## Jurnal Keislaman
p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## URGENSI KEPEMILIKAN AKTA CERAI BAGI MASYARAKAT BATU SONDAT DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

## Rita Defriza
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Emai: ritadefriza001@gmail.com

## Abstract
Families that are not harmonious and there are disputes that lead to divorce, this has a negative impact on the resilience of families in society. Divorce that is carried out outside the court or without registering the divorce at the Court, be it the District Court or the Religious Court, results in losses for family elements, both the wife and husband who are divorced, and the children as a result of the divorce and the assets acquired during the marriage. This study aims to understand the level of understanding or knowledge of the people in Batu Sondat village in dealing with divorce and ownership of divorce papers. The legal attitude and legal behavior of the community in Batu Sondat village in the ownership of the divorce certificate, as well as the efforts made in the ownership of the divorce certificate and the ownership of the divorce certificate on family resilience in the village of Batu Sondat. The method in this research uses descriptive analysis, namely research that focuses on the results of observations and interviews with various informants appointed by the researcher. The subjects in this study were the Batu Sondat community, the research results obtained were that many people  did  not  know  about  divorce  procedures  by  registering  divorces  at  the  Court,  whether  it  was  the registration of divorces at the District Court and the Religious Court, the court's distance from the domicile area and the costs and time involved. It will take a long time if their divorce is carried out in court, in the sense that many people are still not abiding by the law. The conclusion is the importance of developing and raising awareness of the law for the community to own divorce papers, the importance of the law conveying to the community  that  divorce  must  be  carried  out  and  registered  in  court  and  the  consequences resulting from divorce. Divorce that occurs outside the court or is not registered in court has a negative impact and a very non-negative impact on both the children, wife and husband who is divorced, and assets acquired during the marriage. The importance of increasing the law against the community so that people are aware of and obey the law and do not violate the law itself.
Keywords: Ownership, Divorce Certificate, Family Resilience

## Abstrak
Keluarga yang tidak harmonis dan terjadi perselisihan hingga berujung pada perceraian, hal ini berdampak negatif  pada  ketahanan  bagi  keluarga  di  tengah  masyarakat.  Perceraian  yang  dilaksanakan  di  luar pengadilan  atau  tanpa  mendaftarkan  perceraian  di  Pengadilan  baik  itu  Pengadilan  Negeri  maupun Pengadilan Agama mengakibatkan kerugian terhadap unsur keluarga, baik itu isteri maupun suami yang diceraikan,  dan  anak-anak  akibat  perceraian  serta  harta  yang  didapat  selama  pernikahan  berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat pemahaman atau pengetahuan masyarakat di desa Batu Sondat  dalam  pengurusan  perceraian  dan  kepemilikan  surat  cerai.  Sikap  hukum  serta  perilaku  hukum masyarakat  di  desa  Batu  Sondat  dalam  kepemilikan  akta  cerai,  serta  upaya  yang  dilakukan  dalam kepemilikan  akta  cerai,  dan  kepemilikan  akta  cerai  terhadap  ketahanan  keluarga  di  desa  Batu  Sondat. Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  yang  memfokuskan  pada hasil  observasi  serta  wawancara  dengan  berbagai  informan  yang  ditunjuk  oleh  peneliti.  Subjek  dalam penelitian ini yaitu masyarakat Batu Sondat, hasil penelitian yang diperoleh yaitu masyarakat banyak yang
tidak mengetahui prosedur perceraian dengan pencatatan perceraian di Pengadilan baik itu  pencatatan perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, jarak tempuh pengadilan yang jauh dari wilayah domisili serta biaya dan waktu yang lama apabila perceraian mereka lakukan di Pengadilan, dalam artian masyarakat masih banyak yang kurang taat pada hukum. Kesimpulan pentingnya mengembangkan dan menumbuhkan  kesadaran  terhadap  hukum  bagi  masyarakat  untuk  kepemilikan  surat  cerai, pentingnya hukum disampaikan pada masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan dan didaftarkan di pengadilan serta konsekuensi yang diakibatkan dari perceraian. Perceraian yang terjadi di luar pengadilan atau tidak terdaftar di pengadilan berdampak buruk serta berdampak sangat tidak negatif baik terhadap anak, istri atau  suami  yang  bercerai,  dan  harta  yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan  berlangsung.  Pentingnya meningkatkan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat sadar dan taat terhadap hukum serta todak melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri.
Kata Kunci : Kepemilikan, Akta Cerai, Ketahanan Keluarga

## Pendahuluan
Suatu pembubaran dan perpisahan yang sah dari suatu pernikahan merupakan perceraian antara isteri dan suami yang mana diputuskan oleh surat keputusan dari pengadilan,  putusan  tersebut  kepada  masing-masing  memberikan  hak  untuk melaksanakan pernikahan kedua sesuai dengan ketentuan hukum sipil dan agama, kebudayaan dan adat istiadat yang diterapkan di daerah masing-masing.
Perkawinan  diketahui  tidak  semua  dapat  diterima  dan  bertahan  dengan selamanya 1 . Ditinjau dari pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat (1), dapat diketahui perceraian yang diakui yaitu perceraian yang dilakukan di depan mejelis persidangan peradilan sesudah dilaksanakan mediasi oleh pengadilan dan dinyatakan gagal diantara kedua belah pihak oleh pihak pengadilan.
Sepasang  suami  isteri  yang  melakukan  perceraian  di  depan  pengadilan merupakan pasangan yang hubungan perkawinannya tidak bisa diperbaiki lagi baik itu melalui mediasi oleh pihak keluarga maupun oleh mediator yang ditunjuk oleh pengadilan,  serta  perpisahan  diantara  keduanya  merupakan  upaya  terakhir  dari hubungan  pasangan  suami  isteri.  Ketentuan  undang-undang  perkawinan  dalam pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perceraian alasannya harus cukup jelas, bahwa pasangan dari suami isteri hubungan dari keduanya tidak bisa rukun  kembali  dan  tidak  bisa  hidup  bersama  layaknya  hubungan  suami  isteri kembali.
Perkawinan  dapat  dinyatakan  putus  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam disebabkan berbagai hal, seperti perceraian karena terjadinya talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya, atau disebabkan perceraian yang terjadi oleh keduanya, dank arena sebab lainnya.
1 Dahwadin, dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Indonesia , Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, halaman 92

## URGENSI  KEPEMILIKAN  AKTA  CERAI  BAGI  MASYARAKAT  BATU SONDAT  DALAM  MENJAGA  KETAHANAN  KELUARGA  DI  KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL – Rita Defrisa
Masyarakat  di  desa  Batu  Sondat  banyak  melakukan  pemutusan  perkawinan baik karena talak, perceraian dan sebab-sebab lain hal itu masih banyak yang tidak mendaftarkan  atau  tidak  mengurus  surat  keterangan  perceraian/  akta  cerai  ke Pengadilan,  hal  ini  diakibatkan  oleh  rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk mengurus  dan  mendaftarkannya.  Akibat  tidak  didaftarkan  perceraian  sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.
Rendahnya  kesadaran  masyarakat  tersebut  disebabkan  oleh  berbagai  faktor, diantaranya  kurangnya  pemahaman  masyarakat  akan  pentingnya  akta  perceraian, keterbatasan  akses  masyarakat  ke  tempat  pelayanan  pendaftaran/pengurusan  akta cerai baik karena keterbatasan biaya maupun waktu, proses yang lama, serta prosedur persyaratan yang rumit membuat masyarakat enggan untuk mengurus akta cerai. Di masyarakat perceraian yang terjadi biasanya hanya dengan lafal perpisahan atau cerai dari seorang suami kepada istri, pengucapan terhadap talak tersebut terkadang tidak ada saksi yang mendengar, dan bahkan ada talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri melalui telpon serta chatingan melalui whatshap .
Akibat tidak didaftarkan akta perceraian sehingga menimbulkan kendala ketika mengurus perkawinan untuk yang ke dua (2) kalinya yang dilakukan masing-masing pihak, serta kedudukan anak yang lahir dari pernikahan yang ke dua serta pemberian aset  yang  didapat  selama  perkawinan  berlangsung,  hak  asuh  anak  serta  biaya kehidupan anak dari hasil perkawinan pertama.
Selain  itu  ada  banyak  faktor  serta  dampak  dari  talak  yang  dilaksanakan  atau diucapkan tidak di depan pengadilan serta akta cerai tidak dimiliki untuk ketahanan keluarga, misal status anak dan penafkahan anak serta harta yang didapat sepanjang perkawinan berlangsung.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  variabel  yang  diteliti  yaitu  “Urgensi  Kepemilikan  Akta  Cerai dalam  Menjaga  Ketahanan  Keluarga”,  dengan  begitu  variabelnya  merupakan  variabel tunggal, dan tidak membahas hungan antara variabel.
Penelitian  ini  dengan  menggunakan  desain  deskriptif  kualitatif  yaitu  masalah  yang diselidiki dipecahkan dengan menggambarkan objek penelitian “Urgensi Kepemilikan Akta Cerai  dalam  Menjaga  Ketahanan  Keluarga  Bagi  Masyarakat  Batu  Sondat  Kabupaten Mandailing Natal”.

## Hasil dan Pembahasan
1. P utusnya Perkawinan
Undang-undang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami isteri.
Putusnya  hubungan  perkawinan  merupakan  terputusnya  hubungan  suami  isteri. Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan  pasal  38  serta  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  113  menjelaskan bahwa  karena  kematian,  perceraian,  dan  atas  keputusan  Pengadilan  merupakan  sebab putusnya perkawinan.
Kehendak  yang  dinyatakan  dengan  ucapan  tertentu  oleh  suami  atas  putusnya perkawinan dan alasan tertentu. Dalam masyarakat bentuk putusnya perkawinan ini disebut dengan cerai.

## 2. Sebab Berakhirnya Perkawinan
Dalam Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat berakhir disebabkan banyak hal, seperti talak yang dijatuhkan oleh si suami kepada isterinya, atau karena keduanya yang menghendaki  perceraian  tersebut,  dan  bisa  disebabkan  oleh  factor  lainnya. 2 Hal  ini  dapat dijelaskan, yaitu :
a. Talak atau Pisah
Ithlaq diambil  sebagai  kata  talak  yang  dalam  bahasa  artinya  meninggalkan  atau melepaskan.  Talak  menurut  syara  yaitu  melepas  hubungan  perkawinan  dan  mengakhiri hubungan suami isteri diantara keduanya 3 .
Al-Jaziry mendefinisikan  talak ialah  menghapus  hubungan  perkawinan  atau  dengan kata-kata  tertentu  mengurangi  pelepasan  ikatannya 4 .    Jadi  talak  merupakan  menghapus hubungan  perkawinan  antara  suami  dan  isteri  sehingga  hapusnya  hubungan  perkawinan tersebut  isteri  tidak  lagi  halal  untuk  suaminya.  Sementara  itu  mengurangi  pelepasan hubungan  perkawinan  yaitu  hak  talak  bagi  suami  berkurang  sehingga  mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang merupakan hak suami yang pada awalnya tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan yang akhirnya satu akan hilang hak talak tersebut seperti yang terdapat pada talak raj’i.

## b. Cerai atau Perceraian
Perceraian  merupakan  penyebab  putusnya  suatu  perkawinan.  Penyebab  terjadinya perceraian oleh beberapa hal seperti khuluk’, ila, li’an dan zhihar .

## 1) Khuluk’
Khuluk’  yaitu  tebusan  diri  dari  isteri  kepada  suami  agar  terlepas  dari  ikatan perkawinan  untuk  perceraian  yang  disertai  dengan  sejumlah  harta  sebagai iwadh .  Baik  itu berupa ucapan khuluk, mubaraah ataupun talak. Isteri yang menghendaki perpisahan Hukum
2 Imam  Sujono,  “Legal  Review  of  Marriage  for  Divorced  Women  Outside  the  Religious  Courts,” International  Journal  of  Islamic  Thought  and  Humanities 1,  no.  1  (March  1,  2022):  1 – 16, https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.10.
3 Abdul. Rahman Ghazaly, 2006, Fiqh Munakahat , Kencana, Jakarta, halaman 192
4 Al-Jaziry dalam buku Zakiah Drajat, 1995, Ilmu Fiqh , Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, halaman 249

## URGENSI  KEPEMILIKAN  AKTA  CERAI  BAGI  MASYARAKAT  BATU SONDAT  DALAM  MENJAGA  KETAHANAN  KELUARGA  DI  KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL – Rita Defrisa
Islam  memberikan  jalan  dengan  mengajukan khuluk ,  sebagaimana  jalan  yang  diberikan kepada suami dengan cara talak untuk menceraikan isteri dalam Hukum Islam.
2) Zhihar
Dalam bahasa arab kata zhihar diambil dari kata zhahrun yang maknanya punggung. Hubungan  suami  isteri  dalam  kaitannya  dengan zhihar yaitu  ucapan  dari  suami  untuk isterinya yang memuat tentang penyerupaan punggung ibu suami dengan punggung isteri, sebagaimana ucapan suami kepada isterinya kamu bagiku merupakan punggung ibuku.
Ucapan zhihar itu dalam Hukum Islam menjadikan akibat hukum yang bersifat ukhrawi dan duniawi. Zhihar yang bersifat ukhrawi tersebut merupakan perbuatan dosa, orang yang menyebutkannya sama dengan berbuat dosa, dan wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah  untuk  membersihkan  dosanya. Zhihar yang  bersifat  duniawi  merupakan  penyebab haramnya  suami  menggauli  isterinya  sampai  suami  melakukan kaffarah  zhihar untuk pengetahuan dan pendidikan baginya supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
3) Ila
Ila menurut  hukum  Islam  ialah  sumpah  dari  suami  kepada  isteri  dengan mengatasnamakan Allah dan sifatnya untuk tidak berdekatan dengan isterinya baik secara sepenuhnya  maupun  ada  batasan  dalam  ucapan  salama  tiga  bulan  maupun lebih.  Contuh sumpah dari suami kepada isterinya, seperti :
a) Demi nama Allah, isteri saya tidak akan saya gauli
b) Demi  Allah  dan  kekuasaannya,  isteri  saya  tidak  akan  saya  campuri  selama
enam bulan
c) Demi Allah, untuk selamanya saya tidak akan mendekati isteri saya 5 .
Dalam surat Al-Baqarah ayat 226-227, menjelaskan dasar hukum ila’ yaitu :
رُه ۡشَا ِّةَعَب ۡرَا  ُصُّبَرَت  ۡمِّهِٕٮٓاَسِّ ن  ۡنِّم َن ۡوُل ۡؤُي َنۡيِّذَّلـِّ ل ٌم ۡي ِّح َّر ٌر ۡوُفَغ َ هللّٰا َّنِّاَف  ۡوُءٓاَف  ۡنِّاَف   ۚ
٢٢٢
اوُم َزَع  ۡنِّا َو
ٌم ۡيِّلَع ٌعۡيِّمَس َ هللّٰا َّنِّاَف َق َلََّطلا ٢٢٢
Artinya : “Kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha  penyayang.  Dan  jika  mereka  berazam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka  sesungguhnya  Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” 6 .
Kebencian hati suami tidak berubah dan terpengaruh atau melembut setelah menunggu selama  4  (empat)  bulan  dan  tetap  tidak  memperdulikan  isterinya,  maka  suami  dapat menjatuhkan  talaknya.  Perceraian  antara  keduanya  akan  terjadi  setelah  berlalau  waktu  4 (empat) bulan tersebut, baik dengan suami menjatuhkan talak isterinya maupun dengan si isteri  mengadukan  kejadian  yang  dialaminya  tersebut  kepada  hakim,  kemudian  hakim memutuskan perceraian itu terjadi.
5 Abdul. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Halaman 235
6 Departemen Agama RI , Alquran dan Terjemahan

## 4) Li’an
Menurut hukum Islam, li’an merupakan sumpah yang disampaikan oleh suami pada saat  ia  menduga  isterinya  melakukan  zina  dengan  empat  kali  keterangan  dan  pengakuan dalam  tuduhannya  bahwa  ia  merupakan  orang  yang  benar,  selanjutnya  pada  sumpah keterangan ke lima diiukutkan dengan syarat bahwa ia bersedia menerima laknat dari Allah SWT atas tuduhannya apabila ia berdusta.
Untuk semua tuduhan suami tersebut, isteri bisa menyangkalnya dengan memberikan sumpah kesaksian juga sebanyak empat kali apabila dalam tuduhan suaminya berdusta. Pada saat sumpah kesaksian yang kelima harus disertai dengan pernyataan apabila suami benar dalam tuduhannya maka isteri bersedia menerima marah dari Allah SWT.
Apabila  terjadi  sumpah li’an tersebut  maka  terjadilah  perpisahan  dengan  perceraian atara  keduanya,  dan  tidak  boleh  terjadi  lagi  perkawinan  untuk  selama-lamanya  antara mereka berdua.
Alasa-alasan  perceraian  pada  undang-undang  Perkwaninan  secara  limitatif  tidak diatur,  namun  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974  dan  dirubah  dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam PP No 9 tahun 1975 pada pasal 19 mengatur bahwa “perceraian dapat terjadi disebabkan berbagai alasan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Berbuat zina salah satu pihak atau menjadi pemabuk, penjudi, pemadat, dan lainnya serta sulit untuk dipulihkan.
b) Selama 2 (dua) tahun berturut-turut salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta tidak ada izin dari keduanya.
c) Setelah perkawinan berlangsung salah satu pihak mendapat hukuman penjara
5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat.
d) Melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak yang lain oleh salah satu pihak.
e) Memiliki  cacat  badan atau  penyakit  dengan akibat tidak  dapat  menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri oleh salah satu pihak.
f) Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara suami dan isteri 7 .
Selanjutnya,  dalam  pasal  116  pada  Kompilasi  Hukum  Islam,  secara  limitatif alasan-alasan perceraian juga diatur, sebagai berikut 8 :
a) Berbuat zina salah satu pihak atau menjadi pemabuk, penjudi, pemadat, dan lainnya serta sulit untuk dipulihkan.
7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

## URGENSI  KEPEMILIKAN  AKTA  CERAI  BAGI  MASYARAKAT  BATU SONDAT  DALAM  MENJAGA  KETAHANAN  KELUARGA  DI  KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL – Rita Defrisa
b) Selama 2 (dua) tahun berturut-turut salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta tidak ada izin dari keduanya.
c) Setelah perkawinan berlangsung salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat.
d) Melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak yang lain oleh salah satu pihak.
e) Memiliki  cacat  badan atau  penyakit  dengan akibat tidak  dapat  menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri oleh salah satu pihak.
f) Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara suami dan isteri.
g) Taklik talak di langgar oeh suami.
h) Ketidak rukunan dalam rumah tangga disebabkan oleh peralihan agama atau murtad.
c. Sebab Hal Lain
Putusnya perkawinan disebabkan yang lain, yaitu :
1) Syiqaq sebab Putusnya Perkawinan
Syiqaq merupakan  perselisihan  yang  hebat  antara  isteri  dan  suami,  sehingga pertentangan  pendapat  dan  pertengkaran  terjadi  antara  isteri  dan  suami,  menyebabkan keduanya  tidak  dapat  menyelesaikannya  dan  kedua  belah  pihak  tidak  bisa  untuk dipertemukan lagi.
Syiqaq merupakan sebab kedudukan cerai yaitu berupa ba’in, yang maksudnya antara isteri  dan  suami  yang  sudah  berpisah  bisa  kembali  bersama  apabila  melangsungkan  akad nikah yang baru.
2) Pembatalan Perkawinan
Dalam pelaksanan suatu akad perkawinan terdapat larangan perkawinan antara isteri dan  suami,  seperti  disebabkan  hubungan  darah,  hubungan  sesusuan,  hubungan  semenda, atau ditemukan hal lain yang bertentangan dengan hukum dan norma, seperti hukum dan syarat  perkawinan  tidak  terpenuhi,  hingga  menyebabkan  perkawinan  menjadi  batal  demi hukum, perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim melalui proses persidangan pada pengadilan.
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  Bab  IV  pasal  22  sampai pasal 28 memuat tentang pembatalan perkawinan dengan ketentuan isinya, sebagai berikut 9 :
a) Apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan perkawinan,  perkawinan  dapat  dibatalkan  seperti  salah  satu  pihak  masih  terikat  oleh perkawinan  yang  sebelumnya,  perkawinan  dilaksanakan dimuka  pengawas  pencatat  yang
9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
tidak berwenang, tidak sahnya wali nikah, tidak berhadirnya dua orang saksi, perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman melanggar hukum, mengenai suami dan isteri terjadi salah sangka.
b) Para  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas  dari  isteri  maupun  suami  dapat mengajukan pembatalan perkawinan, pejabat yang ditunjuk, pejabat yang berwenang, jaksa, dan suami atau isteri, serta orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak.
c) Pengadilan  dalam  daerah  hukum  di  mana  perkawinan  dilangsungkan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, atau tempat tinggal isteri maupun suami, atau tempat tinggal keduanya.
d) Dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap terkait batalnya perkawinan, sejak saat berlangsungnya akad perkawinan berlaku. Keputusan tidak berlaku surut untuk :
(1) Dari perkawinan tersebut Anak-anak yang dilahirkan.
(2) Isteri atau suami yang berlaku dengan baik, kecuali untuk harta bersama.
(3) Sepanjang  mereka  memperoleh  hak-hak  dengan  i’tikad  baik  dari  orang-orang ketiga baik sebelum pembatalan tentang keputusan mempunyai kekuatan yang tetap.
3) Fasakh sebab Putusnya Pekawinan
Suami  diwajibkan  untuk  untuk  menunaikan  hak-hak  isteri  dan  memelihara  isteri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya isterinya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya dalam hukum Islam. Kehidupan isteri dilarang untuk disengsarakan oleh suami, serta hak-hak isteri dilarang disia-siakan.
Dengan beberapa alasan perkawinan dapat difasakhkan, yaitu 10 :
a) Bagi isteri tidak diberi nafkah
b) Adanya cacat atau penyakit
c) Isteri menimpa penderitaan.
4) Meninggal Dunia Sebab Putusnya Perkawinan
Apabila meninggal dunia salah satu dari isteri dan suami, maupun kedua suami isteri meninggal dunia bersama-sama, contohnya isteri dan suami bersama-sama dalam kapal yang kemudian  tenggelam  dalam  laut,  rumah  yang  menjadi  tempat  tinggal  bersama  terbakar, kapal  terbang  yang  ditumpangi  bersama  suami  isteri  terjatuh,  serta  lainnya,  maka perkawinan mereka menjadi putus.
Mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan yang dimaksud dalam hal ini memuat baik  secara  fisik  kematiannya,  yaitu  jenazahnya  diketahui  dengan  kematian  tersebut, sehingga  benar-benar  secara  biologis  kematian  itu,  maupun  secara  yuridis  kematiannya, seperti pada kasus hilangnya suami yang tidak diketahui apakah ianya masih dalam kondisi hidup maupun sudah meninggal dunia, kemadian, hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut melalui proses pengadilan.
10 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Halaman 246

