## Legalitas

## Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System
* Jarot Yusviq Andito, Alpi Sahari, T. Erwinsyahbana
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara
* Correspondence email : jarot@gmail.com
Abstrak .  Pembuktian  seorang  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  untuk  direhabilitasi  terbilang  cukup  sulit sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  merupakan  hal  yang  sulit,  karena  harus melihat  awal  pengguna  narkotika  menggunakan  narkotika  dan  diperlukan  pembuktian  bahwa  pengguna  narkotika  ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika. 2.
Pemikiran  Double  Track  System  menginginkan adanya  kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu  saja ini  sangat perlu  diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilksanakan akan mampu untuk  sembuh  dari  ketergantungan  penggunaan  Narkotika  dan  jera  karena  adanya  sanksi  pidana.  Namun  jika  korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Narkotika, Track System
Abstract . Proving an addict and a victim of narcotics abuse to be rehabilitated is quite difficult as regulated in Law Number 35 of 2009  concerning  Narcotics,  is  a  difficult  thing,  because  it  must  see  the  beginning  of  narcotics  users  using  narcotics  and  it  is necessary to prove that narcotics users when using narcotics are persuaded , deceived, cheated, forced, and/or threatened to use narcotics. In its implementation, the Supreme Court issued a breakthrough by issuing Circular Letter (SEMA) Number 04 of 2010 which became the guideline for judges' considerations in deciding narcotics. 2. The idea of the Double Track System wants equality between criminal sanctions and action sanctions, of course this really needs to be applied to perpetrators of narcotics abuse as well as narcotics addicts, so of course there is a deterrent effect and the healing process of the perpetrators of narcotic crimes can run, so that the perpetrators of narcotics crimes and with this process carried out will be able to recover from dependence on the use of narcotics  and  be  a  deterrent  because  of  criminal  sanctions.  However,  if  the  victim  of  narcotics  abuse  only  needs  to  be  given healing/rehabilitation measures from the government
Keywords : Legal Protection, Victims, Narcotics, Track System

## PENDAHULUAN
Peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, oleh karenanya perlu penanganan yang luar biasa juga.  Melalui  Badan  Narkotika  Nasional,  pemerintah  mengintensifkan  upaya  untuk  mencegah,  memberantas  dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika. “Extraordinary crime must be treated with an extraordinary way. The increase of narcotics illicit trafficking number directly proportional to the number of narcotics addict and narcotics abuser increased. So, it needs massive and comprehensive handling. The  pattern of narcotics crime case handling is continuously developing. Through National Narcotics   Board,   government   intensified efforts to prevent, combat, and rehabilitation”. 1
Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35  Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukkan undang-undang  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  antara  lain,  bahwa  narkotika  disatu  sisi  obat  atau  bahan  yang dipergunakan dalam bidang pengobatan juga pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat  pula  menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  disalahgunakan  tanpa  pengendalian  dan
1 Nurul Huda, dkk, Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia (Integrated  Assessment:  Implementation  Of  Restorative  Justice  To  Countermeasure  Drugs  Crime  In  Indonesia), Jurnal  Ilmiah Kebijakan  Hukum,    Jurnal  Nasional  Akreditasi  SINTA  2  Surat  Keputusan  Kemenristekdikti:  No:  34/E/KPT/2018,  Volume  14, Nomor 1, Maret 2020, halaman. 112.
pengawasan yang ketat dan seksama. 2 Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni sebagai berikut:
1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyelahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial;
Jaringan sindikat gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) . Dipertimbangkan pula bahwa,  tindak  pidana  narkotika  bersifat  trans-nasional  yang  dilakukan  menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi, teknologi  canggih,  didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang  luas,  dan  sudah  banyak  menimbulkan  korban  terutama dikalangan generasi muda bangsa. Hal ini tentu saja sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Melihat  perkembangan  kejahatan  narkotika  tersebut,  sehingga  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika. 3
Penyalahgunaan  narkotika  yang  masih  terus  berlangsung,  pemerintah  telah  mengupayakan  penindakkan  tegas terhadap para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi pecandu  dan  korban  penyelahgunaan  narkotika,  pemerintah  telah  mengupayakan  untuk  mengurangi  dampak  buruk akibat penggunaan narkotika yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial.
Hal ini dilakukan agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali sembuh dan pulih sehingga menjadi  manusia  yang  produktif,  mampu  bekerja  memenuhi  kebutuhan  kehidupan  serta  keluarganya,  dan  menjadi generasi  bangsa  yang  sehat  dan  kuat.  Namun  kebijakan  untuk  menempatkan  korban  pengguna  narkotika  di  tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dalam hal ini korban penyalahgunaan narkotika sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya  mereka  tidak  memperoleh  perawatan  dan  pemulihan  secara  maksimal  karena  harus  mendekam  di  dalam penjara.
Padahal  jika  dicermati  dengan  seksama,  khususnya  dari  perspektif  medis,  banyak  ahli  berpendapat  bahwa sebenarnya para individu pengguna narkotika merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan. Oleh sebab itu, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya.
Dalam perspektif yuridis, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain ( an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor ) . Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban ( crime without victim ). Hal ini berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.
Dalam konteks pemidanaan korban penyalahgunaan narkoba, permasalahan muncul ketika ancaman pidana yang dirumuskan  pemerintah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR-RI)  dan  telah  disahkan  menjadi  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997  tentang  Narkotika  yang  kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika (selanjutnya  disebut  UU  Narkotika),  masih  terdapat  kontradiksi,  kerancuan,  ketidaksesuaian,  dan  juga  keragamaan dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksinya.
Di  satu  sisi,  pengguna  narkotika  dipidana  penjara,  di  sisi  lain  direhabilitasi.  Meskipun  Undang-Undang  telah menyebutkan secara jelas bahwa korban pengguna narkotika berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasar fakta, walau diwajibkan untuk merehabilitasi tetapi pemidanaan yang diterapkan terhadap korban pengguna narkoba masih berupa pidana penjara. 4
Permasalahan narkotika telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurusi masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di
2 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, halaman. 120-121.
3 Ibid., halaman. 121.
4 Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia, Yustisia, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, halaman. 80-81.
seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah  mengonsumsi  narkoba,  setidaknya  orang  tersebut  pernah  mengkonsumsi  narkotika  di  tahun  2017  (sumber  : UNODC,  World  Drugs  Report  2019).  Sementara  itu,  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  mencatat  bahwa  persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  BNN  secara  periodik  setiap  tiga  tahunnya,  Angka  Prevalensi  terhadap narkotika  mulai  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2019  terjadi  penurunan  yang  cukup  signifikan.  Pada  tahun  2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % dan pada tahun 2019 pada angka 1,80 %. Disamping itu,  menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang  yang  pernah  memakai  narkotika  menjadi  berhenti  menggunakan  dan  tidak  mengkonsumsi  narkotika  kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6 % dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40 %) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80 %), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika.
Tren prevalensi yang menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan bukti nyata dan kerja keras BNN bersama instansi terkait lainnya dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. Meski demikian, kita tidak boleh terlena dan kewaspadaan terhadap narkotika harus lebih ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03 %, dimana kenaikan ini disebabkan oleh  adanya  peningkatan  penyalahgunaan  narkotika  jenis  baru  (New  Psychoactive  Substances)  yang  di  tahun-tahun sebelumnya  belum  terdaftar  di  dalam  lampiran  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014. 5
Rehabilitasi  bertujuan  untuk  mewujudkan  kepulihan  dari  ketergantungan  narkotika  dan  mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, BNN mengembangkan layanan rehabilitasi di beberapa provinsi yaitu Balai Besar Rehabilitasi Lido di Bogor Jawa Barat, Balai Rehabilitasi Baddoka di Makasar Sulawesi  Selatan,  Balai  Rehabilitasi  Tanah  Merah  di  Samarinda  Kalimantan  Timur,  Loka  Rehabilitasi  Batam  di Kepulauan Riau, Loka Rehabilitasi Deli Serdang di Medan Sumatera Utara, Loka Rehabilitasi Kalianda di Lampung. Pada tahun 2019.
BNN  telah  menyelenggarakan  layanan  rehabilitasi  terhadap  13.320  orang  dimana  melebihi  target  yang  telah diberikan yaitu sebanyak 10.300 orang, dengan rincian yaitu sebanyak 11.370 orang dengan rehabilitasi layanan rawat jalan dan 1.950 orang rawat inap. Dari jumlah tersebut yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi sebanyak 3.404 orang. 6 Dalam perkembangannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan  Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang menjadi pegangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara. Selain itu, pada  tahun  2011  lahir  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu Narkotika,  memberikan  jaminan  kepada  pecandu  dan/atau  korban  penyalahgunaan  narkotika  untuk  mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Pecandu narkotika merupakan “Self Victimizing Victims” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkotika itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik.
Double track system merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan  sanksi  tindakan.  Fokus  sanksi  pidana  ditujukan  pada  perbuatan  salah  yang  telah  dilakukan  seorang  melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi  tindakan  bersumber  dari  ide  dasar  perlindungan  masyarakat  dan  pembinaan  atau  perawatan  si  pelaku. Berdasarkan hal tersebut double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri.
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai self victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.
5 Badan Narkotika Nasional, Press Realese Akhir Tahun (“Kepala BNN : Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama”!), BNN RI, Jakarta, 20 Desember 2011, halaman. 1.
6 Ibid., halaman. 3.
Pembuktian  seorang  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  untuk  direhabilitasi  terbilang  cukup  sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.  Dalam  implementasinya  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  terobosan  dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika. 7 Didalam Pasal 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014,  Nomor:  Per-005/A/JA/03/2014,  Nomor:  1 Tahun  2014,  Nomor:  Perber/01/III/2014/BNN  Tentang  Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan: 1. Pecandu  Narkotika  dan  Korban  penyalahgunaaan  Narkotika  sebagai  tersangka  dan/atau  terdakwa  dalam penyalahguaaan  Narkotika  yang  sedang  menjalani  proses  penyidikan  ,penuntutan,dan  persidangan  di  pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan,dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh kluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Narkortika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  memilih  ditempatkan  di  rumah  sakit  swasta  yang  ditunjuk  Pemerintah,  maka  biaya  menjadi  tanggungan sendiri.
4. Keamanan  dan  Pengawasan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  yang  ditempatkan  dalam lembaga rehabilitas medis, lembaga rehabilitas sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitas yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkordinasi dengan Polri.
Pecandu  Narkotika  dan  korban  penyalahguanaan  Narkotika  sebagai  tersangka  dan/atau  terdakwa  yang  telah dilengkapi  surat  hasil  asesmen  dari  tim  Asesmen  terpadu,dapat  ditempatkan  pada  lembaga  rehabilitas  medis/atau rehabilitas  sosial  dengan  kewenangan  intitusi  masing-masing..  Keunggulan  menggunakan  rumusan  masalah  dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini  yaitu,  Bagaimana  Sistem  Pemidanaan  Dua  Jalur  ( Double  Track  System )  Terhadap  Korban  Penyalahgunaan Narkotika.?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek  Sri  Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak  dari hakekat  keilmuan  hukum 8 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 9
Dalam  pembahasan  pertama  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  perundang  –  undangan  ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan  perundang  –  undangan.  Dari  pengertian  tersebut,  secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud sebagai statute berupa  legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian,  pendekatan  peraturan  perundang  –  undangan  adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual ( Conceptual Aprroach ), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang
7 Singgih Aditya Utama, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika , Badamai Law Journal, Vol. 3, Issues 1, September 2018, halaman. 229-230.
8 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
9 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Pemidanaan Dua Jalur ( Double Track System ) Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi  dan  prevensi  sebagai  suatu  tujuan  utama  dari  jenis  sanksi  tindakan/ treatment meski  cara  ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dimasyarakat, 11 namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat  karena  dianggap  terlalu  memanjakannya.  Atas  kesadaran  itulah  maka double  trakct  system menghendakai agara unsur pencelaan / penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Inilah ide  dasar double  tract  system dituntut  adanya  kesetaraan  antara  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan.  Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. 12
Berbicara  tentang  ide  dasar  “  Double Track  Systeem”  bermakna  berbicara  tentang  gagasan  dasar  mengenai Sistem Sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan Sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini sistem dua jalur mengenai Sanksi dalam hukum pidana.ide dasar system ini adalah “ Kesetaraan Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan “.
Ide  kesetaraan  ini  dapat  ditelusuri  lewat  perkembangan  yang  terjadi  dalam  sistem  sanksi  hukum  pidana  dari aliran Klasik ke Aliran Modern dan Aliran Neo Klasik. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut “ Single Track System  “  yakni  sistem  sanksi  tunggal  berupa jenis  sanksi  pidana.Berkaitan  hal  tersebut  Sudarto  mengatakan  bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan.
Sistem  pidana  dan  pemidanaan  aliran  klasik  ini  sangat  menekankan  pemidanaan  terhadap  perbuatan  bukan kepada pelakunya. Pada abad XIX lahirlah aliran modren yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam  dan  bermaksud  untuk  langsung  mendekati  atau  mempengaruhi  penjahat  secara  positif  sejauh  dia  masih  dapat diperbaiki. Aliran modren memandang kebebasan kehendak manusia bsnyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.
Sebagai konsekuensi dari ide “ Individualisasi Pidana” maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modren pada gilirannya  berorientasi  kepada  pelaku  dan  perbuatan  .Jenis  sanksi  yang  ditetapkan  tidak  hanya  meliputi  sanksi pidana,tetapi  juga  sanksi  tindakan.Pengakuan  tentang  kesetaraan  antara  Sanksi  Pidana  dan  sanksi  Tindakan  yang merupakan  hakikat  asasi  atau  ide  dasar  dari  “Konsep  Double  Track  System  “.  Double  track  system  adalah  kedua- duanya,yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Doble track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara.Penekananya pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system.Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa  unsur  pencelaan/penderitaan  (lewat  sanksi  Pidana)  dan  unsur  pembinaan  (lewat  sanksi  tindakan)  sama-sama penting. Perbedaan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan yaitu sebagai berikut:
1. Sanksi Pidana bersumber pada ide dasar “ Mengapa diadakan pemidanaan” Sanksi Tindakan bertolak dari ide dasar “ Untuk apa diadakan Pemidanaan itu”.
2. Sanksi  Pidana  sesungguhnya  bersifat  reaktif  terhadap  suatu  perbuatan.  Sanksi  Tindakan  lebih  bersifat  antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.
3. Sanksi  Pidana  lebih  menekankan  kepada  unsur  pembalasan  .Ia  merupakan  penderitaan  yang  sengaja  dibebankan kepada  yang  melakukan  kejahatan  Sanksi  Tindakan  menekankan  kepada  ide  dasar  perlindungan  masyarakat  dan pembinaan atau perawatan kepada sipembuat.
4. Sanksi  Pidana  dititik  beratkan  pada  pidana  yang  diterapkan  untuk  kejahatan  yang  dilakukan.  Sanksi  Tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Double track system menghendaki adanya unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana.Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan hal ini bisa
10 Ibid , hlm 177.
11 Yong ohoitimur, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 41.
12 Siswanto, Op.,Cit, halaman 240.
diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 13
Salah  satu  masalah  pokok  hukum  pidana  adalah  mengenai  konsep  tujuan  pemidanaan  ini  harus  dikaitkan dengan aliran-aliran dalam  hukum pidana.  Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo-klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan aliran neo-klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.
Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari ancient regime di Perancis, dan Inggris yang banyak  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  ketidaksamaan  hukum  dan  ketidakadilan.  Aliran  ini  berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan.
Aliran klasik pada prinsipnya hanya  mengenai single track system berupa sanksi tunggal yaitu sanksi pidana. Aliran  ini  juga  bersifat  retributive  dan  refresif  terhadap  tindak  pidana  karena  tema  lairan  klasik  ini,  sebagaimana dinyatakan oleh Beccaria adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagaimana konsekuensinya hukum haruslah  penafsiran.  Hakim  hanya  alat  undang-undang  yang  hanya  menentukan  salah  atau  tidaknya  seseorang  dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Defenisi hukum dari kejahatan;
b. Pidana baru sesuai dengan kejahatannya;
c. Doktrin kebebasan berkehendak;
d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
e. Tidak ada riset empiris; dan
f. Pidana yang ditentukan secara pasti;
Aliran positif atau aliran modern muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme  yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak. Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi  oleh  watak  lingkungannya,  sehingga  dia  tidak  dapat  dipersalahakan  atau  dipertanggungjawabkan  dan dipidana.  Aliran  ini,  menolak  pembalasan  berdasarkan  kesalahan  yang  subjektif.  Aliran  ini  menghendaki  adanya individualisasi  pidana  yang  bertujuan  untuk  mengadakan  resosialisasi  pelaku.  Aliran  ini  menyatakan  bahwa  system hukum  pidana,  tindak  pidana,  sebagai  perbuatan  yang  diancam  pidana  oleh  undang-undang,  penilaian  hakim  yang berdasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri  harus tetap dipertahankan. 14
Hanya  saja  dalam  menggunakan  hukum  pidana  aliran  ini  menolak  penggunaan  fiksi-fiksi  yuridis  dan  teknik- teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel merupakan salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa  kejahatan  merupakan  masalah  kemanusiaan  dan  masalah  sosial  yang  tidak  mudah  begitu  saja  dimasukkan kedalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut: 15 a. Menolak defenisi hukum dari kejahatan;
b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
c. Doktrin determinisme;
d. Penghapusan pidana mati;
e. Riset empiris, dan
f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti;
Aliran neo-klasik juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo- klasik  ini  didasarkan  pada  beberap  kebijakan  peradilan  dengan  merumuskan  pidana  minimum  dan  maksimum    dan mengakui tentang asas-asas yang meringankan. Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Karakteristik aliran neo-klasik adalah sebagai berikut:
a. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologis, ketidakmampuan penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain;
13 Merry  Natalia  Sinaga, Ide  Dasar  Double  Track  System  :  Sanksi  Pidana  Dan  Tindakan  Sebagai  Sistem  Pemidanaan Terhadap  Pelaku  Kejahatan  Penyalahgunaan  Narkotika, Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Sosial  Humaniora,  Vol.  3  No.1  2018, halaman 342-343.
14 Siswanto, Op.,Cit, halaman 220-221.
15 Elsam. Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan, Elsam, Jakarta, 2005, halaman 7.
b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
c. Modifikasi  dari  doktrin  pertanggungjawaban  untuk  mengadakan  peringatan  pemidanaan  dengan  kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain, yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; dan
d. Masuknya kesaksian ahli didalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban;
Menetukan  tujuan  pemidanaan  menjadi  persoalan  yang  cukup  dilematis,  terutama  dalam  menentukan  apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang antisosial. Menetukan titik temu dari dua pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan  memerlukan  formulasi  baru  dalam  system  atau  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana.  Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikanberdasarkan teori-teori tentang pemidanaan . teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.
Herbert L. Packer menyatakan ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan  sebagai  ganjaran  negative  terhadap  perilaku  yang  menyimpan  yang  dilakukan  oleh  warga  masyarakat sehingga pandangan ini, melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan  atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang.
Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau  keadaan  yang  ingin  dihasilkan  dengan dijatuhkannya  pidana  itu.  Disatu pihak  pemidanaan  dimaksudkan  untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dilain pihak pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang  lain  dari  kemungkinan  melakukan  perbuatan  yang  serupa.  Pandangan  ini  dikatakan  berorientasi  kedepan  dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan. 16
Sementara itu Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok, yakni: a. Teori absolut (retributive)
Teori  absolut  memandang  bahwa  pemidanaan  merupakan  pembalasan  atas  kesalahan  yang  telah  dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
b. Teori Teologis (tujuan)
Teori teologis memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai  tujuan  yang  bermanfaat  untuk  melindungi  masyarakat  menuju  kesejahteraan  masyarakat.  Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
c. Teori Retributif  Teologis
Teori retributive teologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip  teologis  dan  retributive  sebagai  satu  kesatuan.  Teori  ini  bercorak  ganda  dimana  pemidanaan mengandung karakter retributive sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teologisnya terletak pad ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau  perubahan  perilaku  terpidana  dikemudian  hari.  Pandangan  teori  ini  menganjurkan  adanya  kemungkinan mengadakan  artikulasi  terhadap  teori  pemidanaan  yang  bersifat  utilitarian  dimana  pencegahan  dan  sekaligus retribution yang bersifat ultilitarian dimana pencegahan dan seklaigus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.
Karena tujuannya bersifat integrative, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:
1). Pencegahan umum dan khusus;
2). Perlindungan masyarakat;
3). Memelihara solidaritas masyarakat; dan
4). Pengimbalan/pengimbangan;
Perkembangan  teori  tentang  pemidanaan  selalu  mengalami  pasang  surut  dalam  perkembangannya.  Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan.
Terhadap  tekanan  atas  tujuan  rehabilitasi  lahir  model  keadilan  sebagai  yustifikasi  modern  untuk  pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang juga dikenal dengan pendekatan keadilan atau model
16 Siswanti s, Op.,Cit, halaman 222-224.
ganjaran  setimpal  yang  didasarkan  pada  dua  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  yaitu  pencegahan  dan  retribusi. Menganggap bahwa pelanggaran akan dinilai dengan sanksi yang patut  diterima oleh mereka mengingat kejahatan- kejahatan  yang  telah  dilakukannya,  sanksi  yang  tepat  akan  mencegah  para  kriminal  melakukan  tindakan-tindakan kejahatan  lagi  dan  mencegah  orang-orang  lain  melakukan  kejahatan.  Dengan  skema just  desert ini,  pelaku  dengan kejahatan  yang  sama  akan  menerima  penghukuman  yang  sama  dan  pelaku  kejahatan  yang  lebih  serius  akan mendapatkan hukuman yang lebih keras dari pada pelaku kejahatan yang lebih ringan. 17 Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori just desert ini, yaitu antara lain: a. Pertama, karena teori ini menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan pada hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang  relevan lainnya  antara  para  pelaku,  seperti latar  belakang  pribadi  pelaku  dan  dampak  penghukuman  kepada pelaku dan keluargannya, dan dengan demikian seringkali memprlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama;
b. Kedua, secara keseluruhan tapi eksklusif menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum;
Secara lebih rinci muladi menyatakan bahwa restorative justice mempunyai beberapa karakteristik yaitu: 18
a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
b) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
c) Sisi normative dibangun atas dasar dialog dan negisiasi;
d) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama;
e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, diniali atas dasar hasil;
f) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
g) Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restorative;
h) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab
i) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
j) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative;
Restorative  justice  model  diajukan  oleh  kaum  abolisionis  sarana  penal  dan  diganti  dengan  sarana  reparative. Paham abolisionis menganggap system peradilan pidana mengandung  masalah atau cacat structural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari system tersebut. Dalam konteks system sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternative sanksi yang lebih layak dan efektif dari pada lembaga seperti penjara. 19
Restorative justice  menempatkan  nilai  yang  lebih tinggi  dalam  keterlibatan  langsung  dari  para pihak.  Korban didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak  kejahatan  dan  dalam  membangun  system  nilai  sosialnya.  Keterlibatan  komunitas  secara  aktif  memperkuat komunitas  itu  sendiri  dan  mengikat  komunitas  akan  nilai-nilai  untuk  menghormati  dan  rasa  saling  mengasihi  antar sesama.
Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. Mengembalikan konflik kepada  pihak-pihak    yang  paling  terkenal  pengaruh,  korban,  pelaku  dan  kepentingan  komunitas  mereka,  dan memberikan  keutamaan  pada  kepentingan-kepentingan  mereka.  Juga  menekankan  pada  hak  asasi  manusia  dan kebutuhan  untuk  mengenali  dampak  dari  ketidak  adilan  sosial    dan  dalam  cara-cara  yang  sederhana  untuk mengembalikan mereka dari pada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau  hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.
Kemudian juga  mengupayakan  untuk  merestore  keamanan  korban,  penghormatan  pribadi,  martabat  dan  yang lebih penting adalah sense of control. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum itu sebagai rangkaian norma  atau  kaidah  atau aturan.  Hukum  itu  merupakan  kumpulan  dari  norma,  tentang  apa  yang  boleh  dan apa  yang dilarang. Menurut van kan bahwa hukum pidana itu tidaklan menciptakan norma yang baru, norma hukum yang sudah ada  dipertahankan  dengan  jalan  mengancam  pidana  dan  menjatuhkan  pidana.  Dengan  demikian,  ketertiban  hukum mencapai alat yang tajam. Hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus  dan menjatuhkan penderitaan itu kepada pelanggar.
17 Ibid., halaman 224-226.
18 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman127-129. 19 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistrnsialisme dan Abolisionisme, Binacipta,  bandung, 1996, halaman 101.
Negara melalui alat-alat pemerintah berhak menjatuhkan pidana atau memidana. Hal ini sesuai dengan pendapat polak bahwa pemerintah yang mengendalikan hukum itu, dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana melalui alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana itu meruoakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.
Negara atau pemerintah berhak memidana atau yang memegang ius puniendi, dan menurut beysens alasan negara atau pemerintah berhak memidana karena:
a. Sudah  menjadi  kodrat  alam,  negara  itu  bertujuan  dan  berkewajiban  mempertahankan  tata  tertib  masyarakat  atau ketertiban negara. Disinilah ternyata pemerintah itu benar-benar memrintah. Berdasarkan atas hakikat  dan manusia secara alamiah maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu.
b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sikarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif memberi kerugian kepada seseorang karena  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukannya  dengan  sukarela  dan  dapat  dipertanggungjawabkan kepadanya. 20
Hakikat  dan  tujuan  pemidanaan  seiring  dengan  hukum  pidana  itu  merupakan  sanksi  istimewa  dan  menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan system sanksi yang negative, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair. Selanjutnya sudarto menyatakan bahwa sejarah huukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan. Pidana termasuk juga tindakan, bagaimanapun juga termasuk suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu, orang  tidak  henti-hentinya  mencari  dasar,  hakikat  dan  tujuan  pidana  dan  pemidanaan  untuk  memberikan  alasan pembenar pidana itu. 21
Hakikat pidana itu pada umumnya  merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Bonger mengatakan pidana itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Ruslan Saleh mengatakan bahwa pidan adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Hakikat dan tujuan  pemidanaan  itu  terdapat  teori  hukum  pidana.  Teori-teori  hukum  pidana  berhubungan  erat  dengan  subjectif strafrecht  sebagai  peraturan  hukum  positif  yang  merupakan  hukum  pidana.  Alat-alat  negara  mempunyai  hak  untuk memidana seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan alasan:
a. Menurut teori negativism bahwa terdapat hak memidana ini mungkin ada pendapat bahwa hak memidana sama sekali tidak  ada.  Hazewingkel  surina  yang  mengingkari  sama  sekali  hak  memidana  dengan  mengutarakan  keyakinan mereka, bahwa sipenjahat tidak boleh dilawan dan bahwa musuh tidak boleh dibenci;
b. Teori absolute atau mutlak, bahwa menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti sanksi pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin dirugikan. Hanya dilihat kemasa lampau, tidak dilihat kemasa depan;
c. Teori relative atau nisbi, bahwa menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikutu dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada juga tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini dinamakan juga dengan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu, tidak terulang lagi;
d. Teori gabungan bahwa ada dua pendapat yang bertentangan maka  muncul teori vergelding dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana;
Berdasarkan  penjelasan  tentang  teori-teori  pemidanaan  begaimana  dijelaskan  diatas,  maka  sekarang  kita  akan membahas  tentang  konsep-konsep  pemidanaan.  Bahwa  pemidanaan  yang  diatur dalam  KUHP  dimulai  dari  Pasal  10 KUHP yang sebagai dasar hukum dalam  menjatuhkan pemidanaan oleh ahkim.  Pasal 10 KUHP menyebut dua jenis hukuman yaitu: hukuman pokok dan hukuman tambahan..

## SIMPULAN
Pemikiran Double Track System menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para  pelaku  kejahatan  narkotika  dan  dengan  proses  ini  dilksanakan  akan  mampu  untuk  sembuh  dari  ketergantungan
20 Siswanto S, Op.,Cit, halaman 228-230.
21 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana ,  Alumni, Bandung, 1997, halaman 30.
penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
Nurul  Huda,  dkk, Asesmen  Terpadu:  Penerapan  Restorative  Justice  Penanggulangan  Kejahatan  Narkotika  Di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation Of Restorative Justice To Countermeasure Drugs Crime In Indonesia), Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum,    Jurnal  Nasional  Akreditasi  SINTA  2  Surat  Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018, Volume 14, Nomor 1, Maret 2020.
Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016.
Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia, Yustisia, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012.
Badan Narkotika Nasional, Press Realese Akhir Tahun (“Kepala BNN : Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama”!), BNN RI, Jakarta, 20 Desember 2011.
Singgih Aditya Utama, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika , Badamai Law Journal, Vol. 3, Issues 1, September 2018. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010,  hlm  93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Yong ohoitimur, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. Merry Natalia Sinaga, Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3 No.1 2018.
Elsam. Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan, Elsam, Jakarta, 2005. Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana,  Prespektif  Eksistrnsialisme  dan  Abolisionisme, Binacipta,  bandung, 1996.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana ,  Alumni, Bandung, 1997. .