(TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi …

## PENGARUH  PENERAPAN AKUNTABILITAS PUBLIK DAN BUDAYA KERJA TERHADAP PELAKSANAAN  GOOD GOVERNANCE (SURVEY PADA SKPD DI KAB KARAWANG)
Dewi Suprihatin
Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) dewi_mawar87@yahoo.com
ABSTRACT : The purpose of this study was to determine the influence of working culture and public accountability for the implementation of good governance with the  study  population  was  working  unit  Karawang  region  with  a  sample  of  12 SKPD. Appropriate, regional autonomy, as enacted in Law No. 32 of 2004 on local governments, clearly giving broad autonomy to local governments to manage their own  household  and  to  manage  the  various  resources  available  for  the  benefit  of society.  The  responsibility  of  local  authorities  to  achieve  transparency  and accountability  in  the  financial  management  area  where  information  contained  in the financial statements produced by the local government must comply with the criteria  of  the  value  of  the  information  required  by  the  legislation.  The  results showed  working  culture  and  public  accountability  significant  effect  on  the implementation  of  Good  Governance.  Partially,  working  culture  significantly influence  the  implementation  of  good  corporate  governance.  Likewise accountability  significant  effect  on  the  implementation  of  good  governanve. Simultaneous test results indicate that good governance is able to be influenced by the working culture of the organization and public accountability.
Keywords : working culture, public accountability, good governance.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kewajiban  aparatur  pemerintah  Daerah  dalam  bentuk laporan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  keuangan  daerah  selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD),  yang  teridiri  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca, Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  LKPD  harus mengikuti  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sesuai  Peraturan  Pemerintah No.24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih accountable dan  semakin  diperlukannya  peningkatan  kualitas  laporan keuangan.
Fenomena  penerapan  Good  Governance  dalam  penyelenggaraan tata pemerintah yang baik di Indonesia  terjadi hampir di semua wilayah. Anwar  Nasution  (  2009)  selaku  Ketua  BPK  menyatakan  bahwa  Laporan keuangan  pemerintah  Daerah  kian  memburuk.  Gamawan  Fauzi  (  2012) selaku  Menteri  Dalam  Negeri  menyatakan  beberapa  asset  yang  dimiliki pemerintah  daerah  banyak  yang  tidak  bersertifikat.  Hal  senada
diungkapkan  Taufik  Effendi  (  2007)  selaku  Menteri  pendayagunaan Aparatur  Negara,  menyatakan  kelembagaan  pemerintah  masih  belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi  yang efisien dan rasional dan cenderung pelaksanaan kegiatan kurang proporsional.
Pada  organisasi  sektor  publik,  masih  terdapat  fenomena  laporan keuangan  pemerintah  yang  belum  menyajikan  informasi  yang  sesuai dengan  peraturan  dan  masih  banyak  penyimpangan  dalam  laporan keuangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Hal  ini  menyebabkan  tuntutan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance government ) semakin meningkat. Hal  tersebut  juga  mendorong  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.
Dalam  pengelolaan  keuangan,  pemerintah  melakukan  reformasi birokrasi    dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara  yang  mensyaratkan  bentuk  dan  isi  laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) disusun  dan  disajikan  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang ditetapkan  oleh  peraturan  pemerintah.  Pemerintah  juga  mengeluarkan Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut,  pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP).  SAP  merupakan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang ditetapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah.  Tujuan  administrasi  sektor  publik  adalah  akuntabilitas  dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.
Mardiasmo  (  2006:2)  menyatakan  dalam  mewujudkan  good governance  ada  tiga  mekanisme  yang  perlu  dilaksanakan  agar  lebih responsive, transparan dan  akuntabel  yaitu pertama membangun aspirasi masyarakat  dan  kerjasama  pemberdayaan  masyarakat.  Kedua memperbaiki  pengendalian  internal,  Ketiga  membangun  iklim  kompetisi dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Daniri  (2005) menyatakan  keberhasilan  penerapan  good  governance  dipengaruhi  oleh factor  internal  organisasi.  Hal  senada  di  kemukakan  Urip  santoso (  2008) Akuntabilitas  pemerintah  dipengaruhi  oleh  penerapan  akuntansi  sector public dan kualitas informasi akuntansi.
Good Governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik, sedangkan  World  Bank  mendefinisikan  sebagai  suatu  penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran kekeliruan  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara politik  maupun  administratif,  menjalankan  dispilin  anggaran  serta penciptaan legal  and  political framework bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha (Mardiasmo, 2002).
Good  Governance dapat  diartikan  pula  sebagai  hubungan  yang sinergis  dan  konstruktif  di  antara  negara,  sektor  swasta  dan  masyarakat (society) (UNDP dalam AKIP LAN, 2001).Dalam Good Governance terdapat empat  unsur,  adalah  pertama  akuntabilitas (accountability) ,  kedua
transparansi (transparency) ,  ketiga  keterbukaan (openness) ,  dan  keempat aturan hukum (rule of law) (Bhatta dalam Widodo, 2001).

## REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS
Good Governance (GG). Wahyudin  Zarkasyi,  2008:  35). Good    Governance (GCG)  sebagai kumpulan  hukum,  peraturan,  dan  kaidah-kaidah  yang  wajib  dipenuhi, yang  dapat  mendorong  kinerja  sumber-sumber  perusahaan  untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.
Bank  Dunia  ( World  Bank )  Penerapan  GG  juga  diharapkan  dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good corporate governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good  corporate  governance dalam  birokrasinya  dalam  rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Corporate governance didefinisikan  oleh  Monks  dan  Minow  dalam  Darmawati  (2005)  adalah sebagai hubungan partisipan dalam menentukan arah dan kinerja
Meuthia-Ganie  Rachman  (2000),  good  governance  mempunyai indikator-indikator yang dimaksudkan sebagai: 1. Penjamin situasi keterbukaan (transparancy)
2. Pertanggungjawaban publik (public accountability) dan,
3. Kontrol dalam proses ekonomi maupun politik. Penerapan good governance pada lingkungan penyelenggara negara, khususnya pemerintah, akan memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan  iklim  bisnis  yang  sehat, meningkatkan  kemampuan  daya saing,  serta  sangat  efektif  menghindari penyimpangan  dan  pencegahan terhadap korupsi dan suap.
Pemahaman  terhadap  prinsipprinsip corporate  governance telah dijadikan  acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip- prinsip tersebut diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan  dengan  tetap  memperhatikan  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Adapun  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance yang diterbitkan  oleh  organisasi  internasional  OECD  mencakup  enam  (6)  hal. Pertama,  landasan  hukum  yang  diperlukan  untuk  menjamin  penerapan Good Corporate Governance secara efektif. Kedua, hak pemegang saham dan fungsi  pokok  kepemilikan  perusahaan.  Ketiga,  perlakuan  adil  terhadap para  pemegang  saham.  Keempat,  peranan  stakeholder  dalam corporate governance .  Kelima,  pengungkapan  informasi  perusahaan  secara transparan. Dan keenam adalah tanggung jawab Dewan Pengurus. (Siswanto Sutojo dan E. John Aldrige, 2008 : 9-10) Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( Good  Coorporate  Governance ) merupakan  struktur  yang  oleh  stakeholder,pemegang  saham,  komisaris dan  manajer  menyusun  tujuan  perusahaan  dan  sarana  untuk  mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (OECD, 2003).   Karakteristik yang melekat  dalam  praktek good  governance .  Pertama,  praktek good  governance
seyogyanya  memberi  ruang  kepada pihak  diluar  pemerintah  untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, dalam praktek good governance terkandung nilai-nilai yang membuat  pemerintah  maupun  swasta  dapat  lebih  efektif  bekerja dalam mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Nilai-nilai  seperti  efisiensi,  keadilan, dan daya  tanggap  menjadi  nilai  yang  penting.  Ketiga,  praktek good governance adalah praktek  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Praktek pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.
Kebijakan  otonomi  daerah  sebagaimana  diundangkan  dalam  UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara jelas memberikan otonomi  yang  luas  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengurus  rumah tangganya  sendiri  dan  mengelola  berbagai  sumber  daya  yang  ada  untuk kepentingan masyarakatnya.
Dengan  demikian  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  terus mengoptimalkan  pembangunan  dengan  tetap  berorientasi  pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat hendaknya lebih diberdayakan  melalui  peningkatan  partisipasi  dan  sekaligus  diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola dan mempercepat laju pembangunan di daerah.
United  Nation  Development  Programme (UNDP)  menyatakan  bahwa prinsip good  governance melipti  : a).  Participation,  b).  Rule  of  Law,c). Transparency,  d)  Responsiveness,  e)  Consencus  orientation,  f).  Equity,  g). Effectiveness and Efficiency, h). Accountability, i). Strategic Vision.
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme  menyebutkan  bahwa  azas-azas good  governance meliputi :
Kepastian  hukum,  yaitu  mengutamakan  landasan  peraturan perundangan,  kepatutan  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan penyelenggara negara.
Tertib  penyelenggaraan  negara,  yaitu  mengutamakan  keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara. Kepentingan umum, yaitu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
Keterbukaan,  yaitu  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif tentang  penyelenggaraan  negara  dengan  tetap  memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
Proporsionalitas,  yaitu  mengutamakan  keseimbangan  antara  hak dan kewajiban penyelenggara negara.
Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Akuntabilitas,  yaitu  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Selanjutnya  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000 tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  Pengawai  Negeri  Sipil, disebutkan  bahwa  prinsip-prinsip good  governance adalah  :  a). Profesionalitas, b). Akuntabilitas, c). Transparansi, d). Pelayanan Prima, e). Demokrasi, f). Efisiensi, g). Efektivitas, h). Supremasi hukum, i). Diterima Seluruh Masyarakat.

## Budaya Kerja
E. B Taylor menyatakan bahwa : “ Culture define as ..that complex hole which  includes knowledge’s,  beliefs,  art, moral,  costums,  and  habits,  acquired  by man and as member of society.”
(Budaya  ialah  keseluruhan  yang  bersifat  kompleks,  yang  ,meliputi pengetahuan, kepercayaan atau keyakinan, kesenian, moral, kebiasaan dan kemampuan  serta  kebiasaan  lain  yang  diperlukan  manusia  sebagai anggota masyarakat).
Harrison  dan  Hauntington(  1998)  mendefinisikan  budaya  sebagai “ community specific ideas about what is true, good, beautiful, and efficient.” (Budaya  adalah  gagasan  masyarakat  yang  bersifat  khusus  tentang  apa yang  benar  yang  baik,  yang  indah  dan  yang  efisien).  Nilai-nilai  budaya dapat  membentuk  pandangan  hidup  individu  terhadap  dunia  secara menyeluruh serta terhadap peranan manusia yang terlibat di dalamnya.
Budaya dipandang sebagai seperangkat kekuatan yang membentuk corak  permainan  di  dalam  organisasi  yang  didalamnya  dikembangkan tujuan serta kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam suatu  wilayah  tentu  saja  harus  berpedoman  dengan  nilai  budaya  yang berlaku. Budaya yang ada di suatu daerah secara alami akan menentukan keberlangsungan  kehidupan  masyarakat  baik  dari  segi  sosial,  budaya, politik, dan ekonomi.
Budaya dikemukakan oleh Eldiger dan Crombie (dalam Furnham, 2006: 615-616), yaitu: “ the unique configuration of norms, values, beliefs, way of behaving and so on that characterize the manner in which groups and individuals combine to get thing done.” Hal ini berarti bahwa budaya adalah konfigurasi unik  dari  norma-norma,  nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan,  dan  cara bertindak sehingga mencirikan cara-cara dimana kelompok-kelompok dan individu-individu bergabung untuk merespon makna yang terdapat dalam percakapan transaksional.
Sementara  menurut  Edles  (2002:  2),  jika  digunakan  sebagai  kata benda,  maka  budaya  diartikan  sebagai  pencapaian  yang  paling  baik  dan paling  penting  dari  seseorang  atau  peradaban,  sedangkan jika  digunakan sebagai kata sifat, maka budaya memiliki makna sensibilitas estetika, yaitu sensitivitas emosional atau inteligensi terhadap seni dan keindahan.
Bagi  sebuah  organisasi,  budaya  yang  kuat  sangat  dibutuhkan keberadaannya,  karena  menurut  McShane  &  Von  Glinow  (2009:  279-280), budaya  organisasi  memiliki  tiga  fungsi  penting.  Pertama,  sebagai  sistem kontrol  ( control  system ).  Budaya  organisasi  secara  mendalam  melembaga
dalam bentuk kontrol sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku karyawan.
Budaya  bersifat  menyebar  dan  berlangsung  secara  tidak  sadar. Kedua,  perekat  sosial  ( social  glue ).  Budaya  organisasi  merupakan  perekat sosial  yang  mengikat  seseorang  secara  bersama  dan  membuat  perasaan sebagai  bagian  dari  pengalaman  organisasi.  Karyawan  yang  teromotivasi untuk  menginternalisasikan  budaya-budaya  yang  dimiliki  organisasi karena  hal  itu  dapat  memenuhi  kebutuhannya  untuk  identitias  sosial. Perekat  sosial  ini  penting  sebagai  cara  untuk  menarik  staf  baru  dan memperhankan kinerja unggul.
Ketiga,  menciptakan  pengertian  ( sensemaking ).  Budaya  organisasi membantu  proses  penciptaan  pengertian.  Hal  itu  membantu  karyawan memahami  apa  yang  harus  dilanjutkan  dan  mengapa  sesuatu  terjadi  di perusahaan.  Budaya  organisasi  juga  membuat  karyawan  lebih  mudah untuk  memahami  apa  yang  diharapkan  darinya  dan  untukberinteraksi dengan karyawan lain yang mengetahui dan kepercayaan didalamnya.
Akuntabilitas Publik Akuntabilitas secara umum artinya permintaan pertanggungjawaban  atas  pemenuhan  tanggung  jawab  yang  diserahkan kepadanya.    Akuntabilitas  diukur  menggunakan  indikator  pertanyaan yang  dikembangkan  oleh  Kalbers  dan  Forgaty  (1995),  yang  telah diterjemahkan  dan  dimodifikasi  oleh  Aji  (2009  :  51-52)  yaitu  meliputi  3 dimensi : motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial.
Akuntabilitas  publik,    pengawasan  merupakan  salah  satu  cara untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintahan dengan  menciptakan  suatu  system  pengawasan  yang  efektif,baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka system pengendalian internal bertujuan untuk  mendapatkan  keyakinan  yang  wajar  terhadap  efektivitas  dan efisiensi  pengeloan  keuangan  organisasi,  keandalan  pelaporan  keuangan, dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  sehingga akuntabilitas  pengeloaan  keuangan  daerah  dapat  terlaksana  dengan  baik. Akuntabilitas  merupakan  dasar  dari  pelaporan  keuangan  di  pemerintah dan merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah.
Menurut  Mardiasmo  (2002:20)  akuntabilitas  publik  adalah kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas  Publik  meliputi  pemberian  informasi  keuangan kepada  masyarakat  dan  pemakai  lainnya,  sehingga  memungkinkan  bagi mereka  untuk  menilai  pertanggungjawaban  pemerintah  atas  seluruh aktifitas yang dilakukan.
Akuntabilitas  merupakan  konsep  yang  luas  dengan  mensyaratkan agar  pemerintah  memberikan  laporan  mengenai  penguasaan  atas  dana- dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukkannya.

## METODE Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  berupa  penelitian  Kausal  komparatif  yaitu penelitian  dengan  karakteristik  masalah  berupa  sebab-akibat  antara  dua variabel atau lebih (Indriantoro, 2002: 27). Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh  Akuntabilitas  publik  dan  Budaya  Kerja  terhadap  pelaksanaan Good  Governance pada  SKPD di Kab Karawang.

## Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Budaya Kerja dan  Akuntabilitas  publik  sebagai  variabel  bebas  (independen)  serta Penerapan Good Governance  sebagai variabel terikat (dependen)

## Populasi, Sampel, dan Responden
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  aparat pemerintah daerah (pegawai negeri sipil) pada pemerintah Kab Karawang yang  tersebar  di  12  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dengan  total responden  48.  Penelitian  ini  menggunakan  metode total  sampling karena populasi kurang dari 100 subjek.
Responden  pada  penelitian  ini  adalah  kepala  dinas,  kepala bidang/kepala bagian di SKPD Kab Karawang dengan jumlah responden 40    orang  dari  12  SKPD.  Alasan  pemilihan  responden  dikarenakan responden  merupakan  pegawai  yang  terlibat  dalam  pembuatan  dan penyusunan  rencana  strategis  dan  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP).

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  subjek.  Data  subjek adalah  jenis  data  penelitian  yang  berupa  opini,  sikap,  pengalaman,  atau karakteristik  sekelompok  orang  atau  seseorang  yang  menjadi  subjek penelitian (responden).
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan  data  penelitian  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  asli (tidak  melalui  media  perantara).  Data  primer  diperoleh  dengan menggunakan  daftar  pertanyaan  yang  telah  terstruktur  dengan  tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini  dilakukan  dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada responden yang diantar langsung ke responden dengan dipandu oleh peneliti dengan menjelaskan item-item pertanyaan  kepada  responden  pada  saat  pengisian  kuesioner  tersebut dilakukan.

## Hipotesis
Berdasarkan  teori  dan  latar  belakang  masalah  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1:    Budaya  kerja    berpengaruh  signifikan    terhadap  penerapan  Good Governance
H2:    Akuntabilitas  Publik    berpengaruh  signifikan    terhadap  penerapan Good Governance

## Kerangka pikir
Responden  yang  terpilih  dalam  penelitian  ini  telah  mengisi kuesioner secara lengkap sehingga keseluruhan data kuesioner layak untuk dianalisis.
Hasil perolehan data kemudian diolah dengan uji statistic deskriptif untuk mengetahui gambaran responden. Adapun hasil statistik responden adalah  mayoritas  responden  adalah  laki-laki,  berusia  pada  rentang  25-35 tahun,  bekerja  sebagai  pegawai negeri  sipil  dan  mayoritas  berpendidikan S1

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Analisa Data Uji Validitas.
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  seluruh  indicator dinyatakan  valid  karena  memiliki  r  hitung  >  r  tabel  sehingga  semua indicator dinyatakan valid.
indikator Konstruk Penilaian r hitung r tabel jumlah  Ket Budaya Kerja  X1.1 0,660 0,358 40 Valid X1.2 0,635 0,358 40 Valid X1.3 0,614 0,358 40 Valid Akuntabilitas Publik X2.1 0,618 0,358 40 Valid X2.2 0,637 0,358 40 Valid
Budaya Kerja Good Governance Akuntabilitas Publik. H1 H2

## Uji Reliabilitas.
Uji  reliabilitas  merupakan  alat  uji  untuk  mengetahui  tingkat kestabilan  dari  suatu  alat  ukur  dalam  mengukur  suatu  gejala.  untuk menguji  reliabilitas  digunakan  rumus Alpha  Cronbach .  Suatu  pengukuran dikatakan  reliable  apabila  koefisien  Alpha  lebih  besar  dari  0,6.  Dari perhitungan melalui SPSS diperoleh nilai alpha sebagai berikut :
Variabel   hitung  stand ar Kesimpulan Budaya Kerja (X1) 0,629 0,6 Reliabel Akuntabilitas (X2) 0,660 0,6 Reliabel Good Governance (Y) 0,682 0,6 Reliabel

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas.
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  data  sampel dalam  penelitian  ini  telah  terdistribusi  secara  normal.  Model  yang  baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005).
Hasil uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik yaitu grafik  normal  plot  menunjukkan  titik-titik  menyebar  disekitar  garis diiagonal  serta  penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal,  hal  ini berarti data berdistribusi normal.
X2.3 0,628 0,358 40 Valid GCG Y.1 0,721 0,358 40 Valid Y.2 0,636 0,358 40 Valid Y.3 0,649 0,358 40 Valid Y.4 0,643 0,358 40 Valid Y.5 0,670 0,358 40 Valid .Y.6 0,622 0,358 40 Valid

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independent). Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  antar  variabel bebas. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance  Inflantion  Factor  (VIF) dan tolerance  value untuk  masing-masing variabel independen. Apabila tolerance value di atas 0,10 dan VIF < 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.
Regresi Linear Berganda.
Analisa ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara  budaya  kerja  (X1),  akuntabilitas  Publik  (X2),    terhadap  penerapan Good Governance  (Y).
Hasil  output  dari  regresi  linier  berganda  dapat  dilihat  pada  tabel sebagai berikut :
Y = 3,245 + 0,423 X1 +0,353 X2 +e
Dari  persamaan  di  atas  diperoleh  koefisien  regresi  bernilai  positif dari  Budaya  kerja    (X1),  Akuntabilitas  Publik  (X2),  terhadap  Penerapan Good Governance (Y). Hal ini berarti bahwa :
a. Konstanta sebesar 3,245 dapat diartikan sebelum dipengaruhi variabel budaya  kerja    (X1),  dan  Akuntabilitas  Publik  (X2),  sama  dengan  nol maka penerapan good  governance (Y) positif.
b. Koefisien  regresi  b1=  0,423  artinya  apabila  faktor  budaya  kerja(  X1) meningkat  maka  penerapan  good  governance    (Y)  akan  meningkat dengan sebesar 42 persen
c. Koefisien  regresi  b2=  0,353  artinya  apabila    akuntabilitas  publik    (X2) meningkat  maka  penerapan  good  governance    (Y)  akan  meningkat sebesar 35 persen.

## Koefisien Determinasi.
Koefisien  determinasi  (R2)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  R2  yang  kecil berarti  kemampuan  variabel  independen  menjelaskan  variabel  dependen amat terbatas.
Nilai  yang  mendekati  satu  berarti  variabel-variabel  independen memberikan  hamper  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dibawah ini adalah tabel koefisien determinasi yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 16. Nilai R 2 yang ditunjukan  sebesar 0,741 artinya variabel  budaya kerja (X 1) ,  akuntabilitas publik  (X 2) mampu  menjelaskan  74,1%  variasi  yang  ada  pada  penerapan good governance (Y)
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil sebagai berikut. (1) Uji statistik  F  (Uji  regresi  secara  simultan).  Karena  F  hitung  (8,815)  >  F  tabel (2,68)  Hi  diterima  dan  Ho  ditolak.  Ini  berarti  bahwa  Budaya  kerja  dan akuntabilitas  publik  secara  simultan  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap Penerapan good governance.

## Pengaruh Budaya kerja terhadap Penerapan good governance.
Berdasarkan  hasil  SPSS  pengaruh  faktor  budaya  kerja  terhadap penerapan  good  governance  diperoleh  t  hitung  (3,160)  >  t  tabel  (1,997) sehingga  H0  ditolak  dan  Ha  diterima.  Dengan  demikian  dapat
disimpulkan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara    budaya  kerja (X1)  terhadap    penerapan  good  governance    (Y).    Budaya      merupakan sekelompok nilai nilai sosial yang diterima masyarakat secara menyeluruh dan  tersebar  kepada  anggota-anggotanya  melalui  bahasa  dan  simbol- simbol.  Faktor  budaya  kerja    memberikan  pengaruh  paling  luas  dan mendalam untuk menerapkan good governance dalam organisasinya.  . Budaya  mengacu  pada  gagasan,  simbol-simbol  yang  memiliki  makna untuk  berkomunikasi,  nilai,  melakukan  penafsiran  dan  evaluasi  sebagai anggota  masyarakat.  Budaya  dapat  dilihat  dari  kepercayaan  masyarakat terhadap suatu pemerintahan yang memimpin organisasi.  Semakin tinggi kepercayaan terhadap pemerintah, maka semakin tinggi pelayanan kepada masyarakat
Pengaruh Akuntabilitas publik terhadap Penerapan Good Governance. Berdasarkan  hasil  SPSS  pengaruh  akuntabilitas  publik  terhadap penerapan  good  governance  diperoleh  t  hitung  (2,990)  >  t  tabel  (1,997) sehingga H0 ditolak dan Ha diteria. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara    akuntabilitas  publik  (X2) terhadap  penerapan  good  governance    (Y).  Akuntabilitas    merupakan pertanggungjawaban  terhadap  masyarakat  yang  digunakan  untuk memberikan  informasi,    pelayanan  dan  kebijakan  dalam  mengambil tindakan.  Pelaksanaan  good  governance    dipengaruhi  oleh  budaya  kerja dan pertanggung jawaban publik.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil    pembahasan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa budaya kerja dan akuntabilitas publik baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap  penerapan good governance.   Ini berarti bahwa hipotesis  pertama dan kedua penelitian ini terbukti.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  dan pertimbangan bagi pemerintah daerah terutama kab Karawang untuk lebih meningkatkan  akuntabilitas  public  agar  efektivitas  penerapan  good governance  pada pemda Karawang.
Bagi  penanggungjawab    SKPD  di  Kab  Karawang  penelitian  ini dapat  dijadikan  motivasi  untuk  terus  membina  budaya  yang  baik  dalam mengelola lembaga yang lebih transparan dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Diah  Kusuma  Wardani. Pengaruh Corporate  Governance Terhadap Kinerja Perusahaan  di  Indonesia .  Skripsi Sarjana  (tidak dipublikasikan). Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomi Universitas  Islam Indonesia. 2008.
Erna  Hidayah. Pengaruh  Kualitas  Pengungkapan  Informasi  Terhadap Hubungan Antara Penerapan Corporate Governance Dengan Kinerja
Perusahaan  Di  Bursa  Efek  Jakarta . Fakultas  Ekonomi  Universitas
Islam Indonesia. JAAI Vol 12 No.1. 2008
Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS . Ed 2, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Indeje,  Wanyama  G.,  dan  Zheng,  Qin.  2010.  Organizational  Culture  and Information  System  Implementation  :  A  Structuration  Theory Perspective. Working  Papers  on  Information  System ISSN 1535-6078  10 (27). Melalui http:sprouts.aisnet.org/10/27. Kreitner,  Robert  and  Kinicki,  Angelo.  2009. Organizational  Behavior . McGraw-Hill International Edition. 8 th Edition : New York USA. Luthans, Fred. 2008. Organizational  Behavior. Eleventh Edition. McGraw- Hill/Irwin.
Mahdi  Muhammad.  2014.  BPR  yang  telat  beri  laporan  keuangan  ke  BI. http://finance.detik.com/read/2014/11/04/ada.
Martin  J.  2002. Organizational  Culture  :  Maaping  the  Terrain, Thousands Oaks: Sage Publications.
Mardiasmo. 2002. Akuntnsi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta. McShane  dan  Von  Glinow.  2010. Organizational  Behavior .  Fihth  Edition. McGraw-Hill International Edition. Muh. Arief Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka. Mekanisme Corporate Governance ,  Manajemen Laba  dan Kinerja Keuangan. Makalah  SNA
X . 2007. Muh. Arif Effendi. The Power Of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi . Jakarta : Salemba Empat. 2009. Moh. Wahyudin Zarkasyi. Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur,  Perbankan,  dan  Jasa Keuangan  Lainnya. Bandung  : Alfabeta. 2008. Nur  Indriantoro  dan  Bambang  Supomo.  1999. Metode  Penelitian  Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen . Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. Rayner,  R.K.,  and  Watson,  H.J.  1995.  The  Keys  to  Executive  Information System Success. Journal of Management Information System . 12(2): 83-98.
Raymond L. 1990. Organizational Contex and Information System Success:
A  Contingency  Approach. Jurnal  of  Management  Information  System .
6(4): 5-20.
Romney,  B.M.,  and  Steinbart,  J.P.  2009. Accounting  Information  System. Eleventh Edition. USA: Pearson Prentice Hall.
Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
_______,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
_______, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Singgih,  Santoso.  2004. “Mengolah  Data  Statistik  secara  Profesional  dengan SPSS  Versi  11.  5” .  Jakarta:  Penerbit  PT  Elex  Media  Komputindo,
Gramedia.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis . Bandung : CV.Alfabeta. Suwardjono.  2005. Teori  Akuntansi:  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan .  Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta. Yuwono Prapto Pengantar Ekonometri . Yogyakarta : Andi. 2005.