Volume 6 No. 2 (2022)

## REPOSISI PROGRAM DERADIKALISASI MANTAN NARAPIDANA TERORISME DALAM MENGEMBALIKAN PAHAM NASIONALISME BERBANGSA DAN BERNEGARA
Dr. Drs. H. Kukuh SA, B.A., S.Sos., S.H., M.H., M.M. 1 , Muhamad Tahfif, S.H., M.H. 2 , Dr. Urip Giyono, S.H., M.H. 3
1 2 Program Studi Magister Hukum, Universitas Semarang
3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon E-mail: boskukuh605@gmail.com , uripgiyono03061968@gmail.com

## Abstract
The provision of business capital to former terrorism convicts as a deradicalization program carried out by the Central Java Regional Police has been running but has not been in accordance with the desired expectations. This is due to the lack of supervision from members of the Police on ex-terrorism convicts (Man to Man) who received business capital, and it was even found that some ex-terrorism convicts used the money to support their group activities. The problem in this research is to understand and analyze the repositioning of the deradicalization program of former terrorism convicts in restoring the notion of nationalism and the state according to Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The method in this research is descriptive analytical with a normative juridical approach. The results of this study are in the form of repositioning the deradicalization program of former terrorism convicts in restoring nationalism and state ideology according to Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Terrorism is a crime related to radicalism, so deradicalization and counter-radicalism programs must go hand in hand to become an integral part of the criminal justice system and criminal law politics in efforts to combat terrorism. In order for the deradicalization program to run properly, effectively and successfully, a sustainable deradicalization strategy for the long term is needed with a comprehensive approach, both legal (law enforcement) and soft power approaches that involve several strategic aspects such as economy, religion, education and socio-culture. Of course, it is synergized with counter-radicalism programs as an effort to prevent and counter terrorism.
Keywords: Deradicalization; Radicalism; Terrorism
Volume 6 No. 2 (2022)

## Abstrak
Pemberian modal usaha kepada mantan narapidana terorisme sebagai program deradikalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah sudah berjalan namun belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal  ini  dikarenakan  minimnya  pengawasan  dari  anggota  Kepolisian  terhadap  para  mantan  narapidana terorisme  ( Man  to  Man )  yang  mendapatkan  modal  usaha,  bahkan  didapati  adanya  beberapa  mantan narapidana  terorisme  menggunakan  uang  tersebut  untuk  mendukung  kegiatan  kelompok  mereka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa reposisi program deradikalisasi mantan narapidana terorisme dalam mengembalikan paham nasionalisme berbangsa dan bernegara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Metode dalam penelitian ini  adalah deskriptif analitis dengan  pendekatan  yuridis normatif.  Hasil  penelitian  ini  berupa  reposisi  program deradikalisasi mantan narapidana  terorisme  dalam  mengembalikan  paham  nasionalisme  berbangsa  dan  bernegara  menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Terorisme  merupakan  kejahatan  yang  berhubungan dengan radikalisme, maka program deradikalisasi dan kontra radikalisme harus berjalan beriringan menjadi bagian  integral  dari  sistem  peradilan  pidana  dan  politik  hukum  pidana  dalam  upaya  penanggulangan terorisme. Agar program deradikalisasi dapat berjalan dengan baik, efektif dan berhasil, maka diperlukan strategi deradikalisasi yang berkesinambungan untuk jangka panjang dengan pendekatan yang komprehensif baik  pendekatan  hukum  ( law  enforcement )  maupun pendekatan soft  power yang  melibatkan  beberapa  aspek strategis seperti ekonomi, agama, pendidikan dan sosial budaya. Tentu saja disinergikan dengan program kontra radikalisme sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.
Kata kunci : Deradikalisasi; Radikalisme; Terorisme

## A. Pendahuluan
Semua  orang  tidak  luput  dari  bahaya paparan  radikalisme,  dan  Indonesia  menjadi salah  satu  negara  yang  menjadi  incaran kelompok radikal dalam melakukan aksi teror mereka,  karena  masyarakatnya  dianggap mudah dipengaruhi khususnya dalam hal yang menyangkut  dengan  keagamaan  dan  iming- iming  pahala  (surga).  Secara  historis, radikalisme yang diwarnai oleh agama bukanlah hal yang baru, khususnya yang terkait dengan kelompok  radikal  Islam,  misalnya  Perang Paderi  di  Sumatera  Barat  antara  kaum  ulama puritan dengan kelompok atau kaum adat, yang sesungguhnya  juga  adalah  penganut  Islam, namun bukan puritan.
Radikalisme  sendiri  memiliki  bentuk yang  beragam  salah  satunya  yang  berkedok agama  dimana  penganutnya  memandang agama  yang  dianutnya  adalah  satu  satunya agama  yang  paling  benar  diantara  yang  lain, kemudian mulai memaksakan pemahamannya kepada  pihak  yang  tidak  sejalan  dengan  cara- cara  ekstrem  (kekerasan).  Pemahaman  ini tumbuh  subur  berkembang  biak  di  tengah- tengah  panggung  yang  sedang  dilanda kemiskinan, kesenjangan sosial atau ketidakadilan.
Paham  ini  yang  kemudian  menjadi embrio  lahirnya  terorisme,  dimana  terorisme didefinisikan  sebagai  suatu  cara  untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan  kekerasan  guna  menimbulkan rasa  takut  dan  korban  sebanyak  banyaknya secara tidak beraturan.
Selain  dikenal  sebagai  negara  yang menjadi  incaran  penyebaran  radikalisme, Indonesia  pun  dikenal  sebagai  salah  satu contoh  negara  yang  berupaya  mewujudkan langkah  deradikalisasi  terhadap  narapidana ataupun  mantan  narapidana  terorisme. Pemerintah  Indonesia  membentuk  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2002, dan akhirnya pada  tanggal  4  April  2003  disahkan  menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme. Undang-Undang ini menempatkan program deradikalisasi sebagai salah satu cara penanggulangan terorisme yang efektif.
Dalam  jurnal  ini  memfokuskan  kepada pembahasan  terhadap  proses  deradikalisasi terhadap  mantan  narapidana  terorisme  di wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Jawa Tengah,  karena  mantan  narapidana  teroris adalah pihak yang paling rentan untuk kembali bergabung dengan kelompoknya.
Dalam  perkembangannya,  pemberian modal  usaha  kepada  mantan  narapidana terorisme  sebagai  salah  satu  program deradikalisasi  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tidak berjalan sesuai yang diharapkan.  Karena  minimnya  pengawasan terhadap  para  mantan  narapidana  terorisme ( Man to Man ) dari anggota Kepolisian dengan para  mantan  narapidana  terorisme  yang mendapatkan  uang  sebagai  modal  usaha, bahkan yang lebih buruknya beberapa mantan narapidana  terorisme  yang  menerima  uang modal  usaha  sebagai  bagian  dari  program deradikalisasi  menggunakan  uang  tersebut untuk mendukung kembali kegiatan kelompok mereka. Pada  tahun  2018,  terbitlah  Undang- Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas  Undang-Udang  No.  15  Tahun  2003 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  Menjadi  Undang-Undang.  Dalam aturan  baru  ini,  program  deradikalisasi didefinisikan  sebagai  suatu  proses  yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan  yang  dilaksanakan  untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan  pemahaman  radikal  terorisme yang telah terjadi.
Beberapa  jurnal  telah  membahasa tentang  program  deradikalisasi,  diantaranya adalah  :  1).  jurnal  dengan  judul  efektifitas program  deradikalisasi  Badan  Nasional Penanggulanagan Terorisme di Indonesia yang dibuat oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji pada tahun 2019. Dalam jurnal ini Pada tataran implementasi, deradikalisasi seringkali tumpang tindih bahkan tidak bisa diterjemahkan secara konkrit. Ini terjadi karena pada tataran konseptual, deradikalisasi menjadi mudah untuk diperdebatkan, dan 2).  Keberhasilan  Semu  Deradikalisasi  di Indonesia  yang  dibuat  oleh  Sarie  Febriane, pada tahun 2013. Dari penelitian ini ditemukan bahwa  program  deradikalisasi  sebenarnya hanya  merupakan  bagian  dari  strategis  atau metode  penggalian  informasi  dalam  rangka membongkar  jejaring  informasi  terorisme, sebuah  pendekatan  intelijen  yang  sebenarnya sudah digunakan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan memahami program deradikalisasi  terhadap  mantan  narapidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

## B. Metodologi
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Jurnal  ini  menelusuri  pencapain  Kepolisian Daerah  Jawa  Tengah  dalam  program deradikalisasi  terhadap  mantan  narapidana teroris  dan  apa  yang  dijadikan  patokan  akan keberhasilan  program  deradikalisasi  tersebut. Spesifikasi  Penelitian  yang  digunakan  adalah Deskriptif  Analitis  yaitu  menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor  yang  mempengaruhi  data  yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian  dianalisis.    Sumber  data  yang digunakan dalam jurnal ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer mengacu data atau  fakta  dan  kasus  hukum  yang  diperoleh langsung  melalui  penelitian  di  lapangan
termasuk  keterangan  dari  responden  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian  dan praktek  yang  dapat  dilihat  serta  berhubungan dengan  objek  penelitian,  sementara  data sekunder  dilakukan  dengan  cara  studi kepustakaan  dan  dokumentasi  yang  ada kaitannya  dengan  masalah  yang  diteliti,  baik dari  hasil  penelitian  terdahulu,  peraturan- peraturan,  buku-buku  literatur,  dokumen, majalah, koran, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah reposisi program deradikalisasi terhadap  mantan  narapidana  terorisme  dalam mengembalikan paham nasionalisme berbangsa  dan  bernegara.  Semua  data  yang terkumpul secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode analisis normatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Reposisi Program Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme dalam Mengembalikan Paham Nasionalisme Berbangsa  dan  Bernegara  Menurut Kajian  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
a. Aksi Terorisme di Indonesia
Ancaman  terorisme  di  Indonesia telah  ada  sejak  awal  kemerdekaan  dan semakin  meningkat  secara  signifikan  di masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Dalam  konteks  politik  nasional,  aksi terorisme  yang  marak  di  Indonesia  di  era pasca  reformasi  adalah  kelanjutan  dari gerakan  politik  anti  NKRI  yang  pernah terjadi  sebelumnya,  yakni  gerakan-gerakan yang  ingin  mendirikan  Negara  Islam Indonesia  (NII)  yang  dimotori  oleh  S.M. Kartosuwiryo dengan Darul Islam/Tentara Islam  Indonesia  (DI/TII).  Dengan meninggalnya Kartosuwiryo, gagasan, cita- cita,  dan  gerakan  NII  ini  masih  terus dilanjutkan  oleh  para  pengikutnya  atau
mereka yang memiliki afiliasi ideologis yang sama. Gerakan yang dipelopori oleh tokoh- tokoh  seperti  Imran  dan  Warman  pada dekade delapan puluhan dan juga kelompok Abdullah Sungkar serta Abubakar Ba’asyir adalah  genealoginya  dengan  gerakan DI/TII/NII.
Abdullah  Sungkar  maupun  Abu Bakar Ba’asyir adalah pengikut Kartosoewirjo  yang  melanjutkan  gerakan
NII  dan  kemudian  sesudah  berpindah  ke Malaysia ber”metamorfosa” menjadi tokoh-tokoh  organisasi  radikal  Jamaah Islamiyah  (JI).  Jika  semula  gerakan kelompok  tersebut  dan  jaringan  mereka terbatas hanya dalam wilayah NKRI, maka kini  kemudian  mengalami  perluasan  dan pendalaman  lingkungan  pengaruh  yang mencakup kawasan regional Asia Tenggara, Asia,  dan  bagian  dari  jaringan  gerakan “jihad global”. 1
Aksi  terorisme  di  Indonesia  terjadi dari berbagai bentuk seperti pemberontakan,  gerakan-gerakan  separatis sampai  radikalisme.  Aksi-aksi  tersebut umumnya  dilakukan  dengan  dengan  cara pengeboman  (termasuk  bom  bunuh  diri), penyerangan  terhadap  aparat  keamanan, penculikan, dan perampokan serta tindakan lain  yang  menimbulkan  gangguan  pada masyarakat umum. Adapun motivasi, pola aksi,  tujuan,  dan  cara  terorisme  yang dilakukan  di  Indonesia  sangat  beragam akan  tetapi  pada  intinya  tujuannya  sama yaitu ingin merongrong pemerintahan yang sah  dan  mengganti  dasar  negara  Pancasila
