## Peranan Aspek Lingkungan dalam Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas

## Role of Environmental Aspects in Infrastructure & Facility Asset
Management
Mohammad Razif 1,a)
1) Jurusan Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), Surabaya.
Koresponden : a) razif@itats.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  peranan  aspek  lingkungan  dalam Manjemen Aset  Infrastruktur, penelitian ini dilakukan dengan  menguraikan pengertian aspek  dan  dampak  lingkungan,  jenis  kegiatan  pembangunan  dan  pengoperasian infrastruktur  beserta  fasilitasnya  yang  menimbulkan  dampak  lingkungan.  Suatu  aspek lingkungan hidup penting adalah aspek lingkungan hidup yang memiliki satu atau lebih dampak  lingkungan  hidup  penting.  Dampak  lingkungan  hidup  sendiri  diartikan perubahan  pada  lingkungan,  baik  yang  merugikan  atau  menguntungkan  keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh aspek lingkungan suatu organisasi. Kegiatan manajemen aset infrastruktur dan fasilitasnya merupakan kegiatan yang secara umum menimbulkan dampak  lingkungan  sehingga  perlu  menyusun  amdal  atau  UKL-UPL  sesuai  dengan penting  atau  tidaknya  dampak  lingkungan  yang  akan  ditimbulkannya.  Untuk  kegiatan manajemen  aset  infrastruktur  dan  fasilitasnya  yang  sudah  dan  sedang  beroperasi  tapi belum  memiliki  izin  lingkungan,  masih  perlu  menyusun  DELH  (Dokumen  Evaluasi Lingkungan  Hidup)  atau  DPLH  (Dokumen  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup)  sesuai dengan  penting  tidaknya  dampak  lingkungan  yang  sudah  dan  sedang  berlangsung. Pelaksanan  dokumen  amdal,  UKL-UPL,  DELH,  DPLH  perlu  dilaporkan  dengan membuat  pelaporan  setiap  6  bulan  sekali  ke  Dinas  Lingkungan  Hidup  di Kabupaten/Kota/Propinsi  atau  ke  Kementerian  Lingkungan  Hidup  disesuaikan  dengan kewenangannya masing-masing.
Kata Kunci :  manajemen  aset  infrastruktur  &  fasilitas,  aspek  lingkungan,  dampak lingkungan, RKL, RPL.

## PENDAHULUAN
Infrastruktur  dan  Fasilitas  merupakan  Prasyarat  Dasar  bagi  Pembangunan  dan Pertumbuhan. Keduanya bukan obyek sederhana dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain  itu,  keterkaitan  keduanya  dengan  Aspek  Lingkungan  sangat  penting.  Oleh  karena  itu keduanya harus dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  (Soemitro  &  Suprayitno  2018;  Suprayitno  &  Soemitro  2018).  Uraian  mengenai keharusan  unutk  dikenakan  Analisi  Dampak  Lingkungan  bagi  Infrastruktur  &  Fasilitas dengan  Lingkungan  belum  dibahas  secara  cukup  dalam  JMAIF.  Oleh  karena  itu  diperlukan uraian mengenai hal tersebut.
Analisis  mengenai  dampak  lingkungan  hidup  (amdal)  adalah  metode  ilmiah  dari  ilmu lingkungan yang multi disiplin dan telah dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan  banyak  Perguruan  Tinggi  di  Indonesia  untuk  dapat  mengevaluasi  besar  dan  pentingnya dampak  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  aktifitas  pembangunan  di  segala  sektor,  termasuk
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, No. 2, September 2018
sektor  pembangunan  infrastruktur  dan  fasilitasnya.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  dampak  ini setiap  pemrakarsa  rencana  kegiatan  dapat  membandingkan  secara  ekonomi  berapa  besarnya upaya  mengelola  dan  memantau  dampak  lingkungan  hidup  (biaya  RKL  dan  RPL)  dengan manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan proyek. Jika manfaat (benefit) dari kegiatan proyek lebih kecil dari biaya (cost) untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup, maka proyek  infrastruktur  dan  fasilitasnya  sebaiknya  seawal  mungkin  dinyatakan  tidak  layak lingkungan  dan  tidak  mendapat  izin  lingkungan,  sehingga  tidak  perlu  dibangun,  dan  hal  ini berlaku  sebaliknya.  Dampak  lingkungan  hidup  dari  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  dan fasilitasnya  saat  ini  sudah  sangat  mudah  diprakirakan  besarnya  dengan  berbagai  metode prakiraan  dampak  baik  secara  formal  maupun  informal  (Fandeli,  2000).  Misalnya  secara informal bisa diprakirakan besarnya dampak dengan melakukan analogi  pada proyek sejenis yang sudah dibangun, meskipun tidak selalu tepat karena adanya perbedaan rona lingkungan antar lokasi proyek yang akan menghasilkan dampak yang berbeda. Dampak yang umumnya terjadi  adalah  timbulnya  pencemaran  terhadap  media  lingkungan  seperti  pencemaran  air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan dampak pada kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 13/2011 (Anonim, 2011) sangat membantu pemrakarsa kegiatan atau konsultan amdal untuk menghitung kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan.  Media  lingkungan  yang  terkena  dampak  bisa  dalam  skala  kecil  sampai  besar. Sebagai  contoh  pembangunan jalan raya antar kabupaten atau antar propinsi  di Sumatra dan Kalimantan bisa berdampak kerusakan pada ekosistem gambut. Demikian pula pembangunan jalan  raya,  bandara,  atau  bendungan  di  Sulawesi  dan  Papua  bisa  berdampak  kerusakan  pada ekosistem  hutan  yang  dibebaskan  untuk  keperluan  infrastruktur  dan  fasilitasnya.  Dengan mengelola  dan  memantau  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  pembangunan  infrastruktur  dan fasilitasnya,  maka  pengoperasian  infrastruktur  dan  fasilitas  dapat  mengikuti  konsep  strategi pembangunan yang berkelanjutan (Yakin, 1997; Alshuwaikhat, 2005; Jay S. et al , 2007).

## METODE PENELITIAN
Karena tujuan penelitian ini adalah  untuk memahami peranan aspek lingkungan dalam Manjemen Aset Infrastruktur, penelitian ini dilakukan dengan menguraikan pengertian aspek dan dampak lingkungan, jenis kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur beserta fasilitasnya  yang  menimbulkan  dampak  lingkungan  yang  akan  ditimbulkan  oleh pembangunan  dan  serta  rencana  pengelolaan  dan  pemantauan  dampak  yang  perlu  disusun untuk mengantisipasi dampak lingkungan yang akan terjadi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian aspek dan dampak lingkungan hidup
Menurut  definisi  SNI  ISO  14001  (BSN,  2015),  aspek  lingkungan  hidup  adalah  unsur kegiatan  atau  produk  atau  jasa  dari  organisasi  yang  berinteraksi  atau  dapat  berinteraksi dengan lingkungan. Suatu aspek lingkungan penting adalah aspek lingkungan yang memiliki satu atau lebih dampak lingkungan penting. Dampak lingkungan sendiri diartikan perubahan pada  lingkungan,  baik  yang  merugikan  atau  menguntungkan  keseluruhan  atau  sebagian disebabkan oleh aspek lingkungan suatu organisasi.
Menurut  Undang-undang  32/2009  (Anonim,  2009),  lingkungan  hidup  adalah  kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia. Dampak lingkungan  hidup  adalah  pengaruh  perubahan  pada  lingkungan  hidup  yang  diakibatkan  oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), adalah  kajian  mengenai  dampak  penting  suatu  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan upaya pengelolaan lingkungan
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, No. 2, September 2018
hidup  dan  upaya  pemantauan  lingkungan  hidup  (UKL-UPL)  adalah  pengelolaan  dan pemantauan  lingkungan  hidup  terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  tidak  berdampak penting  terhadap  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Dalam  penyusunan  amdal  ini  tim  studi  perlu  melibatkan  masyarakat  dan  kegiatan  ini dapat dilakukan melalui  pengumuman lewat media seperti koran, radio dan sebagainya   dan melalui tatap muka dalam acara konsultasi  publik. Hasil pelibatan masyarakat akan menjadi input untuk proses pelingkupan yang merupakan fase penting dalam studi amdal (Momtaz S., 2002). Prosedur  pelibatan  masyarakat  dalam  proses amdal harus mengacu pada peraturan perundang-undangan  seperti  Peraturan  Pemerintah  27/2012  (Anonim,  2012a)  dan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  17/2012  (Anonim,  2012d).  Tidak  semua  proses  partisipasi masyarakat dalam amdal berjalan sempurna, Toro J. et.al (2009) menulis bahwa di Kolombia, partisipasi masyarakat dalam proses amdal sangat diskriminatif karena konsultasi hanya untuk penduduk  asli,  jika  proyek  itu  memang  secara  langsung  mempengaruhi  wilayah  di  mana mereka tinggal. Sisa penduduk lainnya, partisipasinya berkurang sehingga tidak memperoleh informasi  yang  lengkap  tentang  rencana  proyek.  Partisipasi  masyarakat  yang  tidak  efektif ditemui di Pakistan (Nadeem O & Hameed R., 2008) dan di Amerika peningkatan partisipasi tidak  menjamin  hasil  yang  lebih  baik  dalam  pengelolaan  lingkungan  (Hourdequin  M. et  al , 2011).  Penguatan  prosedur  partisipasi  masyarakat  dijumpai  di  Inggris  dengan  penerapan dalam bentuk konvensi (Hartley & Wood, 2005). Di Indonesia proses partisipasi masyarakat dalam  amdal  juga  belum  berjalan  sempurna.  Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  17/2012  (Anonim,  2012d)  tidak  semua  masyarakat  terkena dampak dilibatkan dalam sosialisasi dan konsultasi publik, pelibatannya melewati mekanisme perwakilan.  Dalam  sidang  komisi  penilai  amdalpun  masyarakat  yang  terkena  dampak  hadir lewat  mekanisme  perwakilan  (masyarakat  menunjuk  wakil  yang  akan  mengikuti  sidang komisi  penilai  amdal).  O’Faircheallaigh  C  (2009)  berargumen  bahwa  model  partisipasi masyarakat perlu juga memperhatikan bahwa interaksi yang terjadi dapat dalam bentuk yang berbeda-beda,  dan  fakta  bahwa  partisipasi  masyarakat  menimbulkan  isu  mengenai  kendali atas pengambilan keputusan yang umumnya tidak tunduk pada resolusi, tetapi harus dikelola melalui  proses  perundingan  (negosiasi).  Di  Indonesia  prosesnya  hampir  sama,  umumnya masyarakat  yang  terkena  dampak  menunjuk  wakil-wakil  mereka  dalam  tim  yang  akan bernegosiasi  dengan  pihak  pemrakarsa  untuk  proses  kompensasi,  pemanfaatan  tenaga  kerja lokal,  program-program  CSR  (corporate  social  responsibility)  dan  sebagainya.  Peningkatan partisipasi  masyarakat  ini  di  negara  berkembang  memang  perlu  di  tingkatkan  dari  waktu  ke waktu (Jarvis & Younger, 2000; Saarikoski, 2000; Opoku, 2001).

## Jenis Kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan
a. Kegiatan yang masih tahap perencanaan (belum berlangsung)
Suprayitno dan Soemitro (2018) memberi 4 contoh infrastruktur, yaitu  dam, road, solid  waste  yard,  dan  low  cost  rental  aparment,  sedangkan  menurut  Peraturan  Menteri Lingkugan  Hidup  5/2012  (Anonim,  2012b)  ada  cukup  banyak  kelompok  infrastruktur dan  fasilitas  yang  masuk  kategori  wajib  amdal  beserta  alasan  ilmiah  khusus,  seperti yang sudah diringkaskan di Tabel 1.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, No. 2, September 2018
Tabel 1. Jenis Kegiatan Yang Wajib Amdal beserta alasan ilmiah khususnya
No   Jenis Kegiatan Skala/ Besaran Alasan Ilmiah Khusus 1 Pembangunan jalur kereta api dengan atau tanpa stasiunnya a. Pada permukaan tanah
b. Dibawah permukaan tanah
c. Diatas permukaan tanah >25 km Semua besaran >5km Berpotensi dampak emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan gas, listrik, air minum, telkom, perubahan kestabilan tanah, land subsidence dan air tanah 2 Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan >5ha Berpotensi dampak emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang dan dampak sosial 3 Pembangunan pelabuhan
dengan salah satu fasilitas: a. Demaga dengan konstruksi sheet pile atau open pile Panjang Luas b. Dermaga dengan konstruksi massif
c. Penahan gelombang dan/
atau pemecah gelombang Panjang
d. Fasilitas terapung >200m >6000 m 2
Semua besaran >200 m >10.000 DWT a. Berpotensi dampak perubahan arus pantai / pendangkalan dan sistem hidrologi,
ekosistem, kebisingan, mengganggu proses alamiah di daerah pantai (coastal processes)
b. Berpotensi dampak terhadap ekosistem,
hidrologi, garis pantai dan batimetri, mengganggu proses alamiah yang terjadi
di derah pantai c. Berpotensi dampak emisi, gangguan lalu lintas, aksesbilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, sosial dan keamanan d. Berpotensi dampak gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, mengganggu proses alamiah di daerah pantai, saat bongkar muat minyak mentah menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak 4. Pembangunan Bandar udara untuk fixed wing beserta fasilitasnya
- Landasan pacu, Panjang
- Terminal penumpang atau
terminal kargo, Luas Semua pembangunan Bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui > 1.200 m
> 10.000 m2
Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat maupun udara, menimbulkan dampak sosial, dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara dan bau yang dapat mengganggu kesehatan, mengubah bentuk lahan dan bentang alam
No   Jenis Kegiatan Skala/ Besaran Alasan Ilmiah Khusus 5 Pembangunan Bendungan/ Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya
1. tinggi; atau
2. daya tampung waduk, atau 3. luas genangan >  15 m > 500.000 m3 > 200 ha
> 1 > > > 5 > > m
Berpotensi menimbulkan dampak jika terjadi failure maka akan menimbulkan bencana banjir,
kegagalan bendungan pada daya tampung ≥ 500.000 m3,
pengadaan tanah tapak bendungan dan daerah genangan waduk memerlukan pembebasan kawasan relatif luas dan menyangkut kehidupan penduduk dan ekosistem, mempengaruhi pola iklim mikro kawasan disekitarnya dan ekosistem hulu dan hilir bendungan/ waduk 6 Daerah Irigasi
a. pembangunan baru dengan luas
b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok) = 3.000 ha > 1.000 ha > 500 ha
a. Berpotensi mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan, mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, pembebasan
lahan yang besar berpotensi menimbulkan dampak sosial
b. Berpotensi menimbulkan dampak perubahan ekosistem kawasan, bangunan tambahan berpotensi mengubah ekosistem yang ada. mobilisasi manusia
menimbulkan dampak social, perubahan
neraca air
c. Memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup banyak, Perubahan Tata Air.
7 Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: - Jarak dihitung tegak lurus pantai > 500 m Berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. Gelombang pasang laut
(tsunami ) di Indonesia berpotensi menjangkau kawasan sepanjang 500 m dari tepi pantai, sehingga diperlukan kajian khusus 8 Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir a. Kota besar/metropolitan
- Panjang, atau
- Volume pengerukan
b. Kota sedang - Panjang, atau > 5
k m > 5 km > 500.000m3 >  10 km Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan.
Mobilisasi alat besar dapat Menimbulkan gangguan dan dampak. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run – off)
No   Jenis Kegiatan Skala/ Besaran Alasan Ilmiah Khusus - Volume pengerukan
c. Pedesaan
- Panjang, atau
- Volume pengerukan
> 500.000m3
>  15 km
> 500.000m3 9 Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha):
a. di kota metropolitan/besar panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau Luas pengadaan lahan
b. di kota sedang panjang jalan dengan luas
lahan pengadaan lahan; atau Luas pengadaan lahan c. di pedesaan
panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau Luas pengadaan lahan = 5 km dengan pengadaan lahan >10 ha 30 ha = 5 km dengan pengadaan lahan >20 ha =  30 ha = 5 km dengan pengadaan lahan >30 ha = 40 ha a. Luas wilayah kegiatan operasi produksi
berkorelasi dengan luas penyebaran dampak. Memicu alih fungsi lahan beririgrasi teknis menjadi lahan permukiman dan industry. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi,
gangguan visual dan dampak social
b. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak social, alih fungsi lahan
c. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan
getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak social, alih fungsi lahan 10 Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan
pengadaan lahan (di luar rumija):
a. Di kota metropolitan/besar
b. D kota sedang
c. Pedesaan
Skala/ besaran idem uraian jalan tol diatas Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial 11 Persampahan a. Pembangunana TPA sampah domestikdengan system controlled landfill / sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya -luas kawasan TPA, atau -kapasitas total >10 ha =100.000 ton a. Penyesuaian terhadap luas kawasan TPA dengan daya tampung TPA. Perubahan
paradigma dari tempat pembuangan/penampungan akhir menjadi tempat pengolahan akhir. UU 18/2008 tentang pengelolaan sampah dimana konsep 3R menjadi bagian deskripsi kegiatan Amdal TPA. Bukan lagi “open dumping” tapi sebagi tempat pengolahan
No   Jenis Kegiatan Skala/ Besaran Alasan Ilmiah Khusus b. TPA di daerah pasang surut - luas landfill, atau
-kapasitas total
c. Pembangunan transfer
station-kapasitas
d. Pembangunan instalasi
pengolahan sampah terpadu- kapasitas e. Pengolahan dengan insinerator- kapasitas f. Composting plant -kapasitas Semua kapasitas / besaran >500 ton/hari >500 ton/hari Semua kapasitas >500 ton/hari
akhir, sehingga ada composting dan landfill gas (waste to energy) untuk incinerator biasanya untuk kapasitas yang kecil (<100 ton per hari) prosesnya kurang sempurna sehingga dampaknya dapat lebih penting
b. Pengaturan TPA ini lebih ketat dari pada di wilayah lain. Secara teknis, daerah pasang surut tidak direkomendasikan untuk menjadi lahan TPA. Tetapi untuk beberap wilayah yang tidak punya pilihan wilayah lain maka tetap dapat
diperbolehkan membangun TPA di daerah pasang surut
c. Lokasi transfer station pada umumnya terletak di dalam atau di pinggiran kota dan dibangun pada luas lahan yang
terbatas
d. Guna mendorong minat swasta/ masyarakat
e. Pengolahan sampah domestik berapapun kapasitasnya harus dilengkapi dengan amdal karena saat ini sampah domestic
masih tercampur dengan limbah B3 f. Kapasitas composting plant diperbesar untuk mendorong minat swasta / masyarakat dalam komposting 12 Air Limbah Domestik a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau
- Kapasitasnya
b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas penunjangnya >2 ha >11m 3 /hari
>3 ha >2,4 ton/hari
a. Setara dengan layanan untuk 100.000 orang.Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual.
b. Setara dengan layanan untuk100.000 orang
No   Jenis Kegiatan Skala/ Besaran Alasan Ilmiah Khusus - Luas, atau
- Beban organik
c. Pembangunan sistem
perpipaan air limbah, luas layanan, atau -Luas layanan, atau -Debit air limbah >500 ha >16.000 m 3 /hari c. Setara dengan layanan 100.000 orang. Setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah. Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi 13 Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman a. Kota besar/ metropolitan panjang b. Kota sedang, panjang >5 km >10 km Berpotensi menimbulkan ganggun lalu lintas kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, pertambahan aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat 14 Jaringan air bersih di kota besar / metropolitan
a. Pembangunan jaringan
distribusi-Luas layanan
b. Pembangunan jaringan transmisi-panjang >500 ha >10km Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air Konflik sosial pemakaian air di sepanjang jaringan pipa 15 Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukimam dengan pengelola tertentu:
a. Kota Metropolitan, luas
b. Kota besar, luas
c. Kota sedang dan kecil, luas d. Untuk keperluan settlement transmigrasi >25 ha >50 ha >100 ha >2000 ha Analisis teknis,melipui: Tingkat pembebasan lahan, Daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar, Tingkat kebutuhan ar seharai-hari, Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukimn, Efek pembanguan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas), KDB (Koefisien dasar bangunan) dan
KLB (koefisien luas bangunan), Peningkatan air larian (run-off) yang mengakibatkan banjir dihilirnya. 16 Reklamasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dengan
a. Luas area reklamasi
b. Volume material urug, atau
c. Panjang reklamasi >25 ha >500.000 m 3 >50 m (tegak lurus ke arah laut dan garis pantai Berpotensi menimbulkan dampak a. Hidrooseanografi, meliputi pasang surut, arus, gelombang dan sedimen dasar laut
b. Hidrologi, meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai atau saluran, dan air limpasan.
c. Batimetri, meliputi kontur kedalaman dasar perairan
d. Topografi, meliputi kontur permukaan
No   Jenis Kegiatan Skala/ Besaran Alasan Ilmiah Khusus daratan e. Geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai f. Geoteknik, meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah g. Dampak sosial 17 Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan Volume >500.000 m 3 a. Mengubah bentang alam b. Longsor dan peningkatan run-off dan banjir 18 Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - Debit - pengambilan >250l/detik, ini setara dengan kebutuhan air bersih 250.000 orang Kalau berdasarkan kapasitas 250 l/detik, itu setara dengan (sambungan ke pelanggan)
250.000 orang dengan asumsi 1 lt/det/orang atau 86,4 lt/orang/hari, dengan asumsi per SL untuk 6 orang, akan memenuhi kebutuhsn 250.000 penduduk, Potensi konflik
penggunaan air dengan pengguna air lainnya, gangguan neraca air 19 Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam) >50 liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 ha Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah (land subsidence), intrusi air laut/asin (salt water intrusion) dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar. 20 Pembangunan bangunan gedung - luas lahan, atau - bangunan >5 ha >10.000 m 2 Besaran diperhitungkan berdasarkan: a. Pembebasan lahan
b. Daya dukung lahan
c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari
d. Limbah yang dihaslkan e. Efek terhadap lingkungan sekitar (getaran,
kebisingan, polusi udara, dan lain-lain)
f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan
KLB (koefisien luas bangunan) g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota
yang memiliki kepadatan tinggi)
i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement meyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air
sekitar
j. Bangkitanpergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja
No   Jenis Kegiatan Skala/ Besaran Alasan Ilmiah Khusus yang besar. k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. l. Produksi sampah, limbah domestik m. Genangan/banjir lokal
Berdasarkan  Tabel  1  diatas,  kegiatan  manajemen  aset  infrastruktur  dan  fasilitasnya merupakan  kegiatan  yang  menimbulkan  dampak  lingkungan  pada  komponen  lingkungan fisik-kimia,  biologi,  sosekbud,  dan  kesmas,  sehingga  setiap  rencana  kegiatan  yang menyangkut  manajemen  aspek  infrastruktr  dan  fasilitasnya  secara  umum  perlu  menyusun amdal  untuk  yang  masuk  kategori  penting  dan  menyusun  UKL-UPL  untuk  yang  tidak berdampak  penting,  yang  skala/besaran  lebih  kecil  dari  skala/besaran  untuk  amdal.  Jenis kegiatan  yang  wajib  UKL-UPL  umumnya  ditetapkan  dengan  keputusan  Gubernur.  Tim penyusun studi amdal yang telah memenuhi persyaratan kompetensi minimal 1 KTPA (Ketua Tim  Penyusun  Amdal)  dan  2  ATPA  (Anggota  Tim  Penyusun  Amdal)  akan  menyusun dokumen KA-Andal, Andal, RKL-RPL dengan mengacu ke PermenLH 16/2012 dan teori dari literatur  yang  terkait  (Pischke  F.  &  Cashmor  M.,  2006;  Fandeli,  2000;  Mariott,  B.B.,1997). Dokumen  KA-Andal  dinilai  oleh  Komisi  Penilai  Amdal  (KPA)  yang  sudah  mempunyai lisensi.  Penilaian  amdal  juga  umum  dilakukan  di  banyak  negara  (Sandham  L.A et  al ,  2011; Runhaar H et al , 2012; Panigrahi J.K & Amirapu S., 2012),  Dokumen Andal, RKL-RPL yang disusun  berdasarkan  KA-Andal  juga  dinilai  oleh  Komisi  Penilai  Amdal  sebelum  diterbitkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKLH) dan Izin Lingkungan. Memang harus diakui tidak semua dokumen amdal mutunya bagus (Heinma K & Poder T, 2010), termasuk di Indonesia. Peran para pakar dalam Komisi Penilai Amdal (KPA) ssngat menentukan kualitas dari dokumen amdal.

## b. Kegiatan yang sudah dan sedang berlangsung (tahap operasi)
Sampai  tahun  2018  masih  banyak  Infrastruktur  dan  Fasilitasnya  yang  sudah beroperasi  di  Indonesia  yang  belum  mempunyai  Izin  Lingkungan  karena  belum mempunyai dokumen lingkungan baik berupa dokumen amdal maupun dokumen UKL- UPL.  Dokumen  lingkungan  mempunyai  peranan  penting  untuk  dapat  menanggulangi dan  memantau  dampak  lingkungan  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan  Infrastruktur  dan Fasilitasnya.  Karena  sudah  memasuki  tahap  operasi,  maka  dampak  lingkungan  yang terjadi  umumnya  sudah  bisa  diukur  besar  dan  pentingnya.  Oleh  sebab  itu  sistimatika dokumen  lingkungan  untuk  kegiatan  yang  sudah  beroperasi  berbeda  dengan  dokumen lingkungan  untuk  kegiatan  yang  masih  dalam  taraf  rencana.  Metode  evaluasi  dampak pada  kegiatan  yang  sudah  dan  sedang  berlangsung  ini  dikenal  sebagai  metode  Audit Lingkungan.  Untuk  kegiatan  yang  masuk  kategori  amdal,  perlu  menyusun  DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) dan untuk kegiatan yang masuk kaegori UKL- UPL  perlu  menyusun  DPLH  (Dokumen  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup).  Rujukan untuk penyusunan kedua jenis dokumen ini mengacu ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan No P.102/2016.

## Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
Menurut  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  16/2012  Rencana    Pengelolaan Lingkungan  Hidup  selanjutnya  disebut  RKL adalah upaya penanganan dampak lingkungan yang  ditimbulkan  dari  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan,  sedangkan  Rencana    Pemantauan Lingkungan    Hidup    selanjutnya    disebut    RPL  adalah  upaya  pemantauan  komponen lingkungan  hidup  yang  terkena  dampak  dari  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan.  RKL-RPL
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, No. 2, September 2018
harus  memuat  mengenai  upaya  untuk  menangani  dampak  dan    memantau    komponen lingkungan    hidup    yang    terkena    dampak  terhadap    keseluruhan    dampak,    bukan    hanya dampak  yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik dalam Andal,  namun  juga    untuk    beberapa    dampak    yang    disimpulkan  sebagai    bukan    dampak penting,  namun  tetap  memerlukan  dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak lingkungan  hidup  lainnya),    maka    tetap    perlu    disertakan    rencana    pengelolaan    dan pemantauannya dalam RKL-RPL, seperti diperlihatkan di Gambar1.
Gambar 1 . Dampak-dampak lingkungan yag tercantum dalam RKL-RPL (Anonim, 2012c)

## Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup
RKL  memuat  upaya-upaya  mencegah,  mengendalikan  dan menanggulangi  dampak penting  lingkungan  hidup  dan  dampak lingkungan  hidup  lainnya  yang  bersifat  negatif dan    meningkatkan  dampak  positif  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  suatu  rencana  usaha dan/atau  kegiatan.  Dalam  pengertian  tersebut  upaya  pengelolaan lingkungan  hidup  antara lainmencakup  kelompok  aktivitas  sebagai berikut:
a.  Pengelolaan  lingkungan  yang  bertujuan  untuk  menghindari  atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup;
b.  Pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  bertujuan  untuk menanggulangi, meminimisasi, atau  mengendalikan  dampak  negatif  baik  yang  timbul  pada  saat  usaha  dan/atau kegiatan; dan/atau
c.  Pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  bersifat  meningkatkan  dampak  positif  sehingga dampak  tersebut  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  baik  kepada  pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.
Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi Andal dan dampak lingkungan  hidup  lainnya,  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  dirumuskan  dapat menggunakan  salah  satu  atau  beberapa  pendekatan    lingkungan    hidup    yang    selama    ini dikenal  seperti: teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.

## Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup
Pemantauan    lingkungan    hidup    dapat    digunakan    untuk    memahami  fenomena- fenomena  yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau
bahkan  regional;  tergantung  pada  skala  masalah  yang  dihadapi.  Pemantauan    merupakan kegiatan    yang   berlangsung   secara  terus-menerus,  sistematis  dan  terencana.Pemantauan dilakukan    terhadap  komponen  lingkungan  yang  relevan  untuk  digunakan  sebagai  indikator untuk mengevaluasi penaatan (compliance), kecenderungan (  trendline)  dan    tingkat    kritis (critical  level)  dari  suatu  pengelolaan  lingkungan hidup. Ada  beberapa  faktor  yang  perlu diperhatikan    dalam    merumuskan  rencana  pemantauan  lingkungan  dalam  Dokumen  RKL- RPL, yakni :
a. Komponen/parameter lingkungan hidup  yang dipantau mencakup komponen/parameter lingkungan    hidup    yang    mengalami  perubahan    mendasar,    atau    terkena    dampak penting    dan  komponen/parameter    lingkungan    hidup    yang    terkena    dampak lingkungan hidup lainnya.
b. Aspek-aspek    yang  dipantau    perlu    memperhatikan    benar    dampak  penting    yang dinyatakan    dalam    Andal    dan    dampak    lingkungan  hidup    lainnya,    dan    sifat pengelolaan    dampak    lingkungan    hidup  yang  dirumuskan  rencana  pengelolaan lingkungan hidup.
c. Pemantauan    dapat    dilakukan    pada    sumber    penyebab    dampak  dan/atau    terhadap komponen/parameter    lingkungan    hidup    yang  terkena  dampak.  Dengan  memantau kedua  hal  tersebut  sekaligus  akan  dapat  dinilai/diuji  efektivitas  kegiatan  pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan.
d. Pemantauan  lingkungan  hidup  harus  layak  secara  ekonomi.  Biaya  yang  dikeluarkan untuk  pemantauan  perlu  diperhatikan  mengingat  kegiatan  pemantauan  senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan.
e. Rencana pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakup: 1.   jenis data yang dikumpulkan;
2.   lokasi pemantauan;
3.   frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
4.  metode  pengumpulan  data  (termasuk  peralatan  dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data);
5.   metode analisis data.
f.  Rencana  pemantauan  lingkungan  perlu  memuat  tentang kelembagaan  pemantauan lingkungan  hidup.  Kelembagaan pemantauan  lingkungan  hidup  yang  dimaksud  di sini    adalah  institusi    yang    bertanggungjawab    sebagai    pelaksana    pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan.
Pelaksanan  RKL  dan  RPL  dari  amdal  atau  DELH  perlu  dilaporkan  dengan  membuat pelaporan setiap 6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota/Propinsi atau ke  Kementerian  Lingkungan  Hidup  disesuaikan  dengan  kewenangannya  masing-masing. Demikian  juga  untuk  pelaksanaan  UKL-UPL  atau  DPLH  perlu  dilaporkan  dengan  membuat pelaporan setiap 6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota/Propinsi atau ke  Kementerian  Lingkungan  Hidup  disesuaikan  dengan  kewenangannya  masing-masing. Ketentuan tentang pelaporan oleh pemrakarsa kegiatan setiap 6 bulan sekali ini sudah tertuang dalam  KepmenLH  No  45/2005  (Anonim,  2005)  seperti  juga  dilakukan  dibanyak  negara (Annandale & Taplin, 2003; Branis & Christopoulos, 2005).

## KESIMPULAN
Pemikiran  mengenai  aspek  lingkungan  bagi  manajemen  aset  infrastruktur  bisa disimpulkan sebagai berikut.
1. Kegiatan manajemen aset infrastruktur dan fasilitasnya merupakan kegiatan yang secara umum  menimbulkan  dampak  lingkungan  sehingga  setiap  rencana  kegiatan  yang menyangkut manajemen aspek infrastruktur dan fasilitasnya perlu menyusun amdal atau
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, No. 2, September 2018
UKL-UPL  sesuai  dengan  penting  atau  tidaknya  dampak  lingkungan  yang  akan ditimbulkannya.
2. Untuk  kegiatan  manajemen  aset  infrastruktur  dan  fasilitasnya  yang  sudah  beroperasi tapi  belum  memiliki  izin  lingkungan,  sesuai  regulasi  yang  berlaku,  masih  perlu menyusun  DELH  (Dokumen  Evaluasi  Lingkungan  Hidup)  atau  DPLH  (Dokumen Pengelolaan  Lingkungan  Hidup)  sesuai  dengan  penting  tidaknya  dampak  lingkungan yang sudah dan sedang berlangsung.
3. Pelaksanan  RKL  dan  RPL  dari  dokumen  amdal  atau  DELH  perlu  dilaporkan  dengan membuat  pelaporan  setiap  6  bulan  sekali  ke  Dinas  Lingkungan  Hidup  di Kabupaten/Kota/Propinsi  atau  ke  Kementerian  Lingkungan  Hidup  disesuaikan  dengan kewenangannya masing-masing.
4. Pelaksanaan UKL-UPL atau DPLH perlu dilaporkan dengan membuat pelaporan setiap 6  bulan  sekali  ke  Dinas  Lingkungan  Hidup  di  Kabupaten/Kota/Propinsi  atau  ke Kementerian Lingkungan Hidup disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing .
Pemikiran  ini  perlu  dilanjutkan  dengan  pemikiran  identitas  bentuk  –  bentuk  kaitan antara infrastruktur dengan aspek lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alshuwaikhat,  Habib  M.  (2005).  “Stategic  environmental  assessment  can  help  solve environmental  impact  assessment  failures  in  developing  countries”. Environmental Impact Assesment Review, 25(4), 307-317. doi: http://dx.doi.org/10/1016/j.eiar.2004.09.003.
Annandale, David, & Taplin, Ross. (2003). “Is environmental impact assessment regulation a ‘burden’ to private firms?” Environmental Impact  Assessment  Review, 23(3), 383-397. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(03)00002-7 . Anonim.  (2005). Keputusan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  45  tahun  2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
Anonim.  (2009). Undang-undang  Rebulik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 . Jakarta. http://www.menlh.go.id Anonim. (2011). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Ganti Kerugian kibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 . Jakarta. http://www.menlh.go.id Anonim.(2012a). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27  tahun  2012  tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 . Jakarta. http://www.menlh.go.id
Anonim. (2012b). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun  2012  tentang  jenis  rencana  usaha  atau  kegiatan  yang  wajib  memiliki  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408 . Jakarta. http://www.menlh.go.id Anonim.  (2012c). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia  Nomor 16  tahun  2012  tentang  Pedoman  Penyusunan  Dokumen  Lingkungan.  Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990 . Jakarta. http://www.menlh.go.id Anonim.  (2012d). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia  Nomor 17  tahun  2012  tentang  Pedoman  Keterlibatan  Masyarakat  dalam  Proses  Analisis Dampak  Lingkungan  Hidup  dan  Izin  Lingkungan.  Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 991 . Jakarta. http://www.menlh.go.id
BSN  (2015). Sistem  Manajemen  Lingkungan,  Persyaratan  dengan  panduan  penggunaan, SNI ISO 14001:2015 . Badan Standarisasi Nasional.
Braniš, M., & Christopoulos, S. (2005). Mandated monitoring of post-project impacts in the Czech EIA. Environmental Impact Assessment Review, 25(3), 227-238 .
Fandeli,  C.  (2000). Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Prinsip  Dasar  dan Pemapanannya dalam Pembangunan . Penerbit Liberty. Yogyakarta Hartley, N., & Wood, C. (2005). “Public participation in environmental impact assessment— implementing the Aarhus Convention”. Environmental Impact Assessment.
Heinma, K., & Põder, T. (2010). Effectiveness of Environmental Impact  Assessment system in  Estonia. Environmental  Impact  Assessment  Review,  30(4),  272-277.  doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2009.10.001 . Hourdequin,  M.,  Landres,  P.,  H.,  Mark  J.,  &  Craig,  D.  R.  (2012).  Ethical  implications  of democratic  theory  for  U.S.  public  participation  in  environmental  impact  assessment.
Environmental Impact Assessment Review, 35(0), 37-44. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2012.02.001 .
Jarvis,  A.  P.,  &  Younger,  P.  L.  (2000).  Broadening  the  scope  of  mine  water  environmental impact assessment: a UK perspective. Environmental Impact Assessment Review, 20(1),
85-96. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(99)00032-3 .
Jay, S., Jones, C., Slinn, P, & Wood, C. (2007). Environmental impact assessment: Retrospect and  prospect. Environmental  Impact  Assessment  Review,  27(4),  287-300.  doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2006.12.001Review, 25(4), 319-340. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2004.12.002 . Mariott, B.B. (!997). Practical Guide to Environmental Impact Assessment . The McGraw-Hill Companies. New York.
Momtaz,  S.  (2002).  Environmental  impact  assessment  in  Bangladesh:  A  critical  review.
Environmental Impact Assessment Review, 22(2), 163-179. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(01)00106-8 .
Nadeem, O., & Hameed, R. (2008). Evaluation of environmental impact assessment system in Pakistan. Environmental  Impact  Assessment  Review,  28(8),  562-571.  doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2008.02.003 .
O'Faircheallaigh,  C.  (2009).  Public  participation  and  environmental  impact  assessment: Purposes,  implications,  and  lessons  for  public  policy  making. Environmental  Impact Assessment Review, 30(1), 19-27. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2009.05.001 .
Opoku,  A.S.  (2001).  Environmental  impact  assessment  in  developing  countries:  the  case  of
Ghana. Environmental Impact Assessment Review, 21(1), 59-71. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(00)00063-9 . Panigrahi, J. K., & Amirapu, S. (2012). An assessment of EIA system in India. Environmental Impact Assessment Review, 35(0), 23-36. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2012.01.005 .
Pischke,  F.,  &  Cashmore,  M..  (2006).  Decision-oriented  environmental  assessment:  An empirical  study  of  its  theory  and  methods. Environmental  Impact  Assessment  Review,
26(7), 643-662. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2006.06.004.
Runhaar,  H.V.L.,  Frank,  D.,  P.,  &  Arts,  J.  (2012).  Environmental  assessment  in  The Netherlands:  Effectively  governing  environmental  protection?  A  discourse  analysis.
Environmental Impact Assessment Review, 39(0), 13-25. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2012.05.003.
Saarikoski,  H..  (2000).  Environmental  impact  assessment  (EIA)  as  collaborative  learning process. Environmental Impact Assessment Review, 20(6), 681-700. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(00)00059-7.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, No. 2, September 2018
Sandham, L. A., van Heerden, A. J., Jones, C. E., Retief, F. P., & Morrison- S A. N. (2011). Does  enhanced  regulation  improve  EIA  report  quality?  Lessons  from  South  Africa.
Environmental Impact Assessment Review, 38(0), 155-162. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2012.08.001.
Soemitro,  R.A.A.  &  Suprayitno,  H.  (2018).  “Pemikiran  Awal  tentang  Konsep  Dasar Manajemen  Aset  Fasilitas”. Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas,  Vol.  2, Sup. 1, Juni 2018 .
Suprayitno,  H.  &  Soemitro,  R.A.A.  (2018).  “Preliminary  Reflexion  on  Basic  Principle  of Infrastructure  Asset  Management”. Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas, Vol. 2, No. 1, Maret 2018 .
Toro,  J.,  Requena,  I.,  &  Zamorano,  M.  (2009).  Environmental  impact  assessment  in Colombia:  Critical  analysis  and  proposals  for  improvement. Environmental  Impact Assessment Review, 30(4), 247-261. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2009.09.001
Yakin,  A.  (1997). Ekonomi  Sumber  Daya  dan  Lingkungan,  Teori  dan  Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan . Akademika Presindo. Jakarta.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, No. 2, September 2018