## KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

## DIAN ROSITA, S.KOM., SH

## ABSTRAK
Selama ini pengaturan kedudukan Kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya disebut secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman  diatur  dalan undang- undang.” Pasal 2 ayat (1) Undang –Undang Kejaksaan  No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  menyebutkan  bahwa Kejaksaan  adalan  lembaga  pemerintah  yang  melaksanakan  kekuasaan Negara  dibidang  penuntutan  serta  kewenangan  lain  yang  berdasarkan undang-undang. Sehingga secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya  merupakan bagian dari  kekuasaan  yudikatif  yang  menjadikan  ketidakjelasan  kedudukan Kejaksaan  dalam  struktur  ketatanegaraan  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian  yang bersifat  preskriptis  analitis.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  bahan  hukum primer, sekunder dan tersier. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah  kedudukan  Kejaksaan  yang  secara  kelembagaan  berada  di  bawah kekuasaan  eksekutif  dan  secara  kewenangan  dalam  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  termasuk  bagian  dari  kekuasaan  yudikatif  menyebabkan Kejaksaan rawan terhadap intervensi kekuasaan lainnya dalam melaksanakan  tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang  penuntutan.  Serta  untuk  mewujudkan  kekuasaan  penuntutan  yang independen  maka  perlu  untuk  melakukan  reposisi  kedudukan  Kejaksaan Republik Indonesia
Kata Kunci: Kejaksaan, Kedudukan, Penuntutan
THE POSITION OF PRESECUTOR AS THE EXECUTOR OF STATE POWER IN THE FIELD OF PRESECUTION IN INDONESIAN STATE

## ADMINISTRATION

## DIAN ROSITA, S.KOM., SH

## ABSTRACT
So  far,  the  regulation  of  the  Public  Prosecutor's  Office  is  not  expressly stipulated in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. It is  only  mentioned  explicitly  in  Article  24  Paragraph  (3)  of  the  1945 Constitution of the  Republic of Indonesia which states, "Other bodies whose functions  relate  to  the  judicial  authority  are  regulated  in  legislation"  Article  2 paragraph  (1)  of  the  Prosecutor's  Law  No.  16  of  2004  on  the  Prosecutor's Office.  It  states  that  the  Attorney  is  a  government  institution  that  exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on the law. So that institutionally, it is under the executive authority but in carrying out its duties and functions it is part of the judicial power that makes the ambiguity of the position of the Prosecutor in the structure of the state administration. This research  used  normative  juridical  method  with  analytic  prescriptive  research specification. The type of data used in this study is secondary data, data were secondary  data  which  gained  from  primary,  secondary  and  tertiary  legal materials. The conclusion derived from the results of this study is the position of  the  Attorney  which  is  institutionally  under  the  authority  of  the  executive. Further,  its  authority  in  carrying  out  its  duties  and  functions  includes  part  of the judicial power, it causes the Attorney is prone to other power intervention in carrying out  its duties and functions as the executor of state power  in the field  of  prosecution.  To  realize  the  power  of  independent  prosecution,  it  is necessary  to  reposition  the  position  of  the  Prosecutor  of  the  Republic  of Indonesia.
Keywords: Procurator, Position, Prosecution

## A.  Pendahuluan
Di Indonesia, kekuasaan yudikatif lazim disebut dengan kekuasaan kehakiman. Menurut Penjelasan  Pasal  24  ayat  (1) Undang - Undang Dasar  1945, Kekuasaan  Kehakiman  adalah
kekuasaan yang merdeka, artinya  terlepas  dari  pengaruh kekuasaan  pemerintah.    Pada masa  konstitusi  RIS  (1950 –
1959),    kedudukan  Kejaksaan memang  masuk  dalam  struktur Departemen Kehakiman. Wewenang Jaksa Agung tertera pada Pasal 156 ayat (2),
Pasal  157  ayat  (1)  dan  Pasal 15  ayat  (3)    Konstitusi    RIS.
Setelah  Dekrit  Presiden  5  Juli 1959  (  5  Juli  1959 –  11  Maret
1960 ) terjadi perubahan status Kejaksaan  dari  lembaga  non departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi  lembaga  yang  berdiri sendiri. Hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan
Presiden  Nomor  204  Tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen  Kejaksaan  yang dikeluarkan oleh Presiden
Soekarno  pada  tanggal  22  Juli 1960 yang secara tegas membentuk
Departemen Kejaksaan  di  bawah  pimpinan menteri / Jaksa Agung.
Keputusan  Presiden tersebut  diikuti  dengan  lahirnya Undang  -Undang  Nomor  15 Tahun  1961  tentang  Pokok  - Pokok Kejaksaan Republik Indonesia  (selanjutnya  disebut sebagai  UU  Kejaksaan  Tahun 1961).    Latar  belakang  dari pembentukan  undang  -  undang tersebut  adalah    memberikan ketentuan  yang  jelas  tentang struktur  organisasi  Kejaksaan serta  kekuasaannya,  terutama sebagai  perlengkapan  negara dalam  bidang  pertahanan  dan keamanan.  Dalam  konsiderans UU  Kejaksaan  Tahun  1961 disebutkan  bahwa  Kejaksaan sebagai  alat  negara  penegak
hukum  dalam  menyelesaikan revolusi,    sebagai  alat  revolusi yang bertugas sebagai penuntut umum. Meskipun dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Kejaksaan Tahun 1961 dinyatakan  bahwa  Kejaksaan bukanlah “alat pemerintah” tetapi  “alat  negara”,  namun dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama dinyatakan bahwa “penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan  oleh  Menteri  dan susunan organisasi Departemen  Kejaksaan  diatur dengan Keputusan Presiden.” Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum  dalam  masyarakat  dan kehidupan  ketatanegaraan,  UU Kejaksaan Tahun 1961 dianggap  tidak  sesuai  lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan  hukum,    maka kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun  1991  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut  sebagai  UU  Kejaksaan Tahun  1991),  yang  mencabut UU  Kejaksaan  Tahun  1961. Pembaharuan  UU  Kejaksaan Tahun 1991 dimaksudkan untuk  menetapkan  kedudukan dan peran Kejaksaan agar lebih mampu  dan  berwibawa  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga  pemerintahan  yang melaksanakan kekuasaan negara  di  bidang  penuntutan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kejaksaan Tahun  1991  serta  dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa  Kejaksaan  adalah  satu- satunya  lembaga  pemerintahan pelaksana  kekuasaan  negara yang  mempunyai  tugas  dan wewenang  di  dalam  bidang penuntutan  dalam  penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum.
Semua lembaga peradilan yang ada di Indonesia identik disebut dengan Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD NRI  Tahun  1945,    Kekuasaan Kehakiman merupakan “kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan
hukum  d an  keadilan.”  Dari ketentuan  Pasal  tersebut    tidak ditemukan adanya batasan pengertian mengenai kekuasaan kehakiman. Ketentuan  mengenai  “badan  -
badan  lain  yang  fungsinya berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman
diatur dalam
undang- undang”  diatur  dalam
Pasal  38  ayat  (3)  Undang  -
Undang Republik Indonesia Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya  disebut  sebagai Kekuasaan  Kehakiman  Tahun 2009).  Penjelasan  Pasal  38 ayat (3) UU
Kekuasaan
Kehakiman Tahun 2009 tersebut di atas, yang dimaksud “badan-badan  lain”  antara  lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokad dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari penjelasan Pasal  tersebut  diketahui  bahwa kedudukan Kejaksaan merupakan  bagian  dari  organ kehakiman, namun
berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1) UU  Kejaksaan  Tahun  1991 sebagaimana  telah  dijelaskan di atas, Kejaksaan adalah satu- satunya    lembaga  pemerintah yang  melaksanakan  kekuasaan negara di bidang penuntutan.

## B.   Perumusan Masalah
1.  Bagaimana kedudukan Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan  dalam  struktur ketatanegaraan Indonesia?
