Hartoto  (2021) Akses  Masyarakat  Miskin  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  terhadap  Air  Bersih  dan  Sanitasi, 6(2), Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, Special Issue No. 2, Desember 2021

## AKSES  MASYARAKAT  MISKIN  DI  PROVINSI  KEPULAUAN  RIAU TERHADAP AIR BERSIH DAN SANITASI

## Hartoto
Dosen  Ekonomi  Syariah,  STAI  Miftahul  Ulum  Tanjungpinang,  Kepulauan  Riau, Indonesia Email: ir.hartoto@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengamanahkanbahwa penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu,  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan  Pemerintah,  pemerintah  daerah, dan/atau  masyarakat  dalam  bentuk  kebijakan,  program  dan  kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap  warga  negara.  Salah  satu  implementasi  dari  penanganan  fakir  miskin adalah  tersedianya  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS).  Tulisan  ini merupakan analisis data kemiskinan mikro yang diperoleh dari data primer hasil verifikasi  dan  validasi  DTKS  tahun  2018  dan  tahun  2019.Metodologi  analisis data  mikro  menggunakan  analisa  statistik  diskriptif  dengan  rekap  data,  dan tabulasi. Data DTKS dibuat rekap sesuai dengan daftar isian yang terdapat pada pre  list.  Hasil  analisis  data  kemiskinan  mikro  di  Provinsi  Kepulauan  Riau menunjukkan  bahwa  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  dilaksanakan pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah  berdampak  positif  terhadap  penurunan jumlah  dan  presentase  penduduk  miskin.  Program  penanggulangan  kemiskinan yang  dibuat  MOU  antara  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2010 sebaiknya dapat diprogramkan kembali agar jumlah dan presentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dapat menurun.  Program  penyediaan  air  bersih  dan  sanitasi  yang  dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat terutama untuk masyarakat  miskin  sebaiknya  tetap  diprioritaskan  pada  masa  akan  datang. Peranan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  peran  masyarakat  juga  perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.
Kata Kunci : Masyarakat Miskin; Akses; Air Bersih dan Sanitasi

## Abstract
Law (UU) Number 13 of 2011 concerning Handling the Poor, mandates that the handling of the poor is a directed, integrated, and sustainable effort carried out by the Government, regional governments, and/or the community in the form of policies,  programs  and  empowerment  activities,  mentoring,  and  facilitation  to meet the basic needs of every citizen. One of the implementations of handling the poor is the availability of Integrated Social Welfare Data (DTKS). This paper is an  analysis  of  micro  poverty  data  obtained  from  primary  data  from  DTKS
verification  and  validation  in  2018  and  2019.  The  micro  data  analysis methodology  uses  descriptive  statistical  analysis  with  data  recap,  and tabulation.  lists.  The  results  of  the  analysis  of  micro  poverty  data  in  the  Riau Islands  Province  show  that  poverty  reduction  programs  implemented  by  the government, both central and regional, have a positive impact on reducing the number and percentage of poor people. The poverty reduction program made by the  MOU  between  the  Riau  Islands  Provincial  Government  and  the Regency/City Government in 2010 should be reprogrammed so that the number and percentage of poor people in the Riau Islands Province can decrease. The program  for  providing  clean  water  and  sanitation  implemented  by  the  Riau Islands Provincial Government and the Central Government, especially for the poor,  should  be  prioritized  in  the  future.  The  role  of  the  Regency/City Government  and  the  role  of  the  community  also  needs  to  be  improved  in  the future.

## Keywords: Poor society; Access; Clean Water and Sanitation

## Pendahuluan
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dan  UUD  1945telah  mengamanatkan  kepada  negara  untuk  memelihara  fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Sedangkan dalam Undang-Undang (UU)  No.  13  Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir  Miskin,  Fakir  miskin  merupakan kondisi  orang  yang  sama  sekali  tidak  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  dan/atau mempunyai  sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak  mempunyai  kemampuan  memenuhi kebutuhan  dasar  yang  layak  bagi  kehidupan  dirinya  dan/atau  keluarganya.  Upaya penanganan  fakir  miskin  merupakan  langkah-langkah  yang  dilakukan  secara  terarah, terpadu,  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, dan/atau  masyarakat  dalam  bentuk  kebijakan,  program  dan  kegiatan  pemberdayaan, pendampingan,  serta  memfasilitasi  masyarakatuntuk  memenuhi  kebutuhan  dasar (Cahyati, 2020) .
Selanjutnya,  menurut  UU  No.  13  Tahun  2011,  Kementerian  Sosial  melakukan verifikasi  dan  validasi  terhadap  hasil  pendataan  yang  dilakukan  oleh  lembaga pemerintah  penyelenggara  urusan  statistik.  Data  diverifikasi  dan  validasi  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Kementerian Sosial berbasis Informasi Teknologi (IT)  yang  dilakukan  sekurang-kurangnya  dua  tahun  sekali.  Data  yang  telah  dilakukan verifikasi  dan  validasi  tersebut  disebut  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS). Sedangkan  masyarakat  miskin  yang  dimaksud  dalam  penulisan  ini  masyarakat  miskin dan tidak mampu yang terdapat pada DTKS
DTKS  tersebut  pada  awalnya  belum  menjadi  kesepakatan  semua  pihak  untuk dipergunakan  sebagai  data  rujukan  program.  Hal  ini  menyebabkan  masing-masing Kementerian/Lembaga  dan  pemerintah  daerah  memiliki  sasaran  sendiri-sendiri.  Pada Kabinet  Kerja  (2019-2024)  sudah  diterapkan  sasaran  yang  sama  bersumber  dari  satu data. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
DTKS  sebagai  salah  satu  data  terpadu  yang  dikelola  oleh  Kementerian  Sosial sehingga  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Program  Indonesia  Sehat  melalui  KIS, Program Indonesia Pintar melalui KIP, Bansos Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Subsidi  Listrik,  Subsidi  Gas  elpiji  3  kg,  dan  sebagainya  memiliki  sasaran  yang  sama. Sehingga  pada  akhirnya  memiliki  daya  pengungkit  mengurangi  angka  kemiskinan Untuk  mengetahui  kinerja  penanganan  fakir  miskin  yang  dilakukan  secara  terarah, terpadu,  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan/atau masyarakat  dalam  bentuk  kebijakan,  program  dan  kegiatan  pemberdayaan, pendampingan,  serta  fasilitasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  warga  Provinsi Kepulauan  Riau  terutama  program  air  bersih  dan  sanitasi  maka  perlu  dibuat  analisis akses  masyarakat  miskin  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  terhadap  air  bersih  dan  sanitasi berdasarkan DTKS tahun 2018-2019.
Negara berkembang
merupakan negara yang dicengkeram kemiskinan.Kemiskinan  merupakan  keadaan  ketidakmampuan  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  papan,  pendidikan,  dan kesehatan.  Kemiskinan  memiliki  berbagai  macam  aspek  dan  yang  menjadi  prioritas dalam  perencanaan  pembangunan  di  negara  sedang  berkembang.  Faktor  lainnya meliputi: pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan.
Menurur  BPS,  Kemiskinan  absolut  ditentukan  berdasarkan  ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan,  pendidikan  untuk  dapat  hidup  dan  bekerja.  Nilai  kebutuhan  minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Sedangkan penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (Statistik, 2011) .
Kemiskinan  relatif  merupakan  kondisi  miskin  karena  pengaruh  kebijakan pembangunan  yang  belum  mampu  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat  sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.
Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  dihadapi  oleh  semua  negara  di  dunia. Negara  miskin,  menghadapi  masalah  klasik,  yaitu:  pertumbuhan  versus  distribusi pendapatan.  Bila  pertumbuhan  disumbang  oleh  golongan  kaya,  maka  golongan  kaya yang paling mendapat manfaat dari pertumbuhan. Sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan  semakin  memburuk.  Namun,  bila  pertumbuhan  disumbang  oleh  banyak orang,  maka  pertumbuhan  ekonomiakan  dirasakan  semakin  merata.  Banyak  negara dunia  ketiga  mengalami  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  relatif  tinggi  tetapi  kurang memberikan  manfaat  bagi  penduduk  miskin.Keluarga  miskin  adalah  pelaku  yang berperan  sepenuhnya  untuk  menetapkan  tujuan,  mengendalikan  sumber  daya,  dan mengarahkan pada proses yang mempengaruhi kehidupannya (Kuncoro, 2000) . Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS dan hasil pengamatan Hartoto di Provinsi  Kepulauan  Riau,  pada  tahun  2007  penduduk  miskin  presentasenya  sebesar 9,18%  dan  berhasil  diturunkan  menjadi  sebesar  5,90  %  pada  tahun  2019.  Penurunan presentase penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari program penanggulangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Hartoto, 2020) .

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  merupakan penelitian  ilmiah  yang  sistematis  terhadap  fenomena  yang  telah  terjadi (Sugiyono, 2019) .  Data  fakir  miskin  dan  orang  tidak  mampu  direkap  dari  DTKS  Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2018-2019.
Penyajian data hasil verifikasi dan validasi DTKS disajikan dalam tabel. Beberapa judul tabel yang secara spesifik adalah: (a) Jumlah anggota rumah tangga; (b). Jumlah rumah tangga menurut desa/kelurahan dan sumber air minum dan cara memperoleh air minum;  (c).  Jumlah  rumah  tangga  menurut  desa/kelurahan  dan  penggunaan  fasilitas tempat  buang  air  besar;  dan  (d).  Jumlah  rumah  tangga  menurut  desa/kelurahan  dan tempat pembuangan akhir tinja.

## Hasil dan Pembahasan
Karakteristik  sosial  demografi  yang  disajikan  adalah  rata-rata  jumlah  anggota rumah tangga. Pada tahun 2018 rumah tangga miskin sebanyak 107.214 rumah tangga (ruta)  dengan  anggota  rumah  tangga  (ART)  sebanyak  393.875  jiwa.Sedangkan  pada tahun 2019rumah tangga miskin sebanyak 105.487ruta dengan ART sebanyak 403.351 jiwa.Gambaran secara terinci terdapat pada Tabel 1.

## Tabel 1
Karakteristik Demografi Rumah Tangga Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Tahun
2018 dan 2019 Kabupaten/Kota 2018 2019 Rumah Tangga Anggota Rumah Tangga Rumah Tangga Anggota Rumah Tangga 1  Karimun 14.752 54.252 15.307 54.813 2  Bintan 9.727 35.947 9.747 35.992 3  Natuna 4.933 15.558 5.741 18.819 4  Lingga 8.206 28.027 8.683 28.273 5 Kepulauan Anambas 2.531 8.236 2.445 7.285 6  Batam 56.388 211.539 52.513 200.869 7  Tanjungpinang 10.677 40.316 11.051 40.442 Kepulauan Riau 107.214    393.875 105.487 403.351 Sumber: DTKS 2018 dan
2019(diolah)
Dari Tabel 1. apabila dibandingkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga, pada tahun 2018 rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,67, sedangkan kondisi tahun 2019 terjadi  kenaikan  menjadi  sebesar  3,86.Artinya  dalam  satu  rumah  tangga  secara  umum terdiri dari 3-4 anggota rumah tangga.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan BPS tahun 2018, terdapat hubungan antara kemiskinan  dengan  jumlah  anggota  rumah  tangga.Rumah  tangga  miskin  cenderung memiliki  jumlah  tanggungan  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  keluarga  non  miskin. Apabila  data  tersebut  kita  bandingkan  dengan  hasil  Susenas  bulan  Maret  2018  di Provinsi Kepulauan Riau, rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4,90. Artinya dalam  satu  rumah  tangga  secara  umum  terdiri  dari  4-5  anggota  rumah  tangga.Dengan demikian,  tanggungan  keluarga  keluarga  miskin  yang  masuk  dalam  DTKS  lebih  kecil dari data makro yang dipublikasikan oleh BPS.Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar  penduduk  miskin  mendapatkan  bantuan  Program  Keluarga  Harapan (PKH).Dimana  peserta  PKH  dilakukan  pembinaan  secara  intensif  oleh  pendamping khususnya  untuk  komponen  kesehatan,  diharuskan  berkomitmen  dengan  rutin melakukan  verifikasi  kesehatan  dengan  mendatangi  fasilititas  kesehatan.Peserta  PKH juga mengikuti pembinaan kelompok yang selalu menekankan pentingnya hidup sehat, dan anaknya wajib bersekolah.
Penelitian tentanghubungan antara kemiskinan dan jumlah anggota rumah tangga menunjukkan  bahwa  rumah  tangga  miskin  cenderung  memiliki  jumlah anggota  rumah tangga lebih  banyak  dibandingkan  dengan  rumah  tangga tidak miskin.  Dengan  jumlah anggota  rumah  tangga  yang  cenderung  banyak  maka  akan  berdampak  pada  rendahnya kemampuan  rumah  tangga  tersebut  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  anggota rumah  tangganya.  Dengan  demikian,  jumlah  anggota  rumah  tangga  yang  besar  dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak.
Secara  sosiologis,  ada  sebagian  anggapan  di  masyarakat  “banyak  anak  banyak rejeki”  juga  masih  banyak  dianut  oleh  masyarakat.Pada  masa  anak-anak  semboyan tersebut  tidak  berlaku.Karena  masing-masing  anak-anak  memerlukan  kebutuhan makanan  dan  non  makanan  termasuk  perumahan,  kesehatan,  pendidikan  yang  lebih tinggi.Ruta  dengan  kemampuan  ekonomi  sangat  terbatas  akan  kesulitan  untuk  dapat memenuhi  kebutuhan  makanan  dan  non  makanan  tersebut.  Hal  ini  mendorong  ruta miskin  akan  sangat  rentan  terkena  gizi  buruk,  derajat  kesehatan  rendah,  dan  tingkat pendidikan anggota ruta cenderung rendah.
Sumber air minum
Ketersediaan  fasilitas  air  bersih  sebagai  sumber  air  minum  untuk  kebutuhan sehari-hari  ruta  merupakan  indikator  perumahan  yang  juga  dapat  mencirikan  sehat tidaknya  suatu  rumah.  Air  bersih  dalam  uraian  berikut  didefinisikan  sebagai  air  yang bersumber  dari  air  kemasan/ledeng/PAM/sumur  terlindung/mata  air  terlindung. Ketidaktersediaan air bersih di ruta adalah salah satu indikasi dari kemiskinan. Dilihat
dari distribusi ruta miskin menurut ketersediaan air bersih berdasarkan data makro BPS tahun 2018, tampak bahwa persentase ruta miskin yang telah menikmati ketersediaan air bersih  sebagai  sumber  air  minum  tercatat  sebesar  80,50  persen,  sedangkan  persentase ruta miskin yang belum menikmati ketersediaan air bersih tercatat sebesar 19,50 persen. Menurut  sumber  air  minum  yang  digunakan,  ruta  miskin  paling  banyak  menggunakan air  yang  berasal  dari  air isi  ulang,  yaitu  sebesar  39,08  persen.  Selanjutnya,  sumber  air minum  yang  paling  banyak  digunakan  adalah  sumur  terlindung  dan  ledeng,  yaitu masing-masing sebesar 20,68 persen dan 17,46 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum pada ruta miskin sudah cukup baik.
Berdasarkan  DTKS  tahun  2018,  ada  sebanyak  82.131  rumah  (76,60  persen) penduduk  miskin  telah  memiliki  sumber  air  sehat  yang  meliputi  air  kemasan,  ledeng, dan  sumber  terlindung.  Ruta  miskin  dengan  sumber  air  tidak  terlindung  sebanyak 19.332 rumah (18,03 persen), dan ada sebanyak 5.571 rumah (5,36 persen) sumber air minum lainnya. Data secara rinci sumber air minum Ruta DTKS seperti pada Tabel 2.

## Tabel 2
Ruta DTKS berdasarkan sumber air minum Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2018 dan 2019 Kabupaten/Kota 2018 2019 Air Kemasan/ Ledeng/Sumbe r Terlindung Sumber Tidak Terlindu ng Lainnya Air Kemasan/ Ledeng/S umber Terlindun g Sumber Tidak Terlindu ng Lainnya 1  Karimun 9.856 4.000 896           8.804 4.466 659 2  Bintan 6.284 3.070 373           6.295 3.065 364 3  Natuna 3.228 1.607 98           3.227   1.607 98 4  Lingga 5.134 2.479 593           5.515 2.567 493 5 Kepulauan Anambas 600 1.928 3              600 1.928 3 6  Batam 47.669 5.241 3.478         46.541 5.284 2.737 7  Tanjungpinang 9.360 1.007 310           9.198 963 159 Kepulauan Riau 82.131 19.332        5.751 80.180 19.880 4.513 Presentase 76,60 18,03 5,36 76,67 19,01 4,32
Sumber: DTKS 2018 dan 2019 (diolah)
Dari  Tabel  2  terlihat  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  miskin  DTKS  sudah menggunakan  air  bersih  dan  sehat.Dari  data tersebut  juga  masih ada  penduduk  miskin memanfaatkan  sumber  air  lainnya  yang  menunjukkan  penurunan.  Pada  tahun  2018 penduduk miskin memanfaatkan sumber air lainya sebesar 5,36 persen, sedangkan pada tahun  2019  menjadi  4,32  persen  diikuti  kenaikan  pada  penggunaan  air  bersih  dan sumber air tidak terlindung.
Apabila air bersih tersebut dilihat dari cara perolehannya, maka pada tahun 2018 ada  39.236  rumah  mendapatkan  air  dengan  membeli  eceran,  sebanyak  18.572  rumah secara langganan, dan ada sebanyak 49.406 rumah tidak membeli air bersih. Sedangkan kondisi  tahun  2019,  ada  38.418  rumah  mendapatkan  air  dengan  membeli  eceran, sebanyak  18.229  rumah  secara  langganan,  dan  ada  sebanyak  47.926  rumah  tidak membeli  air  bersih.  Perkembangan  rutacara  memperoleh  sumber  air  bersih  seperti terdapat pada Tabel 3.

## Tabel 3

## Ruta DTKS berdasarkan cara memperoleh air bersih di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018 dan 2019
Dari Tabel 3. terlihat bahwa pada tahun 2018, cara memperoleh air bersih dengan cara  membeli  sebesar  36,60  persen,  berlangganan  sebesar  17,32  persen,  dan  tidak membeli  sebesar  46,08  persen.  Sedangkan  berdasarkan  DTKS  tahun  2019cara memperoleh air bersih dengan cara membeli sebesar 36,74 persen, berlangganan sebesar 17,43 persen, dan tidak membeli sebesar 45,83 persen.

## Penggunaan fasilitas buang air besar
Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam  mendukung  pola  hidup  sehat.  Di  samping  ada  tidaknya  jamban,  indikator penggunaan  fasilitas  jamban  juga  penting,  di  mana  dibedakan  atas  jamban  sendiri, jamban  bersama,  danjamban  umum/tidak  ada.  Dilihat  dari  distribusi  rumah  tangga miskin  menurut  ketersediaan  dan  penggunaan  fasilitas  buang  air  besar,  Berdasarkan data makro BPS pada tahun 2018 tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang
Kabupaten/Kota 2018 2019 Membeli Enceran Langganan Tidak Membeli Membeli Enceran Langganan Tidak Membeli 1  Karimun 1.493 1.149 12.110 1.689 767 11.473 2  Bintan 2.532 680 6.515 2.536 682 6.506 3  Natuna 783 680 3.470 782 680 3.470 4  Lingga 523 1.648 6.035 549 1.691 6.335 5  Kepulauan Anambas 341 534 1.656 341 534 1.656 6  Batam 29.845 12.619 13.924 28.870 12.608 13.084 7  Tanjungpinang 3.719 1.262 5.696 3.651 1.267 5.402 Kepulauan Riau 39.236 18.572 49.406 38.418 18.229 47.926 Presentase 36,60 17,32 46,08 36,74 17,43 45,83 Sumber: DTKS2018 dan 2019 (diolah)
menggunakan  jamban  sendiri  tercatat  sebesar  87,43  persen  dan  yang  menggunakan jamban bersama sebesar 6,78 persen. Data secara terinci terdapat pada Tabel 4.
Tabel 4
Ruta DTKS berdasarkan fasilitas tempat pembuangan air besar di Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019
Sumber: DTKS 2018 dan 2019 (diolah)
Dari Tabel 4 terlihat terjadi kenaikan persentase penduduk dengan jamban sendiri pada  tahun  2018  sebesar  85,15  persen  naik  menjadi  sebesar  86,72  persen  pada  tahun 2019. Kondisi tersebut diikuti penurunan penggunaan jamban bersama dari 6,23 persen pada  tahun  2018  menjadi  sebesar  6,22  persen  pada  tahun  2019,  dan  tidak  memiliki jambandari 8,63 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 7,06 persen pada tahun 2019. Penduduk yang belum memiliki jamban pada tahun 2019 sebanyak 7.384 rumah perlu untuk mendapatkan perhatian semua pihak terutama peranan pemerintah daerah.
Berdasarkan  bentuk  jamban  yang  dibangun  berdasarkan  DTKS  tahun  2018  ada sebesar  74.947  rumah  (69,90  persen)  dengan  bentuk  sanitasi  leher  angsa,  ada  sebesar 2.568  rumah  (2,40  persen)  dengan  bentuk  sanitasi  plengsengan,  sebesar  18.916  rumah (17,64  persen)  dengan  bentuk  sanitasi  cemplung/cebluk,  dansebesar  10.783  rumah (10,06 persen) memakai sanitasi.Sedangkan, pada tahun 2019 ada sebesar 73.302 rumah (70,10  persen)  dengan  bentuk  sanitasi  leher  angsa,  ada  sebesar  3.869  rumah  (3,70 persen)  dengan  bentuk  sanitasi  plengsengan,  sebesar  19.030  rumah  (18,20  persen) dengan  bentuk  sanitasi  cemplung/cebluk,  dansebesar  8.373  rumah  (8,01  persen)  tidak memakai sanitasi. Data secara terinci data sanitasi DTKS seperti terdapat pada Tabel 5.
Kabupaten/Kota 2018 2019 Jamban Sendiri Jamban Bersama Tidak Ada Jamban Sendiri Jamban Bersama Tidak Ada 1 Karimun 11.001 1.093 2.658 11.159 1.131 1.639 2 Bintan 8.187 630 910 8.195 633 896 3 Natuna 3.678 156 1.099 3.677 156 1.099 4 Lingga 5.678 869 1.659 6.106 933 1.536 5 Kepulauan Anambas 2.258 126 147 2.258 126 147 6 Batam 51.231 2.858 2.299 50.104 2.645 1.813 7 Tanjungpinang 9.255 944 478 9.183 883 254 Kepulauan Riau 91.288 6.676 9.250 90.682 6.507 7.384 Presentase 85,15 6,23 8,63 86,72 6,22 7,06
Tabel 5
Ruta DTKS Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan bentuk sanitasi Tahun 2018
dan 2019 Kabupaten/Kota 2018 2019 Leher Angsa Plengse ngan Cemplung /Cubluk Tidak Pakai Leher Angsa Plengs engan Cemplung /Cubluk Tidak Pakai 1  Karimun 10.255        360 1.366 2.771 9.708 1.271         1.490   1.460 2  Bintan 7.298          82 1.352         995 7.304 82 1.357 981 3  Natuna 2.229        114 1.456      1.134 2.229 113 1.456   1.134 4  Lingga 2.823        209 3.402      1.772 3.133 306 3.476   1.660 5  Kepulauan Anambas 588          25 1.753         165 588 25 1.753 165 6  Batam 43.152     1.358 8.425      3.453   42.292 1.425         8.143   2.702 7  Tanjungpinang 8.602        420 1.162         493 8.048 647 1.355 270 Kepulauan Riau 74.947     2.568 18.916    10.783   73.302   3.869       19.030   8.372 Presentase 69,90       2,40 17,64      10,06 70,10 3,70 18,20 8,01
Sumber: DTKS 2018 dan 2019 (diolah)
Berdasarkan Tabel 5. terlihat bahwa kualitas sanitasi pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan  dengan  kondisi  tahun  2018.  Hal  ini  ditandai  dengan  semakin  tinggi kualitas  sanitasi  leher  angsa,  bentuk  sanitasi  plengsengan,  bentuk  sanitasi cemplung/cebluk, dan terjadi penurunan untuk tidak memakai sanitasi.
Ruta jika diklasifikasikan menurut tempat pembuangan akhir tinja DTKS Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2018 ada sebanyak 56.671 rumah  (52,86 persen) dengan tangki/SPAL,    ada  sebanyak  19.484  rumah  (18,17  persen)  dengan  lubang  tanah,  dan sebanyak  31.059  rumah  (28,97  persen).  Sedangkan  pada  tahun  2019ada  sebanyak 54.246 rumah (51,87 persen) dengan tangki/SPAL,  ada sebanyak 21.704 rumah (20,75 persen)  dengan lubang  tanah,  dan  sebanyak  28.623  rumah  (27,37  persen).  Data  secara terinci  rumah  tangga  DTKS  berdasarkan tempat  pembuangan  akhir  tinja terdapat pada Tabel 6.

## Tabel 6
Jumlah rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja DTKS Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2018 dan 2019 Kabupaten/Kota 2018 2019 Tangki /SPAL Lubang Tanah Lainnya Tangki/ SPAL Lubang Tanah Lainnya 1  Karimun 8.308 2.345 4.099 6.647 4.265 3.017 2  Bintan 5.089 2.170 2.468 5.103 2.165 2.456 3  Natuna 938 1.318 2.677 938 1.318 2.676 4  Lingga 2.171 692 5.343 2.052 1.182 5.341 5  Kepulauan Anambas 322 98 2.111 322 98 2.111 1  Batam 34.881 9.381 2.126 34.456 9.234 10.872 2  Tanjungpinang 4.962 3.480 2.235 4.728 3.442 2.150
Kepulauan Riau 56.671     19.484 31.059 54.246 21.704 28.623 Presentase 52,86 18,17 28,97 51,87 20,75 27,37
Sumber: DTKS 2018 dan 2019 (diolah)
Dari Tabel 6. terlihat bahwa rumah tangga DTKS dilihat daritempat pembuangan akhir tinja bahwa RTM lebih setengah persentasenya sudah menggunakan tangka/SPAL yang  dari  kesehatan  lebih  baik  dan  terlindung  dari  pada  lubang  tanah  atau  lainnya. Namun  demikian,  yang  memiliki  tempat pembuangan akhir  tinja  lainnya masih  cukup tinggi.  Pada  tahun  2018  terdapat  28,97  persen  turun  menjadi  sebesar  27,37  persen. Lubang  tanah  yang  dibuat  KTM  dikawatirkan  akan  mencemari  air  tanah.  Program pemerintah  seperti  PAMSIMAS,  WSLIC  dan  program  sanitasi  lingkungan  lainnya diharapkan dapat lebih menyasar kepada RTM yang terdapat pada DTKS.

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  kemiskinan  makro  jumlah  penduduk  miskin,  persentase penduduk  miskin  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pada  tahun  2007  presentase  penduduk miskin sebesar 9,18persen berhasil diturunkan menjadi sebesar 5,90 persen pada bulan Maret  2019.  Tingkat  kemiskinan  penduduk  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  cenderung mengalami  penurunan,  baik  dari  sisi  jumlah  maupun  persentase.Secara  khusus  tahun 2018-2019  terlihat  masyarakat  miskin  masih  ada  yang  belum  tersentuk  program  air bersih dan sanitasi.

## BIBLIOGRAFI
Cahyati,  Cahyati.  (2020). Penanganan  Kemiskinan  di  Desa  Sangiang  Kecamatan Mancak  Kabupaten  Serang  (Studi  tentang  Program  Pelatihan  Keterampilan  Tata Boga  Perempuan  Rawan  Sosial  Ekonomi  Dinas  Sosial  Kabupaten  Serang) .  UIN SMH BANTEN. Google Scholar
Hartoto. (2020). 17 Tahun Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Tabir . Google Scholar
Kuncoro,  Mudrajad.  (2000). Ekonomi  Pembangunan:  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan . Google Scholar
Statistik,  Badan  Pusat.  (2011). Profil  Kemiskinan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  Tahun 2011 . Google Scholar
Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (D. Sutopo. S. Pd, MT, Ir. Bandung: Alfabeta . Google Scholar
Copyright holder: Hartoto (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: