NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -

## 1702

## PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN RUMAH SAKIT PADA PENGGUNAAN SINAR-X DI BIDANG KESEHATAN

## Hadar Setyo Wibowo, Budi Santoso, Novira Maharani Sukma
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : hadarsetyo@gmail.com

## Abstract
The patient is a consumer whose legal rights must be protected especially as it concerns the health of the patient at stake. Hospitals in providing health services using X-rays to patients must be based on  legal  rules  governing  their  use  to  avoid  the  harmful  effects  of  using  X-rays.  This  study  uses  a normative juridical approach. Based on the results of the study note that the practice of using X-rays that are not based on health and humanity is not controlled. In general, patients who want to go to the hospital for a diagnosis are indeed not refused and are not given an appeal to delay the use of the X-ray  method  because  they  have  a  history  of  more  than  once  using  X-rays  for  the  examination method  within  a  period  of  one  year.  This  raises  the  commercial  nature  of  the  hospital  and  the malpractice  of  a  doctor  because  the  patient  is  harmed  in  terms  of  material  and  health.  This  also includes criminal offenses which include negligence in the Criminal Code and criminal provisions in the Law on Medical Practice.

## Keywords : legal protection; patient; health

## Abstrak
Pasien adalah seorang konsumen yang harus dilindungi haknya secara hukum apalagi menyangkut kesehatan  pasien  yang  dipertaruhkan.  Rumah  sakit  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan menggunakan  sinar-X  terhadap  pasien  harus  berdasarkan  aturan  hukum  yang  mengatur penggunaannya  untuk  terhindar  dari  dampak  berbahaya  dari  penggunaan  sinar-X.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak terkendalinya praktek penggunaan sinar-X  yang tidak berdasarkan  pada batas kesehatan dan kemanusiaan. Pada umumnya pasien yang ingin memeriksakan diri ke Rumah Sakit untuk sekedar diagnosa memang tidak akan ditolak dan tidak diberi imbauan untuk menunda penggunaan metode sinar-X  karena  mempunyai  riwayat  yang  sudah  lebih  dari  satu  kali  menggunakan  sinar-X  untuk metode pemeriksaan dalam kurun waktu satu tahun. Hal tersebut memunculkan sifat komersil dari rumah sakit dan tindakan malpraktik dari seorang dokter karena pasien dirugikan dari segi materil dan  kesehatannya.  Hal  ini  juga  termasuk  dalam  tindak  pidana  dimana  termasuk  dalam  kelalaian yang ada pada KUHP dan ketentuan pidana pada Undang-Undang praktik kedokteran.
Kata kunci : perlindungan hukum; pasien; kesehatan

## A. Pendahuluan

## Latar belakang
Pada  dasarnya  pelayanan  kesehatan  menjadi  sebuah  kebutuhan  pokok  bagi  setiap manusia  karena  menyangkut  keberlangsungan  hidup  manusia  sendiri  ketika  dinyatakan menderita  sebuah  keluhan  kesehatan  atau  terserang  penyakit  dan  harus  mendapatkan pertolongan  medis  yang  menjadi  wujud  dari  sebuah  pelayanan  kesehatan.  Pelayanan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
kesehatan  ( health  care  service )  merupakan  hak  setiap  orang  yang  dijamin  dalam  Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  untuk  melakukan  upaya peningkatkan  derajat  kesehatan  baik  perseorangan,  maupun  kelompok  atau  masyarakat secara  keseluruhan.  (Komalawati,  1989)  Pada  Pasal  28  H  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”
Pada  aturan  dasar  di  Indonesia  tersebut  menyebutkan  bahwa  Indonesia  sebagai negara  hukum  sangat  menjunjung  tinggi  kepentingan  akan  kesehatan  bagi  masyarakat  dari lingkungan  hidupnya  sampai  hak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Pemanfaatan pelayanan  kesehatan  adalah  pengunaan  fasilitas  pelayanan  yang  disediakan  baik  dalam bentuk  rawat  jalan,  rawat  inap,  kunjungan  rumah  oleh  petugas  kesehatan  ataupun  bentuk kegiatan  lain  dari  pemanfaatan  pelayanan  tersebut  yang  didasarkan  pada  ketersediaan  dan kesinambungan  pelayanan,  penerimaan  masyarakat  dan  kewajaran,  mudah  dicapai  oleh masyarakat, terjangkau serta bermutu. (Azwar, 1996)
Dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan,  rumah  sakit  sebagai  tempat  untuk mendapatkan  sebuah  pelayanan  kesehatan  menjadi  tempat  rujukan  terakhir  bagi  seseorang dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  ketika  dirasa  membutuhkan  pelayanan  kesehatan yang  lebih  disamping  telah  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  di  tempat  pelayanan kesehatan lain seperti klinik maupun puskesmas. Rumah sakit sebagai tempat yang memilki pelayanan  kesehatan  dengan  berbagai  metode  yang  lengkap.  (Siregar,  2004)  Berbicara mengenai kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan, tidak sedikit rumah sakit yang banyak memiliki  alat-alat  yang  canggih  diikuti  dengan  perkembangan  jaman  yang  dituntut  untuk terus mengikuti terobosan-terobosan khususnya  alat medis yang semakin  canggih  yang hal itu  berarti  menunjang  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas.  Perkembangan  yang  modern terlihat dari penggunaan metode sinar-x dalam dunia kesehatan. Sinar-x sendiri sebenarnya telah lama ditemukan dan diimplementasikan ke bidang medis.
Abad  20  ditandai  dengan  perkembangan  yang  menakjubkan  di  bidang  ilmu  dan teknologi,  termasuk  disiplin  ilmu  dan  teknologi  kedokteran  serta  kesehatan.  Terobosan penting dalam bidang ilmu dan teknologi ini memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam  diagnosis  dan  terapi  berbagai  penyakit  termasuk  penyakit-penyakit  yang  menjadi
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702
lebih  penting  secara  epidemilogis  sebagai  konsekuensi  logis  dari  pembangunan  di  segala bidang yang telah meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Wilhem  Conrad  Roentgen  seorang  ahli  fisika  di  Universitas  Wurzburg,  Jerman, pertama  kali  menemukan  sinar Roentgen pada  tahun  1895  sewaktu  bereksperimen menggunakan sinar katoda. Saat itu ia melihat timbulnya sinar fluoresensi yang berasal dari Kristal  barium  platinasianida  dalam  tabung  Crookes-Hittorf  yang  dialiri  listrik.  Ia  segera menyadari  bahwa  ini  adalah  fenomena  baru  sehingga  dengan  gigihnya  ia  terus  menerus melanjutkan  penyelidikannya  dalam  berminggu-minggu.  Tidak  lama  dari  itu  ditemukanlah sinar  baru  yang  disebut  Sinar-X.  (Rasad,  2005)  Peristiwa  terjadinya  sinar-X  diawali  dari percobaan Heinrich Hertz pada tahun 1887 dengan menggunakan tabung hampa udara yang berisi katoda dan anoda yang dihubungkan dengan sumber listrik E.
Di  Indonesia,  kedokteran  nuklir  diperkenalkan  pada  akhir  1960-an,  yaitu  setelah reaktor atom Indonesia yang pertama kali mulai dioperasikan di Bandung. Beberapa tenaga ahli  Indonesia  dibantu  oleh  tenaga  ahli  dari  luar  negeri  merintis  pendirian  suatu  unit kedokteran  nuklir  di  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Teknik  Nuklir  di  Bandung.  Unit ini  merupakan  cikal  bakal  Unit  Kedokteran  Nuklir  RSU  Hasan  Sadikin,  Fakultas Kedokteran  Universitas  Padjajaran.  Dewasa  ini  di  Indonesia  terdapat  15  rumah  sakit  yang melakukan  pelayanan  kedokteran  nuklir  dengan  menggunakan  kamera  gamma,  disamping masih terdapat 2 buah rumah sakit lagi yang hanya mengoperasikan alat penatah ginjal yang lebih dikenal dengan nama Renograf .
Sinar–X  adalah  gelombang  elektromagnetik  yang  mempunyai  panjang  gelombang 10 -8 -10 -12 m  dan  frekuensi  sekitar  10 16 -10 21 Hz.  Sinar  ini  dpat  menembus  benda-benda lunak  seperti  daging  dan  kulit  tetapi  tidak  dapat  menembus  benda-benda  keras  seperti tulang,  gigi,  dan  logam.  Sinar-X  sering  di  gunakan  di  berbagai  bidang  seperti  bidang kedokteran, fisika, kimia, mineralogy, metarulugi, dan biologi. Pemanfaatan Sinar-X dalam bidang  kesehatan Sinar-X  energi  rendah digunakan  untuk  mengambil  gambar  foto  yang dikenal sebagai radiograf. Sinar-X bisa menembus tubuh manusia tetapi diserap oleh bagian yang lebih padat seperti tulang. Sinar-X energi tinggi digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Cara ini dikenal sebagai radioterapi.
Dalam  pemanfaatannya,  harus  dalam  pengawasan  ketat  dan  keamanan  maksimal, salah  satu  upayanya  adalah  dengan  Proteksi  Radiasi  yaitu  tindakan  yang  dilakukan  untuk mengurangi  pengaruh  radiasi  yang  merusak  akibat  paparan  radiasi  seperti  yang  tercantum dalam  Pasal  1  Ayat  4  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2007
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
tentang  Keselamatan  Radiasi  Pengion  dan  Keamanan  Sumber  Radioaktif.  Filosofi  proteksi radiasi  yang  dipakai  sekarang  ditetapkan  oleh  Komisi  Internasional  untuk  Proteksi  Radiasi ( International Commission on Radiological Protection , ICRP) dalam suatu pernyataan yang mengatur  pembatasan  dosis  radiasi,  yang  intinya  sebagai  berikut  Konsep  untuk  mencapai suatu  tingkat  serendah  mungkin  merupakan  hal  mendasar  yang  perlu  dikendalikan,  tidak hanya untuk radiasi tetapi juga untuk semua hal yang membahayakan lingkungan.

## Kerangka Teori (Teori Keadilan)
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti  dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)
Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Teori  keadilan  yang  memiliki  arti  persamaan  terhadap  pemenuhan  hak  kesehatan seperti  teori  keadilan  Aristoteles  yaitu  teori  keadilan  oleh  John  Rawls.  John  Rawls dipandang  sebagai  perspektif “liberal- egalitarian of  social  justice”, berpendapat  bahwa keadilan  adalah  kebajikan  utama  dari  hadirnya  institusi-institusi  sosial (social  institutions). Kebajikan  bagi  seluruh  masyarakat  tidak  dapat  mengesampingkan  atau  menggugat  rasa keadilan  dari  setiap  orang  yang  telah  memperoleh  rasa  keadilan,  khususnya  masyarakat lemah pencari keadilan. (Faiz, 2009)

## Rumusan Masalah
Atas  dasar  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi  perumusan  masalah adalah  sebagai  berikut  :  1)  Mengapa  perlindungan  hukum  pasien  rumah  sakit  pada penggunaan  sinar-x  di  bidang  kesehatan  belum  berbasis  keadilan,  2)  Bagaimanakah kelemahan–kelemahan perlindungan hukum pasien rumah sakit pada penggunaan sinar-x di bidang kesehatan saat ini.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## Orisinalitas Hasil Penelitian
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk  penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil- hasil  penelitian  di  bidang  hukum,  ada  beberapa  penelitian  tentang  penerapan  doktrin persamaan  pada  “Perlindungan  Hukum  Pasien  Rumah  Sakit  Pada  Penggunaan  Sinar-X  Di Bidang Kesehatan”
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal yang ditulis oleh Christine Natasha tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pasien  Atas  Wanprestasi  dalam  Pelayanan  Medis  (Studi  Kasus  pada  Putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor:  396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST)”,  yang  mengungkapkan  dua pokok  permasalahan,  yaitu: pertama, bagaimana  tanggungjawab  Rumah  Sakit  atas  tidak terpenuhinya  Prestasi  (Wanprestasi)  dalam  pelayanan  medis  sebagai  bentuk  perlindungan hokum  terhadap  pasien. Kedua ,  bagaimana  perlindungan  hokum  terhadap  pasien  atas wanprestasi  dalam  pelayanan  medis  menurut  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat dalam Perkara Nomor: 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. (Natasha, 2016)
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Sinta  Dewi  Ratih  Sari  pada  tahun  2018  dengan  judul “Perlindungan  Hukum  Konsumen  Jasa  Medis  atas  Penelantaran  Pelayanan  oleh  Rumah Sakit”  yang  mengungkapkan  dua  permasalahan  yaitu: pertama, bagaimana  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  jasa  medis  dalam  hukum  positif  di  Indonesia. Kedua,  b agaimana  upaya  penyelesaian  sengketa  jasa  medis  yang  dapat  ditempuh  oleh konsumen yang mengalami tindakan penelantaran oleh rumah sakit. (Sari, 2018).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Hari  Baru  Mukti  pada  tahun  2018  dengan  judul “Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata”  yang  mengungkapkan  Dua permasalahan  yaitu: pertama ,  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pasien  sebagai konsumen  jasa  dibidang  pelayan  medis.  Kedua,  bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat ditempuh  pasien  yang  menderita  kerugian  akibat  tidak  dipenuhi  haknya  dalam  perjanjian terapeutik pasien sebagai konsumen jasa dibidang pelayan medis. (Mukti, 2016).
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif. Metode  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  hukum  kepustakaan  dimana  metode  atau cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka yang ada. (Soekanto and Mamuji, 2009) Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  hukum  obyektif  (norma  hukum),  yaitu dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  masalah  hukum.  Tahapan  kedua  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  hukum  subjektif  (hak  dan kewajiban).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  Pasien  Rumah  Sakit  Pada  Penggunaan  Sinar-X  Di  Bidang Kesehatan Belum Berbasis Nilai Keadilan
Sinar-X atau disebut pula Sinar Rontgen yang merupakan salah satu perkembangan di bidang teknologi dunia fisika dimulai pada tahun 1895 saat Wilhelm Conrad Roentgen menemukan sebuah layar barium platinocyanide yang bercahaya di laboratoriumnya ketika ia  sedang  melakukan  generasi  terhadap  sinar  katoda  dalam  tabung Crooke dengan  jarak yang  agak  jauh.  Karena  hal  ini,  ia  menghentikan  pekerjaannya  di  Universitas  Wurzburg dimana  ia  ditunjuk  menjadi  kepala  riset  dan  ia  menghabiskan  waktu  6  minggu  di laboratorium,  bekerja  sendiri,  dan  tidak  membagikan  apapun  kepada  kolega-koleganya. Meskipun bukan yang pertama mengamati efek sinar-x, Rontgen dianggap sebagai penemu sinar-x karena ia yang pertama mempelajarinya. Rontgen juga yang memberi nama “sinar- x”,  dimana  x  bisa  berarti  sebuah  angka  yang  tidak  diketahui.  Beberapa  orang  juga menyebut sinar-x dengan nama sinar Rontgen. (Adler dan Carlton, 2015)
Sinar Roentgen menghasilkan  pasangan  elektron  (ionisasi)  di  dalam  jaringan. Karena kebanyakan jaringan mengandung 70 air persen, ionisasi molekul air menyebabkan pembentukan  radikal  aktif  bebas.  Radikal  bebas  ini  yang  kebanyakan  menyebabkan kerusakan  pada  jaringan.  Persentase  yang  kecil  dari  Sinar  Rontgen  saling  berhubungan secara  langsung  dengan  DNA,  menghasilkan  beberapa  perubahan  potensi. Efek ini  dapat diminimalisir  dan  diperbaiki  secara  enzimatis  dengan  cepat  atau  dapat  mengakibatkan kematian pada sel tersebut.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Beberapa efek yang  merugikan dari  radiasi hanya berlangsung singkat,  sedangkan efek lainnya bisa menyebabkan penyakit menahun. Efek dini dari radiasi dosis tinggi akan tampak  jelas  dalam  waktu  beberapa  menit  atau  beberapa  hari.  Efek  lanjut  mungkin  baru tampak  beberapa  minggu,  bulan  atau  bahkan  bertahun ‐ tahun  kemudian.  Mutasi (pergeseran) bahan genetik dari sel ‐ sel organ kelamin akan tampak jelas hanya jika hewan yang  terpapar  radiasi  memiliki  anak,  dimana  anaknya  mungkin  terlahir  dengan  kelainan genetik. (Nasution, 2005)
Paparan  radiasi  ionisasi  terhadap  jaringan  tubuh  menyebabkan  2  jenis  efek,  yaitu akut (segera) dan kronik (menahun): (Meulen, 2007)
1. Efek akut
Efek akut radiasi terhadap tubuh mengakibatkan kerusakan berbagai organ yang berbeda yaitu :
a. Sindrom sumsum tulang (hematopoietik)
Sindrom  sumsum  tulang  (hematopoietik)  jika  terpapar  apabila  pasien  tidak  diterapi dapat  terjadi  kematian  selama  15 ‐ 30  hari.  Fungsi  sel  pada  saluran  gastrointestinal juga  mengalami  kerusakan.  Muntah,  diare,  hilangnya  cairan  dan  gangguan barier mukosa sampai terjadinya infeksi merupakan kontribut kematian.
b. Sindrom gastrointestinal
Sindrom  gastrointestinal  jika  terpapar  apabila  pasien  tidak  diterapi  dapat  terjadi kematian  selama  3-10  hari.  Gejalanya  dapat  berupa  mual  hebat,  muntah  dan  diare, yang menyebabkan dehidrasi berat.
c. Sindrom cerebrovaskular
Sindroma otak terjadi jika dosis total radiasi sangat tinggi dan selalu berakibat fatal. Gejala  awal  berupa  mual  dan  muntah,  lalu  diikuti  oleh  lelah,  ngantuk  dan  kadang koma. Gejala ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya peradangan otak.
2. Efek kronis
Dosis sangat tinggi pada bagian tubuh tertentu bisa menyebabkan rambut rontok, kulit  menipis  dan  terbentuknya  luka  terbuka  (ulkus,  borok),  kapalan  dan spider  nevi (daerah  kemerahan  seperti  laba ‐ laba  akibat  pelebaran  pembuluh  darah  kecil  di  bawah permukaan kulit).
Kadang  cedera  berat  pada  organ  yang  terpapar  radiasi  terjadi  beberapa  bulan atau tahun setelah menjalani terapi radiasi untuk kanker yaitu:
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
a. Fungsi  ginjal  bisa  menurun  dalam  waktu  6  bulan  sampai  1  tahun  setelah  penderita menerima  dosis  radiasi  yang  sangat  tinggi;  juga  bisa  terjadi  anemia  dan  tekanan darah tinggi.
b. Penimbunan  radiasi  dosis  tinggi  di  dalam  otot  bisa  menyebabkan  nyeri,  pengecilan otot (atrofi) dan penimbunan kalsium di dalam otot yang teriritasi. Meskipun sangat jarang terjadi, perubahan ini bisa menyebabkan tumor otot ganas.
c. Radiasi  pada  tumor  paru  bisa  menyebabkan  peradangan  paru  (pneumonitis  radiasi) dan  radiasi  dosis  tinggi  bisa  menyebabkan  pembentukan  jaringan  parut  yang  hebat pada paru ‐ paru (fibrosis), yang bisa berakibat fatal.
d. Jantung  dan  kantungnya  bisa  mengalami  peradangan  setelah  diberikan  radiasi  yang luas pada tulang dada dan dada.
e. Penimbunan radiasi di dalam korda spinalis bisa menyebabkan kerusakan hebat yang berakhir dengan kelumpuhan.
f. Radiasi  ekstensif  pada  perut  (untuk  kanker  kelenjar  getah  bening,  testis  atau ovarium) bisa menyebabkan terbentuknya ulkus kronis, jaringan parut dan perforasi pada usus.
Ketidaktahuan pasien terkait dampak yang tejadi akibat radiasi dari penggunaan sinar-X bukan hanya dalam teknis pada saat pelaksanaan metode sinar-X di rumah sakit saja, melainkan dalam aturan perundang-undangan yang ada terkait penggunaan sinar-X di  dunia  medis.  Untuk  masyarakat  umum  memang  tidak  mudah  untuk  mengetahui aturan yang ada untuk sebuah perlindungan hukum dalam sebuah kegiatan apapun yang ada di masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Namun secara tidak langsung  masyarakat  yang  menemui  kejadian  yang  tidak  diinginkan  yang  berbuntut terhadap  sebuah  permasalahan  hukum  menjadi  sadar  dan  mengetahui  akan  adanya sebuah  aturan  tersebut  yang  ternyata  bisa  menjadi  sebuah  perlindungan  hukum  bagi mereka.
Namun dalam permasalahan penggunaan sinar-X di dunia medis ini, masyarakat khususnya  pasien  tidak  bisa  mendapatkan  sebuah  keterangan  untuk  resiko  yang  besar dari pihak rumah sakit melalui tenaga medisnya dalam penggunaan metode sinar-X ini yang  dimana  dengan  jelas  bahwa  keterangan  tersebut  sebagai  hak  bagi  pasien  dalam lingkungan pelayanan rumah sakit. Dalam Pasal 32 ayat (j) bagian keempat tentang hak pasien Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pada  pasal  tersebut  yang  perlu  digarisbawahi  adalah  pada  kata  “resiko  dan komplikasi yang mungkin terjadi”, menunjukan bahwa apapun resiko yang terjadi baik resiko  kecil  maupun  besar,  pasien  wajib  diberikan  keterangannya  dengan  lengkap  dari pihak  rumah  sakit.  Dalam  penggunaan  sinar-X  bagi  pasien  memberikan  gambaran bahwa  dalam  fakta  yang  terjadi  melalui  narasumber  pasien  bernama  N  yang menyatakan  tidak  mempunyai  informasi  khusus  dari  rumah  sakit  melalui  tenaga medisnya  tentang  dampak  yang  besar  dari  penggunaan  sinar-X  yang  mempunyai dampak  besar  dalam  penggunaanya  secara  berkali-kali.  Hal  itu  menjadi  sebuah permasalahan  tersendiri  dalam  praktek  medis  penggunaan  sinar-X  di  rumah  sakit. Karena  wujud  dari  praktek  tersebut  telah  menabrak  aturan  perundang-undangan  yang telah  ada  terkait  pada  pasal  tersebut  di  perundang-undangan  tentang  rumah  sakit  yang memiliki butir pasal mengenai hak yang harus didapat oleh seorang pasien rumah sakit.
2. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Pasien Penggunaan Sinar-X Di Bidang Kesehatan Berbasis Nilai Keadilan
Berbicara tentang praktek sinar-X di dunia kesehatan sebetulnya sudah banyak diatur dalam  berbagai  produk  perundang-undangan;  antara  lain  Peraturan  Kepala  Badan Pengawas  Tenaga  Nuklir  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Keselamatan  Radiasi  Dalam Penggunaan  Pesawat  Sinar-X  Radiologi  Diagnostik  dan  Intervensional,  Peraturan  Kepala Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir  Nomor  15  Tahun  2014  Tentang  Keselamatan  Radiasi Dalam  Produksi  Pesawat  Sinar-X  Radiologi  Diagnostik  dan  Intervensional.  Peraturan tersebut  bertindak  sebagai  peraturan  yang  mengawasi  bagaimana  standar  keamanan praktek medis yang menggunakan bahan radioaktif yang memiliki dampak paparan radiasi. Kemudian  dalam  pelaksanaannya  dalam  lingkungan  kesehatan  seperti  rumah  sakit  diatur pula Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang  undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit.  Dalam  Undang-Undang tersebut  tetap  menjadi  acuan  karena  penggunaan  sinar-X  di  rumah  sakit  sebagai  sebuah praktek  medis  yang  pelaksanaannya  diawasi  pula  oleh  berbagai  macam  Undang-Undang terkait medis dan pelaku medis.
Namun  dalam  kekurangan  dari  peraturan-peraturan  di  atas  adalah  belum  mampu menjawab  semua  tantangan  dan  persoalan  yang  muncul  berkaitan  dengan  pelaksanaan penggunaan  sinar-X  di  rumah  sakit,  belum  terintegrasi  dengan  baik  belum  jelas  bentuk pengaturan  serta  pengawasannya  dan  belum  optimalnya  bagaimana  perlindungan  pasien pengguna sinar-X di dunia kesehatan.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Sementara  itu  sikap  rumah  sakit  sebagai  penyedia  jasa  penggunaan  sinar-X  yang tanpa  menggunakan  perhitungan  kesehatan  dan  lebih  membuat  situasi  tersebut  sebagai sebuah  capaian  komersial.  Pada  dasarnya  rumah  sakit  sebagai  tujuan  satu-satunya  bagi masyarakat  untuk  mendapatkan  pemeriksaan  kesehatan  maupun  pengobatan  yang  serius. Namun  bagaimana  ketika  rumah  sakit  sudah  tidak  bisa  memberikan  pelayanan  atas  dasar kesehatan  dan  kemanusian.  Sinar-X  saat  ini  untuk  metode  pemeriksaan  medis  sudah menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Bila melihat kebutuhan masyarakat yang akan memerlukan  jasa  pemeriksaan  menggunakan  sinar-X  memang  sangat  dibutuhkan  karena sebagai diagnosis penyakit dalam yang terbukti akurat dan belum ada alternatif lain selain penggunaan sinar-X. Namun bukan berarti sinar-X harus dilaksanakan tanpa melihat batas pemakaian.
Hal-hal inilah yang kemudian melandasi pemikiran akan perlunya disusun Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  269/Menkes/Per/III/2008  tentang  Rekam  Medis,  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  Undang-  Undang  Nomor  44  Tahun 2009  Tentang  Rumah  Sakit  yang  lebih  terintegrasi  dan  menyeluruh,  lebih  memperjelas aspek  pembinaan  dan  pengawasan,  lebih  mempertegas  aspek  kepastian  dan  perlindungan hukum  khusunya  kepada  para  pasien  sebagai  pihak  yang  lemah  yaitu  lemah  pengetahuan tentang kesehatan maupun tentang aturan mengenai kesehatan pula.
Kesemuanya  ini  akan  dapat  terwujud  apabila  beberapa  Undang-Undang  tersebut mampu menghadirkan “nilai-nilai yang dapat memberi implikasi perlindungan bagi semua pihak;  antara  lain  nilai  keadilan,  keseimbangan,  kejujuran,  moralitas,  kepastian, kemanfaatan dan sebagainya. (Dewi, 2008)
Kelemahan-Kelemahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Tanpa  mengurangi  sedikitpun  rasa  hormat  atas  jerih  payah  semua  pihak  yang  terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Kesehatan, dengan jujur dari berbagai kajian  baik  dari  tinjauan  pustaka,  perbandingan  hukum  dan  wawancara  dari  berbagai sumber dapat katakan bahwa ada beberapa kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan.
Kekurangan dan kesalahan dari UU kesehatan tersebut antara lain:
1. Tidak ada regulasi tentang larangan penyalahgunaan teknologi alat kesehatan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Terkait  penggunaan  sinar-X  memang  harus  di  lebur  kedalam  peraturan  lain terkait  penggunaan  zat  radioaktif  dalam  praktek  kesehatan,  namun  Undang-Undang kesehatan sebagai acuan aturan kesehatan di Indonesia harus memberikan acuan yang tegas  terlebih  dahulu  baru  materi-materi  yang  lebih  melebar  dilebur  kedalam  sebuah peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.
2. Tidak adanya imbauan tegas tentang penyalahgunaan teknologi kesehatan untuk komersial
Dalam  penyalahgunaan  sinar-X  di  pelayanan  kesehatan  menjadi  aturan  saling berhubungan  antara  perundang-undangan  tentang  kesehatan,  undang-undang  rumah sakit,  undang-undang  praktek  kedokteran  maupun  peraturan  menteri  kesehatan  dan peraturan Bapeten sebagai badan pengawas penggunaan bahan radioaktif nuklir. Sikap komersial  melalui  penggunaan  teknologi  kesehatan  harus  menjadi  perhatian pemerintah  karena  bukan  untuk  acuan  bagi  penggunaan  teknologi  alat  kesehatan berupa  sinar-X  saja  melainkan  untuk  semua  teknologi  kesehatan  berupa  alat-alat kesehatan  yang  dipakai  untuk  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat.  Karena peninjauan  atas  pasal-pasal  kesehatan  terkait  teknologi  kesehatan  ini  bisa  dipakai untuk  penggunaan  teknologi  kesehatan  lainnya  untuk  perlindungan  pasien  sendiri secara hukum.
3. Penyelesaian kurang tepat hanya dengan mediasi bila kelalaiannya menimbulkan cacat permanen atau kematian
Bagi  masyarakat  bentuk  perlindungan  untuk  sebuah  kelalaian  oleh  para  tenaga kesehatan  dalam  bentuk  sanksi  kode  etik  maupun  profesi  tidak  memberikan keuntungan bagi pasien kesehatan karena cenderung berat sebelah dengan pihak yang seprofesi  yaitu pemberi  sanksi dalam organisasi  profesi  tertentu dalam berbagai  jenis tenaga kesehatan. Dalam Pasal 29 bagian tenaga kesehatan yang berbunyi “Dalam hal tenaga  kesehatan  diduga  melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan  profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi” yang mana pada pasal  tersebut  dinilai  tidak  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pasien  yang mendapatkan kerugian dari sebuah kelalaian pelayanan kesehatan. Karena bila seorang pasien  yang  sudah  terlanjur  mengalami  kerugian  yang  fatal  yang  dampaknya  pada sebuah  penderitaan  melalui  fisik  contoh  bertambah  parahnya  penyakit  yang  diderita, kecacatan,  bahkan  kematian  apakah  hanya  sebuah  mediasi  untuk  penindak  kelalaian para tenaga kesehatan.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  dapat  diperoleh  kesimpulan yang diantaranya :  Dalam praktek penggunaan sinar-X oleh dokter melalui  rumah sakit, tidak adanya  keterangan  dokter  yang  menerangkan  bahwa  dampak  dari  penggunaan  sinar-X  secara berkala dapat mengakibatkan dampak radiasi yang berbahaya bagi pasien dan dampak tersebut berjangka lama. Hal tersebut menjadi faktor ketidaktahuan pasien seputar penggunaan sinar-X yang  menjadi  bulan-bulanan  pihak  rumah  sakit.  Lebih  parahnya,  dibalik  semua  itu  ada konspirasi bisnis dimana praktek penggunaan sinar-X dilakukan untuk sebuah perputaran uang. Permasalahan tersebut tidak menjadi rahasia umum lagi. Jiwa rumah sakit yang tidak bisa lepas dari  jiwa  komersialnya  dimana  rumah  sakit  yang  khususnya  berbentuk  swasta  memiliki kebutuhan tersendiri dalam mengelola rumah sakit yang membutuhkan perputaran dana dan hal itu mengakibatkan dampak yang berbahaya bagi kelangsungan hidup pasien pengguna sinar-X. Hal  yang  menyangkut  kebijakan  rumah  sakit  tersebut  yang  menabrak  aturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  penggunaan  alat  radiologi  di  praktek  medisnya  berupa kebijakan  rumah  sakit  yang  pada  umumnya  menerima  pasien  yang  datang  untuk  melakukan pemeriksaan  menggunakan  sinar-X  tanpa  menanyakan  riwayat  pasien  yang  pernah  atau  tidak pernah  melakukan  pemeriksaan  sinar-X  sebelumnya.  Karena  dalam  melakukan  pemeriksaan pasien  menggunakan  sinar-X,  pasien  tidak  boleh  melebihi  dari  nilai  batas  dosis  yang diperhitungkan dalam hitungan tahun.
Kelemahan  Struktur  :  Paradigma  penegak  hukum  menggunakan  hukum  pidana  umum untuk  menangani  pidana khusus  yaitu, dokter akan diproses di  peradilan umum dalam rangka meleksanakan  pekerjaan  profesionalnya  dalam  konteks  hubungan  terapetik.  Dokter  adalah bagian  dari  masyarakat,  dan  sebagai  anggota  masyarakat  mereka  dapat  melakukan  tindak pidana  biasa  ( everyday  crime );  seperti  mencuri,  menipu,  menganiaya,  memperkosa  dan  lain sebagainya. Selain itu dokter juga sebagai professional (pemangku amalan perobatan) sehingga mereka  dapat  pula  melakukan  tindak  pidana  sudah  dalam  konteks  hubungan  dokter-pasien dalam bidang kedokteran atau seputar pelaksanaan tindakan kedokteran ( medico crime ).

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU-BUKU
Adler, Arlene, dan Richard Carlton. (2015). Introduction To:Radiologic Sciences and Patient Care . St.Louis, Missouri: Elsevier Saunders.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Azwar, Azrul. (1996). Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan . Jakarta: Sinar Harapan.
Dewi, Alexandra indriyanti. (2008). Etika dan Hukum Kesehatan . Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
Komalawati, Veronica. (1989). Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Meulen, Deborah ter. (2007). Crash Course: Imaging . Philadelphia: Mosby Elsevier.
Nasution, Bahder Johan. (2005). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter . Jakarta: Rineka Cipta.
Rasad, Sjahriar. (2005). Radiologi Diagnostik . Jakarta: Gaya Baru.
Siregar, Charles. (2004). Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan . Cetakan I. Jakarta: Penerbit EGC.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## ARTIKEL JURNAL
Faiz, Pan Mohamad. (2009). “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice).”
SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573.
Mukti, Hari Baru. (2016). “Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.”
Mimbar Keadilan , Juni.
Natasha, Christine. (2016). “Perlindungan Hukum terhadap Pasien Atas Wanprestasi dalam Pelayanan Medis (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 396/pdt.g/2008/pn.jkt.pst).” Diponegoro Law Review 5 (2): 1–11.
Sari, Sinta Dewi Ratih. (2018). “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis atas Penelantaran Pelayanan oleh Rumah Sakit.” DIVERSI : Jurnal Hukum 4 (1): 52.
https://doi.org/10.32503/diversi.v4i1.277.

## UNDANG–UNDANG DAN PERATURAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif .
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702

## Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran .