Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Volume 16, Nomor I2, Bulan Mei, Tahun 2018

## ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA
MASYARAKAT PENERIMA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
Muhammad Syahri Ramadhan Dosen Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang Email : simangunsongsyahri@gmail.com

## ABSTRACT
Research  Objective:  to  analyze  the  Law  of  Transfer  of  Fiduciary  Assurance  Objects  to  the Community  of  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Grantees.  Research  methods;  using  the normative  juridical  method.  Result  of  research:  CSR  is  obligation  of  company.  In  order  to  be  free from legal sanctions caused by not issuing CSR funds, the company is required to issue CSR funds even though business activities and financial condition of the company is still not running optimally and  the  debt  agreement  of the  company  is  still not settled  properly. Therefore, it  does  not close the possibility  of  companies  providing  CSR  funds  to  the  public  in  the  form  of  goods  or  usually  motor vehicles, which where the vehicle should be a fiduciary guarantee object. This of course will lead to legal disputes in front of it between companies as fiduciary givers, creditor as fiduciary receiver and CSR fund recipient community. Company as fiduciary  giver if still doing policy of giving of  motor vehicle as object of fiduciary guarantee to society of recipient of CSR fund. Then it will cause its own losses for the company because the company as a fiduciary guarantee provider may be subject to  .. Article 36 of undang –undang NO.42 Tahun 1999  on Jaminan Fidusia.
Keywords : Legal Analysis; CSR; Fiduciary Security.

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian:  untuk  menganalisis  Hukum  Pengalihan  Objek  Jaminan  Fidusia  Kepada Masyarakat Penerima Dana Corporate Social Responsibility (CSR ). Metode Penelitian; menggunakan metode  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  :      CSR  merupakan  kewajiban  dari  perusahaan.  Demi terbebas  dari  sanksi  hukum  yang  disebabkan tidak  mengeluarkan  dana  CSR,  perusahaan  diharuskan mengeluarkan dana CSR meskipun kegiatan bisnis bahkan kondisi finansial perusahaan masih belum berjalan  optimal  dan  perjanjian  utang  piutang  perusahaan  masih  belum  terselesaikan  secara  baik. Maka dari itu, tidak menutup kemunngkinan  perusahaan memberikan dana CSR kepada masyarakat berupa  barang  atau  biasanya  kendaraan  bermotor,  yang  dimana  kendaraan  tersebut  seyogianya merupakan objek jaminan fidusia. Hal ini tentu saja akan menimbulkan sengketa hukum di depannya antara perusahaan sebagai pemberi fidusia, kreditur selaku penerima fidusia dan masyarakat penerima dana  CSR . Perusahaan  selaku  pemberi  fidusia  apabila  masih  melakukan  kebijakan  pemberian kendaraan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada masyarakat penerima dana CSR tersebut.  Maka  hal  tersebut  akan  menimbulkan  kerugian  tersendiri  bagi  perusahaan  tersebut dikarenakan perusahaan selaku pemberi jaminan fidusia dapat dikenakan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Kata Kunci : Analisi Hukum; CSR; Jaminan Fidusia.

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pelaksanaan
kegiatan
Corporate  Social  Responsibility
(selanjutnya  disingkat  CSR)  ini merupakan  salah  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  oleh  setiap perusahaan  yang  bidang  usahanya bergerak  atau  berkaitan  dengan lingkungan  hidup.  Dalam  konteks
hukum perusahaan, CSR ini mempunyai  definisi  lain  yaitu
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Perusahaan.  Hal  ini sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 angka  3  Undang  –  Undang  Nomor 40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas yang menyebutkan
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan adalah komitmen
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Perseroan  untuk  berperan  serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan  guna  meningkatkan kualitas  kehidupan  dan  lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dana CSR ini merupakan  bagian  dalam  anggaran operasional  atau  hasil  penyisihan dari    laba  Perseroan  Terbatas. Penerapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan dalam
Perseroan Terbatas (PT) ini bersifat wajib dan apabila  tidak  dilaksanakan  maka akan  dikenakan  sanksi.  Lebih jelasnya hal ini dapat dilihat dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan
Terbatas, menyebutkan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2)  Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang  dianggarkan  dan diperhitungkan  sebagai biaya Perseroan yangpelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3)  Perseroan  yang  tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dikenai sanksi  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan Kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial  perusahaan  ini  merupakan upaya  untuk  tetap  menciptakan hubungan  Perseroan  yang  serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,  nilai,  norma,  dan budaya masyarakat setempat. 1
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) pada dasarnya adalah sebuah  kebutuhan  bagi  korporat untuk  dapat  berinteraksi  dengan komunitas  lokal  sebagai  bentuk masyarakat  secara  keseluruhan. 2
Setiap Korporat dalam melaksanakan  aktivitas  bisnisnya tentu  tidak  hanya  berusaha  untuk mendapatkan  keuntungan  secara finansial belaka, akan tetapi keuntungan sosial tentunya menjadi sasaran untuk menguatkan pendapatan finansial. 3
Dalam mengelola dana CSR,  setiap  perusahaan  pasti  telah membuat rancangan anggaran biaya  tersendiri.  Pada  umumnya posisi  dana  CSR  ini  sendiri dimasukan di dalam biaya anggaran  operasional  perusahaan, atau  lebih  tepatnya  berada  dalam bagian laporan arus kas perusahaan.  Penyisihan  dana  CSR ini  murni  didapatkan  dari  modal ataupun saham yang sudah ditanamkan sejak Perseroan Terbatas  (PT)  baru  berdiri.  Dana CSR  apabila  sudah  dianggarkan sejak  awal,  maka  perusahaan  akan melakukan  kegiatan  utang  atau
1 Lihat  penjelasan  Pasal  74  ayat  (1)  UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2 Bambang  Rudito  dan  Melia  Famiola, 2013, CSR  (Corporate  Social  Responsibility), Rekayasa Sains, Bandung, hlm. 1.
3 Ibid , hlm. 1- 2.
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
penambahan modal, yang kemudian kedua aspek ini tentunya akan  dimasukan  juga  ke  dalam laporan  kas  perusahaan. 4 Persoalan mengenai  penyisihan  Dana  CSR sudah  dianggarkan  sejak  awal  ini dan  bukan  berasal  dari  hasil  utang perusahaan, pada umumnya banyak diterapkan  setiap  perusahaan. 5 Hal ini  dikarenakan  dana  CSR  sendiri merupakan  perintah  dari  undang  – undang  atau  lebih  tepatnya  diatur dalam  Pasal  74  Undang  –  Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas,  yang  dimana setiap  perseroan  yang  menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau  berkaitan  dengan  sumber daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. 6
Perlu  diketahui  juga  bahwa pengelolaan CSR ini pada umumnya  tidak  hanya  sekedar dalam  bentuk  dana  atau  uang semata.  Ada  beberapa  perusahaan yang  merealisasikan  program  CSR dalam  objek  lainnya  salah  satu contoh  untuk  di  bidang  pertanian, ada  beberapa  perusahaan  yang memberikan  bantuan  berupa  mesin pertanian. Contoh lainnya ialah ada beberapa
perusahaan yang memberikan bantuan berupa kendaraan bermotor baik itu
kendaraan  roda  empat  maupun kendaraan  roda  dua  yang  akan digunakan
untuk kebutuhan operasional masyarakat itu sendiri.
4 M  Syahri  Ramadhan,  2017,  Analisis Hukum Kedudukan  Dana  Corporate  Social Responsibility (CSR) yang Berkaitan Dengan Harta Perseroan  Terbatas  Yang  Dipailitkan, Tesis Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas  Gadjah  Mada,  tidak  diterbitkan, Yogyakarta, hlm.50.
5 Ibid.
6 Ibid.
Dana  CSR  meskipun  pada hakekatnya sudah dianggarkan sejak  awal  perusahaan  didirikan. Hal  ini  tetap  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  ada  beberapa perusahaan yang justru
menganggarkan program CSR setelah  perusahaan  sudah  meraup keuntungan  atau  laba  dari  kegiatan bisnis yang telah dijalankan. Secara logika  bisnis  yang  sederhana, memang  dapat  dimaklumi  jika perusahaan akan mengeluarkan biaya  kewajiban  seperti  pajak maupun  CSR  setelah  kegiatan bisnis  direalisasikan  dengan  baik. Bahkan, mayoritas perusahaan harus  rela  melakukan  kegiatan utang  piutang  demi  mensukseskan kegiatan bisnis perusahaannya. Perusahaan  terkadang  membuat perjanjian  utang  piutang  ini  dalam bentuk  perjanjian  pada  umumnya. Ada  beberapa  perusahaan  yang menjalankan perjanjian utang piutang dengan membebankan objek  jaminan  yaitu  salah  satunya jaminan fidusia.
Perjanjian  dengan  jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang  menimbulkan  kewajiban  bagi para  pihak  untuk  memenuhi  suatu prestasi  yang  berupa  memberikan sesuatu,  berbuat  sesuatu  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  dapat  dinilai dengan  uang. 7 Terlebih  lagi  suatu perjanjian  dengan  jaminan  fidusia yang  setelah  didaftarkan  akan menimbulkan  sertifikat  jaminan fidusia  akan  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  telah
7 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2739/f idusia edisi Senin 03 September 2013, diakses pada Sabtu, 7 April 2018 Pukul 10.52 WIB.
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai  hak  untuk  menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia  atas  kekuasaaannya  sendiri yang  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  UU  No. 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia. 8 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan CSR merupakan
kewajiban  dari  perusahaan.  Demi terbebas  dari  sanksi  hukum  yang disebebabkan  tidak  mengeluarkan dana  CSR,  perusahaan  diharuskan mengeluarkan  dana  CSR  meskipun kegiatan  bisnis  bahkan  kondisi finansial  perusahaan  masih  belum berjalan  optimal  dan  perjanjian utang  piutang  perusahaan  masih belum  terselesaikan  secara  baik. Maka  dari  itu,  tidak  menutup kemunngkinan
perusahaan memberikan  dana  CSR  kepada masyarakat  berupak  barang  atau biasanya kendaraan bermotor, yang dimana kendaraan
tersebut
seyogianya merupakan objek jaminan  fidusia.  Hal  ini  tentu  saja akan menimbulkan sengketa hukum di depannya antara perusahaan sebagai pemberi fidusia,  kreditur  selaku  penerima fidusia  dan  masyarakat  penerima dana CSR.
A. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diungkapkan di  atas,  maka  rumusan  masalah yang diangkat oleh penulis adalah : Akibat  hukum  yang  ditimbulkan dari  Objek  Dana  CSR  yang dijadikan Objek Jaminan Fidusia  ?
B. Metode Penelitian
8 Ibid.
Penelitian ini menggunakan metode penellitian yuridis normatif Tujuan penelitian untuk menganalisis  untuk  menganalisis hukum  pengalihan  objek  jaminan fidusia kepada masyarakat penerima  dana Corporate  Social
Responsibility (CSR )
II. PEMBAHASAN
1. Konsep CSR
Corporate social responsibility menjadi  tuntutan tak  terelakkan  seiring  dengan bermunculannya tuntutan komunitas  terhadap  korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam
mencapai  tujuan  bukan  hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan  juga  oleh  komunitas yang  berada  di  sekelilingnya. Hal  ini  artinya,  telah  terjadi pergeseran  hubungan  antara korporat dan komunitas. 9
Korporat  yang  memposisikan diri  sebagai  pemberi  donasi melalui  kegiatan charity dan phylantrophy , kini memposisikan komunitas sebagai  mitra  yang  turut  andil dalam  kelangsungan  eksistensi korporat.
Kotler dan Lee menyebutkan  enam  kategori aktivitas  CSR,  yaitu  :  Promosi kegiatan sosial, pemasaran terkait kegiatan sosial,
pemasaran kemasyarakatan korporat,  kegiatan  filantropi perusahaan, pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela dan praktek bisnis yang memiliki tanggung jawab
9 Reza  Rahman,  2009, Corporate  Social Responsibility  :  Antara  Teori  dan  Kenyataan , Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 5.
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Volume 16, Nomor I2, Bulan Mei, Tahun 2018
sosial. 10 Adapun  penjelasannya secara  lebih  rinci  ialah  sebagai berikut :
1) Promosi Kegiatan Sosial Dalam kegiatan CSR, perusahaan menyediakan dana  atau  sumber  daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  terhadap  suatu kegiatan  sosial  atau  untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat  atau  perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu.
2) Pemasaran  terkait  Kegiatan Sosial Kegiatan CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk  suatu  kegiatan  sosial berdasarkan besarnya penjualan  produk.  Kegiatan ini seperti program beasiswa,  penyediaan  air bersih,  pemberian  layanan kesehatan,  pengembangan usaha kecil dan menengah.
3) Pemasaran Kemasyarakatan Korporasi  ( Corporate  Social
Marketing ) Dalam  kegiatan  CSR  ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk  mengubah  perilaku masyarakat  dengan  tujuan meningkatkan kesehatan dan  keselamatan  publik,
10 Dwi  Kartini,  2009, Corporate  Social Responsibility  Transformasi  Konsep  Sustainability Management  dan  Implementasi  di  Indonesia , Fefika Aditama, Bandung, hlm. 63.
menjaga
kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4) Kegiatan Filantropi Perusahaan ( Corporate Philantropy ) Dalam  kegiatan  CSR  ini, perusahaan memberikan sumbangan  langsung  dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai bingkisan/paket bantuan atau pelayanan secara cuma – cuma. 5) Pekerja Sosial Kemasyarakatan secara Sukarela ( Community Volunteering ) Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan,  rekan  pedagang eceran, atau para pemegang franchise agar  menyisihkan waktu mereka secara sukarela  guna  membantu organisasi – organisasi masyarakat  lokal  maupun masyarakat  yang  menjadi sasaran program.
6) Praktek bisnis yang memiliki  tanggung  jawab sosial  ( Social  Responsible Business Practice )
Kegiatan CSR ini dilaksanakan dalam hal mendukung  kegiatan  sosial dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteaan  komunitas  dan memelihara  lingkungan  hidup. Yang dimaksud komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan,
pemasok,
distributor,
organisasi  –  organisasi  nirlaba
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Volume 16, Nomor I2, Bulan Mei, Tahun 2018
yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum. Sedangkan yang dimaksud kesejahteraan mencakup dalam aspek  –  aspek  kesehatan, keselamatan, kebutuhan psikologis dan emosional.
2. Asas  Asas  dalam  Jaminan
Fidusia Menurut  Pasal  1  angka  2 UU  No.  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan  Fidusia  adalah  hak jaminan  atas  benda  bergerak baik  yang  berwujud  maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan  yang  tidak  dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  yang  tetap  berada dalam  penguasaan  Pemberi Fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  Penerima Fidusia terhadap kreditor
lainnya.
Dalam jaminan fidusia sendiri memiliki beberapa
prinsip  atau  asas  yang  akan dijabarkan sebagai berikut 11 :
1. Asas  Preferensi,  yaitu
kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai  kreditur  yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.  Asas  tersebut dapat  ditemukan  dalam Pasal  1  angka  (2)  dan
11 Tan Kamello, 2004, Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan , Bandung, Alumni, hlm. 159 – 170..
Pasal  27  UU  No.  42 Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia. Dalam ilmu hukum asas  ini  disebut  juga
droit de preference .
2. Asas  bahwa  Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda  yang  menjadi objek  Jaminan  Fidusia dalam tangan siapa pun benda  tersebut  berada. Dalam ilmu hukum asas ini disebut droit de suite  atau  zaaksgevolg. Asas ini menunujukkan bahwa  Jaminan  Fidusia adalah  merupakan  hak kebendaan (zakelijkrecht) dan bukan  hak  perorangan (persoonlijkrecht),
karena  hak  perorangan tidak  memiliki  karakter droit de suite.
3. Asas  bahwa  Jaminan Fidusia adalah merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut  asas  asesoritas yang  mengandung  arti bahwa keberadaan Jaminan  Fidusia  adalah ditentukan oleh perjanjian  lain  yaitu perjanjian  utama  atau perjanjian prinsipal. Dalam hal ini perjanjian  utama  bagi Jaminan  Fidusia  adalah perjanjian utang piutang yang melahirkan  utang  yang dijamin dengan Jaminan  Fidusia.  Hal ini  ditegaskan  dalam pasal  4  UU  No.  42
Tahun  1999  tentang
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Jaminan  Fidusia  yang menyebutkan bahwa perjanjian  ikutan  dari perjanjian  pokok  yang menimbulkan kewajiban  bagi  para pihak  untuk  memenuhi suatu prestasi. 4. Asas  bahwa  Jaminan Fidusia dapat diletakkan  utang  yang baru akan ada (kontinjen). Hal ini dapat dilihat dalam pasal  7  UU  No.  42 Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  yang menentukan bahwa obyek  Jaminan  Fidusia dapat dibebankan kepada utang yang akan  ada.  Asas  ini tampak  dibuat  untuk menampung aspirasi kebutuhan hukum dunia perbankan, misalnya  utang  yang timbul dari pembayaran yang  dilakukan  oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.  (lihat  penjelasan pasal  7  UU  No.  42 tahun 1999). 5. Asas  bahwa  Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda  yang  akan  ada. Hal ini dapat ditemukan  dalam  pasal 9  UU  No.  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa obyek  Jaminan  Fidusia dapat  diberikan  pada
satu  atau  lebih  atau jenis  benda,  termasuk piutang, baik yang telah  ada  pada  saat jaminan diberikan, maupun yang akan diperoleh kemudian. Asas  ini  adalah  salah satu  yang  membedakan Jaminan Fidusia dengan hipotek. Seperti diketahui, jaminan hipotek  hanya  dapat diletakkan  atas  benda- benda  yang  sudah  ada (Pasal 1175 KUH Perdata). 6. Asas  bahwa  Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/atau rumah yang  terdapat  di  atas tanah  milik  orang  lain. Asas  ini  dinamakan asas pemisahan horizontal  sebagaimana dapat diketahui pengaturannya dalam penjelasan pasal 3
huruf  (a)  UU  No.  42 Tahun  1999  tentang
Jaminan Fidusia.
7. Asas  bahwa  Jaminan Fidusia berisikan uraian secara detail terhadap  subyek  dan obyek Jaminan Fidusia. Subyek Jaminan Fidusia  yang  dimaksud adalah  identitas  para pihak  yakni  pemberi dan  penerima  Jaminan Fidusia.
Sedangkan oyek jaminan yang dimaksud adalah perjanjian  pokok  yang dijamin  fidusia,  uraian mengenai Jaminan
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Volume 16, Nomor I2, Bulan Mei, Tahun 2018
Fidusia,  nilai  penjamin dan  nilai  benda  yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Asas inilah yang dikenal sebagai  asas  spesialitas atau pertelaan sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  6 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 8. Asas  bahwa  pemberi Jaminan  Fidusia  harus orang  yang  memiliki kewenangan hukum atas  obyek  Jaminan Fidusia. Kewenangan hukum  tersebut  harus ada  pada  saat  Jaminan Fidusia  didaftarkan  ke kantor pendaftaran fidusia.  Berbeda  dari pengaturan hak tanggungan yang mencantumkan  secara jelas dalam pasal 8 UU No.  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan,  ternyata UU  No.  42  tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia belum mencantumkan  asas  ini secara jelas dan tegas. 9. Asas  bahwa  Jaminan
Fidusia  harus  didaftar ke  Kantor  Pendaftaran
Fidusia  diatur  dalam Pasal  12  UU  No.  42
Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia.  Asas ini  dalam  ilmu  hukum disebut  asas  publisitas. Asas  publisitas  juga melahirkan asas kepastian hukum
terhadap Jaminan Fidusia. 10. Asas bahwa benda yang  dijadikan  obyek Jaminan  Fidusia  obyek Jaminan  Fidusia  tidak dapat dimiliki oleh kreditor penerima Jaminan Fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan.  Hal  ini diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  dan  Pasal  33 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 11. Asas  bahwa  Jaminan Fidusia memberikan hak  prioritas  kepada kreditor penerima fidusia  yang  terlebih dahulu mendaftarkan kemudian  ke  kantor fidusia dari pada kreditur yang mendaftarkan kemudian, sebagaimana yang dapat  ditemukan  dalam Pasal  28  UU  No.  42
Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia.
12. Asas  bahwa  pemberi Jaminan  Fidusia  yang tetap  menguasai  benda jaminan
harus mempunyai  itikad  baik ( te  goeder  trouw,  in good faith ). Asas itikad baik  tersebut  memiliki nilai  subyektif  sebagai kejuruan untuk membedakannya  dalam pengertian obyektif sebagai kepatutan dalam hukum pejanjian.
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Volume 16, Nomor I2, Bulan Mei, Tahun 2018
13. Asas  bahwa  Jaminan Fidusia mudah dieksekusi sebagaimana yang dapat  ditemukan  dalam Pasal  15  UU  No.  42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut difasilitasi dengan  mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  YANG MAHA  ESA”  pada Sertifikat Jaminan Fidusia.  Dengan  titel eksekutorial tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa  Jaminan  Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan  hukum  yang tetap. Dalam hal penjualan benda Jaminan  Fidusia,  selain melalui titel eksekutorial, juga dapat dilakukan  dengan  cara melelang  secara  umum dan  di  bawah  tangan seperti yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia. Akibat hukum yang ditimbulkan  dari  Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Masyarakat Penerima  Dana Corporate Social Responsibility (CSR)
Setiap  Perseroan  Terbatas
(PT) yang dimana kegiatan usahanya  bergerak  atau  berkaitan dengan  lingkungan  hidup  harus memberikan dana tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  atau  biasa disebut  dengan Corporate  Social Responsibility (CSR).  Tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dari perusahaan  atau  CSR  tersebut tidak  hanya  terbatas  pada  konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya  sangat  luas  dan  tidak bersifat  statis  dan  pasif,  hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi  hak  dan  kewajiban  yang dimiliki
bersama antar stakeholders. 12 Semenjak
dicantumkannya perihal  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan  di  dalam  Pasal  74 Undang  –  Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.  Prinsip  CSR  tidak hanya  dilihat  sebagai  kewajiban moral  dan  etika  dari  suatu korporasi saja, akan tetapi pengelolaan  dana  CSR  dapat digeser menjadi kewajiban hukum. Hal ini mengingat hukum yang  baik  adalah  yang  sesuai dengan  nilai  –  nilai  moral. 13 Hukum apabila tidak mencerminkan  nilai  moral  akan mengakibatkan suatu aturan hukum akan kehilangan substansinya  untuk  menciptakan keadilan.  Pasal  74  Undang  – Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan keseriusan Pemerintah untuk memberikan kewajiban hukum  terhadap  program  CSR yang  tentunya  sesuai  dengan
12 Bambang  Rudito  dan  Melia  Famiola, op. cit , hlm. 103.
13 Mukti Fajar ND, op. cit , hlm. 371.
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Volume 16, Nomor I2, Bulan Mei, Tahun 2018
kondisi  korporasi  dan  lingkungan yang  dihadapi.  Hal  terpenting lainnya  ialah  kewajiban  bagi korporasi untuk melaporkan kegiatan CSR kepada masyarakat.
Hal  ini  sesuai  dengan reflexive law  theory yang  mewajibkan setiap  korporasi  untuk  membuat social  reporting ,  agar  sanksi ataupun  penghargaan  terhadap perusahaan  tersebut,  tidak  hanya diberikan  oleh  pemerintah,  tetapi juga masyarakat. 14
Dalam mengelola dana CSR, setiap perusahaan mempunyai  cara  tersendiri  dalam menyalurkan dana tersebut.
Keanekaragaman  bentuk  dana CSR yang dikelola perusahaan ini sendiri  disebabkan  bahwa  latar belakang  penerima  dana  CSR beraneka  ragam.  Secara  umum masyarakat menganggap jika
dana CSR yang diberikan perusahaan biasanya dalam bentunk  uang  semata.  Padahal dana  banyak  beraneka  ragam bentuk  dana  CSR  yang  diberikan perusahaan tersebut kepada masyarakat.
Ada beberapa perusahaan yang memberikan dana  CSR  tersebut  seperti  dalam bentuk beasiswa pendidikan, bahan
bangunan untuk pembangunan koperasi desa,
tempat ibadah, kendaraan bermotor,  pusat  kesehatan  desa, sarana  olahraga  seperti  lapangan bulutangkis, voli dan sebagainya. 15 Dalam aspek regulasi,
aturan  mengenai  bentuk  –  bentuk dana  CSR  ini  dapat  dilihat melalui  Peraturan  Menteri  Badan
14 Ibid , hlm. 372.
15 Disarikan dalam M. Syahri Ramadhan, op. cit , hlm. 54.
Usaha Milik Negara Nomor PER- 09/MBU/07/2015  Tahun  2015 tentang  Program  Kemitraan  Dan Program  Bina  Lingkungan  Badan Usaha  Milik  Negara  (selanjutnya disingkat Permen BUMN 9/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan  Menteri  Badan  Usaha Milik  Negara  Republik  Indonesia Nomor Per-03/Mbu/12/2016
Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Badan
Usaha  Milik  Negara  Nomor  Per- 09/Mbu/07/2015 Tentang Program  Kemitraan Dan Program Bina  Lingkungan  Badan  Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat Permen BUMN 3/2016).  Dalam  peraturan  ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan  Perseroan  (Persero), Perusahaan  Umum  (Perum),  dan Perusahaan  Perseroan  Terbuka (Persero Terbuka). 16
Menurut  Pasal  2  ayat  (1)
Permen BUMN 9/2015 menyebutkan  Persero  dan  Perum wajib melaksanakan Program
Kemitraan  BUMN  dengan  Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.  Sedangkan  Persero Terbuka dapat melaksanakan
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan ditetapkan berdasarkan  keputusan  RUPS. Program Kemitraan
BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina  Lingkungan  inilah  yang kemudian  didefinisikan  sebagai bentuk dari penyaluran dana CSR. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program ` 16
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5977f 7325b570/icorporate-social-responsibility-i-dalam- bentuk-pemberian-beasiswa edisi Selasa, 1 Agustus 2017 diakses pada Minggu 8 April 2018.
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Volume 16, Nomor I2, Bulan Mei, Tahun 2018
Kemitraan,  adalah  program  untuk meningkatkan  kemampuan  usaha kecil  agar  menjadi  tangguh  dan mandiri, Sedangkan Program Bina  Lingkungan  adalah  program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. 17
Menurut  Pasal  9  ayat  (3) Permen  BUMN  3/2016  Dana Program  BL  disalurkan  dalam bentuk :
a. bantuan korban bencana alam;
b. bantuan pendidikan, dapat  berupa  pelatihan, prasarana  dan  sarana pendidikan;
c. bantuan peningkatan kesehatan;
d. bantuan  pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
e. bantuan sarana ibadah;
f. bantuan pelestarian alam;
g. bantuan sosial kemasyarakatan  dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk: 1) elektrifikasi di daerah  yang  belum teraliri listrik;
2) penyediaan sarana air bersih;
3) penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
4) bantuan  pendidikan,
pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan  lain  yang terkait dengan upaya  peningkatan kemandirian
17 Lihat Pasal 1 angka 6 dan 7 Permen BUMN
9/2015
ekonomi usaha kecil selain  Mitra  Binaan
Program Kemitraan; 5) perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu; 6) bantuan  pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau 7) bantuan peralatan usaha.” Pengaturan mengenai program kemitraan dan Bina
Lingkungan dalam Permen BUMN 9/2015 dan Permen BUMN 3/2016 merupakan lex  specialis yang khusus  berlaku  terhadap  BUMN, sedangkan CSR atau TJSL merupakan lex  generalis yang berlaku  untuk  semua  perseroan pada  umumnya  dengan  syarat apabila  perseroan  itu  melakukan kegiatan  kegiatan  bidang  usaha sumber  daya  alam  atau  yang berkaitan  dengan  sumber  daya alam. 18
Dengan  merujuk  kepada kentuan  dalam  Permen  BUMN 9/2015 dan Permen BUMN 3/2016, maka setiap perusahaan diwajibkan untuk merealisasikan program CSR tersebut.
Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya tentunya diperlukan biaya  atau  dana  yang  tidak  sedikit. Untuk  memperoleh  dana  tersebut selain berasal dari tabungan sendiri, juga dapat melalui mekanisme  utang  piutang.  Dalam aspek  kegiatan  bisnis,  Perjanjian utang  piutang  yang  dibuat  antara debitur  dan  kreditur  seyogianya adalah  hal  yang  sangat  lumrah
18 Yahya Harahap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 304.
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Volume 16, Nomor I2, Bulan Mei, Tahun 2018
dilakukan  dalam  kegiatan  bisnis. Utang  merupakan  kebutuhan  yang begitu  penting  dalam  dunia  usaha. Utang  merupakan  bentuk  dana yang  dapat  menghidupi  suatu masyarakat. Dana merupakan darah bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya, seperti  halnya  manusia  yang  tidak mungkin hidup tanpa darah, perusahaan  juga  akan  mati  tanpa dana. 19 Adapun  dana  yang  didapat dari perjanjian utang piutang tersebut,  salah  satunya  melalui utang  piutang  dengan  pembebanan jaminan  fidusia  dari  perusahaan pembiayaan.  Perusahaan  selaku debitur  harus  memastikan  bahwa fasilitas  pembiayaan  yang  diterima dari  perusahaan  pembiayaan  akan dapat dilunasi sesuai dengan jumlah  dan  waktu  yang  telah disepakati,  baik  utang  pokok, bunga  maupun  biaya  lainnnya.
Persoalannya ialah perusahaan pembiayaan
tidak hanya mempunyai kewajiban untuk melunasi  kredit  utang  terhadap perusahaan  pembiayaan  tersebut. Di  sisi  lain  perusahaan  ini  harus berkewajiban  untuk  melaksanakan aspek  lainnya  seperti  membayar pajak  dan  melaksanakan  program CSR.  Khusus  CSR,  program  ini seyogianya  begitu  penting  bagi perusahaan tersebut demi mendapatkan  keuntungan  sosial dari  masyarakat.  Namun,  tidak  ada yang  dapat  memprediksi  mengenai kemampuan  finansial  dari  setiap perusahaan.  Adanya  regulasi  yang mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan dana CSR, membuat
19 Sutan  Remy  Sjahdeini,  Hak  Jaminan dan  Kepailitan, Jurnal  Hukum  Bisnis, volume  11, Tahun  2000,  Yayasan  Pengembangan  Hukum Bisnis, Jakarta,  hlm. 4.
perusahaan  harus  berupaya  secara baik  dalam  mengelola  keuangan perusahaannya  di  saat  kondisi keuangan perusahaan belum begitu baik.
Perusahaan  tentunya  akan mengalami  kondisi  dilematis  yang dimana  di  satu  sisi  perusahaan sedang berjuang meningkatkan kondisi  finansial  perusahaannya dan berupaya melunasi kredit utang terhadap  perusahaan  pembiayaan tersebut,  di  sisi  lain  perusahaan harus  mengeluarkan  dana  CSR, yang dimana secara logika sederhana  kebijakan  tersebut  akan mengurangi  keuangan  perusahaan. Atas  dasar  inilah,  perusahaan dapat saja melakukan cara alternatif dalam menerapkan kebijakan  dana  CSR  tersebut. Perusahaan  tersebut  dapat  saja memanfaatkan kendaraan bermotor milik  perusahaan  yang  notabene telah  dijadikan  objek  jaminan fidusia sebagai objek yang digunakan  untuk  pemberian  dana CSR kepada masyarakat.
Sebagaimana Pasal 1 angka 2  UU  No.  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia,  Jaminan  Fidusia adalah  hak  jaminan  atas  benda bergerak  baik yang  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dan benda  tidak  bergerak  khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai  agunan  bagi  pelunasan utang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan yang diutamakan kepada  Penerima  Fidusia  terhadap kreditor lainnya. Fidusia jika diartikan  dalam  istilah  hukum
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
merupakan barang yang oleh debitur dipercayakan kepada
kreditur sebagai jaminan utang. 20
Adapun  pengertian  benda dalam aturan jaminan fidusia ialah, menurut  Pasal  1  angka  4  UU  No. 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia menyebutkan Benda adalah segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki dan  dialihkan,  baik  yang  berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar,  yang  bergerak  maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani  hak  tanggungan  atau hipotek. Oleh karena itu, kendaraan bermotor  baik  kendaraan  roda  dua maupun empat dapat dikategorikan sebagai  objek  jaminan  fidusia sebagaimana  yang  diatur  dalam menurut  Pasal  1  angka  4  UU  No. 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia tersebut.
Adapun kendaraan bermotor tersebut dapat dikategorikan sebagai objek
jaminan fidusia apabila telah didaftarkan sebagaimana telah diatur  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  UU No.  42  Tahun  1999  tentang
Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 11 ayat  (1) jo. Pasal  12  ayat  (1)  UU
No.  42  Tahun  1999  tentang
Jaminan Fidusia menyebutkan Benda yang dibebani dengan
Jaminan  Fidusia  wajib  dibuat dalam  akta  notaris  dan  didaftarkan di  kantor pendaftaran  fidusia. Oleh karena  itu,  meskipun  perusahaan selaku  pemberi  fidusia  masih diberikan kuasa untuk menggunakan  kendaraan  bermotor tersebut untuk kebutuhan
operasional perusahaan. Bukan
20 Supianto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia
: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia , Garudawacha, Jakarta, hlm. 34
berarti  secara  mutlak  kendaraan bermotor tersebut dapat dimanfaatkan  sebebas  –  bebasnya dikarenakan  kendaraan  tersebut mempunyai  ikatan  hukum  dengan perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia.
Kendaraan  bermotor  yang notabene merupakan objek jaminan fidusia  tersebut  apabila  disalurkan kepada  masyarakat  sebagai  bentuk dari  kegiatan  CSR.  Maka  akan menimbulkan  persoalan  hukum lainnya.  Di  dalam  hukum  jaminan fidusia,  memang  dikenal  adanya pengalihan  jaminan  fidusia.  Dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia menyebutkan  pengalihan  hak  atas piutang yang  dijamin  dengan fidusia  mengakibatkan  beralihnya demi  hukum  segala  hak  dan kewajiban Penerima Fidusia kepada  kreditor  baru.  Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  menyebutkan    Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan  oleh  kreditor  baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia dengan tegas menyebutkan Pemberi Fidusia dilarang
mengalihkan,  menggadaikan,  atau menyewakan  kepada  pihak  lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia  yang  tidak  merupakan benda  persediaan,  kecuali  dengan persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu dari  Penerima  Fidusia.  Padahal hubungan antara perusahaan selaku pemberi  fidusia  dan  masyarakat penerima dana CSR tersebut bukanlah hubungan perjanjian utang  piutang  dengan  pembebanan jaminan  fidusia  selayaknya  yang
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
dilakukan antara perusahaan
penerima  fidusia  dan  pemberi fidusia.  Di  samping  itu  juga, sungguh  tidak  mungkin  apabila perusahaan  selaku  pemberi  fidusia akan  meminta  persetujuan  tertulis kepada  perusahaan  pembiayaan selaku  penerima  jaminan  fidusia tersebut.
Pada  dasarnya  komitmen antara  perusahaan  dan  masyarakat dalam  konteks  pengelolaan  dana CSR ini hanya dibuatkan Memorandum  of  Understanding
(MOU)  antara  perusahaan  dan perwakilan masyarakat, yang
dimana  MoU  tersebut  dijadikan sebagai  bentuk  komitmen  dari perusahaan untuk membantu meningkatkan pembangunan komunitas  masyarakat  lokal  secara tersistematis,
terencana, dan
diarahkan untuk memperbesar akses  masyarakat  guna  mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas  kehidupan  yang  lebih  baik apabila dibandingkan dengan kegiatan
pembangunan sebelumnya. 21 Oleh  sebab  itu, pemberian kendaraan bermotor sebagai  objek  jaminan  fidusia kepada  masyarakat  penerima  dana CSR  tersebut  sungguh  tidak  tepat jika
dikategorikan sebagai
pengalihan jaminan fidusia.
Perusahaan  selaku  pemberi fidusia  apabila  masih  melakukan kebijakan  pemberian  kendaraan kendaraan  bermotor  sebagai  objek jaminan fidusia kepada masyarakat penerima dana CSR tersebut. Maka hal  tersebut  akan  menimbulkan kerugian tersendiri bagi perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan selama kendaraan bermotor
tersebut telah mendapatkan
21 Ibid.
sertifikat  jaminan  fidusia  maka kreditur/penerima fidusia serta merta  mempunyai  hak  eksekusi langsung  ( parate  executie ), apabila suatu  saat  terjadi  wanprestasi  yang dilakukan oleh pemberi fidusia, hal ini  sama  seperti  terjadi  dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat  tersebut  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  sudah mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap. Selanjutnya, perusahaan selaku  pemberi  jaminan  fidusia tersebut dapat juga dijerat Pasal 36 UU  No.  42  Tahun  1999  tentang
Jaminan Fidusia menyebutkan Pemberi Fidusia yang mengalihkan,  menggadaikan,  atau menyewakan  Benda  yang  menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  23  ayat  (2)  yang  dilakukan tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih dahulu  dari  Penerima  Fidusia, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Di sisi lain masyarakat atau bisa  juga  disebut  pihak  ketiga sebagai penerima dana CSR tersebut, tidak mendapat perlindungan  hukum  kendaraan bermotor  yang  mereka  terima tersebut,  meskipun  terlepas  dari masyarakat  penerima  dana  CSR tersebut  mengetahui  atau  tidak mengetahui bahwa kendaraan bermotor  tersebut  telah  dijadikan jaminan fidusia.
III. PENUTUP
Perusahaan selaku pemberi fidusia  apabila  masih  melakukan kebijakan  pemberian  kendaraan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada masyarakat  penerima  dana  CSR
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Volume 16, Nomor I2, Bulan Mei, Tahun 2018
tersebut.  Maka  hal  tersebut  akan menimbulkan  kerugian  tersendiri bagi  perusahaan  tersebut.  Hal  ini dikarenakan  selama  kendaraan bermotor tersebut telah mendapatkan  sertifikat  jaminan fidusia  maka  kreditur/penerima fidusia  serta  merta  mempunyai hak  eksekusi  langsung  ( parate executie ),  apabila  suatu  saat terjadi wanprestasi yang dilakukan  oleh  pemberi  fidusia, hal  ini  sama  seperti  terjadi  dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat  tersebut  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, perusahaan selaku pemberi jaminan  fidusia  tersebut  dapat juga dijerat sanksi pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 36  UU  No.  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Harahap,  Yahya,  2016, Hukum Perseroan Terbatas , Sinar Grafika,
Jakarta.
Kamello, Tan, 2004, Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan ,
Bandung, Alumni.
Kartini,  Dwi,  2009, Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability  Management dan Implementasi di Indonesia ,  Fefika  Aditama, Bandung. Muhammad,Abdulkadir 2004, Hukum dan Penelitian
Hukum ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Rahman,  Reza,  2009, Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan
Kenyataan , Media Pressindo, Yogyakarta. Rudito, Bambang dan Melia Famiola, 2013, CSR (Corporate Social Responsibility), Rekayasa Sains, Bandung. Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji,  2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta. Surakhmad, Winarno, 1982, Pengantar Penelitian Ilmiah , Tarsito, Bandung. Supianto,  2015, Hukum  Jaminan Fidusia  :  Prinsip  Publisitas pada Jaminan Fidusia ,
Garudawacha, Jakarta. B. Tesis dan Jurnal
Ramadhan, M Syahri, 2017, Analisis Hukum Kedudukan Dana Corporate Social Responsibility  (CSR)  yang Berkaitan  Dengan  Harta
Perseroan  Terbatas  Yang Dipailitkan, Tesis Magister Hukum  Bisnis,  Fakultas Hukum,  Universitas  Gadjah Mada, tidak diterbitkan,
Yogyakarta.
Remy Sjahdeini, Sutan Hak Jaminan  dan  Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, volume  11,  Tahun  2000, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
C. Internet www.hukumonline.com
D. Peraturan Perundang –

## Undangan
Undang  –  Undang  Nomor  42
Tahun  1999  Tentang  Jaminan
Fidusia Undang  –  Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas
Muhammad Syahri Ramadhan,  ANALILIS HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA  MASYARAKAT  PENERIMA  DANA  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY (CSR). Halaman. 138 –153
Peraturan  Menteri  Badan  Usaha
Milik  Negara  Nomor  PER-
09/MBU/07/2015 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan  Dan  Program Bina  Lingkungan  Badan Usaha Milik Negara Peraturan  Menteri  Badan  Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per- 03/Mbu/12/2016 Tahun 2016  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan  Usaha  Milik  Negara Nomor Per- 09/Mbu/07/2015 Tentang Program  Kemitraan  Dan
Program  Bina  Lingkungan
Badan Usaha Milik Negara
`