## KONSISTENSI HUKUM WORLD TRADE ORGANIZATION

## (WTO) MENGENAI PRINSIP MOST FAVORED NATION (MFN ) ATAS REGIONALISME DAN PANDANGANNYA TERHADAP ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

## Marko Cahya Sutanto
email : marko.sutanto@gmail.com

## Abstract
In  2015,  Indonesia  and  other  ASEAN  members  have  a  commitment  to  establish  a  single  market region,  i.e. free flow of goods and service, termed ASEAN Economic Community (hereinafter ‘AEC’). This arrangement is contrary to Most Favored Nation (MFN) principle under the General Agreement on  Tariffs  and  Trade  1994,  (hereinafter  ‘GATT’).  This  paper  aims  to  address  the  said  violation according to the WTO/GATT law by analyzing (1) the general obligations and exceptions under the WTO/GATT, (2) regionalism in general and its existence in Southeast Asia, and (3) the interpretation of WTO’s compromise to regionalism. Under the GATT, there is a general obligation for members to treat their trading partners equally and give the same benefits to other members. However, there is an exception to this principle under article XXIV of the GATT, which based on the notion that regional trade agreements are a building block for multilateral openness. Yet, before applying this exception to the  case  at  hand,  AEC’s  form  must  be  determined.  AEC’  has  a  structure  of  Free-Trade  Area (hereinafter ‘FTA’) with a single market adhere to it, which according to WTO’s database there is one in  force  at  the  moment,  namely  ASEAN  Free  Trade  Area  (hereinafter  ‘AFTA’).  AFTA  is  not  the equivalent to AEC because it covers more than just goods. Thus, the answer to apply the exception to AEC is inconclusive because even though it fits normatively, it does not have the necessary legitimacy.
Keywords: ASEAN Economic Community (AEC), Most Favored Nation (MFN) Principle, Regionalism, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

## Abstrak
Di  tahun  2015,  Indonesia  dan  anggota  ASEAN  lainnya  memiliki  komitmen  untuk  membentuk kawasan  satu  pasar,  yakni  arus  bebas  barang  dan  jasa,  ditermakan  dengan ASEAN  Economic Community (AEC). Pengaturan  ini akan  bertentangan dengan prinsip Most Favored Nation (MFN) yang  tertuang  di  dalam General  Agreement  on  Tarrifs  and  Trade  1994 (GATT).  Penulisan  ini bertujuan  untuk  menjawab  pertanyaan  pelanggaran  tersebut  berdasarkan  hukum  WTO/GATT dengan menganalisis (1) kewajiban-kewajiban umum dan pengecualiannya di bawah WTO/GATT, (2)  regionalisme  secara  umum  dan  keberadaannya  di  Asia  Tenggara,  dan  (3)  interpretasi kompromi  WTO  atas  regionalisme.  Di  bawah  GATT,  terdapat  kewajiban  umum  bagi  partisipan untuk  memperlakukan  mitra  dagangnya  secara  adil  dan  memberikan  keuntungan  yang  sama kepada anggota lainnya. Namun, terdapat pengecualian atas prinsip tersebut berdasarkan article XXIV dari GATT, yang mana pengecualian ini berdasarkan pada gagasan bahwa perjanjian dagang regional sebagai batu pijakan atas keterbukaan multilateral. Tetapi, sebelum menerapkan eksepsi tersebut,  bentuk  AEC  harus  ditentukan  terlebih  dahulu.  AEC  memiliki  bentuk Free-Trade  Area (FTA) dengan single market yang melekat padanya, berdasarkan database WTO yang berlaku saat ini yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA tidak sama dengan dengan AEC karena mencakup
lebih  daripada  sekedar  barang.  Sehingga,  jawaban  atas  eksepsi  ini  menjadi  tidak  jelas  karena meskipun dapat terpenuhi secara normatif, ia tidak mendapatkan legitimasi yang diperlukan.
Kata Kunci:
ASEAN Economic Community (AEC)/ Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Most Favored Nation (MFN), Regionalisme, Komitmen dan Kompromi Hukum, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

## Pendahuluan
Indonesia  bersama-sama  dengan  negara-negara Association  Of  Southeast Asian Nations (ASEAN)  yang  lainnya  pada  tahun  2015  akan  membentuk ASEAN Economic  Community (AEC)/Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA) 1 .  Komitmen untuk  membentuk  satu  pasar  di  kawasan  Asia  Tenggara  tersebut,  tertuang  di dalam  satu  wadah  yaitu  AEC,  diwujudkan  dengan  pengadopsian AEC Blueprint /Cetakbiru MEA pada tanggal 20 November 2007 di Singapura 2 . Tujuan pembentukan kawasan satu pasar ( single market ) dan basis produksi ( production base ) tersebut adalah demi terwujudnya wilayah yang kompetitif dan terintegrasi dengan pasar global 3 .
Komitmen  atas  manifestasi  kawasan  integrasi  ekonomi  ini  akan bertentangan  dengan  komitmen-komitmen  lainnya  yang  dideklarasikan sebelumnya  terutama  atas  komitmen  dengan World  Trade  Organization (WTO) yang  tertuang  dalam General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT) 4 .  Seluruh
1 ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan hingga saat ini terdiri atas 10 negara anggota yakni  Brunei  Darussalam,  Kamboja,  Indonesia,  Laos,  Malaysia,  Myanmar,  Filipina,  Singapura, Thailand, dan Vietnam (tersedia di http://www.asean.org/asean/asean-member-states, terakhir diakses 4 April , 2015).
2 Lihat .,  AEC  Blueprint,  declaration ,  tersedia  di  http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf (terakhir diakses 4 April, 2015). See also generally , Thu, infra catatan no. 28, pada 6-8 (Sejarah hingga ke AEC). Secara sederhana dimulai dari ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 dengan  ditandatangani  skema Common  Effective  Preferential  Tariff (CEPT)  untuk  mengurangi tarif  hingga  pada  taraf  0-5%  atas  perdagangan  intra-regional.  Dilanjutkan  dengan ASEAN Investment Area (AIA) pada tahun 1988 dengan  target  untuk membuat Asia  Tenggara menjadi kawasan yang atraktif bagi investor ASEAN maupun non-ASEAN.
3 Lihat ., Id., point 6.
4 WTO merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengandung perjanjian-perjanjian multilateral  yang  masif.  Hingga  saat  ini  WTO  beranggotakan  160  negara  sejak  26  Juni  2014, tersedia di https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (terakhir diakses pada  15  April,  2015). See.,  also ,  WTO, Member  Information:  Indonesia  and  the  WTO ,
negara  anggota  ASEAN  merupakan  negara  partisipan  dalam  WTO,  yang  terikat pada prinsip yang melarang diskriminasi terhadap mitra dagangnya,  dinamakan juga  prinsip Most  Favored  Nation (MFN) 5 .  Namun,  melihat  konsep  AEC  yang merujuk  arus  bebas  barang,  struktur  perdagangan  internasional  ini  sifatnya internal (terikat pada region/kawasan) dan akan dikenakan tarif yang hampir 0% serta  pencabutan  atas  penghalang  yang  bukan  merupakan  tarif 6 .  Sehingga strukturisasi  tersebut  tentu  akan  menimbulkan  diskriminasi  bagi  negara ketiga/negara non-anggota.
Pengaturan  seperti  ini  ditermakan  dengan  regionalisme  ( regionalism ) dimana  beberapa  negara  bersatu  membentuk  bloknya  sendiri  demi  memajukan arealnya  dengan  cara  liberalisasi  perdagangan  atas  barang,  jasa,  investasi,  dan kapital 7 .  Akibatnya,  non-negara  partisipan  tidak  dapat  menikmati  perlakuan tersebut di atas. Di sinilah fokus penelitian ini, yaitu mempersoalkan konsistensi hukum  WTO  mengenai  prinsip  MFN  dan  sejauh  mana  kompromi  WTO  atas regionalisme.  Sistematika  dalam  penelitian  akan  membahas  mengenai  (1) Kewajiban  umum  di  bawah  WTO,  (2)  Regionalisme,  dan  (3)  Interpretasi kompromi WTO atas pembentukan AEC.
Prinsip-Prinsip  Fundamental  dan  Pengecualian  dalam  WTO/GATT: General Obligations (Kewajiban-Kewajiban Umum) di Bawah WTO/GATT
MFN dan National Treatment .
Prinsip Most  Favored  Nation (MFN)  dan National  Treatment merupakan dua prinsip fundamental yang terkandung di dalam General Agreement On Tariffs And  Trade (GATT)  dan  berlaku  pada  setiap  negara  anggotanya  yang  notabene
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm  (terakhir  diakses  8  July, 2015) (Indonesia menjadi anggota WTO sejak 1 Januari, 1995).
5 Lihat , WTO, Understanding  the  WTO:  Basics  –  Principles  Of  The  Trading  System,  World  Trade Organization ,  tersedia  di  https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm (terakhir diakses 5 April, 2015).
6 Lihat , AEC Blueprint point 10.
7 Lihat , Id., point . 5 and 9. Hal-hal yang disebutkan merupakan 5 elemen penting dalam AEC.
seluruh  negara  partisipan  dalam  WTO 8 .  Selain  terdapat  di  dalam  GATT,  prinsip tersebut terkandung juga di dalam perjanjian-perjanjian yang lain seperti General Agreement  On  Trade  In  Service (GATS)  dan Trade-Related  Aspects  Of  Intellectual Property  Rights (TRIPS).  Namun,  dalam  perjanjian-perjanjian  tersebut  terdapat sedikit  perbedaan  meskipun  secara  esensi  atau  jiwa  sama.  Secara  sederhana article I dari GATT menyebutkan prinsip MFN yaitu members are bound to provide the products of each member tariff treatment no less favorable than that accorded the products of any member 9 . Selanjutnya, article III dari GATT menyatakan prinsip National Treatment yaitu once imports have entered a market, they be treated no less  favorably  than  equivalent  domestically  produced  goods 10 .  Sehingga,  dapat disimpulkan  bahwa  kedua  prinsip  tersebut  menghendaki  agar  negara-negara partisipan  dalam  WTO  tidak  mendiskriminasikan  sesamanya  (prinsip  non- diskriminasi/ non-discrimination ),  serta  prinsip  MFN  merupakan  tindakan  di perbatasan  sedangkan National  Treatment berlaku  internal  setelah  produk tersebut masuk ke dalam pasar.
Setelah mengetahui secara sederhana mengenai general obligation sebagai negara  anggota  GATT/WTO,  diperlukan  analisis  mendalam  mengenai  salah  satu prinsip-prinsip  tersebut  yaitu Most  Favored  Nation (MFN).  Menjadi  negara partisipan  dalam  WTO  berarti    terikat  atas  seluruh  peraturan-peraturan  yang terkandung  di  dalamnya,  hal  ini  ditermakan  dengan  ‘ single  undertaking’ . Single
8 Teks GATT yang original adalah GATT tahun 1947 dan telah dimodifikasi di oleh GATT 1994. See also ., Trost, infra catatan no.68, 195 (Mengenai sejarah GATT secara singkat).
9 Lihat , Anonymous, WTO Basics ,  The  China  Bus.  Rev.,  36  (2000). See also .,    WTO, Understanding The  WTO:  Basics–Principle  Of  Trading  System ,  tersedia  di  https://www.wto.org/english/ thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm  (terakhir  diakses  10  April,  2015).  Untuk  mempermudah pengertian  prinsip  ini,  di  bawah  perjanjian-perjanjian  WTO,  negara-negara  tidak  dapat mendiskriminasikan  mitra  dagangnya.  Bila  diberikan  perlakuan  khusus  seperti  penurunan  bea masuk  kepada  satu  negara,  maka  negara  pengimpor  harus  memberikan  perlakuan  sama terhadap negara anggota WTO yang lainnya.
10 Lihat , Id. Lihat juga, WTO, Understanding The WTO: Basics – Principle Of Trading System, Tersedia di https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm (terakhir diakses 10 April, 2015).  Dalam  hal  ini  WTO  menghendaki  bahwa  produk-produk  impor  maupun  lokal diperlakukan  sederajat  tanpa  diskriminasi  setelah  produk  tersebut  masuk  ke  dalam  pasar. Mengingat bahwa prinsip ini berlaku setelah produk masuk ke dalam pasar sehingga pemberian bea  masuk  tidak  melanggar  prinsip  ini  meskipun  produk  lokal  tidak  diberikan  sejumlah  pajak yang sama dengan bea masuk.
undertaking ini mengikat seluruh negara anggota WTO sebagai hasil dari negosiasi Uruguay Round yang mengukuhkan prinsip fundamental yaitu MFN dan juga Doha Declaration dimana  para  negara  anggota  menyatakan  komitmennya  atas  WTO sebagai  forum  istimewa  pembuat  peraturan  yang  global  dan  basis  promosi  atas liberalisasi  perdagangan 11 .  Melihat  kedua round ini,  tampak bahwa  agenda  WTO adalah globalisasi  dengan  cara  mengikat  anggota-anggotanya  dengan  komitmen- komitmen  yang  tertuang  di  dalam  perjanjian-perjanijan  multilateral.  Di  dalam Doha  Round ini  juga  terdapat  hal  yang  krusial  yaitu  WTO  mengakui  bahwa perjanjian-perjanjian  dagang  regional  memiliki  peran  penting  dalam mempromosikan  liberalisasi  dan  ekspansi  dagang 12 .  Terlihatlah  inkonsistensi dalam kedua round yang telah disebutkan sebelumnya yaitu mengukuhkan prinsip MFN  dan  kemudian  mengakui  perjanjian-perjanijan  yang  sifatnya  regionalisme, dimana akan dijelaskan lebih mendalam dalam bagian-bagian selanjutnya.
Prinsip MFN Secara Terperinci.
Article I dari GATT:
( 1) With respect to custom duties and charges of any kind imposed on or  in  connection  with  importation  or  exportation  ...  any  advantage, favor,  ...  by  any  contracting  party  to  any  product  originating  in  or destined  for  any  other  country  shall  be  accorded  immediately  and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.
Article II dari GATT:
( 1)(a)  Each  contracting  party  shall  accord  to  the  commerce  of  the other  contracting  parties  treatment  no  less  favourable  than  that provided  for  in  the  appropriate  Part  of  the  appropriate  Schedule annexed to this agreement.
11 Lihat ., Sayantan Gupta, Changing Faces of International Trade: Multilaterism To Regionalism , 3 J. Int’l  Com.  L.  &  Tech.  262  (2008). See  also ,  WTO, Doha  WTO  Ministerial  2001:  Ministerial Declaration ,  WT/MIN(01))/DEC/1,  tersedia  di https://www.wto.org/english/thewto_e/ minist_e/min01_e/mindecl_e.htm#rta (terakhir diakses 7 July, 2015).
12 Lihat ., Id., Lihat juga, WTO, supra catatan no. 11.
Melihat article I  yang  dimaksud  dengan  ‘ custom  duties  and  charges ’ merujuk  pada  segala  sesuatu  yang  diberikan  di  perbatasan  (seperti  bea masuk/tarif),  serta  memberikan  kesempatan  bersaing  yang  seimbang  di perbatasan demi gagasan pedagangan bebas 13 . Perlu diperhatikan juga mengenai ‘ advantage ’  yang  harus  disesuaikan  ‘ immediately  and  unconditonally ’  (secara langsung  dan  tanpa  syarat)  bagi  seluruh  negara  partisipan  lainnya.  Sedangkan article II berkaitan dengan keterikatan tarif, dimana setiap negara anggota harus menyesuaikan perlakuan perdagangan yang tidak lebih merugikan kepada negara partisipan lainnya sesuai dengan jadwalnya. Kedua article ini membentuk prinsip MFN  yang  mengharuskan  negara  anggota  menyesuaikan  segala  bentuk  tindakan di perbatasan secara langsung dan tanpa syarat termasuk di dalamnya yaitu tarif, sehingga  berlaku  untuk  seluruh  negara  partisipan  lainnya  tanpa  terkecuali. Berdasarkan  penjelasan  ini,  tampak  bahwa  prinsip  MFN  didasarkan  non- diskriminasi dimana negara anggota dapat bersaing secara kompetitif dan adil.
Untuk mempermudah bagaimana prinsip MFN ini berfungsi, diilustrasikan apabila Indonesia memberikan tarif bea masuk arloji mekanik sebesar 10% untuk Jerman,  Indonesia  juga  harus  memberikan  tarif  yang  sama  pada  seluruh  negara anggota WTO yang lainnya 14 . Sehingga arloji-arloji mekanik lainnya yang berasal dari  negara  lain  dapat  bersaing  secara  sehat  karena  diperlakukan  sama  di perbatasan sebelum masuk ke dalam pasar.
General Exceptions (Pengecualian-pengecualian) di Bawah WTO/GATT
Secara umum pengecualian atas kewajiban di dalam GATT dikecualikan di dalam article yang terkait, namun, terdapat juga pengecualian yang umum berlaku
13 Lihat , Donald McRae, MFN In The GATT And The WTO , 7 Asian J. WTO & Int’l Health L. & Pol’y, 3-5 (2012).
14 Tarif  masuk  jam  mekanik  saat  ini  adalah  10%  berdasarkan  Tim  Tarif  Departemen  Keuangan Republik  Indonesia,  tersedia  di  http://www.tarif.depkeu.go.id/Tarif/HS9Description.asp? cdsect=18&hs2dig=91 (diakses terakhir 14 April, 2015).  Namun tarif ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPn BM).
yaitu  terdapat  di  dalam article XX  dari  GATT.  Sebagai  contoh  untuk  mengetahui bagaimana GATT berfungsi harus melihat articles sebagai berikut:
Article XI dari GATT:
(1) No prohibitions or restrictions other than duties, taxes, or other charges,  whether  made  effective  through  quotas,  import,  or export  licenses  or  other  measures,  shall  be  instituted  or maintained by any contracting party on the importation of any product  of  the  territory  of  any  other  contracting  party  on  the exportation  or  sale  for  export  of  any  product  destined  for  the territory of any contracting party
(2) The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following: a) Export  prohibitions  or  restriction  temporarily  applied  to prevent  or  relieve  critical  shortages  of  foodstuffs  or  other products essential to the exporting contracting party; b) Import  and  export  prohibitions  or  restrictions  necessary  to the  application  of  standards  or  regulations  for  the classification,  grading,  or  marketing  of  commodities  in international trade;
c) Import  restrictions  on  any  agricultural  or  fishers  product, imported  in  any  form,  necessary  to  the  enforcement  of governmental measures which operate:
Berdasarkan article ini terlihat bahwa GATT tidak menghendaki para pihak di  dalam  perjanjian  ini  untuk  memberlakukan  kuota  melainkan  tarif  sebagai proteksi  di  perbatasan.    Hal  ini  diperkuat  dalam  kasus Turkey-Tekstile ,  dengan menyatakan  bahwa the  prohibition  against  quantitative  restriction  is  a  reflection that  tariffs  are  GATT’s  border  protection  ‘of  choice’ 15 .  Restriksi  kuantitatif membatasi  impor  secara  absolut  sedangkan  tarif  tidak 16 .  Tarif  memberikan efisiensi  dalam  kompetisi  untuk  menyediakan  impor  dibanding  dengan  restriksi kuantitatif yang biasa memiliki efek distorsi bagi perdagangan dan alokasinya pun
15 Lihat , WTO, WTO  Analytical  Index:  Guide  To  WTO  Law  And  Practice  –  General  Agreement  On Tariffs And Trade 1994 , World Trade Organization, point 838, tersedia di https://www.wto.org/ english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_05_e.htm# article 11  (terakhir  diakses  26 April, 2015).
16 Id.
terkadang  mengandung  permasalahan,  serta  pelaksanaannya  bisa  tidak transparan 17 .
Terdapat pengecualian di dalam article yang sama, yang memperbolehkan pemberlakukan  kuota,  selama  itu  untuk  mengurangi  kekurangan  produk  yang esensial  secara  sementara,  penerapan  standar  atau  regulasi  untuk  klasifikasi, penilaian, pemasaran komoditas di pasar internasional, atau untuk menjaga posisi finansial secara eksternal, neraca pembayaran, dan lain-lain 18 .
Article XX dari GATT – Sebagai general exceptions
Subject  to  the  requirement  that  such  measures  are  not  applied  in manner which would constitute a means or arbitrary or unjustifiable discrimination  between  countries where  the  same  conditions prevail or a disguised restriction on internal trade, nothing in this Agreement shall  be  construed  prevent  the  adoption  or  enforcement  by  any contracting party of measures:
a) necessary to protect public morals;
b) necessary to protect human, animal, or plant life or health
c) relating to the importation or exportation of gold or silver
d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not  inconsistent  with  the  provisions  of  this  Agreement,  including those  relating  to  customs  enforcement,  the  enforcement  of monopolies  operated  under  …,  the  protection  of  patents,  trade marks, and copyrights, and the prevention of deceptive practices;
e) – (j) …
Pemenuhan  atas  ketentuan  ini  memerlukan  tes  2  (dua)  lapis  ( two tiered test )  yaitu,  (1)  aksi  yang  diambil  oleh  pihak  dalam  perjanjian  ini  memenuhi karakter  berdasarkan  salah  satu  subparagraf  (a)-(j)  dan  preambelnya 19 . Pemenuhan kualifikasi atas preambel di dalam artikel ini dapat dilakukan selama tindakan  pemerintah  tidak:  (1)  menimbulkan  diskriminasi  yang  sewenang-
17 Id.
18 Pengeculian posisi finansial secara eksternal dan neraca pembayaran terdapat di dalam article XII dari GATT.
19 Lihat , Christoph T. Feddersen, Focusing On Substantive Law In International Economic Relations: The Public Morals Of GATT’s Article XX(a) And “Conventional” Rules Of  Interpretation ,  7  Minn.  J. Global Trade, 92 (1998).
sewenang  atau  tidak  dapat  dijustifikasi  di  antara  negara-negara  dimana  kondisi yang  sama  berlaku  atau  (2)  restriksi  atas  perdagangan  internal  yang  sembunyi- sembunyi.
Contoh  sederhana  pemenuhan  ketentuan  subparagraf  dalam article ini adalah  dengan  melihat    kasus Thailand–Cigarettes dan  EC  ( European Communites )–Asbestos. 20 Dalam  kasus Thailand–Cigarettes ,  Panel  tidak mempertimbangkan secara mendalam untuk menerima argumen Thailand bahwa restriksi  impor  atas  rokok  adalah  untuk  melindungi  publik  dari  bahan-bahan berbahaya  yang  terkandung  di  dalam rokok  yang  diimpor  dan  untuk  membatasi konsumsi  rokok  di Thailand 21 .  Senada  dengan  hal  itu,  di  dalam  EC–Asbestos, Appellate  Body memvalidasi  justifikasi  EC  di  bawah article XX  (b)  yang menyatakan  bahwa  larangan  atas  produk chrysotile-cement diperlukan  untuk melindungi  nyawa  dan  kesehatan  manusia 22 .    Sedangkan  untuk  sub  paragraf  (a) pemenuhan  atas  ketentuan  ini  menjadi  sulit  karena  ketiadaan  panduannya. Namun  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuannya  adalah  untuk  secara  efektif melindungi kedaulatan negara atas kewajiban-kewajiban GATT yang intrusif 23 .
Kemudian,  hal  yang  tak  kalah  penting  untuk  diperhatikan  adalah  kata ‘ necessary ’  (perlu)  yang  artinya  sebuah  tindakan  tidak  dapat  dikualifikasikan sebagai  ‘perlu’  apabila  terdapat  alternatif  lain  yang  tidak  konsisten  dengan provisi-provisi  lain  dari  GATT  sebagai  negara  anggota  GATT  yang  seyogiyanya diharapkan  untuk  melaksanakan  tindakan  alternatif  tersebut 24 .  Sehingga,  tidak
20 Lihat, generally. ,  WTO, Dispute Settlement: DS371 – Thailand – Customs And Fiscal Measures On Cigarettes  From  The  Philippines ,  tersedia  di  https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ cases_e/ds371_e.htm  (terakhir  diakses  26  April,  2015). See  also  generally ,  WTO, Dispute Settlement:  DS135  –  European  Communities  –  Measures  Affecting  Asbestos  And  Products Containing  Asbestos ,  tersedia  di  https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ ds135_e.htm (terakhir diakses 26 April, 2015).
21 Lihat , Yengkong  Nganjoh-Hodu, Relationship  Of  GATT  Article  XX  Exceptions  To  Other  WTO Agreements , 80 Nordic J. Int’l L., 223 (2011).
22 Id.
23 Lihat , Feddersen, supra catatan no . 19, pada 78.
24 Lihat , Salman Bal, International Free Trade Agreements And Human Rights: Reinterpreting Article XX Of The GATT , 10 Minn. J. Global Trade, 98 (2001).
secara  langsung  mempergunakan  pengecualian  dalam  artikel  ini,  sebelum menggunakan tindakan alternatif yang tersedia secara layak 25 .
Prinsip-Prinsip  Fundamental  dan  Pengecualian  dalam  WTO/GATT: Regionalisme Pada Umumnya dan Kehadirannya Di Asia Tenggara.

