi f keluarga;
d. f cuti f bersyarat;
e. f cuti menjelang f bebas;
f. f pembebasan f bersyarat; dan
g. f hak lain sesuai dengan ketentuan f peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan f tertentu sebagaimana f dimaksud pada a f yat (1) meliputi:
a. berkelakuan f baik;
b. aktif f mengikuti program f Pembinaan; dan
c. f telah menunjukkan f penurllnan tingkat f risiko.
(3) Selain f memenuhi  persyaratan f tertentu  sebagaimana f dimaksud  pada f ayat  (2), bagi Narapidana f yang akan f diberikan cuti f menjelang bebas f atau pembebasan f bersyarat sebagaimana f dimaksud pada f ayat (1) huruf f e dan huruf f f juga harus f telah  menjalani  masa  pidana f paling f singkat  213 f (dua  pertiga) f dengan ketentuan f 213 (dua pertiga) masa f pidana tersebut f paling f sedikit 9 (sembilan) f bulan.
(4) Pemberian f hak  sebagaimana f dimaksud  pada f ayat  (1)  tidak f berlaku  bagi f Narapidana yang f dijatuhi pidana f penjara f seumur hidup f dan f terpidana mati. f Pasal 11
(1) Narapidana f wajib:
a. f menaati peraturan f tata tertib;
b. f mengikuti secara f tertib program f Pembinaan;
c. f memelihara f perikehidupan yang f bersih, aman, tertib, f dan damai; dan
d. f menghormati hak f asasi setiap f orang di lingkungannya.
(2) Selain f kewajiban f sebagaimana f dimaksud f pada ayat (1), f Narapidana j f uga wajib bekerja f dengan mempertimbangkan f kondisi kesehatan f dan memiliki nilai f guna.
Salah satu f hak seorang narapidan f a tertuang dalam f Pasal 10 ayat (1) f huruf a dalam  Undang-Undang f Republik  Indonesia f Nomor  22  Tahun f 2022  Tentang f Pemasyarakatan,  yaitu  “remisi” . f Penjelasan f Undang-Undan f g  Republik  Indonesia f Nomor 22 Tahun 2022 Tentang f Pemasyarakatan f menjelaskan f mengenai remisi.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
“Yang f dimaksud dengan f "remisi" adalah f pengurangan f masa menjalani f pidana yang f diberikan kepada f Narapidana yang f memenuhi syarat sesuai f dengan f ketentuan peraturan f perundang- undangan.”
f Remisi f adalah f pengurangan  masa ff hukuman  yang f didasarkan f ketentuan f perundang-undangan f yang  berlaku f di  Indonesia. f Menurut  Pasal  1 f ayat  (1) Keputusan ff Presiden  Republik  Indonesia f No.  174  Tahun  1999, f remisi f adalah f pengurangan  masa f pidana f yang f diberikan  kepada  narapidana ff dan  anak f pidana yang f telah f berkelakuan baik f selama menjalani ff pidana (Presiden RI, 1999). f Menurut Pasal f 1  ayat  (6) f Peraturan  Pemerintah f No.  32  Tahun f 1999, f remisi f adalah pengurangan f masa  pidana f yang  diberikan f kepada  narapidana ff dan  anak f pidana yang f telah memenuhi f syarat-syarat f yang ditentukan f dalam peraturan f perundang f - undangan.
f Terbitnya Peraturan f Pemerintah f No. 99 Tahun f 2012 membuat f f narapidana f yang  melakukan f tindak  pidana f khusus  mempunyai f kemungkinan  kecil f untuk mendapatkan ff remisi.  Para f narapidana  merasakan f ketidakadilan f karena  hanya f tindak pidana f korupsi, f narkoba, dan terorisme yang f dilakukan pengetahuan f dalam pemberian ff remisi. f Bagi narapidana, f pemberian remisi adalah f salah satu f cara muda f untuk  mengurangi f masa  tahanan f mereka f dilapas. f PP  No.  99  Tahun f 2012 f yang selanjutnya f disebut f (PP) No 99 f tahun f 2012 f terdapat beberapa f ketentuan penting f yaitu f pasal f 34 yaitu f narapidana f berhak atas f remisi, biarpun f mengenai syarat f untuk mendapatkan f f remisi, narapidana f harus menjaga f sikapnya f selama berada f didalam tahanan selama 6 f bulan pertama. f Pasal 34A berisikan f mengenai ketentuan f ff khusus f pemberian f remisi f kepada  narapidana ff yang  melakukan f tindak f pidana f seperti f korupsi, f narkotika, f psikotropika, kejahatan HAM, f dan kejahatan keamanan f negara yang f mempunyai f persyaratan berbeda f dengan tindak f pidana f yang f lainya.
Untuk f mendapatkan  remisi ff ketentuan  pasal  34A f para  narapidana f yang f melakukan f tindak  pidana f khusus  diwajibkan f untuk  mengambil f peran  aktif f dan berkontribusi f dalam  menemukan  titik f temu  dari  kasus f yang  mempunyai f kaitan dengan f narapidana f tersebut, f narapidana  juga f harus  memberikan f uang  ke pengadilan ff untuk  mengganti f rugi  dan  membayar f uang  denda f dari  perbuatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
f mereka melakukan f penggelapan keuangan negara f (korupsi) sesuai f dengan jumlah yang di f putuskan oleh f pengadilan, kemudian f sudah mengikuti f program bimbingan f yang  dipersiapkan f dari  masing-masing f lapas  sesuai f dengan  kebutuhan f para narapidana f f dan narapidana ff juga wajib mengucapkan f sumpah ikrar f artinya mereka f tidak  akan f mengulangi  perbuatannya f lagi  yang  melanggar ff hukum  dan f sumpah kepada NKRI.
Pemberian f remisi  terhadap f Narapidana  memiliki f syarat  dan  ketentuan. f Dalam rangka melakukan f penyelenggaraan pengamanan f di rutan dan f lapas tertera f pada f Pasal  64. f Petugas  lapas  mempunyai f kewenangan f penindakan f terhadap Narapidana f sesuai Pasal 66 ayat (2).  Menurut f Pasal 67 ayat (1) huruf f b merupakan f penjelasan f penjatuhan f sanksi f terhadap  Narapidana f yang  berbunyi f “penundaan f atau f pembatasan hak f sebagaimana ff dimaksud dalam Pasal 7 huruf f k dan f Pasal 10 ayat  (1)”. f Remisi  merupakan f salah  satu f sanksi  dari f penundaan  dan  pembatasan f pemberian  remisi f tertuang  dalam f penjelasan f Pasal  67  ayat  (1) f huruf  b,  yang berbunyi f “Ketentuan f ini f dimaksudkan f untuk  memberikan f penindakan f terhadap pelanggaran f oleh Tahanan f di dalam f Rutan atau f oleh Narapidana f di Lapas seperti f penundaan  hak  mendapatkan f kunjungan  terhadap f Tahanan  dan  penundaan f atau pembatasan ff pemberian Remisi terhadap fi Narapidana.”
f Pelemahan f pemberantasan f ff korupsi  semakin f jelas  ketika f Mahkamah f Agung  (MA)  mencabut f Peraturan f Pemerintah i (PP) f No  99  tahun f f 2012  tentang f Syarat Dan f Tata Cara Pelaksanaan f Hak Warga f Binaan f yang f mengatur f pengetatan f pemberian f remisi f bagi f warga  binaan f khususnya  pelaku f tindak i pidana f korupsi, f terorisme,  narkoba f f dan  kejahatan f transnasional  lainnya. f Pada  konteks f korupsi urgensi f keberadaan PP f pengetatan f remisi f dilatarbelakangi berbagai f faktor, f salah satunya, f lemahnya  sistem f hukum  Indonesia f yang  belum  mengatur f perampasan asset f hasil korupsi. f Akibatnya muncul f efek berantai , f dimana koruptor yang masih f memiliki  harta f berlimpah  kemudian f menghadirkan  mafia fi hukum  sehingg f a  bisa mendapatkan if putusan  ringan, f menghuni  sel f mewah,  termasuk f mendapatkan f diskon  dalam  berbagai f jenis  remisi f seperti f hari  kemerdekaan, f hari  raya  maupun f remisi f f kemanusiaan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Tentu f saja pembatalan f PP pengetatan f remisi f telah f mencederai f rasa f keadilan masyarakat, f apalagi  konsekuensiatas f pembatalan  tersebut f menyebabkan f pengaturan remisi f f tidak lagi mengenal f pengelompokan f narapidana f tindak f pidana f . Korupsi f f tidak  lagi  dianggap f sebagai  kejahatan f luar f biasa f (extraordinary ff crime) dan f pengajuan  remisiny f a f tidak  lagi  waji f b  menjadi f membayar  uang f pengganti if korupsi. f
