DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 29 April 2024, Revised: 16 Mei 2024, Publish: 02 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kenaikan
Harga yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Toko 2R Pasca Badai Siklon Tropis Seroja di Kuanino Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Rivaldo Sapulette 1* , Ana Silviana 2 1,2 Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan Diponegoro, Indonesia
* Corresponding Author: aldojemhit@gmail.com
Abstract:  In  the  relationship  between  consumers  and  business  actors,  it  is  important  to guarantee consumer rights, one of which is the right not to receive misleading statements about the price of goods, especially in natural disaster situations. This research aims to determine the causes  of  price  increases  and  consumer  protection  due  to  price  increases  carried  out  by business  actors  after  the  cyclone  Seroja  in  Kuanino,  Kota  Raja  District,  Kupang  City,  East Nusa Tenggara. The research method used in this research is empirical legal research which attempts to see law in the real sense of how law works in society with a quantitative approach. Legal sources and materials used include primary, secondary and tertiary data. The research results show that the price increase occurred for 2 reasons, namely ship delays and increased demand  for  goods.  Consumer  protection  regarding  this  matter  is  regulated  in  Law  No.  8  of 1999  concerning  Consumer  Protection  and  dispute  resolution  can  be  done  through  court  or outside  court.  It  is  recommended  that  the  government  further  improve  enforcement  of  the Consumer  Protection  Law.  Meanwhile,  business  actors  should  not  suddenly  increase  prices during  natural  disasters.  Apart  from  that,  consumers  must  have  awareness  and  insight regarding the rights and protection they have.

## Keywords: Consumer Protection, Consumers, Business Actors
Abstrak: Dalam  hubungan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha,  menjadi  hal  penting  untuk menjamin  hak  konsumen  salah  satunya  adalah  hak  untuk  tidak  mendapat  penyataan  yang menyesatkan  tentang  suatu  harga  barang  terlebih  khusus  dalam  situasi  Bencana  alam. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  kenaikan  harga  dan  perlindungan konsumen akibat kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha pasca badai siklon seroja di Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  hukum empiris yang berupaya melihat hukum  dalam  artian  nyata  bagaimana  bekerjanya  hukum  dimasyarakat  dengan  pendekatan kuantitatif.  Sumber  dan  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  data  Primer,  Sekunder  dan Tersier.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  kenaikan  harga  terjadi  karena  2  alasan  yaitu keterlambatan  kapal  dan  Permintaan  barang  yang  meningkat.  Perlindungan  konsumen  atas
hal  tersebut  diatur  dalam  UU  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsueman  dan Penyelesaian  sengketanya  dapat  dilakukan  melalui  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan. Disarankan  pemerintah  dapat  lebih  meningkatkan  penegakan  UU  Perlindungan  konsumen. Sedangkan bagi pelaku usaha seharusnya tidak melakukan perbuatan menaikan harga secara tiba-tiba  saat  bencana  alam.  Selain  itu  bagi  konsumen  harus  memiliki  kesadaran  dan wawasan terkait hak dan perlindungan yang dimilikinya.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pelaku Usaha

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai Negara berkembang tentunya tidak terlepas dari suatu pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil  dan  spiritual  dalam  era  demokrasi  ekonomi  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaan pembangunan nasional dilakukanlah salah satu cara yaitu  pembangunan  perekonomian  Nasional.  Pada  era  globalisasi  pembangunan perekonomian  nasional  harus  dapat  mendukung  tumbuhnya  dunia  usaha  sehingga  mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang  memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat  banyak  dan  sekaligus  mendapatkan  kepastian  atas barang  dan/atau  jasa  yang diperoleh dari  perdagangan  tanpa  mengakibatkan  kerugian konsumen.
Berkaitan  dengan  Pembangunan  Perekonomian  tidak  dapat  terlepas  dari  Perdagangan yang  merupakan  suatu  proses  kegiatan  berkaitan  dengan  pengalihan  barang  dan/atau  jasa yang menimbulkan interaksi  antara  penjual  dan  pembeli untuk memperoleh imbalan atau kompensasi  yang  dikenal  dengan  istilah  jual-beli,  barang  yang  tersedia  untuk  dijual  dan adanya permintaan barang (pesanan) dari pembeli. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :
“Perdagangan  adalah  tatanan  kegiatan  yang  terkait  dengan  transaksi  barang dan/atau  jasa  di  dalam  negeri  dan  melampaui  batas  wilayah  negara  dengan  tujuan pengalihan  hak  atas  barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”
Namun demikian, hingga saat ini masih banyak kasus yang menunjukan bahwa hak-hak konsumen  tidak  dipenuhi  ataupun  pelaku  usaha  melakukan  perbuatan  yang  melanggar ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Salah  satu  yang  terjadi  adalah ditemukannya  kenaikan  harga  yang  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha    pasca  badai  siklon tropis seroja di Kuanino, kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Badai SiklonTropis  Seroja  adalah  sebuah  siklon  tropis  yang  mulai  terbentuk  di  selatan  Nusa Tenggara Timur, Indonesia, pada 3 April 2021.
Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  pembahasan  dari  dalam  penulisan  ini  adalah  apa  saja yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  dari  konsumen  serta  bagaimana  perlindunganhukum  bagi konsumen  akibat  kenaikan  harga  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  tersebut  sehingga penelitian ini kemudian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga  Yang  Dilakukan  Oleh  Pelaku  Usaha  toko  2R    Pasca  Badai  Siklon  Tropis  Seroja  Di Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur”

## TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum
Istilah  perlindungan  hukum  dalam  bahasa  inggris  kita  kenal  dengan  dengan  istilah rechts  bescherming .  Secara  etimologi  perlindungan  hukum  terdiri  atas  dua  suku  kata  yaitu perlindungan  dan  hukum.  Kita  lihat  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  perlindungan dapat  diartikan  sebagai  tempat  berlindung,  hal  (perbuatan  dan  sebagainya),  proses,  cara, perbuatan melindungi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
Secara  kebahasaan,  kata  perlindungan  dalam  bahas  Inggris  disebut  dengan  protection. Istilah  perlindungan  menurut  KBBI  dapat  disamakan  dengan  istilah  proteksi,  yang  artinya adalah  proses  atau  perbuatan  memperlindungi,  sedangkan  menurut Black’s Law Dictionary, protection adalah the act of protecting
Perlindungan  secara  umum  berarti  mengayomi  sesuatu  dari  hal-hal  yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda  atau  barang.  Selain  itu  perlindungan  juga  mengandung  makna  pengayoman  yang diberikan  oleh  seseorang  kepada  orang  yang  lebih  lemah.  Dengan  demikian,  perlindungan hukum  artinya  dengan  segala  upaya  pemerintah  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk  memberi  perlindungan  kepada  warga  negara  agar  haknya  sebagai  seorang  warga negara  tidak  dilanggar,  dan  bagi  yang  melanggar  akan  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai peraturan yang ada.
Dalam  KBBI  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  adalah  cara,  proses,  dan  perbuatan melindungi.  Sedangkan  hukum  adalah  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  yang  berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.
Perlindungan  hukum  adalah  hak  setiap  warga  negara,  di  lain  sisi  juga  perlindungan hukum  merupakan  suatu  kewajiban  dari  negara  itu  sendiri  oleh  karena  itu  negara  wajib memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warganya.  Pada  prinsip  perlindungan  hukum  itu sendiri bahwa perlindungan hukum kepada masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap  harkat dan martabat sebagai manusia.
Adapun  pendapat  yang  dikutip  dari  bebearpa  ahli  mengenai  perlindungan  hukum sebagai berikut:
a) Menurut  Satjito  Rahardjo  perlindungan  hukum  adalah  adanya  upaya  melindungi kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  Hak  Asasi  Manusia  yang diberikan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut 1
b) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  atau  kaidah-kaidah  yang  menjelma  dalam  sikap  dan tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  antara  sesama manusia 2
c) Perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan suatu rasa aman kepda saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum 3
d) Menurut  Setiono,  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman,  sehingga  memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia 4 .
Dari pengertian mengenai perlindungan hukum tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Negara kepada  subyek  hukum  untuk  melindungi  hak-hak  subyek  hukum  baik  secara  preventif maupun represif. Perlindungan hukum terbagi atas dua yaitu:
a) Perlindungan Hukum secara Preventif
Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk  mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta
1 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003:121.
2 Muchsin,  Disertasi  :  “Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia”,  Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
3 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984.
4 Setiono, Rule Of Law (Supermasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana universitas Sebelas Maret, 2004.
memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-batasan  dalam  melakukan  suatu  kewajiban. Perlindungan  hukum  ini  memiliki  ketentuan-ketentuan  dan  ciri  tersendiri  dalam penerapannya.Pada  perlindungan  hukum  preventif  ini,  subyek  hukum  mempunyai kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  dan  pendapatnya  sebelum  pemerintah memberikan  hasil  keputusan  akhir.  Karena  sifatnya  yang  lebih  menekankan  kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya 5 .
b) Perlindungan Hukum Secara Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran 6 .
Pada  hukum  represif  ini,  subyek  hukum  tidak  mempunyai  kesempatan  untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum.  Selain  itu,  ini  merupakan  perlindungan  akhir  yang  berisi  sanksi  berupa  hukuman penjara,  denda  dan  hukum  tambahan  lainnya.Perlindungan  hukum  ini  diberikan  untuk menyelesaikan  suatu  pelanggaran  atau  sengketa  yang  sudah  terjadi  dengan  konsep  teori perlindungan  hukum  yang  bertumpu  dan  bersumber  pada  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  hak-hak  manusia  dan  diarahkan  kepada  pembatasan-pembatasan  masyarakat  dan pemerintah
Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang  diberikan  oleh  suatu  negara  memiliki  dua  sifat,  yaitu  bersifat  pencegahan  ( prohibited ) dan  bersifat  hukuman  ( sanction ).  Bentuk  perlindungan  hukum  yang  paling  nyata  atau  jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  (non-litigasi)  lainnya.  Dengan demikian  sejalan  dengan  pengertian  hukum  menurut  Soedjono  Dirdjosisworo  yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang  paling  nyata  dari  pengertian  tentang  hukum  adalah  adanya  institusi-institusi  penegak hukum.
Subjek  hukum  dalam  hukum  perdata  terdapat  dua  subjek  hukum,  yaitu  subjek  hukum orang  pribadi  dan  subjek  hukum  berupa  badan  hukum.  Subjek  hukum  orang  pribadi  atau natuurlijkepersoon  adalah  orang  atau  manusia  yang  telah  dianggap  cakap  menurut  hukum. orang sebagai  subjek  hukum  merupakan  pendukung atau pembawa hak sejak  dia dilahirkan hidup hingga dia mati.
Walaupun  ada  pengecualian  bahwa  bayi  yang  masih  ada  di  dalam  kandungan  ibunya dianggap  telah  menjadi  sebagai subjek hukum  sepanjang kepentingannya  mendukung  untuk itu 7 .
Perlindungan  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  aspek  keamanan  dan  keadilan. Menurut  Soedirman  Kartohadiprodjo,  pada  hakikatnya  tujuan  hukum  itu  sendiri  adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk  menegakkan  berbagai  keadilan  salah  satunya  penegakan  keadilan  di  bidang  ekonomi khususnya penanaman modal.
Dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  atau legal  protection merupakan kegiatan  untuk  menjaga  atau  memelihara  masyarakat  demi  mencapai  keadilan.  Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.
