Kinerja Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
(Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2011)
Oleh
Hasjad
Universitas Lakidende Unaaha hasjadhasjad8@gmail.com

## Abstract
The performance of the Organization of the Regional Financial and  Asset  Management  Agency  of  Konawe  Regency  is  still lacking in the Management of Regional Assets. The objective conditions  of  fixed  assets  and  the  disorderly  recording  and reporting of fixed assets are also a problem. This kind of thing can  be  caused  by  lack  of  direction,  socialization,  and coordination  from  the  Regional  Financial  and  Asset Management Agency of Konawe Regency. Another problem is that  there  is  no  regional  asset  warehouse  for  securing  fixed assets  so  that  fixed  assets  that  are  not  or  have  not  been exploited  are  temporarily  stored  in  the  backyard  of  the building,  the  implication  of  storing  regional  property  in  the backyard  of  the  building  is  lack  of  security.  The  Regional Financial and Asset Management Agency of Konawe Regency also faces constraints related to infrastructure facilities which are  still  minimal,  especially  currently  in  the  process  of developing  an  Asset  Management  Information  System  (SIM) that  requires  an  increase  in  adequate  infrastructure  such  as computers,  network  systems,  and  other  equipment.  The minimum  number  of  employees  and  the  low  competency  of employees or not according to needs is also one of the obstacles in implementing the overall work program.
Key Words:
Kinerja, organisasi dan Aset Daerah

## Abstrak
Kinerja  Organisasi  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Konawe  masih kurang dalam  Pengelolaan Aset  Daerah  juga  menghadapi  kesulitan  dalam  menilai  aset tetap  yang  dimiliki  pemerintah  seperti  peralatan  operasional kantor Organisasi Perangkat Daerah. Kondisi objektif aset tetap dan pencatatan serta  pelaporan   aset  tetap   yang  tidak tertib juga  menjadi  masalah  tersendiri.  Hal  semacam  ini  bisa disebabkan  oleh  kurangnya  pengarahan,  sosialisasi,  dan koordinasi  dari  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Konawe. Permasalahan lainnya yaitu belum adanya gudang aset daerah untuk pengamanan  asset tetap sehingga aset tetap  yang  tidak  atau  belum  diberdayagunakan  disimpan sementara  di  halaman  belakang  Gedung,  implikasi  dari penyimpanan barang milik daerah di halaman belakang Gedung adalah pengamanan  yang kurang.  Badan  Pengelola  Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe juga menghadapi kendala terkait dengan sarana prasarana yang masih minim, terlebih saat ini sedang dalam proses pengembangan (SIM) Sistem Informasi Manajemen  Aset  yang  membutuhkan  peningkatan  sarana prasarana  memadai  seperti    komputer,    sistem  jaringan,  dan kelengkapan  lainnya.  Minimnya  jumlah  pegawai  dan kompetensi  pegawai  yang rendah  atau tidak sesuai  kebutuhan juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan program kerja secara keseluruhan.

## Pendahuluan
Organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan adalah sesuatu yang  diharapkan  dari  organisasi  untuk  dicapai.  Pencapaian  tujuan  sebuah  organisasi menunjukan  hasil  kerja  atau  kinerja  organisasi  yang  bersangkutan.  Begitupun  seperti organisasi publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe yang mempunyai  tujuan  yang  akan  dicapai  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkup Kabupaten Konawe yang bertugas untuk mengelola keuangan daerah serta aset yang dimiliki daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu bidang di BPKAD yang mempunyai tugas untuk mengelola aset tetap atau barang milik daerah di Kabupaten Konawe. Keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bisa  dinilai  dari  seberapa  baik  kinerja  organisasi.  Wibowo  (2007:67)  mengemukakan terdapat faktor-faktor  yang perlu diperhatikan suatu organisasi agar mempunyai kinerja yang  baik,  yaitu  menyangkut  tentang  maksud  dan  nilai-  nilai,  manajemen  strategis, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, konteks organisasi, desain kinerja,  fungsionalisasi,  budaya  dan  kerja.  Dari  pelaksanaan  program  kerja  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  masih  ditemui  beberapa  kendala  yang mempengaruhi kinerja  organisasi. Peneliti mengambil empat dimensi untuk mengukur kinerja  organisasi  diantaranya,  efektifitas;  akuntabilitas;  efisiensi;  dan  transparansi dimana keempat komponen tersebut penting untuk dikaitkan dengan permasalahan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe.
Berdasarkan  proses  wawancara  dan  pengamatan  yang    telah    dilakukan    serta sumber  data  sekunder  yang  telah  dihimpun  oleh  peneliti  ditemukan  beberapa  kendala seperti,  pengelolaan  aset  tetap  tanah  milik  Pemerintah  Daerah  belum  optimal  (belum tersertifikasi),  belum  adanya  pengamanan  yang  memadai  terhadap  aset  tetap  daerah (belum punya gudang aset), kurangnya koordinasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset  Daerah  dengan  pihak  eksternal,  belum  tersedianya  informasi  bagi  masyarakat mengenai  aset  tetap  yang  dimiliki,  dikelola,  dan  dimanfaatkan  oleh  Pemerintah Kabupaten Konawe, minimnya jumlah pegawai dan kompetensi  pegawai  yang rendah, serta kurang memadainya sarana dan prasarana. Salah satu sasaran dari BPKAD adalah meningkatnya  kualitas pengelolaan aset daerah, jumlah sertifikat tanah dan pemasangan plang  menjadi  salah  satu  indikator  yang  capaian  kinerjanya  belum  memenuhi  target dimana  realisasinya  hanya  106  target  dengan  target  awal  114  sertifikat.  Hal  ini menunjukan bahwa tingkat kualitas pengelolaan aset tetap daerah, khususnya mengenai sertifikasi  tanah  milik  daerah  dan  pemasangan  plang  tanda  kepemilikan  tanah  masih belum optimal.

## Metode
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Kantor  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset Daerah Kabupaten Konawe dengan pertimbangan bahwa Kantor BPKAD tersebut berada dekat dengan Pusat Kota Unaaha Kabupaten Konawe, sehingga kinerja organisasi pada  instansi  tersebut  akan  mendapat  perhatian  penting  dari  pemerintah  Daerah.
Implikasi  dari  pelaksanaan  kinerja  organisasi  tersebut  akan  mendapat  respon  dari pemerintah daerah dan masyarakat karena posisinya yang sangat strategis.

## 1. Informan Penelitian
Adapun  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  meliputi  Informan  aparat pemerintahan  dipilih  guna  mengetahui  bagaimana  kinerja  organisasi  badan  pengelola keuangan  dan  aset  daerah  kabupaten  Konawe.  Adapun  yang  menjadi  informan  dalam penelitian ini yaitu :
a. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
b. Kepala Bidang Anggaran,
c. Kepala Bidang Aset dan
d. Dua Aparatur Sipil Negara pada BPKAD Kabupaten Konawe.
e. Dua orang wajib pajak
Disamping  informan  diatas,  penulis  juga  menetapkan  Kepala  Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  sebagai  informan  kunci  ( key  informan ),  alasan  penetapan informan  kunci  tersebut  karena  dianggap  mampu  memberikan  seluruh  informasi  yang dibutuhkan oleh peneliti.

## 2. Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu  menggambarkan  tentang Kinerja  Organisasi  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Konawe. Data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh  dengan  menggunakan  observasi  dan  wawancara.  Metode  observasi  yang dimaksudkan adalah metode pengumpuan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan metode wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan penelitian. Data sekunder adalah data yang  sudah  di  olah  dalam  bentuk  naskah  tertulis  atau  diperoleh  melalui  penelusuran dokumen-dokumen  yang  relevan  dengan  masalah  sehingga  dapat  dipakai  sebagai pendukung dalam penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun metode dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;
a. Studi  Kepustakaan ( library  research )  dimana  dilakukan  kajian  secara  analitis terhadap  sumber-sumber  tertulis  yang  relevan  seperti  buku  teks,  majalah  ilmiah, surat kabar dan lain-lain.
b. Studi Lapangan (field research ) dimana penulis mendatangi lokasi penelitian secara langsung. Dalam studi lapangan ini akan digunakan 2 macam teknik :
1) Observasi  (Pengamatan),  yaitu  teknik  yang  dilakukan  untuk  mengamati bagaimana kinerja organisasi tersebut.
Wawancara  ( Interview ).  Wawancara  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pedoman wawancara ( interview quide ). Proses wawancara dilakukan
2) Secara terbuka untuk menggali informasi sehubungan dengan kinerja organisasi.

## 4. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis deksriptif kualitatif, yaitu analisis yang akan mengungkap berbagai fenomena-fenomena dan  kecenderungan-kecenderungan  empirik  sehubungan  dengan  Kinerja  Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kajian Pustaka a. Konsep Kinerja
Kinerja (performance) sudah  menjadi  kata  popular  yang  sangat  menarik  dalam pembicaraan  manajemen  publik.  Konsep  kinerja  pada    dasarnya  dapat  dilihat  dari  dua segi,  yaitu  kinerja  pegawai  (per-individu)    dan    kinerja  organisasi.  Kinerja  adalah gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian        pelaksanaan  tugas  dalam  suatu  organisasi, dalam upaya mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001:329).
Menurut Agus Dwiyanto dkk (2006 : 50-51). Pengertian kinerja organisasi dalam birokrasi publik secara lengkap dapat dilihat dari dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut :
1) Produktivitas
Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan.  Produktivitas  pada  umumnya  dipahami  sebagai  rasio  antara  input dengan output. konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting  Office (GAO)  mencoba  mengembangkan  satu  ukuran  produktivitas
yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
2) Kualitas Pelayanan
Isu  mengenai  kualitas  layanan  cenderung  menjadi  semakin  penting  dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk  mengenai  organisasi  publik  muncul  karena  ketidakpuasan  masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisai publik.
3) Responsivitas
Responsivitas  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  dan  mengembangkan program-program  pelayanan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat. Secara singkat responsvitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4) Responsibilitas
Menjelaskan  apakah  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  itu  dilakukan  sesuai dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar  atau  sesuai  dengan  kebijakan organisasi,  baik  yang  eksplisit  maupun  implisit  (lenvine,1990).  Oleh  sebab  itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
5) Akuntabilitas
Akuntabilitas  publik  menunjuk  pada  seberapa  besar  kebijakan  dan  kegiatan organisasi  publik  tunduk  pada  para  pejabat  politik  yang  dipilih  oleh  rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan masyarakat.

## b. Konsep Organisasi
Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Menurut Pradjudi Armosudiro organisasi adalah struktur  pembagian  kerja      dan  struktur  tata  hubungan  kerja  antara  sekelompok  orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. “Organisasi  ialah  setiap  bentuk  persekutuan antara  dua  orang  atau  lebih yang bekerja bersama serta secara  formal terikat  dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah  ditentukan  dalam  ikatan  yang  mana  terdapat  seseorang  /  beberapa  orang  yang
disebut  atasan  dan  seorang  /  sekelompok  orang  yang  disebut  dengan  bawahan.” (Armosudiro, 2006:12)
Organisasi  adalah  sekelompok  orang  (dua  atau  lebih)  yang  secara  formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi    di    bentuk    karena    mempunyai    dasar    dan    tujuan    yang    ingin  dicapai, sebagaimana yang dikemukakan oleh James D Mooney:

## c. Pengertian Kinerja Organisasi
Menurut Baban Sobandi Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh  organisasi  dalam  kurun  waktu tertentu, baik   yang terkait dengan input,  output, outcome, benefit, maupun impact . (Sobandi, 2006:176).
Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi  dalam menjalankan  tugasnya dalam kurun    waktu  tertentu,    baik    yang    terkait    dengan input,    output,    outcome,  benefit, maupun impact dengan      tanggung      jawab  dapat  mempermudah  arah  penataan organisasi  pemerintahan.   Adanya  hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung  jawab akan tercapai peningkatan kinerja  yang efektif dan efisien.  Organisasi pemerintahan menggunakan alat, teori yang digunakan  yaitu teori  kinerja  dari  Baban Sobandi    dan    para    ahli    lainnya    dalam    bukunya    yang  berjudul  Desentralisasi  dan Tuntutan  Penataan  Kelembagaan  Daerah,  berikut  adalah  indikator  kinerja  organisasi menurut (Sobandi ,2006 : 179-181),
1) Keluaran (Output)
2) Hasil
3) Kaitan Usaha dengan Pencapaian
4) Informasi Penjelas

## d. Penilaian Kinerja
Menurut Robbins (1996),   kinerja   merupakan   wujud   hasil   kerja yang dihasilkan oleh seseorang. Kinerja digunakan sebagi dasar penilaian atau evaluasi dan sistem yang merupakan kekuatan  penting  untuk  memengaruhi perilaku karyawan.  Penilaian  kinerja mempunyai  tujuan  untuk  memotivasi  para  karyawan  dalam  mencapai  sasaran organisasidan  dalam  mematuhi  perilaku  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  agar membuahkan  tindakan  dan  hasil  yang  diinginkan.  Miner  (1990)  menyatakan  bahwa kinerja adalah bagaimana seseorang  diharapkan  dapat  berfungsi dan berperilaku  sesuai dengan  tugas  yang  dibebankan  kepadanya.  Setiap  harapan  mengenai  bagaimana seseorang  harus berperilaku dalam melaksanakan tugas berarti menjalankan suatu peran. Jadi  kinerja  dapat  dikatakan  berhasil  apabila  efektivitas  organisasi  dapat  diwujudkan (Sutrisno 2010, h. 180).

