## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol 9 No. 3 Agustus  2023 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.58258/jime.v9i1.5215/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME
Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)
Samaratul Khatimah 1 , Sadiani 2 , Abdul Khair 3
Pascasarjana IAIN Palangka Raya
Article Info Abstrak Article history: Accepted: 25 mei 2023 Publish: 01 Agustus 2023 Pekawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih, dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, Perkawinan atau pernikahan bukan hanya sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan  suatu kesepakatan  antara  dua keluarga yang  disaksikan oleh  kaum  muslimin  yang  menghadirinya.
Maka dari itu agar perkawinan itu menjadi sah, jika syarat dan rukunya harus terpenuhi. Praktek di masyarakat, perihal  pelaksanaan  perkawinan  ditemukan  adanya  perselisihan  mengenai  wali,  di  mana  dalam  praktek adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali nikah atau walinya adhal Adhal diterjemahkan dengan menghalangi, pada  mulanya  berarti  menahan yang  mengandung kesan bahwa tidaklah  terlarang apabila  memberi  saran  agar jangan  menikah  tapi  tidak  memaksakan  kehendak.  Sedangkan  tempat  penelitian  ialah  di  Pengadilan  Agama Sampit  dan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  penetapan  wali  hakim  pada  perkara  nomor 171/Sdt.P/2021/PA.Spt. Adapun alasan memilih lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Sampit dan penelitian ini hanya bedasarkan normative. Pandangan hukum Islam mengenai peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol atau enggan menikahkan merupakan ketentuan hukum daraurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pulalah pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) sebab apa yang dipandang sah oleh hukum agama Islam tentang wali hakim demikian juga pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).
Keywords: Wali Adhal Pengadilan Pandangan Nikah Article Info Abstract
Article history: Diterima: 25 May 2023 Terbit: : 01 Agustsu 2023 Marriage is a sacred bond between a man and a woman as prescribed by religion, with noble aims and objectives. A (household) that is happy and everlasting filled with feelings of love, affection and peace among each of its members.  Marriage  or  marriage  is  not  just  a  written  and  or  spoken  contract  between  the  two  parties,  but marriage is a agreement between the two families witnessed by the Muslims who attended. Therefore, in order for the marriage to be valid, if the conditions and pillars must be fulfilled. In practice in the community, regarding the  implementation  of  marriages,  it  is  found  that  there  are  disputes  regarding  guardians,  where  in  practice sometimes marriages have been agreed upon or approved by the prospective husband or prospective wife but it turns  out  that there are  other parties  who  object,  namely  the  marriage  guardian or  guardian  adhal  Adhal  is translated as blocking, on Initially it meant withholding which conveyed the impression that it was not forbidden to give  advice  not  to  marry  but  not to  force one's  will.  While the place  of  research  is at the Sampit  Religious Court and documents related to the determination of the judge's guardian in case number 171/Sdt.P/2021/PA.Spt. The reason for choosing the research location is the Sampit Religious Court and this research is only based on normative.  The  view  of  Islamic  law  regarding  the  transfer  of  guardianship  rights  in  marriage  from  a  nasab guardian  to  a  judge's  guardian  caused  by  an  adhol  guardian  or  reluctance  to  marry  is  an  emergency  law provision, or in other words the function of a judge's guardian as marriage guardian is seen as emergency law.
If this is the view of Islamic law, then this is also the view of the Marriage Law (Compilation of Islamic Law) because what is considered valid by Islamic religious law regarding the judge's guardian is also the view of the Marriage Law (Compilation of Islamic Law).
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Name of Corresponding Author, Samaratul Khatimah Pascasarjana IAIN Palangka Raya Email : khatimahsamaratul@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah  tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Dewan  Perwakilan  Rakyat,  2013).  Syarat  sah  dalam sebuah perkawinan salah satunya ialah keberadaan wali didalamnya.  Seorang wali adalah orang yang melakukan sesuatu atas nama pengantin wanita ketika akad dilangsungkan (Tinuk, 2020). Wali  nikah  secara  umum  adalah  orang  yang  berhak  menikahkan  anak  perempuan  dengan pilihannya.  Sementara  yang  disebut  wali  nasab  adalah  anggota  keluarga  laki-laki  dari  calon mempelai  perempuan  yang  mempunyai  hubungan  darah  patrilinial  dengan  calon  mempelai perempuan.  Wali  nasab,  ayah,  kakek,  saudara,  laki-laki,  paman  dan  seterusnya  (Rois,2019). Adapun orang –orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, dan wali dalam hal ini terbagi atas dua macam yakni: Wali nasab adalah orang yang mempunyai hubungan kerabat garis laki-laki dengan
mempelai perempuan. yang kedua ialah wali hakim, ialah Wali nikah yang ditunjuk oleh negara yang  diberi  hak  dan  kewenangan  untuk  bertindak  sebagai  wali  nikah.  Wali  hakim  baru  dapat bertindak sebagai wali nikah apabila, Wali nasab Gahib (tidak ada), Wali nasab tidak mungkin dihadirkan, Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya dan juga wali  Adhal ( Abdul Haris Naim, 2008) .
Praktek  di  masyarakat,  perihal  pelaksanaan  perkawinan  ditemukan  adanya  perselisihan mengenai  wali,  di  mana  dalam  praktek  adakalanya  perkawinan  yang  telah  disepakati  atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali  nikah  atau  walinya  adhal  atau  enggan  atau  membangkang.  Padahal  wali  nikah  adalah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rasulullah Saw mengatakan “Tidak ada nikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh wali. Sehingga dibutuhkan penyelesaian  yaitu  melalui  penetapan  hakim  Pengadilan  Agama.  Adhal  diterjemahkan  dengan menghalangi, pada mulanya berarti menahan yang mengandung kesan bahwa tidaklah terlarang apabila  memberi  saran  agar  jangan  menikah  tapi  tidak  memaksakan  kehendak,  yang  dilarang adalah  apabila  mempersempit  dan  menghalangi  pernikahan  dengan  cara-cara  menyulitkan (Sulaiman Rasjid, 2004). Jadi wali Adhal adalah mencegahnya wali terhadap wanita yang sudah dewasa dari pernikahan yang sekufu dan masing-masing dari keduanyasudah saling mencintai.
Terdapat  fenomena  Wali  Adhal  yang  hadir  pada  Pengadilan  Agama  Sampit  Kalimantan Tengah, pada tahun 2020 didapati 1 perkara, kemudian ditahun 2021 terdapat 2 perkara. Salah satu perkaranya ialah yang terdapat dalam perkara nomor : 171/Pdt.P/2021/PA.Spt. yang mana Pengadilan Agama Sampit menetapkan diantaranya : memberikan ijin kepada calon isteri untuk menikah  dengan  calon  suami  pemohon  dengan  wali  hakim,  yaitu  Kepala  KUA  Kecamatan Mentawa  Baru  Ketapang.  Berdasarkan  hasil  observasi  dengan  pemohon  yang  berinisial  MUS menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi ialah  pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah  pernah  menikah  dan  mempunyai  anak.  Namun  pernikahan  tersebut  putus  karena perceraian. Setelah masa I'dah habis suaminya minta kembali nikah ulang. Kemudian pasangan tersebut mengajukan lagi pernikahan di Kantor Urusan Agama. Setelah pemohon meminta izin dengan  saudara  kandung  pihak  sang  istri  enggan  menjadi  wali  nikah  (Penetapan  Pengadilan Agama sampit  Nomor perkara : 171/Pdt.P/2021/PA.Spt).
Mengenai putusan hakim tersebut menjadi hal yang menurut peneliti perlu diketahui alasan- alasannya. Dewasa ini, dalam wacana publik, khazanah intelektual, dan praktik hukum di tanah air, peran logika dan penalaran hukum dalam studi hukum semakin diperhitungkan. Ada beberapa pemikir menyatakan bahwa untuk menjadi lawyer, hakim, jaksa, atau praktisi hukum yang handal, pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang  tak  bisa  ditawar-tawar.  Hanson  dalam  buku  Legal  Method,  Skills,  and  Reasoning, menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan,  mengungkap,  menguji  akurasi,  dan  menjustifikasi  asumsi-asumsi  atau  makna- makna  yang  tersembunyi  dalam  peraturan  atau  ketentun  hukum  yang  ada  berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia (Urbanus Ura Weruin, 2017). Berdasarkan permasalahan, terdapat dua hal yang menjadi tujuan pada penelitian ini yakni untuk mengetahui legal reasoning hakim  sehingga  menyetujui  perkara  No.  171/Pdt.P/2021/PA/Spt,  dan  tinjauan  hukum  islam terhadap putusan perkaran tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berbetuk  penelitian  normatif  ( normative  law  research )  menggunakan  studi kasus  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum,  misalnya  mengkaji  Undang-Undang.  Pokok kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  belaku  dalam masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Sehingga  penelitian  hukum  normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara  in  concreto,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi,  perbandingan  hukum  dan  sejarah
hokum.  Peneliti  akan  meninjau  langsung  ke  lapangan  untuk  memperoleh  data  penelitian  yang berkaitan dengan pertimbangan dan penetapan hakim dalam perkara nomor 171/Sdt.P/2021/PA.Spt.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Hasil Penelitian
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya. Dalam Bahasa Dayak Ot Danum, Sungai Mentaya itu disebut batang danum kupang bulan. Sungai Mentaya ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor, walaupun hanya 67 persen yang dapat dilayari. Hal ini disebabkan karena morfologi sungai yang sulit, endapan dan alur sungai yang tidak terpelihara,  endapan  gosong,  serta  bekas-bekas  potongan  kayu.  Hingga  kini,  yang masih menjadi pertanyaan banyak orang adalah asal kata Sampit itu sendiri. Menurut beberapa sumber, kata Sampit berasal dari bahasa Cina yang berarti “31” (sam=3, it=1).  Disebut 31, karena  pada  masa  itu  yang  datang  ke  daerah  ini  adalah  rombongan  31  orang  Cina  yang kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan. Hasil usaha-usaha perdagangan  perkebunan  ketika  itu  adalah  rotan,  karet,  dan  gambir.  Salah  satu  areal perkebunan karet yang cukup besar saat itu yakni areal di belakang Golden dan Kodim saat ini.
