Volume 2 Issue 02
July 2020
JALREV 2 (2) 2020
ISSN Print:    2654-9266 ISSN Online: 2656-0461
Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement
“The Differentiation of Refugees and Asylum seekers in International Refugee Law and Its Relationship with Non- Refoulement Principles”
Ahmad Adi Fitriyadi 1 Fikry Latukau 2
1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Indonesia.  E-mail: ahmad.fitriyadi5395@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Indonesia. E-mail: Fikry18001@mail.unpad.ac.id

## Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci: Hukum Pengungsi Internasional; Pengungsi; Pencari Suaka; Prinsip Non-Refoulement.
Cara Mengutip (APA Citation Style): Fitriyadi,
A.A, dan Latukau, F. (2020). “Diferensiasi  Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non Refoulement” . Jambura  Law  Review, JALREV 2 (2): 120-138
Tujuan  dari  tulisan  ini  untuk  membedakan  kedua  istilah  tersebut (pengungsi  dan  pencari  suaka)  dan  hubungannya  dengan  prinsip non- refoulement . Hukum pengungsi internasional pada dasarnya merupakan hukum yang sangat bertalian dengan hak asasi manusia, khususnya hak asasi  manusia  internasional.  Hukum  pengungsi  internasional  dikatakan pula sebagai lex specialis dari hukum hak asasi manusia internasional dan menariknya  adalah  bahwa  pembahasan  terkait  pengungsi  merupakan bahasan  yang  relatif  sangat  baru,  khususnya  di  Indonesia.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil penelitian  menunjukan  istilah  pengungsi  seringkali  dibingungkan  jika dihadapkan dengan istilah pencari suaka. Hal ini didasarkan bahwa kedua istilah tersebut merujuk pada pelarian seseorang ke negara lain karena didasarkan  pada  kelompok  sosial  tertentu,  opini  politik,  atau  pelarian politik. Sedangkan Pencari Suaka erat kaitannya dengan domain hukum diplomatik  dan  konsuler.  Meskipun  demikian,  kedua  istilah  tersebut sama-sama menerapkan prinsip hukum hak asasi manusia internasional, yakni prinsip non-refoulement .
© 2020 –Fitriyadi, Ahmad Adi Under the license CC BY-SA 4.0

## 1.  Pendahuluan
Hukum  Pengungsi  Internasional  merupakan  hukum  yang  sangat  bertalian  dengan Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  yang  mana    hukum  tersebut  juga  memberikan perlindungan kepada semua orang tanpa perbedaan yang merugikan 1 , termasuk juga Pengungsi. Pengungsian itu sendiri pada dasarnya adalah peristiwa hak asasi manusia, namun  dengan  adanya  hukum  pengungsi  internasional,  maka  hukum  ini  adalah lex specialis dari Hukum Hak Asasi Manusia.
Hukum  Pengungsi  Internasional  ini  merupakan  hukum  yang  relatif  sangat  baru, sehingga  perkembangannya  belum  begitu  pesat,  seperti  di  Indonesia.  Namun  riset sebelumnya tentang pencari suaka dan pengungsi pada wilayah negara Indonesia telah dibahas  tuntas  dalam  tulisan  Bilal Dewansyah  dan  Ratu  Durotun  Nafisah  “Problem Implementasi Hak Konstitusional Atas Suaka: Keengganan dan Dampaknya” yang menyatakan bahwa salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 paska perubahan adalah “hak memperoleh suaka politik dari negara lain. Oleh karena, pemangku hak ini
1 Permanasari, Arlina dkk. (1999).  “Pengantar Hukum Humaniter ” . Jakarta: ICRC. Hal. 334.

## Article Info

## Abstract
Keywords : International Refugee Law; Refugees; Asylum Seekers; Principle of Non- Refoulement
How to cite (APA Citation Style): Fitriyadi, A.A, dan
Latukau, F. (2020). “ The Differentiation of Refugees  and  Asylum seekers  in  International
Refugee  Law  and  Its Relationship  with  Non- Refoulement  Principles”. Jambura  Law  Review, JALREV 2 (2): 120-138
The purpose of this writing is to distinguish both terms (refugees and asylum seekers)  and  their  relationship  with  the  non-refoulment  principle. International refugee law is essentially a very related law of human rights, particularly international human rights.  International refugee law is also said  to  be  the  lex  specialist  of  international  human  rights  law  and interestingly is that the discussions related to refugees are relatively very new  discussions,  especially  in  Indonesia.  The  research  method  used  is  a normative juridical approach. The results of the study indicate that the term refugee is often confused when faced with asylum seekers. It is based on that both terms refer to the runaway of one to another country because it is based on  a  particular  social  group,  political  opinion,  or  political  breakout.  The asylum seekers are closely related to diplomatic and consular law domains. Nevertheless, both terms apply the principles of international human rights law, the principle of non-refoulment.
adalah setiap orang, maka jaminan konstitusional ini bukan hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, tetapi juga orang asing. Hak ini, dalam implementasinya dikaitkan dengan  keberadaan  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  orang  asing  yang  masuk  ke Indonesia untuk menghindari ancaman persekusi di negara asalnya. 2
Hukum Pengungsi Internasional merupakan sekumpulan aturan-aturan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi, antara lain 3 :
1. Orang-orang yang mencari suaka dari eksekusi; dan
2. Mereka  yang  disebut  pengungsi  menurut  instrument-instrumen  yang relevan.
Dari definisi tersebut, terdapat dua istilah yang sebenarnya secara pemaknaan sangat berbeda sekali. Dua istilah itu adalah Pengungsi dan Pencari Suaka. Permasalahannya adalah masih sulit untuk membedakan kedua istilah tersebut secara kontekstual. Hal ini seperti yang telah dijelaskan berdasarkan definisi hukum pengungsi internasional di atas, bahwa mengesankan keduanya adalah  sama, sedangkan Pencari Suaka lebih rinci merupakan domain dari Hukum Diplomatik dan Konsuler.
Pengungsi secara garis besar merupakan orang atau sekelompok orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang mendasar dan mengalami  penindasan.  Rasa  takut  yang  mendasar  inilah  yang  membedakan pengungsi  dengan  jenis    migran    lainnya.,  seberat  apapun  situasinya,  dan  juga  dari orang lain  yang membutuhkan bantuan  kemanusiaan.  Karena pengungsi tak dapat mengandalkan  perlindungan  dari  negara  yang  seharusnya  memberi  perlindungan kepada  mereka,  maka  untuk  menanggapi    menyedihkan  yang  dihadapi  pengungsi, persiapan-persiapan  khusus  harus  dibuat  oleh  masyarakat  internasional,  sebab pengungsi tidak mempunyai identitas sebagai bukti diri yang mengakibatkan mereka tak  bisa  melakukan  perbuatan  hukum,  termasuk  perbuatan  hukum    yang    sangat esensial, misalnya tak dapat menikah, tak dapat membuat perjanjian-perjanjian, dan dilarang melakukan perjalanan atau bepergian. 4 Lalu, Pengungsi dapat didefinisikan
2 Dewansyah, Bilal dan Nafisah, Ratu Durotun. (2018). “Problem Implementasi Hak Konstitusional Atas Suaka: Keengganan dan Dampaknya”. Jurnal Majelis , 7 (7): 2
3 Wagiman  dan  Mandagi,  Anasthasya  Saartje.  (2016).  “Terminologi  Hukum  Internasional  Panduan Lengkap  bagi  Mahasiswa,  Praktisi,  dan  Penegak  Hukum  dalam  Memahami  Peristilahan  Hukum Internasional ” . Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 178.
4 Ibid . Hal. 343-344.
sebagai orang-orang yang mengungsi diakibatkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karenanya berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasa bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa- peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. 5
Berbeda  dengan  Pengungsi,  Pencari  Suaka  menurut  Sugeng  Istanto  merupakan perlindungan  individu  di  wilayah  negara  asing  tempat  ia  mencari  suaka.  Suaka  itu sendiri merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut di kediaman perutusan  asing,  gedung  kedutaan  asing,  atau  kapal  asing.  Dengan  adanya perlindungan  itu  individu  tersebut  tidak  dapat  diambil  oleh  penguasa  negara  lain. 6
Lalu,  Sumaryo  Suryokusumo  mendefinisikan  pencari  suaka  yaitu  keadaan  seorang pelarian  politik  yang  mencari  perlindungan  baik  di  wilayah  negara  lain  maupun  di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan itu diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana ia berasal. 7
Dari penjabaran singkat tersebut, semakin jelas bahwa istilah Pengungsi dan Pencari Suaka berdasarkan penjelasan di atas terkesan sangat mirip. Hal ini didasarkan pada poin yang terdapat dalam setiap definisi kedua istilah tersebut, yaitu ada poin terkait “kelompok  sosial  tertentu,  opini  politik,  atau  pelarian  politik”,  sehingga  menjadi masalah jika kedua istilah tersebut mengaburkan perbedaan makna tersebut.
Maka dari itu, penting sekali untuk dibahas secara rinci terkait kedua istilah tersebut yang jelas sangatlah berbeda secara kontekstual dan benang merah yang dapat ditarik, sehingga Pengungsi dan Pencari Suaka saling berkaitan.
5 Pasal 1 poin A(2) Konvensi tentang Pengungsi 1951.
6 Rosmawati. (2015). “Perlindungan Terhadap Pengungsi/ Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967)”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 67 (17): 462.
7 Ibid

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  apa  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas,  maka  penulis  membatasi permasalahan  pada  dua  hal,  yakni  faktor  yang  membedakan  antara  pengungsi  dan pencari  suaka  dalam  kontekstualisasinya,  keterkaitan  antara  keduanya  serta bagaimana hubungannya dengan prinsip Non-Refoulement.

## 3. Metode Penulisan
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  berupa  metode  yuridis  normatif  yaitu metode penulisan yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti dalam  menyusun  penelitian  ini  adalah;  Pendekatan  Perundang-Undangan (Statue Approach ), dan pendekatan kasus ( case Approach). Dalam menganalisis data, data yang diperoleh nantinya akan dianalisis dan hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang  penelitian  ini  dengan  menggunakan  analisis  data  secara  kualitatif,  yakni mengurakan  data  secara  bermutu  dalam  kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## 4. Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka Dalam Berbagai Kasus
Terdapat berbagai macam kasus yang memberikan gambaran bahwa Pengungsi dan Pencari  Suaka  pada  dasarnya  berbeda,  maka  akan  diberikan  ulasan  kasus-kasus sebagai berikut :

## 4.1. Kasus Pengungsi
a. Pengungsi Palestina di Libanon
Pada  bulan Mei tahun 1948, Israel  berdiri dan dirayakan oleh warga Yahudi. Namun, di sisi lain, pada saat itu juga merupakan hari kehancuran bagi warga Palestina. Diperkorakan 700.000 orang yang terusir dari tanah leluhur mereka akibat  berdirinya  Israel.Kamp-kamp  pengungsi  menyalakan  lilin  dan demonstasi  pada  malam  hari.  Hingga  saat  ini  Tepi  Barat  menjadi  kawasan caplokan Israel. Akibat Agresi Israel, pengungsi Palestina terdapat di beberapa negara,  salah  satunya  di  Lebanon.  Dilaporkan  puluhan  pengungsi  Palestina Oktober  2007  mulai  kembali  ke  kamp  mereka  yang  hancur  di  Lebanon,
menyusul  pertempuran  sengit  antara  pasukan  Lebanon  dengan  kelompok militant yang menguasai kampitu. Para pengungsi tersebut merupakan bagian dari  30.000  pengungsi  Palestina  yang  terpaksa  pergi  akibat  baku  tembak selama 15 pekan yang menewaskan 400 orang, termasuk tentara Lebanon. 8
Setiap  tahun  warga  Palestina  memperingati  Naqba  karena  berdirinya  Israel yang  memaksa  ratusan  ribu  eksodus  warga  Palestina.  Para  pengungsi kehilangan  tempat  tinggal  dan  terpaksa  hidup  di  pengungsian  di  berbagai negara  di  Timur  Tengah.  Sekitar  6000  orang  menempati  kamp  pengungsi Jabaliya dan di kamp Nuseriat. Mereka menuntut haknya sebagai pengungsi dan berkehendak  dapat  pulang  ke  tempat  asalnya.  Semua  pengungsi  dan  dan keturunannya  berjumlah  4,7  juta  orang  berhak  pulang  ke  kampong  halaman mereka. Pengungsi asal Palestina akibat konflik demikian umumnya menyadari akan hak-hak mereka sebagai pengungsi yang harus dihormati, termasuk hak kembali ke wilayahnya. Mereka juga menuntut kompensasi. 9
Hal itu berbanding terbalik dengan dengan Israel yang menolak mengakui hak pengungsi  Palestina.  UNRWA (Uniterd  Nations  Relief  and  Works  Agency  for Palestine  Refugees  in  the  Near  East) merupakan  perwakilan  dari  badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengurus pengungsi asal Palestina. Saat itu lembaga  tersebut  menangani  sekitar  4,2  juta  pengungsi  Palestina  di  Timur Tengah  dan  termasuk  sekitar  1,8  juta  di  Jordania.  Badan  ini  telah  menjadi bagian  integral  dari  masalah  pengungsi  dan  hak  bangsa  Palestina  untuk kembali. 10
Gencarnya pemukiman di Yerussalem dan Tepi Barat serta proses pengusiran melengkapi kepedihan dan kemunduran yang dialami oleh rakyat Palestina. Ia juga  menekankan  bahwa  kembalinya  pengungsi  Palestina  ke  rumah  mereka tetap  menjadi  hak  suci  yang  setiap  orang  Palestina  tidak  boleh  mengabaikan hak  kembali  itu.  Dubes  Palestina  menekankan  perlunya  agenda  perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel untuk mengatasi agenda pengungsi. Ia
8 Wagiman. (2012). “Hukum Pengungsi Internasional”. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 151
9 Ibid . Hal. 152
berpendapat  bahwa  jika  tidak  terjadi  perundingan,  maka  tidak  aka  nada perdamaian yang adil di Timur Tengah. 11
Sementara  anggota  delegasi  Parlemen  Eropa  yang  telah  mengunjungi  kamp- kamp pengungsi di Suriah menyoroti kondisi bangsa Palestina yang tinggal di kamp-kamp  pengungsi  di  Irak  dan  Suriah.  Ia  menilai  dukungan  pemerintah Suriah  dan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  serta  badan-badan  bantuan  lainnya bagi para pengungsi sangat minim.Ia menekankan bahwa isu inti dalam hal ini tercermin  pada  hak  warga  Palestina  untuk  kembali  ke  rumah  mereka. Diusulkan agar beberapa pengungsi Palestina yang berada di Irak untuk masuk ke  Suriah.  Ditekankan  pula  perlunya  keadilan  bagi  rakyat  Palestina  serta menyerukan  dunia  dan  pemerintah  Barat  untuk  menyediakan  sumber  daya materi guna membantu pengungsi dan mengambil tindakan politik yang kuat terhadap Israel. 12

## b. Pengungsi Etnis Rohingya
Kasus ini menjadi tolak ukur daripada adanya Statelessness , yang mana kasus ini terjadi karena adanya konflik antara kelompok yang mendominasi dengan kelompok  minoritas.  Kelompok  mayoritas  yang  diwakili  oleh  masyarakat Burmese  dengan  kelompok  minoritas  muslim  Rohingya  telah  mengalami konflik  yang  berkepanjangan.  Konflik  tersebut  tidak  hanya  menimbulkan korban  jiwa  pada  dua  belah  pihak,  namun  juga  mengakibatkan  terjadinya pelanggaran HAM yang cukup berat. Terdapat  dua reaksi umum yang timbul dari  masyarakat  Rohingya,  yakni  tetap  bertahan  di  Myanmar  atau  memilih untuk  menjadi  pengungsi  di  negara  lainnya.  Masyarakat  Rohingya  yang bertahan  mengalami  perlakuan  yang  tidak  manusiawi  dan  semakin  tertindas dengan tidak diakuinya mereka sebagai warga Myanmar. Ketiadaan pengakuan inilah yang menyebabkan masyarakat Rohingya menjai Stateless person . 13
11 Loc.cit 12 Ibid . Hal. 152-153 13 Rezti  Muthia.  “ Statelessness Rohingya  di  Myanmar  :  Kritik  Terhadap Sovereignty ”,  dalam  Ani  W. Soetjipto (ed). (2015). HAM dan Politik Internasional : Suatu Pengantar . Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 132
Sejak  tahun  1948, Myanmar  telah mengalami pembentukkan  negara  yang,  di bawah  reunifikasi  nasional  oleh  kelompok  militernya,  menjadi  negara homogeny. Konflik besar yang memengaruhi pihak-pihak yang terlibat tersebut ditandai  dengan  pembunuhan  muslim  Rohingya  oleh  penduduk  Myanmar penganut Buddha pada tahun 1930, penangkapan besar-besaran tahun 1970, dan pemberlakuan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 yang secara structural  membuat  eksistensi  masyarakat  Rohingya  illegal  di  mata  hukum. Seiring  dengan  memuncaknya  konflik  yang  terjadi  tahun  2012,  pemerintah Myanmar mendapaktkan tekanan dari berbagai pihak untuk mengakui status Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar. Tekanan ini sedikit lebih banyak menimbulkan  reaksi  signifikan  terhadap  keberadaan  masyarakat  Rohingya. Bantuan  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  lembaga-lembaga  lainnya berdatangan serta didirikan pula suatu camp khusus bagi masyarakat Rohingya. Selain itu, tekanan dari luar menyebabkan timbulnya wacana oleh pemerintah Rohingya untuk mengambil langkah khusus sebagai bentuk penanganan dalam bentuk jangka panjang: pengakuan Rohingya sebagai bagian dari Myanmar. Hal ini dapat dilihat dari tekanan PBB agar Myanmar melakukan referendum akan status masyarakat Rohingya pada Desember 2014. 14
Desakan ini semula memunculkan respon positif dengan munculnya keputusan akan  dilakukannya  referendum  tersebut  pada  tahun  2015.  Akan  tetapi,  yang timbul kemudian bukanlah pengakuan atas Rohingya, namun tekanan terhadap masyarakat Rohingya untuk mengakui dirinya sebagai “Bengali”. Referendum tersebut tidak jadi terlaksana karena dilakukannya aksi protes besar-besaran oleh  warga  Myanmar  terhadap  munculnya  kebijakan  pemerintah  yang  akan memberikan hak memilih pada pemegang “kartu putih” pada awal tahun 2015. Kartu  putih  itu  sendiri  merupakan  kartu  yang  diberikan  oleh  pemerintah Myanmar  terhadap  orang-orang  yang  tidak  memiliki  kewarganegaraan  dan bermukim di negara lain. 15
14 Ibid . Hal. 133
15 Ibid . Hal. 133-134

## c. Pengungsi Ambon di Buton
Gubernur  Sulawesi  Tenggara  (Sultra)  Drs  .La  Ode  Kaimoeddin  mengatakan, kondisi  pengungsi  dari  Ambon  asal  Sulawesi  Tenggara  kini  sangat memprihatinkan, terutama mereka yang ditampung di lapangan, barak-barak dan  kantor  pemerintah.  “Sudah  lengkap  penderitaan  mereka,  belum  aman mengungsi  sudah  diserang  banjir  dan  penyakit  menular  khususnya  diare”, katanya ketika melantik Drs. Tamrin Patoro, MBA sebagai Kepala Dinas Sosial Sultra di Kendari, Selasa (30/3). 16
Menurut  Kaimoeddin,  adanya  anggapan  bahwa  para  pengungsi  dari  Ambon (akibat  kerusuhan  pertengahan  Januari  lalu)  kembali  ke  lingkungan keluarganya  di  Kabupaten  Buton,  menyebabkan  pemerintah  pusat  tidak memberi  perhatian  yang  serius  terhadap  masalah  eksodus  itu.  Kenyataan  di lapangan  sangat  berlainan.  Mereka  sebagian  memang  merupakan  rumpun keluarga  besar  Buton,  tetapi  sudah  tidak  saling  mengenal  karena  kepergian mereka  sudah  sejak  abad  ke-16.  “Akibatnya  jumlah  bantuan  menjadi  minim, karena  mereka  dianggap  kembali  ke  lingkungan  keluarganya.  Padahal  cukup banyak  eksodus  yang  saat  ini  tidur  dan  dan  makan  di  lapangan  terbuka,  di barak-barak dan di ruang kantor pemerintah serta perguruan tinggi” katanya. 17
Kaimoeddin  mengatakan  seharusnya  pemerintah  pusat  sudah  sejak  sebulan lalu melakukan pemantauan langsung di lapangan, supaya masalah eksodus di Buton  bisa  dipecahkan,  sebab  hingga  saat  ini  pengungsi  masih  terus berdatangan.  Data  Pemda  Sultra  yang  berasal  dari  laporan  kabupaten, kecamatan, dan desa tercatat  sekitar 37.000 pengungsi, bahkan diperkirakan dalam waktu dekat bisa mencapai 40.000 orang karena ada informasi bahwa akan masuk lagi ribuan orang dengan kapal milik PT. Pelni. “Saya terus terang, sedikit  kecewa,  sebab  masalah  pengungsi  dari  Kalbar  lebih  diperhatikan pemerintah  pusat  ketimbang  eksodus  di  Buton,  padahal  kondisinya  sama” katanya. 18
16 Kabar  Harian  Medan  dalam  Sulaiman  Hamid.  (1999).  “Kondisi  Pengungsi  Ambon  di  Buton Memprihatinkan”. Hal. 13
17 Ibid . Hal. 14

## 4.2. Kasus Pencari Suaka
a. Victor Raul Haya de la Torre
Kasus ini dikenal juga sebagai “Peruvion and Columbian Asylum Case” mengenai pemimpin  pemberontak  yang  bernama  Victor  Raul  Haya  de  la  Torre.  Duduk perkaranya adalah sebagai berikut 19 :
Bahwa  pada  tanggal  3  Oktober  1948  terjadi  coup militer  di  negara  Peru  dan ternyata  coup  militer  ini  gagal.  Oleh  karena  gagalnya  coup  tersebut  maka Presiden Peru mengeluarkan suatu statement kepada mereka yang ikut dalam coup  militer  ini  dan  mereka  itu  tergambung  dalam The  American  People’s Revolutionary Alliance adalah tidak  akan dilindungi oleh undang-undang dari negara  Peru  dan  mereka  dinyatakan  sebagai  pengkhianat  negara.  Dengan sendirinya  kepada  mereka  itu  akan  dituntut  menurut  hukum  militer  negara Peru.
Salah  satu  pemimpin  dari  gerakan  tersebut  seorang  warga  negara  Peru bernama Victor Raul Haya de la Torre. Untuk menghindarkan tuntutan tersebut Victor  Raul  Haya  de  la  Torre  memohon  perlindungan  kepada  perwakilan Columbia  di  Peru.  Dan  ternyata  Duta  Besar  Columbia  memberikan perlindungan  suaka  kepadanya  di  Kedutaan  Besarnya  di  Peru.  Setelah meberikan  suaka,  Duta  Besar  Columbia  meminta  kepada  pemerintah  Peru untuk memberikan fasilitas, sehingga dengan demikian, Haya de la Torre dapat keluar  dari  Peru.  Permintaan  ini  telah  disampaikan  atas  dasar  persetujuan Bolivia 1911 dan Pan American Havana Convention on Asylum 1928. Columbia berpendapat  bahwa  suaka  diberikan  karena  Haya  de  la  Torre  dituduh  telah melakukan kejahatan politik. Sudah tentu hal itu menimbulkan perasaan tidak senang bagi pemerintah Peru serta tak menyetujui pendapat itu dan menolak permintaan  tersebut,  yang  dengan  segera  menuntut  penyerahan  Victor  Raul Haya  de  la  Torre  tersebut  kepadanya.  Hal  ini  menimbulkan  sengketa  yang diajukan ke Mahkamah Internasional.
19 Widagdo, Setyo  dan  Widhiyanti, Hanif Nur.  (2008). “Hukum  Diplomatik  dan  Konsuler  Buku  Ajar untuk Mahasiswa”. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 169
Dalam  keputusan  Mahkamah  Internasinal  pada  bulan  November  1950 mengemukakan bahwa memang pemberian suaka itu dapat diberikan  secara teritorial  ataupun  secara  diplomatik  dan  tuntutan  pemerintah  Peru  agar kedutaan  Columbia  menyerahkan  Victor  Raul  Haya  de  la  Torre  baru  bisa dilaksanakan  apabila  ada  perjanjian  penyerahan  penjahat  sebelumnya. Mahkamah  berpendapat  bahwa  bilamana  suaka  telah  diberikan  di  gedung- gedung  perwakilan,  maka  kepada  perwakilan  ini  tidak  harus  menyerahkan orang  yang  meminta  suaka  tadi  kepada  penguasa  setempat  apabila  tak  ada perjanjian-perjanjian yang mengharuskan penyerahan itu sebelumnya dan dari keputusan  tersebut  jelas  bahwa  Mahkamah  Internasional  mengakui  adanya suaka  wilayah  dan  suaka  diplomatic  akan  tetapi  dengan  persyaratan- persyaratan tertentu, yakni apabila tidak ada traktat yang mengecualikannya. 20

## b. Kasus Saulo
Kasus ini dialami oleh Duta Besar Indonesia di Filipina pada tahun 1958. Kasus ini  berawal  dari  tahun  1956  yang  mana  terdapat  surat  edaran  Menteri  Luar Negeri yang memuat keterangan tentang Suaka ini, yaitu Surat Edaran No.11 Tahun  1956.  Saulo  ini  adalah  warga  negara  Filipina  sekaligus  seorang pemimpin dari  salah  satu  partai  di  Filipina.  Oleh  karenanya  ada  perselisihan paham dengan Presiden Filipina pada waktu itu maka pada tahun 1950 beliau menggabungkan diri dengan pihak pemberontak melawan pemerintah Aquino. Akan tetapi, sekitar tahun 1958 Saulo memasuki Filipina dengan keluarganya dan  memohon  suaka  kepada  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  Manila. Ternyata Duta Besar kita memberikan suaka kepada Saulo berdasarkan alasan- alasan  perikemanusiaan  dan  menurut  duta  besar.  Hal  ini  juga  sesuai  Surat Edaran  Menteri  Luar  Negeri  No.11  Tahun  1956  yang  memuat  keterangan tentang Suaka. Pada waktu Saulo berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, beliau  juga  menulis  surat  kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB  bahwa  dia  juga meminta  suaka  kepada  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  dan  ini  sesuai dengan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi 21 :
(1) Every one has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution;
20 Ibid . Hal. 171
21 Ibid . Hal. 178
(2) This right  may  not  be invoked  in  the case  of  persecutions genuinely arising from non political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.
Mengenai  pemberian  suaka  tersebut,  Pemerintah  Filipina  memohon  kepada Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  untuk  menyerahkan  Saulo.  Dengan sendirinya permintaan tadi ditolak karena Kedutaan Besar Republik Indonesia juga  meminta  pendapat  dari  Menteri  Luar  Negeri  bahwa  memang  dapat diberika suaka kepada Saulo selama ada permintaan sendiri dari Saulo. Namun, karena permohonan ini ditolak maka menimbulkan reaksi yang sangat hebat. Bahkan parlemen Filipina mengatakan bahwa apabila Saulo tidak diserahkan akan  diambil  tindakan  pemutusan  hubungan  diplomatis  dengan  pemerintah Republik  Indonesia.  Akibat  tekanan  angkatan  bersenjata  Filipina  yang mengepung  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia,  akhirnya  duta  besar menyerahkan  Saulo.  Penyerahan  itu  didasarkan  atas  kemauan  sendiri  dari Saulo  dan  pada  waktu  penyerahan  ini  Duta  Besar  RI  memohon  kepada Pemerintah  Filipina  agar  Saulo  diadili  oeh  pengadilan  biasa.  Meskipun  ada permintaan dari Duta Besar kita tetapi kenyataannya Saulo tetap diadili dengan hukum militer Filipina. 22

## c. Kasus Springer
Pada  tahun  1947  ada  seorang  pedagang  dari  Swedia  yang  bernama  Springer dituduh berkhianat kepada negara asalnya lalu memohon perlindungan kepada kedutaan Inggris di Stockholm. Pemerintah Swedia memohon kepada kedutaan Inggris  untuk  menyerahkan  Springer,  tetapi  permohonan  tadi ditolak.  Akibat penolakan  tersebut  Swedia  menempatkan  pasukan  bersenjata  di  sekeliling kedutaan Inggris dan apabila tidak diserahkan akan masuk dengan kekerasan untuk mengambil Springer. Oleh karena tekanan tersebut Duta Besar Inggris terpaksa menyerahkan Springer. Reaksi pemerintah Inggris mengatakan bahwa Swedia telah menyalahi hukum internasional dan Duta Besar Inggris dipanggil kembali,  meskipun  pemanggilan  kembali  bukan  dalam  rangka  pemutusan hubungan diplomatik. 23
22 Ibid . Hal. 179
23 Ibid . Hal. 177

## 5. Kontekstualisasi  Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  dengan  Prinsip Non- Refoulement
Istilah “non-refoulement” berasal  dari  kata  bahasa  Perancis refouler yang  berarti mengembalikan atau mengirim balik (to drive back) . Dalam sistem hukum pengungsi internasional,  keberadaan  prinsip  non-refoulement  telah  dilembagakan  dalam berbagai instrument hukum internasional yang berupa konvensi, deklarasi, maupun dalam  hukum  internasional  kebiasaan (customary  international  law) .  Makna  utama dari prinsip non-refoulement adalah tidak boleh ada negara yang mengembalikan atau mengirimkan pengungsi dan/atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat kehidupan dan  keselamatan  pengungsi  atau  pencari  suaka  tersebut  akan  terancam;  kecuali kehadiran pengungsi atau pencari suaka tersebut benar-benar menimbulkan masalah ketertiban dan keamanan bagi negara yang bersangkutan. 24
Non-refoulement hanya berlaku bagi pengungsi dan pencari  suaka. Dalam  kaitannya dengan  perlindungan  internasional  bagi  pengungsi,  prinsip non-refoulement ini dianggap  sebagai  prinsip  yang  paling  mendasar  bagi  keseluruhan  sistem  hukum pengungsi  internasional.  Masyarakat  Internasional  telah  melembagakan  dan menegaskan prinsip ini di dalam Konvensi tentang Pengungsi 1951 dalam Pasal 33 25 yang menyatakan sebagai berikut :
(1) Tidak  ada  Negara  Pihak  yang  akan  mengusir  atau  mengembalikan (“refouler”) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah di  mana  hidup  atau  kebebasannya  akan  terancam  karena  ras,  agama, kebangsaan,  keanggotaan  pada  kelompok  sosial  tertentu  atau  opini politiknya;
(2) Namun,  keuntungan  ketentuan  ini  tidak  boleh  diklaim  oleh  pengungsi  di mana  terdapat  alasan-alasan  yang  layak  untuk  menganggapnya  sebagai bahaya  terhadap  keamanan  negara  di  mana  ia  berada  atau,  karena  telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.
24 Riyanto,  Sigit.  (2010).  “Prinsip Non-Refoulement dan  Relevansinya  dalam  Sistem  Hukum Internasional”. Mimbar Hukum , 22 (3): 435
25 Ibid . Hal. 436
Prinsip Non-refoulement dapat disebut pula sebagai Prohibition Againts Expulsion or Return (“refoulement”) of a Refugee atau larangan untuk memaksa pulang pengungsi ke kampung  halamannya  sebab  bila  pengungsi  dipaksa  pulang,  apalagi  ketika  tak  ada jaminan bahwa daerah asalnya sudah betul-betul aman, negara atau pemerintah bisa disalahkan karena telah melanggar hak asasi pengungsi. 26
Dalam  perkembangannya,  prinsip non-refoulement ini  juga  tercermin  dalam  praktik negara-negara (states  practice) dalam  rangka  hubungan  internasional  modern, sehingga prinsip ini pada dasarnya sudah merupakan hukum kebiasaan internasional. Hal ini didasarkan pada Expert Rountable yang diselenggarakan UNHCR yang bekerja sama  dengan  The  Lauterpacht  Research  Center  for  International  Law,  University  of Cambridge, Inggris pada 9-10 Juli 2010 yang salah satu intinya yaitu bahwa prinsip tersebut merupakan prinsip yang diakui sebagai huku kebiasaan internasional. 27
Banyak  yang  menyatakan  bahwa  Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  merupakan  dua  hal yang sama sebab keduanya sama-sama membutuhkan pemenuhan terhadap hak asasi manusianya  yang  didasarkan  pada  perlindungan  dirinya  atau  kelompoknya  dari ancaman pemerintah atau negara di mana mereka hidup. Perbedaannya adalah bahwa Pengungsi tunduk kepada pengaturan Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi 1967, serta pengungsi merupakan sekelompok orang yang teraniaya,  rumah  dan  mata  pencahariannya  dirampas,  sehingga  mereka  terpaksa melarikan diri melintasi batas negara dan mencari keselamatan di luar negeri. Dalam perkembangannya yaitu bahwa pengungsi bisa terjadi karena adanya perubahan iklim di  mana  tempat  tinggal  termasuk  tanah  temapat  mereka  melakukan  penghidupan berpencaharian    tidak  bisa  lagi  digunakan,  yang  pada  akhirnya  mereka  harus berpindah  ke  tempat  lain  atau  mengungsi.  Juga,  pengungsian  bisa  terjadi  karena mereka  para  pengungsi  adalah  korban  peperangan,  di  mana  tempat  tinggal  dan penghidupan mereka rusak dan hancur oleh pihak-pihak yang melakukan peperangan. Sedangkan Pencari Suaka hanya terspesifikasi pada satu permasalahan saja sehingga mereka  harus  mencari  suaka  agar  bisa  terjamin  hak  asasi  manusianya  dari  adanya ancaman  pemerintah  atau  negara  di  mana  mereka  hidup  dan  Pencari  Suaka  sudah
26 Prasetyo,  Yon  Riezky.  (2005).  “Suatu  Tinjauan  Atas  Pemberian  Suaka  Terhadap  Pengungsi Berdasarkan Konvensi Internasional”. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 35 (4): 524
27 Riyanto, Sigit . Op.Cit . Hal. 437
dipastikan adalah seorang individu. Pencari Suaka pada dasarnya tunduk pada Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan alasan  seseorang dinyatakan sebagai Pencari Suaka yaitu keadaan seorang pelarian politik yang mencari perlindungan baik di  wilayah  negara  lain  maupun  di  dalam  lingkungan  gedung  perwakilan  diplomatik dari suatu negara, artinya Pencari Suaka adalah pelarian ke negara lain karena alasan perbedaan opini politik semata.
Memang terlihat ganjal antara Pengungsi dan Pencari Suaka sebab berdasarkan Pasal 1 poin A(2), Pengungsi yaitu “Orang-orang yang mengungsi diakibatkan oleh ketakutan yang  beralasan  akan  persekusi  karena  alasan-alasan  ras,  agama,  kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya  dan  tidak  dapat,  atau  karena  ketakutan  tersebut  tidak  mau memanfaatkan  perlindungan  negara  itu,  atau  orang-orang  yang  tidak  mempunyai kewarganegaraan yang karenanya berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasa bertempat  tinggal,  sebagai  akibat  peristiwa-peristiwa  termaksud,  tidak  dapat  atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu” pada Konvensi tentang Pengungsi 1951. Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut kelompok sosial tertentu atau  dikarenakan  opini  politik  adalah  Pengungsi  juga,  sehingga  terkesan  sama  saja antara Pengungsi dan Pencari Suaka.
Benarlah  bahwa  orang-orang  yang  ketakutan  dan  pada  akhirnya  lari  ke  negara  lain hanya  karena  mereka  adalah  kelompok  sosial  yang  memiliki  opini  politik  berbeda dengan  pemerintah  atau  negaranya  adalah  pengungsi  juga.  Namun,  tidak  semua Pencari  Suaka  dapat  dikatakan  sebagai  Pengungsi.  Jika  kita  mengacu  kepada  kasus Pengungsi Palestina di Lebanon dan juga kasus Etnis Rohingya, kedua kasus tersebut dapat  dikatakan  sebagai  kasus  pengungsian  yang  disebabkan  karena  adanya perbedaan  opini  politik.  Pada  kasus  Pengungsi  Palestina  di  Lebanon  terjadi  karena adanya perebutan tanah yang mana bangsa Israel meyakini dalam ajaran agamanya bahwa  tanah  di  Palestina  adalah  tanah  yang  dijanjikan  dan  oleh  karenanya,  Israel berupaya  untuk  menguasai  tanah  tersebut  dan  berkonflik  dengan  Palestina  dan berakhir dengan warga Palestina melakukan pengungsian ke wilayah Lebanon. Opini politik di sini karena politik identitas atas Supremasi Agama bagi kedua belah pihak yakini. Sedangkan  kasus  Etnis  Rohingya  terdapat  dua  versi  berdasarkan  penjelasan kasus tersebut di atas, yaitu pertama perbedaan opini politik yang didasarkan pada
supremasi kebangsaan, yang mana masyarakat Rohingya bukanlah bagian dari bangsa Myanmar  karena  rasnya  berbeda,  dan  kedua  karena  perbedaan  opini  politik  atas sentiment  agama,  yaitu  antara  penganut  agama  islam  yang  dianut  masyarakat Rohingya  dengan  mayoritas  penduduk  Myanmar  yang  beragama  Buddha,  maka wajarlah bahwa kedua  kasus tersebut masyarakat  atau warga yang menjadi korban tersebut meminta suaka ke negara lain.
Bagaimana dengan kasus Pengungsi Ambon di Buton? Kasus pengungsian ini terjadi di dalam  negeri  Indonesia  itu  sendiri.  Kemana  mereka  harus  meminta  Suaka?  Hal  ini sangatlah menarik dan unik, di mana pada akhirnya pengungsi tidak dapat dikatakan sebagai Pencari Suaka  sebab  Pencari Suaka adalah untuk mencari Suaka itu sendiri, yang  mana  Suaka  merupakan  suatu  perlindungan  yang  diberikan  oleh  suatu negara kepada orang asing yang melawan negara asalnya, serta bagaimana jika pengungsian terjadi karena perubahan iklim? Apakah tetap dapat pula dikatakan sebagai Pencari Suaka,  sedangkan  ancaman  yang  mereka  hadapi  adalah  natural  disaster  bukan pemerintah atau negaranya sendiri dalam artian sosial politik? Bagi penulis, Pengungsi tersebut jelas sekali tidak dapat dinyatakan sebagai Pencari Suaka.
Sedangkan  seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  Pencari  Suaka  adalah  ketika  mereka berupaya  mencari  suaka  ke  negara  lain  baik  berupa  suaka  teritorial  maupun  suaka diplomatik. Hal ini berkaca kepada kasus-kasus seperti kasus Victor Raul Haya de la Torre, kasus Saulo, dan kasus Springer, yang mana ketiga kasus tersebut yang menjadi korban  hanya  seorang  saja  dan  proses  pencarian  suakan  tersebut  yaitu  ke  kantor Kedutaan dengan dasar suaka Diplomatik.
Sederhananya  dapat  dikatakan  bahwa  Pencari  Suaka  adalah  seorang  individu  yang mencari  perlindungan  internasional.  Di  negara-negara  dengan  prosedur  individual, sebuah  pencari  suaka  adalah  seseorang  yang  belum  mendapatkan  keputusan  oleh negara di mana ia telah mengajukan suaka. Tidak setiap pencari suaka akhirnya dapat diakui sebagai pengungsi, tapi setiap pengungsi awalnya merupakan pencari suaka. 28
28 Sakharina, Iin Karita dan Kadarudin. (2016). Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional . Makassar : Pustaka Pena Press. Hal. 42
Meskipun  Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  merupakan  dua  hal  yang  berbeda,  namun keduanya  sama-sama  dihadapkan  kepada  satu  prinsip  hukum  internasional  yang sama,  yaitu  Prinsip Non-Refoulement .  Prinsip  ini  lah  yang  digunakan  oleh  negara- negara untuk bisa melakukan penerimaan atas suaka kepada orang-orang yang disebut sebagai Pengungsi dan Pencari Suaka, sehingga mereka mendapatkan haknya berupa perlindungan hukum dari negara-negara yang mengancam mereka dan negara-negara tersebut merupakan negara di mana mereka hidup dan berkewarganegaraan di sana. Prinsip ini didasarkan pada Pasal 33 Konvensi tentang Pengungsi 1951 yang intinya menyatakan  bahwa    dilarangan  untuk  memaksa  pulang  pengungsi  ke  kampung halamannya sebab bila pengungsi dipaksa pulang, belum tentu mendapatkan jaminan yang  layak  oleh  negara  yang  mengancam  mereka  dan  juga  dalam  Pasal  14  ayat  (1) Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia.  Maka,  dapat  dikatakan  pula  bahwa  Prinsip Non-Refoulement sangat  relevan  dipake  untuk  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan Pengungsi maupun Pencari Suaka.

## 6. Kesimpulan
Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  memiliki  perbedaan  yang  begitu  signifikan.  Terbukti dengan adanya kasus pengungsi domestik yang tidak dapat dikatakan sebagai pencari suaka. Pengungsi dapat dilihat berdasarkan pada faktor penyebabnya, antara lain yaitu disebabkan  oleh  peristiwa  alam (natural  disaster) .    Lalu,  Pengungsi  juga  terbagi pertama  Pengungsi  lintas  batas  dan  kedua  yakni  Pengungsi  Domestik.  Sedangkan Pencari Suaka yakni keadaan seorang pelarian politik yang mencari perlindungan baik di  wilayah  negara  lain  maupun  di  dalam  lingkungan  gedung  perwakilan  diplomatik dari suatu negara.
Meskipun  demikian,  keduanya,  baik  Pengungsi  dan  Pencari  Suaka,  sama-sama menerapkan  prinsip  hukum  hak  asasi  manusia  internasional,  yaitu  Prinsip Non- Refoulement .  Prinsip  ini  dapat  dikatakan  merupakan  larangan  terhadap  negera pemberi  suaka  untuk  memulangkan  Pengungsi  maupun  Pencari  Suaka  ke  kampung halamannya secara paksa. Oleh karenanya, prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pengungsi dan Pencari Suaka dari negara- negara asal mereka yang mengancam mereka.

## Referensi
Buku:
Betts,  Alexander  and  Loescher,  Gil  (Ed.).  (2011). Refugee  in  International  Relations , New York : Oxford University Press.
Hamid,  Sulaiman . (2002). Lembaga  Suaka  dalam  Hukum  Internasional .  Jakarta  : Rajawali Pers.
Islam,  Rafiqul  and  Bhuiyan,  Jahid  Hossain.  (2013). An  Introduction  to  International Refugee Law . Leiden : Martinus Nijhoff Publishers.
Nathwani,  Niraj.  (2003). Rethinking  Refugee  Law .  The  Hague  :  Martinus  Nijhoff Publishers.
Permanasari, Arlina dkk. (1999). Pengantar Hukum Humaniter . Jakarta : ICRC.
Sakharina, Iin Karita dan Kadarudin (2016). Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional . Makassar : Pustaka Pena Press.
Soetjipto, Ani W. (ed). (2015). HAM dan Politik Internasional : Suatu Pengantar . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Suryokusumo, Sumaryo. (2013). Hukum Diplomatik Teori dan Kasus . Bandung : Alumni, Cet-3.
UNHCR.  (2005). Pengenalan  tentang  Perlindungan  Internasional,  Melindungi  Orang- Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR . Jakarta : UNHCR Indonesia.
Wagiman dan Mandagi, Anasthasya Saartje . (2016). Terminologi Hukum Internasional Panduan  Lengkap  bagi  Mahasiswa,  Praktisi,  dan  Penegak  Hukum  dalam Memahami Peristilahan Hukum Internasional . Jakarta : Sinar Grafika.
________. (2012). Hukum Pengungsi Internasional . Jakarta : Sinar Grafika.
Widagdo,  Setyo dan  Widhiyanti,  Hanif Nur.  (2008). Hukum  Diplomatik  dan  Konsuler Buku Ajar untuk Mahasiswa. Malang : Bayumedia Publishing.

## Jurnal:
Dewansyah,  Bilal  dan  Nafisah,  Ratu  Durotun.  (2018).  “Problem  Implementasi  Hak Konstitusional Atas Suaka: Keengganan dan Dampaknya”. Jurnal Majelis , 7 (7) : 1-12
Kalin, Walter. (2001). “Flight in time of War ”, International Review of the Red Cross , 83
(843),  dikutip  dari  Arikel  M.  Husni  Syam  yang  berjudul  “Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Falam Konflik Bersenjata”.
Prasetyo, Yon Riezky (2005). “Suatu Tinjauan Atas Pemberian Suaka Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Internasional”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , 35 (4) : 524
Riyanto,  Sigit.  (2010).  “Prinsip Non-Refoulement dan  Relevansinya  dalam  Sistem Hukum Internasional”. Mimbar Hukum , 22 (3) : 435
Rosmawati.  (2015).  “Perlindungan  Terhadap  Pengungsi/Pencari  Suaka  di  Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967)”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 17 (67) : 462
Yuliantiningsih,  Aryuni.  (2008).  “Perlindungan  Terhadap  Pengungsi  Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal Dinamika Hukum , 8 (3) : 192
Konvensi Internasional:
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
Konvensi tentang Pengungsi 1951