## Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama

## Fajar Nur Alamsyah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar fajaar.alamsyah@gamil.com

## Abstrak
Artikel  ini  menjelaskan  tentang  Kebebasan  Beragama  Pada  Pasal  28E  dalam  UUD  1945  dengan menggunakan Analisis penulis dengan memakai kacamata Hukum Islam dan Hukum Positif. Kebebasan manusia  dalam  kehidupan  sosialnya  bertujuan  untuk  memperkuat  relasi  sosialnya  untuk  memperoleh keperluan  hidupnya.  Akan  tetapi,  sering  kali  terdapat  pertentangan  dalam  memenuhi  kepentingan masing-masing  individu,  sehingga  berakibat  pada  hilangnya  kehangatan  antar  warga  negara.  Dalam Islam  kebebasan  manusia  merupakan  salah  satu  dari  berbagai  nilai  mulia  yang  juga  merupakan  tujuan utama dari maqasid syari„ah. Islam sendiri mengenal tentang hukum Riddah . Dalam Islam Riddah adalah perpindahan agama, dari agama Islam ke agama lainnya dan merupakan kategori kufur yang dalam fikih klasik  diancam  dengan  hukuman  mati.  Di  dalam  hukum  Indonesia  sendiri  sebagai  penghormatan  dan jaminan  terhadap  keberlangsungan  hidup  setiap  individu,  pemerintah  kemudian  meratifikasi  deklarasi universal  hak  asasi  manusia,  hak-hak  sipil  dan  politik  dan  hak-hak  ekonomi  sosial  budaya  ke  dalam sistem hukum Indonesia. Khusus hak atas kebebasan beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal  28E,  namun  Ancaman  masih  silih  berganti  berdatangan  menghantui  masyarakat  indonesia  yang telah melakukan kebebasannya memilih dan memeluk Agamanya. Sehingga penting untuk direkonstruksi bagaimana sebenarnya jaminan terhadap hak kebebasan beragama dalam undang-undang dasar Indonesia dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Hukum Islam, Hukum Positif.

## Absract
This  article  explains  about  Religious  Freedom  in  Article  28E  of  the  1945  Constitution  by  using  the author's analysis using the glasses of Islamic Law and Positive Law. Human freedom in their social life aims  to  strengthen  their  social  relations  to  obtain  their  necessities  of  life.  However,  there  are  often conflicts  in  fulfilling  the  interests  of  each  individual,  resulting  in  a  loss  of  warmth  among  citizens.  In Islam  human  freedom  is  one  of  the  various  noble  values  which  is  also  the  main  goal  of  the  maqasid syari'ah. Islam itself knows about Riddah law. In Islam Riddah is a conversion of religion from Islam to another  religion  and  is  a  category  of  kufr  which  in  classical  jurisprudence  is  punishable  by  death.  In Indonesian law itself as a respect and guarantee for the survival of every individual, the government then ratifies  the  universal  declaration  of  human  rights,  civil  and  political  rights  and  economic,  social  and cultural rights into the Indonesian legal system. In particular, the right to freedom of religion is regulated in the 1945 Constitution Article 28E, however threats still come and go to haunt Indonesian people who have exercised their freedom to choose and embrace their religion. So it is important to reconstruct how the  guarantee  of  the  right  to  freedom  of  religion  in  the  Indonesian  constitution  and  analyze  it  in  the perspective of Islamic law and positive law.
Keywords: Religious Freedom, Islamic Law, Positive Law.

## Pendahuluan
Sejarah  perkembangan  hak  asasi  manusia  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  sejarah intelektual  atau  sejarah  pemikiran,  sejarah  gagasan  atau  ide-ide. 1 Sejarah  tentang  hak  asasi sesungguhnya  dapat  dikatakan  hampir  sama  tuanya  dengan  keberadaan  manusia  di  muka bumi.  Di  katakan  demikian,  karena  hak  asasi  manusia  selalu  melekat (Inherent) pada  diri setiap  manusia,  sehingga  eksistensinya  tidak  dapat  di  pisahkan  dari  sejarah  kehidupan manusia.  Berbagai  upaya  dalam  mewujudkan  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan  nyata
1 Arif Rahman, “AL-DARURIYAT AL-KHAMS DALAM MASYARAKAT PLURAL,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25–41.
tercermin  dari  perjuangan  manusia  dalam  mempertahankan  harkat  dan  martabatnya  dari tindakan  sewenang-wenang.  Timbulnya  kesadaran  manusia  akan  hak-haknya  sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatar belakangi dan melahirkan gagasan yang  kemudian  dikenal  sebagai  Hak  Asasi  Manusia.  Kebebasan  manusia  dalam  kehidupan sosialnya  bertujuan  untuk  memperkuat  relasi  sosialnya  untuk  memperoleh  keperluan hidupnya.  Akan  tetapi,  sering  kali  terdapat  pertentangan  dalam  memenuhi  kepentingan masing-masing  individu,  sehingga  berakibat  pada  hilangnya  kehangatan  antar  warga  negara dan  ketika  pertentagan-pertentangan  tersebut  dibiatkan  berlarut-larut  maka  akan  semakin memperparah  konflik  horizontal  dalam  masyarakat.  Olehnya  itu  warga  negara  wajib memahami  dan  memperhatikan,  kaidah,  norma  dan  juga  peraturan-peraturan  yang  ada  dan hidup  dalam  masyarakat. 2 Dalam  Islam  kebebasan  manusia  merupakan  salah  satu  dari berbagai nilai mulia yang juga merupakan tujuan utama dari maqasid syari„ah. Bahkan bisa jadi  secara  khusus,  yang  merupakan  fungsi  paling  penting  untuk  adanya  iman  dan  tauhid yang  dapat  membebaskan  manusia  dari  penghambaan  kepada  sesama  mahkluk  dan membebaskannya  dari  khurafat-khurafat  serta  dari  bentuk-bentuk  penyembahan  berhala ( Watsaniyayah )  lainnya,  dan  menyampaikannya  kepada  Allah,  dalam  arti  tidak  ada  yang ditakuti  selain  Allah,  tidak  meminta  pertolongan  kecuali  hanya  kepada  Allah,  dan menyerahkan diri secara totalitas kepada-Nya. 3
Dengan  demikian,  Allah  menjelaskan  bahwa  penyembahan  dan  penghambaan manusia  kepadanya  merupakan  pembebasan  dan  kemuliaan,  bukan  malah  merendahkan derajat  kemanusiaan  dan  menghinakannya. 4 Islam,  dalam  hal  ini  juga  telah  mengakui  atau menjamin  bahwa  tidak  ada  paksaan  dalam  memeluk  agama.  Sebagaimana  Allah  swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 256.
ِّٰللبِب  ٍِِْْۢ ْؤُيَٗ ِثُْ٘غبَّطىبِب ْرُفْنَّي  َََِْف ۚ ِّيَغْىا  ٍَِِ ُدْشُّرىا  ََِّيَبَّت ْدَق  ِِِْۗيِّدىا ىِف َٓاَرْمِا ٓ َلَ ًَبَصِفّْا  َلَ ىٰقْثُْ٘ىا ِةَْٗرُعْىبِب َلَسََْتْسا ِدَقَف
ٌٌْيِيَع ٌعْيََِس ُ ّٰاللَِّٗۗ بََٖى
– Terjemahnya :
“ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang  benar  daripada  jalan  yang  sesat.  Karena  itu  barang  siapa  yang  ingkar  kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali  yang  amat  kuat  yang  tidak  akan  putus.  Dan  Allah  maha  mendengar  lagi  maha mengetahui”. 5
Walaupun telah dijelaskan dalam ayat ini bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, akan  tetapi  hukum  Islam  sendiri  mengenal  tentang  hukum Riddah .  Dalam  Islam Riddah adalah  perpindahan  agama,  dari  agama  Islam  ke  agama  lainnya  dan  merupakan  kategori Kufur yang  dalam  fikih  klasik  diancam  dengan  hukuman  mati. Riddah dalam  hal  ini  dapat menghadirkan  suatu  bahaya  yang  bisa  menjauhkan  seseorang  (Muslim)  dalam  dari  agama Islam.  Berpindah  agama  dalam  masyarakat  muslim  dianggap  bahwa  suatu  perbuatan  yang dilarang  dan  tindakan  kejahatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  Islam  dan  dapat mengancam keamanan publik. Pandangan ini sebenarnya berasal dari kesepakatan para ulama masa pertengaham, yang menganggap Riddah sebagai perlawanan terhadap agama Islam dan telah diatur dalam hukum Islam. 6
2 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 33
3 Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah,” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
4 Thaha  Jabir  Al-Iwany, La  Iqraha  Fi  Al-Din, terj.  Fuad  Muhlis, Tidak  Ada  Paksaan  Dalam  Islam ,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 108.
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Duta Ilmu, 2002), h. 53
6 Ebrahim  Moosa, Islam  Progresif:  Refleksi  Dilematis  HAM,  Modernitas  dan  Hak-Hak  Perempuan  Dalam Hukum Islam , (Jakarta: ICIP, 2004), h. 38-40.
Menurut Yusuf Al-Qardawi, seseorang yang telah berbuat Riddah harus dibedakan ke dalam dua hal, Pertama, orang murtad yang tidak mengajak seseorang untuk berbuat Riddah (diam). Kedua , orang murtad yang mengajak orang lain untuk berbuat Riddah . Jika perbuatan Riddah tersebut  masuk  ke  dalam  kategori Riddah atau  jenis  pertama,  maka  orang  tersebut, tidak  dibunuh.  Karena  hal  tersebut  termasuk  dalam  kebebasan  seseorang  dalam  memeluk agama yang diyakini kebenarannya. Lain halnya jika perbuatan Riddah dalam kategori kedua, orang yang murtad harus dibunuh. Karena menurut Islam seseorang murtad tidak hanya ingin mengubah  keyakinan  dari  satu  adaga  ke  agama  tertentu.  Di  lain  sisi,  Al-Qardawi  melihat bahwa mengajak seseorang untuk Riddah bukan hanya sekedar keluar dari Islam itu sendiri, tetapi  juga  menyerang  umat  Islam  dan  ajarannya.  Hal  demikian  sama  halnya  memerangi Allah dan Rasul-Nya. 7
Di  dalam  hukum  Indonesia  sendiri  sebagai  penghormatan  dan  jaminan  terhadap keberlangsungan hidup setiap individu, pemerintah kemudian meratifikasi deklarasi universal hak  asasi  manusia,  hak-hak  sipil  dan  politik  dan  hak-hak  ekonomi  sosial  budaya  ke  dalam sistem hukum Indonesia. Khusus hak atas kebebasan beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E. Pasal ini menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama dilindungi dan dijamin  oleh  hukum  Indonesia  sebagai  wujud  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia. Kalau  kita  coba  periksa  secara  empirik,  maka  akan  terlihat  sangat  jelas  paradoksnya  dalam kehidupan  sehari-hari.  Misalnya,  dalam  laporan  tahunan  Wahid  Foundation  tentang kemerdekaan  beragama  berkeyakinan  tahun  2018,  menunjukkan  terdapat  276  peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama. 8
Sebagai contoh konkret, kasus kekerasan yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah, Syiah dan  aliran  keagamaan  lainnya  yang  secara  hukum  telah  jelas  menunjukkan  pelanggaran terhadap  HAM. 9 Hal  ini  tentu  terlihat  janggal  dan  ironi  ,sekaligus  juga,  mempertajam validitas  hasil  laporan  Wahid  Foundation  di  era  demokrasi  di  Indonesia.  Toh,  kita  ketahui Indonesia  yang  notabene  mengaut  konsep  negara  hukum  seharusnya  mampu  mereproduksi dan  atau  merekayasa  perilaku  manusia  melalui  aturan-  aturan  hukum  untuk  dapat  semakin berpikir  rasional  dan  dapat  menghargai  kebebasan  seseorang  dalam  hal  kebebasan beragama. 10 Akan tetapi, justeru yang terjadi malah sebaliknya. Ancaman terhadap kebebasan beragama  dan  berkeyakinan  di  Indonesia,  amatlah  serius.  Alasannya,  karena  berbagai ancaman  terjadi  diberbagai  ranah,  dilakukan  oleh  pihak  beragam,  dan  terus  terjadi  dalam pola-pola  yang  sama.  Penyerangan,  pengusiran,  pembakaran,  kekerasan,  pelanggaran  hak keperdataan,  stigma  “Sesat”,  dan  kriminalisasi,  merupakan  potret  dari  ancaman  nyata terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi sampai hari ini. Bukankah telah  dijamin  di  dalam  UUD  1945  bahwa  hak  kebebasan  beragama  akan  dilindungi  dan diakui  secara  hukum,  akan  tetapi  terdapat  kontradiksi  habis-habisan  dan  tidak  konsisten dalam  kebijakan  pemerintah  untuk  menjamin  hak  kebebasan  beragama  warga  negara Indonesia. Di lain sisi, minimnya pemahaman warga negara tentang pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan beragama.
Maka dari itu dalam konteks inilah saya berkeinginan meneliti, bagaimana sebenarnya jaminan  terhadap  hak  kebebasan  beragama  dalam  undang-undang  dasar  Indonesia  dan menganalisisnya  dalam  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif,  dengan  Skripsi  yang
7 Yusuf  al-Qardawi, Jarimat  al-Riddah    wa  „Uqubat  al-Murtad  fi  dawi  al-Qur‟an  wa  al-Sunnah ,  (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), h. 53.
8 Tim  Peneliti, Membatasi  para  pelanggar:  Laporan  Tahunan  Kemerdekaan  Beragama  dan  Berkeyakinan , (Jakarta: Wahid Foundation, 2018).
9 Pusat Studi Agama Dan Demokrasi, Mengukur Kebebasan Beragama di Jawa Barat 2017: Catatan Dri Indeks Demokrasi Indonesia ,(Jakarta: PUSHAD Paramadina, 2018), h. 26-27.
10 Abdul Syatar and Achmad Abubakar, Filosofi ’Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Gowa: Alauddin University Press, 2020).
berjudul:  Studi  Analisis  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Terhadap  Hak  Kebebasan Beragama Pada Pasal 28e Uud 1945.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  tergolong  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian pustaka ( Library Research ), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan  menjadikan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  tertulis.  Adapun  metode pengumpulan  data  yaitu  menggunakan  teknik  dokumen  (studi  pustaka).  mengutip  dan menganalisis  data  dengan  teknik  dokumen  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  data  terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis dan disertasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan komparatif, penelitian yang berupaya menguraikan secara sistematis tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dalam pasal 28E UUD 1945 kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan  yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum yaitu pendekatan Undang-undang, pendekatan Komparatif, pendekatan Konseptual.

## Hasil Dan Pembahasan Analisis Hukum Islam terhadap Hak Kebebasan Beragama
1. Tafsir Ayat Kerukunan Ummat Beragama
Hak kebebasan beragama dalam teori hak islam termasuk dalam kategori Huquq Al- Insan Al- Khashshah (hak manusia secara khusus) yang dalam rukun Al- haq disebut sebagai Shahib  Al-Haq (Subjek  Hak).  Jika  hak  yang  di  dasarkan  pada  kategori  hak  manusia  secara khusus, dalam konteks ini, berarti manusia berhak untuk menentukan suatu keyakinannya. 11 a. Penjelasan QS Al Baqarah/2: 256
Berdasarkan  pada  firman  Allah  dalam  QS.  Al-Baqarah/2  :  256  yang  sesuai  dengan teori  hak  dalam  Islam,  dalam  ayat  ini,  menegaskan  tentang  larangan  melakukan  kekerasan dan  paksaan  oleh  umat  islam  terhadap  orang-orang  yang  bukan  muslim  untuk  memaksa mereka  masuk  ataupun  meyakini  agama  Islam.  Kewajiban  kita  sebagai  umat  muslim hanyalah menyampaikan agama Allah dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan serta nasihat-nasihat yang wajar dan masuk akal, sehingga mereka yang ingin masuk agama Islam penuh dengan kesadaran dan kemauannya sendiri.
Ayat-ayat Al-Quran telah menerangkan bahwa Allah telah menyebutkan sifat-sifatnya yang agung yang khusus buat Allah. Sifat-sifat itu tidak mungkin ada kecuali, bagi raja-raja, penguasa  yang  Esa,  yang  sendiri  lagi  yang  melindungi.  Sifat  keTuhanan  inilah  yang mengandung dalil-dalil ke-Esaan, kesucian, dan keimanan yang hak kepada Allah Swt. Oleh karena itu tiada paksaan, tiada intimidasi untuk memasuki agama islam.
Menurut Abdul muin, yang diartikan tiada paksaan di dalam memasuki agama. Islam menjamin  sepenuhnya  aktivitas  ritus  keagamaan  secara  ideal. Tentunya  kebebasan  ini  tidak akan  pernah  di  jumpai  pada  sistem  manapun.  Rasulnya  yang  mulia  telah  memberikan kebebasan  kepada  mereka  untuk  melaksanakan  ibadah  sesuai  dengan  keyakinannya.  Hal  ini sejalan  dengan  yang  selama  ini  diperlihatkan  oleh  Nabi  Muhammad  yang  mengadakan hubungan  dengan  kelompok  non  Muslim  di  Madinah.  Dalam  upaya  mewujudkan  sebuah kesatuan golongan menjadi satu umat yang hidup berdampingan secara damai sebagai sebuah komunitas  bermoral,  pola  hubungan  inilah  yang  dikenal  dengan  Piagam  Madinah.  Adapun inti  dari  Piagam  Madinah  ini  meliputi  prinsip-prinsip  persamaan,  persamaan,  persatuan,
11 Fauzi, Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer , (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 21-25.
persaudaraan, toleransi beragama, perdamaian, tolong-menolong, dan membela mereka yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari serangan musuh.
Sedangkan  dalam  tafsir  Al-Mishbah  Quraish  Shihab,  menyatakan  bahwa  yang  di maksud  tidak  ada  paksaan  dalam  menganut  agama  adalah  menganut  Akidahnya.  Ini  berarti bahwa jika seseorang menganut satu akidah, misalnya akidah Islam, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia wajib melaksanakan perintah-perintahnya.  Apabila dia melanggar ketetapan-ketetapannya  maka  akan  terancam  sanksi.  Dalam  penegasan  ayat  ini,  tidak  ada paksaan  dalam  memeluk  Agama,  Allah  menghendaki  agar  setiap  orang  merasakan kedamaian. Agamanya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak menjadi damai, olehnya itu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam.
Mengapa  ada  paksaan,  padahal  telah  jelas  jalan  yang  benar.  Jika  demikian,  sangat wajar  setiap  manusia  memilih  jalan  yang  benar  dan  tidak  memilih  jalan  yang  menurutnya sesat. Jadi sangat wajar jika seseorang masuk atau menganut agama. Pasti ada sesuatu yang keliru dari jiwa seseorang yang tidak ingin menelusuri jalan yang lurus setelah jalan itu telah jelas  dihadapannya.  Itu  sebabnya,  menurut  quraish  shihab,  orang  gila  dan  yang  belum dewasa,  atau  yang  tidak  mengetahui  tuntunan  dari  ajaran  agama,  tidak  berdosa  jika  tidak menganutnya  atau  melanggar  ketetapannya,  karena  bagi  seseorang  jalan  jelas  itu  belum diketahuinya.  Akan  tetapi,  seseorang  jangan  berkata,  bahwa  dia  tidak  tahu  jika  mempunyai potensi  untuk  mengetahui  tetapi  potensi  itu  tidak  digunakannya.  Maka  dia  punakan  dituntut karena menyiayiakan potensi yang dia miliki.
b. Penjelasan QS. Al-Kafirun/109: Ayat 6
Menurut  Quraish  Shihab  dalam  tafsir  Al-Mishbahnya,  ayat  ini  menetapkan  cara pertemuan dalam kehidupan sosial masyarakat, yakni, Bagi kamu secara khusus agama kamu. Agama  itu  tidak  menyentuh  sedikit  pun,  manusia  secara  bebasa  mengamalkannya  sesuai dengan  kepercayaan  yang  diyakininya  dan  bagiku  juga  secara  khusus  agamaku,  akupun mestinya  dapat  dengan  bebas  melaksanakan  dan  kamu  tidak  dapat  sedikit  pun  disentuh olehnya.
Kata  (Din)  dapat  berarti  Agama,  atau  balasan,  atau  Kepatuhan.  Sementara  menurut para ulama memahami kata tersebut dalam artian Balasan. Antara lain dengan alasan bahwa kau Musyrikin Mekkah tidak memiliki Agama. Mereka memahami ayat tersebut dalam artian masing-masing kelompok akan menerima balasan yang sesuai. Bagi mereka ada balasannya, dan  bagi  Nabi  pun  demikian.  Baik  atau  pun  buruk  balasan  yang  diterima,  itu  merupakan kehendak  Tuhan.  Dialah  yang  menentukannya.  Ayat  ini  menurut  ulama  semakna  dengan firman Allah dalam QS Saba‟/34 : 25 :
ْ لُق َْلّ َْٔن  وُلَٔ ـ سُت ْ اَمَٔع أَى مَٔر جَٔا َْٔلَّٔو ُْلَٔ ـ سُو اَمَٔع َْٔن وُلَٔم عَٔت -
Terjemahnya :
“Katakanlah, “Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.
Di dahulukannya kata (ْ مُكَٔل  ) Lakum dan ( َْٔيِل ) liya dalam pandangan Quraish Shihab, berfungsi  memberikan  gambaran  Kekhususan,  karena  itu  pula  biarlah  agama  berdiri  sendiri dan  tidak  dicampurbaurkan.  Tidak  perlu  untuk  mengajak  seseorang  yang  menganut  agama lain  untuk  menyembah  sembahannya  (Allah).  Sedangkan  kata  (  ْ ِه يِد  )  Din  diartikan  Agama, maka  ayat  ini  tidak  berarti  Nabi  Muhammad  diperintahkan  mengakui  kebenaran  anutan mereka.  Ayat  ini  hanya  mempersilahkan  mereka  menganut  agama  yang  mereka  yakini. Apabila  mereka  telah  mengakui  tentang  ajaran  agama  yang  benar  dan  mereka  menolaknya serta  bersikeras  menganut  ajaran  mereka,  hal  itu  diperbolehkan.  Sebagaimana  firman  Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 256 :
َٓلَ  َٓاَرْمِا ىِف  ِِِْۗيِّدىا  ْدَق  ََِّيَبَّت  ُدْشُّرىا  ٍَِِ  ِّيَغْىا  ۚۚ  َََِْف  ْرُفْنَّي  ِث ُْ٘غبَّطىبِب  ٍِِْْْۢؤُيَٗ  ِ ّٰللبِب  ِدَقَف  َلَسََْتْسا  ِةَْٗرُعْىبِب ىٰقْثُْ٘ىا  َلَ  ًَبَصِفّْا بََٖى ُّٰاللَّٗ ِۗۚ  ٌعْيََِس  ٌٌْيِيَع – ٦٥٢
Terjemahnya :
“Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki) agama  (Islam);  sesungguhnya  telah  jelas  jalan yang  benar  daripada  jalan  yang  sesat.  Karena  itu  barang  siapa  yang  ingkar  kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali  yang  amat  kuat  yang  tidak  akan  putus.  Dan  Allah  maha  mendengar  lagi  maha mengetahui.
Ayat 6 ini merupakan pengakuan eksistensial timbal balik, bagi kamu agamamu dan bagiku  agamaku.  Dengan  demikian  masing-masing  pihak  dapat  melaksanakan  apa  yang benar  dan  baik,  tanpa  memutlakkan  pendapatnya  kepada  orang  yang  berbeda  keyakinan dengannya.  Dengan  demikian  terlihat  jelas  absolusitas  ajaran  Agama  adalah  sikap  jiwa  ke dalam, tidak menuntut pernyataan atau kenyataan di luar bagi yang tidak meyakininya.
2. Toleransi sebagai basis pemikiran kebebasan beragama
Eksistensi  pluralitas  agama  yang  disertai  dengan  aneka  ragam  Kitab  Suci  yang dimilikinya,  ,  merupakan  bukti  empirik  adanya  pluralitas  agama.  Pluralitas  agama  ini kemudian  terejawantah  dalam  realitas  yang  menyejarah  dalam  kehidupan  umat  manusia  di bumi.  Olehnya  itu,  secara  historis  dikenal  ada  banyak  umat  beragama  dan  berbagai kepercayaan seperti, Sabi‟ah, Nasrani, Budha, Islam Hindu, Konghucu, dan lain-lainya. Hal inilah  yang  membuat  toleransi  sebagai  basis  pemikiran  nalar  yang  baku  dan  harus  diterima oleh  seluruh  umat  beragama  khususnya  Islam  yang  juga  umat  mayoritas  dalam  konteks Indonesia. Menolak nalar baku ini sama hal menolak realitas dan lari dari kenyataan, lari dari ayat-ayat Kauniyah yang diberikan oleh Tuhan, sang pencipta pluralitas itu sendiri.
Ketidakmampuan umat beragama mengakui realitas sosial dan teologis, yang menurut Amin  Abdullah,  akan  mendorong  pembudayaan  dan  pelembagaan  sikap  serta  perilaku individu dan sosial untuk membenarkan kepentingan suatu keyakinan keagamaannya sendiri tanpa  memperdulikan  umat  beragama  lain.  Akibatnya  terbentuklah  sikap  individual  dan sosial yang tidak siap menerima kehadiran umat beragama yang bukan bagian dari kelompok ataupun agamanya.  Secara normatif, toleransi merupakan salah satu diantara sekian banyak ajaran inti dalam Islam. Toleransi sejajar dengan ajaran fundamental yang lain. Seperti kasih sayang  (Rahmah),  kebijaksanaan  (Hikmah),  Kemaslahatan  universal  (Al-Maslahah  Al- Ammah)  dan  keadilan.    Menjadi  toleran  adalah  membiarkan  atau  membolehkan  orang  lain menjadi  diri  mereka  sendiri,  menghargai  orang  lain,  dengan  menghargai  asal-usul  dan  latar belakang  mereka.  Toleransi  mengundang  dialog  untuk  mengkomunikasikan  adanya  saling pengakuan. Inilah gambaran toleransi dalam bentuknya yang solid. Toleransi bisa bermakna penerimaan  kebebasan  beragama  dan  perlindungan  undang-undang  bagi  hak  asasi  manusia dan  warga  negara.  Toleransi  adalah  sesuatu  yang  mustahil  untuk  dipikirkan  dari  segi kejiwaan dan intelektual dalam hegemoni sistem-sistem teologi yang saling bersikap ekslusif. Jika  pengertian  ini  di  implementasikan  dalam  kehidupan  beragama,  maka  dapat  berarti mengakui,  menghormati  dan  membiarkan  agama  atau  kepercayaan  orang  lain  untuk  hidup dan berkembang.
