Email: htardianto@live.undip.ac.id

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020 DOI: 10.14710/jiip.v5i1.7476

## Bagaimana Kandidat Minoritas Memenangkan Pilkada: Analisis Strategi Politik dalam Bingkai Bourdieusian
Krista Yuliani 1 , Hendra Try Ardianto 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro
2 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro
Dikirim: 8 Maret 2020 Direvisi: 1 April 2020 Diterbitkan: 16 April 2020

## Pendahuluan
enelitian ini akan membahas bagaimana strategi politik dalam perspektif praktik sosial  yang  dilakukan  oleh  Budhi  Sarwono  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah Banjarnegara  tahun  2017.  Sosok  Budhi  yang  berasal  dari  kalangan  minoritas kemudian  berhasil  menjadi  kepala  daerah  Banjarnegara  tersebut  cukup  menyita perhatian. Pasalnya, sebelumnya ia pernah kalah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2011. Melihat sedikitnya etnis minoritas yang berhasil menduduki jabatan tertinggi di daerah, kemenangan Budhi Sarwono dalam pilkada 2017 silam menarik untuk ditelaah lebih jauh.
Sebagaimana diketahui, di era Orde Baru, etnis Tionghoa dipaksa pindah agama, ganti nama, bahkan pernikahan antar etnis ( Oh, 2017, pp. 5639-5640 ). Tidak hanya itu
P

## Intisari
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memberi  gambaran  bagaimana  seorang  kandidat  dari kelompok  minoritas,  bisa  memenangkan  pemilu,  padahal  lawan  yang  dihadapinya adalah calon petahana ( imcumbent ). Guna memenuhi tujuan itu, artikel ini berangkat dari  penelitian  studi  kasus  tentang  kemenangan  Budhi  Sarwono  sebagai  kandidat Tionghoa (Muslim) saat Pilkada 2017 di Banjarnegara. Dalam penggalian data, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap kandidat, para petinggi partai di tingkat lokal,  serta  warga  yang  mengetahui  dinamika  politik  saat  itu.  Temuannya  adalah keberhasilan Budhi Sarwono dalam Pilkada 2017 adalah hasil dari equivalensi antara habitus warga yang marah karena infrastruktur jalan di kawasan dataran tinggi banyak yang  rusak;  bertemu  dengan  ranah  politik vis-a-vis petahana;  dan  injeksi  modal kandidat    (modal  sosial-kultural,  ekonomi,  politik)  yang  dikapitalisasi  untuk  meraih suara  warga.  Kesimpulannya,  strategi  politik  akan  berjalan  efektif  jika  memper- timbangkan bagaimana komposisi ranah, habitus, dan modal kandidat agar bisa saling terjahit secara koheren.

## Kata Kunci
habitus; minoritas; modal ekonomi; modal sosial; pilkada; praktik sosial; Tionghoa
Orde  baru  juga  melarang  etnis  Tionghoa  untuk  terlibat  dalam  politik,  bahkan berorganisasi pun dilarang ( Suhandinata, 2009, p. 326 ; Suryadinata, 2003, p. 2 ). Padahal, di era kolonialisme Belanda, pernah ada Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang bahkan terlibat  dalam  pergerakan  kemerdekaan  Indonesia  ( CNN  Indonesia,  2019 ).  Baru  saat mulai  Reformasi,  negara  menghapuskan  peraturan-peraturan  yang  membatasi  hak warga  negara  minoritas  khususnya  etnis  Tionghoa  dalam  politik.  Lebih  dari  itu, menjelang Pemilu 1999, lahir tiga partai yang digawangi oleh komunitas Tionghoa, yakni Partai  Bhinneka  Tunggal  Ika  Indonesia,  Partai  Reformasi  Tionghoa  Indonesia,  Partai Pembauran Indonesia. Sayangnya, hanya Partai Tunggal Ika Indonesia saja yang akhirnya lolos  dalam  pemilu,  dan  itu  pun  hanya  menyumbangkan  satu  kursi  saja  di  DPR ( Juliastutik, 2010, pp. 48-49 ).
Puluhan tahun mengalami pengekangan hak politik, tentu bukan hal mudah bagi etnis Tionghoa untuk terlibat dalam politik elektoral. Seorang kandidat harus memiliki daya  tawar  yang  besar  agar  partai  politik  mau  memberikan  tiketnya  pada  seorang kandidat.  Apalagi,  dalam  banyak  hal,  sosok  yang  dicalonkan  oleh  pengurus  partai  di tingkat  daerah  biasanya  harus  mendapat  persetujuan  dari  pengurus  partai  di  tingkat pusat ( Hanafi, 2016, p. 2 ). Melihat kondisi itu, menarik untuk mempelajari bagaimana Budhi  Sarwono  berhasil  memenangkan  kontestasi  dalam  pilkada.  Strategi  seperti  apa yang ia lakukan? Mengapa strategi tersebut yang dipilih? Beberapa pertanyaan ini akan dielaborasi lebih jauh dalam artikel ini.
Studi  strategi  politik  sendiri  bukan  hal  baru.  Dengan  menggunakan  pendekatan teori permainan, Saifuddin, Tastrawati, and Sari (2018) menyoroti bagaimana strategi politik yang dilakukan pada pilkada DKI Jakarta 2017 memanfaatkan kesalahan lawan dalam  bertindak  untuk  mendapatkan  simpati  masyarakat.  Kemudian Fatimah  (2018) melihat  kegagalan  strategi  politik  terletak  pada  keabaian  pada  kelemahan  lawan. Sedangkan Hudayana  (2011) mencermati  praktik ‘ glembuk ’ (penipuan  diam-diam) sebagai  strategi  paling  efektif  untuk  memenangkan  pemilihan.  Meskipun  demikian, ketiga penelitian terlalu menitik beratkan pada strategi politik, tanpa mengupas lebih dalam  sumber  daya  yang  dimiliki  kandidat.  Abainya  analisis  terkait  modal  kandidat, menjadikan pintu masuk bagi artikel ini untuk mengisi kekosongan tersebut.
Dalam  mengerjakan  artikel  ini,  penulis  melakukan  penelitian  kualitatif  dengan metode  studi  kasus  ( case  study ).  Metode  studi  kasus  dipilih  karena  penulis  dapat menjalarkan  kajian  secara  detail  terhadap  kasus  yang  menjadi  lokus  kajian,  yaitu batasan-batasan  tertentu  seperti  waktu  dan  aktivitas  ( Creswell,  2016,  p.  19 )'.  Karena karakter  kualitatif  tidak  lepas  dari  gagasan,  pandangan,  pendapat,  atau  entitas  yang diyakini  oleh  masyarakat  yang  seluruhnya  tidak  dapat  diukur  dengan  angka,  maka penggalian  data  memakai  perpaduan  dari  wawancara  observasi,  dan  dokumentasi. Sedangkan untuk keperluan analisis, penelitian ini menggunakan dua teoritisasi utama, yakni  teori  strategi  politik  yang  dikemukakan  Schroder  dan  praktik  sosial  dari  Pierre Bourdieu.

## Strategi Politik dan Praktik Sosial sebagai Perangkat Analisis
Strategi  politik  adalah  usaha  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  politis ( Schroder, 2010, p. 27 ). Dalam prosesnya, penyusunan strategi perlu dipertimbangkan dengan memerhatikan strategi lawan. Strategi yang dipilih harus memerhatikan profil, program, kinerja, serta kemampuan dari kandidat itu sendiri. Pada ranah politik, strategi dilakukan  untuk  memperoleh  kekuasaan.  Sehingga  diperlukan  strategi  yang  dapat mempengaruhi proses menuju kekuasaan. Dalam kontes pilkada, strategi politik yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar dapat mempengaruhi mereka untuk memberikan hak pilihnya.  Peran individu atau calon kepala daerah dalam sebuah penyusunan  strategi  diperlukan  terutama  dalam  pengorganisasian.  Masyarakat  akan mempertimbangkan sosok yang bertarung dalam pilkada berdasarkan penilaian individu melalui tiga unsur, yakni popularitas, citra, serta dukungan internal ( Schroder, 2010, pp. 102-104 ).
Pertama adalah  tingkat  popularitas,  dimana  tim  pemenangan  harus memperhatikan sejauh mana calonnya dikenal oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat popularitas  kandidat,  maka  akan  semakin  mudah  diterima  oleh  masyarakat  atas  apa yang  disampaikan. Kedua adalah  citra  atau  persona.  Setiap  kandidat  yang  ingin  maju dalam  kontes  pilkada  memerlukan  citra  yang  positif  untuk  ditunjukkan  kepada masyarakat.  Karena  citra  diperlukan  masyarakat  untuk  mendapatkan  gambaran mengenai  karakter  calon  pemimpin  mereka,  sehingga  akan  mempermudah  proses penilaian.  Dalam  prosesnya,  citra  memiliki  relasi  yang  cukup  kuat  dengan  tingkat popularitas.  Dimana  tingginya  tingkat  popularitas  dapat  mempengaruhi  citra  yang terbentuk  di  tengah  masyarakat.  Sehingga,  bagi  kandidat  yang  memiliki  tingkat popularitas tinggi dibutuhkan kebijaksanaan untuk bertindak di hadapan umum. Ketiga adalah adanya dukungan internal. Bentuk dukungan internal sendiri dapat berasal dari dukungan partai partai politik dan/atau dukungan organisasi yang diikuti oleh kandidat. Dukungan  internal  diperlukan  oleh  masyarakat  untuk  melihat  sejauh  mana  kandidat yang  ada  mendapat  kepercayaan  serta  dukungan  penuh  dari  lingkungan  sekitarnya. Selain  itu,  dukungan  internal  juga  diperlukan  untuk  mengatasi  cibiran  negatif  dari kelompok  lawan.  Dengan  dukungan  internal  yang  solid  dan  kompak,  maka  kandidat tetap bisa memperlihatkan citra bahwa ia tidak terpengaruh terhadap penilaian negatif dari lawan. Namun pada akhirnya ketiga hal di atas memiliki keterkaitan satu sama lain. Baik tingkat popularitas, citra, maupun dukungan internal ketiganya diperlukan untuk memperoleh penilaian yang positif dari masyarakat.
