PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN BANYUWANGI
(STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI KELURAHAN KLATAK KABUPATEN BANYUWANGI)
Galang Mahendra Ardiansyah 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { galangmahendra047@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1)  bagaimana pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah yang termuat dalam PP nomor24 tahun 1997 sehingga tidak menimbulkan terjadinya sengketa mengenai sertifikat ganda  yang ada  di  Banyuwangi,  serta  (2)  bagaimana  peran  Kantor  Badan  Pertanahan  di  Banyuwangi untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam  penyelesaian  terhadap  kepemilikan  sertifikat ganda untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini  dilaksanakan di  Kantor Badan Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah dengan  cara  studi  dokumen,  observasi,  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang digunakan  adalah  Teknik Non Probability  Sampling.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1) Mengenai prosedur pendaftaran harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 agar dapat berdampak positif bagi masyarakat antara lain akan menciptakan rasa aman bagi  pemilik  hak  atas  tanah,  membantu  mempermudah  masyarakat  dalam  memperoleh  hak milik  atas  tanah,  memungkinkan  perekonomian  masyarakat  lebih  maju,  mempermudah peralihan hak. (2) Mengenai peran dan tindakan yang dilakukan BPN Kabupaten Banyuwangi untuk  menjalankan  tugasnya  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanahhak  milik  bersertifikat ganda  disini  adalah  dengan  melaksanakan  putusan  pengadilan.  Putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  yang  berkaitan  dengan  penerbitan,  peralihan, pembatalan  hak  atas  tanah  dan/atau  pembatalan  penetapan  tanah  terlantar,  dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat.
Kata kunci: Peran Kantor Badan Pertanahan, Sengketa Tanah, Sertifikat Ganda.

## Abstract
This study aims to find out, (1) how to implement land registration procedures to ensure legal certainty and  land rights as contained  in PP number  24  of 1997 so as not to cause disputes regarding  dual  certificates  in  Banyuwangi,  and  (2)how  the  role  of  the  Land  Agency  Office  in Banyuwangi  is  to  ensure  certainty.  law  in  the  settlement  of  the  ownership  of  multiple certificates  to  ensure  legal  certainty.  The  type  of  research  used  is  empirical  legal  research, with  the  nature  of  descriptive  research.  The  location  of  this  research  was  carried  out  at  the Land Agency Office  of Banyuwangi Regency. Data collection techniques  used are document studies,  observations,  and  interviews.  The  sampling  technique  used  is  the  Non  Probability Sampling Technique. The results show (1) Regarding the registration procedure, it must be in accordance  with  PP  Nomor  24  Tahun  1997  so  that  it  can  have  a  positive  impact  on  the
community, including creating a sense of security for owners of land rights, helping to make it easier  for  people  to  obtain  property  rights  to  land,  enabling  the  community's  economy  to  be more advanced, and facilitating the transfer of rights. (2) Regarding the role and actions taken by the BPN Kabupaten Banyuwangi to carry out its duties in resolving land disputes with dual certificates, here is to implement court decisions. Court decisions which have permanent legal force,  relating  to  the  issuance,  transfer,  cancellation  of  land  rights  and/or  cancellation  of  the determination  of  abandoned  land,  are  carried  out  based  on  the  request  of  interested  parties through the local Land Office
Keywords: The Role of the Land Agency Office, Land Disputes, Multiple Certificates.

## PENDAHULUAN
Tanah  sebagai  salah  satu  sumber daya  alam  merupakan  karunia  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Tanah  merupakan kebutuhan  hidup  manusia  yang  paling mendasar  sebagai  sumber  penghidupan dan mata  pencaharian, bahkan tanah  dan manusia  tidak  dapat  dipisahkan  dari semenjak  manusia  lahir  hingga  manusia meninggal  dunia  (Santosa,  2021:  455). Tanah  merupakan  suatu  yang  amat penting  dalam  kehidupan  manusia  baik dilihat  dari  segi  ekonomi,  sosial,  budaya bahkan  setelah  meninggalpun  manusia memerlukan  tanah,  tanpa  tanah  manusia tidak akan bisa hidup karena tanah adalah tempat  dimana  manusia  hidup  dan mencari penghidupan (Wirantini, 2016: 2).
Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten  yang  di  wilayah  Jawa  Timur yang  terletak  paling  ujung  timur.  Tidak menutup kemungkinan Banyuwangi
sebagai kota dengan tempat yang banyak akan penghasil pertanian maupun perkebunan
Dengan  demikian  tidak  bisa  dipungkiri adanya persengketaan di bidang pertanahan  yang  dapat  menimbulkan konflik  yang  berkepanjangan  antar  warga masyarakat  yang  bersengketa,  bahkan konflik  ini  bisa  sampai  kepada  masing- masing ahli
waris yang
bersengketaterkadang konflik tentang bidang pertanahan ini juga dapat menimbulkan  banyak  korban  yang  terlibat di dalamnya.
Orang-orang
yang bersengketa
berlomba-lomba membuktikan bahwa merekalah yang lebih berhak atas tanah tersebut.
