## PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN EMPAT MADZHAB

## Fadzril Julian Riqval
Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
*Correspondence: fadzrileucleidas22@e-mail.com ,  Tel.: +628815868571

## Abstract
One of the phenomena that often occurs in  Indonesia is interfaith marriage, Indonesia is a country that has a variety of religions embraced by its inhabitants. This religious difference creates a  social  relationship  between  individuals,  with  various  religions  in  it.  The  prohibition  of interfaith marriages has been regulated in Law number 1 of 1974 concerning marriage, article 2 paragraph (1). The main problem in this study is how is the law on interfaith marriage according to the laws and regulations in Indonesia, and how is the law on interfaith marriage according to the fuqaha. different religions according to fuqaha. 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is legal, if it is carried out according to the laws of each religion and its beliefs. In Islamic religious teachings, marriage usually uses the term or title Nikah. Marriage itself means an agreement that has mutual attachment between a man and a woman. Marriage in this country can be found in Law No. 1 of 1974. Keywords : Marriage, Different Religion and Law

## Abstrak
Fenomena yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah Perkawinan beda agama, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama yang dianut oleh  penduduknya.  Perbedaan  agama  ini  menimbulkan  suatu  hubungan  sosial antar individu, dengan beragam agama didalamnya. Larangan perkawinan beda agama  telah  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan pasal 2 ayat . Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum  pernikahan  beda  agama  menurut  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  dan  bagaimana  hukum  pernikahan  beda  agama  menurut  fuqaha  , Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan beda agama  menurut  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  dan  bagaimana hukum  pernikahan  beda  agama  menurut  fuqaha.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya Didalam ajaran agama islam, perkawinan itu lazimnya menggunakan istilah atau sebutan Nikah. Nikah sendiri memiliki makna sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita.Perkawinan di negara ini dapat ditemui di Undang- undang No 1 Tahun 1974.
Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Pandangan Empat Madzhab

## Kata Kunci
: Perkawinan, Beda Agama dan Hukum

## Pendahuluan
Perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  di  negara  kita  kebanyakan  dari kalangan  dunia  entertainment,  seperti  pernikahan  Jamal  Mirdad  dengan  Lidia Kandau  setelah  25  tahun  kandas  ditengah  jalan  (cerai).  Cinta  yang  bersifat universal tanpa mengenal batasan agama, ras, dan golongan memungkinkan dua hati yang berbeda keyakinan menjadi saling mencintai bahkan sampai melakukan perkawinan beda agama.
Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama yang dianut oleh  penduduknya.  Perbedaan  agama  ini  menimbulkan  suatu  hubungan  sosial antar  individu,  dengan  beragam  agama  didalamnya.  Hubungan  sosial  ini terkadang  selalu  berujung  pada  perkawinan  beda  agama.  Fakta  tersebut  jelas bertentangan  dengan  firman  Allah  pada  surat  al-Baqarah  ayat  221,  yang menjelaskan bahwa pernikahan beda agama itu sangat dilarang dalam islam:
َو ۚ ْم ُ كْتَب َج ْع َ ا  ْو َ ل َّو ٍة َ كِر ْشُّم  ْنِ م ٌرْي َخ ٌةَنِم ْؤُّم ٌةَمَاَلَو ۗ َّنِم ْؤُي ىّٰت َح  ِت ٰ كِر ْشُمْلا او ُح ِكْنَت اَلَو ا َ ل َكِٕىٰۤلو ُ ا ۗ ْم ُ كَب َج ْع َ ا  ْو َ ل َّو  ٍك ِر ْشُّم  ْن ِم ٌرْي َخ  ٌنِم ْؤُّم  ٌدْب َعَلَو ۗ اْوُنِم ْؤُي ىّٰت َح  َنْيِكِر ْشُم ْ لا او ُح ِك ْنُت
ِسا َّنلِل ٖهِتٰي ٰ ا  ُنِ يَبُي َو ٖۚهِن ْذِاِب ِةَرِفْغَم ْ لا َو ِةَّنَج ْ لا ى َ ل ِا آْ ْو ُع ْدَي ُ ّٰللّٰاَو ۖ ِرا َّنلا ىَلِا  َنْو ُع ْدَي ْم ُه َّ ل َع َ ل َ ن ْو ُر َّ ك َ ذَتَي ࣖ
”Dan  janganlah  kamu  nikahi  perempuan  musyrik,  sebelum  mereka beriman.  Sungguh,  hamba  sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih  baik daripada  perempuan  musyrik  meskipun  dia  menarik  hatimu.  Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan  ampunan  dengan  izin-Nya.  (Allah)  menerangkan  ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” 1
Dalam  pandangan  Islam,  kehidupan  keluarga  seperti  itu  tidak  akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami isteri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga,  dalam  melaksanakan  ibadah,  pendidikan  anak,  pengaturan  makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain. Muslim menikahi wanita musyrikah
1 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tarjamahnya, (Tangerang: Serangkai Pustaka Mandiri, t.th), 53
atau  ahlul  kitab  jelas  diharamkan  sesuai  firman-Nya  surat  al-Baqarah:  221 tersebut.  Namun,  demi  menjaga  kebahagiaan  dalam  keluarga,  Islam mengecualikan terhadap penikahan Muslim dengan perempuan ahlul kitab seperti dalam  surat  al-Maidah:  5.  Intinya  Allah  memperbolehkan  pernikahan  Muslim dengan perempuan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani.
Dalam  kasus  ini,  kebanyakan  ulamamenganggap  praktek  tersebut hukumnya  makruh  tanzih  bukan  makruh  tahrim.  Maksudnya  seorang  Muslim lebih  baik  menikah  dengan  Muslimah,  karena  apabila  menikah  dengan perempuan ahlul kitab berarti melawan yang lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak bedosa.  Adapun  sebagian  ulama ‟ melarang  perkawinan  Muslim  dengan perempuan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mengandung syirik yang cukup jelas. Misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa As dan Maryam (bagi Kristen)  dan  juga  kepercayaan  bahwa  Uzair  adalah  putra  Allah,  serta mengkultuskan  Haikal  Nabi  Sulaiman  (bagi  Yahudi).  Di  sisi  lain,  walaupun Yahudi dan Nasrani sama-sama memiliki kitab wahyu dari langit, namun diyakini kitab  mereka.  Di  sisi  lain,  sebagian  ulama  mengharamkannya  atas  dasar  sikap musyrik kitabiyah dan juga karena fitnah serta mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Jika agama sepasang suami-isteri berbeda, maka akan  timbul  beberapa  kesulitan  di  lingkungan  keluarga.  Semisal  dalam pelaksanaan  ibadah,  pendidikan,  antara  peraturan  makan  dan  minum,  tradisi keagamaan,  dan  lain  sebagainya.  Walaupun  dengan  banyaknya  pertimbangan tersebut, imam mazhab empat sepakat bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi. ” Larangan  perkawinan  beda  agama  telah  diatur  dalam  Undang-undang nomor  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  pasal  2  ayat  (1)  yang  berbunyi: ”Perkawinan    adalah    sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing -masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian ayat 2 pasal 2 berbunyi; “Tiap -tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriprif  dengan  pendekatan kualitatiif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian  secara  detail  dan  menyeluruh,  sehingga  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  deskriptif.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  data  yang dikumpulkan  berupa  kata-kata  atau  gambaran  deskriptif  berdasarkan  sumber- sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Melalui metode pengumpulan data studi  pustaka,  yaitu  data  penelitian  diperoleh  dari  data  kepustakaan  terutama buku-buku  dan  jurnal-jurnal  yang  berkaitan,  kemudian  dianalisis  dan  disajikan secara deskriptif, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan memadai tentang topik yang diteliti.
Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Pandangan Empat Madzhab

## Hasil dan Pembahasan Perkawinan Beda agama dalam Hukum Islam

## Pengertian Perkawinan Beda Agama
Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan, yaitu “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai suami istri.” Seluruh ayat yang ada dalam Al- Qur’an merupakan sebuah petunjuk dan norma bagi setiap manusia dalam menjalankan rumah tangga yang sakinnah mawaddah  warrahmah. di  dalam  ajaran  agama  islam,  perkawinan  itu  lazimnya menggunakan istilah atau sebutan Nikah. Nikah sendiri memiliki makna sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita. Nikah harus dilakukan tanpa adanya ancaman atau paksaan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dalam berumah tangga dan memiliki rasa saling menyayangi serta saling  memberikan  rasa  damai  dalam  hubungan  sesuai  dengan  ajaran  agama islam. 2 Perkawinan  beda  agama  merupakan  pernikahan  yang  dilakukan  oleh sepasang manusia yang memiliki keyakinan yang berbeda. Namun mereka tetap memelukagama      masing-masing  karena  di  Indonesia  adalah  masyarakat  yang pluralistic  dalam  beragama.  Beberapa  ahli  hukum  menyampaikna  makna  dari perkawinan  antar  agama  adalah  sebuah  jalinan  lahir  juga  batin,  namun  karena adanya  perbedaan  agama  munculah  aturan  aturan  yang  berbeda,  pertama  dari syaratnya  kedua  dari  tata  caranya  untuk  melaksanakan  sesuai  dengan  masing masng  keyakinan  yang  dianut.  Namun  tujuan  dari  pernikahannya  tetap  sama seperti biasanya.

## Perkawinan Beda Agama Di Mata Hukum Indonesia
Ketentuan ketentuan normatif yang mana hal itu mengatur pola tingkah laku manusia, merupakan pengertian dari hukum. Suatu hukum tidak tercipta dari ruang  kosong.  Hukum  muncul  dan  ada  kesadaran  dari  suatu  masyarakat  yang menyadari pentingnya suatu aturan bersama. Oleh sebab itu, hukum mengadopsi setiap nilai yang berkembang dan tumbuh dari suatu masyarakat, hal ini seperti adat atau tradisi dan juga agama. 3 I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi mengatakan pengertian tentang perkawinan ini adalah suatu hubungan lahir dan juga batin seorrang lelaki dan wanita disertai adanya beda keyakinan, mereka berdua tetap memegang keyakinan yang berbeda tapi tetap memiliki tujuan yang sama yaitu membangun keluarga bahagia dan abadi selamanya dengan dasar ketuhanan. Perkawinan di negara ini dapat ditemui di Undang-undang No 1 Tahun 1974.  Berisikan  14  bab  dan  67  pasal,  disertai  dengan  implementasinya  yakni permen No 9 Tahun 1975 mengenai aturan perwujudan yang telah dilaksankan dengan ampuh mulai tanggal 1 oktober Tahun 1975. Beberapa pasal dalam UUP
2 Ahmad  Atabik  dan  Khoridatul  Mudhiiah, Pernikahan  dan  Hikmahnya  Perspektif Hukum Islam , Jurnal Yudisia Vol. 5 No. 2 Desember 2014. Hal. 287.
3 Mohammad Monib, Ahmad Nurcholis. Kado Cinta, hal. 100
juga menjadi rujukan soal pernikahan beda keyakinan. Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974, yaitu:
“P erkawinan  dalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Ikatan lahir  bermakna  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  yang  dapat  dilihat. Sedangkan  ikatan  batin  dapat  dimaknai  suatu  ikatan  yang  tidak  dapat dilihat  namun  harus  ada  karena  tanpa  adanya  ikatanbatin  dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh ” . 4
Berdasarkan  aturan  tersebut  setiap  orang  yang  akan  menikah  wajib memegang teguh agama yang serupa, tapi apabila ternyata berbeda perkawinan tidak dapat dillakukan, kecuali salah satunya mengikuti agama pihak lainnya itu. Tidak diaturnya pernikahan beda agama secara eksplisit dalam UU No. 1 tahun 1974 mengakibatkan perbedaan interpretasi terhadap pasal 2 ayat (1) UU No.  1  tahun  1974.  Hal  tersebut  menyebabkan  ketidak  pastian  hukum  bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama, sedangkan perkawinan beda gama di Indonesia tidak dapat dihindarkan karena keadaan masyarakat yang heterogen. Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki adanya  perkawinan  beda  agama, 5 karena  di  dalam  pasal  tersebut  menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dau orang yang mempunyai hubungan yang pada  aturan  agamanya  melarang  untuk  kawin.  Di  sana  sudah  jelas  disebutkan “dilarang  antara  dua  orang  yang  dilarang  oleh  agamanya”.,  maka  dengan  jelas pernikahan antara seorang muslim dengan seorag musyrik tidak diperbolehkan baik menurut hukum agama islam maupun Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 6
Menurut  Yusuf  Al  Qardhawi  bahwa  perkawinan  beda  keyakinan  atau agama,  selain  dengan  wanita  murni  ahli  kitab  atau  musyrik  (misal  majuzi  dan penyembah berhala) hukumnya haram. Pendapat ini berdasarkan pada surat Al Baqarah ayat 221, yang mana ayat ini berisikan tentang larangan menikahi dan atau menikahkan seorang pria dengan wanita musyrik sebelum siwanita beriman. Meski ada ulama yang berpendapat demikian, mayoritas ulama lalinnya berpendapat bahwa, siapapun itu jika non muslin ataupun ahli kitab (Kristen atau Yahudi) haram hukumnya untuk menikahinya, namun jika mereka ahli kitab baik non Arab ataupun Arab maka tidak haram hukumnya untuk dinikahi.

## Perkawinan Beda Agama Menurut Fuqoha
Fuqaha  sepakat  bahwa  perkawinan  seorang  perempuan  muslimah dengan  pria  non  muslim  baik  ahlul  kitab  atau  musyrik  tidak  sah,  karena  akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran  etika  akidah,  karena  sebagaimana
4 Saleh, K. Watjik, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 1992), hal 14 - 15 5 Arso Sastroatmojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hal. 84 6 Ibid ., hal. 84
Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Pandangan Empat Madzhab
yang  kita  ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami 7 . Sedangkanperkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Antara lain:

## Madzhab Hanafi
Imam  Ibnu  Hanafiah  berpendapat  mengenai  perkawinan  beda  agama yang terdiri dari dua hal: pertama, perkawinan antara pria muslim dan wanita non muslim hukumnya adalah haram mutlak. Kedua, perkawinan  antara  pria  muslim dengan wanita ahlu al-kitab(Yahudi  dan Nasrani), hukumnya mubah (boleh). 8
Menurut  Madzhab  Hanafi  yang  dimaksud  dengan ahlul  al-kitab  adalah siapa  saja  yang  mempercayai  Nabi  dan  dan  kitab  yang  diturunkan  oleh  Allah SWT,  termasuk  orang yang  percaya  kepada  Nabi Ibrahim  AS  dan  orang  yang percaya  kepaada  Nabi  Musa  AS  dan  kitab  Zaburnya,  maka  wanitanya  boleh dikawinni. 9 Menurut madzhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyyah yang ada di Daar Al-Harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar.
Pendapat Imam Hanafi, diantaranya: 1) Perkawinan antara pria muslim dengan  wanita  non  muslim  hukumnya  adalah  haram  mutlak.  2)  Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab hukumnya mubah/boleh. (Boleh dinikahi  jika  antara  laki-laki  muslim  dengan  wanita  Yahudi  dan  Nasrani).  3) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid  (kerusakan-kerusakan).  (Lebih  diinginkan  untuk  dilarang  pernikahan beda  agama). 4)  Perkawinan  antara  pria  muslim  dan  wanita ahlu al-kitab  zimmi hukumnya  makruh  tanzih,  alasan  mereka  adalah  wanita ahlu  al-kitab  zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi. 10 (Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama).

## Madzhab Maliki
Perkawinan beda agama menurut madzhab maliki memiliki dua pendapat, yaitu: pertama, menikah dengan kitabiyyah hukumnya makruh atau baik dzimiyah maupun  harbiah.  Tetapi  jika  dkhawatirkan  bahwa  istri  yang kitabiyah ini  akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh, karena ayat tersebut
7 M. Ali al-Shabuniy, Tafsir Ayat Ahkam, terj (Semarang: Pustaka Rizki Putra,.1991), 205 8 Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani , Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir (B eirut: Darul Ma’rifah, 1428 H / 2007 M), juz III, 228 9 Sihabuddin bin Muhammad as- Shna’ni, Bada’i Ash - Shana’i (Lebanon: Darul Ma’arif Arabiyah, t.th), Juz II, 270 10 Az-Zailaiy, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq (Beirut: Daar Al- Ma’rifah, t.th), Juz II, 109
tidak melarang secara mutlak. Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka hukumnya haram. 11
Pendapat  Imam  Maliki,  diantaranya:  1)  apabila  dikhawatirkan  jika  istri yang kitabiyah ini  akan  mempengaruhi  anak  anaknya  dan  meninggalkan  agama ayahnya  maka  hukumnya  haram  mutlak.  Maka  diharamkan  pernikahan  beda agama. 2) Menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah maupun harbiyah , namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar bila tidak dikhawatirkan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama islam. 3) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan).
Madzhab Syafi’i M adzhab  syafi’i  perkawinan  beda  agama  adalah  boleh  ya itu  menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk dalam golongan wanita ahlu al-kitab menurut  madzhab  syafi’i  adalah  wanita  wanita  yahudi  dan  nasrani  keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya. 12
Pendapat Imam Syafi’I : Haram menikahi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sesudah Al_Qur’an diturunkan karena tidak termasuk Yahdi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab.
Madzhab Hambali
Menurut madzhab hambali bahwa perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita wanita musyrik, akan  tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Madzhab ini cederung lebih mendukung pendapat imam syafi’i, tetapi tidak membatasi tentang ahlual kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi seorang Rasul. 13 Peraturan perundang-undangan di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Fuqoha berbeds pendapat mengenai perkawinan beda agama. Para ulama menyepakati  bahwa  perkawinan  beda  agama  hukumnya  haram.  Ulama  juga berbeda pendapat tentang perkawinan ahlul al-kitab. Ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan tergantung bagaimana glongan ahlul al-kitab Pendapat  Imam  Hambali;  1)  Perkawinan  beda  agama  adalah  haram apabila  wanita-wanita  musyrik.  2)  Boleh  menikahi wanita  Yahudi  dan  Nasrani sebagai ahlul kitab, termasuk ahlual-kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Namun, lebih baik dihindari pernikahan beda agama.
11 Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid (Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th), juz II
12 Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Mughni Al-muhtaj (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, 187 13 Taqwiyudin Ibnu Najjar, Syarh Muntaha Al-Iradaat (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III
Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Pandangan Empat Madzhab

## Kesimpulan
Perkawinan dalam ajaran agama islam itu lazimnya menggunakan istilah atau sebutan Nikah. Nikah sendiri memiliki makna sebuah perjanjian yang saling memiliki  keterikatan  antara  seorang  pria  dan  wanita.  Hukum  muncul  dan  ada kesadaran  dari  suatu  masyarakat  yang  menyadari  pentingnya  suatu  aturan bersama. Perkawinan di negara ini dapat ditemui di Undang-undang No 1 Tahun 1974. Tidak diaturnya pernikahan beda agama secara eksplisit dalam UU No. 1 tahun 1974 mengakibatkan perbedaan interpretasi terhadap pasal 2 ayat UU No. Menurut  Yusuf  Al  Qardhawi  bahwa  perkawinan  beda  keyakinan  atau  agama, selain  dengan  wanita  murni  ahli  kitab atau  musyrik  hukumnya  haram.  Fuqaha sepakat  bahwa  perkawinan  seorang  perempuan  muslimah  dengan  pria  non muslim  baik  ahlul  kitabatau  musyrik  tidak  sah  karena  akan  dikhawatirkan  ada pelanggaran-pelanggaran  etika  akidah,  karena  sebagaimana  yang  kita  ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita  beda  agama  terjadi  perbedaan  pendapat  dikalangan  fuqaha  Antara  lain: Menurut madzhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyyah yang ada di Daar Al- Harbi hukumnya  makruh  tahrim,  karena  akan  membuka  pintu  fitnah  dan mengandung  mafasid  yang  besar.  Menurut  madzhab  syafi’i  perkawinan  beda agama  adalah  boleh  yaitu  menikahi  wanita  ahlu  al-kitab.  Menurut  madzhab hambali  bahwa  perkawinan  beda  agama  adalah  haram  apabila  wanita  wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani.

## Daftar Pustaka
Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan di Indonesia , (Bandung, al maarif 1997). Ahmad  Atabik  dan  Khoridatul  Mudhiiah. Pernikahan  dan  Hikmahnya  Perspektif Hukum Islam . Jurnal Yudisia Vol. 5 No. 2 Desember 2014. Arso Sastroatmojo, Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta : Bulan Bintang, 1978) Aulil Amri. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Media Syari’ah, Vol. 22, No. 1. 2020. Az-Zailaiy, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq (Beirut: Daar Al- Ma’rifah,
t.th)
Eoh, OS. 1996. Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktik . Jakarta: Srigunting Ibnu  Rusdy, Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatu  al-Muqtashid (Beirut  :  Maktabah Ilmiyah, t.th) juz II Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed). Ahkamul fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam , (Surbaya; 2004).
Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya , terj. Yayasana Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, (Solo: 2015).
Kementerian  Agama  RI, Al-Quran  dan  Terjamahnya ,  (Tangerang:  Serangkai Pustaka Mandiri, t.th)
Made Prilia Saraswati Putri Indrawan dan I Gede Artha. Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/527 05/31213, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
Muhammad  Bin  Ali  Bin Muhammad  As-Syaukani, Fatlu  al-Qodir  al-Jami'  Baina Fannai  al-Riwayahwa  al-Dirayah  Min  'ilmi  al-Tafsiri juz  III (Beirut  :  Darul Ma'rifah, 1428H/2007 M) Muhammad Syamsudin bin Ahmad Al-Khoutib Asy-Syarbini, Mughny Al-Muhtaj juz III (Beirut - Lebanon : Darul Ma'rifat, 1997 M) M. Rasyid Ridla, Tafsir Al-Manar . (Kairo : Dar Al-Manar,. Vol. VI. 1367 H). M. Ali al-Shabuniy, Tafsir Ayat Ahkam, terj. (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1991) Saleh, K. Watjik, Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta: Ghalia, 1992) Shihabudin bin Muhammad ad-shna, Bada'i Ash-Shna'i (Lebanon : Darul Ma,arif Arabiyah, t.th)
Syamsul Bahri. Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Syaksia, Vo. 23 No. 1 tahun 2022.
Taqwiyudin  Ibnu  Najjar,  Syarh  Muntaha  Al-Iradaat  (Lebanon,  Maktabah Aalamiyah, 1276 H)
Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Fadzril Julian Riqval
Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Pandangan Empat Madzhab