JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.94-108 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence

## MEMPERKOKOH EKONOMI SOSIAL INDONESIA MELALUI  KOLABORASI ROCHDALE  PRINSIPLE DAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT NELAYAN

## Insan Tajali Nur
Program Dokor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret insan.tn@gmail.com

## Aditia Syaprillah
Program Dokor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret adtiasyaprillah29@gmail.com

## Joko Suhendro
Program Dokor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

## Hulman Siregar
Program Dokor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
DOI: 10.23917/jjr.v1 0 i1.10842
Submission
Track:
Received:
7 Mei 2020
Final Revision:
28 Juli 2020
Available online:

## 31 Juli 2020

## ABSTRAK
Tujuan:  Artikel  ini  menganalisis  dengan  membandingkan prinsip koperasi (Rochdale Prinsiple ) dengan karakteristik masyarakat  nelayan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat nelayan
Metodologi: Artikel ini merupakan artikel hukum dokrinal. Kajian dilakukan dalam bentuk kepustakaan dan peraturan perundang-undangan  (statute),  dengan  menganalisis  data melalui  penafsiran  dan  interpretasi.  Sasaran  dari  kajian ini  adalah  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat nelayan  bahwa  mereka  memiliki  kemampuan  secara mandiri  untuk  bisa  mengatur  dan  meningkatkan  ekonomi mereka melalui koperasi.
Temuan: Pemerintah  harus  membangun  landasan mental, spritual  dan  kesadaran  diri  melalui  pembinaan  kepada Anggota-anggota  koperasi  Indonesia,  terutama  pengurus-

## Corresponding
Author: Aditia Syaprillah adtiasyaprillah29@gmail.com pengurusnya  agar  memiliki  kesadaran  berkoperasi  dan kepercayaan  diri  yang  tinggi  sebagai  penopang  ekonomi sosial.  Dan  Rochdale  Prinsiple  telah  mencapai  kemajuan yang  menakjubkan,  karena  memiliki  metode  untuk membentuk  karakteristik  berupa  kepercayaan  pada kemampuan  diri  sendiri  untuk  memperbaiki  diri  sendiri dan untuk kemakmuran bersama.

## Kegunaan:  Artikel  ini  menawarkan  konsep  Rochdale
Prinsiple  dalam  memberikan  kepercayaan,  memperbaiki diri  dan  kemakmuran  masyarakat  nelayan  kepada Pemerintah guna menopang ekonomi sosial di Indonesia.
Kebaruan/Orisinalitas:  Masyarakat  nelayan  memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan  masyarakat  lainnya dalam  mewujudkan  kesejahteraan.  Dengan  menerapkan Rochdale  Prinsiple  berupa  landasan  mental  kesadaran diri,  nilai  spritual  serta  pembinaan  Pemerintah  dapat memajukan  kemakmuran  serta  meningkatkan  kesejateraan masyarakat nelayan.
Keywords:  Rochdale  Prinsiple,  Koperasi  dan  Masyarakat Nelayan.

## PENDAHULUAN
Wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan  belum  dikelola  secara  intensif.  Kawasan  ini  seharusnya  dapat  dikembangkan  sesuai dengan  potensi  kekayaan  alam  yang  dimilikinya  sehingga  dapat  meningkatkan  tarap kehidupan  ekonomi  masyarakat  sekitarnya.  Untuk  merealisasikan  hal  tersebut  menghadapi banyak kendala diantaranya ada ego sektoral dari pemangku kepentingan yang terkait dengan pengaturan,pengelolaan dan penataan wilayah pesisir, kelautan dan pulau- pulau kecil. Selain itu  pemangku  kepentingan  memiliki  kebijakan  yang  berbeda  antara  satu  yang  lain  tanpa adanya  keterpaduan  (ego  sektoral),  sehingga  hal  ini  memicu  perselisihan  antar  kepentingan dalam mengelola dan pembangunan ekonomi yang ada diwilayah pesisir, kelautan dan pulau- pulau kecil. (Herry Yulistiyono, 2009)
Masyarakat  nelayan  yang  tinggal  di  kawasan  pesisir  dan  mengelola  potensi  dari sumber daya kelautan yang ada di Indonesia mempunyai kebiasaan dan ciri khas yang berbeda dari  masyarakat  di  bidang  lainnya  di  Indonesia.  Beberapa  kawasan  pesisir  yang  relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja yang tinggi,
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.94-108 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
solidaritas  sosial  yang  kuat  terbuka  terhadap  perubahan  dan  memiliki  karakteristik  interaksi sosial  yang  mendalam.  Sekalipun  demikian  masalah  kemiskinan  masih  mendera  sebagian warga  masyarakat  pesisir,  sehingga  fakta  sosial  ini  terkesan  ironi  ditengah-tengah  mereka memiliki hasil kekayaan sumber daya pesisir dan lautan yang melimpah ruah.
Negara Indonesia kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera keterbatasan di bidang kualitas sumber daya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar  dan  modal  atau  pendanaan.  Kebijakan  dan  implementasi  program-program pembangunan  untuk  masyarakat  di  kawasan  pesisir  hingga  saat  ini  masih  belum  optimal dalam  memutus  mata  rantai  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Hal  ini disebabkan  oleh  porsi  kebijakan  pembangunan  bidang  sosial,  ekonomi  dan  budaya  pada masyarakat nelayan cukup banyak dan rumit.
Dengan melihat batasan terkait pengelolaan wilayah pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil  diharapkan  kebijakan  dari  pemangku  kepentingan  dapat  menekan  resiko  pada  usaha makro  dan  mikro  khususnya  menanggulangi  kemiskinan  dengan  program  pemberdayaan kelembagaan  ekonomi,  pemberdayaan  kemampuan  masyarakat  nelayan,  memaksimalkan keberadaan  kearifan  lokal (local  wisdom) yang  merupakan  landasan  mental  yang  kuat  dan potensi  lokal (Local  potention) ,  Sehingga  harapan  yang  dibangun  untuk  masyarakat  nelayan adalah  jalannya  ekonomi  sosial  dan  ekonomi  berkelanjutan (an  social  economy  and sustainable economy area) guna menunjang kesejahteraan secara optimal, jika mereka mampu menghasilkan  barang  dan  jasa,  berkesinambungan (on  a  continuing  basis) menghindarkan ketidakseimbangan  ekstrim  antar  sektor (extreme  sectoral  embalances) yang  dapat menghancurkan produksi sektor primer, sekunder dan tersier. (Fanesa Argomeli, 2014).
Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  masyarakat  nelayan  dalam  upaya  mereka  untuk meningkatkan taraf hidup adalah sarana alat tangkap yang digunakan masih relatif sederhana. Selain  itu    terbatasnya  akses  pendanaan  permodalan  lembaga  keuangan  untuk  membiayai pengadaan  sarana  alat  tangkap  yang  akan  digunakan.  Menurut  Najib  dalam  Rouli  Anita Velentina,  Sebagian  besar  kredit  sektor  kemaritiman  masih  diperuntukkan  untuk  perkapalan dan  industri  pengolahan.  Berdasarkan  penilaian  Bank  Indonesia,  ada  dua  penyebab  lembaga perbankan  kurang  berminat  untuk  menyalurkan  pembiayaan  ke  sektor  perikanan  tangkap. Pemberian kredit untuk  sektor perikanan tangkap dinilai  lembaga perbankan memiliki risiko tinggi.  Hal  ini  mengakibatkan  penyaluran  kredit  kepada  sektor  perikanan  tangkap mensyaratkan agunan dengan nilai ekonomis sebesar pinjaman. (Rouli Anita Valentina, 2018)
Persyaratan  pengajuan  kredit  yang  ditentukan  perbankan  yang  mengharuskan  adanya jaminan berupa sertifikat tanah atau bukti pemilikan kendaraan bermotor sebagai persyaratan administrasi    sulit  dipenuhi  oleh  para  nelayan.  Akibatnya,  para  nelayan  sulit  memperoleh kesempatan  untuk  mendapatkan  pinjaman  dari  bank  untuk  membeli  perahu  dan  alat penangkapan ikan yang memadai. Persyaratan tersebut merupakan bagian dari prinsip kehati- hatian  pada  lembaga  keuangan  dan  lembaga  pembiayaan  khususnya  perbanka.  Penentuan persyaratan  itu  bukan  tanpa  alasan  dan  pertimbangan  bagi  perbankan  yang  harus  menjaga kepercayaan  dengan  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian.  Sulit  bagi  perbankan  untuk  bisa meyakini  kelancaran  pengembalian  pinjaman  tanpa  adanya  jaminan  dari  nelayan  sebagai pemohon kredit. Selain itu bank atau lembaga keuangan umumnya telah mempunyai  catatan profil  nasabah  nelayan  yang  ingkar  janji (wanprestasi) dan  tidak  tertib  dalam  pembayaran angsuran pinjamannya.
Persepsi  yang  berkembang  dan  melekat  pada  masyarakat  nelayan  bahwa  masyarakat tidak  gemar  menabung,  kebutuhan  tak  terduga  dan  kenaikan  harga  alat  dan  bahan  untuk menangkap ikan semakin membuat ekonomi nelayan sulit tidak meningkat . Selain itu, usaha perikanan  tangkap  merupakan  usaha  yang  berisiko  tinggi  yang  memerlukan  tempat penyimpanan  khusus..  Keberhasilan  usaha  ini  kadang  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  diluar kendali  manusia,  seperti  kondisi  cuaca,  perubahan  alam  sekitar  pesisir  akibat  gempa  bumi, pasang  surut,  bahkan  kerusakan  alam  akibat  pihak  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab. Kemudian,  faktor  lainnya  seperti  hasil  tangkapan  yang  tergolong  dalam  komoditas  yang mudah rusak sehingga memerluan alat penyimpanan khusus.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  peranan  negara  sebagai  regulator  dan  pemangku kepentingan  sangat  diperlukan  melalui  kebijakan  anggaran  dari  APBN  maupun  perbankan untuk  menyediakan  dan  mengalokasikan  dana  pinjaman  bagi  masyarakat  nelayan. Berdasarkan itu dirumuskan permasalahan:
1. Bagaimana Konsep Pembangunan Ekonomi Sosial Melalui Koperasi di Indonesia?
2. Apakah  Prinsip  Koperasi (Rochdale  Prinsiple) dengan  Karakteristik  Nelayan  dapat diterapkan untuk mengatasi kendala ekonomi masyarakat nelayan?

## METODELOGI PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  metode  hukum  doktrinal,  Kajian  ini  dilakukan  berdasarkan studi kepustakaan dengan inventarisasi dari hukum positif, pengumpulan bahan- bahan hukum
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.94-108 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
berkaitan  dengan  falsafah,  nilai  dan  perbandingan,  sejarah  dan  Peraturan  Perundang- Undangan,  nilai  moral  serta  nilai-  nilai  Pancasila  yang  dikaitkan  dengan  lingkup  Perpaduan Pembangunan  Ekonomi  Sosial  melalui  Koperasi (Rochdale  Prinsiple) dan  Karakateristik Masyarakat  adat  nelayan.  Kajian  ini  dilakukan  dengan  menganaliasa  data  dalam  bentuk panafsiran (intepretasi) historical/  sejarah,  gramatikal  serta  teologis/  futuristik.  Sehingga keluaran  kajian  ini  sasarannya  adalah  peran  pemerintah  sebagai  pemangku  kepentingan memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  nelayan  untuk  dapat  menerapkan  kemampuan sendiri  maupun  secara  bersama  melalui  pengembangan  wadah  koperasi  yang  dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat nelayan wilayah pesisir.

## PEMBAHASAN

## Konsep Pembangunan Ekonomi Sosial Melalui Koperasi di Indonesia
Koperasi  di  Indonesia  merupakan soko  guru ,  sistem  ekonomi  yang  hendak dikembangkan  adalah  “ekonomi  mutualisme”  atau  “ekonomi  gotong  royong”  dari  seluruh warga negara bangsa Indonesia yang dilandasi oleh asas kekeluargaan. Dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dsasar  Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diarahkan pembangunan  koperasi  di  Indonesia  diarahkan  untuk  mengembangkan  demokrasi  ekonomi yang  adil  dan  beradab  yaitu  demokrasi  ekonomi  yang  dapat  mewujudkan  kemakmuran  dan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  bukan  kemakmuran  orang  atau  seorang.  Pasal 33  UUD  NRI  Tahun  1945,  harus  dihayati  dan  diamalkan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara khususnya di bidang perekonomian nasional, terkait dengan koperasi harus mampu menjadi  alat  atau  wadah  untuk  melaksanakan  ketentuan  dan  dari  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun 1945 tersebut.
Pasal  1  ayat  1  Undang-  Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian  (UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian), menyebutkan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas asas  kekeluargaan.  Secara  filosofi,  koperasi  merupakan  badan  usaha  dengan  status  badan hukum  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  anggota  koperasi  (secara  khusus)  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat (secara  umum),  serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional  dalam  rangka
mewujudkan masyarakat  yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Pengaturan  mengenai  koperasi  di  Indonesia  dapat  ditemukan  di  dalam  UU  No.  25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di tahun 2012 dibentuklah undang-undang yang mengatur perkoperasian  sebagai  pengganti  undang-undang  koperasi  tahun  1992  yaitu  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian,  di  tahun  2013  Mahkamah  Konstitusi  dengan putusannya  Nomor  28/PUU-XI/2013  membatalkan  secara  keseluruhan  UU  No.  17  Tahun 2012  tentang  Perkoperasian.  Konsekuensi  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut kembalinya  pengaturan  koperasi  kepada  UU  No.  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian. Walaupun  hukum  positif  diatas  merupakan  perwujudan  negara  dalam  memperhatikan pembangunan ekonomi bagi masyarakat nelayan, tetapi  yang perlu menjadi penekan sebagai perwujudan  pelaksanaan  ekonomi  sosial  maka,  pengaturan  tersebut  harus  memiliki  nilai keseimbangan atau memproposionalkan pengaturan ekonomi bersama dengan ekonomi sosial. Seperti  apa  yang  dijelaskan  oleh  Ricrad  A  Posner  bahwa:  Prinsip Equilibrium  Composition (komposisi  keseimbangan),  kesenjangan  rasionalitas  terhadap  definisi,  persepsi  kepentingan dan  tujuan  yang  pada  dasarnya  terbagi  menjadi  2  (dua)  kriteria,  yaitu  kriteria  untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan negara. (Fajar Sugianto, 2014).
Dengan  demikian,  terkait  dengan  peraturan  perundang-undangan  mengenai Perkoperasian, diperlukan penyamaan persepsi antara apa yang diinginkan oleh negara selaku pemangku  kepentingan  melalui  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  dan  apa  yang dibutuhkan  masyarakat  nelayan.  Sehingga  dapat  mempertemukan  keseimbangan  komposisi kepentingan  dan  tujuan  bersama  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Paradigma  masyarakat nelayan  dan  Pemerintah  dalam  menjalankan  produk  hukumnya  memiliki  paradigma  yang sama  yang  sebenarnya  sudah  tercantum  dalam  hukum  positif  dan  kriteria  masyarakat  adat nelayan itu sendiri.
Bahwa  produk  hukum  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  diharapkan  memberikan keuntungan bagi masyarakat pesisir dan pemerintah. Secara rasional masyarakat pesisir harus bisa  menerima  produk  hukum  yang  sudah  dibentuk  oleh  pemerintah,  apabila  produk  hukum tersebut  merugikan  masyarakat  pesisir,  maka  berdampak  terhadap  masyarakat  pesisir misalnya  jangan  pernah  berharap  terjadinya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir dengan  tidak  diperolehnya  akses  keadilan  bagi  masyarakat  pesisir.  (Romli  Atmasasmita, 2017).
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.94-108 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence

## Prinsip-Prinsip Koperasi Secara Umum (Rochdale Prinsiple)
Prinsip  koperasi  dengan  pendekatan  kelompok  masyarakat  nelayan  yang  sebagai pelaku  utama  dalam  kegiatan  ekonomi  yang  diarahkan  agar  mampu  mengelola  sumber  daya yang  ada  dalam  rangka  meningkatkan,  melindungi,  mencerdaskan  dan  mensejahterahkan anggota  maupun  masyarakat  secara  berkelompok  dan  berkelanjutan.  Prinsip  koperasi Indonesia  yang merupakan adopsi dari Rochdale Prinsiple yang merupakan dasar dasar bagi koperasi  diseluruh dunia  yang berlaku secara universal. (Sagimun MD, 1983/1984) Menurut Christopher S. Axworthy:
“Co-operatives  are  distinguishable  from  profit-making  businesses  in  a  number  of ways. For instance, they are not established for a speculative purpose and so are not profit-making  as  such.  The  only  meaningful  way  in  which  to  define  a  co-operative, however, is in the context of the Rochdale Principles. These are the guiding principles of the co-operative movement laid down in 1844 by the Rochdale Society of Equitable Pioneers”
“ koperasi  dibedakan  dari  bisnis  yang  menghasilkan  laba  dalam  sejumlah  cara. Misalnya,  mereka  tidak  dibuat  untuk  spekulatif  tujuan  dan  tidak  menghasilkan  laba seperti  itu.  Satu-satunya  cara  yang  bermakna  dalam  yang  mendefinisikan  koperasi, bagaimanapun,  adalah  dalam  konteks  Rochdale  Prinsip  Ini  adalah  prinsip-prinsip panduan gerakan koperasi turun pada tahun 1844 oleh Rochdale Society of Equitable Pioneers . (Christopher S Axworthy, 1977: 137 - 138).
Dengan  melaksanakan  keseluruhan  prinsip  tersebut  koperasi  mewujudkan  dirinya sebagai  badan  usaha  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  yang  berwatak  sosial.  Prinsip koperasi secara global kemudian diturunkan kedalam hukum Positif Indonesia yaitu  UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mulai diberlakukan, adapun prinsip-prinsipnya ialah:
a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
mengandung  makna  bahwa  menjadi  anggota  Koperasi  tidak  boleh  dipaksakan  oleh siapapun.  Sifat  kesukarelaan  juga  mengandung  makna  bahwa  seorang  anggota  dapat mengundurkan  diri  dari  koperasinya  sesuai  dengan  syarat  yang  ditentukan  dalam Anggaran  Dasar  Koperasi.  Sedangkan  sifat  terbuka  memiliki  arti  bahwa  dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
b. pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
menunjukan  bahwa  pengelolaan  Koperasi  dilakukan  atas  kehendak  dan  keputusan  para anggota.  Para  anggota  itulah  yang  memegang  dan  melaksanakan  kekuasaan  tertinggi dalam koperasi.
c. pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota; pembagian  sisa  hasil  usaha  kepada  anggota  dilakukan  tidak  semata-mata  berdasarkan modal  yang dimiliki seseorang dalam koperasi  tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa
usaha anggota terhadap koperasi. ketentuan ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk  sekedar  mencari  keuntungan.  Oleh  karena  itu  balas  jasa  terhadap  modal  yang diberikan  kepada  para  anggota  juga  terbatas  dan  tidak  didasarkan  semata-mata  atas besarnya modal  yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
e. kemandirian.
kemandirian  mengandung  pengertian  dapat  berdiri  sendiri,  tanpa  bergantung  pada  pihak lain  yang  dilandasi  oleh  kepercayaan  kepada  pertimbangan,  keputusan,  kemampuan,  dan usaha  sendiri.  Dalam  kemandirian  terkandung  pula  pengertian  kebebasan  yang bertanggung  jawab,  otonomi,  swadaya,  berani  mempertanggungjawabkan  perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.
Dengan demikian prinsip- prinsip  koperasi  yang dapat  diterapkan dalam  peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan ialah:
a. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; dan
b. Kekeluargaan  dan  kebersamaan  anggota  koperasi  dalam  bentuk  hak  dan  kewajiban  yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
Hubungan Erat  Prinsip  Koperasi  (Rochdale  Prinsiple)  Indonesia  Dengan  Karakteristik Masyarakat  Nelayan  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Nelayan Koperasi  di  Indonesia  Sebagai  Organisasi  demokratis  dan  berwatak  sosial  Untuk Mayarakat Nelayan.
Koperasi di Indonesia secara nyata merupakan kumpulan dari masyarakat yang miliki penghasilan  yang  taraf  hidupnya  menengah  dan  rendah  dan  saling  bekerja  sama  untuk memperbaiki  taraf  ekonominya  untuk  lebih  baik  dan  juga  merupakan  bentuk  suatu  badan usaha  sekaligus  berbadan  hukum.  Artinya,  selain  bersifat  dan  bertindak  dari  suatu perkumpulan  atau  persekutuan  biasa,  koperasi  juga  melaksanakan  beraktivitas  yang berorientasi  pada  ekonomi  sosial.  Anggota  koperasi  bekerjasama  dalam  menyelenggarakan produksi, pembelian, penjualan, simpan-pinjam, pemberian jasa dan lain sebagainya. Koperasi di Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan di bidang ekonomi. Namum koperasi Indonesia tidak  boleh  meninggalkan  asasnya  yaitu  azas  koperasi  Indonesia  adalah  kekeluargaan  dan gotong royong.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.94-108 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
Demikian  kultur  masyarakat  Indonesia  khususnya  masyarakat  nelayan  yang  masih diwarnai  kehidupannya  dengan  nuansa  tradisional  dan  adat  yang  berlaku  maka,  koperasi mampu  menjawab  persoalan  pembangunan  ekonomis  sosial  di  Indonesia,  jika  dicermati, kultur  masyarakat  Indonesia.  Pada  hakikatnya  memiliki  nilai-nilai  yang  senantiasa diwariskan,  ditafsirkan,  dan  dilaksanakan  seiring  dengan  proses  perubahan  sosial kemasyarakatan.  Pelaksanaan  nilai-nilai  budaya  merupakan  manifestasi,  dan  legitimasi masyarakat  terhadap  budaya.  Eksistensi  budaya  dan  keragaman  nilai-nilai  luhur  kebudayaan yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  merupakan  sarana  dalam  membangun  karakter  warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik. (Rasid Yunus, 2014)
Hal ini bisa kita lihat bahwa masyarakat nelayan dalam memilih koperasi sebenarnya merupakan hal yang tepat mengingat terdapat irisan prinsip yaitu:
1) Adanya Organisasi Sosial,
2) Demokartis,
3) Orientasi Pada Sistem Pengetahuan,
4) Kerjasama,
5) Kepercayaan Terhadap Kekuatan Alam Dan Lingkungan
Hal ini bukan tanpa alasan karena negara Indonesia,  Secara kenyataan apabila melihat rujukan dari Kusnadi dalam Fanesa argomeli, menyatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki entitas  sosial,  khususnya  masyarakat  nelayan  memiliki  sistem  budaya  dan  nilai  spritual  dan mental  yang  kuat.  Masyarakat  nelayan  secara  umum  memiliki  pola  interaksi  yang  sangat mendalam,  pola  interaksi  yang  dimaksud  dapat  dilihat  dari  hubungan  kerjasama  dalam melaksanakan  aktifitas,  melaksanakan  kontak  secara  bersama  baik  antara  nelayan  dengan nelayan  maupun  dengan  masyarakat  lainnya,  mereka  memiliki  tujuan  yang  jelas  dalam melaksanakan  usahanya  serta  dilakukan  dengan  sistem  yang  permanen,  sesuai  dengan kebudayaan pada masyarakat nelayan. (Fanesa Argomeli, 2014).
Terkait  prinsip  utama  koperasi  karakter  masyarakat  nelayan  yang  bernuansa tradisional  ternyata  karakteristik  komunitas  tersebut  beririsan  dengan  prinsip  koperasi  atau “ Rochdale  Prinsiple ”.  Hal  ini  dapat  membuktikan  bahwa  modal  didalam  watak  masyarakat nelayan  memiliki    hubungan  erat  atau  persamaan  dengan  koperasi  sebagai  soko  guru  dalam pembangunan  ekonomi  sosial  yang  dapat  dibagi  menjadi  dibagi  menjadi  3  bagian  yaitu:  (1) Modal mental; (2) Modal moral ( norma sosial); dan (3) Modal uang.
Bagi  para  anggotanya  modal  pada  poin  1  dan  poin  2    merupakan  hal  yang  lebih penting  daripada  poin  3.  Dengan  kesadaran  berkoperasi  dan  harga  diri    yang  merupakan pengembangan  dari Rochdale  pioneers telah  berhasil  dengan  gilang-gemilang  meningkatkan taraf  hidup  serta  kedudukan  ekonomi  anggotanya-anggotanya.  Bahkan  “ koperasi  Rochdale ” telah  berhasil  memajukan  kemakmuran  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Adapun dasar- dasar  “koperasi Rochdale ” adalah sebagai berikut:
1) Masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela.
2) Satu anggota, satu hak suara
3) Koperasi netral terhadap agama dan politik
4) Pembelian dan penjulan secara tunai
5) Pembagian keuntungan atau hasil usaha koperasi menurut jasa anggota- anggota
6) Harga penjualan disamakan dengan harga pasar setempat.
7) Kualitas, ukuran, takaran, dan timbangan barang harus dijamin.
8) Penyelenggaraan pendidikan bagi anggota koperasi. (Sagimun MD, 1983/1984)
Berikut alasan bahwa koperasi  Indonesia masih patut menjadikan Rochdale Prinsiple sebagai  dasar  dalam  menjalankan  koperasi  Indonesia  untuk  mampu  dididik,  bertanggung jawab, percaya diri dengan bermodalkan pada pada nilai mental, moral dan lebih penting dari orientasi nilai kapital atau uang (kapitalisme):
a) Landasan  idiil  koperasi  Indonesia  adalah  Pancasila.merupakan  falsafat  negara  Republik Indonesia dan sudah menjadi pedoman dalam kehidupan bagi para anggota koperasi untuk menghayati dan mengamalkan nilai nilai yang terkandung dalam sila- sila Pancasila.
b) Landasan Struktural Koperasi Indonesia adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  Seperti  halnya  juga  Pancasila,  Pasal  33  Undang-  Undang  dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pedoman bagi anggota koperasi.yang bertumpu pada asas kekeluargaan.
c) Landasan Operasional Koperasi Indonesia :
1) Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang- Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3) Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Koperasi
Dari  ketiga  landasan  seharusnya  tidak  akan  mengalami  hambatan,  apalagi  tantangan dari pihak siapa atau manapun seperti hal nya telah menjamur lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan atau pihak luar lainnya  yang memang memiliki sumber permodalan yang cukup
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.94-108 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
besar  tetapi  juga  memiliki  resiko  yang  cukup  riskan  pula.  Bahkan  pemerintah  berkewajiban untuk  memberikan    pendidikan  biak  formal  maupun  informal,  bimbingan,  penyuluhan, pengawasan,  dan  perlindungan  kepada  koperasi  Indonesia,  agar  Koperasi  Indonesia  mampu menjamin kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Kesejahteraan  merupakan  suatu  kosekuensi  negara  yang  berdasarkan  pada welfare state yang dicetuskan R. Kranenburg, diaman negara kesejahteraan (walfare state) menjamin terselenggaranya  kesejahteraan  rakyat  yang  diwujudkan  dalam  lima  pilar  kenegaraan,  yaitu: Demokrasi (Democracy) .  Penegakan  Hukum (Rule  of  Law), perlindungan  Hak  Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Juctice) dan anti diskriminasi. Konsep kesejahteraan negara tidak  hanya  mencakup  deskripsi  mengenai  sebuah  cara  pengorganisasian  kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal  yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial  sebagai  haknya  yang  diatur  dalam  konstitusi.  Maka  akan  sangat  ceroboh  jika pembangunan  ekonomi  dinafikan,  kemudian  pertumbuhan  ekonomi  hanya  dipandang  dan dikonsentrasikan pada angka persentase belaka. (Susilo Wardani, 2017)
Kesejahteraan  rakyat  adalah  indikator  yang  sesungguhnya.  Seperti  yang  dianjurkan oleh Presiden Suharto:
“Koperasi  harus  menjadi  sokoguru  ekonomi  nasional  yang  menjamin  kemajuan  dan kemakmuran bersama. Pemerintah dan rakyat Indonesia harus berusaha agar koperasi Indonesia benar-benar mampu melaksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945”.
Koperasi  Indonesia  harus  dibuat  mampu  turut  mewujudkan  masyarakat  Indonesia yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Alasan  Keterlibatan  Pemerintah  Indonesia  berkewajiban  untuk mengayomi masyarakat nelayan menurut Kusnadi dalam Fanesa argomeli karena masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah- masalah tersebut antara lain: (Fanesa Argomeli, 2014: 6).
“Kemiskinan,  kesenjangan  sosial  dan  tekanan-tekanan  ekonomi  yang  datang  setiap saat, Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha, Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, Kualitas sumberdaya manusia  yang  rendah  sebagai  akibat  keterbatasan  akses  pendidikan,  kesehatan,  dan pelayanan    degradasi  sumberdaya  lingkungan  baik  di  kawasan  pesisir,  laut,  maupun pulau-pulau  kecil,  dan  lemahnya  kebijakan  yang  berorientasi  pada  kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional”.

## Urgensi Untuk Memperkokoh Karakteristik Masyarakat Nelayan dengan Berkolaborasi Prinsip Koperasi Indonesia Saat Ini.
Oleh  karena  itu  Koperasi  di  Indonesia  perlu  menjadi  bagian  dalam  menjalankan ekonomi sosial bagi masyarakat Nelayan mengingat saat ini:
a) Pentingnya  Pemberdayaan  bagi  kelompok  nelayan  dalam  meningkatkan  taraf  hidup, Untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  terutama  dalam  pemenuhan  kebutuhan dasar  masih  sangat  terbatas.  Keterbatasan  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh  rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh sebagian besar kelompok nelayan yang disebabkan pula oleh akses produksi perikanan/hasil tangkapan yang sedikit.
b) Mengembangkan  peran  teknologi  hasil  tangkapan,  kemudian  dari  aspek  teknologi sebagian  besar  dari  mereka  masih  menggunakan  teknologi  tradisional,  seperti  alat pancing, menggunakan dayung.
c) Perlunya pemberian akses modal mudah dan ringan.
d) Mengembangkan  sarana  pemasaran,  pemasaran  hanya  terbatas  di  sekitar  areal  wilayah Kecamatan ataupun hanya mengandalkan pasar lokal . (Fanesa Argomeli, 2014: 6).
Pemangku  kepentigan  dan  koperasi  di  Indonesia  harus  diberi  landasan  mental. Anggota-anggota koperasi  Indonesia, terutama pengurus-pengurusnya harus diusahakan agar memiliki  kesadaran  berkoperasi  dan  harga  diri  yang  tinggi.  Anggota-  anggota  Koperasi Indonesia  harus  memiliki  kepercayaan  akan  kemampuan  yang  ada  pada  diri  mereka  sendiri. Landasan  mental  ini  diperlukan  oleh  Koperasi  Indonesia  untuk  menghadapi  dan  mengatasi segala rintangan dan hambatan. Landasan mental itu mutlak harus ada bagi koperasi Indonesia untuk meningkatan tarap hidup dan kemakmuran bersama. (Sagimun MD, 1983/1984)
Dasar  dan  kekuatan  koperasi  yang  utama  adalah  semangat  menolong  diri  dengan kemampuan  yang  ada  pada  diri  sendiri.  Seperti  halnya  “Koperasi Rochdale ”  yang  telah mencapai  kemajuan  yang  menakjubkan  karena  adanya  kepercayaan  kepada  kemampuan  diri sendiri  untuk  memperbaiki  diri  sendiri  dan  kemakmuran  bersama.  Seandainya  dari  pihak manapun termasuk asing yang menyatakan koperasi harus hidup dan dibantu dan tidak perlu bekerja  secara  efisien,  maka  pendapat  itu  sangat  bertentangan  dengan  dasar  dan  semangat koperasi  yang  justru  atas  dasar  kepercayaan  pada  kemampuan  diri  sendiridan  moral  harus dapat  memperbaiki  nasib  anggota-anggota  dan  memajukan  kemakmuran  rakyat.  Hal  diatas bisa  dibuktikan  dengan  karakteristik  masyarakat  nelayan  yang  merupakan  komunitas  yang memiliki  potensi  untuk  bisa  membangkitkan  badan  usaha  koperasi  lebih  baik  dibandingkan
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.94-108 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
mereka memiliki ketergantungan dengan pihak luar yang berorientasi hanya pada keuntungan belaka, seperti lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan bahkan rentenir, Hal ini bisa kita lihat dari  karakteristik sosial budaya masyarakat nelayan yang memiliki modal mental, moral dan  spritual  yang  kuat  yang  memang  nantinya  melahirkan  bentuk  stratifikasi  sosial  yang permanen dan saling berkolaborasi dengan prinsip koperasi (Rochdale Prinsiple ) yaitu:
(1) Masyarakat  yang  turut  memberikan  andil  terhadap  aktivitas  dibidang  perikanan  untuk menyediakan  peralatan,  modal,  bahkan  disebut  juga  kelompok  elit  desa  yang  mampu menggerakan perekonomian pedesaan.
(2) Pengembangan pengetahuan tentang perkoperasian
(3) Pengembangan jiwa motivasi untuk mendirikan koperasi
(4) Pengembangan ketrampilan nelayan terutama tentang perkoperasian.
(5) Pengembangan perkoperasian yang berjiwa koperasi dan padat karya.
(6) Pengembangan akses pemasaran
(7) Penguatan Kelembangan informal dalam masyarakat
(8) Pembangunan sarana penunjang usaha perikanan
(9) Pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat. (Iin Indarti, 2015)

## KESIMPULAN
Wilayah  pesisir  dan  pulau  pulau  kecil  yang  tersebar  diseluruh  di  seluruh  Indonesia merupakan  wilayah  yang  memiliki  potensi  ekonomi  yang  dapat  dikembangkan  dengan berbagai  sektor  usaha.  Potensi  ekonomi  tersebut  belum  sepenuhnya  dikembangkan    untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat  nelayan disekitarnya.
Koperasi adalah soko guru dalam pengembangan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia  sebagai  mana  diamanatkan  dalam    Pasal  33  Undang-Undang  Dsasar    Negara Repubik  Indonesia  Tahun  1945.  Konsep  pembangunan  ekonomi  sosial  dengan  prinsip koperasi  atau “Rochdale Prinsiple” tepat  untuk diterapkan  dalam  upaya  meningkatkan  taraf hidup  ekonomi  masyarakat  nelayan  wilayah  pesisir  dengan  dukungan  pemerintah  sebagai pemangku kepentingan  untuk  dapat  menentukan dan mengarahkan kebijakan/peraturan  yang terintegrasi dan penyediaan dana pinjaman bagi nelayan melalui APBN atau perbankan.
Prinsip koperasi atau “Rochdale Prinsiple” yang selalu mengedepankan musyawarah, kekeluargaan  dan  kebersamaan  seirama  dengan  karekteristik  yang  sudah  melekat  dan terbangun dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan wilayah pesisir, Hal ini menjadi faktor
penguat untuk menerapkan koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi  nelayan  dengan  peran  aktif  pemerintah  sebagai  pemangku  kepentingan  melalui pembinaan kepada anggota-anggota koperasi Indonesia, terutama pengurus-pengurusnya agar memiliki kesadaran berkoperasi dan kepercayaan diri yang tinggi sebagai penopang ekonomi sosial.

## REFERENCES
Brett  Fairbairn.  (no  year).  The  Meaning  of  Rochdale:The  Rochdale  Pioneers  and  the  Co- operative  Principles. Occasional  Paper  Series .  Centre  For  Teh  Study  Of  Co- operatives”, University Of Saskatchewan.
Christopher  S.  Axworthy,  (1977)  Consumer  Co-Operatives  And  The  Rochdale  Prniciples Today. Osgoode Hall Law Journal , Vol 15 No 1
Fanesa Argomeli. (2014). Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa  Tewil  Kecamatan  Sangaji  Kabupaten  Maba  Halmahera  Timur. Journal  Acta Diurn. Vol III No 3
Fajar  Sugianto.  (2014). Economic  Analysis  of  Law  Seri  Analisis  Ke-ekonomian  Tentang Hukum Seri I Pengantar . Jakarta: Kencana,
Herry  Yulistiyono.  (2009).  Evaluasi  Penguatan  Kelembagaan  Koperasi  Masyarakat  Nelayan di Kabupaten Bangkalan. Media Trend , Vol 4 No 1
Iin  Indarti. (2015). Model  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  Pesisir Melalui  Penguatan Kelembagaan  Koperasi  Nelayan  Berkelanjutan”. Jurnal  Dinamika  Ekonomi  & Bisnis , Vol. 12 No. 1
M. Munandar Sulaeman, (2012), Ilmu Budaya Dasar, Pengatar Ke Arah Ilmu Sosial Budaya Dasar/ISBD , Bandung: PT. Rafika Aditama.
Rasid  Yunus,  (2014), Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  (Local  Genius)  Sebagai  Penguat  Karakter Bangsa Studi Empiris Tentang Huyula , Jogjakarta: Deepablish.
Romli  Atmasasmita  dan  Kodrat  Wibowo.  (2017). Analisis  Ekonomi  Mikro  Tentang  Hukum PIdana Indonesia. Jakarta: Kencana.
Sagimun  MD.  (1983/1984). Koperasi  Indonesia  (Bacaan  Populer  untuk  Perguruan  Tinggi), Proyek  Penulisan  dan  Penerbitan  Buku/Majalah  Pengetahuan  Umum  dan  Prosesi , Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Susilo  Wardani.  (2017).  Kebijakan  Perizinan  Pengembangan  Umkm  Sebagai  Upaya Mewujudkan  Negara  Kesejahteraan  Di  Era  Liberalisasi  Ekonomi  Global, Prosiding Seminar Nasional . Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.94-108 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
Rouli  Anita  Velentina.  (2018).  Kebijakan  Pembiayaan  Bagi  Nelayan  Tradisional. Masalah- Masalah Hukum, Jilid 47 No 3.
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Laporan  Akhir  Penyelarasan  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang Perkoperasian,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementerian  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia, 2015.