## PERAN BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMBAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR

## Jhoni Ahdi Putra
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: jhoni.ahdi.putra@gmail.com

## ABSTRACT
Criminal acts that often occur are related to Article 263 of the Criminal Code (making fake letters or falsifying letters), and Article 264 (falsifying authentic certificates) and Article 266 of the Criminal Code (ordering the insertion of false information into an authentic deed. One of the cases of letter forgery -a motor vehicle letter carried out by Hendri Agustian, in which the  suspect committed  the criminal  act  of  falsifying  motor  vehicle  documents  by  editing  the documents  on  the  document.  This  research  was  conducted  in  the  field  of  registration  and identification of the West Sumatra Police Traffic Directorate. The research specification used in this research is descriptive analytical, that is, research that describes and analyzes efforts to prevent falsification of motor vehicle documents. The approach used in this research is the normative  juridical  approach  as  the  main  approach.  The  normative  juridical  approach focuses on library data by taking inventory of library materials regarding efforts to prevent criminal  acts  of  falsifying  motor  vehicle  documents.  Based  on  the  results  of  research  and discussion, it can be concluded; First, the effective role of the Registration and Identification Sector in efforts to prevent criminal acts of falsifying motor vehicle certificates, including: (1) Making  plans  and  implementing  them  with  all  parties;  (2)  To  coordinate  with  a  number  of private banks. (3) To provide guidance to employees or to the public; (4) Control of service duties  by  monitoring  in  cases  of  falsification  of  motor  vehicle  certificates.  Second,  the obstacles  experienced  by  the  Registration  and  Identification  Sector  of  the  West  Sumatra Police  Traffic  Directorate  in  an  effort  to  prevent  criminal  acts  of  falsifying  motor  vehicle certificates,  namely:  Law  Enforcement  Factors,  Facility  and  Facility  Factors,  Community Factors, and Cultural Factors.
Keywords: Efforts, Prevention, Crime, Falsification of Letters, Motorized Vehicles

## ABSTRAK
Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP  (menyuruh  memasukkan  keterangan  palsu  ke  dalam  suatu  akta  otentik.  Salah  satu kasus  pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  oleh  Hendri  Agustian yangmana  tersangka  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor dengan  mengedit  surat-  surat  pada  dokumen  tersebut.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar. Spesifikasi Penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang menggambarkan  sekaligus  melakukan  analisis  mengenai  upaya  pencegahan  tindak  pidana
pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor,  dengan  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  sebagai  pendekatan  utama.  Pendekatan yuridis  normatif  yang  dilakukan  menitiberatkan  pada  data  kepustakaan  dengan menginventarisasikan  bahan-bahan  kepustakaan  mengenai  upaya  pencegahan  tindak  pidana pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan, maka dapat disimpulkan; Pertama, Peran efektifitas Bidang Registrasi dan Identifikasi dalam upaya  pencegahan tindak  pidana  pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor,  antara  lain:  (1) Membuat  perencanaan  serta  melaksanakannya  dengan  semua  pihak;  (2)  Melakukan koordinasi  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  beberapa  bank  swasta  (3)  Melakukan pembinaan  kepada  para  pegawai  ataupun  kepada  masyarakat;  (4)  Pengendalian  tugas pelayanan dengan melakukan monitoring dalam kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor. Kedua, Kendala yang dialami oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda  Sumbar  dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana  pemalsuan  surat-surat  kendaraan bermotor, yaitu: Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.
Kata  Kunci: Upaya,  Pencegahan,  Tindak  Pidana,  Pemalsuan  Surat-Surat,  Kendaraan Bermotor

## PENDAHULUAN
Dalam  kenyataannya kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan yang terjadi di daerah yang satu tidak selalu sama dengan kejahatan yang terjadi di daerah lain. 1 Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Kota Padang adalah kejahatan pencurian  kendaraan  bermotor  (curanmor).  Kejahatan  pencurian  kendaraan  bermotor (curanmor)  sudah  tertata  rapi  dan juga  mempunyai  jaringan  yang  terorganisir,  misalnya  ada pelaku yang melakukan pencurian dan ada penadah dari barang hasil curian tersebut. Dengan semakin  terorganisirnya  kejahatan  curanmor,  tidak  hanya  terbatas  sampai  pencurian kendaraan  bermotornya  saja  melainkan  sampai  pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor, seperti  STNK  dan  BPKB  yang  bentuknya  menyerupai  aslinya  seolah-olah  kendaraan  itu bukan hasil curian.
Pengendalian  pengawasan  tidak  dapat  terlepas  dan  aspek  pentingnya  surat kepemilikan  kendaraan  bermotor.  Kepemilikan  kendaraan  bermotor  dianggap  tidak  sah karena  masih  kurangnya  kelengkapan  surat-surat  yang  harus  dimiliki  kendaraan    bermotor tersebut.  Ketidaklengkapan  surat  tersebut  dapat  diakibatkan  oleh  terjadinya  pembelian kendaraan  bermotor  yang  diduga    hasil  pencurian  kendaraan  bermotor.  Agar  kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur dalam undang- undang.
Salah  satu  bukti  kepemilikan  kendaraan  bermotor  yang  sah  dan  resmi  adalah  Buku Pemliik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB).  Untuk  itu  peran  BPKB  (Buku  Pemilik  Kendaraan Bermotor) sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut. Namun tidak jarang surat sah kepemilikan kendaraan bermotor ini  ditemui  palsu.  Jadi    yang  dimaksud  dengan  BPKB  adalah  buku  kepemilikan  kendaraan bermotor  yang  dijadikan  bukti  bahwa  kendaraan  bermotor  telah  didaftarkan,  dan  diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor
1 1Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 68.
kendaraan bermotor.
Berdasarkan  hasil  pra  penelitian  penulis  di  lapangan  bersama  Bapak  Kombes  Pol. Singgamata,  S.I.K.,  M.H.  selaku  Dirlantas  Polda  Sumbar  menyatakan  bahwa  Polisi menangkap  pelaku  pemalsuan  dokumen  di  Kota  Padang,  Sumatera  Barat.  Pelaku  bernama Hendri  Agustian,  umur  47  tahun,  ditangkap  di  tempat  sewa  komputer  miliknya  di  Jalan Proklamasi,  Kecamatan  Padang  Timur.  "Penangkapan  dilakukan  pada  Selasa  13  Februari 2018,  saat  pelaku  tengah  mengedit  dokumen  identitas  seorang  pemesan  berinisial  RF. Dokumen  itu  digunakan  untuk  memalsukan  identitas  pengendara  ojek  berbasis  aplikasi, pelaku  mengubah  identitas  pada  dokumen  tersebut.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku dijerat  dengan  dijerat  dengan  Pasal  263  KUHP,  dikarenakan  pelaku  melakukan  pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  utama  penelitian  ini  adalah:  Untuk  mengetahui  dan menganalisis Peran Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat  Lalu  Lintas Polda Sumbar dalam  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat-Surat  Kendaraan  Bermotor  serta Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Kendala  yang  dialami  oleh  Bidang  Registrasi  dan Identifikasi  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Sumbar  dalam  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  Penelitan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis, yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  sekaligus  melakukan  analisis  mengenai  upaya pencegahan  tindak  pidana  pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor  dengan  pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama.  Pendekatan  yuridis  normatif  yang  dilakukan  menitiberatkan  pada  data  kepustakaan dengan  menginventarisasikan  bahan-bahan  kepustakaan  mengenai  upaya  pencegahan  tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan  bermotor.  Pendekatan  yuridis  normatif  didukung dengan pendekatan  empiris.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Bidang  Registrasi  dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar.

## PEMBAHASAN
A. Peran  Bidang  Registrasi  dan  Identifikasi  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Sumbar dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Surat-Surat Kendaraan Bermotor
Menurut  Bapak  AKBP.  Ari  Yuswan  Triono,  S.I.K.  selaku  Kasubdit  Regident Ditlantas  Polda  Sumbar2  peranan  merupakan  suatu  konsep  tentang  apa  yang  dapat dilakukan  oleh  individu  dalam  masyarakat  sebagai  organisasi.  Prilaku  individu  adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,  pemotivasian dan  pengendalian  untuk  mengambil  keputusan  tentang  kecocokan  antar  individu,  tugas pekerjaan dan efektivitas.
Dengan  demikian  dibutuhkan  kerjasama  yang  baik  dari  semua  pihak  seperti Kepolisian  terkhusus  Bidang  Registrasi  dan  Identifikasi  Direktorat  Lalu  Lintas    Polda Sumbar,  Badan  Retribusi  dan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  serta  PT.  Jasa  Raharja  juga laporan dari masyarakat (pemilik kendaraan bermotor). Agar pemalsuan surat kendaraan bermotor  dapat  di  minimalisasi  dan  tuntas.  Dengan  upaya  pencegahan  dan  Pencegahan sesuai dengan kewenangan samsat.
Melihat  pencegahan  dan  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Bidang  Registrasi  dan Identifikasi  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Sumbar  serta  pihak  yang  berwenang  lainnya dapat dilihat bahwa bagaimana peran Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat  Lalu Lintas  Polda  Sumbar  dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana  pemalsuan  surat-surat kendaraan bermotor, yaitu:
1. Perencanaan
Perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta  yang  satu  dengan  yang  lain,  kemudian  membuat  perkiraan  dan  peramalan tentang  keadaan  dan  perumusan  tindakan  untuk  masa  yang  akan  datang  yang sekiranya  diperlukan  untuk  menghendaki  hasil  yang  dikehendaki.  Indikator  ini digunakan  untuk  menilai  seberapa  jauh  usaha  kantor  samsat  mengenai  cara menghubungkan  fakta  yang  ada  dengan  yang  lain  dalam  menanggani  atau meminimalisir juga menaggulangi kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor berupa STNK dan notice pajak di Sumatera Barat sesaui dengan kewenangan kantor samsat yaitu  memblokir  surat  kendaraan  tersebut  serta  akan  di  buatkan  laporan  mengenai pemalsuan  surat  seperti  ini,  jika  menemukan  adanya  kendaraan  yang  tidak  sesuai dengan  database  berdasarkan  nomor  rangka  dan  mesin  dan  tidak  akan  diblokir  jika sudah membayar kembali  pajak sesuai berapa lamanya kendaraan itu belum dibayar, Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  bahwa  Surat  Tanda  Kendaraan  Bermotor  dan  Tanda Kendaran  Bermotor  (TKB)  berlaku  selama  5  tahun  dan  setiap  satu  tahun  wajib mendapatkan  pengesahan  dari  kantor  bersama  Satuan  Administrasi  Manunggal  Satu Atap (SAMSAT).
2. Koordinasi
Koordinasi  adalah  pengaturan  tata  hubungan  dari  usaha  bersama  untuk  memperoleh kesatuan  tindakan  dalam  usaha  pencapaian  tujuan  bersama  pula,  Koordinasi  adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin. 2 Indikator  ini  digunakan  untuk  menilai  seberapa  jauh  pimpinan  menjaga hubungannya dengan pegawai terlebih saat berkoordinasi tentang usaha bersama yang dibutuhkan  oleh  pihak  samsat  adanya  kerjasama  dari  masyarkat  dalam  rutin  untuk membayar pajak rutin di setiap lima tahun dan adanya pengesahan di setiap tahunnya agar kantor samsat dapat mendata data kendaraan di setiap tahunnya, masyarakat pun saat ini sudah dimudahkan dengan kerjasamanya kantor samsat dengan beberapa bank swasta  agar  memudahkan  masyarakat  dalam  membayar  pajak  agar  terhindar  dari pemalsuan  karena  dengan  adanya  kesadaran  rutin  membayar  pajak  dapat  membantu pihak  samsat  dalam  memperbaharui  data  agar  terhindar  dari  pemalsuan  STNK  dan notice pajak, dan kantor samsat juga membutuhkan  kerjasama  berupa  koordinasi  dari masyarakat jika mengalami kehilangan kendaraan untuk segera melaporkan ke pihak berwenang  agar  dapat  mencegah  kesempatan  pihak  tidak  bertanggung  jawab  dalam memalsukan  data  kendaraan,  karena  jika  adanya  kerjasama  antara  masyarakat  dan kantor samsat dengan baik dapat mencegah terjadinya pemalsuan.
2 Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan . PT Rineka Cipta. Jakarta.2006. hlm 110.

