## Dr. Robbach Ma‟sum, Drs. MM

## Abstrak
Selama  ini  penerimaan  zakat  belum  berbanding  lurus  dengan  potensi  zakat  yang  ada  dan berakibat belum terpenuhinya tuntutan  pemenuhan kebutuhan  fakir miskin dalam mengatasi kemiskinannya.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  memetakan  potensi  pengelolaan  zakat  di Sulawesi  Tengah,  (2)  memetakan  potensi  SDM  pengelola  zakatmeliputi  latar  pemahaman terhadap zakat dan UU pengelolaan zakat (3) mengembangkan model pendidikan vokasional pengelolaan  zakat  berorientasi  pada  pemberdayaan  dan  pendayagunaan.  Penelitian  ini menerapkan  pendekatan  penelitian  pengembangan  (research  and  development)  yang dikembangkan  oleh  Borg  and  Gall  (1983)  dengan  langkah  penelitian  sebagai  berikut:  (1) tahap  studi  pendahuluan,  (2)  tahap  perencanana  dan  pengembangan  model,  (3)  tahap  uji coba dan revisi, (4) tahap validasi model (5) Desiminasi.
Hasil  penelitian  menunjukan  terdapat  tiga  masalah  utama  dalam  pengelolaan  zakat: Pertama,  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  zakat,  UU  pengelolaan  zakat,  dan lembaga pengelola zakat. Kedua, Lembaga pengelola zakat belum berperan sebagai sebuah institusi aktif.Ketiga, rendahnya SDM pengelola zakat.
Amil zakat selaku pemegang amanah Allah SWT dan UU adalah pengendali organisasi atau lembaga pengelola zakat memegang peran penting atas tugas pengelolaan zakat.Pendidikan vokasi  adalah  alternative  untuk  mengatasi  lemahnya  sumber  daya  pengelola zakat.Pendidikan  Vokasi  merupakan  Pendidikan  Tinggi  yang  menyiapkan  mahasiswa  untuk bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.Model pendidikan vokasi  yang  dikembangkan  menganut  sistem  terbuka  (multi-entry-exit  system)  dan multimakna  (berorientasi  pada  pembudayaan,  pemberdayaan,  pembentukan  watak,  dan kepribadian,  serta  berbagai  kecakapan  hidup  life  skill.Orientasi  pendidikan  vokasi  yang disebutkan ini sangat sesuai bagi pengelola zakat, dengan lama pendidikan dua semester.
Kata Kunci :
Zakat, Pengelola Zakat, Pendidikan vokasi

## A. PENDAHULUAN
Umar  bin  Khattab  baitul  maal  penuh
Zakat merupakan salah satu dengandanazakat bahkan bisa pranata keagamaan yang bertujuan untuk
didayagunakanuntuk membiayai ekspansi mewujudkan keadilan  sosial. Secara wilayah  kekuasaan Islam  menembus normatif,  syariat  zakat  yang  bersumber
kerajaan  Romawi  dan  kerajaan  Persia. dari  Ilahi  memberikan  tuntunan  tentang
Begitu besarnya potensi zakat yang telah pentingnya pelaksanaan zakat serta berhasil  memenuhi kepentingan   para manfaat  yang  akan  diperoleh  jika  zakat
mustahiq   sehinggahampir-hampir   tidak tersebut ditunaikan.   Tercatat dalam ada  lagi  golongan  mustahiq  yang  harus sejarah,   masa pemerintahan   khalifah
menerima zakat.
Zakat  di  Indonesia,  jika  dihitung potensinya  sangat  menakjubkan.  Tercatat pada  tahun  2012  Badan  Amil  Zakat Propinsi  DKI  Jakarta  menerima  zakat sebesar  Rp  81.453.310.876,-  Badan  Amil Zakat Nasional plus hasil laporan BAZNAS 33 kabupaten/ kota di Indonesia berhasil  mengumpul  dana  zakat  sebesar 2.212.398.951.344.-mengalami  kenaikan dari  tahun  sebelumnya  sebesar  21.86% (1.7 triliyun). Penyaluranserta pendayagunaan  zakat  telah  diarahkan untuk  para  asnaf  sebagaimana  tersebut dalam  syariat  (Al-Taubah,  9:110)  dengan lebih  menitik  beratkan  pada  golongan miskin  melalui  beasiswa  pendidikan, biaya kesehatan, usaha-usaha pemberdayaan umat, memperkuat lembaga-lembagakeagamaan,  disamping penyaluran  zakat  konsumsi  untuk  umat yang  tergolong  fakir  atau  sama  sekali tidak  berdaya  dari  segi  ekonomi  (miskin kesrakat).
Pusat Budaya dan Bahasa Universitas Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  (2005) mengungkapkan  potensi  zakat  Indonesia adalah  sebesar  Rp  19,3  triliun  per  tahun. Hasil  survey  PIRAC  ( Public  Interest Research  and  Advocacy )  tahun  2004 menunjukkan  kesadaran  umat  Islam  di Indonesia  sesungguhnya  realatif  tinggi 49,8%  responden  yang  di  survey  di  10 kota  besar  menyatakan  sebagai  wajib zakat 94,5% sudah membayar zakat rata-
rata  sebesar  Rp  416.000,-per  tahun. Dengan  asumsi  jumlah  keluarga  yang mampu sebanyak 32 juta kepala keluarga, maka  setiap  tahun  zakat  yang  diterima adalah  sebesar  Rp  6,132Trilliun.Namun catatan pengumpulan dari beberapa lembaga zakat sangat jauh dibawah angka tersebut. Para muzakki  yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat yanghanya  10,5%.  Muzakki  lebih  suka membayar zakat secara perorangan langsung,  karena  ada  kepuasan  batin tersendiri  bagi  muzakki  (pemberi  zakat). Pada tahun 2007 PIRAC kembali melakukan survei di sepuluh kota besar di Indonesia,  hasilnya  menunjukkan  tingkat kesadaran  muzakki  terhadap  kewajiban membayar  zakat  hanya  berkisar  55%. Artinya,  masih  ada  45%  muzakki  yang tidak  berzakat.  Di  Sulawesi  Tengah, realisasi  baru  mencapai  3%  dari  Rp  22 milyar  pertahun  dari  potensi  zakat. 1 (Data
BAZ Sulawesi Tengah, 2012).
Tercatat  pada  bulan  September  2012 jumlah  penduduk  miskin  (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah  garis  kemiskinan)  di  Indonesia mencapai  28,59  juta  orang  atau  11,66% dari jumlah penduduk (sumber: data: BPS N0. 06/01/Th.XVI, 2 Januari 2013). Fakta ini  mengindikasikan  adanya  kesenjangan sosial  yang  terjadi  di  masyarakat.Tujuan pelaksanaan zakat untukmewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah sejalan
dengan tujuan pembangunan NegaraRepublik Indonesia.
Zakat bertujuan  untuk  mengurangi  gap  antara orang kaya dan orang miskin.
Kesadaran  umat  Islam  menunaikan zakat  cukup  tinggi.  Dahlia  Syuaib  (2002) dalam  uji  coba  pemasyarakatan  zakat melalui 2 cara. Pertama , dengan motivasi zakat  melalui  ceramah  berzakat  di  dalam kelompok  pengajian. Kedua ,  mengirim permintaan  menunaikanzakat  kepada  para Muzakki  di  kota  Palu  melalui  surat  via pos. Ternyata cara kedua tidak membuahkan hasil sedangkan cara pertama  sangat  efektif  karena  lengsung menggugah para anggota pengajian untuk berzakat.  Cara  pertama  ini  membuahkan hasil karena usai pengajian semua peserta pengajian langsung membayar zakat. 2
Untuk  meningkatkan  hasilguna  dan dayaguna  zakat  memerlukan  lembaga pengelola  yang  aktif  serta  pengelola  atau amil  yang  professional.  Professional artinya  pengelola  zakat  memiliki  ilmu pengetahuan,  ketrampilan,  motivasi  kerja yang tinggi, dan kemampuan menjalankan program  organisasi  secara  sistematis, terencana,  dan  terarah,  serta  menjalankan tugasnya  dengan  amanah.Tenaga  amil professional  hanya  bisa  diperoleh  melalui pendidikan vokasi. Penyelenggara pendidikan vokasi adalah perguruan tinggi dengan  payung  hukumnya  UU  N0  12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

## B. METODE
Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian  pengembangan  ( research  and development )  yang  dikembangkan  oleh Borg  and  Gall  (1983)  dengan  langkah penelitian  sebagai  berikut:  (1)  tahap  studi pendahuluan,  (2)  tahap  perencanana  dan pengembangan  model,  (3)  tahap  uji  coba dan  revisi,  (4)  tahap  validasi  model  (5) desiminasi.  Metode  Survey  dilakukan dengan  melakukan  wawancara,  angket dan FGD kepada Pengurus BAZ kab/kota, Wakil  pemda  kab/kota  dan  para  Muzakki ( purposive sampling ) dan Lembaga Mustahiq  (sampel  random  sederhana  di wilayah kab/kota).

## Amil  Zakat  dan  Lembaga  pengelola Zakat
Kesuksesan pengelolaan dan pelaksanaan zakat ditentukan oleh pengelola (amil  zakat)  dan  aktivititas  lembaga pengelola  zakat.Dua  hal  ini  dikaji  fungsi dan perannya dalam meningkatkan hasilguna  dan  dayaguna  zakat  sesuai tuntunan syariat dan undang-undang.
Bagaimana  kajian  normatif  (syariat  dan undang-undang)  dan  bagaimana  praktek pelaksanaan  zakat  di  lapangan,  keduanya akandikaji.  Hasil  kajian  akandijadikan bahan untuk mengkonstruksi model pembelajaran  dan  pembekalan  sebagai penguatan  bagi  para  amil  zakat.Alternatif yang ditawarkan dalam kajian ini adalah
pendidikan  vokasi  bagi  para  pengelola (amil) zakat.
Mengapa tugas amil itu penting dalam pengelolaan zakat.Tulisan ini akan mengkaji  maknanya  dengan  maksud  agar masyarakat  percaya  bahwa  para  amil  itu mengemban  tugas  atau  amanah  Allah SWT  dan  amanah  undang-undang.  Di dalam  al-Qur‟an  kita  menemui  kata  amil yang tersebar dalam 6 surat, yaitu Q., s âl- „Imrân/3:195; Q., s. al-An‟âm/6:135; Q., s al-„Ankabût/  29:58;  al-Zumâr/39:74;  al- Ghâsyiyah/88:3,  Q.,  s.  al-Tawbah/9:60. Makna  yang  terkandung  dalam  ayat-ayat tersebut  menunjukkan  kata  kerja  aktif, sebagaimana  asal  katanya amal yang  bisa diterjemahkan dengan, “yang mengerjakan atau  pelaksana”.Bila  dikaitkan  dengan zakat  menjadi  pelaksana  zakat  atau pengelola zakat (lihat undang- undangtentang pengelolaan zakat).
Pelaksana  atau  pengelola  zakat  dapat bekerja  secara  perorangan  dan  dapat  pula bekerja  secara  bersama-sama  dalam  suatu organisasi. Karena zakat adalah seperangkat  norma  yang  berisi  program- program  yang  perlu  diwujudkan  untuk tujuan  kemaslahatan  umat,  dipatuhi  dan dilaksanakan  oleh  masyarakat  muslim maka  pengeloaan  zakat  perlu  dilakukan oleh  beberapa  orang  yag  diikat  oleh  satu organisasi  pengelola.  Melaksanakan  satu program yang sudah direncanakan sebelumnya dapat dipahami sebagai
sebuah  organisasi  yang  bekerja  secara otomatis.
Amil  zakat,  adalah  pengelola  zakat yang bekerja secara terencana, terarahdansungguh-sungguh  sebagaimana diharapakan  oleh  Allah  SWT  (Q.s.  al- Tawbah/  9/110).Begitu  pentingnya  peran amil  zakat  sampai-sampai  para  ulama berpendapat  bahwa  amil  zakat  harus mendapat  bagian  dari  zakat  sekalipun yang  berangkutan  tergolong  kaya.Hal  ini mudah  dipahami  agar  pengelolaan  zakat bukanlah pekerjaan sambilan sebagaimana yang  ditemukan  pada  hampir  semua daerah di Indonesia. Abu Zahrah mengungkap dalam Himpunan Makalah Majma‟  al-Buhûst  al-Islâmiyah  al-Azhâr bahwa  amil  adalah “mereka  yang bekerja untuk  pengelolaan  zakat,  menghimpun, menghitung  dan  mencari  orang-orang yang berhak ( mustahiqqin ) serta membagikan  kepada  mereka.”.Salah  satu bentuk  pengorganisasian  zakat  yang diusulkannya  adalah  melalui  organisasi- organisasi  kemasyarakatan  tetapi  diawasi oleh pemerintah.
Berpijak  pada  definisi  amil  yang dikemukakan  oleh  Abu  Zahrah  di  atas, maka serangkaian tugas pengelolaan zakat yaitu menghimpun, menyalurkan, mendayagunakan, bukanlah tugas perorangan melainkan tugas yang terorganisir dengan baik. Rasulullah SAW selaku kepala Negara, ketika melantik
Mu‟az  bin  Jabal  sebagai  Gubernur Yaman,  mengamanatkan  dua  hal  yaitu ajaklah  masyarakat  mengucapkan  dua kalimat  syahadat  dan  perintahkanlah kepada mereka untuk menunaikan zakat.
Ibnu „Abidin (w. 1252 H)menegaskan,bahwa mengumpulkan zakat adalah hakdan
kewajibanparapenguasa  untuk  melindungi rakyat. 3 .Hukum  asal  bagi  pelaksanaan zakat adalah pembagiannya tidak dilakukan  oleh  pemilik  harta  benda sendiri,  tetapi  oleh  para  petugas  dari badan „Âmilah . Sebagaimana yang dikutip  oleh  Yûsuf  al-Qardlâwî,  bahwa beberapa  ulama,  seperti  „Abdul  Wahab Khallâf, Abd.Rahman Hasan, Muhammad Abû  Zahrah  menyatakan  penguasalah yang  mengumpul  semua  harta  baik  harta yang zahir maupun yang batin 4 .
Di Indonesia, tugas pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pancasila sebagai dasar Negara memberikan jaminan atas terbentuknya undang-undang yang bermuatan syariah Islam. Tujuannya untuk mengatur sebagain besar penduduknya (muslim) agar dalam menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan dana zakat lebih teratur, tertib.dan  terarah.  Sasarannya  untuk kesejahteraan  masyarakat  sama  dengan tujuan Negara.
Dalam  UU  N0  23  tahiun  2011 disebutkan,  pengelolaan  zakat  adalah kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal  1).Tujuannya  untuk  meningkatkan efektifitas  dan  efesiensi  pelayanan  dan pengelolaan  zakat  dan  meningkatkan pelayanan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulanagan kemiskinan (pasal 3).Serangkaian  tugas  yang  disebutkan  ini haruslah  diatur  oleh  lembaga  pengelola yang  berkualitas  dengan  pengelola  yang professional.
Profesional artinyapengelola atau amil  itu  memiliki  ilmu  pengetahuan tentang  syariah  dan  undang-undang, ketrampilan atau skill di bidang pengelolaan zakat baikdi bidang administrasi maupun di bidang penyaluran dan  pendayagunaan  zakat,  peka  dan cerdas dalam menganalisis masalahn yang timbul  dari  muzakki  maupun  mustahiq, orientasi  berfikirnya  ke  depan  terutama pada pendayagunaan zakat produktif.
Jika  tenaga  amil  professional  dan lembaga yang dikelolanya adalah lembaga yang mampumenyajikan program- program  yang  tersusun  secara  sistematis, terencana,  dan  terarah  menyentuh  sasaran yang  sebenarnya,  maka  dapat  dipastikan bahwa  Badan  Amil  Zakat  akan  hadir sebagai sebagai badan amil zakat yang
kuat dan bermutu.
Dewasa ini di seluruh Indonesia telah terbentuk  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS).Ini  berarti  kehendak  undang- undang  telah  terpenuhi,  namun  secara hakiki  hasilguna  dan  dayaguna  zakat belum  berbanding  lurus  dengan  jumlah umat Islam  yang tergolong kategori wajib zakat.  Salah  satu  masalahnya  adalah  para pengelola yang kurang aktif serta
lembaganya jalan ditempat (kecuali Baznas pusat dab Baznas DKI Jakarta).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Masalah  amil  dan  lembaga  pengelola zakat
Penyaluran zakat yang terpola di bulan ramadhan dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:
Grafik 1: Pandangan Tentang Waktu Pelaksanaan Zakat
Grafik di atas menunjukkan bahwa responden tokoh masyarakat dan pengurus masjid  memiliki  pandangan  yang  sama tentang  pelaksanaan  zakat  di  bulan ramadhan  kecuali  pengelola  zakat  tidak membatasi  zakat  hanya  pada  bulan ramadhan waktunya kapan saja boleh
dilakukan.  Pada  umumnya  responden memiliki pengetahuan yang rendah tentang  penyaluran  sedekah  dan  zakat termasuk zakat hasil bumi yang kesemuanya  terpola  di  bulan  ramadhan dengan  asumsi  bahwa  tindakan  derma apapun (zakat, sedekah,infaq) lebih afdhal
dilaksanakan pada bulan ramadhan. Memahami pengertian dan kedudukan  hukum  zakat  dan  sedekah amatlah penting karena digunakan sebagai landasan berpijak untuk melakukan pengelolaan harta.Mengelola harta, sumber  dan  peruntukannyamemerlukan tindakan  cerdas.Tindakan  cerdas  tersebut dapat  terwujud  manakala  ada  penguatan melalui  pendidikan,  apakah  dalam  bentuk sosialisasi, ceramah, atau kajian tematik
tentang  zakat,  infaq,  sedekah  yang diberikan oleh amil kepada masyarakat.Oleh  karena  itu  maka  para amil  zakat  haruslah  cerdas  lebih  dahulu menguasai zakat dan seluk beluknya.Aktifitas  sosialisasi  secara  utuh dan  terus  menerus  hanya  bisa  dilakukan oleh sebuah lembaga yang aktif.
Untuk  mengetahui  sejauhmana masyarakat memahami hukum zakat,dapat dilihat pada Grafik di bawah ini‟.
Grafik 2: Pandangan tentang Hukum Zakat
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa responden telah memiliki pandangan yang baik  tentang  hukum  zakat,  dimana  zakat diutamakan  bagi  yang  memiliki  harta yang  cukup  dengan  ketentuan  yang  layak diambilkan zakatnya. Meskipun dari tabel
tersebut  pula  dapat  dikemukakan  bahwa kewajiban  membayar  zakat  fitrah  masih dipersepsikan  kurang  oleh  responden sebagai  kewajiban  bagi  muslim..Dalam wawancara yang dilakukan terdapat pandangan yang berbeda tentang zakat
fitrah  bagi  anak  yatim  piatu.  Diantara tokoh masyarakat ada yang berpandangan bahwa  anak  yatim  piatu  (yang  mondok dipanti  asuhan)  tidak  wajib  membayar zakat  fitrah,  sedangkan  tokoh  masyarakat yang  lain  berpandangan  bahwa  setiap umat  Islam  (kaya  atau  miskin)  wajib mengeluarkan  zakat  fitrah,  karena  zakat fitrah itu adalah zakat diri atau zakat jiwa sedangkan  zakat  maal  adalah  zakat  yang berkaitan dengan amwal atau harta.
Dua pandangan yang berbeda tentang zakat  fitrah  di  atas  ternyata  dipengaruhi oleh  pengalaman  yang  berbeda.Kalau pendapat  pertama  yang  tidak  mewajibkan zakat  fitrah  bagi  anak  yatim  piatu  karena anak  yatim  piatu  yang  mondok  di  panti asuhan selalu diperhadapkan permasalahan kekurangan kebutuhan pokok (beras).Sedangkan pandangan kedua  yang  mewajibkan  setiap  individu mislim  (kaya atau miskin) untuk  berzakat fitrah  karena  dipengaruhi  oleh  kehidupan panti  asuhan  yang  dikelolanya  tidak pernah  kehabisan  beras  bahkan  hampir setiap  minggu  ada  saja  para  dermawan mengantarkan  sedekahnya  dalam  bentuk beras atau lainnya.
Bertolak  pada  kasus  di  atas  maka sepatutnya panti asuhan memiliki dua sisi peran  ( double  standar )  yaitu  sebagai mustahiq  dan  sebagai  amil.  Sebagai mustahiq  berarti  menerima  santunan  dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
pantinya  sendiri,  sedangkan  sebagai  amil yaitu  kemampuan  mengelola  berbagai santunan  (yang  berlebih)  dari  masyarakat untuk didistribusikan kepada panti asuhan yang  lain  (yang  selalu  kekurangan)  atau kepada  masyarakat  miskin  yang  ada  di sekitar panti asuhan.
Nampaknya ada korelasi antara lokasi panti  asuhan  dengan  banyaknya  santunan yang diterima. Panti asuhan yang berlokasi di tempat yang mudah dijangkau akan  memudahkan  si  dermawan  untuk menyalurkan  zakat  atau  sedekahnya. Menurut  pengelola  panti  asuhan,  bahwa mereka  yang  menyalurkan  sedekahya terdiri  atas  berbagai  kalangan  dengan motivasi  sebagai  wujud  rasa  syukur kepada Allah atas reseki yang dperoleh.Namun masih ditemukan dermawan  yang  mempercayai  mitos bahwa  menyalurkan  zakat  atau  sedekah kepada panti asuhan tertentu ada kaitannya dengan rezeki yang diperoleh.
Berdasarkan uraian di muka dapatdipahamialasan-alasan  pembenaran mengapa  zakat  atau  sedekah  yang diterima  tidak  persis  sama  jumlah  dan banyaknya  antara  panti  asuhan  satu dengan  panti  asuhan  lainnya.Tentang pengertian  zakat  dan  sedekah,  responden mempersepsikan  hukum  yang  sama  pada keduanya,  padahal  sebenarnya  berbeda. Sekalipun  dalam  wawancara  responden ada yang membedakannya secara jelas,
bahwa  zakat  itu  wajib  hukumnya  bagi muslimpemilik amwal dan sedekah adalah sunat.Kurangnya  pemahaman  masyarakat tentang kedudukan hukum zakat dan infaq dikarenakan  oleh  sosialisasi  zakat  tidak utuh.Materi zakat lebih banyak dibicarakan  saat  bulan  ramadhan  seolah- olah  zakat  itu  adalah  pengamalan  bulan ramadhan saja. Demikian pula derma yang dikeluarkan  tidak  jelas  apakah  bentuknya zakat atau sedekah.
Sebagai  dampak  dari  kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengertian  zakat  dan  sedekah  sehingga jenis  harta  serta  takaran  harta  yang dikeluarkan  zakatnya  belum  sepenuhnya dipahami  oleh  masyarakat.  Sekalipun wawancara yang dilakukan para responden  memahami  zakat  perdagangan, zakat profesi nisabnya 2.5 persen setahun.Sedangkan  di  bidang  pertanian dan  peternakan  para  responden  ada  yang memahami dan ada yang tidak memahami. Hasil  wawancara  dengan  pemilik  kebun kelapa  dan  cengkeh  mengakui  kalua mereka belum memahami takaran zakatnya.Pertanyaan yang sering diperhadapkan  kepada  peneliti  adalah tentang  nisab  hasil  perkebunan  kelapa sawitserta sasaran penyaluran zakat, dan
pengembangan  harta  yang  perlu  di zakatkan..
Secara  ideal,  penyaluran  zakat  yang baik  dan  tepat  sasaran  dipengaruhi  oleh kemampuan  si  pemilik amwal melakukan manajemen diri dan harta secara baik.Sasaran  penyaluran  zakatpun  belum sepenuhnya  terfokus  kepada  8  asnaf sekalipun  semua  pihak  memahami  bahwa menyalurkan  zakat  kepada  fakir  miskin menjadi  prioritas  utama.  Melihat  tabel sasaran  penyaluran  zakat  ternyata  para responden kurang memahami beberapa hal yang  terkait  dengan  sasaran  penyaluran zakat,  seperti  musafir  yang  kekuarangan bekal dianggap tidak berhak mendapatkan zakat, perempuan miskin pengelola makanan jajan tidak tepat mengelola zakat produktif,  setuju  zakat  itu  diberikan kepada  orang  tua  sendiri,  zakat  yang diberikan  kepada  kerabat  untuk  pembeli baju  baru.  Kenyataan  seperti  ini  menjadi indikasi  bahwa  sosialisasi  zakat  perlu diperkuat dengan materi secara utuh.Salah satu  item  pertanyaan  yang  tidak  disetujui oleh responden tokoh masyarakat dan amil zakat  adalah  penyaluran  zakat  kepada dukun yang mampu.
Grafik3: Pandangan Tentang sasaran Penyaluran Zakat
Tentang Amil Zakat, semua responden  belum  mengenenal  lembaga amil  zakat  kecuali  responden  amil  zakat itu  sendiri.  Hal  yang  terkait  dengan  amil adalah,  responden  tokoh  masyarakat  dan pengurus  masjid  memahami  bahwa  zakat itu  harus  laki-laki,  Responden  kurang memahami  manfaat  menyalurkan  zakat lewat amil zakat dan akibatnya masyarakat  menyalurkan  zakatnya  secara individual.
Bertolak  pada  temuan  penelitian  di atas,  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa indikator  yang  terkait  dengan  zakat, seperti  pengertian  serta  kedudukan  zakat dan  sedekah,  jenis  harta  serta  takaran zakat  yang  harus  dikeluarkan,  sasaran penyaluran  zakat,  serta  amil  zakat  masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sekalipun dari hasil
wawancara  diketahui  bahwa  kurangnya pemahaman  masyarakat  dikarenakan  oleh sosialisasi  masyarakat  yang  kurang  dan tidak  utuh  sehingga  ada  yang  memahami dan sebagian besar tidak memahami.
Dari  data  dan  informasi  ini,  maka makin  menunjukan  bahwa  pemahaman terhadap  zakat  bagi  umat  muslim  layak terus  dikembangkan  dan  disosialisasikan secara berkesinambungan sehingga pemahaman  masyarakat  menjadi  utuh. Apalagi  amil  zakat  sebagai  pengemban empat  amanah  sekaligus  yaitu  amanah Allah SWT (Q.s.al-Tawbah,9:60), amanah Negara  (UU  N0  23  tahun  2011),  amanah Muzakki,  dan  amanah  Mustahiq,perlu kerjakeras untuk mensosialisasikan lembaganya  sebagai  lembaga  pengelola zakat.
Penyaluran zakat yang transparan dan
akuntabel akan menjadi dambaan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  selayaknya menjadi kepedulian bersama dalam pengelolaan zakat, terutama dalam mendayagunakan potensi zakat dan senantiasa menyalurkannnya dengan benar  kepada  yang  berhak.  Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat yang professional akan sangat membantu dalam pengumpulan  dan  penyalurannya.  Dalam kaitan ini, maka menjadi penting pengelola yang professional dan
pertanggungjawaban yang transparan kepada  umat  yang  berzakat.Pendidikan vokasi untuk para pengelola zakat menjadi solusi untuk itu. Insya Allah.
Lemahnya aktifitas lembaga pengelola  zakat  membawa  konsekuensi pada  rendahnya  pengetahuan  masyarakat tentang manfaat keberadaan amil zakat.Zakat yang terkumpul pada lembaga pengelola  bisa  menjadi  kekuatan  besar yang pemanfaatannya bisa diarahkan pada upaya  pemberdayaan  masyarakat  miskin yang  bermuara  pada  perubahan  posisi orang  miskin  dari  mustahiq  (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat) paling  tidak  menjadi  mushdiq  (pembayar sedekah). Potensi zakat sebagai salah satu kekuatan  ekonomi  umat  yang  kalau dikelola denganbaikakanmampu mengakumulasi modal yang pada akhirnya menciptakan pendapatan.
Pelaksanaan  zakat  ditentukan  oleh
Amil zakat.Amil zakat adalah penghubung antara  pemberi  zakat  (muzakki)  dan penerima zakat (mustahiq).
Kedudukannya  sangat  kuat,  mendapat legitimasi  dari  Allah  SWT  (Q.S.  al- Tawbah/9:90)  dan  diperkuat dengan diberlakukannya  UU  NO  38  Tahun  1999 dan peraturan pelaksanaannya yang selanjutnya  diperbaharui  dengan  UU.  No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Pendidikan  vokasi  pengelolaan  zakat: sebagai  alternatif  solusi  peningkatan profesionalisme amil zakat
Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis  dalam  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  memajukan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dengan  memperhatikan  dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan  dan  pemberdayaan  bangsa Indonesia  yang  berkelanjutan  (Pasal  1  (2) UU.N0 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).PendidikanTinggi  adalah  jenjang pendidikan  setelah  pendidikan  menengah yang  mencakup  program  diploma  I (UU.N0 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).Program diploma tergolong  Pendidikan  Vokasi  merupakan Pendidikan  Tinggi  yang  menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program
sarjana  terapan  (Pasal  16).Selanjutnya disebutkan,  bahwa  program  diploma menyiapkan  mahasiswa  menjadi  praktisi yang  terampil  untuk  memasuki  dunia kerja…..(Pasal  12).  Pendidikan  vokasi menganut  sistem terbuka ( multi-entry-exit system )  dan  multimakna  (berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan  watak,  dan  kepribadian, serta  berbagai  kecakapan  hidup life skill. Orientasi  pendidikan  vokasi  yang disebutkan ini sangat sesuai bagi pengelola  zakat.Pengelola  zakat  sebagai pihak penghubung antara muzakki (pembayar zakat) dan mustahiq (penerima zakat),  membutuhkan  pengetahuan,  skill (ketrampilan),  motivasi  beramal  dan beribadah serta peduli terhadap kehidupan fakir miskin, adalah sesuai dengan prinsip yang  dikandung  oleh  pendidikan  tinggi yaitu keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi (pasal 6).
Karena program diploma itu berjenjang  dari  diploma  satu  sampai diploma  empat  maka  lama  pendidikan yang  dibutuhkan  untuk  para  pengelola zakat  dimungkinkan  untuk  2  (dua) semester  atau  diploma  satu.Pendidikan diploma  satu  untuk  pengelola  zakat bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi tenaga pengelola zakat professional  bekerja  dengan  tulus  dan amanah serta mampu mengembangkan
dan menerapkan ilmunya dalam pelayanaan masyarakat menuju terwujudnya optimalisasi pelaksanaan zakat.
Pendidikan diploma satu akan membekalimahasiswa  dengan  pengetahun serta  keterampilan,  ini  sesuai  dengan bidang  tugas  pengelola  zakat.  Dalam undang-undang  disebutkan,  tugas  amil zakat  adalah  melakukan  pengelolaan organisasi  dengan  serangkaian  kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian  dalam  pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 UU Pengelolaan Zakat) termasuk pengembangan usaha-usaha produktif
(pasal 27 UU Pengelolaan Zakat).Pendidikan vokasi untuk
pengeloaan  zakat  dapat  menjadi  solusi untuk meningkatkan kapasitas amil zakat.Hal  ini  penting,  agar  pengelolaan zakat  dapat  menerapkan  manajemen pengelolaan  zakat  yang  baik,  sesuai syariah, dan professional.
Diploma  satu  dapat  berkelanjutan hingga  jenjang  strata  tiga  dengan  gelar Doktor  Terapan  yang  sebelumnya  hanya sebatas community college semacam lembaga  pendidikan  kejuruan.  Ini  adalah peluang  bagi  pengelola  zakat  untuk mencapai  gelar  akademik  tertinggi.Jadi diploma  satu  dipersiapkan  sebagai  tenaga yang  memiliki  ketrampilan  dasar  untuk melakukan tugas profesinya sebagai
pengelola zakat.
Dalam  kasus  ini  ada  peluang  yang bisa  dilakukan  oleh  pihak  pemegang kebijakan di bidang agama, yaitu kerjasama dengan BAZNAS untuk merancang program jangka panjangdengan membangun lembaga pendidikan  tinggi  vokasional  di  bidang pengelolaan  zakat  kalau  mungkin  dengan pengelolaan wakaf secara berjenjang.
Para  calon  mahasiswa  dapat  direkrut dari  utusan  daerah  kabupaten/kota  yang dipersiapkan menjadi tenaga amil professional  pada  Badan  Amil  Zakatdi kabupaten/kota.Para  calon  berasal  dari sekolah/MadrasahAliyah  kabupaten/kota yang tidak dapat lagi lanjut ke pendidikan akademik.Mereka  dapat  digaji  dari  dana yang  bersumber  dari  APBD,  APBN,  dan hak amil  (Pasal  30, 31,32, 33 UU. No 23 Tahun  2011  dan  Q.s.  Al-Taubah,  9:60). Jika  demikian  halnya  maka  mereka diharapkan  bekerja  full  time,  berbeda dengan  pengelolaan  zakat  tradisional bekerja  paruh  waktu  tanpa  sistem  kerja yang teratur dan terarah.Pengelolaan zakat tradisonal  masih  berlaku  pada  hampir semua daerah di Indonesia.
Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkana dalam rekrutmen peserta,  yaitu  aspek  gender  dan  aspek keluarga miskin.Keluarga miskin dimaksudkan  agar  mereka  bisa  menjiwai tugasnya berdasarkan pengalaman
kemiskinannya,  bekerja  secara  sungguh- sungguh,  berempati  dengan  misi  yang diembannya yaitu pengentasan kemiskinan.Aspek  gender,  tanpa  ragu- ragu melibatkan tenaga pengelola perempuan didalamnya.Data yang diperoleh  dari  Direktori  Pengelola  Zakat di  Indonesia  menunjukkan  0%-8.57% perempuan di dalamnya.Sulawesi Tengah, hanya  1  (satu)  orang  perempuan  dari  49 orang  laki-laki  pada  tahun  2002  dan kondisi tidak berubah hingga SK Gubernur  keluar  pada  tahun  2012  tetap  1 (satu)  orang  perempuan.  Sebanyak  82 Badan  Amil  Zakat  tersebar  pada  76 kabupaten  dalam  wilayah  6  provinsi  se- Jawa,  dengan  total  jumlah  anggota pengurus  3481  orang,  terdapat  131  orang perempuan  (4%)  dari  3350  orang  (96%)
laki-laki 5
Keengganan  masyarakat  untuk  tidak melibatkan perempuan di dalam pengelolaan zakat bertolak dari pandangan ulama  yang  mensyaratkan  amil  zakat  itu harus  laki-laki. 6 Pandangan  ini  diperkuat oleh  budaya  pembagian  kerja  secara seksual  yang  menempatkan  perempuan  di wilayah domestik sedangkan urusan zakat adalah  urusan  publikhanya  cocok  untuk laki-laki.Yusuf Al-Qardawi 7 salah seorang ulama kontemporer dalam bukunya berjudul Fiqh  al-Zakah mengungkap pendapat  sebagian  ulama  untuk  tidak mensyaratkan amil zakat itu perempuan,
bertolak  dari  hadits  yang  artinya  “Tidak akan  berhasil  suatu  kaum  bila  urusan mereka diserahkan kepada perempuan).”
Pendapat  serupa  juga  didasarkan  atas makna  yang  terkandung  di  dalam  Q.s  al- Tawbah/9:60  bahwa  petugas  amil  zakat tidak  mencakup  perempuan.  Pandangan- pandangan  yang  memahami  ajaran  agama secara tekstual amat merugikan perempuan.Bukankah tugas sebagai khalifah  adalah  tugas  yang  diamanatkan oleh Allah SWT kepada manusia laki-laki dan  perempuan.  Perempuan  yang  tidak menjalankan tugas keagamaan dan kemasyarakatan  akan  menjadi  beban, padahal di dalam diri perempuan juga ada potensi yang perlu diaktualisasikan.
Tentang  ayat-ayat  misoginis  yang merugikan  perempuan,  ahli  tafsir  Quraish Shihab  (1000:300)  menawarkan  dengan penafsiran metfore, Abdullah Ahmed an- Na‟im  dalam  bukunya  Dekonstruksi Syari‟ah  mengajak  umat  Islam  untuk menetapkan hukum berdasarkan nilai-nilai universal dan menginterpretasikan kembali  ayat-ayat  yang  diskriminatif  dan sektarian  (Abdul  Ghofur,  2000:127). Rekonstriksi  penafsiran  teks  keagamaan adalah  kata  kunci  dalam  membongkar ketidakadilan terhadap perempuan..
Peran  perempuan  di  dalam  lembaga pengelola  zakat  adalah  sebagai  muballigh (motivator) zakat, sebagai muzakki/mushdiq , dan sebagai amil
zakat.Menurut Chodorow Nancy (1992, p. 309)  bahwa  perempuan  memiliki  sifat fleksibel  yaitu familiarity , egalitariaty , dan harmony. Sifat  inimenjadi  potensi psykologis  yang  diperlukan  dalam  tugas sebagai motivator terutama dalam melakukan  hubungan/interaksi  dengan wajib  zakat  dan  mustahiq  zakat.Dengan potensi  psykologisnya  perempuan  tidak sulit  menyentuh  bidang  spiritual  si  wajib zakat.  Motivasi  internal  yang  bersumber dari dalam diri individu (Wirawan Sarlito, 1976:59), berarti menekankan pada keyakinan  agama  si  wajib  zakat  disebut juga  motivasi  spiritual  ( al-quwwat  al- rûhiyah ) yaitu berupa kesadaran seseorang bahwa  ia  mempunyai  hubungan  dengan Allah  SWT  dan  harta  yang  diperoleh bersumber dari Allah SWT. Si wajib zakat diharapkan tumbuh kesadaran dan ketaatannya  kepada  Allah  SWT  sehingga ia terpanggil untuk menunaikan kewajiban sebagai  Muzakki.  Jika  kewajiban  tersebut ditunaikan  maka  Allah  SWT  menjanjikan pahala  yang  berlipat  ganda  (Q.,  s.  al- Baqarah/2:261), sebaliknya jika kewajiban menunaikan  zakat  ditinggalkan,  maka Allah  SWT  akan  memberikan  ganjaran siksa  (Q.,  s.  al-Tawbah/9:34).  Motivasi seperti ini menurut Heidjrahman R (dalam Paudji  Anoraga  dan  Sri  Suyuti)  adalah motivasi  positif,  yaitu  proses  untuk mencoba  mempengaruhi  orang  lain  agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan
dengan cara menjanjikan keinginan untuk mendapatkan hadiah, dalam hal ini pahala dari  Allah  SWT.  Inilah  motivasi  terkuat yang ditanamkan dalam diri seseorang.Motivator  yang  sesuai  adalah perempuan.
Tugas  amil  zakat  yang  diamanatkan oleh undang-undang membutuhkan kemampuan  yang  sesuai  dengan  potensi dan  peruntukan.Pada  tataran  keilmuan, seorang  amil  harus  menguasai  ilmu-ilmu syariah,  juga  mesti  menguasai  materi- materi  fikih  muamalah,  undang-undang pengelolaan serta peraturan pelaksanaannya, khusus yang berhubungan  dengan  zakat.  Selanjutnya, pemahaman  terhadap  ilmu  ekonomi, seperti  keuangan,  manajemen  organisasi, manajemen pemberdayaan, akuntansi, dan ilmu  ekonomi  Islam,  strategi  membangun motivasi,  adalah  suatu  keharusan  yang tidak  bisa  tidak  harus  dimiliki  oleh  Amil. Pembelajaran vocational skill untuk pemberdayaan masyarakat, haruslah diperkuat  baik  dalam  teori  keilmuan maupun  dalam  strategi  pemberdayannya ( empowerment ). Model pembelajaran yang  diberikan  adalah  keterpaduan  teori dan  paraktek  sesuai  tujuan  yang  akan dicapai  dalam  pendidikan  vokasi  yakni menjadi  praktisi  yang  trampil  untuk memasukki  dunia  kerja  sesuai  bidang keahliannya (UU N0 12 tahun 2012)
Mendidik amil zakat secara
profesional tidaklah cukup dengan pelatihan-pelatihan  saja  namun  perlu pendidikan  terencana,  sitematis,  dan terarah. Terencana ,  artinya  persiapan  dari segi organisasi, kurikulum, sumber belajar, media pembelajaran, materi pembelajaran, serta rancangan waktu yang cukup,  dosen  untuk  berbagai  bidang  ilmu yang  relevan  (multidisiplin),  mahasiswa, serta sumber dana yang telah diatur dalam undang-undang dan syariat APBN, APBD, dan  dana  ZIS); Sistematis ,  berjalan  sesuai rancangan  waktu  serta  volume  kegiatan yang  telah  dipersiapkan  dan  disepakati bersama; Terarah ,  menuju  visi  dan  misi organisasi  yang  dirancang  bersama  para stakeholder.
Potensi sumberdaya manusia pengelola  zakat  dirasakan  saat  ini  masih minim pengetahuan, masih belum mengoptimalkan  dan  mendayagunakan potensi  zakat  yang  ada  di  wilayahnya, sehingga pengumpulan zakat masih belum optimal.Apalagi  jika  dikaitkan  dengan upaya  peningkatan  produktifitas  zakat untuk mengatasi kemiskinan.
Oleh karena itu, semakin jelas bahwa tidak sejalannya antara potensi zakat yang ada dengan proses pengumpulan zakat dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan  umat.  Hal  ini  karena  SDM pengelola  zakat  yang  masih  minim pemahaman  dan  pengetahuan  tentang zakat.Pendidikan vokasional zakat sebagai
solusinya.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Rendahnya kecenderungan masyarakat  menyalurkan  zakat  kepada lembaga pengelola zakat dipengaruhi oleh tiga  hal. Pertama ,  rendahnya  pengetahuan masyarakat  tentang zakat,  undang-undang pengelolaan zakat, dan lembaga pengelola zakat. Kedua ,  Lembaga  pengelola  zakat belum  berperan  sebagai  sebuah  institusi aktif dengan tugas pengelolaan profesional, transparan, dan akuntabel. Ketiga ,  para  pengelola  (amil) zakat  dipilih  oleh  pemerintah  umumnya adalah  tenaga  pensiunan  pejabat  agama dan  tokoh  masyarakat  serta  pejabat pemerintah aktif.Pola rekrutmen pengelola  zakat  tidak  jelas,  sistem  kerja yang  tidak  teratur,  program  kerja  yang tidak  terorganisir  dan  tidak  terarah,  kerja sukarela  dengan  waktu  kerja  yang  tidak teratur, tidak digaji.
Praktek pelaksanaan zakat dipengaruhi oleh kebiasaan  yang diterima dari  orang  tua  mereka  yang  cenderung menyalurkan  zakat  secara  individual  dan langsung kepada mustahiq dengan keyakinan  bahwa  zakat  secara  lengsung kepada fakir miskin lebih jelas sasarannya.Tidak tersosialisasinya lembaga  pengelola  zakat  terutama  aspek pengelolaanya berimplikasi pada ketidaktahuan manfaat pengumpulan dan
pendayagunaan zakat yang dapat digunakan  untuk  usaha  produktif  fakir miskin.
Amil  zakat  selaku  pemegang  amanah Allah  SWT  dan  UU  adalah  pengendali organisasi  atau  lembaga  pengelola  zakat memegang  peran  penting  atas  tugas pengelolaan zakat.Pendidikan vokasi adalah alternative untuk mengatasi lemahnya sumber daya pengelola zakat.Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan  Tinggi  yang  menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian  terapan  tertentu  sampai  program sarjana terapan.Pendidikan vokasi menganut  sistem  terbuka  ( multi-entry-exit system ) dan multimakna (berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan  watak,  dan  kepribadian, serta  berbagai  kecakapan  hidup life skill. Orientasi  pendidikan  vokasi  yang disebutkan ini sangat sesuai bagi pengelola  zakat,  dengan  lama  pendidikan dua semesterMemperkuat tenaga pengelola  zakat  adalah  salah  satu  cara memperkuat  lembaga  pengelola  zakat. Muballigh  zakat  sangat  penting  masuk dalam  jajaran  struktur  lembaga  pengelola zakat . Amil zakat professional diniscayakan  bisa  membangun  lembaga pengelola zakat yang aktif dan terpercaya. Memformat  kembali  amil  zakat  yang professional menjadi kewajiban yang tidak di tawar-tawar lagi.
Departemen  Agama  Direktorat  Jenderal
Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan
Urusan Haji, 2011, Undang-Undang
R.I.  NO.  23  Tahun  2011  Tentang
Pengelolaan Zakat, Jakarta.
Departemen Agama, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, Nazhir Profesional dan Amanah.
Syuaib, Dahlia., 2001, Wanita dan Pelaksanaan Zakat (Studi Tentang Pemberdayaan Wanita Di Sulawesi Tengah), Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
_____________., 2009 Zakat Produktif, Dan Kontribusinya Terhadap Usaha Produktif Masyarakat, Lembaga Penelitian Untad, Palu
Abu Zahrah, “Himpunan MakalahMajma‟
al-Buhûst  al-Islâmiyah  al-Azhâr,”
Muktamar ke-2, 1385 H/1965 M, h.192.
Qardlâwî, al., Yûsuf, Fiqh al-Zakah, Beirut: Muassasah ar-Risâlah, Juz I, cet ke-10, 1412 H-1991 M.
Abû  Zakariyah, Muhiyidin Yahya  Ibn
Syaraf  An-Nawâwi, al-Majmu‟
SyarhulMuhazzab, Mesir: Al-Imam,