## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 9, No. 1, Desember 2023 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 170-179 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## ANALISIS KINERJA SEKRETARIAT DPRD PASCA BERLAKUNYA PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023 DI KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN
Asmarabia 1* , Budi Kristanto 2 1&2 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia *Korespondensi: asmarabia2014@gmail.com

## *** ABSTRAK
Kinerja  Sekretariat  DPRD  adalah  memberikan  pelayanan  serta  mefasilitasi  secara  penuh pimpinan  dan  anggota  DPRD  serta  bersinergi  untuk  mencapai  tujuan  SKPD.  Sekretariat Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Banjarbaru  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsi  untuk  mendukung  seluruh  kegiatan  operasional  para  pimpinan  dan  anggota  DPRD untuk mempedomani beberapa peraturan agar tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.  Deskripsi  tupoksi  sekretariat  DPRD  Kota  Banjarbaru  terjadi  perubahan  Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan dan diberlakukan di tahun 2023. Tujuan penelitian  ini  adalah  menganalisis  kinerja  Sekretariat  DPRD dengan adanya Peraturan  Wali Kota  Nomor  5  Tahun  2023  Kota  Banjarbaru  yang  terbaru.  Dalam  melakukan  analisis  ini, penulis  memakai  metode  pendekatan  kualitatif  normatif  (kepustakaan)  dan  observasi partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2023  telah  mengembalikan  seluruh  jabatan  fungsional  hasil  penyetaraan  dalam  jabatan struktural kembali. Berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 Sekretariat DPRD bisa  berkinerja  maksimal  dengan  pencapaian  target  SKPD  dengan  sasaran  strategis  dan Indikator Kinerja Utama yang sesuai. Hal tersebut dikarenakan; 1) adanya kejelasan tanggung jawab; 2) memiliki kedudukan yang jelas; 3) mempunyai jalur hubungan yang jelas; serta 4) Tugas dan fungsi masing-masing sudah diuraikan dengan jelas (job deskripsi).
Kata kunci: efektivitas, kinerja , sekretariat, DPRD, peraturan, walikota.

## ABSTRACT
The  performance  target  of  the  DPRD  Secretariat  is  to  provide  satisfactory  services  and facilities  for  DPRD  leaders  and  members  and  work  together  to  achieve  SKPD  goals.  The Banjarbaru  City  Regional  People's  Representative  Council  Secretariat  carries  out  its  main duties  and  functions  to  support  all  operational  activities  of  DPRD  leaders  and  members  to guide several regulations so that they do not conflict with applicable legal norms. Description of the main duties and functions of the Banjarbaru City DPRD secretariat, there are changes to  the  Organizational  Structure  and  Work  Procedures  (SOTK)  which  are  determined  and implemented  in  2023.  This  research  aims  to  analyze  the  effectiveness  of  the  DPRD Secretariat's performance with the latest Mayor's Regulation Number 5 of 2023 for Banjarbaru City. In carrying out this analysis, the author used a normative qualitative approach (literature) and participant observation. The research results show that Mayor Regulation No. 5 of 2023 has  returned  all  functional  positions  resulting  from  the  alignment  into  structural  positions again. With the enactment of Mayor's Regulation Number 5 of 2023, the DPRD Secretariat can  perform  optimally  by  achieving  SKPD  targets  through  strategic  targets  and  Key Performance Indicators. This is because; 1) there is clarity of responsibility; 2) have a clear position; 3) have a clear relationship path; and 4) The duties and functions of each have been clearly described (job description).
Keywords: effectiveness, performance, secretariat, DPRD, regulations, mayor.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.  23  tentang  Pemerintahan  Daerah  Tahun  2014  menyatakan  Kepala  Daerah (Gubernur,  Wali  Kota,  Bupati)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  bertanggung  jawab  atas pemerintahan daerah. Selanjutnya pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Citation (APA): Asmarabia,  &  Kristanto,  B.  (2023). Analisis  Kinerja  Sekretariat  DPRD Pasca  Berlakunya  Peraturan  Wali Kota  Nomor  5  Tahun  2023  di  Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jurnal Noken:  Ilmu-Ilmu  Sosial , 9 (1),  170 – 179.
https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3022 Email Authors:
asmarabia2014@gmail.com
Budi.kristanto@gmail.com Submitted: 05 Desember 2023
Accepted: 20 Desember 2023
Published: 27 Desember 2023 Copyright  (c)  2023  Asmarabia,  Budi
Kristanto
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  juga Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  juga  mendeskripsikan  peran  DPRD  sangat  penting  dalam pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang sama yakni  sebagai  bagian  dari  pemerintahan  daerah  yang  dimandatkan  rakyat  agar  melaksanakan ]pemerintahan  dan  urusan-urusan  yang  diberikan.  Kedudukan  Kepala  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  adalah  sejajar  sebagai  mitra  kerja,  akan  tetapi    memiliki  tujuan  yang  berbeda.  Lembaga perwakilan rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki kedudukan dan bagian dari  pemerintahan  daerah.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  memiliki  3  (tiga)  fungsi.  Fungsi  pertama, bersama dengan Kepala Daerah, adalah membuat Peraturan Daerah; yang kedua adalah memiliki dan hak untuk ikut terlibat dalam fungsi anggaran, yang dicapai melalui pelaksanaan diskusi dan perdebatan terkait rancangan Anggaran Daerah ; dan yang ketiga adalah untuk mengawasi yakni tugas pengawasan, yang dibentuk untuk melakukan control pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.  Sementara tugas dan fungsi dari  Kepala  Daerah  adalah  memiliki  fungsi  agar  terlaksananya  Peraturan  Daerah  dan  juga  Kebijakan Daerah.  Untuk  mengawasi  dan  menerapkan  urusan  pemerintahan  yang  dimiliki  oleh  daerah,  Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014  Tentang  pemerintah  daerah  bahwa  terdapat  pembagian  urusan  pemerintahan  secara  absolut  dan konkuren.
Sekretariat  Dewan  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  dan  merupakan  komponen  pelayanan  untuk Dewan serta bertanggung jawab secara operasional terhadap pimpinan  dan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  untuk  mendukung  seluruh  kegiatan  operasional  para  pimpinan  dan anggota  DPRD  mempedomani  beberapa  peraturan  agar  tidak  bertentangan  dengan  kaidah  hukum  yang berlaku.  Kedudukan  Sekretariat  DPRD  pada  dasarnya  adalah  memberikan  pelayanan  atau  memfasilitasi DPRD untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD),  Sekretariat  Dewan  adalah  perangkat  daerah  yang melaksanakan  fungsinya  untuk  pelayanan  administrasi  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, beberapa fungsi yang dimaksud yaitu penyelenggaraan urusan administrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah,  menyelenggarakan  urusan  pengadministrasian  keuangan,  memberi  dukungan implementasi  tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tersedianya dan terfasilitasinya tim ahli bagi kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No. 18 Tahun 2016).
Mencermati  ketentuanUU  No  23  Tahun  2014  serta  PP  No  18  Tahun  2016  tersebut,  di  Kota Banjarbaru  Provinsi  Kalimantan  Selatan  salah  satunya  adalah  Sekretaris  DPRD  Kota  Banjarbaru  harus dapat  memfasilitasi  pimpinan  serta  anggota  DPRD  Kota  Banjarbaru  dan  memberikan  pelayanan  yang maksimal  dan  menghasilkan  sinergi  dalam  hubungan  kerja  antara  Eksekutif  dan  Legislatif  untuk menciptakan  kondusifitas  kinerja  (Mukrimaa  et  al.,  2016).  Jika  dilihat  dari  kedudukan,  tugas  dan  fungsi Sekretariat DPRD diatas, maka Sekretariat DPRD memiliki urgensi kinerja yang penting.  Oleh karena itu, agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Sekretariat DPRD harus mampu berbuat semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.  Di Kota Banjarbaru sendiri  keberadaan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Sekretariat  DPRD  dituangkan  di  dalam
Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 yaitu tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah  dan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Banjarbaru,  peraturan  Daerah  Nomor  7 tahun 2013 yakni tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Daerah  dan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kota  Banjarbaru  dan  Peraturan  Wali  Kota  Banjarbaru  No.  51  Tahun  2022  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, serta Peraturan Wali Kota No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota  Banjarbaru  Nomor  51  Tahun  2022  Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Pokok  Dan Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Banjarbaru  (Rasyid  et  al, 2022).
