PENUNDAAN PENGESAHAN PERDAMAIAN DALAM  PENUNDAAN  KEWAJIBAN  PEMBAYARAN UTANG OLEH HAKIM DIKAITKAN DENGAN ASAS

## KEPASTIAN HUKUM
THE POSTPONEMENT OF SETTLEMENT RATIFICATION  IN  POSTPONEMENT  OF  DEBT PAYMENT  OBLIGATIONS  BY  JUDGE  ASSOCIATED

## WITH THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY
Agitha Putri Andany Hidayat a , Anita Afriana b

## ABSTRAK
Perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau  sebagian  utangnya  sebagai  upaya  menghindari  kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak diperlukan  pengesahan  perdamaian  dari  Pengadilan  Niaga.  Namun dalam  praktik,  ditemukan  adanya  penundaan  pengesahan perdamaian yang telah disetujui para pihak akibat laporan yang belum diserahkan pengurus dalam masa PKPU. Penulisan artikel ini bersifat deskriptif  analitis,  dengan  tujuan  untuk  melihat  penundaan pelaksanaan  pengesahan  perdamaian  dalam  PKPU  oleh  Hakim  di Pengadilan  Niaga  dan  akibat  hukum  atas  penundaan  pengesahan perdamaian  tersebut  serta  kaitannya  dengan  asas  kepastian  hukum. Hasil  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pengesahan  perdamaian dalam  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  diawali  dengan pemungutan suara (voting) para kreditor dan memperoleh kekuatan hukum  tetap  melalui  putusan  pengesahan  perdamaian  oleh Pengadilan  Niaga.  Menurut  UUKPKPU  penundaan  pengesahan perdamaian Pengadilan Niaga dapat dilakukan dengan mengundurkan  dan  menetapkan  tanggal  sidang  yang  harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penundaan tersebut.  Ketentuan  yang  mengatur  jangka  waktu  ini  merupakan substansi formil, hukum acara Kepailitan dan PKPU yang tidak dapat dikesampingkan hakim, mengikat, dan memberikan kepastian hukum bagi  para  pihak.  Penundaan  pengesahan  perdamaian  dalam  PKPU berakibat  penyelesaian  utang  debitor  kepada  kreditor  menjadi tertunda,  sebab  perjanjian  perdamaian  belum  berlaku  secara  hukum dan mengikat para pihak. Pengesahan perdamaian yang menyimpangi Pasal  284  ayat  (3)  UUKPKPU,  mengakibatkan  perdamaian  tidak  sah dan debitor dinyatakan pailit.
Kata kunci: kepastian hukum; pengesahan; perdamaian; PKPU
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: agithaputri2103@gmail.com
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: anita.afriana@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 12 Juli 2021
Artikel diterbitkan:
30 November 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v3i1.564 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The  reconciliations  in  PKPU  (Debt  Payment  Obligation  Postponement)  offers  full  or  half  of  the  debt payment methods in order to avoid bankruptcy, the reconciliation are legally applied and binding the parties needed for reconciliation validation from the Commercial court. Yet in practice, there found indications of reconciliation’s approval delay which has been approved by the parties as the result of reports that has yet to  submitted  to  the  committee  in  the  time  of  PKPU  meanwhile  by  the  judge  with  the  verdict  of  time extention  in  the  form  of  PKPU  still  deviate  from  the  legislation,  so  that  it  leads  to  the  validity  of  the reconciliation. This articles is decriptive analytical, with the purpose to see the the delay in impelementation validation  in  PKPU  by  the  judge  in  Commercial  Court  and  the  legal  consequences  of  the  said reconciliation’s aproval delay and its relation to the principle of legal certainty. This research found that the implementation of the ratification reconciliation in PKPU begins with a vote of the creditors and obtains permanent  legal  force  through  the  decision  of  ratification  reconciliation  by  the  Commercial  Court. According to the UUKPKPU, the postponement of the ratification of the reconciliation of the Commercial Court  may  postpone  and  set  a  trial  date  no  later  than  14  (fourteen)  days  after  the  postponement.  The provisions governing this period of time are formal substance, the procedural law of Bankruptcy and PKPU which  cannot  be  overruled  by  judges,  bind,  and  provide  legal  certainty  for  the  parties.  Delaying  the ratification of the reconciliation in the PKPU resulted in the settlement of debtor’s debt to creditors to be delayed, because the reconciliation had not been legally enforce and binding on the parties. The ratification reconciliation that violates Article 284 paragraph (3) of the UUKPKPU, results in the reconciliation being invalid and the debtor being declared bankrupt.
Keywords: legal certainty; PKPU; reconciliation; validation.

## PENDAHULUAN
Perusahaan  sebagai  pelaku  ekonomi,  dalam  menjalankan  dan  melangsungkan usahanya mengadakan hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak lain. Hal ini melahirkan  hak  dan  kewajiban  berupa  utang  dan  piutang.  Pemenuhan  pembayaran utang piutang ini seringkali menimbulkan selisih paham, sehingga menuntut hadirnya pranata hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (selanjutnya  dibaca  UUKPKPU) menjelaskan,  bahwa  utang  adalah  sebagai  kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak  dipenuhi  memberi  hak  kepada  kreditor  untuk  mendapat  pemenuhannya  dari harta kekayaan debitor.
Menurut  Man  S.  Sastrawidjaja  yang  harus  disosialisasikan  sebagai  jalan  keluar mengatasi  utang  piutang  yang  harus  didahulukan  adalah  PKPU.  Hal  itu  antara  lain karena dalam PKPU terdapat fungsi mendidik, sehingga tepat apabila Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dibaca UUKPKPU) diharapkan berperan sebagai sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat, yaitu memiliki kesadaran yang tinggi  untuk  menyelesaikan  utang-utangnya  dan  mematuhi  dengan  konsekuen  dan

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
konsisten terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuatnya. 1 Dengan demikian, berkaitan dengan alternatif pilihan Kepailitan dan PKPU, seyogianya debitor atau pun kreditor  memilih  alternatif  yang  terbaik.  Pilihan  dengan  mengajukan  PKPU  sebagai alternatif adalah tepat.
