## PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TERSANGKA YANG MEMILIKI PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR
Oleh: Hana Marselia Sihombing 1)
Raul Novandi Sinaga 2)
Rediyus Gulo 3)
Rizki 4)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3,4)
E-mail: hanamarselia.sihombing@gmail.com 1 )
raulnovandi@gmail.com 2 reddygoelo32@gmail.com 3
rizki@unprimdn.ac.id 4 )

## ABSTRACT
Sexual  violence  is  a  crime  that  is  increasing  every  year.  The  crime  of  sexual  violence  always disturbs the public. This study aims to identify deviant sexual acts against children according to the  Criminal  Code  and  analyze  the  judge's  review  of  the  Supreme  Court's  decision  no. 493K/PID/2011.  This  type  of  study  is  normative  legal  research.  The  criminal  law  policy  to protect  minors  from  sexual  crimes  has  been  implemented  in  the  Criminal  Code.  Regulations regarding  sexual  relations  with  women  outside  of  marriage  and  under  the  age  of  fifteen  are regulated  in  Article  287,  regulations  regarding  pornography  against  minors  are  regulated  in Article  290  and  regulations  regarding  pornographic  acts  against  same-sex  and  minors  are regulated  in  Article  287.  Article  292.  The  implementation  of  the  death  penalty  is  reformed  in line with the progress of the Indonesian state. During the Soekarno government, the provisions for the implementation of the death penalty itself were still in accordance with the provisions of the  Criminal  Code  Article  11.  Because  it  was  not  in  accordance  with  the  progress  of  the Indonesian revolution, a new provision was formed, namely the Decree of the President of the Republic of Indonesia in 196 concerning the procedure for applying the death penalty imposed by the General Court and Military Court.
Keywords: Death Penalty, Sexual Violence, Child Protection.

## ABSTRAK
Kekerasan  seksual  adalah  salah  satu  kejahatan  yang  meningkat  tiap  tahun.  Tindak pidana  kekerasan  seksual  selalu  meresahkan  masyarakat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  perbuatan  seksual  menyimpang  terhadap  anak  menurut    KUHP  dan menganalisa  peninjauan  hakim  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  No.    493K/PID/2011. Jenis  kajian  ini  ialah  penelitian  hukum  normative.  Kebijakan  hukum  pidana  supaya melindungi  anak  di  bawah  umur  dari  kejahatan  seksual  telah  diterapkan  dalam  KUHP. Pengaturan  tentang  hubungan  seksual  dengan  perempuan  di  luar  nikah  dan  di  bawah umur  lima  belas  tahun  diatur  dalam  Pasal  287,  peraturan  tentang  pornografi  terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290 dan peraturan tentang perbuatan-perbuatan pornografi  terhadap  sesama  jenis  dan  anak  di  bawah  umur  diatur  dalam  Pasal  292. Pelaksanaan  hukuman  mati  bereformasi  seiring  kemajuan  negara  Indonesia.  Pada  saat pemerintahan  Soekarno,  ketentuan  pelaksanaan  hukuman  mati  sendiri  masih  sesuai dengan aturan dalam KUH Pidana Pasal 11. Karena tidak sesuai dengan kemajuan revolusi Indonesia maka dibentuklah ketetapan baru yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia
tahun 196 tentang tata cara penerapan pidana mati yang dijatuhkan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
Kata Kunci : Hukuman Mati, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pengertian anak bisa dikaji sesuai dengan  perspektif  sosiologis,  psikologis,
&  yuridis.  Menurut  perspektif  sosiologis sendiri  anak  tidak  semata-mata  hanya berdasarkan  dalam  batas  usia  yang dipunyai seseorang, tetapi dicermati juga dari  segi  bisa  tidaknya  seseorang  dapat secara  mandiri  menjalani  hidupnya  dari pandangan sosial kemasyarakatan dimana dia berada. Perspektif psikologis mendefinisikan bahwa proses pendewasaan  setiap  manusia  melalui tahapan-tahapan perkembangan spiritual yang tiap-tiap individu ditandai dengan  ciri-ciri  tertentu.  Dan  yang terakhir, perspektif yuridis mengemukakan bahwa kedudukan seseorang  anak  menyebabkan  dampak hukum.
Dalam UU no. 11 November 2012 berisi  sistem  peradilan  anak  ditegaskan yaitu anak yang melanggar hukum (ABH) ialah  anak  yang  melanggar  hukum,  anak korban  tindak  pidana  dan  anak  saksi pidana.  ABH  yang  seterusnya  disebut Anak ialah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18  (delapan  belas)  tahun,  yang diperkirakan menjalankan tindak pidana. Anak  korban  tindak  pidana  yang dimaksud dengan anak korban ialah anak yang  menderita  kerugian  fisik,  mental, dan/atau  ekonomi  akibat  tindak  pidana. Saksi penganiayaan anak dikenal sebagai saksi anak sehingga membawa keterangan untuk kepentingan penyidikan,  penuntutan,  atau  mengadili suatu  perkara  pidana  yang  pernah menjalaninya seperti apa yang dialaminya. Kekerasan  seksual  pada  anak adalah salah satu kejahatan yang menjadi
sorotan  masyarakat  karena  pelaku biasanya  adalah  orang  yang  dianggap sudah dewasa. Adapun beberapa pelakunya memiliki penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual ( paraphilia )  dapat  diartikan  sebagai suatu  aktivitas  seksual  yang  tidak sewajarnya dan menyalahi aturan agama, hukum,  dan  masyarakat.  Biasanya  orang tersebut  mempunyai  cara  atau  objek yang  tidak  wajar  untuk  memuaskan hasrat  seksualnya.  Contoh  Paraphilia antara lain lesbian, gay, transgender, dan interseks (homoseksual), incest, pedophilia,  necrophilia,  bestiality ,  dan masih  banyak  lagi. Paraphilia yang banyak kita jumpai akhir-akhir ini adalah homoseksual, pedophilia , dan necrophilia . Homoseksual  adalah  seseorang  yang memiliki  hasrat  seksual  kepada  sesama gendernya,  contohnya  laki-laki  bersama laki-laki  dan  perempuan  bersama perempuan.  Selain  homoseksual,  ada juga pedophilia sebagai  salah  satu penyimpangan  seksual  yang  sering  kita jumpai. Pedophilia atau  dalam  Bahasa Indonesia  nya Pedophilia adalah seseorang  yang  memiliki  hasrat  seksual terhadap anak di bawah umur. Deputi Perlindungan Anak Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA), Nahar  menyebutkan  ,  sepanjang  Januari sampai  31  Juli  2020,  terdapat  4.116 kasus  kekerasan  terhadap  anak  di Indonesia.  Dan  menurut  angka  tersebut, total  kasus  kekerasan  seksual  terhadap anak  tercatat  paling  banyak.  Data kejahatan seksual terhadap anak semakin  memprihatinkan  masyarakat. Seperti kasus kejehatan seksual terhadap anak  yang  terkenal  di  Indonesia,  yaitu “Baekuni”.  Baekuni  sendiri  adalah predator  seksual  anak  di  bawah  umur. Bukan  hanya  memerkosa  korban,  tetapi
ia juga membunuh korban dan beberapa diantaranya  bahkan  di  mutilasi.  Sesuai dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 493  K/PID/2011,  Baekuni  pun  dijatuhi hukuman mati.
2. Rumusan Masalah Dari penjelasan latar belakang tersebut rumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana  penyimpangan  seksual terhadap  anak  menurut  Hukum Pidana? 2. Bagaimana saja perimbangan Hakim dalam  Putusan  Mahkamah  Agung
Nomor  493  K/PID/2011  yang menerapkan Hukuman Mati?

## 3. Tujuan Penelitian
Maka tujuan dari penulisan ini yaitu 1. Mengidentifikasi  perbuatan  seksual menyimpang terhadap anak menurut  KUHP. 2. Analisis  peninjauan  hakim  dalam putusan  Mahkamah  Agung  No. 493K/PID/2011.

## 4. Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis: 1. Dalam  hasil  kajian  ini  agar  mampu menjelaskan  pemahaman  kepada pembaca  dan  juga  masyarakat sekitar tentang bagaimana penerapan Hukuman Mati di Indonesia dalam kasus penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak. 2. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan  terkait  dengan  kasus pedofilia  yang  sedang  marak  terjadi di Indonesia. Manfaat Praktis:
1. Hasil  kajian  ini  hendaknya  dapat dijadikan  data  kajian  hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana kejahatan dapat menimpa  siapa  saja,  termasuk anak di bawah umur. 5. Keaslian Penelitian Penelitian dengan judul “PENERAPAN  HUKUMAN  MATI  PADA TERSANGKA YANG MEMILIKI PENYIMPANGAN  SEKSUAL  PADA  ANAK DI  BAWAH  UMUR”  Ini  adalah  penelitian asli  yang  dilakukan  oleh  para  peneliti yang terinspirasi oleh buku, jurnal, karya ilmiah,  undang-undang  dan  peraturan. Untuk penelitian telah diangkat mengenai topik yang sama, yaitu : 1) Salundik  (2016)  “Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pedofilia”. 2) “Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Pedofilia  Terhadap  Anak”  oleh Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung  Laksmi  Dewi,  I  Made Minggu Widyantara (2020) 3) Intan  Permata  Sari,  SHI  (2017)
“Sanksi  Bagi  Pelaku  Pelecehan Homoseksual”.
2 . TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Kepastian Hukum
Kepastian  hukum  mampu  dilihat merupakan  bagian  dari  hasil  capaian keadilan.  Model  nyata  dari  kepastian hukum  yaitu  berlakunya  suatu  undang- undang atau pelaksanaan suatu perbuatan,  terlepas  dari  pembuatnya. Melalui  adanya  kepastian  hukum, beberapa  orang  dapat  meramalkan selanjutnya  yang  akan  terjadi  apabila menjalankan perbuatan hukum tertentu.
Teori Perlindungan
Dari  pendapat  Satjipto  Rahardjo, perlindungan  hukum  ialah  jaminan  atas perlindungan  hak  asasi  manusia  (HAM) telah  dilanggar  oleh  orang  lain  dan perlindungan  ini  diembankan  kepada warga supaya mereka dapat menghargai segala  hak  yang  dimilikinya.  Teori  ini digunakan untuk melihat seberapa besar perlindungan  yang  diberikan  kepada korban kekerasan.
Konsepsi:
Konsepsi bertujuan untuk menjelaskan  poin  utama  dalam  judul penelitian  tersebut.  Maka  penulis  akan menjelaskan  secara  singkat  beberapa kata  yang  erat  kaitannya  dengan penelitian.
a. Hukuman  mati  adalah  hukuman terberat  yang  dapat  dijatuhkan hakim  kepada  terdakwa.  Hukuman mati juga merupakan hukuman yang paling  kontroversial  dalam  hukum pidana, baik di negara-negara Anglo- Saxon  meliputi  sistem  common  law maupun  di  negara-negara  Eropa kontinental beserta sistem civil law . b. Penyimpangan seksual adalah aktivitas  seksual  di  mana  seseorang memuaskan  hasrat  seksual  dengan cara yang tidak wajar. c. Pedofilia  adalah  suatu  kondisi  di mana orang dewasa merasa terpuaskan  secara  seksual  dengan berhubungan  seks  dengan  anak- anak.. d. Menurut UUPA Pasal 1 angka 1, anak merupakan  individu  yang  belum mencapai  umur  18  (delapan  belas) tahun,  dan  anak  yang  dikandungan ibunya. e. Menurut  Pasal  1  RUU  Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual  adalah  setiap  penghinaan, penyerangan,  atau  tindakan  lain terhadap  tubuh,  hasrat  dan/atau fungsi  seksual,  atau  kesuburan seseorang,  dengan  paksa,  di  luar kehendak seseorang, yang mengakibatkan  orang  yang  tidak dapat berprestasi. persetujuan dalam  keadaan  tertentu  karena kekuasaan dan/atau hubungan gender  yang  tidak  setara,  yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan  penderitaan  atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya dan ekonomi atau kerugian politik.

## 3.     METODE PELAKSANAAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  kajian  ini  ialah  penelitian hukum  normatif.  Kajian  ini  dapat diartikan sebagai metode yang diturunkan dari aturan tertulis. Penelitian  ini  juga  mengutamakan  data sekunder  sebagai  data  utamanya. Sedangkan  penelitian  hukum  empiris merupakan  penelitian  yang  sumbernya berasal  dari implementasi aturan perundang-undangan  yang  berlaku  di lingkungan masyarakat.
2. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  utama  oleh  Peter
Mahmud  Marzuki,  bahan  hukum  primer ialah  bahan  hukum  otoritatif  yaitu peraturan  perundang-undangan.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  memakai  bahan hukum utama, antara lain:
1) KUHP.
2) UU  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang
Hukum Acara Pidana.
3) UU  Nomor  11  Tahun  2012  berisi Sistem Peradilan Anak
4) UU  Nomor  35  Tahun  2014  berisi Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 berisi Perlindungan Anak. b. Bahan Hukum Sekunder Dasar hukum sekunder merupakan  sumber  data  yang  dimiliki dari dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal  hukum,  hasil  penelitian,  surat kabar,  internet,  jurnal  ilmiah,  doktrin, asas  hukum,  fakta  hukum,  dokumen berupa  disertasi,  keputusan  dan  hasil pengadilan, dll.
c. Bahan Hukum Tersier
Data  Hukum  Tersier  ialah  data penelitian  yang  mencakup  buku-buku hukum  yang  berhubungan  dengan penelitian seperti buku kebijakan, kamus bahasa, dan ensiklopedia.
3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan ini menggunakan  penelitian  kepustakaan,
meliputi  pengumpulan  data,  buku, jurnal,  karya  ilmiah,  teori,  informasi informasi internet, peraturan perundang-undangan  dan  fakta  hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 4. Analisis Data Dalam  kajian  ini,  analisis  data dipakai    sebagai  data  kualitatif, digunakan  dalam  mennguraikan  dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika  sosial,  sikap,  keyakinan  dan perilaku, persepsi individu atau sekelompok  orang  terhadap  suatu  fakta hukum. Ketika data dianalisis, kesimpulan  kemudian  ditarik  secara inferensial.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penyimpangan Seksual pada Anak
Menurut Hukum Pidana Penyimpangan seksual pada anak atau  yang  sering  disebut  dengan pedofilia  adalah  keadaan  dimana  ketika seseorang  memiliki  hasrat  seksual  pada anak  di  bawah  umur.  Pedofilia  dapat dikategorikan  dalam  beberapa  jenis. Salah  satunya  yaitu  pedofilia  menurut jenis  kelamin  korban.  Seseorang  yang mempunyai  objek  seksual  pada  anak lawan jenis adalah pedofil heteroseksual.
Sedangkan  seseorang  yang  objek seksualnya  pada  anak  sesama  jenis disebut  homoseksual  pedofilia.  Cakupan pelecehan  seksual  anak  mampu  berupa kontak fisik atau interaksi  dengan orang dewasa  dan  anak-anak  ketika  pelaku merangsang  hasrat  seksual  mereka seperti  kontakfisik  yang  tidak  pantas, pornografi dan mengekspos alat kelamin anak.  Pedofilia  diklasifikasikan  sebagai kejahatan pelecehan anak yang menyebabkan kerugian baik fisik maupun psikologis bagi korbannya. Setiap  tahun  jumlah  kasus
kejahatan  seksual  anak  di  bawah  umur yang  ada  di  Indonesia  terus  meningkat dan menjadi perhatian masyarakat untuk memperkuat  perlindungan  anak  kepada kekerasan  seksual  dalam  kerangka hukum,  biasanya  mengkaji  fenomena kekerasan  terhadap  anak  di  Indonesia. Menurut grafik, lebih dari 50% kejahatan seksual yang terjadi adalah pada anak di bawah  umur.  Hal  itu  disebabkan  karena anak  di  bawah  umur  dianggap  belum mempunyai  kekuatan  yang  cukup  baik fisik  maupun  psikis  sehingga  membuat seseorang menjadikan anak-anak sebagai target  mereka. Pelecehan seksual terhadap  anak  juga  meningkat  setiap tahun,  terutama  pada  pandemi  COVID- 19. Komite Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI)  menyatakan  ada  859  kasus kekerasan  seksual  terjadi  kepada  anak yang dialami sepanjang tahun 2021.
Dengan  banyaknya  kejahatan- kejahatan  yang  terjadi  pada  anak,
khususnya  kejahatan  seksual,  maka keluarga serta masyarakat turut bertanggungjawab  dalam  pemberian perlindungan  pada  anak  sesuai  dengan aturan  hukum  yang  berlaku.  Demikian pula  pemerintah  dan  negara  juga  ikut bertanggung  jawab  dalam  kesejahteraan pada  anak  untuk  menjamin  tumbuh kembang  anak  terutama  pemberian perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum  secara  optimal.  Sehingga  dalam hal  ini,  hukum  pidana  memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan perlindungan secara menyeluruh. Kebijakan pidana agar memberi  perlindungan  anak  di  bawah umur  dari  kejahatan  seksual  telah diterapkan dalam KUHP. Ketentuan yang berkaitan  dengan  hubungan  seksual dengan  perempuan  di  luar  nikah  dan  di bawah usia lima belas tahun diatur pada Pasal  287,  ketentuan  pornografi  kecil diatur  dalam  Pasal  290  dan  definisi pornografi  pornografi  terhadap  orang- orang  yang  berjenis  kelamin  sama  dan anak  di  bawah  umur  diatur  pada  Pasal 292.  Yang  disebut  dengan  perilaku pornografi dipahami sebagai pelanggaran (sopan) atau perilaku buruk yang  setiap  orang  berada  dalam lingkungan  untuk  memuaskan  hasrat seksual,  seperti  mencium,  meraba-raba alat  kelamin,  menyentuh  payudara,  dll. Selanjutnya dalam UU no. 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  dan  telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 201 berisi  Perubahan  atas  UU  Nomor  23 Tahun  2002  berisi  Perlindungan  Anak juga  menyebutkan  bahwa  perlindungan anak,  khususnya  pendidikan  pelecehan seksual, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang  berdasarkan  Pasal  81  , khususnya  ancaman  pidana  penjara dengan  pidana  penjara  paling  lama  15 tahun,  dalam  pelaku  yang  melakukan persetubuhan  dengan  anak  dengan kekerasan  atau  pemaksaan.  Pasal  82 yaitu  ancaman  penjara  maksimal  15 tahun bagi pelaku percabulan.
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011 yang Menerapkan Hukuman Mati Hukuman  yang  dipakai  untuk hukum  pidana  dibedakan  hukum  pidana dengan  bagian  hukum  lainnya.  Hukum pidana itu sendiri diatur dalam Pasal 10 KUHP, sebagai berikut:
Hukuman-hukuman ialah:
1. Hukuman-hukuman pokok:
a. Hukuman mati b. Hukuman penjara c. Hukuman kurungan d. Hukuman denda 2. Hukuman-hukuman tambahan: a. Pencabutan beberapa hak tertentu b. Perampasan barang yang tertentu c. Pengumuman putusan hakim Pidana  terberat  dari  semua pidana  diatas  adalah  Hukuman  Mati. Hukuman  Mati  juga  menjadi  salah  satu pidana  yang  sampai  saat  ini  masih menuai  pro-kontra  dari  banyak  pihak. Pasalnya,  sebaliknya,  hukuman  mati  itu sendiri  melanggar  hak  asasi  manusia. Kebebasan  untuk  hidup  sendiri  diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 dan UU No. 4. Pasal 9 Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 11 KUHP  mengatur  tentang  hukuman  mati itu  sendiri:  “Eksekusi  hukuman  mati dilakukan oleh algojo di tiang gantungan, diikatkan  pada  leher  terpidana,  tali diikatkan  pada  tiang  gantungan,  dan papan  tempat  orang  itu  berdiri dijatuhkan.” Perdebatan  mengenai  hukuman mati menjadi perhatian lantaran berkaitan  erat  menggunakan  hak  hidup seseorang.  Beberapa  pihak  beropini bahwa  penerapan  hukuman  mati  pada umumnya  memberi  wewenang  terhadap negara  dalam  mengambil  hak  hidup warganya.  Oleh  karena  itu,  para penentang  berpendapat  yaitu  hukuman mati  memberi  pertentangan  dengan  hak asasi manusia. Sedangkan, hukuman mati
dapat  dijatuhkan  sepanjang  melindungi hak-hak  dasar  orang  lain  dan  berlaku bagi terdakwa yang melakukan kejahatan  yang  melintasi  batas-batas kemanusiaan dan mengancam kebebasan banyak  orang,  seperti  pembunuhan, terorisme, perdagangan narkoba. Pelaksanaan hukuman mati bereformasi  seiring  kemajuan  negara Indonesia.  Pada  saat  pemerintahan Soekarno, ketentuan pelaksanaan hukuman  mati  sendiri  masih  sesuai dengan  aturan  dalam  KUH  Pidana  Pasal 11.  Pada  saat  yang  sama,  di  bawah pemerintahan  Suharto,  hukuman  mati tidak  terlalu  kontroversial  karena pemerintah  sangat  represif.  Kebanyakan dari  mereka  yang  dieksekusi  adalah lawan  politik  Suharto.  Dan  di  zaman Orde  Baru,  istilah  "Petrus"  (penembak misteri)  mulai  dikenal  luas,  artinya menyebarkan  teror  dan  menembak  mati siapa  saja  yang  sekiranya  mengganggu ketertiban.  Hukuman  mati  di  bawah
Suharto  juga  tidak  banyak  kontroversial karena pemerintah sangat agresif.
Namun aturan di atas sudah tidak sesuai  lagi  menurut  perkembangan  dan semangat  revolusi  Indonesia,  maka dibentuklah  suatu  ketentuan  baru  yaitu
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Tahun 1964 berisi Tata Cara Pelaksanaan Rezim  tersebut  yaitu  putusan  yang diberikan  oleh  pengadilan  umum  dan pengadilan  militer.  Dalam  Keppres tersebut,  hukuman  mati  dilakukan  oleh regu tembak dalam sistem peradilan.
Adapun  tahapan-tahapan  pelaksanaan hukuman  mati  di  lingkungan  Peradilan Umum di Indonesia yaitu: 1. 3 x 24 jam sebelum dilaksanakannya hukuman mati terhadap si terpidana, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut  akan  menginformasikan terlebih  dahulu  terkait  hukuman mati  yang  akan  dijalankan  oleh terpidana.  Jika  penjahat  ingin mengatakan  sesuatu,  jaksa/jaksa senior  akan  menerima  pesan  atau pesan.  Juga  diatur  bahwa  bagi penjahat  hamil,  hukuman  mati dilakukan  40  hari  setelah  penjahat
melahirkan.  Kecuali  jika  presiden menentukan  lain,  hukuman  mati tidak  boleh  dilakukan  di  depan umum  dan  dengan  cara yang  paling sederhana.  Dalam  hal  pakaian, narapidana  mengenakan  pakaian sederhana  dan  dapat  didampingi oleh  pendeta  jika  diperlukan. Sesampainya  di  tempat  eksekusi, sebagai  langkah  awal,  komandan penjaga akan menutup mata narapidana dengan kain, kecuali jika narapidana  tidak  menginginkannya. Penjahat  dapat  dieksekusi  sambil berdiri, duduk atau berlutut. 2. Untuk melaksanakan hukuman mati, sheriff  dari  kantor  polisi  daerah membentuk  brigade  penembakan yang  berisi  dari  satu  bintara,  dua belas tamtama, di bawah kepemimpinan  seorang  perwira, semua  anggota  brigade  mobile. Setelah  terpidana  siap  dieksekusi oleh  regu  tembak  atau  menjalani hukuman  mati,  regu  tembak  akan dibawa  ke  tempat  yang  dipilih  oleh Jaksa Senior/Jaksa. Jarak antara titik identifikasi  terpidana  dan  posisi menembak  tidak  boleh  lebih  dari sepuluh meter dan tidak kurang dari lima  meter.  Dengan  memakai pedangnya menjadi isyarat, Komandan regu tembak memerintahkan  semuanya  untuk siap, kemudian menggunakan pedangnya  sambil  bergerak  ke  atas untuk memerintahkan timnya bersiap-siap untuk membidik jantung tahanan, lalu memerintahkan  dengan  cepat  Dia dengan cepat menghunus pedangnya,  berniat  memberikan perintah  untuk  menembak.  .  Jika  di akhir  penembakan,  terpidana  masih menunjukkan  bahwa  dia  tidak  mati, Panglima Brigade segera memerintahkan  bintara  Brigade untuk melepaskan tembakan terakhir dengan mengarahkan senjata ke kepala, di atas telinga. 3. Untuk penguburan pelaku, sepenuhnya  atas  kebijaksanaan
keluarga  atau  teman-teman  pelaku, terkecuali apabila menurut kepentingan Jaksa  Tinggi/Jaksa keluarga  atau  teman  si  terpidana dalam  hal  tertentu  tidak  dapat melaksanakan penguburannya, maka  Negara  lah  yang  akan melakukan penguburan sesuai dengan agama/keyakinan yang dianut oleh si terpidana Adapun  tahapan  pelaksanaan hukuman  mati  di  Pengadilan  Militer tidak ada perbedaan dengan prosedur di Pengadilan  Umum.  Hanya  beberapa istilah yang diubah, seperti kata "Menteri Kehakiman"  harus  dibaca  sebagai "Menteri/Panglima  angkatan  terkait", kata  "Kapolres"  harus  dibaca  sebagai "Panglima/Panglima  Angkatan  Darat", kata-kata  "Jaksa/Jaksa  Senior"  harus dibaca  dalam  "Pengacara  Angkatan Darat/Jaksa  Militer",  dan  kata-kata "Brigade Mobil" dan "Polisi" harus dibaca sebagai "Tentara". Banyak contoh perkara kekerasan seksual terjadi pada anak yang menarik  perhatian  masyarakat.  Salah satunya  yaitu  kasus  Baekuni  atau  yang lebih  dikenal  dengan  sebutan  ‘Babe’. Memerkosa  dan  membunuh  adalah perlakuan  keji  yang  dilakukan  Babe selama  17  tahun.  Korban  dari  tindak kekerasan  seksual  dan  pembunuhan yang dilakukan Babe bertotalkan 14 anak laki-laki.  Kasus  ini  sendiri  terungkap pada  8  Januari  2010  sekitar  jam  05.45 WIB.  Potongan-potongan  tubuh  manusia tanpa  kepala  ditemukan  pertama  kali pada  hari  Sabtu  09  Januari  2010  sekitar jam  12.30  WIB  di  Sungai  Rawa  Teratai Cakung  Jakarta  Timur.  Semua  modif kasus pembunuhan yang dijalankan Babe polanya  selalu  sama,  jika  mereka menolak,  diikat  dengan  tali  rapia  dan  di cekik hingga korban meninggal, kemudian barulah ia melakukan hubungan seks dengan korban. Terdakwa  pembunuhan  massal  14  anak dengan  mutilasi,  Baekuni  alias  Babe,
divonis  penjara  seumur  hidup.  Ia dinyatakan  bersalah  berniat  dalam pembunuhan  dengan  sengaja  dan
pelanggaran Pasal 340 KUHP dalam hasil sidang  pertama,  yaitu  dalam  putusan Pengadilan Negeri No: 5 8/Pid.B/2010/PN Jack Tim. Pada persidangan  pertama,  juri  menemukan bahwa di persidangan, terdakwa Baekuni als. Babe menjelaskan, pada dasarnya dia mengakui  dan  membenarkan  semua keterangan  saksi,  baik  keterangan persidangan  maupun  keterangan  saksi dalam BAP penyidikan yang diucapkan di persidangan.Babe  juga  telah  mengakui dan  membenarkan  bahwa  Ia  telah membunuh  korbannya  (Ardiansyah) serta  dilakukan  oleh  terdakwa  dalam keadaan  sadar,  maka  menurut  Majelis Hakim,  perbuatan  terdakwa  melakukan pembunuhan  atau  menghilangkan  jiwa orang lain yaitu korban Ardiansyah disini adalah perbuatan yang memang dikehendaki  oleh  terdakwa  atau  dengan kata  lain  perbuatan  terdakwa  tersebut dilakukan dengan sengaja (kesengajaan). Dan  itu  terkait  dengan  kesaksian terdakwa yang mengakui dan menjelaskan  bahwa  ia  membunuh korban  dengan  cara  menancapkan lehernya  dari  belakang  dengan  tali  yang sudah  disiapkan,  memperparah  bahwa terdakwa  mengaku  membunuh  14 pengamen  anak  sejak  tahun  2007  dan karena faktor yang meringankan, Majelis Hakim  tidak  menemukan  alasan  untuk mengurangi  hukuman  terdakwa.  Oleh karena  itu,  Pengadilan  menyatakan Baekuni  als.  Babe,  dinyatakan  bersalah secara  sah  dan  penetapan  bersalah  atas kejahatan, yaitu pembunuhan berencana, dan  dijatuhi  hukuman  penjara  seumur hidup. Mendengar putusan itu, baik Babe maupun pengacaranya, Rangga B Rikuser, menyatakan menerima, sementara  jaksa  menyatakan  pikir-pikir. JPU  kemudian  mengajukan  kasasi terhadap  Babe,  dan  dalam  sidang  kedua dengan putusan nomor: 386/Pid/2010/PT.DKI Pengadilan Tinggi Jakarta pada Senin (20 Desember 2010), dalam sidang  yang  dipimpin  oleh  Hakim Senior PH Sumantri. , Ahmad Subari dan
Rocky Panjaitan, hukuman seumur hidup Babe  ditingkatkan  menjadi  hukuman
mati.  Salinan  putusan  Pengadilan  Tinggi menjelaskan  bahwa  tindakan  terdakwa dianggap sangat keji dan tidak manusiawi.  Pasalnya,  semua  tindakan tersebut  hanya  dipicu  oleh  hasrat seksnya  yang  tak  terpuaskan.  Selain  itu, perbuatan  terdakwa  juga  dikatakan menimbulkan  kemarahan  di  masyarakat dan  tidak  ada  yang  membuat  terdakwa lebih lega. Berdasarkan  keputusan  jaksa untuk mengajukan banding dan meningkatkan  hukuman  mati  Babe, pihak  Babe  mengajukan  banding  ke pengadilan dengan alasan bahwa mereka telah  menyalahgunakan  hukum,  dengan alasan  bahwa  dia  tidak  melihat  fakta hukum,  sah  dan  tidak  termasuk  dalam undang-undangnya.  pertimbangan.  Dan berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung No.  493  K/PID/2011,  Mahkamah  Agung menjelaskan  bahwa  alasan-alasan  yang diberikan  sebagai  dasar  kasasi  tidak dapat  dibenarkan,  karena  Judex  Facti (Mahkamah  Agung)  berpendapat  bahwa perbuatan  yang  dituduhkan  terbukti  di persidangan, dianggap tidak ada hal yang meringankan,  maka  dari  itu  Judex  Facti (Pengadilan Tinggi) menjatuhkan hukuman maksimal yaitu mati; Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan  di  atas,  bagaimanapun juga, keputusan Judex Facti dalam hal ini tidak  bertentangan  dengan  undang- undang dan/atau undang-undang, sehingga  permohonan  banding  harus ditolak.  Dalam  hal  ini,  peneliti  menilai bahwa hukuman mati yang dipergunakan  dalam  putusan  Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur konsisten dengan perbuatan terdakwa.

## 5 KESIMPULAN
Kebijakan  hukum  pidana  supaya melindungi  anak  di  bawah  umur  dari kejahatan seksual telah diterapkan dalam
KUHP.  Pengaturan  tentang  hubungan seksual dengan perempuan di luar nikah dan  di  bawah  umur  lima  belas  tahun diatur  dalam  Pasal  287,  peraturan
tentang  pornografi  terhadap  anak  di bawah umur diatur dalam Pasal 290 dan peraturan  tentang  perbuatan-perbuatan pornografi  terhadap  sesama  jenis  dan anak  di  bawah  umur  diatur  dalam  Pasal 292 Pelaksanaan hukuman mati bereformasi  seiring  kemajuan  negara Indonesia.  Pada  saat  pemerintahan Soekarno, ketentuan pelaksanaan hukuman  mati  sendiri  masih  sesuai dengan  aturan  dalam  KUH  Pidana  Pasal 11. Karena tidak sesuai dengan kemajuan revolusi  Indonesia  maka  dibentuklah ketetapan baru yaitu Keputusan Presiden Republik  Indonesia  tahun  196  tentang tata  cara  penerapan  pidana  mati  yang dijatuhkan  oleh  Peradilan  Umum  dan Peradilan  Militer.  Dalam  Keppres  itu, hukuman  mati  dilakukan  oleh  regu tembak  dalam  sistem  peradilan.  Pada kasus Baekuni hasil dalam Persidangan I, ia  divonis  Hukuman  Penjara  Seumur Hidup.  Merasa  tidak  puas  dengan  hasil tersebut,  maka  Jaksa  mengajukan banding.  Pada  Persidangan  II  hukuman Baekuni  dinaikkan  menjadi  Hukuman Mati.  Setelah  itu,  pihak  Baekuni mengajukan  kasasi,  tetapi  ditolak  oleh Hakim  karena  Majelis  Hakim  tidak menemukan  alasan  untuk  meringankan hukuman Baekuni.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Perlindungan Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 2 Lilik  Mulyadi, Wajah  Sistem  Peradilan
Pidana Anak Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 37
Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum” ,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69 Achmad Anwar Abidin, “ Perilaku Penyimpangan  Seksual  dan  Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang”, Prosiding Seminar Nasional  &  Temu  Ilmiah  Jaringan
Peneliti  IAI  Darussalam  Blokagung Banyuwangi, Gresik, hllm. 546 Bambang Sunggono, “ Metode Penelitian
Hukum ”, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67 Jurnal Auliah  Andika  Rukman,  “ Pidana  Mati
Ditinjau  Dari  Perspektif  Sosiologis dan  Penegakan  HAM”, Jurnal Equilibrium Sosiologi, Vol. 4  No. 1, 2016, hlm. 115
Anastasia Hana Sitompul, “ Kajian Hukum
Tentang  Tindak  Kekerasan  Seksual Terhadap  Anak  di  Indonesia ”,  Lex Crimen, Vol. 4 No. 1 (Januari-Maret, 2015), hlm. 47 Yohanes  S.  Lon, “Penerapan  Hukuman
Mati  di  Indonesia  dan  Implikasi
Pedagogisnya” ,  Kertha  Wicaksana, Vol. 14 No. 1 (Februari, 2020), hlm. 51-52
Seminar Moh.  Mahfud  MD, Penegakan  Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang
Baik,  Bahan  pada  Acara  Seminar
Nasional  “Saatnya  Hati  Nurani Bicara” yang  diselenggarakan  oleh
DPP  Partai  HANURA.  Mahkamah
Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.