___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## LEGITIMASI  MAJELIS  ULAMA  INDONESIA  (MUI) DALAM KONTESTASI ISLAM POLITIK MUTAKHIR

## MOHAMAD BAIHAQI
MAHASISWA MAGISTER STUDI AGAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA mohamadbaihaqi91@gmail.com
___________________________________________________________________

## Abstrak
Sejak  Presiden  Soeharto,  organisasi  Islam  di  Indonesia  telah  diakomodasi  oleh  Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun sejumlah tokoh dalam dua organisasi Islam terbesar Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah seringkali tidak sejalan dengan kebijakan  MUI.  Namun  peran  MUI  dalam  politik  Islam  sejak  era  orde  baru  hingga reformasi berlangsung secara dinamis. Para pengurus MUI terikat dengan institusi juga memainkan  sentimen  keagamaan  melalui  dua  jenis  alat  legitimasi,  yaitu  fatwa  dan wacana.  Dalam  pemilihan  umum  serentak  2019,  sejumlah  pejabat  MUI  terlibat  aktif dalam  kontestasi.  Para  pengurus  MUI  juga  berbeda  pilihan  politik.  Perbedaan  pilihan politik berdampak pada polarisasi di tengah masyarakat yang berpotensi memicu konflik di tingkat akar rumput .
Kata Kunci : Legitimasi, Majelis Ulama Indonesia, Islam Politik ___________________________________________________________________

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia adalah masy sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Islam sebagai agama mayoritas di  Indonesia  telah  mengakar  kuat  dalam  berbagai  bidang  kehidupan. Terbentuknya pelbagai organisasi Islam di Indonesia terikat kuat dengan sos beragama masyarakat.
Charles  Kimball  melihat  agama  sebagai  kekuatan  yang  paling  kokoh  dan meresap  di  bumi.  Sepanjang  sejarah,  gagasan  dan  komitmen  keagamaan  telah mengilhami individu dan komunitas iman untuk melampaui kepentingan pribadi yang  sempit  dalam  mengejar  nilai  dan  kebenaran  yang  lebih  tinggi.  Catatan sejarah  menunjukkan  kasih  sayang,  pengorbanan  diri,  dan  pelayanan yang  mulia
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Mohamad Baihaqi
Legitimasi Majelis Ulama.. |19

## LEGITIMASI  MAJELIS  ULAMA  INDONESIA  (MUI) DALAM KONTESTASI ISLAM POLITIK MUTAKHIR

## MA DAN RESOLUSI KONFLIK A

## ___________________________________________________________________
Sejak  Presiden  Soeharto,  organisasi  Islam  di  Indonesia  telah  diakomodasi  oleh  Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun sejumlah tokoh dalam dua organisasi Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah seringkali tidak sejalan dengan kebijakan  MUI.  Namun  peran  MUI  dalam  politik  Islam  sejak  era  orde  baru  hingga reformasi berlangsung secara dinamis. Para pengurus MUI terikat dengan institusi juga keagamaan  melalui  dua  jenis  alat  legitimasi,  yaitu  fatwa  dan wacana.  Dalam  pemilihan  umum  serentak  2019,  sejumlah  pejabat  MUI  terlibat  aktif dalam  kontestasi.  Para  pengurus  MUI  juga  berbeda  pilihan  politik.  Perbedaan  pilihan si di tengah masyarakat yang berpotensi memicu konflik
Legitimasi, Majelis Ulama Indonesia, Islam Politik
___________________________________________________________________
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang meletakkan agama sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Islam sebagai agama mayoritas di  Indonesia  telah  mengakar  kuat  dalam  berbagai  bidang  kehidupan. Terbentuknya pelbagai organisasi Islam di Indonesia terikat kuat dengan sosiologi
Charles  Kimball  melihat  agama  sebagai  kekuatan  yang  paling  kokoh  dan meresap  di  bumi.  Sepanjang  sejarah,  gagasan  dan  komitmen  keagamaan  telah mengilhami individu dan komunitas iman untuk melampaui kepentingan pribadi t  dalam  mengejar  nilai  dan  kebenaran  yang  lebih  tinggi.  Catatan sejarah  menunjukkan  kasih  sayang,  pengorbanan  diri,  dan  pelayanan yang  mulia
___________________________________________________________________
20| Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
kepada orang lain sering kali berakar pada pandangan keagamaan yang dipegang kuat. 1
Namun,  saat  melakukan  penelitian  lapangan  di  Indonesia,  Jennifer  L. Epley melihat  satu  stigma  umum yang  menganggap bahwa agama  dapat menjadi alat untuk  “politik”  dan  sebaliknya.  Walaupun  agama  tidak  secara  seragam  atau teratur  memengaruhi  perilaku  politik pengakuan  luas  bahwa  para  politisi  perlu  menggunakan  simbol dan  praktik  religio  politik  tertentu  untuk  mendapatkan  dukungan  massa.  Epley kemudian  menelaah  penggunaan  agama  untuk  tujuan  politik  dan  sejauh  ma masyarakat umum responsif terhadap klaim dan tindakan mereka.
Kuatnya  pengaruh  agama  dalam  masyarakat  inilah  yang  menyebabkan organisasi  Islam  kerap  terlibat  aktif  dalam  kontestasi  politik  Indonesia Kontemporer.  Salah  satu lembaga  keagamaan  di  Indonesi organisasi-organisasi  keislaman  tersebut  adalah  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Dalam  tesis  Muhammad  As’ad  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  didefinisikan sebagai organisasi semi-pemerintah di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk  memberikan  saran  dan fatwa tentang  agama  dan  masalah  bangsa  kepada pemerintah  dan  masyarakat.  Selain  itu,  MUI  juga  diharapkan  turut mempromosikan persatuan di antara umat Islam, dan bertindak sebagai mediator antara pemerintah dan ulama. 3
Dalam  Pemilihan  Presiden  (Pilpres)  2014  lalu,  peran  pengurus  MUI  tak sekuat dalam pilpres 2019. Dalam kontestasi politik 2014 tidak ada calon presiden dan wakil peresiden yang aktif  di lembaga keagamaan. Sedangkan pada pemilihan
1 Charles  Kimball,  Religion  Becomes  Evil:  Five  Warning  Sign,    (Forest  USA: Harpers Collins, 2002), hlm. 01
2 Jennifer  L. Epley, Voice of The Faithful: Religion and  Politics in Contemporary Indonesia (The University of Michigan: Dissetation, 2010) hlm. 05
3 Muhammad As’ad, Religion and Politics In Indonesia Attitudes and Influences of The  Indonesian  Council  of  Ulama  (MUI)  on  The  General  Election  (Netherland:  Thesis Leiden University, 2010), hlm. 101
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
kepada orang lain sering kali berakar pada pandangan keagamaan yang dipegang
Namun,  saat  melakukan  penelitian  lapangan  di  Indonesia,  Jennifer  L. Epley melihat  satu  stigma  umum yang  menganggap bahwa agama  dapat menjadi untuk  “politik”  dan  sebaliknya.  Walaupun  agama  tidak  secara  seragam  atau teratur  memengaruhi  perilaku  politik  mayoritas  Muslim  Indonesia.  Ada pengakuan  luas  bahwa  para  politisi  perlu  menggunakan  simbol-simbol,  retorika, dan  praktik  religio  politik  tertentu  untuk  mendapatkan  dukungan  massa.  Epley kemudian  menelaah  penggunaan  agama  untuk  tujuan  politik  dan  sejauh  mana masyarakat umum responsif terhadap klaim dan tindakan mereka. 2
Kuatnya  pengaruh  agama  dalam  masyarakat  inilah  yang  menyebabkan organisasi  Islam  kerap  terlibat  aktif  dalam  kontestasi  politik  Indonesia Kontemporer.  Salah  satu lembaga  keagamaan  di  Indonesia  yang  mengakomodasi organisasi  keislaman  tersebut  adalah  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Dalam  tesis  Muhammad  As’ad  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  didefinisikan pemerintah di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah tentang  agama  dan  masalah  bangsa  kepada pemerintah  dan  masyarakat.  Selain  itu,  MUI  juga  diharapkan  turut mempromosikan persatuan di antara umat Islam, dan bertindak sebagai mediator
Presiden  (Pilpres)  2014  lalu,  peran  pengurus  MUI  tak sekuat dalam pilpres 2019. Dalam kontestasi politik 2014 tidak ada calon presiden dan wakil peresiden yang aktif  di lembaga keagamaan. Sedangkan pada pemilihan
Charles  Kimball,  Religion  Becomes  Evil:  Five  Warning  Sign,    (Forest  USA:
Jennifer  L. Epley, Voice of The Faithful: Religion and  Politics in Contemporary Indonesia (The University of Michigan: Dissetation, 2010) hlm. 05
Religion and Politics In Indonesia Attitudes and Influences of The  Indonesian  Council  of  Ulama  (MUI)  on  The  General  Election  (Netherland:  Thesis
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
umum  2019  ketua  umum  MUI,  KH.  Ma’ruf  Amin presiden mewakili petahana. Pertanyaannya kemudian, bagaimana peran MUI dan pengurusnya  dalam  Pilpres  2019?  Apakah  kepercayaan  masyarakat  Muslim terhadap MUI  meningkat pada Pilpres 2019? Dan Apa dampak dari keterlibatan aktif pengurus MUI dalam politik praktis?

## B. METODE PENELITIAN
Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan  menggunakan  data  primer  dari  buku,  tesis,  disertasi  dan  dilengkapi laporan media massa. Terdapat tiga referensi primer y menyorot  persoalan  agama  (Islam),  Indonesia  dan  peran  MUI.  Ketiga  referensi tersebut  ialah  “When  Religion  Become  Evil”  dari  Charles  Kimball,  Disertasi Jennifer  L.  Epley,  “Voice  of  The  Faithful:  Religion  and  Politics  in  Contempora Indonesia”,  dan  Tesis  Muhammad  As’ad,  “Religion  and  Politics  In  Indonesia Attitudes  and  Influences  of  The  Indonesian  Council  of  Ulama  (MUI)  on  The General Election”.
Di  samping  itu,  tulisan  ini  diperkaya dengan  berbagai  referensi  sekunder untuk  melihat  perspektif  dan  materi  dari  pelbagai  penilitian  lainnya.  Referensi dari sumber lain berguna untuk membandingkan  pola dan perspektif lain tentang agama dan peran ulama Indonesia dalam kontestasi politik mutakhir. Karena itu penulis memilih menggunakan pendekatakan sosiologi politik yang memfokuskan pembahasan  pada  gerakan-gerakan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan pengurusnya. Pendekatan tersebut difokuskan untuk mengamati  persoalan Islam politik  mutakhir.  Lewat  pendekatan  Sosiologi  ini  akan  dikupas  perilak pandangan  politik  masyarakat  terhadap  Islam  Politik  dan  tokoh agama  di  Indonesia,  khususnya  dalam  kontestasi  Pemilihan  Presiden  (Pilpres) 2019.
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Mohamad Baihaqi
Legitimasi Majelis Ulama.. |21
umum  2019  ketua  umum  MUI,  KH.  Ma’ruf  Amin  ditunjuk  sebagai  calon  wakil presiden mewakili petahana. Pertanyaannya kemudian, bagaimana peran MUI dan pengurusnya  dalam  Pilpres  2019?  Apakah  kepercayaan  masyarakat  Muslim terhadap MUI  meningkat pada Pilpres 2019? Dan Apa dampak dari keterlibatan pengurus MUI dalam politik praktis?
Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif analitis dengan  menggunakan  data  primer  dari  buku,  tesis,  disertasi  dan  dilengkapi laporan media massa. Terdapat tiga referensi primer yang dianggap relevan untuk menyorot  persoalan  agama  (Islam),  Indonesia  dan  peran  MUI.  Ketiga  referensi tersebut  ialah  “When  Religion  Become  Evil”  dari  Charles  Kimball,  Disertasi Jennifer  L.  Epley,  “Voice  of  The  Faithful:  Religion  and  Politics  in  Contemporary Indonesia”,  dan  Tesis  Muhammad  As’ad,  “Religion  and  Politics  In  Indonesia Attitudes  and  Influences  of  The  Indonesian  Council  of  Ulama  (MUI)  on  The
Di  samping  itu,  tulisan  ini  diperkaya dengan  berbagai  referensi  sekunder perspektif  dan  materi  dari  pelbagai  penilitian  lainnya.  Referensi dari sumber lain berguna untuk membandingkan  pola dan perspektif lain tentang agama dan peran ulama Indonesia dalam kontestasi politik mutakhir. Karena itu
ekatakan sosiologi politik yang memfokuskan gerakan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan pengurusnya. Pendekatan tersebut difokuskan untuk mengamati  persoalan Islam politik  mutakhir.  Lewat  pendekatan  Sosiologi  ini  akan  dikupas  perilaku  dan pandangan  politik  masyarakat  terhadap  Islam  Politik  dan  tokoh-tokoh  politik- agama  di  Indonesia,  khususnya  dalam  kontestasi  Pemilihan  Presiden  (Pilpres)
___________________________________________________________________

## 22|
Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
Sosiologi  politik  melingkupi  persoalan  pandangan  dan  pikiran,  perilaku, institusi  Islam  politik,  partisipasi  politik,  dan  marketing  politik. sosiologis semacam ini kerap digunakan dalam persoalan yang lebih mikro, yakni tentang  perilaku  politik  masyarakat.  Dalam  koenteks  tersebut  maka  sosiologi politik  Islam  di  sini  akan  mengamati  h Islam yang secara tak langsung menggunakan agama sebagai domain penting. Itu sebabnya  terminologi  Islam  Politik  dianggap  lebih  tepat  dibandingkan  Politik Islam.
Lewat  pendekatan  tersebut,  penelitian  ini  melihat  baga yang  dimainkan  oleh  berbagai  tokoh  agama  lewat  institusi  keagamaan  semi pemerintahan  seperti  MUI.  Legitimasi  dalam  pengertian  Peter  L.  Berger  kerap digunakan  untuk  menguatkan  posisi  tokoh  agama  dalam  kehidupan  sosialnya. Berger mendifinisakan legitimasi sebagai “pengetahuan” yang diobjetivikasi secara sosial  yang  bertindak  untuk  menjelaskan  dan  membenarkan  tatanan  sosial. Dengan  kata  lain  legitimasi  adalah  jawaban  terhadap  pertanyaan “mengapa”  mengenai  susunan  kelembagaan.  Termas dalam suatu kolektivitas masyarakat tertentu. Di saat yang sama lembaga melegitimasi aktivitas manusia. 5
Tujuan  pokok  legitimasi  adalah  pemeliharaan  realitas  baik  pada  tingkat obyektif  maupun  subyektif.  Agama  lewat  lembaga  k masyarakat. Karena agama menghubungkan konstruksi dari  masyarakat  empiris  dengan  realitas  purna.  Realitas  rawan  dunia  sosial  itu didasarkan pada realissimum keramat (sakral) di luar dari makna
4 Zuly  Qodir,  Sosiologi  Politik  Islam:  Kontestasi  Islam  Poli Indonesia,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2012),  hlm.  67 meminjam pengertian politik secara mikro dari Michael Rush (1991)
5 Peter  L.  Berger,  Langit  Suci:  Agama  sebagai  Realitas  Sosial,  Penj.  Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 36-37. Pengertian legitimasi menurut Berger ini diserap dari Weber dalam arti yang lebih diperluas.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
Sosiologi  politik  melingkupi  persoalan  pandangan  dan  pikiran,  perilaku, itik,  partisipasi  politik,  dan  marketing  politik. 4 Pendekatan sosiologis semacam ini kerap digunakan dalam persoalan yang lebih mikro, yakni tentang  perilaku  politik  masyarakat.  Dalam  koenteks  tersebut  maka  sosiologi politik  Islam  di  sini  akan  mengamati  hubungan  masyarakat  dan  peran  institusi Islam yang secara tak langsung menggunakan agama sebagai domain penting. Itu sebabnya  terminologi  Islam  Politik  dianggap  lebih  tepat  dibandingkan  Politik
Lewat  pendekatan  tersebut,  penelitian  ini  melihat  bagaimana  legitimasi yang  dimainkan  oleh  berbagai  tokoh  agama  lewat  institusi  keagamaan  semi pemerintahan  seperti  MUI.  Legitimasi  dalam  pengertian  Peter  L.  Berger  kerap digunakan  untuk  menguatkan  posisi  tokoh  agama  dalam  kehidupan  sosialnya.
kan legitimasi sebagai “pengetahuan” yang diobjetivikasi secara sosial  yang  bertindak  untuk  menjelaskan  dan  membenarkan  tatanan  sosial. Dengan  kata  lain  legitimasi  adalah  jawaban  terhadap  pertanyaan-pertanyaan “mengapa”  mengenai  susunan  kelembagaan.  Termasuk  apa  saja  pengetahuan dalam suatu kolektivitas masyarakat tertentu. Di saat yang sama lembaga-lembaga
Tujuan  pokok  legitimasi  adalah  pemeliharaan  realitas  baik  pada  tingkat obyektif  maupun  subyektif.  Agama  lewat  lembaga  keagamaan  melegitimasi masyarakat. Karena agama menghubungkan konstruksi-konstruksi realitas rawan dari  masyarakat  empiris  dengan  realitas  purna.  Realitas  rawan  dunia  sosial  itu
keramat (sakral) di luar dari makna-makna aktivitas
Zuly  Qodir,  Sosiologi  Politik  Islam:  Kontestasi  Islam  Politik  dan  Demokrasi  di Indonesia,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2012),  hlm.  67-58.  Dalam  buku  ini,  Zuly  Qodir meminjam pengertian politik secara mikro dari Michael Rush (1991)
Peter  L.  Berger,  Langit  Suci:  Agama  sebagai  Realitas  Sosial,  Penj.  Hartono 37. Pengertian legitimasi menurut Berger ini diserap dari
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
manusiawi. 6 Teori-teori  sosiologi  agama  dibutuhkan  untuk  melihat  bagaimana agama berkerja dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku pemilih.

## C. MELIHAT AGAMA BEKERJA: MONOPOLI KEBENARAN
Pada  dasarnya  agama  dihadirkan  untuk  mengatur  kehidupan  umat manusia. Agama menjadi semacam perisai dan tata nilai dalam kehidupan sosial. Di  samping  memiliki  nilai  kekudusan  yang  mendorong  manusia  untuk  bersikap spritual. Berkat kekuatan spritual itulah, manusia diharapkan menjadi paripurna. Hubungan  dengan  Tuhan  yang  didorong  oleh  keimanan  memberi  semacam  etik dalam  kehidupan  sosial,  politik  dan  ekonomi.  Sebab  itu  dalam  agama,  anjuran berlaku mulia dalam kehidupan sosial menjadi ajaran utama.
Idealnya  agama  sebagai  semacam  panduan  yang  menuntun  kehidupan manusia  ke  dalam  kebahagiaan  yang  bersifat  fisik  dan  metafisik.  Agama  lahir tentu  saja  sesuai  konteks  masyarakat  di  mana  agama itulah agama di satu sisi dapat membangkitkan sebuah praktik dalam kehidupan sehari-hari.  Tindakan  di  dalam  kehidupan  sosia Hal-hal  yang  bersifat  transendental  seperti  ibadah  sehari fakta sosial yang tak bisa terelakkan. 7
Persoalannya  adalah  ketika  tindakan  hadir,  maka  tindakan  tersebut menjadi  representasi  hasil  tafsiran  manusia  tentang  perintah  Tuhan.  Manusia akhirnya bertindak dalam persepsi nya masing tersebut,  pengalaman  pribadi  juga  ditafsirkan  dalam  kerangka  transenden.  Saat agama  sudah  menguat  secara  individu  pada  akhirnya  agama  menjadi  semacam kekuatan kolektif yang terorganisir. Tindakan kolektif menonjol dalam kehidupan sosial dengan pelbagai bentuknya.
Legitimasi kekuasan duniawi lewat institusi politik dengan memanfaatkan keyakinan  dan  simbol-simbol  religius  memiliki  sejarah  panjang  dan  kompleks.
6 Peter L. Berger, Langit Suci.., hlm. 40
7 Charles Kimball, When Religion Become.., hlm. 2
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama.. |23
teori  sosiologi  agama  dibutuhkan  untuk  melihat  bagaimana agama berkerja dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku pemilih.

## MELIHAT AGAMA BEKERJA: MONOPOLI KEBENARAN
Pada  dasarnya  agama  dihadirkan  untuk  mengatur  kehidupan  umat Agama menjadi semacam perisai dan tata nilai dalam kehidupan sosial. Di  samping  memiliki  nilai  kekudusan  yang  mendorong  manusia  untuk  bersikap spritual. Berkat kekuatan spritual itulah, manusia diharapkan menjadi paripurna.
rong  oleh  keimanan  memberi  semacam  etik dalam  kehidupan  sosial,  politik  dan  ekonomi.  Sebab  itu  dalam  agama,  anjuran berlaku mulia dalam kehidupan sosial menjadi ajaran utama.
Idealnya  agama  sebagai  semacam  panduan  yang  menuntun  kehidupan ebahagiaan  yang  bersifat  fisik  dan  metafisik.  Agama  lahir tentu  saja  sesuai  konteks  masyarakat  di  mana  agama-agama  diturunkan.  Sebab itulah agama di satu sisi dapat membangkitkan sebuah praktik dalam kehidupan hari.  Tindakan  di  dalam  kehidupan  sosial  pun  melibatkan  kalam  Tuhan. hal  yang  bersifat  transendental  seperti  ibadah  sehari-hari  menjadi  semacam
Persoalannya  adalah  ketika  tindakan  hadir,  maka  tindakan  tersebut menjadi  representasi  hasil  tafsiran  manusia  tentang  perintah  Tuhan.  Manusia akhirnya bertindak dalam persepsi nya masing-masing. Dalam kehidupan spritual
tafsirkan  dalam  kerangka  transenden.  Saat agama  sudah  menguat  secara  individu  pada  akhirnya  agama  menjadi  semacam kekuatan kolektif yang terorganisir. Tindakan kolektif menonjol dalam kehidupan
lewat institusi politik dengan memanfaatkan simbol  religius  memiliki  sejarah  panjang  dan  kompleks.
Peter L. Berger, Langit Suci.., hlm. 40 Charles Kimball, When Religion Become.., hlm. 2
___________________________________________________________________

## 24|
Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
Politik  abad  tengah  di  Eropa  misalnya  difokuskan  pada  masalah  legitimasi  yaitu pihak manakah yang melegitimasi kekuasaan agar bisa dija Abad pertengahan menghadapinya lewat dua pendekatan yaitu gagasan menurun dan  gagasan  mendaki.  Gagasan  menurun  yaitu  kekuasan  yang  diturunkan  oleh Tuhan  melalui  agama-agama.  Sedangkan  kekuasaan  mendaki  yaitu  dari masyarakat  ke  Tuhan.  Tesis  mendaki  secara  kronologis  mendahului  konsep menurun, diidentikkan lewat dewan-dewan masyarakat. Para pemimpin suku atau masyarakat  pada  awalnya  tidak  memiliki  kekuasaan  apa memberikan semacam kekuasaan padanya. Karena mereka d dari rakyat. 8
Dalam  pola  demikian,  kepala masyarakat  karena  dianggap  memiliki  pengaruh  antara  lain  dilihat  karena ketaatannya  terhadap  ajaran  agama.  Dengan  demikian  masyarakat  pun memberikan  kepercayaan  kepada  tokoh  tertentu  yang  dianggap  mampu memegang  kepercayaan  dengan  indikator  kedekatannya  dengan  Tuhan. Sementara  itu  dalam  teori  menurun  legitimasi  penguasa  berasal  dari  Tuhan  dan karenanya  masyarakat  tidak  memiliki  hak  untuk  melawan  dan  tidak hadapan raja. Penguasa dianggap memiliki otoritas dan bertanggungjawab penuh kepada  Tuhan,  bukan  kepada  rakyat. 9 teori pemerintahan teokrasi, kekuasaan didistribusikan ke bawah melalui pejabat pejabat resmi yang bertanggungjawab kepada raja bukan kepada masyarakat yang dipimpin.
Sementara  itu  di  Indonesia  berdiri  di  atas  prinsip berada  di  titik  liminal  yakni  antara  negara  teokrasi  dan  negara  sekuler.  Sila pertama  dalam  Pancasila  menegaskan  pentingnya  ketuhanan  sebagai  pondasi berbangsa. Sementara di satu sisi Indonesia tidak menerapkan formalisasi hukum
8 Bryan S. Turner, Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer, ter. Inyiak Ridwan Muzir, (Yogyakarta: IrCiSod, 2012), hlm. 347
9 Bryan S. Turner, Relasi Agama dan Teori., hlm. 348
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
Politik  abad  tengah  di  Eropa  misalnya  difokuskan  pada  masalah  legitimasi  yaitu pihak manakah yang melegitimasi kekuasaan agar bisa dijalankan. Masyarakat di Abad pertengahan menghadapinya lewat dua pendekatan yaitu gagasan menurun dan  gagasan  mendaki.  Gagasan  menurun  yaitu  kekuasan  yang  diturunkan  oleh
agama.  Sedangkan  kekuasaan  mendaki  yaitu  dari Tesis  mendaki  secara  kronologis  mendahului  konsep dewan masyarakat. Para pemimpin suku atau masyarakat  pada  awalnya  tidak  memiliki  kekuasaan  apa-apa.  Selain  masyaarakat memberikan semacam kekuasaan padanya. Karena mereka dianggap sebagai wakil
Dalam  pola  demikian,  kepala-kepala  suku  dilihat  dan  dipercaya  oleh masyarakat  karena  dianggap  memiliki  pengaruh  antara  lain  dilihat  karena ketaatannya  terhadap  ajaran  agama.  Dengan  demikian  masyarakat  pun ercayaan  kepada  tokoh  tertentu  yang  dianggap  mampu memegang  kepercayaan  dengan  indikator  kedekatannya  dengan  Tuhan. Sementara  itu  dalam  teori  menurun  legitimasi  penguasa  berasal  dari  Tuhan  dan karenanya  masyarakat  tidak  memiliki  hak  untuk  melawan  dan  tidak  berdaya  di hadapan raja. Penguasa dianggap memiliki otoritas dan bertanggungjawab penuh
Prinsip  menurun  ini  terkristalisasi  dalam teori pemerintahan teokrasi, kekuasaan didistribusikan ke bawah melalui pejabat- esmi yang bertanggungjawab kepada raja bukan kepada masyarakat yang
Sementara  itu  di  Indonesia  berdiri  di  atas  prinsip-prinsip  Pancasila  yang berada  di  titik  liminal  yakni  antara  negara  teokrasi  dan  negara  sekuler.  Sila negaskan  pentingnya  ketuhanan  sebagai  pondasi berbangsa. Sementara di satu sisi Indonesia tidak menerapkan formalisasi hukum
Bryan S. Turner, Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer, ter. Inyiak Ridwan Muzir, (Yogyakarta: IrCiSod, 2012), hlm. 347
Bryan S. Turner, Relasi Agama dan Teori., hlm. 348
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
agama  tertentu.  Namun  sosiologi  masyarakat  Indonesia  sangat  menekankan pentingnya  peran  tokoh  agama  dalam  politik  Indonesia  bahkan kemerdekaan.
Dalam  sejarahnya,  Sarekat  Islam  membagi  masyarakat  menjadi  beberapa kelompok  antara  lain  golongan ambbteenar bangsawan  dan  golongan  Indonesia  pada  umumnya, mendefinisikan  diri  sebagai  suatu  kelompok  kelas  sosial  berbasis  agama. Sebelumnya  periode  awal  SDI  merumuskan  diri  sebagai  kelompok  dagang  dan sejak itu ideologi Islam mulai ditanamkan di dalam kesadaran umat.
Kesadaran  umat  tersebut  pada  awalnya    lahir  secara  personal,  di  luar hubungan  institusional  kelembagaan,  Charles  Kimball  menjelaskan  bagaimana agama bekerja mempengaruhi individu hingga ke kolektif dengan pernyataanya:
Most people, for instance, assume that religion involves human thinking about or engagement with God, gods, or of  ultimate  reality.  They  might  well  envision  individual  or  communal responses  to  the  transcendent,  such  as  prayer,  worship  services,  rituals, moral  codes,  and  so  on.  Some  people  naturally  think  immediately  of  the life  and  teachings  of  Jesus  or  the  Buddha  when  they  think  of  religion; others might picture the pope or Billy Graham or Mother Teresa in their mind’s eye. To complicate the picture further, personal experiences factor in as well. An individual may think of her conf If  she  or  he  has  had  some  negative  personal  history  with  “organized” religion,  then  that,  too,  will  surely  figure  prominently  into  the presuppositions. 11
Namun  pada  saat  yang  sama,  sejarah  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa agama  sering  dikaitkan  langsung  dengan  contoh manusia.  Lebih  banyak  perang  telah  terjadi,  lebih  banyak  orang  terbunuh,  dan
10 Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam di Indonesia, (Yogyakarta: IrCiSoD, 2017), hlm.28-27
11 Charles Kimball, When Religion Become.., hlm. 16
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama.. |25
agama  tertentu.  Namun  sosiologi  masyarakat  Indonesia  sangat  menekankan pentingnya  peran  tokoh  agama  dalam  politik  Indonesia  bahkan  sejak  pra
Dalam  sejarahnya,  Sarekat  Islam  membagi  masyarakat  menjadi  beberapa ambbteenar Belanda,  golongan  Cina,  golongan bangsawan  dan  golongan  Indonesia  pada  umumnya, 10 Sejak  awal  SI uatu  kelompok  kelas  sosial  berbasis  agama.
Sebelumnya  periode  awal  SDI  merumuskan  diri  sebagai  kelompok  dagang  dan sejak itu ideologi Islam mulai ditanamkan di dalam kesadaran umat.
Kesadaran  umat  tersebut  pada  awalnya    lahir  secara  personal,  di  luar gan  institusional  kelembagaan,  Charles  Kimball  menjelaskan  bagaimana agama bekerja mempengaruhi individu hingga ke kolektif dengan pernyataanya:
Most people, for instance, assume that religion involves human thinking about or engagement with God, gods, or some less personal understanding of  ultimate  reality.  They  might  well  envision  individual  or  communal responses  to  the  transcendent,  such  as  prayer,  worship  services,  rituals, moral  codes,  and  so  on.  Some  people  naturally  think  immediately  of  the teachings  of  Jesus  or  the  Buddha  when  they  think  of  religion; others might picture the pope or Billy Graham or Mother Teresa in their mind’s eye. To complicate the picture further, personal experiences factor in as well. An individual may think of her confirmation or his bar mitzvah. If  she  or  he  has  had  some  negative  personal  history  with  “organized” religion,  then  that,  too,  will  surely  figure  prominently  into  the
Namun  pada  saat  yang  sama,  sejarah  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa agama  sering  dikaitkan  langsung  dengan  contoh-contoh  terburuk  perilaku manusia.  Lebih  banyak  perang  telah  terjadi,  lebih  banyak  orang  terbunuh,  dan
Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam di Indonesia, (Yogyakarta: IrCiSoD,
Charles Kimball, When Religion Become.., hlm. 16
___________________________________________________________________
26| Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
akhir-akhir  ini  lebih  banyak  kejahatan dil kekuatan institusional lain dalam sejarah manusia.
Apakah setiap agama menyimpan watak bencana? Kimball dalam bukunya menggariskan  lima  indikator  agar  pemeluk  agama  tidak  terjerumus  menjalankan agama  sebagai  bencana.  Lima  indikator  tersebut  antara  lain,  klaim  kebenaran dalam  setiap  agama,  fanatisme  buta,  nostalgia  zaman  emas  agama menghalalkan segala cara untuk tujuan politik, seruan perang suci (jihad).
Namun  pandangan  Kimball  yang  meringkus  agama  dalam  wajah menyeramkan  secara  mono  tafsir  dengan  wajah  militeristiknya  merupakan pandangan  simplistis.  Padahal  agama mendakwahkan  kebaikan.  Islam  misalnya  hadir  dalam  berbagai  wajah  dan pemahamam, mazhab, dan corak masyarakat. Menurut A untuk dapat menangkap makna yang masih bersemayam di atas langit. Di dalam emosi  dan  kalkulasi  rasio.  Pandangan  yang  menyebut  Islam  berwajah  tunggal, kesatuan  makna atas  tafsir  adalah  pandangan  yang  didasari  oleh  a  priori  semata dan  penipuan  terhadap  satu  substansi.  Ada  pemulaan  dan  penutupan  perbedaan dan penentangan. Apa yang sesuai dengan Islam akan sesuai juga bagi agama lain, baik agama lama maupun baru, agama langit maupun agama bumi.
Ketika  mereka  berbicara  tentang  Islam  y diuji dan dicari relevansinya dengan kondisi kekinian. Pada akhirnya posisi mereka hanya  akan  membelenggu  orang  yang  berbeda  dengan  orang  lain.  Cara  yang digunakannya adalah mengasingkannya dari orang lain dan menuduhnya deng predikat penentang dan pemberontak. 14
12 Ibid., hlm. 17
13 Ali  Harb,  Nalar  Kritis  Islam  Kontemporer,  terj.  Umar  Bukhari  dan  Ghazi Mubarak (Yogykarta: IRCiSoD, 2012), hlm.366.
14 Ali Harb, Nalar Kritis Islam.., hlm.368
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
akhir  ini  lebih  banyak  kejahatan dilakukan  atas  nama agama  daripada  oleh kekuatan institusional lain dalam sejarah manusia. 12
Apakah setiap agama menyimpan watak bencana? Kimball dalam bukunya menggariskan  lima  indikator  agar  pemeluk  agama  tidak  terjerumus  menjalankan
Lima  indikator  tersebut  antara  lain,  klaim  kebenaran dalam  setiap  agama,  fanatisme  buta,  nostalgia  zaman  emas  agama-agama, menghalalkan segala cara untuk tujuan politik, seruan perang suci (jihad).
Namun  pandangan  Kimball  yang  meringkus  agama  dalam  wajah enyeramkan  secara  mono  tafsir  dengan  wajah  militeristiknya  merupakan pandangan  simplistis.  Padahal  agama-agama  pada  dasarnya  lahir  untuk mendakwahkan  kebaikan.  Islam  misalnya  hadir  dalam  berbagai  wajah  dan pemahamam, mazhab, dan corak masyarakat. Menurut Ali Harb, tidak ada metode untuk dapat menangkap makna yang masih bersemayam di atas langit. Di dalam emosi  dan  kalkulasi  rasio.  Pandangan  yang  menyebut  Islam  berwajah  tunggal, kesatuan  makna atas  tafsir  adalah  pandangan  yang  didasari  oleh  a  priori  semata an  penipuan  terhadap  satu  substansi.  Ada  pemulaan  dan  penutupan  perbedaan dan penentangan. Apa yang sesuai dengan Islam akan sesuai juga bagi agama lain, baik agama lama maupun baru, agama langit maupun agama bumi. 13
Ketika  mereka  berbicara  tentang  Islam  yang  satu  dan  benar  tentu  masih diuji dan dicari relevansinya dengan kondisi kekinian. Pada akhirnya posisi mereka hanya  akan  membelenggu  orang  yang  berbeda  dengan  orang  lain.  Cara  yang digunakannya adalah mengasingkannya dari orang lain dan menuduhnya dengan
14
Ali  Harb,  Nalar  Kritis  Islam  Kontemporer,  terj.  Umar  Bukhari  dan  Ghazi Mubarak (Yogykarta: IRCiSoD, 2012), hlm.366.
Ali Harb, Nalar Kritis Islam.., hlm.368
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## D. ISLAM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER
Populasi  penduduk  Indonesia  sebesar  237,512,352  jiwa  yang  terdiri  dati penduduk Muslim Indonesia sebesar 86.1%, Protestan 5.7%, Katolik 1.8%, Hindu 3.4%,  dan  sisanya  aliran  kepercayaan  lainnya  menyebabkan  Indonesia  sebagai pemeluk Islam terbesar di Indonesia. 15 penting  dalam  konteks  meraup  suara  konstituen.  Sedangkan  partai  Islam menyandarkan basis massanya pada jamaah dari organisasi ke
Heterogenitas  Islam  di  Indonesia  tidak  melarang  identifikasi  pola. Jennifer  melihat  pribadi  dan  komponena  sosial  yang  dipilih  dari  identitas keagamaan yang memengaruhi partisipasi pemilih dan perilaku. Meskipun agama penting  bagi  umat  Islam,  biasanya  agama  tidak  secara  langsung  atau  teratur memengaruhi  mayoritas  orang  Indonesia  untuk  mengambil  tindakan  politik, terutama di luar pemungutan suara. Ada minoritas aktif yang menganggap Islam relevan. 16
Jennifer  menekankan  peran  tokoh  berdasarkan sangat  berpengaruh  penting  dalam  politik  Indonesia  kontemporer.  Lewat pengaruh  tokoh  agama  semacam  ini,  partisipasi  dan  perilaku  pemilih  dapat dipengaruhi.    Identitas  Muslim  Indonesia  beragam  dan  cair.  Agama  itu  sendiri tidak monolitik atau seragam. Komponen pribadi dan sosial nasional yang berbeda dari agama dapat berdampak besar bagi perilaku politik.
Sementara  itu,  Saiful  Mujani  melihat  kombinasi  dari  berbagai  bentuk keterlibatan  politik  dan  kepercayaan  pada  institusi  politik  mengha tipe  warga  negara.  Empat  tipe  tersebut  yakni:  setia,  teralienasi,  naif  dan  apatis. Warga yang teralienasi yakni yang tertarik pada politik tapi tidak percaya dengan institusi politik. Tipe ini menjadi sumber destabilisasi demokrasi. Aktivitas
15 Jennifer L. Epley, Voice of The Faithful.., hlm.14
16 Jennifer L. Epley, Voice of The Faithful..., hlm. 5 17 Jennifer L. Epley, Voice of The Faithful..., hlm. 9
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama.. |27

## ISLAM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER
Populasi  penduduk  Indonesia  sebesar  237,512,352  jiwa  yang  terdiri  dati penduduk Muslim Indonesia sebesar 86.1%, Protestan 5.7%, Katolik 1.8%, Hindu rcayaan  lainnya  menyebabkan  Indonesia  sebagai
Itu sebabnya peran organisasi Islam sangat penting  dalam  konteks  meraup  suara  konstituen.  Sedangkan  partai  Islam menyandarkan basis massanya pada jamaah dari organisasi keislaman tersebut.
Heterogenitas  Islam  di  Indonesia  tidak  melarang  identifikasi  pola. Jennifer  melihat  pribadi  dan  komponena  sosial  yang  dipilih  dari  identitas keagamaan yang memengaruhi partisipasi pemilih dan perilaku. Meskipun agama
am,  biasanya  agama  tidak  secara  langsung  atau  teratur memengaruhi  mayoritas  orang  Indonesia  untuk  mengambil  tindakan  politik, terutama di luar pemungutan suara. Ada minoritas aktif yang menganggap Islam
Jennifer  menekankan  peran  tokoh  berdasarkan  identitas  keagamaan sangat  berpengaruh  penting  dalam  politik  Indonesia  kontemporer.  Lewat pengaruh  tokoh  agama  semacam  ini,  partisipasi  dan  perilaku  pemilih  dapat dipengaruhi.    Identitas  Muslim  Indonesia  beragam  dan  cair.  Agama  itu  sendiri
atau seragam. Komponen pribadi dan sosial nasional yang berbeda dari agama dapat berdampak besar bagi perilaku politik. 17
Sementara  itu,  Saiful  Mujani  melihat  kombinasi  dari  berbagai  bentuk keterlibatan  politik  dan  kepercayaan  pada  institusi  politik  menghasilkan  empat tipe  warga  negara.  Empat  tipe  tersebut  yakni:  setia,  teralienasi,  naif  dan  apatis. Warga yang teralienasi yakni yang tertarik pada politik tapi tidak percaya dengan institusi politik. Tipe ini menjadi sumber destabilisasi demokrasi. Aktivitas politik
L. Epley, Voice of The Faithful.., hlm.14 Jennifer L. Epley, Voice of The Faithful..., hlm. 5 Jennifer L. Epley, Voice of The Faithful..., hlm. 9
___________________________________________________________________
28| Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
tersalurkan  lewat  aksi  protes.  Perilaku  tersebut  mengganggu  stabilitas  sistem demokrasi. 18
Perdebatan tentang keterkaitan umat Muslim dalam politik sudah menjadi perbinjangan  lama. Abdul Munir  Mulkan  mengklasifikasi  perdebatan  tersebut ke dalam  dua  kategori.  Kategori  pertama,  umat  Muslim  melihat  politik  sebagai wilayah  profan  yang  terbuka  bagi  partisipasi  publik  tanpa  memandang  identitas keagamaan.  Kedua,  melihat  dunia  politik  sebagai  realisasi  ajaran  agama  (Islam) yang absolut dan dikuasai oleh elit agama dengan sebutan ulama.
Idealnya,  legitimasi  moral  seorang  pemimpin  Islam  sejati  terletak  pada kualitas  Muslim  itu  sendiri.  Kesatuan  antara  perbuatan  dan  perkataan,  rendah hati,  jujur.  Pemimpin  semacam  itu  berorientasi  bagi  perbaikan  hajat  hidup masyarakat  luas.  Segala  yang  dimiliki  pemimpin  (Islam)  dicurahkan  untuk membangun bangsa. 20
DI  sanalah  peran  ulama  dalam  lembaga berpengaruh  dalam  Islam  politik  di  Indonesia.  Salah  satu  lembaga  yang mengakomodasi berbagai organisasi keagamaan di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia  (MUI).  Dalam  perhelatan  pemilu  2019  lalu,  MUI  memainkan  peran penting  yang  secara  tidak  langsung  dimainkan  oleh  beberapa  pengurus  aktifnya. Di Indonesia peran MUI dalam politik memang sudah lama berlangs

## E. MUI DARI MASA KE MASA
Menurut  As’ad,  dalam  menjalankan  fungsi  tersebut,  MUI  memiliki  alat tertentu  untuk  memberikan  panduan  kepada  masyarakat.  Setidaknya  ada  dua jenis  media  yang  digunakan  oleh  MUI  untuk  memberikan  panduan  kepada
18 Saiful  Mujani,  Muslim  Demokrat:  Islam  Budaya  Demokrasi  dan  Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 322
19 Abdul  Munir  Mulkhan,  Politik  Santri:  Cara  Menang  Merebut  Hati  Rakyat,
(Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 233.
20 Syarifudin  Jurdi,  Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia,  (  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008). Hlm. 145
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
tersalurkan  lewat  aksi  protes.  Perilaku  tersebut  mengganggu  stabilitas  sistem
Perdebatan tentang keterkaitan umat Muslim dalam politik sudah menjadi perbinjangan  lama. Abdul Munir  Mulkan  mengklasifikasi  perdebatan  tersebut ke kategori.  Kategori  pertama,  umat  Muslim  melihat  politik  sebagai wilayah  profan  yang  terbuka  bagi  partisipasi  publik  tanpa  memandang  identitas keagamaan.  Kedua,  melihat  dunia  politik  sebagai  realisasi  ajaran  agama  (Islam)
agama dengan sebutan ulama. 19
Idealnya,  legitimasi  moral  seorang  pemimpin  Islam  sejati  terletak  pada kualitas  Muslim  itu  sendiri.  Kesatuan  antara  perbuatan  dan  perkataan,  rendah hati,  jujur.  Pemimpin  semacam  itu  berorientasi  bagi  perbaikan  hajat  hidup arakat  luas.  Segala  yang  dimiliki  pemimpin  (Islam)  dicurahkan  untuk
DI  sanalah  peran  ulama  dalam  lembaga-lembaga  keagamagaan  sangat berpengaruh  dalam  Islam  politik  di  Indonesia.  Salah  satu  lembaga  yang eagamaan di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia  (MUI).  Dalam  perhelatan  pemilu  2019  lalu,  MUI  memainkan  peran penting  yang  secara  tidak  langsung  dimainkan  oleh  beberapa  pengurus  aktifnya.
Di Indonesia peran MUI dalam politik memang sudah lama berlangsung.
Menurut  As’ad,  dalam  menjalankan  fungsi  tersebut,  MUI  memiliki  alat tertentu  untuk  memberikan  panduan  kepada  masyarakat.  Setidaknya  ada  dua jenis  media  yang  digunakan  oleh  MUI  untuk  memberikan  panduan  kepada
Saiful  Mujani,  Muslim  Demokrat:  Islam  Budaya  Demokrasi  dan  Partisipasi aru, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 322-333.
Abdul  Munir  Mulkhan,  Politik  Santri:  Cara  Menang  Merebut  Hati  Rakyat,
Syarifudin  Jurdi,  Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia,  (  Yogyakarta:  Pustaka
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
masyarakat.  Meski  sebagian  besar  masyarakat  berpendapat  bahwa  sikap  MUI sering terburu buru. Beberapa tokoh publik, termasuk wakil presiden Jusuf Kalla pernah mengkritik MUI dan merasa tidak senang dengan pendiriannya.
Dua jenis alat legitimasi tersebut adalah fatwa dan waca dari Rekomendasi (Tausiyah) , Peringatan Pernyataan Sikap, Banding ( Himbauan )
Sedangkan  fatwa  memainkan  peran  penting  dalam  masyarakat.  Sebagaimana dinyatakan  oleh  Wael  Hallaq,  fatwa memainkan  peran  yang  cukup  besar  dalam pertumbuhan dan perubahan bertahap hukum substantif Islam.
Dalam  hal  otoritas  agama,  fatwa  juga  penting  karena  melalui  media  ini para MUI dapat mengekspresikan gagasan dan pendapat mereka men Islam. 24 Dalam  menggunakan  fatwa  yang  diproduksi  oleh  ulama,  orang  mungkin tahu  apa  yang  dilarang  untuk  mereka  dan  apa  yang  tidak.  Dalam  hal  ini,  fatwa berfungsi sebagai bukti bahwa ulama (atau otoritas agama) memiliki kemampuan untuk memberikan arahan kepada umat Muslim Indoneisa.
Dalam tesisnya, Muhammad As’ad memilah sikap MUI sebagai orgnasisasi ke  dalam  dua  tahapan  yakni  masa  awal  pembentukannya  saat  rezim  orde  baru berlangsung dan kedua saat reformasi. Pada awal pembentukannya, sikap MUI di era Orde Baru tidak selalu berada di tangan pemerintah; setelah 1982 MUI berada di bawah kendali pemerintah. Penerbitan pernyataan MUI dalam pemilihan umum dimulai pada tahun 1977 dan kemudian berlanjut pada tahun 1982, 1987, 1992, dan  1997.  Meneliti  kelima  tahapan  tersebut  menunjukkan  bahwa
21 Muhammad As’ad, Religion and Politic.., hlm. 02
22 Nur  Ichwan,  “Negara  dan  Politik  Ulama:  MUI  setelah  Soeharto”, Masyarakat Islam, 12.1 (2005), hlm. 51. 23 Muhammad As’ad, Muhammad As’ad, Religion and Politics In Indonesia..., hlm. 04.  As’ad  mengutip  Lihat  Wael  B.  Hallaq,  Dari  Fatwa  ke  Furu:  Pertumbuhan  dan Perubahan dalam Substantif Hukum, Islam Hukum dan Masyarakat Islam, 65.
24 Ibid., hlm. 16.
25 Muhamad As’ad, Religion and Politics In Indonesia
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
|29
agian  besar  masyarakat  berpendapat  bahwa  sikap  MUI sering terburu buru. Beberapa tokoh publik, termasuk wakil presiden Jusuf Kalla pernah mengkritik MUI dan merasa tidak senang dengan pendiriannya. 21
Dua jenis alat legitimasi tersebut adalah fatwa dan wacana. Wacana terdiri , Peringatan (Tadzkirah), Instruksi/Amanat (Amanah) ,
) , dan Pemikiran (Sumbangan Pemikiran) . 22
Sedangkan  fatwa  memainkan  peran  penting  dalam  masyarakat.  Sebagaimana memainkan  peran  yang  cukup  besar  dalam pertumbuhan dan perubahan bertahap hukum substantif Islam. 23
Dalam  hal  otoritas  agama,  fatwa  juga  penting  karena  melalui  media  ini para MUI dapat mengekspresikan gagasan dan pendapat mereka mengenai hukum
Dalam  menggunakan  fatwa  yang  diproduksi  oleh  ulama,  orang  mungkin tahu  apa  yang  dilarang  untuk  mereka  dan  apa  yang  tidak.  Dalam  hal  ini,  fatwa
(atau otoritas agama) memiliki kemampuan arahan kepada umat Muslim Indoneisa. 25
Dalam tesisnya, Muhammad As’ad memilah sikap MUI sebagai orgnasisasi ke  dalam  dua  tahapan  yakni  masa  awal  pembentukannya  saat  rezim  orde  baru berlangsung dan kedua saat reformasi. Pada awal pembentukannya, sikap MUI di
tangan pemerintah; setelah 1982 MUI berada di bawah kendali pemerintah. Penerbitan pernyataan MUI dalam pemilihan umum dimulai pada tahun 1977 dan kemudian berlanjut pada tahun 1982, 1987, 1992, dan  1997.  Meneliti  kelima  tahapan  tersebut  menunjukkan  bahwa  hanya  pada
Muhammad As’ad, Religion and Politic.., hlm. 02
Nur  Ichwan,  “Negara  dan  Politik  Ulama:  MUI  setelah  Soeharto”, Hukum  dan
Muhammad As’ad, Religion and Politics In Indonesia..., hlm. gutip  Lihat  Wael  B.  Hallaq,  Dari  Fatwa  ke  Furu:  Pertumbuhan  dan Islam Hukum dan Masyarakat Islam, 1, 1994, hlm. 29–
Muhamad As’ad, Religion and Politics In Indonesia, hlm. 15.
___________________________________________________________________
30| Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
tahun  1977  MUI  tidak  memberikan  dukungan  yang  mencolok  kepada pemerintah. 26
Pada  tahun-tahun  berikutnya,  dari  1982  hingga  1997,  MUI  jelas mendukung  pemerintah.  Tiga  pernyataan  (1982,  1992  dan  1997)  menyebutkan nama  Soeharto  untuk  melanjutkan  posi tahun  1987,  meskipun  MUI  tidak  menyebut  Soeharto,  ia  menyatakan  perlunya melanjutkan  pemerintahan  Orde  Baru  dan  pentingnya  partisipasi  Muslim Indonesia  dalam  pemilihan. 27 Kuatnya  posisi  Islma  politik  saat  itu,  dapat dikatakan  merupakan  imbas  dari  keterlibatan  pemerintah  dalam  Islam  politik yang tidak sekuat pada tahun 1980 dan seterusnya.
Pada masa Reformasi sikap MUI malah berbeda. MUI mengubah posisinya dari  mendukung  pemerintah  menjadi  mendukung  partai dipengaruhi oleh melemahnya kekuatan pemerintah. Berbeda dari era Orde Baru, ketika kekuatan politik pemerintah sangat kuat, era Reformasi dicatat sebagai titik awal dari debat terbuka di mana kebebasan berbicara sangat dihormati. Perubahan ini,  pada  gilirannya,  juga  mempengaruhi  sikap  MUI  yang  segera  mendukung partai-partai  Islam  dengan  menyatakan  bahwa  umat  Islam  harus  memilih  hanya untuk kandidat Muslim. Selain itu, rekomendasi menunjukkan kembalinya aliran politik (politik aliran) yang terjadi hanya dalam pemilihan umum 1955. Selama era Orde  Baru,  aliran  politik  tidak  muncul  karena  tekanan  pemerintah  yang menerapkan Pancasila sebagai prinsip dasar tunggal.
Rekomendasi  ini  juga  menunjukkan  melemahnya  kekuatan  MUI  dari pengaruhnya  terhadap  perilaku  memilih  rakyat  Indonesia.  Kemenangan  PDI dalam  pemilihan  umum  tahun  1999  menunjukkan  bahwa  MUI  tidak  berhasil meyakinkan  banyak  Muslim  untuk  memilih  partai
26 . Muhamad As’ad, Religion and Politics In Indonesia.., hlm. 17
27 Muhamad As’ad, Religion and Politics In Indonesia.., hlm. 18
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
tahun  1977  MUI  tidak  memberikan  dukungan  yang  mencolok  kepada
tahun  berikutnya,  dari  1982  hingga  1997,  MUI  jelas mendukung  pemerintah.  Tiga  pernyataan  (1982,  1992  dan  1997)  menyebutkan nama  Soeharto  untuk  melanjutkan  posisinya  sebagai  Presiden  Indonesia.  Pada tahun  1987,  meskipun  MUI  tidak  menyebut  Soeharto,  ia  menyatakan  perlunya melanjutkan  pemerintahan  Orde  Baru  dan  pentingnya  partisipasi  Muslim
Kuatnya  posisi  Islma  politik  saat  itu,  dapat katakan  merupakan  imbas  dari  keterlibatan  pemerintah  dalam  Islam  politik yang tidak sekuat pada tahun 1980 dan seterusnya.
Pada masa Reformasi sikap MUI malah berbeda. MUI mengubah posisinya dari  mendukung  pemerintah  menjadi  mendukung  partai-partai  Islam.  Sikap  ini dipengaruhi oleh melemahnya kekuatan pemerintah. Berbeda dari era Orde Baru, ketika kekuatan politik pemerintah sangat kuat, era Reformasi dicatat sebagai titik awal dari debat terbuka di mana kebebasan berbicara sangat dihormati. Perubahan pada  gilirannya,  juga  mempengaruhi  sikap  MUI  yang  segera  mendukung partai  Islam  dengan  menyatakan  bahwa  umat  Islam  harus  memilih  hanya untuk kandidat Muslim. Selain itu, rekomendasi menunjukkan kembalinya aliran
i hanya dalam pemilihan umum 1955. Selama era Orde  Baru,  aliran  politik  tidak  muncul  karena  tekanan  pemerintah  yang sebagai prinsip dasar tunggal.
Rekomendasi  ini  juga  menunjukkan  melemahnya  kekuatan  MUI  dari laku  memilih  rakyat  Indonesia.  Kemenangan  PDI-P dalam  pemilihan  umum  tahun  1999  menunjukkan  bahwa  MUI  tidak  berhasil meyakinkan  banyak  Muslim  untuk  memilih  partai-partai  Islam.  Fakta  ini  jelas
n and Politics In Indonesia.., hlm. 17
Muhamad As’ad, Religion and Politics In Indonesia.., hlm. 18
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
mengalahkan  salah satu  tujuan  MUI  di  balik untuk menghambat peluang PDI-P untuk memenangkan pemilihan.
Pada  pemilihan umum  2004  persis  sama  dengan  pemilu  1999 dalam  arti bahwa  MUI  tidak  memberikan  dukungan  nyata  kepada  pemerintah  seperti  yang terjadi  di  era  Orde  Baru.  Hal  tersebut pemilihan  umum  1999,  yang  secara  khusus  mendukung  partai  Islam  dengan menyarankan  bahwa  Muslim  Indonesia  tidak  boleh  memilih  calon  non Dapat  ditafsirkan  bahwa  sikap  MUI  dalam  pemilihan  umum  2004  adalah  netral.
Posisi  ini  diadopsi  karena  dua  kondisi.  Pertama,  partai menggunakan  masalah  agama  (Islam)  dalam  kampanye  mereka.  Kedua,  semua tiket dalam pemilihan presiden memiliki kandidat (baik untuk presiden atau wakil presiden) dari berlatar belakang Muslim.
Dibandingkan  dengan  sikapnya  dalam  pemilihan  umum  sebelumnya, fatwa  MUI  pada  tahun  2009  tentang  abstain  suara  dapat  dianggap  sebagai  yang paling berbeda dan kontroversial. Sikap ini berbeda karena MUI sebelumnya tidak pernah  mengeluarkan  fatwa  tentang  pemilihan  umum  tetapi  hanya  memberikan pernyataan atau rekomendasi. Ini juga menjadi kontroversial di antaranya karena reaksi  banyak  orang  Indonesia  yang  mengkritik  fatwa,  tetapi  juga  karena penerbitan itu sendiri. Tidak jelas apakah fatwa.
Dapat  ditarik  perbedaan  sikap  MUI  di  era  Orde  Baru  dan  era  pasca Baru  (Reformasi).  Di  bawah  Orde  Baru,  MUI  dapat  dianggap  bermain  aman dengan  mendukung  pemerintah.  Selama  era  itu,  hanya  dalam  pemilihan  umum 1977  MUI  mengadopsi  sikap  netral.  Pendekatan pemerintah  yang  membatasi  pergerakan  politik  MUI.  Di  era  pasca  Baru  Orde, sebaliknya,  sikap  MUI  dalam  pemilihan  umum  ditentukan  oleh  perkembangan politik.  MUI  mengubah  sikapnya  dengan  menjauhkan  diri  dari  pemerintah  dan
28 Muhammad As’ad, Religion and Politics In Indonesia.., hlm. 83
29 Muhammad As’ad, Religion and Politics In Indonesia.., hlm. 85
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Mohamad Baihaqi
Legitimasi Majelis Ulama..
|31
mengalahkan  salah satu  tujuan  MUI  di  balik taushiah pada  1999, yang  bertujuan P untuk memenangkan pemilihan. 28
Pada  pemilihan umum  2004  persis  sama  dengan  pemilu  1999 dalam  arti bahwa  MUI  tidak  memberikan  dukungan  nyata  kepada  pemerintah  seperti  yang terjadi  di  era  Orde  Baru.  Hal  tersebut  juga  berbeda  dari taushiah MUI  dalam pemilihan  umum  1999,  yang  secara  khusus  mendukung  partai  Islam  dengan menyarankan  bahwa  Muslim  Indonesia  tidak  boleh  memilih  calon  non-Muslim. Dapat  ditafsirkan  bahwa  sikap  MUI  dalam  pemilihan  umum  2004  adalah  netral. Posisi  ini  diadopsi  karena  dua  kondisi.  Pertama,  partai-partai  Islam  tidak  lagi menggunakan  masalah  agama  (Islam)  dalam  kampanye  mereka.  Kedua,  semua tiket dalam pemilihan presiden memiliki kandidat (baik untuk presiden atau wakil elakang Muslim. 29
Dibandingkan  dengan  sikapnya  dalam  pemilihan  umum  sebelumnya, fatwa  MUI  pada  tahun  2009  tentang  abstain  suara  dapat  dianggap  sebagai  yang paling berbeda dan kontroversial. Sikap ini berbeda karena MUI sebelumnya tidak
fatwa  tentang  pemilihan  umum  tetapi  hanya  memberikan pernyataan atau rekomendasi. Ini juga menjadi kontroversial di antaranya karena reaksi  banyak  orang  Indonesia  yang  mengkritik  fatwa,  tetapi  juga  karena penerbitan itu sendiri. Tidak jelas apakah fatwa.
Dapat  ditarik  perbedaan  sikap  MUI  di  era  Orde  Baru  dan  era  pasca-Orde Baru  (Reformasi).  Di  bawah  Orde  Baru,  MUI  dapat  dianggap  bermain  aman dengan  mendukung  pemerintah.  Selama  era  itu,  hanya  dalam  pemilihan  umum 1977  MUI  mengadopsi  sikap  netral.  Pendekatan  ini  diambil  karena  tekanan pemerintah  yang  membatasi  pergerakan  politik  MUI.  Di  era  pasca  Baru  Orde, sebaliknya,  sikap  MUI  dalam  pemilihan  umum  ditentukan  oleh  perkembangan politik.  MUI  mengubah  sikapnya  dengan  menjauhkan  diri  dari  pemerintah  dan
Muhammad As’ad, Religion and Politics In Indonesia.., hlm. 83 Muhammad As’ad, Religion and Politics In Indonesia.., hlm. 85
___________________________________________________________________
32| Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
memperbaiki  keputusannya  sesuai  dengan  konteks  politik.  Pengaruhnya  di  era Reformasi tidak sekuat seperti di zaman Orde Baru.
Sementara  tulisan  ini  melihat  bagaimana  posisi  politik  MUI  pada pemilihan presiden 2019 lalu. Apakah MUI berada dalam posisi seperti saa orde  baru  berlangsung  atau  mempertahankan  sikapnya  sebagaimana  di  era reformasi?  Secara  kelembagaan  MUI  tampak  tidak  secara  langsung  memainkan peran  penting  dalam  politik  Indonesia  kontemporer.  Namun  pengurus  aktif  di MUI  belakangan  diketahui  terlibat  aktif  dalam  mensukseskan  salah  satu  calon presiden lewat legitimasinya sebagai pengurus MUI. Lantas bagaimana legitimasi tersebut berlangsung di tubuh MUI sendiri?

## F. PERAN MUI DALAM POLITIK INDONESIA MUTAKHIR
Fenomena Islam Indonesia yang sangat beragam konstelasi politik Indonesia menjadi dinamis karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi.  Itu  sebabnya  tidak  mudah  untuk  menempatkan  satu  kelompok secara  absolut.  Hal  ini  karena  adanya  fakta  bahwa  kelompok  Islam  di  Indonesia ternyata  juga  memiliki  identitas  kelompok  lain  yang  saling  meminjam  sehingga tampak  tumpang  tindih.  Secara  sosiologis  merupakan  akibat  dari  percampuran antara masyarakat dan kultur. 31
Pola  semacam  itu  dapat  dilihat  dari  model  kepengurusan  MUI  yang mencoba untuk mengakomodasi seluruh Organisasi Islam di Indonesia. Sehingga setiap  pengurus  MUI  memiliki  keterikatan  secara  langsung  dengan  organisasi Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pada saat yang sama baik  MUI  maupun  ormas  seperti  NU  dan  Muhamm terlibat  dalam  politik  praktis.  Hanya  saja  pengurusnya  dibebaskan  untuk mendukung salah satu calon bahkan menjadi calon wakil presiden.
30 Muhammad As’ad, Religion and Politics In Indonesia.., hlm. 83
31 Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam.., hlm. 73.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
iki  keputusannya  sesuai  dengan  konteks  politik.  Pengaruhnya  di  era Reformasi tidak sekuat seperti di zaman Orde Baru. 30
Sementara  tulisan  ini  melihat  bagaimana  posisi  politik  MUI  pada pemilihan presiden 2019 lalu. Apakah MUI berada dalam posisi seperti saat rezim orde  baru  berlangsung  atau  mempertahankan  sikapnya  sebagaimana  di  era reformasi?  Secara  kelembagaan  MUI  tampak  tidak  secara  langsung  memainkan peran  penting  dalam  politik  Indonesia  kontemporer.  Namun  pengurus  aktif  di
bat  aktif  dalam  mensukseskan  salah  satu  calon presiden lewat legitimasinya sebagai pengurus MUI. Lantas bagaimana legitimasi tersebut berlangsung di tubuh MUI sendiri?

## PERAN MUI DALAM POLITIK INDONESIA MUTAKHIR
Fenomena Islam Indonesia yang sangat beragam menyebabkan perubahan konstelasi politik Indonesia menjadi dinamis karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi.  Itu  sebabnya  tidak  mudah  untuk  menempatkan  satu  kelompok secara  absolut.  Hal  ini  karena  adanya  fakta  bahwa  kelompok  Islam  di  Indonesia ata  juga  memiliki  identitas  kelompok  lain  yang  saling  meminjam  sehingga tampak  tumpang  tindih.  Secara  sosiologis  merupakan  akibat  dari  percampuran
Pola  semacam  itu  dapat  dilihat  dari  model  kepengurusan  MUI  yang mengakomodasi seluruh Organisasi Islam di Indonesia. Sehingga setiap  pengurus  MUI  memiliki  keterikatan  secara  langsung  dengan  organisasi Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pada saat yang sama baik  MUI  maupun  ormas  seperti  NU  dan  Muhammadiyah  secara  langsung  tidak terlibat  dalam  politik  praktis.  Hanya  saja  pengurusnya  dibebaskan  untuk mendukung salah satu calon bahkan menjadi calon wakil presiden.
Muhammad As’ad, Religion and Politics In Indonesia.., hlm. 83 Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam.., hlm. 73.
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
Hal  tersebut  dapat  dilihat  misalnya  di  Indonesia,  kekuatan  agama  yang membingkai lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakat cukup memiliki otoritas dalam  mengarahkan  masanya.  Ormas  keagamaan menjadi  semacam  kiblat  dalam berperilaku  lewat  anjuran,  sikap,  serta  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  organisasi organisasi keagamaan.
Bentuk  pertama  organisasi  Umat  Islam  di  Indonesia  adalah mengelompokkan pribadi-pribadinya di belakang pribadi seperti  Kyai  dan  Haji.  Orang-orang  yang  berkharisma  itulah  yang  kemudian mengarahkan  umat  untuk  melakukan  berbagai  pemberontakan.  Umat  Islam terpecah dalam ikatan-ikatan yang sangat kecil di lingkaran yang sangat lokal dan tersebar  dimna-mana.  Tetapi  tidak  berarti  umat  Islam  saat  itu  tidak  melakukan Aksi. 32
Umat Islam dalam sejarah Indonesia sebagai ungkapan untuk  menghadapi  kekuatan-kekuatan  kolonial.  Islam  pada  titik  itu  dianggap sebagai tradisi besar yaitu tradisi yang mampu mengorganisir sebagaimana dalam sejarah  Islam  ada  kekhalifahan  dan  imperium luar birokrasi di Indonesia hanya sanggup membent tidak bisa menyatukan diri dalam kesatuan yang disebut sebagai konsep Umat.
Setelah era reformasi, partai Islam senantiasa terlibat dalam pemilu, tidak pernah  kurang  dari  lima.  Rata-rata  tujuh  partai  Islam  ikut  pemilu  selama reformasi 1999-2000. Namun kecenderungan perolehan suaranya kerap menurun. Kondisi  semacam  itu  menegaskan  bahwa  partai  Islam  sebenarnya  mengalami kemerosotan  pamor  di  mata  pemilih. serentak  2019  Partai  Kebangkitan  Ban terbanyak setelah PDIP, Gerindra, dan Golkar.
32 Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam.., hlm. 27
33 Ibid., hlm. 28 34 Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam.., hlm. 74
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Mohamad Baihaqi
Legitimasi Majelis Ulama.. |33
Hal  tersebut  dapat  dilihat  misalnya  di  Indonesia,  kekuatan  agama  yang organisasi kemasyarakat cukup memiliki otoritas dalam  mengarahkan  masanya.  Ormas  keagamaan menjadi  semacam  kiblat  dalam berperilaku  lewat  anjuran,  sikap,  serta  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  organisasi-
si  Umat  Islam  di  Indonesia  adalah pribadinya di belakang pribadi-pribadi yang berkarisma orang  yang  berkharisma  itulah  yang  kemudian mengarahkan  umat  untuk  melakukan  berbagai  pemberontakan.  Umat  Islam ikatan yang sangat kecil di lingkaran yang sangat lokal dan mana.  Tetapi  tidak  berarti  umat  Islam  saat  itu  tidak  melakukan
Umat Islam dalam sejarah Indonesia sebagai ungkapan-ungkapan nasional kekuatan  kolonial.  Islam  pada  titik  itu  dianggap sebagai tradisi besar yaitu tradisi yang mampu mengorganisir sebagaimana dalam sejarah  Islam  ada  kekhalifahan  dan  imperium-imperium  Islam.  Namun  Islam  di luar birokrasi di Indonesia hanya sanggup membentuk masyarakat kecil sehingga tidak bisa menyatukan diri dalam kesatuan yang disebut sebagai konsep Umat. 33
Setelah era reformasi, partai Islam senantiasa terlibat dalam pemilu, tidak rata  tujuh  partai  Islam  ikut  pemilu  selama  era 2000. Namun kecenderungan perolehan suaranya kerap menurun.
Kondisi  semacam  itu  menegaskan  bahwa  partai  Islam  sebenarnya  mengalami kemerosotan  pamor  di  mata  pemilih. 34 Sementara  itu  pada  pemilihan  umum serentak  2019  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  memperoleh  suara  keempat terbanyak setelah PDIP, Gerindra, dan Golkar.
Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam.., hlm. 27
Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam.., hlm. 74
___________________________________________________________________

## 34|
Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
Kemampuan  memobilisasi  massa  dan  elit  umat  telah  mendorong  elit birokrat  menempatkan  konsepsi  depolitisasi  dan  departaisasi  sebagai  kerangka utama  kebijaksanaan  politik  pemer pemerintahan  yang  pengurusnya  terlibat  aktif  dalam  politik  Indonesia  adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perannya cukup penting terlebih dalam pemilihan serentak pada 2019 lalu.
Berikut  sejumlah  pengurus  MUI  yang  diketa berperan  aktif  dalm  kontestasi  politik  Indonesia  2019. pengurus  kerapkali  mengeluarkan  statmen  di  media  menegaskan  bahwa  posisi MUI secara kelembagaan bersikap netral. H.  Zainut  Tauhid  Sa’adi  mengkhawatirkan  gerakan  GNPF  MUI  bergeser  ke  arah politik praktis. 38
Tabel 1: Nama Pengurus Aktif MUI
35 Abdul Munir  Mulkhan,  Perubahan  perilaku  politik dan polarisasi Umaat Islam 1965-1987: Dalam Perspektif Sosiologis (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 21
36 http//mui.or.id, diakses pada 13 Oktober 2019, pukul 13.47 WIB 37 https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/ ketua-mui-mui-tak-terlibat-politik-praktis,  diakses  pada  13  Oktober  2019,  Pukul  14.00 WIB
38 https://news.detik.com/berita/d- kini-bergeser-ke-politik-praktis, diakses pada 13 Oktober 2019, pukul 14.56 WIB
No Nama
1 Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin
2 Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si
3 Prof.Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc, MA
4 Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yango
5 Dr. KH. Marsudi Suhud
6 KH. Abdusshomad Buchori
7 KH. Abdullah Jaidi ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
Kemampuan  memobilisasi  massa  dan  elit  umat  telah  mendorong  elit birokrat  menempatkan  konsepsi  depolitisasi  dan  departaisasi  sebagai  kerangka utama  kebijaksanaan  politik  pemerintah. 35 Salah  satu  organisasi  semi pemerintahan  yang  pengurusnya  terlibat  aktif  dalam  politik  Indonesia  adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perannya cukup penting terlebih dalam pemilihan
Berikut  sejumlah  pengurus  MUI  yang  diketahui  secara  terang-terangan berperan  aktif  dalm  kontestasi  politik  Indonesia  2019. 36 Meskipun  beberapa pengurus  kerapkali  mengeluarkan  statmen  di  media  menegaskan  bahwa  posisi MUI secara kelembagaan bersikap netral. 37 Serta jauh-jauh hari Wakil Ketua MUI,
Zainut  Tauhid  Sa’adi  mengkhawatirkan  gerakan  GNPF  MUI  bergeser  ke  arah
Tabel 1: Nama Pengurus Aktif MUI
Perubahan  perilaku  politik dan polarisasi Umaat Islam
1987: Dalam Perspektif Sosiologis (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 21 http//mui.or.id, diakses pada 13 Oktober 2019, pukul 13.47 WIB https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/13/pddvb6430- praktis,  diakses  pada  13  Oktober  2019,  Pukul  14.00
-4326398/waketum-mui-saya-khawatir-212-
praktis, diakses pada 13 Oktober 2019, pukul 14.56 WIB
Jabatan Peran Politik Ketua Umum MUI Calon Wakil Presiden Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si Wakil Ketua Umum Wakil Ketua Umum Ketua Bidang Fatwa Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah Simpatisan Jokowi- Ma’ruf Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
Ketua Bidang
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
8 Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman

## 9 Dr. H. Yusnar Yusuf, M.Si

## 10 Dr. KH Sodikun, M.SI

## 11 KH. Muhyidin Djunaidi, MA

## 12 Dr. Ir. Lukmanul Hakim

## 13 Drs. KH. Masduki Baidlowi

## 14 Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA

## 14 Drs. H. Basri Bermanda, MBA
15 Drs. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag
16 Drs. KH. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
17 H. M.  Zaitun Rasmin, Lc, MA

## 18 H. Tengku Zulkarnaen, MA

## 19 Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA

## 20 H. Misbahul Ulum, M.Si

## 21 Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama.. |35
Pendidikan dan Kaderisasi
Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman Ketua Bidang
Pengkajian dan Penelitian Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Ketua Bidang Seni Budaya Islam Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama International Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Ketua Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Ketua Bidang Hukum dan Perundangan Sekretaris Jenderal Wasekjen Bidang Fatwa Wasekjen Bidang Ukhuwah Islamiyah Simpatisan Prabowo- Sandi Wasekjen Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyrakat Simpatisan Prabowo Sandi Wasekjen Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Wasekjen Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Umat Wasekjen Informasi
___________________________________________________________________

## 36|
Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
MUI sebagai semacam organisasi semi pemerintahan, kerap mengeluarkan fatwa-fatwa  yang  berpengaruh  terhadap  konstelasi  politik    Indonesia.  Salah  satu contoh misalnya terbentuknya Gerakan Nasional Pemangawal Fatwa (GNPF) MUI yang  terlembagakan  kembali  menjadi  forum  alumni  212  setelah  sebelumnya
22 Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti

## 23 H. Rofiqul Umm Ahmad, SH, MH
24 Drs. KH. Sholahuddin Al Aiyub,

## M.Si
25 Dr. H. Nadjamudin Ramly, M.Si
26 Dr. Ir. H. M Nadratuzzaman
Hosen, Ph.D
27 H. Yusuf Muhammad Martak
28 Drs. H. Iing Sholihin, MBA
29 H. Burhanudin Mochsen
30 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin, MA
31 Prof. Dr. H. Azyumardi Azra
32 Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
33 Prof. DR. H. Didin Hafiduddin, MA
34 Prof. Dr. H. Noor Ahmad, MA
35 Dr. H. Bachtiar Natsir

## 36 Drs. H. Natsir Zubaidi
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
MUI sebagai semacam organisasi semi pemerintahan, kerap mengeluarkan fatwa  yang  berpengaruh  terhadap  konstelasi  politik    Indonesia.  Salah  satu contoh misalnya terbentuknya Gerakan Nasional Pemangawal Fatwa (GNPF) MUI
i  forum  alumni  212  setelah  sebelumnya
dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti Wasekjen Bidang
Perempuan, Remaja dan Keluarga Wasekjen Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Wasekjen Bidang Pengkajian dan Penelitian Wasekjen Bidang Kerukunan Antar Agama Bendahara Umum Bendahara Simpatisan Prabowo- Sandi Bendahara
Bendahara
Dewan Pertimbangan Wakil Ketua DP Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA  Wakil Ketua DP Wakil Ketua DP Simpatisan Prabowo Sandi Sekretaris DP Wakil Sekretaris DP Simpatisan Prabowo Sandi Wakil Sekretaris DP
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
berhasil  menumbangkan  elektabilitas  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok)  sebagai calon petahana Gubernur DKI Jakarta. 39
Selain  itu,  pada  pemilihan  presiden  2019  lalu,  ketua  MUI  KH.  Makruf Amin dianggap potensial baik secara po menjadi  pendampingi  petahana  Ir.  H.  Joko  Widodo.  KH.  Ma’ruf  Amin  dianggap sebagai  representasi  dari  dua  kekuatan  yakni  MUI  dan  organisasi  keagamaan Nahdlatul  Ulama.  Hingga  akhirnya  Pasangan  Joko  Widodo  dan  Ma’ruf berhasil lolos sebagai pemenang pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 lalu.
Calon penantang, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga didukung oleh berbagai  tokoh-tokoh  “Islam”  yang  sebelumnya  tergabung  dalam  GNPF  MUI. Sebut  misalnya  Tengku  Zulkarnanen,  Bachtiar  Nastir,  Yusuf  Martak,  Zaitun Rasmin  dan  beberapa  pengurus  MUI  lainnya.  Mereka  kemudian  memanfaatkan forum  alumni  212  untuk    menggalang  massa.  Reuni  212  beberapa  kali dilaksanakan dengan mengundang capres Prabowo Subianto berorasi di m Selain  itu,  dalam  forum  ijtima  ulama  diputuskan  mendukung  Prabowo  Subianto dan  beberapa  rekomendasi  calon  wakil  presiden.  Kendati  seluruh  rekomendasi bakal  calon  wakil  Presiden  ditolak  oleh  Prabowo,  namun  beberapa  tokoh  yang tergabung dalam forum tersebut tetap bersikukuh mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 41
Dalam  pemilihan  presiden  itulah  dapat  dilihat  bagaimana  peran  penting sejumlah anggota  MUI.  Meski tidak mengatasnamakan institusi, namun tokoh tokoh  dalam  tubuh  MUI  sendiri  dijadikan
39 https://tirto.id/agenda-politik-di Oktober 2019, pukul 14.00 WIB 40 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190714031756 tarik-diri-dari-barisan-pendukung-prabowo pukul 14.00 WIB
41 .https://www.voaindonesia.com/a/hasil bagi-prabowo-sandiaga/4571457.html, diakses pada Selasa, 15 Oktober 2019, pukul 14.30 WIB
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama.. |37
berhasil  menumbangkan  elektabilitas  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok)  sebagai
39
Selain  itu,  pada  pemilihan  presiden  2019  lalu,  ketua  MUI  KH.  Makruf Amin dianggap potensial baik secara popularitas maupun basis massa (elektabilas) menjadi  pendampingi  petahana  Ir.  H.  Joko  Widodo.  KH.  Ma’ruf  Amin  dianggap sebagai  representasi  dari  dua  kekuatan  yakni  MUI  dan  organisasi  keagamaan Nahdlatul  Ulama.  Hingga  akhirnya  Pasangan  Joko  Widodo  dan  Ma’ruf  Amin berhasil lolos sebagai pemenang pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019
Calon penantang, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga didukung oleh tokoh  “Islam”  yang  sebelumnya  tergabung  dalam  GNPF  MUI.
Zulkarnanen,  Bachtiar  Nastir,  Yusuf  Martak,  Zaitun Rasmin  dan  beberapa  pengurus  MUI  lainnya.  Mereka  kemudian  memanfaatkan forum  alumni  212  untuk    menggalang  massa.  Reuni  212  beberapa  kali dilaksanakan dengan mengundang capres Prabowo Subianto berorasi di mimbar. 40
Selain  itu,  dalam  forum  ijtima  ulama  diputuskan  mendukung  Prabowo  Subianto dan  beberapa  rekomendasi  calon  wakil  presiden.  Kendati  seluruh  rekomendasi bakal  calon  wakil  Presiden  ditolak  oleh  Prabowo,  namun  beberapa  tokoh  yang
ersebut tetap bersikukuh mendukung Prabowo Subianto
Dalam  pemilihan  presiden  itulah  dapat  dilihat  bagaimana  peran  penting sejumlah anggota  MUI.  Meski tidak mengatasnamakan institusi, namun tokoh- tokoh  dalam  tubuh  MUI  sendiri  dijadikan  acuan  oleh  masyarakat  Indonesia
di-balik-gnpf-ulama-alumni-212, diakses pada 15
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190714031756-32-411903/gnpf-
prabowo-sandi,  diakses  pada  Selasa,  15  Oktober  2019,
https://www.voaindonesia.com/a/hasil-ijtima-ulama-ii-pastikan-dukungan- , diakses pada Selasa, 15 Oktober 2019, pukul 14.30
___________________________________________________________________
38| Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
sebagai  pemegang  kuasa  mendaki-menurun.    Akhirnya  kedua  calon  bertarung dalam kontestasi politik dengan sama- MUI.
Dari  itu,  penting  dilacak  bagaimana  pengurus  MUI  memainkan  sehingga bisa  kendali  atas  suara  Muslim  di  Indonesia.  Mereka  mengatasnamakan  agama sebagai modal untuk meyakinkan masyarakat bahwa calon presiden yang diusung benar-benar  “islami”.  Pada  titik  itu  bagaimana  agama  bekerja  sehingga  dianggap begitu efektif dalam meraup suara lewat pengurus

## G. LEGITIMASI MUI TERHADAP UMAT MUSLIM
Kuntowijoyo menyebut bahwa fenomena Islam Indonesia beragam dalam pemikiran  politik  dan  teologinya.  Hal  ini  karena  adanya  fakta  bahwa  satu kelompok Islam di Indonesia ternyata juga sini akan dipaparkan tiga strategi yang dimainkan MUI dalam perhelatan pemilu 2019  yang  dilihat  dari  peran  pengurus  aktifnya.  Pengurus  dan  lembaga  bagi masyarakat  bersifat  linier  dan  terikat..  Pernyataan  pengurus  MUI  d sebagai  sikap  lembaga  meski  pada  pemilihan  yang  lalu  pengurus  MUI  terbelah dalam dua kubu.

## 1. Pengurus Ulama Memainkan Kuasa Menurun
Di era reformasi ini, strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) berayun. MUI tidak lagi mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik  seperti  dalam  sejarah  panjang  peran  politik  MUI  dalam  kontestasi  islam politik  di  Indonesia.  Kendati  demikian  dukungan  mengalir  dari  pengurus  MUI sendiri.  Hal  itu  tak  menghilangkan  peran  kharisma  p MUI  lewat  kekuasaan  mendaki  (masyarakat lain individu dalam MUI melekat dengan lembaganya sendiri.
42 Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam.., hlm. 73.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
menurun.    Akhirnya  kedua  calon  bertarung -sama disokong oleh keterlibatan pengurus
Dari  itu,  penting  dilacak  bagaimana  pengurus  MUI  memainkan  sehingga isa  kendali  atas  suara  Muslim  di  Indonesia.  Mereka  mengatasnamakan  agama sebagai modal untuk meyakinkan masyarakat bahwa calon presiden yang diusung benar  “islami”.  Pada  titik  itu  bagaimana  agama  bekerja  sehingga  dianggap
suara lewat pengurus-pengurus MUI?

## LEGITIMASI MUI TERHADAP UMAT MUSLIM
Kuntowijoyo menyebut bahwa fenomena Islam Indonesia beragam dalam pemikiran  politik  dan  teologinya.  Hal  ini  karena  adanya  fakta  bahwa  satu kelompok Islam di Indonesia ternyata juga memiliki identitas kelompok lain. 42 Di sini akan dipaparkan tiga strategi yang dimainkan MUI dalam perhelatan pemilu 2019  yang  dilihat  dari  peran  pengurus  aktifnya.  Pengurus  dan  lembaga  bagi masyarakat  bersifat  linier  dan  terikat..  Pernyataan  pengurus  MUI  dilihat  juga sebagai  sikap  lembaga  meski  pada  pemilihan  yang  lalu  pengurus  MUI  terbelah

## Pengurus Ulama Memainkan Kuasa Menurun-Mendaki
Di era reformasi ini, strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) berayun. MUI
tu calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik  seperti  dalam  sejarah  panjang  peran  politik  MUI  dalam  kontestasi  islam politik  di  Indonesia.  Kendati  demikian  dukungan  mengalir  dari  pengurus  MUI sendiri.  Hal  itu  tak  menghilangkan  peran  kharisma  personal  sebagai  pengurus MUI  lewat  kekuasaan  mendaki  (masyarakat-wakil  agama-Tuhan).  Dengan  kata lain individu dalam MUI melekat dengan lembaganya sendiri.
Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam.., hlm. 73.
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
Itu  sebabnya,  masyarakat  menyerahkan  seluruh  kepercayaannya  atas nama  agama  kepada  Para  pengurus  MU sebagai kuasa mendaki yang secara kronologis mendahului konsep menurun. Para pemimpin  dalam  MUI  pada  awalnya  tak  memiliki  kuasa  sebelum  masuk  dalam pengurusan MUI sendiri. 43
Dalam pola demikian, MUI dilihat dan dianggap  memiliki  pengaruh  antara  lain  dilihat  karena  mewakili  nama  ulama. Dengan  demikian  masyaarakat  pun  memberikan  kepercayaan  kepada  tokoh tertentu  yang  dianggap  mampu  memegang  kepercayaan  dengan  indikator kedekataanya  dengan  Tuhan.  Sementara  itu  diliihat  dari  perjalanan  MUI, kepercayaan masyarakat terhadap MUI belakangan dinilai menurun.
Heterogenitas Islam di Indonesia tidak melarang identifikasi pola. Melihat pribadi  dan  komponen  sosial  yang  dipilih  dari  identitas  k memengaruhi partisipasi pemilih dan protes perilaku.  Karena itu MUI mengubah strateginya,  dari  strategi  mendukung  salah  satu  calon  (Pemerintah)  dan mendukung  salah  satu  partai  Islam  secara  terang baru,  berayun  mendukung  salah  satu  calon  presiden  dan  wakil  presiden  lewat pengurus-pengurusnya.  Bahkan  ketua  MUI  dicalonkan  sebagai  wakil  presiden 2019 bersama petahana, Ir Joko Widodo.
Di  sinilah  MUI  memainkan  perannya  lewat  pengurus Memanfaatkan  peran  lembaga  sebagai  kuasa  menurun  yang  berhubungan langsung  dengan  kuasa  mendaki.  Di  samping  itu,  terdapat  enam  nama  pengurus turut  berperan  aktif  mendukung  calon  Prabowo  dan  Sandiaga  Uno  lewat  Ijtima’ Ulama I dan II yang dlaksanakan selama pemilihan Presid 2019. 45 Dalam  forum  tersebut  diputuskan  untuk  mendukung  Prabowo  Subianto
43 Bryan S. Turner, Relasi Agama dan Teori Sosial.., hlm. 347
44 Muhammad As’ad, Religion and Politics In Indonesia.., hlm. 83 45 https://nasional.tempo.co/read/1127048/17 ulama-ii-yang-disetujui-prabowo, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama.. |39
Itu  sebabnya,  masyarakat  menyerahkan  seluruh  kepercayaannya  atas nama  agama  kepada  Para  pengurus  MUI  Inilah  yang  disebut    Bryan  S  Turner sebagai kuasa mendaki yang secara kronologis mendahului konsep menurun. Para pemimpin  dalam  MUI  pada  awalnya  tak  memiliki  kuasa  sebelum  masuk  dalam
Dalam pola demikian, MUI dilihat dan dipercaya oleh masyarakat karena dianggap  memiliki  pengaruh  antara  lain  dilihat  karena  mewakili  nama  ulama. Dengan  demikian  masyaarakat  pun  memberikan  kepercayaan  kepada  tokoh tertentu  yang  dianggap  mampu  memegang  kepercayaan  dengan  indikator dengan  Tuhan.  Sementara  itu  diliihat  dari  perjalanan  MUI, kepercayaan masyarakat terhadap MUI belakangan dinilai menurun. 44
Heterogenitas Islam di Indonesia tidak melarang identifikasi pola. Melihat pribadi  dan  komponen  sosial  yang  dipilih  dari  identitas  keagamaan  yang memengaruhi partisipasi pemilih dan protes perilaku.  Karena itu MUI mengubah strateginya,  dari  strategi  mendukung  salah  satu  calon  (Pemerintah)  dan mendukung  salah  satu  partai  Islam  secara  terang-terangan  seperti  di  era  orde
ndukung  salah  satu  calon  presiden  dan  wakil  presiden  lewat pengurusnya.  Bahkan  ketua  MUI  dicalonkan  sebagai  wakil  presiden 2019 bersama petahana, Ir Joko Widodo.
Di  sinilah  MUI  memainkan  perannya  lewat  pengurus-pengurus  aktifnya.
an  lembaga  sebagai  kuasa  menurun  yang  berhubungan langsung  dengan  kuasa  mendaki.  Di  samping  itu,  terdapat  enam  nama  pengurus turut  berperan  aktif  mendukung  calon  Prabowo  dan  Sandiaga  Uno  lewat  Ijtima’ Ulama I dan II yang dlaksanakan selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI
Dalam  forum  tersebut  diputuskan  untuk  mendukung  Prabowo  Subianto
Bryan S. Turner, Relasi Agama dan Teori Sosial.., hlm. 347 Muhammad As’ad, Religion and Politics In Indonesia.., hlm. 83 https://nasional.tempo.co/read/1127048/17-poin-pakta-integritas-ijtima-
, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32
___________________________________________________________________
40| Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
dan beberapa rekomendasi wakilnya. Meski seluruh rekomendasinya ditolak oleh Prabowo,  namun  beberapa  tokoh  yang  tergabung  dalam  forum  tersebut  tetap bersikukuh mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai bakal calon presiden  dan  wakil  presiden.  Bahkam  Ijtima  ulama  dilanjutkan  hingga  ijtima ulama keempat.
Sebagian  massa  Islam  memegang  teguh  hasil  Ijtima’  ulama  sebagai semacam  pedoman  dalam  memilih  Preside
Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, sebagian massa Islam, terutama jamaah Nahdlatul Ulama  (NU) merasa  peran  Ma’ruf Amin baik  sebagai  ketua MUI  maupun sebagai pengurus  organisasi  sangat  representatif  menjangkau  kelompok  Islam  ya selama  ini  dianggap  puritan  dan  patuh  terhadap  fatwa oleh MUI. Akhirnya suara Islam terpecah.
Kekuasaan  menurun  yang  dilekatkan  kepada  ulama  menemui persimpangan  jalan.  Otoritas  ulama  dipertanyakan  oleh  simpatisan  masing masing  kubu.  Kubu  Jokowi  -Amin  mempertanyanyakan  otoritas  keilmuan  dari ulama-ulama yang bergabung dalam kubu Prabowo simpatisan  dari  kubu  Prabowo-Sandi  mempertanyakan  kesholehan  dari  ulama ulama yang berada di kubu Jowoki-Amin.
Dengan  sendirinya  ketika  kuasa  menurun  ini  dibawa  ke  politik  praktis seperti  pada  pilpres  2019  ini,  polarisasi  antar  umat  Islam  semakin  menajam. Tingkat  kesakralan  ulama  yang  selama  ini  dihormati  oleh  santri  dan  masyarakat secara  gradul  pudar  seiring  dinamika sosial kritik masyarakat terhadap ulama dari masing Bahkan  hingga mengeluarkan  ujaran  kebencian. Misalnya  salah  seorang  pria  asal
Provinsi  Aceh  yang  mengedit  foro  Ma’ruf  Amin  sedang  menggun sinterklas. Kendati pria tersebut ditangkap.
46 https://news.detik.com/berita/d- berkostum-sinterklas-diancam-5-tahun-bui WIB
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
dan beberapa rekomendasi wakilnya. Meski seluruh rekomendasinya ditolak oleh Prabowo,  namun  beberapa  tokoh  yang  tergabung  dalam  forum  tersebut  tetap mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai bakal calon presiden  dan  wakil  presiden.  Bahkam  Ijtima  ulama  dilanjutkan  hingga  ijtima
Sebagian  massa  Islam  memegang  teguh  hasil  Ijtima’  ulama  sebagai semacam  pedoman  dalam  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Meski  di  kubu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, sebagian massa Islam, terutama jamaah Nahdlatul Ulama  (NU) merasa  peran  Ma’ruf Amin baik  sebagai  ketua MUI  maupun sebagai pengurus  organisasi  sangat  representatif  menjangkau  kelompok  Islam  yang selama  ini  dianggap  puritan  dan  patuh  terhadap  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan oleh MUI. Akhirnya suara Islam terpecah.
Kekuasaan  menurun  yang  dilekatkan  kepada  ulama  menemui persimpangan  jalan.  Otoritas  ulama  dipertanyakan  oleh  simpatisan  masing-
Amin  mempertanyanyakan  otoritas  keilmuan  dari ulama yang bergabung dalam kubu Prabowo-Sandi. Begitu juga sebaliknya,
Sandi  mempertanyakan  kesholehan  dari  ulama-
Amin.
an  sendirinya  ketika  kuasa  menurun  ini  dibawa  ke  politik  praktis seperti  pada  pilpres  2019  ini,  polarisasi  antar  umat  Islam  semakin  menajam. Tingkat  kesakralan  ulama  yang  selama  ini  dihormati  oleh  santri  dan  masyarakat secara  gradul  pudar  seiring  dinamika  politik  yang  ditempuh.  Bahkan  di  media sosial kritik masyarakat terhadap ulama dari masing-masing kubu tak terbendung. Bahkan  hingga mengeluarkan  ujaran  kebencian. Misalnya  salah  seorang  pria  asal Provinsi  Aceh  yang  mengedit  foro  Ma’ruf  Amin  sedang  menggunakan  kostum sinterklas. Kendati pria tersebut ditangkap. 46
-4485807/penyebar-video-maruf-amin- bui,  diakses  pada  14  Oktober  2019  pukul  12.32
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## 2. Legitimasi MUI lewat Fatwa dan Wacana
Sebagaimana tesis Muhammad As’ad menyebut terdapat dua jenis media yang digunakan  oleh  MUI  dalam  memberikan  panduan  kepada  masyarakat.  Media  ini adalah fatwa wacana  dan  wacana  yang  terdiri  dari  Rekomendasi Peringatan (Tadzkirah), Instruksi/Amanat  (Amanah),  Pernyataan  Sikap,  Banding (Himbauan), dan Pemikiran (Sumbangan Pemikiran.)
Dilihat pada pemilihan serentak 2019 lalu, MUI memainkan legitimasiny lewat  dua  cara  yaitu  fatwa  dan  himbaunnya,  ia  berhasil  memikat  perhatian masyarakat  yang  saat  itu  sentiman  agamanya  sedang  memuncak.  Itu  dibuktikan dari  kronologi  sejak  pemilihan  Gubernur  Jakarta.  Sedangkan  wacana  dimainkan lewat  statmen  pengurus  di  media  massa  maupun  akun  media  sosial  yang terferivikasi  seperti  twitter  dan  facebook.  Tujuh  pengurus  aktif  MUI  tersebut secara terang-terangan terlibat dalam politik praktis saat  pemilu 2019 yang lalu. Lewat  dua  jenis  alat  legitimasi  itulah  MUI  memainkan  pera Indonesia  Mutakhir. Lewat  itu  juga  MUI  meraih  simpati  massa  Islam  yang  yang sejalan dengan gagasan MUI sendiri.
Fatwa  MUI  juga  memunculkan  gelombang  aksi  4  November  (411)  dan gerakan  Islam  212,  MUI  memproduksi  semacam  kesadaran  naif  ya tentang  indentitas  dan  suku.  Para  politisi  ‘bersurban’  mengekploitasi  identitas untuk  agenda  politik.  Lewat  legitimasi  fatwa  itulah  akhirnya  persoalan  identitas dan kesukuan semakin menjam di masyarakat. Padahal itu hanya hasil manipulasi identitas agama dari legitimasi MUI. 48
Sementara  itu,  dalam  konteks  distribusi  wacana,  pengurus  MUI  kerap mengguanakan media sosial selain media massa mainstream. Pengurus
47 Muhammad  As’ad,  Religion  and  Politic..,  hlm.  51.  Mengutip  Nur  Ichwan, “Negara  dan  Politik  Ulama:  MUI  setelah  Soeharto”, (2005),
48 Anto Sangadji dkk, Bela Islam atau Bela Oligarki, (Jakarta: Pustaka IndoPROGRESS, 2017) hlm, 20
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama.. |41

## Legitimasi MUI lewat Fatwa dan Wacana
Sebagaimana tesis Muhammad As’ad menyebut terdapat dua jenis media yang digunakan  oleh  MUI  dalam  memberikan  panduan  kepada  masyarakat.  Media  ini wacana  dan  wacana  yang  terdiri  dari  Rekomendasi (Tausiyah) , Instruksi/Amanat  (Amanah),  Pernyataan  Sikap,  Banding (Himbauan), dan Pemikiran (Sumbangan Pemikiran.) 47
Dilihat pada pemilihan serentak 2019 lalu, MUI memainkan legitimasinya lewat  dua  cara  yaitu  fatwa  dan  himbaunnya,  ia  berhasil  memikat  perhatian masyarakat  yang  saat  itu  sentiman  agamanya  sedang  memuncak.  Itu  dibuktikan dari  kronologi  sejak  pemilihan  Gubernur  Jakarta.  Sedangkan  wacana  dimainkan
a  massa  maupun  akun  media  sosial  yang terferivikasi  seperti  twitter  dan  facebook.  Tujuh  pengurus  aktif  MUI  tersebut terangan terlibat dalam politik praktis saat  pemilu 2019 yang lalu.
Lewat  dua  jenis  alat  legitimasi  itulah  MUI  memainkan  perannya  dalam  politik
Lewat  itu  juga  MUI  meraih  simpati  massa  Islam  yang  yang
Fatwa  MUI  juga  memunculkan  gelombang  aksi  4  November  (411)  dan gerakan  Islam  212,  MUI  memproduksi  semacam  kesadaran  naif  yaitu  kesadaran tentang  indentitas  dan  suku.  Para  politisi  ‘bersurban’  mengekploitasi  identitas untuk  agenda  politik.  Lewat  legitimasi  fatwa  itulah  akhirnya  persoalan  identitas dan kesukuan semakin menjam di masyarakat. Padahal itu hanya hasil manipulasi
Sementara  itu,  dalam  konteks  distribusi  wacana,  pengurus  MUI  kerap mengguanakan media sosial selain media massa mainstream. Pengurus-pengurus
Muhammad  As’ad,  Religion  and  Politic..,  hlm.  51.  Mengutip  Nur  Ichwan, “Negara  dan  Politik  Ulama:  MUI  setelah  Soeharto”, Hukum  dan  Masyarakat  Islam, 12.1
Anto Sangadji dkk, Bela Islam atau Bela Oligarki, (Jakarta: Pustaka
___________________________________________________________________

## 42|
Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
MUI antara lain seperti H. Tengku Zulkarnaen sangat aktif di media sosial, bahk catatan-catatannya  di  media  sosial  kerap  dianggap  bermasalah  karena  diduga mengandung  unsur  ujaran  kebencian,  hoaks  dan  provakasi.  Tengku  misalnya pernah  menulis  terkait  tujuh  kontainer  surat  suara  sudah  tercoblos  untuk pasangan  Jokowi-Amin  sebelum  pemi berlangsung.  Buntutnya,  Tengku  Zulkarnaen  akhirnya  dilaporkan  ke  Bareskrim oleh pendukung Jokowi-Amin. 49
Selain Tengku Zul, Bachtiar Nasir (Ketua GNPF MUI) juga kerap melempar pernyataan  yang  mengundang  kegaduhan  lewat  vid facebook. Lewat legitimasi semacam itu Bachtiar Nastir memperoleh simpati dari massa  Islam.  Meski  belakangan  ia  ditetapkan  sebagai  tersangka  kasus  pencucian uang  dana Yayasan Keadilan untuk Semua.

## 3. MUI dan Indikator Bencana-
Apa yang ditakutkan oleh Charless Kimball sebagai lima syarat terjadinya praktik  agama  yang  berubah  jadi  bencana  berhubungan  secara  tidak  langsung dengan peran MUI. Pertama, dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh  Basuki  Tjahja  Purnama  lewat  fatwa  MUI.  Pada  saat  itu  umat  Islam  telah menjadi  kekuatan  massa  yang  seolah  yakin  dengan  penuh  kesadaran  bahwa  ada yang mengganggu klaim kebenarannya.
Ketika  klaim  kebenarannya  terhadap  tafsiran  makna  Qur’an  (al 51) yang ditafsirkan kembali oleh oleh MUI sebagai penistaan, kehormatan umat Muslim  merasa  tersinggung  dan  dengan  semarak  turun  ke  jalan  melakukan  aksi
49 .https://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/01/05/pkumg8409 dilaporkan-ke-bareskrim-ini-respons-tengku pukul 12.32
50 https://www.cnnindonesia.com/nasional/201905070 tetapkan-eks-ketua-gnpf-ulama-bachtiar-nasir pukul 12.32 51 Anto Sangadji, Bela Islam atau Bela Oligarki.., hal 24.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
MUI antara lain seperti H. Tengku Zulkarnaen sangat aktif di media sosial, bahkan catatannya  di  media  sosial  kerap  dianggap  bermasalah  karena  diduga mengandung  unsur  ujaran  kebencian,  hoaks  dan  provakasi.  Tengku  misalnya pernah  menulis  terkait  tujuh  kontainer  surat  suara  sudah  tercoblos  untuk
Amin  sebelum  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden berlangsung.  Buntutnya,  Tengku  Zulkarnaen  akhirnya  dilaporkan  ke  Bareskrim
Selain Tengku Zul, Bachtiar Nasir (Ketua GNPF MUI) juga kerap melempar pernyataan  yang  mengundang  kegaduhan  lewat  video-video  di  youtube  dan facebook. Lewat legitimasi semacam itu Bachtiar Nastir memperoleh simpati dari massa  Islam.  Meski  belakangan  ia  ditetapkan  sebagai  tersangka  kasus  pencucian uang  dana Yayasan Keadilan untuk Semua. 50

## -Agama Perspektif Charles Kimball
Apa yang ditakutkan oleh Charless Kimball sebagai lima syarat terjadinya praktik  agama  yang  berubah  jadi  bencana  berhubungan  secara  tidak  langsung dengan peran MUI. Pertama, dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan
Basuki  Tjahja  Purnama  lewat  fatwa  MUI.  Pada  saat  itu  umat  Islam  telah menjadi  kekuatan  massa  yang  seolah  yakin  dengan  penuh  kesadaran  bahwa  ada yang mengganggu klaim kebenarannya. 51
Ketika  klaim  kebenarannya  terhadap  tafsiran  makna  Qur’an  (al-Maidah: ang ditafsirkan kembali oleh oleh MUI sebagai penistaan, kehormatan umat Muslim  merasa  tersinggung  dan  dengan  semarak  turun  ke  jalan  melakukan  aksi
https://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/01/05/pkumg8409- tengku-zulkarnain, diakses pada 14 Oktober 2019
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507032154-12-392501/polisi-
nasir-tersangka, diakses pada 14 Oktober 2019
Anto Sangadji, Bela Islam atau Bela Oligarki.., hal 24.
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
dan protes. Fatwa yang memerintah umat Islam tersebut dikeluarkan persis ketika suhu politik pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta memanas. Islam politik seperti menemukan girrah baru yakni bertarung kekuatan lewat aksi massa Islam. MUI sebagai inisiator semakin populis di kalangan umat Islam.
Kedua,  MUI  memanfaatkan  fanatisme  buta  masyarakat  yang meminggirkan  peran  rasionalisme  kritis  dalam  melihat  sebuah  peristiwa.  Baik lewat  fatwa  maupun  pernyataan  di  media.  Menurut  Syafii  Ma’rif,  dalam  situasi terpecah,  sangat  sulit  menemukan  pribadi psiko-kultural-religius  bersikap  tenang,  objektif  dan  realistik.  Kecuali  umat Muslim yang tercerahkan dan terdidik. tokoh  dan  tafsir  Islam  tertentu  menyebabkan  rasionalitas  umat  Muslim tersisihkan. Psiko kultural religius menjadi labil dan jauh
Ketiga,  beberapa  pengurus  MUI  menjejali  narasi  kebangkitan  Islam  yang bersilang  dengan  hadirnya  Hizbuttahrir  Indonesia  (HTI).  Narasi  kebangkitan Islam  menuju  zaman  ideal  dimana  keadilan,  kemakmuran  masyarakat  akan terwujud  jika  Islam  dijadikan  sebagai  ideologi  negara  tampak  semakin  menguat lewat ujaran-ujaran berbagai pengurus MUI dalam media sosial. sebagian kalangan Islam memimpikan sebuah pemerintahan Islami, antara lain yang ‘diperjuangkan’ oleh  Al  Qaida  dan  ISIS.  Menurut  Kimball,
(kelompok  Islam  ekstrim  di  Afghanistan)  membahayakan  penduduk  di  negara tersebut dan komunitas dunia secara umum.
Salah seorang pengurus MUI yang ditengarai terlibat adalah Bachtiar Nasir yang  mengelola  Yayasan  Indonesian  Humanitarian  Relief  diduga  mengirimkan bantuan  logistik  untuk  mendukung  pemberontak  (ISIS)  di  Suriah.
52 Ahmad Syafi’i Ma’rif dkk, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme,
(Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012 ) hal. 10
53 Kimball, When Religion Become.., hlm. 171
54 .https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507032154 tetapkan-eks-ketua-gnpf-ulama-bachtiar-nasir pukul 12.32
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Mohamad Baihaqi
Legitimasi Majelis Ulama.. |43
dan protes. Fatwa yang memerintah umat Islam tersebut dikeluarkan persis ketika nur dan wakil Gubernur DKI Jakarta memanas. Islam politik seperti menemukan girrah baru yakni bertarung kekuatan lewat aksi massa Islam. MUI sebagai inisiator semakin populis di kalangan umat Islam.
Kedua,  MUI  memanfaatkan  fanatisme  buta  masyarakat  yang meminggirkan  peran  rasionalisme  kritis  dalam  melihat  sebuah  peristiwa.  Baik lewat  fatwa  maupun  pernyataan  di  media.  Menurut  Syafii  Ma’rif,  dalam  situasi terpecah,  sangat  sulit  menemukan  pribadi-pribadi  Muslim  yang  mampu  secara kap  tenang,  objektif  dan  realistik.  Kecuali  umat Muslim yang tercerahkan dan terdidik. 52 Fanatisme buta terhadap salah seorang tokoh  dan  tafsir  Islam  tertentu  menyebabkan  rasionalitas  umat  Muslim tersisihkan. Psiko kultural religius menjadi labil dan jauh dari sikap realistis.
Ketiga,  beberapa  pengurus  MUI  menjejali  narasi  kebangkitan  Islam  yang bersilang  dengan  hadirnya  Hizbuttahrir  Indonesia  (HTI).  Narasi  kebangkitan Islam  menuju  zaman  ideal  dimana  keadilan,  kemakmuran  masyarakat  akan dijadikan  sebagai  ideologi  negara  tampak  semakin  menguat ujaran berbagai pengurus MUI dalam media sosial. sebagian kalangan Islam memimpikan sebuah pemerintahan Islami, antara lain yang ‘diperjuangkan’ oleh  Al  Qaida  dan  ISIS.  Menurut  Kimball,  pemerintahan  Islam  versi  Taliban (kelompok  Islam  ekstrim  di  Afghanistan)  membahayakan  penduduk  di  negara tersebut dan komunitas dunia secara umum. 53
Salah seorang pengurus MUI yang ditengarai terlibat adalah Bachtiar Nasir
Humanitarian  Relief  diduga  mengirimkan bantuan  logistik  untuk  mendukung  pemberontak  (ISIS)  di  Suriah. 54 Yayasan
Ahmad Syafi’i Ma’rif dkk, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012 ) hal. 10
Kimball, When Religion Become.., hlm. 171 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507032154-12-392501/polisi- nasir-tersangka,  diakses  pada  14  Oktober  2019
___________________________________________________________________
44| Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
tersebut aktif meminta sumbangan dari masyarakat Indonesia yang konon diklaim untuk  membantu korban atau  pengungsi  sipil  Suriah.  Padahal  nyatany logistik dikirim malah untuk pemberontak.
Keempat,  Menurut  Kimball,  menggunakan  segala  cara  untuk  meraih kekuasaan  menjadi  salah  satu  sebab  agama  menjadi  bencana.  Banyak  penganut agama  yang  kehilangan  fokus  sehingga  hanya  memikirkan  bagaimana  car mencapai  tujuan.  Ketika  ada  hal-hal  kunci  dalam  agama  ( yang  tercederai,  atau  ingin  dicapai,  sebagian  penganut  agama  berusaha mencapainya dengan menghalalkan segala cara. Mereka menjelma menjadi pemilik klaim  kebenaran  tunggal dan  fanatik  buta  demi  mencapai  tujuan hal ini amat membahayakan umat manusia secara global.
Dapat  dilihat  narasi-narasi  yang  dimainkan  oleh  pengurus  MUI  seperti Teungku  Zulkarnaen  bersimpati  terhadap  kelompok seperti  Saracen,  Muslim  Cyber  Army    (terorganisir),  serta  Jonru  Ginting.
Penyebaran  hoaks  dan  fitnah  terhadap  tokoh memacing sentimen umat Islam. Hal tersebut merupakan strategi yang berbahaya bagi  kebersatuan  umat  Islam  sendiri.  Akhirnya  sebagian  besar  umat  Islam  tidak mampu berpikir jernih di tengah situasi politik di Indonesia.
Kelima, perang suci.  Istilah ‘perang suci’ awalnya tertuju pada perang yang terjadi selama satu abad antara Islam dan Kristen (Perang Salib).  Dalam ‘pe suci’,  agama  digunakan  untuk  mensakralkan  peperangan.  Menurut  Kimball, mendeklarasikan  perang  sebagai  sesuatu  yang  ‘suci’  adalah  tanda  bahwa  sebuah pemahaman  agama  telah  terkorupsi.  Dalam  pandangan  Kimball,  intisari  agama yang otentik adalah ditemukannya perdamaian dan kedamaian batin personal bagi
55 Kimball, When Religion Become.., hlm. 203
56 .https://nasional.tempo.co/read/902601/sindikat ditangkap-polisi-siapa-mereka, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32. Nama Saracen sendiri  diambil  dari  nama  pasukan  Muslim.  Hal  serupa  juga  bisa  diakses  di  detik.com, Muslim Cyber Army Ditangkap (14/10/2019)
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
tersebut aktif meminta sumbangan dari masyarakat Indonesia yang konon diklaim untuk  membantu korban atau  pengungsi  sipil  Suriah.  Padahal  nyatanya  bantuan logistik dikirim malah untuk pemberontak.
Keempat,  Menurut  Kimball,  menggunakan  segala  cara  untuk  meraih kekuasaan  menjadi  salah  satu  sebab  agama  menjadi  bencana.  Banyak  penganut agama  yang  kehilangan  fokus  sehingga  hanya  memikirkan  bagaimana  cara hal  kunci  dalam  agama  ( key  feature  of  religion ) yang  tercederai,  atau  ingin  dicapai,  sebagian  penganut  agama  berusaha mencapainya dengan menghalalkan segala cara. Mereka menjelma menjadi pemilik
fanatik  buta  demi  mencapai  tujuan-tujuan  itu,  dan hal ini amat membahayakan umat manusia secara global. 55
narasi  yang  dimainkan  oleh  pengurus  MUI  seperti Teungku  Zulkarnaen  bersimpati  terhadap  kelompok-kelompok  penyebar  hoaks aracen,  Muslim  Cyber  Army    (terorganisir),  serta  Jonru  Ginting. 56
Penyebaran  hoaks  dan  fitnah  terhadap  tokoh-tokoh  tertentu  lewat  media  sosial memacing sentimen umat Islam. Hal tersebut merupakan strategi yang berbahaya
Akhirnya  sebagian  besar  umat  Islam  tidak
mampu berpikir jernih di tengah situasi politik di Indonesia.
Kelima, perang suci.  Istilah ‘perang suci’ awalnya tertuju pada perang yang terjadi selama satu abad antara Islam dan Kristen (Perang Salib).  Dalam ‘perang suci’,  agama  digunakan  untuk  mensakralkan  peperangan.  Menurut  Kimball, mendeklarasikan  perang  sebagai  sesuatu  yang  ‘suci’  adalah  tanda  bahwa  sebuah pemahaman  agama  telah  terkorupsi.  Dalam  pandangan  Kimball,  intisari  agama nya perdamaian dan kedamaian batin personal bagi
Kimball, When Religion Become.., hlm. 203 https://nasional.tempo.co/read/902601/sindikat-konten-kebencian-saracen- , diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32. Nama Saracen sendiri  diambil  dari  nama  pasukan  Muslim.  Hal  serupa  juga  bisa  diakses  di  detik.com,
Muslim Cyber Army Ditangkap (14/10/2019)
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
penganutnya  serta  koeksistensi  antara  manusia  dengan  seluruh  makhluk lainnya. 57
Dalam  temu  alumni  212,  yang  diikuti  dan  diinisiasi  oleh  sebagian pengurus  MUI  seperti  H.  Zaitun  Rasmin,  hadir  pula  Neno membacakan puisi provokatif yang mengibaratkan umat Muslim harus melakukan perjuangan seperti Perang Badar. Menurut Neno, kondisi bangsa terpuruk lalu ia menganjurkan  perang  seolah  umat  Islam  berada  dalam  keterancaman.  Puisi tersebut  menyebabkan  pendukung  Jokowi  berang. disampaikan  oleh  Amin  Rais  dalam  pernyataannya  di  media  massa.  Amien  Rais mengatakan  siap  di  barisan  pertama  untuk  melakukan  Jihad  dan  Perang  Total melawan pemerintah. 59

## H. SIMPULAN
Sebagai  pemegang  otoritas  kekuasaan  menurun dalam MUI telah menggunakannya dalam politik praktis pemilihan presiden dan wakil  presiden  2019.  Lewat  otoritas  kuasa  menurun melakukan  mobilisasi  dan  mengerahakan  massa  turun  ke  jalan  dalam  a alumni  212.  Selain  itu  MUI  melakukan  legitimasi  kepada  masyarakat  untuk mendapatkan suara bagi calon yang diusung oleh masing
Apa  yang  disampaikan  Kimball  dalam  lima  prasarat  agama  menjadi bencana itu telah dimainkan oleh seba oknum  dalam  tubuh  MUI  telah  memanfaatkan  legitimasinya  lewat  MUI  untuk kepentingan  politik  praktisnya  masing
57 Kimball, When Religion Become, hlm. 237
58 https://news.detik.com/berita/d- 212-ramai-disorot-ini-isi-lengkapnya, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32
59 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190424165552 rais-kalau-diajak-jihad-saya-paling-depan, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Mohamad Baihaqi
Legitimasi Majelis Ulama.. |45
penganutnya  serta  koeksistensi  antara  manusia  dengan  seluruh  makhluk
Dalam  temu  alumni  212,  yang  diikuti  dan  diinisiasi  oleh  sebagian pengurus  MUI  seperti  H.  Zaitun  Rasmin,  hadir  pula  Neno  Warisman  yang membacakan puisi provokatif yang mengibaratkan umat Muslim harus melakukan perjuangan seperti Perang Badar. Menurut Neno, kondisi bangsa terpuruk lalu ia menganjurkan  perang  seolah  umat  Islam  berada  dalam  keterancaman.  Puisi kan  pendukung  Jokowi  berang. 58 Selain  itu,  hal  sendana  juga disampaikan  oleh  Amin  Rais  dalam  pernyataannya  di  media  massa.  Amien  Rais mengatakan  siap  di  barisan  pertama  untuk  melakukan  Jihad  dan  Perang  Total
toritas  kekuasaan  menurun-mendaki  para  ulama dalam MUI telah menggunakannya dalam politik praktis pemilihan presiden dan wakil  presiden  2019.  Lewat  otoritas  kuasa  menurun-mendaki  itulah  MUI melakukan  mobilisasi  dan  mengerahakan  massa  turun  ke  jalan  dalam  aksi  temu alumni  212.  Selain  itu  MUI  melakukan  legitimasi  kepada  masyarakat  untuk mendapatkan suara bagi calon yang diusung oleh masing-masing pengurus MUI.
Apa  yang  disampaikan  Kimball  dalam  lima  prasarat  agama  menjadi bencana itu telah dimainkan oleh sebagian pengurus MUI. Dengan kata lain para oknum  dalam  tubuh  MUI  telah  memanfaatkan  legitimasinya  lewat  MUI  untuk kepentingan  politik  praktisnya  masing-masing.  Sedangkan  posisi  partai  Islam
ligion Become, hlm. 237 -4439805/puisi-neno-warisman-di-munajat- diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190424165552-32-389295/amien-
, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32
___________________________________________________________________
46| Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..
cenderung  dipandang  kurang  potensial  meraup  suara  mayoritas  umat  Isl Indonesia.
Dari  sana  lah  MUI  juga  berperan  dalam  keterbelahan  dan  atau  polarisasi masyarakat Muslim akar rumput baik lewat fatwa dan pernyataan di media massa maupun  dalam  media  sosial.  Dampaknya  hingga  hari  ini,  umat  Muslim  punya kutub  berseberangan  melihat  ulama  panutannya  masing langsung  terafiliasi  dengan  kekuatan  politik  tertentu.  Polarisasi  tersebut berpotensi menjadi pemicu konflik, baik antar agama maupun konflik antar umat Muslim sendiri.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
cenderung  dipandang  kurang  potensial  meraup  suara  mayoritas  umat  Islam
Dari  sana  lah  MUI  juga  berperan  dalam  keterbelahan  dan  atau  polarisasi masyarakat Muslim akar rumput baik lewat fatwa dan pernyataan di media massa maupun  dalam  media  sosial.  Dampaknya  hingga  hari  ini,  umat  Muslim  punya
lihat  ulama  panutannya  masing-masing    yang  secara langsung  terafiliasi  dengan  kekuatan  politik  tertentu.  Polarisasi  tersebut berpotensi menjadi pemicu konflik, baik antar agama maupun konflik antar umat
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019

## DAFTAR PUSTAKA
As’ad, Muhammad. Religion and Politics In Indonesia Attitudes and Influences of The Indonesian Council of Ulama (MUI) on The General Election Leiden University, 2010.
Berger,  Peter. Langit  Suci:  Agama  sebagai  Realitas  Sosial
LP3ES, 1991.
Epley,  Jennifer  L. Voice  of  The  Faithful:  Religion  and  Politics  in  Contemporary Indonesia, The University of Michigan: Dissetation, 2010.
Harb, Ali. Nalar Kritis Islam Kontemporer
Yogykarta: IRCiSoD, 2012.
Jurdi,  Syarifudin. Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia 2008.
Kimball,  Charles. Religion  Becomes  Evil:  Five  Warning  Sign Collins, 2002.
Kuntowijoyo. Dinamika Sejarah Umat Islam di Indonesia Mulkan,  Abdul  Munir. Perubahan  perilaku  politik  dan polarisasi  Umaat  Islam  1965 1987: Dalam Perspektif Sosiologis . Jakarta: Rajawali Press, 1989.
---------------------------, Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat Kanisius, 2009)
Qodir,  Zuly. Sosiologi  Politik  Islam:  Kontestasi  Islam  Politik  dan  Demokrasi  di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Sangaji, Anto dkk. Bela Islam  atau Bela Oligarki 2017
Ma’arif, Ahmad Syafi’i  dkk. Politik Identitas dan  Masa Depan Pluralisme Yayasan Abad Demokrasi, 2012.
Mujani,  Saiful. Muslim  Demokrat:  Islam  Budaya  Demokrasi  dan  Partisipasi Politik  di
Indonesia Pasca Orde Baru . Jakarta: Gramedia, 2007
Turner,  Bryan  S. Relasi  Agama  dan  Teori Muzir, Yogyakarta: IrCiSod, 2012.
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama.. |47

## DAFTAR PUSTAKA
gion and Politics In Indonesia Attitudes and Influences of The Indonesian Council of Ulama (MUI) on The General Election . Netherland: Thesis
Langit  Suci:  Agama  sebagai  Realitas  Sosial .  terj.  Hartono,  Jakarta:
Voice  of  The  Faithful:  Religion  and  Politics  in  Contemporary The University of Michigan: Dissetation, 2010.
Nalar Kritis Islam Kontemporer . Terj. Umar Bukhari dan Ghazi Mubarak,
Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
Religion  Becomes  Evil:  Five  Warning  Sign .    Forest  USA:  Harpers
Dinamika Sejarah Umat Islam di Indonesia . Yogyakarta: IrCiSoD, 2017.
Perubahan  perilaku  politik  dan polarisasi  Umaat  Islam  1965- . Jakarta: Rajawali Press, 1989.
Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat . (Yogyakarta:
Sosiologi  Politik  Islam:  Kontestasi  Islam  Politik  dan  Demokrasi  di . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Bela Islam  atau Bela Oligarki . Jakarta: Pustaka IndoPROGRESS,
entitas dan  Masa Depan Pluralisme . Jakarta:
Muslim  Demokrat:  Islam  Budaya  Demokrasi  dan  Partisipasi Politik  di . Jakarta: Gramedia, 2007
Relasi  Agama  dan  Teori  Sosial  Kontemporer .  ter.  Inyiak  Ridwan Muzir, Yogyakarta: IrCiSod, 2012.
___________________________________________________________________
48| Mohamad Baihaqi Legitimasi Majelis Ulama..

## SUMBER ONLINE LAINNYA
http//mui.or.id, diakses pada 13 Oktober 2019, pukul 13.47 WIB https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/ politik-praktis, diakses pada 13 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB https://news.detik.com/berita/d-4326398/waketum bergeser-ke-politik-praktis, diakses pada 13 Oktober 2019, pukul 14.56 WIB https://tirto.id/agenda-politik-di-balik- Oktober 2019, pukul 14.00 WIB https://www.cnnindonesia.com/nasional/gnpf prabowo-sandi, diakses pada Selasa, 15 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB https://www.voaindonesia.com/a/hasil- prabowo-sandiaga/, diakses pada Selasa, 15 Oktober 2019, pukul 14.30 WIB https://nasional.tempo.co/read/1127048/17 ii-yang-disetujui-prabowo, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32 https://news.detik.com/berita/penyebar diancam-5-tahun-bui, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32 WIB https://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/ respons-tengku-zulkarnain, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32 https://www.cnnindonesia.com/nasional/polisi bachtiar-nasir-tersangka, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32 https://www.cnnindonesia.com/nasional/polisi bachtiar-nasir-tersangka, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32 https://nasional.tempo.co/read/902601/sindikat ditangkap-polisi-siapa-mereka, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32. https://news.detik.com/berita/puisi-neno disorot-ini-isi-lengkapnya, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32
https://www.cnnindonesia.com/nasional/amien
paling-depan, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
http//mui.or.id, diakses pada 13 Oktober 2019, pukul 13.47 WIB
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/-ketua-mui-mui-tak-terlibat- s, diakses pada 13 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB
4326398/waketum-mui-saya-khawatir-212-kini- praktis, diakses pada 13 Oktober 2019, pukul 14.56 WIB
-gnpf-ulama-alumni-212,  diakses  pada  15
sia.com/nasional/gnpf-tarik-diri-dari-barisan-pendukung-
, diakses pada Selasa, 15 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB
-ijtima-ulama-ii-pastikan-dukungan-bagi- , diakses pada Selasa, 15 Oktober 2019, pukul 14.30 WIB https://nasional.tempo.co/read/1127048/17-poin-pakta-integritas-ijtima-ulama-
, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32
https://news.detik.com/berita/penyebar-video-maruf-amin-berkostum-sinterklas-
, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32 WIB
https://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/-dilaporkan-ke-bareskrim-ini-
, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32
https://www.cnnindonesia.com/nasional/polisi-tetapkan-eks-ketua-gnpf-ulama-
, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32
https://www.cnnindonesia.com/nasional/polisi-tetapkan-eks-ketua-gnpf-ulama-
, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 12.32
https://nasional.tempo.co/read/902601/sindikat-konten-kebencian-saracen-
, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32.
neno-warisman-di-munajat-212-ramai-
, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32
https://www.cnnindonesia.com/nasional/amien-rais-kalau-diajak-jihad-saya-
, diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 14.32