## PENGENDALIAN ALIH GUNA TANAH SAWAH KE NONPERTANIAN DI KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT MELALUI PERATURAN DESA

## LAND CONVERSION FROM PADDY FIELDS TO NONFARM IN BANDUNG REGENCY, WEST JAVA THROUGH VILLAGE REGULATION

## Eliana Sidipurwanty
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN eli_purwanty@yahoo.co.id

## Abstrak
Luas  tanah  sawah  di  Kabupaten  Bandung  Provinsi  Jawa  Barat  mengalami  penurunan,  karena  beralihguna  menjadi tanah  nonpertanian.Tulisan  ini  menggunakan  studi  pustaka  untuk  menggambarkan  alih  guna  tanah  sawah  ke nonpertanian  dan  pengendaliannya  di  Kabupaten  Bandung.Penetapan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (LP2B)  yang  diamanatkan  dalam  Undang-undang  untuk  mengendalikan  laju  penurunan  luas  tanah  sawah  belum dilakukan  di  Kabupaten  Bandung,  namun  sudah  ada  upaya  untuk  menetapkannya  melalui  rapat-rapat  koordinasi antarinstansi  terkait.  Hasil  pertemuan  adalah  kajian  tentang  luas  tanah  sawah  yang  akan  ditetapkan  menjadi  LP2B dan rencana untuk membuat peta lahan hijau abadi. Pengendalian alih guna tanah sawah sebenarnya telah dilakukan melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  RTRW  Kabupaten  Bandung  Tahun  2007-2027,  walau belum  sepenuhnya  mengendalikan  alih  gunat  anah  sawah  ke  nonpertanian.  Upaya  pengendalian  alih  guna  tanah sawah  ke  nonpertanian  sudah  dilaksanakan  oleh  dua  pemerintahan  desa  melalui  Peraturan  Desa  (Perdes)  yaitu Perdes  Sangkanhurip  No.  2  Tahun  2010  tentang  Rencana  Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah  Abadi    dan  Perdes Sumbersari  No.  4  Tahun  2014  tentang  Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah.PeranKantor  Pertanahan  Kabupaten Bandung  dalam  mengendalikan  alih  guna  tanah  sawah  ke  nonpertanian  melalui  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan merupakan  salah  satu  syarat  dalam  pemberian  izin  lokasi  di  Kabupaten  Bandung.Upaya  selanjutnya  adalah mendorong  lahirnya  Perda  Lahan  Abadi  untuk  Pertanian,agar  alih  guna  tanah  sawah  tidak  mengganggu  produksi padi di Kabupaten Bandung.
Kata kunci: pengendalian alih guna tanah sawah, peraturan desa, Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan (LP2B).

## Abstract
Paddy  field  in  Kabupaten Bandung  West  Java  Province  is  decreasing because of  land  conversion from paddy field to nonfarm. This paperuses literature review to draw the land conversion from paddy fields to nonfarm  and  the  control  in  Bandung  Regency.  Results  show  the  failure  implementation  of  Food Agricultural Land Sustainability (LP2B). In order to implement LP2B, Bandung Regency has calculated the  paddy  fields  and  made  evergreen  land  map.  The  control  of  land  conversionactually  has  been conducted  through  Local  Regulation  Number  3  Year  2008  about  Regional  Spatial  Plan  of  Bandung Regency in 2007-2027. In fact, that regulation can not fully control the land conversion from paddy fields to  nonfarm.  However,  there  are  at  lease  two  village  governmentsin  Bandung  Regency  that  are  able  to control  the  land  conversion  through  village  regulations.  Those  are  Sangkanhurip  Village  Regulation Number  2  Year  2010  about  Perennial  Wetland  Agricultural  Areas  Plan  and  Sumbersari  Village Regulation Number 4 Year 2014 about Wetland Agricultural Areas. The role of Land Office in Bandung Regency  to  control  the  paddy  field  conversion  through  the  Land  Technical  Recommendation  should  be strengthened.  That  recommendation  is  one  of  substantial  requirements  to  get  location  permit. Furthermore, the next step is encouraging local government to publish local regulations of LP2B.
Keywords:   the  control  of  paddy  field  conversion,  local  regulation,  Food  Agricultural  Land Sustainability (LP2B)

## Pendahuluan
Tuntutan kebutuhan tanah untuk pembangunan sampai saat ini semakin pesat. Proses transformasi struktur perekonomian dari pertanian ke nonpertanian  mengakibatkan  meningkatnya  peran sektor  nonpertanian  dibandingkan  sektor  pertanian. Tuntutan  tersebut  menyebabkan  perubahan  pola penggunaan  tanah  di  suatu  daerah  yang  semula merupakan tanah pertanian berubah menjadi tanah nonpertanian.Perubahan  pola  penggunaan  tanah ini dapat  diketahui  dari  pertumbuhan  ekonominya yang  mengarah  ke  sektor  manufaktur,  jasa  dan sektor nonpertanian lainnya.Fenomena ini mengakibatkan kebutuhan tanah untuk mendukung sektor  nonpertanian  semakin  meningkat  dari waktu  ke  waktu,  sehingga  mau  tidak  mau  suatu daerah  harus  mengalokasikan  sumber  daya tanahnya, sehingga tanah-tanah pertanian yang ada saat ini akan berkurang dari waktu ke waktu.
Alih  guna  tanah  pertanian  menjadi  tanah nonpertanian  tidak  hanya  terjadi  pada  tanah pertanian  yang  kurang  subur,  tetapi  terutama terjadi pula padatanah  sawah yang subur. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena akan mempengaruhi  produksi  padi  di  suatu  daerah, bahkan  produksi  padi  nasional.  Ujung  akhir kenyataan  ini  akan  mengakibatkan  terganggunya ketahanan  pangan  nasional.  Alih  guna  tanah pertanian  ke  nonpertanian  dapat  diketahui  dari berkurangnya  luas  tanah  sawah  secara  nasional. Menurut  Khudori  (dalam  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Kementerian  Agraria  Tata  Ruang/ BPN,  2014:  3),  tanah  pertanian  yang  subur terutama  tanah  sawah  yang  dialihkan  peruntukannya menjadi  tanah  nonpertanian  mencapai  15.000  - 20.000  hektar  per  tahun,  sedangkan  berdasarkan data Direktorat Penatagunaan Tanah (2010:11-13), telah  terjadi  penurunan  luas  tanah  sawah  rata-rata 5.630  hektar  per  tahun,  sehingga    mengakibatkan luas  tanah  sawah  yang  semula  8.157.526  hektar pada  tahun  2000  menurun  menjadi  8.106.860 hektar  pada  tahun  2009.Penurunan  luas  tanah sawah  ini  sangat  mengkhawatirkan  karena  tanah
sawah  yang  banyak  berkurang  pada  umumnya adalah tanah sawah beririgasi.
Luas tanah sawah yang semakin berkurang akan mempengaruhi produksi  beras nasional yang merupakan  bahan  pangan  utama  masyarakat Indonesia.  Produksi  pangan  nasional  dikhawatirkan akan  berkurang  semakin  besar,  karena  produksi padi  banyak  dihasilkan  dari  Pulau  Jawa  yang dikenal  memiliki  tanah  sawah  yang  subur.  Tanah sawah terluas di Pulau Jawa berada di Jawa Timur mencapai  1.084.278  hektar,  diikuti  Jawa  Tengah seluas  1.064.776  hektar,  kemudian  Jawa  Barat seluas  1.039.828  hektar.  Penurunan  luas  tanah sawahberirigasi  teknis  yang  terjadi  di  Pulau  Jawa adalah sebesar 18.251 hektar selama sepuluh tahun (2000  sampai  dengan  2009)  atau  rata-rata  1.825 hektar per tahun (Direktorat Penatagunaan Tanah, 2010:11-13).  Ironisnya,  justru  di  Pulau  Jawalah terjadi pengalihgunaan tanah sawah yang tinggi.Alih  fungsi  tanah  pertanian  di  Pulau  Jawa mencapai  30.000  hektar  per  tahun  dan  sebagian besar  merupakan  sawah  beririgasi  teknis  yang subur  (Kementerian  Lingkungan  Hidup  dalam Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian Agraria  Tata  Ruang/BPN,  2014:  3).  Luas  alih fungsi  tanah  sawah  di  sentra  utama  penghasil beras  di  Pulau Jawa  dalam  sepuluh  tahun  terakhir rata-rata  lebih  dari  22.000  hektar/tahun  (Sumaryoto, dkk.,  dalam  Puspasari,  2012).  Oleh  karena  itu, apabila  kebijakan  dan  konsep  yang  ada  saat  ini tetap  dipertahankan,  ketahanan  pangan  akan  kian melemah (Jhamtani, 2008: 85).
Penurunan  luas  tanah  sawah  yang  terjadi secara  terus  menerus  ternyata  tidak  hanya  terjadi di  Pulau  Jawa,  namun  terjadi  pula  di  Luar  Pulau Jawa,  sehingga  luas  tanah  sawah  yang  semula 8.106.860hektar  (2009)  menjadi  7.925.943  hektar (data  verifikasi,  2013).  Data  ini  menunjukkan bahwa  telah  terjadi  penurunan  luas  tanah  sawah sebesar  180.917  hektar  dalam  kurun  waktu  empat tahun  atau  45.229  hektar  per  tahun.  Rincian  luas baku  tanah  sawah  pada  tahun  2013  berdasarkan beberapa instansi dapat diketahui dari Tabel 1.
Tabel 1. Luas Baku Tanah Sawah 2013 No. Provinsi BPS 2011 *) Kementan 2012 BPNRI  2012 Kemenhut 2012 Verifikasi 2013 1. Jawa 3.251.694 3.444.579 3.444.282 3.893.259 2. Luar Jawa 4.843.168 4.688.063 4.688.285 3.675.940 3. Indonesia 8.094.862 8.132.642 8.132.567 7.569.199 7.925.943 Sumber: Direktorat Penatagunaan Tanah, 2013 Keterangan: *) Data Sementara Dalam hektar
Penurunan  luas  tanah  sawah  merupakan salah  satu  indikator  adanya  penurunan  kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana irigasi maupun hasil  produksi  padi.  Penurunan  luas  tanah  sawah ini disebabkan oleh adanya alih guna tanah sawah ke  tanah  nonpertanian  yang  akan  mengakibatkan hilangnya investasi sarana dan prasarana pengairan  di  tanah  sawah,akhirnya  sarana  dan prasarana  tersebut    menjadi  rusak.  Bank  Dunia memperkirakan  kerugian  akibat  alih  guna  tanah sawah menjadi tanah nonpertanian yang terjadi di Pulau Jawa setara dengan $1-2 miliar (sekitar 10- 20  triliun  rupiah)  per  tahun  selama  tahun  1980- 1995  (Soemarwoto,  2001  dalam  Pusat  Penelitian dan  Pengembangan  Kementerian  Agraria  Tata Ruang/BPN,  2014:  3).  Kerugian  ini  disebabkan saluran-saluran  pengairan  teknis  di  Pulau  Jawa, yang  dibangun  dengan  biaya  tinggi,  sebagian besar merupakan dana yang berasal dari pinjaman atau  hutang  luar  negeri.  Saluran  pengairan (irigasi) tersebut kemudian tidak dapat dimanfaatkan  lagi,  karena  tanah  sawahnya  telah dialihgunakan  menjadi  kawasan  industri  dan perumahan.
Penurunan  luas  tanah  sawah  ini  banyak terjadi  di  daerah-daerah  penyangga  di  perkotaan, karena banyaknya pembangunan. Pembangunan di sekitar  perkotaan  bertujuan  untuk  mendukung perkembangan  sektor  industri,  perumahan  dan jasa,  sehingga  pembangunanpun  semakin  meluas di  daerah-daerah  penyangga  seiring  dengan perkembangan  pembangunan  yang  ada.  Menurut Sandi (2009), alih guna  tanah  pertanian terutama terjadi  di  daerah-daerah  penyangga  yang  strategis sebagai  salah  satu  pusat  perekonomian.  Menurut hasil analisis, kecenderungan alih fungsi terjadi di lahan  produktif  yang  didukung  jaringan  irigasi dengan  jarak  yang  relatif  dekat  dengan  pusat pemerintahan  (Hadinata  &  Sugiyantoro,  2013: 319).
Jawa  Barat  yang  mempunyai  tanah  sawah terluasketiga  di  Pulau  Jawa,  merupakan  provinsi ketiga  penghasil  beras  terbesar  di  pulau  tersebut. Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten di  Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  kabupaten penghasil  beras.  Seiring  dengan  pembangunan  di Kabupaten  Bandung  yang  berlangsung  pesat, berupa pembangunan perumahan, industry maupun  perkantoran,  maka  terjadi  alih  fungsi tanah pertanian ke nonpertanian. Alih fungsi tanah pertanian ke perumahan, karena kebutuhan akibat pertambahan penduduk merupakan suatu ancaman terhadap  keberlanjutan  swasembada  pangan.  Alih fungsi  tanah    pertanian  sulit  untuk  dikendalikan, terutama  alih  fungsi  tanah  pertanian  yang  terjadi pada  tanah  yang  produktivitasnya  tinggi  yaitu tanahsawah  beririgasi  teknis.  Pembangunan  ini mengakibatkan  luas tanah sawah berkurang. Oleh karena  itu,  perlu  diketahui  bagaimana  alih  guna tanah  sawah  ke  nonpertanian  di  Kabupaten Bandung,  beserta  upaya  pengendaliannya,  agar  alih guna  tanah  sawah  tidak  mengganggu  ketahanan pangan  di  Provinsi  Jawa  Barat  khususnya  dan Nasional pada umumnya. Metode yang digunakan dalam  kajian  ini  adalah  studi  pustaka  terhadap literatur  yang  terkait  dengan  alih  fungsi  tanah pertanian  terutama  yang  terjadi  di  Kabupaten Bandung.  Literatur  tersebut  berupa  buku,  laporan penelitian,  peraturan  perundangan,  dan  informasi serta kajian dari internet.
Kajian  ini  didasarkan  pada  pendapat Goetz,  Shortle  dan  Bergstorm  (2005:1)  yang menyebutkan bahwa penggunaan tanah merefleksikan sekaligus  menentukan  bentuk-bentuk  aktivitas ekonomi  yang  dilakukan  masyarakat  setempat, termasuk ke arah mana dan seperti apa masyarakat tersebut  akan  berkembang  selanjutnya.  Lebih jelasnya, Goetz, Shortle dan Bergstrom menunjukkan dalam bagan sebagai berikut (2005: 3).
Bagan 1. Faktor Penentu dan Akibat dari Alih Fungsi Tanah
Sumber: Goetz, Shortle and Bergstrom, 2005: 3
Apabila kita konsisten dengan peruntukan tanah  secara  ekologis,  maka  fungsi  tanah  akan senantiasa  disesuaikan  dengan faktor-faktor  ekologis, dan  tipologi  tanah.    Namun,  pada  kenyataannya, justru  faktor-faktor  demografi,  sistem  ekonomi, dan  dinamika  sosial-politik-ekonomi  dan  budaya masyarakatlah  yang  memiliki  peran  lebih  besar dalam perubahan-perubahan fungsi tanah. Sayangnya, perubahan-perubahan  ini  seringkali  tidak  sesuai dengan  fungsi  tanah  secara  ekologis. Push  factors dari  alih  fungsi  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan fungsi  ekologisnya,  sebagaimana  diungkapkan oleh Lambin  (Lambin et al ., 2001; Lambin et al ., 2003, Lambin et al. , 2007)  diantaranya  adalah: (i) Deforestasi;  (ii)  Lemahnya  institusi  negara;    (iii) Sistem  tenurial  dan  pemilikan  tanah;  (iv) Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi termasuk  di  dalamnya  intervensi  negara  terhadap bentuk-bentuk  dan  proses-proses  sektor  pertanian yang  dikembangkan  dan  dampaknya  terhadap produktivitas  dan  tingkat  kesuburan  tanah;  (v) Aksesibilitas  tanah  terhadap  pasar  dan  sistem ekonomi  yang  dikembangkan  atau  dianut  suatu negara;  (vi)  Proses  urbanisasi;  dan  (vii)  Persepsi
masyarakat  mengenai  tanah,  nilai  tanah,  dan fungsi tanah.
Perkembangan wilayah menyebabkan berbagai intervensi perlu dilakukan oleh pemerintah,  diantaranya  adalah  pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pusat-pusat ekonomi, perdagangan  dan  bisnis,  termasuk  pembangunan pabrik-pabrik  di  wilayah-wilayah  peri-urban menyebabkan terjadinya perubahan pada wilayah- wilayah  ini,  secara  terencana  maupun  dampak- dampak ikutan yang tidak direncanakan. Alih guna tanah dari tanah pertanian khususnya tanah sawah ke nonpertanian menurut Direktorat Penatagunaan Tanah,  2010:  V-2  disebabkan  oleh:  (i)  Masih banyaknya tanah sawah yang berada di luar fungsi kawasan  lahan  basah  dalam  RTRWP;  (ii) Landasan hukum dalam pelaksanaan dan pengendalian fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  pengendalian  perubahan  sawah beririgasi  maupun  tanaman    lahan  pangan  kurang ditegakkan;  (iii)  Pertumbuhan  penduduk  serta peningkatan pendidikan yang terlihat dari meningkatnya  jumlah  penduduk  yang  berpendidikan
Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  maupun  Perguruan Tinggi.