## Regionalisme
Regionalisme  kerap  didefinisikan  sebagai  paham  atau  kecenderungan untuk  mengadakan  kerjasama  yang  erat  antar  negara  di  satu  kawasan. 26 Berdasarkan  definisi  sebelumnya,  hal  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  adalah mengenai kerja sama dalam bentuk integrasi ekonomi dan juga sebuah kawasan yaitu kawasan Asia Tenggara yang terbentuk dalam satu wadah yaitu ASEAN.
Sebuah  kawasan  didefinisikan  sebagai a  group  of  countries  located  in  the same  geogprahical  specific  area 27 .  Integrasi  pada  konteks  sehari-hari  diartikan sebagai  aksi  menggabungkan  bagian-bagian  yang  berbeda  menjadi  sesuatu  yang integral  utuh 28 .  Selanjutnya,  integrasi  ekonomi  dipahami  sebagai  sebuah  proses dimana perbatasan ekonomi dihilangkan di antara negara-negara dan atau daerah yang berpartisipasi untuk memberikan tempat bagi arus bebas barang, jasa, dan faktor-faktor  produksi 29 .  Oleh  karenanya,  regionalisme  dalam  penelitian  ini didefinisikan  dengan  sebuah  aksi  negara-negara  yang  kerap  terletak  secara geografi  dalam  suatu  wilayah  untuk  menyatukan  dirinya  menjadi  sesuatu  yang integral  dengan  cara  menghilangkan  perbatasan-perbatasan  negara  demi mendukung  perdagangan  internal  mereka,  sehingga  tercipta  kondisi  dimana terdapat liberalisasi arus barang dan jasa untuk mengurangi biaya transaksi 30 .
25 Id. 26 Lihat , KBBI  Daring, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  versi  online  /  daring ,  tersedia  di http://kbbi.web.id/regionalisme. (terakhir diakses 13 April, 2015).
27 D. Mansfield Edward and V. Milner Helen, The New Wave of Regionalism , 53.3 Int’l Org. (1999).
28 Lihat , Nguyen  Anh  Thu  and  Nguyen  Thi  Mai  Anh, ASEAN  and  EU  Economic  Integration:  A Comparative  Analysis ,  ICIRD  ( International  Conference  on  International  Relations  and Development ), (2014).
29 Id. 30 Lihat,  Edward, supra catatan  no.  27.  Regionalisme  diartikan  sebagai  proses  ekonomi  dimana arus  ekonomi  berkembang  secara  pesat  diantara  negara-negara  anggota  daripada  negara-
Munculnya  Blok  Asia  Tenggara  dan  Inspirasi  AEC  Melalui  Uni  Eropa,

## Perbedaan-perbedaan yang Mendasar
Pembentukan  kawasan  integrasi  ekonomi  seperti  layaknya  AEC  bukanlah merupakan hal yang baru, di Eropa sudah terdapat Uni Eropa yang menginspirasi ASEAN,  di  Amerika  Selatan  terdapat  Mercosour,  di  Amerika  Utara  terdapat NAFTA,  dan  lain-lain 31 .  Dikarenakan  latar  belakang  dan  tujuan  setiap  blok berbeda,  setiap  daerah  memiliki  pendekatannya  masing-masing  terhadap regionalisme.  Sebagai  contoh,  Uni  Eropa  menganut regionalism yang  tertutup ( closed regionalism )  sehingga  tampak  lebih  ekslusif.  Sedangkan  ASEAN  condong kepada  regionalisme  terbuka  karena  integrasi  ekonomi  berdasarkan  dorongan pasar,  dan  para  negara  anggotanya  diberikan  kebebasan  untuk  menetapkan tarifnya masing-masing bagi non-anggota 32 .
Selanjutnya,  motivasi  melakukan  regionalisme  seperti  Uni  Eropa disebabkan  oleh  perang  dingin  pada  era  tahun  1960-an  dimana  negara-negara harus  menggantungkan  dirinya  ke  blok  barat  atau  ke  timur.  Berbeda  dengan ASEAN  yang  motivasinya  didorong  atas  aspirasi  untuk  membentuk  lingkungan yang  kompetitif    karena  terdapat shifting kekuatan  ekonomi  dari  India  dan  Cina sebagai emerging market 33 . Perbedaan yang mendasar lainnya adalah di Uni Eropa terdapat  lembaga  supra nasional  yang  terdiri  dari European  Council  and
negara lain yang terletak di luar wilayah. Selain itu, regionalisme juga dapat diartikan sebagai proses politik yang dikarakterkan dengan kerjasama dan koordinasi kebijakan ekonomi antar sesama negara.
31 Meskipun salah satu atau beberapa bentuk dari blok-blok yang telah disebutkan tidak berjenis seragam, namun, hal yang ingin ditekankan adalah munculnya beberapa blok perdagangan di dunia.  Pelbagai  bentuk  integrasi  ekonomi  berdasarkan  intensitas  integrasi  antara  lain  adalah free-trade  area,  custom  union,  common  market,  economic  union ,  dan complete  economic integration . See generally., Thu, supra catatan no. 28.
32 Lihat , Kiki  Verico,  Ca n  ASEAN  Achieve  Economic  Community?, Jakarta  Post,  http://www.e- ir.info/2012/10/07/asean-and-the-european-union-lessons-in-integration/ (terakhir diakses 1 Maret,  2015). See  also  generally ,  Mansfiled  supra  catatan  no. 27.  Regionalisme  tertutup  ini terlihat  dari  adanya common  external  tariff yaitu  sebuah  keadaan  dimana  terdapat penghilangan penghalangan perdagangan internal dan tarif yang seragam bagi non-anggota.
33 Lihat, Nopadol Rompho, et. al., Strategy Execution By Thai Large Companies for ASEAN Economic Community ,  9.5  Int’l  J.  of  Business  And  Management  (2014). See also generally ,  Fujian  Li  and Jingsha Deng, Varieties of Regionalism: Comparison Of Europe And Southeast Asia , 10 Asian Soc. Sci., 76 (2014).
Parliament , EU Commission (EC),  dan The Court of Justice of the European Union . Sedangkan,  bagi  kawasan  Asia  Tenggara  hal  ini  menjadi  tidak  mungkin  oleh karena prinsip yang dianut oleh ASEAN yaitu non-interference sebagai norma yang berfokus pada konsultasi dan konsensus 34 .
Uni  Eropa  merupakan customs  union yakni  terdapat Common  External Tariff (CET)  yang  berarti  setiap  negara  anggota  memiliki  tarif  yang  sama  atas negara  non-anggota.  Sedangkan,  telah  disinggung  sebelumnya  bahwa  di  dalam ASEAN, negara partisipan memiliki tarifnya masing-masing terhadap negara non- anggota  layaknya  seperti Free Trade Area (FTA).  Namun,  terdapat single market, apabila  AEC  diimplementasikan 35 .  Demikian  yang  mengkontraskan  AEC  dengan Uni Eropa yaitu dimana Uni Eropa memiliki bentuk customs union sedangkan AEC merupakan FTA dengan common market atau dengan kata lain serupa dengan Uni Eropa namun mengalami penyesuaian terutama dalam hal keseragaman tarif dan lembaga-lembaga supra nasional 36 .

## Komitmen Indonesia Terhadap AEC
Komitmen  Indonesia  terhadap  AEC  adalah  pembentukan  satu  pasar  dan basis produksi agar terdapat arus bebas barang, jasa, dan investasi. Ide satu pasar dan  basis  produksi  secara  esensinya  adalah  memberikan  konsumer  di  area tersebut  perluasan  pasar  dimana  mereka  dapat  memenuhi  kebutuhan  konsumsi
34 Lihat , Premier, infra catatan no. 64. Lembaga supra -nasional ini berguna untuk menyelesaikan segala  konflik  diantara  para  negara  anggota  dan  juga  sebagai  lembaga  legislatif  bagi  segala sesuatu  yang  berlaku  regional  baik  ke  dalam  maupun  ke  luar  batas  negara. See  also., Tom Ginsburg, Eastphalia And Asian  Regionalism ,  44  U.C.  Davis  L.  Rev.,  870  (2010-2011).  Prinsip non-interference ini terdapat di dalam ASEAN Charter chapter I article 2(2)(a) yang menyatakan non-interference  in  the  internal  affairs  of  the  other  members,  includes  refraining  from  public criticism of other members, refusing to provide support or sanctuary to insurgencies against other members, and a commitment to peaceful dispute resolution in inter-state conflict .
35 Lihat , Thu, supra catatan no. 28. FTA terbentuk apabila negara-negara anggota menghilangkan tarifnya bagi sesama negara anggota namun tetap mempertahankan kebijakan tarif bagi negara non-anggota. Keseragaman tarif di setiap negara anggota bagi non-negara anggota ditermakan customs  union .  Common  market  terbentuk  apabila  semua  bentuk  diskriminasi  ekonomi dihilangkan terhadap pemasok asing diantara negara-negara partisipan.
36 Lihat , Thu, supra catatan  no.  28  (single market  dan common  market). Berdasarkan jurnal ini, single  market dan common  market sangat  serupa  sehingga  untuk  mengurangi  argumen  atas terma, dalam penelitian ini akan disamakan.
dan produsen di wilayah tersebut dengan juga perluasan ruang darimana mereka dapat  menjalani  produksi  mereka  tanpa  harus  mengkhawatirkan  perbatasan nasional di wilayah tersebut 37 . Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan bukan hanya  tarif  yang  mencapai  0%  namun  juga  penghilangan non-tariff  barriers 38 . Selain  cetak  biru  AEC,  terdapat  pula  komitmen-komitmen  lain  yang  terdapat  di dalam perjanjian-perjanjian regional lainnya, salah satunya adalah ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagai building blocks dari AEC 39 .
Disebut building blocks karena di dalamnya terdapat prinsip MFN dan Rules Of Origin (ROO) yang akan berguna bagi pembahasan selanjutnya. Prinsip MFN di dalam  ATIGA  pada  intinya  serupa  dengan  prinsip  MFN  dalam  WTO,  namun perbedaannya  adalah  wilayah  berlakunya  dimana  MFN  di  dalam  ATIGA  hanya berlaku  bagi  negara-negara  partisipan  ASEAN.  Prinsip  MFN  di  dalam  ATIGA menyatakan bahwa apabila salah satu negara anggota memiliki perjanjian dengan negara bukan anggota dimana komitmennya lebih menguntungkan daripada yang disebutkan di dalam perjanjian ini, negara anggota yang lain dapat meminta untuk bernegosiasi  dengan  negara  anggota  terkait,  dalam  rangka  menginkorporasikan perlakuan  yang  lebih  baik  daripada  yang  disebutkan  di  bawah  perjanjian  yang disebutkan sebelumnya 40 .
Kemudian,  ROO  digunakan  untuk  mengetahui  dari  mana  asal  produk tersebut,  untuk  menentukan  apakah  produk  tersebut  mendapatkan  perlakuan
37 Lihat , Myrna  S.  Austria, Moving Towards An ASEAN Economic Community ,  29  East  Asia  ,  142 (2012). See also ,  Peter  J.  Llyod, What Is A Single Market? An Application To The Case of ASEAN , 22.3  ASEAN  Economic  Bulletin,  252  (2005)  (Mengenai  single  market). The  central  idea  of  a single market is that there should be no discrimination according to source in the regional market for  goods,  services,  or  factors,  thus,  creating  a  market  that  should  be  single  market  with  no geographical segmentation . 38 Lihat , AEC  Blueprint, point .  10. See  also., Austria, supra catatan  no.  37,  pada  143.  8  sektor prioritas barang yaitu (1) produk-produk agrikultural, (2) perikanan, (3) kesehatan, (4) berasal dari  karet,  (5)  berasal  dari  kayu,  (6)  tekstil  dan  garmen,  (7)  elektronik,  informasi,  dan komunikasi,  dan  (8)  automotif. Non-tariff barriers dalam  hal  ini  segala  bentuk  kebijakan  atau regulasi yang dapat meristriksi masuknya barang (impor).
39 Ditandatangani di Cha-am Thailand pada tanggal 26 Februari 2009. See., ASEAN Trade in Goods (ATIGA), ASEAN  countries ,  tersedia  di  http://www.asean.org/images/2012/  Economic/ AFTA/annex/ASEAN%20Trade%20in%20Goods%20Agreement,%20Cha-am,%20Thailand    ,% 2026%20February%202009.pdf (terakhir diakses 10 Juni, 2015).
40 Lihat , ATIGA, art. 5.
khusus  seperti  yang  terdapat  di  dalam  komitmen  AEC  atau  ATIGA 41 .  Untuk mendapatkan  perlakuan  khusus  tersebut  seperti  misalnya  tarif  0%;  produk- produk  tersebut  harus:  (1)  berasal  atau  diproduksi  dari  negara  anggota  yang mengekspor  atau  (2)  tidak  berasal  atau  diproduksi  dari  negara  anggota  yang mengekspor namun memenuhi kriteria tertentu 42 . Sehingga memunculkan sebuah asumsi  bahwa Singapore akan  menjadi  pintu  belakang  bagi  masuknya  barang- barang ke ASEAN. Hal ini tidak dimungkinkan, karena setiap produk atau barang hanya  terhubung  dengan  pada  satu certificate of origin dan  untuk  mendapatkan perlakuan  seperti  itu,  diharuskan  terdapat  perubahan  pada  4  digit  dalam Harmonized  System (HS  code)  atau  perubahan  pada  klasifikasi  barang  seperti misalnya kulit sapi menjadi tas kulit.
Penghalang  ( Stumbling  Block )  atau  Pijakan  ( Building  Block )  atas  Agenda WTO .
Dalam  pemaparan  terakhir,  isu  regionalisme  akan  fokus  pada  mengapa regionalisme  dipilih  oleh  banyak  negara,  serta,  apakah  regionalisme  menjadi penghalang  atau  batu  pijakan  bagi  globalisasi/multilateralisme.  Selain  itu  alasan mengapa banyak negara menyandarkan diri pada regionalisme yang dimulai pada saat  WTO  tidak  dapat  lagi  mengembangkan  liberalisasi  perdagangan  dan kesempatan  untuk  pertumbuhan  bagi  seluruh  negara  partisipan  WTO,  yang berimplikasi  pada  banyak  negara  yang  mengambil  jalur  alternatif  untuk liberalisasi perdagangan dan reformasi perdagangan. 43 WTO tidak dapat mencapai
41 Dalam  sistem  ekspor  dan  impor  terdapat  yang  dinamakan  dengan certificate of origin ( CoO ) untuk  menentukan  asal  barang  tersebut  dan  setiap  produk  hanya  berkoresponden  pada  satu sertifikat.
42 Lihat , ATIGA.,  art  26. See  also., ATIGA,  art.  28  dan  29  (kriteria  barang  yang  mendapatkan perlakuan khusus tapi tidak diperoleh atau diproduksi dari negara anggota). Secara sederhana kriteria  tersebut  dipenuhi  apabila  setelah  diproses  di  ASEAN  nilainya  tidak  kurang  dari  40% dari Regional Value Content (RVC) atau mengalami perubahan dari klasifikasi tarif pada 4 digit sesuai dengan Harmonized System (HS Code). Terdapat 2 cara untuk menghitung RVC namun di dalam  perjanjian  ini  sebuah  negara  hanya  boleh  memilih  satu  cara.  Sebagai  contoh  dengan menggunakan Indirect Method yaitu  RVC  =  (FOB  Price  –  Value  Of  Non-Originating  Materials, Parts, or Goods) / FOB price X 100%).
43 Lihat , C.  O’Neal  Taylor, Regionalism: The Second-Best Option?, 28  St.  Louis  U.  Pub.  L.  Rev,  156 (2008-2009).
konsensus di antara para anggotanya untuk reformasi perdagangan- Doha Round – dan  mendatangkan  banyak  kesulitan  pada  negara-negara  untuk  mencapai kesepakatan  dalam  perjanjian-perjanjian  regional  karena  faktanya  adalah pemerintahan  mereka  lebih  familiar  dengan    negara  tetangganya  dibandingkan dengan  negara  yang  jauh 44 .  Selain  itu,  regionalisme  digunakan  sebagai  pilihan yang  terbaik  bagi  mayoritas  negara  anggota  WTO  karena regionalism menarik kedua blok baik yang mengkritisi WTO karena tidak berani terlalu jauh khususnya mengenai  komitmen  akan  investasi,  standar  tenaga  kerja,  kompetisi,  dan lingkungan hidup, maupun, sisi lain yang mengeluh karena bertindak terlalu jauh dengan  memaksa  mereka  untuk  menerima  kewajiban  yang  bukan  merupakan kepentingan mereka dan di luar kapasitas mereka untuk mengimplementasikannya 45 .  Inilah  mengapa  regionalisme  lebih  dipilih dibandingkan dengan multilateralisme yang mengarah kepada globalisasi.
WTO  adalah  wadah  untuk  perjanjian-perjanjian  multilateral  yang  masif, dimana semua negara bergabung pada persetujuan yang global yang menerapkan penghapusan  tarif  bagi  mereka  yang  menginginkan  untuk  berpartisipasi 46 . Kiranya,  tidaklah  berlebihan  apabila  mengkategorikan  multilateralisme  dengan globalisasi  yang  memiliki  karakter  utama  dengan  menipisnya  perbatasan- perbatasan  geografi  (batas  negara)  atas  aktifitas  ekonomi  yang  menjadi  satu wadah  yang  luas 47 .  Multilateralisme  tersebut  tidak  dapat  diterima  oleh  seluruh anggota  mengingat  bahwa  kebanyakan  dari  negara  anggota  merupakan  negara berkembang  dan  bukan  negara  maju.  Apabila  dikorelasikan  dengan  logika  yang disebutkan  sebelumnya,  negara  berkembang  dapat  memilih  pelbagai  cara  untuk memasuki perekonomian dunia, yaitu: (1) insersi yang sifatnya unilateral dengan cara  partisipasi  atas  upaya  multilateral  yang  memiliki  tujuan  liberalisasi
44 Lihat , Chris Brummer, The Ties That Bind? Regionalism, Commercial Treaties, And The Future Of Global Economic Integration , 60 Vand. L. Rev., 1359 (2007). See also, Trost, infra catatan no.68, pada 195 (Mengenai kegagalan Doha Round).
45 Lihat , Alberta Fabbricotti, The Paradox Of Multilateralizing Regionalism Through Flexibility , 103 Am. Soc’y Int’l L. Proc., 120 (2009).
46 Lihat , Brummer, supra catatan no. 44, pada 1359.
47 Lihat , Taufiqurrahman, infra catatan no. 63, pada 30.
perdagangan seperti yang dikelola oleh WTO atau (2) insersi melalui partisipasi di dalam bilateral atau minilateral kooperasi ekonomi dengan negara-negara lain 48 .
Maka,  jelaslah  bahwa  dengan  nalar  pun  akan  terlihat  bahwa  sebelum masuk  ke  perdagangan  global  yang  sangat  liberalis,  tentu  banyak  negara  lebih memilih  jalan  regionalisme  sebagai  pengenalan  dan  perlindungan  dari  arus globalisasi.  Berdasarkan  pakta  yang  terikat  geografi  tersebut  –  dimana  negara dapat  menghindari  kewajiban  umum  WTO  atas  non-diskriminasi  yang  nantinya akan di bahas di bagian selanjutnya – negara-negara terpilih dapat berkomitmen untuk  mengadopsi  peraturan-peraturan  atau  prinsip-prinsip  hukum  yang  umum sehubungan  dengan  perlakuan  khusus  bagi  produk-produk  dari  negara  anggota lainnya yang terkait pada level minimum 49 . Partisipan mendapatkan keuntungan atas  barang-barang  yang  lebih  murah,  spesialisasi  yang  lebih  efisien,  dan kesempatan  untuk  mengindustrialisasi  di  belakang  perbatasan  yang proteksionis 50 .  Kemudian,  apabila  ini  menjadi  langkah  yang  terbaik,  bagaimana WTO menanggapinya?
WTO  mengakui  keberadaan  pengaturan  seperti  ini  namun  dengan persyaratan yang ketat sebagaimana nanti dibahas lebih mendalam dalam bagian berikutnya.  Hal  ini  dikarenakan  negosiasi  perdagangan  WTO  yang  lambat  dan biasa  terjadi  dalam  perdebatan  pandangan  yang  berbeda  antara  negara berkembang  dengan  negara  maju  dan  terkadang  oleh  sesama  negara  maju maupun  negara  berkembang 51 .  Atas  kegagalan  kesepakatan  tersebut,  WTO memberikan  kompromi  atas  regionalisme  yang  tertuang  dalam article XXIV  dari GATT.  Hal  ini  menjadi  logis,  yaitu  dengan  tidak  tercapai  persetujuan,  WTO memilih  untuk  mengakui  regionalisme  dibanding  tidak  ada  liberalisasi
48 Lihat , Horagaio  A.  Grigera  Naon, Sovereignty And Regionalism ,  27  Law  &  Pol’l  Int’l  Bus.,  1074 (1995-1996).
49 Lihat , Brummer, supra catatan no. 44., pada 1355-1356 50 Id. 51 Lihat , Matsushita, infra catatan no. 59, pada 192.
perdagangan  sama  sekali  dengan  harapan  bahwa  nantinya  akan  menjadi  batu loncatan atas multilateralisme 52 .
Sebagai batu loncatan atau penghalang atas globalisasi, hal tersebut di atas secara  disiplin  ekonomi  terdapat  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi, yakni  (1) trade  creation, yaitu  keuntungan  bagi  para  negara  anggota  setelah terbentuknya  perjanjian  yang  membentuk  regionalisme  seperti  kenaikan perdagangan  yang  bersifat  intra-regional,  dan  (2) trade diversion, yaitu  kerugian ekonomi  yang  diderita  oleh  pihak  ketiga  sebagai  hasil  dari  para  negara  anggota yang  membentuk  blok  perdagangannya  akibat  dari  kehilangan  perdagangan antara  pihak  ketiga  dengan  salah  satu  negara  anggota  terkait  sebagai  mitra dagangnya 53 .  Akibat  kedua  hal  ini  tampak  bahwa  regionalisme  adalah  karakter dari economic  interdependence (ketergantungan  ekonomi) yang  tinggi  dan keberadaan  kerangka  kerja  multilateralisme 54 .  Selain  ketergantungan  ekonomi yang  hadir  di  perjanjian  pembentukan  blok-blok  perdagangan,  terdapat  pula liberalisasi  perdagangan  di  dalamnya.  Kesimpulannya  WTO  mengakui  adanya regionalisme  yang  diakibatkan  atas  kegagalannya  pun,  mengakibatkan diskriminasi  di  luar  blok-nya.  Namun,  karena  terdapat  pengaruh  WTO  di  dalam regionalisme  seperti economic  interdependence ,  liberalisasi  perdagangan,  dan prinsip  MFN,  maka  WTO  memberikan  kompromi  atas  pembentukan  perjanjian seperti  itu yang  akan  dijelaskan  dalam bagian  selanjutnya  secara  mendetil.  Atau dengan  kata  lain,  WTO  mengkehendaki  regionalisme  yang  membantu  arus perdagangan  yang  lebih  bebas  diantara  negara-negara  partisipan  tanpa  harus menetapkan  penghalang  baik  bagi  negara-negara  anggota  yang  terikat  maupun negara-negara  di  luar  pengaturan  seperti  itu,  dengan  harapan  dapat  melengkapi perdagangan multilateral dan bukan menjadi ancaman bagi negara-negara 55 .
52 Lihat , WTO, Understanding  The  WTO,  Regionalism:  Friends  Or  Rivals?,  Cross-Cutting  And  New Issues ,  tersedia  di  https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey1_e.htm  (diakses terakhir 21 April, 2015).
53 Lihat , Stephen  Joseph  Powell  And  Trisha  Low, Is  The  WTO  Quietly  Fading  Away?,  The  New Regionalism And Global Trade Rules , 9 Geo. J. L. & Pub. Pol’y, 264 (2011).
54 Lihat , Id., 263. 55 Lihat , WTO, supra catatan no. 52.
Interpretasi  Kompromi  WTO  atas  Regionalisme  Melalui  Manifestasi  Blok- blok Perdagangan
Article XXIV  dari  GATT  merupakan  pengakuan  WTO  atas  regionalisme sebagai  bentuk  kompromi.  Sebagai  bentuk  kompromi  maka  artikel  ini  juga merupakan  payung  hukum  pembentukan  blok-blok  perdagangan  yang  ada  saat ini.  Penting  untuk  membahas  ketentuan  tersebut  mengingat  bahwa  pelanggaran terhadap  artikel  ini  akan  memberikan  konsekuensi  untuk  dibawanya  Indonesia atau negara ASEAN lainnya ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO.
Dalam  hal  ini,  WTO  hanya  mengacu  pada  pembentukan  dan  bukan operasional  perjanjian-perjanjian  regional 56 .    Secara  sederhana, Article XXIV terbagi  atas  3  bagian  inti,  payung  hukum  perjanjian-perjanjian  regional  yang membentuk regionalisme yang tertuang di dalam paragraf (4) dan, syarat-syarat eksternal dan internal yang tertuang dalam paragraf (5) dan (8) respectively 57 .

## Article XXIV (4) GATT:
The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of  trade  by  development,  through  voluntary  agreements,  of  closer integration between the economies parties to such agreements. They also recognize  that  the  purpose  of  a  customs  union  or  of  a  free-trade  area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to  raise  barriers  to  the  trade  of  other  contracting  parties  with  such territories.

## Article XXIV(5) GATT:
Accordingly,  the  provisions  of  this  Agreement  shall  not  prevent  ....,  the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a customs union or of a free-trade area;
(a) With respect to customs union or an interim agreement leading to a formation  of  a  customs  union,  the  duties  and  other  regulations  of commerce  imposed  at  the  institution  ....  in  respect  of  trade  with contracting parties not parties to such union or agreement shall not
56 Lihat , Sungjoon  Cho ,  Breaking  The  Barrier  Between  Regionalism  And  Multilateralism:  A  New Perspective On Trade Regionalism , 42 Harv. Int’l L. J., 421 (2001).
57 Id.
on  the  whole  be  higher  or  more  restrictive  than  ...  the  duties  and regulations  of  commerce  applicable  in  the  constituent  territories prior to the formation of such union ...., as the case may be;
(b) With respect to free-trade area, or an interim agreement leading to the formation of a free-trade area, the duties and other regulations of  commerce  maintained  in  each  of  the  constituent  countries  and applicable  at  formation  of  such  free-trade  area  ...  to  the  trade  of contracting parties not included in such area ... shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of free-trade area, ... and;
(c) Any  interim  agreement  referred  to  in  subparagraphs  (a)  and  (b) shall include a plan and schedule for the formation of such customs union or such of a free-trade within a reasonable length of time.
Article XXIV (8) GATT 58 :
(a) A  customs  union  shall  be  understood  to  mean  the  substitution  of  a single customs territory for two or more customs territories, so that
i. Duties  and  other  restrictive  regulations  of  commerce  ...  are eliminated  with  respect  to  substantially  all  trade  between  the constituent  territories  of  the  union  or  at  least  with  respect  to substantially  all  the  trade  in  products  originating  in  such territories and,
ii. ...,  substantially  the  same  duties  and  other  regulations  of commerce  are  applied  by  each  of  the  members  of  the  union  to the trade of territories not included in the union.
(b) A  free-trade  area  shall  be  understood  to  mean  a  group  of  two  or more  customs  territories  in  which  the  duties  and  other  restrictive regulations  of  commerce  ...  are  eliminated  on  substantially  all  the trade  between  the  constituent  territories  in  products originating in such territories.
Article XXIV (4) melafalkan prinsip umum dari tujuan dibentuknya customs union atau free-trade area, yaitu  untuk  mendukung  perdagangan  di  antara  para partisipan  dan  tidak  membentuk  penghalang  dagang  bagi  negara-negara  non-
58 Penting  untuk  diperhatikan  bahwa  dalam article ini  beberapa  restriksi  diperbolehkan  selama memenuhi article XI,XII,XIII, XIV, XV, XX). See also., Michael Ewing-Chow, ASEAN Integration, The Rule Of Law, And Investment Agreements ,  107  Am.  Soc’y  Int’l  L.  Proc.,  289  (2013)  (Mengenai article XX dari GATT). Dimana article XX menyatakan bahwa di dalam perjanjian ini, tidak ada yang menghalangi salah satu pihak untuk mengadopsi atau memberlakukan tindakan-tindakan tertentu yang menyangkut areal sensitif.
anggota 59 .  Hal  ini  menandakan  bahwa  WTO  memberikan  kompromi  atas pendirian  blok-blok  perdagangan  dengan  syarat-syarat  yang  ketat 60 .  Mengingat ketentuan  ini  mengandung  prinsip  umum,  artikel  ini  dikategorikan  sebagai payung  hukum  pembentukan customs union dan free-trade area .  Sebagai  payung hukum  ( corner  stone/touch  stone ),  artikel  ini  memuat  prinsip  yang  ditujukan untuk  memajukan  perdagangan  dan  tidak  mengharapkan  proteksionisme  di belakang  perbatasan customs union atau  pun free-trade  area ,  serta,  tidak  boleh disimpangi dan mengikuti provisi-provisi setelahnya 61 .
Hal  ini  ditandai  dengan  kata  ‘ accordingly ’  pada  paragraf  setelahnya.  Di mana,  dalam  paragraf  ini,  dikukuhkan  kompromi  atas  regionalisme  yang menyatakan  bahwa  ketentuan-ketentuan  dalam  GATT  tidak  menghalangi manifestasi  blok-blok  perdagangan,  selama  memenuhi  ketentuan-ketentuan eksternal yang terdapat dalam provisi ini. Ketentuan eksternal bagi customs union terdapat dalam subparagraph (a) sedangkan  bagi free-trade area terdapat dalam sub paragraph (b). Syarat eksternal ini mengkehendaki bahwa segala bea dan juga peraturan-peraturan  yang  mempengaruhi  perdagangan  dengan  negara-negara non-blok  tidak  boleh  lebih  tinggi  atau  lebih  restriktif  daripada  sebelum pembentukan customs union ataupun free-trade area .
Melihat ketentuan di atas apabila dikaitkan dengan Uni Eropa dan ASEAN, maka ASEAN akan terbentur kesulitan untuk membentuk customs union seperti di Uni  Eropa.  Di  satu sisi,  di  Uni  Eropa  pada  saat  pembentukan  institusi  ( European Comission /EC bagian Taxation and Customs Union ), tidak terdapat kesulitan untuk menentukan apakah tarif eksternal (tarif yang berlaku bagi negara pihak ketiga–
59 Lihat , Mitsuo  Matsushita, Regionalism And The Disciplines Of The WTO: Analysis Of Some Legal Aspects Under Article XXIV Of The GATT , 13 Asia Pac. L. Rev., 195 (2005). See also., Gupta, supra catatan no. 11, pada 262.
60 Dibuktikan  dengan  adanya  kata  ‘ recognize ’  dan  syaratnya  adalah  ‘ to promote trade among the participants without establishing barriers to WTO participant countries that are not a part of it ’ 61 Proteksionisme di sini merujuk pada penghindaran kewajiban umum WTO yaitu MFN melalui regionalisme.  Sehingga  negara-negara  anggota  WTO  yang  menginginkan  penghindaran kewajiban tersebut tidak dengan mudahnya keluar dengan cara masuk ke dalam suatu customs union atau free-trade  area karena  sesuai  dengan  prinsip  ini  harus  ditujukan  untuk mempromosikan perdagangan bebas.
i.e. Common  External  Tariff )  menjadi  lebih  tinggi  atau  tidak  karena  komitmen mereka  atas  WTO  mengenai  bea  dapat  diratakan  dan  disesuaikan 62 .  Di  sisi  lain, negara-negara  anggota  ASEAN  memiliki  keragaman  komitmen  atas  bea  melalui WTO, terutama Singapura, dimana negara ini memiliki kebijakan tarif yang hampir 0% 63 .  Sehingga,  apabila  ASEAN  mengkehendaki  pembentukan customs  union , dibutuhkan Common  External  Tariff (CET),  namun  hal  ini  akan  menimbulkan permasalahan, yaitu mengenai penentuan tarif. Pertanyaan penentuan tarif akan berputar  pada  apakah  negara-negara  ASEAN  yang  lain  akan  mengikuti  tarif Singapura yang hampir 0% atau apakah Singapura menyesuaikan tarifnya dengan negara  partisipan  ASEAN  lainnya 64 .  Maka  dari  itu,  struktur  AEC,  yaitu free-trade area dengan Common  Market menjadi  langkah  yang  tepat,  terkait  dengan ketentuan  dalam  GATT  yang  mengharuskan  hasil  dari free-trade  area tidak mengakibatkan  bea  lebih  tinggi  atau  peraturan-peraturan  dagang  menjadi  lebih restriktif.
Berikutnya  berkaitan  dengan article XXIV  (8)  dari  GATT  yang  membahas mengenai  definisi customs union dan free-trade area ,  serta    syarat  internal  yang terkandung  di  dalamnya  untuk  penafsiran  atas  pembentukan  blok-blok perdagangan yang memiliki permasalahan tersendiri.
62 Disesuaikan  dalam  konteks  ini  sesuai  dengan article XXIV  (6)  dari  GATT  yang  menyatakan bahwa  apabila  suatu  negara  anggota  menaikan  tarifnya  di  atas  rata-rata  akibat  dari pembentukan customs union , maka, harus dinegosiasikan dengan negara-negara anggota di luar customs union . 63 Lihat , Taufiqurrahman, Paradigm  Of  Universalistic  Particularism  To  Reform  The  Indonesia Economic  Law  In  The  Framework  Of  Establishing  The  2015  ASEAN  Economic  Community ,  4 Juridical  Trib.,  31  (2014)  (Keragaman  yang  dimaksud  adalah  kondisi  ekonomi  negara-negara anggota ASEAN yang terlalu jomplang mulai dari negara miskin yang dikelilingi daratan yaitu Laos  hingga  negara  maju  yang  berbentuk  pulau  kecil  yaitu  Singapur). See also .,  Mindy  Chen- Wishart, Legal  Transplant  And  Undue  Influence:  Lost  In  Translation  Or  A  Working Misunderstanding?, 62.1  Int.  and  Comp.  L.  Q.,  5  (2013)  (Singapore  sebagai international hub ). Singapura  memiliki  aspirasi    untuk  menjadi  pusat  kegiatan  komersil  internasional,  dimana iklim  ekonomi  mereka  sangat  mendukung  liberalisasi  perdagangan  dengan  cara  penjaminan atas hak-hak dalam property (benda) dan kontrak. Sehingga, kenaikan atas tarif menjadi sangat tidak  mungkin  bagi  Singapura  karena  dengan  menaikan  tarifnya  maka  Singapura  harus meninggalkan aspirasi ini.
64 Lihat , Siam  Premier, ASEAN Economic Community And The European Union’s Experience ,  Siam Premier  International  Law  Office  Limited,  tersedia  di  http://siampremier.com/asean- economic-community-and-the-european-unions-experience/ (terakhir diakses 1 Maret, 2015).
Article XXIV  (8)  (a)  menyatakan  bahwa  kualifikasi  sebuah customs union adalah substitusi sebuah entitas atas dua atau lebih daerah yang menjadi satu, di mana  segala  bea  dan  peraturan-peraturan  regulasi  mengenai  perdagangan dihilangkan sehubungan dengan ‘ substantially all the trade ’ (seluruh perdagangan secara substansial) di antara negara-negara terkait dalam persatuan tersebut, atau sedikitnya  berkaitan  dengan  ‘ substantially  all  the  trade ’  dalam  produk-produk yang  berasal  dari  wilayah  tersebut 65 .  Hal  lain,  keseragaman  secara  substansial atas  segala  bea  dan  peraturan-peraturan  dagang  yang  diaplikasikan  bagi  setiap negara  anggota  dalam  kelompok  negara-negara  non-anggota 66 .  Senada  dengan ketentuan  ini, Article XXIV  (8)  (b)  mengatur  atas free-trade area yang  memiliki ketentuan internal yang serupa, namun, terdapat perbedaan, yaitu tidak terdapat keseragaman penetapan dalam hal bea dan peraturan-peraturan dagang.
Tampak  bahwa  syarat  internal  dari  WTO  melalui  GATT  mengenai regionalisme atas blok-blok perdagangan, ialah menghilangkan bea dan regulasi- regulasi perdagangan sehubungan dengan seluruh perdagangan secara subtansial yang  berasal  negara-negara  terkait.  Khususnya,  terkait  dengan customs  union harus  terdapat  keseragaman  bea  dan  regulasi  perdagangan  bagi  negara-negara non-partisipan.  Atau  dengan  kata  lain, Article XXIV  dari  GATT  memperbolehkan pembentukan  blok-blok  perdagangan  selama:    (1)  dapat  menurunkan  tarif  bagi seluruh  barang  perdagangan  secara  substansial  hingga  ke  tarif  hampir  0%  bagi perdagangan  intra-regional;  (2)  terdapat  periode  transisi  yang  pendek;  dan  (3) tidak  meningkatkan  hambatan  atas  perdagangan  dengan  negara-negara  di  luar
65 Lihat , art XXIV(8)(a)(i) dari GATT.
66 Lihat, article XXIV(8)(b)(ii)  dari  GATT.  Keseragaman  ini  dinamakan  dengan  CET  ( Common External  Tariff )  yang  berarti  terdapat  keseragaman  tarif  di  dalam  suatu customs  union bagi negara  non-anggota  dalam  perseketuan.  Sebagai  contoh  apabila  di  Prancis  memiliki  tarif  5% atas pakaian jadi maka di Jerman juga akan dikenakan tarif yang sama mengingat bahwa kedua negara  tersebut  termasuk  dalam  suatu customs  union yang  bernama  Uni  Eropa  ( European Union ).
kelompok (rata-rata tarif tidak boleh lebih tinggi daripada sebelum pembentukan dilaksanakan) 67 .
Berkaitan  dengan  seluruh  perdagangan  secara  substansial  (‘ substantially all trade ’),  maka  timbul  pertanyaan,  apa  yang  dimaksud  dengan  ‘ substantially all trade ’? Apakah ditentukan secara kualitatif atau kuantitatif?
Pendekatan  kuantitatif merujuk  pada  patokan  statistik  seperti  persentase perdagangan  di  antara  negara-negara  terkait,  misalnya  perdagangan  antara negara  X  dan  Y,  dimana  10%  dari  total  perdagangan  yang  diliberalisasikan merupakan  perdagangan  agrikultural.  Apabila  terdapat  restriksi  atas  produk agrikultural  pada  suatu  perjanjian  regional,  hal  ini  tidak  akan  dikualifikasikan sebagai  ‘ substantially  all  trade ’;  sedangkan,  pendekatan  kualitatif  merujuk  pada persyaratan bahwa tidak ada satu sektor pun (atau setidaknya tidak ada di sektor mayor) yang dikecualikan dalam intra perdagangan yang diliberalisasikan dalam sebuah pembentukan blok perdagangan. Apabila dalam hal ini produk agrikultural dikecualikan,  akan  melanggar  ketentuan  atas  persyaratan  internal  pembentukan perjanjian  regional 68 .  Bilamana,  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif  digunakan, meskipun  liberalisasi  perdagangan  secara  internal  mencapai  90%  (secara kuantitatif) tidak serta merta membuat pembentukan perjanjian regional menjadi sah.  Karena  harus  melihat  sektor  ekonomi  apa  yang  dikecualikan  (secara kualitatif),  namun,  secara  gramatikal  mungkin  diperbolehkan  sebuah pengecualian  dengan  melihat  bahwa  penulisan  teks article XXIV(8)  (b)  adalah
67 Lihat , Michael  G.  Plummer, ASEAN And The Theory Of Regional Economic Integration: A Survey , 14.2  ASEAN  Econ.  Bulletin,  204  (1997).  Meskipun  sebelumnya,  masa  transisi  tidak  dibahas secara  rinci  baik  sebelumnya  atau  setelahnya.  Namun,  disinggung  pada  pemaparan article XXIV(5)(c). Interim  agreement adalah  perjanjian/komitmen  menuju  pembentukan customs union atau free-trade area . Durasi masa transisi ini berlangsung hingga paling lama 10 tahun. See also ., WTO, The Basic Rules For Goods – Regional Trade Agreements - Goods Rules , The World Trade Organization (WTO), tersedia di https://www.wto.org/english/tratop_e/ region_e/regatt_e.htm  (terakhir  diakses 16  April,  2015)  ( the reasonable length of time should exceed 10 years only in exceptional cases ).
68 Lihat , Fred  Trost, Reconciling  Regional  Trade  Agreements  With  The  Most  Favoured  Nation Principle In WTO-GATT , 5 Macquarie J. Bus. L., 61 (2008). Lihat juga, Matsushita, supra catatan no. 59, pada 195.
‘ substantially all of trade ’ dan bukan ‘ substantially all products ’ 69 . Sehingga, terlihat bahwa  pendekatan  seperti  di  atas  tidak  memberi  penjelasan  atas  klarifikasi apakah yang dimaksud dengan perdagangan secara substansial.
Untuk  mempertegas  permasalahan  atas  interpretasi  tersebut,  diperlukan analisis lebih dalam melalui case yang pernah dibawa ke WTO yang hingga saat ini menjadi landmark decision bagi  kompromi  WTO  atas  regionalisme  yaitu Turkey Tekstile dan dikombinasikan dengan Understanding Article XXIV yang disusun oleh WTO. Dalam kasus Turkey Tekstile , Turki memberikan restriksi kuantitatif impor atas  tekstil  dan  pakaian  tertentu  yang  berasal  dari  India  yang  bertentangan dengan prinsip MFN 70 . Turki memberikan argumentasi atas pengenaan tindakan seperti  itu  demi  implementasi  dari customs union dengan European Community , sehingga dijustifikasi oleh article XXIV dari GATT 71 . Dalam hal ini, Appellate Body WTO  mengindentifikasi  paragraf  (4)  sebagai  elemen  yang  penting  dalam interpretasi paragraf (5) dengan kata ‘ accordingly ’ atau dengan kata lain paragraf (4)  mengikuti  provisi-provisi  berikutnya 72 .  Berdasarkan  provisi  paragraf  (4), tujuan  dibentuknya customs  union adalah  untuk  ‘memfasilitasi  perdagangan’  di antara negara-negara terkait dan ‘tidak memberikan hambatan perdagangan’ bagi negara  ketiga 73 .  Ini  merupakan  permintaan  (syarat)  obyektif  atau  tes  bertujuan ( objective  test ) 74 .  Maka,  paragraf  (4)  sebagai  jiwa  (payung  hukum)  dari article XXIV  yang  menjembatani  artikel berikutnya,  penyimpangan  dari  prinsip  MFN dapat  dibenarkan  selama  tindakan  yang  dipertanyakan  mengakibatkan customs
69 Lihat , Matsushita, supra catatan no. 59, pada 195.
70 Lihat , McRae, supra catatan no. 13, pada 11-12.
71 Lihat , Id., Provisi yang ditantang adalah article XXIV(5) dari GATT yang menyatakan bahwa “… the provisions of this Agreement shal not prevent ...., the formation of a customs union or of a free- trade area or the adoption of an interm agreement”
72 Lihat,  WTO, WTO  Analytical  Index:  Guide  To  WTO  Law  And  Practice  –  General  Agreement  On Tariffs And Trade 1994 , point 999.  Selain  itu,  Appellate  Body  merupakan  badan  tertinggi  dari DSB  WTO  sebagai  hasil  dari  proses  banding  apabila  keputusan  panel  WTO  dirasa  tidak memuaskan.
73 Lihat , Id., point 1000.
74 Penggunaan  tes  seperti  ini  sangat  condong  kepada  sistem Common  Law dimana  dalam memberikan rationale yang berujung pada keputusan suatu case oleh hakim atau dalam hal ini panel berdasarkan tes seperti balancing test , objective test , dan prongs.
union tidak dapat dibentuk 75 . Hal ini diperkuat dengan pernyataan Appellate Body yaitu bahwa provisi-provisi dalam GATT 1994 tidak dapat dibaca sebagai sesuatu yang menyebabkan pembentukan customs union tidak dimungkinkan 76 . Sehingga, untuk  memenuhi  persyaratan  artikel  ini,  diperlukan:  (1)  pembuktian  bahwa formasi customs union memenuhi syarat dalam article XXIV(8) (a) dan article XXIV (5)  (a)  dari  GATT;  dan  (2)  pembentukan customs  union dapat  dicegah  apabila tidak dapat melakukan langkah atas permasalahan yang ada 77 .
Diaplikasikan  pada  kasus Turkey  Tekstile ,  Turki  harus  menunjukan:  (1) pengaturan  dengan  Uni  Eropa  harus  merupakan customs  union yang  valid;  (2) tindakan  atas  restriksi  pada  perdagangan  tersebut  diadopsi  pada  saat  formasi customs union ;  dan  (3)  merupakan  hal  terpenting,  bahwa  formasi customs union seperti  itu menjadi  tidak mungkin  tanpa  adanya  restriksi  impor  atas  tekstil  dari India 78 .  Kesimpulannya,  Turki  dapat  mengadopsi  pengaturan rules  of  origin sebagai alternatif atas tindakannya dengan restriksi kuantitatif 79 .
Telah disinggung sebelumnya tentang article XXIV(8) (a) dari GATT dalam kasus Turkey  Tekstile .  Interpretasi  WTO  mengenai  ‘ substantially  all  the  trade ’ berdasarkan Appellate  Body yakni neither  GATT  CONTRACTING  PARTIES  nor  the WTO  Members  have  ever  reached  an  agreement  on  the  interpretation  of  the  term ‘substantially’ in this provision 80 . Namun, tidak berarti term tersebut menjadi kabur selamanya  karena  diberikan  sebuah  fleksibilitas,  dimana  fleksibilitas  tersebut
75 Lihat , McRae, supra catatan no. 13, pada 11-12.
76 Lihat, WTO, supra catatan no. 72 , point 1030. See also., Warren H. Maruyama, Preferential Trade Arrangements  And  The  Erosion  Of  The  WTO’S  MFN  Principle ,  46  Stan.  J.  Int’l  L.,  181  (2010). Secara  sederhana  dalam  paragraf  (5)(a),  manifestasi  sebuah customs  union tidak  dapat menyebabkan  kenaikan  pada  tarif  umum  (yang  dirata-ratakan).  Kemudian  paragraf  (5)(b) menyatakan  bahwa  bea  dan  regulasi-regulasi  lainnya  tidak  boleh  lebih  tinggi  atau  lebih restriktif  yang  eksis  terlebih  dahulu  sebelum  pembentukan customs union ataupun free-trade area .  Senada  dengan  hal  itu,  sebuah  perjanjian  dagang  regional  tidak  dapat  diikuti  dengan kenaikan  bea  yang  spesifik  sebagai  hambatan  bagi  pihak  ketiga,  sehingga,  tidak  dapat menggunakan perjanjian tersebut sebagai alasan untuk menaikan bea yang spesifik atas barang yang spesifik.
77 Lihat, WTO, supra catatan no. 72 ., point 1001-1008.
78 Id. 79 Lihat , Maruyama, supra catatan no. 76 , pada 187. Maka telahlah  jelas bahwa penjelasan dalam Rules of Origin (ROO) berguna untuk menghindari dibawanya Indonesia ke DSB WTO.
80 Lihat , WTO, supra catatan no. 72 , point 1030-1331
dibatasi  oleh  syarat  bahwa  bea  dan  segala  macam  regulasi  yang  merestriksi perdagangan  dihilangkan  sehubungan  dengan  seluruh  perdagangan  internal secara substansial 81 . Intrepretasi tersebut dapat diaplikasikan pada kasus Turkey Tekstile , dimana Turki beragumentasi bahwa tanpa mengadopsi restriksi tersebut European  Communities akan  mengecualikan  produknya  karena  ekspor  produk tersebut  ke  Uni  Eropa  berkontribusi  sebesar  40  persen  dari  total  perdagangan tekstil, sehingga Turki khawatir tidak dapat memenuhi ‘ substantially all the trade ’ tanpa tindakan seperti itu. Namun, argumentasi tersebut ditolak oleh karena Turki dapat  mengadopsi Rules  Of  Origin untuk  tekstil  dan  pakaian  sehingga  produk- produk tersebut dapat membedakan antara produk Turki dan produk dari India, dimana arus bebas perdagangan dapat dinikmati oleh produk dari Turki 82 . Maka terlihat bahwa kompromi WTO dalam fleksibilitas mengenai seluruh perdagangan secara substansial adalah mengenai ada atau tidaknya alternatif yang lebih baik. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘ substantially all the trade ’  adalah  tidak  sama  dengan  semua  perdagangan  tapi  sesuatu  yang  lebih daripada sekedar beberapa perdagangan 83 .
Kunci  dalam  menginterpretasi  kompromi  WTO  mengenai  regionalisme adalah:  (1)  apakah  perjanjian  yang  bersifat  regionalisme  tersebut  melengkapi perdagangan  dunia?;  (2)  tidak  menggunakan  perjanjian  tersebut  sebagai  pintu keluar  untuk  menghindari  prinsip  MFN;  dan  (3)  memenuhi  syarat-syarat  dalam article XXIV dari GATT, dimana memenuhi: (i) tujuan pembentukan customs union atau free-trade area adalah untuk mendukung perdagangan antara negara-negara partisipan  dan  tidak  menimbulkan  hambatan  bagi  pihak  di  luar  perjanjian tersebut; (ii) syarat eksternal yaitu setiap bea dan regulasi-regulasi perdagangan tidak boleh lebih restriktif daripada sebelum terbentuknya formasi perdagangan regional  terhadap  negara-negara  di  luar  perjanjian  tersebut;  dan  (iii)  syarat internal  yaitu  penghilangan  segala  bea  dan  regulasi-regulasi  perdagangan
81 Id.
82 Id.
83 Lihat ., McRae, supra catatan no. 13, pada 11
sehubungan  dengan  seluruh  perdagangan  secara  substansial  yang  berlaku diantara  negara-negara  partisipan,  dimana  yang  dimaksud  perdagangan  secara substansial masih terbuka untuk diperdebatkan.

## Pengaplikasian Kompromi WTO atas AEC
Dalam  pemaparan  tentang  regionalisme  telah  ditentukan  bahwa  bentuk AEC  adalah  FTA  dengan single market / common market .  Sebagai  FTA,  ketentuan yang  berlaku  adalah article XXIV  (4),  (5)  (b),  dan  8  (b)  dari  GATT.  Mengenai pemenuhan  atas  provisi  tersebut  tidak  perlu  diperdebatkan  lagi  karena  sudah diakui  oleh  WTO  dengan  nama AFTA ( ASEAN  Free  Trade  Area ).  Cakupan  AFTA berdasarkan database tersebut  hanya  terbatas  pada  produk  berupa  barang ( goods ) 84 . AFTA di dalam cetak biru AEC digunakan sebagai dasar atas komitmen yang lebih dari sekedar tarif yaitu penghilangan atas non-tarif barriers dan hal-hal lain  yang  mendukung  arus  bebas  barang  di  dalam  perdagangan  intra-ASEAN 85 . Selain  itu,  disebutkan bahwa  AEC  memiliki  agenda  atas  terwujudnya  arus  bebas barang,  jasa,  faktor-faktor  produksi,  investasi,  dan  kapital.  Mengingat  bahwa terdapat  tambahan single  market ,  dapat  disimpulkan  bahwa  AEC  tidak  sama dengan  AFTA  karena  mencakup  lebih  dari  sekedar  produk  berupa  benda-benda ( goods ),
Mengingat  ketidaksamaan  tersebut,  apabila  dasar  AEC  adalah  AFTA dibutuhkan  pemberitahuan  kepada  WTO  atas  pembentukan  AEC  karena  saat  ini FTA  yang  berlaku  dan  diakui  oleh  WTO  adalah  AFTA.  Walaupun  seluruh  unsur yang  terdapat  di  dalam article XXIV  dari  GATT  terpenuhi,  manifestasi  AEC  tidak serta  merta  menjadi  sah.  Pemenuhan  syarat-syarat  provisi  tersebut  hanya mengakibatkan  pembentukan  blok  perdagangan  yang  ditermakan  AEC  menjadi sah secara hukum. Diperlukan elemen lain untuk menjadi sah secara penuh, yaitu legitimasi dari WTO.
84 Lihat ., WTO, WTO  RTA  Database ,  tersedia  di  http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx (diakses terakhir 27 April, 2015).
85 Lihat ., AEC Blueprint, point 10.
Singkat  kata,  kompromi  WTO  atas  AEC  menjadi dubious (ragu-ragu)  atau tidak  jelas  ( inconclusive ).  Hal  ini  disebabkan  karena  pembentukan  AEC  yang komitmennya  melebihi  AFTA  tidak  terdaftar  di  dalam database WTO.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembahasan belum dilaporkan (diberitahukan) kepada WTO,  terlepas  dari  apakah  pengakuan/ recognition WTO  mutlak  diperlukan karena  sudut  pandang  dalam  penelitian  ini  hanya  mengacu  pada  GATT  dan  apa yang dicari oleh WTO agar Indonesia tidak dibawa ke DSB WTO.

## Penutup
Seluruh  anggota  negara  ASEAN  merupakan  negara  partisipan  dalam GATT/WTO karena keterikatannya akibat dari ‘ single undertaking ’ untuk menjadi anggota  WTO,  dan  sebagai  anggota  harus  tunduk  pada  prinsip-prinsip  yang terkandung  di  dalam  perjanjian  multilateral  yang  bernama  GATT.  Salah  satu prinsipnya  adalah  kewajiban  umum  atas Most  Favored  Nation yang  esensinya, segala perlakuan yang menguntungkan (misalnya tarif) negara anggota WTO lain berlaku juga untuk seluruh negara partisipan lainnya.
Saat  ini  banyak  terbentuk  blok-blok  perdagangan  regional  salah  satunya oleh ASEAN yang disebut dengan AEC. Berdasarkan kewajiban umum, pengaturan blok-blok  perdagangan  akan  melanggar  prinsip  non-diskriminasi  karena keuntungan  hanya  didapatkan  bagi  anggota  dalam  perjanjian  regional  terkait, mengingat  bahwa  dengan  berlakunya  AEC,  tarif  yang  diberlakukan  internal hampir  0%.  Namun,  secara  faktual  tampak  bahwa  WTO  memberikan  kompromi atas  regionalisme  karena  Uni  Eropa  sebagai  model  AEC  diperbolehkan.  Tetapi, terdapat  perbedaan  dimana European  Union berbentuk customs  union dan  AEC menganut  formasi Free-Trade  Area  (FTA) dengan common  market .  Kompromi tersebut  adalah hasil  dari  tidak tercapainya  konsensus pada  negosiasi  reformasi perdagangan  yang  dilangsungkan  oleh  WTO  serta  pengaruh  WTO  dalam perjanjian perdagangan regional.
Dari segi hukum, kompromi tersebut semakin dipertegas pada article XXIV dari  GATT  yang  mensyaratkan  bahwa  pembentukan  blok  perdagangan  harus
memenuhi hal-hal sebagai berikut: (1) melengkapi perdagangan dunia yang global dan    bukan  menjadi  ancaman;  (2)  mendukung  perdagangan  sesama  anggota dalam perjanjian tersebut dan tidak menimbulkan hambatan bagi negara di luar kelompok  terkait;  dan  (3)  berkaitan  dengan  memajukan  perdagangan  intra- regional,  menghilangkan  segala  bea  dan  regulasi-regulasi  perdagangan sehubungan  dengan  seluruh  perdagangan  secara  substansial  yang  berlaku  bagi setiap  negara  partisipan.  Atas  kasus  AEC,  tidak  dapat  ditentukan  secara  jelas karena meskipun memenuhi segala syarat yang terdapat di dalam article XXIV dari GATT  sehingga  terpenuhi  secara  hukum,  namun  ia  tidak  dapat  mendapatkan legitimasi yang dibutuhkan karena belum terdapat di dalam database WTO yang menunjukan bahwa AEC belum dibahas di WTO, terlepas dari apakah recognition WTO mutlak diperlukan.

## Daftar Pustaka
Jurnal Alberta  Fabbricotti,  The  Paradox  Of  Multilateralizing  Regionalism  Through Flexibility, 103 Am. Soc’y Int’l L. Proc., (2009).
Anonymous, WTO Basics, The China Bus. Rev. (2000).
C. O’Neal Taylor, Regionalism: The Second-Best Option?, 28 St. Louis U. Pub. L. Rev. (2008-2009).
Chris Brummer, The Ties That Bind? Regionalism, Commercial Treaties, And The Future Of Global Economic Integration, 60 Vand. L. Rev. (2007).
Christoph T. Feddersen, Focusing On Substantive Law In International Economic Relations: The Public Morals Of GATT’s Article XX(a) And “Conventional” Rules Of Interpretation, 7 Minn. J. Global Trade (1998).
D. Mansfield Edward and V. Milner Helen, The New Wave of Regionalism, 53.3 Int’l Org. (1999).
Donald McRae, MFN In The GATT And The WTO, 7 Asian J. WTO & Int’l Health L. & Pol’y. (2012).
Fujian Li and Jingsha Deng, Varieties of Regionalism: Comparison Of Europe And Southeast Asia, 10 Asian Soc. Sci.,(2014)
Fred  Trost,  Reconciling  Regional  Trade  Agreements  With  The  Most  Favoured Nation Principle In WTO-GATT, 5 Macquarie J. Bus. L. (2008).
Horagaio A. Grigera Naon, Sovereignty And Regionalism, 27 Law & Pol’l Int’l Bus.
(1995-1996).
Michael  Ewing-Chow,  ASEAN  Integration,  The  Rule  Of  Law,  And  Investment Agreements, 107 Am. Soc’y Int’l L. Proc. (2013).
Michael G. Plummer, ASEAN And The Theory Of Regional Economic Integration: A Survey, 14.2 ASEAN Econ. Bulletin (1997).
Mindy Chen-Wishart, Legal Transplant And Undue Influence: Lost In Translation Or A Working Misunderstanding?, 62.1 Int. and Comp. L. Q. (2013).
Mitsuo  Matsushita,  Regionalism  And  The  Disciplines  Of  The  WTO:  Analysis  Of Some  Legal  Aspects  Under  Article  XXIV  Of  The  GATT,  13  Asia  Pac.  L.  Rev. (2005).
Myrna S. Austria, Moving Towards An ASEAN Economic Community, 29 East Asia , pp. (2012).
Nguyen Anh Thu and Nguyen Thi Mai Anh, ASEAN and EU Economic Integration: A Comparative  Analysis,  ICIRD  (International  Conference  on  International Relations and Development), (2014).
Nopadol Rompho, et. al., Strategy Execution By Thai Large Companies for  ASEAN Economic Community, 9.5 Int’l J. of Business And Management (2014).
Peter J. Llyod, What Is A Single Market? An Application To The Case of ASEAN, 22.3 ASEAN Economic Bulletin, pp. 252 (2005)
Salman  Bal,  International  Free  Trade  Agreements  And  Human  Rights: Reinterpreting Article XX Of The GATT, 10 Minn. J. Global Trade, (2001).
Sayantan  Gupta,  Changing  Faces  of  International  Trade:  Multilaterism  To Regionalism, 3 J. Int’l Com. L. & Tech. (2008).
Stephen  Joseph  Powell  And  Trisha  Low,  Is  The  WTO  Quietly  Fading  Away?,  The New Regionalism And Global Trade Rules, 9 Geo. J. L. & Pub. Pol’y, (2011).
Sungjoon Cho, Breaking The Barrier Between Regionalism And Multilateralism: A New Perspective On Trade Regionalism, 42 Harv. Int’l L. J. (2001).
Taufiqurrahman,  Paradigm  Of  Universalistic  Particularism  To  Reform  The Indonesia Economic Law In The Framework Of Establishing The 2015 ASEAN Economic Community, 4 Juridical Trib. (2014).
Tom  Ginsburg,  Eastphalia  And  Asian  Regionalism,  44  U.C.  Davis  L.  Rev.,  pp.  870 (2010-2011)
Warren H. Maruyama, Preferential Trade Arrangements And The Erosion Of The WTO’S MFN Principle, 46 Stan. J. Int’l L., pp. 181 (2010)
Yengkong  Nganjoh-Hodu,  Relationship  Of  GATT  Article  XX  Exceptions  To  Other WTO Agreements, 80 Nordic J. Int’l L. (2011).

## Pustaka Yang Tidak Dipublikasikan
Johannes  Gunawan,  Metodologi  Penelitian  Hukum  S3,  Universitas  Katolik Parahyangan, (2013).

## Web
KBBI Daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), versi online / daring, available at http://kbbi.web.id.
Kiki Verico, Can ASEAN Achieve Economic Community?, Jakarta Post,
http://www.e-ir.info/2012/10/07/asean-and-the-european-union-lessons-in- integration/
Siam Premier, ASEAN Economic Community And The European Union’s Experience, Siam Premier International Law Office Limited, tersedia di http://siampremier.com/asean-economic-community-and-the-european- unions-experience/
WTO, Understanding the WTO: Basics – Principles Of The Trading System, World Trade Organization, tersedia di https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm WTO, Understanding The WTO, Regionalism: Friends Or Rivals?, Cross-Cutting And New Issues, available at
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey1_e.htm WTO, WTO RTA Database, available at http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx
Sumber Hukum ASEAN, ASEAN Economic Community Blueprint, tersedia di http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf ASEAN, ASEAN Trade In Goods Agreement, tersedia di http://www.asean.org/images/2012/Economic/AFTA/annex/ASEAN%20Tra de%20in%20Goods%20Agreement,%20Cha- am,%20Thailand,%2026%20February%202009.pdf GATT 1994, tersedia di https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf WTO, WTO Analytical Index: Guide To WTO Law And Practice – General Agreement On Tariffs And Trade 1994, World Trade Organization, tersedia di https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_05_ e.htm#article11
WTO, Dispute Settlement: DS371 – Thailand – Customs And Fiscal Measures On Cigarettes From The Philippines, available at https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds371_e.htm WTO, Dispute Settlement: DS135 – European Communities – Measures Affecting Asbestos And Products Containing Asbestos, available at https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds135_e.htm
WTP, Dispute Settlement: DS34 – Turkey – Restrictions on Imports of Tekstile and Clothing Product, tersedia di
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds34_e.htm