Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2 September 2021 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 1 55 – 162

## PERHITUNGAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DI MASA
PANDEMI COVID-19
Oleh : Gede Ngurah Indra Arya Aditya
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional Bali
Email : indraaditya@undiknas.ac.id Article Info Abstract Article History : Received 29 August - 2021 Accepted 07 Sept - 2021 Available Online   25 Sept - 2021 Indonesia has officially  declared that the Covid-19 pandemic has been  declared  a  non-natural  national  disaster.  This  is  stated through  Presidential  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia Number  12  of  2020.  Of  course,  when  facing  a  pandemic  period, taxpayers get the right to benefits because they have overcome the Covid-19  problem  through  tax  donations  given.  The  government will  issue  a  fiscal  stimulus  policy  in  the  relaxation  of  Article  21 Income Tax with certain criteria regulated in the Regulation of the Minister  of  Finance  of  the  Republic  of  Indonesia  Number 44/PMK.03/2020 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the 2019 Virus Disease Pandemic (Covid-19) Corona Tax. This study uses quantitative and qualitative data sourced from scientific articles, tax laws and regulations, as well as theoretical books and procedures  for  calculating  PPh  Article  21  during  the  Covid-19 pandemic in Indonesia which can be used as the basis for ongoing research.  Direct  observation  of  the  object  of  research,  namely Taxpayers (WP) who get Income Tax Incentives (PPh) Article 21. The results of  this research are to help the general public and in particular  individual  taxpayers  to  be  able  to  independently calculate Article 21 PPh, especially to ensure  whether Taxpayers can  get  Income  Tax  Incentives  that  can  help  ease  the  economic burden  affected  by  the  spread  of  Covid-19  in  Indonesia.  The government in terms of providing tax incentives has an impact on reducing state revenues from the tax sector, but this policy can help reduce  the  domino  effect  due  to  the  Covid-19  pandemic  on  the national economy.
Keyword : Covid-19,  Tax  Incentives, Article  21  Income  Tax, Pandemic.

## 1. PENDAHULUAN
Penyebaran  virus  Covid-19  yang  telah terjadi  di  Indonesia  langsung  memberikan dampak buruk bagi seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia. Pemerintah
Indonesia  telah  menetapkan  hal  ini  sebagai bencana  tingkat  nasional  non-alam,  melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12  Tahun  2020.  Keputusan  Presiden  ini mengatur mengenai pelaksanaan penanggulangan Covid-19 dimana peta penyebaran  Covid-19  di  Indonesia  (Fitri,  2020).
Pandemi covid-19 ini telah mengakibatkan menurunnya  ketahanan  ekonomi  nasional  dimana terjadi  evaluasi  dan  deregulasi  yang  cukup signifikan. Salah satu yang dapat menjadi penopang untuk  ekonomi  nasional  salah  satunya  adalah  dari sektor  pajak  (Aqmarina,  2020).  Pemungutan  pajak bukan  sekedar  kewajiban  bagi  masyarakat  namun juga  terdapat  hak  dari  masyarakat  yang  melekat, dimana  dari  penerimaan  pajak  dapat  dipergunakan untuk  memperkuat  ketahanan  ekonomi  nasional pada Pemerintahan pusat maupun daerah (Rahman,
2018). Sumber penerimaan yang telah diterima oleh negara harus dikelola dengan
mengutamakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat. Sumber pendapatan merupaka hak dari Pemerintah  pusat  yang  akan  diakui  sebagai penambahan  kekayaan  bersih,  dimana  terdiri dari  seluruh  jenis  penerimaan  pajak,  adapun salah  satu  bentuk  klasfikasi  pajak  adalah pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang akan dibahas dalam penulisan ini.
Akibat  pandemi  Covid-19  pemerintah sebagai  pengambil  kebijakan  memberikan beberapa  stimulus  perekonomian  untuk  dapat menyeimbangkan dengan efek domino terhadap dampak  pandemi  Covid-19  (Hs  et  al.,  2020), diantaranya  adalah  paket  stimulus  fiskal  dalam hal melakukan relaksasi pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Stimulus fiskal dalam relaksasi PPh  Pasal  21  hanya  berlaku  untuk  penghasilan pekerja  atau  pegawai  dengan  kriteria  tertentu yang telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease  2019  (Covid-19)  perubahan  dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020.  Pegawai  dengan  kreteria tertentu tersebut (Wiryawan, 2019), meliputi: 1. Menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dari Pemberi  Kerja,  yang:  (a)  Memiliki  kode Klasifikasi  Lapangan  Usaha  (KLU)  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 44/PMK.03/2020,  (b)  Telah  ditetapkan  sebagai Perusahaan  Kemudahan  Impor  Tujuan  Ekspor (KITE),  atau  (c)  Telah  mendapatkan  izin
Penyelenggaraan Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin
Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB); 2. Memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP); 3.  Pada  Masa  Pajak  yang  bersangkutan menerima  atau  memperoleh  Penghasilan  Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Menurut  Azra  (Pendit  et  al.,  2017) Mengacu  kepada  UU  17/2003  mengenai
Keuangan Negara, pendapatan negara merupakan  seluruh  penerimaan  yang  berasal tidak  hanya  dari  bidang  perpajakan,  tetapi termasuk pendapatan negara yang bukan dalam kategori pajak serta dalam bentuk hibah sebagai penerimaan  negara  yang  bersumber  dari  dalam dan dari luar negeri (Ayza, 2017).
Pada  karya  penulisan  ini  mempunyai tujuan  untuk  membantu  masyarakat  umum  dan
khususnya  wajib  pajak  orang  pribadi  untuk  dapat menghitung  pajak  penghasilan  Pasal  21  secara mandiri,  terutama  untuk  memastikan  apakah  wajib pajak dapat memperoleh Insentif Pajak Penghasilan yang dapat membantu meringankan beban ekonomi yang  dipengaruhi  oleh  penyebaran  Covid-19  di Indonesia.
2. KAJIAN PUSTAKA DAN

## PEGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pembayaran  pajak merupakan  perwujudan  dari  kewajiban  kenegaraan dan  peran  serta  Wajib  Pajak  untuk  secara  langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan  nasional.  Sesuai  falsafah  undang- undang  perpajakan,  membayar  pajak  bukan  hanya merupakan  kewajiban,  tetapi  merupakan  hak  dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk  peran  serta  terhadap  pembiayaan  negara  dan pembangunan nasional (Ayza, 2017).
Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak,  sebagai  pencerminan  kewajiban  kenegaran  di bidang  perpajakan  berada  pada  anggota  masyarakat sendiri  untuk  memenuhi  kewajiban  tersebut.  Hal tersebut  sesuai  dengan  sistem self  assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak, sesuai  dengan  fungsinya  berkewajiban  melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam  melaksanakan  fungsinya  tersebut,  Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  visi  dan  misi Direktorat  Jenderal  Pajak  (Indriyani  &  Sukartha, 2014).

## 2.2 PPh 21
PPh  pasal  21  menurut  Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan dalam  bentuk  apapun  yang  sehubungan  dengan pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  subjek  pajak  dalam negeri.  Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, tarif PPh 21 adalah pajak atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah  honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang  pribadi  sebagai  subjek  pajak  dalam  negeri
(Retnani, 2016).
Subjek  PPh  Pasal  21,  menurut  UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:
a. Orang Pribadi (OP)
1) Orang  Pribadi  (OP)  Dalam  Negeri  Yaitu orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal/ berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan  puluh  tiga)  hari  dalam  12  (dua belas) bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada  di  Indonesia  dan  mempunyai  niat bertempat tinggal di Indonesia.
2) Orang  Pribadi  (OP)  Luar  Negeri  Yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal/ berada  di  Indonesia  tidak  lebih  dari  183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.
b. Badan  Yaitu  badan  yang  didirikan  atau bertempat  kedudukan  di  Indonesia,  kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
c. Warisan  yang  belum  terbagi  Yaitu  warisan yang  belum  terbagi  sebagai  satu  kesatuan menggantikan yang berhak.
d. Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT)  Adalah  bentuk usaha  yang  dipergunakan  oleh  orang  pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak bertempat  kedudukan  di  Indonesia  untuk menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan di Indonesia.
Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER16/PJ/2016  Pasal  5  Ayat  (1)  dan  (2),
Penghasilan  yang  dipotong  PPh  Pasal  21,  yaitu (Direktorat, 2016):
1) Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh pegawai  tetap, baik berupa Penghasilan  yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2) Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh penerima  pensiun  secara  teratur  berupa  uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3) Penghasilan  berupa  uang  pesangon,  uang manfaat  pensiun,  tunjangan  hari  tua,  atau jaminan  hari  tua  yang  dibayarkan  sekaligus, yang  pembayarannya  melewati  jangka  waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja  Lepas,  berupa  upah  harian,  upah mingguan,  upah  satuan,  upah  borongan,  atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5) Imbalan  kepada  Bukan  Pegawai,  antara  lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6) Imbalan  kepada  peserta  kegiatan,  antara  lain berupa  uang  saku,  uang  representasi,  uang
rapat,  honorarium,  hadiah  atau  penghargaan dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7) Penghasilan  berupa  honorarium  atau  imbalan yang  bersifat  tidak  teratur  yang  diterima  atau diperoleh  anggota  dewan  komisaris  atau  dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8) Penghasilan  berupa  jasa  produksi,  tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9) Penghasilan  berupa  penarikan  dana  pensiun  oleh peserta  program  pensiun  yang  masih  berstatus sebagai  pegawai  dari  dana  pensiun  yang pendiriannya  telah  disahkan  oleh  Menteri Keuangan.
10) Penerimaan  dalam  bentuk  natura  dan/atau kenikmatan  lainnya  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.
b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER16/PJ/2016 Pasal 3, Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu (Direktorat, 2016):
1) Pegawai.
2) Penerima  uang  pesangon,  pensiun  atau  uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3) Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
4) Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5) Mantan Pegawai.
6) Peserta Kegiatan yang menerima atau memperoleh  penghasilan  sehubungan  dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.
Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan kena pajak PPh Pasal 17 dihitung  dari  penghasilan  kotor  dikurangi  biaya untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara penghasilan. Seandainya dalam penghitungan penghasilan  kena  pajak,  penghasilan  kotor  setelah dikurangi  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan memelihara  penghasilan  hasilnya  rugi,  maka  perlu diganti  dengan  penghasilan  pada  tahun  pajak berikutnya berturut-turut hingga lima tahun. Penghasilan  Kena  Pajak,  menurut  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2008  (Repubik  Indonesia,  2008) Pasal 6 ayat (1) adalah penghasilan wajib pajak dalam negeri  dan  bentuk  usaha  tetap  yang  ditentukan
berdasarkan  penghasilan  bruto  dikurangi  biaya untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara penghasilan  dalam  satu  tahun  pajak  (Tahar  & Sandy, 2012).
Dengan kata lain Penghasilan Kena Pajak (PKP)  adalah  penghasilan  wajib  pajak  yang menjadi  dasar  menghitung  pajak  penghasilan dalam  suatu  tahun  pajak  dihitung  dengan  cara mengurangkan  dari  penghasilan,  dimana  setiap wajib  pajak  yang  telah  mempunyai  penghasilan wajib  untuk  membayar  pajak  dan  menghitung pajak  sesuai  dengan  undang-undang dan peraturan  perpajakan  (Direktorat  Jendral  Pajak, 2013).

## Tabel 1. Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP Orang Pribadi Dalam Negeri
No Penghasilan  Kena Pajak (PKP) Tarif Memiliki NPWP Tidak Memiliki NPWP 1 Sampai dengan Rp 50 Juta 5% 6% 2 Rp 50 juta s/d 250 juta 15% 18% 3 Rp 250 juta s/d 500 juta 25% 30% 4 Di atas Rp 500 juta 30% 36%
Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal  21  Ayat  (5a),  tentang  besarnya  tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak (WP)  yang  tidak  memiliki  NPWP  lebih  tinggi 20%  (dua  puluh  persen)  daripada  tarif  yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP (Repubik Indonesia, 2008).

## Insentif PPh Pasal 21
Penghasilan  yang  diterima  Pegawai wajib  dipotong  sesuai  ketentuan  PPh  Pasal  21 oleh  Pemberi  Kerja,  dan  berdasarkan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  44/PMK.03/2020 Pasal  2  Ayat  2,  PPh  Pasal  21,  penghasilan pegawai  yang  sudah  dipotong  sesuai  ketentuan perpajakan oleh Pemberi Kerja akan ditanggung oleh  Pemerintah  atas  penghasilan  yang  diterima Pegawai  dengan  kriteria  tertentu.  Insentif  PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah  (DTP) ini hanya  berlaku  selama  6  (enam)  bulan  terhitung sejak  Masa  Pajak  April  2020  sampai  dengan Masa Pajak September 2020 (H. Safitri, 2021).
Kriteria  tertentu  tersebut  meliputi:  (a) Wajib  Pajak  (WP)  menerima  atau  memperoleh penghasilan  dari  Pemberi  Kerja  yang  memiliki kode  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  (KLU)  sesuai ketentuan perpajakan, sebagai Perusahaan Kemudahan  Impor  Tujuan  Ekspor  (KITE), memiliki izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, atau  izin  Pengusaha  Dalam  Kawasan  Berikat (PDKB), (b) Wajib Pajak (WP) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan (c) Wajib Pajak (WP)  memiliki  Penghasilan  Bruto  yang  bersifat tetap dan teratur pada Masa Pajak menerima atau memperoleh  tidak  lebih  dari  Rp.200.000.000,- (dua  ratus  juta  rupiah)  (Aji,  2020).  Untuk mendapatkan  insentif  pajak  ada  beberapa  hal yang perlu dilakukan oleh Pemberi Kerja, yaitu: (a) Pemberi Kerja dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  tempat  Pemberi  Kerja  terdaftar melalui  www.pajak.go.id,  (b)  Pemberi  Kerja menyampaikan  pemberitahuan  kepada  Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk
memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,  (c)  Pemberi  Kerja  harus  menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui www.pajak.go.id ,  dan  (d)  Pemberi  Kerja harus  membuat  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  atau cetakan  kode  billing  atas  PPh  Pasal  21  ditanggung Pemerintah (Marlina & Syahribulan, 2021).
3. METODE PENELITIAN
Pengamatan secara langsung  terhadap objek riset  yaitu  Wajib  Pajak  (WP)  yang  mendapatkan Insentif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  yang ditanggung  Pemerintah  (DTP)  di  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Denpasar  Timur  di  Jalan Tantular No. 4, Denpasar.
Penelitian  ini  menggunakan  data  kuantitatif dan  kualitatif  yang  bersumber  dari  artikel  ilmiah, undang-undang  dan  peraturan  perpajakan,  dan  buku mengenai teori dan mekanisme prosedur penghitungan PPh Pasal 21 pada saat pandemi Covid- 19 di  Indonesia,  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar penelitian yang berkelanjutan. nalisis data dilakukan menggunakan tiga  tahapan teknik menganalisis data berupa  (1)  data  dikumpulkan,  (2)  pengurangan  data dan (3) mengambil kesimpulan dari penelitian 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Prosedur Penghitungan PPh Pasal 21
Menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2020 (H. R. Safitri et al., 2021) Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/ata  Stabilitas  Sistem Keuangan.  Perppu  ini  memuat  berbagai  kebijakan keuangan  negara,  termasuk  bidang  perpajakan,  dan sektor keuangan demi mencegah keadaan krisis akibat wabah virus Korona.
Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  21,  menurut Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER16/PJ/2016  adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  yang sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  subyek pajak dalam negeri (Erica & Vidada, 2020).
Prosedur  penghitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal  21  Ditanggung  Pemerintah  (DTP),  dapat dicontohkan dengan perhitungan sederhana berikut:

## Contoh Kasus 1
Tuan  Budi  (K/1)  sebagai  pegawai  tetap  di  PT.  XYZ (industri  makanan  bayi/KLU  10791),  pada  bulan  April
2020  menerima  gaji  dan  tunjangan  sebesar  Rp. 15.000.000,-  dan  membayar  iuran  pensiun  sebesar Rp.  300.000,-  dan  jika  di  setahunkan  penghasilan Tuan Budi menjadi Rp. 180.000.000,- dan menurut ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  Tuan  Budi mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dikarenakan jumlah  penghasilan  setahun  masih  dibawah  Rp. 200.000.000,-
Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Tuan Budi di bulan April 2020:
Gaji dan Tunjangan Rp.15.000.000,- Pengurangan: B. Jabatan Rp. 500.000,- Iuran Pensiun Rp. 300.000,- Rp. 800.000,- Penghasilan Neto sebulan                Rp.15.800.000,- Penghasilan Neto setahun: 12x Rp.15.800.000,- Rp. 189.600.000,- PTKP (K/1) (Rp. 63.000.000,-) PKP Setahun Rp. 126.600.000,- PPh Pasal 21 Terutang Setahun: 5% x Rp.50.000.000 = Rp. 2.500.000,- 15% xRp.76.600.000 = RP. 11.490.000,- Rp. 13.990.000,- PPh Pasal 21 Terutang Sebulan: Rp. 13.990.000,- / 12 = Rp. 1.165.833,- Maka besarnya penghasilan yang diterima Tuan Budi pada bulan April 2020, adalah: Gaji dan Tunjangan Rp.15.000.000,- Iuran Pensiun/bulan (Rp. 300.000,-) PPh Pasal 21 (Rp. 1.165.833,) Penghasilan setelah pajak   Rp. 13.534.167,- PPH Pasal 21 (DTP) Rp. 1.165.883,- Jumlah yang diterima Rp. 14.700.050,

## Contoh Kasus 2
Tuan  Eko  (K/0)  adalah  pegawai  tetap  di  PT.  XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020  menerima  gaji  dan  tunjangan  sebesar  Rp. 22.000.000,-  dan  membayar  iuran  pensiun  sebesar Rp. 440.000,- sedangkan penghasilan Tuan Eko jika di  setahunkan  menjadi  Rp.  264.000.000,-  sehingga PPh  Pasal  21  terutang  pada  bulan  Mei  2020  untuk Tuan Eko tidak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP,  dikarenakan  penghasilan  Tuan  Eko  dalam setahun lebih dari Rp. 200.000.000,-
Berdasarkan  dari  data  di  lapangan  menurut (Sariwati,  2021)  pemungutan  pajak  harus  efesien: Biaya-biaya  yang  dikeluarkan  dalam  rangka pemungutan  pajak  harus  diperhitungkan.  Jangan sampai  pajak  yang  diterima  lebih  rendah  daripada biaya  pengurusan  pajak  tersebut.  Oleh  karena  itu,
sistem  pemungutan  pajak  harus  sederhana  dan  mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
Perhitungan  PPh  Pasal  21  terutang  Tuan  Eko  di bulan Mei 2020 :
Gaji dan Tunjangan Rp.22.000.000,- Pengurangan: B. Jabatan Rp. 500.000,- Iuran Pensiun Rp. 440.000,- Rp. 940.000,- Penghasilan Neto sebulan                Rp.22.940.000,- Penghasilan Neto setahun: 12x Rp.22.940.000,- Rp. 275.280.000,- PTKP (K/0) (Rp. 58.500.000,-) PKP Setahun Rp. 333.780.000,- PPh Pasal 21 Terutang Setahun: 5% x Rp.50.000.000 = Rp. 2.500.000,-
15% xRp.250.000.000 =   RP. 37.500.000,-
25% xRp.33.780.000 = Rp. 8.445.000,- Rp. 48.445.000,-
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:
Rp. 48.445.000,- / 12 =
Rp. 4.037.083,

## Contoh Kasus 3
Tuan  Fathur  (K/1)  adalah  pegawai  tetap  di  PT.  XYZ (industri  makanan  bayi/KLU  10791),  pada  bulan  Mei 2020  menerima  gaji  dan  tunjangan  sebesar  Rp. 14.000.000  dan  membayar  pensiun  sebesar  Rp. 280.000,-  dan  menerima  Tunjangan  Hari  Raya  (THR) sebesar  Rp.  11.000.000,-  sedangkan  penghasilan  bruto Tuan  Fathur  atas  penghasilan  tetap  dan  teratur  berupa gaji  dan  tunjangan  jika  di  setahunkan  sebesar  Rp. 168.000.000,-  dan  Tuan  Fathur  mendapatkan  insentif PPh Pasal 21 DTP namun hanya untuk penghasilan gaji dan  tunjangan  yang  bersifat  tetap  dan  teratur  setiap bulannya.
Perhitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Mei 2020:
Gaji dan Tunjangan
Rp.14.000.000,-
Pengurangan:
B. Jabatan  Rp. 500.000,- Iuran Pensiun   Rp. 280.000,- p. 780.000,- Penghasilan Neto sebulan Rp.14.780.000,- Penghasilan Neto setahun:
12x Rp.14.780.000,- Rp. 177.360.000,- PTKP (K/1) (Rp. 63.000.000,-) PKP Setahun  Rp. 114.360.000,- PPh Pasal 21 Terutang Setahun: 5% x Rp.50.000.000 = Rp. 2.500.000,- 15% xRp.64.360.000 = RP. 9.654.000,- PPh Pasal 21 setahun Rp. 12.154.000,- PPh Pasal 21 Terutang Sebulan: Rp. 12.990.000,- / 12 = Rp. 1.082.500,- Maka  atas  PPh  Pasal  21  DTP  sebesar  Rp.  1.082.500,-
diserahkan oleh Pemberi Kerja kepada Tuan Fathur Penghitungan  PPh  Pasal  21  terutang  atas  THR Tuan Fathur bulan Mei 2020 Gaji dan tunjangan setahun Rp. 168.000.000,- THR Rp. 11.000.000,- Penghasilan bruto   Rp.179.000.000,- Pengurangan: Biaya Jabatan Rp.6.000.000,- Iuran Pensiun Rp.3.360.000,- Pengasilan Neto Rp.188.360.000,- PTKP (K/1)Rp. 63.000.000,- PKP Setahun Rp.125.360.000,- PPh Pasal 21 Terutang Setahun: 5% xRp.50.000.000 = Rp. 2.500.000,- 15% xRp.75.360.000 = Rp. 11.304.000,Rp.13.804.000,-

## PPh Pasal 21 atas THR:
PPh Pasal 21 atas seluruh Penghasilan (Gaji,Tunjangan, dan THR) Rp. 13.804.000,- PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap  (Gaji dan Tunjangan) (Rp. 12.154.000,-) PPh Pasal 21 atas THRRp. 1.650.000,- Maka Pemberi Kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan Fathur sebesar Rp. 1.650.000,-
Besarnya penghasilan yang diterima Tuan
Fathur bulan Mei 2020:
Gaji dan Tunjangan Rp. 14.000.000,- THR Rp. 11.000.000,- Iuran Pensiun/bulam  (Rp. 280.000,-) PPh Pasal 21 atas seluruh Penghasilan Rp.13.804.000/ 12
(Rp. 1.150.333,-)
Penghasilan setelah pajak   Rp. 23.569.667,- Ditambah PPh Psl 21 DTP  Rp. 1.082.500,- Jumlah yang diterima Rp. 24.652.167,-
Dari  beberapa  contoh  kasus  di  atas, diharapkan  untuk  Wajib  Pajak  (WP)  pekerja  tetap yang terdampak Covid-19 dapat menghitung sendiri perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara mandiri, selain itu untuk melihat apakah penghasilan dari  Wajib  Pajak  (WP)  dalam  setahun  jumlahnya memenuhi  salah  satu  ketentuan  perpajakan  untuk menerima  insentif  PPh  Pasal  21  DTP,  dimana pemerintah  akan  menanggung  PPH  Pasal  21 Wajib Pajak  (WP)  yang  telah  memenuhi  ketentuan perpajakan.
Kebijakan  Pajak  Indonesia  dalam  masa Pandemi  COVID-19,  kebijakan  diterbitkan  yang diberlakukan untuk dapat menjaga tercapai perolehan dana dari pajak dan efektivitas pengumpulannya. Salah satu kebijakan pajak adalah penetapan  tarif  pajak,  maka  perlu  untuk  membuat kebijakan oleh pemerintah atas penetapan tarif pajak yang  sesuai  atau  efektif  yang  berimbas  positif
terhadap  nilai  investasi.  Harapannya  untuk  menahan dampak pandemi virus corona pada ekonomi Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan 14 pernyataan kebijakan pajak  dirangkum  oleh  data  yang  dikeluarkan  OECD diantaranya  berkaitan  tentang  pengurangan  tarif  pajak penghasilan  badan,  penangguhan  pembayaran  pajak, tingkat  limit  restitusi,  penangguhan  pembayaran  pajak, keringanan  pajak,  dan  lainnya  berkaitan  tentang perpajakan  pada  masa  pandemi  COVID-19.  Dari  14 pernyataan tersebut tertuang dalam Peraturan
Pemerintah  (PP),  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) dan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  (PER  Dirjen Pajak) (Padyanoor, 2020).

## 5. KESIMPULAN
Manfaat  dari  penelitian  ini  untuk  membantu masyarakat  umum  dan  khususnya  Wajib  Pajak  (WP) Orang  Pribadi  untuk  dapat  menghitung  Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  secara  mandiri,  terutama untuk  memastikan  apakah  Wajib  Pajak  (WP)  tersebut bisa mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP yang dapat membantu meringankan beban ekonomi yang terdampak dari  penyebaran  wabah  Covid-19  di  Indonesia. Meskipun  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  pemberian insentif  pajak  ini  memiliki  konsekuensi  terhadap penurunan  atas  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak. Namun  kebijakan  tersebut  dapat  mengurangi  efek domino  yang  diakibatkan  oleh  adanya  pandemi  Covid- 19 terhadap perekonomian nasional.
Sebagai  saran  untuk  Wajib  Pajak  (WP)  Orang Pribadi  telah  memenuhi  ketentuan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  44/PMK.03/2020,  untuk  dapat memanfaatkan  kebijakan  pemerintah  terkait  dengan Insentif  PPh  Pasal  21  DTP  sebagai  salah  satu  bentuk stimulus fiskal yang dapat membantu dalam percepatan perbaikan  perkonomian  dan  pembangunan  nasional  di tengah wabah Covid-19 di Indonesia. Selain itu hasil dari penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  penelitian yang berkelanjutan.

## 6. REFERENSI
Aji, I. P. (2020). Tinjauan Insentif PPH Bagi SDM di Bidang  Kesehatan  Dalam  Masa  Pandemi Virus  Covid-19. Behavioral  Accounting Journal , 3 (2), 159–171. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.105
Aqmarina, F. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan  Fiskal  Dalam  Mengantisipasi Krisis Ekonomi . 03 (02), 20. Ayza, B. (2017). Hukum Pajak Indonesia . Kencana. Direktorat, J. P. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor  Per-16/PJ/2016 .  Kementerian Keuangan.
Direktorat Jendral Pajak. (2013). Pajak Penghasilan (PPh) . Kementerian Keuangan. Erica,  D.,  &  Vidada,  I.  A.  (2020). Prosedur
Penghitungan  Insentif  PPh  Pasal  21 Pada  Saat  Pandemi  Covid-19  Di
Indonesia . 18 (2), 8.
Fitri,  W.  (2020).  Implikasi  Yuridis  Penetapan
Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. Jurnal  Supremasi  Hukum ,
9 (1).
Hs,  H.  K.,  Salahuddin,  M.,  &  Nurhidayati,  S.
(2020). Konsep  Kebijakan  Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi  Dari  Covid  -  19  Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia . 10. Indriyani,  P.  A.,  &  Sukartha,  I.  M.  (2014). Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan Kualitas  pelayanan  pada  kepatuhan pelaporan wajib pajak badan . 13.
Marlina,  L.,  &  Syahribulan,  S.  (2021).  Peranan
Insentif  Pajak  Yang  Di  Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19. Economy  Deposit  Journal  (E-DJ) ,
2 (2). https://doi.org/10.36090/e- dj.v2i2.910
Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi  Wajib  Pajak. E-Jurnal  Akuntansi , 30 (9),
2216.
https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i 09.p04
Pendit, I. P. W. L., Budiarth, I. N. P., & Widiati, I.  A.  P.  (2017).  Kebijakan  Pemerintah Dalam  Memberikan  Insentif  Pajak Penghasilan  Pasal  21  Kepada  Wajib
Pajak    Terdampak  Pandemi  Covid-19.
Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2). Rahman, A. (2018). Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang . 20. Repubik  Indonesia.  (2008). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2008 Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983
Tentang  Pajak  Penghasilan .  Republik Indonesia.
Retnani,  E.  D.  (2016). Analisis  Penerapan Perencanaan  Pph  21  Dalam  Rangka Meminimalkan  PPh  BADAN  Romualdus Dwasta Sabono . 5 , 17.
Safitri,  H.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  PPh21 SelamaPandemi  Covid-19  di  Provinsi  DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis , 7.
Safitri,  H.  R.,  Yanty,  N.  A.,  Adelia,  S., Kusumaningtyas,  T.,  &  Sofyan,  M.  (2021). Implementasi  Kebijakan  PPh  21  Selama Pandemi Covid-19  di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis , 1 (1), 7.
Sariwati, R. (2021). Kajian yuridis pemberian insentif pajak  penghasilan  pada  masa  pandemi Covid-19. Jurnal  Cakrawala  Hukum , 12 (1), 90–98.
https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5722
Tahar,  A.,  &  Sandy,  W.  (2012).  Pengaruh  Persepsi
Wajib  Pajak  Atas  Pelayanan  Kpp,  Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi dan Investasi , 12. Wiryawan,  I.  W.  (2019). Kebijakan  pemerintah dalam  penanganan  pandemi  virus  corona disease 2019 (covid-19) di indonesia . 10.