## IMPLEMENTASI ‘URF  PADA KASUS CASH WAQF
(Kajian Metodologi Hukum Islam)
Oleh :
Syarial Dedi, Hardivizon Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia Email: syarialdedi@iaincurup.ac.id, hardivizon@iaincurup.ac.id

## Abstract
The cash waqf is a product of ijtihad, there are pros and cons in responding to it. The methodology of ijtihad used is’ al-’urf or the tradition of the local community. This paper tries to highlight, what is meant by ‘urf or local culture as the methodology of ijtihad, then how is the application of’ urf in producing laws regarding the ability of cash waqf? The study uses the library approach with content analysis method. This study concludes that ‘urf is something that has become a custom (tradition) for the people they pedomani in behavior or lafaz which they know their use for a special understanding and no other understanding. Ushuliyin agreed that ‘urf al-shahih, namely’ urf which does not conflict with syara ‘, either’ urf al-’am, ‘urf al-khash,’ urf al-lafzhi or ‘urf al-’amali, can be used as evidence in set syara law ‘. The implementation of the ijtihad methodology with regard to ‘urf / adat in the case of cash waqf, is correct. Because all the inauguration requirements of ‘urf as a method of ijtihad have been fulfilled

## Abstrak
Cash waqf  merupakan prodak ijtihad, ada pro dan kontra dalam menyikapinya. Metodologi ijtihad yang digunakan adalah ’al-‘urf atau tradisi masyarakat setempat. Tulisan ini mencoba menyoroti, bagaimana yang dimaksud dengan ‘urf atau budaya lokal sebagai metodologi ijtihad, kemudian bagaimana pengaplikasian ‘urf dalam menghasilkan hukum tentang kebolehan cash waqf? Penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode content analysis. Penelitian ini berkesimpulan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi adat (tradisi) bagi umat yang mereka pedomani dalam
berprilaku atau lafaz yang mereka kenal penggunaannya untuk sebuah pengertian khusus dan tidak ada pengertian lainnya. Ushuliyin sepakat bahwa ‘urf al-shahih, yaitu ‘urf  yang tidak bertentangan dengan syara’, baik ‘urf al-‘am, ‘urf al-khash, ‘urf al-lafzhi atau ‘urf al-‘amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Implementasi metodologi ijtihad dengan memperhatikan ‘urf/adat dalam kasus cash waqf, sudah tepat. Karena semua persyaratan pengukuhan ‘urf sebagai metode ijtihad sudah terpenuhi.
Kata kunci: cash waqf, wakaf tunai, ‘urf, adat, kebiasaan
repsentatif  adalah  uangkapan  Sayid  Sabiq berikut:
Menahan asal (harta) dan menjalankan (membelanjakan) buahnya. Artinya menahan obyeknya mentasyarufkan manfaatnya di jalan Allah.
Definisi wakaf tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan mengharapkan manfaat atau faedah dari harta yang diwakafkan sesuai dengan ajaran syari’ah. Manfaatnya tertuju pada waqif (pewakaf) maupun mauqif ‘alih (penerima wakaf), dengan catatan selama obyek wakaf masih ada. Pemahaman ini didukung oleh hadist dari Ibn Umar yang mencerikan bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah/kebun di Khaibar, kemudian dia minta nasehat Rasulullah SAW apa yang mesti dia perbuat, lalu Rasulullah SAW bersabda:
...jika anda mau, tahanlah asalnya dan sedekah- kan manfaatnya... (HR: Muslim)
Hadits di atas, secara tekstual mengindikansi- kan bahwa obyek wakaf adalah benda yang kekal karena dari sinilah manfaat itu diharapkan

## A.   Pendahuluan
Salah satu instrumen ibadah yang pahalanya akan terus mengalir sekalipun pelakunya sudah meninggal dunia adalah wakaf, sebagaimana informasi dari hadits yang sangat populer di kalangan umat muslim, berikut:
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara; sadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoa’an orang tuanya . (HR: an-Nasai).
Wakaf yang sudah merupakan bahasa Indonesia secara etimologi adalah bentuk mashdar ( gerund ) dari kata wa-qa-f ,  dengan  arti al-habs 2 (menahan, menghentikan, atau berhenti di tempat). Ungkapan waqfu asy-syai’ berarti menahan sesuatu. Wakaf dimaknai demikian sebab  obyek  wakaf  itu  dipegang  dan  ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu. 3 Sedangkan secara termonologi, banyak definisi yang ditawarkan para ulama, namun definisi singkat dan cukup
1 CD-ROOM, al-Makktabah asy-Syamilah, Sunan an-Nasai Hadist No. 3561
2 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab , (Kairo: Dar al-Misriyyah li at-Ta’lif wa at-Tarjamah, 1954), jilid 11, h. 276
3 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertana dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf , penerjemah, Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul asli “Ahkam al-Waqf fi asy-Syari’ah al-Islamiah”, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan  IIMaN,2004), Cet ke-1, h. 37
4 Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah , (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), jilid 3, h. 278
5 An-Nawawi, Bisyarh Shahih Muslim , (Bairut: Dar al-Ihya’ at-Turast al-‘Arabi, 1984), h. 86. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani ( muhaddis ), hadits dari Umar bin Khattab ini merupakan dasar hukum wakaf yang paling utama karena haditsnya`paling shahih di antara hadits- hadits yang membahas tentang wakaf. Lihat Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT. Ichtiar Varu Van Hoeve, 1997), jilid 5-6, h. 1905
mengalir. Dalam istilah fiqhnya disebut al-‘aqar , milk tsabit , dan baqa’ ‘ain (benda tidak bergera). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan umat, para ulama mencoba mengembangkan bentuk harta wakaf, berupa wakaf nuqud (uang tunai/ cahs waqf ). 6 Argumen yang dikemukan adalah keberadaan cash waqf sudah menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat. 7
Dikarenakan cash waqf ini merupakan prodak ijtihad, sudah barang tentu pro dan kontra tetap ada dalam menyikapinya. Perdebatan dengan cash waqf tersebut tidak hanya terjadi antar mazhab fiqh, namun ditemui juga antara ulama dalam satu mazhab. Satu hal yang amat menarik adalah mencoba mengikuti alur pikir dari ulama yang membenarkan adanya cash waqf , yaitu berkaitan dengan penggunaan metodologi ijtihad ( ushul al- fiqh ) mereka. Metodologi ijtihad yang digunakan itu adalah ’al-‘urf atau tradisi masyarakat setempat.
Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba menyoroti, bagaimana yang dimaksud dengan ‘urf atau budaya lokal sebagi metodologi ijtihad, kemudian bagaimana pengaplikasian ‘urf dalam menghasilkan hukum tentang kebolehan cash waqf ? Untuk menjawab permasalahan ini, di- gunakan pendekatan kajian kepustakaan metode content analysis (analisa isi).
B.  ‘Urf sebagai Metode Ijtihad
‘Urf secara etimologi berarti kebaikan/yang baik, 8 sesuatu yang dikenal.  Kata ‘Urf juga terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kata “ma’ruf” yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-‘Araf ayat 199:
Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS.7:199)
Di samping ‘urf , ada istilah ‘adat’ yang menurut penggunaannya dalam bahasa Arab mengandung arti berbilang atau adanya pengulangan. Secara definitif adat adalah:
Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.
Secara terminologi ulama ushul al-fiqh mem- berikan defenisis ‘urf , seperti Mustafa Ahmad az- Zarqa mengungkapkan:

## Kebiasaan mayoritas kaum dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan
Senada dengan definisi di atas, namun dengan redaksi yang agak lengkap, Wahbah az- Zuhaili mengemukakan defenisi ‘urf berikut:
Sesuatu yang telah menjdi adat (tradisi) bagi umat yang mereka pedomani dalam berprilaku atau lafaz yang sama-sama mereka kenal penggunaannya untuk sebuah pengertian yang khusus yang tidak dikenal oleh bahasa dan tidak terbayang adanya pengertian yang lain ketika mendengar lafaz tersebut
Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf merupakan perkataan atau perbuatan yang maksudnya sudah dipahami masyarakat
6 Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, juga termasuk di dalamnya surat-surat berharga, seperti saham, dan cek. Lihat Depag RI, P edoman Pengelolaan Wakaf Tunai , (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 1. Penekanan dalam wakaf tunai adalah uang, meskipun dimasukan surat-surat berharga, namun memberi pengertian surat-surat berharga yang dapat diuangkan. Hal ini diperjelas dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf tunai.
7 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, op. cit ., h. 266
8 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 920
9 Ahmad Fahmi Abu Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Adah fi ar-Ra’yi al-Fuqaha’ (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, [t.th]), h. 8
10 Musthafa Ahmad az-Zarqa’, al-Madkhal ‘ala al-Fiqh al-Amm , (Bairut: Dar al-Fikr,1968), jilid 2, h. 840.
11 Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami , (Syiria: Dar al-Fikri,1978), jilid 2, h. 828
karena sering dilakukan. Dalam hal ini antara adat dan ‘urf merupakan sinonim. Karena itu perbuatan yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat atau ‘urf . Agaknya dari sisi pandang inilah ‘Abd al-Wahab Khalaf menyamakan ‘urf dengan adat, segaimana disimak dari ungkapannya berikut:
Segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkatan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu sekaligus disebut sebagai adat
Walaupun antara adat dan ‘urf dapat di- bedakan, namun di dalam prakteknya ulama ushul al-fiqh sering menyamakan antara adat dan ‘urf . Hal ini terlihat apabila ada ungkapan kalimat, hukum  berdasarkan  adat  ini  maksudnya  adalah ‘urf atau sebaliknya hukum ditetapkan berdasar- kan ‘urf setempat, maka yang dimaksudkan di sini juga adalah adat, sehingga kedua kata tersebut dapat dipakai. Untuk lebih jelasnya perhatikan persamaan dan perbedaan antara adat dengan ‘urf di antaranya adalah:
1.   Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok sedangkan ‘urf sudah mayoritas kaum dan telah diketahui orang banyak.
2.  Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional sedang- kan ‘urf adalah kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syar’i .
3.   Adat tidak semuanya sesuai dengak kaidah syar’i dan tidak bisa dijadikan hukum. Sedangkan ‘urf dapat dijadikan sandaran hukum.
4.   Adat lebih luas cakupannya dari ‘urf karena adat adalah gabungan seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu sedangkan ‘urf adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap ‘urf sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatkan ‘urf . Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf . Suatu ‘urf , menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang pada daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasan alami sebagaimana yang berlaku dalm kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada derah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari maskawin yang diberikan  suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan. 13
5.  Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan ‘urf , karena asal ‘urf itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil syara’
Jadi ‘urf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat yang bersifat umum dan telah menjadi kegiatan rutin yang berulang kali dilaksana- kan serta sama-sama dipahami. Sehingga tidak diragukan lagi dikalangan umum dan sudah sama dipahmi. Sedangkan adat adalah Sesuatu yang dikerjakan tanpa adnya hubungan hubungan rasional. Sebagai sumber hukum kebiasaan, yang dibahas ulama ushul adalah ‘urf bukan adat.
Ulama ushul al-fiqh membagi ‘urf kepada tiga macam 14
1.  Dari segi objeknya, ‘urf dibagi dua yaitu :
a. Al-‘urf al-Lafzi/qauli
Adalah kebiasaan masyarakat dalam, mempergunakan lafal/ungkapan tertentu
12 Abd al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh , (Kuwait: Dar al-Qalam, 1983), h.89.
13 Musthafa Ahmad az-Zarqa’, op. cit ., h, 840
14 Ibid ., h. 844.
dalam sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab dalam menggunakan kata lahm hanya untuk daging sapi. Sebenarnya kata daging ini mencakup seluruh daging yang ada. Hal ini terlihat dari di dalam perdagangan bila seorang membeli daging pada seorang pedagang maka ia memberikan daging sapi karena masyarakat setempat telah menkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. 15 Ikan walaupun itu juga termasuk daging, namun dalam penggunaannya ikan tidak disebut daging.
b. Al-‘urf al-‘amali/fi’li
Adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya ke- biasaan masyarakat berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas ( bay’ul al-mu’athah ). 16
Perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama- sama disetujui, bahkan kadang menjadi suatu keharusan.
2.  Dari  segi  ruang  lingkup  penggunaannya ‘urf terbagi pada :
a. Al-‘urf al-‘am
Yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, contohnya kebiasan yang berlaku bahwa berat barang bawaan penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.
b. Al-‘urf al-‘khas
Yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan penentuan masa garansi terhadap barang tertentu, contoh lain adalah kebiasaan suku
sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Sedangkan orang jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan kakak ayah.
3.  Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf ter- bagi dua yaitu: 17
a. ‘Urf ash-Shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ , tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib seperti kebiasaan membayarkan maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan waktu penyerahannya. 18
b. Urf al-fasid adalah kebiasaan yang ber- tentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar syara’ , misalnya kebiasaan membayarkan sejumlah uang bagi seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri yang dianggap hal yang biasa bagi sebagian besar masyarakat.
Para ulama ushul al-fiqh sepakat bahwa ‘urf ash-shahih , yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’ , baik yang menyangkut ‘urf al- ‘am dan ‘urf al-khash , maupun yang berkaitan dengan ‘urf al-lafzhi dan ‘urf al-‘amali , dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’ . 19
Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-‘urf (istihsan yang menyandar pada adat kebiasaan masyarakat). Ulama Hanafiyah mendahulukan ‘urf itu di atas qiyas khafi dan nash yang bersifat umum. Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad.
15 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), jilid 1, h. 139
16 Wahbah az-Zuhailiy, op. cit. , h. 829.
17 ’Abd al-Wahab Khalaf dalam buku ‘ Ilmu Ushul al-Fiqh hanya mengelompokkan ‘urf pada dua bagian, yaitu ‘urf shahih dan fasid, lebih lengkap lihat ‘Abd al-Wahab Khalaf, op. cit ., h. 89-90.
18 Wahbah az-Zuhaili, op. cit ., h. 830.
19 Nasrun Haroen, op.cit ., h. 142.
Implementasi ‘Urf  Pada Kasus Cash Waqf ... — Syarial Dedi & Hardivizon
Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa, seperti kaidah berikut:
Setiap yang datang dengan syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf
Imam Ibn Qayyim al-Jauziah dari mazhab Hanbali, menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syar’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia dikamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syari’at Islam dalam suatu akad kedua hal ini harus jelas. Tetapi, perbuatan seperti ini berlaku luas di tengah-tengah masyarkat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka ‘urf al-‘amali yang berlaku. 21
Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur’an diturunkan, banyak ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah SAW juga banyak yang mengakui keberadaan ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam).
Ulama ushul al-fiqh sewaktu menemui kasus ‘urf, merumuskan kaidah-kaidah dasr berkaitan dengan ‘urf, di antaranya yang paling adalah: 22
1.  Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum
2.   Tidak diingkari perubahan hukum disebab- kan perubahan zaman dan tempat
3.  Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat
4.  Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash  (ayat atau hadits).
Ulama ushul juga sepakat bahwa hukum- hukum yang didasarkan kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada masa dan zaman tertentu. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Maka fuqaha’ mengatakan:
Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil
Para Ulama yang mengamalkan ‘urf untuk mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut yaitu:
1.  Bahwa ada ‘urf itu sudah menjadi terdisi umum. Maksudnya kebiasaan itu tidak asing lagi bagi masyarakat umum dan merata dikalangan sebagian besar warganya. Adapun adat yang dikatakan ‘urf apabila telah menjadi tradisi walaupun belum seluruh orang melakukannya, tetapi sudah tradisi yang diketahui secara umum, seolah-olah telah menjadi kesepakatan semua orang. 24
Seperti alat pembayaran yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang-misalnya rupiah-maka dalam transaksi tidak apa-apa tidak disebutkan secara jelas mata uang yang berlaku. Tetapi apabila ditempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama- sama berlaku, maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya, agar terhindar dari kesalahpahaman.
2. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam pene- tapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat
20 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), jilid 2, h. 375.
21 Nasrun Haroen, op.cit ., h. 142.
22 Ibid ., h. 143.
23 ’Abd al-Wahab Khallaf, op.cit ., h. 91.
itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapn hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian maka ia tidak diperhitungkan. Contohnya adalah orang yang melakukan akad nikah yang tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sedangkan adat yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Jika muncul kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami isteri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk  mencicil  mahar,  sedangkan  isteri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, suami tersebut harus  melunasi  maharnya,  sesuai  dengan adat  yang  berlaku  waktu  akad  berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian. 25
3. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan ungkapan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli mesin cuci, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa mesin tersebut akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun ‘urf menentukan bahwa mesin cuci yang akan dibeli diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka ‘urf tidak berlaku.
4. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash , sehingga menyebabkan hukum yang di-
kandung nash tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’ , karena kehujahan ‘urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. 26
Dari Uraian di atas dapat dilihat bahwa ’urf itu dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun ‘urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri. ‘Urf menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya. Biasanya ‘urf termasuk dari memelihara maslahah mursalah. ‘Urf itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Semua pihat sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.
‘Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam persoalan pertentangan ini ahli ushul merincinya sebagai berikut: 27
1.   Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus atau rinci
Apabila pertentangan ‘urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash , maka ‘urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. ‘Urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima. 28
2. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umum
Di sini dibedakan antara ‘urf lafzi dan ‘urf amali . Apabila ‘urf itu adalah ‘urf lafzi maka ‘urf itu bisa diterima, sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas ’urf lafzi yang berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada
24 Musthafa Ahmad az-Zarqa’, op.cit ., h. 873.
25 Amir Syarifuddin, op.cit ., h. 377.
26 Nasrun Haroen, op.cit ., h. 144
27 Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfa min Ilm al-Ushul , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), juz  2, h. 35-36.
28 Nasrun Haroen, op.cit ., h. 145.
Implementasi ‘Urf  Pada Kasus Cash Waqf ... — Syarial Dedi & Hardivizon
indikator yang menunjukkan bahwa nash umum itu tidak dapat dikhususkan oleh ‘urf . Misalnya kata-kata shalat, puasa, haji dan jual beli, diartikan dengan makna ‘urf , kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.
Apabila ‘urf yang ada ketika datangnya nash yang bersifat umum itu adalah ‘urf amali , maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujjahannya. Menurut ulama Hanafiyyah, apabila ‘urf amali itu bersifat umum, maka ‘urf tersebut dapat mengkhususkan nash umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash itu tidak dapat diamalkan. Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas al-‘urf amali yang berlaku, diluar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku. 29
3. ‘Urf yang terbentuk belakangan dari nash yang bertentangan dengan ‘urf tersebut.
Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datang- nya nash yang bersifat umum dan diantara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ‘urf seperti ini baik yang bersifat lafzi (ucapan) maupun yang bersifat amali, sekalipun ‘urf itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan syara’ , karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash syara’ telah menentukan hukum secara umum. Apabila ada ‘urf yang datang setelah ada nash yang umum dan ‘urf itu bertentangan dengan nash tersebut, seakan-akan ‘urf itu membatalkan nash -sedangkan ‘urf tidak bisa membatalkan nash -dalam masalah ini ulama fiqh mengatakan ‘urf yang  datang  setelah nash tidak dapat dijadikan patokan. Tetapi, apabila ‘illat suatu nash syara’ adalah ‘urf itu sendiri, dalam arti turunnya nash didasarkan atas ‘urf al-‘amali –sekalipun ‘urf itu baru tercipta-maka ketika ‘llat nash itu hilang, hukumnya pun berubah. Dengan demikian,
apabila ‘urf yang menjadi ‘illat hukum yang dikandung nash berubah, maka hukumnya pun berubah.
Apabila pertentangan antara ‘urf dengan hasil ijtihad melalui metode qiyas , istihsan dan  maslahah  al-mursalah,  maka  dalam kasus seperti ini terdapat perbedaan pen- dapat. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah ber- pendapat bahwa apabila terjadi pertentangan antara ‘urf dengan qiyas , maka yang diambil adalah ‘urf , karena mereka menganggap ‘urf menempati posisi ijma’ ketika nash tidak ada. Penguatan ‘urf dari qiyas bagi kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah melalui metode istihsan. Sedangkan mendahulukan ‘urf dari maslahah al-Mursalah, yang tidak didukung nash secara khusus, menurut ulama Malikiyyah juga sangat dipengaruhi oleh ‘urf , karena kemaslahatan itu sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Begitu juga dengan Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah yang lebih mendahulukan ‘urf dari qiyas dan maslahah al-mursalah . Sedang- kan dalam pertentangan ‘urf dengan istihsan , karena ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah tidak menerima kehujjahan istihsan maka dengan sendirinya mereka lebih mengutamakan ‘urf dari istihsan .

## C.  Penentuan Hukum Cash Waqf
Ulama yang membolehkan cash waqf ber- agumen dengan tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat, sebagaimana pendapat Muhammad dari mazhab Hanafiyah. Menurut- nya, bahwa maksud dari tradisi dalam masalah wakaf adalah apa yang secara umum ada dalam setiap waktu dan tempat, berbaur dengan tradisi baru, dan tidak ditentukan pada masa sahabat. Sebagian mazhab ulama Hanafiyah, menambahkannya dengan suatu hal baru sebagai hasil dari interaksi yang ada. Penjelasan tentang tradisi  seperti  ini  sepaham  dengan  mazhab Zahiri menganggap tradisi sebagai suatu kebiasaan
yang  berlaku  di  suatu  masa  dan  dianggap layak. 30
Maksud interaksi di sini adalah pengganti dari tradisi, dan setiap sesuatu yang menjadi sarana dalam interaksi pada satu masa dan waktu tertentu boleh diwakafkan. Dari pernyataan ini, sesuatu yang tidak bisa diinteraksikan, maka tidak sah hukum mewakafkannya. Oleh karena itu, setiap benda yang digunakan oleh manusia pada masa dan tempat tertentu, tidaklah bisa diwakafkan lagi pada masa dan tempat lainnya jika manusia atau masyarakat tidak menggunakannya lagi.
Maka, mewakafkan cangkul dan patok dalam mengurus jenazah yang telah menjadi tradisi pada masa lampau, tetapi tidak lagi terdengar dilakukan manusia pada masa sekarang ini, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi, atau mewakafkan benda-benda itu tidak sah. Jelas benda tersebut tidak sah untuk diwakafkan, meskipun masih ada, tetapi jarang atau langka, maka hal tersebut tidak dianggap. Sebab, mazhab Hanafiyah sendiri telah mendefinisikan maksud dari tradisi dengan perbuatan yang banyak dan sering dilakukan. 31
Begitu juga, hukum cash waqf (uang tunai) dinar dan dirham yang dianggap sah oleh sebagian ulama Hanafiyah, seperti pendapat Muhammad, tetapi pada masa sekarang, tidak terdengar lagi ada orang yang mewakafkan kedua mata uang tersebut, meskipun pada zaman dahulu, para penduduk di negeri Roma melakukannya. Jika yang menjadi dalil sahnya wakaf adalah perbuatan, dan saat ini sudah tidak dilakukan, maka wakafnya pun tidak sah. 32 Dalam konteks sekarang kedua mata uang tersebut ( dinar dan dirham ) sudah tidak dapat digunakan lagi, oleh sebab itu tidak sah untuk diwakafkan. Namun mata uang yang ada dan terpakai sebagai alat transaksi di tengah masyarakat sekarang adalah sah dan boleh untuk diwakafkan.
Jelas di sini yang jadi ukuran adalah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat, sebagaimana di tegaskan oleh Muhammad, bahwa setiap harta bergerak boleh diwakafkan selama hal itu biasa dilakukan oleh masyarakat. Mereka juga berpendapat, bahwa seseorang boleh mewakafkan seekor sapi, kemudian susu dan lemak yang keluar dari sapi itu disedekahkan kepada musafir, dia menyimpulkan, aku berharap perbuatan ini dibolehkan. 33
Ulama Hanafiyah, sepakat membolehkan mewakafkan senjata atau hewan ternak seperti kuda dan keledai. Kebolehan mewakafkan benda- benda tersebut berdasarkan istihsan bukan qiyas. Sebab, kalau qiyas berati menganalogikan wakaf benda bergerak, padahal wakaf seperti ini menurut mereka tidaklah sah. 34
Adapun dasar dari istihsan tersebut adalah dalil-dalil yang sudah populer, di antara dalil tersebut adalah: 35
a. Seperti termaktub dalam hadits shahih diriwayatkan oleh Muslimdari Abu Hurairah:
Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rarulullah SAW mengutus Umar bin Khattab untuk mengumpulkan zakat, namun Ibn Jamil, Khalid bin Walid dan Ibn Abbas
30 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, op.cit ., h. 266
31 Ibid
32 Ibid
33 Ibid
34 Ibid
35 Ibid., h. 263-264
36 Al-Makhtabah asy-Syamilah, Riwayat Muslim Hadist No. 983, al-Bukhari Hadits No. 1468
Implementasi ‘Urf  Pada Kasus Cash Waqf ... — Syarial Dedi & Hardivizon
melarangnya, lalu Rasulullah bersabda: Ibn Jamil tidak berbuat demikian, kecuali karena dia adalah orang yang miskin, maka Allah dan Rasul-Nya mencukupkan kebutuhannya. Sedangkan, Khalid, kalian telah zalim kepad Khalid. Dia telah mewakafkan perisai dan perlengkapan perangnya di jalan Allah. Kemudian, Abbas adalah paman Rasulullah SAW yang juga perisai dan  perlengkapan perangnya diwakafkan di jalan Allah. (HR.
Muslim)
b.  Seperti yang diriwayatkan Thalhah yang mewakafkan perisainya. Diriwayatkan juga bahwa dia mewakafkan keledainya.
c.  Seperti yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Mubarak dengan sanad Abu Wa’il, dia berkata:
Ketika Khalid bin Walid wafat dia berkata, aku telah minta diikutsertakan dalam peperangan, namun aku tidak diberikan kekuatan hingga aku pun wafat di atas ranjangku. Tidak ada satu pekerjaan pun yang lebih baik, kecuali menegakkan kalimat lailaha illa Allah. Kemudian dia pun berkata, jika aku meninggal dunia. Lihatlah pada senjataku dan tungganganku, kemuadian jadikan semuanya sedekah di jalan Allah.
Kemudian Ibn Humman menanggapi, jika telah diketahui semuanya, maka berdasarkan dalil tersebut, unta termasuk hewan yang boleh diwakafkan. Hal itu diperkuat oleh pengaduan
Ummu Ma’qal kepada Rasulullah SAW, dengan bertanya:
Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Ma’qal mewakafkan hartanya, sedangkan aku ingin melaksanakan ibadah haji, apakah aku boleh menungganginya? Lalu Rasulullah pun menjawab: Wahai Ummu Ma’qal, naikilah, karena haji dan umrah keduanya ibadah di jalan Allah.
Demikianlah, mayoritas ulama Hanafiyah telah sepakat tentang kebolehan mewakafkan harta yang bergerak, seperti halnya harta yang tidak bergerak atau apa saja, selama ada dalil yang membolehkan. Meskipun hukum mewakafkan benda-benda tersebut tidak terdapat dalam al- Qur’an  dan  sunnah.  Dalil  yang  membolehkan itu adalah telah menjadi satu adat kebiasaan dalam  masyarakat,  seperti  mewakafkan  al- Qur’an, buku-buku agama dan perabotan atau fasilitas masjid. Jika telah menjadi satu adat istiadat, maka qiyas tidak diperlukan lagi selama tidak ada istisyna’ (pengecualian). Berdasarkan hadits nabi SAW:
Apa yang dianggap baik menurut umat Islam, maka akan dianggap baik pula di mata Allah. (HR: Muslim)
Di samping itu, ulama Hanafiyah juga mengutip hadits dari Ibn Mas’ud berikut:
37 Al-Kamal bin Huham al-Hanafi, Fath al-Qadr:  Syarh Kitab al-Hidayah fi Syarh al-Bidayah fi Fiqh al-Hanafi Lilburhan al-Marghinani , (Kairo: al-Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyah, [t.th]), jilid 5, h. 50.
38 Ibid
39 Wahhah az-Zuhali, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , (Damsiq: Dar al-Fikr, 2008), jilid 8, h. 185
40 Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisyaburi, Mustadrik ala al-Shahihaini , (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Akamiyah, 1990), h. 37
Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimim, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandagan Allah pun buruk.
Dengan demikian, sesuatu apa yang telah ditetapkan dalam adat kebiasaan itu sama halnya dengan apa yang telah ditetapkan dalam al- Qur’an. Seumpama, sudah menjadi sebuah tradisi dalam mengurus mayat, seperti cangkul, patok, kain kafan dan segala yang dibutuhkan untuk memandikan mayat, termasuk juga al-Qur’an, menurut mayoritas Hanafiyah, benda-benda ter- sebut boleh diwakafkan. Mazhab Hanafiyah mem- bolehkan praktek cash waqf sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-‘urf karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Menurut mereka hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash . 41
Menurut riwayat dari al-Bukhari bahwa az- Zuhri berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di timur tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungan untuk wakaf. 42 Modal usaha yang dimaksut itu dijelaskan oleh Hanfiyah dalam bentuk mudharabah, sedangkan keuntungannya disedekahkan pada pihak wakaf. 43 Pendapat inilah yang telah ditawarkan dan dilakukan oleh umat Islam yang kemudian memicu lahirnya istilah cash waqf (wakaf tunai).
Cash waqf mulai dikenal masa dinasti Ayubiyah di Mesir. Tahun 1178 M/527 H, dalam
rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan mazhab sunni, Salahuddin al-Ayubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai, uangnya dikumpulkan dan diwakafkan pada para fuqaha dan keturunannya. Dinastia Ayubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul maal sebagai modal untuk diwakafkan demi perkembangan mazhab. 44
Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas binis dan sosialnya. Muhammad asy- Syaibani (salah seorang ulama terkemuka dari Hanafiyah) pernah menjelaskan bahwa  harta bergerak diperbolehkan untuk diwakafkan, meskipun tidak didukung oleh hadits yang kuat, dengan persyaratan hal itu sudah menjadi kebiasaan secara umum pada daerah tersebut. Meskipun pernyataan ini berbeda dengan Muhammad as-Sarakhsi yang juga dari mazhab Hanafiyah.
Menurut informasi dari Syafrudin Arif, terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai: pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai. 45 Kegemilangan wakaf pada era Usmani, disanjung oleh Crecelius, sebagaimana dikutip oleh Syafrudin Arif dengan menyatakan, “No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire.” Artinya, tidak ada negara Islam
41 Wahhab az-Zuhaili, al-Fiqh op.cit ., h. 162 42 Ibid 43 Depag RI, op.cit , h. 3
44 Ibid ., h. 10. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa wakaf tunai (cash waqf) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M). Lihat Murat Cizakca, Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823,  (UK:  FSTC, 2004), h. 1
45 Syafrudin Arif, Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam , dalam La-Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol.IV, No.1, Juli 2010, h. 92.  Jika dibawakan pada konteks sekarang, menurut Syafii Antonio, ada empat manfaat dari wakaf uang; pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam. Keempat, umat Islam dapat diharapkan bisa mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara. Lihat Muahammad Abid Abdullah al-Kabisi, op.cit , h.xiv
Implementasi ‘Urf  Pada Kasus Cash Waqf ... — Syarial Dedi & Hardivizon
yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustman. 46
Istilah cash waqf diteliti dan menjadi  populer oleh Mannan, pendiri  Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh, dengan judul ‘Structural Adjustments and Islamic Voluntari Sector with Special Reference to Waqf in Bangladesh’. Tulisan ini dipublikasikan oleh Islamic Development Bank/IDB. 47
Keberadaan cash waqf di Indonesia, dilegitimasi oleh perundang-undangan, dengan mencoba mengelaborasi definisi wakaf dari berbagai pendapat ulama, sehingga makna wakaf menjadi lebih luas dan komplit. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf dikatakan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 48

## D.  Analisis Penggunaan Metode Ijtihad
Berdasarkan paparan ulama tentang penetapan hukum cash waqf di atas, dapatlah dipahami; pertama, pemberlakuan cash waqf merupakan perluasan dari obyek wakaf dalam bentuk harta bergerak. Karena memang uang yang jadi obyek wakaf dapat berpindah tangan. Uang baru memberi manfaat jika sudah dibelanjakan (tasharruf). Hal ini dikarenakan tujuan utama
diciptakan uang bukan  karena zatnya, tetapi manfaat darinya sebagai media alat tukar, seperti komentar Imam al-Ghazali ketika membantah praktek perdagangan uang. 49
Dengan demikian, dugaan pemberlakuan cash waqf merupakan perluasan dari benda bergerak dapat dibenarkan. Hal ini juga didukung dengan adanya praktek wakaf benda bergerak pada masa Rasulullah SAW, di antaranya hadits shahih al- Bukhari dan Muslim, tentang Khalid bin Walid yang telah mewakafkan perisai dan perlengkapan perangnya di jalan Allah SWT. Riwayat Thabrani dari Ibn Mubarak tentang Khalid bin Walid yang mewakafkan senjata dan tunggangannya di jalan Allah SWT, serta hadits Ummu Ma’qal.
Kedua, penggunaan metode ‘urf tidaklah berdiri sendiri, melainkan dia merupak istihsan bi ‘urf. Istihsan secara sederhana adalah:
Berpalingnya seorang mujtahid dari kehendak qiyas yang jelas kepada qiyas yang samar- samar atau dari ketentuan hukum secara umum kepada pengecualian kerena ada alasan secara logika yang membenarkan pemalingan tersebut.
Berdasarkan definisi di atas, praktek cash waqf dapat dikatakan bentuk penerapan istihsan dengan melakukan pengecualian dari ketentuan umum yang berlaku pada wakaf. Wakaf dalam ketentuan umumnya berupa benda-benda yang tetap zatnya, tetapi mengalir manfaatnya.
46 Ibid
47 Dian Masyita dan Telaga, Wakaf Tunai Mendorong Kemandirian Bangsa , http://www pikiran rakyat com. Diakses tanggal 13 Agustus 2018 48 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1
49 Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya’ Ulum ad-Din , (Semarang: Thoha Putra, [t,th]), jilid 4, h. 88
50 Abd al-Wahhab Khalaf, h. 79. Menurut Abu Zahrah, defenisi istihsan yang paling jelas adalah yang dikemukan oleh al-Karkhi, yaitu Seorang mujtahid memindahkan ketentuan hukum suatu masalah yang sama hukumnya dengan peristiwa hukum yang serupa, kepada ketentuan hukum yang menyalahinya, disebabkan adanya suatu faktor yang menuntut perpindahannya dari ketentuan yang pertama . Defenisi ini menggambarkan hakikat istihsan menurut mazhab Hanafi, karena defenisi ini mencakup semua jenis istihsan dan menunjukkan kepada asas serta isinya. Asas istihsan itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaedah umum, karena ada sesuatu yang menjadikan keluar dari kaedah umum itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan kehendak syara’ daripada tetap berpegang kepada kaedah itu. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh , ([t.t]: Dar al-‘Arabi, [t.th]), h. 262.
Sementara uang baru akan mendatangkan manfaat jika sudah dibelanjakan. Pengguanaan metode istihsan dalam bentuk pengecualian mestilah didukung oleh argumentasi yang kuat, agar terhindar dari praktek memperturutkan hawa nafsu, sehingga menghasillkan kebenaran hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Imam asy- Syafi’i dengan ungkapan yang terkenal:

## Siapa yang melakukan istihsan sama dengan pembuat syari’at
Kekhawatiran Imam asy-Syafi’i, jika dikaitkan dengan penetapan hukum cash waqf ini, tidaklah terbukti. Karena penggunaan istihsan dalam bentuk pengecualian memiliki alasan yang sangat logis, yaitu mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini istihsan disebut ‘istihsan bi al-‘urf’ . Artinya  dalam kasus cash waqf ini, istihsan berdasarkan kepada ‘urf (adat). Si mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum, tetapi menggunakan cara-cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan.
Penggunaan istihsan al-‘urf oleh ulama ushul al- fiqh dicontohkan dengan  penggunaan pemandian umum (kolam renang). Bagi orang yang meng- gunakan pemandin umum, biasanya dikenai biaya tertentu dalam bentuk tiket masuk, tanpa diperhitungkan banyaknya air yang dipakainya dan lama waktu yang dipergunakannya. Hal ini sudah merupakan kebiasaan yang umum berlaku di mana saja. Kalau dikembalikan kepada hukum umum, maka sulit untuk dapat diterima, karena sudah ada ketentuan umum yang harus diikuti. Jika dalam kasus ini mengikuti hukum jual beli, tentu menyalahi ketentuan, karena dalam jual beli itu untuk kadar uang yang ditentukan harus tertentu pula air yang digunakan, padahal dalam cara pemandian umum  tidak berlaku yang demikian.
Kalau mengikuti ketentuan sewa-menyewa, yaitu tertentunya waktu pemakaian barang yang disewa, padahal dalam pemandian umum tidak ada batas waktu. Dengan demikian, ketentuan umum jual beli dan sewa menyewa ditinggalkan karena menyandar kepada adat kebiasaan yang berlaku dan diterima semua pihak.
Jika dikembalikan pada persoalan cash waqf, dilihat dari obyek wakaf, yaitu barangnya mesti kekal sementara manfaatnya tetap mengalir, maka jelas uang tunai secara zatnya tidak bisa kekal, karena uang secara subtansialnya tidaklah bermanfaat apalagi mengalirkan manfaat. Uang baru akan bermanfaat jika dia dijadikan sebagai alat tukar. Jika uang sudah ditukarkan, maka zatnya sudah berpindah tangan, berubah, serta dapat diperjual belikan. Kondisi ini tentu menyalahi kekalan benda wakaf, yang tidak boleh berpindah tangan dengan alasan apapun, tidak, dihibahkan, diwariskan, diwasiatkan, dan sebagainya. Tidak boleh diubah dari bentuk semula yang menyebabkan hilang zatnya, dan juga tidak dibenarkan untuk diperjual belikan. Alhasil, ketentuan umum perwakafan ditinggalkan karena menyandar kepada adat kebiasaan yang berlaku dan diterima semua pihak. 52
Pemberlakuan hukum dengan memper- timbangkan adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, dapat dibenarkan, selama adat tersebut tidak tergolong kepada adat yang fasid . Dalam hal cash waqf yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tidaklah digolongkan kepada adat yang fasid . Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa dalil nash yang mengindikasikan bolehnya hal tersbut dilakukan, di antaranya hadits shahih al-Bukhari dan Muslim, tentang Khalid bin Walid yang telah mewakafkan perisai dan perlengkapan perangnya di jalan Allah. Riwayat Thabrani dari Ibn Mubarak tentang Khalid bin Walid yang mewafakan senjata dan tunggangannya di jalan Allah, serta hadits Ummu Ma’qal.
51 Abd al-Wahhab Khalaf, op.cit ., h. 83
52 Amir Syarifuddin, op.cit , h. 312
Implementasi ‘Urf  Pada Kasus Cash Waqf ... — Syarial Dedi & Hardivizon
Jika telah menjadi satu adat istiadat dan dianggap baik oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan syari’at, maka hal ini dapat dibenarkan, sebagaimana bunyi hadits nabi SAW dari Abdullah bin Mas’ud berikut:
Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimim, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandagan Allah pun buruk.
Di samping hadits di atas, ada kaidah fiqh yang telah dirumuskan oleh para ulama berkenaan dengan adat kebiasaan masyarakat, yaitu:

## Adat kebiasaan dapat dipertimbangkan sebagai hukum
Kaidah ini jika dikaitkan dengan konteks cash waqf, maka penetapan hukumnya sangat beralasan. Karena memang masyarakat sudah terbiasa melakukan wakaf dalam bentuk ini. Tercatat dalam sejarah bahwa lembaga Islam terkemuka seperti al-Azhar University Cairo. Universitas Zaituniyah di Tunisia, dan ribuan Madaris Imam Lisesi di Turki. Mereka bisa besar, mampu bertahan berabad-abad lamanya, dan memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa selama lebih 1.000 tahun dari seluruh penjuru dunia. Mereka bukanlah lembaga pendidikan yang fully profit oriented . Mereka adalah lembaga pendidikan yang lebih bercorak sosial. Membangun sarana belajar-mengajar
tambahan, dan memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa, termasuk juga dari Indoensia yang paling banyak menikmati fasilitas ini. Hal ini karena mereka telah berhasil mengembangkan wakaf (termasuk cash waqf) sebagai sumber dana untuk pengembangan dan operasional pendidikan. 55
Berdasarkan fakta sejarah di atas, maka pemberlakuan cash waqf dapat dibenarkan secara metodologi hukum Islam. Menjadikan ‘urf atau adat yang hidup di tengah masyarakat dalam aktivitas ijtihad diperbolehkan. Bahkan penjelasan tentang sesuatu oleh ‘urf atau adat sama halnya dengan penjelasan nash (al-Qur’an dan hadist) tentang kasus tersebut, sebagaimana bunyi kaidah berikut.

## Penjelasan dengan adat kebiasaan sama dengan penjelasan nash
Implementasi metodologi ijtihad dengan memperhatikan ‘urf/adat dalam kasus cash waqf, tidak dapat disanksikan. Karena semua persyaratan pengukuhan ‘urf sebagai metode ijtihad sudah terpenuhi. Dari segi obyek, kebiasaan masyarakat mempraktekan cash waqf tergolong pada ‘urf ‘amaliyah (berbentuk tindakan), cakupan pemberlakuannya bersifat umum, ditilik dari sisi pandangan nash, maka ‘urf ini terkategorikan ‘urf shahih yang tidak bertentangan dengan nash, malah sejalan dengan indikasi-indikasi beberapa nash .
Penetapan hukum cash waqf untuk konteks sekarang sudah tepat berdasarkan pertimbangan hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi mungkin saja di suatu saat hal ini tidak
53 Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisyaburi, op.cit ., h. 37
54 Muhammad Syidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyah , (Bairut: Mu’assalah ar- Risalah, 1996), h. 270
55 Muhammad Syafii Antonio, Kata Pengantar , dalam, Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, op. cit ., h. xiv. Menurut Syafii Antonio, ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak menerapkan cash waqf dalam dunia pendidikan. Pertama, alokasi cash waqf harus dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Kedua, kesejahteraan nazhir . Sudah terlalu lama nazhir sering kali diposisikan lilahi ta’ala (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib berpuasa. Ketiga, transparansi dan accountability di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited finacial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya. Lihat Ibid ., h. xiii 56 Ibid
dapat diberlakukan karena adanya perubahan di tengah masyarakat. Maka menghadapi kondisi ini, menuntut adanya perubahan fatwa hukum, sebagaimana bunyi kaidah fiqh berikut:

## Berubah fatwa dengan berubah zaman, tempat, situasi, niat dan adat

## Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ‘urf secara etimologi berarti kebaikan/yang baik, sesuatu yang dikenal. ‘Urf dalam istilah hukum adalah sesuatu yang telah menjdi adat (tradisi) bagi umat yang mereka pedomani dalam berprilaku atau lafaz yang sama- sama mereka kenal penggunaannya untuk sebuah pengertian yang khusus yang tidak dikenal oleh bahasa dan tidak terbayang adanya pengertian yang lain ketika mendengar lafaz tersebut. Adat dan ‘urf dapat dibedakan, namun di dalam prakteknya ulama ushul al-fiqh sering menyamakan keduanya. Hal ini terlihat jika ada ungkapan, hukum berdasarkan adat ini maksudnya adalah ‘urf atau sebaliknya hukum ditetapkan berdasarkan ‘urf setempat, maka yang dimaksudkan di sini adalah adat.
Para ulama ushul al-fiqh sepakat bahwa ‘urf al- shahih , yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’ , baik yang menyangkut ‘urf al-‘am dan ‘urf al- khash , maupun yang berkaitan dengan ‘urf al-lafzhi dan ‘urf al-‘amali , dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Namun ‘urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri. ‘Urf menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya.
Implementasi metodologi ijtihad dengan memperhatikan ‘urf/adat dalam kasus cash waqf, sudah tepat. Karena semua persyaratan pengukuhan ‘urf sebagai metode ijtihad sudah terpenuhi. Dari segi obyek, kebiasaan masyarakat mempraktekan cash waqf tergolong pada ‘urf
‘amaliyah (berbentuk tindakan), cakupan pemberlakuannya bersifat umum, ditilik dari sisi pandangan nash, maka ‘urf ini terkategorikan ‘urf shahih yang tidak bertentangan dengan nash, malah sejalan dengan indikasi-indikasi beberapa nash. Tetapi mungkin saja di suatu saat nanti, langkah seperti ini tidak dapat diberlakukan karena adanya perubahan di tengah masyarakat. Maka menghadapi kondisi ini, menuntut adanya perubahan fatwa hukum.

## Daftar Kepustakaan
Arif, Syafrudin, Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam , dalam La-Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol. IV, No. 1, Juli 2010
Abu Sunnah, Ahmad Fahmi, al-‘Urf wa al-‘Adah fi ar-Ra’yi al-Fuqaha ’ Mesir: Dar al-Fikr al- Arabi, t.th
Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh , t.t: Dar al-‘Arabi, t.th
Al-Burnu, Muhammad Syidqi bin Ahmad bin Muhammad, al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyah , Bairut: Mu’assalah ar- Risalah, 1996
CD-ROOM, al-Makktabah asy-Syamilah Cizakca, Murat, Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823 , UK: FSTC, 2004 Dahlan, Abdul Aziz, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: PT. Ichtiar Varu Van Hoeve, 1997, jilid 5-6
Depag RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2005
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11
Mei 2002 tentang wakaf tunai
Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Ihya’ Ulum ad-Din , Semarang:
Thoha Putra, t,th, jilid 4
57 Syamsu ad-Din Abi Abdullah M. Abi Bakr al-Ma’ruf  Ibn Qayyim al-Jauziah, A’lam al-Muwaqiin an rab al-‘Alamin , (Bairut: Dar al- Kitab al-I’lmiyah, 1996),  jilid 3, h. 11
Implementasi ‘Urf  Pada Kasus Cash Waqf ... — Syarial Dedi & Hardivizon
______, al-Mustashfa min Ilm al-Ushul , Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, juz  2
Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, jilid 1
Al-Hanafi, al-Kamal bin Huham, Fath al-Qadr :
Syarh Kitab al-Hidayah fi Syarh al-Bidayah fi Fiqh al-Hanafi Lilburhan al-Marghinani , Kairo: al-Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyah,
t.th, jilid 5
Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab ,  Kairo:  Dar  al- Misriyyah li at-Ta’lif wa at-Tarjamah, 1954, jilid 11
Jalal ad-Din ‘Abd al-Rahman, Ghayah Ushul ila Daqa’iq Ilm al-Ushul , Mesir: Dar al- Kitab,1992 Al-Jauziah, Syamsu ad-Din Abi Abdullah M. Abi Bakr al-Ma’ruf  Ibn Qayyim, A’lam al- Muwaqiin an rab al-‘Alamin , Bairut: Dar al- Kitab al-I’lmiyah, 1996,  jilid 3 Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertana dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf , penerjemah, Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul asli “Ahkam al-Waqf fi asy-Syari’ah al-Islamiah”, Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan  IIMaN,2004, Cet ke-1
Khalaf,’Abd al-Wahab, Ilmu Ushul al-Fiqh , Kuwait: Dar al-Qalam,1983
Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap , Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
Masyita, Dian dan Telaga, Wakaf Tunai Mendorong Kemandirian Bangsa , http://www pikiran rakyat com. Diakses tanggal 13 Agustus 2018.
An-Nawawi, Bisyarh Shahih Muslim , Bairut: Dar al- Ihya’ at-Turast al-‘Arabi, 1984
An-Naisyaburi, Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim, Mustadrik ala ash-Shahihaini , Bairut: Dar al-Kitab al- ‘Akamiyah, 1990
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, jilid 2
Sabiq, Sayid, Fiqh as-Sunnah , Bairut: Dar al-Fikr, 1983, jilid 3
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1.
Az-Zarqa’, Musthafa Ahmad, al-Madkhal ‘ala al- Fiqh al-Amm , Bairut: Dar al-Fikr,1968, jilid 2 Az-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islmi , Syiria: Dar al-Fikri,1978, jilid 2
______, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , Damsiq: Dar al-Fikr, 2008, jilid 8
Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 33-48