## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## PLEA BERGAINING SYSTEM SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA
Plea Bergaining System As Solution Of Narcotics Crime In Indonesia
Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti, Subagyo Sri Utomo Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Fakultas Vokasi Universitas Wanita Internasional sahat@email.unikom.ac.id, diahpudjiastuti@iwu.ac.id, subagyo@iwu.ac.id
Naskah dikirim : 3 Juni 2024 Naskah diterima untuk diterbitkan : 2 Juli 2024
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.12949

## ABSTRACT
The background of this research is based on the high number of narcotics cases burdening the criminal justice  system  and  the  need  for  effective  solutions  to  reduce  case  backlogs  and  provide  more  efficient justice. The objectives of this study are, firstly, to analyze the application of the plea bargaining system in narcotics  crimes  within  Indonesia's  criminal  justice  system,  and  secondly,  to  analyze  the  benefits  and challenges faced in implementing the plea bargaining system in narcotics crimes within the Indonesian criminal justice system. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature studies and analysis of legislation. The research findings indicate that the implementation of the plea bargaining system can provide several benefits, such as speeding up the  judicial  process,  reducing  operational  costs,  and  alleviating  prison  burdens.  However,  significant challenges were also identified, such as the potential violation of defendants' rights, risk of manipulation, and disparities in law  enforcement. Additionally, clear regulations and strict  oversight mechanisms are essential to prevent the misuse of this system. Based on these findings, comprehensive legal reforms are crucial to accommodate the plea bargaining system, along with specialized training for law enforcement officers and public education on the benefits and procedures of plea bargaining. This research is expected to serve as a foundation for policymakers in formulating appropriate strategies for the implementation of the plea bargaining system to enhance the effectiveness and efficiency of  resolving narcotics crimes in Indonesia.

## Keywords: Plea Bergaining; Criminal act; Narcotics

## ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kasus narkotika yang membebani sistem peradilan pidana,  serta  perlunya  solusi  efektif  untuk  mengurangi  penumpukan  perkara  dan  memberikan  keadilan  yang lebih  efisien.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  pertama,  menganalisis  penerapan  sistem plea  bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedua, menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif-analitis.  Data dikumpulkan  melalui studi kepustakaan, analisis peraturan  perundang-undangan. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa penerapan sistem plea bargaining dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi beban penjara. Namun, tantangan yang signifikan juga teridentifikasi,  seperti  potensi  pelanggaran  hak-hak  terdakwa,  risiko  manipulasi,  dan  kesenjangan  dalam penerapan hukum. Selain itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari  penyalahgunaan  sistem  ini.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pentingnya  pembaruan  hukum  yang komprehensif untuk mengakomodasi sistem plea bargaining , pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  manfaat  dan  prosedur plea  bargaining .  Penelitian  ini  diharapkan  dapat

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
menjadi  landasan  bagi  pembuat  kebijakan  dalam  merumuskan  strategi  yang  tepat  untuk  implementasi  sistem plea bargaining guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia.
Kata Kunci: Narkotika; Plea Bergaining ; Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Masalah  narkotika  di  Indonesia  sudah  mencapai  tingkat  yang  tidak  dapat  ditoleransi,  dengan penyebarannya  yang  semakin  meluas  dan  meresap  ke  berbagai lapisan  masyarakat,  mulai  dari  anak- anak,  remaja  hingga  orang  dewasa,  serta  mencakup  semua  kalangan,  dari  masyarakat  biasa  hingga pejabat  dan  selebriti  Berdasarkan  data  Indonesia  Drugs  Report  2022  Pusat  Penelitian  Data  dan Informasi  BNN,  pada  2019,  prevalensinya  sebesar  1,80  persen.  Lalu  2021  sekitar  1,95  persen  atau naik  0,15  persen.  Total  dari  rentang  usia  15-64  tahun,  ada  sekitar  4,8  juta  penduduk  desa  dan  kota pernah memakai narkoba. 1
Dalam tiga pekan pertama di 2023, Polri menindak 15.975 orang yang dilaporkan terkait tindak pidana  seluruh  kejahatan  di  Indonesia.  Sebanyak  16,59  persen  dari  seluruh  terlapor  terkait  dengan tindak  pidana  narkoba  atau  sebanyak  2.650  orang.  jumlah  pelajar  dan  mahasiswa  bertambah  banyak dari 2020 sampai 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian segenap pihak, bukan hanya kepolisian, tapi juga  orang  tua,  pendidik,  dan  masyarakat.  Data  itu  didapat  di  periode  1  sampai  21  Januari  di  2020, 2021,  2022,  dan  2023.  Tak  hanya  menjadi  pengguna,  mahasiswa  dan  pelajar  yang  dilaporkan  pun terlibat  dalam  peredaran  narkoba.  Beberapa  di  antara  mereka  ditangkap  karena  mengedarkan  dan menjual narkoba ke pembeli lain. 2
Tingginya angka kasus narkotika yang terus meningkat setiap tahun telah menjadi beban berat bagi  sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Kasus-kasus  narkotika  tidak  hanya  memenuhi  ruang  sidang pengadilan tetapi juga mengakibatkan penumpukan perkara yang signifikan, sehingga memperlambat proses  peradilan  dan  penegakan  hukum.  Saat  ini,  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  menghadapi tantangan besar dalam menangani banyaknya perkara narkotika yang memerlukan penyelesaian cepat dan  adil.  Penundaan  yang  berkepanjangan  dalam  proses  peradilan  sering  kali  menyebabkan ketidakadilan  bagi  terdakwa  dan  korban.  Selain  itu,  beban  kerja  yang  tinggi  pada  hakim,  jaksa,  dan aparat penegak hukum lainnya dapat mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan.
Menurut  Sofyan  S.  Willis,  ada  beberapa  faktor  penyebab  meluasnya  penggunaan  narkoba  di kalangan remaja. Pertama, meluasnya kecanduan merokok, bahkan sampai kepada anak sekolah dasar. Kedua,  lemahnya  ketahanan  diri  anak  dan  remaja  terhadap  pengaruh  lingkungan  seperti  pergaulan dengan  pecandu  narkoba  dilingkungan  tempat  tinggal  atau  mungkin  di  sekolah.  Ketiga,  lemahnya pengawasan  oleh  keluarga  dan  sekolah  terhadap  perilaku  anak  dan  remaja  yang  menjurus  kepada kecanduan narkoba. 3
Ketidakpastian  masyarakat  ketika  dihadapkan  pada  tragedi  kejahatan  selalu  berakhir  di pengadilan  pidana.  Langkah  ini  diambil,  untuk  menegakan  rasa  keadilan  karena  menurut  pandangan mereka  secara  konseptual  dan  teoritis  dapat  memeberikan  rasa  keadilan  proses  hukum  yang berlangsung  memakan  waktu  yang  lam,  pelaksanaan  putusan  pengadilan  mulai  dari  Kepolisian, Kejaksaan  Agung,  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi,  bahkan  hingga  Mahkamah  Agung membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang cukup besar.
1 Aguido Adri, Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika, Https://Www.Kompas.Id/Baca/Metro/2023/03/25/Peringatan-Ada-48-Juta-Penduduk-Terpapar-Narkotika,  Diakses  Pada Tanggal 1 Maret 2024
2 Pusiknas  Bareskrim  Polri, Waspada,  Makin  Banyak  Mahasiswa  Dan  Pelajar  Terjerat  Kasus  Narkoba, Https://Pusiknas.Polri.Go.Id/Detail_Artikel/Waspada,_Makin_Banyak_Mahasiswa_Dan_Pelajar_Terjerat_Kasus_Narko ba, Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2024
3 Sofyan S Wikis, Remaja Dan Masalahnya, Alfabeta, Bandung, 2018, Hlm. 36

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Meskipun,  telah  ada  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  adalah  Undang- Undang  yang  bersifat  Khusus  ( lex  specialis )  yang  mengatur  secara  khusus  pula  tentang  kejahatan narkotika secara pidana dan kejahatan secara medis tentang:
1. Tujuan pencegahan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika, tidak hanya mecegah agar  tidak  terjadi  pelanggaran pidana,  melainkan juga  melindungi dan  menyelamatkan pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika;
2. Tujuan  penegakan  hukum,  yakni  untuk  memberantas  peredaran  gelap  narkotika  dan prekursornarkotika, dan menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunan dan pecandu;
3. Ancaman  pidananaya  terhadap  pelaku  kejahatan  peredaran  gelap  narkotika  berupa: pidana  minimum  dikumulatifkan  dengan  pidana  denda,  sedang  ancaman  pidana  bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika berupa pidana maksimum saja, tanpa sanksi pidana denda;
4. Pemidanaan  pelaku  kejahatan  narkotika,  terhadap  pelaku  kejahatan  peredaran  gelap narkotika  berupa  pidana  dengan  pemberatan  dan  perampasan  aset  hasil  kejahatannya, sedangkan  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  kejahatan  penyalahgunaan  narkotika berupa menjalani rehabilitasi.
Hal  ini  menjadi  permasalahan  besar  bagi  negara  dengan  memakan  beban  biaya  yang  cukup besar.  Dengan  demikian,  menjadi  kurang  efektif  karena  penyalahgunaan,  pengguna,  pengedar  dan bandar narkotika tetap berkembang dari segala lini yang masuk ke Indonesia. Sistem plea bargaining , yang telah diterapkan di berbagai negara sebagai metode penyelesaian perkara pidana secara cepat dan efisien,  belum  diimplementasikan  secara  luas  dalam  konteks  hukum  Indonesia. Plea  bargaining memungkinkan  terdakwa  untuk  mengakui  kesalahan  dengan  imbalan  pengurangan  hukuman,  yang pada gilirannya dapat mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban pada sistem penjara.
Pembahasan  mengenai  narkotika  bukanlah  hal  yang  baru,  penelitian  sebelumnya  telah  banyak meneliti terkait tindak pidana narkotika, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Melati dengan judul penelitian Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika di tahun 2020 pada  jurnal  Justicia  Sains  Jurnal  Ilmu  Hukum,  yang  menentukan  bahwa  penanggulangan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba  wajib  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  aparat penegak  hukum  dan  fungsi  terkait.  Namun  demikian  peran  serta  masyarakat  dalam  menanggulangi Narkoba  juga  mutlak  diperlukan.  Tanpa  peran  serta  masyarakat,  upaya  yang  dilakukan  pemerintah tidak akan secara maksimal. 4
Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Imran,  Nur  Fadhilah  Mappaseleng  dan  Dachran Busthami  dengan  judul  penelitian  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di tahun 2020 pada Jurnal Indonesia Journal of Criminal Law, yang  menentukan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  anak  sebagai  pelaku  penyalahgunaan narkotika  adalah  substansi  hukum,  struktur  hukum,  fasilitas,  budaya  hukum  dan  masyarakat.  Faktor yang  paling  berpengaruh  adalah  faktor  internal  anak  itu  sendiri.  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sudah berjalan efektif. 5
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Fajar dengan judul penelitian Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri di tahun 2022  pada  Jurnal  Sostech  Jurnal  Sosial  dan  Teknologi,  yang  menentukan  bahwa  Pertimbangan hukumnya,  penyalahguna  narkoba  harus  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  selain
4 Melati, Dwi Putri. "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika." Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 2 (2020): 322-335. Hlm. 333
5 Imran,  Imran,  Nu  Fadhilah  Mappaselleng,  And  Dachran  Busthami.  "Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." Indonesian Journal Of Criminal Law 2, No. 2 (2020): 93-104. Hlm. 93

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
hukuman  penjara.  Untuk  berintegrasi  kembali  ke  dalam  masyarakat,  karakter  dan  moral  seseorang harus  diperiksa.  Bagi  pecandu  narkoba,  rehabilitasi  sosial  merupakan  proses  mengenalkan  kembali dirinya  kepada  masyarakat  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Rehabilitasi  sosial  juga  bertujuan untuk  mengintegrasikan  kembali  pecandu  dan/atau  penyalahguna  Narkoba  ke  dalam  masyarakat dengan memulihkan proses berpikir, emosi, dan perilaku yang menjadi indikator perubahan. Memiliki ciri-ciri kepribadian yang normal dan mampu berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya (di lingkungan rehabilitasi). 6
Sementara,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  yaitu  membahas  mengenai  sistem plea bargaining sebagai  alternatif  penyelesaian  tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia.  Berdasarkan  dari penjelasan  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  untuk  diteliti  yaitu,  sebagai berikut: pertama, bagaimana  penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  kedua,  bagaimana  manfaat  dan  tantangan  yang  dihadapi penerapan  sistem plea  bargaining dalam  tindak  pidana  narkotika  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  analitis yang  bertujuan  menggambarkan  secara  tepat, 7 yaitu  untuk  memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh dan sistematis mengenai teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut plea bargaining system sebagai model penyelesaian tindak pidana narkotika. Data yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  berupa  data  sekunder,  yaitu  data  atau  informasi  hasil  penelaahan  dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran,  majalah,  jurnal,  maupun  arsip-arsip  yang  sesuai  dengan  penelitian  yang  akan  dibahas.  Sesuai dengan  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  merupakan  penelitian  yuridis normatif,  maka  untuk  memperoleh  data  yang  mendukung,  kegiatan  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  cara  pengumpulan  (dokumentasi)  data-data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  untuk  mengumpulkan  dan  menyusun  data yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Dalam  menganalisis  data  kajian  yang  berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digufnakan analasis normatif kualitatif. 8

## PEMBAHASAN
Penerapan  Sistem Plea  Bargaining Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Di Indonesia
Perangkat hukum acara pidana dan sistem pidana di Indonesia secara formal mengatur tata cara penyelesaian  perkara  pidana.    Namun  diketahui  dalam  praktiknya  sering  dijadikan  alat  represif  oleh aparat  penegak  hukum.    Sedangkan  permasalahan  mendasar  yang  dihadapi  masyarakat  adalah pengendalian sosial secara penuh melalui upaya perlindungan jiwa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat  serta  mewujudkan  tatanan  sosial  yang  diinginkan  dan  diwujudkan  melalui  ketertiban, kepatutan dan keselarasan. 9
6 Fajar,  Mohamad.  "Penerapan  Rehabilitasi  Medis  Dan  Rehabilitasi  Sosial  Atas  Penyalahgunaan  Narkotika  Bagi  Diri Sendiri." Jurnal Sosial Teknologi 2, No. 5 (2022): 406-417.Hlm. 406
7 Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 25.
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , Rineksa Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 9
9 Fridoki, Olma, and Alvi Syahrin. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan." Res Nullius Law Journal 4, no. 1 (2022): 42-56. Hlm. 42

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Tujuan plea bargaining adalah tersangka / terdakwa dapat menghindari waktu dan biaya untuk membela  dirinya  di  persidangan,  esiko  mendapatkan  hukuman  lebih  tinggi  dan  publisitas  proses persidangan,  penegak  hukum  menghemat  waktu  dan  biaya  untuk  proses  peradilan  yang  lama  dan Panjang,  kedua  belah  pihak  terhindar  dari  ketidakjelasan  proses  dan  hasil  persidagannya,  pihak pengadilan  terhindar  dari  beban  kerja  dan  biaya  untuk  menyidangkan  semua  tindak  pidana  yang dituntut ke persidangan.
Plea  bargaining dalam  arti  luas  merupakan  konsep  pengakuan  bersalah  /  terdakwa,  negosiasi dan  kesepakatan  dakwaan,  fakta,  alat  bukti,  dan/atau  hukuman,  hak-hak  tersangka/terdakwa dikecualikan  (hak  untuk non  self  incrimination ,  hak  untuk  banding,  hak  untuk cross  examination ), serta  peran  hakim  yang  minim,  sementara  dalam  konsep plea  guilty  without  bargaining dalam  arti sempit  yaitu  adanya  pengakuan  bersalah  tersangka/terdakwa,  tidak  ada  negosiasi  dan  kesepakatan dakwaan,  fakta,  alat  bukti,  dan/atau  hukuman,  hak-hak  tersangka  /  terdakwa  dapat  dan/atau  tidak dikecualikan (hak untuk non self incrimination, hak untuk banding, hak untukcross examination), dan dalam  hal  ini  peran  hakim  cukup  besar  seperti  memberi  tahu  hak  dan  meninjau  pengakuan  dan  lain sebagainya.
Di dalam RKUHAP terdapat ketentuan yang mengatur sidang acara pemeriksaan singkat, yang merupakan siding peradilan yang digunakan untuk perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana oleh penuntut umum, pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 3  tahun,  persidangan  dilakukan  dengan  menggunakan  hakim  Tunggal,  tidak  menggunakan  surat dakwaan  dan  putusan  secara  khiusus,  berkas  tersebut  digantikan  oleh  Berita  Acara  Sidang,  sebelum siding  acara  singkat  dilaksanakan  hakim  harus  menjelaskan  pada  terdaakwa  hak-hak  apa  saja  yang dilepaskananya dan ketentuan pidana apa yang dihadapi oleh terdakwa, hakim juga harus memastikan pengakuan yang dikeluarkan oleh terdakwa bersifat sukarela dan didukung oleh fakta.
Selanjutnya  di  dalam  Pasal  199  RKUHAP  mengatur  mengenai jalur  khusus  yang  menentukan bahwa:  (1)  Pada  saat  penuntut  umum  membacakan  surat  dakwaan,  terdakwa  mengakui  semua perbuatan  yang  didakwakan  dan  mengaku  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  ancaman  pidana yang  didakwakan  tidak  lebih  dari  7  (tujuh)  tahun,  penuntut  umum  dapat  melimpahkan  perkara  ke sidang  acara  pemeriksaan  singkat.  (2)  Pengakuan  terdakwa  dituangkan  dalam  berita  acara  yang ditandatangani  oleh  terdakwa  dan  penuntut  umum.  (3)  Hakim  wajib:  a.  memberitahukan  kepada terdakwa  mengenai  hak-hak  yang  dilepaskannya  dengan  memberikan  pengakuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2);  b.  memberitahukan  kepada  terdakwa  mengenai  lamanya  pidana  yang kemungkinan dikenakan; dan c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela. (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika  hakim  ragu  terhadap  kebenaran  pengakuan  terdakwa.  (5)  Dikecualikan  dari  Pasal  198  ayat  (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa di  dalam  RKUHAP  mengakomodir plea  bargaining namun  peran  hakim  dapat  mereview  sehingga peran  hakim  diberikan  keluasan  dibandingkan  ciri  dari plea  bargaining itu  sendiri  yang  mana  peran hakim  lebih  sempit  dan  juga  mengatisipasi  potensi  dari  penyimpangan  sistem plea  bargaining itu sendiri.
Pada  dasarnya  prinsip-prinsip plea  bargaining telah  banyak  diterkan  di  Indonesia. Plea bargaining menekankan  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  cara  musyawarah  dan  memberikan kesempatan  kepada  pelaku  tindak  pidana  untuk  menesiasikan  jenis  dan  berat  hukumannya  kepada penegak  hukum  dalam  hal  ini jaksa  penuntut.  Biasanya  proses  negosiasi  ini  dilakukan  dalam  wadah pembelaan  didalam  siding  pengadilan  walaupun  pengambilan  Keputusan  disini  tetap  terkonsentrasi ditangan  majelis  hakim.  Sedangkan  dalam  praktik plea  bargaining yang  dikenal  didunia  barat, negosiasi hukuman itu dilakukan melalui jaksa penuntut ( presecutor ) yang menangani perkaranya.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Proses  peradilan  pidana  tidak  semata-mata  ditujukan  untuk  penegakan  hukum  tetapi  juga pengendalian  hukuman.  Dalam  kaitannya  degan  upaya  untuk  mencapai  keadilan  bermartabat, penggunaan  model plea  bargaining system diharapkan  mengandung  dimensi  pengendalian  hukuman dan  penegakan  hukum.  Pengendalian  hukuman  erat  kaitannya  dengan  perwujudan  dari  keadilan spiritual  yaitu  meletakkan  prinsip-prinsip  kemanusiaan  dalam  proses  hukum  atau  dengan  perkataan lain,  proses  hukum  haruslah  mengedepankan  prinsip  kemanusiaan.  Sedangkan  penegakan  hukum merupakan pengejewantahan dari keadilan materiil yang berisi kepastian hukum.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  terdapat  4  golongan perbuatan  melawan  hukum  yang  dilarang  oleh  undang-undang  dan  dapat  diancam  dengan  sanksi pidana,  yaitu:  1)  Golongan  pertama:  yaitu  perbuatan  berupa  kepemilikan,  penyimpanan,  penguasaan atau penyediaan narkotika. dan prekursor narkotika. 2) Golongan kedua, yaitu perbuatan yang berupa memproduksi,  mengimpor,  mengekspor  atau  mengedarkan  narkotika  dan  prekursor  narkotika.  3) Golongan ketiga, yaitu: perbuatan yang berupa penawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. 4) Golongan keempat adalah: perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau transit narkotika dan prekursor narkotika. 10
Pemberantasan  narkoba  dan  zat  adiktif  di  Indonesia  dengan  mendasar  pada  Undang-Undang Nomor  35  tahun  2009,  belum  menampakan  hasil  yang  optimal.  Salah  satu  sebabnya  ialah  para aparatus hukum masih terkotak-kotak pada normative Hans Kelsenian, yang hanya mendasarkan aspek pembalasan  dan  kepentingan  oleh  para  kelompok  tertentu  dengan  mengorbankan  orang-orang  yang tidak  berdaya  melawan  hukum.  Hal  ini  terlihat  dari  Undang-Undang  Nomo  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, lebih dari sepertiga atau 36 dari 155 Pasal yang ada hanya mengatur sanksi penyalahgunaan narkoba  dari  sanksi  ringan  hingga  sanksi  berat  pidana  mati.  Lebih  lanjut,  menurut  Direktur Pengamanan  dan  Intelijen  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Erwedi  Supriyatno mengatakan bahwa sebanyak 52,97 persen penghuni penjara, baik narapidana maupun tahanan, adalah yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. 11
Kewenangan  BNN  yang  terlalu  besar  seperti  dalam  penahanan  dan  penggeledahan  menurut Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  ternyata  tidak  sama  dengan  kewenangan yang  diberikan  kepada  penyidik  kepolisian  dan  penyidik  pegawai  negeri  sipil.  Perbedaan  ini berpotensi  menimbulkan  permasalahan  kelembagaan  dan  egoisme  kelembagaan  di  kalangan  aparat penegak  hukum.  Hal  ini  terlihat  dari  kewenangan  penyidikan  Narkotika  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak hanya diberikan kepada penyidik BNN, tetapi  juga  kepada  penyidik  Polri  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  81  yang  menyatakan  bahwa penyidik  dari  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  penyidik  Polri.  Penyidik  BNN  berwenang melakukan  penyidikan.  melawan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika  berdasarkan  undang-undang  ini.  Selain  itu,  dalam  Pasal  70  UU  No.    35  Tahun  2009 menekankan  tugas  Badan  Narkotika  Nasional,  yaitu:  1)  Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor  narkotika;  2)  Mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika dan  prekursor  narkotika;    3)  Berkoordinasi  dengan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika.  Lebih  lanjut,  kewenangan  penyidik  pembantu  diatur  dalam  Pasal  11  KUHAP,  yaitu
10 Nugraningsih,  Dwi  Wuryandari.  "Sanksi  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika." Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum (2023): 81-88. Hlm. 83
11 Bagus Ahmad Rizaldi, Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara Dari Kasus Narkoba, Https://Www.Antaranews.Com/Berita/4071018/Kemenkumham-5297-Persen-Penghuni-Penjara-Dari-Kasus-Narkoba, Diakses Pada Tanggal 23 April 2024

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
penyidik  pembantu  mempunyai  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  1,  kecuali mengenai penahanan yang harus diberikan dengan pendelegasian wewenang dari penyidik. 12
Bahwa dengan banyaknya kasus narkoba yang ditangani oleh pihak polisi karena adanya ruang gerak  penyidik  yang  mudah  untuk  menjadikan  seseorang  sebagai  tersangka.  Apakah  dia  sebagai pengguna  dan  pengedar,  sangat  tipis  batasannya.  Pengguna  dapat  juga  dijerat  sebagai  pengedar  dan termasuk  orang  menguasai,  sehingga  dapat  langsung  menahan  karena  adanya  ancaman  di  atas  lima tahun.  Inilah  masalah  hukum  yang  lepas  dari  konteks,  sehingga  perlu  ada  pembenahan  dalam membuat hukum secara jelas, rinci dan pasti guna menuju kepastian hukum yang bernurani.
Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahguna narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistemik, dogmatic. Di samping pendekatan yuridis normative, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahguna narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksana undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistemik, dogmatik.
Manfaat  Dan  Tantangan  Yang  Dihadapi  Penerapan  Sistem Plea  Bargaining Dalam  Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Menurut  kamus  Black  Law  Dictionary,  kata  “ Plea” diartikan  sebagai,  “ an  accused  person’s formal  response  of  “guilty”.  “not  guilty”,  or  “no  contest”  to  a  criminal  change” yang  terjemahan bebasnya  adalah tanggapan  resmi  seorang  terdakwa  berupa  "bersalah",  "tidak  bersalah",  atau  "tidak membantah"  terhadap  tuduhan  pidana.  Sedangkan  menurut  L.B  Curzon, plea  bargaining diartikan sebagai “informal procedure usually in chambers, whereby the dependent coult agree to plead guilty as an exchange for the prosecution’s dropping other change (or a sentence concession, i.e., sentence bargaining, 13 yang  terjemahan  bebasnya  adalah prosedur  informal  yang  biasanya dilakukan  di  ruang sidang,  di  mana  terdakwa  dapat  setuju  untuk  mengaku  bersalah  sebagai  imbalan  atas  jaksa  yang menghentikan tuduhan lain (atau konsesi hukuman, yaitu tawar-menawar hukuman).
Selanjutnya,  Steven  Shavell  mengatakan  bahwa,  “ plea  bargaining  refers  to  settelement negotiations  between  a  public  prosecutor  and  a  criminal  defendant”, 14 yang  apabila  diterjemahkan bebasnya  adalah Plea  bargaining merujuk  pada  negosiasi  penyelesaian  antara  jaksa  penuntut  umum dan  terdakwa  dalam  kasus  pidana. Plea  Bargaining  System adalah  perjanjian  yang  dirundingkan antara jaksa dan terdakwa pidana di mana terdakwa mengaku bersalah untuk mengurangi pelanggaran atau  untuk  salah  satu  dari  beberapa  tuduhan  dengan  imbalan  beberapa  konsesi  oleh  jaksa,  hukuman yang lebih ringan atau pemberhentian dari tuduhan lainnya.
Plea  Bargaining dalam  arti  sempit  didefinisikan  sebagai  bentuk  negosiasi  dimana  Jaksa  dan tersangka setuju untuk menyelesaikan kasus pidana tanpa proses persidangan. Ruang untuk negosiasi antara  Jaksa  dan  terdakwa  terbuka  luas  dengan  tidak  membatasi  hal  yang  bisa  dijadikan  subjek negosiasi.  Tidak  hanya  pengurangan  hukuman,  negosiasi  bisa  mencakup  juga  model  dakwaan,  fakta dan  hal  lain  yang  mencakup  proses  pembuktian. Plea  bargaining dalam  arti  sempit  ini  juga  bisa terlihat dalam model plea bargaining yang diterapkan di Amerika. Sedangkan plea bargaining dalam arti  luas,  diterapkan  dalam plea  bargaining model  inquisitorial  Eropa  Kontinental  dimana  negosiasi dibatasi hanya pada tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman berkisartiga hingga sepuluh tahun
12 Hutagaol,  Ramses.  "Perbandingan  Kedudukan  Penyidik  Tindak  Pidana  Narkotika  Menurut  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana." Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum 6,  No.  2 (2019): 86-95. Hlm. 89-90
13 Wardana, Rinto. Penyelesaian Tindak Pidana Ite Berbasis Plea Bargaining System-Jejak Pustaka . Vol. 1. Jejak Pustaka. Hlm. 73
14 Louis Kaplow And Steven Shavell, Economic Analysis Of Law, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 442

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
penjara,  dan  pengurangan  hukuman  ditentukan  secara  hukum  (berkisar  dari  sepertiga  hingga  dua pertiga dari dakwaan atau hukuman maksimum.
Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan, yaitu tindak pidana, akuntabilitas, dan hukuman.  Ketentuan  pidana  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. UU No. 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  ada  empat  kategori  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilarang hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana. 15 Kegiatan penyidikan merupakan bagian atau salah satu cara melakukan penyidikan untuk:
1) Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan ;
2) Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
3) Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa
Untuk  selanjutnya  apabila  dalam  kegiatan  penyelidikan  didapatkan  bukti  dan  tersangka  penyalahgunaan narkotika  dan  psykotropika  penyidik  akan  melakukan  kegiatan  penyidikan,  kegiatan  penyidikan  dilaksanakan secara bertahap meliputi:
1) Penyelidikan;
2) Pengiriman SPDP;
3) Upaya paksa meliputi:
a) Pemanggilan
b) Penangkapan;
c) Penahanan;
d) Penggeledahan;
e) Penyadapan;
f) penyitaan
4) Gelar Perkara;
5) Penyelesaian berkas perkara
6) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
7) Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
8) Penghentian Penyidikan. 16
Di  dalam  proses  pembuktian  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  korban  narkotika sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika,  merupakan suatu  hal  yang  sulit,  karena  harus  melihat  awal  pengguna  narkotika  menggunakan  narkotika  dan diperlukan  pembuktiaan  bahwa  penggunaan  narkotika  ketika  menggunakan  narkotika  dalam  kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. 17
Selanjutnya, dalam hal  pecandu, dimana pecandu narkoba  merupakan ” self victimizing victim ” yaitu  mereka  yang  menjadi  korban  karena  kejahatan  yang  dilakukannya  sendiri.  Karena  pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.  Namun,  pecandu  tadi  diharapkan  mendapat  perlindungan  agar  dirinya  dapat  menjadi  lebih baik lagi. 18
Berdasarkan proses tersebut diatas serta tradisi hukum di dalam sistem adversial yaitu it places opponents  a  public  prosecutor  on  behalf  of  the  satte,  against  the  defendant  and  perhaps  a  public defender  or  private  criminal  defence  attourney-before  a  presumably  and  /  or  a  jury,  the  truth  is
15 Dewi,  S.  H.,  And  Putri  Maha  MH.  "Upaya  Penegakan  Hukum  Narkotika  Di  Indonesia."  In Seminar  Narkoba  2013 . Surakarta University, 2013.Hlm. 4
16 Lestari,  Indah,  And  Sri  Endah  Wahyuningsih.  "Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pengguna  Narkoba  Di  Polda Jateng." Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, No. 3 (2017): 601-610. Hlm. 605-606
17 Sanger,  Elrick.  "Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkoba  Di  Kalangan  Generasi  Muda." Lex  Crimen 2,  no.  4 (2013). Hlm. 8
18 Bastiar,  Damar.  "Penegakan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan  Dan  Pencegahan  Pengguna  Narkotika  Di Indonesia." Jurnal Rechtens 8, no. 2 (2019): 209-222. Hlm. 219

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
supposed  to  emerge  as  the  parties  present  evidence  and  convince  the  judge  to  support  their  claims, yang  terjemahan  bebasnya  adalah  menempatkan  jaksa  penuntut  umum  atas  nama  negara  berhadap- hadapan  dengan  terdakwa  dan  mungkin  seorang  pembela  umum  atau  pengacara  pembela  pidana swasta—di  hadapan  seorang  hakim  dan/atau  juri,  kebenaran  seharusnya  muncul  ketika  para  pihak menyajikan  bukti  dan  meyakinkan  hakim  untuk  mendukung  klaim  mereka.  Sementara  dalam  sistem inquisitorial, heavy  emphasis  on  determining  the  material  truth  of  each  case  the  unobstructed, objective  understanding  of  what  actually  happened.  Hence,  civil  law  countries  place  greather emphasis on nonpartisipan investigations prior to trial, since substantive truth-finding is the primary objective, yang  apabila  diterjemahkan  bebasnya  adalah  Penekanan  besar  pada  penentuan  kebenaran materiil  dari  setiap  kasus  adalah  pemahaman  yang  tidak  terhalang  dan  objektif  tentang  apa  yang sebenarnya  terjadi.  Oleh  karena  itu,  negara-negara  hukum  sipil  memberikan  penekanan  lebih  besar pada  investigasi  nonpartisan  sebelum  persidangan,  karena  pencarian  kebenaran  substantif  adalah tujuan utama.
Didalam plea  bargaining  system sebagai  sebuah  sistem,  melekat  2  (dua)  karakteristik  sistem peradilan  yaitu  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system)  dan  proses  peradilan  pidana ( criminal  justice  process ). Menurut  Hegan  sebagaimana  dikutip  oleh  Romli  Atmasasmita ,  “criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses  yang  membawanya  kepada  penentuan  pidana  baginya.  Sedangkan criminal  justice  system adalah  interkoneksi  antara  Keputusan  dari  setiap  instansi  yang  terlibat  dalam  proses  peradilan pidana. 19
Plea Bargaining system menjadi bagian dari proses peradilan pidana ( criminal justice process ) dan juga sistem peradilan pidana ( criminal justice system ). Didalam plea bargaining system melekat sifat  dari  sistem inquisitor karena plea  bargaining menitikberatkan  penyelesaian  kasus  melalui pengakuan  terdakwa.  Pengakuan  terdakwa  menjadi  dasar  pijakan  bagi  jaksa  penuntut  umum  untuk menyelesaikan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Demikian  pula, plea  bargaining melekat sifat akusator karena rangkaian penyelesaian tindak pidana yang dilakukan terhadap terdakwa tetap dilakukan melalui mekanisme hukum acara berdasarkan KUHAP.
Apabila  dilihat  dari  proses  dan  tahapan  penanganan  kasus,  penggunaan  model  inkuisitor  dan akusator  merupakan  bagian  dari  proses  peradilan  pidana  ( criminal  justice  process )  karena  model inkuisitor  maupun  akusator  merupakan  cara  dalam  melakukan  proses  atau  pelaksanaan  hukum  acara pidana. Sedangkan keterlibatan dari instansi penegak hukum dalam rangkaian proses tersebut disebut sebagai  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system )  karena  menekankan  pada  berfungsinya semua  simpul-simpul  apparat  penegak  hukum  yang  melaksanakan  hukum  acara.  Walaupun  dalam bingkai besarnya, proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami dua sistem proses peradilan yaitu sistem inquisitoir dan sistem accusatoir .
KUHAP  secara  tegas  menganut  asas  “ ekusator ”.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  dikedepankannya perlindungan  hukum  terhadap  tersangka/terdakwa,  khususnya  dalam  mendapat  bantuan  hukum. Dengan  adanya  pemberian  bantuan  hukum  pada  si  tersangka  /  terdakwa  pada  semua  Tingkat pemeriksaan  pendahuluan  dan  pemeriksaan  didepan  siding  pengadilan  maka  asas  ekusator memberikan  kedudukan  sama  pada  tersangka/terdakwa  terhadap  penyidik/penuntut  umum  ataupun hakim,  oleh  karena  dalam  pemeriksaan  tersangka/terdakwa  merupakan  subjek,  bukan  lagi  sebagai objek pemeriksaan. Lain halnya dengan asas “inkuisitor” yang menjadikan si tersangka sebagai objek
19 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996, Hlm. 14

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
dalam  peeriksaan  untuk  memaksa  tersangka  mengakui  tindak  pidana  yang  disangkakan  tanpa mengindahkan hak asasi tersangka. 20
Sementara  itu,  model  akusatoir  dapat  memaksimalkan  terkumpulnya  alat  bukti  karena memungkinkan ditemukannya lebih banyak fakta-fakta atas suatu tindak pidana yang disidik. Menurut Alfitra:  “…prosedur  akuisitoir  mengakibatkan  ditemukannya  lebih  banyak  fakta  yang  dengan demikian memberikan perlindungan yang lebih dalam mmenghindari bahaya adanya Keputusan yang keliru.  Disamping  itu,  diharap  dapat  menghindarkan  kemungkinan  timbulnya  prasangka  para  hakim scara  lebih  baik  diandingkan  dengan  prosedur  tipe  lain.  Partisipan  ataupun  para  pengamat  telah merasakan  bahwa  metode  secara  akuisitoir  lebih  adil  jika  dibandingkan  dengan  secara  inkuisitoir. 21 Model  inkuisitoir  membuka  potensi  terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konstitusi  tersangka. Model inkuisitoir tidak layak diterapkan karena membuka potensi pelanggaran hukum.
Dengan demikian, aktor sistem peradilan pidana dalam sistem adversial dididik untuk bertarung mempertahankan  kebenaran  di  arena  persidangan,  menjadi  wajar  jika  dalam  proses  petarungan  ini terjadi  negosiasi  untuk  mencari  keadilan.  sementara  actor  sistem  peradilan  pidana  inkuisitorial memahami  setiap  perkara  harus  dituntut  di  persidangan  berdasarkan  kepentingan  umum  sehingga tidak  dibuka  ruang  untuk  melakukan  negosiasi  untuk  menjaga  transparansi  dan  prinsip  persamaan dihadapan hukum. Oleh karenanya pengakuan bersalah hanya menjadi salah satu bukti di persidangan dan  bukannya  bisa  menjadi  alasan  untuk  menghindari  persidangan  seperti  yang  ada  di  sistem adversial.  Hal  ini  menjukan  adanya  ketidakcocokan  prosedur  karena  konsep  kreadilan  yang  sangat berbeda dan merupakan kendala transpalantasi mekanisme plea bargaining secara sempit.
Dalam  penegakan  hukum  terdapat  tiga  unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan,  yaitu  kepastian hukum  ( Rechtssicherheit ),  kemanfaatan  ( Zweckmassigkeit )  dan  keadilan  ( Gerechtigkeit ).  Penegakan hukum  harus  memberi  perhatian  terhadap  ketiga  unsur  itu  secara  proporsional,  walaupun  dalam prakteknya sulit dilaksanakan namun perlu diusahakan. Makna penegakan hukum sebagai suatu proses selain  penyelenggaraan  hukum  juga  sebagai  penerapan  hukum  yang  pada  hakekatnya  merupakan penerapan  diskresi  menyangkut  keputusan  yang  tidak  diatur  secara  ketat  oleh  kaedah  peraturan hukum, melainkan sebagai tindakan yang sah dengan unsur penilaian yang berada diantara hukum dan etika. 22
Adanya  benturan  metodologi  filosofi  dalam  mendefinisikan  kebenaran,  dimana  dalam  sistem adversial  menganut  konsepsi  sintetikdalam  penggalian  kebenaran  yang  berarti  bahwa  para  pihak  di persidangan  adalah  penentu  kebenaran  terhadap  suatu  perkara  melalui  bukti  yang  mereka  hadirkan yang dapat meyakinkan hakim atau juri. Dalam tradisi inquisitorial, konsepsi analitis digunakan untuk mengungkapkan  kebenaran  materiil.  Ini  bearrti  bahwa  prosedur  pidana  dirancang  sedemikian  rupa untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Alih-alih bertumpu pada pertarungan antara para pihak di  persidangan,  sistem  inquisitorial  mensyaratkan  apparat  penegak  hukum,  penyidi, jaksa  dan  hakim yang  non  partisan  dan  imparsial.  Oleh  karenanya  ruang  negosiasi  untuk  menghindari  persidangan diyakini akan menurunkan gagasan tentangp encarian kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama proses persidangan.
Selain  itu,  tantangan  dalam  penerapan plea  bargaining di  Indonesia  yaitu:  pertama,  lembaga penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  pasca  orde  baru  hingga  saat  ini  masih memiliki  akuntabilitas  dan  transparansi  yang  rendah,  mekanisme  control  yang  lemah  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diskresi dan upaya paksa yang dimiliki oleh apparat,
20 Mokhammad  Najih  &  Soimin, Pengantar  Hukum  Indonesia  Searah,  Konsep  Tata  Hukum  &  Politik  Hukum  Indonesia, Setara Press, Malang, 2012, Hlm. 174-175
21 Alfitta, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Petdata Dan Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2018, Hlm. 7
22 Kolopita, Satrio. "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Lex Crimen 2, no. 4 (2013). Hlm. 66

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
pengaturan terhadap akses kepada bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa masih lemah akibat kualitas  dan  kuantitas  advokat  yang  belum  merata  di  Indonesia,  jaminan  terhadap  hak  korban  yang masih kemah dan ego sectoral antar apparat penegak hukum akibat tidak adanya Lembaga yang benar- benar menjadidominus litis di tahapan penyidikan dan penuntutan.
Namun demikian, sistem peradilan pidana Indonesia telah mempraktikan plea bargaining dalam arti  luas  sebagaimana  di  negara  negara  penganut inquisitorial lainnya.  Beberapa  rumusan  ketentuan dalam  peraturan  perundang-undangan,  dapat  diidentifikasi  mewakili  sebagian  kemiripan  dengan konsep plea  bargaining dan  /atau guilty  plea .  Oleh  karena  itu  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam penerapan plea  bargaining dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  yaitu  merubah  prosedur beracara/pembuktian  harus  diubah  seiring  dengan  konsep plea  bargaining yang  ingin  dipilih, penguatan peran advokat di setiap tahapan peradilan dan mengembalikan dominus litis kepada Jaksa, advokat  harus  terlibat  di  tiap  proses  pemeriksaan  dan  dapat  memberikan  komentar  terhadap  berkas yang dibuat oleh penyidik, hakim wajib untuk memberitahukan hak yang dilepaskan, lamanya pidana yang  mungkin  dikenakan,  menannyakan  apakah  pengakuan  diberikan  secara  sukarela,  dan kewenangan untuk melolak pengakuan apabila ada keraguan terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

## KESIMPULAN
Penerapan  sistem plea  bargaining di  Indonesia,  khususnya  dalam  tindak  pidana  narkotika, bertujuan  untuk  mempercepat  proses  peradilan,  menghemat  biaya,  dan  mengurangi  beban  kerja pengadilan. Plea  bargaining dapat  menguntungkan  berbagai  pihak:  terdakwa  dapat  menghindari hukuman yang lebih berat dan publisitas, sementara penegak hukum dan pengadilan dapat menghemat waktu  dan  sumber  daya.  Dalam  konsep plea  bargaining secara  luas,  terdakwa  mengakui  kesalahan dengan  negosiasi  mengenai  dakwaan,  fakta,  alat  bukti,  atau  hukuman.  Namun,  hak-hak  terdakwa seperti non  self-incrimination dan  hak  untuk  banding  sering  kali  dikecualikan,  dengan  peran  hakim yang minimal. Sebaliknya, dalam konsep "plea guilty without bargaining," tidak ada negosiasi, tetapi peran  hakim  menjadi  lebih  signifikan  dalam  memastikan  pengakuan  bersalah  terdakwa  dilakukan secara sukarela dan didukung oleh fakta. Di dalam RKUHAP, terdapat ketentuan tentang sidang acara pemeriksaan singkat untuk perkara yang sederhana dengan ancaman pidana hingga tiga tahun. Selain itu,  Pasal  199  RKUHAP  mengatur  jalur  khusus  yang  memungkinkan plea  bargaining untuk  tindak pidana  dengan  ancaman  hukuman  tidak  lebih  dari  tujuh  tahun,  dengan  hakim  memiliki  wewenang untuk  meninjau  dan  memastikan  bahwa  pengakuan  terdakwa  diberikan  secara  sukarela.  Sistem plea bargaining ini  diharapkan  dapat  membantu  dalam  penegakan  hukum  dan  pengendalian  hukuman dengan tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan. Namun, penerapan hukum narkotika di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan hukum, kewenangan BNN yang besar, dan potensi ego  sektoral  antara  lembaga  penegak  hukum. Plea  bargaining di  Indonesia  perlu  memperhatikan prinsip  keadilan  yang  berlandaskan  pada  keadilan  materiil  dan  spiritual.  Selain  itu,  tantangan  yang dihadapi dalam penerapan plea bargaining meliputi rendahnya akuntabilitas dan transparansi lembaga penegak  hukum,  kontrol  yang  lemah  terhadap  diskresi  aparat,  serta  pengaturan  yang  belum  optimal terhadap  hak-hak  tersangka  dan  terdakwa.  Untuk  mengatasi  tantangan  tersebut,  disarankan  adanya reformasi  prosedur  pembuktian,  penguatan  peran  advokat  di  setiap  tahapan  peradilan,  dan pengembalian  dominus  litis  kepada  jaksa.  Hakim  juga  harus  diberi  kewenangan  untuk  memastikan bahwa pengakuan terdakwa diberikan secara sukarela dan dapat menolak pengakuan jika ada keraguan terhadap  kebenarannya.  Dengan  demikian,  penerapan plea  bargaining dapat  memberikan  manfaat optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## Buku
Alfitta, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Petdata dan Korupsi di Indonesia Edisi Revisi, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2018 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Louis Kaplow and Steven Shavell, Economic Analysis of Law, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Mokhammad  Najih  &  Soimin, Pengantar  Hukum  Indonesia  Searah,  Konsep  Tata  Hukum  &  Politik Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, 2012
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan  Abolisionisme,
Binacipta, Bandung, 1996
Sofyan S Wikis, Remaja dan Masalahnya, Alfabeta, Bandung, 2018 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , Rineksa Cipta, Jakarta, 2002 Wardana,  Rinto. Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ite  Berbasis  Plea  Bargaining  System-Jejak  Pustaka . Vol. 1. Jejak Pustaka.

## Jurnal, Makalah
Bastiar, Damar. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia." Jurnal Rechtens 8, no. 2 (2019): 209-222 Dewi,  S.  H.,  and  Putri  Maha  MH.  "Upaya  Penegakan  Hukum  Narkotika  Di  Indonesia."  In Seminar Narkoba 2013 . Surakarta University, 2013.
Fajar,  Mohamad.  "Penerapan  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial  Atas  Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri." Jurnal Sosial Teknologi 2, no. 5 (2022): 406-417.
Fridoki, Olma, and Alvi Syahrin. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana  Penipuan  Dan  Penggelapan  Di  Polrestabes  Medan." Res  Nullius  Law  Journal 4,  no.  1 (2022): 42-56
Hutagaol,  Ramses.  "Perbandingan  Kedudukan  Penyidik  Tindak  Pidana  Narkotika  Menurut  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 6, no. 2 (2019): 86-95.
Imran, Imran, Nu Fadhilah Mappaselleng, and Dachran Busthami. "Penegakan Hukum terhadap tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak." Indonesian  Journal  of  Criminal Law 2, no. 2 (2020): 93-104.
Kolopita,  Satrio.  "Penegakan  Hukum  Atas  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika." Lex Crimen 2, no. 4 (2013)
Lestari, Indah, and Sri Endah Wahyuningsih. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng." Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 3 (2017): 601-610.
Melati,  Dwi  Putri.  "Peran  Masyarakat  Dalam  Pemberantasan  Pengedaran  Narkotika." Justicia  Sains: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2020): 322-335.
Nugraningsih, Dwi Wuryandari. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika." Jurnal  Madani  Hukum-Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Hukum (2023): 81-88.
Sanger,  Elrick.  "Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkoba  Di Kalangan Generasi Muda." Lex Crimen 2, no. 4 (2013)
Website

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Aguido Adri, Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika,
https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar- narkotika, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2024
Bagus  Ahmad  Rizaldi, Kemenkumham:  52,97  persen  penghuni  penjara  dari  kasus  narkoba, https://www.antaranews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari- kasus-narkoba, diakses pada tanggal 23 April 2024, Diakses Pada Tanggal 23 April 2024
Pusiknas Bareskrim Polri, Waspada, Makin Banyak Mahasiswa dan Pelajar Terjerat Kasus Narkoba, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada,_makin_banyak_mahasiswa_dan_pelajar_te rjerat_kasus_narkoba, diakses pada tanggal 31 Maret 2024

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika