## F EMININITAS DAN K EKUASAAN
Widjajanti M. Santoso ∗
Abstract This article shows the change and continuity of femininity construction in Indonesian public using the media. It started with the femininity construction during the colonial era, which showed how femininity was used by the colonial government and by the Indonesian movement at that time. It was a public space construction, which negociated places to support some types of femininity construction. By describing this construction process, the article wish to show that power plays an important role. Being feminine women is not of women wish but more on how the society at large preserve some types of femininity discourse. The article also shows that such construction process at the end is also a big demand from capitalistic interest. The capital and the global are two other sources of power that at present depict what kind of women to be constructed. Key words : femininity construction, power, public space, new order capital , media (konstruksi femininitas, kekuasaan, ruang publik, Orde Baru, kapital, media).

## Pengantar
Femininitas secara umum dipahami sebagai bagaimana masyarakat mengidealisasikan perempuan. 1 Femininitas  merupakan sebuah konstruksi sosial karena idealisasi perempuan berbeda-beda yang dipengaruhi konteks sosial politik di mana dia berada. Femininitas juga dipengaruhi oleh kekuasaan yang ada. Artikel ini memperlihatkan konstruksi perempuan Indonesia berbeda-beda karena dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Kekuasaan yang diperlihatkan melalui kajian mengenai tiga perubahan, pra Orde Baru, Orde Baru dan Pasca Orde Baru. Pembagian ini masih awal, masih merupakan pemikiran yang memperhatikan kontinuitas dari sebuah konstruksi sosial.
∗ Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI.
1 Artikel ini diilhami oleh tema panel “Indonesian Across Orders”, 29-31 September 2005, sebuah seminar Jogjakarta.
Buku Niels Mulder dengan judul “Wacana Publik Indonesia, Kata Mereka tentang Diri Mereka” merupakan upaya yang berhasil memperlihatkannya bagaimana kekuasaan mempengaruhi kehidupan keseharian di Indonesia.  Ada tiga hal penting yang dapat ditarik dari isi buku yang sangat menarik tersebut.  Pertama adalah konsep publik yang berupaya mengangkat makna kehidupan keindonesiaan menurut orang Indonesia. Kedua, upaya tersebut mengacu pada kondisi masa Orde Baru.  Dekade kekuasaan rejim ini cukup memberikan peluang untuk menterjemahkan ide-ide yang menyangkut kekuasaan dalam praktek sosial yang lebih nyata.  Ketiga, tema yang diangkat Mulder merupakan pendukung dari apa yang diutarakan sebagai hal yang penting yaitu diskursus yang terjadi di ruang publik.
Terdapat beberapa ciri utama pembentukan kekuasaan yang dirujuk Mulder antara lain bahwa kekeluargaan merupakan cara pandang utama. Melalui pola kekeluargaan, kekuasaan mendiskriminasi dan menentukan prioritasnya. Kemudian sejalan dengan konsep kekeluargaan maka konsep seperti individualisme dianggap buruk. Selain itu pola analisis kelas dan golongan dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Masyarakat hanya dapat menyuarakan kehendaknya melalui pemilu dan MPR. Unsur yang perlu diperhatikan dan dikembangkan yaitu unsur yang menunjang Pancasila, sebagai dasar demokrasi. Hubungan ini secara jelas mewarnai hubungan pemerintah dengan lembaga sosial dan organisasi massa terkait. Berkaitan dengan pola keluarga, maka keputusan diambil dengan cara musyawarah, yang tidak jelas bentuk pertanggungjawaban karena dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Musyawarah adalah keputusan yang bulat dan mengikat semua orang. Pola keluarga mengaburkan adanya perbedaan kelompok mayoritas dan minoritas, dan mengabaikan bentuk-bentuk yang memendam konflik kepentingan (Mulder, 2003:118). Dengan demikian pembahasan Mulder penting untuk memperlihatkan bahwa sebagai agen, Orde Baru mengisi jamban keindonesiaan dan sebagai struktur, Orde Baru mengembangkan struktur yang sesuai dengan tipe kekuasaannya.
Dengan cara seperti ini Mulder mengantarkan perhatian dan pemahaman  terhadap negara yang mempengaruhi konstruksi oleh negara melalui kekuasaan. Gambaran seperti ini diungkap oleh Mulder mengangkat kondisi menyedihkan dari ranah publik yang berkembang di Indonesia. Mulder membatasi ranah publik mengacu pada “… kota, golongan menengah, pers dan media, politik terbuka dan opini
publik…” (Mulder,2003:13).  Ranah publik ini walau masih dalam taraf perkembangan namun telah dikuasai oleh negara sehingga kepentingan negara lebih banyak mewarnai ranah publik yang ada. Artinya tidak banyak peluang yang disisakan bagi masyarakat untuk membentuk atau mempengaruhi ranah publiknya sendiri. Proses tersebut telah membuat kelompok kelas tengah yang dipercaya bisa menjadi motor penggerak menjadi kelas yang lumpuh. Kelumpuhan mereka disebabkan karena situasi sosial yang membuat mereka menjadi apolitis. Kemudian lemahnya model penggajian membuat kelas tengah yang terutama berada pada jaringan birokrasi terpaksa memiliki dua pekerjaan untuk mendapatkan kehidupan yang ‘layak’ bagi kelas dan orientasinya. Kecenderungan seperti ini membuat orientasi kelas tengah menjadi tidak terfokus.
Sedangkan tentang keindonesiaan tidak berarti hanya membahas masalah kewajiban kewarganegaraan saja, melainkan juga menyangkut pemahaman mengenai kehidupan sosial. Salah satunya adanya pemahaman masyarakat ala Orde Baru sebagai masyarakat yang memulyakan kesatuan. Pemahaman tentang kesatuan menjadi acuan atau kerangka bagi bentuk masyarakat yang pada dasarnya memiliki karakter pluralitas. Jadi proses mengarah ke ‘kesatuan’ tidak memberi peluang bagi adanya perbedaan. Sebagai akibatnya terjadi penekanan terhadap keinginan individu, pendapat dan kepentingan harus selalu mengacu pada adanya ‘mufakat’. Kondisi ini mengaburkan dinamika kehidupan kemasyarakatan itu sendiri. Selain itu kondisi seperti ini tidak memberi peluang untuk menjadi kritis. Kondisi tersebut juga menutup kebeningan tentang perbedaan pendapat yang berkembang di dalam masyarakat.
Salah satu ranah publik yang dibicarakan di atas adalah media, tepatnya adalah bagaimana kekuasaan mempengaruhi dinamika media di Indonesia. Sifat-sifat dari media yang menjadi salah satu  perhatian negara dalam kaitannya dengan kehidupan sipil. Karakter media yang menjadi alat negara pada dekade Orde Baru berubah setelah jatuhnya rejim ini. Salah satunya, adalah media menjadi berada di luar pengawasan negara sehingga sifatnya yang yang cair, mudah berubah, penuh inovasi dan sensitif terhadap perubahan jaman, semakin berkembang. Ciri lainnya adalah keutamaan media sebagai alat penyampai pesan telah dibuktikan pada dekade kekuasaan terdahulu. Sehingga perubahan kekuasaan juga merubah posisi media. Namun
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 10 No. 1 Tahun 2008 56
berbeda dari dekade kekuasaan terdahulu, saat ini konteks globalisasi dan kapital menjadi lebih menonjol.

## Femininitas dan Masa Pra Orde Baru
Bagian ini membahas kolonialisme dengan beberapa alasan. Pertama pada saat itu kolonial memainkan peran utama, karena pada saat itu kolonialisme memiliki daya ubah yang sangat besar. Sebagaimana sebuah daya ubah kolonialisme datang dengan seperangkat norma dan nilai dan juga mekanisme untuk mendirikan dan menerapkannya. Pada saat mekanisme kolonialisme menanamkan norma dan nilai, maka terjadi juga penyingkiran norma dan nilai yang telah ada di daerah tersebut. kolonialisme adalah mekanisme budaya, mekanisme konstruksi sosial yang sangat kuat.
Konstruksi femininitas adalah konstruksi sosial sehingga proses pembentukan dan bentuknya sendiri bisa diperdebatkan. Femininitas berhubungan dengan bagaimana kekuasaan mendefinisikan bagaimana perempuan seharusnya bersikap dan berperilaku. Femininitas juga menggambarkan diskursus tentang apa yang ada dibalik representasi perempuan. Dalam konteks ini konstruksi femininitas perempuan Indonesia-pun bisa diproblematikkan. Akan tetapi sebelum mengarah kepada pertanyaan seperti itu, pembahasan di bawah ini akan memaparkan beberapa pandangan tentang konstruksi femininitas yang ada di masyarakat Indonesia. Konstruksi femininitas memiliki hubungan dengan bagaimana negara menerjemahkan peran perempuan di dalam masyarakat. Bagian ini memperlihatkan bagaimana perempuan dipergunakan sebagai diskursus untuk melawan dominasi kekuasaan Belanda.
Indonesia merupakan salah satu masyarakat di mana masalah seperti konstruksi perempuan memiliki sejarah yang panjang. Frances Gouda memperlihatkan bahwa metafora ayah – ibu, pernah digunakan untuk menggambarkan proses kolonisasi yang terjadi di Indonesia. Penggambaran ini memperlihatkan konstruksi sosial tentang femininitas telah tumbuh sejak jaman kolonial Belanda.
Colonialism, it seemed, supplied its practitioners with a flexible parental style, enabling them to define themselves as representatives of either the mother country or the fatherland who were commissioned to educate native children (Gouda: 236).
Di Belanda hal ini adalah bagian dari ide “ Anti-Revolutionaire Partij ” – Dr. Abraham Kuyper, yang menyatakan bahwa Belanda harus bertindak sebagai tutor yang baik, penjaga yang mendidik pribumi. Dengan cara seperti ini pemerintah merubah pola kolonialisme yang ‘rakus’ dengan kewajiban moral untuk mendidik pribumi. Kolonialisme digambarkan sebagai keharusan untuk mengembangkan “ ethical trusteeship, moral tutelage” serta mengemban “parental guidance ” (Gouda:237). “… colonial societies as a great happy family composed of benevolent but strict white-skinned parents who guided their brown-skinned offspring to basic literacy and psychological maturity. European’s appeal to family imagery was often designed to bolster the myth of colonial societies as a natural, organic whole ” (Gouda: 238).
Berbeda dengan pemahaman tentang perdebatan perbedaan lelaki dan perempuan secara biologis yang berkembang peradaban di Barat maka, di Indonesia perdebatan lelaki dan perempuan erat kaitannya dengan kekuasaan, status, kecenderungan moral dan kepedulian sosial. Kutipan di atas memperlihatkan kecenderungan pola white men burden . Pola seperti ini memperlihatkan kewajiban dari mereka yang superior dan memiliki kemampuan terhadap mereka yang subordinitas dan memiliki keterbatasan.
Perdebatan yang mempermasalahkan konstruksi femininitas di atas dalam perbandingan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Daniel Dhakidae. Dhakidae meletakkan Kartini sebagai bagian dari diskursus politik etis yang menjadi bagian dari kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Politik etis Belanda mendukung karakter Kartini yang muncul sebagai individu, bahkan seorang perempuan yang walau terkungkung namun memiliki pikiran jernih. Menurut Dhakidae, Kartini muncul sebagai individu dalam hubungan inlander – netherlander yaitu diskursus tentang manusia yang diciptakan Belanda (Dhakidae, 2003: 58,71-88). Inlander dalam hal ini adalah personifikasi anak, murid, dari sang netherlander sebagai bapak, orang tua, guru.
Bangunan metafora lelaki dan perempuan tersebut kemudian diparodikan oleh Tjipto Mangoenkoesoemo untuk menggambarkan pola kekuasaan Belanda yang merusak. Metafora keluarga digambarkan dengan paradoks metafora ayah yang keras dan ibu yang penuh dengan misteri dalam pola pengasuhan anak-anaknya. Tjipto menggunakan metafora ini untuk mengkritik politik etis Belanda. Parodi itu
menggambarkan politik etis Belanda sebagai perempuan cantik, berbedak tebal namun menyembunyikan itikad buruk dibaliknya. Metafora seperti ini menggantikan metafora verago , sang penyihir- perempuan keriput yang telah melakukan tugas kolonialnya dengan baik pada masa Dutch East India Company (Gouda: 240). Parodi perempuan cantik nan jahat yang dipergunakan Tjipto, saat itu adalah analogi baru, di luar kebiasaan analogi yang umum. Pada umumnya analogi tentang kolonialisne yang sering digunakan adalah analogi maskulin, yang menggambarkan Belanda sebagai ayah yang berkuasa.
Menurut Gouda, kelompok nasionalis menggunakan pendekatan yang oxymoron (penggunaan kata yang berlawanan contoh deafening silence ).  Kecenderungan seperti merupakan kecenderungan umum yang digunakan oleh kelompok masyarakat terjajah untuk memperjuangkan nasibnya, seperti yang digunakan gerakan nasionalis di negara lain.  Hal ini terlihat pada penggunaan analogi ayah-ibu yang digunakan oleh keturunan Belanda di Indonesia (indo) yang melihat bahwa Indonesia sebagai motherland dan Belanda sebagai fatherland . Kelompok indo mengalami nasib kurang bagus karena pemerintah Belanda tidak mengangkat status mereka serupa dengan orang Belanda totok. Akibatnya Indo umumnya menggambarkan diri mereka sebagai anak tiri.
Pada jaman kemerdekaan, Sukarno menggunakan analogi perempuan sebagai pengambaran keutamaan proses kemerdekaan, dengan analogi dewi kemerdekaan. Analogi Sukarno dengan menggunakan perempuan bersifat ambigu karena Sukarno menyamakan lelaki yang memakai sarung sebagai perempuan. Sedangkan pada jaman Jepang, perempuan Barat yang seksi dan jahat yang menjadi alat propaganda anti asing. Analogi perempuan dengan sesuatu yang buruk ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Eropa seperti menyamakan komunis dengan perempuan yang jahat.
Belanda memahami pribumi di Indonesia adalah sekelompok anak yang tidak bisa membaca, bodoh dan tidak dewasa. Citra seperti ini, bertolak belakang dengan analogi Indonesia sebagai daerah kepulauan yang subur, menarik. Selain itu, Belanda menggambarkan perempuan Indonesia sebagai perempuan yang kurang memperhatikan keluarga, karena terlalu sibuk berdagang di pasar (Gouda: 250-251). Pendapat ini digunakan oleh Tjipto untuk memperlihatkan bahwa perempuan Indonesia berperan lebih besar dibandingkan dengan peran
perempuan Barat. Sehingga perempuan Indonesia perlu terlibat di bidang politik. Di lain pihak pribumi yang terpelajar dilihat sebagai kelompok yang memiliki budaya Belanda tetapi juga memiliki keinginan untuk membalas dendam.
Cara Tjipto membaca konstruksi femininitas yang saat itu berkembang di Indonesia, memperlihatkan bahwa konservatisme konstruksi femininitas Belanda masuk ke Indonesia sebagai bagian dari wacana kontruksi sosial. Pandangan tentang peran keluarga yang menekankan pada peran ibu di dalam keluarga menjadi diskursus peran perempuan di rumah tangga. Peran ibu yang monolitik seperti ini menjadi diskursus yang menyudutkan peran-peran perempuan yang lebih beragam yang ada di Indonesia. Dengan demikian kolonialisme tidak saja sekedar pengambil-alihan kekuasaan akan tetapi juga merupakan pembelajaran peradaban dengan menyudutkan peradaban yang saat itu ada di Indonesia.
Artikel Gouda memperlihatkan betapa pentingnya konstruksi sosial yang menggunakan femininitas dan maskulinitas dalam perkembangan kekuasaan di Indonesia. Gouda memperlihatkan bahwa kolonialisme  telah memberikan pola femininitas dan maskulinitas yang berbeda dari apa yang terjadi di Barat. Meskipun argumentasi yang dikembangkan dalam kasus ini oleh Belanda tentu memiliki kaitan dengan gambaran jaman yang berkembang di Eropa pada saat itu. Seperti pada dekade yang serupa di Barat terjadi bangunan konstruksi femininitas dan maskulinitas yang dipengaruhi oleh pemikiran jaman Victoria.
