Volume 6 Nomor 2 (2024)   1110 - 1122   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6433

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Hakim
Tedy Arman, Didik Suhariyanto, Ismail Universitas Bung Karno tedyarmans@gmail.com, didiksuharianto4@gmail.com, ubkismail@gmail.com

## ABSTRACT
Premeditated murder is a crime (moord), it could be said that this is ordinary murder, but  the  difference  is  that  it  was  planned  in  advance.  The  crime  of  murder  is  an  act  or  deed committed by a person against another person so that the act can cause the loss of a person's life,  this  type  of  criminal  act  is  a  crime  against  a  person's  life,  namely  primarily  assault  and murder, both types of murder crimes are always preceded by torture which is always appears to be a charge after a charge of murder relating to evidentiary circumstances The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to  achieve,  the  methodology  in  designing  the  thesis  research  uses  two  types  of  approaches, namely  the  Statutory  Approach  and  the  Conceptual  Approach.  The  Statute  Approach  is  an approach  carried  out  by  examining  all  laws  with  the  concept  of  law.  Legal  System  Proving Premeditated  Murder  Against  Judges:  If  the  murder  as  intended  in  Article  338  is  carried  out immediately when the intention arises, whereas the implementation of premeditated murder is postponed after the intention is established, in order to regulate the plan, the manner in which the murder will be carried out. Upholding Justice Against Premeditated Murder of Judges, the judge's  legal  considerations  before  a  decision  is  taken  so  the  fuel  is  the  values,  principles, concepts, appropriate theories and evidence and facts revealed at trial. So that the decisions are good and in accordance with the community's sense of justice.
Keywords: Law Enforcement, Crime, Premeditated Murder

## ABSTRAK
Pembunuhan    berencana    adalah    sebuah    tindakan    kejahatan    yang ( moord ), boleh dikatakan ini pembunuhan biasa akan tetapi  yang  membedakan  adalah  direncanakan terlebih  dahulu.  Tindak  pidana  pembunuhan  adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang dilakukan  seseorang  terhadap  orang  lain  sehingga  dalam  perbuatannya  tersebut  dapat menyebabkan  hilangnya  nyawa  seseorang,  jenis  tindak  pidana  kejahatan  terhadap  nyawa orang,  yaitu  terutama  penganiayaan  dan  pembunuhan,  kedua  macam  tindak  pidana pembunuhan  selalu  didahului  dengan  penganiayaan  yang  salalu  tampak  sebagai  tuntutan setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian Yuridis Normatif , sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis,  maka  metodologi  dalam  desain  penelitian  tesis  menggunakan  dua  macam pendekatan  yaitu  pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statute  Approach )  dan  Pendekatan Konseptual  ( Conceptual  Approach ).  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statute  Approach ) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep  undang-undang.  Sistem  Hukum  Pembuktian  Pembunuhan  Berencana  Terhadap Hakim apabila pelaksanaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dilakukan segera  pada  saat  timbul  niat,  sedangkan  pembunuhan  terencana  pelaksanaannya  ditunda setelah ada niat tersebut, guna mengatur rencana tersebut, cara pembunuhan akan dilakukan.
Penegakan  Keadilan  Terhadap  Pembunuhan  Berencana  Terhadap  Hakim,  pertimbangan hukum hakim sebelum putusan di ambil jadi bahan bakarnya adalah nilai-nilai, asas, konsep, teori  yang  tepat  dan  bukti  serta  fakta  yang  terungkap  di  persidangan.  Sehingga  putusan- putusan yang baik dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.
Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Dalam pergaulan hidup masyarakat, berbagai tindak pidana kejahatan sering kali  mewarnai.  Mulai  dari  kasus  pencurian,  penipuan,  pencemaran nama baik, penganiayaan,  pembunuhan  dan  lain  sebagainya.  Sebagai  Negara  hukum,  beragam tindak  kejahatan  tersebut  tentu  meresahkan  dan  tidak  boleh  dibiarkan. Kejahatan sudah  lama  dikenal  dalam  sejarah  peradaban  dunia. Maka tidak mengherankan jika  muncul  anggapan  bahwa  kejahatan  itu  setua  umur  manusia.  Kejahatan  yang pertama kali ialah pembunuhan.
Pembunuhan  adalah  suatu  perbuatan  yang  bisa  menyebabkan  hilangnya nyawa orang lain. Pembunuhan artinya orang atau alat dalam hal membunuh. Suatu perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  pembunuhan  apabila  perbuatan  tersebut dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  dengan  sengaja  merampas  nyawa orang lain.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  tindak  pidana  pembunuhan  adalah  suatu tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  terhadap  orang  lain  sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang,  yaitu terutama penganiayaan  dan pembunuhan,  kedua  macam  tindak  pidana  pembunuhan selalu didahului dengan penganiayaan  yang  salalu  tampak  sebagai  tuntutan  setelah  tuntutan  pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.
Secara  umum  kejahatan  di  Indonesia  diatur  di dalam    kitab  undang- undang hukum pidana (KUHP) buku kedua. Pembunuhan ialah salah satu wujudnya, pembunuhan digolongkan sebagai  kejahatan terhadap nyawa di dalam  KUHP  yang dimana pengaturannya diatur secara khusus di dalam BAB XIX  KUHP  yang  terdiri dari  13  pasal  yaitu  pasal  338  sampai  dengan  pasal 350. Lebih  lanjut,  kejahatan terhadap  nyawa  dalam  KUHP  di  golongkan dalam dua golongan:
1. Yang pertama berdasarkan kesalahannya:
a. Dilakukan dengan sengaja
b. Dilakukan dengan kelalaian
2. Yang kedua berdasarkan objeknya atau korbannya:
a. Kejahatan  terhadap nyawa pada umumnya  (pasal 338, 339, 340, 344 dan 345 KUHP).
b. Kejahatan  terhadap  nyawa  bayi  pada  saat  atau  tidak  lama  dilahirkan (pasal 341, 342, dan 343 KUHP)
c. Kejahatan terhadap nyawa bayi  yang masih dalam kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP)
Pembunuhan    berencana    adalah    sebuah    tindakan    kejahatan    yang ( moord ), boleh dikatakan ini pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP akan tetapi
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1110 - 1122   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6433
yang  membedakannya  adalah  direncanakan  terlebih  dahulu.  Pasal  340  KUHP mengatur   mengenai   tindak   pidana   ini,   unsur-unsur   pembunuhan berencana adalah:
1. Unsur objektif
a. Perbuatan menghilangkan nyawa
b. Objeknya yaitu nyawa
2. Unsur subjektif
a. Dengan sengaja
b. Dan dengan rencana terlebih dahulu
Cara merumuskan pasal 340 KUHP yaitu dengan metode mengulang kembali unsur-unsur  yang  terdapat  pada  pasal  338  KUHP  secara  keseluruhan.  setelah  itu ditambah dengan salah satu unsur yaitu dengan rencana terlebih dulu.   Oleh  sebab itu  dalam  pasal  340  KUHP  mengulang  lagi  segala  unsur- unsur  pada pasal  338 KUHP, oleh karena itu pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang dapat berdiri sendiri:
Pada dasarnya unsur dengan rencana terlebih dahulu mengandung tiga syarat atau unsur:
1. Memutuskan kehendak dalam waktu tenang
2. Sejak  timbulnya  kehendak  sampai  dengan  pelaksanaan  kehendak  terdapat waktu yang cukup
3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam waktu tenang
Pelaku dapat  dikenakan  pasal  340 KUHP, jika pelaku dalam  keadaan sadar dan  sengaja  serta  mengetahui  timbulnya  akibat  namun  pelaku  tidak membatalkan niatnya.  pada  pembunuhan  berencana  ini  ancaman  pidananya  lebih  berat dibandingkan  dengan  pembunuhan  yang  terdapat  dalam  pasal  338 KUHP  apalagi ini   merupakan   pembunuhan   dengan   ancaman   paling  berat, yakni pidana mati dimana sanksi pidana mati tersebut tidak terdapat pada kejahatan terhadap nyawa lainya, tidak hanya diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana  juga  bisa  di  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu paling dua puluh tahun.
Adanya rencana terlebih dahulu  Yang menjadi  dasar beratnya hukuman ini seperti  terdapat  dalam  pasal  340  KUHP,  yaitu  pembunuhan  yang  di  rencanakan terlebih dahulu.
Dari  ketentuan-ketentuan  mengenai  tindak  pidana  tentang  kejahatan- kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, sebagaimana dimaksud di atas kita juga  dapat  mengetahui  bahwa  di  dalam  undang-undang  ada  perbedaan  kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang lain, dalam bentuk klasifikasi tertentu.
Antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan yang menjadi pembeda ialah terletak pada pelaksanaannya, pada pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan dalam pasal 340 KUHP pembunuhan berencana yaitu pada pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul. Untuk mengatur rencana, waktu, metode, tata cara bagaimana pembunuhan itu   dilaksanakan.   Dengan   tujuan memastikan   keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.
Pada  umumnya  delik-delik  yang  ada  dalam  KUHP  hanya  memuat  atau ditujukan  pada  subjek  hukum  „‟orang‟‟  sebagai  contoh  subjek  delik  dalam pasal 340 KUHP yaitu „‟barang siapa‟‟. Telah jelas yang dimaksud „‟barang siapa‟‟  adalah orang dan hanya satu. Namun pada kenyataannya kejahatan tidak  selalu  dilakukan oleh  satu  orang.  Bahkan  sering  kali  kita  jumpai kejahatan yang dilakukan oleh dua orang  atau  lebih  untuk  menyelesaikan  delik.  Dalam  ajaran  hukum  pidana  dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud- wujud perbuatan tertentu, dan dari  tingkah  laku  tungkah  laku  itulah  lahirlah  suatu tindak  pidana. Yang sering juga disebut dengan penyertaan atau deelneming .
Sianturi  mengemukakan  bahwa  penyertaan  adalah  terdapat  dua  orang ataupun lebih yang melaksanakan tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk melakukan tindak pidana.
Dengan  demikian  ajaran  penyertaan  ini  mempermasalahkan  peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan apa yang  diberikan  oleh  tiap-tiap  peserta,  agar  tindak  pidana  itu  dapat dilaksanakan/dilakukan  ( voltooid ),  serta  pertanggungjawabannya  atas sumbangan atau bantuan.
Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam:
1. Bersama-sama melakukan kejahatan
2. Dalam merencanakan suatu kehendak hanya terdapat seseorang, sedangkan untuk melaksanakan tindak pidana tersebut ia mempergunakan orang lain
3. Dalam  pelaksanaan  tindak  pidana  tersebut  hanya  terdapat  satu  orang sedangkan orang lain membentuk dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.
Seperti  salah  satu  contoh  kasus  pembunuhan  berencana  yang  dilakukan bersama-sama.  Kasus  pembunuhan  berencana  terhadap  Edi  Candra  Purnama (25 Tahun) alias Pupung Sadili  dan anak Muhammad Adi Pradana (24 Tahun) pada akhir Agustus 2019 kejadian, dikala terdakwa Aulia terdesak hutang oleh pihak   bank   yang pada      kesimpulannya      Aulia      mempunyai      hasrat      buat  menghabisi  ataupun menewaskan  Pupung  serta  anak  tirinya.  Aulia  membunuh  suami  dan  anak  tirinya dengan cara diracun terlebih dahulu.
Kemudian Aulia mengajak  suaminya  masuk  ke  dalam  kamar  tidur  dan sempat  berhubungan intim dengan  harapan  korban lekas tirdur.  Aulia lalu keluar kamar dan memerintahkan Agus dan Sugeng untuk mengeksekusi suaminya.  Aulia pun ikut  dengan  membekap  korban  handuk  yang  sudah  diberi  cairan  alkohol. Pelaku Geovani Kelvin (25 tahun ) mendatangi rumah korban, saat itu Aulia sudah menceritakan Edi sudah di eksekusi.
Aulia  meminta  bantuan  anak  kandungnya  untuk  membunuh  Dana  yang segera pulang. Dana pulang dan meminum jus di dalam kulkas yang sudah ditaruh racun. Lalu masuk ke kamar, karena  obatnya  belum   bereaksi   Kelvin  masuk   ke dalam  kamar  Dana  dan memberikan miras sampai akhirnya Dana tertidur. Setelah tidur Aulia, Sugeng, Agus, dan Kelvin mengeksekusi.
Jenazah Pupung disimpan di bawah mobil bagian  belakang  sementara  Dana di  samping  kiri  Kelvin  membawa  mobil yang berisi dua mayat sedangkan Aulia
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1110 - 1122   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6433
membawa mobil Kelvin. Rencananya mereka mencari lokasi untuk membakar mobil korban dan membuangnya ke jurang. Aulia membeli bensin tujuan lokasi di daerah cidahu, sukabumi, akhirnya  lokasi  ditemukan  Aulia  meminta  Kelvin  membakar mobil  dengan cara  menyiram  bensin   ke  mobil.  Sebelum  didorong  ke  jurang, mobilnya  keburu  meledak  dan  apinya  menyambar  ke  Kelvin.  Mereka  berdua  lalu melarikan diri ke Jakarta.
Majelis  hakim  pengadilan  negeri  Jakarta  selatan  memvonis  hukuman mati terhadap  Aulia  Kesuma  dan  putranya  Geovani  Kelvin  sebagai  terdakwa  kasus pembunuhan  di  lebak  bulus,  „‟Menyatakan  terdakwa  satu  Aulia  Kesuma  dan terdakwa   dua   Geovani   Kelvin   terbukti   secara   sah   dan   meyakinkan melakukan pembunuhan    berencana.    Menghukum    terdakwa    dengan    pidana  mati‟‟  vonis majelis    hakim    sesuai    dengan    tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  yang mendakwa  kedua  terdakwa  dengan  dakwaan  subsideritas  (berlapis)  primair melanggar  pasal  340  juncto  pasal  55  ayat  1  ke  (1)  KUHP,  subside pasal 338 juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

## METODE PENELITIAN
Untuk mendapatkan karya ilmiah yang baik dan bermutu, diperlukan metode penelitian  yang  benar  dan  harus  didukung  dengan  data  yang  akurat  serta berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah guna mendapatkan jawaban dari permasalahan- permasalahan  yang  dirumuskan,  hal  mana  dalam  pembahasan  masalah  tersebut menggunakan  metode-metode  tertentu  sesuai  dengan  segala  apa  yang  diperlukan, sehingga setiap langkah yang akan diambil harus jelas dan ada batasannya agar hasil penelitiannya dapat terarah sesuai dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi dalam tingkat  keilmiahan.  Metode  adalah  suatu  cara  untuk  menemukan  jawaban  akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistimatis.
Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun  teknologi,  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum berbeda dengan  penelitian  sosial,  karena  ilmu  hukum  tidak  termasuk  kategori  ilmu  sosial, melainkan ilmu hukum itu adalah sui generis .  Artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Sifat khas ( sui generis ) ilmu hukum itu bercirikan a) bersifat empiris analitis  yakni  memaparkan  dan  menganalisis  terhadap  isi  dan  struktur  hukum;  b) sistematisasi  gejala  hukum;  c)  melakukan  interpretasi  terhadap  substansi  hukum yang berlaku; d) menilai terhadap hukum yang berlaku; e) arti praktis ilmu hukum berkaitan erat dengan dimensi normatifnya. Oleh karena itu pula metode penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial pada umumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Hukum Pembuktian Pembunuhan  Berencana Terhadap Hakim Pidana Pembunuhan Berencana
Banyak  pakar  hukum  yang  menggolongkan  pembunuhan  itu  ke  dalam
kejahatan  terhadap  nyawa,  akan  tetapi  tidak  memberikan  pemahaman  atau pengertian tentang apa yang dimaksud degan pembunuhan tersebut.
Pembunuhan  adalah  kesengajaan  menghilangkan  nyawa  orang  lain,  untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu  rangkaian  tindakan  yang  berakibat  dengan  meninggalnya  orang  lain  dengan catatan  bahwa opzet dari  pelakunya  harus  ditujukan  pada  akibat  berupa meninggalnya orang lain tersebut.
Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud  dengan  pembunuhan,  akan  tetapi  banyak  yang  menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap    nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap  nyawa ( misdrijven  tegen  bet  leven )  adalah berupa penyerangan  terhadap nyawa orang lain.  Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan  ini  adalah  nyawa  ( leven )  manusia.  Kesengajaan  menghilangkan  nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  disebut  sebagai  pembunuhan, untuk    menghilangkan    nyawa  orang  lain  itu  seorang  pelaku  harus  melakukan sesuatu  atau  suatu  rangkaian melakukan  sesuatu  atau  suatu  rangkaian tindakan yang  berakibat  dengan  meninggalnya   orang  lain  dengan   catatan bahwa opzet dari  pelakunya  itu  harus  ditujukan  pada  akibat  berupa  meninggalnya  orang  lain tersebut.
Pembunuhan    berencana    adalah    pembunuhan    yang    dilakukan  oleh terdakwa sebelum perencanaan, misalnya melalui negosiasi dengan orang lain atau setelah  mempertimbangkan  taktik  yang  akan  digunakan  untuk  menjalankan  niat jahatnya  dengan  sebaik-baiknya,  sebelum  tindakan  brutal  dimulai.  Pembunuhan terencana  biasanya  dilakukan  untuk  tujuan  komersial  atau  untuk  kepentingan  si pembunuh sendiri, antara lain adanya kebencian  dan niat untuk mengakhiri hidup korban,  pelaku  juga  dapat  dibayar  untuk  melakukan  pembunuhan  karena  alasan tertentu.
Menurut  Adami  Chazawi,  yang menyatakan:  “Pembunuhan Berencana yang dimaksudkan  oleh  pembuat  undang-undang  sebagai  bentuk  khusus  dari pembunuhan  yang  memberatkan,  tidak  boleh  diutarakan  demikian,  tetapi dalam Pasal 340 KUHP cukup menyebutkan pembunuhan saja., tidak perlu disebutkan lagi semua  unsur  Pasal  338.  KUHP  beserta  susunan  kata-katanya  dapat  berupa "pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  perencanaan  sebelumnya,  dihukum  karena pembunuhan secara konspirasi " dan seterusnya "
Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana,   adalah  pembunuhan   dengan   ancaman  hukuman paling   berat   dari semua  kejahatan  terhadap  nyawa  manusia,  sebagaimana diatur dalam Pasal 340, yang rumusnya adalah:
“Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  lebih  dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya 20 (dua puluh) tahun”.
Pembunuhan yang direncanakan adalah pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP,  tetapi  dilakukan  sesuai  dengan  perencanaan  yang  direncanakan.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1110 - 1122   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6433
Direncanakan terlebih dahulu ( voorbedachte rade ) sama saja antara niat membunuh dan  pelaksanaannya,  masih  ada  waktu  bagi  pembuatnya  untuk  berpikir  dengan tenang, misalnya dengan cara apa pembunuhan itu akan dilakukan.
Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana adalah apabila pelaksanaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dilakukan segera pada  saat  timbul  niat,  sedangkan  pembunuhan  terencana  pelaksanaannya  ditunda setelah ada niat tersebut, guna mengatur rencana tersebut, cara pembunuhan akan dilakukan. Jeda waktu antara terjadinya niat membunuh dan eksekusi pembunuhan masih  sangat  leluasa,  sehingga  pelaku  masih  bisa  berfikir,  apakah  pembunuhan akan    dilanjutkan  atau  dibatalkan,  atau  juga  rencana  bagaimana  ia  melakukan pembunuhan tersebut.
Perbedaan  lainnya  terletak  pada  apa  yang  terjadi  di  dalam  diri  pelaku sebelum eksekusi merenggut nyawa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya, pelaku perlu berpikir dengan  tenang.  Dalam pembunuhan    biasa,    keputusan    untuk    mengeluarkan  jiwa    seseorang    dan pelaksanaannya    merupakan    satu    kesatuan,  sedangkan  dalam    pembunuhan berencana  kedua  hal  tersebut  dipisahkan  oleh  jangka waktu yang diperlukan untuk berpikir dengan tenang tentang  bagaimanakah pelaksanaannya, serta waktu untuk memberi  kesempatan  untuk  membatalkannya.  pelaksanaannya.  Direncanakan sebelumnya  hal  itu  terjadi  pada  seseorang  dalam  situasi  di  mana  pengambilan keputusan  untuk melenyapkan  nyawa  seseorang disebabkan  oleh  nafsunya  dan  di bawah pengaruh nafsu itu implementasinya juga dipersiapkan.
Dari  seluruh  bentuk  kejahatan  terhadap  nyawa  manusia, yang  paling berat ancaman  pidananya  adalah  pembunuhan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  atau  di singkat  pembunuhan  berencana,  diatur  dalam  pasal  340  KUHPidana  yang rumusannya  adalah:  ‟Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih dahulu  menghilangkan  nyawa  orang  lain,  dipidana  karena  pembunuhan  dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”
1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban  menurut  hukum  pidana  adalah  naturlijk  person,  yaitu manusia.
2. Sengaja,    adalah    pelaku    memiliki    kehendak    dan    keinsyafan    untuk menimbulkan  akibat  tertentu  yang  telah  diatur  dalam  perundang- undanganyang   didorong   oleh   pemenuhan   nafsu   (motif).   Sengaja   yaitu suatu  kesadaran  untuk  melakukan  perbuatan  yang  telah  diketahuinya  yang mungkin      akan      timbul      akibat      lain      dari      perbuatanya      namun      tidak membatalkan  niatnya  untuk  melakukanya.  Contoh  pada  kasus  pembunuhan hakim jamaluddin yang dilakukan oleh terdakwa zuraida hanum bersama jefri dan  reza  di  mana  ketiganya  dengan  membekap  hidung  dan  mulut,  korban dengan  kain  sarung  bantal  serta  mencekik  leher  korban  jamaluddin  dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa.
3. Dengan    rencana   lebih    dahulu,    artinya   terdapat    waktu    jeda    antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1110 - 1122   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6433
sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya. Dengan rencana terlebih  dahulu  adalah  antara  timbulnya  maksud  dengan  pelaksanaan  dari maksud  tersebut  masih  ada  tempo  waktu  bagi  pelaku  untuk  dengan  tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan  dan  pelaku mempunyai  waktu  untuk  mempersiapkan alat yang digunakan dan diperlukan, menentukan  waktu  dan  tempat  bagaimana  melaksanakan  perbuatan  serta dengan tenang melaksanakan. Contoh Zurai dan Hanum meminta kepada Jefri untuk bertemu di salah satu kafe di Medan kemudian Jefri menghubungi Reza, kemudian  mereka  bertiga  merencanakan    pembunuhan    tersebut    dengan membekap    korban    dengan  kain  sarung  bantal  yang  sudah  disediakan  oleh terdakwa Zuraida Hanum di kamar korban
Seperti  dikemukakan  oleh  R.  Soesilo  bahwa  perencanaan  itu  antara  lain disebutkan:   “Berencana   artinya   dengan   direncanakan   lebih   dahulu, terjemahan dari  kata  asing  “ metvoorbedacterade” antara  timbulnya  maksud  akan  membunuh dengan  pelaksanaannya  masih  ada  tempo  bagi  si  pembuat  dengan  tenang memikirkan dengan  cara bagaimana sebaiknya pembunuhan  itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting  ialah  bahwa  tempo  itu  di  buat  oleh  si  pelaku  dengan  tenang  bisa  dapat berpikir-pikir  yang  sebenarnya  itu  masih  ada  kesempatan  untuk  membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya” Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:
1. Unsur objektif: Perbuatan menghilangkan nyawa, Objektifnya yaitu nyawa orang lain
2. Unsur subjektif: Dengan sengaja Dan dengan rencana terlebih dahulu.
Pembunuhan  berencana  terdiri  dari  pembunuhan  dalam  arti  Pasal  338 KUHPidana  ditambah  dengan  adanya  unsur  rencana  terlebih  dahulu.  Pasal  340 KUHPidana  dirumuskan  dengan  cara  mengulang  kembali  seluruh.  Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni   dengan rencana   terlebih   dahulu.   Oleh   karena   dalam   Pasal   340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan  berencana  dapat dianggap  sebagai  pembunuhan  yang  berdiri sendiri.

## Penegakan Hukum Dan Keadilan Terhadap Pembunuhan Berencana Terhadap Hakim
Penegakan hukum dan keadilan Nama : Zuraida Hanum, Tempat lahir : Suak Bilie,  Umur/tanggal  lahir  :  42  Tahun/27  April  1978  Jenis  Kelamin  :  Perempuan Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal:   Perumahan   Royal   Monaco   Blok   B   No. 22,  kelurahan  Gedung  Johor,  Kecamatan  Medan  Johor,  Kota  Medan  Agama  :  Islam Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga. Terdakwa    ditangkap    berdasarkan    pada    surat perintah/penetapan penangkapan terhitung tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020.
Terdakwa  ditahan  dalam  tahanan  rutan:  oleh  Penyidik  sejak  tanggal  8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020, Perpanjangan Penuntut Umum sejak  tanggal  28  Januari  2020  sampai  dengan  tanggal  6  April  2020,  Perpanjangan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1110 - 1122   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6433
pertama  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  Medan  sejak  tanggal  8 Maret  2020  sampai dengan  tanggal  6  April  2020,  Penuntut  Umum  sejak tanggal   10   Maret   2020 sampai   dengan   tanggal   29   Maret   2020,   Hakim Pengadilan  Negeri  Medan  sejak tanggal  20 Maret  sampai dengan tanggal 18 April 2020 Dalam putusan nomor 1251 Pid/2020/PT.Mdn bermula dari hubungan rumah tangga terdakwa Zuraida Hanum dengan korban Jamaluddin  yang tidak kunjung akur dan rukun, sehingga terdakwa sering memendam  perasaan  marah,  kecewa  kepada  korban.  bahwa  Pada  tahun 2018 terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi M. Jefri Pratam, SH Alias  Jepri, dikarenakan  pertemuan  yang  rutin  antara  terdakwa  dengan saksi M. Jefri Pratama, SH Alias Jepri, akhrinya antara saksi M. Jefri Pratama, SH Alias Jepri saling menyukai. Kemudian terdakwa juga menceritakan masalah rumah tangga kepada saksi M. Jefri Pratama,SH Alias jepri dan meminta kepada jefri untuk membantu terdakwa menghabisi korban. Kemudian pada tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB  Terdakwa bersama saksi M. Jefri Pratama, SH alias Jepri datang ke Coffee Town di Jalan Ngumban  Surbakti  (Ringroad)  Medan    saksi  M.  Jefri  pratama,  sh  Alias Jepri  mengubungi  saksi  m  Reza  Fahlevi  untuk  untuk  datang.  Kemudian mereka merencanakan pembunuhan tersebut.
Pada hari Jumat 29 November pukul 01.00 wib terdakwa mengecek korban dan terlihat korban sudah tidur lalu terdakwa langsung menghubungi  saksi  Jefri  dan saksi  Reza  untuk  turun  secara  perlahan menuju lantai 2 tepatnya kamar korban dan membuka pintu secara pelan- pelan setelah pintu terbuka korban sedang tidur kemudian saksi Reza mengambil sarung bantal  yang sudah di  persiapkan kemdian korban dibekap mulut dan hidung dengan sarung bantal yang sudah di persiapkan, sempat  korban  meronta  sehingga  saksi  Reza  menguatkan  bekapan  kain tersebut dengan menekan sekuat tenaga sedangkan terdakwa menekan kaki korban dengan dengan kakinya, kurang lebih lima menit korban di bekap dan korban tidak bergerak lalu dipastikan meninggal oleh saksi Reza dengann  memagang  dada  korban  dan mersakan  denyut  jantug  korban sudah tidak berdetak lagi.
Dalam delik penyertaan unsur ini disebut uitlokking atau pembujukan dimana pelaku  dibujuk  atau  digerakan  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Sedangkan uitlokker orang yang sengaja menggerakan orang lain. Pelakuknya diisyaratkan dapat bertanggung jawab menurut hukum.
Bahwa  uitlokking  atau  pembujukan,  menggerakan  orang  lain  untuk melakukan  suatu  tindak  pidana  haruslah  dilakukan  dengan ikhtiar dan atau daya upaya sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat  1  ke  2  KUHP  dan  orang  dibujuk haruslah  melakukan  tindak pidana sesuai yang dikehendaki oleh si pelaku pembujuk.
Adapun ikhtiar atau daya upaya menurut ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP yaitu  pemberian  sesuatu,  menjanjikan  sesuatu,  menyalahgunakan  kekuasaan, menyalahgunakan  martabat  atau  kehormatan,  menggunakan  kekerasan, menggunakan  ancaman  kekerasan,  penyesatan  atau  tipu  daya,  atau  memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.
Menurut  akademisi  hukum,  hukum  memiliki  sifat  yang  dinamis. Yang dimana  sering  kali  hukum  positif  tidak  dapat  mengikuti  perkembangan  perasaan keadilan  yang  selalu  tumbuh  dalam  masyarakat.  Undang-undang  kekuasaan
kehakiman  menentukan  dengan  tegas  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan  Negara  yang  merdeka.  Sejatinya  keadilan  itu  harus  ada  dalam  hukum, Wujud  daripada  putusan  pengadilan  merupakan  mahkota  bagi  hubungan  hukum serta  peristiwa  hukum  dalam  masyarakat,  maka  sejatinya  putusan  pengadilan  itu keadilan.
Akademisi  hukum  pidana  mengatakan,  bahwa  mengadili  menurut  hukum tidak  hanya  bersandar  pada  aliran  positivisme.  Yang  kemudian  melahirkan  hakim sebagai  corong  undang-undang.  Untuk  mencapai  keadilan    hakim    harus    mampu menerapkan  hukum,  kemudian  setiap putusan akan menjadi hampa, hambar serta tidak bermakna jika tidak berisikan keadilan.
Maka ratio legisnya hakim dapat ditelusuri lewat putusan tersebut. Termasuk alat bukti. Jika seseorang dijatuhkan  bersalah, hakim  harus menghukumnya sesuai dengan alat bukti dan sangatlah keliru jika hakim menghukum seseorang dengan alat bukti yang tidak benar serta fakta yang dimanipulasi.
Oleh  sebab  itu,  ada  atau  tidaknya  rasa  keadilan  itu  terletak  pada  kualitas putusan. Putusan pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan akan menjadi kegelisahan akademik tersendiri dan tidak akan tercatat bagi public sebagai putusan yang baik karena jauh dari rasa keadilan.
Salah  satu  kegiatan  akademik  adalah  penulisan  karya  ilmiah  dengan  objek berupa kajian putusan pengadilan atau studi kasus (case law) yang bertujuan salah satunya untuk mengetahui sisiran objektif peletakan peristiwa hukum, selain untuk mengetahui.
Putusan  tersebut  sudah  berkekuatan  hukum  tetap.  Diharapkan  penulisan karya  ilmiah  bertujuan  memberikan  beban  perennungan  tentang  penegak  hukum yang belum mampu menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan.
Sehingga  untuk  meningkatkan  kualitas  putusan  hakim  sekaligus  melihat pertimbangan  hakim  maka  diperlukan  analisis  serta  kajian  dari  berbagai  hal  dan aspek antara lain aspek asas-asas hukum, konsep pandangan ahli, filosofis, teori, serta nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.
Inilah  yang  diwarnai  dalam  alur  fikir  dan  pertimbangan  hukum hakim sebelum putusan di ambil jadi jadi bahan bakarnya adalah nilai-nilai, asas, konsep, teori  yang  tepat  dan  bukti  serta  fakta  yang  terungkap  di  persidangan.  Sehingga putusan-putusan  yang baik dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat  yang pada giliranya menjadi yurisprudensi dapat menggantikan kelemahan dari undang- undang yang tidak dapat dijalankan.
Bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  pernyataan  saksi  yang  diajukan dipersidangan,   pada   tuntutan   jaksa   pasal   340   KUHP   yang  mengatur tentang pembunuhan  berencana.  Dimana  pada  hal  ini  pembunuhan  berencana  yang dilakukan  terdakwa  Zuraida  Hanum  bersama  saksi  Jefri  dan  Reza  sudah direncanakan dengan matang.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti   dan  fakta  fakta  tersebut, hakim berpendapat Bahwa semua unsur dalam pasal 340  KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1,2 KUHP    sudah    terpenuhi    dan    terdakwa    terbukti    melakukan    tindak  pidana pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1110 - 1122   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6433
Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  menurut  penulis  putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang dan pada putusan ini sudah memberikan rasa adil.

## KESIMPULAN
Sistem Hukum Pembuktian Pembunuhan Berencana Terhadap Hakim apabila pelaksanaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dilakukan segera pada  saat  timbul  niat,  sedangkan  pembunuhan  terencana  pelaksanaannya  ditunda setelah ada niat tersebut, guna mengatur rencana tersebut, cara pembunuhan akan dilakukan. Jeda waktu antara terjadinya niat membunuh dan eksekusi pembunuhan masih sangat leluasa, sehingga pelaku masih  bisa  berpikir,  apakah  pembunuhan akan    dilanjutkan  atau  dibatalkan,  atau  juga  rencana  bagaimana  ia  melakukan pembunuhan. Pembunuhan  berencana  terdiri  dari  pembunuhan  dalam  arti  Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana  dirumuskan  dengan  cara  mengulang  kembali  seluruh.  Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni   dengan rencana   terlebih   dahulu.   Oleh   karena   dalam   Pasal   340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan  berencana  dapat dianggap  sebagai  pembunuhan  yang  berdiri sendiri.
Penegakan  Keadilan  Terhadap  Pembunuhan  Berencana  Terhadap  Hakim, pertimbangan    hukum  hakim  sebelum  putusan  di  ambil  jadi  jadi  bahan  bakarnya adalah nilai-nilai, asas, konsep, teori yang tepat dan bukti serta fakta yang terungkap di  persidangan.  Sehingga  putusan-putusan  yang  baik  dan  sesuai  dengan  perasaan keadilan masyarakat yang pada giliranya menjadi yurisprudensi dapat menggantikan kelemahan dari undang-undang yang tidak dapat dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas ,  Remaja Karya,  Bandung, 1987
Adam  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  3  Percobaan  Dan  Penyertaan . Rajawali Pers, Jakarta, 2014
Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rengkang  Education  Yogyakarta  Dan  Pukap Indonesia,Yogyakarta, 2012
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta,  Jakarta, 2008
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
C.S.T.  Kansil  Dan  Christine  S.T.  Kansil, Latihan  Ujian  Hukum  Pidana ,  Cet  Ke-IV, Sinar Grafika, Jakarta 2010
Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum ,  Liberty,  Yogyakarta, 1988
DHM  Meuwissen, Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan  Filsafat Hukum , terjemah oleh B. Arief Sidarta, Refika Aditama Bandung, 2007
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1110 - 1122   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6433
E.Y.   Sianturi   Dan   S.R.   Sianturi, Asas-Asas   Hukum   Pidana   Di   Indonesia   Dan Penerapanya, Storia Grafika, Jakarta, 2012
Elza Faiz, Yuk Mengenal Hukum , Penerbit Erlangga, Jakarta, 2019
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia , Refika Aditama Bandung 2011
H.   R.   Abdussalam, Prospek  Hukum  Pidana  Indonesia  Dalam  Mewujudkan  Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II , Restu Agung, Jakarta, 2006
H.  Abdul  Salam  Siku, Hukum  Pidana  II ,  Pustaka  Rabbani  Indonesia, Ciputat,  2015
H.  Abdul  Salam  Siku, Hukum  Pidana  II ,  Pustaka  Rabbani  Indonesia, Ciputat, 2010
H.A.K  Moch  Anwar, Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  KUHP  Buku  II ,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung,1989
Hilman Hadikusuma Bahasa Hukuum , Sinar Grafika, Jakarta, 2019
Lawrence M. Friedman, The Republic Of Choice Law Authority And Culture , Harvard University Pres, 1990
Leden   Marpaung, Asas   Teori   Praktik   Hukum   Pidana ,   Cetakan   ketujuh,   Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
Martinus  Halawa,  Zaini  Munawir,  Dan  Sri  Hidayan, Penerapan  Hukum  Terhadap Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Dengan  Sengaja  Merampas  Nyawa Orang Lain , Jurnal Ilmiah Hukum, 21 Juni 2020
P.A.F,   Lamintang,   Theo   Lamintang, Kejahatan   Terhadap   Nyawa,   Tubuh,   Dan Kesehatan , Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
P.A.F.,   Lamintang, Dasar-Dasar   Hukum   Pidana   Indonesia ,   Cetakan   Keempat, 1990
Philipus M. Harjon, Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Prees, Yogyakarta 2005
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2003
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima,P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
Tien  S.  Hulukati dan  Gialdah  Tapiansari B, Hukum  Pidana  Jilid  1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006
Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  Indonesia ,  Refika  Aditama, Jakarta, 2003

## Jurnal
Saharuddin (2023), Kekuatan  Alat  Bukti  Pada  Proses  Hukum  Tindak  Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUH. (Analisis Putusan Hakim MA Nomor: 1282 K/Pid/2020 Berdasarkan KUHAP). Thesis, Magister Hukum Universitas Nasional, Jakarta.
Siwa  Lakuanin, (2023) Analisis  Pertimbangan  Putusan  Hakim  Dalam  Kasus Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Disertai  Pencurian. Thesis, Magister Hukum Universitas Pakuan.
Widharma Jaya Sentosa, (2019) Tinjauan Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor  777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst). Tesis,  Magister  Hukum  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.