p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN BPHTB

## Yunita Midia Wahyuana
Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang Email : yunitamedia93@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  tentang  regulasi  penandatanganan  akta jual  beli  menurut  hukum  yang  berlaku.  Kedua,  akibat  hukumnya  terhadap PPAT  yang  menandatangani  akta  jual  beli  sebelum  dilakukannya pembayaran  BPHTB.Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sedangkan bahan hukum yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier  serta  Analisa  bahan  hukum  yang  digunakan  secara deskriptif  kualitatif.Kesimpulannya,  pertama,  penandatanganan  akta  jual beli  yang  dibuat  oleh  PPAT  diatur  dalam  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.  Hal  ini  juga  dapat  terlihat  dari  blanko  akta  jual  beli  tanah  yang terdapat  dalam  Lampiran  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pendaftaran  Tanah. Kedua,  akibat  hukumnya  terhadap  PPAT  yang  menandatangani  akta  jual beli sebelum dilakukannya pembayaran BPHTB yaitu dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
Kata  Kunci  : Tugas  dan  Wewenang  Notaris/PPAT,  BPHTB,  Perolehan Hak Atas Tanah

## Abstract
This  study  analyzes  the  regulation  of  signing  the  deed  of  sale  and purchase  according  to  applicable  law.  Second,  the  legal  consequences  for PPAT who signed the deed of sale and purchase before making the payment of BPHTB.The research method used is normative juridical research with a statutory  approach  and  a  conceptual  approach,  while  the  legal  materials used  are  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary legal  materials  as  well  as  a  descriptive  analysis  of  legal  materials  used. qualitative.In  conclusion,  first,  the  signing  of  the  sale  and  purchase  deed made  by  the  PPAT  is  regulated  in  Article  22  of  Government  Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of the Official
of the Land Deed Maker. This can also be seen from the form of the deed of sale and purchase of land contained in the Attachment to the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012 concerning Land Registration. Second, the legal consequences for PPAT who signed the deed of sale and purchase before the BPHTB payment was  made  were  subject  to  sanctions  in  the  form of  a fine  of  Rp.  7,500,000 (seven million five hundred thousand rupiah) for each violation.
Keywords:  Duties  and  Authorities  of  a  Notary/PPAT,  BPHTB,  Acquisition of Land Rights

## PENDAHULUAN
Pada  era  global  saat  ini,  tanah  menjadi  pilihan  yang  menjanjikan untuk  dipergunakan  sebagai  salah  satu  bisnis  oleh  masyarakat  Indonesia. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di  samping memenuhi  kebutuhan dasar, untuk papan dan lahan usaha, juga  merupakan  alat  investasi  yang  sangat  menguntungkan. 1 Proses pembuatan  akta  PPAT  khususnya  dalam  pengalihan  hak  atas  tanah,  PPAT berkewajiban  meminta  validasi  pajak,  yaitu  Pajak  Penghasilan  atas peralihan  tanah  (PPH)  dan  bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB)  untuk  syarat  proses  pendaftaran  akta  PPAT  tersebut  ke  Kantor Pertanahan  setempat.  Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34 Tahun  2016  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Pengalihan Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan,  dan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya, Selanjutnya disebut PP  34/2016  yang  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menerangkan bahwa, PPH atas  penghasilan  yang  diperoleh  dari  transaksi  peralihan  hak  atas  tanah mewajibkan  setiap  transaksi  yang  tidak  dikecualikan  (pengecualian disebutkan pada Pasal 6), untuk menyetorkan PPh-nya ke Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  setempat,  sebelum  penandatanganan  akta  atau  bukti  tertulis lainnya.
Sebelum dilakukannya penandatanganan akta jual beli, PPAT harus terlebih  dahulu  meminta  bukti  pembayaran  pajak,  hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Pasal  91  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah,  secara  tegas  menyatakan: “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  hanya  dapat  menandatangani  Akta Jual Beli setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak”.
1 Aristansti  Widyaningsih,  Hukum  Pajak  dan  Perpajakan  dengan  Pendekatan Mind Map, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 205

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI
SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN BPHTB (Yunita Midia Wahyuana 1 , Sunardi 2 , Moh Muhibbin 3)
Dari  uraian    latar  belakang  masalah  di  atas  maka,    penulis merumuskan    permasalahan    sebagai  berikut  :  Bagaimana  regulasi penandatanganan  akta  jual  beli  menurut  hukum  yang  berlaku?  Dan Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  PPAT  yang  menandatangani  akta  jual beli sebelum dilakukannya pembayaran BPHTB?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada. 2 dimana  penelitian  ini  lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat sekunder  dan  melalui  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach) dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ) sedangkan bahan hukum yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier serta analisa bahan hukum digunakan secara deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

## 1. Regulasi  Penandatanganan  Akta  Jual  Beli  Menurut  Hukum  Yang Berlaku
Regulasi  penandatanganan  akta  jual  beli  yang  dibuat  oleh  PPAT diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang berbunyi:
“Akta  PPAT  harus  dibacakan/dijelaskan  isinya  kepada  para  pihak dengan  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang  saksi  sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT”. 3
Hal  ini  juga  dapat  terlihat  dari  blanko  akta  jual  beli  tanah  yang terdapat  dalam  Lampiran  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang  di  dalam  blanko  tersebut tercantum tanda tangan PPAT pada bagian akhir akta.
