INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9860-9872 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru
Zulkifli 1 ✉ , Agus Muchsin 2 , Muh. Ali Rusdi 3 , Rusdaya Basri 4 , Aris 5
Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Parepare
Email : zudirgarifai@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pelaksanaan  isbat  nikah  dilaksanakan  atas  dasar  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  7  ayat  (3)  yang menyebut bahwa isbah nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,  Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan  Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam  perspektif  fikih,  isbat  nikah  dalam  arti  penetapan  untuk  dicatatkan  memang  bukan  suatu kewajiban mengingat tidak adanya nash baik Alquran maupun hadis yang secara eksplisit menjelaskan tentang  keharusan  isbat  nikah.  Dampak  yang  ditimbulkan  apabila  hakim  menolak  bagi  yang mengajukan  itsbat  nikah    maka  akan  berdampak  kepada  pencatatan  kependuduka,pendidikan anaknya dan  pembagian harta karena status perkawinan suami istri tersebut tidak sah secara negara, sehingga suami dan istri tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut negara, dan juga  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  tersebut  dianggap  anak  luar  kawin  oleh  Negara, begitupun  dampaknya  apabila  semua  diterima  oleh  hakim  yang  mengajukan  istbat  nikah  maka dampak yang ditimbulkan adalah mudahnya bagi masyarakat untuk melakukan nikah siri, sehingga hal tersebut kontroversi.
Kata Kunci: Pelaksanaan Isbat Nikah, Legalisasi Nikah Sirih, Pengadilan Agama Barru.

## Abstract
The implementation of marriage confirmations is carried out on the basis of the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph (3) which states that marriage proposals that can be submitted to the Religious Courts are limited to matters relating to, The existence of a marriage in the framework of divorce settlement, Loss of Marriage Certificate, There is doubt about whether or not one of the conditions of marriage is valid, There is a marriage that occurred before the enactment of Law no. 1 of 1974; and Marriages conducted by those who do not have marital obstacles according to Law no. 1 of 1974. From a  fiqh  perspective,  isbat  marriage,  in  the  sense  of  determining  to  be  registered,  is  indeed  not  an obligation, bearing in mind that there are no texts, both the Koran and hadith, which explicitly explain the necessity of isbat marriage. The impact that arises when the judge refuses those who apply for itsbat of marriage will have an impact on the registration of citizenship, the education of their children and the distribution of assets because the marital status of the husband and wife is not legal according to the state, so that the husband and wife do not have rights and obligations as husband and wife according to the state, and also children born in the marriage are considered illegitimate children by the State, as well as the impact if all are accepted by the judge who applies for istbat marriage, the impact is that it is easy for the community to carry out unregistered marriage, so this is controversial. Keyword : Implementation of Marriage Isbat, Legalization of Sirih Marriage, Barru Religious Court

## PENDAHULUAN
Al- Qur’an dan hadis merupakan sumber hukum dan pedoman hidup  bagi seorang muslim.  Salah  satu  yang  dijelaskan  hampir  secara  terperinci  dari  kedua  sumber  tersebut adalah  perkawinan.  Mulai  dari  proses  peminangan,  akad  nikah,  Selain  itu,  berdasarkan catatan sejarah, persoalan pertama yang timbul sejak diturunkannya Nabi Adam a.s. ke Bumi adalah  pertengkaran  anaknya  tentan  perjodohan,    mengenai  Perkawinan  adalah  sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat  yang  membentuk  sebuah  negara  yang  luas.  Jika  keluarga  baik,  masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga  adalah  miniatur  umat  yang  menjadi  sekolah  pertama  bagi  manusia  dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak  ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga. Dasar hukum nikah ialah mubah, namun hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, ketika seseorang telah baliq dan memiliki kemampuan jiwa  dan  ekonomi    bila  tidak  melaksanakan  pernikahan  akan  mendatangkan  mudarat (misalnya melakukan zina) baginya.
Perkawinan  adalah  ikatan  yang  sah  dan  suci  antara  dua  orang  yang  berbeda  yang dapat membentuk keluarga berdasarkan cinta dan kasih sayang. Keluarga adalah bagian
terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara besar. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ masyarakat. Ketika keluarga baik, seluruh masyarakat baik, dan  ketika  keluarga  buruk,  masyarakat  juga  buruk.  Padahal,  keluarga  adalah  miniatur komunitas, yang merupakan sekolah pertama tempat orang belajar etika sosial terbaik. Tidak ada  masyarakat  tanpa  keluarga,  bahkan  tidak  ada  masyarakat  humanis  tanpa  keluarga. hukum  nikah  ialah  mubah  ,  namun  hukum  nikah  dapat  berubah  menjadi  wajib,  ketika seseorang telah baliq dan memiliki kemanpuan secara materi.
Terjemahnya :
Dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw.. yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak  sanggup  (menikah)  maka  hendaklah  dia  berpuasa  karena  puasa  itu  akan  menjadi benteng baginya ".  ( HR.Bukhari, No 1772).
Pernikahan  memiliki  syarat  dan  rukun  yang  mesti  dipenuhi.  Salah  satu  yang diperdebatkan dalam hal syarat dan rukunnya adalah pencatatan pernikahan. pencatatan tersebut termasuk dalam syarat dan rukun atau sesuatu yang perlu dilaksanakan, Hal ini menjadi perdebatan, karena tidak adanya nas yang secara tegas dalam al- Qur’an dan hadis mewajibkan hal tersebut, dan karena itulah fikih klasik tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.
Perkawinan siri atau biasa disebut perkawinan bawah tangan merupakan perkawinan yang dilangsungkan sebagian mayoritas masyarakat beragama Islam di wilayah Indonesia, dimana  telah  terpenuhi  dari  rukun  ataupun  syaratnya  pernikahan,  hanya  saja  tidak terdaftarkan oleh  pejabat Pencatat  Nikah, sebagaimana  ditetapkan  termaktub  dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sering ditemukan sekilas beberapa problematika dari perkawinan sirri termasuk permasalahan yang tidak begitu kecil. Walaupun demikian dalam hal seperti ini dilingkungan suatu masyarakat sebagian besar masih bisa dijumpai di
desa-desa bahkan juga ada beberapa masyarakat di kota yang masih melakukan perkawinan siri, entah itu yang memiliki pendidikan tinggi ataupun yang rendah. Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ini di dalam praktik perkawinan memang dianggap lebih baik daripada  perzinahan,  melihat  begitu  banyaknya  desakan  waktu  dan  banyaknya problematika yang dialami  dengan terjadinya perkawinan siri maka  dalam hal ini  sangat diperlukan tercatatnya perkawinan.
Salah  satu  cara  yang  dapat  dijadikan  solusi  yang  bisa  ditempuh  pada  praktik perkawinan siri agar tidak ada yang dirugikan baik pihak suami, istri bahkan anaknya, yaitu adanya jalan isbat nikah. Perkawinan yang belum dapat membuktikan adanya akta nikah bisa melakukan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dikategorikan hanya terdapat jenis  perkara  isbat  nikah  yang  bisa  diajukan  di  kantor  Pengadilan  Agama  diantaranya berhubungan  dengan:  a.  Proses  pernikahan  untuk  pengurusan  cerai,  b.  Hilangnya  akta nikah,  c.  Terdapat  keraguan  terhadap  sah  atau  tidaknya  dari  persyaratan  perkawinan,  d. Terdapat perkawinan yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan,e. Perkawinan yang dilangsungkan dari pihak yang tidak memiliki penghalang perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. (Kompilasi Hukum Islam pasal 7).
Berlakunya  peraturan  dibolehkannya  pengajuan  isbat  nikah  perihal  yang  telah ditetapkan  di  dalam  pasal  7  tersebut,  menyebutkan  mengenai  pilar  bahwasanya  dari peraturan yang berlaku di Indonesia membenarkan sahnya suatu perkawinan yang saat ini belum juga dicatatkan dengan beberapa alasan tersebut, perkawinan bisa dicatatkan juga diisbatkan dengan cara administratif.  Persoalan perkawinan merupakan persolan manusia yang banyak sekali seginya, maka dari itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perjanjian perkawinan mudah diketahui dan diadakan alat-alat buktinya. Sejak dahulu kala dengan adanya perkembangan pola hidup masyarakat yang semakin modern dan pengaruh budaya terdapat fenomena pelaksanaan perkawinan dibawah umur dan menjadi persoalan yang serius dan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Karena faktanya perkawinan semacam  ini  sering  terjadi  karena  beberapa  alasan  dan  pandangan,  diantaranya  karena telah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik yang sulit untuk dihilangkan.
Nikah siri bisa dipicu oleh sulitnya melengkapi persyaratan pencatatan nikah di KUA, mulai dari masalah administrasi hingga masalah biaya. Namun terkadang juga karena wanita yang  sudah  menikah  adalah  wanita  berikutnya.  Pada  akhirnya,  hambatan  pencatatan perkawinan ini merugikan suami, istri dan anak.
Pencatatan  perkawinan  pada  hakekatnya  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mengurangi  perceraian  dalam  rumah  tangga.  Karena  pada  saat  pernikahan  pasangan tersebut  didaftarkan  di  kantor  KUA,  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Agama melakukan  mediasi  atau  pembinaan  agar  pasangan  tersebut  tidak  berpisah.  Itulah pentingnya pencatatan perkawinan.
Meskipun  pentingnya  dan  perlunya  pencatatan  perkawinan  sudah  disosialisasikan sejak masa penjajahan Belanda, yang mana sudah di Huwelijksodonatie S. 1929 No. 384. B. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonatie hal. 1933 no. 98 dan Ordonansi  Buitange dan semenjak Tahun 1946 dengan lahirnya Undang-Undang RI. No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk  jo. Undang-Undang RI. No. 32  Tahun 1954 maupun dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 , serta PP RI. No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),  nikah siri tidak dapat dihapus dan dihilangkan, bahkan semakin ramai di media. Hampir semua kalangan di masyarakat melakukan hal tersebut, mulai dari Menteri, Anggota Dewan, Bupati, Kyai, dan lain sebagainya. Misalnya, Mantan Menteri Perumahan Rakyat  (Menpera)  Suharso  Manuarfa  nikah  siri  pada  tahun  2009  di  Sukabumi  dengan perempuan yang berinisial NE yang biasa dipanggil dengan Neng.  Demikian pula nikah massal  sejumlah  404  pasangan  yang  diadakan  dalam  rangka  hari  ulang  tahun  ke-404 Makassar pada 20 November 2011 didominasi oleh pasangan yang nikah Siri.
Salah satu solusi yang dapat ditempuh pada pernikahan siri agar tidak merugikan bagi suami, isteri dan anak, adalah isbat nikah. Pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat mengajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan,
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (KHI pasal 7)
Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti diatur dalam pasal  7  tersebut,  menyiratkan  sebuah  prinsip  bahwa  secara  substansial  peraturan  yang berlaku  di  Indonesia  mengakui  keabsahan  pernikahan  yang  belum  dicatat,  dan  dengan alasan-alasan tersebut, nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan secara administratif.
Berdasarkan aturan tersebut, tidak ditemukan kemungkinan nikah sirri untuk di isbat nikahkan di Pengadilan Agama. Pemahaman tersebut dipahami secara mafhum ga>yah dari
ayat “d” (adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang -Undang No. 1 Tahun 1974). Dengan demikian  pernikahan yang terjadi setelah Tahun 1974 tidak dimungkinkan untuk diisbatkan. Kecuali dalam rangka perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ketika perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974.
Namun  sungguh  ironis,  nikah  sirri  hanya  dimungkinkan  untuk  dilegalisasi  jika  ingin bercerai.  Mengapa  isbat  nikah  tidak  mengakomodir  nikah  sirri  yang  justru  ingin  agar perkawinan  tersebut  langgeng  dan  diakui  oleh  negara.  Padahal  ikatan  pernikahan  yang terjadi  dikalangan  umat  agama  lain  telah  dipandang  sah  oleh  syariah,  baik  Ahl  al-Kitab maupun  penyembah  berhala.  Ayat  Q.S.  al-Lahab/111;  1-5,  yang  mengisahkan  Abu  Lahab bersama keluarganya, menyebut istrinya dengan kata ‘Imraatuh’ yang berarti istri yang sah. Faktanya,  Abu  Lahab  dan  istrinya  kawin  di  zaman  jahiliyah  dengan  cara  jahiliyah  yang paganis.  Nabi  pun  memandang  pernikahan  orang-orang  Arab  pada  zaman  jahiliyah  itu adalah sah, sehingga para sahabat yang lahir dari pernikahan jahiliyah tetap dinisbahkan secara sah kepada orang tua mereka. Karena itulah, ketika Aljam al-Ghafir masuk Islam pada zaman itu, Nabi saw. tidak memerintahkannya untuk mengulangi nikah secara Islam dengan istrinya.  Sekiranya  nikah  yang  dilakukan  mereka  pada  zaman  jahiliyah  itu  batal,  dan keluarganya pun dianggap tidak sah, maka tentu Rasulullah saw. memerintahkan Aljam al- Ghafir kembali memperbaharui nikahnya setelah memeluk Islam.
Rasululah saw. lahir dari keluarga Abdullah dan Aminah, yang perkawinannya terjadi pada zaman Jahiliyah. Hal itu berarti perkawinan jahiliyah tetap sah, kecuali yang dibatalkan sendiri oleh syariah.  Al- Qur’an juga mengakui hal itu, sehingga anak -anak generasi jahiliyah tetap sah, kecuali yang dibatalkan sendiri oleh syariah. Al- Qur’an juga mengakui hal  itu, sehingga anak-anak generasi jahiliyah yang menjadi muslim dilarang (diharamkan) kawin dengan  wanita-wanita  jahiliyah  yang  sudah  dinikahi  oleh  bapaknya,  sebab  mereka  telah menjadi ibu tiri yang sah. Hal itu berarti al- Qur’an mengakui sahnya pernikahan umat agama lain pada zaman jahiliyah, meskipun maharnya ketika itu adalah babi dan khamar.
Perkara  isbat  nikah  yang  terdaftar  di  Pengadilan  Agama  Barru  dalam  tahun  2022 sebanyak  141  Perkara.    Tidak  semua  perkara  isbat  nikah  yang  merupakan  upaya  untuk melegalisasi  nikah  sirri  dapat  dikabulkan  di  Pengadilan  Agama.  Perkara  isbat  nikah  akan melalui serangkaian tahap pemeriksaan untuk menetapkan perkawinan yang sebelumnya tidak sah (illegal) dalam pandangan hukum positif menjadi sebuah perkawinan yang sah (legal)  yang  kedudukannya  sama  dengan  perkawinan  yang  tercatat  yng  kemudian berimplikasi dalam mengatasi segala permasalahan hukum terkait  suami isteri, anak dan
harta dalam perkawinan,  dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Barru memberikan ruang kepada  masyarakat  untuk  melakukan  isbat  Nikah  secara  massal  dengan  meminta  data kepada  desa  dan  kelurahan  untuk  dibuatkan  buku  nikah  bagi  masyarakat  yang  tidak memiliki  buku  nikah    dan  ternyata  dari  hal  tersebut  banyak  masyarakat  tidak  tercatat pernikahannya  di  Kantor  urusan  Agama  hal  ini  membuktikan  bahwa  masih  maraknya pernikahan siri dan menjadi hal yang kontroversi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif,  yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai  faktor-faktor,  sifat-sifat,  serta  hubungan  antara  fenomena  yang  dimiliki  untuk melakukan dasar-dasarnya saja. Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.
Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistimatis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang  diteliti secara tepat,  untuk  mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isbat  nikah  berarti  penetapan  atas  pernikahan  seorang  laki-laki  dengan perempuan sebagai suami istri yang pelaksanaannya menggunakan hukum islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun pernikahan yang telah terjadi tidak dicatatkan kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  Kantor  Urusan  Agama.  Keadaan  ini  tidak  sesuai dengan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), (1) yang memberi norma bahwa perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  jo  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 1954. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga diatur didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan  Nikah.  Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada asasnya isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah sebelum atau sesudah tahun 1974.  Selanjutnya dijelaskan sahnya suatu  perkawinan  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah. Isbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah isbat nikah bagi  pasangan  suami  isteri  yang  perkawinannya  tidak/belum  dilakukan  pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan, isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan:  adanya  perkawinan  dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya akta nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan; Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974.  Produk hukum  Islam,  khususnya  hukum  perkawinan  Islam  Indonesia,  sangat  ditentukan  oleh perspektif  perumusnya  dan  seringkali  dipengaruhi  oleh  berbagai  kepentingan,  baikyang bersifat spiritual maupun yang bersifat material. Dengankata lain, perumusan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk aspek ideologi dan sensitivitas gender.
Kesadaran  akan  hukum  agama  dan  keyakinan  masing-masing  warga  negara bangsa  Indonesia  yaitu  perkawinan  harus  dilakukan  berdasarkan  hukum  agama  dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crusial point yang hampir tenggelam, di samping  itu  perkawinan  harus  memenuhi  administrasi  pemerintahan  dalam  bentuk pencatatan.  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  bahwa  pengajuan  isbat  nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal  tersebut.  Bahwa  isbat  nikah  dapat  diajukan  Masalah-Masalah  Hukum,  terhadap perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Konsekuensi logis dari kebijakan tersebut lebih menekankan pada pemenuhan aspek syarat syah suatu keabsahan perkawinan dan tidak adanya halangan perkawinan yang menyebabkan perkawinan batal demi hukum. Namun demikian,  pertimbangan-pertimbangan  pelaksanaan  permohonan  isbat  nikah  harus  juga dilihat secara kasuistik, terutama terhadap permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, dengan pertimbangan sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku,  harus  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam mengabulkan  permohonan  isbat  nikah  seperti  indikasi  adanya  poligami  tanpa  prosedur (liar), perkawinan siri dengan perbedaan kewarganegaraan maka permohonan isbat nikah
tersebut harus dapat dipertimbangkan kembali oleh hakim di Pengadilan Agama.
Perkawinan siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah agama  yang  dilindungi  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pelaksanaan  ajaran  agama  oleh pemeluknya  menjadi  kewajiban  Negara  untuk  memproteksinya.  Negara  tidak  dapat mewajibkan  berlakunya  hukum  agama  tertentu,  tetapi  negara  wajib  melayani  dan melindungi secara hukum bagi mereka yang ingin melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran sendiri.
Mengamati  legalisasi  nikah  siri  pada  perkara  itbat  nikah  di  Pengadilan  Agama Barru melalui penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Barru, terdapat beberapa alasan majelis hakim melegalisasi nikah siri melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Barru, yakni:

## 1. Kepastian Hukum
Sebagaimana   pembahasan   sebelumnya bahwa   legalisasi   nikah   siri melalui isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  pada  lembaga berwenang  yang  memenuhi  peraturan  hukum  islam  maupun  peraturan  perundang- undangan. Tentunya isbat nikah yang ditetapkan oleh hakim memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut.
Melihat dari alasan pengajuan isbat nikah di pengadilan Agama Barru, alasan utama pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Barru  adalah dalam rangka mengurusan akta kelahiran anak di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon sendiri. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak  mereka  yang  lahir  dari  pernikahan  Siri  atau  tidak  dicatatkan  pada  Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan akta kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah.dan diantara pernikahan  siri  beberpa  diantaranya  menikah  di  malaysia  dan  Imam  masjid  yang  tidak diketaui pada kantor Urusan Agama Kecamatan ( KUA. Dan diantara yang tidak memiliki buku nikah atau tidak tercatat pernikahannya tentu tidak dapat memenuhi syarat dari kantor uruan Agama  Kecamatan.
Konsekuensi  hukumnya,  kalau  anak  perempuan  ayahnya  tidak  dapat  menjadi  wali nikah  apabila  akan  menikah  karena  mereka  hanya  dinisbahkan  kepada  ibunya  dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta  peninggalan  ibunya  apabila  ibunya  telah  meninggal  dunia,  sedangkan  kepada
ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa    ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan isbat majelis hakim. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Harifin A. Tumpa  bahwa Kalau pernikahan siri merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik  atau  ada  faktor  darurat,  maka  hakim  harus  mempertimbangkan.  Realita  maraknya pernikahan  siri,  menurutnya  mempunyai  dua  sisi,  apakah  realita  tersebut  dilakukan  oleh pelaku  nikah  siri  karena  kenakalan  atau  ada  iktikad  buruk,  atau  apakah  realita  tersebut merupakan  gejala  umum  yang  tumbuh  dan  berkembang  karena  ada  faktor-faktor  yang sifatnya tidak bisa dihindari.
Gejala/realita  tersebut  muncul  karena  hanya  kenakalan  atau  ada  iktikad  tidak  baik, misalnya orang kawin siri karena tidak puas dengan pasangannya atau tidak puas dengan apa  yang  dia  punyai,  maka  kejadian  tersebut  tidak  bisa  dibenturkan  dengan  kepastian hukum  yang  telah  menentukan  dengan  jelas  aturan  main  dari  suatu  perbuatan  hukum. Tetapi  kalau  gejala/realita  itu  muncul  karena  ada  faktor-faktor  tertentu,  misalnya terdapatnya keterpaksaan diluar kemampuan untuk dihindari, sehingga harus menyimpang dari aturan hukum yang semestinya, maka hal tersebut tentu akan menjadi pertimbangan dari hakim dalam rangka mewujudkan keadilan.
Persoalan nikah Siri ini, menjadi sebuah problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan. Seringkali keadilan (untuk mendapatkan pengakuan di hadapan hukum) dipertentangkan dengan kepastian hukum.Namun antara kepastian hukum dan keadilan tidak boleh dipertentangkan. Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim tidak menjadi corong undang-undang, karena bisa jadi kondisi yang diatur dalam sebuah Undang-Undang hanya kontekstual pada masa Undang-Undang tersebut lahir. Di samping itu, produk pengadilan tidak terlepas dari tiga hal yakni kepastian, keadilan dan manfaat.Penetapan/putusan isbat nikah yang mengabulkan permohonan isbat nikah paling tidak mewujudkan asas manfaat dan asas keadilan.

## 2. Maslahat
Legalisasi  nikah  siri  melalui  perkara  isbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  Barru  yang diajukan oleh para pelaku nikah siri bertujuan agar pernikahannya dilegalkan. Majelis hakim dalam  mengabulkan  perkara  isbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  Barru  dilakukan  untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Kemaslahatan dalam agama, dapat dilihat pada perkara isbat nikah yang diajukan oleh  para  pelaku  nikah  siri  untuk  melengkapi  dokumen  keimigrasian  sebagai  salah  satu syarat melaksanakan ibadah umrah dan haji yang merupakan salah satu rukun Islam.
Kemaslahatan jiwa karena dengan isbat nikah, misalnya : para pelaku nikah siri akan mendapatkan  status  sebagai  istri  sah  sehingga  PT.  Taspen  dapat  memberikan  hak-hak sebagai istri sah bila suaminya yang semasa hidupnya adalah seorang PNS.
Kemaslahatan akal karena dengan isbat nikah, misalnya; keturunan para pelaku nikah siri akan mendapatkan akta kelahiran dimana akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk mengikuti pendidikan formal.
Kemaslahatan keturunan karena dengan isbat nikah, misalnya; anak yang lahir dari pernikahan siri akan mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang dalam akta kelahiran.
Kemaslahatan harta karena dengan isbat nikah, misalnya; suami, istri dan anak dalam pernikahan siri akan memperoleh haknya sebagai ahli waris. Pengabulan permohonan isbat nikah oleh Majelis hakim pada Pengadilan Agama Barru bertujuan agar pernikahan yang awalnya  tidak  tercatat  dapat  dicatatkan  dalam  buku  register  nikah  pada  Kantor  Urusan Agama  sehingga  kemaslahatan  yang  dikandung  terhadap  isbat  nikah  yang  mencakup kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat terpenuhi pada pernikahan siri. Maslahat menjadi pegangan bagi majelis hakim berdasarkan Q.S al- anbiya/21: 107
Terjemahnya :
“ Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang- orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian “

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan isbat nikah dilaksanakan atas dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang menyebut bahwa isbah nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan,  Adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian  perceraian,  Hilangnya  Akta  Nikah,  Adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan,    Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan  Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam perspektif fikih, isbat nikah dalam arti penetapan untuk dicatatkan memang bukan suatu kewajiban mengingat tidak adanya nash baik Alquran maupun hadis yang secara eksplisit menjelaskan tentang keharusan isbat nikah.
Tetapi, jika melihat kepada kondisi sekarang, peraturan untuk isbat nikah naik tingkat menjadi  kewajiban  guna  menghindari  kemudharatan.  Wahbah  al-Zuhayli  dalam
kitabnya Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu mengelompokkan syarat nikah ke dalam dua bagian; syarat  syar’i  dan  syarat  tautsiqiy.  Syarat  syar’i  merupakan  suatu  syarat  yang menentukan keabsahan suatu peristiwa hukum. Ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari
2. Pertimbangan hakim dalam  isbat nikah tentu memperhatikan  pernikahan yang telah terjadi  sebelumnya  atau  pernikahan  sirri  yang  telah  dilangsungkan  para  pihak.  Itbat nikah  sebagaimana  pada  pasal  7  huruf  (e)  bahwa  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun  1974.  Sehingga  apabila  terdapat  halangan  perkawinan  atau  rukun  dan  syarat belum terpenuhi dalam pelaksanaannya tentu perlu ditinjau ulang untuk mengabulkan permohonan isbat nikah.
3. Dampak yang ditimbulkan apabila hakim menolak bagi yang mengajukan itsbat nikah maka  akan  berdampak  kepada  pencatatan  kependuduka,pendidikan  anaknya  dan pembagian harta karena status perkawinan suami istri tersebut tidak sah secara negara, sehingga  suami  dan  istri  tidak  mempunyai  hak  dan  kewajiban  sebagai  suami  istri menurut negara, dan juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak luar kawin oleh Negara, begitupun dampaknya apabila semua diterima oleh hakim yang mengajukan istbat nikah maka dampak yang ditimbulkan adalah mudahnya bagi masyarakat untuk melakukan nikah siri, sehingga hal tersebut kontroversi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur ‘an dan Terjemahnya Kementrian Agama RI,. Semarang: Toha Putra.2018
Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis 2015 .
Ali Rusdi Muhammad, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad  Dan Tujuan Utama Hukum Islam,
dalam Jurnal Syariah dan hukum diktum Volume 15, Nomor 2, Desember 2017
Ali Ahmad,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) Jakarta: Kencana, 2014.
Ali Ahmad,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan    Judicial prudence 2016 .
Ali Engineer Asghar, Islam and Liberation Theology Essay on Liberative Elements in Islam, Terj.  Agung  Prihantoro,  Islam  dan  Teologi  Pembebasan  Cet.  I;  Jogjakarta:  Pustaka Pelajar.
Azhari  Akmal  Tarigan    dan  Amiur  Nuruddin,  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia    Cet.  II; Jakarta: Prenada Media, 2004.
Basri  Rusdaya,  Fiqh  Munakahat  empat  mazham  dan  kebijakan  pemerintah  ,CV  Kaaffah
Learning Senter sulsel 2019.
Bahrm Mukhtaruddin, Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4, No. 2, 2019
Danim  Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif  Bandung: Pustaka Setia, 2002.
DEPAG RI., Pedoman pencatatan nikah,
Diab  Ashadi l, Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih dalam Jurnal Vol. 11
No. 2, Juli 2018
Depag RI, Pedoman Penghulu selanjutnya disebut Pedoman  Jakarta: t.p., 2008.
Farida Maratus  Nuril, ‚Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013- 2014,‛ Tesis Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015
Friedrich Carl Joachim, The Philosophy of Law in Historical Perspective, diterjemahkan Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2014)
Fatih Muhammad, diakses padae https://sinar5news.com/anjuran-puasa-bagi-kaum-lajang- edisi-17-ramadhan-1444-h/
Hasyim Satriani, Tesis Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah   Di Pengadilan Agama Palopo (IAIN Parepare 2021 )
http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal/kontro versi-nikah-sirri-&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66,
http://id.berita.yahoo.com/menpera - digugat - cerai – karena -nikah-siri-042945688.html http://www.analisadaily.com/news/read/_pasangan_rtm_ikut_nikah_massal_gratis/,
Haq Hamka, Islam Rahmah Untuk Bangsa Cet. I; Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2009.
Maskuni ‘ Kritik Pertimbangan hakim mengabulkan itsbat nikah Bagi Pasangan di bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan’’ Tesi s Palangkaraya: IAIN Palangkaraya 2018. Marzuki Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum  Jakarta: Kencana, 2008,
Mulia,Siti Musdah muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan), Bandung: Mizan,
2015
M.  Zein  Satria  Effendi,  M.Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer;  Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah.Jakarta: Prenada Media Group. 2010.h.87