## e. Upaya Peningkatan Kinerja
Menurut Stoner dalam Sutrisno (2010, h. 184-185) mengemukakan adanya empat cara untuk meningkatkan kinerja karawan, yaitu:
1) Diskriminasi
2) Pengharapan
3) Komunikasi

## f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan ( ability ) dan faktor motivasi  ( motivation ).  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Keith  Davis  dalam A.A  Anwar Prabu  Mangkunegara  (2000:67)  dalam  Prabu  Mangkunegara  (2007,13)  yang merumuskan bahwa:
Human Performance : Ability x Motivation
Motivation : Attitude x Situation
Ability : Knowledge x Skill
1) Faktor Kemampuan ( Ability )
Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kekmpuan potensi (IQ) dan kemampuan reality ( knowledge + skill ).  Artinya,  pimpinan  dan  karyawan  yang  memiliki  IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan  pendidikan  yang  memadai  untuk  jabatannya  dan  terampil  dalam mengerjakan  pekerjaan  sehari-hari,  maka  akan  lebih  mudah  mencapai  kinerja maksimal.
2) Faktor Motivasi ( Motivation )
Motivasi  diartikan suatu sikap ( attitude )  pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja ( situation ) di lingkungan organisasinya.  Mereka  yang  bersikap positif  (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya. Jika mereka bersikap negative (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi  kerja  yang  rendah.  Situasi  kerja  yang  dimaksud  mencakup  antara  lain hubungan  kerja,  fasilitas  kerja,  iklim  kerja,  kebijakan  pimpinan,  pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

## g. Konsep Aset Daerah
Aset daerah merupakan sumber daya penting  bagi  pemerintah  daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus  menggunakan  pertimbangan  aspek  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran,
pengadaan,  penerimaan,  penyimpanan  dan  penyaluran,  penggunaan,  penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  pembiayaan  dan tuntutan  ganti  rugi  agar  aset  daerah  mampu  memberikan  kontribusi  optimal  bagi pemerintah  daerah  yang  bersangkutan  sehingga  arah  pembangunan  di  Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.
h. Kerangka Pikir
Kinerja BPKAD Kabupaten

## Konawe
1. Produktifitas
2. Kualitas Pelayanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas
(Dwiyanto dkk, 2006 ; 50)

## 2. Kinerja Organisasi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe
Kinerja  BPKAD  Kabupaten  Konawe  dalam  peningkatan  PAD  yang    dimaksud adalah hasil kerja yang dicapai oleh BPKAD Kabupaten Konawe sesuai dengan program dan  kegiatan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  sehingga  terjadi  peningkatan Pendapatan Asli daerah. Pencapaian hasil tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai Kinerja BPKAD Kabupaten Konawe.
Hasil dari sebuah kinerja sangat penting untuk diketahui  di  dalam  pelaksanaan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk menetapkan apakah kegiatan yang sudah dibuat  dapat  terselesaikan  dengan  baik  atau  tidak.  Adapun  indikator  yang  digunakan untuk mengetahui kinerja BPKAD Kabupaten Konawe dalam peningkatan PAD adalah

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja :
1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal
Tangkilisan  (2005,181)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe
produktivitas,  kualitas  layanan,  responsivitas,  responsibilitas  dan  akuntabilitas  dengan adanya beberapa indikator diatas maka diharapkan terlaksananya hasil kinerja BPKAD dalam peningkatan  PAD.
a. Produktivitas
Produktivitas  merupakan  salah  satu  faktor  yang  penting  dalam  mempengaruhi proses  kemajuan  dan  kemunduran  suatu  organisasi.  Berarti  peningkatan produktivitas  akan  berpengaruh  pada  peningkatan  kesejahteraan  dan  mutu.  Oleh sebab  itu  perlu  dilakukan  suatu  pengukuran  produktivitas  dari  organisasi  atau instansi pemerintah untuk mengetahui tolak ukur produktivitas yang telah dicapai yang  merupakan  dasar  dari  perencanaan  bagi  peningkatan  produktivitas  di  masa yang akan datang.
Produktivitas yang terdapat pada BPKAD Kabupaten Konawe adalah tersedianya input dan output. Setiap input memiliki sasaran berupa mengukur jumlah sumber daya seperti sumber dana, sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya  yang  dimiliki  untuk  perbaikan  serta  memiliki  bobot  sesuai  dengan  tingkat kepentingannya  terhadap  tujuan  organisasi. Dana  merupakan  input  dalam pelaksanaan    pelayanan  BPKAD  .  Dana  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting dalam implementasi kegiatan dan program karena dalam  pelaksanaan kegiatan dan program  tidak  akan  berjalan  baik  tanpa  adanya  dana  dan  modal  yang  tersedia. Terkait dengan sumber dana BPKAD tersebut Kepala BPKAD mengatakan:
“memang  setiap  tahunnya  kami  mendapat  dana  dari  pemerintah  Kabupaten Konawe, dan dana tersebut merupakan bagian dari APBD Kabupaten Konawe yang kemudian  dibagi  ke  tiap  –  tiap  Badan  dengan  proporsi  sesuai  dengan  kebutuhan Badan  masing  –  masing,  dengan  cara  pengajuan  dana  anggaran  tiap  tahun,  dan tersebut  biasanya  kami  gunakan  sesuai    kebutuhan  yang  paling  mendesak”. (Wawancara, 24 Mei 2019)
Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Selama  ini  kinerja  BPKAD  dalam peningkatan PAD masih mengalami kendala – kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut  terjadi  karena  terdapat  keterbatasan  dana  sehingga  pelaksanaan    belum maksimal dilakukan.
b. Kualitas Pelayanan
Di  Indonesia,  konsepsi  pelayanan  administratif  pemerintah  sering  kali dipergunakan  secara  bersama  -  sama  sebagai  sinonim  dari  konsepsi  pelayanan perizinan dan pelayanan  ; umum, serta pelayanan publik. Keempat  hal    tersebut dipakai  sebagai  terjemahan  dari public  servic e.  Kualitas  layanan  yang  dilakukan
oleh  BPKAD  Kabupaten  Konawe  dalam  peningkatan  PAD  yakni  melalui transformasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat, pencatatan data serta konsistensi  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat.  Kualitas  layanan  yang dilakukan  oleh  BPKAD  Kabupaten  Konawe  dalam  peningkatan  PAD  melalui transformasi  atau  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat,  pendataan kepesertaan pajak, serta konsistensi penyampaian informasi kepada masyarakat. Kualitas  layanan  yang  dilakukan  oleh  BPKAD  Kabupaten  Konawe  dalam peningkatan  PAD  menunjukkan  proses  penyampaian  pesan  dari  sumber  kepada penerima.  Oleh  karena  itu,  kualitas  layanan  akan  berhasil  dengan  baik  apabila informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh penerima data yaitu masyarakat. Seperti yang  dikatakan Kepala BPKAD Kabupaten Konawe sebagai berikut  : “untuk informasi mengenai BPKAD dapat diakses melalui internet, tapi kalo butuh respon  yang  cepat  dapat menelpon ke kantor ataupun datang langsung, pak. Kami juga  memasang  papan  iklan  di  bunderan  pasar  Konawe  sehingga  masyarakat dengan mudah dapat melihat dan membacanya, atau di tempat tempat pembayaran online seperti bank bri dan kantor pos.” (Wawancara, 27 Mei 2019)
Senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Bidang Aset:
“  Sebenarnya  kami  sangat  mudah  dalam  kasih  informasi,  pak.  Ada papan  iklan, website, kantor yang kerja sama online. Tapi paling  banyak  ya datang ke kantor karena pendidikan masyarakat kita  yang  memang kurang fasih dengan teknologi komputerisasi,  untuk  daerah  yang  masih  dipedalaman,  kami  mengadakan penyuluhan melalui aparatur pemerintahan administratifnya.” (Wawancara, 27 Mei 2019)
Dari  beberapa  pendapat  diatas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kualitas layanan  yang  diberikan  BPKAD  Kabupaten  Konawe  cukup  berkualitas  karena pemberian  informasi  kepada  masyarakat  dijelaskan  dengan  baik  dan  tersedianya unit pengaduan.
c. Responsivitas
Dalam  penelitian  ini  responsivitas  atau  daya  tanggap  berarti  kemampuan  dari BPKAD Kabupaten Konawe dalam merespon dan menanggapi apa yang menjadi permasalahan  dan  keinginan  dari  masyarakat,  dalam  hal    ini    responsivitas ditunjukkan  dengan  seberapa  besar  daya  tanggap  pegawai  BPKAD    dalam menyikapi keluhan dari masyarakat.
BPKAD  Kabupaten  Konawe  sebagai  instansi  pemerintahan  dalam  memberikan pelayanan  tidak  luput  dari  keluhan  dari  masyarakat.  Hal    ini    terjadi  karena
karakteristik  dan  keinginan  dari  masyarakat  yang  berbeda-beda.  Masyarakat sebagai  pelanggan  akan  merasa  senang  terhadap  sikap  petugas  atau  pegawai  di BPKAD  Kabupaten  Konawe  yang  serius  menangani  setiap  keluhan  yang disampaikan  serta  bersama-sama  mencari  jalan  keluar.  Pegawai  dalam  situasi seperti  ini  harus  mempunyai  kemauan  untuk  memecahkan  masalah  dan  kendala secara  cermat, tepat dan bijaksana.
Dari  pendapat  tersebut  menunjukkan  bahwa  pegawai  BPKAD  selalu  berusaha menanggapi  apa  yang  menjadi  keluhan  masyarakat.  Keluhan  memang  harus ditanggapi,  dan  untuk  menanggapi  keluhan  dalam  pelayanan  harus  ada  sikap tertentu dari aparat yang seharusnya tidak merugikan.
d. Responsibilitas
Responsibilitas  dalam  penelitian  mengenai  kinerja  BPKAD  Kabupaten  Konawe merupakan  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa  jauh  proses  pemberian pelayanan publik yang dilakukan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  Perda  108  tahun  2008 mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi BPKAD Konawe sub bab seksi pendapatan asli daerah sebagai berikut :
“seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, mengawasi dan mengendalikan di bidang pendapatan“.
Yang dimaksud dalam undang undang dan Perda tersebut bahwa PAD merupakan gabungan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain – lain yang  sah,  kemudian  diserahkan ke seksi  PAD  bidang  Pendapatan.  Berikut  hasio  wawancara  dengan  Kepala  Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Konawe sebagai berikut ini  :
“pihak kami selalu berusaha menjalankan sesuatu sesuai  prosedur yang ada yakni sesuai tupoksi kami dengan pengawasan  dari  atasan juga, tapi kadang ya masalah dalam tugas kami . Misal saja terdapat perbedaan laporan akhir penyerahan PAD dengan  laporan  awalnya  pemasukan.  Namanya  juga  menghitung  uang  pak  dari berbagai sumber makanya terkadang ada salah penghitungan tetapi setelah dicros cek  ulang  kesalahan  dapat  kami  minimalisasi  sebelum  dilaporkan  ke  pemerintah daerah, kalo sampai teledor  ya seksi  yang dapet nama jelek otomatis Badan juga, kan ini menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak, pak.” (Wawancara, 08 Juni 2019)
Berdasarkan  beberapa  pendapat  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  menunjukkan bahwa  dalam  pengelolaan  dalam  upaya  peningkatan  PAD  sudah  sesuai  dengan
peraturan  yang  ditetapkan.  Hal  ini  dilakukan  karena  adanya  tujuan  berupa peningkatan PAD dan menyangkut dari berbagai sumber masyarakat. Dalam hal ini BPKAD  akan  bertanggung  jawab  terhadap  atasan  yakni  pemerintah  daerah  dan masyarakat Kabupaten Konawe.
e. Akuntabilitas
Akuntabilitas  publik  menunjuk  pada  seberapa  jauh  penyelenggaraan    pelayanan publik  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  langsung  atau  tidak  kepada  publik, maupun  kepada  pemerintah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Akuntabilitas  dapat  disimpulkan  sebagai  kewajiban  seseorang  atau  unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya  dalam  rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periode.  Akuntabilitas  BPKAD  Kabupaten  Konawe  sebagai  pelaksana  pengelola pendapatan  asli  daerah.  Sebagai  instansi  pemerintahan  di  Kabupaten  Konawe, BPKAD  merupakan  salah  satu  instansi  pemerintahan  yang  diberikan  wewenang dan  tanggung  jawab  dalam  hal  perencana,  pengawas  dan  pengendali  pendapatan asli    daerah.  Dengan  demikian  jelas  terlihat  bahwa  BPKAD  Kabupaten  Konawe merupakan  sebuah  instansi  vertikal  di  bawah  Pemerintahan  Kabupaten  Konawe. Pertanggungjawaban  BPKAD  Kabupaten  Konawe  secara  vertikal  adalah  kepada kepala  daerah  Pemerintah  Kabupaten  Konawe,  yaitu    kepada    Bupati  Kabupaten Konawe.  Seperti  hasil  wawancara  yang  disampaikan  oleh  Sekretaris  BPKAD Kabupaten Konawe sebagai berikut:
“kalau  pelaksanaan  dalam  upaya  pengelolaan  PAD  ini  sebenarnya pertanggungjawabannnya  kepada  kepala  daerah  yaitu  bupati  karena  otonomi. Masalah  pengelolaan  PAD  itu  kan  sudah  menjadi  masalah  otonomi  daerah” (Wawancara, 08 Juni 2019)
Menurut  pernyataan  di  atas  jelas  bahwa  pertanggungjawaban  yang  dilakukan BPKAD Kabupaten Konawe dalam peningkatan PAD adalah kepada daerah yaitu kepada  Bupati  Kabupaten  Konawe.  Hal  itu  dikarenakan  BPKAD  Kabupaten Konawe  merupakan  bagian  dari  SKPD  Kabupaten  Konawe  sehingga  secara otomatis  pertanggungjawabannnya  akan  ditujukan  kepada  bupati  selaku  kepala daerah.

## 3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja BPKAD Kabupaten KonaweFaktor Internal
a. Kepemimpinan
Kepemimpinan  sebagai  upaya  untuk    mengendalikan    anggota  organisasi  agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. (Tangkilisan, 2005:180). Organisasi publik seperti BPKAD masih bersifat hierarki sehingga membutuhkan sosok  kepemimpinan  yang  handal  yang  bisa  mengendalikan  anggotanya  agar bekerja sesuai standar dan tujuan organisasi. Tetapi kepemimpinan yang ada dalam BPKAD tidak  dapat  mengendalikan anggota organisasi agar dapat bekerja sesuai standar,  hal  ini  dikarenakan  dalam  mencapai  tujuan  organisasi  kepemimpinan dihadapkan  pada  masalah  prosedur.  Kepala  BPKAD  Kabupaten  Konawe mengatakan bahwa  :
“pihak kami selalu berusaha menjalankan sesuatu sesuai  prosedur yang ada tapi ya namanya  juga  orang  kerja  kan  ga  selalu  harus  nurut  aturan  pak,  apalagi  untuk permasalahan yang  sifatnya  manusiawi. Misale saja tentang pelaporan yang telat dan  masih  dirapel,  terkadang  terpaksa  dari  BPKAD  yang  mendatangi” (Wawancara, 12 Juni 2019)
Berdasarkan  dua  pendapat  diatas  menunjukan  bahwa  kepemimpinan  dalam BPKAD Kabupaten Konawe cukup mampu untuk mengarahkan anggotanya untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini dilakukan karena adanya tuntutan untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

## b. Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  merupakan  hubungan  internal  yang  berkaitan  dengan  fungsi yang  menjalankan  aktivitas  organisasi.  (Tangkilisan,  2005  :  180).  Struktur organisasi  yang  ada  di  BPKAD  Kabupaten  Konawe  bersifat  hirarkis,  dimana terdapat tingkatan antara kepala dan staf. Berdasarkan struktur organisasi pegawai BPKAD  Kabupaten  Konawe  dibagi  menjadi  kepala  Badan  yang  membawahi beberapa kepala bidang, dan kepala bidang membawahi beberapa kepala seksi yang membawahi beberapa pegawai.

## c. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas  karyawan untuk bekerja dan berkarya  secara  optimal.  (Tangkilisan,  2005:180).  Sumber  daya  manusia  adalah merupakan motor penggerak suatu organisasi dengan sumber daya manusia yang baik  dan  berkualitas  maka  akan  bergerak  ke  arah  yang  lebih  baik.  BPKAD Kabupaten  Konawe  sebagai  sebuah  organisasi  publik  yang  bertugas  mengelola PAD memerlukan pegawai-pegawai yang berkualitas.
Kualitas  sumber  daya  manusia  BPKAD  Kabupaten  Konawe  ditunjukkan  oleh banyaknya  jumlah  pegawai  yang  telah  mengikuti  pelatihan-  pelatihan  seperti pembinaan teknis (bintek) seperti yang diungkapkan Kepala Badan BPKAD berikut :
“Kalau  berbicara  tentang  kualitas  pegawai  kami  ya  bisa  dibilang  kami  telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pegawai pak. Kalau dilihat dari pendidikan formal  pegawai  kami  mayoritas  bergelar  sarjana  oleh  karena  itu  pegawai  kami sudah  sesuai  dengan  standart  kualitas  tetapi  masih  ada  yang  bergelar  SMA dikarenakan mereka pegawai lama yang akan pensiun sebentar lagi.” (Wawancara, 12 Juni 2019)

## d. Faktor  Eksternal
Faktor  ekonomi,  yaitu  tingkat  perkembangan  ekonomi  yang  berpengaruh  pada tingkat  pendapatan  masyarakat  sebagai  daya  beli  untuk  menggerakkan  sektor- sektor  lainnya  sebagai  suatu  sistem    ekonomi    yang    lebih  besar.  (Tangkilisan, 2005:181).
Dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  terlepas  dari  faktor  ekonomi  yang mempengaruhi  jumlah  pendapatan  yang  termasuk    dalam    PAD  misalnya  pajak retribusi. Terutama sejak perekonomian Indonesia yang tidak stabil, hal ini seperti dikatakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Konawe berikut :
”Keadaan perekonomian yang tidak stabil membuat beberapa usaha pailit dan akan berpengaruh  terhadap  setoran    pajak    sehingga  berpengaruh  pada  PAD,  Hal  ini menjadi beban berat bagi pihak kami untuk bisa kerja keras dalam meningktakan PAD.” (Wawancara, 12 Juni 2019)
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa naiknya turunnya perekonomian  membuat  beberapa  usaha  mengalami  kebangkrutan  dan  menjadi salah  satu  faktor  penyebab  berkurangnya  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang mengakibatkan tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil  penelitian dan pembahasan dapat  diambil  kesimpulan  bahwa kinerja  BPKAD  Kabupaten  Konawe  dalam  Peningkatan  PAD  dikatakan  sudah  cukup baik,  namun  dalam  implementasinya  masih  terdapat  beberapa  kendala.  Hal  ini  dapat dilihat dari : 1). Produktivitas BPKAD sudah dikatakan cukup produktif. Adanya sumber daya  manusia  yang  berkualitas,  waktu  yang  dimiliki  dan  dana  yang  tersedia  sehingga peningkatan  PAD  akan  lebih  optimal.  Produktivitas  dilihat  dari  input  dan  output  yang
dimiliki, 2). Kualitas layanan BPKAD Kabupaten Konawe dalam memberikan informasi pelayanan mengenai PAD sudah cukup berkualitas Kualitas layanan yang dilakukan oleh BPKAD  Kabupaten  Konawe  dalam  peningkatan  PAD    melalui    transformasi  atau penyampaian  informasi  kepada  masyarakat,  pendataan  kepesertaan  pajak,  serta konsistensi  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat , 3). Responsivitas  BPKAD Kabupaten  Konawe  dapat  dikatakan  baik  dikarenakan  dalam  memberikan  pelayanan selalu menjaga kepuasan dari wajib pajak yang membutuhkan pelayanan pendaftaran dan penyetoran  pajak.  BPKAD  Kabupaten  Konawe  sebagai  instansi  pemerintahan  dalam memberikan    pelayanan    tidak  luput  dari  keluhan  dari  masyarakat,  4).  Responsibilitas yaitu Dalam menjalankan tuganya pihak BPKAD dinilai kurang responsibilitas.. Dalam pelaksanaan  kegiatan  terkait  peningkatan  PAD,  BPKAD    sudah    melaksanakan  sesuai dengan  kebijakan  atau  prosedur  yang  ada.  Sesuai  dengan  prosedur  seperti  apa  yang disebutkan  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  Bab  IV  mengenai  keuangan  daerah  , paragraph dua, pendapatan, belanja dan  pembiayaan pasal 157 dan Perda 108 tahun 2008 mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi BPKAD Kabupaten Konawe sub bab seksi pendapatan  asli  daerah,  5).  akuntabilitas  BPKAD  khususnya  dalam  peningkatan  PAD sudah  cukup  baik.  Pihak  BPKAD  Kabupaten  Konawe  telah  melakukan  mekanisme pertanggungjawaban baik secara vertikal kepada Pemerintah Kabupaten Konawe maupun kepada  masyarakat.  Pertanggungjawaban  BPKAD  Kabupaten  Konawe  secara  vertikal adalah  kepada  Kepala  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe,  yaitu  kepada  Bupati Kabupaten Konawe.

## Daftar pustaka
Andayani,    Wuryan.    2007. Akuntansi Sektor Publik. Malang: Banyumedia.
Cahayani,  Ati.  2003. Dasar-Dasar  Organisasi  dan  Manajemen. Jakarta.  PT  Grasindo Indonesia.
Dwiyanto  dkk.  2002. Reformasi Birokrasi  Publik    di    Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen Edisi  2. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
Halim,  Abdul.  2004. Akuntansi  Sektor  Publik,  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta : Salemba Empat.
Herdiansyah,  Haris.  2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-  Ilmu  Sosial . Jakarta:    Salemba Humanika.
Keban,  Yeremias.  2004. Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik. Yogyakarta:
Gava Media.
Keown,  Arthur,  et  all.  2008. Manajemen Keuangan:  Prinsip  dan  Penerapan . Jakarta : PT. Indeks.
Mardiasmo.    2004. Akuntansi    Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
Moelong,  Lexy  J.  2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Mahmudi.  2010. Manajemen  Keuangan Daerah . Jakarta: Erlangga.
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik . Bandung : Alfabeta.
Ratminto  &  Winarsih,  Septi  Atik.  2005. Manajeme  Pelayanan .Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan
Kepemimpinan Masa Depan . Bandung : PT Refika Aditama.
Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  2013. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan,  Hessel.  2005. Manajemen Publik . Jakarta: Gramedia.
Wibowo.    2007. Manajemen   Kinerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.