Dari  penjelasan  Schroder  di  atas,  maka  bisa  ditarik  sebuah  benang  merah  yang tersabung  dengan  pemikiran  Pierre  Bourdieu,  utamanya  tentang  kekuasaan  simbolik yang  melekat  dari  praktik  sosial  seseorang.  Kebutuhan  akan  popularitas,  citra,  dan dukungan  internal,  merupakan  pengejawantahan  dari  hasrat  meraih  kekuasaan simbolik. Guna meraih kekuasan simbolik ini, maka sesorang harus mengarahkan daya usahanya  dalam  praktik  sosial  sehari-harinya.  Untuk  menyederhanakan  penjelasan tersebut, Bourdieu mengemukakan rumus umum tentang praktik sosial yakni: (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik ( Evens, 1999 ) .
Habitus  merupakan ‘ struktur  kognitif ’ ,  yakni  dengan  entitas  tersebut  makhluk sosial  berinteraksi  dengan  dunia  sosial  ( Ritzer,  2012,  p.  581 ).  Habitus  juga  dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar oleh individu  atau  kelompok  yang  kemudian  diartikan  sebagai  perbuatan  yang  dilakukan secara alami dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Habitus disini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tidak selalu berdasar pada peraturan atau norma yang ada  di  masyarakat,  namun  kemudian  karena  dilakukan  secara  berkala  dan berkesinambungan  sehingga  dianggap  seagai  pola  perbuatan  yang  alamiah.  Habitus yang terbentuk juga dapat berasal dari perbuatan yang disadari dan/atau tidak disadari. Habitus yang terbentuk dari perbuatan seseorang dapat menjadi modal kandidat dalam rangka pencalonan dirinya sehingga dapat mendulang perolehan suara pada pemilihan. Karena tanpa disadari, sebuah habitus positif yang terbentuk di tengah masyarakat dan disadari keberadaannya oleh masyarakat dapat dijadikan acuan atau nilai positif yang dimiliki oleh pemilik habitus tersebut.
Sedangkan untuk memahami mengenai susunan dan cara berfungsinya kehidupan sosial,  diperlukan  pembahasan  mengenai  modal  secara  umum.  Besaran  modal  sosial yang ada pada anggota dari suatu organisasi atau kelompok  bergantung pada tingkatan baik  kualitas  maupun  kuantitas  interaksi  yang  dibentuk,  serta  seberapa  besar  jumlah modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal politik yang dimiliki oleh setiap anggota  pada  organisasi  tersebut  ( Bourdieu,  2011,  p.  249 ).  Habitus  dan  modal  inilah yang disebut Bourdeu sebagai dimensi subjektif. Sedangkan dimensi objektifnya terletak pada  ranah,  yang  berstatus  sebagai  arena  pertarungan.  Oleh  karena  itu,  habitus mempengaruhi terbentuknya ranah, sedangkan ranah menjadi lokus kerja habitus

## Budhi Sarwono dan Modal Simboliknya
Kabupaten  Banjarnegara  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  provinsi  Jawa Tengah  dengan  total  penduduk  pada  2017  berjumlah  912.917  ( BPS  Kabupaten Banjarnegara, 2018 ). Sesuai topografi Kabupaten Banjarnegara yang terletak di dataran tinggi,  masyarakatnya  kemudian  banyak  yang  bekerja  sebagai  petani.  Dahulu,  kata Banjar  menunjukkan  bahwa  daerah  tersebut  merupakan  daerah  pertanian  yang berpetak-petak (banjar)  di sepanjang  daerah  aliran  Sungai  Serayu.  Saat  ini,  mayoritas masyarakat Banjarnegara bekerja sebagai petani di kawasan dataran tinggi Dieng.
Banjarnegara  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  turut  serta  dalam  proses pilkada  serentak  yang  dilaksanakan  pada  2017  silam.  Dalam  kontes  ini,  terdapat  tiga pasangan  calon  yang  mencalonkan  diri  menjadi  kandidat  Kepala  Daerah  Kabupaten Banjarnegara, yakni: (1) Hadi Supeno-Nur Heni Widiyanti, (2) Wahyu Kristianto-Saeful Muzad, serta (3) Budhi Sarwono-Syamsudin. Pilkada tersebut kemudian dimenangkan oleh  pasangan  Budhi  Sarwono-Syamsudin,  mengalahkan  petahana  Hadi  Supeno  yang sebelumnya  menjabat  sebagai  wakil  bupati  Banjarnegara  periode  2011-2016  ( Aziz, 2017 ). Peristiwa ini menjadi cukup menarik karena Budhi Sarwono dapat mengalahkan
petahana  yang  di  masa  pemerintahannya  mendapat  predikat  kinerja  kategori  Sangat Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri ( Paramita & Islahuddin, 2017 ). Dinamika politik ini menjadi sangat menarik bagaimana kandidat pendatang dapat mengalahkan calon petahana yang justru mendapat perolehan suara terendah.
Pilkada Banjarnegara diikuti oleh total 779.379 pemilih dengan tingkat partisipasi masyarakat  sebesar  70%  ( KPU  RI,  2017 ).  Angka  ini  berada  di  bawah  target  yang ditetapkan  oleh  KPU  sebesar  77,5%  ( Maharddhika,  2016 ).  Dinamika  politik  ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal, seperti alasan pekerjaan, maupun ikatan emosional. Partisipasi  politik  masyarakat  tertinggi  berada  di  Kecamatan  Madukara  dengan prosentase sebesar 79,1%. Sedangkan 19 kecamatan lain bervariasi berada di angka 60- 77%. Dua kecamatan yang memiliki partisipasi masyarakat dengan angka cukup tinggi yakni  Kecamatan  Wanayasa  (77%),  dan  Kecamatan  Batur  (73,3)  yang  dua-duanya merupakan kecamatan di kawasan dataran tinggi.
Adapun  Budhi  Sarwono  adalah  Bupati  terpilih  Kabupaten  Banjarnegara  periode 2017-2022. Dirinya merupakan keturunan Tionghoa dan biasa dipanggil Wing Chin oleh masyarakat sekitar. Dalam perjalanan hidupnya, Budhi akhirnya pindah agama menjadi muslim, inilah mengapa dalam artikel ini dirinya kami sebut sebagai Muslim Tionghoa. Ia pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Banjarnegara pada pilkada 2011 melalui jalur independen, namun kalah dengan selisih suara kurang lebih 4 persen saja. Kemudian ia ikut  berkontestasi  lagi  pada  Pilkada  2017  dan  terpilih  menjadi  bupati  dengan pasangannya  Syamsudin  sebagai  wakilnya,  serta  Partai  Demokrat,  PPP,  serta  Partai Golkar sebagai partai pengusungnya.
Sebagai  sosok  yang  cukup  terkenal  di  Banjarnegara,  kesehariannya — sebelum menjadi bupati — banyak dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang konstruksi yang gemar menampung gelandangan dan pengemis. Bahkan setelah menjadi Bupati masih memiliki  kegiatan  untuk  mengurus  orang  dengan  gangguan  kejiwaan.  Beberapa tindakan yang budiman inilah yang membuat namanya kian dikenal sebagai sosok bupati yang  dekat  dengan  rakyat  kecil.  Sudah  menjadi  rahasia  umum  bagi  masyarakat Banjarnegara  jika  Budhi  merupakan  sosok  dermawan  yang  tidak  eman  memberikan bantuan.  Bisa  dikatakan,  modal  sosial  terbesar  Budhi  adalah  sisi  kedermawanannya yang  akhirnya  bisa  dimobilisasi  sebagai  modal  politik  saat  mencalonkan  diri  sebagai Bupati.
Modal  sosial  ini  ditransformasikan  sebagai  modal  politik  untuk  mempermudah jalan  dirinya  dalam  meraup  suara  yang  cukup  bahkan  mampu  mengalahkan  bupati petahana  ( incumbent ).  Sebagai  pengusaha  konstruksi,  dirinya  juga  diketahui memperbaiki beberapa jalan yang rusak. Dalam spot jalan yang diperbaikinya tersebut, dia kemudian memasang baliho yang berisi foto dan namanya sendiri. Baliho tersebut dapat disebut sebagai alat peraga kampanye yang membantu memperkenalkan Budhi
Sarwono  kepada  calon  pemilihnya.  Ia  mengakui,  cara  tersebut  merupakan  salah  satu taktik dalam mengangkat namanya sehingga cukup dikenal oleh masyarakat tanpa perlu melakukan safari politik ( wawancara penulis , 15 Oktober 2019).
Sebagai  pengusaha,  modal  ekonomi  Budhi  juga  cukup  kuat.  Dalam  Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disetorkan kepada KPUD Banjarnegara,  tertera  bahwa  ia  melaporkan  3,7  miliar  untuk  dana  kampanye.  Namun saat  di  wawancara,  ia  mengaku  menghabiskan  sekitar  45  miliar  untuk  keseluruhan proses  dalam  pilkada.  Anggaran  ini  dibagi  ke  dalam  pos  pengeluaran  yang  berbeda, diantaranya  adalah:  biaya  survey,  biaya  kegiatan  tim  pemenangan  serta  tim  relawan, pembuatan  Alat  Peraga  Kampanye (APK)  serta  pemasangannya,  biaya  perbaikan  ruas jalan,  dan  biaya  safari  politik.  Budhi  tidak  menyebutkan  mahar  politik  dalam  pos pengeluaran anggarannya, karena ia mengaku tidak dimintai oleh partai politik. Meski demikian,  di  lain  kesempatan,  Endon  Priyatno  selaku  Ketua  DPC  Partai  Demokrat Banjarnegara  menyatakan  bahwa  Budhi  Sarwono  memberikan  “sumbangan”  berupa mobil ambulance untuk partai ( wawancara penulis , 16 Oktober 2019).