Perubahan  tersebut  dilakukan  salah  satu  pertimbangannya  adalah  di  sekretariat  DPRD  Kota Banjarbaru yang menjadi lokus penelitian ini, hasil observasi awal menunjukkan beberapa permasalahan kinerja yakni: (1) sumber daya manusia yang menangani protokol dalam mendukung kepemimpinan DPRD jumlahnya  masih  jauh  dari  harapan;  (2)  rendahnya  kompetensi  staf  pelaksana  risalah  rapat  DPRD;  (3) banyak  tidak  meratanya  jumlah  sebaran  pegawai  yang  berdampak  pada  ketidakjelasan  tanggung  jawab pelaksanaan  pekerjaan;  (4)  rendahnya  disiplin  pegawai;  (5)  lambatnya  administrasi  perjalanan  dinas anggota DPRD. Program pelatihan juga relatif jarang dilakukan oleh sekretariat DPRD untuk meningkatkan kapasitas  dan  kompetensi  sumber  daya  aparatur.  Permasalahan  tersebut  berdampak  pada  kinerja, secretariat dewan kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya.
Melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  Sekretariat  DPRD  memiliki  lingkungan  strategis  yaitu situasi  serta  keadaan  yang  berimplikasi  pada  asas  kebijakan  formal  yang  diatur  dalam  peraturan walikota/peraturan  daerah  lainnya  (Irawan,  2023).  Oleh  karena  itu,  Sekretariat  DPRD  sebagai  organisasi pemerintahan harus mampu beroperasi secara profesional, serta mempunyai keinginan yang kuat terhadap kemajuan organisasi dan harus berpedoman kepada aturan formal yang legal (Sukmawati, 2016).
Maka dilihat dari deskripsi tupoksi sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, terutama  dengan perubahan Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  (SOTK)  pada  Sekretariat  DPRD  yang  ditetapkan  dan  diberlakukan pada  awal  tahun  2023  maka  peneliti  akan  menganalisis  kinerja  Sekretariat  DPRD  dengan  adanya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 di Kota Banjarbaru.

## METODE
Dalam  melakukan  analisis  ini,  penulis  memakai  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan  metode yuridis  normative.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  literatur  dan  observasi  partisipan. Metode  analisis  data  penelitian  dengan  mempelajari  peraturan  daerah  yang  ada  dengan  mengkaji hubungannya  dengan  kondisi  realitas  sosial.  Peraturan  daerah  tersebut  adalah  Peraturan  Wali  Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang SOTK DPRD Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
Tahapan  analisis  data  dilaksanakan  dengan  mengorganisasikan  data-data  yang  terkumpul  secara sistematis,  menguraikan  fakta-fakta  pada  saat  penelitian,  kemudian  menafsirkan  dan  menganalisis  fakta- fakta tersebut sesuai dengan teori dan konsep yang ada, guna menguji kebenarannya atau mengolah dan menganalisis data-data yang ada, kemudian menarik kesimpulan menjadi sebuah karya ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kota  Banjarbaru  dapat  dilihat  dalam  melaksanakan  fungsi  dan tanggungjawabnya  sebagai  birokrat  sangatlah  penting  dalam  memberikan  pelayanan  atau  fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.   Sebagaimana diketahui bahwa  DPRD  Kota  Banjarbaru  dianggap  sebagai  representasi  masyarakat  Banjarbaru  yang  sudah seharusnyalah  dapat  merespon  segala    persoalan  maupun  isu  –  isu  yang    berkembang  di  masyarakat. Sekretariat  DPRD  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  mempunyai  standar  operasional  prosedur (SOP)  yang  didefinisikan  dengan  jelas  dan  terukur  (Mahardita,  2017).  Kinerja  Sekretariat  harus  bisa memberikan  pelayanan  dan  fasilitasi  yang  memuaskan  terhadap  pimpinan  dan  anggota  DPRD.    Hal tersebut  sudah  seharusnyalah  setiap  bagian  yang  ada  dalam  unit  kerja  untuk  melaksanakan  tupoksi seefektif dan seefisien mungkin (Sellang et al, 2022).
