-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -

## 1702

## SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BIDANG KESEHATAN DI ERA OTONOMI DAERAH

## Justriany Koni, Ngadino, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magiter Kenotariatan, Universitas Diponegoro Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: justrianykoni@yahoo.co.id

## Abstract
District / City Government policies in the health sector should also support national policies in the National  Social  Security  System  stipulated  by  Law  Number  40  of  2004  concerning  the  National Social  Security  System,  the  implementation  of  which  is  stipulated  by  Law  Number  24  of  2011 concerning the Social Security Organizing Agency. The approach method used in this research is the Normative Juridical approach. As for the results of this study, among others, FKTP I does not  yet have  the  ability  to  handle  155  types  of  diseases  as  required,  both  in  terms  of  HR  and  health infrastructure, but even though FKTP I has not been able to carry out its obligations to the maximum, FKTP I still receives capitation payments from BPJS every month, and BPJS participants are also required to pay dues every month. Weaknesses in the implementation of the Social Security System in the field of health include low public trust, still confusion from the organizers of Health Insurance, increasingly  burdening  the  community,  discrimination  in  services,  low  quality  of  services,  BPJS payment  system,  resulting  in  community  disappointment,  complicated  BPJS  service  procedures cases, and medicines not funded by BPJS.
Keywords : social security; health law ; regional autonomy.

## Abstrak
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  bidang  kesehatan  pun  seharusnya  mendukung kebijakan nasional yang termaktub dalam UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan pengaturan pelaksanaannya diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan Yuridis Normatif. Adapun hasil dari penelitian ini antara lain FKTP I ini belum memiliki kemampuan untuk menangani 155 jenis penyakit sebagaimana yang disyaratkan, baik dari segi SDM maupun  sarana  prasarana  kesehatan,  tetapi  walaupun  FKTP  I  ini  belum  bisa  menjalankan kewajibannya  secara  maksimal,  FKTP  I  tetap  menerima  pembayaran kapitasi dari  BPJS  setiap bulannya, dan peserta BPJS diwajibkan pula membayar iuran setiap bulannya.Kelemahan-kelemahan pelaksanaan  Sistem  Jaminan  Sosial  bidang  kesehatan  diantaranya  masih  rendahnya  kepercayaan masyarakat,  masih  adanya  kebingungan  dari  pihak  penyelenggara  Jaminan  Kesehatan,  semakin membebani masyarakat, adanya diskriminasi pelayanan, masih rendahnya mutu pelayanan, system pembayaran BPJS,mengakibatkan kekecewaan masyarakat, prosedur pelayanan BPJS yang berbelit- belit, dan obat-obatan yang tidak dibiayai oleh BPJS.
Kata kunci : jaminan sosial ; hukum kesehatan ; otonomi daerah.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Secara yuridis hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak diatur dalam Pasal 28 H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dan  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) sertaPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Juncto Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang  Jaminan  Kesehatan  Nasional  adalah  bentuk  komitmen  pemerintah  dalam  memberikan kesejahteraan  ( welfare  state )  berupa  jaminan  perlindungan  kesehatan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  bidang kesehatan  merupakan  salah  satu  urusan  yang  menjadi  urusan  daerah.  Hal  ini  menjadikan pemerintah daerah harus mempersiapkan dan meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan secara keseluruhan.  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  bidang  kesehatan  pun  seharusnya mendukung  kebijakan  nasional  dalam  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  yang  ditetapkan  dengan UU  Nomor  40  tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  yang  pelaksanaannya ditetapkan dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang diberlakukan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Januari 2014 (Kertonegoro, 1987).
Penyelenggaraan SJSN Bidang Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum diatur dalam bentuk Peraturan Daerah tetapi diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2009 tentang Jaminan  Kesehatan  Dasar  Penduduk  (Jamkesdasduk),  yang  disempurnakan  dengan  Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kobar Sehat, Kobar Sehat adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang merupakan regulasi turunan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis JKN.
Dalam  pelaksanaannya  ditemui  masalah  antara  lain  ada  kecenderungan  masyarakat menganggap  bahwa  BPJS  bidang  Kesehatan  menanggung  semua  pembiayaan  pelayanan kesehatan sesuai keinginan atau kebutuhan riil (Trihono, 2002).
Pada saat ini belum ada Kerjasama dan sinergitas yang baik di antara Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  (bidang  Kesehatan)  dengan  puskesmas  dan/atau  rumah  sakit  sebagai  pemberi layanan  kesehatan  ataupun provider ,  terutama  dalam  hal  mekanisme  rujukan  untuk  pembagian jasa medis. Hal ini menyebabkan pelaksanaan BPJS kesehatan untuk semua masyarakat baik TNI/ Polri, PNS, masyarakat kurang mampu, masyarakat yang berada di perkotaan dan masyarakat yang berada di pedesaan masih banyak  yang mengalami kendala baik dari segi  administrasi maupun dari segi teknis.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penelitian  ini  mengkaji  mengenai  pelaksanaan Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Bidang  Kesehatan  dalam  hukum  positif  dan  kelemahan-kelemahan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan.
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  menemukan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum di bidang pelayanan kesehatan.
Pada  tahun  2013,  Syarifah  Usmandi  meneliti  tentang  pelaksanaan  pemberian  pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat  kurang  mampu dan  hambatan-hambatan  yang  dialami  dalam pelaksanan  pemberian  pelayanan  kesehatan  tersebut  serta  upaya  apa  yang  dilakukan  dalam menangani hambatan tersebut berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar Kota Malang (Usman, 2013).
Pada  tahun  2015  Deasy  N.  Paruntu  meneliti  tentang  perlindungan  hukum  hak  kesehatan warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Paruntu, 2015).
Pada tahun 2014 Ruby Qumairipada tahun 2014 meneliti tentang sinkronisasi Pasal 36 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-undangNomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terkait kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Qumairi, 2014).
Meskipun  penelitian  ini  sama-sama  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  di  bidang pelayanan kesehatan. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, artikel ini lebih menekankan pada permasalahan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan dalam hukum positif dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder  mengenai azas- azas  hukum  serta  studi  kasus  yang  dengan  kata  lain  sering  disebut  sebgai  penelitian  hukum kepustakaan. Hal ini dikarenakan data penelitian ini berdasarkan pada bahan hukum utama yang dianalisa  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundangan  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Bidang Kesehatan di Indonesia.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Dalam Hukum Positif Saat Ini
Bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dan untuk mewujudkan tujuannya tersebut maka dibentuklah Badan Penyelenggara yang berbadan hukum. Dalam hal inilah yang mendasari pembentukan Badan Hukum  sebagai  Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  BPJS  terbagi  menjadi  2(dua)  yaitu  BPJS Kesehatan  yang  bertugas  menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaaan  yang  bertugas  menyelenggarakan  program  jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (Santoso, 2014).
Fungsi,  tugas, wewenang, hak dan kewajiban  BPJS Kesehatan  adalah sebagai  wadah atau Badan Hukum Penyelenggara Program JKN yang pada intinya hanya berfungsi sebagai pengelola  administrasi  Program  JKN  mulai  pendaftaran  hingga  penerima  iuran  peserta, melakukan pembayaran  kepada  FKTP  I dan FKTP  II, dan pengelola aset  BPJS Kesehatan. Namun dalam UU ini tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan bertanggung jawab  terhadap  pelayanan  kesehatan.  Pelayanan  kesehatan  baik  fasilitas  maupun  mutu pelayanan sepenuhnya merupakan tanggung jawab fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk.
Dalam  penyelenggaraan  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS),  merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapa dipisahkan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  kita  kenal  sebagai  puskesmas  atau  yang  setara,  praktik dokter atau praktik dokter  gigi,  ataupun berupa  klinik  pratama atau  yang setara dan  rumah sakit  tingkat/kelas  D  pratama  atau  yang  setara  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Penggolongan  ini  dilakukan  karena  adanya  keterbatasan  penyediaan  fasilitas  kesehatan tingkat pertama, khususnya pelayanan puskesmas yang ada di daerah (Santoso, 2014).
Upaya  kesehatan  perseorangan  tingkat  pertama  (UKP  TP)  perawatan  yang  diberikan oleh  Fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  ini  meliputi  rawat  jalan,  pelayanan  gawat  darurat, pelayanan  satu  hari (one  day  care),  home  care ,  dan/atau  rawat  inap  dengan  berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan tersebut (Yuliani, 2013).
Prinsip  dalam  penyelenggaraan  Puskesmas  ini  didasarkan  pada  paradigma  sehat, pertanggung-jawaban  wilayah,  kemandirian  masyarakat,  pemerataan,  teknologi  tepat  guna dan  keterpaduan  dan  kesinambungan.  Sehingga  pada  dasarny,  Puskesmas  lebih
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
mengutamakan  upaya  promotif  (peningkatan)  dan  upaya  preventif  (pencegahan). Menyelenggarakan  upaya  kesehatan  masyarakat  (UKM)  dan  menyelenggarakan  upaya kesehatan perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya. (Suharto, 2005)
Sehubungan  dengan  keberadaan  BPJS,  Puskesmas  mendapat  peran  penting  dalam pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Nasional. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan sosial, dalam pelaksanaan tugasnya diberikan pedoman berupa  Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Jaminan Kesehatan Juncto Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013  tentang  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Dalam  menyelenggarakan  program  jaminan kesehatan  nasional  (JKN),  BPJS  bekerja  sama  dengan  fasilitas  kesehatan  yang  memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah peserta, pengiriman tenaga kesehatan, atau penyediaan fasilitas kesehatan tertentu. (Siregar, 2008)
Keberhasilan Jaminan kesehatan sangat ditentukan tersedianya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar yang dibutuhkan. Tanpa adanya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar maka program jaminan kesehatan tidak berjalan sesuai maksud dan tujuan ditetapkannya UU ini. Penyediaan fasilitas kesehatan ini merupakan wujud tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan Pasal 34 (3) UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 35 dan 36 Peraturan Presiden Nomor  111  Tahun  2013  tentang  JKN  tersebut  di  atas    maka  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar tersebut dan melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.(Yustina, 2012)
Sistem  kendali  mutu  merupakan  aspek  penting  yang  harus  diperhatikan,  mengingat pelayanan  yang  baik  telah  menjadi  tuntutan  masyarakat  saat  ini.  Sedikit  saja  terjadi ketidaknyamanan  pemakai  jasa  dapat  menimbulkan  ketidakpuasan  masyarakat.  Oleh karenanya diatur pula apa  yang harus dilakukan jika masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan  yang  di  dapatkan,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  46  sebagai  berikut:  “Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang singkat sera diberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikan. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  peserta tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan,  peserta  dapat  menyampaikan  pengaduan  kepada fasilitas kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan. Dalam hal peserta dan/atau fasilitas kesehatan tidak  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dari  BPJS  Kesehatan,  dapat  menyampaikan pengaduan kepada Menteri” (Suharto, 2005).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## 2. Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Saat Ini
Berdasarkan implementasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin  Barat, dapat dilihat bahwa pelaksanaan sistem jaminan sosial belum berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan  sebelumnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  lakukan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin  Barat dapat diketahui  kelemahan-kelemahan  dari  penyelenggaran  Program  Jaminan  Kesehatan,  yaitu sebagai berikut:
a. Belum  adanya  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang  Penyelenggaraan  Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Sehingga  penyelenggaraan  SJSN  Bidang  Kesehatan  belum  memiliki  payung hukum  dan  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  juga  belum  mempunyai  Sistem  Kesehatan Daerah  (SKD).  Saat  ini  penyelenggaraan  Program  JKN  hanya  berdasarkan  petunjuk teknis  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Petunjuk Pelaksanaan Program JKN (Dachroni, 2000).
b. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.
Dapat terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengikuti Program jaminan  Kesehatan  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat.  Hal  tersebut  disebabkan  belum memadainya  sarana  dan  prasarana  BPJS  sebagai  penyelenggara  Program  Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan masyarakat masih banyak yang belum sadar  akan  pentingnya  jaminan  perlindungan  kesehatan,  sehingga  masih  enggan menggeluarkan uang setiap bulannya untuk membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
c. Masihadanya kebingungan dari pihak penyelenggara program Jaminan Kesehatan.
Hal ini terlihat dari kurang siapnya penyelenggara Jaminan Kesehatan baik terkait dengan  mekanisme  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  maupun  masalah-masalah teknis  yang  terjadi  di  lapangan,  yang  pada  dasarnya  disebabkan  karena  birokrasi  yang terlalu  rumit  sehingga  dalam  pelaksanaannya  petugas  mengalami  dilema  antara kepatuhan terhadap peraturan dengan kemampuan yang dimiliki.
d. Semakin membebani masyarakat.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Bagi  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  penghasilan  tetap  dan  tidak  termasuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah, kewajiban membayar iuran kepesertaan bagi setiap jiwa yang terdaftar pada Kartu keluarga setiap bulannya dirasakan semakin  membebani.  Dari  sisi  cara  pembayaran  iuran  peserta  juga  muncul  kesulitan. Pembayaran  yang  harus  melalui  transfer  di  Bank,  serta  kantor  BPJS  Kesehatan  yang terletak di ibukota Kabupaten yang jauh dari jangkauan masyarakat pedesaan, terutama bagi masyarakat golongan menengah kebawah yang tentunya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak. Fasilitas kesehatan yang bermutu saat ini hanya ada di perkotaan khususnya di kota-kota besar.
e. Masih adanya diskriminasi pemberian pelayanan jaminan kesehatan.
Diskriminasi  ini  terlihat  dari  penerapan  golongan  dalam  pemberian  pelayanan jaminan  kesehatan.  Adanya  pemberlakuan  kelas  tentunya  tidak  mengandung  unsur keadilan karena pemberian pelayanan bagi kelas I pasti berbeda dengan kelas II maupun kelas III. Pemberian jaminan kesehatan yang bernilai keadilan tentunya harus sama dalam pemberian  pelayanan  baik  bagi  kelas  I,  II  dan  III,  sehingga  masyarakat  tidak  merasa didiskriminasikan dalam pemberian pelayanan jaminan kesehatan.
f. Masih rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP I) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTP II).
Hal  ini  tentunya  disebabkan  karena  pembayaran  oleh  BPJS  kepada  fasilitas kesehatan  menggunakan  sistim  kapitasi  dan  sistim  INA  CBGs  yang  memberikan  tarif sangat  minim  pada  tiap  jenis  pelayanan,  sehingga  petugas  kesehatan  yang  berada  di fasilitas kesehatan pun hanya mampu memberikan pelayanan yang minim pula.
g. Pembayaran dengan menggunakan sistim kapitasi dan INA CBGs.
Pembayaran  dengan  sistim  kapitasi  sangat  berdampak  pada  fasilitas  kesehatan yang  belum  memadai  menyebabkan  makin  rendahnya  kepercayaan  masyarakat  karena Puskesmas  selaku  FKTP  I  dibatasi  dengan  Pedoman  pemberian  jenis  pelayanan  dan pemberian obat  yang minim, sehingga pasien datang bukan untuk berobat tetapi hanya meminta  untuk  dibuatkan  surat  rujukan  ke  Rumah  Sakit  sebagai  syarat  (prosedur) pelayanan. Padahal seharusnya pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit hanya pasien yang dengan kasus rujukan spesialis maupun sub speaslistik. Begitu pula pasien yang berobat ke  Rumah  Sakit  (FKTP  II)  hanya  mendapatkan  pelayanan  dengan  pengelompokan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
masing-masing penyakit karena pembayaran BPJS kepada FKTP II menggunakan sistim penghitungan INA CBGs.
h. Prosedur BPJS yang berbelit-belit.
Prosedur  BPJS  dalam  pelayanan  belum  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan belum tersedianya FKTP I yang dapat  memberikan  pelayanan  seperti  yang  telah  dijanjikan  oleh  BPJS  kepada  peserta, sedangkan pasien memerlukan penanganan cepat tetapi tetap harus mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan yaitu harus ke (FKTP I) terlebih dahulu.
i. Obat-obat yang digunakan pasien tidak dapat dibiayai oleh BPJS.
Obat-obat  yang  diberikan  kepada  pasien  hanya  obat  yang  masuk  dalam  daftar BPJS,  jumlah  maupun  jenisnya  dibatasi,  sehingga  tidak  semua  obat  yang  dibutuhkan pasien dapat dibiayai oleh BPJS. Disamping itu pada pertolongan persalinan hanya ibu dan  persalinannya  yang  ditanggung  oleh  BPJS,  sedangkan  bayi  tidak  di  tanggung  dan harus didaftarkan sebagai peserta BPJS. Setelah 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran baru bisa mendapatkan pelayanan.
j. Masyarakat tidak mau membayar iuran BPJS apabila tidak jatuh sakit.
Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalan Bun, bahwa masih banyak peserta JKN Mandiri yang tidak mau lagi membayar iuran kepesertaan setelah sembuh atau tidak jatuh sakit. Tetapi setelah 3 (bulan) menunggak, BPJS akan menghubungi yang bersangkutan agar melakukan pembayaran kepesertaan tersebut. Menurutnya ada  yang langsung membayar dan ada juga yang tetap tidak membayar iuran tersebut. Dijelaskan pula  bahwa  dengan  tidak  membayar  iuran  secara  rutin  akan  menambah  beban  peserta apabila  nanti  jatuh  sakit,  karena  peserta  tersebut  harus  membayar  seluruh  tunggakan ditambah dendanya terlebih dulu baru kartu kepesertaan dapat di aktifkan.
k. Struktur Hukum Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan khususnya di FKTP I belum berbasis nilai keadilan,
Hingga  saat  ini  belum  ada  Puskesmas  sebagai  FKTP  I  yang  terakreditasi. Diperlukan  peningkatkan  dan  pemisahan  manajemen  upaya kuratif (pengobatan)  dan rehabilitatif (pemulihan)  dari  manajemen  Puskesmas.  Dengan  pemisahan  tersebut manajemen upaya kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan) dapat memberikan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  dan  cepat  pada  masyarakat  yang  memerlukan pelayanan segera ketika jatuh sakit.
Dengan melihat kelemahan-kelemahan penyelenggaran Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan melalui Program JKN di atas, menurut penulis perlu dilihat dari keefektifan bekerjanya  hukum.  Sebagaimana  di  katakan  Chambliss-Seidmen  bahwa  untuk  mengukur keefektifan  sebuah  perundang-undangan  bekerja  dalam  mensejahterakan  masyarakat, ditentukan  oleh  3  faktor  yang  mendasar  yaitu  faktor  yuridis  normatif    yaitu  pada  saat pembentukannya  apakah  sudah  memenuhi  azas  filosofis,  yuridis  maupun  sosiologis, kemudian  faktor  pegakannya  apakah  sudah  sesuai  dengan  tujuan  serta  faktor  yuridis sosiologisnya  artinya  apakah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  di  buat  dapat  di  terima masyarakat,  dan  apakah  sudah  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  (Muchsin  dan  Putra, 2002).
Faktor  yang  sangat  mempengaruhi  bekerjanya  sudah  peraturan  perundang-undangan dalam masyarakat adalah sistem hukum, sebagaimana yang dikatakan Friedman dalam Teori Sistem  Hukum  bahwa  sistem  hukum  harus  mencakup  3  (tiga)  komponen  hukum  yang seimbang.  (Friedman,  2009)  Keterkaitan  dengan  Sistem  Hukum  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional Bidang Kesehatan bahwa ditemukan belum adanya keseimbangan dari ke-3 (tiga) komponen hukumnya sehingga tujuan dari pada dibentuknya Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang  Kesehatan  melalui  Program  JKN  dengan  Kepesertaan  BPJS  belum  dapat  efektif mensejahterakan masyarakat.

## D. SIMPULAN
Dalam  praktiknya  FKTP  I  ini  belum  memiliki  kemampuan  untuk  menangani  155  jenis penyakit sebagaimana yang disyaratkan, baik dari segi SDM maupun sarana prasarana kesehatan, tetapi walaupun FKTP I ini belum bisa menjalankan kewajibannya secara maksimal, FKTP I tetap menerima  pembayaran kapitasi dari  BPJS  setiap  bulannya,  dan  peserta  BPJS  diwajibkan  pula membayar iuran setiap bulannya. Dalam tarif ini pembayaran sudah berdasarkan pengelompokan penyakit dan jenis pelayanan serta obat yang diberikan sesuai dipaketkan seminim mungkin. Hal ini  dikeluhkan  baik  bagi  dokter  maupun  pasien  yang  sudah resisten terhadap  jenis  obat  yang disediakan.  Pengelola  aset  BPJS  kesehatan  yang  berkedudukan  di  Kabupaten  menyebabkan sebagian  besar  masyarakat  pedesaan  masih  enggan  untuk  mendaftarkan  diri  dikarenakan  biaya transportasi  yang  cukup  mahal  dibandingkan  dengan  iuran  yang  akan  disetorkan  kepada  BPJS.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Dengan keterbatasan jumlah SDM, maka sosialisasi masih belum dapat di lakukan secara merata kepada  masyarakat,  sehingga  hingga  saat  ini  sebagian  masyarakat  belum  mengetahui  tentang manfaat  BPJS  Kesehatan.  Kelemahan-kelemahan  pelaksanaan  Sistem  Jaminan  Sosial  bidang kesehatan  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  adalah  belum  adanya  Pedoman  Penyelenggaraan Program  JKN  dengan  Kepesertaan  BPJS;  Masih  rendahnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap birokrasi  pemerintah;Masih  adanya  kebingungan  dari  pihak  penyelenggara  Jaminan  Kesehatan tentang mekanisme pelayanan dan teknis;Semakin membebani masyarakat;Adanya diskriminasi pelayanan dengan pemberlakuan kelas I, II dan III; Masih rendahnya mutu pelayanan pada fasilitas kesehatan  sebagai  penyelenggara  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN);  Sistem pembayaran  mengakibatkan  kekecewaan  masyarakat;  Prosedur  pelayanan  BPJS  yang  berbelit- belit,  dan  obat-obatan  yang  tidak  dibiayai  oleh  BPJS;  Masyarakat  tidak  mau  membayar  iuran apabila tidak jatuh sakit, dan oknum petugas fasilitas kesehatan yang memanfaatkan keterbatasan fasiltas  kesehatan  untuk  mengarahkan  pasien  ke  praktik  dokter  perseorangan  maupun  fasilitas kesehatan  swasta;  Struktur  Hukum  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Bidang  Kesehatan  belum Berbasis Nilai Keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku:
Dachroni.  (2000). Penerapan  Promosi  Kesehatan  dalam  Pemberdayaan  Keluarga .  Jakarta: Depkes RI.
Friedman, L.M. (2009). System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive . Bandung: Nusa Media.
Kertonegoro, S. (1987). Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia . Cet II. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
Muchsin, dan Fadillah Putra. (2002). Hukum dan Kebijakan Publik . Malang: Averroes.
Santoso, U.  (2014). “Rekonstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan  Berbasis Nilai Kesejahteraan.” Jurnal Pembaharuan Hukum .
Siregar, A. (2008). Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan . Jakarta: Depkes RI.
Suharto,  E.  (2005). Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial . Bandung: Refika Aditama. Trihono. (2002). Badan Peduli Kesehatan Masyarakat . Jakarta: Depkes RI.
Yuliani,  M.  (2013). Menyongsong  BPJS  Kesehatan  2014,  Jaminan  Kesehatan .  Jakarta:  Hak Rakyat-Kewajiban Negara.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Yustina, E.W. (2012). Mengenal Hukum Rumah Sakit . Bandung: Refika Aditama.

## 2. Artikel Jurnal:
Paruntu, D.N. (2015). Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mimbar Keadilan , November.
Qumairi,  R.  (2014).  Sinkronisasi  Pasal  36  Ayat  (2)  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2013
Tentang  Jaminan  Kesehatan  Terhadap  Pasal  23  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terkait Kerjasama Dengan Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial.” Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya , Februari.
Usman, S. (2013). Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat  Jalan Tingkat  Lanjutan Bagi Peserta Jamkesmas (Studi Implementasi Pasal 19 Ayat (2) Jo Pasal 20 Ayat (1) Jo Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Dr.  Saiful  Anwar  Kota  Malang).” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , Februari.

## 3. Undang-undang dan Peraturan
Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2013  Juncto  Peraturan  Presiden  Nomor  111  Tahun  2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. t.t.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. t.t.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. t.t.
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial. t.t.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. t.t.