## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 02, Nomor 01, Juli 2020

## PERKEMBANGAN REGULASI DAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN ONLINE DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT SELAMA PANDEMI
COVID-19
Anggita Doramia Lumbanraja Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275 anggitalumbanraja@live.undip.ac.id

## Abstract
The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic has brought a significant impact to the world,  including  in  the  litigation  system.  Conventional  Courts  practices  should  turn  to  online trials  (e-litigation).  It  is  necessary  to  study  about  how  far  the  development  of  e-litigation practices and its regulations in Indonesia, then compare them to the practice of Virtual Courts in the United States during this pandemic. This research used the Comparative Approach with the literature study. This study found that since the outbreak of the COVID-19 the numbers of online trials  practices  (e-litigation)  in  Indonesia  did  not  show  a  significant  increase.  Regulations regarding  the  implementation  of  online  Courts  still  refer  to  Supreme  Court  Rule  No.1  of  2019 and Supreme Court Circular Letter No. 1 of 2020, because there are no other regulations that regulate this. The Regulation issues related to online trials in Indonesia and the United States are almost the same regarding the disharmony of one regulations with the other regulation.
Keywords: E-Litigation; Virtual Courts; Covid-19 Pandemic

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  yang  saat  ini  melanda  dunia,  telah  membawa perubahan  drastis termasuk pada  Dunia  Peradilan.  Praktek  persidangan  konvensional  harus  beralih  kepada  Persidangan online  (e-litigation).  Penulis  memandang  perlu  untuk  diadakannya  kajian  seberapa  jauh perkembangan  praktik  e-litigation  dan  regulasinya  di  Indonesia,  serta  membandingkannya dengan  praktik  Virtual  Courts  di  Amerika  Serikat  selama  masa  pandemi  ini.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  komparatif  ditunjang  dengan  studi  kepustakaan.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  sejak  mewabahnya  covid-19  angka  e-litigation  di  Indonesia  tidak menunjukan kenaikan yang signifikan. Regulasi tentang pelaksanaan persidangan online tetap mengacu pada Perma No.1 Tahun 2019 dan SE MA No 1 Tahun 2020, karena belum adanya peraturan  lain  yang  mengatur  hal  ini.  Permasalahan  regulasi  terkait  persidangan  online  di Indonesia dan Amerika Serikat hampir sama yakni mengenai disharmonisasi peraturan.
Kata Kunci: E-Litigation; Virtual Courts; Pandemi Covid-19

## A.   Pendahuluan
Dunia  telah  memasuki  Era  Revolusi  Industri  4.0,  di  mana  proses  komputerisasi  dan digitalisasi terjadi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali  sistem  hukum.  Di  dalam  tataran  praktik  hukum,  khususnya  di  lingkungan  peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling
dikenal adalah Virtual Civil Courts, di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu  di  dalam  sistem e-court .  Selain  Indonesia  banyak  pula  negara-negara  di  dunia  yang juga  telah mengalami  perkembangan  di  bidang  hukumnya,  dimana mereka telah menerapkan digitalisasi di sistem peradilannya, yakni termasuk di antaranya adalah negara Amerika Serikat. Jauh sebelum memasuki Era Revolusi Industri 4.0, Amerika Serikat telah lebih dulu mengenal Virtual  Civil  Courts sejak  tahun  1998,  di  mana  persidangan  telah  menggunakan  media video conference dan  telah  mengenal electronic  filling dan case  management  software 1 .  Sehingga bagi Amerika Serikat, proses Courts yang dilakukan secara online sudah tidak menjadi hal yang asing bagi mereka.
Sejak pandemi covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020, banyak negara-negara  di  dunia  yang  telah  memberlakukan social/physical  distancing (pembatasan sosial/fisik) bahkan lockdown (karantina  wilayah).  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  termasuk negara-negara  yang  tidak  memberlakukan lockdown namun  bukan  berarti  hal  tersebut  tidak membawa  dampak  pada  dunia  praktik  hukum.  Meskipun  tidak  memberlakukan lockdown , Indonesia  dan  Amerika  Serikat  tetap  memberlakukan social  distancing di  negaranya  yang menyebabkan  tidak  mungkin  suatu  peradilan  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya (dalam  situasi  normal)  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Demi  menerapkan social distancing, maka  Institusi  Pengadilan  tidak  dimungkinkan  untuk  mengadakan  persidangan sesuai  dengan  standar yang  telah  diatur  sebelumnya,  karena  dapat menimbulkan kerumunan orang,  yang  menyebabkan  resiko  penyebaran  virus covid-19 semakin  tinggi.  Hal  ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan  pelayanan  hukum  kepada  para  pencari  keadilan.  Pemanfaatan  secara maksimal sistem e-court yang  sudah  berjalan  sejak  dikeluarkannya  Perma  No.  1  Tahun  2019 saat  ini  telah menjadi  solusi  bagi  institusi  pengadilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  untuk  tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan Virtual Courts yang  diadakan  secara  daring  tanpa  perlu  menghadirkan  para  pihak  di  ruang persidangan.
Sebelum  penelitian  ini,  telah  ada  beberapa  penelitian  yang  telah  meneliti  isu-isu  terkait dengan  persidangan online .  Pada  tahun  2008,  Bambang  Sutiyoso  mengkaji  tentang penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  jalur  Arbitrase  maupun Alternative  Dispute  Resolution (ADR) yang dilakukan secara online ( Online Dispute Resolution - ODR) , meskipun ODR belum diatur  secara  eksplisit  di  dalam  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
1 Fredric  I.  Lederer,  1999, The  Road  to  the  Virtual  Courtroom?  A  Consideration  of  Today’s  –  and Tomorrow’s-  High  Technology  Courtrooms ,  Virginia,  Faculty  Publications  –  William  and  Mary  Law School Scholarship Repository, hlm 800-801
Penyelesaian  Sengketa 2 .  Pada  tahun  2019,  Andi  Bagulu  memfokuskan  penelitiannya  pada tahapan-tahapan pelaksanaan arbitrase elektronik di Indonesia. Di dalam penelitiannya tersebut Andi Bagulu juga meneliti tentang bagaimana keabsahan perjanjian arbitrase elektronik apabila didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 KUH Perdata 3 .
Di  tahun  2020  ini  ada  satu  peneltiian  yang  sama-sama  meneliti  tetntang  persidangan online selama  wabah  pandemic covid-19 ini.  RR.  Dewi  Anggraeni  meneliti  tentang  urgensi diselenggarakannya  persidangan  secara  elektronik  selama  masa  pandemi covid-19 yang tengah terjadi saat ini. RR. Dewi Anggraeni menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara 4 .
Hal  yang  membedakan  penelitian  ini  dengan  ketiga  penelitian  yang  telah  dipaparkan  di atas,  penelitian  ini  mengkaji  tentang  perkembangan  pelaksanaan  dan  juga  perkembangan regulasi  persidangan online di  Indonesia  dengan  membandingkannya  dengan Virtual  Civil Courts di Amerika Serikat. Kajian ini merupakan kajian baru yang belum diteliti sebelumnya.
Sejak  menapaki  Era  Revolusi  Industri  4.0,  produk  regulasi  yang  mengatur  tentang penerapan  digitalisasi  masih  belum  mengalami  perkembangan  yang  signifikan.  Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodir isu-isu hukum dan isu keamanan data terkini yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan lambatnya pembuatan produk regulasi yang membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup alot, sementera itu di sisi lain  isu-isu  hukum  dan  isu  keamanan  data  yang  terjadi  akibat  penerapan  digitalisasi berkembang begitu cepat setiap harinya dan membutuhkan pengaturan yang baik oleh hukum. Di  sini  peran  Pemerintah,  DPR  dan  Mahkamah  Agung  sangat  diperlukan  untuk  menyikapi ketertinggalan tersebut demi menjaga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan permasalahan hukum
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukannya  sebuah  kajian  yang  meneliti  tentang  sejauh  mana perkembangan pelaksanaan e-court khususnya praktik persidangan secara online (e-litigation ). Hal ini perlu dibarengi oleh pengkajian seberapa jauh perkembangan regulasi di Indonesia yang mengakomodir  isu  ini.  Dari  kedua  hal  tersebut,  maka  sangat  menarik  untuk  dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat yang telah lama mengenal Virtual Courts.
2 Bambang  Sutiyoso,  “ Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui  Online  Dispute  Resolution  dan Pemberlakuannya  di  Indonesia”, Jurnal  Mimbar  Hukum, Vol  20,  No  2,  Juni  2008,  hlm  193-410 https://doi.org/10.22146/jmh.16298
3 Andi  Bagulu,  “ Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Melalui  Sarana  Elektronik/Online” ,  Jurnal  Lex  et Societatis, Vol 7, No 6, Juni 2019, hlm 93-99
4 RR.  Dewi  Anggraeni, “Wabah  Pandemi  Covid-19,  Urgensi  Pelaksanaan  Sidang  Secara  Elektronik” , ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, 2020, hlm 7-12,
https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264

## B.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  komparatif  ( comparative  approach ).  Peneliti mengumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder dengan melakukan studi kepustaakaan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini  meliputi  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  regulasi persidangan  online  di  Indonesia  baik  sebelum  dan  sesudah  pandemi covid-19 mewabah,  dan dibandingkan  dengan  regulasi  yang  mengatur  tentang Virtual  Civil  Courts di  Amerika  Serikat baik  sebelum  dan  sesudah  pandemi covid-19 mewabah.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  pula bahan-bahan  hukum  sekunder  meliputi  buku-buku,  artikel,  jurnal  yang  membahas  mengenai praktik  persidangan online di  Indonesia  maupun  di  Amerika  Serikat.  Bahan-bahan  tersebut kemudian  dikumpulkan  dan  dianalisis  untuk  menemukan  hasil  perbandingan  mengenai perkembangan pelaksanaan dan regulasi persidangan online di Indonesia maupun di Amerika Serikat.

## C.   Hasil dan Pembahasan
1. Perkembangan  Regulasi  dan  Praktik  Persidangan  Online  di  Indonesia  selama Pandemi Covid-19
Tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Selama  Masa  Pencegahan  Penyebaran Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19) di  Lingkungan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran  Sekretaris  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Penyesuaian  Sistem Kerja  Hakim  dan  Aparatur  Peradilan  Dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran  COVID-19  di Lingkungan  Mahkamah  Agung  RI  dan  Badan  Peradilan  di  Bawahnya,  yang  dikeluarkan  pada tanggal  17  Maret  2020.  Dengan  berpedoman  pada  Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian  Sistem  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka SE MA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya ( Work From Home ) dan menerapkan social distancing dalam  pemberian  pelayanan  secara  langsung  di  lingkungan  institusi  serta  penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.
Dalam  rangka  bekerja  di  rumah  ( work  from  home )  maka  segala  tugas  pelayanan termasuk  pelaksanaan  administrasi  persidangan  menggunakan  aplikasi e-Court .  Sementara
50
untuk  pelaksanaan  persidangan  menggunakan  aplikasi e-Liltigation .  Aplikasi  ini  sudah diterapkan  di lingkungan  Mahkamah Agung  sejak  diterbitkannya  Perma Nomor  1  Tahun  2019 tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  yang  mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.
SE  MA  RI  Nomor  1  Tahun  2020  mengatur  tentang  Persidangan  Pengadilan  selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak  semua  persidangan  dapat  dilakukan  dengan e-Litigation . Persidangan perkara  pidana  di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan  secara  khusus  apabila  dalam  perkara  tersebut  Terdakwa  sedang  ditahan, sementara  masa  penahanannya  tidak  dimungkinkan  untuk  diperpanjang  lagi  selama  masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih  dimungkinkan  untuk  diperpanjang,  maka  persidangannya  ditunda  sampai  berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  Hakim diberi kewenangan  oleh  SE  MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang  waktu  pemeriksaan  yang  diatur  oleh  ketentuan  perundang-undangan.  Hakim mengeluarkan  perintah  kepada Panitera  Pengganti  agar mencatat  dalam Berita  Acara  Sidang adanyanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.
Berdasarkan SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata  Usaha  Negara  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  perkara- perkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang sedang ditahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung  tidak  menerapkan e-Litigation hanya  pada  perkara-perkara  Pidana,  karena  melibatkan terdakwa  yang  sedang  dalam  masa  penahanan.  Perkara  Pidana  tetap  digelar  secara konvensional dengan menghadirkan para pihak di ruang persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pada saat ini (sampai tanggal 18  Mei  2020)  total  terdapat  824  kasus  yang  telah  diselenggarakan  menggunakan  aplikasi e- Litigation .  Peradilan  Umum  di  seluruh  Indonesia  sedang  melayani  382  kasus  aktif  melalui aplikasi e-Litigation, atau  sekitar  47%  dari  total  kasus  aktif  dalam  layanan e-Litigation Mahkamah  Agung.  Sementara  pada  Peradilan  Agama  di  seluruh  Indonesia  tercatat  sedang melayani  412  kasus  aktif  melalui  aplikasi e-Litigation, atau  sekitar  50%  dari  total  kasus  aktif dalam  layanan e-litigation Mahkamah  Agung.  Pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanan e-
Litigation Mahkamah  Agung.  Data  jumlah  layanan e-litigation aktif  di  Indonesia,  secara  lebih rinci dijelaskan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Data layanan e-Litigation Aktif pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung 5
Jumlah Layanan e-Litigation Aktif Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Pulau Sumatera 117 kasus 127 kasus 10 kasus Pulau Jawa 106 kasus 117 kasus 6 kasus Pulau Kalimantan 52 kasus 52 kasus 4 kasus Pulau Sulawesi 52 kasus 62 kasus 5 kasus Pulau Bali, Mataram, Nusa Tenggara, dan sekitarnya 30 kasus 31 kasus 3 kasus Kepulauan  Maluku  dan sekitarnya 14 kasus 9 kasus 1 kasus Pulau Papua 11 kasus 14 kasus 1 kasus Seluruh Indonesia 382 kasus 412 kasus 30 kasus
Dari Tabel  1. Penulis  melihat  bahwa  peningkatan  jumlah e-litigation di  Indonesia  sejak tahun 2019 tidak melonjak  secara  signifikan. Sebab per-tahunnya Peradilan  Umum di seluruh Indonesia  menangani  kasus  sebanyak  kurang  lebih  lima  jutaan  kasus.  Peradilan  Agama menangani kurang  lebih  lima  ratus  ribuan  kasus  per-tahunnya.  Peradilan  Tata  Usaha  Negara kurang lebih tiga ribuan kasus per-tahunnya 6 . Sehingga rata-rata jumlah kasus e-litigation aktif dari  tiga  badan  Peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  yang  disebutkan  di Tabel  1 tidak mencapai  atau  di  bawah  1%  (satu  persen)  dari  total  kasus  yang  ditangani  badan  peradilan tersebut.
Minimnya  penerapan e-litigation ini  berbanding  lurus  dengan  peraturan  yang  mengatur tentang e-litigation itu sendiri. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, peraturan yang  mengatur  tentang e-litigation hanya  ada  di  Perma  Nomor  1  Tahun  2020  dan  SE  MA Nomor  1  Tahun  2020.  Bahkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  4  Tahun  2020 tentang perubahan SE MA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan perihal e- Litigation .
Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar  (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
5 Electronic  Justice  System  ( e-Court) Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  diakses  di  website https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt pada tanggal 18 Mei 2020
6 Tim   Pokja  Laporan   Tahunan  Mahkamah   Agung  Republik   Indonesia,   2018, Laporan  Tahunan 2018 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia :   Era  Baru  Peradilan  Modern   Berbasis  Teknologi Informasi, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 73
Disease  2019  (COVID-19) dan  pasca  diterbitkannya  Keppres  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Kendala internal di dalam  badan  peradilan  adalah  sumber  daya  manusia,  sarana  prasarana,  pembiayaan  dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini. Dari faktor eksternal yakni dari  masyarakat,  secara  mental  masyarakat  di  Indonesia  masih  belum  siap  dan  mampu menghadapi  proses  digitalisasi.  Penggunaan smartphone, dan  aplikasi  media  sosial  memang sudah  massif  digunakan  di  berbagai  kalangan  masyarakat.  Namun  masyarakat  belum seluruhnya  mengetahui  dan  siap  menggunakan  aplikasi-aplikasi  yang  berhubungan  dengan aspek  penting  dalam  kehidupannya,  salah  satunya  aplikasi e-litigation untuk  memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.
Pada tanggal 13 April 2020, Mahkamah Agung diwakili oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum),  Kejaksaan  Agung  diwakili  Sunarta  (Jaksa  Agung Muda  Tindak  Pidana  Umum)  dan  KEMENKUMHAM  RI  diwakili  oleh  Nugroho  (Plt.  Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM)  menandatangani  Perjanjian Kerjasama  Nomor  402/DJU/HM.01.1/4/2020,  Nomor  KEP.17/E/Ejp/4/2020  dan  Nomor  Pas- 06.HH.05.05  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan  Persidangan Melalui Teleconference , dalam rangka  menyikapi  wabah  COVID-19  yang  dari  hari  ke  hari  semakin  mengkhawatirkan.  Hal  ini dilakukan  agara  proses  hukum  dapat  terus  berjalan.  Apabila  perkara  Pidana  tetap  dibatasi untuk  tidak  dilakukan melalui e-Litigation maka akan  menghambat  angka  penyelesaian  kasus pidana  tahun  ini.  Dengan  ditandatanganinya  perjanjian  Kerjasama  ini,  maka  pelaksanaan persidangan melalui teleconference dibiayai oleh masing-masing institusi yang menandatangani perjanjian tersebut.
Namun  pelaksanaan  persidangan  melalui teleconference di  kemudian  hari  akan menimbulkan  permasalahan  harmonisasi  hukum.  Dengan  tidak  diubahnya  UU  No  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (disebut  sebagai  KUHAP)  yang  mengatur  tentang  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference. Perjanjian  Kerjasama  antar  ketiga  lembaga  tersebut  tidak  memiliki  landasan hukum  yang  cukup  kuat  bahkan  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  dalam  hal  ini  adalah  KUHAP,  PP  Nomor  27  tahun  1983  jo.  PP  Nomor  58  Tahun 2010 jo. PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa  Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa  Terdakwa  sepatutnya  hadir  dan  tidak  diperbolehkan  untuk  diwakili  dalam  persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). KUHAP
tidak  memperbolehkan  proses  peradilan in  absentia dalam  acara  pemeriksaan  biasa  dan pemeriksaan  singkat  hal  ini  dapat  di  lihat  pada  Pasal  154  ayat  (4)  KUHAP 7 .  Asas  kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi dant idnak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan lain yakni ius singular, ius speciale, atau bizonder strafrecht 8 . Selain itu Asas Kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan 9 .
Pengaplikasian video  conference pada  pemeriksaan  perkara  di persidangan  (khususnya perkara  pidana) di  Indonesia  sebenarnya  bukanlah menjadi  hal  yang  baru.  Sebelum  pandemi COVID-19  penggunaan video  conference sudah  digunakan  di  beberapa  kasus.  Namun penggunaanya  terbatas  hanya  untuk  mendengarkan  keterangan  dari  saksi.  Hal  ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat  didengar  kesaksiannya  secara  langsung  melalui  sarana  elektronik  dengan  didampingi oleh  pejabat  yang  berwenang.  Penggunaan video  conference ini  bertujuan  untuk  melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus  hadir  di  ruang  sidang.  Sementara  itu  pihak-pihak  lain  seperti  Hakim,  Penuntut  Umum, Terdakwa  dan  pengacaranya  tetap  diwajibkan  hadir  di  ruang  sidang  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan video conference ini 10

## 2. Perkembangan Regulasi dan Praktik Persidangan Online di Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19
Menjelang  tahun  2000,  sistem  hukum  di  Amerika  Serikat  mengalami  perubahan.  Dunia peradilan  di  Amerika  Serikat  telah  menggunakan word  processing,  electronic  legal  research, billing  programs,  case  management  software. Pada  tahun  1998  Administrative  Office  of  the United  States  Courts melaporkan  bahwa  puluhan  pengadilan  di  berbagai  negara  bagian  telah menggunakan video  conference dengan  berbagai  tujuan,  di  antaranya  untuk  pemberian kesaksian,  pemeriksaan  pengadilan  oleh  hakim  dan  konseling  yang  dilakukan  pada  lokasi- lokasi yang berbeda. Teknologi video conference inilah yang memunculkan Virtual Courts atau Virtual  Courtrooms atau Virtual  Courthouses 11 .  Hal  ini  bermula  dari  komplain  karena ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap sistem hukum yang ada, di mana untuk mencari
7 Aristo  M.A.  Pangaribuan,  Arsa  Mufti,  dan  Ichsan  Zikry,  2017, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo, hlm 245
8 Lilik  Mulyadi,  2012, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia:  Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap  Surat Dakwaan, Eksepsi,dan Putusan Pengadilan , Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti, hlm 16
9 Andi Hamzah, 2009, Hukum Acara Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, hlm 25
10 Aristo M.A. Pangaribuan, Op.Cit, hlm 265-266 11 Fredric I. Lederer, Loc.cit
54
suatu  keadilan  membutuhkan  biaya  tinggi  dan  waktu  yang  cukup  lama. Federal  Civil  Justice Reform  Act Tahun  1990  akhirnya  mereformasi  dunia  peradilan  di  Amerika  Serikat  dengan penerapan digitasi 12 pasca invensi chip komputer 13 . Dari tahun ke tahun, penggunaan digitasi di dunia  peradilan  yang  kemudian  beralih  ke  proses  digitalisasi  semakin  berkembang  dan kompleks, serta angka pemakaiannya semakin tinggi.
Negara  bagian  pertama  yang  melakukan  uji  coba cyber  court ,  adalah  negara  bagian Michigan.  Berdasarkan House  Bill  4140 yang  disetujui  pada  November  2001  dan  disahkan sebagai Public  Act  262  of  2001 pada  9  Januari  2002 ,  cyber  court diperuntukan  bagi  kasus- kasus  yang  berkenaan  dengan  penggunaan  teknologi  dan high-tech  business ,  di  mana  pada kasus-kasus tersebut lebih efektif diuji dan disidang melalui media komputer daripada metode pemeriksaan  di  ruang  persidangan.  Para  pihak  seperti  juri,  terdakwa,  pengacara  dan  hakim tidak  harus  berada  di  dalam  ruang  persidangan  namun  bisa  menggunakan video  conference sebagai media komunikasi dalam proses pemeriksaan persidangan 14 .
Sejak  merebaknya  pandemi  COVID-19,  pada  tanggal  27  Maret  2020  Amerika  Serikat memberlakukan The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act) hasil dari 116 th Congress of The United States of America yang diadakan pada tanggal 3 Januari 2020 di Washington DC. CARES Act merupakan salah satu instrument hukum public yang menerapkan kebijakan  stimulus  fiscal  dan  memperbolehkan  penggunaan video  conference pada  perkara tertentu di pengadilan selama periode darurat yang ditetapkan sejak Presiden Amerika Serikat mendeklarasikan  Pernyataan  Darurat  Nasional  melalui National  Emergencies  Act sampai  30 hari  paska  Pernyataan  Darurat  Nasional  dicabut.  Penerapan  penggunaan  media video conference atau telephone  conference digunakan  pada  perkara  Pidana  tertentu  dan  perkara Pidana  Anak  ( Juvenile  Deliquency ).  Pemerintah  Amerika  Serikat  juga  menyiapkan  sebuah website Judiciary  Preparedness  for  Coronavirus  (COVID-19) yang  diakses  pada https://www.uscourts.gov ,  di  mana  website  ini  memberikan  informasi  bagi  para  pengguna layanan  hukum  Pengadilan  untuk  dapat  tetap  mengakses  pelayanan  hukum  secara online selama masa pandemi ini 15 . Dengan adanya CARES Act, US Supreme Court menunda semua persidangan yang diadakan di pengadilan selama periode darurat.
12 Digitasi adalah proses konversi informasi dalam bentuk analog ke bentuk digital 13 Paul  D.  Carrington, “Virtual  Civil  Litigation  :  A  Visit  to  John  Bunyan’s  Celestial  City”, Columbia  Law Review, Vol. 98, No.4, 1990, hlm 1516-1517
14 Lucille  M.  Ponte,  “ Michigan  Cyber  Court:  A  Bold  Experiment  in  the  Development  of  the  First  Public Virtual Courthouse ”, North Carolina Journal of Law and Technology, Vol 4, Issue 1, January 2002, hlm 58 - 61
15 Paul Stothard,  Clinton  Slogrove,  “ COVID-19:  approach  to  court  proceedings”, Norton  Rose Fulbright LLP, International Law Office, 12 May 2020,
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Litigation/USA/Norton-Rose-Fulbright/COVID-19- approach-to-court-proceedings#
Sebelum penggunaan video conference dalam oral arguments , para pihak harus mengisi kesepakatan  ( agreements )  yang  menentukan  media  atau  platform  apa  yang  hendak  dipakai. Pada  saat  ini  platform  yang  paling  sering  digunakan  untuk oral  arguments  (hearing ) adalah aplikasi  Zoom.  Sudah  banyak  pengadilan  di  berbagai  negara  bagian  di  Amerika  Serikat  yang telah menggunakan media aplikasi Zoom untuk menggelar hearing dimana sebelumnya hal ini biasanya dilakukan di ruang sidang.
Selain  Lembaga  peradilan,  American  Arbitration  Assocation  merupakan  lembaga  non- profit  yang  memberikan  pelayanan  terhadap  penyelesaian  perkara  melalui  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  ( ADR  –  Alternative  Dispute  Resolution) di  antaranya  Arbitrase  dan Mediasi.  Untuk  memberikan  pelayanan  hukum  lembaga  ini  menerapkan Virtual  Hearings dengan platform meeting yang dipilih oleh para pihak 16 .
Penulis belum menemukan jumlah yang pasti mengenai angka kasus atau perkara yang disidangkan  secara  online  menggunakan video  conference di  Amerika  Serikat.  Namun  dilihat dari  website https://www.uscourts.gov ,  sejak  awal  April  lembaga-lembaga  pengadilan  sudah aktif  menggunakan  media  ini,  meskipun  masih  ada  beberapa  kasus  atau  perkara  yang diputuskan untuk ditunda oleh Hakim.
Kendala  yang  ditemui  terhadap  regulasi  mengenai Virtual  Courts di  Amerika  Serikat, kurang  lebih  memiliki  kesamaan  dengan  praktik  regulasi  di  Indonesia.  Peraturan  mengenai Virtual  Courts pada Federal  Rule  of  Criminal  Procedure sering  tidak  sesuai  dengan Supreme Court  Decision. Hal ini yang sering memicu pertanyaan apakah Virtual Courts inkonstitusional atau tidak. Serta perlunya standarisasi penerapan Virtual Courts yang sama pada kelima puluh negara bagian dengan standar teknologi yang sama 17 .

## D.   Simpulan
Praktik Persidangan Online yang dikenal dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai e- Litigation tidak  akan  berlaku  secara  efektif  apabila  UU  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  mengalami  perubahan.  Asas  kehadiran  terdakwa  ( in  absentia ) pada  KUHAP  bertentangan  dengan  praktik e-Litigation, apabila e-Litigation diterapkan  pada perkara  Pidana.  Sementara  pada  Surat  Edaran  MA  RI  Nomor  1  Tahun  2020  tidak memperbolehkan  perkara  pidana  diperiksa  melalui  aplikasi e-Litigation. Hal-hal  inilah  yang menyebabkan  penerapan  pelaksanaan  persidangan  secara  online  di  Indonesia  tidak  dapat berlaku secara efektif di mana perkembangan regulasi yang stagnan dan terjadi disharmonisasi
16 Ibid
17 Anthony  Garofano,  “ Avoiding  Virtual  Justice  :  Video-Teleconference  Testimony  in  Federal  Criminal  Trials” , Catholic University Law Review, Vol 56, Issue 2, 2007, hlm 712-713
antar  peraturan.  Jika  para  pemangku  kepentingan  tidak  segera  mengatasi,  maka masalah  ini akan  menimbulkan  masalah  yang  cukup  pelik  dan  kompleks  di  kemudian  hari.  Di  sisi  lain, pelaksanaan  persidangan  secara online menjadi  jalan  keluar  satu-satunya  di  masa  pandemic COVID-19 agar penyelesaian perkara Pidana di bawah Mahkamah Agung tidak mandek. Angka kasus e-litigation aktif di Indonesia saat ini telah mencapai 824 kasus.
Praktik Virtual  Courts di  Amerika  Serikat sudah  lama  diterapkan  di  Amerika  Serikat  dan dari tahun  ke  tahun  mengalami  perkembangan.  Peradilan  di berbagai  negara  bagian  Amerika Serikat  menggunakan Virtual  Courts dengan  metode video  conference dimana  biasanya menggunakan  platform  Zoom.  Penerpan Virtual  Courts diatur  dan  dilimitasi  pada  CARES  Act yang  mulai  berlaku  sejak  27  Maret  2020.  Permasalahan  regulasi Virtual  Courts di  Amerika Serikat timbul dari pertanyaan apakah Virtual Courts yang diatur di dalam peraturan pengadilan di negara bagian  ( Federal Rule) bertentangan dengan peraturan  Mahkamah Agung ( Supreme Court ).  Hal  ini  perlu  dijawab,  dengan  amandemen  peraturan  di  tingkat  Mahkamah  Agung karena lebih fleksibel dan memilki yurisdiksi yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel
Lederer, Fredric I.  1999, The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today’s – and Tomorrow’s-  High  Technology  Courtrooms ,  Virginia,  Faculty  Publications  –  William  and Mary Law School Scholarship Repository
Stothard, Paul, dan Clinton Slogrove, “ COVID-19: approach to court proceedings”, Norton Rose Fulbright LLP, International Law Office, 12 May 2020, https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Litigation/USA/Norton-Rose-
Fulbright/COVID-19-approach-to-court-proceedings#

## Buku
Hamzah, Andi, 2009, Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika Mulyadi, Lilik, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi,dan Putusan Pengadilan , Bandung,  PT. Citra. Aditya Bakti Pangaribuan,    Aristo  M.A.,    Arsa  Mufti,  dan  Ichsan  Zikry,  2017, Pengantar  Hukum  Acara Pidana di Indonesia , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

## Internet
Electronic  Justice  System  ( e-Court) Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  diakses  di  website https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt pada tanggal 18 Mei 2020

## Jurnal
Anggraeni,  RR.  Dewi, “Wabah  Pandemi  Covid-19,  Urgensi  Pelaksanaan  Sidang  Secara Elektronik” ,  ADALAH:  Buletin  Hukum  dan  Keadilan,  Vol  4,  No  1,  2020, https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264
Bagulu, Andi, “ Penyelesaian Sengketa Arbitrase  Melalui Sarana  Elektronik/Online” , Jurnal Lex et Societatis, Vol 7, No 6, Juni 2019
Carrington, Paul D., “Virtual Civil Litigation:  A Visit  to John  Bunyan’s Celestial City”, Columbia Law Review, Vol. 98, No.4, 1990
Garofano,  Anthony,  “Avoiding  Virtual  Justice  :  Video-Teleconference  Testimony  in  Federal Criminal Trials”, Catholic University Law Review, Vol 56, Issue 2, 2007
Ponte,  Lucille  M.,  “ Michigan  Cyber  Court:  A  Bold  Experiment  in  the  Development  of  the  First Public Virtual Courthouse ”, North Carolina Journal of Law and Technology, Vol 4, Issue 1, Januari 2002
Sutiyoso,  Bambang,  “ Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui  Online  Dispute  Resolution  dan Pemberlakuannya  di  Indonesia”, Jurnal  Mimbar  Hukum, Vol  20,  No  2,  Juni  2008, https://doi.org/10.22146/jmh.16298

## Laporan
Mahkamah  Agung, 2018 , Laporan  Tahunan  2018  Mahkamah  Agung :  Era  Baru  Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi , Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
UU  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Keputusan  Presiden  RI  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19)
Keppres  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat

## Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TI Nomor 19 Tahun  2020  tanggal  16  Maret  2020  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Aparatur  Sipil Negara  Dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran  COVID-19  di  lingkungan  instansi Pemerintah
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya
Surat  Edaran  Sekretaris  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Penyesuaian Sistem  Kerja  Hakim  dan  Aparatur  Peradilan  Dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya
The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act) of United States