## Journal of Political Issues
Volume 3, Nomor 2, Januari 2022, pp. 98-106 ISSN: 2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani
Oni Lestari 1 , Hendra Wijayanto 1*
1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus Jakarta, Jakarta Utara, 14350, Jakarta-Indonesia
Info Artikel Dikirim: 08 Nov, 2021 Diterima: 26 Jan, 2022 Dipublikasi: 31 Jan, 2022
Kata Kunci: Implementasi; Kartu Tani; Kebijakan; Pupuk Bersubsidi;

## Koresponden:
Hendra Wijayanto
Jurusan Ilmu Administrasi Publik,  Universitas  17  Agustus Jakarta,  Jakarta  Utara,  14350, Jakarta-Indonesia
Email: hendra.wijayanto@uta45jakarta .ac.id

## Sitasi Cantuman:
Lestari,  O.  &  Wijayanto,  H.. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi Melalui  Program  Kartu  Tani.
Journal  of  Political  Issues.
3(2); 98-106.
https://doi.org/10.33019/jpi.v3i 2.68
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v3i 2.68
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  subsidized  fertilizer distribution  policies  through  the  farmer  card  program  to  pineapple  farmers  in  Siwarak Village, Karangreja District, Purbalingga Regency, based on the Decree of the Director General  of  Agricultural  Infrastructure  and  Facilities  Number  11/Kpts/SR.310/30/2020 concerning Technical Instructions for the Implementation of Provision and Distribution of Subsidized  Fertilizers  for  Fiscal  Year  2020.  The  method  used  in  this  research  is descriptive  qualitative  and  data  acquisition  is  done  through  structured  interviews,  field observations and documentation review. The results showed that the making of Farmers' Cards  in  Siwarak  Village  was  in  accordance  with  the  regulations,  namely  proposal, issuance and redemption, but in its application it was still not optimal. Supporting factors for implementation are the presence of competent human resources, adequate budget and community  participation.  The  inhibiting  factors  are  seen  from  the  limited  distance  and cost in accessing subsidized fertilizers, obstacles in the preparation and validation of the Group Needs Definitive Plan (RDKK) and the weak network in accessing Farmer Cards.
Abstrak Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan  Penyaluran Pupuk  Bersubsidi  Melalui  Program  Kartu  Tani  pada  petani  nanas  di  Desa  Siwarak Kecamatan  Karangreja  Kabupaten  Purbalingga,  berlandasakan  Keputusan  Direktur Jenderal  Prasarana  Dan  Sarana  Pertanian  Nomor  11/Kpts/SR.310/30/2020  Tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Penyediaan  dan  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  Tahun Anggaran  2020.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif dan  perolehan  data  dilakukan  melalui  wawancara  terstruktur,  observasi  lapangan  serta telaah  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pembuatan  Kartu  Tani  di  Desa Siwarak  sudah  sesuai  pada  regulasi  yaitu  pengusulan,  penerbitan  dan  penebusan,  namun dalam  penerapannya  masih  belum  optimal.  Faktor  pendukung  dari  implementasi  yaitu adanya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten,  anggaran  yang  memadai  dan  partisipasi masyarakat.  Faktor  penghambat  dilihat  dari  adanya  keterbatasan  jarak  dan  biaya  dalam mengakses  pupuk  subsidi,  hambatan  dalam  penyusunan  dan  validasi  Rencana  Defintif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta lemahnya jaringan dalam mengakses Kartu Tani.

## Tentang:
Oni  Lestari, Penulis  saat  ini  telah  lulus  studi  S-1  Sarjana  Ilmu  Administrasi Publik di Univesitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Hendra Wijayanto ,   menyelesaikan studi S2 di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2014. Saat ini penulis merupakan  dosen tetap di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, salah satu kekayaan alam yang  melimpah  terletak  di  darat  berupa  lahan  pertanian  yang  sangat  luas.  Sebagai  negara agraris  sektor  pertanian  menjadi  sumber  mata  pencaharian  bagi  mayoritas  penduduk Indonesia.  Pertanian  juga  berpengaruh  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi  negara.  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  merilis  PDB  sektor-sektor  yang  mencatatkan  pertumbuhan  secara positif,  yakni  sektor  informasi  dan  komunikasi  sebesar  3,44  persen,  sektor  pengadaan  air sebesar  1,28  persen,  sementara  itu  pertumbuhan  PDB  sektor  pertanian  tetap  berkontibusi positif yakni 2,19 persen. ( Direktorat  Jenderal  Holtikultura  Kementrian  Pertanian, 2020 ). Pada  kenyataannya,  pertanian  merupakan  salah  satu  bidang  yang  memberikan kontribusi  terbesar  bagi  pertumbuhan  ekonomi  negara,  namun  kesejahteraan  petani  belum meningkat  secara  merata  dibandingkan  dengan  pekerja  di  sektor  industrialisasi  dan perdagangan.  Pemerintah  sebagai  badan  utama  penyelenggara  negara  memegang  peranan yang  sangat  penting  dalam  menciptakan  kesejahteraan  petani.  Hal  ini  diamanatkan  oleh Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani. Oleh  karena  itu,  peningkatan  kesejahteraan  petani  mempercepat  pencapaian  ketahanan pangan nasional dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.
Pembangunan  pertanian  dilaksanakan  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara berkelanjutan  dan  diimbangi  dengan  pemanfaatan  teknologi  modern  dan  tepat  guna.  Untuk menunjang  kegiatan  pertanian  diperlukan  komponen  yang  dapat  memperlancar  proses produksi.  Salah  satu  faktor  terpenting  dalam  proses  produksi  pertanian  adalah  penggunaan pupuk. Untuk mengurangi penurunan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan pemupukan yang tepat dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitas ( Hartatik, et al, 2015 ).
Ketersediaan pupuk yang cukup baik dari segi kualitas dan kuantitas sangat ditentukan dari peran serta dari pemerintah daerah setempat.  Salah satu  peran pemerintah dalam upaya mengatasi  permasalahan  pupuk  yang  dihadapi  petani  adalah  dengan  menyediakan  pupuk bersubsidi. Kebijakan suplementasi pupuk di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 1970-an hingga  saat  ini.  Dalam  menjamin  ketersediaan  pupuk  bersubsidi,  maka  pemerintah melakukan upaya pengawasan terhadap alokasi pupuk bersubsidi melalui Presiden RI No. 15 Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  77  Tahun  2005  Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang pada Pengawasan.
Dalam  rangka  menyempurnakan  kebijakan  alokasi  pupuk  bersubsidi  yang  banyak menemukan  kendala  dilapangan,  serta  guna  menjamin  transparasi  dan  akuntabilitas  dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani maka pemerintah membuat program  Kartu Tani untuk memudahkan petani dalam mengakses dan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kartu tani menurut Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 521.1/ 014723 tentang Petunjuk Teknis Kartu Tani Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI)  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  kartu  tani  merupakan  Kartu  debit  BRI  co-branding  yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran Pupuk Bersubsidi di mesin Electronic Data Captur (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer serta  dapat  berfungsi  untuk  melakukan  seluruh  transkasi  perbankan  pada  umumnya ( Biroinfrasda Jawa Tengah, 2020 ).
Salah  satu  darah  di  Kabupaten  Purbalingga  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  telah menerapkan program Kartu Tani adalah di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.  Selain  terkenal  dengan  desa  wisata  alam,  Desa  Siwarak  merupakan  sentral penghasil  nanas  di  Kecamatan  Karangreja  sekaligus  penghasil  nanas  terbesar  di  Kabupaten Purbalingga.  Luas  wilayah  Desa  Siwarak  adalah  672.750  Ha  yang  terdiri  dari  tanah perumahan, sawah, tegalan, hutan negara dan lain-lain. Sekitar 1.507 penduduk Desa Siwarak bekerja  sebagai  buruh  tani  serta  petani  861  jiwa,  mayoritasnya  adalah  petani  nanas  baik sebagai pemilik maupun penggarap.
Pada  dasaranya  penggunaan  Kartu  Tani  bagi  petani  nanas  Desa  Siwarak  akan memberikan  keuntungan  bagi  petani,  khusunya  dalam  melakukan  penebusan  pupuk berusbsidi yang didapatkan dikios pupuk lengkap (KPL) desa. Namun, berdasarkan observasi awal  penggunaan  Kartu  Tani  di  Desa  Siwarak  belum  optimal  dikarenakan  informasi  Kartu Tani belum menyeluruh ke seluruh petani nanas Desa Siwarak, proses distribusi Kartu Tani tercetak cukup lama sehingga menghambat petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Serta adanya permasalahan dalam proses penyusunan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),  yang mana data tersebut digunakan sebagai syarat administrasi  dalam pendaftaran kartu tani.
Berkenan  dengan  hal  tersebut,  oleh  sebab  itu  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  sejauh mana  implementasi  dari  program  kartu  tani  pada  petani  nanas  di  Desa  Siwarak.  Dengan harapan adanya program kartu tani ini dapat dijadikan peluang besar bagi petani nanas untuk mendapatkan  pupuk  bersubsidi  sebagai  bahan  penunjangpertanian  nanas  di  Desa  Siwarak dengan  harga  yang  lebih  terjangkau.  Selain  itu,  menjadikan  petani  nanas  untuk  memilki keinginan  mengakses  dan  memanfaaatkan  Kartu  Tani.  Serta  sebagai  upaya  bagi  pemerintah utnuk dapat meningkatkan dan mewujudkan kesejateraan petani Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif yang  mana menggambarkan  suatu  fenomena  secara  apa  adanya  tanpa  adanya  tambahan  manipulasi dalam  hasil  penelitian.  Penelitian  ini  berlokasi  di  Desa  Siwarak  Kecamatan  Karangreja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Pada penelitian ini digunakannya metode pengumpulan data  berupa  data  primer  dan  data  sekunder,  data  primer  didapat  dari  hasi  observasi, wawancara  serta  telaah  dokumentasi  yang  sudah  dilaksanakan  di  lokasi  penelitian. Sementara  itu,  data  sekunder  didapat  dari  informasi  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang berasal  dari  arya  tulis  ilmiah,  buku,  ataupun  berita  di  berbagai  media.  Infroman  pada peneltian  ini  berjumlah  tiga  belas  yang  terdiri  dari  dua  bagian  seksi  produksi tanaman pangan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Purbalingga,  dua  pegawai  Balai  Penyuluh  Pertanian Kecamatan  Karangreja,  satu pegawai  BRI  KCP Unit Karangreja, dua ketua kelompok tani dan 5 petani nanas Desa Siwarak.

## 3. LANDASAN TEORITIK Kebijakan Publik
James  Anderson  ( 2012 )  mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  suatu  masalah  atau  arah tindakan  yang  disengaja  yang  ditetapkan  oleh  seorang  aktor  atau  sekumpulan  aktor  untuk mengatasi  masalah  tersebut.  Sedangkan  menurut  Thomas  R.  Dye,  kebijakan  publik sebagaimana dikutip dalam Arifin Tahir ( 2011 ), menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah pilihan  apakah  pemerintah  akan  melakukannya  atau  tidak”.  lakukan  tidak  dieksekusi. Artinya,  pemerintah  dapat  memutuskan  untuk  melakukan  sesuatu,  harus  ada  tujuan,  dan kebijakan negara harus mencakup semua tindakan pemerintah, bukan hanya pernyataan yang diinginkan  pemerintah  atau  pejabatnya.  Ini  juga  merupakan  kebijakan  nasional  bahwa pemerintah tidak melaksanakannya.
Selain itu, Mulyadi  ( 2016 ) menyatakan bahwa kebijakan publik mengatur, mengelola, dan  menyelesaikan  berbagai  kehumasan,  masalah  publik,  dan  sumber  daya  yang  ada  untuk dilaksanakan  bersama  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan  lain.  proses  kerja  yang berkesinambungan dan saling berhubungan dengan seseorang untuk kepentingan masyarakat. Berbagai  proses  tersebut  meliputi  pengembangan  kebijakan,  implementasi,  dan  evaluasi. Ketiga tahap ini tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung. Tahap pembangunan berjalan dengan  baik,  namun  kebijakan  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  tahapan implementasi dan evaluasi menjadi penting untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan harus dikaitkan dengan pandangan ahli bahwa kebijakan yang dibuat pada tiap tahun harus dilaksanakan. Oleh karena itu, menurut Edward III perlu dilaksanakan kebijakan  tersebut  dengan  berbagai  alasan  dan  perspektif.  Implementasi  politik  diperlukan karena ada isu-isu politik yang perlu dibenahi dan diselesaikan. Edward III memperkenalkan pendekatan  masalah  implementasi  dengan  menanyakan  faktor-faktor  apa  saja  yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ( Winarno, 2012 ). Menurut buku Guntur Setiawan ( 2004 ) tentang Pelaksanaan Birokrasi Pembangunan, ia menyatakan  pejabat  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  implementasi  kebijakan yanga ada. Van Meter dan Van Horn  mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan ukuran keberhasilan kebijakan pemerintah ( Agustino, 2006 ).

## Model Implementasi Kebijakan
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  model  implementasi  kebijakan “integrated implementation  model” yang  dikemukakan  Soren  C  Winter  ( 2003 ).  Dimana  Soren mengemukakan  terdapat  tiga  variabel  yang  mempengaruhi  jalannya  implementasi kebijakan antara lain:

## 1. Perilaku Hubungan Antar Organisasi ( Behavior Realtionship Between)
Dimensinya mencangkup Komitmen dan Koordinasi, komitemen adalah kesepakatan bersama  dengan  intansi  terkait  dalam  menjaga  stabilitas  organisasi  dan  jaringan  antar organisasi  yang  ada,  dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  program.  Hal  tersebut dimaksudkan  untuk  menjaga  kemungkinan  munculnya  rasa  egoism  diantara  organisasi pelaksana  program  yang  dapat  mempengaruhi  hasil  akhir  dari  suatu  implementasi. Semntara  itu,  pada  tataran  koordinasi  pola  hubungan  antar  organisasi  sangat  urgen  dan berpengaruh  terhadap  penetuan  strategi  suatu  implementasi.  Pengaturan  suatu  kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi.
2. Perilaku Aparat Birokrasi Tingkat Bawah (Street Level Bureaucratic Behavior)
Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  kemampuan  untuk  melaksanakan  dan  menjalankan program-program  sebagai  keputusan  penting  dengan  menggunakan  pengaruh  yang  lebih dominan  silur  kewenangan  formal  (diskersi),  sehingga  menurut  Lipsky  ( 1980 )  perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya menyimpang dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Dalam implementasi tersebut diutamakan adanya hubungan  antara  masyarakat  dalam  penyampaian  kebijakan.  Dengan  demikian  birokrasi level  bawah  menjadi  aktor  yang  esensial  dalam  implementasi  kebijakan  publik,  dan kinerjanya ditentkan dengan adanya standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya

## 3. Perilaku Kelompok Sasaran (Target Grup Behavior)
Dimensinya mencakup respon positif dan negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak  mendukung  kebijakan.  Perilaku  kelompok  sasarann  kebijakan  dalam  implementasi kebijakan  public  adalah  sekelompok  orang,  organisasi,  atau  individu  penerima  jasa  yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negative ( Winter, 2003 ).

## Kebijakan Sosial
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  bangsa,  maka  dibuatlah  kebijakan  kesejateraan  rakyat (Social  Welfare). Menurut  Suhartoo  ( 2009 )  kesejateraan  sosial  diartikan  sebagai  sebuah
keadaan  yang  mana  terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual,dan  kebutuhan  sosial  warga masyarakat agar dapat hidup layak dan memiliki kemampuan dalam upaya mengembangakan potensi  diri,  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  hidup  sosial.  Sementara  itu,  kebijakan sosial adalah salah satu  bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan  sosial merupakan ketetapan pemerintah  yang  dibuat  untuk  merespon  isu-isu  yang  bersifat  publik,  yakni  mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyakat banyak. ( Suharto, 2005 ).

## Pengertian Program
Menurut  Nawawi  ( 2007 )  mengemukakan  bahwa  program  dapat  diartikan  sebagai  kumpulan kegiatan-kegiatan  nyata,  sistematis  dan  terpadu  yang  dilaksankan  oleh  suatu  atau  beberapa instansi  pemerintah  ataupun  dalam  rangka  kerjasama  dengan  masyarakat,  guna  mencapai sasaran-sasaran  atau  tujuan-tujuan  yan  telah  ditentukan  dan  dijalankan.  Setiap  program kebijakan  yang  disusun  disusun  selalu  mengacu  pada  kebijakan  dan  program  yang  telah ditentukan.
Pendapat  lain  berbeda,  menurt  Arikunto  ( 2014 )  menyebutkan  bahwa  program merupakan  suatu  sistem,  dimana  rangkaian  kegiatan  dilaksanakan  tidak  hanya  satu  kali namun  dilakukan  secara  rutin  dari  mulai  tahap  awal  sampai  dengan  tahap  akhir.  Sehingga dapat  disiimpulkan  bahwa  program  merupakan  sederatan  kegiatan  yang  dilaksankan  lebih dari  satu  kali  namun  berkelanjutan  dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan sesuai aturan perundang-undangan.

## Kartu Tani
Dalam  definisinya  kartu  tani  adalah  Kartu  debit  BRI  co-branding  yang  digunakan  secara khusus  untuk  membaca  alokasi  Pupuk  Bersubsidi  dan  transaksi  pembayaran  Pupuk Bersubsidi mulai dari mesin Electronic Data Capture (EDC) dari Bank BRI yang ditempatkan di  Pengecer  serta  dapat  berfungsi  untuk  melakukan  seluruh  transaksi  perbankan  pada umumnya.  Tujuan  dari  kartu  tani  adalah  terwujudnya  pendistribusian  pupuk  bersubsidi dengan asas 6 (enam) tepat, yaitu tepat dari segi jumlah, tepat dari segi jenis, tepat dari segi waktu,  tepat  dari  segi  tempat,  tepat  dari  segi  mutu,  dan  tepat  dari  segi  harga  beli.  Serta sebagai  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  perbankan  bagi  petani, khususnya Jawa ( Biroinfrasda  Jawa Tengah, 2020 ). Proses pelaksanaan kartu tani dilakukan secara  bertahap  dimulai  dari  pendataan  dan  verifikasi  data,  penerbitan  kartu  tani,  dan pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu anggota kelompok penggarap sawah

## Pupuk Bersubsidi
Pupuk  merupakan  komponen  yang  paling  penting  dalam  menunjang  proses  produksi pertanian, pemilihan pupuk yang berimbang memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hasil  pertanian.  Dalam  penerapan  pemupukan  berimbang,  perlu  didukung  dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau ( Hartatik, et.al, 2015 ). Menurut  Suparmoko  ( 2014 )  dalam  bukunya  “  Keuangan  Pemerintah  :  Pengeluran  dan Pembelanjaan”  menyatakan  bahwa  subsidi  adalah  pembayaran  yang  dilakukan  pemerintah kepada  sejumlah  industri  di  tingkat  besar  dan  industri  di  tingkat  rumahan  untuk  mencapai tujuan  tertentu  dalam  memproduksi  atau  mengkonsumsi  suatu  produk  dalam  kuantitas  yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah.
Pupuk  bersubsidi  merupakan  bahan  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  petani  yang mana  pengadaannya  dan  penyaluran  mendapat  subsidi  dari  pemerintah  untuk  kebutuhan kelompok penggarap sawa atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA. Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya, yang ditetapkan oleh mentri yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  pertanian.  Penyaluran  pupuk  bersubsidi
harus  memenuhi  prinsip  6  tepat  yaitu  prinsip  pengadaan  dan  penyaluran  pupuk  bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah harga, tempat, waktu dan kualitas barang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Program Kartu Tani di Desa Siwarak
Berdasarkan  hasil  penelitian  sosialisasi  mengenai  informasi  program  Kartu  Tani  terdapat perbedaan, hal tersebut berkaitan dengan keterlibatan dan keaktifan peran dari kelompok tani, masing-masing ketua RT dan Kepala Dusun (Kadus). Selanjutnya, pembuatan Kartu Tani di Desa Siwarak sudah berdasarkan pada peraturan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11/kpts/SR.310/B/03/2020 tentang Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Penyediaan  Dan  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  Tahun  Anggaran  2020 yaitu pengusulan, pencetakan dan penebusan.
Proses  pembuatan  Kartu  Tani  terutama  dalam  penditisubsianya  berdasarkan  hasil penelitian  waktu  yang  diperlukan  untuk  distribusi  Kartu  Tani  cukup  lama,  karena  didalam prosedurnya  pembuatan  Kartu  Tani  harus  memenuhi  beberapa  langka  yang  berbeda  dengan kartu  ATM  biasa.  Selain  itu,  partisipasi  dari  stakeholder  yang  terlibat  juga  mempengaruhi lamanya  waktu  distribusi  kartu  tani.  Sehubungan  dengan  sarana  dan  prasana  penujang program  Kartu  Tani  di  Desa  Siwarak,  berdasarkan  hasil  penelitian  pada  tingkatan  Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sudah tersedia wifi, alat tulis menulis namun pada fasilitas utama seperti  komputer  mengalami  kerusakan  dan  pencurian.  Sementara  itu  pada  Kios  Pupuk Lengkap  (KPL)  terdapat  sejumlah  fungsi  Elektronic  Data  Capture  (EDC)  yang  digunakan untuk pelayanan Kartu Tani
Berdasarkan  hasil  temuan  di  lapangan  kategori  pupuk  untuk  tanaman  nanas  dan  mutu pupuk  subsidi  sudah  tersedia  di  KPL  Desa  Siwarak  yaitu  NPK  ponska,  UREA,  SP36,  ZA harga pupuk sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pejabat daerah.  Sehubungan  hasil  penelitian,  meskipun  alokasi  pupuk  bersubsidi  sudah  sesuai  HET dan  kertesediaan  pupuk  untuk  pertanian  nanas  sudah  ada,  namun  terdapat  perbedaan pandangan  antara  petani  nanas  dengan  pemerintah  dalam  hal  ini  penyuluh  pertanian  terkait dengan  jumlah  pupuk  yang  ada  pada  Kartu  Tani  belum  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan pertanian nanas.

## A. Perilaku Hubungan Antar Organisasi

## a) Komitmen
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai komitmen yaitu terkait wujud konkrit yang diberikan oleh instasi pemerintah dalam hal ini seperti Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Karangreja, serta Bank BRI KCP Unit Karangreja dalam  melaksanakan  Implementasi  kebijakan  penyaluran  bersubsidi  melalui  program  Kartu Tani.  Berdasarkan  hasil  penelitian  wujud  komitmen  dari  Dinas  Pertanian  Kabupaten Purbalingga  adalah  dikerahkannya  seluruh  bagian  dari  dinas  pertanian  seperti  peran  penyuluh pertanian,  adanya  ketersediaan  fasilitas,  komunikasi  akitf  dan  sosialiasi  yang  masif  kepada organisasi tingkat bawah lainnya.
Wujud  komitmen  yang  diberikan  oleh  Balai  Penyuluh  Pertanian  (BPP)  Kecamatan Karangreja  adalah  dengan  pertemuan  antar  kelompok  petani  desa  serta  penggunaan  berbagai media baik cetak maupun elektronik  yang berkembang  yang dimilki oleh BPP. Sementara itu, wujud komitmen yang dilakukan oleh Bank BRI KCP unit Karangreja adalah melalui kerjasama antarorganisasi,  serta  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  terbuka  berkaitan dengan penggunaan Kartu keanggotaan petani.
b) Koordinasi
Dalam  mengimplementasikan  Kebijakan  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  Melalui  Program Kartu  Tani  di  Desa  Siwarak  melibatkan  beberapa  Instansi  yaitu  Dinas  Pertanian  Kabupaten Purbalingga  melalui  bagian  tanaman  pangan,  Balai  Penyuluh  Pertanian  (BPP)  Kecamatan Karangreja  melalui  penyuluh  pertanian  wilayah  binaan  Desa  Siwarak  ,  Pemerintah  Desa Siwarak,  serta  Bank  BRI  KCP  unit  Karangreja  dan  organisasi  masyarakat  lain  seperti kelompok  tani  desa.  Berdasarkan  hasil  penelitian  wujud  koordinsi  Dinas  Pertanian  dalam bentuk pertemuan penyuluh pertanian, adanya forum sesi diskusi.
Sementara  itu,  Balai  Penyuluh  Pertanian  wujud  koordnasinya  melalui  menjalin komunikasi  dengan  ketua  kelompok  tani  dan  dinas  pertanian.  Serta  melakukan  koordinasi dengan  Bank  BRI  dalam  mendata  e-RDKK.  Bank  BRI  KCP  Unit  Karangreja  telah melaksanakan  koordinasi  melalui  kerjasama  antar  kelompok  tani  dan  penyuluh  pertanian perihal  penyusunan  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok.  Pihak  kios  pupuk  lengkap melaksanakan koordinasi dalam hal penggunaan EDC dengan pihak BRI.

## B. Perilaku Birokrasi Tingkat Bawah
Yang  dimaksud  dengan  perilaku  birokrasi  level  bawah  adalah  kemampuan  dari  Balai Penyuluh  Pertanian  (BPP)  Kecamatan  Karangreja,  Penyuluh  pertanian  lapangan  (PPL) Desa  Siwarak,  dan  Pegawai  Bank  BRI  KCP  Unit  Karangreja dalam  menjalankan  program Kartu  tani  di  Desa  Siwarak  Kecamatan  Karangreja  Kabupaten  Purbalingga  diluar kewenangan  formal  (Diskresi).  Berdasarkan  hasil  penelitian,  Balai  Penyuluh  Pertanian (BPP)  telah  melaksanakan  implementasi  kebijakan  secara  diskersi  hal  tersebut  dapat ditelaah  dari  pendekatan  komunikasi secara personal dengan petani, melibatkan penuh pihak lain seperti PPL, KPL, dan BRI.
Sebagai  penyuluh  pertanian  wilayah  binaan  Desa  Siwarak  juga  telah  melakukan diskresi  dalam  bentuk  melaksanakan  pendistribusian  Kartu  Tani,  yang  mana  kegiatan tersebut  merupakan  tugas  dari  BRI  KCP  Unit  Karangreja  sebagai  pihak  pencetak  Kartu Tani.  Selain  itu,  PPL  juga  melibatkan  ketua  kelompok  tani,  pemerintah  desa  serta menghadiri  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  tani  dalam  memberikan  informasi tentang  pertanian.  Sementara  itu,  pihak  BRI  telah  melakukan  diskresi  dengan  komunikasi personal pada saat melakukan survei lapangan.

## C. Perilaku Kelompok Sasaran
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  kelompok  sasaran  dalam  implementasi  kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani di Desa Siwarak terdiri dari ketua kelompok tani, pemilik kios pupuk lengkap dan petani nanas Desa Siwarak. Dalam penelitian ini menunjukan masing-masing kelompok sasaran memilki respon positif dan respon negatif . Dari respon positif dilihat Kartu Tani dapat memberikan kemudahan bagi kelompok sasaran dalam  mengakses  ketersediaan  pupuk  bersubsidi  dengan  harga  yang  lebih  murah,  dan menghindari  adanya  kelangkaan  pupuk.  Semantara  itu,  dari  respon  negatif  ditunjukan  dari tanggapan petani nanas terkait permasalahan dalam mengakses Kartu Tani yaitu sering terjadi Kartu  Tani  yang  eror,  dan  jumlah  pupuk  subsidi  belum  cukup  untuk  pertanian  nanas  ketika jumlah pupuk pada Kartu Tani sudah mencapai habis.

## a. Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  Sumber  daya  manusia yang  kompeten  sesuai  dengan  keahilan  yang  dibutuhkan,  SDM  tersebut  berasal  dari Dinas  Pertanian  Kabupaten  Purblingga  dan  Balai  Penyuluh  Pertanian  (BPP)  Kecamatan Karangreja,  dan  penyuluh  pertanian  lapangan  Desa Siwarak,  adanya  anggaran  APBN  dan
APBD  yang  memadai,  partisipasi  ketua  kelompok  tani  dan  petani  dalam  penyusunan RDKK,  dan  adanya  pendampingan yang telah terkoordinir dengan beberapa instansi.

## b. Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  dari  Implementasi  kebijakan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui program  Kartu Tani  di  Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupeten Purbalingga adalah keterbatasan jarak dan biaya transportasi bagi para petani yang jauh dari kios pupuk lengkap (KPL) sehingga membuat petani tidak dapat mengakses Kartu Tani, hambatan dalam proses validasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yaitu adanya perubahan data RDKK  petani  berkaitan  dengan  perubahan  luas  lahan  pertanian,  perubahan  kepemilikan Kartu  Tani  bagi  yang  sudah  meninggal,  pergantian  komoditas  pertanian  dan  hal  tersebut tanpa ada pelaporan ke pihak BPP. Sementara itu, dalam penyusunan RDKK di keanggotaan kelompok  tani  hambatanya  terletak  pada  penyesuaian  kebutuhan  jumlah  pupuk  dengan  luas lahan, masih banyak petani yang tidak mendaftarkan SPPT sehingga sulit mendapatkan kuota pupuk  subsidi.  Selain  itu,  perubahan  penanaman  jenis  tanaman  di  Desa  Siwarak  membuat kebutuhan pupuk petani jauh lebih banyak. Dalam mengakses Kartu Tani hambatan terjadi di kios  pupuk  lengkap  (KPL)  Desa  Siwarak  yaitu  seringkali  terjadi  kendala  jaringan  sehingga mempengaruhi pelayanan kartu anggota.

## 5. SIMPULAN
Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Kartu Tani merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui kementerian pertanian, yang mana kebijakan pupuk  bersubsidi  merupakan  bagian  dari  kebijakan  sosial.  Implementasi  kebijakan penyaluran  pupuk  bersubsidi  melalui  program  Kartu  Tani  di  Desa  Siwarak  merupakan kebijakan dalam pemberian pupuk subsdi melalui bantuan teknologi berupa kartu ATM yang dapat  diakses  dalam  Elektonik  Data  Capture  (EDC)  untuk  memudahkan  petani  dalam melakukan aktifitas pertanian terutama dalam proses pembelian pupuk subsidi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  Implementasi  kebijakan  penyaluran  pupuk bersubsidi  melalui  program  Kartu  Tani  di  Desa  Siwarak  sudah  berjalan  dan  sesuai berdasarkan pada regulasi yang ada, namun dalam beberapa hal masih belum berjalan secara optimal.  Dalam  analisis  menggunakan  teori  SorenC.Winter  dapat  diketahui  masingmasing organisasi  terkait  memilki  perilaku  hubungan  antar  organisasi  yang  baik  dalam  wujud komitmen  dan  koordinasi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  penyaluran  pupuk bersubsidi  melalui  program  Kartu  Tani.  Sementara  itu,  perilaku  birokrasi  tingkat  bawah dalam  hal  ini  organisasi  yang  langsung  melaksanakan  tugas  dilingkungan  masyarakat  telah mengimplementasikan kebijakan  yang dibuat. Selain itu, melalui perilaku kelompok sasaran dapat  diketahui,  adanya  respon  positif  dan  respon  negatif  dari  kelompok  sasaran  kebijakan dan  masyarakat  secara  langsung  adanya  kebijakan  penyaluran  pupuk  berubsidi  melalui program Kartu Tani.
Faktor  pendukungnya  adalah  sumber  daya  manusia  (SDM),  jumlah  anggota  yang mumpuni  cukup  untuk  menjalankan  tugasnya,  didukung  oleh  adanya  anggaran  APBN  dan APBD  yang sesuai, serta keterlibatan masyarakat khususnya petani. Di sisi lain, kendalanya adalah  jarak  dan  biaya  yang  terbatas  karena  petani  jauh  dari  kios  pupuk  lengkap.  Artinya, petani  tidak  memiliki  akses  ke  Kartu  Tani  dan  juga  mengalami  kegagalan  saat  validasi  dan kompilasi  data  RDKK.  Selain  itu,  lemahnya  jaringan  menjadi  kendala  bagi  petani  untuk mengakses kartu tani.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Anderson,  J.  2012 Public  Policy  Making,  (Second  ed.) ,  New  York  :  Holt,.  Renehart  and Winston, New York. AR
Arikunto, S. (2014). Penlitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Biroinfrasda  Jawa  Tengah  (2020). Pengertian  Kartu  Tani .  April  2  2021.  Retreived  from Pengertian Kartu Tani - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id)
Direktorat  Jenderal  Holtikultura  Kementrian  Pertanian  (2020). PDB  Triwulan  II  2020, Sektor  Pertanian  Tumbuh  Paling  Tinggi.  April  2  2021 .  Retrieved  from http://hortikultura.pertanian.go.id/?p=5494
Hartatik,  W.,  Husnain,  H.,  &  Widowati,  L.  R.  (2015).  Peranan  Pupuk  Organik  dalam Peningkatan  Produktivitas  Tanah  dan  Tanaman. Jurnal  Sumberdaya  Lahan,  9(2). Retrieved
from:
http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jsl/issue/view/JSL%20Vol.9%282%29 %20Dec.2015
Mulyadi, D. (2016). Administrasi Publik dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Nawawi, H. (2007). Metode penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: UGM Press
Lipsky, M. (1980) Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services .; New York: Russell Sage Foundation.
Setiawan, G.  ( 2004). Impelemntasi dalam  Birokrasi Pembangunan . Jakarta: Balai Pusatak
Suharto  .  (2009). Membangun    Masyarakat    Memberdayakan    Masyarakat. Bandung:  PT. Refika Aditama.
Suharto,  E.  (2005), Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan Sosial . Bandung: Alfabeta.
Suparmoko.  (2014). Keuangan  Pemerintahan :  Pengeluaran  dan  Pembelanjaan.  Penerbit Rineka Cipta.
Tahir,    A.  (2011). Kebijakan    Publik    dan    Tranparansi    Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah. Jakarta: Pustaka Indonesia Press
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik . Yogyakarta: CAPS.
Winter,  S.  C.  ( 2003). Implementation  Perspective :Status  and  Reconsideration.  Dalam Handbook of Public Administration. London: Sage Publications Ltd