## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  133-144  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6457.133-144

## PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM PERPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
Wihelmus Jemarut, I Gusti Agung Andriani, Pahrur Rizal Intitut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram yohaneshandit@gmai.com

## Abstrak
Masalah  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  yakni  bagaimana  dasar  penetapan  upah  minimum  sebelum  PP No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan;  upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2015  tentang Pengupahan;  dan  berdasarkan  PP  No.  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan?  Tujuannya  yakni  membuat komparasi antara ketiga periode tersebut dan  menganalisisnya  menggunakan teori keadilan John Rawls. Metode yang digunakan yakni metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  upah  minumum  sebelum  PP  No.  78  tahun  2015, ditentukan  berdasarkan  survei  Standar  Hidup  Layak  (SHL);  PP  No.  78  tahun  2015  menetapkan  upah minimum  berdasarkan  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi;  dan  PP  No.  36  tahun  2021  menetapkan  upah minimum  berdasarkan  kondisi  ekonomi  dan  ketenagakerjaan.  Upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  78 Tahun 2015 dan PP No. 36 Tahun 2021 mengindikasikan (1) absennya keperpihakan Negara/Pemerintah terhadap  kaum  lemah  dan  (2)  kurang  mempertimbangkan  karakter  ekonomi  setiap  daerah.  John  Rawls, prinsip  pembedaan  perlu  diterapkan  untuk  memperbaiki  kondisi  mereka  yang  kurang  beruntung  dalam masyarakat.
Kata Kunci: John Rawls, Keadilan Hukum, Upah Minimum, Hukum Ketenagakerjaan

## Abstract
The problem in  this research is how the basis for determining  the minimum  wages before PP No. 78 of 2015 about  Waging; based on PP No. 78 of 2015; and based on PP No. 36 of 2021 about  Wages.  The purpose  of   this  research  is  to  compare the  determination  of  wages on  those  periods  and  analyze them using  John  Rawls's  theory  of  justice. The  method  used  was  normative  one  with  statute  and  conceptual approach. The result shows that the minimum wage before PP. No.78 of 2015 is determined based on the survey  on  Decent  Living  Standards;  PP.  No.78  of  2015  decides  minimum  wage  based  on  inflation  and economic  growth;  and  PP.  No.36  of  2021  decides  minimum  wage  based  on  economic  and  manpower condition. Minimum wage based on PP No. 78 of 2015 and PP No. 36 of 2021 indicates: (1) the State/the Government’s impartiality to the weak class, and (2) inadequate consideration to economic character of respective  regions.  John  Rawls  states  that  differentiation  principle  should  be  applied  to  improve  the condition of those disadvantaged in the society.
Keywords: John Rawls, Legal Justice, Minimum Wage, Labor Law

## I. PENDAHULUAN
Hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia  masih  menimbulkan  banyak  persoalannya (Pahrur  Rizal, Habibi, 2022) . Di antaranya terkait upah, jam kerja, status kontrak, pemutusan hubungan kerja, outsourcing dan  sebagainya.  Persoalan-persoalan  ini  biasanya  muncul  ke  publik  pada  akhir tahun  ketika  akan  dikeluarkan  peraturan  tentang  upah  minimum  tahun  berikutnya,  dan  pada tanggal 1 Mei ketika  hari Mayday . Selain itu, persoalan tentang  keternagakerjaan juga muncul ke ruang publik menjelang pemilu terutama menjelang Pilpres.
Persoalan  ketenagakerjaan  yang  sering  dipersoalkan  adalah  tentang  penetapan  upah minimum.  Pasal  1  Ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2003,  upah  adalah  “ hak  pekerja/buruh  yang diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas  suatu pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan  dilakukan ”. Sementara, upah  minimum  adalah  “ upah  bulanan  terendah  yang  terdiri  atas  upah  pokok  termasuk tunjangan  tetap  yang  ditetapkan  oleh  gubernur  sebagai  jaring  pengaman ”  (Pasal  1  Ayat  (1) Permenaker  No.  7  Tahun  2013).  Rezim  UU  No.  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menghasilkan  dua  formula  perhitungan  upah  minimum.  Sebelum  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan,  penetapan  upah  minimum  ditentukan berdasarkan Survey Hidup Layak (SHL) yang dilakukan setiap tahun. Namun, PP No. 78 Tahun 2015  mengubah  formula  perhitungan  upah  minimum.  Upah  minimum  ditentukan  oleh  inflasi dan pertumbuhan ekonomi negara (Abdul Hadi, 2021) . Pasca diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja,  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  No.  36  Tahun  2021 tentang Pengupahan sebagai turunan dari UU Cipta Kerja (Sihombing, 2022) . PP No. 36 Tahun 2021  tentang  Pengupahan  juga  tidak  menggunakan  Standar  Hidup  Layak  (SHL)  sebagai  dasar penetapan  upah  minimum.  Upah  minimum  ditentukan  berdasarkan  kondisi  ekonomi  dan ketenagakerjaan. Padahal, secara filosofis-yuridis, upah minimum bertujuan untuk memberikan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945).
Upah minimum adalah sistem hukum yang dibangun untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan  yang  layak  bagi  pekerja  dan  stabilitas  usaha  bagi  pengusaha.  Penetapan  upah minimum  berkorelasi  dengan  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Kenaikan  upah  minimum mempengaruhi  peningkatan  kesejahteraan  dan  daya  beli  pekerja (Soebyakto  et  al.,  2016). Namun, kenaikan upah minimum juga berdampak pada peningkatan  angka pengangguran. Hal ini  disebabkan  karena  ketidakmampuan  perusahaan  untuk  menggaji  pekerja  dengan  standar yang  ditetapkan  pemerintah (Bhagaskara  et  al.,  2020) .  Karena  itu,  penetapan  upah  minimum perlu memperhatikan kedua hal tersebut. Penetapan upah minimum bisa menjadi sistem hukum yang  dapat  digunakan  untuk  mendorong  produktivitas  usaha  dan  menjadi  sistem  hukum  untuk mengimplementasikan fokus keberpihakan pemerintah.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  membahas  tentang  upah  minimum  yakni, pertama,  “Kebijakan  Penetapan  Upah  Minimum  di  Indonesia”.  Penelitian  ini  dilakukan  oleh Izzaty  dan  Rafika  Sari  dan  diterbitkan  pada  Jurnal  DPR  RI  (Desember  2013).  Penelitian  ini membahas  tentang  tahapan  penetapan  upah  minimum  di  Indonesia  dan  kebijakan-kebijakan yang  mempengaruhi  penetapan  upah  minimum  di  Indonesia.  Penelitian  yang  dilakukan  Izzaty dan  Rafika  Sari  menggunakan  regulasi  yang  dikeluarkan  sebelum  PP  No.  78  Tahun  2015. Kedua,  penelitain  yang  dilakukan  oleh  Abdul  Hadi  dan  Dadan  Herdiana  dengan  judul “Penentuan  Upah  Minimum  Sebelum  dan  Sesudah  Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 Tahun  2015  Tentang  Pengupahan”.  Penelitian  ini  dipublikasikan  pada  Jurnal  Surya  Kencana Dua:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan  (Juli  2021).  Penelitian  ini  membuat  komparasi dua  rezim  peraturan  pengupahan,  yakni  sebelum  dan  sesudah  PP  No.  78  tahun  2015.  Kedua penelitian di atas memiliki relevansi dalam hal kajian yuridis tentang penetapan upah minimum. Namun  pada  penelitian  yang  pertama  hanya  membahas  penetapanan  upah  minimum  sebelum PP  No.  78  Tahun  2015,  sementara,  penelitian  kedua  mmebuat  komparasi  penetapan  upah minimum  sebelum  dan  sesudah  PP  No.  78  Tahun  2015.  Melengkapi  kedua  penelitian sebelumnya, artikel ini hendak membuat komparasi tentang penetapan upah minimum sebelum PP  No.  78  Tahun  2015,  penetapan  upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2015,  serta penetapan  upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan.  Hasil komparasi  tersebut  dianalisis  secara  filosofis  dengan  menggunakan  teori  keadilan  John  Rawls. Dasar  pertimbanganya  yakni  teori  keadilan  John  Rawls  berkaitan  dengan  keadilan  struktural. Penetapan upah minimum adalah peraturan yang diterbitkan oleh struktural kenegaraan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  dua  (2)  pendekatan,  yakni pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan dalam  penelitian  normatif  dilakukan  dengan  menelaah  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  isu  yang  dikaji (Marzuki,  2005) .  Sementara,  pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan
menggunakan konsep atau teori  yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menganalisis  atau memecahkan  masalah  yang  dibahas (Marzuki,  2005) .  Dalam  penelitian  ini,  pendekatan perundang-undangan  digunakan  untuk  membuat  komparasi  pengaturan  hukum  tentang penetapan  upah  minimum  dalam  regulasi-regulasi  terkait.  Sementara,  pendekatan  konseptual digunakan  untuk  menganalisis  hasil  komparasi  tersebut  dengan  menggunakan  teori  keadilan hukum John Rawls.
Sebagai penelitian normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data pustaka atau yang sering disebut juga sebagai data  sekunder. Penelitian hukum normatif menggunakan data pustaka sebagai bahan hukum (Soerjono Soekanto, 2007) .  Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup perundang-undangan yang terkait  dengan  penetapan  upah  minimum  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  mencakup  buku- buku,  jurnal-jurnal  dan  sumber-sumber  internet  yang  menjelaskan  tentang  isu  hukum  yang dikaji (Marzuki,  2011) .  Data-data  tersebut  dikumpulkan,  direduksi  sesuai  kebutuhan  dan dianalisis  dengan  menggunakan  teori  keadilan.  Hasil  analisis  disajikan  secara  deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penetapan Upah Minimum sebelum PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
Dasar penetapan upah minimum mengalami  perubahan dari periode ke periode. Pada awalnya, dasar  penetapan  upah  minimum  adalah  kebutuhan  fisik  minimum.  Konsep  ini  berlaku  antara tahun  1969  sampai  tahun  1995.  Tahun  1996  sampai  tahun  2005,  dasar  penetapan  upah minimum  adalah  kebutuhan  hidup  minimum.  Berdasarkan  Permen  No.  17/MEN/VIII/2005 yaitu  tentang  komponen  pelaksanaan  tahapan  pencapaian  kebutuhan  hidup  layak,  dasar penetapan  upah  minimum  yakni  kebutuhan  hidup  layak.  UU  No.  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  juga  menetapkan  kebutuhan  hidup  layak  sebagai  dasar  penetapan  upah minimum (Pasal 89 ayat(2)) (Khakim, 2016) .
Peraturan  pelaksana  UU  No.  13  tahun  2003  tentang  upah  minimum  diatur  dalam Peraturan  Meneri  Tenaga  Kerja  dan  Trasmigrasi  No.  7  Tahun  2013  tentang  Upah  Minimum. Pasal  3  Ayat  (1)  Permen.  No.  7  Tahun  2013  tentang  Upah  Minimum,    pemerintah  dalam menetapkan  upah  minimum  didasarkan  kebutuhan  hidup  layak  (KHL)  dengan  memperhatikan produktifitas  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Kebutuhan  hidup  layak  adalah  standar  kebutuhan pekerja untuk dapat hidup layak secara fisik selama satu bulan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan  Transmigrasi  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang  Komponen  Dan  Tahapan  Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, n.d.).
Melalui  Peraturan  menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  13  Tahun  2012  tentang Komponen  Pelaksanaan  Tahapan  Pencapaian  Kebutuhan  Hidup  Layak,  yang  berhak menentukan  nilai  kebutuhan  hidup  layak  ialah  Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan  juga Kabupaten/Kota.  Dewan  Pengupahan  Povinsi  atau  Dewan  Pengupahan  Kabupaten/Kota membentuk team anggota Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur triprtit, yakni Pemerintah, Serikat  Pekerja,  dan  organisasi  pengusaha.  Selain  unsur  tripartit,  Dewan  Pengupahan  juga melibatkan  pakar/perwakilan  perguruan  tinggi  dan  Badan  Pusat  Statistik  setempat  (Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang  Komponen  Dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, n.d.).
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan  Tahp  Pencapaian  Kebutuhan  Layak,  Survei  Standar  Hidup  Layak  (SHL)  sebagai  dasar penetapan  upah  minimum  menggunakan  beberapa  komponen  kebutuhan  hidup  layak.  Di antaranya,  makanan  dan  minuman,  sandang,  perumahan,  pendidikan,  kesehatan,  transportasi, rekreasi  dan  tabungan.  Ketuju  komponen  tersebut  terangkum  dalam  enam  puluh  (60)  jenis kebutuhan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, n.d.).

## 2. Penetapan  Upah  Minimum  berdasarkan  PP  78  tahun  2015  tentang Pengupahan
Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengubahan  adalah  spektrum  baru  yang mengubah  kondisi  sosial-politik  ketenagakerjaan  yang  berkaitan  dengan  pengupahan. Demontrasi  yang  biasa  dilakukan  menjelang  penetapan  upah  minimum  tahun  berikut  hampir tidak  terdengar  lagi.  PP  No.  78  Tahun  2015  menutup  ruang  demontrasi  pekerja/buruh  tentang upah  minimum.  Ketidakpuasan  pekerja  terhadap  upah  minimum  harus  dilakukan  dengan  cara judicial review PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pasal  44  PP  No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan,  upah  minimum  dihitung  dengan formula  :  Upah  Minimum  Tahun  Berjalan  ditambah  Upah  Minimum  Tahun  Berjalan  yang dikalikan  dnegan  Inflasi  ditambah  Pertumbuhan  Ekonomi.  Rumus  perhitungan  upah  minimum berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2015  seperti  dalam  rumus  berikut  (Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, n.d.) .
Keterangan : UM n :  Upah Minimum yang ditetapkan UM t :  Upah Minimum Tahun Berjalan Inflasi t :   Inflasi dihitung dari periode September tahun lalu sampai September      tahun berjalan PDB t :   Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  yang  mencakup periode  kuartal  III  dan  IV  tahun  sebelumnya  dan  periode kuartal I dan II tahun berjalan.
Prosentase  kenaikan  upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2015  dengan  upah minum  sebelumnya  mengalami  penurunan  yang  sangat  signifikan.  Secara  nasional,  prosentase kenaikan upah minimum tahun 2012 sejumlah 10,1%, tahun 2013 sejumlah 19,1%, tahun 2014 sejumlah  22,2%  dan  2015  sejumlah  13,0%.  Sementara,  kenaikan  upah  minimum  dengan menggunakan  formula  PP  No.  78  Tahun  2015  untuk  tahun  2019  dan  2020,  masing-masing hanya sejumlah 8,2% dan 8,8 %.( Badan Pusat Statistik , n.d.) Tabel upah minimum tahun 2011 sampai 2015 yang dihitung berdasarkan survei Standah Hidup Layak (SHL) dapat dilihat dalam tabel berikut ( Badan Pusat Statistik , n.d.) .
Tabel 1 : Upah Minumum Propinsi Tahun 2011-2015
No. Provinsi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 1 ACEH 1.350.000 1.400.000 1.550.000 1.750.000 1.900.000 2 SUMATERA UTARA 1.035.500 1.200.000 1.375.000 1.505.850 1.625.000 3 SUMATERA BARAT 1.055.000 1.150.000 1.350.000 1.490.000 1.615.000 4 RIAU 1.120.000 1.238.000 1.400.000 1.700.000 1.878.000 5 JAMBI 1.028.000 1.142.500 1.300.000 1.502.300 1.710.000 6 SUMATERA SELATAN 1.048.440 1.195.220 1.630.000 1.825.000 1.974.346 7 BENGKULU 815.000 930.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 8 LAMPUNG 855.000 975.000 1.150.000 1.399.037 1.581.000

## UMn = UMt + UMt x (Inflasi + % Δ PDBt)
9 KEP. BANGKA BELITUNG 1.024.000 1.110.000 1.265.000 1.640.000 2.100.000 10 KEP. RIAU 975.000 1.015.000 1.365.087 1.665.000 1.954.000 11 DKI JAKARTA 1.290.000 1.529.150 2.200.000 2.441.000 2.700.000 12 JAWA BARAT 732.000 780.000 850.000 1.000.000 1.000.000 13 JAWA TENGAH 675.000 765.000 830.000 910.000 910.000 14 DI YOGYAKARTA 808.000 892.660 947.114 988.500 988.500 15 JAWA TIMUR 705.000 745.000 866.250 1.000.000 1.000.000 16 BANTEN 1.000.000 1.042.000 1.170.000 1.325.000 1.600.000 17 BALI 890.000 967.500 1.181.000 1.542.600 1.621.172 18 NUSA TENGGARA BARAT 950.000 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.330.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR 850.000 925.000 1.010.000 1.150.000 1.250.000 20 KALIMANTAN BARAT 802.500 1.060.000 1.380.000 1.560.000 21 KALIMANTAN TENGAH 1.134.580 1.327.459 1.553.127 1.723.970 1.896.367 22 KALIMANTAN SELATAN 1.126.000 1.225.000 1.337.500 1.620.000 1.870.000 23 KALIMANTAN TIMUR 1.084.000 1.177.000 1.752.073 1.886.315 2.026.126 24 SULAWESI UTARA 1.050.000 1.250.000 1.550.000 1.900.000 2.150.000 25 SULAWESI TENGAH 827.500 885.000 995.000 1.250.000 1.500.000 26 SULAWESI SELATAN 1.100.000 1.200.000 1.440.000 1.800.000 2.000.000 27 SULAWESI TENGGARA 930.000 1.032.300 1.125.207 1.400.000 1.652.000 28 GORONTALO 762.500 837.500 1.175.000 1.325.000 1.600.000 29 SULAWESI BARAT 1.006.000 1.127.000 1.165.000 1.400.000 1.655.500 30 MALUKU 900.000 975.000 1.275.000 1.415.000 1.650.000 31 MALUKU UTARA 889.350 960.498 1.200.622 1.440.746 1.577.617 32 PAPUA BARAT 1.410.000 1.450.000 1.720.000 1.870.000 2.015.000 33 PAPUA 1.403.000 1.585.000 1.710.000 2.040.000 2.193.000 34 INDONESIA 988.829 1.088.903 1.296.908 1.584.391 1.790.342
Sumber : Website Badan Pusat Statistik Nasional
Sebagai  pembanding,  upah  minimum  yang  ditentukan  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun 2015  dapat  disimak  dalam  tabel  upah  minimum  tahun  2018  sampai  tahun  2020  berikut  ini ( Badan Pusat Statistik , n.d.).

## Tabel 2 : Upah Minumum Propinsi Tahun 2018-2020
Nomor Provinsi Tahun 2.018 2.019 2.020 1 ACEH 2.700.000 2.916.810 3.165.031 2 SUMATERA UTARA 2.132.189 2.303.403 2.499.423 3 SUMATERA BARAT 2.119.067 2.289.220 2.484.041 4 RIAU 2.464.154 2.662.026 2.888.564 5 JAMBI 2.243.719 2.423.889 2.630.162 6 SUMATERA SELATAN 2.595.995 2.804.453 3.043.111 7 BENGKULU 1.888.741 2.040.407 2.213.604 8 LAMPUNG 2.074.673 2.241.270 2.432.002 9 KEP. BANGKA BELITUNG 2.755.444 2.976.706 3.230.024 10 KEP. RIAU 2.563.875 2.769.754 3.005.460 11 DKI JAKARTA 3.648.036 3.940.973 4.276.350 12 JAWA BARAT 1.544.361 1.668.373 1.810.351 13 JAWA TENGAH 1.486.065 1.605.396 1.742.015 14 DI YOGYAKARTA 1.454.154 1.570.923 1.704.608 15 JAWA TIMUR 1.508.895 1.630.059 1.768.777 16 BANTEN 2.099.385 2.267.990 2.460.997 17 BALI 2.127.157 2.297.969 2.494.000 18 NUSA TENGGARA BARAT 1.825.000 2.012.610 2.183.883 19 NUSA TENGGARA TIMUR 1.660.000 1.795.000 1.950.000 20 KALIMANTAN BARAT 2.046.900 2.211.500 2.399.699 21 KALIMANTAN TENGAH 2.421.305 2.663.435 2.903.145 22 KALIMANTAN SELATAN 2.454.671 2.651.782 2.877.449 23 KALIMANTAN TIMUR 2.543.332 2.747.561 2.981.379 24 SULAWESI UTARA 2.824.286 3.051.076 3.310.723 25 SULAWESI TENGAH 1.965.232 2.123.040 2.303.711 26 SULAWESI SELATAN 2.647.767 2.860.382 3.103.800 27 SULAWESI TENGGARA 2.177.052 2.351.870 2.552.015 28 GORONTALO 2.206.813 2.384.020 2.788.826 29 SULAWESI BARAT 2.193.530 2.381.000 2.678.863
30 MALUKU 2.222.220 2.400.664 2.604.961 31 MALUKU UTARA 2.320.803 2.508.091 2.721.530 32 PAPUA BARAT 2.667.000 2.934.500 3.134.600 33 PAPUA 3.000.000 3.240.900 3.516.700 34 INDONESIA 2.268.874 2.455.662 2.672.371 Sumber : Website Badan Pusat Statistik Nasional
Dari uraian di atas, kita simpulkan bahwa Penetapan upah minimum berdasarkan PP  No. 78  Tahun  2015  hanya  mempertimbangkan  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Secara  umum dapat  dibaca  bahwa  upah  minimum  tidak  lagi  didasarkan  pada  standar  hidup  layak  pekerja berdasarkan survei Standar Hidup Layak (SHL) di setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. PP No. 78 Tahun 2015 juga  menunjukkan  inkonsisten  karena  pada  Pasal  43  Ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  upah minimum dilakukan berdasarkan kebutuhan hidup layak, tetapi pada formula perhitungan upah minum pada Pasal 44 tidak dimasukkan variabel kebutuhan hidup layak.

## 3. Penetapan Upah Minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pengaturan  tentang  upah  minumum  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  36  Tahun  2021 tentang Pengupahan diatur dalam empat (4) pasal, yakni pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26.    Pasal  23  mengatur  tentang  komponen  upah  minimum.  Pasal  24  mengatur  tentang  masa kerja  pekerja  yang  mendapatkan  upah  minimum.  Pasal  25  mengatur  tentang  jenis  upah minimum  yakni  upah  minimum  Provinsi  dan  upah  minmum  Kabupaten/Kota  dengan  syarat tertentu.
Pasal  25  Ayat  (2)  PP  No. 23  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  menetapkan  bahwa  upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi yang dimaksudkan adalah paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah (Pasal 25 Ayat (4). PP No. 23 Tahun 2021 tentang Pengupahan  tidak lagi menetapkan upah minimum berdasarkan  Standar  Hidup  Layak  (SHL)  pekerja  yang  dirumuskan  bersama  Tripartit,  tetapi ditentukan  oleh  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi.  Data  tentang  pertumbuhan  ekonomi  dan inflasi bersumber dari data statistik.
PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan merumuskan formula perhitungan upah minim seperti  berikut  (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  36  Tahun  2021  Tentang Pengupahan, n.d.).
Keterangan:
UM(t) : upah minimum tahun yang sedang berjalan. Max(PE,Inflasi) : pertumbuhan ekonomi atau inflasi maksimum. PE : pertumbuhan ekonomi Inflasi : inflasi Provinsi
Batas Atas dalam komponen rumus penetapan upah minum diperoleh dari:
UM(t+1) = UM(t) + {Max(PE, Inflasi) x [(Batas Atas  - UM(t)) : (Batas Atas - Batas Bawah)]  x UM(t)}
Keterangan: Rata-rata konsumsi perkapita : diperoleh dari survei nasional Rata-rata banyaknya ART : diperoleh dari survei nasional
Rata-rata banyaknya ART yang bekerja  : diperoleh dari survei nasional
Sementara,  Bawah  Atas  dalam  komponen  rumus  penetapan  Upah  Minimum  diperoleh dari :
Sebagaimana  prosentase  kenaikan  upah  minim  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2015, kenaikan upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 juga tidak cukup signifikan. Kalau kita  perhatikan,  kenaikan  upah  minim  yang  dihitung  berdasarkan  survei  Standar  Hidup  Layak (SHL)  mencapai  angka  di  atas  10%.  Namun,  prosentasi  kenaikan  upah  minimum  berdasarkan PP  No.  78  Tahun  2015  dan  PP  No.  36  Tahun  2021,  angka  tertinggi  hanya  pada  tahun  2020 sejumlah 8,8% dan tahun 2023 sejumlah 8,5%.
Tabel  upah  minimum  yang  ditentukan  berdasarkan  PP  No.  36  Tahun  2021  dapat dilihat dalam tabel berikut ( Badan Pusat Statistik , n.d.) dan (Wahyuni, n.d.) .
Tabel 3 : Upah Minumum Propinsi Tahun 2021-2023
Nomor Provinsi Tahun 2.021 2.022 2.023 1 ACEH 3.165.031 3.166.460 3.423.666 2 SUMATERA UTARA 2.499.423 2.522.609 2.710.493 3 SUMATERA BARAT 2.484.041 2.512.539 2.742.476 4 RIAU 2.888.564 2.938.564 3.191.662 5 JAMBI 2.630.162 2.649.034 2.943.033 6 SUMATERA SELATAN 3.144.446 3.144.446 3.404.177 7 BENGKULU 2.215.000 2.238.094 2.418.280 8 LAMPUNG 2.432.001 2.440.486 2.633.284 9 KEP. BANGKA BELITUNG 3.230.023 3.264.884 3.498.479 10 KEP. RIAU 3.005.460 3.050.172 3.279.194 11 DKI JAKARTA 4.416.186 4.453.935 4.901.798 12 JAWA BARAT 1.810.351 1.841.487 1.986.670 JAWA TENGAH
Batas bawah UM = Batas atas UM x 50%
Batas  atas  UM  =  (Rata-rata  konsumsi  perkapita  x  Rata-rata banyaknya  ART)  :  (Rata-rata  banyaknya  ART  bekerja  pada  setiap rumah tangga)
13 1.798.979 1.812.935 1.958.169 14 DI YOGYAKARTA 1.765.000 1.840.915 1.981.782 15 JAWA TIMUR 1.868.777 1.891.567 2.040.244 16 BANTEN 2.460.996 2.501.203 2.661.280 17 BALI 2.494.000 2.516.971 2.713.672 18 NUSA TENGGARA BARAT 2.183.883 2.207.212 2.371.407 19 NUSA TENGGARA TIMUR 1.950.000 1.975.000 2.123.994 20 KALIMANTAN BARAT 2.399.698 2.434.328 2.371.407 21 KALIMANTAN TENGAH 2.903.144 2.922.516 3.181.013 22 KALIMANTAN SELATAN 2.877.448 2.906.473 3.149.977 23 KALIMANTAN TIMUR 2.981.378 3.014.497 3.201.396 24 SULAWESI UTARA 3.000.804 3.310.723 3.485.000 25 SULAWESI TENGAH 2.303.711 2.390.739 2.599.456 26 SULAWESI SELATAN 3.165.876 3.165.876 3.385.145 27 SULAWESI TENGGARA 2.552.014 2.710.595 2.758.984 28 GORONTALO 2.788.826 2.800.580 2.989.350 29 SULAWESI BARAT 2.678.863 2.678.863 30 MALUKU 2.604.961 2.619.312 2.812.827 31 MALUKU UTARA 2.721.530 2.862.231 2.976.720 32 PAPUA BARAT 3.134.600 3.200.000 33 PAPUA 3.516.700 3.561.932 3.864.696 34 INDONESIA 2.668.845 2.713.551 2.895.475
Sumber : Diolah dari data Sistem Informasi Pengupahan Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan dan website Hukumonline.com
Penetapan  upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  36  Tahun  2021  bersifat  generatif  dan kurang  memperhatikan  kondisi  lokal  dalam  provinsi  yang  kondisi  ekonominya  cukup bervariatif.  Upah  minimum  Kabupaten/Kota  ditentukan  dengan  syarat  khusus  (Pasal  25  Ayat (1)).  Demikian  juga,  upah  minimum  sektoral  yang  juga  diabaikan.  Hal  ini  ditetapkan  dalam Pasal 82 huruf D PP no. 36 Tahun 2021.

## 4. Teori Keadilan John Rawls (Lebacqs, 1986)
Teori  keadilan  John  Rawls  tertuang  dalam  bukunya  yang  berjudul A  Theory  of  Justice .  Teori keadilan  John  Rawls  berakar  pada  teori  kontrak  sosial  Locke  dan  Rousseau,  dan  teori deontologi  Emanuel  Kant.  John  Rawls  menggunakan  teori  kontrak  sosisal  untuk  memberikan interpretasi atas pilihan otonom sebagai basis prinsip etika dalam teori Kant.
Ide Rawls, untuk mengevaluasi keadilan struktural, masyarakat harus dalam posisi setara. Setara  berarti  tidak  ada  posisi  dominan,  baik  karena  anugerah  alamiah  atau  posisi  sosial  di masyarakat.  Basis  teori  keadilan  Rawls  yakni  tentang  kesetaraan.  Namun,  Rawls  menolak
kesetaraan  yang  didasarkan  pada  pengaruh  posisi  sosial  sehingga  merugikan  pihak-pihak  yang kurang beruntung (Sunaryo, 2022) .
Ada  dua  prinsip  dalam  teori  keadilan  John  Rawls,  yakni  prinsip  kesamaan  dan  prinsip pembedaan.  Prinsip  pembedaan  ini  digunakan  Rawls  untuk  memperbaiki  kondisi  mereka  yang kurang  beruntung  dalam  masyarakat.  Prinsip  yang  dipakai  Rawls  adalah  memaksimalkan keuntungan  yang  minimum  dalam  masyarakat.  Ketidaksetaraan  diperlukan  hanya  jika  itu memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat  yang  kurang  beruntung.  Jika  penghasilan  dan  status sosial,  kekuasaan  dan  privilese,  tidak  setara,  maka  distribusi  yang  tidak  setara  diperbolehkan sepanjang itu menjadikan kondisi yang kurang beruntung lebih baik dari sebelumnya.
Prinsip  pembedaan  ini  berakitan  dengan  dua  hal  yakni,  (1)  memberikan  keuntungan terbesar  bagi  pihak  yang  kurang  beruntung  dan  (2)  memberikan  kesempatan  yang  sama  untuk mendapatkan kekuasaan (kesempatan untuk menjadi masyarakat yang beruntung).
Ada  tiga  (3)  relevansi  teori  keadilan  John  Rawls  dalam  kaitannya  dengan  pengembanan hukum di tanah air.
Pertama , keadian sebagai kesamaan. Keadilan sebagai kesamaan menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan jenis ini, tidak ada standar keadilan selain standar prosedural. Keadilan  bukan  terletak  pada  hasil  putusan  pengadilan,  atau  peraturan  perundang-undangan yang  diterbitkan,  melainkan  pada  pada  proses  atau  sistem  menghasilkan  putusan  hukum  atau peraturan-peraturan hukum.
Kedua ,  keadilan  sebagai  pembedaan.  Dalam  prinsip  ini,  ada  proses  refleksi  yang dilakukan oleh para pemangku hukum dengan mempertimbangkan keuntungan maksimal  yang bisa didapat oleh pihak-pihak yang memiliki posisi lemah dalam masyarakat. Dalam proses ini, diajukan pertanyaan apakah putusan hukum atau peraturan hukum yang diterbitlan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sehingga tercipta kesetaraan posisi bagi masyarakat yang kurang beruntung dengan masyarakat lainnya (Yuanita & Mada, 2022) . Ketiga ,  keadilan  dimungkinkan  oleh  intitusi-intitusi  yang  memiliki  perhatian  terhadap keadilan. Dalam kaitan dengan prinsip pembedaan, Rawls menekankan agar prinsip pembedaan juga  membuka  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan  kesempatan  memimpin.  Dalam konteks ini, aspek institusi menjadi variabel penting dalam terwujudnya prinsip kesetaraan dan prinsip pembedaan di atas.

## 5. Analisis
Secara  umum,  ada  dua  (2)  prinsip  dalam  teori  keadilan  John  Rawls,  yakni  prinsip kesamaan; dan prinsip pembedaan. Kedua prinsip tersebut merupakan metode distributif tentang keadilan.  Oleh  karena  itu,  kedua  prinsip  ini  sering  disebut  sebagai  keadilan  distributif. Distribusi  keadilan  itu  harus  sama  dan  harus  beda  jika  hal  itu  menghasilkan  kesetaraan  dalam masyarakat.
Filosofi upah minimum adalah memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negara (Agusmidah,  2011) .  Dan  melindungi  pekerja  (kaum  lemah  dalam  sistem  pasar)  dari kesewenangan pengusaha (Arrista Trimaya, 2014) . Menurut analisa penulis, kedua hal itu dapat terwujud jika penetapan upah minimum menggunakan prinsip pembedaan dalam teori keadilan John  Rawls.  Kondisi  ekonomi  setiap  daerah  berbeda  karena  itu  aspek-aspek  lokal  yang dilakukan  melalui  survei  real-aktual  harus  dilakukan  sebagai  dasar  penetapan  upah  minimum. Pekerja sebagai kaum lemah dalam persaingan sistem pasar perlu diterapkan prinsip pembedaan sehingga  kehidupan  yang  layak  sebagai  yang  diharapkan  dalam  UUD  1945  dan  keperpihakan kepada kaum lemah dapat terwujud.
Ada  beberapa  catatan  berdasarkan  komparasi  upah  minum  dalam  tiga  periode  di  atas. Catatan ini dihubungkan dengan prinsip pembedaan dalam teori keadilan John Rawls.
a. Penetapan  upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan  dan PP  No.  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  mengindikasikan  absennya  keperpihakan Negara/Pemerintah terhadap pekerja sebagai kaum lemah.
1) Formula perhitungan upah minimum melalui PP No. 78 Tahun 2015 dan PP No. 36 Tahun  2021  menyebabkan  menurunnya  daya  beli  pekerja (Abdul  Hadi,  2021) .
Fluktuasi  harga  kebutuhan  hidup  tidak  diimbangi  dengan  pendapatan  minimal pekerja.  Hal  ini  diperparah  dengan  kebijakan  pengupahan  pada  bidang-bidang usaha  di  Indonesia  yang  hanya  berpedoman  pada  upah  minimum  yang  ditetapkan pemerintah (Sari, 2013) .
2) Prosentase  kenaikan  upah  minimum  cenderung  menurun.  Prosentase  kenaikan upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2015  dengan  upah  minum sebelumnya  mengalami  penurunan  yang  sangat  signifikan.  Secara  nasional, prosentase  kenaikan  upah  minimum  tahun  2012  sejumlah  10,1%,  tahun  2013 sejumlah  19,1%,  tahun  2014  sejumlah  22,2%  dan  2015  sejumlah  13,0%. Sementara,  kenaikan  upah  minimum  dengan  menggunakan  formula  PP  No.  78 Tahun 2015 untuk tahun 2019 dan 2020, masing-masing hanya sejumlah 8,2% dan 8,8 % ( Badan Pusat Statistik , n.d.).
3) PP  No.  78  Tahun  2015  dan  PP  No.  36  Tahun  2021  menegasi  hak  penghidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia (Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945).
b. Penetapan  upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan  dan PP  No.  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  kurang  mempertimbangkan  karakter perkembangan ekonomi setiap daerah.
1) Penetapan  upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  36  Tahun  2021  bersifat  generatif dan kurang memperhatikan kondisi lokal dalam provinsi yang kondisi ekonominya cukup bervariatif.
2) Variabel  rata-rata  jumlah  ART  dan  rata-rata  ART  yang  berkerja  setiap  rumah tangga  yang  diperoleh  dari  survei  secara  nasional  mengabaikan  karakter  lokal kedaerahan. Perbedaan kebudayaan antardaerah dan daerah dan kota menyebabkan jumlah ART yang tidak dapat dirata-ratakan secara nasional.
3) Formula  perhitungan  upah  minimum  dalam  PP  No.  36  Tahun  2021  tentang Pengupahan  berpedoman  pada  data  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Validitas data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik belum tentu dirumuskan dengan cara-cara yang yang dapat diterima oleh  pemangku  kepentingan  pengupahan.  Selain  persoalan  metodologi  dan pelaksanaan  pengumpulan  data,  data  yang  berkaitan  dengan  pengupahan semestinya  melibatkan  pemangku  kepentingan  yang  berkaitan  dnegan  data tersebut.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Sebelum  diterbitkan  PP  No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan,  penetapan  upah  minimum diatur  dalam  Peraturan  menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  13  Tahun  2012  tentang Komponen  Pelaksanaan  Tahapan  Pencapaian  Kebutuhan  Hidup  Layak.  Dalam  Permen  ini ditetapkan  bahwa  penetapan  upah  minimum  ditentukan  berdasarkan  survei  Standar  Hidup Layak  (SHL)  yang  dilakukan  setiap  tahun.  Yang  berhak  menentukan  nilai  kebutuhan  hidup layak  adalah  Dewan  Pengupahan  yang  terdiri  dari  unsur  tripartit,  pakar,  dan  Badan  Pusat Statistik.  Komponen  kebutuhan  hidup  layak  di  antaranya  makanan  dan  minuman,  sandang, perumahan,  pendidikan,  kesehatan,  transportasi,  rekreasi  dan  tabungan.  Ketuju  komponen tersebut terangkum dalam enam puluh (60) jenis kebutuhan.
PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menetapkan upah minimum dihitung dengan formula  :  Upah  Minimum  Tahun  Berjalan  ditambah  Upah  Minimum  Tahun  Berjalan  yang dikalikan dnegan Inflasi ditambah Pertumbuhan Ekonomi. Jadi, yang menjadi dasar perhitungan upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan  adalah  inflasi  dan pertumbuhan ekonomi. Prosentase kenaikan upah minimum berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 dengan upah minum sebelumnya mengalami penurunan yang sangat signifikan.
PP  No.  23  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  menetapkan  bahwa  upah  minimum ditetapkan  berdasarkan  kondisi  ekonomi  dan  ketenagakerjaan.  Sebagaimana  prosentase kenaikan  upah  minim  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2015,  kenaikan  upah  minimum
berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 juga tidak cukup signifikan. PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan  dan  PP  No.  36  tahun  2021  tentang  Pengupahan  sama-sama  tidak  menggunakan variebel hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum.
Penetapan  upah  minimum  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan  dan PP  No.  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  mengindikasikan  (1)  absennya  keperpihakan Negara/Pemerintah  terhadap  pekerja  sebagai  kaum  lemah  dan  (2)  kurang  mempertimbangkan karakter perkembangan ekonomi setiap daerah. John Rawls, keadilan hanya mungkin terwujud ketika ada keberpihakan. Keberpihakan itu menuntut diterapkannya prinsip pembedaan.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, kenaikan upah minimum berdasarkan baik berdasarkan PP No. 78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan  maupun  berdasarkan  PP  No.  36  Tahun  2021  tentang Pengupahan menghasilkan prosentasi  kenaikan di bawah 10%. Selain  itu, filosofi upah minum adalah  memberikan  penghidupan  yang  layak  untuk  warga  negara  sebagaimana  diamanatkan dalam  UUD  1945.  Karena  itu,  saran  penulis  agar  formula  penetapan  upah  minimum  kembali menggunakn survei Standar Hidup Layak (SHL).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hadi,  D.  H.  (2021).  Penentuan  Upah  Minimum  sebelum  dan  Sesudah  Lahirnya  Peraturan Pemrintah  Nomor  78  Tahun  2015  Tentang  Pengupahan. Jurnal  Surya  Kencana  Dua , 8 (15),  152– 169.
Agusmidah. (2011). Dilematika Hukum Ketenagakerjaan - Tinjauan Politik Hukum . PT Sofmedia. Arrista  Trimaya.  (2014).  Pemberlakuan  Upah  Minimum  dalam  Sistem  Pengupahan  Nasional  untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 5 (1), 11–20. http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448 Badan Pusat Statistik . (n.d.). Retrieved January 27, 2023, from
https://www.bps.go.id/indicator/19/220/1/upah-minimum-regional-propinsi.html
Bhagaskara,  A.,  Herdiyansyah,  M.  I.,  Afandi,  M.,  &  Christie,  R.  Y.  (2020).  Kondisi  penyerapan  tenaga kerja akibat kenaikan upah minimum. Jurnal Inovasi , 16 (1), 157–166.
Khakim,  A.  (2016). Pengupahan  Dalam  Perspektif  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia .  Citra  Aditya Bakti.
Lebacqs, K. (1986). Teori-Teori Keadilan . Penerbit Nusa Media. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum (Pertama). Kencana Prenada Media Group. Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana Media Grup. Pahrur  Rizal,  Habibi,  I.  P. P.  B.  W.  (2022).  Urgensi  Serikat  Pekerja  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Pekerja. Widya  Kerta:  Jurnal  Hukum  Agama  Hindu , 5 (2),  100–116.  https://e-journal.iahn- gdepudja.ac.id/index.php/WK
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang  Komponen  dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Sari, R. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 4 (2), 131–145.
Sihombing,  S.  (2022).  Perlindungan  Upah  Menurut  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Fakultas  Hukum Universitas Jakarta , 1–19.
Soebyakto,  B.  .,  Atiyatna,  D.  .,  &  Muhyiddin,  N.  .  (2016).  Pengaruh  Upah  Minimum,  Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 14 (1), 8–21. Soerjono Soekanto, S. M. (2007). Penelitian Hukum Normatif . PT RajaGrafindo. Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. Jurnal Konstitusi , 19 (1) https://www.hukumonline.com/berita/a/cek-daftar-lengkap-ump-2023-se-indonesia-lt638dac3bcacb9/ Yuanita,  A.  C.,  &  Mada,  U.  G.  (2022).  Menelaah  Konsep  Keadilan  Hukum  Teori  John  Rawls  dalam Pemutusan  Hubungan  Kerja  secara  Sepihak  terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Luar  Negeri. Interdislinary Jurnla of Law, SOcial Sciences and Humanities , 3 (2), 130–142.