Vol. 15. No. 2, Februari 2016, 213-230
PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM

## Cut Elfida
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: cut_elfida@yahoo.com

## Abstrak
Dewasa  ini  masuk  dan  keluarnya  barang  ilegal  di suatu  negara  sering  terjadi,  tidak terkecuali Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Bea Cukai No. 17 Tahun 2006 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995. Jika barang  impor  tidak  memenuhi  persyaratkan  maka  barang  tersebut  termasuk  barang ilegal.  Kejadian  di  lapangan  perlakuan  terhadap  barang  ilegal  dimusnahkan  dengan cara membakar, atau dengan cara memasukan di dalam gudang dengan waktu  yang lama  yang  menyebabkan  rusaknya  barang,  kemudian  dimusnahkan. Penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui efek pasar yang terjadi ketika barang ilegal masuk, dan untuk  mengetahui  konsep  kemaslahatan  yang  diajarkan  Islam  terhadap  perlakuan barang  ilegal  yang  zatnya  halal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi kerugian efek pasar terhadap masuknya barang ilegal, disebabkan karena tidak terlalu banyak yang masuk atau tidak habis terdata oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, barang  ilegal  lebih  maslahah  jika  diserahkan ke  Baitul  Mal.    Dengan  demikian Baitul Mal menjadi wali atas barang ilegal dan hasilnya diberikan pada ashnaf-ashnaf yang membutuhkan sebagaimana tercantum pada Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul  Mal  dan  fatwa  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Aceh,  dengan  menjual dengan  harga  lebih  murah  dari  harga  pasar  apabila  kalangan  pembelinya  orang kurang mampu atau digratiskan saja kepada mereka, atau sesuai harga pasar apabila pembelinya masyarakat umum.

## Kata Kunci: Efek pasar; pemusnahan; barang illegal

## Abstract
Today the entrance and exit of illegal goods in a country is often the case, including Indonesia. This is contrary to the customs law No. 17 of 2006, as amendments to the law No. 10 of 1995. If the imported goods do not meet the requisite as stipulated in the  customs  law,  the  goods  are  said  as  illegal  goods.  Genesis  in  the  field  to  the treatment  of  illegal  goods  destroyed  by  burning,  or  by  enterning  in  the  warehouse with  a  long  time  which  causes  demage  to  the  goods,  and  then  destroyed.  Problems and  purposes  of  this  study  is  to  know  how the  market  effect  that  occurs  when  the entry  of  illegal  goods  in  a  market’s  mechanism,  and  to  know  the  benefit  of  the concept being taught in Islam to the treatment of illegal goods are allowed substance. In  this  study  the  authors  used  a  case  study  method with  a  qualitative  research approach.  The  result  showed  that  there  was  no  market  effects  occur  very  losers against  the  entry  of  illegal  goods,  because  not  so  much  to  get  in  or  not  completed recorded  by  authorities.  Therefore,  by  looking  at  the  fact  that  the  authorities  to  the treatment of illegal goods such as illegal onions and sugar to put in a warehouse with a  long  time  and  then  destroyed,  or  directly  burn  it,  so  that’s  way  is  the  redundant, because there are still other ways that are benefit of it, such as submitting to Baitul
Mal  if  the  owner  did  not  take  care.    So,  Baitul  Mal  became  a  guardian  on  illegal goods and the results are given to requiring people’s as contained in the Qanun No. 10 of 2007 on the Baitul Mal and fatwa’s MPU (Ulama’s Consultativ e Assembly), to sell at a cheaper price than the market price if the buyers are less able or it’s free to them, or with the market price if the buyers are general public.
Keywords: Market Effect; Destruction; Illegal Goods
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ﺟوﺮﺧو  ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا  لﻮﺧد مﻮﻴﻟا
ﺎﻬ ﺔﻋوﺮﺸﳌا  ﲑﻏ ﱂﺎﻌﻟا ءﺎﳓأ ﻞﻛ  ﰲ  ثﺪﳛ ، ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﺈﺑ  ﺎﻤﻴﺳﻻ . نﻮﻧﺎﻘﻟ ﻒﻟﺎﳐ اﺬﻫ ﻢﻗر كرﺎﻤﳉا . 17 مﺎﻋ 2006 م ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺧدأ ﱵﻟا تﻼﻳﺪﻌﺘﻟا ﻚﻟﺬﻛو 10 مﺎﻋ م 1995 . ﺖﻧﺎﻛ اذإو ةدرﻮﺘﺴﳌا ﺔﻋﺎﻀﺒﻟا طوﺮﺸﻟا ﲑﻏ ﻣ ﺔﻋﺎﻀﺒﻟا ﻩﺬﻫو ةﺮﻓاﻮﺘﳌا ﲑﻏ ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا ﻦﻤﺿ ﻦ ﺔﻋوﺮﺸﳌا . ،ﻊﻗاﻮﻟا ﰲو لﺎﳎ جﻼﻋ ﰲ ﺎ ﺮﻣد ﱵﻟا ﺔﻋوﺮﺸﳌا ﲑﻏ ﺔﻋﺎﻀﺒﻟا ﳊﺎﺑ لﻮﺧد ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ وأ ،قﺮ ﺒﻧزﺎﺨﳌا ﰒ ،ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا ﻒﻠﺗ ﺐﺒﺴﻳ يﺬﻟاو ﻞﻳﻮﻃ ﺖﻗﻮ
ﺎﻫﲑﻣﺪﺗ . و ﺚﲝأ ﻟ  ﺔﺳارﺪﻟا  ﻩﺬﻫ ﻒﻳﺮﻌﺘ قﻮﺴﻟا  ﲑﺛﺄﺗ ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا  لﻮﺧد  ﺪﻌﺑ و  ،ﺔﻋوﺮﺸﳌا  ﲑﻏ ﺔﻓﺮﻌﳌ مﻮﻬﻔﻣ ﻲﻔﳊﺎﺼﳌا ا مﻼﺳﻹ ﰲ ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا ﻊﻣ ﺔﻋوﺮﺸﳌا ﲑﻏ .
ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا لﻮﺧﺪﻠﻟ ﺔﻴﻗﻮﺴﻟا رﺎﺛﻵا ﰲ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﻪﻧأ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تﺮﻬﻇأو
ﲑﺜﻜﺑ ﺲﻴﻟ ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟذو ،ﺔﻋوﺮﺸﳌا ﲑﻏ ﻮﻌﺋﺎﻀﺒﻟا ﺖﻠﺠﺳ ﻒّﻇﻮﳌا ﰲ . ،ﻚﻟﺬﻟ ﲑﻏ ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا ﺔﺤﻠﺼﳌا ﺔﻳﺮﻈﻧ ﰲ ﺔﻋوﺮﺸﻣ ﻲﻄﻌﺗ لﺎﳌا ﺖﻴﺑ ﱃإ . ﺒﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ لوﺆﺴﻣ لﺎﳌا ﺖﻴﺑو ﰲ ﺎﻤﻛ ةدﻮﺟﻮﳌا فﺎﻨﺻﻷا ﱃإ ﻢﺴﻘﻨﺗ ﻢﺜﻌﺋﺎﻀ نﻮﻧﺎﻘﻟا 10 مﺎﻋ 2007 ﻦﻋ م ءﺎﻤﻠﻌﻟا ىرﻮﺸﻟا ﺲﻠﳎ ىﻮﺘﻔﻟاو لﺎﳌا ﺖﻴﺑ أ
ﻦﻳﱰﺸﳌا اذإ قﻮﺴﻟا ﺮﻌﺳ ﻦﻣ ﺺﺧرأ ﺮﻌﺴﺑ ﻊﻴﺒﻠﻟ ،ﻪﻴﺸﺗ
ﻳﻻ رﺪﻘ ﻢﳍ ﺎﻧﺎﳎ وﺄﻧو وأ ، ﺑ ﺐﺳﺎﻨﻳ سﺎﻨﻟا ﺔﻣﺎﻋ يﱰﺸﳌا نﺎﻛ اذإ قﻮﺴﻟا ﺮﻌﺴ . ﻟا ﻟا تﺎﻤﻠﻜ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮ : ﲑﺛﺄﺗ قﻮﺴﻟا ; ﺗ ﲑﻣﺪ ; و ﺋﺎﻀﺒﻟا ﺔﻋوﺮﺸﳌا ﲑﻏ ﻊ

## A. Pendahuluan
Setiap  negara  perlu  melakukan  perdagangan  antar  negara,  kegiatan  tersebut dinamakan  aktivitas  ekspor  dan  impor.  Hal  ini  karena  ada  negara  yang  kekurangan atas sesuatu barang, sedangkan di negara lain barang tersebut terjadi kelebihan, oleh karenanya  melakukan  perdagangan  berdampak  saling  menguntungkan  antar  negara yang  melakukannya.  Maka  dari  itu,  tidak  satu  negara  pun  di  dunia  ini  yang  tidak melakukan perdagangan internasional. 1
Dalam  melakukan  ekspor  dan  impor,  setiap  negara  memiliki  peraturan  yang harus ditunaikan, yaitu harus membayar bea cukai. Pengenaan bea cukai atas barang di daerah perbatasan telah lama dipraktekkan sejak adanya perdagangan antarwilayah dan internasional pada zaman pra Islam. 2
1 Sadono  Sukirno, Makroekonomi  Teori  Pengantar (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2008), 360.
2 Muhammad Saddam, Perspektif Ekonomi Islam (Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003), 66.
Perdagangan  internasional  yang  terjadi  pada  zaman  pra  Islam  di  Arab  dan negara tetangganya Byzantium dan wilayah Sasanid, kendaraan-kendaraan pedagang digunakan untuk menjual komoditas dari satu tempat ke tempat lain. Sudah menjadi kebiasaan  bagi  kepala  pasar  untuk  menarik  bea  cukai  sebesar  10  %  dari  barang- barang yang dibawa untuk dijual oleh para pedagang asing di wilayah tersebut. 3
Penarikan  bea  cukai  juga  dipraktekkan  di  Indonesia,  di  mana  dalam melakukan proses impor dan ekspor adanya pajak bea cukai. Adapun peraturan yang mengatur  tentang  itu,  dimuat  dalam  Undang-Undang  Bea  Cukai  yaitu  Undang- undang  No.  17  Tahun  2006  sebagai  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  10  Tahun 1995. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa barang impor  harus  melalui  beberapa  proses  persyaratan,  yakni  pemeriksaan  kepabeanan. Pemeriksaan  ini  meliputi  penelitian  dokumen  dan  pemeriksaan  fisik  barang. 4 Kemudian  pada  Pasal  5  dijelaskan  bahwa  terhadap  barang  impor  harus  memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan  kantor  pabean  dan  apabila  tidak  memenuhi  syarat-syarat  ini  maka  suatu barang itu dianggap barang ilegal. 5
Walaupun  di  Indonesia  memiliki  Undang-undang  No.  17  Tahun  2006  yang mengatur tentang proses masuknya barang impor dan ekspor, namun ada juga pihak- pihak  yang  melakukan  kecurangan  terkait  hal  ini.  Masih  ada  pihak-pihak  yang memasukkan  barang  secara  ilegal,  yang  mengakibatkan  tidak  terpungutnya pemasukan  negara,  yakni  pajak.  Oleh  karena  itu,  terhadap  tindakan  ini  pihak  yang berwenang  mengambil  tindakan  memusnahkan  barang  ilegal  yang  tertangkap. Hukuman  ini  didasarkan  pada  Undang-undang  No.  17  Tahun  2006.  Pada  Bab  X, Pasal  53  dinyatakan  bahwa  terhadap  barang  yang  dilarang  atau  dibatasi  yang  tidak memenuhi  syarat  untuk diimpor,  maka  barang  ini  dapat,  diekspor  kembali,  dan dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. 6
Secara  spesifik  terkait  kasus  di  Aceh,  terdapat  kasus  pemusnahan  terhadap bawang merah ilegal  yang terjadi di  Banda Aceh, di mana  Kantor Pengawasan dan Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  (KPPBC  TMP  C)  Banda  Aceh,
3 Ibid.
4 www.bpkp.go.id, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. (diakses tanggal 12 November 2013).
5 www.bpkp.go.id, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. (diakses tanggal 12 November 2013).
6 www.bpkp.go.id,  Pasal  53  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  17  Tahun  2006. (diakses tanggal 12 November 2013).
memusnahkan dua ton bawang selundupan atau sebanyak 215 karung barang impor dari Malaysia yang ditangkap pada 16 April 2013, di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.    Dugaan  pelanggaran  pidananya,  adalah  mengeluarkan  barang  impor  berupa bawang (onion) dari kawasan bebas Sabang tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara seperti tercantum dalam UU No. 10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  17 Tahun 2006. 7
Pada  kasus  pemusnahan  barang  ilegal  lainnya  Petugas  Kantor  Pengawasan dan Pelayanan bea cukai TMP C Banda Aceh memusnahkan 26 ton gula pasir impor ilegal  di  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  Kampung  Jawa,  Banda  Aceh,  Kamis (19/12/2013).  Pemusnahan  barang  bukti  gula  pasir  hasil  sitaan  periode  2011  dan 2012 itu, turut disaksikan pejabat kepolisian dan militer setempat. 8
Alasan  pemusnahan  kedua  contoh  barang  ilegal  tersebut  karena  meruginya negara,  disebabkan  tidak  terpungutnya  pajak  bea  cukai,  kacaunya  harga  di  pasar. Sebagaimana  diketahui  bahwa  barang  ilegal  tersebut  rata-rata  dijual  dengan  harga murah  yang  tidak  sesuai  dengan  harga  pasar,  yang  otomatis  konsumen  akan  lebih memilih  untuk  membeli  barang  ilegal,  yang  bisa  jadi  kualitasnya  sama  dengan produk dalam negeri. Jika hal ini terjadi, maka sangat berefek negatif pada petani di negeri  sendiri.  Mereka  akan  merugi  karena  barang-barangnya  tidak  laku  di  pasar. Selain  itu  hal  ini  juga  tidak  hanya  akan  merugikan  para  pedagang  domestik,  akan tetapi  merugikan  pula  pedagang  impor  legal  yang  membayar  bea  cukai.  Mereka terpaksa  menjual  dengan  harga  yang  sama  sebagaimana  pedagang  ilegal  agar barangnya laku dipasar.
Sebagaimana diketahui dalam hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang,  maka  akan  semakin  sedikit  jumlah  yang  terjual,  dan  semakin  rendah  harga suatu  barang,  akan  semakin  banyaknya  jumlah  barang  terjual. 9 Formulasi  ini menunjukkan  bahwa  pengaruh  harga  terhadap  permintaan  suatu  komoditi  adalah negatif. 10 Dengan  masuknya  barang  ilegal  maka  harga  di  pasar  akan  rusak,  karena barang ilegal biasanya dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.
7 “Bea Cukai Aceh Musnahkan Bawang Ilegal” dalam http://diliputnews.com/read/22382/bea- cukai-aceh-musnahkan-bawang-ilegal.html, diakses tanggal 23 Juli 2013.
8 BC  Banda  Aceh  Musnahkan  26 Ton  Gula  Ilegal http://www.analisadaily.com/news/71718/ bc-banda-aceh-musnahkan-26-ton-gula-ilegal , (diakses tanggal 20 Des 2013).
9 Suherman  Rosyidi, Pengantar  Teori  Ekonomi:  Pendekatan  Kepada  Teori  Mikro  &  Makro (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 239.
10 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 19.
Masuknya  barang  ilegal  di  banyak  negara  berkembang,  tidak  kecuali Indonesia,  di  mana  kebutuhan  nasional  yang sah  harus  dilakukan  dengan  cara menerapkan  tarif  impor  yang  tinggi  dan  kontrol  nilai  tukar  yang  ketat  sehingga mengakibatkan penyeludupan, manipulasi data pengiriman barang, dan korupsi. 11
Barang ilegal memang harus diberantas, agar tidak merugikan negara. Dalam hal  ini  negara  memegang  tanggung  jawab  untuk  memberantas  segala  bentuk monopoli  oleh  orang-orang  tertentu,  mencegah  penipuan,  menggulung  pasar  gelap dan semua praktek kejahatan dalam bisnis. 12
Namun  umat    Islam  harus  membedakan  Islam  dengan  materialism.  Islam tidak  pernah  memisahkan  ekonomi  dengan  etika,  sebagaimana  tidak  pernah memisahkan  ilmu  dengan  akhlak,  politik  dengan  etika,  serta  perang  dengan  etika. Islam  adalah  risalah  yang  diturunkan  Allah  SWT  melalui  Rasulullah  SAW  untuk membenahi akhlak manusia. Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia”. 13
Nabi  Muhammad  diutus    untuk  menyempurnakan  akhlak  manusia  dan  Nabi SAW sendiri sangat membenci perbuatan mubazir sebagaimana firman Allah SWT: “Sesungguhnya mubazir it u adalah perbuatan syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” 14 Ayat ini  mengajarkan umat  Islam agar tidak mengikuti jejak syaitan,  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  pemusnahan  terhadap  barang  ilegal adalah sesuatu hal yang mubazir jika dilakukan.
Kondisi  di  atas  memunculkan  permasalahan  tersendiri  bila  dipandang  dari perspektif kemaslahatan dalam hukum Islam. Pemusnahan barang ilegal yang zatnya halal  menurut  agama  dan  bisa  dimanfaatkan  serta  tidak  memudharatkan  tubuh apabila dikonsumsi, ketika dimusnahkan dengan cara dibakar atau cara-cara lainnya pada dasarnya berefek pada kemubaziran. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan  dalam  Islam.  Barang  seperti  bawang  merah  dan  gula  pasir  adalah barang  yang  zatnya  halal,  namun  ilegal  menurut  hukum  negara,  disebabkan  proses masuk  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  diatur  negara.  Barang-barang tersebut  tidak  diperiksa  oleh  oknum  yang  berkepentingan  dan  tidak  membayar  bea
11 M.Umer  Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Terj. Ikhwan  Abidin Basri ( Jakarta: Gema Insani Press), 2000, 67.
12 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, Terj. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, 159.
13 Yusuf  Qardhawi, Norma  Dan  Etika  Ekonomi  Islam,  Terj.  Zainal  Arifin  (Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), 51.
14 Q.S. al- Isra’: ayat 27.
cukai sebagai income negara. Hal-hal inilah yang akan dibahas dalam tulisan berikut ini.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Barang Ilegal
Pengertian  barang  ilegal  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), barang  adalah  benda  umum  (sesuatu  yang  berwujud  atau  berjasad). 15 Ilegal  adalah gelap (tidak menurut hukum, tidak sah). 16
Dalam  Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian,  selundupan  dan  sebagainya.  Biasanya,  barang-barang  seperti  ini  dijual dengan  harga  lebih murah  dari  pasaran. 17 Dalam  kamus  tersebut  juga  ada  ditulis dengan  istilah black  market (pasar  gelap):  transaksi  jual  beli  suatu  barang  yang dilakukan  tanpa  pengendalian  harga  dan  sering  kali  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan. 18
Dari  pengertian  beberapa  barang  ilegal  yang  ditulis  di  atas,  barang  menurut penulis  maksud  adalah  gula  pasir  dan  bawang  merah,  sedangkan  ilegal  adalah sesuatu yang masuk dalam negeri tanpa membayar bea dan cukai. Jadi barang ilegal yang  penulis  maksudkan  adalah:  barang yang  masuk  ke  wilayah  Banda  Aceh, khususnya bawang merah dan gula pasir  yang tidak membayar bea dan cukai yang menyebabkan  meruginya  negara,  yang  ditangkap  oleh  pihak  yang  berwenang, kemudian barang tersebut dimusnahkan karena tidak memenuhi kriteria barang legal yang dipersyaratkan oleh Undang-undang No.17 Tahun 2006.

## 2. Syarat Barang dikatakan Ilegal menurut Undang-undang
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  17  Tahun  2006  diatur barang-barang  yang masuk dan keluar dari daerah kepabeanan. Pada pasal 1 butir 2 mengatakan  daerah  kepabeanan  adalah  wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi wilayah  darat,  perairan  dan  ruang  udara  di  atasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu  di zona  ekonomi  eksklusif  dan  landas  kontinen  yang  di  dalamnya  berlaku  undang- undang  ini. Kawasan  kepabeanan  adalah  kawasan  dengan  batas-batas  tertentu  di
15 W.J.S.Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Ed.3  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 2007), 903.
16 Ibid, 437.
17 Sigit Winarno & Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), 52.
18 Ibid., 63.
pelabuhan  laut,  bandar  udara,  atau  tempat  lain  yang  ditetapkan  untuk  lalu  lintas barang  yang  sepenuhnya  berada  di  bawah  pengawasan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai.
Lebih jauh dalam pasal 3 undang-undang ini pada butir 1, mengatakan bahwa terhadap  barang  impor  harus  melakukan  pemeriksaan  kepabeanan.  Pemeriksaan kepabeanan  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  pemeriksaan  fisik  barang  dan pemeriksaan  dokumen-dokumennya.  Selanjutnya  di  pasal  5  dijelaskan  bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean  atau  tempat  lain  yang  disamakan  dengan  kantor  pabean  dan  apabila  tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal. 19

## 3. Sikap Konsumen Muslim
Beberapa  hal  yang  menjadi  catatan  terkait  sikap  konsumen  muslim  adalah sebagai berikut:

## 1. Tidak meremehkan barang-barang konsumtif yang dapat dimanfaatkan
2. Ihtikar (penimbunan, monopoli)
Ihtikar dalam  perekonomian  modern  didefinisikan  sebagai  proses  monopoli atau supply dan demand komoditas  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan tertentu. Islam sangat memerangi praktik ini, sampai diidentikkan dengan perbuatan kufur,  Rasulullah  pernah  bersabda: “Barang  siapa  menimbun  makanan  selama  40 hari, maka ia akan bebas dari Allah dan Allah akan bebas darinya” .

## 3. Pelarangan Israf, Tabdzir, dan Safih
Israf adalah  melampaui  batas  hemat  dan  keseimbangan  dalam  berkonsumsi, israf adalah  perilaku  di  bawah tarf. Tabdzir adalah  melakukan  konsumsi  secara berlebihan dan tidak proporsional. Syariat Islam melarang perbuatan tersebut, karena dapat  menyebabkan  distorsi  dalam  distribusi  harta  kekayaan  yang  seharusnya  tetap terjaga demi kemaslahatan hidup masyarakat.

## 4. Dampak Masuknya Barang Ilegal Bagi Perekonomian Indonesia
Pada awalnya  pergerakan  barang  ilegal  bersifat  tertutup,  hanya  segelintir masyarakat yang mengetahui keberadaan pasar tersebut, namun perlahan nampaknya dapat  menarik  perhatian  masyarakat.  Rasional  memang  kalau  itu  terjadi  mengingat kebutuhan  manusia  memang  tak  terbatas.  Terkadang  mereka  tidak  peduli  asal  mula
19 www.bpkp.go.id,  Pasal  3  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  17  Tahun  2006. (diakses tanggal 12 November 2013).
barang,  keaslian  barang,  bahkan  kualitas  barang  tersebut,  hanya  mereka  melihat barang itu menarik dan harganya cenderung murah hal ini dikarenakan barang ilegal tersebut masuk ke suatu wilayah tanpa terkena pajak (tax).
Oleh  karena  tidak  adanya  pajak,  maka  masukkan  barang  ilegal  di  Indonesia sangat  berdampak  negatif  bagi  perekonomian,  di  antara  dampak  yang  ditimbulkan adalah:
1. Mengurangi pendapatan negara
Barang ilegal ternyata merugikan negara Indonesia sebab barang ilegal tidak terkena  bea  cukai,  kita  telah  mengetahui  pendapatan  tertinggi  negara  Indonesia berasal  dari  salah  satunya  bea  cukai,  dengan  adanya  barang  ilegal  jelas  pendapatan negara  akan  menurun.  Transaksi  jual  beli  dalam  transaksi  ilegal  juga  akan mengganggu  keseimbangan  pasar.  Dalam  hal  ini,  barang-barang  ilegal  yang  telah beredar  di  pasar  akan  mempengaruhi  harga  barang  sejenis  yang  dijual  secara  legal. Biasanya,  barang  yang  berstatus  ilegal  akan  dijual  lebih  murah,  dibanding  dengan barang yang statusnya diperoleh secara legal.
Masyarakat menjadi lupa akan norma-norma dan tata tertib yang telah di buat pemerintah bahkan  telah  melanggarnya,  kemudian  kerugian  yang  paling  penting adalah  tanpa  disadari  masyarakat  yang  membeli  produk  (pembeli) melalui  pasar gelap menjadi korban para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena telah ikut  terlibat  dalam  tindak  jual  beli yang  ilegal  atau  secara  tidak  langsung  pembeli ikut  membantu  melancarkan  bisnis  ilegal,  menghambat  pembangunan  nasional  dan merugikan negara, serta potensi pajak negara hilang. 20

## 2. Merusak harga pasar
Di  dunia  perdagangan  Arab,  yaitu  pada  masa  zaman  kenabian,  sudah  ada pemikiran  yang  terjadi  kesepakatan  bersama  bahwa  tinggi  rendahnya  permintaan terhadap  barang  komoditas  ditentukan  oleh harga  barang  yang  bersangkutan. Pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah yang dikenal sebagai hukum permintaan  dan penawaran.
Abu  Yusuf  tercatat  sebagai  ulama  terawal  yang  mulai  menyinggung mekanisme  pasar.  Ia  misalnya  memerhatikan  peningkatan  dan  penurunan  produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.
20 Zuhdan Kamal, Dampak Black Market bagi Perekonomian, 2011(http://blog- indonesia.com/blog-archive-15360-29.html. (diakses tanggal 11 Januari 2013).
harga
P 1 A P 2 B
Q1       Q2
Jumlah
Dengan  kata  lain,  pemahaman  pada  zaman  Abu  Yusuf  tentang  hubungan antara    harga  dan  kualitas  hanya  memperhatikan  kurva demand.  Dalam  literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori  permintaan.  Teori  ini  menjelaskan  hubungan  antara  harga  dengan  banyaknya kualitas  yang  diminta.  Di  mana  hubungan  harga  dan  kualitas  dapat  diformulasikan sebagai berikut:
D = Q = f (P)
Formulasi  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh  harga  terhadap  jumlah permintaan  suatu  komoditi  adalah  negatif, apabila  P ↑  maka  Q↓,  begitu  sebaliknya apabila  P ↓  maka  Q↑.  Dari  formulasi  ini  kita  dapat  simpulkan  bahwa  hukum permintaan  mengatakan  bila  harga  komoditi  naik  maka  akan  direspons    oleh penurunan  jumlah  komoditi  yang  dibeli.  Begitu  juga  apabila  harga  komoditi  turun maka  akan  direspons  oleh  konsumen  dengan  meningkatkan  jumlah  komoditi  yang dibeli. 21 Jadi  dengan  adanya  barang  ilegal  menjadikan  harga  di  pasar  rusak, dikarenakan  barang  bertambah  banyak  dipasaran  dengan  harga  jual  yang  lebih rendah.

## 3. Menyebabkan ruginya pedagang lokal
Masuknya barang ilegal akan berdampak meruginya pedagang lokal, di mana produk mereka harus bersaing dengan produk luar. Seperti terjadinya penyeludupan gula  dan  bawang  merah,  menjadikan  petani  tebu  dan  petani  bawang  merah mengalami kerugian  di  mana  produk  mereka  tidak  kuat  menghadapi  produk
21 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami… , 18-19.
internasional  yang  masuk  melalui  penyeludupan  yang  harganya  di  bawah  harga pasar.
4. Menyebabkan Pengangguran
Akibat  lebih  jauh  tidak  sanggup  bersaingnya  petani  lokal,  pedagang  lokal atau  pedagag  legal  terhadap  barang  ilegal  dari  produk  luar  yang  harganya  biasanya lebih  murah  karena  tidak  membayar  bea  cukai  menyebabkan  tingkat  pengangguran yang akan bertambah di negeri ini.
5. Menyebabkan tingginya tindakan kriminal
Karena pengangguran bertambah akibat pasar gelap, menyebabkan tingginya tindakan kriminal dalam negeri sendiri disebabkan transaksi ilegal itu sendiri.
5. Studi Kasus dan Analisa Kasus
a. Studi Kasus
1. Bea Cukai Musnahkan Dua Ton Bawang Selundupan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 14:41 WIB
Di  harian  surat  kabar  Serambi  Indonesia  diberitakan  bahwa  telah  terjadi penangkapan  barang  ilegal  di  Banda  Aceh,  di  mana  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  (KPPBC  TMP  C)  Banda  Aceh, pada  hari  Selasa,  23  Juli  2013,  pada  pagi  hari memusnahkan  dua  ton  bawang selundupan atau sebanyak 215 karung barang impor dari Malaysia yang ditangkap 16 April 2013 di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.
Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh, Beni Novri menyebutkan barang bukti (BB) sebanyak 215 karung bawang yang dimusnahkan itu, merupakan barang impor Malaysia  yang  dibawa  oleh  pelaku  berinisial  As  yang  kini  mendekam  di  LP Lambaro,  menggunakan  L-300  pik  up  BK  8488  BU,  dari  Sabang  menuju  Banda Aceh.
Dugaan  pelanggaran  pidananya,  adalah  mengeluarkan  barang  impor  berupa bawang (onion) dari kawasan bebas Sabang tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  pungutan  negara  sebagaimana  tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006.
Ia  menjelaskan  bahwa  barang  sitaan  bawaan  yang  dimusnahkan  itu  telah melalui  proses  Penetapan  Penyitaan  oleh  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  sesuai Nomor:  344/Pen.Pid/2013/PN-BNA  tanggal  10  Juli  2013.  Mengingat  sifat  barang bukti  yang  mudah  busuk, sehingga  PPNS  pun  menetapkan  pemusnahannya
dilakukan  dengan  cara  dibakar.  Beberapa  pihak  yang  hadir  antara  lain  pihak Pengadilan Negeri dan Kajari Banda Aceh, UPTD Pelabuhan, serta pihak kepolisian dari  Polresta  dan  Polsek  Darul  Imarah  serta  Ulee  Lheue  dan sejumlah  pihak lainnya. 22
2. Pemusnahan Bawang Ilegal di Lhokseumawe
Polres Lhokseumawe dan Bea Cukai setempat memusnahkan 2,5 ton bawang ilegal di TPA Gampong Alue Liem, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Senin 24/11/2014. Sebanyak 2,5 ton bawang merah ilegal, dimusnahkan oleh polisi dan tim dari  Bea  Cukai  Kota  Lhokseumawe.  Pemusnahan  berlangsung  di  Tempat Pembuangan  Akhir  (TPA)  Gampong  (desa)  Alue  Liem,  Kecamatan  Blang  Mangat, Lhokseumawe.
Kapolres  Lhokseumawe,  AKBP  Cahyo  Hutomo,  melalui  Kasat  Reskrim, AKP Dicky  Hendra  Wijaya,  mengungkapkan,  bawang  yang  dimusnahkan  itu sebanyak  340  karung  yang  merupakan  hasil  penangkapan  yang  dilakukan  di Gampong  Kuta  Glumpang,  Kecamatan  Samudera,  Aceh  Utara,  pada  27  Oktober 2014.
Dalam  kasus  tersebut,  polisi  menetapkan  SM yang  juga  penduduk  setempat sebagai  tersangka  karena  diduga  barang  bukti  tersebut  adalah  miliknya.  Perkaranya sejauh  ini  sudah  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  Negeri  (Kejari)  Lhoksukon.  Kondisi bawang yang sudah disita selama 28 hari sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Bawang yang berada di dalam karung merah diangkut ke TPA dengan menggunakan  truk  reo  polisi.  Di  lokasi  ini,  bawang  yang  berada  dalam  truk diturunkan dan ditumpuk di tanah lapang. Kemudian, polisi dan petugas dari Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Lhokseumawe  memusnahan  bawang tersebut dengan cara membakarnya.
Pada  pemusnahan  itu  turut  hadir  Kasat  Polairud  Iptu  Samanuddin.  Personel polisi bersama petugas  Bea dan Cukai  Lhokseumawe membakar tumpukan bawang tersebut. 23
3. Polres Aceh Utara Musnahkan 3 Ton Bawang Ilegal
KBRN,  Lhokseumawe:  Aparat  Kepolisian  Polres  Aceh  Utara  memusnahkan tiga  ton  bawang  ilegal,  yang  ditangkap  di  Kawasan  Kecamatan  Seunuddon
22 www.serambinews.com (diakses 24 Juli 2013).
23 http://analisadaily.com/news/read/25-ton-bawang-ilegal dimusnahkan/84421/2014/11/25, (diakses 3 Desember 2014).
Kabupaten  setempat  pada  14  Agustus 2014.  Pemusnahan  dilaksanakan  di  Halaman Mapolres,  Selasa  (26/08/2014).  Pemusnahan  barang  bukti  (BB) turut  disaksikan Kajari  Lhoksukon,  Aceh  Utara  Teuku  Rahmatsyah  MH,  Ketua  Pengadilan  Negeri Lhoksukon Abdul Aziz SH, dan Kepala Stasiun Karantina Kelas I Banda Aceh, drh Syaifuddin Zuhri, serta Danramil Lhoksukon, Kapten Saifullah.
Kapolres Aceh Utara, AKBP Gatot Sujono menyebutkan bawang ilegal yang dimusnahkan hasil  tangkapan  Aparat  Polres  setempat  dan  petugas  Jajaran  Kodim 0103  Aceh  Utara. Bawang  itu dimusnahkan,  karena  tidak  layak  dikonsumsi  dan diduga  mengandung  penyakit,  sehingga  tidak  bisa  diedarkan  atau  diberikan  kepada Masyarakat.
Menurut Kapolres, bawang yang masuk ke Aceh dari Malaysia secara ilegal, tidak  boleh  diedarkan, karena  barang  itu  tidak  dibawa  masuk  karantina  untuk diperiksa. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 23 Tahun 2013 tentang karantina. Atas keberhasilan menangkap penyeludupan bawang ilegal, Kapolres  Aceh  Utara  mendapat  penghargaan  atas  prestasinya  dalam  menangani perkara bawang ilegal dari Badan Karantina Pertanian Pusat. 24

## 4. Pemusnahan Bawang Ilegal di Aceh Timur
Bawang  ilegal  seberat  kurang  lebih  2  ton  hasil  temuan  jajaran  Polres  Aceh Timur  di  kawasan  Madat  pada  pertengahan  Juli 2014  dimusnahkan  pada  hari  Rabu 13/08/2014 di halaman belakang Mapolres Aceh Timur. Pemusnahan bawang ilegal dengan  cara  dibakar  itu  turut  dihadiri  oleh  Wakapolres  Aceh  Timur  Kompol  Tirta Nur  Alam,  Kasi  Pidum  Kejari  Idi  Wahyudi  Koso  dan  perwakilan  dari  Badan Karantina Pertanian.
Wakapolres  Kompol  Tirta  Nur  Alam  kepada  AtjehLINK  mengatakan, pihaknya tidak  memberikan  kesempatan  kepada  para  pedagang  ilegal  di  wilayah hukum Aceh Timur karena merugikan negara dalam hal pajak. Lebih lanjut Tirta Nur Alam  menegaskan,  barang-barang  ilegal  seperti  bawang  tersebut belum  tentu  layak dikonsumsi karena tidak ada label kelayakan konsumsi.
Terkait penanganan kasus penemuan bawang tersebut, pihak kepolisian masih  melakukan  penyidikan lebih lanjut  terhadap  sopir  pengangkut
24 http://www.rri.co.id/post/berita/99456/daerah/polres_aceh_utara_musnahkan_3_ton_bawan g_illegal.html, (diakses tanggal 3 Desember 2014).
bawang  yang  bernama M  Rizal  Bin  Asna  (34)  warga  Kecamatan  Madat, Aceh Timur. 25
5. BC Banda Aceh Musnahkan 26 Ton Gula Ilegal
Di  Banda  Aceh  Petugas  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai (BC)  TMP  C  Banda  Aceh  memusnahkan  26  ton  gula  pasir  impor  ilegal  di  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kampung Jawa, Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 19 Desember  2013. Pemusnahan barang bukti gula pasir hasil sitaan periode 2011 dan 2012 itu, turut disaksikan pejabat kepolisian dan militer setempat.
Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh, Beni Novri, usai pemusnahan gula pasir ilegal  tersebut mengatakan  bahwa  gula  ilegal  itu  diimpor  melalui  Pelabuhan  Bebas Sabang.  Ini  sudah  melanggar  ketentuan  Undang-Undang  (UU)  No.  37  Tahun  2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Pemusnahan ini juga sudah mendapat persetujuan dari Kementrian Keuangan. Barang buktinya juga sudah dalam kondisi rusak, ujarnya. Selain gula pasir impor ilegal, masih ada barang bukti  lainnya  yang  belum  dimusnahkan,  tapi  masih  dalam  proses  hukum,  di antaranya sisa gula pasir, bawang merah dan beras ketan.
Pihaknya mensinyalir, barang ilegal yang berasal dari Malaysia dan Thailand ini dibawa selain lewat pelabuhan bebas Sabang, juga menggunakan jalur lain yaitu beberapa  pelabuhan  tak  resmi.  Menurutnya,  perairan  Aceh  banyak  dimanfaatkan untuk barang impor ilegal, terutama melalui pelabuhan bebas Sabang. 26

## b. Analisis
Terkait  dengan  kasus  barang  ilegal  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  Majelis Permusyawaratan  Ulama  sudah  meresponnya  dengan  mengeluarkan  beberapa  fatwa dalam sidang Panitia Musyawarah ke-3 pada 21 Januari 2014  di antaranya:
1. Pemerintah  berhak  menyita  barang  ilegal  dan  dijadikan  sebagai  aset  negara apabila pemiliknya tidak mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan.
2. Pemusnahan  barang  ilegal  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  Islam  hukumnya haram.
25 http://atjehlink.com/polres-aceh-timur-musnahkan-bawang-ilegal, (diakses tanggal 3 Desember 2014).
26 http://www.analisadaily.com/news/71718/bc-Banda-Aceh-musnahkan-26-ton-gula-ilegal (diakses 20 Desember 2013).
3. Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan dalam Islam hukumnya wajib.
4. Pemerintah wajib menjaga dan mengantisipasi barang ilegal yang cepat rusak.
5. Pemerintah  wajib  memanfaatkan  barang  ilegal  yang  dibolehkan  dalam  Islam untuk kemaslahatan umat. 27
Setelah  MPU  (Majelis  Permusyawaratan  Ulama)  Aceh  mengeluarkan  fatwa tentang  dilarang  memusnahkan  barang  ilegal,  namun  masih  didapati  kasus pemusnahan barang ilegal yang dilakukan dengan cara membakarnya.
Kasus  pertama Pemusnahan  Bawang  Ilegal  di  Lhokseumawe:  Polres Lhokseumawe dan Bea Cukai setempat memusnahkan 2,5 ton bawang ilegal di TPA Gampong  Alue  Liem,  Kecamatan  Blang  Mangat,  Lhokseumawe,  Senin (24/11/2014).
Kasus  kedua: Polres  Aceh  Utara  Musnahkan  3  Ton  Bawang  Ilegal. KBRN, Lhokseumawe: Aparat Kepolisian Polres Aceh Utara memusnahkan tiga ton bawang ilegal  yang ditangkap di Kawasan Kecamatan Seunuddon Kabupaten setempat pada 14  Agustus 2014.  Pemusnahan  dilaksanakan  di  Halaman  Mapolres,  Selasa (26/08/2014).
Kasus  ketiga:  Pemusnahan  Bawang  Ilegal  di  Aceh  Timur: Bawang  ilegal seberat kurang lebih 2 ton hasil temuan jajaran Polres Aceh Timur di kawasan Madat pada  pertengahan  Juli  lalu  dimusnahkan,  Rabu  (13/08/2014)  di  halaman  belakang Mapolres Aceh Timur.
Dalam  pandangan  penulis,  barang  ilegal  dimusnahkan  karena  berpotensi mengurangi  pendapatan  negara,  merusak  harga  pasar,  menyebabkan  ruginya pedagang lokal, menyebabkan Pengangguran, serta menyebabkan tingginya tindakan kriminal.  Efek  di  atas  akan  terjadi  apabila  barang  ilegal  masuk  terlalu  banyak. Namun yang terjadi di Aceh, pada dasarnya kasus masuknya bawang ilegal dan gula pasir ilegal tidak seberapa dengan kebutuhan  akan kedua barang tersebut. Jadi efek pasar  dalam  harga  tidak  berpengaruh    ketika  masuknya  barang  ilegal  yang  bisa dimanfaatkan dan halal zatnya.
Kemudian  naik  dan  turunnya  harga  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan lantaran masuknya barang ilegal dengan murahnya harga barang di pasar. Mahal dan
27 Serambi  Kutaraja, Keputusan  Sidang/Fatwa  MPU  Aceh  Tentang  Pemusnahan  Barang Ilegal, hlm. 7. (dimuat 1 Februari 2014).
murahnya  bukan  karena  banyak  dan  sedikitnya  jumlah  barang  di  pasar,  karena mahalnya harga barang di pasar disebabkan karena stok barang sendiri yang menipis, harga material barang yang melonjak tinggi, Bahan Bakar Minyak (BBM) naik yang menyebabkan  transportasi  pengangkutan  barang  naik,  hari-hari  besar  keagamaan yang  menyebabkan  permintaan  tetap  naik  walaupun  harga  barang  naik,  karena barang sangat diperlukan saat itu, dan yang terakhir apabila masuknya barang ilegal yang sangat banyak.
Dalam pandangan hukum Islam, pemusnahan barang illegal ini pada dasarnya dapat  dilihat  dari  konsep  maslahah.  Secara  konseptual m aqasid  syar’iyah dalam Islam  meliputi  lima  perlindungan  yang  harus  dijalankan  yaitu:  akal,  jiwa,  harta, agama,  dan  keturunan.  Apabila  kelima  hal  itu  dilanggar  oleh  orang  lain  maka seseorang  yang  teraniaya  boleh  melawannya.  Pemusnahan  terhadap  barang  ilegal seperti  dengan  cara  mengkarantinakan  terlalu  lama  barang  ilegal  yang  cepat  rusak atau  busuk  yang  menyebabkan  tidak  bisa  dikonsumsi,  merupakan  sesuatu  hal  yang tidak  boleh  dilakukan  karena  bisa  menghilangkan  manfaat  barang.  Tindakan memusnahkan  dan  atau    membakarnya  jelas  akan  menimbulkan  ekses  kemubaziran terhadap  harta.  Padahal  Islam  mengajarkan  umatnya  untuk  tidak  menghambur- hamburkan  harta,  serta  tidak  kikir.  Islam  juga  mengajarkan  bahwa  kemubaziran merupakan  perbuatan  syaitan  dan  syaitan  sangat  ingkar kepada  Tuhannya.  Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa berlaku mubazir adalah dilarang dalam pandangan Islam.
Menurut  penulis  apabila  barang  dari  peredaran  ilegal  tersebut  tidak  diurus oleh  pemiliknya,  maka  barang  tersebut  bisa  diambil  alihkan  oleh  Baitul  Mal,  jadi Baitul Mal di sini berfungsi sebagai wali atas barang sitaan ilegal yang zatnya halal dan  diberikan  kepada  ashnaf-ashnaf  yang  membutuhkan  sebagaimana  yang tercantum  pada  Qanun  No.10  Tahun  2007.  Aturan  ini  pun  didukung  oleh  fatwa Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh  dalam  sidang  panmus  ke-3  pada  21 Januari 2014.
Adapun konsep maslahah yang penulis tawarkan di sini adalah apabila barang sitaan  adalah  barang  halal  dan  tidak  mengandung  penyakit,  maka  barang  ilegal tersebut bisa diperlakukan dengan dua cara:
a. Dijual dengan harga normal. Apabila dijual di pasar dengan sasaran pembelinya khalayak ramai, maka pembelinya bisa berasal dari bermacam-macam tingkatan ekonomi, ada yang miskin, sederhana dan ada yang kaya.
b. Dijual di bawah harga normal. Artinya barang ilegal tersebut di jual agak lebih murah sedikit dari harga normal seperti melakukan pasar murah, di mana posisi tempat  dilaksanakan  pasar  murah  pada  tempat  yang  banyak  penduduknya kurang  mampu  agar  bisa  membantu  mereka  membeli  barang-barang dibutuhkan, atau bisa juga dengan memberikannya secara cuma-cuma.
c. Uang yang didapatkan dari penjualan hasil barang ilegal tersebut bisa diberikan kepada  ashnaf-ashnaf  yang  membutuhkan.  Ini  lebih  bermaslahah  dari  pada  di buang  secara  percuma.  Namun  apabila  barang  ilegal  tersebut  berupa  barang haram, atau berupa barang halal namun mengandung penyakit maka lebih baik dimusnahkan saja.

## C. Penutup
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemusnahan barang ilegal yang zatnya halal  dan  bisa  dimanfaatkan,  pada  dasarnya  tidak perlu  dilakukan.  Meski  pada prinsipnya  tidak  menyalahi  UU  No.  17  Tahun  2006,  akan  tetapi  dalam  perspektif hukum  Islam  (khususnya  bila  didekati  dengan  konsep maslahah  mursalah)  hal sedemikian rupa ini merupakan bentuk kemubaziran.
Memperhatikan  kondisi  kebutuhan  perekonomian  masyarakat  Aceh  maka sebagai solusinya Baitul Mal dapat diberdayakan dan diberikan penguatan agar bisa memanfaatkan  barang  ilegal  yang    masih  bisa  dimanfaatkan  tersebut  untuk kepentingan  kemaslahatan  masyarakat. Untuk  memperkuat  hal  ini  maka  diperlukan regulasi  khusus  yang  perlu  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Aceh  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Mustaq. Etika  Bisnis  Dalam  Islam, terj.  Samson  Rahman. Jakarta  Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
Chapra, M.Umer. Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi, (Terj.  Ikhwan  Abidin  Basri). Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
Karim, Adiwarman A.. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Poerwadarminta, W.J.S.. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Ed.3. Jakarta:  Balai Pustaka, 2007.
Qardhawi, Yusuf. Norma  Dan  Etika  Ekonomi  Islam,  (Terj.  Zainal  Arifin). Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Rosyidi, Suherman. Pengantar Teori Ekonomi:  Pendekatan Kepada Teori Mikro  & Makro. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Saddam, Muhammad. Perspektif Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003. Sukirno,  Sadono. Makroekonomi  Teori  Pengantar.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2008.
Winarno, Sigit & Sujana Ismaya. Kamus Besar Ekonomi. Bandung: Pustaka Grafika, 2003.

## Referensi Online
Bea Cukai Aceh Musnahkan Bawang Ilegal, http://diliputnews.com/read/22382/bea- cukai-aceh-musnahkan-bawang-ilegal.html, (diakses tanggal 23 Juli 2013).
BC Banda Aceh Musnahkan 26 Ton Gula Ilegal http://www.analisadaily.com/news/71718/bc-banda-aceh-musnahkan-26-ton- gula-ilegal, (diakses tanggal 20 Des 2013).
http://www.rri.co.id/post/berita/99456/daerah/polres_aceh_utara_musnahkan_3_ton_ bawang_illegal.html, (diakses tanggal 3 Desember 2014).
http://analisadaily.com/news/read/25-ton-bawang-ilegal dimusnahkan/84421/2014/11/25,  (diakses 3 Desember 2014).
http://www.rri.co.id/post/berita/99456/daerah/polres_aceh_utara_musnahkan_3_ton_ bawang_illegal.html, (diakses tanggal 3 Desember 2014).
http://atjehlink.com/polres-aceh-timur-musnahkan-bawang-ilegal, (diakses  tanggal  3 Desember 2014).
http://disiniberita.com/pview/Bengkalis/3710/-Karantina  Bengkalis-Musnahkan-36- 4-Ton-Bawang-Ilegal.html, (diakses tanggal 3 Desember 2014).
http://www.analisadaily.com/news/71718/bc-Banda-Aceh-musnahkan-26-ton-gula- ilegal (diakses 20 Desember 2013).
“ Keputusan  Sidang/Fatwa  MPU  Aceh  Tentang  Pemusnahan  Barang  Ilegal ” , dalam Serambi Indonesia, 1 Februari 2014.
www.serambinews.com (diakses 24 Juli 2013).
www.bpkp.go.id,  Pasal 3 Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  17  Tahun  2006.
(diakses tanggal 12 November 2013).
www.bpkp.go.id, Pasal  3  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  17  Tahun  2006.
(diakses tanggal 12 November 2013).
Zuhdan  Kamal,  “Dampak  Black  Market  bagi  Perekonomian” , 2011 (http://blog- indonesia.com/blog-archive-15360-29.html. diakses tanggal 11 Januari 2013.