## PENEGAKAN HUKUM SOPIR GRAB YANG MENGGUNAKAN APLIKASI ORDERAN FIKTIF DI KOTA MAKASSAR
Andi Nasrullah Apriliawal Nur 1 , Rahman Syamsuddin 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## andiwawal14@gmail.com

## Abstrak
Studi ini bertujuan mengangkat  satu  permasalahan yang terjadi di dunia ojek online yaitu orderan fiktif pada aplikasi Grab. Orderan fiktif merupakan kejahatan yang muncul bersamaan dengan hadirnya aplikasi ojek online. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Penegakan Penegakan Pasal 35 Juncto Pasal 51 ayat (1)  UU  RI  Nomor  19  tahun  2016  tentang ITE  terhadap  driver  grab  yang  menggunakan  aplikasi  orderan  fiktif dan untuk mengetahui bagaimana upaya dalam menanggulangi kejahatan orderan fiktif pada aplikasi grab. Jenis Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris (socio  legal  research) ,  dengan  pendekatan kualitatif, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan metode observasi partisipasi, peneliti terlibat sepenuhnya  dalam  kegiatan  informan  kunci  yang  menjadi  subjek  penelitian  dan  sumber  informasi  penelitian. Adapun  sumber  data  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  sumber  data  yang  dikumpulkan  berupakata- kata,gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari penelitian langsung kepada objek dengan teknik wawancara langsung, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, catatan ilmiah dan dokumen resmi lainnya.
Kata Kunci: Penegkan Hukum, Orderan Fiktif, Aplikasi Grab

## Abstract
This  study  aims  to  raise  one  problem  that  occurs  in  the  world  of  online  motorcycle  taxis,  namely fictitious  orders  in  the  Grab  application.  Fictitious  ordering  is  a  crime  that  appears  at  the  same  time  as  the online motorcycle taxi application. The purpose of this research is to find out the enforcement of Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning ITE against grab drivers using fictitious order applications and to find out how to tackle fictitious order crimes in  the  grab  application.  The  type  of  research  used  is  empirical  legal  research  (socio  legal  research),  with  a qualitative  approach,  namely  a  data  collection  technique  that  uses  participatory  observation  methods, researchers are fully involved in  the activities of key informants who are the research subjects and sources of research information. The data sources used in this study are the sources of data collected in the form of words, pictures and not numbers. The data comes from direct research on objects with direct interview techniques, Law Number  11  of  2008  concerning  Electronic  Information  and  Transactions  and  other  related  regulations, scientific records and other official documents.
Keywords : Law Enforcement , Fictitious order, Grab App

## PENDAHULUAN
Pasal  1  Ayat  (3) ” Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 Indonesia ” merupakan  Negara  hukum.  Sebagai ” negara  hukum,  negara akan  menjamin  setiap warga  negara    dimana  kedudukannya  sama  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahan,  dan  serta setiap  warga ” Negara  wajib  menjunjung  tinggi  hukum  yang  ada  dan  berlaku  di  Indonesia. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  sebagai  negara  yang  berlandaskan  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  Pancasila ” yang  demokratis,  harus  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  serta menjamin semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan, ” tanpa terkecuali.
Hukum  pidana  merupakan  keseluruhan ” hukum  yang  berlaku  secara  universal  dalam sebuah  Negara.  Yang  didalamnya  terdapat  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  yang  berisi
berupa  perbuatan  yang  dilarang  dan ” yang  harus  dilaksanakan  (Delik  Commision  dan  Delik Ommision) dan disertai dengan ” ancaman Hukumannya. 1
Perbuatan pidana mer  upakan bagian dari ” gejala sosial yang kemudian menjadi tugas Negara dan masyarakat untuk menuntaskan atau menyelesaikan persoalan itu, karena dengan banyaknya ” suatu  perbuatan  pidana  maka  ancaman  bagi  Negara  dan  Masyarakat semakin ” berpotensi.
Salah  satu  bentuk  dari ” berhasilnya  Negara  Hukum  adalah  dapat  menekan  terjadinya jumlah tindak pidana, namun sayangnya seperti yang kita lihat sekarang bahwa Negara belum mampu ” untuk meminimalisir terjadinya kejahatan atau perbuatan pidana. Kejahatan ” semakain  hari  semakin  banyak  dan  juga  semakin  bervariasi  misalnya  dengan tindak pidana penipuan yang menggunakan aplikasi ojek online. 2 Bentuk kejahatan yang ” kerap terjadi didalam masyarakat adalah penipuan. Banyaknya kejahatan tindak pidana penipuan  yang terjadi, bahkan berkembang dengan signifikan, dan ” dengan berbagai macam bentuk  dan  jenis.  Perkembangan  ini  menunjukan  bahwa ” aparat  harus extra  ordinary dalam bekerja untuk menemukan kejahatan dengan menggunakan teknologi.
Seiring  dengan  berkembangnya ” teknologi  di  dunia  maka  teknologi    mempunya  peran yang  cukup  penting,  baik  di  masa  yang  sekarang  maupun  di  masa  yang  akan  datang. Teknologi  dapat  mengubah ” dunia  menjadi  lebih  baik  dapat  pula  mengubah  dunia  menjadi gelap,  sesuai  dengan  siapa  yang  menggukanannya,  jika  digunakan  untuk  kepentingan masyarakat  dan ” Negara  maka  itu  akan  menjadi  baik,  begitupun  sebliknya  jika  digunakan untuk kepentingan kejahatan maka akan merusak tatanan ” Negara.
