## Karakteristik Gender Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di ASEAN

## Diah Ayu Intan Sari, Bagus Sigit Sunarko, Honest Dody Molasy
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: diahayu.fisip@unej.ac.id@gmail.com

## Abstract
The  Indonesian  government’s  effort  to  protect  Indonesian  migrant  workers  abroad  began  after Indonesia ratify a policy to protect migrant workers as outlined in Law Number 39 of 2004, but the existence of this policy did not necessarily reduce the number of violence against Indonesian migrant workers abroad during the presidency of President Susilo Bambang Yudhoyono. The purpose of this research is to analyze the characteristics of the protection policy for Indonesian migrant workers during the presidency of President Joko Widodo using the concept of Ethics of Care by Carol Gilligan and to analyze the gender character of Indonesia as a sending country in relation to the recipient countries of migrant workers in the protection policy of Indonesian migrant workers within ASEAN through gender perspective.  The  research  uses  a  qualitative  method.  The  results  of  this  study  indicate  that  the characteristics of Indonesian political policies in the effort to protect Indonesian migrant workers in legal form is quite feminine because there are values of concern and caring for migrant workers in Law number 19 of 2017, but in practice the absence of derivative regulations to realize the mandate of the law causes an old pattern happen in the reality so that the characteristics of migrant worker protection policies that have occurred todays are still masculine. Meanwhile, the gender character of Indonesia as a sending country for migrant workers that is subordinated by the receiving country and does not have the ability to protect its migrant workers shows a feminine gender character of Indonesia because in its interactions with receiving countries in ASEAN, Indonesia is considered weak because it does not have bargaining power in protection efforts to its migrant workers abroad.
Keywords: Indonesian gender character, ethics of care, migrant protection policy.

## Pendahuluan
Analisis  gender  sebagai  proses  untuk  melihat  bagaimana  karakteristik  kebijakan perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  di  lingkup  ASEAN  dapat  dimulai  dengan  fokus  pada bagaimana karakteristik kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pemilihan Malaysia  sebagai  fokus  untuk  menjelaskan  karakteristik  gender  Indonesia  dalam  kebijakan perlindungan pekerja migrannya bukan tanpa alasan mengingat Malaysia merupakan negara tujuan utama  mayoritas  pekerja  migran  asal  Indonesia 1 .  Diantara  negara-negara  ASEAN,  Malaysia
1 BPNP2TKI, “BNP2TKI • Indeks Statistik Penempatan,” 2016, http://portal.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks.
merupakan  tujuan  utama  setelahnya  disusul  oleh  Singapura  dan  Brunei  Darussalam.  Oleh karenanya,  Malaysia  menjadi  starting  poin  untuk  dapat  melihat  karakteristik  gender  kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di lingkup ASEAN.
Pada mulanya, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri atau yang sekarang disebut  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  sudah  dilakukan  secara  legal  sejak  terbitnya  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  4  Tahun  1970.  PP  ini  memperkenalkan  program  Antar  Kerja  Daerah (AKAD) dan program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) namun, dalam PP tersebut belum ada poin  mengenai  pelindungan  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia 2 .  Dari  fakta  ini  dapat  terlihat  pada kebijakan  awal  penempatan  TKI  Indonesia  tidak  mengedepankan  suara  perempuan  untuk mendapatkan  perlindungan  dari  negara.  Kala  itu  dapat  dilihat  apabila  kebijakan  tersebut  tidak memiliki  nilai-nilai  kepedulian  terhadap  pekerja  migran  dalam  kebijakannya  sebab  kebijakan tersebut dibuat dengan sudut pandang laki-laki yang maskulin sehingga tidak memasukkan poin- poin perlindungan bagi pekerja migran perempuan.
Lebih  lanjut,  fakta  bahwa  pekerja  migran  Indonesia  sejak  masa  pemerintahan  Soeharto didominasi  oleh  perempuan  sehingga  sudah  seharusnya  kebijakan  bagi  pekerja  migran memasukkan  suara  perempuan  yang  mengakomodir  keinginan,  kebutuhan  dan  harapan perempuan  atas  pekerjaannya  sebagai  pekerja  migran  Indonesia  diluar  negeri.  Pekerja  migran perempuan Indonesia di ASEAN mayoritas bekerja di sektor-sektor informal seperti pekerja rumah tangga,  babby  sitter  dan  perawat  manusia  lanjut  usia 3 .  Keberadaan  pekerja  migran  Indonesia didominasi  oleh  perempuan  bukan  tanpa  alasan,  hal  ini  merupakan  dampak  dari  kebijakan  era pemerintahan Soeharto melalui green revolution-nya telah menyingkirkan perempuan dari awalnya bekerja  di  perladangan  maupun  pertanian  tradisional  tergantikan  dengan  tenaga  mesin  dan teknologi modern 4 . Setelahnya, perempuan terpaksa untuk mencari sumber penghidupan lain yang menempatkannya pada kerja domestik, mendapat gaji yang rendah serta dengan perlindungan yang minim. Fakta ini muncul sebab nilai-nilai partriarkis yang telah terinternalisasi dalam masyarakat yang telah lama mensubordinasi perempuan sebagai kelas kedua dalam masyarakat sehingga ketika bekerja pada umumnya perempuan mendapatkan posisi kerja domestik bergaji rendah serta minim perlindungan.  Hal ini pula yang terjadi pada pekerja migran perempuan Indonesia di luar negeri setidaknya  pada  masa  pemerintahan  Soeharto,  yang  mayoritas  bekerja  sebagai  pembantu  rumah tangga tanpa adanya perlindungan dari negara.
Tidak  adanya  poin  perlidungan  pada  kebijakan  pemerintahan  Soeharto  sampai  masa kepemimpinan  Presiden  Megawati  Soekarno  Putri  memberikan  ruang  pada  tingginya  angka kekerasan  dan  pelecehan  yang  dialami  perempuan  pekerja  migran  di  luar  negeri  khususnya  di ASEAN  dari  angka  kekerasan  tertinggi  pertama  dialami  oleh  pekerja  migran  yang  bekerja  di Malaysia,  Brunei  dan  Singapura  sejak  tahun  2004  sampai  tahun  2008.  Data  dari  Migrant  Care tahun 2004 menunjukkan bahwa 90% kasus kekerasan dialami oleh pekerja migran perempuan dan 10% dialami oleh laki-laki. Upaya perlindungan pekerja migran Indonesia oleh pemerintah Indonesia  secara  nyata  baru  ada  sejak  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  (PPTKLIN)  dan dibentuknya  lembaga  negara  BNP2TKI  pada  tahun  2006  pada  era  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono. Meskipun begitu, UU Nomor 39 Tahun 2004 justru lebih banyak berisi tentang poin
2 Ernesta Arita Ari, “Masalah Human Trafficking Dan Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017,” January 30, 2020, https://florespos.co.id/berita/detail/masalah-human-trafficking-dan-implementasi-uu-nomor-18- tahun-2017.
3 Ana Shabana Azmy, Negara Dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 2.
4 Azmy, 68.
penempatan  dan  poin  perlindungan  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  sangat minim. Saat itu pemerintah Indonesia memiliki peran yang tidak terlampau banyak karena lebih dikuasai  pihak  swasta  dalam  penempatan  pekerja  migran.  Terlebih  lagi,  sistem  penempatan terhadap  pekerja  migran  di  luar  negeri  tidak  mengatur  sanksi  tegas  terhadap  pihak  swasta  yang menyimpang  sehingga  posisi  pemerintah  Indonesia  yang  seharusnya  menjadi  pelindung  bagi pekerja migrannya justru tidak mampu dilakukan dengan baik oleh pemerintah Indonesia.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini tidak serta merta menurunkan angka  kekerasan  kepada  pekerja  migran  Indonesia  khususnya  pekerja  migran  perempuan  yang bekerja  di  luar  negeri.  Berdasarkan  pada  fakta  ini,  kebijakan  pekerja  migran  pada  tahun  2004 hingga  2008  di  masa  kepemimpinan  SBY  belum  memberikan  perlindungan  yang  cukup  bagi pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri  sehingga  interaksi  gender  Indonesia  dengan  negara penerima pekerja migran pada masa itu tidak memiliki daya tawar dan seolah tidak berdaya sebagai negara  sebab  Indonesia  tidak  dapat  memberikan  perlindungan  kepada  pekerja  migrannya  dan justru dikontrol oleh negara penerima dimana dalam berbagai kasus kekerasan yang terjadi, negara penerima memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan Indonesia yang notabene sebagai pengirim yang  ‘memiliki’  pekerja  migran.  Hal  ini  mencerminkan  posisi  Indonesia  sebagai  negara  yang tersubordinasi oleh kekuatan negara penerima pekerja migran Indonesia seperti Malaysia, Brunei maupun Singapura. Sementara itu, karakteristik kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia kala itu justru masih sangat maskulin mengacu pada fakta bahwa tidak adanya nilai-nilai kepedulian kepada pekerja migran perempuan Indonesia yang tercermin dengan minimnya poin perlindungan dalam Undang-Undang tersebut ditambah dengan tingginya angka kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap pekerja migran diluar negeri khususnya di Malaysia.
Penelitian  ini  akan  menggunakan  analisis  gender  sebagai  sebuah  proses  untuk  melihat bagaimana perilaku Indonesia sebagai aktor politik dalam interaksi hubungannya dengan negara- negara di kawasan ASEAN khususnya terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Untuk  membuat  penelitian  ini  lebih  mendalam  maka  peneliti  akan  berfokus  pada  bagaimana proses interaksi gender antara Indonesia dengan Malaysia dalam melindungi pekerja mingrannya dimasa kepemimpinan Joko Widodo. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan studi feminisme dalam  hubungan  internasional,  perspektif  gender  saat  ini  juga  berkembang  menjadi  lebih  luas dalam  memandang  relasi  gender  antara  laki-laki  dengan  perempuan.  Perspektif  gender  dalam hubungan internasional saat ini juga dapat digunakan untuk mengambarkan relasi gender antar negara dalam hubungan internasional. Pada penelitian ini, peneliti juga akan melihat bagaimana posisi  gender  negara  Indonesia  dalam  hubungan  internasional  di  lingkup  ASEAN,  apakah Indonesia dalam interaksinya menunjukan karakter yang feminin atau maskulin khususnya dalam interaksinya  dengan  negara  Malaysia-sebagai  negara  tujuan  terbesar  tenaga  kerja  migran  dari Indonesia-dalam kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain itu, untuk menganalisa karakteristik  kebijakan  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  apakah  berkarakteristik  feminin dengan menekankan poin-poin kepedulian atau maskulin dengan menghilangkan suara dan sudut pandang perempuan, penulis menggunakan etika kepedulian dari Carol Gilligan.

## Kerangka Konseptual

## Karakteristik Gender
Pengertian karakteristik gender dalam hubungan internasional berangkat dari pembedaan sifat-sifat antara laki-laki dengan perempuan pada pembagian kerja berdasarkan gender di Eropa
pada abad ke 17 Masehi 5 . Pada mulanya karakteristik gender perempuan berangkat dari gagasan tentang  peran  perempuan  sebagai  ibu  rumah  tangga  yang  kemudian  menempatkan  posisi perempuan pada ranah domestik yang dilekatkan dengan sifat femininitas. Sedangkan karakterisik gender laki-laki dikaitkan dengan sifat-sifat maskulinitas sebagai akibat dari kapitalisme awal pada masa itu yang memberikan peran laki- laki di ranah publik melalui pekerjaan-pekerjaan publik di ekonomi  pasar  liberal  yang  menempatkan  laki-laki  sebagai  manusia  yang  rasional.  Meskipun perempuan bekerja diluar rumah namun peran perempuan selalu dilekatkan sebagai ibu rumah tangga, pengasuh dan ibu. Nilai akan peran-peran perempuan ini terlembagakan dan ternaturalisasi pada masa itu di Eropa. Hal ini kemudian menyebabkan perempuan yang memasuki dunia kerja secara tidak proporsional diwakili dalam profesi pengasuhan seperti pendidikan, keperawatan dan kerja sosial.
Sementara itu, maskulinitas adalah sejumlah atribut, perilaku, dan peran yang dilekatkan serta  terkait  dengan  anak  laki-laki  dan  pria  dewasa.  Maskulinitas  didefinisikan  secara  sosial  dan diciptakan secara biologis 6 . Meskipun demikian, sifat maskulin berbeda dengan jenis kelamin sebab baik  laki-  laki  maupun  perempuan  dapat  bersifat  maskulin 7 .  Ciri-  ciri  yang  melekat  pada  istilah maskulin adalah keberanian, kemandirian dan ketegasan 8 . Ciri-ciri ini bervariasi dan dipengaruhi oleh  faktor  sosial  dan  budaya  masyarakat  masing-masing  daerah  maupun  negara 9 .  Bervariasinya konsep maskulinitas yang ada dalam masyarakat tergantung sejarah dan budayanya, sebagai contoh pada  abad  ke  19,  seseorang  yang  suka  berdandan  baik  pria  maupun  wanita  dipandang  bersifat masukin namun dalam standar modern saat ini disebut feminim.
Ronald F. Levant (1995) dalam bukunya Masculinity Reconstructed menjelaskan bahwa terdapat  sifat-sifat  khas  pada  seseorang  yang  dianggap  maskulin  diantaranya  menghindari  sifat kewanitaan, membatasi emosi, ambisius, mandiri, kuat dan agresif. Sifat-sifat ini memperkuat peran gender yang dikelompokkan menurut jenis kelamin pria maupun wanita karena sebagian besar pria bersifat  maskulin  dan  sebaliknya,  sebagian  besar  wanita  bersifat  feminim 10 .  Lebih  lanjut,  Mary Hawkesworth 11 menyebutkan bahwa sejak tahun 1970-an, konsep gender telah beralih dan mulai digunakan  secara  berbeda-beda  dalam  literatur  feminis.  Hawkesworth  memperhatikan  bahwa peralihan  terjadi  ketika  akademisi  feminis  mulai  menjelaskan  gender  sebagai  sebuah  kategori analitis  yang  digunakan  manusia  untuk  memahami  dan  mengatur  aktivitas  sosial  mereka. Akademisi  feminis  mulai  menggunakan  gender  sebagai  sebuah  kategori  analitis  yang  menyoroti hubungan-  hubungan  sosial  dan  politik  yang  tidak  dihiraukan  oleh  sumber-sumber  teori  arus utama.
Sedangkan,  Karen  Beckwith 12 menjelaskan  konsep  gender  dalam  ilmu  politik  dengan menyebutkan bahwa terdapat sebuah bahasa gender yang umum yang harus diekspresikan dengan jelas jika ingin digunakan dalam ilmu politik. Beckwith menyebutkan dua cara untuk menggunakan kata gender di dalam penelitian yaitu sebagai sebuah kategori dan sebuah proses. Gender sebagai kategori  dapat  digunakan  untuk  membatasi  konteks-konteks  spesifik  seperti  perilaku,  tindakan,
5 Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A Simmons, Handbook of International Relations (London: Sage Publications, 2004), 579.
6 Richard Dunphy, Sexual Politics: An Introduction (Edinburgh University Press, 2000).
7 Joan Ferrante, Gender and Sexualities: With Emphasis on Gender Ideals, in Ferrante, Joan (ed.). Sociology: a global perspective (edisi ke-7th) (California: Thomson Wadsworth, 2008), 269–72.
8 R. Murray Thomas, Feminist Perspectives in Thomas, R. Murray (Ed.). Recent Theories of Human Development. Thousand Oaks (California: Sage, 2001), 248.
9 Mari Mikkola, Ontological Commitments, Sex and Gender. in Witt, Charlotte, Ed. Feminist Metaphysics: Explorations in the Ontology of Sex, Gender and the Self. (Dordrecht: Springer, 2011), 77.
10 Lihat Jennifer Dornan, “Blood from the Moon: Ideologi Gender Dan Kebangkitan Kompleksitas Sosial Maya Kuno - Dornan - 2004 - Gender & Amp; Sejarah - Perpustakaan Online Wiley,” Gender & History. Wiley, 16, 2 (2004): 459, https://doi.org/10.1111/j.0953-5233.2004.00348.x.
11 M. Hawkesworth, “Engendering Political Science: An Immodest Proposal,” Politics & Gender 1 (2005): 141–56, https://doi.org/10.1017/S1743923X0523101X.
12 Karen Beckwith, “A Common Language of Gender?,” Politics & Gender 1, no. 1 (2005): 128–37, https://doi.org/10.1017/S1743923X05211017.
sikap, dan ketertarikan yang dinilai maskulin atau feminin. Gender juga dapat digunakan untuk menunjukkan  cara  perbedaan  gender—tidak  berarti  secara  tepat  merujuk  kepada  jenis  kelamin— dalam  menghambat  atau  membantu  aktor-aktor  politik.  Sementara  itu,  gender  sebagai  sebuah proses memiliki dua manifestasi inti yaitu (1) menentukan pengaruh kebijakan dan struktur politik yang berbeda bagi pria dan wanita; dan (2) perilaku dari aktor politik maskulin dan feminin dalam membuat  hasil  politik  yang  spesifik  gender.  Penelitian  ini  akan  menggunakan  analisis  gender sebagai  sebuah  proses  untuk  melihat  bagaimana  perilaku  Indonesia  sebagai  aktor  politik  dalam interaksi hubungannya dengan negara-negara di kawasan ASEAN khususnya terkait perlindungan pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri.  Untuk  membuat  penelitian  ini  lebih  mendalam  maka peneliti akan berfokus pada bagaimana proses interaksi gender antara Indonesia dengan Malaysia dalam melindungi pekerja mingrannya disana.
Selanjutnya,  seiring  dengan  perkembangan  studi  feminisme  dalam  hubungan internasional, perspektif gender saat ini  juga berkembang menjadi lebih luas dalam memandang relasi gender antara laki-laki dengan perempuan. Perspektif gender dalam hubungan internasional saat ini juga dapat digunakan untuk mengambarkan relasi gender antar negara dalam hubungan internasional. Pada penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana posisi gender negara Indonesia dalam  hubungan  internasional  di  lingkup  ASEAN,  apakah  Indonesia  dalam  interaksinya menunjukan karakter yang feminin atau maskulin khususnya dalam interaksinya dengan negara Malaysia-sebagai  negara  tujuan  terbesar  tenaga  kerja  migran  dari  Indonesia-dalam  kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia.

## Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di masa Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Analisis  gender  sebagai  proses  untuk  melihat  bagaimana  perilaku  Indonesia  dalam kebijakan perlindungan pekerja migrannya di Malaysia tentu membutuhkan sebuah perbandingan sebab  untuk  dapat  menganalisis  proses  maka  harus  dijelaskan  bagaimana  perilaku  kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia dari masa ke masa. Oleh karenanya, peneliti mengambil starting point kebijakan perlindungan pekerja migran di mulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sementara itu, pemilihan negara Malaysia sebagai fokus untuk menjelaskan karakteristik gender Indonesia dalam kebijakan perlindungan pekerja migrannya bukan tanpa alasan mengingat Malaysia merupakan negara tujuan utama mayoritas pekerja migran asal Indonesia. Hal ini sesuai dengan data dari BNP2TKI Indonesia yang tertuang pada tabel berikut ini.
Sedangkan  pemilihan  Malaysia  sebagai  tujuan  utama  bagi  para  pekerja  migran  asal Indonesia setidaknya memiliki 4 alasan yaitu: Pertama, kemudahan bahasa yang digunakan. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak akan terlalu kesulitan untuk memahami bahasa yang digunakan di Malaysia sebab masih dalam satu rumpun Melayu yang mirip dengan bahasa Indonesia. Hal ini menjadi daya dorong bagi pekerja migran yang tidak ingin atau kesulitan belajar bahasa asing. Kedua, Kondisi pengupahan atau gaji yang lebih tinggi apabila dibandingkan bekerja di  dalam  negeri.  Ketiga,  tingginya  permintaan  akan  pekerja  rumah  tangga  di  Malaysia  sebab perempuan  di  Malaysia  banyak  yang  bekerja  di  sektor  publik  sehingga  membutuhkan  pekerja rumah  tangga.  Keempat,  faktor  kedekatan  geografis  dimana  letak  Malaysia  yang  tidak  jauh  dari Indonesia menjadi daya tarik bagi pekerja migran asal Indonesia khususnya pekerja migran buruh lepas  atau pekerja  konstruksi  yang  sewaktu-waktu  dapat  pulang  ke  Indonesia  dengan  biaya  yang relatif lebih murah apabila dibandingkan bekerja di Korea Selatan misalnya.
Pada mulanya, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri atau yang sekarang disebut  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  sudah  dilakukan  secara  legal  sejak  terbitnya  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  4  Tahun  1970.  PP  ini  memperkenalkan  program  Antar  Kerja  Daerah (AKAD)  dan  program  Antar  Kerja  Antar  Negara  (AKAN)  namun,  dalam  PP  tersebut  tidak  ada pelindungan  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia 13 .  Lebih  lanjut,  Masyarakat  Indonesia  sejak  masa pemerintahan  Soeharto  banyak  yang  menjadi  pekerja  migran  karena  alasan  lapangan  kerja  yang terbatas serta kebutuhan ekonomi yang mendesak. Selain itu, para pekerja migran Indonesia ini didominasi  oleh  perempuan.  Pekerja  migran  perempuan  ini  bekerja  di  sektor-sektor  informal seperti pekerja rumah tangga, babby sitter dan perawat manusia lanjut usia 14 . Keberadaan pekerja migran Indonesia didominasi oleh perempuan bukan tanpa alasan, hal ini merupakan dampak dari kebijakan  era  pemerintahan  Soeharto  melalui  green  revolution-nya  telah  menyingkirkan perempuan dari awalnya bekerja di perladangan maupun pertanian tradisional tergantikan dengan tenaga  mesin  dan  teknologi  modern 15 .  Setelahnya,  perempuan  terpaksa  untuk  mencari  sumber penghidupan lain yang menempatkannya pada kerja domestik, mendapat gaji yang rendah serta dengan  perlindungan  yang  minim.  Hal  ini  pula  yang  terjadi  pada  pekerja  migran  perempuan
13 Ernesta Arita Ari, “Masalah Human Trafficking Dan Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017.”
14 Azmy, Negara Dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010 , 2. 15 Azmy, 68.
Indonesia  di  luar  negeri  setidaknya  pada  masa  pemerintahan  Soeharto,  yang  mayoritas  bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
Pemerintah Indonesia tentu terus berupaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri mengingat pekerja migran juga memberikan sumbangsih besar pada devisa negara. Meskipun  demikian,  upaya  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  secara  nyata  baru  ada  sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLIN) pada era Presiden Megawati Soekarno Putri. Meskipun begitu, UU Nomor 39 Tahun 2004 justru lebih banyak berisi tentang poin penempatan dan masalah perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sangat minim. Saat itu pemerintah Indonesia memiliki peran yang tidak terlampau banyak karena lebih dikuasai pihak swasta  dalam  penempatan  pekerja  migran.  Terlebih  lagi,  sistem  penempatan  terhadap  pekerja migran di luar negeri tidak mengatur sanksi tegas terhadap pihak swasta yang menyimpang sehingga posisi  pemerintah  Indonesia  yang  seharusnya  menjadi  pelindung  bagi  pekerja  migrannya  justru tidak mampu dilakukan dengan baik oleh pemerintah.
Oleh  karena  itu,  keberadaan  Undang-Undang  ini  tidak  serta  merta  menurunkan  angka kekerasan kepada pekerja migran Indonesia khususnya pekerja migran perempuan yang bekerja di luar  negeri.  Hal  ini  sebab  pekerja  migran  Indonesia  masih  dinilai  sebagai  komoditi  untuk memenuhi  permintaan  pasar  bukan sebagai  pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri  yang  harus dilindungi. Pandangan pekerja migran Indonesia yang dinilai sebagai komiditi ini tercermin dari minimnya poin perlindungan pada Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 sebab mayoritas isi UU tersebut mengatur poin penempatan pekerja migran Indonesia bukan poin perlindungan 16 .
Selain  itu,  pihak  swasta,  dalam  hal  ini  perusahaan-perusahaan  yang  murni  berorientasi bisnis,  diberi  kesempatan  terlalu  luas  untuk  melakukan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia. Kondisi  ini  semakin  memprihatinkan,  ketika  perusahaan  penempatan  yang  kita  kenal  dengan sebutan  PPTKIS  (Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta)  semakin  mendapat legitimasi melalui Undang- Undang No. 39 Tahun 2004. UU tersebut seharusnya menjadi payung hukum  yang  memberikan  pelindungan  bagi  pekerja  migran  Indonesia  tetapi  ternyata  dalam prakteknya  dilapangan  justru  melemahkan  pelindungan  bagi  pekerja  migran  Indonesia. Berdasarkan pada fakta ini, kebijakan pekerja migran pada tahun 2004 di masa kepemimpinan SBY belum memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri sehingga interaksi  gender  Indonesia  pada  masa  itu  dapat  dinilai  dalam  karakteristik  perilaku  kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran yang feminin. Hal ini mengacu pada fakta minimnya poin perlindungan dalam Undang-Undang tersebut ditambah dengan tingginya angka kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap pekerja migran diluar negeri khususnya di Malaysia.
Di masa pemerintahan SBY, terdapat kasus kekerasan dan penganiayaan Nirmala Bonat tahun 2004, Ceriyati tahun 2007 dan Siti Hajar tahun 2009 pekerja migran  Indonesia  di  Malaysia. Beberapa  kasus  penganiayaan  pekerja migran Indonesia di Malaysia tersebut diberitakan sampai ke media massa di tanah air yang kemudian mendorong masyarakat dalam negeri Indonesia untuk menuntut  perlindungan  bagi  pekerja  migran  Indonesia  di  Malaysia.  Hal  ini  kemudian  di  susul dengan adanya implementasi UU nomor 39 tahun 2004 dengan kembali dikuatkan melalui adanya Intruksi  Presiden  (Inpres)  nomor  06  tahun  2006  tentang  kebijakan  reformasi  dan  sistem penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian diterbitkan juga Peraturan Menteri dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PerMennakertrans) RI nomor 18 tahun 2007 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Meskipun telah ada implementasi UU nomor 39 tahun 2004, Inpres nomor 06 tahun 2006 serta
16 Azmy, 9.
didukung  Permennakertrans  nomor  18  tahun  2007  namun  angka  kekerasan  terhadap  pekerja migran Indonesia di Malaysia tetap tinggi. Hal ini sesuai dengan fakta pada tabel sebagai berikut.

## Tabel Data Kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia di negara ASEAN di masa Pemerintahan SBY pada tahun 2004-2010
N o Negara 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 Keterangan 1 Malaysia 1 40 1 73 1 98 1 58 1 27 1 748 1 000 2004:  90 2 Brunei 3 - 5 5 5 5 3 1 048 5 563 persen perempuan 3 Singapura 2 - - 4 1 4 1
6
3
dan  10 persen laki-
laki 2008:  82 Persen perempuan dan 18 persen laki- laki
Sumber: Data Base Migrant Care tahun 2004-2010, Suparyo, 2010 dan data dari Puslitfo BNP2TKI
Berdasarkan pada data tersebut diatas menjadi bukti yang menguatkan bagaimana relasi gender Indonesia yang feminin dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia di masa SBY juga ditunjukkan dari tingginya angka kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia. Tabel diatas menunjukkan peningkatan angka kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia
dimana  meskipun  telah  ada  UU  maupun  aturan  lainnya  namun  tidak  serta  merta  dapat memberikan perlindungan secara optimal kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia juga dapat dilihat dari isi perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) tentang pekerja migran Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tahun 2006 yang tidak memasukkan poin izin cuti libur, upah minimum dan pemegangan paspor masih dipegang oleh majikan menunjukkan bahwa  Indonesia  secara  disadari  maupun  tidak  memberikan  akses  dan  peluang  bagi  adanya pelanggaran hak bagi pekerja migran Indonesia baik hak asasi untuk libur maupun hak ekonomi dalam hal ini mendapatkan upah yang layak. Kebijakan Indonesia dalam MoU tahun 2006 tersebut juga  dapat  menunjukan  bagaimana  karakteristik  gender  kebijakan  Indonesia  sangat  feminim, dengan tidak memiliki keberanian maupun daya tawar kepada pemerintah Malaysia sebagai negara penerima pekerja migran.
Selain  itu,  tidak  adanya  cuti  libur  dan  upah  minimum  serta  pemegangan  paspor  oleh majikan  juga  menunjukkan  lemahnya  perlindungan  pekerja  migran  khususnya  dalam  upaya memenuhi hak asasinya di Malaysia pada masa kepemimpinan Presiden SBY kala itu. Hal ini juga menguatkan argument yang menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia masih dinilai sebagai komoditi bagi negara sebab minimnya poin-poin perlindungan dalam setiap kebijakan maupun UU nomor  39  tahun  2004.  Undang-Undang  maupun  kebijakan  yang  tidak  mampu  memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri tersebut tentu menguatkan argumen bahwa karakteristik kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di masa kepemimpinan SBY masih feminim.
Selanjutnya MoU tahun 2006 yang sangat merugikan pekerja migran Indonesia tersebut kemudian di revisi kembali pada masa pemerintahan SBY tahun 2009. Hal ini menyusul adanya serangkaian tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh majikan di Malaysia kepada para pekerja  migran  Indonesia  yang  bekerja  di  sektor  informal  sebagai  pembantu  rumah  tangga khususnya setelah mencuatnya kasus kekejaman yang dialami oleh Siti Hajar. Meskipun demikian, revisi MoU antara Indonesia dengan Malaysia yang di ajukan oleh pemerintah Indonesia tidak juga di respon oleh pemerintah Malaysia sampai akhir tahun 2010.
Tidak  adanya  respon  dari  pemerintah  Malaysia  memicu  tindakan  moratorium  yang diberlakukan oleh pemerintahan SBY kala itu sebagai upaya tercepat untuk merespon serangkaian kekerasan dan penganiayaan pekerja migran di Malaysia. Setelah dua tahun kemudian tepat pada tahun  2011,  Malaysia  menandatangani  revisi  MoU  yang  diusulkan  oleh  pemerintah  Indonesia namun  ada  beberapa  poin  yang  tidak  disetujui  oleh  Malaysia  sehingga  hal  yang  kembali menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia masih cukup feminim adalah dalam revisi MoU yang baru hanya diatur mengenai pemegangan paspor oleh TKI sendiri serta mengenai pemberian izin cuti libur sehari dalam seminggu bagi pekerja sektor informal. Indonesia tidak mampu membuat pemerintah  Malaysia  mengatur  dan  menyetujui  tentang  upah  minimum  bagi  pekerja  migran Indonesia.  Oleh  karenanya  penulis  menilai  bahwa  meskipun  dalam  revisi  MoU  yang ditandatangani  tahun  2011  tersebut  sudah  memasukkan  pemberian  izin  libur  dan  pemegangan paspor oleh TKI namun poin tentang upah minimum yang seharusnya diatur-sebagai bentuk upaya perlindungan  nyata  pemerintah  Indonesia  agar  pekerja  migran  Indonesia  tidak  menjadi  sasaran pekerja dengan gaji rendah-tidak ada sehingga dalam kacamata gender, maka dapat disimpulkan bahwa  karakteristik  kebijakan  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  di  masa  kepemerintahan SBY masih cukup feminim.

## Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di masa Presiden Joko Widodo
Setelah mengetahui karakteristik gender kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang masuk dalam kategori feminim dimasa kepemimpinan SBY sekaligus relasi gender Indonesia  yang  juga  feminim  dengan  tidak  memiliki  daya  tawar  dan  kemampuan  untuk memberikan  perlindungan  yang  optimal  bagi  pekerja  migran  Indonesia  di  Malaysia,  kemudian penulis  akan  melihat  bagaimana  analisis  gender  dalam  proses  perlindungan  pekerja  migran Indonesia dimasa kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebelumnya, peran negara dalam perlindungan pekerja migran Indonesia hanya dapat dilihat dari bentuk kebijakan berupa peraturan perundangan maupun kebijakan turunan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan pekerja migran Indonesia.  Sedangkan  indikator  atas  kondisi  perlindungan  terhadap  pekerja  migran  Indonesia dapat terlihat dari kuat tidaknya perlindungan pekerja migran Indonesia dalam tiga aspek meliputi pra penempatan, penempatan dan purna penempatan17.
Selanjutnya, penulis memulai analisisnya dari awal pemilihan presiden tahun 2014, kala itu  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  berjanji  akan  menjamin  hak-  hak  dan  keselamatan  pekerja migran  di  luar  negeri  dan  memasukkannya  ke  dalam  program  Nawacita.  Hal  ini  kemudian dibuktikan dengan pengesahan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) pada tanggal 22 November 2017. Undang-undang itu lantas menggantikan  UU  nomor  39 tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  di  Luar  Negeri  (PPTKILN).  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  memiliki  banyak  kemajuan  dalam  beberapa  aspek diantaranya  adalah  aspek  perlindungan  yang  telah  mengadopsi  Konvensi  Internasional  tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Undang-undang pekerja migran yang baru tersebut juga memiliki sanksi yang lebih berat apabila dibandingkan dengan UU lama khususnya bagi para pelanggarnya. Selain itu, para pekerja migran Indonesia juga menerima jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan. Melalui UU baru ini, pemerintah juga menyediakan pelayanan  dan  perlindungan  pekerja  migran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah melalui layanan terpadu satu atap (LTSA). Pemerintahan Jokowi juga membentuk 21 Satgas TKI dalam kurun waktu 2015-2016. Melalui satgas TKI ini dalam kurun waktu 2015-2016 telah dicegah 2.894 TKI nonprosedural. Apabila melihat capaian diatas dan adanya UU yang baru tersebut maka kebijakan upaya perlindungan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi cenderung  bersifat  maskulin  sebab  menunjukkan  keberanian  dalam  pemberian  sangsi  dan hukuman yang lebih berat serta pemberian perlindungan serta jaminan sosial bagi pekerja migran dan  keluarganya  yang  dikala  pemerintahan  SBY  tidak  mampu  dilakukan  oleh  Indonesia.  Oleh karena  itu,  apabila  melihat  poin-poin  perlindungan  dalam  UU  nomor  18  tahun  2017  tersebut terlihat  karakteristik  gender  kebijakan  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  di  masa kepemimpinan Jokowi dapat dikatakan cukup maskulin.
Meskipun demikian, dalam implementasinya kebijakan UU nomor 18 tahun 2017 tersebut masih  memiliki  beberapa  hambatan  khususnya  apabila  menyoal  praktek  dilapangan  dalam memberikan  perlindungan  hak  dan  keselamatan  buruh  migran  di  luar  negeri.  Hambatan  yang paling  utama  terkait  dengan  belum  terdapat  peraturan-peraturan  turunan  yang  signifikan diterbitkan  untuk  memperbarui  tata  kelola  penempatan  dan  perlindungan  pekerja  migran Indonesia  yang  inklusif,  transformatif,  adil  gender  dan  melibatkan  peran  serta  aktif pemerintah lokal  hingga  desa  sampai  saat  ini,  Oktober  2020.  Oleh  karena  itu,  UU  PPMI  yang  baru  masih
17 Azmy, 68.
menggunakan  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  menteri  yang  lama  dalam  teknis implementasinya. Hal ini kemudian menjadi permasalahan sebab UU PPMI tahun 2017 tersebut sampai saat ini, belum bisa diimplementasikan seperti yang seharusnya karena masih menunggu peraturan turunan yaitu PP dan Permen sehingga praktek di lapangan masih menggunakan pola yang  lama.  Lebih  lanjut,  dampak  dari  ketiadaan  aturan  turunan  menyebabkan  pola  lama  masih digunakan di lapangan sehingga kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya pekerja migran perempuan yang bekerja di sektor informal di Malaysia masih terus terjadi. Hal ini menyusul kekerasan  yang  dialami  pekerja  migran  perempuan  yang  berasal  dari  Indonesia  setahun  sejak Undang-Undang  tahun  18  tahun  2017.  Tepat  pada  10  Februari  2018,  terjadi  kekerasan  yang menyebabkan  pekerja  perempuan  Indonesia  meninggal  dunia  yang  dialami  oleh  Adelina.  Oleh karenanya kebijakan yang cenderung maskulin dalam UU nomor 18 tahun 2017 nyatanya dalam implementasinya masih sama feminimnya dengan keadaan sebelum adanya UU baru tersebut. Hal ini sekali lagi menguatkan fakta bahwa   relasi   gender  antara   pemerintah  Indonesia   sebagai pengirim dengan Pemerintah Malaysia sebagai penerima masih timpang dimana Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi pekerja migrannya secara optimal dengan membiarkan UU  baru  tanpa  adanya  aturan  turunan.  Selain  itu,  implementasi  dilapangan  mengenai perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  di  Malaysia  khususnya  yang  bekerja  di  sektor  informal masih  sangat  feminim  mengacu  pada  masih  tingginya  angka  kekerasan  maupun  kematian  pada pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kematian Adelina juga menambah daftar panjang jumlah kematian buruh migran Indonesia asal NTT yang ditahun 2017 mencapai 62 orang-belum termasuk angka kekerasan pekerja migran Indonesia. Sedangkan selama tahun 2019, sebanyak 119 pekerja Migran Indonesia yang berasal dari NTT dipulangkan dalam keadaan meninggal (belum termasuk pekerja  migran  Indonesia  dari  daerah  lain)  setelah  menjadi  pekerja  migran  di  Malaysia18. Kenyataan ini menggambarkan bahwa Pasal 29 dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yang membahas jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia tidak terimplementasi sehingga semakin menguatkan fakta bahwa aturan yang cenderung maskulin dalam UU PPMI 2017 tersebut tidak berpengaruh signifikan  pada  praktek  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  di  Malaysia  yang  masih  tetap feminim.
Lebih lanjut, relasi gender Indonesia sebagai negara pengirim dengan Malaysia juga masih sama feminimnya dengan dimasa pemerintahan SBY hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sampai saat ini tidak ada payung hukum antara dua negara menyangkut pekerja domestik karena sudah berakhirnya Memorandum of Understanding (MoU) pada 2016. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah membuat sebuah MoU yang baru-bukan perpanjangan dari yang lama- sejak Mei 2016 namun pihak Malaysia hingga tahun 2020 saat ini belum memberikan respons positif19. Dalam interaksi ini  terlihat  bahwa  relasi  gender  Indonesia seakan  tidak  berdaya sebagai  negara  pengirim pekerja migran dimana Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk setidaknya ‘memaksa’ Malaysia untuk membuat  MoU  yang  baru.  Oleh  karena  itu,  meskipun  UU  PPMI  tahun  2017  sudah  cukup maskulin namun dalam implementasi praktek dilapangan perlindungan pekerja migran Indonesia masih tetap feminin.
Sementara itu, di sepanjang tahun 2019, Migrant Care mengidentifikasi ragam kerentanan pekerja  migran  Indonesia  (PMI).  Wajah  mayoritas  pekerja  migran  Indonesia  adalah  perempuan (68%). Kasus-kasus yang terjadi mayoritas dialami pekerja migran perempuan (80%). Kasus terbesar adalah terperangkap dalam praktik perdagangan orang (21%) disusul permasalahan kontrak kerja (18%) dan penipuan (17%). Kasus-kasus lain yang signifikan adalah terjebak dalam skema migrasi non-prosedural (13%), mengalami kekerasan fisik (12%) dan kekerasan seksual (9%). Migrant Care
18 Ernesta Arita Ari, “Masalah Human Trafficking Dan Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017.”
19 Eko Supriyadi, “Kasus Adelina, Dubes RI untuk Malaysia Usul Moratorium TKI,” Republika Online, February 18, 2018, sec. Nasional, https://republika.co.id/share/p4b993428.
juga mencatat adanya kerentanan baru yang dihadapi pekerja migran perempuan, yaitu terjebak dalam  aksi  ekstremisme  kekerasan  (3%)  dan  terdampak  situasi  konflik  di  negara  bekerja  (1%). Angka-angka tersebut hanya merupakan fenomena gunung es, situasi yang sebenarnya dipastikan lebih banyak.
Di awal tahun 2020, Migrant Care juga mengidentifikasi kerentanan baru pekerja migran Indonesia yaitu terpapar wabah penyakit menular (virus corona) dan stigma yang melekat padanya. Situasi kerentanan tersebut belum direspons secara signifikan oleh pemerintah Indonesia. Disisi yang lain, muncul ancaman penggerusan hak perempuan pekerja migran yang datang dari eksekutif dan legislatif. Keluarnya dua rancangan legislasi Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga juga menimbulkan bahaya bagi pekerja migran perempuan Indonesia. Sederet kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia tersebut diatas juga seolah menunjukkan bagaimana kebijakan perlindungan pekerja migran dari pemerintah Indonesia masih sangat feminim dengan mengorbankan pekerja migran tanpa mampu memberikan perlindungan optimal atas kerentanan- kerentanan yang dihadapinya.
Terlebih lagi, pemerintah Indonesia saat ini juga menghadapi salah satu tantangan terbesar untuk penegakan hak perempuan, termasuk di dalamnya pekerja migran perempuan adalah realitas ketimpangan yang sekarang ini membentuk wajah dunia. Berbagai studi tentang ketimpangan dan kemiskinan  selalu  memperlihatkan  wajah  perempuan  sebagai  korban  utama  dalam  situasi ketidakadilan. Realitas feminisasi kemiskinan yang berlanjut pada feminisasi migrasi pekerja juga menunjukkan korelasi pada realitas ketimpangan dan meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja yang  tidak  layak  (forced  migration)20.  Hal  ini  juga  sangat  tepat  untuk  menggambarkan  situasi ketimpangan migrasi pekerja migran Indonesia yang ke Malaysia yang seringkali mengalami kondisi migrasi tenaga kerja yang tidak layak yang juga berkaitan langsung dengan jumlah kekerasan pada pekerja  migran  Indonesia-khususnya  perempuan-  di  Malaysia.  Dalam  fakta  ini,  pemerintah Indonesia juga luput dalam melihat fakta bahwa banyak pekerja migran Indonesia yang berangkat ke Malaysia dalam migrasi yang tidak layak, yang pada akhirnya seringkali berakhir menjadi korban kekerasan maupun perdagangan manusia. Oleh karena itu, karakteristik kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia apabila dilihat diatas kertas sesuai dengan UU nomor 39 tahun 2017 cukup  maskulin  namun  sekali  lagi  dalam  implementasinya  maupun  praktek  dilapangan  masih feminim.

## Karakteristik Kebijakan Pekerja Migran Indonesia di ASEAN: Menilik Deklarasi ASEAN soal Penanganan Covid-19 dan Nasib Pekerja Migran
Hak  asasi  manusia  (HAM)  adalah  salah  satu  prinsip  yang  dikedepankan  dalam  upaya pembaruan  ASEAN  (ASEAN  Reform).  Pembaruan  tersebut  terlihat  dari  pengadopsian  prinsip- prinsip hak asasi manusia (meski belum komprehensif) dalam Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Elaborasi prinsip-prinsip HAM juga diinstitusionalisasi dalam berbagai mekanisme seperti ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights, ASEAN Commission of Women and Children dan ASEAN Commission of Migrant Workers serta instrumen legal seperti ASEAN Declaration of Promotion and Protection the Rights of Migrant Workers, ASEAN Consensus on the Protection and  Promotion  the  Rights  of  Migrant  Workers dan  ASEAN  Convention  Against  Trafficking  in Person. Walaupun seperangkat mekanisme dan instrumen perlindungan HAM (khususnya pekerja
20 Salsabila, “Migrant Care: Akhiri Kerentanan Pekerja Migran Perempuan,” mediaindonesia.com, March 8, 2020, sec. Humaniora, https://mediaindonesia.com/humaniora/295140/migrant-care-akhiri-kerentanan-pekerja-migran-perempuan.
migran) tersedia dalam kerangka kerja ASEAN, hingga saat ini tidak ada satu pernyataan resmi dari mekanisme  ini  dikeluarkan  untuk  menyikapi  masalah  kerentanan  yang  dihadapi  oleh  pekerja migran dalam krisis COVID-19 di ASEAN
Lebih lanjut, negara-negara ASEAN juga tidak memasukkan pekerja migran dalam langkah- langkah  konkrit penanganan  dampak  COVID-19  di  ASEAN.  Hal  ini  terlihat  pada saat ASEAN menggelar konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh kepala pemerintahan dari 10 negara anggota ASEAN pada tanggal 27-28 Juni 2020 yang tidak membahas masalah perlindungan dan kerentanan  pekerja  migran  dimasa  pandemi21.   Sementara   itu, ASEAN sendiri telah menggelar Konferensi  Tingkat  Tinggi  Khusus  terkait  COVID-19  pada  tanggal  14  April  2020  dan  telah menghasilkan Deklarasi yang berjudul “Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease  2019  (COVID-19)”.  Isi  dari  deklarasi  tersebut  sangat  normatif  dan  tidak  menjawab persoalan  krusial  mengenai  masalah  dampak  COVID-19  pada  komunitas-  komunitas  rentan  di kawasan ASEAN, khususnya pekerja migran. Deklarasi ini justru lebih banyak mengurai masalah tata kelola medikal dan pertukaran informasi antar negara seputar COVID-19.
Lebih lanjut, deklarasi tersebut sama sekali tidak membahas masalah mobilitas manusia di kawasan  Asia  Tenggara  yang  memiliki  kontribusi  signifikan  dalam  perkembangan  ekonomi kawasan. Negara pengirim maupun negara penerima mengambil keuntungan dari migrasi tenaga kerja  dengan  volume  remitansinya,  ekspor  komoditas  dan  pasokan  tenaga  kerja  untuk  proyek infrastruktur  namun  ASEAN  justru  tidak  memasukkan  pekerja  migran  dalam  langkah-langkah konkret penanganan dampak COVID-19 di ASEAN. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan ASEAN dalam perlindungan pekerja migran di masa pandemi Covid-19 tampak sangat feminim. Hal  ini  mengacu  pada  fakta  bahwa  pekerja  migran  merupakan  salah  satu  sektor  yang  sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 khususnya pekerja migran yang bekerja di sektor pengasuhan, perawatan,  kesehatan  dan  pelayanan  publik  sebab  rentan  terhadap  penularan  langsung  namun deklarasi ASEAN dan kebijakan ASEAN dimasa pandemi Covid- 19 yang justru tidak memasukkan pekerja migran menunjukkan bahwa negara- negara ASEAN termasuk pemerintah Indonesia tidak menganggap  perlindungan  pekerja  migran  merupakan  hal  yang  penting  sehingga  dalam  ranah ASEAN, kebijakan ramah pekerja migran Indonesia dimasa pandemi Covid-19 masih  feminim.

## Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dalam Pandemi Covid-19
Realitas kerentanan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia terlihat ketika terjadi penerapan  Movement  Control  Order.  Jutaan  pekerja  migran  (terutama  yang  berstatus  tidak berdokumen) selain harus bertahan hidup dengan keterbatasan logistik, namun juga harus berada dalam  situasi  yang  tidak  menentu  ketika  Malaysia  menerapkan  pendekatan  keamanan  dalam operasi  pembatasan  mobilitas.  Pemerintah  Malaysia  juga  tidak  merelaksasi  kebijakan keimigrasiannya  yang  represif.  Padahal  sesuai  dengan  protokol  WHO,  penanganan  COVID-19 harus  mengedepankan  penanganan  kesehatan  dengan  mengesampingkan  aspek-aspek  pembeda seperti  asal  usul  dan  status  kewarganegaraan,  ras,  gender,  agama  dan  orientasi  seksual  namun pendekatan  keamanan  yang  dilakukan  pemerintah  Malaysia  terhadap  pekerja  migran  tidak berdokumen  justru  telah  menimbulkan  klaster  penularan  baru  COVID-19  di  beberapa  penjara imigrasi Malaysia.
21 Fathiyah Wardah, “Migrant Care Desak Pemerintah Beri Perhatian Serius pada Buruh Migran,” VOA Indonesia, Mei 2020, https://www.voaindonesia.com/a/migran-care- desak-pemerintah-beri-perhatian-serius-pada-buruh-migran/5399960.html.
Lebih lanjut, sebagai akibat dari pembatasan mobilitas di Malaysia menyebabkan pekerja migran  Indonesia  di  Malaysia  banyak  yang  mengalami  pelanggaran  hak  kerja  selama  pandemi Covid-19  yaitu  mulai  dari  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  gaji  tidak  dibayar,  ketakutan melaporkan  kondisi  kesehatan  karena  khawatir  ditangkap  oleh  aparat  keamanan  akibat  bekerja secara ilegal, beban kerja yang bertambah ekstra tanpa diberikan insentif, kelaparan hingga potensi terjadinya  kekerasan  fisik/seksual  berbasis  gender  makin  tinggi.  Kondisi  lain  yang  dialami  oleh pekerja  migran  Indonesia  di  Malaysia  yang  bekerja  di  sektor  informal  sebagai  pembantu  rumah tangga menyebabkan pekerja migran Indonesia harus tetap di rumah karena majikannya tidak ingin PMI pergi keluar dan menjadi orang yang kemudian pulang membawa virus Corona. Hal ini secara otomatis  menyebabkan  beban  kerja  pekerja  migran  menjadi  bertambah  karena  semua  anggota keluarga majikan berada di rumah setiap hari. PMI harus merawat anak- anak yang tidak di sekolah, memasak  lebih  banyak  makanan  dan  bersih-bersih  lebih  sering.  Terlebih  lagi,  pembatasan berkumpul  di  hari-hari  libur  membuat  PMI  yang  berada  di  luar  negeri  jauh  dari  jaring  sosial pendukung  mereka,  yakni  teman-teman,  organisasi  maupun  komunitas  sehingga  PMI  menjadi rentan mengalami stress karena tekanan beban kerja yang berat.
Sementara itu, kebijakan dari pemerintah Indonesia di masa Covid-19 di Malaysia sifatnya masih  sekedar  merespons  terhadap  kebijakan  yang  diambil  negara  lain,  misalnya  mengenai pembatasan mobilitas orang. Dalam konteks negara pengirim dan negara penerima pekerja migran, pemerintah  belum  mengambil  langkah  signifikan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap pekerja migran. Sejauh ini pemerintah Indonesia memberikan perlindungan itu berupa evakuasi yang  dilakukan  ketika  warga  Indonesia  terancam  jiwanya.  Ada  pula  repatriasi  mandiri  di  mana pemerintah  membuka  akses  penerbangan  agar  warga  Indonesia  yang  terdampak  kebijakan pembatasan mobilitas bisa pulang ke tanah air.

## Kesimpulan
Dalam  perjalananya,  masyarakat  Indonesia  khususnya  perempuan  mulai  bekerja  keluar negeri  sejak  masa  kepemimpinan  Presiden  Soeharto  namun  pekerja  migran  Indonesia  kala  itu berangkat  keluar  negeri  tanpa  adanya  perlindungan  dari  negara  sama  sekali.  Tidak  adanya perlindungan  dan  kepedulian  negara  inilah  yang  menyebabkan  meningkatnya  fenomena  kasus- kasus kekerasan yang menimpa para pekerja migran Indonesia di luar negeri sebab para majikan diluar  negeri  merasa  bebas  tanpa  adanya  sangsi  apabila  melakukan  kekerasan  terhadap  pekerja migran  Indonesia.  Kemudian,  banyaknya  kasus  kekerasan  terhadap  pekerja  migran  Indonesia menimbulkan upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia oleh pemerintah Indonesia melalui disahkannya UU nomor 39 tahun 2004, namun keberadaan kebijakan tersebut tidak serta merta menurunkan angka kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebab minimnya poin perlindungan dalam UU tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak digunakannya etika kepedulian dalam perumusan kebijakan  tersebut  sehingga  isi  yang  ada  dalam  UU  tersebut  lebih  banyak  membahas  poin-poin penempatan  dan  pengaturan  yang  khas  nilai-nilai  maskulinitas  tanpa  memikirkan  kebutuhan perempuan  sebagai  mayoritas  pelaku  pekerja  migran.  Absennya  nilai-nilai  kepedulian  terhadap perlindungan  pekerja  migran  inilah  yang  menyebabkan  karakteristik  kebijakan  perlindungan pekerja migran Indonesia dalam UU nomor 39 tahun 2004 bersifat maskulin sebab mengorbankan kepentingan  serta  hak-hak  perempuan  pekerja  migran  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari negara.
Lebih lanjut, perkembangan peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja migran
Indonesia  di  negara-negara  ASEAN  meskipun  telah  ada  UU  nomor  39  tahun  2004,  membuat negara membuat dan mengesahkan kebijakan perlindungan pekerja migran yang baru dalam UU nomor 18 tahun 2017 yang berkarakteristik feminim dengan memasukkan nilai-nilai kepedulian, empati dan simpati terhadap pekerja migran Indonesia. Kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo menggunakan konsep etika kepedulian yang  mana  telah  banyak  poin-poin  perlindungan  bagi  pekerja  migran  Indonesia  meliputi perlindungan pekerja migran dan keluarganya sesuai Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak  Pekerja  Migran  dan  Anggota  Keluarganya,  kemudian  memiliki  sanksi  yang  lebih  berat apabila dibandingkan dengan UU lama khususnya bagi para pelanggarnya. Selain itu, para pekerja migran  Indonesia  juga  menerima  jaminan  sosial  sebagai  bentuk  perlindungan  sehingga menunjukkan bahwa karakteristik kebijakan politik Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran  Indonesia  secara  hukum  sudah  cukup  feminin  dimana  terdapat  nilai-nilai  kepedulian terhadap pekerja migran dalam UU nomor  19 tahun 2017, namun dalam prakteknya ketiadaan peraturan turunan menyebabkan pola lama masih berlaku dilapangan menunjukan ketidakseriusan serta ketidakpedulian negara Indonesia untuk benar-benar memberikan perlindungan yang nyata pada pekerja migran Indonesia diluar negeri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  yang  berkarakteristik  feminim  secara  hukum tertulis dengan memasukan poin-poin kepedulian didalamnya, namun ketiadaan aturan turunan yang  dibutuhkan  untuk  mengimplementasikan  UU  tersebut  menunjukan  bahwa  pemerintah Indonesia tidak benar-benar peduli sebab sampai saat ini, sudah 3 tahun berlalu namun peraturan turunan tidak juga dibuat oleh pemerintah Indonesia sehingga dalam prakteknya berkarakteristik kebijakan UU perlindungan tahun 2017 masih maskulin pada kenyataannya.
Sementara itu, karakter gender Indonesia sebagai negara pengirim dalam relasinya dengan negara  penerima  pekerja  migran  pada  kebijakan  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  dalam lingkup ASEAN apabila ditinjau melalui perspektif gender, posisi Indonesia berkarakter feminin. Hal  ini  sebab  karakter  gender  negara  Indonesia  sebagai  negara  pengirim  pekerja  migran tersubordinasi oleh negara penerima dan tidak memiliki kemampuan maupun kekuasaan untuk melindungi pekerja migrannya. Mengambil contoh interaksi pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim dengan pemerintah Malaysia sebagai negara penerima dimana Indonesia tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk melindungi pekerja migrannya di Malaysia tanpa adanya aturan turunan dari kebijakan yang telah ada. Fakta yang menunjukan lemahnya posisi politik Indonesia dengan negara penerima di ASEAN juga dapat dilihat dari fakta dimana Indonesia tidak memiliki daya tawar dalam upaya perlindungan pekerja migrannya terhadap pemerintah Malaysia yang tidak merespon MoU yang diajukan pemerintah Indonesia sejak tahun 2016 paska peningkatan kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia.  Relasi ini juga terjadi dengan negara- negara penerima pekerja migran Indonesia yang lain misalnya dengan pemerintah negara Brunei maupun Singapura dimana meskipun sebagai negara pengirim namun Indonesia tidak memiliki daya  tawar  serta  kekuasaan  atas  negara-negara  penerima  yang  notabene  membutuhkan  pekerja migran  Indonesia.  Kemudian  apabila  ditarik  kedalam  lingkup  ASEAN,  menilik  pada ketidakpedulian negara-negara ASEAN kepada nasib pekerja migran di masa pandemi Covid-19 dengan tidak memasukkan kepedulian akan nasib pekerja migran di ASEAN juga menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia termasuk juga negara-negara di ASEAN masih sangat maskulin dengan membiarkan  pekerja  migran  tanpa  perlindungan  yang  seharusnya  serta  membiarkannya menghadapi kerentanan-kerentanannya sendiri.

## Daftar Pustaka
Carlsnaes,  Walter.  Thomas  Risse, Beth  A  Simmons.  2004.  Handbook  of  International  Relations. London: Sage Publications. (Penerjemah: Imam Baehaqie)
Dunphy,  Richard.  2000.  Sexual  Politics:  An  Introduction.  Edinburgh  University  Press.  ISBN 9780748612475.
Ferrante, Joan. 2008. Gender and sexualities: with emphasis on gender ideals. in Ferrante, Joan (ed.). Sociology:  a  global  perspective  (edisi  ke-7th).  Belmont,  California:  Thomson  Wadsworth. ISBN 9780840032041.
Thomas, R. Murray. 2001. Feminist perspectives in Thomas, R. Murray (ed.). Recent Theories of Human Development. Thousand Oaks, California: Sage. ISBN 9780761922476.
Mikkola,  Mari  .2011.  Ontological  commitments,  sex  and  gender.  in  Witt,  Charlotte,  ed.  .2011. Feminist  metaphysics:  explorations  in  the  ontology  of sex,  gender  and  the  self.  Dordrecht: Springer. ISBN 9789048137831.
Levant, Ronald F.; Kopecky, Gini .1995. Masculinity reconstructed: changing the rules of manhood— at work, in relationships, and in family life. New York: Dutton. ISBN 978-0452275416.
Dornan, Jennifer. 2004. Blood from the moon: gender ideology and the rise of ancient Maya social complexity.  Gender  &  History.  Wiley.  edisi  16  volume  2.  doi:10.1111/j.0953- 5233.2004.00348.x
Hawkesworth, Mary. 2005. Engendering political science: an immodest proposal. Politic and Gender journal. Vol 1 issue 1. published online by cambridge university press.
Beckwith, Karen. 2005. A common language of gender?. Politic and Gender journal. Vol 1 issue 1. published online by cambridge university press.
Azmy,  Ana  Shabana.  2012.  Negara  dan  Buruh  Migran  Perempuan:  Menelaah  Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Ardi Priyatno Utomo. 13 Februari 2018. Penyiksaan TKI di Malaysia: Kisah Suram yang  seolah Tiada  Akhir.  diakses  dari
https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/19581311/penyiksaan- tki-di-malaysia- kisah-suram-yang-seolah-tiada-akhir?page=all BNP2TKI. 2016. Data Penempatan dan Perlindungan TKi . diakses  dari
http://portal.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks
Gigi  Choy.  disadur  dari  South  China  Morning  Post.  27  Maret  2019.  dalam  berita  Disiksa  dan
Kelaparan: Berikut Kasus-kasus
kekerasan TKW Terburuk. diakses dari https://www.matamatapolitik.com/in-depth-disiksa-dan-
kelaparan-berikut-kasus-kasus- kekerasan-art-terburuk/ tanggal 11 Oktober 2020 pukul 09.20 WIB. https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843 tanggal 11 Oktober 2020 pukul 09.06 WIB.
Ernesta Arita Ari. 30 Januari 2020. Masalah Human Tracfficking dan Implementasi UU  nomor 18 tahun  2017.  diakses  dari https://florespos.co.id/berita/detail/masalah-human- trafficking-dan- implementasi-uu-nomor-18-tahun-2017 tanggal 11 Oktober 2020
Eko  Supriyadi.  18  Februari  2018.  Kasus  Adelina:  Dubes  RI  untuk  Malaysia  usul  Moratorium TKI. diakses  dari https://republika.co.id/berita/p4b993428/kasus-adelina-dubes-ri- untuk- malaysia-usul-moratorium-tki tanggal 11 Oktober 2020 pukul 09.52 WIB.
https://www.beritasatu.com/edi-hardum/ekonomi/606661/migrant-care- pemerintahan-jokowi- tidak-serius-lindungi-pmi
https://buruhmigran.or.id/2020/07/20/kondisi-rentan-pekerja-migran-di-masa- pandemi/
Fathiyah Wardah, 6 juli 2020 https://www.voaindonesia.com/a/pandemi-covid-19- persulit-hidup- pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri/5491260.html
https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-masa-pandemi-covid-19-
momentum-indonesia- untuk-perbaiki-tata-kelola-pmi https://www.kompas.tv/article/78195/kisah-pilu-pekerja-migran-indonesia-di-  masa-pandemi-covid-
19 Fathiyah Wardah. 1 Mei 2020.  Diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/migran-care-desak-pemerintah-beri-  perhatian-serius-pada- buruh-migran/5399960.html Fathiyah Wardah. 1 Mei 2020.  Diakses dari
https://www.voaindonesia.com/a/migran-care-desak-pemerintah-beri-  perhatian-serius-pada- buruh-migran/5399960.html
Salsabila, 8 Maret 2020. Diakses dari https://m.mediaindonesia.com/humaniora/295140/migrant- care-akhiri-kerentanan-pekerja-migran-perempuan