Semakin  pesatnya  pertumbuhan yang  ada  di  Jawa  Timur  terkhusus  di Kabupaten  Banyuwangi,  maka  semakin banyak populasi penduduk sehingga tidak menutup  kemungkinan  semua  penduduk
membutuhkan  tempat  tinggal  dan  yang menjadi  sasaran  yaitu  tanah,  sehingga tanah  menjadi  alternatif  pilihan  yang digunakan  untuk  kepentingan  individu. Tanah  merupakan  harta  yang  sangat penting terkait dengan kehidupan masyarakat  sehingga  saat  ini  banyak permasahalan  yang  timbul  mengenai tanah  terutama  hak  atas  tanah  bahkan tidak  jarang  sampai  terjadi  sengketa  hak atas  tanah.  Berbagai  kasus  sengketa tanah  yang  timbul  ketika  ada  beberapa individu yang menyalahgunakan hak seseorang  maka  disitulah  terjadi  konflik antar  individu  atau  masyarakat.  Seperti contoh salah satu kasus sengketa penyertifikatan  tanah  yang  terjadi  di  Desa Klatak.
Desa  Klatak  adalah  desa  yang terletak di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Di desa Klatak  yang  mayoritas  penduduk  sebagai petani  dan  berkebun  pasti  terdapat  lahan perkebunan dan pertanian yang luas maka hasil bumi yang di dapatkan sangat besar dan  itu  berpengaruh  bagi  pendapatan Desa  dan  dinaungi  oleh  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam peningkatan hasil  pertanian  atau  perkebunan  maka pembangunan  infrastruktur  yang  ada  di Desa  Klatak  dapat  berjalan  dengan  baik sehingga  mempunyai  timbal  baik  bagi masyarakat di desa tersebut.
Tanah menjadi permasalahan yang terjadi didalam  masyarakat  karena  setiap  orang ingin  berusaha  untuk  mempunyai  dan menguasai tanah yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat  trutama  dalam  keluarga. Tanah  merupakan  salah  satu  kebutuhan pokok masyarakat. Jika ingin memperoleh sertifikat tanah, memerlukan proses pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang
harus  disesuaikan  dengan  hukum  dan kebutuhan  masyarakat.  Keberadaan  hak- hak perorangan atas tanah selalu bersumber  pada  Hak  Bangsa  Indonesia atas  tanah  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- undang  Pokok  Agraria.  Adapun  tata  cara yang dapat digunakan untuk memperoleh  hak  atas  tanah  tergantung pada  status  tanah  yang  tersedia  yaitu, Tanah    Negara  atau    Tanah    Hak.    Jika tanah  yang    tersedia    berstatus    Tanah Negara,    tata    cara    yang    harus digunakan    untuk  memperoleh  tanah tersebut  adalah  melalui  permohonan  hak. Dan  jika  yang  tersedia  berstatus  Tanah Hak   (hak-hak    primer),   maka   tata    cara yang dapat digunakan untuk memperoleh    tanah    tersebut    di antaranya    adalah    melalui,  pemindahan hak (jual-beli, hibah tukar, menukar).
Manusia memiliki hubungan emosional  dan  spiritual  terhadap  tanah, sehingga  kehidupan  manusia  tidak  bisa lepas  dari  tanah.  Tanah  tidak  hanya semata-mata dipandang sebagai komoditas  yang  bernilai  ekonomis  belaka, tetapi  hubungan tanah  dengan  pemiliknya mengandung  nilai-nilai  budaya,  adat, ekonomis, dan spiritual tertentu.  Demikian juga bagi pemerintah, setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pasti membutuhkan tanah.
Masing-masing  hak  penguasaan atas  tanah  dalam  Hukum  Tanah  Nasional tersebut  meliputi,  hak  bangsa  Indonesia atas  tanah  Pasal  1  ayat  (1),  dan  hak menguasai  Negara  Pasal  2  ayat  (1)  dan (2)  Undang-undang  Pokok  Agraria,  serta hak-hak  perorangan  atas  tanah  yang terdiri dari hak-hak atas tanah (primer dan sekunder)  dan  hak  jaminan  atas  tanah. Adapun  tata  cara  yang  dapat  digunakan untuk memperoleh hak atas tanah tergantung  pada  status  tanah  yang tersedia  yaitu,  Tanah  Negara  atau  Tanah Hak.  Secara  konstitusional,  UUD  1945 dalam  Pasal  33  ayat  (3)  menyatakan bahwa  “bumi,  air,  ruang  angkasa  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari ketentuan dasar ini,  dapat  diketahui  bahwa  kemakmuran rakyatlah  yang  menjadi  tujuan  utama
dalam  pemanfaatan  fungsi  bumi,  air  dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi  yang  terjadi  sebagai  akibat  laju pembangunan,  meningkatkan  kebutuhan akan  tanah  baik  untuk  kepentingan industri,  jasa  maupun  permukiman  seperti perumahan  dan  perkantoran.  Kebutuhan manusia  akan  tanah  semakin  meningkat dikarenakan  kegiatan  pembangunan  dan pertumbuhan  penduduk  yang  semakin meningkat  yang  tidak  diimbangi  dengan persediaan tanah yang terbatas.
Ketidakseimbangan itu telah menimbulkan persoalan  dari  banyak  segi.  Hal  ini disebabkan  karena  tanah  merupakan kebutuhan  yang  sangat  mendasar  dan menempati kedudukan yang sangat penting  dan  strategis  dalam  kehidupan dan pembangunan, di masa sekarang dan masa yang akan datang. Begitu pentingnya  kegunaan  tanah  bagi  orang atau  badan  hukum  menuntut  adanya jaminan  kepastian  hukum  atas  tanah tersebut.
Pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran tanah merupakan kewajiban dari pemerintah yang bertujuan untuk menjamin  kepastian  hukum  yang  bersifat rechtscadaster,  artinya  untuk  kepentingan pendaftaran tanah saja dan hanya mempermasalahkan  haknya  apa  dan siapa pemiliknya, bukan untuk kepentingan lain seperti halnya perpajakan.  Pendaftaran  tanah  selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang  tanah,  siapa  pemiliknya,  apa haknya,  berapa  luasnya,  untuk  apa dipergunakan,
dan
sebagainya.
Pendaftaran tanah bukan sekedar administrasi  tanah,  tetapi  pendaftaran tanah  adalah  memberikan  hak  atas  tanah (Harsono,  2013:23).  Ketetapan  tersebut mengandung  pengertian  bahwa  hal-hal yang menyangkut kepemilikan, penguasaan,  dan  penggunaan  tanah harus diikuti dengan kegiatan pendaftaran tanah  baik  yang  dimiliki  oleh  masyarakat maupun  oleh  Badan  Hukum  ke  Kantor Pertanahan  guna  mendapatkan  kepastian hukum  hak  atas  tanah  yang  dikuasainya atau yang dimilikinya. Dengan
diselenggarakannya  pendaftaran  tanah, maka  pihak-pihak  yang  bersangkutan dengan  mudah  dapat  mengetahui  status atau  kedudukan  hukum  dari  pada  tanah tertentu  yang  dihadapinya  termasuk  letak, luas  dan  batas-batasnya,  siapa  yang punya dan beban apa yang ada diatasnya.
Dalam  kenyataan  yang  ada  dalam masyarakat  saat  ini  masih  banyak  terjadi kasus  mengenai  sertifikat  hak  atas  tanah yang  tumpang  tindih  sering  disebut dengan  sertifikat  ganda.  Pada  sertifikat ganda  ini  berarti  bahwa  surat  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  tindih menindih  atau  bertumpuk-tumpuk  dengan lokasi hak atas tanah milik orang lain yang dengan  bukti  mempunyai  sertifikat  yang sama.  Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya suatu  sengketa  tanah  antara  kedua  belah pihak.  Praktek  dilapangan  tidak  jarang terjadi  adanya  sertifikat  palsu,  sertifikat asli  atau  palsu  atau  sertifikat  ganda  di masyarakat  sehingga  pemegang  hak  atas tanah  perlu  mencari  informasi  tentang kebenaran  data  fisik  dan  yuridis  atas bidang tanah tertentu di Kantor Pertanahan.
Tanah  merupakan  obyek  yang paling  mudah  terkena  sengketa,  baik sengketa  antar  individu,  sengketa  individu dengan  badan  hukum,  sengketa  antar badan  hukum,  bahkan  sengketa  yang melibatkan pemerintah, sehingga pengaturan  hukum  terkait  penguasaan atau  pemberian  hak  atas  tanah  harus dapat  dimaksimalkan  untuk  menjamin perlindungan  terhadap  pemegang  hak atas  tanah.  Kasus  yang  terjadi  di Kelurahan  Klatak  Kabupaten  banyuwangi dengan  sertifikat  hak  milik  Nomor  244/ kelurahan  Klatak,  gambar  situasi  tanggal 191977  nomor  2157/1997  dengan  luas 6.820  m,  terakhir  atas  nama  Suwardi, yang diterbitkan pada tanggal 3 September  1997,  dan  sertifikat  kedua dengan  hak  milik  nomor  1922/kelurahan klatak,  gambar  situasi  tanggal  1101995, nomor  7348,  dengan  luas  13.990  m, terakhir  atas  nama  Rahmat  (Putusan Nomor 75 PK/TUN/2018).
Kedua  pihak  yang  bersangkutan telah  memiliki  akta  yang  sama  sebagai tergugat  atas  kasus  sertifikat  ganda dengan para ahli waris pemilik sebenarnya
hak  milik  atas  tanah  tersebut,  sehingga para  ahli  waris  memberi  permohonan peninjauan  kembali  sampai  ke  tingkat kasasi dengan menuntut untuk menggugat para  pemilik  kedua  sertifikat  tersebut  dan menuntuk  kepada  Badan  Pertanahan Nasional  Kabupaten  Banyuwangi  untuk bertanggung jawab atas terjadinya sengketa  tanah  yang  ada  di  Kelurahan Klatak Kabupaten Banyuwangi.
Dengan  adanya  kasus  tersebut maka  terjadi  kesenjangan  norma  hukum dan  realita  keadaan  di  lapangan  yang berbeda,  sudah  di  jelaskan  di  PP  No.  24 Tahun  1997  terkait  pendaftaran  tanah  di dalam Peraturan tersebut sudah dijelaskan  bagaimana  prosedur-prosedur terkait pendaftaran tanah khususnya Pada Pasal  11  dan  Pasal  12  yang  menjelaskan mengenai pelaksanaa Pendaftaran Tanah, Dimana dalam proses penerbitan sertifikat terdapat  proses  yang  kompleks  salah satunya  pembuktian  hak  milik,  namun realita yang ada di lapangan bertentangan dengan  apa  yang  sudah  dijelaskan  di dalam  Peraturan  yang  sudah  di  atur sehingga terjadi penerbitan sertifikat ganda  dengan  satu  objek  tanah  yang sama.
Atas  dasar  tersebut  maka  peneliti melakukan  penelitian  untuk  menjelaskan permasalahan  tersebut  dan  berusaha mengembangkan solusi terkait permasalahan  tersebut  melalui  skripsi yang  berjudul  “ Penyelesaian  Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Di  Kabupaten Banyuwangi  (Studi  Kasus  Sengketa Tanah  Di  Kelurahan  Klatak  Kabupaten Banyuwangi )”

## METODE
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2017: 31).
Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dan  menggunakan  data dan  sumber  data  yaitu  data  primer  dan data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier  yaitu  kamus  hukum  (Zaenudin, 2017).  Dalam  rangka  pengumpulan  data primer  maupun  data  sekunder,  maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan  data,  yaitu  teknik  studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan,  dan  teknik  wawancara. Teknik  penentuan  sampel  penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan  data  dilapangan  sehingga siap  untuk  dianalisis.  Data  yang  diperoleh untuk  penelitian  ini  dianalisis  dan  diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara yang dilakukan  oleh  peneliti  dengan  informan serta  data  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Prosedur Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum  Dan  Hak  Atas  Tanah  Yang Termuat  Dalam  PP  Nomor  24  Tahun 1997  Sehingga  Tidak  Menimbulkan Terjadinya Sengketa Mengenai Sertifikat Ganda. Pentingnya  mendaftarkan  tanah tanah
bagi masyarakat adalah memperoleh  kepastian  hukum.  Kepastian hukum  merupakan  perlindungan  hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang  berarti  seseorang  akan  dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan dalam  keadaan  tertentu.  Masyarakat mengharapkan  adanya  kepastian  hukum, karena  dengan  adanya  kepastian  hukum masyarakat  akan  lebih  tertib.  Hukum bertugas  menciptakan  kepastian  hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.
Pendaftaran tanah dilakukan dalam bentuk peta dan bentuk daftar. Dan dapat  kita  ketahui  bahwa  rangkaian pendaftaran  tanah  adalah  pemeliharaan data  fisik  dan  data  Yuridis  dari  bidang suatu  tanah.  Adapun  ada  2  data  dalam pendaftaran tanah yaitu:
1.  Data Fisik
Data fisik sebagaimana yang dimaksud  dalam  ketentuan  pasal  1 ayat  6  PP  No.  24  Tahun  1997 adalah  keterangan  mengenai  letak, batas  dan  luas  bidang-bidang  tanah dan  satuan  rumah  susun  yang sudah terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan. Maka dari itu kita simpulkan  definisi  diatas  dapat  kita ketahui  bahwa  yang  menjadi  obyek adalah  bidang  tanah  dan  satuan rumah  susun  mengenai  letak  batas luas  serta  bangunan  yang  ada  di atasnya.
2.  Data Yuridis Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  7  PP No. 24 Tahun 1997 adalah
keterangan  mengenai  status  hukum suatu  bidang  tanah  dan  satuan rumah susun yang telah terdaftar.
Dalam prosedur pendaftaran tanah menurut  PP  No.  24  Tahun  1997  ada  dua hal  yaitu  secara  Sporadik  dan  Sistematik. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan  atas  permintaan  pihak  yang berkepentingan  sedangkan  Pendaftaran tanah  secara  sistematik  adalah  kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang  dilakukan  secara  serentak  yang meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah yang  belum  didaftar  dalam  wilayah  atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Prosedur pendaftaran tanah secara sporadik  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah:
1.  Pendaftaran  tanah  secara  sporadik dilakukan  atas  permintaan  pihak yang  berkepentingan,  dimana  pada pihak  yang  berkepentingan  adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang  bersangkutan  atau  kuasanya. Pendaftaran  tanah  secara  sporadik dapat  dilakukan  secara  individual (perseorangan) atau massal (kolektif)  dari  pemegang  hak  atas bidang tanah atau kuasanya.
2.  Pembuatan  Peta  Dasar Pendaftaran Wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai  wilayah  pendaftaran  tanah secara sistematik oleh Badan
Pertanahan  Nasional  di  usahakan tersedianya  peta  dasar  pendaftaran untukkeperluan  pendaftaran  tanah secara  sporadik  untuk  keperluan pembuatan  peta  dasar  pendaftaran, Badan Pertanahan Nasionalmenyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan,  dan  pemeliharaan  titik- titik dasar.
3.  Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah  Untuk  memperoleh  data  fisik yang  diperlukan  bagi  pendaftaran tanah. Bidang-bidang tanahyang akan  dipetakan      akan  diukur, setelah  ditetapkan  letaknya,  batas-
batasnyadan menurut
keperluannya  di  tempatkan  tanda- tanda  batas  di  setiap  sudut  bidang tanah yang bersangkutan.
Penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para
pihak yang berkepentingan.
4.  Pengukuran  dan  pemetaan  bidang- bidang  tanah  dan  pembuatan  peta pendaftaran.  Bidang-bidang  tanah yang sudah ditetapkan batas- batasnya  diukur  dan  selanjutnya ditetapkan dalam peta dasar pendaftaran.  Jika  dalam  wilayah pendaftaran  tanah  secara  sporadik belum  ada  peta  dasar  pendaftaran,
dapat digunakan peta lain, sepanjang  peta  tersebut  memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran
5.  Pembuatan daftar tanah atau bidang tanah  yang  sudah  dipetakan  atau dibubuhkan nomor   pendaftarannya pada  peta  pendaftaran  di  bukukan dalam daftar tanah.
6.  Pembuatan  SuratUkur.  bagi  bidang- bidang  tanah  yang  sudah  diukur serta  dipetakan  dalam      peta pendaftaran,  dibuatkan      surat  ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Untuk wilayah-wilayah pendaftaran  tanah  secara  sporadik yang belum tersedia
peta
pendaftaran,  surat  ukur  dibuat  dari hasil pengukuran bidang-bidang tanah  yang  sudah  ditetapkan  batas- batasnya. 7.  Pembuktian hak baru dan Pembuktian hak lama Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah  yang  berasal  dari  konversi hak,    hak  lama  dibuktikan    dengan alat-alat    bukti  berupa  bukti-bukti tertulis, keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan.
8.  Pengumuman  data  yuridis  dan  hasil pengukuran  hasil  pengumuman  dan penelitian  data  yuridis  beserta  peta bidang  atau  bidang-bidang  tanah yang  bersangkutan  sebagai  hasil pengukuran  diumumkan  selama  60 hari untuk memberikan kesempatan    kepada pihak    yang berkepentingan.
9.  Pengesahan hasil pengumuman penelitian  data  fisik  dan  data  yuridis
Pengesahan dilakukan dengan catatan  mengenai  hal-hal  yang belum  lengkap  atau  keberatan  yang belum diselesaikan.
Prosedur pendaftaran tanah secara sitematik  menurut  peraturan  pemerintah
No. 24 Tahun 1997, adalah:
1.  Adanya   suatu   rencana   kerja.
2.  Pendaftaran tanah secara
sistematik   didasarkan   pada suatu rancana  kerja  dan  dilaksanakan  di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh  Menteri        Negara  Agraria (Kepala Badan Pertahanan Nasional).
3.  Pembentukan Panitia Ajudikasi
4.  Dalam  melaksanakan  pendaftaran tanah  secara  sistematik,  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  atau Kota  dibantu  oleh  Panitia  Ajudikasi yang  dibentuk    oleh    kepala    Badan Pertanahan  Nasional  atau  pejabat yang ditunjuk.
5.  Peraturan peta dasar pendaftaran
6.  Kegiatan  pendaftaran  tanah  secara sistematik dimulai dengan pembuatan  peta  dasar  pendaftaran, untuk  pembuatan  peta  pendaftaran,
Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasangan, pengukuran dan pemetaan.
7.  Penetapan badan bidang-bidang tanah 8.  Penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Penetapan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan wajib dilakukan  oleh  pemegang  hak  atas tanah yang bersangkutan. Penetapan batas bidang tanah yang sudah  dipunyai  dengan sesuatu  hak yang  belum  terdaftar  atau  yang sudah  terdaftar  tetapi  belum  ada surat ukur.
9.  Pembuatan  peta  dasar  pendaftaran bidang-bidang  tanah  yang  sudah ditetapkan  batas-batasnya  diukur dan  selanjutnya  dipetakan  dalam peta dasar pendaftaran.
10. Pembuatan  daftar  bidang-bidang tanah  yang  sudah  dipetakan  atau membutuhkan nomor pendaftarannya pada peta
pendaftaran  dibukukan  dalam  daftar tanah.
11. Pembuatan  surat  ukur,  bagi  bidang tanah  yang  sudah  diukur  serta dipetakan  dalam  petapendaftaran, dibuatkan surat ukur unutk keperluan pedaftaran haknya.
12. Pengumpulan  dan  penelitian  data yuridis  untuk  keperluan  pendaftaran hak,  atas  tanah  yang  berasal  dari konversi  hak-hak  lama  dibuktikan dengan  alat-alat  bukti  mengenai adanya  hak  tersebut  berupa  bukti- bukti  tertulis.  Keterangan  saksi  atau pernyataa  yang  bersangkutan  yang pada  kebenarannya  oleh  panitia Ajudikasi  dianggap  cukup  untuk mendaftar  hak,  pemegang  hak  dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
13. Pengumpulan  hasil  penelitian  data yuridis  dan  hasil  pengukuran.  Hasil pengumpulan  dan  penelitian  data yuridis  beserta  peta  bidang  atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran  diumumkan  selama  30 hari  untuk  memberi  kesempatan kepada  pihak  yang  berkepentingan mengajukan keberatan.
14. Pengesahan hasil pengumuman penelitian  data  fisik  dan  data  yuridis Setelah  jangka  waktu  pengumuman berakhir  (lewat  30  hari),  data  fisik dan  data  yuridis  yang  diumumkan tersebut oleh panitia ajudikasi pendaftaran  tanah  secara  sistematik disahkan  dengan  berita  acara.  Jika setelah  berakhirnya  jangka  waktu pengumuman masih ada kekurangan  data  fisik  atau  data yuridis  yang  bersangkutan  atau masih  ada  keberatan  yang  belum diselesaikan.
15. Pembukuan  hak  atas  tanah  daftar dengan membukukannya dalam buku  tanah  yang  memuat  data  fisik dan  data  yuridis  bidang  tanah  yang bersangkutan,  dan  sepanjang  ada surat  ukurnya  dicatat  pula  pada surat  ukur  tersebut.  Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya  pada  surat  ukur merupakan  bukti  bahwa  hak  yang bersangkutan  beserta  pemegang haknya.  Bidang  tanahnya  yang diuraikan dalam surat ukur secarahukum telah didaftarkan. Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti hak-hak lama dan berita acara pengesahan pengumuman  data  fisik  dan  data yuridis.
16. Penerbitan sertifikat diterbitkan untuk  kepentingan  pemegang  hak yang      bersangkutan  sesuai  dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah. Sertifikat diterbitkan  oleh  kantor  pertanahan kabupaten/kota setempat, ditandatangani  oleh  ketua  panitia ajudikasi  atas  nama  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  atau  Kota. Sertifikat  hanya  boleh  diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum  dalam  buku  tanah  yang bersangkutan  sebagai  pemegang hak  atau  kepada  pihak  lain  yang dikuasakan olehnya.
Peran  Kantor  Badan  Pertanahan  Untuk Menjamin  Kepastian  Hukum  Dalam Penyelesaian  Terhadap  Kepemilikan Sertifikat Ganda.
Akibat  hukum  dengan  adanya sertifikat  ganda  adalah  tidak  memberikan kepastian  hukum  dalam  hal  pendaftaran tanah,  karena  tujuan  seseorang  perlu melakukan  pendaftaran  tanah  adalah untuk  memperoleh  sertifikat  sebagai  alat pembuktian  yang  sah.  Dikatakan  tidak memberikan  kepastian  hukum  karena tidak  ada  dua  status  hukum  berada  pada satu  tanah.  Disamping  itu  sertifikat  ganda juga
dapat menyebabkan ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap kepastian hukum hak atas tanah.
Ada  beberapa  proses  mengenai Pembuktian  Hak  Atas  Tanah  yaitu  proses pembuktian  melalui  kewenangan  Badan Pertanahan.  Pembuktian  sengketa  tanah bersertifikat  ganda  melalui  kewenangan Kantor  Pertanahan  biasanya  dimulai  dari adanya  pengaduan  yang  disampaikan oleh masyarakat bahwa tanah bersertifikat yang  dimilikinya ternyata juga dimiliki oleh orang  atau  pihak  lain  yang  memiliki sertifikat  hak  atas  tanah  dengan  objek yang  sama.  Mekanisme  penanganan tersebut diselenggarakan dengan langkah- langkah sebagai berikut:
a.  Pengaduan
Pengaduan  umumnya  berisi hal-hal sekaligus peristiwa- peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon atau pengadu adalah yang berhak atas tanah tersebut  dengan  melampirkan bukti-bukti otentik. b.  Penelitian Dalam proses penanganan kemudian  diadakan  penelitian berupa pengumpulan data administratif maupun hasil penelitian data fisik di lapangan.  Hasil  penelitian  ini kemudian  dapat  disimpulkan untuk sementara apakah pengaduan  dari  orang  atau pihak yang bersangkutan beralasan  atau  tidak  untuk  di proses  lebih  lanjut  (Anatami,
2017).
Sedangan menurut Bernhard Limbong  mengemukakan  dua  hal  penting dalam sengketa pertanahan yaitu sengketa  pertanahan  secara  umum  dan sengketa  pertanahan  secara  khusus, sebagaimana  terdapat  dalam  Keputusan RI  Nomor  34  Tahun  2007  tentang Petunjuk  Penanganan  dan  Penyelesaian Masalah Pertanahan (Zaenudin,2017:3).
1.  Faktor Hukum
a.  Regulasi kurang memadai.
b.  Tumpang tindih peradilan.
c.  Penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit.
d.  Tumpang tindih peraturan.
2.  Faktor Non Hukum
a.  Tumpang  tindih  penggunaan tanah.
b.  Nilai  ekonomis  tanah  yang tinggi.
c.  Tanah tetap penduduk bertambah. Pertumbuhan  penduduk  yang sangat cepat, baik lewat kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, sementara luas lahan yang relatif tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap  jengkal  tanah  sangat dipertahankan.
Utoyo  sutopo  mencatat  bahwa setidaknya  ada  lima  akibat  hukum  jika adanya  setifikat  ganda  hak  atas  tanah yaitu (Harsono, 2013:4) :
1.  Terjadi kekacauan kepemilikan
2.  Terjadi sengketa hukum
3.  Terjadi ketidakpastian hukum
4.  Terjadi  tindak  pidana  atas pemakaian sertifikat palsu yang merugikan pemilik sertifikat asli maupun pihak lainnya
5.  Ketidakpercayaan  masyarakat terhadap sertifikat
Penyelesaian kasus sertifikat ganda dilakukan melalui mediasi maupun
maupun melalui pengadilan:
1.  Penyelesaian sengketa melalui mediasi
Berdasarkan ketentuan Pasal  1  angka
7 Peraturan Menteri tentang Penyelesaian Kasus  Pertanahan,  mediasi  adalah  cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui
proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu oleh mediator. Adapun mediator, berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  8 Peraturan  Menteri  tentang  Penyelesaian Kasus Pertanahan, mediator adalah pihak yang  membantu  para  pihak  dalam  proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan  penyelesaian  sengketa  atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Mediasi  dapat  dilakukan  terhadap sengketa atau konflik yang bukan kewenangan  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional. Yang dimaksud dengan sengketa berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2 Peraturan  Menteri  tentang  Penyelesaian Kasus  Pertanahan  adalah  perselisihan pertanahan  antara  orang  perseorangan, badan  hukum,  atau  lembaga  yang  tidak berdampak  lu0as,  sedangkan  konflik berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  3 Peraturan  Menteri  tentang  Penyelesaian Kasus  Pertanahan  adalah  perselisihan pertanahan  antara  orang  perseorangan, kelompok,  golongan,  organisasi,  badan hukum,  atau  lembaga  yang  mempunyai kecenderungan  atau  sudah  berdampak luas.
Jika  Kantor  Badan  Pertanahan sebagai  tergugat  dalam  Perkara  Tata Usaha  Negara  yang  obyeknya  sertifikat hak  atas  tanah  atau  jika  ada  perdamaian melibatkan  Kantor  Pertanahan  sebagai tergugat  yang  berkaitan  dengan  status keabsahan keputusan pejabat Tata Usaha Negara,  maka  pemegang  hak  merupakan pihak dalam perdamaian tersebut.
Penanganan perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dikoordinasikan oleh Kepala Kantor
Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi  dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi
Penanganan  Masalah  dan  Pengendalian Pertanahan.  Apabila  ada  perkara  di pengadilan tidak melibatkan Kantor Badan Pertanahan sebagai pihak, namun perkaranya menyangkut kepentingan
Kantor
Pertanahan maka Kantor
Pertanahan  dapat  melakukan  intervensi. Pihak  yang  berperkara  dapat  meminta keterangan  ahli  atau  saksi  dari  Kantor Pertanahan dengan menyampaikan
permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan,  yang  selanjutnya  Kepala Kantor Badan
Pertanahan akan menerbitkan  surat  tugas  kepada  staf  atau pejabat  yang  dihunjuk  untuk  memberikan keterangan ahli atau saksi.
Terkait  dengan  institusi  hakim sebagai  penegak  hukum  maka  hakim seharusnya  mendasarkan  pada  adanya unsur  melawan  hukum  materiil.  Unsur perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melanggar  hukum  dari  yang  melakukan perbuatan itu, bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan itu mengenai barang orang lain serta merugikan  orang  lain.  Sanksi  Perdata yang dapat diterapkan oleh Kantor Pertanahan  akibat  ketidak  telitian  dan ketidak  cermatan  dalam  melakukan  dan memeriksa data fisik, data yuridis dikenakan sanksi 1356 dan 1366 KUHPerdata yang menyebutkan:
Pasal  1356. Tiap  perbuatan  melanggar hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  kerugian  itu, mengganti kerugian tersebut .
Pasal  1366. Setiap  orang  bertanggung jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang disebabkan  perbuatannya,  tetapi  juga untuk kerugian yang di sebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya .
Peradilan  pidana  dilaksanakan berdasarkan  hukum  acara  pidana melalui  terbagi  ke  dalam  beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan  institusi  tertentu  (Hartono, 2020:  287). Terkait  dengan  kasus kelalaian  dari  pejabat  ialah  adanya pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan  dalam  perbuatan  data  fisik dan  data  yuridis  yang  dilakukan  oleh beberapa  pihak  terkait  seperti  Kepala Badan  Pertanahan,  camat,  dan  orang yang  memohon  hak,  di  dalam  KUHP ditemukan  ketentuan  untuk  menjaring pelaku tindak pidana di bidang pendaftaran  tanah  antara  lain  dengan menggunakan  Pasal  423  Jo.Pasal  424 ayat  (1)  KUHP  dan  Pasal  55  KUHP tentang  Penyertaan  (delneming)  Jo.Pasal 385  KUHP  tentang  perbuatan  curang (bedrog).  Artinya  dalam  ketiga  pasal
tersebut  ialah  seseorang  pejabat  yang bermaksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri bersama orang lain yang ikut serta dalam  membantu  melalaikan  tugas  dan wewenang  pejabat  dalam  menggunakan kekuasaannya melakukan sesuatu peristiwa  tindak  pidana.  Kasus  data  fisik yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang sebenarnya  di  lapangan  diduga  adanya indikasi  kelalaian  dari  apparat  yang membuat  batas  atau  patokan  dalam  buku tanah  yang  bersangkutan,  sehingga  perlu diteliti kembali kemudian apakah perbuatan tersebut kemudian telah digantikan dengan patokan lain yang tidak sesuai dengan ukuran semula.
Sanksi administratif yang membuat efek  jera  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang telah terbukti bersalah dalam  menerbitkan sertifikat ganda dijatuhi
sanksi administratif  yang  paling  berat  ialah pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala  Kantor  Pertanahan  akan  selalu berhati-hati  dalam  menerbitkan  sertifikat hak atas tanah.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 1.  Mengenai prosedur pendaftaran harus  sesuai  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997
agar  dapat  berdampak  positif  bagi masyarakat antara lain akan menciptakan rasa aman bagi pemilik hak atas tanah, membantu mempermudah  masyarakat  dalam memperoleh  hak  milik  atas  tanah, memungkinkan perekonomian masyarakat lebih maju, mempermudah peralihan hak.
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya sertifikat  ganda  adalah  yaitu  (a) kesalahan  dari  pemilik  tanah  itu sendiri  yang  tidak  memperhatikan tanah miliknya dan tidak
memanfaatkanya dengan baik sehingga  di  ambil  alih  oleh  orang lain  dan  kemudian  di  manfaatkan karna merasa  bahwa  tanah  tersebut tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya.  (b)  Badan  pertanahan
Nasional  tidak  mempunyai  basis data  mengenai  bidang-bidang  tanah baik  yang  sudah  terdaftar  maupun yang belum terdaftar.
2.  Dalam  kasus  sengketa  sertifikat ganda  ada  beberapa  penyelesaian diantaranya  yaitu  (a)  Penyelesaian secara langsung
dengan musyawarah,  (b)  Melalui  arbitrase,
(c)  Melalui  pengadilan  (d)  Melalui mediasi.  Mengenai  tindakan  yang dilakukan BPN Kabupaten Banyuwangi untuk menjalankan perannya dalam menyelesaikan sengketa tanahhak milik bersertifikat ganda disini adalah dengan melaksanakan  putusan  pengadilan. Putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, yang  berkaitan  dengan  penerbitan, peralihan,  pembatalan  hak  atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar, dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat Berdasarkan penelitian diatas adapun  saran  yang  dapat  diberikan  dari permasalahan  diatas  adalah  sebagai berikut:
1.  Walaupun  Pendaftaran  tanah  di Indonesia sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam pelaksanaanya terkadang dilaksanakan secara tidak tertib dalam pemetaan dan pengukuran. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional melakukan pengawasan  lebih  terhadap  kinerja dan tanggung jawab aparat pelaksana  pendaftaran  tanah  di seluruh wilayah Indonesia.
2.  Badan Pertanahan Nasional seharusnya  memiliki  teknologi  yang tinggi  di  dalam  bidang  pengukuran dan  pemetaan  terhadap  tanah.
Harapannya dengan teknologi tersebut dalam mengurangi
permasalahan sengketa sertfikat ganda  akibat  tumpang  tindihnya kepemilikan suatu tanah yang
menimbulkan  kerugian  bagi  kedua belah pihak yang bersengketa

## DAFTAR PUSTAKA
Anatami,  Darwis.  2017.  Tanggung  Jawab Siapa  Bila  Terjadi  Sertifikat  Ganda Atas Sebidang Tanah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12 No. 1 Harsono.  2013 Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah  Pembentukan  Undang-
Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan
Pelaksanaanya.
Universitas Trisakti. Hartono,  Sugi    dan  Rai  Yuliartini,  2020. “Penggunaan Bukti Elektronik
Dalam  Peradilan  Pidana n”.  Jurnal
komunikasi  Hukum.  Volume  6  No.
1 (hal 278). Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . Bandung: Alfabeta Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pengganti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2015  Tentang Badan      Pertanahan  Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21 Santosa,  AAGDH.  2021. Pariwisata  dan Tanah  Laba  Pura  :  Ancaman  dan Tantangan . Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Volume 9 No. 2 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960
Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok  Agraria.  Lembaran  Negara 1960 –  104.  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 2043
Wirantini,  Luh.  2016. Sengketa  Tanag Setra Karang Rupit Desa Pekraman  Temukus,  Kecamatan Banjar  Kabupaten Buleleng . Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Volume 2 No 2.
Zaenudin, A. 2017. M etodologi  Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.