KEKERASAN SIMBOLIK DAN PENGALAMAN PEREMPUAN

## BERPOLITIK DI ACEH

## Musdawati
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
musd4wati@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  mengkaji  teori Pierre  Bourdieu,  sosiolog  Perancis,  dalam  membongkar  mekanisme terjadinya  ketidakadilan  terhadap  perempuan  dalam  ranah  politik  praktis.  Gagasan  Bourdieu tentang  teori  habitus,  modal,  arena,  kekerasan  serta  kekuasaan  simbolik  akan  digunakan sebagai perspektif dalam membongkar mekanisme ketimpangan gender dalam bentuk kekerasan terhadap  perempuan  khususnya  perempuan  yang  terlibat  dalam  politik.  Terjadinya  berbagai bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan,  menurut  teori  Bourdieu,  tidak  bisa  dilepaskan  dari adanya  kekerasan  simbolik  yang  menjadi  dasar  bagi  terbentuknya  jenis-jenis  kekerasan  lain, seperti  kekerasan  fisik,  psikis,  ekonomi,  dan  seksual.  Kekerasan  simbolik  adalah  bentuk kekerasan  yang  tak  mudah  dikenali.  Kekerasan  ini  beroperasi  melalui  simbol-simbol  wacana yang  menghegemoni  objek  yang  didominasi  mengikuti  pemakna  yang  diproduksi  berdasarkan kepentingan  subjek  yang  mendominasi.  Akar  kekerasan  ini  beroperasi  melalui  habitus perempuan  yang  memposisikannya  sebagai  subordinat  di  masyarakat,  serta  kemiskinan  yang dialami baik secara  ekonomi, budaya, sosial dan modal simbolik. Kekerasan yang bekerja pada level pengetahuan ini, tidak akan membuat perempuan memahami dan mengerti bahwa mereka sedang menjadi objek dan tidak akan melakukan perlawanan.

## I. Pendahuluan
Wacana partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia khususnya Aceh, bukanlah hal yang  baru.    Sejarah  Indonesia  telah  mencatat  sejumlah  perempuan  yang  memiliki  kapasitas dalam  mengelola  pemerintahan,    panglima  perang,    bahkan  ilmuwan,  mereka  tidak  hanya memperoleh legitimasi dari kekuasaan, juga mendapatkan dukungan dari  masyarakat.  Berbeda dengan  negara  Islam  lain,  dimana  peran  perempuan  hanya  dibatasi  pada  wilayah  domestik,  di Indonesia  perempuan-perempuan  telah  diakui  kontribusi  dan  peran  mereka  dalam  berbagai aktifitas  dalam  ranah  publik.  Seperti  yang  dicatat  oleh  Syekh  Yusuf  Qardhawi,  negara-negara timur  tengah  masih  memperdebatkan  keabsahan  perempuan  yang  terjun  menjadi  anggota parlemen.  Bahkan di Kuwait, sampai saat ini mayoritas ulama masih mengharamkan perempuan ikut terlibat dalam pemilihan anggota parlemen.
Di  Aceh  sendiri,    abad  ke  17  merupakan  sebuah  fase  dimana  terdapat  empat  ratu  yang menjalankan  perintahan,  keempat  ratu  tersebut  adalah  Taj  al-Alam  Safiyyat  ad-Din  (1641 – 1775),  Shah  Zakiatuddin  (1678 – 1680)  dan  Kemalat  Shah  (1688 – 1699).  Meskipun  terdapat beberapa  kontroversi  mengenai  kenaikan  empat  ratu  pada  posisi  sultanah,  namun    pada  saat mereka  berkuasa,  mereka  mampu  membawa  Aceh  dalam  kondisi  yang  damai  dan  makmur. 1 Bahkan salah satu keberhasilan ratu tersebut adalah menyelesaikan konflik antara kelompok ulee balang dan orang kaya. 2
Dalam  beberapa  cacatan  James  Siegel  dalam  Rope  of  God  (1960)  menyebutkan  bahwa perempuan  Aceh  telah  memiliki  posisi  tertentu  dalam  keluarga  dan  masyarakat.    Para perempuanlah  yang  mengatur  perekonomian  keluarga  mendidik  anak-anak  mereka,  pada  saat laki-laki dan para suami merantau.
Tak dapat dipungkiri, bahwa dalam struktur budaya masyarakat Aceh perempuan memiliki posisi yang penting khususnya dalam pengambilan keputusan 3 .
Salah  satu  isu  yang  saat  ini  menjadi  isu  global  dan  menjadi  indikator  pencapaian pembangunan adalah partisipasi perempuan dalam politik.
Era  kontemporer  ditandai  dengan  semakin  tingginya  kesempatan  perempuan  untuk  dapat mencapai  pendidikan,  memberikan  peluang  pada  perempuan  untuk  berpartispasi  pada  dunia publik yang jauh lebih luas, khususnya dalam politik.
Namun, harus diakui bahwa partisipasi politik perempuan sejak orde baru sampai dengan era  reformasi  masih  minim.      Jika  melihat  angka  keterwakilan  perempuan  ditingkat  nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu 2009 – 2014 jumlahnya mencapai 100 orang, atau 17,86 % dari 500 total anggota  DPR.  Pemilu 2009 merupakan pemilu dimana jumlah terbesar kursi DPR  yang pernah diduduki oleh perempuan.  Meskipun jumlah ini masih jauh dari angka
1 Hadi, Amirul. Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
2 Ozay, Mehmed, Women as Rulers Phenomenon in Shout East Asian Islamic Society, The Queens of Aceh, in World Journal of Islamic History and Civilization1 (3), IDOSI Publication, 2011, hal. 2
3 Lihat T. Siegel, James, Rope of God , California University Press,  1965.  Lihat juga Hadi, Amirul. Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
30%. Pada pemilu 2004 menghasilkan 61 orang atau 11,9 % sementara pada pemilu 1999 hanya menghasilkan 45 orang atau naik 9 %. 4
Dalam konteks politik lokal, pemilu 2004 – 2014 partisipasi politik perempuan juga tidak menunjukkan  angka  yang  memuaskan.    Jumlah  perempuan  yang  dapat  duduk  sebagai  anggota Dewan  Perwakilan  rakyat  hanya  berjumlah  4  orang  saja  yang  terdiri  dari  Yuniar  (Golkar), Liswani (PAN), Nurlelawati (Golkar), Nuraini Maida (Golkar), jika dipresebtasikan hanya 5,8%.
Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik tersebut disebabkan oleh banyak faktor, masih kuatnya budaya patriarkhi dimana laki-laki masih ditempatkan pada posisi superior dan  juga  cendrung  membatasi gerak  perempuan,  juga  rendahnya  kapasitas  perempuan, kurangnya pengalaman berpolitik dikalangan perempuan juga keterbatasan sumber finansial 5 .
Meskipun  demikian,  banyak  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  keterwakilan perempuan,  tidak  hanya  berasal  dari internal  perempuan  juga  external  perempuan  seperti masyarakat masih belum dapat mempercayai kemampuan perempuan, pemahaman agama  yang memandang  bahwa  perempuan  tidak  boleh  menjadi  pemimpin  juga  komitmen  partai  untuk meningkatkan kwalitas kader partai perempuan yang rendah.
Jika  diandaikan  bahwa  faktor-faktor  diatas  merupakan  faktor  penghambat  masuknya perempuan dalam ranah politik, namun pada saat perempuan dapat masuk dalam politik praktis mereka  juga  masih  harus  menghadapi  berbagai  persoalan,  diskriminasi,  marginalisasi  bahkan stereotype bahwa politik bukanlah wilayah perempuan dan posisi perempuan sebagai objek dan pelengkap untuk memenuhi kuota 30% demi lulusnya verifikasi partai.
Meskipun  diawal  diyakini  bahwa  mendorong  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam politik  merupakan  sesuatu  yang  akan  mendorong  terhadap  upaya  pemberdayaan  perempuan, namun tanpa disadari bahwa perempuan malah menjadi korban.  Posisi perempuan dalam partai lebih sebagai pelengkap dari pada agency yang memiliki kapasitas menentukan.  Anehnya bagi banyak  perempuan  yang  ikut  dalam  pencalegan  situasi  ini  dipandang  wajar  sebagai    sebuah konsekwensi pilihan politik 6 .
Nilai-nilai  maskulinitas  dianggap  sebagai  nilai  dominan  yang  harus  diadopsi  dan digunakan oleh perempuan dalam berpolitik.  Situasi ini sebenarnya bukanlah sebuah relasi yang
5 Lihat Musdawati dalam laporan Penelitian DIPA UIN Ar-Raniry, Peran Perempuan Dalam Politik di Aceh, 2015 (Tidak dipublikasi)
6 Khofifah Indar Parawangsa, Mengukir Paradigma Menembus Tradisi, LP3ES, 2006, Hal. 21
terjadi secara netral,  namun terjadi dalam sebuah relasi kuasa yang timpang.  Dalam gagasannya Pierre  Bourdieu  ini  merupakan  bentuk  kekerasan  simbolis,  sebuah Kekerasan  yang  dianggap sebagai  hal  wajar  inilah  yang  menarik  perhatian  Pierre  Bourdieu,  seorang  Filosof  sekaligus sosiolog  asal  Perancis.  Ia  menggagas  satu  teori,  yaitu  teori  kekerasan  simbolik  (symbolic violence) yang akan membongkar bagaimana mekanisme kekerasan terhadap perempuan. Teori kekerasan  simbolik  Pierre  Bourdieu,  serta  serangkaian  teori - teori  yang  mendasarinya memandang  kekerasan  terhadap  perempuan  sebagai  kekerasan  sistemik  yang  sudah  mengakar dan terjadi melalui proses panjang.
Teori  Pierre  Bourdieu  tersebut  dapat  memetakan  akar  terjadinya  kekerasan  dengan terlebih  dahulu  memahami  posisi  sosial  perempuan  dalam  masyarakat,  serta  mengenali  jenis kekerasan  lain  yang  justru  mendapat  persetujuan  kaum  perempuan  sendiri.  Teori  ini  sangat penting  untuk  memberi  penjelasan  tentang  akar  permasalahan  terus  berlanjutnya  kekerasan dalam dunia publik khususnya bagi perempuan yang masuk dalam ranah politik.

## Mengenal Sosok Pierre Bourdieu
Pierre Bourdieu Bourdieu lahir di Denguin Pyrenia Atlantik (Perancis) pada tahun 1930. Ayahnya seorang pegawai kantor pos. Karier pendidikannya dimulai dari lycee di Pau, kemudian sekolah menengah atas (lycee) Louisle-Grand (Paris), mengambil Fakultas sastra di Paris.  Pada tahun  1951,  ia  melanjutkan  pendidikannya  ke  Ecole  Normale  Superieure,  salah  satu  institusi pendidikan elit di Paris. Bourdieu mengajar sebentar di lycee di Moulins sebelum akhirnya pada tahun  1956  mendapat  wajib  militer  bersama  tentara  Perancis  ke  Aljazair.  Selama  dua  tahun  di Aljazair  (1958-1960),  ia  menghabiskan  waktunya  mengajar  di  fakultas  sastra  di  Alger  sembari melakukan  penelitian  empiris  mengenai  masyarakat  Aljazair.  Sekembalinya  dari  Aljazair, Bourdieu  berpindah-pindah  mengajar.  Setelah  mengajar  di  Sorbonne  selama  dua  tahun  (1961- 1962),  ia  mengajar  di  Universitas  Lille  (1961-1964).  Setelah  itu  ia  diangkat  menjadi  direktur studi  di  Ecole  des  Hautes  Etudes  en  Sciences  Sociales  (EHESS)  dan  menjadi  direktur  pula  di Pusat Kajian Sosiologi Eropa (Centre de Sociologie Europeenne). 7
Puncak  karier  akademis  dicapainya  ketika  dinobatkan  sebagai  pakar  sosiologi  dan menggantikan  Raymond  Aron  memimpin  College  de  France  (1981).  Posisi  intelektualnya
7 FauziFashri, Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol (Yogyakarta: Jalasutra dan Republik Institut, 2014), hlm. 48.
semakin  kuat,  ketika  mendapatkan penghargaan  medali  emas  dari  Pusat  Ilmiah  Nasional  pada tahun 1993. Pierre Bourdieu meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2002 karena sakit kanker 8 . Bourdieu  termasuk  salah  satu  pemikir  yang  secara  gemilang  mampu  meletakkan pengalaman hidupnya sebagai salah satu sumber yang memberikan inspirasi teoretik bagi karya- karyanya.  Berasal dari daerah terpencil dan harus berhadapan dengan dunia intelektual kampus prestisius,  membuat  ia  tergagap.  Ia  merasa  rendah  diri  berhadapan  dengan  rekan-rekannya  dari kalangan borjuis yang cerdas dan lincah dalam bertutur kata. Orang-orang yang mengelilinginya di kampus prestisius itu telah terbiasa dengan bahasa cerdik baik dalam menulis maupun bertutur kata.  Pengalaman  mengikuti  wajib  militer  di  Aljazair  juga  menjadi  salah  satu  pemicu kesadarannya  akan  posisi  seorang  intelektual  berhadapan  dengan  masalah  sosial.  Ia  ingin berempati,  merasakan  apa  yang  dirasakan  masyarakat  Aljazair  akibat  kolonialisme  Eropa.  Dari sini  pula  ia  mulai  mengubah  minatnya  dari  Filsafat  ke  Sosiologi. Bourdieu  melibatkan  diri secara  aktif  dalam  gerakan-gerakan  sosial  politik.  Ia  mendukung  siswa  SMU  yang berdemonstrasi  menentang  seleksi  masuk  universitas.  Pada  saat  terjadi  pemogokan  umum,  ia mengajak  para  inteklektual  mendukung  para  pemogok.  Ia  juga  mendukung  intelektual  Aljazair yang  menjadi  korban  kekerasan  kaum  militan.  Bourdieu  juga  mengkritik  pemerintahan  sosialis Perancis.    Ia  menggalang  gerakan  menentang  para  pakar,  wartawan  dan  penulis  istana  yang dianggap menjadi kaki tangan neo-liberalisme.

## Karya-karya Pierre Bourdieu
Selain  keterlibatannya  secara  langsung  sebagai  aktivis  yang  menyuarakan  dan  membela kelompok-kelompok marginal, Bourdieu juga tercatat sebagai penulis yang produktif yang telah menghasilkan banyak karya, baik berupa buku-buku, esai, maupun artikel. Tulisannya mencakup berbagai  bidang,  mulai  dari  politik,  pendidikan,  budaya,  seni,  hingga  sastra.  Berikut  ini  karya- karya  Pierre  Bourdieu,  baik  yang  ditulis  sendiri  maupun  bersama  orang  lain:  Algeria  (1960), Distinction  (1979),  Homo  Academicus  (1984),  The  Algerians  (1962),  Outline  of  Theory  of Practice  (1977),  Reproduction  in  Education,  Society  and  Culture  (ditulis  bersama  JeanClaude Passeron)  (1977),  The  Inheritors:  Frence  Students  and  Their  Relations  to  Culture  (ditulis bersama  Jean-Claude  Passeron)  (1979),  The Logic  of  Practice  (1990),  In  Other  Words:  Essay Towards  a  Reflexive  Sociology  (1990),  The  Love  of  Art:  European  Art  Museums  and  Their
8 Ibid. hal. 49
Public  (bersama  Alain  Darbel)  (1990),  The  Political  Ontology  of  Martin  Heidegger  (1991), Language  and  Symbolic  Power  (1991),  An  Invitation  to  a  Reflexive  Sociology  (bersama  Loic J.D.  Waqcuant)  (1992),  The  Field  of  Cultural  Production  (1993),  The  State  Nobility:  Elite School  in  the  Field  of  Power  (1996),  Practical  Reason  (1998),  Acts  of  Resistance  (1998), Masculine Domination (2001), The Social Structure of the Economy (2005).

## Gagagasan-Gagasan Bourdieu

## 1. Habitus
Salah  satu  konsep  penting  yang  digagas  Bourdieu  adalah  habitus.    Melalui    habitus Bourdieu  menjelaskan  secara  mendasar  prinsip- prinsip  kehidupan  sosial  sehari-hari beserta keteraturan  yang  mengiringinya.  Habitus  dapat  dirumuskan  sebagai  sistem  disposisi - disposisi (skema-skema persepsi,  pikiran, dan tindakan)  yang diperoleh dan bertahan lama. Habitus juga merupakan gaya hidup (lifestyle), nilai-nilai (values), watak (disposition), dan harapan kelompok sosial tertentu. Bourdieu menyatakan bahwa: ― habitus adalah struktur mental yang digunakan untuk  memahami  dunia  sosial,  struktur  mental  ini  merupakan  produk  utama  hasil  internalisasi struktur dunia sosial 9 .
Dengan  habitus,  Bourdieu  ingin  mendamaikan  antara  agensi  dan  struktur  yang  dalam perdebatan  Sosiologi  selama  ini,  selalu  diperhadapkan  secara  diametral.  Upaya  mendamaikan relasi  antara  agensi  dan  struktur  ini  dinamakan  Bourdieu  dengan  strukturalisme  genetik,  yaitu analisa struktur-struktur objektif yang tidak bisa dilepaskan dari analisis asal-usul struktur mental dalam individu biologis.
Lebih jelas Bourdieu mengatakan bahwa:
“Analisis atas struktur objektif – yakni berbagai arena yang berbeda-beda — tidak bisa dipisahkan dari analisis di tingkat individu-individu biologis tentang asal-usul (genesis) struktur mental yang sampai tingkat tertentu merupakan produk dari pembatinan struktur-struktur sosial; dan juga tidak bisa dipisahkan dari analisis tentang asal-usul struktur sosial itu sendiri, bahwa ruang sosial dan kelompok-kelompok yang berada di dalamnya adalah produk dari pergulatan historis (tempat di mana agen-agen berpartisipasi sesuai dengan posisi mereka dalam ruang sosial dan dengan struktur mental yang mer eka pakai untuk memahami ruang tersebut)”. 10
9 Pierre Bourdieu, In Other Word: Essays Toward a Reflexive Sociology (Cambridge: Polity Press, 1990), 130-131. 13Ibid., hlm. 14
10 Lihat juga dalamPierre Bourdieu, Choses Dites: Uraian dan Pemikiran, terj. Ninik Rochani Sjams (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 21.
Bourdieu menyatakan bahwa habitus tidak dapat dipahami secara tunggal namun memiliki makna yang beragam.
Pertama, habitus merupakan pengkondisian yang dikaitkan dengankeberadaan suatu kelas. Keseragaman habitus dalam suatu kelompok menjadi dasar perbedaan gaya hidup dalam suatu masyarakat.  Karena habitus terbentuk melalui interaksi individu dengan struktur obyektif dunia sosialnya, secara otomatis, struktur subyektif akan menyesuaikan dengan struktur obyektif dunia sosial tersebut.
Kedua, habitus  merupakan  bentuk  pemahamn  yang  menjadi  prilaku  yang  tidak  selalu disadari,  sehingga  terlihat  bahwa  ini  merupakan  kemampuan  alamiah.  Habitus  ini  dikonstruksi melalui proses pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas. Uniknya  proses  yang  membentuk  pengalaman  ini  terjadi  secara  halus,  sehingga  seseorang  tak menyadarinya  sehingga  seolah-olah  sebagai  sesuatu  yang  alamiah 11 .  Proses  ini  seperti  yang digambarkan oleh Bourdie sebagai proses dua arah yaitu ekternalisasi dan internalisasi 12 .
Ketiga,  habitus  adalah  kerangka  penafsiran  untuk  memahami  dan  menilai  realitas, sekaligus penghasil praktik-praktik kehidupan yang sesuai dengan struktur-struktur objektif.
Keempat, habitus  merupakan  struktur  intern  yang  selalu  dalam  proses  restrukturasi. Meskipun habitus merupakan struktur internal yang memberikan pilihan tindakan, tetapi habitus tidak  menjadi  determinan  tindakan.  Habitus  sekedar  menyarankan  apa  yang  seharusnya dipikirkan orang dan apa yang seharusnya dipilih untuk dilakukan 13 .
Habitus  merupakan  struktur  kognitif  yang  memediasi  individu  (internal)  dan  realitas  sosial (ekternal);  menjadi  perantara antara  individu  dan  kolektivitas.  Proses  ini  terjadi  melalui sekumpulan skema yang telah terinternalisasi, sehingga manusia dapat memersepsi, memahami, menghargai, dan mengevaluasi realitas sosial. 14
Kelima makna  habitus  di  atas  dapat  dilihat  misalnya  dari  peran  tertentu  yang  selalu dilekatkan  pada  perempuan.  Perempuan  selalu  diidentikkan  dengan  mengasuh  anak. Kemampuan ini dianggap sebagai sesuatu  yang alamiah. Habitus mengasuh anak  yang dimiliki
11 Lihat Bagus Takwin, ”Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup‖, dalam Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hlm. 35-54.
12 Richard Jenkins, Pierre Bourdieu (London dan New York: Routledge, 1992), hlm. 79.
13 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, terj..Nurhadi, Cet. 7 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 582.
14 Bagus Takwin, ‖Proyek Inte lektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial ‖, dalam Richard Harker (ed.), (Habitus x Modal)
perempuan  sesungguhnya  berasal  dari  pembatinan  struktur  obyektif  selama  hidupnya,  keluarga dan  masyarakat  mengajarkan  perempuan  untuk  menjadi  orang  yang  seharusnya  lebih  bisa mengasuh anak dibanding laki-laki. Ini yang sebut structured structure, struktur mengasuh anak dalam  diri  perempuan  merupakan  produk  dari  dunia  sosial.  Hasil  pembatinan  struktur  obyektif itu kemudian menjadi skema dan kerangka berfikir perempuan dalam menafsirkan realitas.

## 2. Modal (capital)
Disamping habitus, Bourdieu  juga  membicarakan  tentang  modal.    Posisi  seseorang dalam  ranah  (field) atau  arena  sosial  sangat  tergantung  jumlah  modal  yang  dimilikinya.  Modal tersebut  dapat  dikategorikan  ke  dalam  empat  hal,  yaitu:  modal  ekonomi,  budaya,  sosial,  dan simbolik.
Pertama, modal ekonomi (economic capital) merupakan modal dalam bentuk kekayaan yang dimiliki aktor.  Jumlah kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan, akan menentukan posisi dan kedudukannya dalam  arena kehidupan sosial.  Boudieu menambahkan bahwa modal ekonomi adalah modal dapat ditransformasikan menjadi modal-modal yang lain. Sebagai contoh dengan  uang  yang  banyak  seseoranga  akan  mudah  memiliki  sesuatu  yang  dibutuhkan  untuk mendapatkan  modal  simbolik,  seperti  membeli  rumah  dan  mobil  mewah,  perhiasan  mahal,  dan lain-lain. Juga untuk dapat mengakses biaya pendidikan pada institusi pendidikan ternama.
Kedua, modal  budaya  (cultural  capital)  yang  berupa  serangkaian  kemampuan  atau keahlian individu, termasuk di dalamnya pengetahuan, keterampilan, cara bergaul, dan lain-lain yang berperan di dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan  sosial. Modal budaya dapat  terwujud  dalam  disposisi  tubuh  dan  pikiran  yang  dihargai  dalam  suatu  wilayah  tertentu; dapat terwujud dalam benda-benda budaya seperti buku, hasil karya, atau benda-benda lain yang dapat  diwariskan;  dapat  berupa  kondisi  yang  terlembagakan,  seperti  keikutsertaan  dan pengakuan dari lembaga pendidikan. 15
Ketiga, modal sosial (social capital) yang berupa jaringan sosial yang dimiliki yang juga berperan dalam menentukan kedudukan sosial. Semakin banyak kenalan seseorang dan semakin banyak  memiliki  kesamaan  cara  pandang,  maka  semakin  kaya  modal  sosial  yang  dimilikinya. Bagi  Bourdieu,  modal  sosial  adalah  aset  dari  orang-orang  yang  berkedudukan  istimewa  dan merupakan sarana untuk mempertahankan superioritas mereka. 16
15 Ibid 16 Ibid
Keempat, modal  simbolik  (symbolic  capital),  modal  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang  diperoleh  melalui  kekuasaan  fisik  dan  ekonomi  akibat  khusus  suatu  mobilisasi. 17 Kelas yang  dominan  adalah  kelas  yang  memiliki  volume  terbesar  dari  keempat  modal  tersebut, sedangkan kelas bawah adalah yang memiliki modal paling sedikit.

## 3. Arena atau Ranah
Arena  atau  ranah  merupakan  area  dimana  setiap  aktor  berinteraksi,  kapasitas interaksi tersebut  sangat  ditentukan  berdasarkan  modal – modal  yang  dimilikinya.  Pelaku  yang mempunyai  jenis-jenis  modal  tertentu  akan  menjadi  dominan  di  area-area  tertentu.  Sehingga aktor  dapat  melakukan  dominasi  dalam  suatu  arena  atau  medan  sosial  tertentu  tergantung  pada kepemilikannya akan jenis-jenis modal yang dibutuhkan untuk bermain dalam arena itu.
Untuk  dapat  masuk  dan  diterima  dalam  suaru  arena,  maka  aktor  harus  memiliki pengetahuan  mengenai  aturan  permainan  yang  berlaku  diarena  tersebut.  Bila tidak,  maka seseorang tidak akan diterima dalam sebuah arena. 18
Selain habitus, arena atau ranah adalah konsep penting Bourdieu lainnya. Bagi Bourdieu, arena  merupakan  ranah  pertempuran  dan  perjuangan  sosial. 19 Konsep  ini  memandang  realitas sosial  sebagai suatu  topologi  (ruang),  dimana  arena  dimaknai  sebagai  sepotong  kecil  dunia sosial,  sebuah  jagad  penuh  mufakat  yang  bekerja  secara  otonom  dengan  hukum-hukumnya sendiri, misalnya arena politik, seni, ekonomi, agama, dan lain sebagainya.

## 4. Teori Kekerasan Simbolik
Memahami  kekuasaan  dan  kekerasan  simbolik  meniscayakan  pemahaman  kita  akan peran bahasa sebagai sistem simbol. Selain berperan sebagai alat komunikasi dalam memahami dan  menyampaikan  pikiran  serta  perasaan  antar  manusia,  bahasa  memiliki  peran  laten  yang seringkali tidak disadari, yaitu sebagai praktik kekuasaan. Dengan menggunakan simbol-simbol bahasa, ideologi yang terdapat dibaliknya dapat disemaikan perlahan-lahan secara tidak kentara. Tidak  hanya  terdiri  dari  sekumpulan  kata-kata  yang  bermakna  bagi  pemahaman,  lebih  jauh bahasa  dapat  dijadikan  sebagai  instrumen  kekerasan  untuk  mendapatkan  legitimasi  dan memperebutkan  kesempatan  mendefinisikan  realitas.  Dominasi  terhadap  simbol  merupakan
17 Haryatmoko, ―Menyingkap ....., hlm. 12
18 Ibid
19 Pierre Bourdieu dan L. J. D. Wacquant, ‗The Purpose of Reflexive Sociology (The Chicago Workshop) dalam Pierre Bourdieu dan L.J.D. Wacquant (ed.), An Invitation to A Raflexive Sociology (Chicago: University of Chicago Press, 1992), hlm.101
kekuasaan yang dapat membuat orang mengenali dan mempercayai, memperkuat dan mengubah pandangan mengenai dunia 20 .
Seseorang  atau  kelompok  dengan  kekuasaan  simbolik  dapat  mengendalikan  simbol  dan mengonstruksi  realitas  melalui  tata  simbol  tersebut.  Mereka  berada  pada  posisi  tertinggi  dalam strata  sosial  karena  kepemilikan  mereka  akan  modal  ekonomi  dan  budaya  serta  kedua  modal lainnya.  Mereka  adalah  kelas  menengah  masyarakat,  seperti  karyawan,  wiraswasta,  dan pengusaha.  Mereka  adalah  para  buruh  pabrik,  buruh  tani,  dan  pekerja  dengan  upah  kecil individu,  kelompok  atau  masyarakat  patuh  mengikuti  mobilisasi  simbolik  tersebut.  Ketika mereka  menerima  begitu  saja,  tidak  menyadari  pemaksaan  yang  ditanamkan  lewat  simbol tersebut,  maka  pada  saat  itu  praktik  kekuasaan  simbolik  bekerja.  Kekuasaan  simbolik  adalah kekuasaan  yang  bekerja  melalui  simbol-simbol  bahasa  untuk  menggiring  mereka  yang didominasi  mengikuti  makna  yang  diproduksi  berdasarkan  kepentingan  yang  mereka  yang mendominasi.  Dalam  menyembunyikan  dominasinya,  kekuasaan  simbolik  menggunakan  cara- cara  yang  sangat  halus  agar  tidak  dikenali.  Karena  begitu  halusnya  praktik  dominasi  yang dijalankan,  korban  tidak  menyadari  bahwa  yang  terjadi  adalah  praktik  kekuasaan.  Alih-alih menolak,  korban  bahkan  menerima  praktik  dominasi  tersebut.  Pada  saat  seperti  itu,  korban mengalami apa yang diistilahkan Bourdieu dengan kekerasan simbolik 21 .

## Memahami Akar Kekerasan Pada Habitus Perempuan
Selain kelas, kategori sosial lain yang membedakan masyarakat adalah  gender.  Gender merupakan  sebuah  konstruksi  sosial  yang  mengatur  peran,  fungsi  dan  posisi  laki-laki  dan perempuan  dalam  masyarakat.    Pengalaman-pengalaman  perempuan  sehari-hari  dibangun berdasarkan kontruski gender  yang berlaku dalam masyarakat.  Gender sebagai social category menentukan  bagaimana  seseorang  harus  berprilaku  dan  mempresentasikan  dirinya  agar  dapat diterima oleh suatu masyarakat.
Sejak  dilahirkan  sebagai  perempuan,  maka  nilai-nilai  dan  norma-norma  tentang perempuan  yang  baik  atau  perempuan  buruk  telah  ada  dalam  masyarakat,  melalui  proses
20 1Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power (Cambridge: Polity Press, 1991), hlm.165.
21 Ibid., hlm. 38-39. Lihat juga, Pierre Bourdieu, language, hlm.128.
interaksi  sosial,  nilai-nilai  tersebut  disosialisasikan.  Secara  umum  perempuan  dipersepsikan sebagai makhluk yang penurut, lemah lembut dan pasif. Seorang anak perempuan akan dilarang keluarganya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat keperempuanan yang telah dilekatkan kepadanya. Anak perempuan akan diajar cara-cara bertutur kata dan berperilaku halus dan lemah lembut.  Kelak setelah berkeluarga, perempuan diharapkan menjadi ibu dan istri yang salehah, istri yang taat dan patuh pada suaminya.
Sosialisasi  ini berlangsung  sejak  baru  lahir  dilevel  keluarga  juga  berlangsung  dolevel masyarakat    bahkan  dalam  instutusi  pendidikan  dan  dalam  kehidupan  masyarakat  secara umum 22 .
Sosialisasi  yang  lebih  massif  dan  seringkali  tak  terasa  karena  terlalu  sering  dilakukan adalah  presentasi  perempuan  melalui  media.  Semua  ruang  sosialisasi  di  masyarakat  tersebut membentuk  habitus  perempuan  sebagai  makhluk  kelas  dua,  sebagai  makhluk  lembut, penurut, pasif,  dan  lain  sebagainya.  Dengan  habitus  tersebut  perempuan  akan  bersikap  dan  bertingkah laku sesuai dengan skema-skema yang telah diberikan masyarakat dan terinternalisasikan dalam pikirannya.
Habitus  ini  semakin  menguatkan  definisi  masyarakat  tentang  perempuan.  Pendefinisian negatif terhadap perempuan yang berlangsung lama serta dilakukan secara massif di semua ruang sosial  sehingga  akhirnya  melahirkan  habitus  perempuan  yang  memposisikan  dirinya  sebagai anggota masyarakat kelas dua.
Perempuan  menerima  posisinya  sebagai  makhluk  kelas  dua  yang  diminta  untuk  patuh pada  laki-laki.  Bahkan  perempuan  menganggap  hal  itu  sebagai  kodrat  yang  sudah  harus diterimanya karena terlahir sebagai perempuan.
Bentuk  penginternalisasin  nilai-nilai  tersebut  diatas  diterima  perempuan  sebagai  sebuah kewajaran,  malah  mempertanyakannya  tidak  mungkin  untuk  dilakukan,  keadaan  inilah  yang disebut  dengan  kekerasan  simbolik.    Kekerasan  simbolik  ini  terjadi  melalui  sosialisasi  yang berlangsung  lama  dan  melalui  strategi  wacana  tertentu  yang  melahirkan  kepatuhan  pada  diri perempuan.
22 BeateKrais, ‖Gender and Symbolic Violence: Female Oppression in the Light of Pierre Bourdieus‘s Theory of Social Practice ‖, dalam Craig Calhoun, Edward LiPu ma and Moishe Postone., Bourdieu: Critical Perspective (Cambridge: Polity Press, 1993), hlm. 170.
Pada  akhirnya,  melalui  proses  sosialisasi  yang  berlangsung  lama,  perempuan  memiliki habitus sesuai dengan peran gendernya di masyarakat. Identitas gender ini berakar sangat dalam pada  diri  perempuan,  menjadi  bagian  yang  paling  penting  dimiliki,  meskipun  masuk  kedalam ranah lain diluar ranah domestik  Identitas ini terus terbawa saat ia memasuki ranah politik.

## Politik Sebagai Arena Perempuan Memainkan habitus dan Modal yang Dimilikinya
Sebelum  menjelaskan  lebih  detail  bagaimana  posisi  perempuan  dalam  politik menggunakan teori Bourdie.  Maka sebelumnya akan dijelaskan beberapa hal terkait dengan isu perempuan dalam politik
Habitus  yang  dimiliki  perempuan  hasil  sosialisasi  dalam  bentuk  pengasuhan  dan pendidikan baik dalam keluarga, masyarakat maupun institusi formal, akan terbawa terbawa ke dalam  arena  politik  yang  dimasukinya.  Keharusan  perempuan  untuk  patuh  dan  mengabdi  pada suaminya menjadi kewajiban utama yang harus dilaksanakan.
Dalam  beberapa  kasus  bentuk  kepatuhan  ini  adalah  dengan  kewajiban  mendapat  izin suami  sebelum  perempuan  terlibat  dalam  politik.    Dalam  proses  pencalegan,  partai memberlakukan  aturan  bahwa  seorang  caleg  khususnya  perempuan  harus  melampirkan persetujuan dari suami sebelum terlibat dalam partai atau kegiatan politik lain.  Namun aturan ini tidak  berlaku  sebaliknya,  artinya  bahwa  caleg  laki-laki  tidka  perlu  menyerahkan  surat persetujuan  dari  istri.  Namun,  tidak  ada  perempuan  yang  melakukan  protes  terhadap  kebijakan diskriminatif  ini,  bagi  perempuan  mendapat  izin  suami  merupakan  tiket  awal  sebelum  mereka terjun kedunia politik.
Dengan habitus tersebut, salah satu perempuan  cenderung untuk mengembangkan sikap taat  dan  patuh  pada  kehendak  suami.  Kepatuhan  ini  menjadi  nilai  yang  menunjukkan  bahwa seseorang adalah perempuan yang baik.   Bila dilihat dari teori modal (capital), kebanyakan caleg perempuan  yang  terlibat  dalam  pencalegan  Pemilu  2014  lalu  yang  akhirnya  kalah  atau  tidak mendapat suara mayoritas mereka tidak memiliki  modal  yang cukup untuk dapat bersaing dan diterima dalam ranah politik yang dimasukinya.  Ide bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja merupakan salah satu faktor yang membuat perempuan tidak memiliki modal baik  itu  modal  finansial,  budaya  maupun  pendidikan  sehingga  saat  melangkah  dan  memasuki dunia politik dapat diterima.
Modal  ekonomi  seringkali  dikuasai  oleh  suami,  karena  suamilah  yang  bekerja  di  luar rumah,  sementara  istri  mengurus  rumah  dan  anak-anak  yang  dilahirkan.  Beberapa  perempuan baik  yang  menang  maupun  kalah  memiliki  jumlah  modal  yang  beragam,  namun  mayoritas menyebutkan  bahwa  modal  sangat  menentukan  untuk  proses  pemenangan.    Bagi  perempuan modal mereka terjun kepolitik diperoleh melalui support dari suami.  Sehingga izin suami tidak hanya untuk masuk bisa mendaftar menajdi caleg tapi juga memuluskan prose berikutnya.
Berdasarkan  argumentasi  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  menang  dan  kalahnya  caleg  perempuan sangat  ditentukan  oleh    tiga  modal  lainnya,  yaitu  modal  budaya,  modal  sosial,  dan  modal simbolik.
Modal  budaya  dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  dan  akses  perempuan  terhadap pengembangan  pengetahuan  dan  skillnya.  Salah  satu  dampak  dari  quota  30%  adalah,  partai diharuskan  untuk  memasukkan  perempuan  dalam  pencalonan,  sementara  partai  tidak  memiliki mekanisme  pengerekrutan  dan  pendidikan  kader  khususnya  kader  perempuan,  membuat  partai membuka  kemungkinan  bagi  siapa  saja  untuk  mendaftar.    Efeknya  adalah  partai  tidak memberikan  kwalifikasi  tertentu  sebagai  syarat,  akibatnya  perempuan  yang  tidak  memiliki pengalaman  baik  itu  pengalaman  berpolitik  maupun  berorganisasi  mayoritas  terjaring.  Bagi mereka terlibat dipartai adalah suatu pilihan yang menyenangkan tanpa memikirkan modal yang harus dibawa, hal ini akan mempengaruhi cara mereka melakukan kampanyae dan pemenangan suara.
Pada  sisi  lain,  perempuan  tidak  memilki  modal  budaya,  bagi  masyarakat  politik merupakan  wilayah  laki-laki.    Keberadaan  perempuan  dalam  politik  dipandang  sebagai orang yang  lain.    Tanggung  jawab  utama  perempuan  adalah  wilayah  domestik,    ketika  memasuki wilayah  publik  khsusunya  politik  maka  tugas  domestik  adalah  tugas  utama  yang  harus diselesaikan.  Akibatnya  perempuan  mengalami  beban  ganda,  mayoritas  perempuan  yang diwawancara menyebutkan demikian.
Di  masyarakat,  terutama  kalangan  masyarakat  tradisional,  masih  berkembang pemahaman  bahwa  dunia  politik  adalah  wilayah  yang  maskulin,  atau  wilayahnya  laki-laki. Nilai-nilai  maskulinitas  dapat  terlihat  dari  aturan  yang  ditetapkan  partai,  cara  berkomunikasi, cara  berelasi  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  kelelaki-lakian  dianggap  sebagai  nilai  dominan yang harus diadaptasi.  Agar perempuan bisa survive dalam dunia politik maka perempuan harus mengadopsi  nilai-nilai  maskuli  tersebut.    Beberapa  kader  menyebutkan  bahwa  rapat  adalah
situasi yang paling menegangkan, karena setiap orang boleh berbicara besar, menghardik bahkan berkelahi  demi  mempertahankan  argumentasi  mereka.    Keadaan  ini  membuat  perempuan  yang masuk  kedalam  institusi  partai  merasa  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ia  yakin,  ironisnya kemampuan  untuk  menegosiasikan  tidak  ada  sehingga  lagi-lagi  perempuan  harus  menerima situasi tersebut, jika tidak bisa bertahan maka keluar adalah pilihannya.
Kemiskinan  perempuan  dari  segi  modal  budaya  ini  juga  berpengaruh  pada kemiskinannya pada modal sosial dan simbolik. Perempuan kesulitan atau tidak memiliki habitus untuk  membangun  relasi  sosial  dengan  anggota  partai  laki-laki  lain,  karena  mayoritas  mereka tidak memiliki pengalaman berorganisasi, keadaan ini membuat mereka dipandang inferior dan melegitimasi  stigma  bahwa  perempuan  adalah inferior yang  lebih  parah  lagi  keadaan  ini dimanfaatkan oleh partai hanya sekedar untuk menyelamatkan partai.
Kemiskinannya pada ketiga modal sebelumnya tersebut membuatnya tidak punya modal simbolik, tidak punya posisi tawar apapun dipartai, mayoritas perempuan hanya diberikan nomor sepatu, nomur urut dalam pencalonan legslatif sebagai nomor  yang  memiliki peluang peraihan sura  yang  kecil  atau  ditempatkan  pada  dapil  yang  bukan  wilayahnya,  berdampak  bahwa masyarakat tidak mengenal mereka sehingga akan sulit untuk mendapat suara.
Rendahnya  partisipasi  perempuan  dalam  politik  yang  ditandai  dengan  rendahnya perempuan  yang  bisa  masuk  dalam  pencalegan  legislatif  tahnu  2014  lalu  mayoritas  perempuan tidak  memiliki  keempat  komposisi  modal  yang  disebutkan  Bourdieu,  yaitu  modal  ekonomi, budaya,  sosial  dan  modal  simbolik.  Kemiskinan  perempuan  akan  keempat  modal  tersebut ditambah dengan habitus.

## II. Penutup
Kekerasan  simbolik  merupakan  bentuk  kekerasan  yang  paling  halus.  Kekerasan  ini bekerja  melalui  bahasa.  Kekuasaan  simbolik  adalah  kekuasaan  yang  bekerja  melalui  simbol- simbol  bahasa  untuk  menggiring  mereka  yang  didominasi  mengikuti  makna  yang  diproduksi berdasarkan  kepentingan  yang  mereka  yang  mendominasi.  Dalam  menyembunyikan dominasinya, kekuasaan simbolik menggunakan cara-cara yang sangat halus agar tidak dikenali. Karena begitu halusnya praktik dominasi yang dijalankan, korban tidak menyadari bahwa  yang terjadi adalah praktik kekuasaan. Alih-alih menolak, korban bahkan menerima praktik dominasi tersebut.  Pada  saat  seperti  itu,  korban  mengalami  apa  yang  diistilahkan  Bourdieu  dengan kekerasan simbolik.
Kekerasan  simbolik  adalah  kekerasan  dalam  bentuknya  yang  paling  sulit  dikenali. Kekerasan  yang  dikenakan  kepada  agen-agen  sosial  tanpa  mengundang  resistensi,  sebaliknya malah  mengundang  konformitas.    Teori  kekerasan  simbolik  Pierre  Bourdieu  tersebut  sangat relevan  untuk  digunakan  dalam  melihat  bagaimana  mekanisme  bekerjanya  diskriminasi  yang dialami perempuan dalam politik

## DAFTAR PUSTAKA
Bagus Takwin, ”Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup, dalam Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hlm. 35-54.
Bagus Takwin, Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial ‖, dalam Richard Harker
Fauzi Fashri, Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol (Yogyakarta: Jalasutra dan Republik Institut, 2014
George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, terj..Nurhadi, Cet. 7 Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2011
Hadi, Amirul. Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
Khofifah Indar Parawangsa, Mengukir Paradigma Menembus Tradisi, Pemikiran tentang Keserasian Gender,  LP3ES, 2006
Ozay, Mehmed, Women as Rulers Phenomenon in Shout East Asian Islamic Society, The Queens of Aceh, in World Journal of Islamic History and Civilization1 (3), IDOSI Publication, 2011
Pierre Bourdieu dan L.J.D. Wacquant (ed.), An Invitation to A Raflexive Sociology (Chicago: University of Chicago Press, 1992)
Pierre Bourdieu, Uraian dan Pemikiran, terj. Ninik Rochani Sjams Kreasi Wacana, Yogyakarta:, 2011
Pierre Bourdieu, In Other Word: Essays Toward a Reflexive Sociology (Cambridge: Polity Press, 1990), 130-131.
Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power (Cambridge: Polity Press, 1991), hlm.165. Richard Jenkins, Pierre Bourdieu (London dan New York: Routledge, 1992), hlm. 79.
T. Siegel, James, Rope of God , California University Press,  1965.  Lihat juga Hadi, Amirul. Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.