Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal.353-357| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3440.353-357

## PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
Gusti Ngurah Sudarma Yuda, I Nyoman Putu Budiartha & Ni Made Puspasutari Ujianti gustingurahsudarmayuda@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Penanaman  modal  atau  investasi  memiliki  fungsi  yang  teramat  penting  perihal  akan  meningkatkan perkembangan  keadaan  perekonomian  negara.  Penanaman  modal  ini  adalah  suatu  kegiatan  yang dilakukan oleh dunia usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perijinan pendirian perusahaan penanaman modal asing di era otonomi daerah dan  mengkaji penyelesaian sengketa dalam penanaman modal asing. Metode Penelitian menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan  masalah  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan keberadaan PMA pada masa otonomi daerah,  kebijakan yang diambil BKPMD/ BPM Provinsi Bali guna menarik para investor dalam melakukan suatu investasinya di daerah Bali khususnya, maka BKPMD/BPM Provinsi Bali masih berpedoman  pada  Surat  Deputi  Bidang  Pengembangan  Pengusahaan  Nasional,  BPM  Nomor  S-35/DU- 5BKPM/2001 tentang bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal, dan penyelesaian sengketa bagi penanaman modal asing yang melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ditempuh dengan cara diluar peradilan umum ( non litigasi ) melalui arbitrase dan cara melalui peradilan ( litigasi ). Saran kepada Pemerintah di era otonomi daerah, agar dalam mengembangkan iklim investasi lebih besar kepada pihak asing membuat suatu perangkat aturan yang jelas terhadap investasi. Kata kunci: Badan Usaha, Penanaman Modal Asing, Perdirian.

## Abstract
Speculation  plays  an  awfully  critical  part  in  driving  the  country's  financial  development  rate.  This speculation is action carried out by the commerce world in arrange to move forward people's lives.  The research  aims are to analyze  the  permitting courses  action  for the  establishment  of  outside  speculation companies  within  the  period  of  territorial  independence,  and  to  examine  the  resolve  debate  in  remote venture.  The  inquire  about  strategy  employments  regulating  lawful  inquire  about,  with  issue  approach employing statutory approach and conceptual approach.  The result shows that the presence PMA amid the  territorial  independence  time,  the  arrangements  taken  by  BKPMD/BPM  Bali  to  pull  financial specialists  to  contribute  in  Bali  in  specific,  the  BKPMD/BPM  Bali  still  follows  to  the  Letter  of  the Appointee  for  National  Enterprise  Improvement,  BPM  Number  S-35./DU-5BKPM/2001  with  respect  to field  of  advancement  and  universal  speculation  participation,  and  debate  determination  for  PMA  who commit infringement agreeing to the Law of the Republic of Indonesia Number 25/2007 taken exterior the court  through  assertion  and  through  the  legal.  Proposals  to  the  Government  within  the  period  of territorial  independence,  so  that  in  creating  more  prominent  venture  climate  for  outside  parties  form clear set of rules for speculation.
Keywords: Consumers, Implementation, Legal Protection, Medicine, Pharmacy

## I. PENDAHULUAN
Jika pemerintah menjalin hubungan dengan berbagai negara untuk tujuan memperoleh pinjaman ekuitas  dan  kerja  sama  dalam  penanaman  modal,  keseimbangan  kebijakan  luar  negeri  dan strategi  manajemen  yang  bebas  dan  aktif  harus  diupayakan  dengan  baik.  Manajemen  harus mencari, antara lain, bentuk investasi yang memberikan harapan keuntungan setinggi-tingginya ( Kartasapoetra, 2005 )
Sehubungan  dengan  kepastian  hukum,  dunia  hukum  Indonesia  saat  ini  sedang menghadapi  tantangan  berat,  dimana  perkembangan  yang  cepat  dalam  pasar  global  sering  kali menyebabkan hukum tertinggal di belakang, padahal idealnya perkembangan dan pembangunan
ekonomi harus dibarengi dengan hukum yang memadai agar tidak terjadi kerancuan-kerancuan dalam  menciptakan  suatu  bisnis  yang  sehat.  Dalam  upaya  menanggulangi  ketertinggalan hukum,  maka  saran  yang  harus  ditempuh  oleh  pihak  pemerintah  adalah  dengan  mengeluarkan diregulasi di berbagai bidang perekonomian.
Setelah  diberlakukannya  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diganti  dengan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), kewenangan investasi (penanaman modal)  menjadi  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota.  Secara  umum,  wilayah  kewenangan pemerintah  kabupaten/kota  meliputi  pekerjaan  umum,  kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan, pertanian,  perhubungan,  perindustrian  dan  perdagangan,  penanaman  modal,  lingkungan  hidup, pertanahan, koperasi dan sumber daya manusia ( Martono, 2002 ).
Masuknya  perusahaan  asing  ke  Indonesia,  terutama  kegiatan  penanaman  modal  yang masuk  ke  daerah  pada  era  otonomi  daerah,  bertujuan  untuk  melengkapi  sektor  komersial  dan industri  yang  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  swasta  negara  karena  alasan  seperti teknologi,  manajemen  atau  permodalan.  Selain  itu,  diharapkan  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dapat  menstimulasi  dan  merangsang  lingkungan  atau  kehidupan  usaha  di  berbagai bidang  perdagangan,  serta  dapat  memanfaatkan  modal  asing  untuk  menembus  jaringan pemasaran  internasional  melalui  jaringannya.  Selain  itu,  dalam  era  otonomi  daerah,  PMA diinginkan  secara  nyata  akan  dapat  mempersingkat  waktu  akan  proses  menata  perekonomian. Eksistensi  PMA  di  era  otonomi  daerah,  erat  kaitannya  dengan  kebijaksanaan  atau  instrumen hukum  yang  dilakukan  oleh  BKPMD/BPM  dalam  meningkatkan  iklim  PMA  di  era  otonomi daerah, kebijakan yang diambil BKPMD/ BPM Provinsi Bali guna menarik para investor dalam melakukan suatu investasinya di daerah Bali khususnya.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai keuntungan dan kerugian pemerintah Indonesia dalam penyelesian sengketa penanaman modal saat ini serta model penyelesaian sengketa penanaman modal asing berbasis  keadilan  ( Abib  et  al.,  2020 ).  Penelitian  selanjutnya,  meneliti  penyelesaian  sengketa menurut  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  ( Kaunang,  2017 ).  Terakhir, Kasim  (2018) mengkaji  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal  dengan  mekanisme  arbitrase.  Peneliti memutuskan  untuk  meneliti  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal  asing  di  Indonesia  yang dimana  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  perijinan  pendirian  perusahaan penanaman  modal  asing  di  era  otonomi  daerah  dan  mengkaji  penyelesaian  sengketa  dalam penanaman modal asing.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  dilakukan dengan  menganalisa  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  ( Hartono,  1994 ). Mengenai sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  terbagi  atas  bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum yang  utama  yang  menjadi  dasar  kajian  dari  penulisan  proposal  skripsi  ini. Bahan  hukum sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  menunjang  atau  membantu  dalam memberikan pemahaman-pemahaman  dan gambaran-gambaran serta teori-teori  hukum  yang  di gunakan untuk mengulas dan memecahkan masalah dalam penelitian. Bahan hukum tersier ialah bahan  hukum  yang  memberikan  pedoman  dan  interpretasi  bagi  bahan  hukum  tingkat  pertama dan  kedua. Untuk  memperoleh  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  maka  teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan  dan  didokumentasikan,  dicatat,  dikutip,  diringkas,  ditinjau  sesuai  kebutuhan dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Setelah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder terkumpul, ini akan diolah dan dianalisis menggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Perijinan  Pendirian  Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing  Diera  Otonomi Daerah
Pasang  surut  suatu  kegiatan  investasi  selain  banyak  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  baik  itu potensi alam, demografi dan berbagai deregulasi , juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor  eksternal  dapat  menyebabkan  turunnya  jumlah  modal  yang  direlokasikan  dari  negara- negara  maju  ke  negara  berkembang.  Perkembangan  investasi  di  Indonesia  masih  didominasi oleh  negara-negara  asia  timur.  Berkurangnya  arus  investasi  disebabkan  oleh  beberapa  negara maju sedang mengalokasikan sebagian dananya untuk sifat sosial di samping itu juga Indonesia menghadapi tawaran dari negara asing.
Menurut  ketentuan  undang-undang  ini  dan  aturan  pelaksanaannya,  badan  hukum  yang didirikan  berdasarkan  perjanjian  membagi  seluruh  saham  menjadi  saham  bermodal  hukum ( Jaya,  2004) .  Dari  pengertian  mengenai  badan  hukum  yang  dimaksud  bahwa  jelaslah  untuk usaha  atau  investor  yang  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  mendirikan  suatu  badan  hukum yang  berdasar  atas  hukum  Indonesia,  yakni  Perseroan  Terbatas  yang  telah  memiliki  perangkat sendiri yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.
PT dahulunya  merupakan bagian  dari KUHD ( Wetboek van Koophandel dalam bahasa Belanda, yang disingkat WvK), kemudian lambat laun mengalami penyesuaian dengan keadaan kemajuan  atau  perkembangan  pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  investasi asing (PMA) dari negara berkembang untuk mempersingkat waktu penataan ekonomi. Investasi asing  berkontribusi  pada  industrialisasi,  pembangunan  modal  dan  penciptaan  lapangan  kerja serta  keterampilan  teknis.  Melalui  investasi  asing,  ia  telah  membuka  ladang  baru  dan memanfaatkan sumber daya baru. Ini juga  mencakup risiko  dan kerugian pada fase permulaan, dan  investasi  asing  selanjutnya  mendorong  pengusaha  lokal  untuk  bekerja  sama.  Modal  asing juga  akan  membantu  mengurangi  masalah  neraca  pembayaran  dan  inflasi,  yang  akan memperkuat negara tuan rumah, atau negara yang biasa disebut sebagai host country .

## 2. Penyelesaian  Sengketa  Penanaman  Modal  Asing  Penyelesaian  Sengketa  Dengan  Cara Diluar Peradilan Umum (Non Litigasi)
Istilah  arbitrase  berasal  dari  bahasa  Indonesia  yang  artinya  perselisihan  dapat  diselesaikan sesuai dengan kebijakan. Suatu arbitrase pada hakekatnya merupakan suatu usaha damai akibat sengketa  perdata  diluar  pengadilan  umum  ( Geraldi,  2017 ).  Oleh  karena  itu,  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  antara  dua  pihak  lebih  dengan  menyerahkan  sengketa tersebut  untuk  diselesaikan  secara  final  setelah  kedua  belah  pihak  didengar  melalui  tata  cara yurisial oleh satu atau beberapa orang wasit (arbiter).
Kekuasaan untuk  menyelesaikan  menurut kebijakan  itu seyogyanya tidak  ditafsirkan secara harfiah saja, Karena hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah arbiter tidak patuh pada  norma  hukum  dalam  menyelesaikan  perselisihan  dan  mendasarkan  keputusannya  pada kebijakan  subjektif.  Kesan  ini  menurut  R.  Subekti  salah  karena  arbiter  atau  majelis  arbitrase juga menerapkan hukum, seperti halnya hakim atau pengadilan ( Subekti, 1981 ) Arbitrase  termasuk  hukum  acara  atau  hukum  proses  mengenai  perselisihan-perselisihan privat baik  nasional  maupun  internasional  karena itu  dalam arbitrase  dikenal arbitrase nasional atau juga disebut arbitrase domestik dan arbitrase internasional, khusus dalam bidang privat. Di Indonesia, selain lembaga peradilan, penyelesaian sengketa yang paling populer adalah melalui lembaga  arbitrase.  Penyelesaian  Sengketa  Dengan  Cara  Melalui  Peradilan  Umum  (Litigasi). Dalam  hal  mendorong  dan  meningkatkan  penanaman  modal,  khususnya  penanaman  modal asing di Indonesia, perlu disusun regulasi yang mendorong dan memberikan segala kemudahan bagi penyelenggaraan penanaman modal.
Adanya  peraturan  pemerintah  untuk  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal  asing  di Indonesia  dikukuhkan  dengan  disahkannya  Konvensi  Bank  Dunia  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1958  lalu  tahun  1981  dan  Ketetapan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990. Bentuk dan sifat teknis peradilan biasanya mengarah pada  penyelesaian  sengketa  yang  berlarut-larut,  yang  membutuhkan  waktu  lama.  Selain  itu,
dalam  sengketa  komersial,  diperlukan  penyelesaian  sengketa  yang  cepat,  murah,  bersifat informal  procedure.  Waktu  bagi  seorang  pelaku  bisnis  adalah  sangat  berharga.  Dengan teknologi  informasi  yang  berkembang  pesat,  dunia  tidak  lagi  berlomba  dengan  waktu  yang panjang,  tahun  atau  bulan,  tetapi  hari,  jam  dan  menit,  sebagaimana  dikatakan  oleh  William Irwin Thomson ( Margono, 2000 ). Namun selain melalui arbitrase, masih banyak cara lain untuk menyelesaikan  sengketa.  Selain  melalui  lembaga  peradilan  juga  terdapat  cara  penyelesaian sengketa berikut ini:
 Arbitrase
Seperti  disebutkan  sebelumnya,  arbitrase  mengacu  pada  metode  penyelesaian  sengketa  pribadi di luar pengadilan publik berdasarkan kontrak arbitrase tertulis para pihak, di  mana para pihak memilih para pihak untuk  menyelesaikan sengketa tersebut. Mereka yang tidak tertarik dengan kasus  yang  terlibat  akan  ditinjau  dan  diputuskan  untuk  sengketa  tersebut.  Meski  dianggap sebagai  biaya  yang  cepat  dan  murah  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase, sebenarnya butuh waktu lama dan biaya perkara yang diakibatkannya pun semakin meningkat.
 Negosiasi
Negosiasi  adalah  proses  negosiasi  atau  negosiasi  tawar-menawar  atas  masalah  tertentu  yang terjadi di antara para pihak. Biasanya, negosiasi terjadi apabila ada perselisihan di antara kedua pihak.  Tidak  ada  perselisihan,  karena  masalah  tersebut  tidak  pernah  dibahas.  Negosiasi sederhana  adalah  negosiasi  yang  hanya  dilakukan  oleh  pihak  terkait.  Pada  saat  yang  sama, negosiasi  yang  kompleks  akan  melibatkan  negosiator  khusus,  seperti  pengacara  sebagai negosiator, dan setiap orang memiliki negosiatornya sendiri;
 Mediasi
Mediasi  adalah  proses  penyelesaian  perselisihan  di  mana  pihak  luar  yang  netral  dan  tidak memihak  menyelesaikan  perselisihan  dalam  bentuk  perundingan.  Pihak  eksternal  akan  bekerja sama  dengan  pihak  yang  berselisih  untuk  membantu  mencari  solusi  atas  perselisihan  tersebut dan memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral disebut mediator. Tanggung jawab utama  mediator  adalah  membuat  forum,  seperti  mengundang  rapat,  menampung  dan mentransfer  informasi,  membelah  masalah,  mengusulkan  keputusan  /  solusi  (jika  tidak  ada solusi yang ditemukan;
 Konsiliasi
Rekonsiliasi  mirip  dengan  mediasi.  Mediasi  juga  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa dalam  bentuk  negosiasi  dengan  pihak  luar  yang  netral  dan  adil  untuk  menyelesaikan  masalah. Pihak  eksternal  akan  bekerja  sama  dengan  pihak  yang  berselisih  untuk  membantu  mencari solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral disebut mediator.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari  penjelasan  pembahasan  diatas  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  eksistensi penanaman  modal  asing  di  era  otonomi  daerah,  erat  kaitannya  dengan  kebijaksanaan  atau instrumen  hukum  yang  dilakukan  oleh  BKPMD/BPM  dalam  meningkatkan  iklim  PMA  di  era otonomi  daerah,  kebijakan  yang  diambil  BKPMD/  BPM  Provinsi  Bali  guna  menarik  para investor  dalam  melakukan  suatu  investasinya  di  daerah  Bali  khususnya,  maka  BKPMD/BPM Provinsi  Bali  masih  berpedoman  pada  Surat  Deputi  Bidang  Pengembangan  Pengusahaan Nasional,  BPM  Nomor  S-35/DU-5BKPM/2001  tentang  bidang  promosi  dan  kerjasama internasional penanaman  modal,  dan Penyelesaian sengketa bagi penanaman  modal asing  yang melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ditempuh dengan cara diluar peradilan umum (non litigasi) melalui arbitrase dan cara melalui peradilan (litigasi). Dari kedua  alternatif  tersebut  yang  paling  diminati  penanam  modal  asing  yang  bersengketa  adalah melalui  cara  arbitrase  karena  dipandang  proses  penyelesaiannya  dapat  berjalan  dengan  cepat dengan  biaya  yang  murah  dan  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama.  Di  samping  itu penyelesaian  sengketa  dapat  juga  dilakukan  dengan  jalan  memberikan  sanksi  administratif sesuai Pasal 34 UU PM.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  diatas,  dapat  dikemukakan  saran  kepada  para  pihak  terkait, sebagai berikut:
1. Bagi  Pemerintah  di  era  otonomi  daerah,  agar  dalam  mengembangkan  iklim  investasi lebih  besar  kepada  pihak  asing  membuat  suatu  perangkat  aturan  yang  jelas  terhadap investasi, sehingga orang dan atau badan hukum asing dalam melakukan suatu investasi pada  setiap  daerah  yang  memiliki  potensi  dan  tingkat  perkembangan  perekonomian  di samping juga fundamen yang mengatur jelas dan tidak berubah-ubah.
2. Bagi  Masyarakat,  dengan  meningkatkan  ekspor  baik  kuantitas,  kualitas  maupun deversifikasi  komoditi,  menambah  dan  memperluas  lapangan  kerja  yang  diharapkan akan  dapat  dan  mampu  menampung  angkatan  kerja  yang  cukup  banyak  jumlahnya, memberikan kesempatan memiliki setidak-tidaknya kesempatan ikut serta memiliki dan mengelola  perusahaan,  pengembangan  teknologi  termasuk  dalam  hal  ini  usaha  alih keterampilan,  memeratakan  pendapatan  (income)  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abib,  A.  S.,  Heryanti,  B.  R.,  &  Sukimin.  (2020).  Model  Penyelesaian  Sengketa  Penanaman Modal Asing Berbasis Keadilan. Jurnal Humani , Vol.10 (2).
Geraldi,  A.  R.  (2017).  Kompetensi  Arbitrase  Internasional  Dan  Pengadilan  Nasional  Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing. Jurnal Advokasi FH UNMAS , Vol.7 (2). Hartono,  C.  F.  G.  S.  (1994).  Penelitian  hukum  di  Indonesia  pada  akhir  abad  ke-20.  Alumni,
Bandung.
Jaya, I. N. B. (2004). Pelatihan Hukum Bisnis . Denpasar. Kartasapoetra, G. (2005). Manajemen Penanaman Modal Asing . Bina Aksara, Jakarta. Kasim,  H.  (2018).  Arbitrase  Sebagai  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Penanaman  Modal.
Jurnal Rechtsvinding , Vol.7 (1).
Kaunang,  L.  (2017).  Penyelesaian  Sengketa  Penanaman  Modal  Menurut  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Lex Privatum , Vol.5 (6). Margono,  S.  (2000). ADR  (Alternative  Dispute  Resolution)  &  Arbitrase:  Proses  Pelembagaan Dan Aspek Hukum . Ghalia Indonesia, Bogor. Martono. (2002). Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Cet.1). Ekonisia, Yogyakarta. Subekti,  R.  (1981). Arbitrase  perdagangan .  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.