## Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal
Ni Ketut Sari Adnyani niktsariadnyani@gmail.com Universitas Pendidikan Ganesha

## Abstract
The  Covid-19  pandemic  has  had  an  impact  on  decreasing  state  opinion,  increasing  the poverty rate under various economic growth scenarios, and the people's income has fallen sharply. Welcoming  the  New  Normal  is  an  agenda  for  related  stakeholders  to  review  governance,  health security,  including social  capital built  on  the  basis  of  consensus,  values and  morals,  and  carrying capacity  through  collaborative  networks  that  promote  mutual  synergy  between  the  state,  the private  sector  and  the  community.  This  article  aims  to  examine  strategies  for  restoring  regional strengthening by mapping regional potential excellence in the new normal era; and draft policies for  strengthening  areas  and  mapping  of  regional  potentials.  Qualitative  method  with  literature study  analyzed  descriptively.  The  results  showed  that  the  post-recession  national  economic recovery  strategy  still  requires  more  time.  The  draft  of  regional  strengthening  policies  and mapping  of  heterogeneous  regional  potentials  becomes  a  policy  approach  to  respond  to community-based  economic  needs  that  reflect  economic  democracy  by  involving  customary instruments as a form of further policy realization. Access to information transparency needs to be optimized  through  virtual  media  to  make  it  easier  for  researchers,  the  public,  academics,  and practitioners to access the latest information.
Keywords : new normal, regional potential, territorial strengthening

## 1. Pendahuluan
Menurut  Vivian  Balakrishnan  dikutip  Modjo  (2020),  bahwa  ketahanan  suatu  bangsa dalam  menghadapi  Pandemi  Covid-19  sangat  ditentukan  oleh  kesigapan  negara  bersangkutan melakukan penanganan dilihat perspektif ketahanan kesehatan publik, modal sosial serta sistem tata  kelola  pemerintahan.  Bersinergi  dengan  sistem  tata  kelola  pemerintahan  untuk membangkitkan kembali tatanan kehidupan sosial ekonomi warga, perlu dibangun kepercayaan, penanaman  nilai  atau  moral  bersama  dan  membentuk  jejaring  kerjasama  sebagai  wujud pengaplikasian  modal  sosial.  Ketiga  komponen  tersebut  merupakan  aspek-aspek  yang  dinilai produktif untuk diibangkitkandan bentuk perealisasiannya dapat dilaksanakan secara bertahap dengan  tetap  memperhatikan  protokol  kesehatan.  Bercermin  dari  problematik  sendi-sendi kehidupan bernegara akibat pandemic Covid-19 berdampak rentan terhadap penurunan kinerja ekonomi global, termasuk Indonesia.
Mengantisipasi  penyebaran  dampak  virus  Covid-19,  Presiden  Republik  Indonesia,  Joko Widodo  menetapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Kebijakan  PSBB  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2020  dengan  berpedoman  pada  Pasal  60  Undang- undang Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina Kesehatan yang  diberlakukan  sejak  tanggal 9 Maret 2020 (Indonesia, 2018). Langkah ini ditempuh berlandaskan pertimbangan epidemologis, sumber  daya,  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  keamanan,  dan  besarnya  ancaman  terhadap efektifitas  berbagai  sektor  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  (Nasional Kompas. (2020)). Kebijakan PSBB berfungsi sebagai social control dalam memutus mata rantai penyebaran  virus  covid-19.  Implikasi  pandemi  covid-19  di  bidang  perekonomian  khususnya bagi para pelaku usaha dan masyarakat lainnya yang menyebabkan sejumlah industri mati dan mata pencaharian menjadi tersendat bagi masyarakat yang bekerja disektor informal (Media, 7 April 2020).

## 2. Kajian Pustaka
Berkenaan dengan dampak pandemic Covid-19, frediksi bank dunia terhadap Indonesia terkait  pengaruh  resensi  global  2020,  yaitu  resiko  paling  besar  adalah  distribusi  modal  dari pasar keuangan, diperkirakan memiliki potensi peluang kembali meskipun porsinya lebih kecil. Dampaknya  relatif  terkendali  untuk  rentang  waktu  jangka  pendek.  Dampak  jangka  menengah, justru dapat menurun jika tidak dimitigasi berpotensi melemah hingga ± 4,6 persen pada 2021 (Adiyanta,  2020).  Kondisi  fluktuatif  perekonomian  nasional,  secara  lebih  rinci  dapat  dicermati dari  sektor  penerimaan  pendapatan  negara  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara (APBN)  2020  menjadi  salah  satu  yang  terkena  dampak.  Hasil  rilis  laporan  bulan  Juli  2020, capaian  pendapatan  negara  Indonesia  terkumpul  dalam  kisaran  ±  922,2  triliun.  Penurunan sejumlah  ±12,4%  dari  realisasi  pada  periode  yang  sama  di  tahun  sebelumnya  berada  dalam rentang ±Rp.1.052,4  triliun. Di satu sisi,  penerimaan pajak juga mengalami  penurunan sebesar ±12,3%, dan PNBP turun sejumlah ±13,5%. Di sisi lain peningkatan signifikan sebesar ±.561,6% dari  ±Rp  371,8  triliun  pada  Januari-Juli  2019  menjadi  ±  Rp  2.460  triliun  terjadi  terhadap pendapatan negara pada tiga aspek, seperti: penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah (Dwi Hadya Jayani, 2020). Grafik pemetaan pendapatan negara periode Januari- Juli 2019 dan 2020 dapat dilihat pada gambar 1. berikut:

## Gambar 1. Pendapatan Negara Periode Januari- Juli 2019 dan 2020
Sumber: Jayani (2020)
Berdasarkan  data  yang  terangkum  dalam  gambar  1.  di  atas,  menunjukkan  negara Indonesia  tengah  menghadapi  permasalahan  pendapatan  perkapita  dimana  terjadi  penurunan drastis  akibat  pandemic  Covid-19.    Permasalahan  serupa  juga  terjadai  di  bidang  pemenuhan taraf  kesejahteraan  bagi  setiap  warga  negara  yang  menjadi  sektor  paling  berdampak.  Strategi seperti  ini  disusun  sebagai  terobosan  terhadap  data  skenario  pertumbuhan  ekonomi  yang disandingkan  dengan  angka  kemiskinan  nasional.  Sejumlah  8  (delapan)  buah  skrenario  yang beragam dieksplore. Skenario pertama, muncul dari Kementerian Keuangan sebesar ±1 persen. Skenario kedua, datang dari Bank Dunia sebesar ±0 persen. Skenario ketiga, di publish menurut simulasi  Lembaga  Penyelidikan  Ekonomi  dan  Masyarakat  Universitas  Indonesia  (LPEM  UI) dengan  adanya  stimulus  fiscal.  Skenario  keempat  berdasarkan International  Monetary  Fund (IMF)  dengan  perkiraan  ±-0,3  persen.  Skenario  kelima,  muncul  dari  Kementerian  Keuangan senilai  ±-0,4  persen.  Skenario  keenam,  berdasarkan  simulasi  LPEM  UI  tanpa  stimulus  fiskal. Skenario  ketujuh,  dan  delapan  datang  dari Organisation  for  Economic  Co-operation  and Development (OECD) senilai ±-2,8 persen dan ±-3,9 persen. Angka kemiskinan tertinggi berada pada ±11,69 persen dengan jumlah orang miskin sebanyak ±31,57 juta jiwa (Hanna Farah Vania, 2020). Angka kemiskinan dengan beragam skenario pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada gambar 2. Berikut.
Gambar 2.  Angka Kemiskinan dengan Beragam Skenario Pertumbuhan Ekonomi
Sumber :  Lidwina (2020)
Berpedoman  pada  rujukan  data  gambar  2.  di  atas,  menunjukkan  terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, angka prosentase yang tercover di masing- masing  level  skenario  terkoreksi  sebagai  dampak  pandemi  Covid-19,  dan  sebagian  kalangan memprediksikan pertumbuhan mengalami penurunan. Lemahnya ekonomi nasional juga dapat diitinjau  dari  segi  pendapatan  yang  mengalami  penurunan.  Sebanyak  ±70%  responden mengatakan  pendapatan  kotor  rumah  tangganya  turun  dalam  satu  bulan  terakhir  akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, sisanya masih punya pendapatan yang sama (±27%), bahkan ada yang mengalami kenaikan (±1%). Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei ini  terhadap  ±1,2 ribu  responden yang  tersebar  di  ±34  provinsi  di Indonesia  pada  9-12 April 2020 (Andrea Lidwina, 17 April 2020). Dampak pandemic covid-19 terhadap pendapatan masyarakat di Indonesia dapat dicermati pada gambar 3. Berikut.
Gambar 3. Dampak Covid-19 terhadap Penghasilan Masyarakat Pendapatan Masyarakat selama Pandemi Covid-19 (Survei SMRC)
Sumber:  Lidwina (2020)
Berdasarkan  data  pada  gabar  3.  di  atas,  menunjukkan  bahwa  pemasukan  penghasilan masyarakat  mengalami  penurunan  drastis.  Fenomena  ini  menandakan  bahwa  kontraksi perekonomian  global  berpengaruh  terhadap  kondisi  perekonomian  nasional  di  Indonesia. Menurunnya  penghasilan  masyarakat  membawa  imbas  tidak  hanya  secara  ekonomi  tapi  juga secara  sosial,  munculnya  stratifikasi  kelas  disebabkan  oleh  melonjaknya  angka  pengangguran imbas pandemic Covid-19 menjadi problem yang urgen untuk sesegera mungkin direspon oleh pemerintah.
Dimulainya  babakan  baru  menata  kembali  tatanan  perekonomian  Indonesia. Kenyataannya  dihadapkan dengan  kondisi  kesehatan  yang  belum memadai,  dengan  dibukanya kelonggaran pembatasan  sosial  di  berbagai  daerah  dinilai  beresiko,  namun  menyongsong  new normal  merupakan  sebuah  keharusan.    Terlebih  eksistensi  Indonesia  yang  selama  ini  sudah mencapai  status  berada  di  level  negara  dengan  kapasitas  berpendapatan  menengah-tinggi terancam runtuh justru harus bangkit seperti kondisi 10-20 tahun lalu (Sumner, A., Hoy, C. and Ortiz-Juarez,  2020);  (Asep  Suryahadi,  Ridho  Al  Izzati,  2020).  Di  tataran  praktik,  sektor  yang
dinilai  paling  terdampak  seperti  pariwisata,  transportasi,  perdagangan  dan  menjadi  prioritas untuk dipulihkan. Kajian kebijakan yang ditunggu adalah bagaimana mekanisme pemulihan dan periode  yang  dibutuhkan  (Wardhana,  2020).  Melalui  rancangan  kebijakan  yang direkomendasikan  untuk  digagas  merespon  permasalahan  perekonomian  nasional  yang fluktuatif, mengadopsi pandangan (Mohamad Ikhsan Modjo, 2020) menjadi sebuah kesempatan untuk  melakukan  penguatan  ekonomi  asalkan  diiringi  penyusunan  prioritas  yang  transparan serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang tepat.
Rendahnya  pertimbangan  aspek  ekonomi  menjadi  prioritas  agenda  yang  penting dirujuk  untuk  penguatan  wilayah  adalah  suatu  kenyataan,  termasuk  pemetaan  potensi  di masing-masing  daerah  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  Teori  Mesin Pertumbuhan ( Growth Machine Theory ) yang dikemukan (Molotch, 1976),  menguraikan  alasan dari pertumbuhan wilayah adalah koalisi antara politik lokal dan elite ekonomi. Dalam teori ini, dorongan untuk mengejar  strategi pertumbuhan wilayah datang bukan dari kekuatan struktural ekonomi  atau  dari  tendesi  keseimbangan  yang  dihasilkan  oleh  eksport  dan  perdagangan. Sebagai penggantinya, datang dari koalisi politik dari elite (birokrasi) yang siap berperan serta membangkitkan kembali segmen ekonomi lokal (Dawkins., 2003).
Selanjutnya      dalam  rangka  memetakan  agenda  kebijakan  pemulihan  perekonomian dalam  negeri,    ditambahkan    oleh    Akhmad  (2007),  mengutip    makalah    Musser,  G.  (2005), menyebutkan  bahwa  abad  ke  21  sebagai  “ one  of  the  most  amazing  periods  in  human  history ”. Karakteristik abad 21 ditandai dengan adanya tiga  transisi  besar yang digerakkan sebelumnya oleh  revolusi  industri  dicapaian  titik  puncak.  Muatan  substansi  tiga  transisi  disinyalir  dapat menopang  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  mana  saling    berinteraksi    dan    berjalan bersamaan  antara lain: demografi, ekonomi, serta sumberdaya alam dan lingkungan. Ketiganya telah  terinternalisasi   hampir  di  semua  aspek  dari mulai geopolitik sampai  struktur rumah tangga. Di sisi lain transisi pasca pandemic Covid-19 telah membawa kebiasaan baru yang tidak pernah dirasakan oleh umat manusia sebelumnya.
Merespon  keseluruhan  permasalahan risk  economy di  atas,  dibutuhkan  strategi peningkatan  berusaha  dan  daya  saing  ekonomi  Indonesia  dalam  rangka  menata  kembali perekonomian  nasional  pasca  pandemic  Covid-19.  Mewujudkan  pembangunan  ekonomi  di  era new  normal diperlukan  rancangan  kebijakan  yang  dapat  menyasar  berbagai  aspek  perubahan dalam  kegiatan  ekonomi,  karena  pada  dasarnya  ukuran  taraf  pembangunan  ekonomi  yang dicapai  suatu  negara  tidak  mudah  diukur  secara  kuantitatif  (Sukirno,  2006).  Arah  kebijakan yang  dimaksudkan  adalah  menyasar  penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan  yang  mampu mensinergikan ketahanan kesehatan dan modal sosial pada ranah pembangunan secara umum dengan maksud sebagai upaya pencapai dan peningkatan kesejahteraan ekonomis bagi seluruh rakyat  Indonesia  (Anwas,  2014).  Kebijakan  yang  digagas  dinilai  penting  mengadopsi  prinsip pembangunan  berkelanjutan  dengan  mengusung  sinergi  mutual  antara  aspek  ekonomi,  sosial budaya secara demografi, dan ekologi.
Dalam menindaklanjuti perbaikan tatanan kehidupan perekonomian dalam negeri,  tepat merujuk Teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini dikemukakan oleh Harry W Richardson (1972) dalam bukunya, “ Regional Economic Growth ” dan dipopulerkan oleh Molotch (1976); (Soepono, 2001).  Teori  ini  memetakan  tiga  segmen  kewlayahan,  seperti  pertumbuhan  suatu  wilayah tergantung pada faktor tenaga kerja, faktor ketersediaan modal dan faktor kemajuan teknologi wilayah  tersebut.  Sebagai  stabilitator  menciptakan  sebuah  keseimbangan  pertumbuhan  antar wilayah,  negara  berkapasitas  sebagai  penyeimbang  antara  dunia  usaha  dan  masyarakat. Dikaitkan dengan salah satu hal yang ditekankan pada teori ini adalah mobilitas faktor produksi, terutama tenaga kerja dan investasi antar wilayah, dan negara. Teori ini dijadikan rujukan dalam rancangan  kebijakan  penguatan  wilayah  dengan  alasan  teori  ini  dapat  diterapkan  dalam mengidentifikasi pertumbuhan wilayah yang didukung oleh adanya tingkat kekuatan teknologi dan  inovasi  yang  ada  pada  wilayah  terlebih  ketika  dihadapkan  dengan  sejumlah  penyesuaian pada pasca pandemic covid-19.
Menjadi penting kembali mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila. Landasan kebijakan ekonomi  Indonesia  pasca  pandemic  covid-19  juga  penting  menjadikan  Pancasila  sebagai pedoman  sekaligus  landasan  idiil  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dan  UUD  NRI  Tahun 1945  sebagai  landasan  konstitusional  (UUD  NRI  1945).  Landasan  idiil  Pancasila  dijadikan pedoman  penyusunan  kebijakan  nasional  melalui  internalisasi  sila-sila  Pancasila  disetiap rujukan  substansi  pengaturan  bidang  perekonomian  yang  hendak  disusun  (Hafizah,  2005). Pandemi  Covid-19  telah  menyebabkan  menurunnya  perekonomian  dan  aktivitas  di  berbagai sektor dan wilayah di Indonesia.   Modjo (2020) melakukan pemetaan jalan menuju  penguatan ekonomi untuk menyosong era new normal sehingga perbaikan tatanan perekonomian nasional direncanakan secara bertahap.
Mulyana (2020) berpandangan bahwa dalam menghadapi penyesuaian kondisi ekonomi yang  kurag  stabil  penting  direkomendasikan  model  pembangunan  ekonomi  dengan berpedoman pada Proyek Prioritas Strategis ( Major Project ) dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi  fokus  dalam  rencana  dan  anggaran  RKP  (Negara  Republik  Indonesia,  2004).  Prioritas strategis  ini  dipertimbangkan  dapat  mempercepatan  pemulihan  ekonomi  tergantung  kepada kombinasi  kebijakan  yang  pas  antara  kebijakan  pemutusan  sebaran  virus  (virus  containment secara  maksimum)  dan  kebijakan  ekonomi  (intervensi  kebijakan  ekonomi  yang  maksimum). Mengulas  kasus  yang  sama  tentang  dampak  perekonomian  akibat  pandemic  Covid-19  dengan pendekatan  berbeda,  Widyastuti  &  Nugroho  (2020)  menganalisis  dampak  Covid-19.  Jenis rekomendasi yang ditawarkan adalah pentingnya membangun strategic oil reserves di Indonesia. Berdasarkan  rujukan  sejumlah  tinjauan  pustaka  di  atas,  pada  dasarnya  kajian  tentang dampak pandemi telah diulas oleh peneliti sebelumnya yang berimplikasi terhadap penurunan perekonomian nasional. Signifikasi perbedaan dari makalah ini dengan kajian sebelumnya yaitu fokus kajian lebih menekankan pada rancangan kebijakan penguatan wilayah dengan pemetaan keunggulan  potensi  daerah  dalam  tata  kelola  pemerintahan,  modal  sosial,  dan  pertimbangan prosedur protokol kesehatan. Rancangan kebijakan juga bersendikan pendekatan pembangunan berkelanjutan sehingga selaras antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.

## 3. Metodologi Penelitian
Melakukan  penelusuran  terhadap  sejumlah  permasalahan  dampak  perekonomian nasional  saat  pandemic  Covid-19  sebagai  rujukan  untuk  merancang  kebijakan  penguatan ekonomi  wilayah  pasca  covid-19,    makalah  ini  sangat  tepat  menggunakan  metode  kualitatif. Penelitian  kualitatif  berfokus  pada  latar  secara  alamiah  dengan  maksud  menerjemahkan fenomena  yang  terjadi  melalui  metode  yang  ada  (Moleong,  2009).    Metode  kualitatif  dengan studi  pustaka  lebih  relevan  dibandingkan  dengan  studi  lapangan  mengingat  kondisi  pandemi virus  Covid-19  penting  memperhatikan  anjuran  protocol  kesehatan  dan  PSBB  secara keseluruhan  belum  sepenuhnya  dibuka.  Dengan  penelusuran  melalui  media  literatur  untuk pemanfaatan  media  virtual  sekarang  ini,  akurasi  data  juga  sudah  tersedia  dalam  situs  layanan laporan sejumlah kementerian dan lembaga indeks.
Penelitian  kualitatif  ini  bersifat  studi  pustaka  yang  menggunakan  buku  dan  literatur lainnya sebagai objek utama. Kysh (2013), berpendapat bahwa telaah literatur bertujuan untuk membuat kesimpulan dan evaluasi pada suatu topik tertentu. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah,  buku,  media  massa,  laporan  perkembangan  kasus  perekonomian  di  tengah  masa pandemi  Covid-19  di  Indonesia.  Selain  itu  juga  dengan  melakukan  pembacaan  terhadap kebijakan  atau  regulasi  dan  laporan-laporan.  Data  dikumpulkan  kemudian  data  dianalisis dengan menggunakan teori hingga diperoleh kesimpulan.

## 4. Analisis dan Pembahasan
4.1. Analisis Literatur
Melakukan  penelusuran  terhadap  sejumlah  permasalahan  dampak  perekonomian nasional  saat  pandemic  Covid-19  sebagai  rujukan  untuk  merancang  kebijakan  penguatan ekonomi  wilayah  pasca  covid-19,    makalah  ini  sangat  tepat  menggunakan  metode  kualitatif. Penelitian  kualitatif  berfokus  pada  latar  secara  alamiah  dengan  maksud  menerjemahkan fenomena yang terjadi melalui metode yang ada (Moleong, 2009).
Metode  kualitatif  dengan  studi  pustaka  lebih  relevan  dibandingkan  dengan  studi lapangan mengingat kondisi pandemi virus Covid-19 penting memperhatikan anjuran protocol kesehatan  dan  PSBB  secara  keseluruhan  belum  sepenuhnya  dibuka.  Dengan  penelusuran melalui media literatur untuk pemanfaatan media virtual sekarang ini, akurasi data juga sudah tersedia dalam situs layanan laporan sejumlah kementerian dan lembaga indeks.
Penelitian  kualitatif  ini  bersifat  studi  pustaka  yang  menggunakan  buku  dan  literatur lainnya sebagai objek utama. Kysh (2013) berpendapat bahwa telaah literatur bertujuan untuk membuat kesimpulan dan evaluasi pada suatu topik tertentu. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah,  buku,  media  massa,  laporan  perkembangan  kasus  perekonomian  di  tengah  masa pandemi  Covid-19  di  Indonesia.  Selain  itu  juga  dengan  melakukan  pembacaan  terhadap kebijakan  atau  regulasi  dan  laporan-laporan.  Data  dikumpulkan  kemudian  data  dianalisis dengan menggunakan teori hingga diperoleh kesimpulan.
4.2. Stategi  Pemulihan  Penguatan  Kewilayahan  Degan  Pemetaan  Keuaggulan  Poteni Daerah Di Era New Normal
Tersusunnya  perencanaan  pembangunan  desa  terpadu  berbasis  tata  ruang  dan kewilayahan  terkait  dengan  pemetaan  komoditas  unggulan  secara  partisipatif  dan terdokumentasikan  dengan  baik  sekaligus memperkuat  kapasitas  aparat pemerintahan daerah dalam kerangka:
a. Melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat,
b. Membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat daerah,
c. Menjamin kekebasan masyarakat daerah,
d. Melindungi dan membela kelompok yang lemah di daerah,
e. Menjamin  partisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  antara  lain,  dengan memastikan bahwa masyarakat daerah terwakili kepentingannya dalam BPD, dan
f. Memfasilitasi  perbaikan  dan  pengembangan  kondisi  sosial  politik-ekonomi  masyarakat daerah.
Pengembangan wilayah perlu dilakukan dalam perencanaan dalam dalam skala nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan  memperkuat masyarakat di lapisan bawah agar dapat mempengaruhi pasar secara berkelanjutan.

## 4.3. Rancangan Kebijakan Penguatan Wilayah dan Pemetaan Potensi Daerah
Rancagan kebijakan peguata wilayah dan pemetaan potesi daerah, diorientasikan denga dukungan  dimilikinya  kemampuan  teknis  dan  pemahaman  komperhensif  mengenai perencanaan  pembangunan  desa  terpadu  berbasis  tata  ruang  dan  kewilayahan.  Penguatan kapasitas  aparatur  pemerintahan  daerah  untuk  menyusun  perencanaan  daerah  terpadu menggunakan  pendekatan  kewilayahan  sangat  dibutuhkan  untuk  mendukung  pengelolaan daerah unggulan.
Pedoman  dalam  menentukan  kebijakan  pengembangan  daerah  unggulan.  Model perencanaan  kebijakan  partisipatif  pembangunan  daerah  dengan  mempertimbangkan  aspek- aspek  tata  ruang  dan  kewilayahan  ini  diharapkan  dapat  diimplementasikan  untuk  menyusun perencanaan  yang  dibuat  di  tingkat  lokal  secara  strategis  terintegrasi  dengan  rencana pengembangan antar desa, antar daerah dan pada tingkat nasional. Penguatan kesadaran hukum stakeholders ekonomi  daerah  dalam  pengelolaan  komoditas  unggulan.  Pengembangan  wilayah dikembangkan  dari  kebutuhan  suatu  daerah  untuk  meningkatkan  fungsi  dan  perannya  dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Rencana strategis daerah dalam penguatan wilayah adalah sebagai :
a. Penyusunan Renstra masig-masing daerah yaitu adanya komitmen dari aparat daerah.
b. Penyusunan tujuan pembagunan.
c. Pembuatan Renstra dikerjakan secara bersama oleh seluruh komponen di masyarakat.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Penguatan kewilayahan penting menjadi rujukan  substansi kebijakan dalam tata kelola pemerintahan, yang mengepankan modal sosial dan ketahanan kesehatan. Potensi sumberdaya, pemberdayaan  berbasis  masyarakat,  termasuk  sinergi  mutualyang  dibangun  antara  negara, swasta  dan  masyarakat  sangat  mendukung  produktifitas  prospek  ekonomi  produktif  yang dibangun  melalui  pluralisme  kewilayahan  dengan  mempertimbangkan  kearifan  desa  adat, emansipasi termasuk juga ekologi.
Berdasarkan  pemahaman  mengenai  dampak  Covid-19  terhadap  kondisi  resesi perekonomian  global  berimbas  pada  fluktuasi  perekonomian  nasional,  dalam  makalah  ini diusulkan beberapa rekomendasi kebijakan diantaranya: penyusunan prioritas kebijakan  ini ke depan  penting  disempurnakan  dengan  disusun  secara  lengkap.  Pemanfaatan  media  virtual sebagai wujud alih fungsi teknologi berbasis data penting ditungkatkan sehingga mempermudah layanan  akses  informasi bagi  publik.  Penyusunan rancangan kebijakan  mutlak  memperhatikan aspek  kewilayahan,  melihat  segmen  problematika  ketatanegaraan  NKRI  sangat  kompleks  dan beragam. Studi komparatif antar negara dan daerahjuga penting sebagai media perbendaharaan pengetahuan untuk dapat keluar dari problem resesi ekonomi pasca pandemic Covid-19.
Upaya  pemerintah  dalam  menyikapi  tuntutan  peningkatan  produktivitas  daya  saing nasional  maupun  daerah  yang  mensyaratkan  kapasitas  inovatif  adalah  dengan  mengeluarkan Peraturan  Bersama  Menteri  Riset  dan  Teknologi  Nomor  3  Tahun  2012  dan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  dan  Nomor  36  Tahun  2012  tentang  Penguatan  Sistem  Inovasi Daerah(Negara  Republik  Indonesia,  n.d.).  Melalui  peraturan bersama  tersebut  diamanatkan kepada  semua  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  menetapkan  Kebijakan  Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
Upaya  untuk  menumbuh  kembangkan  suatu  jaringan  yang  akan  meningkatkan keunggulan  komparatif  daerah  menuju  keunggulan  kompetitif  dengan  daya  saing  berbasis inovasi  di  daerah.  Fungsinya  sebagai  salah  satu  masukan  dalam  peningkatan  kapasistas pemerintah  daerah  dan  daya  saing  daerah  daerah,  menjadi  salah  satu  masukan  dalam penyusunan maupun perubahan RKPD dan RPJMD.
Arah  pembangunan  daerah  dalam  hal  pengembangan  potensi-potensi  lokal  dengan mengutamakan  penumbuhkembangan  inovasi  oleh  institusi-institusi  pemerintah  daerah  baik secara  sektoral maupun  lintas sektor, oleh lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan,  lembaga penunjang  inovasi,  dunia  usaha  serta  masyarakat  di  daerah.  Didukung  oleh  program peningkatan  penguatan  Sumberdaya  Manusia  di  kawasan  ini  di  bidang  pengelolaan  potensi masing-masing  di  wilayah  Indonesia.  Fokus  wilayah  pengembangan  dalam  program  SIDa  di masing-masig daerah diagendakan menggunakan sistem zonasi.

## Daftar Pustaka
1945, U. N. R. I. T. Negara Republik Indonesia . , (1945).
Adiyanta,  F.  C.  S.  (2020).  Dampak  Covid  19  relatif  terkendali  untuk  rentang  waktu  jangka pendek. Administrative Law & Governance Journal , 1 (2), 165–181.
Akhmad.,  F.  (2007). Economic  Of  Matures  Non-Convexity.  Reorientasi  Pembangunan  Ekonomi Sumberdaya Alam dan Implikasinya Bagi Indonseia.
Andrea Lidwina,  E.  S. F. (n.d.). Dampak Covid-19  terhadap  Penghasilan Masyarakat  Pendapatan Masyarakat  selama  Pandemi  Covid-19  (Survei  SMRC),  Saiful  Mujani  Research  and Consulting (SMRC) .
Anwas, M. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global . Bandung: Alfabeta.
Asep  Suryahadi,  Ridho  Al  Izzati,    and  D.  S.  (2020). Compared  to  the  baseline  projection  of  5 percent economic growth in 2020, various studies estimate . Dawkins.,  C.  J.  (2003).  Regional  Development  Theory:  Conceptual  Foundations. Journal  of Planning Literature , 18 (2), :131-172.
Dwi Hadya Jayani, E. S. F. (2020). Pendapatan negara periode Januari- Juli 2019 dan 2020 .
G., M. (2005).  Flaw of averages. Is ordinary matter causing the  cosmos to  accelerate? Scientific American , 18 (9), 293.
Hafizah,  Y.  (2005).  Kebijakan  Ekonomi  Indonesia  Ditinjau  dari  Konsep  Dasar  Ekonomi  Islam. Millah: Jurnal Studi Agama , 4 (2), 31–46. Hanna Farah Vania, E. P. I. (2020). kemiskinan dengan beragam skenario pertumbuhan ekonomi. Indonesia, N. R. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan . , (2018). Jayani, D. H. (2020). Pendapatan Dalam Negeri Turun , Hibah Naik 562 % Hingga Juli 2020 . 2020. Kysh, L. (2013). What’s in a name?: The difference between a systematic review and a literature review  and  why  it  matters. Medical  Library  Group  of  Southern  California  &  Arizona (MLGSCA)  and  the  Northern  California  and  Nevada  Medical  Library  Group  (NCNMLG) . https://doi.org/https://doi.org/10.6084/m9.figshare.766364
Lidwina,
A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Penghasilan Masyarakat. Databoks.Katadata.Co.Id , (April), 2020. Media, A. D. efek-samping-psbb-terhadap-masyarakat .
Modjo,  M.  I.  (2020).  Memetakan  Jalan  Penguatan  Ekonomi  Pasca  Pandemi. The  Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 103–116.
Modjo,  Mohamad  Ikhsan.  (2020).  Memetakan  Jalan  Penguatan  Ekonomi  Pasca  Pandemi. The Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 104.
Moleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Molotch, H. (1976). The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place. Source: American Journal of Sociology , 82 (2), September 1976.
Mulyana,  Y.  (2020).  Peranan  Ekonomi  Pembangunan Pasca COVID  19. PRISMAKOM , 17 (1),  37– 45.
Nasional Kompas. (2020, M. 20). (2020). Rekap Data Kasus Positif Covid Selama 4 Pekan . Negara Republik Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  dan  Nomor  36  Tahun  2012  tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah .
Negara  Republik  Indonesia. Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  25 Tahun  2004  tentang RPJMN IV tahun 2020 – 2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3489). ,  Pub.  L.  No.  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  RPJMN  IV  tahun  2020  –  2024,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489). (2004).
Soepono, P. (2001). Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor): Posisi dan Sumbangannya Bagi  Perbendaharaan  Alat-alat  Analisis  Regional. Journal  of  Indonesian  Economy  and Business, 16 (1), 41. Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan . Jakarta: Putra Grafika. Sumner,  A.,  Hoy,  C.  and  Ortiz-Juarez,  E.  (2020). Estimates  of  the  impact  of  COVID-19  on  global poverty. 2020/43. Helsinki.
Wardhana, D. (2020). Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19. The Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 223-239. (227). Widyastuti,  N.  L.,  &  Nugroho,  H.  (2020).  Dampak  Covid-19  terhadap  Industri  Minyak  dan  Gas Bumi:  Rekomendasi  Kebijakan  untuk  Indonesia. The Indonesian  Journal  of  Development Planning, 4 (2), 166–176.