Selama berlangsungnya masa PKPU, maka terjadi penundaan pembayaran utang dalam  waktu  tertentu  pada  seluruh  kreditor  terkait.  Selain  itu,  sebagaimana  tujuan PKPU bahwa debitor selama masa PKPU diberikan waktu untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya yang meliputi penawaran pembayaran sebagian atau  seluruh  utang.  Pengesahan  perdamaian  oleh  Pengadilan  Niaga  diharapkan menghindarkan debitor dari kepailitan.
Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU ini adalah suspension of payment atau Surseance  van  Betaling ,  maksudnya  adalah  suatu  masa  yang  diberikan  oleh  undang- undang  melalui  putusan  hakim  niaga  di  mana  dalam  masa  tersebut  kepada  pihak kreditor  dan  debitor  diberikan  kesempatan  untuk  memusyawarahkan  cara-cara pembayaran  hutangnya  dengan  memberikan  rencana  pembayaran  seluruh  atau sebagian  hutangnya,  termasuk  apabila  perlu  untuk  merestrukturisasi  hutangnya tersebut. 2 Berdasar  pengertian  tersebut,  PKPU  ini  selain  memberikan  penundaan pembayaran utang, namun juga tujuan terpenting adalah melakukan pembayaran utang melalui rencana perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga.
Pengadilan  niaga  adalah  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum  yang berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus  permohonan  pernyataan  pailit  dan permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  serta  perkara  lain  di  bidang perniagaan  yang  penetapannya  akan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yakni  Pasal  300  UUKPKPU.  Sebagai  suatu  pengadilan  khusus dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum, 3 tata cara beracara diatur dalam UUKPKPU.  Kecuali  ditentukan  lain,  atau  tidak  diatur  dalam  UUKPKPU,  maka  HIR dalam hal ini berlaku “ Lex Specialis Derogat Lex Generalis ”. 4
Pemberlakuan  asas  di  atas,  antara  lain  diintegrasikan  pada  salah  satu  tahapan beracara  yaitu  perdamaian.  Sedikit  berbeda  dengan  perdamaian  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, perdamaian dalam kepailitan dikenal terdapat 2 (dua)  jenias,  yaitu  perdamaian  dalam  kepailitan  setelah  adanya  putusan  pailit  dan
1 Man S. Sastrawidjaja, (2014), Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: PT. Alumni, hlm. 204.
2 Munir Fuady, (1999), Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek , Cek Ke-I , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.
3 Sriti Hesti Astiti, (2014), “Sita Jaminan Dalam Kepailitan”, Jurnal Yuridika , Volume 29 Nomor 1, hlm. 71-72.
4 Anita Afriana, (2017), “Im plementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum , Volume 2 Nomor 2, hlm. 221.
perdamaian  dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  Walaupun memiliki tujuan yang sama yaitu agar perkara tidak berlanjut pada tahapan selanjutnya, namun bila dalam HIR perdamaian dilakukan pada saat sidang pertama dengan tujuan agar  perkara  selesai  pada  saat  itu  juga  dan  dihasilkannya  akta  perdamaian  ( acta  van dading ), maka dalam kepailitan justru tidak dilakukan saat sidang pertama. 5
Perdamaian  menjadi  elemen  yang  paling  esensial  sekaligus  merupakan  tujuan dalam  suatu  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang.  Dengan  demikian,  tidak  ada gunanya  dilakukan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  jika  para  pihak  tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian, yang dimulai oleh debitor dengan mengajukan  rencana  perdamaian  ( composition  plan ). 6 Perdamaian  dalam  PKPU mewujudkan  perusahaan  yang  masih solvable atau going  concern untuk  menghindari kepailitan.
Prosedur  dan  persyaratan  mengenai  pengesahan  atau  penolakan  rencana perdamaian diatur dalam ketentuan Pasal 284 dan 285 UUKPKPU. Berdasarkan Pasal 284  ayat  (1)  UUKPKPU,  apabila  rencana  perdamaian  diterima  dalam  rapat  kreditor, maka pada jadwal sidang yang telah ditentukan, hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Rencana perdamaian tersebut dapat mengakhiri kemungkinan dipailitkannya debitor apabila telah dilaksanakan rapat kreditor  dan  kuorum  sahnya  perdamaian  terpenuhi.  Selain  itu,  perdamaian  ini  akan berlaku  secara  hukum  dan  mengikat  para  pihak  setelah  memperoleh  pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga.
Apabila pada sidang yang telah ditentukan dan pada waktu tersebut tidak dapat dilaksanakan  sidang  untuk  mengesahkan  atau  menolak  rencana  perdamaia,  maka UUKPKPU mengakomodir atas penundaan pengesahan rencana perdamaian tersebut pengadilan  dapat  mengundurkan  dan  menetapkan  tanggal  sidang  yang  harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal sidang penundaan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU.
Penundaan pengesahan perdamaian disebabkan beberapa hal, misalnya, seperti dalam kasus penelitian penulis, karena laporan tertulis mengenai hasil Rapat Rencana Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara yang belum disampaikan oleh Pengurus kepada Hakim  Pengawas,  sehingga  Majelis  Hakim  memutuskan  menunda  penetapan pengesahan perdamaian dengan perpanjangan waktu berupa PKPU Tetap selama 60 (enam  puluh)  hari  sejak  dibacakannya  penundaan  tersebut.  Keputusan  ini menyimpangi  ketentuan  Pasal  284  ayat  (3)  UUKPKPU  yang  menentukan  bahwa,
5 Ibid .
6 Munir Fuady, (2010), Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Cet Ke-IV , Bandun: Citra Aditya Bakti, hlm. 194.
penundaan  pengesahan  rencana  perdamaian  maksimal  14  (empat  belas)  hari  setelah sidang penundaan tersebut.
