Penggunaan Informan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Polrestabes Surabaya

## Use of Informants in the Investigation of the Crime of Two- Wheeled Motor Vehicles in the Surabaya Police Region

## Edi Budi Wibowo Saputra
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email.edi.bws@gmail.com

## ABSTRACT
The urgency of the need for civilian informants is due to several reasons, the first is the difficulty of penetrating deeper into the area of the criminal of Two-Wheeled Motor Vehicler network. Second, due  to  the  lack  of  information  regarding  the  identity  of  the  alleged  perpetrators  of  the  crime, someone who controls the target field is needed. Third, the need to build partnerships between the police  and  the  community  as  a  basis  for  early  detection.  As  for  the  optimization  of  the  role  of informants in assisting the police in eradicating criminal acts of theft of two-wheeled motor vehicles, first  carried  out  by  optimizing  the  recruitment  pattern  of  the  informant  network.  Second,  the optimization  of training for  civilian  informant  networks  which  absolutely  must  be  carried  out  in order  to  improve  informant  competence.  Third,  optimizing  the  supervision  and  control  of informants, starting with activities from briefing to debriefing. Fourth, optimizing the coordination of Satreskrim and Satintelkam through the preparation of the Police Work Procedure Relationship Kata Kunci : Informan, Pencurian, Kendaraan Bermotor

## ABSTRAK
Urgensi kebutuhan akan adanya informan sipil dikarenakan beberapa sebab,  yang pertama karena sulitnya  menembus  masuk  lebih  dalam  ke  wilayah  jaringan  curanmor.  Kedua,  dikarenakan minimnya  informasi  mengenai  identitas  yang  diduga  pelaku  curanmor  sehingga  dibutuhkan seseorang yang menguasai medan target. Ketiga, perlunya membangun kemitraan antara kepolisian dan masyarakat sebagai basis deteksi dini.  Adapun optimalisasi peran informan dalam membantu kepolisian  memberantas  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  roda  dua,  pertama dilaksanakan melalui kegiatan optimalisasi pola rekrutmen jaringan informan. Kedua, optimalisasi pelatihan  bagi  jaringan  informan  sipil  yang  mutlak  harus  dilaksanakan  guna  meningkatkan kompetensi  informan.  Ketiga,  optimalisasi  pengawasan  dan  pengendalian  informan  yang  dimulai dengan kegiatan mulai briefing sampai debriefing. Keempat, optimalisasi koordinasi Satreskrim dan Satintelkam melalui penyusunan Hubungan Tata Cara Kerja Polri (HTCK).
Keywords: Informant, Theft, Two-Wheeled Motor Vehicle.

## PENDAHULUAN
Indonesia  menerapkan  beberapa  peraturan  hukum.  Hukum  pidana merupakan salah satu hukum yang diterapkan di dalam masyarakat Indonesia, di samping  ada  hukum  adat,  hukum  Islam,  hukum  perdata,  dan  lain  sebagainya. Diterapkannya  hukum  pidana  bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dan melindungi masyarakat dari segala bevntuk gangguan keamanan seperti gangguan
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
dari tindak kejahatan misalnya. Terkait dengan kejahatan sudah diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  kejahatan  di  luar  KUHP.  Meskipun  sudah  ada peraturan  yang  mengatur,  dalam  pelaksanaannya  seringkali  dijumpai  berbagai pelanggaran-pelanggaran yang bahkan menjurus pada tindak kejahatan.
Suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan terdapat usaha yang dilakukan manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Pada  upaya  memperoleh  kebutuhan tersebut  seseorang  memiliki  kebebasan  dalam  mencapai  kebutuhan  yaitu  dengan cara yang baik maupun dengan cara melakukan tindak kriminal seperti penipuan, pencurian,  penggelapan,  dan  perjudian.  Perbuatan-perbuatan  pidana  ini  menurut wujud  atau  sifatnya  adalah  bertentangan  dengan  tata  atau  ketertiban  yang dikehendaki  oleh  hukum,  mereka  adalah  perbuatan  yang  melawan  (melanggar) hukum atau pidana. 1
Kejahatan adalah perbuatan immoril dan anti-sosial yang tidak dikehendaki oleh  kelompok  pergaulan  yang  bersangkutan  dan  secara  sadar  ditentang  oleh pemerintah  (negara)  dengan  pemberian  penderitaan  yang  berupa  hukuman  atau tindakan. 2 Kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan  atau  keteraturan  sosial  dapat  menimbulkan  ketegangan  individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. 3
Maraknya  kejahatan  di  tengah-tengah  masyarakat  kini  telah  menjadi fenomena  sosial.  Hampir  setiap  hari  pasti  terdapat  pemberitaan  tentang  tindak kejahatan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Salah satu jenis kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan jalanan ( street crime ),  seperti  penjambret,  perampokan,  pencurian,  narkoba,  pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lain yang sejenis.
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 3.
2 A, Bonger W, Pengantar Tentang Kriminologi , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 24
3 Saparinah Sadli, Pathologi Sosial , Bulan Bintang, Jakarta, 2013, hal. 25
Salah  satu  bentuk  kejahatan  jalanan  ( street  crime )  tersebut  diatas  yang merupakan perilaku menyimpang dan sering terjadi ditengah masyarakat dan terjadi akibat  tingkat  konsumtif  masyarakat  adalah  pencurian.  Tindak  pidana  pencurian termasuk  kejahatan  terhadap  harta  benda  didalam  kehidupan  masyarakat  sehari- hari,  peristiwa  ini  sering  terjadi.Kejahatan  terhadap  harta  benda  bahkan  terbesar diantara  jenis-jenis  kejahatan  yang  mengganggu  kepentingan  manusia  dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. Tindak Pidana Pencurian sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok yang mana seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian apabila orang tersebut terbukti telah memenuhi  semua  unsur  dari  tindak  pidana  pencurian  yang  terdapat  di  dalam rumusan  pasal  362  KUHP. 4 Bunyi  pasal  tersebut  ialah  “barangsiapa  mengambil barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  Adapun  unsur-  unsurnya,  yaitu  unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyan orang lain. Ada “Perbuatan” dan perbuatan itu dilarang  oleh  undang-undang,  apabila  dilanggar  akan  mendapat  sanksi  pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. 5
Penyebab  maraknya  kejahatan  pencurian  kendaraan  bermotor  (curanmor) khususnya roda dua adalah masyarakat ekonomi sosial rendah yang kebutuhannya tidak  terpenuhi  secara  layak  menurut  perundang-undangan,  selain  itu  ditambah pesatnya  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  dapat  dengan  mudah  dimiliki  oleh masyarakat.  Semakin  meningkatnya  perkembangan  jumlah  kendaraan  bermotor roda dua di Indonesia, semakin meningkat pula tindak pidana kejahatan pencurian. Berdasarkan data dari Polrestabes Surabaya pada tahun 2018 terdapat 232 laporan pencurian  kendaraan  bermotor  roda  2  dan  total  127  perkara  diselesaikan  atau 54,7%.  Sedangkan  di  tahun  2019  sampai  dengan  bulan  Juli  2019  terdapat  165 laporan  dengan  82  laporan  selesai  atau  total  49,7%  selesai.  Salah  satu  faktor
4 Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 2
5 Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Yahman, Cepat & mudah memahami Hukum Pidana (Jilid 2), PT.Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2011, hal.39.
sulitnya pengungkapan kasus curanmor adalah minimnya informasi saat dilakukan penyelidikan,  dikarenakan  curanmor  merupakan  kejahatan  yang  juga  melibatkan jaringan atau sindikat kejahatan.
Proses  penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mencari dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang. 6 Dalam proses mencari dan menemukan peristiwa pidana khususnya  curanmor  di  suatu  wilayah  dibutuhkan  seseorang  yang  mengenal wilayah  tersebut  atau  mengenal  karakter  orang  diwilayah  tersebut.  Untuk  itulah dibutuhkan  jasa  informan  dalam  memberikan  petunjuk  pada  polisi  untuk mengungkap tindak pidana curanmor.
Dalam SOP penyelidikan yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri, informan dibutuhkan  saat  anggota  melakukan surveillance dalam  proses  penyelidikan. Surveillance adalah kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya pembuntutan dilakukan terhadap orang, sedangkan survelance terhadap tempat atau benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati / orang tertentu. 7 Informan dalam SOP ini disebut dengan  informan yang didasari dengan pamrih yakni membantu Penyelidik Polri, karena ingin diberi upah atau  imbalan  berupa  uang.  Penyidik  yang  melakukan  pembentukan  jaringan informan semacam ini harus benar benar tahu latar belakang kehidupan informan dan benar benar menjaga kerahasiaan informan dikarenakan nyawa yang menjadi taruhannya jika nama informan tersebut sampai bocor.
Dalam  beberapa  kasus  informan  tidak  bisa  memberikan  informasi  yang cukup  valid  dan  benar-benar  dibutuhkan  oleh  anggota  Polri  untuk  melakukan penyelidikan  lebih  lanjut  dalam  kasus  curanmor.  Mereka  hanya  mendasarkan dugaan-dugaan  semata  mengenai  siapa  saja  yang  terindikasi  sebagai  pelaku curanmor atauoun penadahnya. Informan sipil ini pula terkadang tidak bisa optimal untuk  masuk  lebih  dalam  lagi  ke  jaringan  curanmor  untuk  melakukan  menggali
6 M. Husein harun, Penyidik dan penuntut dalam proses pidana , PT Rineka Cipta, Jakarta. 1991, hal 56
7 SOP Penyelidikan Bareskrim Polri
informasi  lebih  lanjut.  Dari  sisi  internal  Polri,  pembinaan  jaringan  pada  para informan  terkesan  kurang  maksimal.  Tidak  ada  pelatihan-pelatihan  khusus  pada informan dan hanya mengandalkan kemampuan bawaan para informan saja dalam mengungkap tindak pidana curanmor roda dua. Mereka hanya diberikan beberapa saran dan metode-metode sederhana mengenai tugas-tugas mereka. Untuk prosedur dan  mekanisme  perekrutannya  pun  untuk  saat  ini  belum  ada  legalisasi  dari perundangan.  Oleh  karenanya  diperlukan  suatu  penelitian  mendalam  mengenai masalah  informan  tersebut  terkait  optimalisasi  peran,  proses  rekrutmen, perlindungan  keamanan,  manajeman  informasi  privasi  serta  berbagai  kendala dalam  proses  kerjasama  dengan  menggunakan  informan  non  polisi  dalam  tindak pidana  curanmor  ini.  Sehingga  berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dibatasi permasalahan :
1. Bagaimana  urgensi  kebutuhan  penggunaan  informan  serta  hambatan  dalam bekerjasama  dengan  informan  dalam  perannya  membantu  kepolisian memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimanakah  optimalisasi  peran  informan  dalam  membantu  kepolisian memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Surabaya ?

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Metode penelitian dan teknik penelitian merupakan komponen yang paling penting  dalam  penelitian.  Metode  merupakan  keseluruhan  langkah  ilmiah  yang digunakan  untuk  menemukan  solusi  atas  suatu  masalah. 8 Metode  penelitian  itu sendiri  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  setiap  prosedur  yang  digunakan  untuk mencapai tujuan akhir. 9 Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan pada subyek sebagai informan Polisi dan kaitannya
8 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial , PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 13
9 Sulistyo-Basuki, Metode Penelitian, Jakarta: Wedatama Widya, 2006, hal. 92
dengan  informasi  yang  diberikannya  sangat  bergantung  pada  pengamatan  di lapangan. Sehingga menurut Moleong, dengan pendekatan kualitatif akan mudah untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian misalnya perilaku, persepsi, kinerja, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 10 .

## Jenis Penelitian
Dalam usaha penulis mendapatkan data yang diperlukan untuk penyusunan Tesis, penulis mempergunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang  menganalisis  dan mengkaji  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Bekerjanya  hukum  dalam masyarakat  dapat  dikaji  dari  tingkat  efektivitasnya  hukum,  kepatuhan  terhadap hukum,  peranan  lembaga  atau  institusi  hukum  di  dalam  penegakan  hukum, implementasi  aturan  hukum,  pengaruh  aturan  hukum  terhadap  masalah  sosial tertentu  atau  sebaliknya,  pengaruh  masalah  sosial  terhadap  aturan  hukum. 11 Mengenai masalah informan kepolisian dalam perkara curanmor maka dibutuhkan bagaimana  penegakan  hukum  bisa  bekerja  dengan  memanfaatkan  informasi  dari informan kepolisian yang berasal dari masyarakat.

## Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a.   Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu pada institusi  Polrestabes  Surabaya,  Sumber  data  primer  ini  adalah  hasil  dari wawancara  terhadap  pihak-pihak  yang  dianggap  telah  menegetahui  atau menguasai  permasalahan  yang  akan  dibahas  serta  dokumen-dokumen  yang didapat  langsung  dari  lokasi  penelitian.  Adapun  pihak-pihak  yang  terlibat dalam pengambilan data primer antara lain :
1) Anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya
10 Lexy  J  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi) ,  PT.  Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal. 6
11 Salim  HS, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Tesis  dan  Disertasi, Rajagrafindo Persada, 2013, hal.20
2) Informan  yang  bekerjasama  dengan  Anggota  Satreskrim  Polrestabes Surabaya
b.   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  yang  digunakan  untuk  pengumpulan  data  primer,  yaitu  dengan wawancara mendalam ( depth interview ) dengan para responden. Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, yaitu: 12
a.   Mengkonstruksi  mengenai:  orang;  kejadian;  kegiatan;  organisasi;  perasaan; motivasi; tuntutan; kepedulian; dan lain-lain kebulatan;
b.   Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi,  mengubah  dan  memperluas  informasi  yang  diperoleh  oleh orang lain. Untuk cara melakukan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab  secara  langsung  kepada  responden  tentang  masalah  yang  diteliti. Sementara  itu,  instrumen  yang  digunakan  untuk  melakukan  wawancara  itu adalah  pedoman  wawancara  ( guide  interview )  yang  telah  disiapkan  oleh peneliti. 13 Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk itu adalah alat perekam digital.  Teknik  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  sekunder,  yaitu dengan  mengumpulkan  dokumen-dokumen  terkait  permasalahan  antara  lain Intel Dasar Satreskrim Polrestabes Surabaya, Data kasus curanmor 2017-2019 serta  dokumen  lain  terkait  penelitian.  Sedangkan  mengenai  observasi  yang merupakan  pengamatan  secara  langsung  peneliti  terhadap  subjek  penelitian. Untuk penggunaan kuesioner yang merupakan instrumen penelitian, terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan pada sumber informasi.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi.
12 Lexy J. Moleong, Op.Cit , hal.148.
13 Salim HS, Op.Cit., hal. 27
Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mempermudah  peneliti  dalam  memperoleh  kesimpulan  yang  mana  dalam prosesnya  menurut  Bogdan  dalam  Sugiyono,  dilakukan  dengan  mencari  dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh. 14
b. Reduksi Data
Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data dalam penelitian  adalah  berupa  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan  tertulis  di  lapangan  mengenai  kegiatan  anggota  Satreskrim Polrestabes  Surabaya  dalam  menangan  para  pelaku  Tindak  Pidana  curanmor. Kegiatan reduksi data ini berlangsung terus-menerus, terutama selama penelitian Tesis yang dilakukan penulis yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data  dalam  penelitian  ini  adalah  bentuk  analisis  yang  menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi  data  sedemikian  rupa  sehingga  kesimpulan-kesimpulan mengenai  bagaimana  informan  kepolisian  berperan  dalam  kasus  curanmor akhirnya dapat diverifikasi kebenarannya. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai Tesis lengkap tersusun. Jadi  dalam  penelitian  kualitatif  dapat  disederhanakan  dan  ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.
c. Penarikan Kesimpulan
Kegiatan  analisis  ketiga  adalah  menarik  kesimpulan  dan  verivikasi.  Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, penulis mulai mencatat keteraturan, pola- pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi
14 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 334
lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya  kumpulan-kumpulan  catatan  lapangan,  penyimpanan,  dan  metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penulis, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

## PEMBAHASAN

## Urgensi Kebutuhan Agen Informan Sipil

## Sulitnya Menembus Masuk Lebih Dalam ke Wilayah Jaringan Curanmor
Tipologi  jaringan  kejahatan  curanmor  yang  terorganisir  adalah menggunakan tipe lokal atau etnik yang mana menurut Albini sindikat atau jaringan kriminal jenis ini terdiri dari suatu sistem dengan hubungan yang terstruktur secara bebas  yang  terus  berkembang  sehingga  masing-masing  orang  dapat memaksimalkan  keuntungannya.  Adapun  ciri  utama  tipologi  jaringan  jenis  ini antara lain : 15
1) Ikatan budaya dan etnis mempersatukan suatu kelompok bersama-sama bukan dalam susunan hierarkis
2) Setiap orang mengontrol aktivitasnya sendiri dan memilih partner sesukanya
3) Tidak terdapat bukti keterkaitan kelompok ini dengan sindikat kriminal skala nasional dalam sebagian besar kasus
Dalam  suatu  kasus  curanmor  yang  melibatkan  jaringan,  memang  umum ditemui  mereka  masih  memiliki  keterikatan  yang  sama  terutama  dari  suku  yang sama dikarenakan ikatan budaya tersebutlah mereka akhirnya membentuk jaringan. Dengan tipologi jaringan jenis ini maka hampir mustahil bagi orang luar misalnya polisi  untuk  secara  serta  merta  melakukan  sendiri  tindakan  penyusupan. Dibutuhkan  orang-orang  dengan  ikatan  budaya  yang  sama  untuk  bisa mengumpulkan keterangan lebih banyak mengenai jaringan kriminal ini. Sehingga disinilah dibutuhkan peran seorang informan sipil.
15 Jay  S  Alabanese, Kejahatan  Terorganisasi  (Organized  Crime) –  Akar  dan perkembangannya, , Kencana, Jakarta, 2016, hal. 124
Mengenai  penggunaan  agen  informan  sipil  dikarenakan  sulitnya  anggota Kepolisian  untuk  masuk  mencari  informasi  lebih  dalam  menganai  curanmor sebagaimana  diungkapkan  dalam  wawancara  dengan  Basat  Reskrim  Polrestabes Surabaya  yang  menjelaskan  bahwa  penggunaan  informan  adalah  ketika  anggota tidak  bisa  masuk  lebih  dalam  untuk  menggali  informasi  mengenai  curanmor. 16
Demikian  pula  disampaikan  oleh  anggota  Basat  Reskrim  Polrestabes  Surabaya lainnya  yang  menyatakan  bahwa  penggunaan  informan  adalah  menghindari kecurigaan agar pelaku tidak kabur. 17

## Minimnya Informasi Mengenai Identitas Pelaku
Tidak  diketahuinya  identitas  pelaku,  atau  minimnya  identitas  pelaku  itu sangat menyulitkan pihak Kepolisian untuk mengungkap kasus pencurian motor. Peran  informan  dibutuhkan  dikarenakan  pelaku  dalam  menjalankan  aksinya dilakukan  dengan  sangat  tertutup  dan  selektif  dalam memilih  teman  dikarenakan transaksi  dilakukan  secara  online  menggunakan  grup  facebook,  sehingga diperlukan informan yang benar-benar bisa masuk ke dalam grup tersebut dan tidak menimbulkan kecurigaan dari yang bersangkutan.

## Perlunya Membangun Kemitraan antara Kepolisian dan Masyarakat sebagai Basis Deteksi Dini
Masyarakat yang dibina dalam rangka Pembinaan Kamtibmas mempunyai nilai yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam mengemban fungsi intelijen yaitu  sebagai  basis  deteksi.  Dengan  melakukan  deteksi  dini  dalam  rangka mengantisipasi  situasi  dan  kondisi  yang  begitu  cepat  berubah,  masyarakat diharapkan  mampu  mendeteksi  sejak  dini,  mengidentifikasi  segala masalah  yang ada  di  lingkungannya  dan  dapat  memberikan  peringatan  dini  kepada  kepolisian. Proses  deteksi  dini  pada  hakekatnya  adalah  proses  analisis  dan  pengumpulan informasi.  Dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  petugas  di  lapangan  degan melakukan rekrutmen pada masyarakat  yang  untuk kemudian  dibina dan diawasi oleh pihak kepolisian sebagai informan.
16 Wawancara  dengan  Aipda  Koko  Sujarwanto,  Basat  Reskrim  Polrestabes Surabaya, tanggal 27 Agustus 2020.
17 Wawancara  dengan  Bripka  Arif  A’rofuddin,  Basat  Reskrim  Polrestabes Surabaya, tanggal 27 Agustus 2020.
Pemberdayaan  peran  informan  dalam  tugas  Intelijen  hanya  meliputi kegiatan  dalam  rangka  mengumpulkan  informasi  yang  berguna  untuk  masalah keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  misalnya  terkait  sindikat  curanmor.  Hasil informasi  yang  didapatkan  oleh  informan  sifatnya  cukup  sederhana  dan  belum mendalam  sekedar  menggali  apa  yang  diketahui  oleh  individu  atau  kelompok masyarakat tentang suatu kejadian yang akan terjadi, sedapat mungkin memenuhi kriteria  tentang  apa  yang  akan  terjadi,  siapa  pelaku  dan  sasarannya,  dimana  dan kapan,  dengan  cara  atau  metoda  apa  dan  mengapa  atau  alasan  apa  yang melatarbelakangi rencana tersebut.
Jadi disini, perlunya membangun kemitraan antara kepolisian dan masyarakat sebagai basis deteksi dini. Anggota kepolisian dan anggota masyarakat harus bisa membangun hubungan yang sifatnya adalah timbal balik ( mutual dependence and exchange ) serta sikap mempercayai dan menghormati ( mutual trust and respect ). Dengan jalinan hubungan dan sikap tersebut maka masyarakat akan bisa dijadikan sebagai  basis  deteksi  dini  terutama  mengenai  siapa-siapa  saja  di  lingkungannya yang berpotensi atau dicurigai sebagai pelaku curanmor.
Optimalisasi  Peran  Informan  Dalam  Membantu  Kepolisian  Memberantas Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

## Optimalisasi Pola Rekrutmen Jaringan Informan Sipil
Proses rekrutmen informan sudah seharusnya menerapkan beberapa metode dalam pola perekrutannya yang mana perinciannya adalah sebagai berikut :
1) Pencermatan merupakan tahap awal dari sebuah upaya rekrutmen. Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap calon-calon  yang dianggap potensial dan cocok dengan kriteria yang diperlukan sesuai dengan calon tugas yang kelak akan dibebankan kepadanya. Mengenai teknik pencermatan bermacam-macam detailnya. Yang menjadi fokus pencermatan adalah aksesibilitas, yakni sejauh mana  calon  mampu  menjangkau  target  yang  bentuknya  juga  beragam:  bisa bahan  informasi,  bisa  juga  fasilitas,  sarana  atau  prasarana,  dan  sebagainya. Kesimpulan  atas  aksesibilitas  apakah  cukup  tinggi  atau  rendah,  tidak  serta
merta menuntun pada kesimpulan dilanjutkan atau tidaknya tahap pencermatan ke tahap berikutnya. 18
2) Dilakukan  pola  pengembangan  yang  benar.  Tahap  pengembangan  amat penting  dan  memerlukan  energi  besar,  baik  dana,  waktu  maupun  tenaga, perasaan,  dan  pikiran.  Energi  yang  diperlukan  tersebut  cukup  besar,  karena kegiatannya  bermuara  pada  terciptanya  situasi  yang  diwarnai  oleh  saling percaya  antara  calon  informan  dengan  aparat  yang  ditugasi  melakukan pengembangan.  Tidak  mengherankan  dalam  tahap  ini  seringkali  terjadi hubungan emosional antara dua pihak. Selain tumbuhnya rasa saling percaya, dalam  tahap  ini  harus  sudah  dapat  disimpulkan  adanya  kemungkinan  besar, bahwa calon akan bersedia direkrut.
Adapun  menurut  penulis,  beberapa  situasi  yang  perlu  diantisipasi  bila rekrutmen informan gagal antara lain :
1) Akan terjadi situasi cacat sosial dalam hubungan persahabatan yang selama ini telah  terbangun  pada  tahap  pengembangan.  Lebih  parah  adalah  bila  calon informan tersebut merasa persahabatan selama ini tidak tulus.
2) Calon  informan  yang  selama  ini  sudah  bersedia  membantu  memberikan keterangan, walaupun tidak signifikan, tetapi dapat dimanfaatkan, maka sejak gagal direkrut tentu malah sudah enggan membantu.
3) Calon  informan  mengetahui  bahwa  sahabatnya  selama  ini  ternyata  memiliki maksud tersembunyi, bahkan ternyata seorang anggota kepolisian yang punya maksud tertentu.
4) Calon  informan  mengetahui  bahwa  di  sekitar  kehidupannya  terdapat  suatu simpul sebuah jaringan kegiatan rahasia.
Adapun  menurut  penulis  situasi  yang  perlu  diantisipasi  bila  rekrutmen berhasil:
1) Keberhasilan sebuah rekrutmen, sekaligus berarti terbukanya satu simpul dari mata rantai jaringan operasi klandestin. Artinya, jaringan ketat yang selama ini dirahasiakan  dan  dijaga,  telah  dimasuki  orang  baru  dari  luar  kepolisian.
18 Yono  Hatmojo, Intelijen  sebagai  Ilmu  Pengetahuan ,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 2003, hal. 67-68.
Harapannya tentu orang baru tersebut sudah steril, meyakinkan, baik dari aspek aksesibilitas,  motivasi,  kemampuan  intelektual,  maupun  karakternya,  karena telah melewati beberapa tahap, termasuk terutama tahap-tahap penilaian yang dilakukan  berulangkali.  Akan  tetapi,  bila  calon  tersebut  ternyata  luar  biasa cerdas  dan  pandai  bersandiwara,  maka  bisa  saja  tidak  diketahui  bahwa  ia sebenarnya disusupkan oleh lawan (jaringan curanmor) untuk menjadi informan ganda. Jika demikian halnya, keberhasilan rekrutmen tersebut tak ubahnya sama dengan awal timbulnya masalah dalam lembaga intelijen tersebut. Itu sebabnya memperkuat statement sebelumnya bahwa rekrutmen merupakan kegiatan yang mahal sekaligus berbahaya.
2) Keberhasilan sebuah rekrutmen mengawali kemungkinan munculnya problem pengendalian  yang  belum  tentu  mulus  dan  lancar.  Belum  lagi  bila  suatu  saat kelak  harus  melakukan  terminasi  (pemutusan  hubungan  kerjasama  antara informan dengan perekrut).

## Optimalisasi Pelatihan bagi Jaringan Informan Sipil
Salah  satu  yang  juga  menjadi  penyebab  informasi  informan  itu  tidak berkualitas adalah berasal dari SDM informan itu sendiri. SDM intelijen informan sipil itu lemah sejak dari awal rekrutmen anggotanya. SDM informan sehagai aset intelijen  Polri selain harus siap bekerja secara profesional dan  proporsional, juga harus memiliki talenta intelijen. Secara ideal antaranya yaitu memiliki kecerdasan berbicara  dan  teknik  khusus  dalam  memperoleh  informasi  akurat.  Bahkan, kualifikasi  yang  diharapkan  secara  ideal  adalah  kemampuan  yang  "sangat mumpuni",  mulai  dari  EQ  ( Emotional  Quotient ),  IQ  ( Intelligence  Quotient ),  dan SQ ( Spiritual Quotient ). 19
Secara praktik penerapan pelatihan secara khusus pada informan memang tidak dilakukan karena memang di Satreskrim sendiri mengenai hal tersebut tidak ada  SOP  yang  mengatur.  Sehingga  pembinaan  atau  pelatihan  dilakukan  secara informal  dan  hanya  mengandalkan  bagaimana  anggota  kepolisian  yang  merekrut informan  tersebut  melakukan  pengarahan  secara face  to  face .  Di  sinilah  perlu
19 Susaningtyas Nefo, Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 113
adanya aturan internal berupa SOP untuk melaksanakan pelatihan informan tersebut yang  dibawah  kendali  Satreskrim  agar  fungsi  pembinaan  dan  pelatihan  bagi informan terpola secara seragam.
Pelatihan  jaringan  informan  seharusnya  dilakukan  secara  terpola  meliputi tehnik  mencari  dan  mendapatkan  bahan  keterangan,  taktik  -  taktik  yang  harus digunakan,  sistem  komunikasi,  sistem  pangamanan  bahan  keterangan,  resiko  - resiko  yang  dihadapi  dan  cara  -  cara  menghindari  resiko  dan  alternatif  dalam menghadapi permasalahan.

## Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Informan
Pengendalian  informan  adalah  langkah-langkah  pengendalian  yang dilakukan  oleh  petugas  perekrut  terhadap  informan,  mulai briefing sampai debriefing , dalam konteks pelaksanaan kegiatan dan operasi kegiatan intelijen yang dalam  permasalahan  ini  adalah  untuk  keperluan  penelusuran  lebih  dalam  pada jaringan  curanmor.  Langkah-langkah briefing dan debriefing ,  banyak  dilakukan oleh instansi manapun yang tertib, karena pada dasarnya substansi briefing adalah arahan  pelaksanaan  tugas,  bagaimana  melaksanakan  tugas,  bagaimana  harus berkomunikasi  serta  kapan  harus  melapor  serta  bagaimana  melaporkannya,  baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Meskipun demikian, briefing dan debriefing yang dilakukan petugas pengendali informan tentu berbeda dengan hal sama yang dilakukan oleh instansi lain. Hal ini disebabkan karena briefing dan debriefing dalam  kegiatan  dan  operasi  intelijen  memiliki  karakteristik  tersendiri, yakni klandestin.

## Optimalisasi Koordinasi Satreskrim dengan Satintelkam
Berdasarkan  analisa  penulis  kelemahan  Satreskrim  dalam  pola  rekrutmen serta ketiadaan kompetensi anggota dalam pembinaan jaringan informan tersebut bisa diatasi dengan adanya suatu bentuk koordinasi horizontal dengan Sat Intelkam.
Sutisna medefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan- sumbangan  dari  orang-orang,  bahan,  dan sumber-sumber  lain  kearah  tercapainya maksud-maksud  yang telah ditetapkan. Ahli lain mendefinisikan koordinasi ialah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan  berbagai  kegiatan  inter  dan  antar  institusi-institusi  di  masyarakat
melalui  komunikasi  dan  dialog-dialog  antar  berbagai  individu  dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi. 20
Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk  menyediakan  jumlah  dan  waktu  yang  tepat  dan  mengarahkan  pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah  ditentukan. 21 Berdasarkan  pendapat  para  pakar  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  koordinasi  ialah  proses  mengintegrasikan (memadukan),  menyinkronisasikan,  dan  menyederhanakan  pelaksanakan  tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Jika dilihat dari arah koordinasinya maka antara SatIntelkam dan Satreskrim seharusnya terbentuk koordinasi horisontal ( horizontal coordination ). Koordinasi ini adalah melakukan pengkoordinasian tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan,  pengarahan  yang  dilakukan  terhadap  kegiatan-kegiatan  dalam  tingkat organisasi yang setingkat. 22
Selama  ini  antara  Satreskrim  dengan  Satintelkam  masih  kurang  terjalin koordinasi dengan baik dikarenakan adanya ego sektoral di masing-masing satuan yang mana masing-masing satuan merasa lebih bisa menangani suatu permasalahan dibanding  satuan  lainnya.  Begitu  halnya  dengan  Satreskrim  saat  ini  dimana terkadang para anggota Satreskim sudah merasa pola rekrutmen informan saat ini berada  dalam  jalur  yang  sesuai  dan  pengendalian  informan  telah  berjalan  tanpa hambatan. Bahkan selama ini produk Intelijen dari Intelkam kerap tidak dipakai. Padahal secara kualitas, produk intelijen dari Intelkam lebih mendetail dikarenakan juga  mengambil  bahan  keterangan  dari  berbagai  Polsek  di  kesatuan  wilayah. Persoalan klaim keberhasilan tentang siapa yang paling berhasil dalam penanganan suatu kasus pun menjadi salah satu persoalan kurang terjalinnya koordinasi antara Satreskrim dan Satintelkam dengan baik.
20 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan , (Dikutip dari Sutisna, 1989), Bumi Aksara, 2011, hal 439
21 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah , PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 85
22 Ibid.
Mengenai  problematika  ego  sektoral  masing-masing  satuan  antara Satreskrim dengan Satintelkam ini sebagaimana pula dipaparkan dalam penelitian penelitan Djoko Hariutomo dengan Judul Tesis “Hubungan kerja antara satreskrim dan satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana pada Polres Jepara” yang mana di dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa antara kedua satuan (Satreskrim dan Satintelkam) sering terlihat adanya konflik terselubung yang tidak diungkapkan secara  langsung.  Tiap-tiap  satuan  menganggap  bahwa  mereka  memiliki kewenangan  yang  sama  sebagai  anggota  polisi  untuk  melakukan  penyidikan maupun  penyelidikan,  walaupun  sebenarnya  dibedakan.  Hasil  temuan  penelitian tersebut  juga  menunjukkan  salah  satu  penyebab  tidak  berjalannya  kerja  sama disebabkan kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas, sehingga  tiap  satuan  memanfaatkan  kewenangan  yang  ada,  untuk  memenuhi kebutuhan  satuan maupun  kebutuhan  pribadi.  Hal  ini, tanpa  disadari,  merupakan wujud dari penyalahgunaan wewenang yang secara langsung akan mempengaruhi respon masyarakat terhadap pelayanan Polri. 23
Untuk  mengatasi  ego  sektoral  terebut,  Pelaksanaan  koordinasi  antara Satreskrim dan Satintelkam harus menerapkan beberapa prinsip antara lain adalah:
1) Ada kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
2) Adanya  kesempatan  mengenai  kegiatan  atau  tindakan  yang  harus  dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.
3) Adanya kegiatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing- masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
4) Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang berkerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.
5) Adanya koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.
23 Djoko  Hariutomo, Hubungan  kerja  antara  satreskrim  dan  satintelkam  dalam pengungkapan tindak pidana pada Polres Jepara, Tesis Pasca Sarjana UI, 2003
6) Adanya  arus  informasi  dari  berbagai  yang  mengalir  kepada  koordinator sehingga  koordinator  dapat  memonitor  seluruh  pelaksanaan  kerja  sama  dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
7) Adanya sikap saling hormati terhadap wewenang fungsional masing- masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.
Dengan  adanya  koordinasi  yang  baik  dengan  satintelkam  maka  akan menjadikan  arus  informasi  dari  informan  berupa  bahan  keterangan  (baket)  dapat dilakukan penilaian yang lebih terstruktur, detail dan bersifat kuatitatif deskriptif.
Jika  Koordinasi  antara  Satintelkan  dan  Satreskrim  berjalan  baik,  maka menurut Malayu Hasibuan akan menghasilkan antara lain : 24
1) Tujuan berkoordinasi tercapai dengan memuaskan semua pihak terkait
2) Koordinator sangat proaktif dan stakeholders kooperatif
3) Tidak  ada  yang  mementingkan  diri  sendiri  atau  unit  atau  Satuannya  sendiri (egosektoral)
4) Komitmen semua pihak tinggi
5) Tidak terjadi tumpang tindih tugas
6) Informasi  keputusan  mengalir  cepat  ke  semua  pihak  yang  ada  dalam  sistem jaringan koordinasi
7) Tidak merugikan pihak-pihak yang berkoordinasi
8) Pelaksanaan pencapaian tugas tepat waktu
9) Semua masalah terpecahkan
10) Tersedianya  laporan  tertulis  yang  lengkap  dan  rinci  oleh  masing-  masing stakeholder.
Guna  mengoptimalkan  koordinasi  antara  Satreskrim  dengan  Satintelkam perlu  disusun  Hubungan  Tata  Cara  Kerja  Polri  (HTCK)  agar  pelaksanaan  tugas Satreskrim dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan  sehingga  dapat  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  HTCK  di lingkungan Polri disusun sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi dari satuan- satuan  oorganisasi  dilingkungan  Polri,  sehingga  tugas-tugas  baik  dibidang
24 Malayu S.P. Op.Cit. , hal.85
operasional maupun pembinaan dapat terselenggaran dengan baik.
Melalui  Hubungan  dan  Tata  Cara  Kerja Satreskrim  diatur  mengenai  Wewenang, tanggung jawab Hubungan dan Tata Cara Kerja masing-masing pejabat sekaligus diatur  juga  dengan  siapa  bekerjasama  kepada  siapa  harus  bertanggung  jawab. Secara fungsional HTCK berperan sebagai urat nadi dari organisasi Polri.  HTCK berperan juga sebagai aturan main bagi suatu organisasi dalam melaksanakan tugas fungsi,  tanggung  jawab  dan  kewenangan  dari  setiap  Satuan  fungsi  Polri. Penyusunan HTCK antara Satreskrim dan Satintelam harus memuat poin antara lain mengenai :
1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi;
2) Koordinasi dalam pemberian informasi penanganan kasus-kasus pidana;
3) Koordinasi dalam giat Operasi;
4) Koordinasi dalam menciptakan situasi aman di lingkungan masyarakat dengan penanganan suatu kasus agar tidak meluas di masyarakat.

## KESIMPULAN
1. Urgensi  kebutuhan  akan  adanya  informan  sipil  dikarenakan  beberapa  sebab, yang  pertama  karena  sulitnya  menembus  masuk  lebih  dalam  ke  wilayah jaringan  curanmor.  Kedua,  dikarenakan  minimnya  informasi  mengenai identitas  yang  diduga  pelaku  curanmor  sehingga  dibutuhkan  seseorang  yang menguasai  medan  target.  Ketiga,  perlunya  membangun  kemitraan  antara kepolisian dan masyarakat sebagai basis deteksi dini.
2. Adapun  optimalisasi  peran  informan  dalam  membantu  kepolisian memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, pertama dilaksanakan melalui kegiatan optimalisasi pola rekrutmen jaringan informan sipil  melalui  pola  pencermatan  serta  pola  pengembangan  yang  diantaranya antisipasi  keberhasilan  atau  kegagalan  rekrutmen,  metode  yang  akan digunakan  dalam  rekrutmen,  metode  pengendalian  bila  rekrutmen  berjalan mulus, penetapan waktu, penetapan tempat, penetapan petugas rekrutmen, dan beberapa  detail  teknis  lainnya.  Kedua,  optimalisasi  pelatihan  bagi  jaringan
informan sipil yang mutlak harus dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi informan. Ketiga, optimalisasi pengawasan dan pengendalian informan yang dimulai  dengan  kegiatan  mulai briefing sampai debriefing. Keempat, optimalisasi  koordinasi  Satreskrim  dan  Satintelkam  melalui  penyusunan Hubungan  Tata  Cara  Kerja  Polri  (HTCK)  agar  tercipta  hubungan  bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam pemberian informasi  penanganan  kasus-kasus  pidana;  Koordinasi  dalam  giat  Operasi; Koordinasi dalam menciptakan situasi aman di lingkungan masyarakat dengan penanganan suatu kasus agar tidak meluas di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Bonger W, Pengantar Tentang Kriminologi , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 Djoko  Hariutomo, Hubungan  kerja  antara  satreskrim  dan  satintelkam  dalam pengungkapan tindak pidana pada Polres Jepara, Tesis Pasca Sarjana UI, 2003
Husaini  Usman, Manajemen  Teori,  Praktik,  dan  Riset  Pendidikan ,  (Dikutip  dari Sutisna, 1989), Bumi Aksara, 2011
Ismu  Gunadi  W,  Jonaedi  Efendi,  Yahman, Cepat  &  mudah  memahami  Hukum Pidana (Jilid 2), PT.Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2011
Jay  S  Alabanese, Kejahatan  Terorganisasi  (Organized  Crime)  –  Akar  dan perkembangannya, , Kencana, Jakarta, 2016
Lexy  J  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi) ,  PT.  Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
M. Husein harun, Penyidik dan penuntut dalam proses pidana , PT Rineka Cipta, Jakarta. 1991
Malayu  S.P.  Hasibuan, Manajemen  Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah ,  PT  Bumi Aksara, Jakarta, 2014
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008
PAF  Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Terhadap  Harta  Kekayaan , Jakarta, Sinar Grafika, 2009
Salim  HS, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Tesis  dan  Disertasi, Rajagrafindo Persada, 2013
Saparinah Sadli, Pathologi Sosial , Bulan Bintang, Jakarta, 2013
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2009 Sulistyo-Basuki, Metode Penelitian, Jakarta: Wedatama Widya, 2006
Susaningtyas Nefo, Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial , PT. Refika Aditama, Bandung, 2009