Seperti yang kita ketahui ” bahwa teknologi dapat memberikan nilai ekonomis bagi yang memakainya juga  dapat ” membuat  pekerjaan  menjadi  praktis,  misalnya  Aplikasi  ojek  online yang  akhir-akhir  ini  sering  digunakan  oleh  masyrakat  untuk  mempermudah  pekerjaan  yang ia ” lakukan,  misal  untuk  memesan  makanan,  mengantar  ke  tempat  tujuan  dll.  Penggunaan aplikasi  ojek  online  yang  berbasis  teknologi  dapat  menjadikan  jasa ” angkutan  lebih  efektif dan  efisien  untuk  bagi  penggunanya,  salah    satunya    dengan “ pemesanan  secara  online melalui  Gadget.  Siapapun  dapat  mengakses  aplikasi  tersebut  dan  apapun  yang  diinginkan dapat  dengan  mudah  didapatkan.  Aplikasi  ini “ juga  dapat  digunakan  untuk  bertransaksi kapan dan dimanapun.
1 Mueljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008).
2 Susilo, Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, (Bogor; Poletia,1985), h. 45.
Salah  satu  aplikasi  berbasis  ojek ” online  yang  sedang  sedang  berkembang  saat  ini adalah  Grab  dan  Gojek. Adanya  aplikasi  Grab  dan  Gojek dapat  mempermudah  seseorang untuk mendapatkan layanana. ” Di dalam aplikasi Grab dan Gojek  terdapat berbagai layanan, meliputi  Taxi,  Car,  Share,  Bike,Food,  Express,  dan  Rent. 3 Merambahnya  bisnis    ojek berbasis ” online      Grab  yang    sangat    menjanjikan    membuat    ribuan    orang    akhirnya memutuskan untuk   beralih   profesi   atau   hanya   melakukannya   sebagai   pekerjaan.
Untuk  Saat  ini  G o j e k   Grab ” tersedia  di  125  kota  di  seluruh  Indonesia,  mulai  dari Sabang  hingga Merauke. 4 Konsumen tinggal mendownload di Play Store maka aplikasi Grab akan  terpasang  pada  layar  handphone.  Jasa  transportasi  online  merupakan  jasa  transportasi yang ” memanfaatkan  kemajuan  teknologi.  Teknologi  diciptakan  tujuannya  untuk mempermudah  segala  aktivitas-  aktivitas  manusia  yang  dilakukan  sehari-hari.Problematika tentang  Ojek online pun  semakin  tinggi.  Salah  satu  permasalahan  yang  ada  ialah  adanya order fiktif yang dilakukan oleh para driver.
Aplikasi  Grab  terdapat  fasilitas  pengaduan  apabila  terjadi evenement baik  dari  pihak konsumen maupun driver grab. Beberapa contoh evenement yang terjadi adalah: penumpang tidak ada dilokasi ” penjemputan, konsumen tidak bisa dihubungi, pembatalan secara sepihak oleh  konsumen  dan  driver  membatalkan  pekerjaan.  Disinilah  driver  dapat  dikatakan telah ” mendapat  order  fiktif.  Hal  semacam  ini  lagi  ramai  diperbincangkan  para  driver ” grab atas  tindakan  konsumen  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  beritikad  tidak  baik.  Atas tindakan konsumen tersebut, driver yang mendapat order fiktif selain nilai “ penerimaan turun driver mengalami kerugian tenaga, uang dan bahkan akan berdampak akun terkena pantauan atau ke putus mitra.
Insentif  berupa  bonus  demi ’ mendorong  produktivitas  sopir  ojek online ternyata berujung  pada  aksi  kecurangan  demi  mendongkrak  performa  agar  mendapatkan  bonus belakangan kian ” marak di kalangan sopir ojek online. 5 tak  sedikit  di  antara  mereka  yang melakukan   kecurangan   demi mendapatkan  penumpang  dengan  membuat  orderan ” palsu atau  melakukan order fiktif. Perbuatan  order  fiktif  di  dalam  transportasi online selalu  ada bahkan  cenderung      meningkat      dan      berkembang      di      dalam      masyarakat      seiring kemajuan    teknologi    internet,    transportasi    dan ” ekonomi,    padahal  perbuatan  penipuan
3 Grab, ‛Tentang Grab‛, dalam https://www.grab.com, diakses pada 13 Februari 2020, Pukul 19.18
4 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi), diakses pada pada 13 Februari 2020, Pukul 19.25
5 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180607194032-185-304427/grab-ungkap-trik-perangi- order-fiktif diakses 13 Februari 2020, Pukul 19.50
maupun    order    fiktif    tersebut    dilihat    dari    sudut    manapun  sangat  tercela,  karena  dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya ” terhadap  sesama driver maupun perusahaan.
Order  fiktif  akan  ditindak  lanjuti  dan  diserahkan  pihak  berwajib  maupun  kepolisan apabila  angka  yang  dirugikan ” sangat  besar.  Akan  tetapi  bila  yang  dirugikan  tidak  besar, Perusahaan  hanya  akan ” mengeluarkan  pelaku  tersebut,  sesuai  dengan  kode  etik  yang  sudah ditentukan PT. Grab Indonesia.Tindak pidana order fiktif pada driver Grab ini sangat mirip dengan ” unsur-unsur  penipuan  dari  pasal  378  KUHP . Bedanya  ialah  order  fiktifhanya bias ” dilakukan  oleh driver  online, dan  dilakukan  secara online. Tindak  pidana  order  fiktif yang  dilakukan driver  Grab juga  harus  menggunakan e-mail terlebih dahulu    untuk membuat    akun    baru    untukmelakukan  perbuatannya.  Kejahatan  itu  dimulai  dengan membuat  akun  yang  baru  melalui  aplikaasi  Grab  dan ” Gojek,  yang  memuat  identitas  yang sudah  dipalsukan  agar  dapat mengelabui  atau  menipu  perusahaan  .  Perusahaan Gojek  atau Grab  tidak  dapa  melacak atau ” mengetahui hal tersebut apabila terjadi demikian.
Di  dalam  rumusan    Pasal  378    Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP), mewajibkan    pihak    penegak    hukum    untuk    memperhatikan ” secara  detail  dalam menghadapi  dan  menangani  perkara-perkara  penipuan  termasuk  dalam  hai  tindak  pidana orderan fiktif yang kerap dilakukan oleh driver ojek online, sehigga dapatnya terpenuhi salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum..
Kemudian didalam Al-Qurnya juga  mengatur tentang perbuatan penipuan ini, misalnya dalam Qs Al-Baqarah/2:188 :
َ و َ ل َا ۡۤۡوُلُکۡا ت َۡمُک لا  و ۡم ا َۡمُک نۡی ب َِل ِطا بۡلاِب َ و َُت َا ۡوُلۡد َۡۤا ہِب ی لِا َِماَّکُحۡلا َا ۡوُلُکۡا تِل اًق ۡی ِر ف َۡنِ م َِلا  و ۡم ا َ ِساَّنلا َِمۡثِ ۡلاِب َ و َۡمُتۡن ا َ ن ۡوُم ل ۡع ت
Terjemahan :
“Danَjanganlahَsebahagianَkamuَmemakanَhartaَsebahagianَyangَlainَdiَantaraَkamuَ dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu denganَ(jalanَberbuat)َdosa,َPadahalَkamuَmengetahui”. 6
Dalam  ayat  diatas  telah  dipaparkan  dengan  tegas  melarang  orang  memakan  harta orang  lain  atau  hartanya  sendiri  dengan  jalan  bathil.  Dimana ” Memakan  harta  sendiri dengan  jalan  bathil  adalah  membelanjakan  hartanya  pada  jalan  maksiat.  Itulah  salah  satu alasan  adanya  larangan  penipuan.  bahkan  dalam ” islam  pun  penipuan  adalah  suatu perbuatan  buruk  yang  tidak  bisa  ditoleransi.  Cara  untuk  medampatkan  materi  harus
6 Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),
h.36
dilakukanَ melaluiَ jalanَ yangَ dibenarkanَ olehَ Agamaَ atauَ sesuaiَ denganَ Syari’atَ Islam,َ dan  tidak  boleh  medapatkan  harta ” melalui  jalan  yang  tidak  dibenarkan  oleh  Agama  atau Syari’atَIslam,َagarَsupayaَterjadiَkeseimbanganَantaraَkeduaَbelahَyangَtidakَdirugikanَ sedikit pun. 7
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi ” dan  Transaksi  Elektronik terdapat  beberapa  unsur-unsur  tindak  pidana  order  fiktif.  Seperti  memanipulasi  dan penciptaan  data  untuk  keuntungan  pribadi.  Biasanya ” pelaku  order  fiktif  ini  juga  membuat email terlebih dahulu .
Dalam  Pasal  27  Ayat  3  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  ITE  telah dijelaskan bahwa :
“Melarangَ Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan    atau mentrasmisikan  dan  atau  membuat  dapat  diakseskan  informasi ” Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan  atau  pencemaran  nama baik.”
Penegak Hukum  menggunkan pasal  untuk  tindak  pidana  Order  Fiktif dengan  pasal tersebut,  dengan  menggunakan  Asas  Lex  Specialist ” Drogat    Legi  Generalis  yang  berarti bahwa Hukum yang khusus mengenyampinkan peraturan Hukum yang umum
Permasalah  yang kerap kali  dihadapi oleh penegak hukum ” terhadap  tindak  pidana yang berbasis Aplikasi Online adalah  pada ranah pembuktian  d e l i k   dan  hal  yang  terkait dengan  perbuatan hukum   yang   dilaksanakan ” melalui   sistem   elektronik. Dalam praktik yang  terjadi    di  Indonesia,Kejahatan  yang  menggunakan aplikasi  yang  berbasis  online dari sejak dulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk dibuktikan keberadaanya. 8 Pasal penipin  yang  terdapat ” di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  masih belum dapat mengcounter hal tersebut.
Pada  dasarnya  setiap  peraturan  yang  dibuat  oleh  badan ” legislatif  dalam  hal  ini  DPR merupakan  jawaban  terhadap  persoalan-persoalan ” yang  terjadi  dimasyarakat.  Hukum harusnya  mengikuti  perkembangan  masyarakat,  sehingga  mampu  mengakomodir  semua persoalan-persoalan  sering ” terjadi  dimasyarakat,  misalnya  massifnya  perkemabnagn tekonolgi yang mengaibatkan kejahatan semakin berkembang.. 9
Permasalahan yang sering terjadi  adalah ketika    berhubungan  dengan   penyaluran informasi,  komunikasi  dan  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik,  khususnya  dalam
7 Skripsi Satriani Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik ( Studi kasus Pengadilan Negeri Makassar). Diakses pada tanggal 26 februari 2020 pukul 15:36
8 Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013), 62
9 Budi Suhariyanto, Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime) Urgensi  dan Pengaruh Celah Hukumnya, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012), 11.
hal  untuk  membuktikan  delik  dan  yang ” terkait  dengan  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  melalui sistem elektronik. 10
Dari  sini  kita  dapat    temukan  kejahatan  pelaku  yang  menggunakan Gadget untuk melakukan aksinya dengan  modus memiliki lebih ” dari satu akun pengemudi Grab dengan identitas  yang  berbeda-beda.  Selanjutnya ” merekaَ memasangَ aplikasiَ „ Mock  Location ‟َ yang  dipelajari  dari  internet  untuk  melakukan  aksi  kecurangannya. Seperti  yang  dilansir pada  detik.com  dimana  terjadi  kasus  pengungkapan  orderan  fiktif  pengemudi taksi online . Resmob  Polsek  Panakkukang,  Makassar,  menangkap  dua driver ojek online pengangkut 'tuyul'  alias  orderan  fiktif.  Kedua  pelaku  yang  ditangkap  adalah  Abdul  Malik  (43)  dan Leonard
(40), warga Jalan Bau
Mangga, Makassar. "Keduanya  diduga  pelaku  penipuan  Grab,  order online palsu  alias  tuyul.  Laporan  warga adanya  yang  melakukan  order online palsu  alias  tuyul,  anggota  Resmob  mendatangi  TKP dan  mendapatkan  pelaku  tengah  melakukan  order online palsu  menggunakan aplikasi handphone.
Selanjutnya  anggota  melakukan  pemeriksaan  dan  mengamankan  pelaku  beserta barang bukti yang digunakan," kata Kapolsek ” Panakkukang Kompol Ananda Fauzi kepada wartawan, Kamis (16/8/2018). Dari hasil interogasi polisi, pelaku menjalankan aksi dengan orderan  fiktif  untuk ” mendapat  keuntungan  lebih.  Pelaku  yang  menjalankan  aksinya  sejak dua bulan ini mendapatkan keuntungan hingga Rp 6 juta.
"Dari  hasil  interogasi  bahwa  benar  pelaku  melakukan  order online palsu menggunakan handphone untuk  mendapatkan ” keuntungan  dari  aplikasi  Grab  secara  fiktif dan kegiatan yang telah dilakukan selama kurang-lebih 2 bulan meraup untung Rp 6 juta," jelasnya. 11
Contoh kasus tersebut diatas akan dikenai Undang- Undang ITE Pasal 30 juncto Pasal 46  Sub  Pasal  35 juncto Pasal  51  ayat  1 UU  RI  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan atas UU RI No 11 Tahun ” 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sub Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
Pasal tersebut berbunyi:
“Setiapَ orangَ denganَ danَ tanpaَ hak/atauَ melawanَ hukumَ mengaksesَ komputerَ dan/atau  sistem  elektronik  dengan  cara ” apapun  dan  atau  melakukan  manipulasi, penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  informasi  elektronik  dan/atau
10 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.
11 https://news.detik.com/berita/d-4170294/2-driver-ojek-online-pengantar-tuyul-di-makassar-dibekuk di akses pada tanggal 16 februari 2020 pukul 21;25
dokumen  elektronik  dengan  tujuan  agar ” informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  tersebut  dianggap  seolah-  olah ” data  yang  otentik  dan  atau  tindak  pidana penipuan”.
Akibat dari pada itu mereka harus ” mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati, ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP. 12
Berdasarkan  latar  belakang  diatas ” penulis  melakukan  penelitian  dan  mengkaji  lebih lanjut dan menulis skripsi ” ini dengan judul Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1) Uu Ri Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Ite  Terhadap  Driver  Grab  Yang  Menggunakan  Aplikasi  Orderan Fiktif (Studi Kasus Driver Kota Makassar).

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan ” adalah  penelitian  hukum  empiris (socio  legal research) ,  dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  yang menggunakan  metode  observasi  partisipasi,  peneliti  terlibat  sepenuhnya  dalam  kegiatan informan kunci yang menjadi ” subjek penelitian dan sumber informasi penelitian. Pendekatan kualitatif ini dipilih ” oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian Untuk mengetahui Penegakan Pasal 35 Juncto ” Pasal 51 Ayat (1) Uu Ri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite Terhadap Driver Grab Yang Menggunakan Aplikasi Orderan Fiktif (Studi Kasus Driver Kota Makassar).

## HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1) Uu Ri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE  Terhadap  Driver  Grab  Yang  Menggunakan  Aplikasi  Orderan  Fiktif  (Studi Kasus Driver Kota Makassar).
1. Penegakan hukum Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE
Kejahatan Bukanlah Konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. sejak manusia di  ciptakan  yang  dimulai  dengan  tindakan  pembangkangan  iblis  terhadap  perintah  Allah untuk  memberi  penghormatan  terhadap  mahkluk  ciptaan  Allah  lainnya  yang  disebut manusia.  pembangkangan  ini  kemudian  diteruskan  dengan  janji  iblis  untuk  selalu menggoda manusia hingga akhir zaman. Konflik interest antara manusia dan iblis ini dapat di  pandang  sebagai  embrio  kejahatan.  Bermula  dari  perasaan  iri,sombong,dan  dengki kejahatan itu di mulai.
12 Andi Hamzah, KUHP&KUHAP ( Cet.19; Jakarta : Reneka Cipta,2014), h. 6.
Pada  tahapan  perkembangannya  kemudian,  modus  operandi  kejahatan  bergerak maju  seiring  perkembangan  peradaban  manusia.  kejahatan  dan  eksestensi  masyarakat menjadiَ “duaَ sisiَ mataَ uang”َ yangَ salingَ terkait.َ Sehinggaَ Lacassagneَ mengatakanَ bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya.
Perkembangan teori-teori kejahatan juga berkembang signifikan, akan tetapi tidak berarti  kejahatan  akan  musnah  dari  permukaan  Bumi.  Hal  ini  di  sebabkan  kejahatan merupakan    salah  satu  sifat  fitnah  manusia  yang  ada  pada  diri  manusia  dan  terus mengalami  perkembangan  signifikan  dengan  perkembangan  masyarakat  itu  sendiri.  Hal ini  hampir  sejalan    dengan  apa  yang  di  kemukakan  oleh  Freud  yang  mengatakan  bahwa hastrat untuk  merusak (manusia) sama kuatnya dengan hasrat untuk mencintai.
