BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: May 13, 2020; Reviewed: June 30, 2020; Accepted: July 28, 2020.
To cite this article: Sirait, SY, Nazer, M, Azheri, B 2020, ‘Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi dan Manfaatnya’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 6 no. 2, hlm. 236- 248
Copyright: © 2020 San Yuan Sirait, Muhammad Nazer, Busyra Azheri.
All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## SERTIFIKASI TANAH PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP: DESKRIPSI DAN MANFAATNYA

## LAND CERTIFICATION OF COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM: DESCRIPTION AND BENEFITS
San Yuan Sirait 1 , Muhammad Nazer 2 , Busyra Azheri 3
1 Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas 2 Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas 3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas

## Koresponden e-mail: yuan.sirait@gmail.com
Abstract : To improve land registration in Indonesia, the government is determined to register all land in the territory of the Republic of Indonesia no later than 2025 through a land program which is primarily the Com- plete Systematic Land Registration (PTSL). This research is a survey research that aims to describe the benefits and implementation of the PTSL land certification program in Bintan Regency. The survey results show that there are several main benef its of the PTSL land certification program that are felt by the community, including providing a sense of security over land, changes in land use that are more useful, and increasing land value. In its implementation, land certif ication through the PTSL program is  considered easy by the community. However, community participation in extension is still low, which results in low understanding of the participant about the land certification process and its benefits in their lives. There are still people who do not take care of their own land certif icates in the PTSL program.
Keywords : PTSL, Security, Land Value, Land Use.
Intisari : Untuk mempercapat pendaftaran tanah di Indonesia, pemerintah bertekad untuk mendaftarkan seluruh tanah di wilayah Republik Indonesisa paling lambat tahun 2025 melalui program pertanahan yang utamanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini merupakan penelitian survei yang bertujuan untuk mendeskripsikan manfaat dan implementasi sertifikasi tanah program PTSL di Kabupaten Bintan. Hasil survei menunjukkan terdapat beberapa manfaat utama dari sertif ikasi tanah program PTSL yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu memberi rasa aman atas tanah, perubahan penggunaan tanah yang lebih bermanfaat, dan peningkatan nilai tanah. Pada implementasinya, proses pengurusan sertif ikat tanah melalui program PTSL dianggap  mudah  oleh  masyarakat. Namun,  keikutsertaan  warga  dalam  penyuluhan  masih  rendah,  yang mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses sertif ikasi tanah dan manfaatnya dalam kehidupan mereka. Masih terdapat masyarakat yang tidak mengurus sendiri sertifikat tanahnya pada program PTSL.
Kata Kunci : PTSL, Rasa Aman, Nilai Tanah, Perubahan Penggunaan Tanah.
San Yuan S, Muhammad N, Busyra A, ‘ Sertif ikasi Tanah Program Pendaftaran  ...’ 236-248

## A. Pendahuluan
Kebutuhan  manusia  akan  tanah  terus meningkat  seiring  dengan  pertumbuhan penduduk, sementara luas  tanah yang  tersedia di  muka  bumi  cenderung  tidak  bertambah (Badoa, dkk. 2018).  Meningkatnya  permintaan akan tanah mengakibatkan terjadinya persaingan akan kepemilikan tanah, sehingga setiap individu berupaya  mengamankan  hak  atas  tanahnya. Dalam situasi seperti itu program sertifikasi tanah secara massal adalah solusi yang tepat. Program sertifikasi  tanah secara  massal dapat  mening- katkan  investasi  dan  dimasa  mendatang  akan didapat nilai manfaatnya jauh di atas biaya pe- laksanaan sertifikasi (Deininger, Ali and Alemu 2009).
Program  sertif ikasi  tanah  secara  massal menjadi hal yang penting karena tingginya biaya serta  lamanya proses sertifikasi tanah apabila masyarakat  melakukan  sertif ikasi  tanah  atas inisiatif sendiri (Awuah, Hammond and Lamond, 2013).
Penguatan hak atas tanah melalui sertifikasi tanah dapat berdampak positif pada kesejahteraan rumah tangga dan produktivitas pertanian. Kebi- jakan  pemerintah di  bidang pertanahan  harus menargetkan  masyarakat  miskin  yang  tidak memiliki tanah agar punya akses ke tanah. Hal ini  sangat  penting  untuk meningkatkan  kese- jahteraan dan mengurangi kemiskinan (Kousar, et.al. 2015).
Manfaat program sertifikasi tanah bagi masya- rakat masih menjadi perdebatan. Ada yang men- dukung dan ada pula yang kontra atas kebijakan program  sertif ikasi  tanah,  ada  orang  yang berpendapat bahwa sertifikat kepemilikan adalah solusi dari permasalahan pertanahan, sementara yang lain berpendapat bahwa justru sertifikat itu sendiri  yang  menjadi  pemicu  permasalahan tanah.  Beberapa berpendapat bahwa bukti hak kepemilikan sangat diperlukan untuk melindungi kelompok  masyarakat  yang  paling  rentan, sementara bagi yang lain, bukti hak kepemilikan adalah penyebab  utama  marjinalisasi  (Moroni 2018).
Menurut Wang et al. (2018) bahwa sertifikasi
tanah dapat mengurangi sengketa tanah sekali- gus memberi rasa aman bagi pemilik tanah, karena peta pada program sertifikasi tanah digunakan untuk menentukan batas bidang tanah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah. Lebih lanjut Falco et al. ( 2020) mengemukakan bahwa  jaminan  kepemilikan secara signif ikan mengurangi  kemungkinan  rumah  tangga mengalami sengketa tanah. Namun, Abdulai and Ochieng (2017) membuktikan bahwa pendaftaran tanah tidak dapat menjamin keamanan kepemi- likan tanah. Kemudian Rakotonarivo et al . (2018) menyatakan bahwa sertifikat tanah tidak mutlak dapat menghilangkan sengketa tanah di berbagai lini, masih terdapat sebagian orang yang masih mengalami  rasa tidak  aman  atas  kepemilikan lahannya.
Dari  sisi  manfaat  sertif ikasi  tanah  untuk investasi juga terdapat perdebatan. Menurut Ma et al. (2011) bahwa sertifikasi tanah dapat mening- katkan investasi rumah tangga. Namun,  Kassa (2018) membuktikan bahwa investasi pada tanah tidak tergantung pada sertifikasi tanah.
Perdebatan pentingnya sertifikasi tanah untuk mengurangi kemiskinan juga tidak terelakkan. Di banyak  negara, program sertifikasi tanah digu- nakan  sebagai  cara  untuk  mengurangi  kemis- kinan (Sjaastad and Cousins, 2009). Ditemukan bukti  yang  menunjukkan  bahwa  pada  kasus tertentu hak atas tanah tidak mengurangi kemis- kinan, yaitu kasus pada permukiman informal/ liar. Orang memilih tinggal di permukiman liar karena  biaya  hidup  lebih  rendah,  sehingga sertif ikat  tanah dianggap  tidak  begitu  perlu (Webster et  al. ,  2016). Sementara  Galiani dan Schargrodsky (2010) menemukan bukti  bahwa Sertif ikasi  tanah  dapat  menjadi  alat  untuk pengentasan  kemiskinan,  yaitu  melalui  efek jangka  panjang  dari  sertif ikasi  tanah  yang dirasakan melalui peningkatan investasi fisik dan modal  manusia  ( human  capital )  yang  dapat membantu mengurangi kemiskinan di generasi mendatang.
Manfaat sertifikasi tanah untuk akses permo- dalan juga terdapat perdebatan.  Domeher dan Abdulai (2012) menyatakan bahwa  pendaftaran
238 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
tanah  tidak  meningkatkan  akses  ke  kredit. Namun, berbanding terbalik dengan temuan Piza (2015) di Brazil yang menemukan bukti bahwa sertifikasi tanah dapat meningkatkan penggu- naan kredit,  mengurangi ketergantungan  pada kredit yang dipinjam dari kerabat, dan mening- katkan kredit yang dipinjam dari bank komersial.
Terdapat beberapa penelitian lainnya mengenai manfaat sertifikat tanah untuk akses permodalan. Menurut  Istikomah  (2013)  bahwa  manfaat langsung sertifikat tanah bagi penerimanya yaitu untuk memperoleh  serta meningkatkan  akses permodalan melalui penggunaan sertifikat se- bagai agunan/jaminan kredit perbankan/lembaga keuangan.  Kemudian  Ali,  Deininger  dan Duponchel  (2017);  dan  Zhang et  al. (2020) menguatkan bahwa program pendaftaran tanah pertama  kali  meningkatkan  akses  kredit  dan memberikan manfaat yang signifikan terhadap akses kredit.
Secara umum tingkat kepercayaan masyarakat maupun  lembaga  keuangan  terhadap  tanah bersertifikat lebih tinggi dibanding dengan tanah yang  belum  bersertif ikat.  Demikian juga  nilai pinjaman bisa lebih besar didapatkan oleh debitur apabila tanahnya bersertifikat. Program sertifikasi tanah akan memberi pengaruh nyata terhadap peningkatan  pendapatan  pemilik  tanah  bila sertifikat hak milik dimanfaatkan sebagai jaminan kredit perbankan (Amir 2008).
Selain manfaat investasi, mengurangi potensi sengketa, pengentasan  kemiskinan, dan  untuk akses  permodalan, terdapat  manfaat  lain dari sertifikasi tanah,  misalnya untuk peningkatan harga  tanah,  perubahan  penggunaan  tanah, mengurangi deforestasi, kepentingan politik, dan lain-lain.
Mardiana, dkk. (2016) mengemukakan bahwa sertifikat tanah berfungsi sebagai penambah nilai atas obyek tanah yang disertifikatkan, dan suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat akan ber- tambah nilainya dibandingkan dengan sebelum tanah tersebut bersertifikat.
Penelitian mengenai perubahan penggunaan tanah dilakukan oleh Yami dan Snyder (2016) yang menemukan bahwa pendaftaran tanah memiliki
pengaruh positif pada pemanfaatan tanah karena mengurangi  ketakutan  pemilik  tanah  akan kehilangan tanah. Kemudian oleh Cheng et  al ., (2019) yang menunjukkan bahwa sertifikasi tanah dapat menyebabkan peningkatan peralihan tanah ke sektor pertanian dan koperasi. Sertifikasi tanah dapat mendorong rumah tangga untuk meman- faatkan tanah menjadi lebih produktif.
Meeks (2018) menemukan bukti bahwa pro- gram sertifikasi tanah secara signifikan dapat meningkatkan akses memperoleh utilitas, seperti akses ke air bersih, peningkatan layanan sanitasi, dan layanan listrik.
Sertif ikasi  tanah  juga  bermanfaat  untuk perubahan iklim, dimana dengan  memberikan sertifikat hak atas tanah kepada pemilik tanah di kawasan  hutan  dianggap  dapat  menghindari deforestasi di berbagai belahan dunia, meskipun sertifikasi tanah berefek tidak langsung terhadap deforestasi. sertifikasi  tanah sering digunakan sebagai syarat awal bagi suatu program untuk upa- ya mengurangi deforestasi (Buntaine et al . 2015). Bukti empiris di Ekuador menunjukkan terjadi- nya lonjakan deforestasi pada tanah yang tidak bersertif ikat, untuk  itu sebaiknya  pemerintah melakukan sertifikasi terhadap tanah-tanah yang belum  bersertif ikat,  karena  sertif ikasi  tanah terbukti dapat mengurangi deforestasi (Holland et al. 2017).
Sertifikasi tanah dan kebijakan yang efektif juga dapat bermanfaat untuk memerangi narko- ba. Sertifikasi tanah dapat mengurangi meluasnya tanaman ilegal berupa kokain di Kolombia, hal tersebut  karena  tanah  bersertif ikat  memiliki manfaat yang lebih banyak daripada tanah tidak bersertifikat, disamping itu juga biaya penanaman tanaman ilegal pada tanah bersertifikat lebih ting- gi daripada  tanaman pada  tanah tidak berser- tifikat (Muñoz-Mora et al . 2017).
Manfaat  lain dari program sertifikasi tanah adalah di  bidang politik,  meskipun politik  itu sering dipandang dari sisi negatifnya. Acapkali program sertif ikasi  tanah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik- nya  terutama  pada  saat  pemilihan  umum. Meskipun  faktanya  masyarakat penerima pro-
San Yuan S, Muhammad N, Busyra A, ‘ Sertif ikasi Tanah Program Pendaftaran  ...’ 236-248
gram  sertif ikasi  tanah  tidak  secara  mutlak memberikan  suaranya  dalam  pemilu  kepada partai atau pihak yang memperjuangkan program sertifikasi tanah (Janvry et al . 2014).
Tanah sebagai hal yang krusial membuat setiap negara  di  dunia  mengatur  sedemikian  rupa pemilikan tanahnya supaya dapat  bermanfaat secara ekonomi dan sekaligus memberi kepastian hukum. Termasuk  Indonesia, membuat aturan untuk menata pemilikan tanah di wilayah NKRI.
Pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Bumi, air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Atas dasar  isi pasal tersebut terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau yang dikenal dengan Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Di dalam  UUPA pada  Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki- laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi  diri  sendiri  maupun  keluarganya.  Hal tersebut mengartikan  bahwa  UUPA  mengatur hubungan  hukum antara  orang dengan  tanah dalam  aspek  legalitas  tanah  dan  aspek pemanfaatan  tanah  secara ekonomi.  Dengan melakukan  pengaturan  legalitas  tanah  dan pemanfaatan tanah secara ekonomi diharapkan dapat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Manfaat yang dirasakan  bisa secara  langsung maupun tidak langsung atau efek berganda ( mul- tiplier  effect ).
Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat melalui sertifikasi tanah,  sampai tahun  2016, Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah dan terus melakukan pendaftaran tanah secara masif  di  seluruh  wilayah  Indonesia  melalui PRONA, dan mulai tahun 2017 dilakukan melalui program yang  namanya  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Pemerintah menginginkan agar setiap sertifikat tanah yang diberikan  kepada  masyarakat memiliki  fungsi
legalitas, sosial dan fungsi ekonomi. Untuk itu, guna mempercapat pendaftaran tanah di Indo- nesia, pemerintah bertekad untuk mendaftarkan seluruh  tanah  di  wilayah Republik  Indonesisa paling  lambat  tahun  2025  melalui  program pertanahan yang utamanya PTSL.
Keseriusan  pemerintah untuk  mewujudkan seluruh tanah di wilayah NKRI dapat terdaftar dan bersertifikat dapat diketahui dari target PTSL yang setiap tahun meningkat sejak diluncurkan. Tar- get yang ditetapkan pada awal PTSL diluncurkan tahun 2017 adalah sebanyak 5.000.000  bidang, pada tahun 2018 meningkat menjadi 7.000.000 bidang, tahun 2019 sebanyak 9.000.000 bidang, tahun  2020  sampai  2023  masing-masing 10.000.000 bidang, dan sisanya tahun 2024 sekitar 2.444.710  bidang,  sehingga  tahun 2025  sudah terdaftar semua.
Target  Penyertif ikatan  tanah  tersebut dialokasikan  di  setiap  kabupaten  dan  kota  di seluruh  Indonesia  dengan  jumlah  yang proporsional. Salah satunya di Kabupaten Bintan pada tahun 2017 mendapat alokasi target  PTSL sebanyak 10.269 bidang dengan realisasi sebanyak 10.464 bidang atau 101,90 persen. Sedangkan pada tahun 2018 Kabupaten Bintan mendapat target sebanyak 14.000 bidang dengan realisasi sertifikat sebanyak  8.975  bidang.  Kabupaten  Bintan merupakan salah satu Kabupaten di wilayah NKRI yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bintan selaku  otoritas penerbitan sertifikat tanah di wilayah administrasi Kabupaten Bintan telah melakukan penyertif ikatan  tanah  baik  atas  inisiatif masyarakat  melalui  mekanisme  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun atas inisiatif pemerintah  melalui program sertif ikasi tanah gratis.
Namun,  meskipun  pemerintah  telah meluncurkan  program-program  untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, diantaranya melalui sertifikasi tanah Prona dan PTSL, akan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan tidak meningkat secara signifikan dari  tahun ke tahun.  Hal  ini dapat dilihat dari data laju pertumbuhan ekonomi
240 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
dan penduduk miskin Kabupaten Bintan tahun 2011-2017.  Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Bintan tahun 2011 sebesar 6,18% menurun men- jadi 6,16% pada tahun 2012, kemudian menurun lagi menjadi 6,08% pada tahun 2013. Pada tahun 2015 menurun menjadi 5,16% dari yang sebelum- nya 6,35% pada tahun 2014. Tahun 2016 sempat meningkat ke level 5,94%, namun menurun lagi pada tahun 2017 menjadi 5,01%. Demikian juga tingkat kemiskinan, tidak menurun secara signi- fikan dari tahun ke tahun. Persentase penduduk miskin meningkat  dari 6,04% pada tahun 2011 menjadi 6,29% pada tahun 2012. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 6,43% dari yang sebelumnya 6,07%  pada tahun  2015. Meningkatnya  kemis- kinan berarti kesejahteraan berkurang.
Oleh karena itu, beberapa pertanyaan  yang dikemukakan dalam kajian ini adalah: Bagaimana deskripsi implementasi dan manfaat PTSL? Bagai- mana nilai tanah sebelum dan sesudah dilaksa- nakan sertifikasi tanah PTSL?
Penelitian ini  merupakan penelitian  survei ( survey research) yaitu penelitian yang dilakukan objek dengan populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga  dapat ditemukan kejadian-kejadian relatif,  distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel (Siregar 2013).
Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada masyarakat penerima program sertifikasi tanah tahun 2017, dan data sekunder diperoleh dari Ba- dan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, Kemen- terian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bintan. Populasi sebanyak 5574 penerima serti- fikat, yang tersebar di 23 desa/kelurahan pada 8 kecamatan dari total 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pengambilan sampel dilaku- kan dengan  teknik probability  sampling secara proportional sampling , tujuannya supaya setiap desa/kelurahan lokasi PTSL dapat terwakili. Sam- pel yang ditentukan sebanyak 100 orang.
Gambar 1. Peta Sebaran Populasi dan Sampel per Kelurahan. Sumber: Pengolahan Data Primer, 2020
Seluruh data penerima sertifikat PTSL Kabu- paten Bintan Tahun 2017 diperoleh dari  Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan yang diambil dari sistem informasi Komputerisasi Kegiatan Perta- nahan (KKP). Data yang tersedia pada KKP beru- pa data tekstual berbentuk tabulasi yang kemu- dian ditransformasi menjadi data spasial berben- tuk peta dengan menggunakan ArcGIS, sehingga diperoleh peta sebaran populasi dan sampel pada setiap kelurahan sebagaimana gambar 1. Pengam- bilan data ke lapangan didasarkan pada koordinat lokasi  obyek  PTSL yang  telah  dikonversi  ke Google Earth.

## B. Deskripsi Penerima Sertifikat Tanah Program PTSL
Pengumpulan data responden penerima serti- fikat tanah program PTSL di Kabupaten Bintan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang pengisiannya dipandu oleh peneliti. Pertanyaan pada  kuesioner  dibagi atas  tiga  bagian,  yaitu: identitas dan data umum responden, proses ser- tifikasi PTSL, dan manfaat sertifikasi PTSL. Daftar pertanyaan pada bagian identitas dan data umum responden  berfungsi  untuk  mendeskripsikan atau memberi gambaran umum terhadap subyek dan obyek penelitian. Sedangkan bagian proses sertifikasi  PTSL dan  manfaat sertif ikasi  PTSL supaya diperoleh data akurat yang lebih menda- lam  untuk  diolah,  sehingga  dapat  menggam- barkan  keadaan yang  sebenarnya  pada  obyek penelitian.
San Yuan S, Muhammad N, Busyra A, ‘ Sertif ikasi Tanah Program Pendaftaran  ...’ 236-248

## 1. Data  Umum  Penerima Program Sertifikasi Tanah  PTSL
Penerima sertifikat tanah program PTSL dido- minasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 70,4%, dan sisanya 29,6% merupakan perempuan. Tingkat pendidikan penerima sertifikat tanah program PTSL paling  banyak berada pada tingkat SMA sebanyak 40,82%, sedangkan tingkat pendidikan paling rendah ada pada tingkat Diploma 3 dan tidak  sekolah  yang  masing-masing  sebanyak 1,02%.
Umur penerima sertifikat tanah program PTSL diklasifikasikan  menjadi  7  (tujuh) kelas  umur yang diperoleh dengan metode interval. Frekuensi umur penerima sertifikat tanah program  PTSL paling  banyak berada  di kelas 3 dengan  umur antara 46-53 tahun yaitu 28,57 %. Sedangkan fre- kuensi paling sedikit berada pada kelas 7 dengan umur antara 78-85 tahun, yaitu hanya 1,02 %.
Tabel 1. Responden Berdasarkan Usia

## Sumber: Pengolahan Data Survei 2020
Menurut BPS (2001), struktur umur pendu- duk dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (a) kelompok umur  muda, dibawah  15 tahun;  (b) kelompok  umur produktif,  dengan usia  15–64 tahun; dan (c) kelompok umur tua, dengan usia 65 tahun ke atas. Struktur umur penduduk dika- takan  muda apabila  proporsi penduduk  umur muda sebanyak 40% atau lebih sementara kelom- pok umur tua kurang atau sama dengan 5%. Seba- liknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua apabila kelompok umur mudanya sebanyak 30%  atau  kurang  sementara  kelompok  umur tuanya lebih besar atau sama dengan 10%.

## Tabel 2. Kelompok Umur Responden Berdasarkan Ketentuan BPS

## Sumber: Pengolahan Data Survei 2020
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa kelom- pok umur didominasi oleh kelompok umur pro- duktif  sebanyak  92,86%,  kelompok  umur  tua sebanyak 7,14% atau berada di bawah 10%. Tidak terdapat kelompok umur muda.
Dari sisi pekerjaan paling banyak didominasi oleh karyawan swasta yaitu sebanyak 22,45%. Kar- yawan  swasta  merupakan  orang yang  bekerja pada sektor formal yang tidak dikuasai oleh peme- rintah. Pekerjaan responden paling sedikit adalah sebagai pegawai honorer di pemerintahan, yaitu sebanyak 3%.

## 2. Jumlah Bidang Tanah Yang  Dimiliki Responden
Sebanyak 39,80% responden hanya memiliki masing-masing 1 bidang tanah. Disusul dengan kepemilikan masing-masing 2 bidang tanah oleh responden sebanyak 31,63%. Dari tabel 3 diketahui bahwa cenderung sedikit jumlah responden yang memiliki  bidang  tanah  yang  banyak.  Dan sebaliknya, banyak responden yang memiliki jum- lah bidang tanah yang sedikit. Terdapat 1,02% res- ponden yang memiliki 12 bidang tanah, jumlah tersebut jauh lebih banyak dari responden lainnya. Hal tersebut menggambarkan ketimpangan kepe- milikan tanah.
Tabel 3. Bidang Tanah yang Dimiliki Responden
Kelas Umur Persentase 1 30-37 Tahun 12,24 % 2 38-45 Tahun 27,55 % 3 46-53 Tahun 28,57 % 4 54-61 Tahun 21,43 % 5 62-69 Tahun 4,08 % 6 70-77 Tahun 5,10 % 7 78-85 Tahun 1,02 % Jumlah 100 % Kelompok Umur Persentase Muda < 15 Tahun 0 % Produktif 15 – 64 Tahun 92,86 % Tua > 65 Tahun 7,14 % Jumlah 100 %
No
Jumlah Bidang Tanah Persentase (%) 1 1 Bidang 39.80 2 2 Bidang 31.63 3 3 Bidang 14.29 4 4 Bidang 8.16 5 5 Bidang 1.02 6 6 Bidang 3.06 7 7 Bidang 1.02 8 ≥ 8 Bidang (12 Bidang) 1.02 Total 100 %

## 242
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Kategori jumlah bidang tanah yang dimiliki penerima  sertif ikat  tanah  program  PTSL diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kategori rendah untuk yang memiliki maksimal dua bidang tanah, kategori sedang untuk yang memiliki maksimal 3 sampai 5 bidang tanah, dan kategori tinggi untuk yang memiliki 6 atau lebih bidang tanah.
Sertifikasi tanah program PTSL sebagian besar dinikmati  oleh pemilik tanah dengan  kategori rendah, yaitu sebesar 71,43%. Disusul oleh kate- gori sedang, yaitu sebesar 23,47%. Pemilik tanah dengan kategori tinggi yang menikmati program PTSL hanya 5,1%.

## 3. Asal Perolehan Tanah
Sumber perolehan tanah penerima sertifikat tanah program PTSL berasal dari warisan, hibah, menggarap  sendiri  dan  pembelian.  Sebagian besar memperoleh tanahnya melalui pembelian, yaitu sebanyak 71,43%. Pembelian yang dimaksud adalah adanya tindakan untuk memperoleh tanah melalui  penukaran,  bisa  dengan  uang  atau dengan barang sesuai kesepakatan.
Sebanyak 24,49% penerima sertifikat tanah program  PTSL  memperoleh tanahnya  melalui warisan.  Warisan tanah  berasal dari  keluarga karena adanya hubungan darah. Pada umumnya tanah yang diperoleh responden melalui warisan berasal dari orang tua dan/atau keturunan kedua dari  atas  kakek/nenek.  Menurut  Ghebru  dan Lambrecht (2017), masyarakat beranggapan tanah yang diperoleh  melalui waris  lebih aman,  dan orang  yang  memiliki  koneksi  politik  merasa tanahnya lebih aman dimiliki.
Sebanyak 3,06% memperoleh tanahnya mela- lui proses hibah. Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat me- nariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu (KUHP 1847).
Terdapat 1,02% yang memperoleh tanahnya melalui menggarap tanah negara. Penggarapan dilakukan tahun 1980, dimana pada masa itu pen- duduk  di  daerah  sekitar  masih  sangat  jarang.
Responden menyambut baik dengan adanya pro- gram  sertif ikasi  PTSL  di  Kabupaten  Bintan. Mereka merasa aman karena aset tanahnya mem- punyai status  hukum  yang  lebih  kuat.  Berda- sarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penyertifikatan tanah yang perolehannya berasal dari menggarap tanah  negara  dapat  dilakukan  dengan  syarat pemilik tanah telah menguasai tanah dimaksud selama minimal 20 (dua puluh) tahun secara ber- turut-turut, diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, memperoleh tanahnya dengan itikad  baik,  dan  tidak  dipermasalahkan  oleh masyarakat  hukum  adat  atau  desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

## 4. Keikutsertaan  Dalam  Penyuluhan PTSL
Setelah pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan penetapan lokasi obyek PTSL berdasarkan data ketersedian bidang tanah, maka dilakukan penyuluhan di setiap kelurahan lokasi obyek PTSL. Penyuluhan merupakan tahap awal pelaksanaan sertifikasi PTSL yang melibatkan masyarakat.
Sebanyak 27,55%  penerima sertifikat  tanah program PTSL mengikuti penyuluhan sertifikasi tanah PTSL di Kabupaten Bintan, sedangkan yang lainnya sebesar 72,45% tidak ikut dalam penyu- luhan. Lebih banyak yang tidak mengikuti penyu- luhan daripada yang mengikuti.
Sebagian besar  responden sebenarnya ingin ikut  penyuluhan dan  ingin mengetahui  secara utuh proses sertifikasi tanah, namun terdapat be- berapa kendala, sehingga tidak dapat mengikuti penyuluhan, seperti karena waktu yang tidak te- pat, dan informasi jadwal penyuluhan yang tidak diterima. Selain  itu juga  subyek pemilik tanah tidak tinggal di lokasi tanah yang hendak diser- tifikatkan. Paling banyak responden yang tidak ikut penyuluhan mengeluhkan tentang informasi jadwal penyuluhan yang tidak diterima.
Tata cara penyampaian informasi penyuluhan yang dilakukan oleh BPN adalah pertama sekali koordinasi dengan  pihak kelurahan  mengenai tempat dan tanggal penyuluhan. Kemudian pihak BPN melalui surat resmi memberitahukan kepada
San Yuan S, Muhammad N, Busyra A, ‘ Sertif ikasi Tanah Program Pendaftaran  ...’ 236-248 pihak  kelurahan mengenai  jadwal dan  tempat yang ditetapkan untuk penyuluhan di kelurahan tersebut. Setelah itu pihak kelurahan menyam- paikan kepada Ketua RW dan Ketua RT supaya mengumpulkan warganya di waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Diduga informasi jadwal penyuluhan tidak sampai dengan maksimal oleh Ketua RT kepada warga.

## 5. Partisipasi  Dalam  Pengurusan Sertifikat Tanah PTSL
Sebanyak 84,69% penerima sertifikat tanah program  PTSL  menyatakan  mengurus sendiri pembuatan sertifikat PTSL yang diterima,  me- lengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan, dan mengikuti proses sesuai prosedur yang ada. Sedangkan 15,31% lainnya memilih untuk tidak mengurus sendiri sertifikatnya, atau diurus oleh orang lain. Maksud tidak mengurus sendiri bukan berarti seluruh  proses diserahkan  sepenuhnya kepada orang lain yang telah dipercayakan. Pemi- lik tanah tetap melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan, dan menunjukkan batas tanah- nya ketika dilakukan pengukuran.
Proses yang dilakukan oleh perantara (orang yang diberi kuasa untuk mengurus) adalah seba- gai berikut; perantara meminta dokumen syarat administrasi seperti alas hak, KTP, Kartu Keluarga dan PBB. Apabila ada syarat yang tidak lengkap, misalnya PBB, maka  perantara terlebih dahulu mengurus PBB ke instansi terkait. Setelah persya- ratan dokumen lengkap, kemudian formulir diisi oleh perantara dan ditandatangani oleh pemilik tanah. Dokumen yang lengkap disampaikan oleh perantara ke BPN atau secara kolektif melalui Ke- tua  RT.  Setelah  itu,  pada  tahap  pengukuran lapangan dan penyerahan sertifikat lebih banyak melibatkan  pemilik  tanah daripada  perantara, karena pengambilan sertifikat hasil PTSL dilaku- kan  dengan  ketat  oleh  BPN.  Orang  yang mengambil sertifikat harus pemilik tanah. Apabila terpaksa  diwakilkan,  harus  ada  surat  kuasa, pernyataan, KTP pemilik tanah dan KTP orang yang dikuasakan supaya sertifikat tanah  boleh diserahterimakan oleh pihak BPN.

## 6. Persepsi Terhadap  Pengurusan Sertifikat Tanah PTSL
Sebanyak 95,92% penerima sertifikat tanah program PTSL  mempersepsikan bahwa pengu- rusan sertifkat PTSL tergolong mudah.  Hanya 4,08% penerima sertifikat tanah program PTSL yang menyatakan pengurusan sertifkat PTSL di Kabupaten Bintan tergolong sulit.
Persepsi mudahnya mengurus sertifikat tanah melalui  program  PTSL  menandakan  bahwa masyarakat telah memahami syarat dan prosedur pengurusan sertifikat PTSL, dan masyarakat telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan  untuk melakukan  sertif ikasi  tanah  melalui  PTSL. Kalaupun terdapat syarat dokumen administrasi yang belum dimiliki pemilik tanah, berarti pemilik tanah mendapatkan informasi yang cukup untuk mengurusnya dan tidak sulit untuk memperoleh dokumennya

## 7.  Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah PTSL
Biaya pelaksanaan sertifikasi tanah PTSL yang dilakukan  oleh  BPN  ditanggung  oleh  negara melalui APBN pada DIPA (Daftar Isian Pelaksa- naan Anggaran) BPN. Dapat dikatakan tidak ada biaya yang dipungut oleh BPN. Namun, sering dijumpai di lapangan, dokumen yang dipersya- ratkan ada yang belum  dilengkapi oleh  warga, sehingga warga harus mengurus sendiri terlebih dahulu dokumen yang dipersyaratkan ke instansi terkait. Pengurusan persyaratan ini kadang mem- butuhkan biaya, seperti PBB. Pengurusan doku- men persyaratan seperti ini memunculkan biaya yang harus dikeluarkan oleh warga, dan berpo- tensi munculnya pungutan biaya, terlebih apabila warga menggunakan jasa orang lain atau peran- tara dalam mengurusnya.
Sebanyak  70,41%  responden  menyatakan bahwa  dalam  pengurusan  sertifkat  PTSL  di Kabupaten  Bintan  tidak  dipungut  biaya  atau gratis. Terdapat 29,59% responden  menyatakan adanya pungutan biaya dalam pengurusan serti- pikat PTSL di Kabupaten Bintan.
Penyebab utama adanya pungutan biaya ini adalah,  karena pemilik  tanah tidak  mengurus sendiri sertifikat tanahnya, atau pakai perantara.

## 244 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Responden  yang  tidak  mengetahui  proses pengurusan  PTSL,  menganggap  sulit  proses pengurusan  PTSL, dan terkendala yang waktu dalam  proses pengurusan  PTSL  memilih  jasa perantara dalam mengurus sertifikatnya.
Terdapat juga responden yang memberi uang kepada petugas desa yang peruntukannya untuk membeli makanan dan minuman bagi  petugas ukur. Pemberian ini atas inisiatif dan kerelaan dari pemilik tanah, karena yang bersangkutan tidak dapat menyediakan makanan atau minuman bagi petugas.  Pemberian  seperti  ini  dikategorikan penulis sebagai bagian dari 29,59% yaitu adanya pungutan biaya.
Responden  yang  dikategorikan  tidak  ada pungutan  biaya,  sebagian  besar  menyediakan minuman dan makanan bagi petugas ukur ketika melakukan  pengukuran  ke  lapangan.  Alasan pemilik  tanah  menyediakan  makanan  dan minuman karena merasa kasihan kepada petugas ukur  yang melakukan pengukuran pada  cuaca panas terik matahari.  Untuk pemberian dalam bentuk fisik makanan dan minuman tidak dikate- gorikan sebagai pungutan, karena hal itu meru- pakan bentuk rasa sosial dan tata krama bertamu yang lazim terjadi di masyarakat, khususnya pada masyarakat timur seperti Indonesia.

## C. Manfaat Sertifikasi Tanah Program PTSL
Hasil survei menunjukkan terdapat beberapa manfaat utama dari sertifikasi tanah  program pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu memberi rasa aman atas tanah, perubahan penggunaan tanah yang lebih  bermanfaat, dan peningkatan  nilai tanah.

## 1. Manfaat Terhadap  Pengurangan Potensi  Sengketa  Tanah
Sebelum dilakukan sertifikasi PTSL, sebanyak 8,16% penerima sertifikat tanah program PTSL mengaku memiliki permasalahan atas tanahnya, sehingga responden merasa tidak memiliki rasa aman atas tanahnya. Permasalahan yang paling banyak dihadapi adalah mengenai batas tanah,
yaitu  persoalan batas  dengan tetangga  karena tanda batas belum jelas, dan adanya tetangga yang mencoba  menggeser  tanda  batas  yang  telah dibuat.
Pada tabel 4 diketahui bahwa setelah sertifikat tanah diterima,  tidak ada  lagi responden  yang bersengketa/potensi  sengketa.  Permasalahan tanah akan semakin sulit dihadapi apabila tidak segera  diselesaikan.  Salah  satu  cara  untuk menyelesaikannya  adalah dengan  menetapkan status hukum obyek tanah melalui pengakuan hak oleh negara dalam wujud sertifikat tanah.
Tabel 4. Status Masalah Tanah Sebelum dan Sesudah Sertifikasi

## Sumber: Pengolahan Data Survei 2020
Ketika diambil perbandingan rasa aman yang dirasakan responden atas tanahnya antara sebe- lum sertifikasi dengan setelah sertifikasi, sebanyak 86,73%  responden  menyatakan  merasa  lebih aman setelah tanahnya disertifikasi. Sedangkan 13,27% responden menyatakan tidak ada perbe- daan rasa  aman atas tanahnya antara  sebelum disertifikasi dengan sesudah disertifikasi. Dalam arti, sertifikat tanah tidak berpengaruh terhadap rasa aman dari 13,27% responden.
Tabel 5. Perbandingan Rasa Aman Responden Setelah Sertifikasi PTSL

## Sumber: Pengolahan Data Survei 2020
Hasil tersebut di atas sejalan dengan penelitian Wang et al. (2018) dan Falco et  al.  ( 2020) yang mengemukakan bahwa sertifikasi tanah dapat mengurangi sengketa tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik tanah, jaminan kepemi-
No Status Permasalahan Tanah
Sebelum Sertifikasi (%) Setelah Sertifikasi (%) 1  Ada sengketa/potensi sengketa 8,16% 0% 2  Tidak  ada  sengketa/potensi sengketa 91,48% 100% Total 100% 100%
No Status Persentase 1 Ada  rasa  aman  setelah  tanah bersertifikat 86,73% 2 Tidak ada rasa aman setelah tanah bersertifikat 13,27% Total 100%
San Yuan S, Muhammad N, Busyra A, ‘ Sertif ikasi Tanah Program Pendaftaran  ...’ 236-248
likan  tanah secara signifikan  mengurangi  ke- mungkinan rumah tangga mengalami sengketa tanah.

## 2. Manfaat Terhadap  Perubahan Penggunaan  Tanah
Terdapat  beragam  penggunaan  tanah responden sebelum dilakukan sertifikasi.  Ada yang penggunaan tanahnya untuk rumah tinggal, usaha bengkel, usaha pembuatan batako, usaha jahit, warung,  kolam,  kebun,  bahkan ada  juga berupa  tanah kosong.  Setelah dilakukan  serti- fikasi, sebagian responden melakukan perubahan penggunaan tanahnya menjadi lebih bermanfaat, dan  sebagian lagi  tidak melakukan  perubahan penggunaan tanah.
Sebanyak  68,17%  responden  manyatakan bahwa tidak terdapat perubahan penggunaan atas tanahnya antara sebelum sertifikasi dengan sete- lah sertifikasi. Terdapat 31,63% responden menya- takan ada perubahan penggunaan atas tanahnya. Seluruh  perubahan  yang  terjadi  adalah  peru- bahan  kepada yang  lebih  bermanfaat,  tidak terdapat perubahan menjadi lebih buruk. Peru- bahan  menjadi  lebih  buruk  biasanya  terjadi karena  bencana  ( force  majeure )  atau  diluar kendali pemilik tanah. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa pembangunan fisik, termasuk renovasi,  dan  ada  juga  yang  memfungsikan untuk kolam lele.
Tabel 6. Rencana Perubahan Penggunaan Tanah Setelah Sertifikasi PTSL

## Sumber: Pengolahan Data Survei, 2020.
Sebanyak  20,41%  responden  berencana melakukan  perubahan  penggunaan  tanahnya dalam waktu dekat. Perubahan yang direncana- kan  berupa  pembuatan  kolam  ikan,  pem- bangunan ruko, rumah kontrakan, warung, kafe, parkiran sewa, dan pembangunan fisik lainnya. Seluruh perubahan dimaksud berupa perubahan
untuk  menjadi  lebih  bermanfaat.  Sebanyak 79,59%  responden  lainnya  tidak  berencana melakukan perubahan penggunaan tanah dalam waktu dekat.

## 3. Manfaat Terhadap  Nilai  (harga) Tanah
Untuk menganalisis nilai tanah sebelum dan sesudah sertifikasi dilakukan dengan analisis non parametrik nilai tanah. Terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Hasil uji normalitas menun- jukkan  bahwa data  sampel  tidak  berdistribusi normal, yang ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,00 atau  kurang dari nilai alpha 0,05. Oleh  karena  itu,  untuk  melakukan  pengujian nilai tanah antara sebelum dengan setelah serti- fikasi PTSL maka dilakukan uji nonparametrik Wilcoxon .
Tabel 7. Nilai Tanah Per Meter di Kabupaten Bintan
Sumber: Pengolahan Data Survei 2020.
Nilai tanah yang dimaksud adalah nilai tanah menurut persepsi  responden  yang  didasarkan pada nilai pasar dan harga tanah di daerah sekitar yang telah,  sedang, maupun akan dijual.  Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai tanah yang dilegalisasi melalui program sertifikasi tanah  PTSL di  Kabupaten  Bintan. Nilai  tanah sebelum  sertif ikasi paling  rendah sebesar  Rp. 34.602/m 2 ,  dan  paling  tinggi  sebesar  Rp. 2.649.007/m 2 .  Sedangkan setelah dilakukan ser- tif ikasi,  nilai  tanah  paling  rendah  menjadi Rp57.670/m 2 dan paling tinggi Rp3.816.794/m 2 . Nilai  tanah  paling  tinggi sebelum  sertif ikasi mempunyai luas 755m 2 yang berada di Kelurahan Kijang Kota. Tingginya nilai tanah tersebut karena lokasinya yang strategis, letaknya yang berada di pinggir jalan utama, dan bangunan yang berdiri diatasnya berupa ruko yang difungsikan sebagai toko alat tulis kantor sekaligus rumah tinggal.
No Status Rencana Perubahan Frekuensi Persentase 1 Ada rencana melakukan perubahan penggunaan tanah 20 20,41% 2 Tidak  ada  rencana  melakukan perubahan penggunaan tanah 78 79,59% Total 98 100% Uraian Sampel  Rata-rata
Per Meter Standar Deviasi Nilai Minimum Nilai Maximum Nilai  Tanah  per  Meter Sebelum PTSL 98 565.861 531.167 34.602 2.649.007 Nilai  Tanah  per  Meter Setelah PTSL 98 898.746 803.877 57.670 3.816.794 Kenaikan (Penurunan) 332.885
246 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Sedangkan nilai tanah  paling tinggi  setelah sertifikasi mempunyai luas 262m 2 yang berada di Kelurahan Sebong Lagoi. Terdapat dua bangunan yang  berdiri  diatasnya,  satu  disewakan  untuk rumah makan, dan  satu lagi berupa kafe  yang dikelola  sendiri.  Penggunaan  tanah  tersebut untuk kafe dan rumah makan dilakukan setelah sertifikasi dilaksanakan, sehingga tingginya nilai tanah tersebut  karena perubahan  penggunaan tanah, lokasi yang strategis dekat dengan kawasan wisata lagoi, dan letaknya yang berada di pinggir jalan utama.
Rata-rata nilai tanah sebelum sertifikasi PTSL adalah sebesar Rp. 565.861/m 2 , dan setelah serti- fikasi menjadi Rp. 898.746/m 2 , terjadi rata-rata peningkatan nilai tanah sebesar Rp. 332.885/m 2 , atau sebesar 58,83%.

## D.  Kesimpulan
Hasil deskripsi  menunjukkan bahwa proses pengurusan sertifikat  tanah  melalui  program PTSL  dianggap  mudah  oleh  hampir  seluruh penerima sertifikat PTSL. Namun, masih terdapat yang  mengeluarkan  biaya  pada  pengurusan sertifikasi, hal ini sejalan dengan masih ditemu- kannya masyarakat yang tidak mengurus sendiri sertifikat tanahnya pada program PTSL. Keikut- sertaan warga dalam penyuluhan masih rendah mengakibatkan  masih rendahnya  pemahaman masyarakat tentang proses sertifikasi tanah dan manfaatnya dalam kehidupan mereka. Sertifikasi tanah program PTSL sebagian besar dinikmati oleh pemilik tanah dengan kategori rendah, yaitu yang memiliki maksimal dua bidang tanah. Penerima sertif ikasi  program  PTSL  mayoritas  berjenis kelamin laki-laki,  berpendidikan SMA,  bekerja sebagai karyawan  swasta, dan berada pada go- longan usia produktif.
Penerima sertifikat PTSL memperoleh manfaat berupa  peningkatan rasa  aman  dan  hilangnya potensi sengketa setelah tanahnya disertifikasi. Manfaat berikutnya adalah perubahan penggu- naan  tanah  menjadi lebih  baik dan  produktif. Terdapat  31,63% penerima sertifikat PTSL yang merasakan manfaat dari perubahan penggunaan atas tanahnya antara sebelum sertifikasi dengan
setelah sertifikasi. Kemudian manfaat sertifikat PTSL terhadap peningkatan nilai tanah, dimana terjadi rata-rata peningkatan nilai tanah sebesar 58,83 persen setelah dilakukan sertifikasi tanah.

## E. Saran/Rekomendasi
Berdasarkan hasil  analisis dan  pembahasan yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disarankan beberapa hal berikut:
1. BPN dan Pemerintah Daerah agar melaku- kan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik.  Pelaksanaan  penyuluhan  dapat  dila- kukan pada malam hari pada tempat terten- tu  yang  sebagian  besar  warganya  bekerja pada  siang  hari,  tujuannya  supaya  banyak warga  dapat  mengikuti dan  terdukasi.
2. Masyarakat agar proaktif berpartisipasi da- lam program sertifikasi tanah PTSL, dengan melengkapi  dokumen  persyaratan sertifi- kasi tanah PTSL, mengurus sendiri pengu- rusan sertifikat  tanahnya, dan  mengikuti penyuluhan, karena pada penyuluhan dapat diperoleh  banyak  informasi  mengenai prosedur  pengurusan  sertif ikat  tanah dan manfaatnya bagi pemilik tanah.

## Daftar  Pustaka
Abdulai, R. T. and Ochieng, E 2017. ‘Land regis- tration and landownership security: An ex- amination of the underpinning principles of registration’, Property Management , 35(1), pp. 24–47. doi: 10.1108/PM-09-2015-0051.
Ali, D. A., Deininger, K. and Duponchel, M. (2017) ‘New ways to assess and enhance land regis- try sustainability:  Evidence from  Rwanda’, World Development . Elsevier Ltd, 99, pp. 377– 394. doi: 10.1016/j.worlddev.2017.05.016. Amir, A 2008. Analisis dampak program sertipikasi tanah terhadap akses kredit perbankan dan peningkatan  pendapatan  petani  di Kabupaten Bekasi . Institut Pertanian Bogor. Available at:  http://repository.sb.ipb.ac.id/ 2 0 5 8 / 3 / 7 E K - 0 3 - A s l i a h - Ringkasaneksekutif.pdf.
Awuah, K. G. B., Hammond, F. N. and Lamond,
San Yuan S, Muhammad N, Busyra A, ‘ Sertif ikasi Tanah Program Pendaftaran  ...’ 236-248
J. E. (2013) ‘The cost of land title formalisation in Ghana’, Property Management , 31(5), pp. 389–403. doi: 10.1108/PM-01-2013-0004. Badoa, M. D., Kapantow, G. H. M. dan Ruauw, E 2018,  ‘Faktor–faktor  penyebab alih  fungsi lahan  pertanian  di  Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon’, Agri-Sosio Ekonomi . Manado,  14(2), pp.  195–204. Available at: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php. BPS  2001 Proyeksi  Penduduk,  Angkatan  Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja da- lam  Peningkatan  Kesejahteraan .  Jakarta. Available at: www.bps.go.id.
Buntaine, M. T., Hamilton, S. E. and Millones, M 2015,  ‘Titling community  land to prevent deforestation: An evaluation of a best-case program in Morona-Santiago, Ecuador’, Glo- bal Environmental Change . Elsevier Ltd, 33, pp. 32–43. doi: 10.1016/ j.gloenvcha.2015.04.001.
Cheng, W. et al. 2019, ‘How did land titling affect China’s rural land rental market? Size, com- position and efficiency’, Land  Use  Policy . Elsevier, 82(October 2018), pp. 609–619. doi: 10.1016/j.landusepol.2018.12.037.
Deininger, K., Ali, D. A. and Alemu, T 2009, ‘Im- pacts of Land Certification on Tenure Secu- rity, Investment, and Land Markets’, Environ- ment for Development , (April).
Domeher, D. and Abdulai, R 2012, ‘Land registra- tion, credit and agricultural investment in Africa’, Agricultural  Finance  Review .
Liverpool,  72(1),  pp.  87–103. doi:  10.1108/ 00021461211222141.
Di Falco, S. et al. 2020, ‘Property rights, land dis- putes and water scarcity: Empirical evidence from Ethiopia’, American Journal of Agricul- tural  Economics ,  102(1),  pp.  54–71.  doi: 10.1093/ajae/aaz036.
Galiani, S. and Schargrodsky,  E 2010,  ‘Property rights for the poor: Effects of land titling’, centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales ,  pp.  1–53.  Available  at: www.depeco.econo.unlp.edu.ar/cedlas.
Ghebru, H. and Lambrecht, I 2017, ‘Drivers of per- ceived land  tenure (in)security:  Empirical
evidence  from  Ghana’, Land  Use  Policy . Elsevier, 66(May), pp. 293–303. doi: 10.1016/ j.landusepol.2017.04.042.
Holland, M. B. et al. 2017, ‘Titling land to con- serve forests/ : The case of Cuyabeno Reserve in Ecuador’, Global Environmental Change . Elsevier  Ltd,  44,  pp.  27–38. doi:  10.1016/ j.gloenvcha.2017.02.004.
Istikomah  2013,  ‘Pengaruh program sertif ikasi tanah terhadap akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil’, Jurnal Kawistara , 3(1), pp. 1–116. doi: 10.22146/kawistara.3959.
Janvry, A. De, Gonzalez-navarro, M. and Sadoulet,
E 2014, ‘Are Land Reforms Granting Com- plete Property Rights Politically Risky? Elec- toral Outcomes of Mexico’s Certification Pro- gram’, Journal  of  Development  Economics . Elsevier B.V., 110, pp.  216–225. doi:  10.1016/ j.jdeveco.2013.04.003.
Kassa, W. 2018, ‘Land titling, local governance and investment:  an  empirical investigation  in Tanzania’, Journal  of Sustainable  Develop- ment , 11(1), p. 56. doi: 10.5539/jsd.v11n1p56. Kousar, R.,  Makhdum, M. S. A. and Ashfaq,  M 2015, ‘Impact of land ownership on the house- hold welfare in rural Pakistan’, in 2015 World Bank Conference on Land and Poverty . Wash- ington DC, pp.  1–12. Available at:  https:// www.researchgate.net/publication/
274713955%0AIMPACT.
KUHP  1847,  ‘Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (Burgerlijk  Wetboek  voor Indonesie)’. Hindia Belanda, p. 1993 Pasal.
Ma, X. et al. 2011, ‘Land tenure security and land investments in Northwest China’, China Agri- cultral Economic Review , 7(3), pp. 448–466. Mardiana, Y. S., Siregar, H. and Juanda, B 2016, ‘Pengaruh sertifikasi  tanah terhadap  nilai tanah dan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo’, Jurnal Aplikasi Bisnis dan  Manajemen ,  2(3),  pp.  304–311.  doi: 10.17358/JABM.2.3.304.
Meeks, R 2018, ‘Property rights and water access: Evidence from  land titling  in  Rural  Peru’, World  Development .  Elsevier  Ltd,  102, pp. 345–357. doi: 10.1016/j.worlddev.2017.07.011.

## 248 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Moroni, S 2018, ‘Property as a Human Right and property as a special title. Rediscussing pri- vate ownership of  land’, Land  Use  Policy . Elsevier, 70(November  2017), pp.  273–280. doi: 10.1016/j.landusepol.2017.10.037.
Muñoz-Mora,  J. C., Tobón, Ms. and D’Anjou,  J.
W 2017, ‘The role of rural land registration and certification program  for land tenure security in Hulet Eju Enese District , Amhara National Regional State , Northwest Ethio- pia’, Journal  of Agricultural  Extension  and Rural Development , 9(September), pp. 215– 222. doi: 10.5897/JAERD2017.0864.
Piza,  C  2015,  ‘The  Effect  of  a  land  titling programme on households’ access to credit’,
Journal of Development Studies , 17(6), pp. 0– 34. Available at: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/ WDSContentServer/WDSP/IB/2013/12/18/ 000442464_20131218151209/Rendered/PDF/
793790JRN0Natu00Box0379850B00OUO090. pdf.
Rakotonarivo, O. S. et al 2018,  ‘Estimating wel- fare impacts where property rights are con- tested: methodological and policy implica- tions’, Land Use Policy . Elsevier, 70(October
2017), pp. 71–83. doi: 10.1016/ j.landusepol.2017.09.051.
Siregar, S 2013, Metode Penelitian Kuantitatif . 4th edn. Edited by Suwito. Jakarta: Kencana.
Sjaastad, E. and Cousins, B 2009, ‘Formalisation of  land rights  in the South: An overview’, Land Use Policy , 26(1), pp. 1–9. doi: 10.1016/ j.landusepol.2008.05.004.
Wang, Y. et al 2018, ‘Land titling program and farmland  rental  market  participation  in China: Evidence from pilot provinces’, Land Use Policy .  Elsevier, 74(July 2017), pp. 281– 290. doi: 10.1016/j.landusepol.2017.07.030. Webster, C. et al 2016, ‘Informality, property rights, and poverty in China’s ‘‘favelas”’, World  De- velopment .  Elsevier,  78,  pp.  461–476. doi: 10.1016/j.worlddev.2015.10.007.
Yami, M. and Snyder,  K.A 2016,  ‘After all,  land belongs to the State: Examining the benefits of  land  registration  for  smallholders  in Ethiopia’, Land  Degradation  and  Develop- ment ,  27(3),  pp.  465–478.  doi:  10.1002/ ldr.2371.
Zhang, L. et al 2020, ‘Does land titling improve credit access? Quasi-experimental evidence from  rural  China’, Applied  Economics .
Routledge, 52(2), pp. 227–241. doi: 10.1080/ 00036846.2019.1644446.