## Sikap Pilihan Bahasa Pelaku Ekonomi Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Eka Dian Savitri 1 , Kartika Nuswantara 2 , Siti Zahrok 3
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya UPT PMK Sosial Humaniora, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 61111, Surabaya, E-mail: ekadian04@gmail.com

## Abstract
This is a descriptive qualitative study that aims to describe Indonesian economists language attitude, specifically on the way  they  label  the  products.  By  means  of  behaviorist  approach,  the  study  raises  an  interpretation  of  the  economists throughot observation. In order to come to the answer of the problem, data employed in this present study is the secondary data derived from other researchers. Then, the analysis of the data is employed by reviewing the labeling process in three ways, namely reasons for labeling, characteristics of the language attitude, and the Act 24 year 2009. It is figured out that there are 29 products labeled using foreign words or phrase, and the rest 11 products use Indonesia language. The phenomenon shows that labeling in foreign languages would enhance the positive image of the  product. On the other hand,  positive  attitude  is  shown  by  the  economists  through  their  loyalty  using  bahasa  Indonesia  for  labelling.  Final finding is to show that the attitude displays the conterproductive to the Act 24 of 2009.
Keywords: language attitude, economists, act 24 of 2009

## Abstrak
Tulisan  ini  mendeskripsikan  sikap  pilihan  bahasa  pelaku  ekonomi  terhadap  pemakaian  bahasa  serapan  atau  bahasa Indonesia  dalam  melabeli  produk  yang  dihasilkan.  Dengan  memanfaatkan  pendekatan  behavioris  untuk  sampai  pada interpretasi sikap  bahasa, peneliti  memakai data sekunder untuk  melihat bagaimana pelaku ekonomi  melabeli produk- produk yang dihasilkan. Kajian atau analisis yang dipakai untuk menilai sikap bahasa tersebut adalah alasan pelabelan dengan bahasa asing, karakteristik yang terlibat, dan tinjauan undang-undang. Penelitian yang memperoleh hasil 40 label, 29 diantaranya memakai bahasa asing dan 11 nama produk  mempertahankan bahasa Indonesia. Fenomena ini dipahami sebagai upaya menciptakan citra produk melalui bahasa asing. Sedangkan sikap positif ditunjukkan bagi pelaku ekonomi yang masih mempertahankan bahasa Indonesia,  dan terakhir bagaimana temuan ini menunjukkan sikap pilihan bahasa yang bertentangan dengan kebijakan bahasa dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2009.
Kata Kunci: sikap pilihan bahasa, pelaku ekonomi, undang-undang bahasa

## Pendahuluan
Tantangan globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mendorong setiap bangsa untuk  masuk  ke  dalam  pusaran  pergaulan internasional  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  sehingga  kontak  budaya  menjadi  hal yang tidak dapat dihindari, begitu pula pengaruhnya  dalam  komunikasi  masyarakat Indonesia.  Kecenderungan  masyarakat  Indonesia yang  terbuka  terhadap  budaya  asing  memiliki dampak  langsung  terhadap  kebudayaan  Indonesia salah  satunya  adalah  hegemoni  bahasa  asing
terhadap  bahasa-bahasa  yang  ada  di  Indonesia. Salah satu fenomena ini dapat dilihat di sekitar kita dimana  istilah-istilah  bahasa  asing  menjadi  lebih populer  di  kalangan  masyarakat  karena  dianggap dapat  meningkatkan  prestise  seseorang.  Dengan alasan  internasionalisasi  dan  menyambut  MEA, penamaan tempat di sekitar fasilitas umum, nama bangunan (hotel, rumah sakit, rumah makan, atau pusat  perbelanjaan),  iklan  pada  baliho  sepanjang jalan,  dan  masih  banyak  media  lain  memilih menggunakan  istilah  berbahasa  Inggris  daripada mempertahankan  pemakaian  bahasa  Indonesia.
Dengan  semakin  merebaknya  pemakaian  bahasa asing, pada saat yang sama pergeseran pemakaian istilah berbahasa Indonesia tidak dapat dihindari.
Menurut Fasold (1984:213) dalam konteks pergeseran  bahasa,  bahasa  yang  memiliki  status lebih  tinggi  dan  dianggap  bergengsi  oleh masyarakat  secara  perlahan  akan  menggeser bahasa yang statusnya lebih rendah. Hal ini dapat diilustrasikan  sebagai  berikut,  bahasa  yang dianggap bergengsi seperti bahasa asing memiliki kecenderungan menggeser bahasa Indonesia, serta bisa  juga  bahasa  Indonesia  yang  dianggap  lebih bergengsi juga memiliki kecenderungan menggeser bahasa daerah. Kondisi demikian bukan disebabkan oleh sifat dan struktur masing-masing bahasa  yang  dianggap  lebih  rumit  atau  lebih mudah, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh sikap berbahasa kelompok tutur atau masyarakat bahasa. Berkaitan dengan sikap berbahasa tersebut, Fasold menyebutkan bahwa sikap berbahasa bukan hanya merupakan  sikap  terhadap  bahasa,  akan  tetapi konsep sikap berbahasa lebih sering meliputi sikap terhadap  penutur  suatu  bahasa,  atau  secara  lebih luas  dipahami  bahwa  sikap  berbahasa  mencakup semua  jenis  sikap  yang  berhubungan  dengan perlakuan terhadap bahasa tersebut.
Terdapat  dua  jenis  pendekatan  terhadap sikap  berbahasa  yaitu  pendekatan  behavioris  dan mentalis (Fasold, 1984; Ihemere, 2006). Berdasarkan pendekatan behavioris, sikap berbahasa  dijumpai  pada  respon  atau  tanggapan seseorang  terhadap  situasi  sosial.  Penelitian dengan  pendekatan  ini  lebih  mudah  dilaksanakan mengingat  penelitian  ini  tidak  mengharuskan laporan  responden,  melainkan  peneliti  cukup
melakukan  pengamatan  langsung,  tabulasi,  dan analisis  terhadap  sikap  yang  tampak.  Hal  ini berbeda dengan pendekatan mentalis dimana sikap ditinjau  dari  keadaan  mental  seseorang  sehingga untuk mengetahui sikap yang mendasari tanggapan atau  respon  seseorang  diperlukan  penelitian dengan  cara  memberikan  stimulasi  sehingga respon  dapat  dimunculkan  (Fasold.  1984  and Ihmere, 2006). Penelitian kali ini mengkhususkan pendekatan  behavioris  untuk  melihat  sikap berbahasa sekelompok masyarakat terhadap situasi tertentu, lebih tepatnya yaitu sikap pilihan bahasa pelaku ekonomi terhadap pemakaian bahasa dalam produk-produk yang dihasilkan.
Sikap  berbahasa  masyarakat  dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan berbahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, kecepatan dan sarana informasi,  pendidikan,  status  sosial,  kebijakan politik,  dan  lainnya.  Faktor-faktor  tersebut berkembang  mengikuti  perkembangan  jaman. Fenomena  ini  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia tetapi juga terjadi di semua masyarakat bahasa di dunia.  Di  sisi  lain,  perubahan  bahasa  merupakan sebuah  keniscayaan  dan  tidak  dapat  dihindari karena bahasa merupakan produk pikiran masyarakat  dan  keberadaannya  terikat  dengan kondisi kebahasaan penggunanya. Namun demikian perubahan tersebut tetap dapat dikendalikan dan dikelola agar sesuai dengan yang diharapkan.    Hal  ini  bertujuan  agar  bahasa Indonesia  tetap  dapat  memelihara  kedaulatannya serta menjaga fungsinya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Oleh karena itu untuk menjalankan  fungsinya,  bahasa  Indonesia  perlu
didukung dengan seperangkat kebijakan pembinaan dan pelestarian bahasa.
Seperangkat kebijakan dan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah digunakan untuk melindungi bahasa Indonesia dari pengaruh buruk sikap berbahasa masyarakat yang cenderung mengagumi dan memuja segala sesuatu yang  berbau  asing  termasuk  bahasa  asing  atau dikenal  dengan  xenofilia  (Suprana,  1998:269). Xenofilia  dalam  hal  ini  memiliki  pengertian kecenderungan kelompok masyarakat yang menganggap  bahasa  asing  lebih  baik  dan  lebih utama  dibandingkan  bahasa  dan  kebudayaan sendiri. Kelompok masyarakat tersebut cenderung mengagung-agungkan  dan  memuja  bahasa  asing sehingga  mempengaruhi  sikap  dan  perilaku berbahasa  sehari-hari.  Gejala-gejala  xenofilia dalam  pemakaian  bahasa  asing  sering  dijumpai dalam  berbagai  bidang  komunikasi  utamanya seperti bidang komunikasi ekonomi.
Perlindungan  yang  diberikan  pemerintah terhadap  bahasa  Indonesia  salah  satunya  adalah dengan  mengesahkan  Undang-Undang  No.  24 tahun 2009 Bab III tentang Bahasa, yang mengatur secara  umum  tata  cara  penempatan  penggunaan bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Undang-undang tersebut mengukuhkan kedudukan dan  fungsi  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa tertinggi  dalam  sistem  komunikasi  nasional. Undang-undang tersebut juga memperjelas bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia tidak dapat digantikan  oleh  bahasa  asing.  Sementara  itu, bahasa  asing  digunakan  hanya  sebagai  pelengkap bahasa Indonesia dan sarana komunikasi internasional.
Secara khusus, sikap berbahasa Indonesia oleh  pelaku  ekonomi  dalam  penelitian  ini  akan dipersepsikan sebagai sikap pilihan bahasa pelaku ekonomi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari jawaban  atas  beberapa  pertanyaan  berkaitan dengan  sikap  berbahasa  terhadap  pemakaian bahasa  Indonesia  dan  bahasa  asing.  Secara  lebih spesifik,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat implementasi  Undang-Undang  No  24  tahun  2009 terhadap  penamaan  produk  sebagai  refleksi  dari sikap  berbahasa  kelompok  masyarakat  tertentu, dalam hal ini pelaku ekonomi.

## Definisi dan karakteristik sikap bahasa
Definisi sikap menurut KBBI (http://kbbi.web.id/sikap)  adalah  cara  berdiri (tegak, teratur, atau dipersiapkan untuk bertindak), perbuatan  dan  sebagainya  yang  berdasarkan  pada pendirian, keyakinan,  perilaku, gerak-gerik; bertingkah  laku  dengan  gaya  yang  dibuat-buat (supaya  tampak  gagah  dan  sebagainya).  Jadi “sikap”  diidentikkan  dengan  perilaku  dan perbuatan  yang  berdasarkan  pada  keyakinan  dan pendirian  dengan  tujuan  tertentu.  Hal  ini  sejalan dengan pendapat Chaer dan Agustina (2004) yang menyatakan  bahwa  sikap  merupakan  posisi kejiwaan atau mental yang termanifestasi ke dalam perilaku atau tindakan.
Posisi  mental  dipengaruhi  oleh  konteks yang melingkupinya seperti pengalaman- pengalaman  masa  lalu,  situasi  yang  terjadi,  dan keinginan  atau  harapan  di  masa  depan  (Azwar, 2007).  Menurut  Lambert  (1967)  sikap  memiliki tiga  komponen  pembentuk  yaitu:  komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif.
Komponen  kognitif  merupakan  pengetahuan  atau disebut juga dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki  terkait  dengan  lingkungan  sekitar  serta gagasan  yang  digunakan  dalam  proses  berpikir. Komponen  afektif  merupakan  respon  yang dihasilkan berupa penilaian baik atau buruk, suka atau tidak suka, yang dikenal dengan sikap positif atau negatif. Komponen konatif merupakan respon yang  dihasilkan  berupa  perilaku  atau  tindakan. Berdasarkan  kedua  pendapat  tersebut,  dapat diketahui  sikap  individu  atau  kelompok  melalui perilaku atau tindakannya
Sikap  masyarakat  dapat  disimpulkan berdasarkan  komponen-komponen  bahasa  dan konteksnya. Dengan kata lain, sikap bahasa dapat disimpulkan  melalui  pengalaman,  penilaian,  dan perilaku yang dihasilkan seseorang atau kelompok terhadap  suatu  bahasa.  Menurut  Kridalakasana (2001:197) sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Posisi mental atau perasaan dapat diwujudkan dalam  bentuk  perilaku  berbahasa,  misalnya seseorang  yang  menguasai  multibahasa  akan condong  menyukai  dan  memilih  menggunakan salah  satu  bahasa  untuk  menonjolkan  status  atau pendidikannya,  sedang  bahasa  lain  digunakan untuk mengakrabkan diri dengan lawan bicaranya. Oleh  karena  itu  sikap  bahasa  dapat  tercermin melalui  perilaku  berbahasanya.  Pendapat  lain menyatakan  bahwa  sikap  bahasa  individu  tidak selalu  mencerminkan  sikap  bahasa  kelompok masyarakat  karena  terkait  dengan  posisi  mental atau perasaan yang tidak dapat diukur. Namun bila dilihat lebih jauh, perilaku berbahasa yang diulang secara  terus  menerus  akan  dianggap  sah  dan
menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya dianggap sebagai  kebenaran  subyektif.  Kebenaran  ini semakin  sering  akan  membangun  komponen kognitif  seseorang  dan  memasukkannya  sebagai bagian  dari  pengalaman  yang  lambat  laun  akan menjadi  kebenaran  obyektif.  Dari  sinilah,  dapat diketahui  perilaku  berbahasa  masyarakat  yang terdiri  dari  kumpulan-kumpulan  sikap  individu atau  kelompok  dengan  mengacu  pada  kesamaan umum.
Karakteristik  sikap  bahasa  dari  sudut pandang  pengertian  bahasa  merupakan  sikap mental  dan  rasa  tentang  posisi  bahasa  seseorang terhadap  bahasa  orang  lain  (Kridalaksana,  2008). Sikap dapat dipahami sebagai sesuatu yang abstrak maka  hanya  dapat  diamati  melalui  perilaku, meskipun tidak berlaku sebaliknya; perilaku tidak selalu  mencerminkan  sikap.  Maricar  menyitir Garvin  dan  Mathiot  (1968)  bahwa  terdapat  tiga karakteristik  sikap  bahasa  yang  mengindikasikan sikap positif terhadap bahasa, yaitu:
a. Loyalitas bahasa yang mendorong seseorang untuk  mempertahankan  bahasanya,  dan mencegah pengaruh bahasa lain.
b. Kebanggaan bahasa yang mendorong seseorang untuk mengembangkan bahasanya dan  menggunakan  bahasa  tersebut  sebagai identitas bangsa atau masyarakatnya.
c. Kesadaran bahasa yang mendorong seseorang untuk mempergunakan bahasanya secara hati- hati  dan  dengan  kesopanan.  Dan  faktor  ini menjadi  penentu  terbesar  yang  berpengaruh pada pemakaian bahasa.
Gejala-gejala sikap bahasa kelompok masyarakat dapat diketahui dengan
mengumpulkan  fakta  perilaku-perilaku  bahasa individu.  Perilaku  bahasa  tidak  hanya  fokus  pada bahasa dan ragam bahasa namun juga memperhatikan  aspek  di  luar  struktur  bahasa. Sejak  lama,  para  linguis  mengkaji  hubungan bahasa  dan  konteks  penggunaannya  untuk mengetahui  bagaimana  dan  dengan  alasan  dan tujuan  apa  bahasa  tersebut  digunakan.  Salah satunya  yang  cukup  dikenal  adalah  M.A.K Halliday.  Halliday  dalam  Halliday  dan  Hasan (1985)  mengemukakan  pendapatnya  dengan melakukan penekanan pada konteks sosial bahasa. Menurutnya bahasa merupakan produk sosial, oleh karena  itu  ia  melekat  pada  sistem  sosial.  Bahasa juga  dipandang  sebagai  realitas  sosial,  hasil  dari konstruksi  masyarakat  yang  dikodekan  lalu dimaknai sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman  masing-masing  partisipan.  Halliday lalu  membagi  komponen  bahasa  berupa  teks  dan konteks.  Teks  adalah  unit  bahasa  yang  sedang melakukan  fungsinya  dalam  konteks  situasi, sedangkan  konteks  adalah  situasi  tempat  teks menjalankan  fungsinya  (Halliday  dan  Hasan, 1992).  Mengulas  teks  dalam  konteks  dapat menjelaskan  siapa,  mengapa,  dan  dengan  tujuan apa  bahasa  asing  lebih  disukai  dalam  bidang ekonomi dibandingkan bahasa Indonesia.

## Beberapa Studi dan Kajian Tentang Sikap
Bahasa
Dalam tulisannya, Ihemere (2006) menyampaikan bahwa Fasold (1984: 147 -148) dan Agheyisi  dan  Fishman  (1970  :138)  sependapat menyebutkan  adanya  dua  pendekatan,  yaitu
pendekatan behavioris dan mentalis yang dipergunakan  dalam  melihat  sikap  bahasa seseorang  atau  kelompok  masyarakat.  Mereka menyebutkan bahwa pendekatan behavioris memandang  perilaku  bahasa  sebagai  pendekatan terhadap sikap bahasa melalui observasi langsung sehingga  tidak  memerlukan  keterlibatan  langsung obyek  penelitian  untuk  memberikan  makna  dari sikap  bahasa  tertentu.  Pendekatan  ini  hanya mampu  memberikan  interpretasi  sikap  yang mampu diobservasi. Sedangkan pendekatan mentalis  lebih  mampu  memberikan  interpretasi lebih  luas  mengingat  pendekatan  ini  melibatkan subyek  penelitian  untuk  ikut  membantu  peneliti mencapai  berbagai  kemungkinan  makna  atau interpretasi  makna  dari  sikap  bahasa  tertentu. Seperti yang dideskripsikan oleh Fasold (1984) dan beberapa peneliti lain seperti Gao & Zhou (2000) in Wang a & Hans J. Ladegaard (2010).
Sebuah  penelitian  tentang  sikap  bahasa dihubungkan  dengan  perubahan  bahasa  telah dilakukan  oleh  Maricar  (2016).  Penelitian  ini mencari  faktor-faktor  berpengaruh  perubahan bahasa di Kota Ternate. Penelitian ini mengungkapkan sikap berbahasa sebuah kelompok masyarakat.  Bahasa  ibu  di  sebuah  wilayah  di Ternate  mulai  ditinggalkan  oleh  penutur  aslinya, dan secara kolektif masyarakat Ternate menggunakan bahasa lain sehingga mengakibatkan pergeseran  bahasa  pada  bahasa  lokal  di  Ternate. Penelitian  tersebut  menghasilkan  identifikasi faktor  yaitu  faktor  eksternal  dan  internal.  Faktor- faktor  tersebut  meliputi  faktor  budaya,  ekonomi, sejarah, bentuk perkawinan, lokalitas, keberlanjutan,  dan  transfer  intergenerasi  sebagai
faktor  eksternal.  Sedangkan  faktor  internal meliputi  motivasi,  kebiasaan  berbahasa,  sikap bahasa, serta ketrampilan berbahasa. Kedua faktor tersebut  dianggap  sebagai  faktor  kontributif terhadap perubahan bahasa di Ternate.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  sehingga  seperti  yang  disebutkan  oleh Bogdan  dan  Biklen  (1990),  maka  penelitian  ini mencoba  memaparkan  fenomena,  situasi,  atau peristiwa  yang  telah  ada  tanpa  perlu  melakukan manipulasi data atau fenomena tersebut. Penelitian ini  juga  tidak  menguji  hipotesis  atau  prediksi, melainkan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1) mengumpulakn  informasi  secara  mendalam  dan memberikan  deskripsi  gejala  yang  ada,  kemudian melakukan  identifikasi  atau  pengelompokan, melalukan  perbandingan  atau  mengevaluasi, kemudian  menghasilkan  simpulan  berdasarkan hasil  pengamatan  atau  survei.  Jenis  data  yang dipergunakan adalah data kualitatif, sehingga data dalam penelitian ini berupa kata-kata bukan angka. Data  merupakan  data  sekunder  yang  diambil  dari pengamatan    yang  dilakukan  seseorang  dan diunggah dalam laman pribadi (http://www.ririekhayan.com/2015/10/memperlua s-spirit-local-brand-lebih.html),
(https://core.ac.uk/download/files/886/35389457.p df) dan Sari (2014). Analisis data dilakukan dengan memulai  pengelompokan  data  ke  dalam  dua kelompok  yaitu  penamaan  produk  dari  bahasa asing  dan  bahasa  Indonesia.  Kategori  penamaan produk  diambil  dari  sejumlah  nama  produk  yang telah mampu merambah pasar internasional.

## Pembahasan
Sikap  masyarakat  Indonesia  sejak  lama digambarkan  oleh  Suprana  (1998:269)  sebagai masyarakat  yang  cenderung  mengagumi  hal-hal yang berbau asing. Karakter masyarakat Indonesia yang ramah dan terbuka disertai dengan mobilisasi yang  cukup  tinggi  membuat  kontak  ekonomi, sosial,  budaya  masyarakat  antarnegara  turut menyebabkan  terjadinya  kontak  bahasa.  Kontak bahasa  di  satu  sisi  memberikan  dampak  positif salah satunya adalah memperkaya kosakata bahasa Indonesia,  sedangkan  di  sisi  lain  juga  rentan berdampak  negatif  yaitu  terjadinya  subordinasi bahasa Indonesia oleh bahasa asing yang ditandai dengan  meletakkan  bahasa  Indonesia  pada  posisi kedua  dalam  aktivitas  kebahasaan  masyarakat Indonesia.  Kondisi  demikian  dikhawatirkan  akan dapat  menggeser  posisi  dan  kedudukan  bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  utama  nasional  di masyarakat. Dalam kajian sosiolinguistik, pergeseran  bahasa  dimulai  dengan  sikap  negatif masyarakat terhadap satu bahasa dan menonjolkan sikap  positif  terhadap  bahasa  yang  lain  (bahasa asing).

## Penggunaan  Bahasa  Asing  pada  Nama Merek Produk dan Label Informasi
Foreign branding biasa digunakan untuk mengenalkan  produk  baru  yang  seringkali spesifikasinya  tidak  berbeda  dengan  produk  yang sudah lebih dulu ada. Foreign branding digunakan untuk menarik minat konsumen dengan
mencitrakan nama merek dan memainkan persepsi konsumen.  Menurut  Viller  et  al  (2012) foreign branding merupakan strategi yang dilakukan oleh pemilik  usaha  untuk  membentuk  citra  positif produk  sesuai  dengan  kualitas  produk  asing  dari negara tertentu yang dipersepsikan unggul. Secara psikologis, pemilihan nama merek berbahasa asing oleh  pelaku  usaha  merupakan  upaya  strategi pemasaran untuk memikat hati konsumen. Strategi foreign branding di Indonesia bertentangan dengan amanat  Undang-Undang  No.  24 Tahun  2009  Bab III  Tentang  Bahasa  Pasal  36  ayat  3  yang menyatakan  bahwa:  Bahasa  Indonesia  wajib digunakan  untuk  nama  bangunan  atau  gedung, jalan,  apartemen  atau  permukiman,  perkantoran, kompleks  perdagangan,  merek  dagang,  lembaga usaha,  lembaga  pendidikan,  organisasi  yang
didirikan  atau  dimiliki  oleh  warga  negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
Selanjutnya, terdapat 40 nama produk dari berbagai  jenis  usaha  yang  dipilih  berdasarkan penyebaran  pemasaran  produk  hingga  keluar negeri  dan  penamaan  produk  dengan  pemakaian kata asing dan bahasa Indonesia. Berdasarkan tabel 1,  diperoleh  data  dengan  kategori  nama  produk dengan  memakai  penamaan  bahasa  asing  yang telah  merambah  pasar  luar  negeri  sejumlah sejumlah  19  nama  produk,  5  nama  produk berbahasa asing yang ditujukan untuk pasar dalam negeri  dan  juga  luar  negeri  (WNA).    Berikutnya, 11 nama produk yang telah masuk dalam lingkup pemasaran  luar  negeri  dengan  mempertahankan bahasa  Indonesia.  Dan  terakhir,  5  nama  produk dengan  bahasa  asing  meskipun  belum  memasuki pasar luar negeri.
Tabel 1 . Daftar Data Nama Produk Dalam Negeri dengan Istilah Bahasa Serapan dan Bahasa Indonesia
No Sebaran Pemasaran Produk Nama Produk
Bahasa Asing Bahasa Indonesia 1. Pasar Luar Negeri
Polytron 30. Garuda Indonesia 2. Extra Joss 31. Kopiko 3. Aqua 32. Indomie 4. JCO Donut and Coffee 33. Teh botol 5. Polygon 34. Kapal Api 6. Bagteria 35. Tolak Angin 7. Silver Queen 36. Semen Indonesia 8. Essanza 37. 77 Es Teller 9. Good Year 38. Dua Kelinci 10. Eiger 39. Mustika Ratu 11. Lea 40 Tolak Angin 12. Peter Says Denim 13. The Executive 14. Hammer 15. Surfer Girl 16. Bucceri 17. Bodypack 18. Casablanca 19. Excelso
20.
Pasar Dalam Negeri Paseo 21. Papa Ron’s Pizza 22. Jordan Bakery 23. Yophie Salon 24. Sophie Martin
25 Pasar  Dalam  Negeri dan atau Luar Negeri
The Peak Residence 26 Klaska Residence 27 Belleview Manyar 28 Cornell Apartment 29 Denver Apartement
Pendekatan behavioris yang dipergunakan peneliti untuk memaknai sikap bahasa para pelaku ekonomi melalui nama produk yang dipilih untuk mem- branding produk yang dihasilkan menggiring pada sebuah interpretasi bahwa pemakaian istilah dari  bahasa  asing  cenderung  lebih  banyak  dipilih sebagai  upaya  untuk  memperkenalkan  produk hingga  pasar luar  negeri. Temuan  ini  selaras  atau mendukung temuan dari penelitian yang dilakukan oleh
Yenata dan
Herawati
( https://core.ac.uk/download/files/886/35389457.p df ) berupa penelitian tentang satu merek bernama Zupparella menyimpulkan  bahwa  hubungan strategi  pemasaran  dengan  nama  merek  (citra merek) Zupparella yang berasosiasi dengan bahasa asing  telah  memengaruhi  ketertarikan  konsumen terutama anak muda. Hal ini merupakan gambaran alasan  sebagian  para  pengusaha  lebih  memilih menggunakan merek berbahasa asing dibandingkan  bahasa  Indonesia  sebagai  merek lokal. Tetapi  perlu  diketahui,  bahwa  sisi  lain  dari hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  strategi foreign  branding tidak  akan  berhasil  bila  tidak didukung  dengan  kesesuaian  nama  merek  (citra merek)  dengan  harga,  kualitas,  dan  sasaran  yang tepat.
Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis  menggunakan  tiga  parameter  meliputi karakteristik sikap bahasa seperti yang disebutkan oleh Maricar dengan menyitir Garvin dan Mathiot (1968).  Para  pelaku  ekonomi  yang  masih mempertahankan  pemakaian  bahasa  Indonesia
memiliki  sikap  positif  dengan  karakteristik  yakni loyal  terhadap  bahasa  Indonesia  sehingga  produk yang  dipasarkan  di  luar  negeri  masih  memilih nama  dengan  istilah  bahasa  Indonesia.  Pada  saat yang  sama,  kebanggaan  bahasa  dari  para  pelaku ekonomi ini menjadi sikap positif yang ditunjukkan dengan keberanian untuk menjadikan identitas  melalui  pemertahanan  bahasa  Indonesia pada nama produk. Pelaku ekonomi yang memilih bahasa  asing  tidak  menunjukkan  sikap  positif terhadap bahasa Indonesia namun alasan pemilihan bahasa  asing  lebih  dipahami  sebagai  kebutuhan pasar  seperti  yang  tersebut  pada  penelitian terdahulu (cf. Yenata dan Herawati).
Bahasa  asing  dalam  produk  tidak  hanya digunakan  dalam  penamaan  merek,  tetapi  juga untuk  pelabelan  produk  atau  keterangan  produk. Label  adalah  setiap  keterangan  mengenai  barang yang  berbentuk  gambar,  tulisan,  kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Biasanya barang yang menggunakan label bahasa asing merupakan barang impor yang diedarkan di Indonesia  tanpa  membuat  label  versi  bahasa Indonesia.  Contoh  barang-barang  dengan  label bahasa  asing  biasanya  berupa  produk  obat, makanan  ringan,  dan  barang  elektronik.  Hal  ini dapat  merugikan  konsumen  Indonesia  karena mereka tidak dapat mengetahui keterangan produk
seperti  komposisi  bahan,  aturan  pakai,  serta  efek samping.
Contoh  produk  obat  tanpa  label  bahasa Indonesia adalah Ozen Cetirizine 2HCl ukuran 12 ml  (kode  obat  keras,  harga  Rp.  85.000).  Ozen Cetirizine  diproduksi  oleh  PT  Pharos  Indonesia yang  berlokasi  di  Jakarta  Selatan.  Produk  Ozen yang  masuk  dalam  kategori  obat  keras  tanpa disertai  label/informasi  produk  dalam  bahasa Indonesia  dapat  menyulitkan  konsumen  lokal dalam menggunakan obat tersebut karena informasi  yang  tersedia  hanya  dalam  bahasa Inggris.  Alasan  produsen  memilih  bahasa  Inggris dibandingkan  bahasa  Indonesia  dapat  dikaitkan dengan  pangsa  pasar  dan  harga  obat.  Harga  yang cukup mahal untuk ukuran pendapatan masyarakat Indonesia dapat menjadi alasan produsen memilih label  berbahasa  Inggris  agar  memunculkan persepsi  bahwa  harga  mahal  berasosiasi  dengan barang  impor,  meskipun  obat  Ozen  adalah produksi  lokal.  Produk  obat  yang  menggunakan label bahasa asing tanpa disertai bahasa Indonesia dapat dijumpai di toko obat atau apotek, sedangkan makanan ringan yang berlabel bahasa asing tanpa disertai  dengan  terjemahannya  terutama  dapat dijumpai  di  supermarket  yang  menyediakan produk-produk  impor  misalnya  di  supermarket Hero, K-Mart, Ranch Supermarket, Cosmo, Rezeki Swalayan,  dan  lainnya  (diolah  dari  berbagai sumber daring).
Produk-produk impor dengan label bahasa asing  tanpa  terjemahan  bahasa  Indonesia  cukup diminati oleh kalangan menengah ke atas dan anak muda. Produk impor dianggap lebih bergengsi dan berkualitas. Ciri khas produk impor yang dipahami
oleh  masyarakat  umum  adalah  produk  tersebut tanpa  label  berbahasa  Indonesia.  Hal  ini  menjadi persoalan  mendasar  bagi  konsumen  yang  tidak dapat  membaca  label  berbahasa  asing.  Mereka tidak dapat mengetahui komposisi dan aturan pakai dan dampaknya dapat merugikan terutama dari sisi kesehatan.  Bahkan  di  negara  dengan  mayoritas muslim  seperti  Indonesia,  tentu  sangat  penting mengetahui komposisi produk makanan atau obat- obatan  bebas  dari  kandungan  babi,  alkohol,  atau arak dalam bahasa Indonesia.
Produk  yang  beredar  di  Indonesia  tanpa disertai  dengan  label  berbahasa  Indonesia menyalahi  hak  konsumen  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  RI  No.  8  Tahun  1999  BAB  III Pasal  4C:  “Hak  mendapat  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  atas  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa, karena konsumen yang menggunakan  produk  tanpa  label  berbahasa Indonesia  tidak  mendapat  informasi  yang  benar dan  jelas  karena  konsumen  lokal  tidak  dapat memahami  informasi  dengan  baik  dalam  bahasa asing  sehingga  dikhawatirkan  akan  berimplikasi pada  salah  penggunaan/pemakaian  produk.  Jika dilihat  dari  sisi  pengusaha,  pemberian  label berbahasa  Indonesia  dapat  dianggap  cukup merepotkan karena harus mengubah kemasan/label. Secara umum label berbahasa asing dan/tanpa  bahasa  Indonesia  untuk  produk  yang beredar di Indonesia bertentangan dengan Undang- Undang  No.  24  Tahun  2009  Bab  III  Tentang Bahasa  Pasal  37  ayat  1  yaitu,  “Bahasa  Indonesia wajib  digunakan  dalam  informasi  tentang  produk barang  atau  jasa  produksi  dalam  negeri  atau  luar negeri  yang  beredar  di  Indonesia”.  Pada  ayat  2,
informasi  tentang  produk  dan  jasa  tersebut  dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai  dengan  kebutuhan.  Penekanan  informasi pada ayat 2 ada pada kata“”dapat dilengkapi””artinya penggunaan bahasa Indonesia tetaplah yang utama. Produk impor yang diedarkan di  Indonesia  minimal  harus  disertai  dengan  label terjemahan dalam bahasa Indonesia.
Fenomena  label  berbahasa  asing  juga bertentangan  Undang-Undang  RI  No.7  Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: “”Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri”. Serta bertentangan dengan
Peraturan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  67/M- DAG/PER/11/2013 Tentang
Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang  pasal  2  ayat  1  yang  berbunyi,  “Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang untuk  diperdagangkan  di  Pasar  dalam  negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri  ini  wajib  mencantumkan  Label  dalam Bahasa  Indonesia”.  Ayat  lanjutan  dalam  pasal  2 juga  menyatakan  bahwa  bahasa  Indonesia  pada label produk hendaknya digunakan secara ringkas dan jelas, dengan pengecualian bahasa asing dapat digunakan bila tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia.
Sanksi yang diberikan bagi produsen yang tidak  menggunakan  atau  melengkapi  label berbahasa  Indonesia  tercantum  dalam  Undang- Undang  RI  No.7  Tahun  2014  pasal  104  yang berbunyi, “Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau  melengkapi  label  berbahasa  Indonesia  pada
Barang  yang  diperdagangkan  di  dalam  negeri sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.  5.000.000.000,  00  (lima  miliar  rupiah)”. Penegakan hukum terkait label berbahasa asing di dalam negeri masih bersifat semu karena walaupun ancaman  pidananya  cukup  besar  namun  hingga hari  ini  masih  banyak  produk  yang  beredar  di Indonesia  tidak  menggunakan  atau  melengkapi label produk berbahasa Indonesia.
Kontra  produktif  kebijakan  pemerintah tentang  penggunaan  bahasa  Indonesia dalam bidang ekonomi
Selain  sikap  berbahasa  pelaku  ekonomi Indonesia  yang  cenderung  memilih  penamaan bahasa asing, sikap pemerintah di sisi lain ternyata juga menunjukkan inkonsistensi dalam menjalankan  amanat  Undang-Undang  No.  24 Tahun  200  Bab  III  Tentang  Bahasa.  Pemerintah telah menghapus pasal yang mengatur persyaratan kewajiban  berbahasa  Indonesia  bagi  tenaga  kerja asing dalam rancangan peraturan menteri sebelum disahkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 16 Tahun 2015 dengan alasan bahwa, penghapusan wajib  berbahasa  Indonesia  itu  merupakan  bentuk dukungan bagi kebijakan investasi, dengan alasan syarat  penguasaan  bahasa  Indonesia  banyak dikeluhkan oleh para investor (http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/15 /08/25/ntllae328-syarat-berbahasa-Indonesia- dihapus-serbuan-asing-kian-tak-terbatas/).  Hal  ini sempat  menjadi  polemik  bagi  banyak  kalangan, mulai  akademisi,  pengamat  bahasa  dan  budaya,
anggota  DPR  RI,  serta  kalangan  buruh  karena pemerintah  dianggap  mengabaikan  perlindungan terhadap  pekerja  Indonesia  terutama  kelompok buruh kasar.
Menurut  data  BPS,  jumlah  TKA  selama Januari  2016 tercatat  sebanyak  25.200  kunjungan kerja  paruh  waktu  atau  meningkat  69,3% dibandingkan  Januari  2015.  Sedangkan  menurut IMTA (Ijin  Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) jumlah TKA selama tahun 2015 sebanyak 69.025 orang  dan  5300  orang  selama  Januari  2016 (m.detik.com/finance/read/2016/03/10/13937/316 187/4/mea-berlaku-5300-tenaga-kerja-asing- bekerja-di-indonesia/). Bahkan dalam kesempatan yang  sama,  majalah Tempo  mengulasnya  sebagai berita utama dengan menyebutkan bahwa sebelum disahkannya Permenakertrans No. 16 Tahun 2015, Indonesia  telah  “kecolongan”  tenaga  kerja  asing yang sebagian besar merupakan TKA buruh kasar dari  China.  Dalam  ulasannya,  penghapusan persyaratan bahasa Indonesia bagi TKA dianggap sebagai  kebijakan  yang  tidak  tepat  karena  tenaga kerja Indonesia tidak lagi memiliki perlindungan di saat  pengangguran  terus  meningkat  akibat kesulitan  ekonomi  (Tempo,  Serbuan  Buruh Tiongkok, 2015).
Permenakertrans  tersebut  juga  tidak selaras  dengan  Undang-Undang  No.  24  pasal  33 ayat  1  yang  berbunyi,  “Bahasa  Indonesia  wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja  pemerintah  dan  swasta”,  dan  ayat  2  yang berbunyi“”Pegawai  di  lingkungan  kerja  lembaga pemerintah  dan  swasta  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  yang  belum  mampu  berbahasa Indonesia  wajib  mengikuti  atau  diikutsertakan
dalam  pembelajaran  untuk  meraih  kemampuan berbahasa  Indonesia”.  Merujuk  pada  peraturan tersebut,  maka  bahasa  Indonesia  tidak  lagi  wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja  serta  TKA  tidak  memiliki  kewajiban  untuk mempelajari bahasa Indonesia.
Penggunaan  bahasa  Indonesa  dalam  nota kesepahaman/perjanjian juga diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 pasal 31 yang berbunyi,“”Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam  nota  kesepahaman  atau  perjanjian  yang melibatkan  lembaga  negara,  instansi  pemerintah Republik  Indonesia,  lembaga  swasta  Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”. Pasal tersebut merinci bahwa nota kesepahaman/perjanjian harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing bagi pihak asing.
Tahun  2010  sempat  terjadi  kegaduhan setelah  disahkannya  undang-undang  tersebut karena  banyak  surat  perjanjian  dan  kontrak  kerja yang  ditulis  dalam  bahasa  Inggris,  dikhawatirkan perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing rentan dibatalkan demi hukum karena terbentur dengan isi undang-undang bahasa. Menteri Hukum dan Ham tahun 2010, Patrialis Akbar, yang saat itu menjabat justru  memberikan  surat  klarifikasi  bahwa  surat perjanjian  atau  kontrak  kerja  yang  tidak  disertai dan tidak berbahasa Indonesia dinyatakan tetap sah dan  tidak  batal  demi  hukum,  bahkan  menyatakan bahwa  isi  undang-undang  bahasa  baru  berlaku setelah  ada  peraturan  presiden  (pada  pasal  40), serta  menyatakan  bahwa  bila  terjadi  perbedaan penafsiran terhadap kata, frase, atau kalimat dalam bahasa  Inggris  dan  bahasa Indonesia  dalam  suatu perjanjian, maka yang digunakan dalam
menafsirkan  kata,  frase,  atau  kalimat  dimaksd adalah  versi  bahasa  Inggris.  Pernyataan  ini justru menimbulkan  kontroversi  di  kalangan  pengamat hukum karena undang-undang yang telah disahkan maka  sifatnya  mengikat  tanpa  harus  menunggu peraturan presiden (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6a 1df8b9cbf/menkumham-perjanjian-berbahasa- inggris-tetap-sah).
Bila  dikaitkan  lebih  jauh,  kebijakan pemerintah melalui undang-undang dan peraturan- peraturan  menjadi  kontra  produktif  satu  dengan lainnya  sehingga  menyebabkan  negara  tidak memiliki daya paksa bagi warga negara Indonesia dan  warga  negara    asing  untuk  mempelajari  dan menggunakan  bahasa  Indonesia.  Hal  ini  bertolak belakang  dengan cita-cita pemerintah  menjadikan bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  nasional  dan bahasa    internasional  yang  tercantum  dalam  UU No. 24 Tahun 2009 pasal 44.

## Kesimpulan
Sikap  pelaku  ekonomi  yang  lebih mengutamakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia  dapat  mengancam  kedaulatan  bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sulit mempertahankan  bahkan  mengisi  posisi  penting dalam percaturan komunikasi dunia bila masyarakat Indonesia masih menunjukkan kekaguman  yang berlebihan terhadap budaya dan bahasa asing. Fenomena xenofilia bahasa asing di masyarakat  ekonomi  cukup  banyak  bermunculan namun  kondisi  ini  tidak  disadari  sebagai  bentuk
ancaman  bagi  kelestarian  kearifan  lokal  bahasa Indonesia.  Hal  ini  bertolak  belakang  dengan amanat  undang-undang  bahasa  dalam  menjaga, melestarikan, dan mengantarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
Upaya  kebijakan  pemerintah  Indonesia untuk membina dan melindungi bahasa Indonesia sebagai bagian dari kekayaan bangsa ternyata tidak berbanding lurus dengan kenyataan sikap berbahasa  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan semangat  mencintai  dan  mengunggulkan  bahasa Indonesia masih bersifat semu atau dekoratif. Alih- alih  kebijakan  tersebut  diikuti  oleh  masyarakat, pemerintah  pun  tidak  luput  dari  ketidakpatuhan terhadap  undang-undang  tentang  bahasa.  Di  sisi lain,  kebijakan  yang  dibuat  justru  menjadi  kontra produktif  bagi  pelaku  ekonomi  dimana  prinsip utama  dalam  bisnis  adalah  mencari  keuntungan semaksimal  mungkin  dengan  upaya  seminimal mungkin  atau  semudah  mungkin,  sedangkan peraturan  untuk  menggunakan  atau  mengubah nama  merek,  nama  lembaga  usaha,  nama bangunan/properti/pemukiman,  keterangan  merek berbahasa  Indonesia  dianggap  bagian  dari inefisiensi  produksi  dan  berlawanan  dengan strategi pemasaran. Pemerintah seharusnya konsisten menegakkan peraturan dan memberikan sanksi bagi pelanggar sebagai bentuk keteladanan serta  preseden  baik  sekaligus  menyediakan  jalan tengah  bagi  para  pelaku  ekonomi  agar  terbuka menerima  kebijakan  berbahasa  Indonesia,  karena bahasa  Indonesia  hendaknya  menjadi  kekayaan dan identitas lokal yang mampu menjadi daya tarik konsumen baik lokal maupun internasional.
Sebagai  bentuk  kontribusi  bagi  penelian yang  akan  dilakukan  di  masa  depan,  disarankan untuk melakukan pendekatan tidak hanya behavioris melainkan mentalis sehingga interpretasi  menjadi  lebih  luas  dan  mendalam mengingat pelaku bisnis dilibatkan sebagai subyek penelitian yang berkontribusi untuk menghasilkan interpretasi  dari  sikap  bahasa  yang  terlibat  dalam pelebelan  produk.  Di  samping  itu,  data  primer dibutuhkan  untuk  lebih  meningkatkan  tingkat kebaruan temuan. Berikutnya penelitian juga dapat dilakukan  dengan  mengarah  pada  perubahan bahasa  sebagai  hasil  atau  konsekuensi  sikap bahasa.

## Daftar Pustaka
Annika  Hohenthal,  Department  of  English,
University of Turku,
Finland. http://www.postcolonialweb.org/india/hoh enthal/6.1.html . Diakses 1 September 2016 Azhar,  Iqbal  Nurul.  (2010). Sikap  Bahasa (Language
Attitude) . https://pusatbahasaalazhar.wordpress.com/
hakikat-hakiki-kemerdekaan/sikap-bahasa- language-attitude/  (daring).  Diakses  pada 28 Agustus 2016.
Azwar,  S.  (2007). Sikap  Manusia  Teori  dan Pengukurannya .  Edisi  2.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Chaer,  Abdul  dan  Leonie  Agustina.  (2004).
Sosiolinguistik  Perkenalan  Awal .  Jakarta:
Rineka Cipta.
Elena Villar, M., Di Ai, and Sigal Segev. (2012). Chinese  and  American  perceptions  of foreign ‐ name  brands’, Journal  of  Product
& Brand Management , 21 (5), pp. 341–349. doi: 10.1108/10610421211253632.
Fasold, R. (1984). Sociolinguistics of Society. Basil black Well Inc. New York.
Gao, Y., Su, X. And Zhou, L. (2000). Pre- handover language attitudes in Hongkong, Beijing, and Guangzhou in Limei Wang a & Hans J. Ladegaard (2010) Language Attitudes and Gender in China: Perceptions
and Reported Use of Putonghua and Cantonese in the Southern Province of Guangdong.
http://202.116.197.15/cadalcanton/Fulltext/ 21510_201443_113651_116.pdf . Diakses pada 5 September 2016.
Halliday, M.A.K. & R. Hasan diterjemahkan oleh Barori. (1992). Bahasa, Konteks, dan Teks.: Aspek-Apek  Bahasa  dalam  Pandangan Semiotik  Sosial .  Gadjah  Mada  University Press.
Hoare,  R.  (2000).  An  Integrative  approach  to language attitudes and identity in Brittany. Journal  of  Sociolinguistics,  2(1),73-84 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ 1467-9481.00138/pdf ,  Diunduh  pada  2 September 2016 Ihemere, Kelechukwu Uchechukwu. (2006). “An Integrated  Approach  to  the  Study  of Language Attitudes and Change in Nigeria: The  Case  of  the  Ikwerre  of  Port  Harcourt City”.  In  Selected  Proceeding  of  the  36th
Annual Conference on African Linguistics, ed.  Olaoba  F.  Arasanyin  and  Michael  A. Paemberton  A,  194-207.  Somerville,  MA: Cascadilla Proceedings Project. http://www.lingref.com/cpp/acal/36/paper1 424.pdf.  Diakses 1 September 2016 .
Kridalakasana, Harimurti. (2001). Kamus Linguistik .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Lambert, Wallace E. (1967). A Social Psychology of Bilingualism. 91-109. Journal of Social Issues .  Volume  23.  Issues  2.  ( online )  14 April 2010.
Maricar, Farida. (2016). The Influence Factors of
Ternate  Language  Shift  in  Ternate  City. International  Journal  of  Science  and Research  (IJSR) .  Vol  5  Issue  1,  January 2016. pp. 1756 -1761.
Sari,  Siti  Purnama.  (2014). Analisis  Pengaruh Foreign  Branding  terhadap  Perceived Product Advantage dan Brand Image serta Implikasinya  terhadap  Minat  Membeli
Produk Lea Jeans. Skripsi. http://eprints.undip.ac.id/44641/1/14_SITI. pdf  ( online ).  Diakses  pada  28  Agustus 2016.
Suprana,  Jaya.  (2009). Naskah-Naskah  Kompas .
Jakarta: Elex Media Komputindo.
Yenata, Sany Tifani dan F. Anita Herawati. (2016)
Pengaruh  Tingkat  Ketertarikan  pada Desain  Logo  dan  Nama  Merek  Terhadap
Brand  Image  (Studi  Eksplanatif  Mengenai Pengaruh  Tingkat  Ketertarikan  pada Desain  Logo  dan  Nama  Merek  Terhadap Brand Image Zupparella . https://core.ac.uk/download/files/886/3538 9457.pdf  (daring).  Diakses  29  Agustus 2016.