Eri Krismiyaningsih 1 , Saut Sagala 2 , Irene Sondang Fitrinitia 3 , Rahmah Aulia Zahra 4 , Arif Budi Darmawan 5 1, 2, 3, 4, 5 Resilience Development Initiative, Indonesia
Hak Cipta © 2024 Eri Krismiyaningsih, Saut Sagala, Irene Sondang Fitrinitia, Rahmah Aulia Zahra, Arif Budi Darmawan DOI: https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.180 Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 15-28 | e-ISSN 2807-5447, p-ISSN 2807-5560

## ARTIKEL

## Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif

## Integration of Social Assistance and Security Programs in an Adaptive Social Protection Framework

## Penulis Korespondensi
Eri Krismiyaningsih eri.krismiyaningsih@rdi.or.id
Histori Artikel Diajukan: 4 April 2024 Revisi Akhir: 15 Juni 2024 Disetujui: 19 Juni 2024
Terbit: 30 Juni 2024

## Abstrak
Integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial memiliki peran yang penting dalam mengurangi risiko saat guncangan terjadi, dimana mereka memberikan dukungan secara langsung serta memberikan perlindungan jangka panjang terhadap risiko ekonomi yang dialami. Melalui kerangka Perlindungan Sosial Adaptif (PSA), integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial dapat meningkatkan pengelolaan risiko kehidupan dan mata pencaharian individu yang lebih efektif dengan membangun ketahanan rumah tangga miskin dan rentan dalam menghadapi guncangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dialami dalam pengimplementasian program bantuan dan jaminan sosial di Indonesia, khususnya dalam merespon terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, serta merumuskan integrasi program-program tersebut ke dalam kerangka PSA. Sintesis literatur, analisis kebijakan, dan pengumpulan data sekunder dilakukan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kebijakan PSA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan dan jaminan sosial penting dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko guncangan seperti bencana dan perubahan iklim, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakakuratan data dan cakupan penerima manfaat yang terbatas. Dari analisis tersebut, diketahui bahwa program bantuan dan jaminan sosial reguler mampu melindungi dari risiko kesehatan, pekerjaan, dan lanjut usia. Beberapa program bantuan dan jaminan sosial lainnya sudah lebih adaptif dengan memiliki perluasan perlindungan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Dalam memperluas manfaat dan cakupan penerima manfaat program bantuan dan jaminan sosial sesuai dengan kerangka PSA, beberapa strategi dapat dilakukan, termasuk penguatan sistem satu data, perluasan dan pengintegrasian program bantuan dan jaminan sosial, serta peningkatan akses jaminan sosial pada berbagai sektor mata pencaharian.

## Kata Kunci
Bantuan Sosial; Jaminan Sosial; Perlindungan Sosial Adaptif; Kerentanan; Kemiskinan; Bencana; Perubahan Iklim

## Abstract
The integration of social assistance and social security plays an important role in reducing risks when shocks occur, as they provide immediate support as well as provide long-term protection against economic losses. Through the Adaptive Social Protection (ASP) framework, the integration of social assistance and social security can enhance more effective management of individual life and livelihood risks by fostering the resilience of poor and vulnerable households in the face of shocks. This study uses qualitative methods, aiming to identify the existing challenges in implementing social assistance and social security programs in Indonesia and formulate the integration of the program into the ASP framework. Literature synthesis, policy analysis, and secondary data collection were conducted to provide comprehensive insight into ASP policies. The results show that social assistance and security programs are important in reducing people’s vulnerability to the risk of shocks such as disasters and climate change, despite still facing serious challenges such as data inaccuracies and limited beneficiary coverage. The analysis shows that regular social assistance and security programs can protect against health, employment, and elderly risks. Some other social assistance and security programs have been more adaptive by extending protection against disaster risks and climate change. In expanding the benefits and coverage of beneficiaries of social assistance and security programs following the PSA framework, several strategies can be implemented, including strengthening the single data system, expanding and integrating social assistance and security programs, and increasing access to social security in different livelihood sectors.

## Keywords
Social Assistance; Social Security; Adaptive Social Protection; Vulnerability; Poverty; Disaster; Climate Change

## Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif

## 1. Pendahuluan
Secara konseptual, perlindungan sosial didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mencegah, memitigasi, dan mengatasi risiko serta masalah siklus hidup yang timbul dari gangguan dan kerentanan sosial ( TNP2K, 2023 ). Sistem perlindungan sosial terdiri dari berbagai program yang di desain untuk dapat mendukung dan mempertahankan kapasitas rumah tangga untuk mempersiapkan diri, mengatasi, dan beradaptasi terhadap guncangan. Secara umum, perlindungan sosial terdiri dari tiga komponen utama yaitu bantuan sosial, asuransi sosial, dan program pasar tenaga kerja, dimana masing-masing program memiliki peran perlindungan sosial yang berbeda-beda ( Bowen et al ., 2020 ). Di Indonesia, bantuan sosial telah memberikan dukungan pada masyarakat miskin dan rentan saat dalam keadaan darurat, dimana pengeluaran, cakupan, dan kecukupan untuk bantuan sosial dilakukan peningkatan dalam merespon peristiwa Covid-19.
Beberapa contoh bantuan sosial lainnya yang diberikan oleh Kementerian Sosial sebagai respon terhadap guncangan seperti pemberian bantuan bahan bangunan rumah, santunan kematian dan luka-luka, bantuan untuk memulihkan mata pencaharian, dan lain sebagainya ( Holmemo et al ., 2020 ). Sedangkan, jaminan sosial di Indonesia merupakan suatu bentuk pengurangan risiko dengan pemberian tunjangan pendapatan ( income assistance ) dan/atau penanggungan biaya ketika sakit, kecelakaan saat bekerja, kelahiran, usia lanjut, dan kematian ( Bappenas, 2014 ). Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), saat ini terdapat empat program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Indonesia, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) ( TNP2K, 2018 ). Jaminan Sosial dalam hal ini dapat berperan dalam mengurangi risiko pekerja saat dihadapkan oleh berbagai risiko ancaman. Sengupta et al . (2023) menyebutkan bahwa risiko iklim menjadi ancaman yang signifikan bagi pekerja, terutama mereka yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada sumber daya alam dan memiliki kapasitas terbatas untuk mengalami kerugian.
Menurut Bappenas (2014) terdapat beberapa tantangan yang dihadapi saat ini dalam implementasi perlindungan sosial, termasuk ketidaktepatsasaran pemerintah dalam menentukan penerima program, belum terintegrasinya koordinasi dan pelaksanaan program, dan masih terbatasnya prioritas pendanaan untuk program perlindungan sosial. Holmemo et al . (2020) juga menyebutkan bahwa selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah secara signifikan memperluas program-program bantuan sosial untuk menyediakan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Namun, sistem ini masih terfragmentasi dengan koordinasi yang terbatas. Meskipun program-program yang saat ini telah menawarkan perlindungan, tetapi pelaksanaannya masih menyisakan kesenjangan dalam hal cakupan.
Saat ini, cakupan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin masih kurang memadai, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah, dimana hanya sekitar 11% dari mereka yang berada pada kuartil termiskin yang menerima perlindungan sosial. Kesenjangan ini terutama terlihat di negara-negara yang menghadapi risiko bencana yang tinggi, dimana kriteria pemilihan penerima bantuan masih hanya berfokus pada faktor sosio-ekonomi dan belum mempertimbangkan paparan rumah tangga terhadap ancaman di wilayah tempat tinggal mereka ( UNDP, 2022 ). Di samping itu, terdapat pula tantangan dihadapi dalam pelaksanaan jaminan sosial baik jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan, seperti masih terdapatnya kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan, kesenjangan dalam ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, masih rendahnya tingkat keanggotaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya mereka di sektor informal, rendahnya pemahaman pekerja mengenai kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta belum dapat diaksesnya program jaminan pensiun bagi beberapa kategori pekerja ( TNP2K, 2023 ).
Holmemo et al . (2020) menjelaskan bahwa lingkungan yang berubah dengan cepat di Indonesia, yang ditandai dengan perubahan demografis, dinamika pekerjaan yang terus berkembang, dan perkembangan pasar tenaga kerja informal, menggarisbawahi kebutuhan penting akan sistem perlindungan sosial yang adaptif yang mengintegrasikan program bantuan jaminan sosial
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 15-28
untuk secara efektif mengelola risiko kehidupan dan mata pencaharian individu, memastikan perlindungan yang memadai bagi semua orang tanpa memandang status pekerjaan, serta melayani berbagai kebutuhan transisi di berbagai tahap dan situasi kehidupan. Konsep Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) dalam hal ini mempromosikan pentingnya mendorong investasi ketahanan rumah tangga miskin dan rentan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pasar tenaga kerja, untuk membangun kapasitas mereka dalam mempersiapkan diri, mengatasi, dan adaptasi terhadap berbagai risiko, khususnya bencana dan perubahan iklim ( Bowen et al ., 2020 ; Davies et al ., 2009 ). Hal tersebut menunjukan pentingnya pengintegrasian bantuan jaminan sosial dalam kerangka PSA, dalam membangun ketahanan rumah tangga saat menghadapi guncangan agar mereka tidak terjatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan program bantuan dan jaminan sosial eksisting di Indonesia dalam merespon risiko bencana dan perubahan iklim, serta bagaimana program tersebut dapat diintegrasikan dalam kerangka PSA.

## 2. Metode

## 2.1. Pendekatan Studi
Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif untuk menggali dalam nuansa fenomena dalam konteks lingkungan, dengan fokus pada penjelasan yang lebih mendalam terhadap isu-isu tertentu ( Dey, 2003 ). Fokus penelitian terarah pada integrasi skema program bantuan sosial dan jaminan sosial dalam kerangka PSA, yang saat ini menjadi strategi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai bagian dari upaya transformasi sosial. Penelitian ini melibatkan sintesis literatur tentang PSA dan upaya penanggulangan kemiskinan, serta analisis mendalam terhadap peraturan kebijakan terkait di Indonesia, untuk mengeksplorasi potensi program-program bantuan sosial dan jaminan sosial yang sejalan dengan pendekatan PSA.
Pendekatan kualitatif, seperti yang ditekankan oleh Yin (2003) , terbukti efektif dalam menjelaskan kausalitas, mengilustrasikan intervensi, merinci topik- topik spesifik, dan mengeksplorasi situasi yang kompleks. Dengan studi kasus di Indonesia, sebuah negara dengan populasi yang besar dan pengaruh ekonomi global, serta rentang risiko bencana dan perubahan iklim yang signifikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang relevan tentang kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, yang dapat memberikan perlindungan holistik bagi masyarakat dari berbagai ancaman.
Kami juga melakukan pengumpulan data statistik melalui sumber-sumber sekunder, termasuk survei- survei sebelumnya dan data statistik yang diterbitkan secara publik oleh lembaga-lembaga yang terpercaya. Penelitian ini berkomitmen untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif dengan membangun atas data yang telah dikumpulkan tersebut. Tinjauan pustaka kami dirancang untuk menggali informasi krusial dari literatur dan dokumen kebijakan yang ada, yang memberikan gambaran awal yang penting seperti temuan ilmiah terbaru serta identifikasi pemangku kepentingan utama yang terkait dengan PSA dan program-program perlindungan sosial lainnya yang relevan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

## 2.2. Metode Analisis Data
Analisis data mengikuti prosedur analisis penelitian kualitatif yang diuraikan oleh Miles dan Huberman (1984) , mencakup reduksi data, tampilan data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data melibatkan pendekatan deduktif dan induktif. Secara deduktif, kami menggeneralisasi teori khusus sesuai dengan tujuan penelitian, menilai aplikabilitasnya terhadap kasus yang sedang diteliti ( Hyde, 2000 ; Miles & Huberman, 1984 ). Secara induktif, kami melakukan proses penguatan teori PSA, dimulai dengan observasi empiris dan berusaha untuk menetapkan generalisasi tentang fenomena yang diselidiki berdasarkan temuan baru tentang kasus tertentu ( Miles & Huberman, 1984 ). Kami menggunakan pendekatan sistematis dengan pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif untuk menggali wawasan dari tinjauan literatur dan kebijakan, memastikan

## Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif
pengorganisasian data secara komprehensif untuk analisis yang lebih halus.
Visualisasi data dalam studi ini melibatkan penjelasan hubungan antara teori yang awalnya dibangun dan kondisi faktual di lapangan, serta menjelaskan temuan baru yang diperoleh dari data dan informasi yang relevan, sebagaimana diuraikan dalam ( Yin, 2003 ). Tabel dan ilustrasi kerangka pikir, mengikuti pedoman Miles dan Huberman (1984) , digunakan untuk memfasilitasi pemahaman atas gagasan-gagasan yang diajukan dalam studi ini. Secara keseluruhan, kami menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif ( Hyde, 2000 ; Miles & Huberman, 1984 ; Yin, 2003 ). Melalui analisis deduktif, kami mengidentifikasi program-program perlindungan sosial di Indonesia yang relevan dengan pendekatan PSA. Sementara dengan analisis induktif, kami berupaya menganalisis sejauh mana program- program yang ada dapat diperluas agar dapat sejalan dengan pendekatan PSA.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dalam menganalisis strategi integrasi program bantuan dan jaminan sosial dalam kerangka PSA, kami menjelaskan gambaran program bantuan dan jaminan sosial eksisting di Indonesia, profil risiko bencana Indonesia, serta permasalahan program dalam merespon guncangan. Berdasarkan ketiga hal ini, kami mengidentifikasi program bantuan dan jaminan sosial yang relevan dengan kerangka PSA dan menyajikan strategi perluasan manfaat dan penerima manfaat berdasarkan kerangka PSA.

## 3.1. Gambaran Program Bantuan dan Jaminan Sosial di Indonesia
Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia terdiri dari dua skema utama, yaitu skema iuran (kontribusi), seperti program asuransi atau jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta skema non-iuran (non-kontribusi) ( TNP2K, 2018 ). Program bantuan sosial merupakan program non-kontribusi yang didanai oleh pemerintah melalui pendapatan pajak umum dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bentuk bantuan dapat berupa uang tunai ( in-cash transfers ) atau barang dan pelayanan ( in-kind transfers ). Bantuan dapat bersifat sementara dalam situasi khusus seperti bencana atau bersifat tetap bagi
kelompok rentan. Kerangka program bantuan sosial berfokus pada penanggulangan risiko dan kerentanan baik dari dalam maupun luar, dengan transformasi terus menerus agar berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, program jaminan sosial merupakan program dengan skema kontribusi yang bertujuan mengurangi kerentanan suatu kelompok tertentu dengan memberikan bantuan finansial atau menanggung biaya mereka saat dalam keadaan seperti sakit, kecelakaan kerja, persalinan, lanjut usia, hingga kematian ( Bappenas, 2014 ). Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program nasional yang menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Program ini memberikan jaminan pendapatan dan perlindungan kesehatan, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta mendorong inklusi sosial. Sistem ini memberikan manfaat untuk perawatan medis, layanan kesehatan, dan jaminan pendapatan sepanjang hidup. Sistem ini juga memfasilitasi akses ke pendidikan, pelatihan kejuruan, nutrisi, serta barang dan jasa penting, yang berkontribusi pada produktivitas, kemampuan kerja, dan pembangunan ekonomi ( ILO, 2024 ). Tabel 1 menunjukkan beberapa contoh program bantuan dan jaminan sosial yang dilaksanakan di Indonesia.

## 3.2. Profil Risiko Bencana Indonesia
Indonesia menghadapi risiko bencana yang kompleks dan beragam akibat letak geografisnya. BNPB (2022) mencatat bahwa Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api karena lokasinya di antara empat lempeng tektonik utama: Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik. Selain itu, keadaan geografis Indonesia yang tropis, dengan pertemuan dua samudra dan dua benua, membuat aktivitas seismik dan vulkanik menjadi ancaman besar. Penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) oleh BNPB menunjukkan bahwa seluruh wilayah Indonesia memiliki sebaran risiko bencana dengan rentang sedang hingga tinggi.
Provinsi-provinsi seperti Sulawesi Barat, Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam kategori risiko bencana tinggi, sementara provinsi-provinsi seperti Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 15-28
No. Nama Program Fungsi Perlindungan Program Bantuan Sosial 1 Program Keluarga Harapan (PKH) Pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. 2 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako Pemberian bantuan sosial secara non-tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat melalui uang elektronik setiap bulan yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan. 3 Bantuan Pangan Beras Penyaluran bantuan beras pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 4 Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. 5 Bantuan Jaminan Hidup (Jadup)
Pemberian bantuan yang diberikan kepada masyarakat/korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan selama masih tinggal di hunian sementara atau hunian tetap dan dalam kondisi keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan atau pasca bencana. 6 Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
Pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh bantuan perumahan yang layak, sehat dan/atau tempat melakukan usaha. 7 Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) Kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpencil, dan/atau korban bencana. 8 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan Pemberian bantuan sosial dalam mengatasi lonjakan yang terjadi akibat pergeseran musim panen dan hari besar keagamaan dalam mengatasi krisis pangan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat. 9 Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Pemberian bantuan langsung yang diberikan kepada korban bencana dalam bentuk uang tunai untuk pemulihan dan penguatan sosial. 10 Lumbung Sosial Memastikan ketersediaan bantuan logistik penanggulangan bencana di daerah rawan bencana dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat menghadapi bencana. 11 Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kedua program bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat secara partisipatif.

## Program Jaminan Sosial
1 Jaminan Kesehatan Menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 2 Jaminan Kecelakaan Kerja Menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. 3 Jaminan Hari Tua Menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun.
4 Jaminan Pensiun Mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
5 Jaminan Kematian Memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.
6 Asuransi Nelayan
Menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha. penangkapan ikan sehingga hak- hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. 7 Asuransi Petani dan Peternak Melindungi petani dari kerugian gagal panen dan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi ternak sapi/kerbau pembibitan dan/atau pembiakan untuk melindungi peternak dari kerugian usaha budidaya ternak.
Tabel 1. Program-Program Bantuan dan Jaminan Sosial di Indonesia
Sumber: Analisis penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, 2024.
memiliki risiko yang lebih rendah. BNPB mencatat dampak besar dari bencana selama periode 2010 hingga 2020, terutama bencana hidrometeorologi dan geologi seperti banjir, gempa bumi, dan angin puting beliung. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana, seperti konflik etnis, agama, dan politik, serta masalah kesehatan dan kemiskinan. Konflik-konflik tersebut dapat mengganggu keamanan, merusak infrastruktur, dan menghancurkan tatanan sosial, sementara masalah kesehatan dan tingkat kemiskinan yang tinggi membuat masyarakat lebih rentan terhadap dampak bencana dan sulit dalam proses pemulihan.
Sementara itu, berdasarkan kajian HEVA ( Hazard, Exposure, Vulnerability Analysis ) yang menjadi dasar kajian risiko untuk peta jalan PSA di Indonesia, diketahui bahwa Indonesia memiliki risiko bencana dari sedang hingga tinggi, terutama di Indonesia Timur: Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Di wilayah Papua, risiko tinggi disebabkan oleh ancaman bencana iklim dan geologi serta kerentanan wilayah akibat rendahnya tingkat ekonomi dan kesehatan. Di Maluku, risiko tinggi karena tingginya keterpaparan aset fisik bernilai tinggi dan kerentanan ekonomi wilayah rendah. Di Sulawesi, risiko tinggi disebabkan oleh tingginya keterpaparan aset lingkungan, fisik, dan ekonomi terhadap bahaya. Sementara itu, kawasan lain di Indonesia cenderung memiliki risiko sedang karena ancaman bencana hampir merata, banyaknya aset terpapar, dan kapasitas masyarakat serta institusi yang belum memadai untuk menghadapi risiko tersebut ( Sett et al ., 2022 ). Gambar 1 menunjukkan peta risiko bencana Indonesia berdasarkan data BNPB.

## 3.3. Permasalahan Program Bantuan dan Jaminan Sosial Eksisting dalam Merespon Guncangan
Meski Indonesia berisiko sedang-tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim, akan tetapi Indonesia masih perlu untuk meningkatkan kapasitas dalam mitigasi kebencanaan, khususnya melalui perlindungan sosial. Pada kondisi bencana, program bantuan dan jaminan sosial terbukti mampu menopang kelangsungan hidup masyarakat terdampak, salah satu pembelajarannya adalah pada saat pandemi Covid-19 terjadi. Program bantuan sosial terutama, seperti PKH, BPNT/Sembako, serta KSB dapat meningkatkan kemampuan adaptasi warga miskin terhadap bencana dengan memperkuat modal penghidupan mereka ( Abidin, 2023 ; Fitrinitia, 2023 ).
Hal tersebut terjadi melalui peningkatan modal sosial dan ekonomi rumah tangga, yang memungkinkan mereka untuk mengakses bantuan, meningkatkan infrastruktur, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien ( Rahmansyah et al ., 2020 ). Akan tetapi, proses penyaluran program sering kali menemukan kendala yang mengakibatkan ketidakmampuan program menyasar penerima manfaat yang tepat, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi distribusi program. Kendala ini tentu tidak menguntungkan pada saat bencana terjadi.
Ketidakakuratan data merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyaluran program bantuan sosial. Integrasi antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum optimal, menyebabkan ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Proses verifikasi data yang lambat semakin memperburuk masalah ini, mengakibatkan keterlambatan dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya ( Rahmansyah et al ., 2020 ; Wahyuni, 2021 ). Tidak hanya itu, munculnya kelompok rentan baru akibat bencana juga menyebabkan kesulitan dalam penyaluran bantuan sosial. Basis data yang ada masih belum mampu mengakomodasi kelompok rentan baru ini, sehingga mereka terabaikan dalam distribusi bantuan.
Selain itu, belajar dari penyaluran bantuan pada saat pandemi Covid-19, tumpang tindihnya program
Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 15-28
bantuan sosial selama pandemi juga memperumit distribusi bantuan, menimbulkan kebingungan di antara penerima bantuan dan mengurangi efisiensi dalam penyaluran. Keterbatasan dalam penyaluran program bantuan sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya pendukung yang mampu beradaptasi dengan merespon cepat kondisi bencana, khususnya pada pemerintah daerah di beberapa wilayah Indonesia. Bahkan, Dewi (2020) menyebutkan bahwa tingginya risiko korupsi telah memperburuk sistem penyaluran program bantuan sosial di Indonesia, terutama akibat jumlah dana yang besar, kurangnya sistem transparansi penyaluran, dan ketidakjelasan prosedur pelaporan.
Program bantuan sosial yang sudah ada, seperti PKH dan BPNT/Sembako meskipun telah memiliki skema khusus untuk disalurkan untuk korban bencana, akan tetapi program tersebut dinilai masih belum bersifat preventif terhadap dampak perubahan iklim. Padahal, di negara berkembang dengan mata pencaharian masyarakat yang masih banyak bergantung pada sektor pertanian dan kelautan, dampak perubahan iklim sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang mata pencahariannya bergantung pada sektor tersebut ( KLHK, 2021 ). Masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah juga menjadi kelompok paling rentan akibat perubahan iklim, salah satunya adalah krisis pangan ( Rosalina et al ., 2023 ; Sani, 2022 ).
Sementara itu, dari sisi program jaminan sosial, SJSN telah berupaya melindungi seluruh masyarakat rentan terhadap berbagai risiko yang disebabkan oleh permasalahan kesehatan, risiko kerja, kecelakaan, kematian, hingga hari tua. Beberapa program pemerintah lainnya, seperti Asuransi Petani dan Asuransi Nelayan juga mampu memberikan perlindungan bagi nelayan dan petani yang mengalami kerugian akibat kondisi cuaca yang tidak menentu ( OJK, 2020a ; OJK, 2020b ; Sulaiman et al ., 2018 ). Akan tetapi, cakupan penerima manfaat program masih sangat terbatas dan tidak semua petani dan nelayan mengetahui informasi mengenai program tersebut ( Ambari, 2017 ; Sulaiman et al ., 2018 ). Untuk meningkatkan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat, program perlindungan sosial di Indonesia, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial perlu memperkuat skema
penyaluran dan pendataan, serta tidak hanya memperhatikan dampak bencana, melainkan juga dapat preventif terhadap dampak perubahan iklim di masa depan.

## 3.4. Kerangka Perluasan Program PSA
Berbagai risiko bencana dan perubahan iklim mampu meningkatkan kerentanan eksisting dan menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat miskin dan rentan. Dampak yang dirasakan dari risiko dan perubahan- perubahan tidak terduga tersebut termasuk hilangnya aset rumah tangga, terganggunya mata pencaharian, hilangnya pendapatan, dan dampak buruk lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang mereka. Kemampuan kelompok miskin dan rentan untuk pulih kembali ke kondisi sebelum guncangan sangat terbatas, sehingga menyebabkan mereka terjebak dalam perangkap kemiskinan atau bahkan jatuh ke dalam tingkat kemiskinan yang lebih ekstrem. Strategi utama seperti perlindungan sosial, Pengurangan Risiko Bencana (PRB), dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) telah berkembang secara independen. Namun, ketiga pendekatan ini mungkin tidak cukup efektif jika digunakan terpisah karena kompleksitas risiko yang terkait. Oleh karena itu, PSA dikembangkan untuk membangun ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan menggabungkan ketiga elemen tersebut ( ADB, 2018 ).
PSA didefinisikan sebagai upaya perlindungan sosial untuk melindungi kesejahteraan rumah tangga agar tidak menjadi miskin atau terperangkap dalam kemiskinan sebagai akibat dari dampak guncangan, dimana perlindungan ini berinvestasi pada kapasitas rumah tangga miskin dan rentan untuk mengantisipasi, mengatasi, dan beradaptasi terhadap guncangan baik guncangan idiosinkratik , kovariat , slow-onset , maupun rapid-onset ( Bowen et al ., 2020 ). Strategi PSA melibatkan penargetan spesifik pada penanggulangan kemiskinan dan kerentanan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat pada kondisi darurat, pendekatan berbasis hak, promosi transformasi, dan pendekatan multidisiplin. Dalam implementasinya, PSA membantu individu dan rumah tangga untuk meningkatkan kapasitas antisipatif untuk mengantisipasi terjadinya berbagai potensi guncangan, kapasitas absorptif untuk mengatasi guncangan ketika guncangan
Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif
terjadi, kapasitas adaptif untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan berbagai risiko di masa depan, serta kapasitas transformatif untuk mengubah struktur sosial-ekonomi rumah tangga agar mampu beradaptasi secara berkelanjutan ( Bowen et al ., 2020 ; Davies et al ., 2009 ).
Bowen et al . (2020) menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan PSA, diperlukan upaya perluasan program PSA, baik secara vertikal maupun horizontal. Perluasan vertikal dilakukan melalui penambahan jenis manfaat kepada sasaran penerima manfaat program, sementara perluasan horizontal dilakukan melalui penambahan penerima manfaat. Secara vertikal, perluasan manfaat melalui bantuan tunai dan bantuan makanan dapat dipertimbangkan untuk memastikan kebutuhan pangan terpenuhi pada saat guncangan terjadi. Selain itu, integrasi program-program ini dengan pelatihan kebencanaan akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Di sisi lain, perluasan horizontal memfokuskan pada peningkatan jumlah penerima manfaat dengan mengarahkan program perlindungan sosial kepada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Penyesuaian bantuan dengan kebutuhan khusus kelompok-kelompok ini menjadi kunci dalam menjamin program PSA yang tepat sasaran. Gambar 2 mengilustrasikan strategi perluasan program PSA secara vertikal dan horizontal.

## 3.5. Identifikasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial Eksisting yang Relevan dengan Kerangka PSA
Berdasarkan kerangka perluasan program PSA secara vertikal dan horizontal ( Gambar 2 ), kami mengidentifikasi program-program bantuan dan jaminan sosial eksisting di Indonesia yang telah memperlihatkan komponen adaptif, sehingga dapat dianggap sebagai bagian integral dari program PSA (lihat Gambar 3 ).
Dari hasil analisis Gambar 3 , kami menyimpulkan bahwa beberapa program bantuan, seperti PKH, BPNT/ Sembako, Bantuan Pangan Beras, dan RST, beroperasi sebagai program bantuan sosial rutin, sementara program jaminan, seperti JKN, JKK, JKM, JHT, dan JP, bertindak sebagai program jaminan sosial rutin. Seluruh program tersebut dirancang untuk memberikan
perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, mengikuti pendekatan siklus hidup dalam kondisi normal atau pada saat tidak terjadi bencana.
Program-program tersebut telah menunjukkan kemampuan untuk merespons risiko-risiko seperti kemiskinan dan kerentanan individu, penurunan kesehatan, kehilangan pekerjaan, dan usia lanjut. Meskipun demikian, program-program tersebut masih perlu ditingkatkan dalam hal mengintegrasikan komponen adaptif yang penting dalam kerangka PSA, yaitu kemampuan untuk menghadapi risiko yang lebih besar yang dapat memperburuk kondisi rumah tangga, seperti dampak dari bencana dan perubahan iklim.
Kemudian, kami juga mengidentifikasi sejumlah program bantuan dan jaminan sosial lain yang telah terbukti mampu menghadapi risiko-risiko yang timbul akibat bencana dan perubahan iklim, dan kami menganggapnya sebagai program perlindungan sosial yang adaptif, sejalan dengan kerangka PSA. Program- program ini termasuk PKH Adaptif, ATENSI, PENA, Bantuan Jadup, BLT Mitigasi Risiko Pangan, KSB, TAGANA, Lumbung Sosial, Asuransi Nelayan, Asuransi Petani, dan Asuransi Peternak. Masing-masing dari program-program ini secara khusus menyasar kelompok masyarakat yang rentan atau menjadi korban langsung dari bencana dan dampak perubahan iklim. PKH Adaptif, sebagai contoh, merupakan bagian dari program PKH yang berfokus pada pemberian bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak langsung bencana. Program ini sejalan dengan kerangka PSA dengan memberikan perluasan vertikal (penambahan jumlah manfaat) maupun horizontal (penambahan jumlah penerima manfaat).
Sementara itu, Program BLT Mitigasi Risiko Pangan bertujuan untuk meredakan lonjakan inflasi yang disebabkan oleh pergeseran musim panen dan hari besar keagamaan. Program ini merupakan kelanjutan dari Program BLT El Nino yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun 2023, dengan penerima program yang sama dengan PKH, sesuai dengan data yang terdaftar dalam DTKS ( Kemenko PMK, 2023 ). Kedua program BLT ini juga sejalan dengan kerangka PSA dengan memperluas cakupan program secara
Gambar 2. Kerangka Perluasan Program PSA secara Vertikal dan Horizontal (Diadaptasi dari Bowen et al ., 2020 )
vertikal, yaitu dengan menambah jumlah manfaat dari program yang sudah ada.
Di sisi lain, Program Jadup memiliki fungsi perluasan perlindungan melalui penambahan jumlah manfaat dan jumlah penerima manfaat dengan pemberian bantuan berupa uang tunai dan bahan pangan untuk korban bencana selama tinggal di hunian sementara, sehingga mereka dapat memiliki kapasitas absorptif atau mampu bertahan selama fase tanggap darurat bencana terjadi. Demikian pula dengan Program PENA yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpencil, dan korban bencana melalui pelatihan kewirausahaan, sehingga mereka dapat lebih produktif, memiliki penghasilan secara mandiri, dan memiliki kapasitas adaptif terhadap berbagai risiko di masa depan.
Program KSB, TAGANA, dan Lumbung Sosial juga memberikan manfaat secara luas baik secara vertikal
maupun horizontal. Ketiga program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat mulai dari tingkat desa hingga komunitas dengan mengembangkan kelompok-kelompok tanggap bencana, meningkatkan kemampuan dalam menghadapi risiko bencana, serta memastikan pemenuhan logistik yang cepat dan responsif. Implementasi dari ketiga program ini mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan disabilitas, karena dikelola secara langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Manfaat yang diberikan semakin bertambah dengan adanya pelatihan kebencanaan dan bantuan logistik dalam menghadapi bencana.
Demikian juga dengan Asuransi Nelayan, Petani, dan Peternak memberikan solusi bagi para pelaku usaha di sektor perikanan, pertanian, dan peternakan yang rentan terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu. Program

## Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif
ini memberikan akses asuransi untuk melindungi mereka dari kerugian produksi akibat perubahan iklim. Dengan demikian, ketiga program asuransi ini tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat di kalangan masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan jumlah manfaat dengan memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kegagalan produksi yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

## 3.6. Strategi Perluasan Manfaat dan Penerima Manfaat untuk Program Bantuan dan Jaminan Sosial Berdasarkan Kerangka PSA
Berdasarkan hasil identifikasi program bantuan dan jaminan sosial yang ada, Indonesia telah memiliki program reguler yang memberikan perlindungan secara rutin, serta program adaptif yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Kami melihat bahwa terdapat potensi untuk memperluas cakupan dan manfaat program bantuan dan jaminan sosial reguler agar lebih adaptif terhadap risiko yang ada. Di samping itu, meskipun
program bantuan dan jaminan sosial adaptif telah memperluas cakupan bagi masyarakat terdampak bencana dan perubahan iklim, terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas perlindungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan sejumlah strategi untuk memperluas manfaat dan cakupan penerima manfaat program bantuan dan jaminan sosial, sesuai dengan kerangka PSA, yaitu:
a) Penguatan sistem satu data, integrasi, dan perluasan program PKH, BPNT/Sembako, Bantuan Pangan Beras, dan RST untuk individu dan rumah tangga terdampak bencana dan perubahan iklim. Strategi ini mengusulkan penyediaan sistem data yang tidak hanya merekap data penerima manfaat yang sudah ada, tetapi juga data sosial-ekonomi yang komprehensif, yang memberikan informasi tentang karakteristik kerentanan seluruh masyarakat hingga level individu. Dengan demikian, tidak hanya kelompok masyarakat miskin dan rentan yang dapat menerima bantuan, tetapi juga masyarakat yang berada di garis ambang kemiskinan dan berpotensi terdampak bencana dapat teridentifikasi. Ketika
Gambar 3. Hasil Identifikasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial Eksisting dalam Kerangka PSA (Diadaptasi dari Bowen et al ., 2020 )
bencana terjadi, masyarakat yang belum menerima program bantuan dapat secara otomatis menjadi penerima bantuan setelah melalui proses verifikasi dan validasi cepat. Integrasi program bantuan tunai, pangan, dan rumah menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar rumah tangga pada kondisi bencana. Meskipun skema PKH Adaptif dan bantuan Jadup telah berusaha memenuhi kebutuhan perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana, proses pendataan, verifikasi, dan validasi penerima manfaat baru memakan waktu lebih lama karena tidak adanya data awal yang menjadi referensi. Pendamping PKH harus melakukan pendataan ulang korban bencana untuk memastikan kelayakan penerimaan program. Selain itu, Program Jadup hanya berfokus pada korban yang tinggal di hunian sementara atau tempat pengungsian, padahal masyarakat terdampak bencana yang mata pencahariannya terganggu dan kebutuhan dasarnya terpengaruh tidak selalu mengungsi. Oleh karena itu, strategi perancangan sistem data sosial-ekonomi yang terintegrasi dan integrasi program bantuan tunai dan pangan menjadi penting untuk memastikan perlindungan yang adaptif dengan meningkatkan kapasitas komprehensif dari individu hingga rumah tangga, mulai dari kapasitas antisipatif, absorptif, hingga adaptif.
b) Perluasan implementasi Program ATENSI dan
PENA. Program ATENSI yang memiliki fungsi rehabilitasi sosial secara komprehensif telah menargetkan korban bencana sebagai penerima manfaat. Demikian pula Program PENA yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan penerima manfaat juga telah menargetkan korban bencana. Kedua program ini memiliki manfaat positif untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pendampingan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat yang terdampak bencana, terutama untuk mencegah keterpurukan dan kemiskinan akibat bencana. Pada tahun 2023, capaian Program ATENSI telah melebihi target, yaitu sebesar 119% untuk penyandang disabilitas, 130% untuk anak-anak, 208% untuk lanjut usia, dan 214% untuk korban bencana dan kedaruratan ( Kemensos, 2023a ).
Sementara itu, Program PENA telah mampu meningkatkan pendapatan pada 98,9% keluarga penerima manfaat ( Kemensos, 2023b ). Sejak diluncurkan pada tahun 2022, Program PENA baru menyasar keluarga miskin penerima bantuan PKH yang tujuannya untuk membantu mempercepat graduasi dan mengentaskan kemiskinan ekstrem. Program ini berpotensi diperluas implementasinya secara menyeluruh kepada masyarakat miskin dan korban bencana yang membutuhkan dukungan wirausaha. Demikian pula dengan Program ATENSI yang telah memiliki capaian yang baik, perlu meningkatkan implementasinya pada setiap kelompok rentan yang membutuhkan dukungan rehabilitasi.
c) Perluasan implementasi Program KSB, TAGANA, dan Lumbung Sosial, serta pengintegrasian dengan Program PKH. Program KSB, TAGANA, dan Lumbung Sosial memiliki peran yang sangat baik untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan-pelatihan kebencanaan, serta membantu mempermudah akses logistik pada saat bencana dengan menyediakan lumbung logistik yang dekat dengan masyarakat. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa Kementerian Sosial telah mampu menginisiasi program KSB sebanyak 854 kelompok dan Lumbung Sosial sebanyak 208 unit yang tersebar di seluruh Indonesia ( Kemensos, 2022 ). Melihat capaian positif ini, ketiga program tersebut dapat terus diperluas di berbagai wilayah Indonesia yang terpapar risiko bencana dan perubahan iklim. Selain itu, pelatihan kebencanaan yang dilakukan oleh anggota KSB dan TAGANA dapat menjadi salah satu materi pendampingan yang saat ini telah rutin dilakukan untuk penerima manfaat Program PKH. Hal ini bertujuan agar pengetahuan kebencanaan dapat dipahami oleh masyarakat yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang lebih berisiko terhadap dampak bencana dan perubahan iklim.
d) Peningkatan akses program jaminan sosial pada berbagai sektor mata pencaharian. Program JKN, JKK, JKM, JHT, dan JP merupakan program jaminan sosial reguler yang seharusnya tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melindungi dari

## Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif
risiko kesehatan, pekerjaan, dan lanjut usia. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengakses program ini karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan membayar iuran, terutama pada pekerja sektor informal yang menghadapi kendala aksesibilitas. Padahal, setiap sektor pekerjaan berisiko serupa yang memerlukan jaminan atas kesehatan, pekerjaan, dan pensiun untuk menjamin kesejahteraan hingga usia lanjut. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan akses program jaminan sosial ini secara menyeluruh bagi masyarakat dari berbagai sektor mata pencaharian. Selain itu, program-program bantuan asuransi, seperti Asuransi Nelayan, Petani, dan Peternak memiliki tujuan yang baik dalam mengatasi risiko kegagalan produksi, termasuk dampak dari perubahan iklim. Namun, belum semua nelayan, petani, dan peternak dapat mengakses program ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi menyeluruh untuk memastikan akses bagi seluruh nelayan, petani, dan peternak karena dampak perubahan iklim dirasakan secara meluas di seluruh Indonesia. Sehingga, seluruh nelayan, petani, dan peternak perlu memiliki akses terhadap asuransi yang dapat membantu mengatasi kegagalan produksi. Selain mendukung kesejahteraan mereka, program bantuan asuransi juga berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

## 4. Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan dan jaminan sosial telah menjadi instrumen penting dalam upaya mengatasi kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko, termasuk bencana dan perubahan iklim dengan memperkuat modal penghidupan mereka. Dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dalam proses penyalurannya, seperti tidak menyasar penerima manfaat secara tepat, akurasi sistem pendataan DTKS yang menyebabkan keterlambatan penyaluran program, kesulitan pendataan kelompok rentan baru yang terdampak bencana, desain program yang beragam dan masih tumpang tindih, hingga risiko korupsi masih tinggi karena jumlah dana yang besar. Selain itu, beberapa program bantuan dan jaminan sosial masih belum preventif terhadap dampak perubahan iklim. Cakupan program jaminan sosial melalui SJSN masih rendah padahal program tersebut penting untuk
melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, pekerjaan, dan kematian. Program Asuransi Nelayan, Petani, dan Peternak seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap kegagalan produksi akibat dampak perubahan iklim. Akan tetapi, dalam implementasinya, cakupan penerima manfaat program masih sangat terbatas dan tidak semua petani dan nelayan mengetahui informasi mengenai program tersebut.
Berdasarkan permasalahan tersebut, diketahui bahwa diperlukan integrasi program-program bantuan dan jaminan sosial dalam kerangka PSA. PSA merupakan pendekatan yang menekankan pada penguatan kapasitas rumah tangga miskin dan rentan untuk mengantisipasi, mengatasi, dan beradaptasi terhadap berbagai risiko, termasuk bencana dan perubahan iklim. Melalui perluasan program PSA secara vertikal dan horizontal, baik dengan penambahan jenis manfaat maupun jumlah penerima manfaat, program-program bantuan dan jaminan sosial diharapkan dapat menjadi lebih adaptif terhadap berbagai risiko, khususnya bencana dan perubahan iklim. Kami mengidentifikasi program- program bantuan sosial seperti PKH, BPNT/Sembako, Bantuan Pangan Beras, dan RST, serta program jaminan sosial seperti JKN, JKK, JKM, JHT, dan JP, bertindak sebagai program jaminan sosial rutin, sementara program PKH Adaptif, ATENSI, PENA, Bantuan Jadup, BLT Mitigasi Risiko Pangan, KSB, TAGANA, Lumbung Sosial, Asuransi Nelayan, Asuransi Petani, dan Asuransi Peternak merupakan program-program yang memiliki komponen adaptif, sejalan dengan kerangka PSA.
Hasil analisis menunjukkan bahwa program bantuan dan jaminan sosial reguler memiliki potensi diperluas agar lebih adaptif terhadap risiko yang ada. Demikian pula dengan program bantuan dan jaminan sosial yang telah memiliki komponen adaptif dapat ditingkatkan efektivitasnya untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi kelompok miskin dan rentan yang terdampak bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu, kami merekomendasikan strategi perluasan manfaat dan cakupan manfaat program melalui: a) penguatan sistem satu data, integrasi, dan perluasan program bantuan dan jaminan sosial reguler; b) perluasan implementasi program ATENSI dan PENA yang telah memiliki capaian positif; c) perluasan implementasi
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 15-28
program KSB, TAGANA, dan Lumbung Sosial yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana; dan d) peningkatan akses program jaminan sosial pada berbagai sektor mata pencaharian.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Resilience Development Initiative yang memberikan dukungan data dan sumber daya untuk membantu penyusunan penelitian ini. Secara khusus, kepada Unit Akademik dan Manajemen Pengetahuan Resilience Development Initiative yang memberikan koreksi dan masukan penulisan penelitian ini. Tidak lupa kepada Salus Cultura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempublikasikan penelitian ini.

## Referensi
Abidin, M. Z. (2023, Oktober). Perubahan Iklim dan Perlindungan Sosial. Kompas . Retrieved from https://www.kompas.id/baca/opini/ 2023/10/16/perubahan-iklim-dan-perlindungan-sosial .
ADB. (2018). Guidance Note: Strengthening Resilience Through Social Protection Programs. Asian Development Bank . Retrieved from https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/ 412011/resilience-social-protection-guidance-note.pdf .
Ambari, M. (2017, Oktober). Penyaluran Asuransi Nelayan Berjalan Lambat, Kenapa Bisa Terjadi? Mongabay. Situs Berita Lingkungan . Retrieved from https://www.mongabay.co.id/2017/10/18/ penyaluran-asuransi-nelayan-berjalan-lambat-kenapa-bisa-terjadi .
Bappenas. (2014). Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan.
Bappenas . Retrieved
from https:// perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/fi le_upload/koleksi/ m i g r a s i - d a t a - p u b l i k a s i / fi l e / U n i t _ K e r j a / Deputi_Bidang_Kependudukan_dan_Ketenagakerjaan/Direktorat- K e p e n d u d u k a n - J a m i n a n - S o s i a l / P e r l i n d u n g a n % 2 0 S o s i a l % 2 0 d i % 2 0 I n d o n e s i a % 2 0 - %20Tantangan%20dan%20Arah%20ke%20Depan.pdf .
BNPB. (2022). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022.
Bowen, T., Del Ninno, C., Andrews, C., Coll-Black, S., Gentilini, U., Johnson,
K., Kawasoe, Y., Kryeziu, A., Maher, B., & Williams, A. (2020). Adaptive Social Protection: Building Resilience to Shocks . Washington, DC: World Bank. Crossref | Google Scholar
Davies, M., Guenther, B., Leavy, J., Mitchell, T., & Tanner, T. (2009). ‘Adaptive Social Protection’: Synergies for Poverty Reduction. IDS Bulletin, 39 (4), 105–112. Crossref | Google Scholar
Dewi, R. S. (2020, June 10). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19. Ombudsman Republik Indonesia . Retrieved from https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi- penyaluran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19 .
Dey, I. (2003). Qualitative data analysis: A user friendly guide for social scientists. Routledge. Crossref | Google Scholar
Fitrinitia, I. S. (2023, March 2). Program bantuan sosial bisa membuat warga miskin lebih tangguh hadapi bencana, bagaimana caranya? The Conversation . Retrieved from https://theconversation.com/ program-bantuan-sosial-bisa-membuat-warga-miskin-lebih- tangguh-hadapi-bencana-bagaimana-caranya-200836 .
Holmemo, C., Acosta, P., George, T., Palacios, R. J., Pinxten, J., Sen, S., & Tiwari, S. (2020). Investing in People: Social Protection for Indonesia’s 2045 Vision. World Bank . Retrieved from https:// documents1.worldbank.org/curated/en/384621587010378649/ pdf/Main-Report.pdf .
Hyde, K. F. (2000). Recognising deductive processes in qualitative research. Qualitative Market Research: An International Journal, 3 (2), 82–90. Crossref | Google Scholar
ILO. (2024). International Labour Standards on Social security. Retrieved from https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by- international-labour-standards/social-security/lang--en/ index.html .
Kemenko PMK. (2023). BLT El Nino. Kemenko PMK . Retrieved from https:/ /jdih.bpk.go.id/File/Download/88855b59-b893-4143-9167- d8bc67c234d9/BLT%20El%20Nino.pdf .
Kemensos. (2022). Antisipasi Bencana Alam, Mensos Dirikan 854 KSB dan 208 Lumbung Sosial. Kemensos . Retrieved from https:// kemensos.go.id/antisipasi-bencana-alam-mensos-dirikan-854-ksb- dan-208-lumbung-sosi .
Kemensos. (2023a). ATENSI Kemensos Tahun 2023 Melebihi Target. Kemensos. Retrieved from https://kemensos.go.id/atensi- kemensos-tahun-2023-melebihi-target .
Kemensos. (2023b). Tingkat Keberhasilan PENA Kemensos 98,9%. Kemensos. Retrieved from https://kemensos.go.id/tingkat- keberhasilan-pena-kemensos-989 .
KLHK. (2021, January 20). Ketahanan Pangan, COVID-19, dan Perubahan Iklim [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]. Pojok Iklim. Retrieved from http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/ketahanan- pangan-covid-19-dan-perubahan-iklim .
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. Educational Researcher, 13 (5), 20–30. Crossref | Google Scholar
OJK. (2020a). Asuransi Pertanian Sejahterakan Petani Kini dan Nanti. Otoritas Jasa Keuangan . Retrieved from https:// sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10525 .
OJK. (2020b). Berlayar Menjadi Aman dengan Asuransi Nelayan. Otoritas Jasa Keuangan . Retrieved from https://sikapiuangmu.ojk.go.id/ F r o n t E n d / C M S / A r t i c l e / 20565#:~:text=Asuransi%20nelayan%20adalah%20asuransi%20ya ng,Premi%20Asuransi%20Nelayan%20(BPAN) .
Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 2 (1), 90-102. Crossref | Google Scholar
Rosalina, M. P., Mewangi, M., & J. Judith, M. P. (2023, November 30). Anomali Iklim Menyedot Dana Negara. Kompas . Retrieved from https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/11/29/anomali- iklim-menyedot-dana-negara .
Sani, A. D. (2022, May). Perubahan Iklim adalah Masalah Kesenjangan Sosial. Bakti News . Retrieved from https://baktinews.bakti.or.id/ artikel/perubahan-iklim-adalah-masalah-kesenjangan-sosial .
Sengupta, S., Tsuruga, I., & Dankmeyer, C. (2023). Social Insurance and Climate Change in Indonesia. Implications for Adaptive Social Protection Ambitions. ILO . Retrieved from https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/ documents/publication/wcms_884668.pdf .
Sett, D., Widjaja, C. N., Sanady, P., Greco, A., Setiadi, N., Sagala, S., ... &
Sandholz, S. (2022). Hazards, Exposure and Vulnerability in Indonesia: A risk assessment across regions and provinces to inform the development of an Adaptive Social Protection Road Map. Google Scholar
Sulaiman, A. A., Syahyuti, Sumaryanto, & Inounu, I. (2018). Asuransi Pengayom Petani: Pembelajaran dan Arah Pengembangan. IAARD Press . Retrieved from https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/ Buku%20Seri/Asuransi%20Pengayom%20Petani.pdf .
TNP2K. (2018). The Future of the Social Protection System in Indonesia: Social Protection for All. TNP2K . Retrieved from https:// w w w . t n p 2 k . g o . i d / d o w n l o a d / 6083200829%20TNP2K%20Social%20Protection%20for%20All%20 Exec%20Summary_ENG.pdf .
TNP2K. (2023, February 10). Developing A Comprehensive, Inclusive, and Adaptive Social Protection System for All in Indonesia. TNP2K . Retrieved from https://www.tnp2k.go.id/articles/developing-a-
comprehensive-inclusive-and-adaptive-social-protection-system- for-all-in-indonesia .
UNDP. (2022). Scoping Note – Adaptive Social Protection: ‘Adaptive Social Protection: Paving Pathways Toward Stronger Recovery and Resilient Communities in Developing Countries, LDCs and SIDS.’ Retrieved from https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/ fi le_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/fi le/Policy_Paper/ Scoping%20Note_Adaptive%20Social%20Protection.pdf .
Wahyuni, D. (2021). Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Bidang Kesejahteraan Sosial, XII, 15, 13-18. Google Scholar
Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (Third). SAGE Publications, Inc. Google Scholar