1 Ansyaad Mbay, Dinamika Baru Jejaring Tero di IndonesiaI ( Jakarta: AS Production Indonesia, 2013), 77-120.
2 Sri Yunanto, et. al., Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme  di  Dunia  dan  Indonesia .  Jakarta,  CV.  Multi
dengan  ideologi  lain  seperti  mendirikan negara Islam atau kekhilafahan Islam. Oleh karena  itu,  terorisme  di  Indonesia dikategorikan sebagai religius terorisme. 2
Dalam  perjalanannya,  di  Indonesia telah  diterapkan  tiga  macam  strategi nasional  penanggulangan  terorisme  sejak era  kemerdekaan  hingga  reformasi.  Setiap era  politik,  memiliki  strategi  tersendiri sesuai dengan zamannya, yaitu:
1. Pada  masa  Orde  Lama,  negara menerapkan strategi dengan mengedepankan kekuatan militer ( military-led strategy );
2. Pada  masa  Orde  Baru,  negara  lebih mengedepankan  pendekatan  intelijen ( intelligence-led strategy ) dalam menghadapi terorisme; dan
3. Pada  era  Reformasi,  terdapat  dua periode  yang  berbeda  tentang  strategi nasional  penanggulangan  terorisme. Dalam  era  Reformasi  terjadi  sejarah pemisahan  TNI  dan  Polri  bukan  lagi dalam  satu  wadah  ABRI.  TNI  lebih fokus  penugasan  di  bidang  Pertahanan sedangkan Polri di bidang keamanan dan penegakan  hukum.  Pada  era  tersebut sinergi TNI-Polri dibatasi oleh peraturan  perundang-undangan  yang telah  menggariskan  tentang  peran, fungsi  dan  tugas  pokok masing-masing institusi.
Rangkaian  peristiwa  pengeboman kembali  terjadi  di  Indonesia  dan  menjadi perhatian  dunia  pada  tanggal  12  Oktober 2002, tiga peristiwa pengeboman terjadi di
Inovasi Mandiri dan Institute for  Peace and Security Studies (IPSS), 2003, hal. 48-59.
Bali, dua ledakan pertama terjadi di Paddy,s Pub  dan  Sari  Club  di  Kuta,  sedangkan ledakan  terakhir  terjadi  di  dekat  Kantor Konsulat  Amerika  Serikat  di  Denpasar. Akibat  ledakan  itu  sebanyak  202  orang meninggal  dan  209  orang  lainnya mengalami luka berat dan ringan. Dari 202 korban  meninggal  tersebut,  sebanyak  164 orang warga negara asing dari 24 negara dan 38  orang  lainnya  warga  negara  Indonesia, selanjutnya  peristiwa  tersebut  dikenal dengan Bom Bali 1 .3
Peristiwa  Bom  Bali  1  telah  menelan banyak  korban  jiwa  yang  tidak  bersalah termasuk warga negara asing. Publik global menarik benang merah bahwa tragedi Bali dan kasus WTC AS adalah produk gerakan kelompok  terorisme  yang  bermaksud merusak kedamaian global. 4 Sejak kejadian bom  Bali  1  tahun  2002  tersebut, Pemerintah  Indonesia  merasa  perlu  untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perpu)  Nomor  1  Tahun  2002,  dan akhirnya  pada  tanggal  4  April  2003 disahkan  menjadi  Undang-Undang  RI dengan  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 5
Pasca  diresmikannya  Undang-Undang terorisme  tahun  2003,  hal  tersebut  tidak
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002
4 Mulyana  W.  Kusumah,  Terorisme  dalam  Perspektif Politik  dan  Hukum,  Jurnal  Kriminologi  Indonesia (FISIP UI, Vol. 2 No. III, Desember 2002): hal. 22
5 Romli Atmasasmita dan Tim, 2012, Analisis dan Evaluasi Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang- Undang Nomor 15 tahun
serta  merta  menghentikan  aksi  dari kelompok radikal.
Pada tanggal 5 Agustus 2003, terjadi aksi  pengeboman  lainnya  di  hotel  JW Marriot  Jakarta,  akibat  ledakan  terebut  12 orang  meninggal  dunia  dan  sebanyak  150 orang  lainnya  mengalami  luka-luka  berat dan  ringan.  Pengeboman  di  hotel  JW Marriot Jakarta dilakukan Asmar Latin Sani dengan  meledakan  bom  mobil  Toyota Kijang bernomor polisi B 7462 ZN. 6
Pada  tanggal  9  September  2004 sebuah  bom  mobil  meledak  di  depan Kedutaan Besar Australia pada pukul 10.30 WIB  pagi  di  kawasan  Kuningan  Jakarta, akibat  ledakan  bom  ini  sebanyak  9  orang meninggal dan 161 lainnya mengalami luka- luka.  Selain  itu,  pada  tanggal  17  Juli  2009 terjadi ledakan bom di Hotel Rizt Carlton di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, sebanyak 5 orang meninggal dunia dan 50 mengalami luka berat dan ringan .7
Di  wilayah  hukum  Kepolisian Daerah  Jawa  Tengah,  beberapa  kejadian terorisme pun kerap terjadi, diantaranya 8 :
1. Penyerangan  anggota  Polri  di  Polsek Prembun  Kebumen,  tanggal  15  Maret 2010;
2. Penyerangan anggota Polri di Pos Polisi Kentungrejo  Kab.  Purworejo,  tanggal 10 April 2010;
3. Bom  Bunuh  diri  di  GBIS  Kepunton Solo, tanggal 25 September 2011;
2003) ,  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hal. 73.
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_Hotel_ Marriott_2003
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_ Kedutaan_Besar_Australia_2004
8 Subdit 5 Ditintelkam Polda Jateng
4. Penyerangan  anggota  Polri  di  Pos Pengamanan Lebaran (3 TKP), tanggal 17-30 Agustus 2012;
5. Bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta (menjelang  malam  lebaran),  tanggal  05 Juli 2016;
6. Penyerangan anggota Polri di Mapolresta  Banyumas  oleh  simpatisan ISIS, tanggal 11 April 2017.
Secara  subjektif  para  pelaku  yang telah  dikenai  sanksi  pidana,  setelah menjalani hukuman ternyata tidak mampu memberikan  efek  jera  dan  perbaikan  baik kepada  dirinya  sendiri  maupun  terhadap kelompoknya.
Sifat-sifat  radikal  yang  ada  dalam keyakinan  dan  pemikiran  pelaku  masih tetap tertanam kuat, meskipun mereka telah menjalani  hukuman.  Pidana  penjara ternyata  tidak  mampu  memiliki  efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subjektif bagi pelaku setelah menjalani pemidanaan.
b. Program Deradikalisasi di Indonesia
Inisiatif  kebijakan  deradikalisasi  di Indonesia  sendiri  diumumkan  pada Februari 2007 ketika parlemen mendukung kebijakan  deradikalisasi  oleh  pemerintah yang  bertujuan  untuk  menghentikan terbentuknya
kelompok-kelompok keagamaan  garis  keras  dan  melawan terorisme. Implementasi dari program deradikalisasi adalah secara penuh melepaskan  atau  meninggalkan  ideologi- ideologi  kekerasan  dalam  diri  mereka,
termasuk  menghentikan  ideologi-ideologi tersebut menyebar. Kondisi ini mengakibatkan dalam prakteknya, deradikalisasi  harus  dilakukan  bersamaan dengan proses deideologi .
4  (empat)  Komponen  program Deradikalisasi  adalah  Reedukasi yakni Pengajaran/pencerahan  kepada  mantan Napi teroris dan masyarakat tentang bahaya paham  radikal;  Rehabilitasi  melalui pembinaan kemandirian berupa menyiapkan ketrampilan agar ketika keluar dari  Lembaga  Pemasyarakatan  sudah memiliki keahlian; Pembinaan Kepribadian melalui  pendekatan  dialogis  agar  cara pandang  bisa  diluruskan  atau  diperbaiki, serta kemudian memiliki pemahaman yang komprehensif  dan  dapat  menerima  pihak atau  cara  pandang  yang  berbeda  dari mereka;  Resosialisasi  yaitu  mengajak berinteraksi  sosial  (tidak  eksklusif);  dan Reintegrasi  yaitu menyatu kembali dengan lingkungan masyarakat dengan normal.
c. Program  Deradikalisasi  di  Jawa Tengah Salah  satu  fungsi  pemeliharaan keamanan  yang  dilakukan  Polda  Jateng adalah  penanggulangan  tindak  pidana terorisme.  Melalui  satuan  kerja  Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18  dan  Pasal  20  angka  1  b    Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan  Tata  Kerja  Kepolisian  Daerah merupakan  unsur  pelaksana  tugas  pokok dalam  bidang  intelijen  pada  tingkat Kepolisian  Daerah  (Polda)  yang  berada dibawah  Kepala  Kepolisian  Daerah  Jawa Tengah (Kapolda).
Beberapa program deradikalisasi yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) bersinergi dengan  Polri  dalam  hal  ini  Direktorat Intelijen  Keamanan  (Intelkam)  Kepolisian
Daerah Jawa Tengah adalah menyelenggarakan  seminar-seminar  soal
Pancasila,  kunjungan  keluarga  untuk membujuk para napiter, dan juga pemodalan agar  napiter  bisa  membuat  usaha  setelah bebas.
Dalam  perkembangannya,  proses deradikalisasi mantan narapidana terorisme, tidak  berjalan  sesuai  yang  diharapkan  dan bahkan  beberapa  mantan  narapidana terorisme  menyalahgunakan  pemberian modal  kewirausahaan  untuk  mendukung kembali kegiatan kelompok mereka, yakni :
1. Ust.  Imron  Baihaqi  alias  Ust.  Abu Tholut,  tertangkap  untuk  ke-  2  (dua) kalinya atas tindak pidana terorisme, yang pertama  terbukti  terlibat  dalam  jaringan kelompok  teroris  Bom  Sri  Rejeki  Kota Semarang  tahun  2003.  Kedua,  Ust. Imron  Baihaqi  alias  Ust.  Abu  Tholut terbukti terlibat dalam perampokan Bank CIMB  Niaga  Medan  (2010)  serta menggunakan uang modal usaha sebagai sumber  pendanaan  pelatihan  militer  di Gunung Jalin Jantho Aceh;
2. Noor  Candra  Pindariza  alias  Arif Suharto,  disinyarlir  masih  memiliki hubungan  dengan  kelompok  Jamah Islamiyah (JI), dan
3. Ust. Thoriquddin alias Ust. Abu Rusdan, pada  bulan  September  2021  ditangkap untuk  ke-2  (dua)  kalinya  karena  terlibat dalam  aktivitas  terorisme  (jaringan kelompok JI) ;
Secara  umum,  program  ini  banyak dikritik karena tidak efektif dalam merubah mindset mantan narapidana terorisme untuk tidak  lagi  melakukan  tindak  pidana terorisme. Banyak kasus para dikritik karena tidak  efektif  dalam  merubah  mindset
mantan  yang  telah  bebas,  kembali mengulangi perbuatannya dengan bergabung  dengan  kelompok  radikal,  atau bahkan  menjadi lone  wolf (pelaku  teror individu).
2. Program Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme dalam Mengembalikan Paham Nasionalisme Berbangsa  dan  Bernegara  Suatu Kajian  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi Undang-Undang
a. Program  Deradikalisasi  di  Indonesia Pasca  Undang-Undang    Terorisme Tahun 2018
Meskipun  telah  memiliki  Undang-
Undang yang mengatur tentang pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak bisa  menjadi  landasan  hukum  yang  kuat bagi  aparat  penegak  hukum  dalam memberantas  aksi  dari  kelompok  radikal khususnya  dalam  hal  pencegahan  karena tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 15  Tahun  2003,  ini  menandakan  dalam upaya  pemberantasan  tindak  pidana terorisme  harus  terus  menerus  dievaluasi termasuk  didalamnya  mengenai  program deradikalisasi.
Pemerintah  kemudian  mencari  cari cara  terbaik  untuk  menanggulangi  nya  dan guna memperkuat Undang-Undang tentang pemberantasan  tindak  pidana  terorisme, pemerintah  akhirnya  memutuskan  untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang
No.  15  Tahun  2003,  pasca  terjadinya  bom Thamrin di awal tahun 2016. 9
Undang-Undang  tersebut  adalah Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2018 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme menjadi Undang-Undang, yang diharapkan dapat  memberikan  penanggulangan  yang lebih efektif. 10
Regulasi ini memandang bahwa aksi terorisme  telah  menjadi  kejahatan  serius dan  pada  tahap  membahayakan  ideologi, keamanan,  kedaulatan,  nilai  kemanusiaan, serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara, bersifat  lintas  negara,  terorganisasi,  dan mempunyai  jaringan  luas  serta  memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu perlakuan khusus. 11
Salah  satu  bab  penambahan  yaitu tentang pencegahan yang termaksud dalam Bab  VIIA  tentang  Pencegahan  Tindak Pidana  Terorisme  yang  terdiri  dari  empat Pasal  yaitu  Pasal  43  A  s.d  43  D. Sebagaimana diketahui pada Pasal 43 A ayat (3)  disebutkan  bahwa  upaya  pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan melalui tiga cara  yaitu  1)  kesiapsiagaan  nasional,  2) kontra radikalisasi, dan 3) deradikalisasi.
Ketiga  upaya  pencegahan  yang disebutkan  di  atas  merupakan  tanggung
9 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/ 2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terori sme
10 Undang Undang Undang No. 5 tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
jawab pemerintah dalam hal ini oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang mengkoordinir penanganan masalah terorisme  dan  bekerja  sama  dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian
Pendidikan, dan sebagainya.
Revisi  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun  2003  menjadi  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme menjadi Undang-Undang, dianggap cukup signifikan.
Sejak  tahun  2018  hingga  2019, Densus 88 AT Polri telah menangkap 409 orang  terduga  terorisme,  yang  mana  para terduga teroris yang ditangkap merupakan jaringan dari berbagai kelompok radikal di Indonesia.  Para  terduga  pelaku  terorisme yang  ditangkap  dan  ditahan  tahun  2019 merupakan  kelompok  Jamaah  Ansharut Daulah (JAD) yang ada di beberapa wilayah Indonesia  yaitu  Lampung,  Kalimantan Barat,  Sibolga  Sumatera  Utara,  Tegal, Klaten  Jawa  Tengah,  Berau  Kalimantan Timur,  Bandung  Jawa  Barat,  Bitung Sulawesi  Utara,  serta  Bekasi  Jawa  Barat. Adapun penangkapan yang dilakukan oleh
Pengganti  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme menjadi Undang Undang
11 Bagian Menimbang (konsideran) Angka 1 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.
aparat Densus 88 Anti Teror Polri terhadap para  terduga  terorisme  tersebut  yang dipublikasikan  diantaranya  adalah  sebagai berikut: (data dari berbagai sumber) :
1. Tanggal  9  maret  2019,  Putra  Syuhada alias  Rinto  di  Kelurahan  Panengahan, Kedaton, Bandar Lampung;
2. Tanggal 10 Maret 2019, PK alias Salim Salyo,  di  Jalan  Arteri  Supadio,  Gang Parit  Sembin  2,  Sungai  Raya, Kabupaten  Kubu  Raya,  Kalimantan Barat  yang  diduga  merencanakan perampokan  bank  di  wilayah  Jawa Timur;
3. Ttanggal 12 Maret 2019, Asmar Husen alias  Abu  Hamzah,  Azmil  Khair  alias Ameng  (penyandang  dana)  dan Zulkarnaen  alias  Ogel  di  Sibolga, Sumatera Utara;
4. Tanggal  14  Maret  2019,  Roslina  alias Syuhama  dan  M  alias  Malik, (penyandang  dana  kelompok  Sibolga) di  Sibolga,  Yuliati  Sri  Rahayuningrum alias Khodijah di Klaten Jawa Tengah, dan  Abu  Ricky  yang  melakukan propaganda-propaganda melalui media sosial di Rokan Hilir Riau;
5. Tanggal 19 Maret 2019, terduga teroris yang  merupakan  satu  jaringan  dengan kelompok  Sibolga  berinisial  Abu Harkam di Berau Kaltim ditangkap;
6. Tanggal 28 Maret 2019, WP alias Sahid bersama  istri  dan  dua anaknya  di  desa Bojongmalaka,  Kecamatan  Baleendah, Bandung, Jawa Barat;
12 https://nasional.kompas.com/read/2022/01/07/ 08000051/polri-dan-inovasi deradikalisasi?page=all
7. Tanggal  2  Mei  2019,  RH  dan  M  di Bitung,  Sulawesi  Utara  menuju  Poso Sulteng;
8. Tanggal  4  Mei  dan  5  Mei  2019,  tim menangkap SL dan AN, MI, IF, dan T di  Bekasi  serta  MC  di  Tegal  yang merupakan kelompok JAD Lampung;
9. Tanggal 5 Mei 2019, S dan T ditangkap ditempat berbeda. S ditangkap di Jalan Dr  Ratna,  Jati  Bening,  Kelurahan  Jati Kramat,  Kecamatan  Jati  Asih,  Kota Bekasi, Sementara T ditangkap di Jalan The  Cluster  California,  Kelurahan  Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih.
Saat ini jumlah penangkapan tersebut tentu  terus  bertambah.  Tidak  hanya pencegahan  melalui  tindakan  represif, upaya  pencegahan  juga  dilakukan  secara persuasif,  bahkan  edukatif.  Dalam  hal  ini, Polri  telah  melakukan  banyak  hal  dalam rangka deradikalisasi tersebut. 12
b. Program  Deradikalisasi  di  Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Pasal  43  D  (ayat  1)  menyebutkan Deradikalisasi  adalah  suatu  proses  yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan  yang  dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal
Terorisme  yang  telah  terjadi;  (ayat  2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukaan kepada : a). tersangka, b). terdakwa, c).  terpidana,  d).  narapidana,  e). mantan narapidana terorisme atau f). orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham  radikal  terorisme;  (ayat  3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat  1  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan  urusan  di  bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan  kementrian/  lembaga  terkait;
(ayat  4)  Deradikalisasi  terhadap  orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a sampai  dengan  huruf  d  diberikan  melalui tahapan : a). identifikasi, b). rehabilitasi, c). reedukasi,  d).  reintegrasi  sosial;  (ayat  5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok  orang  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  2  huruf  e  dan  huruf  f  dapat dilaksanakan  melalui  :  a).  pembinaan wawasan  kebangsaan,  b).  pembinaan wawasan  keagamaan,  dan/  atau  c). kewirausahaan;  (ayat  6)  Pelaksanaan deradikalisasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  5  dilakukan  berdasarkan  identifikasi dan penilaian.
Dalam  pelaksanaannya  program deradikalisasi  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata  Cara  Perlindungan  terhadap  Saksi, Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Terorisme yang  telah  diganti  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan
Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas
Pemasyarakatan.
Pasal  29  Peraturan  Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap  Penyidik,  Penuntut  Umum, Hakim  dan  Petugas  Pemasyarakatan,
13 Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan  Perlindungan
dengan  jelas  memberikan  amanat  kepada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Polri)  sebagai  salah  satu  lembaga  yang melaksanakan program deradikalisasi. 13
Badan  Nasional  Penanggulangan Teroris bekerja sama dengan banyak pihak diantaranya ada pihak Kepolisian Republik Indonesia  dimana  peran  intelijen  dalam proses  deradikalisasi  sangat  penting. Metode  intelijen  seperti  penggalangan sangat  tepat  dilakukan  untuk  mengubah opini kelompok dari radikal menjadi tidak radikal. Penggalangan sangat tepat dilakukan karena tidak mengandung unsur kekerasan  yang  bisa  dianggap  melanggar HAM.
Intelijen sebagai sebuah proses yang merupakan  rangkaian  dari  suatu  prosedur atau  langkah-langkah  membentuk  siklus intelijen  ( intelligence  cycle ).  Suatu  siklus intelijen  dimulai  berawal  dari  kebutuhan intelijen berupa pertanyaan dan kebutuhan dari para pengambil keputusan atas sasaran, kemudian  diajukan  kepada  badan  atau organisasi  intelijen.  Siklus  intelijen  terdiri dari tujuh langkah, yaitu: 1) Penetapan arah (perencanaan dan perumusan masalah), 2) Pengumpulan  informasi,  3)  Pengumpulan data,  4)  Manipulasi  dan  pengolahan  data, dan 5) analisis data, yang kemudian produk intelijen  yang  dihasilkan  akan  melalui  dua proses  untuk  kebutuhan  pengambil keputusan, yaitu a) Laporan dalam bentuk tertulis,  dan  b)  Diseminasi  kepada
Terhadap  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim  dan  Petugas Pemasyarakatan
pengambil  keputusan  (yang  mencakup adanya umpan balik). 14
Salah  satu  fungsi  pemeliharaan keamanan  yang  dilakukan  Kepolisian Daerah
Jawa Tengah adalah penanggulangan  tindak  pidana  terorisme. Melalui  satuan  kerja  Direktorat  Intelijen Keamanan (Intelkam)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 dan Pasal 20 angka 1 b  Peraturan Kepolisian Negara Republik  Indonesia  No.  14  tahun  2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian  Daerah merupakan  unsur pelaksana  tugas  pokok  dalam  bidang intelijen  pada  tingkat  Kepolisian  Daerah (Polda)  yang  berada  dibawah  Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
(Kapolda). 15 Tugas  Pokok  Direktorat  Intelijen Keamanan adalah melaksanakan penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan  intelijen,  apabila    dikaitkan dengan  pencegahan,  penanganan  dan pembinaan  penanggulangan tindak pidana terorisme  maka  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. Penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk  melakukan  pemetaan  orang, kelompok,  organisasi  dan  wilayah rawan  paham  radikal  dalam  rangka membangun  kesiapsiagaan  nasional sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 43B  UU  No.  5  Tahun  2018  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme;
2. Pengamanan  dilakukan  secara  pasif
14 Hank Prunckun , 2010, Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis, Plymouth: Scarecrow Press .
yaitu dengan melakukan pengamanan kegiatan-kegiatan  masyarakat  agar tidak  disusupi  dengan  kepentingan penyebaran-penyebaran paham radikal  dan  pengamanan  objek  vital negara  yang  berpotensi  menjadi sasaran  aksi  terorisme,  sedangkan pengamanan  aktif  dilakukan  dengan melaksanakan operasi kontra intelijen guna  menghentikan,  membubarkan, menghancurkan  dan  memusnahkan segala potensi ancaman yang muncul terkait penyebaran paham radikal dan aksi terorisme;
3. Penggalangan yang dilakukan bertujuan  merubah  kondisi  guna membatasi ruang gerak dan meminimalisir  terjadinya  penyebaran paham  radikalisme di tengah masyarakat  dan  serta  potensi-potensi aksi terorisme.
Tugas  pokok  tersebut  dalam pelaksanaannya kemudian dibagi menjadi 5 (lima)  Subdit.  Masing  masing  Subdit memiliki tugas sebagai berikut :
1. Subdit  I  menangani  masalah  Ideologi dan Politik;
2. Subdit II menangani masalah Ekonomi;
3. Subdit  III  menangani  masalah  Sosial Budaya;
4. Subdit IV menangani masalah
Keamanan Dalam Negeri; 5. Subdit V menangani masalah
Keamanan Khusus.
Dari uraian tugas tersebut, Subdit IV dan  Subdit  V  merupakan  Unit  pelaksana
15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
program deradikalisasi. Program deradikalisasi  yang  dilaksanakan  oleh Subdit  IV  dan  Subdit  V  Direktorat Intelkam  Kepolisian  Daerah  Jawa  Tengah menyasar  pada  masyarakat  yang  sudah terpapar, mantan narapidana terorisme dan simpatisan.  Sedangkan  untuk  masyarakat yang  belum  terpapar  dilakukan  kontra radikal atau pembentengan masyarakat dari paham radikal.
Tugas pokok Subdit IV dan Subdit V Direktorat  Intelkam  Kepolisian  Daerah Jawa  Tengah  tersebut  sejalan  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun 2019  tentang  Pencegahan  Tindak  Pidana Terorisme  dan  Perlindungan  Terhadap Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim  dan Petugas Pemasyarakatan, yakni:
1. Pasal  30  ayat  1,  deradikalisasi  yang dilakukan  kepada  mantan  narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang  sudah  terpapar  paham  radikal terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal  28  huruf  b  dilaksanakan  oleh BNPT bekerja sama dengan kemetrian/ lembaga dan pemerintah daerah, dan
2. Pasal  47,  deradikalisasi  yang  dilakukan kepada  mantan  narapidana  terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar  paham  radikal  terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b dapat dilaksanakan melalui 1). pembinaan  wawasan  nusantara,  2). pembinaan  wawasan  keagamaan  dan/ atau 3). kewirausahaan.
3. Pasal 48, pembinaan wawasan
kebangsaan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 47 huruf a dapat berupa :
1)  kegiatan  bela  negara,  2)  menjaga Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,
3)  menjaga  ideologi  negara,  4) pengamalan dan penghayatan Pancasila, 5)  wawasan  nusantara,  dan/atau  6) pemantapan nilai kebangsaan;
4. Pasal 49, pembinaan wawasan keagamaan,  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dapat berupa :
1) toleransi beragama, 2) harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional,  dan/atau  3)  kerukunan  umat beragama;
5. Kewirausahaan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dapat berupa  pembimbingan,  pendampingan dan  pendayagunaan  dalam  bidang  :  a) pelatihan kerja, b) kerjasama usaha dan c) modal usaha;
Adapun program deradikalisasi yang dijalankan  oleh  Subdit  IV  dan  Subdit  V Direktorat  Intelkam  Kepolisian  Daerah Jawa  Tengah  adalah  bagian  dari  program Quick Wins Polri, program ini didasarkan pada :
1. Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  :  Kep/ 872/  VI/  2018  tanggal  26  Juni  2018 tentang  Penetapan  Struktur  Tim Pelaksana  dan  Penanggung  jawab Kegiatan  Program Quick Wins Renstra Polri  tingkat  Markas  Besar  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan Kepolisian Daerah,
2. Surat  Kepala  Kepolisian  Daerah  Jawa Tengah Nomor : Sprin/ 352/ I/ 2018 tanggal  28  Januari  2019  tentang Penunjukkan  Tim  Pokja  Pelaksana Quick Wins Polri tahun 2015-2019, dan 3. Surat Perintah Direktur Intelkam Polda Jawa Tengah Nomor : Sprin/ 631/ V/ HUK.6.6/  2019/  Ditintelkam  tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukkan Tim Pokja  Pelaksana  Penggiat  Kegiatan  4
Quick Wins Renstra Polri Tahun 2019 tentang  Pengefektifan  Satgas  Kontra Redikal  dan  Deradikalisasi  Khususnya Penanganan  ISIS  di  Wilayah  Jawa Tengah.
