Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Dinamika Konflik dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua
Syahrul Akmal Latif*, Muhammad Arsy Ash Shiddiqy Universaitas Islam Riau, Indonesia *syahrul72@soc.uir.ac.id

## Abstract
This  research  describes  the  conflict  dynamics  and  traces  of  the  arms  trade  in Papua. Conflict and violence in Papua have become a kind of tangled thread and is a vertical  conflict  that  has  been  going  on  for  more  than  50  years.  The  primary  reason behind this conflict stems from the aspiration for an "Independent Papua,” which was fought for by the Free Papua Organization (OPM) but is now termed by the government as an armed criminal group (KKB). This conflict is also heating up with the existence of Freeport and issues of racial discrimination against Papuan students in various regions in Indonesia. The armed conflict in Papua continues to increase, and victims come from civil society and various professions, ages, genders, religions, and ethnicities, primarily indigenous Papuans. This conflict has threatened peace efforts in Papua, Indonesia, and internationally. The intensification of the conflict is strongly linked to the rise in illegal trade  of  firearms  and  ammunition  (PSAA)  within  the  region  of  Papua.  The  primary purpose of this article is to provide an explanation and analysis of the conflict dynamics in Papua, with a particular focus on investigating the presence and impact of the arms trade  within  the  region.  The  research  employed  a  descriptive  qualitative  approach  to empirically  depict  all  aspects  of  the  research  problem.  The  study's  findings  and conclusions reveal the prevalence and implications of the illegal trade in firearms and ammunition that occurs in Papua involves members of the TNI and POLRI, legislators, ASN, and civil society from various professions. Weak internal monitoring and evaluation of the TNI and POLRI institutions have contributed to the increase in PSAA in the land of Papua.

## Keywords: Conflict; Arms Trade; Papua

## Abstrak
Penelitian ini menjelaskan tentang dinamika konflik dan jejak perdagangan senjata di tanah Papua. Konflik dan perpecahan, kekejaman dan kekerasan di tanah Papua seolah seperti benang kusut dan selalu memicu konflik vertikal yang telah berlangsung sekitar 50  tahun  lebih.  Perhatian  terhadap  dinamika  konflik  dan  perdagangan  senjata  di  tanah Papua  adalah  masalah  serius  dan  kompleks  yang  melibatkan  berbagai  faktor  politik, sosial,  ekonomi,  dan  sejarah.  Tanah  Papua  merujuk  pada  wilayah  provinsi  Papua  dan Papua  Barat  di  Indonesia  dan  sekarang  sudah  diperluas  atau  dimekarkan  menjadi  6 provinsi  yang  kesemuanya  memiliki  sejarah  panjang  ketegangan  dan  konflik.  Alasan utama dari adanya konflik tersebut adalah keinginan untuk “Papua Merdeka” yang selalu di  gelorakan  dan  diperjuangkan  oleh  Organisasi  Papua  Merdeka  atau  OPM  namun sekarang diistilahkan pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB). Konflik bersenjata di bumi Cendrawasih semakin meningkat dengan korban yang berjatuhan dari penduduk sipil, beragam kalangan dan profesi, agama dan suku, usia dan jenis kelamin, khususnya  masyarakat  asli  Papua.  Konflik  dan  kekerasan  ini  selalu  mengancam  usaha perdamaian  di  tanah  Papua,  Indonesia  dan  dunia  Internasional.  Eskalasi  konflik  tidak terlepas  dari  peningkatan  perdagangan  senjata  api  dan  amunisi  (PSSA)  ilegal  di  bumi Cendrawasih.  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  dan menganalisa  dinamika  konflik  dan  jejak  perdagangan  senjata di tanah Papua. Metode
yang  digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif  deskriftif  yang  mana  menggambarkan  secara empiris semua fenomena masalah penelitian. Hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa perdagangan senjata dan amunisi ilegal yang ada di Papua melibatkan anggota TNI dan Polri, anggota DPR, ASN serta dari berbagai macam kalangan. Kontrol internal yang lemah oleh institusi TNI dan POLRI menyebabkan peningkatan PSAA di Papua.

## Kata Kunci: Konflik; Perdagangan Senjata; Papua

## Pendahuluan
Kekerasan dan konflik bahkan pelanggaran HAM merupakan topik akademik yang mendapat sorotan khusus. Abad ke-20 disebut juga sebagai abad genosida, adalah masa bagi umat manusia harus menghadapi fenomena dan dinamika kultur serta peradaban yang memilukan,  adalah  pembantaian  dan  pembunuhan  masal  manusia  dalam  jumlah  yang sangat  besar.  Meskipun  saat  ini  manusia  telah  memasuki  abad-21,  tatanan  dunia  baru tampaknya tidak mengalami perubahan yang banyak, konflik, kekacaun, kekerasan serta pembantaian  suku,  ras,  agama  dan  bahkan  atas  nama  persatuan  bangsa  belum  juga berakhir.  Penduduk  bumi  nampaknya  tidak  mau  belajar  dari  semua  kejadian  buruk, kesedihan,  penderitaan,  serta  pertumpahan  darah  yang  tidak  perlu,  Indonesia  sebagai bangsa dan negara besar tidak luput dari panjangnya sejarah konflik, tindakan kekerasan dan  pembantaian  di  antara  sesama  anak  bangsa  terjadi  karena  banyak  faktor.  (Giyayi, 2013). Peristiwa Tragedi 1965 merupakan babak gelap terbesar dalam sejarah negara ini. Selain itu, berbagai bentuk konflik, tindak kekerasan bahkan pembantaian kerap terjadi di beberapa  wilayah  di  Indonesia,  seperti  Aceh,  Ambon,  Poso,  Probolinggo,  Lombok  dan tentu saja Papua. Sekitar 220 suku bangsa dengan berbagai bahasa mendiami tanah Papua yang  kawasan  geografis,  ekologis,  dan  sejarahnya  bervariasi  antara  wilayah  gunung, danau,  lembah,  pulau,  dan  pesisir.  Situasi  ekologis  dan  geografis  semacam  ini menciptakan  batas  wilayah,  bahasa  dan  budaya  bagi  setiap  suku  bangsa,  yang  secara ekologi, bahasa dan etnografi mempengaruhi tatanan politik, ekonomi dan sosial penduduk Papua (Pattipi, 1993). Ada perbedaan mendasar antara suku bangsa,  dalam  pemahaman tentang penyebab mendasar dari masalah tanah Papua dan dalam mempertahankan atau menentang kepentingan tertentu. Pluralitas di wilayah ini tidak hanya menjadi kekayaan, tetapi  seringkali  menimbulkan  konflik,  ketegangan  bahkan  perang  suku  yang berkepanjangan. Hingga kini, tanah Papua yang dulunya disebut Irian Jaya masih dianggap zona  konflik  hingga  dicap  sebagai  area  konflik  kekacauan  terpanjang  di  tanah  air (Elisabeth, 2004).
Konsep  ideal  dalam  penanganan  konflik  dan  perdagangan  senjata  di  tanah  Papua diantaranya mencakup upaya pencegahan konflik, peningkatan dialog politik, pemenuhan hak  asasi  manusia,  inklusi  sosial,  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses perdamaian.  Selain  itu,  konsep  ideal  juga  mencakup  pengawasan  ketat  terhadap perdagangan senjata ilegal dan penindakan terhadap pelaku ilegal guna mengurangi aliran senjata kedalam wilayah Papua. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk  mencapai  konsep  ideal  tersebut  menghadapi  sejumlah  tantangan  yang  rumit, dinamika konflik di tanah Papua tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan militer atau keamanan semata. Beberapa kelompok bersenjata dan separatis tetap aktif dan menentang pemerintah, memicu kerusuhan dan kekerasan yang terkadang melibatkan warga sipil.
Pengawasan  ketat  terhadap  perdagangan  senjata  ilegal  juga  terbukti  sulit  karena wilayah Papua memiliki batas geografis yang luas dan berbatasan dengan negara-negara tetangga.  Selain  itu,  aliran  senjata  ilegal  dapat  terjadi  melalui  jalur-jalur  yang  kurang diawasi,  termasuk  jalur  perdagangan  gelap  yang  melibatkan  berbagai  pihak.  Partisipasi masyarakat  dalam  proses  perdamaian  seringkali  terhambat  oleh  ketegangan  politik,
persepsi ketidak adilan, dan perasaan ketidak percayaan terhadap pemerintah. Masyarakat adat sebagai  pihak yang  memiliki kedaulatan  atas tanah mereka, perlu lebih  diakui dan didorong  untuk  terlibat  dalam  mencari  solusi  yang  berkelanjutan. Gap  analysis yang terlihat  dari  kesenjangan  ini  adalah  antara  upaya  pemerintah  untuk  menerapkan  konsep ideal  dalam  penanganan  konflik  dan  perdagangan  senjata  dengan  tantangan  kompleks yang  dihadapi  di  lapangan.  Diperlukan  pendekatan  holistik  dan  berkelanjutan  yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan kelompok bersenjata, untuk mencapai perdamaian dan stabilitas jangka panjang di tanah Papua. Penting bagi pihak yang terkait untuk terus menerus melakukan evaluasi dan  penyempurnaan  strategi  penanganan  konflik  dan  perdagangan  senjata,  dengan mengintegrasikan  aspek  politik,  sosial,  dan  ekonomi,  serta  memperkuat  perlindungan HAM dalam upaya mencapai tujuan konsep ideal yang diharapkan.
Papua  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI),  fakta  sejarah  serta  proses  administrasi  yang  terjadi membuktikan hal ini. Pada masa lampau, wilayah Papua juga telah menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan yang ada, seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Tidore. Menurut aspek hukum resmi, mayoritas penduduk asli Papua telah menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan NKRI melalui Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif untuk memperkuat status dan identitas Papua, yang dilaksanakan secara berurutan oleh pemerintah Indonesia yang  berbeda,  dimulai  oleh  Presiden  Baharuddin  Jusuf  Habibi  hingga  presiden  Jokowi. Status  DOM  atau  Daerah  Operasi  Militer  Papua  yang  dianggap  zona  konflik  dicabut, secara  resmi  pemerintah  meminta  maaf  atas  beberapa  pelanggaran  HAM,  pengibaran bendera kebanggaan yaitu Bintang Kejora diperbolehkan karena dipandang hanya sebatas simbol budaya dan bukan bermaksud kemardekaan. Akhirnya pemerintah pusat di Jakarta membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang mengatur tentang Status Otonomi dan Wewenang Khusus bagi  Papua. Melalui  undang-undang ini, Papua mendapatkan  perlakuan  yang  agak  lebih  istimewa  dibandingkan  daerah  lain  yang  juga memiliki  keistimewaan  serupa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, tampaknya upaya-upaya tersebut belum mencapai hasil yang memuaskan, karena konflik dan kekerasan masih berlangsung, dan karenanya diperlukan  sebuah  resolusi  komprehensif  dan  konkret  untuk  mencapai  perdamaian  di Papua,  serta  memperkuat  status  Papua  sebagai  bagian  integral  dari  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (Anderson, 2016).
Gambar 1. Overview Conflict di Tanah Papua (Sumber: https://www.sindonews.com)
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  defenisi  senjata  api  adalah  “semua senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya”. Pengertian yang berbeda  mengenai  senjata  api  adalah  sebuah  perangkat  yang  terbuat  dari  bahan-bahan seperti serat dan logam, yang berfungsi untuk melepaskan proyektil atau peluru melalui laras dengan tujuan mengenai target yang diinginkan, sebagai akibat dari ledakan amunisi. Adapun pengertian amunisi adalah kombinasi dari berbagai komponen dan bahan kimia yang  memiliki  potensi  untuk  menyebabkan  api  atau  ledakan.  Dalam  kamus  Bahasa Indonesia,  amunisi  juga  didefinisikan  sebagai  material  yang  digunakan  untuk  mengisi senjata api, seperti mesiu dan peluru, atau bahan peledak yang ditembakkan ke arah musuh mencakup  granat,  roket  dan  bom.  Militer  menggunakan  senjata  standar  dengan  kaliber 5,56  mm  atau  lebih  untuk  melaksanakan  tugas  pertahanan  negara.  Senjata  ini  memiliki sistem kerja otomatis dan semi otomatis, serta ada beberapa jenis yang telah dimodifikasi. Sementara itu, PBB mendefinisikan senjata api sebagai "senjata yang dibuat khusus untuk spesifikasi militer dan dirancang untuk penggunaan pribadi". Senjata api dapat dianggap sebagai senjata kecil biasa dan dapat dibawa oleh perorangan, seperti pistol dan senapan yang tidak memerlukan pelatihan khusus dan dasar karena dapat dipelajari dan digunakan dengan mudah (Pratama, 2022).
Komite Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan perdagangan  senjata  ilegal  sebagai  pelanggaran  hukum  nasional  atau  internasional (illegal), menurut pandangan PBB tersebut ada 2 jenis pasar senjata api illegal yaitu “ Grey Market dan Black Market ”. Pasar abu-abu mengacu pada situasi di mana bisnis dilakukan sesuai  arahan  dengan  sepengetahuan  pemerintah  pusat,  meskipun  sangat  mungkin  hal tersebut melanggar aturan dan ketentuan internasional. Sedangkan pasar gelap mengacu pada  kegiatan  bisnis  yang  berlangsung  sepenuhnya  di  luar  kendali  pemerintah  nasional manapun.  Konvensi  Palermo  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  menetapkan  bahwa kejahatan internasional mencakup korupsi dan pencucian uang, perdagangan ilegal, flora dan  fauna,  kejahatan  pada  kekayaan  budaya  dan  sejarah,  perdagangan  orang,  serta pembuatan dan penjualan senjata (Sudira, 2017).
Kasus perdagangan senjata dan amunisi di tanah Papua melibatkan berbagai pihak dari banyak kalangan, diantaranya pejabat TNI dan POLRI, KNP atau Komite Nasional Papua,  Tentara  Pembebasan  Nasional  Papua  Barat  (TPNBP),  Aparatur  Sipil  Negara (ASN), pegawai swasta, mahasiswa, petani, hingga Legislator. Diduga jumlah kasus jual beli senjata api dan amunisi yang dilaporkan dengan yang ditangani secara hukum tidak setinggi  jumlah  kasus  sebenarnya.  Penjualan  senjata  api  dan  amunisi  secara  ekonomis sangat  menguntungkan  karena  nilai  dan  kuantitas  transaksi  cukup  besar,  jumlahnya berkisar ratusan ribu bahkan milyaran rupiah dan diiringi oleh motif strategis lainnya, yaitu dalam rangka menguasasi sumber daya alam, kekuasaan serta kemajuan karir (Shiddiqy et al., 2019).
Terkait kekacauan yang terjadi di tanah Papua, sudah banyak daya dan upaya yang dilakukan  pemerintah  Indonesia  untuk  menyelsaikannya,  namun,  upaya  tersebut  belum mencapai hasil yang o ptimal . dan salah satu cara penyelesaian kekacauan tersebut adalah melalui diplomasi (Luthfi, 2019). Negosiasi adalah pilihan terbaik karena membuka dan memberi dialog antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua, pendekatan ini dapat menghindari tindakan pemaksaan dan penggunaan kekerasan yang selama ini merupakan konflik utama yang terjadi di Papua. Tidak hanya itu, interaksi dan dialog juga merupakan salah  satu  bentuk  komunikasi  yang  menciptakan  kesempatan  bagi  pihak-pihak  yang berselisih  untuk  saling  mengungkapkan  pikiran  dan  perasaan.  Berdasarkan  hakekatnya, terlepas dari konteks hubungan manusia satu  dengan yang lain baik  berupa kerja sama, persaingan,  bahkan  dalam  suasana  konflik,  pasti  ada  kebutuhan  untuk  berkomunikasi (Hasibuan, 2015).