Masa Kemerdekaan sampai terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah. Pada umumnya meneruskan apa yang telah menjadi kebiasaan di zaman penjajahan, yaitu persoalan  perceraian  ataupun  perkara-perkara  lain  yang  berkaitan  dengan  perkawinan, wakaf, shadaqah dan kewarisan ditangani oleh seorang penghulu atau kepala KUA. Adapun personil  pelaksana-pelaksana  tugas  yang  terdata  sejak  paska  kemerdekaan  sampai terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah, diantaranya ialah H. Abdurahman Saleh, H. Muhdar dan M. Djarni Usman. Masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dengan berlakunya  UU  no.  1  tahun  1974  maka  untuk  sebutan  Pengadilan  Agama  mengalami perubahan yaitu dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menjadi Pengadilan Agama Sampit. Keadaan Gedung Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sampit sejak berdirinya  tahun  1963  sampai  Agustus  1977,  tidak  memiliki  gedung  sendiri.  Adapun sejarah  gedung  yang  ditempati  untuk  kantor  selama  itu  adalah:  Dari  tahun  1963  sampai awal 1972, kantor ditempatkan di rumah pribadi Sayid Agil Alydrus (Ketua PA/Masya) di Kelurahan  Mentawa  Baru  Hilir,  dengan  status  menyewa,  tetapi  sewa  tersebut  selama  9 tahun tidak pernah ada.
Setelah  Sayid  Agil  Alydrus  meninggal  dunia  pada  tanggal  1  Februari  1972,  kantor pindah  tempat  di  rumah  pribadi  seorang  Hakim  Honorer,  yaitu  Bapak  Ali  Syahminin. Setelah  beliau  juga  meninggal  pada  tanggal  6  Desember  1975,  kantor  pindah  lagi  dan terakhir  ikut  bersama-sama  di  komplek  Kantor  Departemen  Agama  Kabupaten Kotawaringin Timur di Jln. Bulu Tangkis Sampit dengan luas kantor 5 x 5 m. Pada awal 1976, datanglah Bapak Drs. Muhaimin Nur dari Jakarta dan Bapak K.H. Mutjaba Ismail MA dari Banjarmasin, yang memberitahukan bahwa PA Sampit akan dibangunkan sebuah gedung Kantor Balai Sidang, dan untuk itu agar disediakan tanahnya. Dengan adanya jatah gedung  tersebut,  maka  Zainuddin  Masran  selaku  pimpinan  kantor  menghubungi  Bapak Bupati dan Pihak Agraria, dan akhirnya mendapatkan tanah di Jln. S. Parman. Gedung PA Sampit  dibangun  pada  tanggal  8  April  1976  dan  selesai  tanggal  18  April  1977,  serta diresmikan  oleh  Kepala  Kanwil  Depag  Propinsi  Kalimantan  Tengah  atas  nama  Bapak Menteri  Agama  pada  tanggal  26  Agustus  1977,  selanjutnya  mulai  ditempati  tanggal  31 Agustus 1977. Gedung tersebut dibangun di atas tanah berukuran 30 x 24 m, pemberian (hibah) dari Pemda Kab. Kotim, dibangun atas dasar DIP No. 38/XXV/4/1976 tanggal 8 April 1976 dengan biaya Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
Pada  tahun  2009,  tepatnya  pada  tanggal  01  April  2009  kantor  Pengadilan  Agama Sampit  telah  pindah  menempati  gedung  baru,  yang  dibangun  berdasarkan  dana  DIPA
171/Pdt.P/2021/PA/Spt)  (Samaratul Khatimah)
Nomor  :  0477.0/005-01.0/XVII/2008  tanggal  31  Desember  2007  dengan  biaya  Rp. 4.255.550,-  (Empat  milyar  dua  ratus  lima  puluh  lima  juta  lima  ratus  lima  puluh  rupiah). Gedung Pengadilan Agama Sampit yang baru terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 No. 7 Sampit, dengan Luas Tanah 10.000 m2 dan Luas Gedung 1.259 m2.
b. Legal Reasoning Hakim Perkara No. 171/Sdt.P/2021/PA.Spt.
Berdasarkan penelitian penulis pada perkara No. 171/Pdt.P/2021/PA/Spt maka dapat dilihat Legal Reasonig hakim adalah Menimbang bawah permohonan adalah tentang wali Adhal  yang  diajukan  oleh  pemohon  yang  beragama  Islam  yang  akan  berlangsung  kan perkawinan yang Wali nikahnya menolak menjadi wali dalam perkawinan tersebut maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat 2 komplikasi hukum Islam perkara a quo merupakan  keputusan  Absolut  pengadilan  agama  untuk  memeriksa,  pengadilan, menyelesaikannya.  Menimbang  bahwa  permohonan  pengajuan  permohonan  Wali  adhal dengan mendalilkan bahwa saudara kandung pemohon yang berhak menjadi wali menolak untuk  menjadi  wali  nikah  pemohon maka  berdasarkan  pasal  23 ayat  2  kompilasi hukum Islam pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini ( Persona standi judicio ).
Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan adalah bahwa pemohon hendak  menikah  kembali  atau  rujuk  dengan  laki-laki  yang  bernama  RN  bin  TA  namun saudara kandung memohon yang bernama R bin N sebagai wali nikah berdasarkan nasab enggan  menjadi  wali  nikah  karena  trauma  atas  perceraian  dari  perkawinan  sebelumnya antara  pemohon  dan  calon  suaminya  menimbang  bahwa  untuk  memperkuat  dalil-dalil pemohonnya memohon telah mengajukan bukti surat berkode p.1 sampai dengan P. 5 dan 2  orang  saksi  menimbang  bahwa  bukti  surat  berkode  P.  1  sampai  dengan  P.  5  memakai cukup dan bukti surat berkode P.2 dengan P. 5 sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat normal sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 285 R. Bg Jis pasal 3 ayat 1 huruf b dan pasal 17 Ayat 1 huruf b undang-undang Republik Indonesia Nomor  10  tahun  2020  tentang  bea  materai  jis,  pasal  1888  kitab  undang-undang  hukum perdata menimbang bahwa bukti surat berkode P. 1 adalah alat bukti autentik dan suatu akte sempurna  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  berupa  asli  formulir  penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan mentawa baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur yang secara personil dan material dapat dijadikan sebagai alat bukti yang  sahfid  pasal  285  R.Bg  dan  menunjukkan  bahwa  pemohon  sebagai  calon  mempelai wanita ditolak untuk dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama RN bin TA karena kekurangan persyaratan berupa penetapan Wali adhal oleh karenanya beralasan diajukan permohonan Wali Adhal ke pengadilan.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  berkode  P2  dan  P3  terbukti  bahwa pemohon  dan  calon  suami  bertempat  tinggal  di  wilayah  kabupaten  Kotawaringin Timur. Menimbang bahwa berdasarkan bukti berkode P4 dan P5 sedikit terbukti menurut hukum bahwa  permohonan  dan  calon  suaminya  dulu  merupakan  pasangan  suami  istri  yang  sah namun telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sampit. Menimbang  bahwa pemohon  menghadirkan  dua  orang  saksi  yang  dipanggil  dan  memberi  keterangan  di persidangan seorang demi seorang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 171 172 dan 175  R. Bg. Menimbang  bahwa  keterangan  saksi-saksi  pemohon  adalah  fakta  yang  diketahui  sendiri oleh saksi dan substansi keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lain cari bersesuaian oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 307 308 dan 309 lbg. Keterangan saksi-saksi tersebut  memenuhi  syarat  material  sebagai  alat  bukti.  Menimbang  bahwa  berdasarkan keterangan  pemohon  dan  bukti-bukti  yang  diajukan  pemohon  tersebut  telah  ditemukan fakta  hukum  meliputi,  (1)  bahwa  pemohon  telah  merencanakan  perkawinannya  dengan calon  suaminya  yang  bernama  RN  bin  TA;  (2)  bahwa  saudara  kandung  pemohon  yang bernama R bin N sebagai wali nikah menolak untuk menikahkan memohon dengan alasan tidak mau terulang lagi kejadian perceraian di antara pemohon dan calon suaminya tersebut;
171/Pdt.P/2021/PA/Spt)  (Samaratul Khatimah)
(3)  bahwa  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  mentaya  baru  Ketapang  kabupaten Kotawaringin Timur telah menolak untuk memproses perkawinan pemohon karena Wali pemohon menolak untuk menikahkan; (4) bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah semenda sesuai atau hal lain yang dapat menyebabkan terhalangnya untuk  menikah;  (5)  bahwa  pemohon  menguras  penetapan  ini  untuk  menikah  Henna adhalnya Wali pemohon.
Menimbang  Bahwa  Wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya  sebagai ketentuan dalam pasal 19 kompilasi hukum Islam oleh karena itu seorang wanita tidak dapat menikah tanpa adanya seorang wali. Menimbang bahwa seorang wali yang tidak bersedia menikahkan  orang  yang  ada  dalam  perwaliannya  harus  dinyatakan  adhal  kecuali apabila keadaan calon suami tidak cukup dengan istri kenal perbedaan agama atau istilah sebagai ketentuan dalam pasal 6 1 kompilasi hukum Islam. Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta  tersebut  divisi  persidangan  ternyata  antara  pemohon  dan  RN  bin  TA  tidak  ada halangan menikah menurut hukum Adapun alasan saudara kandung memohon tidak mau menikahkan  memohon  dengan  calon  suaminya  karena  tidak  mau  terulang  lagi  kejadian perceraian di antara pemohon dengan calon suaminya tersebut maka alasan tersebut tidak berdasarkan  hukum.  Menimbang  bahwa  usia  pemohon  sudah  dewasa  dan  berkehendak untuk  membentuk  suatu  keluarga  dengan  calon  suaminya  yang  mana  kehendak  tersebut dilindungi  oleh  undang-undang  sebagai  ketentuan  dalam  Pasal  10  ayat  1  dan  2  undang- undang  nomor  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu  kehendak memohon tidak patut dihalang-halangi.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  majelis  hakim berpendapat bahwa telah terbukti alasan Wali pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat digunakan secara hukum dengan demikian dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 23 ayat 2 kompilasi hukum Islam oleh karenanya  majelis  hakim  berkesimpulan  praktikum  angka  2  memohon  dapat  dikabulkan dan wali pemohon harus dinyatakan adhal. Menimbang bahwa dengan berpindahnya hak wali  nikah  kepada  wali  hakim  maka  wali  hakim  berhak  menikahkan  memohon  adalah kepala  KUA  Kecamatan  Mentaya  di  mana  pemohon  melangsungkan  perkawinan  sesuai dengan  ketentuan  dalam  pasal  1  ayat  2  peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  30  tahun  2005  tentang  wali  hakim.  Menimbang  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan  tersebut  majelis  hakim  berpendapat  alasan  permohonan  telah  memenuhi maksud ketentuan pasal 23 kompilasi hukum Islam serta pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama  Republik  Indonesia  Nomor  30  tahun  2005  tentang  wali  nikah  oleh  keenannya majelis  hakim  kesimpulan  praktikum  angka  3  permohonan  dapat  di  kabulkan  dan menetapkan  kepada  KUA  Kecamatan  Mentaya  Baru  Ketapang  sebagai  wali  hakim pemohon.
Menimbang bahwa oleh karena ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama  sebagai  telah  diubah  dengan  undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun 2006  dan  perubahan  kedua  dalam  undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun 2009  biaya  dibebankan  kepada  pemohon  menimbang  bahwa  segala  sesuatu  yang  tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap kesampingkan, Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan pekara ini menetapkan (1) mengabulkan permohonan pemohon; (2) menetapkan wali nikah pemohon yang  bernama  R  bin  N  adalah  Wali  Adhal;  (3)  menetapkan  kepala  KUA  Kecamatan Mentaya Baru Ketapang berhak menikahkan pemohon M binti N dengan calon suaminya R  bin  A;  (4)  membebankan  kepada  pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah RP.310.000. Berdasarkan pertimbangan di atas apa yang diputuskan hakim dalam perkara, berdasarkan telaah penulis telah memenuhi syarat meliputi, (1) Pemohon memenuhi syarat dalam  melaksanakan  pernikahan  dan  tidak  ada  yang  menghalangi  menurut  rukun  sesuai
dengan ketentuan undang-undang; (2) Wali yang berhak untuk menikahkan yaitu saudara kandung tidak bersedia untuk menjadi wali; (3) Pemohon sudah dewasa sehingga berhak untuk menentukan keputusan sendiri termasuk untuk menikah.
c. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 171/Sdt.P/2021/PA.Spt. Eksistensi seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan mengingat posisinya sebagai salah satu rukun di dalamnya. Dalam pernikahan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut (Anshary, 2010). Dengan kata lain, pernikahan  tidak  akan  sah  tanpa  hadirnya  seorang  wali.  Dalam  dataran  realitas,  banyak fenomena terkait  keengganan  seorang  wali  untuk  menikahkan  muwakkilnya, atau dalam fiqh  dikenal  dengan  terminologi  wali  adhal.  Hal  ini  sebagaimana  penetapan  Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt.  Dalam  konteks  wali  adhal,  ulama  berbeda  pendapat  mengenai bagaimana menyelesaikan problem tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa penyelesaian masalah terkait  wali adhal  melihat  seorang  hakim.  Hal  ini juga  senada  dengan  pendapat Madhab  ulama’  Hanbali.  Sementara  itu,  dalam  perspektif  Madhab  Hanafi  perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab’ad. Adapun dalam perspektif Madhab Syafi’i seorang hakimlah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhal tersebut. Hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula wali adhal tersebut sebagai pihak yang dirugikan.
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka posisi hakim dalam Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Dengan  kata  lain,  hakim mempunyai dasar untuk memproses perkara terkait wali adhal yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya,  majelis  hakim  memutuskan  untuk  mengabulkan  permohonan  pemohon  dan pemohon sebagai wali adhal, serta menjadi wali bagi pernikahan pemohon dan bakal suami. Konsep  maslahah  dalam  melahirkan  kebijakan  atau  sebuah  keputusan  harus  didasarkan prosedur  yang  sesuai  dengan  hukum  Islam,  tidak  terkecuali  dalam  konteks  penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt, kurangnya rasa aman menjadi salah satu terjadi nya tidak setujunya kaka calon perempuan tentang keamanan terhadap adenya, tidak dituliskannya di atas  putusan  perkara  mengenai  tidakan  yang  membuat  mereka  sampai  bercerai  tentang Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).    Tidak  adanya  penetapan  apa  bila  terjadi, apakah itu menjadi alasan untuk bahan bukti atau semacam garis pentig didalam Perkara Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt di Pengadilan Agama Sampit.
3.2.Pembahasan
a. Status Wali Hakim sebagai Wali Adhal Menurut Hukum Islam
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang- undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan  pasal  1).  Sementara  itu  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI  pasal  2) Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqan  gholiidhan  untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang memerlukan syarat dan rukun agar  dapat  dipandang  sah  menurut  hukum.  Adapun  rukun  dan  syarat  nikah  meliputi  (1) Calon suami, dengan syarat: seorang laki-laki yang beragama Islam, telah mencapai umur 19 tahun, suka rela tanpa ada paksaan, tidak ada halangan perkawinan untuk kawin dengan calon mempelai wanita, dan mendapat keterangan dari pejabat yang berwenang mencatat perkawinan bagi yang melakukan perkawinan campuran; (2) Calon isteri, dengan syarat: seorang  wanita  yang  beragama  Islam,  telah  mencapai  umur  16  tahun,  suka  rela  tanpa paksaan, tidak ada halangan untuk kawin dengan calon suami, dan mendapat keterangan dari  pejabat  yang  berwenang  untuk  mencatat  perkawinan  apabila  akan  melakukan perkawinan campuran; (3) Wali dengan syarat: Islam, laki-laki, dewasa, sehat akalnya, dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, disamping itu dijejaskan pula urutan wali
nasab, perpindahan wali nasab ke wali hakim (KHI pasal 20 (1); 21, 23); (4) Dua orang saksi,  dengan  syarat:  Islam,  laki-laki,  dewasa,  sehat akal,  adil, tidak  tuna  rungu/tuli,  dan hadir serta menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah; (5) Ijab diucapkan oleh wali nikah dan qabul diucapkan oleh calon mempelai pria. Ijab dan qabul diucapkan secara beruntun (tidak diselang waktu) dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.
Selama observasi awal yang penulis lakukan  KUA di Kotawaringin Timur, penulis mendapatkan informasi dari beberapa informan  bahwa untuk perkara wali adhal memang seringkali  terjadi  dikarenakan  beberapa  alasan  yang  membuat  terhambatnya  proses pernikahan. Dalam hal ini KUA di samping mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan nikah,  juga  dituntut  untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul  mengenai perkara-perkara  yang  berhubungan  dengan  keabsahan  pernikahan,  baik  itu  menyangkut permasalahan  wali,  calon  pengantin  maupun  syarat-syarat  lain.  Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN)  adalah  pegawai  pada  Kantor  Urusan  Agama  kecamatan.  PPN  juga  harus  segera menyelesaikan  dan  mencarikan  solusi  atau  jalan  keluar  apabila  timbul  sengketa  antara pihak-pihak yang berkaitan dengan sahnya pernikahan.
Beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha dan sebagian yang lain masih terdapat  perbedaan  pendapat.  Perpindahan  hak  perwalian  dari  wali  nasab  baik  dari  wali aqrab  ke  wali  ab’ad  ataupun  ke  wali  hakim  yang  disebabkan  oleh  kematian  atau disebaabkan  wali  nasab  tidak  memenuhi  syarat  perwalian,  dalam  hal  ini  para  fuqaha sependapat.  Adapun  perpindahan  dikarenakan  sebab-sebab  yang  lain  masih  terdapat perbedaan  diantara  pafa  fuqaha‟  salah  satunya  adalah  mengenai  perpindahan  dari  wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol (menolak atau enggan ).Seorang perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan kedua-duanya (anak dengan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak  melupakan  persetujuan  anak  perempuan  tersebut.  Dalam  beberapa  keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara ini, wali nasab akan berupaya menghalang-halangi perkawinan  sebagai  upaya  menghindari  adanya  suatu  perkawinan.  Tentunya  hal  ini bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i, misalnya anak gadis wali  tersebut  sudah  dilamar  orang  lain  dan  lamaran  ini  belum  dibatalkan,  Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak  dibenarkan  hukum  syara‟.  Misalnya  calon  suaminya  bukan  dari  suku  yang  sama, orang  miskin,  dan  sebagainya.  Ini  adalah  alasan-alasan  yang  tidak  ada  dasarnya  dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali adhol yakni  menghalangi  seorang  perempuan  untuk  menikahkannya  jika  perempuan  itu  telah menuntut nikah (Mahmud Yunus, 1999).  Dalam hal ini ternyata masih terdapat perbedaan pendapat apakah perwalian boleh berpindah ke wali hakim atau tidak. Wali aḍhol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan  seorang  laki-laki  yang  sudah  menjadi  pilihan  anaknya.  Adapun  Imam  Ahmad berpendapat, jika wali nasab (wali aqrab) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali ab’ad dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali aqrab maupun wali ab’ad) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim (Rasjid, 2004).
Berdasarkan  pemaparan  istinbath  hukum  para  fuqaha  diatas,  dapat  diketahuai bahwasanya  jumhur  fuqaha  sependapat,  jika  wali  nasab  adhol  dengan  sebab  yang  tidak syar'i  atau  sebab  yang  tidak  ada  dasarnya  dalam  hukum  Islam,  maka  perkawinan  calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim hukumnya adalah sah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dinyatakan; (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai
wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan; (2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Adapun sebab berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada pendapat Imam Syafi‟i yaitu sebagai berikut: (1) Tidak ada wali nasab; (2) Wali mafqud artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada; (3) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan Saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah; (4) Wali nasab bepergian jauh (masafatul qosri) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada; (5) Wali nasab sedang berihram haji/ umrah; (6) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau (7) Wali nasab tidak diketahui alamatnya atau ghaib; (8) Wali nasab tawaro‟ (sembunyi untuk menghindari perkawinan); (9) Wali adhol, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan (Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000).
Secara  materil  undang-undang  perkawinan  tidak  mengatur  secara  jelas  tentang ketentuan wali hakim namun PMA  Nomor 2  tahun 1987 tentang  wali hakim merupakan upaya menjembatani antara UU perkawinan dan Hukum Islam, sehingga dalam prakteknya ketentuan  mengenai  wali  hakim  secara  materil  merujuk  pada  hukum  Islam.  Dalam pandangan madhhab Syafi‟i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan hakim merupakan wali nikah karena darurat (Ibrahim Hoesen,  1971).  Dengan  demikian  pandangan  hukum  Islam  mengenai  peralihan  hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol atau  enggan  menikahkan  merupakan  ketentuan  hukum  daraurat,  atau  dengan  kata  lain berfungsinya  wali  hakim  sebagai  wali  nikah  dipandang  sebagai  hukum  darurat.  Jika demikian  pandangan  hukum  Islam,  maka  demikian  pulalah  pandangan  Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) sebab apa yang dipandang sah oleh hukumagama Islam  tentang  wali  hakim  demikian  juga  pandangan  Undang-Undang  perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).
b. Status Wali Hakim sebagai Wali Adhal Menurut hokum Positif
Pasal 19, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya.  Pasal  20,  Yang  bertindak sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat  hukum  Islam  yakni muslim,  aqil  dan  baligh.Wali  nikah  terdiri  dari,Wali  nasab  dan  Wali  hakim.  Sedangkan urutan  wali  nikah  di  pasal  21  dan  22  dikompilasi  hukum  islam.  Dalam  hal  ini  KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan: (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat  Nikah  ditunjuk  menjadi  wali  hakim  dalam  wilayahnya  untuk  menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat 1 peraturan ini; (2) Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2). Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab adhol atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan.
c. Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Perkara No. 171/Sdt.P/2021/PA.Spt.
Berdasarkan  pertimbagan  dari  mejelis  hakim  dan  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku memenuhi syarat pada pasal 23 KHI serta pasal 2 ayat 2 peraturan menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  30  tahun  2005  tentang  wali  hakim  olrh kerenanya  mejelis  hakim  berkesimpulan  dan  menetapkan  (1)  Mengabulkan  permohonan pemohon; (2) Menetapkan wali nikah; (3) Menetapkan kepada KUA kecamatan Mrntawa baru Ketapang untuk menikahkan MS dan RN, sebagai wali hakim pemohon.
d. Analisis  Hukum  Islam  terhadap  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  No. 171/Sdt.P/2021/PA.Spt. tentang wali Adhal Penetapan  Nomor  171/Pdt.P/2021/PA/Spt.    merupakan  perkara  perdata.  Dalam perkara ini pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan bakal suami pilihannya yang dalam pandangannya merupakan laki-laki yang mempunyai standar layak untuk dijadikan sebagai seorang suami bagi pemohon. Berdasarkan identifikasi yang telah penulis lakukan terhadap data penelitian yang bersumber dari surat penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt.      tentang  wali  adhal,  dan  wawancara  dengan  hakim  terkait berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang turut dihadirkan oleh pemohon, telah terbukti bahwa  Kaka  pemohon  atau  wali  nikah  pemohon  menolak  untuk  menikahkannya  dengan bakal  suaminya  tidak  berdasar  hukum  syar’i,  di  mana  wali  hanya  beralasan  berkaitan dengan  prilaku  yang  dulunya  takut  terulang  lagi.  Pada  prinsipnya  wali  tidak  berhak menyulitkan  atau  menghalangi  perempuan  yang  berada  di  bawah  perwaliannya  untuk menikah bila ia tidak memiliki landasan yang jelas, bahkan wali yang mencegah tersebut bisa dikategorikan berbuat kezhaliman. Sehingga alasan tersebut tidak memiliki kekuatan secara hukum.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  berbagai  pendapat  di  atas,  maka  posisi  hakim  dalam  Penetapan  Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt sudah sesuai dengan hukum Islam. Dengan kata lain, hakim mempunyai dasar  untuk  memproses  perkara  terkait  wali  adhal  yang  diajukan  oleh  pemohon.  Selanjutnya, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan pemohon sebagai wali adhal, serta menjadi wali bagi pernikahan pemohon dan bakal suami. Pandangan hukum Islam mengenai  peralihan  hak  perwalian  dalam  pernikahan  dari  wali  nasab  ke  wali  hakim  yang disebabkan oleh wali adhol atau enggan menikahkan merupakan ketentuan hukum daraurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Jika  demikian  pandangan  hukum  Islam,  maka  demikian  pulalah  pandangan  Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) sebab apa yang dipandang sah oleh hukumagama Islam tentang wali hakim demikian juga pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anshary, M. (2010). Hukum Perkawinan di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cahayani, Tinuk Dwi. (2020). Hukum Perkawinan . Malang : Univeristas Muhammadiyah Malang Dewan Perwakilan Rakyat. (2013). Kompilasi Hukum Islam . Bandung: Fokusindo Mandiri Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji . (2000). Pedoman Fiqh Munakahat, (Jakarta: Cemerlang, 2000).
Hoesen, Ibrahim. (1971). Fikih Perbandingan . Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Naim, Abdul Haris. (2008). Fiqh Munakahat . Kudus: STAIN Press.
Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/PA/Spt)". Rasjid, Sulaiman. (2004). Fiqh Islam . Bandung: Sinar Baru Algesido
Rois, Inda Fikri. (2019). “ Pertimbangan Hakim Tentang  Penetapan Wali Adhal Pada Perkara Nomor 0124/PDT.P/2019/PA.BBS ”.Weruin, Urbanus Ura. (2017). Logika, Penalaran, dan  Argumentasi  Hukum  Logic,  Reasoning  and  Legal  Argumentation, Jurnal
konstitusi , 14(2)Yunus, Mahmud. (1999). Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: Balai Pustaka