BATAS GEOGRAFIS DAN BATAS SOSIAL : KETERKAITAN UNIT GEOGRAFIS DAN KONSTRUKSI SOSIAL, PELAJARAN DARI MALUKU 1
Dedi Supriadi Adhuri 2

## Abstrak
This article discusses the connection between territory and socio-cultural construction of the Mollucan. First, it concerns on the connection between spatial and socio-cultural construction of Muslim and Christians communtieis. In this regard, it argues that the spatial segregation between these two communities, to some extents, reflects or is associated with their socio-cultural differences.  Of course, the apparent differences stemp from the fact that their religions are not the same. This means that all aspects of their live concern on religious belief and rituals must be different. Apart from this, Muslim communities in Maluku Tengah (Central Maluku) are considered as more devoted to tradition as they still speak the ‘language of earth’ (bahasa tanah, vernacular language), while the Christians are not. On the contrary, in Maluku Tenggara (Southeastern Maluku), it is the Christians who are regarded as more tighted by tradition as they still use lela (antique cannon), gong and traditional rituals on their marriage.  Second, it demonstrates the political economy of sea territory. Referring to conflict over coastal boundaries between Sather and Tutrean villagers, I observe that control over sea territory is one of the indexes by which social boundary between the noble  (mel-mel) and the commoner (ren-ren) are drawn. Thus, when there is a precedence contestation between these two social groups, defining coastal boundary is one of the contested issues.  Reffering to other cases, conflicts triggered by lift-net (bagan) operation, I show how ethnicity defines ‘otherness,’ which, then used to exclude people from accessing a communal sea territory.  Finally, I demonstrate how local leaders make use the practice of marine communal property rights (hak ulayat laut) as a political capital to win the position of the village leader (kelapa desa)
1
Artikel ini merupakan perbaikan dari makalah yang dipresentasikan pada Dialog
Interaktif: Mengkaji Makna Sejarah untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, Januari 2003.
2 Peneliti pada Puslit. Kemasyaraktan dan Kebudayaan (PMB) LIPI E-mail: Dediadhuri@hotmail.com

## Pengantar
Kajian hubungan antara posisi geografis dan konstruksi sosial budaya suatu masyarakat merupakan salah satu isu pokok dalam Antropologi. Studi-studi klasik seperti Essai sur les variations saisonnieres des societes Eskimos yang ditulis Mauss dan Beuchat (1906, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1979 diberi judul Seasonal variations of the Eskimo : a study in social morphology) dan The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People yang ditulis Evans-Pritchard (1940) merupakan buku wajib pengajaran Antropologi. Dua buku ini secara gamblang menunjukkan bagaimana seting geografis orang Nuer (di Sudan) dan orang Eskimo mempengaruhi konstruksi sosial budaya kedua masyarakat tersebut.
Sesudah beberapa dekade dari waktu Mauss dan Evans-Pritchard menulis kedua bukunya, kajian relasi antara lokalitas geografi dan konstruksi budaya masyarakat masih berlanjut. Demikian, J. J Fox pada tahun 1997 mempublikasikan buku yang dieditnya dengan judul The Poetic Power of Place : Comparative Perspectives on Austronesian Ideas of Locality .  Buku yang kebanyakan artikelnya merupakan studi kasus pada masyarakat di Indonesia ini juga mendiskusikan bagaimana korelasi kedua issu itu. Dijelaskan, misalnya, penunjukkan arah ‘bawah’ dan ‘atas’ pada tempat yang berbeda juga merujuk pada hubungan hirarkis antara kesatuan sosial yang menempati lokasi yang menjadi acuan dari sebutan itu (Fox 1997, 4). Pada bagian lain tulisannya, disebutkan bahwa  ‘[s]pecific places indentified by name form a critical component of a social knowledge that links the past to the present’ (Fox 1997,  6).  Artikel lain dalam buku itu yang ditulis oleh Panell (1997, 165) menyebutkan ‘[t]he landscape, ... thus signposts forms of social behaviour, rights, responsibilities and relations.’
Kajian mutakhir tentang issu ini di Indonesia juga ditulis Peluso dan Harwell  (2001) dalam artikel mereka yang diberi judul ‘ Territory, Custom, and the Cultural Politics of Ethnic War in West Kalimantan, Indonesia.’ Dalam artikel ini, Pelusso dan Harwell memahami konflik antar etnik Dayak dengan Madura sebagai resistensi orang Dayak terhadap hegemoni negara dalam menafsirkan budaya dan dunia sosial orang Dayak serta penguasaan terhadap territori dan sumberdaya alam di Kalimantan Barat. Secara jelas mereka menganggap bahwa bagi orang Dayak, konstruksi sosial dan budaya mereka terkait erat dengan penguasaan terhadap territori dan sumberdaya alam di Kalimantan Barat. Meskipun pemerintah—dalam hal ini rejim Orde Baru—dengan berbagai kebijakannya telah memarjinalkan orang Dayak baik dalam domain politik (penguasaan terhadap birokrasi lokal) maupun ekonomi (penguasaan terhadap sumberdaya alam di Kalimantan Barat), resistensi yang termanifestasikan dalam wujud pembantaian dan pengusiran orang Madura di Kalimantan Barat—pada derajat tertenju—bisa dianggap ‘keberhasilan’ orang Dayak untuk kembali mengekspresikan attachment identitas sosial dan kultural mereka dengan ‘wadah territorial’ dan penguasaan terhadap sumberdaya alam di Kalimantan Barat.
Diskusi pada makalah ini juga merupakan sebuah contoh kajian mengenai hubungan antara konteks lokalitas geografis dengan konstruksi sosial dengan mengambil kasus Maluku sebagai bahan acuan.  Untuk keperluan itu, penulis akan melihat beberapa konflik yang terjadi di Maluku. Pada seksi pertama setelah ini, akan didiskusikan bagaimana korelasi antara batas geografis dan batas sosial antara pemeluk agama Islam dan Kristen. Dengan ini diharapkan kita bisa mengembangkan pemahaman tentang konflik antara mereka yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini. Pada seksi kedua, akan didiskusikan konflik berkenaan dengan wilayah laut. Konflik ini memberi pelajaran bahwa persepsi masyarakat di kepulauan Kei tentang laut berbeda dengan perspektif kita yang cenderung dibangun dengan merujuk kepada aturan formal pemerintah.  Pada masyarakat Kei, wilayah laut dan penguasaan atasnya terkait dengan identitas kelompok tertentu dalam komunitas itu. Oleh karenanya kontestasi untuk menguasai wilayah laut tertentu tidak hanya terkait dengan penguasaan sumberdaya laut itu dalam konteks hubungan- hubungan ekonomi tetapi juga terkait hubungan-hubungan politik antara segemen-segemen dalam komunitas tersebut.   Dalam konflik yang lain, masih di Kep. Kei, eksklusifisme penguasaan dan eksploitasi wilayah laut juga terkait dengan etnisitas. Pada saat seseorang atau kelompok orang didefinisikan sebagai orang ‘luar,’ dengan menunjuk nama etniknya, maka dengan otomatis  (kelompok) orang tersebut tidak lagi memiliki hak untuk mengakses atau mengeksploitasi wilayah laut tertentu. Kasus-kasus ini, dengan jelas menunjukkan bagaimana keterikatan antara wilayah laut dengan konstruksi sosial masyarakat Kei.

## Batas Geografi dan Batas Kelompok Agama 3
Pada saat pertama kali terlibat penelitian di Maluku, penulis terkaget-kaget mendengar orang memanggil nama pemukiman dengan sebutan agama seperti Kampung Islam dan Kampung Kristen. Penyebutan seperti ini tidak lajim untuk telinga penulis. Di Jakarta, kita biasa mendengar kampung Melayu, Kampung Ambon atau sebutan lain yang mengasosiasikan satuan geografis dengan nama suku bangsa, tetapi tidak agama. Jadi asosiasi letak geografis dengan   agama terdengar agak aneh.
Setelah tinggal agak lama dan melakukan perjalanan di beberapa tempat di Maluku, barulah penulis sadar bahwa penyebutan itu sangat biasa untuk orang Maluku dan memang merefleksikan realitas yang sebenarnya. Komunitas yang berlainan agama memang cenderung tinggal pada pemukiman yang terpisah (lihat peta 1 dan 2). Orang-orang Islam tinggal di pemukiman sendiri -- bisa berada pada level dusun atau desa-- demikian umat Katolik dan Protestan—kedua agama terakhir secara generik disebut Kristen atau Serani—tinggal pada pemukiman yang berbeda. Bahkan ada beberapa desa yang secara formal menyertakan nama agama dari penduduknya seperti Desa Siri-sori Serani dan  Siri-sori Islam. Di
3 Versi lain dari diskusi pada seksi ini ada pada Adhuri (2001)
Kepulauan Kei, pemukiman-pemukiman dalam sebuah desa yang penduduknya berbeda agama, penyebutan kampungnya (dusun) juga menggunakan nama agama yakni Ohoislam (Kampung Islam) dan Ohoisaran (Kampung Kristen).
Penelusuran penulis lebih jauh tentang batas geografis di antara pemeluk agama yang berbeda ini menunjukkan bahwa di Maluku Tengah, batas geografis  tidak hanya dalam lingkup pemukiman tetapi juga keseluruhan ‘ territorial domain’ dari desa-desa itu. Penulis tahu, kemudian, bahwa setiap kesatuan tradisional desa ( negeri ) di Maluku Tengah menguasai wilayah tersendiri, disebut petuanan , yang meliputi wilayah darat dan laut bagi desa-desa di pesisir.  Di dalam wilayah petuanan inilah pemukiman berada dan kegiatan pertanian – pekerjaan mayoritas penduduk di sana – dilakukan.
Peta 1 dan 2
Pada saat penulis memperhatikan keterkaitan segregasi geografis antara pemeluk agama yang berbeda dan konstruksi sosial mereka, ternyata memang keduanya berkorelasi. Dalam konteks berbahasa, misalnya, desa- desa Islam di Maluku Tengah berbeda dengan desa-desa Kristen. Desa- desa Islam kebanyakan, jika tidak semuanya, masih memakai ‘bahasa tanah’ (bahasa lokal) sebagai bahasa sehari-hari. Oleh karenanya mereka dianggap masih mempertahankan kebudayaan ‘asli’ Maluku. Sementara itu, penduduk desa-desa Kristen sudah kehilangan kemampuan mereka untuk menggunakan bahasa tanah dan menggantinya dengan bahasa Indonesia.  Sebaliknya, dalam hal perkawinan, penduduk Islam di kepulauan Kei sudah dianggap meninggalkan tradisi Kei karena mereka sudah tidak lagi menggunakan lela (meriam kuno) dan gong sebagai mas kawin tetapi lebih menggunakan mas kawin seperti diajarkan dalam agama Islam. Sementara pemeluk Kristen masih menggunakan lela dan gong untuk ritual perkawinan mereka.
Lebih jauh, segregasi keduanya tampak juga dalam domain politik, dalam hal ini mereka tidak hanya menjadi kelompok yang ‘berbeda’ tetapi kelompok yang terlibat dengan perebutan kekuasaan negara. Untuk menjelaskan hal ini kajian sejarah menjadi sangat penting karena hanya lewat penelusuran sejarahlah kita bisa memahami mengapa Islam dan Kristen berhadap-hadapan sebagai dua kelompok yang ‘berseteru’ dalam konteks politik.  Jika kita baca referensi sejarah (lihat misalnya Chauvell 1985; 1999, Bedaux 1978; Cooley 1973, Schreurs 1992), bisa diketahui bahwa penyebaran agama Islam dan Kristen terkait dengan kekuasaan kolonialisme. Di Maluku Tengah, penyebar-penyebar
Islam yang di antaranya datang dari Sulawesi Selatan adalah mereka yang menjadi pesaing pedagang-pedagang Eropa yang nota bene Kristen.  Pada saat penguasaan Eropa bertambah dari hanya sekedar ekonomi menjadi penguasaan politik, misionaris secara jelas telah memanfaatkan kehadiran dan kekuasaan kolonialisme Eropa untuk mengkonversi orang-orang yang mereka sebut kafir menjadi Kristen.  Dengan ini konotasi Islam sebagai ‘musuh’ bertambah. Jika dalam konteks ekonomi orang-orang Islam adalah penganggu hak monopoli pedagang Eropa, dalam konteks penyebaran agama, orang Islam adalah penghambat penyebaran Kristen. Di Kepulauan Kei, bahkan, stimulasi kedatangan misi Katolik adalah laporan dari pedagang kayu Jerman yang diperkuat oleh laporan petugas pemerintah Belanda bahwa orang-orang Islam telah ‘meracuni’ kejujuran dan kebaikan orang-orang asli Kei yang ‘kafir.’   (Höevell 1890; Schreurs 1992). Oleh karenanya, kedatangan misi bukan hanya didorong oleh keharusan untuk membawa mereka ke surga, tetapi menyelamatkan mereka dari ‘kekotoran’ akibat penguasaan orang Islam.
Selanjutnya kedekatan misi dengan pemerintah kolonial juga mengarahkan pada kedekatan umat Kristen kepada kekuasaan pemerintah dan fasilitas yang dibangun kolonial. Akibat dari ini posisi umat Kristen menjadi lebih ‘dimanja’ dan lebih ‘maju’ berhadapan dengan umat Islam yang temarjinalkan.
Keadaaan ini berbalik pada saat pemerintah kolonial Belanda dipaksa menyerah kepada tentara Jepang pada awal tahun 1940-an. Karena tentara Jepang cenderung menghancurkan segala hal yang berasosiasi dengan Belanda, maka pusat-pusat misi dan orang-orang Kristen juga menjadi sasaran penghancuran. Demikian, sehari setelah mereka mendarat, 11 orang misionaris yang diantaranya seorang uskup, dibantai di P. Kei Kecil, Maluku Tenggara. Menariknya, pembantaian yang dilakukan oleh tentara Jepang ini, dikatakan sebagai akibat dari penghianatan imam-imam Islam yang telah bertindak sebagai mata-mata Jepang. Demikian, pada jaman pendudukan Jepang, umat Islam lah yang dekat dengan penguasa Jepang, mereka menjadi kelompok yang ‘dimanjakan’ dan umat Kristiani menjadi pihak yang disengsarakan.
Nampaknya, batas geografi dan batas sosial antara kedua pemeluk agama ini dipertahankan dan hubungan di antara kedua kelompok sosial ini juga mewarisi pola-pola hubungan yang tercetak dalam sejarah mereka. Dalam konteks demikianlah konflik yang berkepanjangan, berlangsung sampai saat ini, terjadi di Maluku.

## Wilayah Laut dan Hubungan Antar Kelompok Sosial
Seperti telah kita ketahui dasar dari kebijakan kelautan (perikanan) Indonesia adalah pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘Bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang tekandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.’ Sebagai konsekuensi dari ini, berbeda dengan
sumberdaya alam yang lain seperti hutan dan mineral—di mana pemerintah (negara) memilah-milah sumberdaya itu dalam wujud berbagai macam hak—sumberdaya laut adalah tidak terbagi. Selain itu, juga berbeda dengan hak-hak untuk mengelola hutan misalnya di mana hak pengelolaannya diberikan secara ekslusif kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang berarti perusahaan lain tidak boleh mengambil sumberdaya alam tersebut, untuk sumberdaya laut beberapa (kelompok) nelayan dan perusahaan perikanan mungkin saja memiliki hak yang sama untuk mengeksploitasi suatu wilayah laut atau sumberdaya laut tertentu. Singkatnya laut dalam perspektif negara adalah ‘free for all’ warga negara Indonesia. Ini artinya, bisa saja orang yang tinggal di ujung barat Indonesia menangkap ikan di perairan ujung timur tanah air dan di perairan itu mereka bertemu dengan nelayan lain dengan latar belakang yang bermacam-macam.  Tentu saja, ada pajak yang harus dibayar, aturan-aturan dan prosedur-prosedur tertentu yang harus diikuti. Namun demikian aturan-aturan dan prosedur itu kebanyakan-kalau tidak semuanya--hanya membedakan nelayan dari segi teknologi.  Identitas lokalitas atau dalam bahasa penulis keterkaitan antara batas geografis dengan batas sosial luput dari objek pengaturan. Padahal, seperti yang akan didiskusikan pada analisis terhadap konflik-konflik berikut, masyarakat memahami laut tidak hanya sekedar hamparan air tetapi juga terkait dengan konstruksi dunia sosial  mereka.
Konflik terkait masalah penguasaan wilayah laut yang sangat kontroversial di kepulauan Kei adalah konflik atas batas wilayah laut antara penduduk desa Tutrean    dan    desa   Sather    di     P. Kei Besar (lihat peta 3). 4 Dianggap kontroversial karena konflik ini  (a) telah berlangsung lama, sejak tahun 1935 sampai, paling tidak tahun 1997-- mungkin sampai saat ini, (b) terjadi perkelahian hampir setiap tahun-- kadang-kadang lebih dari sekali dalam setahun, dan (c) telah menelan korban yang tidak sedikit --misalnya pada tahun 1988, 74 buah rumah di desa Sather dibakar.
Isu pemicu dari konflik ini adalah sengketa batas wilayah laut dari kedua desa. Penduduk desa Tutrean mengklaim batas wilayah laut mereka adalah suatu titik di mana menurut penduduk Sather telah termasuk ke dalam wilayah laut mereka. Klaim batas yang berbeda ini seringkali menyulut terjadinya konflik fisik  pada    setiap    saat    penduduk    dari salah satu desa mengeksploitasi sumberdaya laut, terutama bia lola ( Throcus niloticus ) pada wilayah yang disengketakan.
4 Secara agak detail kasus ini telah didiskusikan pada Adhuri (1998). Masyarakat kepulauan Kei mengenal praktek hak ulayat ( communal property rights ) atas wilayah laut. Namun demikian, batas wilayah laut dan unit pemegang hak atas wilayah tersebut seringkali menjadi bahan perselisihan.
Peta 3.
Analisa penulis terhadap konflik-konflik yang terjadi di antara kedua desa ini dan kegagalan dari usaha-usaha penyelesaiannya 5 mengarahkan pada kesimpulan bahwa akar permasalahan dari konflik ini adalah kontestasi antara ‘kelas’ bangsawan ( mel-mel ) dengan ‘kelas’ orang merdeka ( ren-ren ). 6 Pada satu pihak--dengan menggunakan sejarah lisan tentang asal-usul mereka dan hubungannya dengan penduduk desa Sather-- sebagai kelas bangsawan, penduduk desa Tutrean menganggap bahwa mereka mempunyai kewenangan untuk menguasai wilayah dan penduduk desa Sather yang ren-ren . Untuk orang Tutrean, ini berarti seluruh kehidupan desa Sather secara politik harus ditentukan oleh orang Tutrean. Kepala desa Sather misalnya, haruslah bangsawan dari Tutrean. Begitu pula halnya dengan pengaturan batas dan pemanfaatan wilayah dari desa Sather, orang Tutrean-lah yang berhak menentukannya.  Pada pihak yang lain, penduduk desa Sather menganggap bahwa sebagai orang merdeka tentu saja mereka bebas untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan mengacu pada sejarah lisan tentang asal-usul desanya, tentu saja menurut  versi mereka sendiri,  orang Sather menolak segala argumen yang menunjukkan superioritas  bangsawan dari Tutrean dalam hubungannya dengan pengaturan domain politik dan teritorial di desanya.
Isu kontestasi ini tidak pernah diperhatikan dalam usaha-usaha penyelesaian konflik yang terjadi di antara kedua desa ini. Usaha penyelesaian yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1936 dan 1939 ditentang oleh orang Sather karena kebutusannya didasari oleh konsultasi Belanda terhadap dewan adat yang dipimpin oleh penguasa- penguasa tradisional di kepulauan Kei yang semuanya kaum bangsawan. Demikian pula penyelesaian yang digagas bupati Maluku Tenggara pada tahun 1990. Keputusan tentang penyelesaian konflik pada saat itu didasari sidang adat yang dikuasai oleh pemimpin adat yang juga bangsawan. Usaha penyelesaian sengketa terakhir melalui keputusan pengadilan negeri Kabupaten Maluku Tenggara dan pengadilan Tinggi Maluku pun ditentang karena dianggap tidak adil. Ketidakadilan ini terkait dengan dasar keputusan-keputusan itu yang lebih didasari bukti-bukti tertulis yang kebanyakan dikuasai oleh kaum bangsawan.
Konflik yang terkait dengan penguasaan wilayah laut dan pemanfaatannya terjadi juga di antara penduduk kampung Islam ( Ohoislam ) dengan penduduk kampung Katolik ( Ohoisaran ) di desa Sathean yang terletak di P. Kei Kecil (lihat peta 3). 7 Konflik di antara penduduk kedua kampung ini pertama kali terjadi pada tahun 1964, yang dipicu oleh penggunaan   bagan oleh salah seorang penduduk kampung
5 Usaha penyelesaian terhadap konflik ini dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1936 dan 1939, dilakukan atas inisiatif bupati Maluku
Tenggara pada tahun 1990, dilakukan melalui putusan pengadilan negeri Maluku
Tenggara pada tahun 1993 dan pengadilan tinggi Maluku pada tahun 1996.
6 Pada statifikasi sosial masyarakat Kei terdapat tiga lapisan: bangsawan ( mel-mel ), orang merdeka ( ren-ren ) dan budak ( iri-iri ). 7 Secara agak detail tetapi dengan prespektif yang berbeda, konflik ini didiskusikan dalam Adhuri (1993)
Islam yang diprotes oleh penduduk kampung Kristen dengan alasan bahwa penggunaan bagan itu akan menyebabkan ketimpangan distribusi sumberdaya laut. Pada satu pihak mereka yang menggunakan bagan akan mendapatkan ikan lebih banyak, pada pihak lain mereka yang tidak menggunakan teknologi ini akan kesulitan mendapatkan ikan. Dihadapkan pada protes ini orang kampung Islam menghentikan pengoperasian bagannya.
Konflik antar kedua pihak kembali terjadi pada tahun 1984 saat penduduk kampung Islam kembali mengoperasikan bagan di perairan desa itu. Namun demikian, konflik ini segera dapat terhenti setelah terjadi kesepakatan di antara mereka. Kesepakatan tersebut melingkupi dua hal, pertama orang kampung Islam diharuskan membayar uang sewa penggunaan wilayah laut tempat mereka mengoperasikan bagannya. Kedua, orang kampung Islam dilarang mengoperasikan bagannya di wilayah yang menjadi tempat penangkapan ikan dari penduduk kampung Kristen. Kedua kesepakatan ini mengindikasikan bahwa orang kampung Kristen menganggap bahwa orang kampung Islam adalah ‘orang luar,’ atau, paling tidak dianggap tidak mempunyai hak yang sama dengan penduduk kampung Kristen dalam hubungannnya dengan penguasaan dan penggunaan wilayah laut mereka.
Setelah ditelusuri lebih mendalam tentang hubungan antara penduduk kedua kampung tersebut, nampaknya penyebab konflik di antara mereka bukanlah hanya perbedaan teknologi penangkapan  atau distribusi sumberdaya tetapi juga terkait dengan asal-usul  penduduk kedua kampung ini. Dalam sejarah lisan tentang asal-usul penduduk kedua kampung tersebut disebutkan bahwa penduduk kampung Kristen adalah keturunan dari orang yang pertama kali datang dan menempati wilayah desa tersebut, sementara itu penduduk kampung Islam adalah keturunan dari seorang laki-laki Bugis yang menikahi seorang wanita dari kampung Kristen yang pada saat itu masih memeluk agama lokal.
Jadi, menurut penduduk kampung Kristen, penduduk kampung Islam bukanlah penduduk ‘asli’ Sathean. Penduduk Sathean ‘asli’ dalam anggapan mereka adalah keturunan dari pendiri kampung atau desa itu melalui garis laki-laki. Karena penduduk kampung Islam adalah keturunan dari seorang laki-laki Bugis, maka mereka lebih merupakan orang Bugis dari pada orang Sathean. Dalam bahasa yang lebih halus, mereka sering juga menyebut bahwa penduduk kampung Islam adalah orang ‘Yamlean tempel.’ Yamlean adalah nama keluarga ( fam ) dari wanita Sathean yang menikah dengan laki-laki Bugis tersebut. Istilah ini mengindikasikan pengakuan terhadap penduduk kampung Islam sebagai setengah Bugis, setengah Sathean. Pengakuan ini, saat diterjemahkan dalam penguasaan terhadap sumber-sumberdaya alam, sumberdaya laut dalam hal ini -- berupa distribusi hak yang tidak sama di antara penduduk kedua dusun tersebut.
Konflik di antara penduduk kedua dusun itu telah menunjukkan adanya pemilahan penduduk lokal dan ‘non-lokal’ dalam hubungannya
dengan akses terhadap wilayah dan sumberdaya laut.’ Penduduk lokal, merasa memiliki hak yang lebih dari penduduk ‘non-lokal’ dalam hubungannya dengan eksploitasi sumberdaya di dalam wilayah laut tertentu. Dengan persepsi seperti ini, penduduk lokal merasa mempunyai hak eksklusif terhadap wilayah lautnya dan dengan demikian mengangap mempunyai hak untuk melarang nelayan non-lokal untuk mengakses wilayah dan sumberdaya laut mereka. Dalam hal ini, definisi non-lokal diacukan kepada sukubangsa non-Kei, dalam konteks ini Bugis.
Konflik yang terjadi di perairan wilayah desa Dullah Laut pada tahun 1996 menunjukkan hal ini secara lebih nyata (lhat peta 3). Pemicu konflik di perairan ini mirip dengan konflik yang terjadi di desa Sathean yakni  penggunaan teknologi bagan. Namun demikian masalahnya dianggap lebih serius karena pemilik bagan tersebut bukanlah penduduk Dullah Laut yang pada saat itu sedang mengeksploitasi wilayah yang sama tetapi dengan teknologi yang lebih sederhana yaitu pancing. Pemilik bagan adalah orang Buton yang menikah dengan seorang wanita penduduk dari sebuah desa di pulau lain, masih dikepulauan Kei. Untuk orang Dullah Laut, kegiatan penangkapan itu tidak hanya mengganggu kegiatan memancing tetapi merupakan pelanggaran atas kedaulatan terhadap perairan ‘hak milik’ mereka oleh orang yang berkesukubangsaan lain. Konflik ini berakhir dengan pengusiran bagan-bagan milik orang Buton tersebut dari perairan Dullah Laut.
Konflik yang tidak kalah kompleksnya terjadi di desa Dullah Laut pada tahun 1997. Konflik ini tidak hanya berhubungan dengan masalah- masalah lokal tetapi juga dengan perdagangan internasional ikan karang hidup. Perdagangan ikan karang hidup ini, khususnya ikan garopa, terkait dengan kebiasaan makan orang Cina yang mengganggap bahwa mengkonsumsi ikan karang yang masih hidup sampai beberapa saat menjelang masuk alat-alat memasak meningkatkan vitalitas dan gengsi mereka (Johannes dan Riepen 1995).  Meningkatnya tingkat ekonomi orang-orang Cina, terutama di Hongkong telah menambah permintaan akan ikan karang hidup. Meningkatnya permintaan ini telah mendorong para pengusaha ikan karang hidup untuk melebarkan kegiatan usaha mereka dari sekitar perairan Hongkong, ke Philiphina dan Indonesia pada akhir tahun 1980-an. Selain melebarkan wilayah eksploitasi, para pengusaha ikan karang hidup ini juga menggunakan teknologi yang dianggap efektif yakni potasium cyanida yang penggunaannya dilarang oleh pemerintah di perairan-perairan tempat mereka beroperasi tersebut.
Pengusaha ikan karang hidup ini sampai ke perairan Kei pada awal tahun 1990-an. Mereka juga terlibat dalam penggunaan potasium cyanida yang dilarang oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang dan berbagai macam aturan lainnya mengenai lingkungan hidup maupun usaha perikanan. Namun demikian, untuk melindungi usaha mereka yang ilegal ini, para pengusaha tersebut ‘membeli’ aparat militer dan birokrat lokal. Dengan kekuasaannya aparat militer dan birokrat lokal melindungi, atau paling tidak membiarkan kegiatan ilegal para pengusaha ini.
Menariknya, dalam kasus konflik di Dullah Laut pada tahun 1997 ini adalah bahwa kolusi antara pengusaha, aparat militer dan birokrat lokal dimanfaatkan oleh elit lokal sebagai alat untuk memenangkan kontestasi mereka dengan elit lain di desa tersebut berkenaan dengan perebutan posisi sebagai kepala desa. Dalam hal ini seorang keturunan pemimpin tradisional desa ( orang kaya ) yang telah lama mengincar posisi kepala desa, memberikan ijin kepada pengusaha ikan karang hidup, seorang warga negara Taiwan yang beristri orang Jawa, membangun base camp dan menangkap ikan karang di wilayah desa itu.  Untuk elit tradisional ini, pemberian ijin tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan sokongan ekonomi dari pengusaha ikan karang hidup dan sokongan politik dari aparat militer dan birokrat lokal yang melindungi usaha ilegal tersebut. Dengan sokongan ini, tentu saja harapan dia adalah pencapaian impiannya untuk menjadi kepala desa. Pada pihak lain, bagi kepala desa Dullah Laut perilaku keturunan orang kaya dan pengusaha ikan karang hidup ini adalah rongrongan terhadap kekuasaannya. Oleh karena itu, beliau menentang tegas pendirian base camp dan usaha penangkapan ikan oleh pengusaha yang berasal dari Taiwan itu. Sikap ini ditunjukkan dengan pengusiran terhadap pengusaha Taiwan dari lokasi base campnya dengan alasan bahwa usaha itu ‘ilegal’ karena tidak meminta ijinnya sebagai pemimpin desa Dullah Laut. 8 Pengusiran ini berhasil memberhentikan sementara kegiatan perusahaan ikan karang tersebut, tetapi atas desakan aparat militer, akhirnya mereka membiarkan pihak perusahaan meneruskan usahanya.
Kembali, konflik  terakhir ini juga menunjukkan bagaimana wilayah laut berhubungan dengan dunia sosial dari komunitas yang mengaitkan diri dengan wilayah laut itu dengan tradisi hak ulayat laut. Dalam hal ini, tradisi hak ulayat laut dijadikan alat ekonomi dan politik oleh kelompok-kelompok di dalam komunitas Dullah Laut untuk memenangkan kontestasi untuk menduduki posisi kepala desa. Menariknya, kontestasi ini tidak hanya menggunakan tradisi yang menghubungkan kelompok tertentu dengan penguasaan terhadap wilayah laut, tetapi juga menarik kekuatan eksternal, pengusaha ikan karang hidup dan birokrasi modern—ke dalam kontestasi yang terjadi diantara kelompok-kelompok yang ada pada komunitas Dullah Laut.

## Penutup
Tulisan ini tidaklah mendiskusikan hubungan kausal antara tempat atau teritori dengan konstruksi budaya tertentu seperti halnya dibahas dalam tulisan Mauss (1906) dan Evans-Pritchard (1940).  Namun demikian, secara jelas tulisan ini menunjukkan adanya hubungan antara teritori dengan konstruksi sosial komunitas yang hidup di atasnya. Merujuk kepada hubungan antara umat Islam dengan umat Kristen di Maluku, sudah
8 Tahun sebelumnya, kepala desa mengijinkan perusahaan lain yang juga menggunakan potasium cianida beroperasi di perairan desa itu. Pada saat itu keturunan pemimpin tradisional lah yang menentang pemberian ijin tersebut.
jelas bisa disimpulkan bahwa segregasi spasial antara kedua komunitas ini, yang juga terkait dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, telah turut melanggengkan hubungan yang tidak harmonis antara keduanya. Konflik-konflik atas wilayah laut di antara penduduk Desa Sather dan Tutrean menunjukkan bahwa wilayah laut merupakan satu penanda dari identitas kebangsawanan (mel-mel) dan  ‘kemerdekaan’ kelompok ren-ren . Oleh karena itu, saat terjadi kontestasi antara kedua kelompok sosial ini, antara mel-mel dengan ren-ren , batas wilayah laut dan penguasaan terhadapnya merupakan bagian integral dari kontestasi itu. Konflik di desa Sathean menunjukkan pula keterkaitan antara wilayah laut dengan hubungan antara komunitas kampung Kristen dan Islam.  Orang kampung Kristen, dengan didasari klaim  ‘keasliannya’ menganggap mempunyai hak lebih daripada orang Kampung Islam yang, paling tidak, setengahnya ‘ alien ’ terhadap lokalitas desa itu.  Demikian pada konflik atas perairan Dullah Laut pada tahun 1996. Konflik ini menunjukkan definisi ‘ otherness ’ dalam hubungannya dengan lokalitas dan penguasaan terhadap wilayah dan sumberdaya laut diacukan pada ke-Buton-an orang- orang nelayan yang mengoperasikan bagannya di perairan Dullah Laut. Konflik di Perairan Dullah laut yang terjadi pada tahun 1997, mengajari kita bahwa ‘attachement’ kelompok sosial tertentu kepada wilayah laut tidak hanya bisa dijadikan sebagai economic capital tetapi juga sebagai political capital oleh kelompok-kelompok tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa pada saat terjadi kontestasi politik untuk menjadi kepala desa,  penguasaan terhadap wilayah laut  dijadikan sebagai alat untuk memenangkan kontestasi itu.  Sekali lagi, konflik ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan lokalitas dengan bangun sosial komunitas yang hidup di atasnya.
Terakhir, jika boleh menghubungkan logika di atas dengan berbagai konflik yang terjadi di tanah air, maka penulis sampai pada kesimpulan bahwa kemungkinan besar berbagai konflik yang terjadi di tanah air juga terkait dengan perbedaan-perbedaan konstruksi hubungan antara kelompok sosial dengan lokalitas. Dalam konteks ini, analisa Peluso dan Harwell (2001) bahwa ‘perang’ antar Dayak dengan Madura lahir karena ketidaksesuaian perspektif tentang hubungan manusia dengan lokalitas antara orang Dayak dengan negara—dalam hal ini pemerintah Orde Baru—mungkin bukanlah gejala yang khas Kalimantan Barat tetapi juga gejala umum di Indonesia. Mengapa demikian? Karena, seperti kita ketahui perspektif pemerintah tentang manusia Indonesia didasari konsepsi kewarganegaraan, di mana semua warganegara Indonesia, seharusnya, dianggap seragam hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, pada saat Undang-undang Dasar mendefinisikan bahwa ‘Bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang tekandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,’ maka, karena definisi rakyat mengacu pada warga negara—semua orang harus tunduk pada aturan yang sama  yakni aturan-aturan yang dibuat negara. Padahal seperti telah didiskusikan sepanjang tulisan ini, kelompok-kelompok sosial tertentu menganggap mempunyai hubungan khusus dengan territori tempat komunitasnya hidup dan berkembang.  Oleh karenanya, dalam perspektif
mereka ada definisi lokal dan non-lokal, asli ( indigenous )  dan pendatang yang, dalam hubungannya dengan lokalitas—baik dalam konteks ekonomi dan politik atau konteks-konteks lain—mempunyai hak dan kewajiban berbeda.
Nah, jika argumen penulis benar, maka tanpa meng’address’ isu ini secara benar, konflik-konflik serupa dengan apa yang terjadi di Maluku seperti yang telah dijelaskan di atas dan di berbagai tempat lain di pelosok tanah air, mungkin akan semakin marak.  Banyak orang berharap banyak dengan Undang-undang No. 22 thun 1999 tentang Pemerintah Daerah, atau apa yang populer dengan sebutan Undang-undang Otonomi Daerah, tetapi apakah Undang-undang ini telah mengakomodasi isu yang penulis diskusikan?

## Daftar  Pustaka
Adhuri, D.S. 1993. Hak Ulayat Laut dan Dinamika Masyarakat Nelayan di Indonesia Bagian Timur: Studi Kasus di P. Bebalang, Desa Sathean dan Demta. Masyarakat Indonesia XX (1): 143-163.
——— (1998). Saat Sebuah Desa Dibakar Menjadi Abu: Hak Ulayat Laut dan Konflik Antar Kelompok di Pulau Kei Besar. Antropologi Indonesia (57): 92-109.
——— (2001). Dimensi “Jarak” Geografis dan Politik:  Reinterpretasi Konflik di Maluku. Dalam Peradaban . Vol. 1(2). Hal. 55-62.
Bedaux, C. 1978. War Came to the Kai Islands : Missionary of the Sacred Heart.
Chauvel, R. (1985). The Rising Sun in the Spice Islands: A History of Ambon During the Japanese Occupation . Clayton: Monash University Centre for Southeast Asian Studies.
——— (1999). Ambon's Second Tragedy: History, Ethnicity and Religion.
Paper  dobaca pada The 5th Maluku conference, July,  Darwin.
Cooley (1973). Persentuhan Kebudayaan di Maluku Tangah. Bunga Rampai Sejarah Maluku , edited by P. Abdurachman, Luhulima. Jakarta: Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional-LIPI.
Evans-Pritchard (1940) The Nuer: A Description of th eModes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People . Oxford: Oxford University Press.
Fox, J.J (1997) The Poetic Power of Place : Comparative Perspectives on Austronesian Ideas of Locality . Canberra: Dept. Anthropology, RsPas and Asian Studies, ANU
Fox, J.J (1997) Place and Landscape in Comparative Austronesian Perspective. dalam Fox (ed.) The Poetic Power of Place : Comparative Perspectives on Austronesian Ideas of Locality . Canberra: Dept. Anthropology, RsPas and Asian Studies, ANU, hal. 1-21.
Johanness dan M. Riepen. 1995. Environmental, Economic, and social
Implications of the Live Reef Fish Trade in Asia and the Pacific:
The Nature Conservancy and The South Pacific Commission.
Mauss, M dan H. Beuchat (1979). Seasonal variations of the Eskimo : a study in social morphology , (terjemahan dari Essai sur les variations saisonnieres des societes Eskimos, 1906).London : Routledge & Kegan Paul.
Panell, S (1997). From the Poetics of Place to the Politics of Space:
Redefining Cultural Landscapes on Damer, Maluku Tenggara, dalam Fox (ed.) The Poetic Power of Place : Comparative
Perspectives on Austronesian Ideas of Locality . Canberra: Dept. Anthropology, RsPas and Asian Studies, ANU, hal. 163-173.
Peluso, N. L dan M. Watts  (eds.) (2001). Violent Environtments . Itacha: Cornell University Press.
——— dan E. Harwell (2001). Territory, Custom, and the Cultural Politics of Ethnic War in West Kalimantan, Indonesia. Dalam Peluso, N.
L dan M. Watts  (eds.) Violent Environtments . Itacha: Cornell University Press. Hal. 83-116.
Schreurs, P.G.H. 1992. Lanjutan Karya St. Fransiskus Xaverius: Kebangkitan Kembali Misi Katolik di Maluku 1886-1960 . Ambon: Pusat Pastoral Keuskupan Amboina.
Hoëvell, G.W.W.C. van. 1890. De Kei - Eilanden. Tijdschrift voor het Indische Taal -, Land- en Volkenkunde 33 (2):102-159.