## Wajah Hukum

## Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Eren Arif Budiman 1* , Ahmad Arif Zulfikar 2
1,2 Magister of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
* Correspondence email: erenbdmn@gmail.com; ahmadarifzulfikar1@gmail.com
Abstrak. Permasalahan  sengketa  lingkungan  yang  mempengaruhi  pada  pengelolaan  SDA  salah  satunya  merupakan  aktifitas pertambangan.  Berlandaskan  Undang-  undang  Nomor.  4  tahun  2009  mengenai  Pertambangan  Mineral  serta  Batubara  mulai membuka  alam  terkini  mengenai  pandangan  yuridis  mengenai  pengurusan  pertambangan  dari  pandangan  lingkungannya  selain juga disinggung mengenai independensi pertambangan Indonesia. Kontribusi pemerintah dalam perumusan peraturan pengawasan pengurusan  lingkungan wajib dimaksimalkan sebab  sumber energi alam  sungguh  berarti peranannya  lebih-  lebih dalam rencana menaikkan  pemasukan  negeri  lewat  metode  fiskal,  pungutan  serta  untuk  hasil  yang  nyata  serta  seimbang,  dan  proteksi  dari musibah ekologis. Searah dengan independensi wilayah, pendelegasian dengan  cara berangsur- angsur wewenang penguasa pusat pada  penguasa  wilayah  dalam  pengurusan  pangkal  energi  alam  dimaksudkan  buat  tingkatkan  kontribusi  masyarakat  lokal  serta senantiasa terjaganya peranan lingkungan. Tata cara dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Ada pula sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini merupakan materi hukum sekunder yang didapat dengan melaksanakan analisis pustaka. Analisa informasi dalam penelitian ini ialah dengan analisa dengan cara kualitatif. Bersumber pada isi ulasan terpaut pengawasan pengurusan lingkungan di aspek pertambangan bersumber pada Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Mengenai Pertambangan Mineral Serta Batu Bara mencakup pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi serta sesudah tambang mencakup pengelolaan serta kontrol  lingkungan  cocok  dengan  surat  pengurusan  lingkungan  ataupun  persetujuan  lingkungan  yang  dimiliki  serta  sudah disetujui;  penyusunan,  penyembuhan,  serta  pemulihan  tanah  cocok  dengan  peruntukannya;  penentuan  serta  pencairan  jaminan reklamasi;  pengurusan  sesudah  tambang;  penentuan  serta  pencairan  agunan  sesudah  tambang;  serta  pelampiasan  dasar  kualitas lingkungan cocok dengan determinasi peraturan perundang- undangan.
Kata Kunci : Pengawasan; Pengelolaan; Lingkungan; Pertambangan
Abstract. One of the environmental issues that affect the management of natural resources is mining activities. Based on Law No. 4  of  2009  concerning  Mineral  and  Coal  Mining  began  to  open  new  horizons  regarding  the  juridical  aspects  of  mining management from its environmental aspects as well as being discussed about the independence of Indonesian mining. The role of the  government  in  the  formulation  of  environmental  management  supervisory  policies  must  be  optimized  because  natural resources have a very important role, especially in the context of increasing state revenue through clear and fair mechanisms of taxes, levies and profit sharing, and protection from ecological disasters. In line with regional autonomy, the gradual delegation of authority from the central government to regional governments in natural resource management is intended to increase the role of local communities and maintain environmental functions. The method in this research is normative legal research. The source of law used in this research is secondary legal material obtained by conducting literature review. Data analysis in this research is by  qualitative  analysis.  Based  on  the  contents  of  the  discussion  related  to  the  supervision  of  environmental  management  in  the mining  sector  based  on  Law  no.  4  of  2009  concerning  Mineral  and  Coal  Mining  covering  environmental  management, reclamation  and  post-mining  including  environmental  management  and  monitoring  in  accordance  with  environmental management  documents  or  environmental  permits  that  are  owned  and  have  been  approved;  arrangement,  restoration  and improvement  of  land  in  accordance  with  its  allocation;  stipulation  and  disbursement  of  reclamation  guarantee;  post  mining management; stipulation  and disbursement  of post-mining  guarantees; and compliance  with environmental quality standards in accordance with statutory provisions.

## Keywords: Supervision; Management; Environment; Mining

## PENDAHULUAN
Indonesia  diketahui  sebagai  negara  yang  banyak  dengan  sumber  energi  alamnya.  Sumber  energi  alam  yang terbarukan ( renewable ) ataupun yang tidak terbarukan ( non renewable ) dan yang berupa modal alam (alami resources stock ),  semacam  wilayah  gerakan  bengawan,  situ,  area  lindung,  pantai,  dan  lain-  lain.  ataupun  dalam  wujud  barang semacam kusen, rotan, mineral serta gas dunia, ikan, dan lain- lain. ada menyeluruh  nyaris di semua area  Indonesia. Kekayaan sumber energi alam Indonesia dimengerti penguasa selaku modal bernilai dalam pengelolaan pembangunan berkepanjangan.  Sebab  itu,  atas  julukan  pembangunan  yang  diabdikan  pada  pelacakan  sasaran  perkembangan ekonomi  ( economic  growth  development ),  untuk  kenaikan  pemasukan  serta  devisa  negeri  ( state  revenue ),  hingga eksploitasi sumberdaya alam dicoba tanpa mencermati prinsip- prinsip keseimbangan, demokratis, serta keberlanjutan guna sumberdaya alam.

## Eren  Arif  Budiman  dan  Ahmad  Arif  Zulfikar,  Pengawasan  Pengelolaan  Lingkungan  Dibidang Pertambangan  Berdasarkan
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Ada pula perlindungan serta kenaikan peranan serta energi bawa lingkungan hidup, mencakup: a) memutuskan area  penting  nasional  beroperasi  lindung;  b)  menghindari  eksploitasi  ruang  di  area  penting  nasional  yang  berpotensi kurangi  guna  lindung area; c) menghalangi eksploitasi ruang di dekat area penting nasional yang berpotensi  kurangi guna lindung area; d) menghalangi pengembangan infrastruktur serta alat di dalam serta di dekat area penting nasional yang bisa mengakibatkan kemajuan aktivitas budi energi; e) meningkatkan aktivitas budi energi tidak tersadar di dekat area penting nasional yang berperan bagaikan alam penunjang yang memisahkan area lindung dengan area budi energi tersadar;  f)  merehabilitasi  guna  lindung  area  yang  menyusut  dampak  akibat  eksploitasi  ruang  yang  bertumbuh  di dalam serta di dekat area strategis nasional. 1
Permasalahan pertentangan area yang mempengaruhi pada pengurusan SDA salah satunya merupakan kegiatan pertambangan.  Dampak  dari  kegiatan  pertambangan  itu  tidak  cuma  kehilangan  ekonomi  namun  pula  memunculkan luapan  sosial  yang  menggelisahkan.  Sebutsaja  melonjaknya  kenaikan  gesekan  antara  perusahan  tambang  dengan warga,  berubahanya  pola  agraris  warga  jadi  warga  tambang  serta  yang  terakhir  yang  senantiasa  jadi  materi  dialog merupakan  hancurnya  serta  tercemarnya  wilayah  dekat  tambang.  Meski  terdapat  upaya  buat  memulihkan  kerusakan ataupun kontaminasi itu, tetapi sedang dirasa kurang serta tidak memegang perihal yang substantive.
Kasus  yang  lain  yang  mempengaruhi  pada  pengurusan  SDA  merupakan  sedang  rendahnya  penjelasan  akan pentingnya  pengurusan  SDA  serta  area  hidup  dengan  cara  berkelanjutan,  lemahnya  penguatan  hukum,  sedang tingginya  tingkatan  kontaminasi  area  hidup  dampak  belum  dipatuhinya  peraturan  di  aspek  SDA  serta  area  hidup. Misalnya,  belum  dipatuhinya  peraturan  Mengenai  kotoran  buangan  semacam  bisa  diamati  dari  sedang  tingginya kontaminasi bengawan serta laut oleh kotoran pabrik serta rumah tangga, tingginya kontaminasi hawa dampak emisi gas  campakkan  alat  transportasi  bermotor  di  perkotaan,  dan  belum  optimalnya  manajemen  limbah  bahan  beresiko serta berbisa( B3). 2
Bersumber pada Hukum Nomor. 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral serta Batubara mulai membuka alam  terkini  mengenai  pandangan  yuridis  mengenai  pengurusan  pertambangan  dari  pandangan  lingkungannya  tidak hanya  pula  disentuh  mengenai  independensi  pertambangan  Indonesia.  Dari  pandangan  area  UU  itu  mulai mengakomodir  sebagian  kasus  area  meski  dengan  cara  prinsip  area  sedang  banyak  terlampaui  terlebih  jika  kita becermin dengan buah pikiran Regulatory Chain yang diajukan oleh Seerden serta Heldeweg.
Kontribusi  pemerintah  dalam  perumusan  kebijaksanaan  pengawasan  pengurusan  area  harus  dimaksimalkan sebab  sumber  energi  alam  amat  berarti  peranannya  paling  utama  dalam  bagan  tingkatkan  pemasukan  negeri  lewat metode  fiskal,  pungutan  serta  untuk  hasil  yang  nyata  serta  seimbang,  dan  proteksi  dari  musibah  ekologis.  Searah dengan independensi wilayah, pendelegasian dengan cara berangsur- angsur wewenang penguasa pusat pada penguasa wilayah  dalam  pengurusan  pangkal  energi  alam  dimaksudkan  buat  tingkatkan  andil  warga  lokal  serta  senantiasa terjaganya fungsi area.

## METODE Jenis Penelitian
Metode  dalam  riset  ini  merupakan:  Penelitian  hukum  normatif.  Riset  hukum  normatif  mencakup  riset  kepada asas-asas  hukum,  penataan  hukum,  penyerentakan  hukum  dengan  cara  vertical  serta  mendatar  supaya  terjalin keserasian  peraturan  perundang-undangan  tersebut  berdasarkan  hirarki  perundang-undangan  agar  tidak  bertentangan satu sama lain, perbandingan hukum.

## Spesifikasi Penelitian
Detail riset ini memakai deskrptif analisa ialah berbentuk pemaparan dengan cara rinci serta terukur yang bisa dianalisis dengan sesuatu norma hukum yang legal.

## Jenis dan Sumber Hukum
Ada  pula  sumber  hukum  yang  dipakai  dalam  riset  ini  merupakan  materi  hukum  sekunder.  Materi  hukum sekunder  merupakan  materi-  materi  yang  didapat  dari  buku-  buku  bagaikan  materi  aksesoris  sumber  materi  hukum pokok.  Pangkal  materi  hukum  ialah  data-  data  yang  didapat  dengan  melaksanakan  amatan  pustaka  semacam  buku- buku  objektif,  hasil  riset  serta  serupanya.  Materi  hukum  sekunder  didapat  dari  kesusastraan,  artikel  di  internet  serta uraian pasal- pasal serta peraturan perundang- undangan.
1 Buku III RPJMN 2015-2019, hlm. 30-31
2 Dwi Nofi  Andhiyantama, Hukum SDA,  http:  atau atau dwinofi. blogspot. com atau 2012 atau 01 atau hukum-  sumber- daya- alam. html, hlm. 6, diakses pada bertepatan pada 25 Juli 2020.
