## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Derajat Demokratisasi Desa di Indonesia
Noman Kresna Martha

## Sekretaris Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

## Abstract
National  democracy  will be  strong  if  it  is  supported  by  democracy  at  the grassroots level.  Nearly  the  last  two  decades,  counting  since  the  1998  reforms,  public  attention  has focused on democratic systems and journeys at the national level. While in the lowest society, democracy  has  not  been  a  prominent  agenda  either  in  regulation  or  in  the  real  political process.  Village  Communities,  for  example,  have  so  far  only  been  'involved'  in  regional  and national  'democratic'  events,  such  as  in  elections,  direct  Pemilukada,  or  become  objects  of regulation in regional autonomy. At the level of jargon, democracy is often interpreted as a government  of  and  for  the  people,  meaning  government  by  the  people  and  carried  out  by representatives who are freely elected by the people. Democratization, because it is an effort to achieve democratic life through democratic means. Democracy is not achieved through a non-democratic process and the application of democratic methods does not always struggle in a democratic situation.

## Keywords: Democratization, Village, Indonesia

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020

## Pendahuluan
Demokrasi  nasional  akan  kokoh apabila  disokong  oleh  demokrasi  di tingkat  akar  rumput.  Hampir  dua dekade terakhir, dihitung sejak reformasi  1998,  perhatian  publik terarah  pada  sistem  dan  perjalanan demokrasi di tingkat nasional.
Sementara  di  masyarakat  paling  bawah, demokrasi  belum  menjadi  agenda  yang menonjol  baik  dalam  regulasi  maupun dalam  proses  politik  riil.  Masyarakat Desa  misalnya,  sejauh  ini  hanya ‘dilibatkan’ dalam perhelatan- perhelatan “demokratis” daerah maupun  nasional,  seperti dalam Pemilu, Pemilukada  langsung,  atau  menjadi objek  pengaturan  dalam  otonomi daerah.
Pada  level  jargon,  demokrasi sering  diartikan  sebagai  pemerintahan dari dan untuk rakyat, artinya pemerintahan oleh rakyat dan dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih bebas oleh rakyat.  Demokratisasi,  karena  itu merupakan  upaya  mencapai  kehidupan demokrasi melalui cara-cara demokratis. Demokrasi  tidak  dicapai  melalui  proses non-demokratis  dan  penerapan  cara- cara  demokratis  tidak  senantiasa berjuang  pada  situasi  demokratis (Samadhi, 2014).
Sebagai sebuah tujuan,
demokrasi  diidealkan  sebagai  sistem yang menjamin keberlangsungan kontrol rakyat ( popular control ) terhadap  urusan  publik  (publikaffairs) atas  dasar  prinsip  kesetaraan  warga negara ( equalrights ). Dari pengertian itu, setidaknya  ada  tiga  dimensi  yang melekat  pada  pengertian  demokrasi, yaitu  kontrol  publik,  utusan  publik,  dan kesetaraan warga negara. Maka, pertanyaan- pertanyaan terpenting untuk  mendiagnosis  situasi  dan  kondisi demokrasi adalah:  (1) siapa  demos?  (2) bagaimana  urusan  publik  dirumuskan? Dan  (3)  bagaimana  kontrol  publik dijalankan? (Pratikno & Kurniawan, n.d.)
Dengan adanya sistem demokratisasi  akan  berdampak  pada masyarakat, dimana demokrasi memberi peluang  pengelolaan  konflik  secara efektif  melalui  manajemen  konflik. Disamping itu, sistem demokrasi mendorong pelayanan publik yang lebih baik  karena  adanya  kontrol  secara efektif  dari  masyarakat  terhadap pemerintah.
Menurut Syafiie dalam (Sulaksono,  2016)  jika  dilihat  dari  segi pelaksanaannya bahwa demokrasi terbagi  menjadi  dua  model  yaitu: pertama,  demokrasi  langsung:  yang terjadi ketika rakyat dalam mewujudkan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
atau  membuat  suatu  keputusan  secara langsung.  Kedua,  demokrasi  tidak langsung: ketika rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya tidak secara  langsung  berhadapan  dengan pihak  eksekutif,  melainkan  melalui lembaga  perwakilan.  Pada  demokrasi tidak  langsung,  lembaga  parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal  yang  berkaitan  dengan  kehidupan bermasyarakat  dalam  hubungannya dengan pemerintah atau negara.