Adapun  dalam  konteks  modal  sosial  dan  budaya,  Budhi  memanfaatkan  jejaring keluarganya  untuk  mengkapitalisasi  suara,  khususnya  suara  perempuan.  Untuk kebutuhan  tersebut,  Budhi  membentuk  Tim  Srikandi  yang  diketuai  anaknya  sendiri, Lasmi Indaryani, yang berperan yang cukup penting dalam proses kemenangan Budhi Sarwono  pada  pilkada  2017  silam.  Melalui  Tim  Srikandi,  ia  mencoba  menarik  suara kelompok  perempuan.  Budhi  sadar  bahwa  perempuan  kurang  mendapat  porsi  yang cukup  dalam  kancah  politik.  Tim  Srikandi  inilah  yang  menggodok  citra  Budhi  sebagai sosok  yang  rendah  hati,  serta  mudah  bergaul,  khususnya  dikalangan  pemilih perempuan.
Pembentukan Tim Srikandi ini memanglah tepat, mengingat tiadanya gugus tugas khusus  terkait  segmen  perempuan  di  kandidat-kandidat  lainnya.  Budhi  secara  sadar hendak  memanfaatkan  suara  perempuan  secara  signifikan  dalam  Pilkada,  dan  hal  ini tidak disadari oleh kandidat lainnya. Jaringan di dalam Tim Srikandi dibentuk dari tingkat kabupaten  hingga  tingkat  desa.  Hal  ini  bertujuan  agar  pada  saat  Budhi  melakukan kampanye  di  daerah-daerah  tertentu,  akan  memudahkan  mobilisasi  masa  terutama kaum perempuan. Dengan menerapkan jejaring hingga ke level desa, maka Budhi akan lebih  mudah  memobilisasi  massa  perempuan  saat  dirinya  melakukan  safari  politik.  Ia melakukan pendekatan gender untuk mempengaruhi perolehan suaranya.
Sedangkan  untuk  modal  politik,  maka  Budhi  mengandalkan  dukungan  Partai Demokrat,  PPP, serta  Partai  Golkar.  Kegagalannya dalam  jalur  indepen  ditahun  2011, menyadarkan  bahwa  posisi  partai  pengusung  sangatlah  signifikan.  Untuk  itu,  pada Pilkada  2017,  Budhi  memberikan  porsi  antar  partai  pengusung  dalam  kegiatan kampanye.  Dalam  pembagiannya,  Partai  Golkar  (Bawono)  mendapat  porsi  untuk
mengisi  jabatan  Ketua  Tim  Kampanye,  PPP  (Indarto)  mendapat  porsi  untuk  mengisi posisi  Sekretaris  Tim  Kampanye,  serta  Partai  Demokrat  (Zen  Muhammad)  mendapat porsi untuk mengisi posisi Bendahara Tim Kampanye. Dengan adanya struktur bersama ini,  maka  mesin-mesin  partai  ditingkat  bawah  akan  bisa  bekerja  untuk  melakukan mobilisasi suara dalam Pilkada.

## Strategi Politik dalam Bingkai Praktik Sosial
Dalam sebuah praktik sosial, peran modal, habitus, serta ranah menjadi formula yang harus diperhatikan penggunaannya. Kemenangan Budhi Sarwono sebagai sebuah praktik sosial dilihat dari perumusan strategi politik yang memperhatikan unrus-unsur dalam  sebuah  praktik  sosial.  Seorang  kandidat  harus  memutuskan  strategi  apa  yang akan digunakan dengan mempertimbangkan latar belakang modal yang dimiliki, habitus dari  masyarakat,  serta  ranah  yang  dilalui.  Dengan  memperhatikan  hal-hal  tersebut, maka mobilisasi dan kapitalisasi suara saat Pilkada bisa diraih dengan maksimal.
Dalam  kategori  ranah,  pemenang  kontestasi  politik  ditentukan  oleh  siapa  yang mendapat  suara  paling  banyak.  Dengan  konteks  semacam  ini,  kandidat  petahana biasanya akan mendapat keuntungan paling besar karena dirinya bisa memanfaatkan jaringan  birokrasi  pemerintahan,  sekaligus  melakukan  politik  “pork  barrel”  dengan membuat program-program pemerintah yang sejatinya dipakai untuk meraup suara. Di sini, Budhi jelas bukan petahana, yang memiliki keistimewaan untuk melakukan hal itu. Selain itu, Budhi juga bukan berasal dari kelompok mayoritas. Hal yang berbeda dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pernah terpilih menjadi Bupati Belitung Timur, yang secara komposisi warganya juga banyak yang keturunan Tionghoa. Kelompok Tionghoa di Banjarnega tidaklah sebanyak di Belitung Timur.
Mengingat arena yang kurang menguntungkan, maka Budhi harus mencari celah bagaimana strategi politiknya bisa dilangsungkan. Untuk itu, cara yang harus dilakukan adalah dengan mengamati apa habitus masyarakat yang berkembang dalam arena ini. Dalam  hal  ini,  habitus  dimanifestasikan  dalam  bentuk  pemikiran  atau  cara  pandang masyarakat terhadap pemerintah daerah Banjarnegara. Citra pemerintah daerah pada saat itu memang tidak cukup positif bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa pemerintah tidak hadir dalam kehidupan mereka. Hal ini dikonfirmasi oleh PL, salah satu warga yang ditemui peneliti mengakui bahwa , “ Ketidakhadiran pemerintah bagi masyarakat dapat dilihat melalui kurangnya perhatian pemerintah terhadap ruas jalan di Banjarnegara yang rusak” ( wawancara penulis , 28 Oktober 2019).
Konstruksi  cara  pandang  masyarakat  yang  melihat  jalan  yang  selalu  rusak  dan tidak  pernah  diperbaiki,  menjadi  celah  bagi  Budhi  untuk  dijadikan  strategi  politiknya. Apalagi dirinya memang seorang kontraktor yang biasa mengerjakan proyek perbaikan jalan. Karena itu, narasi memperbaiki jalan dan infrastruktur kebutuhan lainnya, menjadi
materi yang sering dipakai berulang-ulang oleh Budhi selama kampanye. Hal ini semua masuk  akal  karena  secara  geografis  Banjarnegara  berada  di  kawasan  dataran  tinggi Dieng.  Sehingga,  rusaknya  jalan  akan  langsung  berpengaruh  pada  kehidupan masyarakat  sekitar,  karena  menjadikan  aktifitas  sehari-hari  berada  dalam  ancaman bahaya kecelakaan.
Dengan  habitus  masyarakat  yang  seperti  itu,  maka  Budhi  melanjarkan  strategi politiknya  dengan  memanfaatkan  modal  yang  ia  miliki.  Modal  sosial-budaya  yang diperolehnya  dari  keluarga,  khususnya  faktor  keturunan  dari  orang  tua  yang  cukup terpandang  di  Banjarnegara  juga  ikut  menciptakan  citra  positif.  Selain  itu,  anaknya sendiri  yang  mengomandai  Tim  Srikandi,  dengan  membentuk  jejaring-jejaring konstituen dari kalangan perempuan hingga tingkat desa. Sedangkan dari aspek  modal politik,  Budhi  memanfaatkan  keberadaan  partai  politik  untuk  mendukungnya  dalam kontes tersebut. Sebagai contoh, untuk mendapatkan suara dari kalangan santri, Budhi banyak dibantu oleh jejaring politik dari PPP. Hal ini diakui Indarto yang membuka jalur strategi  testimonial  dari  para  kyai  cukup  berpengaruh  bagi  masyarakat  Banjarnegara ( wawancara penulis , 21 Oktober 2019).
Selain itu, Budhi juga memoles citranya dengan memaksimalkan media kampanye yang  dimilikinya.  Ia  mendirikan  Budhi  Sarwono  Center,  serta  mengelola  media  sosial ( Facebook, Twitter, Website, Instagram ) untuk menyasar pemilih muda. Dengan latar belakangnya sebagai pengusaha yang cukup sukses, ia memaksimalkan modal ekonomi yang  dimilikinya  untuk  digunakan  dalam  pos-pos  strategis  secara  efektif  dan  efisien. Dengan memanfaatkan ketiga modal tersebut, Budhi bahkan dapat menciptakan modal simbolik untuk dirinya sendiri.
Seluruh kesatuan modal yang dimilikinya, ia gunakan dalam ranah politik. Di mana terjadi  pertarungan  perebutan  kursi  tertinggi  di  Banjarnegara.  Sehingga  ranah  dalam proses  ini  dimanifestasikan  sebagai  proses  pemilihan  pilkada.  Seluruh  kandidat mengeluarkan  senjatanya  masing-masing  dalam  pertarungan  tersebut.  Kekuatan senjata  inilah  yang  diukur  berdasarkan  kepemilikan  modal.  Modal  sebagai  sebuah pelumas  dalam  strategi  politik  tentunya  memiliki  pengaruh  yang  cukup  signifikan. Nyatanya, tanpa modal yang besar, strategi politik kelas wahid pun hanya akan menjadi strategi  belaka  tanpa  dapat  diaplikasikan.  Modal  yang  berada  dalam  ranah  politik diaplikasikan melalui kampanye politik dengan narasi “politik simpatik ” . Pemilihan tema simpatik  dalam  strategi  politik  Budhi  Sarwono  dilatarbelakangi  oleh  kepemilikan modalnya,  baik  modal  sosial-budaya,  modal  politik,  maupun  modal  ekonomi.  Budhi melihat  potensi  yang  dimilikinya  dari  aspek  modal  untuk  diaplikasikan  dalam  pilkada Banjarnegara pada 2017 silam.
Adanya habitus masyarakat yang sudah cenderung pesimis dengan pemerintahan sebelumnya,  menjadikan  Budhi  untuk  menerapkan  strategi  politik  simpatik.  Hal  ini
sesuai dengan konsepsi habitus yang merujuk pada sistem disposisi yang berlangsung secara  terus  menerus  yang  berfungsi  untuk  mengatur  serta  menghasilkan  sebuah praktik ( Evens, 1999, p. 9 ). Ini artinya, strategi politik Budhi digunakan untuk menyasar adanya habitus masyarakat berupa disposisi cara pandang masyarakat yang ditinggalkan oleh pemerintahnya.
Hal  ini  berarti,  dalam  sebuah  praktik  sosial,  formula  yang  digunakan  harus menggabungkan  unsur  modal,  habitus,  serta  ranah.  Dengan  modal  maksimal  yang dimiliki,  maka  seseorang  dapat  mengaplikasikannya  pada  habitus  yang  sudah ditentukan  pada  ranah  pertarungan  tertentu.  Dalam  hal  ini,  Budhi  mencoba memanfaatkan modal sosial-budaya, politik, serta ekonominya dalam menarik simpati masyarakat.  Budhi  mencoba  menempatkan  masyarakat  pada  posisi  dimana  mereka dapat  menuntut  haknya  kepada  negara,  salah  satunya  melalui  pemerintah  daerah. Sehingga masyarakat kemudian merasa dianggap keberadaannya oleh pemerintah. Ini berarti, tema  “simpatik”  yang  diusungnya  menjadi  tepat  sasaran  untuk  meraih dukungan suara dari masyarakat Banjarnegara.
Strategi  politik  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  ekuivalen  dengan  pernyataan Djarkasi sebagai Kepala Koordinator Lapangan Tim Pemenangan BisSa. Dirinya mengaku bahwa  pelaksanaan  kampanye  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  efisien  karena  tim internal  sudah  mengetahui  kelebihan  apa  saja  yang  dapat  dimanfaatkan  pada  saat kampanye  ( wawancara  penulis ,  21  Oktober  2019).  Menurutnya,  apabila  tim  sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan pasangan, maka mereka akan lebih bijak dalam memanfaatkan  modal  yang  dimiliki.  Sehingga  tanpa  harus  menyerang  menggunakan kampanye  negatif  atau  kampanye  hitam,  tim  pemenangan  BisSa  dapat  meraih dukungan masyarakat secara massif. Dengan tema yang dipilih ini, tim juga lebih mudah mengarahkan ke arah mana kampanye akan di bawa. Tema “simpatik” mengarahkan tim untuk mencoba menarik simpati masyarakat melalui penyampaian capaian, janji politik, serta visi misi yang akan dibawa pasangan Budhi-Syamsudin apabila menjabat kelak.

## Penutup
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  ini  adalah  strategi  politik  akan berjalan  efektif  jika  mempertimbangkan  bagaimana  komposisi  ranah,  habitus,  dan modal  kandidat  agar  bisa  saling  terjahit  dengan rapi.  Kandidat  yang  bukan  petahana, apalagi  dari  minoritas  Tionghoa,  harus  melihat  betul  bagaimana  irama  praktik  sosial yang  hendak  dilakukan.  Jika  kandidat  bisa  melakukan  sinkronisasi  dari  logika  praktik sosial ini, maka strategi politik akan berjalan secara efektif untuk memobilisasi massa sekaligus suara dalam kompetisi elektoral.
Ada dua relasi yang terbentuk antara strategi politik dengan modal kandidat, yakni relasi  searah  dan  dua  arah.  Relasi  yang  bersifat  satu  arah  terjadi  pada  pemanfaatan
modal ekonomi dalam strategi politik.  Maksudnya, modal ekonomi akan menentukan bagaimana strategi politik yang berlangsung, dan hal ini tidak berlaku sebaliknya bahwa strategi  politik  bisa  meningkatkan  modal  ekonomi.  Sedangkan  relasi  dua  arah  terjadi pada pemanfaatan modal sosial-budaya dan modal politik dalam strategi politik. Hal ini dimaksudkan  sebagai,  modal  sosial  dan  politik,  bisa  mempengaruhi  strategi  politik. Sebaliknya juga, strategi politik bisa diarahkan untuk memperkuat  modal sosial-budaya dan modal politik. Ini tercermin dari bagaimana Budhi membangun citra politiknya.
