Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018

## INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM

## Nuria Siswi Enggarani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: Nse178@ums.ac.id

## Abstrak
Dalam konstitusi telah ditentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum ( rechstaat), demikian pula yang tertuang dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 NRI. Di dalam representasi negara hukum, salah satu faktor terpenting terletak dalam lembaga peradilannya, di mana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah, dalam hal ini antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya. Salah satu prinsipal dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dampak yang buruk termasuk peluang munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji mengenai independensi peradilan yang ada di Indonesia sebagai representasi dari adanya negara hukum. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai rumpun ilmu normatif, ilmu hukum mempunyai alur kerja secara khas sui generis. Metode pendekatan yang digunakan di penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, di mana metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji lebih mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yang disebut dengan statute approach, yang dikaji dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan termasuk juga pengaturan regulasi yang terkait dengan kajian permasalahan yang diambil. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach) yang berpijak dari pandangan atau pendapat ahli maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
Kata Kunci: independensi, peradilan, negara hukum, hakim

## Nuria Siswi Enggarani

## Pendahuluan
Konstitusi telah menentukan yang tertuang dalam aturan dasar negara bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Begitu juga dalam penjelasan konstitusi yang menjelaskan mengenai sistem pemerintahan negara di mana jelas diatur bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum ( rechstaat )”. Konsep rechstaat merupakan konsep negara hukum di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem Civil  Law. Di dalam konsep ini, berdasarkan doktrin yang dijelaskan oleh Julius Stahl, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam negara hukum terdiri atas beberapa poin penting sebagai berikut: a.  Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia ( grondrechten);
b.  Adanya pembagian kekuasaan ( scheiding van machten );
c.  Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum ( wet matigheid van her bert ); d.  Adanya peradilan administrasi
( administratief rechtspraak). 1
Salah satu unsur yang paling penting dalam negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen, sebab dalam sebuah pemerintahan, selalu terdapat permasalahan atau sengketa yang melibatkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah yang berhadapan dengan rakyat dalam suatu pemerintahan yang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Doktrin yang sama disampaikan oleh Sjahran Basah, mengenai hadirnya peradilan sebagai salah satu unsur yang penting dan juga paling dominan yang merujuk ke dalam proses-proses penegakan hukum untuk memberikan keadilan dan juga kepastian hukum bagi masyarakat dan juga pemerintah demi tercapainya apa yang dinamakan dengan check and  balance. 2 Posisi atau kedudukan lembaga- lembaga peradilan di Indonesia merupakan satu kesatuan dari implementasi adanya konsep negara hukum yang mencitakan adanya supremasi hukum
1 Donald A. Rumokoy, 2001, Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di
Dalamnya dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum
Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, hlm. 7
2 Sjachran Basah, 1997, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni, hlm. 26
maupun penegakan hukum yang adil. 3 Usaha dalam tercapainya negara hukum yang berkeadilan, salah satu faktor utama dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Tanpa adanya independensi dalam lembaga kehakiman dan juga peradilan yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau eksekutif, hal ini dapat memperlebar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan termasuk diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara dan pemerintah. 4 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, lembaga peradilan lain yang memiliki fungsi di bidang kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam pengaturan undang-undang. Hal ini selain memberikan pengaturan yang jelas tentang posisi lembaga-lembaga peradilan tersebut di luar tempat lingkungan peradilan yang telah diatur dalam konstitusi. 5
Kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 yang dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2), di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,” hal ini sebagaimana pula yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 25, yang menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan juga peradilan tata usaha negara.
3 Galang Asmara, 2006, Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia,
Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm. 3
4 Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hal.301
5  Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 32

## Independensi Peradilan dan Negara Hukum
Beranjak dalam ketentuan tersebut, maka lembaga-lembaga yang didirikan yang berada pada fungsi kekuasaan kehakiman telah disebutkan dan diatur secara limitatif atau terbatas. Sehingga tidak ada lembaga peradilan selain yang telah disebutkan secara tegas dan diatur dalam konstitusi ( expressive verbs ) . Meskipun kemudian di masa mendatang dimungkinkan untuk dibangun lembaga peradilan atau pengadilan yang berwenang menangani kasus tertentu sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah dibuat dewan legislatif, namun lembaga tersebut haruslah kemudian berada dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer atau lingkungan peradilan tata usaha negara. Hakim sebagai pelaku utama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi terhadap kekuasaan kehakiman, sebab dalam pengaturan konstitusi di Indonesia, telah diatur bahwa kekuasaan kehakiman yang terdiri atas fungsi badan peradilan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang- undang. Di dalam mengimplementasikan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim dalam hal ini harus profesional dalam menjalankan ruang lingkup kewajiban dan tugas yang telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah hakim mampu memahami hal yang menjadi kewenangannya, selanjutnya hakim diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai moral dan integritasnya dan secara profesional dapat menyelesaikan kasus-kasus perkara yang ditanganinya secara adil dengan berpedoman pada keyakinan hakim dan keadilan. 6 Sehingga dalam hal untuk mendapatkan sumber daya hakim dengan kualitas nilai-nilai dan kriteria tertentu yang ditetapkan untuk memiliki integritas yang tinggi, kepribadian yang tidak tercela, adil profesional, dalam pelaksanaan dan serangkaian proses seleksi hakim merupakan bagian yang cukup penting, sebab tanpa proses seleksi pengangkatan hakim yang transparan dan terbuka dapat memiliki dampak dan berpengaruh terhadap penegakan hukum sistem peradilan dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan. Kekuasaan dan pelaksanaan pengawasan dalam hal ini merepresentasikan hubungan kesepakatan atau persetujuan antara yang diperintah atau rakyat dengan yang memerintah
6 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Kencana Prenadamedia Group, 2013, Jakarta, hlm. 105
atau eksekutif. 7 Warga negara atau masyarakat memberikan hak atau pelimpahan kekuasaan kepada eksekutif dalam penarikan pajak ( tax), tidak hanya itu dan juga dalam pelaksanakan kebijakan dan hukum. Namun sebagai tindakan imbal balik, masyarakat mengaharapkan dan menghendaki adanya keterbukaan, pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Mereka mencitakan adanya representasi volkgeist dalam bentuk pemerintahan yang dapat memberikan penerangan dan keterbukaan terhadap publik yang berkaitan dengan cara mereka menjalankan kekuasaan di tangan mereka untuk kemudian dilakukan pengawasan tidak menutup kemungkinan dilakukan koreksi, komplain, maupun gugatan jika dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan, kekuasaan yang sewenang-wenang dan di luar aturan hukum yang ada, dan juga terjadinya arbitraty power dalam birokrasi dan pemerintahan. 8 Akuntabilitas yang sehat menjadi semacam tolok ukur atau atribut formal dalam representasi pemerintahan yang demokratis dengan adanya kepastian akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang jelas antara yang diperintah dengan yang memerintah. 9 Dalam ciri negara hukum yang demokratis salah satu faktor penting adalah adanya pertanggungjawaban yang jelas dari para penyelenggara negara terhadap keputusan yang diambil dan dibentuk menjadi hukum negara, di mana pertanggungjawaban tersebut sering melekat dengan peristilahan responsibility, transparency, dan acccountability. Istilah akuntabilitas dalam kajian ilmu sering dilihat dalam perspektif kajian ilmu di bidang manajemen dan juga administrasi, namun kajian tentang akuntabilitas dari perspektif hukum administrasi memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam kebutuhan ilmu pemerintahan mendatang.
Berdasarkan konstitusionalisme, lembaga peradilan menjadi unsur penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dengan melindungi hak-hak dasar sipil dan politik. 10 Konstitusi memperkuat esensi dibentuknya 7  Mark Schacter , When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action, Institute On Governance, Ottawa, Ontario, Canada, 2000, www. kms1.isn.ethz.ch/.../policybrief9.pdf, hlm. 1 8 Ibid.
9 Ibid.
10  Ziyad Motala & Cryril Ramaphosa, Constitutional Law analysis and Cases, (Southern Africa, Cape Town: Oxford University Press, Published in South Africa, 2002), hlm. 177
Nuria Siswi Enggarani peradilan sebagai benteng dalam memperkokoh dan mempertahankan nilai-nilai dasar konstitusi. 11
Salah satu pemaknaan dari konstitusionalisme adalah adanya pemerintahan yang akuntabel. 12
Adanya pengaturan dalam pembatasan terhadap struktur pemerintahan yang dimuat dalam konstitusi atau yang disebut dengan paham konstitusionalisme, salah satu fungsinya lebih dari sekadar pembagian kekuasaan, tetapi lebih pada upaya pengendalian dan pengaturan otoritas dan kekuasaan politik sehingga tidak dijadikan landasan maupun sarana untuk bertindak di luar kewenangan yang diberikan atau bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan politik maupun pemerintahan. 13 Adanya pemisahan kekuasaan dalam ajaran Trias Politica secara fungsional terhadap kekuasaan negara dan struktur pemerintahan yang bersifat horizontal sebagaimana yang dibagi ke dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, maupun kekuasaan eksekutif. 14 Kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, kekuasaan yudikatif yang merupakan kekuasaan dalam bidang mengadili atas pelanggaran undang-undang serta kekuasaan eksekutif yang dalam fungsi menjalankan atau melaksanakan ketentuan undang-undang yang telah dibuat. 15 Dalam struktur pemerintahan yang telah dibuat separation of power sebagaimana yang telah disebutkan, dalam pelaksanaannya tidak terlalu kaku dijalankan, namun lebih kepada sebuah hubungan yang saling melengkapi, melakukan pengawasan, check and balance , dan juga saling mengimbangi antar struktur. 16 Hal ini dilakukan sebagai upaya pembatasan yang telah dilakukan, tidak disimpangi ke dalam bentuk pelampauan masing-masing kewenangan dalam batas-batas kekuasaannya. Pembagian kekuasaan sebagai komponen maupun unsur prinsip kedua dari adanya negara hukum modern merupakan prinsip organisasional di mana pelaksanaannya haruslah dijamin dan diberikan kepastian 11 Ibid., hlm. 178
12 Ibid., hlm. 176 13  Eric Barendt, An Introduction Constitutional Law , (London: Clarendon Law Series, Oxford University Press, 1998), hlm. 14
14  Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar ilmu Politik, edisi Revisi Cetakan ke-empat Oktober 2009 (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm.151
15  Sri Soemantri, Hak Menguji Materil Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997), hlm.75
16 Ibid., hlm. 153
bahwa segala kekuasaan pemerintahan yang dijalankan dalam negara dapat diuji dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat ditarik permasalahan untuk dikaji sebagai berikut:
Bagaimana kajian independensi peradilan di Indonesia sebagai negara hukum?

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui generis. 17 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji. 18 Sedangkan pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual ( conceptual approach ) beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 19

## Hasil dan Pembahasan
United Nation telah mengadopsi beberapa prinsip penting terkait dengan peradilan yang bebas berdasarkan Basic Principles on the Independence of the Judiciary yang berarti ( Prinsip-Prinsip Dasar dari Sebuah Peradilan yang Bebas) pada Kongres Ke-7 pada tahun 1985. 20 Sebagai konsekuensi dari penggunaan Prinsip-Prinsip Dasar oleh Perserikatan Umum United Nation, masing-masing negara diharapkan 17  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet. Ke 6,
Jakarta; Kencana, 2010, hlm. 35
18 Ibid.,, hlm. 93 19 Ibid., hlm. 95 20  Penulis bekerja di Badan Peradilan Mahkamah Agung di Nova Scotia, Kanada. Tulisan ini adalah resume dari paper yang ditulis saat penulis sedang belajar di Pusat Internasional untuk Reformasi Peradilan Pidana dan Kebijakan Peradilan Pidana di Vancouver, Kanada.

## Independensi Peradilan dan Negara Hukum
untuk menjamin independensi dari peradilan pada konstitusinya atau pada hukum yang diterapkan di negara tersebut. Meskipun kemerdekaan bagi sebuah badan peradilan pada dasarnya menjadi syarat atau prinsip esensial yang nyata pada berbagai sistem hukum yang adil, namun luasan definisi yang tepat bagi prinsip itu sendiri mungkin sulit diterapkan di negara yang berbeda kultur atau kebudayaan dan sistem hukum yang dilaksanakan. Secara umum, atau pada dasarnya, kemerdekaan dari sebuah badan peradilan adalah selalu merujuk pada kemampuan hakim untuk memutuskan sebuah perkara dengan bebas dari tekanan atau hasutan apapun. Dengan demikian, institusi peradilan secara keseluruhan juga harus independen atau merdeka dengan menjadi terpisah dari pemerintah dan pusat kekuasaan lainnya. Peran utama dari sebuah peradilan yang independen adalah untuk meningkatkan pelaksanaan rule of law dan untuk memastikan atau menjamin supremasi hukum. Jika sebuah badan peradilan benar tidak memihak dan merdeka dalam melaksanakan fungsi adjudicative- nya, maka badan tersebut harus memiliki kewenangan khusus yang tetap membuatnya “terpisah” dari institusi ke pemerintahan lain, organisasi politik, pengaruh organisasi non-governmental , dan terbebas dari pengaruh-pengaruh lain di luar itu seperti halnya yang ditulis oleh Justice F.B. William Kelly, sebagai berikut:
“Simply stated, judicial independence is the ability of a judge to decide a matter free from pressures  or  inducements.  Additionally,  the institution of the judiciary as a whole must also be independent by being separate from government and other concentrations of power. The principal role of an independent judiciary is to uphold the rule of law and to ensure the supremacy of law. If the judiciary is to exercise a truly impartial and independent adjudicative function, it must have special powers to allow it to “keep its distance” from other governmental institutions, political organisations, and other non-governmental influences,  and  to  be  free  of  repercussions from such outside influences.” 21
21  Justice F.B. William Kelly, An Independent Judiciary: The Core of The Rule of Law
Basis dari peradilan yang independen selanjutnya diawali dengan prinsip pertama yakni peradilan yang independen seharusnya dijamin oleh Negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau hukum dari suatu negara. Hal itu adalah kewajiban dari pemerintah dan institusi lain untuk menghargai dan mengawasi independensi peradilan itu sendiri sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:
“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the  Constitution  or  the  law  of  the  country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary”. 22
Hukum pidana telah eksis berlangsung sejak manusia pertama kali mengakui bahwa perselisihan lebih baik diselesaikan lewat jalur pengadilan daripada melalui perselisihan secara fisik.  Penyelesaian  perselisihan  secara  berangsur beralih dari penyelesaian secara kekeluargaan, oleh suku yang lebih tua, maupun oleh kepala suku, beralih menjadi penyelesaian oleh hakim- hakim profesional yang dibentuk dalam sebuah negara. Beberapa contoh dalam sejarah awal dari hukum pidana tertulis yang dibuat selama Dinasti Xia 23 (2100-1600 BCE) dan pada saat masa Hammurabi 24 (1792-1750 BCE) dari Negeri Babylon, di mana code-code atau aturan kepidanaan tertulis dan sistem peradilan yang cukup canggih telah bermula di sana.
Filsuf Inggris, John Locke dan filsuf Prancis, Montesquieu, secara umum dianggap memiliki pengaruh paling besar dalam perubahan atau evolusi dari konsep-konsep modern dalam sebuah independensi peradilan. Pada akhir Abad ke- 18, John Locke, yang mendapat pengaruh yang 22  Prinsip ini merupakan prinsip pertama dari Basic Principles yang ada di dalam Basic Principles on the Independence of the Judiciary yang diadopsi oleh United Nations dalam Kongres Ketujuh pada tahun 1985. Prinsip selanjutnya akan dituangkan pada pembahasan yang mengikutinya.
23  Hukum pidana ini dibuat selama rezim dari penguasa Yu, dan meskipun belum ditemukan namun tertulis dalam sejarah selanjutnya dan dikatakan memuat sekitar 3000 pasal atau aturan di dalamnya
24  Hammurabi membuat kotanya menjadi kota yang maju dari Mesopotamia dan mengkodifikasi hukum-hukum di wilayahnya. Code yang cukup tua ini ditemukan dalam  sebuah  kolom  di  Susa,  dan  dikodifikasikan ulang oleh Arkeolog Inggris, Francis Steele pada tahun 1947
Nuria Siswi Enggarani cukup kuat akibat adanya Revolusi Inggris pada tahun 1688 dan Revolusi Amerika pada tahun 1776, menyatakan bahwa hukum yang dibangun bersama dengan hak untuk mengajukan banding ke hakim-hakim yang independen merupakan faktor yang cukup esensial dalam sebuah masyarakat sipil dan tanpa hak tersebut, mereka masih dalam predikat “ in state of nature ”. Dan pada intinya dalam konsep modern dalam sebuah peradilan yang independen adalah bertumpu pada teori pembagian kekuasaan di mana peradilan harus berfungsi secara indepeden dan terbebas dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif dari sebuah pemerintahan.
Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia 25 mengungkapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) equality before the law; (2) praduga tidak bersalah; (3) hak untuk memperoleh keadilan dan untuk didengar oleh pengadilan yang berkompeten, independen, dan tidak memihak yang dibangun oleh hukum. Prinsip-prinsip dasar dalam peradilan yang independen mengalami kesenjangan atau gap antara pandangan terhadap prinsip-prinsip dasar ini dan implementasi aktualnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada sistem peradilan di dunia yang secara penuh dan patuh mengimplementasikan setiap bagian dari prinsip-prinsip dasar ini, melainkan hanya secara nyata beberapa negara mengimplementasikan bagian yang lebih luas dari negara yang lain.
Selanjutnya adalah doktrin pembagian kekuasaan. Prinsip kedua adalah badan peradilan harus menentukan permasalahan berdasarkan basis fakta dan menurut huku, tanpa batasan apapun, pengaruh yang tidak tepat, tekanan, ancaman pengaruh-pengaruh baik langsung maupun tidak langsung, untuk alasan apapun. Prinsip selanjutnya adalah seharusnya tidak ada ketidakpantasan apapun atau pengaruh dalam atau bersamaan dengan proses peradilan, tidak juga keputusan peradilan dari pengadilan dijadikan subjek perubahan atau revisi. Hal ini sebagaimana yang dikutip bahwa:
25  Diadopsi oleh United Nation pada bulan Desember, 1948. Pasal 10 menyebutkan, “ Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.” Lihat juga pasal 14 ayat (1) dari ICCPR ( International Covenant on Civil and Political Rights)
“ The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences,  inducements,  pressures,  threats of interferences, direct of indirect, from any  quarter  or  for  any  reason.  There  shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law.”
Prinsip dasar di atas melingkupi beberapa area atas cabang-cabang yang mungkin dalam peradilan yang bebas yang meliputi asas-asas penting dalam sebuah proses peradilan, sikap tidak memihak, dan bebas dari pengaruh di luar. Hanya di mana sebuah peradilan yang merdeka itu ada, hakim memutuskan perkara secara tidak memihak, karena “ the rule of law” memerlukan bahwa seorang hakim tidak melakukan pengulangan atau terikat dari pengaruh-pengaruh yang terdapat di luar. Sejarah peradilan di dunia menunjukkan bahwa bahaya terbesar dari pengaruh adalah datang dari institusi pemerintahan atau partai- partai politik. Sebuah peradilan yang bebas tidak harus hanya menjadi independen atas pengaruh- pengaruh yang lain tetapi itu harus muncul untuk menjadi independen. Hal ini karena sebuah peradilan hanya bisa benar-benar diterima sebagai badan yang adil jika dia mempunyai kepercayaan publik bahwa peradilan tersebut adil dan tidak memihak. Konsep ini melahirkan adagium yang terkenal bahwa “peradilan tidak hanya harus diselesaikan tetapi harus juga dilihat selesai”. Sebagai mana Thurgood Marshall dari Mahkamah Agung US pernah berkata bahwa, “Kita harus tidak pernah melupakan bahwa satu-satunya sumber kekuasaan bahwa kita sebagai hakim adalah dengan menghormati orang-orang.” 26 Prinsip selanjutnya yang penting adalah pengaturan mengenai kehakiman, kemandirian dan independensinya, keamanan, remunerasi yang cukup, kondisi pelayanan, pensiun dan umur
26  Justice F.B. William Kelly, Op. Cit., hlm. 5

## Independensi Peradilan dan Negara Hukum
pengunduran diri harus secara cukup dijamin oleh hukum sebagaimana dikutip sebagai berikut:
“The  term  of  office  of  judges,  their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and age of retirement shall be adequately secured by law.”
Pengaturan dan jaminan tentang remunerasi berarti bahwa gaji dari semua hakim harus cukup, tetap dan aman, dan tidak merupakan subjek untuk perubahan kewenangan oleh segala cabang dari pemerintah. Adagium Cina bahwa “gaji yang tinggi untuk pejabat memberikan kepada kita pemerintahan yang bersih” memberikan fakta yang benar dalam banyak yurisdiksi common- law.  Act  of  Settlement  1701 27 mengatur bahwa gaji para hakim di Inggris harus “ditegaskan dan dibangun”. Di Amerika Serikat, terdapat sebuah larangan konstitusional melawan pengurangan gaji dari hakim-hakim federal. 28
Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, telah diatur mengenai independensi peradilan secara jelas, di mana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga tujuan yang ingin dicitakan dari adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau dalam hal ini disebut sebagai independensi peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Independensi peradilan merupakan unsur yang tidak bisa terpisahkan dan telah menjadi sifat kekuasaan peradilan yang dirancang oleh pendiri bangsa, sebagaimana dalam doktrin ahli Bagir Manan yang mengemukakan mengenai kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan kehakiman terdapat dalam dua hal, yang pertama, adalah dalam pengertian badan yang merdeka yang terlepas dari segala unsur pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lain, yang kedua, bahwa hubungan kekuasaan kehakiman dengan lembaga lain atau alat perlengkapan lain lebih merepresentasikan adanya asas separation of power atau pemisahan kekuasaan daripada masuk dalam  definisi  pembagian  kekuasaan  sehingga
27  1701 (UK), 12&13 William III c.2 28  US Constitution, Art III
tetap ada satu kaitan dan tidak sepenuhnya terlepas dengan adanya mekanisme check and balance sebagai sarana pengawasan kekuasaan. 29 Bagir Manan dalam penjelasannya tentang Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS, dan UUD 1945 disebut “terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif”. Dalam hal kekuasaan kehakiman terdiri dari dua hal yakni sebagai berikut: 30 Pertama, hakim terbebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan apapun, selain kekuasaan eksekutif maupun legislatif, hakim harus terbebas dari pengaruh kekuasaan yang bersifat yudisial itu sendiri, maupun pengaruh-pengaruh dan kepentingan di luar eksekutif misalnya opini publik, pendapat umum, pers, maupun kepentingan swasta dan juga perusahaan.
Kedua, kemerdekaan dan juga kebebasan yang dimiliki hakim hanya sebatas fungsi hakim sebagai pelaksanaan dari kekuasaan yudisial atau terletak pada fungsi yudisialnya.
Bagir Manan dalam penjelasannya lebih lanjut mengungkapkan bahwa secara garis besar, susunan badan kekuasaan kehakiman sebuah negara dapat dikaji dari beberapa poin penting sebagai berikut: 31 Pertama ; diferensiasi antara badan peradilan umum ( the ordinary court) dan badan peradilan khusus (the special court), sebagai berikut: 1.  Susunan badan kekuasaan kehakiman dalam negara-negara yang terlingkup ke dalam Common Law State, di mana pada negara-negara common law tersebut memberlakukan prinsip atau konsep “Rule of Law”. Dalam negara-negara tersebut tidak adanya badan forum peradilan bagi pejabat pemerintahan atau pejabat administrasi negara. Sehingga setiap rakyat baik 29  Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu pencarian , (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 82 30  Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Op  cit. , hlm. 1. Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan, Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim
31  Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia , LPPM Unisba, Bandung, 1995, hlm. 17
Nuria Siswi Enggarani merupakan rakyat umum maupun pejabat pemerintah atau pejabat administrasi negara akan diadili, diperiksa, dan diputus sengketanya oleh badan peradilan yang sama yakni badan peradilan umum atau yang disebut sebagai the ordinary court.
2.  Susunan badan kekuasaan kehakiman dalam negara-negara yang masuk dalam lingkup “prerogative state”. Dalam konsep yang dimiliki negara tersebut, pejabat administrasi negara atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi administratifnya tunduk dan berpedoman pada hukum administrasi negara. Dalam hal pejabat pemerintahan kemudian melakukan penyimpangan, kesalahan, maupun pelanggaran dalam melaksanakan fungsi administratif negaranya. Dalam struktur kenegaraan terdapat badan forum peradilan tersendiri untuk mengadili memeriksa dan memutus penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara atau yang disebut dengan special court.
Kedua , diferensiasi terhadap susunan badan kekuasaan kehakiman baik di negara yang berbentuk federal maupun negara kesatuan. Diferensiasi ini menyangkut cara melakukan organisasi dan strukturisasi terhadap badan peradilan. Ketiga , adanya hak menguji. Faktor ini kemudian dapat memberikan pengaruh terhadap susunan badan kekuasaan kehakiman dengan adanya hak menguji terhadap peraturan perundang- undangan maupun tindakan pemerintahan. Kebebasan badan peradilan atau independensi kehakiman merupakan unsur utama dan faktor terpenting bagi terlaksana dan tercapainya cita negara hukum dan juga merupakan jaminan terhadap hadirnya badan peradilan yang fair atau adil. Sehingga independensi tersebut melekat juga dalam diri hakim baik secara individual maupun secara institusional. 32
32  The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace, The Hague, November 25-26, 2002, lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Lampiran
Penerapannya dilakukan melalui:
1. A judge shall exercise the judicial function independently on the basis of the judge’s assessment of the facts and in accordance with a conscientious understanding of the law, free of any extraneous influences,  inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason .
2. A judge shall be independent in relation to society in general and in relation to the particular parties to a dispute that the judge has to adjudicate .
3. A judge shall not only be free from inappropriate connections with, and  influence  by,  the  executive  and legislative branches of government, but must also appear to a reasonable observer to be free therefrom .
4. In performing judicial duties, a judge shall be independent of judicial colleagues in respect of decisions that the judge is obliged to make independently .
5. A judge shall encourage and uphold safeguards for the discharge of judicial duties in order to maintain and enhance the institutional and operational independence of the judiciary .
6. A judge shall exhibit and promote high standards of judicial conduct in order to  reinforce  public  confidence  in  the judiciary, which is fundamental to the maintenance of judicial independence .

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
United Nation telah mengadopsi beberapa prinsip penting terkait dengan peradilan yang bebas berdasarkan Basic Principles on the Independence of the Judiciary yang berarti ( Prinsip-Prinsip Dasar dari Sebuah Peradilan yang Bebas) pada Kongres Ke-7 pada tahun 1985. Secara umum, atau pada dasarnya, kemerdekaan dari sebuah badan peradilan adalah selalu merujuk pada kemampuan hakim untuk memutuskan sebuah perkara dengan bebas dari tekanan atau hasutan
bagian Pertama

## Independensi Peradilan dan Negara Hukum
apapun. Basis dari peradilan yang independen selanjutnya diawali dengan prinsip pertama yakni peradilan yang independen seharusnya dijamin oleh Negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau hukum dari suatu negara. Selanjutnya adalah doktrin pembagian kekuasaan. Prinsip kedua adalah badan peradilan harus menentukan permasalahan berdasarkan basis fakta dan menurut hukum, tanpa batasan apapun, pengaruh yang tidak tepat, tekanan, ancaman pengaruh- pengaruh baik langsung maupun tidak langsung, untuk alasan apapun. Prinsip selanjutnya adalah seharusnya tidak ada ketidakpantasan apapun atau pengaruh dalam atau bersamaan dengan proses peradilan, tidak juga keputusan peradilan dari pengadilan dijadikan subjek perubahan atau revisi. Prinsip selanjutnya yang penting adalah pengaturan mengenai kehakiman, kemandirian dan independensinya, keamanan, remunerasi yang cukup, kondisi pelayanan, pensiun dan umur pengunduran diri harus secara cukup dijamin oleh hukum. Basis konstitusionalisme di Indonesia yang memberikan pengaturan mengenai independensi peradilan terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kekuasaan kehakiman mengandung dua segi: yakni hakim merdeka bebas dari pengaruh siapapun, selain kekuasaan legislatif dan eksekutif, hakim juga harus bebas dari pengaruh kekuasaan unsur-unsur judisiil itu sendiri dan pengaruh dari luar pemerintahan seperti pendapat umum, pers dan sebagainya dan kedua, kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya sebatas fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisiil atau pada fungsi yudisiilnya.

## Daftar Pustaka
Asmara, Galang.(2006). Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo,
Basah, Sjachran .(1997). Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni
Budiarjo, Miriam.(2009). Dasar-Dasar ilmu Politik, edisi Revisi Cetakan ke-empat Oktober Jakarta: Gramedia Pustaka
Eric Barendt, .(1998). An Introduction Constitutional Law , London: Clarendon Law Series, Oxford University Press
Manan, Bagir .(2009). Menegakkan Hukum Suatu pencarian , Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
Manan, Bagir.(1995). Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia , Bandung: LPPM Unisba
Marzuki, Peter M .(2010). Penelitian Hukum , Cet.
Ke 6, Jakarta: Kencana,
Mustofa, Wildan Suyuthi.(2013). Kode Etik Hakim , Kencana Prenadamedia Group, , Jakarta
Justice F.B. William Kelly, An Independent Judiciary: The Core of The Rule of Law
Rumokoy, Donald A .(2001). Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press
Saidi, Djafar, M .(2007) Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Raja grafindo Persada,
Schacter, Mark.(2000). When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action, Institute On Governance , Ottawa, Ontario, Canada www.kms1.isn.ethz.ch/.../ policybrief9.
Suseno, Frans Magnis.(2003). Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Soemantri, Sri .(1997) Hak Menguji Materil Di Indonesia, Bandung: Alumni
Ziyad Motala & Cryril Ramaphosa, .2002.
Constitutional Law analysis and Cases , (Southern Africa, Cape Town: Oxford University Press, Published in South Africa,)