2.  Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan  independensi Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan  dalam  struktur ketatanegaraan Indonesia? C.  Tinjauan Pustaka 1.  Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dengan diproklamirkan Kemerdekaan Bangsa
Indonesia  pada  tanggal  17
Agustus  1945  berarti  bahwa mulai pada saat itu telah berdiri negara  baru,  yaitu  Negara Republik  Indonesia.  Merdeka berarti bahwa
bangsa
Indonesia  telah  siap  untuk mengambil  sikap  menentukan nasib  bangsa  dan  tanah  air dalam  segala  bidang.  Dalam bidang  hukum  berarti  bahwa
Bangsa Indonesia telah memutuskan  dengan  tatanan hukum Hindia Belanda  maupun
pemerintahan  Jepang.  Dengan kata  lain,  Bangsa  Indonesia telah mendirikan tatanan hukum  baru  yang  ditentukan dan  akan  dilaksankan  sendiri oleh Bangsa Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan  perwujudan  formal daripada satu pergerakan revolusi bangsa Indonesia untuk  menyatakan  baik  kepada diri sendiri maupun dunia internasional bahwa mulai pada saat  itu  telah  mengambil  sikap untuk  menentukan  bangsa  dan nasib tanah air di dalam tangan bangsa sendiri, yaitu
mendirikan Negara sendiri termasuk  tata  hukum  dan  tata negaranya. 1
Perkembangan ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi  dengan  UUD  1945 dan Pancasila sebagai Falsafah
1 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik  Indonesia ,  (Jakarta  :  Sinar  Grafika
Offset, Cetakan kelima, 2001), hlm. 10
Negara  tidak  berjalan  dengan mulus karena  Belanda    selalu ingin  menancapkan  kembali kekuasaannya. Untuk menyelesaikan  konflik  Inonesia dan Belanda, maka pada tanggal  23  Agustus    -  2 November 1949 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diadakan Konferensi antara Negara Republik Indonesia  dan  Nederland  yang dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam konferensi tersebut dihadiri  oleh  delegasi  Republik Indonesia dan delegasi bijeenkomst voor federal overleg (BFO)  serta  delegasi Nederland dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia yang kemudian  menghasilkan  tiga kesepakatan  yaitu,  mendirikan negara Indonesia Serikat, penyerahan  kedaulatan  kepada Republik Indonesia Serikat (RIS),  dan  mendirikan  UNI
antara  RIS  dengan  kerajaan
Belanda 2 Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, wilayah Republik
Indonesia  masih  tetap  berada di  samping  negara  federal Republik Indonesia Serikat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2  Konstitusi  RIS,    Republik Indonesia  diakui  sebagai  salah satu  negara  bagian  dalam wilayah Republik Indonesia Serikat yaitu mencakup wilayah yang  disebut  dalam  Perjanjian
Renville. 3 Bentuk negara federal  RIS  ini  tidak  bertahan lama.  Mula-mula  tiga  wilayah negara  bagian  yaitu  Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia  Timur  dan  Negara Sumatera Timur
menggabungkan  diri  menjadi
2 Ibid. hlm. 62 3 Jimmy  Asshiddiqie, Konstitusi  dan Konstitualisme  Indonesia ,  Cetakan  ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 37
satu wilayah Republik Indonesia. 4
Pada tanggal 17 Agustus 1950  Indonesia  resmi  kebali menjadi  Negara  Kesatuan  RI namun  masih  sering  terjadi
pemberontakan separatisme sehingga  pada  5  Juli  1959 Presiden Soekarno mengeluarkan  Dekrit  Presiden yang  salah  satu  isinya  adalah memberlakukan  kembali  UUD 1945  sebagai  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sejak Dekrit Presiden  5  Juli  1959,  sistem pemerintahan Negara yang dianut  kembali  berdasar  pada Undang-Undang  Dasar  1945, yakni  berdasar  pada  sistem pemerintahan Presidensial.
