## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

## Andry Heriady

## ABSTRAK
Kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Wilayah  Kota  Palangka  Raya  memang  sudah  di klasifikasikan sebagai bencana alam musiman oleh Pemerintah Daerah Kota  Palangka Raya kerena selalu terjadi setiap tahunnya, dengan hal ini perlu perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya terhadap  penanganannya  agar  dampak  kesehatan,  lingkungan,  ekonomi,  hukum,  sosial,  dan politik    yang  ditimbulkan  bisa  berkurang.  Dan  jika  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan  maka  Pemerintah  Daerah  Kota  Palangka  Raya diberikan  wewenang  untuk  memecahkan  permasalahan  ini  bersama-sama  dengan  pihak  lain yang  juga  ikut  serta  dalam  penanganan  permasalahan  ini.  Pelaksanaan  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  tentu  akan  menghadapi  suatu  kendala  dalam  pelaksanaannya, namun jika suatu kebijakan ingin berjalan dengan baik maka wajib memperhatikan beberapa unsur yaitu seperti Komunikasi, Sumber Daya ( sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi dan kewenangan ), Disposisi, dan Struktur Organisasi.
Dalam beberapa kebijakan yang telah dibuat selama ini oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan  kebakaran  lahan  di  Kota  Palangka  Raya  memang  sudah  cukup  banyak,  namun salah satu kendala yang telah dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan selama ini yaitu dari  faktor  anggaran  setiap  tahunnya  yang  masih  kurang  serta  partisipasi  masyarakat  yang kurang dalam proses pelaksananaan seluruh kebijakan-kebijakan yang telah diamanahkan oleh Pemerintah.  Saran  yang  dikemukakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perlunya  mempertikan keseimbangan kebijakan-kebijakan dengan faktor penunjangnya yaitu anggaran yang tersedia untuk  penanganan  permasalahan  ini  serta  partisipasi  masyarakat  yang  kurang  aktif  dalam proses pelaksanaan semua kebijakan yang telah ada.
Kata Kunci : Pemerintah, Kebijakan, Anggaran, Partisipasi Masyarakat.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lima pulau besar, oleh kerena itu  tentu  memiliki  permasalahan  bencana  alam  yang  berbeda-beda  pada  setiap  daerahnya, terutama disini masalah kebakaran lahan, kebakaran lahan memang sering terjadi di beberapa daerah  di  Indonesia  setiap  tahunnya,  menurut  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB) khususnya di Kalimantan dan Sumatera, terdapat ratusan titik api (hotspot) kebakaran lahan  muncul  di  kalimantan  dan  sumatera,  dari  pantauan  satelit  National  Oceanic  and Atmospheric Administration (NOAA) per September 2014, di Kalimantan Tengah ada (227) titik api, Kalimantan Barat (112), Kalimantan Selatan (39), Sumatera Selatan (134), Riau (89), dan Jambi (62).
Dilihat  dari  data  yang  dimiliki  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB) diatas  bahwa  Provinsi  Kalimantan  Tengah  mempunyai  titik  api  (hotspot)  kebakaran  lahan terbanyak dari beberapa daerah lainnya, berbicara mengenai kebakaran lahan di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya juga ditemukan banyak titik api (hotspot) menurut bapak Sucipto salah satu petugas pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya saat peneliti temui
di  tempat  pada  awal  observasi  lapangan,  beberapa  Kelurahan  di  Palangka  Raya  rata-rata semuanya terdapat titik api (hotspot).
Kebakaran  lahan  disebabkan  oleh  dua  faktor  pertama  memang  dari  faktor  alam  dan kedua faktor manusia, penyebab dari faktor alam adalah ketika terjadinya kemarau yang sangat panjang maka di dalam tanah terjadinya gesekan benda-benda kering yang menimbulkan api kecil lalu semakin lama semakin besar ditambah Kota Palangka Raya merupakan tanah gambut dan jika musim kemarau akan mudah sekali terbakar dan merambat kesemua arah. Penyebab faktor manusia adalah pembakaran lahan secara sengaja  hal ini terjadi saat penyiapan lahan untuk  penanaman  bibit  pertanian,  pembukaan  lahan  dengan  membakar  masih  menjadi  cara paling efektif bagi masyarakat dalam membuka lahan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dengan membuang puntung rokok sembarang tempat.
Tanpa disadari kebakaran lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan lahan yang paling  besar  dan  bersifat  sangat  merugikan,  serta  kebakaran  lahan  menimbulkan  kerugian secara  kesehatan,  ekonomi,  pendidikan,  serta  lingkungan.  Maka  mulai  akhir  bulan  Agustus sampai  September  2014  Kota  Palangka  Raya  dilanda  kebakaran  lahan,  ditinjau  dari  data kesehatan menurut RSUD dr. Doris Sylvanus melalui Kalteng Pos sudah mengakibatkan 514 bayi  menderita  infeksi  saluran  pernapasan  akut  (ISPA)  hingga  ada  beberapa  bayi  yang meninggal  dunia,  beberapa  jadwal  penerbangan  dibatalkan  kerena  jarak  pandang  sangat rendah,  aktifitas  belajar  mengajar  juga  terganggu  dan  tidak  efektif,  kerusakan  lingkungan dimana-mana dan ekosistem di dalamnya menjadi tidak normal lagi.
Oleh kerena itu apakah produk politik Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07  Tahun  2003  Tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di wilayah  Kota  Palangka  Raya  selama  ini  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  melalui  Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya dalam penanganan kebakaran lahan apakah ada  langkah-langkah  pengendaliannya,  misalkan  sosialisasi,  pemberdayaan  masyarakatnya, pencegahan  kebakaran  lahan  baik  secara  ekonomi  dan  teknologi,  serta  jalan  keluar  lainnya yang  tepat  dalam  penanganan  permasalahan  kebakaran  lahan  yang  terus  terjadi  setiap tahunnya.
Setelah  beberapa  bulan  melaksanakan  penelitian,  peneliti  menemukan  beberapa  hal yang  membuat  kenapa  bencana  alam  kebakaran  lahan  di  Kota  Palangka  Raya  selalu  terjadi setiap  tahunnya  walaupun  kebijakan-kebijakan  yang  selama  ini  dibuat  dalam  rangka penanganan  kebakaran  lahan  telah  ada,  dalam  segi  hirarki  pemerintahan  dari  bagian  teratas sampai  bagian  bawah  komunikasi  memang  cukup  baik  di  beberapa  kecamatan  sampai kelurahan terkait sosialisasi kebijakan-kebijakan yang selama ini di buat dalam pencegahan, pengendalian,  penanganan,  serta  rehabilitasi  akibat  kebakaran  lahan  di  Kota  Palangka  Raya namun juga disisi lain komunikasi kurang berjalan dengan baik didalam pelaksanaan kebijakan yang ada.
Faktor penghambat dalam pelaksaan kebijakan-kebijakan yang ada sudah cukup jelas di  dalam  penelitian  ini  terhadap  penanganan  kebakaran  lahan  di  Kota  Palangka  Raya  oleh Pemerintah Daerah, hal-hal utama faktor kendala di lapangan antara lain kurangnya anggaran setiap tahunnya yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota  Palangka  Raya  maka  hal  inilah  yang  menjadi  faktor  penghambat  pertama  dalam pelaksanaan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  mengapa  demikian  tanpa  anggaran  pelaksanaan kebijakan untuk mengadakan acara sosialisai pencegahan, pengendalian, dan penanganan serta melengkapi  sarana  dan  prasarana  juga  akan  terbatas  sebab  anggaran  kurang  dan  akibatnya penanganan kebakaran lahan juga tidak akan maksimal.
Serta peran masyarakat  sangat  kurang  aktif dalam  ikut serta menjalankan kebijakan- kebijakan  yang    telah  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  saat  ini  terlihat  dari  hasil  wawancara langsung kepada masyarakat di beberapa kelurahan, disini dalam pelaksanaan kebijakan jika hanya satu pihak yang aktif maka permasalahan yang ada hanya akan berjalan di tempat dan
tidak  akan  ada  perubahan  yang  lebih  baik  akan  terjadi  dan  pastinya  akan  tetap  sama  setiap tahun kedepan akan terjadi kebakaran lahan di wilayah Kota Palangka Raya dan dampak yang akan ditimbukan juga akan tetap sama.
Untuk itu kedepan sinergitas aktif dari Pemerintah Daerah bersama masyarakat Kota Palangka Raya sebenarnya di tingkatkan agar kebakaran lahan setiap tahun ini bisa berkurang dan dampaknya juga akan berkurang bagi masyarakat dan pada semua aspek kehidupan yang ada  di  dalamnya,  dan  Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kota Palangka Raya wajib lebih memperhatikan permasalahan bencana  alam kebakaran lahan ini dan bagaimana solusi terbaik dalam penanganannya kedepan.
Harapan kita setelah kebijakan-kebijakan yang ada telah dibuat maka dari sinilah semua pihak  wajib  melaksanakan  dan  mentaatinya  supaya  bencana  alam  kebakaran  lahan  ini  bisa teratasi  dengan  baik  dan  jika  ada  kekurangan  dalam  pelaksanaannya  bisa  diadakan  evaluasi yang  mendalam  baik  dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan  Kota  Palangka  Raya  agar  mengetahui  apa  saja  hal  yang  menjadi  faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  kebijakan-kebijakan  tersebut  di  lapangan  selama  ini  di Wilayah Kota Palangka Raya.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanganan kebakaran lahan  yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kota  Palangka Raya?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung penanganan masalah kebakaran lahan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kebijakan  penanganan  kebakaran  lahan  oleh Pemerintah khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Pemerintah khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya dalam penanganan kebakaran lahan di Kota Palangka Raya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pemerintah Daerah
Menurut  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  tertuang  pada  Pasal  1  ayat  (2)  Pemerintahan  daerah  adalah penyelenggara  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## Otonomi Daerah
Menurut  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah tertuang pada Pasal 1 ayat (6) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  tertuang  pada  Pasal  1  ayat  (7)    Asas  Otonomi  adalah  prinsip  dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
Menurut  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah tertuang pada Pasal 1 ayat (8)  Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

## Kewenangan Daerah
Menurut  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  tertuang  pada  Pasal  12  ayat  (1)  Urusan  pemerintahan  wajib  yang berkaitan dengan pelayaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi poin b, e, f,  :
b. Kesehatan. e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. f. Sosial
Menurut  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  tertuang  pada  Pasal  12  ayat  (2)  Urusan  pemerintahan  wajib  yang berkaitan dengan pelayaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi poin e, g, p, :
e. Lingkungan hidup. g. Pemberdayaan masyarakat desa. p. Kebudayaan.

## Pengertian Kebijakan
Kebijakan  Publik  merupakan  suatu  aturan-aturan  yang  dibuat  oleh    pemerintah  dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat, kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh  pemerintah  untuk  melakukan  pilihan  tindakan  tertentu  untuk  tidak  melakukan  sesuatu maupun untuk melakukan tidakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum  suatu  negara  sering  terjadi  berbagai  permasalahan,  negara  yang  memengang  penuh tanggung  jawab  pada  kehidupan  rakyatnya  harus  mampu  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).

## Jenis Kebijakan
Kebijakan Publik di Indonesia dalam arti luas terbagi dua, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan  tertulis  dan  peraturan-peraturan  tidak  tertulis  yang  disepakati  umum (konvensi). Kebijakan publik dibuat bermacam-macam bentuknya, antara lain sebagai berikut:
a. Peraturan Perundang-Undangan :
1. UUD 1945.
2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah.
b.  Pidato Pejabat Tinggi :
1. Pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus.
2. Pidato presiden atau menteri pada waktu hari besar nasioanal.
3. Pernyataan pejabat Negara.

## Pengertian Kebakaran Lahan
Kebakaran  hutan  dibedakan  pengertiannya  dengan  kebakaran  lahan,  dimana  perbedaannya terletak  pada  lokasi  kejadiannya.  Kebakaran  hutan  yaitu    kebakaran  yang  terjadi  di  dalam kawasan  hutan,  sedangkan  kebakaran  lahan  adalah  kebakaran  yang  terjadi  diluar  kawasan hutan (Pubowaseso, 2004).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  penelitian  kualitatif  tipe  deskriptif  yaitu  metode  penelitian untuk  membuat  gambaran  mengenai  situsi  atau  kejadian  (Nazir:2003).  Tipe  penelitian  ini memberikan peluang yang  besar akan munculnya interprestasi-interprestasi alternatif. Metode ini  juga  mampu  mendekatkan  antara  peneliti  dengan  objek  yang  dikaji.  Cara  kerja  proses penelitian ini berlangsung serempak dan dilakukan dalam bentuk pengumpulan.
Pengolahan  data  dengan  menggunakan  pendekatan.  Menurut,  namawi,  penelitian deskriptif  terbatas  pada  usaha  mengungkapkan  suatu  masalah  atau  keadaan  atau  peristiwa sebagimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Rakhmat (199:24) menyatakan  bahwa  penelitian  deskriptif  hanyalah  memaparkan  situasi  atau  peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengumpulkan  informasi  secara  aktual  rinci  yang menggambarkan  gejala  yang ada, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi  dan praktek-praktek yang berlaku, pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan data yang luas dan mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kebakaran Lahan di Kota Palangka Raya antara lain melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya :
a. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
b. Instruksi  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  :  611  Tahun  2014  Tentang  Antisipasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya.
c. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 394 Tahun 2014 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan, dan Pekarangan serta Kabut Asap di Kota Palangka Raya Tahun 2014.
d. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor  27 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan, di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2014.
e. Keputusan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  403  Tahun  2014  Tentang Penyelenggaraan  Pos  Komando  Tanggap  Darurat  Bencana  Kebakaran  Hutan, Lahan, dan Pekarangan serta Kabut Asap di Kota Palangka Raya Tahun 2014.
2. Pemerintah Dinas Kehutanan dan Perekebunan Kota Palangka Raya :
a. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya Nomor :  418.A  Tahun  2014  Tentang  Pembentukan  Tim  Pencegahan  dan  Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
b. Himbauan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya Nomor :  522/DKP-KP/774/VII/2013  Tentang  Larangan  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan pada musim kemarau tahun 2013.
c. Kesepekatan  Bersama  antara  Kepala  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kota Palangka  Raya  dengan  Kepolisian  Resor  Palangka  Raya  Tentang  Penggelaran PolMas sebagai BinMas Pionir, Nomor : 522.0/546/DKP-KP/01/V/2013 bersama Nomor : B/88/ /V/2013/POLRES.
d. Prosedur Tetap Operasional (protap) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya.

## Implementasi  Kebijakan  (George  C.  Edward  III)  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Palangka Raya:
a. Komunikasi (Communication)
Mengenai  hubungan  komunikasi  terkait  kebijakan-kebijakan  yang  ada  dalam penanganan  kebakaran  lahan  di  Kota  Palangka  Raya  dari  Pemerintan  Daerah  Kota Palangka Raya kepada  Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya sudah cukup  baik  selama  ini,  namun  komunikasi  selanjutnya  kepada  masyarakat  Kota Palangka Raya terhadap sosialisasi suatu kebijakan-kebijakan  yang telah dikeluarkan cukup rendah, mengapa demikian saat penulis mewawancarai masyarakat di beberapa kelurahan  ada  beberapa  orang  mengatakan  sosialisasi  mengenai  himbauan  hanya sampai  di  kelurahan  namun  tidak  sampai  di  masyarakat  bawah,  namun  juga  ada beberapa  masyarakat  di  kelurahan  lain  mengatakan  komunikasi  Pemerintah  Daerah sudah  ada  yang  memang  sampai  di  masyarakat  melalui  blangko-blangko  tentang himbauan  larangan  membakar  lahan  yang  dibagikan  kesetiap  rumah  masyarakat, selanjutnya spanduk juga sudah ada di pasang di tempat-tempat strategis di beberapa kelurahan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa adanya sosialisasi yang terlaksana dengan baik dan juga ada yang memang kurang terlaksana dengan baik sesuai dengan beberapa kelurahan di  atas, namun juga peran aktif masyarakat  disetiap kelurahan  juga sangat penting baik dari RT/RW memberikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat lebih aktif dalam menjalankan semua kebijakan-kebijakan yang ada agar bencana alam kebakaran lahan di Kota Palangka Raya tidak terjadi dan bisa menekan rendah dampak kebakaran lahan.
b. Sumber Daya (Resources)
- Sumber Daya Manusia (Staff) Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah sumber daya manusia di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya memang cukup kurang hanya 15  personil  yang  penulis  dapatkan  pada  kepala  seksi  perlindungan  dan  pengamanan hutan yang hal ini mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani kebakaran lahan di Kota Palangka Raya selama ini, namun disini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka  Raya  tidak  merasa  kesulitan  dalam  pelaksanaan  pemadaman  kerena  dari Instruksi  Walikota  Palangka  Raya  melalui  beberapa  kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya diperbantukan oleh beberapa Dinas, Badan, Lembaga, Organisasi, serta Masyarakat Kota Palangka Raya. Oleh  kerena  itu  Dinas  terkait  jika  selama  ini  masih  kekurangan  personil  atau  SDM menjadi  lebih  mudah  kerena  masih  banyak  pihak  membantu  dalam  penanganan kebakaran lahan di Kota Palangka Raya selama ini.
- Anggaran (Budgetary)
Mengenai  anggaran  selama  ini  dalam  pelaksanaan  pencegahan,  pengendalian, pengamanan, dan pemadaman kebakaran lahan di Kota Palangka Raya memang cukup
kurang  terlihat  dari  beberapa  anggaran  dari  tahun  2013  (Rp.  72.000.000)  serta penambahan anggaran pada tahun 2014 (Rp. 89.500.000) jadi penambahannya hanya beberapa  juta  rupiah.  Dengan  dana  senilai  ini  untuk  pencegahan,  pengendalian, pengamanan,  dan  pemadaman  kebakaran  lahan  di  Kota  Palangka  Raya  masih  cukup kurang sekali dibandingkan dengan luas Wilayah Kota Palangka Raya seluas 2.678,51 Km2  (267,51  Ha)  dibagi  ke  dalam  5  (lima)  Kecamatan  yaitu  Kecamatan  Pahandut 117,25 Km2, Sebangau 583,50 Km2, Jekan Raya 352,62 Km2 , Bukit Batu 572 Km2, dan Rakumpit 1.053,14 Km2.
- Fasilitas (Facility)
Terkait  fasilitas  selama  ini  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Kehutan  dan  Perkebunan  Kota Palangka Raya memang cukup kurang juga terkendala dana yang ada juga menghambat penambahan fasilitas dalam pencegahan, pengendalian, pengamanan, dan pemadaman kebakaran lahan di Kota Palangka Raya juga terhambat lalu dalam penanganannya juga kurang maksimal di lapangan selama tahun 2014.
- Informasi dan Kewenangan (Information and Authority) Mengenai  pemberian  informasi  dan  kewenangan  sudah  ada  dijelaskan  sebelumnya bahwa efektifitas pemberian informasi memang masih kurang efektif dari Pemerintah Kelurahan pada beberapa masyarakat di kelurahan yang ada dalam rangka pencegahan kebakaran hutan di Kota Palangka Raya melalui sosialisasi bebijakan-kebijakan yang ada  hanya  sampai  pada  beberapa  pihak  dan  masih  kurang  sampai  pada  masyarakat terbawah  di  Wilayah  Kota  Palangka  Raya.  Dan  mengenai  kewenangan  dalam penanganan  kebakaran  lahan  di  Kota  Palangka  Raya  sudah  cukup  jelas  melalui Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya.
c. Disposisi (Disposition)
Dalam  hal  ini  disposisi  beberapa  Pemerintah  Kelurahan  yang  masih  kurang  dalam sosialisasi  kebijakan-kebijakan  berupa  Peraturan  Perundang-undangan,  Peraturan Daerah,  dan  juga  surat  himbauan  dari  pihak  terkait  yang  memiliki  tugas  pokok  dan fungsi dalam penanganan kebakaran Lahan di Kota Palangka Raya terlihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada penelitian ini beberapa bulan lalu di beberapa kelurahan di Kota Palangka Raya.
d. Struktur Birokrasi (Bereucratic Structure) Mengenai struktur birokrasi dalam penanganan kebakaran lahan di Kota Palangka Raya saat ini cukup jelas kebijakan-kebijakan yang ada dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka  Raya  dilimpahkan  lagi  kepada  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kota Palangka Raya dan ditangani oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang hal ini memang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana dilapangan selama ini, serta juga diperbantukan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Walikota Palangka Raya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Merujuk pada pokok permasalahan yang di angkat dan dianalisis yang telah dilakukan dalam  tahapan-tahapan  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  terkait  Kebijakan Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  Kebakaran  Lahan  di  Kota  Palangka  Raya  sebagai berikut :
1. Pembuatan dan Sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran lahan.
2. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
3. Pembentukan regu pemadaman hutan dan lahan secara dini.
4. Melakukan pengawasan terhadap pembukaan dan pembakaran lahan oleh masyarakat.
5. Menyediakan bibit  tanaman dalam rangka tanaman dalam rangka rehabilitasi  hutan dan lahan pasca kebakaran.
6. Meningkatkan partisipasi aktif para pihak termasuk masyarakat  dalam pemadaman awal kebakaran.
Berikut tahapan-tahapan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kebakaran lahan di Kota Palangka Raya sebagai berikut :
1. Kelembagaan :
- Perencanaan pengendalian kebakaran hutan penyususan program dan anggaran.
- Pemetaan kawasan hutan dan lahan yang rawan kebakaran.
- Pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan perlengkapan individu.
- Pelatihan dan bintek pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Pemeliharaan peralatan pemadam dan mesin.
- Rekomendasi kelembagaan.
2. Pencegahan :
- Penyuluhan dan kampanye informasi/sosialisasi.
- Rambu-rambu bahaya kebakaran hutan dan lahan.
- Penegakan hukum dan penyebaran maklumat.
- Rapat koordinasi.
- Apel siaga.
- Patroli
3. Pemadaman :
- Siaga pemadaman
- Koordinasi dan patroli pemadaman
- Mobilisasi anggota regu pemadam, peralatan, dan logistik.
- Kegiatan pemadaman.
- Pemadam gabungan
4. Penanganan Pasca Kebakaran :
- Pengumpulan bahan keterangan.
- Proses penyidikan terhadap pelaku pembakaran.
- Monitoring perkembangan areal bekas kebakaran.
- Evaluasi pengendalian kebakaran.
- Rehabilitasi areal bekas kebakaran
Faktor-faktor  penghambat  dalam  implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam penanganan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  melalui  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya  anggaran  yang  di  berikan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Palangka  Raya terhadap penanganan kebakaran lahan di Kota Palangka Raya, dan hal inilah menyebapkan program-program  lain  yang  telah  dianggarkan  menjadi  tertunda  dan  penanganann kebakaran lahan di Kota Palangka Raya menjadi kurang maksimal setiap tahunnya.
2. Kurangnya  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dalam  ikut  serta  melaksanakan  kebijakan Pemerintah Daerah yang telah dibuat untuk penanganan kebakaran lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.

## Saran
Dengan  berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dan  temuan  di  lapangan,  terhadap pelaksanaan  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  Kebakaran  Lahan  di  Kota Palangka Raya. Saran/Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup saran/rekomendasi kepada Pemerintah  Daerah  Kota  Palangka  Raya,  khusunya  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kota Palangka Raya, masyarakat Kota Palangka Raya, dan semua pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam penanganan permasalahan ini. Saran/rekomendasi sebagai berikut :
1. Pemerintah  Daerah  Kota  Palangka  Raya  sebaiknya  memikirkan  kembali  agar  adanya penambahan  anggaran  yang  lebih  untuk  pelaksanaan  kebijakan-kebijakan  yang  telah dibuat  agar  semua  kebijakan  yang  dikeluarkan  sesuai  dengan  anggaran  dan  hasil  yang didapatkan.
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya jika terjadinya kendala penanganan kebakaran hutan di Kota Palangka Raya hanyalah anggaran maka pihak dinas mempunyai hak  mengusulkan  penambahan  anggaran  kepada  Pemerintah  Daerah,  tanpa  anggaran semuanya  akan  terhambat  bagi  Pemerintah  dalam  penanganan  kebakaran  lahan  di  Kota Palangka Raya.
3. Masyarakat  Kota  Palangka  Raya  sebaiknya  mendengarkan  dan  melaksanakan  apa  yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah melalui semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama ini, mengapa demikian kerena diharapkan kerena kerjasama yang benar dan baik dari  Pemerintah  Daerah  bersama    masyarakat  akan  menimbulkan  hasil  yang  baik  pula terutama pencegahan dan penanganan kebakaran lahan di Kota Palangka Raya selama ini dan dampak negatif yang kita rasakan selama ini bisa berkurang dan alangkah baiknya bisa tidak terjadi lagi setiap tahunnya akibat kebakaran lahan.
4. Semua  Pihak  wajib  mendukung  semua  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan agar kehidupan bermasyarakat bisa terjalin dengan baik dan lancer demi Kota Cantik Palangka Raya.
5. Penelitian selanjutnya :
a. Meneliti  lebih  jauh  seberapa  seriusnya  Pemerintah  Daerah  dalam  pelaksanaan penanganan kebakaran lahan di Kota Palangka Raya untuk tahun berikutnya.
b. Melakukam  penelitian  yang  lebih  mendalam  seberapa  besar  anggaran  yang  mampu dikeluarkan untuk mengimbangi semua kebijakan-kebijakan Daerah dalam penanganan kebakaran lahan di Kota Palangka Raya untuk tahun selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo, 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
Alma, Buchari, 2012, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Jakarta: Alfabet.
Dinas  Perhubungan,  Komunikasi,  dan  Informatika  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Dinas Perhubungan,  Komunikasi,  dan  Informatika  Kota  Palangka  Raya,  Dinas  Kesehatan Kota Palangka Raya, Badan Pusat Statistik.
Himbauan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya Nomor : 522/DKP- KP/774/VII/2013  Tentang  Larangan  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  pada  musim kemarau tahun 2013.
http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html    Akses Tanggal 26 Agustus 2015
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya  Akses Tanggal 15 Agustus 2014
http://www.tempo.co/read/news/2014/09/18/206607746/BNPB-  Kebakaran-Hutan-dan-lahan Akses Tanggal 15 Agustus 2014
Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 611 Tahun 2014 Tentang Antisipasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya.
Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Nomor 346.1 Tahun 2014 Tentang  Pembentukan  Tim  Posko  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan,  Lahan,  dan Pekarangan Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2014.
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya Nomor : 386 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Keputusan  Kepala  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kota  Palangka  Raya  Nomor  :  418.A Tahun  2014  Tentang  Pembentukan  Tim  Pencegahan  dan  Pengendalian  Kebakaran Hutan dan Lahan.
Keputusan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor    27  Tahun  2014  Tentang  Pembentukan  Tim Koordinasi  Pengendalian  Kebakaran  Hutan,  Lahan,  di  Wilayah  Kota  Palangka  Raya Tahun 2014.
Keputusan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  394  Tahun  2014  Tentang  Penetapan  Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan, dan Pekarangan serta Kabut Asap di Kota Palangka Raya Tahun 2014.
Keputusan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  403  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan  Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan, dan Pekarangan serta Kabut Asap di Kota Palangka Raya Tahun 2014.
Kesepekatan Bersama antara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya dengan Kepolisian Resor Palangka Raya Tentang Penggelaran PolMas sebagai BinMas Pionir,  Nomor  :  522.0/546/DKP-KP/01/V/2013  bersama  Nomor  :  B/88/ /V/2013/POLRES.
Moleong,  2005:248.  Teknik  Pengumpulan  Data,  Jakarta:  Tugas  Akhir  Program  Magister Universitas Indonesia.
Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomer  07  Tahun  2003  Tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kota Palangka Raya.
Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  15  Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  52  Tahun  2008  Tentang  Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  04  Tahun  2001  Tentang  Pengendalian  Kebakaran    Hutan  dan Lahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
Prosedur  Tetap  Operasional  (protap)  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Kota Palangka Raya.
Saman, Mukhtar, 2004, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Banjarmasin: Fisip Unlam. Satori, Djam’an, 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Pusaka Lima.
Siagian, Sondang P. 2011, Sistem Informasi Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara.
Sukarna, 1992, Dasar-Dasar Manajemen, Bandung: Mandar Maju.
Surat  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  :  360/317.1/BPBD/2014  Tanggal  30  Mei  2014 Tentang  Antisipasi  Penanggulangan  Bencana  Asap  Akibat  Kebakaran  Hutan  dan Lahan.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor  01 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor  23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang    Pencegahan  dan Pemberantasan Hutan.