LEARNING COMMUNITY
Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 8 (1), 2024, 1-6

## Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Sebagai Upaya Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo
Nadhin Nazhela Putri*, Arief Tukiman Hendrawijaya , Fuad Hasan
Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Jember. Jl. Kalimantan No. 37, Tegal Boto, Jember 62811, Indonesia * Korespondensi Penulis. Email: nadhinnazhela@gmail.com
Received: 03 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024 Accepted: 2 Maret 2024

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  percepatan penurunan  stunting  sebagai  upaya  pembangunan  kesehatan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh lembaga  Balai  Penyuluhan  KB  di  Kecamatan  Sooko,  Kabupaten  Ponorogo.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  melalui  pemerolehan  data  berupa  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari 2 orang penyuluh KB, Kepala Ketahanan dan Kesejahteranaan  Keluarga, Kepala BKB, dan  TPK.  Keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  perpanjangan  pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Kemudian pada teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  model Miles &  Huberman  meliputi pengumpulan,  reduksi,  penyajian  data,  dan  kesimpulan.  Selanjutnya  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  percepatan  penurunan  stunting  yang  dilakukan oleh Lembaga Balai Penyuluhan KB sebagai upaya pembangunan kesehatan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi berupa promosi kesehatan dan pelatihan aplikasi ELSIMIL guna mencegah risiko stunting.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Stunting, Pembangunan Kesehatan, Masyarakat.

## Implementing a Policy to Accelerate Stunting Reduction as a Public Health Development Effort in Ponorogo Regency

## Abstract
The purpose of this study was to determine the implementation of the policy to accelerate stunting reduction as an effort to develop public health carried out by the Family Planning Counseling Center in Sooko District, Ponorogo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach through data collection in the form of interviews, observations, and documentation. Determination of informants using  purposive  sampling  technique  consisting  of  2  family  planning  instructors,  Head  of  Family Welfare and Resilience, Head of BKB, and TPK. The validity of the data in this study used extended observations,  increased  persistence,  and  triangulation  consisting  of  triangulation  of  sources, techniques, and time. Then the data analysis technique using the Miles & Huberman model analysis includes collection, reduction, data presentation, and conclusions. Furthermore, the results  of  the study indicate that the implementation of the policy to accelerate stunting reduction is carried out by the Family Planning Counseling Center as an effort to develop public  health  through outreach activities in the form of health promotion and training on the ELSIMIL application to prevent the risk of stunting.
Keywords: Policy Implementation, Stunting, Health Development, Community
_______________________________________________________________________________________________________________

## PENDAHULUAN
Stunting  merupakan  salah  satu  isu permasalahan  kesehatan  yang  terjadi  secara krusial  di  wilayah  Indonesia.  Stunting berdampak        pada        penurunan        sistem metabolisme  tubuh  serta  pertumbuhan  fisik dan  kognitif  pada  anak  sampai  lanjut  usia. Sejalan  dengan  hal  tersebut  (Yuliana  dan Hakim, 2019, p.1) menjelaskan bahwa adanya stunting  mengakibatkan  penurunan  sistem pertumbuhan            fisik,            kecerdasan, sertaproduktivitas  di  masa  depan.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  maka  dapat  dikatakan bahwa  adanya  stunting  mengakibatkan penurunan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga diperlukan sebuah tindakan untuk menanggulanginya. Tindakan tersebut sudah tertuang dalam kebijakan yang dijadikan landasan bagi lembaga terkait untuk diimplementasikan
sebagai upaya pembangunan  kesehatan  agar  terhindar  dari risiko  stunting.  Kebijakan  yang  digunakan ialah  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan ini berisi tentang Strategi Nasional Pecepatan  Penurunan  Stunting  yang  termuat dalam Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 dan Rencana Aksi Nasional dalam Bab 2 Pasal 8 Ayat 1.
Kecamatan Sooko merupakan salah satu daerah di Kabupaten Ponorogo yang berisiko stunting    karena    mengalami    kenaikan sebanyak 0,86% di tahun 2022. Hal ini terjadi karena    pada    masa    pandemi    COVID    19 terdapat krisis ekonomi yang mengakibatkan krisis  kesehatan  sehingga  berisiko  stunting. Selain  hal  tersebut,  Kecamatan  Sooko  juga menjadi  salah  satu  wilayah  dengan  lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kabupaten  Ponorogo.  Kurangnya edukasi  terkait  stunting  juga  menjadi  salah satu faktor meningkatnya potensi stunting di wilayah Kecamatan Sooko. Secara garis besar adanya  permasalahan  stunting  di  wilayah Kecamatan Sooko mengakibatkan penurunan pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang kesehatan    sehingga    diperlukan    tindakan untuk  menanggulanginya  sebagai  upaya pembangunan  kesehatan  agar  terciptanya pemberdayaan  dalam  bidang  kesehatan  itu sendiri.
Kemudian untuk mengatasi
permasalahan tersebut maka seluruh lembaga atau  organisasi  di  wilayah  Kecamatan  Sooko yang    memiliki    wewenang    untuk meningkatkan taraf pembangunan kesehatan dalam  proses  penurunan  stunting  dapat melakukan  tindakan  melalui  implementasi kebijakan  percepatan  penurunan  stunting yang telah ditetapkan oleh presiden Republik Indonesia. Salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk mengimplmentasikan kebijakan tersebut ialah Balai Penyuluhan KB di    wilayah    Kecamatan    Sooko.    Lembaga tersebut  berperan  dalam  memberikan  KIE (Komunikasi, Edukasi, dan Informasi) tentang stunting  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah ditetapkan  sebagai  upaya  pembangunan kesehatan  dalam  masyarakat.  Peran  Balai Penyuluhan KB dalam mengatasi permasalahan stunting sangat penting, hal ini dikarenakan  keberadaannya  menjadi  ujung tombak dalam proses implementasi kebijakan percepatan  penurunan  stunting  yang  dapat berinteraksi secara langsung kepada masyarakat  melalui  pendekatan  keluarga ( Dwinandia, M. M., & Hilmi, M. I. (2022).
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah terurai     sebagai     berikut     maka     peneliti menyusun penelitian tentang implementasi kebijakan percepatan penurunan  stunting  sebagai  upaya pembangunan kesehatan dalam masyarakat      yang      dilakukan      oleh lembaga  Balai  Penyuluhan  KB  di Kecamatan  Sooko.  Adanya  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  upaya pembangunan kesehatan melalui implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh lembaga  Balai  Penyuluhan  KB  demi terciptanya derajat kesehatan masyarakat  yang  sempurna  sehingga dapat  mewujudkan  tingkat keberdayaan kesehatan  masyarakat  di  wilayah Kecamatan Sooko akibat risiko stunting.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif.  Metode  deskriptif kualitatif   merupakan   salah   satu   prosedur yang   digunakan   dalam   penelitian,   dimana hasil  yang  diperoleh  berupa  data  deskriptif dalam    bentuk    ucapan    atau    tulisan    dan perilaku  orang  yang  diamati  dalam  suatu
konteks kajian dari sudut pandang yang utuh, komprehensif,  dan  holistik  Bodgan  &  Taylor 1975,  Bodgan  &  Biklen  2007  dalam  Hamzah (2019).  Alasan  peneliti  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif adalah untuk mengetahui informasi secara  langsung  dari  sudut  pandang  yang utuh,  komprehensif,  dan  holistik  mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting sebagai upaya
pembangunan  kesehatan  masyarakat  di Kecamatan Sooko.
Penentuan  tempat  penelitian  yang digunakan  peneliti  menggunakan  teknik purposive   sampling   area. Sugiyono   (2011) menjelaskan bahwa purposive sampling area merupakan  teknik  yang  digunakan  dalam menetapkan  sampel  wilayah  dengan  cara memilih  sampel  dari  berbagai  populasi wilayah  yang  ada  sesuai  dengan  kebutuhan, dalam  teknik  ini  pemilihan  sampel  yang digunakan  dapat  mewakili  berbagai  macam karakteristik  populasi  yang  ada  sebelumnya. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  peneliti mengambil fokus tempat penelitian di wilayah Kecamatan  Sooko  Kabupaten  Ponorogo, dengan  pertimbangan  adanya  kenaikan prevalensi  stunting  sebanyak  0,86%  pada tahun  2022,  wilayah  Kecamatan  Sooko menjadi  lokasi  fokus  intervensi  stunting terintegrasi,  kurangnya  edukasi  masyarakat terkait  stunting,  serta  adanya  penurunan pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang kesehatan akibat stunting.
Waktu  yang  digunakan  peneliti  dalam penelitian ini sebanyak 7 bulan terhitung dari 2 bulan pertama proses persiapan penelitian dan pengerjaan proposal, 2 bulan selanjutnya proses  penelitian  di  lapang,  dan  tiga  bulan selanjutya proses pengerjaan laporan penelitian.      Penentuan      informan      dalam penelitian  ini  menggunakan teknik purposive sampling. Sugiyono (2019)     menyebutkan purposive  sampling merupakan  teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu  sesuai  dengan  tujuan  dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu informan kunci   terdiri   dari   2   orang   penyuluh   yang terdapat  di  lembaga  Balai  Penyuluhan  KB. Selanjutnya informan pendukung terdiri  dari Kepala  Bidang  Ketahanan  dan  Kesejahteraan Keluarga  dan  Kepala  Bina  Keluarga  Balita yang terdapat di lembaga Dinas Pengendalian
Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DPPKB) Kabupaten  Ponorogo  serta  perwakilan  Tim Pendamping  Keluarga  (TPK) desa  di  wilayah Kecamatan Sooko.
Selanjutnya  dalam  teknik pemerolehan data peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur  guna  menggali  data  informasi sesuai dengan kajian yang di teliti. Pada tahap ini  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  2 penyuluh  KB  selaku  informan  kunci  serta informan pendukung yang terdiri dari Kepala Bidang Ketahan dan  Kesejahteraan  Keluarga, Kepala Bina Keluarga Balita yang terdapat di lembaga  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga   Berencana,   kemudian   perwakilan Tim  Pendamping  Keluarga  (TPK)  desa  di wilayah  Kecamatan  Sooko.  Selanjutnya peneliti  juga  menggunakan  teknik  observasi partisipasi pasif guna menggali informasi data di  lapang  tentang  tindakan  yang  dilakukan lembaga  Balai  Penyuluhan  KB  dalam melakukan  implementasi  kebijakan  sebagai upaya  pembangunan  kesehatan  masyarakat. Kemudian  dalam  pemerolehan  data  peneliti juga  menggunakan  dokumentasi  guna memperoleh data tentang profil lembaga Balai Penyuluhan  KB,  data  prevalensi  stunting  di Kecamatan Sooko, serta adanya  dokumentasi dari  lembaga  tersebut  dalam  kegiatan implementasi kebijakan yang dilakukan.
Terkait keabsahan data  peneliti menggunakan teknik perpanjangan pengamatan,  peningkatan  ketekunan,  dan triangulasi  yang  terdiri  dari  triangulasi sumber,  triangulasi  teknik,  dan  triangulasi waktu.  Kemudian  dala  menganalisis  data peneliti  menggunakan  teori  Miles  dan Huberman      yang      terdiri      dari      proses pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah implementasi kebijakan percepatan penurunan  stunting  yang  dilakukan  oleh lembaga  Balai  Penyuluhan  KB  sebagai  upaya pembangunan  kesehatan  masyarakat  di Kecamatan  Sooko  Kabupaten  Ponorogo. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  dapat diketahui pada fokus implementasi kebijakan yang dilakukan lembaga Balai Penyuluhan KB sesuai  dengan  teori  Model  Edward  III  yang terdiri dari bentuk komunikasi, sumber daya , disposisi, dan struktur birokrasi. Secara lebih
rinci pada proses komunikasi. Kemudian pada fokus  pembangunan  kesehatan  masyarakat yang  dilakukan  lembaga  Balai  Penhyuluhan KB  juga  sudah  sesuai  dengan  teori  H.L Blum yang  terdiri dari  faktor lingkungan,  perilaku, dan pelayanan kesehatan.
Secara  rinci  pada  bentuk  komunikasi dalam     implementasi     kebijakan     menurut Rusdiana       (2021)       menjelaskan       bahwa komunikasi  adalah  sebuah  proses  yang dilakukan  dalam  mentransmisikan  informasi serta menginterpretasikan secara garis besar makna yang disampaikan secara efektif sesuai dengan    tujuannya.     Sesuai     dengan    hasil temuan  peneliti  lapang  bahwa  bentuk komunikasi sudah dilakukan dengan mentransmisikan  isi  kebijakan  yang  telah ditetapkan melalui kegiatan sosialisasi berupa promosi  kesehatan  tentang  stunting  kepada masyarakat secara langsung atau melalui Tim Pendamping  Keluarga  (TPK).  Kemudian proses  transmisi  kebijakan  juga  dilakukan melalui kegiatan pelatihan berupa pemberian pelajaran  dan  praktik (give  teaching  and practice) terkait aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap  Nikah  dan  Siap  Hamil)  bagi  calon pengantin.
Kemudian  pada  proses  interpretasi kebijakan  dalam  komunikasi  yang  dilakukan lembaga  tersebut  kepada  masyarakat  juga sudah dilakukan dengan memberikan contoh terkait  segala  tindakan  yang  baik  dilakukan untuk mencegah risiko stunting. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, adanya hal tersebut merupakan bentuk penerapan teori pembelajaran  behavioristik  karena  dengan pemberian contoh terkait tindakan yang baik untuk  mencegah  stunting  secara  tidak langsung dapat merubah perilaku masyarakat sesuai  dengan  pengarahan  yang  telah diberikan. Adanya transmisi dan interpretasi dalam komunikasi yang dilakukan merupakan salah  satu proses transfer  of  learning karena sebagai  wujud  pemindahan  edukasi  terkait stunting  dari  isi  kebijakan  yang  digunakan kepada masyarakat (Widiastuti, R., & Faiza, R. (2022). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rasto  dan  Rego  (2021)  yang  menyatakan bahwa transfer of learning merupakan sebuah kemampuan  untuk  menstransfer    atau memindahkan  pengetahuan  yang  telah diperoleh  kepada  masyarakat  yang  bersifat kompleks.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  sumber daya  pada  implementasi  kebijakan  menurut Dachi  (2017)  menyebutkan  bahwa  sumber daya  dapat  berupa  adanya  ketersediaan kecakapan  untuk  menyampaikan  kebijakan secara  efektif  dan  sumber  daya  berupa informasi,    otoritas,    serta    fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapang dapat diketahui bahwa adanya  sumber  daya  berupa  kecakapan informasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di lembaga Penyuluhan KB ialah  3  orang  penyuluh  dan  20  Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari kader  KB,  kader  PKK,  dan  bidan  desa. Kemudian    pada    bentuk    informasi    dapat diketahui  adanya  proses  transmisi  edukasi terkait  stunting  melalui  kegiatan  sosialisasi dan  pelatihan  yang  dilakukan  lembaga  Balai Penyuluhan  KB  kepada  masyarakat.  Sumber daya otoritas juga dapat dilihat adanya bentuk kekuasaan  yang  dimiliki  seorang  penyuluh sebagai  penanggung  jawab  dan  pelaksana kebijakan  percepatan  penurunan  stunting  di wilayah  Kecamatan  Sooko.  Selanjutnya berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi adanya sumber daya fasilitas sudah dilakukan meskipun  terdapat  kekurangan  dalam penerapannya  pada  proses  implementasi kebijakan.  Secara  garis  besar  sumber  daya fasilitas yang digunakan ialah paket data dari pemerintah,  timbangan  bayi  digital,  dan Pemberian  Tambahan  Makanan  (PMT). Kemudian  kekurangan  yang  dimiliki  ialah tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan.
Berkaitan  dengan  disposisi  dalam komunikasi      pada      proses      implementasi kebijakan      menurut      Amiruddin   (2021) menyatakan  bahwa  disposisi  merupakan sebuah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh    seorang    implementor    dalam    proses implementasi  kebijakan.  Berdasarkan  hasil wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa adanya watak serta  karakteristik  berupa  sikap  saling  kerja sama serta adanya pendekatan keluarga yang dilakukan lembaga tersebut kepada masyarakat  dapat  mempermudah  proses pembangunan kesehatan melalui implementasi kebijakan yang dilakukan. Adapun struktur birokrasi pada proses implementasi     kebijakan     menurut     Dachi (2017)   terdapat   SOP (Standart   Operating

## Nadhin Nazhela Putri, dkk
Procedures) yang  dijadikan  standar  seorang pelaksana  kebijakan  dalam  operasional  yang bersifat     kompleks.     Sesuai     dengan     hasil temuan  peneliti  di  lapang  serta  adanya  hasil wawancara  dapat  diketahui  bahwa  terdapat SOP (Standart  Operating  Procedures) yang dibentuk oleh lembaga Badan Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  (BKKBN)  pusat sebagai  bentuk  landasan  serta  standar bertindak bagi lembaga terkait salah satunya ialah  lembaga  Balai  Penyuluhan  KB  untuk mengimplementasikan  kebijakan  yang  telah ditetapkan kepada masyarakat.
Kemudian  pada  fokus  pembangunan kesehatan  pada  faktor  lingkungan  menurut Sartika dkk., (2022) menjelaskan bahwa pada lingkungan    fisik    kesehatan    sangat dipengaruhi oleh kualitas sanitasi di berbagai tempat  individu  berada  saat  itu.  Sejalan dengan  hasil  temuan  di  lapang  bahwa  untuk meningkatkan pembangunan  kesehatan, lembaga  Balai  Penyuluhan  KB  memberikan sosialisasi berupa promosi kesehatan melalui penggunaan  sanitasi  air  bersih  dalam kehidupannya.  Selanjutnya  pada  faktor perilaku dalam proses pembangunan kesehatan    menurut    Irwan    (2020) menjelaskan  bahwa  perilaku  merupakan tindakan  berupa  adat  serta  kebiasaan  yang mempengaruhi  tingkat  kesehatan  individu dalam masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di  lapang  bahwa  tindakan  yang  dilakukan lembaga  Balai  Penyuluhan  KB  untuk mempengaruhi  perilaku  masyarakat  agar terhindar  dari  stunting  sebagai  bentuk pembangunan  iesehatan  adalah  pemberian contoh  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat dengan mencuci tangan yang baik dan benar.
Berkaitan  dengan  faktor  pelayanan kesehatan   menurut   Ummah    dkk.,    (2021) menyebutkan  berdasarkan  UU  RI  Nomor  36 Tahun    2009    Pasal    52    Ayat    1    tentang kesehatan    terdapat    pelayanan    kesehatan secara   preventif,   pelayanan   kesehatan   ini dilakukan    sebagai    upaya    pencegahan terhadap  suatu  penyakit  atau  masalah kesehatan.  Sesuai  dengan temuan  peneliti  di lapang  bahwa  tindakan  yang  dilakukan lembaga  Balai  Penyuluhan  KB  dalam implemenasi kebijakan pada proses pembangunan kesehatan ialah secara preventif, dimana lembaga tersebut melakukan  pencegahan  risiko  stunting  di wilayah  Kecamatan Sooko  melalui  sosialisasi
KIE  (Komunikasi,  Informasi,  dan  Edukasi) sebagai  wujud  promosi  kesehatan  bagi masyarakat  agar  selalu  memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada.

## SIMPULAN
Implementasi  kebijakan  percepatan penurunan  stunting  yang  dilakukan  lembaga Balai  Penyuluhan  KB  sebagai  upaya pembangunan  kesehatan  masyarakat  di Kecamatan  Sooko  meliputi  empat  isu implementasi  kebijakan  dan  tiga  faktor pembangungan  kesehatan.  Empat  isu  dalam implementasi  kebijakan  tersebut  terdiri  dari bentuk  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi dan  struktur  birokrasi.  Adanya  komunikasi yang dilakukan lembaga Balai Penyuluhan KB sudah  dilakukan  dengan  baik  yaitu  melalui kegiatan    sosialisasi    berupa    promosi kesehatan  dan  pelatihan  berupa  pemberian pelajaran  dan  praktik (give  teaching  and practice) terkait aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap  Nikah  dan  Siap  Hamil)  kepada masyarakat secara langsung atau melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kurangnya SDM dalam  penyampaian  informasi  edukasi  dan kurangnya keterampilan dalam pengoperasian  aplikasi  ELSIMIL  (Elektronik Siap  Nikah  dan  Siap  Hamil)  bagi  Tim Pendmping    Keluarga    (TPK)    merupakan bagian  kendala  yang  dialami  lembaga  Balai Penyuluhan KB dalam mengimplementasikan kebijakan.
Berkaitan   dengan   sumber   daya   pada proses   implementasi   kebijakan   juga   sudah dilakukan     meskipun     terdapat     beberapa kekurangan.  Dalam  pelaksanaanya  sumber daya terbagi menjadi dua yaitu sumber daya kecakapan  informasi  berupa  3  penyuluh  dan 20  Tim  Pendamping  Keluarga  (TPK)  berupa kader  KB,  kader  PKK,  bidan  desa.  Kemudian sumber daya yang kedua berupa fasilitas yaitu paket  data  dari  pemerintah,  timbanyan  bayi digital,  dan  Pemberian  Makanan Tambahan (PMT).  Kekurangan  yang  dimiliki  ialah  tidak adanya    fasilitas    yang    mendukung    pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan.
Selanjutnya pada bagian disposisi sudah dilakukan dengan  baik  dengan  adanya  sikap dan  karakteristik  saling    kerja    sama    serta melalui    pendekatan  keluarga  untuk mempermudah proses pmebangunan kesehatan  melalui  implementasi  kebijakan yang dilakukan. Pada bagian  terakhir  dalam
implementasi  kebijakan  terdapat  struktur birokrasi yang digunakan untuk mempermudah  Langkah  serta  sebagai landasan  dalam  bertindak  ialah  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  dibentuk oleh lembaga BKKBN pusat.
Pada  proses  pembangunan  Kesehatan meliputi   faktor   lingkungan,   perilaku,   dan pelayanan  Kesehatan  juga  sudah  dilakukan melalui  kegiatan  sosialisasi  berupa  promosi kesehatan  dalam  penggunaan  sanitasi  air bersih untuk menjaga kebersihan lingkungan, perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  dengan mencuci  tangan  yang  baik  dan  benar,  serta edukasi  kesehatan  tentang  pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada. Sikap acuh tak acuh serta kompleks dalam pengarahan serta penanaman  edukasi  kepada  masyarakat menjadi  salah  satu  kendala  yang  dialami lembaga  Balai  Penyuluhan  KB  pada  proses pembangunan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2002). Prosedur  Penelitian . Jakarta: Rieneka Cipta.
Dachi,  R.  A.  2017. Proses  dan  Analisis Kebijakan  Kesehatan.    Cetakan pertama . Yogyakarta : Deepublish.
Dwinandia,  M.  M.,  &  Hilmi,  M.  I.  (2022). Strategi  Kader  Bina  Keluarga  Balita (BKB)  dalam  Optimalisasi  Fungsi Edukasi Keluarga. Comm-Edu (Community Education Journal) , 5 (2), 74-80.
Hamzah,  A.  2019. Metode  Penelitian Kualitatif. Cetakan    1.    Malang    : CV     Literasi Nusantara Abadi.
Irwan.    2020. Etika    dan    Perilaku Kesehatan. Yogyakarta  :  CV.
Absolute Media.
Peraturan Presiden
Republik      Indonesia Nomor   72 Tahun    2021. PERCEPATAN PENURUNAN          STUNTING . Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2021.  Nomor 172. Jakarta. Rusdiana.  2021. Etika  Komunikasi Organisasi  :  Filosofi  Konsep  dan aplikasi . Bandung: Pusat
Penelitian  dan  Penerbitan  UIN SGD.
Sartika  dkk.  2022. Ilmu  Kesehatan Masyarakat. Bandung :  CV  Media Sains Indonesia
Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian Kuantitaif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono.  2019. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Edisi Kesatu. Bandung : Alfabeta.
Ummah,  F,  dkk.  2021. Pendidikan Kesehatan dan Promosi Kesehatan . Bandung  :  CV.  Media  Sains Indonesia
Widiastuti, R., & Faiza, R. (2022). Upaya Kader Posyandu dalam Mengurangi Tingkat Stunting  di  Desa  Pakel  Kabupaten Jombang. Learning Community: Jurnal Pendidikan  Luar  Sekolah,  6 (2),  130- 137. doi:10.19184/jlc.v6i2.34393.
Yuliana, W. dan B. N. Hakim. 2019. Darurat
Stunting  Melibatkan  keluarga. Cetakan  Pertama.  Takalar  : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.