Masa setelah Dekrit Presiden  5  Juli  1959  dikenal dengan Masa Orde Lama/Demokrasi  Terpimpin  (5 Juli  1959  -  11  Maret  1966). 4 Ibid. hlm. 39
Pada masa Demokrasi Terpimpin  ini  banyak  sekali terjadi penyimpangan- penyimpangan atau penyelewengan-
penyelewengan terhadap Pancasila  dan  UUD  1945  yang dilakukan  Pemimpin  dalam  hal ini  oleh  Presiden  sehingga banyak menimbulkan kekacauan  sosial  budaya  dan tidak stabilnya politik dan hukum
ketatanegaraan Indonesia.  Puncaknya  adalah terjadinya  perisiwa  Gerakan  30 September 1965 yang
dilakukan  oleh  PKI. Untuk mengatasi hal tersebut, kemudian  Presiden  Soekarno mengeluarkan  Surat  Perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto  yaitu  Surat  Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), untuk
mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan  ketentraman  masyarakat
serta stabilitas jalannya pemerintahan. Bulan Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden  Soekarno  sekaligus mengangkat  Jenderal  Soeharto sebagai  pejabat  presiden  RI. Jenderal Soeharto menanamkan era kepemimpinanya  sebagai  orde
baru  atau  Demokrasi  Pancasila (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998). Penyelenggaraan pemerintahan  negara  dengan
sistem pemerintahan Presidensial  dengan  berdasar pada Demokrasi Pancasila.
Selama  berkuasa  kurang  lebih 32  tahun  Presiden  Soeharto cenderung  melakukan  praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), pada  tahun 1998 terjadi gejolak  yang  sangat  luar  biasa dari masyarakat,
yang
menuntut mundurnya Soeharto. Gerakan tersebut disebut
gerakan  reformasi.  akhirnya pada  tanggal  21  Mei  1998 Soeharto  menyatakan  berhenti sebagai  Presiden.  Lengsernya Soeharto  dikenal  dengan  masa Orde  Reformasi  (21  Mei  1998 sampai sekarang),
penyelenggaraan pemerintahan masih tetap berlandaskan
Undang-Undang  Dasar  1945, yakni menganut sistem
pemerintahan presidensial. Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan secara kristis
(reformis) artinya peraturan perundangan yang tidak berjiwa reformis diubah/diganti.
2.  Kejaksaan Republik

## Indonesia
Kejaksaan Republik
Indonesia    terus  mengalami berbagai  perkembangan  dan dinamika secara terus  menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan.    Pada  masa konstitusi  RIS  (1950 –  1959), kedudukan  Kejaksaan    masuk
dalam struktur Departemen
Kehakiman.    Wewenang  Jaksa Agung  tertera  pada  Pasal  156 ayat (2), Pasal 157 ayat (1) dan Pasal  15  ayat  (3)    Konstitusi RIS.  Setelah  Dekrit  Presiden  5 Juli  1959  (5  Juli  1959 –  11 Maret  1960)  terjadi  perubahan status  Kejaksaan  dari  lembaga non  departemen  di  bawah
Departemen Kehakiman menjadi  lembaga  yang  berdiri sendiri. Hal ini diperkuat
dengan adanya Keputusan Presiden  Nomor  204  Tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen  Kejaksaan  yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno  pada  tanggal  22  Juli 1960 yang secara tegas membentuk Departemen Kejaksaan  di  bawah  pimpinan menteri / Jaksa Agung. Keputusan    Presiden  tersebut
diikuti  dengan  lahirnya  Undang
-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok - Pokok
Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang  -Undang  Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok - Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ini menegaskan
Kejaksaan  sebagai  alat  negara penegak  hukum  yang  bertugas sebagai penuntut umum 5 , penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung  dan  susunan  organisasi yang  diatur  oleh  Keputusan Presiden. 6
Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara ( Dominus  Litis ),  mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya  institusi  Kejaksaan  yang dapat menentukan apakah suatu  kasus  dapat  diajukan  ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. 7
5 Undang  -  Undang  Nomor  15  Tahun  1961 tentang  Pokok  -  Pokok  Kejaksaan  Republik Indonesia, Pasal 1
6 Ibid. Pasal 5 7 Marwan  Effendy, Kejaksaan  RI  ,  Posisi dan Fungsinya . . .  Op.cit, hlm.105.
Disamping sebagai penyandang Dominus Litis , Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
( executive ambtenaar ). 8 Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang  lebih  kuat  dalam menetapkan  kedudukan  dan peran  Kejaksaan  RI  sebagai lembaga  negara  pemerintah yang  melaksanakan  kekuasaan negara di bidang penuntutan.
3.  Sistem Penuntutan Sistem penuntutan merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana. Sistem penuntutan  berpedoman  pada asas-asas  yang  dianut  oleh negara-negara di dunia sebagai dasar dalam melakukan
penuntutan. Asas tersebut
adalah  asas  legalitas  dan  asas oportunitas.
8 Ibid.
Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, dan penuntut  umum  adalah  Jaksa yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang ini untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim.

## 4.  Kekuasaan Negara
Negara Indonesia berdasarkan  pada  hukum.  Hal tersebut  ditegaskan    dalam Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Tahun  1945.  Konsekuensi  dari ketentuan tersebut adalah bahwa  setiap    sikap,  perilaku,
pikiran dan kebijakan pemerintah negara dan penduduknya  harus  didasarkan pada hukum. Dengan ketentuan yang demikian dimaksudkan  untuk  mencegah terjadinya kesewenang- wenangan dan arogansi kekuasaan.
Lasswell 9 berpendapat
bahwa kekuasaan adalah partisipasi dalam membuat keputusan yang penting. Kekusaan  dapat  diperoleh  dari kedudukan dan dari
kepercayaan.
Kolaborasi antara hukum dan kekuasaan ditegaskan oleh Mac  Iver  dengan  merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan  tingkah  laku orang lain baik secara langsung dengan memberi perintah maupun  secara  tidak  langsung dengan  menggunakan  alat  dan cara  yang  tersedia.  Dengan kata lain dapat diartikan sebagai  kemampuan  Negara untuk  mengendalikan  tingkah laku masyarakat dengan menggunakan hukum dan
peraturan yang berlaku.
9 Anggina Mutiara Hanum, “Teori Kekuasaan Negara  Pola  Relasi  Kekuasaan  Di  Indonesia Pada Masa Orde Baru Hingga Era Reformasi ”, (Pasca  Sarjana  Departemen  Ilmu  Politik Fakultas  Ilmu  Politik  Ilmu  Sosial  Universitas Indonesia, 2014), hlm. 7.

## D.  Metode Penelitian

## 1.  Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang  peneliti  gunakan  adalah pendekatan perundang- undangan ( statute approach ) ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang- undang  dan  regulasi  yang berkaitan  dengan  kekuasaan Kehakiman dan kedudukan Kejaksaan  sebagai  pelaksana kekuasaan  negara  di  bidang penuntutan

## 2.  Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini lebih
mengarah  kepada  spesifikasi penelitian yang preskriptis
analitis, dimana Penulis memberikan saran atau rekomendasi mengenai
kedudukan  Kejaksaan  sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang  penuntutan,  bagaimana upaya    untuk  mewujudkan independensi
Kejaksaan
sebagai  pelaksana  kekuasaan
penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. 3.  Jenis Data Jenis data yang
digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder,  yaitu data  yang  diperoleh  melalui bahan  hukum  primer,  sekunder dan tersier.
4.  Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data  yang  Penulis  gunakan dalam penelitian tentang Kedudukan  Kejaksaan  Sebagai Pelaksana  Kekuasaan  Negara di  Bidang  Penuntutan  Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia  ini  adalah  penelitian kepustakaan ( literature research )  dan  juga  melalui penelitian melalui internet
( internet research ). Data kepustakaan ini Penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku- buku, dokumen resmi, publikasi
dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan  dalam  penelitian ini. Sedangkan penelitian
melalui  internet  ini  Penulis lakukan  dengan  menggunakan search enggine (mesin pencari) 10 untuk  menemukan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder. 5.  Metode Analisis Data Analisis normatif kualitiatif Penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan  dalam penelitian t entang  “Kedudukan  Kejaksaan Sebagai  Pelaksana  Kekuasaan Negara  di  Bidang  Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan
Indonesia .”
Dalam mendeskripsikannya,
Penulis membuat  ulasan    serta  telaah kritis  mengenai  konsep-konsep dan teori-teori
yang
10 Seacrh enggine (mesin pencari) adalah progran yang mengijinkan seseorang untuk mencari web pada website yang memberikan informasi yang diinginkan .
dikemukakan  oleh  para  ahli terhadap komparasi perundang-undangan dalam kaitannya terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia
untuk  menggiring  opini  yang dapat  dijadikan  rujukan  untuk menyelesaikan permasalahan
hukum  yang  menjadi  objek kajian dalam penelitian. E.  Hasil dan Pembahasan
1.  Kemandirian Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman Secara perspektif historis, teori pemisahan kekuasaan  ini  diperkenalkan oleh John Locke yang memisahkan
kekuasaan negara  kedalam  tiga  bentuk kekuasaan  yakni  kekuasaan legislatif,  kekuasaan  eksekutif, dan  kekuasaan  federatif.  Teori pemisahan kekuasaan ini kemudian  dikembangkan  lebih lanjut  oleh  Montesquieu  yang membagi  kekuasaan  ke  dalam
tiga  bentuk  kekuasaan,  yakni kekuasaan
legislatif,
kekuasaan  eksekutif    dan kekuasaan yudikatif.
Di Indonesia,
kekuasaan  eksekutif  adalah kekuasaan  untuk  menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUD NRI Tahun
1945 yang menyatakan  bahwa  Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.  Kekuasaan  legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan  ini  dipegang  oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana
ditegaskan    dalam  pasal  20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
yang menyatakan bahwa
Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan  yudikatif    lazim disebut dengan kekuasaan kehakiman  yakni  kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan Kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia
diatur  dalam  Bab  IX  Pasal  24,
Pasal 24 A, B, C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  NRI  Tahun  1945). Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ditempatkan  sebagai  lembaga kekuasaan  eksekutif.  Secara ekplisit  lembaga  Kejaksaan memang tidak disebutkan
dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 namun sebagai lembaga penegak  hukum,  Kejaksaan merupakan  bagian  yang  tidak dapat dipisahkan dari
kekuasaan kehakiman.
Kejaksaan  termasuk salah satu badan yang fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara RepubliK
Indonesia      Tahun  1945. Pernyataan  tersebut  terdapat dalam konsideran  menimbang huruf    b  UU  Kejaksaan  Tahun 2004. 11 Pengertian  kekuasaan kehakiman  yang  dimaksud  di sini  dipertegas  dalam  Pasal  1 Ayat  1  UU  Kehakiman  Tahun 2009 12 yang berbunyi; “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna  menegakkan  hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia    Tahun 1945  demi  terselenggaranya
11 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 12 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
negara hukum Republik Indonesia. Kemandirian Kejaksaan  sebagai  lembaga yang melaksanakan kekuasaan  kehakiman  bidang penuntutan  ini  dapat  dibagi menjadi  2  (dua)  aspek,  yaitu:
13 (1) Mandiri secara Institusional   (kelembagaan)
Mandiri  secara    lembaga berarti    bahwa    Kejaksaan itu    ditempatkan  dalam posisi  yang  independen secara kelembagaan. Kejaksaan memang semestinya lebih baik ditempatkan secara mandiri secara
kelembagaan  dan  lepas dari kekuasaan manapun.
(2)  Mandiri secara fungsional. Mandiri  secara  fungsional berarti  bahwa  Jaksa  itu
13 Royzal  A  Nur  Rahman ,  “Kedudukan Kejaksaan    Republik  Indonesia  Menurut Undang-Undang Dasar 1945 ” , (Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), hlm. 8.
bisa  bebas  dan  merdeka dalam menjalankan tugasnya  untuk  menuntut ataukah tidak menuntut.
Dari dua aspek kemandirian  tersebut  diatas, bukanlah  masalah  jika  secara kelembagaan  Kejaksaan  tidak Independent , sepanjang secara  fungsional  Kejaksaan bisa bebas menjalankan fungsinya tanpa intervensi . Permasalahannya disini adalah  jika  Kejaksaan  secara fungsional  tidak independent , karena tujuan penuntutan dalam  hukum  acara  pidana adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum  tentang  adanya  alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.
Hakim dan Jaksa pada tahun 1945-1959  berada di bawah kementerian kehakiman,  namun  demikian baik  Hakim  maupun  Jaksa sunguh-sungguh
“independent”.  Setelah  tahun 1959  tepatnya  setelah  adanya Keputusan  Presiden  Nomor
204 Tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen
Kejaksaan  yang    dikeluarkan dari  Departemen  Kehakiman oleh  Presiden  Soekarno  pada tanggal 22 Juli 1960 dan diikuti dengan  lahirnya  Undang  - Undang Nomor 15 Tahun 1961
tentang Pokok - Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan  memang  “mandiri”, mempunyai  badan  sendiri  dan terlepas dari Departemen Kehakiman, namun independensinya  telah  hilang karena  Jaksa  Agung  bukan lagi Jaksa Agung dalam Mahkamah Agung tetapi menteri  atau  anggota  kabinet sebagai  pembantu  Presiden yang  setiap  saat  dapat  diganti oleh Presiden.
Jika Jaksa tidak independent dalam penuntutan, maka  mustahil
hakim akan dapat independent karena  putusannya  tergantung dari  dakwaan  Jaksa.    Banyak kalangan  yang  menganggap mustahil Kejaksaan dalam menjalankan  fungsi,  tugas  dan wewenangnya  terlepas    dari pengaruh  kekuasaan  lainnya karena  Kedudukannya  secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.
2.  Kemandirian Kejaksaan sebagai  subsistem  dalam Sistem Peradilan Pidana Sistem Peradilan Pidana ( criminal justice system )  adalah  sistem  dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yaitu untuk mengendalikan kejahatan  agar berada dalam batas-batas toleransi    masyarakat. 14 Tolib Effendi  menjelaskan  bahwa
Sistem Peradilan Pidana 14 Mardono Reksodiputro, Hak asasi Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Cetakan  Ketujuh  (Jakarta:  Pusat  Pelayanan Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  Universutas Indonesia, 2007), hlm. 84
memiliki  dua  tujuan  besar,
yaitu untuk melindungi
masyarakat  dan  menegakan hukum. Terkait dengan tujuan
dari  Sistem  Peradilan  Pidana,
Barda Nawawi Arief 15 mengimplementasikan 4 (empat) sub sistem kekuasaan,  yakni  kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasan mengadili/menjatukan  pidana dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan  pidana. Sebagaimana  diketahui bahwa dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia, kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekusaan mengadili/menjatuhkan  pidana dimiliki oleh Pengadilan.
boleh  dipegang  sendiri  oleh mereka yang menerapkannya.
15 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  …… Op.Cit. hlm. 23
Kejaksaan dalam sub
sistem peradilan pidana melaksanakan kekuasaan negara  dibidang  penuntutan. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan
Tahun 2004 menyebutkan
bahwa: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum teteap serta kewenangan lain berdasarkan  undang- undang.” Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “Penuntutan  adalah tindakan penutut umum untuk melimpahkan  perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut  cara  yang
diatr  dalam  Hukum
Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa  dan  diputus oleh  hakim  di  sidang pengadilan.” Berdasarkan kedua pasal  tersebut  di  atas,  dalam melakukan  penuntutan,  Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara  sehingga  harus  bisa menampung kepentingan masyarakat, negara dan
korban  kejahatan  agar  bisa dicapai  keadilan.  Kedudukan Kejaksaan  dalam  peradilan pidana  bersifat  menentukan karena  merupakan  jembatan yang  menghubungkan  antara
tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Banyak      fakta  yang menunjukkan dalam
penanganan      sebuah      kasus Kejaksaan  sangat    rentan diintervensi    oleh    kekuasaan eksekutif.  Agar  dapat  menjaga independensinya, Kejaksaan
dalam  sistem  peradilan  pidana yang menjalankan fungsi kekuasaan  kehakiman  harus terpisah  dari  kekuasaan  lain. Oleh  karenya  perlu  dibuat legitimasi yang kuat dan dinyatakan dengan tegas dalam konstitusi dan diturunkan  dalam  peraturan perundang-undangan yang relevan.  Dengan  demikian  jika ada  pihak-pihak  tertentu  yang melakukan  intervensi  terhadap tugas dan wewenang Kejaksaan,  maka  Kejaksaan mempunyai landasan yang
kuat untuk menolak.
3.  Reposisi
Kedudukan Kejaksaan  dalam  Struktur
Ketatanegaraan Indonesia
Tidaklah dipungkiri bahwa  perdebatan  panjang mengenai eksistensi
kewenangan  penuntutan  oleh Kejaksaan dan posisinya dalam  struktur  ketatanegaraan
di Indonesia banyak disebabkan karena ketidakjelasan posisi Kejaksaan  dalam  UUD  NRI Tahun 1945. Tanpa adanya landasan konstitusional, pelaksanaan yang hanya dilandasi fungsi dan wewenang terbatas pada Undang-Undang  justru  telah menimbulkan sorotan stigmaisasi mengenai keberhasilan lembaga ini. Dalam menjalankan fungsi penuntutan
tertinggi,
Kejaksaan  RI  harus  diberi tugas  dan  kewenangan  yang independen  dari  kekuasaan tertinggi  eksekutif.  Maka  dari itu,  perlu  untuk  meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan  penuntutan  dalam bab  Kekuasaan  Kehakiman  di dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 apabila  dikemudian  hari  akan diadakan amandemen kelima.
Akan tetapi mengubah UUD 1945 memang bukanlah  hal  yang  mudah, prosesnya membutuhkan waktu  yang  relative  lama, apalagi  bila  para  elite  politik memiliki  sudut  pandang  dan kepentingan  yang  berbeda, kesepakatan  dan  keputusan politik akan sulit diambil. Di sisi lain peningkatan kinerja
Kejaksaan harus segera dilakukan. Tindakan yang realitis  dan  dapat  dilakukan dengan  segera  yaitu  dengan merevisi UU Kejaksaan.

## F.  Penutup
1.  Simpulan
1.  Kedudukan Kejaksaan yang secara kelembagaan  berada  di bawah kekuasaan eksekutif dan secara kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk bagian  dari  kekuasaan
yudikatif menyebabkan Kejaksaan rawan terhadap intervensi kekuasaan lainnya dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan terkait perannya sebagai lembaga pemerintah. 2.  Untuk mewujudkan kekuasaan penuntutan yang  independen  maka perlu  untuk  melakukan reposisi kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia. Reposisi yang  dimaksud  dalam hal ini dalah menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian  dari  kekuasaan kehakiman  yang  murni dan terbebas dari intervensi kekuasaan politik dengan cara mencantumkan Kejaksaan Republik
Indonesia secara eksplisit  kedalam  pasal di Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945 atau  dengan  merevisi Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan.
2.  Saran
1.  Kedudukan  dan  fungsi
Kejaksan RI dalam bingkai  Negara  hukum Pancasila  adalah  sangat tepat  apabila  Kejaksaan RI  sebaiknya  menjadi suatu  “badan  Negara”
yang mandiri dan independen dalam melaksanakan  kekuasan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain sebagaimana yang ditetapkan  oleh  undang- undang artinya profesionalitas dan kemandirian kejaksaan
dalam  melakukan  tugas penuntutan harus ditempatkan sebagai sesuatu yang sama sekali tidak boleh diintervensi. 2.  Harus disadari Kejaksaan merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman  akan  sangat dipengaruhi oleh independennya lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam sistem  peradilan  pidana terpadu sehingga Kejaksaan harus dikeluarkan dalam struktur kekuasaan eksekutif. 3.  Kejaksaan hendaknya direposisi sebagai bagian  dari  kekuasaan kehakiman.  Selain  itu juga  sebagai  lembaga pelaksana
kekuasaan
yudisial  penting  untuk mengatur kedudukan Kejaksaan secara eksplisit dalam UUD
1945.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Asshiddiqie,  J.  2014. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:  Sinar
Grafika.
Effendy,  M.  2005. Kejaksaan  RI, Posisi  dan  Fungsinya  dari Perspektif  Hukum. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Joeniarto. 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika Offset. Reksodiputro,  M.  2007. Hak  Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan  Pidana.  Cetakan Ketujuh. Jakarta:  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universutas Indonesia.
Jurnal Hukum, Laporan Penelitian, Artikel Hanum, A. M. 2014. Teori Kekuasaan Negara Pola Relasi Kekuasaan di Indonesia  Pada  Masa  Orde Baru Hingga Era Reformasi. Jakarta: Pasca Sarjana Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Rahman,  R.  A.  2017. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia  Menurut  Undang- Undang Dasar 1945. Lampung:  Fakultas  Hukum Universitas Lampung.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Undang  Undang  Nomor  15 Tahun  1961  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 14 Tahun  1970  tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undanng  Nomor  35 Tahun  1999  tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 14 Tahun  1970  tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2004  Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  tentang Kekuasan Kehakiman;