Dinamika  desentralisasi  mengakibatkan  tuntukan  kinerja  bagi  kemajuan  daerah  sangat  tinggi. Efektivitas dan efisiensi menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. (Engkus, 2016). Untuk memenuhi tugas dan fungsi DPRD Kota Banjarbaru, jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru harus mendapatkan dukungan yang sesuai (Zamzam, 2015).  Sekretariat DPRD di Kota Banjarbaru  adalah  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  mendukung  dan  memfasilitasi  DPRD  Kota Banjarbaru yang sekaligus juga menjadi bagian dari Pemerintah Kota Banjarbaru.  Untuk memenuhi peran penting Sekretariat Dewan, diperlukan profesionalisme SDM serta didukung oleh kinerja organisasi secara keseluruhan.  Untuk  mencapai  tujuan  yang  maksimal  dari  SKPD  Sekretariat  DPRD  Kota  Banjarbaru mengusulkan untuk melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja SOTK).
Sebelum  berlakunya  Peraturan  Wali  Kota  Banjarbaru  No.  5  Tahun  2023  yang  ditetapkan  pada tanggal  6  Februari  2023,  Sekretariat  DPRD  berpedoman  pada  Peraturan  Wali  Kota  No.  51  Tahun  2022 yang ditetapkan, Sekretariat Dewan terdiri dari Sekretaris Dewan, dan ada 3 (tiga) bagian. yakni (a) Bagian Umum  dan  Keuangan,  yang  terdiri  atas  Subbagian  3  (tiga)  terdiri  dari  1.  Subbagian  Tata  Usaha  dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Program dan Keuangan; 3. Sub Bagian Rumah Tangga. Sedangkan untuk Bagian  Persidangan  dan  Perundang-undangan  dan  Bagian  Fasilitasi  Penganggaran  dan  Pengawasan, tidak memiliki Sub Bagian karena sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  25  Tahun  2021  tentang  Penyederhanaan  Struktur  Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Pelaksanaan  Peraturan  Wali  Kota  No.  51  Tahun  2022  di  Kota  Banjarbaru  sebagai  dampak  dari penerapan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  No.  25  Tahun 2021 pada dasarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi  sebelumnya  adalah  pejabat  struktural.  Persoalan  ini  terjadi  hampir  di  seluruh  kementerian  dan lembaga pemerintah pusat sampai pada pemerintah di daerah-daerah (Sryana, 2021).
Sebagai salah satu contoh pada posisi pengawas atau eselon IV yang jabatannya berganti menjadi seorang  Analis  Kebijakan  Muda  Ahli  sedangkan  tugas  tambahan  yang  melekat  juga  sebagai  Sub Koordinator untuk bidang khusus yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada jabatan lamanya.
Para  pejabat  fungsional  masih  menjalankan  tugas-tugas  pejabat  struktural,  tetapi  mereka  belum sepenuhnya menjalankan tugas-tugas pokok sebagai pejabat fungsional.
Persoalan  tersebut  diatas  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  Sekretariat  DPRD  secara keseluruhan,  sedangkan  tuntutan  capaian  target  tidak  bisa  diabaikan.  Sekretariat  DPRD  harus  tetap melaksanakan tugas dan fungsi utamanya untuk memberikan layanan terbaik dan dukungan kepada DPRD (Alim et al, 2021). Sesuai dengan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru  yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Tingkat  Kepuasan (Fasilitasi) Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Banjarbaru,  Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51  Tahun  2022  harus  diubah  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  efisiensi  tata  kelola  Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2023 ada beberapa Ketentuan yang diubah dalam  Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun  2022  menetapkan  kedudukan,  struktur  organisasi,  tugas  pokok,  dan  fungsi  serta  tata  kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 51), yaitu Ketentuan pada Pasal 3 diubah sehingga bunyinya menjadi : Pasal 3 ayat  (1) Susunan Organisasi  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  terdiri  dari:  a)  Sekretaris  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah; b) Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari: 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2.  Sub  Bagian  Program  dan  Keuangan;  3.  Sub  Bagian  Rumah  Tangga.  c)  Bagian  Persidangan  dan Perundang-undangan  terdiri  dari:  1.  Sub  Bagian  Persidangan  dan  Risalah;  2.  Sub  Bagian  Humas  dan Protokol;  3.  Sub  Bagian  Kajian  dan  Perundang-undangan.  d.  Bagian  Fasilitasi  Penganggaran  dan Pengawasan terdiri dari: 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan: 3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.
Pada  intinya  Peraturan  Wali  Kota  Banjarbaru  No.  5  Tahun  2023  telah  mengembalikan  seluruh jabatan fungsional hasil penyetaraan dalam jabatan struktural kembali. Dengan berlakunya Perwali tersebut di  atas  maka  kinerja  Sekretariat  DPRD  menjadi  meningkat  lebih  baik.    Pada  analisis  jabatannya,  para pejabat struktural yang baru dilantik menunjukkan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Jika pada saat menjadi pejabat fungsional yang juga merangkap sebagai sub koordinator dalam melaksanakan tugas ada keragu-raguan karena dianggap tidak sesuai dengan uraian tugas pada jabatan fungsional yang melekat.  Maka saat perwali No. 5 tahun 2023 diberlakukan, para pejabat struktural telah memiliki  uraian tugas serta deskripsi yang jelas, tugas dan fungsi yang dikerjakan menjadi lebih jelas secara aturan serta bisa dipertanggungjawabkan. Alur pelaksanaan kegiatan menjadi lebih jelas, siapa yang mengerjakan dan siapa yang mempertanggungjawabkan. Untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan pun menjadi lebih efektif dan efisien karena seorang pejabat struktural dalam susunan organisasi mempunyai staf pelaksana yang dapat  mendelegasikan  Sebagian  tugas  dan  fungsi  yang  sesuai  dengan  tupoksi  masing-masing  staf pelaksana (Maulana, 2022).
Kinerja organisasi sangat ditentukan dengan faktor sumber daya manusia yang professional dalam instansi  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  menjustifikasi  bahwa  SDM  memiliki  keterkaitan  dan  relevansi  kuat dalam  kinerja  Sekretariat  DPRD  kota  Banjarbaru.  Masih  perlu  peningkatan  siginifikan  dalam  kinerja  dan SDM Pegawai sehingga memiliki kemampuan yang adaftif terhadap kebutuhan kerja serta memunculkan
motiviasi  kuat  dalam  melaksanakan  kinerja  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  institusi.  Selain  itu  terdpaat factor  lainnya  yang  ditemukan  dalam  hasil  penelitian  yakni  kemampuan  dan  komitmen  pimpinan  dalam memotiviasi  serta  mengarahkan  pegawai  dalam  pencapaian  tujuan  dan  target  kinerja  yang  ditentukan sebelumnya.  Arahan  dan  bimbingan  yang  bersifat  teknis  namun  detail  dengan  uraian  tugas  yang  jelas sangat  diperlukan  dalam  peningkatan  kinerja.  Dengan  adanya  Peraturan  Walikota  terbaru  yang  memuat Tupoksi  secara  lebih  jelas  juga  membantu  para  pimpinan  dan  aparatur  DPRD  untuk  meklakusanakan secara lebih baik namun tetap sesuai aturan. Dengan adanya Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2023 ini menjadikan pemimpinan sebagai instrument penting dalam control dan evaluasi kinerja pegawai.
Dukungan  sistem  yang  jelas  tersebut  tentu  akan  meningkatkan  kinerja  secara  keseluruhan  serta menciptakan upaya-upaya lainnya dalam peningkatan fasilitas kinerja. Tugas yang dilaksanakan aparatur Sekretariat  DPRD  juga  sesuai  dengan  yang  ditargetkan  oleh  pimpinan  dan  instusinya.  Sarana  dan prasarana  selain  menunjang  tugas  juga  menciptakan  stimulan  motiviasi  yang  kuat  dengan  adanya kemudahan  bagi  aparatur  untuk  melaksanakan  pekerjaaan.  Faktor  penting  yang  lain  juga  diperhatikan pimpinan  adalah  harus  menciptakan  suasana  internal  institusi  Sekretariat  DPRD  yang  lebih  kondusif. Kondisi  lingkungan  internal  dalam  penelitian  menjustifikasi  bahwa  kondisi  tersebut  diperlukan  bagi kenyamanan  kerja.  Dengan  adanya  Peraturan  Walikota  Banjarbaru  tentang  SOTK  Sekretariat  DPRD  ini diharapkan mampu menciptkan kondusiivitas kinerja yang lebih baik dan mendukung.
Menurut  Hasibuan  (2011),  struktur  organisasi  ialah  penggambaran  mengenai  tipe  organisasi, pendepartemenan,  sistem  pimpinan,  bidangserta  relasi  kerja  serta  kedudukan  dan  wewenang  pejabat. Dengan  struktur  organisasi  yang  jelas  maka  Sekretariat  DPRD  bisa  menjalankan  beberapa  fungsi  pada struktur organisasi tersebut yaitu kesatu adanya kejelasan tanggung jawab. Maksud dari kejelasan adalah setiap pegawai bisa bertanggung jawab dan apa saja yang menjadi tanggung jawab.  Karena setiap pekerja memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  secara  totalitas.  Setiap  staf  pelaksana  bertanggung  jawab atas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya, dan akan melaporkan kepada atasan langsungnya, para Kepala  Sub  Bagian,  dan  Kepala  Sub  Bagian  akan  mempertanggungjawabkan  pekerjaan  kepada  Kepala Bagian.  Kemudian  para  Kepala  Bagian  akan  melaporkan  hasil  pekerjaan  bagiannya  kepada  Sekretaris DPRD.  Yang kedua adanya  Kejelasan  tentang  Kedudukan;  Mempunyai  kedudukan  yang  kelas,  berarti mulai  dari  staf  pelaksana  sampai  pada  Sekretariat  DPRD  masing-masing  memiliki  kedudukan  sesuai dengan jabatan yang melekat. Semua anggota organisasi dapat bekerja sama dalam hal komunikasi dan koordinasi  untuk  menyelesaikan  tugas  dan  fungsi  Sekretariat  DPRD.    Hal  yang ketiga adalah  Jalur Hubungan yang jelas; hal itu berarti dalam semua pekerjaan dan tanggung jawab yang dilaksanakan setiap pegawai pada Sekretariat DPRD kejelasan hubungan yang terlihat pada struktur organisasi, sehingga akan menjadi  lebih  produktif  dan  dapat  saling  memberikan  dukungan  dan  motivasi.  Dan  yang keempat jika struktur  organisasi  jelas  maka  bisa  menjalankan  fungsi  Uraian  kerja  yang  jelas;  uraian  tugas  yang  jelas kepada masing-masing individu sesuai dengan tupoksinya di dalam struktur organisasi sangat dibutuhkan pimpinan dalam memberi arahan, bimbingan serta evaluasi
Kinerja  ( performance ),  dalam  pengertian  menurut  Mahsun  (2006),  merupakan  tingkat  pencapaian dari program yang terimpelemntasi dengan baik pada visi misi tujuan dan sasaran kinerja institusi. Kinerja organisasi, menurut Wibowo (2010), didefinisikan sebagai efektivitas organisasi secara keseluruhan dalam
pemenuhuna  kelompok  dan  institsu  melallkui  pengukuran  dan  kinerja  yang  tersistem  dengan  baik  dan secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kinerja Sekretariat DPRD bisa dilihat jika memiliki kriteria/target  keberhasilan  yang  ingin  dicapai  dan  sudah  ditetapkan  (Nanda  &  Darwanis,  2016).  Target adalah  berupa  tujuan  tertentu  yang  dituliskan  pada  sasaran  strategis  SKPD  (Fajrin  et  al,  2021). Sebagaimana  diketahui  dan  dijelaskan  diatas  bahwa  Indikator  Kinerja  Utama  Sekretariat  DPRD  Kota Banjarbaru  adalah  memberikan  kepuasan  atas  pelayanan  dan  fasilitasi  yang  diberikan  kepada  DPRD dengan kompetensi kerja yang sesuai.
Kompetensi  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  Sekretariat  DPRD  Kota  Banjarbaru. Artinya  kinerja  Pegawai  Sekretariat  DPRD  Kota  Banjarbaru  meningkat  dengan  kompetensi  yang  dimiliki lembaganya tinggi dan menjadikan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru nyaman dalam bekerja dan dapat  meningkatkan  kinerjanya.  Selain  itu,  dalam  Peraturan  Walikota  terbaru,  aspek  komunikasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Artinya kinerja Pegawai Sekretariat  DPRD  Kota  Banjarbaru  semakin  meningkat  apabila  terjalin  komunikasi  yang  baik,  karena komunikasi  dapat  meningkatkan  semangat  kerja  Pegawai  Sekretariat  DPRD  Kota  Banjarbaru  dalam melaksanakan  pekerjaannya.  Semakin  tinggi  komunikasi  seorang  pegawai  Sekretariat  DPRD  Kota Banjarbaru  pada  suatu  instansi  maka  akan  semakin  tinggi  pula  kinerjanya  dalam  menjalankan pekerjaannya di instansi tersebut.
Komitmen  pimpinan  institusi  memiliki  implikasi  baik  bagi  kinerja  Sekretariat  DPRD.  Artinya  kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru semakin meningkat apabila komitmen organisasi pada instansi tersebut  sangat  baik  dan  baik,  sehingga  menjadikan  Pegawai  Sekretariat  Kota  Banjarbaru  menjadi semangat dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Dan komitmen organisasi yang baik akan mendorong kinerja yang tinggi.

## SIMPULAN
Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kota  Banjarbaru  dalam  melaksanakan  fungsi  dan  tanggung  jawabnya sebagai birokrat sangatlah penting dalam memberikan pelayanan atau fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Banjarbaru. Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2023 telah mengembalikan seluruh jabatan fungsional hasil penyetaraan dalam jabatan struktural Kembali. Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 Sekretariat DPRD bisa berkinerja maksimal dengan pencapaian target SKPD sesuai  dengan  sasaran  strategis  dan  Indikator  Kinerja  Utama.    Hal  tersebut  dikarenakan;  1)  adanya kejelasan  tanggung  jawab;  2)  memiliki  kedudukan  yang  jelas;  3)  mempunyai  jalur  hubungan  yang  jelas; serta 4) Tugas dan fungsi masing-masing sudah diuraikan dengan jelas (job deskripsi).
Sebagai  bagian  dari  salah  satu  Organisasi  Perangkat  Daerah,  maka  sudah  seharusnyalah Sekretariat  DPRD  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  sudah  diamanatkan  dalam  Peraturan  Wali Kota yang berlaku. Dalam hal tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dimana Indikator Kinerja  Utamanya  adalah  memfasilitasi  tugas  dan  fungsi  DPRD  agar  bisa  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  sebagai  seorang  legislator,  maka  sudah  seyogyanyalah  Sekretariat  DPRD  bisa  memberikan layanan  dan  fasilitasi  yang  terbaik  bagi  seluruh  pimpinan  dan  anggota  DPRD.  Agar  kinerja  Sekretariat DPRD  bisa  mencapai  target  dan  maksimal  sudah  semestinya  untuk  juga  selalu  meningkatkan  kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia, dan didukung oleh sumber daya yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Alim, A. S., Salmawati, S., & Rahmawati, D. E. 2021. Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang). Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 7(1), 30-43.
Elcaputera,  A.  2021.  Kewenangan  pengawasan  pemerintah  provinsi  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  kabupaten/kota  berdasarkan  undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang pemerintahan daerah. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 6(1), 22-38.
Eliza,  Y.,  Yasmin,  W.I.,  Oktora,  C.  and  Ningrum,  F.,  2021.  The  Effect  of  Organizational  Competence, Communication,  and  Commitment  on  the  Performance  of  Secretariat  Employees  of  the  Regional People's Representative Board (DPRD) of West Sumatra Province. Asian Journal of Social Science and Management Technology. Volume 3, Issue 6 .
Engkus,  E.  2016.  Analisis  Struktur  Organisasi  Sekretariat  Dprd  Provinsi  Jawa  Barat. Analisis  Struktur Organisasi Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat, 1-73. Tesis. UIN Sunang Gunung Jati. Cirebon
Fajrin,  I.  H.,  Hakim,  L.,  &  Febriantin,  K.  2021.  Analisis  kinerja  pegawai  sekretariat  dprd. Jurnal Manajemen, 13(2), 332-337.
Gulo, F., Lase, D., Waruwu, M. H., & Zebua, E. 2023. Peranan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi DPRD:  Studi  Kasus  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Nias. Jurnal  Manajemen  Dan  Ekonomi Bisnis , 1(1), 1-11.
Hasibuan, Malayu S.P, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Askara
Irawan,  A.,  2023.  Performance  Professionalism  Employee  Secretariat  Regional  People's  Representative Council (DPRD) Cimahi City. Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi , 1(02), pp.93-102.
Juru,  N.A.,  2020.  Analisis  Struktur  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA ), 4(2), pp.408- 421.
Mahardita, H. R. 2017. Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. EJournal Ilmu Pemerintahan , 5(1), 133-144.
Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE.
Maulana, R. Y. 2022. Collaborative Digital Transformation Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2), 263-277.
Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D., .Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto,  S.  2016.  Pendekatan  Partisipatif:  Implementasi  Perencanaan  Pembangunan. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Vol. 6, Issue August).
Nanda, R., & Darwanis, D. 2016. Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah (Studi  Deskriptif  pada  Dinas  DPKKD  Kabupaten  Aceh  Selatan). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi, 1(1), 327-340.
Noya, A., Tulusan, F., & Tampongangoy, D. 2021. Kinerja Sekretariat Dprd Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administrasi Publik , 7 (107).
Peraturan  Daerah  Nomor  10  tahun  2008  tentang  Pembentukan,  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan  Wali  Kota  Banjarbaru  Nomor  51  tahun  2022  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
Peraturan Wali Kota Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
Pidesia,  Abdullah  Karim,  Bambang  Irawan,  2016.    Analisis  Kinerja  Organisasi  Sekertariat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Administrative Reform , 4 (1), pp.70-79.
Rasyid,  A.,  Satispi,  E.  and  Samudra,  A.A.,  2022.  The  Performance  Of  Legislative  Secretariat  Services: Perspective Of The New Public Service. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik , 7(2), pp.145-159.
Sellang, K., Jamaluddin, D. H., & Mustanir. 2022. Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya. Penerbit Qiara Media.
Sryana,  Y.  2021. Analysis  Tugas  Dan  Fungsi  Bidang  Persidangan  Di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Pelalawan . Doctoral dissertation . Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
Sukmawati,  M.  2016.  Etika  birokrasi  pada  bagian  perundang-undangan  di  sekretariat  dewan  perwakilan rakyat daerah kabupaten sigi. E Jurnal Katalogis , 4(7), 169–180.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wahyono, E. 2019. Peranan Dprd Kabupaten Probolinggo Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 7(1), 53-74.
Wibowo, 2011 . Manajemen Kinerja. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Zamzam, F. 2015. Good Governance Sekretariat DPRD. Deepublish. Yogyakarta.

## PROFIL SINGKAT
Asmarabia lahir di Pagatan, 08 Februari 1980. Menyelesaikan Pendidikan di SMUN 1 Kusan Hilir Pagatan, Kabupaten  Tanah  Bumbu  dan  S1  Fakultas  Pertanian  Jurusan  Hama  Penyakit  Tumbuhan  di  Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat pada 2023. Pekerjaan dan aktivitas lainnya sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Pemerintah  Kota  Banjarbaru  dan  ditempatkan  di  Sekretariat  DPRD Kota  Banjarbaru  (2021  –  sekarang).  Selain  itu  juga  pernah  pernah  bekerja  di  Dinas  Pertanian  dan Kehutanan  Kota  Banjarbaru    (2004  -  2005)  serta  Kecamatan  Landasan  Ulin  Kota  Banjarbaru    (2005  - 2021).