Eren  Arif  Budiman  dan  Ahmad  Arif  Zulfikar,  Pengawasan  Pengelolaan  Lingkungan  Dibidang Pertambangan  Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

## Analisis Bahan Hukum
Analisa  informasi  dalam  penelitian  ini  ialah  dengan  analisa  dengan  cara  kualitatif.  Informasi  sekunder  yang didapat  dianalisis  dengan  cara  kualitatif  buat  menanggapi  kasus  dalam  penelitin  ini.  Dalam  riset  ini,  sehabis  materi hukum terkumpul hingga materi hukum itu dianalisis buat memperoleh konklusi, wujud dalam metode analisa materi hukum  merupakan  Konten  Analysis.  Begitu  juga  sudah  dipaparkan  tadinya,  kalau  dalam  riset  normatif  tidak dibutuhkan  informasi  alun-  alun  buat  setelah  itu  dicoba  analisa  kepada  suatu  yang  terdapat  di  balik  informasi  itu. Dalam  analisa  materi  hukum  tipe  ini  akta  ataupun  arsip  yang  dianalisis  diucap  dengan  sebutan  “bacaan”.  Konten analysis  membuktikan  pada  tata  cara  analisa  yang  integratif  serta  dengan  cara  abstrak  mengarah  ditunjukan  buat menciptakan,  mengenali,  memasak,  serta  menganalisa  materi  hukum  buat  menguasai  arti,  sgnifikansi,  serta relevansinya. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Arah Kebijakan Berkaitan dengan Sumber i Daya s Alam m dan Lingkungan p Hidup
Pembangunan  di  aspek  sumber  energi  alam  serta  area  hidup  pada  dasarnya  ialah  usaha  buat  mengefektifkan sumber  energi  alam  buat  sebesar-  besarnya  kemakmuran  orang  dengan  mencermati  kelestarian  fungsi  serta penyeimbang  area  hidup,  pembangunan  yang  berkesinambungan,  kebutuhan  ekonomi  serta  adat  warga  lokal,  dan penyusunan  ruang.  Untuk  menggapai  tujuan  serta  target  yang  sudah  diresmikan  di  atas,  GBHN  1999  -  2004 memercayakan: 4
1. Mengatur  sumber  energi  alam  serta  menjaga  energi  dukungnya  supaya  berguna  untuk  peningkatan  keselamatan orang dari angkatan ke generasi.
2. Tingkatkan  eksploitasi  kemampuan  sumber  energi  alam  serta  area  hidup  dengan  melaksanakan  pelestarian, rehabilitasi serta pengiritan pemakaian, dengan mempraktikkan teknologi ramah area.
3. Mempraktikkan indikator- indikator yang membolehkan perlindungan kemahiran keterbaharuan dalam pengurusan sumber energi alam yang bisa diperbaharui buat menghindari kehancuran yang tidak bisa balik.
4. mengirimkan  dengan  cara  berangsur  -  angsur  wewenang  pemerintah  pusat  pada  pemerintah  daerah  dalam penerapan  pengurusan  sumber  energi  alam  dengan  cara  hati-  hati  serta  perawatan  area  hidup  maka  kualitas ekosistem senantiasa terpelihara, yang diatur dengan hukum.
5. Mengefektifkan  sumber  energi  alam  buat  sebesar-  besarnya  kemakmuran  orang  dengan  mencermati  kelestarian guna  serta  penyeimbang  area  hidup,  pembangunan  yang  berkepanjangan,  kebutuhan  ekonomi  serta  adat  warga lokal dan penyusunan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan UU.

## Pengelolaan Lingkungan di Indonesia
Hukum pertambangan memiliki ikatan yang amat akrab dengan hukum area karena setiap upaya pertambangan, apakah itu berhubungan dengan pertambangan umummaupun pertambangan minyak serta  gas dunia diharuskan buat menjaga  kesinambungan  energi  bawa  serta  energi  muat  area  hidup.  Perihal  ini,  umum  diucap  dengan  pelanggengan guna area hidup (artikel 1 nilai 5 UUPLH). 5 Hukum pertambangan bagaikan salah satu aspek ilmu hukum mempunyai bermacam aspek, salah satunya di aspek lingkungan sebab objek dari kegiatan pertambangan merupakan area. Dalam perihal  ini  lingkungan  yang  diartikan  merupakan  baik  biotik  ataupun  abiotik.  Hukump  ertambangan  menaruh pandangan  area  bagaikan  pandangan  berarti  sebab  terdapatnya  semangat  serta  pergantian  kepada  pergantian  watak serta wujud dari area itu maka dibutuhkan perlakuan spesial kepada lingkungan sehingga diharapkan lingkungan yang diatur dampak kegiatan pertambangan tetap mempunyai guna serta energi area hidup yang terpelihara ataupun justru dimungkinkan bertambah.
Pengurusan  lingkungan  hidup  merupakan  usaha  terstruktur  buat  melestarikan  guna  lingkungan  hidup  yang mencakup  kebijaksanaan  penyusunan,  eksploitasi,  pengembangan,  perawatan,  penyembuhan,  pengawasan  serta pengaturan area hidup. Dalam pengurusan area, hukum tidak hanya berperan bagaikan proteksi serta kejelasan untuk masyarakat  ( social  control )  juga  sebagai  media  pembangunan  ( a  tool  of  social  engineering )  dengan  kedudukan bagaikan agent  of  development ataupun agent  of  change .  Dalam  tugasnya  selaku  prasarana  pembangunan,  hukum
3 Burhan  Bungin,  Metodologi  Riset  Kualitatif:  Aktualisasi  Metodologi  Ke  arah  Macam  Versi  Kontemporer,(Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2007).203.
4 Bappenas, Bab X Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, https://ww w.bappenas.go.id/files/2913/5080/2316/bab-x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkungan-hidup.pdf,  diakses  pada  tanggal 25 Juli 2020.
5 Rangkuti,  Siti  Sundari,  Fitur  Hukum  Area:  Dari  Ius  Constitutum,  Sekali  Lagi,  Ke  Ius  Constituendum,  di  informasikan pada  Kolokium"  Good  Governance  and  Good  Environmental  Governance"  yang  diselenggarakan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga bertepatan pada 28 Februari 2008 di Surabaya, hlm. 29.
Eren  Arif  Budiman  dan  Ahmad  Arif  Zulfikar,  Pengawasan  Pengelolaan  Lingkungan  Dibidang Pertambangan  Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
melegitimasi  instrument  kebijaksanaan  dalam  pengurusan  area,  ialah  Dasar  Kualitas  area,  Analisa  Hal  Akibat  Area( AMDAL), serta perizinan area.
Bagi  Siti  Sundari  Rangkuti  penegakan  hukum  lingkungan  berhubungan  akrab  dengan  keahlian  aparatur  serta disiplin masyarakat warga kepada peraturan yang legal, yang mencakup 3 aspek hukum, ialah administratif, kejahatan serta  awas,  perihal  ini  senada  dengan  penafsiran  penguatan  hukum  lingkungan  yang  dikemukakan  oleh  Biezeveld bagaikan selanjutnya: 6
“Environmental . law . enforcement . can . be . defined . as . the . application . of . sah governmental . powers . to . ensure . compliance . with . environmental regulations by means of: a. Administrative  supervision  of  the  compliance  with  environmental  regulations  (inspection)  (=  mainly  preventive activity);
b. Administrative measures or snctions in case of non compliance (= corrective activity)
c. Criminal investigation in case of presumed offences (= repressive activity);
d. Criminal meansures or sanction in case offeces (= repressive activity);
e. Civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (= preventive or corrective activity) ”.
Dari  perihal  itu,  gimana  kita  mengambil  energi  antara  sistem  pandangan  hukum  lingkungan  serta  kegiatan pertambangan  alhasil  integrasi  yang  menyeluruh  diantara  sedi-  segi  itu  menciptakan  kombinasi  yang  idealsehingga terwujud sesuatu aturan norma yang menjurus pada cara percepatan pembangunan di aspek hukum yang efisien serta berdaya  guna.  Pengaturan  mengenai  lingkungan  di  bidang  pertambangan  merupakan  salah  satu  rangkaian  norma hukum yang berisi mekanisme hukum yang harus ditaati oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan beserta penegakan hukumnya.  Kedudukan  aparatur  negeri  bagaikan  pemegang  wewenang  aktif  mempunyai  andil  berarti  dalam  cara penguatan  hukum.  Aparatur  negeri  yang  berkompeten  serta  mempunyai  integritas  yang  besar  kepada  penguatan hukum  diharapkan  jadi  prasarana  pengerak  aktif  yang  bersenjatakan  norma  perundang-  undangan  yang  legal  alhasil dikemudian  hari  nanti  sistem  pengurusan  area  di  aspek  pertambangan  bisa  diaplikasikan  dengan  cara  bertanggung jawab bersumber pada peraturan perundang- undangan yang legal.
Arti  pertambangan  bagi  Hukum  Nomor.  4  Tahun  2009  mengenai  Pertambangan  Mineral  serta  Batubara merupakan beberapa ataupun semua jenjang aktivitas dalam bagan riset, pengurusan danpengusahaan mineral ataupun batubara  yang  mencakup  pelacakan  biasa,  investigasi,  riset  kelayakan,  arsitektur,  penambangan,  pengerjaan  serta pemurnian, pengangkutan serta pemasaran, dan aktivitas sesudah tambang. Pertambangan mineral serta batubara bagi PP Nomor. 23 Tahun 2009 mengenai Penerapan Aktivitas Upaya pertambangan Mineral serta Batubara digolongkan jadi 5 barang, ialah:
a. mineral radioaktif mencakup radium, thorium, uranium, monasit, serta materi galian radioaktif yang lain;
b. mineral metal mencakup litium, berilium, magnesium, potasium, kalsium, kencana, tembaga, perak, timbal, seng, timah,  nikel,  mangan,  emas  putih,  bismuth, m olibdenum, n bauksit, n airnraksa, n wolfram, n titanium, n barit, vanadium,  kromit,  antimoni,  kobalt,  tantalum,  cadmium,  ngalium,  nindium,  yitrium,  magnetit,  besi,  galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenite.
c. mineral  bukan  metal  mencakup  intan,  korundum,  grafit,  arsen,  pasir  kuarsa,  fluorspar,  kriolit,  iodin,  brom,  klor, sulfur, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin.
d. batuan  mencakup  pumice,  tras,  toseki,  batu  gelas,  pualam,  perlit,  tanah,  sel  kelamin,  gioko,  agato,  diorit,  topas, batuan gunung quarry besar, batuan galian dari busut, batuan bengawan, batuan kali, batuan bengawan memfilter tanpa  pasir,  pasir  urug,  pasir  pasang,  batuan  berpasir  natural(  sirtu),  materi  gundukan  opsi(  tanah),  urukan  tanah setempat, tanah merah( laterit), batu gamping, onik, pasir laut, serta pasir yang tidak memiliki faktor mineral metal ataupun faktor mineral bukan metal dalam jumlah yang berarti ditinjau dari bidang ekonomi pertambangan; dan e. batubara mencakup bitumen padat, batuan aspal, batubara, serta gambut
Pengawasan  Pengelolaan  Pertambangan  Menurut Undang-undang  No.  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara
Pengawasan  pada  dasarnya  ditunjukan  seluruhnya  untuk  menjauhi  terdapatnya  kemungkinan  kecurangan ataupun  penyimpangan  atas  tujuan  yang  hendak  diraih.  lewat  pengawasan  diharapkan  bisa  menolong  melakukan kebijaksanaan  yang  sudah  diresmikan  buat  menggapai  tujuan  yang  sudah  direncanakan  dengan  cara  efisien  serta berdaya  guna.  Apalagi,  lewat  pengawasan  terwujud  sesuatu  kegiatan  yang  berhubungan  akrab  dengan  determinasi ataupun  penilaian  hal  sejauhmana  penerapan  kegiatan  telah  dilaksanakan.  Pengawasan  pula  bisa  mengetahui sejauhmana  kebijaksanaan  arahan  dijalani  serta  hingga  sejauhmana  penyimpangan  yang  terjalin  dalam  penerapan
6 Siti  Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional ,  Airlangga  University  Press, Cetakan III, 2003 hlm. 215.

## Eren  Arif  Budiman  dan  Ahmad  Arif  Zulfikar,  Pengawasan  Pengelolaan  Lingkungan  Dibidang Pertambangan  Berdasarkan
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
kegiatan  itu.  Rancangan  pengawasan  begitu  sesungguhnya  membuktikan  pengawasan  ialah  bagian  dari  guna manajemen, di mana pengawasan dikira bagaikan wujud pengecekan ataupun pengontrolan dari pihak yang lebih atas pada  pihak  di  bawahnya.”  Dalam  ilmu  manajemen,  pengawasan  ditempatkan  bagaikan  tahapan  terakhir  dari  buat manajemen.  Dari  bidang  administratif,  pengawasan  memiliki  arti  pula  bagaikan:“  observasi  atas  penerapan  semua aktivitas bagian badan yang ditilik buat menjamin supaya semua profesi yang lagi dilaksanakan cocok dengan konsep serta peraturan” ataupun“  sesuatu upaya  supaya sesuatu profesi bisa dilaksanakan cocok dengan  konsep yang sudah didetetapkan, serta dengan terdapatnya pengawasan bisa memperkecil tampaknya halangan, sebaliknya halangan yang sudah terjalin bisa lekas dikenal yang setelah itu bisa dicoba aksi perbaikannya.”
