## OTONOMI SEKOLAH PADA MASYARAKAT PESISIR, MENYONGSONG ASEAN ECCONOMY COMMUNITY (AEC)
(Rekonseptualisasi Pokok Pikiran Ki Hadjar Dewantara Untuk Pendidikan Maluku Utara)
Irwan Djumat
Dosen Program Studi PKn FKIP Universitas Khairun Email: irwandjumat73@gmail.com

## Abstract
School autonomy with its local curriculum as a sign for an area will provide opportunities for the region to develop its regional potential, including North Maluku, where most of the people live in coastal areas. Regional autonomy opens up space for the region to improve its education,  and  the  coastal  communities  of  North  Maluku  must  be  of  special  concern because of the potential of fisheries, coral reefs, mangrove forests, marine tourism islands, and others not touched by skilled hands, because they are not taught in education . Not to mention  the  local  potential  and  cultural  values of  the  people  who  are  very  very  diverse which tend to be ignored. Even though all of this is the foundation supporting the national strength and integrity of the NKRI. Over time, the ASEAN Ecconomy Community (AEC) or the  ASEAN  Economic  Community  (MEA)  was  present  and  became  a  challenge  for  the people of North Maluku. If the education of the people of North Maluku is not qualified and ignores local values, then the output of education will be spectators and slaves in their own country. Ki Hadjar Dewantara has reminded us that "our culture is pressured by European culture;  this  is  good,  but  even  the  big  language  seems  to  be  hanging  up  ...  The  tools  for reducing  that  language  are:  ...  education,  education  for our  children,  for  many  people  in our society.
Key Words: Otonomi, local curriculum, asean ecconomy community

## PENDAHULUAN
Pendidikan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  bentuk  proses  untuk menyiapkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  handal.  Hal  ini  dimungkinkan karena manusia sejak dilahirkan tidak pernah lepas dari yang namanya pendidikan, baik  pendidikan  dilingkungan  keluarga,  pendidikan  di  masyarakat,  maupun pendidikan  di  sekolah.  Pendidikan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  arti pentingnya tujuan hidup.Pendidikan yang dimaksudkan bukan sekedar pendidikan yang  mengajarkan  kepada  anak  didik  tentang  bagaimana  menghitung,  menulis yang baik, dan membaca yang baik, melainkan harus memiliki metode dan sistem yang  direncanakan  dengan  baik  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia.  Metode  dan sistem  ini  harus  fleksibel,  tidak  kaku,  lugas,  luwes,  dan  mudah  dipahami  oleh
pelaksana  pendidikan  itu sendiri,  oleh orang  tua  peserta  didik,  peserta didik,  oleh masyarakat, dan bahkan oleh pengambil kebijakan.
Berangkat  dari  kenyataan  tentang  pelaksanaan  otonomi  daerah,  maka mendorong pula terjadinya otonomi pendidikan. Uraian ini ingin mengetengahkan pendapat  bahwa  yang  terpenting  dan  amat  diperlukan  sekolah  saat  ini  bukan otonomi  pendidikan,  melainkan  otonomi  sekolah.  Salah  satu  buktinya: seorang kepala sekolah SD Negeri di sebuah Desa di Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah) yang  baru  dua  bulan  memangku  jabatan  kepala  sekolah  menyatakan sikapnya ”kalau  sekolah  di  beri  otonomi  penuh,  saya  akan  mati -matian mengembangkan  mutu  pembelajaran,  tetapi  jika  jika  masih  saja  seperti  tahun- tahun yang lalu, saya akan minta diturunkan pangkatnya menjdi guru biasa saja” (wawancara: Kompas, 19 Oktober 2000). Data ini sudah 15 tahun yang lalu, tetapi sangat menggelitik. Artinya di era sekarang otonomi sekolah itu bukan lagi sebuah wacana tetapi kebutuhan.
Jika dianalisis pernyataan kepala sekolah ini, beliau dengan hati yang lapang sangat  merindukan  yang  namanya  otonomi  sekolah.  Ada  apa  dengan  otonomi sekolah  pada  Masyarakat  Pesisir  di  Era Asean  Economy  Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kajian dalam tulisan ini didekati lewat pokok pikiran  Ki  Hadjar  Dewantara  dalam  memotret  pendidikan  Maluku  Utara  dengan menggunakan metode kajian Kepustakaan (library reseach) dari berbagai literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

## PEMBAHASAN

## A. Otonomi Sekolah Meningkatkan Kualitas Akademik
Perkataan  otonomi  atau autonomy berasal  dari  bahasa  Yunani “ autos” yang berarti sendiri, dan “nomos” yang berarti hukum atau aturan (Abdurrahman, 1987: 9).  Secara  etimologi,  otonomidiartikan  sebagai zelfwetgeving atau  “pengundangan sendiri” (Danuredjo, 1977), “mengatur atau memerintah sendiri” (Nugroho, 2000: 46).  Koesoemahatmadja  (1979:  9)  mengatakan  otonomi  selain  mengandung  arti “perundangan”,  juga  mengandung  pengertian  “pemerintahan”  ( bestuur).Saleh (1963)  mengartikan  otonomi  sebagai  hak  mengatur  dan  memerintah  daerah sendiri.Wayong  (1979:  16)  mengemukakan  bahwa  otonomi  daerah  adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri, termasuk mengatur pendidikannya sendiri secara otonom (otonomi).
Mengapa  yang  terpenting  adalah  otonomi  sekolah  dan  buka  otonomi pendidikan?. Salah satu kesimpulan dari hasil penelitian tahun 1998, menyebutkan, bahwa  kualitas  akademik  sekolah-sekolah  di  indonesia  sangat  rendah,  karena sekolah  tidak  memiliki  wewenang  apapun  kecuali  hanya  menjadi  pelksana kebijakan  belaka.  Rendahnya  kulitas  ini  ditunjukkan  antara  lain:  lewat  angka kelulusan  atas  dasar  analisis Kohortternyata kohort SD  dalam  enam  tahun  hanya mencapai 49% dan dalam  waktu delapan tahun hanya 70% (Balitbang Depdiknas dan UNICEF, 1998).
Angka  ini  menggambarkan  peserta  didik  SD  tidak  belajar  dengan benar,  buktinya  hanya  kurang  dari  separuh  murid  SD  lulus  pada  tahun keenam,  dan  hampir  dia  pertiga  peserta  didik  lulus  pada  tahun  ke  delapan. Ini  berarti  bukan  peserta  didiknya  yang  bodoh,  tetapi  gurunya  yang mengajar tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sering terjadi bukan proses pembelajarn yang  efektif-aktif-menyenangkan,  tetapi  tidak  aktif-pasif  dan membosankan.  Seringkali  hal-hal  yang  akademis  dikalahkan  oleh  hal-hal yang administratif,  sehingga  para  guru  yang  menggunakan  jam  efektif mengajar  bukan  untuk  mentransfer  sejumlah  tuntunan,  nilai,  dan  pesan- pesan  akademik  kepada  peserta  didik.  Di  sinilah  nampak  suasana  proses pembelajaran  yang  sarat  dengan  kepasifan  dan  kebosanan.  Hal  ini  sering dialami oleh guru, dan terlebih para peserta didik.

## B. Otonomi Sekolah Sebuah Keputusan Politik
Otonomi  sekolah  menjadi  tuntutan  logis  manakala  peningkatan  mutu akademik diinginkan oleh sebuah sekolah. Sementara otonomi pendidikan merujuk pada konsekuensi politik dari pelaksanaan UU No. 20 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.  Otonomi  pendidikan  sebagai  keputusan  politik  daerah  dapat  membawa serta  otonomi  sekolah  bila:  (1)  keputusan  tersebut  serta-merta  mendorong terbentuk dan berfungsinya komite sekolah di tiap sekolah; (2) tertuang secara jelas komitmen  Pemda  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  terhadap  sekolah- sekolah  di  wilayahnya;  (3)  semua  sekolah  terdorong  memiliki  rencana  induk pengembangan  sekolah  yang  humanis;  (4)  terbentuk  model-model  sekolah  yang secara  mandiri  mampu  mengembangkan  aspek-aspek  manajerial  kurikulum,  mutu kepala  sekolah,  informasi  pendidikan,  pembinaan  profesionalitas  guru, peningkatan  budaya  literasi  guru  dan  peserta  didik;  (5)  terjadi  kompetisi  yang intens  antar  berbagai  sekolah,  baik  oleh  guru  ataupun  peserta  didiknya;  dan  (6)
terbuka  peluang  untuk  tumbuh  suburnya  sekolah  berprestasi,  lokal,  nasional  dan internasional.
Selain  itu,  otonomi  pendidikan  menunjang  positif  otonomi  sekolah,  jika seluruh  keputusan  politik  mengenai  pendidikan  di  kabupaten/kota  mengarah kepada upaya peningkatan efisiensi pengelolaan, mutu, dan relevansi pendidikan di sekolah.  Hal  ini  akan  memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  pada  masing- masing  sekolah,  sehingga  sekolah  memiliki  rasa  tanggungjawab  yang  maksimal. Kondisi  seperti  ini  yang  dianggap  kondusif  bagi  peningkatan  mutu  akademik, sehingga  relevansi pendidikan  akan  dapat  ditingkatkan,  karena  sekolah  (kepala sekolah,  para  guru,  staf,  peserta  didik,  penjaga  sekolah,  dan  lain-lain)  akan bersinergi dan terlibat dalam keputusan bersama untuk mengembangkan sekolah.

## C. Pendidikan Maluku Utara di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
1. Paradigma dan Mindsed dalam Menata Pendidikan
Selama  ini  pendidikan  yang  berlangsung  di  Indonesia  senantiasa  terpusat (sentralized), sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  sekolah  dalam  hal pengembangannya  harus  menunggu  instruksi  dari  pusat,  sehingga  kewenangan tidak pernah ada di sekolah. Seharusnya sekolah dapat mengambil tanggungjawab terhadap berbagai peristiwa dan keadaan para peserta didiknya di sekolah, dengan melibatkan seluruh komponen dalam proses pendidikan. Keputusan dubuat secara kolektif  oleh stakeholders(kepala  sekolah,  dewan  guru,  seluruh  staf,  orang  tua, tokoh  masyarakat,  bahkan  para  peserta  didik  itu  sendiri).  Hal  ini  disebut  juga dengan “community  based  education” atau  pendidikan  berbasis  komunitas (Hartoyo,  2001:  3).  Pendidikan  berbasis  komunitas  dimaksudkan  bahwa masyarakat merupakan konsekuensi logis dari otonomi sekolah.
Menurut  Jalal  (2001:  5),  arah  perubahan  paradigma  pendidikan  dari paradigma lama ke paradigma baru dapat menyiratkan, bahwa: pertama, paradigma lama  terlihat  bahwa  upaya  pendidikan  lebih  cenderung  pada  sentalistik  dan kebijakan  bersifat top  down, orientasi  pengembangan  pendidikan  lebih  bersifat parsial,  karena  pendidikan  didisain  untuk  sektor  pertumbuhan  ekonomi,  stabilitas politik dan keamanan, sertateknologi perakitan. Peran pemerintah sangat dominan dalam kebijakan pendidikan dan lemahnya peran institusi pendidikan dan institusi non-sekolah.Kedua, paradigma  baru,  orientasi  pendidikan  bersifat  desentralistik dan kebijakan pendidikan bersifat bottom up, orientasi pengembangan pendidikan bersifat holistik(artinya pendidikan ditekankan pada kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan  budaya,  kemajemukan  berpikir,  menjunjung  tinggi  nilai  moral,
kemanusiaan  dan  agama,  kesadaran  kreatif,  produktif,  daan  kesadaran  hukum. Meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dalam upaya pengembangan pendidikan).
Peran  serta  ini  menurut  penulis,  menuntut  adanya  otonomi  bagi  sekolah, sehingga  keikutsertaan  masyarakat  dalam  memajukan  pendidikan  nyata  hadir dalam kehidupan mereka, karena masyarakat merasa bertanggungjawab pula untuk kelangsungan  pendidikan.  Artinya  pendidikan  itu  dari-oleh-dan  untuk  masyarakat itu sendiri dengan prinsip: “yang menanam adalah masyarakat dan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.
Otonomi  sekolah  mensyaratkan  proses  pembelajaran  berlangsung  secara aktif(active  learning),  efektif(effective  learning) dan  menyenangkan(joyfull learning).  Artinya  waktu  yang  tersedia  digunakan  sepenuhnya  oleh  guru  dan peserta  didik  dalam  menempuh  proses  pembelajaran.  Para  guru  mempunyai kebebasan mengatur keseluruhan kurikulum demi terciptanya proses pembelajaran yang  efekti-aktif,  dan  menyenangkan  tersebut.  Dengan  kata  lain  otonomi  sekolah terkait langsung dengan upaya sekolah meningkatkan kualitas akademiknya tanpa ada  campur  tangan  dari  pihak  manapun,  kecuali  BP3  atau  komite  sekolah.  Di sinilah  akan  tercermin  proses  pengejahwantahan  arti  pendidikan  yang sesungguhnya,  yakni  suatu  usaha  untuk  menyiapkan  peserta  didik  yang  memiliki berbagai potensi dasariah demi tujuan hidupnya di masa yang akan datang.
Manusia memiliki berbagai potensi dasariah, dan pendidikanlah yang dapat mengaktualisasikan  potensi-potensi  itu  menjadi  lebih  berarti.  Terdapat  tiga  hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) manusia yang menjadi objek pendidikan, dalah hal  ini  para  peserta  didik  yang  menyangkut  dengan  perkembangannya,  isi  dan materi  pengajaran,  serta  proses  belajar  mengajar;  (2)  metode  mengajar  harus bervariasi:  ceramah,  diskusi,  demontrasi, problem  solving, kerja  kelompok,  dal lain-lain.  Semua  metode  dapat  digunakan  tergantung  nilai  efektifitasnya  masing- masing  selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  kemanusiaan.  Artinya harus  menghargai  kebebasan  individu,  selama  kebebasan  itu  sejalan  dengan fitrahnya peserta didik, sehingga seorang guru dalam mendidik tidak memaksakan peserta  didiknya,  tetapi  harus  bertanggunjawab  membentuk  karakternya.  Selama ini yang terjadi adalah kurang adanya penghargaan antara guru dan peserta didik, begitu  pula sebaliknya; dan  (3) adanya  sistem  pengajaran berbalik  dengan  sekali- sekali peserta didik menjadi guru. Di sinilah kemampuan peserta didik akan diuji, sehingga  akan  mempengaruhi  intensitas  belajar  peserta  didik  di  sekolah  dan terlebih di rumah.
Di  era  otonomi  ini,  pendidikan  tergantung  pada  apa  maunya  daerah  dan sekolah,  sehingga  apa  yang  selama  ini  melekat  pada  guru  yaitu  paradigma Teaching (mengajar)  dirubah  menjadi Learning (belajar),  atau  juga Teaching  fo Learning (mengajar  untuk  belajar).  Dalam  konteks  ini,  antara  guru  dan  peserta didik  terjadi  proses  bagaimana  belajar  bersama,  dan  sekolah  di  anggap  sebagai Learning Society (masyarakat belajar) atau Zamroni (2000: 112) menyebut sekolah sebagai “a mini society” . Peserta didik tidak dianggap sebagai Pupil (siswa), tetapi dianggap sebagai Leaner (yang belajar). Hal ditopang pula oleh sistem pemantauan potensi peserta didik sejak dari pendidikan dasar, yaitu: (a) sejak TK peserta didik dipantau  kemapuan  dasarnya  yang  paling  dominan;  (b)  ketika  di  Sekolah  Dasar (SD),  kemampuan  dasar  yang  dominan  ketikan  TK  mulai  diarahkan;  (c) kemampauan  dasar  di  SD  lebih  dibina  dan  diarahkan  ketika  berada  di  bangku SMP; (d) kemampuan peserta didik di SMP akan terlihat jelas keahliannya ketika di SMA (lebih dominan di kemampuan apa, seperti MIPA,  Ilmu Sosial, Olahraga dan  Seni  atau  Teknik  (Mesin,  Elektro,  Listrik,  atau  Tambang);  dan  (e)  ketika  di perguruan  tinggi  sudah  lebih  disepesifikasi  keahliannya  sehingga  matang  dan berkualitas,  memiliki  pribadi  yang  tangguh,  dan  siap  bersaing  di  masyarakat, bahkan  mampu  menciptakan  lapangan  kerja  sendiri  sesuai  skill  dan  kemampuan yang  dimilikinya.Sistem  seperti  ini  oleh  penulis menyebutnya  dengan “Sistem Pendidikan  Pemantauan  Potensi  Terprogram (S3PT),  karena  sejak  dari  TK seorang peserta didik dipantau bakatnya. Namun demikian, untuk mewujudkan ini harus  memerlukan  komponen  pendukung  seperti:  manajemen  yang  baik,  sumber daya  manusia  dan  sumber  dana,  serta  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang memadai.  Apalagi  kondisi  yang  dialami  oleh  masyarakat  pesisir  sangat complicated.
2. Kebijakan Politik Pendidikan yang Mengayomi Masyarakat Pesisir
Kebijakan  adalah  aturan  tertulis  yang  merupakan  keputusan  formal organisasi,  yang  bersifat  mengikat,  yang  mengatur  perilaku  dengan  tujuan  untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat (Dun, 1999). Kebijakan harus dibuat tanpa  menghilangkan  ciri  lokal  yang  spesifik.Contoh:    penulis  menyebut  bukan kurikulum  muatan  lokal,  tetapi  kurikulum  lokal  sebagai  penciri  yang  merupakan bagian dari sistem kurikulum nasional. Kurikulum lokal ini sesuai dengan kondisi daerah,  karena masyarakat  Maluku  Utara  adalah  masyarakat  yang  kebanyakan hidup  di  Pesisir  dengan  SDM  apa  adanya.  Orientasi  pembangunan  pendidikan Maluku Utara harus ke Maritim Vision dengan menjadikan laut sebagai bagian dari hidupnya  masyarakat  pesisir,  karena  laut  memiliki  berbagi  potensi  yang  harus dikembangkan  dan  dibelajarkan  di  sekolah.Masyarakat  pesisir  adalah  masyarakat
yang  paling  banyak  mengalami  kendala  (kompleksitas  masalah)  dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berwawasan kebhinekaan.
Kebhinekaan  masyarakat  Indonesia  tercermin  dalam  banyak  aspek kehidupan: lingkungan fisik, sosial dan budaya perlu untuk diperhitungkan dalam pengembangan  kurikulum.  Realitas  kebhinekaan  ini  merupakan  dasar  yang  logis untuk  mengembangkan  kurikulum  nasional  yang  bewawasan  lokal.  Kurikulum yang  murni  bersifat  nasional  sulit  untuk  bisa  diterima.  Kurikulum  yang  demikian itu akan menghasilka keterasingan pada peserta didik, sebab apa yang dipelajari di sekolah tidak relevan dengan lingkungan sekelilingnya (Zamroni, 2000: 107).
Menurut  Dahuri et  al.  (2001),  potensi  pembangunan  yang  terdapat  di wilayah  pesisir  secara  garis  besar  terdiri  dari  tiga  kelompok:  (1)  sumberdaya dapat  pulih  (renewable  resources),  (2)  sumberdaya  tak  dapat  pulih  (non- renewable  resources),  dan  (3)  jasa-jasa  lingkungan  (environmental  services). Sumberdaya  dapat  pulih  adalah  sumberdaya  yang  dapat  dikembangkan  atau dilestarikan.  Sumberdaya  dapat  pulih  berupa  hutan mangrove (bakau),  terumbu karang, rumput laut, dan sumberdaya perikanan laut. Keempat sumberdaya dapat pulih  ini  merupakan  sumberdaya  yang  dapat  dimaksimalkan  potensinya  oleh masyarakat  pesisir  dan  sekitarnya  baik  untuk  kelestarian  sumberdaya  hayati, kepentingan ekonomi, maupun untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan.
Sumber  daya  yang  tidak  dapat  pulih menurut  Latama  (2008), terdiri  dari seluruh  mineral  dan  geologi,    antara  lain  minyak  gas,  batu  bara,  emas,  timah, nikel,  biji besi,  batu  bara,  granit,  tanah  liat,  pasir,  dan  lain-lain.  Sumber  daya geologi  lainnya  adalah  bahan  baku  industri  dan  bahan  bangunan,  antara  lain kaolin,  pasir  kuarsa,  pasir  bangunan,  kerikil  dan  batu  pondasi.  Lanjut  Latama, jasa-jasa  lingkungan  yang  dimaksud  meliputi  fungsi  kawasan  pesisir  dan  lautan sebagai  tempat  rekreasi  dan parawisata,  media  transportasi  dan  komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, serta pertahanan keamanan.
Pembangunan  masyarakat  pesisir  difokuskan  pada  pengentasan  masalah kemiskinan,  pendidikan,  dan  kesehatan  masyarakat.  Upaya  ini  dilakukan  karena sebagian masyarakat Indonesia adalah masyarakat pesisir dan masih dalam kondisi miskin  dengan  berbagai  keterbatasan  aksesebilitas,  rendahnya  tingkat  pendidikan, kesadaran  masyarakat,  dan  budaya  masyarakat  itu  sendiri  (Majalah  Demersial, April  2007).Di  samping  itu,  pembangunan  berkelanjutan  wilayah  pesisir  juga didasari  oleh  dinamisasi  dan  tuntutan  dunia  Internasional  untuk  menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Hal ini sejalan dengan saran program UNESCO dalam  pendidikan  untuk  pembanguan  berkelanjutan (education  for  sustainable
development, ESD)yang  ditunjukkan  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Pembangunan  pendidikan  daerah  pesisir  secara  berkelanjutan  difokuskan pada  isu  strategis  bahwa  masyarakat  pesisir  memiliki  potensi  sumber  daya  yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas SDM  yang  berimplikasi  pada  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan pembangunan berkelanjutan. Pada sisi lain, laju kerusakan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau  kecil  telah  mencapai  tingkat  yang  mengkhawatirkan  dan  berdampak langsung pada penurunan kualitas ekosistem pesisir. Hal ini antara lain disebabkan oleh  kegiatan  manusia  yang  bersifat  destruktif,  seperti  pemanfaatan  perluasan daratan  untuk  reklamasi  pantai,  penebangan  pohon  bakau,  pencemaran  perairan oleh  lumpur,  penambatan jangkar  perahu,  pencemaran  limbah,  tumpahan  minyak, dan lain-lain (Majalah Demersial, April 2007).
Kebijakan  pendidikan  harus  memberi  peluang  diinterpretasikan  sesuai kondisi  spesifik  yang  ada  di  daerah.  Imron  (2002)  menjelaskan  bahwa  kebijakan pendidikan  adalah  salah  satu  kebijakan  negara.  Good  (1959)  menjelaskan kebijakan  pendidikan (educational  policy) sebagai  suatu  pertimbangan  yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman  untuk  mengambil  keputusan,  agar  tujuan  yang  bersifat  melembaga  bisa tercapai,  tanpa  mengabaikan  potensi  yang  dimiliki  oleh  sebuah  daerah,  termasuk daerah  pesisir  Maluku  Utara  yang  kaya  akan  potensi  lautnya.Potensi  laut  seperti: potensi perikanan, terumbu karang, hutan bakau, pulau wisata bahari, dan lain-lain tidak  tersentuh  oleh  tangan-tangan  terampil,  karena  tidak  dibelajarkan  di  bangku pendidikan. Belum lagi potensi lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat yang amat sangat  beragam  yang  cenderung  diabaikan.Kemajaun  teknologi  dan  perubahan yang  terjadi  memberikan  kesadaran  baru,  bahwa  Maluku  Utara  tidak  lagi  berdiri sendiri.  Maluku  Utara  berada  di  tengah-tengah  dunia  yang  baru,  dunia  terbuka sehingga hal-hal yang tradisional yang tidak dibelajarkan di sekolah akan terkubur seiring  lajunya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  yang traditional market akan digeser oleh super market dan super mall. Mengembalikan Pendidikan Maluku  Utara  pada  Konsep  Pendidikan  Ki  Hadjar  Dewantara  untuk  Menghadap Asean Ecconomy Community (AEC).
Masyarakat  Maluku  Utara  adalah  Masyarakat  Wilayah  Timur  (Indonesia Timur)  yang  oleh  orang  wilayah barat (Indonesia  Barat) di  anggap  kasar  dalam bertutur  dan  berprilaku.  Walaupun  sudah  mengenyam  budaya “literasi” (budaya pendidikan)  tetapi  tetap  saja  masih  dianggap  kasar.  Tesis  orang-orang  di  wilayah
Barat  ini  sifatnya debatable (masih  bisa  diperdebatkan),  karena  budaya  Indonesia Timur  sudah  mengalami  akulturasi  budaya,  sehingga pure  of  culture (budaya murni)  sudah  mengalami  pergeseran.  Namun  demikian  dari  sudut  pandang  sosio- antropologis  menurut  Ki  Hadjar  Dewantara,  manusia  yang  membedakannya dengan  makhluk  lain  adalah  karena  manusia  berbudaya, sementara makhluk  lain tidak  berbudaya.  Salah  satu  cara  yang  efektif  untuk  menjadikan  manusia  lebih manusiawi  adalah  dengan  mengembangkan  kebudayaannya.  Persoalan  budaya dalam  masyarakat  itu berbeda-beda,  manusia  akan  benar-benar  menjadi  manusia kalau ia hidup dalam budayanya sendiri.
S uasana  yang  dibutuhkan  dalam  dunia  pendidikan  Manurut  Ki  Hadjar Dewantara dikembangkan  dari  buku Ki  Hadjar  Dewantara  bagian pertama  (1962) adalah  suasana  yang  berprinsip  pada  kekeluargaan,  kebaikan  hati,  empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Maka hak setiap individu  hendaknya  dihormati  dengan jalan:(a)  pendidikan  hendaknya  membantu peserta  didik  untuk  menjadi  merdeka  dan  independen secara  fisik,  mental  dan spiritual; (b) pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab  akan  memisahkan  dari  orang  kebanyakan;  (c)  pendidikan  hendaknya memperkaya  setiap  individu  tetapi perbedaan  antara masing-masing  pribadi  harus tetap  dipertimbangkan;  (d)  pendidikan  hendaknya  memperkuat  rasa  percaya  diri, mengembangkan  hara  diri;  (e)  setiap  orang  harus  hidup  sederhana  dan  guru hendaknya  rela  mengorbankan  kepentingan-kepentingan  pribadinya  demi kebahagiaan para peserta didiknya.
Peserta  didik  yang  dihasilkan  adalah  peserta  didik  yang  berkepribadian merdeka,  sehat  fisik,  sehat  mental,  cerdas,  menjadi  anggota  masyarakat  yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among yaitu metode  pengajaran  dan  pendidikan  yang  berdasarkan  pada  asih,  asah  dan  asuh (care  and  dedication  based  on  love).Manusia  merdeka  menurut  Ki  Hadjar adalah seseorang  yang  mampu  berkembang  secara  utuh  dan  selaras dari  segala  aspek kemanusiaannya  dan  yang  mampu  menghargai  dan  menghormati  kemanusiaan setiap  orang  (lebih  humanis).  Pendidikan  yang  humanis  menekankan  pentingnya pelestarian  eksistensi  manusia,  dalam  arti  membantu  manusia  lebih  manusiawi, lebih  berbudaya, dan  sebagai  manusia  yang  utuh  berkembang.  Oleh  Ki  Hadjar Dewantara membaginya dalam tiga kategoti, yaitu daya cipta (kognitif), daya karsa (efektif), dan daya karsa (konatif). Hal ini bermuara pada bagaimana membangun “educate the head, educate the heart, dan educate the hand”.
146
Ki Hadjar Dewantara (di Nukil dalam Wasita Agust./Sept. 1929 Djilid I No. 11/12) (1967: 3-4) pernah berkata: “pada djaman sekarang kita mengalami sendiri kekasaran tingkah laku kita sebagai buahnja pergaulan kita dengan bangsa asing; kita  menghina  dan  merendahkan  seni  dan  bahasa  sendiri  karena  kita  terlampau gandrung  (tjinta)  pada  hidup  kebaratan;  kita  meninggalkan  kepandaian  gending dan  mengalihkan  perhatian  pada  jazz  atau  dansa  (tajub  Eropah)  yang  dilakukan dengan  berpeluk-pelukan oleh  laki-laki  dan  perempuan  di  muka  publik;  kita merendahkan agama, karena kena pengaruhnja materialisme Eropah (tjinta pada barang  lahir);  kita  mulai  suka  minuman  keras,  seolah-olah  memberi  kekajaan pada  kapitalis;  tjukuplah  kiranja  kalau  saja  terangkan demikian: kultur  kita terdesak  oleh  kultur  Eropah; ini  adalah  baiknja,  tetapi  bahaja  jang  besarpun nampak  membajang.  Sekalipun  bahaja  itu  tentu  ada,  akan  tetapi  sesungguhnja besar  ketjilnya,  banjak  sedikitnja,  berbahaja  atau  tidaknja  itu  boleh  dikata tergantung pada kita sendiri. Artinja kita sendirilah asal dengan teguh hati dapat mengurangi  bahaja  itu. Alatnya  untuk  mengurangi  bahaja  itu  adalah: ...pendidikan,  pendidikan  pada  anak-anak  kita,  pada  orang-orang  banjak  dalam masyarakat  kita.  Dan  jang  tak  boleh  kita  lupakan  jaitu:...pendidikan  nasional, jaitu  mendidik  rakjat  kita  untuk  keperluan  kita  dengan  mengindahkan  kultur (dasar-dasar  kehidupan)  kita.Bercermin  pada  nasihat  Ki  Hadjar  Dewantara  ini, maka MEA boleh datang dengan segala tetek-bengeknya, asalkan kita masyarakat Maluku Utara dalam menata pendidikan selektif untuk memilah dan memilih serta men-deletenya dalam hidup kita, maka kita akan tetap menjadi bangsa sendiri yaitu bangsa  Indonesia  karena  kita  adalah  tuan  rumah.  Orang  luar  (orang  asing)  tidak boleh  mengutak-atik  isi  rumah,  apalagi  mempengaruhinya,  merubahnya,  dan meminta untuk mengikutinya.

## SIMPULAN
Otonomi  sekolah  dengan  kurikulum  lokalnya  sebagai  penciri  bagi  suatu daerah  akan  memberi  peluang  bagi  daerah  untuk  mengembangkan  potensi daerahnya,  termasuk  Maluku  Utara  yang  kebanyakan  masyarakatnya  hidup  di daerah  pesisir.  Otonomi  daerah  membuka  ruang  untuk  daerah  membenahi pendidikannya,  dan  masyarakat  pesisir  Maluku  Utara  harus  menjadi  perhatian khusus  karena  potensi  perikanan,  terumbu  karang, hutan  bakau,  pulau  wisata bahari,  dan  lain-lain  tidak  tersentuh  oleh  tangan-tangan  terampil,  karena  tidak dibelajarkan di bangku pendidikan. Belum lagi potensi lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat yang amat sangat beragam  yang cenderung diabaikan. Padahal semua
ini  adalah  fondasi  penopang  kekuatan  nasional  dan  keutuhan  NKRI. Seiring berjalannya waktu, Asean Ecconomy Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean  (MEA)  hadir  dan  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  masyarakat  Maluku Utara.  Jika  pendidikan  masyarakat  Maluku  Utara  tidak  berkualitas  dan mengabaikan nilai-nilai lokalnya, maka output pendidikan akan menjadi penonton dan  budak  di  negerinya  sendiri.  Pendidikan  Maluku  Utara  perlu  diletakkan fondasinya  sesuai  apa  yang  dikembangkan  oleh  Ki  Hadjar  Dewantara  agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah.  Jakarta: Media Sarana Press.
Dahuri  R. et  al. 2001. Pengelolaan  Sumber  daya  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan
Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita.
Danuredjo. 1977. Otonomi Indonesia Ditinjau dalam Rangka Kedaulatan. Jakarta: Penerbit Laras.
Dunn,  William  N.  2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.  Jogjakarta.  Gajah Mada University Press.
Imron, Ali. 2002. Kebijakan Pendiikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Jalal,  Fasli. 2001. Reformasi  Pendidikan  dalam  Kontek  Otonomi  Daerah.
Yagyakarta: Adicita.
Ki Hadjar Dewantara. 1962. Karja Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama. Jogyakarta. Madjelis-Luhur Persatuan Taman Siswa.
___________. 1967. Bagian II A: Kebudajaan. Jogjakarta: Madjelis-Luhur Persatuan Taman Siswa.
Koesoemahatmadja.  1979. Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan di Daerah di Indonesia. Bandung: Binacipta.
Latama,  G. et  al.  2001. Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Berbasis  Masyarakat  Di Indonesia. [Online]. Tersedia: http://www. Akses 11 Mei 2016.
Majalah  Demersial.  2007. Pentingnya  Tata  Ruang  dalam  Pembangunan Wilayah  Pesisir. Berita  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Departemen
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 14 Juni 2007.
Nugroho,  D.  Riant.  2000. Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi.
Jakarta: PT Elex Media Computindo.
Saleh, Syarif. 1963. Otonomi dan Daerah Otonom. Jakarta: Penerbit Endang. Wayong J. 1979. Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah. Jakarta:Djambatan Zamroni.  2000. Pradigma  Pendidikan  Masa  Depan. Yogyakarta:  Bigraf
Publishing.