PERANAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN Andrie Irawan, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161 andrie.ir@gmail.com
Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 18 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Melihat fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan penyadang disabilitas termasuk  anak  perempuan  penyadang  disabilitas  menjadi  permasalahan  sosial  yang dikenal  dengan  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  selain  itu  juga  menjadi permasalahan  dalam  hal  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak.  Negara pihak  dalam  konvensi  disabilitas,  salah  satunya  Indonesia  berkewajiban  untuk memberikan  perlindungan  bersama-sama  dengan  pemerintah  daerah  karena  urusan sosial  serta  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  menjadi  urusan  wajib dari  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  hal tersebut  permasalahan  dalam  penelitian  ini dititikberatkan pada peranan dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum  terhadap  penyandang  disabilitas,  khususnya  perempuan  penyandang disabilitas  korban  kekerasan. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah metode pedekatan  yuridis normatif, spesifikasi penelitian  yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil pembahasan penelitian ini  Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan, adalah membuat aturan hukum terkait dan menyediakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk memberikan perlindungan.
Kata kunci: Pelindungan Hukum, Perempuan, Penyandang Disabilitas
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
ROLE OF LOCAL GOVERNMENT OF YOGYAKARTA IN LEGAL PROTECTION AGAINST WOMEN WITH DISABILITIES VICTIMS OF VIOLENCE Andrie Irawan, S.H., M.H
Faculty of Law, University of Cokroaminoto Yogyakarta Perintis Kemerdekaan Street, Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161 andrie.ir@gmail.com

## ABSTRACT
Considering  the  phenomenon  of  violence  against  women  with  disability  inclusion, including  girls  who  have  disabilities  become  social  problems  known  as  Social Welfare Problemers, it is also a problem in terms of women's empowerment and child protection.  State  parties  to  the  convention  of  disability,  one  of  which  Indonesia  is obliged  to  provide  protection  together  with  the  local  government  because  of  social affairs as well as women's empowerment and child protection into obligatory matters of  local  government.  Based  on  those  problems  in  this  study  focused  on  the  role  of local  governments  in  providing  legal  protection  of  persons  with  disabilities, especially women with disabilities are victims of violence. The approach method used in  this  research  is  the  normative  juridical  approach  method,  the  research specification  used  is  descriptive.  The  results  of  this  research  discussion  The  role  of Yogyakarta Government in Legal Protection against Women with Disabilities Victims of Violence, is to make the relevant legal rules and provide government agencies in charge of providing protection .
Keyword: Legal Protection, Women, Persons with Disabilities
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽

## A. Latar belakang
Isu  tentang  penyadang  disabiltas  atau  lain  pihak  menyebutnya  kaum  difabel ( different  ability )  sebenarnya  merupakan  isu  yang  sudah  lama  di  Indonesia,  dulu orang  umum  mengenalnya  dengan  istilah  cacat  yang  ternyata  akrab  di  masyarakat. Beberapa pihak, mulai dari masyarakat awam sampai dengan pejabat negeri ini yang juga masih belum mau merubah istilah untuk penyebutan penyandang cacat meskipun sebenarnya pergeseran paradigma itu telah mulai ada sejak beberapa waktu yang lalu. Penggunanan  istilah  inilah  yang  menjadi  salah  satu  sebab  terhambatnya  pemenuhan hak-hak  bagi  mereka  (penyadang  disabilitas  atau  kaum  difabel)  yang  dikatakan sebagai cacat tersebut. Penyebutan atau pelabelan masyarakat terhadap mereka yang memiliki  disfungsi  dan  terkesan  bermakna  negatif  pada  salah  satu  indra  atau ketidakmaksimalan  penggunaan  indera  mereka  ini  pun  berdampak  pada  bagaimana pemenuhan hak-hak bagi mereka dan bagaimana stigma masyarakat terhadap mereka. Padahal  dengan  penyebutan  kata  cacat  yang  berujung  bentuk  dari  wujud diskriminasi  sangat  dilarang  dalam  konstitusi  Indonesia,  karena  secara  eksplisit dijelaskan  dalam  Pasal  28I  ayat  (2) 1 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang tentunya menjadikan kewajiban tidak hanya pemerintah tetapi  juga  seluruh  warga  negara  Indonesia  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia harus  bebas  dari  perilaku  ataupun  tindakan  buruk  tanpa  terkecuali.  Pergeseran perubahan  istilah  cacat  ternyata  mengarah  kepada  hal  yang  lebih  positif  menjadi penyandang disabilitas. Istilah ini dalam beberapa waktu terakhir ini yaitu semenjak Indonesia  meratifikasi  konvensi  penyandang  disabilitas  ( convention  on  the  right  of person  with    disability /CRPD)  pada  tahun  2011.  Istilah  ini  didapatkan  melalui perdebatan  yang  cukup  panjang  di  Perserikatan  bangsa-Bangsa  untuk  menggantikan atau  memperhalus  istilah  “cacat”  dan  padanan  kata  lain  sebelumnya. 2 Sedangkan definisi  istilah  dari  penyandang  disabilitas  dalam  konvensi  ini  adalah  termasuk mereka  yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental,  intelektual,  atau  sensorik  dalam jangka  waktu  lama  di  mana  ketika  berhadapan  dengan  berbagai  hambatan,  hal  ini dapat  menghalangi  partisipasi  penuh  dan  efektif  mereka  dalam  masyarakat berdasarkan  kesetaraan  dengan  yang  lainnya. 3 Menurut World  Health  Organization (WHO) penyandang disabilitas atau disability adalah suatu keadaan di mana individu
1 Pasal  28I  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.
2 Ketua  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  menyatakan  dalam tulisannya  “bahwa  sebutan  itu  (cacat,  disabilitas,  difabel)  merupakan  bagian  dari  bahasa  yang  tidak  lepas  dari bentuk  kekuasaan,  sebutan  itu  memposisikan,  paham  yang  mendasari  penggunaan  sebutan,  dan  makna  yang terkandung  dalam  sebutan,  maka  sebutan  yang  kita  gunakan  akan  menunjukkan  bahwa  termasuk  golongan manakah kita, paham apakah yang kita anut, bagaimana kita memposisikan pihak yang kita sebut, apakah bentuk dan  tujuan  kegiatan  yang  kita  lakukan”,  lihat  lebih  lanjut  dalam  Komite  Disabilitas  DIY, Bagaimana  Aku Menyebut  Mereka,  Penyandang  Cacat,  Penyandang  Disabilitas,  Ataukah  Difabel? , http://komitedisabilitasdiy. co.id/2015/12/bagaimana-aku-menyebut-mereka.html , diakses pada Selasa, 15 Maret 2016 Pukul 22.05 WIB.
3 Pasal  1  Konvensi  Penyandang  Hak-hak  Disabilitas  sebagaimana  Lampiran  terjemahan  Undang-undang Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
mengalami kekurangmampuan yang dimungkinkan karena adanya impairment seperti kecacatan pada organ tubuh. 4
Perlindungan  hak  asasi  bagi  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  dapat dikatakan  sudah  mulai  ada  kemajuan,  terutama  dalam  hal  instrumen  hukum  yang sudah  dibuat  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Instrumen  hukum  yang  dimaksud  adalah berupa ratifikasi instrumen hukum internasional tentang Convention on the Rights of Persons  with  Disabilities (Konvensi  mengenai  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas) dalam  bentuk  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang  Disabilitas).  Keberadaan  Undang-Undang  tersebut  menjadi  hal  yang penting  sebagai  payung  hukum  dalam  upaya  untuk  mewujdukan  kewajiban  dari Negara  Kesatuan Republik Indonesia dalam merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi  mengenai  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas, 5 selain  itu  dalam merealisasikan  hak  serta  pemantauan  terhadap  pelaksanaan  konvensi  tersebut, Pemerintah  Indonesia  juga  berkewajiban  menujuk  lembaga  pemerintah  yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan konvensi ini.
Berbicara  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  penyadang  disabilitas  secara umum  tentunya  akan  banyak  hal  yang  diuraikan,  baik  dari  pemenuhan  dan perlindungan  hak  sipil  dan  politik  serta  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  ekonomi, sosial  dan  budaya,  namun  ternyata  dalam  konvensi  disabiltas  ada  beberapa  hal menjadi  perhatian  khusus,  diantaranya  tentang  perempuan  penyandang  disabilitas karena  sebagaimana  dinyatakan  dalam  konvensi  disabiltas  bahwa  penyandang disabilitas  perempuan  dan  anak  perempuan  adalah  rentan  terhadap  diskriminasi ganda. 6
Permasalahan  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  bagi  penyadang  disabilitas dalam  isu  kesetaraan  dan  keadilan  gender 7 ternyata  juga  ada  bias  gender 8 yang menimbulkan  ketimpangan  terutama  bagi  perempuan  penyadang  disabilitas.  Bentuk ketimpangan  gender  berupa  kekerasan  terhadap  perempuan  penyandang  disabilitas, sebagaimana data  Komnas  Perempuan  menyebutkan  bahwa  kurang  lebih  40  kasus kekerasan  menimpa  para  perempuan  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  dan  6 perempuan  sebagai  korban  kasus  kekerasan  seksual  yang  didampingi  LBH  APIK.
4 Tanpa  Nama, Pendidikan  ABK  dan  Inklusif , http://pendidikanabk.com/2011/10/definisi-anak- berkebutuhan-khusus.html , diakses pada tanggal 14 Maret 2016 Pukul 20.40 WIB.
5 Lihat lebih lanjut bagian Penjelasan tentang kewajiban negara dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011  tentang  Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi  mengenai  Hak-hak Penyandang Disabilitas).
6 Lihat lebih lanjut Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Penyandang Hak-hak Disabilitas sebagaimana Lampiran  terjemahan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  on  the  Rights  of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
7 Gender  adalah  suatu  sifat  yang  melekat  pada  kaum  laki-laki  dan  perempuan  yang  dikonstruksi  secara sosial  maupun  kultural,  sebagaimana  dikutip  dari  Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial , (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2008),  hlm.  8.  Patut  dipahami  bahwa  gender  berbeda  dengan  jenis  kelamin  dan bukan  merupakan  fitrah  baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  karena  gender  lebih  kepada  peran  sosial  yang dapat dipertukarkan.
8 Ibid. , hlm. 12. Bias Gender sama dengan Ketidakadilan Gender baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan  di  mana  ketidakadilan  gender  merupakan  sistem  dan  struktur  di  mana  baik  kaum  laki-laki  dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
Dari  jumlah  ini,  hanya  1  kasus  yang  berlanjut  ke  pengadilan.  Fakta  ini  hanya fenomena gunung es, data sesungguhnya pasti lebih banyak. 9
Berdasarkan data kekerasan sebagaimana  yang disajikan dalam penelitian oleh Sentra  Advokasi  Perempuan  Disabilitas  dan  Anak  (SAPDA)  pada  tahun  2012  yang berjudul  “Menguak  Tabir  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Difabel  tahun  2009” dengan  melibatkan  60  responden  perempuan  disabilitas  baru  dan  berdomisili  di Kabupaten  Bantul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  diperoleh  data  hampir  sebagian pelaku kekerasan adalah pasangan baik suami atau pacar dari responden. Sementara itu,  hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  relatif tidak  berdaya  melakukan  perlawanan  atas  kekerasan  yang  dialaminya  dan  memilih untuk tetap bertahan dengan pasanganyan walaupun dalam kondisi tertekan. Sebagian besar atau sekitar 49 orang responden (81,66 %) memilih untuk bersikap pasrah dan bungkam  menerima  keaadaan  tersebut  dan  hanya  sekitar  14  responden  (18,34  %) perempuan  difabel  yang  berani  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap  kekerasan yang dialaminya. 10
Melihat  fenomena  kekerasan  yang  terjadi  terhadap  perempuan  penyadang disabilitas  termasuk  anak  perempuan  penyadang  disabilitas  menjadi  permasalahan sosial yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selain itu juga menjadi permasalahan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 11 Negara pihak dalam konvensi disabilitas, salah satunya Indonesia berkewajiban untuk memberikan  perlindungan  bersama-sama  dengan  pemerintah  daerah  karena  urusan sosial  serta  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  menjadi  urusan  wajib dari pemerintah daerah. 12

## B. Perumusan Masalah
Adapun  hal-hal  yang  melatarbelakangi  penulisan  judul  ini  telah  dipaparkan sebelumnya,  selanjutnya  penulisan  ini  mengidentifikasi  permasalahan yaitu: Bagaimanakah Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyandang  Disabilitas,  Khususnya  Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  adalah: Untuk  meneliti  dan  menggambarkan  Peranan  Pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyandang Disabilitas, Khususnya Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan .
9 Koalisi  Perempuan  Indonesia, Catatan  Ketimpangan  Terhadap  Perempuan  di  Indonesia  Hari Perempuan  Internasional  2016 , http://www.koalisiperempuan.or.id/2016/03/07/catatan-ketimpangan-terhadap- perempuan-di-indonesia-hari-perempuan-internasional-2016/ , diakses pada 14 Maret 2016 Pukul 21.25 WIB.
10 Nurul Saadah  Adriani, et. al ., Mekanisme Pendampingan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan , (Yogyakarta: SAPDA, 2015), hlm. 7-8.
11 Penyandang Masalah  Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau  keluarga  yang  karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan  yang  serasi  dan  kreatif  dengan  lingkungannya  sehingga  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,  keterlantaran,  kecacatan,  ketunaan  sosial  maupun  perubahan  lingkungan  (secara  mendadak)  yang kurang  mendukung  atau  menguntungkan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
12 Lihat lebih lanjut di Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽

## D. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif,  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif. Penarikan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dikumpulkan  dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif  yaitu mempergunakan sumber- sumber  data  sekunder  saja  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. 13 Kualitatif karena merupakan proses  analisis  data  tanpa  menggunakan  rumus  dan  angka-angka  yang  berasal  dari informasi-informasi  hasil  studi  kepustakaan  yaitu  data  yang  diambil  dari  instansi- instansi  terkait  maupun  hasil  pengamatan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  dengan masalah yang dibahas tersebut.

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Ketika  melihat  seorang  yang  berjalan  dengan  pincang  atau  dengan menggunakan  alat  bantu    seperti  tongkat  dan  kursi  roda,  atau  melihat  seorang  yang berpengelihatan  tidak  sempurna  atau  seorang  yang  berkomunikasi  dengan menggunakan tangan sebagai penganti bahasa bibirnya dan masih banyak lagi hal-hal yang  diasumsikan  sebagai  ketidaksempurnaan  atau  kekurangan,  masyarakat  akan menyebut itu sebagai kecacatan.
Kata  “cacat”  ini  sudah  sangat  akrab  di  masyarakat,  disebutkan  oleh  beberapa pihak, mulai dari masyarakat awam sampai dengan pejabat negeri ini yang juga masih belum  mau  merubah  istilah  untuk  penyebutan  penyandang  cacat  meskipun sebenarnya pergeseran paradigma itu telah mulai ada sejak beberapa waktu yang lalu. Inilah yang  menjadi salah satu  sebab terhambatnya pemenuhan hak-hak bagi mereka yang  dikatakan  sebagai    cacat  tersebut.  Penyebutan  atau  pelabelan  masyarakat terhadap mereka yang memilikki disfungsi dan terkesan bermakna negatif pada salah satu  indra  atau  ketidakmaksimalan  penggunaan  indera  mereka  ini  pun  berdampak pada bagaimana pemenuhan hak-hak bagi mereka dan bagaimana stigma masyarakat terhadap mereka. Adapun beberapa istilah berikut yang dikenal secara umum sebagai persamaan kata “cacat” tersebut, antara lain:
1. Penyandang disabilitas
Istilah  ini  digunakan  dalam  beberapa  waktu  terakhir  ini  yaitu  semenjak Indonesia meratifikasi konvensi penyandang disabilitas ( Convention on The Right of Person  with    Disability /CRPD)  pada  tahun  2011.  Istilah  ini  didapatkan  melalui perdebatan  yang  cukup  panjang  di  Perserikatan  bangsa-Bangsa  untuk  menggantikan atau  memperhalus  istilah  “cacat”  dan  padanan  kata  lain  sebelumnya.  Sedangkan definisi  istilah  dari  penyandang  disabilitas  dalam  konvensi  ini  adalah  termasuk mereka  yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental,  intelektual  atau  sensorik  dalam jangka  waktu  lama  di  mana  ketika  berhadapan  dengan  berbagai  hambatan,  hal  ini dapat  menghalangi  partisipasi  penuh  dan  efektif  mereka  dalam  masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan  yang lainnya. 14 Menurut World  Health  Organization (WHO) penyandang disabilitas atau disability adalah suatu keadaan di mana individu
13 Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.
14 Pasal 1 Konvensi Penyandang Hak-hak Disabilitas sebagaimana Lampiran terjemahan Undang-undang Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
mengalami kekurangmampuan yangdimungkinkan karena adanya impairment seperti kecacatan pada organ tubuh.
2. Difabel
Difabel merupakan kependekan dari different ability people yang berarti orang dengan  kemmampuan  berbeda.  Istilah  ini  digunakan  untuk  memperlembut  istilah penyandang  cacat. Istilah ini sudah mulai populer digunakan oleh beberapa kalangan pemerhati  difabel  di  beberapa  waktu  terakhir  ini,  hingga  saat  ini  pengunaan  istilah difabel masih sering digunakan.
3. Penyandang cacat
Istilah ini sangat berkembang di tahun 1990 atau sebelumnya. Untuk beberapa pihak  sampai  saat  ini    istilah  tersebut  masih  digunakan  misalnya  di  Kementrian Sosial,  masih menyebut  penyandang  disabilitas  sebagai  penyandang  cacat  meskipun bahasa  yang  telah  dibakukan  setelah  diratifikasinya  CRPD  di  Indonesia  adalah penyandang disabilitas.
Namun  untuk  definisi  dari  penyandang  cacat  itu  sendiri  adalah  setiap  orang yang  mempunyai  kelainan  fisik  dan/atau  mental,  yang  dapat  mengganggu  atau merupakan  rintangan  dan  hambatan  baginya  untuk  melakukan  secara  selayaknya, yang terdiri dari:
a. Penyandang cacat fisik;
b. Penyandang cacat mental;
c. Penyandang cacat fisik dan mental. 15

## 4. Handicap
Handicap  ini  juga  sangat  akrab  dalam  menyebutkan  mereka  yang  mengalami disfungsi  salah  satu  indera  yang  dimiliki  akibat  perang.  Menurut World  Health Organization (WHO) handicap ini merupakan ketidakberuntungan yang dialami oleh individu  yang  dihasilkan  dari impairment atau disability yang  membatasi  atau menghambat  peran  yang  normal  pada  indifidu.  Selain  itu  handicap  juga  dapat diartikan  sebagai  suatu  keadaan  di  mana  individu  mempunyai  ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan.
Melihat  dari  berbagai  jenis  pengistilahan  tersebut,  kembali  lagi  kepada  kita sendiri dalam untuk menggunakan istilah yang mana, namun dalam kehidupan sehari- hari penulis menggunakan istilah difabel ( different  ability people ) mengingat hal ini lebih  humanis  dalam  penyebutan  dan  tentunya  juga  akan  berimbas  kepada  lebih humanis juga sikap dalam bertindak. Tetapi dalam rangka normatif untuk tulisan ini, tetap menggunakan istilah penyadang disabilitas, sebagaimana amanat dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 angka 1 yang  menyatakan  bahwa  “Penyandang  Disabilitas  adalah  setiap  orang  yang mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.
Melalui  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Ratifikasi  Konvensi CEDAW  ( Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Againts
15 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
Women )  sehingga  pemberlakuan  dari  CEDAW  (Konvensi  Perempuan)  tidak  hanya sebatas  berada  di  dataran  hukum  internasional  yang  dianggap  sebagai soft  law . Keberadaan  dari  ratfikasi  konvensi  ini  mengakibatkan  pemerintah  Indonesia  harus mengadopsi  seluruh   strategi    Konvensi,  melaksanakan    Rekomendasi    Komite    dan terlibat    secara    terus    menerus    terhadap  berbagai    perkembangan    dan    keputusan internasional  yang  berhubungan  dengan perempuan  (seperti: Be ijing  Platform  for Action ,  hasil-hasil  konferensi  internasional  tentang  kependudukan,  kesehatan reproduksi, kekerasan  terhadap perempuan dan sebagainya).
Pemberlakuan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  memang  terjadi  di  dua orde  pemerintahan  yaitu  orde  baru  dan  orde  reformasi,  namun  untuk  membatasi kajian  yang  berhubungan  dengan  pengarusutamaan  gender  dalam  melindungi  hak perempuan  di  daerah  maka  pembahasan  pemberlakuan  konvensi  pada  era  orde  baru tidak  bahas  secara  mendalam  tapi  yang  jadi  catatan  pada  orde  baru,  pemberlakuan konvensi ini masih bersifat artifisial yang isinya tetap melanggengkan sterotip peran perempuan  dalam  bidang  domestik. 16 Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dengan  adanya penguatan  peran  PKK  dan  Dharmawanita  ( ideology  ibuisme ),  artinya  perempuan masih  dipakai  sebagai  alat  untuk  kepentingan  ekonomi  maupun  kepentingan  politik negara yang tujuannya bukan untuk perbaikan situasi perempuan. 17
Berbeda  dengan  era  reformasi  yang  menegaskan  demokratisasi  dalam  segala aspek  pembangunan,  pemberlakuan  dari  konvensi  ini  bahkan  menelurkan  suatu peraturan  perundang-undang  yang  cukup  progresif  dalam  bidang  perkawinan. Keberadaan undang-undang tersebut memang lebih banyak memberikan perlindungan  kepada  hak  perempuan  dan  anak  di  dalam  lembaga  perkawinan  tanpa juga  melupakan  perlindungan  bagi  suami,  yaitu  dengan  lahirnya  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 15 Konvensi  Perempuan mencantumkan persamaan  hak  antara  laki-laki dan    perempuan    di    hadapan    hukum.  Hak  tersebut  meliputi  hak  untuk  berurusan dengan instansi hukum, diakui kecakapan hukumnya, kesempatan untuk menjalankan kecakapan hukumnya antara lain dalam hal membuat kontrak, mengurus harta benda, serta  perlakuan  yang  sama  pada  setia  tingkatan  prosedur  di  muka  penegak  hukum. Selain  hak  tersebut  juga  hak  untuk  berhubungan  dengan  orang,  kebebasan  memilih tempat tinggal maupun domisili mereka. 18
Pasal 16 Konvensi Perempuan menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan.  Khusus  untuk  persmaan  kedudukan  di  dalam  perkawinan,  konvensi  ini menekankan  kepada  hak  untuk  memasuki  jenjang  perkawinan,  hak  untuk  memilih suami dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya, hak yang sama dengan suami dalam kewajibanya untuk pengasuhan terhadap anak dan berhubungan dengan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan kebutuhan anak, hak untuk memilih pekerjaan antara suami dan istri serta hak yang sama bagi suami dan istri dalam hal pengelolaan terhadap harta benda di dalam perkawinan.
16 Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW , Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004, (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 28.
17 Ibid . 18 Ibid. , hlm. 15.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
Berkenaan  dengan  posisi  seorang  perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan dan  juga  sebagai  penyadang  disabilitas,  tentunya  ketentuan  hukum  baik  yang  diatur dalam  CEDAW  maupun  Undang-undang  PKDRT  (khusus  kasus  dalam  lingkup rumah  tangga)  dapat  diterapkan  tanpa  pengecualian  dan  bahkan  dimungkinkan  ada perlakuan  khusus  dari  kekhususan  yang  ada  terhadap  perempuan  dimaksud. Kehususan perlakuan tersebut diatur dalam Undang-Undang  Dasar Negera Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28H  ayat  (2)  menyatakan  “ Setiap  orang  berhak mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan ”.
Salah  satu  kelompok  warga  negara  yang  karena  kondisinya  membutuhkan perlakuan  khusus  adalah  perempuan  terutama  lagi  perempuan  dengan  disabilitas. Tanpa  adanya  perlakuan  khusus,  perempuan  dengan  disabilitas  tidak  akan  dapat mengakses  perlindungan  hukum  dan  pemenuhan  haknya  karena  perbedaan  dan pembedaan  yang  dihasilkan  dan  dilanggengkan  oleh  struktur  masyarakat  patriarkis. Perlindungan  hukum  dan  pemenuhan  haknya  tanpa  adanya  perlakuan  khusus,  justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan dan tidak mampu mencapai keadilan.
Selain itu, dalam hal pengembangan hak-hak perempuan yang menjadi catatan menarik  adalah  adanya  sebuah  instrumen  paling  progresif  tentang  hak  perempuan yaitu Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat  tentang  Hak  Perempuan  di  Afrika.  Protokol  ini  diterima  pada  Juli  2003 dan  sebagai  instrumen  demikian  merupakan  salah  satu  instrumen  hak  asasi manusia  pertama  yang  diterima  oleh  Uni  Afrika.  Bidang  hak  yang  tercantum  di dalamnya  luar  biasa  yang  mencerminkan  hubungan  timbal  balik  hak  ekonomi, sosial  sipil,  politik  dan  budaya  yang  memberi  ciri  Piagam  Afrika  tentang Hak  Asasi  Manusia  dan  Rakyat. 19 Perempuan  cacat  dan  perempuan  dalam penderitaan  dirujuk  secara  khusus  sebagai  orang  yang  memerlukan  perhatian khusus. 20
Adapun  alasan  seorang  perempuan  disabilitas  termasuk  anak  perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan harus ada perlakuan khusus dalam hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 21
1. Internal/disabilitas sendiri: Hambatan disabilitasnya yang mengakibatkan banyak perempuan  disabilitas  korban  kekerasan  merasa  malu  dan  tidak  mau  aibnya diketahui orang lain;
2. Informasi: Selain  dari  diri  sendiri,  perempuan  disabilitas  juga  banyak  yang  tidak mengenyam pendidikan yang tinggi sehingga banyak yang masih minim informasi. Mereka  tidak  paham  apa  itu  kekerasan,  mereka  anggap  itu  wajar  menimpa kelompok yang lemah, mereka tidak tahu ke mana dan bagaimana harus melapor;
3. Mobilitas: Hambatan  ini  banyak  dirasakan  oleh  disabilitas  daksa  khususnya pengguna  kursi  roda,  walaupun  tidak  terkecuali  disabilitas  yang  lain  misalnya disabilitas Netra;
19 Rhona K. M. Smith, et. al. , Hukum Hak Asasi Manusia , (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 153.
20 Ibid. , hlm. 154. Lihat Pasal 20, Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Protokol Afrika.
21 Nurul Saadah Andriani, et. al., o.p cit. , hlm. 51-53.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
4. Layanan: Sering  perempuan  disabilitas  korban  kekerasan  tidak  dilayani  dengan ramah,  di  tempat  layanan  kesehatan  atau  di  kantor  polisi  petugas  masih  kurang empati terhadap korban karena perspektif disabilitas yang masih sedikit.
5. Partisipasi:  Masih  jarang  melihat  partisipasi  perempuan  disabilitas dilibatkan, baik dalam keluarga ataupun lingkungan sekitar. Kondisi tersebut semakin  menguatkan  posisinya  sebagai  korban,  mereka  tidak  diberi kesempatan  untuk  mengemukakan  pendapat  dan  ikut  berpartisipasi  dalam aktifitas atau kegiatan.

## F. Hasil Pembahasan
Peran  pemerintah  atau  dalam  hal  ini  dimaksud  sebagai  negara  dalam memberikan  perlindungan  hak  asasi  manusia  kepada  warga  negara  lebih  banyak terlihat  dalam  konsep  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ).  Pengakuan  dan perlindungan hak sipil dari warga negara yang berkenaan dengan hak-hak dasar setiap warga  negara  di  mana  dalam  perkembangannya  akan  dikenal  sebagai  hak  asasi manusia yang menjadi dasar utama dalam mewujudkan welfare state .
Berkenaan  dengan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  sipil  dari  warga  negara maka  peranan  pemerintah  hanya  sedikit  dengan  dalil  “pemerintahan  yang  paling sedikit  kekuasaanya  yang  paling  baik”  sehingga  sifatnya  pasif  dan  tunduk  pada kemauan  rakyat  yang  liberalistik  sehingga  konsep  ini  disebut  dengan  negara  hukum formil. 22
Gagasan bahwa pelarangan pemerintah untuk turut campur dalam urusan warga negaranya dalam bidang sosial dan ekonomi juga telah bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dengan dikenal sebagai  konsep welfare  state atau  negara  hukum  materiil  yang  memilki  perbedaan konsep  dengan  negara  hukum  klasik  (formil). 23 Konsep  negara  hukum  materiil  atau negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  di  mana  tujuan  negara  adalah  mewujudkan kesejahteraan  umum  di  mana  negara  dipandang  sebagai  alat  yang  dibentuk  manusia untuk  mencapai  tujuan  bersama,  yakni  suatu  tatanan  masyarakat  yang  di  dalamnya ada  kebahagian,  kemakmuran  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  negara  itu, 24 sehingga  dalam  hal ini  pemerintah  memiliki  peranan  yang  harus  bertanggung  jawab atas kesejahteraan rakyat.
Melihat  adanya  tuntutan  bahwa  negara  harus  mewujudkan  suatu  tatanan masyarakat yang di dalamnya ada kebahagian, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara, maka dalam rangka mengembangkan konsep perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dengan mengedepankan peran pemerintah, pada tahun 1965, International  Commision  of Jurist melaksanakan  konferensi  di  Bangkok  yang menekankan bahwa di samping hak-hak politik rakyat harus diakui, maka perlu juga pengakuan hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi. 25
22 Anwar C., Teori dan Hukum Konstitusi , (Malang: Ins Trans Publishing, 2008), hlm. 49.
23 Ibid. , hlm. 50.
24 Ellydar  Chaidir, Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Konstalasi  Ketatanegaraan  Indonesia ,  (Pekanbaru: Total Media, 2007), hlm. 11.
25 Anwar C., o.p cit. , hlm. 50.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
Secara  praktis  pertemuan  tersebut  semakin  menguatkan  posisi rule  of  law dalam  kehidupan  bernegara  dengan  perumusan  oleh  komisi  tentang  syarat-syarat pemerintahan demokratis di bawah rule of law (yang dinamis, baru) yakni: 26
1. Perlindungan  konstitusional,  artinya  selain  menjamin  hak-hak  individual, konstitusi  harus  pula  menentukan  teknis  prosedural  untuk  memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin ( constitusional protection of human rights );
2. Lembaga  kehakiman  yang  bebas  dan  tidak  memihak  ( an  independent  and impartial judiciary );
3. Pemilihan umum yang bebas ( fair and free general elections );
4. Kebebasan  menyatakan  pendapat  ( recognition  of  the  right  to  express  an opinion );
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi ( freedom to organize and freedom to dissent );
6. Pendidikan kewarganegaraan ( civic education ). Gambaran  ini  mengukuhkan  posisi  negara  sebagai welfare  state ,  karena  akan sangat mustahil mewujudkan cita-cita rule of law sementara posisi dan peran negara pasif,  atas  dasar  itulah  negara  diberikan  kebebasan  dan  kemerdekaan  bertindak  atas inisiatif parlemen. 27 Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki freis ermessen atau pouvoir discretionare , yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam  kehidupan  sosial  dan  keleluasaan  untuk  tidak  selalu  terikat  produk  legislasi parelemen. 28
Gagasan welfare  state ternyata  negara  memilki  kewenangan  yang  relatif  besar ketimbang format negara dalam tipe hukum klasik (formal). Selain itu, welfare state yang  terpenting  adalah  negara  semakin  otonom  untuk  mengatur  dan  mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kemaslahatan masyarakat. 29
Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum juga memerlukan kesempatan yang sama bagi setiap pihak tanpa terkecuali termasuk juga  untuk  kelompok  rentan,  seperti  anak-anak,  orang  lanjut  usia,  penyandang disabilitas, penduduk pribumi dan bahkan perempuan.
Khusus  melihat  kondisinya  nyata  berkenaan  perlindungan  hukum  bagi Penyadang  Disabilitas  secara  umum  dan  khususnya  terhadap  perempuan  penyadang disabilitas  korban  kekerasan  yang  berada  di  wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, secara  umum  dapat  dikatan  peran  pemerintah  daerah  sangat  progresif  dan  peduli
26 Miriam  Budiarjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia,  2002),  hlm.  60.  Sebagaimana dikutip oleh Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 27. Lihat juga Anwar C., Teori dan Hukum Konstitusi , o.p cit ., hlm. 50.
27 Majda  El  Muhtaj, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi  Indonesia dari  UUD  1945 sampai  dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 , o.p cit., hlm. 27.
28 Moh.  Mahfud  MD, Demokrasi  dan  Kosntitusi  di  Indonesia:  Studi  tentang  Interaksi  Politik  dan Kehidupan Ketatanegaraan , (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 30. Sebagaimana  dikutip oleh Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 , o.p cit., hlm. 27.
29 Ibid , hlm. 29.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
dengan permasalahan tersebut. Berbagai aturan hukum baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaanya sudah sangat cukup memadai.
Khusus untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  instrumen  hukum  yang  telah  ada  berupa  Peraturan Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  3  Tahun  2012  tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan  terutama  dalam  Pasal  33, korban mendapatkan pelayanan berupa:
a. Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
b. Pelayanan pendampingan;
c. Pelayanan kesehatan;
d. Pelayanan rehabilitasi sosial;
e. Pelayanan hukum; dan
f. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
Pasal  38  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  3
Tahun  2012  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan, menyatakan pelayanan hukum yang diberikan kepada korban berupa:
a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak- hak korban dan proses peradilan;
b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam  sidang  pengadilan  dan  membantu  korban  untuk  secara  lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
c. Melakukan  koordinasi  dengan  sesama  penegak  hukum,  relawan pendamping,  dan  pekerja  sosial  agar  proses  peradilan  berjalan sebagaimana mestinya.
Khusus bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  telah  diundangkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan  Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang secara garis besar bertujuan untuk memberikan jaminan  dan  perlindungan  serta  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  yang meliputi  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan,  pekerjaan,  kesehatan,  sosial,  seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas. 30 Sedangkan  khusus  dalam  hal  perlindungan  hukum  berupa  bantuan  hukum  bagi penyadang  disabilitas,  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  juga  telah mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  60  Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas, di mana  secara  garis  besar  tujuan  adanya  peraturan  gubernur  ini  untuk mengimplementasikan  Pasal  79 ayat  (3)  dalam  rangka  mewujudkan  ketentuan  Pasal 79 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas yang menyatakan bahwa:
1). Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  bekerjasama dengan  Lembaga  Bantuan  Hukum  tertentu  untuk  menyediakan
30 Lihat  lebih  lanjut  bagian  Penjelasan  dari  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
2). Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  menyediakan sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan  penyandang  disabilitas  yang terlibat permasalahan hukum.
Wujud  nyata  untuk  memberikan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabiltas,  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  secara  umum  telah membentuk  Komite  Pemenuhan  dan  Perlindungan  Hak-hak  Disabilitas  Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut komite penyandang disabilitas, namun keberadaan  dari  komite  dimkasud  adalah  lembaga  non  struktural  yang  bersifat ad hoc , 31 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang Disabilitas 32 .  Kedudukan  dari  Komite  Pemenuhan  dan  Perlindungan  Hak-hak Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta  selanjutnya disebut Komite Disabilitas DIY diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Gubernur  DIY  Nomor  31  Tahun  2013  tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana ketentuan  Pasal  97  Peraturan  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  4  Tahun 2012.  Komite  Disabilitas  DIY  lahir  sebagai  instrumen  untuk  mengawal  dan memastikan  implementasi  dari  Peraturan  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang Disabilitas.
Tujuan  dibentuknya  komite  ini kesatu ,  untuk  mendorong  pengarusutamaan penyandang  disabilitas  dalam  kebijakan  dan  pelayanan  publik. Kedua ,  membantu terwujudnya  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga,  politik,  hukum,  penanggulangan  bencana,  tempat  tinggal  dan  aksesibilitas. Ketiga ,  mendorong  terwujudnya  kesamaan  dan  kesempatan  bagi  penyandang disabilitas. 33
Ide  pembentukan  Komite  Disabilitas  muncul  pada  tahun  2011  saat  membahas draf  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  DIY  tentang  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas.  Pemikiran  yang  melatarbelakangi  antara lain: 34
1. Perlunya instrumen kelembagaan untuk mengawal pelaksanaan Perda;
2. Komite  sebagai  mediator  antara  Penyandang  Disabilitas  dengan  para pemangku kewajiban;
31 Lihat  lebih  lanjut  Pasal  1  angka  2  Peraturan  Gubernur  DIY  Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
32 Komite Disabilitas DIY, Tujuan Komite , http://komitedisabilitasdiy.co.id/2015/06/normal-0-false-false- false-in-x-none-x.html?view=mosaic , diakses pada Jumat, 13 Oktober 2017 Pukul 16.00 WIB.
33 Ibid.
34 Hasil  wawancara  dengan  Winarta,  Komisioner  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  Kamis,  22  September  2016  (Disadur  dari  hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang berjudul “Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Perlindungan  Hukum  bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan” tahun 2016).
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
3. Komite  sebagai  lembaga  yang  membantu  penyelesaian  kasus  pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas;
4. Komite sebagai lembaga yang memberi saran kepada pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan hak-hak Penyandang disabilitas.
Komite Penyandang Disabilitas mempunyai tugas: 35
1. Mediasi,  komunikasi  dan  informasi  antara  Penyandang  Disabilitas  dan Pemerintah Daerah;
2. Menerima  pengaduan  dari  Penyandang  Disabilitas  yang  mengalami  kasus- kasus diskriminasi; dan
3. Menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas. Komite Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi : 36
1. Memberikan  usulan,  pertimbangan  dan  rekomendasi  kepada  Pemerintah Daerah,  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  DPRD  dan  DPRD  Kabupaten/Kota dalam  pembuatan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
2. Mendorong  peningkatan  partisipasi  aktif  Penyandang  Disabilitas,  keluarga dan  masyarakat  secara  umum  dalam  pemberdayaan  dan  peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
3. Menerima, menampung dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non litigasi;
4. Menyalurkan  aspirasi  Penyandang  Disabilitas  kepada  pihak-pihak  terkait; dan
5. Membangun  jaringan  kerja  dengan  berbagai  pihak  dalam  upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Khusus  untuk  perlindungan  hukum  bagi  perempuan  penyandang  disabilitas korban kekerasan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komite Disabilitas DIY mempunyai  divisi  pemantauan  dan  layanan  pengaduan.  Komite  menerima  aduan terkait  pelanggaran  hak  penyandang  disabilitas.  Terhadap  Penyandang  Disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, tersangka/terdakwa atau saksi, Komite  melakukan  jemput  bola  kepada  yang  bersangkutan  atau  adanya  pengaduan dari yang bersangkutan. Adapun peran yang dilakukan Komite adalah: 37
1. Memantau  kasus  yang  sedang  ditangani  penegak  hukum  untuk  memastikan penyandang  Disabilitas  diperlakukan  secara  adil  dan  dipenuhi  kebutuhan aksesibilitasnya  (cara  komunikasi,  akses  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP), dan lain-lain dalam hal memenuhi akses keadilan bagi peempuan disabilitas korban kekerasan);
35 Pasal 5 Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 tahun 2013 tentang  Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
36 Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 tahun 2013 tentang  Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
37 Hasil  Wawancara  dengan  Winarta,  Komisioner  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  Kamis,  22  September  2016  (Disadur  dari  hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang berjudul “Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Perlindungan  Hukum  bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan” tahun 2016).
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
2. Memastikan  Penyandang  disabilitas  (perempuan  disabilitas  dan  disabilitas anak)  yang menjadi korban tindak pidana, kasusnya diproses  secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku;
3. Bekerja  sama  dengan  organisasi  bantuan  hukum  dalam  mendampingi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.
Komite  Disabilitas  DIY  memiliki  beberapa  mekanisme  baik  pengaduan maupun pendampingan yaitu: 38
1. Mekanisme pengaduan: Penyandang Disabilitas, keluarga atau pihak lainnya (organisasi  dan  masyarakat  umum)  dapat  menyempaikan  aduan  secara tertulis,  lisan  atau  menggunakan  bahasa  isyarat  ke  kantor  Komite.  Aduan juga dapat disampaikan melalui email, telepon, SMS, WA dan media sosial lainnya (tidak harus datang ke kantor, selanjutnya Komite yang akan proaktif mendatangi Penyandang Disabilitas);
2. Mekanisme pendampingan: Pendampingan dilakukan setelah ada pengaduan dan penyandang disabilitas atau yang mewakili mengisi formulir pengaduan. Untuk  kasus  yang  ada  aspek  pelanggaran  hak  penyandang  disabilitas  maka Komite  langsung  menindaklanjuti  dengan  melakukan  pendampingan  sesuai dengan  kebutuhan  penyelesaian  kasus.  Untuk  aduan  yang  tidak  ada kaitannya  dengan  pelanggaran  hak  penyandang  disabilitas,  maka  Komite melimpahkan ke Organisasi/Lembaga lainnya yang sesuai.
Komite  Disabilitas  DIY  sebagai  perwakilan  pemerintah  DIY  juga  telah melakukan  langkah  konkret  yaitu  melakukan  penandatanganan  nota  kesepahamaan ( Memorandum  of  Understanding /MoU)  antara  Komite  Disabilitas  DIY  dengan Kepolisian  Daerah  (Polda)  DIY  terkait  layanan  kepolisian  yang  ramah  bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan penandatanganan  MoU  ini  dilakukan  pada  Senin,  28  September  2015  di  Polda  DIY yang  langsung  ditandatangani  oleh  Ketua  Komite  Disabilitas  DIY,  Setia  Adi Purwanta  dan  Kepala  Kepolisian  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Brigadir Jenderal Polisi Erwin Triwanto.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Peran  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan, adalah membuat  aturan  hukum  terkait  dan  menyediakan  lembaga  pemerintah  yang bertugas  untuk  memberikan  perlindungan  dimaksud  yang  lebih  lanjut  dapat dilihat  dari  dua  sisi  yaitu: kesatu ,  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta telah menyediakan aturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya  baik  dalam  hal  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak korban  kekerasan  serta  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas  yang  dapat  dikatakan  sangat  progresif. Kedua ,  Pemerintah  Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menyiapkan lembaga pemerintah yang bertugas dalam  memantau  dan  mengawal  implementasi  Peraturan  Daerah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan
38 Ibid.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  serta  secara  khusus  memberikan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum termasuk terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan.
2. Saran
Langkah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini tentunya juga dapat menjadi  panutan  daerah  lain  dan  bahkan  dapat  dikembangkan  lebih  baik  lagi yang  tentunya  disesuaikn  dengan  kearifan  lokal  masing-masing  daerah berkenaan  dalam  hal  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas  secara  umum  dan  khususnya  perempuan  penyandang  disabilitas korban kekerasan dalam perlindungan hukumnya.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Adriani,  Nurul  Saadah. Et.  Al. Mekanisme  Pendampingan  Hukum  bagi  Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan . Yogyakarta: SAPDA. 2005. Chaidir,  Ellydar. Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Konstalasi  Ketatanegaraan Indonesia . Pekanbaru: Total Media. 2007.
C, Anwar. Teori dan Hukum Konstitusi . Malang: Ins Trans Publishing. 2008. Eddyono,  Sri  Wiyanti. Hak  Asasi  Perempuan  dan  Konvensi  CEDAW .  Seri  Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004. Jakarta: ELSAM. 2004. Fakih,  Mansour. Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. 2008.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2005.
Muhtaj, Majda El. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1.
Smith, Rhona K. M., Et. Al. Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008.
Soemitro,  Ronny  H. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Semarang:  Ghalia  Indonesia. 1982.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas .
________________.Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities  (Konvensi  mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Peranan  Pemerintah  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan ∽ Andrie Irawan ∽
________________.Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
________________.Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Ratifikasi Konvensi  CEDAW  (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination Againts Women)
________________.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang Disabilitas.
________________.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan.
________________.Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  60 Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Bantuan  Hukum  Bagi Penyandang Disabilitas.
3. Sumber lainnya
Komite  Disabilitas  DIY. Tujuan  Komite . http://komitedisabilitasdiy.co.id/2015/06/ normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html?view=mosaic . Diakses Pada Jumat 13 Oktober 2017 Jam 16.00 WIB.
________________.Bagaimana  Aku  Menyebut  Mereka,  Penyandang  Cacat, Penyandang  Disabilitas,  Ataukah  Difabel? . http://komitedisabilitasdiy.co.id/ 2015/12/bagaimana-aku-menyebut-mereka.html .  Diakses  Pada  Selasa  15 Maret 2016 Pukul 22.05 WIB.
Koalisi  Perempuan  Indonesia. Catatan  Ketimpangan  Terhadap  Perempuan  di Indonesia  Hari  Perempuan  Internasional  2016 . http://www.koalisiperempu an.or.id/2016/03/07/catatan-ketimpangan-terhadap-perempuan-di-indonesia- hari-perempuan-internasional-2016/ .  Diakses  Pada  14  Maret  2016  Pukul 21.25 WIB.
Tanpa Nama. Pendidikan ABK dan Inklusif . http://pendidikanabk.com/2011/10/defini si-anak-berkebutuhan-khusus.html .  Diakses  Pada  Tanggal  14  Maret  2016 Pukul 20.40 WIB.