## URGENSI  KEPEMILIKAN  AKTA  CERAI  BAGI  MASYARAKAT  BATU SONDAT  DALAM  MENJAGA  KETAHANAN  KELUARGA  DI  KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL – Rita Defrisa
Dalam  pasal  39  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan menegaskan  bahwa  perceraian  dapat  dilakukan  dengan  melalui  prosedur  di  pengadilan setelah  majelis  hakim  persidangan  yang bersangkutan  tidak  berhasil  mendamaikan  antara kedua  pihak  meskipun  telah  berusaha  semaksimalnya.  Alasan  dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 39 dipertegas pada pasal 19.
Yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam bagi warga Negara Republik Indonesia,  terdapat  kemungkinan  untuk  perceraian  atas  pengaduan  dari  pihak  isteri disebabkan  ta’lik  talak  yang  dinyatakan  oleh  suami  setelah  terjadinya  akad  perkawinan dilanggar.

## 3. Dasar Hukum Pencatatan Perceraian
Pencatatan perceraian memiliki dasar hukum, yaitu :
a. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  diubah  menjadi
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
b. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
c. Kompilasi Hukum Islam
d. Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  tentang
Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  Nomor  108  Tahun  2019  tentang  peraturan  pelaksanaan peraturan presiden Nomor 96 tahun 2018.
f. Peraturan Presiden tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Nomor 96 Tahun 2018
g. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan Nomor 15 Tahun 2014

## 4. Prosedur Perceraian
Perceraian  merupakan  suatu  kejadian  yang  terjadi  pada  pasangan  suami  isteri  dan terkadang tidak dapat dihindari, baik itu oleh pasangan yang sudah lama menikah maupun pasangan  muda  yang  baru  menikah.  Salah  satu  penyebab  putusnya  perkawinan  yaitu perceraian, di luar penyebab lainnya seperti kematian, dan putusan pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang perkawinan.
Pada saat di pengadilan perkara berlangsung, sangat disarankan agar pihak penggugat maupun tergugat untuk dapat didampingi oleh pengacara baik itu beracaranya di Pengadilan Agama  maupun  di  Pengadilan  Negeri.  Pengacara  tidak  hanya  sebatas  melakukan pendampingan  pada  saat  beracara  akan  tetapi  bisa  melakukan  pendekatan  dengan komunikasi antara pihak yang akan melakukan perceraian perihal kesepakatan untuk kedua belah  pihak  seperti  harta  yang  didapat  selama  perkawinan,  hak  asuh  terhadap  anak,  hak janda, dan hak lainnya.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tata  cara  perceraian  yaitu,  si  suami  yang  akan menjatuhkan  talak  kepada  isterinya  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonannya  kepada pengadilan yang daerah kerjanya bagian dari tempat kediaman isteri disertai alasan-alasan dan  meminta  untuk  diadakan  persidangan  atas  keperluan  tersebut  baik  itu  secara  lisan maupun tulisan.
Talak yang diajukan ke pengadilan menurut pasangan baik pasangan yang beragama muslim dan pasangan yang beragama non muslim serta persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :
a. Perceraian Pasangan Muslim
Salah  satu  pihak  dari  pasangan  suami  isteri  yang  muslim  berniat  untuk  melakukan perceraian harus taat pada aturan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Instruksi  Presiden  Nomor 1  Tahun  1991 tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum  Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam proses perceraian terdapat dua bentuk seperti cerai talak dan ceri gugat. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 menjelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena gugatan perceraian maupun talak.
Penjelasan  mengenai  cerai  talak  diatur  dalam  Undang-Undang  perkawinan  dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pada pasal 114. Cerai talak yaitu cerai yang diucapkan oleh suami sesuai dengan hukum Islam di depan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal  117  talak  menjadi  salah  satu  ebab  putusnya  perkawinan  merupakan  ikrar  suami dihadapan majelis hakim persidangan.
Isteri dapat mengajukan cerai gugat sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam  pasal  132  ayat  1,  yaitu  isteri  mengajukan  gugatan  perceraian  atas  kuasanya  kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri yang daerah hukumnya sebagai penggugat, kecuali isteri tanpa izin suami meninggalkan tempat kediaman.
b. Perceraian Pasangan yang Bukan Muslim
Pasangan  yang  bukan  muslim  untuk  mengajukan  gugatan  cerai  dapat  diajukan  di pengadilan negeri. Menurut ) PP No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 20 ayat (1) gugatan perceraian dapat  diajukan  oleh isteri  dan  suami ataupun  kuasanya  yang daerah  hukumnya termasuk tempat  tinggal  tergugat  pada  pengadilan.  Dengan  begitu,  suami  yang  menggugat  talak isterinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan wilayah temtap kediaman isterinya saat ini.
Kediaman  atau  tempat  tinggal  tergugat  tidak  jelas  serta  berpindah-pindah dan  tidak diketahui, perceraian gugatan dapat diajukan ke pengadilan wilayah tempat tinggal tergugat. Perceraian akan berproses hukum lama dan akan menyita waktu di tingkat pertama paling lama enam bulan baik itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
Dalam hukum Indonesia diatur pada pasal 39 Undang-undang Perkawinan, perceraian memiliki syarat, yaitu :
1) Pengadilan telah berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak,
maka peceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
2) Antara  suami  dan  isteri  tidak  bisa  hidup  rukun  lagi  layaknya  hubungan suami isteri, harus cukup alasan untuk melakukan perceraian.

## URGENSI  KEPEMILIKAN  AKTA  CERAI  BAGI  MASYARAKAT  BATU SONDAT  DALAM  MENJAGA  KETAHANAN  KELUARGA  DI  KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL – Rita Defrisa
3) Peraturan  perundangan  secara  tersendiri  mengatur  tata  cara  perceraian  di depan sidang pengadilan.
Perceraian wajib dilakukan di depan pengadilan untuk pasangan muslim maupun non muslim. Untuk pasangan muslim diproses di Pengadilan Agama dan untuk pasangan non muslim diproses di Pengadilan Negeri, dan untuk syarat ketentuan perceraian bagi pasangan muslim dan non muslim terdapat pebedaan ketentuan dan syarat.
Hukum di Indonesia tidak mengatur tentang pengertian talak dibawah tangan. Dalam pasal  117  Kompilasi  Hukum  Islam  pengertian  talak  yaitu  ucapan  suami  dihadapan persidangan di pengadilan. Suami yang beragama Islam apabila ingin menceraikan isterinya yang beragama Islam, terlebih dahulu mengajukan gugatan talak dengan mengirimkan atau mengajukan surat pemberitahuan ke pada pengadilan di wilayah tempat tinggal. Apabila di luar  negeri  tempat  tinggalnya,  pemberitahuan  dapat  dilakukan  melalui  surat  di  wilayah isterinya bertempat tinggal. Suami maupun isteri yang bertempat tinggal di luar negeri, surat pemberitahuan dapat dikirimkan suami ke wilayah hukum tempat mereka melangsungkan perkawinan dahulu.
Isteri  yang  beragama  muslim  ingin  melakukan  cerai  terhadap  suaminya  yang  juga beragama  muslim  terlebih  dahulu  mengajukan  gugatan  cerai  melalui  permohonan  ke Pengadilan  Agama,  dan  untuk  isteri  maupun  suami  yang  tidak  beragama  Islam  melalui Pengadilan  Negeri.  Surat  pemberitahuan  gugatan  cerai  beserta  alasan-alasannya disampaikan  pihak  penggugat  ke  Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan  Agama  tempat kediaman mereka.
Jika  kediama  berada  di  luar  negeri,  surat  pemberitahuan  dapat  diberikan  oleh penggugat di wiliayah isteri maupun suaminya bertempat tinggal, apabila keduanya sama- sama bertempat tinggal di luar negeri, sebagai pihak penggugat isteri maupun suami dapat mengirimkan surat pemberitahuan di wilayah dimana mereka melangsungkan pernikahan.

## c. Persyaratan Perceraian
Peceraian  memiliki  syarat  yang  wajib  dipenuhi  oleh  para  pihak  baik  itu penggugat maupun  tergugat  serta  beragama  Islam  maupun  tidak  beragama  Islam.  Syarat- syarat tersebut sebagai berikut :
1. Syarat Administrasi Umum
Syarat administrasi umum yang wajib dilengkapi oleh pihak penggugat, seperti :
a) Buku nikah asli
b) Fhoto kopi buku nikah 2 (dua) lembar
c) Fhoto kopi kartu tanda penduduk (KTP) terbaru
d) Fhoto kopi kartu keluarga (kk)
e) Surat gugatan perceraian sebanyak tujuh rangkap
f) Membayar biaya perkara.
2. Syarat Khusus
Syarat khusus perceraian yang harus dipenuhi, yaitu :
a) Apabila berperkara dilakukan melalui prodeo, maka pihak  penggugat harus melengkapi dokumen seperti surat keterangan kurang mampu dari desa maupun kelurahan, kartu askin maupun Bantuan Miskin.
b) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) surat izin perceraian dari atasan.
c) Buku  nikah  yang  rusak  maupun  hilang  dapat  dimintakan  penggandaanya kembali ke Kantor Urusan agama.
d) Gugatan yang disertai dengan hak asuh anak, melampirkan fhoto kopi akta kelahiran anak yang dibubuhi dengan materai.
e) Penggugat  yang  tidak  bisa  beracara  disebabkan  oleh  berbagai  hal  selama persidangan, dapat menggunakan kuasa insidentil maupun menggunakan jasa pengacara.
Dalam  hukum  di  Indonesia  gugatan  perceraian  termasuk  perkara  perdata yang dimulai dari gugatan oleh pihak penggugat. Pada pasal 118 ayat 1 HIR menyebutkan tuntutan perdata merupakan tuntutan hak yang berisi sengketa, gugatan tersebut diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis k pengadilan.
Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam  (mengatur  perceraian  khusus  pasangan  beragama  Islam)  mengatur  dasar  hukum gugatan  perceraian  dan  talak  di  Indonesia.  Tiga  jenis  gugatan  perceraian  berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
a) Seorang suami beragama Islam melakukan gugat talak kepada isterinya yang beragama Islam lewat Pengadilan Agama.
b) Seorang isteri beragama Islam melakukan gugat cerai kepada suaminya yang beragama Islam lewat Pengadilan Agama.
c) Suami  maupun  isteri  yang  bukan  beragama  Islam  melakukan  gugat  cerai kepada pasangannya lewat Pengadilan Negeri.
Percerian yang resmi baik itu melalui gugatan dan talak wajib diberitahukan kepada Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri melalui surat pemberitahuan. Materi gugatan meliputi beberapa hal, yaitu :
a) Identitas para pihak ysng berperkara
b) Posita (alasan/dasar gugatan)
c) Petitum (tuntutan hukum dari gugatan).

## 5. Kepemilikan Akta Cerai
Sepasang suami isteri yang melakukan perceraian sesuai dengan peraturan perundang- undangan  dapat  memilik akta  cerai,  yaitu  dengan  mengajukan  perceraian di muka  sidang pengadilan agar perceraiannya dianggap sah dan semua ganjaran hukum yang timbul dapat ditetapkan secara tegas dan jelas oleh pengadilan akibat dari perceraian baik itu Pengadilan Agama,  maupun  Pengadilan  Negeri  serta  syarat  dan  alasan-alasan  perceraian  harus

## URGENSI  KEPEMILIKAN  AKTA  CERAI  BAGI  MASYARAKAT  BATU SONDAT  DALAM  MENJAGA  KETAHANAN  KELUARGA  DI  KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL – Rita Defrisa
terpenuhi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 11 .
Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  mengatur  tentang  lembaga  pencatat perkawinan dan perceraian dengan ketetapan pencatatan, yaitu :
a. Kantor Urusan Agama
Pegawai Pencatat Nikah pada lembaga Kantor Urusan Agama merupakan instansi yang diangkat oleh Kementerian agama dengan wewenang yang diberikan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan agama Islam, sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk 12 .
b. Kantor Catatan Sipil
Perceraian  yang  terjadi  dan  segala  akibat  yang  ditimbulkan  harus  benar-benar dilaksanakan  pendaftarannya  terhadap  putusan  perceraian  yang  diputuskan  oleh  hakim Pengadilan  Negeri  pada  instansi  cetatan  sipil  dan  beralamat  pada  wilayah  terjadinya perceraian, selanjutnya untuk diterbitkan akta cerainya. Salinan putusan pengadilan tentang perceraian  wajib  dikirimkan  oleh  panitera  pengadilan  kepada  kantor  UPTD  atau  instansi pelaksana  tempat  perkawinan  dicatakan,  apabila  alamat  pengadilan  yang  memutuskan perceraian tidak sama dengan alamat instansi perkawinan dicatatkan sebelumnya.
Putusnya  perkawinan  akibat  perceraian  bagi  yang  beragama  Islam  berbeda  dengan yang bukan beragama Islam, putusnya cerai dihitung setelah jatuhnya putusan oleh hakim dari Pengadilan Agama dimana putusan tersebut telah berkekuatan tetap dan inkrach, tetapi pada  saat  dilaksanakannya  pendaftaran  pencatatan  putusan  cerai  pada  kantor  pencatatan nikah tidak terhitung. 13

## 6. Ketahanan Keluarga Akibat Perceraian
Putusnya  hubungan  perkawinan  dengan  perceraian  walaupun  diperbolehkan  untuk dilakukan,  namun  alasan-alasan  yang  menguatkan  perceraian  sangat  penting  untuk dipertimbangkan oleh sepasang suami isteri karena memiliki akibat yang berdampak baik itu positif  maupun  negatif  untuk  dirinya  sendiri  dan  terlebih  untuk  keluarga.  Dampak  dari perceraian terhadap keluarga yaitu anak, harta/keuangan, orang tua, pola pengasuhan anak. Apalagi perceraian yang dilakukan dengan semena-mena merugikan perempuan dan anak- anak.
Suami  isteri  yang  bercerai  akan  mengalami  dampak  terhadap  orang  tua  mereka seperti  dalam  hal  keuangan,  orang  tua  dari  pasangan  yang  bercerai  turut  membantu keuangan  dalam  membesarkan  cucu  mereka  akibat  ketidakmampuan  dalam  menafkahi kebutuhan anak-anaknya.
11 Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan , Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 10-Nomor 2, Desember 2015, halaman 226
12 Hilman Hadikusuma, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia , Mandar Maju, Bandung, halaman 82
13 Imam Sujono, “Legal Education about Marriage of Women without Divorce Certificate and Previously Unregistered  Marriage,” International  Journal  of  Law  Society  Services 2,  no.  2  (October  24,  2022):  48, https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.22410.
Dampak lain  dari  perceraian  yaitu anak,  psikologis  terhadap  anak  akan terganggu, anak cenderung ketakutan disebabkan kehilangan sosok ibu maupun ayahnya yang selama ini  hidup  bersama  dengannya,  takut  kehilangan  akan  kasih  sayang  kedua  orang  tuanya karena  tidak  tinggal  bersama  lagi,  serta  pengasuhan  serta  perwalian  terhadap  anak  yang sering  menimbulkan  pertengkaran  akibat  perebutan  hak  asuh  anak,  pertengkaran  yang dilakukan oleh kedua orang tuanya akan menggangu kejiwaan dan emosional terhadap anak.
Selain memberikan dampak terhadap orang tua dan anak dari pasangan suami isteri yang  melakukan  perceraian,  keuangan  merupakan  dampak  yang  signifikan  terhadap perceraian,  karena  sebelumnya  isteri  dinafkahi  oleh  suami,  setelah  bercerai  isteri  tidak dinafkahi lagi sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik itu kebutuhan makan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah anak, dan kebutuhan pokok lainnya. Apabila isteri  berpenghasilan  selanjutanya  tidak  akan  menerima  pemasukan  lagi  dari  suaminya. Apabila isteri mendapat hak asuh anak dengan sendirinya ikut bertanggungjawab membiayai kebutuhan anak, karena kebiasaan yang terjadi pada masyarakat, isteri yang mendapat hak asuh anak tidak diberikan nafkah lagi oleh mantan suami untuk anaknya, yang seharusnya ayah tetap bertanggungjawab untuk menafkahi atau membiayai kebutuhan anaknya sampai anak tersebut dewasa.
Akibat yang lainnya dari perceraian seperti pengasuhan anak akan dilakukan secara ganda baik isteri maupun suami yang memperoleh hak asuh anak, banyak yang dipikirkan orang tua apabila anak sudah mulai beranjak remaja agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik.
Dimasyarakat  anak  yang  dari  keluarga  bercerai  atau  berantakan  sering  dipandang tidak baik, karena orang tuanya dianggap tidak mampu untuk menjaga emosi dan ketahan keluarganya,  hal  ini  terkadang  berdampak  sampai  anak  dewasa  dan  bahkan  sampai  anak mendapatkan pasangannya.
Harta yang didapat selama perkawinan berlangsung tidak jelas pembagiannya baik itu untuk isteri, suami maupun anak akibat perceraian yang tidak di daftarkan, hal ini akan merugikan pada isteri maupun anak yang diceraikan dengan tidak terdaftar.
Ketahan keluarga sangat  penting untuk dipertahankan, karena generasi mendatang ditentukan  dan  dilahirkan  serta  dibesarkan  dari  keluarga  yang  baik  dan  ada.  Anak  yang dibesarkan dari keluarga bahagia dan harmonis berbeda dengan perkembangan mental dan perkembangan  psikologisnya  dengan  anak  yang  dibesarkan  dalam  keluarga  yang  orang tuanya  bercerai.  Kepercayaan  dalam  diri  seseorang  baik  itu  dalam  bekerja  dan  juga bermasyarakat  ditentukan  dari  kebahagiaan  dan  ketenangan  di  dalam  keluarganya.  Jika kekacauan  terjadi  dalam  keluarga  dan  kehidupan  manusia  tidak  menutup  kemungkinan stress dan kesehatan akan terganggu.
Oleh  karena  itu  pentingnya  ketahanan  keluarga  tidak  hanya  dilihat  dari  defenisi keluarga menurut undang-undang dimana terdiri dari isteri, suami, dan anak-anak. Namun perlu  untuk  menjaga  nilai  sakral  dari  pernikahan  menurut  agama  dan  adat  istiadat  serta mencegah  terjadinya  perceraian  terutama  perceraian  yang  tidak  terdaftar  atau  perceraian tidak dilakukan di depan pengadilan baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

## URGENSI  KEPEMILIKAN  AKTA  CERAI  BAGI  MASYARAKAT  BATU SONDAT  DALAM  MENJAGA  KETAHANAN  KELUARGA  DI  KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL – Rita Defrisa

## Kesimpulan
Pentingnya  mengembangkan  dan  menumbuhkan  kesadaran  terhadap  hukum  bagi masyarakat untuk kepemilikan akta cerai, pentingnya hukum disampaikan pada masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan dan di daftarkan di pengadilan serta konsekuensi yang diakibatkan dari perceraian.
Perceraian  yang  terjadi  di  luar  pengadilan  atau  tidak  terdaftar  di  pengadilan berdampak buruk serta berdampak sangat tidak negatif baik terhadap anak, istri atau suami yang  bercerai,  dan  harta  yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan  berlangsung.  Pentingnya meningkatkan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat sadar dan taat terhadap hukum serta todak melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Al-Jaziry dalam buku Zakiah Drajat, 1995, Ilmu Fiqh , Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta Ghazaly, Abd. Rahman. 2006, Fiqh Munakahat , Kencana, Jakarta Hadikusuma, Hilman. 2002, Hukum Perkawinan Indonesia , Mandar Maju, Bandung Hayati, Vivi. Dampak Yuridis Peceraian di Luar Pengadilan , Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 10 Nomor 2, Desember 2015.
Kompilasi Hukum Islam, 2000, Yogyakarta, Pustaka Widyatama
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pramono,  Robby.  Budi  Santoso  dan  Hanif  Nur  Widhiyanti,  Konsekuensi  Yuridis  dari Ketiadaan  Akta  Cerai  Akibat  Perkawinan  Kedua  atau  Lebih  Terhadap  Pembuktian Status Harta Bawaan, Jurnal Selat, Volume 6 Nomor 1, Oktober 2018
Sujono, Imam. “Legal Education about Marriage of Women without Divorce Certificate and Previously  Unregistered  Marriage.” International  Journal  of  Law  Society  Services 2, no.  2 (October 24, 2022): 48. https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.22410.
———.  “Legal  Review  of  Marriage  for  Divorced  Women  Outside  the  Religious  Courts.” International  Journal  of  Islamic  Thought  and  Humanities 1,  no.  1  (March  1,  2022):  1–16. https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.10.
Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan