## PERANAN SUSTAINABLE FINANCE PADA INDUSTRI UMKM INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN
Riyan Harbi Valdiansyah* 1) ; Dian Widiyati 2)
1) rvaldiansyah@budiluhur.ac.id, Universitas Budi Luhur
2) dosen02421@unpam.ac.id, Universitas Pamulang *penulis korespondensi

## Abstract
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in achieving Sustainable Development Goals (SDGs)  and  can  have  a  significant  environmental  impact.  They  have  the  potential  to  innovate  in  terms  of environmental  science  and  make  relevant  contributions  to  technology  and  environmental  improvement.  This literature review aims to explore the role of MSMEs in promoting sustainable development and environmental conservation.  This  study  employs  descriptive  analysis  to  systematically  present  collected  data.  The  research findings assert that the primary obstacle to sustainable finance implementation is the need to persuade businesses and  society  that  prioritizing  nature  and  considering  sociological  effects  will  lead  to  more  profitable  and sustainable outcomes. To shift the mindset of economic actors from short-term profits to long-term welfare, we need  innovative  ideas.  The  challenges  of  green  microfinance  development  in  Indonesia  can  be  attributed  to external and internal credit constraints. By transitioning from conventional financing to sustainable financing, SMEs can reap long-term benefits. Understanding this concept will enable economic actors to participate in the significant shift towards a sustainable and inclusive economy. Stakeholders must collaborate to assist SMEs in facing  the  challenges  of  adopting  sustainable  finance.  Promoting  sustainable  access  to  financing  for  SMEs requires a holistic approach from the government, financial institutions, and private sector.
Keywords: Economy, MSMEs, Sustainability, Sustainable Finance

## Abstrak
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  memiliki  peran  penting  dalam  mencapai  tujuan  Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan secara keseluruhan dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan, terkait dengan praktik  produksi  konvensional  yang  lebih  mengedepankan  sumber  daya  alam  secara  mendalam.  UMKM  juga memiliki potensi untuk berinovasi dari sisi lingkungan dan memberikan kontribusi yang relevan terhadap teknologi dan  perbaikan  lingkungan.  Desain  penelitian  ini  adalah  tinjauan  pustaka.  Sifat  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif,  yang  menggambarkan  data  yang  telah  dikumpulkan  secara  teratur.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  tantangan  terbesar  dalam  menerapkan  keuangan  berkelanjutan  adalah  meyakinkan  pelaku  usaha  dan masyarakat bahwa upaya untuk menghasilkan keuntungan akan lebih baik dan berkelanjutan jika dilakukan dengan mempertimbangkan  potensi  alam  dan  efek  sosiologi  terhadap  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  gagasan untuk  mengubah  cara  berpikir  pelaku  ekonomi  dari  fokus  pada  keuntungan  jangka  pendek  menjadi  fokus  pada kesejahteraan  jangka  panjang.  Tantangan  pengembangan  keuangan  mikro  hijau  di  Indonesia  dapat  dijelaskan sebagai pembatasan kredit eksternal dan pembatasan kredit internal.  Peralihan dari pembiayaan konvensional ke pembiayaan  berkelanjutan  dapat  memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi  UMKM.  Selain  peluang  untuk mengembangkan usaha, pengenalan konsep ini juga akan memungkinkan para pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam perubahan besar menuju perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif.Para pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu bekerja sama untuk membantu UMKM menghadapi tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi keuangan  berkelanjutan.  Diperlukan  pendekatan  holistik  dari  pemerintah,  lembaga  keuangan,  dan  sektor  swasta untuk menumbuhkan akses UMKM terhadap pembiayaan berkelanjutan.
Kata Kunci: Berkelanjutan, Ekonomi, Keuangan Berkelanjutan, UMKM

## PENDAHULUAN
Saat ini, isu keuangan berkelanjutan sedang menjadi perhatian utama di semua sektor bisnis, termasuk industri pertambangan, keuangan, dan UMKM. Keuangan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai salah satu instrumen keuangan yang bertujuan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya dengan mengatur emisi dan mendorong pengembangan energi terbarukan serta pembangunan berkelanjutan yang mencakup tanggung jawab lingkungan, social dan tata kelola. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya bersama untuk membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkelanjutan bagi manusia dan bumi, dengan tiga elemen inti yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan (Mahesh et al., 2022).

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Isu keuangan berkelanjutan pada industri UMKM di Indonesia menjadi sorotan karena kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian dan keberlanjutan negara. Pada tahun 2022, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia melampaui 65 juta dan terus  bertambah  hingga  saat  ini.  Secara  pendapatan  nasional,  sektor  UMKM  juga menyumbangkan sebesar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menampung 97 persen dari total tenaga kerja (Falah et al. , 2023). Oleh karena itu, ekspansi UMKM menjadi hal esensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. UMKM juga  memainkan  peran  utama  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs), terutama SDG 1 mengakhiri kemiskinan, SDG 2 mengakhiri kelaparan, SDG 3 kesehatan dan kesejahteraan  yang  baik,  SDG  5  kesetaraan  gender,  SDG  8  mempromosikan  pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dan SDG 9 meningkatkan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi (Tonis (Bucea-Manea), 2015).
Terlebih  lagi,  UMKM  dalam  skala  global  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  lingkungan,  terkait  dengan  praktik  produksi  konvensional  yang  cenderung menggunakan sumber daya alam  secara intensif.  Namun,  di  sisi  lain,  UMKM juga memiliki potensi untuk berinovasi dari sisi lingkungan dan memberikan kontribusi yang relevan terhadap teknologi dan perbaikan lingkungan. (Ayuka & Priatna, 2023).
Tidak  hanya  di  Indonesia,  di  berbagai  belahan  dunia  lainnya,  isu  keuangan berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam industri UMKM. Sebagai contoh, United Nation Development Program (UNDP), melalui Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) dan  Otoritas  Moneter  Singapura,  telah  menandatangani  kesepakatan  untuk  mengadopsi kredensial digital ESG untuk UMKM di seluruh dunia. Kesepakatan ini merupakan peluncuran inisiatif baru yang diberi nama 'Project Savannah' , yang bertujuan untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan seperangkat Universal Trusted Credentials (UTC) yang diakui secara global. Dengan memiliki kredensial ini, UMKM akan memiliki akses yang lebih cepat terhadap pembiayaan dan peluang pasar baru, yang dimungkinkan oleh data yang transparan dan dapat dipercaya (UNDP, 2023).
Mengingat  pentingnya  hal  ini,  penelitian ini  memberikan  pemahaman  tentang  betapa pentingnya  peran  keuangan  berkelanjutan  bagi  industri  UMKM,  baik  dari  segi  tantangan maupun peluang yang dapat menjadi acuan untuk penerapan dalam kegiatan bisnis UMKM di masa depan. Hal ini penting dilakukan karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya, banyak lembaga finansial yang telah membahas mengenai keuangan berkelanjutan dalam hal keputusan investasinya  dalam  penerapan  prinsip  ekonomi,  social  dan  tat  kelola  untuk  memberikan pembiayaan,  namun  di  sisi  lain,  UMKM  seringkali  belum  mendapatkan  perhatian  yang memadai  (Durst  &  Gerstlberger,  2021).  Sementara  itu,  literatur  mengenai  keuangan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi UMKM dalam meningkatkan kinerja berkelanjutan dan menjadi inovator yang peduli terhadap lingkungan.

## KAJIAN PUSTAKA Teori stakeholder
Freeman, Dmytriyev &  Phillips (2021) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai berbagai kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Namun, setiap pemangku kepentingan mungkin memiliki ekspektasi yang  berbeda  terhadap  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  terdapat  kebutuhan  untuk menyeimbangkan harapan para pemangku kepentingan yang berbeda, karena setiap pemangku kepentingan  mempengaruhi  ketersediaan  sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan  untuk mendukung  kegiatan  usaha  perusahaan.  Salah  satunya  adalah  perusahaan  perlu  menjalin komunikasi  terbuka  dan  meningkatkan  interaksi  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan pemangku kepentingannya.

## Konsep Keberlanjutan (Sustainability Concept)
Pada  tingkat  makro,  para  ahli  telah  menggambarkan  konsep  keberlanjutan  dalam berbagai cara, termasuk berbagai cara, termasuk keberlanjutan yang kuat (Ott, 2011) dan model ekonomi  negara  yang  stabil  (Daly,1991).  Dengan  berbagai  variasi  tersebut,  keberlanjutan biasanya digambarkan sepanjang garis dimensi lingkungan, ekonomi dan social (Purvis et al., 2019).  Pada  Pada  tingkat  mikro,  tingkat  organisasi,  keberlanjutan  didefinisikan  dalam penelitian ini sebagai yang mempertimbangkan dimensi ekologi, sosial dan ekonomi, mengakui bahwa  semua  harus  dipertimbangkan  bersama  untuk  menemukan  kemakmuran  yang berkelanjutan.  Dalam  literatur  perusahaan  berkelanjutan  Dalam  literatur  perusahaan berkelanjutan, keberlanjutan sering kali merujuk pada kesejahteraan berkelanjutan untuk semua pemangku  kepentingan  termasuk  masyarakat  dan  generasi  mendatang  (Kantabutra,  2022; Avery & Bergsteiner, 2020; Avery, 2005).

## Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance)
Keuangan Berkelanjutan  ( Sustainable Finance ) di  Indonesia merujuk  pada dukungan yang komprehensif dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, yang mencakup keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam upaya untuk mencapai  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  dan  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan  2015-2019  pada  tanggal  5  Desember  2014.  Panduan  ini  berisi  rencana  kerja program keuangan berkelanjutan yang akan diterapkan oleh industri jasa finansial yang berada di bawah pengawasan OJK, termasuk industri perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

## Tujuan dan Prinsip Keuangan Berkelanjutan
Tujuan program keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah untuk: (1) Meningkatkan ketahanan  dan  daya  saing  Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK)  sehingga  dapat  tumbuh  dan berkembang  secara  berkelanjutan.  Ketahanan  terkait  dengan  kemampuan  manajemen  risiko yang  lebih  baik,  sedangkan  daya  saing  terkait  dengan  kemampuan  LJK  untuk  melakukan inovasi  produk/layanan  yang  ramah  lingkungan.  (2)  Menyediakan  sumber  pendanaan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  dengan  mengacu  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang (RPJP)  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  yang  berorientasi  pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan.  (3)  Berkontribusi  pada  komitmen  nasional  dalam  menghadapi  permasalahan pemanasan  global  melalui  kegiatan  bisnis  yang  berfokus  pada  pencegahan,  mitigasi,  dan adaptasi terhadap perubahan iklim, menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.
Prinsip-prinsip  program  keuangan  berkelanjutan  di  Indonesia  meliputi:  (1)  Prinsip Pengelolaan  Risiko  yang  mengintegrasikan  perlindungan  lingkungan  dan  sosial  dalam manajemen  risiko  LJK,  dengan  tujuan  menghindari,  mencegah,  dan  meminimalkan  dampak negatif serta meningkatkan manfaat dari kegiatan pendanaan dan operasional LJK. (2) Prinsip Pengembangan  Sektor  Ekonomi  Prioritas  berkelanjutan  yang  inklusif,  dengan  meningkatkan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian (dalam arti luas), infrastruktur, dan Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM),  dengan  mempertimbangkan  aspek  ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu, juga menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya  memiliki  keterbatasan  atau  tidak  memiliki  akses  ke  layanan  keuangan  di  sektor formal.  (3)  Prinsip  Tata  Kelola  Lingkungan  Hidup  dan  Sosial  dan  Pelaporan  dengan menjalankan praktik tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang kuat dan transparan dalam operasional LJK dan terhadap praktik tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang dilakukan oleh  nasabah  LJK;  serta  secara  rutin  menginformasikan  peningkatan  LJK  dalam  penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini kepada umum. (4) Prinsip Peningkatan Kapabilitas dan  Kerjasama  Kemitraan  dengan  mengembangkan  kapabilitas  sumber  daya  manusia,
kemajuan  teknologi  informasi,  dan  proses  operasional  dari  setiap  LJK  yang  terkait  dengan penerapan  prinsip-prinsip  keuangan  berkelanjutan;  serta  menjalin  kerjasama  antara  pembuat regulasi,  pihak  pemerintah,  lembaga  jasa  keuangan  dan  pemanfaatan  kerjasama  dengan lembaga domestik dan internasional untuk mendorong peningkatan isu keuangan berkelanjutan. Definisi  dan  prinsip  keuangan  berkelanjutan  di  Indonesia  ini  dapat  direvisi  berdasarkan masukan dari berbagai  pihak, terutama dari Kementerian terkait dan industri  finansial (bank dan non-bank) yang diatur dalam kebijakan atau regulasi OJK.

## Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
Keuangan berkelanjutan adalah dukungan komprehensif dari sektor jasa keuangan dalam hal  penciptaan  peningkatan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dengan  mengintegrasikan  relevansi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tantangan utama dalam penerapan keuangan berkelanjutan adalah memastikan para pelaku usaha dan pihak umum bahwa cara untuk mencapai keuntungan dapat  dilakukan  dengan  memperhitungkan  potensi  alam  dan  dampak  sosial  terhadap masyarakat. Prinsip 3P ( profit, people, planet) menjadi landasan dalam hal ini. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk mengubah pola pikir pelaku usaha dari fokus pada keuntungan dalam waktu jangka pendek menjadi keberlanjutan jangka panjang.
Untuk mempercepat  implementasi keberlanjutan  dalam hal  lingkungan, social dan tata kelola,  Masyarakat  perlu  mempersiapkan  inisiatif  yang  mendukung  inovasi-inovasi  yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal  ini menjadi  dasar dalam menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025) yang merupakan bagian integral dari rencana pengembangan sektor jasa keuangan Indonesia ke depan.
Gambar 1. Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap I dan II

## Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)
Dalam Roadmap Tahap II, inisiatif keuangan berkelanjutan akan menggabungkan tujuh komponen  menjadi  satu  ekosistem  yang  utuh.  Tujuh  komponen  keuangan  berkelanjutan tersebut  meliputi:  (1)  Kesadaran:  Meningkatkan  kesadaran  dengan  mengembangkan  strategi komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan komunitas. (2) Sumber Daya Manusia: Mengembangkan kemampuan internal dan eksternal  melalui  program  pengembangan  yang  komprehensif  dan  terstruktur.  (3)  Dukungan non-pemerintah: dukungan sisi permintaan dan penawaran, dukungan penelitian (profesional, lembaga penelitian, universitas) dan organisasi internasional, keanggotaan Forum Internasional
untuk  Mengembangkan  Inisiatif  Keuangan  Berkelanjutan.  (4)  Koordinasi  Kementerian  atau lembaga terkait: Meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementerian/lembaga  dan  kelompok  kepentingan  lainnya.  (5)  Infrastruktur  Pasar: Mengembangkan  infrastruktur  teknologi  dan  informasi  yang  mendukung  keuangan berkelanjutan. (6) Produk atau luaran: mengembangkan berbagai macam produk dan layanan keuangan  berkelanjutan.  (7)  Pedoman  atau  kebijakan:  mengatur  pengembangan  berbagai pedoman untuk mendukung keuangan berkelanjutan.
Gambar 2. Tujuh Komponen Keuangan Berkelanjutan
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

## METODE
Penelitian ini merupakan tinjauan pustaka atau literature review yang bertujuan untuk secara  kritis  mengkaji  pengetahuan,  gagasan,  atau  temuan  yang  terdapat  dalam  literatur akademis  dan  merumuskan  kontribusinya  terhadap  topik-topik  tertentu.  Penelitian  ini menggunakan  metode  analisis  deskriptif  untuk  menguraikan  data  yang  telah  dikumpulkan secara teratur. Selain itu, penjelasan yang jelas dan pemahaman yang baik juga diberikan agar pembaca dapat memahami dengan baik. Data dikumpulkan melalui artikel  ilmiah dan berita yang relevan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tantangan Sustainable Finance pada UMKM Indonesia
Menurut  Durst  and  Wolfgang  (2020),  Industri  UMKM  di  Kawasan  Asia  memiliki beragam tantangan dalam membiayai proyek-proyek UMKM. Kawasan ini memiliki negara- negara  dengan  tingkat  pembangunan  manusia  yang  tinggi  serta  negara-negara  kurang berkembang. Mengingat hal ini, keberhasilan ekonomi UMKM di kawasan ini sangat penting bagi  perekonomian  Asia.  Perekonomian  di  negara-negara  Asia  sering  kali  dicirikan  sebagai sistem  keuangan  dan  pasar  modal  yang  didominasi  bank;  khususnya,  pasar  modal  ventura belum  berkembang  dengan  baik.  Bank  adalah  sumber  pembiayaan  utama  dan  hampir  90% negara Malaysia, 80% Tiongkok, dan 70% sistem keuangan India terdiri dari pinjaman bank
Sustainable Finance Awareness Human Capital Non- Government Support Ministry coordination Market Infrastructure Product Policy
(Yoshino  &  Hesary,  2018).  Namun,  ada  beberapa  tantangan  besar  yang  dihadapi  UKM  di wilayah ini. Negara-negara yang memperkenalkan Basel III (kerangka peraturan internasional untuk bank) mungkin akan merugikan sikap bank dalam memberikan pinjaman terhadap UKM. Kerangka peraturan ini memperkuat manajemen risiko bank dengan mengadopsi peraturan baru seperti  kerangka  likuiditas  dan  kerangka  rasio leverage .  Langkah-langkah  ini  mungkin memaksa  bank  untuk  memberikan  pinjaman  kredit  jangka  panjang  kepada  perusahaan  dan membatasi opsi pembiayaan bagi UKM (Yoshino & Hesary, 2018).
Dalam  hal  keuangan  berkelanjutan,  Indonesia  telah  mengalami  reformasi  yang substansial. Pada tahun 2015, Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk  mengembangkan sektor keuangan berkelanjutan. Untuk memperkuat komitmen tersebut, pada tahun 2017, OJK mengeluarkan peraturan yang mewajibkan lembaga jasa  keuangan  untuk  menerapkan  manajemen  risiko  investasi,  sosial,  dan  lingkungan  hidup yang  bertanggung  jawab,  serta  inklusivitas  dalam  operasionalnya.  Dengan  adanya  aturan tersebut,  OJK  juga  dapat  memberikan  insentif  bagi  efektivitas  penerapan  keuangan berkelanjutan. Delapan bank telah ditunjuk OJK pada Februari 2019 untuk memulai penyaluran kredit berdasarkan prinsip keuangan berkelanjutan. Sejauh ini, bank telah terlibat dalam proyek energi  terbarukan,  bangunan  ramah  lingkungan,  serta  infrastruktur  dan  ekowisata  (Asia Securities Industry and Financial Markets Association, 2020).
Salah  satu  tantangan  utama  dalam  implementasi  keuangan  berkelanjutan  adalah memastikan pelaku usaha dan pihak umum bahwa mendapatkan keuntungan dapat dilakukan dengan mengedepankan pertimbangan potensi alam dan dampak sosial untuk masyarakat luas. Prinsip  3P  ( profit,  people,  planet )  menjadi  landasan  penting  dalam  hal  ini.  Oleh  karena  itu, diperlukan  ide  cemerlang  yang  dapat  mengubah mindset para  pelaku  usaha  agar  fokus  pada kemakmuran jangka panjang daripada hanya mendapatkan keuntungan jangka pendek (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).
Menurut  Badan  Kebijakan  Fiskal  Indonesia  (2023)  dalam  rangka  meningkatkan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau UMKM dalam meningkatkan inklusifitas keuangan,  tantangan  pengembangan  keuangan  mikro  hijau  di  Indonesia  dari  studi  literatur, dapat  dirangkum  sebagai external  credit  rationing dan internal  credit  rationing .  Dimana External  Credit  Rationing adalah  sebagai  berikut:  (1)  Terbatasnya  akses  terhadap  informasi keuangan  mikro  hijau;  (2)  Ketidakpastian  teknologi,  pasar,  dan  peraturan  yang  ketat;  (3) Kurangnya identifikasi terhadap risiko sosial dan lingkungan serta kurangnya kapasitas pada institusi keuangan; (4) Kurangnya insentif dari pemerintah terhadap proyek ramah lingkungan; (5) Ketidaksesuaian tempo pembiayaan karena proyek ramah lingkungan memakan waktu yang cukup  panjang  sementara  fasilitasi  pembiayaan  diberikan  dalam  jangka  waktu  yang  lebih pendek;  (6)  Terbatasnya  usaha  atau  proyek  yang  ramah  lingkungan  sehingga  realisasi pembiayaan  tidak  maksimal;  (7)  Kurangnya  kapasitas  sektor  perbankan  dalam  mendukung usaha  atau  bisnis  yang  ramah  lingkungan  karena  isu  ramah  lingkungan  dan  ekonomi  hijau belum  populer  di  kalangan  masyarakat;  (8)  Masih  dalam  tahap  pengembangan,  sehingga ekosistem green finance seperti regulasi, kerangka kerja, dan standarisasi untuk produk green belum siap.
Sedangkan  tantangan  internal  ( internal  credit  rationing )  yang  dihadapi  UMKM berdasarkan yang paling tinggi antara lain: (1) Tingginya suku bunga; (2) Proses peminjaman dan birokrasi yang membutuhkan waktu yang panjang; (3) Keterbatasan jaminan yang tersedia; (4) Jangka waktu pengembalian pinjaman yang singkat; (5) Tidak memenuhi persyaratan slik Otoritas Jasa Keuangan; (6) Tidak tersedianya produk pembiayaan yang sesuai (misalnya tidak ada pembiayaan syariah); (7) Persyaratan tabungan di muka.

## Peluang Sustainable Finance pada UMKM Indonesia
Inovasi  dalam  keuangan  berkelanjutan  tidak  hanya  membuka  peluang  untuk  ekspansi usaha yang bertanggung jawab, namun dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk ikut dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Penerapan keuangan berkelanjutan bagi  UMKM dalam  pembuatan  keputusan  investasi  yang  mempertimbangkan  dampak  lingkungan,  sosial, dan tata kelola. Keuangan berkelanjutan dapat berupa pembiayaan dengan suku bunga untuk pendanaan  proyek-proyek  yang  berkonsentrasi  pada  isu  berkelanjutan.  Hal  ini  memberikan keuntungan keuangan bagi UMKM, memudahkan usaha dalam pengembangan produk dan jasa yang  berfokus  pada  isu  keberlanjutan,  sesuai  dengan  pilihan  dan  preferensi  konsumen  yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan lingkungan. Adanya peluang jangka panjang yang positif  dalam  bisnis  UMKM  yang  berkelanjutan,  penting  bagi  pelaku  usaha  untuk  mulai menerapkan  keuangan  berkelanjutan.  Selain  itu,  penerapan  keuangan  berkelanjutan  oleh UMKM dapat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
UMKM  yang  memiliki  tujuan  praktik  usaha  berkelanjutan  pada  penerapan  keuangan berkelanjutan juga mengedepankan dalam mendapatkan investor yang peduli dengan masalah keberlanjutan.  Permintaan  pasar  saat  ini  juga  semakin  mengarah  pada  produk  dan  jasa  yang ramah  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  berinvestasi  dalam  keuangan  berkelanjutan  dapat membantu UMKM mendapatkan lebih banyak investor dan pelanggan (Fatoki, 2021).
Selain  itu,  meskipun  transisi  dari  kegiatan  ekonomi  tradisional  ke  UKM  ramah lingkungan  merupakan  sebuah  tantangan  besar,  penerapan  ekonomi  ramah  lingkungan mempunyai potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis yang besar. Menurut data  Forum  Ekonomi  Dunia  tahun  2020,  transisi  menuju  ekonomi  hijau  dapat  menciptakan peluang bisnis  senilai  $10,1 triliun dan 395 juta lapangan kerja pada tahun 2030. Selain itu, akses  terhadap  modal  finansial  juga  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  minat  investor untuk berinvestasi pada ekonomi ramah lingkungan. Hal ini sangat bermanfaat, apalagi sektor UMKM  memerlukan  pembiayaan,  baik  melalui  pinjaman  maupun  investasi,  untuk  menjaga kelangsungan usahanya.
Peralihan dari pembiayaan konvensional ke pembiayaan berkelanjutan dapat memberikan manfaat  jangka  panjang  bagi  UMKM.  Selain  peluang  untuk  mengembangkan  usaha, pengenalan  konsep  ini  juga  akan  memungkinkan  para  pelaku  ekonomi  untuk  berpartisipasi dalam perubahan besar menuju perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. UMKM dapat meningkatkan  kinerjanya  dan  memberikan  kontribusi  positif  kepada  masyarakat  dan lingkungan (Nisaputra, 2023).
Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan inisiatif keuangan hijau sejak tahun 2010. Pada tahun  2012,  BI  juga  menjadi  pendiri  Sustainable  Banking  Network  dan  menerbitkan  Model Pemberian  Pinjaman  Hijau.  Saat  ini,  BI  sedang  mengembangkan  kerangka  Kebijakan Keuangan  Hijau  dengan  tiga  pilar  utama,  yaitu  penguatan  kebijakan  makroprudensial  hijau, pengembangan  pasar  keuangan  hijau  dan  pasar  karbon,  serta  pengembangan  UMKM  hijau untuk  mencapai  pertumbuhan yang berkelanjutan. Salah satu contoh  implementasi  dari pilar makroprudensial hijau adalah pengaturan rasio pinjaman/ pembiayaan terhadap nilai properti untuk  KPR  hijau  dan  uang  muka  pemberian  kredit/  pembiayaan  kendaraan  bermotor berwawasan lingkungan untuk KKB hijau.
Dalam  mengklasifikasikan  UMKM  hijau,  BI  telah  mengembangkan  dan  memodifikasi kajian Koirala (2019) dengan tiga model. Pertama, ada eco-adopter , yaitu UMKM yang hanya mengadopsi praktik ramah lingkungan. Keberlanjutan bukanlah bagian inti dari model bisnis, namun  sudah  mengadopsi  praktik  ramah  lingkungan  dan  dapat  menangkap  peluang  di  pasar hijau.  Kedua,  ada eco-entrepreneur ,  yaitu  UMKM  yang  sudah  mengadopsi  praktik  ramah lingkungan  dan  menjadikan  keberlanjutan  sebagai  bagian  inti  dari  model  bisnis,  serta  dapat menangkap  peluang  di  pasar  hijau.  Ketiga,  ada eco-innovator ,  yaitu  UMKM  yang  telah
melakukan  inovasi  ramah  lingkungan  untuk  meningkatkan  produksi,  proses  produksi, pemasaran,  organisasi,  praktik  bisnis,  dan  hubungan  eksternal  dengan  tujuan  mengurangi dampak lingkungan.

## Inisiatif Pelaku Usaha UMKM dalam membangun konsep Sustainable Finance
Setelah  mengetahui  tantangan  dan  peluang  UMKM  dalam  menghadapi  isu  keuangan berkelanjutan,  para  pelaku  UMKM  sebaiknya  mengambil  langkah-langkah  inisiatif  untuk mengembangkan  ekosistem  yang  transparan,  membangun  sinergi  kerja  sama  dengan Kementerian,  Lembaga,  dan  pemangku  kepentingan  terkait,  serta  meningkatkan  kapabilitas industri keuangan sesuai dengan roadmap II Keuangan Berkelanjutan (2021-2025) yang telah diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang terlihat dalam gambar 1. Para pelaku usaha  diharapkan  menyediakan  platform  untuk  mengembangkan  berbagai  kebijakan  yang mendukung  keuangan  berkelanjutan.  Para  pelaku  usaha  juga  harus  memiliki  inovasi  dalam mengembangkan  jenis  produk  dan  layanan  usaha  yang  berkelanjutan,  termasuk  dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dari produksi usaha. Selain itu,  para pelaku usaha  perlu mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi perusahaan yang mendukung kegiatan keuangan  berkelanjutan.  Para  pelaku  UMKM  juga  perlu  memperluas  jaringan  kerja  sama dengan Kementerian, Lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pertukaran informasi dengan  UMKM.  Di  sisi  lain,  dukungan  dari  Lembaga  terkait  juga  penting  dalam  bentuk permintaan dan penawaran, atau dalam konteks ekonomi disebut sebagai supply and demand. Pelaku  usaha  dapat  memperoleh  dukungan  melalui  riset  dari  lembaga  riset,  universitas,  dan tenaga  ahli.  Dukungan  dari  lembaga  internasional  juga  sangat  diperlukan  untuk mengembangkan  inisiatif  keuangan  berkelanjutan.  UMKM  dapat  melakukan  pengembangan internal dan eksternal melalui program capacity building yang terstruktur dan massif. Terakhir, para  pelaku  UMKM  perlu  menyadari  dan  memberikan  perhatian  terhadap  keuangan berkelanjutan.

## PENUTUP
Proses  transisi  UMKM  menuju sustainable  finance membuka  banyak  peluang  bisnis baru serta tantangan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, peralihan ini harus dilakukan secara tertata sehingga peluang-peluang yang ada dapat langsung dirasakan oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Para stakeholder yang terkait juga perlu untuk bersinergi dalam rangka membantu UMKM  menghadapi  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  UMKM  sehubungan  dengan munculnya sustainable  finance .  Perlunya  pendekatan  holistik  dari  pemerintah,  lembaga keuangan,  dan  sektor  swasta  untuk  meningkatkan  akses  UMKM  terhadap  pembiayaan berkelanjutan. Edukasi perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya kegiatan  yang  mempertimbangkan  aspek  lingkungan,  sosial,  dan  tata  kelola,  pengembangan produk keuangan yang sesuai berupa inovasi produk yang bersifat berkelanjutan dalam rangka mempercepat  UMKM  yang  bersifat  kehijauan,  serta  penyediaan  infrastruktur  dan  dukungan kelembagaan yang memadai dapat membantu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang  ada.  Dengan  demikian,  UMKM  dapat  berperan  lebih  aktif  dalam  mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asia  Securities  Industry  and  Financial  Markets  Association.  (2020). Sustainable  Finance  in Asia Pacific: Regulatory State of Play. https://www.asifma.org/wp- content/uploads/2020/03/sustainable-finance-in-asia-pacific.pdf
Avery,  G.  (2005). Leadership  for  Sustainable  Futures:  Achieving  Success  in  a  Competitive World. Edward Elgar
Avery, G.C.; Bergsteiner, H. (2020). Sufficiency Thinking: Thailand’s Gift to an Unsustainable World . Routledge
Ayuka,  I. R., &  Priatna, W. B. (21 Desember 2023). Saatnya UMKM Terapkan Sustainable Finance. Republika  (on-line). https://www.republika.id/posts/49057/saatnya-umkm- terapkan-sustainable-finance
Badan  Kebijakan  Fiskal.  (2023).  Kajian  Peningkatan  Kapasitas  Pembiayaan  Mikro  Kepada Sektor
Hijau
untuk
Meningkatkan
Inklusifitas Keuangan.
https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2023/12/28/2459-kajian-peningkatan-kapasitas- pembiayaan-mikro-kepada-sektor-hijau-untuk-meningkatkan-inklusifitas-keuangan
Daly, H.E. (1991) . Steady-State Economics, 2nd ed. Island Press Durst,  S.,  &  Gerstlberger,  W.  (2021).  Financing  Responsible  Small-  and  Medium-Sized Enterprises: An International Overview of Policies and Support Programmes. Journal of Risk and Financial Management, 14(1). https://doi.org/10.3390/jrfm14010010 Falah,  M.,  Fitri,  A.,  &  Elviani,  L.  (2023).  Pengaruh  Literasi  keuangan  dan  Pengelolaan Keuangan UMKM: Studi Literatur. Indonesian Journal of Multidisciplinary, 1(6), 2233– 2239.
Fatoki, O. (2021). Sustainable leadership and sustainable performance of hospitality firms in South Africa. Entrepreneurship and Sustainability Issues , 8(4), 610–621. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(37)
Freeman,  R.  E.,  Dmytriyev,  S.  D.,  &  Phillips,  R.  A.  (2021).  Stakeholder  Theory  and  the Resource-Based  View  of  the  Firm. Journal  of  Management, 47(7),  1757–1770. https://doi.org/10.1177/0149206321993576
Kantabutra,  S.  (2022).  Toward  a  System  Theory  of  Corporate  Sustainability:  An  Interim Struggle. Sustainability , 14, 15931. https://doi.org/10.3390/su142315931
Mahesh, K. M., Aithal, P. S., & Sharma, K. R. S. (2022). Impact of Sustainable Finance on MSMEs and other Companies to Promote Green Growth and Sustainable Development. International  Journal  of  Applied  Engineering  and  Management  Letters ,  6(1),  1–16. https://doi.org/10.47992/IJAEML.2581.7000.0120
Nisaputra,  R.  (30  Mei  2023).  Peran  Perbankan  Mendukung  UMKM  Hijau  dan  Ekonomi Berkelanjutan. Infobank (on-line). https://infobanknews.com/peran-perbankan- mendukung-umkm-hijau-dan-ekonomi-berkelanjutan/
Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021  – 2025). https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap- Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025)/Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025).pdf
Ott,  K.  (2011).  On  Substantiating  the  Conception  of  Strong  Sustainability.  In  Parodi,  O., Ayestaran,  I.,  &  Banse,  G.  (Eds.), Sustainable  Development:  Relationships  to  Culture, Knowledge and Ethics. KIT Scientific Publishing Purvis,  B.,  Mao,  Y.,  &  Robinson,  D.  (2019).  Three  pillars  of  sustainability:  In  search  of conceptual origins. Sustain. Sci. 14, 681–695 . https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5 Tonis (Bucea-Manea), R. (2015). SMEs Role in Achieving Sustainable Development. Journal of Economic Development, Environment and People, 4(1), 41. https://doi.org/10.26458/jedep.v4i1.102
UNDP. (2023). MSMEs to unlock new access to sustainable finance. https://www.undp.org/news/msmes-unlock-new-access-sustainable-finance
Yoshino,  N.,  &  Hesary,  F.  T.  (2018).  The  Roles  of  SMEs  in  Asia  and  Their  Difficulty  in Assessing
Finance. ADBI Working Paper, 1(911), 1–52.
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/474576/adbi-wp911.pdf