Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 1, No. 1, Edisi Januari – Juni 2021, pp.1-12 Website: http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat
Evaluasi Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004 di Kecamatan Sukasari
Penulis: Alfandi 1

## Afiliasi:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia 1 Email: alfandi.amir@gmail.com 1
©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v1i1.1878
* Penulis Korespondensi
Alfandi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat Email: alfandi.amir@gmail.com Diterima: 08 Februari 2021 Direvisi: 15 Maret 2021 Publikasi Online: 30 Juni 2021

## Abstract
This study aims to evaluate the implementation of the policy of delegating some  authorities from the Sumedang District Head in Sukasari Sub-District based on the District Head Regulation No. 42 of 2004. Its implementation uses organizing, interpretation and application activities. While the evaluation uses the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy. The method used is qualitative descriptive research with a case study approach. The technique of collecting data and information uses interview techniques and documentation studies. Data and information obtained through relevant data sources, where in the research, there  are 16 informants. Data analysis techniques used in this study are selecting data, classifying data and interpreting data. Based on the analysis, the results show that the application of a uniform pattern in Sukasari District where not all authorities are properly implemented. The quality of sub-district employees is still lacking. Coordination between the sub-districts and the UPTD / District Regional Office has not been running optimally. The socialization of the policy of delegation of authority to the public has not yet run optimally. Lack of support for facilities and infrastructure as well as budget in the implementation of the policy of delegation of some authorities.

## Keywords: evaluation; implimentation; delegation of authority

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dari implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati  Sumedang  di  Kecamatan  Sukasari  yang  didasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  42  Tahun  2004. Implementasinya  menggunakan  aktivitas  pengorganisasian,  interpretasi  dan  aplikasi.  Sedangkan  evaluasinya menggunakan  kriteria  efektivitas,  efesiensi,  kecukupan,  perataan,  responsivitas  dan  ketepatan.  Metode  yang digunakan adalah penelitian deskritif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik mengumpulkan data dan informasi  dengan  memakai  teknik  wawancara    dan  studi  dokumentasi.  Data  dan  informasi  diperoleh  melalui sumber data yang relevan,  dimana dalam penelitian ditetapkan informan sebanyak 16 orang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyeleksi data, mengklasifikasi data dan interpretasi data. Berdasarkan analisis  diperoleh  hasil  bahwa  penerapan  pola  yang  seragam  di  Kecamatan  Sukasari  dimana  tidak  semua kewenangan  terlaksana  dengan  baik.  Kualitas  dari  pegawai  kecamatan  masih  kurang.  Koordinasi  antara  pihak kecamatan dengan UPTD/ Dinas Daerah Kabupaten  belum berjalan maksimal. Sosialisasi kebijakan pelimpahan
kewenangan  kepada  masyarakat  belum  berjalan  maksimal.  Kurangnya  dukungan  sarana  dan  prasarana  serta anggaran dalam implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan.

## Kata kunci: evaluasi; implementasi; pendelegasian kewenangan
PENDAHULUAN Negara
Indonesia sebagaimana disebutkan  di  atas  terdiri  dari  daerah  propinsi dan  daerah  propinsi  terdiri  dari  daerah kabupaten dan kota, mempunyai otonomi dalam pengaturan  daerah  masing-masing.  Dan  sesuai dengan  kebijakan  dari  Pemerintah  dimana  titik berat  otonomi  berada  pada  daerah  kabupaten dan daerah kota. Daerah kabupaten dan daerah kota yang merupakan titik berat otonomi daerah harus  selalu  berorientasi  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dengan  memiliki kewenangan  membuat  kebijakan-kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan  peran  serta  prakarsa,  dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai  salah  satu  perangkat  daerah kabupaten/ kota, kecamatan dituntut memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat dengan  secara  langsung.  Dalam  hal  ini  perlu menempatkan  kecamatan  sebagai  unsur  lini kewilayahan (Wasistiono, 2002:28)  dalam artian bahwa camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini yaitu “to do, to act” artinya kegiatan camat  beserta  jajaranya  bersifat  operasional, memberikan  pelayanan  langsung  kepada masyarakat.  Dengan  menempatkan  kecamatan sebagai  unsur  lini  kewilayahan  memberikan peranan  kepada  kecamatan,  yang  strategis  dan menentukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan memperhatikan kewenangan  yang  diberikan  kepada  camat berupa  kewenangan  atributif  dan  kewenangan deligatif  pada  era  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004  sebagaimana  juga  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  sama  dengan  kewenangan yang  dimiliki  oleh  camat  pada  era  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1974,  dimana  camat mempunyai  dua  (2)  kewenangan  yaitu kewenangan  atributif  dan  kewenangan  deligatif menurut  Sadu  Wasistiono  (2002:28).  Untuk menjalankan  salah  satu  amanat  dari  Undang-
undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yaitu  camat  dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan  sebagian  kewenangan  dari  bupati/ walikota.  Ini    merupakan  pelaksanaan  dari kewenangan delegatif dari bupati kepada camat di lingkungan kerjanya. Untuk dapat mendelegasikan  sebagian  kewenangan  dari bupati/  walikota  kepada  camat,  diperlukan beberapa prasyarat sebagai berikut (Wasistiono, 2003:97) Adanya keinginan politik dari bupati/ walikota  untuk  mendelegasikan  kewenangan kepada  camat,  adanya  kemauan  politik  dari pemerintahan  daerah  (Kepala  Daerah  dan DPRD)  untuk  menjadikan  kecamatan  sebagai pusat  pelayanan  masyarakat,  untuk  pelayanan yang  bersifat  sederhana,  seketika,  mudah  dan murah serta berdaya lingkup setempat.
Adanya kewenangan dari dinas dan atau lembaga  teknis  daerah  untuk  melimpahkan sebagian  kewenangan  teknis  yang  dapat dijalankan oleh kecamatan. Kewenangan   yang dilimpahkan    oleh   Bupati   kepada   Camat dalam  Peraturan    Bupati    Nomor    42    Tahun 2004   sebanyak   22   kewenangan dengan 257 rincian kewenangan yang dilimpahkan. Paraturan  Bupati  Sumedang  Nomor  42  Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan  dari  Bupati  Kepada  Camat  Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, jika  dilihat  dari  polanya  adalah  pola pendelegasian  yang  seragam  untuk  semua kecamatan. Karena pola yang seragam ini, dalam pengimplementasiannya di Kecamatan Sukasari masih  ada  pelimpahan  yang  tidak  dilaksanakan oleh kecamatan. Tidak dilaksanakan pengimplementasiannya disebabkan tidak adanya  masyarakat  yang  meminta  pelayanan terhadap  kewenangan  yang  telah  dilimpahkan. Seiring  dengan  hal  tersebut  di  atas,  dalam pelaksanaan  pelimpahan  pelimpahan  sebagian kewenangan  bupati  kepada  camat  ternyata menimbulkan  berbagai  permasalahan  seperti kurangnya personil baik dari segi kuantitas dan
kualitas,  kurangnya  sarana  dan  prasarana penunjang  dalam  pelaksanaan  kewenangan tersebut,  kurangnya  biaya  dalam  melaksanakan kewenangan  yang  dilimpahkan,  kurangnya koordinasi  dan  tumpang  tindih  tugas  antara dinas-dinas  daerah  atau  lembaga  teknis  daerah dengan  kecamatan.  Berdasarkan  permasalahan di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan    evaluasi terhadap  implementasi  kebijakan  pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004  di  Kecamatan  Sukasari  Kabupaten Sumedang.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah penelitian deskritif kualitatif dengan pendekatan studi  kasus.  Evaluasi  yang  dilakukan  terhadap implementasi  kebijakan  pelimpahan  sebagian kewenangan  dari  bupati  kepada  camat  di Kabupaten  Sumedang  ini  memakai  kriteria evaluasi yang disebutkan oleh Dunn (2000:610). Ada  enam  kriteria  evaluasi  yang  akan  dibahas sehubungan dengan evaluasi kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan,  diantaranya adalah  efektivitas; efesiensi; kecukupan; perataan/kesamaan; responsivitas; dan ketepatan.  Dari  keenam  kriteria    evaluasi  yang ada  ini,  peneliti  akan  mengkajinya  dengan memperhatikan  tiga  timing  evaluasi  yaitu sebelum dilaksanakan yang terdiri dari indikator input,  pada  waktu  pelaksanaan  yang  terdari indikator  proses  dan  setelah  dilaksanakan  yang terdiri  dari  indikator  outputs,  outcomes  dan benefits.  Teknik  mengumpulkan  data  dan informasi  dengan  memakai  teknik  wawancara dan  studi  dokumentasi.  Data  dan  informasi diperoleh  melalui  sumber  data  yang  relevan, dimana  dalam  penelitian  ditetapkan  informan sebanyak  16  orang  yang  terdiri  dari  pejabat daerah  kabupaten  Sumedang  yakni  Sekretaris daerah, Kabag Pemrintahan
Sekretariat Kabupaten Sumedang, Camat
Sukasari, Masyarakat yang melakukan pengurusan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyeleksi data, mengklasifikasi data dan
interpretasi  data.Penelitian  dilaksnakan  di kecamatan  Sukasari  kabupaten  Sumedang Provinsi  Jawa  Barat  sejak  bulan  Agustus  2018 hingga bulan Juli 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  yang  dilakukan  terhadap implementasi  kebijakan  pelimpahan  sebagian kewenangan  dari  bupati  kepada  camat  di Kabupaten  Sumedang  ini  memakai  kriteria evaluasi yang disebutkan oleh Dunn (2000:610). Ada  enam  kriteria  evaluasi  yang  akan  dibahas sehubungan dengan evaluasi kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan,  diantaranya adalah  efektivitas; efesiensi; kecukupan; perataan/kesamaan; responsivitas; dan ketepatan.  Dari  keenam  kriteria    evaluasi  yang ada  ini,  peneliti  akan  mengkajinya  dengan memperhatikan  tiga  timing  evaluasi  yaitu sebelum dilaksanakan yang terdiri dari indikator input,  pada  waktu  pelaksanaan  yang  terdari indikator  proses  dan  setelah  dilaksanakan  yang terdiri  dari  indikator  outputs,  outcomes  dan benefits.  Selanjutnya  keenam  kriteria  evaluasi tersebut akan dibahas sebagai berikut:
Efektivitas (effectiveness). Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan  mencapai  hasil  (akibat)  yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakan kebijakan  tersebut.  Dalam  hal  ini  kebijakan/ tindakan yang diambil oleh pemerintahan adalah untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Hasil kebijakan/ kegiatan yang mencapai sasaran yang tepat,  dapat  memberi  manfaat  serta  disertai dengan tidak adanya penyimpangan yang berarti, kebijakan/  kegiatan  tersebut  dapat  dikatakan efektif.
Kalau  dilihat  dari  tujuan  kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  yang  dibuat oleh  pemerintah  Kabupaten  Sumedang,  ada  2 tujuan  yang  ingin  dicapai.  Sebagaimana disebutkan  oleh  Sekretaris  Daerah  Kabupaten Sumedang,  tujuan  kebijakan  ini  adalah  sebagai berikut:
Meningkatkan  optimalisasi  kedudukan dan  fungsi  camat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
dan
pemberdayaan masyarakat.
Meningkatkan  pelayanan  publik  kepada masyarakat  dengan  pelimpahan  sebagian kewenangan  tersebut,  dimana  ada  beberapa pelayanan  perijinan  dan  administrasi  yang dilimpahkan kepada camat sehingga akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memangkas birokrasi.
Sebagai  salah  satu  tujuan  dari  kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  dari  bupati kepada camat yaitu peningkatan kedudukan dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  hal  ini kecamatan  sebagai  salah  satu  perangkat  daerah kabupaten/  kota  mempunyai  fungsi  yang strategis  dalam  melayani  masyarakat,  dengan menempatkan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan.  Kebijakan  pelimpahan  sebagian kewenangan  ini  telah  memberikan  ruang  gerak yang  luas  kepada  kecamatan  dalam  mengambil sikap  dan  inisiatif  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat.  Dengan  berbagai macam  kewenangan  yang  diberikan  bupati kepada  camat  sebagaimana  yang  diatur  dalam kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini, telah meningkatkan fungsi dan kedudukan camat dalam  melayani  masyarakatnya.  Hal  ini  diakui oleh  camat  Sukasari,  yang  menyatakan  bahwa: dengan  adanya  kebijakan  pelimpahan  sebagian kewenangan  dari  bupati  kepada  camat  yang didasarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun  2004,  kebijakan  ini  telah  memberikan motivasi  kepada  pihak  kecamatan  dalam melaksanakan  kegiatan  pelayanannya  kepada masyarakat.  Kegiatan-kegiatan  pemerintahan, pembanguan  dan  kemasyaratan  yang  sesuai dengan  batas-batas  dalam  peraturan  bupati  ini dapat berjalan dengan baik. Pada intinya dengan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini telah  memposisikan  kecamatan  sebagai  ujung tombak pelayanan.
Dalam pandangan Gibson (1996:51) ada 3  kriteria  perspektif  waktu  efektivitas  yakni jangka  pendek,  jangka  menengah,  dan  jangka panjang.  Ketiga  perspektif  waktu  ini  saling mendukung. Perspektif waktu efektifitas jangka
panjang  tercapai  apabila  perspektif  waktu efektivitas jangka menengahnya berjalan dengan baik.  Begitu  juga  dengan  perspektif  waktu efektivitas  jangka  menengah  akan  berjalan dengan lancar kalau perspektif waktu efektivitas jangka  pendek  berjalan  dengan  lancar  juga. Dalam  hal  ini  penulis  berpandangan  bahwa perspektif  waktu  efektivitas  jangka  pendek berhubungan dengan dimensi output, perspektif waktu efektivitas jangka menengah berhubungan dengan  dimensi  outcome/benefit,  sedangkan perspektif  waktu  efektivitas  jangka  panjang berhubungan dengan dimensi impact.
Kalau diperhatikan dalam hal efektivitas dari kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat, dalam hal ini penulis membagi kepada 3 perspektif waktu efektifitas. Untuk  perspektif  waktu  efektifitas  jangka pendek  dalam  hal  ini  berhubungan  dengan dimensi  kinerja  output,  dimana  output  yang dihasilkan  berupa  kegiatan  pelayanan  kepada masyarakat,  dan  dalam  pelayanan  kepada masyarakat  bisa  berupa  pelayanan  langsung maupun  pelayanan  tidak  langsung  kepada masyarakat.
Dalam  kebijakan  pelimpahan  sebagian kewenangan  dari  bupati  kepada  camat  di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004, kewenangan yang dilimpahkan ada  9  macam  kewenangan  dengan  257  rincian kewenangan.  Untuk  dapat  melihat  seberapa besar rincian kewenangan yang telah dilaksanakan  atau  belum  dilaksanakan  dari  9 macam kewenangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

## Tabel 1. Rekapitulasi Kewenangan beserta Rinciannya
Macam Kewenangan Jumlah Rincian Sudah Dilaksanakan Belum Dilaksanak an Penyelanggaraan 82 4 Perizinan 10 5
Macam Kewenangan Jumlah Rincian Sudah Dilaksanakan Belum Dilaksanak an Pengawasan 26 4 Koordinasi 19 0 Fasilitasi 22 8 Rekomendasi 8 44 Pembinaan 19 4 Pengumpulan dan Penyampaian Informasi 1 0 Penetapan 5 0 Jumlah 185 72
Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2019
Dalam  tabel  di  atas  dapat  dilihat bagaimana  implementasi  kebijakan  pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat di Kecamatan Sukasari Kabupaten  Sumedang. Dilihat  dari  macam  kewenangan  yang dilaksanakan,  prosentase  didominasi  oleh kewenangan  penyelenggaraan,  pengawasan, koordinasi,  fasilitasi,  pembinaan,  pengumpulan dan  penyampaian  informasi  serta  penetapan. Untuk  kewenangan  dominan  ini,    dimana kewenangan  yang  dilimpahkan  dapat  dikatakan efektif  dan  semuanya  dapat  dilaksanakan  pada tingkat kecamatan. Sedangkan untuk prosentase kewenangan  perizinan  dan  rekomendasi  sangat minim  sekali.  Ini  sangat  ironis  sekali,  dimana salah  satu  tujuan  dari  kebijakan  pelimpahan sebagian  kewenangan  yang  diberikan  kepada camat  adalah  mendekatkan  pelayanan  kepada masyarakat  terutama  pelayanan  administrasi perizinan  dan  rekomendasi  untuk  tindak  lanjut perizinan  di  lembaga  teknis  daerah/  dinas daerah.
Maksud diadakan perizinan pada tingkat kecamatan  adalah  supaya  masyarakat  yang mempunyai  kegiatan  pembangunan/  usaha dengan batas-batas yang telah ditentukan dalam
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004 cukup dilaksanakan pada tingkat kecamatan. Sedangkan rekomendasi  pada  kecamatan  adalah  suatu bentuk  persetujuan  pihak  kecamatan  terhadap suatu  perizinan/  usaha,  dimana  izin/  usaha tersebut  ditanda  tangani  oleh  lembaga  teknis daerah/ dinas daerah.
Untuk mengetahui jumlah perizinan dan rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  kecamatan Sukasari  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 2. Jumlah dan Perizinan di Kecamatan Sukasari
Jenis Kewenangan Tahun 2017 (buah) Tahun 2018 (buah) Target Realisasi Target Realisasi Perizinan 8 3 8 5 Rekomendasi 10 5 10 6
Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2019
Dilihat  dari  tabel  di  atas,  target  yang direncanakan  dalam  pelayanan  perizinan  dan rekomendasi  tidak  tercapai  dari  tahun  2017- 2018.  Kalau  dilihat  dari  rendahnya  jumlah masyarakat  yang  mengajukan  kewenangan perizinan  dan  rekomendasi  kepada  kecamatan, dalam hal ini penulis berpandangan hal tersebut disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Diantara faktor-faktor  tersebut adalah: kurang pahamnya masyarakat/  kesadaran  masyarakat  dalam mengurus  perizinan/  rekomendasi  yang dilakukan  pada  kecamatan.  Hal  ini  disebabkan kurangnya informasi/ sosialiasi kepada masyarakat  dalam  hal  perizinan/  rekomendasi ini.
Belumnya  adanya  sanksi  yang  tegas/ penegakan  aturan  dari  aparat  kecamatan terhadap masyarakat yang menjalankan usaha / melaksanakan  pembangunan,  dimana  izin  atau rekomendasinya belum ada atau memang tidak ada.
Tidak sesuainya pelimpahan
kewenangan  yang  diberikan  dengan  kondisi dilapangan, dalam hal tidak adanya masyarakat/ perusahaan yang mengurus perizinan/ rekomendasi  tersebut.  Sebagai  contoh  belum adanya ruko yang mempunyai dua lantai dengan luas lantai secara keseluruhan 300m² atau belum adanya masyarakat/ perusahaan yang mengajukan  rekomendasi  pembuatan  lapangan golf.
Selain bentuk kewenangan perizinan dan rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  pihak kecamatan,  bentuk  kewenangan  yang  banyak diselenggarakan pihak kecamatan adalah bentuk kewenangan penyelenggaraan bidang kependudukan  berupa  penandatanganan  Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga  (KK), Kartu  Penduduk  Musiman  (KIPEM).  Untuk melihat  jumlah  KTP,  KK  dan  KIPEM  yang dikeluarkan  dibandingkan  dengan  target diberikan  kepada  pihak  Kecamatan  Sukasari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 1.3 Jumlah Pengajuan KTP, KK,
KIPEM Di Kecamatan Sukasari
Jenis Tahun 2017 (buah) Tahun 2018 (buah) Target Realisasi Target  Realisasi KTP 1500 1322 1500 1411 KK 500 412 500 425 KIPEM 50 31 50 39
Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2019
Selanjutnya  untuk  perspektif  waktu efektivitas jangka menengah, dalam hal ini erat hubungannya dengan efektivitas jangka pendek. Efektivitas  jangka  menengah  dipengaruhi  oleh efektivitas jangka pendek. Sebagaimana dijelaskan  oleh  Gibson  (1996:53)  sebagai berikut: kriteria jangka menengah mencerminkan  horison  yang  lebih  panjang dibanding  dengan  kriteria  jangka  pendek. Organisasi  bisa  beroperasi  untuk  beberapa
waktu  dan  tidak  secara  sempurna  mencapai kriteria  jangka  menengah,  tetapi  sebaliknya kegagalan  mencapai  kriteria  jangka  pendek menimbulkan masalah jangka menengah.
Untuk  mencapai  efektivitas  jangka menengah  secara  maksimal  maka  efektivitas jangka pendek harus maksimal juga. Jika di atas telah  dibahas  bagaimana  efektivitas  jangka pendek belum maksimal pada beberapa macam kewenangan,  hal  ini  mempengaruhi  terhadap keefektivitasan jangka menengah. Dalam hal ini pelayanan  yang  seharusnya  cepat,  dekat  dan biaya  murah  belum  dapat  dicapai  dengan maksimal. Begitu juga dengan efektivitas jangka panjang  belum  bisa  dicapai  karena  efektivitas jangka menengah tidak mendukung.
Efisiensi  (efficiency).  Efesiensi  berkenaan dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
Efisiensi  merupakan  sinonim  dari rasionalitas  ekonomi,  adalah  merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Dimana dalam  usaha  ini  diukur  dengan  ongkos  biaya/ moneter.  Efesiensi  biasanya  ditentukan  melalui perhitungan biaya perunit produksi atau layanan. Ukuran efesiensi harus dalam bentuk rasio, yaitu rasio manfaat versus biaya, keluaran atau waktu (Gibson;  1999:52).  Kebijakan/  kegiatan  yang mencapai  efektivitas  tertinggi  dengan  biaya terkecil  dinamakan  efesien.  Suatu  kegiatan/ kebijakan  kadangkala  bisa  mencapai  suatu tingkatan  efektif  tetapi  belum  tentu  kegiatan tersebut  efesien,  dikarenakan  biaya  yang dibutuhkan sangat besar dan tidak realistis. Atau bisa juga suatu kegiatan/ kebijakan karena ingin kebijakan  tersebut  mencapai  tingkatan  efesien tetapi  kebijakan/  kegitan  tersebut  tidak mencapai  sasaran  efektif,  hal  ini  karena  terlalu memperhatikan  biaya  yang  rendah  sehingga kebijakan/  kegiatan  tersebut  tidak  menjadi efektif.  Kebijakan/  kegiatan  yang  ideal diharapkan  adalah  kegiatan/  kebijakan  yang mencapai  sasaran  dengan  biaya  yang  sangat terkecil,  maksudnya adalah  kebijakan/  kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencapai sasaran
serta  mengeluarkan  pembiayaan  yang  sangat minimal.  Tetapi  kebijakan/  kegiatan  akan menjadi  gagal  apabila  kebijakan/  kegiatan tersebut tidak mencapai sasaran yang efektif dan biaya yang tidak efesien.
Di atas dijelaskan bahwa efesiensi dalam hitungan ekonomi adalah perbandingan jumlah biaya  yang  dikeluarkan  dengan  output  yang dihasilkan.  Kalau  kita  bawa  pada  kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  ini  dimana kita  akan  mengetahui  apakah  kebijakan  ini efesien  atau  tidak,  dapat  dilihat  dari perbandingan antara anggaran biaya kecamatan dalam setahun dibandingan dengan output yang dihasilkan. Jika diperhatikan dari data anggaran belanja  Kecamatan  Sukasari  pada  tahun  2017 dan tahun 2018, dimana anggaran belanja tahun 2017  sebesar    Rp.  675.622.366,-  dan  anggaran belanja  tahun  2018  sebesar  Rp.  752.320.894,- dan  jika  dibandingkan  dengan  prosensate output,  dimana  baru  72%  rincian  kewenangan yang  terealisasikan.    Dengan  anggaran  biaya kecamatan yang dianggarkan kepada kecamatan Sukasari  dibandingkan  dengan  output  yang dihasilkan,  bisa  dikatakan  kebijakan  ini  belum mencapai efesien dalam pembiayaan.
Selanjutnya  sebagaimana  disebutkan  di atas,  salah  satu  bentuk  efesiensi  adalah  rasio manfaat  versus  waktu.  Jika  kita  bandingkan antara manfaat yang dirasakan masyarakat yang membutuhkan  pelayanan  dibandingkan  dengan waktu yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan, dapat  dikatakan  manfaat  dari  kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini dirasakan masyarakat,  dengan  tidak  membutuhkan  waktu yang lama. Hal ini dikarenakan pada pelayanan perizinan tertentu cukup ditangani pada tingkat kecamatan  dengan  tidak  menghabiskan  waktu yang lama dan biaya yang besar.
Kecukupan  (adequacy).  Kecukupan berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat efektivitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai  dan kesempatan  tanpa  menimbulkan  adanya masalah.  Kriteria  kecukupan  berkenan  dengan empat tipe masalah (Dunn, 2000:430), yakni:
Masalah  Tipe  I,  masalah  dalam  tipe  ini meliputi  ongkos  tetap  dan  efektivitas  yang berubah. Jika pengeluaran budgeter maksimum yang  dapat  diterima  menghasilkan  biaya  tetap, tujuannya  adalah  memaksimalkan  efektivitas pada  risorsis  yang  tersedia.  Dalam  hal  ini kebijakan  yang  paling  memadai  adalah  yang dapat  memaksimalkan  pencapaian  tujuan dengan biaya tetap.
Masalah Tipe II, masalah dalam tipe ini menyangkut  efektivitas  yang  sama  dan  biaya yang  berubah.  Jika  tingkat  hasil  yang  dihargai sama,  tujuannya  adalah  meminimalkan  biaya. Disini kebijakan kebijakan yang paling memadai adalah  yang  dapat  meminimalkan  biaya  dalam mencapai tingkat efektivitas yang tetap.
Masalah Tipe III, Masalah pada tipe ini adalah  menyangkut  biaya  yang  berubah  dan efektivitas yang berubah. Disini kebijakan yang paling memadai adalah yang dapat memaksimalkan rasio efektivitas terhadap biaya.
Masalah Tipe IV, masalah pada tipe ini mengandung  biaya  sama  dan  juga  efektivitas tetap. Pada tipe ini menuntut analisis biaya sama dan efektivitas sama. Dalam hal ini analisis tidak hanya  dibatasi  oleh  persyaratan  yang  tidak melebihi biaya pada tingkat tertentu, tetapi juga dibatasi  oleh  kendala  harus  mencapai  tingkat efektivitas yang ditentukan.
Dengan memperhatikan pengertian dari kecukupan (adequacy) dalam kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  dari  bupati kepada  camat,  tidak  lepas  dari  pengaruh efektivitas  kebijakan  terhadap  kepuasan kebutuhan  masyarakat  dalam  mendapatkan pelayanan. Dilihat dari efektivitas pada beberapa macam  kewenangan  yang  dilimpahkan  dalam kebijakan  pelimpahan  sebagian  kewenangan dimana sebagian kewenangan yang sudah cukup efektif  dan  sebagian  kewenangan  yang  belum efektif.    Untuk  mencapai  kecukupan  dari kebijakan ini, dipengaruhi oleh tipe masalah yang disebutkan  di  atas.  Sekarang  yang  menjadi pertanyaan tipe mana yang cocok dipakai dalam
mencapai  kecukupan  dari  kebijakan  tersebut. Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  penulis akan menganalis tipe yang mana yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang.
Masalah  tipe  I,  masalah  dalam  tipe    ini dimana  ongkos  tetap  dan  efektivitas  yang berubah.  Dalam  hal  ini  anggaran  biaya  belanja kecamatan  tahun  sekarang  sama  dengan anggaran belanja kecamatan tahun sebelumnya. Sedangkan  efektivitas  yang  berubah,  dimana efektivitas  tahun  sekarang  lebih  baik  dari efektivitas dari tahun sebelumnya. Masalah tipe I ini,  bagus  diterapkan  dalam  rangka  efesien anggaran,  dimana  anggaran  belanja  kecamatan tidak  ada  peningkatan,  dalam  sisi  yang  lain efektivitas  kebijakan  yang  terus  ditingkatkan. Masalah  tipe  ini  belum  dilakasanakan  pada Kecamatan Sukasari di Kabupaten Sumedang.
Masalah  tipe  II,  masalah  dalam  tipe  ini dimana  efektivitas  yang  sama  dan  biaya  yang berubah.  Dalam  hal  ini  anggaran  belanja kecamatan  yang  berubah,  dimana  terjadi pengurangan  anggaran  belanja  kecamatan  dari tahun  sebelumnya,  dan  disisi  lain  efektivitas tahun  sekarang  sama  dengan  efektivitas  tahun lalu.  Masalah  tipe  II  diambil  dalam  rangka penghematan anggaran belanja, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah.  Masalah  tipe  ini  belum  dilaksanakan pada  Kecamatan  Sukasari  di  Kabupaten Sumedang.
Masalah tipe III, masalah dalam tipe ini dimana  anggaran  belanja  kecamatan  tahun  ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dan efektivitas  tahun  sekarang  terjadi  peningkatan dari tahun sebelumnya. Masalah tipe ini mungkin banyak  dilakukan  oleh  berbagai  kecamatan  di Indonesia,  dan  pada  Kecamatan  Sukasari Kabupaten Sumedang memakai masalah tipe ini. Harapannya  dengan  terjadi  peningkatan anggaran belanja tahun ini dibandingkan dengan tahun  sebelumnya,  akan  terjadi  peningkatan efektivitas kebijakan.
Masalah tipe IV, masalah dalam tipe ini dimana  anggaran  belanja  kecamatan  tahun sekarang  sama  dengan  anggaran  belanja  tahun lalu, dan efektivitas tahun sekarang sama dengan efektivitas  tahun  lalu.  Kalau  dilihat  dari  tipe masalah  ini  tidak  adanya  perubahan,  atau  bisa dikatakan masalah tipe ini adalah kebijakan yang berjalan  ditempat.  Masalah  tipe  ini  belum dilaksanakan di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
Perataan/ Kesamaan (equity). Persamaan/  Kesamaan  erat  hubungannya dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial  yang menunjuk  pada  distribusi  akibat  dan  usaha antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  di masyarakat.  Kebijakan  yang  berorientasi  pada perataan  adalah  kebijakan  yang  akibatnya  atau usahanya  secara  adil  didistribusikan.  Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan,  kesempatan  pendidikan  atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan.
Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan  dengan  konsepsi  yang  saling bersaing,  yaitu  keadilan  atau  kewajaran  dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.  Dalam  mendefinisikan  tujuan masyarakat  secara  eksplisit  secara  keseluruhan, analisis  dapat  secara  nyata  mencari  cara  untuk mengukur  kesejahteraan  sosial  yaitu,  kepuasan agregat  yang  dialami  oleh  sejumlah  komunitas. Namun  sebagaimana  diketahui,  individu  dan kelompok  mempunyai  nilai  yang  berbeda.  Apa yang  memuaskan  seseorang  atau  kelompok belum  tentu  memuaskan  yang  lainnya.  Supaya suatu  kebijakan  mencapai  kesamaan/  perataan (equity) dan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial, dan tidak hanya individu atau kelompok- kelompok  tertentu,  hal  tersebut  dapat  dicapai dengan  beberapa  cara  (Dunn,  2000:435),  yakni melalui:
Memaksimalkan  kesejahteraan  individu. Analisis  dapat  berusaha  untuk  memaksimalkan kesejahteraan  individu  secara  simultan.  Hal  ini
menuntut  agar  peringkat  preferensi  transitif tunggal dikontruksikan berdasarkan nilai semua individu.
Melindungi  kesejahtreraan  minimum. Disini  analisis  mengupayakan  peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama  melindungi  posisi  orang-orang  yang dirugikan.  Pendekatan  ini  didasarkan  pada kriteria  pareto  yang  menyatakan  bahwa  suatu keadaan  sosial  lebih  baik dari  yang  lainnya  jika paling  tidak  ada  satu  orang  diuntungkan  dan tidak ada satu orangpun dirugikan.
Memaksimalkan  kesejateraan  bersih. Disini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan  bersih,  tetapi  mengasumsikan bahwa  perolehan  yang  dihasilkan  dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang.
Memaksimalkan  kesejahteraan  redistributif. Disini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif  untuk  kelompok-kelompok  yang terpilih.
Pada  kebijakan  pelimpahan  sebagian kewenangan  dari  bupati  kepada  camat  ini, dimana salah satu tujuannya adalah mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat, dengan  kebijakan  ini  masyarakat  yang membutuhkan pelayanan perizinan tertentu yang diatur  dalam  kebijakan  tersebut  dapat menyelesaikan  pada  tingkat  kecamatan.  Dalam hal ini setiap masyarakat mendapatkan perataan/ kesamaan  pelayanan  sampai  kepelosok  daerah tanpa  membedakan  status,  jabatan,  golongan dan  sebagainya.  Pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat didistribusikan secara merata dengan tujuan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk mencapai  perataan/  kesamaan  (equity)  secara keseluruhan  mungkin  belum  dapat  dicapai. Tetapi  perataan/  kesamaan  (equity)  tersebut dapat dilakukan dengan jalan memakai salah satu cara yang diungkapkan Dunn diatas. Dilihat dari implementasi  di  lapangan  dalam  kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  dari  bupati kepada camat di Kecamatan Sukasari cara yang
digunakan  adalah  dengan  menggunakan  cara kedua yaitu melindungi kesejahteraan minimum. Pada  cara  ini  peningkatan  kesejahteraan  pada sebagian  orang  dan  pada  saat  yang  sama melindungi  posisi  orang-orang  yang  dirugikan. Dalam  hal  ini  semua  masyarakat  mendapatkan pelayanan  yang  cepat,  mudah  dan  murah  dari Kecamatan  Sukasari.  Secara  tidak  langsung terjadi  peningkatan  pelayanan  dan  terjadi peningkatan kesejahteraan. Dalam sisi yang lain, masyarakat yang sebelumnya dikatakan masyarakat  dirugikan/  miskin  juga  dapat memperoleh pelayanan dari kecamatan. Dengan kata  lain  penggunaan  cara  pendekatan  ini, memberikan  hasil  suatu  keadaan  masyarakat yang  baik  dimana  ada  masyarakat  diuntungkan dengan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan  tersebut  dan  tidak ada  masyarakat yang  dirugikan  dengan  kebijakan  tersebut. Dalam hal pelayanan yang diberikan kecamatan kepada  masyarakat  tidak  ada  perbedaan  antara masyarakat  satu  dengan  masyarakat  lainnya, tetapi  kendala  yang  ditemui  adalah  masyarakat sendiri yang tidak mau memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.
Responsivitas (Responsiveness). Responsivitas  berkenaan  dengan  seberapa  jauh suatu  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan, preferensi  atau  nilai-nilai kelompok  masyarakat tertentu.
Kriteria  responsivitas  sangat  penting karena  dalam  analisis  harus  dapat  memuaskan semua  kriteria  lainnya  seperti  efektivitas, efesiensi,  kecukupan,  kesamaan.  Responsivitas dari kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan harus memuaskan individu-individu/ kelompok- kelompok  masyarakat  yang  ada  di  wilayahnya. Dalam hal ini diharapkan pemerintah kecamatan berusaha memberikan hasil yang terbaik kepada masyarakat  yang  ada  di  wilayahnya.  Aparat- aparat  kecamatan  adalah  orang-orang  yang dibayar oleh negara dalam menjalankan tugasnya harus  memberikan  yang  terbaik  kepada masyarakat, sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban  amanat  yang  diberikan
kepadanya.  Kriteria  responsivitas  berhubungan dengan pertanyaan, apakah kriteria sebelumnya yaitu  efektivitas,  efesiensi,  kecukupan  dan kesamaan secara nyata mencerminkan kebutuhan, dan nilai dari kelompok tertentu.
Dilihat  dari  efektivitas,  efesiensi, kecukupan  dan  kesamaan/  perataan  dari kebijakan  pelimpahan  sebagian  kewenangan, dimana  efektivitas  kebijakan  tercapai  pada beberapa macam kewenangan tertentu dan ada beberapa  macam  kewenangan  yang  belum mencapai  efektivitas.  Untuk  efesiensi  dibagi pada efesiensi pembiayaan dan efesiensi waktu. Dalam efesiensi pembiayaan kebijakan ini belum mencapai efesiensi dalam pembiayaan, sedangkan untuk efesiensi waktu telah mencapai waktu  efesien  dalam  pelayanan  masyarakat. Untuk  kecukupan  dimana  pemerintah  daerah Kabupaten    Sumedang  telah  memberikan peningkatan  anggaran  belanja  dari  tahun  ke tahun  supaya  terjadi  peningkatan  efektivitas kebijakan.  Sedangkan  untuk  kriteria  kesamaan pemerintah  kecamatan  telah  memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat tanpa membedakan golongan masyarakat.
Dilihat  dari  gambaran  kriteria-kriteria yang disebutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa kriteria  responsivitas  dari  evaluasi  kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  dari  bupati kepada  camat  tidak  lepas  pengaruhnya  kepada kriteria  efektivitas,  efesaiensi,  kecukupan, kesamaan/  perataan.  Dalam  hal  kriteria responsivitas ini, dimana masih ada kekurangan- kekurangan  dari  aparat  kecamatan  dalam melayani masyarakat. Dengan adanya kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  dari  bupati kepada  camat,  dimana  seharusnya  tercapainya tujuan  dari  diadakan  kebijakan  tersebut.  Tetapi dilihat dari kriteria-kriteria efektivitas, efesiensi, kecukupan, kesamaan/ perataan belum maksimal  pada  beberapa  kriteria,  ini  berarti responsivitas  pelaksana  kebijakan  pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat dikatakan masih kurang.
Ketepatan  (appropriateness).  Ketepatan secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas substanstif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu  tetapi  dua  atau  lebih  kriteria  secara bersama-sama. Kriteria ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Kriteria  ketepatan  mempertanyakan  apakah tujuan  dari  kebijakan  tepat  untuk  suatu masyarakat.
Dalam  pembuatan  suatu  kebijakan publik, pasti mempunyai suatu tujuan yang akan dicapai.  Begitu  juga  dengan  kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  dari  bupati kepada camat yang mempunyai tujuan yang akan dicapai. Sebagaimana di sebutkan di atas ada dua tujuan yang dicapai dalam kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat, yaitu  mengoptimalkan  kedudukan  dan  peranan camat  serta  meningkatkan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  sehingga  pelayanan  yang dirasakan  oleh  masyarakat  menjadi  lebih  dekat dan cepat.
Kriteria  ketepatan  akan  muncul  jika kebijakan  yang  diimplementasikan  betul-betul dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  dan tercapainya  tujuan  dari  kebijakan  tersebut. Selama  ini  masyarakat  yang  membutuhkan pelayanan  publik  dari  pemerintah  daerah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar,  tetapi  setelah  kebijakan  pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat berjalan  adanya  perubahan  dalam  pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Sebagaimana disebutkan di atas, kriteria ketepatan  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  satu kriteria  atau  berdiri  sendiri  saja,  tetapi  kriteria ketepatan  dipengaruhi  oleh  dua  atau  lebih kriteria yang lainnya. Misalnya kriteria ketepatan dipengaruhi oleh kriteria kesamaan/keadilan dan efesiensi.  Kebijakan  pelimpahan  sebagian kewenangan  dari  bupati  kepada  camat  tidak membeda-bedakan  masyarakat  yang  akan mendapatkan  pelayanan,  semua  masyarakat
berhak mendapatkan pelayanan tanpa dibedakan dari status golongan. Hal ini dibuktikan dengan pelayanan  yang  diberikan  oleh  Kecamatan Sukasari  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  di  wilayahnya.  Masyarakat  miskin, kaya,  masyarakat  yang  mempunyai  jabatan semuanya dilayani dengan tidak ada perbedaan. Masyarakat  miskin  yang  membutuhkan  surat keterangan miskin dilayani dengan segera, begitu juga  masyarakat  lainnya  yang  membutuhkan surat  keterangan  lainnya  juga  dilayani  dengan segera. Kriteria kesamaan/ keadilan, juga sejalan dengan kriteria efesiensi. Efesiensi dari kebijakan ini  adalah  efesiensi  waktu,  waktu  yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat, sangat  efesien  dirasakan  masyarakat.  Jika sebelumnya pelayanan yang didapatkan masyarakat  harus  diselesaikan  pada  tingkatan kabupaten,  sekarang  cukup  palayanannya diselesaikan pada tingkat kecamatan. Hal ini jelas sekali memberikan waktu yang tidak terlalu lama dalam mendapatkan pelayanan oleh masyarakat.

## KESIMPULAN
Dilihat  dari  Efektivitas  (effectiveness), kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini telah memberikan ruang gerak yang luas kepada kecamatan dalam mengambil sikap dan inisiatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Dengan  berbagai  macam  kewenangan  yang diberikan  bupati  kepada  camat  sebagaimana yang  diatur  dalam  kebijakan  pelimpahan sebagian  kewenangan  ini,  telah  meningkatkan fungsi  dan  kedudukan  camat  dalam  melayani masyarakatnya. Dilihat dari macam kewenangan yang  dilaksanakan,  prosentase  didominasi  oleh kewenangan  penyelenggaraan,  pengawasan, koordinasi,  fasilitasi,  pembinaan,  pengumpulan dan  penyampaian  informasi  serta  penetapan. Untuk  kewenangan  dominan  ini,    dimana kewenangan  yang  dilimpahkan  dapat  dikatakan efektif  dan  semuanya  dapat  dilaksanakan  pada tingkat kecamatan. Sedangkan untuk prosentase kewenangan  perizinan  dan  rekomendasi  sangat minim sekali dan dapat dikatakan tidak efektif.
Sudut  pandang  Efesiensi  (efficiency), dengan  anggaran  biaya  kecamatan  yang dianggarkan  kepada  kecamatan  Sukasari dibandingkan  dengan  output  yang  dihasilkan, bisa  dikatakan  kebijakan  ini  belum  mencapai efesien dalam pembiayaan. Jika kita bandingkan antara manfaat yang dirasakan masyarakat yang membutuhkan  pelayanan  dibandingkan  dengan waktu yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan, dapat  dikatakan  manfaat  dari  kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini dirasakan masyarakat,  dengan  tidak  membutuhkan  waktu yang lama. Hal ini dikarenakan pada pelayanan perizinan tertentu cukup ditangani pada tingkat kecamatan  dengan  tidak  menghabiskan  waktu yang lama dan biaya yang besar.
Dari  segi  Kecukupan  (adequacy),  untuk mencapai  kriteria  kecukupan  menggunakan masalah tipe III, masalah dalam tipe ini dimana anggaran  belanja  kecamatan  tahun  ini  terjadi peningkatan  dari  tahun  sebelumnya,  dan efektivitas  tahun  sekarang  terjadi  peningkatan dari tahun sebelumnya. Masalah tipe ini mungkin banyak  dilakukan  oleh  berbagai  kecamatan  di Indonesia,  dan  pada  Kecamatan  Sukasari Kabupaten Sumedang memakai masalah tipe ini. Harapannya  dengan  terjadi  peningkatan anggaran belanja tahun ini dibandingkan dengan tahun  sebelumnya,  akan  terjadi  peningkatan efektivitas kebijakan.
Perataan/ Kesamaan (equity) dilihat dari implementasi  di  lapangan  dalam  kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  dari  bupati kepada camat di Kecamatan Sukasari cara yang digunakan adalah menggunakan cara melindungi kesejahteraan  minimum.  Pada  cara  ini peningkatan kesejahteraan pada sebagian orang dan  pada  saat  yang  sama  melindungi  posisi orang-orang  yang  dirugikan.  Dalam  hal  ini semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat,  mudah  dan  murah  dari  Kecamatan Sukasari.  Secara  tidak  langsung  terjadi peningkatan  pelayanan  dan  terjadi  peningkatan kesejahteraan. Dalam sisi yang lain, masyarakat yang sebelumnya dikatakan masyarakat
dirugikan/  miskin  juga  dapat  memperoleh pelayanan  dari  kecamatan.  Dengan  kata  lain penggunaan  cara  pendekatan  ini,  memberikan hasil suatu keadaan masyarakat yang baik dimana ada  masyarakat  diuntungkan  dengan  kebijakan pelimpahan  sebagian  kewenangan  tersebut  dan tidak  ada  masyarakat  yang  dirugikan  dengan kebijakan  tersebut.  Dalam  hal  pelayanan  yang diberikan  kecamatan  kepada  masyarakat  tidak ada  perbedaan  antara  masyarakat  satu  dengan masyarakat lainnya.
Dalam  hal  kriteria  responsivitas  ini, dimana  masih  ada  kekurangan-kekurangan  dari aparat  kecamatan  dalam  melayani  masyarakat. Dengan adanya kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan  dari  bupati  kepada  camat,  dimana seharusnya  tercapainya  tujuan  dari  diadakan kebijakan  tersebut.  Tetapi  dilihat  dari  kriteria- kriteria  efektivitas,  efesiensi,  kecukupan, kesamaan/  perataan  belum  maksimal  pada beberapa  kriteria,  ini  berarti  responsivitas pelaksana  kebijakan  pelimpahan  sebagian kewenangan dari bupati kepada camat dikatakan masih kurang.
Kriteria ketepatan tidak hanya dipengaruhi oleh satu kriteria atau berdiri sendiri saja,  tetapi  kriteria  ketepatan  dipengaruhi  oleh dua  atau  lebih  kriteria  yang  lainnya.  Kriteria ketepatan  akan  muncul  jika  kebijakan  yang diimplementasikan betul-betul dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat  dan  tercapainya tujuan  dari  kebijakan  tersebut.  Pada  kriteria ketepatan  ini  ada  beberapa  kewenangan  yang tepat dirasakan masyarakat.

## REFERENSI
Dun,  W.  (2000).  Pengantar  Analisa    Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah   Mada Press. Wasistiono, S. (2002). Kapita Selekta Penyelenggaraan  Pemerintahan    Daerah. Bandung: Focus Media.
Wasistiono,  S.  (2003).  Etika  Hubungan Legislative  Eksekutif.  Bandung:  Focus Media.

## Peraturan dan Undang-Undang
Undang-Undang  nomor  5  tahun  1974  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
Peraturan  Bupati  sumedang  Nomor  42  tahun 2004  tentang  Pelimpahan  Sebagian Kewenangan  Pemerintahan  dari  Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

## Jurnal
Ridwan. (2015). Implementasi Peraturan Bupati Nomor  39  Tahun  2011  Tentang Pelimpahan  Bupati  kepada  Camat  di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Rokan  Hulu.  Jurnal  Online  Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2(2), 1-16.
Warsa,  S.  (2020).  Dampak  Pelimpahan Wewenang  Pemungutan  BPHTB  dari Pemerintah  Pusat  terhadap  PAD  Kota Pontianak.  Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi
Pembangunan), 5(2), 1-12. http://dx.doi.org/10.31002/rep.v5i2.22 63 Mondoringin, J. W., Liando, D.,  Kimbal, M.
(2018). Implementasi Kebijakan
Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat  di  Kecamatan  Suluun  Tareran Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Suparman,  N.  (2017).  Evaluasi  Kebijakan
Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati  kepada  Camat  di  Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political Science Review, 2(2), 159-178. https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771