JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK Vol. 3, No. 1, Januari 2008 Hal. 55 - 60

## MEKANISME PENJALURAN DALAM EKSPIR DAN IMPOR

## Sugianto
Program D3 Akuntansi Perpajakan Usakti

## ABSTRACT
In the mechanism of channel activity Export and Import, If Red Channel, Green Channel, Yellow  Channel  and  MITA  is  one  way  to  prohibition  of  the  entering  at  the  dangerous merchandising and the minimize the numerous of smuggle. Make to a service system in custom office without intervention for the user custom office is low risk which name MITA Channel (Mitra Utama). The way of treating in channel at import service is the evidence of control which did the export duty to optimize income tax at the country, prohibition and the act of the smuggle at the user custom office .
Key words : Red Channel, Green Channel, Yellow Channel, MITA

## 1. Pendahuluan
Mekanisme  penjaluran  adalah  salah  satu  cara  yang  digunakan  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mencegah masuknya barang-barang berbahaya, dan  sebagai  alat  menekan  seminimal  mungkin  angka  penyelundupan,  namun  dengan demikian penjaluran juga perlu terus ditingkatkan mekanismenya.
Beberapa kendala tentang keluhan terhadap tersendatnya arus barang yang kerap kali masih sering terjadi apakah dengan jalur baru dan fasilitas pelabuhahan yang saat ini akan lebih dikembangkan lagi dapat menjawab kendala bagi pengguna jasa kepabeanan, baik importir, ekspor dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.
Dengan  adanya  jalur  MITA  merupakan  jawaban  atas  tuntutan  daya  saing perdagangan,  memandang  perlu  dibuat  suatu  sistem  pelayanan  kepabeanan  tanpa intervensi kepada pengguna jasa kepabeanan berisiko rendah, yang diberi nama jalur Mitra Utama (MITA). Meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia,  serta  untuk  mengoptimalkan  pencegahan  dan  penindakan  penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

## 2. Pembahasan
Dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap keluar masuknya barang ke wilayah  Indonesia,  mekanisme  pengawasan  pada  pelabuhan-pelabuahan  besar,  dimana hampir 60 persen barang ekspor impor masuk, salah satu mekanisme hingga kini terus ditingkatkan baik prosedur maupun komoditinya adalah mekanisme penjaluran atau yang dikenal  sekarang  ini  dengan  Jalur,  Merah,  Jalur  Hijau,  Jalur  Kuning,  dan  Jalur  MITA (Mitra  Utama)  baik  Mita  non  prioritas  dan  Mita  prioritas,  tujuan  akhir  untuk  lebih memperlancar arus barang.
Jalur Mita non prioritas fasilitas yang diberikan kepada perusahaan, layaknya perusahaan yang menerima jalur prioritas, syaratnya harus mendapatkan opini akuntan publik dengan wajar anpa perkuacualian , sedangkan untuk Mitra prioritas hingga kini masih  sebanyak  99  perusahaan  adalah  penerima  jalur  prioritas  berbeda  dengan  jalur merah, kuning dan hijau.
Jalur  kuning  yang  ada  sekarang  memang  layaknya  penjaluran  biasa  seperti merah, dan hijau, sehingga jalur kuning bisa fleksibel dan berganti jalur namun bukan berdasarkan random, melainkan berdasarkan ketetapan komite penyusunan profil. Untuk masuk  menjadi  jalaur  kuning  cukup  diubah  profilnya,  sehingga  jalur  ini  merupakan penjaluran biasa hanya mekanisme profiling saja.

## 2.1. Alur Mekanisme Penjaluran
Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Parameter yang sekarang digunakan adalah profil iportir dan profil komoditi, profil importir dibagi menjadi empat yaitu, (1) Mita, (2) low risk, (3) medium risk dan (4) high risk. Sedangkan profil komoditi dibagi tiga yaitu (1) low risk, (2) medium risk dan (3) komoditi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kombinasi dari profil-profil tersebut dalam sistem aplikasi impor menentukan jalur pelayanan.
Tabel 1 Tipe Jalur dan Perlakuannya
Jalur Hijau adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor  dengan  tidak  dilakukan  pemeriksaan  fisik,  tetapi  dilakukan  penelitian  dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
Jalur Merah adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).
Jalur Kuning adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor  dengan  tidak  dilakukan  pemeriksaan  fisik,  tetapi  dilakukan  penelitian  dokumen sebelum penerbitan SPPB. Mitra Utama (MITA) adalah: a. Importir  Jalur  Prioritas,  yang  penetapannya  dilakukan  oleh  Direktur  Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal, untuk selanjutnya disebut MITA Prioritas; dan
b. Importir  yang  memenuhi  persyaratan  dan  ditetapkan  sebagai  Mitra  Utama  (non prioritas)  dengan  keputusan  Kepala  Kantor  Pabean  atas  nama  Direktur  Jenderal, untuk selanjutnya disebut MITA Non Prioritas.
Jalur Mitra Utama (MITA) adalah: a. Jalur  MITA  Prioritas  yaitu  mekanisme  pelayanan  dan  pengawasan  pengeluaran barang impor oleh Importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen; dan
Sugianto
b. Jalur MITA Non Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang  impor  oleh  importir  dengan  langsung  diterbitkan  SPPB  tanpa  dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal:
i. importasi komoditi berisiko tinggi;
ii. impor sementara, iii. re-impor, iv. barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk, atau v. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, maka diterbitkan SPPB setelah selesainya penelitian dokumen.
Mitra Utama yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut MITA adalah:
a. Importir  Jalur  Prioritas,  yang  penetapannya  dilakukan  oleh  Direktur  Teknis Kepabeanan  atas  nama  Direktur  Jenderal  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Direktur Jenderal tentang Jalur Prioritas;
b. Orang yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Mitra Utama oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal.
MITA ditetapkan berdasarkan persyaratan:
a. dapat berhubungan dengan sistem jaringan elektronik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b. mempunyai pola bisnis yang jelas;
c. memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan data yang disajikan;
d. memiliki rekam jejak keakuratan pemberitahuan pabean dan/atau cukai yang baik;
e. telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk 2 (dua) tahun terakhir; dan
f. selalu  dapat  memenuhi  ketentuan  perizinan  dan  persyaratan  impor  dan  ekspordari instansi teknis terkait.
Dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan, keringanan, dan/atau penangguhan  bea  masuk,  persyaratan  ditambah  dengan  melakukan  penatausahaan  dan pengelolaan sediaan barang yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang yang berkaitan dengan fasilitas kepabeanan yang diperoleh dan/atau digunakan.
Perlakuan MITA Dalam Pelayanan Impor
MITA mendapat kemudahan di Kantor Pelayanan Umum (KPU) berupa: a. tidak  dilakukan  penelitian  dokumen  dan/atau  pemeriksaan  fisik  barang,  kecuali terhadap:
1.   barang Impor Sementara;
2. barang Re-impor;
3. barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI); dan
4. komoditi Resiko Tinggi.
b. Pemeriksaan fisik terhadap barang sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 dan butir 2 dapat dilakukan di gudang importir tanpa pengajuan surat permohonan.
c. tidak  perlu  menyerahkan  hardcopy  Pemberitahuan  Impor  Barang (PIB)/Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
d. mendapatkan akses pelayanan client coordinator; dan
e. pemutakhiran data registrasi importir.
Kemudahan  ,  tidak  perlu  menyerahkan  hardcopy  PIB/PEB  tidak  berlaku  dalam  hal dilakukan pemeriksaan fisik barang dan/atau pemeriksaan dokumen. (1) MITA wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebelum menyampaikan PIB.
(2) MITA wajib: a. menyampaikan pemberitahuan pabean impor atau ekspor secara elektronik;
b. tidak  memberikan  dan/atau  meminjamkan  modul  importir  kepada pihak/perusahaan lain;
c. melaporkan  kehilangan  dan/atau  penyalahgunaan  modul  importir  pada kesempatan pertama;
d. memberitahukan perubahan nama-nama PPJK yang diberi kuasa kepada kepala kantor; dan
e. menyampaikan  nama  pegawai  perusahaan  yang  ditunjuk  untuk  berhubungan dengan  Client  Coordinator  (pejabat  bea  dan  cukai  yang  ditunjuk  oleh  Kepala Kantor  untuk  menjadi  penghubung  antara  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai dengan orang).
Untuk  menjadi  MITA,  perusahaan  mengajukan  permohonan  kepada  Kepala Kantor,  dimana  kegiatan  impornya  paling  banyak  dilakukan.Permohonan  dilampiri dengan:
a. Laporan  keuangan  periode  2  (dua)  tahun  terakhir  yang  telah  diaudit  oleh  kantor akuntan publik;
b. Standard  operating  procedure  (SOP)  pembelian  dan  pembayaran  impor,  dan/atau penjualan dan penerimaan kas ekspor;
c. Standard  operating  procedure  (SOP)  pembuatan,  pembayaran,  dan  penyerahan (transfer) PIB dan/atau PEB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
d. Surat pernyataan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
e. Keterangan  lain  yang  dapat  memberikan  gambaran  positif  perusahaan,  misalnya terdaftar sebagai wajib pajak patuh pada Direktorat Jenderal Pajak, company profile, sertifikat ISO, dan sertifikat ahli kepabeanan.
Dalam hal perusahaan menggunakan PPJK, permohonan dilampiri daftar nama PPJK yang diberi kuasa dan identitas modul PPJK yang diberi kuasa.
Sugianto

## 3. Simpulan
Mekanisme penjaluran atau yang dikenal sekarang ini dengan Jalur Merah, Jalur Hijau,  Jalur  Kuning,  dan  Jalur  MITA  (Mitra  Utama)  baik  Mita  non  prioritas  dan  Mita prioritas, tujuan akhir untuk lebih memperlancar arus barang. Profil importir dibagi menjadi empat yaitu, (1) Mita, (2) low risk, (3) medium risk dan (4) high risk. Sedangkan profil komoditi dibagi tiga yaitu (1) low risk, (2) medium risk dan (3) komoditi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
MITA  mendapat  kemudahan  di  Kantor  Pelayanan  Umum  (KPU)  berupa  yaitu tidak dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang, kecuali terhadap: (1) barang Impor Sementara; (2) barang Re-impor; (3) barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI); dan (4) komoditi Resiko Tinggi.

## DAFTAR REFERENSI
Amir , MS. Ekspor Impor Teori & Penerapannya, Penerbit PPM, Tahun 2003
________2003,  Letter  of  Credit  Dalam  Bisnis  Ekspor  Impor  Edisi  kedua  revisi,PPM
Jakarta
Arif, Surojo dan Sugianto, 2007 (Buku Materi Pokok) Kepabeanan dan Cukai , Penerbit Universitas Terbuka
Ferdinand  Butarbutar, Mekanisme  pembayaran  keuangan  ekspor  &  impor  dalam  era transaksi global , Integrity, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 1 - Nomor 1 April 2007; 35-50
PurwitoM, Ali, 2006, Kepabeanan, Konsep dan Aplikasi , Penerbit Samudra Ilmu
Roselyne, H. 1990 Transaksi Ekspor Impor Edisi Kedua Jakarta, Penerbit Erlangga
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
________Nomor  11  Tahun  1995  tentang Cukai  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor:  P-21/BC/2007  tentang Petunjuk Pelaksanaan  Tata  Laksana  Kepabeanan  di  Bidang  Impor  pada  Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
_________Nomor: P-24/BC/2007 tentang Mitra Utama
Jalur Kuning dan MITA mulai diterapkan , Warta Bea Cukai, Edisi 395 Oktober 2007, 52- 51
Jalur MITA, Jawaban atas Ttuntutan Daya Saing Perdagangan, Warta Bea Cukai, Edisi 397 Desember 2007, 5-7