E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 4, April 2024
IMPLIKASI HUKUM PERALIHAN

## PENDAFTARAN
PERSEROAN

## KOMANDITER BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR
17 TAHUN 2018
Shane Edwin 1* , Mella Ismelina Farma Rahayu 2 Universitas Tarumanagara, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia 1,2
E-mail: shane.217221051@stu.untar.ac.id 1* , mellaismelina@yahoo.com 2

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji dampak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 terhadap peralihan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) dengan fokus pada  implikasi  hukum  yang  signifikan.  Latar  belakangnya  adalah  kebutuhan  akan pengelolaan yang lebih terstruktur dan jelas bagi CV, yang semula dikelola langsung oleh pemiliknya.  Tujuannya  adalah  untuk  menganalisis  penegasan  terhadap  tanggung  jawab pemilik terhadap perusahaan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pihak terlibat. Metode yang digunakan melibatkan studi literatur dan analisis hukum untuk mengevaluasi  dampak  peraturan  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peraturan tersebut memberikan kejelasan hukum yang lebih baik bagi CV, memperkuat perlindungan hukum  bagi  pihak  terlibat,  namun  juga  menuntut  pemahaman  dan  kesiapan  pemilik  CV untuk beradaptasi dengan aturan baru yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, implementasi Peraturan  Menteri  Hukum  Nomor  17  Tahun  2018  memiliki  dampak  positif  dalam memperkuat struktur hukum Perseroan Komanditer, namun diperlukan upaya pemahaman yang mendalam dan kesiapan dalam mengimplementasikan aturan baru tersebut.
Kata Kunci: Peralihan Pendaftaran CV, Implikasi Hukum, Peraturan Menteri Hukum

## Abstrak
This research focuses on the impact of the Minister of Law and Human Rights Regulation No.  17  of  2018  on  the  registration  of  Commanding  Companies  (CVs)  with  a  focus  on significant legal implications. The study is motivated by the need for a more structured and clear management of CVs, which were previously directly managed by their owners. The objective is to analyze the recognition of the responsibility of the owner towards the company and to provide clearer legal protection for those involved. The study uses a combination of literature review and legal analysis to evaluate the impact of the regulation. The results of the study indicate that the regulation provides better legal clarity for CVs, strengthens legal protection for those involved, but also demands a better understanding and preparedness from  CV  owners  to  adapt  to  the  new  rules.  The  conclusion  is  that  the  implementation  of Minister  of  Law  and  Human  Rights  Regulation  No.  17  of  2018  has  positive  effects  in strengthening the legal structure of CVs, but requires efforts to promote understanding and readiness in implementing the new rules.
Keywords: Transfer of CV Registration, Legal Implications, Minister of Law Regulations

## Pendahuluan
Pada  tahun  2018,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  17 mengenai  peralihan  pendaftaran  Perseroan  Komanditer  (CV)  di  Indonesia  telah memberikan landasan yang signifikan dalam mengatur proses transisi kepemilikan dan
pengelolaan  bisnis.  CV,  sebagai  salah  satu  bentuk  badan  usaha  yang  menggabungkan kemitraan dan keberadaan pemegang saham, telah menjadi subjek utama dari perubahan hukum yang memengaruhi entitas bisnis di Indonesia (Saputra, 2023).
Peralihan  pendaftaran  ini  memunculkan  berbagai  implikasi  yang  memengaruhi dinamika  bisnis,  tanggung  jawab  hukum,  serta  hak  dan  kewajiban  pihak  yang  terlibat dalam CV. Implikasi utama dari peraturan ini adalah pengaturan yang lebih terperinci terkait kepemilikan, pengelolaan, dan tanggung jawab hukum yang melekat pada pemilik dan mitra dalam CV (Wijoyo et al., 2021). Sebelumnya, CV tidak memiliki status badan hukum yang jelas, namun dengan adanya perubahan ini, identitas hukum CV menjadi lebih terdefinisikan (Daulay et al., 2022).