## 3. Pembinaan
Pembinaan merupakan  totalitas  kegiatan yang  meliputi  perencanaan,  pengaturan  dan penggunaan  pegawai  sehingga  menjadi  pegawai  yang  mampu  mengemban  tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik, atau dapat dikatakan juga pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan  dan  tidak  ada  rencana  pembinaan  bersifat  final,  tetapi  selalu merupakan  bahan  untuk  diadakan  perbaikan.  Oleh  karena  itu  pembinaan  bukan merupakan hasil daripada proses perencanaan, tetapi hanya sebagai laporan sementara (interiwn  report). Indikator  ini  digunakan  untuk  menilai  seberapa    jauh  pimpinan melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai dalam usaha melaksankan  tugas di setiap bagiannya  masing-masing  agar  menghasilkan  hasil  kerja  yang  maksimal,  karena dengan  pembinaan  yang  dilakukan  pimpinan  kepada  pada  pegawai  ataupun  kepada masyarakat  diharpkan  bisa  menjadi  suatu  proses  dalam  mencegah  terjadinya pemalsuan,  karena  dengan  adanya  informasi  kepada  masyarakat  mengenai  hukuman jika terlibat kasus pemalsuan ini yaitu mendapat hukuman pidan penjara paling lama enam tahun sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Pengendalian  Tugas  pelayanan  Pengendalian  manajemen  tugas  pelayanan dikategorikan sebagai bagian dari  pengetahuan  perilaku  terapan (applied  behavioral science) .  Pada  dasarnya,  sistem  ini  berisi  tuntutan  kepada  kita  mengenai  cara menjalankan  dan  mengendalikan  organisasi  yang  “dianggap  baik”  berdasarkan asumsi-asumsi tertentu  yang  didalamnya  juga  terdapat  pengawasan  sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan  apabila  perlu,  menerapkan  tidankan-tindakan  korektif  sehingga  hasil  pekerjaan sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan.  Indikator  ini  digunakan  untuk  menilai seberapa jauh kinerja atau upaya kantor samsat  dalam melaksanakan pekerjaanya dan dalam  pencapaiannya  serta  adanya  monitoring  dari,  dalam  hal  ini  pimpinan memberikan monitoring dalam kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor yang juga bekerja  sama  dengan  dispenda  penctatan  notice  pajak,  karena  dengan  adanya pengawasan  yang  rutin  dari  pimpinan  dapat  meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam pekerjaannya.
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Penanggulangan  Penggunaan  Tanda  Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai spesifikasi pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  upaya  pencegahan  tindak  pidana pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  oleh  Bidang  Registrasi  dan Identifikasi  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Sumbar  terdapat  beberapa  Kendala.  Kendala yang  dialami  oleh  Bidang  Registrasi  dan  Identifikasi  Direktorat  Lalu  Lintas  Polda Sumbar terdapat  beberapa faktor, diantaranya:
1. Faktor  Penegak  Hukum  Menurut  Bapak  AKBP.  Ari  Yuswan  Triono,  S.I.K.  selaku Kasubdit Regident Ditlantas  Polda  Sumbar  menyebutkan  bahwa  tidak  semua aparat  penegak  hukum  mempunyai  pengetahuan  terkait  STNK  yang  palsu  dan  asli. Selain  itu  juga  kurangnya  ketelitian  dari  aparat  penegak  hukum  yang  dapat  melihat
secara  langsung  tanpa  adanya  bantuan  alat,  sehingga  membuat  ini  sebagai permasalahan  tersendiri  dalam  menghadapi  kasus  pemalsuan  STNK.  Ketelitian  dari pihak  kepolisian  diperlukan  dalam  hal  memeriksa  keaslian  STNK  para  pemilik kendaraan  pada  saat  melakukan  razia  ataupun  saat  memeriksa  keaslian  di  lapangan. Ketika  pihak  kepolisian  kurang  teliti  dalam  memeriksa,  maka  dengan  mudahnya pemalsuan STNK ini tersebar.
Bila  mengkaji  mengenai  aparatur  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum tindak pidana diantaranya adalah:
a. Rendahnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  para  penegak  hukum  khususnya kepolisian.
b. Penerimaan  anggota  kepolisian  masih  berstandarkan  pendidikan  Sekolah Menengah Atas, sehingga  membuat kurangnya pemahaman terhadap ilmu hukum.
c. Selain  itu  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  para  penegak  hukum  masih sangat rendah sehingga menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada hukum.
d. Kurang  ahlinya  polisi  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  pemalsuan  surat kendaraan bermotor.
Adanya  perkembanga  kemajuan  teknologi  sekarang  ini  dengan  berbagai  peralatan yang  serba  canggih,  sehingga  hampir  tidak  ada  perbedaan  antara  yang  asli  dengan yang  dipalsukan.  Untuk  mengetahuinya  kebenaran  asli  atau  tidaknya  surat  tanda kendaraan bermotor tersebut, harus diperiksa melalui Laboratorium Forensik.
2. Faktor Sarana dan  Fasilitas Sarana dan fasilitas juga menjadi kendala  yang dihadapi. Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin  penegakan  hukum akan berjalan dengan lancar.  Sarana atau  fasilitas  tersebut  antara  lain,  mencakup tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya yang tidak jauh berbeda dengan apa  yang  ada  seperti  halnya  kebutuhan  personil.  Hal  tersebut  disampaikan  Bapak AKBP. Ari Yuswan Triono, S.I.K. selaku Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sumbar5 bahwa kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Polda Sumbar seperti alat yang dapat mendeteksi secara  langsung terkait STNK  yang palsu dan asli  yang dapat digunakan pada saat razia di jalan.
3. Faktor Masyarakat
Faktor masyarakat selalu dihubungkan biasanya dengan kesadaran hukum masyarakat itu  sendiri.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  Bapak  AKBP.  Ari  Yuswan  Triono, S.I.K.  selaku  Kasubdit  Regident  Ditlantas  Polda  Sumbar  mengungkapan  kurangnya kesadaran  masyarakat  akan  hukum  khususnya  mengenai  pentingnya  peran  saksi  dan korban  dalam  mengungkap  tindak  pidana  pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor membuat  pihak  kepolisian  menjadi  lebih  sulit  dalam  proses  pengungkapan  tindak pidana  tersebut  yang  sedang  terjadi,  memang  benar  acuan  pihak  kepolisian  dalam mengungkap  kasus  tindak  pidana  pemalsuan  adalah  laporan  dari  korban  langsung, namun selain dari laporan korban tersebut laporan dari masyarakat disekitar kejadian dilakukanya  tindak  pidana  pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor  juga mempunyai andil yang cukup besar dalam penanganan kasus ini. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanyakan status kendaraan yang akan dibeli sebelum terjadi  transaksi  jual  beli  pada  kantor  samsat.  Disamping  itu  adalah  kurangnya
pemahaman  masyarakat  untuk  membedakan  antara  surat-surat  kendaraan  bermotor yang palsu dan asli.
4. Faktor  kebudayaan  Kebudayaan  sebagai  hasil  karya  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup  dalam  hal  ini  kebudayaan  mencakup konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dilaksanakan,  dan  apa  yang  dianggap  buruk  sehingga  dihindari.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Bapak  AKBP.  Ari  Yuswan  Triono,  S.I.K.  selaku  Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sumbar menyebutkan bahwa perkembangan teknologi yang sangat  pesat  berpengaruh  kepada  perbuatan  dan  kehidupan  masyarakat.  Dengan adanya teknologi diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan sesuatu. Hal itu mengubah cara pikir manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara yang instan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara salah satunya melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat  kendaraan  bermotor  yang  jelas-jelas  sudah  dilarang  dalam  undang- undang.

## KESIMPULAN
Berrdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut:
1. Peran  efektifitas  Bidang  Registrasi  dan  Identifikasi  dalam  upaya  pencegahan  tindak pidana  pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor,  antara  lain: Pertama, Membuat perencanaan serta melaksanakannya dengan semua pihak terkait dalam pemblokiran surat kendaraan,  jika  personel  menemukan  adanya  kendaraan  yang  tidak  sesuai  dengan database  berdasarkan  nomor  rangka  dan  mesin; Kedua ,  Melakukan  koordinasi  dengan menjalin  kerjasama  dengan  beberapa  bank  swasta  untuk  mempermudah  masyarakat dalam  membayar  pajak  agar  terhindar  dari  pemalsuan; Ketiga ,  Melakuka  pembinaan kepada  para  pegawai  ataupun  kepada  masyarakat; Keempat ,  Pengendalian  tugas pelayanan  dengan  melakukan  monitoring  dalam  kasus  pemalsuan  surat  kendaraan bermotor  yang  juga  bekerja  sama  dengan  Dispenda  pencatatan  notice  pajak,  karena dengan  adanya  pengawasan  yang  rutin  dari  pimpinan  dapat  meningkatkan  kinerja pegawai dalam pekerjaannya.
2. Kendala  yang  dialami  oleh  Bidang  Registrasi  dan  Identifikasi  Direktorat  Lalu  Lintas Polda Sumbar dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat- surat kendaraan bermotor,  yaitu:  Faktor  Penegak  Hukum  yakni  rendahnya  SDM  Kepolisian  dan  Masih banyaknya pendidikan  personil  SMA,  Faktor  Sarana  dan  Fasilitas  yakni  terkendalanya peralatan  yang  memadai,  Faktor  Masyarakat  yakni  masih  kurangnya  pengetahuan masyarakat  tentang  akibat  hukum  dari  pemalsuan  surat-surat  kendaraan  bermotor tersebut,  dan  Faktor  kebudayaan  yakni  sudah  membudaya    sifat  acuh  tak  acuh  tentang aturan pemalsuan surat-surat bermotor tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan . PT Rineka Cipta. Jakarta.2006.