Setidaknya f ada  tiga  alasan f utama  yang f mendasari  MA f mencabut  PP f pengetatan f remisi, pertama f pemberian efek f jera harus f sejalan dengan f prinsip rasa f keadilan f yang peka f pada korban f (restorative f f justice ). Kedua, f i remisi f tidak boleh f membedakan  perlakuan f terhadap f f narapidana f (diskriminatif) f dan  Ketiga, f pertimbangan f adanya  kelebihan  daya f tampung  lembaga f pemasyarakatan f (overcrowded) f (“Pembatalan PP Pengetatan f Remisi: Berkah f Bagi f Koruptor,” 2021) . Secara f historis ff konsep f restorative f justice lahir f karena f mekanisme f hukum f tidak  berpihak f pada  korban f sehingga  dibutuhkan f pendekatan f hukum f yang f lebih i adil. f Artinya  jika  argumentasi f MA  yang f menyatakan f pengetatan f remisi f tidak sejalan f dengan keadilan bagi korban f sesuai prinsip f restorative f justice sungguh f tidak tepat. f Terpidana f sebagaimana f dimaksud f f (PP)  No i 99 f tahun f 2012 f seperti koruptor ff bukanlah  korban,  justru f masyarakat f yang f sulit f mendapatkan f layanan publik f yang  berkualitas f atau  masyarakat ff yang  jatah f bansosnya  dikorupsi f yang merupakan f f korban sesungguhnya. f
Kemudian f soal alasan f diskriminasi yang f menjadi dasar f pembatalan f ternyata f MA  terlihat f inkonsisten  terutama f jika  dibandingkan f dengan  putusan f MA  No  51 f tahun  2013  yang f justru  menjelaskan f keberadaan f PP  No  99 f tahun  2012 f untuk memperketat f syarat pemberian f remisi merupakan f cerminan f nilai keadilan. f Putusan Mahkamah f Agung  No  51  tahun f 2013  bahkan f menegaskan f bahwa  perbedaan f perlakuan f merupakan  konsekuensi f ,  keamanan,  g f enerasi f muda  dan f masa  depan f bangsa dari f kejahatan yang dilakukan f masing-masing f narapidana.
Selain f itu jika f mengacu pada f putusan f Mahkamah f Konstitusi (MK) f No 54/PUU- XV/2017  menegaskan f jika  remisi f merupakan f hak  hukum f ( legal  rights ) f yang diberikan  oleh f negara f sepanjang f telah  memenuhi f syarat-syarat  t f ertentu.  R f emisi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
bukanlah hak yang tergolong f dalam kategori f hak asasimanusia f ( human rights ) f dan juga bukan merupakan f hak konstitusional f ( constitutional f rights ) sehingga f dilakukan f pembatasan terhadapnya f sesuai dengan f peraturan f perundang-undangan.
Terakhir f soal  kelebihan f daya  tampung f lembaga  pemasyarakatan f ( overcrowded ) ternyata f MA terlalu f gegabah mengeneralisir f situasi tanpa f basis data f yang  akurat. f Menurut f data  Direktorat f Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjenpas) f Kementerian  Hukum f dan  HAM f (Kemenkumham) f mencatat,  jumlah f penghuni Lembaga f Pemasyarakatan (lapas) f dengan f tindak  pidana  khusus f sebanyak  151.303 f orang  per f Agustus  2021. f Dari  jumlah  itu,  narapidana f kasus  narkoba f sebanyak (145.413 f orang  atau  96%), f terpidana  korupsi  sebanyak f (4.671 f orang), f terorisme f sebanyak  (371 orang,) f Penebangan  liar f sebanyak  (349  orang), f perdagangan  orang f sebanyak (325 f orang) dan pencucian f uang f sebanyak (174 f orang) f (Katadata.co.id). f Kondisi politik hukum f hari ini memang f sedang tidak f berpihak pada f penguatan pemberantasan f korupsi, sehingga f seakurat apapun f data dan f argumentasi f akan sulit dicerna f para  pemegang f kuasa. f Kekuasaan  eksekutif, f legislatif f dan  yudikatif f sayangnya  terkesan f seirama  memutar f lagu  lama f soal  korupsi f yang merajalela.  S f oedjono f Dirdjosisworo f mengatakan f f bahwa fungsi f hukum ada f 3 tiga yaitu f (Masriani, 2004: 13):
a. Fungsi f hukum i untuk f mentertibkan f dan f mengatur f masyarakat, karena f sifat  dan f watak  dari f hukum f itu f sendiri f yang  telah fi memberikan f pedoman maupun petunjuk f mengenai i perilaku f di masyarakat. f Melalui norma-normanya f telah memperlihatkan f mana yang f baik maupun f yang i buruk.
b. Fungsi f hukum f untuk f memberikan  saran ff sebagai  bentuk f dalam mewujudkan  keadilan ff sosial  lahir f batin.  Sifat  dan f watak  mengenai f hukum f salah f satunya  adalah f daya  mengikat f untuk  fisik ff maupun psikologi.
c. Fungsi f hukum f untuk f sarana  penggerak f i pembangunan,  salah f satunya karena hukum f mengikat dan f memaksa.  Untuk f mendorong masyarakat f
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
f lebih  maju  lagi, i hukum f dapat  dimanfaatkan f sebagai  sarana  dalam f melakukan i penggerakan f pembangunan.
Apabila f hal  ini  dilihat f dari  perspektif f asas f i keadilan. f Sesungguhnya f konsep keadilan f sangat  sulit  mencari f f tolak  ukurnya f karena  adil f bagi f satu  pihak f belum tentu  dirasakan f oleh  pihak  lainnya. f Kata  keadilan ff berasal f dari  kata  adil, f yang berarti dapat diterima secara f obyektif f (Ali, 2008: 82-83). f Menurut L.J f Van f Apeldoorn (2004: 11) mengatakan f bahwa, f ”keadilan f tidak boleh f dipandang sama f arti dengan f persamarataan, keadilan f bukan berarti f bahwa tiap-tiap f orang memperoleh f bagian yang f sama.”
Keadilan f f tidak f boleh f f dipandang sama f arti dengan f persamarataan. f Keadilan f bukan berarti f bahwa tiap-tiap f orang f memperoleh ff bagian yang f sama. Jika f hukum f f semata-mata  menghendaki f keadilan f , f jadi  semata-mata f f mempunyai f tujuan fi memberi  tiap-tiap f orang f apa  yang f patut  diterimanya, f maka f ia f tak  dapat f membentuk f peraturan-peraturan fi umum.  Tertib  hukum f yang  tak f mempunyai f peraturan umum, f bertulis f atau  tidak f bertulis f adalah  tidak f mungkin. Tak f adanya peraturan f umum,  berart f i  ketidaktentuan f yang  sungguh-sungguh, f mengenai  apa yang f disebut f adil  atau  tidak  adil. f Ketidaktentuan f itu  akan  menyebabkan f perselisihan.  Jadi f hukum  harus f menentukan  peraturan f umum,  harus menyamaratakan. f Keadilan f melarang f menyamaratakan; keadilan f menuntut supaya tiap-tiap f perkara  harus f ditimbang  tersendiri f makin  banyak f hukum  memenuhi f syarat, peraturan f yang tetap, yang f sebanyak mungkin f meniadakan ketidakpastian, f jadi makin tepat dan f tajam peraturan f hukum itu, makin f terdesaklah keadilan. f Itulah arti summum ius, summa f iniuria, keadilan f yang tertinggi f adalah ketidakadilan f yang tertinggi (Apeldoorn, 2004: 11).

## KESIMPULAN
f Dapat  disimpulkan f dari  pendapat  ahli f diatas  bahwa  adil f belum  tentu persamaan  atau  sama f rata,  adil f adalah  menerima f apa  yang  menjadi f haknya  dan f melakukan apa yang menjadi f kewajibannya. Apabila f dilihat dari f penjatuhan remisi f terhadap  pelaku f tindak  pidana f umum  dan  khusus f mempunyai  syarat f yang  sama
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
penulis f rasa  hal  itu f tidak  adil.  Karena f setiap  tindak  pidana f mempunyai  kesalahan f yang berbeda-beda f sehingga menimbulkan f kewajiban yang f berbeda-beda. f Apabila persyaratan f pemberian f f remisi d terhadap  pelaku f tindak  pidana f korupsi  sama f dengan f tindak  pidana ff umum f ,  maka f korupsi ff tidak f lagi f dianggap f sebagai f kejahatan  luar f biasa (extraordinary f crime) f dan  pengajuan ff remisinya f tidak f lagi wajib f menjadi f membayar f uang f pengganti korupsi f . f Sehingga peraturan f tersebut f menimbulan f minimnya efek f jera f terhadap f pelaku tindak f f pidana f fi korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
f Ali, A. (2008). Menguak Tabir Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia. f Andrisman,  T.  (2009). Asas-Asas  dan  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandar f Lampung: Universitas Bandar Lampung.
f Apeldoorn, V. (2004). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita.
f Arief,  B.  N.  (1996). Masalah  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak .  Bandung:  Fakultas  Hukum f Universitas Padjajaran.
f Arief, B. N. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
f Arief,  B.  N.  (2010). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Kencana Prenada Group.
f Ariman, H. M. R. (2015). Hukum Pidana . Malang: Setara Press. f Arsyad, J. H. (2017). Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara) . Jakarta: Sinar Grafika.
f Asmarawati,  T.  (2015). Pidana  dan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia . Yogyakarta: Deepublish Publisher.
f Chazawi, A. (2003). Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia . Malang: Bayu Media.
f Chazawi, A. (2014). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 . Jakarta: Raja Grafindo Persada. f Dahlan, M. Y. A.-B. (2003). Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual . Surabaya: Target Press. f (1999). Law in Moral Domain . New Haven: Yale University Press. f Effendi, E. (2014). Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar . Jakarta: Refika Adita Utama. f Friedman, L. M. (1990). Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
f Gunakaya, A. W. (1988). Sejarah dan Kosepsi Pemasyarakatan . Bandung: Armico.
f Hamzah. (1982). Pidana Mati di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia. f Hamzah,  A.  (2005). Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
f Hamzah, A. (2008a). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. f Hamzah, A. (2008b). Penegakan Hukum Lingkungan . Jakarta: Sinar Grafika. f Hartanti, E. (2007). Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika. f Huda, A. F. S. (2006). NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih . Jakarta: Nadlatul Ulama.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
f Humas FH UI. (2021). Vonis Pinangki Drakor Bergenre Komedi Oleh Heru Susetyo, SH., LL.M., M.Si., Ph.D.
f Kaligis,  O.  C.  (2006). Pengawasan  Terhadap  Jaksa  Selaku  Penyidik  Tindak  Pidana  Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi . Bandung: Alumni.
f Kartono, K. (2003). Patologi Sosial . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
f Listianingsih, C. D. R. D. M. (2016). Pendidikan Anti Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika.
f M.W., K. (2001). Tegaknya Supremasi Hukum . Bandung: Remaja Rosda Karya. f Marpaung, L. (2006). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
f Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
f Mas, M. (2014). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Bogor: Ghalia Indonesia.
f Masriani, Y. T. (2004). Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
f Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. f Mulyadi,  L.  (2007). Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  (Normatif,  Teoritis,  Praktik,  dan Masalahnya) . Bandung: Alumni.
f Nasir, R. (2006). Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer . Surabaya: IAIN Press & LKiS. f Nitibaskara,  R.  R.  (2007). Tegakkan  Hukum  Gunakan  Hukum .  Jakarta:  Kompas  Media Nusantara.
f Nurdjana,  I.  (2009). Sistem  Hukum  Pidana  dan  Bahaya  Laten  Korupsi .  Yogyakarta:  Total Media.
f Priyanto,  D.  (2009). Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia .  Bandung:  Rafika Aditama.
f Rahardjo, S. (2009). Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis . Bandung: Sinar Baru. f Rifai,  E.  (2014). Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi .  Bandar  Lampung:  Justice Publisher.
f Setiady, T. (2010). Hukum Penitensier . Jakarta: Alfabeta. f Sianturi,  S.  R.  (1998). Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan  Penerapannya  di  Indonesia .  Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem.
f Simamora, A. S. J. R. (2004). Sosiologi Hukum . Jakarta: Rineka Cipta. f Soekandi,  A.  D.  P.  M.  H.  (2022).  Pemberian  Remisi  Bagi  Narapidana Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi. Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political  Governance , 2 (3). https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.494
f Ocemadril.  (2011).  Remisi  Untuk  Koruptor?  Retrieved  June  1,  2022,  from  Ocemadril Wordpress website: https://ocemadril.wordpress.com/2011/09/15/remisi-untuk- koruptor/
f Pembatalan  PP  Pengetatan  Remisi:  Berkah  Bagi  Koruptor.  (2021).  Retrieved  November  2, 2022, f from Indonesia Corruption
Watch website: https://antikorupsi.org/id/article/pembatalan- f pp-pengetatan-remisi-berkah-bagi- koruptor
f Susetyo, H. (2022). Vonis Pinangki Drakor Bergenre Komedi. Retrieved November 10, 2022,
f from  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  website:  https://law.ui.ac.id/vonis- pinangki- f drakor-bergenre-komedi-oleh-heru-susetyo-sh-ll-m-m-si-ph-d/