Kegiatan penggalangan dan
pembinaan yang dilakukan oleh Subdit IV dan  Subdit  V  Ditintelkam  Polda  Jawa Tengah, dibantu Satuan Kerja kewilayahan (Sat  Intelkam  Polres)  berupa  memberikan bantuan  kewirausahaan  terhadap  mantan narapidana  terorisme  dengan  harapan mereka  dapat  melakukan  pemberdayaan ekonomi  secara  mandiri,  memberikan pendidikan  wawasan  kebangsaan  dan keagamaan, memberikan penguatan psikologis  untuk  modal  sosial  mereka bergabung  kembali  masyarakat  seperti semula  dan  beberapa  kegiatan  pendukung lainnya, diantaranya adalah:
1. Pembuatan  SIM  terhadap  mantan narapidana terorisme, salah satu nya di wilayah kabupaten Magelang;
2. bantuan  kegiatan  kewirausahaan omah melon terhadap  mantan  narapidana teroris di wilayah Solo Raya;
3. Bantuan  kegiatan  kewirausahaan  kedai susu  terhadap  mantan  narapidana teroris Sdr. Badawi Rahman di wilayah Kota Semarang;
4. Bantuan  kegiatan  kewirausahaan  RM. Soto  Bang  Jack  milik  mantan narapidana teroris Joko Hermanto alias Jack Harun;
5. Pengambilan ijazah mantan Napi terois perempuan Sdri. Dita Siska Meliana. Beberapa mantan narapidana terorisme  yang  telah  melalui  program
16 Hasil wawancara dengan Ketua Persadani Sdr. Yusuf Hariono (mantan Napi terorisme).
deradikalisasi kemudian membentuk perkumpulan yang disebut Persadani (Putra Persaudaraan  Anak  Negeri).  Perkumpulan ini  telah  terdaftar  pada  Lampiran Keputusan Menkumham
Republik
Indonesia Nomor : AHU-0003996. AH. 01. 04.  Tahun  2020  tentang  Pengesahan pendirian  Badan  hukum  Yayasan  Putra Persaudaraan  anak  Negeri.  Ditetapkan  di Jakarta, tanggal 02 Maret 2020, a.n. Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia,  Direktur  Jenderal  Administrasi Hukum  Umum  (CAHYO  RAHADIAN MUZHAR, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001). 16
Perkumpulan ini menjadi wadah atau tempat  bagi  para  mantan  Narapidana Terorisme  yang  sudah  selesai  menjalani masa  tahanannya  dan  kembali  ke masyarakat agar tidak lagi terpapar paham radikalisme serta bisa memberi kesejahteraan  bagi  mereka  yang  sudah kembali  ke  Negara  Republik  Indonesia (NKRI).
Dari  sekian  mantan  narapidana terorisme  di  Jawa  Tengah,  terdapat beberapa  mantan  narapidana  terorisme yang sudah ikrar dan menyatakan kembali pada Negara kesatuan Republik Indonesia.
Program deradikalisasi yang persuasif dapat  mengatasi  keterbatasan  hukum pidana.  Program  tersebut  juga  tidak  akan bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia yang telah dilindungi oleh hukum nasional atau  internasional.  Program  yang  sifatnya sosial dapat diberikan kepada orang- orang yang belum melakukan tindak pidana, atau
kepada  anggota  masyarakat  yang  menjadi simpatisan  dan  belum  terlibat  aksi terorisme  atau  anggota    organisasi  teroris itu sendiri. Mereka harus segera dilibatkan dalam program deradikalisasi terorisme, hal ini  menjadi  penting  untuk  mengeliminasi bahaya laten terorisme. Program reorientasi motivasi  dan  reedukasi  dapat  dilakukan lewat dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau kelas khusus untuk penanganan secara intensif.
Dalam  konteks  perang  terhadap terorisme,  konsep  deradikalisasi,  harus dijadikan sebagai “kontra-ideologi
(radikalisme)  terorisme”  yang  melembaga (dan  membudaya)  dalam  kehidupan masyarakat  sampai  pada  lapisan  paling terbawah.  Konsep  deradikalisasi  perlu diperkuat  dengan  komitmen  pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat. Program deradikalisasi perlu diperluas lagi, dari yang hanya  menyentuh  para  narapidana  aksi teror  dan  mantan  teroris,  harus  menyasar masyarakat  lebih  luas  lagi.  Di  sinilah, pelibatan  masyarakat  sipil  Indonesia berperan  dan  berfungsi  terutama  dalam sistem  masyarakat  demokratis.  Masyarakat sipil  dapat  menjadi  mitra  penting  bagi pemerintah  dan  melakukan  berbagai kegiatan  yang  tidak  mungkin  dilakukan pemerintah  dan  aparatnya.  Organisasi masyarakat  sipil  memiliki  kapasitas  dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan gagasan,  pengalaman  dan  inovasi  secara lebih  intensif.  Aktivitas  ini  akan  lebih
17 Usman,  2014 .  Model  Deradikalisasi  Narapidana Terorisme  Studi  Perbandingan  Deradikalisasi  Di  Yaman,
mudah  diterima  sesama  warga  masyarakat dibanding jika pemerintah yang melakukan. Program  deradikalisasi  adalah  program yang  unik  dan  dipercaya  mampu menanggulangi terorisme namun dibutuhkan  komitmen,  tenaga,  biaya  dan waktu  untuk  menjadikannya  mendekati sempurna.
Disamping itu juga upaya deradikalisasi haruslah berajalan beriringan dengan upaya disengagement atau melepas/memutuskan dari ikatan (keterlibatan) mantan narapidana terorisme dalam  kekerasan  terorganisir.  Diharapkan dengan  adanya  upaya  disengagement  para narapidana dan mantan  narapidana teroris tidak  mudah  terpengaruh  kembali  oleh pemahaman radikal yang dimiliki kelompok lamanya.
Dalam  kerangka  penanggulangan terorisme,  pada  dasarnya  disengagement merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari upaya deradikalisasi. Program pelepasan  eks  narapidana  terorisme  dari kelompoknya ( disengagement ) setelah
program deradikalisasi sangat berkaitan erat dan  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  upaya untuk menanggulangi kejahatan terorisme. 17
Banyak mantan narapidana terorisme yang  tidak  memiliki  pekerjaan  yang  tidak pasti, tentu dengan penghasilan yang serba tidak  pasti  pula.  Mereka  kehilangan pekerjaan, tidak dapat menghidupi diri dan keluarga  mereka  setelah  menjalani  proses hukum  dalam  lembaga  pemasyarakatan,
Arab  Saudi,  Singapura,  Mesir  Dan  Indonesia. Inovatif,
Volume VII Nomor II.
kepercayaan  masyarakat  perlahan  ditata kembali  agar  mereka  dapat  memperoleh kehidupan layak dan kehidupan yang lebih pasti.  Jika  mereka  berada  pada  kehidupan yang  lebih  baik  dan  layak,  pemahaman kebangsaan  dan  keagamaan  yang  lebih moderat, tentu pengaruh dari jaringan lama dan  kawan  kawan  lama  dalam  komunitas radikal anarki tidak dapat mengembalikannya  lagi  menjadi  radikal anarkis  bahkan  menjadi  seorang  teroris seperti  yang  di  alami  Santoso  alias  Abu Wardah.  Pemberdayaan  ekonomi  dan penanaman konsep dan praktisi kewirausahaan  merupakan  pilihan  yang sangat  tepat  ditawarkan  kepada  mereka sebagai  upaya  pemerintah  dan  masyarakat secara keseluruhan mengembalikan kehidupan mereka kepada kehidupan yang lebih moderat, aman dan damai.

## D. Kesimpulan
Program  deradikalisasi  dan  kontra radikalisme  harus  berjalan  beriringan  menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana dan politik hukum pidana dalam upaya penanggulangan  terorisme  sebagaimana  telah dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  Bagian  Keempat  Deradikalisasi Pasal  43D  ayat  1  sampai  dengan  7.  Setiap elemen  masyarakat  dan  pemerintah  harus bersama-sama  hadir  di  tengah-tengah  mantan narapidana  terorisme  dan  membangun  sinergi dalam pencegahan terorisme sehingga diharapkan  dapat  membantu  memutus  mata rantai jaringan terorisme
Daftar Pustaka
Buku Asghar,  Ali, Men-Teroris-Kan  Tuhan Gerakan Sosial Baru (Jakarta: Pensil-324, 2014). Atmasasmita,  Romli  dan  Tim, Analisis  dan Evaluasi  Peraturan  Perundang-Undangan tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  (Undang-  Undang  Nomor  15
tahun 2003)
(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012).
Azra,  Azyumardi.  “Salafisme”  dalam  Harian Republika. Kamis, 14 April 2005. Bernard  Lewis, Krisis  Islam:  Antara  Jihad  dan Teror  yang  Keji ,  (Jakarta:  PT.  Ina Publikatama, 2004), hal. 130.
Golose,  Petrus  Reinhard, Deradikalisasi
Terorisme:  Humanis,  Soul  Approach  dan
Menyentuh AkarRumput (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009). Hendropriyono., A.M, Terorisme
Fundamentalisme  Kristen  Yahudi  Islam . (Jakarta: Kompas, 2009).
Karnavian,  Muhamad  Tito.  "The  Soft Approach  Strategi  in  Copying  with Islamist  Terrorism  in  Indonesia,” 2011, https://www.researchgate.net/publi cation/282606430_The_Soft_Appro ach_Strategy_Therapy_for_Rehabilit ation_in_Coping_with_Islamic_Terr orism_in_Indonesia Mbai, A, Dinamika baru jejaring teror di Indonesia (Jakarta:  AS  Production  Indonesia, 2014).
Muhammad  A.S  Hikam, Deradikalisasi:  Peran Masyarakat  Sipil  Indonesia  Membendung Radikalisme (Jakarta: Kompas, 2016).
Obsatar  Sinaga.,  Prayitno  Ramelan,  Ian Montratama, Terorisme Kanan Indonesia,Dinamika dan Penanggulangannya (Jakarta: Elex Media Komputindo,  2018), hal. 11. Yunanto,  Sri.  et.  al, Ancaman  dan  Strategi Penanggulangan  Terorisme  di  Dunia  dan Indonesia (Jakarta:  CV.  Multi  Inovasi Mandiri  dan  Institute  for  Peace  and Security Studies (IPSS), 2003, hal. 48- 59.
Zuly  Qodir, Radikalisasi  Agama  di  Indonesia (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2014), hal. 117.
Jurnal
Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Kusuma,
R. “Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  Kedung Pane  Semarang,” Jurnal  Fakultas Hukum  Universitas  Negeri  Semarang ,  3, no 1 (2017): 91–108, https://journal.unnes.ac.id/sju/inde x.php/snh/article/view/20926/9959
Fitriana, S. “Upaya BNPT dalam melaksanakan Program Deradikalisasi di
Indonesia,” Journal  of  International
Relations , 3 no 1 (2017): 187–194, https://doi.org/10.14710/jirud.v3i1. 14615
Indrawan  Jerry,  M.  Prakoso  Aji.  “efektivitas
program deradikalisasi badan nasional  penanggulangan  terorisme terhadap  narapidana  terorisme  di indonesia,” Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 9 no. 2 (2019).
http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v9i
2.561 Khamdan, Muhammad. “Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina
Damai  Penanganan  Terorisme”.
Jurnal Addin . 9. no. 1. (2015) https://dx.doi.org/10.21043/addin.v 9i1.612
Kusumah,  Mulyana  W.  “Terorisme  dalam Perspektif Politik dan Hukum”, Jurnal Kriminologi Indonesia (FISIP UI), 2 no. III, (Desember 2002), hal. 22-29 https://www.neliti.com/id/publicati ons/4223/terorisme-dalam- perspektif-politik-dan-hukum
Usman,  “Model  Deradikalisasi  Narapidana Terorisme Studi Perbandingan
Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura,  Mesir  Dan  Indonesia”. Inovatif, VII no. II. (2014). https://www.neliti.com/id/publicati ons/43205/model-deradikalisasi- narapidana-terorisme-studi- perbandingan-deradikalisasi-di-y Suryani,  T.  “Terorisme  dan  Deradikalisasi:
Pengantar Memahami
Fundamentalisme  Islam  dan  Strategi Pencegahan  Aksi  Terorisme” Jurnal Keamanan  Nasional, 3  no.  2  (2017):
271–294,
https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.5 7
Internet https://nasional.tempo.co/read/1505505/pe ngamat-sebut-jamaah-islamiyah-tak- mati-gara-gara-abu-rusydan- ditangkap , diakses tanggal 1 Oktober 2022 pukul 16.12.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indo nesia/2016/01/160118_indonesia_w acana_revisi_uu_terorisme https://nasional.kompas.com/read/2022/01/ 07/08000051/polri-dan-inovasi deradikalisasi?page=all