Penundaan pengesahan rencana perdamaian yang menyimpang dari  ketentuan Pasal  284  ayat  (3)  UUKPKPU  menimbulkan  kerugian  terhadap  debitor,  yaitu mengakibatkan terganggunya iklim usaha perusahaan. Diketahui debitor dalam PKPU kehilangan  independensinya  dalam  hal  pengurusan  dan  pemindahan  hak  atas  harta kekayaannya,  sebab  debitor  harus  selalu  didampingi  oleh  dan  bertindak  atas persetujuan  Pengurus.  Keterkaitan  debitor  dan  Pengurus  kerapkali  dikenal  dengan dwitunggal. Pelanggaran terhadap konsep dwitunggal memberi kewenangan Pengurus untuk  melakukan  segala  sesuatu  untuk  memastikan  harta  debitor  tidak  dirugikan karena  tindakannya,  dan  merugikan  kreditor. Demikian  ketentuan Pasal  240  ayat  (2) UUKPKPU.
Jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU merupakan substansi  hukum  formil,  sehingga  penyimpangan  atas  ketentuan  tersebut  berakibat pada pernjanjian perdamaian yang telah disepakati para pihak.
Penundaan  pengesahan  perdamaian  yang  melampaui  ketentuan  tersebut berakibat pada keabsahan perjanjian perdamaian tersebut. Selain itu, suatu PKPU dapat berakhir dan diakhiri dengan berbagai cara dan berbagai sebagaimana dimuat dalam UUKPKPU. Salah satunya yaitu karena masa penundaan kewajiban pembayaran utang telah terlampaui. Diketahui  berdasarkan Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU, bahwa PKPU Tetap berikut perpanjangannya berlaku maksimum selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari,  termasuk  masa  PKPU  Sementara  selama  45  (empat  puluh  lima)  hari.  Apabila jangka  waktu  maksimum  tersebut  telah  terlampaui  sedangkan  rencana  perdamaian belum  memperoleh  pengesahan  dari  Pengadilan  Niaga,  sehingga  meskipun  rencana perdamaian tersebut telah diterima dan disetujui para pihak, berdasarkan Pasal 230 ayat (1) juncto Pasal 285 ayat (3) UUKPKPU, maka PKPU secara hukum berakhir dan dengan demikian debitor harus dinyatakan pailit.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  proses  pengesahan  perjanjian  perdamaian sangat krusial  sebagai  tahap akhir dalam mencapai  tujuan dari  PKPU, sebab dengan pengesahan  oleh  Pengadilan  Niaga,  perjanjian  perdamaian  tersebut  berlaku  secara hukum dan mengikat para pihak. Sehingga perjanjian perdamaian tersebut dapat segera dipenuhi oleh debitor dan ditaati oleh kreditor. Demikianlah penundaan pengesahan rencana  perdamaian  yang  melampaui  ketentuan  jangka  waktu  menimbulkan  tidak adanya  kepastian  hukum,  sebab  adanya  keraguan  atas  keabsahan  perjanjian perdamaian tersebut, serta berpotensi pada kepailitan debitor dikarenakan masa PKPU Tetap terlampaui atau berakhir.
Dalam  pembentukan  aturan  hukum,  terbangun  asas  yang  utama  agar  tercipta suatu  kejelasan  terhadap  peraturan  hukum,  asas  tersebut  ialah  kepastian  hukum. Gagasan  mengenai  asas  kepastian  hukum  ini  awalnya  diperkenalkan  oleh  Gustav Radbruch,  bahwa  dalam  hukum  terdapat  3  (tiga)  nilai  dasar,  yakni: 7 (1)  Keadilan ( Gerechtigkeit );  (2)  Kemanfaatan  ( Zweckmassigkeit );  dan  Kepastian  ( Rechtssicherheit ). Keberadaan  asas  ini  dimaknai  sebagai  suatu  keadaan  dimana  telah  pastinya  hukum karena  adanya  kekuatan  yang  konkret  bagi  hukum  yang  bersangkutan.  Keberadaan asas  kepastian  hukum  merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan  bagi  yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 8
Pesatnya  perkembangan  hukum  serta  kebutuhan  masyarakat  yang  menuntut akan  kepastian  hukum  dalam  berbagai  aspek,  terkhusus  dalam  hal  penundaan pengesahan  perdamaian  pada  PKPU  guna  menunjang  kelancaran  kegiatan  suatu perusahaan,  maka  diharapkan  hal  tersebut  menjadi  perhatian  khusus,  karenanya menimbulkan  kepastian  hukum  atas  perdamaian  yang  disahkan  dan  menghindari terjadinya  kepailitan  dalam  suatu  PKPU.  Kepailitan  pada  PKPU  karena  proses pengesahan  perdamaian  yang  menyimpangi  ketentuan  jangka  waktu  sebagaimana diatur  UUKPKPU,  berakibat  tidak  adanya  kepastian  hukum.  Hal  ini  timbul  karena adanya ketidaksesuaian norma yang telah ditentukan dengan pelaksanaannya. Adanya suatu  norma/aturan  dan  pelaksanaan  terhadap  aturan  tersebut  ialah  yang  disebut kepastian hukum.
Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu  peraturan  perundang- undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian  peraturan  perundang-undangan  dapat  berbentuk  kontestasi  norma, reduksi  norma,  atau  distorsi  norma.  Menurut  Hans  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen , dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  individu  maupun dalam  hubungannya  dengan  masyarakat.  Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi masyarakat  dalam  membebani  atau  melakukan tindakan  terhadap  individu.  Adanya aturan  itu  dan  pelaksanaan aturan tersebut  menimbulkan  kepastian hukum. 9 Setelah tercapainya  perdamaian,  seyogianya  segera  diberikan  pengesahan  atas  rencana
7 Satjipto Rahardjo, (2012), Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.
8 Sudikno Mertokusumo, (1993), Bab-bab Tentang Penemuan Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.
9 Peter Mahmud Marzuki, (2008), Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana, hlm. 158.
perdamaian tersebut. Hal ini guna memberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan debitor.
Lebih  lanjut  dalam  artikel  ini,  penulis  tertarik  untuk  meninjau  penerapan  asas kepastian  hukum  atas  penundaan  pengesahan  perdamaian  oleh  Hakim.  Secara  teori perjanjian perdamaian yang telah disahkan dapat diragukan keabsahannya jika syarat formil  tidak  terpenuhi  sebagaimana  diatur  dalam  UUKPKPU.  Demikian  pula  akan dilihat  bagaimana  akibat  hukum  atas  ditundanya  putusan  pengesahan  perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  cara  menjabarkan penundaan  atas  pengesahan  perdamaian  dalam  proses  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  oleh  hakim  terkait  dengan  asas  kepastian  hukum  dengan menguraikan  teori-teori  dari  literatur  yang  relevan  berikut  peraturan  perundang- undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, teori hukum tentang pengesahan perdamaian dalam PKPU, serta ditinjau dari putusan pengadilan yang terkait.
Tahapan  penelitian  dilakukan  melalui  2  (dua)  tahapan,  yaitu  penelitian kepustakaan  terhadap  sumber  data  primer  yang  bersifat  mengikat  masalah-masalah yang  akan  diteliti  antara  lain  asas-asas  hukum,  UUD  1945,  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum  primer  dan  memberikan  penjelasan  terhadap bahan hukum primer, seperti bahan buku, jurnal, makalah, laporan-laporan, karya tulis ilmiah, hasil penelitian para sarjana dalam bidang hukum, serta bahan hukum tersier sebagai  bahan-bahan  acuan  yang  menambah  informasi  dan  menjadi  penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu artikel, situs internet dan lain-lain.

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan  Pengesahan  Perdamaian  dalam  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum
PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak untuk mengadakan musyawarah mengenai cara-cara penyelesaian utang piutang yang dituangkan  ke  dalam  proposal  rencana  perdamaian.  Tujuan  PKPU  yaitu  penawaran rencana perdamaian tersebut yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh
utang kepada kreditornya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUKPKPU.
Lembaga perdamaian dalam PKPU sebagai sarana alternatif untuk menyelesaikan masalah utang piutang untuk melindungi debitor dari likuidasi/kepailitan. Pasal 1851 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengemukakan,  bahwa  perdamaian  ialah suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.
UUKPKPU  menentukan,  bahwa  PKPU  dapat  diajukan  oleh  debitor  maupun kreditor yang minimal memiliki dua kreditor atau lebih, namun tidak juga ditafsirkan bahwa rencana perdamaian dapat diprakarsai oleh kreditor, maka yang diperkenankan hanyalah  debitor.  Terdapat  2  (dua)  tahapan  dalam  proses  PKPU,  sebagaimana ketentuan Pasal 225 UUKPKPU yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) hari masa PKPU Sementara dan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari masa PKPU Tetap. Pada tahap PKPU Sementara,  pengadilan  harus  menunjuk  seorang  Hakim  Pengawas  dari  hakim Pengadilan  Niaga  dan  mengangkat  1  (satu)  atau  lebih  Pengurus  yang  bertugas mengurus  harta  debitor  bersama  dengan  debitor.  Sesaat  setelah  putusan  PKPU Sementara  diucapkan,  pengurus  wajib  mengumumkannya  dalam  Berita  Negara Republik Indonesia dan setidaknya 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman ini juga memuat undangan kepada para pihak yang merasa berkedudukan  sebagai  kreditor  dan  memuat  agenda  rapat  yang  akan  dilaksanakan selama masa PKPU Sementara, termasuk Rapat Kreditor dan Rapat Permusyawaratan Hakim.
Perdamaian dalam hukum Kepailitan dan PKPU dikenal ada 2 (dua) jenis, yaitu rencana perdamaian yang diajukan saat pemberesan harta pailit atau setelah dinyatakan pailit dan rencana perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berikut perbedaan prosedur pengajuan perdamaian tersebut sebagai berikut:
1. Pailit: Sesaat setelah debitor dinyatakan pailit sementara oleh Pengadilan Niaga, debitor berhak mengajukan perdamaian kepada para kreditornya;
2. PKPU: Sesaat setelah putusan PKPU Sementara, selama  masa PKPU Sementara debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Dalam hal permohonan  PKPU  sebagai  tangkisan  terhadap  permohonan  pailit,  setelah diadakannya  Rapat  Kreditor  dan  PKPU-nya  diterima,  maka  debitor  lepas  dari status pailit dan menjadi dalam keadaan PKPU. Namun, apabila kemudian PKPU ditolak, seketika itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
Sebagaimana  diketahui,  sesaat  setelah  diucapkannya  PKPU  Sementara,  Majelis Hakim wajib menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Pengurus. Hakim Pengawas akan  mengeluarkan  penetapan  berupa  agenda  yang  akan  dilaksanakan  pada  PKPU
Sementara.  Terdapat  beberapa  agenda-agenda  besar  yang  harus  dilaksanakan  oleh Pengurus.
Adapaun agenda-agenda tersebut sebagai berikut:
1. Rapat Kreditor Pertama;
2. Batas Akhir Pengajuan Tagihan;
3. Pelaksanaan Rapat Verifikasi (Pencocokan Piutang);
4. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Perdamaian dan/atau Rapat Pemungutan Suara (Voting); dan
5. Pelaksanaan Sidang atau Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim. Menurut  Pasal  281  ayat  (1)  UUKPKPU,  rencana  perdamaian  dapat  diterima apabila disetujui oleh: 10
a. Persetujuan  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  kreditor  konkuren  yang haknya  diakui  atau  sementara  diakui  yang  hadir  pada  rapat  kreditor sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  268  termasuk  kreditor  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili  paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
b. Persetujuan  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  kreditor  yang  piutangnya dijamin  dengan  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  hak agunan  atas  kebendaan lainnya  yang hadir  dan mewakili  paling  sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
Rencana perdamaian yang telah diterima dan disetujui melalui Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara, akan berlaku secara hukum dan mengikat para pihak setelah mendapat pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga.
Beberapa sebab ditundanya pengesahan perdamaian, salah satunya yaitu karena kelalaian  terhadap  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  278  ayat  (1)  UUKPKPU,  bahwa Pengurus  dalam  Rapat  Pembahasan  Perdamaian/Rapat  Pemungutan  Suara  harus menyampaikan  laporan  tentang  rencana  perdamaian  yang  ditawarkan  bahwa  telah diterima  oleh  para  pihak.  Kemudian  untuk  keperluan  pengesahan  Hakim  Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai rencana perdamaian tersebut kepada Majelis  Hakim,  sebagaimana  Pasal  284  ayat  (1)  UUKPKPU.  Namun,  tidak  adanya kejelasan  mengenai  pengaturan  tentang  Pengurus  yang  tidak  segera  memberikan laporan  Rapat  Pembahasan  Perdamaian/Rapat  Pemungutan  Suara  kepada  Hakim
10 Sutan Remy Sjahdeini, (2012), Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 394.
Pengawas dan Majelis Hakim, sehingga mengakibatkan sidang pengesahan perdamaian ditunda.
Berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) UUKPKPU, berita acara rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas itu harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan kreditor, hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat, 11 salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disediakan di  kepaniteraan pengadilan niaga paling lambat tiga hari setelah putusan rapat. Demikian ditentukan dalam Pasal 282 ayat (3) UUKPKPU. 12
Apabila  pada  agenda  sidang  yang  telah  ditentukan  tidak  dapat  dilaksanakan persidangan  untuk  mengesahkan  atau  menolak  perdamaian,  maka  UUKPKPU mengakomodir  atas  penundaan  pengesahan  perdamaian  tersebut  pengadilan  dapat mengundurkan  dan  menetapkan  tanggal  sidang  yang  harus  diselenggarakan  paling lambat  14  (empat  belas)  hari  sejak  tanggal  sidang  penundaan  pengesahan  tersebut, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  284  ayat  (3)  UUKPKPU.  Penundaan  pengesahan perdamaian harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena terjaminnya keabsahan perjanjian perdamaian yang disahkan tersebut. Dalam praktik ditemukan kasus yang terjadi yang disebabkan kelalaian maupun kesengajaan  pihak yang  berwenang  dalam  proses  PKPU,  sehingga  tidak  ada  kejelasan  mengenai  status debitor akibat penundaan pengesahan perdamaian yang menyimpangi ketentuan Pasal 284  ayat  (3)  UUKPKPU.  Salah  satu  contohnya  Proposal  Rencana  Perdamaian  dalam Surat  PT.  Karya  Citra  Nusantara  Nomor:  001/S-DIRUT/KCN-KREDITOR- PKPU/DPKHK/V/2020  yang  didaftarkan  pada  11  Mei  2020  ke  Panitera  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menawarkan pembayaran secara kontan dan tunai kemudian telah disetujui dalam Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara, yang pada  proses  pelaksanaan  pengesahan  perdamaian  pada  Putusan  Nomor  59/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, menyimpangi ketentuan sebagaimana diatur UUKPKPU.  Dalam  kasus  Putusan  Nomor  59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Juniver Girsang sebagai Pemohon PKPU/Kreditor dan pihak ketiga yang menerima hak tagih darinya, yakni Brurtje Maramis kepada PT. Karya Citra Nusantara (PT. KCN) yang diwakili oleh Direktur Utama Widodo Setiadi sebagai Termohon PKPU/Debitor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Agus Trianto, S.H., M.H. Diketahui  bahwa  Juniver  Girsang  mengajukan  PKPU  kepada  PT.  KCN  berdasarkan Surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum No. 4051/JPG/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019,
11 Ibid, hlm. 395.
12 Ibid .

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
karena  dinilai  tidak  mau  membayar success  fee total  sebesar  USD  1.000.000  atas  jasa hukumnya memperoleh kemenangan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung untuk PT. KCN, dengan membagi hak tagihnya kepada pihak ketiga yaitu Brurtje Maramis sebesar USD 100.000. Sementara itu, untuk lawyer fee Juniver Girsang, PT. KCN telah memenuhi  kewajibannya  sebesar  USD  250.000.  Bersamaan  dengan  pemberian  PKPU Sementara, Pengadilan Niaga menunjuk Makmur, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas, dan mengangkat Arief Patramijaya, S.H., LL.M., yang berkantor di Patra M Zen & Partners, Tangerang Selatan, sebagai  Pengurus.  Undang-undang  menentukan  Pengurus  wajib  segera mengumumkan perihal putusan PKPU Sementara dalam minimal 2 (dua) surat kabar harian yang juga memuat penetapan Hakim Pengawas mengenai agenda-agenda pada masa PKPU Sementara, antara lain Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara pada 11 Mei 2020 dan Sidang/Rapat Permusyawaratan Hakim pada 14 Mei 2020. Pada tanggal 11 Mei 2020 PT. KCN mengajukan dan mendaftarkan Proposal Rencana Perdamaian  sebagaimana  dalam  Surat  PT.  Karya  Citra  Nusantara  Nomor:  001/S- DIRUT/KCN-KREDITOR-PKPU/DPKHK/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 ke Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, Hakim Pengawas dan Pengurus belum dapat merumuskan Daftar Tagihan Tetap, sehingga rapat ini ditunda serta dilanjutkan pada tanggal 13 Mei 2020, untuk pelaksanaan pemungutan suara (voting) berdasarkan Daftar Tagihan Tetap tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2020, diperoleh hasil voting atas rencana  perdamaian  tersebut  dari  total  tagihan  yang  diakui  Pengurus  yaitu  sebesar Rp.141. 900. 342. 830,- (seratus empat puluh satu milyar sembilan ratus juta tiga ratus empat  puluh  dua  ribu  delapan  ratus  tiga  puluh  rupiah),  dan  nilai  tagihan  yang menyatakan setuju atas rencana perdamaian sebesar Rp.125.487.342.830,-  (seratus dua puluh lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) mewakili 88,43% suara, serta yang menyatakan tidak setuju atas Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp.16.413.000.000,- (enam belas milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) mewakili 11,45% suara. Diketahui bahwa kreditor yang  tidak  menyetujui  adalah Kreditor  Pemohon  PKPU,  yakni  Juniver Girsang  serta pihak ketiga yang menerima hak tagih darinya, yakni Brurtje Maramis. Pada tanggal 14 Mei 2020 dengan agenda Sidang/Rapat Permusyawaratan Hakim, Majelis Hakim tidak dapat  memberikan  keputusan  untuk  mengesahkan  atau  pun  menolak  perjanjian perdamaian tersebut. Majelis Hakim yang diketuai oleh Robert, S.H., M.Hum., dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, berdasarkan laporan Hakim Pengawas bahwa Pengurus  belum  menyampaikan  laporan  Rapat  Pemungutan  Suara  kepadanya,  dan Pengurus tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Hakim Pengawas merekomendasikan  perpanjangan  PKPU.  Sehingga  dalam  putusannya  Mejlis  Hakim
menunda  penetapan  pengesahan  perdamaian  dengan  perpanjangan  waktu  berupa PKPU  Tetap  selama  60  (enam  puluh)  hari.  Dengan  adanya  penundaan  pengesahan tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada debitor.
Indonesia  adalah  negara  yang  berlandaskan  hukum.  Hukum  merupakan sekumpulan norma dan peraturan bersifat memaksa yang bertujuan untuk mengatur dan  melindungi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dengan  demikian, hukum  mempunyai  sifat  mengatur  dan  memaksa.  Di  samping  itu,  negara  juga mempunyai sifat memaksa, maka merupakan pihak yang dapat memaksa warga negara untuk  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Negara  dapat memaksa setiap warga negara untuk mentaati hukum dengan alat-alat perlengkapan negara dalam menegakan hukum, salah satunya yaitu hakim.
Apabila  terjadi  pelanggaran  hukum  baik  pelanggaran  hak  seseorang  maupun kepentingan  umum  maka  diperlukan  suatu  upaya  perlindungan  dan  penyelesaian. Yang  berhak  memberikan  perlindungan  dan  penyelesaian  itu  adalah  negara.  Negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim. 13 Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  pengadilan  dilarang  menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Sebaliknya, pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.
Berkaitan dengan hal  ini,  diketahui bahwa Pengurus dalam Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat  Pemungutan  Suara  harus  secara  tertulis  menyampaikan  laporan mengenai rencana perdamaian yang ditawarkan bahwa telah diterima/disetujui oleh para  kreditor.  Begitupun  Hakim  Pengawas  untuk  keperluan  pengesahan  wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai rencana perdamaian yang diterima/disetujui tersebut.
Hakim Majelis berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sebagaimana diatur  dalam  Pasal  299  UUKPKPU,  yang  berlaku  adalah  Hukum  Acara  Perdata (HIR/Rbg).
Sebagai  hukum  formal,  hukum  acara  bersifat  mengikat  dan  harus  ditaati  oleh semua pihak yang menggunakannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Efa Laela Fakhriah, sifat  mengikat  dari  hukum  acara timbul  karena  memang  hukum  acara  merupakan hukum yang mengatur tentang cara melaksanakan atau menerapkan hukum perdata materil  terhadap  sengketa-sengketa  yang  terjadi  di  masyarakat  dengan  penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan.  Hukum  acara  perdata  sebagai  aturan  main  ( spelregels )
13 K Wantjik Saleh, (1977), Kehakiman dan Keadilan , Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 39.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
untuk  melaksanakan  hukum  perdata  materiil,  haruslah  bersifat  formil,  resmi, strict, fixed,  correct,  pasti, dan  bersifat imperatif (mengikat/memaksa),  sehingga  tidak  boleh disimpangi oleh hakim dan penegak hukum lainnya. 14
Pada Hukum Acara Perdata ada beberapa asas-asas hukum, salah satunya yaitu Asas Hakim Pasif. Pada dasarnya hukum acara Kepailitan dan PKPU berpangkal pada pendirian bahwa  hakim pada intinya bersifat pasif. Hakim hanya mengawasi bahwa peraturan-peraturan  acara  yang  ditetapkan  undang-undang  dilaksanakan  oleh  para pihak.
Mengenai Asas Hakim Pasif ini terdapat beberapa penjelasan dari ahli hukum di Indonesia. Penjelasan pertama menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia dituliskan bahwa: 15
“Hakim  di  dalam  memeriksa  perkara  perdata  bersikap  pasif  dalam  arti  kata bahwa  ruang  lingkup  atau  luas  pokok  sengketa  yang  diajukan  kepada  hakim  untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan  bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg).”
Akan tetapi bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Selaku pimpinan sidang, hakim  berperan  aktif  memimpin  jalannya  persidangan  sehingga  berjalan  lancar. Hakimlah yang menentukan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan.  Hakim  juga.  Berwenang  memberikan  nasihat,  mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak  yang  berperkara  (Pasal  132  HIR/156  RBg).  Karena  itu  sering  dikatakan dalam sistem HIR adalah hakim aktif, sedang dalam Rv hakim pasif. 16
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  pada  pelaksanaan pengesahan  perdamaian  dalam  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  Majelis Hakim harus bersifat pasif dan aktif.
Majelis Hakim bersifat pasif, artinya hakim dalam memutus perkara terbatas pada pokok  perkara  yang  diajukan  oleh  Pemohon  PKPU,  yaitu  penagihan  utang  berupa success fee . Sedangkan dalam hal pemberian putusan perpanjangan waktu berupa PKPU Tetap terhadap debitor, baik debitor maupun kreditor tidak mengajukan permohonan perpanjangan  tersebut.  Sehingga,  Majelis  Hakim  tidak  berwenang  menginisiasi pemberian  PKPU  Tetap  tersebut.  Demikian  ketentuan  Pasal  229  ayat  (1)  UUKPKPU,
14 Moh. Dani Pratama Huzaini. (2019). Saat Ide Pembaharuan Hukum Acara Perdata Diangkat dalam Orasi Prof Efa Laela Fakhriah. Available Online From: https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e06a377d3c21/saat-ide- pembaharuan-hukum-acara-perdata-diangkat-dalam-orasi-prof-efa-laela-fakhriah. [Accessed July 5, 2021).
15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara … Loc. Cit.
16 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, (2007), Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia , Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 19-20.
pada hakikatnya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditor atas kesepakatannya dengan debitor,  sehingga  hakim  tidak  diperkenankan  memperluas  pokok  perkara  atau  pun menjatuhkan putusan lebih dari apa yang dituntut.