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke -11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Pasal 22 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Proses pembuatan akta PPAT khususnya dalam pengalihan hak atas tanah, PPAT berkewajiban meminta validasi pajak, yaitu Pajak Penghasilan atas peralihan tanah (PPh) dan bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  untuk  syarat  proses  pendaftaran  akta  PPAT  tersebut  ke  Kantor Pertanahan  setempat.  Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34 Tahun  2016  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Pengalihan Hak  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  beserta  perubahannya,  selanjutnya disebut  PP  34/2016  yang  merupakan  pertauran  pelaksana  dari  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  menerangkan bahwa,  PPH  atas  penghasilan  yang  diperoleh  dari  transaksi  peralihan  hak atas  tanah  mewajibkan  setiap  transaksi  yang  tidak  dikecualikan (pengecualian  disebutkan  pada  Pasal  6),  untuk  menyetorkan  PPh-nya  ke Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  setempat,  sebelum  penandatanganan  akta atau  bukti  tertulis  lainnya.Timbulnya  utang  pajak  dari  wajib  pajak  BPHTB atas  penghasilan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  adalah  pada  saat  dibuat  dan ditanda tanganinya akta jual beli dihadapan PPAT. 4 Sebelum dilakukannya penandatanganan akta jual beli, PPAT harus terlebih  dahulu meminta bukti pembayaran  pajak,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  91  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  secara  tegas  menyatakan  :  “Pejabat  Pembuat  Akta Tanah/Notaris  hanya  dapat  menandatangani  Akta  Jual  Beli  setelah  Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
Dalam hal pembuatan akta PPAT, tahap-tahap yang harus dilakukan oleh PPAT adalah: 5
1.  Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai
pemindahan  atau  pembebanan  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas Satuan  Rumah  Susun,  PPAT  wajib  terlebih  dahulu  melakukan pemeriksaan  pada  Kantor  Pertanahan  mengenai  kesesuaian  sertipikat hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  yang bersangkutan  dengan  daftar-daftar  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan setempat  dengan  memperlihatkan  sertipikat  asli  (Pasal  97  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
4 Pasal  90  ayat  (1)  butir  (a)  jp  Pasal  91  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5 Tata Ruang, panduan lengkap mengurus akta jual beli, http://www.tataruang.id/2022/02/14/panduan-lengkap-mengurus-akta-jual-beli-ajb/ , diakses 15 Juni 2022

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI
SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN BPHTB (Yunita Midia Wahyuana 1 , Sunardi 2 , Moh Muhibbin 3)
2.  Akta  harus  mempergunakan  formulir  yang  telah  ditentukan (Pasal  96  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah).
3.  Dalam hal diperlukan izin untuk peralihan hak tersebut, maka izin tersebut  harus sudah diperoleh sebelum akta  dibuat (Pasal  98 ayat (2)  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah).
4.  Sebelum  dibuat  akta  mengenai  pemindahan  hak  atas  tanah,
calon penerima hak harus membuat pernyataan yang menyatakan: a)  Bahwa  yang  bersangkutan  dengan  pemindahan  hak  tersebut tidak  menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  melebihi  ketentuan maksimum  penguasa  tanah  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
b)  Bahwa  yang  bersangkutan  dengan  pemindahan  hak  tersebut tidak  menjadi  pemegang  ha  katas  tanah  absentee  (guntai)  menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c)  Bahwa  yang  bersangkutan  menyadari  bahwa  apabila pernyataan  sebagaimana  dimaksud  pada  a  dan  b  tersebut  tidak  benar maka  tanah  kelebihan  atau  tanah  absentee  tersebut  menjadi  obyek landreform;
d)  Bahwa  yang  bersangkutan  bersedia  menanggung  semua akibat  hukumnya,  apabila  pernyataan  sebagaimana  dimaksud  pada  a dan b tidak benar.
PPAT wajib menjelaskan kepada calon penerima hak maksud da nisi pernyataan sebagaimana dimaksud di atas.
5.  Pembuatan  akta  PPAT  harus  dihadiri  oleh  para  pihak  yang melakukan  perbuatan  hukum  yang  bersangkutan  atau  orang  yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (Pasal  101  ayat  (1)  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
6.  Pembuatan  akta  PPAT  harus  disaksikan  oleh  sekurang- kurangnya  dua  orang  saksi  yang  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  memenuhi  syarat  untuk  bertindak sebagai  saksi  dalam  suatu  perbuatan  hukum,  yang  memberi  kesaksian
antara  lain  mengenai  kehadiran  para  pihak  atau  kuasanya,  keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya  perbuatan  hukum  tersebut  oleh  para  pihak  yang bersangkutan  (Pasal  101  ayat  (2)    Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
7.  PPAT  wajib  membacakan  akta  kepada  para  pihak  yang bersangkutan  dan  memberi  penjelasan  mengenai  isi  dan  maksud pembuatan  akta,  dan  prosedur  pendaftaran  yang  harus  dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
8.  Akta  PPAT  harus  dibacakan/dijelaskan  isinya  kepada  para pihak  dengan  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang  saksi sebelum  ditandatangani  seketika  itu  juga  oleh  para  pihak,  saksi- saksidan PPAT (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).
9.  Selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  tanggal ditandatangani  akta  yang  bersangkutan,  PPAT  wajib  menyampaikan akta  yang  bersangkutan,  PPAT  wajib  menyampaikan  akta  yang dibuatkannya  berikut  dokumen-dokumen  yang  bersangkutan  kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
PPAT  wajib  menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  mengenai  telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud di atas kepada para pihak yang bersangkutan  (Pasal  40  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah).
Dalam  kenyataan  PPAT  acapkali  menghadapi  dilemma,  di  satu pihak  mereka  harus  tunduk  kepada  ketentuan  dengan  sifatnya  yang normatif,  sementara  pihak  lain,  kenyataan  lapangan  yang  begitu  kompleks sering tidak bisa ditangani dan ditampung oleh peraturan yang begitu kaku. Oleh karena itu dalam konteks situasi tersebut, PPAT melakukan penafsiran terhadap  peraturan  yang  ada  untuk  melayani  kliennya.  Penafsiran  dalam konteks  situasi  antara  PPAT  dan  klien  tidak  dapat  dihindari,  di  satu  sisi PPAT  karena  fungsinya  harus  melayani  klien,  sedangkan  di  lain  sisi,  klien membutuhkan  pelayanan  tanpa  terlalu  peduli  dengan  peraturan  yang mengikat  PPAT.  Dengan  demikian  yang  terjadi  adalah  rasionalisasi  antara kebutuhan PPAT dan kliennya, artinya dalam usaha menjaga kelangsungan pekerjaannya,  PPAT membutuhkan  klien  sementara  klien  sering  tidak  mau

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI
SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN BPHTB (Yunita Midia Wahyuana 1 , Sunardi 2 , Moh Muhibbin 3)
direpotkan  oleh  persyaratan-persyaratan  teknis  yang  disyaratkan  secara hukum. 6
Semua  responden  yang  diteliti  pada  dasarnya  mensyaratkan  bahwa sebelum pembuatan akta jual beli dilaksanakan para pihak terlebih sebelum pembuatan  akta  jual  beli  dilaksanakan  para  pihak  terlebih  dahulu  harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1.  Pihak penjual harus menyerahkan: a.  Apabila  hak  atas  tanahnya  sudah  terdaftar  maka  sertipikat asli hak atas tanah yang akan diperjualbelikan harus diserahkan, untuk dilakukan  pemeriksaan  pada  Kantor  Pertanahan  mengenai  kesesuaian sertipikat  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat  dengan  memperlihatkan  sertipikat  asli  (Pasal  97  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
Untuk hak atas tanah yang belum terdaftar penjual  harus membawa bukti-bukti  kepemilikan  sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Pasal  76  ayat (1)  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang antara lain adalah: surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang  bersangkutan,  atau  sertipikat  hak  milik  yang  diterbitkan  berdasarkan Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  9  Nomor  9  Tahun  1959,  atau  surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun  sejak  berlakunya  UUPA,  yang  tidak  disertai  kewajiban  untuk mendaftarkan  hak  yang  diberikan,  tetapi  telah  dipenuhi  semua  kewajiban yang  disebut  di  dalamnya,  atau  petuk  Pajak  Bumi/Landrente,  girik,  pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun  1961,  atau  akta  pemindahan  hak  yang  dibuat  dibawah tangan  yang  dibubuhi  tanda  kesaksian  oleh  Kepala  Adat/Kepala Desa/Kelurahan  yang  dibuat  sebelum  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  ini dengan disertai atas hak yang dialihkan.
b.  Identitas  atau  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  penjual  beserta Kartu  Keluarga  (KK).  Apabila  suami  atau  isteri  dari  pemilik  hak  atas tanah (yang namanya tercantum dalam sertipikat) tersebut salah satunya tidak dapat hadir pada waktu penandatanganan akta jual beli di hadapan
6 J.  Kartini  Soedjendro,  Perjanjian  Hak  Atas  Tanah  Yang  Berpotensi  Konflik,
(Yogyakarta, Kanisius, 2001) hlm 26.
PPAT, maka harus ada surat persetujuan yang dilegalisasi oleh Notaris. Sedangkan untuk  hak atas tanah yang berasal  dari  warisan disyaratkan untuk  WNI  Pribumi  menyerahkan  copy  (pada  waktu  pembuatan  akta jual  beli  asli  suratnya  harus  dibawa)  dari  surat  keterangan  waris  yang ditandatangani dan diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat. WNI non Pribumi harus menyerahkan copy (pada waktu pembuatan akta jual beli asli  atau  salinan  suratnya  harus  dibawa)  surat  keterangan  waris  yang dibuat  oleh  Notaris  atau  yang  berdasarkan  penetapan  Pengadilan sebagaimana  ditentukan  oleh  Surat  Direktur  Pendaftaran  Tanah, Direktorat  Jendral  Agraria  Departemen  Dalam  Negeri  Nomor Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969 jo Pasal 111-112 Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
c.  Surat  Nikah,  apabila  penjual  sudah  menikah  dan  bila  ada perjanjian  kawin  salinan  akta  perjanjian  kawinnya  harus  dibawa  serta surat cerai bila sudah bercerai.
d.  Bukti  pembayaran  PBB  tahun  terakhir  beserta  keterangan dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  bahwa  tidak  terdapat  tunggakan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  atau  ada  bukti  pembayaran  PBB  untuk  10 tahun  terakhir.  PBB  tahun  terakhir  tersebut  juga  akan  dipergunakan oleh  PPAT  untuk  menghitung  besarnya  Pajak  Penghasilan  (PPh)  atas peralihan  hak  atas  tanah  bagi  penjual  dan  untuk  menghitung  besarnya pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BHTB)  untuk pembeli.
e.  Bukti  pelunasan  atau  pembayaran  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan (Peraturan Pemrintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak  Penghasilan  Atas  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau Bangunan).
f.  Nomor PokokWajib Pajak (NPWP), sesuai dengan ketentuan Peraturan  Direjtur  Jenderal  Pajak  Nomor  35/Pj/2008  Tentang Kewajiban  Pemilikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Dalam  Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan: Pasal 2 ayat (1) Atas pembayaran  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) dengan menggunakan SSB yang disebabkan adanya pengalihan hak atas tanah  dan/atau  bangunan  wajib  dicantumkan  NPWP  yang  dimiliki Wajib  Pajak  yang  bersangkutan.  Pasal  3  ayat  (1)  Atas  pembayaran Pajak  Penghasilan  (PPh)  dengan  menggunakan  SSP  atas  penghasilan

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI
SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN BPHTB (Yunita Midia Wahyuana 1 , Sunardi 2 , Moh Muhibbin 3)
dari  pengalihan  harta  berupa  tanah  dan/atau  bangunan,  wajib dicantumkan NPWP yang dimiliki Wajib Pajak yang bersangkutan.
2.  Pihak pembeli menyerahkan:
a.  Identitas  atau  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu Keluarga  (KK).  Hal  ini  untuk  melihat  apakah  pembeli  berhak  untuk membeli tanah tersebut (Pasal 21 UUPA dan Pasal 26 ayat (2) UUPA).
b.  Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan  (BPHTB)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2000  tentang  BPHTB  Pasal  9  ayat  (1)  bahwa  “Saat  terutang pajak  atas  perolehan  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan  untuk:  a.  jual beli  adalah  sejak  tanggal  dibuat  dan  ditandatanganinya  akta;  dan  ayat (2)  Pajak  yang  terutang  harus  dilunasi  pada  saat  terjadinya  perolehan hak sebagaimana maksud dalam ayat (1)”.
c.  Nomor  Pajak  Wajib  Pajak  (NPWP),  berdasarkan  Peraturan Dirjen  Pajak  Nomor  PER-35/PJ/2008  tanggal  9  September  2008 tentang  Kewajiban  Pemilikan  NPWP  Dalam  Rangka  Pengalihan  Hak Atas Tanah/Bangunan.
d.  Kwitansi pelunasan harga jual beli.
Adapun tahap proses jual beli tanah sebagai berikut: 7
1.  Tahapan Pengecekan
a.  Sebelum Akad Jual Beli
-  Pengumpulan data-data klien
-  Penjual:
•  KTP, NPWP, KK, Buku Nikah
•  PBB tahun terakhir
•  Sertifikat Asli
-  Pembeli:
•  Idem, kecuali sertifikat
-  Memakan waktu:
•  3 hari – 5 hari kerja (proses biasa)
•  1 hari kerja (proses percepatan)
B.  Pengecekan Sertifikat Asli
-  Ke  Badan  Pertanahan  setempat  (menyertakan  dokumen- dokumen ID Penjual dan Pembeli)
C.  Hasil Ok / Tidak -  Jika  hasil  pengecekan  OK,  maka  proses  berlanjut  ke  tahap berikutnya
7 J.  Kartini  Soedjendro,  Perjanjian  Hak  Atas  Tanah  Yang  Berpotensi  Konflik,
(Yogyakarta, Kanisius, 2001) hlm 26.
-  Jika  hasil  pengecekan  tidak  lolos  (tanah  sengketa/tanah diblokir/sertifikat  tidak  asli),  maka  Jual  Beli  tidak  dapat  dilaksanakan, semua dokumen dikembalikan PPAT kepada para pihak.
2.  Tahap Persiapan Dan Perpajakan
a.  Pengecekan Pajak-pajak
-  Pengecekan Online PBB oleh kantor PPAT:
•  Apakah masih ada pajak terhutang
•  Apabila  masih  ada,  PPAT  akan  menginstrusikan  penjual
untuk membayar terlebih dahulu semua pajak terhutang.
•  Setelah  pajak  terhutang  lunas,  kantor  PPAT  akan mengajukan  permohonan  ke  kantor  pajak  daerah  setempat  agar dikeluarkan  nilai  BPHTB  dan  Ph  untuk  disampaikan  kepada  penjual dan pembeli
b.  Pembayaran Pajak -  Pembayaran  pajak  BPHTB  dan  PPh  oleh  penjual  dan pembeli sebelum akad jual beli
-  Penghitungan  pajak  ini  dihitung  berdasarkan  harga  transaksi Jual Beli yang akan dilaksanakan dan telah disepakati oleh penjual dan pembeli
-  Jalur pembayaran langsung bisa melalui:
•  Rekening  Pemda  khusus  di  Bank  BJB,  atau  langsung  ke
kantor PBB setempat
•  Dasar Hukum: PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 39 (1)
c.  Validasi Pajak
-  Setelah  Pajak  BPHTB  dan PPh  dibayarkan  oleh Para  Pihak, kantor PPAT akan membawa berkas bukti Pembayaran Pajak ke Kantor Pajak  Pemda  setempat  untuk  dimohonkan  Validasi  Pajak.  (Memakan waktu 3 hari – 5 hari kerja)
-  Hasil proses validasi pajak ada 2 kemungkinan: •  OK, lalu lanjut ke tahap selanjutnya atau; •  Mendapatkan  surat  pernyataan  resmi  dari  Kantor  Pajak
Pemda bahwa ada kekurangan Bayar Pajak (misalnya: karena harga jual beli  dinyatakan  terlalu  rendah).  Dan  persyaratan  ini  wajib  dipenuhi terlebih  dahulu  oleh  Para  Pihak  sebelum  maju  ke  proses  selanjutnya yaitu akad jual beli
-  Setelah  melalui  tahap  ini,  para  Pihak  dan  PPAT,  akan menentukan hari penandatanganan Akad Jual Beli.
3.  Tahap Jual Beli Dan Balik Nama
a.  Akad Jual Beli
-  Akad  Jual  Beli,  wajib  dihadiri  oleh  Para  Pihak  yang disebutkan di dalam Akta. Apabila ada pihak dari Penjual atau Pembeli

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI
SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN BPHTB (Yunita Midia Wahyuana 1 , Sunardi 2 , Moh Muhibbin 3)
berhalangan  hadir,  wajib  menyampaikan  Surat  Kuasa  dalam  bentuk Akta Notaris
-  Pelunasan pembayaran objek Jual Beli:
•  Dapat  dilakukan  sebelum  akad  dengan  menyampaikan kwitansi tanda lunas dari Penjual dan Pembeli, atau;
•  Dilunasi  dihari  yang  sama  oleh  Penjual  kepada  Pembeli, disaksikan oleh PPAT
b.  Balik Nama -  Permohonan Balik Nama, diajukan kepada Badan Pertanahan setempat, dengan melampirkan Akta Jual Beli asli, Sertifikat asli, Surat Kuasa  Notariil  (bila  ada)  dan  dokumen-dokumen  lain  sebagaimana telah disebutkan sebelumnya
-  Makan waktu umumnya:
•  1,5 bulan – 3 bulan
c.  Selesai
-  Setelah  Sertifikat  Asli  selesai  dibalik  nama  (Di  dalam sertifikat  nama  emilik  lama  sudah  dicoret  dan  dicatat  nama  Pembeli sebagai  pemilik baru oleh BPN), maka sertifikat asli dan Salinan Akta Jual Beli akan segera diserahkan PPAT kepada Pembeli
-  Penjual mendapat satu Salinan Akta Jual Belinya saja. 2. Akibat Hukum Terhadap PPAT Yang Menandatangani  Akta Jual Beli Sebelum Dilakukannya Pembayaran BPHTB
Akibat  hukum  terhadap  PPAT  yang  menandatangani  akta  jual  beli sebelum  dilakukannya  pembayaran  BPHTB  dapat  dikenai  sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi “Pejabat Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  dan  kepala  kantor  yang  membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi  administratif berupa denda  sebesar  Rp.  7.500.000,00  (tujuh  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk setiap pelanggaran. 8
Salah  satu  ketentuan  yang  harus  diperhatikan  oleh  Notaris/PPAT dalam  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pemindahan  hak  atas  tanah dan/atau  bangunan  adalah  pembayaran  pajak  BPHTB  yang  harus  dilunasi oleh penghadap sebagai wajib pajak yang dalam hal ini biasanya, penghadap adalah  sebagai  penerima  hak. 9 Melihat  hal  tersebut,  bahwa  sebelum
8 Pasal  93  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9 Arifuddin  et  al.,  “Implikasi  Yuridis  terhadap  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Penerima  Kuasa  Menyetor  Uang  Pajak  Penghasilan/Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan
penandatanganan  akta  oleh  pihak  yang  berwenang  dalam  hal  ini Notaris/PPAT, maka penghadap atau wajib pajak yang bersangkutan dalam akta  tentunya  harus  membayar  terlebih  dahulu  pajak  BPHTB  yang  timbul dari pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut. Jika penghadap selaku wajib pajak belum membayar BPHTB yang dibuktikan dengan bukti setoran  pajaknya  kepada  Notaris/PPAT,  berdasarkan  ketentuan  pasal tersebut, maka Notaris/PPAT tidak boleh menandatangani akta.
Selain kewajiban di atas, ada kewajiban lain yang harus diperhatikan oleh  Notaris/PPAT,  yaitu  kewajiban  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 92  ayat  (1)  UU  PDRD  (Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah)  bahwa Notaris/PPAT  selain  harus  menerima  bukti  pembayaran  pajak  dari  wajib pajak,  Notaris/PPAT  juga  harus  melaporkan  setiap  pembuatan  akta perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  kepada  pejabat  yang  ditunjuk yaitu  kepala  daerah  paling  lambat  pada  tanggal  10  (sepuluh)  bulan berikutnya. 10
Ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  sebagai ketentuan yang bersifat mandatory atau bersifat memaksa. Artinya jika tidak dilakukan  maka  ada  sanksi  terhadap  tindakan  pelanggaran  yang  ada  dalam ketentuan  tersebut.  Pelanggaran  yang  dimaksud  adalah  Notaris/PPAT melakukan  penandatanganan  akta  atau  menandatangani  akta  pemindahan hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  sebelum  penghadap  atau  wajib  pajak membayar  BPHTB  terlebih  dahulu.  Tentunya,  jika  hal  ini  dilakukan  oleh Notaris/PPAT  yang  bersangkutan  berarti  telah  melanggar  ketentuan  yang terdapat  dalam  Pasal  91  ayat  (1)  UU  PDRD  (Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah).  Sanksi  yang  diberikan  kepada  Notaris/PPAT  yang  melakukan pelanggaran  tersebut  dijelaskan  dalam  Pasal  93  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU PDRD  (Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah).  Notaris/PPAT  yang  telah melanggar  ketentuan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  91  ayat  (1) diberikan  sanksi  administrative  berupa  denda  sebesar  Rp.  7.500.000  (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
Kemudian  Notaris/PPAT  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana disebutkan dalam Pasal  92 ayat (1) dikenakan sanksi  administrative berupa denda  sebesar  Rp.  250.000  (dua ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  untuk  setiap laporan. 11
Bangunan dari Wajib Pajak,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, No. 1(2017): 18-25, https://doi.org/10.17977/um019v2i12017p018, hlm. 18-19.
10 Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11 Pasal  93 ayat  (1)  dan  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI
SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN BPHTB (Yunita Midia Wahyuana 1 , Sunardi 2 , Moh Muhibbin 3)
Henny Hartati dan Habib Adjie mengemukakan bahwa pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang  ditimbulkannya.  Pertanggungjawaban  yang  dikenakan  kepada Notaris/PPAT  terdiri  dari  pertanggungjawaban  pidana,  administrasi,  dan perdata. Hal ini merupakan konsekuensi terhadap pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dalam proses pembuatan akta otentik. 12
Melihat  sanksi  yang  diberikan  kepada  pejabat  yang  berwenang dalam  hal  ini  Notaris/PPAT,  terhadap  akta  pemindahan  ha  katas  tanah dan/atau  bangunan  yang  dibuat  sebelum  wajib  pajak  membayar  BPHTB adalah  akta  pemindahan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  tersebut diberikan  sanksi  administrative  berupa  denda  atas  pelanggaran  yang dilakukan.
Jika  dianalisis  dari  UUJN  dan  Jabatan  PPAT,  tentunya  tindakan Notaris/PPAT  ini  melanggar  prinsip  kehat-hatian  dalam  jabatannya  atau dapat  dikatakan  bahwa  Notaris/PPAT  tersebut  tidak  bertindak  secara saksama. Prinsip  ini merupakan salah satu  prinsip  yang wajib dilaksanakan oleh  Notaris/PPAT,  khususnya  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  16 ayat (1) huruf a UUJN bahwa ketika menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  selain  itu  juga harus menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 13
Prinsip  kehati-hatian  oleh  Notaris/PPAT  dengan  bertindak  saksama dalam  menjalankan  jabatannya,  khususnya  dalam  melaksanakan  ketentuan yang  terdapat  dalam  Pasal  91  ayat  (1)  UU  PDRD  (Pajak  Daerah  dan Rtribusi Daerah) dapat meminimalisasi bahkan menghindari sengketa pajak yang mungkin terjadi. Misalnya dalam pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat dibuat akta jual beli. Yuliana Zamrotul Khusna dan Lathifah Hanim menyebutkan nahwa  ada  beberapa  syarat  sebelum  dibatkan  akta  jual  beli  di  hadapan PPAT,  diantaranya  adalah  para  pihak  terlebih  dahulu  harus  memenuhi kelengkepan  dokumen,  sertifikat  telah  dicek  keasliannya  di  kantor pertanahan setempat, dan para pihak telah melunasi paja-paja yang terutang terkait dengan jual beli tersebut, baik itu PPh maupun BPHTB. 14
12 Henny Hartati dan Habib Adjie, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Notaris Pelaku Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor : 300/Pid.B/2015/PN.Dps.)”, Al-Qanun 21, No. 1 (2018): 1-27,
http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/iew/635/505, hlm. 4-5.
13 Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
14 Yuliana Zamrotul Khusna dan Lathifa Hanim, “Peran Notaris dan PPAT dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kuasa Jual untuk Penghindaran Pajak”, Jurnal Akta
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  terdapat  salah  satu  kewajiban  dari penghadap  atau  klien  sebelum  dibuatkan  akta  oleh  Notaris/PPAT  yaitu melaukan  pembayaran  pajak-pajak  yang  terutang  terkait  dengan  perbuatan hukum  yang  akan  dilakukan  dalam  akta,  salah  satunya  adalah  telah dilunasinya  BPHTB.  sebagaimana  juga  dikemukakan  oleh  Titin  Oktalina Safitri bahwa “sebelum proses pembuatan akta dilakukan, maka para pihak selaku wajib pajak diharuskan untuk melakukan pelunasan pajak”. 15
Sanksi administratif ini memiliki tujuan antara lain sebagai berikut: 16 1.  Menjadi  bentuk  mengupayakan  penegakan  suatu  aturan hukum.  Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  bahwa  norma  yang didalamnya  terkandung  adanya  larangan,  perintah  baik  itu  suatu keharusan  ataupun  kewajiban  secara  umum  akan  terkendala penegakannya  jika  tak  sejalan  adanya  sanksi  yang  diberikan.  Dengan adanya  sanksi  maka  penegakan  suatu  aturan  akan  lebih  mudah  karena memiliki sifat paksaan. Dan nantinya akan dapat terlihat hasil dari daya guna  adanya  suatu  aturan  hukum  itu  sendiri.  Disamping  itu,  adanya sanksi  bertujuan  untuk  menimbulkan  kepatuhan  masyarakat  dalam menaati aturan hukum yang ada.
2.  Sebagai hukuman yang akan diberikan kepada siapapun yang melakukan  tindak  pelanggaran  terhadap  suatu  aturan  hukum  yang  ada. Seseorang  yang  melakukan  suatu  tindakan  dimana  tindakan  tersebut melanggar suatu norma hukum terutama yang dilakukan dengan sengaja maka sudah selayaknya ada sanksi yang dijatuhkan terhadapnya sebagai bentuk konsekuensi dan tentunya hal tersebut haruslah sepadan dengan berat/ringannya  pelanggaran  yang  dilakukan.  Suatu  pelanggaran  yang dilakukan  dengan  kesengajaan  disimpulkan  bahwa  hal  tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, hingga oleh karena itu layak untuk diberi sanksi yang sepadan sebagai ganjarannya.
3.  Memberikan  efek  jera  kepada  seseorang  yang  melakukan suatu  tindakan  melanggar  hukum  agar  tidak  mengulanginya  lagi  di kemudian  hari.  Dalam  ranah  pidana  hal  tersebut  dikenal  sebagai  teori penjeraan.
4, No. 3 (2017): 395-400, http://jurnal.unissula.ac.id/inde.php/akta/article/download/1813/1362, hlm. 399 15 Titin  Oktalina  Safitri,  “Pemalsuan  Alat  Bukti  atas  Peitipan  Uang  Pajak  Oleh
Notaris/PPAT  dalam  Menjalankan  Tugas  Jabatan,”  Acta  Comitas  Jurnal  Hukum
Kenotariatan 4, No. 1 (2019): 109-118,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/48962/29169, hlm. 110.
16 Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan,  Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol.6,  No.4, 2009, hlm 606

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI
SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN BPHTB (Yunita Midia Wahyuana 1 , Sunardi 2 , Moh Muhibbin 3)
4.  Pencegahan  agar  pihak  lain  tidak  melakukan  tindakan  yang melanggar  aturan.  Adanya  suatu  ancaman  sanksi  menharapkan seseorang  tidak  melakukan  tindakan  pelanggaran  yang  sama  atau mengulanginya. Hal tersebut sebagai rambu peringatan supaya siapapun tak melakukan tindakan ataupun hal yang dilarang oleh aturan hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Penandatanganan  akta  jual  beli  yang  dibuat  oleh  PPAT  diatur  dalam Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Hal  ini  juga  dapat terlihat dari blanko akta jual beli tanah yang terdapat dalam Lampiran Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang di dalam blanko tersebut tercantum tanda tangan PPAT pada bagian akhir akta. 2. Akibat  hukum  yang  diberikan  kepada  Notaris/PPAT  yang  melakukan pelanggaran  tersebut  dijelaskan  dalam  Pasal  93  ayat  (1)  dan  ayat  (2) UU PDRD. Notaris/PPAT yang telah melangar ketentuan sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  91  ayat  (1)  diberikan  sanksi  administrative berupa denda sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk  setiap  pelanggaran.  Kemudian  Notaris/PPAT  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  92  ayat  (1)  dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Aristansti  Widyaningsih,  2011,  Hukum  Pajak  dan  Perpajakan  dengan Pendekatan Mind Map, Bandung: Alfabeta.
J.  Kartini  Soedjendro,  2001,  Perjanjian  Hak  Atas  Tanah  Yang  Berpotensi Konflik, Yogyakarta, Kanisius.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, 2009, Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan ke –11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

## Undang-undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998,  Pasal  22  tentang  Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

## Tesis Dan Majalah serta Jurnal
Arifuddin  et  al.,  2017,  “Implikasi  Yuridis  terhadap  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Penerima  Kuasa  Menyetor  Uang  Pajak  Penghasilan/Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  dari  Wajib  Pajak,”  Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, No. 1.
Henny  Hartati  dan  Habib  Adjie,  2018,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi Notaris  Pelaku  Penggelapan  Pajak  Jual  Beli  Tanah  (Studi  Kasus Putusan Nomor : 300/Pid.B/2015/PN.Dps.)”, Al-Qanun 21, No. 1. Titin  Oktalina  Safitri,  2019,  “Pemalsuan  Alat  Bukti  atas  Peitipan  Uang Pajak Oleh Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatan,” Acta
Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan 4, No. 1.
Yuliana  Zamrotul  Khusna  dan  Lathifa  Hanim,  2017,  “Peran  Notaris  dan PPAT  dalam  Mencegah  Terjadinya  Penyalahgunaan  Kuasa  Jual untuk Penghindaran Pajak”, Jurnal Akta 4, No. 3.
Wicipto  Setiadi,  2009,  Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen Penegakan  Hukum  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan,  Jurnal
Legislasi Indonesia, Vol.6, No.4.

## Internet
http://www.tataruang.id/2022/02/14/panduan-lengkap-mengurus-akta-jual- beli-ajb/