___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|50

## PROPAGANDA POLITIK PASCAKEBENARAN
(POST-

## TRUTH) MENJELANG PEMILU 2024 DAN ANCAMANNYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA KONTEMPORER

## Abd Hannan
Institut Agama Islam Negeri Madura
Hannan.taufiqi@gmail.com

## Abstract
In  the  midst  of  heating  up  domestic  political  tension  ahead  of  the  2024 presidential  election  (Pilpres),  various  political  maneuvers  and  discourses have  begun  to  surface  to  the  public,  one  of  which  is  post-truth  political discourse.  In  Indonesia,  post-truth  politics  is  identified  by  many  groups  as political  intrigue  that  focuses  its  maneuvers  on  political  propaganda, especially those rooted in false narratives in the name of identity. This study focuses  on  examining  the  phenomenon  of  post-truth  political  propaganda ahead  of  the  2024  Pilres  and  its  threats  to  the  building  of  democracy  in contemporary  Indonesia.  This  paper  is  a  qualitative  study  using  library techniques.  The  sources  and  types  of  data  used  in  this  study  are  secondary data,  especially  data  sourced  from  books,  journals,  and  various  results  of previous studies. After using field data analysis based on the perspective of political  sociology  theory,  this  study  found  findings  that  ahead  of  the  2024 Presidential Election, posttruth political propaganda is starting to return to the public sphere through various  political  propaganda that appears  in  the form of issues of religious and identity. Reflecting on the political dynamics in  the  previous  elections,  2014  and  2019,  the  use  of  post-truth  political propaganda  has  the potential to  have a large negative effect.  This  not  only threatens  the  stability  of  society  at  the  grassroots  level  but  also  has  great potential to damage the future and sustainability of democracy in Indonesia.
Keywords: Propaganda  politics,  Post-truth  politics,  2024  presidential election, Democracy in Indonesia
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |51

## A. Pendahuluan
Sebagai  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi,  perbincangan seputar  politik  Indonesia  beserta  segala  dinamika  di  dalamnya  seakan menjadi tema yang tak kunjung ada habisnya, baik perbincangan tersebut ada pada wilayah praktik maupun wilayah teoritik. Pada wilayah teoritik, wacana seputar  politik  menemukan  ruangnya  ketika  narasi  politik  nasional dihadapkan pada persoalan identitas  yang berakar pada suku, ras, golongan, dan  agama.  Penggunaan  isu-isu  primordial,  khususnya  yang  bercokol  pada simbol dan lambang (aliran) agama  tertentu (baca: politisasi agama), secara langsung tidak saja telah mengancam bangunan demokrasi, pun lebih dari itu telah merong-rong jati diri dan tenun kebangsaan Indonesia yang selama ini identik dengan kebhinekaan. 1
Sedangkan  pada  wilayah  praktik,  diskursus  politik  nasional menemukan  ruangnya  sebagai  konsekuensi  dari  semakin  riuhnya pertarungan politik di tingkat elit, baik pertarungan di level elektoral maupun di  level  nasional.  Di  level  elektoral  keriuhan  muncul  seiring  bergulirnya tahun politik menjengan Pemilu serentak 2024. Meski gelaran kontestasinya masih relatif jauh dan lama, namun geliat manuver dan tensinya sudah mulai terasa  hangat  sejak  sekarang. 2 Memanasnya  suhu  politik  menjelang  Pemilu 2024,  baik  pemilihan  di  level  eksekutif  maupun  legislatif,  itu  terlihat  jelas dari keberadaan para elit politik kita yang saat ini kian aktif memperlihatkan eksistensinya  di  ruang  publik.  Masing-masing  parpol  mulai  melakukan
1 Mifdal Zusron Alfaqi, ―Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia untuk Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda,‖ Jurnal Civics 13, no. 2 (2016): 8.
2 Roy Ratumakin, ―Tensi Politik Meningkat, Sosok Ini Presiden di 2024 Gantikan Jokowi?,‖ Tribun-papua.com ,  last  modified  June  5,  2022,  accessed  May  16,  2023, https://papua.tribunnews.com/2022/06/05/tensi-politik-meningkat-sosok-ini-presiden-di- 2024-gantikan-jokowi.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|52
konsolidasi  internal,  melakukan  penjajakan  dan  geriliya  guna  membangun kekuatan politik untuk memenangkan perhelatan Pemilu 2024. 3
Meski pada Pilpres 2024 tidak ada lagi pertandingan ulang (remacht) antara Jokowi dan Prabowo Subianto seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019, itu tidak lantas disimpulkan bahwa kontestasi politik akan berjalan tenang-tenang  saja.  Sebaliknya,  banyak  kalangan  memprediksikan  gelaran piplres  2024  tidak  saja  akan  berjalan  alot  mengingat  para  bakal  calon  yang digadang-gadang  maju  memiliki  tren  elektabalitas  cukup  tiggi  dan  ketat. Lebih darinya, besar kemungkinan proses kontestasi akan berjalan sengit dan memanas, bahkan boleh jadi melebihi suhu politik di tahun 2019. 4 Faktanya, aroma  politik  identitas  yang  sempat  berkecamuk  di  pilpres  2014  dan  2019, pelan-pelan  mulai  mencuat  dan  muncul  kembali  ke  permukaan  publik. Dalam  kaitan  ini,  ada  kecenderungan  di  saat  derasnya  arus  informasi  di kanal-kanal media sosial, bersamaan dengan itu beberapa kelompok dengan lihai  memanfaatkan  berita-berita  palsu,  menyinggung  isu-isu  identititas  dan primordialisme dalam rangka menciptakan ketidakstabilan politik. 5
Mengemukanya  propaganda  politik  dalam  varian  dan  modus demikian,  itu  muncul  sebagai  bentuk  kahadiran  politik  global  yang  saat  ini
3 Redaksi,  ―Menjaga  Tensi  Politik,‖ kompas.id ,  last  modified  October  4,  2022, accessed  May  16,  2023,  https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/04/menjaga-tensi- politik.
4 Estu  Suryowati,  ―Panas  Lebih  Cepat,  Peta  Pilpres  2024  Bakal  Mulai  Terlihat Tahun Depan,‖ Panas Lebih Cepat, Peta Pilpres 2024 Bakal Mulai Terlihat Tahun Depan - Jawa Pos , last modified August 17, 2021, accessed May 16, 2023, https://www.jawapos.com/politik/01339706/panas-lebih-cepat-peta-pilpres-2024-bakal- mulai-terlihat-tahun-depan.
5 Ayu  Nurfaizah,  ―Waspadai  Politik  Identitas  Lewat  Manipulasi  Opini  Jelang Pemilu  2024,‖ kompas.id ,  last  modified  March  2,  2023,  accessed  May  16,  2023, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/waspadai-politik-identitas-menjelang- pemilu-2024.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |53
kita  kenal  dengan  politik  pascakebenaran ( propaganda  politik posttruth). 6
Dalam  konteks  Indonesia,  politik  pascakebenaran  mulai  menemukan  gejala sosialnya  ketika  muncul  berbagai  pristiwa  politik  yang  berisikan  halusinasi atas  ancaman  bangsa-negara.  Instrumen  politik  global  yang  di  satu  sisi mengandung halusinasi (kebohongan), namun pada saat bersamaan memiliki kemampuan  strategis  mendatangkan  rasa  takut.  Khusunya  bagi  masyarakat akar  rumput  yang  secara  sosial  ekonomi  berada  di  kelas  menenangah  ke bawah. 7 Pada  gelaran  pilpres  sebelumnya  (2014  dan  2019),  intrik kebohongan  dan  intimidasi  dalam  politik posttruth dapat  dilacak  pada diskursus  politik  para  elit,  di  mana  saat  itu  berkembang  ragam  metanarasi politik  untuk  kepentingan  konsumsi  politik  yang  melebih  fakta sesungguhnya.  Beberapa  di  antranya  adalah  metanarasi  tentang  ancaman penjajahan  ekonomi  asing,  dikotomisasi  pribumi  dan  asing-aseng,  politik genderowo, politik sentoloyo terusirnya kaum pribumi, Indonesia akan bubar pada tahun 2030. 8
Sementara  itu,  di  level  akademik,  kajian  seputar  politik pascakebenaran dalam konteks gelaran Pilpres sudah pernah dilakukan, salah satunya  datang  dari  tulisan  Amilin  (2019).  Dalam  kajian  ini,  dirinya mendapati  temuan  bahwasanya  politik  pascakebenaran  memiliki  risiko  dan dampak  negatif  cukup  besar  terhadap  stabilitas    masyarakat.  Demikian
6 Zainuddin  Syarif,  Syafiq  A.  Mughni,  and  Abd  Hannan,  ―Post-Truth  and Islamophobia  Narration  in  the  Contemporary  Indonesian  Political  Constellation,‖ Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies; Vol 10, No 2 (2020): Indonesian Journal of Islam and Muslim SocietiesDO  - 10.18326/ijims.v10i2.199-225 10, no. 2 (December 21, 2020), https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345.