## Metode
Studi  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan eksplorasi dan penggalian lebih mendalam terhadap fenomena sosial, termasuk peristiwa, pelaku,  lokasi,  dan  waktu.  Desain  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  menyelidiki berbagai fenomena dan lingkungan sosial yang mencakup subjek, peristiwa, waktu, dan tempat.  Konteks  penelitian  dijelaskan  dengan  baik  sehingga  muncul  pertanyaan fundamental tentang apa serta bagaimana sebuah fenomena itu terjadi, kemudian siapa saja yang  terlibat  pada  peristiwa  tersebut,  kapan  dan  dimana  lokasi  peristiwa  yang  menitik beratkan  atau  mengutamakan  pada  kualitas.  Penelitian  dilakukan  di  Indonesia  dengan fokus  pada  dinamika  konflik  dan  perdagangan  senjata  ilegal  di  tanah  Papua.  Metode penelitian yang diaplikasikan yaitu menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif.  Teknik  penentuan  Informan  dilakukan  sesuai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling, yaitu  teknik  menentukan kelompok atau individu yang akan dijadikan informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan dianggap relevan dengan masalah penelitian. Informan penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan kedudukan dan peran mereka dalam menciptakan perdamaian serta mencari solusi terhadap konflik dan perdagangan senjata api di Papua. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan interview dengan informan kunci, kemudian data diolah dengan cara analisis interaktif yaitu menguraikan beberapa tahapan yang meliputi pengumpulan  data,  pengelompokan  data,  pengurangan  data,  pengolahan  data  dan verifikasi  data.  Sementara  sumber  data  adalah  data  primer  diperoleh  langsung  melalui kegiatan  observasi  lapangan, Focus  Group  Discussion ,  dan deep  interview dengan informan  penelitian.  Sementara  itu,  data  sekunder  berasal  dari  hasil  penelitian,  laporan tahunan, yang terbit dalam bentuk buku, artikel, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang- undangan yang memiliki kaitan dengan fenomena penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Konflik  Papua  dalam  pandangan  internasional,  bagi  pemerintah  Indonesia  adalah upaya  untuk  mengungkit  kembali  sejarah  Papua  pasca  reformasi  merupakan  salah  satu cara yang sengaja dibentuk oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua guna mencapai tujuan mereka. Kelompok tersebut menciptakan opini publik bahwa integrasi Irian Jaya ke NKRI pasca Pepera tahun 1969 tidak sah ujar Menhan Indonesia saat itu Matori Abdul Djalil. Menurutnya,  upaya-upaya  agar  konflik  Papua  menjadi  isu  Global  semakin  gencar dilakukan oleh kelompok ini, setelah melihat  suksesnya Timor  Leste atau  Timor-Timor waktu itu meraih kemerdekaan dengan membangun jaringan global yang kuat. Dinamika konflik dan perdagangan senjata di Tanah Papua telah menjadi isu yang kompleks dan kontroversial selama beberapa dekade. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka hasil dari studi ini menemukan bahwa ada beberapa faktor yang berperan dalam menciptakan dan memperburuk situasi konflik dan perdagangan senjata api di tanah Papua, diantarnnya adalah: (1) Aspek Sejarah dan Politik, konflik di tanah Papua memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak era kolonial hingga saat ini. Setelah pembentukan negara Indonesia pada tahun 1945, tanah Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia, tetapi  ada  perasaan  ketidak  puasan  dan  tuntutan  otonomi  yang  kuat  di  antara  beberapa kelompok  penduduk  Papua,  konflik  politik  dan  etnis  memainkan  peran  penting  dalam dinamika konflik di wilayah ini; (2) Isu Otonomi dan Hak Asasi Manusia, ketidak puasan atas  implementasi  otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  telah  menjadi perhatian  utama,  beberapa  kelompok  di  wilayah  ini  memperjuangkan  hak  atas  otonomi yang lebih besar atau bahkan merdeka dari Indonesia; (3) Perekonomian dan Sumber Daya Alam,  kontrol  atas  sumber  daya  alam  yang  melimpah  di  tanah  Papua,  seperti pertambangan,  perkebunan,  dan  hutan  menjadi  sumber  ketegangan  dan  perebutan
kekuasaan, perdagangan senjata dapat meningkat sebagai akibat dari kepentingan ekonomi dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut; (4) Kelompok Separatis dan Militan, sejumlah  kelompok  separatis  dan  militan  beroperasi  di  wilayah  Papua  dan  seringkali menggunakan  kekerasan  untuk  mencapai  tujuan  mereka,  kelompok-kelompok  ini  dapat memperoleh senjata dari perdagangan ilegal atau mendapatkan dukungan dari pihak luar; (5) Peran Pemerintah dan Keamanan, pendekatan pemerintah Indonesia terhadap konflik di Papua telah berubah dari waktu ke waktu, meskipun ada upaya untuk  mencari solusi damai dan pembangunan di wilayah ini, tindakan keras dari aparat keamanan sering kali menimbulkan krisis kemanusiaan dan ketegangan lebih lanjut; (6) Dampak Regional dan Internasional,  konflik  di  Papua  memiliki  implikasi  regional  dan  internasional  yang penting, beberapa pihak  di  luar Indonesia dapat  berperan dalam mendukung kelompok- kelompok separatis atau mempengaruhi dinamika konflik.
Perlu  dicatat  bahwa  isu  konflik  dan  perdagangan  senjata  di  tanah  Papua  adalah masalah yang sensitif dan kompleks. Informasi yang tepat dan akurat tentang dinamika ini dapat  bervariasi,  dan  sumber-sumber  yang  terpercaya  dan  independen  sangat  penting untuk  memahami  isu  ini  secara  menyeluruh. Upaya  ini  benar-benar  disadari  oleh masyarkat  Papua,  oleh  karena  itu  seorang  pengamat  internasional  dari  Papua Victor Kaisiepo dalam Kongres Rakyat Papua , menyatakan pentingnya melibatkan United Nation untuk meraih kemardekaan Papua. Jika mau bicara tentang Papua mardeka, rakyat Papua harus mampu menjadikan persoalan ini jadi isu internasional dan dibicarakan oleh United Nation . Kemardekaan tidak lagi dapat dicapai dengan cara kekerasan dan pemaksaan tetapi harus dengan cara perjuangan dan pengakuan terkait hak dasar masyarakat pribumi Papua. Hal tersebut sesuai dengan piagam PBB tentang Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa seluruh warga pribumi di suatu daerah memiliki hak-hak dasar yang  harus  dan  patut  dihormati,  karena  sejak  era  reformasi  terutama  setelah  Kongres Rakyat Papua II, pertempuran dan perlawanan antara kelompok Papua mardeka dengan pihak pemerintah di Jakarta menitik beratkan pada perang negosiasi dan diplomasi untuk memperebutkan perhatian dan dukungan Internasional (Taum, 2017).
Negara  Papua  Nugini  dan  Australia  yang  dianggap  selalu  ada  dibelakang  dan dianggap berpengaruh dalam memperkuat kekuatan kelompok pro-kemerdekaan di tanah Papua.  Begitu  juga  dengan  Selandia  Baru,  Cina,  dan  Amerika  Serikat  serta  berbagai dukungan  seperti  ini  terutama  oleh  negara-negara  maju  lebih  dikarenakan  kepentingan dagang, bisnis, dan investasi mereka di Indonesia, hal itu kemudian membuat pemerintah negara-negara tersebut secara real menyatakan dukungan bagi keutuhan NKRI. Gerakan kelompok  pro-kemardekaan  Papua  juga  melakukan  berbagai  lobi  agar  mendapatkan dukungan  kemerdekaan  secara  diplomatik.  Gerakan  tersebut  sudah  membuahkan  hasil, dua  negara  tetangga  di  pasifik  yaitu  Nauru  dan  Vanuatu  secara  terbuka  mendukung kemardekaan Papua dari Indonesia. Negara  Melanesia lainnya seperti Fiji dan beberapa negara  Afrika  juga  memberikan  dukungan  namun  masih  bersifat  tersembunyi  untuk kemerdekaan Papua atas dasar sesama rumpun Melenesia yang berkulit hitam.

## 1. Dinamika Konflik di Tanah Papua
Kekerasan dan konflik di Papua seakan benang kusut yang selalu mencul dan telah berlangsung  selama  puluhan  tahun.  Dari  perspektif  akademis,  untuk  memahami  akar kekacauan, perlu dan penting untuk mengikuti jejak sejarah Papua (genealogy of violence) mulai dari proses dekolonisasi hingga saat ini. Upaya mengakhiri konflik dan kekerasan di  bumi  Cendrawasih  tidaklah  mudah  dan  murah,  kemenangan  tersebut  harus  dicapai melalui usaha keras yang menuntut kerja keras dan strategi kolaboratif yang melibatkan segenap pihak, mencakup pemerintah tingkat pusat maupun daerah.
Berdasarkan pandangan McCormick, inti dari konflik di Papua adalah pertempuran bersenjata antara kelompok separatis atau pemberontak Papua dan pemerintah Indonesia, kedua  pihak  selalu  berupaya  untuk  memenangkan  konflik  dengan  cara  menggunakan peran  masyarakat  Papua  dan  aktor  internasional  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Djon dalam tulisannya berdasarkan pemahaman dari McCormick tersebut memeberikan solusi untuk  mencapai  kemenangan  dalam  konflik  melawan  pemberontakan,  langkah-langkah berikut  dapat  yang  diambil:  (1)  Menguatkan  legitimasi  serta  kendali  keamanan  oleh pemerintah;  (2)  Menitikberatkan  pada  pemenuhan  kebutuhan  dasar  rakyat  Papua;  (3) Membongkar dan menghancurkan infrastruktur serta sumber daya para pemberontak; (4) Secara cepat mencari legitimasi dan dukungan dari aktor internasional untuk memerangi kelompok  pemberontak,  sambil  berusaha  menghentikan  bantuan  internasional  kepada mereka, baik yang bersifat materil maupun normatif (Ernest McCormick, 1993).
Definisi ini menekankan bahwa konflik dalam konteks ini diartikan sebagai perang, sehingga penerapan model konflik pada kasus Papua menjadi lebih keras dan berorientasi pada pendekatan militeristik. Namun, bila kita melihat dari perspektif studi konflik internal yang dikembangkan oleh Brown, inti dari konflik di Papua bukanlah perang separatisme, tetapi  lebih  terkait  dengan  kegagalan  negara  seperti  kepemimpinan  yang  buruk (bad leadership) atau  permasalahan  domestik  yang  kompleks  dan  tak  terselesaikan (bad domestic  problem). Sudut  pandang  ini  menegaskan  bahwa  konflik  di  Papua  bukanlah sekadar  perang  antara  pemerintah  dan  kelompok  separatis,  melainkan  merupakan  hasil ketidak puasan masyarakat Papua, baik dari segi politik, sejarah, budaya, dan tentu saja ekonomi,  yang  menyebabkan  masyarakat  Papua  memberontak  terhadap  pemerintah Indonesia. Faktor pemberontakan yang harus dieliminasi bukanlah para pemberontak itu sendiri (Hermawan Sulistyo, 2022).
Tim  peneliti  LIPI  tahun  2008  dalam  bukunya  yang  berjudul Papua  Road  Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Recuring the Future , ditemukan bahwa terdapat  dempat  sumber  konflik  ynag  terjadi  di  Papua,  yakni:  (1)  Marginalisasi  dan diskriminasi terhadap masyarakat adat Papua sebagai akibat dari pembangunan ekonomi, migrasi  massal,  dan  kebijakan  budaya  yang  telah  berlangsung  sejak  tahun  1970  hingga saat  ini  di  wilayah  Papua;  (2)  Kesalahan  dan  kegagalan  dalam  pembangunan  wilayah Papua;  (3)  Terjadi  perbedaan  dalam  pemahaman  tentang  sejarah  integrasi  dan pembentukan  identitas  politik  antara  Papua  dan  Jakarta  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  perbedaan  pandangan  antara  dua  pihak.  Kaum  nasionalis  dari  pihak Indonesia meyakini bahwa kedaulatan negara adalah prinsip dan format politik yang tidak dapat diganggu gugat, sementara kaum nasionalis di pihak Papua percaya integrasi Papua tidak  sah  diakibatkan  karena  sejak  1  Desember  1961,  bangsa  dan  negara  Papua  telah terbentuk, sehingga menuntut kembali kemerdekaan dan kedaulatan Papua; (4) Kekerasan dan  konflik  politik  Papua  yang  memiliki  Sejarah  Panjang,  terutama  tindakan  yang dilakukan oleh para aktor negara seperti TNI dan Polri terhadap warga negara Indonesia di tanah Papua (Widjojo, 2009).

## Gambar 2. Model Analisis Konflik Papua
(Sumber: Muridan S. Widjojo, dkk. 2008.)
Melalui  kajian  komprehensif,  Tim  Peneliti  LIPI  menghasilkan  gagasan-gagasan yang berharga untuk memahami akar permasalahan konflik di tanah Papua. Dibutuhkan suatu  strategi  kebududayaan  dalam  memadamkan  dinamika  kekerasan  serta  konflik  di Papua untuk menemukan jalan keluar atau solusi yang berkeadilan dan bersifat permanen. Menurut pandangan penulis, setidaknya ada tiga fondasi yang dibutuhkan sebagai bagian dari strategi kebudayaan dalam menangani konflik dan kekerasan yang ada di Papua, yaitu (1) historical justice; (2) memoria passionis; dan (3) reconstruction of Papuan identity. Solusi  untuk  menghadapi  tantangan  tersebut  adalah  dengan  mencari  jalan  keluar  yang melibatkan  berbagai  kearifan  lokal  penduduk  asli  Papua.  Konflik  yang  berhubungan dengan isu suku, agama, ras, ekonomi, dan politik harus dihentikan secara permanen di tanah Papua, apabila kita masih menganggap Papua sebagai bagian dari Negari Kesatuan Republik  Indonesia.  Diperlukan  tindakan  konkret,  inovatif,  dan  penuh  keberanian  yang memiliki dampak jangka panjang dan mencakup seluruh aspek.
Dalam Official Apologies and the Quest for Justice karya Michael L. Marrus (2016) mengemukakan bahwa konsep "historical justice" sangat berhubungan dengan tindakan kusus  yang  bisa  dianggap  sebagai  "kesalahan  besar"  atau  tindakan  yang  fatal  yang dilakukan  oleh  generasi  tertentu  pada  sejarah  masa  lalu  yang  kejam  atau  tidak  bisa memberikan keadilan bagi generasi saat ini dan masa mendatang. Isu "historical justice" selalu menjadi perhatian di kalangan akademisi dan banyak diperdebatkan oleh para ahli. Hal  ini  terlihat  dalam  konferensi  internasional  2003  dengan  tema "Historical  Justice  in International Perspective: How Societies Are Trying to Right the Wrongs of The Past". Para ahli dari berbagai bidang ilmu menyatakan bahwa tindakan dan peristiwa yang salah di masa lalu dapat diatasi dengan beberapa solusi, seperti memberikan restitusi, repatriasi, kompensasi,  rehabilitasi,  melakukan  pembentukan  komisi  kebenaran,  dan  minta  maaf secara  resmi.  Hasil  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  konflik  di  Papua  mempunyai sejarah yang panjang, mulai dari proses dekolonisasi Papua dari Belanda (Netherland New Guinea), New York Treaty 1962, Keputusan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, hingga pengaruh kebijakan rezim Orde Baru 1967-1998.
• STATE VIOLENCE
• POLITICAL STATUS AND HISTORICAL CONSTRUCTION • FAILURE OF DEVELOPMENT • DISCRIMINATION AND MARGINALIZATION Economic Economic Political Socio
Memoria  Passionist dalam  bahasa  Latin  bermakna  ingatan  penderitaan,  sebuah bangsa  akan  melakukan  tindakan  tertentu  akibat  ingatan  pederitaan  yang  pernah dialaminya. Sebuah artikel dengan judul “Nein to War, Why Germans Oppose A Strike on Iraq” oleh  Geiko  Muller-Fahrenholz  yang  ada  dalam Christian  Century (22/2/2003) menyatakan,  alasan  Jerman  menolak  untuk  terlibat  dalam  Perang  di  Irak  adalah  karena pertimbangan  moral  yang  didasarkan  pada Memoria  Passionist atau  ingatan  akan penderitaan mereka selama Perang Dunia II. Sampai saat ini, mayoritas keluarga di Jerman masih membawa ingatan dan mengenang penderitaan yang dialami selama Perang Dunia II. Sebagai contoh, kanselir Jerman Gerhard Schoder kehilangan ayahnya dalam perang tersebut,  terutama  kejadian  Auschwitz  sebagai  simbol  kekejaman  genosida  Nazi  dan lingkaran  kekerasan  yang  diingat  oleh  seluruh  dunia,  telah  meninggalkan  bekas  yang mendalam  dalam  perjalanan  sejarah  bangsa  Jerman.  Penderitaan  yang  diingat  tersebut telah  membentuk  suatu  komitmen  bangsa  Jerman  dalam  membangun  pilihan  politik dengan  memperhatikan  perspektif  penderitaan.  Konsep Memoria  Passionist membuka sudut pandang kita merenungkan perjalanan sejarah Papua yang penuh dengan berbagai penderitaan  yang  belum  mendapatkan  solusinya.  Nyatanya  rakyat  Papua  menyimpan banyak kenangan penderitaan, terutama sejak proses integrasi yang tidak berjalan lancar, serta kekerasan dalam penyelesaian konflik yang selalu terjadi. Socrates Sofyan Yoman (2007),  dalam  buku  "Pemusnahan  Etnis  Melanesia:  Memecah  Kebisuan  Sejarah Kekerasan di Papua", diungkapkan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi secara kronis dan  sistematis  di  wilayah  Papua,  menurutnya  sejak  Papua  dijadikan  Daerah  Operasi Militer  (DOM)  oleh  pemerintah,  telah  dilakukan  berbagai  operasi  militer  terhadap masyarakat Papua. Operasi Militer dan Transmigrasi menunjukkan bukti yang jelas dan tidak dapat disangkal mengenai maksud dan tujuan untuk menghilangkan ras Melanesia di tanah Papua (Chauvel, 2005).
Dalam Reconstruction  of  Papuan  Identity ,  identitas  budaya  adalah  cara  individu mempersepsikan  diri  mereka  sebagai  anggota  suatu  kelompok,  terkait  dengan  perasaan nasionalisme, agama, etnisitas, generasi, status sosial, kelompok budaya tertentu, ataupun lokalitas.  Oleh  sebab  itu,  istilah  identitas  budaya  sering  kali  berkaitan  dengan  identitas politik,  dan  identitas  selalu  terkait  dengan  narasi  yang  dibentuk.  Bagaimana  dengan identitas  budaya  penduduk  asli  Papua?  Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  memiliki pemahaman tentang Papua sebagai proses integrasi yang relatif lancar dan disahkan oleh PBB,  sejak  integrasi  diakui,  pemerintah  Indonesia  memiliki  otoritas  penuh  untuk mengembangkan  Papua  sebagai  bagian  integral  dari  negara  Indonesia  sesuai  dengan pandangan dan pendekatan yang ditetapkan olehnya sendiri. Pendekatan pembangunan di Papua dimulai dengan latar belakang sejarah kekerasan, di mana kehadiran Indonesia di Papua diawali dengan penetapan Papua sebagai daerah operasi militer untuk mendukung kebijakan  pembangunan  berbasis  pertumbuhan  ekonomi  melalui  sektor  pertambangan, hak  penguasaan  hutan  (HPH),  pariwisata,  transmigrasi,  dan  berbagai  proyek  dan pengembangan lainnya. Militer juga melarang adanya pengibaran bendera Bintang Kejora dan membungkam bahkan membunuh para pejuang kemerdekaan Papua menjadi tindakan dan pendekatan yang seakan-akan legal dan sah.

## 2. Jejak Perdagangan Senjata Api di Tanah Papua
Konflik  bersenjata  selalu  menjadi  ancaman  bagi  dunia, wilayah  yang  Ketika  atau pasca  konflik  menjadi  lahan  dan  ladang  yang  subur  untuk  Perdagangan  senjata  api  dan amunisi seperti yang diungkapkan dalam  laporan United Nations On Drugs And Crime Tahun 2020, Global Study on Firearms Trafficking 2020, menyatakan bahwa: “In conflict and post-conflict countries, the accumulation of legal stockpiles of weapons may create the potential for firearms to reach the hands of non-state armed groups, other criminal
groups or even the general population, especially if that very conflict weakens the ability of  the  state  infrastructure  to  manage  those  stockpiles  properly” .  Situasi  yang  ada  di Indonesia  jauh  lebih  rumit,  karena  terletak  antara  negara-negara  pasca  perang  seperti Myanmar  dan  Filipina.  Selain  itu,  Papua  menjadi  lokasi  konflik  terpanjang  yang  masih berkecamuk  setelah  Aceh,  Ambon,  Poso,  dan  Timor  Leste.  Perdagangan  senjata  dan amunisi ilegal juga berasal dari luar negeri, tidak hanya semata-mata berasal dari Indonesia saja. Untuk senjata yang berasal dari luar negeri, ada keterlibatan oknum TNI dan POLRI dalam transaksinya, mereka berperan sebagai pemasok senjata laras panjang. Alasan untuk itu  adalah  karena  permintaan  senjata  laras  panjang  lebih  tinggi  daripada  pistol,  namun tidak menutup kemungkinan adanya banyak pistol ilegal yang beredar di kota-kota Papua dan  digunakan  oleh  sebagian  oknum  untuk  membela  diri,  namun  penanganannya  tidak separah  jika  berhadapan  dengan  senjata  api.  ada  hubungannya  dengan  kelompok bersenjata, khususnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Mardeka.
Jumlah  senjata  laras  pendek  yang  ada  di  Papua  bisa  diidentifikasi  dari  data  yang berasal  dari  Persatuan  Penembak  dan  Pemburu  Indonesia  (Perbakin)  Papua  yang menunjukkan adanya sekitar 500 senjata api ilegal jenis Air Soft Gun yang diedarkan di wilayah  Papua.  John  Banua  Raw  yang  merupakan  ketua  Perbakin  Papua  menyatakan bahwa  mereka  memiliki  lisensi  dan  senjata-senjata  tersebut  dipakai  untuk  keperluan olahraga. Di wilayah pegunungan tengah, terdapat lebih banyak senjata ilegal daripada di Jayapura, diketahui bahwa sekitar 60 senjata api, termasuk Air  Soft Gun , beredar tanpa izin, di Papua saja dengan izin Pengda Perbakin dan Polda Papua kurang dari 100, tapi yang beredar mendekati 500 Air Soft Gun . Sebagai zona konflik, pengerahan pasukan TNI dan  POLRI  non-organik  meningkat  drastis  selama  10  tahun  terakhir.  Sebagai  contoh laporan  tahunan  AlDP  2019  menunjukkan  bahwa  sepanjang  2019,  setidaknya  6.000 hingga 6.300 pasukan keamanan khusus untuk merespons aksi antirasisme di Papua, atau Pada tahun 2020-2021, lebih dari 21 ribu aparat keamanan gabungan dari TNI dan POLRI terlibat dalam persiapan dan penyelenggaraan PON XX, hingga paruh pertama Juni 2023 jumlah ini masih berlaku, diprediksi 3.000 bintara dikirim ke Papua (Trijono, 2007).
Pada awalnya, senjata api yang beredar di Papua hanya dipunyai oleh anggota TNI dan  POLRI  yang  bertugas  di  wilayah  tersebut,  sementara  OPM  dan  TPNPB  masih menggunakan senjata tradisional seperti kampak, parang, dan alat-alat lain yang digunakan dalam penyerangan terhadap markas dan barak aparat keamanan. Ketika konflik bersenjata meningkat,  berbagai  jenis  senjata  api  mengalir  ke  Papua,  termasuk  M16,  M4,  SS1  V1, GLM, dan berbagai jenis lainnya. Senjata api yang ada dan beredar di Papua terdiri dari berbagai macam baik yang dari luar maupun dalam negeri. Beberapa jenis senjata yang didatangkan dari luar negeri termasuk AK-47 dan AK-74. Senjata ini awalnya dibuat oleh Michael Khalasnikov tahun 1942 dan produksi massalnya dimulai tahun 1947, sehingga menjadikannya senapan standar pasukan Soviet pada tahun 1949. Biaya yang dihabiskan dalam  produksi  senjata  ini  tergolong  ekonomis,  sangat  tahan  lama,  dan  memiliki  harga relatif terjangkau sekitar Rp. 7.000.000, sehingga menjadi  populer dan diminati  banyak tentara seluruh dunia. Senjata tersebut juga dilisensikan di 30 negara termasuk Indonesia, pasukan elit Indonesia seperti RPKAD sekarang adalah Kopassus, Kopasgat, Marinir dan Banteng Raiders menggunakan AK-47, sebagai  catatan, terdapat banyak macam senjata sepeerti AK-74 yang telah dipakai oleh kelompok bersenjata di Papua. Kemudian, terdapat Senapan Mesin PKM Rusia, yang dilaporkan oleh tribun news bahwa kelompok bersenjata di  Papua  terlihat  membawa  senapan  mesin,  salah  satu  adalah  senjata  mesin  regu  PKM yang  dibuat  oleh  Rusia.  Senapan  memiliki  kemampuan  menembakkan  650  peluru  per menitnya, kisaran efektif tembakan rata-rata PKM adalah 1 kilometer, namun senjata ini memiliki  jangkauan  hingga  3,8-kilometer  dengan  amunisi  kaliber  7,62  mm.  PKM  telah
diuji dalam banyak konflik di belahan dunia dan telah menjadi senapan mesin utama oleh Blok Timur pada masa lalu.
Selain  senjata  rakitan,  kelompok  bersenjata  di  Papua  juga  memiliki  senjata Steyr AUG buatan Austria, yang telah tersebar dalam beberapa kasus dan fotonya telah beredar melalui internet. Dugaannya senjata jenis tersebut dicuri dari salah satu anggota Brimob, namun diduga senjata tersebut dibeli secara ilegal. Lalu ada M-16 Amerika, Selain menjadi senjata  militer  standar  bagi  pasukan  AS,  M-16  juga  telah  diadopsi  oleh  militer  dari  80 negara  non-Nato  dan  15  negara  anggota  NATO.  Meskipun  pada  awalnya  merupakan senjata  militer  standar  pasukan  Amerika  Serikat,  kemudian  tergantikan  oleh  M-4. Spesifikasi  senjata  ini  adalah  pada  saat  ditembakan  secara  cepat,  mampu  mencapai kecepatan 700 sampai 950 putaran permenitnya menggunakan senjata laras penjang 5,56 mm. Beberapa  anggota  kelompok bersenjata di  Papua terlihat  membawa senapan M-16 varian M-16 A1. Terakhir, ada pistol Glock, pistol Angkatan Darat AS, dan senjata laras pendek lainnya, glock merupakan pistol semi-otomatis yang mana adalah varian senjata yang dirancang dan diproduksi oleh Glock GmBH yang merupakan perusahaan senjata api di Austria. Angkatan bersenjata dan aparat penegak hukum di seluru dunia, termasuk juga Amerika  Serikat  menggunakan  pistol  Glock  ini.  Berukuran  kecil,  handal  dan  cocok digunakan  di  segala  kondisi.  Pistol  Glock  mempunyai safe  action  features, yang  mana dapat mencegah pistol untuk menembak secara otomatis saat menyentuh tanah (Anugerah, 2019).
Kemudian ada senjata produk dalam negeri, senjata api produk dalam negeri yang diketahui  digunakan  oleh  OPM  dan  TPNPB  adalah  SS1  dan  SS2  buatan  PT.  Pindad. Senapan  SS1  Ini  dianggap  sangat  berbahaya,  berdasarkan  laporan  dari  situs  resmi  PT. Pindad,  SS1  adalah  senapan  serbu  pertama  yang  diadopsi  dan  mendapat  lisensi  dari perusahaan  senjata  FNC  Belgia,  senapan  ini  memiliki  berat  kosong  4,02  kg  dan  berat bermuatan 4,38 kg. Dengan menggunakan amunisi standar NATO kaliber 5,56 x 45 mm dan panjang laras 449 mm, SS1 menunjukkan ketepatan dan keakuratan yang sangat baik hingga jarak 400 meter. Keleluasaan dalam penggunaan senapan ini semakin meningkat berkat  popor  yang  dapat  dilipat,  senjata  ini  sering  digunakan  oleh  KKB  Papua  dan mayoritas diperoleh dari rampasan pos militer TNI dan POLRI, seperti yang terjadi pada kasus  penyerangan  Polsek  99  Ndeotadi  Paniai  pada  15  Mei  2020  dan  kasus  Kali  Brasa Yahukimo pada 18 Mei 2021 (Rezki, 2022).
Senjata api yang berasal dari luar negeri dan masuk ke Indonesia didapatkan melalui perdagangan  senjata  api  antar  negara,  termasuk  dari  Papua  Nugini  dan  Filipina.  Ada  5 kasus  setidaknya  dalam  beberapa  waktu  belakangan  diduga  kuat  sumber  senjata  dan amunisi  yang digunakan berasal  dari luar  Indonesia, dengan sebagian besar datang dari Filipina melalui jalur masuk Sangihe Talaud. Selain itu, amunisi juga masuk melalui Papua Nugini  dengan  jalur  masuk  langsung  dari  perbatasan  negara,  terutama  di  wilayah Pegunungan  Bintang,  Merauke,  Keerom,  Suru-Suru,  dan  Jayapura.  Sementara  yang berasal dari dalam negeri yaitu melalui Ambon dan Poso setelah konflik dikedua wilayah tersebut.  Pusat  penerangan  Kodam  XVII  Cenderawasih  memberikan  penjelasan  bahwa setelah kejadian di kedua wilayah tersebut, banyak senjata dan amunisi yang tersebar di tangan para perusuh, dan tidak semua senjata dan amunisi tersebut berhasil dikembalikan ke tanah air. Kemungkinan sebagian besar dari senjata dan amunisi tersebut telah masuk ke  wilayah  Papua,  beberapa  senjata  dan  amunisi  masuk  melalui  jalur  Maluku  Utara, kemudian  melalui  Sorong,  Papua  Barat,  sebelum  akhirnya  mencapai  wilayah  Papua. Dikarenakan  Poso  memiliki  letak  geografis  yang  dekat  dengan  Filipina,  jalur  laut  yang lebih terbuka, dan posisi strategis Pulau Papua, maka terbuka peluang perdagangan senjata dari luar negeri, termasuk dari Papua Nugini dan Filipina (Wahyudi, 2020).
Pada  tahun  2014,  Tito  Karnavian,  yang  menjabat  sebagai  Kapolda  Papua, mengungkapkan  bahwa  pasokan  senjata  kepada  kelompok  sipil  di  daerah  Pegunungan Tengah tidak hanya berasal dari hasil rampasan, tetapi juga diperoleh melalui perdagangan ilegal  dengan  pihak  asing.  Tito  menyatakan  bahwa  kelompok  sipil  yang  terlibat  dalam keonaran  selalu  diduga  mendapatkan  senjata  dari  hasil  rampasan  aparat  yang  lengah, seperti di Pos Puncak Jaya dan pos Kulirik. Disamping itu, pera kelompok tersebut juga sudah mampu mendapatkan senjata dari pemasok  luar negeri melalui jalur perdagangan senjata  illegal,  pihak  polisi  terus  berupaya  mencari  jaringan  pengedar  senjata  tersebut. Kemungkinan kuat terdapat beberapa jenis senjata api yang berasal dari Filipina Selatan dan Papua Nugini yang disalurkan dan diselundupkan ke wilayah konflik di pegunungan Papua.  Berdasarkan  data  yang  dirilis  Frits  Ramandey  sebagai  Kepala  Komnas  HAM Perwakilan  Papua  mengatakan,  sebenarnya  pembelian  senjata  api  hanya  ada  satu  pintu masuk  pada  awalnya  yaitu  melalui  Papua  Nugini,  dilakukan  melalui  dua  jalur  yaitu Jayapura  dan  Sota  di  Merauke,  namun  setelah  konflik  di  Ambon,  peredarannya  juga dilakukan melalui jalur laut. Hal itu dapat dilihat pada tahun 2014 Yuli Murib ditangkap di  Sorong  karena  terlibat  dalam  transaksi  pembelian  senjata  dari  luar  wilayah  Papua, setelah kejadian tersebut pembelian secara ilegal dilakukan melalui jalur Timika, Nabire, Sorong,  Manokwari,  Biak,  Serui,  dan  Jayapura,  dengan  memanfaatkan  beberapa pelabuhan laut, karena seluruh pelabuhan memiliki potensi transaksi senjata dan amunisi illegal (Karnavian, 2017).
Gambar 3. Jejak Perdagangan Senjata Api di Tanah Papua (Sumber: Hasil penelitian, 2023)
Motif  dari  para  pelaku  perdagangan  senjata  api  dan  amunisi  illegal  yang  mudah dipahami  adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau  uang,  keuntungan  yang  didapat sangat menggiurkan yaitu sekitar 50 hingga 100 persen, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai  puluhan  hingga  ratusan  juta  rupiah.  Penjual  senjata  tidak  perlu  memproduksi senjata  itu  sendiri,  namun  hanya  perlu  memiliki  jaringan supplier. Selain  itu,  semakin pendek  rantai  transaksi,  semakin  aman  dan  menguntungkan,  sehingga  keuntungan  dari perdagangan  senjata  ilegal  menjadi  semakin  besar.  Akibatnya,  penjual  atau  pemasok cenderung memutus mata rantai panjang, seperti langsung mencari penjual, pembeli atau mengantarkan  sendiri  barang  pesanan  untuk  keuntungan  yang  lebih  besar  lagi.  Untuk amunisi rata-rata harganya berkisar 100 hingga 150 ribu per butir atau 5 hingga 7,5 juta per megasin yang berisi  50 butir, namun pada waktu-waktu tertentu amunisi bisa dijual dengan  harga  250  hingga  500  ribu  per  butir  jika  pembeli  butuh  cepat,  sebagai perbandingan di arena tembak Perbakin, amunisi dijual hanya seharga 10 ribu per butir. Sedangkan  untuk  senjata  harganya  juga  berbeda,  tidak  ada  referensi  harga  yang  pasti,
harga beberapa jenis senjata api berkisar: Senjata laras panjang M16 dibanderol 90 juta rupiah dari tangan pertama, sedangkan melalui perantara berkisar 170 juta, namun pembeli bisa merogoh kocek hingga 300 juta per unit. Kemudian ada senjata laras Panjang jenis M4  dibanderol  sebesar  95  juta  dari  tangan  pertama,  jika  melalui  perantara  harganya mencapai 150 hingga 180 juta, namun pembeli bisa merogoh kocek hingga 300 juta per unit. Selain itu, ada senjata jenis laras pendek dengan harga 15 juta dari tangan pertama, jika  melalui  perantara  mencapai  30  juta  per  unit,  namun  pembeli  bisa  merogoh  kocek hingga 80 juta per unit (Subekti, 2012).
Alasan  yang  sangat  kuat  dari  terlibatya  oknum  TNI  dan  Polri  dalam  aksi perdagangan  senjata  api  dan  amunisi  ilegal  adalah  rendahnya  kesejahteraan  prajurit terutama di daerah penugasan, misalnya untuk sehari biaya konsumsi anggota diperkirakan Rp 150.000, tetapi ada pemotongan sehingga yang diterima hanya Rp 50.000. Situasi ini mendorong anggota untuk mencari peluang bisnis yang dapat menghasilkan lebih banyak uang,  terutama  karena  ada  pasar  senjata  api  dan  amunisi  yang  tersedia.  Ketimpangan ekonomi ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa oknum di TNI dan Polri untuk terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi ilegal. Selain itu, pengambil alihan bisnis oleh TNI juga berdampak pada peningkatan peredaran senjata api ilegal, karena banyak oknum di  TNI  yang  terlibat  dalam  bisnis  senjata  api  untuk  meningkatkan  penghasilan  mereka. Bisnis yang ambigu atau kegiatan ilegal aktor keamanan termasuk kasus pembayaran uang jasa  keamanan  PT.  Freeport,  sebuah  perusahaan  pertambangan  asal  Amerika  Serikat berbasis di New Orleans, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc . kepada Kodam Trikora. Selain itu ada juga kasus illegal logging yang melibatkan beberapa perwira tinggi TNI dan Polri,  aparat  penegak  hukum,  dan  pejabat  pemerintah  di  Papua.  Tidak  ketinggalan, ditemukan pula kasus 185 pucuk senjata api berbagai jenis di kediaman almarhum Brigjen TNI Koesmayadi, Wakil Asisten Logistik KSAD (Soares, 2019).

## Kesimpulan
Perang  itu  menakutkan  dan  tidak  diinginkan  oleh  semua  orang  termasuk  negara, namun  tidak  dapat  disangkal  perang  dan  konflik  adalah  peristiwa  yang  paling  banyak terjadi  dalam  sejarah  manusia,  kedua  hal  tersebut  telah  ada  sejak  manusia  mengenal kekuasaan  dan  kedudukan.  Papua  adalah  kawasan  strategis  untuk  beberapa  oknum  dan aparat tertentu, bagaimana menghadirkan dan memastikan konflik Papua adalah semacam tempat Latihan, negara seolah bermain atau tidak serius dalam menyelesaikan konflik di tanah Papua karena sumber daya alam di sini sangat besar, sehingga berbagai macam cara dilakukan  termasuk  merawat  dan  memilihara  konflik  di  bumi  Cendrawasih  ini. Kesimpulannya  adalah  dinamika  konflik  dan  perdagangan  senjata  api  di  Tanah  Papua merupakan permasalahan yang kompleks dan serius yang terus berdampak pada keamanan dan  stabilitas  tanah  Papua,  telaah  literatur  dan  analisis  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting dan dapat disimpulkan: (1) Konflik berkepanjangan,  konflik  di  tanah  Papua  telah  berlangsung  secara  berkepanjangan  dan melibatkan  berbagai  kelompok  bersenjata  serta  pihak-pihak  yang  terlibat.  Ketegangan politik, ketidak puasan sosial  dan ekonomi, serta isu-isu  identitas tetap menjadi pemicu utama konflik di wilayah ini; (2) Kesenjangan antara konsep ideal dan realitas di lapangan, terdapat  kesenjangan  yang  signifikan  antara  konsep  ideal  penanganan  konflik  dan perdagangan  senjata  di  tanah  Papua  dengan  realitas  yang  ada  di  lapangan,  upaya pencegahan konflik dan pengawasan terhadap perdagangan senjata ilegal terhambat oleh tantangan  kompleks,  termasuk  aksesibilitas  wilayah  yang  sulit,  persepsi  ketidak  adilan, serta faktor-faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi implementasi; (3) Perlunya partisipasi masyarakat, partisipasi aktif dan inklusi masyarakat, terutama masyarakat adat, menjadi faktor kunci dalam mencari solusi yang berkelanjutan terhadap konflik di tanah
Papua. Melibatkan masyarakat dalam proses perdamaian dan pembuatan kebijakan dapat meningkatkan  efektivitas  upaya  penanganan  konflik;  (4)  Dampak  perdagangan  senjata, perdagangan  senjata  api  ilegal  merupakan  faktor  yang  signifikan  dalam  mendukung kelompok  bersenjata  di  Papua,  upaya  untuk  menghentikan  aliran  senjata  ilegal  harus didukung oleh pengawasan ketat dan kerja sama regional yang lebih baik; (5) Penegakan HAM, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik  dan  perdagangan  senjata  di  tanah  Papua,  pelanggaran  hak  asasi  manusia  harus ditindak tegas dan pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diadili secara adil. Meski Jakarta  telah  memenangkan  pertarungan  diplomasi  untuk  mendapatkan  dukungan internasional,  tidak  menjamin  dukungan  tersebut  tidak  akan  berubah.  Tragedi  Timor- Timor  harus  menjadi  pelajaran  berharga  bagi  pemerintah  pusat  di  Jakarta,  karena dukungan internasional bisa saja berubah sewaktu-waktu. Kekerasan dan konflik di bumi Cendrawasih  mempunyai  karakteristik  dan  historis  yang  sangat  Panjang,  pengakuan terhadap hak-hak sejarah orang Papua merupakan salah satu  solusi final  dan permanen. Memoria passionis masyarakat Papua adalah sebuah cerita yang menuntut kesadaran akan kemanusiaan dari semua orang, mengajak mereka memberikan perhatian dan dukungan dalam usaha untuk menghormati dan menghargai kehidupan rakyat Papua. Pembentukan identitas  penduduk  asli  Papua  dapat  dipandang  sebagai  tindakan  yang  positif  untuk melindungi mereka dari tekanan dan persaingan yang berkecamuk di tanah Papua.

## Daftar Pustaka
Anderson, B. (2016). Papua Insecurities: State’s Failure in The Indonesian Periphery. Asia and The Pacific Policy Studies , 3 (3). Anugerah,  B.  (2019).  Papua:  Mengurai  Konflik  dan  Merumuskan  Solusi. Jurnal KajianLemhanas RI , 40 (7). Chauvel,  Richard.  (2005). Constructing  Papua  Nationalism:  History,  Etnicity,and Adaptation . East-West Center. Elisabeth,  A.  C.  P.  (2004). Agenda  dan  Potensi  Damai  di  Papua .  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Ernest  McCormick.  (1993). Human  Factors  In  Engineering  and  Design .  McGraw-Hill, Inc.
Giyayi,  J.  (2013). Memahami  papua:  Dinamika  Politik  Identitas  dan  Kearifan  Lokal Bangsa Papua. Cermin Papua.
Hasibuan, R. (2015). Tinjauan Yuridis Konflik Indonesia Malaysia Tentang Kepemilikan Hak Berdaulat Atas Blok Ambalat dan Ambalat Timur. Jurnal Equality , 10 (02). Hermawan Sulistyo. (2022). Intelijen dan kekuasaan Soeharto . Pustaka Obor Indonesia. Karnavian, M. T. (2017). The Role of the National Police in Countering Insurgencies in Indonesia. Counter Terrorist: Trend and Analyses , 9 (9), 8–13.
Luthfi,  R.  M.  (2019).  Relevansi  Industri  Pertahanan  Domestik  Dalam  Penguatan Diplomasi Pertahanan Indonesia. Pusat Studi Pertahanan Dan Perdamaian , 4 (1). Pattipi, J. (1993). Etnografi Irian Jaya: Panduan Sosial Budaya (Buku Satu) . Irian Jaya: Kelompok Peneliti Etnografi.
Pratama,  A.  H.  (2022).  Pemanfaatan  Literatur  Stockholm  International  Peace  Research Institute Untuk Menyusun Indeks Ekspor Industri Pertahanan Nasional: Studi Kasus Jurnal Arms Flow to South East Asia. Jurnal Communitarian , 3 (2). RA, F. R., D. W., & A. (2019). Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan. Jurnal ICMES , 3 (5), 57–74.
Rezki,  F.  A.  (2022).  KEMAMPUAN  PT  PINDAD  SEBAGAI  INDUSTRI PERTAHANAN  NASIONAL  DALAM  PEMENUHAN  MINIMUM  ESSENTIAL FORCES (MEF)1. Nusantara; Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (8).
Shiddiqy,  M.  A.  A.,  Bainus,  A.,  Sumadinata,  W.  S.,  &  Sudirman,  A.  (2019).  The development  of  the  indonesian  defence  industry  as  a  consequence  of  security dilemma  and  arms  race  in  the  Southeast  Asian  Region. International  Journal  of Innovation, Creativity and Change , 10 (5).
Soares, A. D. J. (2019). The Impact of Corporate Strategy on Community Dynamics: A Case Study of the Freeport Mining Company in West Papua, Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 3 (5).
Subekti.  (2012).  Modernisasi  Alutsista  TNI  AD  untuk  Mencapai  Kekuatan  Pokok Minimum. Yudhagama , 32 (1).
Sudira, I. N. (2017). Dialog dalam Resolusi Konflik-Interaktif. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 12 (1).
Taum,  Y.  Y.  (2017).  Kekerasan  Dan  Konflik  Di  Papua:  Akar  Masalah  Dan  Strategi Mengatasinya. Jurnal Penelitian , 19 (1), 1–13.
Trijono,  Lambang.  (2007).  Otonomi  Khusus  dan  Pembangunan  Aras  Lokal  Papua. ANALISIS CSIS , 35 (4).
Wahyudi,  A.  H.  (2020).  Analisis  Implementasi  Asean  Defense  Industry  Collaboration (ADIC) dan Ketergantungan Impor Senjata Negara Anggota: Tinjauan Per Negara. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 7 (2). Widjojo, M. (2009). Papua Road Map:  Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future . LIPI.