## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK
Otong Rosadi 1* , Ferdi 2 , Rahmat Hidayat 3
1) Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk
2) Universitas Andalas, Indonesia
Email: ferdisahmah@gmail.com
3) Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email: rahmad_hidayat99@yahoo.com
*Corresponding Author: Otong Rosadi 1
Abstract: The criminal act of same-sex molestation of children is regulated in Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In Decision Number 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg and Decision Number 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, contains several  forms  of  Judge  Considerations  and  Criminal  Sanctions  in  Imposing  a  Decision Against the Crime of Same-Sex Abuse in Children. This study aims to determine the criminal sanctions  imposed  by  judges  for  the  crime  of  same-sex  obscenity  in  Decision  Number 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg and Decision Number 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg?. This research is a  normative  research  with  an  in-concreto  legal  research  approach.  Using  primary, secondary  and  tertiary  legal  materials  obtained  through  document  studies  in  the  form  of Decisions  Number  18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg  and  Number  243/Pid.Sus/2017/  PN.Pdg Criminal Sanctions Sentenced By Judges Against the Crime of Obscenity Same-Sex Children in Decision Number 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg and Decision Number 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg are both in the form of principal punishment which is divided into two forms, namely imprisonment and fines. However, the severe criminal sanctions set by the panel  of  judges  are  different.  In  Decision  Number  18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg,  the  criminal sanction  imposed  by  the  Judge  on  the  perpetrator,  M.  Kiki  Fernanda  Call.  Mami  Kiki  Als. Amak is in the form of imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah), provided that the fine is not replaced by criminal confinement for 1 (one) month. In Decision Number 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg the criminal sanction demanded by the Judge against the perpetrator, Mayferi Mahyudin summoned by Ferry, is in the form of  imprisonment  for:  7  (seven)  years  and  a  fine  of  Rp.400,000,000.-  (four  hundred  million rupiah) provided that if the fine is not replaced by criminal confinement for: 1 (one) month.

## Keywords: Judge's Consideration; Same-Sex Sexual Assault Crime; Child
Abstrak: Tindak  pidana  pencabulan  sesama  jenis  pada  anak  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Dalam  Putusan  Nomor  18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg  dan  Putusan  Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN    Pdg,  tercantum  beberapa  bentuk  Pertimbangan  Hakim  dan  Sanksi Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengtahui  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim
terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg  dan  Putusan  Nomor  243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg?.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  penelitian  hukum  yang in-concreto . Menggunakan  bahan  hokum  primer,  sekunder  dan  tersier  yang  diperoleh  melalui  studi dokumen  berupa  Putusan  Nomor  18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg  dan  Nomor  243/Pid.Sus/2017/ PN.Pdg  Sanksi  Pidana  yang  Dijatuhkan  Oleh  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sama-sama berbentuk pidana pokok yang terbagi pada dua bentuk yaitu  pidana  penjara  dan  pidana  denda.  Namun,  besar  sanksi  pidana  yang  dijatukan  oleh Majelis hakim berbeda. Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, M.  Kiki Fernanda Pgl. Mami Kiki Als. Amak adalah berupa  pidana  penjara  selama  5  (lima)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp.500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana    kurungan    selama    1  (satu)    bulan.  Pada  Putusan  Nomor  243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  terhadap  pelaku,  Mayferi    Mahyudin  panggilan Feri  adalah  berupa  pidana  penjara  selama:  7  (tujuh)  tahun    dan    denda    sebesar Rp.400.000.000,- (empat  ratus    juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan  selama: 1 (satu)  bulan.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis; Anak

## PENDAHULUAN
Pengertian  tindak  pidana  pencabulan  berasal  dari  kata  cabul  yakni  segala  macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri  maupun dilakukan  pada  orang  lain mengenai  yang  berhubungan  dengan  alat  kelamin  atau  bagian  tubuh  lainnya  yang  dapat merangsang  nafsu  seksual. 1 Bentuk  tindak  pidana  pencabulan  ini  juga  beragam  jenisnya. Pada  umumnya  tindak  pidana  pencabulan  dilakukan  terhadap  korban  yang  berbeda  jenis kelamin  dari  pelaku.  Namun,  beberapa  faktor  misalnya  lingkungan  dan  kejiwaan  pelaku dapat memunculkan hasrat seksual untuk menyalurkan keinginan seksualnya tersebut dengan korban yang mempunyai jenis kelamin yang sama dengannya. 2
Tindak pidana pencabulan sesama jenis sering tidak terungkap ke publik karena cara melakukan  tindak  pidana  pencabulan  sesama  jenis  pada  anak  umumnya  dilakukan  dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak. Anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis dengan cara kekerasan akan mengalami ketakutan pada pelaku yang mengancamnya. Hal ini menyebabkan  pelaku  tidak  melaporkan  kejadian  tersebut  pada  keluarga  ataupun  orang  lain. Namun, ada juga tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak yang tidak menggunakan pemaksaan  ataupun  kekerasan  melainkan  dengan  cara  tipu  muslihat,  iming-iming  dan  lain- lain  demi  memenuhi  hasrat  seksualnya. 3 Cara  ini  menyebabkan  anak  yang  menjadi  korban pencabulan seringkali tidak paham bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan.
Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan sebagai berikut:
1 Hamzah  Hasan, Kejahatan  Kesusilaan  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam ,  Cetakan  Ke-1,  Alauddin University Press, Makassar, 2012, hlm. 173
2 Ibid , hlm. 2
3 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk  menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
Sedangkan  secara  khusus  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dalam  Pasal  76  E menyebutkan sebagai berikut:
Setiap  Orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  atau  ancaman  Kekerasan,  memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Dalam  pertimbangan  hakim  terhadap  pencabulan  sesama  jenis  pada  anak,  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA) menyebutkan  bahwa  anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan  berdasarkan ketentuan  dalam  undang-undang  ini,  dan  anak  yang  belum  berusia  14  tahun  hanya  dapat dikenai  tindakan.  Namun  hukum  pidana  formil  menjamin  hak-hak  anak  dan  Negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik ketika ia menjadi tersangka maupun sebagai korban ketika telah dalam persidangan anak.
Hak-hak  anak  dalam  hukum  formil  diatur  dalam  Bab  IV  Pasal  50  sampai  dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64 nya. Mulai dari penangkapan, penyidikan, sampai dengan proses peradilannya harus dibedakan dengan peradilan orang dewasa, hal ini harus mengacu tak hanya pada KUHAP namun juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Tindak  pidana  pencabulan  sesama  jenis  merupakan  salah  satu kesusilaan,  yang  diatur dalam Pasal 292 KUHP, yang berbunyi adalah sebagai berikut:
Orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  yang  belum  dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
Tindak  pidana  pencabulan  sesama  jenis  pada  anak  memiliki  efek  negatif  yang  jauh lebih menghancurkan masa depan anak. Anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis akan kehilangan kebahagiaan dan hak-hak asasinya sebagai anak. 4 Dampak psikologis pada anak korban pencabulan sesama jenis akan menjadi  trauma berkepanjangan yang kemudian dapat    menjadi  sikap  tidak  sehat,  seperti  tidak  percaya  diri,  takut  yang    berlebihan,  dalam perkembangan  jiwa  terhadap  anak,  dan  akhirnya  berakibat  pada    keterbelakangan  mental. 5 Oleh  karena  itu,  pelaku  tindak  pidana  pencabulan  sesama  jenis  pada  anak  hendaknya dihukum seberat-beratnya.
Apabila  melihat  penegakkan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencabulan sesama jenis pada anak, Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A memberikan cerminan bahwa suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg  atas  nama  terdakwa  M.  Kiki  Fernanda  Pgl  Mami  Kiki  Als  Amak, dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg atas nama terdakwa Mayferi  Mahyudin  Pgl. Feri, hakim telah menjatuhkan pidana penjara yang berbeda meskipun bentuk tindak pidana yang  dilakukan  terdakwa  sama-sama  pencabulan  sesama  jenis  terhadap  anak.  Hakim  yang seharusnya  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum
4 Ratri Novita Erdianti, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia , UMM Press. Malang, 2020, hlm. 45
5 Ibid , hlm 4
terdakwa kadang-kadang kurang memberi pertimbangan hukum  yang tepat.  Sehingga dapat berakibat  tidak  berfungsinya  hukum  dimasyarakat.  Mendapatkan  keadilan  dari  pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya tidak dihargai.
Telah dijelaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita- cita  perjuangan  bangsa  memiliki  peran  strategis,  ciri  dan    sifat  khusus  sehingga  wajib dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi  yang  mengakibatkan  terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencabulan  Sesama  Jenis  Pada  Anak. (Analisis  Putusan  Nomor  18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg  dan  Analisis  Putusan  Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg)”,  dan  Sanksi  Pidana  yang  Dijatuhkan  Oleh  Hakim  Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normatif.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  Inkonkrito  yang  dilakukan  pada  dua  putusan pengadilan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg. Jenis data yang  digunakan  adalah  data  sekunder.    Data  sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen.  Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak
Pertimbangan  hakim  mutlak  diperlukan  dalam  proses  persidangan  dan  dalam mengambil  keputusan.  Pertimbangan  hakim  biasanya  diperoleh  dari  semua  tahapan  proses persidangan, mulai dari tahap awal dakwaan jaksa penuntut umum, proses pemeriksaan saksi di  persidangan,  dan  adanya  bukti  yang  dihadirkan  di  persidangan.  Pertimbangan  hakim disebut juga sebagai considerans , merupakan landasan bagi putusan yang akan diambil oleh hakim  dan  memuat  alasan-alasan  hakim  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepada masyarakat  atas  putusan  yang  akan  diambilnya.  Jadi,  dalam  memutus  tindak  pidana Pencabulan  Sesama  Jenis  Pada  Anak,  hakim  akan  memberikan  pertimbangan- pertimbangannya  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pencabulan sesama jenis pada anak.
Sementara  itu,  tindak  pidana  pencabulan  sesama  jenis  pada  anak  dapat  diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, yang dilakukan pada orang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama dengannya mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Dalam kedua putusan yang telah diteliti ini,  dapat  diketahui  bahwa  bentuk  pencabulan  yang  dilakukan  terdakwa  tergolong  pada pencabulan  sesama  jenis  yang  dilakukan  dengan  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk  Anak. Sehingga, melalui serangkain  metode tersebut  berujung pada korban anak mengalami pencabulan dari tersangka yang memiliki jenis kelamin sama dengannya.
Sehubungan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak, pertimbangan hakim  itu  sendiri  berkaitan  dengan  bagaimana  alat  bukti  yang  ada  dapat  dijadikan  bukti bahwa  unsur-unsur  yang  ada  pada  sebuah  tindak  pidana  berdasarkan  pasal-pasal  yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah.
Untuk dapat mempersalahkan terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, Majelis  Hakim  haruslah  mempertimbangkan  apakah  unsur  dari  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum  tersebut  telah  terpenuhi  atau  belum  dengan  melihat  pada  alat  bukti  yang  dihadirkan pada  persidangan.  Pada  perkara  ini,  penuntut  umum  telah  memberikan  Dakwaan  alternatif pertama pada perkara ini melanggar Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76 E Undang-Undang No. 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Menurut  pasal  ini  ada  tiga  unsur  yang  harus  dipenuhi  agar  terdakwa  dapat dipersalahkan atas perbuatannya yaitu:
1. Setiap orang;
2. Melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat, melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
Berdasarkan penjelasan di atas, pada perkara ini, Unsur pertama adalah unsur “Setiap Orang”  mengacu  kepada  siapa  saja  yang  harus  dijadikan  terdakwa/dader  atau  setiap  orang sebagai  subjek  hukum  (pendukung  hak  dan  kewajiban)  yang  dapat  diminta pertanggungjawaban  dalam  setiap  tindakannya.  Sehubungan  unsur  kedua  yaitu  unsur “Melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat, melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Dalam unsur ini terkandung beberapa elemen yang sifatnya alternative, dengan terpenuhinya salah satu elemen, maka menurut hukum unsur ini dianggap  telah  terpenuhi.  Pengertian  perbuatan  cabul  adalah  segala  perbuatan  yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu  birahi  kelamin.  Sedangkan  pengertian  anak  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah ‘seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan’.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Pencabulan  Sesama  Jenis  Pada  Anak  adalah  didasarkan  pada  pertimbangan  yuridis dan  non-yuridis. Pertimbangan  Yuridis  juga  dapat  disebut  sebagai  pertimbangan  hukum. Pertimbangan Yuridis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Surat  dakwaan menjadi  dasar hukum  acara pidana karena menjadi  dasar  pemeriksaan di persidangan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP). Surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa juga  memuat  uraian  tindak  pidana  dan  waktu  dilakukannya,  serta  pasal  yang  dilanggar (Pasal 143 ayat 2 KUHAP).
2. Keterangan Saksi
Menurut  Pasal  184  KUHAP,  keterangan  saksi  merupakan  alat  bukti.  Selama  keterangan itu  berkenaan  dengan  suatu  peristiwa  pidana  yang  didengar,  dilihat,  dan  dialami  sendiri olehnya, dan harus diajukan di pengadilan di bawah sumpah.

## 3. Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa termasuk barang bukti menurut Pasal 184 KUHAP diatur pada butir e.  Keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  dikatakan  terdakwa  di  pengadilan  tentang perbuatan yang telah dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

## 4. Barang-barang Bukti Benda Tersangka atau Terdakwa
Barang-barang  Terdakwa  atau  Tersangka  yang  dapat  dijadikan  bukti  adalah  barang- barang  yang  seluruhnya  atau  sebagian  diduga  atau  diperoleh  dari  tindak  pidana  atau sebagian hasil dari tindak pidana.

## 5. Pasal-pasal yang didakwakan
Pasal-pasal  yang  dijatuhkan  untuk  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  seringkali terungkap di pengadilan. Pasal-pasal  tersebut  bermula dan terlihat  dalam  dakwaan jaksa penuntut  umum  sebagai  ketentuan  hukum  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa.
Sementara  itu, pertimbangan  non-yuridis  adalah  pertimbangan  yang  berhubungan dengan  rasa  keadilan  yang  ada  pada  masyarakat.  Hal-hal  berikut  harus  dipertimbangkan dalam pertimbangan non-yuridis:

## 1. Riwayat Terdakwa
Latar belakang atau riwayat perbuatan terdakwa adalah segala keadaan yang memberikan keinginan  dan  dorongan  kepada  terdakwa  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Akibat perbuatan  terdakwa.  Perbuatan  pidana  yang  dilakukan  terdakwa  sudah  pasti  membawa korban  ataupun  kerugian  pada  pihak  lain.  Bahkan  akibat  dari  perbuatan  terdakwa  dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

## 2. Keadaan Terdakwa (Jasmani dan Rohani)
Yang  dimaksud  dengan  keadaan  terdakwa  adalah  keadaan  fisik  dan  psikis  terdakwa sebelum  melakukan  tindak  pidana,  termasuk  status  sosial  terdakwa.  Keadaan  fisik  yang dimaksud didasarkan pada usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yang dimaksud  didasarkan  pada  perasaan  yang  dapat  berupa:  Tekanan  orang  lain,  pikiran bingung, keadaan marah, dan sebagainya. Predikat yang dimiliki dalam masyarakat itulah yang dimaksud dengan status sosial.

## 3. Keyakinan Terdakwa (Agama)
Keterikatan  hakim  pada  ajaran  agama  lebih  dari  sekadar  menempatkan  kata  "Tuhan"  di atas putusan; harus menjadi ukuran penilaian setiap perbuatan, baik perbuatan hakim itu sendiri maupun terutama perbuatan pelaku tindak pidana.
Pertimbangan  Non-Yuridis  berhubungan  dengan  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan yaitu Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama dan norma- norma  sosial  yang    berlaku    di  masyarakat,  Perbuatan  terdakwa  sangat  meresahkan masyarakat  termasuk bagi  korban serta keluarga korban, perbuatan terdakwa   menimbulkan trauma    psikis  bagi  anak  korban,  terdakwa    belum    pernah    dihukum,  terdakwa    bersikap sopan  selama  di  persidangan dan  berjanji  untuk  tidak mengulangi  lagi perbuatannya.
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  mengenakan  hukuman  terhadap  pembuat  karena perbuatan  yang  melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang  terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak  pidana  kepada  pembuatnya.  Mempertanggung  jawabkan  seseorang  dalam  hukum pidana  adalah  meneruskan  hukuman  yang  secara  objektif  ada  pada  perbuatan  pidana  secara subjektif  terhadap  pembuatnya.  Pertanggungjawaban  pidana  ditentukan  berdasarkan  pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Maka, dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang telah diberikan hakim, dapat diketahui bahwa terdakwa memang patut dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## Sanksi  Pidana  yang  Dijatuhkan  Oleh  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencabulan Sesama Jenis
Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  tugas  pokok  hakim  adalah  menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Kekuasaan  kehakiman  adalah kemampuan  suatu  negara  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya  negara  hukum  Republik Indonesia.
Hal  ini  membawa  konsekuensi  terhadap  tugas  dan  wewenang  hakim,  yaitu  hakim dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum  dan  keadilan  tanpa  membeda-bedakan  yang  diemban  oleh  seseorang  hakim.  Akan tetapi,  persoalan keadilan biasanya dikaitkan dengan kepentingan individu  pencari keadilan, artinya keadilan menurut hukum seringkali dimaknai dengan kewibawaan dan kekalahan oleh pencari  keadilan.  Sangat  penting  untuk  menyampaikan  gagasan  bahwa  keadilan  adalah konsep yang samar-samar, tergantung bagaimana kita melihatnya.
Secara umum, keadilan itu  sendiri dapat diukur dari bentuk  pidana  atau pemidanaan yang  diberikan  pada  setiap  pelaku  tindak  pidana  Pidana  dan  Pemidanaan  adalah  sebuah bentuk  sanksi  yang  diberikan  kepada  seseorang  melalui  prosedur  peradilan  apabila  ia  telah terbukti bertindak melawan hukum. Prosedur peradilan adalah psosedur yang biasa ditempuh oleh  lembaga  resmi  yang  diakui  sebagai  sebuah  sarana  yang  digunakan  untuk  menertibkan para  pelaku  kejahatan.  Lembaga  resmi  tersebut  terbagi  menjadi  empat  macam  yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Setiap  lembaga  resmi  tersebut  berkerja  dan  terintegrasi  satu  sama  lain  dalam  proses pembuktian  Pembuktian  adalah  kegiatan  membuktikan,  dimana  membuktikan  berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan,  menyaksikan  dan  menyakinkan.  Pembuktian  merupakan  bagian  dari  hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut  dalam  pembuktian,  syarat-syarat  dan  tata  cara  yang  mengajukan  bukti  tersebut  serta kewenangan  hakim  untuk  menerima,  menolak  dan  menilai  suatu  pembuktian.  Setelah pembuktian  selesai  dilakukan,  maka  pelaku  tindak  pidana  akan  dituntut  atas pertanggungjawaban pidana.
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  mengenakan  hukuman  terhadap  pembuat  karena perbuatan  yang  melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang  terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada
tindak pidana kepada pembuatnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana itu sendiri terealisasi dalam  sanksi  pidana.  Menurut  Pasal  10  KUHP,  sanksi  pidana  yang  dapat  diberikan  pada pelaku  tindak  pidana  ada  dua  macama  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Pidana pokok,  terdiri  atas  Pidana  mati,  Pidana  penjara,  Pidana  kurungan,  Pidana  denda,  Pidana tutupan.  Sementara  itu,  Pidana  tambahan,  terdiri  atas  pencabutan  hak-hak  tertentu, pengunguman  putusan  hakim,  dan  perampasan  benda-benda  tertentu.  Maka,  dari  kedua putusan  ini  dapat  dikatakan  bahwa  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  dua  bentuk  pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda.
Kemudian, para ahli telah merumuskan beberapa teori tujuan pemidanaan seperti:

## 1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (lex talionis),
Teori absolut diketahui telah dianut oleh beberapa tokoh seperti E. Kant, Hegel, dan Leo  Polak.  Menurut  teori  ini,  pemberian  pidana  dilakukan  karen  ingin  membentuk perasaan  telah  “menerima  hukuman”  atas  perbuatan  melanggar  yang  telah  dilakukan. Dalam  nada  yang  sama,  teori  ini  berprinsip  bahwa  orang  yang  telah  melakukan pelanggaran  wajib  menerima  hukuman.  Leo  Polak  sebagai  penganut  aliran retributif ) telah merumuskan tiga syarat dalam memberikan pidana:
a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika);
b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika);
c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik .

## 2. Teori relatif/tujuan (utilitarian)
Menurut teori ini, pidana wajib hukumnya untuk diberikan berdasarkan tujuan yang jelas, tidak bisa hanya berdasarkan alasan memberikan respon terhadap pelanggaran saja. Sanksi  yang  diberikan  tidak  boleh  hanya  bersifat  menyeramkan  atau  memberikan  efek jera  saja.  Hukuman  harus  mampu  memberikan  solusi  bagi  penyakit  moral  yang  telah diderita  oleh  pelaku.  Dalam  kata  lain,  teori  ini  mewajibkan  pidana  harus  bersifat mencegah, membimbing dan mengobati ( treatment) .
Dari  konteks  sebagai  pencegah,  pidana  harus  bisa  mencegah  pelaku  lain  muncul dalam  masyarakat    atau  melakukan  pelanggaran  yang  sama  (preventif  umum).  Pidana yang  diberika  tidak  hanya  berpengaruh  pada  diri  pelaku  sendiri  tetapi  juga  pada  orang- orang  yang  ada  disekelilinnya.  Pidana  yang  diberikan  juga  harus  mampu  menimbulkan rasa  terlindungi  dari  kejahatan  pada  diri  masyarakat.  Dengan  adanya  pidana,  tidak  ada lagi perasaan was-was akan mendapatkan kejahatan pada diri penduduk.

## 3. Teori Gabungan
Teori  ini  merupakan  perpaduan  antara  dua  teori  yang  sudah  ada  sebelumnya. Menurut teori ini tujuan pemberian sanksi atau pidana adalah:
a. Pembalasan, membuat pelaku menderita;
b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana;
c. Merehabilitasi Pelaku;
d. Melindungi Masyarakat.
Pada teori ini muncul istilah baru yaitu Restorative Justice atau bisa dipahami sebagai Keadilan  Restoratif.  Keadilan  restoratif  berpaham  bahwa  adil  itu  tidak  bisa  dicapai  dengan hanya  berhasil  menerapkan  pidana  pada  para  pelaku,  tetapi  juga  perlu  mempertimbangkan kebutuhan  diri  orang  yang  terdampak  oleh  tindakan  kejahatan  tersebut  (korban,  pelaku  dan
orang-orang di sekitar). Restorative Justice membuat prosedur baru bahwa negara dan pelaku harus  berkoordinasi  agar  proses  peradilan  formal  berjalan  lancar. Restorative  Justice memiliki fokus baru yaitu berfokus untuk membuat keadaan menjadi normal kembali seolah- olah  kejahatan  tidak  pernah  terjadi.  Keadilan  Restoratif  adalah  keadilan  yang    sama-sama mempertimbangkan kepentingan korban dan pelaku.
Berdasarkan  bentuk  sanksi  pidana  yang  diberikan  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan pemidaan yang diterapkan oleh Majelis Hakim hanyalah Retributif/ Pembalasan ( lex talionis ). Tujuan  pemidanaan  pada  kedua  putusan  ini  tidak  dapat  dikatakan  mencapai  tujuan Restorative Justice karena pada sanksi pidana yang diberikan tidak ada penjelasan mengenai rehabilitasi  terhadap  pelaku.  Selain  itu,  status  psikologis  pelaku  memang  tidak  dijelaskan, apakah  tergolong  terganggu  (berpenyakit)  atau  tidak.  Tujuan  pembalasan  dalam  sanksi pidana  berkaitan  dengan  efek  jera.  Oleh  karena  itu,  dilihat  dari  besar  sanksi  pidana  yang diberikan pada kedua pelaku tindak pidana dalam putusan yang diteliti ini, efek jera tersebut tidak  terlalu  tercapao  karena  waktu  hukuman  penjara  lima  tahun  dan  tujuh  tahun  tidak terbilang cukup lama. Pelaku tindak pidana yang masih berumur cukup muda masih memiliki waktu  cukup  lama  untuk  mengulangi  perbuatannya  kembali.  Apalagi,  jika  kelainan  seksual yang  diderita  pelaku  tidak  diobati  atau  diberikan  upaya-upaya  untuk  membuat  pelaku menjadi manusia normal.

## KESIMPULAN
Pertimbangan Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak di dasarkan pada pertimbangan yuridis dan non- yuridis.  Pertimbangan  Yuridis  berkaitan  dengan  hal  yang  memberatkan.  Pertimbangan  non- yuridis  merujuk  pada  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan.  Hal-hal  memberatkan adalah  perbuatan  terdakwa  sangat  bertentangan  dengan  norma  agama  dan  norma-norma sosial  yang  berlaku  di  masyarakat,  perbuatan  terdakwa  sangat  meresahkan  masyarakat termasuk  bagi  korban  serta  keluarga  korban,  dan  perbuatan  terdakwa  menimbulkan  trauma psikhis bagi anak korban sedangkan hal-hal yang meringankan adalan terdakwa belum pernah dihukum  dan  terdakwa  bersikap  sopan  selama  di  persidangan  dan  berjanji  untuk  tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana  Pencabulan  Sesama  Jenis  Pada  Anak  adalah  berbentuk  pidana  pokok  yang  terbagi pada  dua  bentuk  yaitu  pidana  penjara  dan  pidana  denda.  Dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1 (satu)  bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah  Hasan, Kejahatan  Kesusilaan  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam ,  Cetakan  Ke-1, Alauddin University Press, Makassar, 2012.
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2010. Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  bagi  Anak  di  Indonesia ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2011.
Ratri Novita Erdianti, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia , UMM Press. Malang, 2020. Syarif  Mappiasse, Logika  Hukum  Pertimbangan  Putusan  Hakim ,  Pranadamedia  Group Cetakan Ke-2, Jakarta, 2017.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  dilakukan  perubahan pertama  menjadi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum, dilakukan lagi perubahan kedua menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg. Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg.