## PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
Risni Ristiawati, S.H. M.H.

## Abstract
This  research  effort  to  search  the  accountability  of  President  according  to  the  constitutional system after the amendment of the 1945 Constitution. The President's accountability will be seen from the standpoint of the President's system, procedure and form of accountability, whether it is legal liability or political accountability.
This research is legal research. The methods of this research are normative juridical approach by  doing  several  approaches,  first,  comparative  approach,  and  second,  statute  approach.  The data  usings  secondary  data  or  library  data.  The  data  analyzed  by  qualitative  juridical  or descriptive research trought analyzed to the content or content analyzes.
The  result  of  research  shown  that  the  system  of  responsibility  of  the  President  after  the amendment  of  the  1945  Constitution  is  a  system  of  legal  liability  in  the  constitutional  system, namely accountability with material of violation of law in the form of criminal law and political action  conducted  in  the  term  of  office.  The  forms  of  responsibility  of  the  President  are  the accountability  of  criminal  and  /  or  political  accountability  due  to  the  inability  to  fulfill  the obligation as President of RI which then qualified as legal liability in state administration system with the highest sanction is dismissal from office.
The accountability procedure is upheld by state institutions by presenting three different state institutions' roles, namely the People's Legislative Assembly as the only institution that has the authority to demand, the Constitutional Court as the institution authorized to examine, hear and decide upon the violation of law, and MPR as the only authorized institution impose sanctions in the form of dismissal from office (impeachment).
Key words : Accountability, President, Amendment of UUD 1945

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pertanggungjawaban  Presiden  menurut sistem  ketatanegaraan  setelah  perubahan  UUD  1945.  Pertanggungjawaban  Presiden  akan dilihat dari sudut pandang sistem, prosedur dan bentuk pertanggungjawaban Presiden, apakah merupakan pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban politik.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum normatif dengan melakukan beberapa pendekatan, yaitu : (1) pendekatan perbandingan dan (2) pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini semuanya adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun
tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis melalui observasi terhadap semua bahan hukum.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  pertanggungjawaban  Presiden  setelah  perubahan UUD  1945 merupakan sistem  pertanggungjawaban hukum  dalam  sistem  ketatanegaraan,  yaitu pertanggungjawaban  dengan  materi  pelanggaran  hukum  berupa  perbuatan  hukum  pidana  dan tindakan  politik  yang  dilakukan  dalam  masa  jabatan.  Bentuk-bentuk  pertanggungjawaban Presiden  merupakan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  hukum  pidana  dan/atau pertanggungjawaban politik karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai Presiden RI yang  kemudian  dikualifisir  sebagai  pertanggungjawaban  hukum  dalam  sistem  ketatanegaraan dengan sanksi tertinggi adalah pemberhentian dari jabatan.
Prosedur  pertanggungjawaban  ditegakkan  melalai  lembaga-lembaga  negara  dengan menghadirkan  tiga  peran  lembaga  negara  yang  berbeda  yaitu  DPR  sebagai  satu-satunya lembaga  yang  memiliki  kewenangan  menuntut,  MK  sebagai  lembaga  yang  berwenang memeriksa,  mengadili  dan  memutus  pelanggaran  hukum,  dan  MPR  sebagai  satu-satunya lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Presiden, Perubahan UUD 1945

## PENDAHULUAN
Kekuasaan  Presiden  berdasarkan  UUD 1945  sebelum  perubahan,  dalam  praktek ketatanegaraan telah menimbulkan absolutisme  yang  bertentangan  dengan ajaran  negara  berkonstitusi.  Dari  sisi  yang lain, UUD 1945 juga mengandung beberapa kelemahan sehingga menimbulkan kekuasaan
Presiden tidak terbatas (absolutisme).  Kelemahan-kelemahan  UUD 1945 menurut Bagir Manan antara lain 1 : (1)
Struktur  UUD  1945  menempatkan  dan memberikan kekuasaan  yang besar terhadap eksekutif;  (2)  Struktur  UUD  1945  tidak cukup  memuat  sistem checks  and  balances
1 Bagir  Manan.  2004. Teori  dan  Politik Konstitusi .  Cet.  I.  Yogyakarta  :  FH  UII  Press,  hlm. 11-17.
(kekuasaan  untuk  saling  mengawasi  dan mengendalikan) antara cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan atau tidak melampaui wewenang. Akibatnya,  kekuasaan  Presiden  yang  besar semakin  menguat  karena  tidak  cukup mekanisme  kendali  dan  pengimbang  dari cabang-cabang  kekuasaan  yang  lain;  (3) Terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas ( vague ),  yang  membuka  peluang  penafsiran yang  bertentangan  dengan  prinsip  negara berdasarkan  konstitusi;  (4)  Struktur  UUD 1945  banyak  mengatur  ketentuan-ketentuan organik tanpa disertai arahan tertentu materi muatan  yang  harus  diikuti  dan  dijadikan pedoman.  Segala  sesuatu  diserahkan  secara
penuh  kepada  pembentuk  UU.  Akibatnya dapat  terjadi  perbedaan-perbedaan  antara UU  organik  yang  serupa  atau  objek  yang sama;  (5)  Berkaitan  dengan  Penjelasan, tidak ada kelaziman UUD memiliki penjelasan resmi.
Menjadi  hal  penting  untuk  dilakukan karena  reformasi  konstitusi  menghendaki agar  pemerintahan  selalu  berdasarkan  pada konstitusi. Penyelidikan mengenai pemerintahan konstitusional khususnya yang terkait dengan kekuasan Presiden diharapkan  dapat  memperkuat  mekanisme pengawasan  dan  pengendalian  ( checks  and balances )  antar  cabang-cabang  kekuasaan, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan  kekuasaan  yang  sewenang- wenang.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas,  maka  identifikasi  permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Sistem, Prosedur, dan Bentuk Pertanggungjawaban Presiden 2. Pertanggungjawaban Hukum dan Pertanggungjawaban Politik

## PEMBAHASAN
Sebagai  salah  satu  lembaga  negara, Presiden memiliki fungsi, tugas dan wewenang  menyelenggarakan  kekuasaan negara  di  bidang  eksekutif,  sedangkan kedudukan Presiden sebagai lingkup
jabatan,  fungsi,  tugas  dan  wewenang dijalankan  oleh  Pejabat  yang  diisi  melalui pemilihan  untuk  jangka  waktu  tertentu. Penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang Presiden sebagai kepala eksekutif senantiasa  berhubungan  dengan  lembaga negara  lainnya,  baik  legislatif  maupun yudikatif  yang  secara  teoritis  membentuk sistem hubungan kelembagaan negara apakah  merupakan  pembagian  kekuasaan atau  pemisahan  kekuasaan.  Oleh  karena  itu, tinjauan  sistem  ketatanegaraan  menjadi sangat  relevan  untuk  melihat  keberadaan pertanggungjawaban  Presiden,  apakah  suatu hal  yang  berdiri  sendiri  atau  bagian  yang merupakan satu kesatuan sistem ketatanegaraan  yang  diatur  dalam  UUD
1945 2 .
1. Sistem, Prosedur, dan Bentuk

## Pertanggungjawaban Presiden
Sistem  pertanggungjawaban  Presiden merupakan  salah  satu  subsistem  dari  sistem ketatanegaraan yang secara khusus dirancang dalam UUD 1945 untuk mengontrol  dan  mengendalikan  kekuasaan dan  wewenang  yang  diberikan  kepada Presiden  agar  tetap  konsisten  menegakkan nilai-nilai  konstitusional  sesuai  dengan fungsi-fungsi  kekuasaan  yang  diberikan kepadanya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan
2 Firdaus.  2007. Pertanggungjawaban  Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi . Bandung : Yrama Widya, hlm.17.
filsafat demokrasi dan faham konstitusionalisme. Oleh karena itu, pertanggungjawaban Presiden sebagai pertanggungjawaban  kekuasaan  merupakan mata  rantai  yang  tidak  terpisahkan  dari sistem pengawasan kekuasaan.
Perubahan-perubahan  terhadap  UUD 1945 pasca reformasi merupakan akibat dari situasi sistem ketatanegaraan di bawah UUD 1945  yang  secara  beruntun  dianggap  gagal membangun  demokrasi  dan  pemerintahan yang  bertanggungjawab.  Hal  ini  juga mengisyaratkan  bahwa  salah  satu  agenda  di balik  perubahan  UUD  1945  adalah  upaya membangun  sistem  ketatanegaraan  dalam kerangka  demokrasi  dan  supremasi  hukum. Sebuah  adagium  mengatakan  “ Geen  macht zonder  veraantwoor-delijkheid ”  (tidak  ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban). Adagium  tersebut  menyiratkan  adanya kekuasaan  yang  lebih  besar,  tertinggi, mutlak,  utuh  dan  asli  yang  menurunkan kekuasaan  terhadap  kekuasaan  lainnya. Prinsip-prinsip tersebut memberikan gagasan bahwa tidak ada satupun kekuasaan lembaga negara tanpa pertanggungjawaban.
Menurut  Richard  Butwel,  demokrasi telah dikonsepsi dengan prediksi bermacam- macam  seperti social  democracy,  liberal democracy,  people  democracy,  guided democracy ,  demikian  pula halnya  Indonesia telah  menggunakan  beberapa  istilah  dalam
perkembangannya untuk menyebutkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan  seperti  demokrasi  Pancasila, demokrasi  liberal  parlementer  maupun demokrasi  terpimpin 3 .  Keragaman  konsepsi demokrasi  dalam  perkembangan  sejarah Indonesia  merupakan  kelanjutan  atas  uji gagasan  demokrasi  yang  tepat  untuk menjawab kebutuhan bangsa yang sementara  dalam  proses  pencarian  bentuk demokrasi. Terkait dengan tulisan  ini,  maka teori  demokrasi  merupakan genus (umum) sedangkan  demokrasi  Pancasila  merupakan spesies (khusus)  bagi  teori  demokrasi Indonesia,  sehingga  demokrasi  Pancasila merupakan bagian khusus dari teori demokrasi yang digunakan untuk menganalisis  pertanggungjawaban  Presiden menurut UUD 1945, karena selain Pancasila merupakan bagian dari UUD 1945, Pancasila  juga  merupakan  sumber  nilai fundamental  dan  dasar  bagi  demokrasi Pancasila.
Demokrasi  Pancasila  seperti  demokrasi pada  umumnya  dapat  dipahami  dalam tataran  demokrasi  ideal  dan  normatif,  dan dapat  pula  dipahami  dalam  tataran  formal prosedural.  Pada  tataran  ideal,  demokrasi Pancasila dapat dipahami dalam kedudukannya  sebagai  sumber  dan  rujukan
3 Sri Soemantri Martosoewignjo. 1984. Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara . Jakarta : Rajawali , hlm. 27.
nilai tertinggi bagi setiap aktivitas penyelenggaraan  negara.  Seiring  dengan perubahan  situasi  politik  dan  pergantian rezim  kepemimpinan,  demokrasi  Pancasila telah  mengalami  beberapa  kali  penafsiran kontekstual,  seperti  demokrasi  parlementer dan  demokrasi  terpimpin  dalam  masa pemerintahan  Soekarno,  dan  demokrasi Pancasila dalam masa pemerintahan Soeharto 4 .  Demikian  pula setelah  reformasi, demokrasi  Pancasila  kembali  mengalami redefinisi kontekstual seiring dengan perubahan politik nasional. Redefinisi kontekstual  berhubungan  dengan  perubahan UUD  1945  seperti  perubahan  kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara  menjadi lembaga tinggi negara, kedaulatan berada di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut UUD  1945,  pemilihan  langsung  Presiden dan  Wakil  Presiden,  pemilihan  langsung anggota DPR, hapusnya perwakilan fungsional dan diganti dengan DPD sebagai wakil  daerah  yang  dipilih  secara  langsung oleh  masyarakat  daerah  berdasarkan  sistem distrik,  terbentuknya  MK  sebagai  lembaga pengawal dan penegak konstitusi, penegasan sistem presidensil dan pemisahan kekuasaan.
Perubahan  format  demokrasi  dalam sistem  ketatanegaraan  setelah  perubahan
4 Usep  Ranawijaya.  1983. Hukum  Tata  Negara Indonesia, Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 53-72.
UUD  1945,  secara  konseptual  merubah sistem  pertanggungjawaban  Presiden,  baik secara  substansi  maupun  secara  prosedural. Secara  substansial,  perubahan  atas  sistem pertanggungjawaban  Presiden  didasarkan atas  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan dalam  masa  jabatan  sebagaimana  diatur secara  tegas  dalam  Pasal  7A  UUD  1945 yang berbunyi :
“Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat diberhentikan  dalam  masa  jabatannya oleh  MPR  atas  usul  DPR,  baik  apabila terbukti  telah  melakukan  pelanggaran hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana  berat  lainnya  atau  perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
Dalam  filsafat  demokrasi  dan  paham konstitusionalisme,  tidak  ada  ruang  bagi kekuasaan tanpa pertanggungjawaban, sebab efek  dari  kekuasaan  adalah  wewenang  dan tanggungjawab. Wewenang menyangkut hak untuk menyelenggarakan kekuasaan, sedangkan  kewajiban  menyangkut  tentang tanggungjawab  untuk  menyelenggarakan kekuasaan  dan  pertanggungjawaban  atas implikasi  dari  tanggungjawab,  sehingga antara  kekuaaan  dan  pertanggungjawaban merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan.  Dari  asumsi  tersebut  dapat
disimpulkan  bahwa  tidak  ada  ruang  bagi Presiden  tanpa  pertanggungjawaban,  baik secara  hukum  maupun  politik,  hanya  saja substansi, prosedur dan sanksi yang berbeda.
Salah  satu  bentuk  demokrasi  yang mendeskripsikan  relasi  antar  kekuasaan lembaga  negara,  khususnya  legislatif  dan eksekutif adalah tipe demokrasi parlementer dan demokrasi presidensil. Konsep demokrasi  terkadang  dihubungkan  dengan sistem  kekuasaan  lembaga  negara  yang digagas oleh John Locke dengan pembagian kekuasaan dan Montesquieu dengan pemisahan  kekuasaan.  Sistem  pemerintahan setelah  perubahan  UUD  1945  telah  secara murni  menganut  sistem  presidensil  dengan beberapa  ciri  antara  lain  : (1)  kepala  negara dan  kepala  pemerintahan  berada  di  satu tangan  yaitu  Presiden  untuk  masa  waktu selama  lima  tahun  dan  sesudahnya  dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan; (2) Presiden tidak dipilih oleh MPR dan oleh sebab  itu  tidak  bertanggungjawab  kepada MPR kecuali jika pernyataan DPR dikuatkan  oleh  MK  tentang  pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  Presiden  dan kemudian  diusulkan  pemberhentian  oleh DPR kepada MPR;  (3)  Presiden tidak dapat membubarkan DPR 5 .
5 Jimly  Asshiddiqie. Struktur  Ketatanegaraan Indonesia  Setelah  Amandemen  Keempat  UUD  1945 . 14  –  18  Juli  2003.  Makalah  disampaikan  dalam
Kekuasaan  sebagai  kepala  negara  dan kepala pemerintahan yang berada dalam satu tangan  Presiden  menyebabkan  konsentrasi kekuasaan  sangat  besar  berada  di  tangan Presiden, dan hal itu menyebabkan pertanggungjawaban  berpusat  di  tangan Presiden,  baik  sebagai  kepala  negara maupun  sebagai  kepala  pemerintahan.  Oleh sebab  itu,  Presidenlah  yang  berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet,  mengangkat  dan  memberhentikan menteri-menteri,  membentuk  PP  untuk menjalankan  UU,  menetapkan  Perpres  dan kebijakan  lain  dalam  rangka  menjalankan pemerintahan  yang  bersifat  administrasi. Dimensi  demokrasi  konstitusional  dan pertanggungjawaban Presiden dari penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahan negara  terletak  pada  fungsi  pengawasan DPR, sehingga sekalipun tidak ada kekuasaan  yang  mengatasi  Presiden,  tetapi pembagian fungsi lembaga negara khususnya  fungsi  pengawasan  bagi  badan perwakilan rakyat akan menciptakan suasana  pemerintahan  lebih  aspiratif  dan teratur.
Oleh sebab itu, sebesar-besarnya kekuasaan  Presiden,  tetap  harus  selalu berada  dalam  pengawasan  DPR,  meskipun dari  struktur  kekuasaan  lembaga-lembaga
Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII. Denpasar, hlm. 5.
negara,  Presiden  tidak  dibawahi  oleh  DPR. Penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  Presiden sedini  mungkin  dapat  diantisipasi  dengan suatu  pengawasan  yang  bersifat  preventif, yakni  suatu  sistem  pengawasan  yang berlangsung  secara  terus-menerus  terhadap setiap tindakan Presiden dalam melaksanakan  UUD,  UU,  dan  peraturan perundang-undangan
lainnnya.
Penyelenggaraan  fungsi-fungsi  pengawasan DPR sewaktu-waktu dapat meminta pertanggungjawaban Presiden dengan beberapa  hak  DPR  seperti  hak  interpelasi, hak  angket,  dan  hak  menyatakan  pendapat, tetapi  tidak  dalam  arti  luas  atau  bermakna pemberhentian,  melainkan  hanya  bersifat laporan  kebijakan  yang  diambil  oleh Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Salah  satu  paradigma  yang  banyak mendominasi pemikiran tentang pertanggungjawaban Presiden
adalah konsepsi mengenai pengisian jabatan Presiden.  Setelah  pemilihan  perwakilan bergeser  ke  pemilihan  langsung  oleh  rakyat dalam  pengisian  jabatan  Presiden  maka MPR tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban  Presiden,  melainkan
Presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya 6 .
6 Jimly Asshiddiqie. 2004. Format Kelembagaan  Negara  Dan  Pergeseran  Kekuasaan Dalam UUD 1945 . Yogyakarta :  FH UII Press,  hlm. 1.
Pandangan tersebut cukup beralasan, dengan berangkat  dari  praktik  pengisian  jabatan Presiden  selama  ini  yang  dilakukan  oleh MPR,  dan  atas  dasar  itu  pula  menjadi  dasar pemikiran MPR untuk sewaktu-waktu dapat meminta pertanggungjawaban Presiden. Pandangan  tersebut  menimbulkan  beberapa pertanyaan,  apakah  cara  pengisian  jabatan Presiden berpengaruh terhadap pertanggungjawaban  Presiden,  dan  jika Presiden  bertanggungjawab  terhadap  rakyat yang  memilihnya,  bagaimana  seharusnya Presiden memberikan pertanggungjawaban.
Di  Indonesia,  baik  sebelum  maupun sesudah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, secara eksplisit cara pengisian jabatan Presiden berpengaruh terhadap pertanggungjawaban Presiden, namun apabila ditelaah lebih jauh permasalahannya tidak  sesederhana  itu,  tetapi  lebih  kepada pergeseran  format  kedaulatan  rakyat  yang terlembaga  dalam  sistem  ketatanegaraan. Sebelum  perubahan  UUD  1945,  kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan sepenuhnya  oleh  MPR.  Implikasi  dari format  kedaulatan  seperti  itu  menyebabkan MPR  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  dan mengatasi lembaga negara lainnya. Disamping  itu,  MPR  menjadi  satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan menafsir UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan kebijakan
kesinambungan  lima  tahun  dalam  bentuk ketetapan  yang  berisi  GBHN,  dan  menjadi kewajiban Presiden untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya kepada MPR. Dasar  pertanggungjawaban  Presiden  tidak saja  karena  dipilih  oleh  MPR,  tetapi  karena kedudukan  MPR  sebagai  lembaga  tertinggi negara  pelaksana  kedaulatan  rakyat  yang memiliki  wewenang  menetapkan  GBHN sebagai dasar penyelenggaraan
pemerintahan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh Presiden.
Keyakinan bahwa cara pengisian jabatan  tidak  sepenuhnya  mempengaruhi format pertanggungjawaban Presiden,
terbukti  dari  Pasal  8  ayat  (3)  UUD  1945 setelah perubahan “…MPR
menyelenggarakan  sidang  untuk  memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden…”  namun tidak berarti MPR dapat meminta pertanggungjawaban Presiden sebagai lembaga  yang  memilihnya,  kecuali  apabila pernyataan DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dibenarkan oleh MK, dan selanjutnya  diajukan  DPR  ke  MPR  untuk mengambil keputusan memberhentikan Presiden  dari  jabatan 7 .  Berdasarkan pemikiran di atas, maka pertanggungjawaban Presiden langsung kepada  rakyat  hanya  bersifat  moral  belaka,
tetapi pertanggungjawaban yang
7 Firdaus. Op.cit , hlm. 150.
sesungguhnya berada dalam setiap pengawasan  DPR  dan  sah  dalam  konsep demokrasi  sebagai  lembaga  perwakilan rakyat.
Secara  teoritis,  besarnya  kekuasaan Presiden tergantung kepada sistem demokrasi  yang  dianut  oleh  suatu  negara dalam konstitusi. Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah kekuasaan menjalankan pemerintahan dalam rangka  kesejahteraan  rakyat.  Kekuasaan yang  dimaksud  menurut  Jimly  Asshiddiqie adalah  kekuasaan  menjalankan  UUD,  UU, dan  peraturan  pelaksana  lainnya  untuk menjalankan  peraturan perundang-undangan yang  ada  di  atasnya 8 .  Pemerintah,  baik sebagai  organ  maupun  sebagai  fungsi dibatasi  hanya  kepada  organ  lembaga kepresidenan,  dan  secara  lebih  spesifik Presiden sebagai subyek jabatan. Berkenaan dengan  hal  tersebut,  UUD  1945  mengatur beberapa  ketentuan  mengenai  kekuasaan Presiden seperti Pasal 4 ayat (1) menegaskan Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Kata “kekuasaan  pemerintahan”  dalam  pasal tersebut  dapat  dimaknai  sebagai  fungsi dalam  arti  yang  lebih  luas,  baik  sebagai kepala  negara  maupun  sebagai  kepala
8 Jimly  Asshiddiqie. Institusi  Kepresidenan Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  2000.  Makalah dalam  “ Studium  Generale di  hadapan  dosen  dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara”. 28 September. Jakarta.
pemerintah  yang  menurut  George  Jellinek mengandung  dua  segi,  baik  formal  maupun materil 9 .  Kedudukan  Presiden  sebagai lembaga  negara  dalam  menjalankan  fungsi pemerintahan  dapat  memerankan  tidak  saja fungsi  eksekutif,  tetapi  termasuk  fungsi legislatif dan fungsi yudikatif.
Salah  satu  filsafat  demokrasi  Indonesia adalah  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  selaras  dengan  tujuan  negara Indonesia  yaitu  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…” dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk negara hukum demokrasi  yang  berkeadilan  sosial  atau negara  hukum  materil 10 .  Hal  ini  berarti Presiden  dalam  menjalankan  pemerintahan dimungkinkan  untuk  mengambil  langkah- langkah hukum yang bersifat interventif atas aktivitas  sosial  ekonomi  masyarakat  dalam rangka kepentingann umum dan kesejahteraan sosial.
9 A.  Hamid  S  Attamimi.  “Peranan  Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara”.  1990. Disertasi .  Jakarta  :
Program  Pascasardjana  Universitas  Indonesia,  hlm. 112. t.d.
10 Firdaus. Op.cit , hlm. 156.
Tindakan adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu keadaan 11 ,  sedangkan  Presiden  adalah lembaga  negara  yang  memiliki  kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan  (eksekutif).  Jadi,  tindakan Presiden  adalah  perbuatan  yang  dilakukan Presiden  untuk  mengatasi  suatu  keadaan dalam menyelenggarakan fungsi, baik sebagai  kepala  negara  maupun  sebagai kepala  pemerintahan.  Tindakan  tersebut berupa  perbuatan  dalam  lapangan  hukum publik yang  dapat  berfungsi  sebagai pengaturan ( regeling ) dan penetapan ( beschikking )  untuk  menjalankan  fungsi- fungsi  kekuasaan  Presiden.  Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kekuasaan  mengandung  wewenang  dan tanggungjawab. Wewenang merupakan hak- hak yang melekat  dalam  kekuasaan, sedangkan tanggungjawab merupakan bagian  dari  kewajiban  untuk  melaksanakan tugas  dan  wewenang  serta  kesediaan mempertanggungjawabkan segala risiko yang timbul dari penyelenggaraan kekuasaan  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan 12 .
Atas  dasar  itu,  tindakan  Presiden  akan memberi  bentuk  terhadap  kekuasaan  yang ada  dalam  lembaga  Presiden,  baik  sebagai
11 Hasan  Alwi  (“et.al”).  2001. Kamus  Besar Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka, hlm 1195.
12 Firdaus. Loc.cit , hlm. 156.
organ  maupun  sebagai  fungsi  dalam menjalankan  pemerintahan.  Salah  satu kekuasaan Presiden yang mengalami pergeseran ke DPR  setelah perubahan UUD 1945  adalah  kekuasaan  membentuk  UU, sehingga  kekuasaan  membentuk  UU  berada pada  DPR  yang  berarti  wewenang  dan tanggungjawab  pembentukan  UU  berada pada  lembaga  DPR  dengan  persetujuan Presiden  sebagai  lembaga  yang  akan melaksanakan.  Kekuasaan  bagi  DPR  tidak saja  membentuk,  tetapi  sampai  kepada pengawasan pelaksanaan UU.
Eksistensi kekuasaan Presiden membentuk  UU  tidak  terpisahkan  dari pandangan  bahwa  kegiatan  pemerintahan ( regering )  tidak  saja  melaksanakan  tetapi termasuk  kekuasaan  mengatur  ( regeling ) dalam  arti  membentuk  peraturan-peraturan negara 13 .  Eksistensi  kekuasaan  Presiden membentuk  UU  merupakan  rangkaian  dari konsep  kekuasaan  pemerintah  tertinggi  di bawah  MPR  ada  pada  Presiden  dan bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  UUD dan  GBHN,  sehingga  untuk  mendukung tugas  dan  tanggungjawab  pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, kekuasaan membentuk  UU  berada  pada  Presiden sebagai lembaga yang sehari-hari berhadapan dengan perubahan situasi
13 A. Hamid S Attamimi. Op.cit , hlm. 181 – 182.
pemerintahan. Jellinek membagi segi pemerintahan  dalam  arti  formal  dan  arti materil.  Pemerintahan  dalam  arti  formal mengandung kekuasaan mengatur ( verordnungsgewalt ) dan kekuasaan memutus  ( entscheidungsgewalt ),  sedangkan pemerintahan  dalam  arti  materil  berisi  dua unsur  yang  terkait  menjadi  satu  yaitu  unsur memerintah  dan  unsur  melaksanakan  ( das element  der  regierung  und  das  der vollziehung ).  Oleh  sebab  itu,  Jellinek mengatakan  tindakan  pemerintah  yang hanya melaksanakan UU merupakan sesuatu yang  tidak  bernilai,  karena  segala  yang timbul  dalam  kegiatan  pemerintah  tidak pernah dapat ditetapkan oleh hukum 14 .
Setelah  perubahan  UUD  1945  Pasal  5 ayat  (1)  berubah  menjadi  “Presiden  berhak mengajukan  rancangan  UU  kepada  DPR”. Perubahan tersebut berimplikasi pada terpisahnya  antara  pembentuk  UU  dengan pelaksana UU. Tanggungjawab pembentukan  dan  pengawasan  berada  pada DPR, sedangkan tanggungjawab pelaksanaan  ada  pada  Presiden.  Tindakan Presiden  benar-benar  hanya  menjalankan UU  melalui  kekuasaan  membentuk  PP  atas delegasi  UU  untuk  merinci  lebih  lanjut ketentuan  yang  terdapat  dalam  suatu  UU. Suatu  PP  tidak  akan  pernah  ada  tanpa  UU yang  sengaja  disediakan  oleh  UUD  1945
Pasal  5  ayat  (2)  sebagai  wadah  untuk menjalankan  dan  mengatur  lebih  lanjut ketentuan UU. PP tanpa delegasi perundang- undangan  dimungkinkan  oleh  UUD  1945 Pasal  22  ayat  (1)  dengan  level  materi pengaturannya setingkat UU sehingga disebut  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang  (Perpu)  yang  dikhususkan terhadap  suatu  keadaan  yang  memaksa ( emergency law ) guna mengantisipasi kekosongan  hukum,  tetapi  sifatnya  terbatas dan  harus  mendapat  persetujuan  DPR  pada persidangan  berikutnya.  Ditinjau  dari  UUD 1945,  eksistensi  ketentuan Pasal 22  ayat  (1) merupakan kekuasaan Presiden yang bersumber  dari  Pasal  4  ayat  (1)  bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan  menurut  UUD,  serta  pasal yang mendasari keluarnya Perpu 15 .
Selain  bentuk-bentuk  tindakan  hukum di  atas,  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  Pasal  7  menetapkan  Perpres sebagai  salah  satu  norma  setelah  PP. Eksistensi Perpres  terkait dengan  kekuasaan atributif  Presiden yang bersumber dari Pasal 4  ayat  (1)  UUD  1945.  Muatan  materi pengaturan dimaksudkan untuk menyelenggarakan  pengaturan  lebih  lanjut perintah  UU  atau  PP,  baik  secara  tegas maupun tidak tegas diperintahkan
15 Firdaus. Op.cit , hlm. 157 – 158.
pembentukannya. Uraian di atas menunjukkan  di  antara  sekian  bentuk tindakan hukum Presiden dalam hal kekuasaan pengaturan, semua bentuk kewenangannya hampir seluruhnya merupakan kewenangan terikat yang bersifat pelaksana  atas  UU,  kecuali  kewenangan membentuk  Perpu  atas  kekuasaan  atribusi yang  diberikan  oleh  Pasal  4  ayat  (1)  UUD 1945  dan  dipertegas  dalam  Pasal  22  ayat (1) 16 .
Deskripsi  di  atas  menunjukkan  bahwa kekuasaan  pengaturan  Presiden  yang  diatur baik  dalam  UUD  1945  maupun  UU  Nomor 12 Tahun 2011 hampir seluruhnya merupakan delegasi UU, dan dari itu bentuk kewenangan yang ada pada Presiden hampir seluruhnya  merupakan  kewenangan  terkait, sehingga  tanggungjawab  Presiden  hampir sepenuhnya  pada  pembentukan  PP  dan Prepres  untuk  melaksanakan  UU.  Hal tersebut membawa konsekuensi pada pertanggungjawaban  Presiden  dalam  arti pertanggungjawaban  Presiden  berada  pada pelaksanaan  UUD  1945  dan  UU  melalui pembentukan PP dan Perpres. Pertanggungjawan tersebut ada dalam setiap tindakan  Presiden  dalam  menerjemahkan keinginan  UUD  dan  UU  yang  senantiasa dalam pengawasan, baik pengawasan secara langsung  oleh  rakyat  maupun  melalui  DPR
16 Ibid , hlm 158.
atau  MA  dengan  melakukan  tuntutan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap melanggar  peraturan  perundang-undangan yang ada di atasnya.
Terkait  dengan  analisis  di  atas,  Jimly Asshiddiqie  telah  mengingatkan  bahwa sejak  berlakunya  perubahan  pertama  dan kedua  UUD  1945,  Presiden  tidak  lagi memiliki  kewenangan  untuk  mengatur kepentingan  umum  yang  berisikan  materi pengaturan  mengenai  hak  dan  kewajiban warga  negara,  kecuali  peraturan-peraturan untuk  melaksanakan  UUD  1945  dan  UU, sehingga  dengan  sendirinya  peraturan- peraturan  pelaksana  yang  dibentuk  Presiden terikat oleh peraturan-peraturan yang berada di  atasnya 17 .  Selanjutnya  menurut  Jimly, tidak  boleh  lagi  ada  Keppres  yang  bersifat mandiri  dengan  fungsi  untuk  mengatur seperti  yang  terjadi  sebelum  perubahan UUD  1945,  kecuali  kewenangan  mengatur ( regeling )  terhadap  kepentingan  umum  atau pengaturan  mengenai  hak  dan  kewajiban warga  negara  terhadap  :  (a)  dalam  hal dipenuhinya  syarat  untuk  diberlakukannya keadaan  darurat  ( emergency  law )  yang memungkinkan Presiden menetapkan Perpu; dan  (b)  dalam  hal  materi  yang  perlu  diatur
17 Jimly  Asshiddiqie. Institusi  Kepresidenan Dalam Sistem Hukum Indonesia . 28 September 2000. Makalah  disampaikan  dalam  Studium  Generale  di hadapan  dosen  dan  mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas Tarumanegara, hlm. 7.
memang berkenaan dengan keperluan internal  administrasi  pemerintahan  yang tidak  berkaitan  dengan  kepentingan  umum. Dalam  hal  terakhir  ini  dikenal  adanya prinsip “ freijsermessen ” (kebebasan bertindak)  yang  memungkinkan  Presiden dapat  memiliki  ruang  gerak  yang  leluasa untuk mengadakan peraturan-peraturan kebijakan  atau  “ policy rules ”  dalam menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan  dan tugas-tugas pembangunan sehari-hari seperti keputusan  ( besluit )  yang  bersifat  ketetapan ( beschikking ) 18 .
Terhadap bentuk-bentuk tindakan hukum Presiden yang bersifat pengaturan di atas  serta  pertanggungjawaban  Presiden secara  langsung  kepada  rakyat  dijawab dengan  konsep  pemisahan  kekuasaan  yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Sebuah kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  MA  dan badan  peradilan  lain  yang  berada  di bawahnya  dan  sebuah  MK.  Keberadaan lembaga  tersebut  menjadi  media  demokrasi dimana rakyat bisa secara langsung menggugat dan meminta
pertanggungjawaban  hukum  atas  produk hukum Presiden dalam menjalankan pemerintahan  yang  dianggap  melanggar
18 Ibid .
hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat, dimana  pada  level  pengujian  UU  terhadap UUD  1945  menjadi  kompetensi  MK, sedangkan  pengujian  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  UU  terhadap  UU menjadi kompetensi MA.
Selain  langkah-langkah  hukum  di  atas, DPR melalui fungsi  pengawasannya dengan beberapa  hak  seperti  interpelasi,  hak  angket dan  hak  menyatakan  pendapat  dapat mengawasi  pelaksanaan  UU,  baik  dalam bentuk  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  untuk  menjalankan  UU  maupun pelaksanaan  dari  peraturan  perundang- undangan  apakah  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di atasnya  atau  tidak,  sehingga  pembentukan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan  UU  dapat  menjadi  dasar untuk  menilai  tindakan  Presiden  dalam mengeluarkan  suatu  peraturan  perundang- undangan  melanggar  UUD  1945  dan  UU, tetapi  aspek  tersebut  kecil  kemungkinannya karena  pengawasan  preventif  DPR  atas semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan negara.
Berkaitan  dengan  pertanggungjawaban Presiden  dan  bagaimana  cara  pengisian jabatan  Presiden,  maka  berangkat  dari kenyataan  pertanggungjawaban  Presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Sebelum  perubahan  UUD  1945,  Presiden
dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh  MPR dengan  suara  terbanyak  (Pasal  6  ayat  (2)). Kekuasaan  MPR  memilih  Presiden  tidak terlepas  dari  kedudukan  MPR  sebagai lembaga tertinggi negara, pelaksana kedaulatan  rakyat.  Atas  dasar  ketentuan tersebut, Penjelasan UUD 1945 menegaskan ketertundukan  Presiden  sebagai  mandataris. Setelah perubahan UUD 1945, konsep MPR sebagai  pelaksana  kedaulatan  rakyat  dan lembaga  tertinggi  negara,  bergeser  dengan kehadiran konsep kedaulatan rakyat dilaksanakan  menurut  UUD.  Perubahan tersebut berimplikasi pada format demokrasi dalam  cara  pengisian  jabatan  Presiden  yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung  oleh  rakyat  sebagaimana  diatur dalam  UUD  1945  perubahan  ketiga  Pasal 6A ayat (1), sehingga para pakar berpendapat
bahwa Presiden bertanggungjawab  secara  langsung  kepada rakyat.
Terhadap  pendapat  tersebut  di  atas masih  memerlukan  pengkajian  lebih  lanjut dengan  beberapa  pertanyaan  yang  harus dijawab,  antara  lain  :  (1)  apakah  benar bahwa  setelah  Presiden  dipilih  secara langsung  oleh  rakyat,  pertanggungjawaban tidak  lagi  kepada  MPR;  (2)  bagaimana halnya  jika  Presiden  dipilih  oleh  MPR apabila  terjadi  suatu  keadaan  seperti  diatur dalam  Pasal  8  ayat  (3)  UUD  1945,  apakah
dengan demikian Presiden
bertanggungjawab  kepada  MPR.  Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu perkembangan  demokrasi  Indonesia  dalam pengertian  prosedural  demokrasi  adalah pemilihan  Presiden  secara  langsung  oleh rakyat.  Partisipasi  rakyat  secara  langsung dalam seleksi kepemimpinan bangsa (Presiden) sedikitnya telah mereduksi dominasi  lembaga  perwakilan  dan  partai politik  yang  berimplikasi  pada  lahirnya pemimpin  yang  bertanggungjawab.  Dengan demikian,  menurut  Alan  R.  Ball  dalam uraiannya  tentang  ciri  sistem  pemerintahan presidensil  mengatakan  Presiden  tidak dipilih  oleh  badan  legislatif,  melainkan dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  dan Presiden  tidak  merupakan  bagian  dari legislatif,  sehingga  Presiden  tidak  dapat diberhentikan,  kecuali  dengan  dakwaan hukum.
Apabila ditelaah, substansi pertanggungjawaban  Presiden  kepada  MPR tidak  saja  terletak  pada  dipilihnya  Presiden oleh  MPR,  melainkan  format  kedaulatan rakyat  yang dilaksanakan oleh MPR dengan kewenangan  menetapkan  GBHN  dimana Presiden harus melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Selaras dengan  itu,  kekuasaan  perundang-undangan dalam  arti  materil  ada  pada  Presiden  untuk merumuskan  kebijakan  pemerintahan  dalam
menjalankan  GBHN,  sehingga  substansi eksistensi pertanggungjawaban Presiden kepada  MPR  adalah  pertanggungjawaban hukum,  baik  dalam  arti  kebijakan  ( policy ) pemerintah  dalam  menjalankan  UUD  1945 dan  GBHN  maupun  pelanggaran  hukum. Konsep  tersebut  mengalami  perubahan setelah perubahan UUD1945 dengan hadirnya  MK  sebagai  lembaga  hukum  yang berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  pernyataan  DPR  atas  pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  Presiden. Aturan prosedural tersebut kemudian dikaitkan  dengan  Pasal  7A  UUD  1945 bahwa pertanggungjawaban Presiden setelah perubahan UUD 1945 merupakan pertanggungjawaban  hukum,  tetapi  pemutus terakhir  atas  pelanggaran  hukum  dan pemberhentian  Presiden  tetap  berada  pada lembaga  MPR,  sehingga  sekalipun  Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat pertanggungjawaban  terakhir  Presiden  atas pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  dalam masa jabatan tetap berada di MPR.
Ketentuan  Pasal  8  ayat  (3)  UUD  1945 setelah  perubahan  keempat  membuka  ruang bagi  MPR  untuk  memilih  Presiden  dan Wakil  Presiden,  jika  secara  bersamaan Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat, berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan.  Tetapi  pemilihan  Presiden  dan
Wakil  Presiden  oleh  MPR  tidak  membawa implikasi bahwa Presiden harus bertanggungjawab  langsung  kepada  MPR, melainkan  tetap  mengacu  kepada  Pasal  7A dengan  prosedur  Pasal  7B,  dimana  dasar pemikirannya  adalah  bahwa  dilakukannya pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  jika terjadi  suatu  keadaan  seperti  yang  diatur dalam  ketentuan  Pasal  8  ayat  (3)  dalam rangka  efisiensi  dan  efektivitas  dalam mengisi  kekosongan  jabatan  Presiden  dan Wakil  Presiden.  Uraian  tersebut  di  atas menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban Presiden  sangat  tergantung  kepada  konsep pengaturan  konstitusi  suatu  negara  yang berhubungan  dengan  riwayat  demokrasi suatu bangsa, apakah demokrasi parlementer atau demokrasi presidensil.
Lembaga  Presiden  merupakan  badan hukum publik, pemangku hak dan kewajiban, dimana kepadanya dapat menuntut  dan  dituntut  di  depan  peradilan. Menurut  Hans  Kelsen,  kedudukan  negara sebagai  badan  hukum  “… state are personified  :  they  are  considered  to  be “juristic  persons  in  contradiction”  to “natural  person”  i.e.,  human  beings,  as subject  of  duties  and  rights ”  (…negara dipersonifikasikan  sebagai  pribadi  :  mereka telah  dipertimbangkan  sebagai  “badan hukum”  berbeda  dengan  pribadi  natural” yaitu  manusia  seluruhnya  sebagai  subjek
hak  dan  kewajiban) 19 .  Atas  dasar  itu, menurut Hans Kelsen, tanggungjawab hukum  dan  kewajiban  hukum  ditujukan kepada  badan  hukum,  tetapi  “ the  obligation is incumbent upon those individuals who, as competen  organs,  have  to  fulfill  the  duty  of the  juristic  person.  It  is  their  behavior  that forms  the  contents  of  this  duty ”  (kewajiban itu  berada  di  atas  pundak  individu-individu sebagai  organ-organ  yang  berkompeten harus  memenuhi  kewajiban  badan  hukum. Perbuatan  merekalah  yang  membentuk  isi dari kewajiban itu) 20 .
Dihubungkan dengan pendapat Logemann  sebagaimana  yang  disimpulkan oleh Harun Alrasid yang mengatakan bahwa jabatan  sebagai  pribadi  ( person )  dalam hukum  tata  negara,  maka  kepada  jabatanlah melekat tugas dan wewenang yang digerakkan  melalui  perantaraan  pejabat, sehingga  pada  konteks  pemikiran  Hans Kelsen  di  atas,  sikap  pejabatlah  yang membentuk isi dari kewajiban dan kepadanya dapat dituntut
pertanggungjawaban  atas  tindakan  jabatan dalam lembaga negara (Presiden), walaupun pertanggungjawaban tersebut mewakili jabatannya 21 . Jika teori tersebut
19 Raisul  Muttaqien.  ( Trans ).  Hans  Kelsen.
1971. Teori  Umum  Tentang  Hukum  Dan  Negara . 2006. Bandung : Nusamedia, hlm. 282.
20 Ibid , hlm. 283.
21 Harun  Alrasid.  1999. Pengisian  Jabatan Presiden . Jakarta : Grafiti, hlm. 5 – 7.
dikontekstualisasi  dalam  UUD  1945  Pasal 7A  khususnya  kata  “Presiden  dapat diberhentikan…”,  maka  sangat  jelas  bahwa kedudukan  Presiden  dalam  kalimat  tersebut dapat  merupakan  pribadi  jabatan,  karena tidak  menyebutkan  siapa  subjek  dari Presiden yang dimaksud, sebab dalam logika organisasi  kedudukan  Presiden  sebagai organ  dan  lingkup  jabatan  tidak  mungkin diberhentikan, melainkan yang dapat diberhentikan  adalah  pemangku  jabatan Presiden,  sehingga  terminologi  Presiden pada  kalimat  di  atas  ditujukan  kepada pribadi  pejabat  sebagai  pemangku  jabatan untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatan selama  dalam  masa  jabatan.  Pribadi  jabatan adalah  melekatnya  jabatan  dalam  pribadi seseorang,  ketika  menduduki  suatu  jabatan untuk  menjalankan  organisasi  secara  sah berdasarkan aturan-aturan yang mengikatnya,  sehingga  dalam  bertindak senantiasa  terikat  oleh  norma  hukum  yang mengaturnya.  Sebagaimana  dikatakan  oleh Jimly  Asshiddiqie,  bahwa  doktrin  negara hukum, pemimpin yang sebenarnya bukanlah  orang  melainkan  hukum  sebagai suatu sistem, bagaimana seharusnya Presiden  bertindak  dalam  menjalankan pemerintahan.  Gagasan  ini  lazim  disebut dengan  istilah  “ the  rule  of  law,  and  not  of man ” 22 .
22 Jimly  Asshiddiqie. Institusi  Kepresidenan…
Tindakan  Presiden  dalam  perspektif jabatan terikat oleh masa waktu dan tempat, dimana  pribadi  jabatan  terus  berlangsung menyelenggarakan  tugas  dan  wewenangnya serta  pertanggungjawaban  atasnya.  Pribadi jabatan dapat diklasifikasi secara jelas dalam menjalankan fungsi-fungsi jabatan seseorang  pejabat  dan  dalam  kapasitas pribadi  seorang  pejabat.  Ternyata  dalam kapasitas  seorang  pribadi  pun,  seorang pejabat melekat kualitas jabatannya, sehingga pribadi jabatan baik secara struktur maupun secara pribadi melekat tanggungjawab  dan  pertanggungjawaban, karena pejabatlah yang memberi bentuk atas segala  kekuasaan  yang  diberikan  kepada lembaga Presiden. Pertanggungjawaban yang  dimaksud  adalah  pertanggungjawaban baik  dalam  kapasitas  penyelenggaraan fungsi-fungsi  kekuasaan  organisasi  ataupun pelanggaran hukum  yang dilakukan, bahkan pertanggungjawaban  sosial  karena  jabatan yang melekat dalam diri seorang Presiden.
Kedudukan  Presiden  sebagai  salah  satu lingkup jabatan dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan  pertanggungjawaban  Presiden menjadi  diatur  secara  khusus  seperti  dalam UUD 1945 Pasal 7B. Oleh karena itu, salah satu  aspek  pertanggungjawaban  adalah pertanggungjawaban  jabatan  dengan  sanksi pemberhentian  dari  jabatan  oleh  MPR
Op.cit , hlm. 2.
setelah  melalui  proses  pembuktian  atas pernyataan DPR tentang pelanggaran hukum Presiden di peradilan MK.
Ada  dua  macam  pemikiran  mengenai kapan  pribadi  seorang  pejabat  Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana  yang  diajukan  oleh  Dennis  F. Thompson,  yaitu  aliran  individualis  dan aliran  strukturalis 23 .  Bagi  pemikir  aliran strukturalis menyangsikan pertanggungjawaban individu atas kesalahan organisasi sepanjang individu pejabat berbuat  dan  bertindak  dalam  perintah  dan kuasa  organisasi.  Individu  pejabat  bukan berarti  tidak  dapat  dituntut,  tetapi  dengan syarat  tindakan  individu  pejabat  terbukti secara sah melanggar hukum di luar lingkup kepentingan  organisasi  dan  jabatan.  Bagi aliran  pemikir  individualis,  individu  pejabat harus  bertanggungjawab  sebagai  agen  yang memberi  isi  dan  bentuk  dari  jabatan  dan organisasi,  dengan  argumentasi  bahwa individu  pejabat  sekalipun  bertindak  dalam kapasitas  organisasi,  sadar  akan  kapabilitas dan implikasi tindakannya, mengetahui yang terbaik  di  antara  pilihan  keputusan  serta maksud dari suatu keputusan 24 .
Pada  prinsipnya,  kedua  pemikiran tersebut  di  atas  melembaga  dalam  UUD
23 Dennis  F.  Thompson.  2002. Etika  Politik Pejabat  Negara .  Jakarta  :  Yayasan  Obor  Indonesia, hlm. 94 – 95.
24 Ibid , hlm. 14 – 46.
1945  dengan  konteks  yang  berbeda  antara tindakan-tindakan Presiden dalam membentuk  peraturan  perundang-undangan untuk  menjalankan  UU  serta  kebijakan  lain dalam  menjalankan  pemerintahan  dengan pelanggaran hukum Presiden berupa perbuatan kriminal di luar kuasa jabatan dan organisasi,  artinya  Presiden  baik  secara organisasi maupun secara pribadi tetap harus bertanggungjawab atas dampak dari kebijakan  yang  diambil  dalam  menjalankan pemerintahan  sekalipun  tidak  dapat  dituntut secara  kriminal,  tetapi  tidak  menutup kemungkinan untuk tidak diberhentikan dari jabatan  karena  suatu  kesalahan  dan  atau kelalaian  dalam  mengambil  keputusan  yang berakibat  pelanggaran  terhadap  UUD  dan mengancam keselamatan rakyat, bangsa dan negara.  Sedangkan  pelanggaran  hukum berupa perbuatan pidana karena bertindak di luar  kepentingan  jabatan  dan  organisasi seperti  pengkhianatan  terhadap  negara, korupsi,  suap,  tindak  pidana  berat  lainnya atau  perbuatan  tercela,  sehingga  kepadanya dapat  dituntut  pertanggungjawaban  selain pemberhentian dari jabatan juga pemidanaan. Berbicara tentang bentuk
pertanggungjawaban  Presiden,  baik  dalam arti  formal  maupun  materil,  sesungguhnya merupakan bagian dari sistem pertanggungjawaban Presiden secara
keseluruhan.  Istilah  bentuk  ( form )  sendiri dipahami  sebagai  suatu  ekspresi  indikatif mengenai  arti  dan  makna  dari  materi. Bentuk  dapat  dibagi  dalam  pengertian bentuk  formal  dan  materil.  Bentuk  formal merujuk  kepada  proses  yang  bersifat prosedural, sedangkan bentuk materil merujuk  kepada  substansi  atau  materi  yang hendak  ditegakkan  melalui  proses  yang bersifat prosedural instiotusional. Sedangkan bentuk  pertanggungjawaban  yang  dimaksud dalam  tulisan  ini  adalah  merujuk  pada bentuk  materil  dari  pertanggungjawaban Presiden 25 .
Telah  diuraikan  sebelumnya,  bentuk- bentuk  tindakan  Presiden  baik  dalam membentuk  peraturan  perundang-undangan untuk  menjalankan  UU  yang  bersifat pengaturan  ( regeling )  maupun  yang  bersifat ketetapan  ( beschikking ),  demikian  juga halnya  pertanggungjawaban  atas  tindakan tersebut,  jika  ada  sesuatu  hal  yang  dinilai melanggar ketentuan hukum di atasnya serta rasa keadilan masyarakat, selain dari bentuk pertanggungjawaban  tersebut,  ada  juga bentuk  khusus  dari  pertanggungjawaban Presiden  sebagaimana  yang  disebutkan dalam Pasal 7A UUD 1945. Meskipun tidak ada terminologi pertanggungjawaban terhadap pasal tersebut, tetapi dapat
25 Soejono  Soemargono.  ( Trans ).  Louis  O. Kattsoff.  1995. Pengantar  Filsafat .  Yogyakarta  : Tiara Wicana, hlm. 54.
disimpulkan  bahwa  ketentuan  Pasal  7A merupakan  pasal  khusus  untuk  meminta pertanggungjawaban  Presiden  dalam  bentuk pemberhentian dari jabatan dengan beberapa bentuk kualifikasi pertanggungjawaban antara  lain  :  (1)  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan  tercela;  (2)  tidak  lagi  memenuhi syarat sebagai Presiden; (3) pertanggungjawaban jabatan 26 .
Terhadap  kategori pertama ,  dasar pertanggungjawaban Presiden berupa pemberhentian  dari  jabatan  oleh  MPR karena melakukan suatu pelanggaran hukum berupa  pengkhianatan  terhadap  negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya  atau  perbuatan  tercela.  Merujuk pada  Konstitusi  RIS  Tahun  1949  yang pernah  berlaku  di  Indonesia  pada  Pasal  148 ayat (1) dan UUDS 1950 Pasal 160 ayat (1) mengenal pertanggungjawaban kriminal bagi  Presiden  dan  seluruh  pejabat  publik yang  melakukan  pelanggaran  jabatan  dan kejahatan serta pelanggaran lainnya sebagaimana  yang  ditentukan  dengan  UU dan  dilakukan  dalam  masa  pekerjaannya. Tindak lanjut dari Pasal 106 ayat (1) UUDS 1950,  telah  dibentuk  forum Privilegiatum , yakni  suatu  forum  yang  dikhususkan  untuk kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-
26 Firdaus. Op.cit , hlm. 164 – 165.
pelanggaran  tertentu  yang  dilakukan  oleh Presiden. Rincian batasan kejahatan- kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang  dapat  diselesaikan  dalam  forum Privilegiatum diatur  dalam  UU  Nomor  22 Tahun  1951  antara  lain  :  (1)  kejahatan- kejahatan  yang  diancam  dengan  hukuman mati; (2) kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran jabatan yang disebut dalam KUHP.
Rumusan  Pasal  7A  perubahan  UUD
1945 merupakan konstruksi yang dimaksudkan untuk dapat menuntut pertanggungjawaban kriminal atau pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dnegan  spesifikasi  seperti  pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana  berat lainnya,  telah  memiliki standar norma, baik dalam KUHP maupun peraturan perundangan  lainnya.  Sedangkan  batasan mengenai  perbuatan  tercela  belum  ada rujukan  norma  yuridis  yang  pasti,  kecuali perbuatan  yang  merendahkan  martabat Presiden.  Penjabaran  ketentuan  Pasal  7A diatur  lebih  lanjut  dalam  UU  Nomor  8 Tahun  2011  tentang  MK  Pasal  10  ayat  (3) sebagai berikut 27 :
a. Pengkhianatan  terhadap  negara  adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam UU.
27 Ibid , hlm. 165 – 167.
b. Korupsi  dan  penyuapan  adalah  tindak pidana korupsi dan penyuapan sebagaimana diatur dalam UU.
c. Tindak  pidana  berat  lainnya  adalah tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat  merendahkan  martabat  Presiden dan atau Wakil Presiden.
e. Tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden adalah  syarat  sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945.
Ketentuan  di  atas  menunjukkan  bahwa pertimbangan  politik  (kebijakan)  secara substantif  tidak  serta  merta  dihilangkan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban  Presiden,  seperti  yang terlihat pada huruf (e) “tidak lagi memenuhi syarat  sebagai  Presiden…”.  Ketentuan tersebut sangat mungkin masuknya pertimbangan  politik  sebagai  salah  satu dasar  pertimbangan  keputusan majelis hakim  MK  untuk  menyatakan  Presiden terbukti  secara  sah  melakukan  pelanggaran hukum,  sekalipun  prosesnya  melalui  proses pembuktian di persidangan.
Kategori kedua ,  dalam  UU  Nomor  8 Tahun  2011  tentang  MK  menghubungkan ketentuan  “…tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai  Presiden…”  dengan  UUD  1945 Pasal  6  ayat  (1)  dan  (2).  Ketentuan  tersebut
kurang  tepat  karena  rumusan  Pasal  6  ayat (1)  menyangkut  syarat  calon  Presiden, sedangkan  ketentuan  Pasal  7A  adalah mengeni  syarat  Presiden.  Apabila  Pasal  6A hendak dijadikan rujukan Pasa 7A khususnya  ketentuan  tidak  lagi  memenuhi syarat Presiden, maka seharusnya rumusannya  bukan  “syarat  calon  Presiden” tetapi  “syarat  Presiden”,  karena  “syarat Presiden”  pada  ayat  (2)  yang  didahului “syarat  calon  Presiden”  pada  ayat  (1) menyebabkan  “syarat  Presiden”  dapat ditafsirkan  secara  luas  dan  dapat  pula ditafsirkan  secara  sempit.  Apabila  ditafsir secara  luas,  maka  “syarat  Presiden” merupakan rangkaian proses dari pencalonan  hingga  pelantikan,  sedangkan apabila  ditafsir  secara  sempit  berdasarkan konteks  pasal  7A,  maka  “syarat  Presiden” adalah  pelantikan  (di  dalamnya  terdapat sumpah dan janji jabatan), setelah seseorang dipilih secara defakto sebagai calon Presiden pemenang  Pemilu.  Satu-satunya  syarat  bagi calon  Presiden  pemenang  Pemilu  untuk dapat  dikatakan  sebagai  Presiden  RI  adalah setelah dilantik dengan membacakan sumpah dan janji jabatan 28 .
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  maka yang  dimaksud  “…tidak  lagi  memenuhi syarat  Presiden…”  merujuk  kepada  Pasal  9 ayat  (1)  yang  menegaskan  bahwa  sebelum
28 Ibid , hlm. 167.
memangku jabatan Presiden harus bersumpah  dan  berjanji  untuk  memegang teguh  UUD  1945  dan  menjalankan  segala UU  dan  peraturannya  serta  berbakti  kepada nusa  dan  bangsa.  Makna  yang  dapat ditangkap  dari  “sumpah”  adalah  pengakuan dan  garansi  personal  atas  individu  seorang pejabat  dengan  Tuhannya  atas  amanat kepemimpinan  yang  dilembagakan  dalam negara, sekaligus menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang
berdasarkan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha Esa, sedangkan “janji” merupakan pengakuan  dan  garansi  personal  atas individu  seorang  pejabat  dengan  rakyat Indonesia,  sehingga  pengucapan  sumpah dan  janji  di  hadapan  MPR  merupakan manifestasi  pelembagaan  prinsip  ketuhanan dalam  demokrasi  Indonesia.  Ada  tiga  hal pokok yang menjadi tolok ukur sumpah dan janji  Presiden  antara  lain  :  (1)  akan memenuhi  kewajiban  Presiden  RI  dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; (2) memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan  segala  UU  dan  peraturannya; (3)  berbakti  kepada  nusa  dan  bangsa 29 . Sehingga  sangat  tepat  apabila  sumpah  dan janji  Presiden  dijadikan  sebagai  suatu instrumen  hukum  untuk  menuntut  dan memberhentikan Presiden dari jabatan.
29 Ibid , hlm. 168.
Apabila  tiga  materi  pokok  dari  sumpah dan  janji  ditafsir  seperti  berikut  :  (1)  tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai Presiden RI  dengan  sebaik-baiknya  dan  seadil- adilnya; (2) melanggar UUD 1945 dan tidak menjalankan  segala  UU  dan  peraturannya; (3)  tidak  berbakti  kepada  nusa  dan  bangsa, dengan  menggunakan  pendekatan  Spiro seperti resources , knowledge , choice ,  and purpose sebagai  pendekatan  analitis  untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam sikap dan tindakannya dalam menyelenggarakan  pemerintahan,  sehingga pertanggungjawaban  Presiden  dalam  makna tidak berbakti kepada nusa dan bangsa tidak saja  dalam  bentuk  pelanggaran  hukum Presiden, tetapi termasuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan ( commission )  atau  tidak  melakukan  atau membiarkan  ( ommission )  sesuatu  keadaan yang  sepatutnya  dilakukan  oleh  Presiden dalam menyelenggarakan dan mengendalikan situasi pemerintahan negara 30 .  Berdasarkan uraian tersebut,  maka jelaslah  bahwa  sumpah  dan  janji  jabatan Presiden  merupakan  bagian  penting  dari kategori tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden  RI,  sehingga  makna  “…tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden…”
merupakan perluasan makna dari
30 Herbert  J.  Spiro.  1969. Responsibility  In Government  :  Teory  and  Practice .  New  York  :  Van Nostrand Reinhold Company, hlm. 16.
pelanggaran  hukumyang  bersifat  tindak pidana atau kesalahan atau kekeliruan dalam mengambil  dan  menjalankan  kebijakan pemerintahan  yang  vital,  strategis  dan mengancam  kepentingan  serta  keselamatan rakyat  dan  bangsa.  Hal  demikian  dapat berakibat  pada  syarat  tidak  terpenuhinya atau  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban sebagai Presiden RI.
Kategori ketiga , adalah
pertanggungjawaban jabatan Presiden. Penempatan  pertanggungjawaban  jabatan Presiden  sebagai  kategori  ketiga  tidak  lepas dari  pandangan  konsep  jabatan  sebagai pribadi  dalam  hukum  tata  negara  yang dikonsepsi  oleh  Logemann,  sejalan  dengan pendapat  Hans  Kelsen  dan  Dennis  F. Thompson bahwa individulah yang memberi bentuk  dan  isi  dari  kekuasaan  organisasi, maka  atas  nama  organisasi,  individu mempertanggungjawabkan tindakan organisasi  yang  dilakukan  oleh  aktor organisasi, termasuk mempertanggungjawabkan  jabatan  Presiden dalam  pengertian  Pasal  7A  terkait  dengan bentuk  hukuman  berupa pemberhentian  dari jabatan Presiden
31
. Dikatakan pertanggungjawaban jabatan karena individu pejabat  memberikan  pertanggungjawaban dalam kualitas jabatan, baik dalam menjalankan  fungsi  organisasi  maupun
31 Firdaus, Loc.cit , hlm. 169.
bertindak di luar fungsi organisasi. Berangkat  dari  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  pertanggungjawaban Presiden adalah merupakan pertanggungjawaban  hukum  dalam  sistem ketatanegaraan  yang  unsurnya  terdiri  dari pertanggungjawaban hukum pidana, pertanggungjawaban politik, dan pertanggungjawaban jabatan.
Pelanggaran  hukum  berupa  perbuatan kriminal  dapat  dipastikan  bahwa  perbuatan tersebut  inheren  di  dalamnya  pelanggaran hukum  dalam  kualifikasi  kebijakan  ( policy ) yaitu  kesalahan  dalam  menyelenggarakan fungsi-fungsi  jabatan  (struktur)  sebagai pelayan publik karena tidak dapat menunaikan  tugas  sebagai  Presiden  RI sebagaimana  sumpah  dan  janji  Presiden yang  terdapat  dalam  Pasal  9  UUD  1945. Atas dasar itu, pertanggungjawaban Presiden  karena  pelanggaran  hukum  berupa perbuatan  pidana  secara  substansi  dapat disebut sebagai pertanggungjawaban absolut dengan  kriteria  sebagai  berikut  :  (1) pelanggaran hukum berupa perbuatan pidana secara implisit mengandung pertanggungjawaban  politik  dan  moral  atas fungsi-fungsi  Presiden  sebagai  pelayan publik;  (2)  selain  diberhentikan  dari  jabatan secara  tidak  terhormat  kepadanya  dapat dituntut  di  hadapan  sidang  pengadilan sebagai masyarakat biasa untuk
mempertanggungjawabkan  tindak  pidana yang  pernah  dilakukan  selama  menjabat sebagai Presiden 32 .
Perbuatan  Presiden  dalam  kapasitas fungsi struktur (jabatan) untuk menyelenggarakan  tugas-tugas  pelayanan publik,  baik  melakukan  tindakan  maupun tidak melakukan yang seharusnya dilakukan dalam  rangka  kepentingan  masyarakat, bangsa,  dan  negara,  sehingga  menimbulkan implikasi yang merugikan bahkan membahayakan  kehidupan  ketatanegaraan yang menyebabkan seorang Presiden melanggar Pasal 7A UUD 1945 juncto Pasal 9 UUD 1945, namun belum tentu pelanggaran hukum dalam kualifikasi kebijakan  ( policy )  yang  salah  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana ketentuan  Pasal  7A  UUD  1945  khususnya ketentuan “…pengkhianatan terhadap
negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana berat lainnya…”. Oleh karena itu, pertanggungjawaban demikian disebut sebagai  pertanggungjawaban  relatif  dengan unsur-unsur  sebagai  berikut  :  (1)  kesalahan dan atau lalai dalam mengeluarkan kebijakan  pemerintahan  yang  berimplikasi pada  instabilitas  kehidupan  masyarakat, berbangsa  dan  bernegara  belum  tentu memenuhi unsur perbuatan pidana
32 Ibid , hlm. 172.
sebagaimana  ketentuan  Pasal  7A  UUD 1945; (2) oleh karena itu sanksi diberhentikan  dari  jabatan  secara  terhormat atau tidak terhormat tergantung pada kondisi bagaimana  Presiden  diberhentikan  dan kepadanya belum tentu dapat dituntut secara pidana 33 .
Mengenai prosedur pertanggungjawaban  Presiden  merupakan seperangkat aturan tersendiri yang mengatur tata  cara  atau  metode  kelembagaan  untuk menegakkan  hukum  ketatanegaraan  atas pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Presiden. Hak  DPR  untuk  mengajukan  pernyataan pendapat  mengenai  pelanggaran  hukum Presiden  merupakan  rangkaian  hak  atas fungsi pengawasan DPR dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk  itu,  sehingga  secara  normatif  tidak akan  pernah  ada  pertanggungjawaban  dan pemberhentian  Presiden  tanpa  dimulai  dari DPR.
Permasalahan yang banyak
menimbulkan  perdebatan  di  antara  proses kelembagaan adalah substansi
pertanggungjawaban Presiden, antara pelanggaran  hukum  dalam  arti  kebijakan dan  pelanggaran  hukum  dalam  arti  kriminal yang  terkadang  memunculkan  pertanyaan apakah merupakan pertanggungjawaban
33 Ibid , hlm. 172 – 173.
hukum  atau  pertanggungjawaban  politik. Aspek  mendasar  yang  perlu  dipahami  dari Presiden  adalah  kedudukannya  sebagai lingkup organisasi dan jabatan dalam hukum tata  negara,  sehingga  pertanggungjawaban atasnya memerlukan prosedur tertentu sesuai dengan  standar  demokrasi  yang  dibenarkan oleh suatu negara dalam pengaturan konstitusinya.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,  bahwa  satu-satunya  lembaga yang  memiliki  wewenang  mengajukan pernyataan pendapat atas pelanggaran hukum  Presiden  adalah  DPR  sehubungan dengan  fungsi  pengawasan  yang  diberikan kepadanya,  namun  tidak  berarti  keputusan terakhir  berada  di  tangan  DPR,  tetapi melalui  prosedur  yang  melibatkan  tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Jika  berbicara  dalam  bingkai  demokrasi seperti  yang  dikatakan  oleh  David  Held bahwa sistem demokrasi perwakilan membuat pemerintah bertanggungjawab kepada  rakyat  dan  pembuatan  kebijakan mampu  mengikuti  kepentingan  umum 34 . Dalam  hal  ini,  DPD  pun  sebagai  lembaga perwakilan  rakyat  daerah  seharusnya  dapat melakukan  fungsi-fungsi  tersebut,  atau  ada pertimbangan  bahwa  DPD  tidak  cukup representatif untuk melakukan fungsi
34 David  Held.  1989. Political  Theory  and  The Modern  State .  California  :  Standford  University Press, hlm. 27.
tersebut  karena  jumlahnya  lebih  kecil  dan tidak  boleh  lebih  dari  1/3  jumlah  anggota DPR.  Keberadaan  DPD  hampir  tidak memiliki  kekuatan  untuk  mempengaruhi penyelenggaraan  pemerintahan  Indonesia, padahal  keanggotaan  DPD  relatif  mandiri, karena  selain  dipilih  langsung  oleh  rakyat dengan  sistem  distrik  juga  tidak  merupakan anggota  partai  politik,  sehingga  netralitas dalam menilai tindakan Presiden lebih dapat terjamin  dibanding  DPR,  karena  idealisme anggota  tidak  berada  di  bawah  tekanan organisasi  partai  politik.  Dimungkinkannya DPD untuk mengajukan pernyataan pendapat  atas  pelanggaran  hukum  Presiden kepada  MK  dengan  pertimbangan  bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat Indonesia  yang  tidak  bisa  dilihat  secara parsial dengan sifat keanggotaannya mewakili  daerah  tertentu,  tetapi  lebih  dari itu secara kelembagaan merupakan perwakilan  yang  juga  mewakili  rakyat Indonesia  untuk  mengagregasi  kepentingan rakyat.  Kebetulan  saja  keanggotaan  DPD dengan  sendirinya  menjadi  keanggotaan MPR,  menyebabkan  keanggotaan  DPD  ikut memiliki andil dalam menentukan pemberhentian  Presiden,  itupun  dari  segi jumlah  tidak  cukup  signifikan  dengan jumlah  anggotanya  yang  tidak  boleh melebihi  1/3  dari  jumlah  anggota  DPR.
Dengan  komposisi  demikian  menunjukkan
bahwa  apabila  pernyataan  pendapat  DPR disetujui oleh seluruh jumlah anggota, maka sekalipun  sidang  paripurna  MPR  untuk memberhentikan Presiden tidak dihadiri oleh anggota  DPD  tetap  memenuhi  quorum  dan dapat  mengambil  keputusan  pemberhentian Presiden  apabila  disetujui  oleh  2/3  dari jumlah anggota yang hadir.
Lembaga lain yang juga menentukan proses  pemberhentian  Presiden  adalah kehadiran  MK  sebagai  lembaga  peradilan yang  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  pernyataan  pendapat  DPR  tentang pelanggaran  hukum  Presiden.  Salah  satu dasar  argumentasi  untuk  menjustifikasi keberadaan  MK  dan  wewenangnya  adalah dengan  melihat  sejarah  dan  pemikiran  yang mendasari lahirnya sebuah mahkamah dalam sistem ketatanegaran. Hasil penelitian mengungkapkan  bahwa  MK  terdapat  di  78 negara  di  dunia  dan  banyak  ditemukan  di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoriter ke demokrasi 35 .  Berkembangnya  MK  di berbagai negara tidak terlepas dari perkembangan konsep demokrasi konstitusional, yaitu sebuah konsep demokrasi  berdasarkan  konstitusi  yang memungkinkan  produk  hukum  berupa  UU yang dihasilkan oleh legislatif dan eksekutif
35 Jimly  Asshiddiqie.  2005. Model-model Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara . Jakarta : Konpress, hlm. 21.
digugat  dengan  dalih  bertentangan  dengan konstitusi, sehingga kehadiran MK merupakan sarana demokrasi melalui penegakan  nilai-nilai  konstitusional  bagi rakyat.  Keyakinan  tersebut  menjadi  salah satu alasan  mendasar bagi kehadiran MK di Indonesia  dengan  beberapa  kewenangan yang  diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  24C ayat (1) dan (2) yaitu :
(1) MK  berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final  untuk  menguji  UU terhadap  UUD,  memutus  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus  perselisihan  tentang  hasil Pemilu.
(2) MK  wajib  memberikan  putusan  atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Menelaah  kewenangan  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  kehadiran  MK  sebagai salah  satu  institusi  peradilan  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk  menegakkan  hukum  konstitusi  di antara  kekuasaan  lembaga-lembaga  negara bagi  tegaknya  kedaulatan  rakyat  dan demokrasi.  Begitu  pula  halnya  dengan kewenangan  MK  untuk  memberi  putusan atas  pendapat  DPR  tentang  pelanggaran
hukum  Presiden  adalah  pelanggaran  hukum ketatanegaraan, sehingga pernyataan pelanggaran  hukum  Presiden  oleh  DPR merupakan  sengketa  hukum  ketatanegaraan yang  harus  diputuskan  oleh  MK  sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang oleh UUD sebagai penafsir konstitusi.
Situasi  ini  menjadi  ironis  ketika dihadapkan  dengan  pertanggungjawaban atas  pelanggaran  hukum  Presiden  yang berakhir  dengan  pemberhentian.  Ironisnya terletak pada kewenangan MK sebagai satu- satunya  penjaga  dan  penafsir  UUD  dan diberi wewenang untuk memutuskan pernyataan DPR tentang pelanggaran hukum Presiden,  tetapi  keputusan  terakhir  yang memberi  sanksi  pemberhentian  atau  sanksi lainnya terhadap Presiden berada pada MPR. Dalam  Pasal  7A  UUD  1945  dikatakan “Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat diberhentikan  dalam  masa  jabatannya  oleh MPR  atas  usul  DPR…”.  Kata  “dapat diberhentikan”  mengandung  konotasi  “bisa diberhentikan” dan “bisa tidak diberhentikan” oleh MPR meskipun keputusan MK membenarkan pendapat DPR tentang  pelanggaran  hukum  Presiden.  Kata “dapat  diberhentikan”  juga  bisa  ditafsirkan bahwa  sanksi  maksimal  atas  pelanggaran hukum  Presiden  adalah  pemberhentian,  dan secara  akontrario  dapat  ditafsirkan  adanya sanksi  menengah  dan  sanksi  minimal  yang
bisa saja tidak berakhir dengan pemberhentian.  Secara  logika,  beratnya sanksi  berbanding  lurus  dengan  beratnya pelanggaran  hukum,  sehingga  idealnya pernyataan  pelanggaran  hukum  dan  sanksi harus  dinyatakan  dalam  forum  sidang  yang sama  dalam  suatu  sidang  bersama  antara lembaga-lembaga  negara  yang  berkompeten yaitu  DPR,  MK,  MPR,  Presiden  dan/atau Wakil Presiden, tetapi UUD 1945 memisahkannya  pada  dua  lembaga  yang berbeda.
Meskipun  merupakan  satu  rangkaian proses  untuk  meminta  pertanggungjawaban Presiden,  tetapi  apabila  ditelaah  terdapat adanya pemisahan antara keputusan pelanggaran hukum dengan sanksi pemberhentian Presiden. Keputusan pelanggaran  hukum  berada  pada  MK sedangkan  keputusan  mengenai  sanksi berada  pada  MPR.  Pemisahan  tersebut dikuatkan  pula  oleh  Pasal  7A  UUD  1945 khususnya  kata  “dapat  diberhentikan”  yang menunjukkan  bahwa  meskipun  Presiden telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran  hukum  tidak  mesti  berakhir dengan  pemberhentian,  karena  perumusan sanksi  sangat  tergantung  kepada  MPR, karena  keputusan  MK  tentang  pelanggaran hukum  Presiden  tidak  menentukan  atau membatasi keputusan MPR mengenai sanksi kecuali  UUD  dengan  sanksi  maksimal.
Apabila  MK  menolak  pernyataan  pendapat DPR  tentang  pelanggaran  hukum  Presiden, maka DPR tidak dapat melanjutkan permohonan pemberhentian Presiden kepada MPR.
Pemisahan sebagaimana yang dimaksud pada  uraian  di  atas  berimplikasi  pada  dua jenis  sifat  pertanggungjawaban  Presiden, yaitu  :  (1)  pertanggungjawaban  dalam  arti sempit,  yaitu  pertanggungjawaban  hukum atas  keputusan  MK  mengenai  pelanggaran hukum  yang dilakukan Presiden tetapi  tidak disertai  sanksi;  (2)  pertanggungjawaban dalam  arti  luas,  yaitu  pertanggungjawaban kepada  MPR  yang  disertai  dengan  sanksi, baik  berupa  pemberhentian  jabatan  atau jenis  sanksi  lainnya.  Apabila  seandainya keputusan MK yang membenarkan pernyataan pendapat DPR tentang pelanggaran  hukum  Presiden  kemudian dianulir  oleh  MPR  dengan  tidak  memberi sanksi  kepada  Presiden,  maka  dengan sendirinya akan mencederai konsep demokrasi  konstitusional  yang  meyakini UUD  1945  sebagai  manifestasi  tertinggi kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi  dengan menempatkan  MK  sebagai  pengawal  dan penafsir  tunggal  UUD  1945  bagi  tegaknya kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi  menurut UUD 1945. Apabila dalam sidang paripurna MPR  menganulir  secara  tidak  langsung keputusan  MK  dengan  tidak  memberikan
sanksi  pemberhentian  Presiden  atau  sanksi lainnya, maka akan sangat mungkin MK dan MPR  bersengketa  dan  bersilang  pendapat mengenai pelanggaran hukum Presiden. Jika sengketa  tersebut  terjadi,  maka  lembaga negara mana yang memiliki otoritas konstitusional untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan dengan demikian akan berujung pada ketidakpastian hukum, sehingga  alasan  untuk  memberhentikan Presiden atau sanksi lainnya karena pelanggaran  hukum  dapat  menjadi  sesuatu yang sia-sia.
2. Pertanggungjawaban  Hukum  dan
Pertanggungjawaban Politik
Ada dua pandangan mengenai kualifikasi  pertanggungjawaban  Presiden sebelum  perubahan  UUD  1945  :  (1) pandangan yang meyakini bahwa pertanggungjawaban  Presiden  kepada  MPR adalah pertanggungjawaban politik, pandangan tersebut didasarkan selain kepada kedudukan MPR sebagai lembaga perwakilan  rakyat  (lembaga  politik)  yang mengindikasikan adanya unsur-unsur parlementer, secara substansi dasar pertanggungjawaban  Presiden  ketika  itu adalah  pelaksanaan  UUD  1945  dan  GBHN, sehingga  materi  pertanggungjawaban  terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan  UUD  1945  dan  GBHN  yang dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban
politik,  sedangkan  dari  segi  prosedur kelembagaan terpola kepada pertanggungjawaban  Presiden    sebagai penguasa  di  bidang  eksekutif  dan  MPR sebagai  parlemen;  (2)  pandangan  yang meyakini bahwa pertanggungjawaban Presiden kepada MPR adalah
pertanggungjawaban hukum dengan argumentasi  bahwa  pertanggungjawaban Presiden kepada MPR merupakan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum  yang  dilakukan  Presiden,  baik terhadap  UUD  1945  maupun  terhadap keputusan MPR mengenai GBHN.
Menurut  Sri  Soemantri,  pemberhentian Presiden  dalam  masa  jabatan  karena  suatu pertanggungjawaban  tidak  lagi  didasarkan pada  alasan  politik,  melainkan  karena masalah hukum dengan mengacu pada Pasal 7A  UUD  1945 36 .  Merujuk  kepada  hasil analisis bentuk pertanggungjawaban Presiden  dengan  menggunakan  pemikiran aliran  individualis  dan  pemikiran  aliran strukturalis  menunjukkan  bahwa  disamping pertanggungjawaban  hukum  dalam  arti pidana,  terdapat  pertanggungjawaban  dalam arti  kebijakan,  yang  kemudian  keduanya dikualifikasi  sebagai  pelanggaran  hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran  hukum  yang  dimaksud  dalam
36 Jimly Asshiddiqie. Format Kelembagaan…Op.cit , hlm. 62 – 64.
UUD  1945  adalah  pelanggaran  hukum ketatanegaraan, sehingga pertanggungjawaban Presiden setelah perubahan UUD 1945
adalah pertanggungjawaban  hukum  dalam  sistem ketatanegaraan  dengan  sanksi  maksimal yaitu  pemberhentian  dari  jabatan 37 .  Karena itu,  pelanggaran  hukum  merupakan  dasar untuk memberhentikan Presiden 38 .
Penegakkan  hukum  atas  pelanggaran hukum  Presiden  dilakukan  dengan  prosedur yang  dimulai  dari  DPR  atas  fungsi pengawasan kemudian diajukan kepada MK untuk dimintakan keputusan atas pernyataan pelanggaran  hukum  Presiden.  Oleh  karena itu,  keputusan  atas  pernyataan  pelanggaran hukum  yang  berada  pada  MK  merupakan bagian  dari  fungsi  MK  sebagai  pengawal dan penegak UUD. Dengan demikian, dapat dipahami  bahwa  keputusan  MK  mengenai pelanggaran hukum Presiden, terkait dengan pelanggaran  UUD  1945  yang  di  dalamnya terdiri  dari  pelanggaran  hukum  pidana berupa  pengkhianatan  terhadap  negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya atau perbuatan tercela serta pelanggaran hukum berupa kebijakan ( policy ) dalam penyelenggaraan pemerintahan,  yang  menyebabkan  Presiden
37 Sri  Soemantri  Martosoewignjo.  2002. UUD 1945  Kedudukan  Dan  Aspek-aspek  Perubahannya . Bandung : Universitas Padjadjaran Press, hlm. 29.
38 Bagir Manan. Teori Dan…Op.cit , hlm. 80.
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden yang  terkait  dengan  Pasal  9  UUD  1945 tentang  sumpah  dan  janji  Presiden.  Atas dasar  itu,  hanya  dengan  alasan  pelanggaran hukum  Presiden  dapat  diberhentikan  dari jabatan,  tetapi  tidak  semua  pelanggaran hukum dapat berakhir dengan pemberhentian,  karena  antara  keputusan pelanggaran  hukum  dengan  keputusan pemberian sanksi berupa pemberhentian dari jabatan  berada  pada  lembaga  negara  yang berbeda.
Ketika  melihat  dari  cara  pengisisan keanggotaan  dan  jabatan-jabatan  dalam lembaga-lembaga  negara  serta  perilaku pejabat,  dapat  disimpulkan  bahwa  lembaga- lembaga negara tersebut merupakan lembaga politik dan hal tersebut tidak salah, sebab  keberadaan  lembaga-lembaga  negara tersebut  dapat  dianalisis  dari  sudut  pandang disiplin ilmu politik. Sri Soemantri memberikan  uraian  dengan  mengkonstatir pendapat  Logemann  yang  mengatakan hukum tata  negara  dalam arti  sempit  adalah serangkaian  kaidah  hukum  yang  mengatur antara lain : 39
1. Jabatan-jabatan  apakah  yang  terdapat dalam susunan ketatanegaraan;
2. Siapakah  yang  mengadakan  jabatan- jabatan itu;
39 Sri Soemantri Martosoewignjo. 2006. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi . Bandung : Alumni, hlm. 144.
3. Bagaimana  cara  pengisian  keanggotaan jabatan-jabatan itu;
4. Apakah tugasnya (lingkup pekerjaannya);
5. Apakah wewenang hukumnya;
6. Bagaimana  bentuk  hubungan  dengan lembaga negara lainnya;
7. Dalam  batas-batas  apakah  organisasi negara (dan bagian-bagiannya) menjalankan tugas kewajibannya. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut  di  atas  serta  uraian  Sri  Soemantri tentang  bidang  kajian  hukum  tata  negara dalam arti sempit, kemudian dikontekstualisasi dalam
pertanggungjawaban Presiden, maka disimpulkan  bahwa  Presiden  merupakan salah  satu  lingkup  jabatan  dalam  lembaga- lembaga  negara  yang  pembentukan  dan kekuasaannya  didasarkan  pada  UUD  atau konstitusi,  karena  itu  sumber  dan  lingkup kekuasaannya  berlandaskan  pada  UUD 1945,  sehingga  segala  bentuk  tindakannya dalam  menjalankan  kekuasaan  negara  harus selalu  berdasarkan  pada  UUD  1945. Kekuasaan  yang  demikian  biasa  disebut dengan  kekuasaan  atributif  atau  kekuasaan yang  bersifat  asli.  Penyelenggaraan  fungsi, tugas,  dan  wewenang  Presiden  senantiasa berhubungan  dengan  lembaga  negara  lain, sehingga  membentuk  hubungan  antara  satu dengan lainnya.
Pernyataan  DPR  tentang  pelanggaran hukum  Presiden  terkait  dengan  fungsi pengawasan,  selain  fungsi  legislasi  dan fungsi  anggaran.  Ketiga  fungsi  tersebut merupakan  rangkaian  fungsi  yang  saling berhubungan  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenang DPR. Keberadaan fungsi anggaran  terkait  dengan  fungsi  legislasi dimana  anggaran  itu  sendiri  dituangkan dalam  UU,  sedangkan  fungsi  pengawasan merupakan rangkaian fungsi atas kedudukan DPR  sebagai  wakil  rakyat.  Fungsi  legislasi tidak  terbatas  pada  makna  kekuasaan membentuk UU seperti terdapat dalam UUD 1945  Pasal  20  ayat  (1),  tetapi  lebih  dari  itu terkait dengan perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan  lainnya.  Fungsi-fungsi tersebut  merupakan  tugas  dan  wewenang DPR yang bersifat atributif dari UUD 1945, sehingga  segala  bentuk  tindakan  DPR senantiasa berdasarkan pada UUD 1945.
Sebagaimana hasil telaah terhadap UUD 1945  Pasal  7A  diketahui  bahwa  dasar pertanggungjawaban  dan  pemberhentian Presiden  karena  pelanggaran  hukum  yang dilakukan dalam masa jabatan.
Pertanggungjawaban tersebut termasuk dalam pengertian pertanggungjawaban hukum ketatanegaraan dengan dasar pemikiran  antara  lain  :  (1)  Presiden merupakan  lingkup  jabatan  dalam  susunan
ketatanegaraan  yang  memiliki  kekuasaan pemerintahan  menurut  UUD  1945;  (2) Presiden melaksanakan tugas dan wewenang menurut UUD 1945; (3) dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya, Presiden senantiasa dalam hubungan koordinasi dan pengawasan dengan lembaga negara lainnya ( check and balance ).
Dengan  demikian,  pertanggungjawaban Presiden  merupakan  pertanggungjawaban hukum  dalam  kapasitas  organisasi  dan jabatan  atas  tindakan  hukum  dan  dilakukan dalam  masa  jabatan.  Pertanggungjawaban tersebut  merupakan  pertanggungjawaban atas  pelanggaran  hukum  ketatanegaraan yang di dalamnya termasuk tindakan hukum pidana  (kriminal)  dan  kebijakan  ( policy ) dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  yang kemudian  dikualifikasi  pertanggungjawaban hukum menurut UUD 1945. Pertanggungjawaban hukum Presiden dilakukan  dalam  kapasitas  jabatan  atas pernyataan  DPR  mmengenai  pelanggaran hukum  Presiden  yang  kemudian  dimintakan keputusan  kepada  MK  sebagai  lembaga peradilan  yang  berwenang  memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran hukum Presiden  dengan  sanksi  maksimal  adalah pemberhentian dari jabatan oleh MPR.
Dilihat dari dasar pemberhentian Presiden  yang  didasarkan  pada  pelanggaran hukum,  maka  pemberhentian  Presiden
termasuk  dalam  arti  pertanggungjawaban hukum,  meskipun  keputusan  pemberhentian termasuk dalam kewenangan MPR. Persoalan  yang  mungkin  muncul  adalah apabila  keputusan  pelanggaran  hukum Presiden oleh MK kemudian dianulir secara tidak  langsung  oleh  MPR  dengan  tidak menjatuhkan  sanksi  kepada  Presiden,  maka dengan sendirinya akan mementahkan pendapat bahwa Presiden dapat diberhentikan  karena  terbukti  secara  sah melakukan  pelanggaran  hukum  dan  sangat berbahaya  bagi  kepastian  hukum  dan tegaknya demokrasi konstitusional.
Dalam  hal  pengambilan  keputusan pemberian sanksi oleh MPR termasuk dalam arti pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban politik, apabila ditelaah dengan  pendekatan  formal  kelembagaan sesungguhnya keputusan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum  berada  pada  MK  sebagai  institusi yang  diberi  wewenang  untuk  memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran hukum Presiden.  Merujuk  pendapat  Sri  Soemantri tentang  hukum  tata  negara  dalam  arti sempit,  maka  pemberhentian  Presiden  oleh MPR  termasuk  dalam  arti  hukum  tata negara.  Hal  tersebut  terlihat  dari  ketentuan Pasal  3  UUD  1945  setelah  perubahan dengan tetap mempertahankan MPR sebagai lembaga negara yang berwenang
memberhentikan Presiden. Selanjutnya susunan  dalam  satu  naskah  Keputusan MPR-RI  Nomor  07/MPR/2004  Tentang Peraturan  Tata  Tertib  MPR  Bab  II  Pasal  4 menyebutkan beberapa tugas dan wewenang MPR sebagai berikut :
1. Mengubah dan menetapkan UUD;
2. Melantik  Presiden  dan  Wakil  Presiden berdasarkan  hasil  pemilihan  umum dalam sidang paripurna majelis;
3. Memutuskan  usul  DPR  berdasarkan keputusan  MK  untuk  memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden
dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan  dalam  sidang  paripurna majelis;
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden  apabila  Presiden  mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan  kewajiban  dalam  masa jabatannya;
5. Memilih  dan  melantik  Wakil  Presiden dari  dua  calon  yang  diajukan  Presiden apabila  terjadi  kekosongan  jabatan Wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya selambat-lambatnya  dalam  waktu  enam puluh hari;
6. Memilih  dan  melantik  Presiden  dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti  secara  bersamaan  dalam  masa
jabatannya,  dari  dua  paket  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang diusulkan oleh partai politik, yang paket calon  Presiden  dan  Wakil  Presidennya meraih  suara  terbanyak  pertama  dan kedua dalam Pemilu sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
7. Menetapkan  Peraturan  Tata  Tertib Majelis  dan  Kode  Etik  Anggota Majelis;
8. Memilih  dan  menetapkan  pimpinan majelis;
9. Membentuk alat kelengkapan majelis.
Apabila  ketentuan  yang  diatur  dalam UUD  1945  dan  Peraturan  Tata  Tertib  MPR di  atas  dihubungkan  dengan  pendapat Logemann tentang dimensi-dimensi pembahasan  hukum  tata  negara  dalam  arti sempit,  maka  jelaslah  bahwa  keberadaan MPR  sebagai  lembaga  negara  merupakan salah  satu  lingkup  jabatan  yang  terdapat dalam  susunan  ketatanegaraan  Indonesia berdasarkan  UUD  1945  yang  diisi  melalui keanggotaan DPR dan DPD dengan beberapa  tugas  dan  wewenang.  Salah  satu tugas dan wewenang MPR adalah memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden dalam  masa jabatan  menurut UUD 1945.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa wewenang MPR memutus  pemberhentian  Presiden  dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatan atas usul DPR  setelah  mendapatkan  keputusan  MK tentang pelanggaran hukum Presiden
termasuk dalam pengertian pertanggungjawaban  hukum  ketatanegaraan dengan sanksi maksimal pemberhentian dari jabataan.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sistem  pertanggungjawaban  Presiden
setelah perubahan UUD 1945
merupakan  sistem  pertanggungjawaban hukum  dalam  sistem  ketatanegaraan, yaitu pertanggungjawaban dengan materi  pelanggaran  hukum  berupa perbuatan  hukum  pidana  dan  tindakan politik  yang  dilakukan  dalam  masa jabatan.
2. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban Presiden
merupakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum pidana dan/atau pertanggungjawaban politik karena ketidakmampuan  memenuhi  kewajiban sebagai  Presiden  RI  yang  kemudian dikualifisir sebagai pertanggungjawaban hukum  dalam  sistem  ketatanegaraan dengan sanksi tertinggi adalah pemberhentian  dari  jabatan.  Prosedur pertanggungjawaban ditegakkan melalai lembaga-lembaga negara dengan
menghadirkan  tiga  peran  lembaga negara yang berbeda yaitu DPR sebagai satu-satunya  lembaga  yang  memiliki kewenangan  menuntut,  MK  sebagai lembaga  yang  berwenang  memeriksa, mengadili  dan  memutus  pelanggaran hukum,  dan  MPR  sebagai  satu-satunya lembaga  yang  berwenang  menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.

## B. Saran
1. Sebaiknya  sidang  pertanggungjawaban pelanggaran hukum Presiden dan sidang pemberhentian Presiden disatukan
dalam  satu  forum  sidang  dengan  satu keputusan yang menyatakan pelanggaran  hukum  dan  pemberhentian Presiden dari jabatan untuk menghindari kemungkinan terjadinya keputusan kontroversi  antara  MK  dan  MPR, sekalipun dari segi hukum ketatanegaraan merupakan dua wewenang  yang  berbeda  dari  dua lembaga  negara,  sebab  apabila  di kemudian hari keputusan MK membenarkan  pernyataan  DPR  tentang pelanggaran  hukum  Presiden,  tetapi kemudian  MPR  tidak  memberhentikan Presiden,  maka  akan  menimbulkan preseden buruk bagi penegakkan hukum Indonesia,  karena  meskipun  keputusan pelanggaran  hukum  dan  keputusan
pemberhentian  berada  pada  lembaga yang berbeda, tetapi keduanya merupakan  satu  kesatuan  rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
2. Perlunya  penegasan  dalam  UUD  1945 tentang  :  (1)  bahwa  pemberhentian Presiden dari jabatan karena
pelanggaran hukum
khususnya perbuatan hukum pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana  sebagai  warga  negara  pada umumnya;  (2)  perlunya  penegasan syarat  Presiden  dan  syarat  calon Presiden untuk menentukan secara tegas untuk  meminta  pertanggungjawaban Presiden,  khususnya  yang  berhubungan dengan  Pasal  6  ayat  (1)  dan  (2)  serta Pasal 9 UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahan Literatur Buku Teks
Alrasid,  Harun.  1999. Pengisian  Jabatan Presiden . Jakarta : Grafiti.
Alwi,  Hasan  (“et.al”).  2001. Kamus  Besar Bahasa  Indonesia .  Jakarta  :  Balai Pustaka. Cet. III.
Asshiddiqie, Jimly.
2004. Format Kelembagaan  Negara  Dan  Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 .
Yogyakarta : FH UII Press.
------------------------.  2005. Model-model
Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai Negara . Jakarta : Konpress.
Firdaus. 2007. Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi . Bandung : Yrama Widya. Held, David. 1989. Political Theory and The Modern State . California : Standford Manan,  Bagir.  2004. Teori  dan  Politik Konstitusi .  Cet.  I.  Yogyakarta  :  FH  UII Press.
Martosoewignjo,  Sri  Soemantri.  1984.
Pengantar  Perbandingan  Antar  Hukum Tata Negara . Jakarta : Rajawali.
------------------------.  2002. UUD  1945 Kedudukan Dan Aspek-aspek
Perubahannya .  Bandung  :  Universitas
Padjadjaran Press.
------------------------.  2006. Prosedur  dan Sistem  Perubahan  Konstitusi .  Bandung : Alumni.
Muttaqien,  Raisul.  ( Trans ).  Hans  Kelsen. 1971. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara . 2006. Bandung : Nusamedia. Ranawidjaja,  Usep.  1983. Hukum  Tata Negara  Indonesia,  Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Soemargono,  Soejono.  ( Trans ).  Louis  O. Kattsoff. 1995. Pengantar Filsafat . Cet.
6. Yogyakarta : Tiara Wicana.
Spiro,  Herbert  J.  1969. Responsibility  In Government : Teory and Practice . New
York : Van Nostrand Reinhold Company.
Thompson,  Dennis  F.  2002. Etika  Politik
Pejabat Negara . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Bahan  Artikel  /  Jurna  /  Makalah  / Disertasi / Internet
Asshiddiqie,  Jimly. Institusi  Kepresidenan Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  28
September  2000.  Makalah  disampaikan dalam  Studium  Generale  di  hadapan dosen  dan  mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas Tarumanegara. Jakarta.
-----------------------.
Struktur
Ketatanegaraan Indonesia Setelah
Amandemen  Keempat  UUD  1945 .  14  –
18  Juli  2003.  Makalah  disampaikan dalam  Seminar  Pembangunan  Hukum Nasional VIII. Denpasar.
Attamimi, A. Hamid S. “Peranan Keputusan
Presiden  Republikl  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”.  1990.  Disertasi.  Jakarta  : Program Pascasardjana Universitas Indonesia.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) Tahun 1949.
Undang  Undang  Dasar  Sementara  (UUDS)
Tahun 1950.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.