## PERKEMBANGAN HUKUM SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Tri Handayani Lastuti Abubakar
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran E-mail: tri.handayani@unpad.ac.id

## Abstract
Indonesia’s  financial  services  sector  shows  a  rapid  development  in  line with  changes  in  the  regional  and  global  sector.  Taking  a  role  in  promoting  the acceleration of national economic growth, financial services sector is directed to optimally  play  a  role  in  stability  of  the  financial  system  as  a  foundation  for sustainable  development,  and  realizing  the  financial  independence  of  the community  and  supporting  efforts  to  increase  equity  in  Development  (inclusive). This  research  uses  normative  juridical  approach  with  analytical  descriptive research specification. Data were analyzed by qualitative juridical. Based on the results  of the research, the regulation  in the financial services sector  is  growing rapidly as a result of regional and global demands, especially facing the ASEAN Banking  Integration  Framework  (ABIF).  Legal  developments  in  the  financial services  sector  are  reflected  in  regulatory  changes  on  institutional,  service  and product aspects as well as dispute resolution. There is still a need for legal reform that can provide a solid legal basis for the financial services sector, namely civil law reform and banking law.
Kata Kunci:   Ekonomi  Nasional,  Perkembangan  Hukum,  Sektor  Jasa Keuangan

## A. Latar Belakang
Merujuk  pada  data  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) awal Februari tahun ini, sektor jasa keuangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi  dibandingkan  dengan  sektor  jasa  lainnya  dalam  pertumbuhan  ekonomi tahun  2016.  Eko  Listiyanto  (http://wartaekonomi.co.id.,  diakses  tanggal  26  Juli 2017),  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  sektor  jasa  keuangan  terus  meningkat dalam 3 tahun terakhir, khususnya sektor perbankan dan asuransi. Secara umum, sektor jasa keuangan dan asuransi berkontribusi 4,20 % pada tahun 2016 atau naik dibandingkan  tahun  lalu  sebesar  4,3  %  dan  3,86  %  di  tahun  2014.  Data  BPS
menunjukkan  bahwa  sektor  perbankan  menguasai  60-70  %  dari  keseluruhan sektor  jasa  keuangan.  Dalam  laporan  Perekonomian  Indonesia  2015,  Bank Indonesia  selaku  otoritas  perbankan,  memperkirakan  ekonomi  Indonesia  pada tahun  2016  tumbuh  antara  5,2  %-5,6  %  dengan  inflasi  4  +/-  1  %  dimana  defisit transaksi  berjalan  sedikit  meningkat,  tetapi  tetap  aman  dan  mempunyai  struktur yang  lebih  sehat,  dan  untuk  prospek  jangka  menengah  pada  tahun  2020 diperkirakan  inflasi  turun  menjadi  3,5  +/-  1  %  dengan  pertumbuhan  ekonomi diperkirakan  akan  naik  menjadi  6,3-6,8  %  dengan  defisit  transaksi  berjalan  di bawah  batas  aman  3  %  dari  PDB  dengan  struktur  yang  lebih  sehat  (Bank Indonesia,  2016:  252).  Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  per- ekonomian  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Hal  ini tidak  dapat  dilepaskan  dari  berbagai  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  regulasi yang antisipatif terhadap perkembangan ekonomi global dan peran otoritas sektor jasa  keuangan,  baik  Otoritas  Jasa  Keuangan  maupun  Bank  Indonesia.  Kedua otoritas  ini,  khususnya  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  di  bidang macro- prudential berperan penting dalam menentukan arah kebijakan untuk menghadapi tantangan global dan domestik untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Tantangan  global  bersumber  dari  pertumbuhan  ekonomi  global  yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia, dan walaupun  pertumbuhan  ekonomi  global  diperkirakan  membaik,  tetapi  masih terdapat  risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan perekonomian AS  yang  belum  cukup  solid  dan  perlambatan  ekonomi  Tiongkok.  Tantangan global lainnya adalah mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang memberikan  peluang  dan  tantangan  ke  depan.  Peluang  Indonesia  cukup  besar menjadi  basis  produksi  untuk  menjadi  pemasok  dalam  rantai  nilai  Asean  dan global.  Diharapkan  dengan  dihapuskannya  tarif  (perdagangan  bebas),  produk domestik berpeluang memenangkan pasar dari produk negara lain dengan catatan peluang  ini  dipersiapkan  dengan  baik  dari  berbagai  aspek,  termasuk  aspek regulasi.
Di  sisi  domestik,  perekonomian  Indonesia  ke  depan  dihadapkan  pada tantangan  berupa  4  (empat)  permasalahan  struktural  domestik  dengan  mengacu
pada arah kebijakan pembangunan nasional, dimana terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi prioritas untuk dibenahi yaitu: (1) pencapaian ketahanan pangan; energi, dan  air;  (2)  daya  saing  maritim,  industri,  dan  pariwisata;  (3)  pembiayaan pembangunan  yang  berkesinambungan,  dan  (4)  ekonomi  inklusif.  Salah  satu prasyarat  agar  terciptanya  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  adalah stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan (Bank Indonesia, 2016: 259).
Terkait  dengan  fundamental  perekonomian  Indonesia,  tantangan  lainnya adalah terbatasnya daya dukung pembiayaan jangka panjang dari sektor keuangan formal  dalam  pembangunan  nasional.  Sektor  jasa  keuangan  Indonesia  masih  di dominasi  oleh  perbankan  yang  memiliki  basis  sumber  dana  jangka  pendek, sehingga  memilik  risiko mismatch .  Sumber-sumber  pembiayaan  jangka  panjang melalui  pasar  modal  masih  terbatas,  bahkan  masih  tertinggal  dibanding  kawasan Asean  lainnya.  Tantangan  berikutnya  bagi  pembiayaan  pembangunan  nasional adalah  pentingnya  mendorong  aliran  masuk  modal  asing  dalam  bentuk penanaman  modal  langsung  ( foreign  direct  investment ),  terutama  pada  industri berorientasi  ekspor,  yang  tidak  hanya  merupakan  sumber  pembiayaan  yang penting,  tetapi  juga  meningkatkan  daya  saing  industri  dimaksud  dalam  rantai perdagangan internasional (Laporan Perekonomian Indonesia, 2015).
Permasalahan  utama  yang  menghambat  masuknya  modal  asing  ke Indonesia  antara  lain  karena  keterbatasan  infrastruktur  dan  lambatnya  proses perijinan. Apabila dilihat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi  nasional,  maka  tidak  dapat  dilepaskan  dari  fungsi  sektor  jasa  keuangan Indonesia.  Hal  ini  mendorong  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  untuk  menerbitkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015-2019 yang memiliki 3  (tiga)  fokus  utama,  yaitu:  mengoptimalkan  peran  sektor  jasa  keuangan  dalam mendukung  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  (kontributif),  menjaga stabilitas  sistem  keuangan  sebagai  landasan  bagi  pembangunan  yang  ber- kelanjutan  (stabil),  dan  mewujudkan  kemandirian  finansial  masyarakat  serta mendukung  upaya  peningkatan  pemerataan  dalam  pembangunan  (inklusif). Penyusunan  MPSJKI  ini  juga  telah  diselaraskan  dengan  program  pembangunan ekonomi  nasional  yang  telah  dicanangkan  oleh  Pemerintah  melalui  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005-2025  dan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Arah  pengembangan  sektor  jasa  keuangan  nasional  ini  selanjutnya dijabarkan  dalam  program-program  inisiatif  yang  lebih  rinci  dalam roadmap pengembangan  masing-masing  sektor  jasa  keuangan.  Dalam  Buku  II  RPJMN 2015-2019  Bab  3  tentang  Pembangunan  Ekonomi  menyatakan  bahwa pembangunan  sektor  keuangan  difokuskan  kepada  ketahanan  dan  daya  saing sektor  keuangan.  Peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing  sektor  keuangan  ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitas sektor  keuangan  yang  berkontribusi  pada  stabilitas  ekonomi,  pertumbuhan ekonomi  berkelanjutan,  serta  pembangunan  ekonomi  inklusif  dan  berkeadilan. Selanjutnya, berkaitan dengan fungsi hukum, berbagai arah kebijakan dan strategi yang  dicanangkan  dalam  kerangka  pikir  Rencana  Pembangunan  Hukum  2015- 2019  diharapkan  dapat  membantu  perwujudan  sasaran  utama  yakni,  meningkat- kan  daya  saing  perekonomian.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa  hukum  berfungsi untuk  memastikan  bahwa  pembangunan  ekonomi  nasional  berjalan  sebagaimana yang diharapkan.
Secara  khusus,  regulasi  sektor  jasa  keuangan  berkembang  pesat  seiring dengan  perkembangan  sektor  jasa  keuangan,  baik  meliputi  kelembagaan,  produk dan  layanan  serta  transaksi  yang  berkembang  guna  mengikuti  perkembangan global.  Peran  strategis  OJK  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  sektor  jasa keuangan secara terintegrasi dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sangat penting  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  dan  oleh  sebab  itu perlu  penelitian  untuk  memetakan  perkembangan  regulasi  sektor  jasa  keuangan sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  membuat  pencandraan  secara sistematis,  faktual dan akurat  mengani  fakta-fakta. Oleh karena itu penelitian ini sifatnya mengkaji dan memaparkan perkembangan regulasi sektor jasa keuangan sebagai  salah  upaya  untuk  mendorong  percepatan  pertumbuhan  perekonomian
nasional  dari  perspektif  hukum.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  menekankan  pada  kajian  terhadap  data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum  sekunder  baik  jurnal  maupun  hasil  penelitian  sebelumnya  dan  bahan hukum  tersier.  Selanjutnya,  data  yang  diperoleh  baik  berupa  data  sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Peran  sektor jasa keuangan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional
Arah  Pengembangan  Sektor  Jasa  Keuangan  Indonesia  dimuat  dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan: 34), yanag dijabarkan sebagai berikut
a. Mengoptimalkan  peran  SJK  dalam  mendukung  percepatan  pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, SJK diarahkan untuk semakin kontributif dalam mendorong  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Dengan  optimalisasi  perannya dalam  pembangunan  ekonomi,  SJK  diarahkan  untuk  dapat  meningkatkan kapasitas  perekonomian  sehingga  mencapai  pertumbuhan  yang  lebih  tinggi dan berkualitas.
b. Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan.  Sektor  jasa  keuangan  diarahkan  untuk  memiliki  daya  tahan yang  memadai  dalam  mengantisipasi  goncangan  yang  dapat  muncul  dari lingkungan  domestik  maupun  eksternal.  Stabilitas  sistem  keuangan  ini  juga merupakan landasan bagi proses pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.
c. Mewujudkan  kemandirian  finansial  masyarakat,  serta  mendukung  upaya peningkatan  pemerataan  dalam  pembangunan.  Hasil  akhir  dari  pembangunan ekonomi  nasional  seyogyanya  dapat  memberikan  manfaat  bagi  peningkatan kesejahteraan  seluruh  masyarakat,  serta  mengatasi  ketimpangan  dalam pembangunan  nasional.  untuk  mencapai  hal  tesrebut,  SJK  diarahkan  untuk dapat mengambil peran dalam mewujudkan kemandirian finansial masyarakat melalui program keuangan yang inklusif.
Ditengah siklus pertumbuhan ekonomi yang melambat, serta situasi global yang  kurang  menggembirakan,  sektor  jasa  keuangan  dapat  memainkan  peranan penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Apabila dimanfaatkan secara optimal,  sektor  jasa  keuangan  dapat  meningkatkan  kapasitas  perekonomian, sehingga tercapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas, sedangkan pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  tinggi  merupakan  keharusan  agar  dapat
menyerap tambahan tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. OJK akan  terus  mengupayakan  peningkatan  peran  sektor  jasa  keuangan  dalam mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Inisiatif  yang  akan  ditempuh mencakup  berbagai  aspek,  dari  penguatan  kelembagaan  sektor  jasa  keuangan hingga  penyesuaian  peraturan  untuk  menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi peningkatan  proses  intermediasi.  Upaya  untuk  mendukung  percepatan pertumbuhan  ekonomi  harus  tetap  berlangsung  tanpa  menimbulkan  gangguan pada  stabilitas  sistem  keuangan  secara  keseluruhan.  Untuk  itu,  sektor  jasa keuangan  harus  memiliki  daya  tahan  memadai  dalam  mengantisipasi  goncangan yang dapat muncul dari lingkungan domestik maupun eksternal.
Ke  tiga  arah  pengembangan  SJK  di  atas  perlu  di  dukung  oleh  kesiapan sumberdaya manusia, baik kuantitas maupun kualitas dan pemanfaatan teknologi informasi.  Diharapkan  pada  tahun  2019  SJK  berperan  dalam  transformasi ekonomi  nasional  dengan  produktivitas  dan  nilai  tambah  yang  tinggi,  per- tumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan  ( sustainable/green  financing ), serta  terciptanya  era  digitalisasi  sektor  jasa  keuangan.  Berkenaan  dengan peningkatan  sumber  daya  manusia  di  sektor  jasa  keuangan,  OJK  menerbitkan regulasi  dan  kebijakan  yang  mewajibkan  sumber  daya  manusia  di  sektor  jasa keuangan  memiliki  kompetensi  dan  profesionalisme.  Khusus  untuk  profesi penunjang  pasar  modal  yaitu  akuntan  publik,  konsultan  hukum,  penilai  dan notaris,  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  menerbitkan  serangkaian  aturan  yang mewajibkan  persyaratan  dan  independensi  profesi  penunjang  pasar  modal. demikian  juga  halnya  dengan  industri  keuangan  non  bank,  seperti  asuransi. Perusahaan  asuransi  wajib  memiliki  penilai  atau  agen  yang  bersertifikasi  untuk menjamin independensi dan profesionalisme mereka.
Dalam  perkembangannya,  Otoritas  Jasa  Keuangan  dari  waktu  ke  waktu berupaya  mewujudkan  tujuan  pengembangan  SJK  Indonesia.  Dalam  hal pemanfaatan  teknologi  informasi,  sektor  jasa  keuangan,  khususnya  Pasar  Modal telah  memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk  mewujudkan  pasar  modal  yang teratur  wajar  dan  efisien.  Sejak  pertengahan  tahun  2000,  pasar  modal  Indonesia telah  memperkenalkan scripless  trading  system atau  perdagangan  tanpa  warkat
yang  berbasis  teknologi  informasi.  Perdagangan  di  pasar  modal  meningkat  dari sisi kuantitas dan optimal dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi  para  investor.  Konsekuensi  yuridisnya,  regulasi  di  pasar  modal  mengalami perubahan  yang  signifikan.  Pasar  Modal  Indonesia  telah  berkontribusi  secara signifikan  terhadap  pembaruan  hukum,  khususnya  Hukum  Perdata  dan  Hukum Pembuktian.  Transaksi-transaksi  di  pasar  modal  banyak  mengadopsi  perjanjian dalam  sistem common  law ,  yang  semula  belum  dikenal  dalam  praktik  bisnis  di Indonesia.  Perkembangan  instrumen  pasar  modal  yang  mengikuti  standar internasional  telah  memperkaya  aspek  kebendaan  dalam  sistem  hukum  benda. Meskipun  terdapat  hambatan-hambatan  yuridis,  tetapi  Pasar  Modal  Indonesia termasuk lembaga yang mendorong percepatan dalam pembaruan hukum perdata Indonesia. Scripless trading system pun telah memperkaya alat bukti dalam sistem hukum  acara,  dengan  mengakui  dokumen  elektronik  sebagai  dokumen  hukum yang  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti,  jauh  sebelum  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  diberlakukan. Pasar  Modal  Syariah  telah  memperkenalkan Sistem  Online  Trading Syariah (SOTS), yaitu sistem yang disiapkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk digunakan oleh investor untuk bertransaksi pada saham-saham yang masuk dalam Daftar  Efek  Syariah  dengan  menggunakan  transaksi  berbasis  online.  Pengem- bangan SOTS  ini diharapkan dapat  meningkatkan basis investor syariah  di  pasar modal  dikarenakan  sistem  yang  mudah  dan  nyaman.  Pada  akhir  tahun  2016, terdapat  12  Anggota  Bursa  yang  telah  memiliki  SOTS  (Otoritas  Jasa  Keuangan, 2016: 34).
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  aktivitas  perbankan  pun  sangat pesat.  Layanan  perbankan  seperti sms  banking , internet  banking ,  hingga penggunaan  uang  elektronik  ( e-money )  sudah  menjadi  bagian  dari  sistem perbankan  Indonesia.  selain  itu,  OJK  telah  menerapkan E-Lisencing Perbankan guna  mempermudah  proses  perizinan  serta  mengurangi  frekuensi  korespondensi untuk  mememnuhi  kelengkapan  persyaratan;  membantu  pihak  internal  untuk melakukan monitoring terhadap  setiap  tahapan  perizinan  dan  mewujudkan transparansi  proses  perizinan  bagi  eksternal  dan  mempermudah  penyampaian
update  informasi  terkait  perizinan  perbankan.  Aktivitas  SJK  berbasis  teknologi yang  terbaru  adalah  legitimasi financial  technology  (fin-tech) yang  diatur  dalam POJK No: 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Implikasi  perubahan  tatanan  sektor  jasa  keuangan  global  dan implementasi standar internasional terhadap penataan regulasi SJK
a. Dominasi  perbankan  dalam  SJK  dan  implikasinya  terhadap  model  analisa risiko dalam pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan
Sektor  Jasa  Keuangan  (SJK)  Indonesia  dapat  dikategorikan  ke  dalam  3 kelompok besar yaitu sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank  (IKNB),  dan  hingga  saat  ini  sektor  perbankan  masih  mendominasi  SJK nasional  dengan  pangsa  aset  sekitar  78  %  dari  total  aset  SJK.  Kondisi  ini  tentu akan  mempengaruhi  kebijakan  regulasi  yang  akan  dikembangkan  dalam  SJK. Perbankan  dianggap  selalu  memiliki  keterkaitan  dengan  SJK  lainnya,  sehingga dalam  perkembangan  regulasinya,  perbankan  mendapatkan  pengaturan  yang dominan.  Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), yang lebih  menitikberatkan  pada  penanganan  Bank  Sistemik.  Apabila  dihubungkan dengan definisi sistem keuangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU PPKSK, Sistem  Keuangan  adalah  “sistem  yang  terdiri  atas  lembaga  jasa  keuangan,  pasar keuangan,  dan  infrastruktur  keuangan,  termasuk  sistem  pembayaran,  yang  ber- interaksi  dalam memfasilitasi  pengumpulan dana masyarakat  dan pengalokasian- nya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional”. Selanjutnya, pengertian lembaga  jasa  keuangan  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU  OJK)  adalah:  “lembaga  yang melaksanakan  kegiatan  di  sektor  Perbankan,  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya”.
Mengacu  pada  ke  dua  pasal  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa elemen  sistem  keuangan  meliputi  ke  3  sektor  yaitu  Perbankan,  Pasar  Modal  dan Industri  Keuangan  Non  Bank  (IKNB)  yang  meliputi  lembaga  pembiayaan  dan lembaga  jasa  keuangan  lainnya.  Berdasarkan  UU  PPKSK,  gangguan  yang
menular  ( contagion )  merupakan  gangguan  yang berpotensi  menimbulkan instabilitas  pada  sebagian  maupun  seluruh  sistem  keuangan,  hal  ini  dikarenakan adanya  interaksi  dari  faktor  ukuran  ( size ),  kompleksitas  usaha  ( complexity ), keterkaitan  antar  isntitusi  dan/atau  pasar  keuangan  ( interconnectedness ),  serta kecenderungan  perilaku  yang  berlebihan  dari  pelaku  institusi  keuangan  untuk mengikuti siktus perekonomian ( procyclicality )
Berdasarkan  UU  PPKSK,  Bank  sebagai  pihak  yang  memang  menguasai peran  penting  dalam  pembangunan  nasional  menjadi  pintu  masuk  dalam  hal terjadinya  risiko  sistemik.  Hal  in  dapat  difahami,  mengingat  sektor  Pasar  Modal dan IKNB dapat dipastikan melibatkan perbankan dalam aktivitasnya, apakah itu dalam posisi sebagai kreditor atau debitor, sehingga pencegahan dan penanganan risiko sistemik dalam sektor perbankan akan berdampak terhadap sektor lainnya. Dalam  konteks  perkembangan  regulasi  dan  kebijakan  SJK,  terutama  di  tataran global,  model  pendekatan  dengan  bertumpu  pada  bank  ini  merupakan  model pengawasan  dengan  menggunakan  analisa interconnectedness ,  yaitu  melalui koneksi atau keterkaitan antara bank dengan bank maupun unsur SJK lainnya atau bank  lain  yang  beroperasi  dalam  sistem  keuangan  dan contagion  effect ,  serta untuk  dapat  mengaitkan  dampak  risiko  sistemik  tersebut  ke  perekonomian  dan loss confidence .
Berikut  adalah  ilustrasi  mengenai interconnectedness di  tataran  global. Krisis  keuangan  di  tahun  2008  sangat  parah  karena  sejumlah  besar  bank, beroperasi  di  berbagai  negara  dan  dipasar  yang  berbeda,  semua  mengalami kesulitan pada saat bersamaan. Ketika Lehman Brothers memengalami kegagalan pada  15  September  2008,  terjadi  penularaan  secara  cepat  di  seluruh  sistem keuangan.  Salah  satu  alasan  utamanya  adalah  bahwa  sistem  keuangan  global menjadi  sangat  saling  terkait.  Keterkaitan  ( interconnectedness )  tidak  selamanya buruk,  karena  transaksi  antara  pelaku  pasar  keuangan  memungkinkan  mereka memperoleh  dana  atau  mentransfer  risiko,  tetapi  dari  segi  stabilitas  sistem keuangan,  keterkaitan  yang  lebih  besar  antara  bank  akan  meningkatkan kemungkinan distress akan menyebar lebih cepat ke seluruh sistem. Oleh karena itu interconnectedness (keterkaitan)  merupakan  penentu  utama  kecepatan  dan
kekuatan penularan. Misalnya, bank yang meminjamkan atau meminjam di pasar antar  bank  saling  terkait,  karena  kegagalan  satu  bank  dapat  menyebabkan kerugian bagi pihak mitranya. Dalam sistem keuangan  yang sangat saling terkait ( highly  interconnectedness ),  kemungkinan  besar  akan  melihat  tekanan  atau kegagalan  bank  terjadi  saat  bersamaan,  karena  efek  menular  ( contagion  effect ) semacam itu (Ziyun Liu, 2015: 2). Interconnectedness di sektor jasa keuangan ini penting bagi stabilitas keuangan, karena tekanan pada satu bagian atau sektor akan mempengaruhi atau menjalar ke sektor lainnya, sehingga akan mematikan fungsi sistem  keuangan,  dan  apabila  mempertimbangkan  kemungkinan  konskuensi  dari penurunan  kondisi  makro  ekonomi  (keuangan),  dampaknya  akan  lebih  besar apabila  tingkat interconnectedness lebih  tinggi,  baik  langsung  maupun  tidak langsung.  Berdasarkan  alasan  inilah,  menurut  Ziyun  Liu  (2015:  3),  dikatakan bahwa interconnectedness merupakan  faktor  kunci  kerangka  kerja  untuk  menilai risiko  sistemik  di  sektor  perbankan  yang  dikembangkan  oleh International Monetary  Fund ( IMF ), Bank  for  International  Settlement ( BIS ) dan  Financial Stability Board (FSB).
Berdasarkan  analisis  penulis,  tampaknya  perkembangan  regulasi  SJK Indonesia  mengadopsi  model  pendekatan  ini  untuk  menganalisis  risiko  dalam pencegahan  dan  penanggulangan  krisis  keuangan  yang  dielaborasi  dalam  Pasal- pasal UU PPKSK. Pada umumnya risiko  yang terjadi,  yaitu risiko sistemik  yang mengakibatkan  hilangnya value ekonomi  atau  hilangnya  kepercayaan  dan peningkatan ketidakpastian dalam sistem keuangan yang dapat menimbulkan efek negatif  bagi  perekonomian  (Cicilia  A.  Harun,  http://www.bi.go.id/id/publikasi/ occasional-paper/Documents/Kerangka-Pengukuran-Risiko-Sistemik.pdf,  diakses tanggal 20 Agustus 2017).
b. Kepatuhan  terhadap  pedoman  dan  standar  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga- lembaga internasional.
Arah  pengembangan  dan  kebijakan  sektor  jasa  keuangan  Indonesia  tidak dapat dilepaskan dari perubahan tatanan ekonomi dan reformasi keuangan global, termasuk  ketika  membuat  regulasi  dan  kebijakan.  Sebagai  bagian  dari  sektor keuangan  global,  Indonesia  aktif  dalam  lembaga-lembaga  internasional  yang
diikuti  baik  oleh  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan  maupun  Pemerintah. Perkembangan  regulasi  sektor  jasa  keuangan  tidak  terlepas  dari  perkembangan kebijakan  keuangan  global,  khususnya  prinsip-prinsip  dan  standar  internasional yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional yang baik oleh OJK, Bank Indonesia  maupun  Pemerintah  Indonesia.  Penerapan  prinsip-prinsip  dan  standar internasional  dalam  pengaturan  sektor  jasa  keuangan  ditempuh  dengan  tetap memperhatikan kemampuan sektor jasa keuangan dan kepentingan nasional, serta persiapan  menghadapi  persaingan  global.  Penerapan  standar  internasional  ini mencakup beberapa hal (Otoritas Jasa Keuangan, 2016: 57), yaitu:
1) Struktur kepemilikan Lembaga Jasa Keuangan merupakan faktor utama dalam menentukan arah pengembangan dan daya saing lembaga jasa keuangan;
2) memperkuat penerapan standar internasional dalam hal pengaturan, pelaporan dan pengawasan sektor jasa keuangan;
3) mengembangkan  tata  kelola  dan  manajemen  risiko  yang  sesuai  dengan best practices ;
4) memperkuat kesiapan menuju integrasi pasar keuangan ASEAN;
5) menyusun peraturan  yang efektif untuk menciptakan kompetisi  yang fair dan mencegah regulatory arbitrage ;
6) pengaturan tentang remunerasi bagi pelaku di sektor jasa keuangan;
7) Meningkatkan efisiensi dan stabilisasi di sektor jasa keuangan; dan
8) memperkuat  penanganan  terhadap  tindakan  melawan  hukum  di  bidang penghimpun dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
Berikut  beberapa  lembaga  internasional  yang  diikuti  oleh  OJK  dan  Bank Indonesia  atau  Bank  Indonesia  mewakili  pemerintah  Indonesia,  yang  erat kaitannya dengan perkembangan dan arah kebijakan SJK:
Tabel 1:
Lembaga Regional dan Internasional yang Diikuti Indonesia
No.  Otoritas Lembaga Internasional 1.  Bank Indonesia (BI) The South East Asian Central Bank  Research and Training Centre ( SEACEN ).
The South East Asian, Bew Zealand and Australia Forum Banking Supervision ( SEANZA ).
The Execuitve Meeting of East Asian and Pasific Central Bank ( EMEAP ).
ASEAN Central Bank Forum ( ACBF ).
Bank for International Settlement ( BIS ).
Financial Stability Board ( FSB )
Lanjutan Tabel 1:
No.  Otoritas Lembaga Internasional 2.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) International Capital Market Association ( ICMA ) Ficonet International Financial Consumer Protection Organisation Islamic Financial Services Board ( IFSB). The ASEAN Insurance Training and Research Institute ( AITRI ) International Organisation of Securities Commissions ( IOSCO ) International Financial Reporting Standards ( IFRS ) Financial Stability Board Supervisory and
Regulatory ( FSB SRC ) & FSB Regional Consultataive Group ( RCG )
International Accounting Standard Board ( IASB ). Executives Meeting of East Asia Pasific Central Banks ( EMEAP )
Basel Committee on Banking Supervision ( BCBS ) 3.  Bank Indonesia mewakili Pemerintah Indonesia Association of South East Asian Nations (ASEAN) ASEAN + Cina, Jepang dan Korea (ASEAN +3) Asean Development Bank ( ADB )
Asia Pasifif Economic Cooperation ( APEC )
Asia Europe Meeting ( ASEM )
Islamic Development Bank
International Monetary Fund ( IMF ) World Bank , termasuk keanggotaan di
International Bank of Reconstruction and Development ( IBRD ); International Development Association ( IDA ) dan International Finance Cooperation ( IFC ) serta Multilateral Investment Guarantee Agency ( MIGA ).

## World Trade Organization ( WTO )
Intergovernmental Group of 20 ( G-20 )
Intergovernmental Group of 15 ( G-15 sebagai observer )
Intergovernmental Group of 24 ( G-24 sebagai observer )
Sumber: Bank Indonesia dan OJK
Keikutsertaan  Bank  Indonesia/OJK  dan  pemerintah  Indonesia  dalam lembaga-lembaga  internasional  di atas, diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia, OJK dan Pemerintah yang berhubungan dengan  ekonomi- moneter,  maupun  perbankan  sebagai  bagian  dari  SJK.  Keikutsertaan  Indonesia dalam  lembaga-lembaga  internasional  tersebut  mempengaruhi  regulasi  dan kebijakan  SJK  Indonesia.  Berbagai  standar  dan  pedoman  yang  dikeluarkan  oleh lembaga-lembaga  internasional  harus  dipatuhi  oleh  otoritas  ketika  membuat regulasi  atau  mengambil  kebijakan.  Implementasi  standar  internasional  yang diadopsi  dalam  regulasi  SJK  antara  lain  adalah  pendekatan  sistem  pengawasan Bank yang digunakan oleh OJK. Saat ini, OJK melaksanakan sistem pengawasan dengan  menggunakan  2  (dua)  pendekatan  (Otoritas  Jasa  Keuangan, 2016:  26), yaitu:
1) Pengawasan  berdasarkan  kepatuhan  ( Compliance  Based  Supervision / CBS ), yaitu  pantauan  kepatuhan  bank  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  terkait dengan operasi dan pengelolaan bank dengan tujuan memastikan bahwa bank dikelola  secara  baik  dan  benar  menurut  prinsip  kehati-hatian.  Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisah- kan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko.
2) Pengawasan  berdasarkan  risiko  ( Risk  Based  Supervision/RBS ),  yaitu pengawasan  bank  yang  menggunakan  strategi  dan  metodologi  berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.
Ke  dua  jenis  sistem  pengawasan  di  atas  merupakan  standar  internasional yang  dikeluarkan  oleh Basel  Committee  on  Banking  Supervision (BCBS),  yang dikenal  dengan Basel  II sebagai  upaya  peningkatan    manajemen  risiko  bank, sehingga  melalui  implementasi Basel  II bank  dapat  memperoleh  insentif  dan sejalan dengan itu menjamin kestabilan sistem keuangan yang pada akhirnya akan mendukung  pertumbuhan  ekonomi  (Direktorat  Penelitian  dan  Pengaturan Perbankan,  2006:  3). Basel  Committee  on  Banking  Supervision ( BCBS )  adalah Komite Otoritas Pengawas Perbankan yang didirikan oleh Gubernur Bank Sentral dari  Kelompok  G-10.  Tujuannya  untuk  meningkatkan  pemahaman  akan  isu-isu pengawasan utama dan  meningkatkan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia, dan Sekretariat Komite ditempatkan di Bank for  Insternational Settlement ( BIS ) di Basel Swiss.
Khusus  untuk  pengembangan  regulasi  dan  kebijakan  sektor  perbankan, mengacu  kepada  pendapat  Mochtar  Kusumaatmadja  (2002:  24),  pembaruan hukum  lebih  memungkinkan  dilaksanakan  pada  bidang-bidang  hukum  yang bersifat  netral  seperti  perbankan,  karena  penggunaan  model-model  asing  tidak akan menimbulkan suatu kesulitan. Oleh karena  itu, salah satu upaya pembaruan hukum  perbankan  adalah  perbaikan  dan  perubahan  undang-undang  perbankan melalui  proses  adopsi  dan  adaptasi  dengan  memperhatikan  beberapa  ketentuan yang berasal dari organisasi internasional maupun regional.
Terkait  sektor  jasa  keuangan  dan  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara participant berkomitmen untuk menerapkan Basel Regulatory Framework sesuai dengan tenggat  waktu  yang ditentukan,  tetapi tetap memperhatikan kondisi  lokal dan dinamika industri perbankan nasional agar adopsi pengaturan yang dilakukan berkontribusi  optimal  terhadap  kinerja  perbankan.  Kerangka Basel  III:  Global Regulatory  Framework  for  more  Resilient  Banks  and  Banking  Systems dipublikasikan  pada  akhir  2010  yang  merupakan  penyempurnaan  dari  kerangka Basel II . Adapun substansi Basel III mencakup area sebagaimana dijelaskan pada berikut:
Tabel 2: Substansi Basel III No.   Substansi Area 1.  Penguatan kerangka permodalan global a. Meningkatkan kualitas, konsistensi, dan transparansi permodalan b. Mengembangkan cakupan risiko
c. Tambahan persyaratan modal berbasis risiko dengan leverage ratio
d. Mengurangi procyclicality dan meningkatkan countercyclical buffer addressing systemic risk dan keterkaitan antar lembaga keuangan 2  Pengenalan standar likuiditas global a. Liquidity Coverage Ratio ( LCR )
b. Net Stable Funding Ratio ( NSFR )
c. Monitoring Tools
Sumber: Bank Indonesia, 2012.
Berdasarkan  substansi  diatas, Basel  III secara  mendasar  menyajikan reformasi yang dilakukan oleh BCBS untuk memperkuat permodalan dan standar likuiditas  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  ketahanan  sektor  perbankan terhadap  krisis.  Kemampuan  sektor  perbankan  menyerap shock yang  terjadi karena  tekanan  keuangan  dan  perekonomian  diharapkan  dapat  mengurangi penyebaran risiko dari sektor keuangan terhadap perekonomian. Penerapan Basel III di  Indonesia  diberikan  waktu  persiapan  hingga  awal  2019  mendatang.
Penerapan  kerangka  aturan  tersebut  dilakukan  secara  bertahap,  dan  dengan diterapkannya Basel III , perbankan nasional diharapkan akan melakukan kegiatan bisnisnya  secara  hati-hati  dan  tidak  menimbulkan  risiko  tinggi  agar  dapat terhindar  dari  krisis  finansial  yang  mungkin  akan  terjadi  di  masa  yang  akan datang.  Target  dari  implementasi  secara  penuh  dan  utuh Basel  III direncanakan pada  tahun  2018.  Dengan  demikian  ada  periode  transisi  yang  masih  cukup panjang. Aturan Basel III ini akan membuat permodalan perbankan menjadi lebih kuat  karena Basel  III mewajibkan  bank  untuk  menaikan  kualitas  permodalan sebesar  tujuh  persen  (7  %)  atas  risiko  aset-aset  mereka  yang  dinilai  naik  dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 2 %.
Di tingkat regional, SJK Indonesia dihadapkan pada kesepakatan ASEAN untuk  membentuk  masyarakat  ekonomi  ASEAN,  yang  selanjutnya  dimulai dengan  integrasi  keuangan  ASEAN,  antara  lain  dengan  di  bidang  pasar  modal dengan  menyepakati The  ASEAN  Capital  Market  Infrastructure ( ACMI ),  dan perbankan melalui kesepakatan ASEAN  Banking  Integration  Framework ( ABIF ), yang  bertujuan  untuk  mencapai  liberalisasi  sektor  perbankan  pada  tahun  2020. Implementasi  ABIF  yang  bertumpu  pada  prinsip resiprocal (kesetaraan)  dan reducing  gap (pengurangan  kesenjangan)  memberikan  peluang  bagi  perbankan Indonesia  yang  memenuhi  kriteria  sebagai Qualified  Asean  Bank ( QAB )  untuk memasuki  pasar  di  negara-negara  ASEAN.  Oleh  karena  itu,  perbankan  nasional didorong untuk memenuhi kriteria QAB , agar dapat memperluas pangsa pasar ke negara-negara  ASEAN  (Tri  Handayani  dan  Lastuti  Abubakar,  2016:  157).  Bank Indonesia  telah  menyepakati  kriteria  umum  bank  yang  masuk  dalam  kategori Qualified  Asean  Bank ( QAB )  atau  bank-bank  yang  memiliki  kualifikasi  untuk
berkekspansi ke kawasan ASEAN. Kriteria dimaksud adalah: (1) dikelola dengan baik  ( well  managed );  (2)  memiliki  cukup  modal  ( well  capitalised );  (3)  Bank mendapatkan rekomendasi dari Otoritas ( recommended by authorities ); (4) Lulus ketentuan Basel; (5) merupakan Bank yang dinilai penting di negara asalnya (Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, 2016: 157). Mengacu pada pesatnya perubahan tatanan  SJK  Indonesia,  maka  perkembangan  regulasi  SJK  dan  regulasi  yang berkaitan dengan SJK, tentu wajib mengikuti dan mematuhi kesepakatan, prinsip- prinsip ataupun standar yang ditentukan oleh lembaga-lembaga internasional yang diikuti oleh Indonesia.
3. Perkembangan regulasi sektor jasa keuangan
Regulasi  sektor  jasa  keuangan  merupakan  regulasi  yang  ketat  ( heavily regulated ),  mengingat  sektor  jasa  keuangan  menjalankan  kegiatan  usaha  dengan menggunakan  dana  pihak  ketiga.  Oleh  karena  itu,  prinsip  utama  dalam  aktivitas sektor jasa keuangan, khususnya perbankan mengedepankan prinsip kehati-hatian ( prudential  principle )  sebagai  prinsip  utama.  Prinsip  ini  memastikan  bahwa lembaga  jasa  keuangan  mentaati  seluruh  regulasi  baik  peraturan  perundang- undangan  maupun  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  pedoman  bagi penyelenggara sektor jasa keuangan (Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, 2017). Khusus  untuk  Pasar  Modal,  prinsip  utama  yang  melandasi  kegiatan  di  pasar modal khususnya transaksi perdagangan di Bursa adalah prinsip transparansi ( full disclosure ). Ke dua prinsip ini dan prinsip-prinsip lainnya, tersirat dalam regulasi dan kebijakan SJK Indonesia. Seiring dengan perkembangan keuangan global dan regional,  regulasi  SJK  pun  mengalami  perkembangan  yang  pesat  meliputi beberapa aspek, antara lain:
a. Dualisme sistem hukum ekonomi
Tatanan hukum ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan seiring  dengan  perubahan  tatanan  ekonomi  global.  Krisis  keuangan  global  telah menyebabkan  terjadinya  transformasi  sistem  hukum  ekonomi,  dari  sistem konvensional  ke  arah  sistem  hukum  ekonomi  Islam.  Hal  ini  berdampak  pula terhadap  tatanan  hukum  ekonomi  Indonesia,  dengan  diberlakukannya  hukum ekonomi Islam sehingga terjadi dualisme hukum ekonomi, yaitu berlakunya lebih
dari satu sistem hukum yang mengatur bidang  yang sama,  yaitu hukum ekonomi konvensional  dan  hukum  ekonomi  Islam  secara  berdampingan.  Hal  ini  dapat dilihat  dengan  diterbitkannya  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah. Sejak diinisiasi tahun 1992, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan grafik meningkat.
Pada tahun 2016, jumlah Bank Umum Syariah mencapai 13 Bank Umum, 22  Unit  Usaha  Syariah  dan  165  BPR  Syariah  (Departemen  Perbankan  Syariah, 2016:  12).  Demikian  juga  dengan  pertumbuhan  asuransi  syariah,  yang  hingga tahun  2016  berjumlah  55  perusahaan  terdiri  dari  Perusahaan  Asuransi  Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum  dan  Unit  Syariah  Perusahaan  Reasuransi  (Asosiasi  Asuransi  Syariah Indonesia,  2016).  Ketentuan  umum  tentang  asuransi  syariah  masih  merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Bukan tidak mungkin, Asuransi Syariah akan memiliki undang-undang tersendiri di masa yang  akan  datang.  Demikian  juga  halnya  dengan  industri  keuangan  non  bank syariah  dan  pasar  modal  syariah,  yang  regulasinya  masih  berupa  peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintah  dan  OJK  telah  menerbitkan  pedoman  umum  dalam  bentuk masterplan dan roadmap untuk  pengembangan  SJK  Syariah  di  Indonesia, berdampingan dengan SJK konvensional, yang terdiri atas: Masterplan Arsitektur Keuangan  Syariah  Indonesia  ( Masterplan AKSI)  yang  diterbitkan  oleh BAPPENAS, Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, Roadmap Pasar Modal  Syariah  2015-2019, Roadmap IKNB  Syariah  2015-2019.  Dasar  hukum yang digunakan oleh OJK dalam membentuk regulasi SJK didasarkan pada Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)-Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  yang  hingga Februari 2017 berjumlah 109 Fatwa, yang secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3:
Data Fatwa DSN di Bidang Ekonomi Syariah
No.  Jumlah  Bidang Keterangan 1. 27 Hukum Perbankan Fatwa DSN-MUI ini selanjutnya diberlakukan dan dimasukkan dalam PBI dan POJK. 2. 16 Hukum Pasar Modal 3. 10 Industri Keuangan Syariah 4. 7 Bisnis 5. 45 Umum 6. 9 Fatwa baru Disosialisasikan
Sumber: Dewan Syariah Nasional, 2017.
Dalam waktu  dekat,  akan diluncurkan lembaga baru di  bawah DSN-MUI yang bertugas melakukan sertifikasi pengawas syariah, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Pengawas Syariah. lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan kompetensi dan  keahlian  Dewan  Pengawas  Syariah  sebagai  organ  dari  DSN-MUI  dalam melakukan  pengawasan  syariah  di  lembaga  Keuangan  Syariah,  Lembaga  Bisnis Syariah  dan  Lembaga  Perekonomian  Syariah  (Dewan  Syariah  Nasional-MUI, https://dsnmui.or.id/sambutan-ketua-dsn-mui-dalam-sosialisasi-fatwa-fatwa-dsn- mui-21-maret-2017).
b. Kerjasama otoritas dan pengawasan terintegrasi
Perkembangan  regulasi  di  SJK  Indonesia  terlihat  dari  perubahan  otoritas yang  melakukan  pengawasan  SJK,  dimana  seluruh  pengawasan  SJK  menjadi tugas OJK sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU  OJK).  Pengawasan  sektor  perbankan  yang  semula dilakukan  oleh  Bank  Indensia  beralih  ke  OJK.  Dengan  demikian,  terdapat  2 otoritas  di  sektor  Jasa  Keuangan,  yaitu  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  moneter dan  OJK  sebagai  otoritas  jasa  keuangan  yang  mempunyai  fungsi,  tugas  dan wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan  dan  penyidikan  di  sektor  jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK. Selanjutnya, Pasal 5 UU OJK mengamanatkan  OJK  untuk  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  penga- wasan  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  SJK.  Perkembangan Sektor keuangan menuntut OJK untuk melakukan pengawasan atas lembaga jasa keuangan  secara  terintegrasi  antar  sub  sektor  keuangan.  Dengan  demikian
lembaga  jasa  keuangan  yang  melaksanakan  kegiatan  di  sektor  perbankan, perusahaan  asuransi  dan  reasuransi,  perusahaan  efek  dan/atau  perusahaan pembiayaan,  yang  tergabung  dalam  satu  konglomerasi  keuangan,  selain  harus menerapkan  ketentuan  yang  berlaku  bagi  masing-masing  sektor  juga  harus menerapkan  ketentuan  untuk  konglomerasi  keuangan  yang  diterbitkan  oleh  OJK dalam rangka pengawasan terintegrasi.
c. Perkembangan jenis perjanjian tidak bernama di SJK Indonesia
Sektor  Jasa  Keuangan,  khususnya  perbankan  dan  pasar  modal  banyak mengembangkan produk dan layanan,  yang berkaitan dengan perjanjian, khusus- nya perjanjian tidak bernama yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Perkembangan  perjanjian  di  SJK  ini  banyak  dipengaruhi  oleh  transaksi common law  system ,  sehingga  masih  memerlukan  penyesuaian  dalam  implementasinya. Beberapa  perjanjian  tidak  bernama  yang  berkembang  dalam  praktik  SJK Indonesia, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4: Perjanjian yang Berkembang di SJK Indonesia
No.  Sektor Nama Perjanjian Keterangan 1.  Perbankan Perjanjian Perwaliamanatan Perjanjian Trust Transaksi Derivatif Transaksi Hedging (Lindung Nilai) Perjanjian Anjak Piutang Perjanjian trust dan hedging diatur dalam
PBI, sedangkan perwaliamanatan dan
Anjak Piutang mengacu pada UU Perbankan. 2.  Pasar Modal  Perjanjian Kepialangan Kontrak Investasi Kolektif Perjanjian Mitra Pengimbang ( Counter Party ) Transaksi derivatif Scripless Trading System Sistem Online Trading Syariah Perjanjian yang berkembang dalam praktik Pasar Modal mengacu pada UU Pasar Modal dan POJK/Peraturan Bapepam-LK. 3.  IKNB Perjanjian Leasing Perjanjian Modal Ventura Perjanjian Anjak Piutang Perjanjian Kepialangan/Keagenan (Asuransi) Perjanjian penjaminan Dalam UU tentang Lembaga Pembiayaan dan POJK.
Lanjutan Tabel 4:
No.  Sektor Nama Perjanjian Keterangan 4.  SJK Syariah  Akad-akad Syariah, khususnya akad campuran ( hybrid contract ) baik di perbankan syariah, pasar modal syariah dan IKNB Syariah. Mengacu pada UU Perbankan Syariah dan POJK.
Sumber: Diolah oleh Penulis.
Perkembangan perjanjian di SJK Indonesia merupakan tuntutan sektor jasa keuangan, yang sebagian besar mengacu pada praktik sektor jasa keuangan global. Perbankan dan pasar modal misalnya, mengembangkan perjanjian tidak bernama sebagai  bagian  dari  prinsip  dan  standar  keuangan  global,  sehingga  diperlukan keberadaannya. Permasalahan hukum yang sering muncul adalah adanya benturan sistem hukum antara sistem hukum yang mempengaruhi sistem hukum perjanjian Indonesia dengan sistem hukum perjanjian yang berasal dari common law system . Walaupun  sistem  hukum  perjanjian  dalam  Buku  III  bersifat  terbuka  (Pasal  1319 KUHPerdata)  dan  menganut  asas  kebebasan  berkontrak  (Pasal  1338  ayat  1 KUHPerdata),  tetapi  tidak  selalu  dapat  diimplementasikan  dengan  sempurna. Sebagai  contoh,  perjanjian trust di  perbankan  akan  berhadapan  dengan dual ownership terhadap satu aset (Lastuti Abubakar, 2009: 38-39), yang tidak dikenal dalam  hukum  benda  Indonesia,  sehingga  diperlukan  penyesuaian  dalam  klausul- klausul  kontraknya.  Demikian  halnya  dengan  transaksi  derivatif  di  pasar  modal, akan  berhadapan  dengan  konsep  benda  menurut  Buku  II  KUHPerdata,  yang bersifat  tertutup  sehingga  diperlukan  perluasan  dalam  pengertian  benda  yang berpotensi  menimbulkan  “ dispute ”,  apabila  tidak  diatur  secara  tegas  dan  baik.
Pembaruan  hukum  perdata  merupakan  keharusan  untuk  mengantisipasi  perkem- bangan transaksi dan produk di SJK Indonesia. Model pembaruan hukum Perdata Indonesia  dapat  mengacu  pada  model  pembaruan  Niew  Burgerlijk  Wetboek (NBW)  di  Belanda,  yang  sudah  mengantisipasi  perkembangan  perbankan  dan pasar modalnya dengan baik, dengan mengubah konsep benda.
d. Perkembangan surat berharga sebagai benda dalam SJK Indonesia
Selain  mengembangkan  jenis-jenis  perjanjian  tidak  bernama,  SJK Indonesia  khususnya  pasar  modal,  mengembangkan  instrumen  surat  berharga, yang  dikenal  dengan  instrumen  derivatif,  yang  beragam  sifatnya.  Secara  umum, surat berharga pasar modal dan perbankan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu debt isntrument (instrumen utang), seperti obligasi, surat sanggup, dan promissory notes dan equity  instrument (instrumen  penyertaan),  seperti  saham.  Dalam perkembangannya,  surat  berharga  di  SJK  Indonesia  berkembang  sangat  pesat, yang  dikenal  dengan  nama  instrumen  derivatif  antara  lain Waran , Right  Issue ,
Assets Backed Securities, Option , Real Estate Investment trust ( REITs ) atau Dana Investasi  Real  Estate  (DIRE),  dan Futures  LQ  45 (Kontrak  Berjangka  Indeks Efek). Keseluruhan jenis derivatif tersebut diturunkan dari efek acuannya apakah itu  saham  atau  obligasi  sebagai underlying  assets. Selain  surat  berharga  yang diperdagangkan di pasar modal konvensional, pasar modal syariah juga menawar- kan Sukuk (Surat  Berharga  Syariah)  yang  sangat  berbeda  dengan  surat  berharga konvensional. Permasalahan hukum yang timbul adalah pengembangan jenis surat berharga  baik  di  pasar  modal  maupun  perbankan  tersebut  memerlukan  landasan hukum  yang  kokoh  untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi investor. Regulasi  di  SJK sudah mengatur dalam  PBI dan POJK (dulu Peraturan Bapepam-LK), tetapi ketentuan umum yang mengatur hukum Benda dan Hukum Perjanjian  di  Indonesia  masih  mengacu  pada  KUHPerdata.  Oleh  karena  itu, perkembangan SJK Indonesia perlu diikuti dengan pembaruan Hukum Perdata.
e. Mekanisme penyelesaian sengketa di SJK Indonesia
Penyelesaian  sengketa  sektor  jasa  keuangan,  khususnya  sektor  perbankan memegang  peran  penting  dalam  memberikan  perlindungan  konsumen  SJK. Perlindungan  konsumen  SJK  merupakan  rangkaian  kebijakan,  yang  antara  lain menfasilitasi  penyelesaian  sengketa  bagi  konsumen  SJK  dan  masyarakat pengguna  jasa  keuangan.  Berdasarkan  POJK  Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  maka  konsumen  dapat menempuh 2 tahapan penyelesaian pengaduan SJK, yaitu penyelesaian pengaduan yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Jasa  Keuangan  ( Internal  Dispute  Resolution )  dan
penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar pengadilan ( External  Dispute  Resolution ).  Penyelesaian  Pengaduan  oleh  Lembaga  Jasa Keuangan  (LJK)  dilakukan  berdasarkan  asas  musyawarah  untuk  mufakat,  yang tidak  selalu  tercapai,  sehingga  diperlukan  mekanisme  penyelesaian  sengketa antara Konsumen dengan LJK melalui lembaga peradilan atau di luar peradilan.
Mengingat SJK memiliki peran penting dalam suatu negara, yaitu sebagai lembaga  kepercayaan  ( agent  of  trust )  baik  dalam  menghimpun  dana  maupun menyalurkan  dana,  sebagai  agen  pembangunan  Negara  ( agent  of development) dan sebagai pemberi layanan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016: 4), maka diperlukan penyelesaian  sengketa  yang  cepat,  efisien  dan  berorientasi win-win  solution. Penyelesaian sengketa yang digunakan harus dapat menjaga kepercayaan investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha SJK ( market confidence ), dan  memberikan  peluang  dan  kesempatan  untuk  perkembangan  bagi  Pelaku Usaha  Jasa  Keuangan  secara  adil,  transparan  dan  efisien.  Penyelesaian  sengketa perbankan yang berlarut-larut misalnya, dapat merugikan nasabah dan meningkat- kan  risiko  reputasi  bagi  bank.  Selama  ini  penyelesaian  pengaduan  nasabah  oleh Bank  tidak  selalu  memuaskan  nasabah  dan  berpotensi  menimbulkan  sengketa  di bidang perbankan antara nasabah dengan bank. Penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan Bank dapat dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat melalui  cara  mediasi.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Bank  Indonesia menerbitkan PBI Nomor: 8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa di SJK tampaknya diarahkan kepada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, walaupun tidak tertutup kemungkinan menyelesaikan sengketa SJK  ke  jalur  litigasi  melalui  Pengadilan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berlakunya POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di  Sektor  Jasa  Keuangan,  yang  memungkinkan  sengketa  diselesaikan  melalui layanan penyelesaian sengketa mediasi, ajudikasi dan arbitrase.
Penyelesaian  sengketa  dapat  diselesaikan  baik  di  dalam  pengadilan maupun di luar pengadilan. Merujuk pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  Syariah,  maka  yang  dimaksud  Pengadilan,  termasuk Pengadilan  Agama  untuk  penyelesaian  perbankan  syariah.  Demikian  halnya
dengan  Arbitrase,  termasuk  ke  dalamnya  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS).  Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh  OJK,  berikut  LAPS yang sudah terdaftar di OJK dan kasus yang sudah ditangani.
Tabel 5:
Daftar LAPS Terdaftar di OJK dan Kasus di Semester 1 Tahun 2016 No.   Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jumlah Kasus 1.  Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) 28 2.  Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) 9 3.  Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) 1 4.  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) 9 5.  Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) - 6.  Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) -
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sengketa perdata SJK masih terbilang sedikit dan jarang, tetapi demikian kesiapan LPAS merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang optimal untuk mendorong  perkembangan  SJK  dalam  rangka  percepatan  pertumbuhan  ekonomi nasional.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Ditengah siklus pertumbuhan ekonomi yang melambat serta situasi global yang  kurang  menggembirakan,  sektor  jasa  keuangan  dapat  memainkan peranan  penting  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi.  Apabila dimanfaatkan  secara  optimal,  sektor  jasa  keuangan  dapat  meningkatkan kapasitas perekonomian, sehingga tercapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan keharusan agar dapat menyerap tambahan tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
b. Sektor  Jasa  Keuangan  diarahkan  untuk  semakin  kontributif  dalam  men- dorong kegiatan ekonomi masyarakat; memiliki daya tahan yang memadai dalam  mengantisipasi  goncangan  yang  dapat  muncul  dari  lingkungan domestik  maupun  eksternal.  Selain  itu  SJK  diarahkan  untuk  dapat  meng- ambil peran dalam mewujudkan kemandirian finansial masyarakat melalui program keuangan yang inklusif.
c. Untuk  dapat  berperan  dalam  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi nasional,  SJK  memerlukan  dukungan  regulasi  yang  mampu  meng- antisipasi  perkembangan  SJK  baik  regional  mapun  global.  Beberapa perkembangan hukum SJK dapat dilihat dalam regulasi kelembagaan dan pengawasan  terintegrasi;  perkembangan  regulasi  yang  berkaitan  dengan layanan dan produk, serta proses penyelesaian sengketa. Khusus di bidang perbankan,  regulasi  perbankan  diarahkan  untuk  mendorong  perbankan Indonesia  untuk  memanfaatkan  ASEAN  Banking  Integration  Framework (ABIF) guna memperluas akses pasar ke negara-negara ASEAN.
2. Saran
a. Diperlukan  literasi  sektor  keuangan  yang  berkelanjutan  bagi  masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan kebutuhan terhadap SJK.
b. Peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  SDM  di  sektor  jasa  keuangan  melalui prgram sertifikasi untuk menjamin kompetensi dan profesionalisme.
c. Diperlukan pembaruan hukum yang mendukung aktivitas SJK, khususnya hukum  Perdata  dan  hukum  Perbankan  sebagai  landasan  hukum  yang kokoh bagi pengembangan SJK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Bank  Indonesia.  2012.  Consultative  Paper  Basel  III:  Global  Regulatory Framework  For  More  Resilient  Banks  And  Banking  System.  Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia.
Departemen  Perbankan  Syariah.  2016. Roadmap  Perbankan  Syariah  2015-2019. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Direktorat  Penelitian  dan  Pengaturan  Perbankan.  2006. Implementasi  Basel  II  di Indonesia . Jakarta: Bank Indonesia.
Mochtar  Kusumaatmadja.  2002. Konsep-konsep  hukum  dalam  Pembangunan ; Kumpulan Karya Tulis. Bandung: Alumni.
Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Booklet Perbankan Indonesia 2016 . Jakarta: OJK. Otoritas  Jasa  Keuangan.  2016.  Master  Plan  Sektor  Jasa  Keuangan  Indonesia- 2015-2019. Jakarta: OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Pasar Modal Syariah-Sinergi Menuju Pasar Modal Syariah yang Lebih Besar dan Berkembang. Jakarta: OJK.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2016. Perbankan-Seri  Literasi  Keuangan  Perguruan Tinggi. Jakarta: OJK & Industri Jasa Keuangan.

## Paraturan perundang-undangan:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

## Jurnal/Laporan:
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. 2016. Data Bisnis Asuransi dan Re-asuransi Syariah Q1.
Bank Indonesia. 2015. Laporan Perekonomian Indonesia. Jakarta.
Bank  Indonesia.  2016.  “Tantangan,  Arah  Kebijakan  dan  Prospek  Perekonomian Indonesia”. Laporan Perekonomian Indonesia 2015 -Bagian IV. Jakarta.
Dewan  Syariah  Nasional-MUI.  2017.  Kata  Sambutan  Ketua  DSN-MUI  dalam Acara Sosialisasi Fatwa-Fatwa DSN-MUI.
Lastuti dan Tri Handayani. 2017. “Telaah Yuridis terhadap Prinsip Kehati-hatian Bank  dalam  Aktivitas  Perbankan”. Jurnal  De  Lega  Lata .Volume  2. Nomor 1. Januari-Juni.
Tri  Handayani  dan  Lastuti  Abubakar.  2016.  “Implikasi  Kesepakatan  Asean Banking  Integration  Framework  (ABIF)  terhadap  Pembaruan  Hukum Perbankan Indonesia”. Jurnal Rechtidee . Volume 11. Nomor 2.
Internet:
BI.go.id.  http://www.bi.go.id/id/perbankan/implementasibasel/consultativepapers/ Documents/9bf8e496156149f1a9bfdcc31e9758bepublishedCPB3.pdf.
Cicilia  A  Harun,  “Occasional  Paper:  Kerangka  Pengukuran  Risiko  Sistemik, http://www.bi.go.id/id/publikasi/occasional-paper/Documents/Kerangka- Pengukuran-Risiko-Sistemik.pdf
MUI.or.id.  https://dsnmui.or.id/sambutan-ketua-dsn-mui-dalam-sosialisasi-fatwa- fatwa-dsn-mui-21-maret-2017.
Warta  Ekonomi.  http://wartaekonomi.co.id/read131654/tumbuh-pesat-kontribusi- sektor-keuangan-meningkat-terhadap-pdb.html
Ziyun  Liu,  Stephanie  Quiet,  Benedith  Roth,  Banking  Sector  Interconnectedness:
What  is  it,  How  Can  We  Measure  it  and  why  does  it  Matter?,  Quarterly Bulletin 2015 Q2.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Tri Handayani, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen Jabatan :  Lektor Nomor HP :  081313407048 E-mail :  tri.handayani@unpad.ac.id Alamat Kantor  :  Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung Nama :  Dr. Lastuti Abubakar, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen Jabatan :  Lektor Kepala Nomor HP :  08122150155 E-mail :  lastuti.abubakar@unpad.ac.id
Alamat Kantor  :  Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung