Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
Leoni Ayu Pratiwi 1 , Elfrida Ratnawati 2
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia leoniayu.pratiwi@gmail.com, elfirda.r@trisakti.ac.id
Naskah diterima: 27 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
Community development (change) is usually identified with development. Generally people think that development is a neutral noun which means a word used to describe processes and efforts to improve economic, political, cultural life, community infrastructure, and so on. With such an understanding, development is equated with the word "social change". The law that develops in society is not a static law but a dynamic law. In fact, the legal system is not merely a set of static rules, but a reflection that is always changing from developments, especially the relationship between the diversity of social characteristics that live in society, both traditional and modern societies, both rapid changes and slow changes. In line with the notion that law is a  reflection  of  the  diversity  of  social  characteristics,  then  there  is  no  law  that  does  not experience change and change is always a product of conflict.
Keywords: Development, Law, Society
* Alamat korespondensi: Universitas Trisakti E-mail: Leoniayu.pratiwi@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Peraturan  atau  kaidah  serta  norma  merupakan  satu  kesatuan  yang  disebut  hukum,  dalam kehidupan,  hukum  merupakan  kebutuhan  yang  diperlukan  masyarakat,  untuk  mengatur  kegiatan masyarakat serta memberikan batasan baik buruknya tingkah laku antar masyarakat, Hukum juga dapat diartikan secara sederhana ialah sebagai suatu aturan atau peraturan yang memiliki sanksi dan bersifat memaksa, indonesia sendiri merupakan salah satu bentuk negara hukum yang terdapat dalam pedoman bangsa yaitu undang-undang dasar 1945,  pasal 1 ayat 3 ”segala bentuk dalam  berbangsa, bermasyarat, dan bernegara berlandaskan hukm. 1 Maka bisa dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dimana  segala  tatanan  kehidupan  dalam  bermasyarakat  tidak  terlepas  dari  adanya  interaksi  sosial dengan  sesama  makhluk  sosial  lainnya,  baik  itu  dalam  hal  bertetangga,  pendidikan,  pekerjaan, penggunaan jasa, hingga proses jual beli anatara individu dengan individu lain dengan berlandaskan hukum yang berlaku. Perjanjian adalah suatu proses atau peristiwa yang terjadi antara satu individu dengan  individu  lain  atau  beberapa  individu  lain,  berjanji  untuk  mematuhi  dan  menjalakan  suatu perjanjian  yang  telah  dibuat,  perjanjian  juga  diterjemahkan  dalam  bahasa  belanda  dari  kata overeenkomst  dan  agreement  merupakan  terjemahan  dari  toestemming,  diartikan  sebagai wilsovereenstemming  (sesuai  keinginan/kesepakatan ).  Maka  istilah  perjanjian  atau  suatu  perjanjian tidak asing lagi ditelinga banyak masyarakat, Dalam kehidupan sosial, manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga anggota sosial perlu menjalin serangkaian hubungan atau hubungan untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya sendiri. 2
Menurut pendapat yang dianut secara luas (communis opinion cloctortinz), perjanjian adalah suatu  perbuatan  hukum  yang  berdasarkan  padanya  menimbulkan  akibat  hukum.  Hal  ini  sependapat dengan pernyataan Sudikno bahwa “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berdasarkan suatu perjanjian”. 3 Diindonesia sendiri perjanjian diatur dalam KUHPerdata disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 4 Dalam suatu Perjanjian perlu adanya isi yang menuhi unsur syarat suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum atau sah dimata hukum, disebutkan dalam pasal 1320 KUHPersata, syarat-syaratnya yaitu 5 : 1. Mereka dengan sepakat mengikatan dirinya.
2. Cakap Hukum.
3. Objek atau hal tertentu.
4. Causa yang halal.
Sehingga Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada suatu perjanjian yang sah termuat secara jelas disebutkan diatas terdapat empat syarat penting yang telah disebutkan secara terperici sebelumnya, jika pada point pertama dan kedua yang dikatakan sebagai subjek jika tidak terpenuhi nya unsur ini maka perjanjian ini dapat dibatalkan, namun jika point ketiga dan keempat yang dikatakan sebagai objek jika tidak terpenuhi syarat-syarat ini maka batal demi hukum perjanjian yang telah dibuat. Akan tetapi jika perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan serta peralihan hak nya tentunya tidak cukup hanya sekerdar perjanjian biasa walaupun perjanjian itu telah dibuat dan disepakati serta memenuhi unsur pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam peralihan hak tanah dan bangunan tidak cukup hanya itu saja, Setiap kali hak atas tanah berpindah, harus dibuatkan akta di hadapan Pembuat Hak Atas Tanah (PPAT). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak. Apabila Perjanjian Jual Beli tidak dilaksanakan di hadapan Pembuat Hak Atas Tanah (PPAT),  maka  Perjanjian  Jual  Beli  tetap  berlaku  bagi  kedua  belah  pihak,  tetapi  apabila  tidak  ada Perjanjian Jual Beli maka tanah tersebut tidak dapat didaftarkan atau diubah menjadi nama pemilik baru di Kantor Pertanahan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Kemudian peralihan hak tanah merupakan serangkaian bentuk yang harus memenuhi syarat- syarat dan kentuan yang menjadi dasar peralihan itu dapat terpenuhi.
1 Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945
2 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Sinar Grafika 2015, Hlm; 215
3 Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, hal. 19-20.
4 Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5 Pasal 1320 Kitab-Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pengertian peralihan hak atas tanah dapat dialihkan dan dialihkan, peralihan adalah peralihan hak atas tanah karena pewarisan, dan bentuk-bentuk peralihan itu antara lain jual beli, tukar menukar, menghibahkan, mewariskan, dan lain-lain. Salah satu peralihan hak tanh dapat tercpai atau memiliki hak atas tanah adalah melalui proses jual beli. Pengertian jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji  mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  suatu  benda  dan  pihak  yang  lainnya  berjanji  untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Disamping itu, lembaga hukum. jual beli juga diatur dalam hukum  adat.  Dalam  hukum  adat,  hak  milik  dapat  beralih  maupun  dialihkan.  Jual  beli  tanah  yang mengakibatkan berlihnya hak milik tanah kepada penjual disebut dengan istilah jual lepas. Jual beli ada dua subjek yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing mempunyai kewajiban dan berbagai hak, maka mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak yang berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak yang berhak. Ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli (Werdering overenkomst). 6 Objek dari jual beli disini adalah hak atas tanah yang akan dijual. Dalam praktek disebut jual beli tanah. Hak atas tanah yang dijual, bukan tanahnya. Memang benar dengan tujuan membeli hak atas tanah ialah supaya pembeli dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah tersebut, tetapi yang dibeli (dijual) bukan tanahnya, tetapi hak atas tanahnya. 7 “Dalam UUPA juga menentukan  bahwa  setiap  peralihan,  hapusnya  dan  pembebanannya  dengan  hak-hak  lain  harus didaftarkan  menurut  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  yang  merupakan  pembuktian  yang  kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak konsumen dari masyarakat”. 8 Ketentuan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa setiap terjadi peralihan hak atas tanah harus dibuat akta oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak. Apabila Perjanjian Jual Beli tidak dilaksanakan di hadapan Pembuat Hak Atas Tanah (PPAT), maka Perjanjian Jual Beli tetap berlaku bagi kedua belah pihak, tetapi tanpa Perjanjian Jual Beli tanah tersebut tidak dapat didaftarkan atau diubah nama tanahnya yang baru. pemilik di Kantor Pertanahan. 9 Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, sehingga bisa diindentifikasi bentuk latar belakang yang telah ditentukan, bagaimana Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Dibawah Tangan Atas Jual Beli Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata (studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN Kwg).
Sehingga  dalam  penelitian  ini  dapat  dikatakan  beberapa  rumusan  masalah  diantaranya, Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan jika dalam peralihan nya melalui jual beli atas tanah dan bangunan hanya dalam bentuk perjanjian dibawah tangan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan UUPA Nomor 5 tahun 1960. Dan Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kwg.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan jika dalam peralihan nya melalui jual beli atas tanah dan bangunan  hanya  dalam  bentuk  perjanjian  dibawah  tangan  berdasarkan  Pasal  1320  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dan untuk bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kwg.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif  yang  bersifat Deskriptif dan menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian  komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.
6 Idris Zainal. Ketentuan Jual Beli Menurut Hukum Perdata . Fakultas Hukum USU. Medan, hlm. 36
7 Effendi Perangin-angin. 1994. Praktek Jual Beli Tanah . Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.8
8 Budi Harsono. 1982 . Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan . Jakarta. hlm. 117 9 Muhammad Yamin Lubis. 2008. Hukum Pendaftaran Tanah . Mandar Maju. Bandung, hlm. 271
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :
a. Bahan hukum primer
b. Bahan hukum sekunder

## c. Bahan hukum tersier
Teknik  pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara  mengkaji  dan  membahas  permasalahan  melalui  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan. Teknik pengolahan data    dilakukan  dengan  cara  menganalisis  data  tekstular  yang  selanjutnya  dirumuskan  dalam kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkannya. Dalam hal mana penegakan tersebut, yang pokok adalah menyinergikan ketiga  pilarnya,  yaitu  peraturan  perundangan,  aparat  penegak  hukum,  dan  budaya  hokum masyarakatnya. Peranan dominan dari pemerintah untuk menjalankan dan menggerakkan kehidupan hukum merupakan suatu yang jelas. Pemerintah tidak hanya menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi bagiannya, melainkan juga menjadi dinamisatornya. Gagasan tentang era hukum juga juga bukan datang dari masyarakat, melainkan dari kalangan pemerintah sendiri, hal ini menandakan masih lemahnya sektor masyarakat.
Disamping hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, tetapi hukum juga bisa tertinggal jauh ke belakang dari perubahan- apabila ternyata hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada  suatu  waktu  dan  tempat  tertentu  yang  dapat  menghambat  perkembangan  di  bidang  lainnya. Tertinggalnya kaidah hokum juga dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi, yaitu suatu keadaan dimana kaidah-kaidah lama telah pudar, sedangkan kaidah baru sebagai penggantinya belum disusun atau dibentuk. Keadaan tersebut selanjutnya dapat mengakibatkan anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau,  oleh  karena  tidak  adanya  pegangan  bagi  para  warga  masyarakat  untuk  mengukur  kegiatan- kegiatannya.
Selain hukum  harus  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  hukum  juga  diketahui  masyarakat. Bagaimana  hukum  mempengaruhi  tingkah  laku  masyarakat  setelah  hukum  itu  diketahuinya  serta mengalami  proses  pelembagaan  (institutionalization)  dalam  diri  warga  atau  bahkan  tatanan  jiwa masyarakat (internalized). Fungsi hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dapat diartikan bahwa hukum memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Fungsi demikian diperlukan oleh setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini ada hasil-hasil  yang  harus  dipelihara,  dilindungi,  dan  diamankan.  Akan  tetapi,  masyarakat  yang  sedang membangun, dalam hal ini adalah masyarakat yang sedang berubah dengan cepat, hukum tidak hanya memiliki fungsi demikian saja, tetapi juga dapat membantu proses perubahan masyarakat. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaruan.

## Perkembangan Masyarakat
Dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis  dan  masyarakat  dinamis.  Masyarakat  statis  adalah  w/147/137,  diakses  tanggal  8  April  2023 masyarakat  yang  cenderung  mengalami  perubahan  yang  sangat  lambat  bahkan  pada  sektor-sektor tertentu mengalami kemunduran kalau tidak mau dikatakan stagnan (stagnation), seperti halnya budaya pada  daerah-daerah  tertentu.  Sedangkan  masyarakat  dinamis  adalah  masyarakat  yang  cepat  sekali mengalami  perubahan  dengan  segala  konsekuensinya.  Sebenarnya  kedua  karakteristik  di  atas,  baik
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
statis  maupun  dinamis,  bagi  manusia  dan  atau  semua  manusia  tanpa  kecuali  pasti  sama-sama mempunyai potensi dri dalam dirinya untuk berubah, hanya saja yang menjadi perbedaan itu adalah rentang waktu dan atau lambat cepatnya proses perubahan itu sendiri.
Perkembangan  (perubahan)  masyarakat  biasanya  diidentikkan  dengan  pembangunan. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu  kata  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  proses  dan  usaha  untuk  meningkatkan  kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”.  Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat  yang  baru.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi  biasanya  merupakan  suatu  kemajuan  atau mungkin justru merupakan kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami   perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya.

## Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sesungguhnya sistem hukum bukanlah semata cuma seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubahubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial  yang  hidup  dalam  masyarakat  baik  masyaraka  tradisional  maupun  masyarakat  modern,  baik perubahan  secara  cepat  maupun  perubahan  secara  lambat.  Sejalan  dengan  pemikiran  bahwa  hukum adalah  reflektif  dari  keragaman  karakterisitik  sosial,  maka  tidak  ada  hukum  yang  tidak  mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.
Ralf  Dahrendorf  (1976:162)  dalam  Sunarto  mengatakan  bahwa  setiap  masyarakat  tunduk pada proses perubahan dan perubahan ada dimana-mana, disensus dan konflik terdapat dimana-mana, setiap unsur masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan masyarakat, setiap perubahan masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lainnya.
Tuntutan perubahan sosial membawa dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berada dalam keajegan. Perubahan hukum secara sunatullah, natural, dan melalui seleksi alamiah mengalami perubahan dengan sendirinya, bukan persoalan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi kembali pada persoalan perubahan itu sendiri. Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan mengalami  banyak  kendala  baik  itu  yang  berhadapan  langsung  dengan  rasa  keadilan  masyarakat maupun persoalan penegakan hukum (law enforcement).
Tuntutan yang terjadi pada diri hukum yang harus melakukan pemulihan-pemulihan terhadap eksistensinya dalam masyarakat akan member konsekuensi berbeda pada perubahan hukum yang akan dilakukan.  Selama  perubahan  hukum  itu  responsif  dan  mengikuti  irama  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat.
Bagaimana pun juga, hukum itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup (es ist und wird mit dem volke) seperti yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju.
Suatu  pendekatan  lain  terhadap  arti  hukum  dilakukan  dengan  menelaah  fungsi  yang  harus dipenuhi oleh hokum. E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat, fungsi-fungsi itu adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
2. Membuat alokasi wewenang (authority) dan menetukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaluigus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
3. Disposisi masalah-masalah sengketa.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.
Sementara itu, ciri-ciri hukum yang maju antara lain seperti yang dikemukakan oleh Marc Galanter adalah:
1. Terdapat aturan yang seragam, baik substansinya maupun pelaksanaannya
2. Hukum bersifat transaksial, yang berarti bahwa hak dan kewajiban timbul dari perjanjian tanpa dipengaruhi oleh usia, kelas, agama, gender, ras, dan lain-lain
3. Bersifat universal, yang berari hokum dapat diterima oleh umum
4. Hierarkis peradilan yang tegas
5. Bersifat birokratis, artinya prosedur dilaksanakan sesuai yang telahditetapkan oleh undang- undang
6. Hukum haruslah rasional
7. Profesional, pelaksana hokum haruslah orangorang professional
8. Karena menjurus pada spesialisasi, harus ada jembatan penghubung antara satu spesialisasi dengan spesialisasi yang lain
9. Fleksibel, yakni mudah diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan
1. masyarakat
10. Hukum dilaksanakan oleh Negara atau lembaga-lembaga Negara
11. Berlaku prinsip Trias Politica
Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang berbeda dangan kaidah-kaidah lainnya, yaitu dikenal ada 4 tanda hukum (attributes of law) sebagai berikut:
1. Attribute of authority; bahwa hukum merupakan keputusan- keputusan mana yang ditujukan untuk mengatasi ketegangan- ketegangan yang terjadi di Bakti. Bandung, hlm 86-87 masyarakat Attribute of intention of universal application; bahwa keputusan-keputusan penguasa
2. mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang
3. Attribute of obligation; bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban- kewajiban pihak ke satu kepada pihak ke dua dan sebaliknya
4. Attribute of sanction; bahwa keputusan-keputusan dari pihak penguasa harus diikutkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.
Sesungguhnya hukum itu tidak anti perubahan dan fungsional untuk melayani berbagai silang kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok dalam masyarakat. Kalau suatu hukum tidak bersejalan dengan masyarakatnya, maka diibaratkan laksana kerangka hewan purba yang dimuseumkan untuk dikenang sejarahnya.

## Perkembangan Hukum dalam Masyarakat
Perubahan  pada  diri  hukum  ini  sesungguhnya  berfungsi  menjembatani  keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, kondisi chaos, yang sangat melelahkan masyarakat kita, terutama masyarakat kelas bawah atau grass root. Apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Secara natural pula bahwa perubahan yang kita inginkan bukan pada hasil secepatnya, seperti membalik telapak tangan. Perubahan yang terjadi pada hukum adalah persoalan kemasyarakatan, persoalan sosiologis, yang tidak dapat sterlil dari kekuasaan politik, keinginan pribadi, faktor ekonomi, dan sebagainya.
Perekayasaan  hukum  Indonesia  baru  secara  formal  dimulai  sejak  berlakunya  UUD  1945. Perekayasaan  sebagaimana  tercantum  dalam  UUD  meliputi  baik  perekayasaan  hukum  maupun perekayasaan  sosial.  Bertemunya  perekayasaan  dalam  satu  dokumen  hukum  dasar  perlu  dihargai sebagai  suatu  kearifan  tersendiri,  karena  ia  memberikan  fasilitas  yang  cukup  kepada  kita  untuk membuat perencanaan   hukum  secara  menyeluruh,  lengkap  serta  terpadu.  Penilaian  tersebut didasarkan pada pesan dan peringatan para pembuat UUD agar dalam membangun hukum Indonesia kita memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia.
Apabila kita ingin membangun hukum Indonesia baru melalui jalan yang ditunjukkan oleh UUD, kita  dituntut  untuk  memperhatikan  dengan  seksama  suasana,  perubahan,  serta  dinamika  sosial  yang berlangsung  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  kita  bisa  melontarkan  berbagai  pertanyaan pendahuluan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  semua  keadaan  masyarakat.  Pada  tahap  ini  kita diminta untuk menjalankan peran sebagai analisis sosial untuk bisa menangkap keadaan masyarakat serta kecenderungan-kecenderungan perkembangannya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hukum  sebagai  rekayasa  sosial  atau  sarana  rekayasa  sosial  merupakan  fenomena  yang menonjol  pada  abad  ke-20.  Tidak  seperti  halnya  dalam  suasana  tradisional,  dimana  hukum  lebih merupakan pembadanan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam diri masyarakat, hukum sekarang sudah menjadi sarana yang sarat dengan keputusan politik. Dengan demikian hukum berubah menjadi  sarana  implementasi  keputussan  politik  dan  dengan  demikian  kehilangan  akarnya  pada kehiddupan tradisional. Dewasa ini hokum tidak lagi melihat ke belakang, melainkan ke depan dengan cara  banyak  melakukan  perubahan  terhadap  keadaan  kini  menuju  kepada  masa  depan  yang  dicita- citakan.  Dengan  demikian  hukum  bukan  lagi  mempertahankan  status  quo,  melainkan  banyak melakukan perubahan sosial.
Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum, yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan kepada struktur dan konsistensi rasional dari  sistem  hukum.  Dengan  memperhatikan  perihal  efektivitas  hukum  maka  perihal  studi  hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan  dengan  pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dapat dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas21.
Perubahan hukum yang kemudian dapat merubah suatu pandangan/sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari stimulus sebagai berikut :
1. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat.
2. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan dengan distribusi sumber daya atau dalam hubungannya dengan standar baru tentang keadilan
3. Atas inisiatif dari sekelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat.
4. Ada ketidakadilan secara teknikal hokum yang meminta diubahnya
5. hukum tersebut
6. Ada ketidaksonsistenan dalam tubuh hokum yang juga meminta perubahan terhadap hokum tersebut
7. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentukan baru terhadap bidang hukumtertentu, seperti alat bukti baru untuk membuktikan sesuatu fakta.
Penggunanan  hukum  sebagai  sarana  rekayasa  sosial  tidak  dapat  dilepaskan  dari  anggapan serta  paham  bahwa  hukum  itu  merupakan  sarana  (instrument)  yang  dipakai  untuk  mencapai  tujuan tujuan yang jelas. Dengan demikian, maka hukum sudah memasuki kawasan politik, karena hukum sudah  menjadi  sarana  implementasi  keputusan-keputusan  politik.  Hukum  sebagai  sarana  rekayasa (social engineering by law) atau bisa juga sebagai alat “agent of change). Yang dimaksud disini agent of change adalah seseorang atau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembanga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah sistem sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana (social engineering atau social planning) dan  perubahan  tersebut  selalu  dalam  pengawasan  agent  of  change.  Suatu  perubahan  social  yang dikehendaki  atau  direncanakan,  selalu  berada  in/index,  diakses  tanggal  8  april  2023  dibawah pengendalian dan pengawasan pelopor perubahan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan atau masyarakat mengubah hukum.
Masyarakat  sebagai  sumber  daya  dari  hukum  antara  lain  tampil  dalam  bentuk  penyediaan sumber daya manusia untuk menggerakkan roda hukum sehingga bisa berjalan. Peraturan-peraturan sebagai substansi hukum adalah kaidah-kaidah yang tidak bisa mengeksekusi sendiri sanksinya. Ia juga mengandung  janji-janji  yang  hanya  bisa  dilaksanakan  melalui  campur  tangan  manusia.  Disamping peranan manusia, maka sumber daya kekuatan yang dibutuhkan hukum juga meliputi yang lain-lain, seperti alam, ekonomi, dan politik.
Fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dapat juga dilihat dari berubahnya pola pikir masyarakat atau terbentuknya pola pikir baru dari masyarakat setelah adanya putusan pengadilan tentang masalah-masalah khusus. Dengan demikian, atas nama hukum, pengadilan telah menjadi sarana untuk melegitimasi terhadap masalah atau tindakan tertentu yang sedang terjadi atau kontroversi dalam masyarakat26.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Setiap  perubahan  yang  terjadi  dalam  sistem  hukum,  maka  salah  satu  konsekuensinya  akan berujung pada pengaturan secara Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 107
26https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/li  ndayasos/article/view/553,  diakses  8  april  2023  tertulis. Pengaturan yang bersifat tertulis merupakan dokumen sah menurut hukum modern. Dalam konteks ini maka semua pihak yang terlibat dalam apa-apa yang diatur dalam peraturan perundang- undangan harus tunduk dan taat asas pada apa yang telah diaturnya. Dengan kondisi ini pihak-pihak yang akan mengurus sesuatu, bersengketa, dan mengupayakan hukum ke tingkat yang lebih atas, akan mengikuti pola aturan yang sudah ditetapkan.
Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional  dan  logis,  tidak  disangsikan  lagi  bahwa  produk  hukum  dapat  mempengaruhi,  bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hanya saja sebelum produk hukum diubah, baik oleh parlemen,  pemerintah,  maupun  pengadilan,  terlebih  dahulu  sudah  ada  teriakan/kebutuhan  dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespon   suara  pembaruan/perubahan hukum  dalam  masyarakat,  semakin  besar  pula  peran  yang  dimainkan  oleh  hukum  untuk  perubahan masyarakat  tersebut.  Sebaliknya  semakin  lambat  hukum  merespon  suarasuara  pembaruan  dalam masyarakat,  semakin  kecil  fungsi  dan  andil  hukum  dalam  mengubah  masyarakat  tersebut  karena masyarakat sudah mengubah dirinya sendiri.
Hukum  dapat  pula  merupakan  perwujudan  dari  nilainilai,  yang  mengandung  arti  bahwa kehadirannya  adalah  untuk  melindungi  dan  memajukan  nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi  oleh masyarakatnya. Dengan demikian hukum belum merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan.
Hukum  harus  mampu  memenuhi  ukuran  moral  tertentu  dan  ia  tidak  layak  disebut  hukum apabila memperlihatkan kegagalan- kegagalan sebagai berikut :20
1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (to achief rules); Suatu system hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya ia tidak boleh memuat putusan-putusan yang hanya bersifat ad hoc
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (to publicize); aturan  yang dibuat harus diumumkan.
3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (retroactive legislation)
4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (contradictory rules)
5. Kegagalan karena menunutut dilakukannya perilaku diluar kemampuan orang yang diatur (beyond the powers of the affected)
6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan
7. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.
Paling tidak ada 3 Peran atau fungsi hukum sehingga mewarnai proses perubahan masyarakat yaitu,  pemberi  bentuk  (pedoman  perilaku  dan  pengendalian  sosial,  serta  sebagai  landasan  proses integrasi),  hukum  juga  sebagai  penentu  prosedur  dari  tujuan  masyarakat,  kemudian  perspektif pembangunan juga tidak lepas dari rekayasa dan hukum sebagai alat atau sarana rekayasa masyarakat (social engineering by law). Hukum yang efektif sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hendaklah dalam proses pembuatannya memenuhi persyaratan tertentu sehingga betul-betul masyarakat tersebut merasakan  keterlibatannya  secara  baik.  Adapun  syarat-syarat  peraturan  perundangan  paling  tidak memenuhi apa yang dikemukakan para ahli sosiologi hukum yaitu: Fisiologis atau Idiologis, Yuridis dan Sosiologis.
Masalah-masalah hukum, khususnya pada suatu bangsa yang bertekat untuk membangun tata hukum yang sama sekali baru, tidak bisa dikaji secara terpisah dari konteks sosialnya. Bahkan bisa dikatakan,  perubahan-perubahan  yang  berlangsung  dalam  masyarakat  akan  memberikan  bebannya sendiri terhadap hukum, sehingga hukum dituntut untuk mengembangkan kepekaannya menghadapi keadaan tersebut.

## IV. KESIMPULAN
Perubahan hukum dewasa ini harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang terjadi. Hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada jika tidak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ingin tertinggal jauh di belakangnya. Upaya pembaharuan hukum haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila berkedudukan sebagai dasar, idiologi, cita hukum, dan norma fundamental  negara  yang  harus  dijadikan  orientasi  arah,  sumber  nilai-nilai,  dan  karenanya  juga kerangka berpikir dalamsetiap pembaharuan hukum.
Upaya  pembangunan  tatanan  hukum  yang  terus  menerus  ini  diperlukan,  minimal  karena  tiga alasan. Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada dalam kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya yang senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrument efektif) bagi penimbunan kekuasaan.Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara lembaga- lembaga terkait dalam hal perubahan hukum yang harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, karena hal tersebut

## REFERENSI

## Buku-buku
Abdulsyani, 2014, Sosiologi Skematika Teori dan terapan, Bumi Aksara, Jakarta. Anwar Yesmil dan Adang, 2018,  Pengantar Sosiologi Hukum. Gramedia , Jakarta. Fakih  Mansour, 2019, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Pers, Jakarta. Fuady  Munir,  2017,  Sosiologi  Hukum  Kontemporer  Interaksi  Hukum,  Kekuasaan  dan  Masyarakat,
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Kansil, C.S.T. 2016,  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.  Balai Pustaka,  Jakarta. Kusumaatmadja Mochtar, 2012, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung. MD Mahfud, 2016, Membangun Politik  Hukum  Menegakkan  sangat  penting  untuk  menjaga ketertibaan  dan  keteraturan  dalam  masyarakat  agar  kehidupan  masyarakat  tetap  fungsional. Konstitusi. Pustaka LP3ES. Jakarta.
Rahardjo  Satjipto,  2020,    Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah,  Genta Publishing, Yokyakarta.
----------------.2020, Sosiologi Hukum Esai-esai Terpilih. Genta Publishing, Yokyakarta. Saifullah,  2017, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Semarang. Soekanto Soerjono, 2011,  Pokokpokok Sosiologi Huku, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Utsman Sabian, 2019, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yokyakarta.
Jurnal http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/147/137, https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiq ra/article/view/238, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1578,https://moraref.kemenag.go.id/arch ives/journal/98077985952882316,
https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/inde x.php/tarbiyatuna/article/view/337, http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/articl e/view/11849 http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/indexhttps://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/lindayas os/article/view/553
Jurnal  Al-Bayan  PERUBAHAN  SOSIAL  BUDAYA  MASYARAKAT  INDONESIA  DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI Vol. 24 No. 1 Januari – Juni 2018, 9 – 46