## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. (35-47) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)

## Silvi Yuniardi
Back office Bank Rakyat Indonesia KC Pandegelang Jl. Bayangkari Nomor. 1 Pandegelang E-mail: yuniardis108@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8656
Info Artikel
|Submitted : 27 Juli 2020
|Revised : 15 Agustus 2020 |Accepted : 15 Agustus 2020
How  to  cite:  Silvi  Yuniardi,  “Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  Pasca  Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/Puu-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2019)”, hlm. 35-47.

## ABSTRACT
This study aims to determine the intersection of competence in  the settlement  of  Islamic banking disputes by exploring the authority of the Religious Courts in resolving Islamic banking disputes  after  the  decision  of  the  Constitutional  Court  No.93  /  PUU-X  /  2012  and  the  legal certainty  of  sharia  banking  dispute  settlement  which  has  become  an  absolute  competence  of  the Religious Courts but still  settled in the District Court.  The focus is on the normative juridical approach,  with  three  variants  of  the  approach  namely,  the  statutory  approach,  the  conceptual approach and the case approach.  The data source used includes secondary data, namely legislation documentation data and literature study which includes primary, secondary legal material.  The results of the study indicate that, differences in interpretation of the competence of the Religious Courts are no longer an obstacle in resolving Islamic banking matters, because if examined closely, the sound of article 55 paragraph (1) of Law Number 21 Year 2008 has given absolute competence to the Religious Courts.  In fact, the settlement of the sharia economic case according to article 55 paragraph  1  must  not  be  in  conflict  with  the  sharia  principle.    In  addition,  the  consideration  of judges in case number 28 / Pdt.G / 2018 / PT.Bdg has provided legal certainty for the parties to the dispute, that the settlement of syariah banking securities is an absolute competence of the religious court.  Judges' considerations in the case are also in line with articles 51 and 52 of Law No.  21 of 2008 concerning Sharia banking and article 14 of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts.
Keywords: Absolute Authority, Religious Courts, Islamic Banking
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/Puu-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/Pdt.G/2018pt.Bdg)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persinggungan kompetensi dalam penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  dengan  mendalami  kewenangan  Peradilan  Agama  dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan MK No.93/PUU-X/2012 dan kepastian hukum  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  yang  sudah  menjadi  kompetensi  absolut Peradilan  Agama  tetapi  masih  diselesaikan  di  Peradilan  Negeri.  Fokusnya  pada  pendekatan yuridis  normative,  dengan  tiga  varian  pendekatan  yaitu,  pendekatan  peraturan  perundang- undangan, pendekatan conseptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan mecakup data  sekunder  yaitu  data dokumentasi  perundang-undangan  dan  studi  pustaka  yang  mencakup bahan hukum primer, sekunder. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, perbedaan penafsiran terhadap kompetensi Peradilan Agama bukan lagi sebagai kendala dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah, sebab bila dicermati seksama, bunyi pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21  Tahun  2008  telah  memberikan  kompetensi  absolut  kepada  Peradilan  Agama.  Bahkan, penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah  tersebut  menurut  pasal  pasal  55  ayat  1  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip syariah.  Disamping itu, pertimbangan hakim dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2018/PT.Bdg  telah  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  bersengketa, bahwa  penyelesaian  sengekta  perbankan  syariah  merupakan  kompetensi  absolut  dari  peradilan agama.  Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga selaras dengan pasal 51 dan 52 UU No. 21  Tahun  2008  tentang  perbankan  Syariah  dan  pasal  14  UU  Nomor  50  tahun  2009  tentang Peradilan Agama.
Kata Kunci: Kewenangan Absolut, Peradilan Agama, Perbankan Syariah

## A. LATAR BELAKANG
Persinggungan kompetensi dalam  penegakan  hukum  sengketa perbankan  syariah  berakibat  pada dualisme kewenangan
dalam lingkungan  peradilan.  Tidak  ada  satu pun  jenis  perkara  dalam  ruang  lingkup yang sama yang dapat diselesaikan oleh dua  peradilan  yang  berbeda.  Sehingga menjadi  permasalahan  besar  bagi praktisi  hukum  apabila  perselisihan kompetensi  ini  akan  terus  terjadi. Implikasi  hukumnya  adalah  terkait dengan  putusan  pengadilan  yang  dapat saja  berpotensi  menimbulkan  disparitas putusan.  Lalu  bagaimana  terhadap kemungkinan  adanya  dualisme  putusan yang  ditimbulkan  oleh  dua  badan peradilan  yang  berbeda,  yaitu  Peradilan Agama  dan  Peradilan  Umum.  Hal  ini menjadi  masalah  yang  krusial  ketika norma  hukum  yang  mengatur  malah membuka  celah  untuk  diberlakukannya dua kompetensi absolut peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.  Jika  silang  sengketa  konflik kompetensi  ini  terus  berlanjut,  bukan tidak mungkin minat para praktisi bisnis untuk  melakukan  transaksi  perbankan syariah  akan  kena  imbasnya.  Tidak adanya  kepastian  hukum  inilah  yang berpotensi  mengganggu  pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara luas.
Peradilan  Agama  sebagai  salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di  Indonesia, mempunyai wewenang  untuk  menerima,  memeriksa dan  mengadili  serta  menyelesaikan sengketa  dibidang  ekonomi  syari’ah sejak  diundangkannya  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama.  Bila dirujuk berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2006  tentang  Peradilan  Agama  tersebut, ada  perdebatan  hukum  terkait  dengan Pasal  55  ayat  (3)  UU  No.  21  tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah    yang menyatakan bahwa
“penyelesaian sengketa  selain  ke  Pengadilan  Agama
tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”.