Adapun  beberapa  prinsip  toleransi  yang  dapat  ditelusuri  dalam  Al-Qur‟an,  yaitu diawali  dengan  adanya  pluralitas,  lalu  mengarah  pada  nilai,  yaitu  berlomba  pada kebajikan, interaksi dalam beragama, serta keadilan dan persamaan dalam perlakuan. Menjaga hubungan baik dan kerjasama antara umat beragama. Salah satu ayat yang menjadi dasar sikap ini ialah dalam firman Allah dalam QS Al-Hujurat/49: 13,
بَُّٖيَبٰٓي  ُسبَّْىا بَِّّا  ٌُْنْْٰقَي َخ  ٍِِّْ  ٍرَمَذ ىٰثُّْاَّٗ  ٌُْنْْٰيَع َجَٗ بًبُْ٘عُش  َوِ ىۤبَبَقَّٗ اُْ٘فَربَعَتِى  ۚۚ  َُِّا  ٌُْنٍََرْمَا  َدِْْع  ِّٰاللّ  ٌُْنىٰقْتَا  َُِّا ِۗۚ  َّٰاللّ  ٌٌْيِيَع  ٌرْيِبَخ – Terjemahnya :
“Wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar  kamu  saling  mengenal.  Sesungguhnya  yang  paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.
Dan QS Al-Maidah/5: 48,
ٓبَْْىَزَّْاَٗ  َلْيَىِا  َبٰتِنْىا  ِّق َحْىبِب بًقِّدَصٍُ بََِّى  َِْيَب  ِْٔيَدَي  ٍَِِ  ِبٰتِنْىا بًَِْْيٍََُٖٗ  ِْٔيَيَع  ٌُْن ْحبَف  ٌَُْْْٖيَب  ٓبََِب  َهَزَّْا  ُّٰاللّ  َلََٗ  ْعِبَّتَت  ٌَُْٕءۤإََْ٘ا بَََّع َكَءۤب َج  ٍَِِ  ِِّۗق َحْىا   وُنِى بَْْيَع َج  ٌُْنٍِْْ  ًتَعْرِش ب ًجبٍََِّْْٖٗ  َْ٘ىَٗ ِۗۚ  َءۤبَش  ُّٰاللّ  ٌُْنَيَع َجَى  ًتٍَُّا  ًةَدِحاَّٗ  ِِْنٰىَّٗ  ٌُْمَُ٘يْبَيِّى  ْيِف  ٓبٍَ  ٌُْنىٰتٰا اُ٘قِبَتْسبَف ِِۗث ٰرْي َخْىا ىَىِا  ِّٰاللّ  ٌُْنُعِجْرٍَ بًعْيَِ َج  ٌُْنُئِّبَُْيَف بََِب  ٌُْتُْْم  ِْٔيِف   َُُْ٘فِيَت ْخَت - ٨٤
Terjemahnya :
“Dan  Kami  telah  menurunkan  Kitab  (Al-Qur'an)  kepadamu  (Muhammad)  dengan membawa  kebenaran,  yang  membenarkan  kitab-kitab  yang  diturunkan  sebelumnya dan  menjaganya,  maka  putuskanlah  perkara  mereka  menurut  apa  yang  diturunkan Allah  dan  janganlah  engkau  mengikuti  keinginan  mereka  dengan  meninggalkan kebenaran  yang  telah  datang  kepadamu.  Untuk  setiap  umat  di  antara  kamu,  Kami berikan  aturan  dan  jalan  yang  terang.  Kalau  Allah  menghendaki,  niscaya  kamu dijadikan-Nya  satu  umat  (saja),  tetapi  Allah  hendak  menguji  kamu  terhadap  karunia yang  telah  diberikan-Nya  kepadamu,  maka  berlomba-lombalah  berbuat  kebajikan. Hanya  kepada  Allah  kamu  semua  kembali,  lalu  diberitahukan-Nya  kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.
Dengan  jelas  ayat  ini  menganjurkan  sebuah  interaksi  ko-eksistensi  yang  penuh perdamaian  dan  konstruktif,  atau  bahkan  ayat  ini  mendesak  umat  Islam  dengan  segera menciptakan suatu tatanan masyarakat global yang terintegrasi.
Toleransi tidak akan terbangun dengan baik, jika cara pandang kita atas mereka yang berbeda,  dengan  cara  pandang  negatif,  penuh  curiga.  Cara  pandang  itu  pasti  akan berpengaruh  pada  perilaku.  Maka  semakin  tinggi  kecurigaan  dan  negatif  cara  pandang  kita, justru  akan  memperkuat  potensi  konflik,  dan  ajaran  kita  menjadi  sangat  eksklusif.  Karena itulah maka pengembangan paradigma positif sangat penting artinya. Pada perspektif inilah, toleransi  menemukan  titik  signifikansinya.  Relasi  dengan  umat  yang  berbeda  agama  harus dilandasi oleh sikap yang tulus dan ikhlas.
3. Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Hak Kebebasan Beragama
Dalam  hukum  pidana  Islam  perbuatan  berpindah  agama  ( Forum  Eksternum) dikenal dengan istilah Riddah yakni perubuatan Kufur yang sangat keji dan menghapus semua amal jika  dilakukan  terus  menerus  sampai  mati.  Jika  diteliti  dalam  perspektif  pidana  Islam  maka jelas  bahwa  dengan  mengecualikan riddah ,  tidak  ada  hukuman  pidana  mati  yang  sah dikenakan  terhadap  kejahatan  yang  menentang  agama,  hukuman  itu  hanya  akan dipertanggung  jawabakan  diakhirat  kelak. 12 Menurut  Al-Jabiri,  perbuatan riddah dibagi menjadi dua macam, pertama, semata-mata murtad yang berpindah Agama, tanpa melakukan provokasi dan melakukan tindakan permusuhan kepada kaum muslimin. Kedua, sikap murtad yang dibarengi dengan permusuhan kepada kelompok islam.
Hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah hukuman di akhirat kelak dan tidak  ada  hukuman  duniawi.  Dalil-dalinya  ini  seperti  yang  tertuang  dalam  QS  Al-Nahl 16:103,  QS  Al-Baqarah  2:217,  Al-Imran  3:86-88,  An-Nisa  4:115  dan  137.  Dalam ayat  ayat tersebut  hanya  menjelaskan  hukuman  orang  yang  murtad  adalah  laknat  dari  Allah.  Tetapi tidak  satupun  ayat  tersebut  menjelaskan  tentang  hukuman  mati  terhadap  mereka  yang murtad. 13
Sedangkan  murtad  dalam  bentuk  kedua,  disamakan  hukumannya  dengan  pelaku penentang  dan  pemberontak  terhadap  negara  dan  masyarakat  islam  yang  terdapat  dalam kitab-kita  fikih.  Dalam  konteks  ini,  hukuman  yang  dijatuhkan  kepadanya  tergantung  pada berat  ringannya  perbuatan  yang  dilakukannya.  Karena  itu  para  ulama  bersepakat  bahwa pelaku murtad yang disertai dengan kekerasan fisik adalah hukuman mati. Sedangkan pelaku
12 David Little, Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi manusia, terj. Riyanto, (Yogyakarta: Academia, 1997), h. 109
13 Nur Rofikoh, Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Ratio Legis Hukum Riddah, Skripsi , (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), h. 42
murtad  yang  belum  sempat  melakukan  pemberontakan  secara  fisik,  menurut  ulama  diberi kesempatan untuk bertaubat, yang jika dia bertaubat maka dibebaskan dari hukuman mati.

## Analisis  Hukum  Positif  Terhadap  Hak  Kebebasan  Beragama  Dalam  Pasal  28E  UUD 1945
1. Hak Kebebasan Beragama Merupakan Hak Konstitusional Warga Negara HAM merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar (UUD) dalam sebuah negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu materi pokok  yang  diatur  dalam  setiap  UUD  sesuai  konstitusi  negara  modern. 14 Dalam  hal  ini, Sukardi menyatakan bahwa hal-hal mendasar yang paling dibutuhkan guna melindungi HAM dalam  negara  hukum  wajib  dituangkan  dalam  konstitusi,  karena  sejarah  lahirnya  negara hukum dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warga negara. 15
HAM  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya  yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerentah,  dan  setiap orang,  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia.  karena  itu  HAM berbeda dengan pengertian hak warga negara. namun, karena HAM telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga telah jelas bahwa resmi menjadi hak konstitusional warga negara. 16
Hal ini bersinergi dengan penjelasan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003  tentang  mahkamah  konstitusi  yang  menyatakan:  “Hak  konstitusional  adalah  hak-hak yang diatur dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945”. Akan tetapi, harus dipahami  bahwa  tidak  semua  hak  konstitusional  identik  dengan  hak  asasi manusia.  ada  hak konstitusional (Constitutional Right) warga negara yang tidak termasuk dalam pengertian hak asasi  manusia (Human  Right). Berkaitan  dengan  hal  ini  Secara  filosofis,  jika  merujuk  pada konsep HAM yang dikemukakan oleh D.F Scheltens yang dikutip oleh Fadli Natsir, terdapat perbedaan antara konsep hak asasi dan hak dasar. hak asasi yaitu hak  yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan sebagai manusia. hak asasi inilah yang  dianggap bersifat universal karena diberikan oleh Tuhan, antara lain hak hidup. Kalau hak dasar adalah hak  yang  diperoleh  setiap  warga  negara  sebagai  konsekuensi  ia  menjadi  warga  negara  dari suatu  negara.  hak  dasar  ini  bersifat  domestik  karena  diberikan  oleh  negara  tergantung keinginan penguasa negara dan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh negara. hak ini antara lain hak  dipilih  dan  memilih. 17 Oleh  karena  itu  tidak  semua The  Citizen‟s    Rights adalah The Human  Rights ,  tapi  dapat  dikatakan  semua The  Human  Rights adalah  sekaligus  juga The Citizen‟s  Rights. 18
Dalam  konteks  ini  hak  kebebasan  beragama  merupakan  salah  satu  dari  hak  asasi manusia. dalam hal ini pasal 28E ayat 1 dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan,
a. Pasal 28E Ayat 1 UUD 1945
14 Jimly Asshiddiqie, “ Diktator Konstitusional dan Hukum Pengecualian”, Academia.edu, https://www.academia.edu/42854444/Hukum_Pengecualian , (21 Juni 2020).
15 Sukardi, “Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya”, Disertasi, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2009), h. 32.
16 Jimly  Asshidiqie, Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis, (Jakarta:  sekretarian  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 687-688.
17 Fadli  Andi  Natsir, Kejahatan  HAM  :  Perspektif Hukum  Pidana  Nasional  dan  Hukum  Pidana  Internasional , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 16-17.
18 Jimly  Asshidiqie, Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis, (Jakarta:  sekretarian  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 547.
“Setiap  orang  berhak  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran…” 19
b. Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk menyatakan pikiran dan hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai pribadi  dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apapun.” 20
Hak kebebasan beragama telah dituangkan dan dijamin perlindungannya sebagaimana dalam  pasal  28E  ayat  1  dan  Pasal  28I  ayat  1  UUD  1945.  Hal  ini  senafas  dengan  apa  yang dikatakan  Jimly  Asshiddiqie  bahwa  paham  dalam  negara  hukum,  perlindungan  HAM dianggap  sebagai  ciri  mutlak  yang  harus  ada  di  setiap  negara  yang  disebut Rechtsstaat . Sehingga sangatlah logis jika hak kebebasan beragama termasuk salah satu HAM yang tidak dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun  atau Non  Derogable  Rights dan  dapat  dikatakan karakter yuridis hak kebebasan beragama merupakan hak konstitusional warga negara. 21
Hak  kebebasan  beragama  sebagai  hak  konstitusional  warga  negara  bermakna  bahwa hak ini merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi republik Indonesia. Artinya, hak kebebasan beragama menjadi sebuah  substansi dari hukum tertinggi ( Basic Norm ) dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian diharapkan jaminan konstitusional dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara dalam memeluk dan beribadat menurut kepercayaannya.
2. Hak Kebebasan Beragama Berdasarkan Pada Asas Toleransi
Penghormatan  dan  jaminan  perlindungan  terhadap  hak  kebebasan  beragama  sebagai hak konstitusional warga negara tertuang dalam pasal 28E ayat 1 dan 2, 28I ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Secara logis, pasal-pasal tersebut harus diartikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pasal 29 ayat 1  yang menyatakan, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 ini merupakan derivasi dari sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa hak atas kebebasan beragama sebagaimana yang diatur dalam pasal pasal 28E ayat 1 dan 2, 28I ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 di jiwai oleh sila pertama Pancasila.
Yuzril  Ihza  Mahendra  mengatakan,  sila  pertama  Pacasila  itu  tidak  hanya  menjadi dasar  rohani  dan  dasar  moral  kehidupan  bangsa,  akan  tetapi  secara  implisit  juga  juga mengandung ajaran toleransi. Sehingga jelas bahwa, hak kebebasan beragama dalam konteks indonesia  harus  tunduk  dan  sesuai  dengan  ajaran  toleransi  yang  terkandung  dalam  sila pertama Pancasila yang tak lain ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Atau dengan perkataan lain, karakter yuridis dari hak kebebasan beragama di indonesia adalah berdasarkan pada asas toleransi. Dalm artian bahwa seluruh warga negara indonesia diwajibkan untuk menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan setiap warga negara. 22
Berdasarkan  pada  sikap  toleransi  inilah,  maka  setiap  warga  negara  tidak diperkenankan  untuk  melakukan  pemaksaan  keyakinan  kepada  orang  lain.  Artinya  bahwa setiap  orang  bebas  untuk  meyakini  suatu  kebenaran  agama  atau  kepercayaan  yang diyakininya.  Namun,  keyakinan  yang  dimilikinya  tidak  boleh  dipaksakan  kepada  orang  lain untuk  meyakininya.  Secara a  contrario ,  seseorang  tidak  diperkenankan  untuk  melakukan
19 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab XA HAM, Pasal 29 ayat 1.
20 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab XA HAM, Pasal 28I ayat 1.
21 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 343.
22 Yuzril  Ihza  Mahendra, Dinamika  Tata  Negara  Indonesia:  Kompilasi  Aktual  Masalah  Konstitusi  Dewa Perwakilan Dan Sistem Kepartaian , (Jakarta: Gema Insan Perss, 1996), h. 98.
penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  atau  kepercayaan  yang  diyakini oleh orang lain. 23
3. Hak Kebebasan Beragama Dalam Aspek Forum Internum dan Forum Eksternum
Jaminan  atas  hak  kebebasan  beragama  di  indonesia  meliputi  perlindungan  dalam aspek forum  internum dan forum  eksternum .  Perlindungan  terhadap Forum  Internum dapat dilihat  dalam  pasal  28E  ayat  1  dengan  adanya  frase  “memeluk  agama”,  frase  “meyakini kepercayaannya” pada pasal 28e ayat 2, dan frase “untuk memeluk agamanya” dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Sedangkan perlindungan dari aspek forum eksternum dapat kita pahami dalam frase “beribadat menurut agamanya” pasal 28E ayat 1, dan frase “menyatakan pikiran dan  sikap”  pada  pasal  28E  ayat  2,  serta  frase  “untuk  beribdat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya” pada pasal 29 ayat 2.
Jika merujuk pada pasal 28I ayat 1 UUD 1945, pemenuhan hak kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) . Akan tetapi, kebebasan beragama  yang  tidak  dapat  dikurangi  tersebut  hanya  berada  pada  aspek forum  internum . Artinya  bahwa forum  internum secara  konstitusional  telah  dijamin  untuk  dilindungi pemenuhannya  dalam  kondisi  apapun.  Sedangkan  kebebasan  beragama  dari  aspek forum eksternum atau  memanifestasikan  keyakinan  dapat  dibatasi.  Pembatasan  dari  aspek  ini dilakukan untuk menjamin pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  masyarakat  yang  demokratis. 24 Dalam  konteks  ini, pembatasan  terhadap forum  eksternum sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  28J  ayat  2 UUD  1945  telah  diderivasi  pada  undang-undang  nomor  1/PNPS/1965  tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
Dalam  ketentuan  undang-undang  PNPS  ini,  secara  tegas  melarang  dan/atau membatasi empat hal yang termasuk dalam manifestasi keyakinan, yaitu:
1) Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum  menceritakan, menganjurkan  atau  mengusahakan  dukungan  umum  untuk  menafsirkan  suatu agama yang dianut di Indonesia dimana penafsiran itu menyimpang dari ajaran pokok agama itu.
2) Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum  menceritakan, menganjurkan  atau  mengusahakan  dukungan  umum  untuk  melakukan kegiatan-kegiatan  keagamaan  yang  menyerupai  kegiatan  keagamaan  dari agama  yang  dianut  di  Indonesia  dimana  kegiatan  tersebut  menyimpang  dari ajaran-ajaran pokok agama itu. 25
3) Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau  perbuatan  yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia. 26
4) Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 27
Di  sisi  lain,  Mahakamah  konstitusi  juga  telah  memberikan  pandangan  atau  tafsir terkait  dengan  hak  kebebasan  beragama  yang  dimuat  dalam  sidang  putusan  soal  pengujian
23 Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009”, Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, https://search.mkri.id/?q=%22140%2FPUU-VII%2F2009%22 (Diakses 15 Juni 2020).
24 Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945.
25 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, Pasal 1.
26 Republik  Indonesia, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Pasal  156a  huruf  a.  Amanah  dari  pasal  4  UU Nomor 1/PNPS/1965.
27 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156a huruf b. Amanah dari pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965.
UU  Nomor  1/PNPS/1965  tentang  pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  agama, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa,
“Menimbang  bahwa  menurut  Mahkamah,  penafsiran  terhadap  suatu  ajaran  atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan  terhadap  sesuatu  hal,  sehingga  tafsir  dapat  mengarah  kepada  kebenaran maupun  berpotensi  kepada  terjadinya  kesalahan.  Walaupun  penafsiran  keyakinan atas  ajaran  agama  merupakan  bagian  dari  kebebasan  yang  berada  pada  forum internum,  namun  penafsiran  tersebut  haruslah  289  berkesesuaian  dengan  pokok- pokok  ajaran  agama  melalui  metodologi  yang  benar  berdasarkan  sumber  ajaran agama  yang  bersangkutan  yaitu  kitab  suci  masing-masing,  sehingga  kebebasan melakukan  penafsiran  terhadap  suatu  agama  tidak  bersifat  mutlak  atau  absolut. Tafsir  yang  tidak  berdasarkan  pada  metodologi  yang  umum  diakui  oleh  para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan  reaksi  yang  mengancam  keamanan  dan  ketertiban  umum  apabila dikemukakan  atau  dilaksanakan  di  muka  umum.  Dalam  hal  demikianlah  menurut Mahkamah  pembatasan  dapat  dilakukan.  Hal  itu  sesuai  juga  dengan  ketentuan Article  18  ICCPR yang  menyatakan,  “Freedom  to  manifest  one's  religion  or  beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of  others.”  Dengan  demikian,  menurut  Mahkamah  pembatasan  dalam  hal  ekspresi keagamaan  (forum  externum)  yang  terkandung  dalam  Pasal  1  dan  Pasal  4  UU Pencegahan  Penodaan  Agama  adalah  dibenarkan  oleh  UUD  1945  maupun  standar internasional yang berlaku…. 28
Berdasarkan hasil pertimbangan dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut, secara normatif  hak  kebebasan  beragama  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  paling  fundamental yang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara. Di sisi lain, penolakan mahkamah konstitusi dalam  putusannya  nomor  140/PUU-VII/2009  itu  secara  materiil  memberikan  pemahaman mendasar  terkait  dengan  kebebasan  beragama,  bahwa  undang  undang  pencegahan penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  agama  memberikan  pengaturan  tambahan  tentang kejahatan terhadap agama yang terkait dengan Forum Eksternum. 29

## Kesimpulan
Demikian Hak kebebasan beragama dalam  hak islam termasuk dalam kategori Huquq Al-  Insan  Al-  Khashshah (hak  manusia  secara  khusus)  yang  dalam  rukun Al-  haq disebut sebagai Shahib  Al-Haq (Subjek  Hak).  dalam  konteks  ini,  berarti  manusia  berhak  untuk menentukan  suatu  keyakinannya  dan  ini  sejalan  dengan  perintah  Allah  dalam  QS  Al- Baqarah/2  :  156, La  ikraha  Fil  din tidak  ada  paksaan  di  dalam  memasuki  agama  (Islam) karena  hak  itu  merupakan  pemberian  dari  Tuhan.  dalam  prakteknya  kebebasan  beragama dalam kehidupan sehari-hari harus didasarkan pada prinsip-prinsip toleransi agar tidak terjadi kekacauan  dalam  tatanan  masyarakat  yang  terdiri  dari  beraneka  ragam  budaya.  Sedangkan dalam  perspektif  hukum  pidana  Islam,  berpindah  agama  ( Riddah )  yang  dilakukan  orang Islam  merupakan  perbuatan Kufur yang  keji,  menghapus  semua  amalnya  dan  hukumannya akan  dipertanggung  jawabkan  diakhirat  kelak.  Hak  Kebebasan  dalam  Hukum  Positif  yang diatur dan dijamin  perlindungannya dalam UUD 1945 merupakan salah satu hak yang tidak
28 Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009”, Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, https://search.mkri.id/?q=%22140%2FPUU-VII%2F2009%22 (Diakses 15 Juni 2020).
29 Hwian Christianto, “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009”, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. (1 April 2013) :h,14-15, https://www.researchgate.net/publication/292612302_ARTI_PENTING_UU_No_1PNPS1965_BAGI_KEBEB ASAN_BERAGAMA_Kajian_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_140PUU-VII200 (Diakses 15 Juni 2020).
dapat  dikurangi  ( Non  derogable  rights) .    Namun,  hak  kebebasan  beragama  ini  tidak  serta merta  secara mutlak  dimiliki  oleh  warga negara  karena  dalam  amanat  UUD  1945 pasal  28J hak-hak  warga  negara  dapat  dibatasi  dalam  kategori Forum  Eksternum (Kebebasan eksternal).  Dalam  konteks  ini,  terdapat  tiga  karakter  yuridis  hak  kebebasan  beragama berdasarkan  UUD  1945, Pertama, hak  kebebasan  beragama  merupakan  hak  konstitusional warga  negara. Kedua, hak  kebebasan  beragama.  berlandaskan  asas  toleransi, Ketiga, hak kebebasan beragama terdiri dari aspek Forum internum dan Forum eksternum.

## Daftar Pustaka
al-Qardawi,  Yusuf. Jarimat  al-Riddah    wa  „Uqubat  al-Murtad  fi  dawi  al-Qur‟an  wa  al- Sunnah , (Kairo: Maktabah Wahbah.
Asshiddiqie, Jimly. “ Diktator Konstitusional dan Hukum Pengecualian”, Academia.edu, https://www.academia.edu/42854444/Hukum_Pengecualian ,  (21  Juni 2020).
------------------------Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
-----------------------Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2009
Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar‟iah.” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
Rahman,  Arif.  “AL-DARURIYAT  AL-KHAMS  DALAM  MASYARAKAT  PLURAL.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25–41.
Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. Filosofi ‟Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi  Dengan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  Gowa:  Alauddin University Press, 2020.
C.S.T.  Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-  Qur‟an  dan  Terjemahannya, (Jakarta:  Duta Ilmu, 2002.
Ebrahim,  Moosa. Islam  Progresif:  Refleksi  Dilematis  HAM,  Modernitas  dan  Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam , (Jakarta: ICIP, 2004.
Fadli, Andi Natsir. Kejahatan HAM : Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Fauzi, Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer , (Depok: Prenadamedia Group, 2018.
Hwian, Christianto, “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  140/PUU-VII/2009”, Jurnal  Yudisial Vol.  6 No. (1 April 2013) :h,14-15,
https://www.researchgate.net/publication/292612302_ARTI_PENTING_UU_No_1P NPS1965_BAGI_KEBEBASAN_BERAGAMA_Kajian_Putusan_Mahkamah_Konst itusi_140PUU-VII200 (Diakses 15 Juni 2020).
Jabir Al-Iwany, Thaha. La Iqraha Fi Al-Din, terj. Fuad Muhlis, Tidak Ada Paksaan Dalam Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Little,  David. Kebebasan  Agama  dan  Hak-Hak  Asasi  manusia, terj.  Riyanto,  (Yogyakarta: Academia, 1997.
Mahendra,  Yuzril  Ihza. Dinamika  Tata  Negara  Indonesia:  Kompilasi  Aktual  Masalah Konstitusi  Dewa  Perwakilan  Dan  Sistem  Kepartaian ,  (Jakarta:  Gema  Insan  Perss, 1996.
Mahkamah  Konstitusi  RI,  “Putusan  MK  Nomor  140/PUU-VII/2009”, Website  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, https://search.mkri.id/?q=%22140%2FPUU- VII%2F2009%22 (Diakses 15 Juni 2020).
Pusat Studi Agama Dan Demokrasi, Mengukur Kebebasan Beragama di Jawa Barat 2017: Catatan Dri Indeks Demokrasi Indonesia ,(Jakarta: PUSHAD Paramadina, 2018.
Republik  Indonesia, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Pasal  156a  huruf  a.  Amanah dari pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965.
Rofikoh, Nur. Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia: Studi  tentang  Ratio  Legis  Hukum  Riddah,  Skripsi,  ( Surabaya:  Fak.  Syariah  dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
Sukardi,  “Pembatalan  Peraturan  Daerah  dan  Akibat  Hukumnya”, Disertasi, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2009.
Tim  Peneliti, Membatasi  para  pelanggar:  Laporan  Tahunan  Kemerdekaan  Beragama  dan Berkeyakinan , (Jakarta: Wahid Foundation, 2018).