Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019 Tingkat KPPS Di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang
1 Syukrizal Mulya, 2 M. Fachri Adnan
1 Mahasiswa Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
2 Dosen Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang Correspondence Email : * fachriadnan@fis.unp.ac.id mulyasyukrizal2@gmail.com
Abstrak. Artikel ini berdasarkan evaluasi pelaksanaan rekrutmen penyelenggara Pemilu 2019  tingkat  KPPS  di  Kecamatan  Lubuak  Kilangan,  Kota  Padang.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk menjelaskan pelaksanaan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Lubuak Kilangan, Kota Padang. Studi  ini  dianalisis  dengan  menggunakan  prinsip  utama  penyelenggara  pemilu  dalam menyelenggarakan  pemilu.Penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan  kualitatif  jenis  studi kasus.Teknik  pemilihan  informan  adalah  purposive  sampling.Dalam  memperoleh  data  penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi.Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen penyelenggara pemilu  2019  tingkat  KPPS  di  Kecamatan  Lubuak  Kilangan  Kota  Padang  belum  berjalan  dengan optimal.  Hal  ini  terlihat  dalam  dua  pembahasan:  1)  Pelaksanaan  Rekrutmen  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu  di Kecamatan Lubuak Kilangan; dan 2) Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  rekrutmen  KPPS  di  Kecamatan  Lubuk  Kilangan  Kota Padang.

## Kata Kunci: Belum Optimal, Calon Anggota KPPS, Rekrutmen KPPS
Abstract.  This  article  is  based  on  an  evaluation  of  the  implementation  of  the recruitment  of  2019  Election  organizers  at  the  KPPS  level  in  Lubuak  Kilangan  District,  Padang City. The purpose of this study is to explain the recruitment of the Voting Organizing Group (KPPS) in the Lubuak Kilangan District, Padang City and the factors that influence the recruitment process of  the  Voting  Organizers  (KPPS)  group  in  Lubuak  Kilangan  District,  Padang  City.  This  study  is analyzed using  the main principles of election management in holding elections. This research was conducted through a qualitative case study type approach. The technique of selecting informants is purposive  sampling.  In  obtaining  research  data  obtained  from  observations,  interviews  and documentation studies. This study uses qualitative data analysis techniques. The results show that the  implementation  of  the  recruitment  of  2019  election  organizers  at  the  KPPS  level  in  Lubuak Kilangan  District,  Padang  City  has  not  been  running  optimally.  This  can  be  seen  in  two discussions:  1)  Recruitment  of  Election  Voting  Organizing  Groups  (KPPS)  in  Lubuak  Kilangan District; and 2) Factors that influence the implementation of KPPS recruitment in Lubuk Kilangan District, Padang City.

## Keywords: KPPS Recruitment, Not Optimal, Prospective KPPS Members

## PENDAHULUAN
Pemilu  merupakan  salah  satu  bukti nyata  dari  sebuah  bentuk  sistem  demokrasi yang mana rakyat dilibatkan dalam menentukan  arah  kebijakan  politik  negara untuk lima tahun kedepan. Pemilu dilaksanakan  secara  langsung  selain  untuk
meningkatkan  pelaksanaan  sistem  demokrasi dalam  proses  politik.  Hal  ini  juga  untuk membina pemerintahan yang legitimate, kuat, bertanggung jawab dan cakap dalam melaksanakan pemerintahan.(Adnan, 2012).
Pada penyelenggaraan pemilihan umum,  keberhasilan  penyelenggaraan  tidak
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
bisa dilepaskan dari peran seluruh penyelenggara  pemilu  dari  tingkat  KPU (Komisi  Pemilihan  Umum)  hingga  tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).Pada  pelaksanaannya  masing-masing memiliki  peran  yang  berbeda  dalam  ruang lingkup wilayah kerja. Namun yang memiliki peran dan tugas langsung berhadapan dengan para  pemilih  ataupun  masyarakat  sekitar dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  berada pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Pandiangan, 2019).
Kelompok  penyelenggara  pemunggutan suara  adalah  penyelenggara  yang  bersifat ad hoc terdiri  dari  tujuh  orang  dan    dibentuk oleh PPS (panitia pemungutan suara) dibawah koordinasi  KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum) kabupaten/kota
(Pandiangan, 2019). Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk  Teknis  Pembentukan  Kelompok
Penyelenggara  Pemungutan  Suara  dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
bahwasannya  pemilihan  anggota  kelompok penyelenggara pemungutan suara
dilaksanakan    secara  seleksi  terbuka  dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas  dan  kemandirian  calon  anggota kelompok  penyelenggara  pemungutan  suara. Adapun  untuk  mendapatkan  calon  anggota Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara seperti  yang  dijelaskan  di  atas  maka adabeberapa  kriteria  khusus  calon  anggota yang harus terpenuhi yaitu :
1. Calon anggota KPPS mempunyai
integritas diantaranya berkepribadian yang kuat, jujur dan adil.
2. Calon  anggota  KPPS  terlepas  dari  ikatan anggota  partai  politik  dan  tidak  pernah terlibat menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum.
3. Calon anggota KPPS harus berdomisli di dalam wilayah kerja KPPS.
4. Calon  anggota  KPPS  belum  pernah menjabat  2  (dua)  periode  dalam  jabatan yang sama sebagai anggota KPPS.
5. Calon  anggota  KPPS  tidak  berada  dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu.
Pada  saat  peyelenggaraan  pemilu  2019 di  Kecamatan  Lubuak  Kilangan  ternyata banyak  munculnya  persoalan  hingga  sampai terjadinya  kasus  pemilihan  suara  ulang sebanyak 28 Tempat Pemunggutan Suara.Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak Riki Eka Putra selaku Ketua KPU Kota Padang  terjadinya  kasus  pemilihan  suara ulang akibat dari anggota KPPS memperbolehkan  masyarakat  yang  tidak berdomisli  di  TPS  melakukan  pemilihan  di TPS  tersebut  tanpa  melengkapi  syarat dokumen  A5.  Dalam  pembagiannya  dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.Daftar jumlah TPS yang melakukan  pemilihan  suara  ulang di Kecamatan Lubuk Kilangan No. Nama Kelurahan Jumlah TPS 1. Indarung 2 TPS 2. Padang Besi 3 TPS 3. Batu Gadang 9 TPS 4. Banda Buek 12 TPS 5. Koto Lalang 1 TPS 6. Baringin 0 TPS 7. Tarantang 1 TPS Sumber : KPU Kota Padang 2019
Adapun  temuan  diatas  nyatanyaada beberapa faktor sehingga terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh anggota KPPS diantaranya  integritasnya  beserta  sosialisasi pembekalan  terhadap  anggota  KPPSjuga belum  berjalan  maksimal,  Bapak  Budi Haryadi  selaku  Ketua  Panitia  Pemilihan Kecamatan Lubuak kilangan juga menyatakanadanya  sebanyak1.043  anggota KPPSdi  Kecamatan  Lubuak  Kilangan  rata- rata  mengalami  kebingungan  dan  keraguan terkait  syarat-syarat  pemilih  dan  mekanisme pelaksanaan  pemilu,  ini  dibuktikan  ada  9 sampai  12  laporan  pertanyaan  yang  sama disetiap  kelurahan  kepada  Panitia  Pemilihan Kecamatan.
Kemudian dalam pelaksanaan pembentukan  anggota  KPPS  di  Kecamatan Lubuak Kilangan nyatanyajuga ditemukananggota KPPS yang tidak memenuhi syarat dan
kriteria.
Pertama, adanya temuan anggota KPPS  yang tidak berdomisli ditempat pemunggutan suara, ini  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  oleh
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Bapak Harbi selaku anggota KPPS di TPS No 16  Kelurahan  Indarung  yang  menyatakan bahwa  sesuai  alamat  Kartu  Tanda  Penduduk beliau  seharusnya  bertugas    di  TPS  No  15 sesuai tempat tinggal.
Kedua, temuan  anggota  KPPS  yang telah  lebih  menjabat  dua  periode,  ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Ibuk Ayu  Puspita  Sari  selaku  anggota  Panitia Pemunggutan  Suara  Kelurahan  Banda  Buek menyatakan  ada  5  orang  anggota  KPPS  yang ketiga  kalinya  dijadikan  sebagai  anggota KPPS dengan pertimbangan untuk membimbing anggota KPPS pemula.
Adapun  persoalan  lainnya  pelaksanaan rekrutmen  KPPS  nyatanya  masih  banyak tidak  diketahui    oleh    masyarakat  luas  yang akibatnya  anggota  KPPS  yang  terlibat  hanya seputar orang-orang tertentu saja. Ini dibuktikan  dari  pengakuan  Bapak  Muharnes selaku  masyarakat  di  kecamatan  lubuak kilangan  bahwa  tidak  adanya  pemberitahuan dalam  bentuk  surat  atau  ajakan  dari  pihak panitia.  Padahal  di  dalam  peraturan  sudah dijelaskan  mekanisme  pelaksanaan  dilakukan dengan secara terbuka atau demokratis artinya setiap  masyarakat  yang  ada  di  tempat pemunggutan  suara  berhak  untuk  mendaftar dan  ikut  serta  menjabat  sebagai  anggota KPPS.Kemudianbegitu  juga  dengan  prosedur pelaksanaan  rekrutmen  yang  tidak  adanya diskusi  mengenai  perekrutan  anggota  KPPS bersama  masyarakat  di  sekitar  dibuktikan dengan pernyataan Bapak Rusdi selaku Ketua Pemuda  RT  02/  RW  008  Kelurahan  Padang Basi  Kecamatan  Lubuak  Kilangan  bahwa penetapan  anggota  KPPS  terjadi  begitu  saja tanpa  adanya  bertanya  terkait  interaksi anggota kepada masyarakat setempat.
Adanya  permasalahan  yang  terjadi  di Kecamatan  Lubuak  Kilangan  mulai  dari proses  rekrutmen  yang  masih  terdapat berbagai  pelaksanaannya  belum  sesuai  pada peraturan  maupun  para  anggota  kelompok penyelenggara  pemunggutan  suara  yang belum  sesuai  dengan  kriteria  .  Maka menjadi daya  tarik  peneliti  untuk  mengambil  daerah tersebut  sebagai  tempat  penelitian  peneliti tentang Evaluasi  Pelaksanaan  Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019 Tingkat KPPS
di  Kecamatan  Lubuak  Kilangan  Kota Padang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan Lubuak  Kilangan  Kota  Padang.  Alasan peneliti  melakukan  penelitian  di  Kecamatan Lubuak  Kilangan,  karena  Kecamatan  Lubuak Kilanganmerupakan  daerah  yang  paling banyak  melakukan  pemilihan  suara  ulang pada Pemilu 2019 di Kota Padang. Penelitian ini  dianalisis  dengan  metode  pendekatan penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini adalah studi  kasus,  yaitu  rancangan  penelitian  yang mengembangkan  analisis  mendalam  atas suatu  kasus(Yusuf,  2014).  Alasan  peneliti memilih tipe penelitian studi kasus  ini adalah agar  dapat  memberikan  data  yang  lebih  rinci dari  deskripsi  hasil  penelitian  mengenai Evaluasi  Pelaksanaan  Rekrutmen  KPPS  di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang.
Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling . Subjek penelitiannya  yaitu  Ketua KPU  Kota Padang, Staf  Teknis  Pemilu  dan  Parmas  Kota Padang,Ketua  PPK  Lubuak  Kilangan,  Ketua PPS
Kelurahan Indarung, Ketua PPSKelurahan  Padang  Basi,  Ketua  PPS Kelurahan  Batu  Gadang,  Anggota  PPS Kelurahan Banda Buek, Ketua PPS Kelurahan Koto  Lalang, Ketua PPS Kelurahan Baringin, Ketua  PPSKelurahan  Tarantang,  Anggota KPPS  Kecamatan  Lubuak  Kilangan  dan Masyarakat Kecamatan Lubuak
Kilangan.Total  informan  mencapai  12  orang informan. Teknik pengumpulan datanya yaitu :  1)  Observasi  non  partisipasi.  Pada  saat observasi  peneliti  tidak  ikut  serta  dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Wawancara
mendalam,  dimana  peneliti  memperoleh  data langsung melalui tatap muka dengan informan.  3)  Studi  dokumentasi  yaitu  dengan mengumpulkan  berbagai  dokumen  dalam menjawab pertanyaan yang teratur (Sugiyono, 2017).Kemudian  dalam  menganalisis  data, peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data kualitatif.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Pemilu  di Kecamatan Lubuak Kilangan a. Independen
Berdasarkan  hasil  temuan  dilapangan dalam  pelaksanaan  rekrutmen  anggota  KPPS di  Kecamatan  Lubuak  Kilangan  nyatanya dalam  pelaksanannya      masih  adanya intervensi  kedekatan  tim  seleksi  rekrutmen KPPS    dengan  pemerintah  dan  parpol  dalam proses  rekrutmen.    Intervensi  dimaksud  ialah ketergantungan  proses  rekrutmen  kepada aparat  kelurahan.  Hal  ini  dikarenakan  tim seleksi pelaksana rekrutmen atau anggota PPS statusnya  bersifat ad  hoc ,  maka  Panitia Pemunggutan Suara terpaksa tidak mempunyai  kantor  yang  tetap  dan  harus bergantung  kepada  fasilitas  di  kantor  lurah. Adanya  hal  ini  sering  terjadinya  negosiasi dalam  pemberian  fasilitas.  Seperti  campur tangan  pihak  kelurahan  atau  pihak  terkait lainnya  dalam  menentukan  anggota  KPPS. Hal  inilah  yang  menimbulkan  adanya kepentingan  terselubung,  seperti  adanya anggota KPPS titipan dari elit politik.
Kemudian  adanya  anggota  KPPS  yang dibentuk  dari  anggota  yang  terlibat  sebagai relawan  partai,  tim  pelaksana  rekrutmen hanya terfokus kepada larangan keikut sertaan bagi  yang  sedang  atau  pernah  menjabat sebagai  anggota  partai  dan  tim  kampanye pasangan  calon  tertentu.  Padahal  temuan dilapangan  nyatanya  tim  relawan  sebagai pemberi  sumbangsih  kepada  partai  marak  di wilayah  masyarakat  Kecamatan  Lubuak Kilangan  .  Hal  ini  pun  dibuktikan  dengan temuan salah satu anggota KPPS  sebagai tim relawan salah satu partai.
Dari  temuan  diatas  independen  dari sebuah  pelaksanaan  rekrutmen  belum  secara utuh  terselenggarakan,  kasus  pertama  ialah PPS sebagai tim seleksi masih ketergantungan dan  mengakibatkan  adanya  ruang  intervensi, harusnya  tim  seleksi  mandiri  atau  berdiri sendiri  tanpa  adanya  tekanan  dan  campur tangan  dari  pihak tertentu  dalam menentukan anggota  KPPS.  Kemudian  kasus  kedua Berdasarkan prinsip utama dalam penyelenggara pemilu ketidakberpihakan
penyelenggara  adalah  kunci  utama  dalam pelaksanaan  pemilu.  Tim  relawan  partai walaupun tidak sebagai anggota partai namun sebagai pemberi sumbangsih nyatanya  sudah menunjukkan  sikap  keberpihakan  kepada suatu  kelompok.  Padahal  seharusnya  anggota KPPS harus bersifat netral dan tidak memihak dibuktikan dengan tidak adanya ikatan kepada pihak  tertentu.  Maka  dapat  disimpulkan prinsip  indenpenden  dalam  penyelenggaraan pemilu  belum  optimal  dibuktikan    adanya intervensi  dan  ikatan  keberpihakan  kepada pihak tertentu.
b. Imparsialitas
Berdasarakan hasil temuan di Kecamatan Lubuak  Kilangan,  adanya  beberapa  anggota KPPS yang nyatanya masih belum menerapkan prinsip imparsialitas. Hal demikian  dapat  dilihat  dari  adanya  beberapa anggota KPPS yang terdapat di salah satu RT yang  ada  di  kelurahan  tersebut  mendukung salah satu caleg yang berasal dari wilayahnya. Bentuk  sikap  yang  ditunjukan  oleh  anggota KPPS  dalam  mendukung  caleg  tersebut adalah  dengan    mendikung  secara  penuh melalui  grup  kongsi  dari  RT  tersebut  yaitu berupa Whats  App grup  yang  dimana  tujuan awal dari grup ini hanyalah untuk memberikan  informasi  ketika  terjadinya kemalangan,  gotong  royong  dan  informasi lainnya seputaran RT.
Namun  karena  pada  tahun  2019  tersebut sedang diadakan pemilu, maka masyarakat di RT tersebut termasuk beberapa anggota KPPS yang tergabung dalam grup ini menggunakan grup  tersebut  untuk  ikut  mendukung  secara penuh  caleg  yang  berasal  dari  wilayah mereka. Dimana anggota KPPS dan masyarakat  yang  ada  di  RT  tersebut mengagungkan paslon tersebut dengan menyampaikan informasi-informasi yang positif mengenai caleg tersebut dan memabandingkan dengan paslon lain. Adanya hal  demikian  dapat  dilihat  bahwa  beberapa anggota  KPPS  yang  ada  di  Kecamatan Lubuak  Kilangan  tidak  menunjukan  prinsip imparsialitas. Dimana prinsip ini menekankan penyelenggara  pemilu  untuk  memperlihatkan sikap  yang  tidak  menunjukkan  keberpihakan pada  salah  satu  golongan  tertentu.  Namun
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
nyatanya beberapa anngota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan ini masih belum optimal dalam menerapkan prinsip imparsialitas ini.
c. Integritas
Berdasarkan  hasil  temuan  dilapangan, persoalan  integritas  ditemukan  dari  anggota KPPS  yang  telah  di  rekrut  oleh  tim  seleksi. Dalam  pelaksanaannya  anggota  KPPS  yang direkrut  belum  memenuhi  kriteria  intergitas. Integritas  yang  dimaksud  adalah  anggota KPPS belum memiliki kepribadian yang kuat. Ini  dibuktikan  dengan  anggota  KPPS  masih rentannya dapat dipengaruhi. Seperti kejadian tidak mampunyai anggota KPPS membendung  kasus  desakan  pemilih  yang tidak  melengkapi  syarat  dan  kriteria.  Adapun kejadian lainnya anggota KPPS tidak mandiri dalam  menjalankan  tugas yang  masih ketergantungan  kepada  PPS,  PPK  beserta KPU.  Persoalan  ini  membuktikan  rendahnya kepercayaan diri dan tidak pahamnya anggota KPPS  terhadap  syarat-syarat  dan  prosedur pelaksanaan.
Berdasarkan  temuan  diatas  diatas, integritasnya  dari  anggota  KPPS  belum terpenuhi.  Integritas  yang  dimaksud  adalah anggota  KPPS  belum  memiliki  kepribadian dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan  semua  proses  pemilu  sesuai aturan  dan  norma  hukum  yang  berlaku sehingga terjadinya pelanggaran yang berujung  terjadinya  kasus  pemilihan  suara ulang.
d. Transparansi
Berdasarkan  hasil  temuan  dalam penelitian  di  Kecamatan  Lubuak  Kilangan Kota  Padang,  dalam  pelaksanaan  rekrutmen pada  tahapan  pengumuman  dan  pendaftaran nyatanya masih ditemukan beberapa kelurahan  yang  melakukan  pelaksanaan pengumuman  pendaftaran  belum  optimal. Permasalahan  ini  timbul  akibat  minimnya jumlah pendaftar calon KPPS yang dibutuhkan. Minimnya jumlah pendaftar pada awal  mulanya  dikarenakan  banyak  dari masyarakat  yang  tidak  mengetahui  jadwal pendaftaran KPPS. Hal demikian dapat dilihat bahwa    masih  kurangnya  sosialisasi  tentang
proses  pendaftaran  rekrutmen  KPPS  kepada masyarakat luas. Kurang optimalnya sosialisasi  pengumuman  disebabkan  juga karena luasnya wilayah kerja yang dijalankan namun  tidak  seimbang  dengan  sumber  daya manusia yang ada.
Tidak optimalnya pemberian sosialisasi di Kecamatan Lubuak Kilangan ini telah menyalahi salah satu prinsip penyelenggara  pemilu,  yaitu  transparasi.  Hal demikian  dapat  dijelaskan  bahwa  belum adanya transparansi dari penyelenggara pemilu kepada masyarakat dalam memberikan  informasi  yang  seluas-luasnya mengenai  rekrutmen  calon  anggota  KPPS. Dimana yang seharusnya transparansi menekankan    penyelenggara    pemilu  untuk memberikan  keterbukaan  kepada  masyarakat dalam  mendapatkan  informasi  mengenai penyelenggaraan pemilu dalam aspek kebijakan maupun secara keseluruhan mengenai  tahapan  penyelenggaraan  pemilu. Namun  nyatanya  hal  demikian  belum terlaksana  dengan  baik  oleh  panitia  seleksi KPPS,  yaitu  PPS  di  Kecamatan  Lubuak Kilangan.
Kemudian  berdasarkan  hasil  temuan dalam  penelitian  di  Kecamatan  Lubuak Kilangan Kota Padang, pelaksanaan rekrutmen  pada  tahapan  penetapan  anggota KPPS telah dilaksanakan sesuai tahapan yang ada.  Namun  di  beberapa  kelurahan  yang  ada di  Kecamatan  Lubuak  Kilangan  seperti Kelurahan  Banda  Buek  dan  Kelurahan Padang  Basi  terjadi  protes  warga  terhadap calon  anggota  yang  ditetapkan.  Diantaranya seperti  ada  calon  anggota  yang  melebihi jumlah periode menjabat. Kemudian ada juga masyarakat  yang  protes,  karena  adanya keluarga dari calon anggota yang ikut terlibat menjadi  calon  legislatif  pada  Pemilu  2019. Walaupun ada tanggapan di Kelurahan Banda Buek dan  Kelurahan Padang  Basi akan tetapi tanggapan  yang  di  dapatkan  dari  masyarakat masih  minim,  dimana  tidak  semuanya masyarakat aktif dalam memberikan tanggapan mengenai persolaan yang terjadi di kelurahan tersebut.
Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan  pemberian  tanggapan  tidak
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
terlalu dibuka luas kepada kalangan masyarakat  oleh  PPS.  Hal  demikian  dapat dilihat bahwa Tim PPS di kelurahan ini tidak memberikan  informasi  secara  luas  kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang pemberian tanggapan ini. Sehingga  banyak  diantara  masyarakat  yang tidak tahu siapa saja calon anggota yang akan diputuskan sebagai anggota KPPS.
Adanya   uraian di atas, permasalahan pada  tahap  penetapan  KPPS  ini  juga  dapat dianalisis  dengan  salah  satu  prinsip  utama penyelenggaraan  pemilu,  yaitu  transparasi. Transparansi memberikan keterbukaan kepada publik untuk mengakses informasi dan mengetahui  setiap  tahapan  penyelenggaraan pemilu secara  keseluruhan. Tidak optimalnya terjalankan  transparansi  mengenai  informasi di Kecamatan Lubuak Kilangan,  dapat dilihat pada    agenda  pemberian  tanggapan  oleh masyarakat  kepada  calon  anggota  KPPS sebelum  ditetapkan.  Dimana  pemberian tanggapan kurang terbuka kepada masyarakat oleh  panitia  PPS.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa Tim  PPS  yang  ada  di  Kecamatan  Lubuak Kilangan ini tidak melaksananakan transparasi  yang  seluas-  luasnya  kepada masyarakat disana. Adanya hal tersebut dapat dilihat  bahwa  tidak  optimalnya  kinerja  Tim PPS  dalam  melaksanakan  rekrutmen  KPPS sesuai dengan prinsip utama penyelenggaraan pemilu  pada  proses  penetapan anggota  KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan.
e. Efisiensi
Berdasarkan temuan di lapangan, pada tahapan  penelitian  administrasi  terjadinya sebuah  permasalahan  yaitu  dari  segi  waktu yang  terbatas  dan  sumber  daya  yang  kurang seperti    Kelurahan  Banda  Buek,  Kelurahan Batu  Gadang  dan  Kelurahan  Padang  Basi. Waktu  yang  singkat  mengakibatkan  Panitia Pemungutan  Suara  harus  bisa  menyelesaikan tahapan  penelitian  administrasi  selama  empat hari  dengan  bekerja  dari  pagi  hingga  malam. Akibatnya tidak sedikitnya terjadi pemeriksaan  yang  dilakukan  dua  kali  akibat ada  berkas  yang  ketinggalan.  Hal  demikian dapat  dijelaskan  bahwa  masih  kurang optimalnya panitia seleksi dalam menjalankan tugasnya.
Hal ini juga telah melanggar salah satu prinsip  utama  penyelenggaraan  pemilu,  yaitu efisiensi. Pada dasarnya efisiensi ini menekankan  penyelenggaraan  pemilu  yang terencana pelaksanaannya sesuai sasaran yang telah  ditetapkan  berdasarkan  aturan.  Namun dapat  dilihat  penerapan  prinsip  efisiensi  oleh panitia  seleksi  ini  telah  gagal  dilaksankan pada proses rekrutmen calon anggota KPPS di Kecamatan Lubuak Kilangan.
Kemudian  berdasarkan  hasil  temuan dalam  penelitian  di  Kecamatan  Lubuak Kilangan  Kota  Padang,  pada  pelaksanaan  tes wawancara sesuai ketetapannya tes wawancara dilakukan oleh PPS dan untuk tes diberikan  dalam  bentuk  pertanyaan  untuk dijawab  yang  materinya  seputar  kepemiluan, pengalaman  kepemiluan  dan  kesungguhan dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  kerja sebagai  KPPS.  Nyatanya  dalam  pelaksanaan tes wawancara di Kecamatan Lubuak Kilangan  pihak  PPS  disana  tidak  melakukan seperti  tahapan  tes  atau  tahapan  pengujian kompetensi.  Namun  tahapan  tes  wawancara rekrutmen  KPPS  di  Kecamatan  Lubuak Kilangan hanya berlangsung sebagai pembekalan  kepada  calon  anggota  yang  ada. Hal demikian terjadi karena minimnya jumlah calon  pendaftar  mengakibatkan  fungsi  tes tidak berfungsi sebagai tahapan seleksi.
Permasalahan mengenai tidak dilakukannya tes wawancara dengan sebagaimana  mestinya  dan  diganti  dengan pembekalan kepada calon anggota KPPS oleh PPS, telah melanggar
prinsip penyelenggaraan  pemilu.  Prinsip  tersebut adalah  efisiensi,  dimana  prinsip  efisiensi memberikan penekanan kepada pihak penyelenggara untuk  mengutamakan kualitas dalam  menjalankan  tugasnya.  Namun  yang terjadi  di  Kecamatan  Lubuak  Kilangan prosedur  yang  dilaksanakan  oeh  PPS  dalam melakukan  tahapan  ini  tidak  sesuai  dengan yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  tidak terujinya  kualitas  dari  calon  anggota  KPPS karena tidak dilakukannya tes wawancara dan menjelaskan  tidak  maksimalnya  kinerja  PPS di Kecamtan Lubuak Kilangan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
f. Profesionalisme
Berdasarkan hasil temuan di Kecamatan
Lubuak Kilangan, dalam pelaksanaan  rekrutmen  belum  memenuhi prinsip pelaksanaan yang profesional, temuan ini  diantaranya  adanya  anggota  KPPS  yang direkrut  berasal  dari  satu  ikatan  perkawinan. Dalam pelaksanaannya satu ikatan perkawinanan  sesama  penyelenggara  pemilu dilarang  di  dalam  Surat  Keputusan  Komisi Pemilihan  Umum  tentang  pembentukkan anggota  KPPS,  Namun  temuan  dilapangan penyelenggara  dalm  satu  ikatan  perkawinan masih  di  dapatkan  akibat  adanya  salah memahami  ikatan  perkawinan.  Pemahaman terkait  ikatan  perkawinan  semata  untuk pasangan  suami  dan  istri.  Pemahaman  ini beredar  luas  dikalangan  tim  seleksi  anggota KPPS.  Padahal  bahasa  ikatan  perkawinan yang dimaksudkan terdiri dari suami,istri dan anak. Nyatanya temuan dalam satu penyelenggara  ada  seorang  ayah  menjabat sebagai  Panitia  Pemunggutan  Suara  sebagai tim  seleksi  dan  anaknya  sebagai  KPPS  di Kecamatan  Lubuak  Kilangan.  Hal  ini  lah yang  diyakini  pembentukan  anggota  KPPS tidak berdasarkan kepada peraturan yang ada. Adapun  profesional  dari  penyelenggaraan tidak  terjalankan,  artinya  adanya  satu  ikatan perkawinan  atau  keluarga  menjabat  di  dalam satu  penyelenggaraan  adanya  keputusan yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada sehingga pelaksanaan dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak bersifat demokratis.
g. Mengutamakan
pada pelayanan (service-mindedness)
Berdasarkan hasil temuan pada beberapa  kelurahan  di  Kecamatan  Lubuak Kilangan  masih  ditemukan  adanya  tahapan penelitian  administrasi  dimana  para  calon tidak dapat melengkapi syarat-syarat administrasi.  Banyaknya  para  calon  yang tidak  melengkapi  surat  tersebut,  dibuktikan dengan banyaknya para calon mengganti surat tersebut  dengan  kertas  folio  dilengkapi dengan  materai  6000  yang  pada  tulisannya menyatakan  perlakuan  baik  dan  sehat. Berdasarkan hal demikian dapat dilihat bahwa pendaftar calon anggota KPPS tidak
mematuhi  kriteria  anggota  KPPS  yang  telah ditetapkan.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh ketidak disiplinan panitia seleksi sehingga hal demikan terjadi.
Hal  ini  berkaitan  dengan  salah  satu prinsip  utama  penyelenggaraan  pemilu,  yaitu prinsip  mengutamakan  pelayanan  (service- mindedness).    Prinsip  ini  menekankan penyelenggara  pemilu  untuk  memberikan pelayanan  dan  mengedepankan  tata  kelola kerja yang dapat  dipertanggungjawabkan dari aspek  hukum.  Namun  dapat  dilihat  dengan adanya  para  calon  anggota      yang  tidak mematuhi aturan dalam melengkapi administrasi menggambarkan tata kelola kerja panitia  seleksi  rekrutmen  KPPS  tidak  sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Faktor  yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan Rekrutmen  KPPS    di  Kecamatan  Lubuak Kilangan  Kota Padang a. Pemahaman  dan  Ketaatan  Terhadap Persyaratan Calon
Berdasarkan  temuan  peneliti  dapat dijelaskan bahwa disetiap kelurahan yang ada di  Kecamatan  Lubuak  Kilangan,  faktor pemahaman  dan  ketaatan  menjadi  poin  yang sangat  mempengaruhi  untuk    terlaksananya pemilihan calon anggota KPPS yang baik dan benar  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan.  Namun  nyatanya  pada  proses penyeleksian calon anggota KPPS di Kecamatan  Lubuak  Kilangan,  aturan  yang telah  ditetapkan  hanya  sebatas  syarat  dan prosedur  secara  tertulis  saja  tetapi  tidak dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya.  Bentuk  pemahaman  yang  tidak dikuasai  dengan  baik  oleh  tim  seleksi terhadap  persyaratan  calon  anggota  KPPS adalah  pemahaman  pada  domisili  tempat tinggal,  pemahaman  mengenai  pengurusan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Catatan  Kepolisian  (SKCK)  dan  pemahaman mengenai  batas  maksimal  jumlah  periode yang  tidak  boleh  diangkat  lagi  menjadi anggota KPPS.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat dilihat  bahwa  salah  satu  prinsip  utama  dari penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Lubuak  Kilangan  tidak  berjalan  dengan optimal, yaitu integritas.
Integritas
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pada proses pemilu sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku. Tidak optimalnya integritas dari panitia penyelenggara dalam proses rekrutmen  KPPS  terlihat  dari  kurangnya pemahaman  dari  PPS  untuk  memahami persyaratan  calon  anggota  KPPS,  yang  mana hal itu pada dasarnya merupakan tugas pokok dari panitia penyelenggara dan juga mempengaruhi tingkat ketaatan
penyelenggara. Adanya hal demikian sehingga dapat terlihat bahwa kurang kuatnya komitmen  dari  panitia  penyelenggara  yang ada  di  Kecamatan  Lubuak  Kilangan  dalam menjalankan tugas yang  diembannya.
b. Profesionalitas Tim Seleksi Calon

## Anggota KPPS
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  di beberapa  kelurahan  yang  ada  di  Kecamatan Lubuak  Kilangan  terdapat  unsur    tidak profesionalitasnya tim seleksi dalam menentukan  calon  anggota  KPPS.  Bahkan calon  anggota  yang  seharusnya  tidak  dapat ikut  serta,  tetap  diikutsertakan  dengan  alasan yang  tidak  profesional.  Berbagai  faktor  dapat menyebabkan ketimpangan ini terjadi, dimana salah  satu  daerah  yang  peneliti  teliti  yaitu  di Kelurahan  Padang  Basi,  prosedur  untuk penyeleksian  calon  anggota  KPPS  hanya sebagai  formalitas  saja.  Permasalahan  yang terjadi yaitu adanya anggota KPPS yang telah menjabat  selama  dua  periode  namun  tetap dipilih  untuk  menjadi  anggota  KPPS  untuk yang  ketiga  kalinya,    padahal  sesuai  aturan hanya dua kali periode.
Kemudian  ada  juga  calon  anggota KPPS  yang  tidak  memenuhi  kriteria  seperti tidak  melengkapi  persyaratan  administrasi. Tim  seleksi  yang  ada  di  kelurahan  tersebut paham mengenai aturan ini. Namun permasalahan seperti ini dapat  terjadi dikarenakan kurangnya orang yang mendaftar dan  dikarenakan  juga  dibutuhkan  orang  yang berpengalaman.    Maka  dengan  demikian terjadilah  hal  seperti  ini.  Sehingga  dapat dilihat  bahwa  dalam  proses  penyeleksian calon  anggota  KPPS  di  Kecamatan  Lubuak Kilangan  ini,  aturan  yang  diberlakukan  oleh
Tim PPS berlandaskan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah tanpa mengikuti  syarat  dan  prosedur  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat dilihat  bahwa  tingkat  profesionalisme  dari panitia  penyelenggara  masih  belum  berjalan dengan
sebagaimana mestinya.
Profesionalisme merupakan salah satu prinsip utama dari penyelenggaraan pemilu. Profesionalisme dari masing-masing penyelenggara  pemilu  haruslah  orang-orang yang  ahli  dan  menguasai  tentang  kepemiluan serta memiliki kualifikasi tinggi dan mengutamakan  kepentingan  bersama  dalam melaksanakan  pemilu  yang  berintegritas. Namun  nyatanya  yang  terjadi  di  Kecamatan Lubuak  Kilangan  adalah  banyaknya  panitia seleksi tidak menjalankan prosedur rekrutmen KPPS  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  di tetapkan.  Padahal  panitia  seleksi  paham bahwa hal ini merupakan tindakan yang salah secara aspek hukumnya namun tetap dilaksanakan.  Adanya  hal  demikian  dapat tergambarkan bahwa rendahnya tingkat profesionalisme  dari  panitia  seleksi  atau penyeleggara  pemilu  di  Kecamatan  Lubuak Kilangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  Pelaksanaan rekrutmen  belum  seutuhnya  terjalan  optimal. Diantaranya masih tidak terpenuhi syarat dan kriteria  anggota  KPPS  sesuai  prinsip  utama penyelenggara  pemilu,  yaitu:  1)  Independen: hasil  temuan  dilapangan  pada  pelaksanaan rekrutmen  anggota  KPPS  di  Kecamatan Lubuak Kilangan dalam pelaksanannya masih adanya kedekatan tim seleksi rekrutmen  KPPS    dengan  pemerintah  dan parpol dalam proses rekrutmen. 2)
Imparsialitas:  Hasil  temuan  di  Kecamatan Lubuak  Kilangan,  adanya  beberapa  anggota KPPS yang mendukung salah satu caleg yang berasal  dari  wilayahnya.  3)  Integritas:  Pada pelaksanaannya anggota KPPS belum memenuhi  kriteria  intergitas  yaitu  dibuktikan dengan adanya anggota KPPS masih
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
rentannya dapat dipengaruhi. 4) Transparansi: hasil temuan di Kecamatan Lubuak Kilangan, transparansi  belum  optimal  dalam  pemberian informasi  kepada  masyarakat  pada  tahapan pengumuman  pendaftaran  dan  penetapan KPPS.  5)  Efisiensi:  berdasarkan  temuan  di lapangan, pada tahapan penelitian administrasi  prinsip  efisiensi  belum  optimal yaitu  adanya  pembagian  waktu  yang  tidak sesuai dengan yang ditetapkan. 6) Profesionalisme: pelaksanaan rekrutmen KPPS  belum  memenuhi  prinsip  profesional, dapat  dibuktikan  dengan  adanya  anggota KPPS  yang  direkrut  berasal  dari  ikatan perkawinan.  7)  Mengutamakan  pelayanan: hasil  temuan  pada  beberapa  kelurahan  masih ditemukan adanya tahapan penelitian administrasi dimana para calon tidak melengkapi  syaratnya  yang  disebabkan  oleh ketidak  disiplinan  panitia  seleksi  dalam memberikan penegasan.
Kemudian  ada  beberapa  faktor-faktor yang  mempengaruhi  pelaksanaan  rekrutmen diantaranya  :  1)  Pemahaman  dan  ketaatan terhadap persyaratan calon dalam pelaksanaannya  pemahaman  dalam  sebuah pelaksanaan seutuhnya belum optimal dilakukan  oleh  panitia  seleksi.  Sehingga menimbulkan
terjadinya berbagai permasalahan pada pelaksanaan proses rekrutmen  anggota  KPPS  di  Kecamatan Lubuak  Kilangan.  2)  Profesionalitas  tim seleksi calon anggota KPPS dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  berbagai kelemahan diantaranya tidak
profesionalitasnya tim seleksi dalam menentukan  calon  anggota  KPPS  yang  tidak memenuhi  kriteria  dengan  alasan  yang  tidak professional.

## SARAN
Melihat
pelaksanaan
rekrutmen
penyelenggara  pemilu  tingkat  KPPS  di Kecamatan  Lubuak  Kilangan  Kota  Padang maka penulis menyarankan :
1. Perlu adanya perincian penjelasan rekrutmen  KPPS  terhadap  persyaratan dan kriteria.
2. Meningkatkan kualitas Tahapan
rekrutmen  dengan  menyesuaikan  sebuah bentuk kompetisi murni.
3. Melakukan koordinasi antara PPS dengan RT/RW  untuk  melakukan  sosialisasi rekrutmen dengan menyebarkan
undangan  rekrutmen  ke  tiap-tiap  rumah warga setempat.
4. Memberikan  pengawasan  khusus  kepada pelaksanaan tahapan rekrutmen KPPS.
5. Menyesuaikan  jumlah  Sumber  Daya Manusia pelaksana yaitu PPS dengan luas wilayah kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond, A. Gabriel dan Sidney Verba. 1990.
Budaya  Politik,  Tingkah  Laku  Politik dan  Demokrasi  di  Lima  Negara,
Penterjemah,  Sahat  Simamora.  Jakarta: Bumi Aksara.
Budiardjo,  Mariam.  2009. Dasar-Dasar  Ilmu Politik . Jakarta:  PT.  Gramedia    Pustaka Utama.
Adnan,  M.  F.  (2012).  P erilaku  Memilih pada
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.  InInternational  Journal  of Physiology . UNP Press Padang.
Denhardt., J. V. D.  R. B. (2015). The New Public  Servie :  Servis  not  Steering (4th ed.). Routledge.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD . Alfabeta.
Yusuf,  A.  M.  (2014). Metode  Penelitian Kualitatif,  Kuantitatif    Penelitian Gabungan . Kencana.
Aziza,  A.  D.  (2016). Rekrutmen  Dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  Di Samarinda  Tahun  2015  Oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Samarinda . 4(4) , 1489–1498. Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  Pemilu  2019 :  Tanggung  Jawab Dan Beban Kerja . 3(1) , 17–34. https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17- 34.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Endang, S. (2017). Pola Rekrutmen
Penyelenggara  Pemilu  Tingkat  PPS  Dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas.
Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 3(1) , 73–88. Florini,  A.  (2004). Behind  Closed  Doors: Governmental  Transparency  Gives  Way
to Secrecy . Harvard International Review  26(1):  18–21.  Diakses  18  Maret 2018 pada
http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcon
tent.cgi?article=3580context =soss_research Sosial, 3(1), 73–88. Peled, A. (2013). The Politics of Big Data: A Three-Level Analysis, European Consortium of Political Research
(ECPR)  General  Conference. Journal  of
Educational Computing Research , 244.
Solihah,  R.  (2016).  Peluang  Dan  Tantangan Pemilu  Serentak  2019  Dalam  Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3(1) .
Suranto,  S.,  Nasrullah,  N.,    Lailam,  T.
(2020). Model Rekrutmen Penyelenggara  Pemilu  yang  Independen dan  Berintegritas  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal  Konstitusi , 17 (1),
054. https://doi.org/10.31078/jk1713
Kedua,  P.,  Keputusan,  A.,  Pemilihan,  K., Nomor,  U.,  Penyelenggara,  K.,  Suara, P.,  Komisi,  K.,  Umum,  P., Indonesia,  R.  (2019). Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia . Pemerintahan Indonesia. PKPU 9 Tahun 2019 Tentang  Pemungutan  Suara.  Lembar
Negara Tahun 2019. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintahan Indonesia. Undang-undang
No.7  Tahun  2017    Tentang  Pemilihan umum.  Lembar  Negara  Tahun  2017. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen.