## J-MAS
Jurnal Manajemen dan Sains, 8(1), 2023: 1246-1255 Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI 10.33087/jmas.v8i1.1115

## Model Reinventing Government Menuju Pemerintahan Yang Baik (Good Government Governance)

## Safrudin Dwi Apriyanto, Fitriaty, Sigit Indrawijaya
Magister Manajemen Universitas Jambi Corresponding Email: bangdwi82@yahoo.com

## ABSTRAK
New Public Management  membawa konsekuensi  terhadap tuntutan reformasi  birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi bagi masyarakat. Semangat menciptakan pemerintahan  yang berorientasi hasil pun tidak  hanya  mengemuka  di  negara  –  negara  maju,  melainkan  juga  di  negara  berkembang  termasuk  Indonesia. New  Public  Management  menekankan  birokrasi  untuk  semakin  professional  dalam  mengelola  negara. Profesionalitas itu ditunjukkan diantaranya dengan kualitas mengelola anggaran, perbaikan manajemen kinerja, dan digunakannya ukuran-ukuran kinerja birokrasi sebagai standar ukuran keberhasilan.. Penelitian ini bertujuan untuk  Untuk  mengetahui  Bagaimana  gambaran  dan  menganalisis  Tata  kelola  pemerintahan  dan  service excellence  terhadap  kinerja  Pemerintah  di  Pemerintah  Kabupaten  Bungo.  Teknik  penarikan  sampel  yang digunakan adalah sampel jenuh, Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data yang diberikan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) Eselon II, Eselon III dan atau Kepala OPD pada wilayah kerja Kantor Pemerintah Kabupaten Bungo yaitu  sebanyak 178 Orang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara  lain  Tingkat  Tata  Kelola  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  berada  pada  kategori  Baik,  tingkat  service excellent  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  berada  pada  kategori  baik  dan  tingkat  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten Bungo  di  berada  pada  kategori  Baik.  Tata  kelola  dan  Service  excellent  merupakan  faktor  penting  dalam meningkatkan  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Bungo,  dimana  semakin  tinggi  tingkat  tata  kelola  dan  tingkat Service  Excellent  maka  semakin  meningkatkan  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Bungo.Service  Excellent  tidak bisa  menjadi  variabel  memoderasi  antara  pengaruh  Tata  kelola  terhadap  peningkatan  kinerja  Pemerintah Kabupaten Bungo.
Kata kunci: kepemimpinan, New Public Management, Tata kelola pemerintahan, service excellence dan kinerja Pemerintah

## ABSTRACT
New  Public  Management  has  consequences  for  demands  for  bureaucratic  reform  and  for  a  higher  quality  of public services for the community. The spirit of creating a results-oriented government has not only surfaced in developed  countries,  but  also  in  developing  countries,  including  Indonesia.  New  Public  Management emphasizes the bureaucracy to  be more professional  in  managing the country. This professionalism is shown, among  other  things,  by  the  quality  of  managing  the  budget,  improving  performance  management,  and  using bureaucratic  performance  measures  as  a  standard  measure  of  success.  This  study  aims  to  find  out  how  to describe  and  analyze  governance  and  service  excellence  on  government  performance  in  the  Bungo  District Government. The sampling  technique used  was a saturated sample. This study used a questionnaire as a data collection method  which was given to all civil servants (PNS) Echelon II, Echelon III and or Head of OPD in the  work  area  of  the  Bungo  Regency  Government  Office,  namely  178  people.  The  results  obtained  from  this study  include  the  Bungo  Regency  Government  Governance  Level  in  the  Good  category,  the  Bungo  Regency Government service excellent level in the good category and the Bungo Regency Government Performance level in the Good category. Governance and service excellent are important factors in improving the performance of the Bungo Regency Government, where the higher the level of governance and the Service Excellent level, the more it will improve the Bungo Regency Government's performance. Service Excellent cannot be a moderating variable between the influence of Governance on improving the performance of the Bungo Regency Government .
Keywords: leadership, New Public Management, governance, service excellence and government performance

## PENDAHULUAN
Perubahan  paradigma  ilmu  administrasi  dari Old  Public  Management menjadi New  Public Management membawa  konsekuensi  terhadap  tuntutan  reformasi  birokrasi  dan  kualitas  pelayanan
publik yang semakin tinggi bagi masyarakat. Semangat menciptakan pemerintahan yang berorientasi hasil  pun  tidak  hanya  mengemuka  di  negara  –  negara  maju,  melainkan  juga  di  negara  berkembang termasuk  Indonesia.  NPM  menekankan  birokrasi  untuk  semakin  professional  dalam  mengelola negara.  Profesionalitas  itu  ditunjukkan  diantaranya  dengan  kualitas  mengelola  anggaran,  perbaikan manajemen  kinerja,  dan  digunakannya  ukuran-ukuran  kinerja  birokrasi  sebagai  standar  ukuran keberhasilan.
Di  berbagai  negara  maju  seperti  Amerika  Serikat,  Inggris,  Australia,  dan New  Zealand, implementasi  NPM  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  proses  reformasi  administrasi.  Di Amerika  Serikat,  GPRA  menjadi  titik  balik  birokrasi  yang  semakin  professional  dan  akuntabel.  Di Inggris, implementasi anggaran berbasis kinerja menjadi salah satu agenda pemerintahan. Sedangkan di New  Zealand dan  Australia,  birokrasi  menjadi  lekat  dengan  berbagai  ukuran  keberhasilan. Beberapa praktek baik tersebut mendorong  Indonesia untuk mengadaptasi konsep ini melalui sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Manajemen  kinerja  instansi  pemerintah  di  Indonesia  lahir  dari  semangat  untuk  menciptakan instansi  pemerintah  yang  professional,  berorientasi  hasil,  dan  akuntabel  melalui  penerapan  prinsip- prinsip  manajemen  kinerja,  anggaran  berbasis  kinerja,  dan  ukuran  kinerja.  Salah  satu  upaya  untuk mewujudkannya  adalah  dengan  mendorong  birokrasi  menggunakan  anggaran  negara  secara  efektif dan  efisien.  Secara  efektif  berarti  birokrasi  memastikan  aktivitas  yang  dibiayai  anggaran  negara berdaya  guna  dan  berdampak  pada  target-target  pembangunan.  Secara  efisien  berarti  birokrasi  harus memastikan penggunaan anggaran negara secara bijak dan proporsional.
Dalam  praktiknya,  kematangan  instansi  pemerintah  dalam  mengelola  kinerja  melalui pelaksanaan  sistem  tersebut  berbeda-beda.  Kementerian  PAN-RB  sebagai  instansi  pemerintah  pusat yang  bertanggungjawab  mengawal  kualitas  implementasi  manajemen  kinerja  melakukan  evaluasi untuk  memetakan  kematangan  instansi  pemerintah.  Evaluasi  ini  dilakukan  kepada  seluruh  instansi pemerintah baik pusat maupun daerah setiap tahunnya.
Pelayanan  publik  merupakan  sarana  bagi  negara  untuk  mencukupi  berbagai  kebutuhan  dalam masyarakat  yang  berkaitan  dengan  masalah  administrasi.  Pelayanan  publik  merupakan  salah  satu penghubung  antara  pemerintah  dengan  rakyatnya.  Artinya,  pelayanan  publik  merupakan  bagian  dari administrasi yang dinamis, dimana kebutuhannya selalu berbeda dari satu masa kemasa.
Perkembangan hukum positif Indonesia yang telah mengamanatkan pengaturan otonomi daerah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan pengaturan  tentang  Pelayanan  Publik  pada  Undang-Undang  No  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik, menjadi bagian dari perkembangan pelayanan publik selama ini. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 25 Tahun 2009,  yangmenjelaskan bahwa:  “Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau penyelenggara pelayanan publik”
Otonomi  daerah  yang  hendak  dilaksanakan  diharapkan  akan  memberikan  manfaat  yang  besar terhadap  daerah.  Di  antara  manfaat  yang  diharapkan  adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  peningkatan efisiensi  dan  efektivitas  administrasi  pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah.  Kedua,  terciptanya hubungan  yang  harmonis  dan  saling  membutuhkan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Ketiga, mempertinggi  daya  serap  aspirasi  masyarakat  dalam  program  pembangunan.  Keempat,  terjadinya penanganan  masalah  secara  terpusat  dan  tepat  dari  berbagai  permasalahan  aktual  yang  berkembang dalam  masyarakat.  Kelima,  mendorong  munculnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pemerintahan  dan pembangunan di daerah.
Selanjutnya,  agar  otonomi  daerah  mendapatkan  manfaat  seperti  telah  dijelaskan  di  awal,  kita membutuhkan  wajah  birokrasi  yang  baru,  yang  mampu  bertindak  sebagai  kreator  dan  pembuat perubahan dalam pembangunan daerah. Hal ini karena wajah birokrasi yang lama tidak lagi memadai untuk  menopang  otonomi  daerah  yang  penuh  dengan  tantangan,  kompetisi,  dan  tentu  saja kompleksitas  permasalahan.  Oleh  karena  itu,  gagasan  mengenai  reinventing  government  nampaknya menemukan relevansinya dalam konteks ini. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana konsep reinventing government ini dapat diimplementasikan di Indonesia dan kendalaa apa saja yang mungkin timbul jika konsep ini diimplementasikan.
Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  ini,  maka  langkah  pertama  yang  perlu  kita  lakukan adalah  mencari  kerangka  konseptual  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  reinventing  government.
Untuk itu, tulisan Osborne dan Gaebler akan dijadikan rujukan utama untuk menjelaskan konsep ini. Namun,  hal  ini  tidak  berarti  bahwa  kita  harus  menerima  begitu  saja  konsep  reinventing  government yang  ditawarkan  Osborne  dan  Gaebler  ini  dalam  konteks  Indonesia.  Hal  ini  karena  penerapan  suatu konsep tidak bisa dilepaskan dari konteks  sosial,  ekonomi, politik, dan budaya yang melingkupinya. Kedua, setelah kita mengetahui dengan jelas konsep reinventing government, pertanyaan selanjutnya adalah  bagaimana  konsep  ini  dapat  diterapkan  di  Indonesia.  Untuk  itu,  kiranya  perlu  juga  dalam konteks  ini  dicari  persoalan-persoalan  yang  mungkin  dapat  menjadi  penghambat  bagi  implementasi konsep  reinventing  government  di  era  otonomi  daerah  sekarang  ini.  Oleh  karena  itu,  pembahasan mengenai  karakteristik  birokrasi  Indonesia  adalah  penting  karena  birokrasi  akan  memegang  peran yang  signifikan,  dan  sekaligus,  menjadi  subyek  reformasi  yang  hendak  dilakukan.  Selain  itu, pengidentifikasian  peluang  juga  sama  pentingnya  sehingga  peluang  yang  ada  tersebut  dapat dimaksimalkan.  Terakhir,  tulisan  dalam  Penelitian  ini  akan  ditutup  dengan  beberapa  rekomendasi yang mungkin berguna bagi pelaksanaan konsep reinventing government di Indonesia.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  pembentukan  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  tertuang dalam pengaturan tentang Pelayanan Publik pada pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 25 Tahun 2009  menjelaskan  bahwa:  “ayat  2  -  Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Dan  ayat  3  -  Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah otonom.” yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui gambaran Bagaimana gambaran Tata kelola pemerintahan dan service excellence terhadap kinerja Pemerintah di Pemerintah Kabupaten  Bungo?  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  seberapa  besar  pengaruh  tata  kelola Pemerintahan  terhadap  kinerja  pemerintah  di  emerintah  Kabupaten  Bungo?  Untuk  mengetahui  dan menganalisis  seberapa  besar  pengaruh  tata  kelola  Pemerintahan  terhadap  kinerja  pemerintah  di moderasi olaeh service excellence pada pemerintah Kabupaten Bungo?

## Landasan Teori
Konsep Reinventing Government Kata Reinventing Government apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah “Mewirausahakan  Pemerintah”.  Maka  Konsep Reinventing  Government terdiri  dari  kata “Mewirausahakan”  dan  “Pemerintah”.  pemerintah  wirausaha,  atau reinventing  government adalah suatu  sistem  pemerintah  yang  digerakkan  dengan  secara  maksimal  menghasilkan  nilai  lebih  dengan semangat  kreatif,  inovatif  dan  dengan  orientasi  dekat  dengan  pelanggan  (masyarakat)  melalui pendekatan-pendekatan baru demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Prof. Dr. Buchari Alma dalam bukunya Kewirausahaan , yang  menjelaskan  Konsep  pemerintah  wirausaha  ini  berpijak  pada  pengertian  wirausaha  yang dikemukakan  oleh  Gaebler  (2008):  sekitar  tahun  1800  wirausaha  adalah  memindahkan  berbagai sumber  ekonomi  dari  suatu  wilayah  dengan  produktivitas  rendah  ke  wilayah  dengan  produktivitas lebih  tinggi  dan  hasil  yang  lebih  besar.  Dengan  kata  lain,  seorang  wirausahawan  menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk memaksimalkan produktivitas dan efektivitas.
Pemerintah wirausaha akan mendekatkan diri pada pelanggan (masyarakat) dan pada kepuasan masyarakat.  Hal  ini  menjadikan  pola-pola  pelayanan  publik  yang  berbeda,  dimana  sebelumnya  para birokrat  memposisikan  diri  sebagai  “Abdi  Negara”  menjadi  “Abdi  Masyarakat”.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Prof.  Dr.  Buchari  Alma  dalam  buku Kewirausahaan ,  yang  menjelaskan  jika Pemerintah  wirausaha  yang  berorientasi  pada  pelanggan  akan  mendorong  karyawan  bertanggung jawab  dan  berperilaku  yang  fokus  terhadap  kepuasan  pelanggan,  berusaha  mendepolitisasi,  tidak melibatkan pandangan politik tertentu dalam memberikan layanan, merangsang lebih banyak inovasi, memberi kesempatan memilih alteratif bagi pelanggan, dsb.
Adapun  yang  menjadi  prinsip-prinsip reinventing  government sebagaimana  dikemukakan David  Osborne  dan  Ted  Gaebler,  dalam  bukunya Mewirausahakan  Birokrasi:  Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik yang penulis tetapkan sebagai tolak ukur penelitian ini adalah:
1. Pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh.
2. Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani.
3. Pemerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukkan.
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
7. Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan.
8. Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati.
9. Pemerintahan desentralisasi.
10. Pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar.

## Pelayanan Publik
Untuk dapat memahami service excellence atau pelayanan prima, maka terlebih dahulu penulis paparkan Konsep serta pengertian dari pelayanan publik. Pelayanan Publik terdiri dari dua kata, yakni “Pelayanan”  dan  “Publik”.  Menurut  Sinambela  dalam  buku  karya  Harbani  Pasolong  yakni Teori Administrasi  Publik, pelayanan  publik  adalah  “setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terhadap  sejumlah  manusia  yang  memiliki  setiap  kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu kumpulan  atau  kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu produk secara fisik”.
Selanjutnya  menurut  Agung  Kurniawan  di  dalam  buku  yang  sama,  mengatakan  bahwa “pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai  kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang  telah  di tetapkan.”

## Intrapreneurship
Berdasarkan pendapat Mustanir  (2017) intrapreneurship sebagai kewirausahaan yang terjadi di dalam  organisasi  merupakan  jembatan  kesenjangan  antara  ilmu  dengan  keinginan  pasar.  Sedangkan Winardi  (2008)  mengemukakan intrapreneurship sebagai  berikut:  “ Intrapreneur adalah  setiap  orang di  antara  pemimpiN  yang  melaksanakan.  ”Adapun  definisikan intrapreneur sebagai  berikut: intrapreneur adalah karyawan di perusahaan yang berani untuk mengambil risiko. Dari  beberapa  definisi,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa intrapreneurship adalah kewirausahaan yang terjadi dalam organisasi , dimana setiap orang pemimpi melaksanakan idenya dan intrapreneur merupakan  karyawan  yang berani mengambil risiko, menuangkan ide  – idenya melalui sebuah inovasi dan bertujuan untuk memajukan perusahaan.

## The Quality of Public Service
Tujuan  utama  dari  reformasi  birokrasi  pada  pelayanan  publik  adalah  menghasilkan  pelayanan yang  berkualitas.  Pelayanan  yang  berkualitas  memiliki  banyak  sisi  atau  dimensi.  Artikel  ini mendefinisikan  pelayanan  yang  berkualitas  dari  dua  sisi,  yaitu:  (1)  berkualitas  menurut  masyarakat sebagai  penerima  layanan  tersebut  dan  (2)  berkualitas  menurut  pemerintah  selaku  pihak  yang berkepentingan  terhadap  pelayanan  tersebut.  Pelayanan  berkualitas  menurut  masyakat  adalah pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang masyakarat hadapi.
Model service quality atau SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry  digunakan  untuk  menjelaskan  suatu  pelayanan  yang  dinilai  memuaskan  bila  baik  dalam  lima hal  sebagai  berikut:  (1)  Reliability  –  layanan  tersebut  akurat  atau  tepat  memenuhi  kebutuhan  dan keinginan;  (2) Tangible – pelayanan tersebut didukung oleh petugas, peralatan, dan  lingkungan fisik yang  bersih,  teratur,  dan  nyaman;  (3)  Responsiveness  –  pelayanan  diberikandengan responsive,pelanggan  perlu  menunggu  lama,  (4)  Empathy  -  pelayanan  memberikan  pertimbangan terntentu berdasarkan empati terhadap kondisi atau kekadaan khusus yang dihadapi pelanggan secara personal, dan (5) Assurance  – pelayanan melindungi pelanggan dari beragam resiko atas data, harta- benda, maupun keselamatan jiwa sebelum, selama, dan sesudah pelayanan berlangsung.
Sementara  itu,  pelayanan  yang  memuaskan  menurut  pemerintah  adalah  pelayanan  yang dilaksanankan dengan efektif dan efisien. Pelayanan yang efektif untuk menjalankan programprogram pemerintah  yang  menyentuh  masyaraka  secara  keseluruhan  dengan  mendayagunakan  sumber  daya (fasilitias, anggaran, staf) yang tersedia secara efesien, tanpa terjadi pemborosan ataupun kesia-siaan. Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat kita rangkumkan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan
publik yang berkualitas (the quality of public service) adalah pelayanan yang berkualitas memuaskan kebutuhan masyarakat dan diselenggarakan secara efektif dan efisien.

## Pelayanan Prima atau Service Excellence
Dijelaskan  oleh  Drs.  Sutopo,  MPA  dalam  buku Pelayanan  Prima:  Modul  Pendidikan  dan Pelatihan  Prajabatan  Golongan  III, Pelayanan  prima  merupakan  terjemahan  dari  istilah  “Service Excellence” yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar  pelayanan  yang  berlaku  atau  dimiliki  oleh  instansi  yang  memberikan  pelayanan.  Apabila instansi  pelayanan  belum  memiliki  standar  pelayanan,  maka  pelayanan  disebut  sangat  baik  atau terbaik  atau  akan  menjadi  prima,  manakala  dapat  atau  mampu  memuaskan  pihak  yang  dilayani (pelanggan). Jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan. (2009: 10)
Selanjutnya  Atep  Adya  Barata  dalam  bukunya Dasar-dasar  Pelayanan  Prima berpendapat bahwa  pelayanan  prima  adalah  kepedulian  kepada  pelanggan  dengan  memberikan  layanan  terbaik untuk  memfasilitasi  kemudahan  pemenuhan  kebutuhan  dan  mewujudkan  kepuasannya,  agar  mereka selalu loyal kepada organisasi / perusahaan (Uceng 2019).
Dari  pengertian-pengertian  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa service  excellence atau pelayanan  prima  adalah  pemberian  layanan  terbaik  dengan  orientasi  menjadikan  masyarakat  sebagai “pelanggan”  yang  perlu  untuk  dipuaskan  dengan  sasaran  agar  mereka  selalu  loyal  dan  memberikan kepercayaannya kepada organisasi / perusahaan.
Tujuan  utama  dari  pemberian service  excellence adalah  kepuasan  masyarakat.  Seperti  yang dijelaskan oleh Drs. Sutopo, MPA bahwa tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat  memenuhi  dan  memuaskan  pelanggan  atau  masyarakat  serta  memberikan  fokus  pelayanan kepada pelanggan. Dari pengertian ini, maka penulis beranggapan bahwa untuk mengukur mutu atau kualitas pelayanan prima adalah dengan melihat tercapai atau tidaknya tujuan tersebut, yang dalam hal ini tujuan tersebut adalah kepuasan pelanggan.

## Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)
Menurut  Kemenpan  No  63/KEP/M.PAN/7/2003,  pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (Purwaningsih, Afifuddin, & Abidin, 2019).
Tata kelola pemerintahan yang good governance telah lama dikampanyekan di Indonesia sejak 1998 kampanye tersebut semakin gencar dilakukan seiring dengan munculnya gerakan reformasi pada tahun  tersebut.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  makin  buruknya  kinerja  birokrasi  dan  maraknya korupsi berdampak pada pelayanan yang tidak professional, tidak efektif dan tidak  efisien. Selain itu birokrasi  Indonesia  juga  masih  tidak  rasional  dimana  gemuk  kaya  akan  lapisan  structural,  namun miskin  fungsi  kontribusional,  tidak  netral  dan  tidak  transparan.  Hal-hal  seperti  ini  menjadi  kendala serius  bagi  birokrasi  yang  semestinya  lebih  progresif  dalam  merespon  perubahan  kebutuhan  dan keinginan masyarakat (I Gusti, 2017).
Konsep  governance  secara  sederhana  merujuk  pada  proses  pembuatan  keputusan,  dan implementasinya  governance  berlaku  dan  berlangsung  di  semua  tingkatan  baik  nasional  maupun lokal.  Sementara  itu  good  governance  merujuk  pada  adanya  akuntabilita,  partisipasi,  konsensus, transparansi,  efisiensi  dan  efektivitas,  persamaan  dan  inklusivitas  serta  kepatuhan  pada  rule  of  law. (Zuhro, 2016).
Good  governance  merujuk  pada  suatu  proses  dan  aspirasi  menuju  governance  systems  yang lekat  dengan  beberapa  nilai  nilai  berikut:  (1)  Institusi  publik  yang  efisien  terbuka  transparan  tidak korup  dan  akuntabel  di  semua  level  termasuk  prosedur  pembuatan  keputusan  yang  jelas,  (2) Pengelolaan  sumber  daya  manusia  alam  ekonomi  dan  finansial  yang  efektif  dan  efisien  demi terciptanya  pembangunan  yang  adil  dan  berkesinambungan,  (3)  Masyarakat  demokratis  dikelola dengan  mempertimbangkan  hak  asasi-manusia  dan  prinsip  prinsip  demokrasi,  (4)  Partisipasi  civil society dalam proses pembuatan keputusan (5) Penegakan hukum dalam bentuk the ability to enforce rights  and  obligations  through  legal  mechanism  (Zuhro,  2016).  Reformasi  birokrasi  merupakan perubahan  (transformation)  yang  terencana,  yang  berfokus  kepada  perubahan  kelembagaan  dan berdampak  pada  perubahan  ketatalaksanaan  dan  budaya  birokrasi  Reformasi  birokrasi  difokuskan
pada:  kelembagaan,  penatalaksanaan  (business  process),  maupun  aspek  sumber  daya  manusia. (Purwaningsih, Afifuddin, dan Abidin, 2019).

## Kinerja Organisasi
Kinerja  Organisasi  pada  penelitian  ini  diukur  dengan  Balance  Scorecard.  Pendekatan  Balance Scorecard  (BSC)  yang  dipublikasikan  pertama  kali  pada  tahun  1992  oleh  Robert  Kaplan  dan  David Norton  menggunakan  praktik  pengukuran  kinerja  ECI  company  dengan  mengabungkan  gagasan pengabungan perspektif finansial dan non finansial. Versi Balance Scorecard tahun 1996 berbeda jauh dari versi 1992 yang terkandung didalamnya  ukuran hasil dan pendorong  kinerja hasil, dihubungkan bersama  dalam  hubungan  sebab–akibat,  membuat  sistem  pengukuran  kinerja  sistem  kontrol  umpan- maju.  (Kaplan  &  Norton(1996,31).  Kaplan  &  Norton  (2008a,  2008b)  dalam  (Hoque,  2013) menekankan hubungan antara ukuran scorecard dan peta strategi organisasi, dalam penelitian tersebut diuraikan  bagaimana  organisasi  dapat  membangun  hubungan  yang  kuat  dari  strategi  hingga  operasi bahwa  kegiatan  operasional  karyawan  akan  mendukung  tujuan  strategis  organisasi  tersebut.  Jadi sejarah  BSC  mengalami  perkembangan  yang  cukup  signinifikan  yaitu  dapat  lihat  pada  tabel  2.2  di bawah ini, ( Hoque, 2013)

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan  kuantitatif  / asosiatif kausal yaitu suatu cara penelitian dengan mengumpulkan pendapat dari para responden yang dianggap representatif  guna  mengungkapkan  hubungan  kausal  antara  Penerapan  Prinsip-Prinsip Reinventing Government dengan  peningkatan Service  Excellence dan  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Bungo. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  melaksanakan  penelitian  ini  adalah Studi  Kepustakaan  ( Library  Research  dan Penelitian  Lapangan  ( Field  Research. Yang  menjadi anggota  populasi  dalam  penelitian  ini  seluruh  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  Eselon  II,  Eselon  III  dan atau Kepala OPD pada wilayah kerja Kantor Pemerintah Kabupaten Bungo yang sebanyak 178 Orang dan    Teknik  penarikan  sampel  yang  digunakan  adalah  sampel  jenuh  jadi  seluruh  populasi  menjadi sampel.  Teknik  analisis  menggunakan Struktural  Equation  Modeling (  SEM),  Model  persamaan Struktural  dengan  teknis  analisis  data  primer  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengggunakan  Smart PLS versi 4.0. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial

## HASIL
Dari  hasil  analisis  deskriptif  dapat  diketahui  keseluruhan  skor  Tata  kelola  Pemerintahan Terhadap Kinerja Pemerintah yang di moderasi service excellence di Pemerintah Kabupaten Bungo, berikut adalah gambaran persentase skor total dari seluruh variabel yang diteliti pada penelitian ini:
Tingkat Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Bungo berdasarkan rentang skala sudah tergolong baik,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  sudah  baik  didalam  membuat pengelolaan Pemerintahan.
Model Pengukuran Awal
Outer Model (Tata Kelola, Service Excellent, Kinerja)
Tabel 1. Outer Loading Variabel Penelitian Variabel Indikator  Outer Loading Tata Kelola Pemerintah REA.1 0.79866 REA.2 0.80357 REA.3 0.78419 REA.4 0.7531 REA.5 0.74952 EMP.1 0.78912 EMP.2 0.73296 EMP.3 0.74489 EMP.4 0.84771 EMP.5 0.838 RES.1 0.63033 TAN.1 0.76449 TAN.2 0.74121 TAN.3 0.72344 TAN.4 0.72733
ASS.1 0.838 ASS.2 0.8046 ASS.3 0.75023 ASS.4 0.72888 Kinerja Instansi Pemerintah KIN.1 0.752288 KIN.2 0.76898 KIN.3 0.789017 KIN.4 0.819423 KIN.5 0.839708 KIN.6 0.753322 KIN.7 0.782716 KIN.8 0.794472 KIN.9 0.777816 KIN.10 0.797192 Service Excellent SER.1 0.800156 SER.2 0.8181 SER.3 0.787207 SER.4 0.832489 SER.5 0.843432 Sumber: data diolah Peneliti, Tahun 2023
Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen
Variabel Cronbach's Alpha Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Composite reliability (rho_a) Composite reliability (rho_c) Kinerja_Instansi_Pemerintah 0.9319 0.9326 0.9423 0.6208 Service_Excellent 0.8749 0.8760 0.9090 0.6667 Tata_Kelola_Pemerintah 0.9608 0.9620 0.9644 0.588969

## Gambar. Inner Model (Pengaruh Antar Variabel)
Pada  gambar  di  atas  terlihat  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  dari  seluruh  variabel penelitian  jika  diuji  secara  langsung  menggunakan  PLS,  namun  untuk  lebih  jelas  melihat  pengaruh antar variabel dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Pengaruh Langsung Antar Variabel Penelitian (Direct Effect) Pengaruh Antar Variabel Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV |) P Values Service_Excellent -> Kinerja_Instansi_Pemerintah 0.3962 0.3936 0.0673 5.8865 0.000 Tata_Kelola_Pemerintah -> Kinerja_Instansi_Pemerintah 0.5742 0.5769 0.0687 8.3552 0.000 Service_Excellent x Tata_Kelola_Pemerintah -> Kinerja_Instansi_Pemerintah 0.0087 0.0075 0.0212 0.4091 0.682 Hubungan Antar Variabel Total effects Service_Excellent -> Kinerja_Instansi_Pemerintah 0.396 Tata_Kelola_Pemerintah -> Kinerja_Instansi_Pemerintah 0.574 Service_Excellent x Tata_Kelola_Pemerintah -> Kinerja_Instansi_Pemerintah 0.009 Pengaruh Total (Langsung + Tidak Langsung) R-square  R-square adjusted Kinerja_Instansi_Pemerintah 0.892 0.890
Tingkat  Tata  Kelola  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  berada  pada  kategori  Baik,  tingkat  service excellent  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  berada  pada  kategori  baik  dan  tingkat  Kinerja  Pemerintah Kabupaten Bungo di berada pada kategori  Baik. Tata  kelola dan Service  excellent merupakan faktor penting  dalam  meningkatkan  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Bungo,  dimana  semakin  tinggi  tingkat tata kelola dan tingkat Service Excellent maka semakin meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo.  Service  Excellent  tidak  bisa  menjadi  variabel  memoderasi  antara  pengaruh  Tata  kelola terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo .

## SIMPULAN
Bahwa service  excellence  yang diberikan perusahaan  kepada nasabah sudah  cukup baik mulai dari keramahan daya tanggap yang cepat, keandalan serta perhatian dan profesional karyawan dalam memberi pelayanan. Hanya saja, masih kurang pada bukti fisik seperti ruang parkir dan ruang tunggu yang  sempit,  maka  kedepannya  diharapkan  semoga  ada  perbaikan  atau  perubahan  terbaru  terkait ruang parkir dan ruang tunggu agar semakin  terciptanya kenyamanan sehingga nantinya  Masyarakat akan semakin puas dan setia. Memberikan bantuan dan dukungan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dan  OPD  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  melalui  pendampingan  rutin  terhadap  OPD  Pemerintah Kabupaten  Bungo.  Mengadakan  pelatihan-pelatihan  terhadap  OPD  Pemerintah  Kabupaten  Bungo terkait pengembangan produk  di OPD Pemerintah Kabupaten Bungo Memfasilitasi dan memberikan dukungan  terhadap  OPD  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  dalam  meningkatan  akses  terhadap  sumber sumber  pendanaan.  Membuat  sebuah  kajian  terkait  strategi  mengatasi  masalah  masalah  utama  yang dihadapi oleh OPD Pemerintah Kabupaten Bungo melalui kerja sama dengan institusi institusi Terkait

## DAFTAR PUSTAKA
Gaebler, D. O. T. (2008). Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government). In Teruna Gravika: Jakarta .
I Gusti Putu Budiana,  I. N. S. (2017). Pengembangan Rencana Bisnis Dalam  Perspektif Reinventing Government Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Jurnal Administrator , 9 (1), 46–67. Mustanir,  A.  (2017b).  Pemberdayaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Melalui  Kelompok  Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif. Osf .
Uceng,  A.,  Ali,  A.,  Mustanir,  A.,  Universitas  Muhammadiyah  Sidenreng  Rappang  ABSTRAK,  M., Kunci,  K.,  Masyarakat,  P.,  &  Sumber  Daya  Manusia,  P.  (2019).  Analisis  Tingkat  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  Di  Desa  Cemba  Kecamatan
Enrekang  Kabupaten  Eenrekang  Dosen  Universitas  Muhammadiyah  Sidenreng  Rappang  4). JurnalMODERAT , 5 (2), 1–17.