Pada  dasarnya  pengawasan  ialah  suatu  yang  sungguh  mendasar  dalam  kehidupan  lembaga  buat  melindungi supaya kegiatan-kegiatan yang di praktekkan tidak menyimpang dari konsep yang sudah di tetapkan. Aktivitas badan alangkah  juga  kecilnya,  hendak  kurang  berjalan  cocok  dengan  yang  di  harapkan  bila  tanpa  terdapat  pengawasan. Dengan  pengawasan  hendak  di  tahu  kelebihan  serta  kelemahan  dalam  penerapan  manajemen.  Sebutan  pengawasan dalam  lembaga  bertabiat  biasa,  alhasil  ada  sebagian  penafsiran  yang  bermacam-  macam  semacam  melangsungkan pengecekan  dengan  cara  terinci,  menata  kelancaran,  menyamakan  dengan  standar,  berupaya  memusatkan  ataupun membebankan dan pembatasannya. Tetapi pada dasarnya pengawasan.
Pengawasan memiliki  tujuan supaya profesi  yang di laksanakan tidak menyimpang dari  konsep yang sudah di tetapkan tadinya. Begitu juga yang di ungkapkan oleh Meter. Manullang kalau tujuan penting dari pengawasan yakni mengusahakan supaya apa yang di agendakan jadi realitas. Buat bisa betul- betul merealisir tujuan penting itu, hingga pengawasan pada derajat awal bermaksud supaya penerapan profesi cocok dengan instruksi yang sudah dikeluarkan, serta  buat  mengenali  kelemahan-  kelemahan  dan  kesulitan-  kesulitan  yang  di  hadapi  dalam  penerapan  konsep bersumber pada penemuan- penemuan itu bisa di ambil aksi buat membenarkannya bagus pada durasi itu atau waktu- waktu yang hendak tiba. 7
Dari pernyataan di atas bisa dikenal kalau pengawasan menitikberatkan pada usaha buat membiasakan  konsep yang  sudah  terbuat  dengan  aktivitas  yang  di  laksanakan.  Perihal  lain  yang  jadi  tujuan  pengawasan  ini  merupakan menyamakan  situasi  yang  terjalin  ataupun  realitas  dengan  apa  yang  sepatutnya.  Dari  aktivitas  itu  bisa  di  tahu kelemahan  ataupun  penyimpangan  apa  yang  terjalin  alhasil  bisa  di  tahu  tahap  apa  yang  wajib  di  jalani  berikutnya supaya kelemahan itu bisa di obati serta penyimpangan itu tidak terjalin lagi.
Guna  pengawasan  merupakan  pengenalan  bermacam  aspek  yang  membatasi  suatu  aktivitas,  serta  pula pengumpulan tindakan  koreksi yang dibutuhkan  supaya tujuan badan bisa senantiasa berhasil. Bagaikan kesimpulan, guna pengawasan dibutuhkan buat membenarkan apa yang sudah direncanakan serta dikoordinasikan berjalan begitu juga mestinya ataukah tidak. Bila tidak berjalan dengan  sebaiknya hingga  guna pengawasan pula melaksanakan cara buat membetulkan aktivitas yang lagi berjalan supaya bisa senantiasa menggapai apa yang sudah direncanakan. Guna dari pengawasan sendiri ialah:
1. Mempertebal rasa tangung jawab seseorang yang diserahi peranan dan wewenang dalam pelaksanan pekerjan
2. karyawan supaya melakukan profesinya cocok dengan metode yang sudah ditetapkan
3. Menghindari terbentuknya kelengahan, kelemahan serta penyimpangan supaya tidak terjalin kehilangan yang tidak diinginkan
4. Membenarkan  kekeliruan  serta  kecurangan  supaya  dalam  penerapan  pekerjan  tidak  hadapi  halangan  serta pemborosan- pemborosan
Senada  dengan  opini  Situmorang  serta  Juhir,  mengatakan  kalau  cara  pengawasan  pada  hakekatnya  dijalankan oleh administrasi serta manajemen dengan memakai 2 metode, ialah: 8
1. Pengawasan  secara  langsung  ( direct  control )  yakni  bila  arahan  organisasi  melangsungkan  sendiri  pengawasan kepada aktivitas yang lagi dijalani. Pengawasan langsung ini bisa berupa:
a. inspeksi langsung,
b. on the spot observation,
c. on  the  spot  report ,  yang  sekalian  berarti  pengumpulan  ketetapan  on  the  spot  pula  bila  dibutuhkan.  Hendak namun  sebab  banyaknya  serta  kompleksnya  tugas-  tugas  seseorang  pimpinan  paling  utama  dalam  badan  yang besar- seseorang arahan tidak bisa jadi bisa senantiasa melaksanakan pengawasan langsung itu. Sebab itu kerap pula beliau wajib melaksanakan pengawasan yang bertabiat tidak langsung
2. Pengawasan tidak langsung ( indirect control ) yakni pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dicoba lewat informasi yang di informasikan oleh para anak buah. Informasi itu bisa berupa :
a. tertulis,
7 Manullang. 1982. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya . Cetakan Ke 6. Jakarta: PT.Rajawali Press, hlm. 173.
8 Siagian, Sondang., P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara, hlm. 139-140.
Eren  Arif  Budiman  dan  Ahmad  Arif  Zulfikar,  Pengawasan  Pengelolaan  Lingkungan  Dibidang Pertambangan  Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
b. lisan.
Kelemahan  dari  pada  pengawasan  tidak  langsung  itu  yakni  kalau  sering  para  bawahan  cuma  memberi  tahu keadaan  yang  positif  saja.  Dengan  percakapan  lain,  para  bawahan  itu  memiliki  kecondongan  cuma  memberi  tahu keadaan  yang  diduganya  hendak  mengasyikkan  arahan.  Sedangkan  Bohari  memilah  berbagai  metode  pengawasan bagaikan selanjutnya: 9 1. Pengawasan  melindungi,  dimaksudkan  buat  menghindari  terbentuknya  penyimpangan-  penyimpangan  dalam penerapan aktivitas. Pengawasan melindungi ini umumnya berupa prosedur- prosedur yang wajib ditempuh dalam penerapan aktivitas. Pengawasan melindungi ini bermaksud:
a. Menghindari terbentuknya tindakan- tindakan yang menyimpang dari dasar yang sudah ditentukan
b. Berikan prinsip untuk terselenggaranya penerapan aktivitas dengan cara berdaya guna serta efektif
c. Memastikan anjuran serta tujuan yang hendak digapai.
d. Memastikan  wewenang  serta  tanggung  jawab  bagaikan  lembaga  sehubungan  dengan  kewajiban  yang  wajib dilaksanakan
2. Pengawasan  represif,  ini  dilaksanakan  setelah  suatu  aktivitas  dicoba  dengan  membandingkan  apa  yang  telah terangkai  dengan  apa  yang  selayaknya  terangkai.  Dengan  pengawasan  represif  dimaksud  untuk  mengidentifikasi apakah  kegiatan  dan  pembiayaan  yang  telah  dicoba  itu  telah  menduga  kebijaksanaan  serta  pemastian  yang  telah ditetapkan. Pengawasan represif ini umum dicoba dalam bentuk:
a. Pengawasan  dari  jauh,  merupakan  pengawasan  yang  dicoba  dengan  metode  pemeriksaan  serta  riset  kepada surat- surat garansi jawab diiringi bukti- buktinya hal kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan.
b. Pengawasan  dari  dekat,  merupakan  pengawasan  yang  dicoba  di  tempat  aktivitas  ataupun  tempat  penajaan administrasi
Berhubungan dengan Artikel 2 UU Nomor. 4 Tahun 2009 menyusun jika Petambangan Mineral serta Batu bara (Minerba) diatur berdasarkan:
1. Khasiat, kesamarataan serta keseimbangan
2. Keberpihakan pada kebutuhan bangsa
3. Partisipatif, kejernihan serta akuntabilitas
4. Berkepanjangan  serta  berwawasan  area.  Dasar  yang  terencana  menggabungkan  format  ekonomi,  area  serta  sosial adat  dalam  totalitas  upaya  pertambangan  mineral  serta  batu  kobaran  buat  menciptakan  keselamatan  era  saat  ini serta era mendatang
Pada  Pasal  3  Hukum  Nomor.  4  Tahun  2009 mengatur  jika  dalam  rencana  menyokong  pembangunan  nasional yang berkelanjutan, tujuan pengurusan mineral serta batubara merupakan:
1. Menjamin efektifitas penerapan serta pengaturan aktivitas upaya pertambangan dengan cara berdaya guna, berhadil buat serta berdaya saing;
2. Menjamin khasiat pertambangan minerba dengan cara berkepanjangan serta berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin  tersedianya  mineral  serta  batubara  bagaikan  materi  dasar  serta  atau  ataupun  sumber  tenaga  buat keinginan dalam negara;
4. menyokong serta menumbuh kembangkan keahlian nasional supaya lebih sanggup bersaing di tingkatan nasional, regional serta global;
5. Tingkatkan  pemasukan  warga  lokal,  wilayah  serta  Negeri  dan  menghasilkan  alun-  alun  kegiatan  yang  sebesar- besarnya buat keselamatan orang.
6. Menjamin kejelasan hukum dalam penajaan aktivitas upaya pertambangan mineral serta batubara
Dengan  cara  biasa  pembedahan  pertambangan  mencakup  2  perihal  ialah  Investigasi  tercantum  di  dalamnya merupakan investigasi itu sendiri serta riset kelayakan serta Pembedahan Produksi yang menata mengenai arsitektur, penambangan, pengerjaan serta pemurnian, pengangkutan serta penjualalan. Dalam cara pertambangan para legislator mulai memasukkan angka serta ketentuan lingkungan sebagaisuatu cara yang tidak bisa diabaikan untuk para arsitek. Perihal ini kita bisa memandang dalam perihal sebagian perihal ialah:
1. Investigasi  di  mana  bagaikan  tahapan  aktivitas  upaya  pertambangan,  hingga  dibutuhkan  data  hal  area  sosial  serta area hidup.
2. Riset Kelayakan mewajibkan AMDAL dan pemograman pasca tambang.
3. Pembedahan Produksi memohon alat pengaturan akibat lingkungan pantas dengan hasil studi kelayakan.
9 H. Bohari, 1990. Pengawasan Keuangan Negara , Jakarta: Rajawali Press, hlm. 25.
Eren  Arif  Budiman  dan  Ahmad  Arif  Zulfikar,  Pengawasan  Pengelolaan  Lingkungan  Dibidang Pertambangan  Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
4. Reklamasi  bagaikan  sesuatu  aktivitas  yang  dicoba  sejauh  jenjang  upaya  pertambangan  buat  menyusun, memperbaiki,  serta  membenarkan  mutu  lingkungan  serta  ekosistem  supaya  bisa  berperan  kembali  pantas peruntukannya.
5. Aktivitas sesudah tambang, aktivitas terencana, analitis serta bersinambung sehabis akhir beberapa ataupun semua aktivitas  upaya  pertambangan  buat  memperbaiki  guna  lingkungan  alam  serta  fungsisosial  bagi  situasi  lokal  di semua kawasan penambangan
6. Dalam  perihal  pemberian  kawasan  Permisi  Upaya  Pertambangan  (WIUP)  serta  Area  Penahanan  Negeri  (WPN) energi bawa jaminan area (artikel 18 graf c serta 28 graf e) jadi ketentuan buat memperoleh izin
7. Hal  agunan  intensitas  investigasi  bayaran  area  dampak  aktivitas  ekplorasi  ini  jadi  ketentuan  buat  memperoleh Permisi Upaya Pertambangan (IUP) pada pasal 39 huruf d serta Permisi Upaya Pertambangan Spesial (IUPK) pada pasal  78  huruf  e.  Tidak  hanya  itu  pasal  95  mengharuskan  pemegang  IUP  serta  IUPK  harus  menaati  batasan keterbukaan serta energi dukung lingkungan.
8. Dalam  kaidah  pertambangan,  pasal  96  huruf  melaporkan  kalau  pemegang  IUP  serta  IUPK  harus  melakukan pengurusan serta kontrol kawasan, tercantum aktivitas reklamasi serta sesudah tambang, usaha pelestarian pangkal energi  mineral  serta  batubara  serta  pengurusan  sisa  tambang  dari  sesuatu  aktivitas  upaya  pertambangan  dalam wujud  padat,  cair,  ataupun  gas  hingga  penuhi  standar  dasar  kualitas  lingkungan  saat  sebelum  dilepas  ke  alat lingkungan.
9. Pasal  97  serta  98  mengharuskan  pemegang  IUP  serta  IUPK  menjamin  aplikasi  standar  serta  dasar  kualitas  area cocok  dengan  karakter  sesuatu  wilayah  serta  melindungi  kelestarian  peranan  serta  daya  bawa  sumber  energi  air yang berhubungan cocok dengan determinasi peraturan perundang- undangan
10. Pasal  99  mengharuskan  pemegang  IUP  serta  IUPK  memberikan  konsep  reklamasi  serta  konsep  sesudah  tambang pada  dikala  mengajukan  permohonan  IUP  Pembedahan  Penciptaan  serta  IUPK  Pembedahan  Penciptaan  serta sediakan anggaran agunan reklamasi serta sesudah tambang
11. Buat penghentian aktivitas upaya pertambangan bisa diserahkan pada  pemegang IUP serta IUPK (pasal 113 huruf c)  bila  situasi  energi  bawa  area  area  itu  tidak  bisa  menanggung  bobot  aktivitas  pembedahan  penciptaan  sumber energi mineral serta atau ataupun batubara yang dicoba di wilayahnya
12. Pengawasan  dari  petugas  yang  berhak  mencakup  pengurusan  area  hidup,  reklamasi  serta  sesudah  tambang  (pasal 141 huruf h)
13. Determinasi  lain-  lain  melaporkan  kalau  tiap  permasalahan  yang  mencuat  dalam  IUP  serta  IUPR  ataupun  IUPK yang berhubungan dengan akibat lingkungan dituntaskan dengan ketetapan peraturan perundang- undangan
Dengan  cara  khusus  pengaturan  hal  pengawasan  atas  penerapan  aktivitas  upaya  pertambangan  yang berhubungan  dengan  area  terdapat  di  Pasal  16  huruf  h  PP  Nomor.  55  Tahun  2010  mengenai  pembinaan  serta pengawasan  penajaan  serta  Pengurusan  Upaya  Pertambangan  Mineral  serta  Batubara.  Di  dalam  uraian  lebih  lanjut pada Pasal 28 PP itu diklaim kalau: Pengawasan pengurusan area hidup, reklamasi, serta sesudah tambang begitu juga diartikan dalam Pasal 16 huruf h sangat sedikit mencakup:
1. pengurusan  serta  kontrol  lingkungan  cocok  dengan  arsip  pengurusan  lingkungan  ataupun  permisi  kawasan  yang dipunyai serta sudah disetujui;
2. penyusunan, penyembuhan, serta koreksi tanah cocok dengan peruntukannya;
3. penentuan serta pencairan agunan reklamasi;
4. pengurusan pascatambang;
5. penentuan serta pencairan agunan pascatambang; dan
6. pelampiasan dasar kualitas lingkungan cocok dengan determinasi peraturan perundang- undangan
Hal pengawasan dalam pengeloaan pertambangan di Indonesia, bagi Pasal 141 hingga Penguasa dalam perihal ini  Unit  Tenaga  serta  Pangkal  Energi  Mineral  lewat  Direktorat  Jenderal  Pertambangan  Mineral  serta  Batubara  bisa melaksanakan  pengawasan  kepada  penyelengaaran  upaya  pertambangan  di  wilayah  serta  bisa  mendelegasikan wewenang  pada  penguasa  provinsi  buat  melaksanakan  pengawasan  kepada  penyelenggaran  di  wilayah.  Pengawasan itu mencakup:
1. teknis pertambangan;
2. penjualan;
3. finansial;
4. pengerjaan informasi mineral serta batubara;
5. pelestarian pangkal energi mineral serta batubara;
6. keamanan serta kesehatan kegiatan pertambangan;
7. keamanan pembedahan pertambangan;
Eren  Arif  Budiman  dan  Ahmad  Arif  Zulfikar,  Pengawasan  Pengelolaan  Lingkungan  Dibidang Pertambangan  Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
8. pengurusan area hidup, reklamasi, serta sesudah tambang;
9. eksploitasi benda, pelayanan, teknologi, serta keahlian rekayasa serta rancang bangun dalam negara;
10. pengembangan daya kegiatan teknis pertambangan;
11. pengembangan serta pemberdayaan warga setempat;
12. kemampuan, pengembangan, serta aplikasi teknologi pertambangan;
13. kegiatan- kegiatan lain di aspek aktivitas upaya pertambangan yang menyangkut kebutuhan biasa;
14. pengurusan IUP ataupun IUPK; dan
15. jumlah, tipe, serta kualitas hasil upaya pertambangan
Pengawasan  pada  hakikatnya  merupakan  tertuju  buat  menghindari  terbentuknya  kelalaian  serta  membuktikan metode  dan  tujuan  yang  betul.  Oleh  karena  itu  lewat  aplikasi  prinsip  koordinasi,  hingga  dasar  pengawasan  bisa maksimal  dan  diharapkan  bisa  jadi  pemecahan  dalam  menciptakan  terdapatnya  penyeimbang,  ialah  pengurusan pertambangan yang berwawasan area, alhasil dengan begitu bisa menciptakan terselenggaranya penerapan penguatan hukum pada upaya pertambangan.
Tidak  hanya  pengawasan  begitu  juga  pada  penjelasan  di  atas,  hingga  pengawasan  bisa  dicoba  dengan mengaitkan  warga  bagaikan  pengawas  ekternal  begitu  juga  yang  diatur  dalam  Artikel  70  UUPPLH.  Pengawasan warga  yang  diartikan  merupakan  pengawasan  sosial  yang  pastinya  berlainan  dengan  pengawasan  yang  dicoba  oleh administratur  yang  dengan  cara  langsung  bertanggung  jawab  kepada  terselenggaranya  upaya  pertambangan. Pengawasan  warga  pada  hakikatnya  merupakan  berperan  buat  pengaturan.  Lewat  pengawasan  warga,  hingga diharapkan  bisa  jadi  pengawasan  sekalian  meningkatkan  pemahaman  dalam  diri  tiap  orang  mengenai  berartinya proteksi serta pengurusan area. Oleh karena itu, idealnya, kegiatan serupa dalam wujud kemitraan dengan warga jadi amat  diperlukan  dalam  melaksanakan  pengawasan  sosial  paling  utama  pada  warga  dekat  yang  mendapatkan  akibat langsung dari dampak upaya pertambangan.
Wewenang  penguasa  provinsi  dalam  pengurusan  pertambangan  mineral  serta  batubara,  di  realisasikan  dalam pembuatan peraturan perundang- undangan wilayah, serta pemberian Permisi Upaya Pertambangan (IUP), pembinaan, penanganan  bentrokan  warga  serta  pengawasan  upaya  pertambangan  bagus  yang  berakibat  area  langsung  karna pembedahan  penciptaan  yang  kegiatannya  pada  rute  area  kabupaten  atau  kota  serta  atau  ataupun  area  laut  4(  empat) mil hingga dengan 12( dua belas) mil. Alhasil penginventarisasian, pelacakan serta riset dan investigasi dalam bagan mendapatkan  informasi  serta  data  mineral  serta  batubara  cocok  dengan  kewenangannya.  Pengembangan  serta kenaikan kedudukan dan warga dalam upaya pertambangan dengan mencermati kelestarian area dan pengoordinasian perizinan  serta  pengawasan  pemakaian  materi  peledak  di  area  tambang  sampai  penyampaian  data  hasil  pencatatan, pelacakan biasa, penciptaan, pemasaran dalam negara, dan ekspor serta riset dan investigasi pada Menteri serta bupati atau  walikota  cocok  dengan  kewenangannya,  alhasil  pembinaan  serta  pengawasan  kepada  reklamasi  tanah pascatambang; serta kenaikan keahlian aparatur penguasa provinsi serta penguasa kabupaten atau kota dalam penajaan pengurusan upaya pertambangan
Dalam pengurusan pertambangan pasti terdapatnya akibat kepada area dengan independensi wilayah, penguasa membagikan  wewenang  pengurusan  upaya  pertambangan  pada  tubuh  upaya  negeri  (BUMN)  ataupun  tubuh  upaya swasta (BUMS). Perihal itu dimaksudkan dalam bagan menghasilkan sebesarbesarnya kelimpahan orang serta supaya biar warga bisa menikmati pembangunan berkepanjangan dalam area yang bagus serta segar dimana itu jadi hak dari semua  bangsa  Indonesia.  Dalam  mempunyai  serta  menikmati  area  pangkal  energi  alam  jadi  hak  bangsa  Indonesia begitu juga yang sudah di atur dalam pasal 28 huruf H UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## SIMPULAN
Pengawasan  pengurusan  lingkungan  di  aspek  pertambangan  bersumber  pada  UU  Nomor.  4  Tahun  2009 Mengenai  Pertambangan  Mineral  serta  Batu  Kobaran  mencakup  pengurusan  area  hidup,  reklamasi  serta  sesudah tambang  mencakup  pengurusan  serta  kontrol  area  cocok  dengan  surat  pengurusan  lingkungan  ataupun  permisi kawasan  yang  dipunyai  serta  sudah  disetujui;  penyusunan,  penyembuhan,  serta  koreksi  tanah  cocok  dengan peruntukannya; penentuan serta pencairan agunan reklamasi; pengurusan sesudah tambang; penentuan serta pencairan jaminan  sesudah  tambang;  serta  pelampiasan  dasar  kualitas  area  cocok  dengan  tuntutan  peraturan  perundang- undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Buku III RPJMN 2015-2019.
Burhan  Bungin,  Metodologi  Riset  Kualitatif:  Aktualisasi  Metodologi  Ke  arah  Macam  Versi  Kontemporer,  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
Eren  Arif  Budiman  dan  Ahmad  Arif  Zulfikar,  Pengawasan  Pengelolaan  Lingkungan  Dibidang Pertambangan  Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
H. Bohari, Pengawasan Finansial Negeri, Jakarta: Rajawali Press, 1990. Manullang, Sikap Badan: Rancangan Dasar serta Aplikasinya, Edisi Ke 6. Jakarta: PT. Rajawali Press, 1982. Marzuki, 1983, Metodologi Studi, PT Hanindita Offset, Yogyakarta. Siagian, Sondang., P. Manajemen Pangkal Energi Orang( Versi Awal). Jakarta: Binapura Aksara, 2008. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Area serta Kebijaksanaan Area Nasional, Airlangga University Press, Edisi III, 2003

## Makalah
Rangkuti, Siti Sundari, Fitur Hukum Area: Dari Ius Constitutum, Sekali Lagi, Ke Ius Constituendum, di informasikan pada Kolokium" Good Governance and Good Environmental Governance" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bertepatan pada 28 Februari 2008 di Surabaya.

## Perundang- undangan
Hukum Nomor. 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral serta Batubara.

## Internet
Bappenas, Ayat X Pembangunan Pangkal Energi Alam serta Area Hidup, https: atau atau ww w. bappenas. go. id atau files atau 2913 atau 5080 atau 2316 atau bab- x- pembangunan- sumber- daya- alam- dan- lingkun gan- hidup. pdf.
Dwi  Nofi  Andhiyantama,  Hukum  SDA,  http:  atau  atau  dwinofi.  blogspot.  com  atau  2012  atau  01  atau  huku  m- sumber- daya- alam. html .