Demokrasi  tidak  langsung  disebut  juga dengan demokrasi perwakilan.
Gagasan demokrasi bersifat universal.  Namun,  dalam  penerapannya demokrasi prosedural sangat bervariasi. Hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  adanya dua  tradisi  yang  berbeda  yaitu, pemikiran  liberal  dan  komunitarian. Dalam tradisi liberal, demokrasi prosedural  diukur  dengan  hanya  tiga nilai penting, yaitu kompetisi, liberalisasi  dan  partisipasi  yang  elemen ini  berbasis  pada  individualisme  dan semangat kebebasan individu.
Adanya  demokrasi  komunitarian telah  hadir  sebagai  kritik  terhadap demokrasi  liberal  karena  demokrasi liberal dinilai menjadi universal terhadap  praktik  demokrasi  prosedural. Masyarakat telah menilai bahwa demokrasi merupakan kebebasan
individu,  yang  mana  dilakukannya pemilihan  secara  bebas  dan  partisipasi. Demokrasi  secara  partikulatif  dengan memperhatikan  keragaman  budaya  dan struktur  sosial  dipakai  dalam  tradisi komunitarian  yang  peka  terhadap masalah  ini.  Menurut  dua  penganut demokrasi  komunitarian,  dalam  hal  ini (Walzer,  1984)  menyatakan  bahwa semangat  individualisme  liberal  tidak memberikan  landasan  yang  kokoh  bagi kebebasan dan kesetaraan warga dalam bingkai demokrasi komunitas.
Demokrasi  desa  lebih  tepat
dijelaskan dengan pendekatan demokrasi komunitarian karena kegagalan  demokrasi  prosedural  liberal dalam  mewadahi  partispasi  publik.
Demokrasi  liberal  mereduksi  praktik demokrasi  hanya  dalam  kerangka pemilihan  pemimpin  dan  lembaga perwakilan  sebagai  wadah  partisipasi publik.  Format  demokrasi  perwakilan yang  didesain  dan  dibingkai  dalam peraturan  akan  menimbulkan  apa  yang disebut  sebagai  oligarki  elite  (Michels, 1915).  Segelintir  elite  mengendalikan pemerintahan dan pembuatan keputusan  itu  umumnya  bersikap konservatif dan punya kepentingan yang tercabut  dari  kontituennya,  tetapi mereka  selalu  mengklaim  mewakili rakyat banyak.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Perhelatan-perhelatan      tersebut tentu      memiliki  maksud  dan  tujuan tersendiri  yang  tak  kalah  penting, diantaranya sebagai pewujudan demokrasi  dalam  politik  nasional.  Akan tetapi  demi  kuatnya  demokrasi  secara nasional,  penumbuhan  kesadaran  dan pembelajaran  demokrasi  membutuhkan upaya  yang  lebih  massif  dan  langsung menyentuh kehidupan masyarakat Desa. Di  antaranya  melalui  demokratisasi Desa.
Kekosongan regulasi Negara yang mendorong  demokrasi  di  tingkat masyarakat  paling  bawah  diisi  oleh  UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No.
6  Tahun  2014 – selanjutnya  disebut  UU Desa – secara  spesifik  memerintahkan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah)
untuk melaksanakan  kehidupan  demokrasi. Kewajiban  serupa  berlaku  bagi  Desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi.  Itu  berarti,  UU  Desa  tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban  bagi  elit  Desa  (Kades  dan BPD)  dengan  pengembangan  tata  sosial dan budaya demokrasi masyarakat Desa secara  keseluruhan.  Apabila  sinergi keduanya  dapat  terjadi,  kokohnya demokrasi  secara  nasional  menjadi mungkin terwujud.
Ikhwal  yang  harus  diperjelas adalah:  mengapa  demokratisasi  Desa penting ? Tidakkah proses
demokratisasi yang masih terus berlangsung  sampai  saat  ini  di  tingkat nasional  cukup  mengantarkan  Desa menjadi demokratis ? Lantas, bagaimana demokratisasi  Desa  akan  dilakukan  ? Tiga  pertanyaan  tersebut  mewakili gambaran  umum  apa  yang  akan  diukur dalam tulisan ini.

## Desentralisasi Melalui Demokrasi
Selanjutnya
mengenai
desentralisasi  dan  demokrasi.  Dalam sejarahnya, isu desentralisasi di Indonesia  terkait  isu  demokrasi.  Ketika mualai  dilakukannya  reformasi  pada tahun 1998, Indonesia berada dalam era transisi  kekuasaan  dari  otokrasi  ke demokrasi.  Pada  masa  transisi  muncul desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah.  Namun,  apakah  desentralisasi dan  demokrasi  secara  konseptual memiliki  kesamaan?  karena,  pada  tahap kemunculannya, desentralisasi disamakan dengan proses demokratisasi dan  kebangkitan  masyarakat  sipil. Namun  menurut  para  pakar,  antara keduanya  terdapat  perbedaan  hal tesebut  dijelaskan  oleh  (Marijan,  2006) dimana  desentralisasi  dan  demokrasi adalah dua konsep yang berbeda.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Pendapat
senada diungkapkan (Baswedan,  2007)  bahwa  desentralisasi pusat-daerah  adalah  hal  yang  berbeda dari  demokrasi.  Namun,  dalam  konteks di  Indonesia,  desentralisasi  merupakan bagian dari demokratisasi.
Secara  umum  desentralisasi  lebih merujuk  pada  relasi  antara  pemerintah pusat  dan  daerah.  Sementara  demokrasi berkaitan  dengan  proses  dan  prosedur berbagai  proses  politik  yang  melibatkan rakyat baik tingkat pusat maupun daerah (Baswedan, 2007). Perbedaan desentralisasi  dengan  demokratisasi bukan  hanya  pada  level  konseptual. Tetapi  pada  level  praktik  keduanya nampak tidak memiliki kesamaan. Secara praksis operasional, desentralisasi, misalnya bisa dijumpai di negara-negara yang  pemerintahannya  otoriter  atau totaliter. Desentralisasi bisa juga dipraktikkan  dan  diadopsi  oleh  negara meskipun  menggunakan  sistem  politik yang otoritarian atau semiotoritarian.
Menurut (Nordholt & van Klinken, 2007)  Perubahan  yang  terjadi  dari pemerintahan  yang  sentralistik  ke pemerintahan  desentralistik  tidak  sama dengan  pergeseran  dari  pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, hal tersebut  juga  tidak  secara  otomatis mengisyaratkan  pergeseran  dari  negara yang  kuat  ke  negara  masyarakat  sipil
yang  kuat.  Dalam  hal  ini  (Crook,  2000) menegaskan  bahwa  pada  akhirnya desentralisasi  bisa  terlepas  dari  makna demokrasi.  Pandangan  pakar  lain  juga menegaskan perbedaan konseptual antara  demokratisasi  dan  desentralisasi yaitu  (Rondinelli,  1983)  mengatakan, meskipun desentralisasi dan demokratisasi  pada  dasarnya  adalah konsep  yang  bukan  berdiri  sendiri,  tapi keduanya  juga  bukanlah  konsep  yang saling berkaitan.
Meski  secara  konseptual  berbeda dan  dalam  praktiknya  belum  tentu seirama,  usaha  untuk  menyingkronkan dan mempertemukan kedua konsep, baik di  level  teoritis  dan  praksis,  senantiasa dilakukan. Minimal ada kesaling terkaitan  dan  relevansi  di  antara  kedua konsep  tersebut,  sehingga  keduanya menciptakan  sistem  politik  yang  saling memperkuat.  Secara  prosedural  kan desentralisasi  harus  dilakukan  dalam kerangka  demokratisasi.  Bahkan  dalam UU.No.32/ 2004 tentang otonomi daerah, prinsip  demokrasi  menjadi  salah  satu pertimbangan dalam pembentukan UU tersebut.
Dalam  undang-undang  otonomi daerah  sebelumnya  yaitu  UU  No. 22/1999,  secara  tegas  dikatakan  bahwa prinsip  demokrasi  menjadi  landasan dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  di

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
samping prinsip - prinsip lain. Meski UU yang  nampak  demokratis  itu  dalam impelemntasinya  "berantakan"  karena salah asumsi dan tidak berlangsung lama UU itu direvisi dan digantikan dengan UU No.32/ 2004. yang demikian menunjukkan  bahwa  prinsip  demokrasi menjadi  dasar  dalam  perancangan  dan pelaksanaan  otonomi  daerah  atau desentralisasi.
Ratnawati,  2011  menjelaskan bahwa  prinsip  demokrasi  yang  menjadi dasar  pembentukan  dan  pelaksanaan otonomi  daerah.  Dimana  hal  tersebut juga  dijelaskan  oleh  (Nordholt  &  van Klinken,  2007)  mengatakan  bahwa prinsip demokrasi tetap menjadi landasan penting dalam pelaksanaan UU otonomi  daerah  yang  baru.  Dalam kondisi-kondisi  tertentu  desentralisasi justru bersamaan dengan sistem pemerintahan  yang  otoriter.  Dalam konteks  Indonesia  konsep  desentralisasi dan  demokratisasi  selalu  diusahakan untuk sinkron berjalan seirama. Hal yang sama  dijelaskan  oleh  (Marijan,  2006) mengatakan  bahwa  para  penganut desentralisasi  politik, efisiensi efektifitas dalam pelayanan publik daerah bisa saja tidak cukup tanpa diiringi oleh adanya di daerah.  Maka  dari  kedua  konsep tersebut, diciptakanlah yang konsep baru dikenal dengan democratic
decentralization , (Turner, Hulme, Turner, Hulme,  &  Mccourt,  2015)  menjelaskan bahwa  masyarakat  daerah  mempunyai kedaulatan  dalam  devolusi  kekuasaan atau kewenangan. Ketika kekuasaan atau kedaulatan didelegasikan secara devolusi,  maka  mekanisme  akuntabilitas yang  khas  adalah  berupa  pemilihan- pemilihan  lokal,  yang  di  dalamnya masyarakat daerah mempunyai kedaulatan  yang  lebih  tinggi.  Dengan konsep seperti ini, maka otonomi daerah (desentralisasi) adalah otonominya masyarakat, bukan otonominya pemerintah  daerah  atau  elite-elite  lokal saja.
Karena  asasnya  adalah  "untuk masyarakat  daerah  dan  bukan  untuk elite  daerah",  maka  desentralisasi  dalam kebijakan  otonomi  daerah  mempunyai titik  temu  dengan  demokratisasi.  Meski harus  diakui  bahwa  desentralisasi  yang demokratis  di  Indonesia  jauh  panggang dari api Dalam praktiknya, desentralisasi sebatas  menjadi  "berkah"  bagi  elite politik. Walaupun setidaknya, dilihat dari sisi  konseptual,  semangat  demokrasi menjadi  ruh  desentralisasi.  Di  sinilah letak  titik  temu  desentralisasi  dan demokratisasi  dalam  konteks  otonomi daerah di Indonesia.
Menurut  (Smith,  2012)  hubungan desentralisasi dan demokratisasi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
terdapat sembilan hipotesis yang dengan konsekuensi politik desentralisasi.
Sembilan  hepotesis  itu  adalah  sebagai berikut: pertama, semakin terdesentralis sistem kekuasaan, maka semakin terbuka lebar  peluang  distribusi  kekuasaan  yang merata  dalam  komunitas.  Berbeda dengan  sistim  sentralisasi  di  mana kekuasaan  menggumpal  dalam  satu  titik pusat  Semangat  demokrasi  pun  muncul dalam  proses  desentralisasi.  Sebab kekuasaan  tidak  menjadi  monopoli  atau dominasi  elite  melain  terbagi  secara seimbang dengan masyarakat.
