Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Terwujudnya Good Village Governance
(Studi Kasus di Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara)
Atieq Amjadallah Alfie, Khanifah , Maya Lailatul Mariskha *
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wahid Hasyim
* Email: mayamariskha9@gmail.com

## Abstract
The  Village  Fund  which  always  increases  every  year  must  be  managed  properly  in  order  to achieve good village governance. The purpose of this research was to determine whether good village  governance  has  been  implemented  in  the  management  of  Village  Funds  in  Kelet Village,  Keling  District,  Jepara  Regency  by  conducting  a  review  of  accountability, transparency,  community  participation,  responsiveness  and  accountability  principles. effectiveness and efficiency. This research uses a qualitative descriptive research method with data  collection  using  interviews,  observation,  literature  study  and  documentation.  The  data analysis technique uses an interactive data analysis scheme. The results of the study found that in  the  management  of  the  Village  Fund,  the  Kelet  Village  government  has  implemented  the principles  of  accountability,  transparency,  community  participation,  responsiveness  and  the principles of effectiveness and efficiency well but not optimally. Barriers to the implementation of good village governance include inadequate village government resources, especially in the use of an integrated information system and central government regulations that change every year.
Keyword: village fund management, good village governance

## Abstrak
Dana  Desa  yang  selalu  meningkat  setiap  tahun  harus  dikelola  dengan  baik  agar  tercapai  tata kelola  pemrintahan  yang  baik  ( good  village  governance ).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui apakah good village governance sudah diimplementasikan pada pengelolaan Dana  Desa  Di  Desa  Kelet,  Kecamatan  Keling,  Kabupaten  Jepara  dengan  melakukan peninjauan  atas  prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  masyarakat,  responsivitas  serta prinsip  efektifitas  dan  efisiensi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif  dengan  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi,  riset  kepustakaan dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  skema  analisis  data  interaktif.  Hasil penelitian  menemukan  bahwa  dalam  pengelolaan  Dana  Desa,  pemerintah  Desa  Kelet  sudah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, responsivitas serta  prinsip  efektifitas  dan  efisiensi  dengan  baik  namun  belum  maksimal.  Hambatan  dalam pelaksanaan  good  village  governance  diantaranya  adalah  sumber  daya  pemerintah  Desa  yang kurang  cakap  khususnya  dalam  penggunaan  sistem  informasi  yang  terintegrasi  dan  regulasi pemerintah pusat yang selalu berubah setiap tahunnya.

## Kata kunci: pengelolaan dana Desa, good village governance

## PENDAHULUAN
Kebijakan  Pemerintah  Desa  memerlukan  sumber-sumber  pendapatan  untuk  membiayai kepentingan  atau  program  yang  akan  dilaksanakan.  Pendapatan  Desa  berasal  dari  pendapatan  asli Desa, alokasi APBN maupun APBD, hibah dan sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang  sah.  Penelitian  berfokus  pada  satu  pengelolaan  pendapatan  yang  merupakan  pendapatan dengan  jumlah  besaran  dana  paling  banyak  setiap  tahunnya  yaitu  Dana  Desa.  Dana  Desa  (DD) berasal  dari  APBN  yang  kemudian  ditransfer  melalui  APBD  Kabupaten/Kota  dan  digunakan sebagai  sumber  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dana  Desa  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014.
Prioritas  DD  yaitu  membiayai  pelaksanaan  program  berskala  lokal  Desa  untuk  pemulihan ekonomi  nasional,  pencapaian  SDGs  Desa  dan  program  adaptasi  kebiasaan  baru  Desa.  Agar kebijakan  dan  program  dapat  berjalan  selaras  dengan  prioritas  penggunaan  DD,  Pemerintah  Desa harus  mengelola  pendapatan  dan  pengeluarannya  dengan  baik.  Data  kementerian  keuangan
menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan DD sebesar  Rp 72 triliun pada tahun  2021. Jika dibagi untuk 74.961 Desa berdasarkan keputusan Kemendagri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020, hal tersebut berarti masing-masing Desa kurang lebih menerima Dana Desa sebesar 961 Juta.
Tabel 1. Dana Desa 2017-2021 Tahun Pagu Realisasi Persentase (Rp Triliun) (Rp Triliun) 2017 60,00 59,76 99,6% 2018 60,00 59,86 99,8% 2019 70,00 69,81 99,7% 2020 71,19 71,15 99,9% 2021 72,00 71,85 99,7%
Sumber: Data Kementerian Keuangan, diolah
Pemerintah  Desa  diharuskan  untuk  dapat  mengelola  Dana  Desa  yang  terus  meningkat tersebut sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dilaksanakan secraa efektif dan efisien,  akuntabel, transparan  serta  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  agar  tercipta  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  ( good  governance ) .  Good  governance di  Indonesia  diterapkan  sejak  gencarnya perombakan  sistem  pemerintahan  pada  era  reformasi.  Akan  tetapi  jika  dilihat  sampai  saat  ini, pelaksanaan good  governance belum  sepenuhnya  berhasil.  Masih  banyak  ditemukan  kecurangan terlebih dalam pengelolaan anggaran di sektor keuangan. Hal tersebut didukung dengan maraknya kasus  korupsi,  penyelewengan  wewenang,  dan  layanan  publik  yang  masih  sulit  untuk  dilakukan masyarakat menjadi bukti bahwa implementasi Good Governance di Indonesia belum dilaksanakan dengan  benar  (Basri  et  al.,  2021).  Dikutip  dari  Media  Indonesia  (2021),  sepanjang  tahun  2020, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mencatat  korupsi  sebanyak  141  kasus  yang  menyeret  132  kepala Desa dan 50 aparatur Desa lainnya. Sementara pada 2021, 61 kepala Desa dan 24 perangkat Desa sudah terlibat kasus korupsi.
Penelitian  dari  Munir  et  al.,  (2020)  menemukan  bahwa  implementasi good  village governance masih  belum  baik  dengan  tingkat  kecurangan  yang  tinggi  dalam  pengelolaan  Dana Desa. Didukung penelitian Aminudin (2019) dengan hasil Tata kelola keuangan Desa masih relatif belum  baik.  Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  Utomo  et  al.,  (2018) mengemukakan  bahwa  jika  ditinjau  dari  segi  akuntabilitas,  transparansi  dan  responsivitas, pengelolaan keuangan Desa di Desa Campurasri sudah diimplementasikan namun belum maksimal. Nurhakim & Yudianto (2018) juga menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
Beberapa  penelitian  diatas  telah  dilakukan  untuk  menguji  bagaimana  implementasi good village  governance. Beberapa  penelitian  mengemukakan  bahwa good  village  govenance telah diimplementasikan,  namun  pada  beberapa  penelitian  yang  lain  juga  menemukan  bahwa good village govenance belum diterapkan dengan baik. Perbedaan hasil diketahui dikarenakan perbedaan indikator yang dipakai pada masing-masing penelitian yang juga berbeda. Penelitian Utomo et al., (2018)  mengunakan  indikator  transparansi,  akuntabilitas  dan value  or  money untuk  mengukur imlementasi good  village  govenance. Berbeda  dengan  penelitian  Nurhakim  &  Yudianto  (2018) yang  hanya  mengunakan  indikator  akuntabilitas  dan  penelitian  Aminudin  (2019)  yang menggunakan indikator Akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi masyarakat untuk mengukur implementasi good village govenance.
Prinsip  dasar  dalam  capaian Good  Governance dalam  pengelolaan  keuangan  yang  diteliti oleh  peneliti  adalah  prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  masyarakat,  responsivitas  serta efektivitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut tentunya saling berhubungan satu sama lain. Agar terlaksana  akuntabilitas  dibutuhkan  transparansi  dengan  tujuan  menjelaskan  bagaimana pertanggungjawaban akan dilakukan, realita pelaksanaan dan dampak dari implementasi kebijakan. Ketidaksiapan  aparat  desa  dalam  mengelola  DD  akan  mengakibatkan  pengelolaan  dana  tidak transparan.  Besar  peluang  untuk  melakukan  penyimpangan  jika  dana  yang  besar  tidak  disertai
dengan  transparansi  pada  saat  pengelolaannya.  Selain  transparan,  Pemerintah  Desa  juga  harus akuntabel  dalam  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  proses  pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Utomo et al., 2018). Pemerintah Desa harus menyampaikan informasi yang  terbuka  dan  wajib  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  pada  masyarakat  secara  berkala dengan  kemudahan  akses.  Akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  Desa  dibutuhkan agar  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa tetap terjaga. Selain dari sisi pemerintah, partisipasi  masyarakat  juga  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Partisipasi  masyarakat  juga merupakan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  pembangunan  dan  pengembangan dengan  memberdayakan  masyarakat  pedesaan.  Analisis  terhadap  prinsip  partisipasi  masyarakat, kondisi  dan  faktor  yang  mempengaruhinya  perlu  dilakukan  agar  program  yang  berkaitan  dengan masyarakat dapat berjalan dengan berkelanjutan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fokus  penelitian  ini  ada  pada  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Kelet  yang  berdasarkan prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  masyarakat,  responsivitas  serta  efektivitas  dan efisiensi dengan menggunakan studi kasus. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada status Desa sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Kelet merupakan ibukota Kecamatan Keling yang merupakan wilayah Kecamatan paling luas di Kabupaten Jepara. Desa Kelet juga merupakan satu-satunya  Desa  yang  sudah  memiliki  status  Mandiri  di  Kabupaten  Jepara  dari  pemeringkatan rangking  dan  status  Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  sampa  saat  penelitian  ini  dilakukan. Perubahan  status  yang  terjadi  di  Desa  Kelet  pada  hampir  semua  indeks  mengalami  kenaikan, dengan kenaikan tertinggi di Indeks Ketahanan Ekonomi dengan nilai sempurna (Kemendes PDTT, 2018). Desa kelet juga menjadi satu dari tiga Desa dengan serapn dana Desa terbaik di kabupaten jepara  yang  mendapatkan  penghagaan  dari  Kantor  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  (DJPb) Provinsi Jawa Tengah.
Setiawan  (2018)  berpendapat  bahwa  hasil  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  akan berbeda  di  masing-masing  desa  mengingat  pelaksanaan  kebijakan  dilakukan  di  semua  desa  di Indonesia.  Berdasarkan  hal-hal  yang  dipertimbangkan  diatas,  penelitian  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  gambaran  atas  pengelolaan  DD  dalam  upaya  terwujudnya good  village  governance yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Kelet  serta  hambatan  apa  saja  yang  ditemui  dalam  proses implementasinya.
Hubungan  keagenan  merupakan  hubungan  dimana  pihak  principals  mendelegasikan wewenang  kepada agents dalam  kapasitasnya  sebagai  pengambil  keputusan.  Teori  agensi  ada penelitian ini terdiri dari principals yang merupakan rakyat dan agen yang disini adalah pemerintah Desa, seperti kepala desa dan aparat desa lainnya.
Teori  signal  adalah  pengembangan  teori  keagenan  untuk  mengurangi  masalah  perbedaan informasi  antar stakeholder .  Teori  sinyal  mengemukakan  bagimana  seharusnya  pemerintah memberikan  laporan  keuagan  kepada  pengguna  laporan  keuangan.  Pemerintah  memberikan  suatu isyarat  atau  sinyal  berupa  informasi  yang  mencerminkan  kondisi  suatu  pemerintahan  yang bermanfaat bagi pihak penerima, dimana dalam hal ini adalah masyarakat.
Kata  Kunci  dari Governance adalah  bahwa  negara  tidak  dapat  mengurus  sumber  daya  dan pemerintahannya  sendiri.  Keseimbangan  peran  dan  kontrol  dibutuhkan  pada  masing-masing komponen  yaitu  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  privat  atau  bisnis  (Utomo  et  al.,  2018). Pemerintah  desa  merupakan  aparatur  pemerintahan  yang  berhadapan  dan  berhubungan  dengan masyarakat  secara  langsung.  Kedudukan  ini  menempatkan  desa  sebagai  tempat  pelaksanaan program-program  pengkajian  mengenai  model governance dalam  konteks  penyelenggaraan pemerintahan  desa  atau  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  ( good  village  governance ). Prinsip-prinsip good  village  governance yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  prinsip akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  masyarakat,  responsivitas  serta  prinsip  efektifitas  dan efisiensi.
Dana  Desa  (DD)  berasal  dari  APBN  yang  kemudian  ditransfer  melalui  APBD Kabupaten/Kota  dan  digunakan  sebagai  sumber  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintah, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  DD  diprioritaskan  pada pembiayaan kegiatan berskala lokal desa yang bertujuan agar kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat,  kualitas  hidup  masyarakat  juga  ditingkatkan  melalui  peningkatan  status  pembangunan desa dari desa tertinggal, desa berkembang, dan desa maju menjadi desa mandiri, penanggulangan angka  kemiskinan perdesaan.  Sejalan dengan RPJM dan RKP Desa setiap tahunnya, Prioritas DD
didasarkan  atas  kondisi  dan  potensi  desa.  Peningkatkan  kinerja  untuk  pemulihan  ekonomi  dan sektor prioritas juga didukung oleh Dana Desa agar dapat berjalan maksimal.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Sugiyono  (2015)  mengemukakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang sebenarnya, dimana peneliti bertindak sebagai instrument utama, analisis data bersifat mengerucut dan hasil penelitiannya lebih ditekankan pada makna daripada generalisasi. Peneliti menggunakan pendekatan dengan data dari kalimat lisan maupun tertulis dari fenomena atau peristiwa yang berkaitan. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat mengungkap fakta lapangan dengan mendeskripsikan gambaran secara jelas dari fenomena  yang  terjadi  pada  penerapan  prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  masyarakat, responsivitas, efektifitas dan efisiensi.

## Metode Pengumpulan Data
Terdapat  data  primer  dan  data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data  primer dikumpulkan  melalui  metode  observasi  dan  wawancara.  Observasi  dilakukan  dengan  observasi langsung  tetapi  tidak  terlibat  dengan  kegiatan  yang  sedang  diamati,  melainkan  hanya  sebagai pengamatan  mandiri  terhadap  objek  penelitian  dan  mencatat  fenomena.  Sedangkan  wawancara dilakukan dengan terstruktur dimana batasab masalah akan ditentukan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum  wawancara  berlangsung,  pertanyaan  yang  diajukan  juga  telah  dirumuskan,  dan  informan diharapkan  menjawab  sesuai  dengan  kerangka  model  penelitian  dan  definisi  masalah.  Penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan  dengan kriteria ini juga dilakukan agar peniliti dapat  memahami lebih dalam terkait  hal yang diteliti serta informan penelitian yang sesuai kriteria dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai  dengan  tujuan  mengapa  penelitian  dilakukan.  Kriteria  informan  dipilih  berdasarkan  tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dijalankan informan dalam pengelolaan dana Desa.
Selain  data  primer,  peneliti  juga  menggunakan  sumber  data  sekunder.  Data  sekunder diperoleh  melalui  riset  kepustakaan  dan  dokumentasi.  Riset  kepustakaan  dilakukan  dengan mempelajari buku-buku referensi, berbagai laporan yang berkaitan, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan  maksud  dan  tujuan  penelitian.  Digunakan  juga  data  dari  dokumentasi  yang  merupakan catatan  peristiwa  yang  sudah  dilalui  baik  hal-hal  tertulis  maupun  gambar  yang  juga  digunakan. Data sekunder berikutnya juga bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan keuangan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  13  tahun  2021  tentang  Prioritas Pembangunan  Dana  Desa  Tahun  2021,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 69/PMK.07/2021, perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa serta regulasi lain yang relevan.

## Teknik Analisis Data
Sumber: Analisis data interaktif (Sugiyono, 2012) Gambar 1. Skema Model Analisis Data Interaktif
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  beberapa  alur kegiatan  yang  dilakukan  menurut  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2012).  Adapun  alur tersebut terdiri dari tahapan awal  yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan  dan  verifikasi.  Reduksi  data  dilakukan  dengan  memfokuskan  data  pada  hal  inti  yang penting  sesuai  dengan  tema  pokok.  Tahap  ini  mengeliminasi  data  yang  tidak  berkaitan  dengan tujuan penelitian, jadi tidak semua data yang didapatkan saat penelitian digunakan. Setelah melalui tahap  reduksi  data,  data  yang  terkumpul  kemudian  disajikan.  Penyajian  data  dilakukan  agar gambaran  data  dapat  dipahami  dengan  baik  dan  juga  teratur.  Selain  narasi,  penyajian  data  yang diperoleh  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  tabel,  grafik,  dan  lain-lain.  Alur  terakhir  adalah menarik  kesimpulan  dengan  mencari  hubungan  antara  data-data  yang  sudah  dikategorikan, menggunakan  alur  kausalitas,  dan  konfigurasi  yang  tepat.  Metode  untuk  menjamin  validitas  data yang digunakan peneliti dilakukan dengan cara triangulasi sumber yang merupakan pengujian data yang  dilakukan  dengan  cara  meng cross  check dan  mencocokkan  data  yang  telah  diperoleh  dari beberapa  informan.  Selain  itu  dilakukan  juga  dengan  meninjau  kembali  catatan-catatan  penelitian dan  melakukan  tukar  pendapat  dengan  teman  sejawat  dan  pembimbing  penelitian  yang  dianggap bisa berdiskusi sesuai dengan batasan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Good Village Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Pengelolaan  Dana  Desa  dilakukan  bertahap  yang  diawali  dari  proses  perencanaan, pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban.  Proses  perencanaan  Dana  Desa  di  Desa  Kelet  terdiri  dari musyawarah  dusun,  musyawarah  desa  lalu  dilanjutkan  dengan  musyawarah  perencanaan pembangunan  Desa  untuk  memastikan  semua  kebutuhan  masyarakat  terpenuhi  sesuai  dengan prioritas.

## Gambar 2. Alur Musyawarah Desa Kelet
Semua  hasil  perencanaan  yang  telah  disesuaikan  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RJPM Desa) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Proses pelaksanaan  program  yang  bersumber  dari  Dana  Desa  dilakukan  oleh  tim  PTPKD  (Pelaksana Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa)  yang  diketuai  oleh  Carik  atau  Sekdes  sedangkan penatausahaan  dilakukan  oleh  bidang  keuangan  Desa.  Peneliti  menemukan  bahwa  pelaksanaan pengelolaan  dana  sudah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Pertanggungjawaban  pengelolaan  Dana  Desa  sudah  dilakukan  dengan  baik. Pertanggungjawaban  dilakukan  melalui  forum  musyawarah  Desa  dengan  agenda  laporan pertanggungjawaban ataupun berbagai media seperti MMT infografis, papan pengumuman, papan realisasi kegiatan, dan media massa.
Implementasi Good  Village  Governance yang  ditinjau  peneliti  dari  prinsip  akuntabilitas, transparansi,  partisipasi  masyarakat,  responsivitas,  efektifitas  dan  efisiensi  sudah  dilaksanakan namun  juga  belum  maksimal.  Akuntabilitas  program  belum  maksimal  dikarenakan  masih  adanya program-program  prioritas  yang  belum  sepenuhnya  berhasil  dan  perlu  untuk  ditindaklanjuti  di tahun  anggaran  berikutnya.  Program  tersebut  antara  lain  adalah  Desa  Wisata,  Desa  Digital  dan BUMDesa.  Bentuk  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  Desa  juga dilakukan dengan pelaporan secara periodik semesteran dan tahunan.

## Tabel 2. Pelaporan Dana Desa di Desa Kelet
Kegiatan Rutin Tidak Rutin Tidak Dilakukan Semua  transaksi  peneriman  dan  pengeluaran dicatat oleh Bendahara Desa √ - - Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output DD Tahap I √ - - Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output DD Tahap II √ - - Laporan  Pertangungjawaban  Pengunaan  Dana Desa Akhir Tahun Anggaran √ - -
Sumber: Data Sekunder, diolah
Penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) melalui website atau e-government sebagai sarana transparansi  yang  mempermudah  masyarakat  dalam  mengakses  informasi  yang  diperlukan  juga belum dijalankan secara maksimal karna ada beberapa informasi yang masih belum disampaikan di portal  website  Desa.  Masyarakat  Desa  Kelet  sudah  sangat  partisipatif  dalam  hal  pengelolaan  DD. Hal  tersebut  dapat  dilihat  melalui  keikutsertaan  langsung  maupun  tidak  langsung  masyarakat (diwakilkan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa)  mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban.  Masyarakat  dengan  aktif  menyampaikan  usulan-usulan  program  yang diperlukan untuk RKP Desa, ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan melalui program swadaya dan juga padat karya tunai Desa, serta turut andil dengan memberikan kritik yang disertai dengan saran yang membangun pada saat laporan pertanggungjawaban disampaikan.
Prinsip  responsivitas  pemerintah  Desa  kelet  juga  sudah  dilakukan  dengan  sangat  baik. Pemerintah  Desa  Kelet  selalu  menampung  usulan  yang  diberikan  oleh  masyarakatnya.  Segala program  dapat  diketahui  yang  mana  yang  harus  menjadi  program  prioritas.  Namun  keluhan masyarakat  tidak  dapat  serta  merta  ditindaklanjuti,  hal  tersebut  dikarenakan  harus  menunggu alokasi  anggaran,  waktu  perencanaan  pembangunan  dan  hal-hal  lain  yang  sudah  ditentukan sebelumnya  karena  jika  dipaksakan  untuk  ditindaklanjuti  secara  cepat  justru  berpotensi  terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada kasus hukum.
Tabel 3. Pagu dan Realisasi Dana Desa di Desa Kelet
Tahun Pagu Realisasi Persentase (Rp) (Rp) 2020 1.095.020.000 1.095.020.000 100% 2021 1.124.688.000 1.124.688.000 100% 2022 1.397.547.000 838.528.000 60%*
*Tahun Berjalan Sumber: Data Penelitian, diolah
Penerapan  prinsip  efektifitas  dan  efisiensi  di  Desa  Kelet  dapat  dikatakan  sudah  dikelola secara  efektif  karena  realisasi  sesuai  dengan  pagu  Dana  Desa  yang  ditentukan.  Informan mengungkapkan bahwa target realisasi yang dicapai sudah sangat efektif yaitu 100% dapat dicapai sesuai  dengan  alokasi  yang  diberikan  sesuai  dengan  Tabel  1.  Hal  tersebut  juga  membuat  Desa Kelet  menjadi  Desa  dengan  serapan  realisasi  dana  Desa  terbaik  di  kabupaten  jepara.  Pemerintah Desa  Kelet  sudah  mengupayakan  untuk  penggunaan  dana  yang  seefisien  mungkin,  namun terkendala  karena  harga  material  yang  diperlukan  dalam  beberapa  program  pembangunan  terus meningkat  setiap  tahun.  Jika  terjadi  defisit,  maka  pengeluaran  dapat  dikurangkan  dengan menggunakan pembiayaan SILPA pada tahun sebelumnya.
Hasil  penelitian  diatas  relevan  dengan  teori  yang  digunakan  peneliti.  Teori  agensi  relevan dengan  Pemerintah  Desa  Kelet  sebagai agent atau  pihak  yang  diberi  kewenangan  telah
mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang didelegasikan  sesuai  dengan  tujuan  yang  dirumuskan  sebelumnya  kepada  masyarakat  Desa  Kelet sebagai principals . Pertanggungjawaban melalui laporan realisasi dan capaian output Dana Desa ini juga  telah  dilakukan  dengan  tepat,  baik  kepada  masyarakat  atau  otoritas  yang  lebih  tingi  melalui media  fisik  maupun  media  digital.  Penelitian  ini  juga  mendapati  bahwa  pengelolaan  Dana  Desa dijalankan  sesuai  dengan  prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  partisipatif  dan  responsif.  Realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Kelet sudah  diserap dengan baik dan  sehingga memberika sinyal bahwa  pengelolaan  dana  Desa  juga  dilakukan  secara  efektif.  Hal-hal  tersebut  memberikan  sinyal bahwa  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Kelet  sudah  diimplementasikan  dengan  baik,  walaupun tidak  dapat  dipungkiri  belum  bisa  maksimal  dikarena  beberapa  hambatan  yang  ada  pada  tahapan pelaksanaannya.

## Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa
Terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Desa  dari  proses  perencanaan sampai  dengan  pertanggungjawaban  program  yang  bersumber  atau  didanai  oleh  Dana  Desa, dimana  hal  tersebut  dapat  mengganggu  dan  menjadikan  kurang  optimalnya  proses  pengelolaan Dana Desa. Berikut uraian kendala yang dihadapi pemerintah Desa kelet:
1) Sumber Daya Manusia
Kapabilitas sumber daya perangkat Desa yang kurang baik akan menghambat pengelolaan dana Desa.  Peneliti  menemukan  ada  beberapa  aparat  Desa  yang  kurang  cakap  dalam  pengelolaan Dana  Desa  di  Desa  Kelet.  Keterbatasan  SDM  ditemukan  pada  pemahaman  aparat  Desa terhadap  sistem  informasi  terintegrasi  khususnya  Siskeudes  (Sistem  Keuangan  Desa)  dan Sistem  Informasi  Desa  (SID).  Kepala  urusan  keuangan  Desa  Kelet  dalam  menjalankan Siskeudes masih membutuhkan bantuan dari  sesama aparat Desa  yang usinya lebih muda  dan mempunyai  pemahaman  seputar  komputerisasi  keuangan.  Hal  tersebut  juga  terjadi  dalam pemahaman  mengenai  Sistem  Informasi  Desa  yang  seharusnya  diketahui  oleh  semua pemerintah  Desa  Kelet  hanya  dipahami  oleh  beberapa  aparat  pemerintah  saja.  Dari  hal  yang disebutkan  sebelumnya,  dapat  diketahui  bahwa  faktor  usia  dan  pemahaman  masing-masing individu  pemerintah  Desalah  yang  menjadi  pengaruh  terhadap  masalah  sumber  daya  manusia dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kelet.
2) Regulasi Pemerintah Pusat
Pemerintah  Desa  diharuskan  untuk  mengelola  Dana  Desa  dengan  baik  dan  mengedepankan prinsip  transparan,  akuntabel,  patyisipatif,  responsive,  efektif  dan  efisien.  Beberapa  informan berfokus pada isu-isu pembuatan kebijakan pemerintah yaitu pedoman untuk aturan mengenai pengelolaan Dana Desa yang dikembangkan oleh KemendesPDTT.
Tabel 4. Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Pedoman 2020 Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2019 2021 Permendes PDTT Nomor 30 Tahun 2020 2022 Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021
Isu  berikutnya  adalah  laporan  dana  Desa  berubah  setiap  tahun,  sepanjang  menyangkut ketentuan  yang  berlaku  dalam  undang-undang.  Perubahan  tersebut  menciptakan  hambatan untuk  pelaporan.  Meskipun  laporan  dapat  dibuat  dengan  baik  dan  tidak  pernah  lewat  dari tenggat  waktu  maksimal  penyampaian  yang  ditentukan,  perangkat  Desa  Kelet  harus  selalu beradaptasi  dengan  perubahan  yang  ada,  dalam  hal  ini  adalah  Laporan  dari  Desa  Kelet ditujukan  kepada  pemerintah  serta  laporan  yang  terdapat  pada  website  yang  perlu  terus dimutakhirkan.  Kebijakan  terkait  Dana  Desa  yang  bersifat  dinamis  karena  menyesuaikan dengan  kondisi  yang  ada  saat  ini  juga  menuntut  ditindaklanjutinya  perbahan  tersebut  dengan cepat  dan  tepat  agar  tidak  memberikan  hambatan  dalam  pelaksanaan  program-program  Dana Desa di sub sektor yang lain.

## 3) Kondisi tidak Terduga
Kondisi tidak terduga seringkali terjadi di awal, pertengahan maupun akhir proses pengelolaan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa.  Saat  hal  tersebut  terjadi,  masyarakat  harus  turut  andil dengan  memberikan  dukungan,  prakarsa,  dan  inisiasi  dalam  bentuk  usulan  yang  diberikan kepada  pemerintah  Desa  untuk  pembangunan  maupun  pemberdayaan  agar  tetap  dapat berlanjut.  Kendala  tidak  terduga  yang  sering  terjadi  adalah  cuaca  buruk  yang  menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Desa dan pembangunan area outdoor lain. Sehingga, membuat  kegiatan  yang  berdampak  membutuhkan  waktu  lebih  lama  untuk  diselesaikan  yang mana hal tersebut sangat tidak efektif dan terjadi di Desa Kelet. Awal mula terjadinya pandemi Covid-19  juga  membuat  Pemerintah  Desa  Kelet  kewalahan  dalam  penyesuaiannya  karna  ada banyak  sekali  dana  yang  mengalami  perombakan  serta  penyusunan  skala  prioritas  baru.  Hal tersebut  termasuk  program-program  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS)  itu  meliputi  bantuan langsung  tunai  (BLT),  Padat  Karya  Tunai  Desa  (PKTD),  Penanganan  Covid,  Ketahanan Pangan  dan  kegiataan  priortas  Desa  lainnya.  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  dengan ketentuan pemerintah dan regulasi yang sudah jelas terkait penanganan covid, pemerintah Desa Kelet sudah dapat melaksanakan pengelolaan dana Desa terkait penanganan Covid-19 dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditentukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Kelet sudah dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  dengan  pertanggungjawabannya.  Pengelolaan Dana  Desa  pun  dilakukan  dengan  mengedepankan  prinsip Good  Village  Governance. Good Village  Governance di  Desa  Kelet  sudah  diwujudkan  melalui  penerapan  prinsip  akuntabilitas, transparansi,  partisipasi  masyarakat,  responsivitas,  efektifitas  dan  efisiensi  namun  belum maksmimal.
Belum  maksimalnya  penerapan Good  Village  Goverment dikarenakan  ada  beberapa  faktor pada  masing-masing  prinsip  yang  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Pada  prinsip  akuntabilitas dikarena  ada  beberapa  program  yang  sudah  dilaksanakan  namun  belum  sesuai  dengan  prioritas yang ditetapkan. Infografis yang dipampang di tempat publik terkait pengelolaan Dana Desa tetapi terkait  dengan  prinsip  transparansi  juga  belum  lengkap  tanpa  diiringi  adanya  penggunaan  Sistem Informasi  Desa  melalui  website  e-government  yang  lebih  memudahkan  masyarakat  dalam mengakses  informasi  yang  diperlukan.  Prinsip  partisipasi  masyarakat  sudah  dilaksanakan  dengan baik  karena  masyarakat  turut  aktif  mulai  dari  proses  perencanaan  dampai  pertanggungjawaban dengan  memberikan  usulan  dan  evaluasi  terhadap  kinerja  pemerintah.  Prinsip  responsivitas  juga seharusnya sudah dilaksanakan dengan baik namun, karena keterbatasan anggaran membuat usulan dari masyarakat tidak dapat terserap sempurna. Prinsip efektifitas sudah dilaksanakan dengan baik karna  capaian  efektifitas  dana  Desa  mencapai  100%  realisasinya,  namun  berbeda  dengan  prinsip efisiensi yang dikatakan belum efisien karena masih ada realisasi belanja yang melebihi pendapatan dan harus ditutup dengan menggunakan silpa tahun sebelumnya.
Penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  pengelolaan  Dana  Desa  dan  tidak  membahas  mengenai sumber  dana  lain  dalam  APBDes  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  ini  kurang  dapat menginterpretasikan  pengelolaan  keuangan  Desa  secara  keseluruhan.  Beberapa  masalah  yang berhasil  ditemukan  dan  merupakan  keterbatasan  objek  penelitian  adalah  kurangnya  kapabilitas SDM perangkat Desa sehingga berpengaruh terhadap tidak optimalnya pengelolaan Dana Desa dari segi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), bagian  Sistem  Informasi  Desa  (SID),  dan  website  resmi  Desa.  Regulasi  pemerintah  yang  terus berubah  setiap  tahun  juga  membuat  pemerintah  Desa  harus  terus  menyesuaikan  aturan  yang berlaku  dan  prosedur  yang  berubah  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  keterbatasan  yang  disebutkan diatas, maka penulis dapat memberikan rekomendasi untuk:
1) Pemerintah  Kabupaten  Jepara  hendaknya  membuat  program  bimbingan  teknis  kepada  aparat Desa  secara  keseluruhan  terutama  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  Desa  dan menindaklanjuti  dengan  monitoring  secara  periodik  agar  kemampuan  SDM  perangkat  Desa lebih  meningkat  terutama  dalam  menggunakan  system  informasi  yang  terintegrasi  seperti
Siskeudes, SID dan website resmi Desa.
2) Pemerintah  Desa  Kelet  sudah  mengimplementasikan  tata  kelola  keuangan  khususnya  Dana Desa  dengan  baik,  walaupun  dalam  pelaksanaannya  terdapat  beberapa  kendala  dan  hambatan yang harus segera diatasi agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Untuk mengatasi tuntutan tentang  perubahan  pola  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka  Pemerintah  Desa  dibolehkan menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  Perangkat  Desa  setiap  tahun  secara berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminudin,  A.  (2019).  Implementation  of  Good  Village  Governance  in  Village  Development.
Journal of Public Administration and Local Governance , 3 (1), 1.
https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356 Basri,  Y.  M.,  Azlina,  N.,  &  Arfendi,  L.  Z.  (2021).  Financial  Management,  Organizational Commitment  and  Legislative  Role  on  the  Implementation  of  Good  Governance  at  Village Governments. The  Indonesian  Journal  of  Accounting  Research , 24 (01),  109–126. https://doi.org/10.33312/ijar.517
Duta. (2021). Berantas Korupsi sampai ke Desa . Media Indonesia.
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2506-berantas-korupsi-sampai-ke-desa Kemendes PDTT. (2018). Data dan Informasi Manfaat Dana Desa Di Provinsi Jawa Tengah . Munir,  D.  A.,  Mulyani,  S.,  Akbar,  B.,  &  Yoseph,  M.  (2020).  Effect  of  good  village  governance implementation  in  Indonesia. Utopia  y  Praxis  Latinoamericana , 25 (Extra2),  233–243. https://doi.org/10.5281/zenodo.3809357
Nurhakim,  I.,  &  Yudianto,  I.  (2018).  Implementation  of  Village  Fund  Management. Journal  of Accounting Auditing and Business , 1 (2), 39–55. https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18346
Setiawan,  A.  (2018).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Mewujudkan  Good  Governance.
Among Makarti , 11 (22), 23–36. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan . Alfabeta. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Alfabeta.
Utomo, K. S., Sudarmo, & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik , 13 (1), 50–66.
https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924