## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx

## Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak

## Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, Mu’amaroh
UIN Walisongo Semarang, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban Email: fawziaulya645@gmail.com, lisaniyah1@gmail.com, muamaroh281@gmail.com

## Pendahuluan
Perkawinan  sebagai  pengejawantahan  dari  reunifikasi  kemanusiaan. Hal  ini  berarti  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  kepentingan  yang sama atas perkawinan mereka, dan oleh karena itu didalam perkawinan seharusnya  tidak  diperhitungkan  lagi  antara  kepentingan  laki-laki  pada satu fihak dan kepentingan perempuan pada  fihak lain  secara dominan apalagi  subordinat  oleh  salah  satu  fihak.  Suami  isteri  mempunyai  satu
Abstrak: Hadhanah  adalah  persoalan  pemeliharaan anak/hak  asuh  anak.  Didalam  KHI  Pasal  105  hufuf  a menyatakan  bahwa  pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian  didalam  Pasal  156  KHI  juga  dijelaskan  bahwa, apabila  ibu  meninggal  dunia  atau  tidak  memenuhi persyaratan  sebagai  pengasuh,  maka  sesuai  urutan  akan dikuasakan  kepada  garis  keturunan  ibu.  Tetapi  dalam beberapa  kasus  salah  satunya  di  dalam  putusan  No 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan hak asuh anak dibawah umur kepada  bapak,    yang  dalam  ini  berkedudukan  sebagai pemohon.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian normatif,  analisis  data  dengan  menggunakan  metode deskriptif analisis. Kesimpulan yang dapat dijelaskan dalam penelitian  ini,  adalah;  Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam bahwa hak asuh anak yang masih berusia dibawah 12 tahun adalah  hak  ibunya,  tetapi  ada  beberapa  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  yang  dapat  dijadikan acuan  agar  hak  asuh  anak  di  bawah  umur  tersebut  dapat dikuasakan kepada bapak kandungnya, diantaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan mengenai permintaan pencabutan  hak  asuh  anak  oleh  salah  satu  ataupun  kedua orang tua maupun keluarga dari anak tersebut dan Pasal 14 Undang-Undang  Perlindungan  Anak  mengenai  pemisahan seorang anak dengan salah satu atau kedua orang tua.
Kata Kunci :  Hadhanah, mumayyiz, bapak.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
kepentingan  yang  sama  dalam  perkawinan,  satu  dengan  yang  lain masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu dalam rumah tangga, satu  dengan  lainnya  tidak  ada  subordinasi,  perbedaan,  apalagi kepentingan  mutlak.  Konsep  perkawinan  seharusnya  difahami  sebagai pernghargaan  atas  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.Isteri  milik  suami demikian juga suami milik istri masing-masing saling memiliki dan saling menyayangi. 1
Dalam  rumah  tangga,  meskipun  pada  awalnya  hanya  ada  dua individu  saja  yakni  suami  dan  istri,  menjalin  sebuah  hubungan  penuh dengan  kasih  sayang  seolah-olah  akan  berjalan  sesuai  alur  dan  bertahan seiring  berjalannya  waktu.  Namun  pada  kenyataannya  dengan  adanya perbedaan  dan  kasih  sayang  yang  tidak  dirawat  secara  selaras  dengan rasa  saling  mengayomi  dan  menghargai  akan  pudar,  bahkan  akan berubah  menjadi  rasa  kebencian  yang  amat  besar.  Jika  sebuah pertentangan  di  dalam  keluarga  muncul  antara  suami  dan  istri  yang tentunya tidak mendapat jalan pemecahan dan tidak berangsur membaik seperti  keadaan  semula.  Keadaan  tersebut  tentu  tidak  akan  berdampak baik pada kondisi fisik dan psikis anaknya. 2
Suatu  gugatan  perceraian  ini  akhirnya  menimbulkan  berbagai permasalahan.  Di  samping  gugatan  cerai  itu  menimbulkan  putusnya suatu  ikatan  perkawinan,  Muncul  pula  masalah  setelah  dikabulkannya gugatan perceraian itu misalnya, perebutan harta gono gini, dan apabila sudah  memiliki  keturunan  timbul  masalah  pula  masalah  tentang  siapa yang  lebih  berhak  mengasuh  atau  mendapatkan  hak  asuh  anak  yang masih  dibawah  umur.  Kemudian  masalah  yang  paling  pokok  dalam pemeliharaan  anak  adalah  syarat-syarat  yang  menjadi  Hadhin,  karena sifat  seorang  pengasuh  akan  berpengaruh  kuat  terhadap  anak  yang menjadi  asuhannya,  keberhasilan  anak  dalam  perkembangan, kedewasaan, dan pendidikannya. Sebab ciri dasar manusia adalah bersifat dinamis,  merdeka,  dan  sosial.  Maka  pada  saat  inilah  seorang  anak diberikan  pendidikan  yang  paling  besar  sifatnya  seperti  diajarinya seorang anak mengenal Tuhan sebagai bekal tauhid dan jiwanya.
Bilamana    terjadi  perceraian,    maka  orang    yang  paling  berhak
1 Ali Imron, Memahami  Konsep  Perceraian  Dalam  Hukum  Keluarga, (Buana Gender- Vol. I Nomor I, Januari – Juni 2016), hlm. 18.
2 Satria effendi M.Zeim,  Problematika  Hukum   Keluarga Islam Hukum  Keluarga Islam Kontemporer,   (Jakarta: Kencana, 2004),  hlm. 137.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
mengasuh  dan  memelihara  anak-anaknya  adalah  ibunya.  Apalagi  anak dibawah  usia  12  tahun  masih  sangat  membutuhkan  kasih  sayang  yang lebih.  Ibu  yang  dianggap  mampu  pengatur  pengoptimalan  tumbuh kembang  secara  terpelihara.  Meskipun  secara fisik  seorang  laki-laki  jauh lebih kuat dibandingkan perempuan, namun pada beberapa hal ibu jauh memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh seorang suami. Jadi, peran ibu mendidik  anaknya  yang  notabenya  masih  dibawah umur tidak bisa di gantikan oleh orang lain atau bahkan oleh suaminya sendiri. 3
Secara  istilah  hadhanah  adalah  pendidikan  dan  pemeliharaan  anak sejak  dari  lahir  sampai  sanggup  berdiri  sendiri  mengurus  dirinya  yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Menurut Sayyid Sabiq Hadhanah adalah melakukan  pemeliharaan  anak-anak  yang  masih  kecil  baik  laki-laki  atau perempuan atau yang sudah besar tapi belum tamziz, tanpa perintah dari padanya,  menyediakan  sesuatu  yang  menjadi  kebaikannya,  menjaganya dari  suatu  yang  merusak  jasmani,  rohani,  dan  akalnya  agar  mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup 4 dan dapat memikul tanggung jawab apabila dia sudah dewasa.
Hadhanah  dalam  hukum  perdata  bisa  disebut  dengan  istilah pengasuhan atau  perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak    seorang    anak    dari  orang  tua    dan    juga    merupakan    kewajiban orang tua terhadap anak.
Ketentuan  hadhanah  akibat  terjadi  perceraian orang tuanya di atur dalam  Kompilasi   Hukum Islam dalam  Pasal 105 5 yaitu:
a. Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz    atau    berumur  12  tahun adalah  hak  ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah  mumayyiz  diserahkan kepada anak untuk    memilih  ayah  atau    ibu    sebagai    pemegang    hak pemeliharaannya.
c. Biaya   pemeliharaan  ditanggung  oleh   ayahnya. Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 156 6 yang mengatur tentang hak hadhanah akibat perceraian yaitu:
3 Al-Hamdani,  RisalahNikah:  Hukum      Perkawinan  Islam,  (Jakarta:  Pustaka  Amani, 2002). hlm.318.
4 Zakiah   Darajat, Ilmu    Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1995) , hlm.  425.
5 Pasal 105, KHI
6 Pasal 156, KHI

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
1. Anak  yang  belum  mumayyiz  berhak  mendapatkan  hadhanah  dari ibunya,  kecuali  bila  ibunya  telah  meninggal  dunia,  maka kedudukannya digantikan oleh:
a. Wanita-wanita dari garis keturunan ibu.
b. Ayah.
c. Wanita-wanita dari garis keturunan ayah.
d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
e. Wanita-wanita  kerabat  sedarah  menurut  garis  kesamping  dari ayah.
