Palita: Journal of Social Religion Research
Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v7i2.3178

## Relasi Kuasa dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam

## Asy’ari
Institut Agama Islam Negeri Kediri E-mail: asyari.ri@iainkediri.ac.id

## Abstract
This paper will review about sexual violence against women that occurred in Islamic universities by using Michael Foucault's power relations analysis. The violence referred to in this paper refers to Johan Galtung's violence which divides violence into three, namely direct violence, structural violence and cultural violence. The method used in this paper is a literature review research. The results of this study, of the many cases of sexual violence in Islamic universities, are only like the top of the pyramid triangle, while the large goiter at the bottom of the pyramid is a challenge to be uncovered and resolved. This is because it is related to power, structure and cultural relations which often not only obscure but also reverse the actual phenomenon.
Keywords : Sexual Violence, Woman, Knowledge and Power.

## Abstrak
Tulisan  ini  akan  mengulas  tentang  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  yang  terjadi  di Perguruan Tinggi Islam dengan menggunakan analisa relasi kuasa Michael Foucault. Adapun kekerasan  yang  dimaksud  dalam  tulisan  ini,  mengacu  pada  kekerasan  Johan  Galtung  yang membagi  kekerasan  menjadi  tiga,  yaitu  kekerasan  langsung,  kekerasan  struktural  dan kekerasan  kultural.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yakni  penelitian  literatur review. Hasil dari penelitian ini, dari sekian banyak kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Islam,  hanyalah  ibarat  pucuk  segitiga  piramida  sedangkan  gondokkan  besar  yang  di  bagian bawah  piramida  itu,  menjadi  tantangan  tersendiri  untuk  diungkap  dan  diselesaikan.  Hal  itu karena  berkaitan  dengan  relasi  kuasa,  struktur  dan  kultural  yang  seringkali  tidak  hanya mengaburkan tetapi juga membalikkan fenomena yang sebenarnya.
Kata Kunci ,: Kekerasan Seksual, Perempuan, Pengetahuan dan Kekuasaan.

## Pendahuluan
Masalah  kekerasan  terhadap  perempuan  seakan  telah  sampai  pada puncak  kejayaannya.  Dari  hulu  sampai  hilir,  baik  dunia  nyata  maupun mayantara sama-sama kompak untuk mengambil bagian dalam menyumbang persemaian  kekerasan  tersebut.  Di  hulu,  sebagaimana  laporan  Komnas Perempuan, pelakunya digawangi oleh Pejabat publik, Aparatur Sipil Negara (ASN),  tenaga  medis,  anggota  TNI  dan  Anggota  Polri.  Sedangkan  di  hilir,  di lingkungan keluarga sebagai lembaga sosial terkecil di masyarakat, juga tidak luput dari sorotan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Asy’ari / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150
Sebuah  studi  dari  Value  Champion,  perusahaan  riset  bermarkas  di Singapura, mendapati Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi perempuan  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Dari  14  negara,  India,  Indonesia,  dan Filipina  disebut  paling  tidak  aman  bagi  perempuan.  Studi  yang  dirilis  pada Maret 2019 itu menjelaskan Indonesia termasuk negara yang buruk layanan kesehatannya,  hukumnya  lemah  melindungi  keselamatan  perempuan,  dan pada banyak aspek terjadi ketimpangan gender 1 .
Laporan  dari  CATAHU  (Catatan  Tahunan)  Komnas  Perempuan  2022 semakin memperjelas narasi penyemaian kekerasan tersebut. Selama kurun waktu  sembilan  tahun  pencatatan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan (2012-2021), jika kita membandingkan dengan tahun 2020, kasus kekerasan terhadap  perempuan  tahun  2021  menempati  catatan  tertinggi,  yakni meningkat  50%,  sebanyak  338.496  kasus.  Angka  ini  bahkan  mencatatkan angka  KBG  yang  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  sebelum  masa  pandemi  di tahun  2019 2 .  Ada  pun  bentuk-bentuk  kekerasannya,  selama  lima  tahun terakhir,  data  CATAHU  mencatat  36%  untuk  kekerasan  psikis,  33%  untuk kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sebanyak 18% dan terakhir adalah kekerasan ekonomi sebesar 13%.
Ironisnya,  terdapat  174  kasus  yang  berhubungan  dengan  institusi perguruan tinggi. Artinya, kasus-kasus kekerasan seksual itu terjadi di kampus atau dilakukan oleh sivitas akademika atau terjadi di luar kampus tapi dalam acara-acara  resmi,  seperti  kuliah  kerja  nyata  (KKN),  magang,  atau  acara kemahasiswaan. Para penyintas yang menulis untuk testimoni tersebar di 29 kota  dan  berasal  dari  79  perguruan  tinggi.  Selama  tahun  2015-2021  data pelaporan  kekerasan  di  dunia  pendidikan  mengalami  fluktuatif.  Pada  tahun 2021 terjadi penurunan (9 kasus) sementara pada tahun 2020 (17 kasus). Dari laporan tersebut, KBG di Perguruan Tinggi (PT) menempati urutan pertama 3 yaitu  35%  disusul  di  pesantren 4 atau  pendidikan  berbasis  Agama  Islam
1 “Testimoni  Kekerasan Seksual:  174  Penyintas,  79  Kampus,  29  Kota,”  Tirto,id,  2019, https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW.
2 Komnas Perempuan, “Bayang -Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding  Peningkatan  Jumlah,  Ragam  Dan  Kompleksitas  Kekerasan  Berbasis  Gender Terhadap Perempuan,” 2022.
3 Nefri  Inge,  “Journal:  Darurat  Kekerasan  Seksu al  Di  Dunia  Pendidikan,  Menuntut Tempat Yang Aman Untuk Perempuan - News Liputan6.Com,” 2021,
https://www.liputan6.com/news/read/4779071/journal-darurat-kekerasan-seksual-di- dunia-pendidikan-menuntut-tempat-yang-aman-untuk-perempuan.
4 “Hasil Survei Lentera Sintas Indonesia Soal Pemerkosaan,” accessed October 11, 2022, https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan-yang-dialami- survei.
Asy’ari / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150
menempati urutan kedua atau 16%, selanjutnya di sekolah SMA/SMK terdapat 15%.  Mayoritas  atau  sekitar  88  persen  dari  total  penyintas  berasal  dari kampus-kampus  di  Pulau  Jawa 5 .  Meskipun  data  tersebut  menunjukkan mayoritas  di  Pulau  Jawa,  bukan  berarti  di  Luar  Jawa  aman  dari  kekerasan terhadap perempuan.
Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  yang  diharapkan  sebagai  obor harapan  untuk  mengurangi  dan  memberantasnya  juga  tidak  luput  dari kejahatan, kekerasan seksual 6 . Menurut Busriyanti hal tersebut terjadi karena banyak tafsir agama yang kemudian menempatkan perempuan pada tingkat yang kedua dengan laki-laki sehingga mereka, perempuan, dipandang sebagai milik laki-laki yang dapat ditundukkan secara otoritatif sekehendak laki-laki bahkan hanya untuk melegitimasi termasuk kekerasan 7 . Selama ini kekerasan dalam  rumah  tangga  terjadi  terhadap  perempuan  sebagai  korban,  dan pemahaman  agama  diduga  ikut  andil  dalam  “tindakan  kekerasan”  terhadap eksistensi perempuan. Sehingga agama dalam hal ini tetap bermasalah dalam membentuk konstruksi sosial relasi laki-laki dan perempuan 8 .
Ironisnya, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tersebut juga terjadi di lembaga pendidikan yang mengusung nilai-nilai keislaman yang seyogyanya menjadi benteng kokoh untuk menangkal bahkan memberantas kekerasan.  Padahal  Islam  dengan  sangat  tegas  mengutuk  segala  bentuk tindakan  pelecehan  seksual,  termasuk  di  dalamnya  kekerasan  seksual  dan kejahatan  seksual.  Komnas  Perempuan  berharap  adanya  perbaikan infrastruktur  dan  tata  kelola  pelayanan  pencegahan,  penanganan 9 .  Negara sebagai pemegang kuasa tertinggi, menjawab keresahan-keresahan tersebut dengan  regulasi  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan
5 Komnas  Perempuan,  “Catatan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2022, Perempuan  Dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan  Seksual,  Kekerasan  Siber, Perkawinan  Anak,  Dan  Keterbatasan  Penangangan  Di  Tengah  Covid- 19,”  2021, https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas- perempuan-2022.
6 UIN  Jakarta  Ulfah  Fajarini  and  Nurul  Handayani,  “Human  Geografi  Dan  Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri,” Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender 17, no. 1 (2021): 6.
7 Lilik Andaryuni, “Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda,” Fenomena 9, no. 2 (2017): 155, https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946.
8 Busriyanti, “Islam Dan Kekerasan Terhadap Perempuan,” Religi; Jurnal Studi Agama- Agama 2, no. 2 (2012): 118 – 39.
9 Perempuan,  “Catatan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2022,  Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penangangan Di Tengah Covid- 19.”
Asy’ari / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150
Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang  telah  ditetapkan  31  Agustus  2021,  di  satu  sisi  membawa  angin  segar khususnya bagi para penyintas.
Relasi Kuasa
Memahami  kata  kuasa  tidak  bisa  lepas  dari  teori  relasi  kuasa  Michael Foucault yang muncul di abad 20, tokoh kenamaan Perancis,  maka menjadi penting untuk mencari akar kata kuasa dari bahasa asalnya. Kata kuasa dalam bahasa  Perancis  diterjemahkan  dari pouvoir dan  kata la puissance lebih digunakan dalam arti kekuasaan. Sedangkan dalam bahasa Jermannya berasal dari kata die Macht, dalam bahasa Inggrisnya adalah power, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kuasa diartikan kekuasaan, wewenang, kemampuan, pengaruh.  Mendengar  kata  kekuasaan,  tidak  jarang  akan  selalu  diantarkan pada  narasi  menguasai  dan  dikuasai,  padahal  pengertian “ kuasa ” oleh Foucault  sangat  netral.  Namun,  sedari  awal  Foucault  menyadari  mengakui bahwa  kata  kuasa dapat  mengantarkan  siapa  saja  pada  pemahaman  bahwa kuasa sama dengan dominasi dalam arti ada orang yang menguasai yang lain. Penggunaan  kuasa  seperti  ini  sangat  timpang,  artinya  pihak  yang kedudukannya  lebih  kuat  akan  selalu  mempengaruhi,  menekan  bahkan memperalat  pihak  yang  lebih  lemah.  Padahal,  arti  kuasa  menurut  Foucault sangat netral dan bahwa kuasa seperti ini ada di dalam diri setiap orang. 10
Pertama , kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan ( forces ). Ia ada secara mutlak dalam relasi ini dan bersifat a priori, dalam arti ia tidak melulu bergantung pada kesadaran manusia. Jelas bahwa kuasa ini bukanlah sesuatu yang diterima sebagai milik yang dapat diperoleh dan dibagi-bagi. Ia tidak bisa juga dikurangi dan ditambah, karena kalau kuasa dilihat sebagai milik yang dapat dikurangi atau ditambah, ia tidak bisa beralih ke tangan orang lain. Kalau ia dipindahkan secara paksa pasti akan muncul kekacauan,  pertikaian,  bahkan  peperangan.  Kuasa  seperti  ini  justru  sudah dipraktikkan dalam kehidupan sebelum ia menjadi milik. Jelas bahwa kuasa seperti ini sudah ada lebih dulu sebelum ia dimengerti sebagai kekuasaan atau dominasi antar manusia. 11
Kedua ,  kuasa  ini  menyebar  di  mana-mana  ( dispersed )  dan  tidak  dapat dilokalisasi. Di mana ada struktur dan relasi antar manusia, di sana ada kuasa.
10 Konrad  Kebung,  “Membaca  ‘Kuasa’  Michel  Foucault  Dalam  Konteks  ‘Kekuasaan’  Di Indonesia,” Melintas 33, no. 1 (2018): 34 – 51, https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34- 51.
11 Kebung.
Asy’ari / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150
Ia menentukan aturan secara internal dan tidak tergantung pada sumber yang ada di luarnya. Dengan itu jelas bahwa kuasa ini tidak ditentukan oleh suatu subjek  yang  datang  dari  luar. Ketiga ,  kuasa  dilihat  sebagai  mekanisme  atau strategi  yang  memberikan  penekanan  pada  praktik  dan  fungsinya  dalam bidang  tertentu.  Kuasa  ini  dilaksanakan  dalam  banyak  posisi  yang dihubungkan secara strategis satu dengan yang lain. Setiap relasi kuasa secara potensial  mengandung  suatu  strategi  perjuangan  (kuasi  strategi  perang), namun  kekuatan-kekuatan  itu  tidak  saling  menindih,  tidak  kehilangan kodratnya  yang  unik  dan  tidak  kacau.  Masing-masingnya  menentukan semacam batas tetap bagi yang lain. 12
Keempat , kuasa dan pengetahuan berkaitan sangat erat. Tanpa praktik kuasa,  pengetahuan  tidak  dapat  didefinisikan  dan  tanpa  bentuk,  juga  tidak punya pegangan dalam objektivitas. Menurut Foucault pengetahuan muncul dari  relasi-relasi  kuasa  dan  bukan  dari  seorang  subjek  yang  tahu.  Subyek- subyek  yang  tahu  tanpa  dibarengi  dengan  relasi  kuasa,  pengetahuan- pengetahuan  tersebut  akan  hilang  bersama  angin  lalu.  Relasi-relasi  kuasa membuahkan  pengetahuan  tetapi  pada  waktu  yang  sama  kuasa  juga  dapat dilihat sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan tidak mungkin ada tanpa kuasa, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kuasa tanpa pengetahuan. 13
Kelima ,  kuasa  biasanya  muncul  dari  bawah  dan  secara  esensial  tidak represif. Kendati dua unsur ini ada dalam relasi antar manusia, esensi kuasa bukanlah  represi  atau  dominasi.  Kuasa  tidak  bekerja  melalui  represi  dan intimidasi,  melainkan  melalui  regulasi  dan  normalisasi.  Ia  tidak  bersifat subjektif  dan  non  dialektik,  melainkan  positif  dan  konstruktif. 14 Keenam ,  di mana ada kuasa, selalu ada resistensi. Namun, resistensi ini tidak pernah ada dalam  posisi  eksterior  dalam  hubungan  dengan  kuasa.  Di  sinilah  pengaruh Nietzsche tampak. Menurut Nietzsche, kuasa seperti ini berkaitan erat dengan dominasi atau represi dan oleh karena itu kuasa seperti ini selalu menuntut korban atau target. Namun, dalam relasi-relasi kuasa menurut Foucault, yang dianggap  sebagai  penindas  dapat  bertemu  dengan  korban.  Setiap  tindakan seseorang dapat langsung ditanggapi dengan reaksi orang lain, tetapi selalu dalam  nuansa  kebebasan  dan  saling  menerima.  Kuasa  ada  dalam  aksi  dan dapat  dipraktikkan  oleh  seorang  terhadap  aksi  atau  tindakan  orang  lain. Resistensi harus dimengerti dalam arti ini.
12 Kebung.
13 Kebung.
14 Kebung.
Asy’ari / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150

## Kekerasan dalam Teori Johan Galtung
Istilah  kekerasan  mengacu  kepada  perbuatan  kasar,  mencekam, menyakitkan dan berdampak negatif. Sayangnya selama ini kekerasan sering dipersepsi  sebatas  perlakuan  fisik  sehingga  segala  perlakuan  opresif  yang non-fisik sering tidak dianggap sebagai kekerasan. Untuk melihat kekerasan yang tidak melulu nampak ini, perlu kiranya menengok teori kekerasan yang digagas  oleh  Johan  Galtung,  tokoh  strukturalisme  yang  menggolongkan kekerasan  menjadi  tiga  bagian. Pertama ,  kekerasan  langsung/fisik; kedua , kekerasan struktural; dan yang ketiga , kekerasan kultural.
Gambar:  Segitiga Kekerasan (Sumber: Panduan Pelaporan, Penanganan, & Pencegahan Kekerasan Seksual)
Kekerasan  langsung,  menurut  Galtung  merupakan  kekerasan  yang dilakukan secara  fisik,  verbal,  maupun  psikis.  Sangat  mudah  untuk  diamati, dengan mata telanjang dan akal awam. Namun, kekerasan langsung hanyalah puncak  dari  gunung  es,  sedangkan  kekerasan  struktural  dan  kultural, merupakan  gondokkan  besar  yang  mengakar  menghujam  di  dasar lautan/samudera.
Berbeda  dengan  kekerasan  langsung  yang  bisa  dilihat.  Dua  bentuk kekerasan lainnya, kekerasan struktural dan kultural bentuknya tidak terlihat seperti.  Kekerasan  struktural  merupakan  konsep  bentuk  kekerasan  dalam suatu  struktur  sosial  yang  terdapat  di  dalamnya  ada  bahkan  banyak  yang merugikan  baik  individu  maupun  suatu  kelompok  masyarakat.  Individu maupun  kelompok  masyarakat  yang  menjadi  target,  sasaran  kekerasan sengaja dihalangi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya,  kekerasan  struktural  hanya  memiliki  bentuk-bentuk  yang  bisa dideteksi secara implisit antara lain, diskriminasi terhadap individu maupun kelompok  masyarakat  yang  terorganisir  dan  seksisme. 15 Tanpa  penglihatan kritis, kekerasan struktural dan kultural tidak akan bisa terlihat.
15 Fajar Khaswara  and  R  Yuli  Ahmad  Hambali,  “Conflict  Theory  According  to  Johan Galtung,” Gunung Djati Conference Series Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies 4 (2021): 650 – 61.
Asy’ari / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150
Kekerasan  struktural  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk memahami pandangan terhadap dunia modern. Legitimasi tentang kekerasan kultural sering terjadi di negara-negara yang tingkat ekstremisme agamanya sangat tinggi, dapat dibuktikan bahwa banyak kasus kekerasan merupakan hal biasa  yang  tidak  dilaporkan  sebagai  masalah  utama  dalam  konflik.  Namun kekerasan  kultural  ini  pada  akhirnya  mendorong  organisasi  seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertindak dalam konflik-konflik ini. Maka dari itu, aspek teori Galtung tentang kekerasan kultural sangat penting untuk dilakukannya  penelitian  empiris  lebih  lanjut  dan  juga  studi  kasus  untuk menerapkan  teori  tersebut.  Sedangkan  kekerasan  kultural,  mengacu  pada aspek  budaya  atau  kebiasaan  yang  dapat  digunakan  untuk  melegitimasi kekerasan struktural. Bentuk kekerasan ini dapat dicontohkan melalui agama ideologi, bahasa, seni, dan ilmu empiris. Galtung menjelaskan bahwa cara kerja kekerasan  kultural  adalah  mengubah  “warna  moral”  dari  tindakan  yang “salah/merah”  menjadi  “benar/hijau”  atau  setidaknya  menjadi  “dapa t diterima/kuning”. 16

## Metode
Metode yang digunakan dalam paper ini menggunakan metode litaratur review  dengan  menganalisis  dari  sumber-sumber  sekunder  berupa  buku, hasil-hasil  laporan  tahunan  2022  dari  komnas  perempuan,  jurnal-jurnal, dokumen dan artikel yang berkaitan dengan relasi kuasa kekerasan terhadap perempuan dan didukung oleh berita-berita up to date.

## Hasil dan Diskusi
Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan survei kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi yang terdiri dari di 79 kampus di 29 kota di Indonesia. Survei menemukan data bahwa 77% dosen mengakui bahwa kekerasan seksual telah terjadi di kampusnya. 17 Sementara itu,  63%  kasus  kekerasan  seksual  tidak  dilaporkan  karena  alasan  untuk
16 Khaswara and Hambali.
17 “Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia, ” accessed October
11, 2022, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan- perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual.
Asy’ari / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150
menjaga nama baik kampus. Jumlah perempuan korban kekerasan seksual di kampus mencapai 90%, selebihnya laki-laki. 18
Seseorang  yang  memiliki  kekuasaan  dalam  suatu  hubungan/relasi memiliki keleluasaan untuk mendominasi. Sebagaimana pemegang kuasa di perguruan tinggi Islam, bisa membangun atau tidak membangun relasi dengan siapa saja yang dikehendaki melalui seperangkat pengetahuan yang dimiliki. Pemegang kuasa juga memiliki otoritas menerbitkan atau tidak menerbitkan aturan, kode etik di lingkungan civitas akademika, baik yang berkaitan dengan mahasiswa,  dosen  maupun  aturan  yang  mengatur  kegiatan  lainnya.  Begitu juga terkait kuasa dalam mengatur, mencegah, menindak dan memberantas kekerasan  seksual,  relasi  kuasa  dengan  seperangkat  pengetahuannya  akan menjadi penting untuk dilihat bersama dalam merespon kekerasan seksual. Menurut filsuf dan perintis strukturalis, Michael Foucault, kekuasaan adalah sebuah  dimensi  dari  sebuah  hubungan.  Kekuasaan  selalu  diwujudkan  oleh pengetahuan, karena di mana ada hubungan maka di situ ada kekuasaan, dan pengetahuan  selalu  memiliki  dampak  kekuasaan.  Dengan  kata  lain,  dalam hubungan, mengenal diri sendiri dan orang lain pada saat yang sama dapat menciptakan kuasa menguasai.
Data yang menunjukkan bahwa dari sekian banyak korban, Tidak semua korban  punya  kuasa  mengumpulkan  tekad  untuk  melaporkan  ke  pihak kampus,  ke  polisi,  ke  lembaga  mitra  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak,  atau  ke lembaga  pendampingan  korban  kekerasan  seksual  lainnya  karena  korban merasa tidak memiliki pelindung. Jika pun ada yang mempunyai keberanian untuk  melaporkan  dengan  membawa  segudang  derita  dan  harapan.  Tidak sedikit yang hasilnya di luar dugaan. Dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus,  Komnas  Perempuan  mencatat  hanya  sedikit  informasi  yang  tersedia atau sekitar 15% dari total kasus yang dicatatkan oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Upaya penyelesaian lebih banyak secara hukum (12%) dibandingkan dengan cara non hukum (3%). Bahkan banyak kasus tidak ada informasi penyelesaiannya (85%) 19 .
Ada  persoalan  kekuasaan,  apalagi  jika  pelakunya  adalah  dosen,  dosen merupakan bagian dari civitas akademik, sehingga menjadi aib tersendiri bagi keberadaan kampus. Tidak hanya korban, pihak-pihak yang terlibat pun takut
18 “Kekerasan Seksual Tersembunyi Di Ruang - Ruang Kampus ” n.d. https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-tersembunyi-di-ruang-ruang- kampus-/6392176.html
19 Perempuan,  “Bayang -Bayang  Stagnansi:  Daya  Pencegahan  Dan  Penanganan Berbanding  Peningkatan  Jumlah,  Ragam  Dan  Kompleksitas  Kekerasan  Berbasis  Gender Terhadap Perempuan.”
Asy’ari / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150
bahwa  pelaporan  tersebut  akan  mempengaruhi  banyak  hal  terkait  dirinya masing-masing.
Meskipun  undang-undang  yang  ada  tidak  memiliki  definisi  khusus tentang  relasi  kekuasaan,  namun  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  3  (2017) tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum menyatakan bahwa relasi kuasa mencakup hierarki, ketidaksetaraan dan/atau menyatakan bahwa hal itu melibatkan ketergantungan pada status sosial,  pengetahuan/pendidikan  dan/atau  ekonomi.  Dalam  kerangka hubungan  antara  jenis  kelamin,  yang  satu  menciptakan  kuasa  yang  lebih dominan  kepada  yang  lain  dengan  mengorbankan  mereka  yang  posisinya lebih rendah.
Ada  dua  elemen  penting  dari  definisi  relasi  kuasa  di  atas.  pertama bersifat  hierarkis,  mengandung  kedudukan  di  antara  individu  yang kedudukannya lebih rendah atau lebih tinggi dalam suatu kelompok, atau di antara  mereka  yang  tidak  memiliki  kelompok.  Yang  kedua  adalah ketergantungan. Artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, ilmu pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonominya. Seperti yang  ditunjukkan  Michael  Foucault,  kedua  elemen  relasi  kuasa  tersebut diketahui  oleh  individu  dan  mengarah  pada  kekuasaan  yang  dapat disalahgunakan: penyalahgunaan posisi, situasi dan kondisi.
Memisahkan kuasa dengan pengetahuan adalah suatu yang nisbi, bahkan hubungan  keduanya  bagaikan  dua  sisi  mata  uang.  Pengetahuan  dikonstruk bahkan dengan bahasa yang lebih ekstrem, pengetahuan tunduk pada kuasa, karena kuasa akan terus menerus memproduksi pengetahuan.
Pengetahuan  tentang  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  dengan seperangkat  wacana  yang  mengitarinya  beroperasi  dalam  relasi  kuasa. Pengetahuan tentang kekerasan seksual akan mati tanpa relasi kuasa. Melalui pengetahuan yang diproduksi oleh kuasa, aktivitas kehidupan akan selamanya diatur oleh aturan-aturan kuasa. Pengetahuan tentang kekerasan seksual pada akhirnya hanya berfungsi untuk mengontrol masyarakat dalam membentuk pengetahuan  untuk  mengatur  bagaimana  masyarakat  bersikap,  bertingkah dan berperilaku yang “seharusnya”. Diperkuat oleh pendapat Gramsci, bahwa terdapat  dua  cara  untuk  mempertahankan  kekuasaan,  yakni  dominasi  dan hegemoni. 20 Dominasi adalah proses kekuasaan secara langsung melalui fisik. Sementara  hegemoni  merupakan  proses  kekuasaan  yang  bekerja  dengan
20 Sumintak  and  Abdullah  Idi,  “Analisis  Relasi  Kuasa  Michel  Foucault :  Studi  Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, ” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains 11, no. 1 (2022): 55 – 61, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117.
Asy’ari / Palita: Journal of Social Religion Research,
Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150
produksi  wacana  (non  fisik).  Cara  hegemoni  ini  ditempuh  salah  satunya dengan produksi wacana sebagai usaha untuk mempertahankan kekuasaan.
Seperti,  pernyataan  bahwa  laki-laki  dengan  sosok  maskulinitasnya adalah  figur  yang  kuat  sementara  perempuan  dengan  feminitasnya  adalah figur  yang  lemah.  Hal  ini  jika  terus  menerus  dilanggengkan  maka  akan membentuk suatu paradigma kepercayaan bahwasanya laki-laki memanglah sosok  yang  selalu  kuat  dan  perempuan  selalu  lemah.  Dengan  begitu masyarakat memiliki pengetahuan laki-laki kuat dan perempuan lemah.
Pengetahuan tersebut memiliki kuasa yang memproduksi aturan-aturan seperti: perempuan tidak boleh keluar rumah apalagi di malam hari karena malam hari adalah terkesan rawan dan perempuan adalah sosok yang lemah, apabila perempuan keluar rumah dan terjadi sesuatu pada dirinya, ia dianggap tidak  bisa  melawan  karena frame pengetahuan  yang  dibangun  sejak  awal adalah sosok perempuan lemah. Kemudian aturan ini mengontrol perempuan agar selalu berdiam diri di rumah.
Pengetahuan tersebut akhirnya memiliki kuasa bagi sosok laki-laki. Laki- laki yang sejak awal dikenal sebagai sosok yang kuat, maka ketika bertemu perempuan  dengan  mudahnya  ia  melakukan  tindak  kekerasan  dan  akan menggunakan dalih bahwa hal tersebut adalah kesalahan perempuan sebagai sosok yang lemah.
Tindak kekerasan sering digunakan sebagai cara untuk mempertahankan  dan  memaksakan  subordinasi  perempuan  terhadap  laki- laki.  Tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  terjadi  karena  rendahnya  pola pikir masyarakat tentang kesetaraan atau persamaan derajat laki-laki maupun perempuan yang terjalin dalam interaksi antar sesama.
Faktor  yang  mempengaruhi  yakni  faktor  sosial  budaya.  Seperti  yang telah  dijelaskan  di  atas,  faktor  sosial  budaya  yang  salah  kaprah  tersebut menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan terjadinya subordinasi  bagi  perempuan.  Hal  tersebut  dinormalisasi  dengan memproduksi sistem kontrol yang sistematis. Kontrol yang dibentuk melalui hierarki sehingga kontrol dilakukan pada semua orang dan oleh semua orang.
Bentuk kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan tak lain merupakan bentuk ekspresi dari maskulinitasnya dalam relasi dengan perempuan. Watak maskulinitas menganggap bahwa kekuasaan dan  kekerasan  merupakan  bentuk  kemampuan  dalam  mendominasi  dan mengendalikan orang lain.
Ketidakadilan  gender  pun  menjadi  faktor  dominan  terjadinya ketimpangan  relasi  kuasa.  Hal  ini  terjadi  dalam  segala  hal,  seperti  peranan
Asy’ari / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150
laki-laki lebih dominan daripada peranan perempuan dalam lingkup keluarga maupun lingkup masyarakat.
Menurut  Foucault,  kuasa  dalam  masa  modern  mengalami  pola normalisasi,  tidak  lagi  bekerja  melalui  penindasan  dan  kekuatan  fisik  saja, kuasa  dijalankan  dengan  membuat  kesepakatan  yang  dijalankan  secara sukarela.

## Kesimpulan
Kekerasan, khususnya kekerasan seksual dalam apa pun bentuknya, baik kekerasan langsung, kekerasan yang disebabkan oleh struktur dan kultur yang tidak  bersahabat  dengan  perempuan  tidak  akan  pernah  diterima,  baik  oleh akal, apalagi dalil teks keagamaan dan perundang-undangan. Maka siapa pun pelaku  kekerasan  terhadap  perempuan  sudah  semestinya  diganjar  dengan yang  setimpal  sebagaimana  undang-undang  yang  berlaku.  Maka  alternatif yang mungkin bisa dilakukan oleh siapa pun yang peduli, memperbaiki mata rantai  relasi  kuasa  yang  konstruktif  dengan  mengisi  pengetahuan- pengetahuan dan tidak menyalahkan kuasa yang dihasilkan dari pengetahuan itu. Kampus Islam sebagai lembaga pendidikan tinggi yang di dalamnya tidak hanya berjibaku dengan naskah-naskah dan keilmuan positivistik, tetapi juga naskah-naskah  keilmuan  Islam  dengan  dalil-dalil  agamanya,  menjadi mercusuar  dalam  meminimalisir  kekerasan  seksual,  khususnya  di lingkungannya sendiri.

## Daftar Pustaka
Andaryuni,  Lilik.  “Pemahaman  Gender  Dan  Tingginya  Angka  Cerai  Gugat  Di Pengadilan  Agama  Samarinda.” Fenomena 9,  no.  2  (2017):  155. https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946.
Busriyanti. “Islam Dan Kekerasan Terhadap Perempuan.” Religi; Jurnal Studi Agama-Agama 2, no. 2 (2012): 118 – 39. http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=520710&v al=10655&title= Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan.
“Hasil Survei Lentera Sintas Indonesia Soal Pemerkosaan.” Accessed October
11, 2022. https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak- laporkan-pemerkosaan-yang-dialami-survei.
Inge,  Nefri.  “Journal:  Darurat  Kekerasan  Seksual  Di  Dunia  Pendidikan,
Menuntut Tempat Yang Aman Untuk Perempuan - News Liputan6.Com,” 2021. https://www.liputan6.com/news/read/4779071/journal-
Asy’ari / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.139-150
darurat-kekerasan-seksual-di-dunia-pendidikan-menuntut-tempat- yang-aman-untuk-perempuan.
Kebung,  Konrad.  “Membaca  ‘Kuasa’  Michel  Foucault  Dalam  Konteks ‘Kekuasaan’  Di  Indonesia.” Melintas 33,  no.  1  (2018):  34 – 51.
https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51. “Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan »  Republik  Indonesia.”  Accessed October 11, 2022.
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan- lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual.
Khaswara,  Fajar,  and  R  Yuli  Ahmad  Hamba li.  “Conflict  Theory  According  to Johan  Galtung.” Gunung  Djati  Conference  Series  Proceedings  The  1st Conference on Ushuluddin Studies 4 (2021): 650 – 61.
Perempuan,  Komnas.  “Bayang -Bayang  Stagnansi:  Daya  Pencegahan  Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan,” 2022.
———.  “Catatan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun  2022,  Perempuan Dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan  Seksual,  Kekerasan Siber,  Perkawinan  Anak,  Dan  Keterbatasan  Penangangan  Di  Tengah Covid- 19,”  2021.  https://komnasperempuan.go.id/kabar -perempuan- detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022.
Sucahyo,  Nurhadi.  “Kekerasan  Seksual  Tersembunyi  Di  Ruang -Ruang Kampus.” Accessed October 8, 2022. https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-tersembunyi-di- ruang-ruang-kampus-/6392176.html.
Sumintak,  and  Abdullah  Idi.  “Analisis  Relasi  Kuasa  Michel  Foucault :  Studi Kasus  Fenomena  Kekerasan  Seksual  Di  Perguruan  Tinggi.” Jurnal Intelektualita:  Keislaman,  Sosial,  Dan  Sains 11,  no.  1  (2022):  55 – 61. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117.
“Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota.” Tirto,id,
2019.  https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79- kampus-29-kota-dmTW.
Ulfah Fajarini,  UIN  Jakarta,  and  Nurul  Handayani.  “Human  Geografi  Dan Pelecehan  Seksual  Terhadap  Perempuan  Di  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam Negeri.” Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender 17, no. 1 (2021): 6.