Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 2 Nomor 1 April 2019 . Hal 11-19. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(Pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara)
Barita Sormin 1) , Syamsuri Rahim 2)
Email: b_baritasormin@yahoo.com 1 ) , syamsurirahim@umi.ac.id 2)
1 Magister Akuntansi , Universitas Muslim Indonesia 2 Jurusan Akuntansi , Universitas Muslim Indonesia
©2019 –Bongaya Journal for Research Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).

## ABSTRACT
This  research  aimed  to:  (1)  To  obtain  and  analyse  application  of  Indonesian  Government  Act  No.  23  of  2018 about  increasing  level  of  Micro  Small  and  Medium  Enterprises  taxpayers  who  apply  in  South  Makassar  and North Makassar Tax Office, (2) to obtain and analyse application of Indonesian Government Act No. 23 of 2018 about  contributed  Micro  Small  and  Medium  Enterprises  income  taxes  related  to  collection  of  income  taxes Article 4 Section 2 in South Makassar and North Makassar Tax Office. Analysis method used in this research is descriptive  analysis  to  describe  increasing  number  of  taxpayers  before  and  after  after  application  of Government  Act  No.23  of  2018  about  collection  of  income  taxes  Article  4  Section  2.  This  research  used descriptive  analysis  method  with  interactive  model.  Research  shown  that:  (1)  in  South  Makassar  Tax  Office, after application of Government Act No.23, shown increasing number of Micro Small and Medium Enterprises taxpayers  for  79,61%,  in  the  other  hand,  in  North  Makassar  Tax  Office,  after  application  of  Government  Act No.23,  shown  decreasing  number  of  Micro  Small  and  Medium  Enterprises  taxpayers  for  -2,44%.  (2)  in  South Makassar  Tax  Office,  average  collection  of  income  taxes  Article  4  Section  2,  after  6  months  since  applying Government  Act  No.  23  of  2018,  is  10,49%  with  the  low  criteria,  and  in  North  Makassar  Tax  Office,  average collection of income taxes Article 4 Section 2, after 6 months since applying Government Act No. 23 of 2018, is 17,85%  with  the  low  criteria.  In  the  future,  government  especially  South  Makassar  and  North  Makassar  Tax Office needs to be active and keen for holding personal socialization to the taxpayers.
Keywords: Government Act No.23 of 2018, increasing number of taxpayers, tax collection, income taxes.

## PENDAHULUAN
Sumber-sumber  penerimaan  negara  pada dasarnya  dapat  dikelompokkan  dalam  8  sektor yaitu  Pajak,  Kekayaan  Alam,  Bea  dan  Cukai, Retribusi,  Iuran,  Sumbangan,  Laba  dari  Badan Usaha  Milik  Negara,  dan  Sumber-sumber  lain (Suandy,  2011:2).  Dari  berbagai  sumber-sumber penerimaan  negara,  penerimaan  dari  sektor perpajakan  merupakan  penopang  terbesar  yang
diperlukan  untuk  pembiayaan  negara  dan  juga sebagai  ujung  tombak  dalam  pelaksanaan pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan. Kontribusi  penerimaan  dari  sektor  perpajakan menyumbang  sekitar  80%  dari  keseluruhan pendapatan  negara,  jadi  tanpa  pajak  sebagian besar  kegiatan  negara  sulit  untuk  dapat dilaksanakan.  Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  2018,  pemerintah
( Diterima : 10 Januari 2019; di revisi: 25 Februari-2019; dipublikasikan : 10 April-2019)
mengajukan  rencana  pendapatan  negara  sebesar Rp1.894,7 triliun. Dari target tersebut, penerimaan  perpajakan  direncanakan  sebesar Rp1.618,1  triliun  atau  sekitar  85,4%  dari keseluruhan pendapatan negara.
Menurut Mustikasari (2007) dalam Wahdi dan  Suratman  (2018)  menyatakan  bahwa  di Indonesia  masih  menunjukkan  adanya tag  gap yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahun.  Hal  tersebut  menyimpulkan  bahwa meskipun  angka  penerimaan  pajak  yang  tertera di  dalam  APBN  terlihat  besar  sesungguhnya penerimaan  pajak  di  Indonesia  masih  sanga rendah.
Dalam  usaha  peningkatan  penerimaan  di sektor  pajak,  pemerintah  melalui  Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan  guna  mengoptimalkan  penerimaan  di sektor  ini  melalui  kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan.  Salah  satu  langkah  yang  diambil oleh  Direktorat  Jenderal  Perpajakan  ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan, dimana  dalam  reformasi  perpajakan  tahun  1983, sistem  pemungutan  pajak  telah  mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan  dari official  assessment  system menjadi self assessment system .
Sebelum  era  reformasi  perpajakan,  sistem pemungutan  pajak  yang  ditetapkan  adalah official assessment system . Sistem ini merupakan sistem  pemungutan  yang  memberi  wewenang kepada  fiskus  untuk  menetapkan  besarnya  pajak yang  terutang  oleh  wajib  pajak  (Tarjo,  dkk 2006).
Dalam self  assessment  system ,  Wajib Pajak  diberi  kepercayaan  untuk  menghitung, memperhitungkan,  menyetor,  dan  melaporkan sendiri  kewajiban  pajaknya,  sehingga  melalui sistem  administrasi  perpajakan  ini  diharapkan dapat  dilaksanakan  dengan  rapi,  terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem  ini  menaruh  kepercayaan  penuh  kepada Wajib  Pajak  untuk  menjalankan  kewajiban- kewajiban  perpajakannya.  Hal  tersebut  tentu meletakkan  tanggung  jawab  yang  lebih  besar kepada  Wajib  Pajak  untuk  melaksanakan kepercayaan  tersebut  dengan  sebaik-baiknya. Oleh  sebab  itu,  pemerintah  terus  memberikan pengertian  kepada  masyarakat  tentang  betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak  bagi  kelangsungan  pembangunan  nasional dan pembiayaan negara (Tarjo, dkk 2006).
Menurut  penelitian  Delmayuni  (2017) Pemerintah  mulai  melirik  sektor  swasta  yang dipastikan  memiliki  potensi  yang  besar  untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah  (UMKM).  UMKM  sekarang mulai  berkembang  dengan  baik  dan  mampu menghasilkan keuntungan. UMKM ini mempunyai potensi sangat besar untuk kemajuan perekonomian  Indonesia,  karena  menyebar  luas diseluruh  wilayah  Indonesia,  sehingga  dapat mensejahterahkan  UMKM  dan  akan  berdampak besar  bagi  perekonomian  negara  Indonesia. Mengutip  dari  (www.pajak.go.id)  kontribusi sektor  UMKM  untuk  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  saat  ini  mencapai  sekitar  62%  dengan jumlah  pelaku  UMKM  sekitar  59  juta,  dan mampu  menyerap  tenaga  kerja  sebesar  97%. Namun  demikian  apabila  dibandingkan  dengan kontribusi  UMKM  terhadap  penerimaan  pajak,
(Pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara) | 13
terdapat ketidaksesuaian, menurut Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  realisasi  penerimaan negara  dari  pajak  UMKM  masih  sangat  rendah, total  penerimaan  Rp.3.000.000.000.000  triliun hingga  Rp.4.000.000.000.000  triliun.  Jika  sektor ini  dapat  dimaksimalkan  perpajakannya  maka akan  memberikan  dampak  yang  sangat  positif bagi pemasukan kas negara.
Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dan kesederhaan mengenai perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan  Pajak Penghasilan  yang  terutang  dan  meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela ( voluntary tax compliance ) dan mendorong  kontribusi  penerimaan  negara  dari sektor UMKM, Mengutip dari (www.pajak.go.id) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018 pada tanggal 1 Juli 2018.
Peraturan  Perpajakan  yang  baru  ini memiliki  kelebihan  yaitu  tarif  yang  dianut  lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 0,5% dari omset.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018  berlaku  untuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dan/ atau Badan yang memliki penghasilan bruto tertentu  yaitu  penghasilan  yang  tidak  melebihi Rp.4.800.000.000  (empat  miliar  delapan  ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.
Tujuan  penelitian  ini,  untuk  mengetahui dan  menganalisis  penerapan  PP.No.23  Tahun 2018  terkait  tingkat  pertambahan  wajib  pajak UMKM yang mendaftar dan penerapan PP.No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM  berkontribusi  terkait  penerimaan  PPh pasal  4  ayat  (2)  pada  KPP  Pratama  Makassar Selatan dan Utara.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu
Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Makassar Selatan  dan  Makassar  Utara.  Penelitian  ini direncanakan  mulai  November  2018  sampai Januari 2019.

## Teknik Pengumpulan Data
Wawancara  dengan  Seksi  Ekstensifikasi dan  Penyuluhan  di  KPP  Pratama  Makassar Selatan  dan  Utara.  Sedangkan  Dokumentasi Mengumpulkan data-data angka tentang pertambahan  Wajib  Pajak  UMKM  sebelum  dan setelah  penerapan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018,  penerimaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2),  dan penerimaan  pajak  sesuai  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018    di  KPP  Pratama Makassar Selatan dan Utara.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif.  Metode ini  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau memberi  gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  model interaktif.  Menurut  Miles  dan  Huberman  (2007) dalam  Sugiyono  (2009)  diartikan  “Dalam pandangan  model  interaktif  terdapat  tiga  jenis kegiatan  analisis  (reduksi  data,  penyajian  data, dan  penarikan  kesimpulan)  dan  pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif.”. Adapun langkah  – langkah di dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:
1. Menyusun  tabel  pertambahan  wajib  pajak UMKM  mendaftar  sebelum  dan  setelah penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 23  Tahun  2018  di  wilayah  kerja  KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara.
2. Menghitung  dan  menyusun  tabel  analisis pertambahan wajib pajak UMKM mendaftar  sebelum  dan  setelah  penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Selatan dan  Utara.  Untuk  mengetahui  bagaimana pertambahan  wajib  pajak  UMKM,  maka digunakan rumus di bawah ini :
Pertambahan WP UMKM
= WP UMKMn –  WP UMKMn − 1 WP UMKMn − 1 𝑥 100 Keterangan : WP UMKMn
:  Wajib  Pajak  UMKM pada bulan sekarang WP UMKMn-1  :  Wajib  Pajak  UMKM pada bulan sebelumnya
3. Menyusun  tabel  penerimaan  PPh  Pasal  4 Ayat (2) Tahun 2018 di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara.
4. Menyusun tabel penerimaan Pajak
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018  di  wilayah  kerja  KPP  Pratama Makassar Selatan dan Utara.
5. Menghitung  dan  menyusun  tabel  analisis kontribusi  penerimaan  Pajak  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  terkait penerimaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2)  pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa  besar  kontribusi  penerimaan Pajak  UMKM  maka  digunakan  rumus dibawah ini:
Kontribusi PP. 23 = Jumlah penerimaan pajak UMKM Jumlah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) ×  100%
Untuk melihat kriteria kontribusi penerimaan  pajak  Peraturan  Pemerintah  Nomor 23  Tahun  2018,  maka  bisa  dilihat  pada  tabel  di bawah ini:
Tabel 1. Kriteria Penilaian
Sumber:  Tim  Litbang  Depdagri-Fisipol  UGM  1991 (dalam Ramdhaniah 2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Objek Penelitian
Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar Selatan  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Makassar  Utara  merupakan  unit  kerja  vertikal yang  berada  dibawah  Kantor  Wilayah  DJP Sulawesi  Selatan,  Barat  Dan  Tenggara  yang berlokasi  di  Kompleks  Gedung  Keuangan Negara  I  di  Jalan  Urip  Sumohardjo  KM.  4 Makassar.  Sebagai  salah  satu  implementasi  dan penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan Modern  yang  mengubah  secara  struktural  dan fungsional  organisasi  dan  tata  kerja  instansi vertikal  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  67/PMK.01/2008  tanggal  6  Mei  2008. KPP  Makassar  Selatan,  KPP  Makassar  Utara, Kantor  Pelayanan  PBB  Makassar,  dan  Kantor Pemeriksaan  dan  Penyidikan  Pajak  Makassar. KPP  Pratama  Makassar  Selatan  membawahi empat wilayah kecamatan yang ada di Makassar yaitu  Rappocini,  Makassar,  Panakukkang,  dan Manggala.  Sedangkan  KPP  Pratama  Makassar
Persentase (%) Kriteria 0,00 - 10 Sangat kurang 10,10 - 20 Kurang 20,10 - 30 Sedang 30,10 - 40 Cukup baik 40,10 - 50 Baik Diatas 50 Sangat baik
(Pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara) | 15
Utara  membawahi  enam  wilayah  kecamatan yang  ada  di  Makassar  yaitu  Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Bontoala.
Tabel  2.  Menunjukkan  wajib  pajak tertinggi  yang  mendaftar  sebelum  penerapan PP.No.23  Tahun  2018  pada  KPP  Pratama Makassar Selatan terjadi pada bulan Maret 2018 yakni  mencapai  2.139  wajib  pajak,  sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan  Juni  2018  yakni  hanya  mencapai  1.700 wajib  pajak.  Pertambahan  wajib  pajak  tertinggi terjadi pada bulan Juni ke bulan Juli tahun 2018 sebesar 14,71%, sedangkan penurunan pertambahan  wajib  pajak  terendah  terjadi  pada bulan  Mei  ke  bulan  Juni  sebesar  -10,62%. Pertambahan  wajib  pajak  UMKM  sebelum penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Selatan sebesar 13.546 atau 4,12%.
Tabel  3.  Menunjukkan  wajib  pajak tertinggi  yang  mendaftar  setelah  penerapan  PP. No.23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Selatan terjadi pada bulan Desember 2018 yakni mencapai  4.774  wajib  pajak,  sedangkan  wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Oktober 2018 yakni hanya mencapai 1.914 wajib
pajak.  Pertambahan  wajib  pajak  tertinggi  terjadi pada  bulan  November  ke  bulan  Desember tahun 2018  sebesar  137,04%,  sedangkan  penurunan pertambahan  wajib  pajak  terendah  terjadi  pada bulan  Desember  2018  ke  bulan  Januari  2019 sebesar  -56,72%.  Pertambahan  wajib  pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018  pada  KPP  Pratama Makassar Selatan sebesar 16.658 atau 83,73%.
Berdasarkan  data  pada  KPP  Pratama Makassar  Selatan,  tingkat  pertambahan  wajib pajak  UMKM  mendaftar  sebelum  dan  setelah penerapan  PP.No  23  Tahun  2018  mengalami peningkatan  sebesar  3.112  atau  79,61%.  Hal  ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM setelah penerapan  PP.No.23  Tahun  2018  dengan  tarif 0,5% semakin menyadari kewajiban perpajakanya,  dan  menunjukkan  bahwa  tujuan pemerintah mengeluarkan PP.No.23 Tahun 2018 ini,  yakni  untuk  mendorong  peran  masyarakat dalam  kegiatan  ekonomi  formal,  memberikan kemudahan  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan dan memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara.
Tabel 4. Pertambahan Wajib Pajak UMKM Mendaftar Sebelum Penerapan PP.No.23
Tahun 2018 Pada KPP Pratama Makassar Utara Tahun Bulan WP UMK M Presentase Pertambahan UMKM 2018 Januari 354 - Februari 344 -2,82% Maret 365 6,10% April 398 9,04% Mei 376 -5,53% Juni 344 -8,51% Juli 387 12,50% Jumlah 2.568 10,78%
Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi

## KPP Pratama Makassar Utara
Tabel  4.  Menunjukkan  wajib  pajak tertinggi  yang  mendaftar  sebelum  penerapan PP.No.23  Tahun  2018  pada  KPP  Pratama Makassar  Utara  terjadi  pada  bulan  April  2018 yakni  mencapai  398  wajib  pajak,  sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Februari dan bulan Juni 2018 yakni hanya mencapai  344  wajib  pajak.  Pertambahan  wajib pajak  tertinggi  terjadi  pada  bulan  Juni  ke  bulan Juli  tahun  2018  sebesar  12,50%,  sedangkan penurunan  pertambahan  wajib  pajak  terendah terjadi  pada  bulan  Mei  ke  bulan  Juni  sebesar  - 8,51%.  Pertambahan  wajib  pajak  UMKM sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun  2018  pada  KPP  Pratama  Makassar Utara sebesar 2.568 atau 10,78%.
Tabel 5. Pertambahan Wajib Pajak UMKM Mendaftar Setelah Penerapan PP.No.23
Tahun 2018 Pada KPP Pratama Makassar
Utara Tahun Bulan WP UMKM Presentase Pertambahan UMKM 2018 Juli 387 - Agustus 366 -5,43% September 351 -4,10% Oktober 359 2,28% November 379 5,57% Desember 269 -29,02% 2019 Januari 345 28,25% Jumlah 2.550 8,34%

## Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara
Tabel  5.  Menunjukkan  wajib  pajak tertinggi  yang  mendaftar  setelah  penerapan  PP. No.23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Utara  terjadi  pada  bulan  Juli  2018  yakni mencapai  387  wajib  pajak,  sedangkan  wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Desember 2018 yakni hanya mencapai 269 wajib pajak.  Pertambahan  wajib  pajak  tertinggi  terjadi pada  bulan  Desember  2018  ke  bulan  Januari 2019  sebesar  28,25%,  sedangkan  penurunan pertambahan  wajib  pajak  terendah  terjadi  pada bulan  November  ke  bulan  Desember  sebesar  - 29,02%.  Pertambahan  wajib  pajak  UMKM setelah  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 23  Tahun  2018  pada  KPP  Pratama  Makassar Utara sebesar 2.550 atau 8,34%.
Berdasarkan  data  pada  KPP  Pratama Makassar  Utara,  tingkat  pertambahan  wajib pajak  UMKM  mendaftar  sebelum  dan  setelah penerapan  PP.No.23  Tahun  2018  mengalami penurunan  sebesar  18  atau    -2,44%.  Hal  ini
(Pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara) | 17
menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM setelah penerapan  PP.No.23  Tahun  2018  dengan  tarif 0,5% belum menyadari kewajiban perpajakanya. Tabel 6. Kontribusi Penerimaan PPh PP.No.23 Tahun 2018 terkait Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Makassar Selatan
Tah un Bulan Penerima an PPh Final PP. No.23 Tahun 2018 Total Penerimaa n PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
Kontrib usi Krite ria
2018 Agustu s 1.511.067. 555
11.373.426 .014 13,29% Kuran g Septem ber 1.261.017. 834 10.725.140 .870 11,76% Kuran g Oktobe r 1.401.702.
145 15.112.861 .968 9,27% Sanga t kuran g Novem ber 1.587.958. 011 12.890.234 .982 12,32% Kuran g Desem ber 1.617.829. 895 26.518.733 .568 6,10% Sanga t kuran g 2019 Januari 1.353.284. 117 13.303.062 .531 10,17% Kuran g Rata-rata 1.455.476. 593 14.987.243 .322 10,49% Kuran
g
Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi

## KPP Pratama Makassar Selatan
Tabel  6.  Menunjukkan  besar  kontribusi  yang diberikan  oleh  PP.No.23/2018  terkait  total penerimaan  PPh  Final  Pasal  4  Ayat  (2)  selama kurun  waktu  6  bulan  di  terapkannya  PP.  No. 23/2018  bersifat  fluktuatif,  artinya  bahwa terdapat  peningkatan  dan  penurunan  besarnya kontribusi  PP.  No.  23/2018.  Hal  ini  tentunya dipengaruhi  oleh  jumlah  penerimaan  PP.  No. 23/2018  serta  jumlah  penerimaan  atas  sumber
PPh  Pasal  4  Ayat  (2)  yang  lainnya.  Kontribusi terendah  terjadi  pada  bulan  Desember  2018, penerimaan  PPh  Final  PP.  No.23  Tahun  2018 sebesar  Rp.1.617.829.895  dari  total  Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp.26.518.733.568 dengan  kontribusi  sebesar 6,10% dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan kontribusi  tertinggi  terjadi  pada  bulan  Agustus 2018  Penerimaan  PPh  Final  PP.  No.23  Tahun 2018  sebesar  Rp.1.511.067.555  dari  total penerimaan  PPh  Final  Pasal  4  Ayat  (2)  sebesar Rp.11.373.426.014  dengan  kontribusi  sebesar 13,29%  dengan  kriteria  kurang.  Rata-rata kontribusi  PPh  Final  PP.  No.23  Tahun  2018 terkait  total  penerimaan  PPh  Final  Pasal  4  Ayat (2)  selama  6  bulan  sebesar  10,49%  dengan kriteria kurang.
Tabel 7. Kontribusi Penerimaan PPh PP. No.23 Tahun 2018 terkait Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Makassar Utara
Tah un Bulan
Penerima an PPh Final PP. No.23
Tahun 2018 Total Penerimaa n PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Kontrib usi Krite ria
2018
Agustu s 2.154.412. 716 10.516.376 .784 20,49% Sedan g Septem ber 2.146.366. 694 11.359.838 .455 18,89% Kuran g Oktobe r 2.007.717. 519 15.519.384 .766 12,94% Kuran g Novem ber 2.377.654. 695 12.964.384 .475 18,34% Kuran g Desem ber 2.549.183. 117 14.185.783 .180 17,97% Kuran g 2019 Januari 2.492.871. 910 13.480.193 .185 18,49% kuran g Rata-rata 2.288.034. 13.004.326 17,85% kuran
442 .808 g
Sumber : Seksi pengolahan data dan informasi

## KPP Pratama Makassar Utara
Tabel  7.  Menunjukkan  besar  kontribusi yang  diberikan  oleh  PP.No.23/2018  terkait  total penerimaan  PPh  Final  Pasal  4  Ayat  (2)  selama kurun  waktu  6  bulan  di  terapkannya  PP.  No. 23/2018  bersifat  fluktuatif,  artinya  bahwa terdapat  peningkatan  dan  penurunan  besarnya kontribusi  PP.  No.  23/2018.  Hal  ini  tentunya dipengaruhi  oleh  jumlah  penerimaan  PPh  PP. No.  23/2018  serta  jumlah  penerimaan  atas sumber  PPh  Pasal  4  Ayat  (2)  yang  lainnya. Kontribusi  terendah  terjadi  pada  bulan  Oktober 2018,  penerimaan  PPh  Final  PP.  No.23  Tahun 2018  sebesar  Rp.2.007.717.519  dari  total Penerimaan  PPh  Final  Pasal  4  Ayat  (2)  sebesar Rp.15.519.384.766 dengan  kontribusi  sebesar 12,94%  dengan  kriteria  kurang.  Sedangkan kontribusi  tertinggi  terjadi  pada  bulan  Agustus 2018  Penerimaan  PPh  Final  PP.  No.23  Tahun 2018  sebesar  Rp.2.154.412.716  dari  total penerimaan  PPh  Final  Pasal  4  Ayat  (2)  sebesar Rp.10.516.376.784  dengan  kontribusi  sebesar 20,49%  dengan  kriteria  sedang.  Rata-rata kontribusi  PPh  Final  PP.  No.23  Tahun  2018 terkait  total  penerimaan  PPh  Final  Pasal  4  Ayat (2)  selama  6  bulan  sebesar  17,85%  dengan kriteria kurang.
Menurut  Mardiasmo  (2016:4),  agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau  perlawanan,  maka  pemungutan  pajak  harus memenuhi syarat yaitu, pemungutan pajak harus adil,  pemungutan  pajak  harus  berdasarkan Undang-undang, tidak mengganggu perekonomian,  sistem  pemungutan  pajak  harus sederhana.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Pada KPP Pratama Makassar Selatan terjadi pertambahan  wajib  pajak  antara  sebelum penerapan  dan  setelah  penerapan  Peraturan Pemerintah  23  Tahun  2018,  dan  pada  KPP Pratama  Makassar  Utara  terjadi  penurunan wajib  pajak  antara  sebelum  penerapan  dan setelah  penerapan  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Pada  KPP  Pratama  Makassar  Selatan Kontribusi  PPh  PP.No.23  Tahun  2018 terkait  penerimaan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) selama  6  bulan  sejak  diterapkan  PP.No.23 Tahun  2018,  mengalami  fluktuatif,  secara rata-rata  masih  dalam  kriteria  kurang,  dan pada KPP Pratama Makassar Utara Kontribusi  PPh  PP.No.23  Tahun  2018 terkait  penerimaan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) selama  6  bulan  sejak  diterapkan  PP.No.23 Tahun  2018,  mengalami  fluktuatif,  secara rata-rata  masih  dalam  kriteria  kurang. Kemudian  disarankan  kepada  Pada  KPP Pratama  Makassar  Selatan  dan  Makassar Utara dalam melakukan sosialisasi sebaiknya dikemas secara unik dan menarik agar  wajb  pajak  tertarik  untuk  mengikuti sosialisasi  tersebut,  dan  kesadaran  wajib pajak  dalam  membayar  pajak  meningkat, perlu  mengupgrade  alamat  wajib  pajak secara rutin, agar dapat diidentifikasi ketika sosialisasi  ke  alamat  tempat  usaha  pelaku UMKM, Perlunya penambahan anggota atau sumber daya manusia dari sisi fiskus dalam mengawasi wajib pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
(Pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara) | 19
Bank  Indonesia.  2015. Profil  Bisnis  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  E-Book (UMKM)  (https://www.bi.go.id). Diakses Tanggal 2 Oktober 2018.
Delmayuni,  Asri.  2017. Strategi  Pengembangan Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  Pangan Berdaya Saing di Kota Palembang. Tesis. Universitas Pertanian Bogor. Bogor.
Dewi,  Ida  Ayu  L  Kusuma,  A.  P  Wijana,  I
Nyoman. 2017. Pertumbuhan dan
Penerimaan  Pajak  Terkait  Penerapan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46. .  E- Jurnal Akuntansi. 18(3), 2055-2084.
Direktorat  Jenderal  Anggaran.  2017 .  Informasi APBN 2018. E-Book. (https://www.kemenkeu.go.id) . Diakses Tanggal 28 September 2018.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2018. Pajak  UMKM Setengah Persen. (https://www.pajak.go.id) .Diakses Tanggal  3  Oktober
2018.
Dunggio,  Jelly  Anggraeni,  Elim,  I,  Mawikere,
Lidia. 2017 . Analisis Penerapan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013  Terhadap  Pertumbuhan  Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat  (2). Jurnal  Riset  Akuntansi  Going Concern. 12(2), 140-148.
Hakim,  Fadli.  Nangoi,  Grace  B.  2015. Analisis Penerapan PP.No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak  Penghasilan  UMKM  Terhadap Tingkat  Pertumbuhan  Wajib  Pajak  dan
Penerimaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2)  Pada
KPP  Pratama  Manado .  Jurnal  EMBA.
3(1), 787-795.
Mutia Fauzia. 2018. Sri Mulyani Akui
Penerimaan Pajak UMKM Masih Rendah. (https://sains.kompas.com) . Diakses Tanggal 30 September 2018.
Natalia,  Amanda.  Budiasih,  I.G  Ayu  Nyoman. 2013. Analisis  Penerapan  Peraturan Pemerintah  N0.46.  Tahun  2013Terhadap Tingkat  Penerimaan  Pajak  di  KPP Pratama Badung Selatan. E-Jurnal
Akuntansi. 19(3), 1861-1886.
Republik  Indonesia.  2008. Undang  –  Undang Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Republik  Indonesia.  2009. Undang  –  Undang Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 .
Republik  Indonesia.  2018. Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Usaha yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu.
Rosdiana, Haula, Edi, S, Irianto. 2011. Panduan lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia . Visimedia. Jakarta.
Sa’diya,  M  Alfi  Lofiana,  Handayani,  Siti  R, Effendy,  Idris.  2016. Analisis  Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013  Untuk  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu  (Studi  Pada KPP  Pratama  Malang  Utara) .  Jurnal Perpajakan. 10(1), 1-7.
Tarjo, & Kusumawati, I. 2006. Analisis Perilaku Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System suatu studi  di  Bangkalan. Jurnal  Akuntansi  & auditing Indonesia. 10(1), 101-120.
Tjiali, Widya. 2015. Analisis Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013  Terhadap  Pertumbuhan  Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat  (2)  Pada  KPP  Pratama  Bitung. Jurnal EMBA. 3(4), 369-376.
Wahdi,  Nirsetyo,  Suratman.  2018. Efektivitas Penerapan  PP.  No.4  Tahun  2013  bagi UMKM  terhadap  Tingkat  Pertumbuhan Wajib  Pajak  dan  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Pada  KPP  Pratama  di Semarang. 20(1), 37-45.