Penerapan peraturan ini juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  CV,  menghadirkan  kerangka  hukum  yang  lebih  kuat dalam menegakkan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Kurniawan, 2023). Namun, adopsi  dan  implementasi  peraturan  ini  juga  menimbulkan  tantangan  tersendiri. Dibutuhkan  pemahaman  mendalam  tentang  peraturan  baru  ini  serta  kesiapan  untuk beradaptasi dengan perubahan aturan yang telah ditetapkan (Tintingon et al., 2023).
Perubahan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola bisnis yang lebih terstruktur dan transparan (Mentu & Sondakh, 2016). Dengan menetapkan  peraturan  yang  lebih  tegas  terkait  pendaftaran  CV,  diharapkan  dapat mengurangi  ambiguitas  hukum  dan  meningkatkan  kepercayaan  serta  kepastian  bagi pelaku bisnis (Mahendra, 2024).
Secara  keseluruhan,  Peraturan  Menteri  Hukum  Nomor  17  Tahun  2018  tentang peralihan  pendaftaran  CV  merupakan  langkah  signifikan  dalam  memberikan  landasan hukum  yang  lebih  kokoh  bagi  entitas  bisnis  di  Indonesia.  Implikasi  hukumnya  tidak hanya  memengaruhi  kepemilikan  dan  pengelolaan  bisnis,  tetapi  juga  melibatkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pihak yang terlibat dalam CV (Pakpahan et al., 2024).
Peraturan  Menteri  Hukum  Nomor  17  Tahun  2018,  yang  mengatur  peralihan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV), memiliki dampak yang sangat signifikan dalam dunia hukum bisnis Indonesia. Sebagai suatu bentuk entitas bisnis yang menonjol dengan struktur kelembagaan yang unik, CV menggabungkan unsur kemitraan dan keberadaan pemegang saham dalam sebuah entitas usaha. Perubahan peraturan ini menjadi tonggak penting  dalam  mengatur  proses  transisi  dan  pengelolaan  bisnis  bagi  CV,  membawa implikasi yang luas dan mendalam dalam kerangka hukum Indonesia (Chairunnisa et al., 2018).
Sebelum diterapkannya peraturan ini, CV sering kali beroperasi dengan kekaburan hukum dalam hal identitas entitasnya. Dengan adopsi Peraturan Menteri Hukum Nomor 17  Tahun  2018,  terjadi  perubahan  mendasar  dalam  status  hukum  CV.  CV  yang sebelumnya lebih terfokus pada aspek perjanjian antarpihak, sekarang dianggap sebagai badan hukum yang memiliki identitas hukum tersendiri. Hal ini memberikan kejelasan yang  lebih  baik  terkait  kepemilikan,  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  hukum  CV secara mandiri, terpisah dari para pemiliknya (Novianto, 2023).
Implikasi dari perubahan ini juga mencakup peningkatan tanggung jawab hukum bagi pemilik CV. Sebelumnya, keterlibatan pemilik dalam urusan hukum CV sering kali ambigu dan tidak terdefinisikan secara jelas. Namun, dengan adanya peraturan baru ini, tanggung  jawab  hukum  menjadi  lebih  terstruktur  dan  diatur  dengan  lebih  tegas.  Ini memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi  pihak  yang  terlibat  dalam  CV  serta
memberikan  kerangka  hukum  yang  lebih  solid  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang mungkin timbul (Noor et al., 2022).
Namun, sementara peraturan ini membawa banyak manfaat, implementasinya tidak terlepas  dari  tantangan.  Proses  adaptasi  terhadap  peraturan  baru  ini  membutuhkan pemahaman yang mendalam akan implikasi hukumnya. Baik pemilik CV maupun mitra usaha  perlu  mempersiapkan  diri  dengan  baik  agar  sesuai  dengan  tuntutan  aturan  yang telah ditetapkan (Murtadlo, 2019).
Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  perubahan  hukum  terkait  pendaftaran  CV  juga sejalan  dengan  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  tata  kelola  bisnis  yang  lebih terstruktur, transparan, dan memenuhi standar hukum yang telah ditetapkan. Diharapkan, dengan  adopsi  peraturan  ini,  akan  tercipta  lingkungan  bisnis  yang  lebih  kondusif  dan terjamin kepastiannya bagi pelaku bisnis di Indonesia (Maranjaya, 2022).
Kesimpulannya,  Peraturan  Menteri  Hukum  Nomor  17  Tahun  2018  membawa implikasi yang luas dalam hukum bisnis, terutama terkait dengan peralihan pendaftaran CV.  Dampaknya  tidak  hanya  terasa  pada  aspek  hukum  formal,  tetapi  juga  dalam perlindungan hak, tanggung jawab, dan kejelasan identitas hukum bagi entitas bisnis di Indonesia.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  dampak  Peraturan  Menteri  Hukum Nomor 17 Tahun 2018 terhadap status hukum Perseroan Komanditer (CV) sebelum dan setelah  implementasinya.  Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi implikasi  yang  muncul  terkait  tanggung  jawab  hukum  pemilik  dan  mitra  dalam  CV setelah  perubahan  peraturan  tersebut.  Proses  transisi  dari  struktur  perjanjian  menjadi badan hukum juga akan dikaji, termasuk bagaimana hal tersebut memodifikasi dinamika kepemilikan,  pengelolaan,  hak,  dan  kewajiban  pihak  yang  terlibat  dalam  CV. Selanjutnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  sejauh  mana  Peraturan  Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018 memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam CV. Selain itu, akan diinvestigasi tingkat kesadaran dan pemahaman para pemilik CV terhadap implikasi hukum dari perubahan pendaftaran ini, serta apakah adopsi peraturan baru ini mengurangi ambiguitas hukum terkait dengan CV atau  justru  memunculkan  interpretasi  baru  yang  belum  terdefinisikan.  Di  samping  itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran perubahan hukum terkait pendaftaran CV dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Terakhir, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan implementasi peraturan ini dan merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan  kesesuaian  dan  kepatuhan  para  pelaku  bisnis  terhadap  aturan  yang  telah ditetapkan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  studi  pustaka  digunakan  untuk  mengeksplorasi  dan menganalisis dampak serta perubahan hukum yang timbul dari Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018 terkait peralihan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) (Imam Mutakin et al., 2020). Tahapan metodologi ini melibatkan identifikasi tujuan penelitian, pengumpulan  sumber  literatur  yang  relevan  seperti  peraturan  hukum,  dokumen  resmi, artikel, jurnal, dan studi terkait, serta seleksi dan evaluasi sumber-sumber tersebut untuk memastikan  keakuratan  dan  relevansinya  (Hidayat  et  al.,  2022).  Analisis  dan  sinopsis literatur  dilakukan  dengan  mengevaluasi  tema,  argumen,  dan  temuan  yang  berkaitan dengan  implikasi  hukum  dari  perubahan  tersebut.  Sinergi  dan  sintesis  informasi  dari berbagai sumber membantu mengembangkan pemahaman komprehensif tentang dampak
hukum yang dihasilkan oleh perubahan ini (Hidayat & Alifah, 2022). Langkah terakhir melibatkan  penulisan  dan  pengembangan  analisis  dalam  bentuk  laporan  atau  karya ilmiah,  yang  mencakup  pandangan  mendalam  tentang  implikasi  hukum,  evaluasi terhadap perubahan, serta potensi dampaknya terhadap praktik bisnis dan aspek hukum yang  relevan.  Penyusunan  referensi  dan  daftar  pustaka  sesuai  standar  akademik  juga diperhatikan.  Dengan  demikian,  metode  penelitian  studi  pustaka  memungkinkan penyelidikan yang mendalam terkait implikasi hukum dari perubahan peraturan terhadap CV, tanpa melibatkan penelitian lapangan langsung, dan menyajikan analisis yang kokoh dalam konteks hukum bisnis di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
A. Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018 mempengaruhi status hukum Perseroan Komanditer (CV) sebelum dan sesudah implementasinya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Nomor 17  Tahun  2018  memperubahkan  status  hukum  Perseroan  Komanditer  (CV)  secara signifikan,  menciptakan  identitas  hukum  yang  jelas  dan  terpisah  dari  pemiliknya. Sebelum peraturan ini, CV dianggap sebagai entitas bisnis tanpa identitas hukum yang jelas,  menyebabkan  kekaburan  tanggung  jawab  hukum.  Setelah  implementasi,  CV diakui sebagai badan hukum mandiri dengan struktur yang terdefinisikan, mengurangi ambiguitas  hukum  dan  memperkuat  kerangka  regulasinya.  Perubahan  dari  struktur perjanjian  informal  menjadi  badan  hukum  memberikan  kejelasan  yang  lebih  baik dalam  kepemilikan,  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  hukum  CV.  Proses pendaftaran yang lebih terstandarisasi juga mengurangi ambiguitas dan memberikan perlindungan  hukum  yang  lebih  baik  bagi  pihak-pihak  terlibat.  Dengan  demikian, perubahan  ini  memberikan  kepastian  hukum  dan  meningkatkan  perlindungan  bagi pelaku bisnis yang terlibat dalam CV.
B. Implikasi yang timbul terkait dengan tanggung jawab hukum pemilik dan mitra dalam CV setelah adanya perubahan peraturan ini
Perubahan  peraturan  terkait  Perseroan  Komanditer  (CV),  khususnya  dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018, telah mengubah secara signifikan tanggung jawab hukum pemilik dan mitra dalam CV. Sebelumnya, tanggung  jawab  hukum  cenderung  ambigu  karena  CV  dianggap  sebagai  entitas kemitraan  dengan  perjanjian  informal.  Setelah  implementasi  peraturan,  terjadi perubahan  mendalam  dalam  tanggung  jawab,  dengan  pemilik  memiliki  kewajiban yang lebih tegas terkait kepemilikan, pengelolaan, dan keputusan strategis, sementara mitra  memiliki  kewajiban  yang  lebih  terstruktur  dalam  kontribusi,  partisipasi,  dan pembagian keuntungan. Perubahan ini juga membawa perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak terlibat dalam CV, menciptakan kejelasan dan keterlibatan yang lebih baik dalam dinamika bisnis.
C. Proses  transisi  dari  struktur  perjanjian  menjadi  badan  hukum  mengubah dinamika kepemilikan, pengelolaan, dan hak serta kewajiban pihak yang terlibat dalam CV
Proses transisi dari struktur perjanjian menjadi badan hukum dalam Perseroan Komanditer (CV) telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika kepemilikan, pengelolaan,  hak,  dan  kewajiban  pihak  yang  terlibat  dalam  CV.  Sebelumnya,  CV sering  kali  beroperasi  dengan  dasar  perjanjian  informal  antara  pemilik  dan  mitra, sehingga hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum tidak selalu terdefinisikan secara jelas.
Namun, dengan transisi ini, CV diakui sebagai badan hukum yang memiliki identitas terpisah dari pemilik dan mitranya. Hal ini membawa implikasi yang luas terkait dengan berbagai aspek:
Proses  transisi  Perseroan  Komanditer  (CV)  dari  struktur  perjanjian  menjadi badan hukum membawa perubahan mendasar dalam aspek kepemilikan, pengelolaan, hak, dan kewajiban bagi pemilik dan mitra. Sebelumnya, kepemilikan mungkin tidak terdokumentasi  secara  resmi,  namun  dengan  menjadi  badan  hukum,  kepemilikan tercatat dan terdokumentasi jelas. Pengelolaan mengalami transformasi besar dengan adanya  aturan  yang  lebih  terstruktur,  memengaruhi  pengambilan  keputusan  dan keterlibatan  pemilik  dalam  operasional  perusahaan.  Perubahan  struktur  juga memberikan kejelasan yang lebih besar terkait hak dan kewajiban pemilik serta mitra, serta membawa perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak terlibat dalam CV. Dengan demikian, transisi ini tidak hanya mengubah aspek formal, tetapi juga dinamika,  hak,  kewajiban,  dan  hubungan  antara  pemilik  dan  mitra,  menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi kejelasan, keterlibatan, dan perlindungan hukum.
D. Sejauh  mana  Peraturan  Menteri  Hukum  Nomor  17  Tahun  2018  memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam CV Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Nomor 17  Tahun  2018  membawa  perubahan  yang  substansial  dalam  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  Perseroan  Komanditer (CV).  Peraturan  ini  memberikan  dasar  yang  lebih  kokoh  dan  terstruktur  dalam mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan bagi setiap entitas dan individu yang terlibat dalam CV (Hadisti, 2021).
Peraturan  Menteri  Hukum  Nomor  17  Tahun  2018  secara  signifikan memperjelas  identitas  hukum  Perseroan  Komanditer  (CV)  di  Indonesia  dan memberikan  perlindungan  hukum  yang  lebih  solid  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat. Sebelumnya, CV sering dianggap tanpa identitas hukum yang jelas, tetapi sekarang diakui sebagai badan hukum yang memiliki identitas terpisah. Perlindungan hukum yang  ditingkatkan,  keterbukaan,  dan  kepastian  hukum  menjadi  aspek  utama  yang memperkuat landasan hukum bagi pengembangan dan operasional CV. Aturan yang lebih rinci dan terstandarisasi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak- pihak  dalam  CV  memberikan  kejelasan  dan  meningkatkan  perlindungan  hukum. Selain itu, perubahan ini juga memperkuat sistem hukum terkait bisnis di Indonesia dengan  memberikan  kerangka  hukum  yang  lebih  terstruktur  dan  jelas.  Dengan demikian, perubahan ini membawa dampak signifikan dalam memperkuat kepatuhan hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam CV.
Terkait  dengan  pemahaman  para  pemilik  CV  terhadap  perubahan  status hukum, penting untuk memahami konsekuensi dan tanggung jawab baru yang muncul. Pemahaman  terkait  kewajiban  hukum  yang  lebih  spesifik,  perubahan  dalam kepemilikan  dan  pengelolaan,  serta  kesiapan  untuk  menyesuaikan  bisnis  menjadi kunci  dalam  menjalankan  CV  dengan  sesuai  hukum.  Dukungan  dan  sumber  daya untuk  pendidikan  hukum  juga  sangat  diperlukan  agar  para  pemilik  CV  dapat memahami  dan  menerapkan  perubahan  dengan  benar,  memastikan  kepatuhan  dan kelangsungan bisnis yang optimal di bawah regulasi baru. Kesadaran yang baik terkait implikasi hukum tersebut menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola CV di bawah peraturan baru yang berlaku.

## E. Tingkat kesadaran dan pemahaman para pemilik CV terhadap implikasi hukum dari peralihan pendaftaran ini
Kesadaran  dan  pemahaman  para  pemilik  Perseroan  Komanditer  (CV) mengenai  implikasi  hukum  dari  peralihan  pendaftaran  menjadi  badan  hukum, sebagaimana  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Hukum  Nomor  17  Tahun  2018, memainkan peran krusial dalam pengelolaan dan kelangsungan bisnis. Faktor-faktor seperti  pendidikan  dan  latar  belakang  hukum,  pengalaman  bisnis,  akses  terhadap sumber  daya  hukum,  komunikasi  internal,  dan  kompleksitas  peraturan  baru mempengaruhi  tingkat  pemahaman  mereka.  Pemilik  CV  dengan  latar  belakang pendidikan hukum, pengalaman sebelumnya dalam badan hukum, serta akses terhadap konsultasi hukum, cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik. Komunikasi yang jelas dan sumber daya pendidikan yang memadai menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman  mereka,  memastikan  kepatuhan,  dan  meminimalkan  risiko  hukum, sehingga mendukung kelangsungan bisnis yang stabil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
F. Adopsi  peraturan  baru  ini  telah  mengurangi  ambiguitas  hukum  yang sebelumnya terkait dengan CV atau malah memunculkan interpretasi baru yang belum terdefinisikan
Adopsi  peraturan  baru,  seperti  Peraturan  Menteri  Hukum  Nomor  17  Tahun 2018 yang mengatur status hukum Perseroan Komanditer (CV), bisa memiliki dampak kompleks terhadap ambiguitas hukum yang mungkin sebelumnya terkait dengan CV. Meskipun  tujuan  utama  peraturan  baru  adalah  memberikan  kejelasan  dan  kerangka hukum  yang  lebih  terstruktur,  dalam  beberapa  kasus,  adopsi  tersebut  bisa memunculkan interpretasi baru atau bahkan meninggalkan ruang bagi ambiguitas yang belum terdefinisikan. Penyelesaian ambiguitas sebelumnya dilakukan melalui upaya pengurangan  ketidakpastian,  tetapi  munculnya  interpretasi  baru  atau  ketidakpastian dari aturan yang baru dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Kesadaran akan potensi ini penting untuk memitigasi dampak pada kepatuhan dan keamanan hukum di tingkat operasional CV.
