## PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG BERSTATUS TERSANGKA

## Alda Mubarak, Sukirno, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : aldamubarak1@gmail.com

## Abstract
The  position  of  a  notary  public  official  is  an  honorary  position  given  by  the  state  attributively through the law, however if a notary is sentenced to a criminal sentence may be subject to sanctions in the Notary Position Act. The method used in this research is the Empirical Juridical Method. The results of this study are the authority of a notary public in making a notarial deed in suspect status and legal protection of the parties. A notary public with a suspect status is still permitted to make a deed unless the notary is arrested because a notary must make a deed in his office. Legal certainty for the parties  if a notary  makes a deed in the status of a suspect, a deed made by  a notary whose status  as  a  suspect  retains  perfect  proof  of  strength  and  fulfills  the  provisions  of  Article  16 paragraph (1) hurf  l,  namely  a Notary  is obliged to read the deed before the attorney, attended by the  attorney.  at  least  2  (two)  people  are  sanctioned  and  signed  at  the  same  time  by  the  parties, witnesses, and notaries.

## Keywords: legal protection; notary; suspect status

## Abstrak
Kedudukan  notaris  sebagai  seorang  pejabat  umum  merupakan  suatu  jabatan  terhormat  yang diberikan  oleh  Negara  secara  atributif  melalui  Undang-Undang,  namun  apabila  notaris  dijatuhi hukuman  pidana  dapat  dikenakan  sanksi  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini adalah kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris dalam status tersangka dan perlindungan hukum  para  pihak.  Seorang  Notaris  yang  berstatus  tersangka  tetap  diperbolehkan  membuat  akta kecuali  Notaris  tersebut  ditahan  karena  seorang  Notaris  harus  membuat  akta  di  kantornya. Kepastian hukum bagi para pihak apabila notaris membuat akta dalam status tersangka, Akta yang dibuat  Notaris  yang  statusnya  sebagai  tersangka  tetap  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna  serta  memenuhi  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  hurf  l  yaitu  seorang  Notaris  berkewajiban membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua) orang  sanksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Kata kunci: perlindungan hukum; notaris; status tersangka

## A. Pendahuluan
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.  Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa  yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga jelas isi Akta Notaris tersebut serta memberikan  akses  terhadap  informasi,  termasuk  akses  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta.
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akte yang  dibuat  di  hadapan  notaris  merupakan  bukti  otentik  bukti  sempurna,  dengan  segala akibatnya. (Kohar, 1983)
Jabatan  dan  profesi  notaris  sebagai  produk  hukum,  sumbangsih  dan  peran  sertanya semakin  dibutuhkan  untuk  mengayomi  masyarakat  dan  mendukung  tegaknya  supremasi hukum. Notaris tidak hanya bertugas membuat akta otentik semua perbuatan, perjanjian dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  atau  yang  berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik, tetepi  juga  harus  dapat  berfungsi  membentuk  hukum karena perjanjian antara pihak berlaku sebagai produk hukum yang mengikat para pihak.
“Untuk  dapat  membuat  akta  otentik,  seseorang  harus  mempunyai  kedudukan  sebagai pejabat  umum.  Di  Indonesia,  seorang  Advokat,  meskipun  ia  seorang  yang  ahli  dalam bidang  hukum,  tidak  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik,  karena  ia  tidak mempunyai  kedudukan  sebagai  pejabat  umum,  sebaliknya  seorang  Pegawai  Catatan Sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu,  umpamanya  untuk  membuat  akta  kelahiran  atau  akta  kematian.  Demikian  itu karena  ia oleh Undang-undang ditetapkan sebagai  pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu”. (Notodisoerjo, 1982)
Dalam  Pasal  84  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris menyatakan akta notaris yang mana akibat kelalaian Notaris dalam pembuatannya sehingga mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.
Akhir-akhir  ini  banyak  notaris  yang  dipanggil  ke  kantor  polisi,  baik  dalam kapasitasnya  sebagai  saksi  atau  diindikasikan  menjadi  tersangka,  maupun  yang  sudah berstatus  sebagai  tahanan  POLRI.  (Patahna,  2006)  Jumlah  kasus  tindak  pidana  yang melibatkan notaris, sejak tahun 2010 sampai 2015 di Direktorat Reskrim dan satuan wilayah Jakarta  Timur,  sebanyak  153  kasus.  Dimana  10  (sepuluh)  orang  Notaris  sebagai  tersangka dan  sebanyak  143  orang  Notaris  jadi  saksi.  Dalam  pelaksanaan  pemanggilan  dan pemeriksaan notaris/PPAT telah ada suatu kesepakatan antara POLRI dengan Ikatan Notaris Indonesia  yang  tertuang  dalam  Nota  Kesepahaman  antara  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dengan  Ikatan  Notaris  Indonesia  yaitu  No.  Pol:B/1056/V/2006  dan  Nomor: 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.Pol: B/1055/V/2006 dan Nomor:  05/PP-IPPAT/V/2006  Tanggal  9  Mei  2006  tentang  Pembinaan  Dan  Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum.
Notaris  yang  melanggar  hukum  dalam  melaksanakan  jabatannya  baik  disengaja maupun  karena  kelalaian  kini  tidak  bisa  tenang  lagi.  Pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan dapat  membuat  pengaduan  ke  pihak  Majelis  Pengawas  Notaris  dan  Kepolisian.  Apabila Notaris  mengabaikan  tugas  jabatannya  dan  keluhuran  dari  martabatnya  dan  melakukan pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku  maka  Majelis  Pengawas  dapat bertindak  tegas  mengenakan  sanksi.  Bahkan  dapat  memberikan  rekomendasi  kepada Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  mencabut  izin  operasionalnya.  Kepada Notaris  yang  bersangkutan  tidak  tertutup  kemungkinan  untuk  dituntut  ke  pengadilan,  baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.
Adapun  pasal-pasal  tindak  pidana  yang  sering  muncul  dalam  pelaksanaan  tugas notaris  yaitu  Pasal 263  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Jo Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat. Dalam pasal 263 KUHP tersebut ada dua macam pemalsuan surat yaitu (Santosa, Waluyo, and Harahap, 2005) :
1. Membuat surat  palsu ( valscheelijkop maakt )  yaitu perbuatan  membuat surat yang  isinya bukan  semestinya  atau  isinya  tidak  benar.  Dalam  hal  ini  dibuat  suatu  surat  yang  isinya tidak benar namun suratnya sendiri asli atau sering disebut aspal (asli tapi palsu) karena tidak ada sesuatu yang dirubah, ditambah ataupun dikurangi.
2. Memalsukan  surat  ( vervalscht )  yaitu  memalsukan  surat-surat  dengan  cara  merubah, menambah,  mengurangi  atau  menghapus  sebagian  tulisan  yang  ada  dalam  suatu  surat.
Jadi  suratnya  sudah  ada  tetapi  surat  itu  kemudian  dilakukan  perubahan  sehingga  bunyi dan maksudnya berbeda dari aslinya.
Sedangkan  Pasal  264  KUHP  hanyalah  merupakan  pemberatan  dari  tindak  pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.
MPW/MPD kepada notaris bisa merupakan penetapan bahwa notaris tersebut hanya Perlindungan hukum yang diberikan oleh ditetapkan sebagai saksi atas akta yang dibuatnya apabila  akta tersebut  di  kemudian  hari  digugat oleh  pihak  lain  yang  menuduh  notaris  telah melakukan  penipuan.  Hal  seperti  ini  dapat  dihindari  notaris  dengan  cara  mengkopi  segala surat-surat  yang  berhubungan  dengan  pembuatan  akta  dan  menjahitkannya  pada  akta tersebut  karena  notaris  hanya  membuat  akta  berdasarkan  keterangan  dari  para  penghadap dan  surat-surat  lain  yang  mendukung  dalam  pembuatan  akta  tersebut.  Dengan  demikian notaris  dapat  menghindarkan  diri  sebagai  tersangka  ataupun  turut  membantu  terciptanya akta yang palsu atau tidak benar. (Kie, 2000)
- Kerangka Teori (Teori Keadilan)
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum  Aristoteles, mesti  dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)
Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  dirumuskan  dua  permasalahan  yaitu Bagaimana perlindungan hukum atas para pihak dalam pembuatan akta yang dibuat notaris dalam status tersangka di Kalimantan Tengah dan bagaimana legalitas akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya sebagai tersangka.
- Orisinalitas Hasil Penelitian
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan obyek penelitian baik dalam bentuk  jurnal. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan
keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil-hasil  penelitian  di  bidang  hukum, ada  beberapa  penelitian  tentang  penerapan  doktrin  persamaan  pada  “Perlindungan  Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Yang Dibuat Notaris di Kalimantan Tengah”
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal yang  ditulis  oleh  Ghansham  Anand  di  tahun  2016  dengan  judul  “Pengawasan  terhadap Notaris  dalam  Kaitannya  dengan  Kepatuhan  Menjalankan  Jabatan”,  yang  mengungkapkan dua  pokok  permasalahan,  yaitu:  pertama  bagaimana  pengawasan  yang  dilakukan  oleh Majelis  Pengawas  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  Jabatan  Notaris.  Kedua bagaimana  majelis pengawas notaris sebagai instansi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. (Anand and Syafruddin, 2016)
Jurnal yang ditulis oleh Mokhamad Dafirul Fajar Rahman pada tahun 2014 dengan judul “Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam Membuat Akta Autentik” yang  mengungkapkan  permasalahan  yaitu:  bagaimana  analisis  yuridis  Pasal  16  ayat  (1) huruf  a  dengan  Pasal  16  A  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  UndangUndang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris wewenang Notaris dan Calon Notaris dalam membuat akta terkait Kewenangan Notaris dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. (Rahman, 2014)
Jurnal yang ditulis oleh Irma Mulia Fitri pada tahun 2019 dengan judul “Pengawasan dan  Pembinaan  Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  Notaris  yang  Melakukan  Pelanggaran” yang  mengungkapkan  permasalahan  yaitu:  bagaimana  bentuk  pengawasan  dan  pembinaan Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  Notaris  yang  Melakukan  Pelanggaran  dan  untuk menjelaskan Kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan Pengawas dan Pembinaan. (Fitri, 2019)
Originalitas  pada  penelitian  ini  menitikberatkan  pada  pokok  pembahasan perlindungan hukum atas para pihak dalam pembuatan akta yang dibuat notaris dalam status tersangka  di  Kalimantan  Tengah  dan  legalitas  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dalam kedudukannya  sebagai  tersangka.  Sedangkan  dalam  ketiga  contoh  jurnal  tersebut  menitik beratkan pada pokok pembahasan yang berbeda.

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris . Yuridis mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai buku-buku, peraturan  perundang-undangan  di  bidang  kenotariatan  sebagai  data  sekunder.  Metode yuridis empiris dalam  penelitian  ini meninjau  dan  melihat  serta  menganalisa  permasalahan  yang
menjadi  objek  penelitian  yaitu  perlindungan  hak  atas  para  pihak  dalam  pembuatan  akta  yang dibuat notaris dalam status tersangka di Kalimantan Tengah.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kewenangan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Notaris  Dalam  Status  Tersangka  Dan Perlindungan Hukum Para Pihak di Kalimantan Tengah
Notaris  yang  dalam  status  tersangka,  masih  diperbolehkan  membuat  akta,  sebab seseorang yang baru menjadi tersangka belum tentu bersalah dan kita juga harus menjunjung asas Presumption  of  Innocence yaitu  asas  praduga  tidak  bersalah  dan  asas  praduga  sah terhadap  akta  yang  dibuat  Notaris  tersebut.  Sebelum  adanya  putusan  yang  tetap  dari  suatu persidangan  Notaris  tersebut  belum  bersalah  dan  status  Notaris  tersebut  masih  sebagai Notaris  aktif  dan  akta  yang  dibuatnya  masih  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sah  terhadap para  pihak  yang  disebutkan  di  dalam  akta  tersebut.  Seorang  Notaris  tidak  mempunyai kewenangan  dalam  hal  pembuatan  akta  apabila  Notaris  tersebut  dalam  status  di  skors, dipecat, ataupun pensiun.
Dalam  hal  seorang  Notaris  sebagai  tersangka  tidak  menghalangi  Notaris  tersebut untuk  membuat  akta  kecuali  ada  surart  keputusan  menteri  untuk  memberhentikannya.  Jadi seorang  Notaris  tetap  berwenang  membuat  akta  kalau  tidak  sedang  cuti  dan  tidak diberhentikan sebagai Notaris.
Pengaturan  sanksi  administratif  ini  terjadi  disinkronisasi  antara  pengaturan  sanksi administratif  yang  tercantum  dalam  UUJN  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004,  tersebut  dari  segi kewenangan.  Menurut  Pasal  73  ayat  (1)  huruf  e  dan  ayat  (2)  UUJN,  kewenangan  MPW hanya  dapat  menjatuhkan  sanksi  teguran  lisan  dan  teguran tertulis.  Sanksi  seperti  ini  final, artinya  tidak  ada  upaya  hukum  lain,  dan  MPP  hanya  dapat  menjatuhkan  sanksi  berupa pemberhentian  sementara  dari  jabatannya  (Pasal  77  Huruf  c  UUJN).  Dengan  demikian, kewenangan  menjatuhkan  sanksi  seperti  tersebut  di  atas  hanya  ada  pada  MPW  dan  MPP, tapi ternyata dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2)  Peraturan Menteri  itu disebutkan pula  bahwa Majelis Pemeriksa (Wilayah dan Pusat) dari hasil pemeriksaannya dapat menjatuhkan sanksi berupa: teguran lisan dan teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.
Dengan  demikian,  Majelis  Pemeriksa  dapat  menjatuhkan  sanksi  yang  lebih  luas dibandingkan  dengan  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  MPW  dan  MPP  kepada  Notaris,
yaitu  MPW  dan  MPP  atau  Majelis  Pemeriksa  Wilayah  dan  Majelis  Pemeriksa  Pusat. Substansi  peraturan  menteri  di  atas  tidak  tepat  untuk  dilaksanakan  karena mencampuradukan  kewenangan  MPW  dan  Majelis  Pemeriksa  Wilayah  serta  Majelis Pemeriksa  Pusat  dalam  menjatuhkan  sanksi,  sehingga  yang  tetap  harus  dijadikan  pedoman adalah aturan hukum yang lebih tinggi yaitu UUJN.
Sanksi  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Pengawas  tersebut,  Notaris  diberi  kesempatan untuk  mengajukan  keberatan  kepada  Majelis  Pengawas  yang  menjatuhkan  sanksi kepadanya.  Jika  tidak  puas  dapat  mengajukan  banding  kepada  instansi  Majelis  Pengawas yang lebih tinggi. Gugatan ke pengadilan tata usaha negara pun dapat dilakukan jika putusan Majelis Pengawas tetap tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan.
Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007  Tentang  Pengambilan  Minuta  Akta  Dan  Pemanggilan  Notaris  Pengganti,  ditegaskan bahwa  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  wajib  memberikan  persetujuan  atau  tidak memberikan  persetujuan  secara  tertulis  dalam  jangka  waktu  paling  lama  14  (empat  belas) hari  terhitung  sejak  diterimanya  surat  permohonan,  dan  apabila  dalam  jangka  waktu  14 (empat  belas)  hari  terlampaui  tidak  ada  surat  keputusan  MPD  tentang  persetujuan  atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut.
Hasil  akhir  dari  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  MPD  berupa  Surat  Keputusan (yang  merupakan  suatu  penetapan  tertulis).  Surat  Keputusan  tersebut  bersifat  konkrit, individual,  final  dan  menimbulkan  akibat  hukum.  Konkrit  artinya  objek  yang  diputuskan bukan suatu hal yang abstrak, tapi dalam hal ini objeknya yaitu akta tertentu yang diperiksa oleh  MPD  yang  dibuat  oleh  Notaris  bersangkutan.  Individual  artinya  keputusan  tidak ditujukan  kepada  umum  atau  kepada  semua  orang,  tapi  kepada  nama  Notaris  yang bersangkutan.  Final  artinya  sudah  definitif,  yang  tidak  memerlukan  persetujuan  dari  pihak lain atau institusi atasannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi Notaris  yang  bersangkutan.  Ketentuan  semacam  ini  hanya  berlaku  untuk  Surat  Keputusan MPD sebagai penerapan dari Pasal 66 UUJN.
Dengan  demikian  tindakan  MPD  yang  memutuskan  meloloskan  Notaris  untuk diperiksa  oleh  pihak  lain  sebagai  pelaksanaan  Pasal  66  UUJN,  jika  tidak  memuaskan  bagi Notaris atau berkeberatan dengan alasan  yang diketahui oleh Notaris sendiri,  maka Notaris
yang  bersangkutan  dapat  menggugat  MPD  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Surat Keputusan MPD tersebut merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Perlindungan  hukum  yang  disebutkan  di  atas  mempunyai  batasan-batasan  tertentu, yaitu hanya  berlaku ketika Notaris  menjalankan tugas  jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris  dan  tidak  berlaku  jika  tindakan  Notaris  tidak  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya atau tidak sesuai dengan wewenang Notaris. Contohnya seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau sebagai pengusaha (terlepas dari tugas jabatannya sebagai Notaris) yang dalam menjalankan usahanya tersebut mempergunakan atribut Notarisnya. Tindakan Notaris tersebut  itu  dapat  dikategorikan  sebagai  melakukan  perbuatan  yang  merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris (Pasal 12 huruf c UUJN), maka hal tersebut dapat dijadikan  dasar  oleh  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  untuk  mengusulkan  kepada  Menteri agar Notaris yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris.
Dengan  demikian,  UUJN  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  sepanjang menjalankan  tugas  jabatannya  sesuai  dengan  wewenang  Notaris  dan  tidak  berlaku  jika Notaris  melakukan  suatu  tindakan  tidak  dalam  menajalankan  tugas  jabatannya  selaku Notaris atau di luar wewenang Notaris.
Sebagai  seseorang  yang  belum  dinyatakan  bersalah  maka  ia  mendapat  hak-hak seperti:  hak  untuk  segera  mendapatkan  pemeriksaan  dalam  phase  penyidikan,  hak  segera mendapat  pemeriksaan  oleh  pengadilan  dan  mendapat  putusan  seadiladilnya,  hak  untuk diberitahu  hal  tentang  apa  yang  disangkakan/didakwakan  kepadanya  dengan  bahasa  yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  hak  untuk  mendapatkan  kunjungan keluarganya. (Salam, 2001)
Peraturan  Jabatan  Notaris  Pada  Pasal  51  menyatakan  bahwa  Notaris  yang terhadapnya  dilakukan  surat  perintah  penahanan  sementara,  dengan  sendirinya  menurut hukum telah dipecat dari jabatannya, sampai ia dibebaskan kembali.
Akibat  hukum  dari  penetapan  status  tersangka  kepada  seorang  Notaris  di  luar kewenangan  pembuatan  akta  yaitu  mengenai  cuti  Notaris.  Seorang  Notaris  memiliki  hak untuk cuti. Cuti Notaris diatur dalam UUJN, dengan catatan bahwa  selama  jabatannya cuti seorang  Notaris  tidak  boleh  melebihi  12  tahun.  Cuti  diijinkan  bagi  Notaris  yang  sudah menjabat  2  tahun.  Untuk  Notaris  yang  berstatus  sebagai  tersangka  yang  akan  mengajukan
cuti  kemungkinan  permohonan  cuti  tersebut  akan  ditolak  untuk  menghindari  tersangka tersebut menghindar atau kabur ke luar negeri.
Tidak  terdapat  akibat  hukum  secara  spesifik  dalam  peraturan  mengen  aipenetapan status tersangka terhadap seorang Notaris dalam melaksanakan tugas sebagai jabatan umum. Seorang  Notaris  dalam  statusnya  sebagai  tersangka  tetap  berkewajiban  melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yaitu membuat akta otentik.
Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  notaris  yang  berstatus  sebagai  tersangka  belum membawa akibat hukum terhadap tugas jabatan profesinya. Akibat hukum terhadap notaris dalam  menjalankan  tugas  jabatan  profesinya  baru  akan  timbul  pada  saat  notaris  tersebut telah  dinyatakan  bersalah  melakukan  suatu  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  penjara  5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Notaris  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  oleh  Menteri  karena  dijatuhi  pidana penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau lebih.
2. Legalitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Tersangka di Kalimantan Tengah
Dalam pembuatan Akta yang di buat oleh Notaris yang dalam kedudukannya sebagai tersangka sehingga Akta tersebut menjadi legal, ada beberapa faktor penentu yaitu:

## a. Syarat Otentisitas Suatu Akta
Akta  sebagai  alat  bukti  yang  sengaja  dibuat  yang  nantinya  apabila  diperlukan dapat  dipergunakan  sebagai  alat  pembuktian  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam kehidupan  masyarakat  yang  modern,  oleh  karena  akta  sebagai  dokumen  tertulis  dapat memberikan  bukti  akan  adanya  suatu  peristiwa  hukum  yang  di  dalamnya  mengatur  hak dan  kewajiban  masing-masing  pihak  yang  melakukan  perikatan.  Pembuktian  itu  sendiri diperlukan apabila timbul suatu perselisihan.
Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu:
1) akta  yang  dibuat  oleh  ( door )  Notaris,  biasa  disebut  dengan  istilah  Akta  Relaas  atau Berita Acara,
2) akta yang dibuat di hadapan ( ten overstaan ) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.
Akta-akta  tersebut  dibuat  atas  dasar  permintaan  para  pihak/penghadap,  tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta  Relaas  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  atas  permintaan  para  pihak,  agar  Notaris mencatat  atau  menuliskan  segala  sesuatu  hal  yang  dibicarakan  oleh  pihak  berkaitan dengan  tindakan  hukum  atau  tindakan  lainnya  yang  dilakukan  oleh  para  pihak,  agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta Relaas ini Notaris  menulis  atau  mencatatkan  semua  hal  yang  dilihat  atau  didengar  sendiri  secara langsung  oleh  Notaris  yang  dilakukan  para  pihak.  Dan  Akta  Pihak  adalah  akta  yang dibuat  di  hadapan  Notaris  atas  permintaan  para  pihak,  Notaris  berkewajiban  untuk mendengarkan  pernyataan  atau keterangan para pihak  yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris.
Syarat-syarat  otentisitas  atau  syarat-syarat Verlijden akta  adalah  disusun, dibacakan  dan  ditandatangani.  Syarat  ini  harus  dilakukan,  jika  tidak  akta  tersebut  tidak mempunyai kekuatan akta otentik (berubah fungsinya menjadi akta dibawah tangan). Jika penghadap tidak  mampu/  tidak  bisa/  berhalangan  membubuhkan  tandatangan,  maka  ada pengganti  tanda  tangan  ( surrogate ),  yaitu  suatu  keterangan  dari  para  penghadap  karena tidak dapat menandatangani aktanya.
Pembacaan  akta  dan  penandatanganan  akta  harus  dilaksanakan  pada  saat  yang bersamaan, dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi  artinya ketika dibacakan lalu  dilanjutkan  dengan  penandatanganan  akta  oleh  para  penghadap  Notaris  harus  hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi.
Mengingat besarnya tanggung jawab yang disandang oleh seorang Notaris, maka jabatan  Notaris  dijalankan  oleh  mereka  yang  selain  memiliki  kemampuan  ilmu  hukum yang  memadai  harus  pula  dijabat  oleh  mereka  yang  beretika  dan  berakhlak  tinggi, perilaku Notaris karena tidak disiplin  atau melanggar pelaksanaan  jabatan Notaris  dapat membawa akibat fatal terhadap akta yang dibuatnya. (Budiono, 2008)
Suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi syarat yaitu akta yang dibuat oleh atau  dihadapan  pegawai  umum  yang  ditunjuk  oleh  undang-undang,  bentuk  akta  yang ditentukan  oleh  undang-undang  dan  cara  membuat  akta  menurut  ketentuan  yang ditetapkan  undang-undang  di  tempat  dimana  pejabat  yang  berwenang  membuat  akta tersebut.
Akta otentik  mempunyai  arti  yang  lebih penting  daripada sebagai alat bukti,  bila terjadi  sengketa  maka  akta  otentik  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  bagi  para  pihak yang bersangkutan.
Cacatnya akta Notaris dapat menimbulkan kebatalan  bagi  suatu akta Notaris dan ditinjau  dari  sanksi  atau  akibat  hukum  dari  kebatalan  seperti  batal  demi  hukum, dibatalkan oleh pihak, dan  non existent
Dapat  dibatalkan  adalah  sanksi  terhadap  suatu  perbuatan  hukum  yang mengandung  cacat  yuridis  (penyebab  kebatalan)  berupa  pembatalan  perbuatan  hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya  pembatalan,  dan  pembatalan  atau  pengesahan  perbuuatan  hukum  tersebut tergantung  pada  pihak  tertentu,  yang  menyebabkan  perbuatan  hukum  tersebut  dapat dibatalkan  atau  disahkan.  Akta  yang  sanksinya  dapat  dibatalkan,  tetap  berlaku  dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.
Sanksi Non Existent dikenakan terhadap perbuatan hukum  yang tidak  memenuhi bentuk  pada  perjanjian  formil  dan  atau  tidak  dipenuhinya  essentialia  atau  satu  atau beberapa unsur yang mutlak yang ada untuk terbentuknya suatu perjanjian.

## b. Asas Praduga Sah dalam Menilai Akta Notaris
Akta Notaris sebagai produk pejabat publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus  dilakukan  dengan asas  praduga  sah ( vermoeden  vanrechtmatigeheid )  atau presumption  iustae  causa. (Hadjon,  1993) Asas  ini  dapat  dipergunakan  untuk  menilai akta  Notaris,  yaitu  dimana  akta  Notaris  tersebut  dianggap  sah  sampai  ada  pihak  yang menyatakan  akta  tersebut  tidak  sah.  Untuk  menyatakan  atau  menilai  akta  tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai  dengan  ada  keputusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap ( inkracht ),  maka  akta  Notaris  tetap  mengikat  para  pihak  atau  siapa  saja  yang berkepentingan dengan akta tersebut.
Dengan  menerapkan asas praduga sah untuk akta Notaris,  maka ketentuan  yang tersebut  dalam  Pasal  84  UUJN  yang  menegaskan  jika  Notaris  melanggar  (tidak melakukan)  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  i,  k,  Pasal 41,  Pasal  44,  Pasal  48,  Pasal  49,  Pasal  50,  Pasal  51,  Pasal  52.  Akta  yang  bersangkutan hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  tidak  diperlukan lagi, maka kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Asas  praduga  sah ini  berkaitan  dengan  akta  yang  dapat  dibatalkan,  merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan
akta  Notaris.  Asas  ini  tidak  dapat  dipergunakan  untuk  menilai  akta  batal  demi  hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.
Dengan  alasan  tertentu  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  kedudukan  akta Notaris:
a) Dapat dibatalkan;
b) Batal demi hukum;
c) Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
d) Dibatalkan oleh para pihak sendiri, dan
e) Dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap karena penerapan asa praduga sah .
Kelima  kedudukan  akta  Notaris  sebagaimana  tersebut  di  atas  tidak  dapat dilakukan  secara  bersamaan,  tapi  hanya  berlaku  satu  saja.  Jika  akta  Notaris  diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada  putusan  pengadilan  umum  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  atau  akta Notaris  mempunyai  kedudukan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  atau  akta Notaris  batal  demi  hukum  atau  akta  Notaris  dibatalkan  oleh  pihak  sendiri  dengan  akta Notaris  lagi,  maka  pembatalan  akta  Notaris  yang  lainnya  tidak  berlaku.  Hal  ini  berlaku pula untuk asas praduga sah .
Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh  karena  itu  syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian  harus  dipenuhi.  Pasal  1320 KUHPerdata  yang  mengatur  tentang  syarat  sahnya  perjanjian,  ada  syarat  subjektif  yaitu syarat  yang  berkaitan  dengan  subjek  yang  mengadakan  atau  membuat  perjanjian,  yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat  objektif  yaitu  syarat  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  itu  sendiri  atau  berkaitan dengan  objek  yang  dijadikan  perbuatan  hukum  oleh  para  pihak,  yang  terdiri  dari  suatu  hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.
Akta  notaris  mempunyai  karakter  yuridis  seperti  (Adjie  2008)  akta  notaris  wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh UUJN. Akta notaris juga dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan notaris, meskipun dalam akta notaris tercantum nama  notaris,  tapi  dalam  hal  ini  notaris  tidak  berkedudukan  sebagai  pihak  bersama-sama para  pihak  atau  penghadap  yang  namanya  tercantum  dalam  akta.  Mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  sempurna.  Siapapun  terikat  dengan  akta  notaris  serta  tidak  dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang  namanya  tercantum  dalam  akta.  Jika  ada  yang  tidak  setuju,  maka  pihak  yang  tidak setuju  harus  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  umum  agar  akta  yang  bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.
Dalam  gugatan  untuk  menyatakan  akta  Notaris  tersebut  tidak  sah,  maka  harus dibuktikan  ketidak  absahan  dari  aspek  lahiriah,  formal  dan  materilnya  akta  Notaris.  Jika tidak  dapat  dibuktikan  maka  akta  yang  bersangkutan  tetap  sah  mengikat  para  pihak  atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.
Akta yang dibuat Notaris yang statusnya sebagai tersangka tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dengan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Dengan demikian  adanya  penetapan  status  tersangka  seorang  Notaris  tidak  menyebabkan  legalitas akta yang dibuatnya menjadi berubah.
Dengan  demikian  akta  tersebut  tetap  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Selain  itu  akta  yang  dibuat  Notaris  dalam  statusnya  sebagai  tersangka  juga  harus memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN, dimana seorang Notaris  berkewajiban membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2(dua)  orang sanksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Kepastian  tanggal  suatu  akta  juga  harus  dijamin.  Akta  yang  dibuat  Notaris  yang statusnya  sebagai  tersangka  tetap  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dengan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata serta memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) hurf l yaitu seorang Notaris berkewajiban membacakan akta di  hadapan penghadap dengan dihadiri  oleh  paling  sedikit  2(dua) orang  sanksi  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dengan demikian adanya penetapan status tersangka seorang Notaris  tidak  menyebabkan  legalitas  akta  yang  dibuatnya  menjadi  berubah.  Jadi  akta tersebut  tetap  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang sempurna. Akta yang dibuat seorang Notaris dalam statusnya sebagai tersangka adalah akta otentik yang sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

## D. SIMPULAN
Kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  notaris  dalam  status  tersangka  dan perlindungan  hukum  para  pihak.  Akta  yang  dibuat  Notaris  yang  statusnya  sebagai  tersangka
tetap  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dengan  memenuhi  ketentuan  Pasal  1868 KUH  Perdata  serta  memenuhi  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  hurf  l  yaitu  seorang  Notaris berkewajiban  membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2 (dua) orang sanksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Legalitas akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya sebagai tersangka. Seorang Notaris  yang  berstatus  tersangka  tetap  diperbolehkan  membuat  akta  kecuali  Notaris  tersebut ditahan karena seorang Notaris harus  membuat akta di kantornya,  jadi tidaklah dimungkinkan pembuatan akta tersebut pada saat seorang Notaris ditahan.  Kepastian  hukum  bagi para pihak apabila notaris membuat akta dalam status tersangka. Akta yang dibuat Notaris yang statusnya sebagai  tersangka  tetap  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dengan  memenuhi ketentuan  Pasal  1868  KUH  Perdata  serta  memenuhi  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  hurf  l  yaitu seorang  Notaris  berkewajiban  membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh paling sedikit 2(dua) orang sanksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Adjie, Habib. (2008). Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik . Bandung: Refika Aditama.
Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Budiono,  Herlien.  (2008). Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  Dan  Penerapannya  Dibidang Kenotariatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hadjon, Philipus M. (1993). Pemerintah Menurut Hukum (Wet-En Rechmatig Bestuir) . Cet. 1. Surabaya: Yuridika.
Kie, Tan Thong. (2000). Studi Notariat, Serba-Serbi  Praktek Notaris . Jakarta:  Ichtiar Baru van Hoeve.
Kohar, A. (1983). Notaris Dalam Praktek Hukum . Bandung: Alumni.
Notodisoerjo,  R.  Soegondo.  (1982). Hukum  Notariat  Di  Indonesia  (Suatu  Penjelasan) . Jakarta: Rajawali Press.
Patahna,  Muchlis.  (2006). ”Apa  Akar  Masalahnya  Banyak  Notaris  Tersandung  Kasus” . Renvoi, Nomor 1.37. IV.
Salam,  Moch.  Faisal.  (2001). Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  Dan  Praktek .  Bandung: Mandar Maju.
Santosa,  Soegeng,  Doddy  Radjasa  Waluyo,  and  Zulkifli  Harahap.  (2005). Aspek  Pidana Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris, . Renvoi No. 22.

## B. JURNAL
Anand,  Ghansham.  (2016).  “Pengawasan  terhadap  Notaris  dalam  Kaitannya  dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan.” Lambung Mangkurat Law Journal 1 (1): 44063.
Fitri, Irma Mulia. (2019). “Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran.” Syiah Kuala Law Journal 3 (1): 53–62.
Rahman,  Mokhamad  Dafirul  Fajar.  (2014).  “Kewenangan,  Kewajiban  Notaris  Dan  Calon Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Autentik.” Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya .

## C. UNDANG-UNDANG

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 .
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Nomor:  M.03.HT.03.10  Tahun  2007  Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Pengganti .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .