## Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tambakserang dengan Framework Laravel
Rosad Andi Pratama 1,* , Azhar Basir 2 , Abdul Jamil 3
1 Sains dan Teknologi, Teknik Informatika, STMIK MPB, Brebes, Indonesia Email: 1,* andiroasad22@stmikmpb.ac.id 2 azharbs@stmikmpb.ac.id, 3 ajamile@stmikmpb.ac.id
Abstrak− Teknologi dimanfaatkan di setiap bidang tidak terkecuali di pemerintahan, dalam mewujudkan tata kelola  yang  baik  pemerintahan  memanfaatkan  teknologi  dalam  pengolahan  data  atau  hanya  media  informasi seperti menampilkan program kerja dan kegiatan pemerintahan, sementara pemanfaatan teknologi dalam proses pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kantor  Desa  Tambakserang  masih  manual  menggunakan  buku  dan Microsoft  Excel ,  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  penelitian  bertujuan  membangun  sistem  informasi  pengelolaan pajak  bumi  dan  bangunan  berbasis website dengan  memanfaatkan framework  laravel yang  memiliki  sintak ekspresif dan elegan ,  serta  dirancang  khusus  untuk  memudahkan  dan  mempercepat  proses web  development , framework ini juga sudah menggunakan model MVC ( model view controller ) dan memiliki lisensi open source . Metode penelitian yang digunakan yaitu metode research and development Model 4D (define, design, develop, disseminate),  yang  meliputi  tahap  definisi  untuk  analisis  masalah  dalam  proses  pengelolaan  pajak  bumi  dan bangunan,  selanjutnya  tahap  perancangan  yaitu  merencanakan  sistem  informasi  yang  akan  dibuat  dengan membuat  desain  sistem,  tahap  berikutnya  pengembangan  dengan  mengimplementasikan  desain  sistem  dan melakukan  validasi  ahli  kemudian  dilakukan  uji  coba  fungsionalitas,  terakhir  tahap  penyebarluasan  yaitu memberikan evaluasi dari hasil validasi, dan uji coba fungsionalitas. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi pajak  bumi  dan  bangunan  yang  bisa  menjadi  alat  bantu  dalam  pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Desa Tambakserang,  dengan  hasil  validasi  ahli  yang  mencapai  skor  86%,  dan  uji  coba  fungsionalitas  dengan  3 responden yang hasilnya mencapai 84% sehingga bisa dikatakan bahwa sistem ini sudah layak digunakan.
Kata  Kunci: PBB,  Web  Development,    Model,  View,  Controller,  Lisensi,  Open  Source,  Research  and Development, Framework, Define, Design, Develop, Disseminate, Laravel, Ekspresif, Elegan.
Abstract− Technology  is  utilized  in  every  field,  including  government.  To  establish  effective  governance, technology is harnessed  for data processing and as a  means of information dissemination, such as showcasing government programs and activities. However, in the management of land and building taxes at the Tambakserang Village Office, the utilization of technology remains manual, involving the use of physical books and Microsoft Excel.  To  address  this  issue,  the  research  aims  to  construct  a  web-based  land  and  building  tax  management information system using the Laravel framework. Laravel is known for its expressive and elegant syntax and is specifically designed to simplify and expedite web development processes. Furthermore, it utilizes the Model- View-Controller  (MVC)  architectural  pattern  and  is  open-source.  The  research  employs  the  research  and development method, Model 4D (Define, Design, Develop, Disseminate). It encompasses the definition phase, which analyzes the problems in land and building tax management, followed by the design phase that plans the information system by creating a system design. Subsequently, the development phase involves implementing the system design and conducting expert validation, followed by functional testing. Finally, the dissemination phase entails providing an evaluation based on the validation results and functional testing. This research yields a land and building tax information system that serves as a tool for managing land and building taxes in Tambakserang Village. The system achieved an expert validation score of 86% and a functional testing score of 84%, indicating its suitability for use.
Keywords :  PBB,  Web  Development,  Model,  View,  Controller,  Open  Source,  Research  and  Development, Framework, Define, Design, Develop, Disseminate, Laravel, Expressive, Elegant.

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi dimanfaatkan di setiap bidang tidak terkecuali di pemerintahan, dalam mewujudkan tata kelola yang  baik  pemerintah  memanfaatkan  teknologi  dalam  pengolahan  data  atau  hanya  media  informasi  seperti menampilkan  program  kerja  dan  kegiatan  pemerintahan,  apalagi  setelah  instruksi  presiden  no  3  tahun  2003 tentang  kebijakan  dan  strategi  nasional  pengembangan e-government ,  tentunya  ini  menjadi  angin  segar  untuk penerapan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  di  bidang  pemerintahan.  Saat  ini  banyak  instansi  pusat  dan pemerintah  daerah  otonom  yang  aktif  mengembangkan  pelayanan  publik  melalui  jaringan  komunikasi  dalam bentuk website, dengan muatan informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat staf, informasi wisata,  pendidikan.  dan  sebagainya  [1].  Dalam  pemanfaatan  teknologi  pemerintah  juga  menerapkan  di  bidang pajak diantarnya website www.pajak.go.id sebagai tempat pengaduan pelayanan pajak, dan aplikasi e-samsat yang digunakan untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan.
Perpajakan  merupakan  salah  satu  perolehan  kas  negara  dan  sumber  pembiayaan  pembangunan,  yang merupakan  pendapatan  negara  dan  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  dan  pelayanan  [2].  Pajak  yang dipungut Perbendaharaan antara lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Undang-undang Nomor 12  Tahun  1985  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1994,  pajak  bumi  dan bangunan  merupakan kontribusi  wajib kepada kas  negara  atas dasar  kepemilikan, penguasaan dan  penikmatan atas tanah dan rumah. Pajak bumi adalah pajak atas permukaan (tanah) dan pajak konstruksi adalah pajak atas pekerjaan teknis yang ditanam atau melekat pada tanah [3]. Salah satu tugas dan kewajiban desa adalah memungut pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1994.  Pemerintah  daerah  melalui  Departemen  Pajak  Daerah  menerbitkan  Surat Pemberitahuan  Hutang  Pajak  ( SPPT )  beserta  Daftar  Departemen  Pajak  (DHKP)  yang  didistribusikan  ke kecamatan-kecamatan dan kemudian didistribusikan ke setiap desa untuk dipungut pajak [4]. Namun mekanisme pemungutan pajak bangunan dan bangunan secara rinci tidak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 sehingga setiap  pemerintah  daerah  mempunyai  tata  cara  pemungutan  pajaknya  masing-masing  dan  Kantor  Desa Tambakserang untuk pemungutan PBB juga mempunyai peraturan tersendiri yang ditetapkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Kantor  Desa  Tambakserang  merupakan  pusat  pelayanan  pemerintahan,  di  desa  Tambakserang  yang terletak di Caringin, Cisagu, Desa Tambakserang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Yang sekarang di pimpin oleh Bapak Usep Asikin, S.Sos sebagai Kepala Desa. Pajak bumi dan bangunan di Desa Tambakserang dikelola oleh pemerintah desa dengan membentuk kelompok kerja ( pokja ) yang bertugas melaksanakan penarikan pajak, menurut hasil wawancara dengan perangkat Desa Tambakserang kegiatan administrasi yang sangat menyita waktu dan menjadi tugas yang berat adalah penarikan PBB hal ini karena penarikan pajak dan pencatatan terjadi dua kali menggunakan microsoft excel dan manual, belum lagi dalam proses pelaporan masih terjadi kekeliruanan, jika diuraikan proses mengolah data wajib pajak dimulai dari pembentukan tim pemungutan pajak yang terdiri dari pokja dan  koordinator pokja (ketua)  biasanya  diangkat  dari  perangkat  desa,  pemerintah  desa  menerima salinan Data Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP ) yang berupa file microsoft excel dari kecamatan serta lembaran Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ( SPPT ), kemudian koordinator pajak membagi setiap pokja data wajib pajak yang harus ditagih, secara berkala mereka menyetor hasil penagihan ke koordinator pajak, dan terakhir disetorkan ke bank daerah yang sudah ditunjuk, dalam prosesnya seringkali terjadi salah penyetoran, mulai dari salah data, salah nominal, dan jumlah uang yang disetorkan tidak sesuai dengan hasil penagihan.
Masalah yang terjadi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di atas membutuhkan sebuah solusi, hal ini bisa dibantu dengan sebuah sistem pengelolaan pajak. Seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh pratama dkk  [5]  tentang  sistem  informasi  monitoring  pajak  bumi  bangunan  di  Desa  Klangenan  Kecamatan  Klangenan Kabupaten  Cirebon  menghasilkan  suatu  sistem  informasi  monitoring  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  dapat memudahkan kolektor, koordinator, Kepala Desa dan khususnya pemerintah desa untuk mengelola pemungutan pajak.  Sistem  seperti  ini  juga  tentunya  bisa  membantu  pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kantor  Desa Tambakserang,  maka  penulis  mengangkat  sebuah  judul  penelitian  Pemanfaatan Framework  Laravel Untuk Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kantor Desa Tambakserang,  hasil dari  penelitian  ini  adalah  sistem  informasi  berbasis  website  yang  mengelola  pajak  bumi  dan  bangunan,  di dalamnya  mengelola  data SPPT ,  menerima  pembayaran PBB ,  melakukan  pelaporan  hasil  penarikan pokja , monitoring hasil kerja pokja oleh koordinator dan kepala desa, juga admin  yang  membuatkan akun pokja , dan informasi terkait pajak bumi dan bangunan di desa Tambakserang yang nantinya sistem ini di simpan di hosting agar bisa di akses secara online .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang di gunakan adalah metode R & D (penelitian dan pengembangan) metode penelitian dan pengembangan adalah proses atau tahapan pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada dan dapat dipertanggung jawabkan [6]. Menurut Setyosari [7] metode penelitian dan pengembangan adalah
metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  membuat  produk  tertentu  dan  menguji  keefektifan  produk  tersebut berikut tahapan dari metode R & D menurut Mulyatiningsih [8] yang di tunjukan pada gambar 1.
Gambar 1. Tahapan penelitian
a. Pendefinisian
Pada pendefinisian, peneliti mengkonfirmasi dan menentukan persyaratan pengembangan atau melakukan analisis  kebutuhan  untuk  pembangunan  sistem  informasi  pajak  bumi  dan  bangunan.  Peneliti menggunakan tiga tahap dari fase pendefinisian:
1. Analisis Masalah dan Tijauan Pustaka
Peneliti  menganalisis  masalah  yang  sering  terjadi  dalam  proses  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan,  juga  mencari  referensi  keilmuan  untuk  menujang  pengetahuan  dalam    pembangunan sistem informasi pajak bumi dan bangunan.
2. Pengumpulan Data
Setelah menganalisis masalah dan tujuan penelitian, langkah selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting karena semakin banyak atau lengkap data yang terkumpul, maka hasil penelitian akan lebih maksimal. Berikut adalah cara pengumpulan data  yang dilakukan  yaitu  studi pustaka,  tahap ini peneliti  mengumpulkan informasi dari berbagai sumber  literatur  seperti  buku,  jurnal,  dan  lain  sebagainya  sebagai  referensi  dalam  penelitian. Informasi  ini  berkaitan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dan  teori-teori  yang relevan.  Selanjutnya  wawancara  untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih  mendalam  dan  rinci dengan bertanya langsung kepada petugas pemungutan PBB atau perangkat desa terkait. Pertanyaan wawancara  disusun  untuk  menggali  proses  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  serta mengidentifikasi kendala yang dialami.
3. Observasi
Observasi  dilakukan  untuk  mengumpulkan  informasi  dari  proses  pengelolaan  pajak  bumi  dan bangunan yang telah berjalan. Hal ini mencakup penerimaan data wajib pajak dari kecamatan hingga proses pelaporan.
Langkah-langkah  tersebut  di  lakukan  untuk  dapat  mengumpulkan  data  secara  komprehensif  dan menghasilkan  informasi  yang  relevan  untuk  penelitian.  Hal  ini  akan  membantu  dalam  memahami permasalahan yang ada dan mencari solusi yang sesuai untuk pembangunan sistem informasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kantor Desa Tambakserang.
b. Perancangan
Tahapan perancangan dibagi menjadi empat kegiatan, yaitu: Membangun kriteria yang direferensikan tes, pemilihan media, pemilihan format, desain awal [8]. kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:
1. Menyusun gambaran sistem informasi yang dibutuhkan dengan mengacu pada kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Desa Tambakserang yang sudah berjalan.
2. Menentukan jenis sistem informasi yang akan dibangun.
3. Menggambarkan sistem dengan memanfaatkan beberapa diagram UML diantarnya use case diagram, activity diagram, class diagram.
c. Pengembangan
Tahap pengembangan dari penelitian ini adalah implementasi desain, yaitu pembuatan sistem informasi atau  pengkodean  berdasarkan  proses  yang  sebelumnya  telah  dirancang  dalam  bentuk  diagram. Selanjutnya, terdapat tahap expert appraisal , dimana sistem yang telah dibuat divalidasi oleh seorang ahli dan dilakukan penilaian  kelayakan produk. Tahap validasi  ini  mengacu pada  metode black box testing dengan memberikan kuisioner kepada responden yang diharapkan mengisi setelah melakukan pengecekan sistem.  Kuisioner  berisi  menu  sistem  yang  diuji  serta  hasil  yang  diharapkan,  kemudian  responden memberikan catatan sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka.
Selanjutnya, dilakukan proses uji coba sistem pada sasaran objek yang sesungguhnya. Dalam proses ini, sistem diuji coba oleh petugas pajak bumi dan bangunan, kemudian diberikan kuisioner untuk diisi sebagai tolak ukur perhitungan kelayakan sistem yang digunakan.
Hasil dari kuisioner berupa data kuantitatif yang selanjutnya disajikan dalam bentuk persentase dengan menggunakan  skala  Likert  sebagai  alat  pengukuran.  Berikut  tabel  penilaian  data  kuantitatif  menurut Mulyatiningsih [9] yang digunakan untuk menganalisis hasil kuesioner yang telah diisi responden:
Tabel  1. Skor penilaian data kuantitatif No Data kualitatif Skor 1 Sangat Baik 5 2 Baik 4 3 Cukup 3 4 Kurang 2 5 Sangat Kurang 1
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  skala  respon  dari  satu  hingga  lima  untuk  menggambarkan  tingkat kesetujuan  responden,  dari  yang  sangat  setuju  hingga  sangat  tidak  setuju.  Skala  ini  mencakup  posisi sangat positif hingga sangat negatif. Pengukuran skala ini menggunakan interval , sehingga data interval dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban dari setiap responden.
Rumus untuk menghitung nilai rata-rata jawaban responden adalah dengan menjumlahkan semua nilai persentase jawaban dari setiap responden, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah total responden. Berikut merupakan rumus untuk menghitung nilai persentase jawaban responden:
𝑃 = 𝑓 𝑁 𝑥 100
(1)
Keterangan :
P = Angka persentase atau skor penilaian f  = skor responden N = skor maksimal
Berdasarkan rumus di atas, persentase jawaban dapat dihitung dengan menjumlahkan skor dari jawaban responden  dan  membaginya  dengan  skor  maksimal  pertanyaan  yang  diberikan  kepada  responden. Selanjutnya, hasil pembagian tersebut dikalikan dengan 100% untuk menghasilkan skor rata-rata. Skor rata-rata ini akan menjadi acuan untuk menentukan kelayakan aplikasi yang telah dikembangkan. Berikut adalah tabel skala kelayakan yang digunakan menurut Ridwan [9].
Tabel  2. Tabel kelayakan aplikasi No Skor Persentase Interpretasi 1 80% - 100% Sangat Layak 2 60% - 79% Layak 3 40% - 59% Cukup Layak 4 21% - 39% Kurang Layak 5 0% - 20% Sangat Kurang Layak
Aplikasi akan di anggap layak berdasarkan tabel 2 jika nilai skor persentase 60%-79%.
d. Penyebarluasan
Pada tahap ini dilakukan validation testing atau evaluasi setelah tahap validasi dan penerapan sistem pada sasaran sebenarnya, selanjutnya packaging , dan diffusion and adoption diproses ini peneliti menyimpan sistemnya di hosting supaya sistem dapat diakses oleh petugas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pendefinisian
Pendefinisian  merupakan  tahapan  pertama  dalam  penelitian  ini.  Pada  tahap  ini,  peneliti  melakukan  analisis masalah,  tinjauan  pustaka,  pengumpulan  data,  dan  observasi.  Hasil  dari  tahap  ini  menyimpulkan  bahwa pemanfaatan teknologi di Kantor Desa Tambakserang masih sangat minim, terutama dalam proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Hal ini terlihat dari proses penerimaan pajak bumi dan bangunan serta pencatatan yang masih dilakukan secara manual, sehingga peneliti mengusulkan pembangunan sistem informasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kantor Desa Tambakserang berbasis website, dengan memanfaatkan framework laravel, pembahasan selanjutnya dari penelitian ini yaitu perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan.

## 3.2 Perancangan
Tahap perancangan di bagi menjadi tiga yaitu:
a. Menyusun Gambaran sistem
Dalam tahap Perancangan, peneliti menggambarkan sistem yang diperlukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Ini digambarkan melalui diagram flowchart yang mengilustrasikan langkah-langkah ketika petugas  menerima  pembayaran  dan  menginputkan SPPT yang  harus  dibayarkan.  Setelah  itu,  sistem memproses  penerimaan  pembayaran  dengan  mengklik  tombol  'terima  bayar'.  Kemudian,  dana  tersebut dapat disetor oleh petugas ke koordinator yang selanjutnya menyetorkannya ke bank. Proses ini membantu memperjelas alur kerja secara visual dan memastikan efisiensi dalam pengelolaan pajak berikut gambar diagram flowchatnya.:
Gambar 2 . Gambaran sistem informasi pengelolaan  pajak bumi dan bangunan
b. Menentukan jenis sistem
Menurut hasil wawancara dengan petugas PBB pada tanggal 13 Februari 2023, sistem yang diharapkan adalah sistem yang tidak menghabiskan penyimpanan internal perangkat . Dalam proses penerimaan pajak bumi  dan  bangunan,  mereka  menginginkan  kemudahan  dalam  pelaporan  dengan  menggunakan  laptop atau  PC,  serta  kemudahan  dalam  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  dapat  dilakukan  melalui handphone. Oleh karena itu, sistem informasi yang dibutuhkan harus dapat digunakan di kedua perangkat tersebut. Sebagai solusi, peneliti memilih untuk membangun sistem informasi berbasis website agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut
c. Membuat desain sistem
Pembuatan desain sistem  dengan  memanfaatkan beberapa diagram UML berikut penjelasan dari setiap gambar diagram UML yang digunakan:
1. Use case diagram
Diagram  use  case  sistem  informasi  pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  merupakan  gambar diagram  yang  menggambarkan  apa  saja  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  sistem  dari  sudut  pandang pengamatan luar [10] diagramnya di tunjukan pada gambar 3 yang terdiri dari tiga user , yaitu admin, pokja dan pimpinan, yang mana admin dapat masuk, monitoring, monitoring all, terima pembayaran, CRUD ( create, read, update, delete) fitur yang dapat di lakukan user lainnya dapat di lihat di gambar use case berikut:
Gambar 3. Use case diagram sistem informasi pajak bumi dan Bangunan
Terdapat  tiga  tipe  user  dari  gambar  3  yaitu pokja ,  admin,  dan  pimpinan. pokja adalah user yang bertugas melakukan pemrosesan penerimaan pembayaran, akses data SPPT , pelaporan, monitoring dan pengaturan profil, selanjutnya admin adalah user yang mengelola sistem secara keseluruhan dari mulai  manajemen user ,  pengaturan  sistem,  analisis  dan  pelaporan  karena  admin  juga  koordinator pokja . Pimpinan  memiliki peran khusus  untuk  mengawasi  kinerja dari semua proses dan user lain yaitu memonitoring semua petugas.
2. Activity diagram
Gambar  diagram  alur  aktivitas  dari  setiap user di  gambarkan  menggunakan  diagram  aktivitas, diagram aktivitas  merupakan diagram  yang  menggambarkan  aktivitas dari sistem bukan  aksi  yang bisa  dilakukan  aktor  pada  sistem  [11].  Aktivitas  sistem  informasi  pengelolaan  pajak  bumi  dan bangunan diantaranya sistem menampilkan data SPPT , menampilkan menu ubah, hapus, dan tambah data SPPT, sistem juga akan memvalidasi ketika terjadi ubah data dan tambah data yang kemudian di tambahkan ke  database. adapun aktivitas yang di gambarkan yaitu aktifitas dari user sistem dan database , berikut gambar diagram aktivitasnya:
Pokja
Gambar 4. Activity diagram pokja CRUD data SPPT
3. Sequence diagram
Diagram urutan ( sequence diagram ) dalam penelitian ini memiliki peran penting dalam menjelaskan secara rinci bagaimana berbagai objek dalam sistem informasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan berinteraksi satu sama lain. Ini mencakup berbagai jenis interaksi yang terjadi, termasuk komunikasi antara tim pokja dengan  sistem, serta bagaimana sistem berkomunikasi dengan basis data. Tujuan utama dari penggunaan diagram ini adalah untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih jelas dan mudah dipahami, sehingga mempermudah pemahaman tentang bagaimana berbagai komponen dalam sistem saling berhubungan. Sebagai contoh, gambaran diagram urutan dari sistem informasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan mencakup fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) data SPPT . Dalam contoh ini, tim pokja berinteraksi dengan sistem dengan melakukan berbagai tindakan, seperti menambahkan data SPPT baru, menghapus data SPPT yang ada, melakukan perubahan data, dan  melihat  detail  data SPPT .  Selanjutnya,  sistem  akan  memvalidasi  data  yang  ditambahkan  atau diubah oleh tim pokja , dan jika diperlukan, melakukan penghapusan data yang diminta oleh pokja . Dengan demikian, diagram urutan ini membantu memvisualisasikan dengan jelas langkah-langkah interaksi  antara  berbagai  komponen  dalam  sistem,  memudahkan  dalam  memahami  bagaimana mereka saling berhubungan berikut diagram sequence CRUD data SPPT .
Gambar 5. Diagram sequence CRUD data SPPT
4. Class diagram Class diagram merupakan diagram yang menampilkan hubungan dari beberapa tabel yang ada pada database dengan  tabel  yang  akan  di  gunakan  pada  sistem  [12]  berikut  class  diagram  sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang memiliki tiga tabel yaitu tabel SPPT , tabel user , tabel desa, yang mana hubungan antara tabel user dengan tabel SPPT one to many diamana satu user dapat memiliki banyak SPPT , sedangkan hubungan dari SPPT ke tabel desa one to one satu SPPT hanya memili satu desa berikut gambar dari diagramnya:
Gambar 6. Class diagram sistem informasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan

## 3.3 Pengembangan
Tahap pengembangan dilakukan implementasi desain, penilaian ahli, dan pengujian berikut penjelasannya:
a. Implementasi desain
Tahap implementasi desain yaitu tahap pembuatan sistem atau pengkodingan di proses inilah pemanfaatan Laravel dalam pembanguan sistem informasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan di gunakan, dimana Laravel merupakan  framework PHP yang  memiliki  sintak  yang ekspresif dan elegan ,  serta  dirancang khusus  untuk  memudahkan  dan  mempercepat  proses web  development [13] . Berikut  beberapa  hasil pengkodingan sistem informasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan:
1. Pengkodingan  tampilan  dashboard  sistem  informasi  pengelolaan  pajak  bumi  dan  Bangunan  yang menampilkan  data  rekapitulasi  hasil  dari  penarikan  pajak  bumi  dan  bangunan  oleh pokja dan kordinator. Berikut hasil tampilannya:
Gambar 7. Laman dashboard
2. Pengkodingan  tampilan SPPT sistem  informasi  pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  yang menampilkan data SPPT, dari SPPT terhutang, lunas, dan setor. Selain itu juga di laman ini dapat melakukan CRUD ( create, read, update, and delete ) data SPPT , berikut hasil tampilannya:
Gambar 8. Laman SPPT
3. Pengkodingan  tampilan  laporan  sistem  informasi  pengelolaan  pajak  bumi  dan  Bangunan  yang menampilkan fitur input rentang waktu pelaporan, dan dapat mengunduh laporan tersetor, terhutang, dan lunas, berikut hasil tampilannya:
Gambar 9. Laman laporan
b. Penilaian ahli
Penilaian  ahli  dilakukan  dengan  menguji  aplikasi  oleh  seorang  ahli,  menggunakan  metode black  box testing yang kemudian di hitung kelayakan dengan menggunakan metode skala likert. B erdasarkan hasil dari penilaian ahli dengan 59 fitur yang di uji dan skor maksimal 265, skor yang di peroleh 229, dan nilai rata rata 4.3, sehingga menghasilkan:
𝑃 = 𝑓 𝑁 𝑥 100
𝑃 = 229 265 𝑥 100
𝑃 = 0.86 𝑥 100

## 𝑃 = 86%
Jadi  hasil  dari  penilaian  ahli  sebesar  86%  sehingga  sistem  di  katakan  sangat  layak  berdasarkan  tabel kelayakan tabel 2.
c. Pengujian pengembangan
Pengujian pengembangan dilakukan dengan uji coba oleh petugas pajak bumi dan bangunan di Kantor Desa Tambakserang dengan tiga orang petugas, berikut tabel hasil dari uji coba:
Tabel  3. Uji coba
No Responden Jumlah Skor Skor Maksimal Persentase Keterangan 1 R01 234 270 86% Sangat Layak 2 R02 223 270 82% Sangat Layak 3 R03 227 270 84% Sangat Layak Rata rata 228 270 84% Sangat Layak
Hasil dari uji coba kepada tiga responden menghasilkan rata-rata persentase sebesar 84% sehingga sistem dianggap sangat layak menurut tabel kelayakan tabel 2.

## 3.4 Penyebarluasan
Untuk melakukan penyebarluasan, tahap ini melibatkan evaluasi hasil dari validasi dan uji coba yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa poin evaluasi yang perlu dipertimbangkan:
a. Sistem  belum  disesuaikan  dengan  peraturan  perpajakan  khususnya  pajak  bumi  dan  bangunan  secara keseluruhan karena sistem ini berfungsi hanya  sebagai pencatatan, dan alat bantu petugas pajak dalam pelaporan  saja,  bahkan  bukti  pembayaran  yang  di download tidak  bisa  di  jadikan  sebagai,  bukti pembayaran yang sah.
b. Pada  sistem  ini  wajib  pajak  tidak  bisa  melakukan  pembayaran  secara online ,  karena  sistem  ini  hanya pencatatan penerimaan pajak, mungkin kedepanya bisa di kembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur tersebut
c. Sistem  ini  belum  terintegrasi  dengan  sistem  lain  seperti  properti,  kependudukan,  dan  lainnya  mungkin mungkin  dengan  terintegrasi  dengan  sistem  lain    beberapa  proses  bisa  lebih  mudah  seperti    untuk memastikan data yang konsisten dan akurat.
Setelah  proses  evaluasi  selesai,  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan packaging ,  serta diffusion  and adoption . Untuk itu, sistem informasi disimpan di hosting agar dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh para petugas pajak bumi dan bangunan di Kantor Desa Tambakserang.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan dapat di simpulkan bahwa sistem informasi pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  berbasis website berhasil  di  buat  dengan  memanfaatkan framework Laravel dan menggunakan metode penelitian R & D dengan hasil validasi ahli mendapat nilai sebesar 86% dan uji coba kepada tiga petugas pajak bumi dan bangunan di Kantor Desa Tambakserang dengan hasil rata rata nilai 84%, sehingga sistem informasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang di buat sudah memenuhi usability dan  layak  di  gunakan  untuk  membantu  proses  pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kantor  Desa Tambakserang.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

## REFERENCES
[1] N.  Yohana  and  T.  P.  Yazid,  “Pemanfaatan  Website  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  Dalam  Mewujudkan Good Governance,” J. Masy. Telemat. dan Inf. , vol. 5, no. 2, pp. 153–168, 2014.
[2] H.  Pratiwi,  M.  Muhaimin,  and  W.  O.  Rayyani,  “Kontribusi  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Pbb)  Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah,” Amnesty J. Ris. Perpajak. , vol. 3, no. 1, pp. 24–30, 2021, doi: 10.26618/jrp.v3i1.3402.
[3] F. S. M. Latowa, M. R. A. Kaluku, and A. Lahinta, “Sistem Informasi Monitoring Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan  Berbasis  Web,” Jambura  J.  Informatics ,  vol.  2,  no.  2,  pp.  108–118,  2020,  doi: 10.37905/jji.v2i2.7150.
[4] I.  G.  A.  Yuliarta,  I.  G.  N.  Wairocana,  and  I.  K.  Sudiarta,  “Pengaturan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Perdesaan  Dan  Perkotaan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Denpasar,” Kertha Wicara , vol. 01, pp. 1–7, 2015.
[5] F. A. Pratama, O. Nurdiawan, R. Pramudita, and Mulyana, “Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi
Bangunan menggunakan Metode Rapid Application Development,” J. Bina Instani ICT , vol. 6, no. 2, pp. 23–34, 2019.
[6] N. Syaodih, “Metode Penelitian Pendidikan,” 2018.
[7] P. Setyosari, “Metode penelitian dan pengembangan,” 2010.
[8] E. Mulyatiningsih, “Pengembangan Model Pembelajaran Endang Mulyatiningsih,” 2016.
[9] Ridwan, “Dasar Dasar Statistika.pdf.” Alfabeta, Bandung, 2009.
[10] M.  A.  Reni  Maharani,  “Sistem  Informasi  Nilai  Siswa  Berrbasis  Web  Pada  Sma  Negeri  19  KAB. Tangerang,” vol. 5, no. 2, 2017.
[11] H. N. Putra, S. Kom, and M. Kom, “Implementasi Diagram UML ( Unified Modelling Language ) dalam Perancangan Aplikasi Data Pasien Rawat Inap pada Puskesmas Lubuk Buaya,” vol. 2, no. April 2018, 2019.
[12] G. de N. J. Rodrigo Garcia Motta, Angélica Link, Viviane Aparecida Bussolaro et al. , “Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan,” Pesqui. Vet. Bras. , vol. 26, no. 2, pp. 173–180, 2021.
[13] H. A. P. Yudho Yudhanto, “Mudah Menguasai Framework Laravel,” 2019.