INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3412-3425 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya
Muhammad Akbar Eka Pradana 1 ✉ , Horadin Saragih 2
Universitas Esa Unggul
Email: muhakbarekapradana@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  telah  mempermudah  transfer informasi  dan  komunikasi,  serta  mendorong  pertumbuhan Big  Data  dari  berbagai  sumber  seperti smartphone,  Internet  of  Things  (IoT),  transaksi  perbankan,  dan  media  sosial.  Big  Data  memberikan manfaat  tetapi  juga  menimbulkan  tantangan  seperti  heterogenitas  data  dan  risiko  keamanan  serta privasi.  Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  apakah  UU  Perlindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP) memenuhi  prinsip  akuntabilitas General  Data  Protection  Regulation  Europe  Union  (GDPR  EU)  dan menganalisis jaminan perlindungan serta kepastian hukum data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  undang-undang dan  konseptual.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam UU PDP sesuai dengan ketentuan GDPR dan UU PDP telah memberikan perlindungan serta kepastian hukum.
Kata Kunci: Data Pribadi, GDPR, Prinsip Akuntabilitas, UU PDP

## Abstract
The rapid development of information and communication technology (ICT) has facilitated the transfer of information and communication, and has driven the growth of Big Data from various sources such as smartphones,  the  Internet  of  Things  (IoT),  banking  transactions,  and  social  media.  Big  Data  offers benefits but also poses challenges such as data heterogeneity and risks to security and privacy. This study  aims  to  identify  whether  the  Personal  Data  Protection  Act  (PDPA)  meets  the  accountability principles of the General Data Protection Regulation Europe Union (GDPR EU) and to analyze the legal protection and certainty of personal data in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the accountability principles in the PDPA are in accordance with the GDPR and the PDPA provides legal protection and certainty. Keywords: Accountability Principles, GDPR, Personal Data, PDPA

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dalam  beberapa  dekade terakhir menjadi solusi alternatif untuk berbagai masalah ditambah dengan sejak munculnya internet (Fauziah & R. Hedwig, 2010). Fenomena ini sejalan dengan pertumbuhan data yang semakin  masif.  Menurut  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  rata-rata  individu menghasilkan 6,5 exabyte data per hari, setara dengan 6,5 miliar  gigabyte. Penggunaan smartphone,  Internet  of  Things  (IoT),  transaksi  perbankan,  e-banking,  media  sosial,  dan aplikasi  lainnya  terus  meningkatkan  volume  data  yang  dihasilkan.  Data-data  ini  saling terhubung  membentuk Big  Data  yang  besar  dan  kompleks  (Achmad  Imam  Kistijantoro, 2020).  Keberadaannya  digunakan  luas  dalam  bidang  seperti  kesehatan,  ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
Pengelolaan Big Data menghadapi tantangan seperti heterogenitas data, skalabilitas, keterbatasan  SDM  dan  infrastruktur,  serta  risiko  terkait  keamanan  data,  privasi,  biaya, analisis yang tidak akurat, dan regulasi. Kasus phishing menjadi salah satu kasus keamanan data yang sering terjadi. Misalnya pada 2022, terjadi pembobolan rekening melalui pesan WhatsApp yang mengaku sebagai kurir J&T Express. Korban diarahkan untuk meng-klik file .apk  "LIHAT  Foto  Paket,"  yang  menguras  saldo mobile  banking  korban  (Anonim,  2023). Selain phishing, ada risiko  penyalahgunaan data  pribadi seperti  pemerasan  online.  Pada 2021  di  Medan,  Sumatera  Utara,  seorang  suami  istri  menjadi  korban sextortion  setelah melakukan Video  Call  Sex  (VCS)  dengan  pelaku  yang  memanipulasi  identitasnya  dan merekam adegan tak senonoh, lalu mengancam menyebarkan rekaman untuk pemerasan (Marlinda Oktavia Erwanti, 2023).
Pada  saat  itu,  upaya  hukum  terkait  privasi  dan  data  pribadi  belum  optimal  karena kurangnya kepastian hukum dan regulasi yang spesifik, hanya terbatas pada perlindungan
data konsumen. Inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini bertujuan menjamin keamanan data pribadi,  memperkuat  perlindungan  hak  asasi  manusia,  dan  mengurangi  tumpang  tindih regulasi. UU PDP juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum umum dan praktik internasional, termasuk General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa.
GDPR adalah regulasi yang berlaku di Uni Eropa dan European Economic Area (EEA) untuk melindungi data pribadi dan privasi individu, serta meminimalisir penyebaran data tanpa izin (Riza Roidila Mufti, 2021). Regulasi ini menjadi pedoman bagi banyak negara di dunia dan memiliki efek ekstra teritorial, berlaku bagi semua pihak di mana pun berada, termasuk di luar Uni Eropa (Riza Roidila Mufti, 2021). GDPR mengandung prinsip-prinsip pemrosesan  data  pribadi  yang  kemudian  diadopsi  kedalam  UU  PDP,  diantaranya: Lawfulness,  fairness,  and  transparency  (sesuai  hukum,  adil,  dan  transparan);  purpose limitation (pembatasan tujuan);  data  minimization (minimalisasi  data); accuracy (akurasi); storage limitation (pembatasan penyimpanan); integrity and confidentiality (integritas dan kerahasiaan); dan accountability (akuntabilitas).
Prinsip akuntabilitas adalah inti dari pelindungan data pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 GDPR. Pengendali
data pribadi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan  dan  menunjukkan  kepatuhan  terhadap  enam  prinsip perlindungan data lainnya. Ini berarti akuntabilitas mempengaruhi dan memastikan harus terpenuhinya semua prinsip perlindungan data pribadi.  Oleh karena itu, sebagai regulasi acuan UU PDP, prinsip-prinsip GDPR diintegrasikan ke dalam pasal-pasal UU PDP.
Penelitian ini berfokus pada prinsip akuntabilitas yang terkandung dalam GDPR dan diadopsi  oleh  UU PDP  di Indonesia. Prinsip akuntabilitas memastikan  bahwa pengendali data pribadi harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi lainnya dan mampu menunjukkan  kepatuhan  tersebut  kepada  pemilik  data  yang  diproses.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  apakah  pasal-pasal  dalam  UU  PDP  telah  memuat  prinsip akuntabilitas tersebut. Dengan membahas prinsip akuntabilitas, secara otomatis penelitian ini juga mencakup prinsip-prinsip perlindungan data pribadi lainnya. Prinsip ini diyakini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi perlindungan data pribadi  di Indonesia. Hal ini  sesuai dengan teori-teori hukum tentang asas/prinsip, teori hukum  tentang  perlindungan  hukum,  dan  teori  hukum  tentang  kepastian  hukum,  yang semuanya menekankan pentingnya kerangka hukum yang jelas, adil, dan konsisten untuk melindungi hak-hak individu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif ( Legal Research) untuk mengumpulkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan terkait pelindungan data pribadi. Dua  pendekatan  utama  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum: 1) bahan hukum primer, yaitu GDPR EU dan UU PDP; 2) bahan hukum sekunder, yaitu buku dan jurnal hukum; 3) bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  meliputi inventarisasi dan klasifikasi data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal- jurnal dan bahan hukum lainnya. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yang  menguraikan  data  berdasarkan  konsep,  teori,  peraturan  perundang-undangan, doktrin,  prinsip  hukum,  dan  pendapat  pakar  atau  peneliti  secara  logis  dan  efektif, memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori tentang Asas/Prinsip Hukum, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum
Secara  terminologi  Bahasa,  asas  diartikan  sebagai  dasar  (sesuatu  yang  menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (Anonim, 2023). Asas, menurut Sudikno Mertokusumo adalah prinsip umum yang dinyatakan secara abstrak tanpa memberikan petunjuk khusus untuk  pelaksanaannya.  Asas  ini  merupakan  dasar  pemikiran  yang  fundamental  dalam konteks  hukum,  mengarah  pada  kebutuhan  untuk  mewujudkan  bentuk  hukum  konkret seperti  undang-undang  dengan  memberikan  arahan  yang  tepat  bagi  perbuatan  yang diatur. Rachmadi Usman berpendapat bahwa asas hukum merupakan alasan atau ratio legis dari lahirnya peraturan hukum (Rachmadi Usman, 2000). Ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan belaka, karena asas hukum mengandung nilai- nilai  dan  tuntutan-tuntutan  etis.  Asas  hukum  juga  berfungsi  sebagai  jembatan  antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.
Asas atau prinsip hukum pada kenyataannya dapat berupa pikiran dasar yang abstrak dan umum, namun sering kali juga muncul sebagai norma atau aturan hukum yang konkret, tersurat  dalam  pasal-pasal  undang-undang  dengan  sanksi  yang  tercantum.  Contohnya terdapat  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  penggunaan  asas-asas  dalam  proses pembentukan peraturan hukum. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa ketika suatu asas hukum dijadikan norma hukum, hal ini berimplikasi pada adanya sanksi jika asas tersebut tidak dipatuhi atau dilaksanakan (Maria Farida Indrati, 2007).
Berkaitan dengan pelindungan hukun, menurut Satjipto Raharjo, pelindungan hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang  lain,  sehingga  masyarakat  dapat  menikmati  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum (Satjipto  Rahardjo,  2000).  Muchsin  membagi  pelindungan  hukum  menjadi  dua  kategori utama:  preventif,  yang  bertujuan  mencegah  pelanggaran  sebelum  terjadi  dengan memberikan  rambu-rambu  dan  batasan  dalam  peraturan  perundang-undangan;  serta represif, yang fokus pada penyelesaian sengketa dengan memberikan sanksi seperti denda, penjara,  atau  hukuman  tambahan  (Muchsin,  2003).  Soerjono  Soekanto  menambahkan bahwa  penyelesaian  sengketa  juga  melibatkan  restitusi,  kompensasi,  pelayanan  medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan pendekatan restorative justice (Soerjono Soekanto, 1984).
Hukum  sebagai  norma  juga  menghendaki  adanya  keteraturan  dan  kepastian (Isharyanto, 2016). Kepastian hukum ini terlihat dari jelasnya norma hukum, proses hukum, dan sanksi hukum yang dapat diprediksi, memenuhi unsur prediktibilitas. Jan M. Otto dan Sidharta  (2006)  menjelaskan  bahwa  kepastian  hukum  dalam  konteks  tertentu  harus memenuhi beberapa syarat:
1. Terdapat aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Instansi  pemerintahan  harus  menerapkan  aturan-aturan  hukum  tersebut  secara konsisten dan taat kepadanya.
3. Mayoritas warga harus pada dasarnya menyetujui isi aturan hukum dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan aturan tersebut.
4. Hakim-hakim harus mandiri dan tidak berpihak, serta konsisten dalam menerapkan aturan hukum ketika menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan harus dilaksanakan secara konkret untuk memastikan kepastian hukum yang efektif.
Konsep Privasi, Pelindungan Data Pribadi dan Akuntabilitas
Privasi merupakan hak asasi manusia yang sangat penting, melekat pada individu dan harus dilindungi sebagai bagian dari martabat manusia. Privasi merupakan bagian dari hak- hak fundamental yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kendali atas informasi pribadi mereka sendiri (Pasal 8, Charter of Fundamental Rights of The European Union, 2012). Pasal 26 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa hak privasi setara dengan hak pribadi,  yang  mencakup  hak  untuk  menikmati  kehidupan  pribadi  tanpa  gangguan, berkomunikasi tanpa dimata-matai, dan mengawasi informasi  pribadi  serta  data mereka sendiri.
Sistem  hukum  di  Indonesia  menggolongkan  hak  privasi  sebagai  hak  yang  dapat dikurangi pemenuhannya atau derogable rights. Artinya, hak privasi termasuk dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut dan dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu (Suparman Marzuki, 2013). Namun, hak privasi berbeda dengan non-derogable rights yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap hak privasi tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran HAM secara langsung. Pengurangan hak privasi diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, khususnya dalam pasal 40 yang mengatur tentang penyadapan, meskipun UU tersebut menggunakan terminologi "hak pribadi" yang harus dilindungi.