G. Peran  perubahan  hukum  terkait  pendaftaran  CV  dalam  menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku
Perubahan  hukum  terkait  pendaftaran  CV,  seperti  yang  diamanatkan  oleh Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018, berperan krusial dalam membentuk lingkungan bisnis yang lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan standar hukum. Selain mengubah status CV menjadi badan hukum yang lebih terdefinisi, perubahan ini menciptakan keterstrukturan yang lebih baik dengan penetapan hak dan kewajiban yang jelas. Pengaturan yang lebih ketat juga meningkatkan transparansi operasional bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku. Dampaknya tidak  hanya  terasa  dalam  perlindungan  kepentingan  pihak-pihak  terlibat,  melainkan juga dalam memicu investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan kesadaran hukum serta  kepatuhan  regulasi.  Perubahan  ini  bukan  hanya  memberikan  identitas  hukum yang jelas bagi CV, tetapi juga membentuk budaya kepatuhan hukum yang vital untuk fondasi bisnis yang kokoh.
H. Sejauh mana tantangan implementasi peraturan ini dan bagaimana upaya yang dapat  dilakukan  untuk  memastikan  kesesuaian  dan  kepatuhan  para  pelaku bisnis terhadap aturan yang telah ditetapkan
Implementasi peraturan yang mengatur peralihan CV menjadi badan hukum dapat  dihadapi  dengan  berbagai  tantangan,  termasuk  ketidakpahaman,  biaya,  dan penyesuaian operasional. Untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan pelaku bisnis terhadap aturan tersebut, beberapa upaya dapat dilakukan. Pendidikan dan informasi yang tepat, baik melalui seminar, panduan, atau sumber daya online, dapat membantu mengatasi  ketidakpahaman.  Bantuan  ahli  hukum  atau  konsultan,  serta  pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan internal, dapat mendukung interpretasi dan penerapan aturan baru.  Konsultasi  dengan  pihak  berwenang,  audit  internal,  dan  dukungan  kelompok industri  juga  menjadi  langkah  penting  dalam  memastikan  kepatuhan.  Peningkatan kesadaran dan edukasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga pelaku bisnis tetap sesuai dengan regulasi dan standar hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan  implementasi,  upaya  yang  teliti  dan  berkelanjutan  dalam memberikan  informasi,  pendidikan,  dan  bimbingan  kepada  pelaku  bisnis  menjadi esensial  untuk  memastikan  kesesuaian  dan  kepatuhan  terhadap  aturan  yang  telah ditetapkan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  perubahan  hukum  terkait  peralihan  pendaftaran  Perseroan Komanditer  (CV)  menjadi  badan  hukum  menunjukkan  transformasi  yang  signifikan dalam tata kelola bisnis. Meskipun bertujuan meningkatkan kerangka kerja, transparansi, dan  kepatuhan  hukum,  implementasinya  tidak  terlepas  dari  sejumlah  tantangan. Pemahaman  yang  kurang,  biaya  dan  waktu  pendaftaran  ulang,  serta  penyesuaian operasional kompleks menjadi hambatan utama. Upaya edukasi, sosialisasi, dan bantuan ahli  hukum  menjadi  kunci  dalam  meminimalkan  ketidakpastian.  Audit  internal  dan kolaborasi  dengan  pihak  berwenang  mendukung  kesesuaian  aturan,  sementara perencanaan  yang  cermat  untuk  penyesuaian  operasional  menjadi  langkah  esensial. Dengan  pendekatan  holistik,  perubahan  hukum  ini  bukan  hanya  tentang  pemahaman aturan  baru,  melainkan  juga  bagaimana  pelaku  bisnis  dapat  mengimplementasikannya sehari-hari dengan dampak minimal dan manfaat maksimal.

## BIBLIOGRAFI
Chairunnisa, R. R., Nasution, B., & Siregar, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang  Saham  Minoritas  pada  Perseroan  Terbatas  Terbuka  Berdasarkan Prinsip Fairness Good Corporate Governance . Transparency.
Daulay,  M.  T.,  Munarsih,  E.,  Muafiqie,  H.,  Alkadrie,  S.  A.,  Sukasmanto,  S.  E.,  John Suarlin, S. E., & Suparman, S. E. (2022). Konsep Dasar Manajemen Proyek di Era 4.0 . CV Rey Media Grafika.
Hidayat, A. R., & Alifah, N. (2022). Analysis of The Basis of The Creative Economy in The Development Strategy of Economic Innovation. Asian Journal of Social and Humanities , 1 (3), 95–104.
Hidayat, A. R., Alifah, N., & Laksana, M. O. (2022). Financial Performance Analysis:
Manufacturing  Companies  In  Indonesia  Before  And  Post  The  2008  Global Economic Crisis. Journal of Comprehensive Science (JCS) , 1 (5), 1267–1275.
Imam, M., Ridwan, T., & Hidayat, A. R. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas (Studi Kasus Konveksi Jack Tailor Di Desa Ciperna). Jurnal Indonesia Sosial Sains , 1 (1), 51–59. https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.10 Kurniawan, A. S. (2023). Perlindungan Data Konsumen Terhadap Pembayaran Hutang Pinjaman Online . Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Mahendra, R. (2024). Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap  Fetishistic  Disorder  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif. PAMPAS: Journal of Criminal Law , 5 (1), 47–61.
Maranjaya,  A.  K.  (2022).  Good  Governance  Sebagai  Tolak  Ukur  Untuk  Mengukur Kinerja Pemerintahan. Jurnal Sosial Teknologi , 2 (11), 929–941.
Mentu,  E.  P.,  &  Sondakh,  J.  J.  (2016).  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (1). Murtadlo, A. H. (2019). Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Usaha Kue Dan Roti CV. Jaya Bakery Dalam Perspektif Ekonomi Islam . UIN Raden Intan Lampung. Noor,  M.,  Suaedi,  F.,  &  Mardiyanta,  A.  (2022). Collaborative  Governance  Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik . Bildung. Novianto,  Y.  M.  (2023). Tanggung  Jawab  Perseroan  Terbatas  dalam  melaksanakan Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan  Perusahaan  (Komparasi  Indonesia  dengan Jepang) . Universitas Islam Indonesia.
Pakpahan, E. F., Leonard, T., Ramadhana, W., Nasution, A. J., Lubis, I., & Prasetyo, M. A. (2024). Buku Legal Corporate. Publish Buku UNPRI PRESS ISBN , 1 (1). Saputra, M. R. W. (2023). Peran notaris dalam membuat keabsahan pendirian Perseroan Terbatas pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja . Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Educatio FKIP UNMA , 9 (2), 798–809. Wijoyo, H., Sunarsi, D., Cahyono, Y., & Ariyanto, A. (2021). Pengantar Bisnis. Insan Cendekia Mandiri , 1 .

## Copyright holder:
Shane Edwin, Mella Ismelina Farma Rahayu (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: