INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6263-6271 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Determinasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Upah Minimal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung
Kiki Karisma 1 ✉ , Nafik Umurul Hadi 2
Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung Email: kikikaisma2001@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pengkajian ini memiliki tujuan yaitu untuk menentukan bagaimana indeks pembangunan manusia dan upah minimum berdampak pada kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Data yang dipakai adalah seri waktu  sekunder  Kabupaten  Tulungagung  dari  tahun  2008  hingga  2022.  Badan  Pusat  Statistik Tulungagung  menyediakan  data  ini.  Data  kuantitatif  deskriptif,  analisis  regresi  linier  berganda.  Indeks pembangunan manusia dan upah minimum digunakan sebagai variabel independen dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Tulungagung, sementara variabel upah  minimum  mempengaruhi.  Namun,  indeks  pembangunan  manusia  dan  upah  memiliki  dampak signifikan sebesar 97% terhadap kesejahteraan masyarakat Tulungagung secara bersamaan. Variabel lain memiliki dampak sebesar 3%.
Kata Kunci: IPM, Kesejahteraan Masyarakat, Upah Minimum

## Abstract
This study aims to determine how the human development index and minimum wage impact the welfare of the Tulungagung community. The data used is the secondary time series of Tulungagung Regency  from  2008  to  2022.  The  Tulungagung  Central  Bureau  of  Statistics  provides  this  data. Descriptive  quantitative  data  was  used  in  this  study.  Multiple  linear  regression  analysis  was  used. Human development index and minimum wage are used as independent variables and community welfare as the dependent variable in this study. The results show that the human development index variable does not affect the welfare of the people of Tulungagung, while the minimum wage variable does. However, the human development index and minimum wage have a significant impact of 97% and 3% on the welfare of Tulungagung people together. Other variables have an impact of 3%. Keyword: Community Welfare, HDI, Minimum Wage

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan  merupakan  salah  satu  visi  dari  pembangunan  segenap  masyarakat, kesejahteraan  yang  merupakan  kemampuan  sebuah  keluarga  untuk  memenuhi  semua kebutuhan mereka agar dapat menjalani kehidupan yang bahagia, sehat, dan bermanfaat. Menurut (Mulia & Saputra, 2020) ) Ekonomi, kesehatan, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat adalah beberapa indikator kesejahteraan.
Indonesia  mempunyai  peran  dalam  mencapai  kesejahteraan  ekonomi  dalam Sustainale Development Goals (SDGs) dibawah naungan PBB. SDGs sendiri merupakan suatu tujuan atau sasaran yang terdiri dari 17 bidang pembangunan untuk mengatasi berbagai tantangan termasuk dalam sektor pangan. Di Indonesia sendiri kesejahteraan masyarakat dapat  dilihat  dari  tingkat  pengeluaran  konsumsi  masyarakat,  (Alitasari  &  Yasa,  201  C.E.) berpendapat bahwa pola pengeluaran konsumsi masyarakat adalah elemen penting untuk penilaian tingkat kesejahteraan.
Oleh karena itu, pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa digunakan untuk pemenuhan  keperluan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  dan  tempat  tinggal  di  samping kebutuhan  dasar  yang  lain.  Dengan  demikian,  nilai  konsumsi  masyarakat  terkait  dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.
Tabel 1. Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Kabupaten Tulunggung, 2018-2022
Pengeluaran Dalam Rupiah Pengeluaran Perkapita Sebulan 2022 2021 2020 2019 2018 Makanan 399.428 399.428 504.173  447.334.60  442.533.57 Non Makanan 428.845 428.845 528.687  449.239.63  468.361.72 Jumlah 828.273 828.273   1.032.860  896.574.23  910.895.29
Sumber: BPS, 2022
Tabel 1 memperlihatkan bahwa pengeluaran makanan dan non makanan perkapita sebulan  Kabupaten  Tulungagung  dalam  rupiah.  Pada  tahun  2021  dan  2022  menjadi pengeluaran total terendah dengan nilai yang sama yaitu dengan jumlah 828.273 rupiah. Dalam  tahun  ini  mengalami  penurunan  pengeluaran  yang  cukup  signifikan  yang sebelumnya pada tahun 2020 senilai 1.032.860 rupiah, pada tahun 2020 jumlah pengeluran perkapita sebulan menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun tersebut. Penurunan juga terjadi pada  tahun  2019  dengan  nilai  896.574.23  rupiah  sedangkan  di  tahun  2018  jumlah pengeluaran rata-rata perkapita sebulan senilai 910.895.29 rupiah. Jadi dari tabel diatas di
Kabupaten  Tulungagung  terjadi  peningkatan  dan  penurunan  pengeluaran  makanan  dan non makanan sebulan, tahun 2018-2022 ini didominasi oleh pengeluaran non makanan.
Tabel 2. Perbandingan Angka IPM Kabupaten Tulungagung, 2018-2022
Kabupaten IPM 2018 2019 2020 2021 2022 Tulungagung 71,99 72,62 73,00 73,15 74,06 Trenggalek 68,71 69,46 69,74 70,06 71,00 Blitar 69,93 70,57 70,58 71,05 71,86 Kediri 71,07 71,85 72,05 72,56 73,46
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022
Tiga  dimensi  penting  yang  digunakan  dalam  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) adalah kemampuan untuk mencapai taraf hidup yang layak, memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan panjang umur, dan memperoleh pengetahuan (Soekapdjo & Oktavia, 2021).
Pada  Tabel  2  IPM  Kabupaten  Tulungagung  tahun  2022  tercatat  selalu  mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang semula sebesar 71,99 persen naik menjadi 74,06 persen. Jika di bandingkan dengan tiga Kabupaten lainnya, Kaupaten Tulungagung menempati posisi yang pertama di tahun 2018-2022.
Tabel 3. Perbandingan Upah Minimum Kabupaten Tulungagung, 2018-2022
Kabupaten Upah Minimum 2018 2019 2020 2021 2022 Tulungagung  1.671.035  1.805.220  1.958.844  2.010.000  2.029.359 Trenggalek 1.509.816  1.763.268  1.913.322  1.938.321  1.944.933 Blitar 1.653.383  1.801.406  1.954.706  2.004.705  2.015.071 Kediri 1.713.400  1.850.986  2.008.505  2.033.504  2.043.423 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022
Untuk mencegah kemiskinan di kalangan pekerja, termasuk menjaga standar hidup mereka, upah minimum adalah langkah yang masuk akal untuk memastikan bahwa pekerja menerima upah yang adil (Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, 2015).
Pada  tabel  3  diatas  melalui  Survey  Angkatan  Kerja  Nasioanl  (SAKERNAS)  yang  di lakukan oleh BPS, pada tahun 2022 upah minimum Kabupaten Tulungagung meningkat dari tahun 2021 dengan nilai 2.039.359 yang sebelumnya 2.010.000, peningkatan juga terjadi di Kabupaten  Kediri  di  tahun  2022  sebesar  2.043.423  rupiah  lebih  besar  dari  Kabupaten Tulungagung, akan tetapi peningkatan upah mnimum di Kabupaten Trenggalek lebih kecil dari Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar 1.944.933 rupiah di tahun 2022. Dari penjelasan diatas upah minimum Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan dari tahun ketahun
sebesar 19.359 rupiah di tahun 2022.
Dari penjelasan diatas dapat  disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan pada tahun 2022  antara  indeks  pembangunan  manusia,  upah  serta  kesejahteraan  masyarakat Tulungagung. Saat indeks pembangunan manusia meningkat, upah minimum meningkat, namun  kesejahteraan  masyarakat  yang  diukur  dari  jumlah  pengeluaran  rumah  tangga ternyata justru menurun. Hal ini  bertolak belakang dalam jurnal (Syahputri & Fisabilillah, 2023) Teori (Mankiw,2006) yang dimana penyerahan upah didasarkan pada standar hidup yang  memadai    seperti  sandang,  pangan,  papan,  serta  pendidikan  yang  meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dalam jangka panjang.
Oleh  karenanya,  peneliti  ingin  mengkaji  mengenai  indeks  pembangunan  manusia serta upah minimum dan kesejahteraan masayarakat Tulungagung.

## METODE PENELITIAN
Menggunkan  metode  kuantitatif  deskriptif,  data  sekunder  berurutan  yang  dihitung mulai 2008-2022 selama 15 tahun. Data ini digunakan untuk menyempurnakan penelitian bersal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung. Populasi berasal dari data sekunder  yang  berasal  dari  BPS  Tulungagung  periode  Tahun  2008-2022  tentang pengeluaran perkapita rumah tangga, indeks pembangunan manusia serta upah minimum. Data diuji menggunakan SPSS 26 regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Hasil uji asumsi klasik yang dilakukan penelitian ini dengan program SPSS 26 adalah sebagai berikut:
Normalitas Data
Tabel 4. Normalitas
Hasil  pengujian  normalitas  menunjukkan  bahwa  kesejahteraan  masyarakat dipengaruhi oleh semua variabel. Nilai residual berdistribusi normal, menurut nilai sig 2- tailed yang 0,200 lebih besar dari 0,05.
Multikolinieritas
Tabel 5. Multikolinieritas
Tidak ada multikolinieritas pada variabel independen IPM dan upah karena nilai VIF mereka 1,640 dan toleransinya 0,610.

## Uji Heterokedastisitas
Tabel 6. Uji Heterokedastisitas
Seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 6 di atas, titik tersebar pada sumbu Y di atas dan di  bawah  garis  0.  Pola  tidak  ada.  Dengan  demikian,  data  tidak  menunjukkan heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi

## Tabel 7. Autokorelasi
Nilai d sebesar 1,562 > 0,946 dan lebih kecil dari nilai du sebesar 2,457, menurut tabel 7 di atas. Ini menunjukkan bahwa autokorelasi tidak terjadi secara statistik.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan tabel 8, hasil uji determinasi menunjukkan bahwa kolom R square adalah sebesar 0,970, yang berarti nilai kuadrat dari koefisien korelasi R, yaitu 0,985 x 0,985 = 0,970, dan  besarnya  nilai  koefisien  determinasi  adalah  0,970  =  97%,  dengan  angka  ini  berarti variabel  independen  berpengaruh  sebesar  97%  pada  variabel  tingkat  kesejahteraan masyarakat, tersisa 3% variabel lain yang mempengaruhi.
Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 9. Analisis Regresi Linier Berganda
Perumusan persamaan regresi berganda sebagai berikut: Y = a + b1x1 + b2x2 + e Y = -314753.341 + 5561.541 + 0,503 + e
Persamaan diatas mengandung makna bahwa:
a) Konstanta mempunyai nilai negatif sebesar -314753.341. Artinya apabila IPM dan upah minimum nol (0) maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami penurunan.
b) Menurut  koefisien  regresi,  IPM  akan  meningkat  sebesar  5561.541  jika  tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat sebesar 1%, dan IPM akan turun sebesar 5561.541 jika penurunan IPM sebesar 1%.
c) Koefisien  Regresi  Upah  Minimum:  jika  upah  minimum  meningkat  sebesar  1%,  tingkat kesejahteraan akan meningkat sebesar 0,503 (50,3%), dan jika upah minimum turun sebesar 1%, kesejahteraan masyarakat akan turun sebesar 0,503 (50,3%).
Uji t
Tabel 10. Uji t
Dari hasil SPSS diatas diperoleh:
H1:  Nilai signifikasi variabel IPM (X1) adalah 0,528, yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi lebih besar dari tingkat signifikansi (a = 0,05). Oleh karena itu, karena nilai signifikasi 0,528 lebih besar dari probabilitas 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak. Akibatnya, IPM tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
H2: Karena  nilai  sig  0,000  lebih  kecil  dari  probabilitas  0,05,  variabel  upah  minimum  (X2) ditolak,  dan  H0  diterima.  Oleh  karena  itu,  Upah  Minimum  berdampak  positif  dan signifikan pada kesejahteraan masyarakat.
Uji F
Tabel 11. Uji F
Dari tabel 11 diatas terdapat kesimpulan yaitu:
1) Peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  H0  ditolak  Ha  diterima,  atau  bahwa variabel IPM (X1) dan variabel upah minimum (X2) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Ini dapat dilihat berdasarkan nilai sig 0,000 yang kurang dari 0,05.
2) Peneliti dapat mengatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, atau bahwa variabel IPM (X1) dan variabel upah minimum (X2) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) secara bersamaan, berdasarkan nilai F hitung dari output anova sebesar 189.759. Pembahasan
Hasil etimasi IPM menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,528, menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari tingkat  signifikansi  (a = 0,05). Karena itu, H0 diterima dan H1 ditolak,  karena  nilai  signifikan  0,528  lebih  besar  dari  probabilitas  0,05.  Akibatnya,  dapat disimpulkan bahwa IPM tidak berdampak pada kesehatan. Hasil menentang penelitian yang dilakukan oleh (Defianti et al., 2021) nilai signifikasi 0.0000 kurang dari 0.05, dengan nilai tersebut  menunjukkan  bahwa  IPM  memiliki  pengaruh  posistif  dan  signifikan  terhadap kesejahteraan. Hal ini di duga karena  adanya faktor yang berbeda dengan penelitian ini, diantaranya metode yang kurang sesuai, data yang diambil juga terbatas yaitu dari tahun 2008-2022, data purchasing power parity tidak lengkap.
Hasil estimasi menunjukkan bahwa, dengan probabilitas 0,000 lebih rendah dari 0,05, upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Tulungagung. Sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya (Stevani & Arief, 2020) Tingkat upah minimal berkontribusi  besar  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Ini  menunjukkan  bahwa  upah meningkat, seiring dengan kesejahteraan masyarakat Tulungagung ikut meningkat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ho di tolak dan Ha diterima karean nilai dari sig 0,000 < 0,05 atau dengan kata lain secara bersama-sama atau simultan variabel IPM, dan variabel upah minimum berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nilai F hitung sebesar 189.759  menunjukkan  bahwa  variabel  upah  minimum  dan  IPM  berdampak  pada kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN
Hasil penelitian memungkinkan beberapa kesimpulan berikut:
1. Kesejahteraan masyarakat Tulungagung tidak di pengaruhi oleh indeks pembangunan manusia.
2. Kesejahteraan masyarakat Tulunggagung dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh upah minimum.
3. Kesejahteraan masyarakat Tulungagung dipengaruhi oleh upah minimum dan indeks pembangunan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alitasari, N. P. M., & Yasa, I. G. W. M. (201 C.E.). Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia. E-Journal EP Unud, 10(5), 2130 – 2157.
Defianti, L., Aimon, H., & Anis, A. (2021). Pengaruh Infrastruktur, Indek Pembangunan Manuia dan  Korupsi  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, 3(1), 25. https://doi.org/10.24036/jkep.v3i1.13513 Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. Jurnal EL-RIYASAH, 11(1), 67.
https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069
Sari  Nurmalisa  Sungkar,  Nazamuddin,  M.  N.  (2015).  Pengaruh  Upah  Minimum  terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 3(2), 40 – 53.
Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah  Minimum  Provinsi  Terhadap  Pengangguran  Di  Indonesia. Jurnal  Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 5(2), 94 – 102. https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10070
Stevani,  J.  V.,  &  Arief,  S.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan  Penduduk  Dan  Tingkat  Upah Minimum Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat  Di  Kota Surabaya. Jurnal Ekonomi & Bisnis,  5(2),  95 – 102.  http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable  procurement practice.pdf%0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note- sustainable-public-
procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/Procurement GuideIntegratingSustainabilit
Syahputri, R. K. R., & Fisabilillah, L. W. P. (2023). Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, Dan  PDRB  Terhadap  Kemiskinan  Di  Provinsi  Jawa  Timur. Independent:  Journal  of Economics, 2(2), 169 – 184. https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50990