Pendapat  Freud  mungkin  benar  adanya,  akan  tetapi  argumentasi  yang  muncul kemudian  adalah  keseimbangan  hasrat  untuk  merusak  dan  mencintai  dapat  di  pengaruhi oleh  lingkungan  sekitarnya  (faktor  luar).  Akan  tetapi,  Lorenz  dalam  argumentasinya mengatakan bahwa keagresifan manusia merupakan insting yang di gerakkan oleh sumber energi  yang  selalu  mengalir,  dan  tidak  selalu  akibat  ransangan  dari  luar.  Jadi,  dapat dikatakan  bahwa  deksruktivitas  (kejahatan)  selalu  ada  pada  diri  manusia,  hanya  bagai mana meniminalkan potensi yang secara kefitrahan ada pada setiap individu. 13
Menyadari  konsep  psikologi  yang  ada  pada  setiap  manusia,  mutakhir bagaimanapun  perkembangan  teknologi  informasi,  maka  akan  semakin  mutakhir  pula bentuk  dan  modus  individu  melakukan  kejahatan.  Hal  tersebut  tidaklah  mengherangkan jika  berangkat  pada  konsepsi  tidak  ada  kejahatan  tanpa  masyarakat.  Komunitas  atau masyarakat yang peduli terhadap teknologi informasi (internet) disebut dengan netizen . Ini berarti  dengan  komunitas  masyarakat  tersendiri,  maka  kejahatan  akan  tercipta  seiring timbul dan berkembangnya netizen itu sendiri. 14
Sebelum  mengurai  penegakan  pasal  35 Jo. 51  ayat  1(1)  UU  ITE  maka  terlebih dahulu  penulis  akan  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan Cyber  Crime agar  tidak  terjadi misleading . Yang dimaksud dengan Cyber Crime ialah kejahatan yang berbasis teknologi yang kerap digunakan oleh para penjahat untuk memperoleh keuntungan financial .
13 Drs. Abdul Wahid, S.H., MA. Dkk, Kejahatan Mayantara , (Cet II, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). H. 18-19
14 Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime, Cet 1, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013) h. 15
Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat, teknologi digunakan oleh para penjahat untuk memperoleh keuntungan ata uang dengan cara tidak sah atau bertentangan dengan  undang-undang.  Kejahatan  yang  kerap  terjadi  dewasa  ini  adalah  penggunaan aplikasi  orderan  fiktif  yang  dilakukan  oleh  driver  ojek  online.  Kejahatan  ini  termasuk dalam  kasifikasi Illegal  Acces ,  yaitu  di  aksesnya  aplikasi  ojek  online  dengan  cara  yang illeggal.  Oleh  karena  itu  terhadap  kejahatan  ini  para  aparat  penegak  hukum  wajib  mahir menggunakan teknologi agar dapat mengidentifikasi kejahatan Illegal Acces yang berbasis telokomunikasi.
Penetapan pasal yang digunakan apabila terjadi tindak pidana Illlegal Cces dalam hal  orderan  fiktif  adalah  pasal  35 Jo. 51  ayat  (1)  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  ITE. Sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
Pasal 35
“setiapَ orangَ denganَ sengajaَ danَ tanpaَ hakَ atauَ melawanَ hukumَ melakukanَ manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengurusakan  Informasi  Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olahَdataَyangَotentik”َ
Pasal 51 ayat (1)
“Setiapَ orangَ yangَ memenuhiَ unsurَ sebagaimanaَ dimaskudَ dalamَ pasalَ 35َ dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling banyakَRp.َ12.000.000.000,00َ(duaَbelasَmiliarَrupiah)”َ
Dalam hal penegakan hukum terkait dengan pasal 35 Jo. 51 ayat (1) UU No. 19 tahun  2016,  sebagaimana  di  ubah  dengan  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  ITE  akan melibat  tiga  instansi  penegak  hukum  yaitu  (Polri,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan).  Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  telah  diatur  penegakan  hukum terhadap  pelaku  kejahatan.  Dimulai  dari  proses  penyidikan,  penuntututan  dan  putusan. Adapun yang dimaskud dengan penyidikan, penuntutan dan putusan adalah:
a. Penyidikan
Menrurt  pasal  1  angka  (2)  KUHAP  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Dalam  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian,  polisi  telah mengamankan  pelaku  orderan  fiktif  di  jalan  toddopuli  minggu  tanggal  21/01/2018. Menurut  penyidik  kepolisian  terdapat  7  orang  pelaku  yang  diduga  kuat  melakukan
tindak  pidana  penipuan  ordearan  fiktif  ( Illegal  Access ).  Ketujuh  pengemudi  grab  itu berinisial IGA (31), AQM (25), RJ (25), HR (21), KFP (24), TR (24), dan TB (25).
Kasus  ini  terungkap  berawal  dari  informasi  adanya  sindikat Illegal  Acces terhadap  sistem  elektronik  Grab.  Para  pelanggan  fiktif  atau  biasa  disebut  dengan isitilah aplikasi tuyul untuk mencurangi sistem aplikasi Grab. Mereka memiliki lebih dari  satu  akun  dengan  identitas  yang  berbeda-beda.  Menurut  penyidik  para  pelaku dengan  sengaja  melakukan  kecurangan  yang  bermuara  pada  penipuan  dan  kerugian terhadap  aplikasi  Grab.  Mereka  mempersiapkan  alat  yang  difungsikan  untuk mencurangi  sistem  elektronik  aplikasi  Grab.  Dengan  demikian,  posisi  keberadaan serta pergerakan GPS pengemudi bisa diatur sesuai dengan kehendak pelaku. Masing- masing  akun  mereka  dilengkapi  dengan alat  khusus Mock  Location pada  handphone untuk mengatur lokasi pergerakan kendaraan di GPS. Dengan bantuan alat itu, mereka memanipulasi 15 orderan atau trip  per hari sehingga mendapatkan bonus atau insentif per  harinya  sebesar  240  ribu  rupiah  dari  aplikasi  grab.  Dalam  kasus  tersebut  polisi telah menyita 50 unit handphone, 7 kartu ATM, 3 unit modem dan catatan berisi log illegal acces .
Terhadap  kasus  ini  polisi  menggunakan  pasal  35 Jo. 51  ayat  1  UU    No.  19 Tahun  2016  Tentang  ITE Jo .  UU  No.  8  Tahun  2008  dengan  ancaman  hukuman maksimal 12 tahun penjara dan atau denda sebasar 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).
b. Penuntutan
Menurut  pasal  1  angka  (7)  Penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadilan  negri  yang  berwenang  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  di  atur  dalam  undang-undang  ini  dengan  permintaan  supaya  di priksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.
Dalam tuntutannya penuntu umum, penuntut menuntut terdakwa menggunakan dakwaan alternatif  dengan menggunakan pasal  35 Jo ,  51  ayat  (1)  UU  No.  19 Tahun 2016 sebagaimana di ubah dengan UU No. 8 Tahun 2008 tentang Ite Jo . Pasal 61 ayat (1) KUHPidana.
c. Putusan Pemidanaan
Dalam  pasal  193  ayat  (1)  Putusan  pemidanaan  adalah  pernyataan  hakim  yang dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  dan  di  ucapkan  oleh  hakim  dalam  sidang  terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
Berdasarkan  putusan  hakim  PN  Makassar  dengan  nomor  register  perkara 799/Pid.  Sus/2018/PN.Mks    hakim  telah  menjatuhkan  pidana  terdakwa  satu  tahun enam bulan. Putusan tersebut berbunyi :
1). Menyatakan Terdakwa Rizal Junianto Bin H.Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkanَbersalahَmelakukanَtindakَpidanaَ“denganَsengajaَtanpaَhakَatauَ melawan  hukum  melakukan  manipulasi  informasi  Elektronik  dengan  tujuan agar  informasi  Elektornik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data  yang  otentik secara berlanjut.
2).  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3).  Menetapkan  bahwa  lamanya  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4). Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 15

## 2. Aplikasi Orderan Fiktif
Orderan  fiktif  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  Fake  GPS  dan  Aplikasi  Tuyul. Dalam  dunia  ojek  online, orderan  fiktif adalah  sebuah  kecurangan  yang  dilakukan sebagian  mitra  ojek  online  untuk  meraup  rupiah  dengan  cara  ilegal.  perangkat  lunak pembuat  order  fiktif  pada ojek  online atauَ kerapَ disebutَ aplikasiَ “tuyul”َ ituَ berbedaَ modus  dan  cara  kerja  dengan  kasus fake  GPS yang  digunakan  para  mitra  ojek  online untuk  memalsukan  lokasi  penjemputan  penumpang.  edua  aplikasi  tersebut  sebenarnya menggunakan aplikasi yang sama, yakni aplikasi yang bisa memalsukan lokasi semacam Mock  location,  Waze dan  aplikasi  sejenisnya.  Bedanya  hanya  terpaut  pada  prilaku drivernya. Jika pengguna aplikasi fake GPS hanya untuk memalsukan lokasinya agar lebih mudah  mendapatkan  orderan.  Biasanya mereka  memalsukan lokasinya  untuk  lebih  dekat dengan  resto  yang  ramai  orderan.  Selepas  driver  mendapat  orderan,  driver  tetap menjalankan  sesuai  standart  operasional  prosedur  (SOP)  dengan  menjemput  pelanggan real  atau  membelikan  makanan  kalau  mendapat  order  Food.  Sedangkan  untuk aplikasi tuyul , drivernya benar-benar tidak bergerak sama sekali dan diam di suatu tempat. Mereka menggunakan teknologi fake GPS seolah-olah driver sedang mengemudi dan benar-benar melayani  penumpang.  Begitupun  orderan  yang  mereka  dapat,  sebenarnya  adalah  orderan fiktif  yang  sengaja  mereka  buat  sendiri.  Dengan  bermodalkan  handphone  yang  sudah  di root  (oprek)  beserta  aplikasi  tambahannya,  mereka  bisa  menciptakan  ratusan  bahkan
15 Putusan 799/Pid. Sus/2018/PN.Mks
ribuan customer fiktif untuk dirinya sendiri. Atau dengan beranggotakan beberapa driver, mereka  saling  memberikan  orderan  fiktif  ke  anggota  lainnya.  Tujuannya  adalah  insentif yang mereka dapatkan dari perusahaan penyedia jasa ojek online. 16
B. Bagaimana  Upaya  Dalam  Menanggulangi  Kejahatan  Orderan  Fiktif  Pada  Aplikasi Grab
Keberadaan  transportasi online seperti  Grab  atau  Go-Jek  harus  diakui  telah memudahkan kehidupan mas yarakat  sehari-hari.  Dengan  layanan  ini,  masyarakat  bisa memperoleh  akses  transportasi  lebih  mudah  dan  cepat  karena  berbasis  lokasi.  Namun, dengan semakin  ramainya  pengguna  layanan  transportasi online, ternyata  ada  pihak-pihak yang  memanfaatkannya  untuk  mengeruk  keuntungan  sendiri.  Salah  satu  isu  yang  marak dibicarakan  dalam  beberapa  waktu  terakhir  adalah  soal  order  fiktif  atau  'tuyul',  dan penggunaan aplikasi GPS palsu. Sesuai namanya, order fiktif atau tuyul biasanya digunakan oleh  oknum  yang  curang  untuk  memperoleh  intensif  atau  bonus  tanpa  perlu  melakukan perjalanan. Sementara, pemanfaatan aplikasi GPS palsu, membuat oknum yang memakainya dapat  memperoleh  penumpang  yang  berada  di  lokasi  berbeda.  Hal  ini,  menurut  pengamat keamanan siber dan kriptografi Pratama Persadha, sebenarnya dapat diatasi dengan sejumlah cara.
Dalam seminar yang membahas soal fenomena order fiktif transportasi online , Pratama menyebut para penyedia layanan dapat meniru sistem yang digunakan oleh WeChat, aplikasi chatting asal  Tiongkok.  "Salah  satunya  adalah  memanfaatkan  akses  posisi  terhadap hardware . Jadi, WeChat itu dibangun dengan Hardware Abstraction Layer (HAL), sehingga GPS hardware yang  langsung  terhubung  dengan  aplikasi,"  Dengan  cara  itu,  menurut Pratama,  aplikasi  WeChat  tak  mudah  diakali  dengan  aplikasi  GPS  palsu  pihak  ketiga. Karenanya, aksi nakal dari sejumlah oknum dengan memanfaatkan aplikasi GPS pihak ketiga dapat dikurangi. 17
"Cara lain yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan layanan SMS berbasis Location Base  Service  (LBS).  Lewat  cara  ini,  aplikasi  akan  membaca  lokasi  berdasarkan  jaringan seluler  terdekat,"    menurut  Chairman  Lembaga  Riset  Keamanan  Siber  CISSReC (Communication and Information System Security Research Center).
Perwakilan  dari  Masyarakat  Transportasi  Indonesia,  Muslih  Zaenal  Asikin, memperkirakan kasus semacam ini belum sepenuhnya mengganggu operasional perusahaan, sehingga solusi yang ditawarkan belum menyeluruh. "Saya rasa (masalah) ini belum sampai
16 https://gojekblog.com/perbedaan-antara-tuyul-dan-fake-gps/
17 https://inet.detik.com/mobile-apps/d-4145329/perangi-fake-gps-grab-luncurkan-fitur-anti-tuyul
'tulang'  (perusahaan),  jadi  ancamannya  masih  belum  benar-benar  diselesaikan.  Untuk sekarang,  masalah  ini  masih  sebatas  daging  saja  (atau  belum  benar-benar  dianggap mengancam perusahaan) Aksi curang semacam ini jelas merugikan, tak hanya bagi penyedia layanan tapi juga pengguna transportasi online .
Menurut  pengamat  INDEF,  Bhima  Yudhistira  Adhinegara,  masalah  ini  penting ditemukan  solusinya  mengingat  membawa  dampak  yang  cukup  signifikan.  Bhima menuturkan, INDEF sendiri baru saja melakukan sebuah studi terkait keberadaan transportasi online yang  ada  saat  ini.  Salah  satu  hasil  studi  yang  menarik  adalah  aksi  curang,  terutama order fiktif, ternyata cukup sering dialami oleh pengemudi "Dari studi kami, pengemudi ojek online yang  mendapat  order  fiktif  itu  bisa  mencapai  dua  hingga  tiga  kali  per  minggu. Sementara,  order  yang  diterima  setiap  pengemudi  sekitar  10  kali  per  hari,  sehingga  kalau dibiarkan  akan  membawa  dampak  yang  cukup  signifikan  bagi  mitra  pengemudi,"  tuturnya saat  seminar  membahas  soal  fenomena  order  fiktif  transportasi  online  di  Jakarta.  Dari  sisi penyedia  layanan,  tindakan  curang  semacam  ini  juga  dapat  mengancam  keuangan perusahaan, terutama dari kasus penumpang fiktif alias tuyul.
Dengan  aksi  ini,  pengemudi  tak  perlu  mengantarkan  penumpang,  tapi  tetap mendapatkan intensif dari penyedia layanan.
"Penyedia  layanan  tentu  akan  mengeluarkan  intensif  yang  sia-sia,"  tutur  Bhima menjelaskan.  Ia  sendiri  menuturkan  ada  beberapa  alasan  yang  dilakukan  para  mitra pengemudi  curang  ini,  mulai  dari  ingin  mengejar  bonus  tanpa  bersusah  payah  hingga merusak pasar sebuah wilayah. Untuk alasan yang terakhir, Bhima menuturkan, modus yang kerap  dipakai  adalah  order  fiktif.  Jadi,  mitra  pengemudi  yang  ada  di  suatu  wilayah  selalu mendapatkan  order  yang  tak  jelas  atau  dengan  penumpang  yang  tak  sulit  dihubungi.  Kalau terjadi  terus  menerus,  tentu  wilayah  tersebut  akan  ditinggal  sejumlah  mitra  pengemudi. Akibatnya,  persaingan  di  tempat  tersebut  akan  semakin  sedikit.  Hal  ini  tentu  akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Di sisi lain, Grab sebenarnya tak tinggal diam dengan adanya  masalah  ini.  Penyedia  layanan  itu  sudah  mulai  melakukan  sosialisasi  termasuk memberikan informasi mengenai konsekuensi yang akan diterima dari tindakan curang yang dilakukan. Awal tahun ini, Grab sudah meluncurkan sebuah gerakan yang diberi nama 'Grab Lawan  Opik'.  Melalui  program  ini,  Grab  ingin  melindungi  para  mitra  pengemudi  dari tindakan  fraud.  Sebelumnya, memang  sempat ada  kasus  temuan  order  fiktif  yang dilakukan mitra pengemudi GrabCar beberapa bulan lalu. Ada tujuh driver curang yang menggunakan aplikasi  pihak  ketiga  untuk  mencapai  target  harian.  Sementara  dari  Go-Jek,  perusahaan mengatakan  memiliki  kode  etik  yang  mengatur  tala  kelola  pelayanan  mitra driver .  Bila  ada
mitra driver yang terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan, perusahaan ride-sharing itu  menegaskan  akan  mendepaknya.  Mereka  ( driver )  akan  kami  kenakan  sanksi  tegas, termasuk  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).  Hal  ini  guna  menjaga  kualitas  layanan  kepada pelanggan  sekaligus  untuk menghargai  para  mitra-mitra  lain  yang  bekerja  keras  secara  baik dan jujur untuk kehidupan mereka dan keluarga. 18
Pada  bulan  agustus  tahun  2018  grab  telah  meluncurkan  fitur  anti  tuyul.    Fitur  'Anti Tuyul' ini telah tersemat secara otomatis pada aplikasi Grab. Mitra pengemudi yang didapati melakukan kecurangan dengan memasang fake GPS akan dikenakan sanksi berupa suspend. "Fitur baru ini sudah otomatis. Tak ada lagi adjustment pendekatan manual dan lainnya. Bila terdeteksi  (mitra  memalsukan  GPS)  oleh  pattern  grab,  maka  akan  keluar  tanda  'anda terdeteksi menggunakan fitur tuyul' di situ. Sehingga Grab bisa langsung melakukan suspend untuk sementara," Apabila mitra Grab telah di-suspend, maka mereka harus menghapus fake GPS  untuk  bisa  beroperasi  kembali.  Para  mitra  juga  bisa  mengunjungi  Grab  Driver  Center (GDC). Yang akan dibantu oleh costumer service.

## KESIMPULAN
1. Penegakan hukum terhadap pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat 1 dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan putusan. Berdasarkan hasil wawancara dari penyidik bahwa  pelaku  kejahatan  orderan  fiktif  telah  dijatuhi  hukuman  1  tahun  6  bulan  Penjara melalui putusan dari pengadilan Negeri
2. Penangullangan orderan fiktif dapat di lakukan melalui fitur tuyul yang dikeluarkan oleh pihak  Grab  yang  dimana  fitur  tuyul  tersebut  tersemat  pada  aplikasi  Grab  yang  apabila telah  terjadi  kejahatan  orderan  fiktif  yang  dilakukan  oleh  pihak  driver  maka  fitur  tuyul tersebut  akan  bekerja  dan  mengirimkan  sinyal  ke  pihak  Grab,  sehingga  pelaku  dapat ketahuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, KUHP&KUHAP Cet.19 (Jakarta : Reneka Cipta,2014).
Budi  Suhariyanto, Tindak   Pidana   Teknologi   Informasi    (Cybercrime)  Urgensi   dan Pengaruh Celah Hukumnya, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012).
Drs.  Abdul  Wahid,  S.H.,  MA.  Dkk, Kejahatan  Mayantara ,  (Cet  II,  Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2010). H. 18-19
18 https://bisnis.tempo.co/read/1176203/go-jek-ungkap-detail-praktik-order-fiktif-pengguna-fake-gps
Eddy  O.S  Hiariej, Prinsip-psinsip  hukum  pidana (Cet  1,  Yogyakarta,  Cahaya  Atma Pustaka,2015) h. 75-82
Grab, ‛Tentang Grab‛, dalam  https://www.grab.com,  diakses  pada  13  Februari  2020,  Pukul 19.18
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi), diakses  pada  pada  13  Februari  2020,  Pukul 19.25
https://news.detik.com/berita/d-4170294/2-driver-ojek-online-pengantar-tuyul-di-makassar- dibekuk di akses pada tanggal 16 februari 2020 pukul 21;25
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180607194032-185-304427/grab-ungkap-trik- perangi-order-fiktif diakses 13 Februari 2020, Pukul 19.50
Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
NURLAELAH,  MALOKO,  M.  T.,  FUADY,  M.  I.  N.,  MULIYONO,  A.,  &  RAYA,  M.  Y. TheَEffectَofَtheَInvestigativeَReportَLearningَModelَonَStudent’sَPerceptionَofَAnti- Corruption Behavior Development.
Nurlaelah.  (2020).  Aplikasi  Model  Quantum  Teaching  Dalam  Meningkatkan  Motivasi  dan Capaian Pembelajaran Siswa. Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
Akbar,  R.,  Rasyid,  C.  A.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  UNDANG-UNDANG  MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 15 (2), 253-262.
Raya,  M.  Y.,  Aryani,  M.,  Hidayat,  T.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  Government  Policy  in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. Hong Kong Journal of Social Sciences .
Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD).
Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime, Cet 1, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013) Mueljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008).
O.C Kaligis, 2012. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, Paragraf 2.
Skripsi Edna Cynthia Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik  Yang  Mengakibatkan  Kerugian  Bagi  Konsumen  diakses  pada  26  februari 2020
Skripsi Edna Cynthia Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik  Yang  Mengakibatkan  Kerugian  Bagi  Konsumen  halaman  24    diakses  pada 26 februari 2020 pukul 14:47
Skripsi Satriani Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi kasus Pengadilan Negeri Makassar). Diakses pada tanggal 26 februari 2020 pukul 15:36
Susilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), (Bogor; Poletia,1985) www.grabid.com diakses pada 2 februari 2020 pukul 15:32 www.wikipedia.com diakses pada 26 februari 2020 pukul 14:29