Pasal  55  ayat  (2)  huruf  d Undang-undang  Perbankan  Syari’ah merupakan  pasal  yang  tidak  sejalan dengan  Undang-undang    Peradilan Agama dan akan berakibat menimbulkan titik singgung kewenangan dalam lingkungan
Peradilan  Umum  dengan  lingkungan Peradilan  Agama.  Selain  itu,  secara prinsip  hal  ini  menggambarkan  adanya disharmoni  antara  peraturan  yang  satu dengan  peraturan  lainnya,  sehingga berpotensi  menimbulkan  ketidakpastian hukum  terkait  dengan  kewenangan absolut  peradilan  di  Indonesia  dalam mengadili sengeketa perbankan syariah.
Mahkamah Konstitusi, pada tanggal  29  Agustus  2013,  menjatuhkan putusan  dalam  perkara  No.  93/PUU- X/2012 mengenai Judicial Review Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah  terhadap  Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  yang  diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad. Perkara ini secara  umum  terkait  dengan  Pasal  55 ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  No. 21 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.
Pasal  55  UU  No.  21 Tahun 2008  tentang
Perbankan  Syariah  berbunyi  sebagai berikut:
1. Penyelesaian  sengketa  Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama . 2. Dalam  hal  para  pihak  telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian  sengketa  dilakukan sesuai dengan isi akad . 3. Penyelesaian sengketa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  tidak  boleh  bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/Puu-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/Pdt.G/2018pt.Bdg)
Pasal 55 ayat (2) dalam
penjelasannya dijabarkan sebagai berikut “ Yang  dimaksud  dengan  “penyelesaian sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  isi Akad”  adalah  upaya  sebagai  berikut:  a. musyawarah;  b.  mediasi  perbankan;  c. melalui  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum . 1 Pilihan  forum  ( choice  of  forum ) sebagaimana  diatur  dalam  Penjelasan Pasal  55  ayat  (2)  UU  Perbankan  Syariah menimbulkan
persoalan
konstitusionalitas  yang  pada  akhirnya dapat  memunculkan  ketidakpastian hukum  dan  kerugian  bagi  nasabah  dan perbankan  syariah.  Di  samping  adanya ketidakpastian  hukum  juga  dapat menimbulkan kerugian.
Undang-Undang  No  21  Tahun 2008  Pasal  55  ayat  (2)  huruf  d menimbulkan  adanya  tumpang  tindih kewenangan  untuk  mengadili  oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa  perbankan  syariah  sedangkan UU  Peradilan  Agama  secara  tegas menyatakan  bahwa  peradilan  agama berwenang  menyelesaikan  sengketa perbankan  syariah  termasuk  juga ekonomi syariah. 2 Dalam Amar Putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, menyatakan  bahwa  Penjelasan  Pasal  55 ayat  (2)  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.  Berdasarkan  putusan  ini, maka  bisa  diambil  kesimpulan  bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sepenuhnya menjadi
1 Abdul  Rosyid, “ Wewenang  Peradilan Agama  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syariah  Pasca-Putusan  MK  NO.93/PUU-X/2012”
Binus,
MEI 2016:
https://business- law.binus.ac.id/2016/05/29/4591  (diakses  pada tanggal 27 Mei 2019).
2 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, Hlm. 37
kewenangan  absolut  pengadilan  agama. Peradilan  lain,  yakni  peradilan  umum tidak  berwenang  untuk  menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
Putusan  MK  tersebut  masih menimbulkan  polemik  dikalangan  para praktisi  dan  akademisi,  terutama  bagi kalangan  yang  masih  enggan  sengketa perbankan  syariah  diselesaikan  di pengadilan  agama.  Argumentasi  yang dinyatakan  adalah  bahwa  Putusan  MK tersebut hanya menghapuskan Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2),  bukan menghapus pasal-nya, sehingga Pasal 55 ayat 2 tersebut masih tetap berlaku.
Para  pihak  tetap  diberikan kebebasan  untuk  menentukan  forum penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan  isi akad  yang  mereka  sepakati  (asas kebebasan  berkontrak).  Jadi  apabila mereka  sepakat  di  dalam  kontrak menunjuk  pengadilan  negeri  sebagai forum  penyelesaian  sengketa  mereka, maka  hal  tersebut  dibolehkan.  Ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  bukan merupakan kompetensi absolut peradilan agama. Ini juga sejalan dengan asas pacta sunt
servanda yang disimpulkan  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPer  bahwa  “semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”. Para pihak harus mematuhi  dan  menghormati  perjanjian yang  dibuatnya  karena  persetujuan tersebut  merupakan  undang-undang bagi  kedua  belah  pihak.  Hal  ini diperkuat  kembali  oleh  Pasal  1338  ayat (2)  KUHPerdata  yang  mengatakan “perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali  selain  dengan  sepakat  kedua belah  pihak  atau  karena  alasan-alasan yang  oleh  undang-undang  dinyatakan cukup untuk itu” 3 .
Kasus yang  didaftarkan  tanggal 31 Januari 2017  di Kepaniteraan Perdata Pengadilan  Negeri  Bandung  dalam
3 Abdul Rosyid, Op-Cit.
Register Nomor Perkara 52/Pdt.G/2017/PN.Bdg,  adalah  bukti bahwa sengketa syariah masih ditangani Peradilan Negeri. Dalam amar putusannya,  Majelis  Hakim  menyatakan Akad Pembiayaan Musyarakah
Mutanaqisah No. 04 tanggal 08 Mei 2013 dan  Akad  Ijarah  No.  05  tanggal  08  Mei 2013  adalah  sah  dan  memiliki  kekuatan hukum,  dalam  pokok  perkara  primair mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk seluruhnya;  dan  menyatakan  Akad Pembiayaan  Musyarakah  Mutanaqisah No.  04  tanggal  08  Mei  2013  dan  Akad Ijarah No. 05 tanggal 08 Mei 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. 4 Perkara  ini  dilanjut  dengan pengajuan  memori  Banding  pada Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat,  Nomor  : 28/PDT/2018/PT.BDG,  diputus  tanggal 1  Maret  2018.    Padahal  dalam eksepsinya,  tergugat  meminta  untuk diadili  pada  peradilan  agama,  tetapi hakim  Pengadilan  Tinggi  Jabar  tetap pada  putusannya  dengan  alasan  bahwa, meskipun  Akad  Ijarah  dan  Akad Pembiayaan  Musyarakah  Mutanaqisah yang ditandatangani
oleh
PEMBANDING  (dahulu  PENGGUGAT)
merupakan  produk  dari  Perbankan Syariah,  senyatanya  Pengadilan  Negeri tetap  berwenang  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutus  perkara  aquo karena  gugatan  yang  diajukan  oleh PEMBANDING  (dahulu  PENGGUGAT) merupakan formulasi gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa jumlah utang tidak pasti.
5 Mencermati permasalahan tersebut,  maka  telah  menimbulkan persinggungan kompetensi abslolut dalam  penegakan  hukum  perbankan syariah. Kompetensi absolut tidak dapat dimiliki  oleh  lebih  dari  satu  lingkungan peradilan.  Walaupun  eksepsi  diterima
4 Putusan  Pengadilan  Negeri    Bandung No.52/Pdt.G/2017/PN.Bdg.
5 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.28/PDT/2018/PT.BDG
bahwa, sengketa syariah adalah kewenangan  Peradilan  Agama.      Tidak ada  satu  pun  jenis  perkara  dalam ruang lingkup  yang  sama  yang  dapat diselesaikan  oleh  dua  peradilan  yang berbeda.
Sehingga menjadi permasalahan besar bagi praktisi hukum apabila perselisihan kompetensi ini akan terus terjadi. Implikasi hukum kemudian adalah terkait dengan putusan pengadilan  yang  dapat  saja  berpotensi menimbulkan  disparitas  putusan.  Lalu bagaimana terhadap kemungkinan adanya dualisme putusan yang ditimbulkan  oleh  dua  badan  peradilan yang  berbeda,  yaitu  Peradilan  Agama dan  Peradilan  Umum.  Hal  ini  menjadi masalah  yang  krusial  ketika  norma hukum yang mengatur malah membuka celah  untuk  diberlakukannya  dua kompetensi  absolut  peradilan  dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Tentunya apabila silang sengketa  konflik  kompetensi  ini  terus berlanjut,  akan  mempengaruhi  minat para  praktisi  bisnis  untuk  melakukan transaksi  perbankan  syariah.  Tidak adanya  kepastian  hukum  inilah  yang kemungkinan dapat mengganggu pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia secara luas.

## Perumusan Masalah
Permasalahan  yang  diajukan dalam  penelitian  dapat  dirumuskan sebagai  berikut; Pertama ,  bagaimana kewenangan  peradilan  agama  dalam menyelesaikan    sengketa  Perbankan Syariah  pasca  putusan  MK  No.93/PUU- X/2012. Kedua, Bagaimana  kepastian hukum
penyelesaian sengketa perbankan  syariah  yang  sudah  menjadi kompetensi  absolut  Peradilan  Agama tetapi  masih  diselesaikan  di  Peradilan Negeri  dihubungkan  dengan  putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No28/Pdt.G/2018? Metode Penelitian
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/Puu-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/Pdt.G/2018pt.Bdg)
Dalam  penelitian  ini,  jenis penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis adalah  penelitian  yuridis  normative Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan-bahan  pustaka  (tertulis) atau  data-data  sekunder. 6 Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian terhadap  sistematika  hukum,  penelitian terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan horizontal,  perbandingan  hukum,  dan sejarah  hukum. 7 Dengan  digunakannya jenis  penelitian  hukum  normatif  ini, maka penulis akan mempelajari,
menelaah, serta
menganalisis keberlakuan asas kepastian hukum.

## B. PEMBAHASAN
Kewenangan  Peradilan  Agama  dalam Menyelesaikan  Sengketa  Perbankan Syariah  Pasca  Putusan  MK  Nomor  : 93/PUU-X/2012
Kompetensi  absolut  Pengadilan Agama  yang  tertuang  dalam  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun  2008  adalah  sebagai  pelaksana eksekutorial  terhadap  putusan  Badan Arbitrase Syariah Nasional yang menyelesaikan sengketa tertentu
dibidang  ekonomi  syariah.  Adapun perkara  ekonomi  syariah  tersebut  sesuai dengan pasal 49 huruf i Undang-undang No.  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-undang  No.  3 Tahun  2006  adalah:  a)  Bank  Syariah;  b) Asuransi  Syariah;  c)  Reasuransi  Syariah;
d)  Reksadana  Syariah;  e)  Obligasi Syariah  dan  surat  berharga  berjangka menengah  syariah;  f)  Sekuritas  Syariah; g)  Pembiayaan  Syariah;  h)  Pegadaian Syariah;  i)  Dana  Pensiun  Lembaga Keuangan Syariah; j) Bisnis Syariah; dan k)  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah. Namun,  hak  eksekutorial  Pengadilan Agama  atas  Putusan  Badan  Arbitrase
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,, hlm. 14.
7 Ibid.
Syariah tidak berlangsung lama, dengan keluarnya  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  (SEMA)  No.  8  Tahun  2010 tentang  Penegasan  Tidak  Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.  8  Tahun  2008  tentang  Eksekusi Putusan Basyarnas, maka hak
eksekutorial  Pengadilan  Agama  atas Putusan  Arbitrase  Syariah  menjadi beralih kepada Pengadilan Negeri. Dasar yang  digunakan  Mahkamah  Agung adalh  pasal  59  ayat  (3)  Undang-undang No. 48 Tahun c dan penjelesannya.
Terbitnya  putusan  Mahkamah
Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana  yang  diamanahkan  oleh pasal  28  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar 1945  terutama  dalam  hal  penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  itu  sendiri, hal  ini  setidaknya  dapat  paparkan sebagai berikut:
Pilihan forum penyelesaian sengketa  yang  dibuka  oleh  penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah dalam  beberapa  kasus  konkrit  telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum  yang  dapat  merugikan  bukan hanya  nasabah  tetapi  juga  pihak  bank yang  pada  akhirnya  akan  menyebabkan adanya  tumpang  tindih  kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan  syariah  sedangkan  dalan Undang-undang  No.  3  Tahun  2006 secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama  diberikan  kewenangan  untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya  memberikan  kepastian  bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan
syariah sebagaimana  amanah  pasal  28  ayat  (1) Undang-undang Dasar 1945;
Pada  prinsipnya  dalam  sengketa perbankan  syariah  pihak-pihak  yang bersengketa  diberi  kebebasan  untuk menentukan  mekanisme  penyelesaian
sengketa  yang  dikehendaki  sesuai prinsip  syariah  atau  hukum  Islam  yang termuat  dalam  kesepakatan  tertulis antara  bank  syariah  dengan  pihak  lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban  bagi  masing-masing  pihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan  dalam  bentuk  akad  dan ketentuan  ini  sudah  diatur  dalam  pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah dan pasal 49 huruf (i)
Undang-undang  No.  3  Tahun  2006 tentang Peradilan Agama yang meberikan  tugas  dan  kewenangan kepada  pengadilan  di  lingkungan Peradilan  Agama  untuk  menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jadi selama belum  ditentukan  atau  tidak  ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka seluruh  sengketa  perbankan  syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
Secara  sistematis  pilihan  forum hukum  sesuai  dengan  akad  adalah pilihan  kedua  jika  para  pihak  tidak sepakat  menyelesaikan  sengketa  melalui Pengadilan  Agama.  dengan  demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah  harus  secara  jelas  tercantum dalam  akad  (perjanjian).  Para  pihak harus  bersepakat  memilih  salah  satu forum  hukum  dalam  penyelesaian sengketa  bilamana  para  pihak  tidak ingin menyelesaikan sengketanya melalui  Peradilan  Agama,  karena  akad (perjanjian)  merupakan  undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana  ketentuan  pasal  1338 KUHPerdata (azas pacta sunt servanda), namun  suatu  akad  tidak  boleh bertentangan  dengan  undang-undang, terlebih  lagi  undang-undang  yang  telah menetapkan  adanya  kekuasaan  mutlak bagi  suatu  badan  peradilan  yang mengikat  para  pihak  yang  melakukan perjanjian.  Oleh  sebab  itu  kejelasan dalam  suatu  penyusunan  perjanjian merupakan suatu keharusan.
Sementara  itu  hanya  1  orang hakim Mahkamah Konstitusi (Muhammad  Ali)  yang  mempunyai pendapat  berbeda  (disseting  opinion) dari  8  orang  hakim  Mahkamah Konstitusi  lainnya.  Muhammad  Ali justru berpendapat bahwa hanya
penjelasan  pasal  55  ayat  (2)  huruf  (d)
(Peradilan  Umum)  yang  mempunyai masalah konstitusi dan  dianggap bertentangan  dengan  Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasan tersebut dapat dibenarkan  oleh  undang-undang  dan prinsip syariah.
Pasca  lahirnya  Undang-undang No.  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama,  kompetensi  Pengadilan  Agama dalam  menyeleaikan  perkara  ekonomi syraiah ternyata tidak mudah direalisasikan, karena selain berbenturan dengan  Undang-undang  No.  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Altrnatif Penyelesaian Sengketa dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, juga ada asumsi minor yang menyatakan bahwa prinsip hukum Islam  yang  berlaku  dalam  bidang ekonomi  syariah  bukan  hukum  positif sehingga  tidak  dapat  dipaksakan  untuk menyelesaikan sperkara ekonomi syariah di  Indonesia.  Bahkan,  Peradilan  Agama dianggap  tidak  berwenang  menjadi lembaga  eksekutorial  terhadap  putusan Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas).  Di  samping  itu,  sumber daya manusia Peradilan Agama dianggap  tidak  mumpuni  menangani perkara  ekonomi  syariah  karena  tidak terbiasa menangani niaga dan komersial.
Masih  dalam  kaitannya  dengan kontroversi
kompetensi Peradilan Agama, Ketua Muda Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Agama berpendapat  bahwa,  Mahkamah  Agung perlu  membuat  Peraturan  Mahkamah Agung (PERMA) soal wewenang Peradilan  Agama  dalam  mengeksekusi putusan  Basyarnas.  Menurutnya,  paling tidak  ada  dua  hal  yang  akan direkomendasikan ke
Mahkamah Agung.  Pertama,  Mahkamah  Agung
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/Puu-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/Pdt.G/2018pt.Bdg)
harus membuat PERMA soal kompetensi Peradilan  Agama  dalam  mengeksekusi putusan  Basyarnas.  Kedua,  perkara ekonomi syariah harus diselesaikan tidak lebih dari 180 hari.
8
Menanggapi  beberapa  pendapat yang berkembang terkait dengan lembaga peradilan mana yang
berkompeten  menangani  penyelesaian perkara  ekonomi  syariah,  bahwa  dalam hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  para pihak  yang  berperkara  bebas  memilih peradilan  mana  yang  akan  digunakan ketika terjadi perselisihan. Dalam hukum berlaku  azas  kebebasan  berkontrak (freedom  of  contract).    Azas  ini memberikan  kebebasan  kepada  para pihak  untuk  menentukan  syarat  dan ketentuan yang mengikat mereka. Dalam bahasa sederhananya asal rela sama rela. Inilah  yang  dalam  syariah  disebut kaidah  hukum  asal  dalam  muamalah bersifat boleh  (mubah al ibahah) kecuali mengharamkan yang halal dan menghalalkan  yang  haram.  Dalam kaitannya  dengan  penyelesaian  perkara ekonomi syariah, forum yang selama ini digunakan  adalah  Pengadilan  Negeri atau Badan Arbitrase. Dengan demikian, diundangkannya  Undang-undang  No.  3 Tahun
2006 sebenarnya hanya menambah  pilihan  forum  bagi  pelaku perbankan  syariah,  yakni  Peradilan
Agama.
Terkait dengan pandangan bahwa  yang  menyatakan  bahwa  hukum Islam  bukan  hukum  positif  sehingga tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di Indonesia, menurut penulis, dapat dibantah dengan menyodorkan  fakta  bahwa  secara historis-sosiologis  hukum  Islam  telah lama  hidup  dan  berkembang  di Indonesia  sejak  zaman  kerajaan,  masa kolonila,  era  kemerdekaan,  bahkan
8 Andi  Syamsu  Alam,  “Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  akan  Atur  Sanksi  Pidana, hukumonline,
30 Agustus 2007:
http://hukumonline.com  diakses  tanggal  12
Agustus 2019.
hingga  saat  ini.  Faktanya,  hukum  Islam yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat (living law) dalam kerangka hukum  nasional  telah  diintrodusir  dan berlaku efektif dalam berbagai peraturan perundang-undangan  nasional,  bahkan direspon  secara  positif  oleh  masyarakat. Transformasi  prinsip-prinsip  syariah  ke dalam  hukum  nasional,  khususnya dalam konteks ekonomi syariah, merupakan  upaya  pemerintah  dalam merespons  kehendak  masyarakat  serta mewujudkan kemaslahatan umat.
Sejak  diberikannya  kompetensi untuk  menyelesaikan  perkara  ekonomi syariah  oleh  Undang-undang  No.  3 Tahun  2006,  Peradilan  Agama  secara konstitusional  memperoleh  kewenangan yang  sudah  final.  Karena  itu,  Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sebagai supporting unit  bagi  pelaksanaan  tugas  pokok kekuasaan kehakiman telah melaksanakan beberapa
langkah strategis  dalam  menyikapi  perintah undang-undang  tersebut.  Di  antaranya, (a)  secara  terencana  dan  rutin  telah memberikan  pelatihan  kepada  hakim- hakim  di  Lingkungan  Peradilan  Agama terkait  dengan  teknis  penyelesaian perkara  ekonomi  syariah  termasuk  di dalamnya perbankan syariah; (b) memberikan kesempatan kepada hakim- hakim  di  lingkungan  Peradilan  Agama untuk  melanjutkan  jenjang  studinya dalam bidang hukum bisnis syariah. Hal inilah  yang  membangun  kemampuan substansial bagi Peradilan Agama dalam menghadapi beban tugas yang diberikan oleh  Undang-undang  No.  3  Tahun  2006 dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008.
Dengan  demikian,  perbedaan penafsiran
terhadap kompetensi Peradilan  Agama  tidak  perlu  lagi dijadikan kendala utama dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah,  sebab  meskipun  secara  eksplisit penjelasan  pasal  55  ayat  (2)  membuka ruang  opsi  penyelesaian  perkara  sesuai dengan  isi  akad  melalui  melalui
musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase  Syariah  dan  Peradilan  Umum, namun  bila  dicermati  seksama,  bunyi pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21
Tahun 2008 telah memberikan
kompetensi  absolut  kepada  Peradilan Agama.  Bahkan,  penyelesaian  perkara ekonomi syariah tersebut menurut pasal pasal 55 ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Menurut perspektif hukum normatif,  proses  litigasi  penyelesaian perkara  ekonomi  syariah  telah  menjadi kompetensi  absolut  Peradilan  Agama. Pendapat  penulis  di  atas  menegaskan bahwa teori lex posteriori derogat legi priori tidak  dapat  diberlakukan  terhadap Undang-undang  No.  3  Tahun  2006, sebab  Undang-undang  No.  21  Tahun 2008  yang  meberikan  peluang  kepada Peradilan  Umum  untuk  menyelesaikan perkara  ekonomi  syariah  sesuai  dengan isi  akad,  tidak  dalam  posisi  yang  sama. Peradilan  Agama  ditempatkan  pada posisi  litigasi,  sementara  Peradilan Umum  menempatkan  pada  posisi  non- litigasi. Seperti sertifikat Hak Milik yang datang  terlebih  dahulu  tidak  dapat membatalkan  sertifikan  yang  datang kemudian bagi objek yang sama.
Dengan argumen yang sama, azas lex specialis derogat lex generalis juga tidak dapat  diberlakukan  terhadap  Undang- undang  No.  3  Tahun  2006.  Karena  azas lex  specialis  derogat  lex  generalis hanya berlaku  bagi  regim  hukum  yang  sama dan  sederajat.  Undang-undang  No.  3 Tahun  2006  adalah  Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  sedangkan  Undang-undang  No. 21 Tahun 2008 adalah tentang Perbankan Syariah. Jadi dua undang-undang dalam regim  hukum  yang  berbeda.  Undang- undang Peradilan Agama adalah spesialis dari Undang-undang kekuasasaan kehakiman sedangkan Undang-undang  Perbankan  Syariah adalah spesialis
undang-undang perbankan. Karena menyangkut dua hal
yang berbeda, maka hal ini tidak berlaku azas  lex  specialis  derogat  lex  generalis. Dengan  demikian  Undang-undang  No. 21 Tahun 2008 tidak dapat mengesampingkan  Undang-undang  No. 3  Tahun  2006,  apalagi  memindahkan kompetensi absolut Peradilan Agama ke peradilan lain.
Dengan demikian, menurut analisis  teori  di  atas,  frase  pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Umum yang  diposisikan  dalam  kelompok  non litigasi  dapat  dikesampingkan  oleh hakim,  karena  penyelesaian  cara  itu berada  di  luar  litigasi.  Tafsir  yuridis  ini berarti perkara perbankan syariah untuk litigasi  ada  pada  lingkungan  Peradilan Agama.
Dapat  dikatakan  bahwa  upaya menghindari  proses  litigasi  di  Peradilan Agama serta tidak mengakui kompetensi Peradilan  Agama  dalam  menyelesaikan perkara  ekonomi  syariah  sesungguhnya dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman hukum  dan  kesadaran  bertata  negara, khususnya  mengenai  kemandirian  dan independensi lembaga peradilan.
Di  samping  itu,  perlu  dicatat bahwa ketidaksinkronan produk perundang-undangan  dalam  tataran teori  dan  implementasi  disebabkan antara  lain  karena  legislator  tidak melibatkan  lembaga  yudikatif  dalam merumuskan  pasal-pasal  dalam  suatu perundang-undangan.
Analisis Putusan Sengketa Perbankan Syariah Nomor 28/Pdt.G/2018 dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum
Dalam permohonan posita dijelaskan bahwa,
Pemohon/Pembanding telah melakukan akad  transaksi  syariah.  Akad  yang dimaksud  adalah  Akad    Pembiayaan Musyarakah  Mutanaqisah  Nomor    04 pada  tanggal  08  Mei  2013  dan  Akad Ijarah  Nomor    05  pada  tanggal  08  Mei 2013.  Akad  ini  sudah  jelas  merupakan kewenangan  peradilan  Agama.  Karena,
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/Puu-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/Pdt.G/2018pt.Bdg)
kompetensi  absolut  Peradilan  Agama berdasarkan  pada  Undang-Undang  No. 3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama.  Dalam konteks  ini,  Pasal  49  UU  No.  3  Tahun 2006  menyatakan  bahwa  Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan,  b.  Waris,  c.  Wasiat,  d. Hibah,  e.Wakaf,  f.  Zakat,  g.  Infaq,  h. Sadaqoh, dan i. Ekonomi Syariah. 9 Berdasarkan  ketentuan  Pasal  49 beserta  penjelasannya  tersebut,  dapat dipahami  bahwa  subyek  hukum  dalam sengketa ekonomi syariah meliputi:
1. Orang-orang yang beragama Islam;
2. Orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam;
3. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam. 10
Dengan  demikian  Sengketa  di bidang  ekonomi  syariah  yang  menjadi kewenangan  peradilan  agama  bukan hanya  menyangkut  lembaga  keuangan syariah
dengan individu atau
nasabahnya  tetapi  juga  sengketa  antara lembaga  ekonomi  syariah  yang  satu dengan  lembaga  ekonomi  syariah  yang lainnya  maupun  subjek  hukum  non syariah/Islam  yang  menundukkan  diri secara  sekarela  pada  hukum  atau  akad syariah.
11 Khusus mengenai Ekonomi Syariah,  penjelasan  Pasal  49  huruf  (i) menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan ekonomi syariah adalah
9 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama Dalam  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah , Gramata Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 27.
10 Fatahullah,  S.  H.  "Plurality  Of  Shariah
Banking Dispute Settlement Method In Indonesia." Jurnal  IUS  (Kajian  Hukum  dan Keadilan), 2.3 (2014), hlm. 543
11 Ibid .
“perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah”. Prinsip dasar syariah yang membedakan ekonomi  syariah  dengan  ekonomi konvensional  adalah ridha (kebebasan berkontrak), ta’awun, bebas riba, bebas gharar, bebas tadlis, bebas maisir, obyek yang halal dan amanah . Bidang ekonomi syariah  yang  dimaksud  meliputi  bank syariah,  lembaga  keuangan  mikro syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi syariah,  reksadana  syariah,  obligasi syariah  dan  surat  berharga  berjangka menengah  syariah,  sekuritas  syariah, pembiayaan  syariah,  pegadaian  syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah,  dan  bisnis  syariah.  Dalam konteks  ekonomi  syariah  ini,  Peradilan Agama  memiliki  kompetensi  absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara  di  antara  para pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian (akad)  ketika  terjadi  sengketa  di  antara mereka.  Sengketa  ekonomi  syariah tersebut  dapat  terjadi  antara  lain:  (a) para  pihak  yang  bertransaksi  mengenai gugatan wanprestasi,
gugatan pembatalan  transaksi;  dan  (b)  pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan hak tanggungan,
perlawanan  sita  jaminan  dan/atau  sita eksekusi serta pembatalan lelang. Dalam memeriksa  sengketa  ekonomi  syariah Pengadilan  Agama  harus  meneliti  akta akad  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Jika dalam  akta  akad  tersebut  memuat klausul  yang  berisi  bahwa  bila  terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas),  maka  Pengadilan  Agama secara ex  officio harus  menyatakan  tidak berwenang. 12 Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/terbanding, dinyatakan bahwa, kedudukan sengketa
12 Fahurrahman  Djamil, Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syari’ah ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 34.
yang dimohonkan oleh Pemohon adalah kewenangan  absolut  dari  peradilan agama,  sehingga  tergugat/terbanding keberatan  jika  sengekta  ini  dimintakan permohonan bandingnya pada Pengadilan  Tinggi  Agama.  Dengan demikian apa dilakukan oleh terbanding merupakan suatu eksepsi yang didasarkan  pada  ketentuan  yang  sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi
Nomor    93/PUU-X/2012  tanggal  29 Agustus  2013,  yang  dalam  pokoknya menyatakan bahwa Penjelasan Pasaal 55 ayat  (2)  UU  No.  21/2008  tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan hukum  mengikat.  Sehingga  dengan adanya  putusan  ini  maka  Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang  berwenang  mengadili  perkara Perbankan Syariah.
Dalam eksepsi
Termohon/Terbanding, alasan Pemohon mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri  kemudian  dilanjutkan  dengan banding  ke  Pengadilan  Tinggi  karena persengketaan  yang  diajukan  adalah mengenai  “Jumlah  hutang  ptidak  pasti” dianggap  tidak  mendasar.  Karena substansi persoalan jumlah hutang tidak pasti seperti yang dimohonkan penggugat/pembanding  adalah  akad yang setalah disepakati oleh para pihak. Akad  yang  dimaksud  adalah  Akad Pembiayaan  Musyarakah  Mutanaqisah Nomor  04 pada tanggal 08 Mei 2013 dan Akad  Ijarah Nomor   05  pada  tanggal 08 Mei 2013.
Argumentasi ini didasarkan pada beberapa peraturan yaitu : Pasal 24 ayat (1)  Akad  Pembiayaan  Musyarakah Mutanaqisah ditegaskan bahwa ”Nasabah tunduk kepada semua ketentuan Syariah dan kebiasaan mengenai akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah  dan  perjanjian  pemberian jaminan  yang  berlaku  pada  Bank  serta peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia,  fatwa-fatwa  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) baik yang telah maupun yang akan ditetapkan  dikemudian  hari  dan  hal tersebut  telah  disetujui  oleh  Nasabah”. 13 Selanjutnya Pasal 25 Akad Ijarah kembali menegaskan  bahwa  ”Pelaksanaan  Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia  dan  ketentuan  Syariah  yang berlaku bagi Bank, termasuk tetapi tidak terbatas  pada  Peraturan  Bank  Indonesia dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia. 14 Selanjutnya  Pasal  49  Undang- Undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  3  tahun  2006  tentang  Peradilan Agama, 15 menyatakan bahwa
”Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang beragama Islam di bidang: (a)
Perkawinan;  (b)  Waris;  (c)  Wasiat;  (d) Hibah; (e) Wakaf; (f) Zakat; (g) Infaq; (h) Shadaqah;  dan  (i)  Ekonomi  Syariah”; Berdasarkan Penjelasan UU No. 50/2009 Pasal  49,  disebutkan  bahwa  ”yang dimaksud  dengan  antara  orang-orang yang  beragama  Islam  adalah  termasuk orang  atau  badan  hukum  yang  dengan sendirinya  menundukkan  diri  dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal  yang  menjadi  kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.
Dasar pertimbangan hukum yang dilakukan  oleh  hakim  dalam  memutus perkara  bahwa,    rertimbangan  hukum tersebut  sesuai  dengan  KHES  Pasal  1 ayat  (8)  yang  berbunyi  “pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar’iyah dalam  lingkungan  peradilan  Agama” dan  juga  termatub  dalam  PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
13 UU  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syariah, pasal Pasal 24, ayat [1].
14 UU  No.  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syariah, pasal Pasal 25.
15 UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/Puu-X/2012 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/Pdt.G/2018pt.Bdg)
Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah Pasal 1 ayat (6). 16
Hakim  dalam  pertimbangannya sesuai  dengan  Pasal  133  KHES  tentang Konversi Akad yang berbunyi “jika salah satu  pihak  konversi  murabahah  tidak dapat  menunaikan  kewajibannya,  atau jika terjadi perselisihan dia antara pihak- pihak  terkait,  maka  penyelesaiannya dilakukan  melalui  perdamaian/shulh, dan atau pengadilan.” 17
Hakim  dalam  memutus  perkara ini  sudah  sesuai  dengan  argumentasi hukum.  Argumentasi  hukum,  adalah “alasan  berupa  uraian  penjelasan  yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian  pernyataan  secara  logis, untuk  memperkuat  atau  menolak  suatu pendapat,  pendirian  atau  gagasan, berkaitan  dengan  asas  hukum,  norma hukum  dan  peraturan  hukum  konkret, serta  sistem  hukum  dan  penemuan hukum”.Suatu  argumentasi  bermakna, hanya  dibangun  atas  dasar  logika, adalah suatu ”conditio sine qua non” agar suatu  keputusan  dapat  diterima,  yakni apabila  didasarkan  pada  proses  nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.
Menurut Soekadijo 18 kata ‟ logika ‟ sebagai istilah, berarti suatu metoda atau teknik  yang  diciptakan  untuk  meneliti ketepatan  penalaran.  Untuk  memahami logika, orang harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran.  Bentuk-bentuk  pemikiran yang  lain,  mulai  yang  paling  sederhana ialah  pengertian  atau  konsep (concept) , proposisi  atau  pernyataan (proposition, statement) dan  penalaran (reasoning) . Tidak  ada  proposisi  tanpa  pengertian
16 www//jdih.mahkamahagung.go.id/diak ses/20/4/2017/permaNo14/2016.
17 Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 18 RG. Soekadijo, Logika Dasar,
Tradisional:  Simbolik  dan  Induktif ,  Jakarta:
Gramedia, 1985, hlm. 27
(konsep)  dan  tidak  ada  penalaran  tanpa proposisi.  Untuk  rnemahami  penalaran, maka  ketiga  bentuk  pemikiran  harus dipahami bersama-sama.
Menurut  Brouwer, 19 satu  dalil yang  kuat,  satu  argumentasi  bermakna hanya  dibangun  atas  dasar  logika. Dengan  kata  lain  adalah  suatu "conditio sine qua non" agar suatu keputusan dapat diterima,  adalah  apabila  didasarkan pada  proses  nalar,  sesuai dengan  sistem logika  formal  yang  merupakan  syarat mutlak  dalam  berargumentasi.  Menurut N.E.  Algra, 20 argumentasi  yang merupakan hasil ijtihad hakim dari pada putusan  itu  harus  dicantumkan  dengan jelas  dalam  pertimbangan  hukumnya, dan  sesuai  dengan  sistem  penalaran hukum dalam membuat putusan. Hakim dalam  membuat  argumentasi  pada putusannya senantiasa akan
menggunakan  logika  formal  dengan menarik  kesimpulan  dari  premis  mayor dan premis minor.
Hakim  dalam  merumuskan  dan menyusun  pertimbangan  hukum  harus cermat,  sistimatik  dan  dengan  bahasa Indonesia  yang  benar  dan  baik. Pertimbangan  disusun  dengan  cermat artinya  pertimbangan  hukum  tersebut harus  lengkap  berisi  fakta  peristiwa, fakta  hukum,  perumusan  fakta  hukum penerapan  norma  hukum  baik  dalam hukum  positif,  hukum  kebiasaan, Yurisprodensi  serta  teori-teori  hukum dan  lai-lain, yang dipergunakan  sebagai argumentasi  (alasan)  atau  dasar  hukum dalam putusan hakim tersebut.

## C. KESIMPULAN
Pertama, Perbedaan  penafsiran terhadap  kompetensi  Peradilan  Agama bukan  lagi  sebagai  kendala  dalam
19 A.  Soeteman,    Brouwer,  P.W.,. Logica  en Recht , WEJ. Tjeenk Willink: Zwolle, 1982, hlm. 208 20 N.E.  K.  van  Duyvendijk.  terjemah  J.C.T. Simorangkir .  Mula  Hukum, Beberapa  Bab  Mengenai Hukum  dan  Ilmu  Hukum  untuk  Pendidikan  Hukum dalam  Pengantar  Ilmu  Hukum, Bina  Cipta,  Jakarta, 1983, hlm. 65
menyelesaikan perkara perbankan syariah, sebab meskipun  secara eksplisit penjelasan  pasal  55  ayat  (2)  membuka ruang  opsi  penyelesaian  perkara  sesuai dengan  isi  akad  melalui  melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase  Syariah  dan  Peradilan  Umum, namun  bila  dicermati  seksama,  bunyi pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21  Tahun  2008  telah  memberikan kompetensi  absolut  kepada  Peradilan Agama.  Bahkan,  penyelesaian  perkara ekonomi syariah tersebut menurut pasal pasal 55 ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah . Kedua , Pertimbangan  hakim  dalam  perkara nomor 28/Pdt.G/2018/PT.Bdg  telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, bahwa penyelesaian sengekta perbankan
syariah  merupakan  kompetensi  absolut dari  peradilan  agama.  Putusan  tersebut juga selaras dengan pasal 51 dan 52 UU No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan Syariah  dan  pasal  14  UU  Nomor  50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Soeteman,  Brouwer,  P.W. Logica  En Recht,  WEJ .  Zwolle:  Tjeenk
Willink, 1982. Alam, Andi Syamsu. “Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah  Akan  Atur Sanksi Pidana.” Hukumonline.com, 2007. http://hukumonline.com. Fahurrahman. Penyelesaian  Pembiayaan
Bermasalah  Di  Bank  Syari’ah . Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Fatahullah. “Plurality Of Shariah Banking Dispute Settlement Method In Indonesia.” Jurnal IUS (Kajian  Hukum  Dan  Keadilan) ,
2014, 543.
Hasan,  Hasbi. Kompetensi  Peradilan
Agama  Dalam  Penyelesaian  Perkara
Ekonomi Syariah . Jakarta: Gramata Publishing, 2013. Konstitusi, Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (n.d.). Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun 2008  tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi (n.d.).
———.
“Www//Jdih.Mahkamahagung. Go.Id/Diakses/20/4/2017/Perm aNo14/2016,” n.d. Pengadilan  Negeri  Bandung.  Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.52/Pdt.G/2017/PN.Bdg. (n.d.). Pengadilan  Tinggi  Bandung.  Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.28/PDT/2018/PT.BDG (n.d.). Rosyid,  Abdul.  “Wewenang  Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca-Putusan  MK  NO.93/PUU- X/2012.” https://business- law.binus.ac.id/2016/05/29/4591
, 2016.
Simorangkir,  N.E.  K.  van  Duyvendijk. terjemah  J.C.T. Mula  Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum Dan Ilmu  Hukum  Untuk  Pendidikan Hukum  Dalam  Pengantar  Ilmu Hukum . Jakarta: Bina Cipta, 1983. Soejono  Soekanto,  Sri  Mamuji. Penelitian Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2010.
Soekadijo,  RG. Logika  Dasar,  Tradisional: SImbolik  Dan  Induktif .  Jakarta:
Gramedia, 1985.
UU  Nomor  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syariah (n.d.).
UU  Nomor  50  tahun  2009  tentang Peradilan Agama (n.d.).