## Alih Fungsi Tanah Sawah ke Tanah Nonpertanian di Kabupaten Bandung
Tanah  sawah  merupakan  tanah  pertanian yang  selalu  berkurang  dari  tahun  ke  tahun  akibat beralihfungsi  menjadi  tanah  nonpertanian  secara terus menerus, akibat adanya kebutuhan pembangunan. Tanah sawah terutama akan beralih fungsi  menjadi  tanah  perumahan  dan  industri (Puslitbang  BPN  RI,  2014).  Perumahan  dan industri tersebutpada kenyataannya banyak dibangun  di  tanah  sawah  yang  subur    dan beririgasi,  karena  letaknyadi  wilayah  bertopografi datar  dan  merupakan  pusat  konsentrasi  penduduk (penduduk  padat).  Di  samping  itu,  kegiatan pembangunan  banyak  dilakukan  di  atas  tanah sawah  beririgasi,  karena  lokasinya  yang  strategis serta mempunyai aksesibilitas yang baik, daerahnya  mempunyai  Infrastruktur,  transportasi dan komunikasi yang memadai dan siap pakai.
Alih  fungsi  tanah  sawah  ke  nonpertanian ini menyebabkan kerugian produksi padi dan tidak berfungsinya  saluran-saluran  irigasi  yang  telah dibuat  dengan  menggunakan  biaya  yang  besar. Kondisi  ini  menimbulkan  kerawanan  produksi beras  (“rawan  beras”),  karena  produksi  padi berkurang.  Ancaman  ini  semakin  nyata  apalagi proses  pencetakan  tanah  sawah  beririgasi  yang diupayakan  untuk  mengganti  tanah  sawah  yang beralihguna ke tanah nonpertanian belum memadai seperti yang diharapkan.
Tanah  sawah  banyak  beralih  menjadi tanah  perumahan,  karena  bertambahnya  jumlah penduduk,  terutama  di  daerah-daerah  penyangga ibukota  provinsi  dan  daerah  yang  berbatasan dengan  daerah  penyangga.  Lokasi  sekitar  kota, yang  sebelumnya  didominasi  oleh  penggunaan tanah  pertanian,  menjadi  sasaran  pengembangan kegiatan  nonpertanian,  mengingat  harga  tanahnya yang  relatif  murah  serta  telah  dilengkapi  dengan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan raya, listrik,  telepon,  air  bersih dan  fasilitas  lainnya.  Di sisi  lain  terdapat  keberadaan  “sawah  kejepit”, yakni  sawah-sawah  yang  tidak  terlalu  luas  karena daerah sekitarnya sudah beralih menjadi perumahan  atau  kawasan  industri.  Petani  pada lahan tersebut mengalami kesulitan untuk
mendapatkan air, tenaga kerja dan sarana produksi lainnya, sehingga memaksa mereka untuk mengalihkan  atau  menjual  tanahnya.Kondisi  ini menyebabkan  alih  fungsi  tanah  sawah  ke nonpertanian  akanterjadi  secara  terus  menerus setiap  tahun,  sehingga  luas  tanah  sawah  akan berkurang secara signifikan
Kabupaten  Bandung  sebagaisalah  satu Kabupaten  di  Jawa  Barat  merupakan  daerah penyangga  ibukota  provinsi  yang  terdesak menyediakan tanah untuk pembangunan daerahnya. Hal ini dapat diketahui dari  luas tanah sawah yang beralihfungsi menjadi tanah nonpertanian yang mencapai 186 hektar dari tahun 2010  sampai  dengan  2011  (Dinas  Pertanian Kabupaten  Bandung  dalam  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Kementerian  Agraria  Tata  Ruang/ BPN,  2014:  3).  Tanah  sawah  yang  beralihfungsi tersebut  terjadi pada tanah sawah yang subur (dua kali  panen),  dibandingkan    tanah  sawah  yang kurang  subur  (satu  kali  panen).  Oleh  karena  itu, beralihfungsi  sawah  ke  tanah  nonpertanian  yang kurang  subur,  mengganggu  produksi  padi  di Kabupaten Bandung.
Penurunan luas tanah sawah di Kabupaten Bandung  yang  terjadi  secara  terus  menerus  dapat diketahui  dari  penurunan  luas  tanah  sawah  pada 2009  sampai  dengan  2013,  karena  beralih  guna menjadi  tanah  nonpertanian.  Untuk  mengetahui berkurangnya  luas  tanah  sawahdi  Kabupaten Bandung  pada  2009  sampai  2013  dapat  diketahui dari tabel 2.
Tabel 2. Luas Tanah Sawah di Kabupaten Bandung
2009 sampai dengan 2013 No. Tahun Luas Tanah Sawah (hektar) 1. 2009 36.464 2. 2010 36.398 3. 2011 36.212 4. 2012 36.075 5. 2013 35.975
Sumber:  Puslitbang Kementerian ATR/BPN, 2014
Penurunan  luas  tanah  sawah  di  Kabupaten Bandung terjadi secara terus menerus,  namun alih fungsi  tanah  sawah  ke  nonpertanian  ini  tidak menggambarkan  alih  fungsi  tanah  sawah  di Kabupaten  Bandung  secara  keseluruhan,  karena alih  fungsi  tersebut  tidak  dapat  terdeteksi seluruhnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  izin  lokasi, karena alih fungsi tanah sawah yang tidak melalui
izin lokasi (tanpa perizinan) tidak dapat dideteksi. Alih  fungsi  tanah  sawah  ke  nonpertanian  yang terjadi  tanpa  melalui  perizinan,  disebabkan adanyakebutuhan  untuk  tempat  tinggalbagi  petani dan  keluarganya,  sehingga  tanah  sawah  yang dimilikinya dikeringkan untuk dibangun rumah.
Adanya  penurunan  alih  fungsi  tanah sawah  ke  nonpertanian  di  Kabupaten  Bandung yang semula 186 hektar pada tahun 2011  menjadi 137  hektar  pada  tahun  2012,  kemudian  menjadi 100  hektar  tahun  2013,  menggambarkan  penurunan pembangunan  yang  memerlukan  tanah.  Hal  ini disebabkan perluasan pembangunan secara perlahan mulai beralih ke luar Kabupaten Bandung dan  ditetapkannya  Undang-undang  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (LP2B),  sehingga  secara tidak langsung menghambat laju alih fungsi tanah sawah ke tanah nonpertanian.

## Faktor-faktor  Pendorong  Alih  Guna  Tanah Pertanian ke Nonpertanian
Tutupan  tanah  secara  ekologis  ditentukan oleh  banyak  faktor  diantaranya  adalah:  (1)  Faktor lingkungan  dan  tipologi  tanah;  (2)  Cuaca;  (3) Topografi  wilayah;  dan  (4)  Jenis  tanaman. Sementara  penggunaan  tanah  sangat  tergantung pada  faktor-faktor  demografi  seperti  perkembangan jumlah  penduduk  di  suatu  wilayah,  tingkat kepadatan  penduduk,  perkembangan  teknologi, dan  beberapa  aspek  lainnyaseperti  sistem  dan struktur  politik,  sistem  ekonomi  yang  dianut  dan yang  dikembangkan,  sistem  pemilikan  tanah, termasuk  di  dalamnya  adalah  sikap  penduduk terhadap  tanah  dan  perubahan  nilai-nilai  tanah baik yang sifatnya tangible maupun yang sifatnya intangible .
Alih  fungsi  tanah  sawah  ke  nonpertanian di suatu daerah disebabkan oleh bermacam-macam faktor (Puslitbang Kementerian ATR/BPN, 2014). Faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi tanah sawah  ke  tanah  nonpertanian  di  Kabupaten Bandung sebagai berikut:
(1) Faktor ekonomi
Faktor  ekonomi  menyebabkan  petani terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (kesehatan,  pendidikan,  keagamaan  (Haji), membangun  rumah,  membayar  hutang  serta keperluan  keluarga  lain),  kebutuhan  modal
usahatani  dan  modal  usaha  lainnya  seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan lain selain  menjual  sebagian  tanah  pertaniannya. Tanah pertanian tersebut kemudian dialihgunakan menjadi  tanah  nonpertanian  oleh  pembelinya mejadi rumah tempat tinggal atau penggunaan nonpertanian  lainnya.  Di  samping  itu,  tingginya tingkat keuntungan ( land rent atau rentabilitas lahan),yang diperoleh aktivitas sektor nonpertanianlebih  tinggi  dibandingkan    sektor pertanian,  seperti  rendahnya  insentif  untuk berusahatani  yang  disebabkan  oleh  tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Land rent merupakan  kontribusi  faktor  produksi lahan untuk setiap aktivitas yang dilaksanakan diatasnya  dan  merupakan  selisih  antara  total penerimaan  dengan  total  pengeluaran  faktor- faktor produksi kecuali lahan.
(2) Faktor sosial budaya
Sosial  budaya  di  suatu  daerah  mempengaruhi alih  fungsi  tanah  sawah  ke  nonpertanian adalah  sebagai berikut:
(a) Kebutuhan  rumah  untuk  tempat  tinggal petani  dan  keluarganya,  sistem  kekerabatan yang  tidak  bisa  memisahkan  diri  dari kerabatnya  membuat  petani  membangun rumah  di  tanah  sawah  yang  dekat  dengan keluarganya.  Kebutuhan  tanah  untuk rumah ini menyebabkan tanah sawah yang lokasinya  dekat  dengan  perkampungan lambat  laun  beralih  fungsi  menjadi  tanah nonpertanian.
(b) Pewarisan  menyebabkan  terfragmentasinya tanah  pertanian  sehingga  tanah  tidak memenuhi  skala  ekonomi  usaha  yang menguntungkan.  Tanah  sawah  tidak diwariskan  dalam  bentuk  tanah,  namun dibagikan  dalam  bentuk  uang  agar pembagiannya  menjadi  adil.  Pembagian tanah  sawah  dalam  bentuk  tanah  sulit ditentukan, karena luas lahan sudah sangat sempit  dan  atau  posisi  tanah  sawahnya tidak menguntungkan.
(c)  Generasi  muda  melihat  tren  pekerjaan sebagai  petani  dianggap  rendah  dan kurang  menjanjikan,  dengan  demikian terdapat  kesulitan  melanjutkan  usaha  tani,
akibatnya  sawah  tidak  digarap  yang  pada akhirnya  dijual  dan  dialihfungsikan  oleh pembelinya, alih profesi petani dari bidang pertanian  ke  nonpertanian  menjadi  buruh, pedagang, wiraswasta, dan lain-lain.
(3) Faktor ekologi
Faktor  ini  akan  menyebabkan  tanah  sawah yang mengandung bahan pasir akan ditambang pasirnya    oleh  masyarakat,  sehingga  tanah sawah  tidak  bisa  digunakan  lagi  menjadi sawah,  sehingga  terjadi  alih  fungsi  menjadi tanah  nonpertanian.  Namun,  alih  fungsi  tanah sawah  ke  tanah  nonpertanian  tidaklah  terlalu signifikan,  karena  tidak  terjadi  dalam  skala yang luas.
(4) Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung melalui  RTRW  secara  tidak  langsung  akan mengakomodasi  beralihnya  tanah  sawah  ke tanah nonpertanian, yaitu:
(a) Pembangunanreal estate, kawasan industri dan  perluasannya,  serta  jasa  (pertokoan, hotel, rumah sakit, dll.).
(b) Pembangunan komplek perkantoran
pemerintahan  di  lokasi  persawahan  yang subur beririgasi teknis.
(5) Faktor kependudukan
Pesatnya  peningkatan  jumlah  penduduk  telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan,  jasa,  industri,  dan  fasilitas  umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf kehidupan  masyarakat  turut  berperan  pula menciptakan  tambahan  permintaan  tanah akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat,  seperti  lapangan  golf,  pusat perbelanjaan,  jalan  tol,  tempat  rekreasi  dan sarana lainnya.

## Dampak Alih Guna Tanah Sawah ke Non- pertanian
Alih  fungsi  tanah  sawah  ke  tanah nonpertanian  mempengaruhi  kehidupan  petani, karena      berkurangnya  luas  tanah  sawah.Bahkan ada petani yang tidak memiliki tanah sawah sama sekali, karena tanah sawahnya telah dijual kepada pihak  yang  akan  mengalihfungsikan  tanah sawahnya. Sehingga petani beralih profesi menjadi buruh tani dan atau beralih profesi menjadi pekerja di  sektor  nonpertanian.  Sebagaimana  alih  fungsi tanah  sawah  pada  umumnya,  alih  fungsi  tanah sawah  ke  nonpertanian  di  Kabupaten  Bandung berdampakpula terhadap kehidupan petani, karena akan  mempengaruhi  luas  tanah  sawah  yang dimiliki  petani  dan  pendapatan  dari  usahatani tanah  sawahnya.  Luas  tanah  sawah  yang  dimiliki petani (sampel) dan dialihfungsikan menjadi tanah nonpertanian diketahui dari Tabel 3.
Tabel 3. Luas  Tanah  Sawah  yang  Dimiliki  Petani  (sampel)yang  Beralih  Fungsi  Menjadi  Tanah  Nonpertanian  di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat No. Sampel Tanah Sawah Luas Semula (m 2 ) Status Tanah Dijual/Dialihfungsikan Luas saat ini (m 2 ) Luas (m 2 ) Persentase Penggunaan 1. 5.740 Belum Sertipikat 5.740 100,00% Perumahan 0 2. 11.900 Belum Sertipikat 798 6,71% Perumahan 11.102 3. 1.022 Belum Sertipikat 1.022 100,00% Rumah Kel 0 4. 30.000 Belum Sertipikat 5.000 16,67% Perumahan 25.000 5. 1.036 Belum Sertipikat 1.036 100,00% Rumah Kel 0 6. 2.800 Belum Sertipikat 1.960 70,00% Perumahan 840 7. 2.856 Belum Sertipikat 1.036 36,27% Perumahan 1.820 8. 9.800 Belum Sertipikat 5.600 57,14% Perumahan 4.200 9. 9.660  Hak milik (HM) 1.260 13,04% Perumahan 8.400 10. 322 Belum Sertipikat 42 13,04% Perumahan 280
Sumber:  Puslitbang Kementerian ATR/BPN, 2014 Keterangan: Sawah  2 kali panen dalam satu kali panen
Tanah sawah petani (sampel) yang beralih fungsi menjadi tanah perumahan, karena diperlukan  untuk  tempat  tinggal  petani  dan keluarganya  dan  atau  dijual  kepada  pengembang perumahan. Tanah sawah yang dijual oleh delapan petani sampel (80%) dialihfungsikan oleh pengembang  menjadi  tanah  perumahan,  karena letak  tanah  sawah  tersebut  berdekatan  dengan perumahan  digunakan  sesuai  peruntukan  untuk perumahan.  Sebanyak  tiga  petani  sampel  (30%) sudah  tidak  memiliki  tanah  sawah  lagi,  karena seluruh  tanah  sawahnya  dijual  atau  dialihgunakan menjadi  tempat  tinggal  petani  dan  keluarganya. Luas  tanah  sawah  yang  dijual  atau  dialihgunakan luasnya berkisar antara 42 m 2 sampai dengan 5.740 m 2 .  Tanah  sawah  yang  dialihgunakan  oleh  petani untuk  rumah  petani  dan  keluarganya  dilakukan melalui pengeringan tanpa perizinan, sehingga alih gunanya tidak terdeteksi.
Tanah  sawah  yang  beralih fungsi  menjadi perumahanmaupun  rumah  petanidan  keluarganya pada  umumnya  belum  bersertifikat  (90%).  Tanah sawah  yang  sudah  bersertifikat  hanya  dijual olehsatu  orang  petani  sampel  (10%).  Oleh  karena itu  dapat  disimpulkan  bahwa  tanah  sawah  yang dialihfungsikan  di  desa  sampel  pada  umumnya belum  bersertifikat  dan  dialihfungsikan  menjadi tanah nonpertanian tanpa melalui perizinan.
Tanah  sawah  yang  beralih fungsi  menjadi rumah  maupun  perumahan  merupakan  tanah sawah beririgasi maupun tanah sawah tadah hujan. Tanah  sawah  di  desa  sampel  berdasarkan pengamatan  di  lapangan  merupakan  tanah  yang subur walaupun pengairannya tadah hujan, karena dapat  ditanami  padi  dua  kali  setahun  dengan  cara menaikkan  air  sungai  dengan  menggunakan pompa  untuk  mengairi  sawahnya.  Kondisi  tanah sawah  di  desa  (sampel)  yang  berdekatan  dengan tanah  sawah  yang  dialihfungsikan  di  Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar  1. Alih fungsi tanah sawah menjadi perumahan di Kabupaten Bandung
Gambar 2. Alih fungsi tanah sawah menjadi rumah petani di Kabupaten Bandung Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa telah terjadi alih fungsi tanah sawah menjadi perumahan. Hal ini dapat terlihat dari letak rumah petani  dengan  perumahan  maupun  rumah  petani yang  letaknya  berdampingan  langsung  dengan sawah  yang  masih  produktif.  Kondisi  ini  akan menyebabkan  kegiatan  pertanian  terganggu  oleh polusi  dari  limbah  rumah  tangga  dan  hama  tikus yang  mengganggu,  sehingga  menurut  petani (sampel)  akan  menyebabkan  produksi  padi berkurang.  Gambar  tersebut  menunjukkan  pula bahwa  tanah  sawah  yang  berdekatan  dengan
perumahan,  sawahnya  sangat  subur  dengan pengairan yang baik (beririgasi).
Petani yang sudah tidak mempunyai tanah sawah  lagi  bekerja  sebagai  buruh  tani,  petani penggarap,  atau  bekerja  serabutan  di  bidang pertanian  atau  beralih  profesi  menjadi  pembuat bata,  buruh  bangunan,  buruh  pabrik,  buruh pembuatan meja kursi dan wiraswasta. Kondisi ini disebabkan  pendidikan  petani  yang  kebanyakan hanya  berpendidikan  Sekolah  Dasar  (SD), sehingga  sulit  untuk  bekerja  di  bidang  lainnya yang  lebih  menjanjikan.  Petani  yang  terkena
dampak  alih  fungsi  tanah  sawah  tersebut  pada umumnya  (90%)  sudah  berusia  50  tahun  ke  atas. Regenerasi  petani  sulit  dilakukan,  karena  anak- anak petani tidak mau bekerja sebagai petani. Alih fungsi  tanah  sawah  ke  nonpertanian  bukan merupakan  masalah  bagi  anak-anak  petani, karenamereka  bisabekerja  menjadi  buruh  bangunan, bekerja  di    pabrik  ( garment ,  tas,  tekstil  dan  lain- lainnya),  berdagang  atau  pekerjaan  lain  di  luar
usaha  tani  dengan  pendidikan  yang  lebih  tinggi dibandingkan orang tuanya.
Alih  fungsi  tanah  sawah  ke  nonpertanian di  desa  (sampel)  di  Kabupaten  Bandung  selain berdampak  terhadap  luas  tanah  yang  dimiliki petani (sampel), juga berdampak terhadap pendapatan  dari  usaha  taninya.  Dampak  terhadap pendapatan  petani  (sampel)  akibat  alih  fungsi tanah  sawah  dari  tanah  sawahnya  dapat  diketahui dari Tabel 4 sebagai berikut.
Tabel 4. Pendapatan  Petani  (Sampel)  dari  Usaha  Tani  Tanah  Sawah  Selama  Satu  Tahun  di  Kabupaten  Bandung Provinsi Jawa Barat No. Sampel Luas Tanah Sawah Pendapatan dari Tanah Sawah Semula (m 2 ) Dijual/Dialih- fungsikan (m 2 ) Sebelum Dijual/ Dialihfungsikan (Rp) dijual/dialih- fungsikan (Rp) Sesudah Dijual/Dialih fungsikan Rp Persentase (%) 1. 250 250 1.200.00 1.200.000 6.900.000 0,00 5.740 6.900.000 2. 3.500 - 3.300.000 - 3.300.000 100,00 1.400 798 2.500.000 750.000 1.750.000 70,00 7.000 - 7.500.000 - 7.500.000 100,00 3. 1.022 1.022 2.190.000 2.190.000 0,00 0,00 4. 30.000 5000 64.000.000 10.500.000 53.500.000 83,59 5. 1.036 1.036 2.220.000 2.220.000 0,00 0,00 6. 2.800 1960 6.000.000 4.200.000 1.800.000 30,00 7. 2.856 1036 3.500.000 1.500.000 2.000.000 57,14 8. 9.800 5.600 16.465.000 9.600.000 6.865.000 41,69 9. 9.660 1.260 6.900.000 900.000 6.000.000 86,96 10. 322 42 1.380.000 180.000 1.200.000 86,96
Sumber: Puslitbang Kementerian ATR/BPN, 2014 Keterangan: Satu tahun 2 kali panen,Hurup tebal= sewa,Hurup tebal dan miring= maro
Pendapatan  petani  sampel  (80%)  berasal dari tanah sawah pada umumnya kurang dari satu juta  rupiah  per  bulan.  Hal  ini  disebabkan kepemilikan  tanah  sawahnya  yang  sempit  kurang dari 5.000 m 2 (0,5 hektar), dan adanyahama serta penyakit,  akibat  tanah  sawahnya  dekat  dengan perumahan.  Petani  sampel  menyatakan  bahwa pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya  sehari-hari,  sehingga  harus  mencari tambahan penghasilan. Sebanyak tiga orang petani sampel  (30%),  pekerjaan  yang  mereka  lakukan adalah menjadi buruh bangunan, buruh pabrik dan berwiraswasta.
Pendapatan  petani  sampel  yang  telah menjual  atau  mengalihfungsikan  sebagian  tanah sawahnya  menjadi  berkurang, bahkan bagi petani yang  menjual  atau  mengalihfungsikan  seluruh tanah  sawahnya  tidak  memperoleh  pendapatan lagi dari tanah sawahnya.

## Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah ke Nonpertanian

## 1. Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah ke Nonpertanian
Sistem  tenurial,  sistem  pemilikan  tanah dan  kebijakan  terkait  dengan  penggunaan  tanah dan  kebijakan  pertanian,  yang  dianut  dan dikembangkan  dalam  suatu  negara,  sangat mempengaruhi  bagaimana  fungsi-fungsi  tanah dipertahankan  atau  berubah  dengan  mudah. Sistem  tenurial  di  sini  bisa  yang  sifatnya  legal- formal yang berlaku melalui peraturan perundang- undangan  negara.  Di  Indonesia    dalam  hal  ini yang  berlaku  adalah  Undang  Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Pokok-pokok Agraria,  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan,  Undang Undang Nomor  26 Tahun
2007  tentang  Penataan  Ruang,  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (PMDN)  Nomor  5  Tahun  1974 tentang  Ketentuan-ketentuan  mengenai  Penyediaan dan Pemberian tanah untuk Keperluan Perusahaan; PMDN Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan  Pembangunan  Perumahan;  Keputusan Presiden  (Keppres)    Nomor  53  Tahun  1989 tentang  Kawasan  Industri,  Keppres  Nomor  54 Tahun  1980  tentang  Kebijaksanaan  mengenai Pencetakan Sawah, dan aturan-aturan pelaksana di tingkat  kementerian  terkait,  seperti  Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  – Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
Adanya peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian alih guna tanah sawah  ke  nonpertanian  sudah  dilakukan  sejak lama  dengan  berbagai  peraturan.  Hasil  kajian normatif  dan  empiris  menunjukkan  bahwa kebijakan  mengenai  pengendalian  alih  fungsi tanah  sawah  ke  nonpertanian  di  Indonesia  masih tidak  efektif,  bahkan  dapat  dikatakan  gagal (Suhadi  &  Wahanisa,  2011).  Jika  melihat  pada berbagai kebijakan tersebut, hal ini menjadi wajar karena  antarsatu  aturan  dengan  yang  lainnya terlihat tidak konsisten.
Pada  tahun  1974,  pemerintah  melalui Menteri  Dalam  Negeri  mengeluarkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  tahun  1974 tentang  Ketentuan-ketentuan  mengenai  Penyediaaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan,  yang  menguatkan  tujuan  untuk mempertahankan  tanah  sawah,  bahkan  bertujuan untuk  menambah  luasan  tanah  yang  digunakan untuk  persawahan.  Namun  pada  tahun  1984, Menteri  Dalam  Negeri  mengeluarkan  Surat Edaran  Nomor  590/11108/Sj  tanggal  29  Oktober 1984tentang  Perubahan  Tanah  Pertanian  ke Nonpertanian,  yang  intinya  seolah  “memaklumi adanya situasi dan kondisi” dimana terjadi proses peralihan tanah sawah beririgasi teknis ke tujuan- tujuan nonertanian. Aturan ini dipertegas di tahun 1994  melalui  Surat  Edaran  Menteri  Negara Agraria  (MNA)/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional (KBPN)  410-1851/1994  tentang  Pencegahan Penggunaan  Tanah  Sawah  Beririgasi  untuk Penggunaan  Nonpertanian  Melalui  Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, yang pada intinya:
(a) Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi  Teknis  untuk  Penggunaan  Non- pertanian  melalui  Penyusunan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Dati  II  atau  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
(b) Dalam  menyusun  RTRW  Dati  I  dan  Dati  II, agar  tidak  memperuntukkan  tanah  sawah beririgasi  teknis  guna  penggunaan  nonpertanian, kecuali  terpaksa  atas  pertimbangan  tertentu dengan  terlebih  dahulu  dikonsultasikan  kepada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
Di  samping  itu  ada  pula  Surat  Edaran MNA/KBPN  410-2261/1994 , yang  intinya  Izin Lokasi Tidak Boleh Mengkonversi  Sawah Irigasi Teknis (SIT).
Apabila dilihat beberapa kebijakan sebelumnya dengan  dikeluarkan  Keputusan  Presiden  (Keppres) Nomor 53 Tahun 1989, Keppres Nomor 33/1990, dan  Undang  Undang  Nomor  24  Tahun  1992 tentang Penataan Ruang yang mengatur bahwa:
(a) Pembangunan  kawasan  industri,  tidak  boleh mengkonversi  SIT/Tanah  Pertanian  Subur, atau  bahwa  pembangunan  kawasan  industri tidak  mengurangi  areal  tanah  pertanian  dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi  utama,  untuk  melindungi  sumberdaya alam dan warisan budaya.
(b) Pemberian  izin  pembebasan  tanah  untuk industri dilakukan dengan pertimbangan tidak akan  mengurangi  areal  tanah  pertanian  dan tidak  boleh  di  kawasan  pertanian  tanaman pangan  lahan  basah  berupa  sawah  dengan pengairan  irigasi  serta  lahan  yang  dicadangkan untuk usaha tani irigasi.
(c) Penyusunan RTRW harus mempertimbangkan budidaya Pangan/Sawah Irigasi Teknis (SIT).
(d) Perubahan  fungsi  ruang  kawasan  pertanian menjadi  kawasan  pertambangan,  pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya memerlukan kajian  dan  penilaian  atas  perubahan  fungsi ruang  tersebut  secara  lintas  sektor,  lintas daerah, dan terpusat.
Namun demikian, penilaian lintas sektor sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 1992  tentang  Penataan  Ruang  pada  kenyataannya sulit  untuk  dilakukan.  Kesulitan  disebabkan lemahnya  koordinasi  kelembagaan  penyelenggara kegiatan penataan ruang, penatagunaan tanah, dan
pemberian  izin-izin  lokasi  untuk  keperluan pembangunan  wilayah  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Persoalan mengenai perencanaan Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dengan  koordinasi dalam  pemberian  izin  penggunaan  tanah  juga ternyata  semakin  tidak  konsisten  ketika  diberikan aspek  baru,  yaitu  perlindungan  tanah  sawah khusus  beririgasi  teknis  dari  konversi  tanah  ke fungsi nonpertanian. Dalam perjalanannya, kebijakan-kebijakan    mengenai larangan  konversi tanah sawah beririgasi teknis ke fungsi nonpertanian  menjadi  “tidak  jelas”  alias  kabur, mulai  dari  “permakluman”  akan  kebutuhan daerah,  hingga  ke  tiadaannya  sanksi  bagi Pemerintah  Kabupaten/Kota  ataupun  bagi  Badan Hukum  yang  melanggar  kebijakan  mengenai  izin lokasi.    Sementara  di  lain  pihak,  izin-izin  lokasi yang  diberikan  berdasarkan  pengaturan  RTRW yang tidak selalu mengindahkan kondisi dan fakta di  lapangan,  apakah  masih  merupakan  tanah sawah beririgasi teknis atau tidak, seringkali tidak mendapat perhatian.
Aturan mengenai larangan untuk mengubah tanah sawah beririgasi teknis sebetulnya  cukup  rinci,  diatur  dalamSurat  Edaran MNA/KBPN  460-1594/1996  tentang  Pencegahan Konversi  Tanah  Sawah  dan  Irigasi  Teknis Menjadi Tanah Kering, yaitu:
(a) Menteri  Agraria  memahami  fakta  dimana telah terjadi perubahan sawah irigasi teknis ke tanah  kering  dalam  sepuluh  tahun  terakhir diperkirakan  lebih  dari  500.000  ha,  melalui cara menutup saluran irigasi.
(b) Untuk hal tersebut di atas, Menteri memberikan  petunjuk  kepada  Gubernur/ Bupati/Walikota untuk:
(1) Tidak menutup saluran irigasi.
(2) Tidak mengeringkan sawah irigasi menjadi tanah kering.
(3) Tidak menimbun sawah untuk membangun.
(4) Banyak sawah irigasi yang sudah menjadi tanah  kering,  untuk  mengembalikan  lagi seperti semula.
(c) Gubernur  dapat  memberikan  petunjuk  pada Walikota agar meninjau kembali dan merevisi Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Dati II.
Sayangnya  memang  aturan  teknis  ini  juga  tidak disertai  sanksi  yang  jelas  apabila  terjadi pelanggaran.  Bentuk  pendelegasian  pun  hanya bersifat  memberikan  petunjuk  bagi  Gubernur, Bupati  dan  Walikota  untuk  melarang  bentuk- bentuk  tindakan  yang  mengkonversi  tanah-tanah sawah  beririgasi  teknis  menjadi  tanah-tanah kering.
Kebijakan-kebijakanmengenai  alih  fungsi tanah sawah ke nonpertanian yang mengendalikan alih  fungsi  tanah  sawah  ke  nonpertanian  telah banyak  ditetapkan,  kebijakan-kebijakan  tersebut sebagai berikut:
Undang-undang  No.  5  tahun  1960  Undang- undang Pokok Agraria
(1) Larangan penguasaan lahan tak terbatas, luas maksimum  dan  minimum,  dan  Kewajiban menjaga produktivitas tanah, sebagai berikut: (a) Pasal  7  UUPA  yang  memuat  larangan penguasaan tanah yang melampaui batas,
(b) Pasal  10  UUPA  yang  mewajibkan pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan sendiri  tanah  garapannya  secara  aktif guna mencegah terjadinya pemerasan,
(c) Pasal  17  UUPA  yang  mengatur  luas minimum  dan  maksimum  kepemilikan tanah  oleh  satu  keluarga  atau  badan hukum  guna  menciptakan  pemerataan penguasaan tanah,dan sebagainya
(2) Undang-undang  No.  56  Prp  Tahun  1960 tentang  Penetapan  Batas  Luas  Maksimum Pertanian
Larangan penguasaan lahan tak terbatas, luas maksimum dan minimum, sebagai berikut:
(a) penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian;
(b) penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk  melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan  pemilikan  tanah-tanah  itu menjadi  bagian-bagian  yang  terlampau kecil;
(c) soal  pengembalian  dan  penebusan  tanah- tanah pertanian yang digadaikan. Meskipun dalam  pasal  17  mengatur  dan  menunjuk pada  semua  macam  tanah,  dalam Undang-undang  No.  56  tersebut  baru mengatur  soal  tanah  pertanian  saja.
Maksimum  luas  dan  jumlah  tanah  untuk perumahan  dan  pembangunan  lainnya akan diatur tersendiri dengan suatu PP.
(3) Undang-undang No. 51 Prp. Tahun 1960
Penguatan  hak  kepemilikan  dan  larangan penggunaan tanah oleh nonpemilik tanpa izin (Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya)
(4) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  5 Tahun 1974
Penguatan  kebijakan  untuk  mempertahankan tanah  sawah,  bahkan  untuk  menambah jumlah  luasan  tanah  sawah  (Ketentuan- ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Persawahan)
(5) SE Menteri Dalam Negeri No. 590/ 11108/Sj tanggal 29 Oktober 1984
Aturan  ini  inkonsisten  dengan  Keppres tentang  Larangan  konversi  tanah  subur/ sawah  irigasi  teknis.Kawasan  industri  tidak boleh  dibangun  atas  tanah  sawah  subur  yag berfungsi melindungi sumber daya alam dan warisan  budaya  (Perubahan  Tanah  Pertanian ke Nonpertanian).
(6) Keppres No. 53 Tahun 1989
Larangan konversi tanah subur/sawah irigasi teknis, Kawasan industri tidak boleh dibangun  atas  tanah  sawah  subur  yag berfungsi melindungi sumber daya alam dan warisan  budaya  (Pembangunan  kawasan industri,  tidak  boleh  konversi  SIT/Tanah Pertanian Subur:
Pembangunan kawasan industri tidak mengurangi  areal  tanah  pertanian  dan  tidak dilakukan  di  atas  tanah  yang  mempunyai fungsi  utama  untuk  melindungi  sumberdaya alam dan warisan budaya)
(7) Keppres  No.  33/1990  tentang  Pelarangan Pemberian  Izin  Perubahan  Fungsi  Lahan Basah  dan  Pengairan  Beririgasi  Bagi Pembangunan Kawasan Industri
Larangan konversi tanah subur/sawah irigasi teknis, Kawasan industri tidak boleh dibangun  atas  tanah  sawah  subur  yang berfungsi melindungi sumber daya alam dan warisan  budaya(Pemberian  izin  pembebasan
tanah  untuk  industri  dilakukan  dengan pertimbangan  tidak  akan  mengurangi  areal tanah  pertanian  dan  tidak  boleh  di  kawasan pertanian  tanaman  pangan  lahan  basah berupa  sawah  dengan  pengairan  irigasi  serta Lahan  yang  dicadangkan  untuk  usaha  tani irigasi).
(8) UU No. 24 Tahun 1992
RTR  wilayah  harus  mempertimbangkan budidaya tanaman pangan,  Alih fungsi Lahan harus  mendapat  penilaian  lintas  sektor  – prosedurnya belum diatur, sebagai berikut: (a) Penyusunan RTRW harus memper- timbangkan budidaya Pangan/SIT
(b) Perubahan fungsi ruang kawasan pertanian menjadi kawasan pertambangan, pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya memerlukan  kajian  dan  penilaian  atas perubahan  fungsi  ruang  tersebut  secara lintas sektor, lintas daerah dan terpusat.
(9) Peraturan KBPN No. 2/1993
Aturan  ini  inkonsisten  dengan  Keppres tentang  larangan  konversi  tanah  subur/sawah irigasi teknis
kawasan  industri  tidak  boleh  dibangun  atas tanah sawah subur yang berfungsi melindungi sumber  daya  alam  dan  warisan  budaya  (Tata cara  Memperoleh  Izin  Lokasi  dan  Hak  Atas Tanah  Bagi  Perusahaan  Dalam  Rangka Penanaman Modal)
(10) SE MNA/KBPN 410- 1851/1994
Kembali  memperkuat  larangan  mengubah fungsi  tanah  sawah  irigasi  teknis  dalam  RTR sebagai berikut:
(a) Pencegahan  Penggunaan  Tanah  Sawah Beririgasi  Teknis  untuk  Penggunaan Nonpertanian Melalui Penyusunan RTR:
(b) Dalam  menyusun  RTRW  Dati  I  dan  Dati II,  agar  tidak  memperuntukkan  tanah sawah  beririgasi  teknis  guna  penggunaan nonpertanian, kecuali terpaksa atas pertimbangan  tertentu  dengan  terlebih dahulu  dikonsultasikan  kepada  Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
(11) SEMN/KBPN 410- 2261/1994
Memperkuat larangan alih fungsi tanah sawah (Izin  Lokasi  Tidak  Boleh  Mengkonversi  Sawah Irigasi Teknis (SIT))
(12) SE/K BAPPENAS 5334/MK/9/1994
Memperkuat larangan alih fungsi tanah sawah (Pelarangan  Konversi  Lahan  Sawah  Irigasi Teknis Untuk Nonpertanian)
(13) SE MNA/KBPN5335/ MK/1994
Identifikasi  kemungkinan  masalah  kelembagaan (koordinasi  dan  kontrol)  antara  Dati  II (Pemda)  dengan  BKTRN  dalam  menentukan RTR Wilayah, sebagai berikut:
(a) Penyusunan  RTRW  Dati  II  Melarang Konversi  Lahan  Sawah  Irigasi  Teknis untuk Nonpertanian:
(b) BKTRN pada prinsipnya tidak
mengizinkan perubahan penggunaan sawah beririgasi teknis untuk penggunaan diluar pertanian, dan kesepakatan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di beberapa Daerah Tingkat II perlu disempurnakan,  karena  di  dalamnya tercantum  rencana  penggunaan  lahan sawah beririgasi teknis untuk penggunaan bukan pertanian.
(14) SEMNA/KBPN5417/ MK/10/1994
Tanah  untuk  perumahan  diarahkan  pada lahan  yang  sudah  berizin  lokasi  dan  di  luar tanah beririgasi teknis, sebagai berikut:
(a) Efisiensi Pemanfaatan Lahan Bagi Pembangunan Perumahan,
(b) Pada  prinsipnya  perubahan  penggunaan tanah  pertanian/sawah  beririgasi  teknis untuk  keperluan  selain  pertanian  tidak diizinkan.  Untuk  peningkatan  efisiensi pemanfaatan Lahan, pembangunan perumahan baru diarahkan ke lahan yang telah  mempunyai  izin  lokasi  dan  ke lokasi di luar lahan beririgasi teknis.
(15) SE MENDAGRI 474/4263/SJ/1994
Sawah  irigasi  teknis  dipertahankan  untuk ketahanan  pangan  (Mempertahankan  sawah Beririgasi Teknis untuk mendukung Swasembada Pangan)
(16) SE MNA/KBPN 460- 3364 Memperkuat  larangan  alih  fungsi  tanah sawah ke nonpertanian (Pencegahan Penggunaan  Tanah  Sawah  Beririgasi  Teknis untuk Penggunaan Nonpertanian)
(17) SE  MNA/KBPN  No.  460-3346  tanggal  31 Oktober  1994    tentang  Perubahan  Penggunaan Tanah  Sawah  Beririgrasi  Teknis  untuk Penggunaan Tanah Nonpertanian
Mencoba  “memahami  fakta  terjadinya  alih fungsi tanah sawah ke nonpertanian” melalui Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dan perkembangan wilayah perkotaan dan mengatur  mekanisme  perubahan/alih  fungsi tanah bagi penggunaan non-pertanian sebagai berikut:
(a) Telah  terjadi  peningkatan  penggunaan tanah  sawah  beririgasi  teknis  untuk kegiatan penggunaan tanah nonpertanian
(b) Mekanisme  perubahan  penggunaan  di beberapa  DATI  II  sebagai  akibat  RTR (Dati  II)  yang  mengarahkan  peruntukan tanah  bagi  penggunaan  non-pertanian (misalnya:  industri  dan  perumahan)  di tanah sawah yang beririgasi teknis.
(c) Semua Dati II ingin menarik investor ke daerahnya
(d) Meningkatnya “egoisme regional”
(e) Mekanisme  lainnya  terjadi  melalui pemekaran kota dan pemindahan ibukota kabupaten
(18) SE MNA/KBPN 460- 1594/1996
Aturan  teknis  untuk  Gubernur  dan  Bupati untuk menjaga keberlangsungan tanah sawah beririgasi teknis sebagai berikut:
(a) Mencegah  Konversi  Tanah  Sawah  dan Irigasi Teknis menjadi Tanah Kering:
(b) Perubahan  sawah  irigasi  teknis  ke  tanah kering  dalam  sepuluh  tahun  terakhir diperkirakan  lebih  dari  500.000  ha, melalui cara menutup saluran irigasi.
(c) Untuk  hal  tersebut  di  atas  kepada Gubernur/Bupati/Walikota  untuk  memberikan petunjuk:
(1) Tidak menutup saluran irigasi
(2) Tidak  mengeringkan  sawah  irigasi menjadi tanah kering
(3) Tidak menimbun sawah untuk
membangun (4) Banyak  sawah  irigasi  yang  sudah menjadi tanah kering, untuk mengembalikan lagi seperti semula
(d) Gubernur  dapat  memberikan  petunjuk pada Walikota agar meninjau kembali dan merevisi RTRW Dati II
(19) Undang-undang No. 23 tahun 1997
Alih  fungsi  lahanharus  memperhatikan fungsi-fungsi  ekologis  dan  kesesuaian  tanah (Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan Hidup)
(20) Instruksi  menteri  Negara  Agraria/  Kepala
BPN  No.  5  Tahun  1998tentang  Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan penguasaan  Tanah  Skala  Besar  (21  Oktober 1998)
Aturan  ini  membuka  banyak  peluang pelanggaran,  karena  tidak  ada  sanksi  yang diatur apabila badan hukum tidak melakukan perpanjangan  izin  lokasi,  dan  siapa  yang seharusnya  mengontrol  perpanjangan  izin lokasi sebagai berikut:
(a) Pemberian  izin  tidak  boleh  melebih  batas maksimum  yang  ditetapkan  bagi  badan hukum  atau  sekelompok  badan  hukum yaitu:
(1) Izin  lokasi  maksimum,  tapi real perolehan  tanah  belum  maksimum, dalam  perpanjangan  tetap  tidak  boleh melebihi;
(2) Jika  perolehan  sudah  maksimum, maka izin lokasi tidak dapat
diperpanjang (3) Bila  izin  dan  perolehan  tanah  belum maksimum, dapat diperpanjang sampai  mencapai  luas  maksimum yang dibolehkan;
(4) Jika izin dan perolehan sudah
maksimum  tapi  letaknya  terpencar, tetap  tidak  boleh  ditambah; jika  ingin dalam  satu  lokasi  bisa  melakukan konsolidasi atau tukar menukar tanah.
(b) Izin  lokasi  pelepasan  kawasan  hutan, dapat  diperpanjang  tahun  kedua,  namun jika lewat dua tahun belum ada tanahnya, maka izin lokasi tidak diperpanjang.
(c) Jika dari izin dan perolehan baru sebagian yang  mendapat  Hak  Guna  Usaha  (HGU) atau  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  maka izin lokasi dapat diperpanjang
(21) Undang-undang  No.  26  tahun  2007  tentang Penataan Ruang (Revisi UU 24 Tahun 1992).
Jika  mengikuti  konsep  ideal,  maka  dilarang dilakukan alih fungsi tanah yang tidak sesuai dengan  kondisi  ekologisnya.  Yang  menjadi pertanyaan,  bagaimana  apabila  kondisi ekologis  tanah  tersebut  juga  sudah  berubah? Apakah konversi dapat dilakukan? (Penataan ruang didasari pada konsep kesesuaian ruang dan  fungsi  ekologis,  serta  memperhatikan perkembangan wilayah).
(22) Undang-undang  No.  16  tahun  2007  tentang Penatagunaan Tanah
Mengatur  mengenai  kebijakan  tata  guna tanah secara nasional.
(23) UU  No.  26  Tahun  2007  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pedoman  ini  masih  belum  bisa  dilaksanakan di  banyak  daerah,  Perda  RTRW,  misalnya masih mengalami banyak kendala (Memberikan pedoman bagi kebijakan nasional dan daerah dalam  menentukan  rencana  tata  ruang wilayah).
(24) UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sebagai  payung  kebijakan  untuk  melindungi Lahan  pertanian  yang  ditujukan  untuk pertanian  pangan,  bahkan  untuk  menambah jumlah  luasan  Lahan  pertanian,  sebagai berikut:
(a) Mendorong  dibukanya  Lahan-Lahan  baru untuk  kepentingan  pertanian  tanaman pangan
(b) Merupakan kebijakan nasional yang dapat diadopsi  sebagai  rencana  provinsi  dan kabupaten.
(25) PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.
Menguatkan kembali kebijakan untuk memperluas  kawasan  pertanian.  Pertanyaannya
apakah  justru  yang  terjadi  adalah  konversi tanah-tanah  wilayah  hutan  menjadi  kawasan pertanian?  Seharusnya  ditegaskan  bahwa  ini berlaku  untuk  kawasan  non-hutan,  sebagai berikut:
(a) Berada  pada  kawasan  Lahan  pertanian khususnya di perdesaan
(b) Ditetapkan  secara  nasional,  provinsi  dan kabupaten,  ada  pula  yang  sifatnya  lintas provinsi/kabupaten,  bisa  dari  kawasan yang  memang  kawasan  pertanian  atau kawasan non-pertanian
(c) Kriterianya:  (1)  Memiliki  hamparan  dengan luas  tertentu;  (2)  Menghasilkan  pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan wilayah  yang  bersangkutan,  (3)  Memiliki kriteria  teknis  dan  ekologis  yang  sesuai untuk kawasan pertanian
(26) PP  No.  12  Tahun  2011  tentang  Insentif perlindungan Lahan pertanian pangan
berkelanjutan
Menguatkan  kebijakan  perlindungan  tanah pertanian  (aturan  ini  memberikan  insentif bagi  pihak-pihak  yang  mengusahakan  untuk melindungi Lahan pertanian yang digunakna untuk tanaman pangan).
(27) PP  No.  25  Tahun  2012  tentang  Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.
Menguatkan  kebijakan  perlindungan  tanah pertanian  (bertujuan  untuk  mendata  jumlah dan  luasan  lahan  pertanian  yang  digunakan untuk tanaman pangan).
Kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat mengendalikan  alih  fungsi  tanah  sawah  ke nonpertanian, namun hasilnya masih belum sesuai yang  diharapkan.  Lemahnya  sistem  perundang- undangan dan penegakan hukum ( law enforcement) dari  peraturan-peraturan  yang  ada menyebabkan  masih  banyaknya  tanah  sawah beralih  fungsi  menjadi  tanah  nonpertanian. Kewajiban  untuk  memelihara  tanah,  termasuk menambah kesuburannya dan mencegah kerusakannya  sebenarnya  telah  ada  dalam  Pasal 15  Undang-undang  nomor  5  tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (atau  yang lebih  dikenal  sebagai  Undang-undang  Pokok Agraria),  yang  dilengkapi  dengan  sanksi  pidana
sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  52  ayat  (1) UUPA.  Namun demikian, penegakan hukum dari ketentuan  ini  masih  belum  terlaksana  sebagaimana mestinya. Selanjutnya, ketentuan terhadap pelanggaran  peruntukan  tanah  dalam  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  masih  belum  ada  sanksi hukumnya,  demikian  pula  terhadap  pelanggaran ketentuan  penyusunan  RTRW  yang  seharusnya telah  mempertimbangkan  berbagai  aspek,  antara lain pencegahan konversi tanah pertanian produktif,  terutama  sawah  beririgasi  (Hardjono, 2005).
Kebijakan  mengenai  alih  fungsi  tanah sawah  di  Kabupaten  Bandung  untuk  mengendalikan alih  fungsi  tanah  sawah  ke  nonpertanian berdasarkan  penelitianbelum  ada.  Upaya  untuk mengendalikan  alih  fungsi  tanah  sawah  ke nonpertanian  secara  tidak  langsung  hanya dikendalikan  oleh  RTRW  Kabupaten  Bandung (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008).

## 2.  Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah ke Nonpertanian
Menurut Direktur Perluasan dan Pengelolaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Tunggul Imam  Panuju),  sekitar  30  hektar  tanah  pertanian per tahun di 10 Kecamatan di Kabupaten Bandung beralih fungsi menjadi perumahan ataupun fungsi lainnya,  sehingga  perlu  dicegah  penambahan  alih fungsi tanah ini, agar produksi padi di Kabupaten Bandung  terus  meningkat  ( Pikiran  Rakyat ,  8 Oktober 2013:32). Iman menjelaskan bahwa perlu ada Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang alih fungsi  tanah  pertanian,  agar  tak  mengganggu produksi padi, dan juga dengan sistem System Rice Intensification (SRI) bisa lebih mengoptimalkan hasil padi."Jangan  sampai  Kabupaten  Bandung  ini seperti  Karawang,  yang  kini  sudah  berubah  total menjadi  pabrik-pabrik  besar,  selain  itu  sudah dipikirkan  hal  lain  untuk  tetap  bisa  memproduksi beras  agar  produksi  beras  nasional  bisa  surplus" (Pikiran  Rakyat,  8  Oktober  2013:32).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sudah  ada  kesadaran  untuk mengendalikan  laju  alih  fungsi  tanah  sawah  di Kabupaten  Bandung  dan  ada  upaya  untuk mengendalikannya agar produksi beras di Kabupaten tersebut tidak tergangggu.
Tanah  sawah  di  Kabupaten  Bandung sebenarnya  sudah  diupayakan  untuk  dikendalikan
melalui  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW). Di samping itu, sudah ada upaya dari pemerintahan desa tertentu di Kabupaten Bandung untuk  mengendalikan  alih  fungsi  tanah  sawah  ke nonpertanian. Pengendalian tanah sawah ke tanah nonpertanian di Kabupaten Bandung dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pengendalian  Alih  Fungsi  Tanah  Sawah  ke Nonpertanian  di  Kabupaten  Bandung  melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Potensi  alih  fungsi  lahan  terjadi  akibat cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 2,7%, yang meningkatkan kebutuhan akan ruang. Di samping itu  kebijakan pembangunan di Kabupaten  Bandung  walaupun  dititikberatkan pada  sektor  pertanian,  sebagai  akibat  dari perkembangannya,  maka  sedikit  demi  sedikit Kabupaten  Bandung  menuju  ke  arah  industri. Pembangunan ke arah industri tersebut mau tidak mau  akan  mengalihfungsikan  tanah  pertanian  ke nonpertanian,  terutama  tanah  sawah.  Alih  fungsi tanah  sawah  ke  nonpertanian  di  Kabupaten Bandung  telah  diupayakan  untuk  dikendalikan melalui RTRW. Sehingga alih fungsi tanah sawah ke  nonpertanian  di  Kabupaten  Bandung  secara tidak langsung dikendalikan oleh RTRW Kabupaten  Bandung  2007  sampai  dengan  2027 (Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2008).  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung sebagai pengendali alih fungsi tanah sawah ke nonpertanian  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Bandung Tahun  2007  sampai  dengan  2027.  Penyusunan RTRW di Kabupaten Bandung dilakukan oleh tim yangdiketuai  oleh  Ketua  Badan  Pembangunan Daerah (Bappeda). Penyusunan RTRW dilakukan secara  bersama-sama  (koordinasi),  sehingga menjadi  satu  visi  dan  misi  dan  mengatasi  ego sektoral.  Dalam  pelaksanaan  penyusunan  RTRW, Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bandung  berperan untuk  memberikan  saran  dan  pertimbangan pertanahan yang  meliputi: (i) Kondisi fisik tanah, (ii)  Penggunaan  tanah,  dan  (iii)  Status  tanah. Namun,  status  tanah  sebetulnya  tidaklah  diperlukan dalam penyusunan RTRW tersebut.
Selain RTRW, pengendali alih guna tanah pertanian ke nonpertanian di Kabupaten Bandung adalahPeraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung
Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Izin  Lokasi . Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian izin  lokasi  tersebut  adalah  Pertimbangan  Teknis Pertanahan.  Pertimbangan  teknis  di  dalam  Perda Izin  lokasi  merupakan  pertimbangan  dari  aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah  dan  kemampuan  tanah.  Namun,  Pertimbangan Teknis  Pertanahan  yang  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang berisi kajian aspek-aspek  pertanahan,  bukanlah  penentu  dalam penerbitan  izin  lokasi,  karena  keputusan  akhir dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bandung. Oleh  karena  itu,  pengendalian  alih  fungsi  tanah sawah  ke  nonpertanian  secara  tidak  langsung dikendalikan oleh RTRW melalui Izin Lokasi.
Pembangunan  Kabupaten  Bandung  ada yang  belum  tercantum  dalam  RTRW  Kabupaten Bandung  Tahun  2007-2027  meliputi  pemekaran wilayah  administrasi,  rencana  jaringan  PAM  di Kabupaten  maupun  regional  Metro  Bandung, rencana  jaringan  listrik,  rencana  monorail,  rencana jalan  tol,  rencana  pembangunan  TPAS  baru  dll, perlu  ditindaklanjuti  dengan  penyempurnaan RTRW.  Peninjauan  kembali  RTRW  Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 dimungkinkan, menurut  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Penataan  Ruang.  Peninjauan  kembali  RTRW tersebut  dapat  dilaksanakan  setiap  lima  tahun sekali, sehingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan  2027  akan  ditinjau  kembali.  Tujuan peninjauan  kembali  perda  tersebut  adalah  untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung yang lebih aplikatif, aspiratif, dan berwawasan lingkungan.
Peninjauan kembali Perda RTRW Kabupaten Bandung  didasarkan  kepada  Keputusan  Bupati Bandung Nomor: 650/Kep.219-Bappeda/2013 tanggal 28  Maret  2013  tentang  Penetapan  Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Bandung.  Peninjauan  kembali tersebut dimaksudkan untuk mengkaji, mengevaluasi serta  menilai  tata  ruang  dan  penerapannya.  Di samping itu, menurut Bappeda Kabupaten Bandung,
RTRW  Kabupaten  Bandung  perlu  dilakukan Revisi karena:
(1) Terbitnya  aturan  dan  perundangan  terbaru pada tingkat  nasional  setelah RTRW Kabupaten Bandung  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah pada tahun 2008.
(2) Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010  tentang  RTRW  Provinsi  Jawa  Barat  yang perlu dijadikan acuan oleh RTRW Kabupaten Bandung.
(3) Adanya  dinamika  pembangunan  Kabupaten Bandung  yang  perlu  ditindaklanjuti  dengan penyempurnaan RTRW.
Untuk  melaksanakan  peninjauan  kembali RTRW  Kabupaten  Bandung,  maka  dibentuk Badan  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah (BKPRD)  yang  terdiri  dari  Sekretariat  dan Kelompok Kerja. Kelompok kerja terdiri dari dua kelompok  yaitu  Kelompok  Kerja  Perencanaan Tata  Ruang  dan  Kelompok  Kerja  Pemanfaatan dan  Pengendalian  Pemanfaatan  Tata  Ruang. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bandung  menjadi anggota dalam Kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang,  diwakili  oleh  Kasi  Penatagunaan  Tanah. Peninjauan  Kembali  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Bandungpada  saat penelitian  dilaksanakan  sedang  dalam  pembahasan, sehingga  perubahan  bentuk  pengendalian  alih fungsi  tanah  sawah  ke  nonpertanian  belum diketahui.  Menurut  Hadinata  dan  Sugiyantoro (2013:322),  penyesuaian  RTRW  maupun  Peraturan Bupati  tentang  lahan  pertanian  abadi  belum ditetapkan  sehingga  alih  fungsi  lahan  pertanian masih  berlangsung,  sedangkan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW),  tidak  sepenuhnya melindungi lahan pertanian di Kabupaten Bandung.
b. Pengendalian  Alih  Fungsi  Tanah  Sawah  ke Nonpertanian  di  Kabupaten  Bandung  melalui Peraturan Desa (Perdes)
Pengendalian  alih  guna  tanah  sawah  ke nonpertanian  di  Kabupaten  Bandung  telah dilakukan  oleh  dua  desa  melalui  Peraturan  Desa (Perdes)  tentang  Lahan  Pertanian  Abadi.Program lahan  abadi  ini  ditetapkan  untuk  mencegah  alih fungsi tanah pertanian ke nonpertanian, merupakan inisiatif kepala desa beserta warganya. Perdes  diharapkanmampu  mencegah  warga  untuk melakukan  alih  guna  areal  pertaniannya.  Desa
yang  telah  memiliki  Peraturan  Desa  lahan  abadi (Perdes  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan) adalahDesa  Sangkanhurip  KecamatanKatapang (Perdes  Sangkanhurip  Nomor  02  Tahun  2010 tentang  Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah  Abadi) dan Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay (Perdes Sumber  Sari  Nomor  04  Tahun  2014  tentang Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah  Abadi).  Lahan abadi  yang  dilindungi  di  Desa  Sangkanhurip seluas  96  hektar,  sedangkan  di  DesaSumbersari seluas 400 hektar. Masyarakat di dua desa tersebut berkomitmen  untuk  tidak  mengalihfungsikan tanah  pertaniannya  terutama  tanah  sawah  ke nonpertanian.
Desa Sangkanhurip merupakan desa yang pertama kali memelopori pengendalian alih fungsi tanah  sawah  melalui  Peraturan  Desa  tentang rencana  kawasan  pertanian  lahan  basah  abadi. Peraturan  Desa  merupakan  inisiatif  warganya yang  mayoritas  bermata  pencaharian  sebagai petani.  Peraturan  Desa  tersebut  diharapkan  dapat membendung  laju  alih  fungsi  tanah  sawah  yang terjadi  di  Desa  Sangkanhurip.  Pembentukan Perdes  tersebut  merupakan  upaya  pengendalian alih  fungsi  lahan  pertanian  atau  dikenal  dengan istilah  lahan  hijau.  “Sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 41 tahun 2009, lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutanakan dilindungi  dan  dilarang  untuk  dialihfungsikan. Peraturan  Desa  bisa  menjadi  acuan  untuk menyelamatkan lahan hijau yang setiap harinya terus berkurang.  “Pengalihfungsian  lahan  pertanian tersebut hanya boleh terjadi jika untuk kepentingan umum. Namun, pengalihfungsian ini bisa dilakukan jika telah memenuhi mekanisme tertentu ayat tiga Pasal 44 Undang Undang  Nomor 41 Tahun 2009.
Untuk  mendorong  agar  semua  desa  di Kabupaten Bandung memiliki perdes, Pemerintah Kabupaten Bandung berencana untuk memberikan insentif bagi desa yang memiliki peraturan tentang lahan abadi pertanian. Peraturan tersebut dibutuhkan untuk melindungi lahan pertanian dari alih  fungsi.  Insentif  yang  diambil  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten itu  berupa  pemotongan  pajak  lahan  pertanian sebesar 50%. Insentif ini sedang dikaji oleh Dinas Pertanian  Perkebunan  dan  Kehutanan  Kabupaten Bandung  ( Pikiran  Rakyat ,  28  Januari  2015). Insentif  yang  telah  diberikan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Bandung  kepada  kedua  desa  yang
telah  menerbitkan  Perdes  Lahan  Pertanian  Abadi berupa  fasilitas  penunjang  pertanian,  seperti saluran  irigasi,  bantuan  peralatan,  dan  bantuan benih.  Perdes  lahan  pertanian  abadi  diharapkan dapat  melindungi  lahan  pertanian  dari  alih  guna tanah  pertanian  ke  nonpertanian,  baik  untuk industri  maupun  perumahan,  sehingga  ketahanan pangan  di  Kabupaten  Bandung  dapat  terwujud melalui terjaganya 32.000 hektar yang ditargetkan menjadi lahan abadi. Saat ini, luas lahan pertanian di  Kabupaten  Bandung  sekitar  35.000  hektar. Sebanyak  32.000  hektar  di  antaranya  ditargetkan menjadi  lahan  abadi  pertanian.  Jadi  untuk  alih guna  dapat  memanfaatkan  sekitar  3.000  hektar ( Pikiran Rakyat , 28 Januari 2015).
Perdes  yang  sudah  ditetapkan  oleh  dua desa  tersebut  dapat  memotivasi  kepala  desa lainnya  untuk  membuat  peraturan  desa  (perdes) yang  sama,  untuk  mencegahalih  fungsi  tanah pertanian  ke  tanah  nonpertanian.  Untuk  masa yang  akan  datangdiharapkanseluruh  desa  telah memiliki  perdes  lahan  abadi  yang  sejalan  dengan adat istiadat setempat.
Inisiatif Kabupaten Bandung untuk mengembangkan program lahan abadi yang mirip dengan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (LP2B)  disambut  baik  oleh    Direktur  Perluasan dan  Pengelolaan  Lahan  Kementerian  Pertanian Republik  Indonesia  Prasetyo  Nuchim,  2014, karena  menjadi bagian  dari  gerakan  perlindungan lahan pertanian di Indonesia (Ardia, 2014). Upaya mengantisipasi  32.000  hektar  lahan  pertanian  di Kabupaten  Bandung  yang  belum  dimasukkan dalam  program  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Peraturan  Desa  Sangkanhurip  Nomor  02 Tahun  2010  tentang  Rencana  Kawasan  Pertanian Lahan  Basah  Abaditanggal  9  Agustus  Tahun 2010ditetapkan untuk mengendalikan tanah sawah di  Desa  Sangkanhurip.  Penetapan  Perdes  tersebut dilakukan dengan menimbang sebagai berikut:
(1) Wilayah  Desa  Sangkanhurip  Kecamatan Katapang  Kabupaten  Bandung  berdasarkan penggunaannya  sebagian  wilayahnya  adalah merupakan  kawasan  pesawahan  yang  sangat potensial  untuk  dijadikan  suatu  kawasan pertanian lahan basah,
(2) Maksud  tujuan  poin  1,  suatu  bentuk pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat petani dan pemeliharaan lingkungan dari dampak negatif pembangunan, (3) Dalam  rangka  mewujudkan  poin  1  dan  2 ditetapkan dengan Peraturan Desa
Sangkanhurip.
Peraturan  Desa  Sangkanhurip  Nomor  2  Tahun 2010  menyatakan  bahwa  maksud  pembentukan kawasan  pertanian  basah  abadi  adalah  sebagai pedoman  dalam  pengelolaan  pembangunan  di bidang pertanian berkelanjutan. Tujuan pembentukan  kawasan  pertanian  basah  abadi  di desa tersebut adalah:
(1) Pencapaian pemanfaatan kawasan yang berdayaguna  bagi  kepentingan  masyarakat keseluruhan;
(2) Peningkatan kesejahteraan petani;
(3) Pemeliharaan lingkungan yang menjadi kawasan resapan air; dan
(4) Membantu dalam program swasembada pangan.
Luas  sawah  yang  menjadi  kawasan pertanian  tanah  basah  abadi  seluas  +92,4  hektar (44,74%) dari 185,772 hektar luas sawah di  Desa Sangkanhurip.  Lahan  pertanian  berkelanjutan  di Desa  Sangkanhurip  memiliki  potensi  yang  sesuai untuk  pertanian  pangan  pokok,  karena  lahan pertanian  yang  ditetapkan  adalah  lahan  beririgasi dan tadah hujan dengan besaran curah hujan pada bulan  kering  4-5  mm/hari  dan  bulan  basah  7-8 mm/hari.  Pemanfaatan  kawasan  pertanian  lahan berkelanjutan  sebagai  lahan  pertanian,  lahan resapan  air,  lahan  hijau  terbuka  dan  sebagai pemanfaatan air sungai disekitarkawasan pertanian  berkelanjutan  (sungai  Cikasungka  dan sungai  Ciranjeng).  Letak  sawah  yang  menjadi kawasan  pertanian  tanah  basah  abadi  sebagai berikut: (i) Blok Cikasungka Wetan +14,0 hektar; (ii) Blok Saradan +11,2   hektar; (iii) Blok Cikuya +17,2  hektar;  (iv)  Blok  Nagrak    +14,0  hektar; (v)  Blok  Kalong  Kidul  +  18,0  hektar;  dan  (vi) Blok  Kalong  Kaler  +18,0  hektar.  Namun,  jangka waktu  rencana  kawasan  pertanian  lahan  basah abadi tersebut belum ditentukan dan akan ditinjau kembali dalam waktu satu kali dalam lima tahun.
Pemanfaatan  Kawasan  Pertanian  Lahan Basah  Abadi  di  Desa  Sangkanhurip  sebagai berikut:  (1)  Tanah  pertanian,  (2)  Tanah  resapan air, (3) Tanah hijau terbuka, dan (4) Pemanfaatan air  sungai  di  sekitar  kawasan  pertanian  tanah
basah  abadi.  Sedangkan  larangan  terhadap Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah  Abadi  di  Desa Sangkanhurip  adalah:  (i)  Tidak  diperbolehkan mendirikan  bangunan  rumah  tinggal  perorangan dan  atau  milik  suatu  badan  usaha;  (ii)  Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan tempat usaha perorangan dan atau milik suatu badan usaha; dan (iii) Tidak diperbolehkan menjualbelikan tanah di kawasan pertanian lahan basah kepada perorangan, kepada suatu badan usaha swasta dan atau pemerintah kecuali tidak merubah peruntukannya.
Masyarakat desa ikut serta dalam pengawasan  pelaksanaan  Kawasan  Pertanian Lahan Basah Abadi di Desa Sangkanhurip. Peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kawasan pertanian lahan basah abadi meliputi: (i) Memberikan  penyadaran  terhadap  masyarakat pemanfaatan  dan  pelanggaran  kawasan  pertanian Lahan  basah  abadi;  (ii)  Melaporkan  setiap pelanggaran  terhadap  rencana  kawasan  pertanian lahan basah abadi; dan (iii)  Menjaga, memelihara dari  hal-hal  yang  berusaha  merubah  fungsi keberadaan  kawasan  pertanian  lahan  basah  abadi secara konsisten. Apabila Peraturan Desa tersebut dilanggar,  maka  sanksinya  akan  dilakukan penertiban. Penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi  meliputi:  (i)  Peringatan  dan  atau  teguran; (ii)  Penghentian  sementara  pelayanan  administratif; (iii)  Penghentian  sementara  kegiatan  pembangunan dan  atau  pemanfaatan  kawasan;  (iv)  Pencabutan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan, (v)  Pemulihan  fungsi  atau  rehabilitasi  fungsi kawasan; dan (vi) Memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk dibongkar kembali apabila berada di kawasan.
Penerapan  Perdes  Sangkanhurip  belum semulus  seperti  yang  diinginkan,  karena  masih
ada bangunan yang berdiri di tengah lahan abadi. Namun  demikian,  Perdes  tersebut  sudah  bisa mengendalikan  alih  fungsi  tanah  sawah  ke nonpertanian.  Pengendalian  alih  fungsi  tanah sawah  ke  nonpertanian  di  Desa  Sangkanhurip dilaksanakan  dengan  cara  Kantor  Desa  tidak memberikan persyaratan-persyaratan untuk mengurus Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  apabila  tanah yang  akan  didirikan  bangunan  terletak  di  lahan abadi yang tercantum dalam Perdes Sangkanhurip. Hal  ini  dapat  diketahui  saat  penelitian,  terlihat adanya bangunan di lahan abadi yang terbengkalai karena perizinannya tidak dapat diproses (Puslitbang BPN, 2014).
Desa  lain  di  Kabupaten  Bandung  yang telah  mengendalikan  alih  fungsi  tanah  sawah selain  Desa  Sangkanhurip  adalah  Desa  Sumbersari Kecamatan Ciparay. Desa ini mempunyai wilayah yang sebagian besar merupakan kawasan persawahan yang sangat potensial untuk dijadikan suatu  kawasan  pertanian  berkelanjutan,  sehingga Desa Sumbersari sebagaimana Desa Sangkanhurip menetapkan  Peraturan  Desa  No.  4  Tahun  2014 mengenai  Rencana  Kawasan  Pertanian  Lahan Basah  Abadi.  Luas  lahan  pertanian  berkelanjutan di  Desa  Sumbersari  seluas  349  hektar,  lebih  luas daripada lahan basah abadi di Desa Sangkanhurip Kecamatan  Katapang.  Lokasi  dan  luas  kawasan pertanian  lahan  basah  abadi  sebagai  berikut:  (i) Blok  Bungur  +18  hektar;  (ii)  Blok  Ranca  Solor +20  hektar;  (iii)  Blok  Cikabuyutan  +32  hektar; (iv)  Blok  Jaliti  +15  hektar,  (v)  Blok  Ranca  Waru +17 hektar; (vi)  Blok Jami +20 hektar, (vii)  Blok Dung  Sema  +17  hektar;  (viii)  Blok  Cipalabuay +20  hektar,  (ix)  Blok  Cidaweung  +70  hektar;  (x) Blok  Rancatempele  +80  hektar;  (xi)  Blok Korolokan +20  hektar;  dan (xii) Blok Pangulu    +20 hektar.
Gambar 3 . Lahan sawah Abadi di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Gambar 4 . Lahan sawah Abadi di Desa
Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung
3.  Pengendalian  Alih  Guna  Tanah  Sawah  ke Nonpertanian  oleh Kantor Pertanahan

