## Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

## Hendra Dude, Fenty U. Puluhulawa, Nina Mirantie
Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo; Universitas Negeri Gorontalo Email: hendradude04@gmail.com; fentypuluhulawa@ung.ac.id; ninamirantie@ymail.com
Abstract: This research discusses the fulfillment of the right to education for persons with  disabilities.  After  the  enactment  of  Law  Number  8  of  2016,  one  of  the government's obligations is to guarantee the right to education. This research is library research that is analyzed descriptively qualitatively with the approach of national law and Islamic law. The results showed that: first, Islamic law regulates equal rights in education without any distinction between physically normal people and people with disabilities.  Likewise,  national  law  has  been  regulated  in  Law  Number  8  of  2016. However,  this  regulation  needs  to  be  followed  up  in  the  form  of  an  implementing regulation  to  ensure  that  its  compliance  policies  have  a  legal  basis  in  the  form  of regional  regulations.  Second,  the  authority  of  local  governments  as  stated  in  Law Number  23  of  2014  concerning  Regional  Government  has  mandated  regions  to administer education as a mandatory government affair related to basic services so that local governments in managing education must carry out their obligations to fulfill the right to education. to the community, especially for people with disabilities.
Keywords: Education Rights, Disabled Person

## Fulfilling the Right to Education for Persons with Disabilities Perspective of National Law and Islamic Law
Abstrak:  Penelitian  ini  membahas  pemenuhan  hak  pendidikan  bagi  penyandang disabilitas.  Pasca  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016,  salah  satu bentuk  kewajiban  pemerintah  adalah  memberikan  jaminan  terhadap  hak  pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan  pendekatan  hukum  nasional  dan  hukum  Islam.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa: pertama, hukum Islam mengatur kesamaan hak dalam pendidikan tanpa adanya pembedaan  antara  yang  fisiknya  normal  maupun  penyandang  disabilitas.  Begitu  pula hukum  nasional  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016.  Namun, aturan  tersebut  perlu  ditindaklanjuti  dalam  bentuk  peraturan  pelaksana  guna memastikan  kebijakan  pemenuhannya  memiliki  landasan  hukum  berupa  peraturan daerah. Kedua, kewenangan pemerintah daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan mandat kepada daerah untuk mengurus pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan  pelayanan  dasar,  sehingga  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  pendidikan mesti  melaksanakan  kewajibannya  untuk  melakukan  pemenuhan  hak  pendidikan kepada masyarakat khusunya bagi penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Hak Pendidikan, Penyandang Disabilitas

## A. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  Tahun  1945  sebagai  bentuk  tanggung jawab  negara  atas  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Pendidikan  mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa yang merupakan investasi masa depan kemajuan bangsa dan negara. Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan,  serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap warga  negara  tanpa  diskriminasi. 1 Hal  ini  merupakan  hak  asasi  setiap  manusia, khususnya warganegara Indonesia.
Hak  pendidikan  ini  juga  berlaku  kepada  orang  berkebutuhan  khusus (penyandang  cacat)  atau  yang  biasa  disebut  difabel.  Penyelenggaraan  sistem pendidikan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional  telah menempatkan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak pendidikan yang bermutu dimana warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
Selain  aturan  hukum  nasional,  hukum  Islam  pun  sangat  menjunjung  tinggi terhadap  persamaan  hak-hak  setiap  manusia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberap pernyataan  dalam  Alquran,  seperti:  QS  al-Hujurat/49:  13  bahwa  tidak  ada  perbedaan laki-laki dan perempuan, semuanya diciptakan untuk saling kenal-mengenal dan hanya takwalah yang membedakan di sisi Allah swt. Juga dijelaskan dalam QS Abasa/80: 1- 11 bahwa tidak ada pembedaan antara yang fisiknya normal dan fisiknya tidak normal (penyandang disabilitas) dalam hal mendapatkan pengajaran.
Penyandang  disabilitas  memiliki  kedudukan,  hak  dan  kewajiban  yang  sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warganegara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai  upaya  perlindungan  dari  kerentanan  terhadap  berbagai  tindakan  diskriminasi dan  terutama  perlindungan  dari  berbagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Perlakuan
1 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, Pasal 11 Ayat 1.
khusus  tersebut  dipandang  sebagai  upaya  maksimalisasi  penghormatan,  pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. 2
Penyandang  disabilitas  merupakan  kelompok  masyarakat  yang  beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun  gabungan  dari  disabilitas  fisik  dan  mental.  Kondisi  penyandang  disabilitas tersebut  mungkin  hanya  sedikit  berdampak  pada  kemampuan  untuk  berpartisipasi  di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. 3
Penghormatan,  pelindungan,  dan  pemenuhan  hak  pendidikan  bagi  penyandang disabilitas  merupakan  kewajiban  negara.  Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  sehingga  masyarakat mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menghormati  hak  penyandang  disabilitas. Penyandang  disabilitas  selama  ini  belum  menjadi  agenda  prioritas  bagi  pemerintah sehingga berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak pendidikan bagi  penyandang disabilitas.
Pasca  lahirnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  Penyandang  Disabilitas  memberikan  penguatan  khususnya  di  sektor pendidikan.  Pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  memberikan  perlindungan  penuh kepada  penyandang  disabilitas  dalam  memenuhi  hak  pendidikannya  guna menyetarakan  kepentingan  mereka  dengan  masyarakat  yang  lain.  Landasan  hukum inilah  menjadi  keinginan  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  pendidikan yang layak sebagai tanggung jawab pemerintah daerah.
Kehadiran  undang-undang  tentang  penyandang  disabilitas  semestinya  relevan dengan  semangat  kebijakan  hukum  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  langkah- langkah strategis untuk mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas khususnya disektor  pendidikan.  Penting  untuk  disadari  bahwa  kurangnya  perhatian  pemerintah daerah terhadap hak pendidikan penyandang disabilitas akan menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya program dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapaitujuan negara
2 Majda  El  Muhtaj, Dimensi ‐ Dimensi  HAM  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 273.
3 International  Labour  Office, Kaidah  ILO  tentang  Pengelolaan  Penyandang  Cacat  di  Tempat Kerja (Jakarta: ILO Publication, 2006), 3.

## Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas
yang  tertuang  secara  jelas  dalam  pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa diskriminasi.
Secara  normatif  pun,  tugas  pemerintah  daerah  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana salah satu urusan pemerintahan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  adalah  pendidikan. 4 Dengan  demikian,  pemerintah daerah  memiliki  landasan  yang  kuat  dan  kewenangan  yang  luas  untuk  mengatur  dan mengelola  pendidikan  secara  menyeluruh  termasuk  yang  berhubungan  dengan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

## B. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam
Wahbah  al-Zuhai>li>  mengemukakan  sebagaimana  dikutip  oleh  Darwis  bahwa fikih dari segi bahasa berasal dari akar kata fa>, qa>f, dan ha ( هقف ) yang berarti paham atau pengetahuan  tentang  sesuatu. 5 Menurut  istilah  sebagaimana  Ibn  Manzur  menyatakan bahwa  kata al-fiqh  berarti  pengetahuan  terhadap  sesuatu  atau  pemahaman  terhadap sesuatu,  kemudian  menjadi  istilah  khusus  untuk  ilmu-ilmu  keagamaan,  dan  lebih khusus lagi untuk ilmu-ilmu hukum terkait kasus-kasus parsial. 6
Hukum  Islam  dalam  hal  ini  kaitannya  dengan siyasah  syar’iyyah.  Secara etimologi siyasah  syar’iyyah  berasal  dari  kata  syara’a  yang  berarti  sesuatu  yang bersifat  syar’i  atau  bisa  diartikan  sebagai  peraturan  atau  politik  yang  bersifat  syar’i. Secara  terminologis  menurut  Ibnu  Akil  adalah  sesuatu  tindakan  yang  secara  praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. 7 Siyasah menurut  bahasa  juga  mengandung  beberapa  arti,  yaitu  mengatur,  mengurus, memerintah,  memimpin,  membuat  kebijaksanan,  pemerintahan  dan  politik.  Secara terminologis  dalam Kitab  Lisan  al-Arab,  yang  dimaksud  dengan  kata  siyasah  adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.
4 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, Pasal 12 Ayat 1.
5 Rizal  Darwis,  ‚Hak  Nafkah  Batin  Suami  Istri  dalam  Perkawinan:  Telaah  Fikih  dan  Hukum Nasional Perspektif Jender,‛ Disertasi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 24.
6 Ibn Manzur, Lisa>n al-‘Arabi>, juz 12 (Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1994), 522.
7 Wahbah  al-Zuhaily, Ushul  Fiqh:  Kulliyat  Da’wah  al-Islami  (Jakarta:  Radar  Jaya  Pratama, 1997), 89.

## Hendra Dude, Fenty U. Puluhulawa, Nina Mirantie
Pada prinsipnya fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. 8
Menurut  al-Mawardi  bahwa  ruang  lingkup  kajian fiqh  siyasah  mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan ( siyasah dusturiyah), ekonomi dan militer ( siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadha’iyah), hukum perang ( siyasah  harbiah)  dan  Administrasi  negara  (siyasah  idariyah). 9 T.M.  Hasbi  ash- Shiddieqi  membagi  ruang  lingkup fiqh  siyasah  menjadi  delapan  bidang  yaitu:  (1) politik  pembuatan  perundang-undangan;  (2)  politik  hukum;  (3)  politik  peradilan;  (4) politik  moneter/ekonomi;  (5)  politik  administrasi;  (6)  politik  hubungan  internasional; (7) politik pelaksanaan perundang-undangan; dan (8) politik peperangan. 10
Kesimpulannya  bahwa  relasi  antara fiqih  siyasah  terhadap  pemenuhan  hak pendidikan  bagi  penyandang  disabilitas  terletak  pada  politik  pembuatan  perundang- undangan  yang  mana  didalamnya  mengelaborasi  keberpihakan  pemerintah  dalam memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan hukum  yang  ditetapkan.  Hal  ini  sangat  krusial  karena  berkaitan  dengan  persamaan derajat  dan  keadilan  bagi  semua  masyarakat  tanpa  mengenal  keterbatasan  antar sesama.
Kamus Bahasa Indonesia-Arab menjelaskan pengertian cacat mental atau tuna grahita  atau  penyandang  disabilitas  tingkatan  kecerdasan  yang  sangat  rendah,  benar- benar  bodoh,  dungu. 11 Sementara  itu,  Husna  mengutip  pandangan  Imam  al-Ghazali dalam Kitab  Fathul  Mun’in  menjelaskan  pengertian  cacat  ialah  penyakit  yang  dapat menghilangkan akal manusia dan merusak kesehatan badan. 12
Kajian fikih tidak membeda-bedakan tentang manusia normal maupun menusia
8 Wahyu  Abdul  Jafar,  ‚Fiqh  Siyasah  dalam  Perspektif  Al-Qur’an  dan  Al-Hadist,: Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No.1, 2018; 20.
9 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.
10 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2007), 30.
11 Ghoffar  Abdul, Kamus  Bahasa  Indonesia-Arab:  Istilah  Umum  dan  Kata-Kata  Populer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000); 20.
12 Ma’idatul Husna, ‚Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang RI No.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  di  Sekolah Luar Biasa (SLB) se Kabupaten Blitar),‛ Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), 44.

## Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas
penyandang  disabilitas.  Karena  maanusia  merupakan  sosok  makhluk  yang  menjadi media,  tempat  bagi  berbagai  hak  untuk  kemaslahatan  dirinya  serta  melakukan tanggung  jawab  yang  harus  di  lakukan.  Ketika  mereka  menetapkan  bahwa  manusia adalah media berbagai hak dan kewajiban, maka sifat-sifat yang demikian itulah yang merupakan ahliyyat al wujub (kelayakan mengemban tugas). 13
Islam memandang kedudukan manusia di hadapan Allah adalah sama, meskipun dilahirkan  dalam  keadaan  yang  penuh  keterbatasan  secara  fisik  (disabilitas),  hanya takwanyalah yang membedakan pandangan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam  konteks  inilah  mencari  ilmu  pengetahuan  diwajibkan  dalam  rangka  menuju derajat  takwa.  Islam  memandang  bahwa  pendidikan  merupakan  suatu  hak  dan kewajiban  bagi  seluruh  manusia,  tanpa  terkecuali,  termasuk  bagi  penyandang disabilitas.  Karena  pada  hakikatnya  manusia  adalah  makhluk  belajar,  ia  lahir  tanpa memiliki  pengetahuan,  sikap  dan  kecakapan  apa  pun  kemudian  tumbuh  dan berkembang  menjadi  mengetahui,  mengenal  dan  menguasai  banyak  hal.  Proses  ini terjadi melalui suatu pembelajaran yang menggunakan potensi dan kapasitas diri yang mereka  miliki. Penyandang  disabilitas  tunanetra,  tunarungu,  tunawicara,  tunadaksa, dan  tunagrahita,  merupakan  bagian  dari  umat  manusia  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu seperti halnya manusia- manusia yang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas bersama-sama dengan manusia yang lain. 14
Secara  fikih,  penyandang  disabilitas  tetap  dibebani  kewajiban  menjalankan kewajiban  syariat  ( taklif)  selama  akal  para  penyandang  disabilitas  masih  mampu bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan kondisinya. Penyandang disabilitas diperbolehkan menjalankan kewajiban-kewajibanya sesuai dengan batas kemampuannya dengan tanpa mengurangi nilai afdlaliyyah sedikit pun.
13 Huzaemah, Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak (Jakarta: PT Al-Mawardi, 2004), 7.
14 Akhmad  Sholeh,  ‚Islam  dan  Penyandang  Disabilitas:  Telaah  Hak  Aksesibilitas  Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia,‛ Palastren, Vol. 8, No. 2, Desember 2015; 316-317.
Lebih  spesifik  Alquran  secara  tegas  menyampaikan  pembelaan  terhadap penyandang disabilitas, sebagai berikut:
ََسْيَل َ ىَلَع َ ىَمْعلأا َ ٌَجَرَح َ لاَو َ ىَلَع َ َِجَرْعلأا َ ٌَجَرَح َ لاَو َ ىَلَع َ َِضيِرَمْلا َ ٌَجَرَح َ لاَو َ ىَلَع َ َْمُكِسُفْ نَأ َ َْنَأ َ اوُلُكَْتَ َ َْنِم َ َْمُكِتوُيُ ب َ َْوَأَ َِتوُيُ ب َ َْمُكِئَبَآ َ َْوَأَ َِتوُيُ ب َ َْمُكِتاَهَّمُأ َ َْوَأَ َِتوُيُ ب َ َْمُكِناَوْخِإ َ َْوَأَ َِتوُيُ ب َ َْمُكِتاَوَخَأ َ َْوَأَ َِتوُيُ ب َ َْمُكِماَمْعَأ َ َْوَأَ َِتوُيُ ب َ َْمُكِتاَّمَع َ َْوَأَ َِتوُيُ ب َ َْمُكِلاَوْخَأ َ َْوَأَ َِتوُيُ ب َ َْمُكِتلااَخ َ َْوَأَ اَمَ َْمُتْكَلَم َ ََِتاَفَم َُهَ َْوَأ َ َْمُكِقيِدَص َ ََسْيَل َ َْمُكْيَلَع َ ٌَحاَنُج َ َْنَأ َ اوُلُكَْتَ َ اًعيَِجَ َ َْوَأ َ ًَتاَتْشَأ َ اَذِإَف َ َْمُتْلَخَد َ ًَتوُيُ ب َ اوُمِّلَسَف َ ىَلَع َ َْمُكِسُفْ نَأ َ ًَةَّيَِت َ َْنِم َ َِدْنِع َ ََِّللّا َ ًَةَكَراَبُم َ ًَةَبِّيَط ََ ََكِلَذَك َ َُِّيَبُ ي َ ََُّللّا َ َُمُكَل َ َِتَيَلآا َ َْمُكَّلَعَل َََ ت ََنوُلِقْع َ( ١٦ ) َ
Terjemahnya:
Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah  kamu  atau  di  rumah  bapak-bapakmu,  di  rumah  ibu-ibumu,  di  rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di  rumah  saudara-saudara  bapakmu  yang  laki-laki,  di  rumah  saudara-saudara bapakmu  yang  perempuan,  di  rumah  saudara-saudara  ibumu  yang  laki-laki,  di rumah  saudara-saudara  ibumu  yang  perempuan,  (di  rumah)  yang  kamu  miliki kuncinya  atau  (di  rumah)  kawan-kawanmu.  Tidak  ada  halangan  bagi  kamu makan  bersama-sama  mereka  atau  sendiri-sendiri.  Apabila  kamu  memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari  sisi  Allah.  Demikianlah  Allah  menjelaskan  ayat-ayat(-Nya)  bagimu,  agar kamu mengerti (QS an-Nu>r/24: 61). 15
QS  an-Nu>r/24  ayat  61  secara  eksplisit  menegaskan  kesetaraan  sosial  antara penyandang disabilitas dan yang bukan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus, tanpa diskriminasi dan tanpa stigma  negatif  dalam  kehidupan  sosial.  Perlindungan  terhadap  kaum difabel  juga diperlihatkan oleh Alquran dalam ayat lainnya:
ََسْيَل َ ىَلَع َ ىَمْعلأا َ ٌَجَرَح َ لاَو َ ىَلَع َ َِجَرْعلأا َ ٌَجَرَح َ لاَو َ ىَلَع َ َِضيِرَمْلا َ ٌَجَرَح َ َْنَمَو َ َِعِطُي َ َََّللّا َ َُهَلوُسَرَو َ َُهْلِخْدُي َ ٍَتاَّنَج َ يِرَْتَ َ َْنِم َ اَهِتَْت َ َُراَهْ نلأا َ َْنَمَو َ ََّلَوَ تَ ي َ َُهْبِّذَعُ ي َ ًَبَاَذَع َ اًميِلَأ َ( ٦١ ) َ
15 Kementerian  Agama  RI., Ummul  Mukminin:  Al-Qur’an  dan  Terjemahan  untuk  Wanita (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), 358.

## Terjemahnya:
Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas  orang-orang  yang  sakit  (apabila  tidak  ikut  berperang).  Barangsiapa  taat kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  Dia  akan  memasukkannya  ke  dalam  surga  yang mengalir  di  bawahnya  sungai-sungai;  tetapi  barangsiapa  yang  berpaling,  Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih (QS al-Fath}/48:17). 16
QS al-Fath/48 ayat 17 ini turun berkenaan dengan keresahan orang-orang yang memiliki  keterbatasan  fisik,  baik  karena  cacat  fisik  maupun  karena  sakit  dalam melaksanakan perintah berjihad, padahal ayat tersebut sesungguhnya diarahkan kepada orang  munafik  yang  enggan  berjuang,  meskipun  kondisi  fisik  mereka  sangat memungkinkan. Oleh karena adanya ancaman Alquran terhadap kelompok yang tidak mau  berjuang  dan  berjihad  di  jalan  Allah  swt.  Sekelompok  orang  yang  secara  fisik memiliki  keterbatasan  merasa  resah,  lalu  mengadu  kepada  Rasulullah  saw.,  langkah terbaik apa yang seharusnya mereka ambil. Akibat keresahan ini maka turunlah QS al- Fath}/48 ayat 17 tersebut. 17
Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Alquran memberikan perlakuan khusus terhadap orang yang meskipun secara fisik terbatas, tetapi memiliki lahan  beribadah  serta  kontribusi  aktivitas  sosial  yang  luas  serta  dapat  memberikan kemanfaatan  terhadap  orang  banyak.  Dalil  tersebut  juga  menjadi  indikator penghargaan Islam terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan fisik. Kemampuan seseorang tidak bisa diukur dengan kesempurnaan fisik, melainkan banyak faktor lain yang turut menentukan. Oleh karena itu, tidak ada pijakan teologis maupun normatif dalam Islam untuk mentolelir tindakan diskriminatif terhadap siapapun, termasuk para penyandang difabel.
Islam  tidak  membedakan  siapa  pun,  karena  di  mata  Allah  swt.  hanya ketakwaannya  saja  yang  menjadi  tolok  ukur  kemuliaan  seseorang,  lepas  dari  status sosial,  kesempurnaan  fisik,  warna  kulit,  ras  serta  kebangsaan  seseorang.  Dalil-dalil dalam Alquran memberi legitimasi akan prinsip kesetaraan yang diajarkan Islam untuk menjauhkan  diri  dari  sistem  kelas  atau  strata  sosial  lainnya.  Dengan  demikian,
16 Ibid., 513
17 Khairunnas  Jamal,  Nasrulah Fatah  dan  Wilaela, ‚Eksistensi  Kaum  Difabel  dalam  Perspektif Al-Qur’an,‛ Jurnal Ushuluddin Vol. 25 No.2, Juli-Desember 2017; 232.
kelompok difabel  secara  sosial  diakui  keberadaannya  oleh  Islam  sebagai  bagian  dari umat  secara  umum,  serta  mereka  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan muslim lainnya. 18
Oleh  sebab  itu,  siapa  pun  wajib  bertanggungjawab  atas  kelangsungan pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  khususnya  dibidang  pendidikan  yang merupakan  bentuk  perwujudan  dari  tujuan  negara  yaitu  mencerdaskan  kehidupan bangsa  yang  harus  dirasakan  oleh  semua  elemen  masyarakat  tanpa  diskriminasi. Penting  untuk  disadari  bahwa  dalil  Alquran  memberikan  dasar  hukum  yang  harus dipedomani  oleh  semua  pihak,  khususnya  pemerintah  untuk  bagaimana menindaklanjuti  dengan  peraturan  pelaksana  yang  harus  akomodatif  terhadap kepentingan  penyandang  disabilitas  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses dan kemudahan pelayanan pendidikan yang baik dan merata di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## C. Pengaturan  Hak  Pendidikan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Perspektif  Hukum Nasional
Hak  adalah  sesuatu  yang  oleh  sebab  itu  seseorang  (pemegang)  pemilik keabsahan  untuk  menuntut  sesuatu  yang  dianggap  tidak  dipenuhi  atau  diingkari. Seseorang  yang  memegang  hak  atas  sesuatu,  maka  orang  tersebut  dapat  melakukan sesuatu  tersebut  sebagaimana  dikehendaki,  atau  sebagaimana  keabsahan  yang dimilikinya.  Kewajiban  dasar  manusia  adalah  seperangkat  kewajiban  yang  apabila tidak  dilaksanakan  tidak  memungkinkan  terlaksananya  dan  tegaknya  hak  asasi manusia. 19
Menurut  L.  J.  Van  Apeldoorn  menegaskan  hak  adalah  hukum  yang dihubungkan  dengan  seorang  manusia  atau  subyek  hukum  dan  demikian  menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. 20
18 Ibid.
19 Lihat  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia, Pasal 1 angka 2.
20 C. S. T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),120.
Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju  kehidupan  yang  sejahtera,  mandiri,  dan  tanpa  diskriminasi  di  perlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan beberapa hak penyandang diabilitas. Adapun hak tersebut terdapat pada pasal 5 sebagai berikut:
(1)  Penyandang Disabilitas memiliki hak:
a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. kedilan dan perlidungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. aksesibilitas;
n. pelayanan publik;
o. perlindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat;
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. bebas dari tindakan dekriminasi, penelataran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(2)  Selain  hak  Penyandang  Disabilitas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
a. atas kesehatan reproduksi;
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. mendapatkan perlindungan lebih dari pengakuan diskriminasi berlapis; dan
d. untuk  mendapatkan  Perlindungan  lebih  dari  tindak  kekerasan  dan eksploitasi seksual.
(3)  Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
a. mendapatkan  Perlidungan  khusus  dari  deskriminasi,  penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d. perlakuan anak sejarah manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e. pemenuhan kebutuhan khusus;
f. perlakuan yang sama dengan ana lain untuk mencapai integrasi sosial dan perkembangan individu; dan
g. pendapatkan pendampingan sosial. 21
Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, juga terdapat perlindungan hukum yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  sebagai berikut:
a. Pasal 9 ayat (2)
Selain  hak  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  khusus  bagi  anak menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pedidikan khusus. 22

## b. Pasal 12
Setiap  anak  yang  menyandang  cacat  berhak  memperoleh  rehabilitasi,  bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 23
Hukum  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Internasional  menyatakan  bahwa  negara mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban ( duty bearer) dalam pelaksanaan HAM.  Dalam  pelaksanaan  HAM,  kewajiban  yang  diemban  negara  terdiri  atas  tiga bentuk, yaitu:
1. Menghormati  ( to  respect);  kewajiban  untuk  menghormati  (obligation  to  respect) adalah  kewajiban  negara  untuk  menahan  diri  untuk  tidak  melakukan  intervensi, kecuali atas hukum yang sah ( legitimate).
2. Melindungi (to  protect);  kewajiban  negara  untuk  melindungi  (the  obligation  to protect)  adalah  kewajiban  untuk  melindungi  hak  bukan  hanya  terhadap pelanggaran  yang  di  lakukan  negara,  namun  juga  terhadap  pelanggaran  atau tindakan  yang  di  lakukan  pihak  lain  (non-negara)  yang  akan  mengganggu perlindungan HAM.
21 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5. 22 Republik  Indonesia ,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, Pasal 9 ayat (2).
23 Ibid., Pasal 12.
3. Memenuhi ( to fulfill); kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, serta yudisial dan praktis untuk menjamin pelaksanaannya. 24
Kewajiban  atas  tindakan  meliputi  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan langkah-langkah pencapaian hak atas pedidikan. Sementara kewajiban atas hasil adalah capaian  hasil  yang  di  peroleh  dari  pelaksanaan  hak  atas  pendidikan.  Karena  sifat perwujudannya  yang  bertahap,  maka  pelaksanaan  kewajiban  tidak  semata-mata melihat dari hasil yang dicapai, tetapi juga langkah-langkah yang telah di ambil oleh pemerintah  dalam  rangka  melaksanakan  program-program  pendidikan  sebagai  salah satu kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak atas pendidikan.
1. Pelaksanaan  kewajiban  atas  tindakan  ( obligation  of  conduct),  yaitu  pelaksanaan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan hak atas pendidikan yang dalam hal ini akan di lihat dari tiga hal, yaitu:
a. Langkah-langkah bidang legislasi yang dapat di lihat dari sisi produk legislasi (peraturan) yang dihasilkan.
b. Langkah-langkah  bidang  administrasi  yang  dapat  di  lihat  dari  program- program atau kebijakan yang digulirkan.
c. Langkah-langkah bidang finansial yang dapat dilihat dari sisi penganggaran.
2. Pelaksanaan  kewajiban  atas  hasil  ( obligation  of  result),  yang  akan  dilihat  dari capaian  pelaksanaan  kewajiban  pemenuhan  hak  atas  pendidikan.  Lebih  spesifik mengenai  hak  atas  pendidikan.  Komentar  Umum  Nomor  13  menyatakan  bahwa hak  atas  pendidikan  memuat  fitur-fitur  esensial  yang  satu  sama  lain  saling berkaitan, yaitu:
a. Ketersediaan: ketersedian ini meliputi sarana dan prasarana pendidikan.
b. Aksesibilitas: berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat di akses oleh  semua  orang,  tanpa  deskriminasi  di  dalam  lingkup  yuridiksi  negara  itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum:
24 Sofian  Munawar  Asgart, Yogyakarta:  Kota  Pendidikan  Minus  HAM  (Yogyakarta:  Penerbit Ombak, 2011), 9.
1) Non-diskriminasi:  pendidikan  harus  dapat  di  akses  oleh  semua  orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan.
2) Aksesibilitas fisik: pendidikan harus secara fisik aman untuk di jangkau.
3) Aksesibilitas  ekonomi:  biaya  pendidikan  harus  terjangkau  oleh  semua orang. Dimensi aksesibilitas ini menuntut Komentar Umum harus tunduk pada Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pendidikan dasar harus ‚bebas biaya bagi semua orang‛.
c. Dapat  diterima  dan  di  adaptasi:  bentuk  dan  substansi  pendidikan,  termasuk kurikulum  dan  metode-metode  pengajaran,  harus  bisa  di  terima  oleh  siswa- siswanya  serta  bersifat  fleksibel  sehingga  dapat  menyesuaikan  diri  dengan kebutuhan  untuk  mengubah  masyarakat  dan  komunitas,  serta  mampu merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.
Azyumardi  Azra  berpendapat  bahwa  pendidikan  lebih  sekedar  pengajaran. Pendidikan  adalah  suatu  proses  dimana  suatu  bangsa  atau  negara  membina  dan mengembangkan  kesadaran  diri  diantara  individu-individu. 25 Lebih  lanjut  Nowak menyimpulkan  bahwa  terdapat  empat  tujuan  dasar  pendidikan  yang  telah  disepakati secara universal, yaitu:
a. Memungkinkan  umat  manusisa  secara  bebas  mengembangkan  kepribadian  dan martabatnya.
b. Memungkinkan  umat  manusia  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  masyarakat  yang bebas dalam semangat saling bertoleransi dan penghormatan kepada orang tua.
c. Untuk  mengembangkan  penghormatan  kepada  orang  tua,  nilai  kebangsaan  dan lingkungan alam.
d. Mengembangkan  penghormatan  pada  hak  asasi  manusia,  kebebasan  dasar  dan pemeliharaan perdamaian. 26
25 Azyumardi  Azra, Paradigma  Membangun  Karakter  Bangsa  Melalui  Pendidikan  (Jakarta:; Kompas, 2010), 12.
26 Rhona K. M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 123.
Pendidikan  telah  menjadi  hak  bagi  masyarakat  dan  pemerintah  memiliki kewajiban  untuk  melakukan  pemenuhan  terhadap  hak-hak  masyarakat  dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Hal ini ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 bahwa:
1) Setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh pendidikan yang bermutu;
2) Warga  negara  yang  memiliki  kelainan  fisik,  emosional,  mental,  intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 27
Jika  dicermati  ketentuan  Pasal  5  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  pendidikan melingkupi semua elemen masyarakat termasuk warga negara yang memiliki kelainan fisik,  emosional,  mental,  intelektual,  dan/atau  sosial.  Pengaturan  ini  memberikan amanah  kepada  pemerintah  untuk  serius  melaksanakan  kebijakan/program  kegiatan pendidikan  yang  berkepentingan  langsung  dengan  para  penyandang  disabilitas  yang pada  prinsipnya  adalah  warga  negara  yang  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.
Undang-undang  tersebut  telah  memberikan  perlindungan  kepada  penyandang disabilitas  untuk  mendapatkan  pendidikan  khusus  sebagai  wujud  pemerintah  dalam memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas.  Pendidikan  khusus dan pendidikan layanan khusus ini diatur dalam hukum nasional Indonesia, yaitu:
1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,  mental,  sosial,  dan/atau  memiliki  potensi  kecerdasan  dan  bakat istimewa.
2) Pendidikan  layanan  khusus  merupakan  pendidikan  bagi  peserta  didik  di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami  bencana  alam,  bencana  sosial,  dan  tidak  mampu  dari  segi ekonomi.
27 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor    20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, Pasal 5.
3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 28
Juga  dijelaskan  pula  pada  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang Penyandang Cacat, yakni:
Setiap  orang  yang  mempunyai  kelainan  fisik  dan/atau  mental,  yang  dapat menganggu  atau  merupakan  rintangan  dan  hambatan  baginya  untuk  melakukan secara  selayaknya,  yang  terdiri  dari,  penyandang  cacat  fisik;  penyandang  cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental. 29
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yaitu:
Penyandang  disabilitas  yaitu  orang  yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental, intelektual  atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi dengan  lingkungan  dan  sikap  masyarakatnya  dapat  menemui  hambatan  yang menyulitkan   untuk   berpartisipasi  penuh  dan  efektif  berdasarkan  kesamaan hak. 30
Menindaklanjuti    undang-undang  tersebut,  maka  Pemerintah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  membentuk  suatu  peraturan  khusus  berkaitan  penyandang disabilitas  yang  resmi  berlaku  pada  tahun  2016,  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Dalam  undang- undang  tersebut  mengatur  berkaitan  dengan  hak  penyandang  disabilitas  yang  mana salah satu hak dari penyandang disabilitas adalah pendidikan. 31
Ketentuan hak pendidikan yang dimaksud meliputi:
a. mendapatkan  pendidikan  yang  bermutu  pada  satuan  pendidikan  di  semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
b. mempunyai  Kesamaan  Kesempatan  untuk  menjadi  pendidik  atau  tenaga kependidikan  pada  satuan  pendidikan  di  semua  jenis,  jalur,  dan  jenjang pendidikan;
28 Ibid. Pasal 32.
29 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 angka 1 30 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Hak-Hak Penyandang Disabilitas
31 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016  tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1)
c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu  pada  satuan  pendidikan  di  semua  jenis,  jalur,  dan  jenjang pendidikan; dan
d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik. 32
Ketentuan  tersebut  menegaskan  bahwa  penyandang  disabilitas  memiliki  hak konstitusional yang wajib untuk dipenuhi oleh negara dalam rangka memberikan rasa keadilan  kepada  penyandang  disabilitas.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan semua penyandang disabilitas memiliki akses dalam mendapatkan pendidikan bermutu yang menjadi tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian tugas tersebut telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi:
a. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyelenggarakan  dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
b. Penyelenggaraan  dan/atau  fasilitasi  pendidikan  untuk  Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
c. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  mengikutsertakan  anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
d. Pemerintah  Daerah  wajib  mengutamakan  anak  penyandang  disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
e. Pemerintah  Daerah  memfasilitasi  Penyandang  Disabilitas  yang  tidak berpendidikan  formal  untuk  mendapatkan  ijazah  pendidikan  dasar  dan menengah melalui program kesetaraan.
f. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan  beasiswa  untuk peserta  didik  Penyandang  Disabilitas  berprestasi  yang  orang  tuanya  tidak mampu membiayai pendidikannya.
g. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan  biaya  pendidikan untuk  anak  dari  Penyandang  Disabilitas  yang  tidak  mampu  membiayai pendidikannya. 33
Peraturan perundang-undangan tersebut sangat jelas telah memberikan jaminan kepada  penyandang  cacat  untuk  memperoleh  haknya  dalam  dunia  pendidikan  tanpa adanya  diskriminasi  oleh  siapa  pun.  Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  ini utamanya bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

## D. Pemenuhan Hak Pendidikan terhadap Penyandang Disabilitas
Otonomi daerah Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan  yang  memberikan  keleluasan  untuk  mengelola  daerah  agar  dapat bergerak  cepat  dan  maju  dalam  pelayanan  publiknya.  Kebijakan  desentralisasi  ini seyogyanya  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  yang  berbasis  pada  keadilan.  Hal  ini menjadi  penting  mengingat  daerah  harus  mengedepankan  kepentingan  bersama  dan memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  semua  masyarakat  untuk  mendapatkan hak-hak masyarakat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Otonomi  seluas-luasmnya  dapat  dimaknai  bahwa  tugas,  wewenang,  hak  dan kewajiban  pemerintah  daerah  dilaksanakan  dengan  prinsip  kemandirian  dan independen  serta  segala  kebijakan  yang  dilahirkan  tidak  bertentangan  dengan kebijakan dengan pemerintah pusat. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara kesatuan yang mana segala bentuk kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus selaras  dengan  apa  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam rangka menghindari disorientasi kebijakan yang dapat berpotensi mengancam stabilitas negara. Daerah pun diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah dan tujuan pemberian  otonomi  daerah  itu  sendiri  terutama  dalam memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  sesuai  dengan  potensi  dan  karakteristik  pada  masing-masing  daerah tersebut.
Pemerintahan  daerah  dikaitkan  dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh pemerintah daerah dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 34 Menurut Mahfud MD bahwa  otonomi  merupakan  pemberian  kebebasan  untuk  mengurus  rumah  tangga sendiri,  tanpa  mengabaikan  kedudukan  pemerintah  daerah  sebagai  aparat  pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. 35
34 Jimly Asshidiqie , Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), 411.
35 Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES,1998), 93.
Mewujudkan  otonomi  bagi  daerah  agar  memiliki  keleluasaan  dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka menurut Agus Syamsuddin diperlukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Self  regulating  power,  yaitu  kemampuan  mengatur  dan  melaksanakan  otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
2. Self modifying power, yaitu kemampuan melakukan penyesuaian-penyesuaian dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah.
3. Local  political  support,  yaitu  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  yang mempunyai legitimasi luas dari masyarakat.
4. Financial recources, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber- sumber  penghasilan  dan  keuangan  yang  memadai  untuk  membiayai  kegiatan- kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  yang  segera menjadi kebutuhannya.
5. Developing  brain  power,  yaitu  membangun  sumberdaya  manusia  aparatur pemerintah  dan  masyarakat  yang  handal  yang  bertumpu  pada  kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah. 36
UUD  NRI  Tahun  1945  merupakan  landasan  konstitusional  bagi  pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat  yang  semakin  hari  semakin  cepat  berkembang  dengan  kompleksitas permasalahannya.  Kewenangan  otonomi  luas  adalah  keleluasan  daerah  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  yang  terbagi  ke  dalam  beberapa  klasifikasi  urusan pemerintahan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan sebagai berikut:
1) Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2) Urusan  pemerintahan  konkuren  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  dibagi antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi  dan  Daerah  kabupaten/kota. Urusan  pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan  ke  Daerah  menjadi  dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
36 Trilaksono  Nugroho.  ‚Reformasi  dan  Reorientasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dalam Perspektif Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah,‛ Jurnal Administrasi Negara, I, 1, (2000): 13.
3) Urusan  pemerintahan  umum  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 37
Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  terdiri  atas  urusan pemerintahan  wajib  dan  urusan  pemerintahan  pilihan.  Lebih  lanjut  urusan pemerintahan wajib  terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar  adalah  Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. 38
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial. 39
Pendidikan  merupakan  hak  konstitusional,  yang  dijamin  implementasinya secara  nasional  berdasarkan  konstitusi.  Di  Indonesia  hak  ini  diakui  dan  dijamin  di dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI Tahun 1945). Tanggung jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal- pasal  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  dan  sasaran  pendidikan  secara  konkret  adalah ‚…mencerdaskan  kehidupan  bangsa…‛  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Tidak  ada  pembedaan  atau  bentuk  diskriminasi terhadap  penikmatan  hak  pendidikan  termasuk  penyandang  disabilitas.  Negara  dalam hal  ini  juga  mengupayakan  untuk  dapat  memenuhi  hak  pendidikan  dengan  cara menyediakan akses dan sarana yang dapat membantu dan memberi kemudahan dalam pencapaian haknya dengan derajat kedisabilitasannya.
Penyandang  disabilitas  dilindungi  hak  pendidikannya  dalam  suatu  undang- undang  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemberdayaan  bagi  penyandang disabilitas.  Pemberdayaan  adalah  upaya  untuk  menguatkan  keberadaan  penyandang
37 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, Pasal 9. 38 Ibid., Pasal 11.
39 Ibid., Pasal 12

## Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas
disabilitas  dalam  bentuk  penumbuhan  iklim  dan  pengembangan  potensi,  sehingga mampu  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  individu  atau  kelompok  penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri
Hak  atas  pendidikan  dijamin  di  dalam  konstitusi  UUD  NRI  Tahun  1945 sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal:
a. Pasal 28C
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan umat manusia. 40

## b. Pasal 28E ayat (1)
Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan, memilih  tempat  tinggal  diwilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta  berhak kembali. 41
c. Pasal 31
1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3) Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  ahklak  mulia dalam  rangka  mencerdaskan  kehdupan  bangsa  yang  diatur  dengan UndangUndang.
4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari  aggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan pendidikan nasional.
5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 42
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  dinyatakan  bahwa  setiap  warga  negara berhak atas pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi, tak terkecuali orang-orang yang  berkebutuhan  khusus  atau  penyandang  disabilitas.  sehingga  negara  memiliki
40 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Perubahan II.
41 Ibid.
42 Ibid., Perubahan IV.
kewajiban  untuk  memenuhi,  menghormati  dan  bahkan  melindungi  setiap  hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, termasuk hak pendidikan bagi penyandang  disabilitas.  Pada  dekade  terakhir  telah  terjadi  pergeseran  paradigma pendidikan  bagi  penyandang  disabilitas.  Pendidikan  dengan  model  segregasi  dinilai tidak  cukup  memberikan  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  hidup  dan mengenyam  pendidikan  normal  seperti  peserta  didik  di  sekolah  sekolah  reguler. Pemisahan penyandang disabilitas dari kenormalan tersebut telah menjadikan mereka seperti  terasing.  Penyandang  disabilitas  merasa  bahwa  mereka  hidup  di  lingkungan yang  ekslusif  dari  kenormalan  dan  merasa  bahwa  kenormalan  yang  terpisah  dari mereka  juga  sebagai  lingkungan  yang  ekslusif.  Dari  pemikiran  tersebutlah  lantas muncul  paradigma  pendidikan  yang  tidak  lagi  memisahkan  penyandang  disabilitas, namun sebaliknya menyatukan penyandang disabilitas dalam pendidikan reguler. Inilah yang kemudian dikenal dengan model pendidikan inklusif. 43
Pelaksanaan pendidikan secara terencana dan teratur bertujuan agar pendidikan tersebut  dapat  mencapai  tujuan  pendidikan  dimana  dari  waktu  kewaktu  terus berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  terutama  penyelenggaraan pendidikan  terhadap  penyandang  disabilitas  atau  anak  berkebutuhan  khusus  yang diselenggarakan  secara  inklusif.    Pendidikan  inklusif  merupakan  sebuah  pelayanan pendidikan  bagi  peserta  didik  yang  mempunyai  kebutuhan  pendidikan  khusus  di sekolah  reguler  yang  tergolong  luar  biasa  baik  dalam  arti  kelainan,  lamban  belajar, berkesulitan belajar lainnya maupun kecerdasaran luar biasa. 44
Jaminan  perlindungan  yang  diatur  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  seyogyanya dapat  ditindaklanjuti  dalam  kebijakan  yang  ditelurkan  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  terhadap  amanah  konstitusi. Namun pada prakteknya, peraturan pelaksana yang dapat mendukung perlindungan dan pemenuhan  hak  pendidikan  bagi  penyandang  disabilitas  belum  sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Sebab, peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8
43 Dion  Teguh  Pratomol,  Sudarsono,  dan  Mohammad  Fadli,  ‚Pelaksanaan  Perlindungan  Hak Atas  Pendidikan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  ( People  With  Disability)  di  Universitas  Negeri Gorontalo,‛ Jurnal Hukum, 2015; 6.
44 Mudhafar  Anzari,  et.  al.,  ‚Hak  Memperoleh  Pendidikan  Inklusif  terhadap  Penyandang Disabilitas,‛ Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2, No.1 April 2018; 58.

## Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas
Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  perlu  untuk  ditindaklanjuti  melalui pembentukan peraturan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakannya.

## E. Kesimpulan
Pengaturan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas  yang telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  telah  jelas  memberikan perlindungan  kepada  penyandang  disabilitas  dalam  mendapatkan  pendidikan  yang layak. Hal ini perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pelaksana guna memastikan kebijakan  pemenuhannya  memiliki  landasan  hukum  berupa  peraturan  daerah.  Begitu pula  halnya  dalam  hukum  Islam  sangat  jelas  diterangkan  dalam  beberapa  suratnya, seperti  QS  al-Hujurat/49:  13  bahwa  tidak  ada  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan, semuanya  diciptakan  untuk  saling  kenal-mengenal  dan  hanya  takwalah  yang membedakan di sisi Allah swt. Juga dijelaskan dalam QS Abasa/80: 1-11 bahwa tidak ada  pembedaan  antara  yang  fisiknya  normal  dan  fisiknya  tidak  normal  (penyandang disabilitas) dalam hal mendapatkan pengajaran.
Kewenangan pemerintah daerah yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  telah  memberikan  mandat  kepada  daerah untuk mengurus pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan  dasar  sehingga  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  pendidikan  mesti melaksanakan  kewajibannya  untuk  melakukan  pemenuhan  hak  pendidikan  kepada masyarakat khusunya bagi penyandang disabilitas.
Daftar Pustaka
Al-Qur’a>n al-Kari>m.
Abdul, Ghoffar. Kamus Bahasa Indonesia-Arab: Istilah Umum dan Kata-Kata Populer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
Anzari, Mudhafar, et. al., ‚Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas,‛ Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2, No.1 April 2018.
Asgart,  Sofian  Munawar. Yogyakarta:  Kota  Pendidikan  Minus  HAM.  Yogyakarta:
Penerbit Ombak, 2011.

## Hendra Dude, Fenty U. Puluhulawa, Nina Mirantie
Asshidiqie ,  Jimly.  Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
Azra,  Azyumardi. Paradigma  Membangun  Karakter  Bangsa  Melalui  Pendidikan.
Jakarta:; Kompas, 2010.
Darwis,  Rizal.  ‚Hak  Nafkah  Batin  Suami  Istri  dalam  Perkawinan:  Telaah  Fikih  dan Hukum  Nasional  Perspektif  Jender,‛ Disertasi.  Makassar:  UIN  Alauddin
Makassar, 2016.
Djazuli, H. A. Fiqh Siyasah. Jakarta: Kencana, 2007.
El  Muhtaj,  Majda. Dimensi ‐ Dimensi  HAM  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Husna,  Ma’idatul.  ‚Hak  Pendidikan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  menurut  Undang- Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum  Islam  (Studi  di  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB)  se  Kabupaten  Blitar),‛ Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.
Huzaemah. Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik serta  Hukum- Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak. Jakarta: PT Al-Mawardi, 2004.
Ibn Manzur. Lisa>n al-‘Arabi>. Juz 12. Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1994.
International  Labour  Office. Kaidah  ILO  tentang  Pengelolaan  Penyandang  Cacat  di Tempat Kerja. Jakarta: ILO Publication, 2006.
Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Jafar,  Wahyu  Abdul.  ‚Fiqh  Siyasah  dalam  Perspektif  Al-Qur’an  dan  Al-Hadist, Al- Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No.1, 2018.
Jamal,  Khairunnas,  Nasrulah  Fatah  dan  Wilaela,  ‚Eksistensi  Kaum  Difabel  dalam Perspektif Al-Qur’an,‛ Jurnal Ushuluddin, Vol. 25 No.2, Juli-Desember 2017.
Kansil,  C.  S.  T. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia.Jakarta:  Balai Pustaka, 1989.
Kementerian Agama RI. Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010.
Mahfud MD. Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES,1998.
Nugroho.  Trilaksono.  ‚Reformasi  dan  Reorientasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dalam Perspektif Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah,‛ Jurnal Administrasi Negara, I,
1, 2000.
Pratomol, Dion Teguh, Sudarsono, dan Mohammad Fadli, ‚Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas ( People With Disability) di Universitas Negeri Gorontalo,‛ Jurnal Hukum, 2015.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Perubahan II, dan Perubahan IV.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak- Hak Penyandang Disabilitas.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas.
Sholeh,  Akhmad.  ‚Islam  dan  Penyandang  Disabilitas:  Telaah  Hak  Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia.‛ Palastren, Vol. 8, No. 2, Desember 2015.
Smith, Rhona K. M. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
Al-Zuhaily,  Wahbah. Ushul  Fiqh:  Kulliyat  Da’wah  al-Islami.  Jakarta:  Radar  Jaya Pratama, 1997.