## JPD: Jurnal Pendidikan Dasar
P-ISSN 2086-7433  E-ISSN 2549-5801

## INTEGRASI KONSEP KEBENCANAAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR

## Almukarramah
Universitas Serambi Mekkah Email : almukarramah@serambimekkah.ac.id

## Fadhillah
Universitas Serambi Mekkah Email : fadhillah@serambimekkah.ac.id

## Ajat Sudrajat
Universitas Negeri Jakarta Email : ajatpgsd@yahoo.com
Abstract: A disaster is an event that has a large impact on human populations, both natural disasters, non-natural  disasters,  and  social  disasters.  Permendikbud  number  33  of  2019  concerning  the Implementation of the Disaster Safe Education Unit Program to prepare disaster response education units.  Through  this  paper  we  will  study  through  the  integration  of  the  concept  of  disaster  in  the implementation  of  the  2013  curriculum  in  elementary  schools,  starting  with  how  the  paradigm  of disaster  management  in  Indonesia,  in  the  context  of  the  elementary  school  curriculum,  thematic learning  from  the  2013  curriculum  that  can  be  integrated  into  the  concept  of  disaster.  The  method used  is  a  literature  review  of  legislation  relating  to  the  disaster,  research  results,  modules,  books, practical  manuals.  Furthermore,  it  will  be  adapted  through  content  analysis  related  to  the  2013 curriculum and the concept of disaster. The results show that there was a change in the paradigm of disaster  management  before  and  after  the  issuance  of  Law  Number  24  of  2007  concerning  Disaster Management. Next, a theme from each class related to the potential to be developed for local wisdom based disaster materials, including Class I, is the theme of natural events. Class II, the theme of Safety at  home  and  on  the  road.  Class  III,  the  theme  of  climate  change.  Class  IV,  theme  Caring  for  the environment. Class V, our friend's Environment theme. Class VI, my Earth theme.
Keyword : Integration, Disaster Concepts,  Elementary Thematic, 2013 Curriculum .
Abstrak : Bencana adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia, baik  bencana  alam,  bencana  non  alam,  dan  bencana  sosial.  Permendikbud  nomor  33  tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Program  Satuan  Pendidikan  Aman  Bencana  untuk  meyiapkan  satuan pendidikan  yang  tanggap  bencana.  Melalui  makalah  ini  akan  kajian  melalui  integrasi  konsep kebencanaan  dalam  implemementasi  kurikulum  2013  di  Sekolah  Dasar  dimulai  dengan  bagaimana paradigma  penanggulangan  bencana  di  Indonesia,  dalam  konteks  kurikulum  Sekolah  Dasar, pembelajaran  tematik  apa  saja  dari  kurikulum  2013  yang  dapat  diintegrasikan  kedalam  konsep kebencanaan.  Metode  yang  digunakan  yaitu  literature  review  dari  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  kebencanaan,  hasil  penelitian,  modul,  buku,  buku  panduan  praktis.  Selanjutnya disadur  melalui  analisis  konten  yang  berhubungan  dengan  kurikulum  2013  dan  konsep  bencana.
Hasilnya  menunjukkan  bahwa  terjadi  perubahan  paradigma  penanggulangan  bencana  sebelum  dan sesudah terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya ditetapkan  satu  tema  dari  masing-masing  kelas  yang  berkaitan  dengan  berpotensi  dikembangkan untuk materi kebencanaan berbasis kearifan lokal, diantaranya Kelas I, tema peristiwa alam. Kelas II, tema Keselamatan dirumah dan di perjalanan. Kelas III, tema Perubahan cuaca. Kelas IV, tema Peduli terhadap lingkungan hidup. Kelas V, tema Lingkungan sahabat kita. Kelas VI, tema Bumiku.
Kata Kunci : Integrasi, Konsep Kebencanaan, Tematik SD, Kurikulum 2013

## PENDAHULUAN
Bencana  menurut  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan  Bencana  adalah  peristiwa atau  rangkaian  peristiwa  yang  mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan  masyarakat  yang  disebabkan, baik  oleh  faktor  alam  dan/atau  faktor nonalam  maupun  faktor  manusia  sehingga mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa manusia,  kerusakan  lingkungan,  kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Undang-Undang nomor 4 Tahun 2007 mengungkapkan  tiga  karakteristik  bencana, yaitu  a) Bencana  Alam :  Bencana  yang diakibatkan  oleh  peristiwa  atau  rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain:  Gempa  bumi,  Tsunami,  Gunung meletus,  Banjir,  Kekeringan,  Angin  topan, dan Tanah longsor. b) Bencana Non Alam :
Bencana  yang  diakibatkan  oleh  peristiwa atau  rangkaian  peristiwa  non  alam,  antara lain:  Gagal  teknologi,  Gagal  modernisasi, epidemi,  dan  wabah  penyakit.  c) Bencana
Sosial: Bencana  yang  diakibatkan  oleh peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  yang diakibatkan  oleh  manusia  yang  meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
Bencana  adalah  suatu  peristiwa  yang mengakibatkan  dampak  besar  bagi  populasi manusia. Bencana tersebut dapat mengakibatkan  kerusakan  pada  bidang ekonomi,  sosial  dan  lingkungan,  timbulnya korban  jiwa  manusia,  kerugian  harta  benda, dan mengakibatkan dampak psikologis.
Menurut  Data  dan  Informasi  Bencana
Indonesia (DIBI) dari Badan
Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  sebaran kejadian bencana di wilayah Indonesia tahun 2019, didominasi provinsi Jawa Tengah 429 kejadian,  Jawa  Barat  sebanyak  269,  Jawa Timur  sebanyak  2018,  Sulawesi  Selatan sebanyak  67,  dan  Aceh  37  sebanyak  37 kejadian. Meskipun demikian hampir seluruh  wilayah  Indonesia  mempunyai jumlah kejadian bencana (gambar 1).
Gambar  1.  Jumlah  Kejadian  Bencana di  Wilayah  Indonesia.  (Badan  Nasional Penanggulangan Bencana, 2019)
Berdasarkan  data  dari  DIBI,  2019, ditinjau dari karakteristik jenis  bencana dari tahun  2000  sampai  tahun  2019,  jumlah kejadian yang masuk kateogri bencana alam, bencana banjir mendapatkan jumlah kejadian  tertinggi  sebanyak  9053  kejadian, puting beliung 8318 kejadian, tanah longsor 5130  kejadian,  kekeringan  2000  kejadian, kebakaran  hutan  973  kejadian,  gelombang pasang/abrasi  322  kejadian,  gempa  bumi 266  kejadian,  letusan  gunung  berapi  144 kejaidan,  tsunami  14  kejadian  dan  gempa bumi dan tsunami sebanyak 2 kejadian.
Selanjutnya  jumlah  kejadian  bencana non  alam,  kebakaran  memiliki  jumlah kejaidan  tertinggi  sebanyak  2402  kejadian, kecelakaan transportasi 332 kejadian, kejadian luar biasa 90 kejadian, dan dampak industri  sebanyak  31  kejadian.  Sedangkan bencana sosial, konflik dan kerusuhan sosial mencapai  107  kejadian,  aksi  teror/sabotase sebanyak 29 kejaidan.
Jumlah  kejadian  bencana  tersebut, memiliki  dampak  bagi  populasi  masyarkat Indonesia. Bencana tersebut telah mengakibatkan  kerusakan  pada  bidang ekonomi,  sosia,  lingkungan,  timbulnya korban  jiwa  manusia,  kerugian  harta  benda, dan mengakibatkan dampak psikologis.
Dampak dari bencana tersebut terjadi karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat
tentang  bencana,  sehingga  tidak  adanya kesiapsiagaan dan pencegahan dari masyarakat  terhadap  bencana,  termasuk kesiapsiagaan  tenaga  profesional  dalam melindungi diri dan masyakarat menghadapi dampak  bencana  (Gowing,  Walker,  Elmer, & Cummings, 2017).
Pemerintah telah menyusun beberapa langkah-langkah strategis untuk menurunkan resiko  bencana.  Hal  tersebut  tidaklah  cukup tanpa  adanya  dukungan  dari  masyarakat. Dukungan  masyarakat  akan  terwujud  jika mereka  memahami  tentang  kebencanaan sehingga  timbul  sikap  pencegahan  dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terjadi. Pemahaman  tentang  kebencanaan  tersebut dapat  mudah  diterima  apabila  diberikan secara  kontekstual  atau  berbasis  kearifan lokal.  Dibutuhkan  pendekatan  partisipastif dari  berbagai  pihak  untuk  membangun kesadaran tanggap bencana (Khan, 2008).
Meskipun  secara  umum  mayoritas mengetahui  dampak  bencana  yang  dapat mempengaruhi mereka, memiliki pemahaman  tentang  bahaya  potensial  yang dapat  ditimbulkan  oleh  suatu  peristiwa bencana  dalam  keadaan  darurat  tetapi kebanyakan masyakarat belum secara proaktif mengambil tindakan untuk kesiapan menghadapi  bencana  (Rañeses,  Chang- Richards,  Richards,  &  Bubb,  2018)  dimana
pengetahuan  tentang  kesiapsiagaan  bencana dan mitigasi bencana sangat penting  (Sinha, Pal,  Kasar,  Tiwari,  &  Sharma,  2008)  untuk dipersiapkan dan ditingkatkan pemahaman.
Salah  satu  tempat  yang  dapat memberikan pemahaman dan mempersiapkan  masyarakat  menghadapi becana  secara  terintegrasi  adalah  lembaga pendidikan.  Sekolah  merupakan  salah  satu lembaga  pendidikan  yang  menjadi  acuan masyarakat  belajar  tentang  pencegahan  dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung perihal tersebut  seperti  Undang-Undang  nomor  24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan  Peraturan  Pemerintah  nomor  21  tahun 2008 penyelenggaraan penanggulangan bencana,  Peraturan  Pemerintah  nomor  22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan  bantuan  bencana,  Peraturan Pemerintah  nomor  23  tahun  2008  tentang peran  serta  lembaga  internasional  dan lembaga  asing  non  pemerintah  dalam penanggulangan  bencana,    Perpres  nomor  8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan  Bencana,    surat  edaran Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia nomor 70a /MPN/SE/2010 tentang pengarusutamaan Pengurangan Resiko  Bencana  di  Sekolah  serta  Peraturan
Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  nomor  4  tahun  2012  tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman  dari  Bencana.  Serta  Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Program SPAB). Adapun tujuan penyelenggaraan
program SPAB adalah untuk; a) meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  di Satuan  Pendidikan  dalam  menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana; b) meningkatkan  kualitas  sarana  dan  prasarana Satuan  Pendidikan  agar  aman  terhadap Bencana;  c)  memberikan  pelindungan  dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan  Tenaga  Kependidikan  dari  dampak Bencana di Satuan Pendidikan; d) memastikan keberlangsungan layanan pendidikan  pada  Satuan  Pendidikan  yang terdampak Bencana; e) memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko  Bencana  dan  kebutuhan  Satuan Pendidikan; f) memulihkan dampak Bencana  di  Satuan  Pendidikan;  dan  g) membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB.
Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan  program  SPAB  di  satuan pendidikan adalah dengan cara
mengintegrasikan konsep kebencanaan melalui  program  SPAB  kedalam  kurikulum di satuan pendidikan.
Telah  ada  penelitian  terdahulu  yang pada  bidang  pengurangan  risiko  bencana yang  difokuskan  pada  pendidikan,  baik kesiapsiagaan bencana di Universitas (Tkachuck,  Schulenberg,  &  Lair,  2018) ataupun  kesiapsiagaan  pendidikan  bencana di sekolah, anak-anak dan remaja, berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan untuk melakukan penelitian  lanjutan  yang  menfokuskan  pada pengembangan strategi untuk memaksimalkan  potensi  peran  pendidikan, sekolah,  anak-anak  dan  kaum  muda.  Hal tersebut  diduga  akan  memiliki  hasil  positif yang  kuat  untuk  masyarakat  yang  terkena dampak bencana (Tatebe & Mutch, 2015).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka melalui  penelitian  ini  akan  dilakukan  kajian melalui integrasi konsep kebencanaan dalam implemementasi kurikulum 2013 di Sekolah Dasar.  Sekolah  Dasar  merupakan  sekolah formal  yang  memiliki  tingkat  kerentanan terhadap  bencana  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  sekolah  di  jenjang  di  atasnya,  oleh karena  dibutuhkan  suatu  kajian  terkait dengan  hal  tersebut,  dimulai  dengan bagaimana paradigma penanggulangan bencana  di  Indonesia?,  dalam  konteks
kurikulum  Sekolah  Dasar,  pembelajaran tematik  apa  saja  dari  kurikulum  2013  yang dapat diintegrasikan kedalam konsep kebencanaan?

## METODE
Metode yang digunakan yaitu literature  review  dari  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  kebencanaan,  hasil penelitian,  modul,  buku,  buku  panduan praktis.  Selanjutnya  disadur  melalui  analisis konten yang berhubungan dengan kurikulum 2013  dan  konsep  bencana,  sehingga  dapat memberikan gambaran terkait dengan integrasi konsep kebencanaan dalam implementasi  kurikulum  2013  di  Sekolah Dasar.

## PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara kepulauan dimana secara geografis, geologis,  hidrologis  dan  demografis  sangat berpotensi terhadap bencana, oleh karena itu Indonesia  juga  sering  disebut  sebagai “supermarket”  bencana.  Secara  geografis, Indonesia  terletak  pada  pertemuan  tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia  sehingga  posisinya  mudah bergeser dan sangat rawan terhadap bencana gempa  bumi,  tsunami  dan  longsor.  Selain
itu, Indonesia juga terletak di daerah “ring of fire”  dimana  127  gunung  api  aktif  berderet dari barat  ke timur.  Secara cuaca,  Indonesia mengalami  fluktuasi  iklim  dinamis  yang menyebabkan  Indonesia  rawan  bencana alam  kebumian  seperti  badai,  topan,  siklon tropis, banjir.
Selain  faktor  alam,  kompleksitas kondisi  masyarakat  Indonesia  dari  berbagai sisi,  seperti  ekonomi,  kepadatan  penduduk, sumber  daya  manusia  yang  rendah,  jaminan kesehatan rendah, telah menambah tingginya kerentanan terhadap peristiwa bencana alam.
Sepanjang  kurun  waktu  1900-2019 Indonesia  mengalami  berbagai  kejadian bencana  alam,  non  alam,  dan  social  dengan jumlah  kejadian  yang  beragam.  Bencana alam;  banjir  sebanyak  9.167  kejadian, putting  beliung  sebanyak  6.354  kejadian, tanah  longsor  5.157  kejadian,  kekeringan 2.000  kejadian,  kebakaran  hutan  dan  lahan 973  kejaidan,  gelombang  pasang  322 kejadian,  gempa  bumi,  303,  letusan  gunung api  161,  tsunami  23,  dan  gempa  bumi  dan tsunami 2 kejaidan. Untuk bencana non alam kebakaran  mendominasi  dengan  2.531 kejadian,  dan  bencana  sosial  berupa  konflik atau  kerusuhan  sosial  yang  mendominasi dengan jumlah 113 kejadian (DIBI, 2019)
Selama ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa bencana
merupakan  sesuatu  yang  berasal  di  luar kendali manusia bisa disebut sebagai sebuah takdir  yang  telah  ditetapkan.  Menurut pandangan  ini,  manusia  hanya  dapat  pasrah karena bencana datang secara tiba-tiba, tidak dapat  diprediksi  datangnya,  tidak  dapat dihindari  maupun  dikendalikan.  Akibatnya adalah  tidak  ada  tindakan  penanggulangan untuk  mengurangi  risiko  bencana  tersebut dan  masyarakat  dianggap  sebagai  korban yang berhak untuk dibantu dan di santuni.
Selanjutnya  bencana  dari  sudut pandang  Ilmu  Pengetahuan  Alam,  dimana bencana  merupakan  gejala  alam  atau kekuatan  alam  yang  luar  biasa  yang  dapat menyebabkan kerusakan dan membahayakan  kehidupan  manusia,  dimana faktor manusia tidak diperhitungkan penyebab  terjadi  bencana.    Bencana  dapat diprediksi  maka  manusia  dapat  melakukan upaya  pencegahan,  kesiapsiagaan  sehingga tingkat kerusakan bencana dapat minimalisir.
Sejalan dengan berkembangnya ilmu-ilmu  alam murni dan keteknikan, serta lahirnya  ilmu-ilmu  terapan,  maka  maka bencana  dipandang  sebagai  akibat  dari kurangnya  infrastruktur  dan  prasarana  yang memadai.  Disini  faktor  manusia  manusia sudah  diperhitungkan  sebagai    pembangun infrastruktur dan bangunan untuk
mengurangi dampak kerusakan dari bencana.
Selain itu, ada juga yang berpandangan  bahwa  bencana  tergantung dari  sisi  manusianya.  Bencana  disebabkan oleh ketidakmampuan manusia dalam melakukan  kesiapsiagaan  dan  merespon terhadap ancaman alam. Kerentanan masyarakat,  baik  sosial,  ekonomi,  dan politik,  menjadi  kunci  bagi  besar  kecilnya bencana. Perlu dilakukan penguatan masyarakat  untk  mengurangi  dampak  yang terjadi.
Meskipun  demikian,  idealnya  jika berbicara  tentang  bencana  maka  ada  sebuah fenomena  kompleks  antara  gejala  alam  dan perilaku  manusia  (pandangan  holistik). Pendekatan  ini  menekankan  bahwa  bahaya, kerentanan dan  risiko bencana  perlu diimbangi  dengan  kemampuan  masyarakat dalam  menghadapi  bahaya  dan  risiko bencana.
Diantara  ke  lima  pandangan  diatas, maka  pandangan  holistik  dianggap  yang paling mampu menjawab tantangan pennggulanan dan pengurangan risiko bencana  yang  efektif.  Bencana  merupakan fenomena  yang  kompleks,  membutuhkan manusia baik ahli ilmu alam, terapan, sosial, politik, ekonomi dan lainnya dapat berperan aktif  dalam  pengurangan  risiko  bencana
dengan  sejumlah  kegiatan  penanggulangan bencana  baik  dilakukan  dilakukan  sebelum, saat, dan setelah bencana.
Jika  ditelisik  dari  sudut  pandang waktu, kejadian Indian Ocean Tsunami pada tahun  2004  (tsunami  Aceh)  telah  dijadikan sebuah  titik  tolak  perubahan  paradigma penanggulangan  bencana,  dimana  selama kurun  waktu  2004  –  2009  dimulai  dengan membangun komitmen bangsa dalam penanggulangan  bencana.  Aspek  legislasi bencana  telah  lahir  dari  Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan  bencana  dan  Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008
penyelenggaraan  penanggulangan  bencana, Peraturan  Pemerintah  nomor  22  tahun  2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana,  Peraturan  Pemerintah  nomor  23 tahun  2008  tentang  peran  serta  lembaga internasional  dan  lembaga  asing  non pemerintah dalam penanggulangan bencana, Perpres  nomor  8  tahun  2008  tentang  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana.  Aspek kelembagaan  dibentuk  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB),  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD), Planas  PRB.  Terjadi  pergeseran  paradigma penanggulangan  bencana  sebalum  dan setelah  ditetapkan  Undang-Undang  nomor 24  tahun  2007,  dimana  sebelumnya  pra
Bencana kurang diperhatikan,
mengutamakan Penanganan Darurat, manajemen  PB  masih  sectoral,  landasan hukum yang masih kurang, belum didukung perencanaan  PB  dan  anggaran,  pemahaman dan  kemampuan  pelaku  PB  yang  terbatas menjadi memperhatikan upaya Pra Bencana, penanganan darurat, dan pemulihan, manajemen PB yang terkoordinasi, landasan hukum  penyelenggaraan  PB  yang  cukup kuat,  mendorong  dokumen  perencanaan  PB dan  anggaran,  memperhatikan  penguatan kapasitas PB yang dibutuhkan.
Selanjutnya pada tahun  2010  – 2014 disebut  sebagai  masa  leboratorium  bencana, dimana  sistem  penanggulangan  bencana sudah  diletakkan  sebagai  dasar.  Pada  tahun 2015  –  2019  ditingkatkan  efektifitas penanggulangan  bencana,  dimana  disebut sebagai  pusat  pengetahuan  bencana  dengan berbagai cara salah satunya dengan melahirkan  Permendikbud  nomor  33  tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Program Satuan  Pendidikan  Aman  Bencana,  sebagai upaya  pencegahan  dan  penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.

## ANALISIS PEMBELAJARAN
TEMATIK DI SEKOLAH DASAR
Pembelajaan tematik adalah pembelajaran  tepadu  yang  menggunakan tema  untuk  mengaitkan  beberapa  mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Berdasarkan tematik tersebut dapat dikembangkan  berbagai  informasi  sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Salah satunya adalah pengembangan konsep kebencanaan  yang  diintegrasikan  dengan tema pembelajaran yang sesuai.
Hasil  analisis  pembelajaran  tematik yang dihubungkan dengan konsep kebencanaan  maka  melalui  penelitian  ini direkomendasikan  beberapa  tema  yang sangat  cocok  untuk  dikembangkan  melalui materi konsep kebencanaan berbasis kearifan  lokal  di  Sekolah  Dasar,  sebagai berikut :
Tabel  1.  Analisis  Pembelajaran  Tematik terintegrasi  konsep  kebencanaan  di  Sekolah Dasar
Kelas Tema Kelas I 1. Diriku 2. Kegemaranku
3. Kegiatanku
4. Keluargaku
5. Pengalamanku
6. Lungkungan
Bersih, Sehat dan Asri 7. Benda, hewan dan tanaman disekitarku
8. Peristiwa alam
Kelas II 1. Hidup Rukun
2. Bermain dilingkunganku
3. Tugasku sehari-hari
4. Hidup Bersih dan Sehat
5. Aku dan Sekolahku
6. Air, Bumi dan Matahari
7. Merawat Hewan dan Tumbuhan
8. Keselamatan  di  rumah dan di perjalanan Kelas III 1. Pertumbuhan dan poerkembangan makhluk hidup 2. Menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar
3. Benda di sekitarku
4. Hak dan Kewajibanku
5. Perubahan cuaca
6. Energi dan Perubahan
7. Perkembangan teknologi
8. Praja Muda Karana Kelas IV 1. Indahnya kebersamaan
2. Selalu berhemat energi
3. Peduli
terhadap lingkungan hidup
4. Berbagai pekerjaan
5. Pahlawanku
6. Indahnya Negeriku
7. Cita-citaku
8. Tempat tinggalku
9. Makanan sehat dan bergizi Kelas V 1. Organ Gerak Hewan dan Manusia
2. Udara Bersih
3. Makanan Sehat
4. Organ  Peredaran  Darah hewan dan manusia
5. Ekosistem
6. Kalor dan perpidahannya
7. Benda-benda disekitar
8. Peristiwa
dalam kehidupan 9. Lingkungan sahabat kita Kelas VI 1. Selamatkan makhluk hidup 2. Persatuan dalam perbedaan
3. Tokoh dan penemuan
4. Globalisasi
5. Wirasuaha
6. Menuju masyarakat sehat
7. Kepemimpinan
8. Bumiku
9. Menjelajah angkasa luar
Tematik SD Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.
Berdasarkan  tabel  1.  dapat  diketahui beberapa  tema  yang  berpotensi  untuk dikembangkan kedalam konsep kebencanaan berbasis  kearifan  lokal.  Tema  pilihan tersebut  ditetapkan  berdasarkan  analisis konten,  analisis  sub  tema,  dan  analisis potensi kearifan lokal terkait dengan konsep kebencanaan.  Berikut  rangkumam  tema yang  direkomnadikan  untuk  diikembangkan dan  diintegrasikan  ke  materi  kebencanaan berbasis  kearifan  lokal  di  sekolah  Dasar. Kelas I, tema peristiwa alam. Kelas II, tema Keselamatan  dirumah  dan  di  perjalanan. Kelas  III,  tema  Perubahan  cuaca.  Kelas  IV, tema  Peduli  terhadap  lingkungan  hidup. Kelas  V,  tema  Lingkungan  sahabat  kita. Kelas VI, tema Bumiku.

## KESIMPULAN
Bencana  adalah  rangkaian  peristiwa yang mengancam, dan mengganggu
kehidupan masyarakat, baik berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana merupakan interaksi antara bahaya, kerentanan dan kapasitas. Bahaya (ancaman) adalah  Suatu  kejadian  alam  atau  peristiwa yang  bisa  menimbulkan  potensi  terjadinya kerugian  harta  benda,  jiwa,  psikologis  dan lingkungan. Kerentanan adalah kondisi  atau karekteristik  geologis,  biologis,  hidrolis, klimatologis,  geografis,  social,  budaya, politik,  ekonomi  dan  teknologi  pada  suatu wilayah  untuk  jangka  waktu  tertentu  yang mengurangi  kemampuan  untuk  mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menguyrangi kemampuan untuk menanggapi  dampak  buruk  bahaya  tertentu, dengan  kata  lain  kerentanan  merupakan Kekurangan dan  kelemahan  yang  dimiliki sehingga mudah terkena bencana. Kapasitas merupakan  penguasaan  sumber  daya,  cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat yang memungkinkan mereka untuk
mempertahankan  dan  mempersiapkan  diri mencegah,  menanggulangi,  meredam  dan dengan  cepat  memulihkan  diri  dari  dampak yang  ditimbulkan/diakibatkan  oleh  bencana. Dengan  kata  lain  kapasitas  merupakan Kemampuan  dan  kekuatan  yang  dimiliki untuk menghadapi bencana.
Tingkat  risiko  bencana  akan  tinggi, apabila  ancaman  dan  kerentanannya  juga tinggi  sedangkan  kapasitas  yang  dimiliki bernilai  rendah/kecil.  Oleh  karena  itu, Sekolah  Dasar  yang  memiliki  siswa  yang memiliki  tingkat  kerentanan  tinggi  terhadap bencana  harus  ditingkatkan  kapasitasnya melalui  pembelajaran  kebencanaan  yang terintegrasi dalam kurikulum 2013. Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  dimana hanya  mendeskripsikan  tematik  yang  sesuai dengan  materi  kebencanaan,  tetapi  masih membutuhkan  tahap  ujicoba  pengembangan model  konsep  kebencanaan  melalui  tematik dalam implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya  penelitian  ini,  juga  mencoba untuk menjabarkan tentang konsep pembelajaran  kebencanaan  berbasis  kelas berdasarkan hasil kajian literatur,  meskipun demikian dibutuhkan suatu penelitian eksperimen untuk tahap selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(2019). Data dan Informasi Bencana Indonesia.
Gowing, J. R., Walker, K. N., Elmer, S. L.,
& Cummings, E. A. (2017). Disaster preparedness among health professionals and support staff: what is effective? An integrative literature
review. Prehospital and Disaster Medicine , 32 (3), 321–328.
https://doi.org/10.1017/S1049023X170
0019X
Khan, M. S. A. (2008). Disaster
preparedness for sustainable development in Bangladesh. Disaster Prevention and Management: An International Journal , 17 (5), 662–671. https://doi.org/10.1108/0965356081091
8667
Rañeses, M. K., Chang-Richards, A.,
Richards, J., & Bubb, J. (2018). Measuring the level of disaster preparedness in Auckland. Procedia Engineering , 212 (2017), 419–426. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.0
1.054
Sinha, A., Pal, D. K., Kasar, P. K., Tiwari,
R., & Sharma, A. (2008). Knowledge, attitude and practice of disaster preparedness and mitigation among
medical students. Disaster Prevention and Management: An International Journal , 17 (4), 503–507. https://doi.org/10.1108/0965356081090 1746
Tatebe, J., & Mutch, C. (2015). Perspectives on education, children and young people in disaster risk reduction. International Journal of Disaster Risk Reduction , 14 , 108–114.
https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.06.0 11
Tkachuck, M. A., Schulenberg, S. E., & Lair, E. C. (2018). Natural disaster preparedness in college students: Implications for institutions of higher learning. Journal of American College Health , 66 (4), 269–279.
https://doi.org/10.1080/07448481.2018. 1431897

## Kebijakan
Undang-Undang  nomor  24  tahun  2007 tentang penanggulangan bencana
Peraturan  Pemerintah  nomor  21  tahun  2008 penyelenggaraan penanggulangan bencana
Peraturan  Pemerintah  nomor  22  tahun  2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
Peraturan  Pemerintah  nomor  23  tahun  2008 tentang  peran  serta  lembaga  internasional
dan  lembaga  asing  non  pemerintah  dalam penanggulangan bencana,
Perpres  nomor  8  tahun  2008  tentang  Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
Surat  edaran  Menteri  Pendidikan  Nasional
Republik Indonesia nomor 70a /MPN/SE/2010  tentang  pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  nomor  4  tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan
Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Program
SPAB).