E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022

## ANALISIS PENGAMBILAN KEBIJAKAN PERLAMBATAN INTERNET PADA KONFLIK PAPUA TAHUN 2019

## DK Nena Tanda, Margaretha Hanita
Kajian Ketahanan Nasional, SKSG Universitas Indonesia Email: nenatanda@gmail.com, margaretha.hanita@ui.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  pengambilan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  meredam  konflik  di  Papua  dengan  memperlambat  jaringan internet pada tahun 2019 dalam rangka menjaga ketahanan dan keamanan nasional. Konflik  berkepanjangan  menyebabkan  berbagai  konsekuensi  di  wilayah  Papua, termasuk  pemblokiran  internet  sementara  yang  memberikan  dampak  terhadap berbagai  pihak.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif yang menganalisis secara kritis keputusan pemerintah terkait pemblokiran internet.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara  dan  studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya tindakan semena-mena oleh pihak  pemerintah  dalam  mengambil  keputusan  pemblokiran  sementara  jaringan internet  di  wilayah  Papua  pada  tanggal  21  Agustus  hingga  4  September  2019 dengan  dalih  meredam  konflik.  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  adanya dampak  kerugian  yang  dirasakan  hampir  seluruh  lapisan  masyarakat  di  Papua dengan sulitnya mendapatkan dan memverifikasi informasi sehingga menimbulkan perasaan  tidak  aman.  Kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  ini  seharusnya melalui  studi  dan  kajian  yang  komprehensif  serta  harus  berlandaskan  peraturan perundang-undangan  yang  jelas  kedudukannya,  sehingga  tidak  terkesan  gegabah dan  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  dengan  alasan  keamanan  dan  ketahanan  nasional  terutama dalam  situasi  konflik,  opsi  kebijakan  untuk  memperlambat  jaringan  internet  dapat dilakukan guna mempersempit peluang terjadinya proxy war.
Kata Kunci : konflik; pemblokiran internet; ketahanan dan keamanan nasional

## Abstract
This  research  focuses  on  policy  making  by  the  government  to  reduce  conflict  in Papua by slowing down the internet network in 2019 in order to maintain national resilience and security. The prolonged conflict caused various consequences in the Papua region, including the temporary internet blocking,  which had an impact on various  parties.  The  method  used  in  this research  is  descriptive  qualitative  which critically  analyses  government  decisions  related  to  internet  blocking.  Data collection techniques used are interviews and literature studies. The results of this study  indicate  arbitrary  actions  by  the  government  in  making  a  decision  to temporarily  block  internet  networks  in  the  Papua  region  from  August  21  to September 4 2019 under the pretext of reducing conflict. The results of this study also indicate the impact of losses felt by almost all levels of society in Papua with
the difficulty of obtaining and verifying information, causing feelings of insecurity. The policies taken by the government should go through comprehensive studies and studies  and  must  be  based  on  clear  statutory  regulations,  so  that  they  do  not appear rash and cause harm to the community. In this study, it can be concluded that for reasons of national security and resilience, especially in conflict situations, policy options to slow  down the internet network can be made in order to narrow the opportunities for a proxy war to occur.

## Keywords: conflict; throttling; national resilience and security

## Pendahuluan
Kasus  rasisme  di  Papua  pecah  pasca  tindakan  rasis  yang  dilakukan  oleh  aparat dengan  menangkap  mahasiswa  Papua  di  Surabaya  pada  Agustus  2019 (Briantika, 2020) .  19  Agustus  2019,  kerusuhan  pertama  pecah  di  Manokwari  sebagai  imbas  dari insiden rasisme mahasiswa Papua di Surabaya. Peristiwa ini awalnya dipicu oleh ujaran rasisme salah satu akun media sosial twitter dan siaran pesan singkat yang berisi ujaran rasis terhadap masyarakat Papua. Demonstrasi yang awalnya dilakukan dengan damai, kemudian  berubah  menjadi  tindakan  anarkis.  Para  demonstran  melakukan  perusakan dan pembakaran Gedung DPRD, sejumlah fasilitas umum dan melakukan blokade jalan. Akibatnya,  terjadi  simpang  siur informasi  dan  penyebaran  hoax  pasca  insiden  di  Jawa Timur  ini  yang  memperkeruh  suasana  di  Papua (Hendrawan  &  Perwitasari,  2019) . Bentrok antara mahasiswa Papua di Surabaya memunculkan gejolak di masyarakat, dan berujung  pada  kerusuhan  di  Papua  pada  tanggal  18  Agustus  2019,  dan  menyebabkan banyak kerugian materi.
Sebagai upaya untuk meredam ketegangan saat konflik, pemerintah memutuskan untuk  memutus  jaringan  internet  di  Papua  dengan  tujuan  dilakukan  throttling  atau pelemahan  jaringan  internet,  untuk  memitigasi  merebaknya  penyebaran  hoaks  yang memantik  demonstasi (Humas,  2019) .  Pemerintah  sebelumnya  juga  sempat menghimbau  agar  masyarakat  tidak  terprovokasi  oleh  berita  bohong  yang  disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selama  pemutusan  jaringan  internet  di  Papua,  ada  beberapa  dampak  kerugian yang  dialami  oleh  seluruh  pihak,  mulai  dari  sulitnya  mengakses  informasi  dan memverifikasi  informasi  yang  beredar  di  tengah  masyarakat,  matinya  seluruh  layanan pemerintahan  berbasis  elektronik,  sistem  jaringan  BPJS  di  rumah  sakit,  tidak berfungsinya  ATM,  dan  roda  perekonomian  berbasis  internet  yang  juga  tidak  dapat beroperasi.  Padahal,  internet  memiliki  kemampuan  untuk  menggambarkan  dan menceritakan  narasi-  narasi  tajam  tentang  geosentris  di  dunia  yang  tanpa  batas (Goldsmith,  2007) .  Penyebaran  informasi  tidak  lagi  terbatas  pada  ruang  dan  waktu, menyebabkan  disinformasi  sering  terjadi  di  era  percepatan  teknologi  informasi (Marshall, Goodman, Zowghi, & Da Rimini, 2015)
Pemerintah  Indonesia  mengakui  telah  melakukan  perlambatan  hingga pemblokiran  akses  internet  di  Papua  sejak  21  Agustus  hingga  4  September  2019. Perlambatan di Papua ini dilakukan secara bertahap oleh KOMINFO sejak 19 Agustus
2019 (Humas,  2019) .  Pembatasan  Internet  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  memiliki landasan hukum diantaranya, UUD 1945, UU No.19 Tahun 2016 (UU ITE), UU No 36 Tahun 1999, dan PP No 71 tahun 2019.
Fokus  penelitian  ini  melihat  sejauh  mana  kebijakan  perlambatan  internet  yang diambil oleh pemerintah sudah tepat untuk dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan nasional. Pertanyaan penelitian juga mencakup bagaimana analisis mengenai penerapan kebijakan pemutusan internet yang dilakukan oleh pemerintah dan dampaknya terhadap ketahanan nasional.

## 1. Internet dan Media Sosial
Sejarah  internet  Indonesia  bermula  pada  awal  tahun  1990,  menurut (King, Davies,  Tan,  &  Nur  Supardi,  2009) kemunculan  internet  awalnya  digunakan  oleh kalangan  akademisi  pada  universitas-universitas  besar  di  Indonesia.  Dengan keterbatasan perangkat beberapa ilmuan computer yang tergabung dalam organisasi Amateur  Radio  Campus  ITB.  Komersialisasi  internet  kemudian  berkembang  di tahun 1994 dengan munculnya IndoNet sebagai ISP komersial pertama di Indonesia. Perkembangan  pesat  internet  di  Indonesia  pun  berlangung  dalam  kurun  waktu kurang  dari  sepuluh  tahun,  hingga  kini  Indonesia  telah  memiliki  satelit  canggih, Palapa ring yang disebut sebagai jaringan tulang punggung internet di Indonesia.
Internet membebaskan para pengguna komputer di seluruh dunia untuk saling berinteraksi, berkomunikasi dan bertukar informasi baik dengan cara berkirim surel, menghubungkan antar komputer, mengirim dan menerima file berbentuk teks, audio visual,  untuk  membahas  mengenai  topik  tertentu  di  multiplatform  (website,  blog, dan  media  sosial).  Bahkan  internet  tidak  hanya  diakses  melalui  komputer,  namun sudah  dapat  diakses  menggunakan  telepon  pintar  dan  televisi.  Internet  dapat menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia tanpa batas dan berkomunikasi langsung.
Dalam  pemanfaatan  internet,  media  sosial  menjadi  sarana  untuk berkomunikasi dan berdialog oleh hampir seluruh penduduk di dunia. Sosial Media mampu  bertransformasi  ke  berbagai  bentuk  baik  itu  majalah,  forum  internet, weblog, blog, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark  sosial.  Berdasarkan (Leppäniemi  &  Karjaluoto,  2008) ,  Jejaring  Sosial (social  networks),  pada  akhirnya  akan  menciptakan  komunitas  virtual  yang memungkinkan  pengguna  (users)  untuk  saling  terhubung.  Karena  pada  dasarnya, situs  jejaring  sosial  memang  diciptakan  untuk  para  pengguna  (users)  membangun jejaringnya sendiri, baik itu di Facebook, atau membuat referensi profesional seperti Linkedin.  Saat  ini,  media  sosial  yang  cukup  populer  digunakan  adalah  Twitter, Instagram,  Facebook,  TikTok  dan  aplikasi  pesan  singkat  Whatsapp.  Dalam penggunaannya  media  sosial  banyak  memberikan  manfaat  dalam  menyebarluaskan informasi,  namun  tidak  jarang  media  sosial  digunakan  sebagai  media  yang  dapat menyebabkan  kerugian  karena  disalahgunakan  oleh  pengguna  yang  tidak bertanggung jawab.
Pemerataan  jaringan  internet  diseluruh  wilayah  di  Indonesia  masih  berjalan hingga  saat  ini.  Papua  sebagai  salah  satu  wilayah  Indonesia  yang  memiliki  indeks pembangunan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  terbilang  rendah dibandingkan  dengan  33  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Penetrasi  internet  di  Papua sebenarnya  terus  meangalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  meski  tidak  lebih cepat jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 proporsi rumah tangga di Papua yang pernah mengakses  internet  telah  mencapai  31,31  %  dan  berdasarkan  presentase  penduduk usia 5 tahun keatas yang mengakses internet pada tahun 2019 di Papua kurang lebih sebanyak 21,70% (Khoiruddin & Setiawan, 2022)
2. Konsep Konflik dan Ancaman
Konsep ancaman sering dikaitkan dengan keamanan negara. Dalam UU No 17 tahun 2011 tentang UU mengenai Intelijen, pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa ancaman adalah  seluruh  kegiatan  dan  upaya  baik  domestik  maupun  internasional  yang terbukti membahayakan keselamatan dan keamanan Indonesia dari berbagai aspek, mulai  dari  politik,  ekonomi,  sosial  budaya  hingga  pertahanan  dan  keamanan. Ancaman  terhadap  keamanan  dapat  menurunkan  kualitas  hidup  penduduk  di  suatu negara dalam rentang waktu yang relatif singkat, dan secara signifikan mengancam untuk mempersempitnya pilihan kebijakan yang tersedia baik bagi pemerintah atau entitas  non-pemerintah  seperti  individu,  kelompok  atau  perusahaan  dalam  sebuah negara (Terriff, Croft, James, & Morgan, 2000) . Buku Putih Pertahanan Indonesia, melihat  ancaman  sifatnya  dinamis.  Hal  ini  ditengarai  oleh  perkembangan lingkungan  dan  konteks  strategis  yang  cepat  berubah  sehingga  ancaman  akan berdampak  terhadap  pertahanan  sebuah  negara.  Saat  ini  ancaman  sudah  berubah menjadi  cukup  kompleks  karena  tidak  berfokus  hanya  pada  satu  dimensi  saja, melainkan  sudah  meliputi  multidimensi, meliputi  ancaman  militer,  non  militer  dan ancaman  hibrida.  Sejak  ditulis  pada  tahun  2015,  Indonesia  telah  menilai  ancaman akan  dikategorikan  menjadi  dua,  yakni  ancaman  nyata  dan  tidak  nyata.  Indonesia harus  membangun  kekuatan  dan  pertahanan  negara  sebagai  bentuk  respon  dari ancaman di masa yang akan datang.
Ancaman  erat  kaitannya  dengan  konflik.  Konflik  secara  luas  menurut (Dahrendorf,  1990) manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  mempunyai  andil  dalam terjadinya  disintegrasi  dan  perubahan  sosial  yang  dikaitkan  dengan  ketegangan seputar keputusan tentang berbagai pilihan, kadang-kadang dimanifestasikan dalam konfrontasi  antara  kekuatan  sosial.  Konflik  memiliki  isu  substantif  yang  kerap berkaitan  dengan  berbagai  objek  yang  diperebutkan  seperti  kekayaan,  kekuasaan, prestise)  dan  kondisi  ketersediaannya.  Dalam  memahami  konflik,  sangat  penting untuk  memeriksa  sumber-sumber  ketidakpuasan  dan  permusuhan  untuk mengidentifikasi  fase-fase  hubungan  yang  berkembang  di  antara  musuh-musuh, untuk  menjelaskan  eskalasi  perjuangan  hingga  akhirnya  resesi  siklus  kekerasan menuju  penyelesaian  perbedaan  secara  damai.  Kekerasan  yang  tidak  terkendali kerap  terjadi  dalam  konflik,  sehingga  memerlukan  perhatian  dan  waktu  yang  lebih
