INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page  202-212 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Terhadap Kekuatan-Kekuatan Sosial Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat
Mohd. Yusuf Daeng M 1 , Mike Trisnawati 2 , Suyanti 3 , Chairiah 4 , Geofani Milthree Saragih 5
(1)(2)(3)(4) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning,
(5) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau
Email: yusufdaeng23@gmail.com 1
Abstrak
Di  dalam  setiap  masyarakat  terdapat  suatu  kekuatan  sosial  (social  forces)  yang  dapat berfungsi  sebagai  alat  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Kekuatan  sosial  adalah  faktor  yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini karena hukum yang akan diberlakukan pasti akan menghadapi kekuatan-kekuatan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya,  terdapat  beberapa  faktor-faktor  berpengaruh  dalam  kekuatan  sosial. Pembahasan ini menjadi salah satu isu krusial yang dikaji di dalam sosiologi hukum. Pada dasarnya, gejala sosial memiliki kaitan yang erat dengan pembahasan di dalam penelitian ini.  Mengenai  fungsi  hukum  di  dalam  masyarakat  juga  menjadi  isu  penting  yang  akan dibahas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni mengenai Hak Asasi Manusia. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan faktor-faktor kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum yaitu kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan massa dan teknologi baru.  Kemudian,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  terdapat  manfaat  sosiologi  hukum dalam memahami seberapa jauh fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kata Kunci: Kekuatan-Kekuatan Sosial, Fungsi Hukum, Masyarakat.

## Abstract
In every society there is a social force that can function as a tool to achieve a goal. Social power is a factor that greatly influences law enforcement. This is because the law that will be enacted will definitely face the social forces that exist in the midst of society. At least, there are several influential factors in social power. This discussion is one of the crucial issues studied  in  the  sociology  of  law.  Basically,  social  phenomena  are  closely  related  to  the discussion in this study. Regarding the function of law in society, it is also an important issue to be discussed. This study uses a type of juridical normative research by linking the main topic of discussion to the main topic in this research, namely human rights. The results of this study will show the factors of social power that influence the law, namely the power of money, political power, mass power and new technology. Then, this study concludes that there  are  benefits  to  the  sociology of law  in understanding how  far  the  function of  law enforcement is in society.
Keywords: Social Powers, Legal Functions, Society

## PENDAHULUAN
Seiring perkembangan zaman, semakin luas aspek yang diatur oleh hukum. Pada dasarnya, segala sikap tindak manusia dalam berinteraksi harus diatur oleh hukum demi menjaga dan menciptakan situasi damai dan nyaman di tengah-tengah pergaulan sosial. Ada banyak teori yang menganalisis bagaimana hubungan antara hukum dan sosial. Carl Von Savigny dan Karl Marx misalnya yang sangat skeptis terhadap peranan hukum sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan, namun tidak demikian halnya dengan pandangan- pandangan yang berlaku kemudian. Dalam pandangan Weber, Talcott Parsons lewat tulisan yang berjudul The law and Social Control menegaskan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum tidak lain untuk mengatur, memelihara dan menjaga hubungan-hubungan sosial dalam suatu sistem sosial (Dossy Iskandar Prasetyo & Bernard L. Tanya, 2011) .
Tidak heran apabila adagium hukum dimana ada masyarakat di situ ada hukum menjadi salah satu adagium yang paling familiar untuk kita dengan, karena faktanya sangat erat kaitannya antara keberadaan masyarakat dalam terbentuknya suatu hukum, mustahil hukum  terbentuk  apabila  tidak  ada  masyarakat.  Sebagai  makhluk  yang  sarat  akan kepentingan,  kehidupan  sosial  manusia  sangat  rentan  mewujdukan  suatu  konflik  dalam ambisi  mereka  dalam  memenuhi  kepentingannya.  Oleh  karena  itu,  untuk  menciptakan keteraturan  dibuatlah  hukum  sebagai  alat  pengatur  dan  agar  hukum  tersebut  memiliki kekuatan  untuk  mengatur  maka  perlu  suatu  entitas  lembaga  kekuasaan  yang  dapat
memaksakan berlakunya hukum tersebut  sehingga  dapat bersifat  imperatif (Mohd.  Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkininnawa YD, 2022) .
Dalam  penegakan  hukum  tersebut,  terdapat  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.  Soerjono  Soekanto  mendefenisikan  penegakan  hukum  sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian  penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1993).
Kemudian,  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum yaitu sebagai berikut (ISHAQ, 2008):
1. Hukum itu sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.
Dalam  realitasnya,  tidak  hanya  faktor-faktor  di  atas  saja  yang  mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. Dalam perkembangannya, terdapat kekuatan-kekuatan sosial yang juga mempengaruhi penegakan hukum dalam tataran implementasinya. Hal ini memiliki  kaitan  erat  nantinya  dengan  faktor  sarana  atau  fasilitas,  masyarakat  dan kebudayaan yang telah ditegaskan sebelumnya.. Dari latar belakang yang telah ditegaskan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pengkajian terhadap kekuatan-kekuatan sosial  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum.  Pembahasan  pertama  akan  mengkaji tentang  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  mempengaruhi  hukum.  Kemudian  pembahasan dilanjutkan dengan pengkajian terhadap  fungsi hukum dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian
hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doctrinal (Jonaedi  Effendi  & Johnny  Ibrahim,  2018) .  Metode  penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta menganalisis  mengenai  bagaimana  kekuatan-kekuatan  sosial  mempengaruhi  hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kekuatan-Kekuatan Sosial Dalam Mempengaruhi Hukum
Perkembangan  zaman  selalu  diiringi  dengan  majunya  teknologi  yang  berlahan menyebabkan adanya suatu pergeseran nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat (Nindia Viva Pramudha Wardani & Widodo Tresno Novianto, 2018). Salah satu aspek yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi tersebut adalah sosial. Sosial sendiri merupakan bagian  yang  sangat  vital  dalam  perkembangan  manusia.  Dalam  hukum,  kajian  yang membahas  mengenai  sosial  secara  spesifik  adalah  sosiologi  hukum.  Baumgartner mengatakan  bahwa  sosiologi  hukum  adalah  kajian  ilmiah  tentang  kehidupan  sosial  dan dengan demikian sosiologi hukum adalah kajian tentang perilaku hukum ( legal behaviour) (Zainal Asikin, 2015).
Manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari yang Namanya kepentingan. Dalam memenuhi  kepentingan  tersebut,  sering  sekali  manusia  lalai  dalam  memenuhi kepentingannya  tersebut.  Hukum  dibentuk  untuk  menjaga  keseimbangan  kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat bersangkutan (Eman Sulaiman, 2013).
Di  dalam  masyarakat  itu  sendiri,  ternyata  terdapat  beberapa  kekuatan-kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi eksistensi dari suatu hukum. Zainuddin Ali mengatakan setidaknya  terdapat  empat  kekuatan  sosial  yang  mempengaruhi  hukum  dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2018):

## a. Kekuatan Uang
Kebutuhan  manusia  terhadap  mata  uang  telah  ada  sejak  manusia  sudah  mengenal transaksi tukar-menukar dengan sistem barter (Asra, 2020). Pada masa itu, manusia hanya mengandalkan  kebutuhan  dan  kebetulan  sebagai  motivasi  dalam  transaksi.  Dalam perkembangannya,  metode  barter  tersebut  diganti  dengan  uang.  Sejak  Indonesia melaksanakan  pembangunan  nasional  yang  pada  pokoknya  berorientasi  pada pembangunan ekonomi nasional, terjadi suatu proses perubahan sosial yang tidak kunjung berhenti di dalam masyarakat kota terkhususnya. Banyak perusahaan-perusahaan swasta dengan modal dalam negeri dan modal asing yang semakin lama semakin besar. Banyak ketimpangan yang terjadi, misalnya dalam hal gaji yang dimana pemberian upah tinggi dibandingkan dengan upah yang diterima PNS misalnya. Sehingga, secara tidak langsung menimbulkan kecemburuan sosial dengan pertimbangan usaha kerja yang telah dilakukan. Paradigma  di  tengah-tengah  masyarakat  menjadi  berubah,  usaha  para  pemuda  dalam menyelesaikan studi sampai jenjang tertinggi adalah untuk mencapai materil saja, dengan mengesampingkan  pengabdian  terhadap  negara  melalui  instansi-instansi  pemerintahan. Dampaknya, ukuran status sosial bergeser dari kekuasaan jabatan kepada kekayaan. Gengsi sosial  bergeser  dari  sektor  pemerintahan  ke  sektori  bisnis  swasta.  Paradigma  negatif tersebut juga mempengaruhi mereka yang telah mendapatkan jabatan di pemerintahan. Uang menjadi oritentasi utama dalam setiap tujuan sikap tindak yang dilakukan. Semua itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan yang tidak perlu yang dalam hal ini tidak  dapat  dipenuhi  melalui  gaji  yang  diterima  melalui  pekerjaan  resminya. Berkembangnya  kebiasaan-kebiasaan  tersebut  menimbulkan  bahaya  dalam  beberapa bentuk, yakni Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). KKN sendiri di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah menjadi fakta yang terkenal di mana-mana (Ismansyah & Purwanto Agung Sulistyo, 2010).

## b. Kekuatan Politik
Perdebatan  mengenai  hubungan  hukum  dan  politik  menjadi  perbebatan  yang  Panjang dalam ilmu hukum. Kalangan aliran positivisme hukum seperti Jhon Austin, hukum adalah tidak  lain  produk  politik  atau  kekuasaan.  Sedangkan  para  pemikir  aliran  sejarah  seperti Dzatang akan menegaskan bahwa hukum berasal dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada  di  masyarakat,  tidak  berasal  dari  hal-hal  yang  bersifat  dogmatis  seperti  apa  yang dipikirkan oleh para poritivis (Abdus Salam, 2015). Di Indonesia sendiri, politik merupakan
salah satu bagian hak setiap warga negara yang dijamin di dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD  1945.  Hukum  itu  sendiri  merupakan  hasil  dari  proses  dialetika  politik.  Tidak  heran apabila  Mahfud  MD  menegaskan  bahwa  politik  determinan  terhadap  hukum  (politik memiliki  kedudukan  lebih  kuat  terhadap  hukum)  (Mahfud  MD,  2014).  Dalam  realisasi hukum,  pengaruh  dari  politik  tersebut  tidak  hanya  sampai  pada  proses  pembentukan hukum  saja,  melainkan  juga  pada  tataran  pelaksanaan  dari  isi  hukum  itu  sendiri.  Para penegak hukum pada dasarnya harus tunduk pada hukum positif yang telah dibuat oleh pihak berwenang, ini adalah keadaan ideal. Namun, di dalam pelaksanaanya, para penegak hukum  terkadang  akan  menghadapi  situasi  dimana  terdapat  pengaruh-pengaruh kepentingan yang dimana ini merupakan bagian dari pengaruh politik.

## c. Kekuatan Massa
Apabila  pelanggaran  hukum  dilakukan  oleh  satu  atau  dua  orang  saja  mungkin  menjadi masalah  yang  muda  bagi  penegak  hukum  untuk  memprosesnya,  namun  bagaimana apabila pelanggaran ataupun kejahatan tersebut dilakukan dalam bentuk massa?. Massa disini berarti orang banyak. Contoh pelanggaran hukum dalam bentuk massa yang sering terjadi di Indonesia adalah pengelolaan tanah tanpa memiliki legalitas kepemilikan. Contoh pelanggaran demikian akan sangat buruk pengaruhnya, karena  akan masif melebar dan mempengaruhi masyarakat lainnya.

## d. Kekuatan Teknologi Baru
Alat-alat yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan teknologi semakin  berpengaruh  bagi  kehidupan  manusia.  Salah  satu  aspek  kehidupan  manusia yang  dipengaruhi  oleh  teknologi  adalah  dalam  berhukum.  Sebagai  akibat  dari perkembangan  zaman  dari  pengaruh  globalisasi,  teknologi  dengan  sendirinya  telah mengubah  perilaku  masyarakat  dan  peradaban  manusia  secara  masif.  Perkembangan teknologi yang cepat tersebut juga  mengakibatkan perubahan sosial secara signifikan dan berlangsung cepat (Anggun Lestari Suryamizon, 2017). Teknologi menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari hukum.
Sehingga,  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  mempengaruhi  eksistensi  hukum  adalah kekuatan  sosial  dalam  bentuk  kekuatan  uang,  kekuatan  politik,  kekuatan  massa  dan kekuatan dari teknologi baru.

## 2. Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat
Fungsi hukum secara mendasar adalah sebagai media pengatur interaksi sosial yang ada di masyarakat. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa saja yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan  tertib  dan  teratur.  Kemudian,  hukum  juga  dapat  berfungsi  sebagai  penggerak pembangunan  yaitu  dapat  membawa  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  maju  (Mochtar Kusumaatmadja, 1986).  Sehingga, hukum memiliki fungsi yang sangat beragam di tengah- tengah masyarakat. Zainuddin Ali mengatakan setidaknya terdapat lima fungsi hukum bagi masyarakat yaitu sebagai berikut:

## a. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol
Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial bagi manusia, hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial (Ashadi L. Diab, 2014). Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi defenisi  dari  tingkah  laku  yang  menyimpang  serta  akibat-akibatnya  seperti  larangan- larangan, perintah-perintah, pemidanaan, dan ganti rugi. Dengan demikian, tegas bahwa hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial,  yang  menjadikan  hukum  sebagai  salah  satu  alat pengendali sosial (M. Guffar Harahap et al., 2021).

## b. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat
Salah satu pakar yang sering mengatakan bahwa hukum adalah sebagai alat mengubah masyarakat  adalah  Roscoe  Pound.  Roscoe  Pound  mengatakan  bahwa  hukum  berfungsi merubah  masyarakat  yang  sering  Ia  sebut  dengan a  tool  of  social  engineering  (Roscoe Pound,  1986).  Pemikiran  dari  Roscoe  Pound  itu  kemudian  dibawa  oleh  Mochtar Kusumaatmadja ke Indonesia dengan teori hukum pembangunannya.

## c. Fungsi hukum sebagai simbol
Fungsi hukum sebagai simbol yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa hukum adalah apa  yang  dipahami  oleh  seseorang  dari  suatu  perilaku  warga  masyarakat.  Sehingga, Tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan hukum dengan sendirinya akan ditolak oleh diri seorang manusia.

## d. Fungsi hukum sebagai alat politik
Sebagaimanan yang telah dibahas sebelumnya dalam pembahasan mengenai kekuatan- kekuatan  sosial  yang  salah  satunya  adalah  politik,  dalam  fungsi  hukum  juga  berkenaan dengan politik. Hukum dapat dijadikan alat politik bagi para penguasa baik dengan tujuan yang baik ataupun dengan tujuan yang buruk karena pada dasarnya, hukum adalah produk dari politik itu sendiri.

## e. Fungsi hukum sebagai alat integrasi
Sebelumnya  juga  telah  ditegaskan  bahwa  manusia  adalah  makhluk  yang  sarat  akan kepentingan, bahkan kepentingan tersebut terkadang menjadi asal muasal suatu konflik yang ada. Maka, hukum dibutuhkan untuk menghindari dari adanya kemungkinan muncul konflik-konflik  tersebut.  Hukum  dapat  dijadikan  sebagai  alat  integrasi  dari  perbedaan- perbedaan  kepentingan  yang  ada.  Hukum  bertujuan  untuk  mencegah  dan  meredakan konflik yang telah sempat muncul di tengah-tengah masyarakat.

## SIMPULAN
Dalam  perjalanan  eksistensi  suatu  hukum,  terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhinya,  yaitu  kekuatan-kekuatan  sosial.  Adapun  kekuatan-kekuatan  sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari sisi kekuatan-kekuatan sosial yang terdiri dari  kekuatan  uang,  kekuatan  politkk,  kekuatan  massa  dan  kekuatan  teknologi  baru. Kekuatan-kekuatan sosial tersebut sangat mempengaruhi ekssitensi hukum baik secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Kemudian,  dalam  implementasi  hukum,  terdapat beberapa  fungsi  hukum  dalam  tataran  implementasinya  bagi  masyarakat  yaitu  fungsi hukum sebagai sosial kontrol, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol, fungsi hukum sebagai alat politik dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdus Salam. (2015). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. MAZAHIB (Jurnal Pemikiran Hukum Islam), XIV(2), 120.
Anggun Lestari Suryamizon. (2017). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. PAGARUYUANG Law Journal, 1(1), 61.
Ashadi L. Diab. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare. Jurnal Al- ’Adl , 7(2), 58.
Asra. (2020). Dampak Perubahan Jenis Dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam. J-EBIS, 5(1), 26.
Dossy Iskandar Prasetyo, & Bernard L. Tanya. (2011). Hukum Etika Dan Kekuasaan. Genta Publishing.
Eman Sulaiman. (2013). Hukum Dan Kepentingan Masyarakat. Jurnal Hukum Diktum , 11(1), 100.
ISHAQ. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Ismansyah, & Purwanto Agung Sulistyo. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanganannya. DEMOKRASI, IX(1), 43.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Guffar Harahap, Muhammad Hizbullah, & Haidir. (2021). Hukum : Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial Dan Engenering Sosial. Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum, 3(2), 14.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mahfud MD. (2014). Politik Hukum Di Indonesia. Raja Grafindo Persada.
Mochtar Kusumaatmadja. (1986). Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Penerbit Binacipta.
Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). Sosiologi Hukum. Taman Karya.
Nindia Viva Pramudha Wardani, & Widodo Tresno Novianto. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Recidive, 7(2), 203. P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Roscoe Pound. (1986). Interpretation of Legal History. Holmes Beach.
Soerjono Soekanto. (1993). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada.
Zainal Asikin. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada.
Zainuddin Ali. (2018). Sosiologi Hukum. Sinar Grafika.
204. https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/JUMANT/article/view/513/485
Bela, A.  O., Yulia,  Y.,  Putra, R.  B.,  & Fitri,  H.  (2022). Pengaruh Budaya  Organisasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening pada Kantor KUD Sinar Makmur. Journal of Law and Economics, 1(1), 1 – 9. https://doi.org/10.56347/jle.v1i1.13
Candana,  dori  mittra,  Putra,  ramdani  bayu,  &  Wijaya,  ronni  andri.  (2018).  Peranan brainware  dalam  sistem  informasi  manajemen  jurnal  ekonomi  dan  manajemen sistem informasi. Sistem Informasi, 1(September), 60 – 69. https://doi.org/10.31933/JEMSI
Fariska,  D.,  Kirana,  K.  C.,  &  Subiyanto,  D.  (2019).  Pengaruh  gaya  kepemimpinan  dan disiplin  kerja  terhadap  kinerja  pegawai,  dengan  motivasi  kerja  sebagai  variabel intervening. Coopetition :  Jurnal Ilmiah Manajemen, XIII(1), 79 – 88. https://osf.io/preprints/m3ec7/
Hasnah, F., & Asyari, D. P. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Di  Rumah Sakit:  Systematic  Review.  JUKEJ:  Jurnal  Kesehatan  Jompa,  1(1),  89 – 97. https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jkj
Jaya,  andi tenri. (2022). Pengaruh Dimensi Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada  PT. Adira MultiFinance TBK Cabang Makassar . POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 4(1), 1 – 14. https://doi.org/10.46918/point.v4i1.1376
Jufrizen,  &  Rahmadhani,  K.  N.  (2020).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  Terhadap  Kinerja Pegawai  Dengan  Lingkungan  Kerja  Sebagai  Variabel  Moderasi.  JMD :  Jurnal  Riset Manajemen & Bisnis Dewantara, 3(1), 66 – 79. https://doi.org/10.26533/jmd.v3i1.561 Kamal,  F.,  Winarso,  W.,  &  Sulistio,  E.  (2019).  PENGARUH  GAYA  KEPEMIMPINAN TERHADAP
KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus: PT Agung Citra Tranformasi). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen …, 15(2), 38 – 49. http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/3235
Padmayoni,  N.  M.  D.  S.  A.,  &  Wulandari,  N.  L.  A.  A.  (2022).  Faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan fabrikasi. Jurnal Widya Amrita,
Jurnal Manajemen, Kewirausahaan Dan Pariwisata, 2(1), 3 7 – 318. https://ejournal.medan.uph.edu/index.php/jam/article/view/175
Pranitasari,  D.,  & Khotimah, K.  (2021).  Analisis  Disiplin  Kerja  Karyawan  pada  PT.  Bont Technologies Nusantara.
Jurnal  Akuntansi  Dan  Manajemen,  18(01),  22 – 38.  https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.375
Putra,  gede  prawira  utama,  &  Subudi,  M.  (2020).  Pengaruh  Disiplin  Kerja,  Gaya Kepemimpinan,  Dan  Motivasi  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  Hotel Matahari  Terbit  Bali,  Tanjung
Benoa-Nusa Dua. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 2(7), 253493.
Putra, ramdani R., & Fitri, H. (2021). Literature Review: Model Pengukuran Kinerja Dosen Dan  Organizational  Citezenship  Behavior  Berdasarkan  Karakteristik  Individu, Budaya Kerja Dan Perilaku Individu. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(4), 485 – 512. https://doi.org/10.31933/jimt.v2i4.447
Rahman, A. (2019). Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada PT Yudha Swalayan Jakarta. Jurnal Ilmu Pengetauan Dan Teknologi Komputer, 4(2), 257 – 264.
Rajagukguk. (2018). Jurnal Inovasi Penelitian. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(10), 1 – 208.
Saleh, A. R., & Utomo, H. (2018). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja  Terhadap  Produktivitas  Kerja  Karyawan  Bagian  Produksi  Di  Pt.
Inko Java Semarang. Among Makarti, 11(1), 28 – 50. https://doi.org/10.52353/ama.v11i1.160
Sari, Y.  K. (2020). Pengaruh Motivasi terhadap Semangat Kerja Pegawai pada Kantor Balai Diklat Keuangan Palembang. Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran & SDM, 1(01), 54 – 64. https://doi.org/10.47747/jnmpsdm.v1i01.8
Siregar,  M.  (2019).  Hubungan  Antara  Pemenuhan  Kebutuhan  Psikologis  Dengan Semangat Kerja Pada Karyawan Bank Mandiri Cabang Balige. Jurnal Diversita, 5(1), 33 – 36. https://doi.org/10.31289/diversita.v5i1.2471
Wahyuni,  A.,  &  Budiono,  B.  (2022).  Pengaruh  Lingkungan  Kerja  dan  Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan  Melalui  Motivasi  Kerja.  Jurnal  Ilmu  Manajemen,  10(3), 769 – 781. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/17123/8277