## PROBLEMATIKA IDDAH WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

## Moh. Nafik
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Email : moh.naﬁk77@gmail.com
Abstract There are many aspects that need to be studied to see and understand in detail, including the study of the opinions of ulama ‘and KHI in addressing the problematic marriage of pregnant women out of wedlock. In this study, researchers sought to examine these two perspectives by looking at the underlying factors of the contovercial marriage of pregnant women out of wedlock in Indonesia.
This  is  very  urgent  because  the  differences  in  legal  consequences  contained  in  KHI  and perceptions of ulama ‘, which are actually manifestations of Islamic law are very visible. As in Article 53 KHI which tends to open wide the possibility for people who are not responsible for adultery, coupled with the legal consequences contained in KHI for adulterers is very light compared to the had law applied in some Islamic countries.
To simplify this research, the compilers use a type of library research (library rescarch), whose data sources are extracted from written materials in the form of legal texts, both in the form of verses of the Qur’an, the books of hadith, rules of Islamic law and other written sources that are relevant to the subject matter of the marriage of pregnant women out of wedlock. The nature of this research is descriptive-analysis-comparative research. Because this study besides describing the marriage of pregnant women in the study of ﬁqh science descriptively, also  compared  the  opinions  of  ulama  ‘and  KHI  regarding  the  status  of  iddah  for  pregnant women out of wedlock.
From the perceptions of ulama ‘and KHI, then the conclusion arises that there are differences of opinion between the two. For the Mālikī the marriage of pregnant women out of wedlock is divided into the marriage of pregnant women due to adultery with men who impregnate (biologically) and / or with other men (non-biological). Whereas KHI is more general and does not differentiate with whom the woman will marry. Apart from that, the child is pregnant. Pregnant  women  out  of  wedlock  may  be  married  by  someone  who  impregnates  her  or  by someone else who is not impregnating her, because there is no real prohibition from the Koran or Hadith. And the legal status of a legal marriage contract while fulﬁlling the pillars and the marriage conditions that have been determined by Islamic law, in addition there is also an element of beneﬁt.
Keywords: Iddah, Pregnant Outside of Marriage, Hamil Di Luar Nikah

## A. Pendahuluan
1.  Latarbelakang Masalah
Saat ini fenomena seks bebas di kalangan remaja semakin mengkhawatirkan. Menurut data yang bersumber dari BKKBN,  jumlah  remaja  yang  melakukan seks  di  luar  nikah  semakin  meningkat, 46% remaja yang berusia antara 15-19 tahun sudah melakukan hubungan seks.
Fakta mengejutkan terungkap 48-51% wanita hamil masih berusia remaja. Fakta itu  dibenarkan  oleh  KPAI.  Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di kalangan remaja yang duduk di bangku SMP dan SMA,  dari  4.726  responden,  97%  pernah menonton  video  porno,  93,7%  mengaku tidak  perawan,  dan  21,26%  wanita  hamil usia remaja mengaku sudah pernah aborsi. Sungguh sangat memprihatinkan..
Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan  anak  wanitanya  dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili.
Sementara ‘iddah bagi  wanita  hamil di  luar  nikah  tersebut  akan  membawa implikasi  pada  kebolehan  akad  nikah, dalam arti syah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu ‘iddah wanita  hamil di luar nikah tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama. Seperti halnya pendapat ulama’ Syaﬁ’iyyah  dan  Hanaﬁyyah  wanita hamil  di  luar  nikah  tidak  diwajibkan untuk menjalankan ‘iddah, karena ‘iddah bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.
1 Sebagian ulama Hanaﬁyyah menambahkan bahwa  terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan. 2 Adapun  menurut Syaﬁ’iyyah  tidak  ada  larangan  untuk menggauli isterinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil. 3 Sedangkan jika merujuk pada hukum positif  di  Indonesia ‘iddah bagi  wanita hamil di luar nikah secara implisit diatur dalam pasal 53 KHI sebagai berikut :
Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah, dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya.  Perkawinan  dengan wanita  hamil  yang  disebut  pada  ayat  (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih  dahulu  kelahiran  anaknya.  Dengan
1 As-Sayyid  Sabiq, Fiqh as-Sunnah, cet.IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1983). H. 282-283
2 Abd  ar-Rahman  al-Jaziri, Kitab    al-Fiqh  ‘ala Mazhahib al-Arba’ah , (Mesir : Maktabah at-Tijariyyah al- Kubra,1969), IV : H. 521.
3 Ibid , H.523
dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dari  pasal  53  ayat  2  di  atas  dapat dipahami  bahwa    tidak  ada  kewajiban ‘iddah bagi  wanita  hamil  di  luar  nikah jika  ia  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya. Persoalan yang kemudian muncul  adalah  jika  wanita  hamil  di  luar nikah tersebut menikah dengan laki-laki yang  tidak  menghamilinya.  Dalam  hal ini KHI belum memberikan penjelasan. Berangkat dari persoalan di atas penyusun ingin melakukan analisis  terhadap ketentuan pasal 53 ayat 2 KHI tentang ‘iddah wanita hamil di luar nikah.

## 2.  Rumusan Masalah
1)  Bagaimana ‘iddah wanita hamil di luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan perspektif ulama’ madzhab?
2)  Bagaimana status hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah?
3.  Kerangka Teori
a.  Pengertian dan Dasar Hukum ‘Iddah Menurut bahasa kata ‘iddah berasal dari kata al-‘adad . Sedangkan kata al-‘adad merupakan bentuk masdar dari kata kerja ‘adda-ya’uddu yang berarti menghitung. Kata al-‘adad memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun  bentuk  jama’  dari  kata al-‘adad adalah al-a’dad begitu pula bentuk jama’ dari kata ‘iddah adalah al-‘idad .  Dan dikatakan  juga  bahwa  seorang  wanita telah ber’iddah karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya. 4
Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan ‘iddah dari segi bahasa adalah wanita  (isteri)  menghitung  hari-harinya dan masa bersihnya. 5 Sementara al-Jaziri menyatakan  bahwa  kata ‘iddah mutlak
4 Ibn Munzir, Lisan al-‘Arab , ( ttp : tnp, t.t). H.702-
703.
5 As-Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah , II : H. 277.

## digunakan untuk menyebut hari-hari haid
wanita atau hari-hari sucinya. 6 Menurut al-Jazairi ‘iddah secara syar’i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang wanita yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang- kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa  tersebut  seorang  wanita  dilarang untuk  menikah dengan laki-laki lain. Sementara  itu  Sayyid  Sabiq  menjelaskan bahwa ‘iddah merupakan sebuah nama bagi  masa  lamanya  wanita  (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. 7 Abu  Yahya  Zakariyya  al-Ansari memberikan  deﬁnisi ‘iddah sebagai masa  tunggu  seorang  wanita  untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk ta’abbud (beribadah)  atau  untuk tafajju’ (bela  sungkawa)  terhadap  suaminya.
8
Dalam  deﬁnisi  lain  dijelaskan  bahwa ‘iddah menurut ‘urf  syara’ adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh pernikahan. 9 Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa ‘iddah memiliki tiga makna yaitu makna  secara  bahasa,  secara  syar’i  dan dalam  istilah  fuqaha.  Menurut  makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar’i adalah masa tunggu yang diwajibkan  bagi  wanita  maupun  laki-laki ketika  terdapat  sebab.  Adapun  dalam istilah  fuqaha  yaitu  masa  tunggu  yang diwajibkan  bagi  wanita  ketika  putus
6 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh , IV : H. 513.
7 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II : 277. 8 Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, Fath al-Wahhab, ( Semarang: Toha Putra, t.t), II : H. 103.
9 Abu Bakar Ibn Mas’ud  al-Kasani, Bada’i’ Sana’i fi Tartib asy-Syara’i , cet.I. ( Beirut: Dar al-Fikr, 1996). III H.
277.
perkawinan  atau  karena  perkawinannya syubhat.

## 10
Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadi perceraian dari suaminya, baik  cerai  hidup  maupun  cerai  mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berﬁkir untuk suami. Menurut  syayuti  thalib,  mengatakan bahwa  iddah  dapat  dilihat  dari  sudut pandang :
Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan  perkawinan  yang  telah  ada. Suami dapat rujuk kepada istrinya. Jadi kata iddah yang dimaksud ialah suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang  waktu  sesudah  jatuh  talaq, dalam  waktu  dimana  suami  dapat  rujuk kepada istri.
Kedua  dilihat  dari  segi  istri,  masa iddah itu akan berarti suatu tenggang waktu  dalam  waktu  dimana  istri  belum dapat melangsungkan pernikahan dengan laki-laki  lain.Seseorang  wanita  yang telah  di  cerai  oleh  suaminya,  dilarang melakukan  perkawinan  dengan  laki-laki lain selama masa yang telah ditentukan syari’at ini maksudnya memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berﬁkir,  apakah  perkaeinan  tersebut masih dapat dilanjutkan dengan cara ruju’ jika perceraian itu terjadi pada thalaq roj’i , atau perceraian yang lebih baik. Disamping  itu  masa  tunggu  juga berguna untuk mengetahui apakah rahim istri tersebut berisi janin atau tidak sehingga  apabila  wanita  hamil  segera diketahui nasbnya.
Dari  berbagai  deﬁnisi ‘iddah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang
10 Muhammad  Zaid  al-Ibyani. Syarh  al-Ahkam  asy- Syari’ah fi Ahwal asy-Syakhsiyyah, ( Beirut: Maktabah an- Nahdah, t.t), I : H. 426.
komprehensif  tentang ‘iddah yaitu masa tunggu  yang  ditetapkan  bagi  wanita setelah kematian suami atau putus perkawinan  baik  berdasarkan  masa  haid atau  suci,  bilangan  bulan  atau  dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah ( ta’abbud ) maupun bela sungkawa  atas  suaminya.  Selama  masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.
Kewajiban  menjalankan ‘iddah bagi seorang wanita setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Diantara nash al-Qur’an yang menjelaskan tentang ‘iddah antara lain :
ْنَأ َّنُهَل ُّلِحَي َلاَو ٍءوُرُق َةَث َلاَثث َّنِهِسُفْنَأِب َن ْصَّبَ َتَي ُتاَقَّلَطُمْلاَو ِمْوَيْلاَو ِهَّللاِب  َّنِمْؤُي  َّنُك  ْنِإ  َّنِهِماَحْرَأ  ِف ُهَّللا  َقَلَخ اَم  َنْمُتْكَي َّنُهَلَو اًح َلا ْصِإ اوُداَرَأ ْنِإ  َكِلَذ  ِف َّنِهِّدَرِب  ُّقَحَأ َّنُهُتَلوُعُبَو ِرِخَ ْلآا ُهَّللاَو   ٌةَجَرَد   َّنِهْيَلَع  ِلاَجِّرلِلَو  ِفوُرْعَمْلاِب  َّنِهْيَلَع يِذَّلا  ُلْثِم
11 ....ٌميِكَح ٌزيِزَع “Wanita-wanita  yang  ditalak  handaklah menahan  diri  (menunggu)  tiga  kali  quru’. Tidak  boleh  mereka  menyembunyikan  apa yang  diciptakan Allah dalam  rahimnya,  jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan  suami-suaminya  berhak  merujukinya dalam  masa  menanti  itu,  jika  mereka  (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai  hak  yang  seimbang  dengan kewajibannya  menurut  cara  yang  ma’ruf. Akan  tetapi  para  suami,  mempunyai  satu tingkatan  kelebihan  daripada  isterinya.  Dan Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana.” (Qs. Al-Baqarah : 228)
Asbabun    nuzul  dari  ayat  tersebut di  atas  bahwa  Asma’  binti  Yazid  bin al-Sakan al-Anshariyyah berkata mengenaiturunnya ayat tersebut di atas sebagai berikut: “Pada zaman Rasulullah aku ditalak oleh suamiku disaat belum ada hukum  iddah  bagi  wanita  yang  dicerai. Maka Allah menetapkan hukum iddah bagi
wanita,  yaitu  menunngu  setelah  bersuci dari tiga kali haid.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim, yang bersumber dari Asma’ binti Yazid bin al-Sakan .

## 4.  Macam-macam ‘Iddah
Berdasarkan penjelasan tentang ‘iddah yang terdapat dalam nas al-Qur’an maka para fuqaha dalam kitab-kitab ﬁkih konvensional membagi ‘iddah menjadi tiga yaitu  berdasarkan  masa  haid  atau  suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Kalau dicermati penentuan ‘iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab  putusnnya  perkawinan,  keadaan isteri dan akad perkawinan. 12
Keadaan isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri masih mengalami haid atau belum  bahkan  sudah  menopause,  isteri dalam  keadaan  hamil  atau  tidak,  isteri seorang yang merdeka atau dari hamba sahaya,  dan  isteri  seorang  muslim  atau kitabiyah.
Sedangkan ditinjau dari jenis akad maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan akad fasid. Secara umum maka ‘iddah dapat dibedakan sebagai berikut : 13
1.  ‘Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid 2.  ‘Iddah seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan
3.  ‘Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil
4.  ‘Iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan Adapun secara rinci pembagian ‘iddah dapat dijelaskan sebagai berikut : a.  ‘Iddah berdasarkan haid: apabila terjadi  putus  perkawinan  disebabkan karena  talaq  baik  raj’i  maupun  bain,
12 Muhammad Zaid al-Ibyani, Syarh , I : 429 13 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II : H. 277-278

## baik bain sughra maupun kubra atau
karena  fasakh  seperti  murtadnya suami atau khiyar  bulug dari  wanita sedangkan isteri masih mengalami haid maka ‘iddahnya dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya:
1.  Isteri  yang  merdeka,  sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya ‘iddahnya selesai dengan dua kali haid.
2. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil ( ha’id ).  Sedangkan apabila ia hamil ‘iddahnya selesai sampai ia melahirkan.
3.  Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki atau hukmi (khalwat)  berdasarkan  akad  yang shahih dan tidak ada perbedaan baik isteri tersebut seorang muslim atau kitabiyah. Ulama Hanaﬁyyah,  Hanabilah,  dan Khulafa ar-Rasyidun berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang s } ahih dianggap dukhul yang mewajibkan ‘iddah . Sedangkan ulama Syaﬁ’iyyah dalam
mazhab yang baru ( qaul  al-jadid ) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan ‘iddah . 14 b.  ‘Iddah berdasarkan bilangan bulan: apabila  wanita  (isteri)  merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi  dalam  bentuk  perkawinan sahih dan dia tidak  mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia  masih  belum  dewasa  atau  sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid  kemudian  putus  perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak,  atau  fasakh  atau  berdasarkan
14 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II : H. 278.
sebab-sebab yang lain maka ‘iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan ﬁrman  Allah  dalam  Surat  at-Thalaq (65) : 4. Dalam hal ini bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid ‘iddahnya empat bulan sepuluh hari berdasarkan ﬁrman Allah dalam Surat al-Baqarah (2) : 234.
c.  ‘Iddah karena kematian suaminya: jika putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil ‘iddahnya sampai melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa  masa ‘iddah wanita  tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn ‘Abbas dan Ali bin Abi Thalib masa ‘iddah wanita  tersebut  diambil  waktu yang terlama dari dua jenis ‘iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan. 15 Menurut  jumhur ulama antara lain Hanaﬁyyah  dan  jumhur  shahabat telah  diriwayatkan  bahwa  Umar  dan Abdullah  bin  Mas’ud  dan  Zaid  bin Tsabit  dan  Abdullah  bin  Umar  dan Abu Hurairah mengatakan : “ ‘iddahnya ialah dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya.”  Ini  berarti  bahwa  ayat dari  Surat  at-Talaq  mentakhsis  ayat Surat  al-Baqarah  yang  menjelaskan ‘iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at-Talaq diturunkan setelah ayat Surat al-Baqarah. 16 Dan bagi isteri yang tidak
15 Ibn Rusyd, Bidayah., II: 77. 16 Muhammad  Yusuf  Musa, Ahkam  al-Ahwal  asy- Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami , cetI ( Mesir: Dar al-Kitab al-
dalam keadaan hamil ‘iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan surat al-Baqarah (2) : 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena ‘iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami  sehingga  disyaratkan  bahwa akadnya  sahih,  jika  akadnya  fasid maka ‘iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka ‘iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid ‘iddahnya adalah dua kali haid berdasarkan hadis Nabi :
17 ناتضيح اهؤرقو ناتقيلطت ةملاا قلاط d.  ‘Iddah bagi isteri qabla  ad-dukhul : adapun  jika  putusnya  perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks)  apabila  disebabkan  oleh kematian  suami  maka  wajib  bagi isteri untuk ber’iddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya  perkawinan  disebabkan karena  talaq  atau  fasakh  maka  tidak ada  kewajiban ‘iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sahih tidak disyaratkan adanya hubungan seks ( dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih  sudah  mewajibkan untuk ber’iddah sebaliknya jika berdasarkan  akad  fasid  maka  tidak wajib  ber’iddah  kecuali  telah  terjadi dukhul hakiki  (  hubungan  seks).  Dan tidak ada kewajiban ‘iddah bagi isteri yang dicerai sebelum dicampuri ( qabla
‘Arabi, 1957M/1376H). H. 349
17 Ibn  Majah, Sunan  Ibn  Majah ,  (Semarang:  Toha Putra, t.t), I : H. 672.
ad-dukhul )  berdasarkan  ﬁrman  Allah dalam Surat al-Ahzab (33) : 49.

## 5.  Hikmah ‘Iddah
Perlu dipahami bahwa Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat. Adapun hikmah disyari’atkannya ‘iddah antara lain :
1.  Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan.
2.  Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya.
3.  Memperpanjang    waktu  untuk  ruju’ bagi  suami  yang  menjatuhkan  talaq raj’i.
4. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya 18
5. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk talak ba’in.

## 4.  Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian: penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka ( library  research ),  yaitu  suatu  jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendiskripsikan ‘iddah wanita  hamil  di  luar  nikah
18 Ali  Ahmad  al-Jurjawi, Hikmah  at-Tasyri’  wa Falsafatuh , (ttp : Dar al-Fikr,t.t),II. H 84-85.

## dapat diperoleh dari kitab-kitab
ﬁqih  konvensional,  kemudian  untuk mengetahui ketentuan ‘iddah tersebut menurut KHI dapat dilihat pada KHI.
b.  Sifat  Penelitian:  penelitian  ini bersifat deskriptif-analitis . Setelah data terkumpul akan dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah ‘iddah secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang ‘iddah wanita hamil di luar nikah dan terakhir akan dianalisis ketentuan yang terdapat dalam KHI berkaitan dengan ‘iddah tersebut.
c.  Pengumpulan Data: sesuai dengan jenis penelitian ini maka data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.

## B. Pembahasan 1.  Iddah Dalam KHI
Masalah ‘iddah dalam KHI diatur pada  Bab  XVII  tentang  Akibat  Putusnya Perkawinan  bagian  kedua  yaitu  waktu tunggu  pasal  153,  154,  dan  155.  Akan tetapi ‘iddah yang dijelaskan dalam pasal- pasal tersebut hanyalah ‘iddah yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan masalah ‘iddah wanita hamil di luar nikah tidak ada penjelasan secara eksplisit di  dalam  KHI.  Namun  kalau  dicermati, ketentuan  ‘iddah  wanita  hamil  di  luar nikah tersebut sebenarnya dijelaskan secara implisit oleh KHI dalam pasal 53 yang  mengatur  masalah  kawin  hamil khususnya ayat kedua.
Dalam  hal  ini  ‘iddah  wanita  hamil di luar nikah dapat dibagi berdasarkan dengan  siapa  wanita  tersebut  akan dikawinkan. Pertama, ‘iddah wanita hamil di luar nikah jika dikawinkan dengan laki- laki yang menghamili. Kedua, ‘iddah wanita hamil di luar nikah jika dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, masalah  ‘iddah  atau  waktu  tunggu dijelaskan  dalam  pasal  153,  154  dan  155. Pasal 153 ayat (1) KHI menyatakan : “ bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali qabla ad-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.” Adapun  macam-macam  ‘iddah dalam KHI dijelaskan sebagai berikut :
1.  Putus  perkawinan  karena  ditinggal mati  suami:  Pasal  153  ayat  (2) huruf  a  KHI  menjelaskan  :  “  apabila perkawinan  putus  karena  kematian, walaupun qabla  ad-dukhul ,  waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”. Ini berdasarkan Surat al- Baqarah (2) : 234.
َّنِه ِسُفنَأِب  َن ۡ صَّبَ َتَي  اٗجَٰو ۡ زَأ   َنوُرَذَيَو ۡ مُكنِم  َن ۡ وَّفَوَتُي  َنيِذَّلٱَو َميِف ۡ مُك ۡ َلَع َحاَنُج َلاَف َّنُهَلَجَأ َن ۡ غَلَب اَذِإَف ۖ اٗر ۡ شَعَو ٖرُه ۡ شَأ َةَعَب ۡ رَأ ٞيِبَخ َنوُلَم ۡ عَت اَ ِب ُهَّللٱَو ۗ ِفوُر ۡ عَم ۡ لٱِب َّنِه ِسُفنَأ ٓ ِف َن ۡ لَعَف Orang-orang  yang  meninggal  dunia  di antaramu  dengan  meninggalkan  isteri-isteri (hendaklah  para  isteri  itu)  menangguhkan dirinya (ber´iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada  dosa  bagimu  (para  wali)  membiarkan mereka  berbuat  terhadap  diri  mereka menurut  yang  patut.  Allah  mengetahui  apa yang kamu perbuat. ( Q.S al-Baqarah 234 )
Ketentuan di atas berlaku bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila isteri tersebut dalam keadaan hamil,  maka  waktu  tunggu  bagi mereka adalah sampai ia melahirkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 153  ayat  (2)  huruf  d  KHI.  Hal  ini didasarkan pada Surat at-Talaq (65) :
4.
Persoalan yang muncul kemudian adalah apabila isteri dalam keadaan hamil tersebut melahirkan dalam waktu  tidak  sampai  empat  bulan sepuluh  hari.  Dalam  hal  ini  tidak
terdapat penjelasan di dalam  KHI. Sementara itu mayoritas ulama
berpendapat  bahwa  masa  ‘iddah wanita  tersebut  adalah  sampai melahirkan  meskipun  selisih  waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan.
2.  Putus perkawinan karena perceraian: Isteri yang dicerai suaminya dapat berlaku beberapa kemungkinan waktu tunggu sesuai dengan keadaannya : a.  Dalam keadaan hamil.
Apabila  isteri  dicerai  suaminya dalam keadaan hamil maka ‘iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya seperti dijelaskan dalam  pasal  153  ayat  (2)  huruf  c KHI.
b.  Apabila  dicerai  suaminya  setelah terjadi hubungan kelamin ( dukhul ) :
1)  Bagi yang masih datang bulan, waktu  tunggunya  adalah  tiga kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 hari (pasal 153 ayat (2) huruf  b KHI).
2)  Bagi  yang  tidak  atau  belum datang bulan masa ‘iddahnya tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari (pasal 153 ayat (2) huruf b KHI).
3)  Bagi  isteri  yang  pernah  haid sedang pada waktu menjalani ‘iddah tidak haid karena menyusui maka ‘iddahnya tiga kali waktu suci (pasal 153 ayat (5) KHI).
4)  Dalam  keadaan  pada  ayat
(5)  tersebut  bukan  karena menyusui maka ‘iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila  dalam  waktu  satu  tahun tersebut  ia  berhaid  kembali, maka ‘iddahnya menjadi tiga kali  suci  (pasal  153  ayat  (6) KHI).
3.  Putus perkawinan karena faskh, khulu’ dan li’an : waktu ‘iddah bagi janda yang putus  perkawinannya  karena khulu’ (cerai gugat atas dasar tebusan atau ‘iwad dari  isteri), fasakh ,  atau li’an , maka  waktu  tunggu  berlaku  seperti ‘iddah talak (pasal 155 KHI).
4.  Isteri ditalak raj’i kemudian ditinggal mati suami dalam masa ‘iddah: apabila isteri tertalak raj’i kemudian dalam waktu  ‘iddah  sebagaimana  yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153 KHI ditinggal mati  oleh  suaminya,  maka  ‘iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari (130 hari) terhitung saat matinya bekas suami (pasal 154 KHI). Selanjutnya dalam pasal 153 ayat  (4)  KHI  menjelaskan  bahwa  bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang  waktu  tunggu  dihitung  sejak jatuhnya  Putusan  Pengadilan  Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap,  sedangkan  bagi  perkawinan  yang putus  karena  kematian,  tenggang  waktu dihitung sejak kematian suami. ‘Iddah Wanita Hamil di luar nikah jika Menikah dengan Laki-laki yang Menghamilinya. Secara implisit ketentuan  ‘iddah  wanita  hamil  di  luar nikah jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53  ayat  2.  Adapun  pasal  53  KHI  tersebut berbunyi :
1.  Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah, dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya.
2.  Perkawinan  dengan  wanita  hamil yang  disebut  pada  ayat  (1)  dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3.  Dengan dilangsungkannya perkawinan  pada  saat  wanita  hamil, tidak  diperlukan  perkawinan  ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Dalam  pasal  53  ayat  2  diatas  dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika  wanita  hamil  di  luar  nikah  menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak  ada  kewajiban  untuk  menjalankan ‘iddah yaitu sampai melahirkan. Seperti dijelaskan  dalam  ayat  2  bahwa  wanita tersebut  dapat  langsung  dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
Ketentuan ‘iddah wanita hamil di luar nikah jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam KHI. Sementara dalam pasal 53 ayat 2 sebagaimana telah diuraikan  sebelumnya,  secara  implisit hanya menjelaskan ketentuan ‘iddah bagi wanita hamil di luar nikah yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Tetapi jika dikaji lebih jauh sebenarnya ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 tersebut membuka peluang bagi kebolehan kawin  hamil  dengan  laki-laki  yang  tidak menghamili. Seandainya laki-laki tersebut bersedia  mengawini  dan  tidak  disanggah oleh  wanita  yang  bersangkutan  maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili. Sehingga kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak  menghamili  wanita  hamil  tersebut, sebagai bapak formal,  sebagai pengganti karena laki-laki yang menghamilinya tidak  bertanggung  jawab,  bisa  terjadi untuk tidak mengatakan sering.

## 2.  Iddah Wania Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Ulama
Pada dasarnya ulama telah sepakat bahwa  jika  wanita  hamil  di  luar nikah menikah dengan orang yang menghamilinya  tidak  berlaku  kewajiban ‘iddah . Sedangkan jika wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya maka terdapat perbedaan
pendapat di kalangan ulama sebagai berikut :
a.  Persepsi ulama Malikiyyah terhadap ‘iddah wanita hamil di luar nikah Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang dicampuri dalam bentuk zina  sama  hukumnya  dengan  wanita yang  dicampuri  secara  syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid  yaitu  dia  harus  menyucikan dirinya  dalam  waktu  yang  sama dengan ‘iddah kecuali jika dikehendaki untuk  dilakukan  hadd  atas  dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid. 19 Adapun  bagi wanita  hamil  di  luar  nikah  maka wanita  tersebut  wajib  menjalankan ‘iddah dengan tiga kali haid atau dengan  tenggang  waktu  tiga  bulan, baik  bagi  wanita  yang  telah  tampak kehamilannya maupun belum. Adapun  yang  pertama  (telah  tampak kehamilannya) berdasarkan hadits :
20 هيغ دلو هأم يقسي لاف رخلاا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم Sedangkan  yang  kedua  (belum  tampak kehamilannya)  karena  untuk  menghindari bercampurnya keturunan. 21
Dalam  riwayat  lain  dijelaskan bahwa  seorang  wanita  hamil  di  luar nikah maka ketentuan ‘iddahnya adalah sampai dengan melahirkan. 22 Berdasarkan ﬁrman Allah :
).... نهلمح نعضي نا نهلجا لمحلاا تلاواو b.  Persepsi  ulama  Hanaﬁyyah  terhadap ‘iddah wanita hamil di luar nikah
19 Muhammad  Jawad  al-Mugniyyah, al-Ahwal  asy- Syakhsiyyah ,  cet.  I  (Bairut  :  Dar  al-‘Ilmi  li  al-Malayin, 1964). H. 152-153.
20 Imam  at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi ,  “  Kitab  an- Nikah “,(ttp : Dar al-Fikr,t.t), III. H. 437.
21 Wahbah  az-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuh , cet.  IV  (Damaskus:  Dar  al-Fikr,  1997  M/1418  H),  IX.  H.
6650. 22 Ibn  Qudamah, al-Mugni ,  VI  :  601.  Al-Qadi  ‘Abd al-Wahhab al-Bagdadi, Al-Ma’unatu ‘ala Mazhab ‘Alim al- Madinati  al-Imam  Malik  ibn  Anas, cet.  III  (Beirut:  Dar  al- Fikr,1415 H/ 1995 M), II. H. 794.
Ulama Hanaﬁyyah berpendapat bahwa wanita  hamil  di  luar  nikah  tidak diwajibkan untuk menjalankan ‘iddah, karena ‘iddah bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki – laki yang menyebabkan hamil. 23 Sehingga boleh  menikahi  wanita  hamil  di  luar nikah tanpa harus menunggu ‘iddah . Pendapat ini didasarkan pada dua alasan. 24 Pertama,  laki-laki  yang berzina dengan wanita tersebut tidak disebutkan sebagai muharramat maka hukumnya mubah berdasarkan ﬁrman Allah :
25 .... مكلذ أروام مكل لحاو
Kedua, tidak ada penghargaan bagi air mani dalam hubungan zina dengan alasan air tersebut tidak menetapkan nasab berdasarkan hadis :
26 رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا
Akan tetapi menurut Abu Yusuf (salah seorang ulama Hanaﬁyah) ‘iddah bagi wanita  hamil  di  luar  nikah  adalah sampai dengan melahirkan. 27 Sebagian  ulama  Hanaﬁyyah  menam- bah kan  bahwa    terdapat  larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan. 28 Adapun  larangan  untuk  mencampuri selama  wanita  tersebut  masih  dalam keadaan hamil didasarkan pada hadis :
23 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah , II : H. 282-283
24 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh , IX : 6649
25 An-Nisa (4) : 24.
26 Imam Muslim, Shahih Muslim , “ Kitab ar-Rada “, Bab al-Waladu Li al-Firasi wa Tauqi asy-Syubhat, (ttp : al-Qana’ah, t.t), I. H. 619.
27 Ibn Qudamah, al-Mugni , VI : 601. Ibn al-Humam al-Hanaﬁ, Fath al-Qodir, cet.  II,(t.tp:Dar  al-Fikr,1379  H/ 1977 M),IV. H. 323.
28 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh , IV. H 521. Muhammad Jawad al-Mugniyyah, al-Ahwal , H.152-153.
29 هيغ دلو هأم يقسي لاف رخ لاا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم c.  Persepsi  ulama  Syaﬁ’iyyah  terhadap
‘iddah wanita hamil di luar nikah Menurut  ulama  Syaﬁ’iyyah  wanita yang dicampuri secara zina maka tidak  ada  kewajiban ‘iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi wanita  hamil  di  luar  nikah  serta mencampurinya. 30 Pendapat ini didasarkan pada hadis :
31 للاحلا مارحلا مرحيلا Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi  wanita  tersebut  seperti halnya jika tidak hamil. 32
d.  Persepsi ulama Hanabilah terhadap ‘iddah wanita hamil di luar nikah Ulama  Hanabilah  menyatakan  bahwa ‘iddah wanita  hamil  di  luar  nikah seperti halnya ‘iddah yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan. 33 Selain itu masih terdapat satu syarat lagi yaitu taubat. Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan  untuk  menikahi  wanita tersebut pada waktu hamil. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi :
هءام  ىقسي نا  رخلآا  مويلاو   هللاب  نمؤي  ئرملإ  لحيلا 34 هيغ  عرز
29 Imam  at-Tirmizi, Sunan at-Tirmii ,  “  Kitab  an- Nikah “, Bab Ma Ja’a ﬁ ar-Rajuli Yasytari al-Jariyah wa hiya Hamil,(ttp : Dar al-Fikr,t.t), III. H. 437.
30 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh , IV : 523. Muhammad  al-Khatib  as-Syarbini, Mugni  al-Muhtaj , (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh,1958), III. H. 288.
31 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah , “ Kitab an-Nikah “, Bab La Yuharrimu al-Haram al-Halal, ( Beirut : Dar al- Fikr, t.t ), I : H. 622.
32 Ibn Qudamah, al-Mugni , VI : H. 601.
33 Ibn  Qudamah, al-Kafi  fi  Fiqh  al-Imam  al-Mujabbal Ahmad ibn Hanbal ,(ttp:  al-Maktabah  al-Islam,t.t),III.  H.
311. 34 Abi Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud , “Kitab an- Nikah”, Bab ﬁ wat’i as-Sabaya, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), II. H. 248.
ىتح   لمح  تاذ  يغ لاو  ,  عضت  ىتح  لماح  أطوتلا
35 ةضيح  ضيحت Perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ulama di atas kalau dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapat yang mewajibkan ‘iddah  dan  tidak  mewajibkan  ‘iddah terhadap  wanita  hamil  di  luar nikah. Sementara mengenai dengan siapa  wanita  hamil  tersebut  akan dikawinkan,  apakah  dengan  laki-laki yang menghamili atau bukan sehingga mempengaruhi boleh dan tidaknya mencampuri  wanita  tersebut  pada waktu  hamil,  tidak  ada  penjelasan secara eksplisit. Dari  sisi  sosiologi  memang  pendapat yang tidak mewajibkan adanya ‘iddah (Hanaﬁ  dan  Syaﬁ’i)  menguntungkan pihak  wanita  karena  dapat  menutup aibnya dan tidak menanggung malu. Sedangkan pendapat Malik dan Ahmad  yang  mewajibkan  adanya ‘iddah jika ditinjau dari segi tegaknya hukum,  cukup  positif,  karena  orang lebih  berhati-hati  dalam  pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua  dalam  mengawasi  putera-puteri mereka.  Di  sini  orang  yang  terlanjur melakukan zina sampai hamil memang  dikorbankan,  akan  tetapi menjaga masyarakat banyak lebih utama dari pada perorangan. Biarlah satu  orang  menjadi  korban,  tetapi masyarakat tetap baik dan kasusnya menjadi pelajaran. 36 Pendapat Malik dan  Ahmad  ini  apabila  dianut  akan lebih menjamin terpeliharanya nilai- nilai akhlak dalam masyarakat. 37
35 Abi Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud , “Kitab an- Nikah”, Bab ﬁ wat’i as-Shabaya, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), II.
H. 248.
36 Cut  Aswar  “Hukum  Menikahi  Wanita  Hamil Karena  Zina”  dalam  Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  Haﬁz Anshary A.Z (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer II, cet.II ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996). H. 55
37 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan . H. 36.