Selain  itu,  penundaan  pengesahan  perdamaian  dengan  perpanjangan  waktu berupa  PKPU  Tetap  selama  60  (enam  puluh)  hari  adalah  menyalahi  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Undang-undang  mengakomodir  pada  Pasal  284 ayat  (3)  UUKPKPU,  apabila  pada  jadwal  yang  telah  ditentukan  tidak  dapat dilaksanakan  sidang  untuk  mengesahkan  perdamaian,  maka  terhadap  penundaan pengesahan  perdamaian  tersebut  pengadilan  dapat  mengundurkan  dan  menetapkan tanggal sidang yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal sidang penundaan pengesahan tersebut. Demikian penulis berpendapat, karena ketentuan  yang  mengatur  jangka  waktu  pada  proses  pengesahan  perdamaian  di Pengadilan  Niaga  merupakan  substansi  hukum  formil,  yang  mana  diketahui  hukum acara dalam Kepailitan dan PKPU adalah Hukum Acara Perdata yang mempunyai sifat publik sehingga peraturannya mengikat bagi para pihak, maka semestinya ketentuan tersebut tidak boleh disimpangi oleh Majelis Hakim dan/atau penegak hukum lainnya.
Majelis  Hakim  harus  bersifat  aktif,  artinya  sebagai  bagian  dari  pemegang kekuasaan  kehakiman  dari  Negara  sebagaimana  Pasal  10  ayat  (1)  UU  Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, hakim mempunyai  kewenangan  memaksa  terhadap  Pengurus  agar  segera  menyerahkan laporan Rapat Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara mengenai tawaran perdamaian yang telah disetujui. Sehingga perdamaian tersebut dapat berlaku secara hukum  dan  mengikat  para  pihak  melalui  pengesahan  oleh  Pengadilan  Niaga,  inilah yang dinamakan kepastian hukum.
Di samping itu, dalam hal perdamaian telah tercapai dalam masa 45 (empat puluh lima)  hari  PKPU  Sementara,  seyogianya  hakim  segera  memberikan  pengesahan terhadap perdamaian tersebut. Demi tercapainya proses PKPU yang cepat, biaya ringan, dan sederhana.
Demikianlah  hakim  harus  berperan  aktif  sebagai  pimpinan  sidang  untuk kelancaran persidangan demi mengupayakan perdamaian para pihak yang mempunyai kepastian hukum melalui penetapan pengadilan.

## Akibat  Hukum  atas  Penundaan  Pengesahan  Perdamaian  dalam  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Penyelesaian Utang Debitor
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  seketika  berakhir  pada  saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga. Pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian. PKPU juga berakhir apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian dan seketika debitor dinyatakan pailit pada  putusan  yang  sama.  Begitupula  apabila  jangka  waktu  maksimum  PKPU  Tetap selama  270  (dua  ratus  tujuh  puluh)  hari  terlampaui,  sedangkan  perdamaian  belum memperoleh  pengesahan  dari  Pengadilan  Niaga,  sehingga  meskipun  perdamaian tersebut  telah  memperoleh  persetujuan  para  pihak  dalam  Rapat  Pembahasan Perdamaian/Rapat Pemungutan Suara, mengacu pada Pasal 230 ayat (1) juncto Pasal 285 ayat (3) UUKPKPU, maka PKPU secara hukum telah berakhir dan debitor harus dinyatakan pailit.
Pengesahan  perdamaian  dapat  ditunda  sebagaimana  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  atas  penundaan  tersebut  Pengadilan  Niaga  dapat mengundurkan  dan  menetapkan  tanggal  sidang  yang  harus  diselenggarakan  paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak penundaan tersebut, sebagaimana diatur Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU.
Penundaan  pengesahan  perdamaian  yang  menyimpangi  ketentuan  tersebut  di atas menimbulkan kerugian pada debitor yang beritikad baik. Akibat hukumnya, satu di antaranya yaitu debitor kehilangan independensinya. Debitor selama PKPU dalam hal kepengurusan dan pemindahan hak atas harta kekayaannya harus atas pengetahuan dan  seizin  Pengurus.  Pelanggaran  ketentuan  ini,  sebagaimana  Pasal  240  ayat  (2) UUKPKPU  memberikan  kewenangan  kepada  Pengurus  untuk  melakukan  segala sesuatu yang diperlukan demi memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.
Pengurus  sebagai  salah  satu  pihak  yang  mesti  mengedepankan  tercapainya perdamaian para pihak. Laporan mengenai tawaran rencana perdamaian yang disetujui harus  segera  diserahkan.  Sebab  laporan  tersebut  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim untuk mengesahkan perdamaian tersebut.
Penundaan pengesahan perdamaian yang disebabkan kelalaian Pengurus dalam menjalankan  tugasnya,  berakibat  pada  keputusan  hakim  menjatuhkan  putusan perpanjangan waktu yang melampaui ketentuan perundang-undangan telah membuat debitor  berada  di  ambang  kepailitan.  Upayanya  untuk  mencapai  perdamaian  dan memperoleh  putusan  pengesahan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  tidak  mudah. Hambatan  pengesahannya  tertelah  pada  kelalaian  Pengurus  dalam  menyampaikan laporan  Rapat  Pembahasan  Perdamaian/Rapat  Pemungutan  Suara  kepada  Majelis Hakim.  Tentu  sikap  Pengurus  yang  demikian  mempengaruhi  penyelesaian  PKPU menjadi tidak komprehensif dan bahkan terancam gagalnya perdamaian.
Sebelum  perdamaian  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  para  kreditor  belum dapat memperoleh pemenuhan haknya dari debitor, sesuai ketentuan Pasal 242 ayat (1)
UUKPKPU, bahwa selama berlangsungnya PKPU debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar  utang-utangnya.  Di  samping  itu,  segala  tindakan  eksekusi  jaminan  yang telah dilakukan dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan.
Berikut ditentukan dalam Pasal 244 dan 246 UUKPKPU, PKPU hanya berlaku bagi kreditor konkuren, artinya terhadap kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor dengan hak istimewa, debitor haruslah membayar utangnya secara penuh. Pasal  246 UUKPKPU menentukan bahwa:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis  mutandis  terhadap  pelaksanaan  hak  kreditor  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  55  ayat  (1)  dan  kreditor  yang  diistimewakan,  dengan  ketentuan  bahwa penangguhan  berlaku  selama  berlangsungnya  penundaan  kewajiban  pembayaran utang.”
Dengan ditentukan dalam Pasal  246 UUKPKPU tersebut bahwa  “penangguhan berlaku  selama  berlangsungnya  penundaan  kewajib an  pembayaran  utang”, penangguhan  yang  berlaku  selama  90  hari  untuk  kepailitan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  56  UUKPKPU,  bagi  PKPU  bukan  terbatas  hanya  90  hari  tetapi  berlaku selama  jangka  waktu  PKPU  tersebut.  Dengan  kata  lain,  bagi  para  kreditor  preferen (kreditor  dengan  hak  jaminan)  tidak  dapat  melakukan  eksekusi  hak  jaminannya. Sementara itu, bagi kreditor dengan tagihan yang diistimewakan tidak dapat menagih piutangnya  mendahului  kreditor  lainnya.  Dengan  berlakunya  ketentuan  Pasal  246, maka ketentuan Pasal 244 ayat (1) tidak ada artinya bagi kreditor dengan hak jaminan dan  kreditor  dengan  tagihan  yang  diistimewakan  karena  selama  masa  berlakunya PKPU itu para kreditor tersebut tidak dapat melaksanakan haknya. 17
Sidang pengesahan perdamaian yang diundur melampaui 14 (empat belas) hari sebagaimana  ketentuan  undang-undang,  berpotensi  pada  kepailitan  debitor  karena masa PKPU Tetap terlampaui dan berakhir. Kepailitan akan menimpa debitor manakala penundaan  pengesahan  ini  terus  berlanjut  tanpa  mengindahkan  ketentuan  Pasal  284 ayat (3) UUKPKPU.
Hal yang juga penting ialah ketentuan yang mengatur jangka waktu pada proses penundaan  pengesahan  perdamaian  di  Pengadilan  Niaga  dalam  UUKPKPU  adalah substansi hukum formil, yang mana diketahui hukum acara dalam Kepailitan dan PKPU sebagaimana Pasal 299 UUKPKPU adalah Hukum Acara Perdata yang mempunyai sifat publik sehingga peraturannya mengikat bagi para pihak, maka semestinya ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi oleh Majelis Hakim. Peraturan yang bersifat mengatur dan  memaksa  berperan  penting  untuk  menjamin  agar  hakim  dapat  berlaku  adil. Sehingga pada akhirnya dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.
17 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum. Op.Cit , hlm. 359.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kemudian  kaitannya  dengan  kasus  penundaan pengesahan perdamaian yang pada prosesnya menyimpangi ketentuan Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU, akibat hukumnya perdamaian tersebut tidak sah sehingga debitor dapat dinyatakan pailit. Konsekuensi ini karena pengesahan perdamaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada kejelasan dan tidak ada kepastian  hukum.  Di  samping  itu,  peneliti  juga  beranggapan  harus  pula dipertimbangkan nilai keadilan, karena dalam hal ini para pihak sudah sepakat untuk berdamai, mempunyai bukti administrasinya atas proses perdamaian tersebut melalui Rapat  Pembahasan  Perdamaian/Rapat  Pemungutan  Suara,  namun  karena  kelalaian Pengurus  dalam  menyampaikan  laporannya  menyebabkan  penundaan  pengesahan perdamaian  tersebut  terjadi.  Demikianlah  penundaan  pengesahan  perdamaian  ini menimbulkan  tidak  adanya  kepastian  hukum,  sebab  berpotensi  pada  kepailitan. Kepailitan dan PKPU dapat terjadi, timbul karena adanya ketidaksesuaian norma yang telah ditentukan dengan pelaksanaannya dalam praktek.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pelaksanaan pengesahan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  akan  memperoleh  kepastian  hukum  melalui  pemungutan  suara  (voting)  para kreditor  dan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  melalui  putusan  pengesahan perdamaian  oleh  Pengadilan  Niaga.  UUKPKPU  mengakomodir  atas  penundaan pengesahan  perdamaian  Pengadilan  Niaga  dapat  mengundurkan  dan  menetapkan tanggal  sidang  harus  diselenggarakan  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sejak penundaan tersebut. Ketentuan yang mengatur jangka waktu ini merupakan susbtansi formil,  hukum  acara  Kepailitan  dan  PKPU  tidak  dapat  dikesampingkan  hakim, mengikat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Penundaan pengesahan perdamaian dalam PKPU terhadap penyelesaian utang debitor  menjadi  tertunda,  sebab  perjanjian  perdamaian  belum  berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Pengesahan perdamaian yang menyimpangi Pasal 284 ayat (3) UUKPKPU, mengakibatkan perdamaian tidak sah dan debitor dinyatakan pailit.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
K Wantjik Saleh, (1977), Kehakiman dan Keadilan , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Man  S.  Sastrawidjaja,  (2014), Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang , Bandung: PT. Alumni.
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 3, Nomor 1, November 2021
Munir  Fuady,  (1999), Hukum  Pailit  dalam  Teori  dan  Praktek , Cek  Ke-I ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Munir  Fuady, (2010), Hukum  Pailit  dalam  Teori  dan  Praktek,  Cet  Ke-IV ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Peter Mahmud Marzuki, (2008), Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana.
Satjipto Rahardjo, (2012), Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, (2007), Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia , Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media.
Sudikno  Mertokusumo,  (1993), Bab-bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Sutan Remy Sjahdeini, (2012), Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

## Jurnal
Anita  Afriana,  (2017),  “Implementasi  Perdamaian  (Accord)  Pada  Pengadilan  Niaga Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Hukum ,
Volume 2 Nomor 2.
Sriti Hesti Astiti, (2014), “Sita Jaminan Dalam Kepailitan”, Jurnal Yuridika , Volume 29 Nomor 1.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## Sumber Lain
Moh.  Dani  Pratama  Huzaini.  (2019).  Saat  Ide  Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata Diangkat  dalam  Orasi  Prof  Efa  Laela  Fakhriah.  Available  Online  From: https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e06a377d3c21/saat-ide- pembaharuan-hukum-acara-perdata-diangkat-dalam-orasi-prof-efa-laela- fakhriah.