eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)
Vol. 3, No. 1 (2021) pp. 1-9
http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/9218 DOI: 10.33474/jisop.v3i1.9218

## Konflik Kepentingan Antara Pimpinan Daerah dan DPRD Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Anastacia Patricia Novlina Nurak 1 *, Sri Budi Eko Wardani 2 ¹Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, email: patricianovlina@gmail.com 2 Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, email: sbe_wardani@yahoo.com *Koresponden Penulis
Info Artikel Abstract Submit: 09 Des 2020
Accepted: 17 Jan 2021 Publish: 25 Jan 2021
Keywords: Conflict of Interest, Local Leader, Local Legislative Assembly, Local Government Budget
Kata Kunci: Konflik Kepentingan, DPRD, Bupati, APBD
Lisensi: cc-by-sa
This research aims to explain about conflict between Sikka’s Local Leader and  the  Local  Legislative  Assembly  (DPRD)  in  preparation  of  Local Government  Budget  (APBD)  for  term  2019  year.  Sikka  regencies  is  one  of district  that  led  by  candidate  from  independent  line.  Fransiskus  Roberto Diogo, (Roby Idong) and Romanus Woga won the District Election Head at 2018  without  any  party  nor  coalition.  Problem  arise  when  Local  Leaders and  members  of  Local  Legislative  Assembly  did  not  reach  mutual agreement  about  house  and  communication  allowance  budget.  This research  uses  qualitative  methods  with  primary  data  sourced  from  in- depth  interviews  with  all  parties  in  the  conflict.  This  research  used Maswadi  Rauf's conflict  theory,  which is classified  based on  the  results  of research  by  Mark  and  Synder.  In  addition,  it  is  known  that  there  are conflicting interests between Local Leader and Local Legislative Assembly about  budgeting.  Meanwhile,  Local  Leader  in  Sikka  aim  to  control  Local Legislative Assembly with negative issue about marking up budget of house and  transportation  allowances,  but  thus  assembly  obtain  to  increase  the budgeting for their right.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  konflik  antara  Bupati  dan  DPRD Kabupaten  Sikka  dalam  penyusunan  APBD  tahun  anggaran  2019. Kabupaten  Sikka  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  dipimpin  oleh pasangan  dari  jalur  perseorangan  untuk  pertama  kalinya.  Permasalahan muncul  ketika  pembahasan  terkait  tunjangan  perumahan  dan  tunjangan transportasi  anggota  legislatif  dalam  APBD  (Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah)  tahun  anggaran  2019.  Hal  ini  menimbulkan  konflik dengan  anggota  legislatif  dan  Banggar  yang menyusun  angka  tunjangan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Bupati Roby Idong. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  data  primer bersumber  dari  in-depth interview  bersama  pihak-pihak  yang mengalami konflik.  Selain  itu,  diperkaya  dengan  data  sekunder  yang  diambil  dari berbagai  media  lokal.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  konflik  dari Maswadi  Rauf  yang  penggolongan  nya  berdasarkan  hasil  penelitian  dari Mark  dan  Synder.  Selain  itu,  diketahui  bahwa  terdapat  kepentingan  dari Bupati  maupun  DPRD  yang  berkonflik.  Kepentingan  tersebut  terkait dengan  pelemahan  karakter  dari  DPRD  yang  sedang  dalam  masa kampanye menuju pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun 2019. Hal ini berkaitan  erat  dengan  kemenangan  Bupati  terpilih  dari  jalur perseorangan,  sehingga  sangat  minim  dukungan  dari  anggota  legislatif yang  berasal  dari  partai  yang  menolak  mendukung  Bupati  sewaktu
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
mencalonkan  diri  pada  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  tahun  2018. Sementara  kepentingan  dari  DPRD  ialah  mendapatkan  kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi.

## PENDAHULUAN
Dinamika  politik  lokal  di  Indonesia  terus  mengalami  perubahan.  Salah  satu  titik balik  perubahan  politik  nasional  dan  lokal  di  Indonesia  ditandai  dengan  reformasi  tahun 1998 (Sudirman, 2012; Masyrofah, 2013; Hutapea, 2015; Ananta, 2016; Ramdhani, 2019). Reformasi  politik  ini  menghasilkan  amandemen  UUD  1945  sebanyak  4  kali  yakni  pada tahun  1999,  2000,  2001  dan  2002.  Dalam  perubahan  amandemen  tersebut,  terdapat perubahan  yang  mengatur  wewenang  kelembagaan  eksekutif  dan  legislatif  dan pemerintahan  daerah.  Salah  satunya  seperti  pengesahan  UU  Nomor  4  Tahun  1999  yang mengatur  tentang  susunan  dan  kedudukan  MPR-DPR-DPRD  (Eddyono,  2010;  Widodo, 2014; Supena, 2018). Tidak hanya mengatur wewenang kelembagaan tetapi juga mengatur mengenai keuangan daerah, yang mana tiap daerah bebas mengatur anggaran belanja dan mengelola pendapatannya masing-masing.
Keuangan  daerah  di  tingkat  provinsi  ataupun  kabupaten/kota  dikenal  dengan istilah  APBD  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  APBD  merupakan  rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan lewat peraturan daerah. APBD  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan pendapatan daerah (Pramono, 2014; Barbakem et al., 2018). Penyusunan APBD ini selalu berpedoman  pada rencana kerja  pemerintah daerah yang telah  dikoordinasikan bersama pada  waktu  sebelumnya.  Menurut  UU  No  17  tahun  2003  APBD  terdiri  atas  Anggaran Pendapatan,  Anggaran  Belanja  dan  Pembiayaan.  Pada  umumnya  di  berbagai  pengertian disebutkan  juga  APBD  meliputi  belanja  daerah,  pendapatan  daerah,  dan  pembiayaan daerah (Halim & Abdullah, 2006; Oktora & Pontoh, 2013).
Adapun  sumber  pendapatan  daerah  berasal  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  pos Dana Perimbangan dan pos lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Ferdian, 2013). Dalam pos PAD ini terdapat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari  pemerintah  pusat  sebagai  wujud  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal.  Selain  sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga  memperoleh  pendapatan  daerah  lain  yang  berupa  komponen  Dana  Bagi  Hasil  Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang ada di dalam pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Williantara & Budiasih, 2016; Widiasih & Gayatri, 2017; Yasin, 2020).
Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja  Barang  dan  Jasa,  pos  Belanja  Modal,  dan  pos  Belanja  lainnya  (Oktora  &  Pontoh, 2013; Lontaan & Pangerapan, 2016; Rahmawati & Fajar, 2017). Komponen belanja daerah merupakan  perwujudan  pemerintah  daerah  dalam  mengeluarkan  uangnya  untuk pelayanan  publik.  Seringkali  dalam  pelaksanaannya,  terjadi  defisit  APBD  yakni  jumlah anggaran  belanja  lebih  banyak  dari  pendapatan  (Asari  &  Suardana,  2018).  Belum terciptanya  kemandirian  APBD  seringkali  membuat  tiap  daerah  lebih  besar  anggaran belanja  dan  pembiayaan  dibanding  pendapatan.  Secara  agregat  nasional  defisit  APBD  di tiap kabupaten selalu meningkat. Menurut laporan ringkasan APBN-APBD tahun 2018 yang dirilis  DJPK  (Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan)  terjadi  peningkatan  anggaran belanja  di  tiap  kabupaten  secara  nasional  dari  tahun  2017  ke  2018  sebesar  4,5  %  dan peningkatan defisit sebanyak 7,7 %. Berikut adalah proses perencanaan dan penganggaran APBD berdasarkan pedoman penyusunan dari Kementerian Dalam Negeri.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

## Gambar 1 . Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD
Sumber: Paparan Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018 dan Sosialisasi Permendagri No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019
Perencanaan  dan  penganggaran  APBD  melalui  proses  yang  panjang  dan  mengacu serta  berpedoman  pada  RPJPN  atau  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (Ibrahim,  2014;  Tim  Kajian  PKP2A  III  LAN  Samarinda,  2010).  RPJPN  ini  merupakan pedoman nasional yang disusun untuk 20 tahun dan yang saat ini sedang berlaku adalah RPJN 2005 – 2025.  RPJPN menjadi  pedoman dasar yang menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat  serta  dunia  usaha  dalam  mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  Nasional.  RPJPN menjadi  pedoman  rujukan  dalam  merencanakan  dan  menganggarkan  APBD  (Sofianto, 2019).
Dikarenakan  APBD  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  resources  bagi  pemerintah, maka  tak  jarang  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam  penyusunan  RAPBD  maupun  ketika akan  melakukan  pengesahan  APBD.  Perbedaan  pendapat  ataupun  pemahaman  ini, biasanya  terjadi  antara  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  sehingga  berujung  pada  konflik yang menyebabkan realisasi APBD menjadi terhambat. Salah satunya seperti konflik politik antara kepala daerah dengan DPRD, yakni antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD dalam proses  penetapan  APBD  tahun  2015.  Dalam  kasus  di  DKI  Jakarta,  konflik  politik  antara Gubernur dan DPRD memiliki perbedaan kepentingan terutama dalam pengelolaan sumber daya  (resources).  Perbedaan  kepentingan  ini  membuat  pemerintahan  daerah  terbelah (divided  government)  sehingga  menyebabkan  lambatnya  pengesahan  APBD  DKI  Jakarta yang  berdampak  secara  luas  hingga  pemberian  sanksi  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri (Puspitasari, 2013). Semangat awal otonomi daerah untuk mendekatkan pemerintah pada masyarakat  melalui  pelayanan  publik  tidak  dapat  berjalan.  Sebagaimana  diketahui, diharapkan otonomi daerah pada tingkat kabupaten menjadi tingkat satuan terdekat yang bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  sehingga  mampu  mengetahui,  dan  memenuhi kepentingan masyarakatnya (Ramdhani & Subekti, 2020).
Salah  satu  bentuk  konflik  kepentingan  yang  akan  dibahas  yakni  antara  Kepala Daerah/Bupati  dengan  DPRD  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah)  Kabupaten  Sikka, Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).   Konflik  tersebut  berasal  dari  penolakan  terhadap penetapan  Peraturan  Bupati  atau  Perbup  Nomor  33  Tahun  2018.  Awalnya,  perencanaan APBD Kabupaten Sikka untuk tahun 2019 telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah dan tim  badan  anggaran  DPRD  dimana  mengatur  nominal  tunjangan  Perumahan  dan Transportasi  anggota  legislatif  sesuai Perbup  45/2017.      Namun  RAPBD  2019  ini  ditolak oleh Bupati Sikka yang baru dilantik pada September 2018 yakni Bupati Sikka Fransiskus Robertus Diogo atau akrab disapa Roby Idong.  Berikut rincian Perbup yang menjadi akar permasalahan.
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional. Tabel 1 . Rincian Peraturan Bupati Yang Diperebutkan Pada APBD 2019 Keterangan Perbup 45/2017* Perbup 33/2018** Tunjangan Perumahan per bulan/anggota legislatif Rp 10.000.000 Rp 6.250.000 Tunjangan Transportasi per bulan/anggota Rp 12.500.000 Rp 9.000.000
*Perbup  45/2017 :  Perbup  yang  dikeluarkan  Bupati  2013-2018  (Bupati  Yosep  Ansar  Rera)  dan  telah  di realisasikan selama tahun 2018 **Perbup  33/2018 :  Perbup  yang  dikeluarkan  Bupati  2018-2023  (Bupati  Robi  Idong)  dan  ditolak  DPRD untuk direalisasikan pada APBD 2019

## Sumber: JDIH Kabupaten Sikka
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  kita  lihat  nominal  tunjangan  transportasi  dan perumahan anggota DPRD mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD  2018.  Keputusan  Bupati  Sikka  Fransiskus  Robertus  Diogo  atau  akrab  disapa  Roby Idong  untuk  memotong  anggaran  tunjangan  perumahan  dan  transportasi  anggota  DPRD lewat  Perbup  33/2018  seperti  pada  tabel  diatas  memicu  konflik  kepentingan  antara lembaga  eksekutif  dan  legislatif  ini.  Pemotongan  dana  tunjangan  ini  merupakan  sebuah kerugian  bagi  pihak  DPRD  karena  tunjangan  merupakan  salah  satu  sumber  daya ekonominya,  sehingga  akhirnya  menyebabkan  konflik  dengan  Bupati.  Hal  ini  dapat  kita lihat  menggunakan  preposisi  penyebab  konflik  menurut  Rauf  (2000)  yang  mengatakan konflik  politik  ditimbulkan  oleh  adanya  keterbatasan  sumber  daya  dan  posisi  (resources and  positions  scarcity).  Semakin  besar  tingkat  kelangkaan  sumber-sumber  daya  yang dibutuhkan  untuk  hidup,  semakin  besar  kemungkinan  terjadinya  konflik  politik. Menggunakan preposisi teori ini, maka tunjangan dalam APBD 2019 ini merupakan wujud resources scarcity dan jabatan sebagai Bupati serta DPRD merupakan wujud dari positions scarcity.
Sehingga, ketika terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPRD dalam Perbup-perbup  tersebut,  muncul  berbagai  spekulasi  bahwa  DPRD  melakukan  mark  up tunjangan  karena  telah menikmati tunjangan sesuai perbup 45/2017. Bupati Roby Idong lewat berbagai media masa menyampaikan bahwa ada dugaan mark-up tunjangan DPRD. Sehingga  konflik  semakin  membesar  lewat  tindakan  Bupati  yang  meminta  BPK  (Badan Pemeriksa  Keuangan)  Provinsi  NTT  untuk  memeriksa  dugaan  mark  up  pada  Perbup 45/2017  tersebut.  Hal  ini  direspon  balik  dengan  laporan  anggota  DPRD  Siflan  Angi  yang melaporkan  Bupati  ke  Polres  Sikka  atas  tuduhan  pencemaran  nama  baik  karena menyatakan  anggota  DPRD  kemungkinan  melakukan  mark-up  atas  dana  tunjangan perumahan dan transportasi pada rencana APBD 2019 (Gomez, 2019).
Berbagai  Kemudian  Seperti  diketahui,  Bupati  Sikka  yang  terpilih  tahun  2018  ini merupakan pemenang kontestasi dari jalur perseorangan. Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun  2018  lalu,  Kabupaten  Sikka  untuk  pertama  kalinya  memiliki  Bupati  dari  jalur perseorangan atau independen yang berhasil mengalahkan petahana. Namun, ketika telah menjabat  rupanya  banyak  terjadi  konflik  kepentingan  antara  legislatif  dan  eksekutif  di tingkat  lokal  ini,  seperti  antara  Bupati  dan  DPRD  Kabupaten  Sikka  dalam  perencanaan APBD.  Penulis  melihat  adanya  konflik  kepentingan  antara  Bupati  dan  DPRD  dalam penyusunan  APBD  ini  dipengaruhi  berbagai  faktor.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut, penulis  merumuskan  permasalahan  yakni  bagaimana  terjadinya  konflik  kepentingan Bupati dan DPRD Kabupaten Sikka dalam pengesahan APBD Tahun Anggaran 2019.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  sosial  secara  kualitatif.  Moleong (2017)  menjelaskan  bahwa  metode  penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  prosedur
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
penelitian yang menghasilkan  data berupa naskah  wawancara orang-orang yang diamati, catatan  lapangan,  foto,  jejaring,  tabel,  gambar  untuk  memperoleh  kejelasan  makna  dari setiap pola perilaku yang ditunjukkan oleh subyek penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data  primer  dengan  metode  in-depth  interview  pada  pihak  yang  terlibat  konflik,  yakni Bupati dan perangkat DPRD Kabupaten Sikka. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari media lokal seperti koran dan artikel berita. Secara teoritis, penggunaan metode kualitatif juga memiliki kelebihan tersendiri. Moleong (2017) memaparkan beberapa kelebihan dari metode  kualitatif  yang  pertama,  metode  ini  lebih  mudah  disesuaikan  bila  berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2014) yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tahapan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tunjangan merupakan salah satu sumber penghasilan bagi anggota legislatif selain gaji pokok. Biaya politik yang besar ketika mencalonkan diri menjadi salah satu penyebab para anggota legislatif bernegosiasi dengan pemangku kepentingan eksekutif terkait angka anggaran  yang  akan  ditetapkan.    Konflik  sendiri  memiliki  berbagai  pengertian,  menurut Rauf (2000) konflik adalah setiap perbedaan pendapat paling tidak antara dua orang atau kelompok,  yang  dapat  berwujud  non  fisik  tanpa  kekerasan  atau  mampu  berkembang menjadi kekerasan antar fisik.
Sementara itu, konflik menurut Gurr (1980) dapat terjadi jika: (1) melibatkan lebih dari  satu  pihak  atau  lebih  dari  dua  pihak,  (2)  antar  pihak  ini  kemudian  saling  berbeda pemahaman  dan  berseberangan  pendapat,  (3)  selanjutnya  terdapat  tindakan  atau  usaha yang memancing dari salah satu pihak untuk mengendalikan pihak lainnya (4) usaha saling mengendalikan  antar  pihak  ini  terlihat  secara  jelas  oleh  pihak  netral  atau  pengamat sehingga mudah diketahui dan disepakati. Penguasa politik dapat saling berkonflik dengan penguasa  lainnya  atau  pemegang  kekuasaan  lainnya  sehingga  menghadirkan  konflik kepentingan.
Raperda  atau  Rancangan  Peraturan  Daerah  terkait  APBD  2019  sebenarnya  telah diajukan  pemerintah  Kabupaten  Sikka  pada  bulan  November  2018.  DPRD  kemudian membahas  RAPBD  berdasarkan  UU  No.23/2014,  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan Permendagri  No.28/2018,  tentang  Pedoman  Penyusunan  RAPBD  Tahun  Anggaran  2019. Dilanjutkan dengan DPRD melakukan asistensi RAPBD 2019 dengan provinsi NTT. Namun, TPAD (Tim Penyusun Anggaran Daerah) belum menyertakan dokumen pendukung seperti Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2019. Sekretaris  daerah  selaku  ketua  TPAD  menyampaikan  tidak  ada  perubahan  berarti.  Rapat sinkronisasi antara TPAD dan Banggar DPRD. Dalam rapat ini terjadi perbedaan pendapat antara  TPAD  dan  Banggar  DPRD.  Bupati  merubah  angka  tunjangan  anggota  DPRD  sesuai dengan  Perbup  No.33/2018,  tentang  Standar  Harga  Satuan  Barang  tahun  2019.  Tetapi, Banggar DPRD berpegang pada Perbup No. 45/2017.
Peraturan Bupati No. 33/2018 merupakan peraturan yang dikeluarkan Bupati Sikka periode  2018-2023,  Fransiskus  Robertus  Diogo  mengenai  Standar  Harga  Satuan  Barang dan  Biaya  Tahun  Anggaran  2019,  isinya  mengatur  biaya  tunjangan  perumahan  anggota DPRD  sebesar  Rp  6.250.000  setiap  bulan  untuk  anggota  dan  tunjangan  transportasi sebesar Rp 9.000.000 setiap bulan untuk anggota.  Sementara itu, Peraturan Bupati Sikka periode 2013-2018 Yoseph Ansar Rera mengenai Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2018, isinya mengatur biaya tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar
Rp  10.000.000  setiap  bulan  untuk  anggota  dan  tunjangan  transportasi  sebesar  Rp 12.500.000  setiap  bulan  untuk  anggota.  Diduga  terjadi  mark  up  karena  harga  yang kemahalan dari ketetapan yang terdapat dalam Peraturan Bupati (Mo’a, 2019).
Dari permasalahan tersebut, terlihat beberapa tindakan yang menunjukkan adanya bentuk konflik. Seperti adanya pelaporan dari anggota legislatif bernama Siflan Angi yang merasa tidak terima atas pemberitaan dan tuduhan Bupati bahwa DPRD telah melakukan mark  up  tunjangan  perumahan  dan  transportasi  selama  tahun  2018  dan  berencana kembali melakukan hal yang sama pada APBD 2019. Laporan ini diproses di Polres Sikka pada tanggal 15 Agustus 2019.
Sementara  itu  menurut  Rauf  (2000)  konflik  politik  ditimbulkan  oleh  adanya keterbatasan  sumber  daya  dan  posisi  (resources  and  position  scarcity).  Semakin  besar tingkat  kelangkaan  sumber-sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  hidup,  semakin  besar kemungkinan terjadinya konflik politik. Kelangkaan ini tentu terjadi dalam politik terutama jumlah penguasa politik  yang jelas lebih sedikit dari jumlah rakyat  yang dikuasai. Hal ini menyebabkan jabatan sebagai penguasa politik sangat menarik. Senada dengan salah satu preposisi  konflik  dalam  penelitian  Lowi  (1995)  yang  mengatakan  bahwa  konflik  muncul dari  kelangkaan  posisi  dan  kelangkaan  sumber  daya.  Kelangkaan  posisi  adalah  suatu keadaan dimana suatu benda tidak dapat menempati dua tempat pada waktu yang sama, suatu benda tidak dapat secara bersamaan melayani dua fungsi yang berbeda, suatu peran tidak  dapat  secara  bersamaan  ditempati  atau  dilakukan  oleh  dua  atau  lebih  pelaku,  dan perilaku  yang  ditentukan  berbeda  tidak  dapat  dilakukan  secara  bersamaan.  Sedangkan resource  scarcity  adalah  kondisi  di  mana  ketersediaan  objek  (atau  keadaan)  yang diinginkan  dibatasi  sehingga  pihak-pihak  tidak  dapat  memperoleh  semua  yang diinginkannya.
Konflik  kepentingan yang  terjadi  antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal ini cenderung  disebabkan  oleh  adanya  keterbatasan  posisi  dan  kelangkaan  sumber  daya. Dalam  hal  ini  yang  dimaksudkan  dengan  keterbatasan  posisi  ialah  jumlah  orang  yang menjabat  sebagai  pejabat  publik  atau  anggota  DPRD.  Sementara  itu  kelangkaan  sumber daya yang dimaksudkan dalam permasalahan ini merujuk pada tunjangan anggaran yang bersumber  dari  APBD.  Dimana  seperti  kita  ketahui,  Kabupaten  Sikka  memiliki  PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang rendah, sehingga sumber APBD diperoleh dari dana hibah pusat. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan ketika salah satu pihak memutuskan untuk menurunkan angka tunjangan.
Dalam  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  terdapat  kepentingan  dari  Bupati  maupun anggota  DPRD  saat  itu.  Kepentingan  yang  ingin  dicapai  oleh  Bupati  salah  satunya  terkait dengan  pemilihan  legislatif  2019.  Momentum  penyusunan  APBD  ini  bertepatan  dengan masa  kampanye  pemilihan  anggota  legislatif  yakni  23  September  2018  –  13  April  2019. Selama  masa  kampanye  pileg  ini,  tepatnya  sejak  Bupati  Roby  Idong  dilantik  pada  20 September  2018,  Bupati  Roby  Idong  terlihat  paling  gentol  membicarakan  permasalahan APBD  2019.  Bupati  Roby  Idong  menyampaikan  dalam  beberapa  kesempatan  wawancara dengan media bahwa anggota DPRD telah melakukan mark up tunjangan. Hal ini membawa opini  publik  yang  negatif  terhadap  anggota  DPRD,  terutama  bagi  mereka  yang  sedang mencalonkan diri kembali dalam pileg 2019. Menurut wawancara dengan Siflan Angi, salah seorang anggota DPRD kabupaten Sikka 3 periode yakni pada 2004-2019 menyampaikan bahwa  terdapat  indikasi  Bupati  menerbitkan  Perbup  33/2018  karena  adanya ketidaksukaan  terhadap  anggota  DPRD  2014-2019  yang  sedang  menjabat  ini  karena berasal dari partai yang tidak mendukungnya ketika maju sehingga akhirnya mencalonkan diri  pada  Pilkada  Sikka  tahun  2018  dari  jalur  perseorangan.  Ia  juga  mengatakan  bahwa tindakan  Bupati  Roby  Idong  yang  mengatakan  di  berbagai  media  massa  bahwa  DPRD
periode  2014-2019  ini  telah  melakukan  mark  up  tunjangan  transportasi  dan  perumahan bersama  Bupati  sebelumnya  periode  2013-2018  yakni  Mantan  Bupati  Yosep  Ansar  Rera (wawancara pada September 2020, di kediaman pribadi beliau).
Selain itu, angka tunjangan anggaran yang diajukan oleh DPRD Sikka periode 2014- 2019  tersebut  masih  dalam  batas  normal.  Batas  normal  yang  dimaksud  adalah  selama angka tunjangan tidak melebihi batas angka tunjangan DPRD Provinsi berdasarkan PP No. 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang disesuaikan  dengan  keuangan  daerah.  Hal  ini  sejalan  dengan  sejarah  prestasi  Kabupaten Sikka  yang  konsisten  meraih  opini  WTP  (Wajar  Tanpa  Pengecualian)  dalam  audit  LKPD (Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah)  nya  sejak  tahun  2016  hingga  2019.  Bahkan, Kabupaten  Sikka  sempat  menjadi  satu-satunya  kabupaten  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur yang menerima opini WTP ini pada tahun 2016 dan 2017.
Sehingga  dalam  permasalahan  ini,  konflik  yang  terjadi  antara  Bupati  dan DPRD Sikka dipengaruhi oleh kepentingan dari masing-masing pihak. Kepentingan Bupati untuk mengurangi keterpilihan kembali anggota DPRD yang notabene berasal dari partai- partai  politik  yang  menolak  mendukung  Bupati  sewaktu  mencalonkan  diri  pada  Pilkada 2018.  Berbagai  pemberitaan  negatif  tentang  DPRD  Sikka  yang  melakukan  mark  up  dana tunjangan memicu konflik dari anggota DPRD yang tidak terima. Hal ini sangat berdampak buruk bagi anggota DPRD yang sedang dalam masa kampanye untuk Pileg 2019.

## KESIMPULAN
Dari  penjelasan  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  kepentingan  masing-masing kubu, baik DPRD maupun Bupati terlihat politis dengan memanfaatkan media dan simpati masyarakat.  Banyak  informasi  yang  tidak  benar  dan  disiarkan  media  secara  berlebihan sehingga  membawa  citra  negatif  bagi  anggota  DPRD  yang  saat  konflik  ini  berlangsung sedang  dalam  masa  kampanye  Pileg  2019.  Terdapat  fakta  yang  saling  bertolakbelakang. Seperti  Kabupaten  Sikka  mendapatkan  opini  WTP  dalam  audit  LKPD  nya  selama  empat tahun  berturut-turut  sejak  2016,  2017,  2018  dan  2019.  Namun,  terdapat  permasalahan konflik  kepentingan  antara  Bupati  dan  DPRD  mengenai  penurunan  nominal  tunjangan tesebut.  Dalam  perjalanan  konflik  tersebut  berakumulasi  hingga  pelaporan  ke  Kejaksaan Agung.  Tidak  hanya  sampai  Kejagung,  Bupati  Sikka  juga  dilaporkan  karena  dianggap melakukan pelecehan nama baik anggota legislatif oleh Siflan Angi.
Jika  melihat  akumulasi  action  dalam  konflik  kepentingan  ini,  maka  dapat  terlihat adanya kepentingan-kepentingan dari kedua belah pihak. Kepentingan Bupati Roby Idong dalam  permasalahan  ini  sebenarnya  tidak  terlihat  secara  eksplisit.  Bupati  Roby  Idong merupakan  bupati  yang  menag  dari  jalur  perseorangan.  Pihak  DPRD  melihat  bahwa kepentingan  Bupati  Roby  untuk  menurunkan  tunjangan  ini  sebagai  bentuk  usaha menjatuhkan citra para anggota DPRD yang sedang memasuki masa kampanye Pileg 2019. Sehigga,  setidaknya  ketika  Pileg  2019  selesai,  terpilih  angggota-anggota  DPRD  baru  yang diharapkan akan lebih kooperatif bersama Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ananta,  D.  D.  (2016).  Politik  Oligarki  dan  Perampasan  Tanah  di  Indonesia:  Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. Jurnal Politik , 2 (1),  101– 133. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83
Asari,  N.  M.  A.,  &  Suardana,  K.  A.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. E- Jurnal Akuntansi , 25 (2), 877–904. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p03 Barbakem,  D.  I.,  Tinangon,  J.  J.,  &  Sabijono,  H.  (2018).  Analisis  Perencanaan  dan
Penganggaran  untuk  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pada  Badan Keuangan  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  Tahun  Anggaran  2015. Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern , 13 (1), 1–13.
https://doi.org/10.32400/gc.13.01.18819.2018
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  design:  Qualitative,  quantitative,  and  mixed  methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Eddyono,  L.  W.  (2010).  Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara  oleh Mahkamah
Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 7 (3), 1–48. https://doi.org/10.31078/jk%25x
Ferdian,  Y.  (2013).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  Lain-lain Pendapatan  Yang  Sah  Terhadap  Belanja  Daerah. Jurnal  Akuntansi , 1 (2),  1–27. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/644
Gomez,  V.  Da.  (2019).  Pidanakan  Bupati  Sikka,  Siflan  Angi  Diperiksa  3,5  Jam. SuaraSikka.Com . https://suarasikka.com/2019/08/22/pidanakan-bupati-sikka- siflan-angi-diperiksa-35-jam/
Gurr, T. R. (1980). Handbook of Political Conflict: Theory and Research (The Free Press series on political behavior) . Free Press.
Halim,  A.,  &  Abdullah,  S.  (2006).  Hubungan  dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintahan Daerah:  Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  dan  Akuntansi. Jurnal  Akuntansi Pemerintahan , 2 (1), 53–64.
Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 4 (1), 179. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136
Ibrahim.  (2014).  Perencanaan  Penganggaran  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak , 15 (1), 98–111. https://doi.org/10.29040/jap.v15i01.215
Lontaan,  I.  C.,  &  Pangerapan,  S.  (2016).  Analisis  Belanja  Daerah  pada  Pemerintah Kabupaten  Minahasa  Tahun  Anggaran  2012-2014. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (1), 898–906. https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11820
Lowi, M. R. (1995). WATER AND POWER. The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin (R. B. Betts (ed.)). Cambridge University Press. Masyrofah.  (2013).  Arah  Perubahan  Sistem  Pemilu  dalam  Undang-Undang  Politik  Pasca Reformasi.
Jurnal Cita Hukum , 1 (2), 165–175.
https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2988 Mo’a,  E.  (2019).  Bupati  Sikka  Tak  Bayangkan  Tunjangan  Transportasi  dan  Perumahan DPRD Dilaporkan ke
Polisi.
Pos-Kupang.Com . https://kupang.tribunnews.com/2019/09/20/bupati-sikka-tak-bayangkan- tunjangan-transportasi-dan-perumahan-dprd-dilaporkan-ke-polisi Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). PT. Remaja Rosdakarya. Oktora,  F.  E.,  &  Pontoh,  W.  (2013).  Analisis  Hubungan  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Atas  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Tolitoli  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Accountability , 2 (1),  1–10. https://doi.org/10.32400/ja.2337.2.1.2013.1-10
Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah. Jurnal Ilmiah Among Makarti , 7 (1), 83–112. https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/97
Puspitasari,  R.  (2013).  Studi  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  pada  Pemerintah  Provinsi Jawa  Timur,  Jawa  Barat  dan  DKI  Jakarta. Jurnal  Jejaring  Administrasi  Publik , 5 (2), 356–369. http://journal.unair.ac.id/index.php/JBE/ADMP@studi-penganggaran-
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
berbasis-kinerja-pada-pemerintah-provinsi-jawa-timur,-jawa-barat-dan-dki- jakarta-article-9239
Rahmawati,  M.,  &  Fajar,  C.  M.  (2017).  Pengaruh  Pendaptan  Asli  Daerah  Dan  Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi , 1 (1), 63–76. https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.445
Ramdhani,  H.  (2019).  Realitas  Elit  Politik  Lokal  dan  Persepsi  Masyarakat  dalam  Proses Pemekaran Daerah. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area , 7 (2), 219–226. https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3014 Ramdhani, H., & Subekti, V. S. (2020). Dynamic Local Political Elite in Process for Proposing Regional Expansion. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah , 5 (1), 1–11. https://doi.org/10.24905/jip.5.1.2020.1-11 Rauf,  M.  (2000). Konsensus  dan  konflik  politik :  sebuah  penjajagan  teoritis .  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Sofianto, A. (2019). Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  di  Jawa  Tengah. Jurnal  Litbang Provinsi Jawa Tengah , 17 (1), 25–41. http://ejournal.bappeda.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/view/784
Sudirman.  (2012).  Dinamika  politik  lokal  dalam  social  capital  (modal  sosial). Academica , 4 (1),
741–840. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2267
Supena, C. C. (2018). Peningkatan Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Melalui Usul Amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (4), 39–46. https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1745
Tim  Kajian  PKP2A  III  LAN  Samarinda.  (2010).  Efektifitas  Perencanaan  Pembangunan Daerah  di  Kalimantan. Jurnal  Borneo  Administrator:  Media  Pengembangan Paradigma Dan Inovasi Sistem Administrasi Negara , 6 (1), 1–21. https://doi.org/10.24258/jba.v6i1.55
Widiasih, N. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana  Bagi  Hasil  Pada  Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali. E-Journal Akuntansi Universitas
Udayana , 18 (3), 2143–2171. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25832
Widodo,  W.  (2014).  Peran  Dan  Fungsi  DPD  RI  Dalam  Rangka  Menuju  Sistem  Bikameral Yang  Efektif  Melalui  Amandemen. Jurnal  Pembaharuan  Hukum , 1 (2),  121–131. https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1462
Williantara,  G.  F.,  &  Budiasih,  I.  G.  A.  N.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dan  Dana  Bagi  Hasil  Pada  Indeks Pembangunan
Manusia. E-Jurnal
Akuntansi , 16 (3), 2044–2070. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19203
Yasin,  M.  (2020).  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Pembangunan  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kabupaten/Kota  Jawa  Timur. JCOSTING:  Ournal  of Economic, Business
and Accounting , 53 (9), 1689–1699. https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161