## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM PEMBUATAN E-KTP PADA KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG
Prima Maya Sari 1 , Sri Sudarini 2 , Puspita Sari 3 , Eryani 4
1), 2), 3), 4) Kantor Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang Email Correspondence: Puspitasari1982.ps@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the implementation of regional regulation number 11 of 2008 which has been  implemented  in  the  Alang-Alang  Lebar  District  Office  of  Palembang  City.  The  research approach used in this study uses a qualitative descriptive method. The data sources used are primary data  and  secondary data. The  results  of the  analysis in  general,  the implementation  of the  Regional Regulation  No.  11  of  2008  on  making  e-KTPs  in  Alang-alang  Palembang  District  has  not  run optimally. This is indicated by the failure to achieve the set target of 26,000 compulsory KTPs. Apart from  that,  this  program  also  faces  various  problems  including  the  lack  of  coordination  with  other SKPDs,  the  unavailability  of  Standard  Operating  Procedures  (SOP)  or  implementation  instructions and  technical  instructions  (juklak  and  technical  guidelines),  e-KTP  officers  in  sub-districts  and  in urban  village,  lack  of  equipment,  low  public  awareness,  lengthy  bureaucratic  structure  for implementing  e-KTP  and  unclear  division  of  authority  between  SKPDs  in  implementing  e-KTP. Meanwhile,  the  positive  value  found  is  the  high  willingness  (disposition)  of  e-KTP  implementing bureaucracy  officials,  especially  executors  at  the  sub-district  level.  This  should  be  appreciated because in the midst of limited personnel and equipment, sub-district officers were able to carry out their  tasks  of  entering  and  verifying  data,  taking  photos,  fingerprints  and  signatures  of  the  7,401 required KTPs properly.

## Keywords: Implementation, Policies, Local Regulations, E-KTP

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi  kebijakan perda nomor 11 tahun 2008 yang telah diterapkan pada Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan  metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil analisa adalah secara umum, implementasi Perda  Nomor  11  Tahun  2008  program  pembuatan  e-KTP  di  Kecamatan  Alang-alang  Palembang belum  berjalan  dengan  maksimal.  Hal  ini  ditandai  dengan  tidak  tercapainya  target  yang  ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya  masalah  minimnya  koordinasi  dengan  SKPD  lain,  tidak  tersedianya  Standard  Operating Procedure  (SOP)  atau  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  (juklak  dan  juknis),  kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam  mengimplementasikan  e-KTP.  Sementara  itu,  nilai  positif  yang  ditemui  adalah  tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) e-KTP, terutama implementor di tingkat kecamatan.  Hal  ini  patut  diapresiasi  karena  di  tengah  keterbatasan  personel  dan  peralatan,  petugas kecamatan mampu  menjalankan tugas  mengentri  dan memverifikasi  data, mengambil foto,  sidik  jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah, E-KTP

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Kompetensi  merupakan  salah  satu faktor  yang  harus  dimiliki  dan  pegawai yang sangat penting untuk mempertahankan  para  pegawai yang mempunyai pelayanan yang baik. Aparatur yang telah meningkatkan pelayanannya  melalui  kompetensi  sangat penting untuk dipertahankan agar organisasi merasa terjamin bahwa pencapaian  tujuannya  secara  efektif  dan efisien dapat dilaksanakan. Sejalan dengan pernyataan  tersebut,  faktor  utama  yang menentukan  tercapainya  tujuan  organisasi sangat  ditentukan  oleh  kualitas  sumber daya manusia yang memiliki kinerja. Agar para  pegawai  tetap  bekerja  dengan  baik dan  selalu          memberikan  prestasi  yang terbaik bagi organisasi, maka para pegawai tersebut  perlu  diberi  motivasi.  Pimpinan organisasi  harus  dapat  menggali  potensi yang  ada  pada  pegawai-pegawainya  dan membuat  mereka  agar  menggunakan kemampuan  yang  dimiliki  untuk  bekerja semaksimal  mungkin  sehingga  tujuan organisasi dapat tercapai.
Pelayanan  bagi  organisasi  bukan merupakan sesuatu yang kebetulan dimilikinya.  Pelayanan  yang  dimiliki  oleh organisasi  pada  hakikatnya  merupakan suatu  akibat  dari  persyaratan  kerja  yang
harus  dipenuhi  oleh  pegawai,  sedangkan terbentuknya  persyaratan  itu  sendiri  harus diupayakan  oleh  pimpinan  organisasi. Adapun  persyaratan  yang  memungkinkan pegawai  untuk  bersedia  bekerja  dengan penuh  semangat  banyak  macamnya.  Salah satu diantaranya ialah kemampuan pegawai  dalam  melaksanakan  kewajiban dan tanggungjawabnya juga adanya partisipasi dari masyarakat.
Masyarakat
mengharapkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Alang-Alang Lebar serta prosedur persyaratan pelayanan  dipermudah  karena  masyarakat menganggap prosedur yang berlaku biasanya  masih  berbelit-belit,  karena masih  harus  melampirkan  persyaratan yang  tidak  berkaitan  dengan  administrasi. Keluhan  atau  pengaduan  masyarakat  atas pelayanan selama ini ditempat sebelumnya merupakan  input  yang  berharga  karena dengan  demikian  dapat  mengevaluasi pelayanan  yang  selama  ini  diberikan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  semakin  pesat  saat  ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk  bisa  mengakses  informasi  apa  saja yang  mereka  butuhkan  dalam  kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Dengan terintegrasinya sistem
teknologi dan informasi ini juga berdampak  kepada  lembaga  publik  seperti pemerintah daerah.
Sistem pemerintahan daerah sekarang  ini  sudah  mulai  diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan  dari  pusat  pemerintahan. Sebagai  contoh  adalah  dengan  adanya penerapan electronic-government (e- government)  yang  mulai  diterapkan  di Indonesia.  Penerapan  e-government  di Indonesia, dengan bentuk kebijakan Instruksi  Presiden  No.  3/2003  tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-government. Tidak disangkal  lagi  bahwa  teknologi  informasi dan  komunikasi  dapat  digunakan  untuk menunjang  dalam  sistem  operasional  dan manajerial  dari  berbagai  kegiatan  institusi yang  di  dalamnya  termasuk  kegiatan pemerintahan  dalam  hal  penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.
Salah  satu  program  yang  langsung diterapkan  sekarang  ini  oleh  Kecamatan Alang-Alang Lebar adalah dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat adalah  berupa  penerapan  program  Kartu Tanda  Penduduk  Elektronik  atau  disebut juga e-KTP. e-KTP adalah kartu penduduk elektronik yaitu, alat teknologi komunikasi pada era modern ini yang sangat popular di seluruh  dunia.  e-KTP  merupakan  sistem
kependudukan terbaru yang sudah diterapkan  oleh  pemerintah,  hal  ini  sesuai dengan  amanat  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  23  tahun  2006  yang  juga diperkuat  dengan  Peraturan  Presiden  No. 26  Tahun  2009  tentang  Penerapan  KTP berbasis NIK secara nasional.
Kesiapan  petugas  pelayanan  di Kecamatan  Alang-Alang  Lebar  dalam memenuhi  kebutuhan  pelayanan  sangat berpengaruh  bagi kualitas  pelayanan masyarakat dibidang kependudukan. Sikap dan  perilaku  akan  membawa  pengaruh yang  besar  terhadap  kualitas  pelayanan. Apabila  petugas  pelayanan  Kecamatan Alang-Alang  Lebar  memiliki  sikap  dan perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  konsep pelayanan prima, maka masyarakat enggan untuk melapor apabila terjadi permasalahan  di  bidang  kependudukan termasuk e-KTP terhadap diri dan keluarganya. Sebaliknya sikap dan perilaku  petugas  baik  dan  sesuai  dengan konsep pelayanan prima, maka masyarakat akan  mudah  diminta  untuk  mematuhi persyaratan  dan  peraturan  di  Kecamatan Alang-Alang  Lebar.  Jumlah  penduduk yang  seharusnya  mempunyai  KTP  (+17 tahun  atau  yang  telah  menikah)  sebanyak 7.167 jiwa, sedangkan jumlah E-KTP yang sudah diterbtkan sebanyak 5.150 buah.
Organisasi pemerintah dalam kiprahnya  untuk  mencapai  tujuan,  sangat
ditentukan  oleh  peran  seluruh  komponen pegawai  yang  terlibat  dalam  dinamika organisasi.  Pegawai  secara  keseluruhan dituntut  untuk  mampu  berperan  aktif  dan profesional  agar  dapat  meningkatkan efektivitas pelayanannya. Kompetensi Aparatur belumlah cukup untuk meningkatkan  pelayanan  e-KTP  di  Kota Palembang,  tetapi  juga  perlu  didukung dengan  dana  dan  prasarana,  karena  tanpa dana dan prasarana itu tidak akan berjalan dalam upaya meningkatkan pelayanan.
Berdasarkan permasalahan
tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk meneliti
“implementasi kebijakan peraturan  daerah  nomor  11  tahun  2008 tentang tata laksana administrasi kependudukan  pada  Kantor  Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang“.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  masalah  yang  telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana  implementasi  kebijakan  perda nomor  11  tahun  2008  tentang  program  e- KTP pada Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang ?

## B.  KAJIAN PUSTAKA

## Kebijakan
Proses  implementasi  kebijakan  melihat kesesuaian  antara  program  yang  telah direncanakan  dengan  implementasinya
dilapangan.  Implementasinya  kebijakan merupakan  proses  yang  krusial  dalam kebijakan  publik,  karena  bukan  hanya berkaitan  dengan  hal-hal  mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam  prosedur-prosedur  rutin  lewat  jalur birokrasi,  melainkan  juga  menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memeroleh  kebijaksanaan  (Wahab,  1997: 59).  George  C.  Edward  III  (1980:  1) berpendapat  bahwa,  without  effective implementation  the  decision  of  policy makers will not be carried out suc.
Sementara  itu,  Donald  van  Mater dan  van  Horn  (1975:  463)  menguraikan implementasi  kebijakan  tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun swasta  baik  secara  individu  maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan. Di pihak lain Daniel  A.  Mazaman  dan  Paul  A.  Sabatier (1983:22) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

## Implementasi Kebijakan Publik
Donald  van  Mater  dan  van  Horn (1975:  463)  menguraikan  implementasi kebijakan tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik  secara  individu  maupun  kelompok yang  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam kebijakan.  Di  pihak  lain  Daniel  A., Mazaman  dan  Paul  A.  Sabatier  (1983:22) mengemukakan bahwa implementasi adalah  pelaksanaan  keputusan  kebijakan dasar,  biasanya  dalam  bentuk  undang- undang,  namun  dapat  pula  berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan  eksekutif  yang  penting  atau keputusan badan peradilan.
Secara  sederhana  implementasi kebijakan  itu  sendiri  dapat  diartikan sebagai  the  translation  of  a  policy statement  into  action  (Cooper  dkk,  1995: 185)  seperti  yang  juga  dikemukakan  oleh Wibawa dkk (1994: 15) bahwa implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan konkrit  dalam  rangka  mencapai  tujuan. Sementara  itu  implementasi  kebijakan yang dimaksudkan Grindle (1980: 6-7).
“in  general  task of implementation is  establish  a  link  that  allows  the  goal  of public  policies  to  be  realized  as  outcomes of  governmental  capacity………  thus  can begin  only  when  general  goals  has  been specified,  when  action  programmes  have been designed, and when funds have been allocated for pursuit of the goals”.
Dari  pendapat  para  ahli  yang  telah dikemukakan  tersebut,  dapat  ditarik  suatu
kesimpulan,  yang  intinya  memposisikan implementasi  kebijakan  sebagai  suatu pencapaian tujuan-tujuan daripada kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat banyak (publik) dengan melibatkan  berbagai  pihak  (masyarakat dan swasta). Dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan tersebut, pihak pemerintah berposisi sebagai regulator.

## C.  METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini    adalah  metode  deskriptif kualitatif,  Menurut  Moh.  Nazir  (1999;63), bahwa  metode  deskriptif  adalah  suatu metode  dalam  meneliti  status  sekelompok manusia,  suatu  obyek,  suatu  set  kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Fokus penelitian ini adalah Implementasi  Kebijakan  Perda  Nomor  11 Tahun  2008  Di  Kecamatan  Alang-Alang Lebar Kota Palembang yang terbagi dalam 2  (dua)  bagian  yaitu  pelaksanaan  program E-KTP dan faktor-faktor yang mendukung dan  menghambat  Implementasi  Kebijakan Perda  Nomor  11  Tahun  2008  yang dijabarkan pada 3 (tiga) aspek yakni faktor
yang  memudahkan (predisposing  factor, faktor  yang  memungkinkan (enabling factor), faktor yang memperkuat (reinforcing  factor ).  Informan  dalam penelitian  ini  dibagi  2  yaitu  informan kunci  dan  informan  pendukung.  Informan kunci  guna  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  Camat  dan  sekcam yang  bekerja  pada  Kecamatan  Alang- Alang  Lebar  Kota  Palembang,  sedangkan informan  pendukung  adalah  kepala  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Camat, Sekcam dan Lurah
Sumber  data  penelitian  ini  ada  2 macam  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  Primer  adalah    data    yang diambil  dari  sumber  pertama  di  lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan,  sedangkan  data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  berupa  surat keputusan  dan  dokumen  yang  berkaitan dengan kebijakan peraturan daerah  nomor 11    tahun  2008  tentang    tata  laksana administrasi kependudukan pada kecamatan alang-alang lebar kota Palembang.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  yaitu  wawancara,  observasi, dan  telaahan  dokumentasi.  Pengujian  data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan teknik triangulasi yaitu melalui: check, re- check dan crosscheck terhadap  data  yang
diperoleh dari teori,metodologi dan persepsi peneliti. Tehnik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah tehnik analisis kualitatif. Lokasi penelitian di  Kecamatan  Alang-Alang  Lebar  Kota Palembang

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Kebijakan  Program  e- KTP di Kecamatan Alang-alang

## Palembang
Untuk  menganalisis  implementasi program e-KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang,  teori  yang  dijadikan  rujukan adalah teori implementasi kebijakan George  C.  Edward  III.  Dalam  teori  ini, implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh faktor  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi dan struktur birokrasi. Bagaimana pengaruh  keempat  faktor  tersebut  dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang dijabarkan sebagai berikut.

## 1) Komunikasi
Dalam  melaksanakan  program  e-KTP, selaku leading sector Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  bertanggung-  jawab penuh  dalam  mengimplementasikan  e- KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  memainkan  peranan  komunikasi dengan  SKPD  agar  program  e-KTP  dapat diimplementasikan  dengan  baik.  Faktor komunikasi  menjadi  salah  satu  penentu
bagi  terlaksananya  e-KTP.  Komunikasi berkaitan dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan,  mensosialiasasikan  dan mengkoordinasikan e-KTP.
Berkaitan dengan sosialisasi program e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  bersama-sama  dengan Kecamatan  Alang-alang  telah  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat.  Sosialisasi dilakukan dengan mengundang masyarakat ke  kantor  camat  untuk  diberi  pengarahan mengenai  e-KTP.  Masyarakat  diundang secara  bergantian  untuk  setiap  kelurahan selama  beberapa  hari.  Pihak  kelurahan diminta  mengorganisir  warganya  untuk datang ke kantor camat. Petugas dari Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dan petugas  dari  Kecamatan  Alang-alang memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata-cara pengurusan e-KTP.
Dengan  adanya  sosialisasi  tersebut masyarakat menjadi paham terhadap program  e-KTP,  sehingga  ketika  ingin mengurus e-KTP masyarakat tahu apa hak dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhinya. Selama  ini  masyarakat  hanya  mengetahui tata  cara  pengurusan  KTP  manual.  Di  sisi lain,  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan Pemerintah  Kota  Palembang  ini  tidak melibatkan  media  masa  secara  langsung. Dalam  konteks  implementasi  program  e-
KTP,  media  massa  hanya  terlibat  meliput berita-berita  mengenai  sosialisasi  dan proses  pelaksanaan  pengurusan  e-KTP yang  dilakukan  di  Kecamatan  Alang- alang.  Sementara  itu,  iklan-iklan  tidak disebar  oleh  Pemerintah  Kota  Palembang melalui Koran dan televisi  lokal, sehingga banyak  masyarakat  yang  tidak  tahu program  e-KTP.  Sesungguhnya  apabila kerjasama  bisa  dijalin  oleh  Pemerintah Kota  Palembang  dengan  media  massa, pemerintah dapat mengefektifkan sosialisasi program e-KTP.
Selain sosialisasi, komunikasi program  e-KTP  juga  dilakukan  dengan koordinasi.  Adapun  jalur  koordinasi  yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  adalah  melalui Asisten  Pemerintahan,  Bagian  Hukum, Bappeda, Kecamatan Alang-alang,
Inspektorat dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sebagaimana program-program  lainnya  yang  pernah dilaksanakan di Pemerintah Kota Palembang,  koordinasi  dalam  pelaksanaan e-KTP  dilaksanakan  dalam  bentuk  rapat koordinasi antar SKPD.
Dari hasil triangulasi data diketahui bahwa  koordinasi  antar  SKPD  belum berjalan  maksimal.  Salah  satu  contoh adalah, koordinasi antara Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dan Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah
(Bappeda),  belum  berjalan  maksimal.  Hal ini  terjadi  karena  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  selaku  leading  sector implementasi program e-KTP merasa tidak harus  berkoordinasi  dan  berkonsultasi dengan SKPD lain karena tidak ada aturan yang  mengatur  itu.  Bappeda  sebagai institusi perencana pembangunan di daerah harus  dilibatkan  dalam  setiap  kegiatan yang  berkaitan  dengan  pembangunan  dan administrasi  pemerintahan.  Keterlibatan Bappeda  dalam  perencanaan  yang  akan dilakukan oleh setiap SKPD terkait dengan sistem perencanaan anggaran.
Setiap  kegiatan  yang  dilakukan oleh masing-masing SKPD harus mengkonsultasikannya  dengan  Bappeda karena  Bappeda  yang  melakukan  estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan  program  tersebut.  Fakta membuktikan  lemahnya  koordinasi  antar SKPD  adalah  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil    tidak  dilibatkan  secara institusional (kelembagaan). Padahal program  e-KTP  merupakan  salah  satu program  yang  berkaitan  dengan  teknologi informasi yang seharusnya juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika  sebagai  unit  organisasi  yang bertugas  mengurus  teknologi  informasi  di Pemerintah Kota Palembang.
Esensi keterlibatan Dinas Komunikasi  dan  Informatika  adalah  untuk
memperkuat  kapasitas  Pemerintah  Kota Palembang  di  bidang  IT,  karena  melalui program  e-KTP  diharapkan  adanya  proses alih teknologi ke daerah.

## 2) Sumber Daya
Ketersediaan  sumber  daya  yang memadai  menjadi  salah  satu  syarat  bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud di sini, dapat berupa  sumber  daya  manusia,  peralatan dan  keuangan.  Sumber  daya  menjadi mesin  penggerak  bagi  bekerjanya  sebuah program. Sumber daya menjadi energi bagi terlaksananya suatu program. Tanpa sumber  daya  yang  mencukupi,  mustahil program dapat dilaksanakan dengan baik.
Implementasi  program  e-KTP  di Kecamatan Alang-alang Palembang dilengkapi  dengan  penyediaan  sumber daya.  Pemerintah  Kota  Palembang  dan Kecamatan  Alang-alang  memersiapkan dengan  matang  segala  sesuatu  yang diperlukan untuk mengimplementasikan e- KTP.  Kecamatan  Alang-alang  memiliki keseriusan  untuk  melaksanakan  program ini.  Keseriusan  itu  bisa  dilihat  dari kemauan untuk menyediakan sumber daya manusia  dan  tempat  yang  memadai  untuk mendukung pelaksanaan program e-KTP.
Kecamatan Alang-alang memersiapkan  8  orang  tenaga  operator  e- KTP.  Operator  bertugas  mengentri  data, mengambil  foto,  sidik  jari  dan  tanda
tangan  wajib  KTP.  Tenaga  operator tersebut  diangkat  berdasarkan  Surat  Dinas
Camat Alang-Alang
Lebar No. 470288/CPS/VII/2019  tentang  Pengiriman Nama-nama  Operator  Pengambilan  Photo, Sidik  Jari  dan  Tanda  Tangan  Wajib  KTP. Dari  surat  itu  diketahui  bahwa  terdapat  8 orang petugas operator e-KTP di Kecamatan  Alang-alang.  Dari  8  orang tenaga operator tersebut, 7 orang merupakan  PNS  fungsional  umum  dan  1 orang tenaga honorer.
Berdasarkan  kenyataan  dilapangan bahwa  jumlah  sumber  daya  manusia  yang tersedia  dalam  implementasi  program  e- KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang belum mencukupi untuk
melayani semua masyarakat yang membutuhkan e-KTP. Di  mana kebutuhan dalam  pelayanan  e-KTP  ini  minimal membutuhkan  10  tenaga  operator,  yaitu dengan perkiraan 4 orang untuk entri data, 2  orang  untuk  pengambilan  foto,  2  orang untuk  sidik  jari  dan  2  orang  untuk  tanda tangan.
Sementara  itu,  untuk  sumber  daya peralatan  yang  tersedia  di  Kecamatan Alang-alang  masih  minim.  Sumber  daya peralatan  tersebut  terdiri  dari  komputer yang memiliki jaringan dan sistem e-KTP, mesin  foto,  mesin  sidik  jari  dan  mesin pembaca  tanda  tangan.  Selama  ini  mesin yang tersedia untuk masing-masing
keperluan  hanya  satu  buah.  Hal  ini  jelas tidak sebanding dengan beban atau jumlah masyarakat wajib KTP yang akan dilayani. Minimnya  peralatan  yang  dimiliki  dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan  Alang-alang  bisa  dimaklumi, karena  program  ini  merupakan  proyek  di kecamatan  pemekaran  di  mana  peralatan disediakan  seluruhnya  oleh  Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri belum  siap  menyediakan  peralatan  yang mencukupi.  Selain  itu,  faktor  distribusi peralatan  juga  menjadi  kendala.  Peralatan e-KTP kerap kali terlambat didistribusikan ke  daerah  sehingga  daerah  mengalami kekurangan  peralatan  untuk  menjalankan e-KTP.

## 3) Disposisi
Dalam mengimplementasikan suatu  kebijakan,  komitmen  atau  kemauan menjadi  factor  yang  tidak  bisa  diabaikan. Keberhasilan implementasi program sangat  bergantung  pada  komitmen  yang kuat  dari  seluruh  stakeholders  untuk melaksanakan  kebijakan.  Komitmen  harus dimiliki  oleh  birokrasi  pelaksana  program dan  masyarakat  yang  menjadi  target  atau sasaran kebijakan.
Komitmen yang kuat dapat menjadi modal bagi terlaksananya kebijakan.  Dengan  adanya  komitmen, berbagai  masalah  dalam  implementasi kebijakan  bisa  dipecahkan  karena  setiap
pelaksana  program  berpikir  dan  bertindak untuk mensukseskan implementasi kebijakan.
Pelaksana  (implementor)  e-KTP memiliki  komitmen  yang  kuat  dalam menyelenggarakan  e-KTP.  Komitmen  ini muncul dengan sendirinya karena Kecamatan  Alang-alang  sudah  ditunjuk sebagai project e-KTP sebagai daerah hasil pemekaran kecamatan di Kota Palembang. Kecamatan Alang-alang harus menunjukkan  kemauan  dan  spirit  yang tinggi  dalam  mengimplementasikan  e- KTP,  karena  menjadi  kecamatan  hasil pemekaran  wilayah  mendapat  kesempatan untuk  melaksanakan  e-KTP.  Hal  ini menjadi  kesempatan  dan  tantangan  bagi Kecamatan Alang-alang.
Kecamatan Alang-alang harus menjawab  tantangan  tersebut  dengan menunjukkan  kinerja  dan  prestasi  yang gemilang.  Dalam  pelaksanaan  program  e- KTP,  kendala  yang  dihadapi  oleh  petugas di  lapangan  adalah  rendahnya  kemauan masyarakat  untuk  datang  ke  kantor  camat karena  alasan  ekonomi.  Selain  itu  kondisi ini  jadi  makin  sulit  karena  minimnya personel  kelurahan  dalam  mengorganisir masyarakat  wajib  KTP  yang  ada  di kelurahannya  untuk  datang  ke  kantor camat serta jarak dari kelurahan ke kantor camat  yang  cukup  jauh.  Jarak  yang  cukup jauh  antara  rumah  masyarakat  dan  kantor
camat  mengurangi  antusiasme  warga datang ke kantor camat untuk mengurus e- KTP.
Permasalahan tersebut menjadi salah  satu  akibat  tidak  tercapainya  target yang  telah  ditetapkan.  Dari  26.000  wajib KTP  yang  menjadi  kuota,  yang  terealisasi hanya  7.401  wajib  KT.  Artinya,  target yang dicapai oleh Kecamatan Alang-alang kurang  dari  30  persen.  Jumlah  ini  masih kecil jika dibandingkan dengan target yang dibebankan  oleh  Kementerian  Dalam Negeri. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan,  memaksa  pemerintah  untuk melanjutkan  kembali  sisa  target  yang belum terealisasi tersebut di tahun 2018.
4) Birokrasi
Struktur birokrasi dalam implementasi  program  e-KTP  dilakukan secara  berjenjang.  Di  tingkat  pusat, Kementerian  Dalam  Negeri  bertanggung jawab  menginisiasi  program  e-KTP.  Di Kota  Palembang,  instansi  yang  terlibat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil,  Asisten  Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Badan  Kepegawaian  Daerah,  Bagian Hukum,  Kecamatan  Alang-alang  dan seluruh  kelurahan  di  Kecamatan  Alang- alang.  Secara  umum,  Kecamatan  Alang- alang menjadi ujung tombak implementasi program  e-KTP.  Kecamatan  Alang-alang
bertanggungjawab  melakukan  sosialisasi, mengorganisir  masyarakat,  memverifikasi data,  mengentri  data,  mengambil  foto, sidik  jari  dan  tanda  tangan  wajib  KTP. Setelah  semua  proses  itu  dilakukan, Kecamatan  Alang-alang  menunggu  hasil jadi  e-KTP  dari  Direktorat  Jenderal Administrasi  Kependudukan  Kementerian Dalam  Negeri  yang  akan  diserahkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kecamatan  Alang-alang Palembang. Dengan kata lain, hasil jadi e- KTP  masih  dicetak  oleh  Kementerian Dalam Negeri, untuk kemudian didistribusikan ke daerah, karena peralatan pencetak  hasil  jadi  e-KTP  hanya  ada  di Kementerian Dalam Negeri.
Pencetakan  hasil  jadi  e-KTP  yang dimonopoli  oleh  Kementerian  Dalam Negeri  menimbulkan  ekses  negatif,  yaitu keterlambatan dalam distribusi hasil jadi e- KTP  kepada  wajib  KTP  yang  telah mengurus  e-KTP  di  daerah.  Struktur birokrasi  pencetakan  e-KTP  yang  masih panjang  menyebabkan  inefisiensi  waktu dalam pembuatan e-KTP karena terjadinya keterlambatan distribusi e-KTP.
Masyarakat  mengeluhkan  lamanya  proses pencetakan e-KTP, bahkan untuk mendapatkan  e-KTP  butuh  waktu  satu bulan  terhitung  sejak  mereka  melakukan proses akhir pembuatan e-KTP di kecamatan.
Di  samping  itu,  hubungan  atau pembagian  kewenangan  antar  SKPD dalam  pelaksanaan  program  e-KTP  juga tidak  jelas.  Pemerintah  Kota  Palembang tidak  mengatur  secara  baku  pembagian kewenangan antar SKPD dalam implementasi  program  e-KTP.  Akibatnya, masing-masing  SKPD  tidak  mengetahui secara jelas tanggungjawab dan kewenangannya dalam implementasi program  e-KTP,  terutama  bagi  SKPD  di luar  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil, dan Kecamatan Alang-alang.
Fakta  lain  yang  ditemukan  di lapangan adalah tidak tersedianya Standard Operating  Procedure  (SOP)  atau  petunjuk pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  (juklak dan  juknis)  e-KTP,  sehingga  implementor di  level  bawah  kesulitan  melaksanakan program  ini.  SOP  diperlukan  sebagai pedoman dan pengarah dalam pelaksanaan e-KTP.  Melalui  SOP,  birokrasi  di  tingkat bawah  memiliki  panduan  baku  mengenai pelaksanaan e-KTP.
Namun,  dalam  implementasi  e- KTP,  Departemen  Dalam  Negeri  selaku penanggung-jawab  kegiatan  tersebut  tidak menyediakan  SOP  e-KTP.  Departemen Dalam  Negeri  hanya  memberikan  catatan- catatan presentasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tidak tersedianya  SOP  pelaksanaan  e-KTP mengakibatkan
sulitnya petugas
menginterpretasikan  proses  pembuatan  e- KTP.  Salah  satu  persoalan  yang  terjadi  di Kecamatan  Alang-alang  adalah  tidak munculnya  tanda-tangan  wajib  KTP  di  e- KTP yang sudah dicetak oleh Departemen Dalam Negeri.
Analisis pada aspek isi kebijakan Analisis pada aspek isi kebijakan dilakukan  dengan  menggunakan  tiga indikator antara lain : indikator kepentingan  yang  dipengaruhi,  indikator tipe manfaat dan indikator derajat perubahan yang diharapkan.
a) Kepentingan yang dipengaruhi Analisis  ini  bertujuan  untuk  melihat  isi atau  kebijakan  ini  ketika  dijalankan. Kepentingan yang dipengaruhi yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimana  peran  serta  pemerintah  dalam pelaksanaan  kebijakan  publik.  Peran  serta tersebut  terwujud  melalui  penyuluhan- penyuluhan yang dilakukan kepada pegawai-pegawai di setiap SKPD. Pelaksanaan sosialisasi Pedoman Pembuatan  E-KTP  mengandung  dua kepentingan yang sejalan dengan penerapannya.  Pertama  kepentingan  yang terdapat  pada  pemerintah  sebagai  sumber daya  yang  dilibatkan  terutama  para  kader pelaksana  program  dan  juga  pemerintah daerah sendiri, mereka mempunyai kepentingan  didalam  peran  bagaimana mencapai keberhasilan didalam
melaksanakan  program  dari  kebijakan yang mereka rencanakan, kemudian kepentingan  kedua  yaitu  kepentingan pegawai  di  setiap  SKPD  sebagai  sasaran program  pembuatan  e-KTP.  Hal  tersebut sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang diperoleh. Berikut informasi yang disampaikan  oleh  informan  berdasarkan hasil wawancara:
“Kami  sangat  berterimah  kasih  dengan adanya Sosialisasi Teknis Proses
Pembuatan  e-KTP  di  tempat  kami,  maka kami dapat mengerti bagaimana melaksanakan penertiban proses pembuatan e-KTP pada SKPD”.
Peran kader dalam hal ini pemerintah  untuk  mewujudkan  penertiban proses pembuatan e-KTP dalam mengikuti sosialisasi Teknis Proses Pembuatan e-KTP. Peran serta pemerintah dalam sosialisasi Teknis Proses Pembuatan e-KTP  yaitu  sebagai  pelaksana  program yang memberikan penyuluhan- penyuluhan, bimtek dan work shop kepada pegawai  sedangkan  dari  pihak  pegawai diperoleh  informasi  bahwa  staf  pegawai sangat antusias dalam menanggapi sosialisasi  Pedoman  Pembuatan  E-KTP. Adapun  peran  serta  pemerintah  dalam menjalankan  program  menurut  informan dari hasil wawancara sebagai berikut:
“  Pemerintah  berperan  serta  dalam penvuluhan-penyuluhan  melalui    Dinas
Pendapatan,  Pengelola  Keuangan  dan Proses  pembuatan e-KTP (DPPKAD)”.
Dari  pernyataan  tersebut  diperoleh gambaran bahwa kepentingan yang dipengaruhi dalam pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Pembuatan E-KTP terdapat pada peran  serta  pemerintah  dan  staf  pegawai dalam  mewujudkan  ketertiban  proses pembuatan  e-KTP  di  Kecamatan  Alang- alang, hal ini bearti bahwa pemerintah dan pegawai  mempunyai  kepentingan  dalam pelaksanaan  program  terutama  sebagai acuan bagi kegiatan yang mereka laksanakan sehingga Teknis Proses Pembuatan  e-KTP  di  Kecamatan  Alang- alang bisa berhasil.

## b) Tipe manfaat
Analisis  dari  indikator  tipe  manfaat yaitu  dengan  melihat  manfaat  yang dihasilkan  dari  pelaksanaan  program terutama  bagi  pegawai  di  Kecamatan Alang-alang.  Analisis  ini  bertujuan  untuk melihat tipe atau jenis manfaat kebijakan bagi  pegawai  ketika  dijalankan.  Data mengenai  indikator  diperoleh  dari  data primer  yang  berasal  dari  analisis  hasil wawancara dengan staf pegawai Kecamatan Alang-alang serta data sekunder dengan menganalisis buku pedoman  pelaksanaan  Teknis Proses Pembuatan e-KTP:
Manfaat  adalah  sesuatu  yang  dapat dirasakan  kegunaannya  bagi  seseorang.
Pedoman Pembuatan E-KTP juga mengandung beberapa manfaat yang dapat dirasakan  oleh  pegawai  terutama  pegawai di setiap SKPD.
Program penertiban proses pembuatan  e-KTP  mempunyai  banyak keuntungan.  Salah  satunya  adalah  dengan megetahui  pengelolaan  barang  dapat mencegah  terjadinya  hilangnya  asset daerah  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah. Ini berarti program tersebut dapat memberikan  keuntungan  ekonomi  bagi pemerintah daerah.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan kepada  informan,  diperoleh  informasi sebagai berikut :
“Dengan  adanya  program  ini  kami bisa mengetahui bagaimana caranya proses pembuatan  e-KTP  melalui  penyuluhan-- penyuluhan, bimbingan teknis serta workshop  yang  dilakukan  pemerintah mengenai program pembuatan e-KTP “.
Kemudian  dari  informan  dari  hasil wawancara,  juga  didapatkan  informasi bahwa adanya Sosialisasi Pedoman Pembuatan E-KTP sangat bermanfaat bagi staf  kami,  pegawai  bisa  tahu  mana prosedur  pekerjaan  yang  harus  kami laksanakan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh  dari  pegawai  tersebut  diketahui bahwa  pelaksanaan  Sosialisasi  Pedoman Pembuatan  E-KTP  di  Kecamatan  Alang-
alang  sangat  memberikan  manfaat  dalam proses  pembuatan  e-KTPt  serta  terutama manfaat  yang  dirasakan  bagi  staf  staf pegawai sebagai sasaran program.

## c) Derajat perubahan yang diharapkan
Derajat perubahan yang diharapkan dalam  penelitian  ini  bermaksud  untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program pembuatan e-KTP dapat memberikan  perubahan  yang  berarti  bagi Kecamatan  Alang-alang.  Perubahan  yang diharapakan  tentunya  perubahan  kearah yang  lebih  baik,  dari  semula  tidak  tahu menjadi  tahu  dan  bagaimana  perubahan tersebut  dapat  membawa  manfaat  yang berarti  bagi  pegawai  maupun  diharapkan bagi  masyarakat  luas.  Adapun  perubahan yang diharapkan yaitu adanya peningkatan derajat  pengetahuan  pegawai  melalui pemahaman  program  pembuatan  e-KTP yaitu  dari  12  orang  pegawai  yang  ada,  4 orang  pegawai  yang  telah  mengikuti sosialisasi  Pedoman  Pembuatan  E-KTP. Dengan  adanya  Program  pembuatan  e- KTP  bagi  pegawai  dapat  mengupayakan keterampilan  dan  pengetahuan  pegawai bertambah  Berikut  harapan  yang  ingin dicapai  dalam  pelaksanaan  Sosialisasi Teknis Proses Pembuatan e-KTP:
Terselenggaranya program pembuatan e-KTP dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai tentang  proses    pembuatan  e-KTP.
Terselenggaranya  pengataman,  pencatatan dan pelaporan dalam rangka meningkatkan peserta program.
Terselenggaranya  program  pembuatan  e- KTP dengan kesadaran sendiri.
Analisis  Pada  Konteks  Pelaksanaan Program pembuatan e-KTP
Pelaksanaan  program  merupakan langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam melaksanakan  rencana  yang  telah  dibuat untuk mencapai tujuan yang telah dtetapkan.  Pelaksanaan  Sosialisasi  Teknis Proses  Pembuatan  e-KTP  melibatkan pemerintah  dan  staf  pegawai,  dimana pemerintah sebagai fasilitator program dan pegawai sebagai sasaran program.
Pembahasan pada konteks implementasi  dalam  penelitian  mengenai Sosialisasi  Teknis  Proses  Pembuatan  e- KTP  (Program  pembuatan  e-KTP)  di Kecamatan Alang-alang dijelaskan dengan tiga  indikator  yaitu  :  analisis  pada  sub indikator  kekuasaan  kepentingan  dan strategi,  sub  indikator  kedua  karakteristik lembaga  dan  penguasa  serta  sub  indikator kepatuhan  dan  daya  tanggap.  Adapun sumber  data  yang  diperoleh  yaitu  data primer  berdasarkan hasil  wawancara kepada informan. Selain itu juga dipergunakan data sekunder.
Kekuasaan Kepentingan dan Strategi
Analisis ini bertujuan untuk melihat  strategi  lembaga  dan  penguasa
dalam menerapkan kebijakan. Data berasal dari  analisis  hasil  wawancara  dengan informan  serta  data  -  data  sekunder  yang berhubungan  dengan  Sosialisasi  Teknis Proses Pembuatan e-KTP. Analisis strategi lembaga dan penguasa terbagi atas adanya upaya tertentu serta faktor penghambat dan faktor  pendukung  yang  harus  dihadapi oleh pemerintah sebagai pelaksana program.
Adapun  kekuasaan  kepentingan yang dimaksud yaitu bagaimana pemerintah  dapat  mengendalikan  dan mengarahkan pegawai agar dapat penertiban  aset  sesuai  dengan  program yang  mereka  laksanakan.  Sedangkan strategi  yang  dilakukan  yaitu  dengan mengupayakan  bagaimana  pegawai  dapat dengan  mudah  melaksanakan  program tanpa paksaan dan dari hati nurani mereka sendiri.
Strategi yang dilakukan pemerintah di  Kecamatan  Alang-alang  yaitu  dengan mengupayakan penyuluhan-penyuluhan, bimbingan  teknis  dan  workshop  yang efektif kepada pegawai. Pegawai diarahkan agar mereka bisa menyadari dan tahu  akan  manfaat  mengikuti  program pembuatan  e-KTP  untuk  diri  sendiri,  Staf kecamatan  maupun  Pemerintah  Kota sehingga  mereka  dapat  mengupayakan dengan  mandiri  cara  untuk  mengikuti
program  demi  kepentingan  diri  mereka sendiri.
Diperoleh    informasi  dari  hasil wawancara  kepada  informan  sebagai berikut: “Pemerintah itu berupaya memberikan  pengertian  kepada  pegawai disini  agar  mengetahui  manfaat  mengikuti program pembuatan e-KTP, kami diajarkan  bagaimana  prosedur  pembuatan e-KTP  serta  manfaat  -  manfaamya sehingga  kami  tergerak  sendiri  untuk melakukan  hal  yang  baik  untuk  diri  kami sendiri serta bagi masyarakat”.
Terlihat  dari  pernyataan  diatas dapat  digambarkan  bahwa  kekuasaan kepentingan  dan  strategi  yang  diterapkan dalam  Sosialisasi  Pedoman  Pembuatan  E- KTP  di  Kecamatan  Alang-alang  memiliki strategi  yang  efektif  dari  cara  -  cara  yang dilakukan  pemerintah  sehingga  pegawai mau  mengikuti  penyuluhan-penyuluhan, bimbingan  teknis  dan  workshop  yang dilaksanakan oleh pemerintah tanpa paksaan.  Strategi  tersebut  salah  satunya dengan  penyuluhan  yang  efektif  dan pemahaman yang berarti sehingga pegawai tergerak  hati  nuraninya  untuk  mengetahui program pembuatan e-KTP untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program.

## Karakteristik Lembaga dan Penguasa
Analisis  terhadap  karakteristik  lembaga dan  penguasa  sebagai  indikator  untuk
mengetahui pelaksanaan sosialisasi Pedoman  Pembuatan  E-KTP  dilakukan dengan  menggunakan  data  primer  yaitu hasil wawancara kepada informan.
Analisis  ini  bertujuan  untuk  melihat bagaimana karakteristik pemerintah terutama  para  kader  didalam  melakukan penyuluhan  –  penyuluhan,  bimbingan teknis  dan  workshop  dalam  sosialisasi Program  pembuatan  e-KTP  di  Kecamatan Alang-alang.  Karakteristik  lembaga  dan penguasa dalam pembahasan penelitian ini dilihat  dari  sikap  pernerintah  dalam melakukan  penyuluhan  kepada  pegawai, tentunya  dengan  sikap  yang  baik  maka pegawai dapat mempunyai tanggapan yang dengan  dengan  maksud  dan  tujuan program.  Berikut  data  yang  didapat  dari hasil  wawancara:  “Kami  tidak  pernah dipaksa,  karena  daam  mengikuti  program merupakan  salah  satu  pekerjaan  kami, namun kami diberi pengertian dengan cara yang baik melalui penyuluhan, bimtek dan workshop,  begitu  juga  dengan  petugas lapangan  disini  selalu  siap  sedia  untuk membantu kami jika diperlukan”
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai  sikap  yang  baik  kepada pegawai  dengan  memberikan  penyuluhan- penyuluhan yang bermanfaat, tanpa memaksa dan memberi pengertian- pengertian  dengan  cara-cara  yang  baik
kepada pegawai sehingga timbul kesadaran dari  pegawai  itu  sendiri  untuk  mengikuti penyuluhan-penyuluhan.

## Kepatuhan dan Daya Tanggap
Kepatuhan  dan  daya  tanggap  yang dimaksud  pada  penelitian  ini  yaitu kepatuhan  dan  daya  tanggap  dari  pegawai sebagai sasaran program terhadap program yang  dilaksanakan.  Kepatuhan  dan  daya tanggap  ini  mempunyai  pengaruh  yang cukup  besar  dalam  menjalankan  program, karena  tanpa  kepatuhan  dan  daya  tanggap yang baik dari pegawai penerapan program akan  mengalami  kendala  karena  pegawai tidak  mau  melaksanakan  apa yang dianjurkan  oleh  pemerintah,  begitu  pun sebaliknya dengan daya tanggap yang baik maka dapat
mendukung  pelaksanaan  program  dengan baik.
Pegawai  mempunyai  daya  tanggap  yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan sosialisasi  Pedoman  Pembuatan  E-KTP. Mereka  cukup  mampu  untuk  menerima masukan  dari  pemerintah  agar  dapat tercapai  tujuan  program.  Berikut  kutipan wawancara  dari  hasil  wawancara:  “Kami merasa beruntung dapat mengikuti program pemerintah untuk program pembuatan  e-KTP  melalui  penyuluhan- penyuluhan, bimbingan teknis dan whokshop.”
Dari informasi diatas dapat disimpulkan  bahwa  pegawai  cukup  patuh terhadap pelaksanaan program dan mempunyai daya tanggap yang cukup baik untuk  melaksanakan  program  pembuatan e-KTP,  agar  tercapai  tujuan  program dalam mengamankan aset-aset yang ada di Kecamatan Alang-alang.

## E.  KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Secara umum, Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2008 program pembuatan e-KTP di  Kecamatan  Alang-alang  Palembang belum  berjalan  dengan  maksimal.  Hal  ini ditandai  dengan  tidak  tercapainya  target yang  ditentukan  yaitu  sebanyak  26.000 wajib  KTP.  Di  samping  itu,  program  ini juga  menghadapi  berbagai  masalah  di antaranya  masalah  minimnya  koordinasi dengan  SKPD  lain,  tidak  tersedianya Standard  Operating  Procedure  (SOP)  atau petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis (juklak  dan  juknis),  kurangnya  petugas  e- KTP  di  kecamatan  dan  di  kelurahan, minimnya  peralatan,  kurangnya  kesadaran masyarakat,  panjangnya  struktur  birokrasi pelaksana  e-KTP  dan  tidak  jelasnya pembagian  wewenang  antar  SKPD  dalam mengimplementasikan  e-KTP.  Sementara itu,  nilai  positif  yang  ditemui  adalah tingginya  kemauan  (disposisi)  aparat birokrasi  pelaksana  (implementor)  eKTP,
terutama implementor di tingkat kecamatan. Hal ini patut diapresiasi karena di  tengah  keterbatasan  personel  dan peralatan,  petugas  kecamatan  mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari  dan  tanda  tangan  7.401  wajib  KTP dengan baik.

## Saran
Dari  hasil  penelitian,  peneliti  dapat memberikan  saran  kepada  beberapa  pihak sebagai berikut:
1)Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil sebaiknya memperkuat koordinasi dan konsultasi serta melibatkan SKPD lainnya yang terkait dengan  implementasi  e-KTP  secara kelembagaan;
2)Kementerian Dalam Negeri harus menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis (juklak  danjuknis).  Di  level  bawah, SOP  ini  harus  dijabarkan  lagi  dengan peraturan  walikota  atau  Peraturan Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kecamatan  Alang- alang Palembang agar mudah dipahami oleh implementor
3)Pemerintah  Kota  Palembang  seharusnya menambah  petugas  pelaksana  di kecamatan  dan  kelurahan.  Selain  itu, Kementerian Dalam
Negeri
hendaknya menambah peralatan komputer,  alat  foto,  sidik  jari  dan mesin  scan  tanda  tangan  wajib  KTP sehingga  sebanding  dengan  jumlah wajib KTP suatu kecamatan

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi  dan  Nabuko.  I997.  Metode Penelitian, cetakan pertama,
Jakarta: Bumi Aksara Arikunto,Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta. Carl  Van  Horn  dan  Donal  Van  Meter  . 1975. Model-model dalam Kebijakan Implementasi, Yogyakarta Cooper,  dkk.  1995.  Tourism,  Principles, and Practive. Third Edition. Harlow: Prentice Hall.
Edwards III, George C. 1980.
Implementing  Public  Policy,  Six
Edition,  Englewood  Cliffs,  New
Jersey:Prentice Hall Inc
Grindle,  Merilee  S.  1980.  Politics  and
Policy  Implementation  in  The Third  World,  Princnton  University
Press, New Jersey.
Imam, Soeharto. 1999. Manajemen
Proyek:  Dari  Koseptual  Sampai
Operasional), Jakarta: Erlangga
Juliantoro,  Dadang.  2000.  Arus  Bawah Demokrasi. Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Yokyakarta:Lapera Pustaka Utama Juliartha, Edward. 2009. Model implementasi  kebijakan  publik. Trio Rimba Persada Jakarta Muhajir. 2000. Metode Penelitian
Kualitatif, Yogyakarta: Raka serasin.
Moleong,  Lexy.  1994.  Metode  Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
Manullang. 1992. Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia
Mazmanian,  Daniel  A  and  Paul  A.
Sabatier. 1983. Implementation and Public  Policy,  Scott  Foresman  and Company, USA Nasution. 2000. Method Research (Penelitian ilmiah), Jakarta:
PT.Bumi Aksara.
Samodra Wibawa, 1994, Kebijakan Publik
:Proses  dan  Analisis,  Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia
Sitomorang,  V.M  dan  Yusuf  Tohir.  1994.
Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparat Pemerintah, Jakarta: Rineka Cipta. Silalahi,  Ulbert.  2002.  Studi  Tentang  llmu Administrasi, Bandung: Algensindo Ofset.
Sugiyono. 1999. Metode Penelitian
Administrasi,  Bandung:  Alfabeta Bandung.
Surahkrnad.  1995.  Pengantar  Penelitian Ilmiah: Metode dan Teknik, Bandung: Transito.
Suwatno,.et.,al.
2002. Manajemen
Modern, Bandung : Zafira.
Suganda.  1992.  Pengantar  Administrasi
Negara, Jakarta: Intermedia.
Soedjadi.  1995.  Organisasi  And  Metode
Penunjang Proses Manajemen,
Jakarya: PT.Toko Gunung Agung.
Tjokroamidjojo. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3E5. Wahab,  Solichin  Abdul.  1997.  Analisis Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  Ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara,  Jakarta:  Penerbit  Bumi
Aksara.