## AKIBAT HUKUM DALAM PEMALSUAN SURAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERTANAHAN PADA PENDAFTARAN TANAH
Nazilah Maghfiroh 1 , Sri Setyadji 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail : nazilah.maghfiroh@gmail.com 1 , ebes.sriadji@gmail.com 2

## ABSTRACT
Land registration is  a series  of activities  carried out  by the government regularly and continuously. Includes processing, data collection, accounting and maintenance of factual and legal data in the form of  maps  and  inventories  of  land  and  residences,  as  well  as  issuing  certificates  of  land  rights  with ownership rights and existing residential units in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997.  The  study  discusses  the  legal  consequences  of falsifying  land  registration  documents  using  a normative, juridical, and a statutory, and conceptual approach. The study results show that there is an imbalance between the amount and area of available land, which does not increase, so that the need for  community use  increases,  causing land to become very important, leading  to state interference through officials in the land law order. The forgery of the letter is part of an effective concentration on sensitive legal issues or the absence of existing regulations in Indonesia. The crime of forging letters is endless, all of them are listed in Article 263 of the Criminal Code. Facts prove that there are still many rights of every person that some letter makers ignore, causing losses.
Keywords: Land Registration, Crime, Forgery of Letters

## ABSTRAK
Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara teratur dan berkesinambungan. Meliputi pengolahan, pendataan, pembukuan dan pemeliharaan data faktual dan hukum berupa peta dan inventarisasi tanah dan tempat tinggal, serta penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan hak milik dan satuan rumah tinggal yang ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24  Tahun  1997.  Kajian  ini  membahas  akibat  hukum  pemalsuan  surat  pendaftaran  tanah  dengan pendekatan  normatif,  perundang-undangan,  dan  konseptual.  Hasil  kajian  menunjukkan  adanya ketimpangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah, sehingga kebutuhan akan pemanfaatan oleh masyarakat meningkat sehingga menyebabkan tanah menjadi sangat penting sehingga menimbulkan campur tangan negara melalui aparatur dalam tatanan hukum pertanahan. Pemalsuan surat tersebut merupakan bagian dari konsentrasi efektif terhadap isu hukum yang sensitif atau belum adanya regulasi yang ada di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan surat tidak ada habisnya, semuanya  tercantum  dalam  Pasal  263  KUHP.  Fakta  membuktikan  bahwa  masih  banyak  hak  setiap orang yang diabaikan oleh sebagian pembuat surat sehingga menimbulkan kerugian.
Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Pemalsuan Surat, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  negara  Indonesia  membawa  dampak  positif  yaitu meningkatnya  kesejahteraan  rakyat,  dan  dampak  negatif  yaitu  munculnya  berbagai kejahatan.  Sekali  lagi,  sama  halnya  dengan  sektor  pertanahan.  Dinamika  pembangunan menyebabkan kebutuhan lahan meningkat, di sisi lain persediaan lahan sangat terbatas. Oleh karena itu, peningkatan satu permintaan akan mengurangi pasokan lahan untuk kebutuhan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
lainnya.  Selain  itu,  dapat  menyebabkan  alih  fungsi  lahan  pertanian  dan  non-pertanian sehingga menyebabkan harga tanah menjadi lebih tinggi.
Pertumbuhan pembangunan dapat dibagi menjadi dua bagian, ekonomi dan teknologi, yang  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  pembangunan  secara  keseluruhan,  termasuk bidang  hukum.  Dinamika  sosial  tidak  lepas  dari  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin kompleks,  terutama  kebutuhan  akan  komoditas  sebagai  sarana  peningkatan  taraf  hidup, bahkan lebih tidak terlepas dari sifat manusia yang selalu mengejar kepuasan diri.
Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan bangsa. Sebab  tanah  digunakan  untuk  pembangunan,  seperti  pembangunan  infrastruktur  seperti jalan,  pemeliharaan  air,  dan  telekomunikasi,  atau  pertanian,  peternakan,  pertambangan, perumahan,  dan  lain-lain,  tanah  merupakan  komoditas  yang  memiliki  nilai  ekonomi  yang sangat tinggi saat ini.
Lahan  bukan  lagi  sekadar  isu  pertanian  egaliter,  itu  telah  berkembang  dalam  hal kepentingan dan penggunaannya, menghasilkan konsekuensi yang negatif semakin menjadi kompleks,  bahkan  tanah  sering  menyebabkan  pergolakan  dan  pemulihan  sosial. Pengembangan sedang berlangsung.
Ketidakseimbangan  antara  jumlah  luas  lahan  dengan  luas  tidak  bertambah  menjadi tuntutan  masyarakat  akan  penggunaan,  yang  menyebabkan  tanah  menjadi  sangat  penting dan negara mengintervensi melalui mesinnya dalam tatanan hukum tanah.
Tanah ialah hal sangat berharga dan berharga dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat agraris Indonesia yang lebih dari 60% penduduknya hidup dari pertanian, dan  umumnya  mereka  tinggal  di  pedesaan  sebagai  petani  kecil  dengan  tanah  yang  subur. Dengan  kata  lain,  tanah  merupakan  bagian  dari  kehidupan  masyarakat,  dan  sumber kebanggaan. Jadi tanah bukan hanya faktor produksi dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan emosional dengan masyarakat.
Definisi dari tanah tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan:
Menurut  hak  penguasaan  nasional  yang  disebutkan  dalam  Pasal  2,  di  daerah  yang ditunjuk sebagai tanah memiliki berbagai hak yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang- orang sendiri atau bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum.
Dinamika  pembangunan  menyebabkan  peningkatan  permintaan  lahan  sementara pasokan lahan tetap, dan peningkatan permintaan lahan sementara pasokan lahan tetap. Hal
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
ini  menyebabkan  meroketnya  harga  tanah  dan  kejahatan  terkait  tanah  seperti  pemalsuan sertifikat aspal, korupsi, pemalsuan, dll.
Keadaan  yang  menimbulkan  banyak  kejahatan/pelanggaran  tanah,  dari  pemalsuan surat tanah, penggunaan untuk kepentingan sendiri dan kemungkinan merugikan orang lain, hak  pakai  tanah  pemerintah  melalui  jual  beli,  tukar  tambah,  sewa/piutang  orang,  serta pembatasan tanah.
Tidak  hanya  itu  kejahatan  terhadap  tanah  terdapat  juga  pelanggaran,  hukuman, ancaman serta semua itu diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dapat disingkat menjadi KUHP.
Banyak  persoalan  hukum  dikaji,  salah  satunya  adalah  persoalan  tindak  pidana, termasuk  persoalan  yang  sering  muncul  dalam  menyikapi  persoalan  hukum  tertentu  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana,  yaitu  kepastian  hukum  dan  ketidakadilan.  Penyelesaian dalam  perkara  pidana  seringkali  menimbulkan  keluhan  atau  perselisihan  antar  pihak  yang berperkara karena putusan hakim di pengadilan dipandang tidak menguntungkan salah satu pihak yang berperkara.
Terkait dengan kepastian hukum, maka permasalahan seringkali muncul dari lemahnya peraturan  perundang-undangan  yang  ada  untuk  menyelesaikan  permasalahan  hukum tertentu dalam masalah pidana. Permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan manusia dari  sudut  pandang  tindak  pidana  merupakan  permasalahan  fundamental  yang  mengarah pada transformasi atau perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Perilaku kriminal merupakan generalisasi dari perilaku yang dilarang yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, memberikan risiko pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut (Lamintang, 2014).
Tanah  tidak  hanya  dipandang  sebagai  persoalan  agraria  dalam  kaitannya  dengan pertanian,  tetapi  juga  dikembangkan  dalam  kegunaan  dan  manfaatnya,  sehingga menimbulkan  efek  negatif  yang  menjadi  semakin  kompleks.  Memang,  lahan  seringkali menimbulkan goncangan sosial dan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Nilai tanah meningkat setiap hari karena perluasan daerah pedesaan.
Konflik  tanah  merupakan  masalah  yang  berulang  di  Indonesia.  Konflik  tanah  ini berimplikasi  masalah  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya  masyarakat.  Persoalan  isu  tanah yang belum tertangani dengan baik, menambah jumlah konflik tanah.
Isu  tanah  merupakan  isu  sensitif  karena  tidak  hanya  melibatkan  kepemilikan  dan penegakan  hukum,  tetapi  juga  politik.  Dasar  hukum  pertanahan  nasional  mempunyai landasan  hukum  dengan  tujuan  tunggal.  Kemakmuran  rakyat  sebesar-besarnya  melalui mekanisme penguasaan negara, kemudian dikembangkan dan diperluas UU No. 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pertanahan (UU Pokok Agraria).
Permasalahan pertanahan memerlukan perlakuan dan perhatian khusus dari berbagai pihak karena pembangunan saat ini berlangsung di tempat yang berbeda, oleh karena itu hak atas tanah harus dijamin. Untuk menghindari perselisihan antara mereka yang membutuhkan tanah,  maka  dikeluarkanlah  suatu  keputusan  nasional  yang  mengatur  segala  kegiatan pertanahan, terantum pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pertanahan.
Di antara berbagai permasalahan tersebut, salah satunya adalah masalah sertifikat atau pemalsuan surat tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan di tingkat Kantor Pertanahan Negara.  Dalam  hal  ini,  negara  dapat  menjamin  kepastian  hukum  dalam  hal  pemilikan  dan pemilikan  tanah,  sehingga  batas  dan  letak  setiap  harta  benda  menjadi  salah  satu  faktor terpenting yang tidak dapat diabaikan.
Hak  milik,  hak  pakai  hasil,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai  hasil,  hak  sewa,  hak  hak peningkatan tanah,  dan hak  hasil  pemungutan  hutan  semuanya  tercantum  di  Pasal  16  UU Pertanahan.  Oleh  karena  itu, pemegang  hak  atas  tanah  dapat  memperoleh  hak  pakai  atas tanah  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Faktanya,  hingga  saat  ini pelaksanaan pendaftaran tanah terus berlanjut terlaksana, jumlah sebenarnya bidang lahan yang  telah  didaftarkan  di  Indonesia  adalah  sekitar  85  juta  bidang  tanah  yang  jumlahnya mencapai 31% dari seluruh bidang lahan.
Salah satu Hukum Agraria Nasional diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok  Agraria  akan  memberikan  kepastian  pengaturan  seluruh  warga  negara  dan memungkinkan  mencapainya  fungsi  tanah,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  dikehendaki. Mengingat  UU  Pokok  Agraria  ini  merupakan  landasan  hukum  agraria  nasional  baru,  lalu memuat asas dan persoalan, khususnya persoalan agraria.
Dalam  pelaksanaannya,  undang-undang  ini  membutuhkan  undang-undang  lain  yang terkait  di  luar  undang-undang  dan  peraturan  lainnya.  Masalah  pertanahan  memerlukan perhatian khusus dan perlakuan yang berbeda karena pembangunan saat ini tersebar secara
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
regional, oleh karena itu hak atas tanah harus dijamin untuk menghindari perselisihan antara semua yang membutuhkan negara.
Walaupun  Undang  Undang  Pokok  Pertanahan  mengatur  tentang  pendaftaran  tanah, namun  tidak  menjelaskan  apa  itu  pendaftaran  tanah.  Demikian,  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  tidak  memberikan  penjelasan  tentang pengertian pendaftaran tanah.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai “serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, terus menerus dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan pemeliharaan  fisik  tanah”. dan  data  hukum  berupa  peta  serta  daftar  kavling  dan  tempat tinggal, termasuk penerbitan sertifikat untuk tanah yang terdaftar. ”
Pendaftaran  tanah  didefinisikan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 sebagai salah satu meningkatkan cakupan kegiatan berdasarkan daftar tanah di Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, meliputi pengukuran, pengukuran tanah dan pembukuan,  pendaftaran.  .Pemindahtanganan  hak  milik  tanah  dan  sertifikat  hak  milik merupakan bukti yang kuat.
Peraturan daerah yang membantu mengatur segala kegiatan pertanahan di Indonesia yaitu  Peraturan  Nomor  1960,  tentang  prinsip-prinsip  pertanian.  berbagai  macam  masalah, salah satunya Sertifikat rangkap sebelumnya yang belum selesai pada tingkat ini adalah Badan Pertanahan Nasional/BPN. Kepastian hukum yang dijamin negara mengenai penggunaan dan pengelolaan tanah, letak dan batas-batas hak milik masing-masing merupakan faktor penting dan prioritas yang tidak boleh dilalaikan.
Produk pendaftaran tanah menghasilkan sertifikat hak atas tanah, bagian ekstrak dari bukti tanah berisi data legal dan fisik bidang tanah. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa “sertifikat hak milik atas tanah yang telah diterbitkan lebih dari  lima  tahun  kehilangan  hak  unt uk  menggugat  atas  dasar  hak  milik  atas  tanah”. Tanah, tetapi  ada  banyak  tuntutan  hukum  yang  menantang  hak  atas  tanah.  Adanya  lembaga rechtverwerking  atau  hapusnya  hak  atas  tanah  karena  masa  lampau  dalam  hukum pertanahan Indonesia.
Saat  mendaftarkan  hak  atas  tanah,  dokumen  tertulis  digunakan  sebagai  bukti keterangan  (Misalnya  silsilah  ahli  waris,  KTP,  kartu  keluarga,  surat  keterangan  kematian, sporadik tanah, data fisik, serta surat keterangan aparat desa).
Beberapa  ahli  menggunakan  istilah  dan  definisi  yang  berbeda  ketika  membahas kejahatan. Dalam Pokok-pokok Hukum Pidana misalnya, Prof. Moeljatno, SH menggunakan istilah  “tindak  pidana”. Pelanggaran  yang  dimaksud  dilarang  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  melarang  ancaman/sanksi  dan  sanksi  khusus  untuk  setiap  pelanggaran. Tindak pidana juga bila diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat  dipidana.  Namun  perlu  diingat  bahwa  larangan  tersebut  adalah  untuk  perbuatan tersebut, khususnya keadaan atau peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut, dan perlakuan  terhadap  orang,  sedangkan  ancaman  pidana  ditujukan  kepada  mereka  yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut.
Kejahatan  pertanahan  dapat  terjadi  di  fisik,  atau  non  fisik.  Kejahatan  berat  yang melibatkan persil tanah meliputi perampasan, pemilikan tanpa hak, dan bahkan tidak ada hak untuk  menggunakan  persil.  Sementara  itu,  kejahatan  nonmateri  meliputi  pelanggaran peraturan pengelolaan tanah.
Selanjutnya, pemalsuan surat merupakan kejahatan yang didalamnya terdapat sistem ketidakbenaran  atau  pemalsuan  terhadap  suatu  benda,  segala  sesuatunya  benar  dari  luar (Gunadi & Efendi, 2015).
Bahkan,  itu  kebalikan  dari  kebenaran.  Terkait  dengan  tindak  pidana  pemalsuan  ini, maka tindak pidana pemalsuan beupa surat-surat, khususnya surat terkait dengan surat tanah yang  umum  terjadi  di  masyarakat,  adalah  tindak  pidana  pemalsuan  surat  tanah  atau pemalsuan surat tanah seolah-olah benar dan salah.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana/KUHP  berisi  hukum  pidana  penting  yang mendefinisikan perbuatan yang dilarang, serta sanksi pidana bagi pelanggar, kapan dan dalam keadaan apa, dan bagaimana negara menegakkan kejahatan tersebut.
Kemudian ada konsep hukum pidana, yang mencakup bagian dari hukum yang Berlaku seluruh negara dan yang memberikan dasar dan aturan untuk menentukan bagaimana negara berfungsi dan memberikan dasar atau aturan untuk menentukan tindakan apa yang dilarang atau  dilarang.  Dengan  ancaman  nyata  sanksi  atas  pelanggaran  larangan  tersebut,  serta
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pengetahuan kapan dan bagaimana pelanggaran larangan tersebut dapat dihukum dengan ancaman (Moeljatno, 2002).
Hukum  pidana  termasuk  bagian  dari  salah  satu  studi  tentang  kapasitas  dan ketidakmampuan  untuk  bertanggungjawab.  Hal  tersebut  menjadi  objek  saksi  yang diperbincangkan oleh para pemikir hukum Indonesia.
Terdapat pada hukum pidana apabila seseorang telah melakukan tindak kejahatan pasti mendapatkan  sanksi  atau  hukuman.  Namun,  ada  alasan  tertentu  megapa  hal  itu  dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam melakukan persidangan agar tidak dipidana karena melakukan tindak pidana. Alasan tersebut yang kemudian disebut sebagai alasan penghapusan pidana.
Tujuan dibentuknya undang-undang pidana yang mengatur pemalsuan surat ini adalah untuk mencegah para pemalsu memalsukan surat-surat yang berkaitan dengan harta benda, memperbaiki sikap dan perilaku pelaku kejahatan, serta mewujudkan keadilan bagi mereka yang dirugikan sebagai pelaku kejahatan karena surat-surat palsu ini.
Pemalsuan  yang  sering  menjadi  permasalahan  Hukum  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat merupakan tindak pidana. pemalsuan surat yaitu kumpulan catatan atau kalimat yang terjadi dari abjad sampai dengan angka, segala sesuatu yang diciptakan dengan segala cara mengandung arti dari hasil akal manusia. Oleh karena itu, masalah ini dibentuk sebagai kejahatan,  yaitu  kejahatan  pemalsuan  surat  untuk  umum  untuk  membantu  pembelaan hukum dengan harapan didistribusikan kepada masyarakat untuk surat (Chazawi & Ferdian, 2014) pemalsuan surat secara umum dijabarkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  penulis  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Sedangkan  hukum normatif  yaitu  ilmu  hukum  yang  mencari  kaidah  hukum,  asas  hukum,  dan  doktrin  hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk  mencari  solusi  dari  isu  hukum  yang  ada.  Penyelesaian  suatu  permasalahan  hukum melalui  penelitian  hukum  memerlukan  pendekatan  perundang-undangan  yaitu  mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan akibat hukum pemalsuan surat terhadap tindak pidana  tanah  dalam  pendaftaran  tanah  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Pendekatan  ini berusaha menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat dan sejauh mana
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
hukum  tersebut  sesuai  dengan  kenyataan.  Kemudian  ada  pendekatan  konseptual,  yang mengkaji berbagai cara pandang, konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang ada dalam ilmu- ilmu  hukum.  Konsep  hukum  dapat  ditemukan  dalam  undang-undang,  meskipun  tidak dinyatakan secara eksplisit. Oleh karena itu, pemahaman ini menjadi pedoman bagi penulis untuk membangun argumentasi hukum guna menyelesaikan persoalan yang muncul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Akibat hukum adanya pemalsuan surat pada pendaftaran tanah
Tindak pidana seperti pemalsuan surat memiliki konsekuensi hukum yang tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban. Jadi, secara umum apa yang tercantum dalam Pasal 263 KUHP dapat dikriminalisasi. Jika seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, maka dapat berdampak negatif terhadap apa yang telah dilakukannya.
Lebih lanjut, akibat dari tindak pidana berupa pemalsuan surat dapat dilihat dari dua sudut  pandang.  Pertama,  selain  kerugian  langsung,  kerugian  materil  dapat  diukur  dari besarnya  uang  yang  ditanggung  masyarakat.  Pihak  yang  dirugikan  secara  tidak  langsung akibat biaya yang dikeluarkan selama proses peradilan pidana antara lain pihak yang terlibat di  pengadilan,  kepolisian,  kejaksaan,  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Sedangkan  kerugian immaterial  adalah  masyarakat  yang  mengalami  ancaman  ketakutan,  ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, dan hilangnya rasa aman.
Ada berbagai akibat hukum dalam ilmu hukum seperti:
a. Akibat hukum berupa timbul, berubahnya atau lenyapnya “suatu keadaan hukum”
b. Akibat  hukum  berupa  terciptanya,  beru bahnya  atau  lenyapnya  “hubungan  hukum tertentu”
c. Akibat hukum berupa sanksi
Pasal  263  ayat  (1)  dan  (2)  KUHP  mencantumkan  pelanggaran  pemalsuan  dokumen  dan termasuk:
Ayat (1) “Setiap orang yang memalsukan atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu  hak,  perjanjian,  pelunasan  utang,  serta  yang  dimaksudkan  sebagai  bukti  suatu  hal, bermaksud menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu. sebagai bukti  jika  isinya  benar  dan  tidak  dipalsukan,  jika  Penggunaan  di  atas  akan  menimbulkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kerugian karena pemalsuan dokumen, dan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun.”
Ayat  (2)  “Barang  siapa  sengaja  menggunakan  surat  palsu  atau  palsu  untuk  berpura -pura bahwa surat itu asli, jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian, hukuman yang sama berlaku.”
Dalam Pasal 263 terdapat dua kejahatan yang masing-masing diuraikan ayat 1 dan ayat 2.
Pada ayat (1) memiliki unsur-unsur antara lain:
A. Unsur  objektif/tujuan,  yang  terbagi  menjadi  dua  bagian.  Pertama,  perbuatan  tersebut melibatkan pemalsuan dan pemalsuan dokumen.  Kedua, benda  atau  benda  itu  adalah surat  yang  dapat  menimbulkan  suatu  hak,  menimbulkan  pelunasan  utang,  dan dimaksudkan sebagai bukti suatu hak.
B. Unsur subyektif dimana maksudnya adalah untuk memanfaatkan atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dibuat-buat. Pasal 263 ayat (2) KUHP, sebaliknya, mengandung  unsur.  Pertama,  unsur  tujuan,  yang  meliputi  perbuatan  menggunakan, benda  (surat  palsu  dan  memalsukan  surat),  dan  pemakaian,  dapat  mengakibatkan kerugian.  Dua  elemen  subyektif  itu  disengaja,  unsur  ini  mengarang  dan  memalsukan huruf, dan kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Perbedaan antara membuat surat  palsu  dengan  membuat  surat  palsu  sebagian  atau  seluruhnya  dibuat  sebelum perbuatan itu dilakukan.

## Penerapan Pidana pada Tindak Pidana berupa Pemalsuan Surat
Sistem melakukan  aktivitas  sehari-hari  dalam  kehidupan  masyarakat  tidak  dapat berjalan  tanpa  aturan.  Hukum  adalah  aturan  atau  norma  yang  tujuannya  untuk  mengatur perilaku  dan  keadilan,  menjaga  ketertiban  dan  mencegah  kekacauan  sosial.  Hukum  juga bertanggung  jawab  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam  masyarakat  apabila  terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan atau melanggar hukum. Ada satu bidang hukum, yaitu  hukum  pidana,  yang  dipandang  sebagai  kesengsaraan  yang  dibebankan  kepada pembuatnya karena melakukan sesuatu.
Maka, di ilmu hukum memiliki karakteristik, antaralain:
1. Berbentuk peraturan
2. Peraturan dibagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis
3. Memiliki sifat pemaksaan atau pemberlakuan dapat dipaksakan, artinya langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan dikenal dengan istilah lex perfecta (aturan yang sempurna)  adalah  aturan  untuk  menegakkan  perilaku,  pelanggaran  aturan  tersebut akan  mengakibatkan  sanksi  (konsekuensi  hukum),  sedangkan  lex  imperfecta  (aturan yang tidak sempurna) adalah aturan yang melarang perilaku tetapi melanggar aturan tanpa ancaman hukuman. Hukuman atau sanksi (kekuatan hukum).
Pasal 236 sampai dengan 276 KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan surat dari orang lain. Namun dalam praktiknya, masalah pemalsuan masih marak terjadi di masyarakat. Oleh karena  itu,  hal  ini  membuat  aturan  yang  ada dalam  hukum  pidana tidak  dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.
Setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum mengikat pelakunya. Pasal 263 sd 268 KUHP berlaku bagi pelaku yang melakukan tindak pidana berupa surat palsu, dan terhadap perbuatan pemalsuan surat yang membahayakan orang lain.
Pertama  di  Pasal  263  ayat  1  dan  2...  memberikan  ancaman  hukuman  penjara  paling lama  6  tahun  dan  pidana  yang  sama,  dengan  ketentuan  bahwa  barang  siapa  orang  yang dengan  sengaja  menggunakan  surat-surat  palsu/dipalsukan,  maka  hukumannya  sama. berlaku jika penggunaan tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Kedua, menurut Pasal 264 ayat 1, hukuman maksimal delapan tahun penjara. Ketiga, menurut Pasal 267 ayat (1) dan (2) KUHP, dokter dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sampai 8 tahun 6 bulan. Ketiga, Pasal 268 KUHP memberikan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
Aparat penegak hukum harus mendesak penerapan hukum pidana di Indonesia sesuai dengan  peraturan  yang  ada.  Dilihat  dari  banyaknya  kasus  di  Indonesia,  ini  merupakan perbuatan melawan hukum dimana hukum publik melanggar hukum pidana Indonesia saat ini.  Dalam  konteks  tindak  pidana  pemalsuan,  sebagian  surat  adalah  untuk  membuktikan sesuatu itu harus dibuktikan dan tentang sesuatu.Mengenai surat palsu, penulis memberikan contoh. Yakni, dikutip "sebagai bukti" pada sertifikat hasil rapid test Covid-19. Dengan kata lain, hasil rapid test terbukti bermanfaat untuk mengidentifikasi orang yang terpapar Covid- 19  atau  yang  tidak  dapat  diidentifikasi  dengan  tes  sel  darah  cepat.  Ungkapan  “tentang sesuatu” berarti jika orang tersebut ingin bepergian ke lua r kota, maka surat itu digunakan untuk bepergian ke luar kota. Untuk surat, pemberitahuan atau berbagai kebutuhan. Akan tetapi  jika  undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia  sudah  mengatur  ketentuan  tersebut,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
masih  ada  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat,  memalsukan  surat sebelumnya  berupa  surat  asli,  kemudian  memalsukan,  misalnya  untuk  masuk  ke  dunia pekerjaan atau untuk melakukan tugas administrasi.

## KESIMPULAN
1. Pembahasan  tentang  akibat  hukum  pemalsuan  surat  tanah  menurut  pasal  263  KUHP telah selesai. Akibat hukum dari suatu tindak pidana berupa pemalsuan dokumen namun menjadi tanggung jawab pelaku, tetapi juga korban dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana  pemalsuan  surat  juga  dilihat  dari  segi  mateil  maupun  immateril.  Pada  poin  1 terdapat unsur antara objektif dan subjektif. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai kesamaan antara kedua pasal tersebut, yaitu memalsukan surat atau menggunakan surat palsu untuk menimbulkan kerugian seolah isinya akurat dan sah, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Dalam pembahasan kesimpulan kedua yaitu penerapan KUHP terhadap pemalsuan surat dalam tindak pidana pemalsuan dll, Pasal 263-268 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat yang merugikan atau merugikan orang lain. Selain Pasal 263 atau Pasal 268 KUHP, terdapat pasal-pasal dengan muatan yang sama yang merujuk pada tindak pidana seperti pemalsuan dokumen. Pasal 263 (1) dan (2) memvonis pidana penjara paling lama enam tahun,  Pasal  264  pidana  penjara  paling  lama  8  tahun, Pasal 267 pidana penjara paling lama  8  tahun  6  bulan  untuk  dokter  dan  Pasal  268  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana , Jakarta, Bina Aksara, 1987
Hamzah, Andi, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta, PT. Gramedia, 1986 John Salindeko, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika, 1987 Hamzah, Prof. Dr. Jur. Andi. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP . Jakarta: Sinar Grafika, 2015
Hiariej, EddyOS . Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016 H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung. Supriadi, 2012, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta.
R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.
Adami  Chazawi,  2002,  Kejahatan  Terhadap  Pemalsuan,  Grafindo  Persada,  Jakarta.  Kanter, E.Y., dan S.R.
Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTMH, Jakarta.
Djoko Prakoso, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogjakarta.
Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, Rajagrafindo Persada, Depok. A.P.Parlindungan, 1999, “Pendaftaran Tanah Indonesia (Be rdasarkan P.P. No. 24 Tahun 1997 Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P. No.37 Tahun 1998)”, CV. Mandar Maju, Bandung.
Achmad  Rubaie,2007, “Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum”,  Bayumedia,
Malang.
Adrian  Sutedi,  2010,  Peralihan  Hak  atas  Tanah  dan  Pendaftarannya,  Cet.  4,  Sinar  Grafika,

## Jakarta
Eddy Ruchiyat, 1998, “Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA”, Armico, Bandung