2. Anak  yang  sudah  mumayyiz  berhak  memilih  untuk  mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila  pemegang  hadhanah  tidak  dapat  menjamin  keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi,  maka  atas  permintaan  kerabat  yang  bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah pada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. 7
Apabila  seorang  suami  menceraikan  istri  sedangkan  ia  memiliki seorang  anak  darinya,  maka  sang  istri  lebih  berhak  untuk  memelihara anak tersebut sampai ia baligh dan selama ia tidak menikah dengan laki- laki  lain.  Menurut  riwayat  Imam  Malik  dalam  kitab  Muwaththa’  dari Yahya bin Sa’id berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khatab mempunyai  seorang  anak,  namanya  ‘Ashim  bin  Umar,  kemudian  ia bercerai,  pada  suatu  waktu  Umar  pergi  ke  Quba  dan  menemui  anaknya itu  sedang  bermain-main  diatas  kudanya.  Dalam  pada  itu  datanglah nenek si anak. Umar berkata: “anakku” wanita itu berkata pula “anakku”. Peran  seorang  ibu  dalam  mendidik  anak  tidak  bisa  di  sejajarkan dengan  bapak  oleh  karena  itu,  ibu  memiliki  naluri  yang  kuat  terhadap anaknya  dibandingkan  bapaknya.  Untuk  itu,  ibu  memiliki  keutamaan- keutamaan  dibandingkan  bapak.  Keutamaan-keutamaan  tersebut  adalah sebagai berikut:
a) Ibu  lebih  sabar  dibandingkan  bapak   dalam   hal  mendidik   anak.
b) Ibu   memiliki   insting   alami yang tidak   dimiliki   oleh   bapak.
c) Ibu   lebih   tahu   karakter moral anak   dibandingkan   bapak. Begitu   besarnya  peran  ibu  dalam  mendidik  anak  sangat  perlu diapresiasi.  Mengingat    ibu    mempunyai    peran    ganda,  peran    sebagai
7 Undang-Undang      Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang      Perkawinan dan KHI,   (Grahamedia Press), hlm.377.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
istri  dan  peran  sebagai  seorang  ibu. Sebagai  istri  ia  harus  senantiasa taat      kepada      suaminya      selagi      suaminya      tidak      menjerumuskan kearah      kemaksiatan      dan      kejahatan  sedangkan  ibu      adalah penyelamat    generasi yang masa   depan   dengan   mendidik   anak-anak kearah    yang lebih  baik.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  termasuk penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.  Kepustakaan  dilakukan  dengan  menggunakan  buku-buku, kitab-kitab  fiqih,    perundang-undangan,    dan  yurisprudensi  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini . Pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  model  pendekatan  kasus,  yaitu  mempelajari  norma- norma  atau  kaidah  hukum  yang      dilakukan      dalam  praktik  hukum terutama   mengenai kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan.

## Konsep Hadhanah dalam Islam
Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk  atau  di  pangkuan”.  Karena  ibu  waktu  menyusukan  anaknya meletakkan  dipangkuannya,  seakan  akan  ibu  disaat  itu  melindungi  dan memelihara  anaknya,  sehingga  “hadhanah”  dijadikan  istilah  yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sampai sanggup berdiri sendiri  mengurus  dirinya  yang  dilakukan  oleh  kerabat  anak  itu. 8 Para ulama’  fiqih  mendefinisikan  hadhanah,  yaitu  melakukan  pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah  besar  tetapi  belum  mumayyiz,  menyediakan  sesuatu  yang menjadikan  kebaikannya,  menjaganya  dari  sesuatu  yang  menyakiti  dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. 9
Dalam buku perdata Islam di Indonesia, dikatakan bahwa hadhanah adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukaannya baik dalam bentuk  melaksanakan  maupun  dalam  bentuk  sesuatu  yang  dapat merusaknya. 10 Sedangkan  menurut  KHI  yang  terdapat  dalam  Pasal  1 huruf  G  dikatakan  bahwa  hadhanah  atau  memelihara  anak  adalah
8 Abdul Rahman Ghazaly, “Fikih Munakahat”.(Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 175.
9 Aminuddin & Slamet Abidin, ”Fikih Munakahat 2”, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), hlm 171.
10 Zainudin  Ali,  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  Sinar  Grafindo,  2016) hlm.67.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. 11
Hukum  hadhanah  adalah  wajib  karena  anak  yang  tidak  diperlihara akan  terancam  keselamatannya.  Karena  itu,  hadhanah  hukumnya  wajib sebagaimana  pemberian  nafkah  kepadanya.  Adapun  dasar  hukum tentang  kewajiban  orang  tua  dalam  memelihara  seorang  anak  sesuai dengan firman Allah pada Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang artinya;
“Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua  tahun penuh,  yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara  ma'ruf.  seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar kesanggupannya.  janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan karena  anaknya  dan  seorang  ayah  karena  anaknya,  dan  warispun berkewajiban  demikian.  apabila  keduanya  ingin  menyapih  (sebelum dua  tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan  permusyawaratan,  maka tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin  anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut.  bertakwalah  kamu kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  melihat  apa  yang kamu kerjakan”.