Hak privasi berkaitan dengan data pribadi dimana mengandung informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Pasal 4 ayat (1) GDPR, data pribadi mencakup seluruh informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, nomor identifikasi kependudukan, data lokasi, dan karakteristik fisik atau genetik. Informasi ini juga termasuk data yang diperoleh melalui telepon, kartu kredit, nomor personel, akun, plat nomor kendaraan, penampilan fisik, nomor pelanggan, atau  alamat.  Sedangkan  menurut  UU  PDP,  data  pribadi  adalah  setiap  data  tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.
Oleh karena hak privasi atas data pribadi merupakan bagian dari HAM, maka hak ini perlu  dilindungi.  Pasal  28G  ayat  (1)  UUD  1945  telah  mengamanatkan  pelindungan  data pribadi  dengan  menyatakan  bahwa  setiap  individu  berhak  mendapatkan  pelindungan terhadap  diri  pribadi,  keluarga,  martabat,  dan  harta  benda,  serta  memiliki  hak  atas  rasa aman dari  ancaman.  Artinya, negara  berkewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia, termasuk pelindungan data pribadi. Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan  privasi,  pelindungan  diri  pribadi  mencakup  hak-hak  privat,  termasuk  data pribadi.
Berkaitan  dengan  pelindungan  data  pribadi,  prinsip  akuntabilitas  merupakan  salah satu upaya dalam melindungi data pribadi. GDPR memuat prinsip akuntabilitas ini menjadi salah  satu  prinsip  utama  dan  inti  dari  pelindungan  data  pribadi.  Prinsip  ini  menuntut tanggung jawab dan kepatuhan pengendali data terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Pengendali data harus bertanggung jawab dan dapat menunjukkan kepatuhannya (akuntabel)  (Pasal  5  ayat  (2),  2016).  Undang-undang  harus  mengatur  tanggung  jawab pengendali data, dan mereka tidak boleh dibebaskan dari kewajiban meskipun pemrosesan data dilakukan oleh pihak lain. Pertanggungjawaban ini diatur oleh kode etik. Data pribadi
harus  diproses  secara  adil,  berdasarkan  persetujuan  subjek  data,  dan  demi  kepentingan terbaik mereka.
Perlindungan Data Pribadi dalam General Data Protection Regulation dan UU Perlindungan Data Pribadi
GDPR adalah instrumen hukum yang mengatur pelindungan data pribadi penduduk Uni Eropa, berlaku sejak 25 Mei 2018, dan mencakup individu di dalam maupun di luar Uni Eropa,  serta  pengelola  data  di  mana  pun.  GDPR  berperan  dalam  harmonisasi  hukum pelindungan data di Uni Eropa dan memiliki efek ekstra teritorial, berlaku bagi semua pihak yang memproses data individu di kawasan Uni Eropa. Pemrosesan data pribadi menurut GDPR adalah termasuk kegiatan pengumpulan, perekaman, pengorganisasian, penataan, penyimpanan,  pengambilan,  dan  penggunaan  data  pribadi  residen  Uni  Eropa.  GDPR menjadi  referensi  global,  menginspirasi  negara-negara  seperti  Brazil,  India,  Chili,  Korea Selatan, Kenya, Taiwan, dan Indonesia untuk memodernisasi aturan privasi mereka. Brazil bahkan telah menerapkan aturan pelindungan data baru berdasarkan GDPR (Riza Roidila Mufti, 2021).
Berikut  adalah  prinsip-prinsip  perlindungan  data  pribadi  yang  terkandung  dalam GDPR dirangkum melalui tabel berikut:

## Tabel 1. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam GDPR
No. Prinsip Keterangan 1. Sesuai hukum, adil dan transparan ( Lawfulness, Fairness and Transparency) Individu  harus  diberi  informasi  jelas  tentang bagaimana, oleh siapa, dan di mana data mereka diproses  dan  disimpan,  serta  apakah  data  akan dibagikan  kepada  pihak  ketiga.  Tanpa  informasi yang jelas, data pribadi dianggap diperoleh secara tidak adil dan prosesnya tidak transparan
2. Pembatasan tujuan ( purpose limitation) Data pribadi harus dikumpulkan untuk tujuan yang spesifik, eksplisit, dan sah, serta tidak diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut.  Pemrosesan  lebih  lanjut  untuk pengarsipan kepentingan umum, penelitian ilmiah atau historis, atau tujuan statistik dianggap sesuai dengan tujuan awal
3. Prinsip  Minimalisasi  Data  ( Data Minimization)
Mewajibkan  pemroses  data  untuk  hanya mengumpulkan  jumlah  data  minimum  yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sesuai dengan
Pasal 5 (1) huruf c  GDPR yang menyatakan "Data pribadi harus memadai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan."
4. Prinsip Akurasi ( Accuracy)
Data  pribadi  harus  akurat  dan  diperbarui  jika diperlukan.  Langkah-langkah  yang  masuk  akal harus  diambil  untuk  memastikan  bahwa  data pribadi  yang  tidak  akurat  dihapus  atau  diperbaiki tanpa penundaan
5. Prinsip Retensi/Batasan Penyimpanan  ( Retention/Storage Limitation) Data pribadi harus disimpan tidak lebih lama dari yang  diperlukan  untuk  tujuan  pengolahan.  Data pribadi dapat disimpan lebih lama untuk keperluan pengarsipan kepentingan umum, penelitian ilmiah atau historis, atau tujuan statistik, dengan langkah- langkah  teknis  dan  organisasi  yang  sesuai  untuk melindungi  hak  dan  kebebasan  subjek  data (batasan penyimpanan).
6. Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan ( Confidentiality and Security)
Data  pribadi  harus  diproses  dengan  keamanan yang tepat, termasuk melindungi dari pemrosesan yang  tidak  sah  atau  melanggar  hukum  serta menghindari  kehilangan  atau  kerusakan  data. Langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai harus  diterapkan  untuk  menjaga  integritas  dan kerahasiaan data
7. Prinsip Akuntabilitas ( Accountability) Pengendali  data  bertanggung  jawab  penuh  atas pengelolaan  data  pribadi  dan  harus  dapat membuktikan kepatuhan mereka terhadap prinsip- prinsip perlindungan data. Termasuk pertanggungjawaban  hukum  dan  kode  etik, memastikan  bahwa  data  diproses  dengan  adil berdasarkan  persetujuan  subjek  data  dan kepentingan terbaik mereka.
Di Indonesia, sebagaimana juga telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, UU PDP diterbitkan  oleh  pemerintah  untuk  mengurangi  tumpang  tindih  ketentuan  terkait perlindungan  data  pribadi.  UU  ini  secara  khusus  mengatur  penggunaan  data  pribadi sebagai  kerangka  hukum  utama  yang  melindungi  hak  konstitusional  subjek  data  di Indonesia. Dengan adanya UU PDP ini, Indonesia memiliki regulasi primer yang universal untuk mengatur dan melindungi data pribadi warga, di mana pun data tersebut berada.
UU PDP memiliki 48 pasal yang terbagi dalam 16 Bab yang mencakup berbagai aspek terkait  perlindungan  data  pribadi.  Substansi  regulasi  UU  ini  meliputi  definisi  dan  ruang lingkup, asas hukum, jenis data pribadi yang diatur, hak subjek data, proses pemrosesan data, prinsip dan dasar pemrosesan, joint controller, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data pribadi, sanksi administratif, lembaga pengawas, kerjasama internasional, partisipasi  masyarakat,  penyelesaian  sengketa,  larangan  penggunaan  data  pribadi, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan dan penutup.
Tabel 2. Materi muatan UU PDP Materi Muatan Keterangan BAB I Ketentuan Umum Defenisi dan ruang lingkup BAB II Asas Asas-asas UU PDP BAB III Jenis Data Pribadi Data pribadi bersifat spesifik dan umum BAB IV Hak Subjek Data Pribadi Hak-hak subjek data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. BAB V Pemrosesan Data Pribadi Lingkup pemrosesan, prinsip pemrosesan, ketentuan alat pemroses/pengolah data visual, dan joint controller BAB VI Kewajiban Pengendali & Prosesor Lingkup pengendali dan prosesor, kewajiban pengendali, pengecualian terhadap kewajiban pengendali, kewajiban prosesor, kewajiban penunjukan DPO (Data Protection Officer) BAB VII Transfer Data Pribadi Lingkup dalam wilayah NKRI dan lingkup luar wilayah NKRI BAB VIII Sanksi Administratif Dikenakan bagi pengendali dan prosesor yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban. BAB IX Kelembagaan Peran pemerintah dalam PDP, pelaksanaan penyelenggaraan PDP oleh Lembaga, tusi dan kewenangan Lembaga. BAB X Kerjasama Internasional Kerjasama internasional dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional terkait dengan PDP BAB XI Partisipasi Masyarakat Parsipasi dan peran Masyarakat dalam mendukung terselenggaranya PDP BAB XII Penyelesaian sengketa dan Hukum Acara
Melalui arbitrase, pengadilan, atau Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alat bukti yang sah dalam UU PDP dan proses persidangan.
BAB XIII Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi Larangan-larangan dalam penggunaan data pribadi yang dilakukan baik karena unsur sengaja maupun unsur perbuatan melawan hukum. BAB XIV Ketentuan Pidana Sanksi pidana yang dikenakan sebagai akibat melakukan perbuatan yang dilarang. Dapat dikenakan pidana korporasi dan pidana tambahan. BAB XV Ketentuan Peralihan Ketentuan masa penyesuaian terhadap UU PDP. BAB XVI Ketentuan Penutup Ketentuan pemberlakuan UU PDP.
Prinsip Akuntabilitas dan Perannya dalam Pelindungan dan Kepastian Hukum Data Pribadi Penulis  menganalisis  UU  PDP  dengan  menggunakan  asas  hukum  dari  Rachmadi Usman  dan  Maria  Farida  Indrati  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  prinsip-prinsip pelindungan  data  pribadi  GDPR  telah  dimuat,  serta  untuk  menjawab  rumusan  masalah pertama  penelitian  ini.  Pasal  16  ayat  (1)  UU  PDP  mencantumkan  enam  kegiatan  dalam pemrosesan data pribadi, yaitu: (a) pemerolehan dan pengumpulan, (b) pengolahan dan penganalisisan,  (c)  penyimpanan,  (d)  perbaikan  dan  pembaharuan,  (e)  penampilan, pengumuman,  penyebarluasan,  atau  pengungkapan,  dan  (f)  penghapusan  atau pemusnahan.
Kegiatan  pemrosesan  data  pribadi  tersebut  yang  kemudian  harus  dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Berdasarkan hasil telaah UU PDP diketahui bahwa UU PDP dalam rangka melaksanakan pemrosesan data pribadi, telah  memuat  prinsip-prinsip  pemrosesan  data  pribadi.  Prinsip-prinsip  tersebut  termuat dalam Pasal 16 ayat (2). Berikut akan dijelaskan melalui Tabel 3 prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang termuat dalam UU PDP telah mencerminkan tujuan dan standar prinsip pelindungan data pribadi yang ditetapkan dalam GDPR. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pelindungan data pribadi di negara ini telah memenuhi standar global yang ditetapkan oleh GDPR.
Tabel 3. Prinsip pelindungan data pribadi GDPR dalam muatan UU PDP
PRINSIP PELINDUNGAN DATA
PRIBADI GDPR

## PRINSIP PEMROSESAN DATA PRIBADI UU PDP PASAL UU
PDP Sesuai hukum, adil dan transparan ( Lawfulness, Fairness and Transparency) Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; Pasal 27 Pembatasan tujuan ( purpose limitation) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya Pasal 28 Prinsip Minimalisasi Data ( Minimization) tidak ada tidak ada Prinsip Akurasi ( Accuracy) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi Pasal 29 Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan Pasal 30 Prinsip Retensi/Batasan Penyimpanan ( Retention/Storage Limitation)
Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; dan Pasal 42 Pengendali data pribadi wajib memusnahkan
Data Pribadi dalam hal: 1) telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkarr jadwal retensi arsip, 2) terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; 3) tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum
suatu perkara; dan/ atau 4) Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum Pasal 44 Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan ( Confidentiality and Scurity)
Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi Pasal 35 Kewajiban menjaga kerahasiswaan data pribadi Pasal 36
Melindungi pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum
Pasal 38 Prinsip akuntabilitas ( Accountability) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas Pasal 47
Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa semua prinsip GDPR tercermin dalam UU  PDP,  kecuali  prinsip  minimalisasi  data.  Prinsip-prinsip  ini  sebagai  dasar  hukum mendukung sistem hukum tertulis, mengungkapkan nilai-nilai dan menjadi kriteria penilaian dalam  interpretasi  hukum.  Prinsip-prinsip  tersebut  tidak  hanya  mengatur  hukum  secara umum  tetapi  juga  menjembatani  antara  aturan  hukum  dengan  cita-cita  sosial  dan pandangan  etis  masyarakat.  Kesamaan  prinsip  dalam  GDPR  dan  UU  PDP  menunjukkan bahwa  perlindungan  data  pribadi  harus  mengacu  pada  prinsip  global,  mengingat  era perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  pesat  membuat  batas-batas  teritorial  atau nasional tidak relevan lagi.
GDPR dan UU PDP didasarkan pada asas-asas hukum yang memastikan pemrosesan data  pribadi  dilakukan  secara  sah,  adil,  dan  transparan.  Prinsip-prinsip  ini  mencakup keabsahan, keadilan, transparansi, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, batasan penyimpanan, dan  keamanan. Asas-asas tersebut tidak hanya menetapkan  aturan teknis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan tuntutan etis masyarakat untuk melindungi privasi individu.  Mereka  berfungsi  sebagai  pedoman  yang  menghubungkan  peraturan  spesifik dengan tujuan sosial yang lebih  luas,  hal ini sesuai dengan pendapat Rachmadi Usman. Selain itu, dalam konteks GDPR dan UU PDP, sesuai dengan pendapat Maria Farida Indrati bahwa  ketidakpatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  perlindungan  data  pribadi  dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana. Hal ini disebabkan karena prinsip-prinsip pelindungan data pribadi muncul sebagai norma atau aturan hukum yang konkret dalam UU PDP.
Disisi  lain,  UU  PDP  adalah  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  yang  bertujuan mencegah  pelanggaran  data  pribadi  sebelum  terjadi.  Ini  diwujudkan  melalui  peraturan perundang-undangan yang memberikan rambu-rambu atau batasan dalam  pemrosesan data pribadi. Prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penghapusan data secara legal dan  transparan.  Kewajiban  pengendali  data  diatur  dalam  Pasal  20  hingga  Pasal  50, sedangkan kewajiban prosesor data diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52, semuanya bertujuan memberikan panduan dan batasan untuk mencegah pelanggaran data.
UU PDP juga menetapkan sanksi untuk memperkuat perlindungan hukum preventif. Sanksi  administratif  yang  tercantum  dalam  Pasal  57  dapat  berupa  peringatan  tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan data, atau denda administratif, yang dijatuhkan jika pengendali data melanggar kewajibannya. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 67 untuk setiap individu yang melanggar ketentuan Pasal 65 dan 66, serta bagi korporasi yang dijatuhi pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan pidana tambahan dalam Pasal 70 ayat (2).
UU  PDP  tidak  hanya  memberikan  perlindungan  hukum  data  pribadi  tetapi  juga jaminan  kepastian  hukum.  Berdasarkan  teori  kepastian  hukum  dari  Jan  M.  Otto,  syarat kepastian hukum mencakup:
1. Aturan hukum yang  jelas dan konsisten:  UU PDP memperjelas  dan mengatur data pribadi secara spesifik, yang sebelumnya hanya diatur secara umum dalam berbagai peraturan.  UU  PDP  mencakup  definisi,  ruang  lingkup,  hak  subjek,  kewajiban pengendali dan prosesor data, prinsip-prinsip pemrosesan, mekanisme transfer data, dan  sanksi  yang  tegas,  termasuk  sanksi  pidana.  Asas  Extra-Ordinary  Jurisdiction memungkinkan penerapan UU PDP bagi subjek hukum internasional.
2. Penerapan  konsisten  oleh  instansi  pemerintah:  UU  PDP  disahkan  pada  2022  dan memberikan masa transisi dua tahun untuk penyesuaian. Selama masa ini, regulasi lama yang tidak bertentangan tetap berlaku. Sanksi denda administratif mulai berlaku setelah masa transisi, dan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai regulasi yang ada.
3. Dukungan  masyarakat:  Menurut  survei  Indikator  Politik  Indonesia,  mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap UU PDP dan percaya data pribadi akan terlindungi. Namun, masih perlu sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat mengetahui UU ini dan meningkatkan kepercayaan publik.
4. Peradilan  mandiri:  Belum  ada  kasus  pelanggaran  data  pribadi  yang  diselesaikan dengan  UU  PDP,  sehingga  belum  dapat  dibuktikan  apakah  peradilan  menerapkan aturan-aturan UU PDP secara konsisten.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi  seperti  yang  tercantum  dalam  GDPR,  meskipun  dengan  nomenklatur  berbeda (Pasal 16 ayat (2)). UU ini memberikan perlindungan hukum preventif melalui regulasi yang mencegah  pelanggaran  dan  mengatur  kewajiban-kewajiban  bagi  pengendali  dan prosesor data pribadi. Meskipun masih dalam masa transisi, UU PDP telah memberikan kepastian  hukum  dengan  tidak  mencabut  regulasi  lama  yang  tidak  bertentangan
dengannya, sehingga tidak ada kekosongan hukum. Ini menunjukkan komprehensifitas UU PDP dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2016. “Asas”. Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Asas.
Anonim. 2022. “Viral Penipuan Modus Kurir Kirim Foto, Bisa Bobol Data Mobile Banking’.
https://www.cnnindonesia..com/Teknologi/20221206094446-192-883374/Viral- Penipuan-Modus-Kurir-Kirim-Foto-Bisa-Bobol-Data-Mobile-Banking .
Charter of Fundamental Rights of The European Union (2012/C 326/02).
Erwanti,  Marlinda  Oktavia.  2021.  “Ngerinya  Pemerasan  Seksual,  Pasutri  di  Medan  Jadi Korban  Pelaku  yang  Sama”, https://www.detik.com/berita/d-5482048/ngerinya- pemerasan-seksual-pasutri-di-medan-jadi-korban-pelaku-yang-sama .
Fauziah & R. Hedwig. 2010. Pengantar Teknologi Informasi. Bandung: Muara Indah. Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan I. Yogyakarta: Kanisius. Isharyanto. 2016. Teori Hukum, Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik. JJakarta:
WR Penerbit.
Kistijantoro, Achmad Imam. 2020. Big Data Dan Revolusi Industri 4.0. Jakarta: APTIKOM.
Marzuki, Suparman. 2013. “Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia Kajian  Tiga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:  Nomor  065/PUU-II/2004;  Nomor 102/PUU VII/2009 dan Nomor 140/PUU- VII/2009”. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3.
Muchsin. 2003. Pelindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Mufti, Riza Roidila. 2021. A Policy Brief EU General Data Protection Regulation (GDPR). Belgia: Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussel.
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Regulation (EU) 2016/679 of The European Parliament and of The Council of 27 April 2016,
General Data Protection Regulation Europe Union.
Sidharta. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Alumni.
Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Usman, Rachmadi. 2000. Hukum Ekonomi Dalam Dinamika. Jakarta: Penerbit Djambatan.