## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SISTEM GANJIL GENAP DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Ragil Cahyo Utomo 1 , Udaya Madjid 2 , Yudi Rusfiana 3
1 ) Mahasiswa Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta 2 ) Dosen Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta 3 ) Dosen Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta Correspondence Author: ragilcahyoutomo@gmail.com

## ABSTRACT
The aim of this research is to find out how it is implemented, the supporting and inhibiting factors, as well as the efforts made to overcome obstacles to the implementation of the odd-even system of motor vehicle restriction policies  in  the  Administrative  City  of  South  Jakarta.  As  for  the  focus  of  implementing  the  policy  of  restricting motorized vehicles with an odd-even system in the Administrative City of South Jakarta, this research refers to the opinion of Merilee S. Grindle who states that the success of implementation is influenced by two large variables, namely the content of the policy and the implementation environment. This research uses a qualitative descriptive research method with a post-positivist research paradigm. In this research, there were 7 informants interviewed, consisting  of  3  key  informants  and  4  informants.  The  data  analysis  techniques  used  are  data  reduction,  data presentation, drawing conclusions and verification. The results of this research show: (1) The implementation of the policy  of  restricting  motorized  vehicles  with  an  odd-even  system  in  the  South  Jakarta  Administrative  City  has generally gone well, which can be seen from the decrease in vehicle volume on protocol roads, faster travel times, and increase  in  passengers  on  the  TransJakarta  transportation  mode.  With  this  policy,  the  DKI  Jakarta  Provincial Transportation  Service  has  succeeded  in  achieving  its  goal  of  increasing  the  number  of  people  using  public transportation. Even though this implementation is not yet completely effective, both the government and society can feel positive changes. (2) Factors that influence the implementation of the odd-even motor vehicle restriction policy in the South Jakarta Administrative City, namely the response of implementing agencies, the attitude of implementing  officers,  community  participation  or  awareness,  availability  of  human  resources,  availability  of funding  sources,  activity  infrastructure,  and  weather  conditions.  (3)  Efforts  that  need  to  be  made  to  overcome obstacles  to  the  implementation  of  the  policy  of  restricting  motorized  vehicles  using  an  odd-even  system  in  the Administrative City of South Jakarta, include the need to improve the quality and facilities of public transportation modes,  reviving  plans  for  a  paid  road  policy  or  Electronic  Road  Pricing  (ERP),  increasing  coordination  and communication between policy implementers, as well as providing stricter sanctions for policy violators to create a deterrent effect.

## Keywords: Policy Implementation, Motor Vehicle Restrictions, Odd-Even System

## PENDAHULUAN
Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian negara. Hal ini menyebabkan sangat tingginya aktivitas yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang  juga  diikuti  tingginya  jumlah  penduduk  yang  ada.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik Indonesia tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 10,6 juta jiwa yang menempati urutan ke-6 dari 38 provinsi. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki luas wilayah yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2022,

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Provinsi DKI Jakarta memiliki luas wilayah sebesar 661,23 km 2 yang menjadikan Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi terkecil di Indonesia yang menempati urutan ke-38 dari 38 provinsi.
Perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan tingkat kepadatan  penduduk  yang  sangat  yang  tinggi.  Dengan  status  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  pusat pemerintahan  dan  pusat  perekonomian  negara,  maka  aktivitas  yang  tinggi  tersebut  harus  berjalan dengan  kondisi  kepadatan  penduduk  yang  sangat  tinggi  juga.  Kondisi  ini  sangat  tidak  ideal  karena proses dari aktivitas-aktivitas tersebut akan tidak maksimal karena ruang gerak yang terbatas. Salah satu faktor penting untuk menunjang tingginya aktivitas di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik adalah dapat terakomodasinya mobilitas tinggi yang ada dengan kelancaran arus lalu lintas.
Kelancaran lalu lintas menjadi masalah yang cukup krusial untuk Provinsi DKI Jakarta, karena lalu  lintas  adalah  proses  atau  jembatan  segala  aktivitas  yang  ada  dapat  berjalan  dengan  baik.  Jika kemacetan terjadi maka segala aktivitas yang ada akan terkendala yang dapat menyebabkan kerugian baik dari sisi ekonomi maupun yang lainnya. Dengan tingginya jumlah penduduk yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan diikuti dengan tingginya tingkat aktivitas yang ada, maka kebutuhan masyarakat akan kendaraan atau alat transportasi menjadi tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat 21 juta kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi urutan ke-2 dari 38 provinsi di Indonesia. Ditambah ratusan ribu kendaraan bermotor dari luar Provinsi DKI Jakarta yang bergerak masuk  dan  keluar  di  setiap  hari  terutama  pada  jam  sibuk  menyebabkan  sangat  tingginya  tingkat kendaraan yang melintas di jalanan Provinsi DKI Jakarta.
Sementara luas jalan yang ada di Provinsi DKI Jakarta tidak mengalami penambahan luas yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2022 panjang jalan di Provinsi DKI Jakarta yang dirinci menurut jenisnya yaitu jalan negara sepanjang 53 km dan jalan provinsi sepanjang 6.432 km.  Dengan  pertambahan  kendaraan  bermotor  yang  terus  terjadi  setiap  tahun,  menyebabkan  daya tampung jalan terhadap kendaraan bermotor semakin padat. Terutama pada lokasi-lokasi yang strategis dimana terdapat gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah dan fasiltas umum lainnya akan menimbulkan titik-titik rawan kemacetan pada jam sibuk.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  Dinas  Perhubungan  Provinsi  DKI  Jakarta  terus berupaya mengurai kemacetan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Berbagai cara telah dilakukan, salah satunya adalah dengan memberlakukan kebijakan 3 in 1 pada beberapa ruas jalan protokol di Provinsi DKI Jakarta. Namun seiring dengan perkembangannya, kebijakan 3 in 1 sudah tidak relevan dengan kondisi di Ibukota. Berbagai dampak negatif dari kebijakan ini mulai terlihat, khususnya dalam aspek sosial  dan  ekonomi.  Masyarakat  melihat  terdapat  celah  dari  kebijakan 3  in  1 yang  dapat  dijadikan peluang untuk mencari uang dengan menawarkan jasa sebagai penumpang bayaran untuk mensiasati kebijakan ini.. Dengan kondisi ini para penegdara mobil dapat mensiasati kebijakan 3 in 1 ini dengan sangat mudah, yang menyebabkan tidak terjadinya pengurangan jumlah mobil dan kemacetan secara signifikan di ruas jalan yang diberlakukan kebijakan 3 in 1 di Jakarta.
Berdasarkan fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan baru pengganti 3 in 1 , yaitu pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap berdasarkan plat nomor kendaraan bermotor. Uji coba pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap ini sudah berjalan sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 26 Agustus 2016 dan resmi diberlakukan di Provinsi DKI  Jakarta  pada  30  Agustus  2016  sampai  sekarang.  Dengan  diberlakukannya  sistem  ganjil  genap, pengendara yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  76  Tahun  2020  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 tentang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Pembatasan  Lalu  Lintas  Dengan  Sistem  Ganjil-Genap,  penerapan  kebijakan  sistem  ganjil  genap  ini diberlakukan  di  26  ruas  jalan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  seperti  di  Jl.  Medan  Merdeka  Barat,  Jl.  MH. Thamrin,  Jl.  Gatot  Subroto,  Jl.  Jenderal  Sudirman,  sebagian  Jl.  S.  Parman  dari  ujung  simpang  Jl. Tomang Raya sampai simpang Jl. KS. Tubun, Jl. MT. Haryono, Jl. HR. Rasuna Said, Jl. D.I. Panjaitan, Jl. Ahmad Yani (mulai simpang Jl. Perintis Kemerdekaan sampai dengan simpang Jl. Bekasi Timur Raya) selanjutnya diperluas hingga Jl. Pintu Besar Selatan, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Majapahit, Jl. Sisingamaraja, Jl. Panglima Polim, Jl. RS. Fatmawati (mulai simpang Jl. Ketimun 1 sampai dengan simpang Jl. TB. Simatupang), Jl. Suryopranoto, Jl. Balikpapan, Jl. Kyai Caringin, Jl. Tomang Raya, Jl. Pramuka, Jl. Salemba Raya, Jl. Kramat Raya, Jl. Senen Raya, dan Jl. Gunung Sahari.
Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap tersebut tidak berlaku untuk sepeda motor, kendaraan yang membawa disabilitas, kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum (plat kuning), kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, kendaraan angkutan barang khsusus bahan bakar minyak dan bahan bakar gas, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, yakni Presiden atau Wakil Presiden, Ketua MPR atau DPR atau DPD, Ketua Mahkamah Agung, MK, KY, BPK, kendaraan berplat dinas TNI dan Polri, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan  lalu  lintas,  kendaraan  untuk  kepentingan  tertentu  menurut  pertimbangan  petugas  Polri, contohnya  kendaraan  pengangkut  uang  (Bank  Indonesia,  antar  bank,  pengisian  ATM)  dengan pengawasan dari Polri. Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap berlaku mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu serta hari libur nasional.
Seiring  dengan  perkembangannya,  penerapan  kebijakan  pembatasan  kendaraan  bermotor dengan  sistem  ganjil  genap  ini  tidak  hanya  diberlakukan  di  jalan  protokol  dalam  kota  Jakarta  saja, melainkan juga berlaku di pintu tol. Dengan diberlakukannya perluasan sistem ganjil genap, on-off ramp tol tidak lagi diberikan pengecualian. Sebelumnya, persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk atau keluar tol dibebaskan dari penerapan sistem ganjil genap. Saat ini kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat yang akan masuk dan keluar dari tol menuju jalan dengan penerapan ganjil genap juga akan dikenakan sanksi apabila melanggar kebijakan ganjil genap. Volume kendaraan yang terlalu banyak juga menyebabkan lalu lintas di jalan tol terhambat sehingga membuat laju kendaraan hanya sekitar 20-25 kilometer per jam. Sedangkan fungsi utama jalan bebas hambatan tersebut adalah membuat  kendaraan  dapat  melaju  di  kecepatan  60  kilometer  per  jam.  Dengan  adanya  sistem  ganjil genap  yang  juga  diberlakukan  di  pintu  tol,  diharapkan  fungsi  dari  jalan  tol  tersebut  dapat  berjalan dengan baik.
Jika dibandingkan kebijakan ganjil genap dengan kebijakan 3 in 1 , dapat dilihat bahwa kebijakan ganjil genap lebih memberikan dampak yang signifikan dibandingkan kebijakan 3 in 1 . Kebijakan ganjil genap  membatasi  kendaraan  yang  melalui  ruas  jalan  tertentu  berdasarkan  nomor  plat  kendaraan, dimana dalam kondisi ideal membatasi setengah jumlah kendaraan yang ada untuk melalui ruas jalan yang diterapkan kebijakan tersebut. Sedangkan kebijakan 3 in 1 memperbolehkan seluruh kendaraan untuk melalui ruas jalan yang diterapkan kebijakan tersebut, asalkan membawa 3 orang penumpang dalam 1 kendaraan. Jika masyarakat mencoba mensiasati kebijakan-kebijakan tersebut, kebijakan ganjil genap lebih mudah untuk dilakukan pengecekan dan penegakan hukum dengan teknologi yang dimiliki pemerintah maupun kepolisian jika masyarakat mencoba mengganti plat nomor kendaraannya dengan plat nomor kendaraan palsu, sedangkan kebijakan 3 in 1 akan lebih sulit untuk memastikan apakah penumpang  dalam  kendaraan  tersebut  bukan  untuk  mensiasati  peraturan 3  in  1 ,  karena  hanya mensyaratkan jumlah penumpang.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Permasalahan kelancaran lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta ini tersebar pada 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 wilayah Kabupaten Administrasi yang masing-masing wilayah memiliki perbedaan situasi dan kondisinya. Pada penelitian ini peneliti ingin memilih Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai  wilayah  yang  akan  diamati.  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  adalah  wilayah  yang  sangat strategis di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2022, Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.244.623 jiwa yang menjadi wilayah dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  ke-3  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  DKI  Jakarta  tahun  2022,  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  memiliki  luas  wilayah  sebesar 144,94 km 2 yang menjadi wilayah terluas ke-3 di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan Kota Administrasi Jakarta Selatan termasuk tinggi diantara wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan  data  dari  Polda  Metro  Jaya  tahun  2023,  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  juga tercatat memiliki jumlah mobil terbanyak, yaitu 489.921 unit dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi  DKI  Jakarta.  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan  juga  dilalui  oleh  6  ruas  jalan  utama  yang menerapkan  kebijakan  pembatasan  kendaraan  bermotor  dengan  sistem  ganjil  genap,  yaitu  Jl.  HR. Rasuna  Said,  Jl.  Gatot  Subroto,  Jl.  Suryopranoto,  Jl.  Fatmawati,  Jl.  Panglima  Polim  dan  Jl. Sisingamangaraja.  Jalan-jalan  tersebut  sangat  strategis  karena  menghubungkan  Kota  Administrasi Jakarta  Selatan  dengan  wilayah  lainnya  dan  pada  jalan-jalan  tersebut  banyak  terdapat  gedung perkantoran pemerintah maupun swasta serta pusat hiburan dan perbelanjaan. Selain itu pada jalan- jalan  tersebut  terdapat  titik  pertemuan  berbagai  transportasi  umum  yang  menyebabkan  tingginya aktivitas dan mobilitas di jalan terutama pada jam sibuk.
Jakarta Selatan adalah wilayah yang sangat strategis dimana populasi yang ada sangat heterogen. Jakarta Selatan juga menjadi pintu masuk Jakarta dari wilayah penyangga seperti Depok, Tangerang dan Tangerang  Selatan  dimana  perpindahan  orang  dan  kendaraan  melalui  Jakarta  Selatan  sangat  tinggi untuk menjalankan berbagai macam kegiatan. Di Jakarta Selatan terdapat banyak lokasi pusat kegiatan perekonomian,  selain  itu  juga  terdapat  banyak  lokasi  pusat  pemerintahan,  dan  banyak  lokasi  pusat pendidikan yang membuat sangat tinggi aktifitas yang ada di Jakarta Selatan. Kondisi ini tidak dapat ditemui di wilayah Jakarta yang lain, sehingga peneliti memilih Jakarta Selatan sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan dan kondisi yang ada.
Menurut Nugroho (2014:89), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuan  lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  tidak  lebih  dan  tidak  kurang. Implementasi  menyangkut  tindakan  seberapa  jauh  arah  yang  telah  diprogramkan  itu  benar-benar memuaskan.  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975)  dalam  Subarsono  (2015:99),  mencoba  mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan.
Pengertian implementasi kebijakan menurut Gaffar (2017:295), dapat diuraikan sebagai berikut: “Implementasi  merupakan  salah  satu  tahap  dalam  proses  kebijakan  publik.  Biasanya  implementasi dilaksanakan  setelah  sebuah  kebijakan  dirumuskan  dengan  tujuan  yang  jelas.  Implementasi  adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.”
Mazmanian  dan  Sabatier  (1986)  yang  dikutip  oleh  Wahab  (2015:64),  menjelaskan  makna implementasi  ini  dengan  mengatakan  bahwa:  memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah  suatu program  dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijakan, yakni  kejadian-kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
kebijakan  negara,  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikannya  maupun  untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono, 2018:137). Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2017:102).
Menurut  teori  implementasi  kebijakan  Edward  III  (1980)  yang  dikutip  oleh  Winarno (2017:126), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:
a. Komunikasi.  Ada  tiga  hal  penting  yang  dibahas  dalam  proses  komunikasi  kebijakan,  yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan ( clarity ). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan  adalah  transmisi.  Seorang  pejabat  yang  mengimplementasikan  keputusan  harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.  Faktor  kedua  yang  mendukung  implementasi  kebijakan  adalah  kejelasan,  yaitu bahwa  petunjuk-petunjuk  pelaksanaan  kebijakan  tidak  hanya  harus  diterima  oleh  para pelaksana  kebijakan,  tetapi  komunikasi  tersebut  harus  jelas.  Faktor  ketiga  yang  mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
b. Sumber-sumber. Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
c. Kecenderungan-kecenderungan  atau  tingkah  laku-tingkah  laku.  Kecenderungan  dari  para pelaksana  mempunyai  konsekuensi-konsekuensi  penting  bagi  implementasi  kebijakan  yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti  adanya  dukungan,  kemungkinan  besar  mereka  melaksanakan  kebijakan  sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
d. Struktur  birokrasi.  Birokrasi  merupakan  salah  satu  badan  yang  paling  sering  bahkan  secara keseluruhan  menjadi  pelaksana  kebijakan,  baik  itu  struktur  pemerintah  dan  juga  organisasi- organisasi  swasta.
Menurut teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh Winarno (2017:110), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:
a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu  program  yang  akan  dilaksanakan  harus  diidentifikasi  dan  diukur  karena  implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
b. Sumber-sumber  kebijakan.  Sumber-sumber  yang  dimaksud  adalah  mencakup  dana  atau perangsang ( incentive ) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.
d. Karakteristik  badan-badan  pelaksana.  Karakteristik  badan-badan  pelaksana  erat  kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
f. Kecenderungan para pelaksana. Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Osborne  dan  Gaebler  (1992)  yang  diterjemahkan  oleh  Atmosudirjo  (2015:36),  menyatakan bahwa:  “Kebijakan  publik  dimulai  dari  analisa  kebijakan  berkenan  dengan  kegagalan,  yakni  asumsi jumlah  sendiri  atau  teknik  sendiri  dapat  memecahkan  masalah  kebijakan  publik.  Pengertian  tahap kedua  dimana  analisa  kebijakan  diterima  sebagai  fasilitas  keputusan  kebijakan  yang  tidak menempatkannya.”
Menurut Dunn (2013:12), kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu sehubungan  dengan  adanya  hambatan-hambatan  tertentu,  seraya  mencari  peluang-peluang  untuk mencapai  tujuan  atau  mewujudkan  sasaran  yang  diinginkan.  Pendapat  Rose  (1969)  dalam  Siagian (2019:109),  pengertian  kebijakan  publik  adalah  rangkaian  pilihan  yang  kurang  lebih  saling berhubungan  (termasuk  keputusan-keputusan  untuk  tidak  bertindak)  yang  dibuat  oleh  badan  dan pejabat Pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang itu sejak pertahanan, energi dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan dan kegagalan.
Sementara  menurut  Dunn  (2013)  dalam  Siagian  (2019:110),  kebijakan  publik  ( public  policy ) adalah  pola  ketergantungan  yang  kompleks  dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang  saling  tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Dari  berbagai  definisi-definisi  yang  disampaikan  para  ahli,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagaimana pendapat Effendi (2016:55), bahwa ciri kebijakan publik adalah:
a. Memecahkan masalah yang dihadapi publik yang tidak dapat diatasi oleh publik sendiri. Bila dapat  dipecahkan  publik  sendiri,  kebutuhan  dasar  oleh  pasar,  maka  tak  usah  ada  kebijakan publik.
b. Tindakan otoritasi dari pemerintah (hanya dapat dilakukan pemerintah yang dapat memaksa agar kebijakan dilakukan).
c. Melaksanakan tugas dan fungsi dari pemerintah.
Teori kebijakan Grindle (1980) dalam Subarsono (2015:93), dikenal dengan Implementation as a Political and Administrative Procces . Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:
a. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir ( outcomes ), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:
1) Dilihat  dari  prosesnya,  dengan  mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  kebijakan  sesuai dengan yang ditentukan ( design ) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
b. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:
1) Isi Kebijakan ( Content of Policy ) mencakup:
a) Interest  affected (kepentingan-kepentingan  yang  mempengaruhi)  berkaitan  dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen  bahwa  suatu  kebijakan  dalam  pelaksanaannya  pasti  melibatkan  banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
b) Type  of  benefits (tipe  manfaat)  dimana  pada  point  ini content  of  policy (isi  kebijakan) berupaya  untuk  menunjukkan  atau  menjelaskan  bahwa  dalam  suatu  kebijakan  harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
c) Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) dimana setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan  pada  poin  ini  adalah  bahwa  sejauh  mana  perubahan  yang  diinginkan  dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
d) Site of decision making (letak pengambilan keputusan) dimana pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
e) Program  implementer (pelaksana  program)  dimana  dalam  menjalankan  suatu  kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
f) Resources  committed (sumber-sumber  daya  yang  digunakan)  dimana  sebuah  program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
2) Lingkungan Implementasi ( Context of Implementation ) mencakup:
a) Power,  interest,  and  strategy  of  actor  involved (kekuasaan,  kepentingan-kepentingan,  dan strategi  dari  aktor  yang  terlibat),  dalam  suatu  kebijakan  perlu  dipertimbangkan  pula kekuatan  atau  kekuasaan,  kepentingan  serta  strategi  yang  digunakan  oleh  para  aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.
b) Institution  and  regime  characteristic (karakteristik  lembaga  dan  rezim  yang  sedang berkuasa), lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakanjuga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
c) Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan  respon  dari  para  pelaksana,  maka  yang  hendak  dijelaskan  pada  poin  ini  adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah  kegiatan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipengaruhi  oleh  isi  atau  konten  dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat  diketahui  pada  apakah  suatu  kebijakan  dipengaruhi  oleh  suatu  lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan.

## METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini berangkat dari paradigma penelitian post positivitisme dengan asumsi dasar hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Peneliti akan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Kerangka  konseptual  dalam  penelitian  digunakan  sebagai  panduan  proses  berpikir  yang menjelaskan gambaran logis dan pola dari kerangka penelitian agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Peneliti memilih informan untuk melakukan  wawancara  mendalam  untuk  mendapatkan  informasi  dan  data  secara  tepat  dan  akurat menggunakan  teknik purposive  sampling dan accidental  sampling .  Dalam  penelitian  ini  penulis  akan melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) orang informan yang terdiri atas:
1. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan.
4. Staf PT. TransJakarta.
5. Masyarakat.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (verifikasi).

## PEMBAHASAN
Kelancaran lalu lintas menjadi masalah yang cukup krusial untuk Provinsi DKI Jakarta, karena lalu  lintas  adalah  proses  atau  jembatan  segala  aktivitas  yang  ada  dapat  berjalan  dengan  baik.  Jika kemacetan terjadi maka segala aktivitas yang ada akan terkendala yang dapat menyebabkan kerugian baik  dari  sisi  ekonomi  maupun  yang  lainnya.  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengurai kemacetan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Berbagai cara telah dilakukan, salah satunya adalah dengan memberlakukan kebijakan 3 in 1 pada beberapa ruas jalan protokol di Provinsi DKI Jakarta. Namun seiring dengan perkembangannya, kebijakan 3 in 1 sudah tidak relevan dengan kondisi di Ibukota.
Berdasarkan fenomena tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan baru pengganti 3 in 1 , yaitu pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap berdasarkan plat nomor kendaraan bermotor. Uji coba pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap ini sudah berjalan sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 26 Agustus 2016 dan resmi diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta pada 30 Agustus 2016 sampai sekarang.
Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta dibuat pada awalnya melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap. Selanjutnya dalam pelaksanaannya kebijakan ini terus diperkuat dan diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Nomor  155  Tahun  2018  tentang  Pembatasan  Lalu  Lintas dengan Sistem Ganjil Genap. Tidak hanya untuk membatasi penggunaan transportasi pribadi, tujuan penerapan kebijakan ganjil genap di Jakarta adalah komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menurunkan tingkat emisi karbon di Jakarta.
Berdasarkan  hasil  analisis  tentang  implementasi  kebijakan  pembatasan  kendaraan  bermotor dengan sistem ganjil genap di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pelaksanaan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 tentang Pembatasan Lalu Lintas Ganjil-Genap  dan  terus  diperbaharui  sampai  dengan  yang  terakhir  melalui  Peraturan  Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Selanjutnya  implementasi  kebijakan  pembatasan  kendaraan  bermotor  dengan  sistem  ganjil genap di Kota Administrasi Jakarta Selatan, secara umum sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari menurunnya volume kendaraan pada ruas jalan protokol, waktu tempuh perjalanan yang menjadi lebih  cepat,  dan  meningkatnya  penumpang  moda  transportasi  TransJakarta.  Dengan  kebijakan  ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan jumlah masyarakat menggunakan transportasi umum. Meskipun implementasi ini belum sepenuhnya efektif namun baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat dapat merasakan perubahan yang positif.
Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  pembatasan  kendaraan bermotor  dengan  sistem  ganjil  genap  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan,  yaitu  respon  lembaga pelaksana, sikap petugas pelaksana, partisipasi atau kesadaran masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sumber dana, sarana prasarana kegiatan, dan kondisi cuaca.
Sementara  itu  upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  mengatasi  kendala  pada  implementasi kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap di Kota Administrasi Jakarta Selatan,  antara  lain  perlu  adanya  peningkatan  kualitas  dan  fasilitas  moda  transportasi  publik, menghidupkan kembali rencana kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), peningkatan koordinasi dan berkomunikasi antar pelaksana kebijakan, serta pemberian sanksi yang lebih tegas bagi para pelanggar kebijakan untuk menimbulkan efek jera.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2021), dimana hasil penelitiannya menunjukkan implementasi kebijakan sistem ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian terdahulu lainnya yang sejalan adalah penelitian yang dilakukan  oleh  Rahadian,  Saputra,  dan  Ramadhanty  (2022),  dimana  penelitiannya  menunjukkan penerapan  kebijakan  ini  berjalan  dengan  baik,  jarak  di  jalan  protokol  semakin  pendek,  kemacetan berkurang, dan penggunaan angkutan umum mulai meningkat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan sebagian warga yang memiliki lebih dari dua kendaraan pribadi dengan nomor polisi berbeda, sehingga hasil dari pelaksanaan ini kurang maksimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  yang  berhasil  dikumpulkan  dan  analisis  yang  telah  dilakukan  maka  dapat ditarik  kesimpulan  dan  juga  merupakan  jawaban  pertanyaan  penelitian  yang  telah  diajukan  sebagai berikut: 1) Implementasi kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap di Kota Administrasi  Jakarta  Selatan,  secara  umum  sudah  berjalan  dengan  baik  yang  dapat  dilihat  dari menurunnya volume kendaraan pada ruas jalan protokol, waktu tempuh perjalanan yang menjadi lebih cepat,  dan  meningkatnya  penumpang  moda  transportasi  TransJakarta.  Dengan  kebijakan  ini  Dinas Perhubungan  Provinsi  DKI  Jakarta  berhasil  mencapai  tujuannya  dalam  meningkatkan  jumlah masyarakat menggunakan transportasi umum. Meskipun implementasi ini belum sepenuhnya efektif namun  baik  dari  sisi  pemerintah  maupun  masyarakat  dapat  merasakan  perubahan  yang  positif;  2) Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  pembatasan  kendaraan  bermotor  dengan sistem ganjil genap di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu respon lembaga pelaksana, sikap petugas pelaksana,  partisipasi  atau  kesadaran  masyarakat,  ketersediaan  sumber  daya  manusia,  ketersediaan sumber  dana,  sarana  prasarana  kegiatan,  dan  kondisi  cuaca;  3)  Upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam mengatasi kendala pada implementasi kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara lain perlu adanya peningkatan kualitas dan fasilitas

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
moda transportasi publik, menghidupkan kembali rencana kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), peningkatan koordinasi dan berkomunikasi antar pelaksana kebijakan, serta pemberian sanksi yang lebih tegas bagi para pelanggar kebijakan untuk menimbulkan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Z.S. 2014. Kebijakan Publik . Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. Alamsyah, Alik Anshori. 2014. Rekayasa Lalu Lintas . Malang: Penerbit UMM Press.. Ambadar, Jackie. 2014. Corporate Social Responsibility dalam Praktek di Indonesia . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Anderson, James E. 1979. Public Policy Making: An Introduction 7 th Edition. Boston: Wadsworth. Atmosudirjo, Prajudi. 2015. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Ghalia Indonesia. Boediono. 2013. Pelayanan Prima Perpajakan . Jakarta: Rineka Cipta. Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 2007. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods . Allyn and Bacon, Inc.: Boston London. Browne,  Angela,  &  Wildavsky,  Aaron.  1984. What  Should  Evaluation  Mean  to  Implementation,  and Implementation  as  Mutual  Adaptation,  chaps.  9  and  10.  In  Jeffrey  Pressman  and  Aaron  Wildavsky, Implementation, 3d ed . Berkeley: University of California Press.
Chandrawahyudi,  Y.  2018.  Efektivitas  Kebijakan  Ganjil-Genap  Dalam  Mengatasi  Kemacetan  Lalu
Lintas di Provinsi DKI Jakarta. (Tesis Master). Diperoleh dari
http://lib.stialan.ac.id/?p=show_detail&id=1034
Daryanto dan Setyobudi, Ismanto. 2014. Konsumen dan Pelayanan Prima . Yogyakarta: Gaya Media. Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Cetakan Kelima . Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
Dwiyanto, Agus. 2015. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia . Yogyakarta: UGM Press. Dye, Thomas R. 2012. Understanding Public Policy . Washington: Pearson Education. Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy . Washinton: Congressional Quarterly Inc. Effendi, Muh. Arief. 2016. The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi . Jakarta: Salemba Empat.
Gaffar, Afan. 2017. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Goggin,  Malcolm  L.,  Ann  O’M.  Bowman,  James  P.  Lester,  &  Laurence  J.  O’Toole,  Jr.  1990. Implementation  Theory  and  Practice  toward  a  Third  Generation .  Glenview,  Illinois  -  London, England: A Division of Scott, Foresman and Company.
Hardiyansyah. 2015. Kualitas Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gaya Media.
Hoogwood, Brian W., & Lewis A. Gunn. 1986. Policy Analysis for the Real World . Princeton University Press.
Islamy, Muh. Irfan. 2017. Kebijakan Publik . Jakarta: Universitas Terbuka. Kurniawan, Agung. (2014). Transformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta: Pembaruan.
Laswell, Harold D., & Kaplan, Abraham. 1970. Power and Society . New Haven: Yale University Press. Lestari, D., & Nurwanty, I.I. 2021. Implikasi Sosiologis Penerapan Ganjil Genap Lalu Lintas dalam Masa Covid Terhadap Kesejahteraan Rakyat. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).
Lukman, Sampara. 2015. Manajemen Kualitas Pelayanan . Jakarta: STIA LAN Press. Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE.
Malkhamah, Siti. 1996. Manajemen Lalu Lintas . Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Mazmanian, Daniel H., & Paul A. Sabatier. 1986. Implementation and Public Policy . New York: Harper Collins.
Miles, Mathew B., & A. Michael Huberman. 1994. An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis . London: Sage Publications.
Moenir, H.A.S. 2016. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara. Munawar, Ahmad. 2014. Manajemen Lalu Lintas Perkotaan . Yogyakarta: Beta Offset.
Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2014. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Osborne,  David,  &  Gaebler,  Ted.  1992. Reinventing  Government.  How  the  Entrepreneural  Spirit  Is Transforming the Public Sector. New York: Penguin Books Ltd. Parsons, Wayne. 2014. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis . Jakarta: Kencana.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur  Nomor  155  Tahun  2018  tentang  Pembatasan  Lalu  Lintas  Dengan  Sistem  Ganjil- Genap.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak,
Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Putri, A.A., Tama, Y.P., & Suryandari, M. 2021. Simulasi Dampak Rencana Penerapan Skema Ganjil Genap di Kota Bekasi. Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik, 2(2), 145-156. Putri, A.M. 2021. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Ganjil-Genap Terhadap Kecepatan dan Waktu Tempuh (Survei Jalan Balikpapan, HR Rasuna Said, dan Gunung Sahari, DKI Jakarta). Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta .
Rachmi,  H.,  Suparni,  S.,  &  Al  Kaafi,  A.  2021.  Analisis  Sentimen  Sistem  Ganjil  Genap  Kota Bogor. Jurnal Eltikom: Jurnal Teknik Elektro, Teknologi Informasi dan Komputer , 5(2), 92-99. Rahadian, A.H., Saputra, M., & Ramadhanty, D. 2022. Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap  Dalam  Mengatasi  Kemacetan  Di  Provinsi  DKI  Jakarta. Jurnal  Reformasi  Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 9(1), 50-52.
Rahmawati, I.S. 2021. Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Skripsi). Tersedia dari Universitas Indonesia https://lib.ui.ac.id/detail?id=20513717&lokasi=lokal Ratminto  dan  Winarsih,  Atik  Septi.  2017. Manajemen  Pelayanan,  Pengembangan  Model  Konseptual Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rose, Richard. 1969. The Power Elite . New York: Oxford University Press.
Ruhyana,  N.  2019.  Analisis  Sentimen  Terhadap  Penerapan  Sistem  Plat  Nomor  Ganjil/Genap  Pada Twitter  Dengan  Metode  Klasifikasi  Naive  Bayes. IKRA-ITH  Informatika:  Jurnal  Komputer  dan Informatika, 3(1), 94-99.
Sedarmayanti. 2017. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan . Bandung: Refika Aditama.
Setyowati,  T.M.,  Ashari,  Y.,  &  Perwitasari,  E.P.  2021.  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Atas Perluasan Ganjil Genap Terhadap Aktivitas Logistik di Wilayah DKI Jakarta. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, 6(3).
Siagian, Sondang, P. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2016. Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan, dan Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Smith, T.B. 1973. The Policy Process Implementation. Policy Sciences, 4, 197-209. Subarsono, AG. 2015. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sumaryadi, I Nyoman. 2013. Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia.
Sunggono, Bambang. 2018. Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke-17 . Depok: Rajawali Pers. Sutedi, Adrian. 2015. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik . Jakarta: Sinar Grafika. Sutopo dan Suryanto Adi. 2013. Pelayanan Prima . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  2015. Kebijakan  Publik  yang  Membumi .  Yogyakarta:  Yayasan  Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Usman, Nurdin. 2019. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum . Bandung: CV Sinar Baru.
Wahab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara. Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. Journal Administration and Society. 6(4,) February 1975.
Widodo,  Joko.  2017. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan  Publik . Malang: Bayu Media.
Winarno, Budi. 2017. Kebijakan Publik: Teori dan Proses . Yogyakarta: Media Presindo. Yori, R.A., Fuad, A., & Atto’ullah, A.U. 2018. Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta NO. 164  Tahun  2016  Tentang  Pembatasan  Lalu  Lintas  Ganjil-Genap  di  Provinsi  DKI Jakarta. Doctoral Dissertation, Unive