Jurnal Pharmascience, Vol. 07, No.02, Oktober 2020, hal: 58-74 ISSN-Print. 2355 – 5386 ISSN-Online. 2460-9560 https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pharmascience Research Article

## Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan
Implementasinya oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Banjarmasin-Banjarbaru Tahun 2019.
Baharuddin Yusuf 1 , Christina Avanti 2*
1 Program Studi Magister Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Laboratorium Farmasetika, Fakultas Farmasi Universitas Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia *Email: c_avanti@staff.ubaya.ac.id

## ABSTRAK
Rantai distribusi obat di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan Pedagang Besar Farmasi  (PBF)  dan  telah  diatur  kualitasnya  dalam  Cara  Distribusi  Obat  yang  Baik (CDOB). Saat ini, BPOM menetapkan aturan kepada PBF untuk menerapkan standar aturan CDOB dengan mengeluarkan surat edaran No. B-HK 06.3.341.12.18.7023 pada tahun 2018 tentang percepatan pengajuan aplikasi untuk sertifikasi CDOB. Semua PBF di  Indonesia  harus  mematuhi  surat  edaran  tersebut  untuk  menjamin  kualitas  dan keamanan  rantai  distribusi  obat,  termasuk  di  kota  Banjarmasin-Banjarbaru.  Telah dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi terkait implementasi aturan CDOB oleh  PBF  di  Banjarmasin-Banjarbaru  pada  tahun  2019.  Data  penelitian  diambil  pada bulan Januari-Februari 2020. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara dengan 30 responden dari 30 PBF. Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa 26 PBF (86,7%) telah  menerapkan lebih dari  80% aspek CDOB.  3 PBF (10%) menerapkan  65%-80%  aspek  CDOB dan  1  PBF  (3,3%)  menerapkan  50%-64%  aspek CDOB.  Dapat  disimpulkan  bahwa  PBF  Banjarmasin-Banjarbaru  telah  menerapkan aspek  CDOB  pada  kegiatan  distribusi  produk.  Implementasi  CDOB  pada  PBF  perlu senantiasa dimonitor, beberapa PBF masih perlu meningkatkan kualitas implementasi CDOB untuk menjamin mutu produk farmasi.
Kata kunci: CDOB, PBF, Banjarmasin, Banjarbaru.

## ABSTRACT
The drug distribution chain in Indonesia cannot be separated from the involvement of  Pharmaceutical  Wholesalers  (PWS)  and  its  quality  has  been  regulated  in  Good Distribution  Practice  (GDP).  National  Drug  and  Food  Act  (NDFA)  sets  rules  for pharmaceutical wholesaler to apply the standard of GDP by issuing a circular letter No. B- HK  06.3.341.12.18.7023  in  2018  concerning  the  acceleration  of  submission  for  GDP certification.  Pharmaceutical  wholesaler  in  Indonesia  must  comply  with  the  circular  to guarantee  the  quality  and  safety  of  the  drug  distribution  chain,  including  in  the  city  of Banjarmasin-Banjarbaru. Research has been conducted to obtain information related to the implementation of GDP rules by pharmaceutical wholesalers in Banjarmasin-Banjarbaru in 2019. The data were taken in January-February 2020 and collected using questionnaires and interviews to 30 respondents from 30 PWS. From the research results it is known that 26 PWS (86.7%) have applied more than 80% of GDP aspects. 3 PWS (10%) applied 65%- 80%  of  GDP  aspects  and  1  PWS  (3,3%)  applied  65%-80%  of  GDP  aspects.  It  can  be concluded  that  the  Banjarmasin-Banjarbaru  PWS  has  implemented  the  GDP  aspect  in product distribution activities, however GDP implementation in PWS needs to be monitored continuously. Some PWSs still need to improve the quality of GDP implementation to ensure the quality of pharmaceutical products.
Keywords: CDOB, Pharmaceutical Wholesalers, Banjarmasin, Banjarbaru .

## I. PENDAHULUAN
Distribusi sediaan farmasi merupakan  bagian  yang  sangat  esensial dalam  pemerataan  akses  obat.  Pedagang Besar  Farmasi  (PBF)  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  proses distribusi  produk  obat.  PBF  adalah  salah satu dari fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan  farmasi  yang  memiliki  sarana  dan prasarana untuk mendukung proses operasional  distribusi  atau  penyaluran sediaan farmasi. Seluruh tindakan operasional  dilakukan  oleh  PBF  untuk menyalurkan  produk  farmasi  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  51  tahun  2009  Tentang  Pekerjaan kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor
1148/MENKES/PER/VI/2011
Tentang
Pedagang Besar Farmasi (Menteri Kesehatan,  2011;  Presiden,  2009).  PBF harus  dapat  mempertahankan  kualitas rantai distribusi  farmasi  untuk  penjaminan produk farmasi yang disalurkan. Penjaminan  penerapan  kualitas  tersebut tidak  mudah  dan  memiliki  beberapa permasalahan  distribusiPBF.  Penelitian Agustyani (2015) melaporkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 40 dari total 41 PBF (97,56%)  di  wilayah  Surabaya  belum memenuhi persyaratan CDOB dan hanya 1 PBF  (2,44%)  telah  memenuhi  persyaratan CDOB  (Agustyani,  2015).  Tiasari  (2016) mendapatkan informasi bahwa PBF wilayah  Yogyakarta  belum  memenuhi persyaratan  CDOB  yang  berkaitan  aspek sarana dan bangunan danaspek dokumentasi (Tiasari, 2016). Kristanti dan
Ramadhania (2020)
menemukan penyimpangan  penerapan  CDOB  di  salah satu PBF di Jakarta yang berkaitan dengan penataan  produk  obat.  Proses  distribusi produk  dapat  mengalami  gangguan  proses distribusi  akibat  penataan  produk  yang tidak  tepat  atau  sesuai  aturan  CDOB (Kristanti & Ramadhania, 2020). Beberapa hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan bahwa  PBF  belum  menerapkan  standar distribusi  produk  farmasi  yang  sesuai peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 tahun 2012 tentang Pedoman  Teknis  Cara  Distribusi  Obat Yang  Baik  (CDOB).  Oleh  karena  itu pemerintah  perlu  memberlakukan  dan mendesak seluruh PBF menerapkan standar CDOB  tersebut  di  Indonesia.  Pada  tahun 2017, Siaran Pers Badan Pengawasan Obat dan  Makanan  Republik  Indonesia  (BPOM RI) menyatakan bahwa sebanyak 754 PBF (66%)  dari  1140  PBF  di  Indonesia  telah melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi  standar  mutu  distribusi  PBF (Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan, 2018a).  Hal  ini  menjadi  cerminan  bahwa PBF  mengalami  permasalahan  dalam pemenuhan standar CDOB yang berlaku.
Pemerintah melalui BPOM RI yang memiliki peraturan untuk mencegah terjadinya permasalahan pemenuhan standar  mutu  distribusi  sediaan  farmasi. Tahun  2012,  peraturan  CDOB  bersifat
sukarela  kepada  seluruh  sarana  distribusi farmasi (Agustyani, 2015; Badan Pengawas Obat  dan  Makanan,  2018b).  Tahun  2017, BPOM  RI  menerbitkan  Peraturan  Kepala Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Republik  Indonesia  nomor  25  tahun  2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi  Obat  Yang  Baik  (CDOB)  dan melakukan  desakan  kepada  PBF  melalui surat edaran No.
B-HK. 06.3.341.12.18.7023  tanggal  31  Desember 2018  mengenai  Percepatan  Pengajuan Permohonan  Sertifikasi  CDOB  (Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan,  2017, 2018c). Peraturan diterbitkan untuk memastikan  bahwa  mutu  distribusi  obat dapat  dijamin  secara  baik  dan  konsisten pelaksanaannya  oleh  PBF.  Pada  tahun 2018,  BPOM  RI  telah  menerbitkan sebanyak  729  sertifikat  CDOB  untuk  410 PBF  (18,37%)  pusat  dan  cabang  dari sejumlah  2.232  PBF  yang  aktif  di Indonesia(Purwanto,  2018).  Percepatan sertifikasi  dan  desakan  sertifikasi  CDOB berlaku  untuk  seluruh  PBF  di  wilayah Indonesia termasuk di provinsi Kalimantan Selatan.  Laporan  Kinerja  Balai  Besar Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BBPOM) Kota  Banjarmasin  menyebutkan  bahwa BBPOM  telah  memeriksa  246  sarana distribusi  termasuk  PBF  di  Provinsi Kalimantan Selatan. BBPOM mendapatkan 58  sarana  distribusi  yang  memenuhi ketentuan CDOB dan 188 sarana distribusi
lainnya tidak memenuhi ketentuan CDOB. Sarana  distribusi  yang  diperiksa  yaitu sarana  distribusi  dengan  komoditi  obat, NAPZA, obat tradisional, kosmetik, suplemen  kesehatan,  pangan  dan  bahan berbahaya (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, 2018). Laporan kinerja BBPOM tersebut  tidak  mencantumkan  poin-poin kriteria  yang  dinilai  untuk  sebuah  sarana distribusi agar memenuhi ketentuan tersebut.  Pemecahan  masalah  distribusi tersebut  dapat  diselesaikan  salah  satunya melalui  penelitian  lebih  lanjut  mengenai kualitas  distribusi  farmasi  di  provinsi Kalimantan Selatan.
Peneliti memiliki keterbatasan ruang  dan  waktu  untuk  dapat  meneliti seluruh  sarana  distribusi  di  Kalimantan Selatan.  Kalimantan  Selatan  (38.744,23 km 2 )  memiliki  penduduk  4,24  juta  jiwa (2019), dengan kepadatan penduduk sebesar 133,08 jiwa/km 2 . Mayoritas penduduk  provinsi  Kalimantan  Selatan berada di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.  Kota  Banjarmasin  adalah  ibu kota provinsi Kalimantan Selatan dan pusat perekonomian  provinsi.  Kota  Banjarmasin memiliki jumlah penduduk sebesar 708.606 jiwa  dan  kepadatan  penduduk  sebesar 9841,75  jiwa/km 2 .  Kepadatan  penduduk kota terbesar kedua adalah kota Banjarbaru (708,14 jiwa/km 2 ) dengan jumlah penduduk  sekitar  262.719  jiwa.  Kota Banjarbaru  menjadi  kota  berkembang
setelah kota Banjarmasin karena merupakan  rujukan  destinasi  wisata  dan pusat  pemerintahan  ibu  kota  yang  baru  di provinsi  Kalimantan Selatan  (Badan Pusat Statistik  Provinsi  Kalimantan  Selatan, 2018,  2020).  Distribusi  obat  kedua  kota tersebut  disalurkan  oleh  35  PBF  dari  total 38  PBF  di  provinsi  Kalimantan  Selatan (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini dipilih kota  Banjarmasin  dan  Banjarbaru  sebagai tempat penelitian dan sarana distribusi PBF sebagai  subyek  penelitian.  Penelitian  ini dilakukan  agar  mendapatkan  informasi terkait  penerapan  standar  mutu  distribusi yang  telah  ditetapkan  pemerintah  di  kota Banjarmasin-Banjarbaru khususnya dengan  harapan  bisa  digunakan  untuk menggambarkan kondisi pemenuhan standar  distribusi  oleh  PBF  di  Provinsi Kalimantan Selatan secara umum.

## II. METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  analitik  dengan  pendekatan cross-sectional yang  bertujuan  untuk meninjau  kualitas  implementasi  CDOB PBF  di  Banjarmasin-Banjarbaru  pasca dikeluarkannya  Peraturan  Kepala  BPOM nomor 25 tahun 2017 dan Surat Edaran No. B-HK.  06.3.341.12.18.7023  tanggal  31 Desember  2018  mengenai  Percepatan Pengajuan Permohonan Sertifikasi CDOB. Penelitian  ini  dimulai  dengan  pembuatan
kuisioner, validasi kuesioner, pengambilan data  melalui  kuesioner  dan  wawancara, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di wilayah Banjarmasin-Banjarbaru dengan pengambilan  data  dilakukan  pada  bulan Januari-Februari tahun 2020 untuk implementasi  CDOB  PBF  pada  bulan November-Desember tahun 2019. Populasi penelitian adalah seluruh PBF wilayah kota Banjarmasin-Banjarbaru  yang  berjumlah 35  PBF.  PBF  tersebut  mendistribusikan produk  obat  dan  golongan Cold  Chain Product (CCP).  Sampel  penelitian  adalah 30  PBF  yang  beroperasi  di  wilayah  kota Banjarmasin-Banjarbaru  yang  memenuhi kriteria  inklusi.  Kriteria  inklusi  responden yaitu  PBF  aktif  melaksanakan  distribusi produk  farmasi,  PBF  memiliki  ijin distribusi  dengan  masa  aktif  berlaku,  PBF mendistribusikan  produk  obat  dan  atau CCP,  dan  PBF  bersedia  ikut  dalam penelitian.  Kriteria  eksklusi  penelitian  ini adalah  PBF  memiliki  ijin  distribusi  yang telah kadaluarsa, PBF tidak beroperasional distribusi  produk  obat  dan  atau  produk CCP.  PBF  tidak  bersedia  ikut  serta  dalam penelitian ini. Kriteria Inklusi dan eksklusi selalu  diterapkan  saat  tahap  validasi kuesioner  dan  tahap  pengambilan  data penelitian. Responden Penelitian ini adalah apoteker penanggung jawab (APJ) masing- masing  PBF  yang  memenuhi  kriteria inklusi.
Kuesioner dan lembar ketersediaan partisipasi  responden  disebarkan  dan  diisi oleh APJ di PBF dan dikumpulkan kembali setelah  tiga  hari  kemudian.  Kuesioner penelitian  disusun  bedasarkan  9  aspek aturan  CDOB  tahun  2019,  yaitu  aspek  (1) manajemen mutu, (2) organisasi, manajemen  dan  personalia,  (3)  bangunan dan peralatan, (4) operasional, (5) inspeksi diri,  (6)  keluhan,  produk  kembalian,  obat diduga  palsu,  dan  penarikan  produk kembali,  (7)  transportasi;  (8)  fasilitas distribusi  berdasar  kontrak,  dan  (9) dokumentasi.  Kuesioner  telah  melalui tahap uji validitas dengan metode Corrected  Item  Total  Correlation (CITC) dan  Uji  reliabilitas  dengan  metode Cronbach  Alfa.  Standar  nilai  uji  validitas sebesar sebesar ≥0,3 poin dan standar nilai reliabilitas  sebesar  ≥0,6  poin  (Lee,  Wang, &  Chen,  2019;  Sujarweni,  2015).  Uji validasi  dan  uji  reliabilitas  kuesioner dilakukan  pada  30  PBF  di  sekitar  wilayah kota  Surabaya  dan  Sidoarjo.  Penetapan lokasi  pengujian  kuesioner  dilakukan  di kota  tersebut  karena  sebagai  salah  satu gambaran distribusi farmasi yang berada di lingkungan  kota  besar  seperti  kota Surabaya  dan  sekitarnya.Data  penelitian didapatkan  dari  jawaban  kuesioner  dan hasil  wawancara  dengan  responden  saat pengembalian kuesioner. Jawaban kuesioner  dibagi  dalam  beberapa  skala yaitu skala 1 berarti “tidak pernah”; skala 2
berarti  “jarang’;  skala  3  berarti  ‘sering’; skala 4 berarti ‘selalu’. Sedangkan variabel fasilitas distribusi berdasarkan kontrak skor 0 (tidak) dan skor 1 (ya). Proses pengolahan data  dilakukan  dengan  pengelompokan, konversi nilai, dan penetapan standar nilai CDOB.  Data  penelitian  dihasilkan  dari jawaban kuesioner diperiksa silang dengan jawaban  wawancara  responden.  Data peneltian  diolah  menggunakan  bantuan program Excel, dan disajikan dalam bentuk tabel  hasil  pengamatan.  Hasil  pengamatan kemudian  dikelompokan  bedasarkan  hasil presentase  pemenuhan  aspek  CDOB  yang telah  ditetapkan.  Presentase  pemenuhan aspek CDOB dibagi dalam empat kategori yaitu  kategori  lengkap  (lebih  dari  80% terpenuhi  aspek  CDOB),  cukup  lengkap (65%-79% terpenuhi aspek CDOB), kurang lengkap (50%-64% terpenuhi aspek CDOB),  dan  sangat  kurang  lengkap (kurang dari 50%) (Agustyani, 2015).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan 30 PBF sampel penelitian  dari 35 PBF populasi di Kota Banjarmasin-Banjarbaru yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. 3 PBF tidak dimasukan dalam pengamatan karena tidak memiliki apoteker dan tidak diketahui status  operasional  distribusi  farmasinya.  1 PBF  tidak  dimasukan  penelitian  karena tidak  bersedia  untuk  ikut  penelitian  dan  1
PBF  tidak  beroperasi  karena  status operasional yang dibekukan oleh BPOM.

## A. Hasil Pengamatan Profil Responden
Hasil pengamatan profil  responden diketahui  bahwa  23  PBF  (76,7%)  telah memiliki  sertifikat    CDOB  dan  4  PBF (13,3%) memiliki sertifikat CDOB dan ISO 9001  tahun  2015.  3  PBF    lainnya  (10%) belum  memiliki  sertifikat  CDOB  karena PBF tersebut sedang masuk tahap Corrective  Action  and  Preventive  Action (CAPA). Seluruh PBF responden memiliki penanggung  jawab  yang  berpendidikan profesi  apoteker.  Selain  itu,  dari  hasil pengamatan  ruang  penyimpanan  produk, diketahui  bahwa  PBF  responden  memiliki perbedaan jenis ruang penyimpanan produk yaitu  14  PBF  (47%)  memiliki  ruang penyimpanan  hanya  produk  obat  saja  dan 16  PBF  lainnya  (53%)  memiliki  ruang penyimpanan produk obat dan produk CCP. Sumber  pengadaannya  PBF  berasal  dari PBF pusat, PBF cabang lain, PBF lokal dan industri farmasi. PBF wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru memiliki perbedaan sumber pengadaan  produk  yaitu  11  PBF  (36,7%) memiliki  sumber  pengadaan  dari  PBF pusat,  5  PBF  (16,6%)  memiliki  sumber pengadaan dari industri farmasi, PBF pusat, PBF  cabang,  PBF  lokal,  dan  14  PBF lainnya  (46,7%)  memiliki  campuran  dari beberapa sumber pengadaan tersebut.

## B. Hasil Penerapan Aspek CDOB
PBF di wilayah Kota Banjarmasin- Banjarbaru  telah  melakukan  implimentasi aspek  CDOB.  Penilaian  implementasi aspek didapatkan dari banyaknya poin-poin yang berhubungan dengan kegiatan distribusi  sesuai  aturan  CDOB  yang diambil  melalui  kuesioner  penelitian. Sebanyak  26  PBF  (86,7%)  masuk  dalam kategori  lengkap  atau  telah  menerapkan lebih dari 80% aspek CDOB. 3 PBF (10%) masuk dalam kategori cukup lengkap atau telah  menerapkan  65-79%  aspek  CDOB dan 1 PBF (3,3%) termasuk dalam kategori kurang lengkap atau menerapkan 50%-64% aspek CDOB.
Gambar  1. Hasil  Pengamatan  Aspek Manajemen Mutu

## 1. Manajemen mutu
PBF  responden  telah  memiliki sistem manajemen mutu untuk operasional di PBF. Aturan CDOB menyebutkan bahwa tindakan kajian dan pemantauan manajemen mutu dilakukan oleh manajemen  pusat  PBF  dan  dibantu  APJ PBF (Badan Pengawas Obat dan Makanan,
2020). Umumnya PBF wilayah Banjarmasin-Banjarbaru  (PBF  responden)
telah  menerapkan  aspek  manajemen  mutu distribusi  di  tahun  2019.  Hasil  lengkap pengamatan  aspek manajemen mutu dapat dilihat  pada  Gambar  1.  Beberapa  PBF belum menerapkan manajemen mutu secara menyeluruh  berdasarkan  aturan  CDOB.  1 PBF  (3,3%)  menjawab  jarang  untuk menerapkan  sistem  manajemen  mutu.  6 PBF  (20%)  menjawab  jarang  melakukan kajian mutu secara berkala. 7 PBF (23,3%) menjawab jarang untuk melakukan penilaian indikator kinerja dalam penerapan sistem manajemen mutu. Jawaban  jarang  terkait  sistem  manajemen mutu tersebut dikarenakan PBF melakukan evaluasi dan pemantauan sistem manajemen  mutu  disaat  PBF  melakukan inspeksi  diri  setiap  satu  tahun  sekali.  PBF wajib  melakukan  kajian  dan  pemantauan manajemen  mutu  secara  berkala  agar pemastian sistem mutu terus berjalan sesuai standar dan aturan yang ditetapkan. Seluruh personil  PBF  harus  ikut  andil  dalam melakukan  kegiatan  kajian  menejemen mutu. Kegiatan kajian dan penilaian sistem mutu PBF dilakukan agar dapat mengetahui kondisi  keseluruhan  operasional,  personil dan  penyimpangan  yang  terjadi  pada  PBF secara  berkala.  Manajemen  mutu  perlu diterapkan  dalam  kegiatan  distribusi  PBF, karena kegiatan distribusi harus ditetapkan dengan  jelas,  dikaji  sistematis,  tervalidasi disetiap langkah dan terdokumentasi.
11 12 22 12 12 7 7 6
1 0 0 0 0 5 10 15 20 25 PBF melakukan penilaian indikator kinerja.
PBF melakukan kajian mutu secara berkala. PBF menerapkan sistem manajemen mutu. (Selalu) (Sering) (Jarang) (Tidak Pernah)
2. Organisasi, manajemen, dan personalia
Aspek  organisasi,  manajemen  dan personalia berkaitan erat dengan tugas dan tanggung  jawab  seluruh  personil  di  PBF. PBF wilayah Banjarmasin-Banjarbaru memiliki  beberapa  kendala  terkait  aspek organisasi,  manajemen  dan  personalia. Hasil pengamatan aspek organisasi, manajemen  dan  personalia  dapat  dilihat dalam Gambar 2. Pengamatan
penyelenggaraan pelatihan
CDOB
mendapatkan  hasil  14  PBF  (46,7%) menjawab  selalu  dan  11  PBF  (33.3%) menjawab  sering.  5  APJ  PBF  (16,7%) menjawab  jarang  dan  1  APJ  PBF  (3,3%) menjawab tidak pernah mengikuti pelatihan CDOB.  Sebanyak  3  APJ  PBF  (10%) menjawab  jarang  dan  2  APJ  PBF  (6,7%) menjawab tidak pernah menyusun program pelatihan terkait CDOB. Program pelatihan diselenggarakan APJ yang telah menerima pelatihan CDOB. Jawaban jarang dan tidak pernah  APJ  dikarenakan  APJ  belum mendapatkan pelatihan CDOB yang cukup untuk  menyelengarakan  pelatihan  kepada personil  PBF  lainnya.  Hasil  pengamatan lainnya  mendapatkan  1  APJ  PBF  (3,3%) menjawab  jarang  dan  1  APJ  PBF  (3,3%) menjawab tidak pernah melakukan pre test dan post  test.  Pre  test dan post  test merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  penyelenggaraan  pelatihan  CDOB. Selain  itu,  3  PBF  (10%)  menjawab  hanya
apoteker  dan  2  PBF  (6,7%)  menjawab hanya  personil  gudang  atau  logistik  yang mendapatkan pelatihan CDOB dari manajemen  PBF.  Beberapa  PBF  memiliki permasalahan  dalam  penjaminan  kualitas karyawan PBF seperti pemberian pelatihan APJ  baru  belum  dilakukan  dan  pihak internal  PBF  belum  pernah  memberikan pelatihan  terkait  CDOB  kepada  seluruh personil PBF. Aturan CDOB menyebutkan bahwa  PBF  harus  menunjuk  seorang apoteker sebagai penanggung jawab utama dan  penjaminan  mutu  operasional  PBF, sehingga kompetensi  apoteker harus dapat terus  dipertahankan  dan  ditingkatkan. Personil  lainnya  juga  harus  diberikan pelatihan  CDOB  agar  dapat  memahami tugas  pekerjaanya  dan  menjamin  seluruh kegiatan  dapat  berjalan  sesuai  standar. Pelatihan CDOB meliputi aspek keamanan, identifikasi produk, deteksi dan pencegahan  produk  palsu  dalam  rantai distribusi  produk.  APJ  memiliki  tanggung jawab untuk menyetujui program pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan CDOB kepada seluruh  personil  terkait  CDOB.  Personil PBF  harus  memenuhi  kualifikasi  CDOB agar  penjaminan  mutu  produk  terus dipertahankan  (Badan Pengawas  Obat  dan Makanan,  2020).  Oleh  karena  itu,  kualitas personil memerlukan peran pihak manajemen PBF dan APJ sehingga seluruh personil  PBF  memiliki  kualitas  kinerja yang  sesuai  CDOB.  Struktur  organisasi
perusahaan  juga  harus  dimiliki  oleh  PBF untuk penyesuaian sistem kerja PBF secara efisien dan efektif. APJ merupakan bagian terpenting  dan  memliki  tanggung  jawab penuh  kepada  kepala  cabang  ataupun manajer  perusahaan  tersebut.  Oleh  karena itu  seluruh  rangakaian  operasional  PBF harus dipantau dan diarahkan oleh APJ PBF (Tiasari, 2016).
Gambar  2. Hasil  Pengamatan  Aspek Organisasi, Manajemen, dan Personalia.

## 3. Bangunan dan peralatan
PBF wilayah Banjarmasin
Banjarbaru memiliki bangunan dan peralatan  yang  sesuai  dengan  keperluan operasional masing-masing PBF.
Umumnya,  hasil  pengamatan  ini  telah mendapatkan  hasil  bahwa  PBF  responden telah  menerapkan  aspek  bangunan  dan peralatan. Beberapa PBF responden memiliki kendala terkait pemenuhan aspek bangunan dan peralatan. Hasil pengamatan mendapatkan  bahwa  1  PBF  (3,3%) menjawab  jarang  dan  1  PBF  (3,3%) menjawab  tidak  pernah  untuk  pembuatan jadwal  kebersihan  gedung  ataupun  ruang penyimpanan  PBF.  Selain  itu,  1  PBF
(3,3%)  tidak  memiliki  kesesuaian  antara jadwal  kebersihan  dengan  pelaksanaan kebersihan  yang  dilakukan  PBF.  PBF tersebut hanya berfokus menjaga kebersihan tanpa membuat jadwal kebersihan.  Hal  tersebut  dikarenakan  PBF kurang  memahami  pentingnya  pembuatan jadwal kebersihan sehingga dapat menjamin  kebersihan  ruang  penyimpanan PBF.  Aspek  bangunan  dan  peralatan merupakan  sarana  dasar  utama  untuk kegiatan operasional distribusi PBF. Bangunan dan pelaratan PBF harus mampu menjamin  kegiatan  distribusi  dan  kualitas produk farmasi. Bangunan harus dirancang dan  disesuaikan  PBF  untuk  memastikan kondisi penyimpanan yang baik, keamanan yang  memadai,  kapasitas  penyimpanan yang  cukup  dan  kondisi  lingkungan  yang terjamin  (Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan, 2020).
Penyimpanan produk farmasi harus mempertimbangkan  aspek  ancaman  hama atau hewan pengerat dan aspek pemantauan suhu  penyimpanan  produk  farmasi.  PBF responden telah menjamin seluruh permasalahan  hewan  pengerat  dan  hama, maupun permasalahan suhu ruang penyimpanan  berjalan  normal  dan  sesuai persyaratan.  Namun,  beberapa  PBF  masih memiliki kendala aspek terkait permasalahan  tersebut.  1  PBF  (3,3%) menjawab  jarang  menutup  ventilasi  ruang penyimpanan dan 1 PBF (3,3%) menjawab
17 19 14 11 6 10 1
3 5 1 2 1 0 5 10 15 20 APJ menyelenggarakan pretest dan post test pelatihan.
APJ menyusun program pelatihan CDOB APJ pernah mengikuti pelatihan CDOB (Selalu) (Sering) (Jarang) (Tidak Pernah)
jarang  memasang  perangkat  tikus  untuk penanganan  hewan  pengerat/hama.  Hal tersebut  terjadi  karena  PBF  tersebut menggunakan  jasa  pihak  ketiga  dalam penanganan  hewan  pengerat  dan  hama. Selain  itu,  beberapa  PBF  memiliki  lokasi dan  gedung  operasional  yang  aman  dari hewan  pengerat  dan  hama  sehingga  dapat meminimalisir  resiko  kejadian  tersebut. Selain itu, 5 PBF (16,7%) menjawab jarang untuk  melakukan  pemetaan  suhu  pada ruang  penyimpanan  dan  2  PBF  (6,7%) menjawab jarang melakukan kaliberasi alat ukur  pemantau  suhu  ruang  penyimpanan. Kegiatan pemetaan suhu ruangan dilakukan saat telah terjadi perubahan tata letak ruang penyimpanan  atau  pemindahan  alat  ukur pemantau suhu ruang penyimpanan. Pemetaan suhu dapat memberikan informasi terkait perbedaan suhu penyimpanan dan mengetahui suhu tertinggi  maupun  suhu  terendah  dalam ruang  penyimpanan.  Alat  pemantau  suhu diletakan  pada  tempat  yang  memiliki perbedaan rentang suhu penyimpanan yang besar antara kondisi suhu tertinggi dan suhu terendah pada ruang penyimpanan (Agustyani,  2015).  Kaliberasi  alat  ukur pemantau  suhu  dilakukan  PBF  disaat terjadi  kerusakan  alat  ukur  ataupun pemindahan  alat  ukur  pemantau  suhu tersebut.  Oleh  karena  itu,  peletakan  alat pengukur  suhu  perlu  dijamin  dari  segala resiko kerusakan ataupun dapat
dipindahkan  dari  tempat  yang  telah ditetapkan.  Kaliberasi  alat  pengukur  suhu tetap harus dilakukan agar menjamin hasil pengukuran  suhu  sesuai  dengan  kondisi ruang penyimpanan.

## 4. Operasional
Aspek Operasional merupakan bagian penting dari serangkaian penyaluran produk  yang  dilakukan  oleh  PBF.  Aspek operasional  dimulai  dari  tahap  pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran produk. Hasil umum pengamatan mendapatkan  bahwa  PBF  responden  telah memenuhi  persyaratan  CDOB.  Beberapa PBF masih memiliki kendala terkait aspek operasional PBF. Pada tahap penyimpanan, 1  PBF  (3,3%)  memiliki  suhu  ruang penyimpanan diatas 30°C. Kejadian tersebut dikarenakan PBF responden belum memiliki  sistem  pengatur  suhu  ruang penyimpanan  yang  sesuai  aturan  CDOB. Pengadaan  peralatan  penjamin  suhu  dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyimpanan produk harus tetap memperhatikan  tatacara  peletakan  seluruh produk.  1  PBF  (3,3%)  menjawab  sering menaruh  karton  obat  bersentuhan  dengan dinding  dan  1  PBF  lainnya  (3,3%)  selalu menaruh  produk  obat  hingga  menyentuh langit-langit ruang penyimpanan. Kejadian tersebut  merupakan  indikasi  bahwa  PBF tersebut  memiliki  keterbatasan  ruang
penyimpanan  yang  dapat  berpengaruh terhadap operasional PBF. Kondisi tersebut berkaitan dengan kejadian di 1 PBF lainnya (3,3%)  yang  tidak  melakukan  pemisahan beberapa  produk  di  ruang  penyimpanan karena  PBF  memiliki  keterbatasan  ruang penyimpanan tersebut. Solusi permasalahan  tersebut  adalah  penyesuaian kembali  kapasitas  penyimpanan  produk dengan  kemampuan  operasional  PBF tersebut  agar  operasional  PBF  dapat berjalan lebih optimal. Pengemasan produk dilakukan  setelah  tahap  penyimpanan. Sebanyak  3  PBF  (10%)  menjawab  jarang dan  3  PBF  (10%)  menjawab  tidak  pernah untuk  melakukan  pengemasan  secara terpisah  untuk  produk  cairan  dan  non cairan. Beberapa PBF menyerahkan tanggung jawab pengemasan kepada pihak pengiriman  barang,  sehingga  dari  personil gudang  maupun  APJ  tidak  memantau kegiatan  pengemasan  barang  tersebut secara  langsung.  Tanggung  jawab  APJ tetap dilakukan dengan melakukan pemantauan  terhadap  setiap  keluhan  PBF yang  diakibatkan  dari  proses  pengiriman barang tersebut. Tahap pengiriman dijelaskan pada bagian aspek transportasi.

## 5. Inspeksi diri
PBF  melakukan  tindakan  inspeksi diri  saat  kegiatan  distribusi  atau  terjadwal di waktu tertentu. Inspeksi diri PBF cabang dilakukan  berdasarkan  himbauan  atau
perintah  dari  PBF  pusat.  PBF  lokal melakukan  inspeksi  diri  sesuai  kesiapan seluruh pihak terkait operasional distribusi dan  manajemen  PBF.  Sebanyak  5  PBF (16,7%) wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru menjawab jarang untuk melakukan  inspeksi  diri.  PBF  responden lainnya  melakukan  inspeksi  diri  lebih  dari dua  kali  dalam  setahun.  Jawaban  jarang PBF  dikarenakan  inspeksi  diri  merupakan keputusan  pihak  manajemen  dan  APJ dalam  penilaian  kinerja  PBF.  Tindakan inspeksi  diri  harus  dilakukan  PBF  untuk mengetahui seluruh penyimpanan operasional  PBF.  Peraturan  CDOB  tidak menyebutkan secara tertulis jadwal minimal  penyelenggaraan  inspeksi  diri tersebut. Aturan pengelolaan obat prekursor menyebutkan bahwa PBF pengelola  obat  prekursor  diwajibkan minimal  tiap  1  kali  dilakukan  dalam setahun  (Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan,  2013).  Hasil  inspeksi  diri  dapat didokumentasikan  melalui  CAPA  untuk memperbaiki  segala  kekurangan  atau penyimpanan yang terjadi. Hasil pengamatan  PBF  mendapatkan  2  PBF (6,67%) menjawab jarang dalam pembuatan CAPA setelah tindakan inspeksi diri. PBF tersebut menjawab jarang karena pembuatan  CAPA  dilakukan  pada  jadwal inspeksi  diri  PBF  yang  umumnya  1  tahun sekali.  Seluruh  dokumentasi  CAPA  harus diperbaiki PBF agar  meningkatkan kualitas
distribusi  dan  mencegah  penyimpangan distribusi PBF terjadi kembali.

## 6.  Keluhan,  produk  kembalian,  produk diduga palsu, penarikan produk
Aspek  keluhan,  produk  kembalian, produk diduga palsu dan penarikan produk merupakan  salah  satu  aspek  penilaian operasional distribusi yang telah dilakukan. Hubungan  antara  aspek  tersebut  dengan penilaian  operasional  adalah  peningkatan frekuensi  salah  satu  aspek  seperti  keluhan akan menjadi pertanda terjadinya penyimpangan operasional PBF. Beberapa PBF  menyebut  produk  kembalian,  produk diduga palsu, dan produk penarikan dalam golongan  produk  karantina.  Hasil  umum pengamatan aspek keluhan, produk kembalian,  produk  diduga  palsu  dan penarikan produk mendapatkan bahwa PBF responden  telah  menerapkan  sesuai  aspek CDOB. Aspek keluhan mendapatkan 8 APJ PBF  (26,7%) menjawab  jarang dan 4 APJ PBF (13,3%) menjawab tidak pernah untuk melakukan  dokumentasi  analisis  tren keluhan  pelanggan.  APJ  PBF  tidak membuat dokumentasi analisis tren karena APJ  tersebut  belum  pernah  membuat  dan mengetahui  sistem  analisis  tren  tersebut. Analisis  tren  berguna  untuk  mengetahui kendala  operasional  PBF  yang  diberikan kepada  pelanggan.  Keluhan  pelanggan dapat  berkaitan  dengan  kualitas  produk yang diterima atau kualitas distribusi yang
dilakukan  oleh  PBF  kepada  pelanggan. Aturan  CDOB  menyebutkan  bahwa  harus tersedia  dokumentasi  penanganan  keluhan dan dilaporkan kepada pihak terkait(Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020). Oleh karena itu, APJ harus mendokumentasikan setiap  keluhan  pelanggan  yang  diterima oleh PBF.
Aspek produk kembalian dilakukan PBF  dengan  alur  pelayanan  khusus  sesuai prosedur PBF. Hasil pengamatan responden  mendapatkan  1  PBF  (3,3%) menjawab  jarang  dan  2  PBF  (6,7%) menjawab tidak pernah menyertakan bukti dokumentasi resmi saat penyerahan produk kembalian.  PBF  menjawab  tidak  pernah karena  PBF  tersebut  tidak  menerima pengembalian produk yang telah disalurkan.  Selain  itu,  PBF  tersebut  lebih banyak  menyalurkan  produk-produk  non- obat atau produk alat kesehatan dibandingkan produk obat. Produk kembalian  dapat  dijual  kembali  setelah dilakukan  penilaian  dan  persetujuan  oleh pihak  yang  bertanggung  jawab  di  PBF. Sebanyak 8 PBF (26,7%) menjawab jarang dan 1 PBF (3,3%) menjawab tidak pernah menerima  produk  kembalian  yang  layak jual. Pengamatan ini mencerminkan bahwa PBF  berusaha  untuk  tidak  menerima produk  kembalian  dari  pelanggan  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dari  PBF penyalur  produk.  PBF  responden  telah melakukan  penilaian  kelayakan  pelanggan
selama melakukan transaksi dan pengiriman produk agar menjamin operasional  PBF  dan  kualitas  rantai distribusi produk. Sebanyak 2 PBF (6,7%) menjawab  selalu  dan  2  PBF  (6,7%) menjawab  sering  menerima  pengembalian produk  bersuhu  rendah.  Aturan  CDOB menyebutkan  bahwa  PBF  tidak  dapat menerima  produk  kembalian  bersuhu rendah  (Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan,  2020).  PBF  tersebut  tetap melakukan  penerimaan  produk  bersuhu rendah  karena  PBF  memiliki  penilaian keputusan  sebelum  menerima  produk  dan PBF melakukan mekanisme khusus terkait penanganan produk tersebut.
PBF dapat melayani proses penarikan  produk  bedasarkan  informasi dari  pihak  industri  atau  pihak  pemerintah. Sebanyak 4 PBF (13,3%) wilayah Banjarmasin-Banjarbaru tidak pernah melakukan penarikan produk karena penarikan  produk  tidak  terjadi  pada  lini produk  PBF  tersebut.  Golongan  produk karantina harus dipisahkan dengan golongan produk on stock PBF dengan cara pemberian  label,  ruangan  terpisah,  dan kondisi  ruangan  terkunci.  Hasil  penelitian menyebutkan  bahwa  4  PBF  (13,3%) menjawab  jarang  memberikan  label  pada setiap  golongan  obat  karantina,  2  PBF (6,7%)  menjawab  jarang  memisahkan ruangan,  dan  1  PBF  (3,3%)  menjawab jarang  mengunci  ruangan.  Hal  tersebut
dikarenakan  PBF  memiliki  keterbatasan ruang  penyimpanan  khusus  atau  tidak memliki ketentuan operasional yang terkait penanganan  produk  karantina.  Penetapan prosedur operasional standar terkait produk karantina  harus  dilakukan  PBF  agar  dapat dapat  menjamin  kualitas  operasional  PBF dan  memnuhi  aspek  aturan  CDOB  yang berlaku.

## 7. Transportasi
Umumnya transportasi PBF menjadi  tanggung  jawab  dari  pihak pengiriman  PBF  sendiri  maupun  pihak ketiga  pengiriman.  Personil  pengiriman barang  memiliki  tanggung  jawab  terhadap kebersihan,  perawatan  dan  penyusunan produk  di  ruang  penyimpanan  kendaraan. PBF  responden  telah  melakukan  tindakan tersebut  secara  teratur.  Hasil  pengamatan aspek transportasi dapat dilihat di Gambar 3.
Gambar  3. Hasil  Pengamatan  Aspek Transportasi 20 7 3 0 19 9 1 1 25 5 0 0 15 8 5 2 24 5 1 0 17 8 4 1 0 5 10 15 20 25 (Selalu) (Sering) (Jarang) (Tidak Pernah) PBF merawat kendaraan pengiriman. Ruang penyimpanan PBF  terkunci saat pengiriman.
Penyimpanan obat disusun secara First In Last Out. Ruang penyimpanan kendaraan tertutup baik. PBF memberi bahan pencegah goncangan produk. PBF membersihkan kendaraan pengiriman
Beberapa hasil pengamatan mendapatkan  5  PBF  (16,7%)  menjawab jarang  dan  2  PBF  (6,7%)  menjawab  tidak pernah  menyusun  produk  secara First  In Last  Out pada  proses  pengiriman . Hasil pengamatan  tersebut  didapatkan  karena jawaban kuesioner diisi bedasarkan pengetahuan  APJ,  dan  tidak  semua  APJ mengawasi  penyusunan  produk  pada  saat pengiriman, kecuali produk CCP.
Pengiriman  produk  pelanggan  dilengkapi dengan  ruang  penyimpanan  kendaraan yang tertutup baik sehingga dapat menjamin  kualitas  mutu  dan  keamanan produk  selama  tahap  pengiriman.  Seluruh PBF wilayah Banjarmasin Banjarbaru telah memiliki  ruang  penyimpanan  kendaraan yang  tertutup  baik.  selain  itu,  penjaminan keamanan  ruang  penyimpanan  juga  perlu dilakukan  dengan  cara  mengunci  ruang penyimpanan kendaraan.
8. Fasilitas distribusi berdasarkan kontrak
Fasilitas distribusi berdasarkan kontrak  seringkali  disebut  pihak  ketiga distribusi.  Pihak  ketiga  distribusi  dapat menangani operasional di tahap penyimpanan dan pengiriman. PBF
wilayah Banjarmasin Banjarbaru menggunakan pihak ketiga dibidang penyimpanan  produk  yang  menangani hewan  pengerat  dan  hama  pada  ruang penyimpanan PBF. Sedangkan pihak ketiga
bidang pengiriman digunakan untuk menjangkau  daerah-daerah  pengiriman yang tidak mampu dijangkau oleh personil PBF.  Sebanyak  5  PBF  (17%)  tidak menggunakan  kontak  dengan  pihak  ketiga untuk  penyimpanan  maupun  pengiriman dan  25  PBF  (83%)  melakukan  kontrak dengan pihak ketiga. Hal tersebut disebabkan  oleh  lingkup  operasional  PBF yang  terbatas,  dan  adanya  keterbatasan personil  pengiriman  yang  cakap  dalam pengiriman  dan  penyimpanan  produk. Pihak ketiga distribusi menangani penyimpanan  dan  pengiriman  kepada  20 PBF  (80%),dan  5  PBF  lainnya  (20%) menggunakan  jasa  pihak  ketiga  hanya untuk menangani pengiriman saja. Sebanyak  16  APJ  PBF  (64%)  menjawab terlibat  dalam  kontrak  pihak  ketiga. Sebanyak 4 APJ PBF (16%) mendelegasikan kontrak pihak ketiga dan 5 APJ  PBF  (20%)  menjawab  tidak  ikut terlibat  kontrak pihak ketiga. 23  APJ PBF (92%) melakukan pemantauan operasional pihak  ketiga  dan  2  APJ  PBF  (8%) menjawab  tidak  memantau  kinerja  pihak ketiga.  Hasil  penilaian  aspek  fasilitas distribusi  berdasar  kontrak  mendapatkan bahwa  beberapa  PBF  responden  memiliki keputusan yang berbeda terkait kerja sama dengan pihak lain. Beberapa APJ PBF tidak dilibatkan dalam penilaian dan pembuatan kontrak  kerjasama  dengan  pihak  ketiga, sehingga beberapa APJ memberikan
jawaban  tersebut  di  penelitian  ini.  Aturan CDOB menyebutkan bahwa PBF memiliki bertanggung jawab dalam menilai kompetensi  dan  melakukan  pengawasan kepada  pihak  ketiga.  APJ  memiliki tanggung  jawab  untuk  turut  serta  dalam pembuatan  kontrak  antara  PBF  dengan pihak  ketiga  yang  berisikan  tanggung jawab  masing-masing  pihak  terkait  rantai distribusi  produk  (Badan  Pengawas  Obat dan  Makanan,  2020).  Oleh  karena  itu, keterlibatan  APJ    perlu  dilakukan  dalam pembuatan kontrak kerja sama,  agar dapat menjamin  kegiatan  distribusi  PBF  dapat berjalan optimal dan sesuai aturan CDOB.

## 9. Dokumentasi
Dokumentasi meliputi seluruh tindakan  operasional  PBF  yang  berbentuk riwayat, instruksi, dan prosedur operasional PBF.  Dokumentasi  bermanfaat  sebagai bukti pemantauan, pelaksanaan dan pencegahan  setiap  kegiatan  operasional PBF agar dapat berjalan optimal. PBF harus memiliki dokumetasi terkait seluruh operasional  PBF  dan  manajemen  mutu rantai distribusi. Seluruh arsip dokumentasi PBF  harus  disimpan  minimal  3  tahun (Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan, 2020).  Umumnya,  pengamatan  aspek dokumentasi  menunjukan  bahwa  PBF wilayah kota Banjarmasin-Banjarbaru telah menerapkan aspek tersebut. Beberapa PBF memiliki kendala terkait aspek
dokumentasi  seperti  5  PBF  (16,7%) menjawab  jarang  dan  5  PBF  (16,7%) menjawab  tidak  pernah  terlibat  dalam dokumentasi  perawatan  dan  pembersihan kendaraan,  karena  tanggung  jawab  dan jadwal  perawatan  dan  pembersihan  hanya dilakukan  oleh  pihak  pengiriman  produk. Sebanyak  3  PBF  (10%)  tdak  memliki dokumentasi penarikan produk karena PBF tersebut  tidak  pernah  menerima  informasi terkait  penarikan  produk  yang  disalurkan. Sebanyak 5 PBF (16,7%) menjawab jarang dan 2 (6,7%) menjawab tidak pernah untuk membuat  dokumentasi  keluhan  tersebut. Jawaban jarang dan tidak pernah responden karena PBF telah melakukan penilaian dan kelayakan  produk  sebelum  dikirimkan kepada konsumen sehingga resiko terjadinya  keluhan  dan  pengembalian produk dapat diminimalisir.
Beberapa  aspek  aturan  CDOB belum  diimplementasikan  secara  optimal oleh  seluruh  PBF  responden.  Peningkatan kualitas  operasional  PBF  memerlukan peran  dari  pihak  manajemen,  APJ  dan personil  PBF  lain  agar  memenuhi  aturan CDOB.    Peningkatan  kualitas  operasional PBF  dapat  dimulai  dari  perencanaan  dan komitmen  seluruh  pihak  terkait  dalam memenuhi  aspek  kritis  kegiatan  distribusi PBF. Pelaksanaan hasil perencanan tersebut  harus  dilakukan  dan  dipantau seluruh  pihak  terkait  agar  dapat  terpenuhi seluruh  aspek  aturan  CDOB.  Selain  itu,
PBF harus mempertahankan dan meningkatkan  kualitas  aspek  CDOB  yang telah terpenuhi agar kegiatan distribusi PBF tetap  berjalan  semestinya.  Aspek  CDOB yang  harus  dipertahankan  PBF  responden adalah  aspek  operasional,  aspek  inspeksi diri,  aspek  transportasi,  aspek  fasilitas distribusi  berdasarkan  kontak,  dan  aspek dokumentasi. Sedangkan aspek yang harus diperbaiki  PBF  responden  adalah  aspek manajemen mutu, aspek organisasi, manajemen dan personalia, aspek
bangunan,  dan  peralatan,  dan  aspek penanganan  keluhan  produk  kembalian, produk  diduga  palsu,  dan  penarikan produk.

## IV. KESIMPULAN
PBF  Kota  Banjarmasin-Banjarbaru telah melakukan implementasi aspek aturan CDOB  pada  tahun  2019.  26  PBF  (86,7%) telah  mengimplementasikan  80%  lebih aspek  aturan  CDOB  dan  4  PBF  lainnya (13,3%) telah mengimplementasikan 65%- 79% aspek CDOB. Secara umum, PBF kota wilayah Banjarmasin-Banjarbaru telah menerapkan CDOB secara lengkap berdasarkan  aturan  CDOB.  Beberapa  PBF masih perlu meningkatkan aspek manajemen mutu; aspek organisasi, manajemen  dan  personalia;  dan  aspek bangunan-peralatan PBF. Peningkatan kualitas  manajemen  PBF  dan  pemantauan implementasi perlu dilakukan untuk
menjamin kualitas rantai distribusi farmasi di wilayah Banjarmasin-Banjarbaru.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti menyampaikan ucapan terima  kasih  kepada  Dinas  Kesehatan Provinsi  Jawa  Timur,  Dinas  Kesehatan Provinsi  Kalimantan  Selatan,  dan  Balai Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  kota Banjarmasin  atas  kemudahan  akses  data penelitian yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustyani, V. (2015). Evaluasi Penerapan CDOB  Sebagai  Sistem  Penjaminan Mutu    Pada  Sejumlah  PBF  Di Surabaya . Universitas Airlangga.
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan. Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi  dan  Obat Mengandung Prekursor  Farmasi,  Pub.  L.  No.  40 Tahun 2013, 1 (2013).
Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tata Cara  Sertifikasi  Cara  Distribusi  Obat Yang  Baik,  Pub.  L.  No.  25  Tahun 2017, 1 (2017). Indonesia.
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.
(2018a).  Siaran  Pers  PBF  Wajib
Sertifikasi CDOB. Diambil 30 Oktober 2019, dari https://www.pom.go.id/new/view/mo re/pers/413/SIARAN-PERS-PBF-
WAJIB-SERTIFIKASI-CDOB.html Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.
Perubahan  Atas  Peraturan  Badan Pengawas Obat  dan Makanan Nomor 9  Tahun  2019  Tentang  Pedoman Teknis  Cara  Distribusi  Obat  Yang Baik,  Pub.  L.  No.  6  Tahun  2020,  1 (2020).  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan, R. I.
(2018b). E-Sertifikasi Permudah PBF Penuhi  Kewajiban  Sertifikasi  CDOB.
Diambil 2 Juni 2020, dari https://www.pom. go.id/new/view/more/berita/14478/E-
Sertifikasi-Perm udah-PBF-Penuhi- Kewajiban-Sertifikasi-CDOB.html
Badan Pengawas Obat dan Makanan, R. I.
Surat Edaran No. B-HK. 06.3.341.12.18.7023 Percepatan Pengajuan  Permohonan  Sertifikasi
CDOB, Pub. L. No. B-HK. 06.3.341.12.18.7023,
Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  1 (2018).  Diputi  Bidang  Pengawasan
Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2018). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan  Selatan  Tahun  2017 . Banjarbaru.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.  (2020). Provinsi  Kalimantan Selatan Dalam Angka . (Bidang Integrasi  Pengolahan  dan  Diseminasi Statistik,  Ed.).  Banjarmasin:  CV. Karya Bintang Musim.
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. (2018). Laporan Kinerja 2017 BBPOM di Banjarmasin .
Banjarmasin.
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. (2019). List Pedagang Besar Farmasi Banjarmasin  -  Banjarbaru  Tahun 2019 . Banjarmasin.
Kristanti,  M.  W.,  &  Ramadhania,  Z.  M. (2020).  Evaluasi  Kesesuaian  Sistem Penyimpanan  Obat,  Suplemen,  dan Kosmetik  Eceran  pada  Salah  Satu
Gudang  Pedagang  Besar  Farmasi (PBF)  di  Jakarta  Pusat. Majalah Farmasetika , 5 (2), 49.
Lee,  M.  Y.,  Wang,  H.  S.,  &  Chen,  C.  J.
(2019).  Development  and  Validation of  the  Social  Adjustment  Scale  for Adolescents  with  Tourette  Syndrome in  Taiwan. Journal  of  Pediatric Nursing , 51 , e13–e20.
Menteri  Kesehatan.  Peraturan  Menteri
Kesehatan  Republik  Indonesia  No. 1148/MENKES/PER/VI/2011
Tentang  Pedagang  Besar  Farmasi,
Pub. L. No. 1148/MENKES /PER/VI/2011, 1 (2011). Berita Negara Republik Indonesia.
Presiden, I. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan  Kefarmasian,  Pub.  L.  No. Nomor  51  tahun  2009,  Sekretariat Negara 1 (2009). Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
Purwanto,  F.  (2018).  Marak  pelanggaran sertifikasi  CDOB  diperkuat  -The Quality  Magazine  Portal  Mutu  No  1. Diambil 29 Juli 2019, dari http://www.thequality.co.id/ index.php/home/post/893/marak- pelanggaran-sertifikasi -cdob- diperkuat Sujarweni,  V.  W.  (2015). Statistika  Untuk
Kesehatan . Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Tiasari,  N.  (2016). Evaluasi  Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik Pada Pedagang  besar  Farmasi  di  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun 2016 . Yogyakarta.