## Kabupaten Bandung
Peran  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bandung  dalam  mengendalikan  alih  guna  tanah sawah  ke  nonpertanian  setelah  RTRW  ditetapkan adalah  melalui  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan. Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  di  Kabupaten Bandung  merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus dilengkapi dalam pemberian izin lokasi. Persyaratan Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  ini  tercantum dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi. Pertimbangan Teknis  Pertanahan  berisi  kajian  mengenai  aspek- aspek pertanahan. Sesuai Pasal 5 Perda Kabupaten Bandung  Nomor  7  Tahun  2012,  Pertimbangan teknis  pertanahan  adalah  pertimbangan  dan  aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah dan kemampuan tanah.
Upaya  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bandung  dalam  mengendalikan  alih  guna  tanah sawah  ke  nonpertanian  melalui  Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah: (i) Mencegah alih guna tanah  sawah  ke  nonpertanian  tidak  meluas  dan masih dalam koridor tata ruang; (ii) Menyarankan agar  alih  guna  tanah  sawah  ke  nonpertanian  yang tidak  sesuai  dengan  tata  ruang  tidak  diberi  izin lokasi;  dan  (iii)  Pemerintah  Kabupaten  Karawang disarankan  untuk  melakukan  monitoring  izin lokasi  3  bulan  sekali.  Monitoring  izin  lokasi  ini
dilakukan  untuk  mengetahui  luas  tanah  sawah yang  telah  dikuasai  dan  digunakan,  sehingga  data yang  dihasilkan  bisa  digunakan  untuk  dasar perpanjangan izin lokasi. Hal ini dilakukan karena perpanjangan  izin  lokasi  mensyaratkan  perolehan tanah  minimal  50%.  Jika  perolehan  tanah  belum mencapai  50%  izin  lokasinya  tidak  dapat diperpanjang.
Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  pada kenyataannya  tidak  mempengaruhi  terbitnya  izin lokasi,  karena  Pemerintah  Kabupaten  Bandung tidak  selalu  memperhatikan  Pertimbangan  Teknis Pertanahan  dalam  mengeluarkan  izin  lokasi  yang diterbitkannya.  Alih  fungsi  tanah  sawah  ke nonpertanian  yang  tidak  sesuai  dengan  RTRW nampaknya  masih dapat diberi toleransi, sehingga izin  lokasinya  tetap  dapat  dikeluarkan.  Rumah yang  dibangun  di  atas  tanah  sawah  oleh perorangan  maupun  Badan  Hukum  yang  tidak mempunyai  izin  belum  diberi  sangsi  yang  tegas berupa pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.  Di  sisi  lain,  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bandung  dalam  memberikan  Hak Milik  tidak  melihat  tata  ruang,  karena  tanah  yang dimiliki masyarakat merupakan Tanah Milik Adat ( Letter  C )  yang  sudah  diakui,  berbeda  dengan Tanah  Negara  yang  bisa  diatur  dengan  Tata Ruang.
Alih  fungsi  tanah  sawah  ke  nonpertanian di  Kabupaten  Bandung  belum  sepenuhnya  dapat dikendalikan  dengan  baik  oleh  RTRW,  karena penerapanya  masih  ada  toleransi  belum  sepenuhnya
sesuai  RTRW,  dan  belum  ada  sangsi  yang  tegas. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bandungtelah berperan  dalam  penyusunan  dan  penerapan  RTRW, meski  belum  sepenuhnya  dapat  mengendalikan alih  fungsi  tanahsawah  ke  tanah  nonpertanian, karena  penentu  kebijakan  adalah  Pemerintah Kabupaten Bandung.
4.  Pengendalian  Alih  Fungsi  Tanah  Sawah  ke Nonpertanian di Kabupaten Bandung melalui LP2B
Kebijakan  pembangunan  di  Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit berkembang ke arah industri  mau  tidak  mau  mengalihfungsikan  tanah pertanian ke nonpertanian, walaupun pembangunan di Kabupaten  Bandung  dititikberatkan  pada  sektor pertanian. Strategi untuk mengendalikannya diperlukan  agar  perkembangan  pembangunan tidak  mengganggu  produksi  beras  di  Kabupaten Bandung.  Strategi  tersebut  dilakukan  dengan mengendalikan  luas  tanah  sawah  yang  dilakukan dengan  caramenetapkan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  dan  mengendalikan  perizinan di  tanah-tanah  sawah  yang  berada  dalam  zonasi tanah  sawah,  agar  penggunaannya  tidak  berubah menjadi  tanah  nonpertanian.  Di  samping  itu dilakukan  pula  agar  tidak  mengubah  zona-zona yang telah ditetapkan dalam RTRW sebagai tanah sawah.  Namun  alih  fungsi  lahan  pertanian  di Kabupaten  Bandung  terus  berlangsung,  menurut data  interpretasi  citra  SPOT,  alih  fungsi  lahan pertanian  ke  nonpertanian  yang  berlangsung  di Kabupaten Bandung pada tahun 2004-2011 adalah sebesar  1.898,34  hektar  atau  sebesar  4,96%.  Pada tahun  2011,  lahan  pertanian  yang  dilindungi RTRW Kabupaten Bandung adalah sebesar 18.498 hektar  atau  50,78%  dari  jumlah  lahan  pertanian keseluruhan, sedangkan sisanya sebesar 17.940 Ha atau  49,25%  direncanakan  dialihfungsikan  ke penggunaan  nonsawah.  Hal  ini  disebabkan perlindungan  lahan  pertanian  berkelanjutan  di Kabupaten  Bandung  belum  ditetapkan,  sehingga alih  fungsi  lahan  pertanian  di  Kabupaten  tersebut masih  berlangsung  (Hadinata  &  Sugiyantoro, 2013: 319).
Alih fungsi tanah pertanian ke non- pertanian merupakan  suatu  ancaman  terhadap  keberlanjutan swasembada  pangan.  Alih  fungsi  tanah  pertanian sulit dikendalikan, sebagian besar alih fungsi tanah pertanian terjadi pada tanah yang produktivitasnya
tinggi  yaitu  tanahsawah  yang  beririgasi  teknis. Upaya  untuk  mencegah  alih  guna  tanah-tanah subur  dan  mengendalikan  alih  guna  tanah pertanian  ke  nonpertanian  terutama  tanah  sawah beririgasi  teknis  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah melalui  berbagai  peraturan,  diantaranya  oleh Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang.  Upaya  dalam  penataan  ruang dilakukan pemerintah dengan cara mengalokasikan  tanah  sawah  ke  dalam  fungsi RTRW  pada  kawasan  lahan  basah.  Khusus  untuk menjaga  ketahanan  pangan  telah  ditetapkan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan, agar  terjamin  penyediaan  tanah  pertanian  untuk tanaman  pangan.  Undang-undang  inibertujuan untuk  menjamin  penyediaan  lahan  pertanian pangan  secara  berkelanjutan  sebagai  sumber pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan  dengan  mengedepankan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  dan  kemandirian,  serta dengan  menjaga  keseimbangan,  kemajuan,  dan kesatuan  ekonomi  nasional.  Selain  itu  untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga  negara  sehingga  negara  berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan,  serta  mengantisipasi  pertambahan  jumlah penduduk  dan  perkembangan  ekonomi  yang mengakibatkan  terjadinya  degradasi,  alih  fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam  daya  dukung  wilayah  secara  nasional dalam  menjaga  kemandirian,  ketahanan,  dan kedaulatan pangan.
Pertimbangan utama dalam undang- undang  perlindungan  lahan  pertanian  berkelanjutan adalah bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang  perlu  menjamin  penyediaan  lahan  pertanian pangan  secara  berkelanjutan  dan  Undang-undang ini  mengamanatkan  Perencanaan  dan  Penetapan rencana  perlindungan  lahan  pertanian  berkelanjutan. Ketentuan  peralihan  menegaskan  bahwa  diperlukan penyesuaian  RTRW  untuk  menetapkan  Kawasan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan  Berkelanjutan,  dan  apabila  RTRW  sudah ditetapkan,  maka  penetapan  Kawasan  tersebut dilakukan  oleh  Bupati/Walikota  sampai  diadakan perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Hasil  pengendalian  alih  guna  tanah  sawah ke  nonpertanian  dapat  dilihat  dari  implementasi dua peraturan perundang-undangan tersebut (Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  dan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  berkelanjutan).  Namun,  pada  kenyataannya kebijakan  pemerintah  yang  mengendalikan  alih guna  tanah  pertanian  ke  nonpertanian  terutama alih guna tanah sawah belum berjalan seperti yang diinginkan  atau  belum  efektif,  sehingga  laju  alih guna  tanah  pertanian  masih  berlangsung  secara terus menerus.
Peraturan  Pemerintah  No  1  tahun  2011 tentang  Penetapan  dan  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  menyatakan bahwa  Penetapan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  adalah  proses  menetapkan  lahan tersebut  melalui  tata  cara  yang  diatur  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Dinas  Pertanian,  Perkebunan  dan  Kehutanan Kabupaten  Bandung  saat  ini  belum  menetapkan lahan pertanian yang akan dijadikan LP2B. Hal ini disebabkan  penetapan  lahan  ini  harus  dirumuskan bersama  dengan  Dinas  SDAPE  untuk  dukungan jaringan  irigasi  dan  Bappeda  untuk  perlindungan di RTRW Kabupaten Bandung.
Walaupun  Zonasi  LP2B  di  Kabupaten Bandung  belum  ditetapkan  dalam  penyusunan perubahan  RTRW,  namun  upaya  Pemerintah Kabupaten  Bandung  untuk  mengendalikan  tanah sawah  sudah  mulai  dilakukan  melalui  rapat-rapat koordinasi antar instansi terkait. Kegiatan tersebutpada  tahun  2014  baru  sampai  pada  kajian luas  tanah  sawah  yang  digunakan  untuk  LP2B. Upaya lain untuk mewujudkan LP2B di Kabupaten  Bandung  dilakukan  dengan  cara-cara sebagai berikut:
(1) Sosialisasi  secara  bertahap  dan  menghimbau kepada pemerintah desa untuk segera menetapkan LP2B mengingat semakin sempitnya tanah sawah.
(2) Memberikan reward /insentif untuk petani baik untuk  buruh  tani  ataupun  pemilik  sawah, seperti perbaikan saluran irigasi, pompanisasi, ataupun akses jalan yang memadai.
(3) Menetapkan  peraturan  pendukung  seperti peraturan  daerah,  mengingat  belum  adanya landasan  hukum  yang  kuat  untuk  mengatur besarnya  tingkat  konversi  tahan  pertanian,
sehingga  jika  peraturan  pendukung  sudah dibuat maka sanksi yang akan didapatkan oleh pihak  yang  melakukan  konversi  lahan  pertanian sudah jelas.
(4) Memotivasi  pemerintah  supaya  sadar  akan pentingnya  pertanian  untuk  masa  depan sehingga komitmen untuk menjalankan kebijakan perlindungan  lahan  pertanian  berkelanjutan, serta koordinasi antar pelaku dapat berjalan.
Di  samping  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Bandung akan  membuat  peta  lahan  hijau  abadi  yang  akan menjadi  gambaran  tata  letak  lahan  persawahan abadi di wilayah kabupaten Bandung. Lahan hijau abadi  tersebut  berfungsi  sebagai  lahan  pertanian yang  berkelanjutan  sehingga  ketahanan  pangan bisa  terjaga.  Lahan  pertanian  berkelanjutan ditarget  29  ribu  hektar  akan  dipetakan  per  desa. Pemetaan lahan hijau abadi masuk ke tahap lelang pada Mei hingga Juni tahun 2015.Proses pemetaan membutuhkan  dana  yang  tak  sedikit,  sehingga dengan  keterbatasan  dana  yang  ada  hanya  dapat memetakan  lahan  hijau  abadi  setengah  dari wilayah  Kabupaten  Bandung.  Oleh  karena  itu diharapkan  pada  tahun  2015  mempunyai  minimal peta  per  desa  dari  setengah  wilayah  Kabupaten Bandung.Proses  pemetaanbekerja  sama  dengan Badan  Koordinasi  Survei  Nasional  sebagai lembaga  pemerintah  yang  berwenang  mengeluarkan peta.  Luas  pertanian  di  Kabupaten  Bandung  yang semula  35  ribu  hektar,  mungkin  akan  berada  di bawah  angka  tersebut,  sebab  pemetaan  dilakukan melalui satelitdanlebih akurat ( Republika , 30 April 2015).
Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan  yang  diamanatkan  Undang-undang belum  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bandung  dan  penyesuaian  RTRW  maupun peraturan  bupati  tentang  lahan  pertanian  pangan abadi  belum  ditetapkan  menyebabkan  alih  fungsi lahan pertanian terutama tanah sawah subur masih berlangsung,  sedangkan  (RTRW)  tidak  sepenuhnya dapat  melindungi  lahan  pertanian  pangan  di Kabupaten  Bandung.  Oleh  karena  itu,  untuk mengendalikan  alih  guna  tanah  sawah  ke nonpertanian  diharapkan  Pemerintah  Kabupaten Bandung  segera  melakukan  sebagai  berikut:  (i) Menyusun  dan  menetapkan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan (ii) Menuangkan LP2B dalam  peraturan  daerah  dan  ditetapkan  dalam RTRW.

## Penutup
Tanah  sawah  selalu  berkurang  akibat beralih  guna  menjadi  tanah  nonpertanian.  Alih guna  tanah  sawah  berlangsung  terus  selama  ada kebutuhan  tanah  untuk  kegiatan  nonpertanian, sehingga  diperlukan  pengendalian,  agar  tanah- tanah  sawah  yang  subur  dapat  dipertahankan  bagi kelangsungan ketahanan pangan. Kabupaten Bandung sebagai  penyangga  ibukota  Provinsi  Jawa  Barat mengalami  penurunan  luas  tanah  sawah,  karena beralih  guna  menjadi  tanah  nonpertanian  seiring dengan  pertambahan  penduduk  dan  pembangunan daerahnya. Alih fungsi tanah sawah di Kabupaten Bandung  sebagaimana  daerah  lainnya  terjadi setiap  tahun,  sehingga  luas  tanah  sawah  yang  ada di  Kabupaten  tersebut  berkurang.  Tanah-tanah sawah  yang  beralihguna  menjadi  tanah  non- pertanian  terjadi  pada  tanah  sawah  yang  subur dibandingkan  tanah-tanah  sawah  yang  kurang subur,  sehingga  dikhawatirkan  akan  mengurangi produksi padi di Kabupaten Bandung.
Alih guna tanah pertanian ke nonpertanian yang  terjadi  di  Kabupaten  Bandung  banyak dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi  keluarga  petani, kondisi  sosial  budaya  masyarakat,  faktor  ekologi, kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung,  dan kependudukan.  Faktor-faktor  ini  menyebabkan banyaknya  tanah  sawah  yang  subur  beririgasi menjadi tanah nonpertanian. Namun apabila dikaji lebih  lanjut,  penyebab  yang  paling  signifikan adalah  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung dalam menyusun dan menetapkan RTRW.
Alih guna tanah pertanian ke nonpertanian secara nyata berdampak kepada kehidupan petani, karena  luas  tanah  pertanianakan  menyempit bahkan  ada  petani  yang  tidak  mempunyai  tanah sawah sama sekali. Oleh karena itu banyak petani yang  beralih  profesi  menjadi  buruh  tani,  bahkan bekerja  di  sektor  nonpertanian  yang  pendapatannya tidak  menjanjikan,  mengingat  pendidikan  petani yang  kebanyakan  hanya  berpendidikan  SD. Penguasaan  dan  pemilikantanah  sawah  yang sempitmengakibatkan  pendapatan  petani  dari usaha  taninya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya,  sehingga  tidak  menarik  minat  anak petani untuk bekerja di sektor pertanian.
Kebijakan  pengendalian  alih  guna  tanah sawah  ke  nonpertanian  sudah  banyak  ditetapkan
baik  yang  berupa  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah,  Keppres,  Peraturan  Menteri,  Surat Edaran  maupun  instruksi,  namun  pelaksanaannya belum  effektifseperti  yang  diharapkan.  Pengendalian alih  guna  tanah  sawah  di  Kabupaten  Bandung telah diupayakan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2027 yang saat ini sedang di revisi. Di samping itu telah ada upaya dari  pemerintahan  desa  untuk  mengendalikan  alih guna  tanah  sawah  ke  nonpertanian  melalui Peraturan  Desa  (Perdes)  yaitu  Perdes  Sangkanhurip No.  2  Tahun  2010  tentang  Rencana  Kawasan Pertanian  Lahan  Basah  Abadi  dan  Perdes Sumbersari  Nomor  04  Tahun  2014  tentang Kawasan Pertanian Lahan Basah.
Peran  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bandung  dalam  mengendalikan  alih  guna  tanah sawah  ke  nonpertanian  setelah  RTRW  ditetapkan adalah  melalui  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan yang  merupakan  salah  satu  syarat  dalam pemberian  izin  lokasi.  Persyaratan  Pertimbangan Teknis  Pertanahan  tersebut  tercantum  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Nomor  7 Tahun  2012  tentang  Izin  Lokasi.  Sesuai  pasal  5 Perda Kabupaten  Bandung  Nomor  7  Tahun  2012, Pertimbangan teknis pertanahan adalah pertimbangan aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang  meliputi  keadaan  hak  serta  penguasaan tanah,  penilaian  fisik  wilayah,  penggunaan  tanah dan kemampuan tanah. Namun penentuan terbitnya  izin  lokasi  berada  pada  Pemerintah Kabupaten Bandung.
Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan  yang  diamanatkan  Undang-undang belum  dilaksanakan  dan  penyesuaian  RTRW maupun  peraturan  bupati  tentang  lahan  pertanian abadi belum ditetapkan, sehingga alih fungsi lahan pertanian  masih  berlangsung,  sedangkan  RTRW, tidak  sepenuhnya    dapat  melindungi  lahan  pertanian di  Kabupaten  Bandung.  Kabupaten  Bandung belum  menetapkan  lahan  pertanian  yang  akan dijadikan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan yang dilindungi. Walaupun LP2B belum ditetapkan,  namun  Pemerintah  Kabupaten  Bandung sudah  mengupayakanuntuk  mengendalikan  tanah sawah.  Upaya  untuk  menetapkan  LP2B  sudah dimulai  melalui  rapat-rapat  koordinasi  antarinstansi terkait. Tanah sawah yang digunakan  untuk LP2B sudah  dikaji  pada  tahun  2014.  Pemerintah
Kabupaten  Bandung  pun    akan  membuat  peta lahan  hijau  abadi  untuk  digunakan  sebagai gambaran  mengenai  tata  letak  lahan  persawahan abadi di wilayahnya.
Dua  Desa  di  Kabupaten  Bandung  sudah memiliki Peraturan Desa tentang lahan hijau abadi yakni  Desa  Sangkanhurip  Kecamatan  Katapang (Perdes Sangkanhurip  Nomor 02 Tahun 2010 tentang Kawasan Pertanian Lahan Basah Abadi) dan Desa Sumbersari  Kecamatan  Ciparay  (Perdes  Sumber Sari  Nomor  04  Tahun  2014  tentang  Kawasan Pertanian  Lahan  Basah  Abadi).  Lahan  abadi  di Desa Sangkanhurip luasnya 92,4 hektar sedangkan    Desa  Sumbersari  luasnya  349  hektar. Masyarakat  di  kedua  desa  tersebut  berkomitmen untuk  tidak  mengalihgunakan  tanah  sawahnya. Aparat  desa  diharapkan  dapat  mencegah  warga yang  akan  mengalihgunakan  tanah  pertaniannya. Perdes  tersebut  memang  belum  merupakan kebijakan yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, namun sudah dapat mengendalikan alih guna tanah pertanian di kedua desa tersebut. Untuk yang akan datang  pemda  akan  menetapkan  Perda  Lahan Pangan  Abadi  untuk  Pertanian.  Oleh  karena  itu, untuk  mengendalikan  alih  guna  tanah  sawah  ke nonpertanian,  Pemerintah  Kabupaten  Bandung diharapkan  segera  menyusun  dan  menetapkan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  dan menuangkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam peraturan daerah dan menetapkan dalam RTRW.
Strategi  untuk  mengendalikan  luas  tanah sawah  dilakukan  dengan  menetapkan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  dan mengendalikan  perizinan  di  tanah-tanah  sawah yang  berada  dalam  zonasi  tanah sawah  agar  tidak berubah  menjadi  tanah  nonpertanian.Oleh  karena itu diperlukan political will untuk mempertahankan pertanian:  (i)  Payung  hukum  yang  tegas  dalam mengendalikan  alih  fungsi  tanah  sawah  ke nonpertanian;  (ii)  Komitmen  untuk  mengendalian alih  fungsi  tanah  sawah  yang  kuat  dan  sinergi antara  instansi  pusat  yang  ada  di  daerah  dengan pemerintah  daerah  setempat;  dan  (iii)  Instrumen pengendalian yang paling kuat dan memungkinkan untuk  dilaksanakan  saat  ini  adalah  melalui Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah daerah setempat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Direktorat Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2010. Penyusunan  Neraca  Sawah  Nasional . Jakarta,
Goetz, Shortle dan Bergstrom (Eds.). (2005). Land Use  Problems  and  Conflicts:  Causes, Consequences  and  Solutions. London  and New York: Routledge.
Hardjono,  2005. Strategi Pengendaliaan Alih Fungsi Tanah Pertanian . Makalah Seminar, Jakarta.
Harsono,  Boedi  2003. Hukum  Agraria  Indonesia Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum Tanah. Jakarta. Penerbit Djambatan,.
Jhamtani,  Hira,  2008. Lumbung  Pangan,  Menata Ulang  Kebijakan  Pangan .  Yogyakarta,
INSISTPress.
Kartika, Dewi, 2014. Tanggapan atas Desain Riset dan Usulan Pembahasan.Disampaikan dalam  “Konsinyering  Penyusunan  Riset
Desain dan
Instrumen Penelitian Dinamika  dan  Peluang  Pengendalian  Alih Fungsi Tanah Sawah oleh Pusat Penelitian dan  Pengembangan  BPNRI”  Jakarta,  2 April 2014.
Lambin  EF,  Turner  BL,  Geist  HJ,  Agbola  SB, et.al,.  (2001). The  Causes  of  Land-Use and Land-Cover Change: Moving Beyond the Myths. Global Environmental Change: Human Policy.
Lambin  EF,  Geist  HJ  &  Lepers,  E.  (2003). “Dynamics  of  Land-Use  and  Land  Cover Change  in  Tropical  Regions”. Annual Review  of  Environment  and  Resources ,
28 ,  205-241.
Lambin  EJ,  Geist  HJ  &  Ellis.  (2007). Causes  of Land-Use  and  Land-Cover  Change. In Cleveland  (Ed.).  Encyclopedia  of  Earth. Washington DC: Environmental Information Coalition,  National  Council  for  Sciences and the Environment.
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia bekerjasama  dengan  Institut  Pertanian
Bogor, 1996. Alih Guna Tanah Pertanian . Jakarta.
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia, 2007. Pengendalian Konversi (Alih Guna)
Tanah Pertanian (Sawah) ke Non Pertanian. Jakarta.
Pusat Penelitian dan Pengembangan  Kementerian Agraria  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional,  2014.  Penelitian  Dinamika  dan Peluang Pengendalian  Alih  Fungsi  Tanah Sawah. Jakarta.
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian Agraria  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2014. Laporan  Teknis  Penelitian  Dinamika  dan Peluang Pengendalian  Alih  Fungsi  Tanah Sawah di Kabupaten Bandung. Jakarta.
Puspasari, A. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Alih Fungsi Lahan Pertanian dan
Dampaknya  terhadap  Pendapatan  Petani (Studi Kasus Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang  Timur,  Kabupaten  Karawang). Skripsi. IPB, Bogor.
Sandi,  RN,  2009. Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Konversi  Lahan  Sawah  di Karawang . Bogor. Institut Pertanian Bogor.
Suhadi & Wahanisa, R. (2011). “Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi  Tanah  Pertanian  di  Indonesia” . Jurnal  Pandecta,  6 (1).  Diunduh  dari <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/p andecta> pada Oktober 2014.
Sumaryanto,  2014. Strategi  Pengendalian  Alih Fungsi  Lahan  Pertanian .  Jakarta  3  April 2014. Power Point.
Supriyadi,  A,  2004. Kebijakan  Alih  Fungsi  Lahan dan  Proses  Konservasi  Lahan  (Studi
Kasus: Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur). Bogor, Institut Pertanian Bogor.

## Aturan Hukum
Peraturan  Desa  Sangkanhurip  Nomor  2  Tahun 2010 tentang Rencana Kawasan Pertanian Lahan Basah Abadi.
Peraturan  Desa  Sumbersari  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah Abadi.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan  danPemberian  Tanah  Untuk Keperluan Perusahaan.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/KaBPN  No.3 Tahun  1998,  tentang  pemanfaatan  tanah kosong untuk tanaman pangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Nasional.
Surat  Menteri  Negara  Agraria/KaBPN  No.  410- 1850 Tahun  1994  kepada Menteri  Negara Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Ketua Bappenas  selaku  Ketua  BKTRN  perihal alih  fungsi  tanah  sawah  beririgasi  teknis untuk penggunaan tanah non pertanian.
Surat  Menteri  Negara  Agraria/KaBPN  No.  410- 1851  Tahun  1994,  kepada  Gubernur Kepala  Daerah  Tingkat  I  dan  Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat  II perihal  pencegahan  penggunaan  tanah sawah  beririgasi teknis  untuk  penggunaan tanah  nonpertanian  melalui  penyusunan RTRW.
Surat  Menteri  Negara  Agraria/KaBPN  No.  410- 1851  Tahun  1994,  kepada  Kepala  Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kotamadya  perihal pencegahan  penggunaan  tanah  sawah beririgasi  teknis  untuk  penggunaan  tanah nonpertanian.
Surat  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Ketua  Bappenas  selaku  Ketua BKTRN  No.  5335/MK/9/1994  Tahun 1994,  kepada  Menteri  Dalam  Negeri perihal penyusunan RTRW Daerah Tingkat II.
Surat  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Ketua  Bappenas  selaku  Ketua BKTRN  No.  5417/MK/10/1994  Tahun 1994,  kepada  Menteri  Negara  Perumahan
Rakyat  RI  perihal  efisiensi  pemanfaatan lahan bagi perumahan.
Surat  Menteri  Negara  Agraria/KaBPN  No.460- 3346 Tahun  1994, Kepada  Kepala  Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kotamadya  perihal alih  fungsi  tanah  sawah  beririgasi  teknis untuk penggunaan tanah nonpertanian.
Surat  Menteri  Dalam  Negeri  No.474/4263/S/Sj Tahun  1994,  kepada  Gubernur  Kepala Daerah  Tingkat  I  seluruh  Indonesia  perihal peninjauan  kembali  RTRW  Provinsi  dan RTRW Kabupaten/Kotamadya
Surat  Menteri  Sekretaris  Negara  No.  164/IV. Sesneg/05/1996 Tahun 1996, Kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua  Bappenas  selaku  Ketua  BKTRN perihal permohonan persetujuan penggunaan lahan sawah beririgasi teknis untuk proyek industri  pemurnian  minyak  di  Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Surat  Menteri  Negara  Agraria/KaBPN  No.460- 1594  Tahun  1996,  kepada  Gubernur  dan Bupati/Walikotamadya  perihal  pencegahan konversi  tanah  sawah  irigasi  teknis menjadi tanah kering
Surat  Keputusan  Kepala  BPN-RI  No.  354/KEP- 100.18/IX/2011  tanggal  16  September 2011,  telah  dibentuk  Tim  Koordinasi Pemantapan Luas Sawah.
Surat  Keputusan  Kepala  BPN-RI  No.  296/KEP- 18.1/IV/2013  tgl  23  April  2013,  Tentang pembentukan Tim Koordinasi Pemantapan Luas Baku Sawah, dengan tugas:
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.

## Internet
Ardia,  Herdi,  2014. 32.000  Hektar  Lahan Pertanian  di  Kabupaten.Bandung  'Terlantar' .
http://industri.bisnis.com/read/20140917/9 9/258124/32.000-hektare-lahan-pertanian-
di-kab.bandung-terlantar. (Diunduh 3 April 2016).
Hadinata  D,  Christian  dan  Sugiyanto,  2013. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian dan  AlihFungsi  Lahan  Pertanian  di Kabupaten  Bandung. http://sappk.itb.ac.id/ jpwk2/wp-content/uploads/2013/07/ V2N2-Kebijakan-Perlindungan-Lahan- Pertanian-dan-Alih-Fungsi-Lahan- Pertanian-di-Kabupaten-Bandung.pdf. (Diunduh, 1 April 2016).
Mildan,  2015. Penetapan  Lahan  Hijau  Masih Tidak  Efektif .  http://kabarrakyat.co/2015/ 05/15239/penetapan-lahan-hijau-masih- tidak-efektif/?fdx_switcher=true. (Diunduh 2 April 2016).
Nugraharani, Dessy dan Wikarta, Engkus Kusnadi, 2014. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan Dalam  Mengatasi  Alih  Fungsi  Lahan (Studi  di  Kabupaten  Bandung,  Provinsi Jawa Barat) (Implementation of the Policy on the Protection of Sustainable Agricultural Land  in  Handling  Agricultural  Land Convertion) .Universitas  Padjadjaran  Agric. Sci.  J.  –  Vol.  I  (4):  122-132  (2014) http://download.portalgaruda.org/article.p hp?article=256421&val=6090&title= implementasi%20kebijakan%20perlindun gan%20lahan%20pertanian%20pangan%2 0berkelanjutan%20dalam%20mengatasi% 20alih%20fungsi%20lahan.  (Diunduh  5 Maret 2016).
Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah,  2014. Konsep Revisi  RTRW  Kabupaten  Bandung  Tahun 2007-2027 .    https://www.  google.co.id/ webhp?sourceid=chrome-instant&ion= 1&espv=2&ie=UTF8#q=KONSEP+REVI SI+RTRW+KABUPATEN+BANDUNG+ TAHUN+2007+%E2%80%93+2027+PE MERINTAH+KABUPATEN+BANDUN G+BADAN+PERENCANAAN+PEMBA NGUNAN+DAERAH. (Diunduh 2 Pebruari 2016).
Pikiran  Rakyat,  2013. Alih  Fungsi  Lahan Pertanian  di  Kab.  Bandung  Capai  30
Hektar  Per  Tahun. http://www.pikiran-
rakyat.com/bandung-raya/2013/10/08/ 254164/alih-fungsi-lahan-pertanian-di- kab-bandung-capai-30-hektar-tahun. (Diunduh 23 Pebruari 2016).
Pikiran Rakyat, 2015. Desa Pemilik Lahan Abadi Bakal Dapat Insentif .http://www.pikiran- rakyat.com/bandung-raya/2015/01/28/ 313936/desa – pemilik – lahan – abadi- bakal-dapat-insetif. (Diunduh 23 Pebruari 2016).
Republika,  2015. Bandung  Kesulitan  Terapkan Lahan  Hijau  Abadi. http://www.skanaa. com/id/news/detail/bandung-kesulitan- terapkan-lahan-hijau-abadi.  (Diunduh  2 Maret 2016).
Republika,  2015. Pemkab  Bandung  Bakal  Punya Peta  Lahan  Hijau  Abadi .  http://www. republika.co.id/berita/nasional/daerah/ 15/04/30/nnmkdj-pemkab-bandung-bakal- punya-peta-lahan-hijau-abadi.  (Diunduh  2 Maret 2015).