Meski  demikian,  penelitian  ini  masih  memiliki  beberapa  kekurangan.  Celah kekurangan  itu  diantaranya  adalah  tidak  adanya  ruang  analisis  tentang  peran  Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Hal ini dikarenakan  penulis gagal menemui Wakil Bupati Banjarnegara  ( baca :  Syamsudin)  saat  penelitian.  Selain  itu,  kelemahan  analisis  dalam artikel  ini  juga  terjadi  karena  tiadanya  triangulasi  dengan  kandidat  lain  yang  kalah. Terutama  bagaimana  kandidat  petahana  melihat  kekalahan  dirinya  dan  kemenangan Budhi-Syamsudin. Meskipun terdapat beberapa kelemahan di atas, sebenarnya ruang itu adalah celah riset lanjutan yang bisa digeluti kembali.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Kushandajani dan Fitriyah yang telah memberi beberapa masukan berharga dalam penulisan jurnal ini.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Aziz, A. (2017). Rekapitulasi Pilkada Banjarnegara, Pasangan Budi-Syamsuddin Unggul. Retrieved  from  https://www.merdeka.com/peristiwa/rekapitulasi-pilkada- banjarnegara-pasangan-budi-syamsuddin-unggul.html
Bourdieu, P. (2011). The Forms of Capital (1986). In I. Szeman & T. Kaposy (Eds.), Cultural theory: An anthology (Vol. 1, pp. 81-93). Singapore: Blackwell.
BPS  Kabupaten  Banjarnegara.  (2018).  Penduduk  Menurut  Jenis  Kelamin,  Rasio  Jenis Kelamin,  dan  Kecamatan  di  Kab.  Banjarnegara  Tahun  2018.  Retrieved  from https://banjarnegarakab.bps.go.id/statictable/2019/11/25/122/penduduk- menurut-jenis-kelamin-rasio-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kab- banjarnegara-tahun-2018.html.  from  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Banjarnegara
CNN Indonesia. (2019). Jatuh Bangun Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia. Retrieved from  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190205120557-32-366561/ jatuh-bangun-etnis-tionghoa-dalam-politik-indonesia
Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Evens, T. M. S. (1999). Bourdieu and the Logic of Practice: Is All Giving Indian ‐ Giving or is “Generalized Materialism” Not Enough? For the memory of Louis Dumont.
Sociological Theory, 17 (1), 3-31.
Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. Resolusi: Jurnal Sosial Politik,
1 (1), 12. doi:10.2489/resolusi.v1i1.154
Hanafi, R. I. (2016). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis  untuk  Partai  Politik. Jurnal  Penelitian  Politik,  11 (2),  16. doi:10.14203/jpp.v11i2.197
Hudayana, B. (2011). Glembuk: Strategi Politik dalam Rekrutmen Elite Penguasa di Desa Pulungansari Yogyakarta. Jurnal Humaniora, 23 (1). doi:10.22146/jh.1005
Juliastutik,  J.  (2010).  Perilaku  Elit  Politik  Etnis  Tionghoa  Pasca  Reformasi. Jurnal Humanity, 6 (1), 14.
KPU  RI. (2017).  Pilkada  Kabupaten  Banjarnegara.  Retrieved from  https://pilkada2017. kpu.go.id/hasil/t2/jawa_tengah/banjarnegara.    Retrieved  02-01,  from  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Maharddhika. (2016). KPU Targetkan Partisipasi Pemilih 77,5 Persen di Pilkada Serentak 2017.  Retrieved  from  https://rumahpemilu.org/kpu-targetkan-partisipasi- pemilih-775-persen-di-pilkada-serentak-2017/
Oh,  H.  (2017).  Ambivalensi  Kebijakan  Pemerintah  Orde  Baru  tentang  Golongan  Etnis Tionghoa: Suatu Tinjauan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Ilmu dan Budaya, 40 (49).
Paramita, R. P., & Islahuddin. (2017). Kinerja petahana bukan segalanya. Retrieved from https://lokadata.id/artikel/kinerja-petahana-bukan-segalanya
Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saifuddin, A., Tastrawati, N. K. T., & Sari, K. (2018). Penerapan Konsep Teori Permainan ( Game Theory ) dalam Pemilihan Strategi Kampanye Politik: Studi Kasus Strategi Pemenangan Pemilukada DKI Jakarta Tahun 201. E-Jurnal Matematika, 7 (2), 7. doi:10.24843/MTK.2018.v07.i02.p200
Schroder, P. (2010). Strategi Politik . Jakarta: Friedrich Noumann Shiftung.
Suhandinata, J. (2009). WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia : PT Gramedia Pustaka Utama.
Suryadinata,  L.  (2003).  Kebijakan  Negara  Indonesia  terhadap  Etnik  Tionghoa:  Dari
Asimilasi ke Multikulturalisme? Antropologi Indonesia, 71 , 12.
doi:10.7454/ai.v0i71.3464

## Daftar Informan:
Budhi Sarwono, selaku Bupati Banjarnegara terpilih, wawancara 15 Oktober 2019, pukul 08.30 WIB
Djarkasi,  selaku Steering  Committee Tim  Pemenangan  BisSa,  wawancara  21  Oktober 2019, pukul 09.0 WIB
Indarto, selaku Sekretaris Tim Pemenangan BisSa, wawancara 21 Oktober 2019, pukul
12.15
Endon Priyanto, selaku Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara, wawancara
16 Oktober, pukul 09.00 WIB.
PL ( nama disamarkan ), sebagai tetangga Budhi Sarwono, wawancaran 28 Oktober 2019.

## Tentang Penulis
Krista  Yuliani adalah  mahasiswa  Program  Studi  S1  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas Diponegoro.
Hendra Try Ardianto adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro.