## TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT
Andi Safriani Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Email: aydinriany13@gmail.com

## Abstract
The  states  role  in  social  welfare  including  in  the  management  of  zakat  it must be dominant. The state is the most legitimate institution has the authority to manage  zakat.  Law  Number  23  of  2011  has  not  given  absolute  authority  to  the government  as  the sole  organizer of  zakat. In  this  law, the government  is  not  an oppressive  power  to  sucsed  zakat.  Government  only  acts  as  a  protector  and builder  in  the  management  zakat.  The  expectation  of  society  with  law  not  only regulate zakat management alone but more decisive and bold taking legal action ar sanction defiance of zakat.
Keyword : Responsible, Government, Zakat

## Abstrak
Peran  negara  dalam  kesejahteraan  sosial,  termasuk  dalam  pengelolaan zakat  memang  harus  dominan.  Pentingnya  penguatan  negara  ini  terutama  sangat signifikan  dalam  konteks  kebijakan  sosial.  Negara  adalah  institusi  yang  paling absah  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  zakat.  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2011  tentang  zakat  ini  belum  memberikan  kewenangan  secara  mutlak kepada  pemerintah  sebagai  satu-satunya  penyelenggara  zakat.  Dalam  undang- undang ini pemerintah bukan merupakan kekuatan penekan untuk  mensukseskan zakat  termasuk  dalam  menghadapi  persoalan  pembangkangan  terhadap  zakat, pemerintah  dalam  undang-undang  zakat  ini  berperan  hanya  sebatas  sebagai pelindung,  pembina  dan  pelayan  dalam  pengelolaan  zakat.  Tentunya  harapan masyarakat  lahirnya  undang-undang  pengelolaan  zakat  tidak  hanya  mengatur pengelolaan zakatnya saja akan tetapi  lebih tegas dan berani  dalam pengambilan tindakan hukum atau sanksi apabila ada pembangkangan terhadap zakat.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemerintah, Zakat

## PENDAHULUAN
ndonesia  merupakan  negara  kepulauan  dengan  jumlah  populasi  yang  sangat besar.  Menurut  data Population  Reference jumlah  penduduk  Indonesia menempati urutan ke empat di dunia setelah Cina,India dan Amerika Serikat. Dari  jumlah  penduduk  yang  besar  tersebut  dan  memiliki  mayoritas  penduduk sebagai  penganut agama Islam. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki  keanekaragaman  suku,budaya,bahasa  dan  agama.  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa  Indonesia  bukanlah  negara berdasarkan agama tertentu, namun meskipun demikian negara ikut terlibat dalam mengatur  urusan  umat  Islam  dan  menjadikan  ajarannya  menjadi  komponen penting  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satunya  adalah  urusan tentang  Zakat  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Zakat,  Infak  dan  Sedekah  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Peran negara untuk mengumpulkan zakat menjadi mutlak karena di dalam Al  Quran  ada  kata  perintah  “ambillah”  yang  berarti  memuat  unsur  memaksa. Pengelolaan zakat diperlukan institusi negara atau institusi yang mendapat mandat dari  negara  untuk  melakukan  perencanaan,  pengumpulan,  pengelolaan, pendistribusiannya  sebagaimana  yang  terjadi  di  zaman  Rasulullah  dan  para khalifah  setelahnya.  Dengan  demikian  ibadah  zakat  tidak  berada  pada  domain civil  society tapi  ada  pada  domain  negara  sebagaimana  yang  Allah  SWT perintahkan dalam QS At-tawbah/9: 103 “Ambillah zakat dari harta mereka”.
Dalam  kitab  Al  ahkam  al  shultaniyah  menyebutkan  bahwa  zakat merupakan  ibadah  yang  harus  dikelola  oleh  negara  dan  negara  berkewajiban untuk  mengangkat  petugas  zakat  serta  memberikan  gaji  kepada  mereka.  Adanya undang-undang  zakat  yang  baru  harus  dimaknai  sebagai  upaya  untuk mengembalikan zakat pada tempatnya sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat islam, dengan demikian keberadaannya tidak harus ditanggapi dengan prasangka- prasangka  buruk,  meskipun  kritik  tentu  diperlukan  untuk  penyempurnaan  kearah yang lebih baik.
Masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  muslim  sekarang mulai menyadari akan pentingnya zakat oleh karena itu negara harus benar-benar melaksanakan isi dari undang-undang zakat tersebut, jangan sampai menimbulkan isu terkait pengelolaan zakat selama satu dekade ini misalnya tentang keterlibatan negara  atau  pemerintah  dalam  pengelolaan  zakat  yang  mengusik  berbagai kalangan khususnya lembaga pengumpul dan distribusi zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat
I
di  Indonesia  khususnya  tentang  keterlibatan  negara  atau  pemerintah  dalam pengelolaan zakat.
Berdasarkan  uraian  singkat  dalam  latar  belakang  masalah  yang dikemukakan  tersebut  diatas,  maka  penulis  dapat  merumuskan  masalah  yaitu bagaimanakah  peran  pemerintah  dalam  rumusan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat,  infak  dan  sedekah  dan  urgensi  negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Zakat
Secara  bahasa  atau  harfiah,  zakat  berasal  dari  kata  tazkiyah  yang  berarti suci,  tumbuh,  berkembang  dan  berkah,  sedangkan  secara  istilah  zakat  adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan sesuai perintah Allah SWT.
Menurut  Mazhab  Maliki  zakat  adalah  mengeluarkan  sebagian  harta  yang telah nisab (batas  tertentu)  kepada  para mustahik atau  orang  yang  berhak menerimanya  jika  telah  sempurna  kepemilikannya  dan  mencapai haul (setahun) kecuali bagi pertambangan dan hasil pengolahan tanah.
Menurut  Mazhab  Hanafi,  zakat  adalah  mengeluarkan  harta  yang  wajib ditunaikan  sesuai  dengan  nizab  yang  diatur  kepada  orang-orang  tertentu  yang telah ditentukan syariat dengan mengharap ridha Allah SWT.
Menurut  Mazhab  Syafii,  zakat  adalah  istilah  dari  bagian  harta  dan  badan yang  dikeluarkan  dengan  mengharap  ridha  Allah  SWT,  sedangkan  menurut Mazhab  Hambali,  zakat  adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  dari  sebagian  harta yang dimiliki untuk golongan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
Menurut  Yusuf  Qadhrawi, 1 Zakat  merupakan  sebuah  kewajiban  yang pasti,  yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  kepada  kaum  muslimin,  namun  dalam pelaksanaannya  zakat  bikanlah  kewajiban  individu  yang  bergantung  semata kepada  hati  nurani  masing-masing  tetapi  zakat  adalah  kewajiban  yang dilaksanakan dibawah pengawasan pemerintah.
Zakat  termasuk  rukun  islam  yang  ketiga.  Hukum  berzakat  adalah  wajib bagi  setiap  muslim  dan  muslimat  yang  telah  mencukupi  syarat-syaratnya,  selain itu  zakat  mempunyai  peran  penting  bagi  umat  islam,sebab  zakat  dapat membersihkan  dan  mensucikan  hati  umat  islam  agar  terhindar  dari  sifat  tercela seperti kikir, rakus dan gemar menumpuk harta.
1 Yusuf Qadrawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan ( Jakarta : Gema Insani Press, 1995),  h. 113
Melihat  sejarah  penerapan  zakat,  rukun  islam  yang  satu  ini  memiliki perbedaan  dengan  ibadah-ibadah  lainnya.  Dalam  hal  hubungan  muamalah berbicara  tentang  zakat  maka  kita  tidak  semata-mata  berbicara  tentang kedermawanan,  oleh  sebab  itu  zakat  hanya  dibebankan  kepada  kelompok  orang yang  memiliki  kemampuan  harta  (muzakki)  dan  di  distribusikan  kepada  orang- orang  yang  berhak  (mustahik)  sesuai  dengan  8  asraf  yang  telah  digolongkan dalam Al Quran.

## 1. Pemerintah dan Pengelolaan Zakat
Pelaksanaan  zakat  sesungguhnya  sangat  bergantung  pada  dua  faktor. Pertama  adalah  faktor  intern  yakni  dorongan  hati  nurani  setiap  muslim  yang bersumber  dari  keimanan  mereka  terhadap  islam,  Kedua  adalah  faktor  ekstern, yakni adanya pengawasan pemerintah. 2
Pemerintah  dalam  pengelolaan  zakat  berperan  sebagai  pelaksana  tunggal dalam  pengelolaan  zakat,  baik  dalam  pemungutan  maupun  pembagian  zakat. Selain  itu  pemerintah  juga  berperan  sebagai  pemberi uqubath (sanksi)  terhadap mereka yang enggan mengeluarkan atau membayar zakat.
Kewajiban  membayar  zakat  kepada  pemerintah  disini  ada  perinciannya ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha menjelaskan bahwa jika harta zakat itu adalah harta yang nampak ( Al amwal azh zhahirah) yakni zakat binatang ternak, zakat pertanian dan buah-buahan, maka wajib diserahkan kepada Khalifiah (pemerintah).  Sedangkan  jika  harta  zakat  itu  berupa  harta  tersembunyi  seperti uang,  maka  dibagi  sendiri  oleh muzakki. Adapun  yang  dimaksud  dengan pemerintah  disini  adalah  pemerintah  yang  menerapkan  islam  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah tersebut dikenal dengan istilah Imamah (Khilafah) yang dipimpin oleh seorang Khalifah.
Pemerintah  selain  berperan  sebagai  pengelola  zakat  juga  berhak menjatuhkan  sanksi  kepada  orang-orang  yang  tidak  membayar  zakat  .  Menurut syariah  (hukum  islam),  tindakan  atau  sanksi  yang  dijatuhkan  pemerintah  kepada orang yang menolak membayar zakat tergantung pada kondisinya masing-masing yang dirinci sebagai berikut:
a. Jika  orang  tidak  membayar  zakat  karena  tidak  tahu  akan  kewajibannya, maka  pemerintah  hanya  menyampaikan  kewajibannya  dan  mengambil zakat darinya.
b. Jika  orang  tidak  membayar  zakat  dan  mengingkari  kewajibannya  dalam agama maka ia dianggap murtad, pertama ia akan diminta untuk bertaubat,
2 Ibid ., h. 114
jika  tidak  mau  bertaubat  maka  pemerintah  menjatuhkan  hukuman  mati kepadanya dan hartanya menjadi hak baitul mal (kas negara).
c. Jika  orang  tidak  membayar  zakat  tetapi  masih  mengimani  akan kewajibannya  dalam  agama,  maka  zakat  akan  diambil  secara  paksa  oleh pemerintah.  Jika  mereka  berkelompok  dan  tidak  mau  membayar  zakat maka  mereka  akan  diperangi  oleh  pemerintah  dan  diperlakukan  sebagai pemberontak.  Ini  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  khalifah  Abu  bakar ketika memerangi sekelompok orang yang menolak membayar zakat. 3
Di Negara kita Indonesia zakat memang penting atau urgen untuk dikelola oleh pemerintah, terdapat tiga alasan utama sehingga pemerintah harus mengelola zakat, yaitu:
a. Zakat adalah salah satu rukun islam.
Kewajiban zakat sangat mendasar dan fundamental bagi setiap muslim. Di dalam  Al  Quran  terdapat  82  ayat  yang  menyebutkan  kewajiban  zakat beriringan  dengan  kewajiban  shalat.  Disamping  itu,  zakat  tidak  saja merupakan  ibadah  yang  hanya  berdimensi  individual,  melainkan  zakat emmiliki dimensi sosial yang punya multi efek terhadap kehidupan sosial. Untuk  itu  sangat  dibutuhkan  kekuasaan  pemerintah  untuk  mengelolanya sehingga berjalan maksimal.
b. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
Hampir  90%  penduduk  Indonesia,  termasuk  pemerintahnya  beragama Islam.  Dalam  Konstitusi  negara  kita  Undang-Undang  Dasar  1945 khususnya  pasal  29  ayat  2  telah  dinyatakan  adanya  jaminan  negara  untik kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya masing-masing. Jadi baik umat Islam,Kristen,Hindu atau Budha harus dilindungi oleh negara dalam melaksanakan ibadahnya. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam, dan pemerintah menjamin pelaksanaan ibadah, maka berarti cukuplah menjadi dasar normatif atau alasan mengapa zakat harus dikelola oleh pemerintah.
c. Pemerintah memiliki otoritas.
Pemerintah  sebagai  pemilik  otoritas  memiliki  tanggungjawab  terhadap pengelolaan zakat.
3 Zallum  A. Qadim, Al amwal fi Dawhal al Khilafah (Beirut : Daru Ilmi li al Malayin  , 1983), h. 189
2. Peran  Pemerintah  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
Persoalan  zakat  sampai  saat  ini  belum  selesai  walaupun  telah  disahkan undang-undang  nomor  23  tahun  2011  ternyata  belum  mampu  menjawab persoalan-persoalan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  zakat  tersebut. Disahkannya  undang-undang  nomor  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat ternyata  belum  dapat  menjawab  ekspektasi  publik  tentang  meningkatnya kesejahteraan kaum fuqara dan masakin. Padahal, pada saat pengesahan sebagian anggota DPR menyatakan optimismenya akan meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin.
Kehadiran  undang-undang  zakat  terbaru  ini  sebagai  pengganti  undang- undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, memiliki sifat yang sama yaitu  undang-undang  pengelolaan  zakat.  Artinya,  Undang-undang  ini  mengatur sebatas  pengelolaan  zakat,  karena  hanya  mengatur  masalah  pengelolaan  zakat maka jika ada yang tidak membayar zakat maka tidak ada sanksi apapun.
Adanya  undang-undang  zakat  yang  baru  harus  dimaknai  sebagai  upaya untuk mengembalikan zakat pada tempatnya sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat  islam,  dengan  demikian  keberadaannya  tidak  harus  ditanggapi  dengan prasangka-prasangka buruk, meskipun kritik tentu diperlukan untuk penyempurnaan kearah yang lebih baik.
Indonesia  merupakan  negara  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim, sehingga sangatlah wajar apabila zakat disosialisasikan dan dikembangkan dengan baik dikalangan umat Islam. Dalam proses ini pemerintah dapat memerankan diri sebagaimana  yang  diperankan  oleh  khalifah  Abu  Bakar,  hanya  saja  yang membedakannya  adalah  perangkat  hukum  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan zakat. Pada zaman Rasul dan Khalifah Abu Bakar perangkat hukumnya adalah Al Quran,  sedangkan  di  zaman  sekarang  dibutuhkan  perangkat  lain  yang  dapat dijadikan pijakan bertindak, perangkat hukum lain tersebut adalah undang-undang tentang  zakat  yang  berisi  tidak  saja  tentang  kewajiban  pelaksanaan  zakat  tetapi juga  konsekuensi  hukumnya.  Ada  tiga  alternatif  yang  bisa  diperankan  oleh pemerintah dalam kaitannya dengan zakat ini, yaitu:
a. Pemerintah  dapat  berperan  secara  penuh  sebagai  penanggung  jawab, pelaksana atau pengelola dan sekaligus menjadi kekuatan penekan.
b. Pemerintah  hanya  menjadi  kekuatan  penekan,  sedangkan  peran  yang lainnya diserahkan kepada lembaga swasta.
c. Pemerintah  dan  swasta  dalam  posisi  yang  sama,  hanya  dibedakan dalam pengambilan tindakan hukum, pemerintah dalam posisi sebagai
penindak  dan  pemberi  sanksi  kepada  pengingkar  zakat,  sedangkan lembaga swasta zakat melaporkannya kepada pemerintah.
Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan daya  guna dan hasil guna,  dimana zakat  harus dikelola secara melembaga sesuai dengan  syariat  Islam  yang  bertujuan  melakukan  pengelolaan  zakat.  Pengelolaan yang dimaksud meliputi  kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkordinasian dalam pengumpulan,pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Peran  pemerintah  dalam  implementasinya  jika  diliat  dari  undang-undang nomor  23  tahun  2011  mengalami  banyak  kontroversi  karena  dianggap mempersulit  masyarakat  dalam  mengumpulkan  zakat  dan  menyalurkannya kembali  kepada  masyarakat.  Peran  pemerintah  dalam  undang-undang  23  tahun 2011  ini  bukan  merupakan  kekuatan  penekan  untuk  mensukseskan  zakat,  tetapi pemerintah  disini  lebih  bersifat  sebagai  pelindung,pembina,dan  pelayan.  Padahal harapan  masyarakat  undang-undang  tersebut  sifatnya  lebih  berani  dan  tegas dimana  pemerintah  tidak  hanya  berperan  dalam  pengelolaan  zakat  tetapi  juga mengarah  kepada  pengambilan  tindakan  atau  sanksi  hukum  bila  terjadi pembangkangan terhadap zakat.
Undang-undang  nomor  23  tahun  2011  dimaksudkan  untuk  memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan dan pendayagunaan  zakat,  akan  tetapi  masyarakat  mempunyai  krisis  kepercayaan terhadap  kinerja  pemerintah  karena  dikhawatirkan  akan  muncul  peluang terjadinya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.

## B. Urgensi Negara dalam Pengelolaan Zakat
Melihat  sejarah  penerapan  zakat,  Rukun  Islam  yang  satu  ini  memiliki perbedaan  dengan  ibadah-ibadah  lainnya.  Dalam  hal  hubungan  muamalah berbicara  tentang  zakat  maka  kita  tidak  semata-mata  berbicara  tentang kedermawanan,  oleh  sebab  itu  zakat  hanya  dibebankan  kepada  kelompok  orang yang  memiliki  kemampuan  harta (muzakki) dan  di  distribusikan  kepada  orang- orang  yang  berhak  ( mustahik) sesuai  dengan  8  asraf  yang  telah  digolongkan dalam Al Quran.
Peran  negara  untuk  mengumpulkan  zakat  menjadi  mutlak.  Karena  di dalam  Al  Quran  ada  kata  perintah  “ambillah”  yang  berarti  memuat  unsur memaksa.  Pengelolaan  zakat  diperlukan  institusi  negara  atau  institusi  yang mendapat mandat dari negara untuk melakukan perencanaan,pengumpulan,pengelolaan,pendistribusiannya sebagaimana yang terjadi dizaman Rasulullah dan para khalifah setelahnya. Dengan demikian ibadah zakat  tidak  berada  pada  domain  civil  society  tapi  ada  pada  domain  negara
sebagaimana  yang  Allah  SWT  perintahkan  dalam  QS  At  taubah  ayat  103 “Ambillah zakat dari harta mereka”.
Pemungutan  zakat  dalam  sejarah  Islam,  pengaturan,  pengelolaan  dan pengawasannya dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para sahabat.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  fungsi  regulator,  operator  dan pengawasan zakat berada pada diri nabi sebagai  pemimpin agama dan pemimpin negara saat itu. Hal ini sesuai dengan konteks ayat dalam QS At taubah 103 yang memerintahkan  nabi  dan  para  pemimpin  setelahnya  untuk  memungut  zakat, sehingga  memunculkan  makna  perlunya  atau  urgennya  peran  negara  dalam mengatur perkara zakat.
Zakat  bagi  muslim  di  Indonesia  merupakan  perkara  ibadah  yang  tidak terpisahkan  dalam  kehidupan  mereka.  Secara  historis,  sebelum  pemerintah mengeluarkan aturan yakni UU No 38 tahun 1999 dan diamandemen menjadi UU No.23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat,  masyarakat  sudah  melaksanakan dan memanfaatkannya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan  sebagai  dana  pembangunan  sarana  dakwah,pendidikan  dan  sosial. Begitu  pula  masyarakat  telah  membentuk  lembaga-lembaga  amil  di  mesjid, pesantren,  yayasan  bahkan  yang  professional  seperti  Dompet  Duafa,  Rumah Zakat, dan lainnya.
Urgensi  negara  dalam  pengelolaan  zakat  ini  dirasakan  sebagai  sebuah kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat.  Paling  tidak  terdapat  beberapa pertimbangan  logis  dan  realistis  pentingnya  negara  mengintervensi  dalam pengelolaan zakat. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Zakat membawa kekuatan imperatif (kewajiban) pemungutannya dapat dipaksakan.  Negara  yang  mempunyai  otoritas  untuk  melakukan pemaksaan  seperti  halnya  pajak,  karena  negara  mempunyai  kekuatan dengan  perangkat  pemerintahannya,  dan  didukung  oleh  regulasi  yang mengikat  dana  zakat  akan  mudah  terkumpulkan  kemudian  dapat menjadi bagian pendapatan negara seperti halnya pajak.
2. Besarnya  jumlah  potensi  zakat  yang  belum  tergali  secara  maksimal mengharuskan  menjadi  perhatian  negara.  Potensi  zakat  nasional  bisa mencapai  100 trilyun, potensi itu belum dapat  tercapai  karena sampai saat  ini  baru  1,5  trilyun  yang  bisa  tergarap  (  rapat  menteri  agama Suryadarma Ali dengan DPR di Jakarta pada Tanggal 28 Maret 2011). 4
4 www.google.com Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat , diakses 30 Juni 2016
Potensi  zakat  yang  besar  itu  dapat  dicapai  dan  disalurkan  jika pelaksanaannya dilakukan oleh negara.
3. Potensi  zakat  yang  besar  dapat  menjadi  alternative  pengentasan kemiskinan,  karena  pengguanaan  APBN  dan  APBD  dirasakan  belum cukup untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan dinegara ini.
4. Keadilan  menjadi  prinsip  dasar  kenegaraan.  Persoalan  keadilan  dan kesejahteraan  umum  adalah  persoalan  structural  yang  tidak  mungkin terjangkau secara merata tanpa melibatkan negara.
5. Pengelolaan  zakat  oleh  negara  dapat  membangun  jaringan  kerja  lebih terarah, semakin mudah terorganisasi sehingga pengentasan kemiskinan  semakin  terarah,  tepat  guna  dan  tidak  tumpang  tindih dalam  penyaluran  dana  zakat,  konsistensi  lembaga  pengelola  zakat juga bisa terjaga terus menerus karena adanya sistem yang mengatur.
6. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh negara dapat bersinergi dengan semangat otonomi daerah  dalam  meningkatkan  kesejateraan masyarakat  daerah,  dimana  dana  zakat  yang  terkumpul  dari  daerah dapat didistribusikan kembali kepada daerahnya masing-masing.
Pengelolaan  zakat  sepenuhnya  oleh  negara,  tentunya  tidak  lepas  dari kelemahan-kelemahan.  Buruknya  rantai  birokrasi  di  pemerintahan,  ditambah dengan  kasus  kasus  korupsi  yang  melibatkan  oknum  pejabat  negara  menjadikan kepercayaan masyarakat  terhadap negara dalam  hal  ini kinerja pemerintah masih cukup  rendah.  Peran  negara  dalam  kesejahteraan  sosial,  termasuk  dalam pengelolaan  zakat  memang  harus  dominan.  Pentingnya  penguatan  negara  ini terutama sangat signifikan dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi yang paling absah memiliki kewenangan untuk mengelola zakat.
Pengelolaan zakat sudah saatnya tidak lagi tergantung pada kebaikan hati dan  moral  muzakki  yang  sifatnya  individual,  berubah  menjadi  fikih kemasyarakatan  (ekonomi  sosial),  dengan  fikih  kemasyarakatan  dana  zakat  akan terhimpun besar, kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemilik otoritas. Namun dalam kenyataannya, di  Indonesia peran negara atau pemerintah yang menjalankan pengelolaan zakat tersebut masih cenderung bersifat tarik ulur.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Zakat  ini merupakan babak baru dalam perkembangan sistem zakat di Indonesia, khususnya terkait tata cara pengelolaannya. Melihat amanat yang ada dalam pasal 42 undang- undang  23  tahun  2011  tersebut  lebih  banyak  mengarah  kepada  pengaturan kelembagaan  penghimpunan  dana  zakat  dari  pada  pengaturan  objek  zakat, sehingga  multi  tafsir  dari  redaksi  undang-undang  tersebut  menjadi  perdebatan dikalangan pemerhati zakat. Perdebatan ini lebih dominan pada sejauhmana peran
negara  dalam  pengelolaan  zakat,  sehingga  berdampak  pada  eksistensi  lembaga zakat swasta yang juga melakukan penghimpunan dana zakat.
Satu hal yang sangat urgen dari lahirnya undang-undang pengelolaan zakat ini  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang  Zakat  ini  hanya  sebatas  pada  aturan pengelolaan  zakat.  Undang-undang  ini  tidak  mampu  menghadapi  persoalan pembangkangan  terhadap  zakat.  Peran  pemerintah  dalam  undang-undang  ini bukan merupakan kekuatan penekan untuk mensukseskan zakat, pemerintah disini lebih  bersifat  sebagai  pelindung,  Pembina  dan  pelayan.  Tentunya  harapan masyarakat  lahirnya  undang-undang  pengelolaan  zakat  tidak  hanya  mengatur pengelolaan zakatnya saja akan tetapi  lebih tegas dan berani  dalam pengambilan tindakan hukum atau sanksi apabila ada pembangkangan terhadap zakat.

## PENUTUP
Optimalisasi  daya  guna  zakat  akan  dapat  terealisasi  jika  zakat  dikelola oleh  pemerintah  sebagai  pemegang  otoritas,  lahirnya  undang-undang  nomor  23 tahun  2011  tentang  zakat  ini  belum  memberikan  kewenangan  secara  mutlak kepada  pemerintah  sebagai  satu-satunya  penyelenggara  zakat.  Dalam  undang- undang ini pemerintah bukan merupakan kekuatan penekan untuk mensukseskan zakat  termasuk  dalam  menghadapi  persoalan  pembangkangan  terhadap  zakat, pemerintah  dalam  undang-undang  zakat  ini  berperan  hanya  sebatas  sebagai pelindung, pembina dan pelayan dalam pengelolaan zakat. Urgensi negara dalam pengelolaan  zakat  adalah  untuk  dapat  menghimpun  dana  zakat  yang  terkumpul menjadi  lebih  besar,  pendistribusiannya  lebih  adil  dan  merata  serta pendayagunaannya  lebih  optimal  dan  komprehensif.  Tentunya  hal  tersebut  akan dapat tercapai jika ada intervensi dari negara karena negara yang memiliki otoritas untuk melakukan pemaksaan dalam pemungutan zakat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin Hamid. 2011. Hukum Islam  Perspektif  Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya) . Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika Didin  Hafiduddin.  2002. Zakat  dalam  Perekonomian  Modern .  Jakarta  :  Gema Insani Press
Hadi  Poernomo.  1992. Formula  Zakat  Menuju  Kesejahteraan  Sosial .  Surabaya  : CV.Aulia
___________  .  1992. Pemerintah  RI  sebagai  Pengelola  Zakat. Jakarta  :  Pustaka Firdaus
M. Daud Ali. 1998. Sistem Ekonomi Islam,Zakat dan Wakaf. Jakarta : UI Press M.Sahri.  1992. Pengembangan  Zakat  dan  Infak  dalam  Upaya  Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Malang : Yayasan Pusat Studi Aviecena Yusuf  Qadrawi.  1995. Kiat  Islam  Mengentaskan  Kemiskinan. Jakarta  :  Gema Insani Press
Zallum A. Qadim. 1983. Al amwal fi Dawhal al Khilafah . Beirut : Daru Ilmi li al Malayin
www.google.com Peran  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Zakat .  diakses  30  Juni 2016