lama untuk menyelesaikannya terutama konflik yang mematikan. Konflik mewakili sifat  persisten  dan  pervasif  dari  persaingan  antar  kelompok  dan  internasional  di antara  kepentingan  dan  nilai  yang  berbeda  yang  mendasari  dinamika  kekuasaan. Pengalaman konflik begitu mendasar sehingga efek negatifnya menyebar ke banyak aspek kehidupan masyarakat.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh (Dewanti  &  Sujana,  2019) yang mendeskripsikan  tentang  langkah  yang  diambil  pemerintah  untuk  memperlambat jaringan internet sesuai dengan ketentuan UU Perubahan UU ITE Pasal 40 ayat 2  – 2b.  Pengambilan  kebijakan  ini  bertujuan  untuk  melindungi  penyalahgunaan  ITE yang bisa mengancam negara melalui konten negatif, namun pemerintah sepatutnya mampu  menjelaskan  kepada  masyarakat  alasan  pembatasan  internet,  sehingga kebijakan  ini  tidak  terkesan  tidak  transparan  dan  sewenang-wenang.  Berbeda dengan  penelitian  sebelumnya,  unsur  kebaruan  yang  akan  dielaborasi  dalam penelitian  ini  adalah  melihat  proses  pengambilan  kebijakan  pemerintah  dalam langkah  pemutusan  internet  dan  menjabarkan  bentuk-bentuk  ancaman  yang  terjadi pada saat konflik di Papua sehingga kebijakan tersebut perlu untuk diambil. Konflik diwakili  oleh  ketidaksesuaian  tujuan  yang  dirasakan  oleh  masing-  masing  individu sehingga  para  individu  tidak  bisa  mengontrol  pilihan  mereka  masing-masing, sehingga  berujung  pada  menghasilkan  perasaan  dan  perilaku  yang  merugikan  satu sama lain.
Dari  sudut  pandang  yang  berbeda (Anggraeni,  2020) melihat  bahwa pengambilan  keputusan  pemerintah  untuk  untuk  mengambil  langkah  pembatasan internet  untuk  mencegah  hoax.  Namun,  pembatasan  internet  ini  mencederai kebebasan  untuk  memperoleh  informasi  dan  mencari  informasi  dari  media  social. Saat  rusuh  di  Papua,  masyarakat  hanya  melihat  perkembangan  kondisi  terkini melalui  media  mainstream,  sedangkan  pemilik  media  cenderung  dekat  dengan kekuasaan. Sulitnya mencari informasi sendiri melalui sosial media atau internet ini telah mencederai kebebasan untuk memperoleh informasi. Tidak sedikit masyarakat yang  menggunakan  VPN  untuk  mengkases  media  social.  Meski  dengan  hasil penelitian  yang  kontradiktif,  namun  terdapat  benang  merah  yang  dapat  diurai. Dalam penelitian ini juga akan membahas bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna internet pada saat situasi konflik terjadi.
Hubungan  dalam  konflik  sering  digambarkan  dalam  istilah  pelaksanaan kekuasaan  koersif.  Dalam  arti  umum,  kekuasaan  memberikan  kemampuan  untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dan merupakan sumber kemampuan orang untuk melakukan kontrol atas pengambilan keputusan saat berada pada posisi yang  berharga,  apalagi  saat  berhadapan  dengan  barang  dan  jasa  yang  jumlahnya terbatas. Setiap konflik melibatkan dimensi politik, etika, dan psikologis. Perbedaan identitas  dan  kekuasaan  mendasari  dinamika  konflik  sosial  dan  organisasional. Motivasi  untuk  mengobarkan  konflik  berkisar  dari  pengejaran  kepentingan  sempit oleh  kelompok-kelompok  sektarian  hingga  promosi  keadilan (Park,  Jeong,  Chung, Mo, & Kim, 2008)
3. Teori Stratejik Intelijen
Menurut (McDowell,  Batnitzky,  &  Dyer,  2009) kata  intelijen  biasanya digunakan  dalam  beberapa  cara,  terlepas dari  konteksnya, ada  dua  arti  yang  cukup berbeda, yang pertama intelijen sebagai penggambaran sebuah proses dan aktivitas, disisi lain, intelijen juga digunakan untuk menunjukkan produk akhir dari proses itu. Secara  sederhana,  intelijen  dapat  digambarkan  sebagai  memproses  sebuah informasi.  Dalam  konteks  ini,  informasi  mentah  harus  diproses  terlebih  dahulu sebelum  diinterpretasikan.  Intelijen  strategis  dan  analisis  strategis  digunakan  untuk menggambarkan  jenis  intelijen  dan  praktik  analisis  tertentu,  sehingga  akan menghasilkan  prakiraan  berdasarkan  analisis  terhadap  sebuah  isu,  yang  bertujuan untuk  menyediakan  analisis  yang  berhubungan  langsung  dengan  pencapaian menyeluruh  baik  strategis,  tujuan  organisasi,  perusahaan,  dan  pemerintah.  Intelijen strategis  adalah  tools  manager,  yang  menitikberatkan  bukan  hanya  tentang  target penangkapan,  tapi  tentang  pengambilan  keputusan  mengenai  isu-isu  penting  dan menyeluruh.
Intelijen strategis dan praktik analisis berfokus pada kemampuan untuk secara kritis  dan  kreatif  memikirkan  cara  untuk  melalui  masalah  di  tingkat  makro,  dan mempertahankan  hubungan  pragmatis  sehingga  memungkinkan  untuk  pendalaman penelitian  yang  sesuai.  Kegiatan  selalu  didorong  oleh  kebutuhan  untuk  mengatasi bagaimana  hasil  akhir,  kesimpulan,  dan  memberikan  rekomendasi  yang  dapat berlabuh  ke  dalam  kesiapan  operasional  dan  mekanisme  respon.  Karena  fungsi utama intelijen adalah deteksi dini dengan berusaha menganalisis langkah antisipatif atau kebijakan yang relevan dengan ancaman-ancaman dan kondisi yang diprediksi akan  terjadi  lagi  dimasa  depan  melalui  kaidah-kaidah  ilmiah  demi  menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keunggulan negara.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang menggunakan  pendekatan  studi  kasus,  yang  bergerak  pada  suatu  peristiwa,  dengan menggunakan  data  yang  rinci,  beragam,  dan  terfokus  pada  satu  waktu (Neuman  & Robson, 2014) . Pendekatan kualitatif ini digunakan karena peneliti menjelaskan secara mendalam  alasan  pemerintah  melakukan  perlambatan  internet  saat  konflik  di  Papua pada  tanggal  19  Agustus  2019  serta  dampak  dari  penerapan  kebijakan  ini  terhadap ketahanan  informasi  dan  ketahanan  nasional.  Adapun  Langkah  penelitian  ini  adalah dengan melakukan observasi mendalam terhadap unggahan dan aktifitas pada platform internet mengenai pemberitaan tentang pemutusan internet, selanjutnya mengumpulkan dokumen-dokumen  yang  terkait  mengenai  pengambilan  kebijakan  pemutusan  internet dari  stakeholder  yang  terlibat.  Setelah  itu  peneliti  akan  melakukan  wawancara mendalam dan kemudian melakukan reduksi data
Partisipan  dalam  penelitian  ini  dipilih  empat  informan  yang  berasal  dari  latar belakang  yang  berbeda  namun  dinilai  oleh  peneliti  sebagai  key  informan  yang representatif  dalam  topik  penelitian  ini.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  adalah
Kominfo sebagai perwakilan pemerintah, telkomsel sebagai penyedia layanan internet, dan dua informan yang berasal dari unsur masyarakat di Papua, dengan data dokumen serta analisis data dari drone emprit.
Mengacu  pada  karakteristik  penelitian  kualitatif  menurut (Bryman  &  Cramer, 2012) Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara mendalam dan terstruktur serta studi literatur. Teknik analisis data yang akan digunakan yaitu reduksi data berdasarkan lima narasumber yang telah diwawancara. Data lainnya juga  merupakan  referensi  berupa  dokumen-dokumen  Undang-  Undang,  Peraturan Pemerintah  dan  pernyataan  tertulis  (rilis)  dari  berbagai  pihak.  Data  yang  disajikan dalam  bentuk  uraian,  gambar,  bagan,  dan  tabel.  Selanjutnya  peneliti  juga  melakukan penarikan  kesimpulan  dan  melakukan  verifikasi  data  yang  dielaborasi  melalui  narasi deskriptif (Ridder, 2014) .

## Hasil dan Pembahasan
Konflik  yang  terjadi  di  Papua  tahun  2019  terjadi  akibat  postingan  yang mengandung  rasisme  dan  hoaks  yang  tersebar  tanggal  16  dan  17  Agustus  2019  di Surabaya.  Salah  satu  kabar  tidak  bohong  yang  beredar  saat  itu  menyebutkan  bahwa mahasiswa Papua akan menyerang asrama di Surabaya dengan membawa senjata tajam. Tidak  hanya  itu,  tersebar  juga  beberapa  foto  terduga  mahasiswa  Papua  yang mematahkan tiang bendera Merah Putih dan membuangnya ke selokan, hingga berujung pada  oknum  aparat  yang  datang  dengan  merusak  pagar  dan  mengeluarkan  kata-  kata rasisme.  Mahasiswa  Papua  di  asrama  saat  itu  terkepung  oleh  aparat  di  asrama  yang akhirnya  berujung  pada  43  mahasiswa  Papua  untuk  dimintai  keterangan  di  kantor kepolisian Surabaya.
Akibat  dari  konflik  yang  terjadi  antara  mahasiswa  dan  aparat  di  Surabaya, masyarakat  di  Papua  akhirnya  memutuskan  untuk  menggelar  aksi  di  beberapa  kota, diantaranya  Manokwari,  Jayapura,  FakFak,  Sorong  dan  Deiyai  di  tanggal  19  Agustus. Di  kota  Jayapura  saat  itu  para  pendemo  melakukan  aksi  turun  ke  jalan  dan  berjalan sejauh 15 km untuk menemui Gubernur dan menyampaikan aspirasi mereka.  Aksi yang awalnya dimulai dengan kondusif, justru berubah menjadi anarkis. Aksi yang digelar di berbagai  wilayah  di  Papua  memuncak  sehingga  menimbulkan  kekacauan  dan mengakibatkan  pengrusakan  fasilitas  umum  dan  beberapa  bangunan  milik  pemerintah dan  menimbulkan  korban  jiwa.  untuk  menghambat  dan  menghentikan  aksi  ini, pemerintah  mengambil  langkah  untuk  memutus  informasi  di  Papua  dengan  cara melakukan perlambatan hingga pemutusan koneksi internet.
1. Alasan Perlambatan Jaringan Internet oleh Pemerintah.
Informasi  merupakan  unsur  pokok  dan  melekat  dalam  konsep  pembangunan yang  terencana.  Kini  informasi  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dan  dibutuhkan dalam  kehidupan  masyarakat.  Informasi  berevolusi,  karena  ada  peranan  teknologi, sehingga  dalam  penyebarannya,  tidak  bisa  dibendung.  Karena  teknologi memberikan dampak negatif dan positif dalam proses tersebarnya informasi (Ahmad et  al.,  2012) .  Dampak  dari  penyebaran  informasi  yang  massif  di  era  teknologi,
menyebabkan  arus  informasi  tidak  bisa  dibendung.  Semua  orang  memiliki  akses untuk  menjadi  produsen  informasi  dan  menyebarkannya,  sehingga  melalui perkembangan  teknologi,  informasi  juga  menjadi  saling  tumpang  tindih  dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
Pemanfaatan  teknologi  dalam  berkomunikasi,  saat  ini  didominasi  oleh  media sosial.  Media  sosial  memiliki  peranan  cukup  aktif  dalam  penyebaran  informasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Drone Emprit (Suharso, 2019) , Peta SNA  pada  tanggal  29  hingga  30  Agustus  memperlihatkan  adanya  beberapa percakapan dengan mengenai West Papua. Ada beberapa akun dengan engagement yang  cukup  tinggi  terlihat  membentuk  kelompok  dengan  narasi  Pro  NKRI  dengan menggunakan  tagar  #PelukPapua,  #WeLovePapua,  dan  #CegahReferendumPapua. Sedangkan  kelompok  yang  pro  West  Papua  atau  mendukung  untuk  pembebasan Papua barat menggunakan tagar #DeiyaiMassacre, #WestPapua, #FreeWestPapua.

## Gambar 1

## Peta SNA Narasi Di Media Sosial Berkaitan Dengan Kisruh Tahun 2019
Terlihat  pada  gambar  diatas,  adanya  dua kelompok  yang  membangun  narasi- narasi  yang  diyakini  oleh  pemerintah  dapat  memprovokasi  pengguna  media  sosial lainnya  dalam  menggunakan  tagar  dan  ikut  memberikan  pendapat  dan  informasi tentang konflik di Papua. Selain dari kelompok narasi dan tagar, ada beberapa aktor yang  juga  menggunakan  tagar  tersebut  dan  yang  paling  besar  mendapat  RT (diunggah kembali) dan reply (balasan) yang didominasi oleh akun Pro West Papua, adapun akun-akun media tersebut diantaranya, @VeronicaKoman, @thejuicemedia, dan  @FreeWestPapua.  Sedangkan  akun  pro  NKRI  hanya  dua  akun  yaitu, @KingPurw4 dan @ZAEffendy.

## Gambar 2 Top Influencer Narasi West Papua
Dengan kondisi media sosial yang dinamis dan terus berkembang, berdasarkan data  yang  diolah  oleh  Drone  emprit  kondisi  Papua  saat  kembali  ricuh  tahun  2019 nyatanya  masih  tersebar  meski  internet  telah  diblokir  oleh  pemerintah.  Beberapa tangkapan  layar  unggahan  yang  berkaitan  dengan  konflik  Papua  yang  tersebar  di media  sosial  adalah  peristiwa  kerusuhan  demonstrasi,  pembakaran  gedung,  korban di  Papua  yang  tentunya  memicu  reaksi  dan  memiliki  potensi  unggahan  ini  dapat memprovokasi  masyarakat  lebih  luas  lagi.  Berdasarkan  kejadian  ini,  tentunya langkah  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  memperlambat  hingga memutus  jaringan  internet  di  Papua  dinilai  sebagai  langkah  strategis  dalam menghambat laju informasi-informasi yang berisi konten yang dapat memperkeruh konflik.

## Gambar 3 Gambar Yang Tersebar Hingga Internasional
Intelijen  memiliki  fungsi  pencegahan  dini  berkaitan  dengan  keamanan  dan ketahanan negara. Masifnya penyebaran informasi yang salah dan peranan berbagai macam  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  memicu  eskalasi  konflik  yang berkepanjangan.  Untuk  itu,  pemerintah  akhirnya  memutuskan  untuk  mengambil langkah  perlambatan  internet  di  Papua  sebagai  upaya  antisipasi  terjadinya  konflik yang  lebih  besar  lagi.  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  mengakui  bahwa mereka  telah  melakukan  throttling  atau  perlambatan  akses/bandwidth  di  beberapa
wilayah Papua Barat dan Papua seperti Manokwari dan Jayapura karena aksi massa terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019. Perlambatan akses dilakukan secara bertahap sejak  pukul  13.00  WIT.  Throttling  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mencegah meluasnya penyebaran berita bohong yang memicu aksi ricuh kembali. Perlambatan internet  yang  dilakukan  oleh  Kominfo (Suharso,  2019) ini  terbukti  dari  data  yang disajikan oleh netblocks.

## Gambar 4 Grafik Perlambatan Internet Di Papua 22/08/2019
Ada  tujuh  poin  penting  yang  dijadikan  pertimbangan  mengapa  akhirnya pemerintah  memutuskan  untuk  memperlambat  jaringan  internet  di  Papua.  Ketujuh poin  ini  menekankan  pada  keberagaman dan  kebersamaan  yang  harus  terus  dirajut oleh  masyarakat  dan  perlambatan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  mencegah terjadinya  penyebaran  narasi-narasi  serta unggahan  gambar  yang  menyimpang  dan dapat    memprovokasi  masyarakat  oleh  pihak  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab (Suharso, 2019) .
Selama  aksi  demonstrasi  yang  terjadi  di  Papua,  banyak  isu  hoax  dan propaganda yang tersebar melalui media sosial. Total ada 713.166 url dari berbagai media sosial yang pada akhirnya telah di blokir oleh Kominfo.

## Gambar 5
Statistik Konten Hoaks (Kominfo)
Dari  isu-isu  tidak  benar  yang  beredar,  beberapa  isu  yang  muncul  datang  dari domestik  dan  internasional.  Salah  satu  negara  yang  juga  turut  menyebarkan informasi mengenai konflik Papua yaitu Australia, dengan jumlah 1.783 unggahan.

## Gambar 6

## Daftar Negara Yang Turut Berpatisipasi Memainkan Isu Papua (Kominfo)
Dengan kondisi keterbatasan informasi, akibat pemutusan jaringan internet di Papua,  masyarakat  akhirnya  hanya  bisa  melakukan  konfirmasi  informasi  yang beredar dengan orang yang dijumpai secara langsung ini memberikan ketimpangan informasi  dan  akan  mengakibatkan  kesalahpahaman  terhadap  berita  yang sebenarnya.  Informasi  yang  beredar  di  masyarakat  semakin  sempit  dan menimbulkan  rasa  tidak  aman.  Ironisnya,  beberapa  masyarakat  Papua  tidak mengetahui perlambatan internet yang sengaja dilakukan pemerintah karena sulitnya untuk  mencari  informasi,  hal  ini  terjadi  karena  informasi  yang  disebarkan  oleh
pemerintah tidak sampai secara langsung kepada masyarakat yang berada di wilayah Papua.
2. Landasan Hukum Perlambatan Jaringan Internet.
Pada  dasarnya  seluruh  landasan  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk kebijakan  perlambatan  internet ini  untuk menghentikan  potensi  penyebaran  konten melalui  media  elektronik  yang  akan  menganggu  keamanan  dan  ketertiban  umum. Keputusan  untuk  memperlambat  jaringan  Internet  dilakukan  oleh  pemerintah berdasarkan  landasan  hukum  yakni,  UUD  1945,  Pasal  28  J  ayat  (2),  yang menyebutkan  bahwa  dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya  setiap  indicidu wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang,  dengan maksud  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain,  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  baik  dari  sisi  moril,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat yang demokratis. Pemerintah juga menggunakan UU No.19 Tahun 2016 (UU  ITE),  Pasal  40  ayat  2  yang  berbunyi  Pemerintah  melindungi  kepentingan umum  dari  segala  jenis  gangguan  sebagai  akibat  penyalahgunaan  Informasi Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengganggu  ketertiban  umum,  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 40 ayat (2a) yang berbunyi Pemerintah  wajib  melakukan  pencegahan  penyebarluasan  dan  penggunaan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pasal 40 ayat (2b):  Dalam  melakukan  pencegahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2a), Pemerintah  berwenang  melakukan  pemutusan  akses  dan/atau  memerintahkan kepada  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  untuk  melakukan  pemutusan  akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang  melanggar  hukum.  Dalam  kutipan  wawancaranya  Kominfo  menegaskan bahwa Penanganan yang dilakukan didasari dengan Pasal 40 UU ITE ayat 2, dimana Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo memiliki amanat untuk melindungi kepentingan  umum  dari  gangguan  akibat  penyalahgunaan  Informasi  elektronik. Lebih lanjut di ayat 2(a), Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.
Perlambatan internet juga menggunakan dasar  hukum UU No 36 Tahun 1999 tentang  Telekomunikasi.  Pada  pasal  7  ayat  (1)  Penyelenggaraan  telekomunikasi meliputi:  penyelenggaraan  jaringan  telekomunikasi;  penyelenggaraan  jasa telekomunikasi; penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi  dan  atau  penyelenggaraan  jasa  telekomunikasi  meliputi:  Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Badan Usaha Swasta;  atau  koperasi.  Dan  Ayat  (2)  Dalam  penyelenggaraan  telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut: melindungi kepentingan dan keamanan negara; mengantisipasi  perkembangan  teknologi  dan  tuntutan  global;  dilakukan  secara profesional  dan  dapat  dipertanggungjawabkan;  dan  peran  serta  masyarakat.  Dalam
UU  UU  No  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi  pada  pasal  20  menyatakan bahwa  setiap  penyelenggara  telekomunikasi  wajib  memberikan  prioritas  untuk pengiriman,  penyaluran  dan  penyampaian  informasi  penting  yang  menyangkut: keamanan  negara;  keselamatan  jiwa  manusia  dan  harta  benda;  bencana  alam; marabahaya; dan atau wabah penyakit.
Tidak  hanya  itu,  berdasarkan  PP  No  71  tahun  2019  tentang  Penyelenggara Sistem  Elektronik  Lingkup  Publik;  dan  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Lingkup Privat  Pasal  5  ayat  1  menyebutkan  bahwa  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib memastikan  Sistem  Elektroniknya  tidak  memuat  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan, dan  pasal  5  ayat  2  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  memastikan  Sistem Elektroniknya  tidak  memfasilitasi  penyebarluasan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. Tidak  hanya  itu,  dalam  Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun  2019  pasal  35  ayat  1 menyebutkan  bahwa  Menteri  berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  Sistem  Elektronik.  Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (l)  mencakup  pemantauan,  pengendalian,  pemeriksaan,  penelusuran,  dan pengamanan. Ketentuan mengenai pengawasan atas Sistem Elektronik dalam sektor tertentu wajib dibuat oleh Kementerian atau Lembaga terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri.
3. Dampak Perlambatan Jaringan Internet Kepada Masyarakat
Perlambatan  internet  ini  memberikan  dampak  ke  seluruh  lapisan  masyarakat.
Seluruh  pekerjaan  yang  berbasis  internet  terhambat.  Roda  perekonomian  yang berbasis  internet  juga  terkendala.  Tidak  hanya  itu,  sistem  pemerintahan  dan pelayanan kesehatan berbasis elektronik juga terhenti. Anjungan Tunai Mandiri juga tidak  bisa  beroperasi  dan  yang  paling  parah  adalah  kondisi  ketidakpastian  yang dialami oleh masyarakat akibat kesulitan untuk mengakses informasi.
Selain  dampak  yang  dialami  oleh  masyarakat,  selama  proses  perlambatan layanan internet di sejumlah wilayah di Papua oleh pemerintah melalui Kementerian Kominfo  RI,  Telkomsel  selaku  provider  dengan  jumlah  pengguna  paling  besar  di Papua  dan  Papua  Barat  hanya  mengikuti  regulasi  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  dengan  berupaya  terus  melakukan  pemantauan  kualitas  layanan  secara berkala.  Selama  proses  pemblokiran  internet  yang  terjadi,  Telkomsel  berupaya untuk  memenuhi  kebutuhan  komunikasi  masyarakat  di  Papua  secara  umum  tetap terpenuhi,  melalui  jalur  layanan  SMS  dan  panggilan  suara  yang  tetap  berfungsi normal.
Kebijakan  yang  diambil  pemerintah,  dalam  memperlambat  hingga  memutus jaringan internet dalam situasi konflik sejatinya sesuai dalam koridor hukum, dalam konteks  kebijakan  tersebut  diambil  berlandaskan  Undang-Undang.  Berdasarkan hasil  wawancara  dalam  bentul  keterangan  tertulis  Kominfo  menyatakan  PP  No  71 menjadi  landasan  Kementerian  Kominfo  yang  di  diberikan  amanat  untuk  menjaga ruang  digital  bersih  dari  beragam  konten  yang  melanggar  peraturan  perundang-
undangan.  Namun,  tidak  dianggap  semena-mena  dalam  memperlakukan  wilayah konflik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemutusan internet  di  Papua  saat  terjadi  konflik  tahun  2019  dinilai  tepat,  meski  penerapannya belum  maksimal.  Langkah  ini  diprediksi  dapat  mengurangi  penyebaran  berita  bohong yang  dapat  memprovokasi  masyarakat  lebih  jauh.  Namun,  memperlambat  jaringan internet  dalam  upaya  meredam  konflik  karena  di  era  kebebasan  informasi,  justru menyebabkan  masyarakat  mengalami  kesulitan  dalam  mencari  dan  memverifikasi informasi  yang  beredar  akibat  ketidakhadiran  internet  yang  berujung  pada  munculnya rasa tidak aman.
Berdasarkan  kondisi  saat  ini,  dimana  peperangan  sudah  bukan  lagi menggunakan  cara-cara  tradisional  melainkan  sudah  mengarah  pada  penggunaan seluruh sumber daya termasuk didalamnya adalah pemanfaatan teknologi, maka berkaca pada  kasus  kerusuhan  di  Papua,  pemerintah  melihat  ruang  digital  Indonesia  saat  ini adalah  titik  rentan  yang  perlu  dijaga.  Papua  selalu  menjadi  daerah  yang  kerap diperebutkan  dan  kerap  menjadi  pembahasan  di  ranah  internasional.  Selama  kasus rasisme  mencuat,  konten  negatif  kerap  berada  di  ruang  digital  Indonesia,  hal  ini menyebabkan pemerintah harus melakukan tugasnya untuk menjaga agar ruang digital tersebut bersih dari konten yang tidak sesuai dan melanggar undang-undang, pemutusan jaringan internet ini harus dilakukan agar kondisi kerusuhan yang berujung anarkis ini tidak  menyebabkan  konflik  semakin  besar  lagi.  Terlebih  lagi,  konten-konten  tersebut sangat berpotensi untuk memecah persatuan dan kesatuan Indonesia.
Hasil  analisis  dari  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya menurut  (Dewanti,  2019)  pemutusan  internet  ini  adalah  upaya  pemerintah  untuk mengatasi  konflik  di  Papua,  namun  perlu  dipahami  bahwa,  keputusan ini  bukan  untuk membatasi kebebasan hak asasi manusia dalam mengakses informasi. Rekomndasi hasil dari  penelitian  ini  seyogyanya  pihak  pemerintah  sebelumnya  dapat  memberikan informasi  mengenai  urgensi  dan  durasi  pembatasan  internet,  agar  masyarakat  tidak merasa dibatasi hak asasinya dalam berkomunikasi.
Pemerintah seharusnya menyusun Undang Undang yang fokus dalam mengatur penerapan  kebijakan  pengelolaan  dan  pendistribusian  informasi  di  wilayah  konflik. Dengan  menimbang  dampak  yang  ditimbulkan  dari  pengambilan  sebuah  kebijakan melalui  kajian  akademis,  uji  materi  hingga  pengesahan  melalui  badan  hukum. Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  referensi  bagi  pemerintah  sebelum memutuskan  untuk  mengambil  sebuah  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, kebijakan  yang  diambil  atas  dasar  pertimbangan  keamanan  dan  ketahanan  nasional terutama  dalam  situasi  konflik,  opsi  kebijakan  untuk  memperlambat  jaringan  internet dapat  dilakukan  guna  mempersempit  peluang  terjadinya  proxy  war  dan  keadaan  tidak stabil akibat sebaran narasi dan berita bohong yang terlalu masif dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui internet.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad,  Zuhaida  Asra,  Yeap,  Swee  Keong,  Ali,  Abdul  Manaf,  Ho,  Wan  Yong, Alitheen,  Noorjahan  Banu  Mohamed,  &  Hamid,  Muhajir.  (2012).  scFv  antibody: principles and clinical application. Clinical and Developmental Immunology , 2012 . Google Scholar
Anggraeni,  R.  R.  Dewi.  (2020).  Wabah  Pandemi  COVID-19,  Urgensi  Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. ADALAH , 4 (1), 7–12. Google Sholar
Briantika, Adi. (2020). Timpangnya Putusan Hukum Pelaku dan Pemrotes Rasisme ke Orang Papua. Tirto. Id. Jakarta , 9 . Google Scholar
Bryman,  Alan,  &  Cramer,  Duncan.  (2012). Quantitative  data  analysis  with  IBM  SPSS 17, 18 & 19: A guide for social scientists . Routledge. Google Scholar
Dahrendorf, Ralf. (1990). The modern social conflict: An essay on the politics of liberty . Univ of California Press. Google Scholar
Dewanti,  I.  Gusti  Ayu  Dwi  Cahya,  &  Sujana,  I.  Ketut.  (2019).  Pengaruh  ukuran perusahaan,  corporate  social  responsibility,  profitabilitas  dan  leverage  pada  tax avoidance. E-Jurnal Akuntansi , 28 (1), 377–406. Google Scholar
Goldsmith,  Jack.  (2007).  Who  controls  the  Internet?  Illusions  of  a  borderless  world.
Strategic Direction . Google Scholar
Hendrawan,  Jodi,  &  Perwitasari,  Ika  Devi.  (2019).  Aplikasi  Pengenalan  Pahlawan Nasional  dan  Pahlawan  Revolusi  Berbasis  Android. Jurnal  Teknologi  Informasi , 3 (1), 34–40. Google Scholar
Humas,  Biro.  (2019). Jumlah  Pengguna  Internet  2017  Meningkat,  Kominfo  Terus Lakukan Percepatan Pembangunan Broadband . Google Scholar
Khoiruddin,  Achmad,  &  Setiawan,  Hendra.  (2022).  Analisis  Framing  Berita  Korupsi Maskapai  Garuda  Indonesia  pada  Media  Online  Cnbcindonesia.  com  dan Sindonews.  com  sebagai  Bahan  Ajar  Teks  Berita  di  SMP. EDUKATIF:  JURNAL ILMU PENDIDIKAN , 4 (1), 778–785. Google Scholar
King,  David  A.,  Davies,  Stuart  J.,  Tan,  Sylvester,  &  Nur  Supardi,  Md  Noor.  (2009). Trees  approach  gravitational  limits  to  height  in  tall  lowland  forests  of  Malaysia. Functional Ecology , 23 (2), 284–291. Google Scholar
Leppäniemi,  Matti,  &  Karjaluoto,  Heikki.  (2008).  Mobile  marketing:  From  marketing strategy  to  mobile  marketing  campaign  implementation. International  Journal  of Mobile Marketing , 3 (1). Google Scholar
Marshall,  Jonathan  Paul,  Goodman,  James,  Zowghi,  Didar,  &  Da  Rimini,  Francesca.
(2015). Disorder  and  the  Disinformation  Society:  The  Social  Dynamics  of Information, Networks and Software . Routledge. Google Scholar
McDowell,  Linda,  Batnitzky,  Adina,  &  Dyer,  Sarah.  (2009).  Precarious  work  and economic migration: emerging immigrant divisions of labour in Greater London’s service  sector. International  Journal  of  Urban  and  Regional  Research , 33 (1),  3– 25. Google Scholar
Neuman,  William  Lawrence,  &  Robson,  Karen.  (2014). Basics  of  social  research . Pearson Canada Toronto. Google Scholar
Park, Jin Seong, Jeong, Jae Kyeong, Chung, Hyun Joong, Mo, Yeon Gon, & Kim, Hye Dong.  (2008).  Electronic  transport  properties  of  amorphous  indium-gallium-zinc oxide  semiconductor  upon  exposure  to  water. Applied  Physics  Letters , 92 (7), 72104. Google Scholar
Ridder,  Hans  Gerd.  (2014). Book  Review:  Qualitative  data  analysis.  A  methods sourcebook . SAGE Publications Sage UK: London, England. Google Scholar
Suharso, Putut. (2019). Pemanfaatan Drone Emprit dalam Melihat Trend Perkembangan Bacaan Digital melalui Akun Twitter. Anuva , 3 (4), 333–346. Google Scholar
Terriff, Terry,  Croft,  Stuart,  James,  Lucy,  &  Morgan,  Patrick.  (2000). Security  studies today . Polity. Google Scholar

## Copyright holder:
DK Nena Tanda, Margaretha Hanita (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: