Vol. 9, No. 2 , Okt 2019

## PENGELOLAAN SANITASI LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SERANG
Anita Widiastuti , email : anitasstp14@gmail.com Analis Kebijakan Muda,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

## Abstract
One of the Sustainable Development Goals (TPB) Agenda is to ensure the availability and management of clean water and sustainable sanitation. The city of Serang as the provincial capital has an important role in the development of Banten Province, so that the regional spatial  development  policy  must  be  able  to  prioritize  the  quality  of  environmental sanitation.
This  research  uses  descriptive  qualitative  research  methods.  The  results  of  this  study indicate  that  by  considering  weaknesses,  strengths,  opportunities  and  threats,  the  most appropriate environmental sanitation development policy in Serang City is to optimize the strengths to overcome external problems in Serang City. Recommendations submitted for the  development  of  environmental  sanitation  are  to  improve  the  quality  of  sanitation facilities and infrastructure, increase the promotion of hygiene and health and improve the quality of health services.
Keywords: Sanitation, Regional Development, Public Policy

## Pendahuluan
Perencanaan  pembangunan  suatu  daerah  harus  secara  komperehensif mengakomodir  permasalahan  dari  berbagai  aspek  kehidupan.  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  menyatakan  bahwa  tata  cara perencanaan  pembangunan  daerah  prosesnya  menggunakan  pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan top down bottom up. Adapun substansinya dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  seharusnya  berorientasi  secara tematik,  holistik,  integratif  dan  spasial.  Dengan  mengikuti  tata  cara  tersebut maka diharapkan seluruh stakeholder akan terlibat aktif dalam mencari solusi dari masalah pembangunan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)  atau Suistanable  Development  Goals (SDGs),  yang mengamanatkan  dalam  setiap  penyusunan  program  dan  kegiatan  dapat melibatkan  seluruh  pihak-pihak  yang  terkait.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  pada  setiap  proses  perencanaan  pembangunan  akan  terkait  antara satu  permasalahan  dengan  permasalahan  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  dalam menemukan  solusinya  tidak  bisa  berdiri  masing-masing  satu  sama  lain. Namun  harus  dikaji  dari  berbagai  aspek  kehidupan  yaitu  aspek  ekonomi, sosial, budaya dan lingkungannya.
Sanitasi yang memadai merupakan dasar dari pembangunan. Namun, fasilitas sanitasi jauh di bawah kebutuhan penduduk yang terus meningkat jumlahnya. Akibatnya, muncul berbagai jenis penyakit yang salah satu diantaranya adalah penyakit  diare.  Berdasarkan  data  WHO  Tahun  2016,  di  dunia  penyakit tersebut  telah  menimbulkan  kematian  sekitar  2,2  juta  anak  per  tahun  dan menghabiskan  banyak  dana  untuk  mengatasinya.  Minimnya  sanitasi lingkungan  seperti  penanganan  sampah,  air  limbah,  tinja,  saluran pembuangan, dan kesehatan masyarakat, telah menyebabkan terus tingginya kematian  bayi  dan  anak  oleh  penyakit  diare  dan  berperan  penting  dalam mengundang munculnya berbagai vektor pembawa penyakit.
Seperti  halnya  masalah  sanitasi  lingkungan,  yang  menjadi  sumber masalahnya  terdiri  dari  berbagai  aspek  kehidupan.  Oleh  sebab  itu, menyelesaikan  permasalahan  sanitasi  lingkungan  tidak  bisa  diambil  dari  satu sudut  pandang  saja  namun  harus  menyentuh  seluruh  sektor-sektor  yang terkait. Dalam agenda SDGs yang terdiri dari 17 tujuan, sanitasi masuk dalam tujuan  ke  6,  yaitu  air  bersih  dan  sanitasi  layak.  Dalam  goals  6  ini  menjamin ketersediaan  serta  pengelolaan  air  bersih  dan  sanitasi  yang  berkelanjutan untuk  semua.  Berdasarkan  Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Tahun  2017,  di Indonesia  presentase  rumah  tangga  yang  memiliki  akses  terhadap  layanan sumber air minum layak adalah 72,04 %. Hal ini menunjukkan masih ada 30 %,  penduduk  Indonesia  yang  belum  mempunyai  akses  sumber  air  minum yang layak dikonsumsi.
Kota Serang sebagai ibukota provinsi, menjadi salah satu poros pembangunan wilayah  di  Provinsi  Banten.  Untuk  mendukung  hal  tersebut,  tuntutan kebutuhan lahan sebagai ruang kegiatan yang ada di ibukota provinsi menjadi sangat  tinggi,  hal  ini  mengingat  Kota  Serang  memiliki  keterbatasan  lahan yang  tersedia.  Pemenuhan  lahan  tidak  hanya  untuk  kebutuhan  perkantoran, fasilitas  umum  dan  perdagangan  saja,  bahkan  yang  paling  banyak membutuhkan ketersediaan lahan adalah lahan untuk pemukiman penduduk. Fungsi  lahan  untuk  pemukiman  penduduk  inilah  yang  menjadi  salah  satu permasalahan  dalam  pembangunan  tata  ruang  wilayah  karena  kualitas sanitasi lingkungannya tidak memadai.
Penanganan  sanitasi  lingkungan  oleh  pemerintah  sampai  saat  ini  masih menghadapi  banyak  kendala.  Jumlah  fasilitas  yang  ada  tidak  sebanding dengan  pertumbuhan  penduduk.  Selain  itu,  masyarakat  di  banyak  wilayah masih  mempraktekkan  perilaku  hidup  yang  tidak  sehat,  seperti  buang  air besar  di  kebun  atau  di  sungai  yang  airnya  kotor,  mencuci  di  sungai  yang airnya kotor, membuang sampah sembarangan dan lain-lain.
Begitu  besarnya  pengaruh  sanitasi  lingkungan  terhadap  kualitas  hidup terutama  kesehatan  masyarakat,  maka  perlu  upaya  pengelolaan  pemukiman perkotaan yang baik yang menjamin peningkatan kualitas sanitasi lingkungan yang  sehat.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  perlu  dilakukan analisa  terkait  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sanitasi  dalam pembangunan daerah di Kota Serang.

## Tinjauan Pustaka
a. Sanitasi
Sanitsatasi  dasar  adalah  sanitasi  minimum  yang  diperlukan  untuk menyediakan  lingkungan  sehat  yang  memenuhi  syarat  kesehatan  yang menitikberatkan  pada  pengawasan  berbagai  faktor  lingkungan  yang mempengaruhi  derajat  kesehatan  manusia  (Azwar,  1995).  Sanitasi  dasar pada umumnya terdiri dari beberapa fasilitas yaitu jamban sehat, air bersih, saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah.
Berdasarkan  Buku  Indikator  TPB  (BPS,  2018)  menjelaskan  bahwa  fasilitasi sanitasi  layak  yaitu  fasilitas  sanitasi  yang  memenuhi  syarat  kesehatan, antara  lain  klosetnya  menggunakan  leher  angsa  atau  plensengan  dengan tutup, tempat pembuangan tinjanya menggunakan tangki septic atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah  tangga  sendiri  atau  bersama  dengan  rumah  tangga  lain  tertentu. Sanitasi  layak  dan  berkelanjutan  mempunyai  5  (lima)  kriteria  yaitu  stop buang  air  besar  sembarangan,  cuci  tangan  pakai  sabun,  pengelolaan  air minum  dan  makanan  rumah  tangga,  pengelolaan  sampah  rumah  tangga dengan aman, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.
Dalam agenda SDGs, goals ke 6 mempunyai tujuan menjamin ketersediaan serta  pengelolaan  air  bersih  dan  sanitasi  yang  berkelanjutan  untuk  semua. Adapun targetnya adalah sebagai berikut :
1. Pada  Tahun  2030  mencapai  akses  universal  dan  merata  terhadap  air
minum yang aman dan terjangkau bagi semua
2. Pada  Tahun  2030  mencapai  akses  terhadap  sanitasi  dan  kebersihan yang  memadai  dan  merata  bagi  semua,  dan  menghentikan  praktik buang  air  besar  di  tempat  sembarang,  memberikan  perhatian  khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
3. Pada  Tahun  2030  meningkatkan  kualitas  air  dengan  mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan  bahan  kimia  berbahaya,  mengurangi  separuh  proporsi  air  limbah yang  tidak  diolah,  dan  meningkatkan  daur  ulang  serta  penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
4. Pada  Tahun  2030  secara  bermakna  meningkatkan  efisiensi penggunaan  air  di  semua  sektor,  dan  menjamin  keberlanjutan penggunaan  dan  pasokan  air  tawar  untuk  mengatasi  kelangkaan  air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
5. Pada Tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
6. Pada  Tahun  2020  melindungi  dan  merestorasi  ekosistem  terkait sumber  daya  air,  termasuk  pegunungan,  hutan,  lahan  basah,  sungai, air tanah, dan danau.
b. Pembangunan Daerah
Ginanjar  Kartasasmita  dan  Siagian  (1994)  memberikan  penjelasan  tentang pembangunan  adalah  suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan perubahan  yang  berencana  dan  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa, negara  dan  pemerintah,  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan bangsa ( nation  building ).  Sedangkan  Ginanjar  Kartasasmita  (1994) memberikan  pengertian  yang  lebih  sederhana,  yaitu  sebagai  suatu  proses perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  melalui  upaya  yang  dilakukan  secara terencana.
Beberapa  ahli  menganjurkan  bahwa  pembangunan  suatu  daerah  haruslah mencakup tiga inti nilai (Todaro, 2003):
1.  Ketahanan ( Sustenance )  : kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2.  Harga  diri ( Self  Esteem )  : pembangunan  haruslah  memanusiakan orang.  Dalam  arti  luas  pembangunan  suatu  daerah  haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3.  Freedom from servitude : kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk  berpikir,  berkembang,  berperilaku,  dan  berusaha  untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif.  Sumber  data  menggunakan  data  sekunder  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Provinsi  Banten,  RPJMD  Provinsi  Banten  Tahun  2017-2022, RPJMD  Kota  Serang  2019-2024  dan  data  primer  dengan  melalukan wawancara terhadap stakeholder.
Untuk  merangkum  data  hasil  wawancara  peran  dari  pemerintah  daerah dijelaskan  secara  kualiatif  dengan  mendeskripsikan  program  pemerintah daerah  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  sanitasi.  Sementara  untuk menentukan  kebijakan  yang  direkomendasikan  dilakukan  dengan  analisis SWOT.

## Hasil dan Analisa
Kota  Serang  merupakan  daerah  otonom  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten Serang.  Amanat  pembentukan  Kota  Serang  bermula  sejak  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2000  tentang  Pembentukan  Provinsi  Banten,  yang menetapkan  Serang  sebagai  ibu  kota  bagi  provinsi  yang  baru  dibentuk itu. [1] Selanjutnya,  kota  ini  resmi  berdiri  melalui  Undang-Undang  Nomor  32
Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Kota  Serang  di  Provinsi  Banten,  yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.
Kota  Serang  sebagai  ibukota  Provinsi  Banten  mempunyai  luas  wilayah 266,77  KM 2 yang  terbagi  atas  6  kecamatan  dan  terdiri  dari  67  Kelurahan. Secara geografis Kota Serang terletak antara 50 o 99’ – 60 o 22’ Lintang Selatan dan 106 o 07’ – 106 o 25’ Bujur Timur.

## Tabel 1.

## Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Tahun 2018
No Kecamatan Luas (Ha) Jumlah Kelurahan 1. Serang 258,8 12 2. Kasemen 633,6 10 3. Taktakan 478,8 13 4. Cipocok Jaya 315,4 8 5. Curug 496,0 10 6. Walantaka 484,8 14 Kota Serang 2.667,4 67
Sumber : Kota Serang Dalam Angka 2019
Secara  administratif  Kota  Serang  mimiliki  batas-batas  sebagai  berikut: Sebelah  Utara  Berbatasan  dengan  Laut  Jawa  (Teluk  Banten),  Sebelah Timur  Berbatasan  dengan  Kecamatan  Ciruas  (Kab.  Serang),  Sebelah Selatan  Berbatasan  dengan  Kecamatan  Baros  (Kab.  Serang),  Sebelah Barat Berbatasan dengan Kramatwatu dan Gunungsari (Kab. Serang).
Gambar 1. Peta Wilayah Kota Serang (1. Kecamatan Kasemen; 2. Kecamatan Curug; 3. Kecamatan Walantaka, 4. Cipocok Jaya,
5. Kecamatan Serang; 6. Kecamatan Taktakan).

## Tabel 2.

## Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Tahun 2018
No Kecamatan Luas (Ha) Jumlah Kelurahan 1. Serang 258,8 12 2. Kasemen 633,6 10 3. Taktakan 478,8 13 4. Cipocok Jaya 315,4 8 5. Curug 496,0 10 6. Walantaka 484,8 14 Kota Serang 2.667,4 67 Sumber : Kota Serang Dalam Angka 2019 1
6 5 4 2 3

## Tabel 3.

## Jumlah Penduduk dan Kepadatan Tiap Kecamatan Tahun 2018
No Kecamatan Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Per Km 2 1. Serang 226.717 8.832 2. Kasemen 95.992 1.528 3. Taktakan 90.960 1.933 4. Cipocok Jaya 109.793 3.620 5. Curug 50.885 1.032 6. Walantaka 92.253 1.949 Kota Serang 677.804 2.541
Sumber : Kota Serang Dalam Angka 2019
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  dan  tabel  2  maka  Kecamatan  Serang  yang memiliki  kepadatan  penduduk  paling  tinggi,  dengan  karakterisitik  wilayah perkotaan dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa.
Kondisi  Demografi  Kota  Serang  ditunjukkan  dari  jumlah  penduduk  Kota Serang  yang  setiap  tahun  mengalami  peningkatan. Berdasarkan  data  BPS Kota  Serang,  pada  tahun  2018  terjadi  kenaikan jumlah  penduduk  Kota Serang  berjumlah  677.804  jiwa  dengan  tingkat  kepadatan  penduduk  rata- rata  sebesar  2.541  jiwa/  km2.  Jumlah  penduduk  tersebut  mengalami peningkatan sebanyak 11.204 jiwa dari tahun 2017 yang berjumlah 666.600 jiwa atau meningkat sekitar 1.68%.
Kota  Serang  memiliki  keragaman  kondisi  sosiogeografis,  yaitu  lingkungan pesisir  pantai,  lingkungan  perkotaan,  dan  lingkungan  agroekosistem (perdesaan).  Wilayah  Kecamatan  Kasemen  bagian  utara  mewakili  daerah pesisir  pantai,  sebagaian  besar  wilayah  Kecamatan  Curug,  Walantaka, Kasemen, Taktakan dan Cipocok Jaya adalah wilayah agroekosistem, adapun Kecamatan  Kota  Serang  dan  sebagian  kecil  Kecamatan  Kasemen,  Cipocok Jaya merupakan wilayah perkotaan.
Beberapa  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  di  wilayah  Kota  Serang  adalah  SWS Cibanten,  yang  terdiri  dari  DAS-DAS  Cibanten  Utara,  Tengah,  Timur  dan Cibanten  Barat.  Keempat  DAS  itu  terdiri  dari  sub-sub  DAS  dan  sumber  air seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut.
Tabel 4.
Daftar DAS/Sub DAS di Wilayah Kota Serang
No. Nama DAS Sub DAS Luas (+ Km 2 ) DAS Cibanten Sub Blok Unyur 5.021 1  Utara Sub Blok Trondol 7.917 Sub Blok Panancangan 3.535 Sub Blok Sumur Pecung 7.082 Sub Blok Kalibedeng 5.260 2  DAS Cibanten Sub Blok Cibanten (outlet Kp. Serut) 76.351 Tengah Sub Blok Cibanten Kota 14.181 Sub Blok Cibanten (Outlet 219.312 Desa Kasemen) 3  DAS Cibanten Sub Blok Cigeplak 15.166 Timur Sub Blok Kubang 2.554 Sub Blok Cilaku 3.435 Sub Blok Curug Irigasi Ciwatu 15.720 4  DAS Cibanten Sub Blok Sungai Pelamunan 37.846 Barat Sub Blok Sungai Cikaduan 5.273 Sub Blok Sungai Cirengas 7.963 Sub Blok Sungai Ciwatu 79.125 Sub Blok Sungai Cikentang 16.736 Sub Blok Sungai Ciracas 7.071
Sumber : Dinas PU SDA Kota Serang
Sungai yang mengalir melalui wilayah Kota Serang adalah Sungai Cibanten. Masih  ada  masyarakat  yang  menggunakan  sungai  tersebut  sebagai  sumber air  konsumsi  (Mandi,  Cuci,  Kakus),  hal  ini  dikarenakan  cukup  dalamnya  air tanah  apabila  akan  melakukan  pembuatan  sumur.  Permasalahan  yang terjadi  di  sepanjang  daerah  aliran  sungai  Cibanten  adalah  terjadinya  banjir bila  curah  hujan  tinggi,  dan  cukup  terjalnya  tebing  sungai  yang  dapat
membahayakan  masyarakat  sekitarnya.  Pada  saat  ini  kondisi  Sungai Cibanten juga tidak layak digunakan untuk sumber air konsumsi.
Sanitasi  yang  meliputi  pelayanan  air  limbah,  persampahan,  drainase, kesehatan dan kebersihan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia  dan  merupakan  tanggung jawab  kita  semua.  Namun  pertumbuhan kebutuhan akan pelayanan sanitasi seiring dengan perkembangan penduduk saat ini semakin sulit dikejar dan dipenuhi.

## Kondisi Umum Sanitasi di Kota Serang
Berdasarkan  data  dari  Nawasis  ( National  Water  Supply  and  Sanitation Information  Services ),  Permasalahan  sanitasi  permukiman  di  Kota  Serang umumnya  dapat  terlihat  dari  masih  rendahnya  kualitas  dan  tingkat pelayanan sanitasi, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah:
1. Masih  rendahnya  kesadaran  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  sanitasi,  utamanya  pada  tahap  pemanfaatan  dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka  sendiri.  Hal  ini  belum  termasuk  pada  keterlibatan  dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kontribusi pendanaan atau pun lahan, dan lain-lain.
2. Masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan - baik di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Selain  itu  kurang  padu  dan komprehensifnya  perencanaan  dan  program  pembangunan  juga merupakan  permasalahan  yang  menyebabkan  kurang  efisien  dan efektifnya pembangunan sanitasi permukiman.
3. Masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi.
Alasan  yang  umum  dikemukakan  adalah  pertimbangan  ekonomis  dan keuangan, peraturan dan perundangan yang belum mendukung, dan lain- lain.
Nawasis  ini  adalah  lembaga  yang  merupakan  pusat  data  dan  informasi berbasis internet yang sedang dikembangkan untuk memantau perkembangan  sektor  air  minum  dan  sanitasi  di  Indonesia.  Nawasis  tidak hanya  mengevaluasi  kinerja  sektor  air  minum  dan  penyehatan  lingkungan (AMPL),  namun  juga  kesatuan  sistem  yang  akan  memberikan  layanan advokasi dan peningkatan kapasitas, untuk meningkatkan pembangunan air minum dan sanitasi.
Berikut ini kondisi umum sanitasi di Kota Serang dilihat berdasarkan fasilitasi sanitasi dasar yaitu :
1. Jamban Sehat
Dinas  Kesehatan  Kota  Serang  mencatat  ada  sebesar  38%  masyarakat yang  masih  buang  air  besar  di  kebun.  Dari  6  (enam)  kecamatan  di  Kota Serang,  yang  paling  banyak  terdapat  warga  buang  air  besar  di  kebun adalah  Kecamatan  Kasemen.  Kebutuhan  jamban  yang  sehat  menjadi  hal yang  sangat  penting  dalam  kesehatan  bagi  masyarakat.  Buang  air  besar sembarangan dapat menyebabkan pencemaran air (kotoran yang dibuang sembarangan  dapat  mengandung  bakteri  e-coli,  sedangkan  air  yang sudah  tercemar  oleh  bakteri  e-coli  sudah  tidak  dapat  digunakan  lagi), menyebabkan  kurang  gizi  (buang  air  besar  dapat  menyebabkan lingkungan  kotor,  lingkungan  yang  kotor  menyebabkan  makanan  kotor, makanan  yang  kotor  menjadi  tidak  bergizi),  menyebabkan  berbagai penyakit  seperti  diare,  kolera  dan  disentri,  dan  menyebabkan  kematian (penyakit  yang  disebabkan  oleh  BAB  sembarangan  biasanya  menyerang anak-anak, sedangkan daya tahan tubuh anak-anak sangat lemah)
2. Air Bersih
Sistem  pelayanan  air  perpipaan  Kota  Serang  memanfaatkan  mata  air Citaman  (80  l/dt)  dan  Sukacai  (60  l/dt)  sebagai  air  baku,  yang  dialirkan secara  gravitasi  ke  wilayah  pelayanan  setelah  melalui  unit  aerasi  untuk menghilangkan  CO2  agresifnya.  Kelurahan-kelurahan  di  wilayah  Kota Serang  yang  telah  dilayani  sistem  distribusi  air  perpipaan  adalah
Kelurahan  Serang,  Cipare,  Cimuncang,  Lopang,  Kota  Baru,  Kagungan, Lontar,  Kaligandu,  Sumur  Pecung,  Cipocok  Jaya,  Panancangan,  Unyur, dan  Taman  Baru.  Di  samping  melalui  pelayanan  PDAM,  sebagian penduduk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  dan  minumnya  dari  sumur dangkal yang kualitasnya cukup baik dan selalu tersedia sepanjang tahun. Sumber  air  individual  tersebut  hampir  merata  di  seluruh  wilayah  kota terutama di Kelurahan Lopang, Sumur Pecung, dan Cimuncang.
3. Saluran Pembuangan Air Limbah
Berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan  Kota  Serang,  sebagian  masyarakat Kota Serang sampai saat ini masih banyak yang membuang limbah cair ke saluran terbuka  termasuk sampah-sampah lainnya. Hal inilah yang harus dirubah, sebisanya sampah dibuang ke tempat yang seharusnya.
4. Tempat Pembuangan Sampah.
Keberhasilan  pengelolaan  persampahan  di  suatu  kota  tidak  terlepas  dari beberapa  aspek  yang  terkait.  Peranan  masing-masing  aspek  tersebut sangat  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  penanganan  pengelolaan persampahan.  Aspek-aspek  tersebut  diantaranya  adalah  aspek  hukum, aspek  institusional,  aspek  teknis  dan  teknologi,  serta  aspek  peran  serta masyarakat.
Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat  telah  meningkatkan  jumlah  timbulan  sampah,  jenis,  dan keberagaman  karakteristik  sampah.  Meningkatnya  daya  beli  masyarakat terhadap  berbagai  jenis  bahan  pokok  dan  hasil  teknologi  serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah  juga  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  kuantitas  dan kualitas  sampah  yang  dihasilkan.  Meningkatnya  volume  timbulan  sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  kesehatan  juga  akan  sangat mengganggu  kelestarian  fungsi  lingkungan  baik  lingkungam  pemukiman,
hutan, persawahan, sungai dan lautan.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2008,  sampah  adalah  sisa kegiatan  sehari-hari  manusia  dan/atau  proses  alam  yang  berbentuk  padat. Pengelolaan  sampah  dimaksudkan  adalah  kegiatan  yang  sistematis, menyeluruh,  dan  berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan  dan penanganan  sampah.  Berdasarkan  sifat  fisik  dan  kimianya  sampah  dapat digolongkan  menjadi:  1)  sampah  ada  yang  mudah  membusuk  terdiri  atas sampah  organik  seperti  sisa  sayuran,  sisa  daging,  daun  dan  lain-lain;  2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4)  sampah  yang  berbahaya  (B3)  bagi  kesehatan,  seperti  sampah  berasal dari  industri  dan  rumah  sakit  yang  mengandung  zat-zat  kimia  dan  agen penyakit yang berbahaya.
Untuk mewujudkan kota bersih dan hijau, pemerintah telah mencanangkan berbagai  program  yang  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  mendorong  dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat urban dapat disaksikan  dari  Kota  Serang,  yaitu  pada  sejak  Tahun  2007  awal  tahun terbentuknya  Kota  Serang.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lingkungan bersih dan sehat.
Penanganan  sampah  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Serang adalah  pengumpulan  sampah  dari  sumber-sumbernya,  seperti  dari masyarakat  (rumah  tangga)  dan  tempat-tempat  umum  yang  dikumpulkan di TPS yang telah disediakan. Selanjutnya diangkut dengan truk yang telah dilengkapi  jaring  ke  TPAS.  Bagi  daerah-daerah  yang  belum  mendapat pelayanan  pengangkutan  mengingat  sarana  dan  prasara  yang  terbatas
telah  dilakukan  pengelolaan  sampah  secara  swakelola  dengan  beberapa jenis  bantuan  fasilitas  pengangkutan.  Bagi  usaha  atau  kegiatan  yang menghasilkan sampah lebih dari 1 m3/hari diangkut sendiri oleh pengusaha atau  bekerjasama  dengan  pihak  lainnya  seperti  desa/kelurahan  atau  pihak swasta.  Penanganan  sampah  dari  sumber-sumber  sampah  dengan  cara tersebut cukup efektif.
Beberapa usaha yang telah berlangsung di TPAS untuk mengurangi volume sampah,  seperti  telah  dilakukan  pemilahan  oleh  pemulung  untuk  sampah yang  dapat  didaur  ulang.  Ini  ternyata  sebagai  matapencaharian  untuk mendapatkan  penghasilan.  Terhadap  sampah  yang  mudah  busuk  telah dilakukan  usaha  pengomposan.  Namun  usaha  tersebut  masih  menyisakan sampah  yang  harus  dikelola  yang  memerlukan  biaya  yang  tinggi. Penanganan sisa sampah di TPAS sampai saat ini masih dengan cara open dumping  yaitu  pembusukan  secara  alami.  Hal  ini  menimbulkan permasalahan  baru  bagi  lingkungan,  yaitu  pencemaran  tanah,  air,  dan udara.

## Strategi Kebijakan
Untuk  menentukan  strategi  kebijakan  yang  perlu  dilakukan  dalam memecahkan masalah sanitasi di wilayah Kota serang dilakukan melalui analisis SWOT ( Strength, Weakness, Oppurtinities, Treats ). Berdasarkan hasil  pengamatan  dan  wawancara  kepada  stakeholder  terkait permasalahan  kondisi  sanitasi  di  wilayah  perkotaan  Kota  Serang  adalah sebagai berikut.
Kelemahan ( Weakness ) :
1. Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Serang masih rendah
2. Kurangnya penyediaan sarpras sanitasi yang memadai
3. Rendahnya  koordinasi  antar  instansi  dalam  penetapan  kebijakan  dan dalam menggerakkan peran masyarakat
Ancaman ( Threats )
1. Peningkatan jumlah penduduk baik dari kelahiran maupun migrasi dari daerah lain
2. Rendahnya  pengetahuan  masyarakat  dalam  pengelolaan  kebersihan dan kesehatan lingkungan
3. Adanya penyakit berbahaya yang disebabkan karena sanitasi buruk Kekuatan ( Strengths )
1. Lahan yang belum terbangun masih cukup untuk ruang terbuka hijau dan daerah resapan air
2. Kondisi Topografi sangat memungkinkan untuk pengembangan sarana drainase yang baik
3. Kedudukan Kota Serang yang merupakan ibukota Provinsi Banten
Peluang ( Opportunities )
1. Adanya  Program  Nasional  dalam  Pengelolaan  Sanitasi  yaitu  STBM (meskipun belum optimal)
2. Tempat  Pembuangan  Akhir  yang  ada  masih  berpotensi  untuk dikembangkan
3. Adanya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
Tabel Analisis SWOT Lingkungan Eksternal Pengelolaan Sanitasi Wilayah Agroekosistem di Kota Serang.

## Tabel 5.

## Analisis Lingkungan Eksteral
Peluang Bobot      Urgensi     B X U Adanya Program Nasional dalam Pengelolaan Sanitasi yaitu STBM (meskipun belum optimal) 0,10 1 0,10 Tempat  Pembuangan  Akhir  yang  ada masih berpotensi untuk dikembangkan 0,10 2 0,20 Adanya  Peraturan  Daerah  Kota  Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan 0,20 3 0,60 Jumlah Sub Peluang 0,40 0,90 Ancaman Bobot Urgensi  B x U Peningkatan  jumlah  penduduk  baik  dari kelahiran  maupun  migrasi  dari  daerah lain 0,20 1 0,20 Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan 0,15 2 0,30 Adanya penyakit berbahaya yang disebabkan karena sanitasi buruk 0,25 3 0,75 Jumlah Sub Ancaman 0,60 1,25 Jumlah Total Eksternal 1 2,15

## Tabel 6.

## Analisis Lingkungan Internal
Kekuatan Bobot Urgensi  B x U Lahan  yang  belum  terbangun  masih cukup  untuk  ruang  terbuka  hijau  dan daerah resapan air 0,20 3 0,60 Kondisi  Topografi  sangat  memungkinkan untuk  pengembangan  sarana  drainase yang baik 0,15 2 0,30 Kedudukan Kota Serang yang merupakan ibukota Provinsi Banten 0,25 1 0,25 Jumlah Sub Kekuatan 0,60 1,15 Kelemahan Bobot Urgensi  B x U Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Serang masih rendah 0,10 2 0,20 Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan dan dalam menggerakkan peran masyarakat 0,10 3 0,30 Kurangnya  penyediaan  sarpras  sanitasi yang memadai 0,20 1 0,20 Jumlah Sub Kekuatan 0,40 0,70 Jumlah Total Internal 1 1,85 Tabel 7. Matriks Penentuan Strategi INTERNAL Kekuatan (S) Kelemahan (W) EKSTERNAL (1,15) (0,70) Peluang (O) Strategi O-S Strategi OW (0,90) 0,90 + 1,15 = 2,05 0,90 + 0,70 = 1,60 Ancaman (T) Strategi T-S Strategi T-W (1,25) 1,25 + 1,15 = 2,40 1,25 + 0,70 = 1,95

## Tabel 8.
Formulasi strategi SWOT
INTERNAL KEKUATAN KELEMAHAN EKSTERNAL 1. Lahan  yang  belum terbangun masih cukup  untuk  ruang terbuka  hijau  dan daerah resapan air 2. Kondisi Topografi sangat memungkinkan untuk pengembangan sarana drainase yang baik 3. Kedudukan Kota Serang yang merupakan  ibukota Provinsi Banten 1. Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Serang masih rendah 2. Kurangnya tenaga sanitarian  dan  kader kesehatan,  sehingga berdampak pada kurangnya  sosialisasi kesehatan lingkungan 3. Kurangnya penyediaan  sarpras sanitasi yang memadai KUADRAN II KUADRAN I STRATEGI O-S STRATEGI O-W 1. 1. Mendorong program pemerintah  untuk mengoptimalkan implementasi prgram STBM 2. Mendorong pemerintah  untuk meningkatkan penyediaan sarpras sanitasi yang berkualitas  (seperti :  TPA  go  green, drainase yang berkualitas, dan ruang terbuka hijau yang representative) 3. Mendorong pemerintah  untuk mengoptimalkan 1. Program  Pemerintah untuk  meningkatkan SDM Kesehatan 2. Peningkatan pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkualitas 3. Mendorong Pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak  swasta  (CSR) untuk membangun sanitasi  Kota  Serang bersama-sama
implementasi Perda 10/2010 sebagai perwujudan ibukota provinsi yang madani ANCAMAN : 1. Peningkatan  jumlah penduduk  baik  dari kelahiran maupun migrasi  dari  daerah lain 2. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan 3. Adanya penyakit berbahaya yang disebabkan karena sanitasi buruk KUADRAN IV STRATEGI T-S 1. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembangungan sarana dan prasarana  sanitasi yang berkualitas bagi masyarakat 2. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan program  sosialisasi kebersihan dan kesehatan  kepada masyarakan  melalui kegiatan yang langsung berdampak 3. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas  pelayanan kesehatan bagi masyarakat KUADRAN III STRATEGI T-W 1. Mendorong  program pemerintah dalam meningkatkan kualitas  SDM  tenaga kesehatan 2. Mendorong pemerintah dalam menjalin  kerjasama dengan swasta (CSR) untuk  meningkatkan pengelolaan sanitasi 3. Meningkatkan kualitas pembangunan sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat.
Berdasarkan  formulasi  strategi  matriks  SWOT  di  atas,  maka  alternatif strategi  yang  sesuai  dengan  keadaan  usaha  yakni  strategi  T-S  diantaranya strategi:
1. Mendorong  pemerintah  untuk  meningkatkan  pembangungan  sarana dan prasarana sanitasi yang berkualitas bagi masyarakat
2. Mendorong  pemerintah  untuk  meningkatkan  program  sosialisasi kebersihan  dan  kesehatan  kepada  masyarakan  melalui  kegiatan  yang
langsung berdampak
3. Mendorong  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan kesehatan bagi masyarakat

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengelolaan  sanitasi  yang  terintegrasi  dan  komperehensif  menjadi  hal  yang sangat  penting  dalam  mendukung  pembangunan  daerah  di  Kota  Serang. Strategi  kebijakan  yang  tepat  dalam  pengelolaan  sanitasi  di  Kota  Serang adalah  dengan  mengoptimalkan  potensi  dan  peluang  yang  dimiliki  untuk mengatasi  permasalahan  eksternal  yang  ada,  yaitu  meningkatkan  kualitas sarana  dan  prasarana  sanitasi,  meningkatkan  sosialisasi  kebersihan  dan kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

## Referensi
Azwar, S. (1995). “Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya, Edisi 2. Pustaka Pelajar, Yogkayarta.
United  Cities  and  Local  Government  (2015).  “Buku  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan”, Jakarta.
Kartasasmita, Gianjar dan Siagian (1994). pembangunan infrastruktur seminar pebangunan    Konsep  dan    implikasi.    Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik, Yogjakarta: Universitas Gadjah Mada
Kartasasmita Ginanjar (1996). “Pembangunan Untuk Rakyat”, Jakarta.
Mungkasa,  O  (2004).  “Sekilas  Kondisi  Air  Minum  dan  Sanitasi  di  Indonesia”, Media Percik, Jakarta.
Toddaro,  M.  P  &  Stephen  Smith  (2003).  Economics  Development,  8 th , Addison Wesley, USA.
Institutions, Growth, and Quality of Life” World Development Report Oxford University Press, New York.