7 Muh Iqbal Latief, ―Efek Post Truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019,‖ Jurnal Ilmu Komunikasi 8, no. 2 (2019). 8 Danu Damarjati Nugroho Bagus Prihantoro, ―Kaleidoskop 2018: Heboh Prabowo Bicara  Prediksi  RI  Bubar  di  2030,‖ detiknews ,  last  modified  Des  2018,  accessed  May  16, 2023, https://news.detik.com/berita/d-4357883/kaleidoskop-2018-heboh-prabowo-bicara- prediksi-ri-bubar-di-2030.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|54
karena  politik  pascakebenaran  sering  kali  melandaskan  dirinya  pada kebohongan  dan  pemanfaatan  berita  palsu, 9 Berkaca  pada  Pilpres  2019, kebohongan dan kepalsuan pada politik pascakebanaran berakibat signifikan terhadap  bangkitnya  sisi  emosional  masyarakat,  sehingga  pada  akhirnya membuat  pemilih  kehilangan  rasionalitasnya.  Itulah  sebabnya,  pada  politik pascakebenaran,  masyarakat  kerap  kali  dibuat  fanatik,  daya  kritis  mereka sebagai pemilih (voter) melemah dan semakin permissif. Perdebatan tentang kepemimpinan lebih dominan berputar di wilayah-wilayah primordial seperti isu  identitas,  suku,  ras,  dan  agama,  bukan  berdebat  pada  pada  aspek-aspek subtansial  yang  bersentuhan  dengan  kapasitas,  kemampuan,  dan  integritas diri.  Secara  faktual,  merujuk  pada  studi  yang  dilakukan  oleh  Zainuddin Syarif (2020), bahaya laten intrik politik pascakebanaran dapat dilacak pada pengalaman  Pilpres  2014  dan  2019,  tepatnya  ketika  publik  mengalami goncangan  cukup  hebat  akibat  massifnya  pemberitaan  palsu,  yang  saat  itu memenuhi kanal-kanal  media informasi publik, baik media cetak dan lebih- lebih media online. 10
Namun  demikian,  betapapun  studi  tentang  politik  pascakebenaran dalam  konstelasi  politik  nasional  sudah  pernah  dilakukan,  itu  tidak  lantas membuat kajian tentangnya tidak lagi ‗seksi‘ untuk dibicarakan. Sebaliknya, dalam  konteks  politik  di  Indonesia  kontemporer,  diskursus  seputar  tema  ini sampai  sekarang  masih  tergolong  penting  dan  menarik  dilakukan.  Penting karena  sebagaimana  kita  ketahui  bersama,  politik  pascakebenaran  identik dengan  manuver  dan  diskursus  politik  penuh  kebohongan,  kepalsuan,
9 Amilin  Amilin,  ―Pengaruh  Hoaks  Politik  Dalam  Era  Post-Truth  Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada  Kelangsungan Pembangunan Nasional,‖ Jurnal Kajian Lemhannas RI 39 (September 2019). 10 Syarif, A. Mughni, and Hannan, ―Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation.‖
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|55
pencitraan,  dan  penuh  propagand. 11 Seni  berpolitik  dengan  cara  demikian mutlak  dapat  menimbulkan  dampak  buruk  karena  berpotensi  besar menghadirkan  perpecahan  masyarakat  di  akar  rumput.  Kontestasi  politik tidak  lagi  dibangun  atas  dasar  pertarungan  gagasan  dan  ide  pembangunan, namun  lebih  banyak  dibumbui  oleh  narasi-narasi  kebencian  dan kebohongan. 12 Adapun  terbilang  menarik,  karena  meski  selama  ini  term politik pascaebanaran memiliki stigma negatif, namun faktanya hingga detik ini  narasi  tentangnya  masih  tetap  berjalan  bebas  dan  berkeliaran  di  ruang- ruang publik. Bahkan seolah sengaja dimunculkan oleh para elit politisi dan petinggi  partai  politik  sebagai  strategi  meraup  suara  dan  dukungan  publik untuk  memenangkan  perebutan  kursi  kekuasaan  di  tahun  2024,  baik  kursi Istana  kpresidenan  maupun  kursi  parlemen. 13 Dalam  perspektif  inilah sesungguhnya  kajian  ini  menemukan  dimensi  fundamentalnya.  Bahwa menguatnya  intrik  politik  pascakebenaran  di  kalangan  elit  yang  dalam  satu dekade terakhir mewarnai dinamika kontestasi kekuasaan di Indonesia, baik kekuasaan  di  level  legislatif  maupun  eksekutif,  di  tingkat  daerah,  propinsi maupun  nasional,  itu  sesungguhnya  memuat  ancaman  cukup  serius. Terutama  bagi  masa  depan  dan  keberlangsungan  demokrasi  subtansial  di Indonesia.
Metode Penulisan
11 Ayon  Diniyanto  and  Wahyudi  Sutrisno,  ―Pengawasan  Pemilihan  Umum  Di  Era Post-Truth:  Problem,  Tantangan,  Dan  Strategi,‖ Jurnal  Adhyasta  Pemilu 5,  no.  1  (July  1, 2022): 44–58.
12 Cosmas  Eko  Suharyanto,  ―Analisis  Berita  Hoaks  di  Era  Post-Truth:  Sebuah Review,‖ Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi 10, no. 2 (2019).
13 Afrito  Eka  Kurniawan,  ―Pemilu  Serentak  2024  Picu  Munculnya  Post  Truth Politic | Kumparan.Com,‖ Https://Kumparan.Com/ , last modified Desember 2022, accessed May  16,  2023,  https://kumparan.com/236-afrito-eka-kurniawan/pemilu-serentak-2024-picu- munculnya-post-truth-politic-1zXcWfU2Kfm.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |56
Secara metodologi, penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif. Penggunaan  metode  tersebut  didasarkan  pada  tujuan  utama  penelitian  yang ingin menggali dan menggambarkan diskursus politik pascakabenaran dalam dinamika  politik  di  Indonesia  kontemporer,  menelusuri  rangkaian  manuver politik pascakebenaran  yang sejauh ini dilakukan oleh para elit  politisi, dan dengan cara apa saja para elit mengoperasikan model politik pascakebanaran ketika terjun dan terlibat langsung dalam arena kekuasaan menjelang Pemilu 2024, baik di level eksekutif maupun legislatif. Data yang digunakan dalam penelitian  terdiri  dari  dua  jenis,  data  primer  yang  diperoleh  dari  kegiatan observasi  dan  aktivitas  wawancara  mendalam  berasma  sejumlah  informan baik informasn kunci maupun informan pendukung. Selain itu, juga ada data sekunder  berupa  data-data  kepustakaan  dari  sumber-sumber  literatur terdahulu  yang  objek  pembahasannya  memiliki  keterkaitan  kuat  dengan masalah  utama  penelitian  ini.  Sumber  literatur  dalam  kajian  ini  peneliti batasi  pada  hasil  penelitian  yang  terbit  kisaran  tahun  2014-2023,  baik  hasil penelitian  yang  berbentuk  kegiatan  kajian  lapangan  maupun  studi kepustakaan. Adapun kriteria sumber literatur yang dijadikan sumber tulisan ini  adalah  laporan  penelitian  yang  diterbitkan  oleh  perguruan  tinggi  atau sejumlah  lembaga  penelitian,  baik  dalam  bentuk  skripsi,  tesis,  disertasi, jurnal  ilmiah,  buku  maupun  prosiding.  Selain  itu,  data  sekunder  dalam penelitian juga berasal dari informasi atau berita yang diperoleh dari media, baik cetak maupun online yang terbit pada periode 2014-2023.
Teknik  analisa  penelitian  ini  akan  menggunakan  model  Miles and Heberman.  Miles and Heberman  dalam  Sugiyono  (2010)  mengemukanan bahwasanya  analisa  data  meliputi  tiga  tahap;  reduksi  data,  penyajian  data,
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|57
dan  penarikan  simpulan. 14 Tahap  rekdusi  data  adalah  kegiatan  meringkas, memilih,  dan  menyaring  data  sehingga  nantinya  dapat  diperoleh  bahasan- bahasan  penting  yang  berkaitan  langsung  dengan  fokus  utama  penelitian. Penyajian data, yakni mendeksripsikan data dalam bentuk narasi atau uraian, sehingga  dapat  menggambarkan  dan  menampilkan setting alamiah  realitas secara  detail  dan  mendalam.  Tahap  terakhir  adalah  penarikan  kesimpulan, yakni melanjutkan dan mengembangkan proses penelitian pada tahap paling akhir  berupa  temuan  pokok  atau  inti  yang  menjadi  jawaban  masalah penelitian
B. Pembahasan
Postmodernisme dan Genealogi Kelahiran (Politik) Posttruth
Perbincangan  tentang  politik  propaganda  politik posttruth secara langsung  akan  mengantarkan  kita  pada  perbincangan  postmdernisme, demikian  karena  antara  propaganda  politik posttruth dan  postmodernisme memiliki keterkaitan cukup dekat. Jika digambarkan, hubungan antara kedua term  ini  layaknya  dua  sisi  mata  uang.  Namun  bukan  dalam  hal  saling menegasikan,  melainkan  saling  berhubungan  dan  berdekatan.  Begitu dekatnya  hubungan  postmodernisme  dengan  propaganda  politik posttruth , sehingga  bisa  dianalogikan  postmodernisme  adalah  induk,  sedangkan propaganda  politik posttruth adalah  wujud  kebudayaan  kekinian  yang  lahir dari rahim postmodernisme . Pertanyaan besarnya kemudian, apa sebenarnya yang  dimaksud  dengan  postmodernisme?  Dalam  hal  apa  postmodernisme memiliki keterkaitan dengan politik pos-truth ?
Pada  tataran  filosofis,  postmodernisme  menolak  paradigma  berpikir modernisme  yang  sangat  menekankan  pada  pendekatan  postivistik.  Dirinya
14 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Dan  R  &  D,  Cet.  XV (Bandung: ALFABETA, 2010).
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |58
mengkritik  logika  berpikir  modernisme  yang  menyandarkan  rumus kebenaran  pada  objektivitas.  Jika  modernisme  menekankan  pada  kehadiran makna  melalui  logika  positivisme  Comte  ( Seeing  is  believing ),  maka  lain halnya  dengan  postmodernisme. 15 Dirinya  cenderung  mempermainkan makna (language  game) melalui  proses  permainan  tanda  dan  penannda, sehingga  apa  yang  disebut  kenyataan,  fakta,  dan  kebenaran  menjadi majemuk. Merujuk pada penjelasan Jean Baudillard, postmodernisme adalah era  hiperealitas,  yakni  realitas  yang  melebihi  keberadaan  aslinya  karena ketiadaan  makna,  hilangnya  kedalaman  definisi  yang  disebabkan  oleh adanya  dominasi  citra  atas  fakta,  tergesernya  sisi  faktual  karena  kehadiran artifisial. 16 Itulah sebabnya, dalam era postmoernisme fakta dan realitas hadir tanpa  memiliki  landasan  cukup  jelas,  kecuali  sekedar  citraan  diri  melalui permainan tanda dan simbol.
Jika  postmodernisme  mengandaikan  pada  kekaburan  makna  dan definisi,  maka  propaganda  politik posttruth adalah  salah  satu  wujud  nyata dari  kekaburan  makna  itu  sendiri.  Dalam banyak  kesempatan,  propaganda politik posttruth juga  diartikan  sebagai  realitas  kontemporer  di  mana objektivitas  kurang  mendapatkan  tempat  karena  tergeser  oleh  subjektivitas dan relativitas. 17 Term objektivitas di sini merujuk pada kehadiran fakta yang mendasarkan  dirinya  pada  kenyataan  dan  sumber  cukup  jelas  seperti  data, institusi, dan legitimasi lembaga. Sedangkan term subjektivitas
15 Muh.  Hanif,  ―Studi  Media  dan  Budaya  Populer  dalam  Perspektif  Modernisme dan Postmodernisme,‖ KOMUNIKA:  Jurnal  Dakwah  dan  Komunikasi 5,  no.  2  (January  1, 1970):  235–251;  George  Ritser, Teori  Sosiologi  Dari  Klasik  Sampai  Postmodern ,  IV. (Bantul: Kreasi wacana, 2010).
16 Sinoj  Antony  and  Ishfaq  Ahmad  Tramboo,  ―Hyperreality  in  Media  and Literature: An Overview of Jean Baudrillard‘s,‖ Clinical Medicine 07, no. 10 (2020): 6. 17 Renate E. Meyer and Paolo Quattrone, ―Living in a Post-Truth World? Research, Doubt  and  Organization  Studies,‖ Organization  Studies 42,  no.  9  (September  1,  2021): 1373–1383.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |59
mengandaikan  pada  klaim  atau  penyataan  perseorangan  yang  sengaja dimunculkan  sebagai  antitesis  terhadap  fakta  sesungguhnya.  Subjektivitas mengandung  makna  relatif,  bahwa  konsep  tentang  benar  itu  tidak  tunggal. Benar  itu  bersifat  jamak,  dapat  dijumpai  dari  pintu  dan  arah  mana  saja. Tujuan  dimainkannya  propaganda  politik posttruth tidak  lain  adalah  untuk memperkeruh  keadaaan,  memainkan  perasaan  dan  sisi  emosional  publik, sehingga  konstruksi  makna  kebenaran  menjadi  mengabur,  dan  kedalaman definisi  menjadi  hilang.  Dalam  praktiknya,  propaganda  politik posttruth lebih  banyak  operasi  di  ruang  publik,  khususnya  media  sosial,  seperti Facebook,  Twitter ,  dan  lain  sebagainy. 18 Merujuk  pada  penjelasan  ini,  baik post-trut maupun postmodernisme sesungguhnya memiliki pola dan identitas sama,  yakni  sama-sama  mengandaikan  pada  pengaburan  kebenaran  dan realitas sebenaranya.
Secara  genealogis,  sebagai  sebuah  terminologi  istilah  propaganda politik posttruth pada asarnya bukan hal baru dalam perbendaharaan bahasa, term ini sudah sejak lama muncul dan digunakan banyak pihak di beberapa kesempatan.  Dalam  dunia  jurnalis,  istilah  propaganda  politik posttruth pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Steve  Tesich  dalam  esainya  berjudul The Goverment  of  Lies yang  dimuat  majalah  The  Nation  tahun  1992. 19 Secara umum  esay  ini  berisikan  kritik  Tesich  terhadap  kebijakan  Amerika  Serikat, seperti  kebijakan  terhadap  Iran  pada  masa  pemerintahan  Ronald  Reagan serta  kebijakan  Perang  Teluk.  Menurut  Tesich,  keberhasilan  AS mengkondisikan  warganya  atas  agresi  yang  akan  mereka  lakukan  terhadap negara-negara  teluk  persia  tidak  lepas  dari  kepiawaian  mereka  memainkan
18 Stamatis  Poulakidakos,  Anastasia  Veneti,  and  Christos  Fangonikolopoulos, ―Post-Truth,  Propaganda  and  the  Transformation  of  the  Spiral  of  Silence,‖ International Journal of Media & Cultural Politics 14 (September 1, 2018): 367–382.
19 Steve  Tesich,  ―A  Government  of  Lies,‖  last  modified  1992,  accessed  May  16, 2023, https://www.thefreelibrary.com/A+government+of+lies.-a011665982.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |60
opini,  terutama  dalam  hal  membangkitkan  emosional  dan  perasaan  warga AS.  Dengan  bangunan  opini  yang  mereka  buat,  harapan  warga  Amerika Serikat  akan  perdamaian  praktis  membeku,  sehingga  mereka  pun  tidak memiliki kepedulian terhadap kenyataan dan kebenaran yang disembunyikan di baliknya. 20
Jika  merujuk  pada  penjelasan  Kamus  Oxford  sebagaimana  dikutip oleh  Petrus  Reinhard  (2019),  post  truth  diartikan  sebagai  ― Relating  to  or denoting  circumstances  in  which  objective  facts  are  less  influential  in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief ,” yakni keadaan  yang  berhubungan  atau  menunjukan  fakta-fakta  yang  objektif,  tapi kurang  berpengaruh  dalam  membentuk  opini  publik,  yang  lebih  menjadi perhatian  adalah  emosi  dan  kepercayaan  pribadi. 21 Untuk  bisa  menyasar aspek emosi ini, propaganda politik posttruth cenderung memanfaatkan isu- isu sensitif yang bersentuhan langsung dengan kondisi  sosial di saat itu. Isu sensitif  yang  dimaksud  bisa  berbentuk  unsur  ekonomi,  politik,  bahkan hingga  ke  ranah  paling  primordial,  seperti  halnya  isu  (sekte)  agama,  ras, bahkan hingga isu rasial sekalipun. Gambaran nyata penggunaann isu sensitif di  sini  adalah  kampanye  politik  Donald  Trump  yang  saat  itu mengkampanyekan  politik  anti  imigran  muslim,  sebagai  solusi  atas maraknya  aksi  radikalis  kaum  imigran.  Kemudian  kampanye  pendirian tebing  perbatasan  AS-Meksiko,  untuk  menekan  keluar-masuknya  warga Meksiko ke negara AS. 22
20 Steve Tesich, ―A Government of Lies,‖ The Nation (New York, N.Y.) 254, no. 1 (1992): 12-. 21 Petrus  Reinhard  Golose,  ―Strategi  Penanganan  Firehose  of  Falsehood  pada  Era Post-Truth,‖ Jurnal Ilmu Kepolisian 13, no. 1 (2019). 22 CNN  Indonesia,  ―Jejak  Rasial  Trump,  Tuding  Obama  Muslim  hingga  Benci Imigran,‖ internasional ,  last  modified  July  16,  2019,  accessed  May  16,  2023, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190716114013-134-412497/jejak-rasial- trump-tuding-obama-muslim-hingga-benci-imigran.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |61
Menurut Stephen Colbert (dalam Waldman, 2016), di beberapa aspek post truth sejatinya memiliki kesamaan dengan terma truthiness yang berarti keyakinan  atas  sesuatu  yang  terasa  walaupun  sebenarnya  tidak  didukung dengan  fakta  yang  ada. 23 Sebagai  sebuah  keyakinan,  propaganda  politik posttruth beroperasi  tidak  melalui  hukum-hukum  logis.  Sebaliknya cenderung  membelakangi  akal  sehat,  tidak  berpijak  pada  data,  tidak  juga pada  legitimasi  institusi  sebagaimana  bangunan  tesis  pada  umumnya. Sasaran utama propaganda politik posttruth adalah sisi emosial dan perasaan individu. Karenanya, narasi yang dibangun di dalamnya lebih banyak berupa isu primordial yang bersentuhan langsung dengan wilayah-wilayah personal dan  keyakinan  dalam  hal  beragama.  Efek  negatif  yang  ditimbulkan  adalah terbelahanya  akal  sehat  dan  keyakinan.  Antara  akal  dan  hati  tidak  lagi  ada dalam  hubungan  dialektika-produktif,  melainkan  saling  menegasikan  dan mengarah  pada  hubungan  destruktif.  Puncak  dari  semuanya  adalah munculnya sikap dan perilaku sentimen 24 . Individu bertindak bukan karena dorongan logika sehat, melaikan lebih dibentuk oleh perasaan emosi, bahkan tidak  jarang  berujung  pada  tindakan  fanatisme.  Fanatisme  inilah  yang kemudian  menjadi  variabel  penjelas,  mengapa  di  banyak  kesempatan masyarakat  yang  menderita  gejala  (politik)  propaganda  politik posttruth cenderung memperlihatkan militansi dalam bersikap dan berperilaku.
Propaganda politik posttruth sebagai Fenomena Politik Global
23 Paul Waldman, ―How America Skidded from ‗Truthiness‘ to ‗Post-Truth,‘‖ The Week , last modified November 29, 2016, accessed May 16, 2023, https://theweek.com/articles/664112/how-america-skidded-from-truthiness-posttruth.
24 Joe  Allen,  ―Stephen  Colbert  Claims  ‗Post-Truth‘  Is  Just  a  ‗Truthiness‘  Ripoff,‖
Paste  Magazine ,  last  modified  November  18,  2016,  accessed  May  16,  2023, https://www.pastemagazine.com/comedy/stephen-colbert/stephen-colbert-claims-post-truth- is-just-a-truthi.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|62
Dalam  perkembangannya,  propaganda  politik posttruth sebagai fenomena  sosial  kekinian  sering  kali  dihubungkan  dengan  fenomena  politik global, terutama dari kelompok politik yang berafiliasi dengan idelogi kanan 25 .
Terdapat  sekian  pristiwa  politik  global  yang  menandai  trend  penggunaan propaganda  politik posttruth sebagai pollitical  strategy .  Keberhasilan  Jair Bolsonaro  di  Brasil,  Dutarte  di  Filipina,  dan  Brexit  yang  terjadi  di  Inggris (2016),  Milos  Zeman  di  Ceko  (2018),  Victor  urban  di  Hungaria  (2010).  Dan paling fenomenal dari semuanya adalah kemenangan trump atas Hillary Clinton dalam  pilpres  USA  (2016).  Dalam  pandangan  banyak  kalangan,  kegemilangan karir politik Trump yang saat itu menggunakan strategi politik post-truh , secara signifikan  telah  menarik  perhatian  banyak  elit  politik  dunia,  menduplikasinya sebagai  strategi  politik  untuk  memperebutkan  kekuasaan  di  negara  masing- masing. Mengeliatnya trend penggunaan post-truh sebagai intrik politik global, berbanding lurus dengan riliss kamus Oxford, yang pada tahun 2017 menjadikan propaganda  politik  posttruth sebagai “Word  of  the  Year” .  Hal  tersebut  dipicu oleh  meningkatnya  jumlah  pemakaian  kata post  truth hingga  mencapai  2000 persen  dari  tahun  sebelumnya,  2015. 26 Peningkatan  tersebut  paling  banyak dipengaruhui  oleh  momentum  politik  Amerika  Serikat,  di  mana  pada  saat  itu propaganda politik posttruth diidentifikasi pada fenomena merajalelanya trump politics effect. 27
Pada level politik global, pertarungan politik antara Hillary Clinton dan Donald  Trump  pada  tahun  2016  lalu,  dinilai  banyak  kalangan  sebagai  awal
25 Edited  Stephen  Mcglinchey  et  al., Global  Politics  in  a  Post-Truth  Age (E- International Relations Bristol: England, 2022).
26 theguardian.com  theguardian.com,  ―‗Post-Truth‘  Named  Word  of  the  Year  by Oxford Dictionaries,‖ The  Guardian ,  last  modified  November  15,  2016,  accessed  May  16, 2023,  http://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year- by-oxford-dictionaries.
27 BBC  News  BBC  News,  ―‗Post-Truth‘  Declared  Word  of  the  Year  by  Oxford Dictionaries,‖ BBC  News ,  last  modified  November  16,  2016,  accessed  May  16,  2023, https://www.bbc.com/news/uk-37995600.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|63
kejayaan  propaganda  politik posttruth di  panggung  politik  dunia.  Kemenangan Trump atas Hillary saat itu, diklaim buah keberhasilan Trump memainkan intrik propaganda politik posttruth, memainkan politik data, memanipulasi kenyataan dengan  cara  menyerang  lembaga  dan  institusi  pemerintah. 28 Dalam  kaitan  ini, Trump  dengan  sesumbarnya  selain  menyebut  Hillary  Clinton  sebagai pembohong besar, dirinya juga menuduh klaim keberhasilan dan prestasi rezim Barack  Obama  selama  memimpin  Amerika  Serikat,  seperti  ketersediaan lowongan  pekerjaan,  menurunnya  kemiskinan,  rendahnya  pengangguran, stabilnya ekonomi dan politik, diklaimnya sebagai sebuah kebohongan belaka. 29
Tak  tanggung-tanggung,  dirinya  dengan  berani  menyerang  media,  menuduh mereka  telah  memperoduksi „fake  news‟ dengan  menyuguhkan  data  dan informasi  yang  tidak  benar 30 .  Tidak  berhenti  di  situ,  kampanye  politik propaganda  politik posttruth Trump  juga  menyasar  isu-isu  rasial  yang berpotensi besar meningkatkan kebencian atas nama agama dan ras. Khususnya keberadaan imigran muslim dan masyarakat kulit hitam  di Amerika. 31
Satu  rupa  dengan  politik  Trump,  yaitu  kemenangan  Jair  Bolsonaro  di Brasil.  Secara  umum,  pola  politik  Bolsonaro  ketika  berhasil  memenangkan kontestasi  kepemimpinan  di  Brasil  memiliki  kesamaan  dengan  pola  politik Trump.  Kesamaan  tersebut  ada  pada  penggunaan  politik  propaganda  politik posttruth berupa  politik  intimidasi  dan  kebohongan.  Untuk  memengaruhi  dan menarik  dukungan  para  pemilih  Brasil,  Bolsonaro  melakukan  propaganda
28 Diana  C.  Mutz,  ―Status  Threat,  Not  Economic  Hardship,  Explains  the  2016 Presidential Vote,‖ Proceedings  of  the  National  Academy of  Sciences 115,  no.  19  (May  8, 2018): E4330–E4339.
29 Denny  Armandhanu, Donald  Trump  Sebut  Hillary  Clinton  'Pembohong  Kelas Dunia' ,  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160623120040-134-140364/donald- trump-sebut-hillary-clinton-pembohong-kelas-dunia, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019.
30 Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, ―Social Media and Fake News in the 2016 Election,‖ Journal of Economic Perspectives 31, no. 2 (May 1, 2017): 211–236. 31 Alexandre  Bovet  and  Hernán  A.  Makse,  ―Influence  of  Fake  News  in  Twitter during  the  2016  US  Presidential  Election,‖ Nature  Communications 10,  no.  1  (January  2, 2019): 7.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|64
politik  dengan  membangun  opini  publik  tentang  kebangkitan  komunisme  di Brasil. 32 Bolsonaro senantiasa menjadikan ancaman komunis sebagai komuditas politik  yang  selalu  ia  lontarkan  di  setiap  kampanye  politiknya. 33 Kelihaian Bolsonaro  memanfaatkan  perasaan  dan  emosioanl  rakyat  Brasil  yang  memiliki kekhawatiran  dan  ketakutan  atas  bangkitnya  komunis,  pada  akhirnya  membuat nama Bolsonaro dielu-elukan masyarakat Brasil. Buah dari semuanya Bolsonaru pun  melenggeng  mudah  ke  tampuk  kekuasaan.  Dengan  begitu,  kemangan Trump di AS (2016), disusul keberhasilan Bolsonaro di Brasil (2018), kemudian di  dipertegas  oleh  rentetan  pristiwa  politik  global  lainnya,  Victor  urban  di Hungaria  (2010),  fenomena  Brexit  yang  berujung  pada  keluarnya  Inggris  dari Uni  Eropa  (2016),  Milos  Zeman  di  Ceko  (2018),  pada  akhirnya  semakin menambah catatan kegemilangan propaganda politik posttruth sebagai pollitical strategy global. 34
Rentetan  kegemilangan  politik  propaganda  politik posttruth, terutama melalui  kekuatan  politik  propagandanya,  pada  akhirnya  menstimulus  negara- negara belahan dunia menduplikasinya. Propaganda politik posttruth berinvolusi sebagai proyek politik global yang menarik perhatian banyak elit politisi global. Bukan  hanya  di  negara-negara maju  di  belahan  Eropa  dan  Amerka  latin, seperti AS, Inggris, Ceko, dan Brasil, namun juga menyebar luas ke negara- negara  berkembang  di  wilayah  Asia.  Di  asia  sendiri,  propaganda  politik posttruth berhasil mengantarkan Rodrigo Duterte sebagai pemimpin Filipina (2016). Kemenangan sederat  elit  politisi di  berbagai  negara di  atas pastinya sedikit  banyak  akan  menginspirasi  negara  asia  lainnya,  tak  terkecuali
32 Ana  Cristina  Suzina,  ―Brazil,  Hijacked  by  Post-Truth,‖ OpenDemocracy ,  last modified October 22, 2018, accessed May 16, 2023,
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/brazil-hijacked-by-post-truth/.
33 Fetra Tumanggor, Beternak hoaks dan Jualan Isu Komunis, Bolsonaro Menang Pilpres  Brazil ,    https://www.tagar.id/beternak-hoaks-dan-jualan-isu-komunis-bolsonaro- menang-pilpres-brazil, diakses pada tanggal 1 Agustu 2019.
34 Sebastian  Schindler,  ―The  Task  of  Critique  in  Times  of  Post-Truth  Politics,‖
Review of International Studies 46, no. 3 (July 2020): 376–394.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|65
Indonesia  yang tahun depan akan menghelat kontestasi Pemilu 2024, dalam hal ini Pilpres dan Pileg.
Propaganda politik Posttruth dalam Kontestasi Kekuasaan di Indonesia
Populernya  politik  propaganda  politik posttruth di  berbagai  belahan dunia,  terutama  pascakemenangan  Donald  Trump,  secara  langsung mengubah peta politik  global. Di  Indonesia,  gejala kemunculan propaganda politik posttruth ditandai  oleh  bergsernya  politik  di  level  elit  pada penggunaan  isu-isu  primordial,  seperti  isu  agama,  identitas,  kelompok,  dan golongan  etnis  tertentu,  baik  politik  di  tingkat  elektoral  maupun  nasional. Menggeliatnya  penggunaan  isu  idetitas  dan  agama,  secara  langsung membuat  ruang  politik  berubah  signifkan,  tidak  saja  memanas,  namun  juga menjadi  gaduh.  Berbagai  pristiwa  politik  sepanjang  tahun  2017-2019, diawali  oleh  kegaduhan  politik  di  Pilkada  DKI  hingga  memenasnya  suhu politik di Pilpres 2019, kesemuanya tidak lepas dari bergulirnya bola politik propaganda  politik posttruth yang  sengaja  dimainkan  oleh  para  pemangku kepentingan. 35 Untuk dapat memberi penjelasan mendalam perihal fenomena kemunculan  politik  propaganda  politik posttruth di  Indonesia,  berikut  akan dijelaskan  tiga  gejala  politik  propaganda  politik posttruth yang  terjadi sepanjang periode 2016-2023.
a) Politik Identitas
Secara  konseptual,  identitas  merupakan  kata  benda  yang  memuat makna  ciri-ciri,  keadaan  khusus  orang  atau  jati  diri  seseorang. 36 Makna identitas sebagai  jati diri, ciri-ciri, dan keadaan khusus di sini mengandaikan bahwa  term  identitas  digunakan  pada  suatu  yang  bersifat  personal  dan
35 Latief, ―Efek Post Truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019.‖
36 Omen  Sahabi  and  Ilya  Nacho, The  Consequences  of  Political  Identity  for  a Democratic  System ,  preprint  (Thesis  Commons,  February  18,  2020),  accessed  May  16, 2023, https://osf.io/pdncf.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|66
privasi.  Sebabnya,  hal  menyangkut  identitas  tidak  bisa  dicampuri,  terlebih diintervensi oleh orang di luarnya. Jika mengacu pada pendefinisian di atas, politik  identitas  berarti  politik  yang  mencampuradukan  unsur  personal  atau pribadi  ke  dalam  ranah  urusan  publik.  Masuk  dalam    term  identitas  dan pribadi di sini adalah suku, etnisitas, dan agama. 37
Istilah politik identitas di Indonesia sejatinya bukan terminologi baru, keberadaannya  sudah  dikenal  lama,  bahka  senantiasa  muncul  di  setiap perayaan  kontestasi  kepemimpinan.  Di  mana  terdapat  perebutan  kekuasaan, baik  di  level  lokal  maupun  nasional,  di  situlah  isu  menyangkut  identitas bermunculan.  Term  identitas  dikenal  sebagai  komuditas  politik  yang memiliki  peran  dan  fungsi  yang  tidak  saja  strategis,  namun  juga  efektif dalam  memengaruhi  sikap  dan  perilaku  politik  pemilih,  khususnya  di kalangan  masyarakat  akar  rumput.  Alasan  inilah  yang  menyebabkan mengapa  keberadaan  identitas  beserta  segala  dinamikanya,  menjadi  salah satu komoditas politik yang paling  banyak ‗laku‘ dan dicari .
Pada  level  elektoral,  politik  identitas  tergambar  jelas  dalam perhelatan  Pilkada  DKI  2017.  Kontestasi  politik  yang  melibatkan  Ahok- Djarot,  Anis-Sandi,  dan  Agus-Selfi,  dinilai  kalangan  sebagai  pertarungan politik  yang  sarat  permainan  identitas.  Dua  isu  identitas  paling  ramai dimunculkan  saat  itu  adalah  etnisitas  dan  keagamaan.  Pada  sisi  etnisitas, Ahok  yang  secara  etnisitas  berlatar  China  menjadi  sasaran  empuk  lawan politiknya.  Sebagai  politisi  yang  nyata-nyata  memiliki  darah  China,  dirinya tidak bisa berbuat banyak. Sebaliknya, kubu seberang terus mengangkat isu tersebut hingga menjadi bola panas di kalangan publik. Ibarat bola salju, isu identitas  terus  menggelinding  bebas  dan  membesar,  utamanya  seiring
37 Henk  Schulte  Nordholt,  ―Identity  Politics,  Citizenship  and  the  Soft  State  in Indonesia:  An  Essay,‖ Journal  of  Indonesian  Social  Sciences  and  Humanities 1,  no.  2 (2008).
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |67
meluasnya  wacana  seputar  penjajahan  ekonomi  China  dan  tersingkirnya kaum  pribumi.  Menggemanya  unsur  identitas  dalam  konstelasi  politik  DKI Jakarta  tahun  2017,  menjadi  awal  kembalinya  politik  identitas  dalam perjalanan demokrasi Indonesia. 38
Pola    yang  sama  juga  kita  temukan  pada  sirkulasi  kepemimpinan  di level  nasional,  Pilpres  2019.  Pertarungan  perebutan  kursi  RI  1  yang mempertemukan  petahana  Jokowi  melawan  seteru  politiknya  di  Pilpres 2014, Prabowo Subianto, juga tidak luput dari penggunaan isu identitas. Isu identitas  atas  nama  etnisitas  lebih  banyak  digunakan  untuk  menyerang  dan menekan  elektabilitas  calon  tertentu  dan  pada  saat  yang  bersamaan 'kekosongan' itu bisa dimanfaatkan oleh calon-calon  yang lain. Merebaknya pemberitaan asing-aseng, diangkatnya istilah pribumi sebagai narasi politik, lemahnya  kedaulatan  negara  akibat  intervensi  asing,  eksploitasi  kekayaan oleh  pendatang,  kesemuanya  adalah  bagian  dari  instrumen  politik  identitas yang sejauh ini mewarnai kontestas politik nasional. 39
Bagaimana  dengan  2024,  bercermin  pada  dinamika  politik  di  tahun 2014  dan  2019,  besar  kemungkinan  situasinya  tidak  akan  jauh  berbeda daripada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Penggunaan isu-isu identitas seperti agama dan etnisitas diprediksi akan masih tetap ada dan bermunculan sebagai  konsumsi  politik  publik.  Tesis  bahwa  pemilu  2024  juga  akan dipenuhi oleh politik identitas, itu terkonfirmasi jelas dalam temuan lembaga survei  Saiful  Mujani  Research  and  Consulting  (SMRC).  Berdasarkan  hasil surveinya,  politik  identitas  yang  marak  di  tahun-tahun  sebelumnya  besar
38 Djayadi Hanan, ―Identity Politics In The 2019 Indonesian General Elections: Its Significance And Limitation,‖ JWP (Jurnal Wacana Politik) 5, no. 1 (March 4, 2020): 15. 39 Aryojati Ardipandanto, ―Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme  [The  Impact  of  Identity  Politics  On  President  Election  2019:  Populism Perspective],‖ Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  dan  Hubungan Internasional 11, no. 1 (July 24, 2020): 43–63.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|68
kemungkinan  akan  tetap  digunakan  di  tahun  2024,  terutama  jika  komposisi pertarungannya diisi oleh dua paslon (head to head), misal Anies vs Ganjar atau  Ganjar vs Anies.  Komposisi  kandidat  dua  paslon  praktis  akan memunculkan  dua  kutub  politik  dengan  latar  ideologi  berbeda,  antara kelompok nasionalis dan Islamis. 40

## b) Politisasi Agama
Dalam  banyak  dikursus  politik  kontemporer,  pada  umumnya  tema agama  masuk  dalam  lingkup  politik  indetitas.  Namun,  pada  kesempatan  ini sengaja pembahasannya dipisah mengingat politik agama memuat efek lebih besar  dari  isu  identitas  pada  umumnya.  Demikian  karena  agama  dikenal sebagai  jenis  identitas  yang  berada  di  wilayah  keyakinan.  Agama mengandung makna keagungan, suci, mistik, dan sakral.  Karena sifat itulah, tak  segan  bagi  para  pemeluknya  untuk  bersikap  totalitas  dan  fanatik  demi membela agama yang dianutinya.
Pada tingkat daerah, gambaran nyata politisasi agama tercermin jelas pada  perhelatan  Pilkada  DKI  2017.  Terjeratnya  salah  satu  paslon  dalam kasus  al-Maidah  menjadi  letupan  awal  sintemen  agama. 41 Kasus  tersebut semakin  memanas  seiring  munculnya  isu  penistaan  agama.  Puncak  dari semuanya adalah lahirnya gerakan aksi bela agama 411 dan 212 yang berisi desakan  pada  pemerintah  untuk  secepatnya  turun  tangan  dan  mengadili. Intervensi  hukum  melalui  mobilisasi  massa  besar-besaran,  pada  akhirnya bukan saja berefek pada tidak sehatnya atmosfir politik DKI Jakarta, namun
40 CNN Indonesia CNN Indonesia, ―Survei SMRC: Politik Identitas Terjadi di 2024 Jika  Ganjar  vs  Anies,‖ nasional ,  last  modified  January  13,  2023,  accessed  May  16,  2023, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230112192528-617-899732/survei-smrc-politik- identitas-terjadi-di-2024-jika-ganjar-vs-anies.
41 Maulida  Sri  Handayani,  ―Kuatnya  Sentimen  Agama  di  Pilgub  Jakarta,‖ tirto.id , last  modified  February 14, 2017, accessed May 16, 2023, https://tirto.id/kuatnya-sentimen- agama-di-pilgub-jakarta-ciZn.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|69
secara  signifikan  juga  membuat  situasi  sosial  ekonomi  dan  politik  nasional tidak menentu. 42
Satu rupa dengan Pilkada DKI Jakarta, Pilpres 2019 juga tidak luput dari  terjangan  badai  politik  agama.  Di  level  politik  nasional  ini,  fenomena politik  agama  muncul  seiring  menguatnya  beragama  isu  keagamaan  yang menyerang masing-masing paslon, baik 01 maupun 02. Pada paslon 01, tidak jauh  beda  dengan  isu  agama  ketika  pilpres  tahun  2014,  muncul  wacana klasik  tentang  komunis,  keturunan  komunis,  penganut  komunis  dan sebagainya. 43 Sejarah  kelam  komunisme  dalam  masa  perjalanan  Indonesia kemudian  dimanfaatkan  kelompok  berkepentingan  untuk  menyerang  paslon tertentu.  Beberapa  isu  lain  yang  memperkuat  praktik  politisasi  agama  di Pilpres 2019, seperti isu pelarangan azan di Masjid, penghapusan kurikulum agama, kriminalisasi ulama‘, bahkan pada isu paling ‗lucu‘ sekalipun, seperti membaca al-Qur‘an dan kemampuan menjadi Imam shalat. Sedangkan pada paslon  02,  serangan  politik  agama  ditujukan  pada  mereka  dalam  bentuk tuduhan  penganut  aliran  keagamaan  radikal  dan  aliran  fundamentalis. Mereka diklaim sebagai sarang ormas keagamaan garis keras yang berusaha mengganti sistem pemerintahan  Indonesia dengan sistem keyakinan mereka (baca: khilafah ). 44
Bagaimana  dengan  gelaran  Pemilu  2024,  terutama  pertarungan  di Pilpres?  Jika    berkaca  pada  pengalaman  Pemilu  sebelumnya,  rasa-rasanya
42 Grahanusa  Mediatama,  ―Pilkada  DKI  berpotensi  ganggu  stabilitas  jika...,‖ kontan.co.id , last modified April 18, 2017, accessed May 16, 2023, https://nasional.kontan.co.id/news/pilkada-dki-berpotensi-ganggu-stabilitas-jika.
43 Chandra  Gian  Asmara,  ―Jokowi  Marah,  Lagi-lagi  Soal  Tuduhan  PKI,‖ CNBC Indonesia , last modified January 9, 2019, accessed May 16, 2023,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190109133718-4-49771/jokowi-marah-lagi-lagi- soal-tuduhan-pki.
44 Irfan  Teguh,  ―Prabowo,  Isu  Khilafah,  dan  Sejarah  Gerakan  Islam  Politik Indonesia,‖ tirto.id ,  last  modified  April  3,  2019,  accessed  May  16,  2023, https://tirto.id/prabowo-isu-khilafah-dan-sejarah-gerakan-islam-politik-indonesia-dkT6.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |70
sulit  menafikan  politisasi  agama  di  gelaran  kontestasi  Pemilu  2024.  Dalam konteks  politik  di  Indonesia,  isu  agama  seolah  telah  menjadi  konsumsi politik  publik  yang  senantiasa  dimunculkan  di  setiap  geralan  perebutan kekuasaan.  Demikian  bisa  dimaklum,  karena  sebagaimana  kita  pahami bersama,  secara  sosiologis  masyarakat  di  Indonesia  memiliki  kultur keagamaan  sangat  kuat.  Karenanya,  berlandaskan  kenyataan  ini,  mustahil mengecualikan  kontestasi  politik  Indonesia  dari  isu-isu  agama.  Tidak terkecuali dalam gelaran Pilpres 20224 yang akan datang.
c) Politik Data
Dari semua pola politik postr-truth Indonesia, fanomena politik data barangkali  merupakan  yang  paling  jarang  didengar  oleh  publik.  Memang, pada  umumnya  politik  data  lebih  banyak  terjadi  di  negara-negara  maju seperti  Amerika  Serikat  dan  sejenisnya.  Pada  perhelatan  Pilpres  AS  2016, politik  data  digunakan  Trump  untuk  memuluskan  strategi  politiknya.    Ada sekitar  50  juta  data  pengguna facebook yang  bocor  itu  dimanfaatkan cambridge analytica, sebuah perusahaan konsultan politik yang bermarkas di Inggris, untuk memetakan karakteristik pemilih AS, sehingga pada akhirnya turut berperan besar memenangkan Trump dalam Pilpres AS 2016. 45
Di  Indonesia  sendiri  wacana  politik  data  ramai  diperbincangkan seiring  tersiarnya  kabar  ada  sekitar  1  juta  data  lebih  pengguna Facebook Indonesia  yang  bocor. 46 Di  luar  ini  semua,  sesungguhnya  politik  data  di
45 Bagus  Prihantoro  Nugroho,  ―Cambridge  Analytica,  Panen  Data  Facebook  dan Menangkan  Trump,‖ detiknews ,  last  modified  March  22,  2018,  accessed  May  16,  2023, https://news.detik.com/internasional/d-3930184/cambridge-analytica-panen-data-facebook- dan-menangkan-trump.
46 Kompas  Kompas,  ―1  Juta  Data  Pengguna  Asal  Indonesia  Bocor,  Menkominfo Panggil  Facebook,‖ KOMPAS.com ,  last  modified  April  5,  2018,  accessed  May  16,  2023, https://nasional.kompas.com/read/2018/04/05/17361101/1-juta-data-pengguna-asal- indonesia-bocor-menkominfo-panggil-facebook.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |71
ruang  politik  Indonesia  sudah  berlangsung  lama,  bahkan  telah  ada  sejak perhelatan Pilpres 2014. Persisnya sejak menggeliatnya penggunaan lembaga konsultan  dan  survey  politik,  sejak  saat  itulah  penggunaan  politik  data berkembang  pesat  di  Indonesia.  Sederhananya,  dalam  konteks  politik Indonesia,  politik  data  lebih  dominan  dimainkan  oleh  kehadiran  lembaga survey. Melalui kelebihan dan keunggulannya melakukan prediksi, lembaga survei  telah  mampu  memainkan  peran  dan  fungsi  strategis.  Sekurang- kurangnya,  peran  dan  fungsi  tersebut  dapat  dilihat  dari  keberadaan  mereka yang saat ini senantiasa menjadi rujukan perhelatan politik. Baik itu di level legislatif,  dan  terlebih  lagi  di  level  eksekutif.  Sebagai  rujukan  politik, lembaga survei  tidak saja berkedudukan sebagai  lembaga konsultan, namun juga telah dikenal sebagai ‗perangkat‘ paling dominan untuk mengukur dan mengetahui perkembangan sosial-politik.  Informasi tingkat  elektabilitas  dan popularitas  kandidat  atau  calon  dalam  kontestasi  politik  tertentu, kesemuanya dapat dijalankan melalui lembaga survei. 47
Fenomena  perang  survei  yang  belakangan  kita  saksikan  di  banyak hajatan politik, baik PILKADA maupun Pilpres, adalah gejala paling nyata. Masing-masing  lembaga  survei  menampilkan  data  atau  informasi  yang seringkali  jauh  berseberangan  atau  berlainan  arah  dengan  hasil  survei lainnya. 48 Menariknya,  hal  ini  tidak  kemudian  memunculkan  pesimisme publik. Sebaliknya, muncul kenyataan di mana opini dan sikap publik dapat dibangun dan dipengaruhi oleh hasil survei tersebut. Kenyataan inilah yang turut  menjadi faktor  munculnya  berbagai  pro-kontra  di  kalangan  elit
47 Bestian  Nainggolan,  ―‖Post  Truth‖  Survei  Opini  Publik,‖ kompas.id ,  last modified May 14, 2018, accessed May 16, 2023,
https://www.kompas.id/baca/riset/2018/05/14/post-truth-survei-opini-publik.
48 Abd  Hannan,  ―Post-Truth  Di  Balik  Survei  Politik,‖ Analisadaily.Com ,  last modified Mei 2018, accessed May 16, 2023, https://analisa.link//.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|72
pemangku kepentingan, kaitannya dengan netralitas dan objektivitas lembaga survey, seperti yang ramai dibicarakan pada perhelatan Pilpres 2019.
Menariknya,  meski  selama  ini  penggunaan  dan  kehadiran  lembaga survey menimbulkan perdebatan dan pro-kontra di tengah publik, khususnya terkait  independensi  dan  kredibelitasnya,  faktanya  sampai  detik  ini menjelang  perhelatan  Pemilu  2024  yang  akan  datang,  keberadaan  lembaga survei  politik  masih  menjadi  bagian  tak  terpisahkan.  Keberadaannya  tetap digunakan  dan  dimanfaatkan  oleh  kekuatan  politik  tertentu  guna  mengukur popularitas  si  calon,  dan  tidak  kalah  pentingnya  adalah  memengaruhi  pola pikir  dan  perilaku  politik  para  pemilih  di  leval  akar  rumput.  Bahkan,  jika mencermati dinamika politik menjelang pencalonan Pilpres 2024, tiga nama paling  populer  yang  digadang-gadang  maju  dalam  Pilpres  2024,  Ganjar, Prabowo,  dan  Anies  ketiganya  muncul  ke  permukaan  berdasarkan  angka- angka popularitas yang ada di lembaga survei.

## Analisis  Propaganda  Politik  Pascakebenaran  dan  Ancamannya terhadap Bangunan Demokrasi Indonesia
Dari  keseluruhan  pembacaan  di  atas,  muncul  pertanyaan  besar  yang cukup menarik untuk dijawab, apa dan bagaimana peran sekaligus pengaruh keberadaan  politik  propaganda  politik posttruth terhadap  bangunan demokrasi  kita?  Apa  mungkin  politik  propaganda  politik posttruth sendiri merupakan  bagian  dari  proses  pendewasaan  demokrasi,  atau  sebaliknya merupakan  ancaman  bagi  keberlangsungan  demokrasi  itu  sendiri?  Dua pertanyaan ini menjadi penting dicari tahu jawabannya, mengingat sejauh ini tema  seputar  propaganda  politik posttruth cukup  mewarnai  perjalanan demokrasi  kita , baik  pada  tataran  teoritik  maupun  di  tataran  politik  praktis seperti yang terjadi di perhelatan pilpres 2014 dan 2019.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |73
Dalam  berdemokrasi,  hal  menyangkut  kebebasan  berpendapat  dan berserikat  sejatinya  merupakan  hal  subtansial,  dirinya  adalah  representasi kebebasan  berekspresi  sebagaimana  diatur  dalam  perundangan. 49 Dalam berdemokrasi  juga,  kita  mengenal  keberadaan  media  informasi  sebagai corong  kebebasan,  dengannya  setiap  warga  negara  menemukan  keleluasaan menyampaikan aspirasi,  berbagai gagasan dapat  dituangkan, dan  yang lebih penting  dari  itu  optimalisasi  fungsi  kontrol  terhadap  jalannya  kekuasaan. 50
Hanya memang, harus disadari juga bahwa di tengah uforia kebebasan yang kita  nikmati,  mempesatnya  perkembangan  teknologi  dengan  segala  bentuk dan  variannya,  secara  langsung  telah  menghadapkan  kita  pada  kenyataan paradoks. 51 Pada  tahap  ini,  teknologi  media  informasi  yang  awalnya  kita kenal  sebagai  medium  penguat  demokrasi,  dalam  batasan-batasan  tertentu, dapat juga menimbulkan efek buruk yang mengancam keberadaan demokrasi itu  sendiri.  Efek  buruk  yang  dimaksud  merujuk  pada  semakin  luasnya penyebaran  berita-berita  bohong (hoaks) ,  mobilisasi  massa  melalui propaganda  politik  di  media  sosial,  radikalisasi  agama  melalui  aktivitas daring,  meningkatnya  ujaran  kebencian,  manipulasi  fakta,  dan  lebih  parah dari semuanya adalah deligitamsi konsep kebenaran.
Jika  pembacaan  di  atas  kita  terik  ke  dalam  wilayah  kajian  ini, ancaman  serupa  juga  dapat  kita  temui  pada  keberadaan  politik  propaganda politik posttruth .  Propaganda  politik posttruth yang  selama  ini  identik
49 Abd  Hannan  and  Busahwi  Busahwi,  ―Problem  Politik  Kabinet  Koalisi;  Konflik Kepentingan  Hingga  Konflik  Internal  Partai  Politik,‖ KABILAH :  Journal  of  Social Community 6, no. 2 (December 31, 2021): 49–69.
50 Abd Hannan, ―Regulasi Dana Kampanye Kolektif Untuk Pemilu Yang Transparan Dana Berkeadilan Perspektif Sistem Proporsional Terbuka,‖ Jurnal Partisipatoris 4, no. 1 (March 31, 2022): 9–24. 51 Kikue Hamayotsu, ―The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom  and  Religious  Intolerance,‖ Journal  of  Contemporary  Asia 43,  no.  4  (November 2013): 658–677.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|74
dengan  politik  pencitraan,  kepalsuan,  dan  kebohongan,  dalam  praktiknya berpotensi  besar  melahirkan  kekacauan.    Bukan  saja  pada  aspek  sosial, namun  juga  pada  aspek  tatanan  bernegara  dan  berbangsa.  Dalam  politik propaganda  politik posttruth ,  ketika  kebohongan  dan  intimidasi  menjadi jalan  politik,  maka  pada  saat  bersamaa  ruang  duskursus  politik  kita mengalami  krisis  kearifan dan etika. Dialektika politik dibangun bukan lagi berlandaskan  ide-ide  produktif  melalui  perang  pemikiran,  adu  gagasan  dan program, melainkan lebih pada dialektika destruktif. 52 Narasi dibangun lebih banyak  dibumbui  oleh  fitnah, nyinyir, saling  menghujat  dan  masih  banyak lagi  yang  diniatkan  untuk  mendekonstruksi  lawan  demi  meraih  keuntungan politik.  Seperti  halnya  beragam  isu  identitas  dan  narasi  kebencian  yang mengalir  deras  di  Pilkada  DKI  2017  hingga  di  Pilpres  2019.  Misal, penyebutan  asing-aseng,  tuduhan  komunis,  maraknya  istilah  cebong- kampret,  narasi  Indonesia  bubar,  air  laut  masuk  Jakarta,  terusirnya  kaum pribumi,  politik  sentoloyo,  politik  genderowo,  dan  seabrek  narasi  politik kebohongan,  kebencian,  dan intimidasi  lainnya.  Dengan  perilaku  poltik seperti  ini,  alih-alih  mematangkan  proses  demokrasi,  yang  ada  adalah pembusukan bagi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Dalam  konteks  politik  indonesia,  propaganda  politik posttruth menemukan  keleluasaannya  karena  terlalu  liarnya  cara  berpikir  kita  dalam memaknasi  kebebasan.  Di  banyak  tempat,  kita  mendapati  banyak  isu kebohongan dan intimidasi bertebaran di banyak media sosial. Tak terkecuali para  elit  politik  yang  dalam  banyak  kesempatan  menjadi  agen  produksi kebohongan  terbesar.  Menariknya,  kita  mendapati  semua  itu  sering  kali dibangun atas nama kebebasan berpendapat. Dari sini kita melihat, di tengah demokrasi yang kita jalani selama ini, ternyata terdapat kesalahan elementer
52 Schindler, ―The Task of Critique in Times of Post-Truth Politics.‖
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |75
dalam  memaknai  kebebasan  itu  sendiri.  Secara  konstitusional,  benar demokrasi mengimplikasikan kebebasan, namun kebebasan yang dikehendaki bukanlah kebebasan tanpa batas. Di dalamnya melekat tanggung jawab.  Setiap  orang  memiliki  kemerdekaan  untuk  berpendapat  dan menyebarkan  informasi  kepada  siapa  pun.  Namun  harus  dilandasi  sikap tanggung  jawab.  Ketiadaan  dan  ketidakmapuan  mengambil  tanggung  jawab (sebagai  konsekuensi  kebebasan)  akan  menjadi  pengganjal  terwujudnya demokrasi yang beradab. 53
Sejauh ini, kita seringkali  mengukur kualitas demokrasi  berdasarkan angka  statistikal  keterlibatan  warga  negara  dalam  proses  pemilihan , baik  di level  daerah  maupun  nasional.  Sayangnya,  pada  saat  bersamaan  kita  sering kali  lupa  memperhatikan  bagaimana  dinamika  sosial  yang  terjadi  di  tataran masyarakat  selama  proses  pemilihan  itu  berlangsung,  terutama  di  tengah bergulirnya  tahun-tahun  politik.  Belajar  dari  kasus  tahun  politik  menjelang Pemilu  2024,  mutlak  dapat  dikatakan  betapa  sesungguhnya  bangunan demokrasi  indonesia  tengah  mengalami  problem  krusial.  Kondisi  ini  terjadi tidak  lepas  dari  rendahnya  level  keadaban  politik  para  pemangku kepentingan  yang  sedkit  banyak  telah  dipengaruhi  tren  politik  global, propaganda politik posttruth .
Dalam  kaitan  ini,  kehadiran  propaganda  politik posttruth melalui intrik  kebohongan  dan  intimidasi  yang  tersebar  luas  di  ruang  publik,  baik yang  beroperasi  dalam  jaringan (daring) maupun  luar  jaringan (luring) , nyatanya  bukan  saja  telah  membuat  ruang  politik  menjadi  gaduh,  namun juga  telah  menunrunkan  derajat  kualitas  demokrasi  kita. 54 Demokrasi  yang
53 R. G. Mulgan, ―Defining ‗Democracy,‘‖ Political Science 20, no. 2 (December 1, 1968): 3–9. 54 Amilin,  ―Pengaruh  Hoaks  Politik  Dalam  Era  Post-Truth  Terhadap  Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada  Kelangsungan Pembangunan Nasional.‖
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|76
idealnya  berisikan  politik  kesantunan,  perang  gagasan,  adu  kreatif  ide  dan pemikiran,  dijunjungnya  prinsip  emansipasi,  pluralitas  dan  toleransi,  dalam kenyataannya  telah  mengalami  penyempitan.  Tidak  hanya  itu,  ruang  dalam jaringan (daring) yang  awalnya  kita    harapkan  menjadi new  public  sphere , seperti Facebook , Twitter dan yang baru Instagram , tempat di mana aktivitas deliberasi  era  digital  terbentuk,  nyatanya  jauh  panggang  dari  api.  Alih-alih berharap  terbentknya cyber  democray ,  justru  yang  muncul  adalah  tumbuh suburnya  ruang echo  chambers (ruang  gema).  Ruang  di  mana  kebanyakan masyarakat,  terutama  elit  politik  selaku  pemangku  kepentingan,  lebih memilih menggemakan narasi politik pragmatis dan jangka pendek daripada politik berkearifan dan berkeadaban.

## Simpulan
Politik  pascakebenaran  adalah  politik  kekinian  yang  lahir  sebagai wujud  perkembangan  politik  global.  Secara  historis  politik  ini  menemukan momentumnya  pascakemenangan  Donald  Trump  pada  Pilpres  Amerika Serikat  2016.  Pada  tataran  teoritisnya  politik  pascakebanaran  dipahami sebagai  budaya  politik  kontemporer  yang  perdebatannya  lebih  mengutaman emosi  dan  perasaan  daripada  fakta  sesungguhnya.  Sedangkan  pada  tataran praktiknya,  politik  pascakebenaran  beroperasi  dalam  dua  hal,  yakni kebohongan  dan  intimidasi.  Berdasarkan  ruang  operasinya,  politik pascakabenaran  terjadi  dalam  dua  ruang,  yakni  ruang  luar  jaringan (luring) dan  dalam  jaringan (daring) .  Di  ruang luring ,  politik  pascakebanaran direpresentsakan oleh manuver elit politik di level politik praktis. Sedangkan di daring, politik  pascakebenaran  diproduksi  melalui  keberadaan  media sosial,  seperti  seperti  halnya Facebokk, Twitter, Wahtshapp , dan  Instagram.
Kedua, di  Indonesia,  politik  pascakebenaran  mulai  memperlihatkan dirinya semenjak menggeliatnya berbagai propaganda politik yang mengarah
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|77
pada  pemanfaatan  isu-isu  identitas,  seperti  agama,  suku,  dan  etnis.  Baik propaganda  politik  di  level  elektoral  maupun  di  level  nasional.  Di  level elektoral,  politik  pascakebenaran  memperlihatkan  gejalanya  melalui pemanfaatan  isu-isu  agama  dan  etnisitas  seperti  yang  terjadi  dalam  Piplres 2014,  Pilkada  DKI  Jakarta,  dan  Pilpres  2019.  Sedangkan  di  level  nasional, politik  pascakebenaran  tergambar  jelas  melalui  massifnya  narasi  politik kebohongan  dan  intimidasi,  khususnya  di  tahun-tahun  politik  menjelang perhelatan Pilres 2024. Ketiga, mengemukanya intrik politik pascakebenaran di  Indonesia,  baik  di  level  daerah  maupun  nasional,  secara  langsung menimbulkan ancaman besar bagi bangunan demokrasi Indonesia. Ancaman tersebut muncul melalui instrumen politik propaganda politik posttruth yang menekankan  dirinya  pada  kebohongan  dan  intimidasi.  Dengan  politik kebohongan,  propaganda  politik posttruth senantiasa  abai  pada  fakta, memanipulasi kebenaran, mendelegitimasi hukum, dan mereduksi objektivitas pada subjektivitas. Dengan politik intimidasi, propaganda politik posttruth berptensi  besar  mendatangkan  kekacauan.  Isu  identitas  seperti penggunaan  SARA,  pada  praktiknya  memicu  lahirnya  perilaku  sintimen sehingga pada ujungnya bukan saja memperkeruh suasan politik, namun juga merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara.

## References
Alfaqi,  Mifdal  Zusron.  ―Melihat  Sejarah  Nasionalisme  Indonesia  untuk
Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda.‖ Jurnal Civics 13, no.
2 (2016): 8.
Allcott, Hunt, and Matthew Gentzkow. ―Social Media and Fake News in the 2016 Election.‖ Journal of Economic Perspectives 31, no. 2 (May 1, 2017): 211–236.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |78
Allen,  Joe.  ―Stephen  Colbert  Claims  ‗Post-Truth‘  Is  Just  a  ‗Truthiness‘ Ripoff.‖ Paste  Magazine .  Last  modified  November  18,  2016. Accessed May 16, 2023. https://www.pastemagazine.com/comedy/stephen-colbert/stephen- colbert-claims-post-truth-is-just-a-truthi.
Amilin,  Amilin.  ―Pengaruh  Hoaks  Politik  Dalam  Era  Post-Truth  Terhadap
Ketahanan  Nasional  Dan  Dampaknya  Pada    Kelangsungan Pembangunan  Nasional.‖ Jurnal  Kajian  Lemhannas  RI 39
(September 2019).
Antony,  Sinoj,  and  Ishfaq  Ahmad  Tramboo.  ―Hyperreality  in  Media  and
Literature:  An  Overview  of  Jean  Baudrillard‘s.‖ Clinical  Medicine 07, no. 10 (2020): 6.
Ardipandanto,  Aryojati.  ―Dampak  Politik  Identitas  Pada  Pilpres  2019: Perspektif  Populisme  [The  Impact  of  Identity  Politics  On  President Election  2019:  Populism  Perspective].‖ Jurnal  Politica  Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 11, no. 1
(July 24, 2020): 43–63.
Asmara,  Chandra  Gian.  ―Jokowi  Marah,  Lagi-lagi  Soal  Tuduhan  PKI.‖ CNBC Indonesia . Last modified January 9, 2019. Accessed May 16,
2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190109133718-4- 49771/jokowi-marah-lagi-lagi-soal-tuduhan-pki.
BBC News, BBC News. ―‗Post-Truth‘ Declared Word of the Year by Oxford Dictionaries.‖ BBC  News .  Last  modified  November  16,  2016.
Accessed May 16, 2023. https://www.bbc.com/news/uk-37995600. Bovet,  Alexandre,  and  Hernán  A.  Makse.  ―Influence  of  Fake  News  in Twitter  during  the  2016  US  Presidential  Election.‖ Nature Communications 10, no. 1 (January 2, 2019): 7.
CNN Indonesia. ―Jejak Rasial Trump, Tuding Obama Muslim hingga Benci
Imigran.‖ internasional . Last modified July 16, 2019. Accessed May
16, 2023. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190716114013-134-
412497/jejak-rasial-trump-tuding-obama-muslim-hingga-benci- imigran.
CNN Indonesia, CNN Indonesia. ―Survei SMRC: Politik Identitas Terjadi di
2024  Jika  Ganjar  vs  Anies.‖ nasional .  Last  modified  January  13, 2023. Accessed May 16, 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230112192528-617-
899732/survei-smrc-politik-identitas-terjadi-di-2024-jika-ganjar-vs- anies.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|79
Diniyanto, Ayon, and Wahyudi Sutrisno. ―Pengawasan Pemilihan Umum Di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, Dan Strategi.‖ Jurnal Adhyasta Pemilu 5, no. 1 (July 1, 2022): 44–58.
Golose,  Petrus  Reinhard.  ―Strategi  Penanganan  Firehose  of  Falsehood  pada Era Post-Truth.‖ Jurnal Ilmu Kepolisian 13, no. 1 (2019).
Hamayotsu,  Kikue.  ―The  Limits  of  Civil  Society  in  Democratic  Indonesia: Media  Freedom  and  Religious  Intolerance.‖ Journal of Contemporary Asia 43, no. 4 (November 2013): 658–677.
Hanan,  Djayadi.  ―Identity  Politics  In  The  2019  Indonesian  General Elections:  Its  Significance  And  Limitation.‖ JWP  (Jurnal  Wacana
Politik) 5, no. 1 (March 4, 2020): 15.
Handayani,  Maulida  Sri.  ―Kuatnya  Sentimen  Agama  di  Pilgub  Jakarta.‖
tirto.id .  Last  modified  February  14,  2017.  Accessed  May  16,  2023. https://tirto.id/kuatnya-sentimen-agama-di-pilgub-jakarta-ciZn.
Hanif,  Muh.  ―Studi  Media  dan  Budaya  Populer  dalam  Perspektif
Modernisme  dan  Postmodernisme.‖ KOMUNIKA:  Jurnal  Dakwah dan Komunikasi 5, no. 2 (January 1, 1970): 235–251.
Hannan, Abd. ―Post-Truth Di Balik Survei Politik.‖ Analisadaily.Com . Last modified Mei 2018. Accessed May 16, 2023. https://analisa.link//. Hannan,  Abd,  and  Busahwi  Busahwi.  ―Problem  Politik  Kabinet  Koalisi;
Konflik  Kepentingan  Hingga  Konflik  Internal  Partai  Politik.‖ KABILAH :  Journal  of  Social  Community 6,  no.  2  (December  31,
2021): 49–69.
Hannan,  Abd.  ―Regulasi  Dana  Kampanye  Kolektif  Untuk  Pemilu  Yang
Transparan  Dana  Berkeadilan  Perspektif  Sistem  Proporsional Terbuka.‖ Jurnal Partisipatoris 4, no. 1 (March 31, 2022): 9–24. Kompas,  Kompas.  ―1  Juta  Data  Pengguna  Asal  Indonesia  Bocor, Menkominfo Panggil Facebook.‖ KOMPAS.com . Last modified April 5, 2018. Accessed May 16, 2023. https://nasional.kompas.com/read/2018/04/05/17361101/1-juta-data- pengguna-asal-indonesia-bocor-menkominfo-panggil-facebook. Kurniawan, Afrito Eka. ―Pemilu Serentak 2024 Picu Munculnya Post Truth Politic  |  Kumparan.Com.‖ Https://Kumparan.Com/ .  Last  modified Desember 2022. Accessed May 16, 2023. https://kumparan.com/236- afrito-eka-kurniawan/pemilu-serentak-2024-picu-munculnya-post- truth-politic-1zXcWfU2Kfm.
Latief, Muh Iqbal. ―Efek Post Truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019.‖
Jurnal Ilmu Komunikasi 8, no. 2 (2019).
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|80
Mcglinchey,  Edited  Stephen,  Leo  S  F  Lin,  Zeynep  Selin  Balci,  and  Patrick Vernon. Global  Politics  in  a  Post-Truth  Age .  E-International
Relations Bristol: England, 2022.
Mediatama,  Grahanusa.  ―Pilkada  DKI  berpotensi  ganggu  stabilitas  jika...‖ kontan.co.id . Last modified April 18, 2017. Accessed May 16, 2023. https://nasional.kontan.co.id/news/pilkada-dki-berpotensi-ganggu- stabilitas-jika.
Meyer,  Renate  E.,  and  Paolo  Quattrone.  ―Living  in  a  Post-Truth  World? Research, Doubt and Organization Studies.‖ Organization Studies 42, no. 9 (September 1, 2021): 1373–1383.
Mulgan,  R.  G.  ―Defining  ‗Democracy.‘‖ Political  Science 20,  no.  2 (December 1, 1968): 3–9.
Mutz, Diana C. ―Status Threat, Not Economic Hardship, Explains the 2016
Presidential Vote.‖ Proceedings of the National Academy of Sciences 115, no. 19 (May 8, 2018): E4330–E4339.
Nainggolan,  Bestian.  ―‖Post  Truth‖  Survei  Opini  Publik.‖ kompas.id .  Last modified May 14, 2018. Accessed May 16, 2023.
https://www.kompas.id/baca/riset/2018/05/14/post-truth-survei-opini- publik.
Nordholt, Henk Schulte. ―Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia:  An  Essay.‖ Journal  of  Indonesian  Social  Sciences  and Humanities 1, no. 2 (2008).
Nugroho,  Bagus  Prihantoro.  ―Cambridge  Analytica,  Panen  Data  Facebook dan Menangkan Trump.‖ detiknews .  Last  modified  March  22,  2018.
Accessed  May  16,  2023.  https://news.detik.com/internasional/d- 3930184/cambridge-analytica-panen-data-facebook-dan-menangkan- trump.
Nugroho,  Danu  Damarjati,  Bagus  Prihantoro.  ―Kaleidoskop  2018:  Heboh
Prabowo  Bicara  Prediksi  RI  Bubar  di  2030.‖ detiknews .  Last modified Des 2018. Accessed May 16, 2023. https://news.detik.com/berita/d-4357883/kaleidoskop-2018-heboh- prabowo-bicara-prediksi-ri-bubar-di-2030.
Nurfaizah, Ayu. ―Waspadai Politik Identitas Lewat Manipulasi Opini Jelang Pemilu  2024.‖ kompas.id .  Last  modified  March  2,  2023.  Accessed May 16, 2023.
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/02/waspadai-politik- identitas-menjelang-pemilu-2024.
Poulakidakos,  Stamatis,  Anastasia  Veneti,  and  Christos  Fangonikolopoulos. ―Post-Truth,  Propaganda  and  the  Transformation  of  the  Spiral  of
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik
|81
Silence.‖ International  Journal  of  Media  &  Cultural  Politics 14
(September 1, 2018): 367–382.
Ratumakin,  Roy.  ―Tensi  Politik  Meningkat,  Sosok  Ini  Presiden  di  2024
Gantikan  Jokowi?‖ Tribun-papua.com .  Last  modified  June  5,  2022. Accessed May 16, 2023.
https://papua.tribunnews.com/2022/06/05/tensi-politik-meningkat- sosok-ini-presiden-di-2024-gantikan-jokowi.
Redaksi.  ―Menjaga  Tensi  Politik.‖ kompas.id .  Last  modified  October  4, 2022. Accessed May 16, 2023. https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/04/menjaga-tensi-politik. Ritser, George. Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Postmodern . IV. Bantul: Kreasi wacana, 2010.
Sahabi, Omen, and Ilya Nacho. The Consequences of Political Identity for a Democratic  System .  Preprint.  Thesis  Commons,  February  18,  2020.
Accessed May 16, 2023. https://osf.io/pdncf.
Schindler, Sebastian. ―The Task of Critique in Times of Post-Truth Politics.‖
Review of International Studies 46, no. 3 (July 2020): 376–394. Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Dan  R  &  D,  Cet.
XV . Bandung: ALFABETA, 2010. Suharyanto, Cosmas Eko. ―Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review.‖ Jurnal  Masyarakat  Telematika  dan  Informasi 10,  no.  2 (2019).
Suryowati, Estu. ―Panas Lebih Cepat, Peta Pilpres 2024 Bakal Mulai Terlihat Tahun Depan.‖ Panas  Lebih  Cepat,  Peta  Pilpres  2024  Bakal  Mulai
Terlihat  Tahun  Depan  -  Jawa  Pos .  Last  modified  August  17,  2021. Accessed May 16, 2023. https://www.jawapos.com/politik/01339706/panas-lebih-cepat-peta- pilpres-2024-bakal-mulai-terlihat-tahun-depan.
Suzina,  Ana  Cristina.  ―Brazil,  Hijacked  by  Post-Truth.‖ OpenDemocracy . Last  modified  October  22,  2018.  Accessed  May  16,  2023. https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/brazil- hijacked-by-post-truth/.
Syarif,  Zainuddin,  Syafiq  A.  Mughni,  and  Abd  Hannan.  ―Post-Truth  and Islamophobia  Narration  in  the  Contemporary  Indonesian  Political Constellation.‖ Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim  Societies;
Vol  10,  No  2  (2020):  Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim
SocietiesDO    -  10.18326/ijims.v10i2.199-225 10,  no.  2  (December
21,
2020).
https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2022
Abd Hannan,
Propaganda Politik |82
Teguh,  Irfan.  ―Prabowo,  Isu  Khilafah,  dan  Sejarah  Gerakan  Islam  Politik Indonesia.‖ tirto.id .  Last  modified  April  3,  2019.  Accessed  May  16, 2023. https://tirto.id/prabowo-isu-khilafah-dan-sejarah-gerakan- islam-politik-indonesia-dkT6.
Tesich, Steve. ―A Government of Lies.‖ Last modified 1992. Accessed May 16,  2023.  https://www.thefreelibrary.com/A+government+of+lies.- a011665982.
———. ―A Government of  Lies.‖ The  Nation  (New  York,  N.Y.) 254,  no.  1 (1992): 12-.
theguardian.com,  theguardian.com.  ―‗Post-Truth‘  Named  Word  of  the  Year by Oxford Dictionaries.‖ The Guardian . Last modified November 15,
2016. Accessed May 16, 2023. http://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named- word-of-the-year-by-oxford-dictionaries.
Waldman, Paul. ―How America Skidded from ‗Truthiness‘ to ‗Post-Truth.‘‖
The  Week .  Last  modified  November  29,  2016.  Accessed  May  16,
2023. https://theweek.com/articles/664112/how-america-skidded- from-truthiness-posttruth.