## PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN DESA
Septaning Rena Julika, Irma Irawati P

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja Sumenep

## Abstrak
Kebutuhan  informasi  saat  ini  menjadi  kebutuhan  umum  masyarakat  Indonesia,  selain kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan.  Informasi  yang  baik  akan  meningkatkan  pola  pikir masyarakat  untuk  bergerak  aktif  terutama  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Seiring perkembangan zaman saat ini pemanfaatan tekhnologi menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam mengelola informasi yang cepat. Akan tetapi bagi masyarakat desa bukanlah hal  yang  mudah  dalam  memanfaatkan  tekhnologi  informasi,  maka  dari  itu  diperlukannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lembaga Sosial yang dibentuk sebagai jembatan informasi masyarakat desa dan pemerintah, maupun sebaliknya. Mengingat pentingnya KIM di dalam  desa  sehingga  perlu  adanya  kegiatan  pemberdayaan  maksimal  yang  dilakukan  oleh Diskominfo Kabupaten Sumenep.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemberdayaan KIM dalam mendorong pembangunan  desa  berdasarkan  atas  empat  (4)  kegiatan  pemberdayaan  yaitu  Bina  Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Data  yang  digunakan  terdiri  dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil lokasi di Diskominfo Kabupaten Sumenep.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  Diskominfo Kabupaten  Sumenep  melalui  empat  (4)  kegiatan  pemberdayaan  yang  meliputi  bina  manusia berkaitan  dengan  keanggotaan  KIM  serta  bentuk  hubungan  jejaring  KIM.  Selain  itu  melalui bina  usaha,  bina  lingkungan  dan  bina  kelembagaan.  Kegiatan  tersebut  bersumber  dari Permendagri  No.  08  tahun  2008  yang  mengemukakan  materi  pemberdayaan  KIM  haruslah berkaitan dengan pengembangan SDM, manajemen, aktifitas KIM serta kelembagaan.Penerapan  kegiatan  tersebut  direalisasikan  melalui  workshop,  pembinaan, sosialisasi serta pameran KIM. Dilakukan melalui kegiatan workshop, sosialisasi, pelatihan dan pameran  KIM  oleh  Diskominfo  Kabupaten  Sumenep.  Namun  kecilnya  anggaran  yang  dimiliki Diskominfo,  keadaan  geografis  wilayah  kabupaten  sumenep  serta  status  perekonomian masyarakat menghasilkan belum maksimalnya pemberdayaan KIM tersebut.

## Kata Kunci: Pemberdayaan KIM, Pembangunan Desa

## PENDAHULUAN
Pembangunan menjadi salah satu proses  dalam  mewujudkan  cita – cita  bangsa yaitu  menuju  pada  kesejahteraan  rakyat sebagaimana  yang  tertera  dalam  Undang – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945 alenia ke-4 dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  dan  seterusnya.  Melalui  pembangunan diharapkan  membawa  perubahan  bermakna bagi  negara  untuk  menuju  ke  arah  yang  lebih baik  dari  sebelumnya,  sehingga  kehidupan masyarakat akan dapat terus berkembang. Katz dalam  Suryono  (2010:3)  yang  menyatakan bahwa pembangunan sebagai bentuk perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan  keadaan  lainnya  yang  dipandang  lebih bernilai.
Pelaksanaan  pembangunan  menuntut terjadinya pola kehidupan yang lebih baik pada suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  dengan mengolah  potensi  serta  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  sebuah  negara  sebagai  upaya dalam mewujudkan tujuan negara. Diungkapkan  pula  oleh  Suryono  (2010:2) bahwa  pembangunan  merupakan  perubahan besar – besaran  oleh  suatu  bangsa  yang memiliki  implikasi  sangat  luas  terhadap  agen perubahan,  kekuasaan,  sumber  daya  yang dimiliki  untuk  menuju  pada  keadaan  yang lebih baik.
Potensi  dan  sumber  daya  yang  di miliki  oleh  Indonesia  cukup  melimpah, sehingga  sejak  diberlakukannya  Undang – undang Otonomi Daerah pada tahun 2001 telah memberikan ruang  gerak kepada setiap daerah dalam  mengurusi  urusan  rumah  tangganya berdasarkan  atas  Undang – undang  (Sjafrizal, 2015:89).  Urusan  rumah  tangga  daerah  tidak
hanya mengenai pemerintahan akan tetapi juga berkaitan  dengan  bagaimana  daerah  dapat mengelola potensi yang dimiliki sebagai proses pembangunan  nasional  untuk  menyentuh  pada kepentingan masyarakat.
Pencapaian tujuan pembangunan daerah  akan  dipengaruhi  oleh  keberhasilan desa  dalam  melaksanakan  pembangunannya. Hal  tersebut  disebabkan  karena  pemerintah telah menempatkan desa sebagai lembaga yang memiliki hak otonom. Pembagian hak otonom tersebut  merupakan  usaha  pemerintah  dalam mewujudkan  pembangunan  nasional  yang berdasarkan  atas  kepentingan  masyarakat secara  menyeluruh  dan  merata.  Pada  dasarnya konteks  pembangunan  nasional,  pelaksanaan pembangunan  diarahkan  pada  semua  sektor dan  di  semua  wilayah  baik  daerah  bahkan termasuk  desa (jurnal  Agroforenstri,  Vol.II, No.1, 2007 ).
Pembangunan desa menjadi hal terpenting dalam mencapai tujuan pembangunan  nasional  karena  fakta  yang  ada secara  keseluruhan  masyarakat  Indonesia berpenghuni di pedesaan. Wujud otonomi desa telah  mengantarkan  desa  sebagai  fokus  dari pembangunan nasional, sebab menurut Hardjanto  (2013:118)  pembangunan  desa merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan nasional  dalam  usaha  meningkatkan  kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara  keseluruhan  yang  dilakukan  secara berkelanjutan  berdasarkan  pada  potensi  dan kemampuan desa.
Hak otonomi desa diatur dalam Undang – undang  Republik  Indonesia  No.  6  Tahun 2014  tentang  desa  bertujuan  untuk  menyentuh kepentingan  masyarakat  secara  langsung. Pengertian  desa  dalam  pasal  1  ayat  1 menyatakan bahwa, Desa adalah desa dan desa
adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi  desa  telah  memberikan  ruang kepada  desa  dalam  melaksanakan  proses pembangunan  berdasarkan  atas  kepentingan serta  kondisi  masyarakat  desa  itu  sendiri, sejalan dengan pernyataan Cristian (2015:190) yang  menyatakan  bahwa  hak  otonomi  desa sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintah,  akan  tetapi  juga  berkaitan  dengan kepentingan
masyarakatnya sendiri. Selanjutnya  dalam  pasal  1  ayat  8  undang- undang desa menyebutkan bahwa Pembangunan  Desa  adalah  upaya  peningkatan kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar- besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Hal ini menunjukkan bahwa hakikat dari pembangunan desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera.
Pemerintah menyadari melalui pembangunan  desa  dapat  mewujudkan  sistem demokrasi  yang  dianut  Indonesia  saat  ini, dimana  Negara  dapat  melibatkan  secara  aktif peran  masyarakat di  dalam  desa.  Pelaksanaan pembangunan  desa  akan  berbicara  mengenai kepentingan  dan  keinginan  rakyat,  sebab pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia di pedesaan  serta  menciptakan  iklim  yang mendorong  tumbuhnya  prakarsa  dan  swadaya
masyarakat  desa (ejournal  pemerintahan Integratif , Vol.3, No.1, 2015).
Pelaksanaan  pembangunan  desa  harus diselenggarakan dengan  mengacu pada prinsip transparan,  akuntabel  serta  partisipatif  sebagai prioritas  utama  pemerintah  desa.  Hal  tersebut juga  diungkapkan  oleh  Hardjanto  (2013:119) bahwa  untuk  mencapai  pembangunan  yang baik  saat  ini  pembangunan  pedesaan  harus menerapkan  prinsip – prinsip  transparansi, partisipatif,  akuntabilitas  dan  sustainible. Penerapan  prinsip  tersebut  akan  mengajak masyarakat bersama – sama untuk membangun.  Prinsip-prinsip  tersebut  dapat terlaksana apabila terdapat keterbukaan informasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat sendiri  guna  terjalinnya  komunikasi  yang selaras (Alfando, 2013:109).
Undang – undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  Pasal  28  F menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan berbagai jenis saluran  yang  tersedia.  Ketersediaan  informasi akan  membawa  masyarakat  untuk  aktif bergerak  serta  menjadi  masyarakat  cerdas sehingga berdampak pada proses pembangunan. Mengingat pentingnya informasi dewasa  ini  pemerintah  telah  mengatur  dalam Undang – Undang  RI  No.14  Tahun  2008 tentang  keterbukaan  informasi  publik  untuk memberikan jaminan masyarakat dalam memperoleh  informasi.  Undang – undang tersebut  menjelaskan  bahwa  saat  ini  informasi menjadi  salah  satu  kebutuhan  pokok  manusia selain  kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan.
Memperoleh  informasi  juga  telah  menjadi  hak asasi  manusia  sebagai  bagian  dari  ciri  utama negara  demokrasi  yang  memegang  teguh pencapaian dari dan untuk rakyat.
Keterbukaan  Informasi  Publik  akan menggerakkan  masyarakat  untuk berperan aktif  dan  ikut  serta  dalam  pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan benar – benar  berbicara  tentang  kepentingan  rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut maka menjadi tugas bersama antara masyarakat dan pemerintah  dalam  menyalurkan  informasi melalui  media  apapun,  baik  secara  tertulis ataupun  secara  lisan.  Akan  tetapi  bukan  hal mudah  bagi  masyarakat  di  pedesaan  dalam mengakses  informasi,  sebab  kenyataannya tidak  semua  masyarakat  desa  dapat  menerima informasi dengan baik karena adanya keterbatasan pengetahuan  dan  sebagainya. Dilihat dari rendahnya pendidikan di desa.
Permasalahan tersebut membawa pemerintah  untuk  dapat  mengembangkan jaringan informasi di desa melalui pembentukan lembaga komunikasi. Pemerintah daerah  yang  diwakili  oleh  Dinas  Komunikasi dan  Informasi  (DISKOMINFO)  mengadakan sosialisasi  pembentukan  Kelompok  Informasi Masyarakat  (KIM)  sebagai  lembaga  informasi masyarakat yang didasari atas PERMENKOMINFO  No.  8  Tahun  2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan
Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)  merupakan  lembaga  informasi  yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, sebagaimana dalam  pasal  1  dijelaskan  bahwa  Kelompok Informasi  Masyarakat  (  KIM  )  sebagai Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah
Kelompok
Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya
disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat,  dari  masyarakat  dan  untuk masyarakat  secara  mandiri  dan  kreatif  yang aktivitasnya  melakukan  kegiatan  pengelolaan informasi  dan  pemberdayaan  masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
Kabupaten  Sumenep  merupakan  salah satu  wilayah  di  Jawa  Timur  yang  dinilai memiliki  potensi  KIM  cukup  aktif  dalam melaksanakan kegiatan KIM, dibuktikan dengan  keaktifannya  dalam  mengikuti  setiap kompetisi  yang  diadakan  oleh  pemerintah profinsi. Jumlah  KIM  di  Kabupaten  Sumenep sejak dikeluarkannya SK DISKOMINFO tahun 2010  sampai  akhir  Oktober  2011  berjumlah sekitar  34  KIM.  Melihat  dari  pernyataan tersebut penting kiranya agar KIM diperdayakan agar keberadaannya dapat dipertahankan,  sebab  keberadaan  KIM  sangat berpengaruh pada pembangunan desa.
Pemberdayaan  merupakan  hal  yang perlu  dilakukan  agar  KIM  dapat  berjalan semestinya dan dapat mendorong terselenggaranya  pembangunan  di  pedesaan. Melalui pemberdayaan akan membentuk keinginan  di  dalam  kelompok  untuk  mencapai tujuan  secara  efektif.  Dijelaskan  lebih  lanjut dalam PERMENKOMINFO No. 8 Tahun 2010 Pasal  4  bahwa  pemberdayaan  KIM  diarahkan untuk,  1)  mewujudkan  jejaring  diseminasi informasi  nasional,  2)  mendorong  partisipasi masyarakat,  3)  mendorong  peningkatan  media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi serta, 4) membangun masyarakat informasi.
Pemberdayaan KIM merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2011-2015
DISKOMINFO  Kabupaten  Sumenep  dalam program  pengembangan  dan  pemberdayaan
KIM  di  Kabupaten  Sumenep. Akan  tetapi dalam  laporan  standar  pelayanan  minimal (SPM)  DISKOMINFO  Kabupaten  Sumenep bahwa  sampai  tahun  2014  pengembangan  dan pemberdayaan  KIM  masih  berjalan  sebesar 50%. Sehingga pemberdayaan  yang  dilakukan oleh  DISKOMINFO  dapat  dinyatakan  belum maksimal,  dibuktikan  dari  tidak  semua  KIM berperan aktif dalam kegiatan yang diadakan.
Pemberdayaan  KIM  tersebut  akan memberikan  ruang  untuk  masyarakat  desa dalam mengakses informasi mengenai pemerintah  tingkat  daerah  dan  tingkat  pusat sehingga  pelaksanaan  pembangunan  desa sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan serta  berdasarkan  prakarsa  dan  kebutuhan masyarakat  desa  itu  sendiri.  Dijelaskan  dalam PERMENKOMINFO No. 8 Tahun 2010 pasal 9  bahwa  pemberdayaan  KIM  meliputi,  1) Pemodelan, 2) Bimbingan teknis, 3) Workshop,  sarasehan,  forum,  4)  Simulasi,  5) Penyediaan  bahan ‐ bahan  informasi,  dimana materi  pemberdayaan  tersebut  yaitu  berkaitan dengan  manajemen,  SDM,  kelebagaan  dan aktivitas lembaga komunikasi sosial.
Serangkaian dari uraian di atas menjelaskan  ketertarikan  penulis  untuk  dapat mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  Kelompok Informasi  Masyarakat  (KIM)  sehingga  dapat mendorong berlangsungnya pembangunan desa  melalui  keterbukaan  informasi sehingga masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam pembangunan desa dengan judul “ Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat  Dalam Mendorong Pembangunan Desa “.

## KAJIAN PUSTAKA Pemberdayaan
Slamet dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:100) menyatakan pemberdayaan  sebagai  proses  penyuluhan pembangunan,  dimana  oleh  Chambers  dalam Awang (2010:45) menyatakan bahwa pemberdayaan  sebagai  konsep  pembangunan ekonomi  yang  merangkum  nilai – nilai  sosial dimana  konsep  ini  telah  mencerminkan paradikma  baru  pembangunan  yaitu  bersifat partisipatif.
Dijelaskan  pula  oleh  Mubyarto  dalam Awang (2010:46) bahwa pemberdayaan ditekankan  pada  pemberdayaan  manusia  yang diarahkan  pada  pengembangan  sumberdaya manusia  terutama  pada  masyarakat  desa, penciptaan  peluang  berusaha  yang  sesuai dengan  keinginan  masyarakat. Peningkatan kemampuan  masyarakat  harus  senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, tekhnologi dan seni  IPTEK,  sehingga  seiring  perkembangan IPTEK    penguasaan  tekhnologi  informasi  dan komunikasi  metlak  harus  menjadi  pelatihan (Mardikanto dan Soebianto, 2013:223). Melalui  perkembangan  tekhnologi  tersebut R.Wrihartnolo  dan  Dwidjowijoto  (2007:149) menyebutkan dampak pemberdayaan tekhnologi menjadi jawaban yang berjangkauan jauh ke depan dan berkesinambungan dalam membangun masyarakat  yang  maju,  mandiri  dan  sejahtera (R.Wrihartnolo dan Dwidjowijoto, 2007:149)
Menyikapi  pernyataan  tersebut  bahwa pemberdayaan  berbicara  mengenai  penciptaan peluang yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga Riniwati (2011:2)
menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  merupakan suatu  proses  yang  memberikan  otonomi  dan pengambilan  keputusan  lebih  besar  kepada
10
pekerja dalam segala faktor yang mempengaruhi hasil kerja.
Bersumber  dari  penjelasan  para  ahli mengenai  arti  dan  makna  pemberdayaan  yang memiliki pandangan masing-masing.
Keseluruhan  makna  dan  arti  tersebut  memiliki arah  yang  sama  untuk  dapat  memandang pemberdayaan  sebagai  sebuah  pembelajaran agar  lebih  berdaya  guna.  Menyentuh  hal tersebut  pemberdayaan  dapat  dilihat  melalui prinsip-psinsip  serta  ruang  lingkup  kegiatan pemberdayaan.
Menurut  Mardikanto  dan  Soebiato (2013:113),  pemberdayaan  adalah  proses pemberian  dan  atau  optimasi  daya  (yang dimiliki  dan  atau  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat),  baik  daya  dalam  pengertian kemampuan  dan  keberanian  ataupun  daya dalam  artian  kekuasaan  atau  posisi  tawar. Berdasarkan atas pernyataan tersebut Sumadyo dalam  (Mardikanto  dan  Soebiato,  2013:113) merumuskan  3  upaya  pokok  dalam  setiap pemberdayaan  yang  disebut  Tri  Bina,  dimana hal  tersebut  meliputi  Bina  Manusia,  Bina Usaha dan Bina Lingkungan.
Lebih  lanjut,  dari  ke  3  upaya  pokok tersebut dikembangkan oleh Mardikanto (2013:114-117)  menjadi  4  upaya  pokok  yang meliputi :
1. Bina Manusia : Bina manusia merupakan upaya  pertama  dan  yang  paling  utama harus  diperhatikan  dalam  setiap  upaya pemberdayaan,  sebab manusia  merupakan pelaku  atau  pengelola  manajemen  itu sendiri.
2. Bina  Usaha : Bina  usaha  ini  dasarnya berorientasi  pada  perbaikan  kesejahteraan (ekonomi),  sehingga  bina  usaha  menjadi bagian  penting  untuk  mendukung  proses manusia.
3. Bina  Lingkungan : Bina  Lingkungan dalam  hal  ini  tidak  hanya  berbicara mengenai  lingkungan  fisik  semata,  akan tetapi  dalam  praktik  perlu  disadari  bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh.
4. Bina  Kelembagaan : kelembagaan  sosial atau  organisasi  sosial  yang  tersedia  dan dapat  berjalan  efektif  sehingga  dapat mendukung terselenggaranya bina manusia,  usaha  dan  lingkungan.  Sebagai suatu  hal  yang  disetujui  dan  memiliki sanksi, dapat disebutkan sebuah kelembagaan apabila memenuhi 4 komponen  seperti,  1)  Komponen  person, 2)  Komponen  kepentingan,  3)  komponen aturan, dan 4) Komponen Struktur.

## Organisasi Sosial
Faules (2013:48) menyatakan
Organisasi  pada  dasarnya  merupakan  suatu entitas  yang  berfungsi  dengan  cara – cara tertentu.
Effendy (2009:114) menyatakan organisasi  secara  harfiah  diartikan  sebagai sebuah  sistem,  dimana  paduan  dari  bagian – bagian  yang  satu  sama  lainnya  saling bergantung.  Bagian – bagian  tersebut  meliputi wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  akan memberikan pengarahan dan melakukan koordinasi.
Penelitian ini lebih membahas mengenai  organisasi  sosial,  dimana  Sumarto (2009:29) menyatakan Organisasi sosial merupakan  organisasi  non  pemerintah  yang dibentuk untuk mendorong proses pembangunan yang bersifat partisipatori.
Sitepu  (2006:11),  Organisasi  sosial merupakan  wadah  partisipasi  masyarakat secara  terlembaga,  sehingga  semakin  banyak
organisasi sosial dapat diartikan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat.
Salah  satu  bentuk  organisasi  sosial yaitu  Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM) yang  dibentuk  di  desa.  Berdasarkan  atas PERMENKOMINFO no. 8 tahun 2010 pasal 1 menjelaskan  bahwa  Kelompok  Informasi Masyarakat  (  KIM  )  sebagai  Lembaga Komunikasi  Perdesaan  adalah  Kelompok Informasi  Masyarakat  atau  kelompok  sejenis lainnya,  selanjutnya  disingkat  KIM,  yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk  masyarakat  secara  mandiri  dan  kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan  informasi  dan  pemberdayaan masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  nilai tambah.

## Informasi
Berdasarkan  atas  pendapat  Faules (2013:28) menyatakan bahwa informasi merujuk  kepada  kata – kata  (dalam  pesan tertulis)  dan  bunyi  (dalam  pesan  terucap) dalam pertunjukan. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Johantan (2013:114) menyatakan  bahwa  Informasi  adalah  pesan (ucapan  atau  ekspresi)  atau  kumpulan  pesan yang terdiri dari ordersekuens dari simbol, atau makna  yang  dapat  ditafsirkan  dari  pesan  atau kumpulan pesan.
Selain  itu  pendapat  lain  mengenai Informasi  yang  dikemukakan  oleh  Bodnar (2000:1)  bahwa  informasi  adalah  data  yang diolah  sehingga  dapat  dijadikan  dasar  untuk mengambil  keputusan  yang  tepat.  Darmawan (2012:2)  juga  menyatakan  bahwa  informasi sebagai  hasil  dari  pengelolaan  data  yang dibutuhkan sehingga semua data dapat dengan cepat dan mudah menjadi sekumpulan informasi yang siap pakai.
Dalam Undang – undang No. 14 tahun 2008  pasal  1  ayat  1  menjelaskan  bahwa Informasi  adalah  keterangan,  pernyataan, gagasan,  dan  tandatanda  yang  mengandung nilai,  makna,  dan  pesan,  baik  data,  fakta maupun  penjelasannya  yang  dapat  dilihat  , didengar,  dan  dibaca  yang  disaj  ikan  dalam berbagai  kemasan  dan  format  sesuai  dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
Informasi  yang  menjadi  konsumsi masyarakat  disebut  dengan  informasi  publik dimana dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Informasi  Publik  adalah  informasi  yang dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/ atau  diterima  oleh  suatu  Badan  Publik  yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara  dan  penyelenggaraan  Badan Publik  lainnya  yang  sesuai  dengan  Undang- Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepent ingan publik.

## Pembangunan
Siagian dalam Suryono (2010:2) mengungkapkan  bahwa  pembangunan  sebagai suatu  arah  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan dan  perubahan  yang  berencana  dan  dilakukan suatu  bangsa,  negara,  dan  pemerintah  secara sadar menuju odernisasi dalam rangka pembinaan  bangsa  (nation  building). Menurut Hardjanto (2013:2) menyatakan bahwa pembangunan  diartikan  sebagai  suatu  proses multidimensional  yang  meliputi  perubahan dalam  struktur  sosial,  perubahan  dalam  sikap hidup  masyarakat  dan  perubahan  dalam kelembagaan nasional, selain itu pembangunan juga  meliputi  peerubahan  dalam  tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan
ketimpangan pendapatan nasional dan pemberantasan kemiskinan.
Akan  tetapi  inti  dari  pembangunan adalah  perhgerakan  untuk  menuju  kepada  hal yang  lebih  baik,  sebagaimana  diungkapkan oleh  Katz  dalam  Suryono  (2010:3)  bahwa pembangunan  sebagai  perubahan  sosial  yang besar  dari  suatu  keadaan  dengan  keadaan  lain yang dipandang lebih bernilai dan Kartasasmita  dalam  Hardjanto  (2013:5)  juga menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

## Pembangunan Desa
Undang – undang  No.  6  Tahun  2014 tentang desa dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa,  Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Selanjutnya    dalam  pasal  1  ayat  8 mengemukakan  bahwa  Pembangunan  Desa adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Dikemukakan  pula  oleh  Adisasmita dalam Hardjanto (2013:118) bahwa pembangunan masyarakat desa adalah kesuluruhan  kegiatan  pembangunan  yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan  masyarakat  ,  serta  dilaksanakan
secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.
Ismani  dalam  Cristian  (2015:195), mengungkapkan pembangunan desa adalah :
Aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah  bersama  masyarakat  desa  dan bertujuan  untuk  meningkatkan  kehidupan  dan penghidupan  masyarakat  kearah  yang  lebih baik,  sudah  tentu  memerlukan kepemimpinan, arah  pembangunan  dalam  perkembangannya juga mendapat usaha membangun dari masyarakat  dan  bangsa  lain,  dimana  dalam praktek  dasar  pembangunan  harus  melihat kenyataan yang  hidup  dalam  dinamika opembangunan masyrakat.
Selanjutnya, ditegaskan oleh Soewignyo  dalam Cristian (2015:196),  bahwa terdapat  3  sifat  dari  pembangunan  desa  yang meliputi  :  1)  pembangunan  desa  sebagai metode  pembangunan,  2)  pembangunan  desa sebagai  program  yang  menyangkut  berbagai segi  terakumulasi  dalam  bentuk  program – program  dan  3)  pembangunan  desa  sebagai pergerakan.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif dimana dalam mendapatkan  informasi  dan  data  sebagai penunjang  penelitian,  peneliti  menggunakan teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara, observasi, dan dokumentasi.
penelitian  ini  berlokasi  di  Dinas Komunikasi  dan  Informasi  (DISKOMINFO) Kabupaten  Sumenep,  sebab  menjadi  tanggung jawab  DISKOMINFO  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  PERMENKOMINFO  no. 8  tahun  2010  pasal  15  untuk  membentuk  dan memberdayakan Kelompok Informasi
Masyarakat  (KIM)  khususnya  di  Kabupaten Sumenep. Adapun  yang  menjadi  fokus penelitian adalah 4 upaya pokok pemberdayaan  meliputi  1.  Bina  manusia,  2. Bina  usaha,  3.  Bina  lingkungan,  dan  4.  Bina kelembagaan.

## PEMBAHASAN Bina Manusia
Bina Manusia dalam hal ini menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh Diskominfo, karena pada dasarnya manusialah yang  menjadi  motor  penggerak  pencapaian tujuan  dari  KIM.  Mardikanto dan  Soebianto (2013:114)  menyatakan  bahwa  dalam  ilmu manajeman manusia  menempati  unsur  yang paling  unik,  yaitu  selain  sebagai  sumber  daya sekaligus  sebagai  pelaku  dan  pengelola manajemen itu sendiri.
Dituangkan dalam  materi  workshop KIM oleh Ambar Sulistiyorini, SH, MM selaku Kepala Bidang Komunikasi Jaringan Diskominfo Jawa timur bahwa aspek pemberdayaan manusia di dalam KIM meliputi aspek pengembangan kapasitas individu melalui workshop, pelatihan dan sebagainya.Pengembangan  kapasitas  sistem jejaring  baik  antar  KIM  maupun  dengan stakeholder yang  ada  di  Kabupaten  Sumenep juga  menjadi  bagian  dari  pemberdayaan  ini. Pernyataan  tersebut selaras  dengan pendapat Mardikanto dan  Soebianto (2013:114)  bahwa bina manusia tersebut meliputi upaya penguatan/pengembangan kapasitas yaitu untuk dapat mengembangkan kapasitas individunya  serta  pengembangan  kapasitas sistem  jejaring  untuk  memperluas  jangkauan KIM.
Kegiatan  pemberdayaan  dalam  bina manusia  yang  dilakukan  oleh  Diskominfo untuk dapat menyentuh individu anggota KIM dilakukan melalui bentuk pembinaan langsung, sosialisasi  dan workshop.  Isi  dari  kegiatan tersebut  membahas  mengenai  keorganisasian, tujuan  dan  makna  KIM  yang  harus  diketahui oleh  anggota  KIM  sebagai  organisasi  yang lahir dari dan untuk rakyat.Dampak yang dapat diberikan KIM  terhadap masyarakat  desa menjadi  bagian  dari  tujuan  pemberdayaan KIM. Sehubungan dalam hal tersebut Mubyarto  dalam  Awang  (2010:46)  bahwa pemberdayaan  ditekankan  pada  pemberdayaan manusia  yang  diarahkan  pada  pengembangan Sumber Daya manusia terutama pada masyarakat desa,  penciptaan  peluang  berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
Anggota KIM dalam penguasaan tekhnologi  informasi  dilatih  melalui  kegiatan pembinaan  langsung  oleh  Diskominfo.  Hal  ini untuk memanfaatkan  media  sosial  sebagai bahan  mengolah  dan  menyebarkan  informasi di  zaman  modern  ini melalui memberikan wawasan kepada anggota dalam mengkonsumsi  informasi  yang  cerdas  dan berkualitas melalui  pemanfaatan  tekhnologi informasi.  Tujuan  dari  pelatihan  tersebut adalah  agar  masyarakat  mampu  mengolah informasi  dengan  seharusnya,  agar tidak mudah untuk terindikasi atau terprofokasi oleh informasi-informasi yang  sifatnya  politis.
Sehubunga dengan pernyataan Mardikanto dan Soebianto
(2013:223) bahwa dalammeningkatkan  kemampuan  masyarakat harus  senantiasa  mengikuti  perkembangan ilmu,  tekhnologi  dan  seni  IPTEKS,  sehingga seiring  perkembangan  IPTEKS,  penguasaan tekhnologi  informasi  dan  komunikasi  dan komunikasi mutlak harus menjadi perhatian.
Pemberdayaan  yang  dilakukan  tidak hanya  berhenti  pada  penguatan  kapasitas anggota KIM tetapi juga membentuk hubungan kemitraan  untuk  memperkuat  sistem  jejaring KIM. Diskominfo Kabupaten Sumenep melaksanakan kegiatan  pameran  KIM  sebagai salah  satu  program  Diskominfo  untuk  dapat mensosialisasikan  keberadaan  KIM  kepada masyarakat,  pemerintah,  serta  stekholder  yang ada  di  Kabupaten  Sumenep. Diskominfo  juga sering mengikut sertakan KIM kepada program yang  dibentuk  oleh  Diskominfo  Jawa  Timur sebagai  ajang  studi  banding.    Hal  tersebut sejalan  dengan  pernyataan  Theresia,  et  al (2014:134)  yang  menyatakan  bahwa  untuk meningkatkan  kapasitas  kinerja  dilakukan melalui  pelatiha  seperti trainingpenataran, studi banding dan bentuk pelatihan lainnya.
Melalui kegiatan tersebut akan membentuk sinergitas antar  KIM  yang  dapat saling  menguntungkan untuk  bisa  terus mengembangkan  kualitas  diri  pada anggota KIM  tersebut. Kualitas  pengembangan  diri anggota  KIM  akan  berdampak  baik  pada pelaksanaan  pembangunan  terutama  dalam pembangunan  desa,  sebab  KIM sebagai  mitra pemerintah akan berperan dalam pembangunan yang partisipatif. Kaitannya dalam hal tersebut Herman  (2007:33)  mengungkapkan  bahwa keberhasilan pemberdayaan memerlukan keterlibatan  dan  hubungan  yang  bersifat sinergis antar segenap komponen (stakeholder) dengan  fungsi  dan  peran  masing-masing sebagai  bagian  dari  sistem,  baik  masyarakat, pemerintah maupun pihak terkait lainnya.
Pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh Diskominfo merupakan kegiatan kerja ini yang tersusun  dari  tahun  2011-2015  sebagaimana tertuang  dalam  RPJMD  Diskominfo  tahun 2011-2015. Sampai tahun 2015 pemberdayaan
KIM  tidak  mengalami  peningkatan  ataupun penurunan masih berjalan sekitar 50%. Dilihat dari  aktifitas  KIM  tidak  ada  kegiatan  yang bersifat berkelanjutan,  anggota  KIM  yang masih  belum  mampu  mengembangkan  dirinya dengan  pengetahuan  serta  keterampilan  dalam bertekhnologi  dan  berinformasi sehingga  KIM masih banyak bergantung.
Permasalahan  tersebut karena  belum ada  dukungan  serta  kondisi  yang  menarik perhatian  KIM  untuk  bertindak.  Pemenuhan kebutuhan fasilitas fisik maupun non fisik yang belum terpenuhi, serta pemerintah dan masyarakat yang cenderung tidak memperhatikan KIM karena kurangnya sosialisasi meluas yang dilakukan. Sehubungan dengan  hal  tersebutTheresia,  et  al  (2014:112) mengemukakan bahwa pemberdayaan manusia dalam  hal  ini  berarti dapat meningkatkan kemampuan  atau  kemandirian  melalui,  1) penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan  berkembang,  2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki, 3) perlindungan  melalui  pemihakan  kepada  yang lemah  untuk  mencegah  persaingan  yang  tidak seimbang,  dan  menciptakan  kemitraan  yang saling menguntungkan.

## Bina Usaha
Pemberdayaan dalam  lingkup  bina usaha  dapat  dimanfaatkan  sebagai  peluang jangka panjang. KIM sebagai organisasi sosial yang tumbuh dan  berkembang dari dan untuk masyarakat ini salah satu fungsi lainnya adalah memajukan perekonomian desa melalui peningkatan  potensi  desa  serta  pengembangan usaha  masyarakat  disekitarnya  agar  lebih berdaya  guna  melalui  pengelolaan  informasi yang  cerdas  dengan  mengikuti  kebutuhan pasar.  Sejalan dengan  pernyataan  Chambers
dalam Awang (2010:45) bahwa pemberdayaan sebagai  konsep  pembangunan  ekonomi  yang merangkum nilai-nilai sosialdimana konsep ini telah mencerminkan paradikma baru pembangunan yaitu bersifat partisipatif.
Pengembangan usaha masyarakat dengan  melihat  potensi  yang  ada  di  desa sebagai bagian dari aktifitas KIM, dikembangkan melalui  pengelolaan  informasi yang  di  dapat  dari  berbagai  sumber.  Hal tersebut  juga  dinyatakan  oleh  penelitian  yang dilakukan oleh Maryatun dan Lasadalam jurnal Berkala Ilmu  Perpustakaan  dan  Informasi, Volume  V.  Nomor  1,  2009,  bahwa  persoalan kenyataan lain juga diterima dengan salah satu fungsinya sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi,  melalui  informasi  yang diperoleh dari berbagai sumber. KIM dapat menerapkannya  dalam  berbagai  aktivitas seperti,  pertanian,  perdagangan,  peternakan, industri dan mendapatkan tambahan pendapatan dari aktivitas tersebut.
Pengembangan  kualitas  kewirausahaan anggota tidak hanya diberikan dari Diskominfo melainkan  dapat  melalui  DISPERINDAG ataupun Dinas Koperasi. Hal tersebut dapatmembantu KIM  dalam  mengembangkan kemampuan
berwirausahanya sehingga menambah pengetahuan tekhnis dalam mengembangkan hasil usaha KIM. Pengembangan usaha tersebut akan berdampak kepada pendapatan KIM serta dapat membantu pembangunan  usaha  masyarat  disekitarnya. Kurangnya keinginan KIM untuk memanfaatkan  hal  tersebut  sehingga  belum dapat  mengoptimalkan  peluang  yang  ada. R.Wrihartnolo  dan  Dwidjowijoto (2007:116) menyatakan  sebenarnya  pemberdayaan  dapat memandang  sistem  klien  sebagai  komponen dan  kemampuan  dalam  memberikan  jalan  ke
sumber  penghasilan  dan  memberi  kesempatan untuk lebih meningkat.
Sumber  pembiayaan  KIM  berasal  dari dana  sukarela  keangotaan  KIM  serta  dana donasi dari sponsor. Minimnya  anggaran  yang dimiliki oleh Diskominfo menyebabkan kurangnya  campur  tangan  Diskominfo  dalam memenuhi fasilitas pendukung KIM, baik fisik ataupun non fisik. Melihat dari kondisi tersebut menimbulkan  rendahnya  aktifitas  KIM  di dalam  desa  karena  dana  yang  bersumber  dari KIM  tidak maksimal,  sebab  kondisi ekonomi masyarakat  desa  di  Kabupaten  Sumenep menimbulkan ketidak berdayaan anggota untuk dapat menjalankan kegiatan serta aktifitas KIM sebagaimana mestinya.
Kondisi  yang  ditunjukkan  tersebut seharusnya menurut Mardikanto dan Soebianto (2013:225)  pemberdayaan dalam  bina  usaha haruslah berkaitan dengan peningkatan kemampuan  tekhnis,  pengembangan  jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis  yang  berbasis  dan  didukung  oleh keunggulan  lokal,  peningkatan  aksebilitas terhadap  modal,  pasar  serta  informasi,  dan sebagainya.

## Bina Lingkungan
Pengaruh  KIM  tidak  hanya  berkaitan pada  perekonomian  desa  akan  tetapi  berkaitan pula  pada  lingkungan  sosial  masyarakat. Dimaksudkan  melalui  pemberdayaan  KIM masyarakat  dapat  mengolah  informasi  yang baik. Informasi  saat  ini  telah  menjadi kebutuhan  utama  masyarakat  yang  diatur dalam UUD’45 Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap  orang  berhak  berkomunikasi  serta memperoleh  informasi. Keadaan  masyarakat desa yang kencenderungan masyarakat dengan pengetahuan rendah menuntut kebutuhan KIM
di  dalam  desa sebagai  agen  penyebaran informasi  dari  dan  untuk  masyarakat.  KIM dalam  hal  ini  seharusnya  tidak  hanya menyampaikan pesan melalui media sosial tapi langsung  berinteraksi  dengan  masyarakatnya. Faules (2013:28) menyatakan bahwa informasi merujuk  kepada  kata – kata  (dalam  pesan tertulis) dan bunyi (dalam pesan terucap dalam pertunjukan).
Diskominfo  melakukan  proses  bina lingkungan  dalam  bentuk  penyadaran  dan sosialisasi  mengenai  pengelolahan  informasi pada KIM terutama dalam mendorong masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam pembangunan  desa. KIM  menjadi  tangan panjang dari pemerintah khususnya pemerintah desa. Pemerintah  desa dalam  hal  ini dapat memanfaatkan  KIM  untuk ikut  andil  pada pelaksanaan pembangunan  berdasarkan  atas muatan  informasi  rakyat.  Informasi  yang diperoleh tersebut akan membantu pelaksanaan pembangunan  benar-benar  berbicara  tentang kebutuhan  rakyat,  sebab Bodnar  (2000:01) bahwa  informasi  adalah  data  yang  diolah sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
Kesadaran masyarakat untuk memperoleh  informasi  juga  akan  mengangkat sikap  partisipatif  masyarakat  guna  ikut  andil dalam  pembangunan,  dalam  artian  semua masyarakat  dapat  dipengaruhi  untuk  bersama- sama bergerak dalam melaksanakan pembangunan. Sebagaimana Adisasmita dalam
Hardjanto  (2013:118)  mengungkapkan  bahwa pembangunan masyarakat desa adalah keseluruhan  kegiatan  pembangunan  yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan  masyarakat,  serta  dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya  gotongroyong.  Keberdayaan  KIM sangat diuntungkan di dalam desa, karena KIM
memiliki  dampak  positif  yang  diberikan  pada lingkungan sekitarnya.
Masyarakat merasa  diuntungkan  dari keberadaan  KIM  apabila  program  kerja  KIM dapat  dijalankan  secara  maksimal.  Melalui KIM  masyarakat  juga  dapat  berinteraksi dengan desanya, masyarakat tani diberdayakan melalui tekhnologi modern, serta pemuda desa dapat  memperoleh  informasi  desanya melalui akses  internet. Dampak  pemberdayaan  KIM dalam  penerapan  tekhnologi  tersebut  menjadi jawaban yang berjangkauan jauh ke depan dan berkesinambungan dalam membangun masyarakat  yang  maju,  mandiri  dan  sejahtera (R.Wrihartnolo  dan  Dwidjowijoto, 2007:149), sebab mengikuti arus perkembangan zaman.
Keberadaan  KIM  yang  seharusnya memberikan  dampak  informasi  tekhnologi untuk  dapat  mendorong  pembangunan  desa ternyata  belum  maksimal. Dilihat  dari  35 jumlah  KIM  yang  ada  hanya beberapa  KIM yang aktif. Sampai saat ini belum ada kegiatan KIM yang berkelanjutan. Sehingga KIM masih belum  dapat  memberikan  dampak  yang  besar terhadap  desanya. Seharusnya  pengaruh  KIM terhadap lingkungan sosialnya besar sebagaimana dijelaskan dalam
PERMENKOMINFO  no.8  tahun  2010  pasal  1 ayat  2  menyebutkan  bahwa  keberadaan  KIM sebagai menjadi agen informasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

## Bina Kelembagaan
Kelembagaan menjadi hal yang berpengaruh  terhadap  berjalannya  semua kegiatan  yang  berkaitan  pada  manusia,  usaha dan  lingkungan.  Kelembagaan  yang  efektif akan menjadi penentu keberhasilan dari tujuan awal pembentukan lembaga. Sehingga menurut
Mardianto dan Soebianto (2013:117) menyatakan  bahwa  kelembagaan  sebagai sebuah  kelompok  ataupun  organisasi  sosial yang  tersedia  dan  dapat  berjalan  efektif sehingga  dapat  mendukung  terselenggaranya bina manusia, usaha dan lingkungan.
KIM  dalam  hal  ini  merupakan  sebuah lembaga  sosial  yang  tumbuh  dan  berkembang dari  dan  untuk  rakyat  sebagai  upaya  dalam mendorong  pembangunan  desa.  Kelembagaan dalam  hal  ini  juga  disebutkan  sebagai organisasi  sosial  masyarakat  yang  menjadi organisasi non pemerintah. Pernyataan tersebut diungkapkan  oleh  Sumarto  (2009:29)  bahwa organisasi  sosial  merupakan  organisasi  non pemerintah  yang  dibentuk  untuk  mendorong pembangunan yang bersifat partisipatif.
Diskominfo dalam melaksanakan kegiatan  bina  kelembagaan  melalui  bentuk sosialisasi  yang  dilakukan  kepada  kecamatan, kemudian pembukaan pendaftaran serta pendataan  KIM  yang  dilanjutkan  melalui kegiatan  workshop,  pembinaan  dan  pelatihan yang  dilakukan.  Kegiatan  tersebut  untuk mengarahkan pembentukan KIM yang berdaya guna,  dengan  membentuk  keanggotaan  yang aktif  dan  cerdas  dalam  mengolah  informasi, serta mampu berpengaruh dalam lingkungannya. Sebab  menurut  Mardikanto dan  Soebianto  (2013:113)  menyatakan  bahwa kelembagaan  berkaitan  dengan  sesuatu  yang permanen, dalam artian dapat dipandang secara rasional  dan  disadari  kebutuhannya  dalam kehidupan.
KIM  didasarkan  atas  UU  No.  6  tahun 2004  tentang  desa,  UU  No.  14  tahun  2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Menkominfo
RI No.17/2009 tentang
Diseminasi
Informasi Nasional oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menkominfo  RI  no.  8/2010  tentang  Pedoman Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Lembaga Komunikasi  Sosial,  dan  Keputusan  Gubernur Jawa Timur no. 188/98/KPTS/013/2012, tanggal    25 Februari  2012, tentang  Tim Pembina KIM Jawa Timur.
Dasar  hukum  tersebut  yang  memperkuat keberadaan KIM, sehingga KIM dapat melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang  yang  berlaku. Diskominfo dalam memberikan  perlindungan  hak  dan kewajiban berorganisasi KIM, setelah pemenuhan  prosedur  pembentukan  KIM, Diskominfo  Kabupaten  Sumenep  memberikan surat  kuasa  (SK)  kepada  KIM  sebagai  bentuk legalitas  kelompok  sosial  tersebut  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  KIM yang dijalankan  oleh  anggota  KIM  sesuai  dengan pembagian  tugas  dan  fungsi  dalam  struktur kelembagaan  yang  telah  ditentukan,  sehingga dalam hal ini anggota KIM dapat memiliki hak dan  tanggung  jawabnya  masing – masing terutama  dalam  mendorong  pembangunan desa.Diungkapkan oleh Theresia, et al (2007:159)bahwa kelembagaan menjadi segala hal yang disetujui dan memiliki sanksi.
KIM  sebagai  lembaga  sosial  yang  diakui, memiliki  kepentingan,  aturan  serta  struktur yang  dilindungi  oleh  negara.  Saat  ini  dapat dikatakan aktifitas  KIM  belum  berjalan  secara berkelanjutan.  KIM  hanya  sebatas  nama  dan kepentingan  tertinggal  yang  dikelolah  dari beberapa anggota di dalamnya karena kepentingan  yang berbeda. Penjelasan tersebut juga  diungkapkan  oleh  Yustika  (2010:55) bahwa kepentingan  yang berbeda dari anggota untuk  menyentuh  pada  keberhasilan  bersama dilihat  dari  ukuran  kepentingan  organisasi, hubungan saling menguntungkan antara
lembaga dan manusia di dalamnya, serta fokus tujuan yang ingin dicapai.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Sehubungan dengan hasil dan
pembahasan  di  dalam  penelitian  ini  sehingga diperoleh  gambaran  yang  jelas  mengenai pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) dalam mendorong pembangunan desa  yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumenep. Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya  aktifitas  pemberdayaan  yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Sumenep dalam hal ini belum dapat mendorong  pembangunan  desa.  Hal  tersebut dapat diuraikan berdasarkan kesimpulan sebagai berikut :
a. Pemberdayaan melalui workshop dan pelatihan  KIM  dalam  mengembangkan individu dan penguatan sistem jejaring KIM oleh  Diskominfo  belum  maksimal,  karena kurangnya antusias dari anggota KIM untuk berkembang.
b. Kondisi  perekonomian  masyarakat  desa serta minimnya modal Diskominfo menimbulkan kecilnya pengembangan usaha  KIM  dalam  memajukan  potensi desanya  sebagai  aktifitas  KIM  di  dalam masyarakat desa.
c. Sosialisasi  keberadaan  KIM  belum  merata menyebabkan  minimnya  informasi  yang diperoleh oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak  banyak  berperan  dalam aktifitas  KIM,  serta  beberapa  masyarakat belum mengenai keberadaan KIM.
d. KIM  sebagai  media  informasi  masyarakat desa  yang  di  dasarkan  atas  peraturan- peraturan yang mengikatnya, sejak
terhitungdalam  5  tahun  terakhir  (2011- 2015) struktur  keanggotaan  KIM hanya sebatas formalitas semata, karena belum ada program serta aktifitas KIM yang berkelanjutan.

## 5.1 Saran
Sehubungan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti  mengenai pemberdayaan KIM dalam mendorong pembangunan  desa  oleh  Diskominfo  yang dilihat  dari  beberapa  aktifitas  pemberdayaan yang telah dilakukan. Maka perlu adanya saran yang diberikan meliputi :
a) Perlu dilakukannya kegiatan kompetisi KIM
dengan melibatkan beberapa stakholder dan masyarakat  umum  di  daerah  sehingga memungkinkan anggota KIM untuk berkembang dan jejaring KIM lebih meluas.
b) Memberikan  dukungan  terhadap  akses modal, penyediaan  kebutuhan  informasi untuk  KIM  guna  mengembangkan  aktifitas usaha  KIM,  serta  membentuk  sinergitas antara  KIM  dan  SKPD  yang  ada  di Kabupaten Sumenep melalui pameran KIM.
c) Penerapan dan pelaksanaan sosialisasi KIM yang dilakukan hendaknya lebih menyentuh kepada masyarakat umum untuk mendukung aktifitas KIM dengan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan sistem informasi daerah.
d) Meningkatkan  nilai  guna  KIM  di  dalam desa  melalui  pelaksanaan  pembinaan  rutin KIM  oleh  Diskominfo,  dilanjutkan  dengan evaluasi kerja KIM secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, Putu, Agung, Anak. 2012. Metodelogi Penelitian Bisnis. UB Press. Malang.
Alfando,  Johantan.  2013. “  Peranan  Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM)  Dalam Mewujudkan  Desa  Mandiri  Di  Desa Sidomulyo  Kec.  Anggana  Kutai  Kartanegara” . Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume I Nomor 2.
Awang,  Azam.  2010. Implementasi  Pemberdayaan  Pemerintahan  Desa.  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Black,  James  A,  and,  Champion,  Dean  J.  2009. Metode  dan  Masalah  Penelitian Sosial. PT Refika Aditama. Bandung.
Creswell, W John. 2014. Research Design. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Cristian, Harry. 2015. Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Rkpdes) Tahun  2013  Di  Desa  Coajanan  Ulu  Kecamatan  Loa  Janam  Kabupaten  Kutai  Karta Negara. eJournal pemerintahan integratif. Volume 3 Nomor 1.
Danamik,  PN,  Intan,  and  Tahitu,  ME.  2007. Studi  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Agroforestri. Volume II Nomor 1.
Darmawan,  Deni.  2012. Pendidikan  Tekhnologi  Informasi  dan  Komunikasi.  PT  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Effendy,  Uchjana,  Onong.  2009. Ilmu  Komunikasi  Teori  dan  Praktik.  Remaja  Rosdakarya. Bandung.
Faules, Don F, Pace, Wayne. 2013. Komunikasi Organisasi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
George H, Bodnar. 2000. Sistem Informasi Akuntansi Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
Hardiansyah, Haris. 2015. Wawancara, Observasi, dan Focus Groups. Fajar Interpratama Offset. Jakarta.
Hardjanto, Imam. 2013. Teori Pembangunan (jilid I). Buku Ajar Program Magister Universitas Brawijaya. Malang.
Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2014 DISKOMINFO Kabupaten Sumenep.
Maryatun, and, Lasa. 2009. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.Volume V Nomor
1.
Mardikanto,  Totok,  and, Soebianto,  Poerwoko.  2013. Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Perspektif kebijakan Publik. Alfabeta. Surakarta.
Moleong. 2014. Metodelogi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
Peraturan  Mentri  Komunikasi  dan  Informasi  Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010,  Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
R.Wrihartnolo,  Randy,  and,  Dwidjowijoto,  Nugroho,  Riant.  2007. Manajemen  Pemberdayaan. PT Gramedia. Jakarta.
Riniwati, Harsuko. 2011. Mendongkrak Motivasi dan Kinerja. UB Press. Malang
Silalahi, Ulbert. 2010. Metode penelitian sosial. PT Refika Aditama. Bandung.
Sitepu,  Anwar.  2006. Organisasi  Sosial  Lokal  Profil,  Peran  dan  Rekomendasi  untuk Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial.  Jurnal  penelitian  dan  pengembangan  usaha kesejahteraan sosial. Volume 11 Nomor 2.
Sudiro, Achmad, et al. 2011. Sistem Informasi Manajemen. UB Press. Malang.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Pendekatan,  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  RND.  Alfabeta, Bandung.
Sjafrizal.  2015. Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi.  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Sumarto,  SJ,  Hetifah.  2009. Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance.  Yayasan  Obor Indonesia. Jakarta.
Suryono, Agus. 2010. Dimensi – Dimensi Prima Teori Pembangunan. UB Press. Malang.
Theresia, Aprilia, et al. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. CV Alfabeta. Bandung.
Uha, Nawawi, Ismail. 2014. Manajemen Perubahan. Ghalia Indonesia. Bogor.
Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Desa.
Undang – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
Yustika,  Erani,  Ahmad.  2010. Ekonomi  Kelembagaan:  Definisi,  Teori,  Strategi. Bayumedia. Malang.