Kedua ,  semakin  terdesentralisasi sebuah  sistem  pemerintahan.  maka masyarakat  akan  semakin  terdidik. Dengan  kekuasaan  yang  ada  dalam masyarakat maka masyarakat mempunyai  kebebasan  mengembangkan nalar kritisnya. Desentralisasi
memberikan pemahaman kepada masyarakat  tentang  pentingnya  kritik dan  debat  politik  yang  konstruktif, penyeleksian  para  wakil  rakyat,  dan managamen  anggaran  dan  perencanaan dalam  sebuah  sistem  demokrasi.  Selain memicu  masyarakat  untuk  berpikir  dan mengkritisi  proses  politi  yang  berjalan, desentralisasi membuka ruang berkompetisi secara fair bagi masyarakat dalam  memperebutkan  kesempatan berkuasa.
Dalam proses kompetisi, masyarakat  terdorong  mengembangkan potensi  -  potensi  sebagai  meminjam istilah  Bourdieu  modal  dalam  politik. Bourdieu  mengatakan  bahwa  apa  yang disebut  sebagai  ranah  adalah  ranah perjuangan  dalam  memperjuangkan posisi  dan  otoritas  yang  legitimit, sementara logika yang mengatur perjuangan  ini  adalah  logika  modal.  Hal ini  tentu  saja  berlaku  dalam  ranah politik.  Untuk  memperebutkan  posisi  di ranah  politik  praktis,  seseorang  harus mempunyai  modal,  dan  di  antara  modal itu  adalah  modal  intelektual.  Untuk mengakses  daya  intelektual  masyarakat inilah,  bagi  Smith  desentralisasi  sangat mendukung.
Ketiga ,  semakin  terdesentralisasi sebuah  sistem  pemerintahan,  sistem  itu akan  semakin  stabil.  Stabilitas  politik bisa  terjamin  ketika  terjadi  stabilitas masyarakat.  Saat  stabilitas  masyarakat terkoyak maka sudah dipastikan stabilitas  politik,  baik  nasional  maupun lokal, akan terkoyak. Melalui desentralisasi,  diharapkan  masyarakat bisa meningkatkan peran sertanya dalam perpolitikan.  Partisipasi  dan  peran masyarakat  yang  tinggi  membuat kekuasaan atau pemerintahan memperoleh  legitimasi  dan  kepercayaan yang besar. Sebaliknya, ketika partisipasi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
dan  peran  masyarakat  rendah,  misalkan banyak  masyarakat  yang  golput  dalam pemilu, maka kepercayaan dan legitimasi masyarakat  terhadap  pemerintah  sangat rendah.  Peran  dan  partisipasi  adalah wujud  dari  kepercayaan  masyarakat. Sementara  kepercayaan  masyarakat adalah  sumber  stabilitas.  Kepercayaan masyarakat  bisa  muncul  jika  diberi kekuasaan  untuk  menentukan  pilihan politiknya. Hal ini bisa ditempuh melalui kebijakan  desentralisasi.  Desentralisasi yang melahirkan kepercayaan masyarakat  sebagai  sumber  stabilitas diharapkan mampu melahirkan harmoni sosial,  semangat  kekeluargaan  dan stabilitas politik.
Keempat , semakin besar desentralisasi  yang  diberikan  maka negara semakin dekat dengan warganya. Kedekatan  pemerintah  atau  negara diharapkan  menjadi  pintu  sensitifitas bagi  negara  terhadap  aspirasi  dan kepentingan rakyat. Seringkali pemerintah  sebagai  aparat  negara berjarak  dari  masyarakat.  Banyak  elite politik  yang  tidak  peka  dengan  kondisi masyarakatnya. Ketika masyarakat dilanda ketertindasan teror dan misalnya,  negara  sering  kali  absen.  Hal ini  membuktikan  adanya  jarak  yang sangat  dalam  antara  negara  dan  rakyat. Desentralisasi  bisa  menjadi  pendorong
negara  dan  elite  politik,  terutama  elite politik  lokal,  untuk  senantiasa  peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Desentral diharapkan mampu menumbuhkan sensitifitas  pemerintah,  sebab  adanya peningkatan  kuantitas  perwakilan  lokal yang  ditempatkan  di  pusat  kekuasaan, sehingga  upaya  mengetahui  kebutuhan lokal  terpenuhi  dengan  cara-cara  yang efektif.

## Demokratisasi Desa
Demokratisasi Desa merupakan        frase          tersendiri  yang sengaja dibedakan dengan demokratisasi  di  Desa.  Demokratisasi Desa  mewakili  semangat  UU  Desa  yang mengakui  Desa  sebagai  subyek  dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas. Pilihan frase tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan  bahwa Desa bukanlah  ruang  geografi  kosong  yang berjarak  dari  sosio  budaya  manusia yang  tinggal  di  dalamnya,  seperti tertangkap  dari  frase  demokratisasi  di Desa.  Sebaliknya,  Desa  merupakan kesatuan  teritorial  atau  wilayah  yang melekat  dan  terikat  pada  kehidupan manusia  di  atasnya  beserta  tradisi  dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan  itu.  Dengan  demikian,  frase atau  konsep  demokratisasi  Desa  berarti

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
upaya  menggerakkan  demokrasi  dalam kekhasan  Desa  itu  sendiri.  Demokrasi dilaksanakan  dan  dikembangkan  dalam semangat  pengakuan  keunikan  dan kekhasan tradisi Desa.
Signifikansi  atau  nilai  penting demokratisasi  Desa  dilatarbelakangi oleh  dua  hal. Pertama ,  dalam  arena Desa,  demokrasi  merupakan  upaya pendefinisian  ulang  hubungan  antara masyarakat  Desa  dengan  elit  atau penyelenggara Pemerintahan Desa (Kades  beserta  perangkat  dan  BPD). Melalui  demokrasi,  di  Desa  pun  berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat.  Dengan  berpijak  pada  definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga  Desa  adalah  pemilik  sejati  dari kekuasaan  (Desa),  bukan  elit  atau penyelenggara Pemerintahan Desa.
Penyelenggara
Pemerintahan Desa
adalah  sekedar  pelaksana  kekuasaan rakyat  Desa,  bukan  pemilik  kekuasaan atau apalagi pemilik Desa.
Latar  belakang kedua terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh UU Desa  dalam  memandang  kedudukan Desa.  Salah  satu  bagian  terpenting dalam  UU  Desa  adalah  pengakuan Negara  terhadap  hak  asal-usul  Desa (disebut asas  rekognisi)  dan  penetapan
kewenangan berskala lokal dan pengambilan  keputusan  secara  lokal untuk  kepentingan  masyarakat  Desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, Desa memiliki kewenangan  yang  sangat  besar  untuk mengurus dirinya sendiri.
Dipandang dari sudut kepentingan masyarakat Desa, rekognisi dan subsidiaritas memberi peluang bagi Desa  untuk  mewujudkan  kehendak bersama dalam semangat Desa membangun.  Desa  tampil  sebagai subyek yang merencanakan dan menyusun  prioritas  pembangunannya sendiri, terlepas dari instruksi atau dikte Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah.  Sementara  di  sisi  lain,  hanya dengan rekognisi dan subsidiaritas, watak feodal  dan  elitisme  penyelenggara Pemerintahan  Desa  berpeluang  untuk muncul  kembali  (Sutoro  Eko,  dkk., 2014).  Dalam  konteks itulah, demokrasi dibutuhkan  untuk  mengembangkan modal  sosial  masyarakat  Desa  dalam berhadapan  dan  mengelola  kekuasaan Desa.  Melalui  demokrasi  pula,  dapat diharapkan tumbuhnya kesadaran dalam  masyarakat  Desa  akan  posisinya sebagai sumber serta pemilik kekuasaan yang sejati.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
Rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas pengaturan Desa membawa implikasi  pada desain demokrasi  yang  dikembangkan  di  Desa. Demokrasi Desa memiliki titik tekan dan nuansa  tersendiri  yang  tidak  dapat disamarupakan  dengan  demokrasi  di tingkat  nasional.  Hak  asal-usul,  pola sosio budaya Desa, karakteristik masyarakat Desa,  dan kenyataan sosiologis  masyarakat  Desa  menuntut adaptasi  dari  sistem  modern  apapun apabila  ingin  berjalan  di  Desa,  tidak terkecuali demokrasi.

## Desa Sebagai Arena Demokrasi
Demokratisasi  Desa  setidaknya harus memperhatikan  empat hal berikut. Pertama , hubungan-hubungan sosial  yang  ada  di  Desa  terbangun  dari pergaulan  sosial  secara  personal  antar sesama  penduduk  Desa  yang  telah berlangsung  lama.  Bahkan,  banyaknya Desa-desa  di  Indonesia  yang  usianya jauh lebih tua dari usia Negara Republik Indonesia  menandai  bahwa  hubungan- hubungan  sosial  tersebut  telah  sangat lama  terbentuk.  Apabila  nasionalisme atau  perasaan  kebangsaan  di  tingkat Negara  terbentuk  secara  imajiner, seperti danyatakan  oleh seorang antropolog,  perasaan  sebagai  sesama orang  sedesa  tumbuh  secara  empiris
dan personal, yaitu  hasil  dari  pergaulan sehari-hari  termasuk  dari  hubungan kekerabatan. Hubungan-hubungan tersebut  seringkali  membentuk  pola sikap  dan  tata  cara  pergaulan.  Secara umum  misalnya hubungan  antara orang yang  lebih tua dengan yang lebih muda, saudara  dekat  dengan  saudara  jauh, berkerabat atau tidak berkerabat.
Kedua, hubungan  Desa  dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas  yang  sangat tinggi.  Bagi Desa, tanah  dan  ruang  yang  mereka  tinggali bukan  semata-mata  ruang  mati  yang dapat  ditinggalkan  sewaktu-waktu  atau diolah  dan  diuangkan  (dijual)  dengan sesuka  hati.  Ruang  bagi  Desa  sama pentingnya  dengan  kehidupan  itu sendiri. Keterikatan pada ruang tersebut bukan  semata-mata  bersifat  ekonomis, yakni sebagai sumber nafkah, melainkan  tidak  jarang  dibarengi dengan  perlakuan ruang sebagai sesuatu  yang  bernyawa  dan  hidup.  Dari model  keterikatan  semacam  itulah muncul  kearifan  lokal (local  wisdom) yang  teraktualisasi  dalam  bentuk- bentuk  tindakan  ramah  lingkungan masyarakat Desa, penghargaan terhadap tanah, udara,  dan air.
Berkait  dengan  itu, ketiga , pergaulan  yang  lama,  intens,  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
berlangsung  dalam  hubungan  serba hidup  dengan  ruang,  menciptakan  atau pola  sosio  budaya  Desa  yang  khas. Kehidupan Desa bukan berlangsungsebagai  kumpulan  manusia yang  berhubungan  secara  kontraktual dan  formal,  melainkan  sekumpulan manusia  yang  memiliki  pengalaman bersama,  sekaligus  digerakkan  oleh tradisi  yang  terbentuk  dalam  lintasan sejarah,  dan  terikat  pada  ruang.    Setiap Desa  memiliki  adat-istiadat,  sistem kelembagaan  politik  tradisional  yang berbeda-beda,  dan  sejarahnya  masing- masing.  Misalnya,  Banyak  Desa  yang masih  mempergunakan trah atau keturunan  sebagai  rujukan  penilaian siapa yang layak menjadi Kepala Desa.
Keempat , solidaritas yang terbentuk  di  Desa  biasanya  bersifat mekanis  yang  kental  dengan  nuansa kolektivistik.  Dalam  bentuk  solidaritas semacam  itu,  masyarakat  Desa  menjadi suatu kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling topang. Masyarakat Desa sebagai subyek atau aktor dapat bertindak sebagaimana individu. Dalam cara pandang modernisasi-pembangunan  model  orde baru,  sifat-sifat  Desa  yang  semacam  itu dilihat sebagai penghambat pembangunan.  Sebaliknya,  dalam  UU
Desa  sifat-sifat  itu  justru  diakui  dan diterima  sebagai  fakta  objektif  yang memiliki potensi tersendiri bagi kemajuan  masyarakat  Desa,  termasuk dalam hal berdemokrasi.

## Refleksi Akhir
Menurut analisa penulis berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi  desa  merupakan  sebuah proses  yang  baru  saja  dimulai  yang mana  hasilnya  atau  dampak  dari penerapannya belum terlihat. Demokrasi  merupakan  proses  yang bersifat  seremonial,  namun  dalam kenyataannya  bahwa  masyarakat  desa menerima banyak akses terutama dalam proses demokrastisasi seperti kebebesan dalam memutuskan kepentingannya.
Demokrasi desa merupakan salah satu bentuk  dari  pendekatan  demokrasi komunitarian,  yang  mana  menekankan terhadap  pengakuan  individu  kepada komunitas dengan memberikan perhatian  terhadap  otonomi  individu.
Namun  pada  kenyataannya  yang  di perlihatkan bukanlah kebebasan individu, melainkan penghargaan terhadap  otonomi  individu  dengan memberikan  kesempatan  kepada  setiap

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 1 (2020) : Februari 2020
individu  agar  mampu  memaksimalkan dirinya.
Demokrasi prosedural yang terkait  dengan  mekanisme  pembuatan keputusan,  penentuan  pemimpin,  dan artikulasi  kepen  tingan  masyarakat haruslah  ditunjang  dengan  kinerja pemerin-  tahan  yang  baik.  Pokok persoalan  kinerja  pemerintahan  yang ditemui  peneliti  di  lokasi  penelitian meliputi  pengambilan  kepu-  tusan  desa bias  elite,  pengelolaan  keuangan  yang tidak transparan dan adanya mekanisme nonbujeter, kekuasaan elite primordialistik  yang  cenderung  untuk menekan  dan  memobilisasi  rakyat,  dan akuntabilitas  pelayanan  publik  masih rendah. Kinerja pemerintahan desa pada masa  mendatang  diarahkan  kepada pembentukan indikator pengontrol
kinerja pemerintah desa, proses demokratisasi di segala aspek, penguatan  BPD  seba  gai  alat  kontrol terhadap  pemerintah,  dan  peningkatan partisipasi  rakyat  dalam  pemerintahan dan pembangunan.

## Daftar Pustaka
Baswedan,  A.  (2007).  Kata  pengantar  dalam Politik  Lokal  di  Indonesia.  Jakarta: KITLV-  Jakarta  dan  Yayasan  Obor Indonesia.
Crook, R. (2000). Decentralization, (11).
International  Bank  for  Reconstruction  and
Development. (1997). World development  report.  The  State  in  a Changing World. Na.
Marijan, K. (2006). Demokratisasi di daerah:
pelajaran dari pilkada secara langsung. Pustaka Eureka dan PusDeHAM.
Michels,  R.  (1915).  Political  parties:  A sociological  study  of  the  oligarchical tendencies  of  modern  democracy.
Hearst’s International Library Company.
Nordholt,  H.  S.,  &  van  Klinken,  G.  (2007).
Politik Lokal di Indonesia (trans.
Renegotiating  boundaries  local  politics  in
post-Suharto Indonesia. Jakarta: KITLV and YOI.
Pratikno,  &  Kurniawan,  N.  I.  (n.d.).  Struggle to  Gain  Representation  :  Mixed Politics

## in Democratising Indonesia.
Ratnawati,  T.  (2011).  Antara  “Otonomi” Sultan Dan “Kepatuhan” Pada Pusat Di Era  Reformasi:  Studi  Kasus  Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY). Governance (Jurnal Ilmu Pemerintahan).
Rondinelli, D. A. (1983). Decentralization and development:  Policy  implementation
in developing countries, (Sage
Publications).
Samadhi,  W.  P.  (2014).  Mengembalikan
Publik  pada  Demokrasi.  Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia.
Smith,  B.  C.  (2012).  Desentralisasi:  Dimensi Teritorial  Suatu  Negara.  Jakarta:
Masyarakat llmu Pemerintahan
Indonesian (MIPI).
Sulaksono,  T.  (2016).  Menggugat  Relasi Partai  Politik  dan  Demokrasi  di Indonesia
PascaOrde Baru.
Turner, M., Hulme, D., Turner, M., Hulme, D.,
&  Mccourt,  W.  (2015).  Governance, administration,  and  development:
Making the state work.
Walzer,  M.  (1984).  Deterrence  and democracy. New Republic.