5 Phillipus M. Hadjon, 1987:29, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
6 Phillipus M. Hadjon, 1987:73, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
7 H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata, INDHILL, Jakarta, 2003, hlm 143.

## Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Pengertian perlindungan konsumen
Perlindungan  konsumen  dikemukakan  oleh  berbagai  serjana  hukum  salah  satunya  Az. Nasution  mendefinisikan  perlindungan  konsumen  adalah  bagian  dari  hukum  yang  memuat asas-asas  atau  kaidah-kaidah  yang  bersifat  mengatur  hubungan  dan  juga  mengandung  sifat yang melindungi kepentingan konsumen 8 .
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen 9
Setiap  orang  pada  suatu  waktu,  dalam  posisi  tunggal/sendiri  maupun  berkelompok bersama  orang  lain,  dalam  keadaan  apapun  pasti  menjadi  konsumen  untuk  suatu  produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan  pada  konsumen,  sehingga  konsumen  tidak  mempunyai  kedudukan  yang  aman. Oleh  karena  itu,  secara  mendasar  konsumen  juga  membutuhkan  perlindungan  hukum  yang bersifat universal
Mengingat  lemahnya  kedudukan  konsumen  pada  umumnya  dibandingkan  dengan kedudukan  produsen  yang  relatif  lebih  kuat  dalam  banyak  hal  misalnya  dari  segi  ekonomi maupun  pengetahuan,  mengingat  produsen  lah  yang  memproduksi  barang,  sedangkan konsumen  hanya  membeli  produk  yang  telah  tersedia  dipasaran.  Perlindungan  terhadap konsumen  sangatlah  penting,  mengingat  makin  lajunya  ilmu  pengetahuan  dan  tekonologi yang  merupakan  motor  penggerak  bagi  produktifitas  dan  efisiensi  produsen  atas  barang dan/atau  jasa  yang  dihasilkannya  dalam  rangka  mencapai  sasaran  usaha.  Dalam  rangka mengejar  dan  mencapai  kedua  hal  tersebut,  baik  langsung  atau  tidak  langsung  maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya
Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara sebagai berikut 10 1. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  keterbukaan  akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  dari  praktek  usaha  yang  menipu  dan menyesatkan
5. Memadukan  penyelenggaraan,  pengembangan,  dan  pengaturan  perlindungan  konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif,  artinya  penulis  melakukan  suatu proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  dan  menghasilkan  suatu  argumentasi sebagai deskriptif dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi.
a. Titik Fokus : Norma hukum positif berupa peraturan perundang-Undangan
b. Data  : Data sekunder

## Jenis Pendekatan Penelitian
Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan(  Statue Approach  ).  Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang- undangan sebagai dasar awal  melakukan  analisis.  Pendekatan  perundang-undangan  ini  dilakukan  dengan  menelaah
8 Az.Nasution, Hukum  Perlindungan  Konsumen : Suatu  Pengantar,  Ctk  Pertama,  Daya Wisya, 1999.
9 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi 4, Jakarta: Kencana Premuda Media, 2013:13
10 Erman Rajagukguk, hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, Mandar Maju Bandung, 2000;hlm 7
semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.

## Sumber Data
Jenis  data  dalam penelitian  ini adalah data sekunder dan datakepustakaan. Bahan hukum  terdiri  dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu:
1. Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  yang  terdiri  atas  peraturan  perundang  undangan  yang  tata urutannya  sesuai  dengan  Tata  Cara  Pembentukan  Peraturan  Perundang-  Undangan  yang berlaku.
a. UUD 1945
b. UU No.10 Tahun 1998
c. UU ITE
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  keterangan  atau  fakta  yang  tidak  diperoleh secara  langsung  dari  lapangan,  melainkan  diperoleh  dari  kepustakaan  berbagai  buku, dokumen, arsip, peraturan perundang- undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalan  yang  diteliti.  Data  sekunder dikelompokan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :
1. Bahan    Hukum    Primer    adalah    bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer, yaitru:
a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.
b. Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Jurnal Hukum dan literatur terkait dengan masalah penelitian ini.
d. Bahan  Hukum  Tertier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tertier berupa, kamus dan ensiklopedia.

## Pengumpulan  Data Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukann untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet dan lain-lain.

## Teknik Pengolahan Data
a) Pemeriksaan  data  (editing),  yaitu  mengecek  atau  memeriksa  kelengkapan-  kelengkapan data yang diperoleh agar  dapat dipertanggungjawabkan.
b) Penandaan data (coding), yaitu tanda yang menyampaikan jenis sumber data, dan urutan permasalahan.
c) Verifikasi, yaitu pemeriksaan kembali atas kebenaran informasi data yang ada

## Teknik Analisis Data
Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode analisa dengan cara memaparkan semua data, baik yang merupakan data primer maupun dara sekunder yang telah diperoleh, dan kemudian dianalisis menggunakan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan dari data yang diambil.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penyebab  Kenaikan  Harga  Yang  Dilakukan  Oleh  Pelaku  Usaha  Pasca  Badai  Siklon Tropis Seroja
Dalam ruang lingkup perdagangan diatur mengenai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen,  hubungan  yang  diatur  melingkupi  hak  dan  kewajiban  dari  pelaku  usaha  serta konsumen untuk menjamin kerja sama yang efisien dan tidak merugikan salah satu pihak.
Dalam  undang-  undang  No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Bab  IV yang mengatur tentang “Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha” Salah satu perbuatan yang  dilarang  oleh  pelaku  usaha  seperti  yang  di  atur  dalam    UU  No  8  tahun  1999  tentang perlindungan  Konsumen  Pasal  10  yang  berbunyi  “Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa”.
Dalam  huruf  (a)  nya  diterangkan  jelas  bahwa  pelaku  usaha  dalam  menawarkan barangnya  dilarang  menyesatkan  mengenai  harga/tarif.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak merugikan  konsumen  dengan  kenaikan  harga  secara  tiba-tiba  ataupun  dengan  jumlah kenaikan  yang  terlampau  tinggi.  Kenaikan  harga  yang  diatur  tersebut  juga  menjadi  penting dalam beberapa kondisi, salah satunya adalah saat kondisi bencana alam harga menjadi suatu komponen utama yang dipertimbangkan.
Pada 4  April  2021  di Kota Kupang,  Nusa Tenggara  Timur  terjadi  bencana alam  yaitu badai  siklon  tropis  seroja.  Kemunculan  badai  ini  membuat  kota  kupang  porak  poranda  dan memicu  kepanikan  di  masyarakat  hingga  pasca  badai  seroja  pun  masih  memberi  dampak besar  bagi  masyarakat  dalam  hal  memperbaiki  kerusakan  yang  dialami  saat  badai  seroja tersebut.
Dengan  tujuan  perbaikan  tersebut  tentunya  diperlukan  bahan    baku  sesuai  kerusakan yang terjadi, dalam hal inilah hubungan kerja sama antara konsumen dan pelaku usaha akan terbentuk. Dalam kerja sama ini pelaku usaha harus tetap melaksanakan kewajibannya yaitu menjamin harga terhadap barang jualannya. Namun keadaan di lapangan terdapat salah satu toko  yang  menaikan  harga  barang  secara  tiba-tiba,  yaitu  toko  2R  di  kuanino  yang  menjual berbagai jenis bahan kain, pernak pernik serta aksesoris untuk digunakan pada sofa.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  pelaku  usaha  menaikan  harga  kain yaitu  jenis  kain  Imitasi  berwarna  hitam  berbahan  kaku,  yang  pada  awalnya  harga  jual  kain tersebut  yaitu  Rp.23.000  tetapi  pasca  badai  siklon  tropis  seroja  harga  kain  tersebut  menjadi Rp.32.000 dan jenis kain karpet Appolo yang awal nya harga Rp.55.500 namun pasca badai siklon tropis tersebut harga kain karpet Appolo tersebut menjadi Rp.62.500.
Dari hasil wawancara dengan pemilik toko. Dapat diketahui bahwa Penyebab kenaikan harga yang dilakukannya adalah:
1) Kapal barang yang tidak beroperasi sehingga bahan tidak masuk ke toko. Hal  ini  dikarenakan  bencana  alam  yaitu  badai  siklon  tropis  seroja  membuat  akses pelayaran untuk sementara tergangu, sehingga stok barang menipis.
2) Karena  meningkatnya  permintaan  barang  tetapi  barang  semakin  langka  atau  tinggal sedikit.
Harga permintaan akan barang di toko meningkat tetapi stok terbatas. Akibatnya pelaku usaha  menaikan  harga  barang  sehingga  harga  barang  melambung  tinggi  karena  tingginya permintaan  atas  barang  tersebut,  sedangkan  jumlah  barang  yang  ditawarkan  oleh  pelaku usaha tidak sebanding dengan banyaknya permintaan.
Sesuai  data  dari  lapangan  dan  juga  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti bersama pemilik toko. Dapat diketahui bahwa kenaikan harga yang dilakukan oleh pengusaha toko  kain  2R  hanya  dilandaskan  oleh  2  penyebab  yaitu  barang  yang  tidak  masuk  karena keterlambatan kapal dan permintan barang yang meningkat. Kedua penyebab ini menjadi hal yang  cukup  lumrah  dan  merupakan  hak  dari  pengusaha  sendiri  untuk  menentukan  nominal harga  barangnya,  akan  tetapi  yang  menjadi  perhatian  penting  adalah  kenaikan  harga dilakukan  secara  tiba-tiba  dan  dalam  situasi  bencana  alam.  Kenaikan  harga  secara  tiba-tiba tersebut  secara  ekonomi  telah  merugikan  bgai  masyarakat  karena  kebutuhan  akan  barang dalam  situasi bencana alam  tidak dapat dihindari  sedangkan  dari  pihak pengusaha  memakai momentum  tersebut  sebagai  alasan  untuk  keuntungan  pribadi  dengan  menawarkan  harga yang tidak benar.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  pelaku  usaha  menaikan  harga  maka  hal tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 10 ayat (a)  UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen  bahwa  pengusaha  dilarang  untuk  menawarkan  harga/tarif  barang  yang  tidak benar.  Bahwa  kenaikan  harga  secara  tiba-tiba  bertepatan  dengan  bencana  alam  badai  siklon tropis  seroja  merupakan  penawaran  harga  yang  tidak  benar  dan  juga  secara  sengaja merugikan  konsumen  karena  kebutuhan  atas  barang  yang  meningkat  sehingga  konsumen tidak  memiliki  pilihan  lain  selain  membeli  barang  tersebut  yang  pada  akhirnya  pengusaha akan  mendapatkan  keuntungan  berlipat  ganda  dri  harga  yang  wajar.  Oleh  karena  itu pengusaha telah melanggar pasal 10 ayat (a) UU No 8 tahun 1999.

## Perlindungan Konsumen Akibat Kenaikan Harga Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha
Perlindungan  hukum  dijamin  oleh  negara  untuk  melindungi  kepentingan  bersama. Dalam  rangka  upaya  untuk  memberikan  suatu  jaminan  terkait  dengan  kepastian  hukum tersebut  berdasarkan  pada  tujuan  agar  masyarakat  merasa  terllindungi  serta  diberikan perlindungan. Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam  Undang-undang  No  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen.  Perlindungan konsumen  sendiri  adalah  segala  upaya  yang  dimana  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen.    Selain  itu,  perlindungan  hukum yang  ditujukan  terhadap  konsumen  dapat  diartikan  sebagai  seperangkat  aturan  yang diciptakan  oleh  lembaga  pemerintahan  yang  berwewenang  sesuai  dengan  bidangnya  yang memiliki tujuan guna terjaminnya kepastian serta perlindungan dibidang hukum dari berbagai kendala maupun sengketa atas kerugian yang di timbulkan oleh pelaku dalam bidang usaha.
Menurut  Pasal  1  ayat  2    Undang-Undang  Nomor  8  tentang  Perlindungan  Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  mahkluk  hidup  lain  dan tidak untuk diperdagangkan.
Tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 UUPK adalah:
a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b) Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari  akses negatif pemakaian barang atau jasa
c) Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan  menuntut  hak- haknya sebagai konsumen
d) Menciptakan  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e) Kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbbuh sikap yan jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Menurut penulis sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen pasal 3 UUPK ayat
a) hadirnya  UUPK  dapat  menjadi  payung  hukum  bagi  konsumen  dan  dapat  meningkatkan kesadaran, kempuan serta kemandirian konsumen agar dalam hal mengalami kasus-kasus yang merugikan konsumen, konsumen sendiri dapat mengetahui bagaimana bersikap dan haknya  yang  harus  dilindungi  oleh  hukum.  Hal  ini  juga  berlaku  dalam  kasus  kenaikan harga  dimana  dengan  adanya  UUPK  ini  bisa  memberikan  wawasan  kepada  konsumen untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan hak yang dimiliki.
b) Dengan adanya UUPK  dapat menjaga harkat dan  martabat dari  konsumen agar terhindar dari  hal  negatif  selama  pemakaan  barang  dan  jaga  hal  ini  dimaksudkan  sebagai  langkah pencegahan bahwa sejak awal terbentuknya suatu hubungan antara konsumen dan pelaku uaha sudah mengetahui batasan serta haknya masing-masing yang harus dijaga. Berkaitan dengan kenaikan harga hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak direndahkan harkat dan martabatnya dengan adanya perubahan secara tiba-tiba dan merugikan konsumen.
c) UUPK  ini  memberi  ruang  kepada  konsumen  untuk  mengetahui  dan  memahami  hak- haknya  secara  jelas  serta  mengetahui  cara  mendapatkan  haknya  ataupun  cara  menuntut haknya  yang  dilanggar,  hal  ini  menjadi  kekuatan  bagi  konsumen  agar  dihindarkan  dari perilaku  pelaku  usaha  yang  semena-mena.  Dalam  hal  kenaikan  harga,  UUPK  telah menjelaskan secara jelas bahwa hal tersebut dilarang karena merupakan hal yang dilarang bagi  pengusaha  sebab  merugikan  konsumen  dan  dijelaskan  juga  cara  menuntut  haknya sehingga UUPK telah memberi wawasan kepada konsumen bagaimana harus bertindak.
d) Ditujukan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi,  hal  ini  di maksudkan  bahwa  dengan  adanya  UUPK  menjadi  bentuk  kepastian  hukum  karena memuata larangan dan sanksi yang mengikat antara konsumen dan pengusaha, UUPK juga menjamin  adanya  kemudahan  mengakses  infomasi  agar  tidak  ada  infomasi  ilegal  yang dapat saling merugikan antara pihak konsumen dan pengusaha. Dalam hal kenaikan harga seharusnya  pengusaha  memberikan  keterbukaan  informasi  dan  tidak  dilakukan  kenaikan harga secara tiba-tiba sehingga merugikan konsumen.
e) Hadirnya UUPK dengan harapan bahwa bisa mengedukasi pelaku usaha agar menjalankan usahanya  dengan  sikap  jujur  dan  bertanggungjawab  dikarenakan  dalam  UUPK  telah memuat  larangan  bagi  pelaku  usaha  dan  jaminan  terhadap  hak  konsumen  sehingga menutup ruang bagi pelaku usaha untuk bertindak semena-mena kepada konsumen. Dalam hal  kenaikan  harga  memberikan  gambaran  bahwa  pelaku  usaha  masih  belum  memiliki sikap  bertanggungjawab  sebab  melakukan  kenaikan  harga  yang  menguntungkan  diri sendiri namun merugikan konsumen.
f) Keberadaan UUPK memberikan batasan jelas tentang hal yang harus dilakukan dan yang dilarang  bagi  pelaku  usaha  sehingga  dengan  ketaatan  pelaku  usaha  pada  UUPK  dapat membantu  peningkatan  kualitas  barang  dan  jasa  yang  akhirnya  dapat  berdampak  bagi kepuasan  dan  keselamatan  konsumen.  Dalam  hal  kenaikan  harga  merupakan  suatu perbuatan pelaku usaha yang tidak memberikan kepuasan kepada konsumen.
Dalam  konteks  kenaikan  harga  yang  terjadi  saat  bencana  alam  seroja  menjadi  suatu bentuk  pelanggaran  dari  pelaku  usaha  yang  merugikan  konsumen,  kenaikan  harga  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  sangat  meresahkan  karna  musibah  bencana  dengan  kerugian yang  sangat  besar  dengan  adanya  kenaikan  harga  membuat  masyarakat  semakin  terbebani. Lalu  terkait  dengan  kenaikan  harga  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  bisa  menjadi  tepat kalau  kebutuhan  akan  barang  meningkat  disini  kita  lihat  kondisi  pasar,  atau  hukum  pasar berlaku  dan  tidak  menjadi  tepat  kalau  kenaikan  itu  sudah  tidak  wajar  artinya  kenaikan  itu naik  secara  tiba-tiba  serta  terdapat  indikasi  penumpukan  barang.  Lalu  hukuman  atau  sanksi yang  di  berikan  oleh  pemerintah  kota  kupang  dalam  hal  ini  yaitu  kepolisian  kepada  pelaku usaha  yaitu  harus  di  tindak  setegas-tegasnya  sehingga  memberikan  efek  jera  terhadap  para pelaku usaha yang berbuat curang sehingga tidak ada lagi para pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenangnya.
Menurut YS  sebagai konsumen,  kenaikan  harga  yang dilakukan oleh pelaku usaha itu agak  membuat  kaget  karena sebelum  nya  harga  masih  normal  tapi  pasca badai seroja harga barang kain tersebut meningkat, mereka selaku konsumen hanya bisa membeli dan mengikuti harga tarif yang berlaku karna kebutuhan akan barang tersebut mereka butuh untuk keperluan perbaikan sofa serta permintaan akan konsumen mereka sendiri.
Menurut  KT  sebagai  konsumen,  kenaikan  harga  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha membuat dia biasa saja karena itu menjadi hak dari pemilik toko untuk menaikan harga, tapi agak di sayangkan karna naik secara tiba-tiba pasca badai seroja serta harga naiknya lumayan tinggi, tapi kebutuhan akan barang tersebut membuat nya tetap membeli barang tersebut.
Menurut  AM  sebagai  konsumen.  Kenaikan  harga  tersebut  agak  memberatkan  dia dikarenakan  naiknya  harga  yang  lumayan  tinggi,  dan  juga  kebutuhan  akan  barang  tersebut banyak  sehingga  mau  tidak  mau  terpaksa  harus  membelinya.  Kalaupun  pelaku  usaha menaikan  harga  yang  tinggi  terdapat  kecurangan  harga  dia  berharap  pemerintah  dapat memberikan teguran atau sanki terhadap pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan.
Perlindungan  terhadap  konsumen  menjadi  titik  sentral  kebijakan  nasional  dalam mengahadapi kasus yang berkaitan dengan kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam  mengupaayakan  suatu  kepentingan  konsumen,  perlindungan  konsumen  berpedoman pada  asas  yang  telah  di  tetapkan  pada  ketentuan  pasal  2    Undang-Undang  perlindungan konsumen salah satu nya yaitu asas Keadilan. Asas keadilan menegaskan bahwa masyarakat diupayakan  untuk  berpartisipasi  serta  dapat  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan pelaku  usaha  untuk  menjalankan  tanggung  jawab  dan  mendapatkan  hak  seadil-adilnya. Namun,  dalam  hal  ini  asas  keadilan  tidak  diterapkan  dengan  baik  sebab  masyarakat merasakan  ketidakadilan  dengan  kenaikan  harga  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan tidak wajar sehingga hak konsumen untuk mendapatkan harga yang benar terabaikan. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen berpedoman kepada asas keseimbangan terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang perlindungan konsumen supaya kepentingan akan kedua bela pihak menjadi  seimbang.  Kenaikan  harga  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  ini  menyebabkan konsumen  merasa  kedudukan  konsumen  tersingkirkan.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  asas keseimbangan  juga  belum  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  karena  kepentingan konsumen dikesampingkan demi kepentingan pelaku usaha.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, ketentuan pasal 4 menentukan terkait dengan Hak Konsumen. Hak Konsumen yaitu:
a) Hak atas keselamatan, keamanan serta kenyamanan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
b) Hak  untuk  melakukan  pemilihan  barang/jasa  guna  memperoleh  barang/jasa  sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan diperjanjikan.
c) Hak  mengenai  informasi  yang  benar,  jelas,  jujur,  terkait  dengan  jaminan  serta  kondisi atau keadaan barang/jasa
d) Hak didengarkan keluhan serta pandangan/pendapat ketika menggunakan barang/jasa.
e) Hak  untuk  memperoleh  suatu  perlindungan,  pembelaan  serta  jalan  guna  menyelesaikan sengketa secara adil
f) Hak memperoleh pendidikan serta pembinaan bagi konsumen
g) Hak pelayanan dan mendapatkan perlakuan jujur, benar, tidak diskriminatif
h) Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi/penggantian,  apabila  barang/jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian/tidak sebagaimana mestinya.
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.
Menurut  penulis  hak  konsumen  sesuai  pasal  4  ayat  (a)  dimaksud  yaitu  Konsumen mempunyai hak yang dilindungi dan jelas ditegaskan dalam UUPK, konsumen memiliki hak untuk  mengonsumsi  barang/jasa  dengan  selamat,  aman  dan  nyaman  hal  ini  agar  konsumen tidak  mendapat  dampak  negatif  yang  merugikan  ataupun  membahayakan  konsumen  atas barang/jasa yang dipakai atau digunakan. Sesuai dengan kenaikan harga ini konsumen merasa
di  rugikan,  merasa  tidak  aman  padahal  dalam  undang-undang  sendiri  sudah  mengatur  hak konsumen untk merasa aman, merasa dilindungi oleh undang-undang.
Ketentuan Undang-Undang perlindungan konsumen pada pasal 4 huruf (b) menetapkan yaitu setiap konsumen mendapatkan hak guna mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sebelum  konsumen  membeli  barang,  hal  utama  yang  diperhatikan  oleh  konsumen  yaitu 11 harga Harga dapat diartikan sebagai nilai barang yang dibayarkan oleh konsumen ketika ada rasa ingin memiliki ataupun ingin mendapatkan barang yang di jual oleh pelaku usaha 12
Penjualan  kain  dengan  harga  yang  tinggi  atau  dengan  harga  yang  tidak  sewajarnya dapat  dikatakan  sebagai  suatu  tindakan  pelanggaran  terhadap  hak  konsumen  demi mendapatkan suatu barang yang disesuaikan dengan nilai tukar barang tersebut. Pelaku usaha menjual kain dengan harga yang tinggi namun tidak diikuti dengan kenaikan kualitas barang yang  diperdagangkan.  Tindakan  pelaku  usaha  tersebut  membuat  konsumen  berada  dalam keadaan yang sangat dirugikan serta menimbulkan ketidaknyamanan konsumen.
Ketentuan  pada  Undang-Undang  perlindungan  konsumen  pasal  4  huruf  (c)  yaitu konsumen memiliki hak untuk mendapatkan Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi  barangdan/atau  jasa/.  Setiap  konsumen  tentu  saja  tidak  mau  menderita  kerugian akibat mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Informasi yang jelas dan benar tentang barang tersebut harus di beritahukan kepada konsumen oleh pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa tersebut. Disini konsumen perlu adanya kejujuran dari pelaku usaha  serta  informasi  yang  benar.  Dalam  kasus  kenaikan  harga  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  di  kuanino  konsumen  merasa  di  rugikan  karena  pelaku  usaha  tidak  memberikan informasi  yang  benar  serta  jujur  akan  barang  yang  di  perjual  belikan,  seharusnya  pelaku usaha memberikan informasi harga yang benar serta jelas kepada konsumen.
Dalam ketentuan UUPK pasal 4 ayat (d) menurut penulis yaitu dalam hubungan antara konsumen  dan  pelaku  usaha  tentunya  hadir  berbagai  perbedaan  guna  mendapatkan kesepakatan selain itu setiap pemakaian barang/jasa bisa menghadirkan berbagai respon yang berbeda  dari  setiap  konsumen  oleh  karena  itu  menjadi  penting  untuk  menjamin  agar konsumen dapat mengajukan keluhan terhadap penggunaan barang/jaga tersebut namun harus dilakukan  dengan  fakta  bukan  dengan  maksud  untuk  menjatuhkan  pelaku  usaha.    Dalam kasus  kenaikan  harga  ini  konsumen  merasa  harga  naik  secara  tinggi  mereka  mengkomplein ini  kepada  pemilik  toko  tapi  jaqwaban  yang  di  dapat  karna  keterbatasan  barang  serta kerterlambatan pengiriman yang akhirnya membuat harganya naik.
Menurut  penulis  pada  pasal  4  ayat  (e)  UUPK  yaitu  dalam  hubungan  antara  pelaku usaha  dan  konsumen  dapat  terjadi  perselisihan  dan  sengketa,  oleh  karena  itu  UUPK memberikan  hak  kepada  konsumen  untuk  memperoleh  perlindungan  dan  pembelaan  selama proses  penyelesaian  sengketa agar  sengketa bisa  terselesaikan  dengan  adil bagi  kedua  belah pihak  serta  menjauhkan  konsumen  dari  ancaman  dan  proses  yang  terlalu  panjang.  Dalam kenyataan  yang  terjadi  masih  banyak  konsumen  yang  membiarkan  pelanggaran  haknya sebagai  konsumen  dikarenakan  ketidaktahuan  proses  penyelesaian  sengketa  dan  juga  over power  yang berlebihan dari  pelaku  usaha.  Oleh karena itu  menjamin  hak  ini sangat  penting agar konsumen berani untuk menuntut haknya walaupun melewati proses sengketa.
Ketentuan Undang-Undang  perlindungan  konsumen pasal  4  huruf  (g)  yaitu  konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan jujur, benar serta tidak diskriminatif. Dalam kasus kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha ini konsumen merasa tidak di
11 Maharani,  AA  Sagung  Agung  Sintia,  and  I.  Ketut  markeling.  “Akibat  Hukum  Terhadap  Perbedaan Harga Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir.” Jurnal kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 2, no.5(2014):01-15.
12 Dwisana,  I.  Made  Arya,  and  I  Wayan  wiryawan.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Yang Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak.”Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 5, no.1 (2017):01-15
perlakukan  atau  dilayani  dengan  jujur  dan  benar  karna  kenaikan  harga  yang  tinggi  ini membuat  masyarakat  selaku  konsumen  merasa  dirugikan  serta  keterbukaan  informasi  akan harga barang harus benar dan jangan ada sikap diskriminatif pelaku usaha kepada konsumen.
Menurut  penulis  pada  pasal  4  ayat  (h)  Melalui  UUPK  yang  menjadikan  ganti  rugi sebagai  hak  bagi  konsumen  jika  tidak  sesuai  perjanjian  memberikan  kekuatan  hukum  bagi konsumen  untuk  menuntut  ganti  rugi  yang  seharusnya  didapatkan  karena  dalam  kenyataan yang hadir dimasyarakat ganti rugi masih belum menjadi kesadaran dari pelaku usaha dengan berbagai alasan sedangkan konsumen sudah mengalami kerugiaan atas perbuatan yang tidak bertanggungjawab  dari  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu  hak  menerima  ganti  rugi  bagi konsumen harus selalu dilindungi.
Dalam  upaya  perlindunga  konsumen  Pemerintah  juga  memegang  peranan  penting dalam  upaya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang  di  mana  konsumen  merasa  hak  nya dilanggar  atau  merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha.  Bentuk  perlindungan  konsumen  yang diberikan  adalah  dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  serta  peraturan  pemerintah,  yang dimana  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  selanjutnya  dengan  melakukan pengawasan  terhadap  penerapan  peraturan  tersebut.  Dimana  pemerintah  berperan  dalam  hal pembinaan    dalam  perlindungan  konsumen,  yaitu  usaha-usaha  yang  ditujukan  untuk memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  untuk  meningkatkan,  mengarahkan  dan memberikan  dasar  pembangunan  di  bidang  kesejahteraan  sosial  yang  utamanya  untuk melindungi konsumen.
Selain diatur tentang hak konsumen, pada UU Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha yang dijabarkan secara jelas pada pasal 10 dan berkaitan dengan  kenaikan  harga  lebih  rinci  diatur  dalam  huruf  (a).  Dimana  pelaku  usaha  dilarang untuk menawarkan harga/tarif yang tidak benar.
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  bisa  dilakukan  dengan  cara  penyelesaian sengketa pengadilan dan di luar pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikn dapat menggugat pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dengan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan  perdilan  umum. Penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan  diselenggarakan  untuk  mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang di derita oleh  konsumen,  sedangkan  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  mengacu  kepada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan  dalam pasal 10 bisa di pidana dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah), terhadap sanksi pidana sebagaiamana  di atas dsapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:
1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman keputusan hakim
3. Pembayaran ganti rugi
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5. Kewajiban penarikan barang dari petredaran
6. Pencabutan izin usaha.
Secara  peraturan  perundang-undangan  perlindungan  konsumen  telah  menjadi konsentrasi  penting  oleh  pemerintah  dengan  hadirnya  UU  No  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Dalam  konteks  kasus  kenaikan  harga  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  toko  dua  remaja  saat  bencana  alam  badai  siklon  seroja  telah  mengesampingkan  hak konsumen dan telah  melanggar  pasal 10  huruf  (a) UU Perlindungan konsumen karena telah melakukan  kenaikan  harga  yang  tidak  benar  secara  tiba-tiba  saat  bencana  alam  dan merugikan konsumen, sehingga atas dasar tersebut konsumen dapat menuntut haknya melalui
2  jalur  di  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan,  akan  tetapi  menjadi  lebih  efisien  jika penyelesaian  dilakukan  terlebih  dahulu  diluar  jalur  pengadilan  karena  berkaitan  kenaikan harga  bagi  konsumen  yang  merasa  dirugikan  masih  dapat  diselesaikan  dengan  proses  ganti rugi tanpa melalui proses pengadilan yang akan cukup menghabiskan waktu dan biaya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyebab kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha toko kain pasca badai siklon tropis seroja yaitu Kapal barang yang tidak beroperasi sehingga bahan tidak masuk ke toko dan  meningkatnya  permintaan  akan  barang  tetapi  barang  atau  stok  yang  ada  semakin langka atau tinggal sedikit sehingga pelaku usaha menaikan harga.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  bisa  dilakukan  dengan  cara  penyelesaian sengketa  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan.  Setiap  konsumen  yang  dirugikn  dapat menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan perdilan umum  dan  juga  pemerintah  juga  memegang  peranan  penting  dalam  upaya  perlindungan hukum  bagi  konsumen  yang  di  mana  konsumen  merasa  hak  nya  dilanggar  atau  merasa dirugikan  oleh  pelaku  usaha.  Bentuk  perlindungan  konsumen  yang  diberikan  adalah dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  serta  peraturan  pemerintah,  yang  dimana pelaksanaan  peraturan  perundang-  undangan  selanjutnya  dengan  melakukan  pengawasan terhadap penerapan peraturan tersebut. Dimana pemerintah berperan dalam hal pembinaan dalam  perlindungan  konsumen,  yaitu  usaha-usaha  yang  ditujukan  untuk  memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  untuk  meningkatkan,  mengarahkan  dan  memberikan dasar  pembangunan  di  bidang  kesejahteraan  sosial  yang  utamanya  untuk  melindungi konsumen.

## Saran
1. Bagi  Pemerintah  Penegakan  hukum  perlindungan  konsumen  yang  berdasarkan  UUPK, harus lebih di tingkatkan lagi, agar kedepannya  baik itu konsumen maupun pelaku usaha terjalin hubungan yang harmonis dan berkelanjutan, serta dapat mensosialisasi pentingnya perlindungan  konsumen  kepada  pelaku  pelaku  usaha  dan  bekerja  sama  dengan  dinas terkait  untuk  dapat  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  serta  juga  perlu  adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelau pelaku usaha
2. Bagi  pelaku  usaha  sebaiknya  jangan  menaikan  harga  pada  saat  terjadi  bencana  karna masyarakat  sedang  tertimpa  musibah  sehingga  masyarakat  bertambah  susah.  Bagi konsumen  yaitu  pentingnya  kesadaran  akan  tau  yang  menjadi  hak  nya  dan  juga  perlu adanya edukasi terhadap konsumen tentang perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Az.  Nasution,  Hukum    Perlindungan    Konsumen  :  Suatu    Pengantar,    Ctk    Pertama,    Daya Wisya, 1999.
Erman  Rajagukguk,  hukum  Perlindungan  Konsumen,  Cetakan  I,  Mandar  Maju  Bandung, 2000;hlm 7
H.R.  Sardjono  dan  Frieda  Husni  Hasbullah,  Bunga  Rampai  Perbandingan  Hukum  Perdata, INDHILL, Jakarta, 2003, hlm 143.
Muchsin,  Disertasi  :  “Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
Phillipus M. Hadjon, 1987:29, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu,

## Surabaya.
Phillipus M. Hadjon, 1987:73, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu,
Surabaya.
Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003:121. Setiono, Rule Of Law (Supermasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana universitas Sebelas Maret, 2004.
Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984.
Zulham,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Edisi  4,  Jakarta:  Kencana  Premuda  Media, 2013:13
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlinungan konsumen R.  I.,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999,  tentang  “Perlindungan  Konsumen”,  Bab  III,
Pasal 3
R.  I.,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999,  tentang  “Perlindungan  Konsumen”,  Bab  II, Pasal 2
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, BAB I Pasal 1 angka (15)
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen Maharani,  AA  Sagung  Agung  Sintia,  and  I.  Ketut  markeling.  “Akibat  Hukum  Terhadap Perbedaan  Harga  Pada  Label  (Price  Tag)  Dan  Harga  Kasir.”  Jurnal  kertha  Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 2, no.5(2014):01-15.
Dwisana, I. Made Arya, and I Wayan wiryawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Yang Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak.”Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 5, no.1 (2017):01-15