Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 2, September 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index

## Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia
Jadzil Baihaqi Institut Agama Islam Negeri Kudus jadzilbaihaqi@iainkudus.ac.id
Abstract
This research aims to explain the concept of online peer-to-peer lending based on sharia rules.  This  research  uses  a  literature  study.  The  findings  are,  first,  online  peer-to-peer lending  allowed  in  Islamic  law  that  free  from  prohibited  transactions,  using  sharia contracts, transparent, and in good manner. Second, there are 6 online peer-to-peer lending models  that  can  be  done  according  to  Fatwa  DSN-MUI:  1)  financing  for  factoring,  2) financing for procurement ordered good, 3) financing for online seller,  4) financing for online  seller  through  payment  gateway,  5)  financing  for  employee,  5)  financing  for community-based.
Keywords: Financial technology peer-to-peer lending, DSN-MUI, Sharia

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Financial Technology Peer-to-peer Lending  yang  dijalankan  dengan  prinsip  syariah.  Penelitian  ini  menggunakan metode studi literatur yang membahas atau mencari referensi teori serta referensi yang  relevan  dengan  topik  yang  diangkat.  Peneliti  menemukan  bahwa  pada dasarnya Fintech Peer-to-peer Lending secara syariat Islam boleh dilakukan dengan syarat mengikuti prinsip-prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud adalah terbebas  dari  transaksi  yang  dilarang,  menggunakan  akad  Syariah,  transparan, dan  dilakukan dengan sikap yang baik.  Fintech peer-to-peer lending berdasarkan prinsip  Syariah  menurut  Fatwa  DSN-MUI  dapat  dilakukan  dengan  model:  1) pembiayaan  anjak  piutang,  2)  pembiayaan  pengadaan  barang  pesanan  pihak ketiga,  3)  pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang  berjualan secara  online,  4)  pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang berjualan  secara  online  dengan  pembayaran  melalui  payment  gateway,  5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas.
Kata Kunci: Financial technology peer-to-peer lending, DSN-MUI, Syariah

## PENDAHULUAN
Revolusi  industri  4.0  yang  ditandai  dengan  kemajuan  teknologi membawa  perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat  secara  signifikan. Perubahan tersebut terjadi hampir di semua lini, bidang sosial, ekonomi, komunikasi,  pendidikan,  dan  lainnya.  Kemajuan  teknologi  ini  bisa mempengaruhi kehidupan secara positif maupun negatif. Misalnya dalam hal ekonomi, munculnya ojek online, bagi seorang yang berprofesi sebagai tukang ojek pengkolan akan membawa dampak negatif bagi kehidupannya karena  dapat  mematikan  usahanya.  Namun,  jika  tukang  ojek  pengkolan

## Financial Technology Peer-To-Peer Landing Berbasis Syariah di Indonesia
dapat menerima dan memanfaatkan kesempatan tersebut, maka peluang mendapatkan penghasilan yang lebih besar juga semakin tinggi.
Jasa pemberian layanan keuangan juga mengalami evolusi. Muncul inovasi-inovasi  baru  di  bidang  pendanaan  dan  pembiayaan.  Banyak bermunculan jasa-jasa keuangan non-bank yang kemudian disebut Industri Keuangan Non-Bank yang berisi jasa keuangan selain perbankan dan pasar modal seperti asuransi, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga keuangan  mikro.  Dalam  periode  tahun  2010  s.d.  2014,  sektor  keuangan Syariah  di  Indonesia  termasuk  IKNB  tumbuh  signifikan.  IKNB  Syariah telah  mengalami  pertumbuhan  rata-rata  62,29%  per  tahun  (OJK,  2015). Namun  di  sisi  yang  lain,  market  share  IKNB  Syariah  terhadap total  aset IKNB  hanya  sebesar  4%.  Hal  ini  menjadi  peluang  dan  tantangan  yang cukup berat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangan IKNB Syariah.
Pada industri pembiayaan Syariah, kehadirannya sangat diperlukan oleh  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Berdasarkan  data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2015 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59,2 juta unit (Kementerian Koperasi dan  UKM,  2017).  Dengan  jumlah  yang  sangat  besar  tersebut,  potensi penyaluran  pembiayaan  Syariah  sangat  tinggi.  Penyaluran  pembiayaan Syariah  tidak  semuanya  dapat  dilakukan  oleh  perbankan  Syariah dikarenakan  adanya  persyaratan  yang  tidak  mampu  dipenuhi  oleh UMKM. Oleh karena itu, diperlukan Lembaga pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan UMKM dan masyarakat secara umum.
Dalam  satu  dekade  terakhir  di  dunia  sedang  berkembang  model bisnis  baru,  yaitu  online  peer-to-peer  lending.  Model  bisnis  ini  merupakan salah satu inovasi yang penting dalam bisnis pembiayaan khusunya pada era keuangan digital seperti saat ini (Cai, Lin, Xu,  Fu, 2016). Peer-to-peer lending  merupakan  platform  baru  transaksi  keuangan  yang menyederhanakan  fungsi  intermediasi  konvensional  dengan  secara langsung mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana (Yum, Lee,  Chae, 2012).
Di  Indonesia,  perusahaan  online  peer-to-peer  lending  mulai  muncul secara  legal  pada  tahun  2017  (OJK,  2018).    Berdasarkan  data  Direktori Fintech OJK Sampai dengan bulan Juni 2018, sudah terdaftar 64 perusahaan fintech  peer-to-peer  lending  yang  beroperasi  secara  legal  di  Indonesia. Sedangkan  yang  belum  mendaftar  ke  OJK  juga  tidak  sedikit.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  model  bisnis  pembiayaan  ini  sangat  potensial  dan memiliki  prospek  pertumbuhan  yang  bagus.  Dari  64  perusahaan  fintech tersebut,  hanya  dua  perusahaan  yang  bergerak  dengan  prinsip  Syariah. Padahal  peluang  penyaluran  pembiayaan  Syariah  sangat  tinggi.  Hal  ini diidentifikasi  oleh  OJK  dikarenakan  kurang  pahamnya  masyarakat

## Jadzil Baihaqi
terhadap produk keuangan Syariah. Dengan kata lain, peluang penyaluran pembiayaan  Syariah  harus  didukung  oleh  literasi  masyarakat  terhadap produk pembiayaan itu sendiri.
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mekanisme dan model fintech peer-to-peer lending berlandaskan prinsip Syariah di Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini juga bertujuan untuk berkontribusi dalam literatur tentang fintech peer-to- peer lending yang diperbolehkan menurut syariat Islam.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  mencakup  studi  literatur  yang  membahas  atau  mencari referensi  teori  serta  referensi  yang  relevan  dengan  topik  yang  diangkat. Desain studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat,  serta mengelolah  bahan  penelitian  (Creswell,  2010).    Teori  dan  referensi  itu sendiri  diperoleh  dengan  melakukan  kajian  studi  pustaka  yang  menjadi pondasi dasar atau instrumen utama untuk praktik risetnya. Studi pustaka dilakukan  dengan  mengumpulkan  berbagai  sumber  sebagai  topik  baru yang  diangkat  dalam  penelitian.  Semua  data  yang  telah  dikumpulkan kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif, yaitu  dengan  menggambarkan  fakta-fakta  yang  diikuti  dengan  analisis yang  tidak hanya menggambarkan, tetapi juga memberikan pemahaman dan penjelasan yang memadai.

## PEMBAHASAN

## 1. Theory of Consumer Choice and Demand
Teori  ekonomi  ini  intinya  ada  pada  pilihan  konsumen  (Au Kauffman,  2008).  Konsumen  dapat  memilih  sesuai  dengan  keinginannya berdasarkan  pilihan  alternatif  yang  paling  menguntungkan.  Di  era digitalisasi  ini,  teknologi  begitu  memanjakan  pemakainya  termasuk  di bidang keuangan dan pembiayaan. Konsumen akan memilih berdasarkan kepuasan atau kenyamanan layanan, kemudahan penggunaan dan akses, serta manfaat yang diperoleh. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Davis (1989) tentang perilaku pengguna (user behavior) dan penerimaan pengguna (user  acceptance)  terhadap  teknologi  informasi  berdasarkan  kegunaan (usefulness) dan kemudahan pemakaian (ease of use) yang terkenal dengan technology acceptance model (TAM).
Theory  of  consumer  choice  and  demand  dapat  digunakan  untuk menjelaskan bahwa layanan pembiayaan digital seperti fintech peer-to-peer lending  ini  memiliki  potensi  untuk  berkembang  dengan  pesat  karena masyarakat  diberikan  fasilitas  kemudahan  dalam  mendapatkan
pembiayaan  maupun  berinvestasi.  Dengan  ditambah  semangat  ta’awun (tolong-menolong)  sebagai  sesama  manusia,  tidak  hanya  sebatas mendapatkan keuntungan, maka para pengguna fintech peer-to-peer lending dapat secara mudah bekerjasama dalam menjalankan sebuah usaha.

## 2. Konsep Financial Technology Peer-to-peer Lending
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi pinjaman dengen penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Dalam  peraturan  OJK  tersebut  diatur  para pengguna  jasa  layanan fintech  peer-to-peer  lending  yaitu  penerima  pinjaman  dan  pemberi pinjaman. Penerima pinjaman harus warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sedangkan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Perjanjian yang dilakukan ada dua, yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman  dengan  penerima  pinjaman.  Perjanjian  ini  harus  dituangkan dalam dokumen elektronik yang isinya menjamin kejelasan transaksi dan akses  informasi  kepada  pemberi  pinjaman  maupun  penerima  pinjaman. Dokumen elektronik perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan  elektronik  yang  mengikuti  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur.
Untuk  menjamin  keamanan  para  pengguna,  penyelenggara  dapat bekerjasama  dan  melakukan  pertukaran  data  dengan  penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi seperti bank. Selain itu, penyelenggara  diwajibkan  menggunakan  escrow  account  (untuk penyelenggara) dan virtual account (untuk pemberi pinjaman).
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang penyelenggaraan  teknologi  finansial  menegaskan  pengertian  teknologi finansial (financial technology) sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis  baru  serta  dapat  berdampak  pada  stabilitas  moneter,  sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Teknologi finansial (fintech) yang dimaksudkan adalah yang termasuk  dalam  sistem  pembayaran,  pendukung  pasar,  manajemen investasi  dan  manajemen  risiko,  pinjaman,  pembiayaan,  penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya.
Fintech peer-to-peer lending tergolong aktivitas pembaruan proses bisnis,  model  bisnis,  dan  instrument  keuangan  yang  memberikan  nilai

## Jadzil Baihaqi
tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital yang dikenal dengan istilah inovasi keuangan digital (IKD).
Fintech peer-to-peer lending merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan  bagi  masyarakat  terutama  untuk  pembiayaan  bagi  usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem  dalam  fintech  peer-to-peer  lending  sangat  mudah  untuk  diakses, baik  oleh  pemberi  pembiayaan  maupun  penerima  pembiayaan.  Hal  ini menimbulkan  risiko  tersendiri  dari  mudahnya  sistem  tersebut.  Untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana serta menjaga stabilitas sistem keuangan, maka pemberian pembiayaan tersebut dibatasi total maksimum sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
Fintech  peer-to-peer  lending  berdasarkan  prinsip  Syariah merupakan  penyelenggaraan  layana  jasa  keuangan  berdasarkan  prinsip Syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep fintech  peer-to-peer  lending  berdasarkan  prinsip  Syariah  merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan  media  bagi  para  pelaku  kegiatan  pembiayaan  melalui penyelenggara  fintech  untuk  melaksanaan  transaksi  berdasarkan  prinsip Syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

## 3. Ketentuan Hukum Fintech peer-to-peer lending
Fintech peer-to-peer lending menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018  dibolehkan dengan  syarat  sesuai  dengan  prinsip  Syariah.  Ketentuan  prinsip  Syariah yang dimaksud adalah 1) terhindar dari riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadlis (menyembunyikan cacat), dharar (merugikan pihak lain), dan haram; 2) Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran  sesuai  Syariah  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;  3)  Akad  yang  digunakan  selaras  dengan  karakteristik  layanan pembiayaan seperti al-bai’, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh; 4) Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah; 5) Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang  sesuai dengan Syariah; 6) penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (ujrah) dengan prinsip ijarah.
Subyek hukum dalam fintech peer-to-peer lending ada tiga pihak, yaitu penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan.

## Gambar 1. Subyek hukum Fintech peer-to-peer lending
Keterangan:
1. Pemberi pembiayaan menyalurkan dana melalui penyelenggara
2. Penyelenggara menyalurkan dana ke penerima pembiayaan
3. Penerima pembiayaan mengembalikan dana melalui penyelenggara
4. Penyelenggara mengembalikan dana kepada pemberi pembiayaan
5. Pemberi  pembiayaan  membayar  ujrah/imbal  hasil  kepada penyelenggara
6. Penyelenggara  memberikan  ujrah/imbal  hasil  kepada  pemberi pembiayaan

## 4. Model dan Mekanisme Fintech Peer-to-peer Lending Berbasis Syariah
Financial technology peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi  teknologi  di  bidang  layanan  jasa  keuangan  khususnya pinjaman/pembiayaan/pendanaan  yang  menghilangkan  hambatan- hambatan  yang  sering  dialami  masyarakat.  Saat  ini  dengan  hadirnya fintech ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses pinjaman/pembiayaan  untuk  mengingkatkan  usaha  yang  dimiliki  atau kebutuhan rumah tangga yang harus segera dipenuhi.
Fintech  peer-to-peer  lending  berdasarkan  prinsip  Syariah  menurut Fatwa  DSN-MUI  dapat  dilakukan  dengan  model:  1)  pembiayaan  anjak piutang,  2)  pembiayaan  pengadaan  barang  pesanan  pihak  ketiga,  3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online,  4)  pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang berjualan  secara  online  dengan  pembayaran  melalui  payment  gateway,  5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas.
Pemberi Pembiayaan
Penyelenggara Penerima Pembiayaan dana pembiayaan Ujrah/imbal hasil 1 2 3 4 6 5

## Jadzil Baihaqi

## 1) Pembiayaan anjak piutang (factoring)
Anjak piutang syariah sudah diatur sendiri dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008. Adapun ketentuan dalam fatwa tersebut adalah: 1) akad yang digunakan adalah wakalah bi al-ujrah; 2) Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan kemudian menagihkan piutang kepada pihak yang berutang;  3)  pihak  yang  ditunjuk  menjadi  wakil  dari  yang  memiliki piutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar; 4) Pihak  yang  ditunjuk  menjadi  wakil  dapat  memberikan  dana  talangan (qardh) kepada pihak yang memiliki piutang sebesar nilai piutang; 5) atas jasanya melakukan penagihan, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujrah/fee; 6) Besar ujrah/fee harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang  dihitung  dari  pokok  piutang;  7)  pembayaran  ujrah  dapat  diambil dari dana talangan atau sesuia kesepakatan dalam akad; 8) antara akad wakalah  bi  al-ujrah  dan  akad  qardh  tidak  dibolehkan  adanya  keterkaitan (ta’alluq).
Model pembiayaan anjak piutang dilakukan dengan memberikan pembiayaan  dalam  bentuk  jasa  pengurusan  penagihan  piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai maupun tidak  disertai talangan  (qardh)  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang  memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor). Mekanismenya adalah:
a) Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (invoice) oleh pelaku usaha yang  memiliki  tagihan  kepada  pihak  ketiga  (payor)  yang  menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang.
b) Pelaku usaha atas dasar bukti tagihan yang dimiliki mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada penyelenggara.
c) Penyelenggara  menawarkan  kepada  calon  pemberi  pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan invoice baik disertai talangan (qardh) atau tidak.
d) Jika  ada  calon  pemberi  jasa  dan/atau  pembiayaan  menyetujui penawaran, dilakukanlah akad antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara.  Akad  yang  digunakan  adalah  akad  wakalah  bi  al- ujrah,  pemberi  pembiayaan  sebagai  muwakkil  dan  penyelenggara sebagai wakil.
e) Kemudian  penyelenggara  melakukan  akad  wakalah  bi  al-ujrah dengen  penerima  pembiayaan  untuk  penagihan  utang. Penyelenggara  sebagai  wakil,  dan  penerima  pembiayaan  sebagai muwakkil.

## Financial Technology Peer-To-Peer Landing Berbasis Syariah di Indonesia
f) Penyelenggara  sebagai  wakil  dari  pemberi  pembiayaan  dapat memberikan  talangan  dana  dengan  akad  qardh  kepada  penerima pembiayaan/jasa.
g) Penyelenggara  melakukan  penagihan  kepada  pihak  ketiga  (payor) atas piutang penerima pembiayaan.
h) Penerima pembiayaan membayar ujrah kepada penyelenggara.
i) Penerima  pembiayaan  membayar  utang  qardh  (jika  ada)  kepada penyelenggara sebagai wakil.
j) Penyelenggara wajib menyerahkan ujrah dan qardh (jika ada) kepada pemberi pembiayaan.

## Gambar 2. Mekanisme model pembiayaan anjak piutang
2) Pembiayaan  pengadaan  barang  pesanan  pihak  ketiga  (purchase order)
Model  ini  dilakukan  dengan  memberikan  pembiayaan  kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
Mekanismenya adalah:
a) Adanya  akad  yang  menimbulkan  hubungan  pengadaan  barang pesanan  yang  dibuktikan  dengan  kontrak  pengadaan  atara  calon penerima  pembiayaan  dengan  pihak  ketiga  yang  menjadi  dasar pembiayaan.
Pemberi Pembiayaan Penyelenggara Penerima Pembiayaan Pihak Ketiga (payor) a b c akad d e f g h j mekanisme

## Jadzil Baihaqi
b) Calon  penerima  pembiayaan  mengajukan  pembiayaan  pengadaan barang kepada penyelenggara berdasarkan purchase order dari pihak ketiga.
c) Penyelenggara  melakukan  penawaran  kepada  calon  pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang tersebut.
d) Jika calon pemberi pembiayaan setuju maka dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara penyelengara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan  akad  pembiayaan.  Pemberi  pembiayaan  sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.
e) Penyelenggara  melakukan  pembiayaan  dengan  penerima pembiayaan  berdasarkan  akad  jual-beli  (murabahah),  musyarakah, atau mudharabah.
f) Penerima  pembiayaan  membayar  pokok  dan  imbal  hasil  sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
g) Penyelenggara  wajib  menyerahkan  pokok dan  imbal  hasil  kepada pemberi pembiayaan.
Gambar 3. Mekanisme model pembiayaan pengadaan barang pesanan
kepada pihak ketiga Pemberi Pembiayaan Penyelenggara
Penerima Pembiayaan Pihak Ketiga a b c akad d e f g mekanisme
3) Pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang berjualan secara online (online seller)
Model pembiayaan ini memberikan layanan pembiayaan kepada pelaku  usaha  yang  melakukan  transaksi  jual  beli  secara  online  pada penyedia  layanan  dagang  berbasis  teknologi  informasi  (platform  e- commerce/marketplace)  yang  telah  menjalin  kerjasama  dengan penyelenggara.
Mekanismenya adalah:
a) Penyediaan  layanan  perdagangan  berbasis  teknologi  informasi (platform  e-commerce/marketplace)  dan  penyelenggara  melakukan kerjasama  pemberian  pembiayaan  kepada  pelaku  usaha  yang berjualan  secara  online  (online  seller)  sebagai  calon  penerima pembiayaan.
b) Calon  penerima  pembiayaan  mengajukan  pembiayaan  kepada penyelenggara untuk pengadaan barang.
c) Penyelenggara  melakukan  penawaran  kepada  calon  pemberi pembiayaan untuk melakukan pembiayaan pengadaan barang.
d) Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui, maka dilakukan akad wakalah  bi  al-ujrah  antara  penyelenggara  dengan  pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan penerima pembiayaan.  Pemberi  pembiayaan  sebagai  muwakkil  dan penyelenggara sebagai wakil.
e) Penyelenggara  melakukan  pembiayaan  dengan  penerima pembiayaan  berdasarkan  akad  jual-beli  (murabahah),  musyarakah, atau mudharabah.
f) Penerima  pembiayaan  membayar  pokok  dan  imbal  hasil  sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
g) Penyelenggara  wajib  menyerahkan  pokok dan  imbal  hasil  kepada pemberi pembiayaan.

## Jadzil Baihaqi
Gambar 4. Mekanisme model pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (online seller)
4) Pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang berjualan  secara  online  dengan  pembayaran  melalui  payment gateway
Model ini memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang aktif  berjualan  secara  online  melalui  saluran  distribusi  (channel distribution)  yang  dikelolanya  sendiri  dan  pembayarannya  dilakukan melalui  penyedia  jasa  otoritas  pembayaran  secara  online  (payment gateway) yang bekerjasama dengan penyelenggara.
Mekanismenya adalah:
a) Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) dan  penyelenggara  melakukan  kerjasama  pemberian  pembiayaan kepada para penjual online (online seller) yang bekerjasama dengan penyedia jasa payment gateway.
b) Penjual  online  atau  calon  penerima  pembiayaan  mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara untuk pengadaan barang.
Pemberi Pembiayaan Penyelenggara Penerima Pembiayaan/
online seller e-commerce / marketplace a b c Akad d e f g Mekanisme Kerjasama a

## Financial Technology Peer-To-Peer Landing Berbasis Syariah di Indonesia
c) Penyelenggara  melakukan  penawaran  kepada  calon  pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.
d) Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan  akad  pembiayaan  kepada  penerima  pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.
e) Penyelenggara  sebagai  wakil  dari  pemberi  pembiayaan, memberikan  pembiayaan  kepada  penerima  pembiayaan  dengan menggunakan  akad  jual-beli  (murabahah),  musyarakah,  atau mudharabah.
f) Penerima  pembiayaan  membayar  pokok  dan  imbal  hasil  melalui perusahaan  penyedia  jasa  otorisasi  pembayaran  secara  online (payment gateway) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
g) Penyelenggara  wajib  menyerahkan  pokok dan  imbal  hasil  kepada pemberi pembiayaan.
Gambar 5. Mekanisme model pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (online seller) dengan pembayaran melalui payment gateway
Pemberi Pembiayaan Penyelenggara Penerima Pembiayaan/ online seller Penyedia jasa payment gateway a b c Akad d e f g Mekanisme Kerjasama a

## Jadzil Baihaqi

## 5) Pembiayaan untuk pegawai
Model ini memberikan pelayanan pembiayaan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerja sama potong gaji melalui instansi pemberi kerja.
Mekanismenya adalah:
a) Adanya  pegawai  yang  mendapatkan  gaji  tetap  dari  institusi  yang bekerjasama dengan penyelenggara.
b) Pegawai  /  calon  penerima  pembiayaan  yang  memiliki  kebutuhan konsumtif mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara.
c) Penyelenggara  menawarkan  kepada  calon  pemberi  pembiayaan untuk  membiayai  kebutuhan  konsumtif  calon  penerima pembiayaan.
d) Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk melakukan  pembiayaan  dengan  penerima  pembiayaan.  Pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.
e) Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan melakukan akad jual-beli (murabahah) atau ijarah dengan penerima pembiayaan sesuai kesepakatan.
f) Penerima  pembiayaan  membayar  pokok  dan  imbal  hasil  kepada penyelenggara dengan cara pemotongan gaji / auto debet rekening.
g) Penyelenggara  wajib  menyerahkan  pokok dan  imbal  hasil  kepada pemberi pembiayaan.

## Financial Technology Peer-To-Peer Landing Berbasis Syariah di Indonesia

## Gambar 6. Mekanisme model pembiayaan untuk pegawai
6) Pembiayaan berbasis komunitas (community based)
Penyelenggara  juga  menyediakan  layanan  pembiayaan  yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pelunasan dikoordinasikan dengan pengurus komunitas. Mekanismenya adalah:
a) Adanya  pelaku  usaha  yang  tergabung  dalam  komunitas  usaha tertentu yang bekerja sama dengan penyelenggara.
b) Pelaku  usaha/calon  penerima  pembiayaan  yang  membutuhkan modal mengajukan kepada penyelenggara.
c) Penyelenggara  mengajukan  penawaran  kepada  calon  pemberi pembiayaan  untuk  memberikan  modal  kepada  calon  penerima modal.
d) Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui, maka dilakukan akad wakalah  bi  al-ujrah  antara  pemberi  pembiayaan  dengan penyelenggara  untuk  memberikan  pembiayaan  kepada  penerima pembiayaan.  Pemberi  pembiayaan  sebagai  muwakkil  dan penyelenggara sebagai wakil.
e) Penyelenggara sebagai wakil pemberi pembiayaan melakukan akad dengan  penerima  pembiayaan  dengan  akad  jual-beli  (murabahah),
Pemberi Pembiayaan Penyelenggara
Penerima
Pembiayaan/
Pegawai Instansi a b c Akad d e f g Mekanisme Kerjasama a

## Jadzil Baihaqi
ijarah,  musyarakah,  mudharabah  atau  akad  lain  yang  sesuai  dengan prinsip Syariah.
f) Penerima  pembiayaan  membayar  pokok  dan  imbal  hasil  kepada penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerja sama dengan penyelenggara.
g) Penyelenggara  wajib  menyerahkan  pokok dan  imbal  hasil  kepada pemberi pembiayaan.
Gambar 7. Mekanisme model pembiayaan berbasis komunitas (community based) Pemberi Pembiayaan Penyelenggara Penerima Pembiayaan/ Pelaku usaha Komunitas usaha a b c Akad d e f g Mekanisme Kerjasama a

## KESIMPULAN
Fintech  peer-to-peer  lending  berbasis  Syariah  merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan  atau  menghubungkan  pemberi  pembiayaan  dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Subyek hukum Fintech  peer-to-peer  lending  ada  tiga  pihak,  yaitu  penyelenggara,  pemberi pembiayaan,  dan  penerima  pembiayaan.  Fintech  peer-to-peer  lending berdasarkan  prinsip  Syariah  menurut  Fatwa  DSN-MUI  dapat  dilakukan dengan  model:  1)  pembiayaan  anjak  piutang,  2)  pembiayaan  pengadaan barang  pesanan  pihak  ketiga,  3)  pembiayaan  pengadaan  barang  untuk pelaku  usaha  yang  berjualan  secara  online,  4)  pembiayaan  pengadaan barang  untuk  pelaku  usaha  yang  berjualan  secara  online  dengan pembayaran melalui payment gateway, 5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas. Mekanismenya adalah terdapat dua akad terpisah dalam setiap model, yaitu antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan  dan  antara  penyelenggara  dengan  penerima  pembiayaan. Penyelenggara dengan pemberi pembiayaan menggunakan akad wakalah bi al-ujrah,  sedangkan  antara  penyelenggara  dengan  penerima  pembiayaan bisa  menggunakan  akad  wakalah  bi  al-ujrah,  murabahah,  mudharabah, musyarakah, ijarah, atau qardh sesuai dengan model yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Au,  Y.  A.,    Kauffman,  R.  J.  (2008).  The  economics  of  mobile  payments: Understanding  stakeholder  issues  for  an  emerging  financial technology application. Electronic Commerce Research and Applications, 7(2), 141–164. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2006.12.004
Bank  Indonesia.  (2017).  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial
Cai, S., Lin, X., Xu, D.,  Fu, X. (2016). Judging online peer-to-peer lending behavior: A comparison of first-time and repeated borrowing requests. Information and Management, 53(7), 857–867. https://doi.org/10.1016/j.im.2016.07.006
Creswell, J. W. (2010). Research Design. Yoogyakarta: Pustaka Pelajar.
Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008
DSN-MUI.  (2008).  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  67/DSN-MUI/III/2008  tentang Anjak Piutang Syariah.

## Jadzil Baihaqi
DSN-MUI.  (2018).  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018  tentang Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip Syariah.
Koperasi,  S.  K.,    Ukm,  D.  (2017).  ARAH  KEBIJAKAN  BIDANG KOPERASI  DAN  USAHA  MIKRO,  KECIL  DAN  MENENGAH  Ir. Agus  Muharram,  MSP  ARAH  KEBIJAKAN  BIDANG  KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.
OJK. (2015). Roadmap IKNB Syariah 2015-2019.
OJK. (2016). Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
OJK.  (2018).  Direktori  Fintech  per  Juni  2018.  Jakarta.  Retrieved  from https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/direktori/fintech/Default.aspx
Yum, H., Lee, B.,   Chae, M. (2012).  Electronic Commerce Research and Applications  From  the  wisdom  of  crowds  to  my  own  judgment  in microfinance through online peer-to-peer lending platforms. Electronic
Commerce Research and Applications, 11(5), 469–483. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2012.05.003