## PENERAPAN MATERI MUATAN DALAM KESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK  KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

## Implementation the Content of International Convention in National Policy for Marine and Fisheries Resources

## *Bayu Vita Indah Yanti dan Hertria Maharani Putri
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDMKP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924r 2015 *email: bviy1979@gmail.com
Diterima tanggal: 15 Juli 2017 Diterima setelah perbaikan: 9 November 2017 Disetujui terbit: 17 Desember 2017

## ABSTRAK
Indonesia dikenal sebagai negara yang cukup aktif dalam komunitas internasional terkait dengan pemanfaatan sumber daya hayati. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional untuk kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati. Hasil analisis dengan menggunakan content analysis terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional tetap disesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Artinya, penerapan secara keseluruhan materi kesepakatan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan politik Indonesia.
Kata Kunci: materi muatan; kesepakatan; sumber daya hayati; kelautan dan perikanan

## ABSTRACT
Indonesia participates actively in international community concerning natural resources. This paper aims to analyze the implementation of international agreement contents toward Indonesian marine  and  fisheries  resource  policy.  This  study  used  content  analysis  toward  regulation  contents. The result shows that the implementation of international agreement substances is adjusted to Indonesia interests. It suggests that all agreements might consider the political interests of Indonesia.
Keywords: content material; agreements; biological resources; marine resources and fisheries
* Korespodensi Penulis:
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan potensi sumber daya alam. Kekayaan alam ini yang menjadi modal Indonesia untuk pembangunan. Pada saat ini, upaya perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam Indonesia masih dianggap belum optimal, mengingat adanya ancaman kepunahan sumber daya alam jika terdapat pemanfaatan secara berlebihan. Berdasarkan pemikiran tersebut, banyak negara mengadakan kesepakatan-kesepakatan agar nantinya timbul kesadaran pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keberlanjutan demi generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam
antar negara, pada umumnya diatur dengan konsep ‘ common heritage of mankind’ /warisan bersama umat manusia, yang dianggap sebagai prinsip utama pengaturannya (Mardianis, 2016).
Selain dikenal sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya alamnya, Indonesia juga dari sikap politik luar negeri Indonesia yang harus menghindarkan diri dari keterikatan atas perjanjian internasional dengan salah satu blok. Keterikatan terhadap negara-negara besar, dianggap mengganggu keseimbangan kehidupan politik dan akan pula menghambat pembangunan Indonesia sebagai suatu bangsa yang bebas; dan kebijakan ini berkembang pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), dengan istilah dalam politik luar negeri Indonesia tidak lagi “mendayung diantara dua karang”, karena kekuatan Uni Soviet telah lama runtuh. Konsep baru yang dilontarkan oleh Presiden SBY adalah navigating a turbulent ocean atau “mengarungi samudera yang bergolak”. Ini berarti telah terjadi perubahan yang sangat drastis seperti mulai masuknya era globalisasi, industriaslisasi, masuknya pasar bebas, aktor-aktor NGO, dan lain sebagainya (Noventari, 2016) . Kebijakan politik luar negeri Indonesia ini menjadi salah satu pemberi pengaruh bagi Indonesia dalam bersikap dalam kesepakatan-kesepakatan internasional, tidak terkecuali dalam kesepakatan-kesepakatan Internasional terkait pemanfaatan sumber daya hayati.
Prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri suatu negara jika dilihat dari teori peran, bersumber pada dua hal yaitu konsepsi peran dan harapan peran. Prinsip bebas aktif ini merupakan salah satu sumber konsepsi peran bagi Indonesia sehingga prinsip ini patut dilihat seberapa besar pengaruhnya dan bagaimana digunakan oleh para pengambil kebijakan (Agus H., 2014). Kebijakan politik bebas aktif ini juga membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang cukup aktif berinteraksi dengan komunitas internasional, termasuk yang terkait dengan kesepakatan-kesepakatan internasional terkait kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati. Seiring dengan berkembangnya kebijakan pengelolaan sumber daya, dan juga kepentingan Indonesia dalam menerapkan materi muatan dalam kesepakatan internasional tersebut, bagaimana Indonesia menerapkan materi muatan dalam kesepakatan internasional pada kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati, merupakan hal yang dibahas dalam tulisan ini dengan membatasi pada sumber daya kelautan dan perikanannya. Melihat praktek Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia mengakui supremasi hukum internasional, tetapi tidak menerima apa saja yang diamanatkan hukum internasional; terbukti dengan masalah nasionalisasi tahun 1958, dan
batas lebar laut territorial tahun 1930-1958- 1960-1974, disebabkan karena kaidah-kaidah hukum internasional yang kurang jelas (kabur), dan tindakan sepihak negara dilakukan karena kepentingan nasional yang mendesak (Likadja dan Bessie, 1988). Jika melihat pada praktek yang telah dilakukan di Indonesia, Indonesia tetap tidak serta merta menerima supremasi hukum internasional ke dalam hukum nasional.
Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menganalisis penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional untuk kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati. Pembahasan permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan content analysis terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan.

## Penerapan Hukum Internasional dalam Kebijakan Nasional Indonesia
Materi muatan hukum internasional, pada tahapan implementasi untuk kebijakan nasional Indonesia, lebih mengutamakan pada kepentingan Indonesia. Pada dasarnya Indonesia bersikap terkait kesepakatan dengan komunitas internasional juga berdasarkan pada kepentingan Indonesia. Kesepakatan- kesepakatan internasional yang dilakukan Indonesia akan membawa pengaruh pada kebijakan pemerintah Indonesia di dalam negeri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dalam hukum internasional berlaku asas pacta sunt servanda 1 . Jika asas pacta sunt servanda ini diterapkan, maka negara harus menerapkan dan mengimplementasikan ketentuan perjanjian internasional itu dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Pemerintah Indonesia berdasarkan hasil penelitian Tahar (2015) dalam membentuk peraturan perundang-undangan telah selaras/ senafas dengan konvensi atau perjanjian internasional yang telah disepakati.
Terkait dengan saat penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional tersebut dalam hukum nasional Indonesia, tetap
1 Pasal 26 Konvensi Wina 1969 “every treaty in force is binding upon the parties to it, and must be performed by them in good faith”
disesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Indonesia telah melakukan kesepakatan, maka tidak berarti Indonesia akan menerapkan secara keseluruhan materi kesepakatan tersebut, mengingat terdapat penyesuaian dengan kepentingan politik Indonesia.
Kewajiban pokok dari suatu negara yang  telah  meratifikasi  suatu  perjanjian adalah menyesuaikan peraturan perundang- undangannya dengan perjanjian internasional tersebut. Pada hukum internasional dikenal beberapa doktrin implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional.
Pasal 2 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa ”ratification”, ”acceptance”, ”approval” and ”accession” mean in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty ”. Artinya,  ratifikasi  merupakan  suatu  tindakan negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuannya diikat dalam suatu perjanjian. Pasal 14 Konvensi Wina 1969 mempertegas, bahwa  ratifikasi  adalah  salah  satu  cara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian dan lazimnya didahului dengan adanya penandatanganan.
Hubungan hukum internasional dan hukum nasional juga dapat dibahas dengan doktrin transformasi dan doktrin inkorporasi, dimana pada konteks Indonesia, hukum nasional tidak menganut doktrin transformasi yang menyatakan bahwa untuk berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional diperlukan upaya transformasi ke dalam hukum nasional melalui instrumen pengaturan dalam hukum nasional negara-negara, karena lebih condong pada sistem negara-negara kontinental eropa yakni langsung menganggap terikat dalam kewajiban untuk melaksanakan dan menaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi internasional yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-perundangan pelaksanaan ( implementing legislation ) (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003).

## Konsekuensi penerapan kewajiban
Internasional Indonesia sebagai Anggota Organisasi Internasional
Kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait keanggotaan Indonesia pada organisasi- organisasi internasional didasarkan pada Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, terutama dalam Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Melalui penetapan RJPM, pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. Prioritas politik luar negeri Indonesia dituangkan dalam 3 (tiga) program utama yaitu program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia, program peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional dan program penegasan komitmen terhadap perdamaian dunia.
Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Presiden No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara. Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional (OI) diharapkan dapat memberikan manfaat politik, ekonomi dan keuangan, sosial budaya, serta kemanusiaan. Manfaat keanggotaan Indonesia yang dimaksud antara lain:
1.  Politik: dapat mendukung proses demokratisasi, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mendukung terciptanya kohesi sosial, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, mendorong penghormatan, perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia;
2.  Ekonomi dan keuangan: mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan
daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, mendorong peningkatan produktivitas nasional, mendatangkan bantuan teknis, grant dan bantuan lain yang tidak mengikat;
3.  Sosial Budaya: menciptakan saling pengertian antar bangsa, meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional, mendorong upaya perlindungan dan hak- hak pekerja migran; menciptakan stabilitas nasional, regional dan internasional;
4.  Kemanusiaan: mengembangkan early warning system di wilayah rawan bencana, meningkatkan capacity building di bidang penanganan bencana, membantu proses rekonstruksi dan rsehabilitasi daerah bencana; mewujudkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.
Pengukuhan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional dikukuhkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2012. Untuk kebijakan teknis terkait pengusulan Indonesia untuk menjadi anggota dari suatu organisasi internasional dalam pelaksanaannya masih mengacu pada Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.1042/PO/ VIII/99/28/01 tentang “Tata Cara Pengajuan Kembali Keanggotaan Indonesia serta Pembayaran Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional”. Menurut SK Menlu tersebut, dalam hal suatu instansi bermaksud mengusulkan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada menteri Luar Negeri disertai dengan penjelasan mengenai dasar usulan serta hak dan kewajiban yang timbul dari keanggotaan itu. Pengusulan tersebut kemudian akan dibahas
oleh Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi Internasional dengan memperhatikan:
1.  Manfaat yang dapat diperoleh dari keanggotaan pada organisasi internasional yang bersangkutan;
2.  Kontribusi yang dibayar sebagaimana yang disepakati bersama dan diatur dalam ketentuan organisasi yang bersangkutan serta formula penghitungannya;
3.  Keanggotaan Indonesia pada suatu organisasi internasional yang mempunyai lingkup dan kegiatan sejenis;
4.  Kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan lembaga non pemerintah.

## Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi International
Beberapa keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini. Pada tabel tersebut terlihat pada pelaksanaan peran sebagai perwakilan negara dalam organisasi internasional, ada keterkaitan antar kementerian dan/atau lembaga teknis yang kemudian berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tusi) kementerian atau lembaga tersebut memiliki peran sebagai pimpinan kegiatan (focal point) pada saat mewakili Indonesia dalam organisasi internasional tersebut. Seperti keanggotaan Indonesia dalam CITES, meskipun pada pelaksanaannya, terdapat jenis-jenis satwa maupun tumbuhan yang masuk dalam kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun berdasarkan tusi kelembagaan awal pada saat menjadi anggota dalam CITES, maka focal point dalam CITES diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jadi pada saat implementasi pelaksanaan kewajiban internasional Indonesia, diperlukan kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait untuk penanganan kebijakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Tabel 1. Daftar Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional yang Terkait Dengan Pemanfaatkan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
No Nama Organisasi Internasional Keanggotaan Focal Point Keterangan Status Hukum Dasar Hukum 1. Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC) Anggota KEPPRES No.86 Th.1993 Kementerian Luar Negeri 2. International Tribunal for The Law of The Sea (ITLOS) Anggota UU No.17 Th.1985 Kementerian Luar Negeri ITLOS berdiri 1 Oktober 1996 Bermarkas di Hamburg, Jerman 3. International Seabed Authority (ISA) Anggota UU No.17 Th.1985 Kementerian Luar Negeri ISA berdiri tahun 1982 Bermarkas di Kingston, Jamaica 4. Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES) Anggota 01-07- 1975 KEPPRES No.43 Th.1978 Kementerian Kehutanan *saat ini menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) CITES dibentuk tahun 1963 untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancan punah Berpusat di Jeneva, Swiss 5. International Union for Conservation of Nature (IUCN) Anggota KLHK IUCN didirikan tahun 1948 Pada tahun 1956 menjadi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Bermarkas di Gland, Swiss 6. International Maritime Organization (IMO) Anggota 07-05-1960 Kementerian Perhubungan Konvensi IMO diadopsi tahun 1948 Bermarkas di London, Inggris 7. Network of Aquaculture Centres in Asia-Pasific (NACA) Anggota 2005 PERPRES No.72 Th.2005 Kementerian Kelautan dan Perikanan Bermarkas di Bangkok, Thailand 8. Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Anggota 09-09-2007 PERPRES No.9 Th.2007 Kementerian Kelautan dan Perikanan Bermarkas di Victoria, Seychelles 9. Commission for Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) Anggota 08-04-2008 PERPRES No.109 Th.2007 Kementerian Kelautan dan Perikanan CCSBT dibentuk bulan Mei 1993 guna melindungi Tuna Sirip Biru Bermarkas di Canberra, Australia 10. Western and Central Pasific Fisheries Commission (WCPFC) Cooperating non member (2004) Kementerian Kelautan dan Perikanan WCPFC didirikan tahun 2004 11. Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Anggota Kementerian Kelautan dan Perikanan SEAFDEC dibentuk tahun 1967 Ditujukan untuk pengembangan perikanan yang berkesinambungan Sekretariat di Bangkok, Thailand 12. Regional Trust Fund for The Implementation of the Action Plan for the Protection and
Development of the Marine Environment and Coastal Areas of the East Asian Seas (COBSEA) FUND 810 INS Anggota 1981 Kementerian Lingkungan Hidup *saat ini menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) COBSEA dibentuk tahun1981 Ditujukan untuk melindungi ekosistem laut di kawasan
No Nama Organisasi Internasional Keanggotaan Focal Point Keterangan Status Hukum Dasar Hukum 13. Trust Fund for The Basel Convention on the Control of Trans- boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (BC) FUND 3060 INS Anggota 20-09-1993 KEPPRES No.61 Th.1993 KLHK Basel Convention (BC) diadopsi tahun 1989 guna mengatur perpindahan lintas perbatasan sampah berbahaya 14. Trust Fund for Convention on Biological Diversity (CBD) FUND 5080 INS Anggota 23-08-1994 UU No.5 Th.1994 KLHK CBD diadopsi tahun 1992 Sekretariat berada di Montreal, Kanada 15. Trust Fund for The Core Programme Budget for the Biosafety Protocol (BG) FUND 9340 INS (Cartagena Protocol) Anggota 2000 KLHK 16. Kyoto Protocol Anggota UU No.17 Th.2004 KLHK Kyoto Protocol diadopsi tahun 1997 di Kyoto, Jepang
Sumber:  Kementerian Luar Negeri, 2016. Diunduh pada link: www.kemlu.go.id/id/kebijakan/Documents/Keanggotaan_Indonesia_ pada_OI.pdf pada tanggal 1 Januari 2016.

## Lanjutan Tabel 1

## Kesepakatan Internasional untuk Pemanfaatan Sumber Daya Hayati
Kebijakan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam suatu negara, secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan hubungan antar negara , mengingat pentingnya sumber daya hayati tersebut bagi ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dunia. Sumber daya hayati merupakan aset bagi suatu negara, meskipun pada tatanan hubungan internasional terdapat kesepakatan ketentuan dalam pemanfaatan sumber daya hayati di suatu negara, dan hak berdaulat (sovereignty right) negara atas sumber daya hayati tersebut tetap ada dan diakui dalam kesepakatan
internasional pemanfaatan sumber daya hayati.
Untuk kondisi Indonesia, sektor kelautan dan perikanan saat ini menjadi satu-satunya sektor yang dapat mendorong ketahanan pangan (food security) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Hal ini semakin menekankan pentingnya kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan sejalan dengan materi dalam FAO CCRF 2 . Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati kelautan dan perikanan pada pemerintahan saat ini harus selaras dengan visi kelautan dan perikanan dengan didasarkan pada prinsip kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan masyarakat (prosperity) pada saat ini 3 .
2 Pasal 6.1 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries “states and users of living aquatic should conserve aquatic ecosystems. The right to fish carries with it the obligation to do so in a responsible manner so as to ensure effective conservation and management of living aquatic resources.
3 Visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.25/PERMEN- KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Penjabaran tujuan pembangunan kelautan dan perikanan terkait dengan kedaulatan (sovereignty) , keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity). Untuk menjaga kedaulatan ( sovereignty ) dilakukan dengan 1) meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, 2) mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; untuk menjaga keberlanjutan ( sustainability ) dilakukan dengan 1) mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, 2) meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya, 3) meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan; dan untuk mencapai kesejahteraan ( Prosperity ) dilakukan dengan 1) mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dan 2) mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.
Kemudian, jika melihat pada asas kebebasan yang melekat pada rezim laut lepas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 UNCLOS 1982 dimana prinsip freedom of the high seas yang meliputi kebebasan berlayar (freedom of navigation), kebebasan penerbangan (freedom of over flight), kebebasan untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut (freedom of lay submarine cables and pipelines), kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya (freedom  of  construct  artificial islands and other installations permitted under international law), kebebasan menangkap ikan (freedom  of  fishing), dan kebebasan riset ilmiah (freedom  of  scientific  research) dengan tetap memperhatikan kepentingan negara lain yang dapat juga menjalankan hak yang sama dan ketentuan hukum internasional lain yang mengaturnya (Solihin, 2010). Implementasi prinsip ini juga menghadapi tantangan adanya ancaman environmental degradation.
Hal ini juga yang menjadi pertimbangan kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati di wilayah perairan Indonesia, agar pelaksanaan ketentuan hukum internasional secara politik tidak mengganggu wilayah kedaulatan negara Indonesia.

## PENUTUP
Penerapan materi muatan dalam kesepakatan internasional tersebut dalam ketentuan hukum nasional tetap menyesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Keterikatan dalam kesepakatan internasional tidak menyebabkan Indonesia akan menerapkan secara keseluruhan materi kesepakatan tersebut tanpa adanya penyesuaian dengan kepentingan politik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Haryanto, Agus. 2014. Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume IV No.II/ Desember 2014.
Kusumaatmadja, M. dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.
Likadja, F.E. dan D.F. Bessie. 1988. Desain
Instruksional Dasar Hukum Internasional.
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. 153 hlm. ISBN 979-450-240-9.
Mardianis. 2016. Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Juridiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran. Vol.3 No.3 Tahun 2016.
ISSN: 2460-1543.
Marzuki, P.M. 2005. Penelitian Hukum.
Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005. Edisi Revisi.
260 hlm. ISBN 978-602-7985-16-2.
Nugroho, R. 2014. National Security:  Policy Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Cet.1. 134 hlm. ISBN 978-602-229-305-7.
Noventari, Widya. 2016. Peran Diplomasi Politik Luar Negeri dan Angkatan Perang Dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional. Diunduh dilink: https://www.google.com/ url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c- d=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi79pm- b 3 rze AhVB6 Y8 KH crn D Jw QFj AH eg Q - IBRAC&url=http%3A%2F%2Fjournal. um.ac.id%2Findex.php%2Fjppk%2Farti- cle%2Fview%2F5522%2F2177&usg=AOv- Vaw1F7WTNu79lrzkLQiqe1f4d.
Soekanto, S. dan S. Mamudji. 2010. Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
Solihin, A. 2010. Politik Hukum Kelautan dan Perikanan: Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan. Bandung: Nuansa Aulia, 2010. Cet.1. 150 hlm. ISBN 978-979-071-069-6.
Tahar, A.M. 2015. Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pembentukan Hukum Nasional. Diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Selat. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Vol.2 No.2. Edisi ke-4. Mei 2015. Hlm.227-237. ISSN 2354-8649.
Peraturan/ Undang-undang:
FAO. Code of Conduct for Responsible Fisheries.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. PerMen KP No.23/PERMEN-KP/2015.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. PerMen KP No.25/PERMEN-
KP/2015.
Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu). 2016. Daftar Keanggotaan Indonesia pada Organisasi
Internasional. Diunduh pada link: www.kemlu. go.id/id/kebijakan/Documents/Keanggotaan_ Indonesia_pada _OI.pdf pada tanggal 1 Januari 2016.
Keputusan Menteri Luar Negeri RI No.SK 1042/PO/ VIII/99/28/01 tentang Tata Cara Pengajuan Keanggotaan Indonesia serta Pembayaran Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organ- isasi-organisasi Internasional.
Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional.
Keputusan Presiden RI No.64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-or- ganisasi Internasional.
United Nations.  United  Nations  on  Convention on the  Law  of  the  Sea (UNCLOS),  10 December 1982. Diunduh dari http://www. un.org/Depts/los/convention_agreements/ texts/unclos/unclos_e.pdf
Wina 1969: Vienna Convention on the law of treaties (with annex). Concluded at Vienna on 23 May 1969. Diunduh dari https://treaties.un.org/ doc/publication/unts/volume%201155/volume- 1155-i-18232-english.pdf.