## ANALISIS TERHADAP FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA
Mardiana Dimo dianaa.dimo@gmail.com

## Abstrak
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  factors  that  influence  the  presentation  of  the  Accountant Treasury  Accountability  Report.  Three  factors  predicted  to  affect  namely  HR  competency,  education and  training,  and  SIMDA  implementation.  The  study  conducted  in  Sarmi  Regency,  Papua  Province, with  a  population  of  expenditure  treasurers  in  35  Regional  Apparatus  Organizations  (OPD).  The research sample of 70 people. The sampling method used is Purposive Sampling. The results of the study  used  Multiple  Regression.  The  results  of  the  study  explained  that  partially  HR  competency factors had no significant effect, while the other two factors namely education and training, and SIMDA Implementation,  had  a  positive  impact.  Simultaneously  these  three  factors  have  a  positive  and significant effect.
Kata Kunci: pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran, faktor berpengaruh

## PENDAHULUAN
Fungsi  seorang  bendahara  pengeluaran  dalam  mengelola  keuangan  daerah  sangat penting.  Kegiatan  pengelolaan  keuangan  mempunyai  kepentingan  pengendalian  terhadap pelaksanaan  anggaran  dan  belanja  daerah,  karena  adanya  otorisasi  yang  telah  diberikan melalui  ketetapan  dalam  peraturan  daerah  dan  pengesahannya  oleh  pejabat  yang berwenang.  Untuk  itu  perlu  dievaluasi  serangkaian  pedoman  tentang  cara  penatausahaan, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya Safwan & Abdullah (2014).
Sehubungan  dengan  kegiatan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  di  OPD, dalam  Pasal  220  ayat  (10)  Permendagri  13/2006  diatur  hal  sebagai  berikut:  “Bendahara pengeluaran  pada  OPD  wajib  mempertanggung  jawabkan  secara  fungsional  atas pengelolaan  uang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dengan  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.”
Fenomena  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  oleh  bendahara  pengeluaran sampai saat ini di Kabupaten Sarmi masih memprihatinkan (Salle, Iek, & Hafizrianda, 2015).
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  berada  masih  bermasalah  karena  tidak  tepat  waktu dalam  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban.  Seharusnya  seorang  bendahara  harus memahami mengenai tugas pokok, tanggung jawab, uraian pekerjaan, dan fungsi bendahara itu  sendiri.  Seperti  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2008  tentang  Tata Cara  Penatausahaan  dan  Penyusunan  Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara  Serta Penyampaiannya, dengan jelas disebutkan bahwa bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan  pengelolaan  uang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada PPKD  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya.  Karena  pertanggung  jawaban  tersebut, merupakan bentuk dari akuntabilitas seorang pengelola keuangan dalam menjalankan tugas dan tanggug jawabnya.
Realita  menunjukan  pendidikan  dan  pelatihan  memiliki  peran  strategis  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  aparatur  yaitu  aparatur  pegawai  yang  profesional  baik dalam  hal  kompetensi,  sikap  dan  perilaku  yang  diharapkan  sesuai  dengan  tugas  dan peranannya  masing-masing.  Permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  penyelenggaraan diklat  adalah  masalah  kompetensi  lulusan  peserta  diklat  yang  tidak  sesuai  dengan pelaksanaan tugas  dan fungsi  dalam  jabatannya.  Hal  ini  disebabkan  lulusan  diklat  memiliki kreativitas  yang  rendah,  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  tidak  mampu mengatasi tantangan zaman serta tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada.
Laporan pertanggungajawaban bendahara merupakan salah satu perwujudan kinerja Bendahara pengeluaran yang berperan dalam akuntabilitas kinerja instansi. LAN dan BPKP (2000)  menyebutkan,  dalam  pelaksanaan  akuntabilitas  ini,  diperlukan  pula  perhatian  dan komitmen  yang  kuat  dari  atasan  langsung  instansi  memberikan  akuntabilitasnya,  untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja bendahara instansi tersebut.
Melihat  kondisi  tersebut,  Pemda  harus  mempunyai  langkah-langkah  taktis  dan strategis untuk membenahi manajemen keuangan di tingkat daerahnya salah satunya adalah dengan  memaksimalkan  peran  dari  aparatur  yang  terlibat  dalam  proses  pengelolaan keuangan  dalam  hal  ini  adalah  bendahara  pengeluaran  dan  PPK-OPD.  Untuk  mendorong dan  memacu  perannya  dalam  sebuah  status  sebagai  bendahara  pengeluaran  dan  PPK-
OPD.  Meskipun  masing-masing  mempunyai  peran  dengan  tugas  dan  fungsi  yang  berbeda tetapi saling melengkapi dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dalam lingkungan satuan kerjanya.
Dalam  penatausahaan,  Bendahara  pengeluaran  bertugas  untuk  menerima, menyimpan,  membayar,  menatausahakan,  dan  mempertanggungjawabkan  uang  untuk keperluan  belanja  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  APBD  pada  OPD.  Hal-hal  yang dilakukan  oleh  bendahara  pengeluaran  adalah  pengajuan  surat  permintaan  pembayaran UP/GU/TU,  pembukuan  penerimaan  SP2D  UP/GU/TU/LS,  pembukuan  menggunakan  uang persediaan, pembukuan pertanggungjawaban uang panjar, dan pembukuan pertanggungjawaban tambah uang. Dokumen yang digunakan antara lain salinan SPD, draft surat pernyataan pengguna anggaran, SP2D, bukti transaksi, LPJ penggunaan UP/TU, dan dokumen  pelengkap  lainnya.  Pencatatan  dilakukan  pada  buku  kas  umum  dan  buku-buku pembantu Wokas, Poputra, & Sugeha (2015)
Pertanggungjawaban  merupakan  hal  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah. Karena  dalam  penggunaan  anggaran,  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  pemakaiannya. Hubungan  administrasi  keuangan  dengan  proses  pertanggungjawaban  bendahara pengeluaran adalah kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah melalui tata usaha  keuangan  yang  dilakukan  secara  sistematis  di  bidang  keuangan  berdasarkan prosedur-prosedur  tertentu  yang  dilakukan  melalui  proses  kegiatan  kerjasama  sehingga proses pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dapat berjalan dengan baikRahmatiah (2016).
Latar  belakang  pendidikan  merupakan  salah  satu  penunjang  pegawai  untuk  dapat menyelesaikan suatu pekerjaan, melalui pendidikan yang semakin tinggi pegawai diharapkan mempunyai pengetahuan yang lebih baik sehingga mampu serta cakap untuk melaksanakan tugasnya  dengan  baik.  Latar  belakang  pendidikan  menjadi  faktor  penunjang  mencapai kinerja  bendahara  karena  tingginya  tingkat  pendidikan  akan  membantu  bendahara  dapat menyerap  informasi  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  keuangan.  Kesesuaian  latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh bendahara akan dapat meningkatkan kinerja individu,
dan  dapat  berdampak  pada  peningkatan kinerja  organisasi Wasasih,  Yadnyana,  &  Rasmini (2016).
Faktor  lain  yang memengaruhi  pertanggungjawaban  bendahara  pengeluaran  adalah pelatihan  tentang  pengelolaan  keuangan.  Pelatihan  merupakan  proses  belajar  mengajar dengan  menggunakan  teknik  dan  metode  tertentu.  Secara  konsepsional  pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan kerja bendahara. Pelatihan mengacu  pada  upaya  yang  direncanakan  oleh  suatu  organisasi  untuk  mempermudah pembelajaran  para  pegawai  tentang  kompetensi-kompetensi  yang  dibutuhkan  dalam penyelesaian  suatu  pekerjaan.  Variabel  lain  yang  memengaruhi  kinerja  pegawai  adalah motivasi  yakni  suatu  proses  yang  menghasilkan  suatu  intensitas,  arah,  dan  ketekunan individual  dalam  usaha  untuk  mencapai  suatu  tujuan  Robbins  dan  Judge  (2008)  Motivasi yang ada dalam diri pegawai ikut menentukan hasil kerja pegawai tersebut. Oleh karena itu, perusahaan  harus  senantiasa  berusaha  untuk  mempertahankan  dan  bahkan  meningkatkan motivasi yang ada dalam diri pegawainya Soeharto (2005).
Kenyataan  permasalahan  dalam  hal  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  yang berasal  dari  OPD  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  surat    pertanggungjawaban  (SPJ) tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini mengingat karena dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, ketidaktepatan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari satuan  kerja  perangkat  daerah  (OPD)  menjadi  hal  yang  crusial,  karena  SPJ  merupakan salah  satu  wujud  bukti  transaksi  pengeluaran  yang  dibutuhkan  dalam  rangka penyelenggaraan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  yang  antara  lain  diimplementasikan dalam  penyusunan laporan keuangan tahunan pemerintah daerah, yang terdiri dari laporan realisasi  anggaran  (LRA),  neraca,  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan  (CaLK) Nilawati (2009).
Masalah  yang  menjadi  perhatian  peneliti  ialah  menganalisis  peran  faktor  SDM, pendidikan  dan  pelatihan,  implementasi  SIMDA  berpengaruh  terhadap  penyajian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori  keagenan  atau  teori  prinsipel-agen  adalah  teori  yang  menjelaskan  hubungan antara  pihak  pemberi  dengan  pihak  penerima  hak  dan  kewajiban,  yang  diikat  dengan perjanjian  atau  kontrak.  Pihak  pemberi  hak  dan  kewajiban  disebut  prinsipal,  sedang  pihak penerima hak dan kewajiban disebut agen. Pada perjalanannya, agen memiliki keleluasaan dengan adanya asimetri informasi, sehingga dapat melakukan kegiatan yang mengakibatkan dirinya  mendapatkan  hak  lebih  besar  dari  yang  sewajarnya,  hal  inilah  yang  mendasari perilaku  oportunistik  atau  perilaku  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kepentingan  salah  satu pihak tertentu.
Teori  keagenan  juga  dapat  menjelaskan  hubungan  para  pihak  dalam  sector pemerintahan,  legislatif  sebagai  prinsipal  dan  eksekutif  sebagai  agen.  Hubungan  ini  dapat menyebabkan  perilaku  oportunistik  bagi  eksekutif  mengingat  eksekutif  sebagai  perancang anggaran sekaligus sebagai pelaksana anggaran. Menurut Brower, Abolafia, & Carr (2000), model  keagenan  yang  sederhana  mengasumsikan  dua  pilihan  dalam  kontrak  (1)  behavior- based, yakni prinsipal harus memonitor perilaku agen dan (2) outcome-based, yakni adanya insentif  untuk  memotivasi  agen  dalam  mencapai  kepentingan  prinsipal.  Oportunisme bermakna  bahwa  ketika  terjalin  kerjasama  antara  prinsipal  dan  agen,  kerugian  prinsipal karena  agen  mengutamakan  kepentingannya  (agent  self-interest)  kemungkinan  besar  akan terjadi.  Praktik  agen  yang  mengutamakan  kepentingannya  akan  berdampak  pada pengelolaan  keuangan  dan  laporan  keuangan  yang  menyimpang  dari  peraturan perundangan-undangan  maupun  standar  akuntansi  yang  berlaku,  sehingga  hasil pemeriksaan  laporan  keuangan  akan  mendapat  opini  selain  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP).

## Ketepatan waktu pelaporan
Pertanggungjawaban  atas  uang/kas  yang  ada  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah dilakukan  oleh  bendahara  pengeluaran  selaku  pejabat  fungsional  (Pasal  14  Permendagri 13/2006)  keperbendaharaan,  artinya  selain  membuat  Pertanggungjawaban  administratif
kepada  kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  bendahara  juga  menyampaikan pertanggungjawaban  fungsional  kepada  Bendahara  Umum  Daerah  (BUD).  Hal  ini  sejalan dengan  yang  dinyatakan  dalam  UU  1/2004  tentang  perbendaharaan  bahwa  bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh pengeluaran yang dilakukannya.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  perubahan  kedua  atas  peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal  1  Ayat  24,  mengatakan  bahwa  Bendahara  Pengeluaran  adalah  pejabat  fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. Penatausahaan pengeluaran daerah pada tingkat OPD dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (PPK-OPD),  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK),  dan Bendahara Pengeluaran, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu jika diperlukan.
Penatausahaan  pengeluaran  daerah  pada  tingkat  OPD  dilakukan  oleh  Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah  selaku  BUD  dan  Kuasa  BUD.  Permana  (2013)  menjelaskan dalam  melakukan  penatausahaan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  bendahara pengeluaran sejalan dengan uraian Prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun  2014,  tentang  Sistem  dan  prosedur  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Serdang  Bedagai.  Bendahara  Pengeluaran  secara  fungsional  dan  administrative  wajib mempertanggungjawabkan  penggunaan  UP/GU/TU  dan  LS  kepada  kepala  OPD  melalui PPK-OPD  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya,  pada  bulan  terakhir  tahun  anggaran paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut, pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan Permana (2013)
Penempatan Sumber Daya Manusia ( SDM )
Azhar (2016) menjelaskan bahwa “Sumberdaya Manusia merupakan pilar penyangga utama  sekaligus  penggerak  roda  organisasi  dalam  usaha  mewujudkan  visi  dan  misi  serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat  penting,  karena  harus  di  pastikan  sumberdaya  manusia  harus  dikelola  sebaik
mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.  Menurut  Hadiputro  (2015)  Sumber  Daya  Manusia  adalah  kesatuan  tenaga manusia  yang  ada  dalam  suatu  organisasi  dan  bukan  sekedar  penjumlahan  karyawan – karyawan  yang  ada.  Sebagian  kesatuan  sumber  daya  manusia  harus  dipandang  sebagai suatu  sistem  dimana  tiap –tiap  karyawan  merupakan  bagian  yang  saling  berkaitan  satu dengan lainnya dan bersama –sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki kualitas SDM  yang  di  dukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi,  sering  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan,  dan  mempunyai  pengalaman  di  bidang  keuangan  karena permasalahannya  adalah  untuk  menerapkan  akuntansi  double  entry  berbasis  akrual  di perlukan  sumber  daya  manusia  yang  memahami  logika  akuntansi  secara  baik.  Aparatur pemda  yang  menangani  masalah  keuangan  tidak  cukup  hanya  menguasai  penatausahaan anggaran  melainkan  juga  harus  memahami  karakteristik  transaksi  yang  terjadi  dan pengaruhnya  terhadap  rekening –  rekening  dalam  laporan  keuangan  yang  di  buat  dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang di tetapkan pemerintah.
Meliani  (2018)  menyatakan  kompetensi  diartikan  sebagai  kemampuan  untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan  keterampilan  atau  pengetahuan  yang  dicirikan  oleh  profesionalisme  dalam suatu  bidang  tertentu  sebagai  suatu  yang  terpenting.  Kompetensi  sebagai  karakteristik seseorang  berhubungan  dengan  kinerja  yang  efektif  dalam  suatu  pekerjaan  atau  situasi. Kravetz (2004) juga mengemukakan kompetensi adalah sesuatu yang seseorang tunjukkan dalam  kerja  setiap  hari.  Fokusnya  adalah  pada  perilaku  di  tempat  kerja,  bukan  sifat-sifat kepribadian atau ketrampilan dasar  yang  ada di luar tempat kerja ataupun di dalam  tempat kerja.

## Pendidikan dan Pelatihan
Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Pendidikan  Nasional  menyatakan  bahwa  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar  peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Siagian  (2011)  menyatakan  bahwa  setiap  orang  ingin  mengembangkan kemampuannya  sehingga  potensi  yang  dimilikinya  berubah  menjadi  kemampuan  efektif. Salah satu cara untuk mengubah potensi seseorang menjadi kemampuan nyata ialah melalui pendidikan.  Pendidikan  sering  diartikan  sebagai  usaha  manusia  untuk  membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya, pendidikan  diartikan  sebagai  usaha  yang  dijalankan  oleh  seseorang  atau  kelompok  orang lain  agar  menjadi  dewasa  atau  mencapai  tingkat  hidup  atau  penghidupan  yang  lebih  tinggi dalam arti mental Hasbullah (2008).
Mangkunegara  &  Prabu  (2003)  menyatakan  bahwa  tingkat  pendidikan  adalah  suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pemahaman konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum.  Demikian  pula  Hariandja  (2002)  menyatakan  bahwa  tingkat  pendidikan  seorang karyawan  dapat  meningkatkan  daya  saing  perusahaan  dan  memperbaiki  produktivitas perusahaan. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sistematik agar dapat memecahkan masalah  yang  akan  dihadapi  dalam  kehidupan  di  kemudian  hari  Sedarmayanti  (2003). Pendidikan  yang  berkualitas  dapat  mengembangkan  potensi  dan  keterampilan  yang diperlukan individu, masyarakat, bangsa dan negara.
Pelatihan  menurut  Dessler  (2011)  merupakan  proses  membantu  para  tenaga  kerja untuk  memperoleh  efektivitas  dalam  pekerjaan  mereka  yang  sekarang  atau  yang  akan datang  melalui  pengembangan  kebiasaan  tentang  pikiran,  tindakan,  kecakapan, pengetahuan, dan sikap yang layak. Pelatihan merupakan salah satu usaha organisasi yang sengaja dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Moekijat (2002) menyatakan bahwa pelatihan  harus  bisa  membantu  pegawai  menambah  pengetahuannya  dalam  menjalankan
tugasnya serta mampu menimbulkan perubahan kebiasaan dan sikap yang diterapkan dalam tugas.

## Faktor Sistem Informasi Manajemen Daerah
Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi  sistem  pengolahan  data  dan  sistem  informasi  pada  entitas  yang  melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan  efisien  maka  dibutuhkan  suatu  sistem  informasi  terintegrasi  yang  dapat  diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan.
Sistem  informasi  merupakan  kebutuhan  bagi  suatu  entitas  dalam  menjalankan aktivitasnya.  Kelangsungan  hidup  organisasi  sangatlah  sulit  tanpa  penggunaan  teknologi sistem informasi. Sistem informasi menjadi penting dalam membantu organisasi menghadapi pesatnya  arus  ekonomi  global.  Menurut  Loudon  (2008)  sistem  informasi  dibangun  oleh manajer  untuk  melayani  kepentingan  perusahaan.  Pada  saat  bersamaan,  organisasi  harus waspada dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi  baru.  Sistem  informasi  menjadi  vital  untuk  menjalankan  bisnis  harian  serta mencapai tujuan bisnis dan tujuan strategi.
Sama  halnya  dengan  kebutuhan  sistem  informasi  di  sektor  swasta,  di  sektor pemerintahan  kebutuhan  sistem  informasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  serta sasaran-sasaran  yang  akan  dicapai  sudah  mulai  menggunakan  sistem  informasi  berbasis komputer  (computer  based  information  system)  tak  terkecuali  dalam  hal  pengelolaan keuangan.  Oleh  sebab  itu,  kegiatan  pengendalian  berupa  pengelolaan  sistem  informasi adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan demi menjamin suatu aplikasi sistem informasi yang  digunakan  oleh  Instansi  Pemerintah  sebagai  alat  bantu  pengelolaan  keuangan  dapat memberikan jaminan pengendalian intern yang memadai.
Secara  umum,  Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  merupakan  suatu  sistem  yang dapat  membantu  manajemen  di  dalam  pengumpulan  data,  pengolahan  serta  analisis evaluasi  data  dan  menyajikan  ke  dalam  batas  informasi  yang  bernilaidan  akhirnya  sampai
pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen Machmud (2013). Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah Bastian (2010:  297)  menyediakan  informasi  mengenai  sumber  daya,  alokasi,  dan  penggunaan sumber  daya  keuangan,  menyediakan  informasi  mengenai  bagaimana  entitas  mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi  kemampuan  entitas  dalam  membiayai  aktivitasnya  dan  memenuhi  kewajiban serta  komitmennya,  menyediakan  informasi  mengenai  kondisi  keuangan  suatu  entitas  dan perubahan  yang  terjadi,  dan  menyediakan  informasi  secara  keseluruhan  yang  berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Guna  mewujudkan  praktik  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  cepat,  tepat,  dan  akurat, Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  telah  mengembangkan  sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang  dapat  dimanfaatkan  setiap  saat,  yakni  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  sebuah sistem  berbasis  aplikasi  teknologi  yang  dikembangkan  untuk  mendukung  tercapainya akuntabilitas  bagi  pemerintah  daerah  baik  ditingkat  pelaporan  (SKPKD)  ataupun  ditingkat akuntansi  (OPD).  Dharma  (2015)  Aplikasi  ini  diharapkan  dapat  membantu  pemerintah daerah  dalam  penyusunan  perencanaan  dan  penganggaran,  serta  pelaksanaan  dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD (www.BPKP.go.id).
Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  yang  dikembangkan  oleh  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dan  dikenal  dengan  Aplikasi  Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang  digunakan  oleh  banyak  pemerintah  daerah  di  Indonesia  dalam  menyelenggarakan pengelolaan  keuangan  daerahnya.  Madukala,  Nasrul,  &  Mahrani  (2018)  mendefiniskan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah  adalah  aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  yang  dikembangkan  oleh Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  dimana  tujuan  dari pengembangan  aplikasi  ini  adalah  untuk  mempercepat  proses  reformasi  pengelolaan keuangan  daerah.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  langkanya  sumber  daya  manusia  di
pemerintahan  daerah  yang  memiliki  latarbelakang  akuntansi,  sehingga  pemerintah  daerah mengalami  kesulitan  dalam  menyusun  laporan  keuangan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  MenurutMadukala  et  al  (2018)  Apliksi  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  merupakan  suatu  program  yang dikembangkan  dengan  menggunkan  database.  Database  menurut  Laudon  (2007) merupakan  sekumpulan  data  organisasi  untuk  melayani  banyak  aplikasi  secara  efisien dengan memusatkan dan mengendalikan data.
Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  telah  terintegrasi  mulai  dari  fungsi penganggaran,  fungsi  penatausahaan  keuangan  daerah,  sampai  fungsi  akuntansi  dan pelaporan. Maka dalam setiap implementasi suatu sistem berbasis komputer, perlu ditunjuk pihak  yang  berperan  sebagai  administrator.  Administrator  mempunyai  fungsi  untuk mengelola  database,  mengelola  aplikasi  (sotfware)  dan  hardware.  Pada  masing-masing OPD  yang  menjadi  administrator  adalah  Pengguna  Anggaran,  Pejabat  Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pengguna akhir (end users) dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.

## Hipotesis Penelitian

## Faktor kompetensi SDM
Menurut  teori  keagenan  oleh  Teori  Magner  &  Johnson  (1995)  prinsipal  agen menjelaskan  bahwa  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  proses  penyusunan  anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumberdaya dalam anggaran yang ditetapkan . Variabel sumber daya manusia merupakan faktor yang berperan terhadap  proses  ketepatan  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban,  Semakin  bagus sumberdaya manusia yang ada pada pemerintah daerah maka semakin baik pula ketepatan waktu  penyampaian  laporan  keuangan.  Hal  ini  didukung  oleh  beberapa  riset  diantaranya oleh  Rasdianto (2014), Nilawati (2009) dan Wibowo (2013). Semakin tinggi tingkat sumber daya  manusia  bendahara  maka  semakin  paham  dalam  penyusunan  pertanggungjawaban dan  semakin  tepat  proses  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  yang  dibutuhkan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini:
H1:  Kompetensi  SDM  berpengaruh  positif  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan pertanggungjawaban. bendahara pengeluaran.

## Faktor pendidikan dan pelatihan
Teori  keagenan  yang  menjelaskan  hubungan  prinsipal  dan  agen  berakar  pada  teori ekonomi,  teori  keputusan,  sosiologi,  dan  teori  organisasi.  Teori  keagenan  menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan  oleh  prinsipal.  Lupia  &  McCubbins  (2000)  menyatakan:  delegation  occurs  when one  person  or  group,  a  principal,  select  another  person  or  group,  an  agent,  to  act  on  the principal’s  behalf.  Menurut  Wedemeyer  &  Ross  (1973)  contoh-contoh  hubungan  keagenan sangat universal.
PenelitianWasasih  et  al (2016)  hasil  penelitian menunjukan  pendidikan berpengaruh positif  signifikan  pada  kinerja  bendahara  OPD  Kabupaten  Tabanan.  Pelatihan  mampu memperkuat  pengaruh  pendidikan  pada  kinerja  bendahara  OPD  Kabupaten  Tabanan. Semakin banyak pelatihan yang diikuti, maka kinerja bendahara OPD Kabupaten Tabanan.
Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini:
H2:  Pendidikan  dan  pelatijan  berpengaruh  positif  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian laporan pertanggungjawaban. bendahara pengeluaran.
Faktor sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)
Teori  keagenan  memprediksi  bahwa  perusahaan  dengan  rasio  leverage  yang  lebih tinggi  akan  mengungkapkan  lebih  banyak  informasi,  karena  biaya  keagenan  perusahaan dengan  struktur  modal  seperti  itu  lebih  tinggi  Jensen  &  Meckling,  (1976:  354)  Tambahan informasi  diperlukan  untuk  menghilangkan  keraguan  pemegang  obligasi  te rhadap dipenuhinya  hak-hak  mereka  sebagai  kreditur   Schipper  dalam  Marwata  (2001:18)  dan ( arej o   Meek    erreira   Patr  cio   &  Cabrita   2001)   leh  karena  itu  perusahaan  dengan rasio  leverage  yang  tinggi  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  ungkapan  yang  lebih  luas
daripada  perusahaan  dengan  rasio  leverage  yang  rendah.  Signalling  theory  menekankan kepada  pentingnya  informasi  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  terhadap  keputusan investasi  pihak  di  luar  perusahaan.  Informasi  merupakan  unsur  penting  bagi  investor  dan pelaku  bisnis  karena  informasi  pada  hakekatnya  menyajikan  keterangan,  catatan  atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi  kelangsungan  hidup  suatu  perusahaan  dan  bagaimana  pasaran  efeknya.  Informasi yang  lengkap,  relevan,  akurat  dan  tepat  waktu  sangat  diperlukan  oleh  investor  di  pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.
Djadja  (2009)  mendefiniskan  Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  sebagai Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  adalah  aplikasi  yang  dikembangkan  oleh Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  dimana  tujuan  dari pengembangan  aplikasi  ini  adalah  untuk  mempercepat  proses  reformasi  pengelolaan keuangan  daerah.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  langkanya  sumber  daya  manusia  di pemerintahan  daerah  yang  memiliki  latarbelakang  akuntansi,  sehingga  pemerintah  daerah mengalami  kesulitan  dalam  menyusun  laporan  keuangan  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan  yang  berlaku  Menurut    Djadja    (2009)  Apliksi  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  merupakan  suatu  program  yang  dikembangkan  dengan  menggunakan database.  Database  menurutNilsson  et  al.  (2008)  merupakan  sekumpulan  data  organisasi untuk  melayani  banyak  aplikasi  secara  efisien  dengan  memusatkan  dan  mengendalikan data.Trihapsoro  &  Setiawati  (2015)  menyimpulkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  uraian  diatas,  di duga  variabel.  Berdasarkan  uraian  diatas,  hipotesis  penelitian  yang  diajukan  dalam penelitian ini:
H3:  Sistem  informasi  manajemen  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  ketepatan  waktu penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  bendahara  pengeluaran  pendidikan  dan pelatihan berpengaruh positif terhadap ketepatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  digolongkan  sebagai  penelitian  penjelasan  (eksplanatory)  karena berupaya  untuk  menjelaskan  pertanggungjawaban  Bendahara  Pengeluaran.  Pendekatan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, model penelitiannya adalah model survei dengan menggunakan instrument kuesioner dengan maksud untuk mendapatkan data opini individu responden Jogiyanto (2008) serta dilakukan pengujian hipotesis.
Adapun  yang  menjadi  sampel  sesuai  dengan  kriteria  sebagai  berikut:  (1)  pegawai negeri  sipil  pada  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi,  (2) pegawai  yang  telah  bekerja  sebagai  bendahara  pengeluaran  minimal  1  (satu)  tahun  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlah responden ada 70 orang.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  dua  jenis  yaitu  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  dihimpun  melalui  survai  yang  menggunakan  kuesioner. Kuesioner  diisi  melalui  saat  melakukan  wawancara  langsung  dengan  responden.  Data sekunder  dihimpan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  berupa  laporan  Bendahara Pengeluaran, dan data BPS.
Menurut  Sugiyono  (2005)  analisis  regresi  berganda  digunakan  oleh  peneliti,  bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua  atau  lebih  variabel  independen  sebagai  faktor  prediktor  dimanipulasi  (dinaik  turunkan nilainya).  Metode  ini  digunakan  untuk  mengetahui  variabel  yang  dominan  memberi sumbangan  terhadap  variabel  terikat  dan  untuk  mengetahui  pengaruh  antara  dua  variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Rumusnya (unstandardized coefficients) adalah:
Y = α +b1X1 + b2X2 + b3X3 +  ε
Keterangan;
Y    = Penyajian laporan pertanggunjawaban bendahara pengeluaran α     = Intercept b     = Koefisien regresi X1   = Kompetensi SDM
X2     = Pendidikan dan Pelatihan
X2     = Implementasi Simda ε      = residual

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Jumlah  responden  yang  dihubungi  untuk  mengisi  kuesioner  sebanyak  70  orang  (70 kuesioner).  Dari  jumlah  ini  sebanyak  47  kuesioner  (67%)  yang  dapat  diolah.  Dari  jumlah responden  yang  mengembalikan  kuesioner  21  orang  (45%)  berpendidikan  sekolah menengah. Sarjana 14 orang (30%), dan pasca sarjana 3 orang (6%).

## Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kompetensi SDM
Berikut  ini  adalah  deskripsi  jawaban  responden  mengenai  pencarian  variabel kompetensi SDM:
Tabel 1

## Rekapitulasi  Distribusi Frekuensi Variabel Kompetensi SDM
Item Frekuensi Jawaban Rata-rata 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Total SS S N TS STS F % % X 1.1 18 38,3 17 36,2 6 12.8 4 8.5 2 4.3 47 100 3,96 X 1.2 18 38,3 22 46.8 1 2.1 4 10.6 1 2,1 47 100 4,09 X 1.3 17 36.2 19 40.4 6 12.8 4 8.5 1 2,1 47 100 4,00 Rata-rata Kompetensi SDM 4,01

## Sumber : Data diolah
Hasil analisis pada Tabel 1 tentang jawaban responden tentang variabel kompetensi SDM yang diukur melalui 3 pernyataan, dengan nilai rata-rata sebesar 4,01% menunjukkan bahwa  variabel  ini  mampu  dijelaskan  dengan  baik  oleh  pernyataan-pernyataan  di  atas. Pernyataan yang relatif lebih baik dalam menjelaskan variabel ini adalah pernyataan pertama (X 1 . 2 ),  yaitu  pembantu  bendahara  dan  bendahara  pembantu  tersebut  telah  melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab dengan baik.

## Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pendidikan dan Pelatihan
Berikut  ini  adalah  deskripsi  jawaban  responden  mengenai  pencarian  variabel pendidikan dan pelatihan:
Tabel 2

## Rekapitulasi  Distribusi Frekuensi Variabel pendidikan dan pelatihan
Item Frekuensi Jawaban Rata-rata 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Total SS S N TS STS F % % X 2.1 19 40,4 18 38,3 4 8.5 4 8.5 2 4.3 47 100 4,02 X 2.2 17 36,2 21 44.7 2 4.3 7 14.9 - - 47 100 4,02 X 2.3 17 36.2 18 38.3 4 8.5 7 14.9 1 2,1 47 100 3,91 X 1.4 18 38.3 19 40.4 3 6.4 7 14.9 - - 47 100 4,02 X 2.5 18 38.3 20 42.6 2 4.3 7 14.9 - - 47 100 4,04 Rata-rata Pendidikan dan Pelatihan 4,00

## Sumber : Data diolah
Hasil analisis pada Tabel 2 tentang jawaban responden tentang variabel pendidikan dan  pelatihan  yang  diukur  melalui  5  pernyataan.  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  4,00% menunujkan bahwa variabel ini mampu dijelaskan dengan baik oleh pernyataan-pernyataan diatas. Pernyataan yang relatif lebiih baik dalam menjelaskan variabel ini adalah pernyataan pertama (X 1 . 5 ), yaitu program pelatihan yang diikuti menambah wawasan bendahara.

## Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Implementasi SIMDA
Berikut  ini  adalah  deskripsi  jawaban  responden  mengenai  pencarian  variabel implementasi SIMDA:
Tabel 3 Rekapitulasi  Distribusi Frekuensi Variabel Implementasi SIMDA Item Frekuensi Jawaban Rata-rata 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Total SS S N TS STS F % % X 3.1 16 34,0 18 38,3 5 10.6 8 17.0 - - 47 100 3,89 X 3.2 12 25,5 25 53.2 2 4.3 8 17.0 - - 47 100 3,87 X 3.3 15 31.9 22 46.8 3 6.4 6 12.8 1 2,1 47 100 3,94 X 3.4 17 36.2 20 42.6 2 4.4 8 17.0 - - 47 100 3,98 X 3.5 17 36.2 21 44.7 2 4.3 7 14.9 - - 47 100 4,02 X 3.6 20 42.6 12 25.5 5 10.6 10 21.3 - - 47 100 3,89 Rata-rata Implementasi SIMDA 3,93

## Sumber : Data diolah
Hasil  analisis  pada  Tabel  3  tentang  jawaban  responden  tentang  variabel implementasi  SIMDA  yang  diukur  melalui  6  pernyataan.  dengan  nilai  rata-rata  sebesar 3,93%  menunujkan  bahwa  variabel  ini  mampu  dijelaskan  dengan  baik  oleh  pernyataan- pernyataan diatas. Pernyataan yang relatif lebiih baik dalam menjelaskan variabel ini adalah pernyataan  pertama  (X 3 . 5 dan  X 3 . 6 ),  yaitu  dengan  Aplikasi  SIMDA  Keuangan  maka  Sistem
Pengendalian  Intern  berjalan  dengan  baik  dimulai  dari  Penganggaran,  Penatausahaan sampai  pada  pelaporan  dan  Aplikasi  SIMDA  Keuangan  mampu  manghasilkan  informasi dengan  ketepatan  atau  tingkat  kebenaran  yang  lebih  baik  bila  dibandingkan  dengan pengolahan data manual.

## Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Laporan Pertanggungjawaban
Berikut  ini  adalah  deskripsi  jawaban  responden  mengenai  pencarian  variabel ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran:
Tabel 4
Rekapitulasi  Distribusi Frekuensi Variabel ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Item Frekuensi Jawaban Rata-rata 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Total SS S N TS STS F % % Y 1.1 13 27,7 23 48,9 3 6.4 7 14.9 - - 47 100 3,85 Y 1.2 17 36,2 20 42.6 3 6.4 7 14.9 - - 47 100 4,00 Y 1.3 17 36,2 22 46.8 1 2.1 7 14.9 - - 47 100 4,04 Y 1.4 21 44.7 14 29.8 4 8.5 2 4.3 - - 47 100 3,98 Y 1.5 19 40.4 18 38.3 3 6.4 7 14.9 - - 47 100 4,04 Y 1.6 14 29.8 24 51.1 2 4.3 7 14.9 - - 47 100 3,96 Y 1.7 14 29.8 22 46.8 3 6.4 8 17.0 - - 47 100 3.89 Y 1.8 17 26.2 19 40.4 4 8.5 7 14.9 - - 47 100 3.98 Rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran 3,96

## Sumber : Data diolah
Hasil  analisis  pada  Tabel  4  tentang  jawaban  responden  tentang  variabel  ketepatan waktu  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  bendahara  pengeluaran  yang  diukur melalui 6 pernyataan.  dengan nilai rata-rata sebesar  3,96%  menunujkan bahwa  variabel ini mampu  dijelaskan  dengan  baik  oleh  pernyataan-pernyataan  diatas.  Pernyataan  yang  relatif lebiih  baik  dalam  menjelaskan  variabel  ini  adalah  pernyataan  ketiga  (Y 1 . 3 dan  X 3 . 6 ),  yaitu dengan bagaimana meningkatkan kualitas laporan administrasi dan fungsional yang menjadi tanggung jawab saya.

## Analisis Regresi Berganda
Berikut  ini  adalah  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS (Statistikal Package for Social Science) versi 21.0. seperti yang terlihat pada Tabel 5 dibawah ini.
Tabel 5

## Hasil  Analisis Regresi
Variabel Standardized Coefficients t hitung Sig Keterangan Constant 2.564 Kompetensi SDM 0.585 1.581 0.086 Tidak Signifikan Pendidikan dan Pelatihan 0.619 3.955 0.000 Signifikan Implemendasi SIMDA Keuangan 0.413 2.038 0.048 Signifikan R Square 0.903 Ajusted R Square 0.896 t table 1.683 Ftabel 2.838

## Sumber : Data diolah
Dari  data  diatas  menunjukan  bahwa  persamaan  regresi  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Y = 2.564 + 0.585X 1 + 0.619 X 2 + 0.413 X 3 + ε

## Pengujian Hipotesis

## Pengujian hipotesa pertama
Adapun  pengujian  hipotesis  dalam  kajian  ini  dilakukan  dengan  asumsi  sebagai berikut;  H a diterima  jika  t hitung >  t tabel ,  dengan  kata  lain  ada  pengaruh  variabel  independen terhadap  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  bandahara  pengeluaran  dan  H 0 diterima jika  t hitung <  t tabel ,  dengan  kata  lain  variabel  independen  tidak  mempengaruhi  pengunaan informasi keuangan daerah.
Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  variabel  kompetensi  SDM  daerah terbukti  tidak  berpengaruh  signifikan  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  bandahara pengeluaran.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  besarnya  nilai  t hitung sebesar  1.581  sedangkan  t tabel 1.683  sehingga  t hitung <  t tabel (1.581  <  1.683)  dengan  nilai  koefisien  regresi  adalah  sebesar 0.086. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa hipotesis penelitian pertama ditolak.

## Pengujian hipotesis kedua
Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  pendidikan  dan  pelatihan  berpengaruh secara  signifikan  dan  positif  terhadap  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  bandahara pengeluaran.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  besarnya  nilai  t hitung sebesar  3.955  sedangkan  t tabel
1.683  sehingga  t hitung >  t tabel (3.955  >  1.683)  dengan  nilai  koefisien  regresi  adalah  sebesar 0.162. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa hipotesis penelitian kedua diterima.

## Pengujian hipotesis ketiga
Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  implementasi  berpengaruh  secara signifikan  dan  positif  terhadap  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  bandahara pengeluaran.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  besarnya  nilai  t hitung sebesar  2.038  sedangkan  t tabel 1.683  sehingga  t hitung >  t tabel (2.038  >  1.683)  dengan  nilai  koefisien  regresi  adalah  sebesar 0.000. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa hipotesis penelitian ketiga diterima.

## Pengujian hipotesis keempat
Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  kompetensi  SDM,  pendidikan  dan pelatihan  dan  implementasi  SIMDA  secara  bersama-sama  (simultan)  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap penyajian laporan pertanggungjawaban bandahara pengeluaran. Hal ini ditunjukan dengan besarnya nilai f hitung sebesar 133.454 sedangkan F tabel 2.838 sehingga F hitung > F tabel (133.454 > 2.838) dengan nilai koefisien regresi adalah sebesar -0.013. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa hipotesis penelitian keempat diterima.

## Pembahasan
Hasil  pengujian  hipotesis  terbukti  kualitas  kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  bendahara  pengeluaran.  Hal  ini dapat  di  justifikasi  kualitas  kompetensi  SDM  tidak  dapat  meningkatkan  penyajian  laporan pertanggungjawaban  bendahara  pengeluaran.  Artinya  dengan  kompetensi  SDM  yang  baik maka  belum  mampu  menjamin  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  bendahara pengeluaran juga akan baik.
Hasil  penelitian  diatas  bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian  Nurmala  (2019) membuktikan  bahwa  kompetensi  SDM  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  ketepatan waktu  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh Tamiang.  Begitu  pula  Handayani,  Iskandar  Muda,  Si,  &  Ak  (2017)  membuktikan  bahwa secara  simultan  dan  parsial  variabel  sumber  daya  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Sumatera  Utara.  Kompetensi  SDM  yang  dimiliki
akan  mendorong  seorang  bendahara  pengeluaran  untuk  sungguh-sungguh  bekerja  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. keuangan pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan pertanggung  jawaban  bendahara  pengeluaran  di  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  dalam  hal kompetensi  SDM  antara  lain  dengan Tugas  Pokok  dan  Fungsi, kemampuan,  pengetahuan, sikap dan nilai. Jika kesemuanya didapat maka bendahara pengeluaran dengan kompetensi SDM-nya  akan  maksimal  dalam  bekerja  dan  dapat  menyelesaikan  laporan  pertanggung jawabannya dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Hasil pengujian variabel pendidikan dan pelatihan terhadap variable ketepatan waktu penyampaian  laporan  pertanggung  jawaban  bendahara  pengeluaran  menggunakan  uji statistik t dan diperoleh hasil tingkat signifikansi variabel pelatihan sebesar 0 000 < α (0 05) dan  koefisien  regresi  0,619.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  pendidikan  dan  pelatihan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Wasasih  et  al.  (2016)  menyatakan bahwa  pendidikan  berpengaruh  positif  signifikan  pada  kinerja  bendahara  organisasi perangkat  daerah  (OPD)  Kabupaten  Sarmi.  Begitu  juga  dengan  penelitianNurmala  (2019) yang  menyatakan  bahwa  intensitas  pelatihan  penatausahaan  berpengaruh  secara  simultan dan  parsial  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  pertanggung  jawaban Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Tamiang.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Achmad,  Hasyim,  Dahlan,  &  Aulia  (2015)  menyatakan  bahwa  pelatihan  secara simultan  berpengaruh  terhadap  kualitas  pertanggungjawaban  Laporan  Keuangan dekonsentrasi  pada  Satuan  Kerja  Pemerintah  Aceh.  Hasil  penelitian  ini  juga  terdukung dengan  hasil  penelitianHandayani  et  al.  (2017)  menyatakan  bahwa  intensitas  pelatihan secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  ketepatan  waktu  laporan  keuangan  pemerintah daerah di Sumatera Utara.
Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh bendahara  pengeluaran  di  Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  seharusnya  dapat  meningkatkan
kualitas dan cara bendahara pengeluaran tersebut menyelesaikan pekerjaannya serta untuk mempertanggungjawab  hasil  kerjanya.  Pendidikan  dan  pelatihan  sangat  berguna  untuk mengatahui  cara  termudah  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  sehari-hari,  dalam  hal  ini  yang berhubungan dengan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran.
Hal-hal  yang  seharusnya  di  lakukan  oleh  bendahara  pengeluaran  di  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Sarmi  dapat  meningkatkan/mempercepat  ketepatan  waktu penyampaian  laporan  pertanggung  jawaban  bendahara  pengeluaran  dalam  hal  pendidikan dan  pelatihan  antara  lain  dengan  peluang  mengikuti  program  kursus,  manfaat  yang  di peroleh  dalam  mengikuti  kursus,  ketersedian  informasi  program,  pengembangan  lain.  Jika semua  dilaksanakan  dalam  pendidikan  dan  pelatihan  maka  bendahara  pengeluaran  dapat dengan mudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban tepat waktu.
Hasil  pengujian  menunjukan  pengaruh  variabel  implementasi  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  terhadap  variabel  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  pertanggung jawaban  bendahara  pengeluaran  menggunakan  uji  statistik  t.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa  variabel  implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  secara  parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  dengan  hasil  penelitian  Loudon  (2008)  yang menyatakan  system  informasi  dibangun  oleh  manajer  untuk  melayani  kepentingan perusahaan.  Pada  saat  bersamaan,  organisasi  harus  waspada  dan  terbuka  terhadap pengaruh  system  informasi  untuk  mendapatkan  manfaat  dari  teknologi  baru.  Sistem informasi  menjadi  vital  untuk  menjalankan  bisnis  harian  serta  mencapai  tujuan  bisnis  dan tujuan  strategi.  Hasil  penelitiaan  ini  terdukung  dengan  hasil  penelitianSupartoy  (2009.) menyatakan bahwa apliksi Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan suatu program yang  dikembangkan  dengan  menggunakan  database.  Sedangkan  Database  menurut Laudon  (2007)  merupakan  sekumpulan  data  organisasi  untuk  melayani  banyak  aplikasi secara efisien dengan memusatkan dan mengendalikan data. Trihapsoro & Setiawati (2015)
menyimpulkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja pemerintah daerah.
Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  merupakan  salah  satu  faktor terpenting  dalam  bekerja  terutama  buat  bendahara  pengeluaran  di  Pemerintah  Kabupaten Sarmi  dalam  penggunaan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  dapat  menghemat  waktu dan  dapat  meminimalisir  kesalahan  dalam  bekerja  khususnya  dalam  pembuatan  laporan pertanggung  jawaban  serta  merupakan  salah  satu  keharusan  menggunakan  Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai seorang bendahara pengeluaran.
Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran  dalam  hal  implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  antara  lain dengan  diukur  berdasarkan  persepsi  responden  tentang  manfaat  adanya  sistem  informasi manajemen daerah bagi bendahara, maupun PPKD SKPD. Jika semua dilaksanakan dalam implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  maka  bendahara  pengeluaran  dapat dengan  mudah  menyampaikan  laporan  pertanggung  jawaban  sesuai  dengan  waktu  yang telah ditetapkan.
Hipotesis  keempat  atau  yang  terakhir  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa “Kompetensi  sumber  daya  manusia  (KSDM)   pendidikan  dan  pelatihan  serta  implementasi SIMDA  secara  bersama-sama  (simultan)  berpengaruh  terhadap  penyajian  laporan pertanggungjawaban  bendahara  pengeluaran ”.  bahwa  Kompetensi  sumber  daya  manusia (KSDM),  pendidikan  dan  pelatihan  serta  implementasi  SIMDA  secara  bersama-sama (simultan)  berpengaruh  terhadap  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  bendahara pengeluaran pemerintah Kabupaten Sarmi.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menarik  beberapa  kesimpulan:  factor  kompetensi  SDM  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  bandahara pengeluaran  pemerintah  Kabupaten  Sarmi.  Sebaliknya  factor  pendidikan  dan  pelatihan berpengaruh  positif  dan  signifikan.  Demikian  juga  factor  Implementasi  SIMDA  berpengaruh positif  dan  signifikan.  Ketiga  variable  secara  bersama-sama  (simultan)  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  bandahara  pengeluaran pemerintah Kabupaten Sarmi.
Studi  ini  menyarankan  kepada  peneliti  lain  untuk  menambah  variabel  lain  untuk penelitian  serupa,  seperti  reward  dan  stres/tekanan  kerja.  Selain  itu    penambahan responden  dan  penggunaan  teknik  pengumpulan  data,  selain  yang  dipakai  dalam  studi  ini akan sangat bermanfaat.
Studi ini memiliki keterbatasan seperti pada jumlah sampel dan wawancara langsung.
Saat wawancara dapat terjadi intervensi peneliti yang dapat mempengaruhi responden.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  A.,  Hasyim,  S.,  Dahlan,  B.,  &  Aulia,  D.  N.  (2015).  Modeling  of  urban  growth  in tsunami-prone city using logistic regression: Analysis of Banda Aceh, Indonesia. Applied Geography , 62 , 237–246.
Breitenfellner,  B.,  &  Wagner,  N.  (2010).  Government  intervention  in  response  to  the subprime  financial  crisis:  The  good  into  the  pot,  the  bad  into  the  crop. International Review of Financial Analysis , 19 (4), 289–297.
Brower,  R.  S.,  Abolafia,  M.  Y.,  &  Carr,  J.  B.  (2000).  On  improving  qualitative  methods  in public administration research. Administration & Society , 32 (4), 363–397.
Dessler, G. (2011). Fundamentals of human resource management . Pearson Higher Ed.
Dharma,  S.  (2015).  Peningkatan  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dalam  Konteks  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Pada  SKPD  Kabupaten  Buton  Utara. Fakultas Ekonomi UNISSULA.
Hadiputro,  E.  K.  (2015).  PENGARUH  KOMPETENSI  SUMBER  DAYA  MANUSIA  DAN PENERAPAN  SISTEM  AKUNTANSI  INSTANSI  TERHADAP  KUALITAS LAPORAN  KEUANGAN  (Survei  padaBadan  Geologi,  Kementerian  Energi  Sumber Daya Mineral). Universitas Widyatama.
Handayani, C. H., Iskandar Muda, S. E., Si, M., & Ak, C. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014- 2015  dengan  SiLPA  sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal  SNA.  Universitas  Sumatera
Utara . Hariandja, M. T. E. (2002). Manajemen sumber daya manusia . Grasindo.
Hasbullah, H. (2008). Pendidikan Konservasi untuk Orang Dewasa. Tropika.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1979). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. In Economics social institutions (pp. 163–231). Springer. Jogiyanto, H. M. (2008). Metodologi penelitian sistem informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi . Kennedy, H. P., Shannon, M. T., Chuahorm, U., & Kravetz, M. K. (2004). The landscape of caring  for  women:  a  narrative  study  of  midwifery  practice. Journal  of  Midwifery  & Women’s Health , 49 (1), 14–23.
Laudon, K. C. (2007a). dan Jane P. Laudon.
Laudon, K. C. (2007b). Management information systems: Managing the digital firm . Pearson Education India.
Lupia,  A.,  &  McCubbins,  M.  D.  (2000).  Representation  or  abdication?  How  citizens  use institutions  to  help  delegation  succeed. European  Journal  of  Political  Research , 37 (3), 291–307.
Machmud,  R.  (2013).  Peranan  penerapan  sistem  informasi  manajemen  terhadap  efektivitas kerja  pagawai  lembaga  pemasyarakatan  narkotika  (lapastika)  bollangi  kabupaten  gowa. Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar , 9 (3), 409–421.
Madukala,  M.  M.,  Nasrul,  N.,  &  Mahrani,  S.  W.  (2018).  PENGARUH  PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN BERBASIS AKRUAL  DAN  KEPUASAN  KERJA  TERHADAP  KINERJA  PEGAWAI. Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Organisasi (JUMBO) , 2 (2), 1–13.
Magner,  N.,  &  Johnson,  G.  G.  (1995).  MUNICIPAL  OFFICIALS’REACTIONS  TO JUSTICE  IN  BUDGETARY  RESOURCE  ALLOCATION. Public  Administration Quarterly , 439–456.
Mangkunegara,  A.  P.,  &  Prabu,  A.  (2003).  Perencanaan  dan  pengembangan  sumber  daya manusia. Bandung: Refika Aditama .
Meliani,  E.  N.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Komitmen Afektif  Dan  Dampaknya  Pada  Kinerja  Pegawai”(Studi  Kasus  Pada  Cabang  Pelayanan Pendapatan (CPPD) Wilayah Kota I Bandung Pajajaran). Perpustakaan Pascasarjana.
Meng,  Q.-J.,  Logunova,  L.,  Maywood,  E.  S.,  Gallego,  M.,  Lebiecki,  J.,  Brown,  T.  M.,  … Piggins, H. D. (2008). Setting clock speed in mammals: the CK1ɛ tau mutation in mice accelerates circadian pacemakers by selectively destabilizing PERIOD proteins. Neuron , 58 (1), 78–88.
Moekijat, D. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Pionir Jaya, Bandung.
Nilawati,  I. (2009). Kajian Keterlambatan  Laporan Pertanggungjawaban  Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008. Retrieved Sept , 20 , 2014.
Nilsson, M., Sagerfors, J., Buffam,  I., Laudon, H., Eriksson, T., Grelle, A., … Lindroth, A. (2008). Contemporary carbon accumulation in a boreal oligotrophic minerogenic mire–a significant sink after accounting for all C‐fluxes. Global Change Biology , 14 (10), 2317– 2332.
Nur’aini,  S.,  Hasan,  A.,  &  Al  Azhar,  A.  (2016).  Pengaruh  Pelayanan,  Produktivitas,
Kompensasi,  Dan  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kinerja  Pdam  Tirta  Kampar–Kota
Bangkinang. Riau University.
Nurmala,  H.  (2019).  Pengaruh  kecerdasan  emosional  dan  kecerdasan  spiritual  terhadap produktivitas  kerja:  Studi  pada  karyawan  PT  Pos  Indonesia  Bandung.  UIN  Sunan Gunung Djati Bandung.
Permana, D. Y., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Rahmatiah, D. R. (2016). Analisis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten bone bolango. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (1).
Robbins, S. P. (n.d.). Judge.(2008) Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat .
Safwan,  N.,  &  Abdullah,  S.  (2014).  Pengaruh  kompetensi  dan  motivasi  terhadap  kinerja pengelolaan  keuangan  daerah  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pidie  Jaya. Jurnal Akuntansi ISSN , 2302 , 164.
Salle, A., Iek, M., & Hafizrianda, Y. (2015). Kajian pengelolaan dana otonomi khusus untuk peningkatan  pelayanan  masyarakat  asli  Papua .  (Akbar  Silo,  Ed.)  (Kedua).  Jayapura:
Uncen Press. Retrieved from http://repository.mkduncen.ac.id/index.php?p=fstream&fid=8&bid=7 Schipper, K. (1989). Earnings management. Accounting Horizons , 3 (4), 91.
Siagian,  S.  P.  (2011).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Human  Resource  Management). Jakarta: PT. Bumi Aksara .
Soeharto,  E.  (2005).  Analisis  Kebijakan  Publik  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan Sosial. Alfa Beta, Bandung .
Sugiyono, P. (2005). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta .
Supartoyo, G. (n.d.). Suantika and Djadja 2009. Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Pulai Bali .
Trihapsoro,  A.,  &  Setiawati,  E.  (2015).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Boyolali). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Varej o,  A.  S.  P.,  Meek,  M.  F.,  Ferreira,  A.  J.  A.,  Patr  cio,  J.  A.  B.,  &  Cabrita,  A.  M.  S. (2001).  Functional  evaluation  of  peripheral  nerve  regeneration  in  the  rat: walking  track analysis. Journal of Neuroscience Methods , 108 (1), 1–9.
Wahyuni, E. (2019). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal  (Survei  Pada  Kabupaten  Dan  Kota  Di  Provinsi  Jawa  Barat).  Universitas Komputer Indonesia.
Wasasih,  N.  M.,  Yadnyana,  I.  K.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2016).  Pengaruh  Pendidikan  Pada Kinerja  Bendahara  Dengan  Pelatihan  Dan  Motivasi  Sebagai  Pemoderasi. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana .
Wedemeyer, G. A., & Ross, A. J. (1973). Nutritional factors in the biochemical pathology of corynebacterial  kidney  disease  in  the  coho  salmon  (Oncorhynchus  kisutch). Journal  of the Fisheries Board of Canada , 30 (2), 296–298.
Wibowo, P. D. (2013). Manajemen Kinerja. edisi ketiga. Jakarta: Rajawali Pers .
Wokas,  H.,  Poputra,  A.  T.,  &  Sugeha,  A.  (2015).  Penatausahaan  dan  Penyusunan  Laporan Pertanggungjawaban  Bendahara  Serta  Penyampaiannya  pada  Dinas  Pendapatan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow. Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (1), 2475.