Dasar material seperti bahasa juga memperlihatkan gambaran yang berbeda. Bahasa Indonesia dianggap netral terhadap perbedaan lelaki dan perempuan, namun kedudukan perempuan tetap buruk, karena tidak diberi peran politik. Kajian Gouda penting karena ada dua hal yang dikemukakannya pada bagian akhir artikelnya. Pertama pengaruh bahasa dan pemikiran Jawa terhadap konstruksi  membedakan lelaki dan perempuan atas dasar biologis yaitu sebagai penis dan vagina, seperti yang terlihat pada panggilan terhadap anak lelaki dan perempuan (Gouda, 1999: 254). Dengan pernyataan seperti itu Gouda memperlihatkan bahwa pemikiran Jawa memiliki sumbangan pada konstruksi sosial masyarakat Indonesia. Keyakinan tersebut melandasi kesimpulan yang kedua tentang Orde Baru. Orde Baru memiliki
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 10 No. 1 Tahun 2008 60
kekuasaan dan menggunakan kekuasaan tersebut dalam membentuk masyarakat Indonesia karena
“ In fact, one could argue that in its twilight years Suharto’s New Order government since 1965 has done all it could to reinforce patiarchal stereotypes by circumscribing womens’ social and political position more rigidly along gender- specific lines ” (Gouda, 1999: 254).
Dengan kutipan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Orde Baru memiliki karakter patriarkal. Kemudian keberadaan karakter seperti itu, berhubungan dengan bagaimana kekuasaan dipergunakan untuk menunjang kelanggengannya.
Analogi dengan menggunakan perempuan juga menjadi dasar bagi kebijakan Belanda untuk menentukan nasib New Guinea (Purwantari, 1998: 45-46). Sekitar  tahun 1930 daerah tersebut digambarkan sebagai daerah Belanda. Pada tahun 1963, mimpi Belanda tentang New Guinea berubah karena daerah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan Belanda dan Indonesia (Rutherford, 1999:255). Daerah ini menjadi diskursus fetish Belanda yang kehilangan self esteem (kedirian), dan percaya diri (Rutherford, 1999: 255). New Guinea digambarkan sebagai daerah yang masih perawan, sebuah analogi yang sarat dengan karakter rasisme Belanda. Konstruksi sosial yang seksis dan rasis tersebut menghasilkan metafora perempuan berkulit putih yang menyelamatkan Belanda. Jadi metafora yang dipergunakan untuk mengkonstruksi New Guinea sebagai daerah yang penting bagi Belanda adalah: (1) sebagai tempat tinggal Indo, (2) white new guinea , (3) teritori birokrasi. Kecenderungan yang ketiga ini turut membentuk diskursus bahwa Papua berbeda dari Indonesia, dan Papua adalah Melanesia. Diskursus seperti ini masih hidup di Indonesia hingga saat ini.
Pilihan atas New Guinea sebagai daerah tujuan migrasi para Indo, berkaitan dengan kedudukan orang Indo. Kedudukan tersebut merupakan bagian dari sejarah datangnya orang Belanda di Indonesia. Pada sekitar tahun 1870-an orang Belanda datang tanpa istri sehingga banyak yang mengambil istri pribumi. Dengan berkembangnya infrastruktur sekitar 1870-1930 lebih banyak perempuan Belanda yang datang sehingga terbentuk komunitas totok yang berbeda dari kelompok indo. Keturunan indo meski tetap memiliki status elit dan bekerja sebagai pegawai atau birokrat, tetapi mengalami perbedaan perilaku dengan kelompok totok. Pekerjaan birokratis kemudian diambil kendali
oleh para totok. Kemudian keberhasilan politik etis Belanda menghasilkan kelompok pribumi terpelajar. Perkembangan ini menyulitkan kelompok Indo, karena mereka kehilangan posisi okupasinya dan harus bekerja sama dan bersaing dengan pribumi yang berpendidikan. Posisi kelompok Indo diselamatkan antara lain dengan adanya UU Agraria 1870 yang melarang totok mendapatkan tanah. Peraturan tersebut memberikan kesempatan bagi para Indo untuk mendapatkan posisi status ekonomi sebagai pengusaha, manajer dalam bidang perkebunan. Posisi seperti ini merupakan kesempatan bidang ekonomi yang menjanjikan bagi kelompok Indo. Oleh karena itu, mereka adalah kelompok yang diharapkan menjadi pembuka daerah New Guinea yang masih perawan. Depresi tahun 1929 menghancurkan mimpi Belanda. Depresi menghasilkan pengangguran dan masalah ekonomi yang sangat berat. Kondisi sosial politik seperti ini semakin mendorong Belanda untuk mengembangkan New Guinea sebagai upaya Belanda untuk bangkit kembali.
Narasi tentang konstruksi femininitas seperti dipaparkan di atas, memperlihatkan bahwa konstruksi yang berkaitan tentang perempuan adalah bagian dari konstruksi kekuasaan. Ada beberapa konstruksi sosial yang kemudian menjadi sesuatu yang biasa di Indonesia. Antara lain adalah penggambaran mengenai perempuan cantik tetapi jahat, ibu tiri yang jahat (anak tiri yang tersia-sia), perempuan berkulit putih yang jahat, konsep perawan untuk menggambarkan daerah yang belum terjamah. Gambaran yang baik dengan menggunakan analogi perempuan juga ada, namun memiliki dasar yang lebih lemah. Ketika kemerdekaan dianalogikan dengan perempuan, maka pada saat yang sama perempuan juga dipergunakan untuk mengejek lelaki yang menggunakan sarung. Usaha yang baik dari Tjipto untuk mengangkat perempuan sebagai dasar alasan bagi Indonesia untuk merdeka juga tidak terlalu kuat mengingat perempuan yang diacu adalah perempuan kelas pekerja. Alasan mendorong perempuan sebagai sebuah kekuatan sosial perlu menyentuh kelas yang lainnya untuk memahami kondisi masyarakat Indonesia yang ada. Konstruksi tentang perempuan yang juga problematik di Indonesia adalah perempuan berkulit putih, meski diidamkan namun juga dicurigai. Hal ini memiliki kaitan sebagai imbas dari diskursus rasisme yang pernah berkembang di Indonesia.

## Femininitas pada Masa Orde Baru
Kekuasaan memberi konteks pada negara mengintervensi konstruksi sosial, karena ciri neo fasis kekuasaan Orde Baru (Dhakidae, 2003: 240-242). Bahasan tentang Orde Baru yang dikemukakan oleh Dhakidae memberikan warna lebih kental mengapa wacana publik di Indonesia pada saat itu dan bagaimana perubahan atau adaptasinya ketika pola kekuasaan tersebut runtuh. Meski tidak membahas secara khusus, namun ada beberapa bagian yang berkaitan dengan perempuan yang menjadi simbol dari konstruksi sosial tentang perempuan. Konstruksi Orde Baru tentang perempuan berada pada polarisasi buruk- baik, yaitu dengan Gerwani sebagai simbol perempuan yang tidak dikehendaki dan Dharma Wanita dengan pakaian seragam yang dikenakan dalam pertemuan publik, sebagai media subordinasi. Dalam bahasa kekuasaan Orde Baru, Gerwani menjadi bagian dari propaganda anti kiri, anti PKI yang menjadi kebalikan dari pro Orde Baru. Sehingga Gerwani muncul dalam peristiwa yang menandai diskursus keburukan, yaitu Gerwani menari-nari eksotik dalam prosesi pembunuhan di Lubang Buaya. Hal yang serupa digambarkan dengan lebih nyata pada karya Saskia Wieringa tentang Gerwani. Wieringa menggambarkan dengan menggunakan relief yang menyatu dengan patung jendral Yani. Dalam relief tersebut digambarkan Gerwani adalah perempuan muda, molek, meski menggunakan baju kebaya, dan menari dengan menggunakan bunga melati (Wieringga, 1999). Arti penting dari hal tersebut tidak hanya bahwa PKI dan Gerwani adalah sesuatu yang terlarang, akan tetapi lebih dari itu, penggambaran tersebut menjadi simbol organisasi perempuan yang lian. Sehingga dengan cara seperti ini tidak aneh bahwa Kartini, dan pola organisasi seperti PKK dan Dharma Wanita  diajukan sebagai simbol keutamaan perempuan.
Menarik jika kita melihat bagaimana Dhakidae membaca Kartini sebagai bentukkan manusia Indonesia seperti yang dikonstruksikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Simbol Kartini menjadi semakin ideal pada masa Orde Baru, karena menjadi simbolisasi perempuan Indonesia. Bahkan pakaiannya dikenal sebagai kebaya kartini, yang umumnya menjadi pemandangan biasa pada perayaan Hari Kartini, 21 April. Tidak ada yang mempermasalahkan kemungkinan Kartini sebagai simbol kekuasaan kolonial dengan Kartini yang diunggulkan oleh negara, sebagai pionir gerakan perempuan namun pemikirannya tidak pernah dibahas. Diskursus tentang pakaian juga muncul pada saat agama menjadi salah satu ide penolakan terhadap
diskursus yang berkembang. Sebagai ilustrasi jilbab menjadi tanda penolakan terhadap proses pelunakkan kehidupan dan perkembangan pemikiran di Indonesia. Peristiwa tersebut bisa dilihat dari pelarangan berpakaian muslim di sekolah. Pada saat itu Orde Baru juga sedang gencar membentuk manusia Indonesia seutuhnya melalui pakaian seragam.
Dalam konteks seperti yang diajukan oleh Dhakidae maka tulisan Nunuk Murniati mendapatkan warna yang menarik. Nunuk Murniati dalam epilog bukunya (Murniati, 2003: 246) memaparkan refleksi tentang konstruksi femininitas. Penggambarannya memperlihatkan karakter-karakter perempuan yang tampil pada ruang publik. Beberapa dari penggambaran tersebut memperlihatkan karakter perempuan yang muncul karena dorongan kebijakan Orde Baru seperti PKK. Organisasi ini dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan perempuan yang terkait dengan jabatan suami, seperti istri kepala desa akan menjadi ketua PKK. Kecenderungan ini meletakkan perempuan sebagai bagian dari kekuasaan yang tidak terpisahkan pada taraf komunitas. Kecenderungan ini kemudian muncul dalam bentuk anekdot, kontradiksi dan juga diskursus tentang apa yang disebut sebagai perempuan dan aktifitasnya. Tentu saja bentuk tersebut cenderung bernilai negatif, dilain pihak sebagai konsekuensi dari keberadaan situasi seperti ini maka lelaki juga memiliki bahan tertawaan, atau ejekan. Perempuan adalah bagian dari bahan pembicaraan ringan di antara mereka (Dhakidae, 2003).
Refleksi terhadap kondisi seperti ini digambarkan oleh Murniati melalui ilustrasi nama-nama fiktif seperti: ibu flamboyan, berpendidikan SD, memiliki gengsi sehingga tidak merasa perlu mengikuti pendidikan nonformal. Karena suaminya adalah pejabat maka ibu flamboyan menjadi ketua Dharma Wanita sehingga dia tidak tahu prosedur protokoler di dalam sebuah acara resmi. Ibu flamboyan sebenarnya tidak memiliki masalah dalam penampilan karena ada salon dan butik, namun suaminya tidak mempersiapkannya dalam tampilan di ruang publik, sehingga ibu flamboyan mendapatkan masalah dalam menghadapi kewajiban publiknya seperti membuka seminar, berpidato dsb. Ibu flamboyan selalu mendapatkan bantuan dari  kantor suaminya, sebagai akibatnya pada saat ibu flamboyan menikmati kekuasaan semu tersebut, pekerjaan karyawati dan karyawan bertambah karena mengurus kegiatan ibu flamboyan.
Kemudian ada Miss Kecombrang perempuan yang mencintai kehidupan desanya, tetapi harus menikah karena dorongan orang tuanya. Suaminya adalah anak lurah yang besar kemungkinan menggantikan bapaknya karena jabatan lurah pada saat itu dianggap sebagai jabatan turun temurun. Tugas dan tanggung jawab Miss Kecombrang mengurus rumah tangga sangat berat karena ada beban sosial seperti anak harus berhasil, perlu menjaga hubungan baik dengan keluarga luas pihak suami, selain tentunya mengurus pekerjaan suami juga. Miss Kecombrang tidak hanya menjadi perempuan ‘super’ di rumah tangga, tetapi juga ‘super’ di lingkungan karena harus mengurus aktifitas PKK. Aktivitas Miss Kecombrang harus sesuai dengan Panca Dharma Wanita. Kewajiban Panca Dharma adalah perempuan sebagai pendamping suami, sebagai pendidik dan pembimbing orang muda, sebagai pengatur rumah tangga, sebagai penunjang pendapatan rumah tangga dan sebagai bagian dari aktifitas sosial kemasyarakatan (Murniati, 2003: 251). Ibu Kecombrang sadar bahwa ibu-ibu lainnya mendapatkan tentangan dari para suami, akan tetapi aktifitasnya merupakan sebuah aktifitas yang harus dituruti oleh anggota komunitasnya. Elizabeth Melati, seorang pengikut Katolik yang tulus dan membaktikan hidupnya untuk kehidupan keagamaan. Melati dengan iklas mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh kelompok keagamaan tersebut tanpa merasa perlu untuk mempertanyakan relevansinya misalnya. Keseluruhan hidup menurut Melati telah dirancang oleh agama sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi.
Kenanga, juga seorang penganut Katolik, yang aktif dalam organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia, memiliki pandangan yang berbeda. Sebagai perempuan aktifis, Kenanga adalah perempuan yang mandiri. Akan tetapi sebagai bagian dari PPI (Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, sekarang KOWANI–Kongres Wanita Indonesia), organisasinya harus sesuai dengan aturan main dari KOWANI sehingga bukan kemandirian yang dikembangkan akan tetapi justru ketergantungan. Mawar, biarawati yang memiliki pendidikan tinggi sehingga diberi tugas untuk mengelola sekolah. Perilaku Mawar dinilai melewati batas karena dia menerapkan pola pembiayaan sekolah dengan cara ekonomis sehingga melupakan esensi pendirian sekolah itu sendiri. Meski Mawar adalah perempuan yang bebas dari beban rumah tangga akan tetapi dia juga terikat karena harus tunduk pada peraturan lainnya.
Prof. DR. Kembang Dahlia, SH, MA, MSSW, Ph.D, cendekiawan dari kalangan elit dengan kegiatan mengelola program tentang perempuan yang diselenggarakan negara. Dia menjadi konsultan dan menjadi selebritis karena diekspos di media. Namun Kembang Dahlia tidak dapat mengatasi masalah seperti perkosaan, dan penderitaan perempuan lain karena ada jarak kelas antara dia dengan perempuan lainnnya. Selain itu juga karena dia tidak memiliki akses advokasi. Aster, perempuan elit dari kalangan pedagang yang membuka usaha garmen tetapi tidak sensitif terhadap buruh perempuan. Buruh perempuan hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan sehingga mendapatkan gaji yang lebih kecil dibandingkan buruh lelaki. Kemudian ada Aster perempuan yang memiliki posisi sejajar dengan lelaki dan mengejar kemapanan. Mbakyu Soka, seorang pedagang pasar tradisional yang rentan posisinya karena lahan berjualan akan dialihgunakan. Posisi rentan ini sulit dibela oleh lembaga baik karena posisinya tersebut akan tetapi juga lembaga yang bisa membela berada di luar lingkaran cakupan masalahnya. Menur memiliki organisasi dengan nama Kelompok Perempuan Kontemporer, yang lebih suka dengan kata perempuan dibandingkan dengan wanita yang berhubungan erat dengan pemahaman tentang istri (Murniati, 2003: 260). Kelompok ini dipandang sebagai kelompok feminis yang ingin bebas termasuk bebas dalam masalah seksualitas. Bernadeta Anyelir adalah perempuan yang bingung dengan keadaan perempuan sehingga mengekslusi diri dalam aktifitas agama yang mendalam.
Gambaran yang ingin diperlihatkan oleh Nunuk adalah perempuan dipengaruhi oleh situasi yang telah membuatnya menjadi refleksi dari dimensi kekuasaan suami. Selain itu analogi seperti ini memperlihatkan paradoks perempuan yang memiliki karakter modern namun masih terkungkung oleh hegemoni femininitasnya secara tradisional. Gambaran tersebut juga memiliki dimensi dominan seperti posisi finansial atau posisi pengetahuan yang mengangkat dirinya. Kecenderungan seperti itu tetapi membentengi dirinya dari masalah perempuan lain. Di lain pihak kalangan aktivis perempuan yang terlalu memihak perempuan sehingga aktivis perempuan terlihat menjadi ekstrim atau bahkan menarik diri. Posisi seperti ini merupakan efek dari ideologi gender yang dikembangkan oleh Orde Baru untuk menunjang kekuasaannya. Hal ini bisa dilihat dari program PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) (Sullivan, 1991: 62). Kebijakan ini sendiri menjadi bagian dari proses birokratis dan setelah tahun 73-an, menjadi
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 10 No. 1 Tahun 2008 66
bagian dari kebijakan negara. Melalui UU no 5 tahun 1974, partisipasi perempuan menjadi bagian dari UU (Sullivan, 1991: 63). Melalui kebijakan ini, peran perempuan didorong bahkan sampai pada tingkat desa. Dengan demikian penggambaran yang dibuat oleh Nunuk bukan gambaran yang aneh. Perilaku perempuan yang menggunakan kekuasaan sebagai dasar hubungannya dengan orang lain merupakan bagian dari bangunan partisipasi perempuan yang dikembangkan oleh rejim Orde Baru. Perempuan melihat negara sebagai agen pembangunan yang sangat penting kedudukannya. Negara memaparkan tugas perempuan dalam lima kategori fungsi dan tugas perempuan, yaitu sebagai isteri pendamping suami, sebagai ibu pengelola rumah tangga, sebagai ibu penerus keturunan dan sebagai pendidik anak dan sebagai warganegara Indonesia (Sullivan, 1991: 64). Perempuan hanya melakukan apa yang menjadi penjabaran tugasnya oleh negara. Mengapa efek kekuasaan sangat berperan adalah karena mereka berada pada posisi sebagai aparat negara. Negara memberikan perempuan posisi ujung tombak dalam kehidupan keseharian.
Posisi dilematis yang diperlihatkan oleh Nunuk memperlihatkan gambaran yang serba salah, bahkan perempuan yang sadar akan dirinya, bisa mengambil keputusan akan tetapi justru mendapatkan label ‘aneh, salah’. Negara memposisikan perempuan sehingga beberapa dari mereka mendapatkan legitimasi kekuasaan. Perempuan seperti itu kemudian ‘berhadapan’ dengan perempuan lainnya. Sehingga ada hubungan dominasi antara perempuan terhadap perempuan lainnya. Artinya di kalangan perempuan, masalah perbedaan menjadi semakin tajam
Konsep solidaritas antar perempuan adalah konsep utopia karena adanya kesadaran semu tentang solidaritas perempuan. Konsep ini awalnya diperuntukkan bagi buruh yang memiliki dasar material produksi yang sama sehingga memiliki lebih banyak kesamaan nasib, namun tidak memiliki solidaritas. Bahkan bagi kelompok ini sekalipun penyamaan kesadaran merupakan utopia. Bagi perempuan bahkan lebih sulit lagi karena perempuan tidak memiliki dimensi yang sama hanya karena jenis kelaminnya. Selain itu dan kemudian perempuan juga tidak memiliki dasar materi yang sama karena masing-masing perempuan akan masuk pada lingkup yang beragam baik karena posisi ekonomi, kelas sosial, kelompok sesuai dengan lingkup suami, kakak atau orang tua.
Masalah yang berkaitan dengan perempuan dengan demikian merupakan hubungan sosial yang memiliki dimensi kekuasaan. Artikel ini mengamati melalui pola atau bentukkan-bentukan femininitas. Memang menarik untuk melihat konsepsi femininitas sebagai bentukkan yang sangat cair dan tentunya mudah berubah. Tidak hanya demikian akan tetapi juga bisa dibaca sebagai kebalikannya, seperti yang digambarkan dalam buku “Kuasa Wanita Jawa”, yang berusaha mendudukkan bahwa ‘Wanita Jawa tidak perlu menjadi maskulin untuk mendapatkan kekuasaan tetapi justru ia harus memanfaatkan kefemininitasnya” 2 . Buku ini memiliki semangat bahwa perempuan tidak lemah dan bahkan penuh kuasa. Karya seperti Handayani memiliki konteks yang berbeda. Handayani berpendapat bahwa perempuan memiliki kuasa sehingga perempuanlah yang menentukan arah dari keluarga. Serupa dengan salah satu personifikasi yang dibuat oleh Nunuk Murniati, Handayani memperlihatkan melalui gambaran kekuasaan Ibu Tien dalam menentukan keberlangsungan dari proyek Taman Mini. Proyek tersebut sudah dinyatakan gagal, namun pada kenyataannya proyek tersebut harus terus dijalankan atas dasar dukungan ibu Tien. Atau dalam posisi kekuasaan yang serupa dengan personifikasi Nunuk Murniati tentang ibu flamboyan bahwa istri pejabat daerah yang tidak bisa membaca turut mempengaruhi keputusan yang diambil oleh suaminya (Handayani. 2004: 36-39).
Sudut menarik yang dikembangkan oleh buku ini adalah posisi bahwa pemahaman Barat tentang lelaki dan perempuan yang cenderung melihat perempuan subordinat dan tidak berdaya, telah mengaburkan kenyataan bahwa perempuan Jawa ternyata memiliki kuasa. Barat disini mengacu pada pola pembangunan modernisasi di negara berkembang yang melihat Timur sebagai bagian yang kurang berkembang dan kurang beradap (Handayani, 2004: 32). Modernisasi telah memperkenalkan konsep housewifization yang diterjemahkan sebagai peran-peran rumah tangga (Handayani, 2004: 34). Kesimpulan yang diambil oleh buku ‘Kuasa Wanita Jawa’ sebenarnya merupakan  bagian dari tiga tesis besar tentang peran perempuan Jawa yang dibuat oleh Sullivan. Bahwa perempuan digambarkan berkuasa merupakan bagian dari tesis konflik yang mengembangkan diskursus tentang kekuasaan
2 Kalimat ini mengambil dari batas buku “Kuasa Wanita Jawa” dan menjadi kalimat iklan yang dijual untuk menarik perhatian dari buku yang bersangkutan.
dan subordinasi perempuan yang tidak tampak. Sullivan mengembangkan tesis-tesis tersebut melalui kajian Hildred Geertz dan Koentjoroningrat, dan tentu saja hasil penelitiannya sendiri. Tiga tesis besar peran perempuan adalah, pertama, tesis konsensus yang melihat perempuan dan lelaki adalah berbeda tapi setara, tesis kedua adalah tesis konflik yang mengamati ada kekuasaan dan subordinitas perempuan (Jawa) yang tidak terlihat. Sedangkan, tesis ketiga adalah tesis master- manager yang memperlihatkan perempuan dan lelaki, berbeda dan tidak setara (Sullivan, 1991:74-85).
Meski ketiga tesis ini dan buku tersebut menyebutkan perempuan Jawa, namun sebenarnya dalam kategori yang lebih luas ketiga tesis ini bisa menjadi acuan bagi keberadaan peran perempuan di Indonesia. Paparan yang ada menjadi acuan dari problematika representasi perempuan Indonesia yang didukung oleh media.

## Femininitas di Media Audio Visual pada Masa Orde Baru
Media adalah bagian dari wacana publik di mana proses konstruksi sosial bisa dilacak. Bagian ini memperlihatkan konstruksi sosial tersebut dengan kajian yang memperlihatkan representasi perempuan di dalam media, terutama film dan televisi. Disertasi Phillip Kitley tentang televisi terutama tentang TVRI, dan perkembangan televisi swasta secara transparan memperlihatkan bahwa ada empat diskursus dominan tentang kehidupan keseharian yang didukung oleh media di Indonesia pada masa Orde Baru: yaitu kekeluargaan, kerukunan, hidup sederhana dan wawasan nusantara (Kitley, 2000: 154). Ciri tersebut dapat dilihat dari opera sabun yang umum disebut sebagai sinetron, merupakan bentuk siaran yang dikemas untuk menyaingi produk impor. Selain itu cerita yang dikembangkan masih memiliki itikad sumbangan terhadap diskursus budaya dan bangsa Indonesia (Kitley, 2000: 160). Diskursus seperti ini merupakan ciri utama dari media hiburan di televisi pada masa Orde Baru.
Krishna Sen menjabarkan representasi perempuan di Indonesia melalui media audio visual, yaitu film layar lebar (Sen, 1994).  Paparan Krishna Sen menarik untuk dibahas dalam kaitannya dengan kajian ini karena ada dua dasar yang menjadi landasan konstruksi femininitas di dalam layar kaca. Dasar pertama adalah konteks Orde Baru yang menjadi aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur dan mengarahkan tema dan representasi perempuan di layar lebar. Sebagai ilustrasi Sen memperlihatkan bahwa:
That femininity is silence and passivity is not just implied in a large number of popular films, but some of New Order’s  most critical acclaimed films have used the metaphor of silence to construct the ideal woman (Sen,1994: 141).
Kecenderungan ini bisa dilihat dari karakter yang muncul dalam film seperti perempuan pendiam yang muncul berdampingan dengan perempuan dengan profesi pelacur, yang lebih banyak berbicara. Dasar kedua adalah konteks bahwa negara memainkan peran dalam dinamika pertumbuhan media audio visual itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan konteks sosial politik pasca ‘65, yang memperlihatkan peran pemerintah melalui Departemen Penerangan dan suntikan dana melalui lembaga-lembaga yang memiliki kaitan dengan pemerintah seperti SK No. 71 Tahun 1967 (Sen, 1994: 57). Surat keputusan tersebut berisi kewajiban importir film asing untuk membayar bea masuk, yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk membuat film. Namun demikian Sen memperlihatkan bahwa dana tersebut kurang berpengaruh terhadap tumbuhnya industri film di Indonesia, karena pada saat yang bersamaan perekonomian Indonesia juga tumbuh dengan pesat. Meski sumbangan peraturan tersebut tidak tampak benar, namun ada empat konsorsium importir film yang memiliki kewajiban untuk mendukung dana pembuatan film. Selain itu juga suntikan dana diperoleh lembaga negara seperti Pertamina yang mendukung pembuatan film Janur Kuning (Sen,1994:90).
Kembali pada masalah femininitas, ada baiknya melihat bentuk femininitas yang telah diamati oleh Krishna Sen. Pada umumnya perempuan mendapatkan bagian pendukung terhadap keseluruhan nilai yang digambarkan oleh film. Nilai yang dikembangkan oleh film adalah nilai tentang keluarga, nasionalisme yang mendukung gambaran yang normal, sesuai dengan ideologi negara dan konservatif. Kemudian representasi perempuan kelas atas yang pasif memiliki kaitan dengan representasi perempuan yang dikembangkan oleh penulis Belanda yang masih menggambarkan pengaruh kolonial. Karakter ibu dalam konteks keluarga merupakan tema yang diunggulkan dan menjadi karakter alamiah yang normal. Kemudian sesuai dengan kutipan di atas bahwa konstruksi femininitas yang ideal adalah perempuan yang pasif yang pada akhirnya berusaha merubah diri sesuai dengan karakteristik ideal ini. Seksualitas perempuan juga digambarkan sesuai dalam konteks monogami, di luar konteks ini merupakan gambaran pertentangan nilai baik-buruk yang ada di dalam masyarakat. Sesuai dengan konteks
monogami perempuan yang bekerja di luar rumah mendapatkan citra buruk karena dikaitkan dengan masalah keluarga. Perempuan yang memiliki pengaruh buruk adalah perempuan yang bekerja sebagai pelacur.
Serupa dengan apa yang ditemukan Krishna Sen, Saraswati Sunindyo juga memperlihatkan bahwa ibu merupakan karakter kuat yang diidealisasikan. Saraswati Sunindyo mengkaitkan kenyataan ini dengan Panca Dharma Wanita yang menekankan bahwa tugas istri adalah “mendukung suami, memberi keturunan, merawat dan membesarkan anak, menjadi ibu rumah tangga yang baik dan pengayom masyarakat” (Sunindyo, 1998: 245). Ideologi semacam ini menjadi konteks bagi isi cerita yang cenderung memperlihatkan bahwa perempuan sukses merupakan ‘ancaman bagi keluarga patriarkhal’ 3 . Penggambaran seperti itu tampaknya dipengaruhi oleh kelas sosial masyarakat, karena peran ibu yang bekerja keras dan pantang menyerah demi keluarga. Bisa dibandingkan dengan apa yang ditemukan oleh Barbara Hartley dalam kajiannya tentang ketoprak yang digambarkan sebagai hiburan tradisional yang berkembang di masyarakat kelas bawah di Jawa Tengah (Hartley,1990). Dalam kajiannya melalui visualisasi gender ada perbedaan antara kelas menengah – atas dengan kelas bawah tentang bagaimana perempuan berperilaku. Perempuan kelas atas digambarkan pasif pemalu dan cenderung bersifat tergantung pada suami baik secara finansial maupun dalam orientasi. Sedangkan perempuan kelas bawah memiliki hubungan yang cenderung bersifat komplementer terhadap suaminya. Hubungan perkawinan mereka cenderung agak pragmatis, di mana perceraian lebih mudah terjadi karena masalah ekonomi dan perceraian tidak menghasilkan stigma yang buruk di dalam masyarakat.
Visualisasi perempuan di Indonesia berbeda-beda penekanannya tergantung pada dekade di mana perempuan digambarkan. Sen melalui kajiannya tentang iklan memperlihatkan adanya perubahan luar biasa yaitu visualisasi perempuan bekerja mengatasi penggambaran tentang ibu rumah tangga (Sen, 1998: 35). Perubahan tersebut terlihat pada dekade 90-an. Konteks yang diajukan oleh Sen adalah Indonesia pada masa tersebut termasuk negara yang mengalami peningkatan ekonomi kapitalistik yang turut mendorong perempuan bekerja. Namun pada sisi lain hal yang berbeda terjadi pada
3 Idem Sunindyo, hal 250.
perempuan kelas pekerja (Sen, 1998). Meski penggambaran ini dianggap sebagai bagian dari kelompok minoritas, namun penampilan mereka di iklan sangat positif dan aktif. Secara umum bisa dilihat bahwa visualisasi perempuan sangat beragam dan dapat dikategorikan berdasarkan kelas sosialnya.
Hal menarik lainnya yang berkaitan dengan perempuan adalah gambaran tentang ibu Subangun yang digambarkan jahat, materialistis, egois, namun mendapatkan banyak penggemar dari masyarakat (Kitley, 2000). Hanya tokoh ini yang menjadi sentral dalam pembahasan tersebut. Apakah tokoh ibu Subangun dilihat sebagai resistensi terhadap penggambaran perempuan yang pasif, padahal pada kenyataannya mungkin perempuan justru tidak pasif sama sekali. Unsur dominan ibu Subangun terhadap keluarga merupakan visualisasi yang berbeda dari visualisasi perempuan yang pasif. Ataukah ibu Subangun dibaca sebagai bagian dari penolakan masyarakat secara sangat halus terhadap diskursus yang dikembangkan oleh negara. Tentu dengan menolak diskursus negara yang sedemikian kuat, masyarakat menyadari bahwa hal tersebut hampir tidak mungkin kecuali jika ada tokoh seperti ibu Subangun sebagai personifikasinya.
Informasi lain yang berhubungan dengan visualisasi yang berkembang pada masa Orde Baru diperoleh dari karya Sita Aripurnami. Secara spesifik Aripurnami memperlihatkan bahwa perbedaan antara opera sabun dengan sinetron adalah yang terakhir ini menyimpan pesan-pesan pembangunan. Tentu saja pola kekuasaan Orde Baru memang memiliki ideologi pembangunan (Aripurnami, 1996: 250). Secara umum terdapat hubungan binari yang secara jelas mengartikulasikan yang baik dan benar dengan yang salah dan sangat jahat. Dari personifikasi tokoh protagonis – antagonis, maka visualisasi perempuan yang baik adalah Dr Sartika, perempuan yang pandai, namun tetap menghargai suaminya, kemudian ibu Rahmat seorang guru yang masih sempat mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Peran buruk adalah Arum, janda dengan anak satu yang cenderung mengejar lelaki berpenghasilan, atau ibu Subangun seorang ibu yang berperilaku kasar terhadap pembantunya (Aripurnami, 1996: 249-255).  Posisi binari itu juga diperlihatkan melalui personifikasi tokoh utama lelaki yang bijaksana seperti mas Mbarep dan Jojo. Salah satu pesan yang secara berulang-ulang disampaikan adalah kewajiban perempuan sebagai ibu dan istri yang baik. Menurut Aripurnami tokoh lelaki adalah tokoh dominan yang menjadi alur dari cerita sinetron.
Pemaparan Aripurnami di atas adalah sinetron yang umumnya diproduksi berdasarkan pesanan tertentu, yang dapat dilihat dari departemen yang membiayainya. Pada dekade yang sama ada juga produksi film televisi yang cenderung lebih bebas. Aripurnami memperlihatkan beberapa produksi Arifin C Noor yang mengemukakan visualisasi yang berbeda seperti mengangkat kehidupan kelas tengah – bawah. Arifin mengembangkan cerita tentang perempuan yang bisa berpendapat sehingga cerita perempuan yang menjadi alur secara keseluruhan. Salah satu ide yang dikemas adalah kehidupan perempuan yang tidak menikah adalah bukan kehidupan yang salah. Secara umum perempuan berada pada hegemoni konstruksi sosial peran perempuan yang idealisasinya berkaitan dengan ideologi negara. Meski demikian posisi kajian yang diambil oleh Aripurnami adalah posisi sinetron buatan  TVRI yang sarat dengan pesan dengan sinetron yang bebas dari TVRI yang dianggap tidak menggarap pesan tertentu. Pada titik ini Aripurnami dapat dikritik karena melihat Orde Baru hanya sebatas institusi seperti institusi negara seperti TVRI. Dengan cara seperti ini Aripurnami menjadi tidak jelas bahwa sinetron buatan bukan TVRI sesungguhnya juga masih mengandung pesan tertentu, karena Orde Baru ternyata lebih dari sekedar institusi, dia juga kerangka tindak yang berpengaruh bagi masyarakat Indonesia secara umum.
Selain itu posisi feminis yang dikemukakan Aripurnami sebenarnya tidak menjelaskan sama sekali posisi tesebut. Kajiannya masih terletak pada posisi kajian tentang perempuan dalam film dan belum menyentuh posisi perspektif perempuan. Namun demikian artikel Aripurnami ini merupakan makalah penting yang menggambarkan kepentingan perempuan di dalam perkembangan media massa yang semakin cepat. Dalam hal ini apa yang dijelaskan Aripurnami memiliki signifikansi melihat kaitan antara persamaan dan perbedaan representasi perempuan.

## Feminitas Pasca Orde Baru
Perubahan rejim kekuasaan adalah masalah internal di Indonesia. Ada masalah lain yang berpengaruh yaitu dunia global, di mana Indonesia merupakan salah satu bagian kecil saja dalam jaringan dunia global. Konteks seperti ini cukup banyak dibahas oleh Yaraf Amir Pilliang. Namun alasan utama mengangkat Pilliang adalah karena yang bersangkutan telah mencoba melihat konteks teoritis dari posmodernisme dan kemudian melihatnya dalam fragmen-fragmen kecil
yang muncul disana-sini di dalam masyarakat. Tulisan Pilliang yang meloncat-loncat menggunakan konsep yang diacu oleh pemikiran paham posmodernisme. Namun sekaligus dengan gaya akrobatik seperti itu Pilliang memberikan masukan interpretatif terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Pilliang menggunakan landasan perkembangan masyarakat yang diambilnya dari Baudrillard seperti tahap alamiah yang mengacu pada keutamaan kegunaan; tahap komoditas yang mengacu pada pertukaran; tahap struktural yang mengacu pada penggunaan tanda (Pilliang, 1999: 107-108). Tahapan struktural kemudian berkembang lagi menjadi tahap fraktal atau viral yang diperlihatkan oleh semakin berkembangnya tanda hingga lepas dari referensinya. Tahap fraktal ini menjadi menarik karena adanya sistem yang disebut sebagai “pelipatgandaan tanpa akhir” (Pilliang, 1999:108).
Seperti telah dijelaskan bahwa pada tahap keempat – fraktal, tanda berkembang dengan cepat, tidak menentu, seperti tidak memiliki pola. Pada kondisi seperti ini tanda mengalami pelipatgandaan. Tanda direproduksi terus menerus tanpa memperhatikan lagi referensinya. Pemikiran seperti ini memberi masukan terhadap bagaimana sebuah ide cerita kemudian dituangkankan dalam film atau sinetron. Mekanisme pembuatan sinetron memperlihatkan bahwa ide yang muncul kemudian ditiru dan dikembangkan dan divisualisasikan menjadi cerita yang tidak ada habisnya.
Di dalam orbit citraan, setiap orang berlomba menemukan wajahnya, berlomba-lomba masuk televisi untuk mengatakan ada. “Aku masuk televisi, karenanya aku ada!”. Ada aku adalah ada citraan. Barangsiapa yang masuk televisi, ia secara tiba-tiba akan memiliki pesona, memiliki kekuasaan. Inilah fetish masyarakat informasi … (Pilliang, 1999:  111).
Dengan demikian konsep seperti pelipat-gandaan memberi makna lebih terhadap mekanisme produksi budaya seperti sinetron. Telah diperlihatkan bahwa protes telah dilayangkan melalui akses yang terbatas dari pemirsa melalui media. Pemirsa memiliki akses publik yang lebih terbatas dibandingkan dengan akses media mencapai publik. Namun mereka yang bergerak pada bidang ini tidak merasa bahwa dirinya melakukan ‘kesalahan’ sosial karena tayangannya.
Bungin mengilustrasikan konteks pelipatgandaan makna yang diangkat melalui iklan televisi. Ada delapan citra yang dimunculkan yaitu: (1) perempuan yang dikaitkan dengan keibuan, kelembutan, kecantikan, kehalusan, sumber informasi dan legitimasi, tulang
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 10 No. 1 Tahun 2008 74
punggung kelurga dan pendamping suami; (2) maskulin yang digambarkan sebagai kejantanan, ketangkasan, keuletan, keberanian, keteguhan hati, pelindung dan perkasa; (3) kemewahan dan eksklusif yaitu mewah, modern, kaya, banyak uang, dan orang terkenal; (4) kelas sosial atas dengan gambaran bergengsi, modern, trendi, beruang, konsumtif, dekat dengan mal; (5) kenikmatan yang menggambarkan bagian dari kelas sosial atas, kepuasan gaya hidup modern, kesempurnaan; (6) manfaat yang mengacu pada efesiensi, efektif, kemudahan, berguna; (7) persahabatan yang berkaitan dengan gaya hidup modern, simbol pergaulan, kasih sayang dan kedekatan batin; (8) seksisme/seksualitas yang memperlihatkan perasaan merendahkan lawan jenis, daya tarik seks, kekuasaan seks, gairah seks, kenikmatan seks serta menancing gairah, menarik perhatian (Bungin, 2001: 203). Secara umum butir-butir tersebut memperlihatkan tema atau isu-isu yang menonjol saat ini. Butir-butir tersebut juga memperlihatkan atau bisa digunakan untuk memperlihatkan representasi realitas yang diangkat oleh media.
Sisi lain yang diangkat dari kajian seperti ini adalah signifikansi televisi di dalam masyarakat yang telah memiliki ciri-ciri fraktal. Televisi sendiri merupakan medium yang mengangkat fragmen-fragmen kehidupan, sebagai bentuk fraktal dari tayangannya. Televisi khususnya dan media massa secara umum mengembangkan gaya hidup yang bergerak berdasarkan logika pasar, logika hasrat dan logika libido (Pilliang, 1999: 219). Sehingga pemirsa mengacu pada tanda-tanda ini sebagai patokan atau panutannya dalam bertindak. Di lain sisi televisi juga telah mengatur kehidupan manusia berdasarkan pola mereka membuat program acara.
Sebagai ilustrasi mengenai hal ini dapat dilihat pada penjelasan Garin Nugroho dalam bukunya “Hiburan dan kekuasaan” yang menekankan pentingnya peran media saat. Media yang berkembang saat ini melibatkan tidak hanya informasi akan tetapi juga pendidikan hiburan dan bisnis. Sehingga sangat sulit untuk memisahkan unsur- unsur seperti itu (Nugroho, 1998). Situasi yang berkembang di media televisi adalah situasi yang dipengaruhi oleh perasaan dan kenyataan ketertingalan dibandingkan dengan posisi media yang sama di lokasi global. Tradisi ini biasa disebut sebagai spin off , yaitu “meniru unsur- unsur dari sebuah satuan acara yang telah terbukti kesuksesannya (Nugroho, 1998: 119). Salah satu caranya adalah upaya memompa kreatifitas dengan menggunakan tokoh primadona.
Perkembangan saat ini terjadi juga tidak lepas dari media international. Dengan semakin banyak stasiun televisi berarti sindikasi pertelevisian internasional juga mempengaruhi siaran yang ada. oleh karena itu yang berhubungan dengan industri siaran di Indonesia, barangkali yang terjadi adalah adopsi dari cerita atau film yang dianggap mampu menyedot cerita yang menarik, seperti Meteor Garden yang semakin menyemarakkan pola narasi yang ada di Indonesia. Dengan cara seperti itu apakah perlu ada realitas yang dianggap berasal dari kehidupan nyata merupakan sebuah ilusi. Industri siaran akan lebih terdesak untuk menciptakan cerita dan film, sehingga apa yang diceritakan atau dinarasikan merupakan pola yang ada di dalam benak pembuat film.
Pemahaman seperti ini memperlihatkan bahwa individu seperti tidak memiliki pilihan kecuali pilihan yang ditampilkan di dalam tanda- tanda yang semakin berlipat ganda sesuai dengan jumlah media massa dan progam atau tayangan yang dihasilkan oleh media tersebut. Individu memang mengalami kesulitan untuk melihat posisinya di dalam konteks masyarakat seperti ini, karena tanda yang berlipatganda tersebut bersarang pada lokasi fantasi individual. Dalam kondisi seperti ini individu menjadi sulit untuk mengontrol fantasinya sendiri di hadapan serangan dari tanda yang berlipatganda tersebut. Dalam bahasa Pilliang dengan menggunakan Baudrillard,
Rangkaian cerita (televisi, film) yang menyuguhkan simulacrum kekerasan, kriminalitas, dan seksualitas – yang berbentuk fantasi nyata, yang lebih keras, lebih kriminal, lebih seksual dari yang dapat dibayangkan akal sehat – telah membentuk penonton-penonton yang lebih banyak hidup dalam kepanikan massal yang semakin menjauhkannya dari makna-makna luhur: kepanikan seks …, kepanikan uang …, kepanikan ekstasi. (Pilliang, 1999: 237).
Kutipan seperti ini memperlihatkan bahwa tanda yang dilipatgandakan tersebut mengacu pada tiga masalah hasrat manusiawi, kekerasan, hasrat dan seksualitas. Dengan cara demikian tampilan visualisasi bisa dilihat sebagai unsur ekstasi yang signifikan secara sosiologis. Unsur yang ditampilkan dari kajian ini adalah makna kekerasan yang menjadi makna dramatisasi cerita, yang secara metafora memperlihatkan kekerasan menguasai hasrat masyarakat. Pertama melalui tim kreatif yang bekerjasama memvisualisasikan cerita dan kemudian pemirsa yang dibanjiri dengan tanda-tanda kekerasan yang terus berlipatganda.
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 10 No. 1 Tahun 2008 76

## Penutup
Pembahasan tentang masa kolonialisme, Orde Baru dan perubahan rejim dari Orde Baru memperlihatkan perubahan bentuk kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Sampai masa Orde Baru, negara memainkan peran yang nyata dalam pembentukan konstruksi sosial. Pembahasan tentang konstruksi femininitas di masa Orde Baru mendapat porsi penting untuk memperlihatkan bagaimana perempuan dibentuk oleh negara sesuai dengan ideologi yang dikembangkannya.
Konstruksi femininitas memperlihatkan pola kekuasaan yang mempengaruhi praktis sosial tertentu. Rejim Orde Baru dengan pola kekuasaannya yang masuk hingga ke lingkup yang kecil seperti konstruksi femininitas. Konstruksi femininitas muncul dalam penggambaran sosok ideal perempuan yang berkaitan dengan keluarga dan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala keluarga. Pola semacam ini memiliki segi positif dan negatif. Pola semacam ini menjamin keterwakilan perempuan di dalam ruang publik seperti dalam lembaga politik. Namun efek buruknya adalah kekuasaan telah mendudukan beberapa perempuan dalam situasi yang aneh sehingga kemudian pola ini juga menambah sikap kekuasaan perempuan. Pola yang terakhir ini memberikan kekuasaan pada perempuan yang sebenarnya memiliki sikap subordinat, sebagai akibatnya adalah timbulnya kecenderungan untuk ‘over acting’ dalam tindakan kekuasaan.
Masa Orde Baru yang mengembangkan konstruksi femininitas yang cenderung ditarik ke arah keluarga, tidak memberikan ruang khusus untuk perkembangan femininitas yang lebih modern. Sebagai akibatnya pembahasan masalah pada umumnya masih berada pada konteks ideologi femininitas yang terbatas. Seperti masalah keluarga berencana (KB) memiliki konteks pengendalian populasi yang bersifat makro. Kebijakan seperti ini memiliki efek bahwa program tersebut tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan akan kesehatan reproduksi misalnya yang berhubungan dengan hal tersebut. Program KB diarahkan pada pasangan dalam kaitannya dengan perkawinan. Program KB tidak disiapkan untuk menghadapi masalah revolusi seksual yang menyertai perkembangan informasi dalam skala luas dan menyeluruh. Pada konteks ini KB seharusnya dikembangkan sejalan dengan.
Ketimpangan tersebut dengan jelas dapat dilihat pada masa setelah rejim Orde Baru jatuh. Kejatuhan rejim tersebut dengan cepat memberikan akses pada perkembangan media yang tidak dapat
dilepaskan dari pengaruh media global. Kejatuhan perekonomian memberikan akses pada pekerjaan yang awalnya tidak diperhatikan seperti Tenaga Kerja Wanita ataupun pekerjaan lain di bidang pelayanan yang tidak memiliki batasan tegas dengan pelayanan seksual. Sejauh ini masalah tsb berkaitan dengan maraknya perdagangan perempuan dan anak yang masih dilihat sebagai kasus-kasus khusus dan belum ditangani secara nasional. Sehingga yang terjadi bukanlah revolusi seksual dalam arti terdapat negosiasi yang lebih setara di dalam norma dan nilai patriarkhi. Bahkan yang terjadi adalah penekanan perempuan dalam fungsi-fungsi seksualnya lebih dalam dari sekedar pembentukkan stereotipe saja.
Dalam media, masalah seksual seperti ini menjadi komoditas yang menarik perhatian dan kemudian berhubungan dengan peningkatan oplah dan keuntungan media. Dari sisi media hal ini memperlihatkan bagaimana media memainkan peran besar dalam konstruksi sosial, terutama dalam konstruksi femininitas. Konstruksi femininitas menjadi sasaran tidak hanya karena memiliki fungsi legitimasi kekuasaan akan tetapi juga mendatangkan kapital. Posisi perempuan yang cenderung berada pada posisi subordinitas tidak merasakan konstruksi femininitas sebagai sebuah paksaan, melainkan sebagai kewajiban sosial individual yang romantis sehingga  perempuan juga tidak merasakan konstruksi tersebut sebagai sebuah paksaan aatau sebuah penekanan.

## Daftar Pustaka
Aripurnami Sita, 1996, “A Feminist Comment of the Sinetron Presentation of Indonesian Women”, dalam Laurie J Sears (ed) Fantasizing the Feminine in Indonesia , Durham: Duke University Press.
Bungin Burhan, 2001, Imaji Media Massa, Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik , Yogyakarta: Penerbit Jendela.
Dhakidae Daniel, 2003, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru , Jakarta: Gramedia.
Gouda Frances, 1999, “Good Mothers, Medeas, or Jezebels: Feminine Imagery in Colonial and Anticolonial Rhetoric in the Dutch East Indies, 1900-1942”, dalam Julia Clancy – Smith, Frances Gouda
(ed), Domesticating the Empire, Race, Gender and Family Life in French and Dutch Colonialism .
Handayani Christina S, Ardhian Novianto, 2004, Kuasa Wanita Jawa , Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
Kitley Philip, 2000, Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca , Jakarta:
Institut Studi Arus Informasi.
Lesmana Tjipta, 2004, Penyampaian Aspirasi Masyarakat Terhadap Publikasi Media Massa , dalam seminar Masyarakat Melek Media, 7-8 Oktober, Hotel Peninsula, Jakarta.
Mulders Niels, 2003, Wacana Publik Indonesia, Kata Mereka Tentang Diri Mereka , Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Murniati, A. Nunuk, 2004, Getar Gender, Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga , buku kedua, Magelang: Indonesiatera.
Nugroho Garin, 1998, Kekuasaan dan Hiburan , Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
Pilliang Yasraf Amir, 1999, Sebuah Dunia yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga , Bandung: Mizan.
__________, 1997, “Realitas-Realitas Semu Masyarakat Konsumer, Estetika Hiperrealias dan Politik Konsumerisme” dalam Idi Subandy Ibrahim (ed), Lifestyle Ecstasy, Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia , Yogyakarta: Jalasutra.
Purwantari B.I, 1998, Mencipta Makna tentang Perempuan dan Lewat Iklan , dalam Jurnal Perempuan 06, Feb-April 1998, Jakarta, hal 45-46.
Rutherford Danilyn Fox, 1999, “Trekking to New Guinea: Dutch Colonial Fantasies of a Virgin Land, 1900-1942”, dalam Julia Clancy – Smith, Frances Gouda (ed), Domesticating the Empire, Race, Gender and Family Life in French and Dutch Colonialism .
Sen Krishna, 1994, Indonesian Cinema, Framing the New Order (disertasi yang diterbitkan), London: Zed Book.
Sullivan Norma, 1991, “Gender and Politics in Indonesia”, dalam Maila Stivens (ed), Why Gender matters in Southeast Asian politics , Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
Sunindyo Saraswati, 1998, “Wacana Gender di TVRI Antara Hegemoni Kolonialisme dan Hollywood”, dalam Idi Subandy Ibrahim, Hanif Suranto (ed), Wanita dan Media Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru , Bandung: Rosdakarya.
Wieringa Saskia Eleonora, 1999, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia , Jakarta: Garba Budaya.