FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2022, Vol. 7 No. 1

## P E LA Y A N A N   P E M E R I N TA H   D E S A   P A D A   B I D A N G A D M I N I S TR A S I   K E P E N D U D U K A N   D I   K A N T O R   D E S A D U N GU N   K E C A M A TA N   TO N GA N   K A B U P A T E N P R O BO L I N G GO
1)Novi Sri Sandyawati, 2)Temu Ningsih Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “ Bayuangga “ Probolinggo Email : novisrisandyawati@yahoo.com

## Abstract
The  low  quality  of  public  service  delivery  in  Indonesia  is  well  understood  by  the  entire community. The government as the executor that provides public services for the rights of the community has not been able to provide services according to community expectations. This is shown through newspapers, many people complain about the public services provided by the  government.  This  happens  evenly  from  the  regional  level  to  the  village  level.  The provision  of  public  services  at  the  village  level  can  be  carried  out  well  if  the  village government implements government in a transparent manner. Public services will be carried out properly if the village government carries out government functions properly. The village head who has a wise attitude of course gives direction to the village apparatus to prioritize services so that the community gets good service. This research uses a descriptive approach and  qualitative  data  analysis  which  aims  to  reveal  the  service  delivery  of  the  Village Government in the field of Population Administration at the Dungun Village Office, Tongas District, Probolinggo Regency. a form when taking care of administration, but the community is only given a form without telling them how to fill it out. As for the process of taking care of community  administration,  you  can  handle  it  yourself,  but  there  are  still  problems  that become obstacles, for example it still takes a long time to issue a KK, e-KTP at the Dungun Village  Office,  Tongas  District,  Probolinggo  Regency.  The  village  party  also  has  not provided  information  regarding  the  provision  of  population  administration  services,  which makes  it  difficult for  the community  to  arrange  cover  letters  for  the  issuance  of  e-KTP  and KK.
Keywords : Service, Administration, and Village Government

## Abstrak
Rendahnya  mutu  pemberian  layanan  publik  di  Indonesia  hingga  sekarang  telah  menjadi sesuatu yang normal terjadi. Pemerintah sebagai pelaksana yang memberikan layanan publik untuk  hak  masyarakat  belum  bisa  memberikan  layanan  sesuai  harapan  masyarakat.    Hal  itu ditunjukkan  melalui  surat  kabar  banyak  masyarakat  yang  mengeluh  mengenai  palayanan public  yang  diberikan  pemerintah.  Hal  ini  terjadi  secara  merata  baik  dari  tingkat  daerah hingga  tingkat  desa.  Pemberian  layanan  publik  ditingkat  desa  bisa  terlaksana  dengan  baik bilamana  pemerintah  desa  melaksanakan  pemerintahan  secara  transparan.  Pelayanan  publik akan terlakasana dengan baik bila pemerintah desa menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik.  Kepala  desa  yang  memiliki  sikap  bijaksana  tentunya  memberikan  arahan  terhadap aparatur  desa  untuk  mengedepankan  pelayanan  agar  masyarakatnya  mendapat  pelayanan yang  baik.  Riset  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  serta  analisis  data  secara  kualitatif yang bertujuan mengungkap pemberian layanan Pemerintah Desa pada bidang  Administrasi Kependudukan  di  Kantor  Desa  Dungun  Kecamatan  Tongas  Kabupaten  Probolinggo.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Para pegawai administrasi kependudukan di Kantor Desa Dungun jarang menjelaskan kepada masyarakat terkait cara mengisi formulir bila mengurus administrasi  namun  masyarakat  hanya  diberikan  formulir  saja  tanpa  memberi  tahu  cara mengisinya.  Sedangkan  untuk  proses  mengurus  adminsitrasi  mansyarakat  dapat mengatasinya  sendiri,  namun  masih  ada  saja  permasalahan  yang  manjadi  kendala  misalnya masih  butuh  waktu  yang  panjang  dalam  menerbitkan  KK,  e-KTP  di  Kantor  Desa  Dungun Kecamatan  Tongas  Kabupaten  Probolinggo.  Pihak  dari  desa  juga  belum  menyediakan informasi-informasi  mengenai  pemberian  layanan  administrasi  kependudukan  yang menjadikan masyarakat kesulitan mengurus surat pengantar penerbitan e-KTP serta KK .
Kata Kunci : Pelayanan, Administrasi, dan Pemerintah Desa
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Berdasar pada UU Tahun 2014 Nomor. 6 mengenai Desa dijelaskan jika pemerintah desa mempunyai kewajiban memberi serta memperbaiki mutu layanan bagi masyarakat serta dalam  menjalankan  tugas,  aparatur  desa  wajib  mengelola  administrasi  pemerintahan  juga menjalankan  pemerintahan  secara  terbuka.  Pemerintah  desa  ialah  satuan  paling  kecil  dari struktur  pemerintah  daerah,  yang  mana  mempunyai  tugas  serta  wewenang  tertentu  seperti aturan UU Tahun 2014 Nomor. 6 terkait Desa juga aturan pemerintah Tahun 2014 Nomor. 43 mengenai  Pelaksanaan  UU  Tahun  2014  Nomor  6  mengenai  Desa.  Agar  bisa  menjalankan tugasnya, setiap desa diberikan prasarana yang bisa mendukung misalnya struktur organisasi yang mana tersusun aparat desa yang melaksanakan fungsi serta tugasnya sesuai bidang yang ada. Adanya struktur instansi desa tujuannya ialah suapaya bisa menjalankan fungsi instansi dalam  hal  pemberian  layanan  bagi  masyarakat  disetiap  desa  dengan  baik.  Misalnya  kaur pemerintahan memiliki tugas membantu Kepala Desa mengelola administrasi kependudukan, pertanahan,  serta  ketertiban  masyarakat  desa,  menyiapkan  rumusan  kebijakan  untuk menyusun aturan Desa. Kerja yang baik yang menjadi hasil pemerintah desa ketika memberi layanan  publik  untuk  masyarakatnya  sangat  ditentukan  oleh  daya  kerja  aparat  desa  dalam memahami serta menjalankan tugas juga peran aparatur desa.
Berdasarkan  UndangUndang  Tahun  2009  Nomor.  25  terkait  pelayanan  publik  telah dijelaskan bila pelayanan publik yaitu sejumlah kegiatan sebagai usaha memberikan layanan sesuai  aturan  perundangan,  untuk  seluruh  masyarakat,  barang,  jasa,  serta  layanan administratif  yang  diberikan  pelaksana  pelayanan  publik.  Diantara  yang  memperoleh perhatian  khusus  sampai  saat  ini  yaitu  permasalahan  terkait  kebijakan  otonomi  daerah.  Hal itu  menjadi  hak,  wewenang,  serta  kewajiban  daerah  otonom  dalam  ngurusi  secara  mandiri apa  yang  menjadi  urusan  pemerintah  serta  keperluan  masyarakatnya  sesuai  aturan perundangan  No  32  Tahun  2004.  Pelaksananan  pemerintahan  yang  baik  bisa  menekan sejumlah tindakan yang menyalahgunakan wewenang misalnya tindakan KKN. Pelaksanaan yang  sesuai  bisa  terlaksana  apabila  memiliki  dasar  partisipasi,  penegakan  hukum,  terbuka, tidak membedakan, respon yang baik, wawasan manju, akuntabilitas, efisien serta efektif juga professional  (Indrawati.  2017).  Layanan  publik  yang  baik  bisa  diberikan  pemerintah  desa bilamana dilaksanakan secara transparan. Bila pemerintah desa telah memberi layanan secara optimal fungsi pelayanan publik bisa didapatkan oleh masyarakat. Kepala desa yang bijakana tentunya  memberikan  instruksi  bagi  aparat  desanya  agar  mengedepankan  pelayanan  bagi
masyarakatnya.  Pemberian  layanan  public  yang  baik  menjadi  salah  satu  kewajiban  aparatur desa.
Kantor Desa Dungun merupakan instansi pemerintah desa yang terletak di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ialah salah satu penyelenggara pemberi layanan publik serta memiliki  fungsi  memberikan  layanan  untuk  masyarakat  saat  mengurusi  berbagai  hal  terkait administrasi  kependudukan.  Aparatur  desa  yang  bertugas  melaksanakan  pelayanan  publik secara  langsung  bersentuhan  dengan  masyarakat  harapannya  bisa  mengaplikasikan  prinsip good governance terutama transparansi.

## Good Governance
Good Governance berdasar pendapat Sedarmayanti (2003) ialah suatu sayarat utama untuk  menampung  aspirasi  warga. Good  governance melalui  pelaksanaan  pengelolaan  yang baik  serta tanggung  jawab  akan  selaras  dengan  demokrasi,  dengan  demikian  akan  terhindar kekelirian  menentukan  alokasi.  Sementara,  Sumanto  (2003)  mengartikannya  menjadi  cara, pelaksanaan  serta  SOP  bagi  aparat  desa  serta  warga  untuk  mengelola  sumber  daya  juga pemecahan masalah publik. Didalam konsep governance, pemerintah merupakan aktor akan tetapi bukan menjadi pihak yang mutlak mengeluarkan keputusan.

## Pelayanan Publik
Pandji  Santosa  (2008),  mengartikan  jika  “layanan  publik  ialah  jasa,  dari  Negara  ataupun swasta  sebagai  wakil  negara,  maupun  pihak  swasta  untuk  masyarakat,  secara  berbayar maupun gratis untuk memberi/memenuhi keperluan masyarakat”. Selaras dengan hal itu Roth (Istianto,  2011)  menjelaskan  jika  “layanan  publik  ialah  pelayanan  yang  sudah  disiapkan pemerintah  untuk  masyarakatnya.”  Merujuk  penjelasan  tersebut,  bisa  dikatakan  bila pelayanan publik ialah suatu agenda yang dilaksanakan pemerintah (disemua tingkatan) guna memenuhi hak masyarakatnya pada sektor pelayanan publik.

## Administrasi Kependudukan
Pada  pelaksanaan  urusan  Administrasi  Kependudukan  yang  memiliki  peran  penting serta  yang  memiliki  kewajiban  melaksanakan  urusan  Administrasi  Kependudukan  ialah Pemerintah. Peran pemerintah ialah memberikan kepastian jika interplay kepentingan pribadi untuk tiap individu dapat dilaksanakan secara bebas serta terbuka.

## Pemerintah Desa
Desa  memerlukan  membutuhkan  pimpinan  yang  disebut  kepala  desa  yang  diberi amanah  mengurusi  jalannya  pemerintahan  ditingkat  desa  serta  sebagai  perantara  dalam mengurusi  keperluan  masyarakatnya.  Nurcholis  (Arenawati)  berpendapat  bahwasannya pemerintah desa ialah unsur pelaksana pemerintahan di tingkat desa yang tesusun dari kepala desa serta perangkatnya, adapun tugas pokok pemerintah desa yakni:
a. Menjalankan urusan desa, pemerintahan, pembangunan serta membina masyarakatnya b. Melaksanakan tugas dari negara, provinsi, serta kabupaten.
Pemerintahah desa dibawah pimpinan kepala desa, serta didukung sekretaris desa juga apatar desa.  Aparat  desa  tersusun  atas  kaur,  yakni  yang  melaksanakan  urusan  serta  kepala  dusun. Kaur  mendukung/membantu  sekretaris  menyiapkan  serta  mengelola  data  informasi  serta memberi layanan untuk warganya.
Suryadi.  B  (Arenawati,  2014)  berpendapat  Perangkat  Desa  yang  posisinya  menjadi  bagian kepengurusan yang membantu Kepala Desa terbagi menjadi:
a. Sekretaris Desa
b. Pelaksana wilayah dengan jumlah tertentu
c. Pelaksanaan teknis, terdiri dari 3 (tiga) seksi

## 2. METODE
Metode  riset  yang  dipakai  ialah  metode  deskriptif  serta  dianalisis  secara  kualitatif. Sumber  informasi  pada  riset  ini  yakni:1)  Kepala  Desa,  2)  Staff  Pegawai  ,  3)  Masyarakat Desa.  Teknik  untuk  mengumpulkan  data  dalam  riset  ini  memakai  cara  trianglasi  dimana peneliti memakai cara untuk mengumpulkan data yang beragam guna memperoleh data dari sumber  yang  tetap.  Adapun  teknik  yang  dipakai  yakni  wawancara,  dokumentasi,  serta observasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

## 3. HASIL
Agar  bisa  membei  pelayanan  sesuai  harapan  pelaksana  pembeli  pelayanan  mesti  bisa memenuhi  sejumlah  asas  saat  memberikan  layanan.  Adapun  sejumlah  asas  pelayanan  itu  (Ratminto: 2005) ialah :
a) Terbuka, yaitu mudah didapatkan semua pihak yang membutuhkan, disiapkan secara maksimal dan mudah di pahami.
b) Akuntabilitas, yaitu bisabertanggung jawab sesuai aturan perundangan.
c) Kondisional,  berarti  dapat  menyesuaikan  keadaan  pemberi  serta  penerima  layanan  serta  selalu memegang prinsip yang efisien efektif.
d) Partisipatif,  berarti  mengikutsertakan  masyarakat  ketika  memberikan  layanan  publik  serta memperhatikan aspirasi, keutuhan, juga kebutuhan masyarakat.
e) Kesetaraan  Hak,  bermakna  bebas  diskriminasi  artinya  tanpa  menbeda-bedakan  agama,  ras,  suku, kelompok, jenis kelamin, serta keadaan ekonomi.
f) Kesetaraan  Hak  serta  Kewajiban,  berarti  yang  memberikan  serta  menerima  layan  publik  mesti memenuhi hak serta kewajiban semua pihak harus memenuhi hak serta kewajiban seluruh pihak.

## 4. PEMBAHASAN
Dari hasil wawancara bersama pihak desa maka penulis memperoleh sejumlah data yang bisa dipakai menjadi sumber data potensial yang bisa dipakai guna menjawab riset ini. Berdasar hasil  wawancara  kelengkapan  berbagai  syarat  dipandang  masyarakat  kurang  mengetahui informasi  yang  berhubungan  dengan  sejumlah  syarat  untuk  melakukan  pengurusan administrasi penduduk di Kantor Desa Dungun  Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Proses  dalam  kepengurusan  KK  dan  eKTP  masih  ada  pemungutan  dana  yang  berdampak terhadap menurunnya keinginan warga untuk mengurus pembaharuan KK baru, serta terdapat banyak warga yang tidak mengurus KK serta e-KTP sebab tidak memiliki dana. Waktu yang dibutuhkan setiap mengurus surat pengantar pembuatan KK serta e-KTP tidak tepat waktu.

## 5. SIMPULAN
Berlandaskan  pada  temuan  riset  serta  pembahasan,  bisa  disimpulkan  jika  pelayanan Pemerintah  Desa  dibidang  Administrasi  penduduk  di  Kantor  Desa  Dungun  Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo belumlah optimal. Itu disebabkan sejumlah persoalan yakni: tidak  ada  transparansi  selama  pelayanan  administrasi  penduduk  di  Kantor  Desa  Dungun Kecamatan  Tongas.  Hal  itu  disebabkan  SOP  untuk  mengurus  surat  pengantar  KK  serta  e- KTP, cara mengisi formulir semestinya dikerjakan warga bukan aparat desa.
Sedangkan tahapan dalam mengurusnya masyarakat merasa telah sangat jelas, namun tahapan  akhir  masih  ada  permasalahan,  misalnya  butuh  waktu  lama  untuk  mengurus  surat pengantar  KK  serta  e-KTP  di  Kantor  Desa  Dungun  Kecamatan  Tongas  Kabupaten Probolinggo.
Pihak  dari  desa  belum  menyediakan  informasi-informasi  mengenai  pelaksanaan pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  menyusahkan  masyarakat  saat  mengurus  surat pengantar pembuatan e-KTP dan KK.

## Tulis judul Artikel

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arenawati. 2014. Administrasi Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu Danim, Sudarwan. 2002. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : UGM Press Dwiyanto, A. 2006. Pembaharuan Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press Istianto,  B.  2011. Pengelolaan  Pemerintahan  dari  Perspektif  Pelayanan  Publik. Jakarta  : Mitra Wacana Media
Juliantara,  D.  2005. Perbaikan  Kapabilitas  Pemerintah  Daerah  pada  Pelayanan  Publik.
Yogyakarta : Pembaruan Mahsun, M. 2006. Mengukur Kinerja Bidang Publik. Yogyakarta : BPFE Moenir, A.S. 2002. Pengelolaan Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara Moleong, L. J. 2007. Metodologi Riset Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya Raba, M. 2006. Akuntabilitas (Konsep serta Penerapan) . Malang : UMM Press Rakhmat, J. 2004. Metode Riset Komunikasi di Lengkapi Contoh Analistik Statistik. Bandung : PT Rosdakarya
Santosa, P. 2008. Administrasi Publik, Teori & Aplikasi Good governance. Bandung : Refika Aditama
Sedarmayanti. 2003. Good governance dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien. Bandung : Mandar Maju
Sembiring, M.2012. Budaya & Kinerja Organisasi. Bandung : Fokusmedia Sugiyono. 2012. Memahami Riset Kualitatif. Bandung : Alfabeta Sugiyono.  2007. Metode  Riset  Pendidikan  Kualitatif  Kuantitatif  dan  R&D. Bandung  : Alfabeta
Sumarto, H. Sj. 2003. Inovasi, Partisipasi serta Good Governance. Bandung  :Yayasan Obor Indonesia
Suyanto,  B.  2005. Metode  Riset  Sosial  :  Berbagai  Alternatif  Pendekatan. Jakarta :  Prenada Media
Tangkilisan, H. N. S.2005. Pengelolaan Publik. Jakarta :  Grasindo Wasisto, S., & Irawan Tahir. 2007. Prospek Pembangunan Desa. Bandung : Fokusmedia Widjaja. 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta : Raja Grafindo Persada