Available online: https://mayadani.org/index.php/MAYADANI

## Pendampingan pelaku UMK dalam program  Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022
Aep Saefullah 1 , Ratri Ciptaningtyas 2 , Irma 3 Arlis Dewi Kuraesin 4 Nia Anggraini 5
1 aep@stieganesha.ac.id , STIE Ganesha, Jakarta
2 ratri.ciptaningtyas@uinjkt.ac.id , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3 irma@stiepancabhaktipalu.ac.id STIE Panca Bhakti, Palu
4 kuraesinarlis3@gmail.com ,  STIE Muhammadiyah Jakarta 5 niaanggraini0414@gmail.com , STIE Persada Bunda, Riau
E-mail:.aep@stieganesha.ac.id  No. HP 081229581992

## Abstrak
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada  UMKM yang tergabung  dalam  Program  Sertifikat  Halal  Gratis  (SEHATI)    2022.  Empat  daerah  tersebut  adalah  Kabupaten Kuningan, Kota Palu, Kota Pekanbaru dan Jakarta. Kegiatan berlangsung selama enam bulan, yaitu Juli hingga Desember 2022. Kesimpulan hasil penelitian ini antara lain: 1) Tingkat pemahaman  UMKM dalam mengajukan SEHATI  2022 masih rendah. 2) Pelaku UMKM masih kesulitan mengadaptasi teknologi agar sistem bisa berjalan untuk rekening sahal. 3) Pengetahuan tentang produk halal terbatas. 4) Banyak UMKM  yang belum memahami proses pengajuan sertifikasi  produk Halal dengan mekanisme self-declaration. 5) Mereka belum mendengar dan memahami  mekanisme  pengoperasian  program  SEHATI  2022.  6)  Pendaftaran  SEHATI  2022  via  scan  masih canggung, kebanyakan belum mengerti cara membuat email, mendaftarkan nomor perusahaan (NIB) dalam satu akun OSS dan buat akun siahalal. 7) Pelaku ekonomi menilai program SEHATI 2022 berhasil. 8) Pihak komersial tidak  memiliki  cukup  waktu  luang    untuk  menangani  proses  teknis  pengajuan    produk  halal  9)  Kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk program SEHATI 2022 10) Tidak ada fungsi penyelia halal bagi pelaku usaha
Kata Kunci : Pendampingan Pelaku UMK; Sertifikat Halal Gratis; SEHATI 2022

## Abstract
This actifity is intended to support and provide knowledge and understanding to MSME stakeholders in the Free Halal Certification Program (SEHATI) in 2022. This approach is intended to provide breakdowns. consultation, socialization of halal product documents. Free halal certificate program in SIHALAL  for 100 MSME managers from 4 regions namely Kuningan Regency, Palu City, Pekanbaru City and Jakarta. It is done by practice recording. This activity will last for 6 months, from July to December 2022. Lessons learned from this survey are: 1) The level  of  understanding  of  MSME  actors  in  applying  for  SEHATI    2022  is  still  low.  2)  MSME  actors  are  still confused about adapting the  technology to make sihalal account plans work. 3) Knowledge of Halal products is limited. 4) Many SMEs do not understand how to apply for Halal certification for self-declared products. 5) They have not heard and understood  the mechanism of  SEHATI 2022 program. 6) Registration for SEHATI 2022 via scan  is  still  confusing,  most  do  not  understand  how  to  compose    email,  create    Sihalal  account  by  registering Business  Number (BIN) on their OSS account. 7) Economic actors believe that the SEHATI 2022 program has been  successful.  8)  Commercial  parties  do  not  have  enough  free  time  to  handle  technical  submission  of  Halal product process 9) Lack of socialization from  government regarding  SEHATI 2022 program. 10) There is no halal supervisory function for business actors.
Key Word : Support MSE Actor;  Free Halal Certificate; SEHATI 2022
This is an open access article under the CC – BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Muslim menganggap konsep halal dan haram sebagai dasar  tindakan yang mungkin dilakukan. Kata halal berasal dari bahasa Arab dan berarti diizinkan dalam hukum Syariah Al-Quran menyatakan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya harus halal, tetapi juga harus berkualitas baik (thayyib). Karena itu, jaminan produk halal menjadi penting. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam bidang makanan, obat-obatan, dan kosmetik, penting untuk memastikan bahwa produk-produk ini sesuai dengan standar halal (Nafis, 2019).
Dengan mayoritas penduduk Muslim, keperluan akan produk-produk halal di Indonesia sangat penting dan semakin meningkat. Upaya menjamin setiap produk terjaga kehalalannya perlu dilakukan pengawasan  berupa regulasi dan peraturan. Regulasi tersebut mengalami dinamika dan pembaharuan (Sup et al., 2020).
Menurut  (Aziz et al., 2021) evaluasi regulasi menjadi dasar legalitas penerapan jaminan produk halal  di  seluruh  elemen  negara.  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH)  sebelum  dipublish, banyak regulasi yang mengatur Jaminan Produk Halal. Ada beberapa isu dan topik utama yang terkait dengan implementasi jaminan produk halal di Indonesia, yaitu: (1) sertifikasi/pelabelan Halal; (2) Wajib atau  sukarela  dalam  sertifikasi  Halal;  (3)  Peraturan  hukum  pidana;  (4)  Produk  halal  Organisasi Manajemen Keamanan
Pendapat dari (Muhammad Nizar & Antin Rakhmawati, 2022) pelaku usaha mikro kecil (UMK) senantiasa update dan terus mengikuti program yang diadakan pemerintah,  turut memperhatikan merek, promosi,  meningkatkan  e  commerce,  serta  memperbaiki    jalur  distribusi.  Sebaiknya  para  pengusaha segera mengurus sertifikat halal, karena masyarakat mulai lebih mempercayai kehalalan suatu produk.
Penerapan sertifikat halal perlu selaras dengan teori kelmbagaan, menurut (Ab Talib et al., 2016) munculnya pasar makanan halal sebagai salah satu pasar makanan konsumen terbesar telah mendorong perusahaan untuk menerapkan sertifikasi makanan Halal. Dalam kajian teori Kelembagaan menawarkan keterangan yang sesuai berdasarkan motivasi untuk menerapkan sertifikasi makanan Halal.
(Rohman  &  Rifqi,  2020)  melihat  dampak  dari  kebijakan  sertifikasi  halal  bagi  perekonomian nasional.  Sertifikasi  halal  dikomersialkan  maka  akan  menambah  biaya  produsen,  Sertifikasi  halal  ini berdampak ke perekonomian indonesia. Ada 5 sektor yang paling berdampak akibat kebijakan sertifikasi halal ini adalah perhotelan, restoran, industri makanan, minuman dan tembakau, peternakan dan hasil- hasilnya dan pertanian tanaman pangan.
Kajian dan penelitian terdahulu (State of Art) terkait pelaksanaan sertifikat halal dengan metode penyataan diri (self declare) sudah banyak dilakukan. Riset dari (Amalina, 2021) Pertama, perlindungan hukum  dalam  penerapan  deklarasi  mandiri  dalam  penyelenggaraan  sertifikasi  halal  dalam penyelenggaraan  usaha  mikro  dan  kecil  (UMK)  untuk  melindungi  hak  intelektual  konsumen  muslim dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Halal.  BPPH  dan  Rancangan  Peraturan  BPJPH  yang  mengatur  tentang  standar  dan  mekanisme  yang harus diikuti untuk produk yang melalui sistem self-declaration. Kedua, pengusaha dan konsumen harus disosialisasikan dan diedukasi, serta  produk yang dinyatakan halal di pasaran harus diawasi, termasuk produk penyelenggara UMK yang telah mendapat sertifikasi halal secara self-declaration.
(Rafianti  et  al.,  2022)  membahas  Temuan  menunjukkan  bahwa  konsep  kemaslahatan  dari kebijakan  halal  self  declaration  untuk  usaha  mikro  dan  kecil  (UMK)  di  Sumatera  Utara  telah  sesuai dengan tujuan syar'i dalam mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Oleh karena itu, peran pelaku usaha dalam memberikan kenyamanan dan melindungi konsumen muslim sangat penting, serta komitmen dari pembuat kebijakan dan lembaga terkait harus kuat agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.
Kepastian  hukum  bagi  perlindungan  konsumen  dalam  kehalalan  produk  melalui  self  declare (deklarasi mandiri) sertifikat halal diteliti oleh (Alifia, 2021), dengan  menghasilkan yaitu bahwa self declare sertifikat halal tidak jauh berbeda dengan sertifikat halal bisa, melainkan Self Declare hadir bagi UMK dalama masa pandemi utntuk mempermudah UMK dalam menjalankan usaha. Dengan kata lain Self Declare telah dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen dan dapat membuktikan kehalalan sebuah produk. Lebih lanjut dapat dilihat dalam penelitian ini.
Penelitian  (Mirdhayati  et  al.,  2020)  menunjukkan  bahwa  masyarakat  di  kelurahan  Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru memiliki pengetahuan umum yang baik tentang hukum halal  dan  tingkat  kesadaran  yang  tinggi  terhadap  penerapan  produk  halal.  Selain  itu,  mereka  juga memiliki pengetahuan yang baik tentang peran dan pengelolaan sertifikat halal. Namun, pengetahuan dasar  tentang  hukum  halal  dan  kesadaran  yang  tinggi  tentang  halal  tidak  cukup  untuk  menjamin tingginya keinginan pengusaha mikro untuk mengajukan sertifikat halal.
(Susanti, 2022) dan  (Wafa, 2022) melakukan riset tema berbeda yaitu mengenai masyarakat telah  memahami  pentingnya  sertifikat  halal  dan  memahami  hambatan  dan  tantangan  dalam  proses pelayanan di Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal Provinsi Jawa Barat. Pelaku usaha juga memiliki
persepsi  positif  terhadap  waktu,  biaya,  SOP  pelayanan,  dan  penggunaan  teknologi  yang  dianggap penting dan modern untuk mencapai pelayanan yang cepat dan mudah. Adapun hasil penelitian kedua terakhir  ialah  BPJPH  memiliki  tugas  menetapkan  aturan/regulasi,  menerima  dan  memverifikasi pengajuan produk untuk disertifikasi halal dari pelaku usaha, serta menerbitkan sertifikat halal dan label halal.  Menurut  pelaku  usaha,  sertifikasi  halal  oleh  BPJPH  menguntungkan  pelaku  usaha  dan  pihak BPJPH dari administrasi maupun biaya. Dari perspektif maqasid al-syariah, sertifikasi halal oleh BPJPH menjadi manfaat bagi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, (al-maqh).
Keberadaan sektor usaha kecil mikro (UKM) di Indonesia menjadi penting dalam roda ekonomi masyarakat. Saat pandemi Covid 19 sektor ini mampu bertahan diantara sektor lain, namun tetap perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari semua stakeholder. Usai pandemi Covid 19 berlalu, Pemerintah pusat  melalui  Kementrian  Agama  RI  yang  di  kelola  langsung  oleh   BPJPH  RI  menggaungkan  dan mendorong  penguatan  pelaku  UMK  dalam  progam  sertifikasi  halal  produk  gratis  tahun  2022 (https://sehati.halal.go.id, 2022).
Program  Sertifikat  Halal  Gratis  (SEHATI)  tahun  2022  dengan  target  10  juta  produk, menjadi  perhatian bagi instansi pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta mitra lainnya. Program SEHATI tahun 2022 bertujuan meningkatan kesadaran pelaku usaha pentingnya sertifikat halal dan label halal  produk  usaha.  Menguatkan  dan  memberikan  dukungan  produk  halal  hasil  pelaku  usaha mikro/kecil. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgennya konsumsi produk halal. Dan nilai tambah (value) dan kompetisi perdagangan tingkat regional dan multinasional.
Meskipun  penelitian  sebelumnya  telah  menunjukkan  adanya  peningkatan  kesadaran  pelaku usaha mikro/kecil untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk (Mirdhayati et al., 2020), (Susanti, 2022) dan    (Wafa,  2022)  namun  (Ahmadiyah  et  al.,  2022)  (Kasanah  &  As  Sajjad,  2022)  (Pardiansyah  & Abduh, 2022) menunjukkan terdapat masalah yang ditemui ketika mendampingi pendaftaran selain itu program  SEHATI  belum  banyak  dieksplorasi.  Pertumbuhan  usaha  mikro  atau  kecil  juga  bertambah banyak sehingga penelitian berbasis pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk menggali potensi pendampingan dalam mengatasi masalah yang ditemui.

## METODE
Metode yang diterapkan dengan perencanaan, pendampingan pelaku UMK, sosialisasi materi produk  halal  dan  praktek  langsung  pendaftaran  program  sertifikat  halal  gratis.  Kegiatan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  (PKM)  ditujukan  bagi  100  pelaku  Usaha  Mikro  kecil  (UMK)  di  tiga  provinsi meliputi  empat  kota  dan  kabupaten  se  Indonesia  antara  lain  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  lokasi Kabupaten  Kuningan,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  berada  di  Kota  palu,  Provinsi  Riau  dengan lokasi di Kota Pekanbaru dan Provinsi DKI Jakarta dengan sebaran di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
Dalam kegiatan di lapangan, Tim peneliti bekerjasama dengan stake holder terkait antara lain paguyuban  UMKM  dan  Dinas  Koperasi  Perindustrian  dan  UKM  di  masing-masing  kota/kabupaten
Bulan Juli : Persiapan dan Perencanaan Agustus- Desember : Sosialisasi Materi Produk Halal Ke Pelaku UMKM Agustus- Desember : Pendampingan Pelaku UMK Program SEHATI Tahun 2022
Gambar 1. Timeline Kegiatan Pendampingan Program SEHATI Tahun 2022
untuk kelancaran selama mendampingi pelaku UMKM di lapangan. Tiap Peneliti mendapingi 25 pelaku UMKM  yang  memproduksi  makan  dan  minuman  sesuai  persyaratan  produk  proses  halal  (PPH). Mengingat program sertifikat halal gratis (SEHATI) tahun 2022 di adakan secara bertahap oleh BPJPH RI, kegiatan pendampingan berlangsung dari bulan Juli sampai Desember 2022.
Berikut rincian tahapan pelaksanaan pendampingan :
1. Tahap Petama, Persiapan (Bulan Juli, 2022)
Tim  peneliti  mendiskusikan,  merumuskan  dan  merencakan  pola  pendampingan  di  masing- masing daerah melalui zoom meeting. Tim peneliti mencari pelaku UMKM yang sesuai dengan kategori bahan proses produk halal (PPH)
2. Tahap, Sosialisasi Materi Proses Produk Halal (Bulan Agustus-Desember, 2022) Setelah mendata para pelaku UMKM yang akan didampingi, Tim Peneliti melakukan sosialisasi dan  koordinasi  dengan  stake  holder  terkait  dan  para  pelaku  UMKM  mengenai  program Sertifikat  Halal  Gratis  (SEHATI)  tahun  2022  serta  menjelaskan  materi  bahan  produk halal,sistem  poduk  jaminan  halal  (SPJH)  kepada  25  pelaku  kuliner  makanan  dan  minuman ditiap daerah.
3. Tahap Ketiga, Pendampingan Lapangan Dan Praktek Langsung Pendaftaran Program SEHATI 2022 (Bulan Agustus-Desember, 2022)
Selain memberikan penyuluhan sosialiasi bahan materi proses produk halal, Tim Peneliti juga turut  aktif  mendampingi  pelaku  usaha  dalam  mendaftarkan  dan  membuatkan  akun  sihalal  di situs www.ptsp.halal.go.id serta  legalitas  usaha  berupa  nomor  induk  berusaha  (NIB  di  akun www.oss.go.id .  Tim  Peneliti  mendatangi  secara  langsung  ke  lokasi  produksi  pelaku  usaha untuk memastikan alur bahan sesuai dengan manual Sistem Produk Jaminan Halal (SPJH)
Gambar 2. Rapat Koordinasi Dan Perencanaan Tim Peneliti via Zoom. Sumber Data Internal Peneliti, 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasca  terbitnya  Undang-Undang  UU  11.2022  mengenai  Cipta  Kerja  menimbulkan  implikasi terhadap  aturan jaminan  produk halal bagi pelaku usaha. Dalam  Undang-Undang No.11 Tahun  2020 tentang cipta kerja, memberikan penyederhanaan perizinan dan menghilangkan biaya sertifikasi halal untuk  pemilik  usaha  kecil  (Gurning,  2022).  Implementasi  sertifikasi  halal  perlu  diawasi  dan dikordinasikan oleh berbagai stakeholder masyarakat agar berjalan baik (Harahap, 2018)
Lima dosen lintas perguruan tinggi memfokuskan kepada 100 pelaku usaha mikro kecil  terdiri dari makanan dan minuman yang tersebar di empat kota dan kabupaten asal domisili tim peneliti yakni Kabupaten  Kuningan,  Kota  Palu,  Kota  Pekanbaru  dan  DKI  Jakarta.  Kegiatan  dilaksanakan  secara bersamaan  sesuai  timing  jadwa  yang  sudah  disusun.  Tim  peneliti  mendampingi  pelaku  usaha  dalam
progam  sertifikat  Halal  Gratis  (SEHATI)  tahun  2022  yang  di  selenggarakan  oleh  Badan  Penjaminan Jaminan Produk Halal (BPJPH RI) dibaawah naungan Kementrian Agama RI.
Mengingat Tim Peneliti berasal dari lintas daerah, perlu dipersiapkan dengan matang dan cermat dalam  pelaksanaan  pendampingan  UMKM  program  SEHATI  2022  dengan  melakukan  tahap  pra- kegiatan untuk merencanakan, mendiskusikan dan menyusun rangkaian kegiatan. Selain sebagai Dosen, tim peneliti juga merupakan tenaga pendamping UMKM dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang sudah memiliki identitas dari Lembaga Pendamping Halal dibawah naungan BJPH RI, sehingga memudahkan dalam melakukan pendampingan pelaku usaha program SEHATI 2022 di lapangan
Gambar 3. Alur Sertifikasi Halal Skema Jalur Self Declare Tahun 2022. Sumber : www.halal.go.id
Program SEHATI tahun 2022 digulirkan pemerintah secara bertahap kepada masyarakat dengan kuota.mulai dari 20.000 sampai 324.824 se-Indonesia. Pelaksanaan SEHATI tahap 2 merujuk kepada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 122 Tahun 2022 yang mengatur tentang petunjuk teknis fasilitasi SEHATI tahun 2022 (https://sehati.halal.go.id/, 2022).
Adapun proses alur program SEHATI yaitu Pelaku usaha harus membuat akun di SIHALAL dan memilih pendaftaran melalui fasilitasi SEHATI22. Dokumen yang diajukan akan diverifikasi oleh Pendamping PPH dan kemudian divalidasi oleh BPJPH. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, BPJPH  akan  menerbitkan  Surat  Tanda  Terima  Dokumen  STTD.  Kemudian,  dokumen  tersebut  akan ditelaah  oleh  Sidang  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia.  Jika  dokumen  dinyatakan  sesuai,  BPJPH  akan menerbitkan sertifikat halal (Http://www.halal.go.id, 2022).
Kegiatan pendampingan pelaku usaha memerlukan kesabaran dan keuletan dari pendamping, sebagai pendamping memiliki tugas wewenang mewakili lembaga pemerintah untuk memverval data- data persyaratan pelaku usaha mikro kecil (Saefullah, 2022).
Pada  tataran  teknis,  kebijakan  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  perlu  disosialisasikan kepada masyarakat  (Umar, 2021). 100 pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai bahan materi proses  produk  halal  oleh  Tim  Peneliti  melalui  sosialisasi  dan  kunjungan  visitasi  ke  lokasi  produksi. Selain itu, para pelaku usaha di buatkan terlebih dahulu legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat utama pendaftaran sertifikasi halal melalui akun di web Sihalal. Proses pendaftaran
Gambar 4. Pendampingan Pelaku Usaha Kue Kering Dalam Program SEHATI 2022 Di Kabupaten Kuningan. Sumber ; Data Internal Peneliti, 2023)
sertifkat  halal  menggunakan  perangkat  teknologi  berbasis  web,  sehingga  pendamping  memerlukan waktu intens dan khusus dalam pendampingan lapangan.
Kegiatan PKM menemukan data dan fakta di lapangan selama program SEHATI 2022 antara lain tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam pendaftaran SEHATI tahun 2022 masih rendah. Pelaku UMKM  masih  gagap  dalam  adaptasi  teknologi  untuk  mengoperasikan  perangkat  akun  sihalal. Pemahaman terhadap jenis produk halal masih minim. Pelaku UMKM banyak yang tidak memahami jalur pengajuan sertifikasi halal produk skema Self Declare.
Pelaku  usaha  belum  mendengar  dan  paham  tentang  mekanisme  program  SEHATI  2022. Pendaftaran  SEHATI  2022  melalui  digitalisasi  membuat  bingung,  mayoritas  tidak  mengerti  cara pembuatan email, mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) di akun OSS, hingga membuat akun sihalal. Pelaku  usaha  mengira  program  SEHATI  2022  berbayar  dengan  biaya.  Pelaku  usaha  tidak  memiliki waktu luang cukup untuk mengurus teknis pengajuan proses produk halal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait program SEHATI 2022.
Kinerja pendamping proses produk halal pun dituntut untuk professional. Pelaku usaha sangat membutuhkan  label  kehalalan  produknya  agar  usaha  yang  dibuat  menjadi  lancar  dan  aman  nyaman. Pendamping PPH menjadi harapan dan tumpuan para pelaku UMK sehingga apabila gagal membantu proses  sertifikat  halalnya,    mengakibatkan  krisis  kepercayaan  dan  dicap  tidak  kapabel.  Pendamping melihat langsung proses pembuatan suatu usaha mulai dari bahan, teknis hingga alur distribusi produk harus  mampu  menjamin  betul  kehalalannya.  Jika  ditemukan  manipulasi  data  pelaku  usaha  yang seharusnya tidak memenuhi syarat halal, lalu diproses menjadi halal akan menjadi temuan dikemudian hari.
Gambar 7. Pendampingan Pelaku Usaha Miuman Di DKI Jakarta. Sumber : Data Internal Peneliti 2023
Sertifikasi  halal  bagian  dari  amanat  dari  UU  Jaminan  Produk  Halal  yang  terdapat  perubahan menjadi  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Sertifikat  halal  mampu  meningkatkan  citra  produk  UMK (Puspaningtyas et al., 2020). Jenis barang beredar di Indonesia termasuk usaha kecil mikro (UMK) mulai
Gambar 5. Pendampingan Pelaku UMKM Program SEHATI 2022 Kota Pekanbaru (Sumber: Data Internal Peneliti; 2023)
makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga jasa yang dihasilkan, wajiba diberikan label halal. Jika tidak, pelaku usaha harus menandai produk tersebut dengan label tidak halal. (Maghfirotun & Wirdyaningsih, 2022).
Gambar 8. Pendampingan Program SEHATI 2022 Kepada Pelaku Usaha Armi Homemade Food Kota Palu.  Sumber: Data Internal Peneliti, 2023)
Tim  Peneliti  memberikan  penyuluhan  berupa  sosialisasi  materi  bahan  proses  produk  halal kepada pelaku usaha di daerah domisili. Temuan di lapangan, pelaku usaha tidak mengetahui bahan apa saja  yang  dapat  di  daftarkan  sertifikat  halal.    Berdasarkan  KMA  No  464  Tahun 2020  terdapat  (Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal, 2020) antara lain a) Mamin (makanan dan minuman) b) Obat- obatan,  c)  barang  kosmetik,  d)  barang  hasil  proses  kimia,  e)  barang  proses  biologi,  f)  barang  hasil rekayasa secara genetik, g) produk yang berguna, h) jasa sembelih hewan, i) jasa proses olah barang, j) jasa barang yang disimpan, k) barang yang dikemas, l) penyaluran atau peredaran, m) barang yang dijual hingga disajikan.
Gambar 9.  Kategori Bahan Untuk Proses Produk Halal. Sumber: www.ptsp.halal.go.id
(Ishak, 2019) menjelaskan adanya PP No. 31 Tahun 2019 terkait Jaminan Produk Halal sebagai kepastian  konsumen  terutama  konsumen  muslim  dalam  penggunaan  produk  yang  halal.  Dalam  (PP Nomor 39 Tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Jaminan Halal, 2021) menerangkan bahwa produk halal ialah tata cara uraian terjaminnya kehalalan dengan adanya Sertifikat Halal dan Label Halal. 100 pelaku usaha yang didampingi oleh tim peneliti diberikan wawasan mengenai pengisian manual Sistem Jaminan  Produk  Halal  (SPJH),  mayoritas  mereka  belum  memahami  tata  cara  mengisi  manual  SPJH.
Tim peneliti mendampingi pelaku usaha bagaimana cara mengisi manual SPJH. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pernyataan pelaku (self declare) terdiri dari 2 bab dan lampiran yang menjelaskan alur proses produk halal Manual SJPH ini disahkan berdasarkan keputusan Kepala Badan BJPPH RI (Manual SJPH, 2022).
Gambar 10 . Ketentuan Bahan Yang Dapat Digunakan Dalam Proses Produk Halal. Sumber : UU No 33/2014 Pasal 17-20 Dan PP No 29/2021 Pasal 62
Konten  manual  SPJH  berisikan  pendahuluan,  data  keterangan  usaha yang  tertera  di  Bab  I. Sementara di Bab II terdapat kriteria SJPH terdiri dari kebijkan halal, tanggung jawab pemilik usaha, pembinaan  SDM,  Bahan,  Proses  Produk  Halal,  Produk,dan  Pemantauan  Evaluasi.  Pada  lampiran, dijeaskan  mengenai materi  pembuatan  brosur  lembaran  kebijakan  dan  edukasi  halal,  surat  keputusan penyelia  penanggungjawab  halal  dan  materi  training  seperti  pengetahuan  halal  haram,  pengetahuan benda najis, pengetahuan sertifikasi halal, penerapan SJPH serta Evaluasi pelatihan internal.
Selain  itu,  pada  lampiran  manual  SPJH,  tercatat  apa  saja  daftar  bahan  halal,  bukti/catatan pembelian bahan. Form pemeriksaan bahan dan form daftar periksa audit internal. Semua dokumen yang ada di manual SPJH di tanda tangani oleh pemilik usaha, penyelia halal dan pendamping PPH.
Gambar 11. Verifikasi Dan Validasi Pelaku Usaha Di Akun Sihalal Pendamping Sumber : www.ptsp.halal.go.id
Tim  peneliti,  membantu  pelaku  usaha  dalam  menerbitkan  lgalitas  usaha  beupa  NIB  di  situs www.oss.go.id dan mendaftarkan sertfikat halal melalui web www.ptsph.halal.go.id untuk mendapatkan akun  Sihalal.  Dengan  akun  sihalal,  pelaku  usaha  menginput  data  rincian  usaha  yang  bersumber  dari manual SPJH dan mengisi format registrasi yang tertera di kolom akun sihalal. Bagi pelaku usaha yang sesuai persyaratan serta berhasil registrasi calon penerima fasilitasi sertifikasi halal gratis akan dibuatkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) (https://ptsp.halal.go.id/, 2022).
UU  No  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  menjelaskan  tata  cara  memperoleh Sertifikat  Halal  diawali  dengan  pengajuan  permohonan  Sertifikat  Halal  oleh  Pelaku  Usaha  kepada BPJPH.  Selanjutnya,  BPJPH  melakukan  pemeriksaan  kelengkapan  dokumen.  Pemeriksaan  dan/atau
pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal  MUI  dalam  bentuk  keputusan  Penetapan  Halal  Produk  yang  ditandatangani  oleh  MUI.  BPJPH menerbitkan  Sertifikat  Halal  berdasarkan  keputusan  Penetapan  Halal  Produk  dari  MUI  tersebut (Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014).
Syarat-syarat  umum  yang  harus  dipenuhi  untuk  memperoleh  sertifikat  halal  secara  gratis melalui Self Declare antara lain: produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang telah terverifikasi kehalalannya; proses produksi yang telah terverifikasi kehalalannya dan sederhana; memiliki penjualan tahunan (omset) maksimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan dari pelaku usaha); memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah); memiliki lokasi,  tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dari lokasi, tempat, dan alat proses produk yang tidak halal; memiliki atau tidak memiliki  surat  izin  edar  (PIRT/MD/UKOT);  sertifikat  Laik  Higiene  Sanitasi  (SLHS)  untuk  produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait (https://ptsp.halal.go.id/, 2022).
Gambar 12. Mendampingi Pelaku UMKM Dalam Pembuatan Manual SPJH dan Akun Sihalal (Sumber: Data Internal Peneliti, 2023)
Juga  memiliki  satu  lokasi  outlet  atau  fasilitas  produksi  yang  paling  banyak.  Telah  aktif memproduksi selama satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal. Produk yang dihasilkan adalah barang  bukan  jasa  atau  usaha  restoran,  kantin,  catering,  dan  toko/rumah/warung  makan.  Bahan  yang digunakan  telah  terverifikasi  kehalalannya  dengan  sertifikat  halal  atau  termasuk  dalam  daftar  bahan yang  diizinkan  menurut  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  1360  Tahun  2021  tentang  Bahan  yang Dikecualikan  dari  kewajiban  bersertifikat  Halal.  Tidak  menggunakan  bahan  yang  berbahaya.  Telah diverifikasi  kehalalannya  oleh  pendamping  proses  produk  halal.  Jenis  produk  atau  kelompok  produk yang diakui halal tidak mengandung unsur hewan yang disembelih, kecuali dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah mendapat sertifikat halal.
Persyaratan lainnya adalah memakai alat produksi (usaha rumahan, bukan usaha pabrik) secara sederhana atau dikerjakan alami dan/atau semi otomatis. Pengawetan produk bukan dilakukan dengan radiasi,  rekayasa  genetika,  penggunaan  ozon  dan  campuran  metode  pengawetan.  Dokumen  ajuan dilengkapi melalui akun Sihalal.
Dalam praktik pembuatan legalitas usaha NIB, tim peneliti menemukan, pelaku usaha hampir semua  tidak    mempunyai  data  lengkap  seperti  alamat  email  aktif  dan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP) untuk  registrasi akun  di laman www.oss.go.id . Nomor legalitas usaha  NIB ini syarat utama dalam mendaftarkan akun sihalal di www.ptsp.halal.go.id (Saefullah & Ruvi, 2022).
Tim  peneliti  mendapatkan,  pelaku  usaha  kurang  pengetahuan  dalam  hal  adaptasi  teknologi digital,  mereka  tidak  mengerti  dengan  baik  cara  mengoperasikan  fasilitas  pernagkat  internet  dan teknologi. Proses registrasi SEHATI 2022 sepenuhnya menggunakan database teknologi digital mulai
dari input data manual SPJH, memiliki akun sihalal di proses verifikasi validasi hingga memonitor ajuan pendaftaran dapat di pantau di www.ptsp.halal.go.id . Oleh karena itu peran pendamping begitu krusial dan penting agar sertifikat halal terbit.
Gambar 13. Tim Peneliti Menginput Data Sistem Penjamin Jaminan Halal (SPJH) melalui Akun Sihalal Pelaku UMKM Sumber : Data Internal Peneliti 2023
Temuan peneliti, para pelaku usaha tidak memiliki fungsi penyelia halal dalam struktur usaha. Penyelia  halal  yakni  pihak  yang  mengerti  terhadap  proses  bahan,  produksi,  pengemasan,  penyajian hingga  distribusi  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjaga  higienis  nya.  Posisi  penyelia  halal  harus terpisah dari pemilik usaha. Dalam manual SJPH, mengatur detail keberadaannya. Pemilik usaha dan penyelia halal yang menandatangani manual SPJH.
Pembuatan ijin usaha NIB berlangsung cepat tidak lebih dari 5 menit, hanya menjadi kendala apabila data-data tidak siap dan lengkap, mengakibatkan waktu yang lama. Dalam pendaftaran SEHATI, membuat akun Sihalal dan mengajukan secara online tidak memerlukan waktu yang lama bila semua data lengkap. Yang memerlukan waktu lebih lama dalam proses input data manual SPJH, pelaku usaha wajib  mengisi  data  yang  diperlukan  di  form  tertera  di  SPJH  mulai  bahan,  rincian  identitas  kehalalan bahan hingga penerapan evaluasi internal. Adapun terbit nya sertifikat halal bergantung kepada proses seleksi di BPJPH setelah melaui kurasi di Lembaga pendamping halal,evaluasi fatwa MUI. Normalnya sertifikat halal keluar berdurasi 3-4 bulan.

## SIMPULAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada 100 pelaku UMKM dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun bilan Juli hingga Desember 2022 menghasilkan yaitu: Tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam pendaftaran SEHATI tahun 2022 masih rendah. Pelaku UMKM masih gagap dalam adaptasi teknologi untuk mengoperasikan perangkat akun sihalal. Pemahaman terhadap jenis produk halal masih minim. Pelaku UMKM banyak yang tidak memahami jalur pengajuan sertifikasi halal produk skema Self Declare. Mereka belum  mendengar  dan  paham  tentang  mekanisme  program  SEHATI  2022. Pendaftaran  SEHATI 2022  melalui digitalisasi membuat bingung, mayoritas tidak mengerti cara pembuatan email, mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) di akun OSS, hingga membuat akun sihalal. Pelaku usaha mengira program SEHATI 2022 berbayar dengan biaya. Pelaku usaha tidak memiliki waktu luang cukup untuk mengurus teknis pengajuan proses produk halal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait program SEHATI 2022 Tidak ada fungsi penyelia halal bagi pelaku usaha

## DAFTAR PUSTAKA
Ab Talib, M. S., Md. Sawari, S. S., Abdul Hamid, A. B., & Ai Chin, T. (2016). Emerging Halal food  market:  an  Institutional  Theory  of  Halal  certificate  implementation. Management Research Review , 39 (9), 987–997. https://doi.org/10.1108/MRR-06-2015-0147
Ahmadiyah, A. S., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F., & ... (2022). Pendampingan Pengurusan  Ijin  Edar  dan  Sertifikasi  Halal  Produk  Usaha  Mikro  dan  Kecil. Sewagati .
https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/248
Alifia,  M.  (2021). Kepastian  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Kehalalan  Produk Melalui Self Declare (Deklarasi Mandiri) Sertifikat Halal. (Vol. 7) [FSH UIN Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61482
Amalina, R. N. (2021). Analisis Hukum Terhadap Rencana Penerapan Self Declaration Pada Pelaksanaan Sertifikasi Halal Oleh Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Bagi Perlindungan Hak Spiritual Konsumen Muslim [etd.repository.ugm.ac.id].
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/205969
Aziz, M., Ghofur, A., & Hidayati, N. N. (2021). Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study. Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam , 4 (2), 209. https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.13649
PP  Nomor  39  Tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Produk  Jaminan  Halal,  BPJPH  RI  (2021). http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di- indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf
Gurning,  R.  (2022). Implikasi  Regulasi  Jaminan  Produk  Halal  Terhadap  Pelaku  Usaha Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020) [repository.uhn.ac.id]. http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6298
Harahap, R. Z. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 108–118. https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145 Http://www.halal.go.id. (2022). Layanan Sertifikasi Halal . BPJPH RI.
http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi
https://ptsp.halal.go.id/. (2022). Akun Sihalal . BPJPH RI. https://ptsp.halal.go.id/
https://sehati.halal.go.id/. (2022). Pengumuman SEHATI 2022 . https://sehati.halal.go.id/ https://sehati.halal.go.id. (2022). Sertifikat Halal Untuk UMK . https://sehati.halal.go.id/
Ishak,  A.  (2019).  Penerapan  Produk  Halal  Berdasarkan  PP  No.  31  Tahun  2019  (Khusus
Konsumen Beragama Islam). LEX PRIVATUM , 7 (3).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25925
Kasanah, N., & As Sajjad, M. H. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. JELHUM; Journal of Economics, Law And Humanities , 1 (2). https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196
Manual SJPH, (2022).
Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal, (2020).
Maghfirotun,  &  Wirdyaningsih.  (2022).  Kedudukan  Penyelia  Halal  Dalam  Sertifikasi  Halal
Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Pada Sektor UMK. Journal.Unpak.Ac.Id , 8 (2), 464–473. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.507
Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020). Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal  Bagi  Masyarakat  Kelurahan  Kampung  Baru,  Kecamatan  Senapelan,  Kota Pekanbaru. Unri  Conference  Series:  Community  Engagement , 2 ,  117–122. https://doi.org/10.31258/unricsce.2.117-122
Muhammad Nizar, & Antin Rakhmawati. (2022). Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia. MALIA ;  Jurnal  Ekonomi  Islam , 13 (1), 123–140. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2872
Nafis, M. C. (2019). The Concept Of Halal And Thayyib And Its Implementation In Indonesia.
Journal  of  Halal  Product  and  Research , 2 (1),  1.  https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2- issue.1.1-5
Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis
(Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. Jurnal Pengabdian Dan … . https://www.journalmpci.com/index.php/jppmi/article/view/39 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang 1 (2014). https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2
Puspaningtyas, M., Sulastri, S., & Putri, D. M. (2020). Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan  Minuman  Untuk  Meningkatkan  Citra  UMKM  di  Kabupaten  Blitar. JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT , 9 (2), 101.
https://doi.org/10.30999/jpkm.v9i2.647
Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha  Mikro  dan  Kecil  Melalui  Program  Self  Declare. Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora , 6 (1). https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732
Rohman, M. A., & Rifqi, M. A. (2020). Kebijakan Sertifikasi Halal: Siapa Yang Di Dirugikan? Repositori Asyafina , 1–15. https://doi.org/10.3456/ra.v1i1.10
Saefullah, A. (2022). Pendampingan Proses Produk Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil, Butuh Kesabaran  Dan  Keikhlasan .  Https://Edusiana.Org.  https://edusiana.org/pendampingan- proses-produk-halal-pelaku-usaha-mikro-kecil-butuh-kesabaran-dan-keikhlasan
Saefullah,  A.,  &  Ruvi,  M.  (2022).  Penguatan  Legalitas  Usaha  Pelaku  UMKM  melalui Pembuatan NIB di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis. PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas , 1 (3), 105–111. https://doi.org/10.37010/pnd.v1i3.918
Savitri,  N.  A.,  &  Putra,  R.  R.  (2022).  Sosialisasi  Sistem  Jaminan  Halal  Bagi  Pelaku  Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sewagati , 6 (2). https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217
Sup,  D.  F.  A.,  Fahmi,  A.  S.  R.,  Hilal,  F.  N.,  &  Firdaus,  M.  I.  (2020).  Dinamika  Regulasi Sertifikasi  Halal  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Indonesia , 10 (1),  36–44. file:///C:/Users/User/Downloads/1332-4986-3-PB.pdf
Susanti, A. (2022). Menakar Pelayanan Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. JENTRE , 3 (1), 33–43. https://doi.org/10.38075/jen.v3i1.52 Umar, A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal .
Wafa, Z. (2022). Analisa Politik dan Ekonomi Sertifikasi Halal oleh BPJPH Dalam Perspektif Maqashid al Syariah. Moderation , 2 (02 Agustus 2022), 63–76. https://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/article/view/64