Dari  ayat  diatas  dapat  dipahami  bahwa  hadhanah  adalah  salah  satu kewajiban  bagi  kedua  orang  tua    yang  mendapatkan  hal  tersebut, pengabaian  terhadap  anak  adalah  suatu  penganiayaanterhadap  anak tersebut.  Pendidikan  anak  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  amat penting  dalam  kehidupan  keluarga.  Orang  tua  berkewajiban  untuk mengarahkan anak-anak mereka menjadi orang-orang yang beriman dan berakhlak  mulia,  serta  patuh  dalam melaksanakan  ajaran  agama  dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.
Masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat- syarat  orang  yang  menjadi  Hadhin.  Jika  syarat-syarat  tertentu  tidak terpenuhi  satu  saja  maka  gugurlah  kebolehan  menyelenggarakan hadhanahnya.
Demi  kepentingan  masa  depan  anak  serta  pemeliharaannya diperlukan  beberapa  syarat  bagi  yang  melakukan  hadhanah,  sebagai berikut:
1. Yang  melakukan  hadhanah  hendaklah  sudah  baligh,  berakal,  tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah ini merupakan pekerjaan yang

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
penuh  dengan  tanggung  jawab.  Oleh  sebab  itu,  seorang  ibu  yang mendapat gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah. Ahmad  bin  Hambal  menambahkan  agar  yang  melakukan  hadhanah tidak mengidap penyakit menular.
2. Mempunyai  kemampuan  dan  kemauan  untuk  memelihara  dan mendidik mahdun (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan  yang  bisa  mengakibatkan  tugas  hadhanah  menjadi terlantar.
3. Seorang  yang  melakukan  hadhanah  hendaklah  dapat  dipercaya memegang  amanah,  sehingga  dengan  itu  dapat  lebih  menjamin pemeliharaan  anak.  Orang  yang  rusak  akhlaknya  tidak  dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.
4. Jika yang akan melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang akan  diasuh,  disyaratkan  tidak  kawin  dengan  lelaki  lain.  Dasarnya adalah  penjelasan  Rasulullah  bahwa  seorang  ibu  hanya  mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama  ia belum menikah dengan lelaki lain  (HR.  Abu  Daud).  Adanya  persyaratan  tersebut  disebabkan kekhawatiran  suami  kedua  tidak  merelakan  istrinya  disibukkan mengurus  anaknya  dari  suami  pertama.  Oleh  karena  itu,  seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, hak hadhanahnya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang  dan  tanggung  jawabnya.  Demikian  pula  hak  hadhanah,  hak hadhanah  tidak  gugur  jika  ia  menikah  dengan  lelaki  lain  yang  rela menerima kenyataan.
5. Seorang  yang  melakukan  hadhanah  harus  beragama  Islam.  Orang kafir tidak boleh menjadi pengasuh anak yang beragama Islam.

## Hadhanah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan telah  disebutkan  tentang  hukum  penguasaan  anak  secara  tegas merupakan  rangkaian  dari  hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  terdapat  beberapa    pasal  yang menjelaskan  hak  dan  kewajiban  antara  orang  tua  dan  anak  seperti  pada Pasal  45  Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan menyebutkan bahwa:
1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik-baiknya.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
2) Kewajiban  tersebut  berlaku  sampai  anak  itu  menikah  atau  dapat berdiri  sendiri  dan  kewajiban  tersebut  berlaku  terus  meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus. 12
Mengenai  batas  kewajiban  pemeliharaan  dan  pendidikan  ini  berlaku sampai  anak  tersebut  berumah  tangga  atau  dapat  berdiri  sendiri  dan kewajiban  tersebut  berlangsung  terus-menerus  meskipun  pernikahan orang tuanya bercerai.
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur  mengenai  kekuasaan  orang  tua  terhadap  kekuasaan  anak  di bawah umur, di mana disebutkan bahwa:
Pasal 46 13
1) Anak  wajib  menghormati  orang  tua  dan  mentaati  kehendak  mereka yang baik.
2) Jika  anak  yang  telah  dewasa,  ia  wajib  memelihara  menurut kemampuanya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuanya.
Pasal 47 14
1) Anak yang belum mencapai umur 18 (depan belas) tahun atau yang belum  pernah  melangsungkan  pernikahan  ada  di  bawah  kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.
2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
Pasal 48 15
Orang  tua  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  atau  menggadaikan barang-barang  tetap  yang  dimiliki  anaknya  yang  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
Pasal 49 16
1) Salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut  kekuasaannya terhadap  seorang  anak  atau  lebih  untuk  waktu  tertentu  atas permintaan  orang  tua  yang  lain,  keluarga  anak  dalam  garis  lurus keatas  dan  saudara  kandung  yang  telah  dewasa  atau  pejabat  yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali.
12 Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 13 Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 14 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 15 Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 16 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
c. Meskipun  orang  tua  dicabut  kekuasaannya,  mereka  masih berkewajiban  untuk  memberi  biaya  pemeliharaan  kepada  anak tersebut.
Ketentuan  tersebut  pun  tetap  berlaku  meskipun  pernikahan  orang tuanya putus. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan,  kekuasan  orang  tua  itu  dapat  dicabut  jika  orang  tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan salah  satu orang tuanya berkelakuan buruk sekali. Tetapi meskipun kekuasaannya dicabut mereka  masih  berkewajiban  memberi  pemeliharaan  dan  mengasuh anaknya tersebut.

## Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  masalah  pemeliharaan  anak atau  yang  dalam  Islam  disebut  hadhanah  diatur  dalam  beberapa  pasal didalamnya, seperti yang terdapat dalam pasal:
Pasal 105 17
a. Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak untuk  memilih  di  antara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kompilasi  Hukum  Islam  kaitannya  dengan  masalah  ini  dibagi menjadi dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu:
Periode  Sebelum  Mumayyiz , apabila  terjadi  perceraian  di  mana  telah diperoleh  keturunan  dalam  perkawinan  itu  dan  pada  masa  tersebut seorang anak belum lagi mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang  bermanfaat  dan  yang  berbahaya  bagi  dirinya,  maka  anak  tersebut dikatakan  belum  mumayyiz.  KHI  menyebutkan  pada  bab  14  masalah pemeliharaan  anak  Pasal  98  menjelaskan  bahwa  “Batas  usia  anak  dalam pengawasan  orang  tuanya  adalah  sampai  usia  anak  21  tahun  selama belum  melakukan  pernikahan”.  Pada  Pasal  105  huruf  (a)  bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah  hak  ibunya.  Kemudian  KHI  lebih  memperjelas  lagi  dalam  Pasal 156, dirumuskan sebagai berikut:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
a. Anak  yang  belum  mumayyiz  berhak  mendapatkan  hadhanah  dari ibunya,  kecuali  bila  ibunya  telah  meninggal  dunia,  maka kedudukanya digantikan oleh:
1. Wanita-wanita garis lurus keatas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita garis lurus keatas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah;
7. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya;
8. Apabila  pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat  menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah  telah  dicukupi,  maka  atas  permintaan  kerabat  yang bersangkutan  Pengadilan  Agama  dapat  memindahkan  hak hadhanah  kepada  kerabat  lain  yang  mempunyai  hak  hadhanah juga;
9. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah  menurut  kemampuanya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak tersebut dewasa dapat mengurusi diri sendiri sampai 21 tahun;
10. Bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai  hadhanah  dan  nafkah anak,  Pengadilan  Agama  yang  memberikan  putusan  yaitu berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
11. Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingatkan  kemampuan ayahnya  menetapkan  jumlah  biaya  untuk  pemeliharaan  dan pendidikan anak-anak yang turut padanya. 18
Periode Mumayyiz, pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi  dirinya.  Oleh  sebab  itu,  ia  sudah  dianggap  dapat  menjatuhkan pihaknya sendiri apakah ikut ibunya atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Hal ini telah diatur dalam KHI Pasal  105  ayat  (b)  bahwa:  “Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  di  antara  ayah  atau  ibunya sebagai  pemegang  hak  pemeliharaanya”,  dan  juga  terdapat  dalam  Pasal
18 Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam,  (Jakarta:  Akademika  Pressindo,  2007),  hlm. 151.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
156  ayat  (b)  yang  menyebutkan  bahwa  anak  diberi  pilihan  untuk  ikut dalam asuhan ibu atau ayahnya.
Berakhirnya  masa  asuhan  adalah  pada  waktu  anak  itu  sudah  bisa ditanya  kepada  siapa  dia  akan  terus  ikut.  Batas  usia  anak  dalam pengawasan  orang  tuanya  adalah  sampai  usia  anak  21  tahun  selama belum melakukan pernikahan (Pasal 98 KHI). Jika anak tersebut memilih ibunya maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu. Jika anak itu memilih ikut ayahnya maka hak pengasuh pindah pada ayah.
Pasal 98 KHI 19
1) Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri  atau  dewasa  adalah  21 tahun,  sepanjang  anak  tersebut  tidak  bercacat  fisik  maupun  mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
2) Orang  tuanya  mewakili  anak  tersebut  mengenai  segala  perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3) Pengadilan  agama  dapat  menunjuk  salah  seorang  kerabat  terdekat yang  mampu  menunaikan  kewajiban  tersebut  apabila  kedua  orang tuanya tidak mampu.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 yang berbunyi:
Pasal 26
1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b. Menumbuhkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat  dan minatnya;
c. Dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.
2) Dalam  hal  orang  tua  tidak  ada  atau  karena  suatu  kewajiban  dan tanggung  jawabnya  maka  kewajiban  dan  tanggung  jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku.
Didalam  penjelasan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  ditegaskan:  “Bahwa  pertanggungjawaban  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara  merupakan  rangkaian kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  terus-menerus  demi  terlindungnya
19 Pasal 98, KHI

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
dan terarah  guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik mental, spiritual, maupun sosial”.

## Maslahah Mursalah
Yaitu  menetapkan  hukum  dalam    hal-hal  yang  sama  sekali  tidak disebutkan  dalam  Al-Qur’an  maupun  Hadits,  dengan  pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. 20 Yang menjadi tolok  ukur  suatu  maslahah  adalah  terwujudnya  tujuan  syara ‟ atau  lebih dikenal dengan istilah Maqhasid Syari ‟ ah. Hal ini erat kaitannya dengan keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai  tanpa  terwujudnya  tujuan    syara ‟ tersebut    yang    meliputi pemeliharaan  lima  hal  yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya.
Maslahah  mursalah  sebagai  metode  istinbath  hukum  yang mempertimbangkan  adanya  kemanfaatan  yang  mempunyai  akses  secara umum  dan  kepentingan  secara  terbatas,  tidak  terikat.  Dengan  kata  lain maslahah  mursalah  merupakan  kepentingan  yang  diputuskan  bebas namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri  ditunjuk  untuk  memberikan  kemanfaatan  kepada  umat  dan berfungsi  untuk  memberikan  kemanfaatan  dan  mencegah  kemadzaratan (kerusakan).
Adapun  untuk  menjaga  kemurnian  metode  maslahah  mursalah sebagai  landasan  hukum  Islam,  maka  harus  mempunyai  dua  dimensi penting,  yaitu  sisi  pertama  harus  tunduk  dan  sesuai  dengan  apa  yang terkandung  dalam  nash  (Al-Qur’an  dan  Hadist)  baik  secara  tekstual maupun  kontektual.  Sisi  kedua  harus  mempertimbangkan  kepentingan manusia  secara  berkembang  sesuai  zamannya.  Kedua  sisi  ini  harus menjadi  pertimbangan  yang  secara  cermat  dalam  pembentukan  hukum islam, karena bila kedua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam istinbath hukumnya hanya akan menjadi sangat kaku dan di satu sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu.
Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak Didalam konsep KHI,  jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum 12 tahun) adalah hak ibunya, setelah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang
20 Amin  Farih,  Kemaslahatan  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam  Abu  Ishaq  Ibrahim  al- Syathibi, hlm. 16-17

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
hak  pemeliharaannya.  Sedangkan  biaya  pemeliharaan  tetap  ditanggung oleh ayahnya. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak tetap merupakan kewajiban  ayah  sesuai  kemampuannya  terhadap  anak-anaknya  yang belum berusia 21 tahun. Namun pasal ini bukan berarti meniadakan atau menghapus  hak  bapak  untuk  mengasuh  anak  kandungnya  pasca perceraian dengan istrinya.
Dalam  contoh  putusan  perkara  nomor  0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk, majelis hakim memberikan hak asuh anak dibawah umur  kepada bapak pasca  perceraian.  Dengan  pertimbangan,  ibu  dinilai  tidak  memenuhi syarat untuk diberikan hak hadhanah karena kondisi psikis atau kejiwaan terganggu,  mengalami  depresi.  Pertimbangan  hukum  yang  dilihat  dari faktor psikis, kedekatan antara anak dan bapak ketika gangguan kejiwaan yang dialami ibu sedang kambuh dan membutuhkan perawatan khusus. Meskipun  sebenarnya  perlu  ditekankan  bahwa  ibu  memiliki kelembutan sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih  terhadap  anaknya  khususnya  yang  masih  dibawah  umur,  karena pertimbangan  kemaslahatan  tumbuh  kembangnya  anak  yang  lebih  baik untuk kedepannya atau secara istilah disebut the best interest of child. Hal ini juga tentu mengesampingkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam butir (c)  disebutkan  bahwa  bapak  menjadi  pengasuh  dari  anaknya  apabila  si ibu  telah  meninggal  dunia,  sedangkan  perempuan-perempuan  dalam garis lurus ke atas ibu sudah tidak ada lagi.
Pasal  ini  dapat  menjadi  acuan  bahwa  bapak  juga  mempunyai  hak dalam  pengasuhan  dan  pemeliharaan  anaknya  meskipun  hak  tersebut sangatlah jauh dibandingkan dengan hak ibu, sesuai konteks kepentingan terbaik  untuk  anak.  Dapat  ditarik  kesimpulan  dalam  permasalahan  ini bahwa,  penguasaan  metode  penerapan  hukum  oleh  hakim  dalam menjalankan  tugas  kekuasaan  kehakiman  berdasarkan  mazhab  historis dan  aliran  Freirechtbewegung,  karena  undang-undang  dianggap  tidak lengkap, hakim diharapkan dapat menyesuaikan undang- undang dengan keadaan,  hakim  tidak  semata-mata  mengabdi  kepada  kepastian  hukum, melainkan juga haruas merealisasikan keadilan.
Dalam  aspek  kehidupan  manusia,  terminologi  pemreliharaan  anak perlu dipahami secara luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar orang tua  tidak  hanya  memprioritaskan  kewajibannya  pada  terpenuhinya kebutuhan  matriil  si  anak,  tetapi  lebih  dari  itu  kebutuhan  mereka  akan kasih  sayang,  pendidikan,  kesehatan,  dan  lain-lain  turut  menjadi  faktor

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
penentu  pembentukan  kepribadian  anak.  Kualitas  komunikasi  antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapatkan perhatian.
Setiap  orang  yang  memiliki  hak  hadhanah  hendaknya  memiliki  rasa kasih  sayang,  kesabaran,  dan  mempunyai  keinginan  agar  anak  itu  baik (saleh/salehah)    di  kemudian  hari.    Selain  itu  harus  mempunyai  waktu yang cukup  pula untuk  melaksanakan tugas itu. Pengasuhan anak oleh bapak didalam hukum positif sebagaimana tertuang dalam KHI Pasal 105 merupakan  pilihan  kedua  bagi  majelis  hakim  setelah  ibu  dinilai  tidak sanggup  atau  kurang  baik  untuk  diberikan  hak  asuh  anak  karena pertimbangan  kemaslahatan  tumbuh  kembang  anak  lebih  baik  untuk kedepannya.
Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  mengatur  mengenai  pencabutan  hak hadhanah si ibu, namun dalam hal ini dapat dipakai peraturan mengenai pencopotan  hak  perwalian.  Hal  ini  digunakan  karena  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata di Indonesia hak asuh, hak mendidik, mengasuh dan  lain  sebagainya  masuk  dalam  kategori  hak  perwalian.  Seseorang dapat  ditarik,  diangkat,  dicopot  dari  statusnya  sebagai  wali  apabila mempunyai sifat-sifat tertentu, dalam pasal 109 Kompilasi Hukum Islam disebutkan  bahwa  Pengadilan  agama  atau  badan  hukum  tertentu  dapat mencabut perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada  pihak  lain  atas  permohonan  kerabatnya  bila  wali  tersebut pemabuk,  penjudi,  pemboros,  gila  dan  atau  melalaikan  atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.
Kekuasaan  orang  tua  dapat  dicabut  atau  dialihkan  apabila  alasan- alasan  yang  menuntut  pengalihan  tersebut,  sebagaimana  dinyatakan dalam  pasal  49  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan 21 :
1) Salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut  kekuasaan terhadap  seorang  anak  atau  lebih  untuk  waktu  yang  tertentu  atas permintaan  orang  tua  lain,  keluarga  anak  dalam  garis  lurus  keatas atau  saudara  kandung  yang  telah  dewasa  atau  pejabat  yang berwenang, dengan putusan pengadilan dalam hal :
a. Ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali.
21 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hlm.
202.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
2) Meskipun  orang  tua  dicabut  kekuasaannya,  mereka  masih  tetap berkewajiban  untuk  memberi  biaya  pemeliharaan  kepada  anak tersebut.
Lebih  lanjut  apabila  Pasal  di  atas  dihubungkan  dengan  Pasal  1
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  terdapat  relevansi  karena perilaku buruk ibu sebahai pemegang hak hadhanah sangat bertentangan dengan tujuan hadhanah yaitu untuk menjaga keselamatan hidup seorang anak, sebab perilaku buruk ibu yang menderita depresi ringan yang dapat mengakibatkan  kekerasan  terhadap  anak  akan  menimbulkan  dampak buruk  terhadap  anak  tersebut  baik  fisik  maupun  psikis.  Pada  dasarnya orang  tua  memiliki  tanggung  jawab  melindungi,  mengasuh,  dan mendidik anak sehingga menjadi bekal kehidupannya di masa depan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
“Bahwa  pada  dasarnya  Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan untruk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 22
Kemudian  Pasal  14  Undang-Undang  No.23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  yang  menjelaskan,  setiap  anak  berhak  diasuh  oleh  orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang  sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak  dan  merupakan  pertimbangan  terakhir.    Namun  demikian,  setiap anak berhak atas :
a. Bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi  secara  tetap  dengan kedua orang tuanya;
b. Mendapat  pengasuhan,  pemeliharaan,  pendidikan  dan  perlindungan untuk  proses  tumbuh  kembang  dari  kedua  orang  tuanya  sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. Memperoleh  pembiayaan  hidup  dari  kedua  orang  tuanya  dan memperoleh hak anak lainnya.

## Penutup
Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  bahwa  hak  asuh  anak yang  masih  berusia  dibawah  12  tahun  adalah  hak  ibunya,  ada  beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat dijadikan acuan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
agar  hak  asuh  anak  di  bawah  umur  tersebut  dapat  dikuasakan  kepada bapak kandungnya, diantaranya:
1. Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974    tentang Perkawinan,mengenai  persamaan  hak  antara  ibu  dan  bapak  terkait hak asuh anak dengan mengedepankan kepentingan anak tersebut.
2. Pasal  49  Undang-Undang  Perkawinan  mengenai  permintaan pencabutan hak asuh anak oleh salah satu ataupun kedua orang tua maupun keluarga dari anak tersebut.
3. Pasal  14  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  mengenai  pemisahan seorang anak dengan salah satu atau kedua orang tua demi Kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  merupakan  pertimbangan mutakhir dengan tidak menghilangkan hak-hak seorang anak yang harus dipenuhi orang tua. Hukum islam pun memberikan kelonggaran jika ibu mengalami  depresi  yang  merupakan  udzur  syar’i  tidak  terpenuhinya persyaratan  menjadi  hadhin.  Secara  maslahah  mursalah  sesuai  dengan Kaidah fiqih “Jika ada dua mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang  paling  ringan”.  Jika  anak  dikuasakan  kepada  ibu  yang  mengalami depresi,  hal  yang  dikhawatirkan  jika  mendatangkan  mudarat  (bahaya). Bapak  dianggap  sebagai  sandaran  ternyaman  untuk  anak  sebagai pengganti kedudukan ibu  untuk kepentingan pertumbuhan, pendidikan dan  kenyamanan  anak,  semuanya  itu  untuk  perlindungan  dan kemaslahatan anak atau the best interest of child.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Kompilasi Hukum Islam Al-Hamdani. Risalah  Nikah:  Hukum      Perkawinan  Islam .  Jakarta:  Pustaka Amani. 2002.
Abdul Rahman Ghazaly. Fikih Munakahat . Jakarta: Kencana. 2006.
Ahmad  Rofiq. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Rajawali  Pers. 2013.
Aminuddin  &  Slamet  Abidin. Fikih  Munakahat  2 ,  Bandung:  Cv.  Pustaka Setia. 1999.
Amin Farih. Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al- Syatibi . Semarang: Walisongo Press. 2008.
Satria  dan  M.  Zeim  Effend. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Hukum Keluarga Islam Kontemporer . Jakarta: Kencana. 2004.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxxx - xxxx
Syamsu  Andi  dan  Fauzan  Alam. Hukum  Pengangkatan  Anak  Prespektif Islam . Jakarta:Kencana. 2008.
Zainudin  Ali. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafindo. 2016.
Zakiah Darajat. Ilmu    Fiqh , Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.
Adil, Legalitas   Penguasaan   Hak  Asuh Anak , ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No 1.
Ali  Imron,  2016, Memahami    Konsep   Perceraian    Dalam    Hukum    Keluarga, Buana Gender-Vol. I Nomor I, Januari – Juni.
Anshory, Mohammad, 2010, “Hak hadhanah terhadap ibu wanita karir (analisa putusan  perkara  nomor:  458/Pdt.G/2006/PA.Dpk  Pengadilan  Agama Depok)”, Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.