## A NALISIS D RAMATURGI P IDATO P RESIDEN S USILO B AMBANG Y UDHOYONO (SBY) T ENTANG I NSIDEN DI S EPUTAR P ERAIRAN P ULAU B INTAN 1

## S EBAGAI P EMENTASAN
Katubi 2
Abstract
The incident around Bintan Island on August 13, 2010 between Indonesia-Malaysia resulted in many protests and demonstrations against the Malaysian Government and the Indonesian President, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY was regarded indolent to act. Public also accused the Indonesian Government had something concealed in this incident. It threatened SBY’s reputation, especially to the positive self image he has built. As one of the ways of saving his reputation, President SBY delivered an official speech regarding the Indonesian-Malaysian relationship on September 1, 2010. This article analyzed SBY’s speech using the dramaturgy framework  i.e. the elements of setting audience and language use. On a wider level, it shows that there is a gap on perceived nationalism between the Presiden SBY and furious public. Keywords: SBY’s speech, performance, dramaturgy, nationalism

## Pengantar
Hubungan bilateral antara Indonesia–Malaysia sudah terjalin sejak 31 Agustus 1957 karena Indonesia termasuk  salah satu dari empat belas negara yang mengakui kemerdekaan Malaysia. Berbagai kerja sama pun dilakukan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, sesungguhnya berbagai ketegangan dan konflik juga sering terjadi di
1 Istilah “insiden di seputar Pulau Bintan” yang digunakan dalam tulisan ini mengacu pada  istilah resmi yang digunakan Presiden SBY dalam pidatonya pada 1 September 2010.
2 Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI. Widya Graha Lantai 9, Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan 12710, E-mail: obingk@yahoo.com
antara kedua negara. Bahkan, sejak tahun 1961 sebenarnya konflik Indonesia–Malaysia sudah terjadi, yakni pada saat Inggris mencoba menggabungkan wilayah koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya untuk membentuk Malaysia. Selama pemerintahan Orde Baru, hubungan bilateral Indonesia–Malaysia dapat dikatakan ”aman-aman” saja. Namun, pasca terjungkalnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada Mei 1998, beberapa peristiwa kembali mengusik hubungan Indonesia– Malaysia. Berbagai persoalan yang belum tuntas pada masa Orde Baru banyak menjadi pemicu ketegangan. Hal itu diawali dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 dari Indonesia karena keputusan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia. Persoalan perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan diserahkan oleh Soeharto kepada Mahkamah Internasional pada 1997, pada saat Indonesia dilanda krisis multidimensi. Setelah itu, berbagai ketegangan muncul lagi berkaitan dengan berbagai isu antara lain masalah TKI, wilayah perbatasan, dan klaim kebudayaan oleh Malaysia, misalnya klaim atas lagu daerah, batik, dan reog Ponorogo.
Kasus paling mutakhir yang membuat Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disingkat SBY), harus berpidato secara khusus mengenai hubungan Indonesia–Malaysia ialah insiden di seputar perairan Pulau Bintan pada 13 Agustus 2010 yang melibatkan petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangkap oleh tentara Diraja Malaysia dan tujuh nelayan Malaysia yang ditangkap petugas keamanan laut RI. Salah satu versi peristiwa tersebut dapat diringkas sebagai berikut.
Pada 13 Agustus 2010 di seputar perairan Pulau Bintan terjadi penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia oleh Polisi Maritim Diraja Malaysia. Penangkapan itu menimbulkan ketegangan karena menurut versi pihak Indonesia ketiga petugas itu adalah aparatur negara yang menjalankan aktivitas pengawasan dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Sebelumnya, tujuh nelayan Malaysia memasuki wilayah perairan RI dan ditangkap oleh petugas Indonesia. Peristiwa itu menuai gelombang protes dan kecaman dari rakyat Indonesia yang berujung pada demonstrasi anti-Malaysia karena berkaitan dengan kedaulatan wilayah, martabat bangsa, dan rasa nasionalisme. Gelombang protes itu tidak hanya ditujukan kepada pemerintah Malaysia, tetapi juga kepada pemerintah Indonesia, terutama Presiden, yang oleh sebagian kalangan dianggap lamban bertindak dan tidak berani mengambil tindakan tegas. Situasi itu
memaksa Presiden SBY melakukan pidato resmi pada  1 September 2010 demi martabat bangsa dan nasionalisme keindonesiaan serta demi martabatnya sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pidato itu sendiri memunculkan masalah. Pada satu sisi, masyarakat yang melakukan protes mengatasnamakan rasa nasionalisme dan demi martabat bangsa. Pada sisi lain, Presiden SBY melakukan pidato juga atas nama nasionalisme dan demi martabat bangsa. Namun, pidato Presiden SBY tidak menyelesaikan persoalan. Hal itu berarti ada kesenjangan antara “harapan” 3 masyarakat dengan isi pidato yang disampaikan oleh SBY.
Dalam tulisan ini pidato resmi SBY dianggap sebagai pementasan ( performance ) yang mengedepankan seni pengaturan kesan di panggung melalui berbagai komponennya. Menurut Ben Amos (1997: 631), aspek mendasar dari analisis pementasan memerlukan deskripsi yang memadai tentang tindak tutur ( speech acts ) yang digunakan, penjelasan tentang alasan dan tujuan berbicara, partisipan dan pementas ( performer ) dalam suatu peristiwa, dan genre tuturan yang digunakan. Untuk mendeskripsikan dan memaknai beberapa aspek itu, diperlukan teori tindak tutur, implikatur, dan kesantunan berbahasa. Berbagai aspek tersebut saling terkait satu sama lain untuk memunculkan makna. Analisis pidato SBY sebagai pementasan dengan mengedepankan beberapa unsur tadi dibingkai dalam kerangka teoretis dramaturgi yang digagas Erving Goffman (1959).

## Sekilas tentang  Dramaturgi
Salah satu kelebihan karya Goffman (1959) tentang dramaturgi ialah bahwa ia mendorong pembaca agar “melihat di balik adegan- adegan” untuk menemukan kenyataan. Di sini peran “memaknai” dalam setiap adegan yang diperankan manusia menjadi sangat penting. Alasannya, manusia selalu memanipulasi simbol-simbol atau mengatur kesan-kesan, baik demi kepentingan orang lain maupun dirinya sendiri. Goffman sendiri menyadari bahwa ia tidak mengharapkan model dramaturginya dapat menjelaskan semua hal dalam kehidupan. Modelnya mengenai pentas merupakan suatu kerangka dan bukan bangunan itu sendiri. Kerangka ini bukanlah substansinya, melainkan
3 Masyarakat memiliki harapan tertentu kepada Presiden SBY sebagai diri yang melakukan pementasan atas nama nasionalisme dan martabat bangsa.
suatu usaha untuk menjelaskan apa yang terjadi manakala manusia berinteraksi; bagaimana mereka memelihara situasi; dan bagaimana mereka mempertahankan definisi-definisi ini pada saat menghadapi berbagai gangguan yang mungkin timbul.
Asumsi dasar dalam dramaturgi ialah bahwa pada dasarnya manusia dengan mahir mampu memanipulasi suatu sistem berbagai wahana tanda yang bersifat menyeluruh dengan mempergunakan berbagai faktor, seperti pakaian, tatakrama, bahasa, dandanan diri, dan sebagainya agar gambaran orang lain mengenai diri kita sendiri sepadan dengan citra yang kita inginkan.
Upaya menyatakan diri untuk mengendalikan kesan diri dapat dilakukan melalui dua macam pernyataan. Pertama , pernyataan yang diberikan ( expression given ), yaitu berbagai wahana tanda yang dengan sengaja dipergunakan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada orang lain. Perilaku ini berada di bawah pengendalian individu. Kedua , pernyataan lepas ( expression given off ), yaitu informasi yang disampaikan tanpa disengaja. Pernyataan ini merupakan perilaku ekspresif yang relatif spontan dan kurang dapat dikendalikan. Pernyataan lepas ini digunakan untuk memeriksa kesahihan informasi yang diperoleh melalui pernyataan yang diberikan.
Penonton pementasan dapat menyatakan bahwa pementasan yang dilakukan seseorang tidak memadai. Bahkan, pementasan seorang aktor di dalam panggung kehidupan dapat didiskreditkan . Pementasan setiap saat dapat terganggu oleh pendiskreditan atau oleh pelanggaran terhadap konsensus kerja. Karena itu, tindakan pencegahan dapat dilakukan para aktor dalam pementasan melalui dua praktik utama, yaitu praktik defensif dan praktif protektif. Praktik defensif ialah berbagai strategi yang digunakan individu untuk melindungi definisi- definisi yang diproyeksikan sendiri. Sementara itu, praktik protektif seperti kebijaksanaan ialah berbagai strategi yang digunakan untuk melindungi definisi-definisi yang diproyeksikan oleh orang-orang lain (Goffman 1959: 13–14).
Demi terpeliharanya penampilan, seseorang dapat memakai perlengkapan identitas ( identity kits ) yang terdiri atas perlengkapan kosmetik serta pakaian dan peralatan untuk mengenakan, menata, dan memperbaikinya. Di samping itu, seseorang dapat memanfaatkan berbagai pakar dalam berbagai hal, misalnya pakar pencitraan agar penampilan dalam pementasan di depan publik diterima khalayak
penonton.  Ada istilah-istilah yang merendahkan bagi perilaku-perilaku yang melanggar harapan-harapan kita yang cukup penting karena seseorang tidak menyajikan diri dalam gaya yang dapat diterima ataupun diharapkan, misalnya penggunaan istilah menyimpang .
Terinspirasi oleh teori dramaturgi itu, pidato resmi SBY dalam tulisan ini dianggap sebagai pementasan dengan mengedepankan “seni pengaturan kesan,” yaitu teknik-teknik yang dipakai untuk mengendalikan kesan-kesan yang diterima oleh orang-orang lain melalui berbagai wahana tanda, salah satunya bahasa. SBY dalam hal ini dianggap sebagai “diri yang melakukan pementasan”. Diri yang melakukan pementasan ialah orang yang memakai topeng, bermain watak, dan melakukan pementasan untuk orang-orang lain.

## Pidato SBY sebagai Sebuah Pementasan
Pidato kenegaraan merupakan tradisi dalam makna pementasan – sebagai hubungan simbolik, interpretif antara masa lalu dan masa kini. Dalam pengertian ini, tradisi pidato resmi kenegaraan sebelumnya memberi makna pada praktik dan institusi sekarang melalui tradisi dan kebiasaan yang diciptakan ( invented ) berdasarkan praktik masa lalu. Karena itu, pidato resmi kenegaraan pada masa kini tidak bisa terlepas dari tradisi pidato pada masa lalu. Salah satu contoh yang paling nyata dalam pidato SBY adalah digunakannya bentuk formulaik 4 untuk menyapa pendengar: ”saudara-saudara sebangsa dan setanah air,” yang menandai pembagian pokok dalam pidato resminya.  Sapaan kepada pendengar seperti itu begitu akrab di telinga kita pada zaman Orde Baru ketika Soeharto menyampaikan pidatonya. 5 Pidato sebagai bentuk
4 Dengan menggunakan definisi Lord (1976: 30-67), formula dimaksudkan dalam arti luas, yaitu bunyi, kata, sekelompok kata, atau peristiwa yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan.  Formula merupakan peranti mnemonik yang membantu orang menemukan kembali pikiran yang tersimpan dalam ingatan, di antaranya rima, paralelisme, aliterasi, asonansi, struktur- struktur tetap yang digunakan dalam tradisi lisan.
5 Menurut A. Teeuw (1994: 9), Soeharto dalam pidato kenegaraan menggunakan sapaan terhadap sidang pendengar dalam arti seluas-luasnya, yakni “Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.” Lewat penggunaan sapaan yang seluas mungkin  dalam menandai pembagian babak pidato, Soeharto ingin menyatakan bahwa sidang pendengar yang utama memang seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, bukan hanya para hadirin fisik, walaupun secara formal
tradisi pementasan merupakan contoh yang bagus untuk kelisanan sekunder ( secondary orality ). Sebuah teks tertulis disiapkan, kemudian disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui media audio visual elektronik. Jadi, suaralah yang menjadi wahana komunikasi terpenting, bukan teks tertulisnya. Menurut Teeuw (1994: 27), pidato sebagai pementasan dengan memanfaatkan retorika termasuk kebudayaan yang didominasi oleh kelisanan. 6
Bauman (1992: 41–47) menyatakan bahwa pementasan adalah tindak komunikasi dan peristiwa komunikasi. Sebagai tindak komunikasi, pertunjukan mempunyai cara penyajian, yaitu dengan menggunakan tanda tertentu yang dapat ditafsirkan sehingga dapat dipahami. Tindakan komunikasi itu diperagakan, dikenalkan, dan dibangun dari lingkaran kontekstualnya. Penonton diberi kesempatan untuk memahami dan mencermati keahlian dan prestasi penyaji. Seperti halnya dalam komunikasi, semua pementasan diadakan, dimainkan, dan diberi muatan makna dalam konteks situasional yang ditentukan oleh masyarakat.
Pengertian yang dikemukakan Bauman itu relevan dengan anggapan bahwa pidato SBY adalah pementasan karena tindakan SBY berpidato merupakan tindak mengomunikasikan pesan dengan menggunakan berbagai wahana tanda, baik verbal maupun nonverbal. SBY adalah penyaji, sedangkan masyarakat Indonesia adalah penontonnya. Karena itu, masyarakat sebagai penonton berhak untuk memahami isi pidato SBY dan juga memberikan komentar atas isinya dan juga cara penyajiannya. Bisa jadi pemahaman masyarakat sebagai penonton tidak searah dengan pemahaman yang dikehendaki oleh SBY sebagai penyaji. Di sini masyarakat dapat melakukan tindakan evaluatif.

## Latar Tempat dan Waktu
Latar ( setting ) merupakan salah satu unsur yang melengkapi jalannya pementasan. Latar peristiwa dapat berupa ruang dan waktu.
konstitusional Kepala Negara RI pada kesempatan itu menyampaikan Pidato Kenegaraan kepada MPR.
6 A. Teeuw (1994: 1-44) memberikan contoh analisis tekstual dari Pidato Kenegaraan 1988 yang disampaikan Presiden Soeharto, yang berfokus pada penggunaan bahasa formulaik. Dalam analisisnya itu, A. Teeuw mengaitkan kelisanan dengan Pidato Kenegaraan 1988. Pidato tersebut merupakan jenis kelisanan sekunder  karena teks tertulis mendasari informasi lisan.
SBY memilih tempat pidatonya di Cilangkap  Markas Besar TNI. Hal itu memunculkan pertanyaan: mengapa harus di Cilangkap? Mengapa tidak di istana negara atau di Jln. Pejambon, Kantor Kementerian Luar Negeri?
Pemilihan tempat pidato bukanlah tanpa kesengajaan. Hal itu setidaknya menimbulkan dua interpretasi. Pertama , SBY memberikan sinyal kepada Malaysia bahwa dia sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang siap memberikan komando perang menantang Malaysia. Kedua , SBY hendak menunjukkan kepada para lawan politiknya bahwa dia tetap didukung TNI karena pada saat itu banyak para purnawirawan TNI dan juga berbagai kalangan siap memakzulkan SBY karena ketidaktegasannya dalam bersikap kepada Malaysia dan berbagai faktor lain. Jika interpretasi yang pertama yang dipilih, hal itu menimbulkan persoalan serius: penonton lebih mempercayai makna di balik simbol ataukah pernyataan yang diberikan ( expression given ) dalam sebuah pementasan? Jika interpretasi kedua yang dipilih, maka SBY merasa dan mengesankan diri bahwa dia berada dalam situasi ”diri yang didiskreditkan” 7 karena ada aktor-aktor lain yang mengacaukan pementasannya di pangung politik sehingga masyarakat menganggap pementasan SBY di panggung politik tidak memadai lagi.  Maka, diterapkanlah praktik pencegahan dengan memilih ”panggung depan” ( frontstage ) di Mabes TNI sebagai praktik defensif.
Waktu pementasan pidato pada malam hari bukanlah tanpa pertimbangan. SBY memilih prime time acara di televisi dengan harapan pidatonya ditonton oleh masyarakat Indonesia sebanyak- banyaknya. Jam tayang di televisi yang dipilihnya adalah jam tayang dengan harga termahal dan biasanya ditempati oleh acara yang memiliki rating tertinggi. Barangkali, SBY juga berharap bahwa pidatonya akan mendapat ” rating ” tertinggi dari audien yang sedang marah dan mampu mengalahkan berbagai sinetron yang sedang digandrungi audien.
Berkaitan dengan jarak waktu antara terjadinya insiden dan pidato yang dilakukan Presiden SBY, patut dipertanyakan: mengapa harus menunggu dua minggu lebih untuk menyampaikan pidato pasca terjadinya insiden tersebut? Mengapa SBY tidak begitu sigap
7 Sebagaimana halnya dengan seorang aktor yang dapat mengacaukan pementasannya di panggung, sehingga para aktor yang lain serta penonton menyimpulkan bahwa pementasannya tidak memadai, maka pementasan seorang aktor di panggung kehidupan pun dapat didiskreditkan .
menanggapi insiden tersebut? Padahal, menurut sebagian pengamat politik, SBY begitu sigap menanggapi pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada dirinya sebagai pribadi dan juga keluarganya. ”Mengingat dan melupakan” adalah jawaban atas hal itu. Barangkali SBY berharap masyarakat secepatnya melupakan insiden tersebut dalam beberapa hari. Menurut Pabottinggi (1993), lupa dapat diciptakan dan direncanakan, bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan, bahkan ratusan juta orang. Ternyata ”proyek lupa” yang dikehendaki SBY tidak bisa membuat masyarakat lupa akan insiden tersebut dan tetap mengingatnya selama beberapa hari dengan segala bentuk protesnya. Ingatan masyarakat yang disertai berbagai tindakan itu cukup mengancam muka SBY sehingga akhirnya SBY harus berpidato setelah gagal membuat masyarakat lupa atas insiden tersebut.
Pemilihan tempat pementasan pun ternyata menuai kritik. Sebuah editorial koran nasional menyatakan bahwa presiden salah memilih tempat dalam berpidato.
Kita amat menyayangkan pilihan tempat pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi ketegangan hubungan Indonesia–Malaysia di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta. Menyayangkan karena tidak adanya kesesuaian antara isi pidato dan pemilihan tempat.
Jika berpidato di markas tentara, tentulah orang mengira isinya berkaitan dengan urusan militer. Tidak ada pilihan lain, karena sejak reformasi, dwifungsi TNI sudah tamat. Tentara turun dari panggung politik dan kembali ke barak. Maka, berpidato di markas besar itu, layak dimaknai sebagai upaya melecut semangat bertempur para prajurit.
....................................................................................................
Karena itu, tidak berlebihan untuk menyebut pidato presiden itu salah tempat. Bila tujuannya menyampaikan langkah- langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah, sebaiknya pernyataan itu disampaikan di Kantor Kementerian Luar Negeri di Pejambon, bukan di Markas TNI Cilangkap.
Dengan menyampaikan sikap resmi di Pejambon, Presiden bisa lebih leluasa menjabarkan langkah-langkah diplomasi itu, tanpa harus terbebani untuk bersikap tegas secara militer terhadap Malaysia. (http://www.mediaindonesia.com/editorial/index.php/editorial /detail/519).
Wahana tanda memang bisa dimaknai secara berbeda oleh pementas dan penonton. Karena itu, sebuah kewajaran apabila makna yang diinginkan oleh SBY sebagai pementas tidak sama dengan makna yang diinterpretasikan oleh penonton.

## Penonton Pementasan
Penonton adalah salah satu unsur penting demi kelengkapan sebuah pementasan. Persoalannya ialah: SBY ketika menyampaikan pidatonya itu hendak berbicara dengan siapa? Rakyat Indonesia atau lawan politiknya? Atau bahkan kepada pemerintah Malaysia?
Penonton pementasan pidato SBY adalah rakyat Indonesia. Hal itu tampak dalam pernyataan pada pembukaan pidatonya: ”Malam ini, saya ingin memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia mengenai hubungan Indonesia–Malaysia.” Pertanyaannya ialah: rakyat yang mana yang membuat SBY merasa terganggu sehingga harus melakukan pementasan khusus melalui pidatonya? Jawabannya adalah rakyat yang marah 8 karena ketidaktegasan pemerintah menyikapi permasalahan insiden DKP antara Indonesia–Malaysia. Sebagian masyarakat mensinyalir adanya hal yang ditutup-tutupi oleh pemerintah Indonesia atas insiden tersebut. Jika tidak ada rakyat yang begitu marah menyikapi insiden tersebut, mungkin SBY tidak akan berpidato. 9

## Bahasa sebagai Medium Pementasan
Bahasa menjadi penting dikaji dalam pementasan pidato SBY karena bahasa menjadi wahana utama penyampaian ”pesan.” Dalam hal
8 Tentu saja ada sebagian rakyat Indonesia yang  tidak marah atas kelambanan dan ketidaktegasan pemerintah Indonesia dalam menghadapi insiden di seputar perairan Pulau Bintan. Mereka, terutama, adalah orang-orang pendukung SBY.
9 Hal ini sama dengan pidato dalam kasus Bibit-Chandra. Dalam kasus ini, publik benar-benar menunggu ketegasan pernyataan SBY bahwa tindakan polisi dan jaksa yang terburu-buru melakukan penahanan  terhadap Bibit- Chandra adalah tindakan yang tidak tepat, sebagaimana temuan investigasi tim 8. Tetapi, dalam kenyataannya, ketika SBY berpidato, harapan itu tidak sepenuhnya didapat oleh publik kerena pidato SBY sangat normatif dan mencari aman untuk dirinya sendiri dengan mengutamakan penjelasan masalah proses hukum yang tidak boleh dicampuri oleh pihak mana pun, termasuk presiden. Kekuatan massa riil yang digerakkan melalui oposisi di dunia mayalah yang mampu mendorong ”diakhirinya” drama Bibit-Chandra, pimpinan KPK itu.
ini, bahasa merupakan model tindakan simbolik (Burke 1978). Artinya, ada makna di balik penggunaan bahasa. Di sinilah pentingnya membahas tindak tutur yang digunakan SBY, implikatur di balik ujaran pidato SBY yang terdiri atas enam bagian, dan strategi kesantunan berbahasa yang digunakannya untuk melihat makna di balik penggunaan bahasa dalam pidato SBY.

## Tindak Tutur dalam Pidato SBY
Jika berbicara tentang tindak tutur, kita tidak dapat melepaskan diri dari tokoh Austin karena gagasan Austin tentang bahasa begitu berpengaruh dibanding karya filosof lain yang sama-sama membahas perihal bahasa, seperti Moore dan Wittgenstein. Salah satu pengaruh utamanya ialah tindak tutur  menjadi fokus bahasan pragmatik pada saat ini. Menurut Searle (1969: 16), alasan dijadikannya tindak tutur sebagai pusat perhatian ialah secara sederhana semua komunikasi bahasa melibatkan tindak tutur. Unit komunikasi bahasa bukan simbol, kata, atau kalimat, atau bahkan token dari simbol, kata, atau kalimat, tetapi lebih pada produksi simbol atau kata atau kalimat dalam performansi tindak tutur. Produksi token kalimat dalam keadaan tertentu merupakan tindak tutur dan tindak tutur adalah unit dasar dari komunikasi bahasa.
Menurut Austin, dalam semua tuturan terdapat unsur “berbuat” dan unsur ‘berkata”. Simpulan itu  membawa Austin (1962: 94–108) ke suatu pemikiran berikutnya, yaitu pembedaan antara tiga tindak yang dilakukan seseorang ketika mengujarkan sesuatu. Pertama , tindak lokusi, yakni tindakan mengatakan sesuatu dengan kata atau kata-kata yang menurut tata bahasa dapat dimengerti dalam bahasa tertentu. Jadi, tindak ini kurang lebih dapat disamakan (sepadan) dengan menuturkan kalimat dengan dengan makna dan acuan tertentu, yang kurang lebih sepadan dengan “makna” dalam pengertian tradisional. Kedua , tindak ilokusi, yaitu tindakan yang dilakukan dalam mengujarkan sesuatu, yang memiliki daya tertentu. Ketiga , tindak perlokusi, yaitu tindak yang mengacu kepada dampak atau efek yang ditimbulkan dengan menyatakan sesuatu. Pembagian seperti itu didasari oleh pendapatnya bahwa ketika penutur bertindak tutur, dia melakukan beberapa tindak. Jadi, Austin (1962: 120) membedakan tindak lokusi yang memiliki makna, tindak ilokusi yang memiliki daya tertentu dalam mengatakan sesuatu, dan tindak perlokusi yang menghasilkan pengaruh tertentu dengan menyatakan sesuatu.  Berdasar hal itu, dapat dinyatakan bahwa ilokusi ialah tindak tutur  yang maksudnya diungkapkan oleh penutur.
Perlokusi ialah tindak tutur yang menimbulkan efek terhadap, atau reaksi dari, petutur.
Austin memasukkan “ happiness conditions ” yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai syarat keberhasilan tindak ilokusi. Tindak ilokusi dianggap berhasil jika dalam menuturkannya penutur mencapai pengaruh, yaitu petutur memahami isi proposisional tuturan dan daya tuturan yang terdapat dalam tuturan itu.
Ketika membuat tuturan, penutur dapat juga menyampaikan pengaruh tertentu kepada petutur yang diacu Austin sebagai tindak perlokusi. Sebagai contoh tindak perlokusi, dia memasukkan tidak hanya hal seperti  mengkhawatirkan, membujuk, menyesatkan, tetapi juga pengaruh seperti terkejut, kaget, rasa bosan, dan sebagainya. Dalam membedakan antara dua  jenis tindak perlokusi dan ilokusi, dia menyatakan bahwa tidak seperti halnya tindak ilokusi, yang dapat dicapai semata-mata dengan cara konvensional, tindak perlokusi dapat dicapai dengan cara tidak dikonvensionalisasi. Sungguh pun begitu, dia gagal memberikan kriteria yang takterbantahkan untuk membedakan berbagai jenis tindak. Simpulannya, dia sama saja dengan tidak lebih dari sekadar menunjukkan bahwa ciri perbedaan antara tindak ilokusi dan perlokusi terletak pada harapan penutur untuk mencapai berbagai jenis pengaruh yang berbeda.
Dia menemukan bahwa fungsi komunikatif bahasa dapat direduksi ke dalam lima kelompok utama, yaitu tindak asertif,  direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. Pertama , tindak tutur representatif (disebut “asertif” pada Searle 1979) mengandungi nilai kebenaran atau ketidakbenaran. Tindak tutur ini harus memiliki arah kecocokan dari kata ke dunia.  Pada ilokusi ini penutur terikat pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya menyatakan, mengusulkan, membual, mengeluh, mengemukakan pendapat, dan melaporkan. Kedua , tindak tutur direktif mewujudkan usaha pada pihak penutur agar petutur melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan tindak representatif, tindak tutur ini memiliki arah kecocokan dari dunia ke kata; dunia disesuaikan dengan kata yang terujar. Dalam tindak direktif ini, muncul kewajiban pada diri petutur untuk melakukan sesuatu. Contoh tindak direktif ialah memerintah, memohon, menuntut, dan sebagainya. Ketiga , tindak tutur komisif menjalankan pengubahan di dunia dengan cara menciptakan kewajiban; penutur berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur ini memiliki arah
kecocokan dari dunia ke kata. Perbedaannya dengan tindak tutur direktif ialah bahwa dalam tindak tutur komisif kewajiban terletak pada diri penutur, bukan pada diri petutur. Jadi, pada ilokusi ini penutur (sedikit banyak) terikat pada suatu tindakan pada masa mendatang, misalnya menjanjikan, menawarkan, berkaul, dan sebagainya. Keempat , tindak tutur ekspresif mengungkapkan keadaan psikologis penutur dan tidak memiliki arah kecocokan antara kata dan dunia. Contoh tindak ini ialah berterima kasih, meminta maaf, mengucapkan selamat, memuji, dan sebagainya. Kelima , tindak tutur deklarasi merupakan pernyataan yang mengubah perikeadaan di dunia, misalnya dari sekadar sepasang manusia yang tidak memiliki ikatan menjadi sepasang suami-istri. Tindak ini memiliki arah kecocokan dari kata ke dunia dan dari dunia ke kata.  Berhasilnya pelaksanaan ilokusi ini akan mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas, misalnya membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengangkat pegawai, dan sebagainya. Tindak deklarasi merupakan kategori tindak tutur yang sangat khusus karena melibatkan seseorang yang dalam sebuah lembaga diberi wewenang untuk melakukannya.  Klasifikasi tindak ilokusi juga dibahas oleh Levinson (1983: 40), Yule (1996:53–54), dan Verschueren (1999: 24).
Di antara berbagai tindak tutur yang digunakan dalam pidato, SBY dominan menggunakan tindak tutur representatif, yakni tindak tutur membuat pernyataan dan mengemukakan pendapatnya tentang hubungan Indonesia–Malaysia. Tindak tutur pernyataan yang paling banyak dikemukakan SBY ialah tindak tutur argumentatif tentang pentingnya menjaga hubungan Indonesia dan Malaysia. Contohnya tampak dalam tindak tutur berikut.
(1) Hubungan Indonesia dan Malasyia memiliki cakupan yang luas, yang semuanya berkaitan dengan kepentingan nasional, kepentingan rakyat kita.
(2) Hubungan ini tidak bebas dari masalah dan tantangan.
Tindak tutur representatif lain yang dominan ialah tindak tutur “melaporkan” ikhwal apa saja yang sudah dilakukan Presiden SBY dalam hubungannya dengan Indonesia–Malaysia. Contohnya tampak dalam tindak tutur di bawah ini.
(1) Sejak awal, saya berusaha keras memperjuangkan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia, antara lain menyangkut gaji dan waktu libur; memberikan perlindungan hukum, dan mendirikan sekolah bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia.
(2) Saya ingin mengatakan bahwa sejak terjadinya kasus ini pemerintah telah bertindak.
(3) Saya telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia, yang intinya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden tersebut.
(4) Saya juga mendorong agar proses perundingan batas maritim dapat dipercepat dan dituntaskan.
Hal yang dapat dipertanyakan ialah: mengapa di antara berbagai jenis tindak tutur, SBY begitu dominan menggunakan tindak tutur representatif, terutama tindak argumentatif dan melaporkan? Kemungkinan besar jawaban atas pertanyaan itu ialah SBY ingin meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa tindakan yang diambilnya berkaitan dengan insiden di seputar perairan Pulau Bintan yang melibatkan Malaysia merupakan tindakan yang tepat. Melalui tindak tutur representatif, terutama tindak melaporkan, SBY hendak menunjukkan kepada masyarakat bahwa sudah begitu banyak tindakan yang dilakukannya atas nama pemerintah Indonesia; sudah begitu banyak langkah yang ditempuhnya.
Persoalannya ialah: bagaimanakah perlokusi atas tindak tutur SBY dalam pidato resminya itu? Perlokusi berkaitan dengan pengaruh tindak tutur yang dikemukakan penutur – dalam hal ini Presiden SBY– atau reaksi petutur – dalam hal ini masyarakat Indonesia sebagai penonton atas pidato Presiden SBY.
Tidak seperti halnya pementasan di lapangan terbuka yang membuat hubungan antara aktor-penonton begitu dekat sehingga reaksi penonton bisa diamati pada saat berlangsungnya pementasan, pementasan pidato SBY berjarak karena pementasan dalam bentuk kelisanan sekunder memungkinkan terjadinya hal itu. Reaksi penonton dapat dilihat pascapementasan dan memunculkan wacana baru, yang dibahas di warung-warung kopi, diskusi terbuka di televisi, perbincangan di radio, hingga perbalahan di dunia maya. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Beberapa pendapat itu dapat dikemukakan sebagai berikut.
”Saya merasa yang berpidato bukan Presiden Indonesia, tetapi duta besar Malaysia di Indonesia yang tengah memaparkan alasan-alasan historis (Ray Rangkuti, KOMPAS.com);
Rakyat Indonesia, saya yakin, tidak sedang butuh perang. Rakyat Indonesia hanya sedang butuh pemimpin (http://www.rakyatmerdeka. co.id/news.php?id=2995).
”Pidato SBY tentang hubungan RI–Malaysia menimbulkan rasa kecewa bagi buruh migran,” ungkap Rieke bersama Migrant Care , Kontras, Infid, dan sejumlah buruh migran lain ( VivaNews ).
Pidato SBY dinilai terlalu halus dalam merespons konflik Indonesia dan Malaysia, sebagai seorang presiden di negeri ini dengan berbagai konflik hubungan Indonesia dan Malaysia, seharusnya SBY memberikan “ warning ” kepada Malaysia (Fajar Kodri, Asisten General Comitte ASEAN for Youths Coorperation dalam Fraksipan.com).
“Tidak ada yang baru. Pidato Presiden SBY adalah pengulangan dan penegasan sikap pemerintah yang mengedepankan penyelesaian diplomatik dan fokus pada penyelesaian perundingan batas wilayah,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik kepada Detikcom.
Ketua DPR Marzuki Alie dari Fraksi PD  menilai konten pidato SBY tentang Malaysia di Mabes TNI sudah tepat. SBY dinilai menunjukkan ketenangan sebagai presiden dan layak diapresiasi.
Sekjen PAN, Taufik Kurniawan, menyatakan ” Pidato SBY layak kita apresiasi. Karena nggak mungkin presiden mewacanakan perang lawan Malaysia, permasalahan menjadi kompleks.”
Di dunia maya, salah satu facebooker mengajukan pertanyaan: "Apakah pidato Presiden SBY tentang masalah Malaysia Anda anggap tegas, cepat, dan memenuhi harapan bangsa?" Dari sekitar 200 komentator yang menjawab pertanyaan, hanya 2 orang atau 1% saja yang mengatakan ya . Itu pun yang satu masih mengatakan “ada kekurangan dalam hal tertentu.” Secara hampir absolut, 198 orang, atau 99% mengatakan bahwa pidato Pak SBY semalam "mengecewakan", "tidak tegas," "tidak memenuhi harapan", dan "membuat posisi RI di bawah Malaysia" (lihat www.facebook.com/mashikam ).
Pendapat yang disampaikan para facebooker itu hanyalah beberapa pernyataan dari sebagian penonton. Penonton senyatanya adalah rakyat. Tampaknya SBY gagal dalam pementasannya di panggung sebagai seorang aktor. Penonton tidak bisa menerima manipulasi SBY
melalui pementasannya.  SBY gagal menggiring penonton yang marah sesuai sudut yang memang ingin diperlihatkannya. Tidak begitu mudah bagi SBY sebagai seorang aktor pementasan untuk mencapai tujuan dari pementasan tersebut. Umpan balik ( feedback ) yang diharapkan dari penonton ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan SBY. Barangkali, sebagian masyarakat Indonesia masih ”merindukan” romantisme masa lalu berupa ketegasan sikap seperti dalam pidato Presiden Pertama RI, Soekarno 10 yang begitu gegap gempita dalam menghadapi Malaysia. Padahal, konteks situasional dan politiknya telah berubah.

## Implikatur Penggunaan Bahasa dalam Pidato SBY
Isi ujaran dapat diekspresi dan dapat pula diimplikasi. Isi ujaran yang diimplikasi disebut implikatur. Mey (1994: 99) berpendapat bahwa implikatur merupakan sesuatu yang terimplikasi di dalam suatu percakapan, yaitu sesuatu yang dibiarkan implisit di dalam penggunaan bahasa secara aktual. Gunarwan (1994: 52) menegaskan tiga hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan implikatur itu. Pertama , implikatur tidaklah merupakan bagian ujaran. Kedua , implikatur bukan akibat logis tuturan. Ketiga , mungkin saja sebuah tuturan memiliki lebih dari satu implikatur dan itu bergantung konteksnya.
SBY memulai pidatonya dengan membawa kerangka pemikiran betapa pentingnya Malaysia bagi Indonesia, terutama dalam hal tujuan pengiriman TKI, tempat mahasiswa Indonesia mencari ilmu, penciptaan peluang kerja di bidang pariwisata karena banyaknya kunjungan wisatawan Malaysia ke Indonesia, dan besarnya investasi Malaysia di Indonesia. Implikatur dari semua itu adalah “masyarakat Indonesia harus sadar betapa pentingnya Malaysia bagi Indonesia.” Implikatur itu diperkuat dengan pentingnya kesadaran sejarah hubungan Indonesia– Malaysia yang menjadi argumen pertama kali dalam pidato SBY.
Bagian kedua dari pidato SBY memiliki implikatur “saya telah bertindak gesit menanggapi insiden ini.”  Kata saya menjadi penting
10 Soekarno pada tanggal 13 April 1964 pernah berpidato secara langsung di hadapan kurang lebih sejuta sukarelawan di lapangan Merdeka, Jakarta berkaitan dengan politik mengganyang Malaysia. Dalam pidato ini, Soekarno dengan ketegasan sikapnya menjelaskan kepada rakyat tentang semua alasan di balik politiknya, tindakan yang telah dilakukannya,  dan rencana politik yang akan dijalankannya.
pada bagian kedua karena dari 20 kalimat yang terdapat pada bagian kedua pidatonya, 10 kalimat di antaranya dimulai dengan kata saya sebagai subjek yang melakukan berbagai tindakan dalam menghadapi insiden tersebut. Hal itu sangat berbeda dengan bagian pidato lain, yang didominasi kata kita .
Implikatur bagian ketiga pidato ini ialah perlunya masyarakat Indonesia bertenggang rasa dalam penanganan kasus nelayan. Implikatur bagian keempat ialah perlunya penyelesaian batas wilayah melalui perundingan. Sementara itu, implikatur bagian kelima ialah perlunya pencitraan nasional dalam politik internasional dalam hubungan antarbangsa, terutama penuntasan batas wilayah.
Berdasar hal itu, secara keseluruhan pidato SBY memiliki implikatur bahwa “tidak perlu berperang melawan Malaysia karena ketergantungan Indonesia terhadap Malaysia begitu tinggi, terutama dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.”

## Strategi Kesantunan Berbahasa dalam Pidato SBY
Kesantunan berbahasa dalam pidato ini juga perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan citra diri publik. Kesantunan berbahasa merupakan kerja sama yang wajib ada dalam komunikasi, tidak peduli apakah itu komunikasi politik atau komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada alasan bahwa bahasa politik menjadi steril dari kesantunan karena bahasa politik tidak digunakan di ruang hampa.
Brown dan Levinson menggabungkan konsep rasionalistik implikatur percakapan (Grice 1975), tindak tutur tidak langsung (Searle 1969), dan konsep penting  teori  Goffman (1959; 1967; 1971) tentang interaksi sosial dengan memformulasikan Model Person (MP). Seorang peserta komunikasi yang kompeten dan menguasai kaidah-kaidah pemakaian bahasa yang benar dan tepat ( Model Person ) akan selalu memegang teguh dua prinsip, yaitu rasionalitas dan muka. Mereka beranjak dari pemikiran bahwa setiap manusia melakukan tindakan rasional untuk mencapai pemuasan keinginan tertentu ( wants ). Keinginan yang berkaitan dengan konsep kesantunan ialah keinginan melindungi muka. Dengan rasionya ia akan berusaha untuk mencapai tujuan komunikasi, sementara dengan kesadaran muka ia akan berusaha memenuhi dua keinginan, yakni ingin dihargai dan tidak ingin dipaksa. Jadi, muka sebagai istilah teknis berarti citra diri publik seseorang.
Konsep muka diperoleh dari Goffman dan selanjutnya dikembangkan oleh Brown dan Levinson (1987). Konsep muka bertalian dengan istilah dalam masyarakat Inggris – yang juga ada dalam banyak bahasa lain – tentang lost face dalam arti ‘dipermalukan atau dihina’. Dalam bahasa Indonesia pun ada ungkapan seperti kehilangan muka, menyembunyikan muka, menyelamatkan muka , dan tebal muka . Konsep ini mengakui kesantunan sebagai ritual dan mempertahankan “muka” dalam interaksi merupakan unsur utama dalam konsep kesantunan yang berterima. Jadi, muka ialah sesuatu yang secara emosional dicurahkan, dan dapat hilang, dipertahankan, atau ditingkatkan, dan harus secara diperhatikan secara konstan dalam interaksi (Brown dan Levinson 1987: 61).
Brown dan Levinson (1987: 62; 129) memperlakukan aspek muka sebagai “keinginan dasar” dengan melakukan pembedaan muka positif dan muka negatif. Muka negatif mengacu kepada citra diri seseorang yang berkeinginan agar ia dihormati dengan dibiarkan bebas melakukan apa yang diinginkannya. Jadi, kesantunan negatif berkaitan dengan keinginan tiap orang untuk bebas bertindak, tidak dihalangi oleh orang lain, terbebas dari tekanan. Jika yang dikemukakan ialah tindak tutur direktif, misalnya, yang terancam ialah muka negatif petutur. Dinyatakan demikian karena dengan meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, penutur sebenarnya menghalangi kebebasan orang tersebut  untuk melakukan tindakannya atau bahkan kebebasan dia menikmati  tindakannya. Sebuah penawaran pun dapat mengancam muka negatif petutur karena itu berarti petutur harus bersedia melakukan apa pun keputusan  penutur.
Sementara itu, muka positif mengacu kepada citra diri yang berkeinginan agar apa yang dilakukan dan dimilikinya, termasuk nilai- nilai yang diyakini diakui atau dihargai oleh orang lain (Brown dan Levinson 1987: 60; 101). Jadi, muka positif berkaitan dengan keinginan tiap orang untuk dihargai orang lain.
Seperti ditunjukkan Goffman (1972), penutur dalam interaksi berorientasi, baik kepada mukanya sendiri maupun muka petutur. Dengan begitu, terdapat dua orientasi, yaitu orientasi defensif yang mengarah pada penyelamatan muka sendiri dan orientasi protektif yang mengarah pada penyelamatan muka petutur. Orang diharapkan mempertahankan muka sendiri jika terancam. Namun, ketika mempertahankan mukanya sendiri, mereka mengancam muka orang
lain. Selanjutnya, pada umumnya hal itu akan memunculkan keinginan antarpartisipan untuk mempertahankan  muka masing-masing pihak dan mereka dapat diharapkan untuk bekerja sama dalam mempertahankan muka dalam interaksi. Jadi, keterancaman muka dapat dialami oleh petutur maupun penutur, baik pada muka positif maupun possitif.
Untuk menyelamatkan muka dari tindak pengancam muka (selanjutnya disingkat TPM), Brown dan Levinson (1987) mengemukakan adanya lima strategi dasar. Keputusan pertama yang dibuat penutur ialah apakah ia akan melakukan TPM atau tidak. Jika penutur memutuskan melakukan TPM, ada empat kemungkinan yang dapat dipilih, yaitu tiga set superstrategis on record : melakukan TPM apa adanya ( bald on record ), melakukan TPM on record dengan menggunakan kesantunan positif, melakukan TPM on record dengan menggunakan kesantunan negatif dan satu strategi pelunakan ( off record ). Jika penutur mempertimbangkan tingkat keterancaman muka begitu besar, dia menghindari TPM dengan diam (strategi 5). Masing- masing strategi dasar tersebut memiliki rincian strategi lagi.
Berdasar teori di atas, strategi kesantunan yang digunakan SBY dalam pidatonya dapat dianalisis. Sebenarnya, dengan adanya insiden di seputar Pulau Bintan, SBY terancam muka positifnya karena oleh sebagian kalangan SBY dianggap tidak tanggap terhadap adanya insiden itu dan banyak aspek yang ditutup-tutupi sebagai upaya penyelamatan muka. Rakyat yang marah atas tindakan Malasyia adalah pihak yang mengancam muka positif SBY. Untuk itu, SBY melakukan tindak defensif untuk menyelamatkan mukanya melalui “pidato penjelasan” kepada rakyat pada 1 September 2010.
Untuk mencapai tujuan itu, SBY dalam pidatonya dominan menggunakan strategi kesantunan positif. Menurut Brown dan Levinson (1987), jika seorang penutur menggunakan strategi kesantunan positif, misalnya pengintensifan strategi, penutur dapat menunjukkan penghargaan terhadap citra diri petutur. Pada dasarnya, dengan menggunakan kesantunan positif ini, penutur telah mengancam muka petutur, namun ia berusaha mengurangi ancaman tersebut dengan memberikan perhatian terhadap muka positif petutur. Kesantunan ini diungkapkan dalam bentuk kesabaran (tidak emosional), formalitas, dan menjaga jarak. Tendensi pemakaian bentuk kesantunan ini ialah menekankan hak rakyat Indonesia sebagai audien akan kebebasan mengekspresikan kekecewaannya atas terjadinya insiden di seputar
perairan Pulau Bintan. Strategi ini mengedepankan kesantunan formal. Ada empat substrategi kesantunan positif yang paling menonjol digunakan oleh SBY. Pertama , mencari persetujuan untuk menyatakan persamaan perspektif dengan rakyat dalam menghadapi Malaysia. Contohnya tampak dalam kutipan tindak tutur berikut.
“Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saya sungguh mengerti keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang saudara-saudara rasakan. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan ini sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita semua.”
Kedua , menghindari pertentangan dengan rakyat, misalnya melalui persetujuan dangkal. Contohnya ialah tindak tutur di bawah ini.
Pemerintah juga sangat memahami kepentingan itu dan terus bekerja secara sungguh-sungguh untuk menjaga dan menegakkannya.
Ketiga , mempraanggapkan, mengemukakan, menegaskan latar bersama atau umum. SBY berusaha menyatukan sudut pandangnya dengan rakyat sebagai audien atau paling tidak mendekatkan jarak sudut pandang antara dirinya dengan rakyat. Salah satunya tampak dalam contoh berikut.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saya sungguh mengerti keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang saudara-saudara rasakan. Dan apa yang dilakukan pemerintah sekarang dan ke depan ini sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita semua.
Keempat , mengikutsertakan penutur dan petutur dalam suatu kegiatan; dalam hal ini adalah diri SBY dan rakyat sebagai penonton pementasannya. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan pronomina inklusif kita yang mengacu kepada dua unsur, yaitu kamu (penonton pidato sebagai pementasan) dan aku (Presiden SBY yang melakukan pementasan) sehingga  tampak ada kerja sama antara penutur dan petutur dan hal ini dapat memperlunak tindak pengancam muka. Contohnya dapat dilihat dalam tindak tutur di bawah ini.
Kita harus bisa menilai dengan tepat setiap masalah yang muncul agar penyelesaiannya pun menjadi tepat pula.
Meskipun demikian, sekecil apa pun permasalahan yang muncul dalam hubungan bilateral, akan tetap kita selesaikan demi menunjang kepentingan nasional kita.
Kita harus senantiasa menjaga citra dan jatidiri kita sebagai bangsa yang bermartabat dalam menjalin hubungan internasional, tanpa kehilangan prinsip dasar politik luar negeri yang bebas dan aktif dan yang diabdikan untuk kepentingan bangsa kita.
Keempat strategi kesantunan itu begitu dominan digunakan pada bagian akhir pidato SBY. Hal itu tentu bukan tanpa alasan. Bagian akhir pidato itu banyak berisi ajakan dan himbauan sebagai bagian dari tindak tutur direktif, yakni tindak tutur yang menginginkan orang lain melakukan tindakan tertentu. Keberhasilan tindak tutur ini sangat bergantung pada strategi kesantunan yang diterapkan. Dengan menggunakan strategi yang mengedepankan penggunaan bentuk pronomina inklusif kita dalam tiap ujarannya, SBY berharap rakyat Indonesia sebagai penonton mau mengikuti ajakannya dan juga kebijakannya.
Karena strategi kesantunan yang diterapkan lebih mengedepankan kesantunan formal, bahasa yang digunakan pun adalah ragam bahasa formal. Rujukan pada kenyataan, terutama mengacu pada data, dianggap lebih penting dibanding unsur-unsur estetisnya.
Berdasar analisis bahasa yang digunakan dapat dinyatakan bahwa tujuan pementasan pidato itu ialah meredam amarah masyarakat yang dilampiaskan dalam berbagai bentuk demonstrasi. SBY hendak memberikan laporan kepada masyarakat tentang dasar keputusannya, langkah-langkah yang telah diambilnya, dan yang akan dilakukannya ke depan dengan berbagai argumen. Selain itu, strategi kesantunan yang digunakan SBY tidak terlepas dari upaya menjaga citra diri, baik dalam kancah politik nasional maupun internasional.

## Nasionalisme Ideologis Vs Nasionalisme Pragmatis: Catatan Penutup
Salah satu alasan SBY harus menggelar pidato resminya soal hubungan Indonesia–Malaysia ialah maraknya demonstrasi dan kencangnya tekanan kepada SBY agar bersikap atas insiden di seputar perairan Pulau Bintan. Berbagai tindakan masyarakat itu memiliki dasar: atas nama nasionalisme. Berdasar pidatonya itu, tampak adanya
kesenjangan antara harapan penonton (rakyat yang sedang marah) dan aktor (SBY) dalam pementasannya, yaitu adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat nasionalisme. Nasionalisme penonton mengorientasikan diri pada nasionalisme ideologis. Sementara itu, SBY mengorientasikan diri pada nasionalisme pragmatis. Kebutuhan dan berbagai pertimbangan pragmatis untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang direncanakan oleh pemerintahan SBY seolah memaksa pemerintah SBY mengorbankan sentimen nasionalisme ideologis pada kekuatan Malaysia. Indonesia terseret ke arus pusaran politik dan ekonomi Malaysia. Gejala itu kini makin menguat berdasar data yang dikemukakan SBY dalam pidatonya pada bagian-bagian awal, yang menurut sebagian kalangan data tersebut akan membuat Malaysia semakin besar kepala. Data-data yang dipaparkan SBY sebagai dasar argumen atas tindakannya menghadapi Malaysia menunjukkan kepada kita akan ketergantungan Indonesia pada Malaysia.
Hal itu menimbulkan pertanyaan: masih relevankan kita berbicara nasionalisme seperti yang dikemukakan Bapak Pendiri Bangsa, Soekarno, sebagai berikut ?
Ia bukanlah nasionalisme yang timbul dari kesombongan belaka; ia adalah nasionalisme yang lebar; ia adalah nasionalisme yang timbul daripada pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat; ia bukanlah ” jingo-nationalism ” atau chauvinism , dan bukanlah suatu copie atau tiruan daripada nasionalisme Barat. Nasionalisme kita ialah suatu nasionalisme, yang menerima rasa-hidupnya sebagai suatu wahju, dan mendjalankan rasa-hidupnya itu sebagai suatu bakti.... Nasionalisme kita ialah nasionalisme ke-Timur-an dan sekali-kali bukanlah nasionalisme ke-Barat-an, jang ...adalah ”suatu nasionalisme jang menjerang-njerang, suatu nasionalisme yang mengedjar sendiri, suatu nasionalisme perdagangan untung atau rugi” ... Nasionalisme kita adalah nasionalisme jang membuat kita mendjadi ”perkakasnya Tuhan”, nasionalisme kita mendjadi ”hidup dalam Roch” (Daniel Dhakidae 2001: xxxix).
Soekarno tidak mengajarkan nasionalisme yang menyerang- nyerang negara lain. Soekarno juga tidak mengajarkan nasionalisme pragmatis dengan berpijak pada untung rugi. Namun, ajaran Soekarno itu tampaknya sudah dilupakan.
Perlu adanya penyamaan persepsi membangun nasionalisme ideologis-politis, ekonomi, dan kultural antara rakyat dan pemimpin di Indonesia. Gagasan tentang martabat bangsa dan nasionalisme juga harus ditafsir ulang di tengah arus globalisasi yang semakin memperkuat pasar pada tataran global.

## Daftar Pustaka
Amanat Presiden Sukarno pada Apel Besar Sukarelawan berhubung dengan Konfrontasi dengan Malaysia di Depan Istana Merdeka Jakarta tanggal 13 April 1964, khasanah Arsip Nasional RI .
Anderson, Benedict. 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism . London: Verso.
Austin, J. L. 1962. How to Do Things with Words . New York: Oxford University Press.
Bauman, Richard. 1992. “Performance,” dalam Richard Bauman (ed.). Foklore, Cultural Performance, and Popular Entertainments . New York: Oxford University Press.
Ben-Amos, Dan. 1997. “Performance.” Dalam A. Green, Thomas (ed.). Foklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art .  California: ABC-Clio.
Brown, Penelope dan Stephen C. Levinson. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage . Cambridge: Cambridge University Press.
Daniel, Dhakidae. 2001. “Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-komunitas Terbayang,” dalam Pengantar Terjemahan Imagined Communities oleh Ben Anderson.Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
El-Shammy, Hasan. 1997. “Audience.” Dalam A. Green, Thomas (ed.). Foklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art .  California: ABC-Clio.
Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism . Ithaca: Cornell University Press.
Giddens, Anthony. 1984/2010. Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Masyarakat . Diterjemahkan oleh Mufur dan Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Goffman, Erving. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life . New York: Anchor Books.
Goffman, Erving. 1967. Interaction Ritual: Esays on Face to Face Behavior . New York: Anchor Books.
Goffman, Erving. 1971. Relations in Public: Microstudies of the Public Order . New York: Anchor Book.
Grice, H.P. 1975. “Logic and Conversation,” dalam Cole dan Morgan (eds.). Syntax and Semantics: Speech Acts . New York: Academic Press.
Gunarwan, Asim. 1994. “Pragmatik: Pandangan Mata Burung,” dalam Soenjono Dardjowidjojo (ed.). Mengiring Rekan Sejati: Festschrift buat Pak Ton . Jakarta: Unika Atma Jaya.
Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics . Cambridge: Cambridge University Press.
Lord, Albert. 1976. The Singer of Tales . New York: Harvard University Press.
Mey, Jacob L. 2001. Pragmatics: An Introduction . Oxford: Blackwell.
Pabottinggi, Mochtar. 1993. “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik,” dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (ed.). Indonesia dan Komunikasi Politik . Jakarta: Gramedia.
Saville-Troike, Muriel. 1982. The Ethnography of Communication . Oxford: Basil Blakwell.
Searle, John R. 1969. Speech Acts: An Essay in the Philosophy .
Cambridge: Cambridge University Press.
Smith, Anthony D. 2001. Nationalism: Theory, Ideology and History .
Oxford: Blackwell.
Teeuw, A. 1994. Indonesia: Antara Kelisanan dan Keberaksaraan .
Jakarta: Pustaka Jaya.
Verschueren, Jef. 1999. Understanding Pragmatics . London: Arnold.
Yule, George. 1996. Pragmatics . Oxford: Oxford University Press.