## Konflik Tanpa Henti: Permukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak
Enduring Conflict: Settlement in Halimun-Salak National Park Area
Sapto Aji Prabowo 1 *, Sambas Basuni 2 , dan Didik Suharjito 3
1 Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
2 Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
3 Departemen Manajemen Hutan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## Abstract
Conflicts between government and local peoples over national park resources have been occurring in Indonesia, for instance in the Halimun-Salak Mountain National Park (TNGHS).  The research were directed to describe the opinion, relationship, access, and rights of  the peoples in term of the TNGHS  resources utilization.   Further objectives were to identify the causes of the settlement problems at the TNGHS and to formulate the alternative solutions of the problems.  The results showed that conflicts at Halimun-Salak areas have been occurring since the Dutch colonization period. The policy of the TNGHS area expanding (from 40.000 to 113.357 ha) in 2003 and different perception between the government and the peoples regarding to the values to the forest had made the conflicts extended.  Choosing the most appropriate solution from 3 alternative solutions namely: solving  the problems of resettlement and law enforcement, revising the policy  of TNGHS extension,  and  accommodating settlement in the special zone were strongly recommended.
Keywords: conflict management, Halimun-Salak National Park, local people, natural resources, property right
*Penulis untuk korespondensi, email: saptoap@yahoo.co.id, telp. +62-8125006527

## Pendahuluan
Penetapan  kawasan  konservasi  merupakan  salah  satu strategi  konservasi  dengan  tujuan  untuk  melindungi keanekaragaman  jenis  dan  ekosistemnya  dari  kepunahan. Dalam perkembangan pengelolaan kawasan konservasi, aspek perlindungan  dan  pengawetan  masih  lebih  dikedepankan sehingga aspek pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan  ekosistemnya  masih  belum  mendapatkan  porsi  yang signifikan.  Di lain pihak, pengelolaan kawasan konservasi masih banyak menghadapi kendala, baik dari sisi pendanaan maupun dalam mengatasi perambahan kawasan (Soekmadi 2002).
Di  tengah   segala  ken dala  yan g  dih adapi  dalam pengelolaan kawasan konservasi termasuk taman nasional, luas taman nasional justru semakin bertambah sampai dengan tahun 2005.  Hingga saat ini luas taman nasional mencapai 58% dari total luas kawasan konservasi sebesar 28.167 ha (Dephut  2005).  Dalam  pelaksanaannya,  banyak  proses penetapan kawasan  taman nasional  ini menimbulkan  dan meningkatkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya  pemerintah  pusat.  Konflik  ini  di  antaranya ditimbulkan  oleh  kesenjangan  ( gap )  antara  kebijakan penetapan taman nasional dan kondisi faktual di lapangan seperti  adanya  permukiman  dan  penambangan  tanpa  izin (PETI) (Pratiwi 2008).
Situasi permasalahan seperti di atas juga terjadi di Taman
Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Banten.  Konflik-konflik yang terjadi dalam pengelolaan taman nasional tersebut mengakibatkan kinerja  pengelolaan  kurang  optimal.  Dengan  kondisi demikian, tujuan akhir pengelolaan taman nasional untuk mewujudkan kawasan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara masyarakat lokal (sekitar kawasan taman n asional)  den gan  pengelola  taman   n asional  dalam pemanfaatan  dan  pengelolaan  taman  nasional.    Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pandangan, relasi/hubungan, akses, dan hak-hak masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya  TNGHS.    Tujuan  lainnya  adalah  merumuskan  akar penyebab konflik khususnya masalah permukiman penduduk di dalam kawasan TNGHS dan merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan  agar terwujud kinerja pengelolaan yang lebih baik.

## Metode
Teori utama yang dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena konflik atas pemanfaatan sumber daya TNGHS adalah teori konflik dari Fisher et al. (2000), teori hak pemilikan dari Schlager dan Ostrom (1992), dan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003).  Teori konflik menjelaskan tentang  penyebab  konflik  dan  tipe-tipe  konflik  yang  terjadi
dalam konteks permukiman di dalam  kawasan TNGHS. Teori hak  digunakan  untuk  menjelaskan  posisi  pemegang  hak, sebagai  pemilik  ( owner ),  penguasa  ( proprietor ),  penuntut ( claimant ),  pengguna  ( user ),  atau  pengunjung  ( entrant ). Melalui  teori  ini  ditelaah  perbedaan  pandangan  tentang posisinya dan posisi pihak lain.  Penduduk merasa berposisi sebagai pemilik, sementara pihak Balai TNGHS memosisikan penduduk sebagai pengunjung yang menimbulkan konflik. Teori  akses  menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat mengakses  kawasan,  tipe-tipe  akses,  dan  kapasitas  yang dimiliki oleh penduduk sehingga mereka memperoleh akses. Ribot dan Peluso (2003) menyatakan bahwa access as the ability to derive benefits from things, including material ob- jects,  persons,  institutions,  and  symbols .  Permukiman penduduk  di  dalam  kawasan  TNGHS  merupakan  bentuk akses.  Kondisi lapangan dikonfirmasikan dengan kebijakan yang  berlaku,  apakah  kebijakan  tersebut  meningkatkan masalah  atau  sebaliknya  dapat  menyelesaikan  atau mengurangi masalah.  Kebijakan  perluasan TNGHS pada tahun 2003 berimplikasi pada perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan produksi dan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi  (taman  nasional)  yang  secara  normatif  berarti pembatasan  akses  sehingga  dapat  meningkatkan  konflik. Dalam  situasi  konflik,  penduduk  melakukan  upaya-upaya untuk tetap memperoleh akses terhadap sumber daya hutan TNGHS.
Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cikakak (Kampung Cililin  dan  Sirnarasa),  Kecamatan  Cisolok  (Kampung Kasepuhan  Ciptagelar),  dan  Kecamatan  Kabandungan (Kampung Sukagalih)  yang berada  di wilayah  Kabupaten Sukabumi. Kampung-kampung tersebut berada di dalam atau di sekitar kawasan TNGHS.  Penelitian lapangan dilaksanakan dari Desember 2009 sampai Februari 2010.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus. Penggalian data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi  (pengamatan) lapangan.   Wawancara  dilakukan terhadap  informan  yang  terdiri  atas  warga  masyarakat, pegawai, dan petugas Balai TNGHS.  Informan didapatkan dengan menggunakan metode bola salju ( snowball ).  Dalam metode  ini,  informan  dipilih  berdasarkan  informasi  dari informan sebelumnya.  Informan pertama dari masing-masing kampung dipilih secara acak yang berasal dari warga kampung yang melakukan kegiatan pertanian di dalam kawasan TNGHS dan  warga  yang  bermukim  di  dalam  kawasan  TNGHS. Informan dari Balai TNGHS berupa petugas lapangan dipilih secara acak.  Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang kemudian dikembangkan selama wawancara.0Data dan informasi juga dikumpulkan dari laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, surat kabar, statistik kantor kabupaten, kecamatan, desa, laporan/ dokumen Balai TNGHS, serta peta tematik perkembangan penggunaan lahan di dalam kawasan taman nasional. Data- data ini digunakan sebagai pelengkap atau penguat data primer dalam analisis.

## Hasil  dan  Pembahasan
Sejarah  kawasan  TNGHS Pemerintah  Hindia  Belanda menetapkan kawasan hutan Gunung Halimun pada 1865 untuk tujuan penyediaan air irigasi dan penyediaan kayu (Zwart 1924, diacu dalam Galudra et al. 2005).  Kawasan hutan yang berada  pada  ketinggian  1.570 m  dpl  merupakan  kawasan hutan  rimba.    Pada  tahun  1905–1930,  kawasan  Gunung Halimun ditunjuk sebagai hutan lindung atau hutan cadangan dengan luas 39.941 ha (Balai TNGHS 2007a).  Pada tahun 1935,  kawasan  hutan  Gunung  Halimun  diubah  menjadi kawasan Cagar Alam Gunung Halimun dibawah pemangkuan Dinas Kehutanan ( Boschwezen ) (Dephut 1992; Balai TNGHS 2007b).
Pascakemerdekaan,  pengelolaan  Cagar Alam  Gunung Halimun dilakukan oleh Djawatan Kehutanan.  Selanjutnya, pada tahun 1961, pengelolaannya diserahkan kepada Perum Perhutani hingga  berakhir tahun  1978.   Pada tahun  1979 kawasan Cagar Alam Gunung Halimun diperluas menjadi 40.000 ha dibawah pengelolaan Direktorat PPA (Perlindungan dan Pengawetan Alam).  Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri  Kehutanan  Nomor  282/Kpts-II/1992  tanggal  26 Februari  1992,  kawasan  Cagar  Alam  Gunung  Halimun ditetapkan  menjadi  Taman  Nasional  Gunung  Halimun (TNGH) (Dephut 1992).  Pada tahun 2003, kawasan TNGH diperluas  menjadi  113.357  ha  berdasarkan  SK  Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 (Dephut  2003),  dan  digabungkan  dengan  kawasan  hutan Gunung Salak menjadi TNGHS dengan pengelolaan di bawah Balai TNGHS.
Akses dan konflik: masa lalu dan masa kini Masyarakat yang bermukim di kawasan Gunung Halimun sejak sebelum masa kolonial Belanda memiliki akses pada kawasan hutan. Pada masa itu, masyarakat sekitar masih leluasa melaksanakan kegiatan pertanian huma (lahan kering) di kawasan hutan Halimun karena lahan yang tersedia masih luas.  Selain itu, penetapan  batas  kawasan  hutan  yang  tertunda-tunda penyelesaiannya juga memberi kesempatan masyarakat untuk tetap menggarap lahan yang ada (Zwart 1924, diacu dalam Galudra et al. 2005).
Masyarakat  mulai  mendapatkan  hambatan  dalam memanfaatkan  sumber  daya  lahan  sejak  pengembangan perkebunan di kawasan Halimun oleh VOC pada tahun 1700- an.  Penetapan hutan rimba dan hutan lindung oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1865 dan tahun 1930 banyak tumpang tindih  dengan  lahan-lahan  huma  masyarakat  karena penunjukkannya dilakukan tanpa melihat kondisi lapangan ( ground check ) dan tanpa adanya konfirmasi dari masyarakat setempat.  Pemerintah juga menganggap bahwa pertanian huma sebagai usaha pertanian liar yang menyebabkan luas hutan semakin berkurang dan menurunkan kesuburan tanah (de  Kanter  1934,  diacu  dalam ANRI  1980).   Akibat  dari tumpang  tindih  penggunaan  kawasan  tersebut,  akses masyarakat untuk melakukan pertanian huma semakin terbatas dan permusuhan mulai meningkat.  Kondisi seperti ini terus
berjalan  dan  bertambah  buruk  pada  tahun  1935  karena pemerintah mengubah kawasan hutan lindung menjadi cagar alam.  Selanjutnya, perubahan dari cagar alam menjadi taman nasional pada tahun 1992 tidak membuka akses baru dan tidak mengurangi  permusuhan.    Namun  demikian,  masyarakat masih mendapat akses ke kawasan hutan hutan lindung dan hutan produksi yang pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani.  Perum Perhutani menerapkan pengelolaan hutan lindung  dan  hutan  produksi  yang  relatif  permisif  kepada masyarakat.
Pembatasan  akses  masyarakat  pada  kawasan  hutan meningkat ketika pada tahun 2003 pemerintah melakukan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dengan mengubah fungsi kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang berada di bawah Perum Perhutani menjadi bagian dari kawasan   Taman   Nasion al  Gun un g  Halimun   Salak. Keberadaan permukiman dan kegiatan pertanian di dalam kawasan hutan produksi dan lindung oleh masyarakat yang sebelumnya diperbolehkan oleh  Perum Perhutani menjadi sesuatu yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 (Dephut  1990)  melarang  semua  orang  untuk  melakukan kegiatan  yang  menyebabkan  perubahan  ekosistem  taman nasional, termasuk di dalamnya bermukim dan berladang. Namun  demikian,  walaupun  konflik  antara  masyarakat setempat dan balai taman nasional tersebut bertambah meluas, masyarakat  di  Kampung  Cililin,  Kampung  Sirnarasa, Kampung Ciptagelar, dan Kampung Sukagalih tetap dapat memanfaatkan sumber daya hutan yang ada.
Tipe  akses  masyarakat  dan  konflik  atas  sumber  daya TNGHS Akses  masyarakat  Kampung  Cililin,  Kampung Sirnarasa, Kampung Ciptagelar, dan Kampung Sukagalih ke dalam  kawasan  TNGHS  dapat  dikategorikan  menjadi beberapa tipe.  Tipe akses tersebut menggambarkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TNGHS.  Tipe pertama  adalah  akses  yang  berupa  penggarapan  kawasan TNGHS  untuk  lahan  pertanian.    Masyarakat  Kampung Sukagalih memperoleh akses tipe pertama.  Tipe kedua adalah akses yang berupa penggarapan kawasan TNGHS untuk lahan pertanian  dan   penggun aan  kawasan  TNGHS  untuk permukiman,  tetapi  tidak  seluruh  lahan  pertanian  dan permukiman berada di dalam kawasan TNGHS. Kampung Cililin dan Sirnarasa memperoleh akses tipe kedua.  Tipe ketiga  adalah  akses  yang  berupa  penggarapan  kawasan TNGHS  untuk  lahan  pertanian  dan  penggunaan  kawasan TNGHS untuk permukiman, dan seluruh lahan pertanian dan permukiman berada di dalam kawasan TNGHS. Kampung Kasepuhan Ciptagelar memperoleh akses tipe ketiga.
Tingkat ketergantungan masyarakat  dapat pula diukur berdasarkan  derajat  sensitivitas  (LEI  2000).    Dengan mempertimbangkan  bentuk  teknik  produksi,  letak  zona pemanfaatan  masyarakat  terhadap  kawasan  hutan,  motif produksi, dan kepadatan penduduk (LEl Indonesia 2000), keempat kampung memiliki perbedaan derajat sensitivitas. Masyarakat  memandang  hutan  sebagai  tempat  mereka
melakukan aktivitas sosial budaya dan ritual kepercayaan, disamping untuk memenuhi kebutuhan dasar (Ichsan 2009). Kampung Sukagalih, Cililin, dan Sirnarasa memiliki nilai derajat sensitivitas sedang, sedangkan Kampung Ciptagelar memiliki nilai derajat sensitivitas yang tinggi.
Tipe akses, derajat sensitivitas, dan tingkat ketergantungan masyarakat mempengaruhi tingkat tuntutan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan atau menjamin  keamanan  aksesnya.    Di  lain  pihak,  tipe  akses derajat sensitivitas dan tingkat ketergantungan masyarakat tersebut menggambarkan tingkat beban atau tingkat gangguan terhadap pihak Balai TNGHS.  Pemerintah memandang hutan ber dasar kan  kepemilikan   ( property  right )  seh ingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, TNGHS dimiliki oleh  negara  ( state  property ).    Berdasarkan  hak  dan kewenangannya, dan berpegang pada peraturan perundang- un dangan,  pemerin tah  melarang  masyarakat  untuk memanfaatkan sumber daya hutan.  Perbedaan pandangan ini menunjukkan perbedaan kepentingan terhadap keberadaan kawasan TNGHS yang pada akhirnya memicu konflik (Pratiwi 2008). Konflik di Kampung Cililin, Sirnarasa, dan Cipagelar telah mencapai tahap konflik terbuka ( manifest ). Fuad dan Maskanah (2000) membagi wujud konflik menjadi tiga yaitu konflik tertutup ( latent ), mencuat ( emerging ), dan terbuka ( manifest ).  Konflik latent adalah konflik yang tersembunyi, dicirikan  oleh  tekanan-tekanan  yang  tidak  tampak,  tidak sepenuhnya berkembang, dan belum terangkat ke permukaan. Konflik mencuat adalah konflik yang sudah dapat dikenali pihak-pihak  yang  berselisih,  diakui  bahwa  perselisihan meman g  ada,  permasalah an n ya  telah   jelas  tetapi penyelesaiannya belum berkembang.  Konflik terbuka adalah konflik dengan pihak-pihak yang berselisih terlibat secara aktif dalam perselisihan yang terjadi, sudah mulai bernegosiasi, atau menghadapi kebuntuan.
Akses atas sumber daya hutan baik berupa penggarapan kawasan  hutan  untuk  budi  daya  pertanian  maupun  untuk permukiman diperoleh warga masyarakat melalui hubungan- hubungan sosial antara masyarakat dengan petugas. Dalam proses hubungan sosial tersebut terjadi negosiasi-negosiasi dan konsensus, maupun terjadi pemaksaan atau tekanan ( pres- sure ).  Pemaksaan atau tekanan terjadi dari petugas lapangan Balai  TNGHS  maupun  dalam  situasi  tertentu  terjadi sebaliknya yakni pemaksaan atau tekanan dari masyarakat terhadap petugas Balai TNGHS.  Pemaksaan dari petugas lapangan Balai TNGHS dilakukan dalam bentuk ancaman- ancaman sanksi terhadap warga wasyarakat yang dianggap melanggar peraturan perundangan-undangan, seperti ancaman hukuman penjara, ataupun penyitaan barang-barang milik warga  masyarakat.    Sedangkan  pemaksaan  dari  warga masyarakat  dilakukan  dalam  bentuk  protes-protes  dan demonstrasi.  Sebaliknya, negosiasi-negosiasi dan konsensus dilakukan untuk mencapai kerjasama.  Negosiasi-negosiasi dilakukan  karena  masing-masing  pihak  menghendaki penyelesaian masalah.
Salah satu bentuk upaya yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh akses adalah respons mereka terhadap keberadaan
dan  kebijakan  Balai  TNGHS.  Masyarakat  Kampung Sukagalih,  Cililin,  dan  Sirnarasa  mendukung  keberadaan TNGHS karena mereka menganggap bahwa TNGHS dapat melindungi sumber air yang diperlukan untuk  mengairi lahan pertaniannya.    Masyarakat  Kampung  Sukagalih  rela  jika dilarang berladang di dalam kawasan lagi, meskipun berharap tetap diperbolehkan menyadap getah pohon damar yang ada di dalam TNGHS.  Masyarakat Kampung Cililin dan Sirnarasa menuntut  untuk  tetap  diperbolehkan  bermukim  di  dalam kawasan  dan  mengolah  lahan  pertanian  meskipun  ada pembatasan  untuk  tidak  menambah  jumlah  rumah  dan memperluas lahan garapan.  Masyarakat di dua kampung ini sangat  mendukung  kebijakan  Balai  TNGHS  yang  akan mengakomodasi  kepentingan mereka  dalam zona  khusus, sedangkan  masyarakat  Kampung  Ciptagelar  menuntut diberikan hak kelola terhadap areal atau wewengkon yang selama ini telah mereka klaim sebagai wilayah adat, sehingga zona khusus dirasakan belum cukup mengakomodasi tuntutan mereka. Kampung Sukagalih, Cililin,  dan Sirnarasa yang memiliki derajat sensitivitas sedang melakukan tuntutan yang sedang, sedangkan Kampung Ciptagelar yang memiliki derajat sensitivitas tinggi melakukan tuntutan yang tinggi pula.
Di pihak Balai TNGHS, para petugas seringkali merasa bimbang.  Pada satu sisi mereka mengetahui bahwa aktivitas masyar akat  di  dalam  kawasan   TNGHS  mer upakan pelanggaran hukum, tetapi pada sisi yang lain mereka juga memahami  bahwa  masyarakat  belum  memiliki  alternatif pendapatan  selain  menggarap  lahan  di  dalam  kawasan TNGHS.    Oleh  karena  itu,  para  petugas  TNGHS  masih memberikan toleransi terhadap aktivitas masyarakat di dalam kawasan TNGHS.  Apabila pihak Balai TNGHS memaksakan kepentingannya, maka tingkat konflik akan tinggi. Namun, pihak petugas TNGHS berusaha untuk menurunkan tingkat konflik melalui toleransinya.
Mengacu pada teori hak kepemilikan ( property right ) dari Schlager dan Ostrom (1992), masyarakat di keempat kampung memperoleh hak untuk access , withdrawal , dan management , yang berarti masyarakat memegang posisi sebagai claimant . Namun  demikian,  hak management tersebut  belum  kuat karena masih harus memperhatikan pembatasan-pembatasan yang dibuat atau ditentukan oleh pihak lain (Balai TNGHS). Meskipun   beberapa  warga  masyarakat  melakukan pemindahtanganan  hak  pemanfaatan  lahan  atau  hak menggarap kepada warga lainnya dari masyarakat kampung yang sama, tetapi perilaku tersebut belum dapat tergolong hak alienation , karena masyarakat tidak mempunyai kontrol secara penuh atas sumber daya hutan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.
Program  manajemen  konflik  Balai  TNGHS Konflik penguasaan dan pemanfaatan TNGHS telah menyebabkan degradasi kawasan yang cukup besar.  Degradasi kawasan TNGHS dalam kurun waktu 1989–2004 mencapai 25% atau 22  ribu  ha  (laju  kerusakan  rata-rata  1,3%  per  tahun). Degradasi kawasan berupa peningkatan luas semak belukar, ladang, dan perumahan  paling besar terjadi di kawasan yang
berdekatan dengan perkampungan.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts- II/2003  (Dephut  2003)  ternyata  tidak  sejalan  dengan  SK Nomor 70/Kpts-II/2001 (Dephut 2001) tentang Penetapan Kawasan  Hutan,  Perubahan  Status,  dan  Fungsi  Kawasan Hutan  yang  seharusnya  menjadi  acuan  utama  dalam penerbitan  kebijakan perluasan TNGHS karena  kebijakan tersebut  berisi  tentang  perubahan  fungsi  kawasan  hutan lindung dan hutan produksi menjadi taman nasional. Prosedur yang semestinya dilakukan dalam perubahan fungsi kawasan hutan  harus  didahului  kajian  tim  terpadu  yang  dibentuk Menteri  Kehutanan  serta  didukung  rekomendasi  dari pemerintah daerah dan DPRD (sesuai SK Nomor 70/Kpts-II/ 2001; Dephut 2001).  Namun, prosedur ini tidak dilakukan dalam  proses  perubahan  fungsi  kawasan  tersebut.    Jika prosedur perubahan fungsi kawasan dilakukan mengikuti SK Nomor 70/Kpts-II/2001 (Dephut 2001), konflik yang terjadi diperkirakan tidak sebesar saat ini, karena setidak-tidaknya informasi perubahan fungsi kawasan disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga musyawarah dengan masyarakat dapat dilakukan.
Dalam  upaya  menyelesaikan  konflik  tersebut,  Balai TNGHS menyelenggarakan beragam program sebagai upaya manajemen  konflik  berupa  Model  Kampung  Konservasi (MKK)  untuk  pemberdayaan  masyarakat  (Balai  TNGHS 2009a) dan program adopsi pohon oleh masyarakat (Balai TNGHS  2009b).    Melalui  program  tersebut  masyarakat didorong  untuk  merestorasi  kawasan  dengan  melakukan penanaman dengan pembiayaan ditanggung oleh orang tua angkat ( adopter ).  Program lainnya adalah upaya penegakan hukum secara bertahap mulai dari pre-emtif dan preventif sampai dengan langkah penindakan secara represif dan alokasi zona khusus untuk menampung kepentingan masyarakat.  Di samping  menjalankan program-program  tersebut, saat  ini sedang diwacanakan 3 alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk menangani konflik permukiman di dalam TNGHS, yaitu penutupan akses masyarakat ke dalam kawasan, pemindahan permukiman ( resettlement ), dan penegakan hukum (represif). Alternatif lainnya adalah pemberian akses masyarakat secara sah, revisi kebijakan perluasan, dan enclave. Pemberian akses masyarakat secara terbatas di dalam zona khusus juga dapat dipandang sebagai salah satu alternatif solusi yang tepat.
Penutupan akses masyarakat, pemindahan permukiman, dan  penegakan  hukum  merupakan  upaya  pemenuhan ketentuan  UU  Nomor  5  Tahun  1990  (Dephut  1990)  dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 (Dephut 1998) yang menyatakan bahwa di dalam kawasan taman nasional tidak dibenarkan adanya kegiatan-kegiatan yang mengancam kelestarian kawasan. Keberadaan permukiman merupakan bentuk gangguan dan ancaman terhadap kelestarian kawasan sehingga harus dikeluarkan dari dalam kawasan dan disertai pemindahan permukiman . Namun demikian, alternatif solusi ini sangat berat untuk dilakukan karena untuk pelaksanaannya memerlukan pendanaan yang sangat besar dan kemungkinan adanya resistensi yang besar dari masyarakat.
Pemberian akses masyarakat secara sah, revisi kebijakan perluasan  kawasan  TNGHS,  dan enclave merupakan kebijakan yang memerlukan biaya lebih kecil dibandingkan kebijakan pemindahan permukiman.  Argumentasi pilihan kedua ini adalah bahwa kawasan hutan yang digunakan untuk perluasan TNGHS  kenyataannya  (fakta  yang  ada)  sedang ditempati oleh masyarakat sehingga sudah tidak memenuhi kriteria  taman  nasional  yang  seharusnya  utuh  dan  alami. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap kawasan yang dijadikan areal perluasan.  Alternatif kedua ini nantinya juga dapat diintegrasikan dengan model pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).  TNGHS sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai model KPHK di In- donesia.
Alternatif  ketiga,  yaitu  pemberian  zona  khusus, sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan (Permenhut)  Nomor  P.56/Menhut-II/2006  (Dephut  2006) hanya dapat dialokasikan untuk permukiman yang telah ada sebelum  kawasan  ditetapkan  menjadi  taman  nasional. Permukiman yang ada setelah penetapan taman nasional tidak dapat  diakomodasi  dalam  zona  tersebut  sehingga  harus dicarikan alternatif lain untuk mengatasinya.  Dalam upaya menyelesaikan permasalahan permukiman di dalam kawasan, Balai  TNGHS  memilih   alter natif  mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam zona khusus.   Operasionalisasi zona  khusus  ini  secara  umum  dapat  dilakukan  pada permukiman yang memang telah ada sebelum penunjukan atau perluasan  TNGHS  serta  memenuhi  kriteria  sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 (Dephut 2006).    Dari  keempat  kampung,  kampung  yang  dapat diakomodasi dalam zona khusus adalah Kampung Cililin dan Sirnarasa,  sedangkan  untuk  Kampung  Sukagalih  dan Ciptagelar perlu ditempuh kebijakan yang berbeda.
Program yang dapat diimplementasikan untuk Kampung Ciptagelar adalah pemberian hak kelola hutan adat.  Kebijakan pemberian hak  kelola hutan  adat kepada  masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar ini layak dipertimbangkan mengingat masyarakat adat Kasepuhan ini telah turun temurun tinggal di  dalam  kawasan  TNGHS.    Kehidupan  mereka  sangat tergantung  pada  sumber  daya  di  dalamnya.    Masyarakat Kasepuhan  Ciptagelar  juga  memiliki  kelembagaan  adat meliputi pimpinan adat serta aturan/hukum adat yang ditaati. Namun, keberadaan masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar harus memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah sebagai masyarakat  adat  yang  dikuatkan  dengan  suatu  peraturan daerah untuk dapat memperoleh hak kelola hutan adat.  Pro- gram  pemberian  hak  pengelolaan  kawasan  konservasi bersama masyarakat (PKKBM) dapat dijalankan di Kampung Sukagalih dengan pendekatan pola hutan kemasyarakatan (HKm) sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor P.37/ Menhut-II/2007  tentang  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm) (Dephut 2007).

## Kesimpulan
Implementasi kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan pada masa lalu hingga masa kini berimplikasi pada penurunan
secara signifikan akses masyarakat dan peningkatan konflik atas kawasan TNGHS.  Kebijakan pemerintah tersebut tidak berdasarkan pada realitas sosial di tingkat lapangan, sehingga tidak  dapat  memecahkan  masalah  yang  ada,  sebaliknya meningkatkan permasalahan. Masyarakat menempuh jalur hubungan-hubungan  sosial  dengan  petugas  untuk  tetap menjamin  akses  pada  sumber  daya  hutan  yang  menjadi gantungan hidup mereka.  Terdapat 3 tipe akses masyarakat pada  sumber  daya  TNGHS,  yaitu  penggarapan  kawasan TNGHS untuk lahan pertanian,  penggunaan kawasan TNGHS untuk sebagian lahan pertanian dan permukimannya, dan penggunaan kawasan TNGHS untuk seluruh lahan pertanian dan permukimannya.  Balai TNGHS menyelenggarakan pro- gram-program  model  kampung  konservasi  (MKK)  untuk pemberdayaan masyarakat, adopsi pohon dan alokasi zona khusus sebagai upaya manajemen konflik; dan melakukan penegakan hukum secara bertahap mulai dari pre-emtif dan preventif sampai dengan langkah penindakan secara represif.

## Saran
Alternatif solusi yang dapat ditempuh dalam mengatasi konflik  pada  kawasan TNGHS  adalah  (1)  pemberian  hak pengelolaan sebagian kawasan konservasi dengan pola HKm untuk Kampung Sukagalih, (2) penetapan zona khusus di Kampung Cililin dan Sirnasari, dan (3) pemberian hak kelola hutan adat kepada masyarakat adat Kasepuhan di Kampung Ciptagelar.  Balai TNGHS perlu merumuskan kesepakatan bersama masyarakat yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak di zona khusus dalam proses zonasi kawasan TNGHS.  Balai TNGHS disarankan melibatkan tokoh-tokoh (pimpinan) informal dalam proses konsultasi publik. Balai TNGHS juga disarankan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat  supaya  perilaku  berpindah  pemukiman  pada masyarakat  Kasepuhan  Ciptagelar  tetap  dapat  menjaga kelestarian taman nasional.

## Daftar  Pustaka
[ANRI] Arsip Nasional Republik Indonesia. 1980. Memori Residen  Banten  (JS  de  Kanter),  28  Mei  1934  dalam Memori Serah Jabatan 1931–1940 Jawa Barat .  Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
[Balai  TNGHS]  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Halimun Salak.  2007a. Draf Akademik Rencana Pengelolaan TNGHS .  Kabandungan: Balai TNGHS.
[Balai TNGHS]  Balai Taman  Nasional  Gunung  Halimun Salak.  2007b. Rencana  Pengelolaan  TNGHS  2007– 2026 . Kabandungan: Balai TNGHS.
[Balai  TNGHS]  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Halimun Salak.  2009a. Rencana Aksi Restorasi Koridor Halimun- Salak (2009–2013) .  Kabandungan: Balai TNGHS.
[Balai TNGHS] Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak.  2009b. Model Kampung Konservasi: Saling Percaya  dan  Menghargai  Perspetif  yang  Berbeda .
JMHT Vol. XVI, (3):  137–142, Desember 2010
Kabandungan: Balai TNGHS.
[Dephut] Departemen Kehutanan RI.  1990.  Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati  dan  Ekosistemnya.    Jakarta:  Departemen Kehutanan RI.
[Dephut] Departemen Kehutanan RI.  1992.  Surat Keputusan Menteri  Kehutanan  No.  282/Kpts-II/1992  tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Cagar Alam Gunung Halimun Menjadi Taman Nasional  Gunung Halimun. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Dephut]  Departemen  Kehutanan  RI.    1998.    Peraturan Pemerintah No. P.68/Menhut-II/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan  Kawasan  Pelestarian Alam.  Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Dephut] Departemen Kehutanan RI.  2001.  Surat Keputusan Menteri  Kehutanan  No.  70/Kpts-II/2001  tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.  Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Dephut] Departemen Kehutanan RI.  2003. Surat Keputusan Menteri  Kehutanan  No.  175/Kpts-II/2003  tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas ± 113.357 (Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh) ha di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi  Banten  Menjadi  Taman  Nasional  Gunung Halimun-Salak.  Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Dephut] Departemen Kehutanan RI.  2005. 50 Taman Nasional di Indonesia .  Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Dephut] Departemen Kehutanan RI.  2007.  Peraturan Menteri Kehutanan  No.  P.37/Menhut-II/2007  tentang  Hutan Kemasyarakatan.  Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
[Dephut] Departemen Kehutanan RI.  2010.  Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi
Taman Nasional.  Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
Fisher S et al . 2000. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak .  Jakarta: The British Council.
Fuad HF, Maskanah S.  2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan .  Bogor: Pustaka Latin.
Galudra G, Sirait M, Ramdhaniaty N, Soenarto F, Nurzaman B.  2005.  History of land use policies and designation of Mount Halimun Salak National Park. Jurnal Manajemen Hutan Tropika 11(1):1–13.
Ichsan  IM.    2009.    Etika  lingkungan  masyarakat  adat Kasepuhan dalam pengelolaan hutan di Kawasan Taman Nasional  Gunung  Halimun  Salak:  inspirasi  Taoisme [diser tasi].    Yogyakar ta:  Sekolah  Pascasarjan a, Universitas Gajah Mada.
[LEI] Lembaga Ekolabel Indonesia. 2000. Pedoman LEI- 21:  Pedoman  Pelaksanaan  Penilaian  Lapangan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari . Bogor: Lembaga Ekolabel Indonesia.
Pratiwi S. 2008.  Model pengembangan institusi ekowisata untuk menyelesaikan konflik di Taman Nasional Gunung Halimun Salak [disertasi].  Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Ribot  JC,  Peluso  NL.    2003. A  theory  of  access. Rural Sociology Society 68(2):153–181.
Schlager E, Ostrom E.  1992.  Property rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. Land Economics 68(3): 249–262.
Soekanto S.  1982. Sosiologi Suatu Pengantar .  Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.
Soekmadi R.  2002.  National park management in Indonesia: focused on the issues of decentralization and local people [disertasi].  Gottingen: Faculty of Forestry Science and Forest Ecology, Georg-August University of Gottingen.