## 3.  Hukum Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah
Terjadinya  perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami ”larangan menikahi pezina” yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 3 sebagai berikut:
ٍناَز َّلاِإ ٓاَهُحِكنَي َلا ُةَيِناَّزلٱَو ٗةَكِر ۡ شُم ۡ وَأ ًةَيِناَز َّلاِإ ُحِكنَي َلا ِناَّزلٱ 3 َينِنِم ۡ ؤُم ۡ لٱ َلَع َكِلَٰذ َمِّرُحَو ۚ ٞكِر ۡ شُم ۡ وَأ Laki-laki  yang  berzina  tidak  mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. ( Q.S an-Nur 3 ).
Mayoritas  ulama  berpendapat,  ayat tersebut hanya menunjukkan celaan terhadap orang-orang yang melakukan pernikahan antara orang yang baik-baik dengan  seorang pezina  dan  bukan keharaman.  Sedangkan  lafadz wa hurrima dzalika ditujukan pada  pelacur,  pezina, kumpul  kebo  dan  bukan  kepada  bentuk pernikahannya.  Di  dalam  pernikahan wanita  hamil  karena  zina  banyak  terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama sepakat  bahwa  laki-laki  pezina  halal menikahi  wanita  pezina,  akan  tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum menikahinya bagi orang yang bukan menzinainya. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami “larangan menikahi pezina”. Tetapi kebanyakan ulama salaf dan khalaf membolehkan, yaitu pendapat imam yang tiga, hanya saja imam Malik mensyaratkan (rahimnya)  bersih,  sedang  Imam  Abu Hanifah  membolehkan  akad  sebelum istibra (bersih) apabila dia ternyata hamil, tetapi apabila ia hamil maka tidak boleh mencampurinya,  karena  air  sperma zina  itu  tidak  terhormat,  dan  hukumnya
tidak  bisa  dihubungkan  nasabnya,  inilah pengambilan alasan Imam Syaﬁ’i.
Sedang  Imam  Abu  Hanifah  memberi rincian  antara  hamil  dan  tidak  hamil, karena  wanita  hamil  apabila  dicampuri itu menghubungkan anak yang bukan anaknya sama sekali berbeda dengan yang tidak hamil. Imam Malik dan Ahmad mensyaratkan  istibra,  dan  itulah  yang benar tetapi Imam Malik dan Imam Ahmad  dalam  satu  riwayat  masyarakat bersih dengan haidh. Sedang riwayat yang lain  dari  Ahmad  yaitu  yang  di  ikuti  oleh kebanyakan  sahabat-sahabatnya  bahwa istibra itu harus tiga kali haidh, tetapi yang benar  bahwa  itu  tidak  wajib  melainkan istibra kesuciannya  ( beristibra’ )  yang  akan menghubungkan  anaknya  kepada  orang tuanya, yang mana dalam hal ini siwanita itu wajib istibra, ini lebih utama. Sebagian pendapat para ulama itu telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang berbunyi :
a.    Seorang  wanita  hamil  diluar  nikah, dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya.
b.    Perkawinan  dengan  wanita  hamil yang  tersebut  pada  ayat  (1)  dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
c.  Dengan   dilangsungkan   perkawinan pada      saat      wanita      hamil,  tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandungnya lahir.
Para ulama berselisih pendapat mengenai  pernikahan  wanita  hamil diluar nikah dengan orang yang bukan menghamilinya. Sebagian pendapat sah akah nikahnya dan sebagian lagi berpendapat tidak sah. Masing-masing mereka mempunyai argumentasi berupa ayat-ayat  Al-Quran  maupun  hadits  Nabi Saw.
1)  Imam  Abu  Yusuf  dan  Za’far berpendapat tidak boleh menikahi wanita  hamil  karena  zina  dan
tidak boleh berhubungan seksual dengannya.  Karena  wanita  tersebut dari   hubungan   tidak   sah   dengan laki-laki   lain   maka   haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh,  maka  juga  mencegah akad nikah sebagaimana  hamil  yang ada  nasabnya.  Oleh  karena  tujuan nikah  itu menghalalkan  hubungan kelamin,    dan    apabila    tidak    boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.
2)  Menurut  pendapat  Imam  Ahmad bin  Hambal,  wanita  yang  berzina baik    hamil  maupun  tidak,  tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu kecuali dengan syarat:
a.  Iddahnya habis dengan melahirkan anaknya.
b.  Wanita tersebut telah bertaubat dari  perbuatan  zina,  dan  jika  ia belum betaubat maka ia tidak boleh  menikahinya,  meskipun telah habis masa iddahnya. Kalau ada laki-laki yang menikahinya sebelum ia bertaubat ia berarti tetap  berzina  dengan  wanita itu.  Apabila  telah  sempurna kedua syarat  diatas,  maka  halal menikah  dengan  wanita  itu bagi yang menzinainya atau orang lain.
3)  Menurut  Imam  Malik,  perkawinan wanita hamil dari berzina dengan pria yang lain yang tidak menghamilinya, tidak boleh dan tidak sah. Wanita tersebut baru bisa dinikahi secara sah sesudah ia melahirkan. Bahkan menurut  Imam  Malik,  jika  pria  yang dinikahi tidak mengetahui kehamilan wanita  tersebut,  maka  setelah  pria itu mengetahuinya pria tersebut wajib  menceraikannya,  dan  jika  ia telah  menggaulinya,  maka  ia  wajib
memberikan  mahar  mitsil,  hal  ini didasarkan kepada : Wanita yang sedang hamil dari zina juga mempunyai masa iddah, oleh karena itu,  ia  tidak  sah  dinikahi  sebelum  ia melahirkan,  sebagaimana  diﬁrmankan Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 4 yang berﬁrman :
Dengan      menikahi      wanita      yang sedang      hamil      dari      zina,      maka dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara  sperma  dua  laki-laki,  dengan demikian  akan  terjadi  ketidakjelasan status  anak,  hal  ini  didasarkan  sabda Rasululloh  SAW  yang Artinya:"Barang siapa beriman kepada Allah dari hari kiamat, maka janganlah ia menyirami air spermanya keladang orang lain (H.R. Abu Daud)".
Imam  Abu  Hanifah  juga  berpendapat bahwa boleh hukumnya menikahi wanita hamil  karena  zina,  tapi  dengan  syarat jika laki-laki yang menikahinya itu bu kan  laki-laki  yang  menghamilinya,  ia tidak boleh menggauli istrinya sebelum melahir kan.  Alasan  mereka  yang  mem- bolehkan  menikahi  wanita  hamil  karena berda sar Surat An-Anisa : 24.Oleh  karena wanita  hamil  di luar nikah  tidak  disebut- kan  dalam golongan wanita-wanita yang haram dinikahi (lihat surat an-Nisa ayat 23-24) maka  hukumnya boleh dinikahi. Larangan  kawin  kepada  kiasan ini bertujuan untuk menghindari percampuran keturunan dalam satu rahim.  Pendapat  Imam  Syaﬁ’i  dan  Imam Abu  Hanifah  di  atas  terlihat  sejalan namun  ada  sedikit  perbedaan  diantara mereka,  yakni    dalam    hal    kebolehan menggauli  wanita  hamil  akibat  zina yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.  Pendapat  Imam  Abu hanifah yang melarang menggauli wanita hamil karena zina dalam persepsi penulis, terdapat inkonsistensi pemikiran Imam Abu Hanifah. Disisi lain Imam Abu Hanifah menghalalkan  menikahi  wanita  hamil
akibat zina dengan alasan bahwa sperma zina tidak dihargai.
Sedang disisi lain beliau melarang menggauli  wanita  hamil  yang  telah dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, dengan alasan dikhawatirkan  bercampuran  keturunan dalam  satu  rahim.  Apabila  Imam AbuHanifah  melarang  menggauli  wanita tersebut seharusnya  beliau juga melarang menikahi  wanita  yang  hamil  akibat  zina oleh laki-laki lain.
Persepsi Imam Syaﬁ’i yang membolehkan  menggauli  istri  (wanita hamil  akibat  zina)  bagi  orang  lain  yang menikahinya, disamping Karena tidak ada nash  yang  melarang  hal  tersebut  seperti dalam  analisis  bantahan  terhadap pendapat  Imam  Abu  Hanifah  diatas, juga  pendapat  Imam  Syaﬁ’i  ini  sejalan dengan perspektif biologis yakni seorang calon ibu yang usia kehamilan mencapai ke-36 hari, terdapat satu liter ketuban yang merendam  janin,  sampai  janin  menjadi embrio  (berumur  8  minggu),  ia  dapat bergerak bebas dikantong ketuban. Tetapi bila  terjadi  benturan  pada  calon  ibu, janin  terlindungi  dari  cedera  cairan,  ia bertindak sebagai peredam goncangan.
Dengan  demikian  tercampurnya keturunan dalam satu rahim seperti yang  dikhawatirkan  oleh  Imam  Abu Hanifah, tidak akan terjadi. Karena janin yang sudah   menjadi   embrio   berada dalam   kantung   ketuban,   yang  menjadi melindunginya dari goncangan apapun termasuk dari siraman sperma yang akan datang kemudian.
Setelah menelusuri pendapat para ulama  mazhab  diatas,  penulis  cenderung kepada pendapat imam Syaﬁ’i dan Imam Abu  Hanifah  yang  mengatakan  sahakad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita hamil karena zina baik laki-laki yang telah menghamilinya maupun bukan. Karena tidak terdapat larangan yang nyata dari
Al-Qur’an  dan  hadits  mengenai  hal  itu. Dan  jika  ditinjau  dari  sudut sosiologis, pendapat mereka sangat menguntungkan pihak  wanita  karena  dapat  menutup aibnya.    Disamping    itu    juga    terdapat unsur  kemaslahatan  dalam kebolehan menikahinya, diantaranya dapat membuka jalan kearah kehidupan yang lebih baik bagi  wanita  tersebut.  Dan  tentu  saja  hal ini  akan  membawa  dampak  positif  bagi keadaan kejiwaan anak yang akan lahir.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
Setelah uraian pada bab-bab sebelumnya yang mencakup pendahuluan, tinjauan umum tentang ‘iddah , ‘iddah wanita hamil di luar nikah dalam KHI dan analisis terhadap ketentuan ‘iddah wanita hamil di luar nikah dalam KHI maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :
1.  Pasal 53 ayat 2 KHI menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban ‘iddah bagi wanita hamil di luar nikah dengan dapat dikawinkan  langsung  dengan  laki- laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Adapun dalam hal perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak  ada  penjelasan.  Akan  tetapi tidak menutup kemungkinan ketentuan ini juga berlaku bagi laki- laki yang tidak menghamilinya. Karena seandainya laki-laki tersebut besedia menikahi dan tidak disanggah oleh wanita yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki- laki yang menghamili. Pada dasarnya tidak ada kewajiban ‘iddah bagi wanita hamil di luar nikah jika menikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau  bukan.  Ulama  Syaﬁ’iyyah  dan Hanaﬁyyah  tidak  mewajibkan ‘iddah sedangkan ulama Malikiyyah dan Hanabilah  mewajibkan ‘iddah yaitu
sampai  melahirkan.  Akan  tetapi mengingat dampak psikologis maupun
sosiologis  yang  akan  ditimbulkan, maka  akan  lebih  baik  kalau  wanita hamil  di  luar  nikah  tidak  diwajibkan ‘iddah meski menikah dengan laki-laki yang  tidak  menghamilinya,  karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab.
2. Wanita hamil di luar nikah boleh dinikahi oleh orang yang menghamilinya maupun oleh orang lain  yang  bukan  menghamilinya, karena tidak ada laranganyang nyata dari  Al-Quran  maupun  Hadist.  Dan status hukum akad nikah sah selama memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah yang yang telah ditetapkan oleh  hukum  Islam,  di  samping  itu juga  terdapat  unsur kemaslahatan dalam kebolehan menikahinya,
diantaranya dapat membaca jalan kea rah kehidupan yang lebih baik bagi wanita  tersebut.  Sedangkan  menurut hukum positif bahwa menikahi wanita hamil  di  luar  nikah  itu  dibolehkan, kalau sudah cukup syaratnya.

## B. Saran-saran
1.  Perlu dipahami bahwa jenis perkawinan  wanita  hamil  di  luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan adalah jenis  perkawinan  darurat,  sehingga jangan sampai dijadikan tradisi.
2.  Berkaitan  dengan  kebolehan  kawin hamil ini kita tidak boleh terpaku kepada  legalitas  hukum,  akan  tetapi merumuskan bagaimana agar tidak membuka peluang yang lebih besar bagi perzinaan merupakan hal yang sangat perlu untuk dipikirkan.
3.  Dengan  perhatian  orang  tua  di  dalam mendidik anak khususnya tentang agama, moral  dan  budi  pekerti  serta  partisipasi masyarakat  untuk  ikut  mencegah
pornografi,  serta  pergaulan  bebas  di kalangan  muda-mudi  diharapkan  dapat mengurangi  maraknya  perzinaan.  Akan tetapi, sebenarnya hal ini kembali kepada masing-masing  individu,  sejauh  mana penghayatan dan pengamalan keimanan dan keberagamaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  ‘Ainain  Badran,  Badran. az-Zawaj  wa Talaq    fi  al-Islam  :  Fiqh  Maqarin  baina al-Mazahib  al-Arba’ah  as-Sunnah    wa al-Mazhab  al-Jaghfari  wa  al-Qanun , (Iskandaria: Muasasah Syabab al- Jami’ah, t.t)
Ahmad al-Jurjawi, Ali. Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh , (ttp : Dar al-Fikr,t.t), II.
Abdurrahman., Kompilasi  Hukum  Islam, (Jakarta, Akademik Presindo : 1992)
Ahmad,  Noer  dkk. Epistemologi  Syara’  : Mencari    Format  Baru  Fiqh    Indonesia , cet.I  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2000).
Abi  Ishaq  as-Sairazi,  Imam. al-Muhazzab, (Bairut,Dar al-Fikr) jilid II.
Al-Ansri,  Abu  Yahya  Zakariyya. Fath al- Wahhab, ( Semarang: Toha Putra, t.t), II Al-Jazairi, Abd ar-Rahman. Kitab  al-Fiqh ‘ala Mazhahib al-Arba’ah , (Mesir : Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra,1969),
IVSyarifuddin,  Amir. Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam , (Padang: Angkasa Raya, 1990).
Guntur,  Ahmad. At-Talaq  fi  Syari’ah  al- Islamiyyah  wa  al-Qanun, cet.I (Mesir : Dar al-Ma’arif, 1967).
Harahap,  M.Yahya.  “Materi  KHI”,  dalam Dadan  Muttaqien  dkk  (ed), Peradilan Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam dalam  Tata  Hukum  Indonesia ,  edisi  II (Yogyakarta: UII Press,2000).
Hasaballah, Ali. al-Furqah baina az-Zawjaini wa  Ma  Yata’allaqu  biha  min  ‘iddatin wa  nasab ,cet,  I  (t.tp:  Dar  al-Fikr  al- ‘Arabiy,1387H / 1968 M).
Ibn Mas’ud, Abu Bakar,  al-Kasani. Bada’i’ Sana’i fi Tartib asy-Syara’i , cet.I. ( Beirut: Dar al-Fikr, 1996)
Imam  Muslim, Shahih Muslim ,  “  Kitab  ar- Rada “, Bab al-Waladu Li al-Firasi wa Tauqi  asy-Syubhat,  (ttp  :  al-Qana’ah, t.t), I.
Imam at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi , “ Kitab an-Nikah  “,  Bab  Ma  Ja’a  ﬁ  ar-Rajuli Yasytari al-Jariyah wa hiya Hamil,(ttp : Dar al-Fikr,t.t), III.
Ibn  Majah, Sunan  Ibn  Majah ,  “Kitab  At-T } alaq,  Bab  ﬁ  Thalaq  Al-Ammah  wa ‘Iddatiha, (Semarang: Toha Putra, t.t),

## I.
Javed  Jamil    “  Extraordinary  Importance of Iddah in Family-Health” in Islam and the Modern Age ,2000, III
Jawad  al-Mugniyyah,  Muhammad. al- Ahwal  asy-Syakhsiyyah ,  cet.  I  (Bairut  : Dar al-‘Ilmi li al-Malayin, 1964).
Liewenllyn  Jones,  Derek. Setiap  Wanita. (Jakarta,Delapratasa,1997).
Munzir, Ibn. Lisan al-‘Arab , ( ttp : tnp, t.t).
Muhammad,  Bushar. Pokok-Pokok  Hukum Adat , cet.II (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000).
Qudamah,  Ibn. al-Mugni ,  VI  :  601.  Al- Qadi  ‘Abd  al-Wahhab  al-Bagdadi, Al- Ma’unatu ‘ala Mazhab ‘Alim al-Madinati al-Imam Malik ibn Anas, cet. III (Beirut: Dar al-Fikr,1415 H/ 1995 M), II.
Syarifuddin,  Amir. Meretas  Kebekuan
Ijtihad  :  Isu-isu  Penting  Hukum  Islam Kontemporer di Indonesia , cet.I, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
Sabiq,  As-Sayyid. Fiqh  as-Sunnah, cet.IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1983).
Tamiyah,  Ibn. Hukum  Perkawinan, (Jakarta,Pustaka al-Kausar,1997).
T. Yanggo, Chuzaimah, dan Haﬁz Anshary A.Z  (ed), Problematika  Hukum  Islam Kontemporer II, cet.II ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996).
Tirmizi, Sunan at-Tirmizi , “ Kitab at-Talaq wa  Li’an”,  Bab  Ma  Ja’a  ﬁ  ‘lddati  al- Mutawaffa  ‘anha  Zaujaha,  (Makkah  :
Maktabah at-Tijariyyah, t.t), III.
Wahid, Marzuki dan Rumadi. Fiqh Mazhab Negara  :  Kritik  Atas  Politik  Hukum di  Indonesia ,  editor  :  Nurul  Huda, cet.1,(Yogyakarta:  LKIS  Yogyakarta, 2001).
Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan Dalam Islam,  Menurut  Imam  Mazhab, (Jakarta, PT. Hidakarya Agung,1996). Yusuf  Musa,Muhammad. Ahkam  al- Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami , cetI  (  Mesir:  Dar  al-Kitab  al-‘Arabi, 1957M/1376H).
Zuhaili,  Wahbah. al-Fiqh  al-Islam  wa Adillatuh ,  cet.  IV  (Damaskus:  Dar  al- Fikr, 1997 M/1418 H), IX.
Zahrah, Abu. Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah , (ttp : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t)
Zaid, Muhammad al-Ibyani. Syarh al-Ahkam asy-Syari’ah  fi  Ahwal  asy-Syakhsiyyah, ( Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t), I.
-