e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## MENCEGAH PERKEMBANGAN POPULISME ISLAM: ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP NARASI MENTERI AGAMA TENTANG RADIKALISME DI INDONESIA
Bagas Teguh Pratista 1 Universitas Padjadjaran email: bagas19008@mail.unpad.ac.id
Ari Ganjar Herdiansah 2

## Universitas Padjadjaran
Diterima: 16 November 2022 Disetujui: 21 Desember 2022 Dipublikasikan: 26 Desember 2022

## Abstract
Islamic populism has become a stronger narrative in political contestation in Indonesia in line with the rise of Islamic mass mobilization in various political momentums. This article analyzes the narration of the minister of religion, Gus Yaqut, in the Interfaith National Gathering Webinar by Polda Metro Jaya on 27 December 2020 which said that Islamic populism must be prevented from developing. This type of research is a literature study, the nature of the research is qualitative which  describes  critical  discourse  on  the  narrative  of  the  minister  of  religion,  using  a  critical discourse analysis approach from Norman Fairclough, this article seeks to elaborate on linguistic aspects in the context of ideology and interests, actors, and social practices that lie behind the narrative . The results of this study indicate that the discourse of Islamic populism in Gus Yaqut's narrative cannot be separated from the government's efforts to eradicate radical and intolerant groups which are also related to resistance to opposition from conservative Islamic groups. In another aspect, it was found that the narrative has a correlation with the contestation of interests between  traditional  Islamic  groups  (Nahdlatul  Ulama)  which  tend  to  be  close  to  government coalitions and Islamic groups which show an oppositional attitude.
Keywords: Islamic Populism, Indonesia, Critical Discourse Analysis, Radicalism

## Abstrak
Populisme  Islam  menjadi  narasi  yang  menguat  dalam  kontestasi  politik  di  Indonesia  sejalan dengan  maraknya  mobilisasi  massa  Islam  dalam  berbagai  momentum  politik.  Artikel  ini menganalisis  narasi  menteri  agama,  Gus  Yaqut,  dalam  Webinar  Silaturahmi  Nasional  Lintas Agama oleh Polda Metro Jaya pada 27 Desember 2020 yang mengatakan bahwa populisme Islam harus  dicegah  perkembangannya.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  studi  pustaka,  sifat  penelitian merupakan  kualitatif  yang  menggambarkan  wacana  kritis  terhadap  narasi  menteri  agama, menggunakan  pendekatan  analisis  wacana  kritis  dari  Norman  Fairclough,  artikel  ini  berupaya mengelaborasikan aspek kebahasaan dalam konteks ideologi dan kepentingan, aktor, dan praktik sosial yang melatarbelakangi narasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
populisme Islam dalam narasi Gus Yaqut tidak dapat dipisahkan dengan upaya pemerintah dalam memberantas  kelompok-kelompok  radikal  dan  intoleran  yang  juga  terkait  perlawanan  terhadap oposisi  dari  kelompok-kelompok  Islam  konservatif.  Pada  aspek  lain,  ditemukan  bahwa  narasi tersebut  memiliki  korelasi  dengan  kontestasi  kepentingan  antara  kelompok  Islam  tradisional (Nahdlatul Ulama) yang cenderung dekat dengan koalisi pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam yang menunjukkan sikap oposisi.
Kata Kunci: Populisme Islam, Indonesia, Analisis Wacana Kritis, Radikalisme

## A. PENDAHULUAN
Istilah populisme sering digunakan dalam gambaran tentang peristiwa-peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai negara. Bahkan perkembangannya melebihi perkembangan suatu ideologi  yang  berkembang  di  negara  tersebut.  Keberadaanya  sangat  mudah  ditemukan  karena dapat beradaptasi dengan berbagai ideologi manapun. Ini disebabkan karena populisme sering juga dianggap  sebagai  ideologi  yang  “thin”  karena  mampu  memasuki  berbagai  spektrum  ideologi manapun. 1 Tidak terlepas baik ideologi berspektrum kanan maupun kiri. Seperti halnya di Eropa Barat,  Populisme  sering  menampakkan  diri  pada  gerakan-gerakan  partai  politik  yang  berada  di spektrum kanan. Akan tetapi, di Amerika Latin populisme sering menampakkan diri pada partai- partai politik spektrum kiri. 2
Pada tataran teoritis, populisme tidak memiliki definisi yang pakem. Para sarjana memiliki pandangan  yang  berbeda-beda  mengenai  apa  itu  populisme.  Mereka  masih  memperdebatkan mengenai  populisme  itu  apa  sehingga  tidak  ada  definisi  yang  ajeg  yang  dapat  menjelaskan mengenai populisme. Benjamin Moffit memiliki pandangan bahwa populisme merupakan bagian dari  gaya  politik  seorang  populis  yang  berfokus  pada  bentuk  performa  dan  ekspresinya. 3 Sedangkan,  Kurt Weyland mengartikan bahwa populisme merupakan strategi politik para aktor yang dianggap populis yang berfokus pada cara bagaimana agar dapat meraih kekuasaan dengan berbasis pada banyaknya dukungan yang diperoleh tanpa adanya bentuk mediasi oleh aktor populis tersebut. 4
1 Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, “Populism: A Very Short Introduction” (New York, 2017).
2 Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser, “Voices of the People: Populism in Europe and Latin America Compared” (South Bend, Indiana, June 2011), https://www.researchgate.net/publication/265106779.
3 Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism (Stanford University Press, 2016), https://doi.org/10.2307/j.ctvqsdsd8.
4 Kurt Weyland, “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics,” Comparative Politics 34, no. 1 (October 2001): 1–22, https://doi.org/10.2307/422412.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Ernesto Laclau mencoba untuk memberi ringkasan terhadap kompleksitas populisme dengan berpijak  pada  empat  karakter  dasarnya.  Pertama,  bahwa  populisme  selalu  hadir  sebagai  bentuk perlawanan terhadap kelompok status quo. Kedua, didasarkan pada sikap tidak percaya terhadap para pelaku politik. Ketiga, tuntutan populisme berpijak pada perasaan sebagai bagian dari suatu massa.  Keempat,  populisme  selalu  merepresentasikan  disposisi  anti-intelektualitas. 5 Empat karakter ini memberi asumsi bahwa populisme merupakan bentuk dari perjuangan politik identitas dari mereka yang terpinggirkan atau termarginalkan oleh struktur kekuasaan yang dominan. Dalam arti  lain,  populisme  dapat  dimaknai  sebagai  sekelompok  massa  ataupun  orang-orang  yang meyakini telah berada pada kondisi pemerintahan atau para elite yang korup. Jika demikian, maka hal ini secara otomatis digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap para elite atau pemerintahan yang dinilai korup.
Ada pemahaman Ideologi sebagi media mengenai aksi terorisme mei 2018, apabila Kompas sifatnya kapital dengan memakai judul yang menarik pada pemberitaan dan isi beritanya terkesan negatif  pada  keluarga  pelaku  aksi  teror.  Sedangkan  Republika  selain  kapital  juga  bersifat sosialisme, hal ini ditunjukkan dengan adanya salah satu pemberiaan yang berisikan anak pelaku teror  dan  memberikan  kesan  positifnya.  Kajian  Laeli  Mu’miyani  “Wacana  Radikalisme  dan Terorisme di Media Online (Analisis Wacana Kritis Van Jick  terhadap pemberitaan Radikalisme dan  Terorisme  di  Kompas  dan  Republika  Online)”.  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan radikalisme yang berujung terorisme, terutama terorisme modern lahir pada tahun 1970-an, yang diwacanakan oleh media online guna mengetahui isi teks dan pesan yang disampaikan. 6
Di  Indonesia,  perkembangan  populisme  dewasa  ini  ditandai  oleh  mobilisasi  politik kelompok-kelompok Islam, sehingga istilah populisme Islam menjadi sentral pembahasan politik. Sejalan  dengan  pandangan  Laclau,  Vedi  Hadiz  mengartikan  Populisme  sebagai  bentuk  respon perlawanan kelompok yang tertindas kepada para elite. Akan tetapi berhubung ada penambahan kata Islam, maka Vedi Hadiz hanya merubah konsep ‘The People’ atau kelompok yang berada pada populisme diganti dengan ‘Ummah’ yang menjadi representasi kelompok Islam yang dinilai telah  tertindas  dan  terpinggirkan  oleh  para  elite  yang  sewenang-wenang. 7 Karenanya,  bentuk perjuangan untuk melawan elite yang semena mena dapat dilakukan melalui ummah yang dalam
5 Barbara Wejnert, “Populism and Democracy: Not the Same but Interconnected,” 2014, 143–161, https://doi.org/10.1108/S0895-993520140000022006.
6 (Laeli Mu’miyani, p. 5)
7 Vedi R Hadiz, Populisme Islam Di Indonesia Dan Timur Tengah , I (Depok: LP3ES, 2019).
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
konteks Indonesia memiliki basis massa yang sangat banyak.
Namun, populisme Islam sering digunakan oleh para elite politik sebagai cara yang mudah dalam memperoleh banyak suara di pemilu. Ini sangatlah masuk akal mengingat jumlah penganut agama Islam di Indonesia menjadi yang mayoritas. Di saat menjelang pemilihan legislatif ataupun pemilihan  presiden,  banyak  para  calon  anggota  legislatif  ataupun  kandidat  presiden  dan  kepala daerah  yang  mendekat  ke  berbagai  kelompok  Islam  agar  mendapatkan  dukungan  politik. Contohnya saat pemilihan presiden 2019, kedua pasangan calon menggunakan populisme Islam sebagai salah satu caranya dalam menggalang dukungan suara. 8 Demikian pula pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Melalui Aksi Bela Islam yang dilakukan secara berjilid-jilid, kelompok islam menolak atas dipimpin kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan alasan  telah  menistakan  agama  Islam  melalui  pidatonya  di  Kepulauan  Seribu  yang  dianggap melecehkan  kitab  suci  Al  Quran.  Ini  memberi  peluang  bagi  Anies  Baswedan  sebagai  lawan politiknya  dalam  memenangkan  Pilkada  DKI  Jakarta  2017  dengan  menggunakan  basis  massa melalui  populisme  Islam  sebagai  strategi  politiknya.  Fenomena  ini  membuktikan  bahwa  di Indonesia, identitas agama (dalam hal ini Islam) dapat menjadi basis kekuatan baru yang mampu digunakan  dalam  memobilisasi  kekuatan  politik. 9 Meskipun  tuntutan  utamanya  ingin memenjarakan  Basuki  Tjahaja  Purnama,  akan  tetapi  anggota  tim  advokasi  Gerakan  Nasional Pengawal  Fatwa  MUI,  Kapitra  Ampera  secara  terang-terangan  menjelaskan  bahwa  Aksi  212 merupakan  bagian  dari  acara  politik  yang  bertujuan  agar  umat  islam  sadar  dalam  memilih pemimpin yang juga harus berasal dari umat Islam. 10
Menariknya, meskipun populisme  Islam digunakan untuk kepentingan menarik dukungan politik,  istilah  tersebut  juga  dipandang  secara  peyoratif  dalam  narasi  politik  yang  telah  luas. Sebagai  contoh,  Gus  Yaqut  sebagai  Menteri  Agama  sempat  mengeluarkan  pernyataan  agar eksistensi populisme Islam di Indonesia dicegah perkembangannya. 11 Gus  Yaqut menginginkan agar  populisme  Islam  di  Indonesia  tidak  semakin  meluas  dan  berkembang.  Narasi  tersebut disampaikan  dalam  acara  Webinar  Silaturahmi  Nasional  Lintas  Agama  oleh  Polda  Metro  Jaya
8 Andi Eka Putra, “Populisme Islam: Tantangan Atau Ancaman Bagi Indonesia?,” Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15, no. 2 (March 3, 2020): 218–227.
9 Rangga Kusumo and Hurriyah Hurriyah, “Populisme Islam Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017,” Jurnal Politik 4, no. 1 (August 2018): 87–113, https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172.
10 Rohmatin Bonasir, “Dengan 212, Umat Islam ‘Ingin Berkuasa Lewat Pilkada, Pemilu Dan Pilpres,’” bbc, December 1, 2017.
11 Eko Ari Wibowo, “Menteri Agama Gus Yaqut: Saya Tidak Ingin Populisme Islam Berkembang Luas,” nasional.tempo, December 27, 2020.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
pada  27  Desember  2020.  Menurut  Gus  Yaqut,  Populisme  Islam  dipandang  sebagai  bentuk  dari pemahaman yang ingin menjadikan agama sebagai norma konflik. Menurut Profesor riset bidang sosiologi  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Endang Turmudzi, norma konflik  yang dimaksud  cenderung  mendekati  pada  pemahaman  kelompok  radikalisme/ekstrimisme  Islam. 12 Pandangan  tersebut  didasarkan  pada  keberadaan  gerakan  politik  Islam  seperti  Aksi  Bela  Islam yang diikuti oleh beberapa sentimen yang cenderung intoleran dan mengandung unsur kebencian, seperti  anti-kafir,  anti-china,  anti  asing. 13 Sentimen  ini  dinilai  sebagai  bentuk  radikalisme  dan ekstrimisme sehingga dapat membahayakan bagi pluralisme yang telah berkembang di Indonesia.
Wacana  tentang  populisme  Islam  menjadi  kontroversi  dalam  perbincangan  politik  di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidlowi mendukung pernyataan Gus Yaqut dan menilai bahwa perkembangan populisme Islam harus dapat dicegah. Menurutnya, populisme islam  akan  sangat  berbahaya  bagi  keberlangsungan  demokrasi  di  Indonesia  karena  populisme islam  mengandung  muatan  politik  identitas. 14 Pandangan  lain  berasal  dari  mantan  Sekretaris Jenderal PBNU Endang Turmudzi yang berpendapat bahwa populisme islam merupakan bagian dari demokrasi sehingga tidak berbahaya 15 . Dian Dwi Jayanto menilai bahwa pernyataan tersebut bermuatan kepentingan politik dan mencoba untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok Islam yang berpandangan keras. 16 Narasi menentang populisme Islam yang dilontarkan oleh Gus Yaqut juga memiliki kaitan dengan kepentingan ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai bagian dari NU, pernyataan Gus Yaqut dianggap merepresentasikan kepentingan ormas tersebut yang  selama  ini  bertentangan  dengan  kelompok-kelompok  Islamis.  Karena  itu,  artikel  ini berargumen  bahwa  narasi  Menteri  Agama  tentang  populisme  Islam  bermuatan  pertentangan ideologis dan kepentingan di antara kelompok-kelompok Islam. Sebuah narasi yang dinyatakan oleh  tokoh  tidak  berdiri  sendiri  melainkan  terhubung  dengan  konteks  sosial  politik.  Indikasi pertentangan di antara NU dan kelompok-kelompok Islam garis keras dapat ditelusuri setidaknya pada  peristiwa  penistaan agama  oleh  Ahok.  Pada  waktu  itu,  GNPF-Ulama  menggerakan massa dalam  memprotes  pemerintah  yang  dianggapnya  pro  kepada  Ahok.  Sementara  itu,  NU  berada
12 Cnnindonesia, “Pakar LIPI Sebut Menag Yaqut Salah Paham Soal Populisme Islam,” cnnindonesia, December 28, 2020.
13 Putra, “Populisme Islam: Tantangan Atau Ancaman Bagi Indonesia?”
14 Cnnindonesia, “PBNU Dukung Menag Yaqut Soal Cegah Populisme Islam,” cnnindonesia, December 29, 2020.
15 R53, “Menag Yakut Tidak Paham Populisme Islam?,” pinterpolitik, December 28, 2020.
16 Dian Dwi Jayanto, “Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU),” Jurnal Filsafat 29, no. 1 (February 2019): 1–25.
dalam posisi yang dekat dengan pemerintah. NU justru melarang umat Islam, khususnya jamaah NU, untuk ikut dalam Aksi Bela Islam. Pada Pilpres 2019, keduanya memiliki pilihan kandidat yang berbeda.
Berfokus  pada  narasi  populisme  Islam  yang  disampaikan  menteri  agama,  artikel  ini mencoba menganalisisnya secara kritis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Secara khusus, artikel ini mempertanyakan makna apa yang dibangun dalam narasi populisme Islam dari Gus Yaqut tentang kelompok kelompok radikal mengingat wacana radikal juga sering dijadikan oleh penguasa dalam mereduksi kelompok anti-pemerintah? Apakah narasi tersebut mengandung kepentingan  untuk  melawan  eksistensi  kelompok-kelompok  Islamis  yang  selama  ini  cenderung menentang  pemerintahan  Jokowi  mengingat  beberapa  kelompok  Islam  yang  dianggap menyimpang  seperti  FPI  atau  HTI  telah  dibubarkan  oleh  pemerintah?  Ataukah  mengandung kepentingan kelompok mengingat Gus Yaqut yang menjadi dari NU selama ini sedang mengalami perang wacana dengan GNPF-Ulama?.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  studi  pustaka,  sifat  penelitian  merupakan  kualitatif  yang menggambarkan wacana kritis terhadap narasi menteri agama, menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough, artikel ini berupaya mengelaborasikan aspek kebahasaan dalam konteks ideologi dan kepentingan, aktor, dan praktik sosial yang melatarbelakangi narasi tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Populisme Islam di Indonesia
Di Indonesia, populisme Islam bukan menjadi sesuatu hal yang baru. Eksistensinya sudah ada sejak masa pra kemerdekaan Indonesia. Ini ditandai dengan kemunculan populisme Islam yang dimotori  oleh  organisasi  Syarikat  Dagang  Islam  (SDI).  Tujuannya  agar  umat  Islam  dapat menguasai kekuasaan ekonomi di Indonesia yang pada saat itu merupakan basis kekuasaan yang dipegang oleh pengusaha Tionghoa. Hal ini menjadi alasan bahwa Populisme Islam dibentuk untuk kepentingan ekonomi. Vedi Hadiz menyebutnya sebagai bentuk dari Populisme Tradisional atau
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Populisme Lama. Perkembangannya juga berlangsung pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 17 Di era reformasi, populisme Islam sudah tidak lagi berorientasi pada kekuasaan ekonomi, melainkan telah bergeser pada upaya dalam meraih kekuasaan politik. Vedi Hadiz menyebutnya sebagai  bentuk  dari  Populisme  Islam  Baru.  Puncaknya  terjadi  pada  saat  Aksi  Bela  Islam  yang dilatarbelakangi oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah menistakan kitab suci umat Islam. Aksi ini diklaim mampu memobilisasi jutaan umat Islam dari  berbagai  daerah  dan  berkumpul  di Monas.  Aksi  Bela  Islam  juga  didorong  atas  pernyataan Ketua  Umum  MUI,  KH  Ma’ruf  Amin  yang  mengeluarkan  pernyataan  sikap  atau  fatwa  bahwa pernyataan Basuki Tjahaja Purnama telah dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan terhadap Al Quran dan sekaligus penghinaan terhadap ulama, sehingga memiliki konsekuensi hukum. 18 Ini membuat Umat Islam yang tergabung dalam aksi tersebut menamakan dirinya sebagai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI). Beberapa Ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI) menjadi pelopor Aksi Bela Islam.
Pada  perkembanganya,  Aksi  Bela  Islam  mengalami  pergeseran  dari  awalnya  menuntut adanya  keadilan  hukum  terhadap  Basuki  Tjahaja  Purnama  menjadi  ajakan  kepada  umat  Islam, khususnya  DKI  Jakarta  agar  menjadi  anti-gubernur  Basuki  Tjahaja  Purnama  atau  Ahok.  Ini mengindikasikan bahwa ajakan tersebut mengarah kepada tindakan agar tidak memilih Ahok yang menjadi petahana pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Beberapa ormas seperti Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama menolak ajakan tersebut dan menilai bahwa kegiatan ini rentan ditunggangi oleh  kepentingan  politik.  Apalagi,  aksi  tersebut  dilakukan  pada  saat  mendekati  pencoblosan pilkada 2017. Bahkan, NU mengeluarkan surat pernyataan agar melarang umat Islam, khususnya warga  NU  untuk  mengikuti  Aksi  Bela  Islam  di  Jakarta.  Hal  ini  juga  dilakukan  oleh  GP  Ansor melalui  ketua  umum  GP  Ansor,  Yaqut  Cholil  Qoumas  yang  mengeluarkan  instruksi  kepada anggotanya untuk tidak terlibat pada Aksi Bela Islam.
Nahdlatul Ulama tidak melibatkan diri pada Aksi Bela Islam karena menilai bahwa kasus Ahok sudah menjadi persoalan hukum dan sedang diproses secara hukum. Menurut Ketua PBNU, Marsudi  Syuhud  bahwa  hal  tersebut  sudah  sesuai  dengan  konstitusi  yang  berlaku.  Ia  juga menegaskan  bahwa  NU  sebagai  Ormas  Islam  yang  menjadi  perekat  kehidupan  berbangsa  tidak ingin atas dasar alasan kasus yang menimpa Ahok menjadi masalah yang mampu memecah belah
17 Usman Kansong, “Populisme Islam,” mediaindonesia, January 5, 2021.
18 Indah Mutiara Kami, “MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, Ini Isinya,” news.detik, October 11, 2016.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap ini menunjukkan sikap yang moderat dan dinilai sejalan dengan keinginan pemerintah.
Sikap  NU  yang  kontra  terhadap  Aksi  Bela  Islam  semakin  ditunjukkan  pada  perdebatan hukum melaksanakan salat Jumat di tempat terbuka. Menurut Said Aqil Siroj bahwa hukum salat Jumat di tempat terbuka berdasarkan mazhab Imam Syafi’I dan Hambali itu tidak sah. 19 Sementara itu, Habib Rizieq membantah pernyataan tersebut dengan berpijak pada Kitab al-Majmu ’ Syahrul Muhadzab dan menyatakan bahwa salat Jumat di jalan protokol hukumnya sah dan tidak haram. Dinamika  tersebut  mengindikasikan  adanya  perang  wacana  antara  para  elite  Nahdlatul Ulama  yang  pro  pemerintah  dengan  kelompok  ataupun  aktor-aktor  yang  tergabung  ke  dalam GNPF-Ulama. Puncaknya terjadi pada saat pemilihan presiden 2019 dimana keduanya memiliki pilihan yang berbeda. Tujuan adanya konstentasi tersebut adalah agar dapat menjadi pilihan bagi masyarakat  dalam  menilai  kelompok  mana  yang  sebenarnya  merepresentasikan  umat  Islam dengan membangun wacana untuk mengukuhkan dirinya sebagai Populisme Islam di Indonesia. Menurut  Jayanto  (2019)  adu  wacana  yang  dilakukan  oleh  GNPF-Ulama  dan  Nahdlatul  Ulama dimenangkan  oleh  GNPF-Ulama. 20 Ini  disebabkan  karena  keberhasilan  GNPF-Ulama  dalam memobilisasi massa. Bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadiz dan Rakhmani, bahwa  sebanyak  60%  dari  600  responden  yang  ikut  dalam  Aksi  Bela  Islam  memiliki  afiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 21
Meskipun  konstetasi  diantara  keduanya  hingga  saat  ini  tetap  berlangsung,  akan  tetapi, menariknya Ormas Islam yang tergabung dalam GNPF-Ulama justru dibubarkan oleh pemerintah. Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pada 30 Desember 2020. Menurut Mahfud MD, bahwa FPI dibubarkan  karena  tidak  bersedia  mengikuti  Undang-Undang  yang  berlaku. 22 Ini  semakin mereduksi kekuatan kelompok Islam yang terafiliasi dalam GNPF-Ulama. Namun, hal sebaliknya justru terjadi pada NU. Penunjukkan Gus Yaqut sebagai Menteri Agama pada 22 Desember 2020 menjadi  basis  kekuatan  NU  dalam  menghadapi  perang  wacana  tersebut.  Sangatlah  menarik penunjukkan Menteri Agama Gus Yaqut terhadap korelasi dengan perkembangan Populisme Islam
19 Jayanto, “Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU).”
20 Ibid.
21 Vedi R Hadiz and Inaya Rakhmani, “Marketing Morality in Indonesia’s Democracy,” Asian Studies Association of Australia, December 21, 2017.
22 Riezky Maulana, “Mahfud MD Buka-Bukaan Alasan Pemerintah Bubarkan FPI,” nasional.sindonews, January 13, 2021.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
di Indonesia.

## Relasi Kuasa dalam Wacana Populisme Islam
Wacana Populisme Islam mampu menyedot perhatian pejabat politik di pemerintahan. Ini dibuktikan dengan adanya narasi populisme Islam oleh menteri agama, Gus Yaqut, pada saat acara Webinar Silaturahmi Nasional Lintas Agama oleh Polda Metro Jaya pada 27 Desember 2020. Gus Yaqut mengatakan bahwa dirinya ingin mencegah perkembangan populisme Islam di Indonesia. Menarik untuk disimak bagian dari paparan yang disampaikan oleh Gus Yaqut terkait pencegahan perkembangan populisme Islam di Indonesia:
“Saya  tentu  tidak  akan  menyampaikan  banyak  hal.  Saya  ingin  mengulang  apa  yang kemarin  saya katakan,  atau  saya  sampaikan  ketika  saya  diberikan  kesempatan  pertama oleh  Bapak  Presiden  Jokowi  untuk  menyampaikan  pidato  di  depan  seluruh  masyarakat Indonesia.”
“Saya mengajak kita semua menjadikan agama sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi. Itu  apa  artinya,  yang  paling  sederhana  adalah  kita  sekarang  merasakan,  tahun  tahun belakangan ini kita merasakan bagaimana itu sudah atau ada berusaha menggiring agama menjadi  norma  konflik.  Agama  dijadikan  norma  konflik  itu  dalam  bahasa  yang  paling ekstrim itu siapapun yang berbeda dengan keyakinannya itu mereka dianggap lawan atau musuh. Karena namanya musuh atau lawan itu harus diperangi. Itu adalah norma yang kemarin  yang  sempat  berkembang  yang kita  dengar  atau  istilah  kerennya  mbak  lisa  itu populisme Islam.”
“Saya  tidak  ingin,  kita  semua  tentunya  tidak  ingin  populisme  islam  itu  berkembang, berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya. Maka di pidato pertama saya  sampaikan,  mari  kita  semua  menjadikan  agama  ini  sebagai  inspirasi  (sumber inspirasi) bukan sebagai aspirasi. Dan aspirasi agama ini kalo salah salah orang orang akan sangat berbahaya”
“Berkali kali di banyak kesempatan pun meskipun posisinya sudah berbeda. Dulu ketika aktif  di  gerakan  pemuda  ansor  dan  banser.  Saya  selalu  katakan,  bahwa  tidak  ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada kristen, tidak ada katolik, tidak ada hindu, tidak
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
ada  buddha,  tidak  konghucu.  Tidak  ada  agama  agama  lokal  yang  lain.  Indonesia  itu berdiri berdasarkan kesepakatan antar kultur, antar budaya dan antar agama yang ada di Indonesia ini. Jadi barangsiapa yang ingin menghilangkan antara satu dengan yang lain atas dasar agama, maka artinya mereka tidak mengakui Indonesia. Mereka tidak memiliki rasa  keIndonesiaan.  Saya  dalam  bahasa  yang  keras  ketika  masih  menjadi  komandan banser itu, saya bilang ketika ada yang begitu kita lawan.”
Dari paparan di atas, menarik untuk diketahui wacana apa yang telah dikonstruk oleh Gus Yaqut  dalam  narasi  tersebut.  Meminjam  alat  analisis  Norman  Fairclough,  kami  mencoba menganganalisis makna apa yang hendak dibangun oleh Gus Yaqut sehingga dapat menunjukkan relasi kuasa di antara pihak-pihak yang terkait dalam wacana tersebut. Dalam rangka melakukan analisis  lebih  lanjut,  pembahasan  berikutnya  dibagi  berdasarkan  tiga  dimensi  analisis  yakni Pertama,  Analisis  Teks  yang  mencoba  menganalisis  dengan  pendekatan  isi  teks,  dalam  hal  ini maka tertuju pada script pernyataan Gus  Yaqut. Dalam Analisis Teks terbagi lagi kedalam tiga unsur  yang  dianalisisnya  yakni  representasi  teks,  relasi  dan  identitas.  Representasi  teks,  bagian yang bertujuan untuk melihat bagaimana seseorang atau kelompok itu ditampilkan oleh produsen teks, sehingga dalam narasi tersebut kelompok atau siapa saja yang akan ditampilkan oleh Gus Yaqut, dan direpresentasikan sebagai kelompok yang bagaimana oleh Gus Yaqut. Relasi ditujukan untuk melihat bagaimana produsen teks mengkonstruk sebuah hubungan dengan konsumen teks, dalam  hal  ini  maka  bagaimana  posisi  Gus  Yaqut  membangun  relasinya  dengan  para  khalayak. Apakah  memiliki  relasi  yang  sejajar  ataukah  berbeda.  Identitas  ditunjukkan  untuk  melihat bagaimana produsen teks mengkonstruk identitas dirinya, dalam hal ini berisi bagaimana dalam isi narasi tersebut, Gus Yaqut menampilkan identitasnya terhadap para khalayak dalam konteks yang terkait dengan isi narasi tersebut.
Kedua,  Analisis  Praktik  Diskursus  yaitu  menitikberatkan  pada  analisis  bagaimana  suatu wacana  itu  diproduksi  oleh  si  pembuat  teks  dan  dikonsumsi  oleh  para  khalayak.  Analisis  ini melihat  bagaimana  klaim  kebenaran  dapat  diwacanakan  oleh  Gus  Yaqut  dalam  mewacanakan istilah Populisme Islam dan bagaimana respon klaim kebenaran tersebut bagi para konsumsi teks. Ketiga,  Analisis  Sosio-Kultural  merupakan  analisis  yang  mencoba  melihat  dari  sisi  yang  lebih makro yang dapat mempengaruhi munculnya teks atau narasi tersebut. Pernyataan Gus Yaqut tidak akan muncul tanpa adanya situasi yang mendukung, oleh sebab itu pada analisis ini mencoba untuk
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
melihat keadaan diluar teks yang dapat memicu adanya pernyataan tersebut serta dapat menjadi penguat dalam menganalisis makna isi teks atau sebuah pernyataan.

## Representasi Teks
Analisis yang digunakan berasal dari anak kalimat yang mana dapat memberikan gambaran mengenai  bagaimana  teks  tersebut  direpresentasikan.  Dalam  pernyataannya,  Gus  Yaqut setidaknya  memberi  pernyataan-pernyataan  yang  secara  implisit  merepresentasikan  terhadap munculnya kelompok radikalisme.

## Tabel 1 Penafsiran dari Pernyataan pada Aspek Representasi Teks
Pernyataan Penafsiran
“..tahun-tahun  belakangan  ini  kita  merasakan bagaimana  agama  itu  sudah  atau  ada  yang berusaha  menggiring  agama  menjadi  norma konflik ”
Kalimat Agama  menjadi  norma  konflik dapat merujuk pada pemahaman radikalisme.
“..Kita  semua  tentunya  tidak  ingin  populisme islam itu berkembang”
Kalimat  ini  masih  memiliki  korelasi  dengan pernyataan  pertama  dan  membungkus  kelompok yang  menjadikan  agama  sebagai  norma  konflik kepada  kalimat  “Populisme  Islam”.  Selain  itu, kalimat  ini  juga  memberi  makna  pada  peristiwa yang  sedang  terjadi  yang  dinilai  telah  mengalami
politisasi agama
“Tahun-tahun belakangan ini…”
Kalimat ini menujukkan situasi yang digambarkan sedang terjadi dan dapat ditafsirkan pada fenomena Aksi Bela Islam. “Agama menjadi norma konflik …” Kalimat  ini  dapat  ditafsirkan  pada  kelompok  FPI pada saat Aksi Bela Islam
“…Saya  tidak  ingin,  kita  semua  tentunya  tidak ingin populisme islam itu berkembang, berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya…”
Makna saya dalam  kalimat  ini  dapat  ditafsirkan kedalam posisi Gus Yaqut yang ingin ditampilkan sebagai  protagonis.  Makna kita menjelaskan bahwa  apa  yang  disampaikannya  mewakili  narasi besar  negara  dan  idealitas  nasionalisme  yang secara  tidak  langsung  mengkontraskan  lawan-
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
lawannya  sebagai  anti-nasionalis.  Kalimat kita kewalahan  untuk  menghadapinya bermakna sebagai  bentuk  ancaman  yang  cukup  besar  dan perlu disikapi dengan serius
Ini didasarkan pada pernyataan “ tahun-tahun belakangan ini kita merasakan bagaimana agama itu sudah atau ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik ”. Menurut Profesor Riset Bidang Sosiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Endang Turmudzi, penggalan  kalimat agama  menjadi  norma  konflik merujuk  dan  mendekati  pada  paham radikalisme. 23 Namun, secara eksplisit narasi Gus Yaqut jelas memberi maksud kepada kelompok Islam secara luas yang dikemas dalam kata-kata Populisme Islam melalui penggalan “ Kita semua tentunya tidak ingin populisme islam itu berkembang ”.  Penggalan kalimat tersebut juga memberi representasi  peristiwa  yang  sedang  mengalami  politisasi  agama.  Kalimat  “ Tahun-tahun belakangan ini” dan “ Agama menjadi norma konflik ” menegaskan bahwa situasi atau peristiwa yang  terjadi  pada  saat  itu  mengalami  bentuk  adanya  politisasi  atas  nama  agama.  Ini  terindikasi kuat  pada  peristiwa  Aksi  Bela  Islam  yang  terjadi  beberapa  tahun  sebelumnya.  Menurut  Ketua Lembaga  Kajian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (Lakpesdam)  Pengurus  Besar Nahdlatul Ulama Rumadi Ahmad bahwa Aksi Bela Islam memiliki kepentingan politik dibaliknya. Menurutnya,  unsur  politik  sangat  terasa  pada  saat  adanya  ajakan  agar  Ahok  dicopot  dari jabatannya. 24 Kalimat “ Agama menjadi norma konflik” dapat mengacu pada kebangkitan FPI pada saat Aksi Bela Islam. Diketahui bahwa FPI merupakan salah satu ormas yang menginisasi adanya Aksi Bela Islam. Track record yang dimiliki pun tercatat sebagai ormas yang radikal dan intoleran. Beberapa sikap seperti pada saat tabligh akbar ulang tahun FPI tahun 2002, menginginkan agar dalam pasal 29 UUD 1945 menambahkan syariat Islam didalamnya. Selain itu juga keterlibatannya pada penutupan klab malam dan tempat-tempat yang dianggap maksiat. Beberapa pihak menilai bahwa aksi ini dinilai sebagai tindakan yang main hakim sendiri dan justru membuat kegaduhan atau konflik. 25
Representasi lain juga ditunjukkan pada bentuk cap/gambaran yang dinilai sangat negatif.
23 Cnnindonesia, “Pakar LIPI Sebut Menag Yaqut Salah Paham Soal Populisme Islam,” cnnindonesia, December 28, 2020.
24 Egi Adyatama, “Aksi 212, NU Imbau Warganya Tak Ikut Aksi Karena Politis,” tempo, February 20, 2017.
25 Sinarpost, “Kembali Terancam Dibubarkan, Ini Sejarah Dan Track Record FPI,” Sinarpost, November 21, 2020.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Ini terlihat pada penggalan “ Saya tidak ingin, kita semua tentunya tidak ingin populisme islam itu berkembang,  berkembang  luas  sehingga  kita  kewalahan  untuk  menghadapinya .    Dalam  anak kalimat ini, jelas bahwa Gus Yaqut memberikan representasi bahwa kata saya ditunjukkan pada posisinya  sebagai  yang  protagonis  dan  kelompok-kelompok  yang  berseberangan  dengannya  di Aksi  Bela  Islam  sebagai  radikal  dan  intoleran.  Makna kita menekankan  bahwa  apa  yang disampaikannya  merepresentasikan  narasi  besar  negara  dan  idealitas  nasionalisme  yang  secara tidak  langsung  mengkontraskan  lawan-lawannya  sebagai  anti-nasionalis.  Kalimat  “ tidak  ingin berkembang ”  dan  “ kita  kewalahan  untuk  menghadapinya ”,  menunjukkan  bahwa  apabila  hal tersebut dibiarkan berkembang, maka akan ada ancaman yang cukup besar. Dengan hal ini maka pencegahan perlu dilakukan dan perlu disikapi dengan serius. Ini dapat dimaknai sebagai tindakan yang hendak membatasi pergerakan suatu kelompok tersebut.
Analisis lain juga ditunjukkan melalui pembacaan terhadap kombinasi anak kalimat yang membentuk koherensi lengkap tentang makna apa yang hendak disampaikan oleh si pencipta teks tersebut. Gus Yaqut mencoba menunjukkan bagaimana populisme Islam akan melahirkan suatu masalah sosial yang dapat berbahaya dan akan merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama diluar Islam.
Tabel 2 Penafsiran dari Pernyataan pada Aspek Representasi Teks Kombinasi Anak

## Kalimat
Pernyataan Penafsiran
a. “Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahasa  yang  paling  ekstrim  itu  siapapun yang  berbeda  dengan  keyakinannya  itu mereka dianggap lawan atau musuh. Dan ini telah ada dalam populisme Islam .”
b. “Kita semua tentunya tidak ingin populisme Islam  itu  berkembang,  berkembang  luas sehingga kita kewalahan
untuk
menghadapinya .”
Pada  kalimat  “ siapapun  yang  berbeda  dengan keyakinannya itu mereka dianggap lawan atau musuh” menunjukkan  bahwa  kelompok  yang  dimaksud merupakan kelompok yang intoleran.
Kata  mereka  dalam  kalimat  ini  ditunjukkan  pada kelompok barisan Aksi Bela Islam 212
Kombinasi  anak  kalimat  tersebut  semakin  menggambarkan  bahwa  kelompok  populisme Islam  dicap  sebagai  kelompok  yang  radikal  dan  intoleran.  Intoleran  didapat  dari  representasi kalimat  “ Siapapun  yang  berbeda  dengan  keyakinannya  itu  mereka  dianggap  lawan ”.  Kalimat
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
tersebut  menunjukkan  bahwa  predikat  kata mereka menunjukkan  kelompok  yang  berada  pada barisan  Aksi  Bela  Islam  212  dianggap  sebagai  musuh  negara  dan  juga  masyarakat  karena membahayakan.  Korelasi  dengan  kalimat  kedua  dituangkan  dalam  eksistensi  populisme  Islam yang  telah  mendapatkan  cap  negatif  dan  memerlukan  upaya  untuk  membatasi  perkembangan pergerakannya.

## Aspek Identitas

## Tabel 3 Penafsiran dari Pernyataan pada Aspek Identitas
Pernyataan Penafsiran
“..Saya sampaikan ketika saya diberikan kesempatan pertama  oleh  Bapak  Presiden  Jokowi  untuk menyampaikan  pidato  di  depan  seluruh  masyarakat Indonesia ”
Kalimat  ini  dapat  ditafsirkan  terhadap  identitasnya sebagai Menteri Agama.
“..Berkali  kali  di  banyak  kesempatan  pun  meskipun posisinya sudah berbeda. Dulu ketika aktif di gerakan pemuda ansor dan banser” Kalimat  ini  secara  jelas  menerangkan  identitasnya sebagai mantan Ketua Umum Pemuda Ansor.
Aspek  ini  menjelaskan  mengenai  bagaimana  identitas  sang  pembuat  narasi  tersebut dikonstruksi  dan  ditampilkan.  Dalam  narasi  Gus  Yaqut  setidaknya  terdapat  beberapa  identitas yang  dimunculkan  pada  narasi  tersebut.  Pertama,  Gus  Yaqut  menampilkan  identitas  sebagai Menteri  Agama.  Ini  tertuang  pada  penggalan  kalimat  “ Saya  sampaikan  ketika  saya  diberikan kesempatan pertama oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menyampaikan pidato di depan seluruh masyarakat Indonesia ”. Konteks kalimat tersebut menggambarkan pada saat Gus Yaqut dilantik oleh  Presiden  Jokowi  sebagai  Menteri  Agama  pada  22  Desember  2022,  menggantikan  Fachrul Rozi. Kedua, identitas yang ditampilkan sebagai mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor. Ini ditunjukkan pada penggalan kalimat “ Berkali kali di banyak kesempatan pun meskipun posisinya sudah  berbeda.  Dulu  ketika  aktif  di  gerakan  pemuda  ansor  dan  banser ”.  Jika  ditelusuri  lebih mendalam,  identitas  tersebut  juga  menunjukkan  adanya  keterkaitannya  dengan  organisasi Nahdlatul  Ulama.  Ini  sangatlah  menarik  mengingat  antara  narasi  yang  dimunculkan  dengan identitas yang ditampilkan. Identitasnya sebagai mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor dan
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Menteri Agama memiliki relasi yang kuat dalam perang wacana dengan kelompok seperti FPI atau GNPF Ulama. Sehingga wajar saja apabila narasi membatasi populisme Islam dimunculkan.

## Relasi atau Hubungan

## Tabel 4 Penafsiran dari Pernyataan pada Aspek Relasi atau Hubungan
Pernyataan Penafsiran “..Saya  mengajak  kita  semua  menjadikan  agama sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi ”
Kalimat  ini  dapat  dimaknai  sebagai  ajakan  yang didalamnya mengandung relasi atau hubungan kedudukan  yang  setara  antara  Gus  Yaqut  sebagai Menteri  Agama  dengan  masyarakat  dalam  melawan populisme Islam.
Elemen relasi berkaitan dengan bagaimana para partisipan dalam wacana tersebut memiliki hubungan. Dalam narasi Gus Yaqut terdapat partisipan yang terlibat dalam wacana tersebut yakni Gus  Yaqut  sebagai  yang  memproduksi  teks,  khalayak  dan  kelompok  populisme  Islam  sebagai partisipan yang diwacanakan. Hubungan relasional yang dibangun menunjukkan bagaimana Gus Yaqut  sebagai  Menteri  Agama  memiliki  relasi  yang  setara  dengan  masyarakat  untuk  berupaya mengajak partisipasi masyarakat (khalayak) dan semua elemen di dalamnya untuk bersama sama memerangi  atau  mencegah  perkembangan  populisme  Islam  yang  dinilai  dapat  memunculkan radikalisme,  bersikap  intoleransi  dan  merusak  kerukunan  beragama  di  Indonesia.  Ini  terdapat dalam penggalan kalimat “ Saya mengajak kita semua menjadikan agama sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi ”. Melalui identitas yang ditunjukkan pada bagian analisis identitas, Gus Yaqut sebagai  Menteri  Agama  memberi  posisi  relasi  yang  dimunculkan  lebih  menunjukkan  suatu hegemoni  terhadap  istilah  populisme  islam  dan  menempatkan  masyarakat  juga  memiliki  peran yang  sama  seperti  pemerintah  dalam  mencegah  berkembangnya  populisme  Islam.  Pihak  yang memproduksi  wacana  lebih  diuntungkan  mengingat  kedudukannya  sebagai  elit  yang  memiliki
kuasa.

## Analisis Praktik Diskursus
Analisis  Praktik  Diskursus  berbicara  pada  aspek  bagaimana  wacana tersebut  diproduksi oleh pembuat wacana dan dikonsumsi oleh khalayak. Jika dilihat dari proses produksi teks, analisis yang digunakan dapat dilihat dari pengetahuan, identitas dan pengalaman si pembuat teks tersebut. Seperti kita ketahui bahwa sebelum menjadi Menteri Agama, Gus Yaqut menjabat sebagai ketua umum  Gerakan  Pemuda  Ansor.  Diketahui  organisasi  ini  banyak  terlibat  dalam  kegiatan pengamanan  rumah  ibadah  dalam  perayaan  hari  besar  keagamaan  di  Indonesia.  Ini  dilakukan sebagai  wujud  dalam  menangkal  paham  radikalisme  yang  berupaya  merusak  pluralisme  di Indonesia. 26 Pengalaman  secara  tidak  langsung  memberikan  pengetahuan  Gus  Yaqut  akan pentingnya moderasi beragama dan memberikan suatu penegasan bahwa populisme Islam  yang dimaksud  Gus  Yaqut  mengarah  kepada  kelompok  radikal.  Apalagi  jika  melihat  pada  konteks kondisi narasi tersebut diproduksi, yang berada dalam kondisi diskusi lintas agama dalam platform webinar kepolisian.  Keadaan demikian wajar muncul, karena disebabkan pada faktor kondisi yang majemuk dan lingkungan kepolisian yang sama sama memiliki kepentingan dalam memberantas pemahaman  radikalisme  ataupun  terorisme.  Sehingga  semakin  menguatkan  mengapa  wacana tersebut hadir.
Faktor  identitas  juga  dapat  mempengaruhi  lahirnya  narasi  atau  teks  diproduksi.  Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Gus Yaqut dahulunya merupakan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor sekaligus menjadi komandan banser yang secara pengetahuan memiliki nilai nilai atau ideologi kelompoknya dalam menjaga nilai nilai persatuan dan keberagaman agama. Apalagi mengingat aliran keagamaan yang masih memiliki hubungan erat dengan Nahdlatul Ulama yang mengusung nilai nilai “Islam Nusantara” dan lebih condong pada nilai nasionalisme dan Islam. Adanya  identitas  tersebut  seakan  menguatkan  mengapa  teks  tersebut  muncul  dan  diproduksi. Selain itu, latar belakang lahirnya produksi narasi tersebut juga terindikasi karena adanya perang wacana antara GNPF-Ulama atau PA 212 dengan Nahdlatul Ulama. 27 Perang tersebut dihadirkan agar  dapat  memperlihatkan  kelompok  mana  yang  dinilai  dapat  merepresentasikan  umat  Islam. Atas  dasar  inilah,  apalagi  ditambah  dengan  kedudukannya  yang  strategisnya  sebagai  Menteri
26 Ruchman Basori, “Mengapa Banser-Ansor Menjaga Gereja?,” jurnas, December 25, 2017.
27 R53, “Menag Yakut Tidak Paham Populisme Islam?”
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Agama melahirkan produksi wacana agar masyarakat bersama sama mencegah berkembangnya populisme Islam.
Diketahui bahwa semenjak adanya kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama telah  melahirkan  gerakan  protes  kelompok  Islam  yang  dimotori  oleh  GNPF-MUI  (Gerakan Nasional  Pengawal  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia).  Dalam  perkembangannya  GNPF-MUI berubah  menjadi  GNPF-Ulama.  Melalui  Fatwa  MUI  Basuki  Tjahaja  Purnama  ditetapkan  telah melakukan penistaan terhadap Al-Quran. Fatwa tersebut mampu merebut suara Islam dan memberi pengaruh bahwa aspirasinya merupakan bagian dari aspirasi umat Islam Indonesia. Upaya GNPF- Ulama dalam merebut hati umat Islam mendapat tantangan dari NU. Hal ini terlihat dengan adanya surat resmi untuk melarang warga NU dalam mengikuti Aksi Bela Islam. 28 Puncak pertarungan wacana  terjadi  pada  saat  Pemilihan  Presiden  2019.  GNPF-Ulama  memiliki  kedekatan  dengan pasangan calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan melalui ijtima’ ulama memberi rekomendasi  untuk  calon  wakil  presiden  yang  mendampinginya.  Bahkan,  GNPF-Ulama  ikut mendeklarasikan  dukungannya  terhadap  Prabowo-Sandi.  Sedangkan  NU  justru  sebaliknya, dengan mendukung pasangan calon nomor urut satu Jokowi-Ma’ruf. Faktor utamanya disebabkan karena  Ma’ruf  Amin  yang  masih  memiliki  ikatan  kuat  dengan  Nahdlatul  Ulama.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  narasi  Gus  Yaqut  soal  populisme  Islam  masih  memiliki  ikatan  kuat dengan  pertarungan  wacana  tersebut,  mengingat  Gus  Yaqut  merupakan  ketua  umum  Gerakan Pemuda Ansor. Sehingga ini juga dapat menjadi penyebab mengapa narasi tersebut diproduksi.
Pada  bagian  konsumsi  teks,  penulis  mencoba  untuk  melihat  berbagai  tanggapan  dari masyarakat terhadap pernyataan dari Gus Yaqut. Diketahui sejak webinar ini diunggah di Youtube pada 27 Desember 2022 telah memiliki 13,598 views dan 34 komentar per tanggal 10 Juni 2022. Isi kolom komentar keseluruhannya tidak memiliki nuansa yang kontra atau mencela pernyataan Gus  Yaqut,  justru  mendukung  Polda  Metro  Jaya  sebagai  pihak  penyelenggara  dalam menyelenggarakan webinar ini. Ada yang memberikan dukungan terhadap wacana tersebut karena dinilai sebagai hal yang harus sama sama dicegah perkembangan populisme islam, karena mampu mengarah pada hal yang radikal.
Namun sebaliknya, justru tidak sedikit yang menentang pernyataan tersebut. Aktor yang dinilai  sangat  kontra  dengan  narasi  Gus  Yaqut  yaitu  Fadli  Zon.  Diketahui  bahwa  Fadli  Zon
28 Jayanto, “Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU).”
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
merupakan politikus dari Partai Gerindra. Ia menilai bahwa pernyataan Gus Yaqut telah melintir makna  sesungguhnya  Populisme  Islam  yang  disama  artikan  dengan  radikal.  Bahkan  Fadli  Zon secara  terang-terangan  mengajak  Gus  Yaqut  untuk  berdebat  mengenai  Populisme  Islam. 29 Professor  Endang  Turmudzi  menilai  bahwa  seolah  olah  pemaknaan  populisme  Islam  oleh  Gus Yaqut  mengindikasikan  bahwa  populisme  Islam  sama  dengan  terorisme.  Beliau menilai  bahwa populisme  merupakan  bagian  dari  demokrasi. 30 Ketua  PP  Muhammadiyah  Dadang  Kahmad merespon  bahwa  narasi  tersebut  justru  memperkeruh  suasana.  Ia  menyarankan  bahwa  dalam memerangi populisme Islam yang didasari pada kelompok radikal atau intoleran haruslah dihadapi melalui narasi yang santun. 31

## Analisis Praktik Sosio-Kultural
Pada  tanggal  22  Desember  2020,  Gus  Yaqut  dilantik  sebagai  Menteri  Agama menggantikan  Fachrul  Rozi.  Menurut  Wakil  Ketua  MPR  RI  Hidayat  Nur  Wahid  bahwa pencopotan  Fachrul  Rozi  diduga  karena  telah memberi lampu  hijau  untuk  FPI.  Alasan  tersebut diperkuat  dengan  absennya  Fachrul  Rozi  saat  masih  menjadi  Menteri  Agama  dalam  memberi pernyataan bersama pembubaran FPI. 32 Secara Situasional, kejadian tersebut dapat memperkuat munculnya narasi populisme Islam harus dicegah perkembangannya . Apalagi waktu dilantiknya Gus  Yaqut  dengan  munculnya  narasi  tersebut  hanya  berselang  beberapa  hari  saja.  Memang kemunculan disebabkan karena merebaknya kondisi politisasi agama di Indonesia. Termasuk juga pada masalah FPI. Asumsi lain mengenai situasional yang mendukung lahirnya wacana tersebut disebabkan karena adanya aksi 212 pada tahun 2016 lalu yang telah berhasil memobilisasi massa untuk bersama sama mengawal isu Ahok. 33 Ini juga yang mampu memberikan kemenangan bagi Anies  Baswedan  sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta.  Kemudian  juga  ditandai  dengan  kemunculan kembali pada setiap kegiatan alumni 212. Kemunculan pamungkasnya pada saat pemilu pilpres 2019. Kondisi tersebut coba dibatasi mengingat memiliki pengaruh yang kuat pada mempengaruhi
29 Fahrian Saleh, “Kritik Gus Yaqut Soal Populisme Islam, Begini Pemahaman Fadli Zon,” kumparan, December 30, 2020.
30 Amin Mudzakkir, “Populisme Islam Di Indonesia: Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Oleh Menteri Agama,” alif, December 29, 2020.
31 Cnnindonesia, “Muhammadiyah Respons Menag Yaqut Soal Populisme Islam,” cnnindonesia, December 28, 2020.
32 Lestari Ningsih, “Fachrul Razi Lengser Dari Jabatan Menag, Katanya Gara-Gara Kasih Lampu Hijau Ke FPI,” wartaekonomi, January 3, 2021.
33 Mudzakkir, “Populisme Islam Di Indonesia: Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Oleh Menteri Agama.”
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## suatu kebijakan dan kondisi politik
Secara Institusional, institusi kementerian, khususnya Menteri Agama menjadi pengaruh kuat  bagi  wacana  tersebut  muncul.  Apalagi  diikuti  dalam  tataran  institusi  pemerintah  yang memerangi  adanya  radikalisme  dan  intoleransi  di  Indonesia.  Institusi  kepolisian  sebagai  pihak penyelenggara  acara  pun  turut  menjadi  salah  satu  indikator  penguat  adanya  wacana  tersebut, mengingat institusi tersebut memiliki tujuan yang sama dalam memerangi aksi-aksi radikalisme. Secara  sosial,  isu  politisasi  agama  dapat  memperkuat  adanya  produksi  narasi  tersebut.  Dalam pidato pertamanya Gus Yaqut setelah dilantik sebagai Menteri Agama, terdapat tiga fokus utama yang akan dilakukan pada saat mengembang jabatan tersebut. Salah satunya ia menginginkan agar agama tidak lagi dijadikan sebagai alat politik. Termasuk sebagai alat untuk menentang pemerintah maupun dalam merebut kekuasaan. 34 Ini memberi maksud bahwa Gus Yaqut juga akan memerangi praktik-praktik politisasi agama yang selama ini terjadi di Indonesia. Politisasi agama akan terjadi apabila pada suatu perbuatan yang berkenaan mengenai hal-hal keagamaan berubah dan bersifat politik, sehingga hal tersebut bukan lagi bersifat keagamaan lagi melainkan berubah kearah yang politis. 35

## D. KESIMPULAN
Narasi  tentang  populisme  Islam  yang  diutarakan  oleh  Gus  Yaqut  sebagai  menteri  agama mengungkapkan  adanya  perseteruan  ideologi  utamanya  di  antara  golongan-golongan  Islam. Melalui  narasi  bahwa  populisme  Islam  identik  dengan  radikalisme  dan  intoleransi,  Gus  Yaqut menempatkan dirinya sebagai representasi dari golongan yang anti-radikal dan toleran, di mana karakteristik  tersebut  sejalan  dengan  ideologi  besar  yang  dipromosikan  oleh  negara.  Melalui analisis wacana Gus Yaqut dengan pendekatan analisis wacana Norman Fairclough memunculkan beberapa point kenapa wacana tersebut lahir. Pertama, jika dilihat dari kondisi teks kebahasaannya, wacana  tersebut  memang  ditunjukkan  untuk  menggambarkan  eksistensi  populisme  Islam  yang Radikal dan Intoleransi.
Kedua,  kebahasan  ini  juga  didukung  dengan  adanya  praktik  diskursus  yang  memberikan pemahaman mengapa teks tersebut diproduksi. Ini didasarkan pada beberapa sebab diantaranya pertama  terkait  pada  identitasnya  sebagai  menteri  agama  yang  harus  sejalan  dengan  keinginan
34 Nur Azizah, “Tiga Fokus Gus Yaqut Usai Dilantik Jadi Menteri Agama,” medcom, December 22, 2020.
35 Budi Kurniawan, “Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi,” Jurnal Sosiologi Agama 12, no. 1 (January 2018): 133–54, https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
pemerintah dalam memberantas paham radikalisme dan intoleransi. Selain itu, identitas sebagai mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor pun mempengaruhi produksi teks/narasi yang dibuat mengingat  adanya  keterkaitan  dengan  NU  yang  sedang  adu  wacana  dengan  GNPF-Ulama, sehingga  produksi  teks/narasi  mengacu  kepada  penguatan  NU.  Kedua,  pengalaman  yang dimilikinya  juga  masih  memiliki  korelasi  dengan  identitas  yang  melekat.  Diketahui  bahwa  GP Ansor dikenal dengan Ormas Islam yang sering melakukan penjagaan pada peribadahan agama di luar Islam. Pengalaman ini membentuk pengetahuan yang menekankan pada sikap moderat dalam beragama. Hal ini juga mampu membentuk pengetahuan  yang kontra dengan sikap radikalisme dan  intoleransi,  sehingga  kehadiran  teks  atau  narasi  tersebut  juga  didasarkan  pada  identitas, pengalaman dan pengetahuan si pembuat teks.
Tulisan ini memiliki keterbatasan terutama pada absennya wawancara dengan produsen teks sehingga maksud utama dibalik narasi tersebut terasa kurang begitu lengkap. Karena itu, penulis mengajukan  saran  bagi  penelitian  selanjutnya  agar  memasukkan  narasi  lain  tentang  populisme Islam  untuk  memperluas  cakupan  topik  dan  melengkapinya  dengan  metode  wawancara  dalam analisis wacana kritis Fairclough agar objek penelitian dapat digali secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Adyatama, E. “Aksi 212, NU Imbau Warganya Tak Ikut Aksi karena Politis ”. Tempo, 2020 Azizah, N. “ Tiga Fokus Gus Yaqut Usai Dilantik Jadi Menteri Agama ”. Medcom, 2020. Basori, R. “ Mengapa Banser-Ansor Menjaga Gereja? Jurnas”, 2017. Bonasir, R. “ Dengan 212, umat Islam “ingin berkuasa lewat pilkada, pemilu dan pilpres.” Bbc, 2017.
Cnnindonesia. “ Muhammadiyah Respons Menag Yaqut soal Populisme Islam ”. Cnnindonesia, 2020.
Cnnindonesia. “ Pakar LIPI Sebut Menag Yaqut Salah Paham soal Populisme Islam ”.
Cnnindonesia, 2020.
Cnnindonesia. “ PBNU Dukung Menag Yaqut soal Cegah Populisme Islam ”. Cnnindonesia, 2020. Hadiz, V. R. “ Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah (I)”. LP3ES, 2019. Hadiz, V. R., & Rakhmani, I. “ Marketing morality in Indonesia’s democracy ”. Asian Studies Association of Australia, 2017.
Jayanto, D. D. “Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU)”. Jurnal Filsafat , 29, no.1,
(2019): 1–25.
Kami, I. M. “ MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, ini isinya ”. News.Detik, 2016.
Kansong, U. “ Populisme Islam ”. Mediaindonesia, 2021.
e-ISSN: 2655-6057  https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Kurniawan, B. “Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi”. Jurnal Sosiologi Agama , 12, no. 1, (2019): 133–154. https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07 .
Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2018). “Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017”. Jurnal Politik , 4 , no. 1, (2019): 87–113. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172 .
Maulana, R “ Mahfud MD Buka-bukaan Alasan Pemerintah Bubarkan FPI ”. Nasional.Sindonews, 2021.
Moffitt, B. “ The Global Rise of Populism ”. Stanford University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvqsdsd8, 2016.
Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. “ Voices of the People: Populism in Europe and Latin America Compared ”. https://www.researchgate.net/publication/265106779, 2011. Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. “ Populism: A Very Short Introduction ”, 2017.
Mudzakkir,  A.  “ Populisme  Islam  di  Indonesia:  Apa  yang  sebaiknya  Dilakukan  oleh  Menteri Agama ”. Alif, 2020.
Ningsih, L. “ Fachrul Razi Lengser dari Jabatan Menag, Katanya Gara-Gara Kasih Lampu Hijau ke FPI ”. Wartaekonomi, 2021.
Putra,  A.  E.  “Populisme  Islam:  Tantangan  atau  Ancaman  bagi  Indonesia?” Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam , 15 , no. 2, (2020): 218–227.
R53. “ Menag Yakut Tidak Paham Populisme Islam?” Pinterpolitik, 2020. Sinarpost. “ Kembali Terancam Dibubarkan, Ini Sejarah dan Track Record FPI ”. Sinarpost, 2020. Wejnert,  B.  “ Populism  and  Democracy:  Not  the  Same  but  Interconnected ”,  (2014):  143–161. https://doi.org/10.1108/S0895-993520140000022006
Weyland, K. “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics”. Comparative Politics , 34, no. 1, (2001): 1–22. https://doi.org/10.2307/422412 Wibowo,  E.  A.  “ Menteri  Agama  Gus  Yaqut:  Saya  Tidak  Ingin  Populisme  Islam  Berkembang Luas ”. Nasional.Tempo, 2020.