## Digital business: Tren Bisnis Masa Depan

## Faktor penentu kepatuhan wajib pajak
Muhammad Chairul 1 , Fachrie Ramadhan Kadarisman 2 , Antony Japutra 3 , Muhammad Iqbal Imron 4 , Muhammad Wahyu Pradana 5
1,2,3,4,5 Departemen Manajamen, Sekolah Tinggi Manajamen PPM, Jakarta, Indomesia
Article Info

## ABSTRACT
Article history: Received  : Jan 11, 2024 Revised    : Feb 02, 2024
Accepted  : Mar 11, 2024
Penelitian  ini  berfokus  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia.  Melalui  penggunaan  analisis faktor eksploratori dan konfirmatori, studi ini mengumpulkan data dari berbagai  wajib  pajak  untuk  mengidentifikasi  dimensi  yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Faktor-faktor seperti persepsi terhadap  efektivitas  sistem  perpajakan,  tingkat  pemahaman  dan pengetahuan  pajak,  kualitas  interaksi  dengan  otoritas  pajak,  dan persepsi  terhadap  keadilan  dan  sanksi  pajak  dianalisis.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  peningkatan  kepatuhan  pajak  dapat dicapai  melalui  perbaikan  di  berbagai  aspek,  termasuk  pendidikan pajak, layanan kepada wajib pajak, dan penegakan hukum yang lebih efektif.  Temuan  ini  diharapkan  dapat  membantu  pembuat  kebijakan dalam  merancang  strategi  yang  lebih  efektif  untuk  meningkatkan kepatuhan  pajak,  dengan  mengakomodasi  kebutuhan  dan  persepsi wajib pajak.
Keywords: Faktor penentu kepatuhan pajak; Interaksi instansi perpajakan;
Kepatuhan wajib pajak; Pengetahuan pajak; Sosialisasi peraturan pajak.
This is an open access article under the CC BY-NC license.
Corresponding Author:
Muhammad Chairul Departemen Manajamen, Sekolah Tinggi Manajamen PPM Gedung Bina Manajemen, Jl. Menteng Raya No.9 1, Kota Jakarta Pusat, Indonesia 10340 Email: m_chairul123@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Di  Negara-  Negara  berkembang  kepatuhan  perpajakan  menjadi  problem  utama.  Pentingnya kepatuhan  perpajakan  sebagai  elemen  utama  bagi  perekonomian  sebuah  negara  tidak  dapat dipandang  sebelah  mata.  Keberhasilan  suatu  negara  dalam  menjaga  agar  wajib  pajak  mematuhi peraturan  perpajakan  dan  membayar  pajak  dengan  tepat  memiliki  dampak  signifikan  terhadap stabilitas keuangan (Subroto, 2019). Dalam menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan  sebagai  cara  wajib  pajak  untuk menegakkan  sistem  perpajakan  yang  adil  dan  efisien (Rahayu,  2020).  Kepatuhan  perpajakan  berkaitan  dengan  kesiapan,  kemauan,  dan  kemampuan wajib  pajak  untuk  menaati  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  melaporkan  penghasilan secara  akurat,  dan  membayar  pajak  dengan  tepat  waktu  (Pasaribu  &  Tjen,  2016).  Namun, kompleksitas  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  perpajakan  membuat  isu  ini menjadi semakin krusial. Pajak bersifat wajib menurut peraturan perundang-undangan. Kegagalan membayar pajak akan menimbulkan akibat hukum, termasuk pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan  merupakan  aturan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  harus  dipatuhi  oleh wajib  pajak.  Peraturan  ini  dirancang  untuk  memastikan  masyarakat  membayar  pajak  atau menghadapi hukuman jika tidak mematuhinya (Pradhana, 2020).
Menurut (Undang-undang Nomor 16 Tahun, 2009) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Wajib  pajak merupakan  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Menurut  (Agun  et  al.,  2022) Kepatuhan  wajib  pajak  sangat  penting  untuk  membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan pendapatan  negara  melalui  pajak  untuk  memaksimalkan  inisiatif  penerimaan  pajak.  Pemerintah harus  memprioritaskan  inisiatif  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  melalui  berbagai program.
Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun, 2018) tentang pajak penghasilan atas penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu dimana tarif pajak UMKM baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif sebesar 0,5 persen. Dengan adanya penurunan tarif pajak, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak. Namun masih banyak UMKM  yang  belum  terdaftar  di  DJP  sehingga  menyebabkan  banyaknya  penerimaan  pajak  yang belum  terhimpun  dari  sektor  ini  (Pradhana,  2020).  Namun  faktanya  kepatuhan  perpajakan  masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja perpajakan yang  kurang  baik,  antara  lain  tax  rasio  yang  masih  rendah,  kesenjangan  pajak,  dan  penerimaan pajak yang terus tidak sesuai harapan (Zulma, 2020). Salah satu faktor tarif pajak yang tinggi yang di pemerintah Ghana merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan pajak di sektor UMKM di Ghana (Seidu et al., 2015). Faktor lainnya adalah kepatuhan wajib pajak didasari oleh pengaruh secara positif dari pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga menyebabkan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  secara  sukar ela  (Mas’ud  et  al.,  2014).  Faktor selanjutnya  yaitu  tarif  pajak  yang  tinggi  dan  prosedur  pengajuan  yang  rumit  dapat  menyebabkan ketidakpatuhan pajak di kalangan pemilik perusahaan UMKM (Palil et al., 2013).
Ditinjau  dari  tingkat  kepatuhan  perpajakan  diidentifikasi  sebagai  isu  sentral  dalam  stabilitas keuangan melalui evidensi dari penelitian terdahulu seperti studi oleh (Putri & Wibowo, 2021) tentang faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  menunjukkan  bahwa  kualitas layanan perpajakan, sistem perpajakan, dan kejujuran wajib pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan perpajakan. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa faktor penghindaran pajak dapat memberikan dampak negatif, menekankan perlunya pemahaman lebih mendalam terhadap faktor- faktor  ini.  Selain  itu,  dalam  beberapa  penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terdapat temuan yang mencerminkan kompleksitas dinamika perpajakan di berbagai  konteks.  Penelitian  terhadap  UMKM  di  Sidoarjo  menemukan  bahwa  kualitas  layanan perpajakan,  sistem  perpajakan,  kejujuran  wajib  pajak,  pengetahuan  pajak,  sosialisasi  pajak,  dan kesadaran  wajib  pajak  memberikan  dampak  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  (Putri  & Wibowo,  2021).  Sebaliknya,  penghindaran  pajak  memiliki  dampak  negatif  yang  tidak  signifikan. Sebuah  studi  di  Medan  menyoroti  peran  kesadaran  wajib  pajak  sebagai  variabel  intervensi, memediasi  hubungan  antara  sosialisasi  pajak,  pengetahuan  pajak,  dan  kualitas  layanan  fiskal terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Bahri,  2020).  Di  Denpasar,  kesadaran  wajib  pajak,  kewajiban moral,  kualitas  pelayanan,  dan  sanksi  perpajakan  juga terbukti  berpengaruh positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  khususnya  dalam  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor (Rismayanti,  2021).  Namun,  studi  di  Malaysia  menunjukkan  bahwa,  sementara  biaya  kepatuhan perpajakan,  moralitas  perpajakan,  dan  kompleksitas  perpajakan  memiliki  dampak  signifikan terhadap  kepatuhan,  pengetahuan  pajak tidak  memberikan dampak  yang  signifikan (Ghani  et  al., 2020).  Oleh  karena  itu,  untuk  merancang  kebijakan  perpajakan  yang  efektif,  perlu  memahami konteks  lokal  dan  karakteristik  kelompok  wajib  pajak,  menggabungkan  temuan-temuan  tersebut untuk menciptakan pendekatan holistik dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Meskipun  sudah  ada  sejumlah  penelitian  tentang  faktor-faktor  kepatuhan  perpajakan,  masih terdapat  kesenjangan  dalam  literatur.  Kesalahan-kesalahan  melibatkan  ketidakpahaman menyeluruh  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  perpajakan,  kebutuhan  akan analisis yang lebih mendalam, dan kekurangan kerangka kerja teoretis untuk membimbing penelitian masa  depan.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengisi  kesenjangan  ini  dan memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  factor  apa  saja  yang  mempengaruhi kepatuhan  perpajakan.  Dengan  menggabungkan  data  kualitatif  melalui  wawancara  dan  data kuantitatif melalui pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini fokus pada
pemahaman  mendalam  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  kepatuhan perpajakan,  dengan  menggunakan  pendekatan  induktif  dalam  pengumpulan  data  melalui wawancara kualitatif dan pengembangan teori melalui analisis kuantitatif.

## 2. METODE
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mixed-method, menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif  (Creswell  &  Creswell,  2018)  untuk  memahami  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Pada  tahap  kualitatif,  wawancara  semi-terstruktur  dilaksanakan  dengan sekelompok konsultan, spesialis pajak, dan pemilik UMKM yang secara aktif terlibat dalam proses perpajakan.  Metode  purposive  sampling  dipilih  untuk  mendapatkan  informasi  yang  kaya  dari responden yang dianggap memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dengan aspek kepatuhan pajak (Romlah, 2021). Teknik snowball sampling juga digunakan untuk mendapatkan rekomendasi responden lain yang memenuhi kriteria penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Faktor  Eksploratori  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  mengungkapkan  empat  faktor dominan yang berperan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Tes Kaiser-Meyer- Olkin  (KMO)  memberikan  nilai  yang  memuaskan,  menunjukkan  kelayakan  sampel  untuk  analisis faktorial dengan nilai MSA/ "Measure of Sampling Adequacy" atau Ukuran Kesesuaian Sampel. yang umumnya  melebihi  ambang  batas  0.6.  Namun,  penting  untuk  mencatat  bahwa  nilai  MSA  untuk beberapa  item  berada  di  tepi  batas  ambang,  yang  mungkin  menandakan  adanya  ruang  untuk perbaikan  dalam  pemilihan  item.  Tes  Bartlett's  memberikan  bukti  signifikansi  yang  kuat, menegaskan bahwa variabel dalam dataset saling berkorelasi dan cocok untuk analisis factor.
Tabel 1. Tes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
Scree plot menunjukkan nilai eigen dari faktor yang dihasilkan dari analisis faktor. Penurunan tajam dari faktor pertama ke kedua dan penurunan landai setelahnya menandakan empat faktor awal sebagai yang paling penting dalam menjelaskan varians. "Siku" setelah faktor keempat menunjukkan jumlah optimal faktor. Nilai kumulatif yang dirotasi sebesar 53.2% menegaskan bahwa empat faktor tersebut  berhasil  menjelaskan  lebih  dari  setengah  dari  total  varians,  yang  merupakan  kontribusi signifikan dalam pemahaman fenomena kepatuhan pajak dalam penelitian sosial. Ini menunjukkan efektivitas  model  faktor  dalam  mengidentifikasi  aspek  utama  yang  berkaitan  dengan  kepatuhan pajak .

## Tabel 2. Faktor Karakteristik dan Secree Plo
Hasil analisis faktor eksploratori yang telah dirotasi dengan nilai kumulatif 53.2% adalah bahwa empat  faktor  yang  diidentifikasi  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pemahaman fenomena kepatuhan pajak, dan 46,8% disebabkan oleh variable lainnya dimana menurut penilitian (Besouw & Frederica, 2024; Dewi et al., 2020; Rahma, 2019) menunjukan bahwa trust perpajakan juga  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Angka tersebut  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  setengah  varians  dalam  perilaku  kepatuhan  pajak  dapat dijelaskan  oleh  variabel-variabel  yang  termasuk  dalam  model  ini.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa model  telah  berhasil  mengidentifikasi  faktor-faktor  utama  yang  memiliki  dampak  paling  besar terhadap kepatuhan pajak, sehingga memberikan  dasar yang kuat untuk intervensi kebijakan dan strategi  perbaikan  sistem  pajak.  Temuan  ini  menegaskan  efektivitas  pendekatan  analisis  faktor dalam menangkap kompleksitas kepatuhan pajak dan memberikan wawasan yang dapat diandalkan untuk pengambilan kebijakan.

## Tabel 3. Faktor Loading
Dalam penelitian ini, analisis faktor eksploratori dalam Tabel 3.  berhasil mengidentifikasi empat faktor utama yang memberikan wawasan mendalam tentang varians dalam data kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama, yang diwakili oleh nilai eigen tertinggi yaitu 6.408 dan menunjukkan proporsi varians  sebesar  23.4%  dalam  solusi  yang  dirotasi,  menangkap  esensi  'Kepatuhan  dan  Integritas Masyarakat'. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku kepatuhan dan integritas merupakan aspek- aspek  krusial  yang  mendasari  sikap  dan  tindakan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan mereka.
Faktor  kedua,  dengan  nilai  eigen  3.468  dan  kontribusi  terhadap  varians  sebesar  12.2%, mengungkap pentingnya 'Kualitas Interaksi dengan Instansi Perpajakan'. Faktor ini mengakomodasi pengalaman interaksi wajib pajak dengan otoritas pajak, termasuk kualitas  layanan yang diterima dan  kemudahan  dalam  mengakses  informasi  serta  sumber  daya  pajak.  Ini  menandakan  bahwa persepsi  positif  terhadap  instansi  pajak  dan  proses  perpajakan  dapat  mempengaruhi  kepatuhan. Faktor  ketiga,  dengan  nilai  eigen  yang  signifikan  yaitu  2.033  dan  mengontribusi  10.5%  dari  total varians, menyatakan peran vital 'Komunikasi dan Sosialisasi Perpajakan'. Aspek ini merefleksikan efektivitas  program  sosialisasi  dan  komunikasi  pajak,  yang  dirancang  untuk  meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap tanggung jawab dan regulasi pajak, yang pada gilirannya dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Faktor keempat, meskipun memiliki nilai  eigen  yang  lebih  rendah  yaitu  1.497,  tetap  memberikan  kontribusi  signifikan  sebesar  7.2% terhadap varians. Faktor ini berkaitan dengan 'Pengetahuan dan Kesadaran Pajak', yang mencakup tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  tentang  peraturan  dan  kewajiban  pajak.  Ini  menekankan  bahwa pengetahuan pajak yang memadai adalah kunci untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajak secara akurat.
Ketika  dijumlahkan,  empat  faktor  ini  menjelaskan  53.2%  dari  total  varians  dalam  perilaku kepatuhan  pajak,  menunjukkan  bahwa  hampir  setengah  dari  variabilitas  dalam  kepatuhan  dapat diatribusikan kepada faktor-faktor yang dijelaskan oleh model ini. Penemuan ini menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor, tetapi oleh serangkaian faktor yang saling terkait.  Dengan demikian, untuk merancang intervensi kebijakan yang efektif, penting untuk  mempertimbangkan  keseluruhan  spektrum  faktor  yang  teridentifikasi  ini,  serta  memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam konteks  yang  lebih  luas.  Analisis  ini  menawarkan  landasan  yang  solid  untuk  otoritas  pajak  dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang ditargetkan untuk memperkuat aspek-aspek yang telah terbukti penting dalam mendukung kepatuhan pajak, serta dalam merancang pendekatan yang  holistik  dan  terintegrasi  yang  mencakup  pendidikan  pajak,  layanan  pajak  yang  ditingkatkan, dan inisiatif sosialisasi yang lebih efektif.
Penelitian  ini  mengadopsi  metode  campuran  (mixed-method)  yang  mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak.  Melalui  wawancara  semi-terstruktur  dengan  konsultan,  spesialis  pajak,  dan  pemilik UMKM,  penelitian  ini  memperoleh  wawasan  mendalam  tentang  pengalaman  pribadi  responden, persepsi  mereka  terhadap  regulasi  pajak,  dan  faktor-faktor  yang  memotivasi  atau  menghambat kepatuhan pajak. Metode purposive sampling dipilih untuk mendapatkan informasi yang kaya dari responden  yang  dianggap  memiliki  keahlian  dan  pengalaman  yang  relevan,  sedangkan  teknik snowball  sampling  digunakan  untuk  merekrut  responden  tambahan  yang  memenuhi  kriteria penelitian.
Analisis  faktor  eksploratori  (Exploratory  Factor  Analysis/EFA)  digunakan  untuk  menganalisis data  survei  kuantitatif.  Proses  analisis  melibatkan  pengujian  asumsi  statistik,  rotasi  faktor,  dan interpretasi loadings untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang valid dan reliabel yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Hasilnya  menunjukkan  empat  faktor  utama  yang  signifikan  dalam menentukan kepatuhan pajak di Indonesia, yaitu "Kedisiplinan dan Moralitas Masyarakat", "Kualitas Interaksi  dengan  Instansi  Perpajakan",  "Sosialisasi  dan  update  peraturan  Perpajakan",  serta "Pengetahuan  dan  Kesadaran  Pajak".  Analisis  faktor  eksploratori  yang  dilakukan  memastikan validitas faktor-faktor yang diidentifikasi, dengan nilai kumulatif sebesar 53.2% yang menunjukkan bahwa  lebih  dari  setengah  varians  dalam  perilaku  kepatuhan  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  faktor- faktor  tersebut.  Temuan  ini  memberikan  wawasan  yang  penting  bagi  pembuat  kebijakan  dalam merancang  strategi  yang  efektif  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak,  dengan  memperhitungkan aspek-aspek kunci seperti disiplin masyarakat, kualitas interaksi dengan instansi pajak, sosialosasi, komunikasi  perpajakan,  dan  pengetahuan  tentang  pajak.  Dengan  demikian,  penelitian  ini memberikan landasan yang kokoh bagi pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Memang, penelitian ini dirancang untuk  menggali  persepsi  dan  pandangan  wajib  pajak  terkait  dengan  berbagai  faktor  yang mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakan  dengan mengeksplorasi  aspek-aspek  kunci  seperti  kualitas  layanan  perpajakan,  transparansi  sistem perpajakan,  kejujuran  wajib  pajak,  pengetahuan  tentang  perpajakan,  efektivitas  sosialisasi  pajak, kesadaran akan pentingnya membayar pajak, serta persepsi terhadap sanksi perpajakan dan biaya
perpajakan.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  temuan  dari  (Simanungkalit,  2017)  menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara keenam komponen tersebut dengan kepatuhan wajib pajak PBB  P2.  Berbagai  tantangan  yang  teridentifikasi  dalam  kepatuhan  wajib  pajak  antara  lain  belum adanya  standar  operasional  prosedur  (SOP)  dan  standar  pelayanan  minimal  (SPM),  terbatasnya pengetahuan wajib pajak, kurang memadainya pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh, serta tidak efektifnya penegakan hukum perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  faktor-faktor  seperti  kemudahan  akses  ke  sistem  pajak online,  sosialisasi  dari  DJP,  dan  kesadaran  tentang  manfaat  akan  pajak  dalam  meningkatkan kepatuhan pajak. Faktor-faktor ini juga tercermin dalam yang menunjukkan bahwa strategi seperti sosialisasi dan penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Meskipun ada penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, penelitian  ini  menambahkan  nilai  dengan  memadukan  pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif  dalam mengidentifikasi faktor-faktor tersebut. Pendekatan mixed-method kami memungkinkan kami untuk mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  dinamika  yang  kompleks  di  balik kepatuhan pajak, serta untuk menguji validitas dan reliabilitas temuan kami melalui analisis faktor eksploratori.
Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan memiliki dampak yang penting bagi masyarakat dan kantor pajak. Temuan penelitian ini memberikan landasan untuk peningkatan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih akurat dalam meningkatkan penerimaan pajak dan stabilitas keuangan negara. Ini memberikan dorongan bagi kantor pajak untuk meningkatkan efisiensi dan responsifitas layanan mereka  terhadap  kebutuhan  wajib  pajak,  yang  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap sistem perpajakan. Temuan penelitian menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran wajib  pajak  untuk  meningkatkan  kepatuhan,  yang  dapat  digunakan  oleh  kantor  pajak  untuk mengembangkan  program  sosialisasi  dan  edukasi  pajak  yang  lebih  efektif  guna  meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan mereka. Akhirnya, penelitian ini juga dapat membantu kantor pajak dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk menangani kasus-kasus yang berpotensi meningkatkan kepatuhan, serta mengurangi penghindaran pajak.
Adapun rekomendasi bagi wajib pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban pajak serta pentingnya mematuhi regulasi pajak. Wajib pajak dianjurkan untuk berinisiatif  dalam  memperkaya  pengetahuan  mereka  tentang  sistem  perpajakan  dan  untuk berpartisipasi  secara  aktif  dalam  program  sosialisasi  dan  pendidikan pajak  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  atau  lembaga  pajak.  Rekomendasi  ini  bertujuan  untuk  membangun  lingkungan perpajakan yang mendukung, di mana wajib pajak merasa diberi informasi dan dilibatkan, sehingga mereka dapat secara efektif memenuhi kewajiban pajak mereka dan berkontribusi positif terhadap penerimaan  Negara,  serta  dapat  patuh  dan  terhindar  dari  kerugian  Sanksi  akibat  ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  pentingnya  aspek  psikologis  dan  sosial  dalam mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak,  yang  dapat  menjadi  kontribusi  penting  dalam pengembangan  strategi  kebijakan  yang  lebih  holistik  dan  terintegrasi  dalam  meningkatkan kepatuhan  pajak.  Dengan  demikian,  penelitian  kami  memberikan  kontribusi  yang berharga  dalam memperluas  pemahaman  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  dan  dalam merancang  intervensi  kebijakan  yang  lebih  efektif  dalam  meningkatkan  kepatuhan  perpajakan  di Indonesia. Penelitian ini juga sejalan dengan pembahasan dari (Saputra, 2019) temuan penelitian ini  menunjukkan  keselarasan  dengan  Theory  of  Planned  Behavior  yang  menunjukkan  bahwa perilaku  wajib  pajak  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dipengaruhi  oleh  faktor  prsikologis  serta  niat  untuk mematuhi  pajak,  yang  tercermin  pada  sikap,  norma  subjektif,  dan  persepsi  kontrol  perilaku  wajib pajak orang pribadi.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi empat faktor utama yang bersama-sama menjelaskan 53.2% dari total variabilitas dalam perilaku kepatuhan pajak, menyoroti bahwa hampir setengah dari variabilitas dalam kepatuhan dapat diatribusikan kepada faktor-faktor yang dijelaskan oleh model ini. Temuan ini menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor, tetapi  oleh  serangkaian  faktor  yang  saling  terkait  dan  mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak  dalam
konteks  yang  lebih  luas.  Faktor-faktor  tersebut  adalah  "Kedisiplinan  dan  Moralitas  Masyarakat", "Kualitas  Interaksi  dengan  Instansi  Perpajakan",  "Sosialisasi  dan  Update  Peraturan  Perpajakan", serta  "Pengetahuan  dan  Kesadaran  Pajak".  Analisis  ini  memberikan  landasan  yang  solid  bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang ditargetkan guna memperkuat aspek-aspek penting yang mendukung kepatuhan pajak serta merancang pendekatan yang holistik dan  terintegrasi,  yang  mencakup  pendidikan  pajak,  layanan  pajak  yang  ditingkatkan,  dan  inisiatif sosialisasi yang lebih efektif. Serta menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek psikologis dan sosial  dalam  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak  serta  menekankan  pentingnya  sosialisasi pajak  serta  komunikasi  yang  efektif  dalam  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  pajak. Direktorat  Jenderal  Pajak  diimbau  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  layanan  mereka,  termasuk penyediaan informasi yang jelas dan akurat serta pengolahan administrasi pajak yang lebih efisien. Rekomendasi  bagi  wajib  pajak  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  tentang kewajiban pajak serta pentingnya mematuhi regulasi pajak. Wajib pajak dianjurkan untuk berinisiatif dalam memperkaya pengetahuan mereka tentang sistem perpajakan  dan untuk berpartisipasi aktif dalam program sosialisasi dan pendidikan pajak. Temuan penelitian ini menawarkan landasan yang solid untuk otoritas pajak dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang ditargetkan untuk memperkuat  faktor-faktor  yang  telah  terbukti  penting  dalam  mendukung  kepatuhan  pajak  serta dalam  merancang  pendekatan  yang  holistik  dan  terintegrasi  yang  mencakup  pendidikan  pajak, layanan  pajak  yang  ditingkatkan,  dan  inisiatif  sosialisasi  yang  lebih  efektif.  Penelitian  ini  juga menunjukkan  bahwa  untuk  merancang  intervensi  kebijakan  yang  efektif,  penting  untuk mempertimbangkan keseluruhan spektrum faktor yang teridentifikasi serta memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam konteks yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agun,  W.  A.  N.  U.,  Datrini,  L.  K.,  &  Amlayasa,  A.  A.  B.  (2022).  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan, 6(1), 23 –31. Bahri, S. (2020). Analisi Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 20(1), 1 –15. Besouw, S. P. D., & Frederica, D. (2024). Pengaruh Transparansi Pajak, Insentif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Proceeding Accounting Skill Competition, 3(1), 168 –179. Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018).  Mixed  Methods  Procedures.  In  Research  Defign:  Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches.
Dewi,  S.,  Widyasari,  W.,  &  Nataherwin,  N.  (2020).  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 9(2).
Ghani, H. H. A., Abd Hamid, N., Sanusi, S., & Shamsuddin, R. (2020). The effect of Tax Knowledge, Compliance Costs,  Complexity  and  Morale  Towards  Tax  Compliance  Among  Self-employed  in  Malaysia.  Global Business and Management Research, 12(1), 18 –32.
Mas’ud, A., Aliyu, A. A., Gambo, E.-M. J., Al-Qudah, A. A., & Al Sharari, N. (2014). Tax Rate and Tax Compliance in Africa. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 2(3), 22 –30.
Palil,  M.  R.,  Akir,  M.  R.,  &  Ahmad,  W.  (2013).  The  Perception  of  Tax  Payers  on  Tax  Knowledge  and  Tax Education  with  Level  of  Tax  Compliance:  A  Study  the  Influences  of  Religiosity.  ASEAN  Journal  of Economics, Management and Accounting, 1(1), 118 –129.
Pasaribu,  G.  F.,  &  Tjen,  C.  (2016).  Dampak  Faktor-faktor  Demografi  Terhadap  Kepatuhan  Perpajakan  di Indonesia. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(2), 145 –162.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun. (2018). Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Pradhana,  A.  (2020).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Wajib Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Kota  Batu).  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB, 9(1).
Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(2).
Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan: Konsep Sistem dan Implementasi. Graha Ilmu. Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei padaWajib Pajak Kota DKI Jakarta). Jurnal Buana Akuntansi, 4(1), 1 –18.
Rismayanti,  N.  W.  I.  (2021).  Pengaruh  Kewajiban  Moral,  Sosialisasi  Perpajakan,  dan  Kualitas  Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(3), 234 –251. Romlah,  S.  (2021).  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif  (Pendekatan  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif).
PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam, 16(1), 1 –13.
Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Dki Jakarta). Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 3(1), 47 –58.
Seidu, A. N., Abdul, I. W., & Sebil, C. (2015). Modelling the Causes of Tax Default Among Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in the Tamale Metropolis of Ghana. European Scientific Journal, 11(1), 155 – 168.
Simanungkalit, T. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pbb P2 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 14(2), 252 –265.
Subroto, G. (2019). Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia (Vol. 1). Elex Media Komputindo. Undang-undang Nomor 16 Tahun. (2009). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.
Zulma,  G.  W.  M.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Administrasi  Pajak,  Tarif  Pajak  dan  Sanksi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Pajak  Pada  Pelaku  Usaha  UMKM  di  Indonesia.  Ekonomis:  Journal  of Economics and Business, 4(2), 288 –294.