## DINAMIKA KEKUASAAN RAT DI KEI: ANTARA PENGARUH NEGARA DAN KAPITAL

## Mardyanto Wahyu Tryatmoko Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
This  paper  analyses  the  dynamics  and  the  changes  of  the  authority  of  rats or  kings  in  the  Kei  Island. This  analysis  compares  and  contrasts  state  and capital intervention on ethnic institutions within three periods or regimes. The comparison shows that in the colonial period, the state could not diminish the rats’ authority because ethnic consciousness remained strong in Kei Island. In  the  New  Order  (authoritarian)  era,  state  and  capital  intervened  strongly in  ethnic  identity  through  reconstructing  centrally  its  institutional  structure in order to support state-led development. Ethnic cleavages, corruptions, and abuses  of  rat  power  caused  by  state  and  capital  intervention  that  diminish ethnicity during the New Order still remain in the Reform era. The diminishing ethnicity (ideology of ethnic group) particularly marked by a weakening of rats’  power  contributes  to  the  difficulties  on  resolving  each  conflict  within society.  However,  corporatism  that  connected  powers  among  state,  capital, and elite ( rat ) cannot be well established in the Reform era because the larger civil society always controls the behaviors of ethnic groups.
Keyword: Kei, power, capital, ethnic institution

## PENDAHULUAN
Hingga kini keberadaan lembaga-lembaga adat, terutama rat atau raja, di Kei (Maluku Tenggara) masih mendapatkan legitimasi dari rakyatnya. Meskipun  demikian,  karena  pengaruh  modernisasi,  kapitalisme,  dan demokrasi liberal, kapasitas lembaga-lembaga adat dalam menjalankan fungsi-fungsi kulturalnya mulai dipertanyakan. Pertanyaan ini muncul karena dalam dinamikanya, persoalan-persoalan masyarakat, termasuk yang menyangkut ranah adat, semakin banyak yang tidak terselesaikan
dengan baik. Hal ini memunculkan dugaan adanya perubahan orientasi kekuasaan lembaga-lembaga adat, terutama rat yang tidak lagi pluralis berpihak pada kepentingan rakyatnya.
Perubahan orientasi kekuasaan rat dapat dipengaruhi oleh setidaknya dua agen besar, yaitu negara ( state ) dan kapital ( capital ). Negara sering diartikan dalam konsep yang lebih fundamental dari sekadar pemerintah karena  tidak  hanya  menunjuk  rezim  dalam  suatu  waktu  kekuasaan tertentu, tetapi juga merupakan basis otoritas rezim, legalitas, dan klaim atas  dukungan  populer  (Alford  dan  Friedland  1990:  1).  Kehadiran negara dalam sistem sosial (adat) sering dianggap sebagai intervensi yang  mendekonstruksi  kelembagaan  adat.  Bentuk  dekonstruksi ini  dijalankan  dengan  memaksakan  struktur  baru  dan  menciptakan fragmentasi kekuasaan sehingga kekuasaan tidak lagi terpusat di suatu lembaga yang telah mendapat legitimasi secara kultural.
Kapital di sini tidak merujuk pada konsepsi Marxisme yang mengacu pada  hubungan  sosial  (pertarungan)  antara  kelas  kapitalis  dengan pekerja  (Cleaver  2000),  tetapi  merujuk  pada  kekuasaan  korporasi- korporasi  ekonomi  atau  kelompok-kelompok  pemodal.  Kekuasaan (capitalization) yang menggerakkan keuntungan-keuntungan finansial dan membatasi risiko inilah yang bergerak jauh melampaui ranah sempit produksi dan pasar untuk melibatkan seluruh korporasi dan pemerintah dalam struktur negara (Nitzan dan Bichler 2009: 8).
Kehadiran pemodal dalam ranah kelembagaan adat memiliki korelasi kepentingan penguasaan sumber-sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi  aktor-aktor  tertentu.  Karena  pola  produksi  yang  berbeda antara  kapital  dengan  kelembagaan  adat,  kapital  (pemodal)  berusaha memengaruhi  elite  adat  agar  lebih  mudah  menguasai  aset  lokal. Melalui  model  korporatisme  (Evans  1995),  kapital  menggandeng negara  untuk  lebih  mempermudah  kontrol  atas  sumber  daya  lokal dan  sekaligus  menekan  resistensi  yang  muncul  dari  masyarakat. Keuntungan yang diperoleh negara dari hubungan korporatis ini tentu saja  mendukung  program  pembangunan  negara  ke  arah  modernisasi (state-led development). Melalui korportisme inilah, negara dan kapital mendekonstruksi pola hubungan hegemonik menjadi eksploitatif dalam masyarakat etnis.
Setiap agen (negara, kapital, dan rat ) tentu memiliki kekuasaan yang selalu  dipakai  untuk  meraih  tujuan.  Kekuasaan  merupakan  kapasitas untuk  meraih  hasil  dan  digerakkan  di  dalam  dan  melalui  reproduksi struktur  dominasi  (Giddens  1984).  Di  dalam  struktur  dominasi, kekuasaan tentu merefleksikan posisi, peran, dan legitimasi setiap agen. Menurut Lukes (1974: 15; 21-22), ada tiga dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan yang memusatkan pada perilaku dalam pembuatan kebijakan, kontrol  atas  agenda  politik,  dan  penggunaannya  untuk  memberikan keuntungan  kepada  kepentingan-kepentingan  yang  sesungguhnya atau elemen-elemen yang berbeda dalam populasi tanpa adanya suatu partisipasi politik.
Beberapa konsep dan teori di atas menjadi dasar berpikir dalam tulisan ini.  Tulisan  ini  merupakan  hasil  pemanfaatan  data  dari  penelitian lapangan  mengenai  kelembagaan  lokal  dan  konflik  di  Maluku  yang dilakukan oleh tim kompetitif konflik Maluku LIPI pada tahun 2006 dan 2008. Tulisan ini menjawab dua pertanyaan, yaitu (i) bagaimana pergeseran  pengaruh  negara  terhadap  eksistensi  kelembagaan  adat yang  dipersonifikasikan  dalam  lembaga rat (raja)?;  (ii)  bagaimana pergeseran pola kekuasaan rat , yang dipengaruhi oleh intervensi negara dan  persinggungannya  dengan  kapital,  berpengaruh  terhadap  fungsi kulturalnya?

## STRUKTUR WILAYAH DAN KELEMBAGAAN ADAT KEI
Secara kultural, wilayah Kepulauan Kei (Evav) terbagi menjadi beberapa wilayah hukum adat yang disebut lor . 1 Seperti terlihat dalam tabel 1, terdapat setidaknya 22 lor di Kei. Masyarakat dahulu mengelompokkan sejumlah lor tersebut menjadi tiga rumpun besar, yang diberi nama Ur Siu  (Rumpun  Sembilan), Lor Lim  (Rumpun  Lima),  dan Lor Lobay (Rumpun Penengah). 2 Meskipun masyarakat Kei memiliki hukum adat dasar yang disebut Larwul Ngabal, setiap rumpun besar lor memiliki hukum  adat,  tatanan  sosial-politik,  dan  pola  hubungan  kekerabatan yang berbeda antara satu dengan yang lain (Rahail 1995:8).
1 Penulisan lor (dengan satu huruf o) ini umum dilakukan meskipun J. P. Rahail menuliskannya dengan dua huruf o (loor).
2 Pengelompokkan  ini  umum  dilakukan  di  wilayah  Maluku.  Di  Maluku  Tengah,  masyarakat mengelompokan wilayah negeri menjadi Patasiwa, Patalima, dan Patasela.
NO PULAU RUMPUN LOR / RATSCHAAP
GELAR RAT/RAJA PUSAT SOA 1 Kei Kecil Ur Siu Wain Nen Dit Sakmas
Wain 2 Nuhfit Mantilur Kisuwait Somlain 3 Danar Famur Danar Danar 4 Utan Tel Timur-Ohoitahit Sirsomas Ohoitel 5 Utan Tel Barat Baldu Dulah 6 Matwair Magrib Matwair 7 Lor Lim Lor Tel Varat Yarbadang Tetoat 8 Ohoilim Nangan Manyeu Rumadian 9 Ohoilim Tahit Yab Faan 10 Tual Tuvle Tual 11 Rumaat Songli Rumaat 12 Ibra Ivit Kirkes Ibra 13 Kei Besar Ur Siu Mer-Ohoinean (Meu Um Fit Varat) Kait El Ohoinangan 14 Meu Um Fit Yam Tel Yamtel 15 Lor Lobay Werka Werka Werka 16 Lor Lim Maur Ohoiwut Barvav Watlaar 17 Kei Besar Lor Lim Ub Ohoifãk
bergantian antara Uvat, El Rãn, Mar, Wer. Uvat, El Rãn, Mar, Wer. 18 Tubav Yamlim Bomav Feer 19 Lo Ohoitel Ihi Bes Nerong 20 Kamear Ur Siu Kamear Kur / Kilmas Kilmas / Sunglait Kamear 21 Taam Lor Lobay Taam ? Ohoi Taam 22 Mangur Lor Lim Tiflean Mangur
? Tiflean

## Tabel 1
Pembagian Wilayah Lor/ Ratschaap di Maluku Tenggara
Sumber: Rahail (1995), peta kampung dengan kode desa “KEPULAUAN KEI” yang dibuat oleh LEU UNPATTI, LTA-72, C. Barraud, E. W. TRAVIS UNPATTI – Sil 1/1988, dan cross-check langsung di lapangan.
Setiap lor dikepalai  oleh  seorang rat atau  raja.  Pemerintah  kolonial Belanda  pada  waktu  itu  menyebut lor sebagai ratschaap ,  wilayah
rat . 3 Setiap rat di dalam keseluruhan wilayah adat Kei bukan lembaga yang berdiri sendiri, terpisah dengan rat lain. Satu rat dengan rat lain seperti  memiliki  hubungan  persaudaraan  sehingga  mereka  memiliki peran  saling  membantu,  terutama  jika  ada  persoalan  lintas lor atau ratschaap .  Kelembagaan  ini  telah  terbentuk  lama  dengan  struktur
3 Menurut Ottys Jamlean, istilah ratschaap merupakan konstruksi Bahasa Belanda yang menggabungkan kata rat yang dalam bahasa Kei berarti ‘raja’, dengan kata schap, yaitu sufiks bahasa Belanda yang artinya  sama  dengan  ship  dalam  bahasa  Inggris.  Pengertian  schap  tersebut  berbeda  dengan  yang dikemukakan oleh J. P. Rahail yang mengartikannya sebagai satuan wilayah administratif tertentu yang mencakup beberapa satuan wilayah yang lebih kecil.
yang  disesuaikan  dengan  peran  setiap lor dalam  penyebaran  hukum Larwul Ngabal. Sebagai gambaran, di dalam kelompok Ur Siu ada tiga lembaga rat yang memiliki peran inti dalam penyebaran hukum Larwul Ngabal, yaitu Kaneu dari Bib Tet Rat Siu, Famur Danar dari Danar, dan dibantu oleh Dullah. Oleh karena itu, Rat Famur Danar atau Raja Danar diumpamakan sebagai ayah, Rat Nen Dit Sakmas atau Raja Wain sebagai ibu, dan Rat Baldu atau Raja Dullah sebagai anak tertua dari seluruh perhimpunan lor di Kei.
Struktur  kesatuan lor tersebut  tidak  hanya  sebatas  memperlihatkan hubungan kekeluargaan untuk menjaga kerukunan antar- lor . Menurut keterangan  dari  beberapa  tetua  adat,  stuktur  tersebut  juga  memiliki muatan  peran  yang  menjadi  kewajiban  setiap lor terhadap lor lain. Peran  yang  dimaksud  adalah  termasuk  menentukan rat yang  berhak memimpin  suatu lor jika  terjadi  krisis  atau  konflik  kepemimpinan dan  menyelesaikan  konflik  lintas lor .  Misalnya, Rat Danar  sebagai lembaga tertua memiliki kewajiban menentukan posisi rat di suatu lor , terutama jika lor tersebut mengalami krisis kepemimpinan. Dalam hal penyelesaian konflik yang melibatkan dua lor atau lebih, lembaga rat tertua di dalam satu rumpun lor besar berkewajiban menjadi mediator. Jika  konflik  terjadi  antara  dua lor atau  lebih  yang  melibatkan  dua rumpun besar (Ur Siu dan Lor Lim), maka Rat Werka selaku pemimpin Lor Lobay  (penengah)  berkewajiban  menyelesaikannya.  Demikian tertatanya kelembagaan adat di Kei sehingga rat memiliki peran yang sangat  strategis,  baik  dalam  hubungannya  dengan  lembaga-lembaga horizontal antar- lor , maupun perannya di dalam wilayahnya sendiri.
Di  dalam  suatu  kawasan  adat, lor merupakan  wilayah  terbesar  yang di dalamnya terdapat beberapa kesatuan masyarakat yang lebih kecil. Hingga  kini,  di  Kei  terdapat  suatu  kawasan  yang  oleh  orang  lokal disebut ohoi . Di setiap lor atau ratschaap terdapat ohoi yang dikepalai oleh  seorang  orang  kay.  Namun,  menurut  Ottys  Jamlean, 4 ohoi sebenarnya bukan kesatuan masyarakat hukum adat dengan segala sifat dan fungsinya. Ohoi , menurut pemahaman orang Kei, tidak lebih dari suatu wilayah permukiman setara desa. Istilah orang kay sendiri berasal dari  pemerintah  kolonial  Belanda  yang  menunjukkan  aristokrat  desa atau orang kaya.
4 Wawancara dengan Pak Ottys (nama akrab Ottys Jamlean) dilakukan di tahun 2006. Di tahun 2007 beliau wafat.
Di dalam sejarah budayanya, masyarakat Kei mengenal utan sebagai kesatuan masyarakat adat bagian dari lor atau ratschaap . Di dalam suatu utan terdapat woma 5 atau belan. Sementara itu, di tingkat basis ( woma ni sasa ‘ai belan ni siksikat ) dikenal rahan-yam, misalnya Rahan Ralob, Rahan  Mas  Ngeng,  Rahan  Lam  U,  Rahan  Barmas,  dan  sebagainya. Menurut Van Hoevell seperti dikutip oleh Wouden (1968: 36), rahan sering disamakan dengan soa , yaitu mengacu pada kelompok keluarga. Rahan-yam sendiri terdiri atas beberapa riin ( riin -rek), dan riin terdiri dari  beberapa  ub.  Karena  orang  Kei  menganut  garis  keturunan  ayah (patrilineal), kata rahan dan ub selalu dihubungkan dengan yam (=ayah).
Setiap  struktur  wilayah  adat  tersebut  memiliki  mekanisme  dalam menjaga ketertiban dan keamanan komunitasnya. Meskipun demikian, struktur  tersebut  membentuk  satu  kesatuan  komunitas  adat  dengan pembagian peran yang lebih lengkap jika dilihat dalam satu struktur lor atau ratschaap . Artinya, setiap persoalan pribadi maupun masyarakat akan dijamin penyelesaiannya dengan pembagian peran lembaga hingga ke  tangan rat atau  raja  sebagai  pemutus  perkara  banding  tertinggi. Lembaga-lembaga yang berwenang mengatur dan menjaga ketertiban, keamanan, dan  kesejahteraan  warga  tersusun  dengan  memperhatikan perwakilan fam atau marga.
Namun, struktur kelembagaan adat Kei sangat dipengaruhi oleh sistem stratifikasi sosialnya. Orang-orang yang menamakan diri mereka orang asli  Kei  sangat  menentukan  kedudukan  kelompok  atau  marga  yang datang  ke  wilayah  ini.  Mereka  yang  merupakan  penduduk  terdahulu (migran pertama) menempatkan diri di kasta ren (penjaga). Penduduk asli ini justru menempatkan penduduk yang datang setelahnya di kasta pemimpin  (mel).  Penduduk  asli  ini  percaya  bahwa  pendatang  baru memiliki  kemampuan/keahlian  yang  lebih  dibanding  mereka  sendiri. Sementara  itu,  golongan  yang  ketiga  disebut  iri,  yaitu  golongan pengabdi.
Seperti terlihat pada tabel 2, struktur kasta di Kei bukan subordinatif, tetapi  sejajar.  Masyarakat  Kei  menolak  jika  kasta ren disebut  lebih rendah derajatnya dibanding kasta mel . Jika dirunut dari asal-muasal
5 Menurut masyarakat setempat, woma berasal dari kata woo yang artinya ‘panggil’, dan ma yang artinya ‘datang’. Jadi, woma merupakan proses kedatangan dan penerimaan marga-marga yang disertai dengan pendelegasian fungsi dan tanggung jawab dalam sebuah tempat, yang selanjutnya disebut uha atau ohoi.
Penduduk Pertama (Migran Pertama) Pendatang Kedua/Ketiga (Migran Kedua/Ketiga) Semua Kategori Kasta Penjaga Kasta Pemimpin Kasta Pengabdi Ren Mel Iri Tabel 2 Struktur Asli Sistem Kasta di Kei pembagian kasta tersebut, kasta ren lebih berkuasa atas tanah di Kei dibanding  kasta mel yang  hanya  diberi  kepercayaan  untuk  menjadi pemimpin. Struktur tersebut sebenarnya lebih menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap golongan dalam sistem pemerintahan adat.
Struktur  pemerintahan  kampung  secara  sederhana  dapat  dilihat  pada tabel  3.  Jabatan-jabatan  tersebut  disusun  berdasar  stratifikasi  sosial.
Tabel 3
Struktur Pemerintahan Kampung (Lama) di Wilayah Nufit
JABATAN FUNGSI DIR U HAM WANG Di depan, pengatur LEB MITU DUAN – SOBSOB MAYORAN Penjaga dewa/mitu – pembawa doa HAHAUR MODAR / MARAMAN Perintis jalan / penunjuk jalan HELWAAT WOMA Penggerak desa VALO SAIR VUVUN Pengangkat bendera
Orang-orang  dari  kasta  mel  menduduki  jabatan  Dir  U  Ham  Wang, sedangkan  orang-orang  asli  Kei  dalam  kasta  ren  menduduki  jabatan Leb  Mitu  Duan.  Orang-orang  dari  kasta  iri  tidak  memiliki  jabatan karena mereka diposisikan sebagai kelas pengabdi.
Struktur pemerintahan adat pada bagan 1 menggambarkan struktur yang lebih kompleks dibanding pembagian fungsi setiap marga pada tabel 3. Pada bagan 1 yang lebih kompleks tersebut terlihat bahwa rat memiliki kedudukan  yang  strategis  dalam  wilayah lor ( ratschaap ).  Secara kultural,  keputusan rat bersifat  final  dan  harus  dipatuhi  oleh  rakyat, terutama dalam wilayahnya. Bagi masyarakat Kei, seorang pemimpin dianggap sebagai Uun Yaan/Laai Kwas . Pemimpin yang memerintah dan  memiliki  fungsi  utama  sebagai dir  u  ham wang  berkewajiban melindungi masyarakatnya. Selain itu, pemimpin yang dianggap juga sebagai  tetua  dalam  terminologi  lokal Renad-Yamad sebagai duad
kabav wajib dihormati karena dia memiliki kewajiban mendidik dan membesarkan para penerusnya.
Meskipun  bukan  kelas  pemilik  tanah, rat diberi  kepercayaan  penuh untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum Larwul Ngabal. Hukum ini merupakan hukum dwi-tunggal, yang terdiri atas hukum  Larwul,  yang  merupakan  kaidah-kaidah  hukum  pidana  dan hukum  Ngabal,  yang  merupakan  asas-asas  hukum  perdata  (Rahail 1993).  Oleh  karena  itu,  urusan rat dalam  menegakkan  hukum  ini menyangkut  persoalan  (perselisihan)  antarindividu,  antar-soa,  antar- ohoi ,  dan  bahkan  antar- lor .  Konon  dahulu  kala,  menurut  tetua-tetua adat, penyelesaian ini sangat efektif hingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas dan berlarut.

## KOLONIALISME DAN UPAYA MENDEKONSTRUKSI KEKUASAAN RAT
Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kekuasaan rat atau raja sangat dominan,  baik  dalam  menjaga  ketertiban  masyarakat  maupun  adat lokal. Meskipun terlihat adanya demokrasi tradisional dalam struktur kelembagaan adat dengan adanya lembaga saniri dan perwakilan soa, posisi rat sangat kuat sebagai patron dalam sistem oligarki adat Kei. Hal  ini  terlihat  dari  kepatuhan  masyarakat,  bahkan  saniri  sekalipun terhadap setiap keputusan rat .

## STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT
RATSCHAAP ( LOR )
RAT
RINGWAWAUS VISBAD KAPITAN VISKA ORANG KAY SANIRI MITU DUAN SOA BAL RAYAT LOR MASYARAKAT ADAT TUAN TAN Sumber: A. Ngamel
Melihat begitu strategisnya posisi rat di Kei, pemerintah kolonial Belanda pada  awal  pendudukannya  menggunakannya  untuk  melaksanakan kebijakan pengaturan secara tidak langsung. Menurut Thorburn (2000: 86),  prinsip  kebijakan  tersebut  adalah  menempatkan  sebagian  besar urusan  (pemerintahan)  di  tangan rat .  Selain  mencantumkan  istilah ratschaap untuk wilayah rat , pemerintah kolonial juga mempercayakan pertanggungjawaban  kepada rat untuk  menjaga  ketertiban  dan melaksanakan berbagai tugas pemerintah dalam praktik kewenangannya. Namun, sejalan dengan waktu, kebijakan pemerintah tersebut menjadi semakin  langsung,  yaitu  pejabat  kolonial  mengintervensi  lebih  aktif hubungan lembaga lokal.
Kebijakan  penting  Belanda  yang  sangat  berpengaruh  terhadap kelembagaan adat, terutama posisi rat pada waktu itu adalah standarisasi struktur pemerintahan lokal seperti di Maluku pada umumnya (Thorburn 2000: 89). Standarisasi ini dilakukan di setiap negeri (negorij) dengan dikepalai  oleh  seorang  orang  kay  (orang  kaya),  yang  membawahi beberapa  kepala  soa,  yang  merupakan  wakil  dari  setiap  marga  atau kampung-kampung yang lebih kecil, yang terikat fungsi dan strukturnya dengan unit-unit desa yang lebih besar. Pemerintah pada waktu itu mulai mengambil peran aktif dalam mempromosikan dan memilih orang kay. Kadang-kadang pemerintah membentuk sepenuhnya posisi baru seperti pati untuk menghormati seseorang yang mereka senangi.
Terkait  dengan  penyelesaian  konflik,  Admiraal,  seperti  dikutip  oleh Thornburn  (2000:  89-90),  menyebutkan  bahwa  pemerintah  Belanda membentuk  (dewan  pemimpin)  yang  terdiri  atas  sejumlah rat dan orang kaya. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan  masyarakat  yang  tadinya  menjadi tanggung jawab eksklusif seorang rat . Di bawah sistem ini, orang kay, kepala soa, dan bahkan setiap warga desa dapat menuntut keputusan- keputusan rat ke otoritas yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah juga hanya menerima pembuatan kebijakan dan otoritas manajerial dari orang kay.
Menurut  Thorburn  (2000:  90),  setelah  kurang  dari  dua  dekade pelaksanaan kebijakan untuk mengganti peran rat dengan kepala desa, pemerintah  kolonial  merasa  harus  mengembalikan  struktur  lembaga adat dengan menempatkan posisi rat sebagaimana mestinya. Kebijakan ini  harus  ditempuh  karena  pemerintah  merasa  kewalahan  dengan
ratusan kepala desa (orang kay) yang bertindak sebagai miniatur rat , tetapi bergantung pada pemerintah untuk kekuasaan dan legitimasinya. Kenyataannya, ratusan orang kay yang dibentuk oleh pemerintah ini tidak sanggup meningkatkan negosiasi dengan rat yang sesungguhnya, yang  otoritasnya  mengakar  dalam  sejarah  dan  kebudayaan  Kei. Karena  begitu  kuatnya  kedudukan rat pada  waktu  itu,  negara  yang direpresentasikan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  tidak  mampu mengubah orientasi kultural rat .
Situasi  pada  masa  kolonial  Belanda  memberikan  gambaran  bahwa intervensi  yang  dilakukan  oleh  negara  terhadap  kelembagaan  lokal tidak  berpengaruh  pada  pergeseran  legitimasi  yang  dimiliki  lembaga rat . Negara hanya berupaya melemahkan fungsi satu lembaga dengan memperkuat fungsi lembaga lain. Negara tidak melakukan dekonstruksi elementer terhadap struktur kelembagaan lokal sehingga ideologi dan identitas lokal masih sangat kuat.
Patron,  dalam  hal  ini  lembaga rat ,  masih  mendapatkan  tempat  dan kepercayaan  dalam  ideologi  kelompok  etnis  yang  masih  mewujud dalam bentuk gemeinschaft (Tonnies 1955). Dengan demikian, patron baru (orang kay) yang diciptakan oleh negara tidak memiliki kapasitas dan legitimasi yang setara dengan patron yang sesungguhnya. Bahkan, patron ciptaan negara ini secara sadar masih mengakui bahwa mereka merupakan klien dari lembaga rat .

## PERSINGGUNGAN RAT DENGAN KAPITAL DAN NEGARA PADA ERA ORDE BARU
Pemerintah Orde Baru (Orba) tidak lebih baik dibanding pemerintah kolonial  dalam  mengintervensi  kelembagaan  adat  di  Kei.  Seperti halnya  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  kapital  pembangunan  untuk mendukung program rencana pembangunan lima tahun (repelita) mulai masuk  ke  desa-desa  di  Kei  dengan  melimpah.  Elite-elite  lokal  tidak lagi risau memikirkan kelangkaan sumber daya karena semua itu telah dicukupi oleh negara melalui Bantuan Pembangunan Desa. Meskipun demikian, pembukaan ekonomi desa tersebut diiringi dengan intervensi politik  dan  administrasi  yang  sangat  ketat  oleh  negara.  Seperti  yang digambarkan  oleh  Hans  Antlov  (2003),  yang  mencermati  situasi ekonomi-politik  di  Jawa,  pembangunan  desa  di  bawah  rezim  Orba
dilakukan dengan melalui pengawasan yang ketat, penggunaan hak-hak istimewa politik secara sistematis, dan campur tangan negara di dalam setiap urusan desa.
Bantuan  Pembangunan  Desa  yang  dijamin  oleh  pemerintah  pusat “mendorong”  camat  untuk  menambah  jumlah  desa  karena  besaran jumlah  bantuan  ini  ditentukan  oleh  jumlah  desa  administratif. Penambahan  desa  dilakukan  dengan  mengubah  status  wilayah soa (Laksono 2002: 37-38).
Intervensi  negara  Orba  membawa  sejumlah  implikasi  bagi keberlangsungan kelembagaan adat, terutama posisi dan peran rat , di Kei. Pertama , elite lokal semakin terfragmentasi akibat penambahan desa. Rat otomatis menjabat kepala desa di wilayah soa-nya. Dengan demikian, posisi rat ini tidak berbeda dengan kepala soa yang menjabat sebagai  kepala  desa  baru  dalam  hal  pemerintahan  administratif.  Di beberapa  wilayah,  dualisme  kepemimpinan  justru  terjadi. Rat tetap menjalankan  fungsi  adatnya,  sedangkan  kepala  desa  ditunjuk  dari kerabatnya. Hal semacam ini menjadi persoalan karena kekuasaan rat semakin mengalami degradasi legitimasi karena perannya yang mulai diambil alih oleh kekuasaan subordinat (bawahannya) dan administrasi pemerintahan formal.
Kedua ,  munculnya  gaji  dari  pemerintah  menyebabkan  elite  lokal, terutama rat tidak  lagi  hanya  mendasarkan  pada  insentif  hasil  alam yang telah ditentukan secara adat. Persoalan ini menyebabkan rat lebih bersikap  pragmatis  dalam  menyikapi  persoalan-persoalan  di  dalam wilayah adatnya. Terkadang rat terjebak untuk hanya melakukan urusan- urusan administrasi pemerintahan. Bahkan, insentif tetap dari negara telah mengubah pikiran sebagian rat untuk lebih cerdas menemukan sumber-sumber produksi ekonomi pribadi di luar ketentuan adat dan pemerintahan.
Ketiga ,  karena  terpengaruh  oleh  kepentingan  pemodal  dari  luar  dan intervensi negara, rat menjadi aristokrat yang oportunis, yang hanya mementingkan  pribadi  dan  keluarganya.  Kenyataan  ini  bahkan  telah muncul  di  zaman  Orba.  Kasus  di  Desa  Tetoat  yang  dideskripsikan Ubro  (2004)  menguatkan argumen ini. Di  Desa Tetoat atau tepatnya di dalam Ratschaap Yarbadang, rat setempat menyewakan dua pulau kecil (Nurnguva dan Wearhu) di depan Hoat-Varang (Teluk Surabaya)
kepada satu perusahaan budidaya mutiara dari Aru tanpa persetujuan masyarakatnya. Rat Yarbadang  atau  Raja  Tetoat  menandatangai kontrak  kerja  sama  dengan  perusahaan  tersebut  selama  25  tahun dan  uang  kontrak  sewa  tersebut  dinikmati  sendiri. Warga Yarbadang baru  mengetahui  perbuatan  kotor rat mereka  setelah  perusahaan membangun pos, dermaga, dan patok-patok pembatas, dan melarang para nelayan menangkap ikan di dalam batas tersebut. Kekerasan fisik pun  tidak  terhindarkan  dan  beberapa  kali  terjadi,  tetapi  warga  tidak dapat  berbuat  banyak  karena  perusahaan  memegang  kontrak  resmi yang ditandatangani oleh rat yang mereka anggap memiliki legitimasi adat yang kuat. Kekecewaan masyarakat kemudian dialihkan kepada Rat Yarbadang  sebagai rat yang  menyimpang.  Protes  masyarakat terhadap rat mereka mengalami hambatan karena ternyata pemerintah Kecamatan  Kei  Kecil  dan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  membela Rat Yarbadang.  Pembangkangan  sosial  secara  diam-diam  ternyata dilakukan  oleh  masyarakat.  Legitimasi rat menurun  dengan  ditandai oleh aksi masyarakat yang tidak mau mematuhi lagi perintah-perintah sang rat .  Bahkan,  mereka  mulai  mencari  jalan  untuk  memakzulkan sang rat melalui mekanisme hukum adat.
Kasus Rat Yarbadang  bukanlah  kasus  khusus.  Artinya,  ada  banyak kasus yang demikian. Contoh lain adalah kasus penyewaan kawasan Tanjung Difur oleh Rat Baldu atau Raja Dullah (Ubro 2004). Pada tahun 1973 Rat Baldu menandatangani kontrak penyewaan kawasan tersebut dengan satu perusahaan Jepang. Kasus ini belum sempat menuai protes dari rakyatnya karena perusahaan Jepang ini membatalkan operasi kerja mereka di kawasan tersebut. Kontrak sewa ini kemudian diambil alih oleh PT. Mina Sanega melalui pembaruan kontrak dengan Rat Baldu pada awal tahun 1990-an. Perusahaan milik Pusat Koperasi Angkatan Darat  (PUSKOPAD)  ini  mulai  melakukan  operasi  penangkapan  dan penangkaran ikan kerapu untuk ekspor di perairan Difur. Penduduk dan nelayan  setempat  merasa  keberatan  dengan  hadirnya  perusahaan  ini karena tiga alasan. Pertama , penandatanganan kontrak dilakukan oleh rat secara sepihak. Kedua , cara penangkapan ikan dengan menggunakan sianida ( cyanide ) yang biasa dilakukan oleh perusahaan membahayakan keberlangsungan kelestarian biota laut (Thorburn 2000). Ketiga , limbah perusahaan  tidak  terurus  sehingga  sangat  mengganggu  masyarakat. Meskipun  demikian,  masyarakat  tidak  dapat  berbuat  banyak  pada waktu itu karena mereka berhadapan dengan tentara.
Pada  masa  Orde  Baru,  yang  menempatkan peran  negara  sangat  kuat di  tingkat  lokal,  praktik-praktik  penyalahgunaan  kekuasaan  lembaga seperti dua contoh yang telah disebutkan sebelumnya memang sangat rentan  terjadi.  Alasannya, rat yang  memperoleh  kekuasaan  dari rakyatnya memiliki hubungan transaksional dengan negara dan kapital (pemodal).
Sangat jarang terjadi pada era Orba ini, rat yang benar-benar akuntabel yang menerjemahkan kekuasaan sebagai mandat dari kehendak rakyat. Rat yang  demikian  sanggup  menghadapi  tekanan  dari  negara  dan pemodal. Kasus yang diungkapkan Ubro (2004) mengenai keteguhan prinsip Rat Barvav atau Raja Watlaar merupakan pengecualian karena rat yang demikian sudah mulai jarang ditemukan pada masa Orde Baru.
Jelasnya, Rat Barvav pernah menolak rencana pemerintah Kabupaten Maluku  Tenggara  untuk  mengubah  kawasan  hutan  ulayat  rakyat Maur Ohoiwut di Kei Besar menjadi kawasan hutan lindung. Dalam kasus  itu, Rat Barvav  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  perubahan status hutan tersebut akan merugikan rakyatnya karena mereka tidak akan dapat bebas mengelola dan memungut hasil hutan tersebut. Rat Barvav bahkan menggelar sidang umum rakyat Maur Ohoiwut ketika pemerintah bersikeras dengan alasan legal-formal. Melalui kerapatan adat besar Maur Ohoiwut, rat beserta masyarakat menyusun satu petisi yang berisi opsi kepada pemerintah. Pilihan pertama adalah mendesak pemerintah untuk menunda rencana tersebut dan pilihan kedua adalah pemberian beberapa syarat-syarat tertentu jika rencana tersebut tetap dilaksanakan.

## KEKUASAAN RAT DALAM BAYANG-BAYANG DEMOKRASI
Pengkategorian masa demokrasi pasca-Orde Baru ini tentu tidak kaku karena hampir tidak ada yang berubah dari kehidupan para rat di Kei setelah  rezim  Orde  Baru  runtuh.  Hanya  saja,  bantuan  pembagunan desa tidak sebesar dulu dan negara tidak terlalu kuat mengintervensi kelembagaan adat, termasuk lembaga rat . Bahkan, pada awal reformasi, negara  tampak  tidak  mempedulikan  perkembangan  pembangunan di  wilayah  Indonesia  bagian  timur  ini.  Sebagai  contoh,  meskipun  di sejumlah daerah di Indonesia pada waktu itu sudah menganut Undang- undang  (UU)  No.  22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan  Daerah,
masyarakat  Maluku,  terutama  Kei,  masih  menganut  undang-undang lama (UU No. 5 Tahun 1979).
Terdapat nuansa berbeda mengenai kehidupan politik para rat di Kei pada era reformasi ini. Beberapa rat tidak lagi sekadar menjadi kepala desa, bahkan ada beberapa dari mereka yang menjadi anggota DPRD, di antaranya Rat Baldu atau Raja Dullah dan Rat Famur Danar atau Raja  Danar.  Beberapa ratschaap bahkan  mulai  mengalami  krisis kepemimpinan. Karena tidak ada penerus tahta, pemimpin di Ratschaap Wain,  misalnya,  dijabat  oleh  seorang kapitan (panglima  perang).  Di Ratschaap Ub Ohoi Fak,  karena  alasan  ekonomi, rat setempat  tidak bersedia  tinggal  di  wilayahnya  dan  lebih  memilih  tinggal  di  Kota Tual dan Ambon. Di Yamtel, saat itu karena belum ada penerus tahta, rat dijabat oleh pejabat raja yang kebetulan adalah Camat Kei Besar (tengah). Persoalan yang tidak kalah penting adalah sebagian besar rat di Kei saat ini dijabat oleh generasi-generasi baru, yang dikategorikan oleh Rat Werka sebagai “generasi hijau” (muda) dalam hal pemahaman adat. 6 Hingga  kini,  beberapa rat atau  raja-raja  tua  yang  masih  kuat memahami  adat  tinggal  sedikit,  di  antaranya  adalah Rat Werka, Rat Songli atau Raja Rumaat, dan Rat Mantilur Kisuwait atau Raja Somlain.
Dalam transisi menuju era demokrasi, 1999, Kei dilanda konflik komunal besar antarkampung atau desa dengan isu agama. Konflik berdarah di Kei pada waktu itu dapat dikatakan sebagai imbas dari konflik besar yang  terjadi  di Ambon  (mulai  Januari  1999).  Karakter  dan  isu  awal konflik di Ambon maupun di Kei adalah sama, yaitu konflik antardesa dengan menggunakan simbol-simbol agama. Isu-isu pelanggaran hak beragama yang dibawa oleh para pengungsi maupun orang Kei sendiri dari Ambon memicu konflik serupa di Kei. Analisis lain menyatakan bahwa  konflik  di  Kei  merupakan  bagian  dari  skenario  besar  konflik agama yang sengaja didesain oleh pihak tertentu.
Terlepas  dari  siapa  yang  memicu  konflik,  sebagian  masyarakat percaya bahwa konflik dapat terjadi di Kei karena ikatan kekerabatan antarwarga sudah mulai longgar. Bahkan, menurut Kabalmay seperti dikutip  oleh  Laksono  (2004:  18),  konflik  yang  muncul  disebabkan oleh  penyelenggaraan  praktik-praktik  adat  yang  salah.  Sebagian  dari
6 Wawancara dengan Raja Werka, 2006.
masyarakat Kei percaya bahwa adat sudah tidak lagi mampu mencegah orang  saling  membunuh.  Hal  ini  merefleksikan  kapasitas  lembaga- lembaga adat, termasuk rat sebagai pimpinan tertinggi adat, yang sudah mulai lemah.
Meskipun demikian, ikatan adat di Kei masih lebih kuat dibanding di Ambon dan mungkin sebagian besar daerah di Maluku. Hal ini terbukti bahwa  dengan  penggunaan  mekanisme  adat,  penyelesaian  konflik di  Kei  jauh  lebih  cepat  dibanding  daerah-daerah  lain  di  Kepulauan Maluku.  Penyelesaian  konflik  di  Kei  tidak  terlepas  dari  peran rat sebagai penggerak utamanya, tetapi tidak semua rat di Kei memiliki kapasitas untuk itu.
Seluruh masyarakat Kei pasti mengetahui bagaimana konflik komunal besar  di  daerahnya  tahun  1999  dapat  cepat  diselesaikan  secara  adat. Prosesi tersebut diinisiasi oleh Rat Barvav atau Raja Maur Ohoiwut J. P. Rahail (Alm) dan bukan oleh pemerintah yang pada waktu itu tidak dapat berbuat banyak. Dimulai dengan penyelesaian konflik di daerah- daerah dalam kawasan ratschaap -nya, Rat Barvav kemudian mengajak para rat lainnya untuk turut serta menghentikan pertikaian berdarah di seluruh Kepulauan Kei. Poin penting yang harus diakui dalam kasus ini adalah kekuasaan para rat di Kei ternyata masih kuat. Kekuasaan di sini tidak hanya dilihat dari peran dan posisi rat , tetapi juga legitimasi yang dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap perintah rat . Hal ini tidak terlihat di Ambon dan Maluku Tengah.
Sebenarnya,  tingkat  kepatuhan  masyarakat  Kei  kepada rat sebagai lembaga masih tinggi. Masyarakat masih menghormati rat sebagaimana adat yang belum hilang dari Kei. Masyarakat berharap agar kekuasaan rat mampu  mengayomi  dan  menyelesaikan  setiap  persoalan  sosial mereka. Persoalannya, harapan masyarakat Kei tersebut tidak sebanding dengan kapasitas yang kini dimiliki oleh para rat yang sebagian besar telah mengalami degradasi.
Degradasi kapasitas kekuasaan rat di Kei ditunjukkan oleh beberapa hal. Pertama, pergantian generasi rat yang kini didominasi oleh “raja- raja  hijau”  menyebabkan  berkurangnya  praktik-praktik  penggunaan
mekanisme adat dalam setiap kegiatan sosial-kemasyarakatan, termasuk dalam  penyelesaian  konflik  di  masyarakat. 7 Menurut  pengakuan langsung  dari Rat Werka,  kurangnya  pemahaman  adat  yang  dimiliki oleh para rat muda ini disebabkan juga oleh transfer pengetahuan yang tidak  penuh  dari  pendahulunya.  Menurut Rat Werka,  banyak  rahasia adat yang tidak dapat disampaikan kepada generasi-generasi baru ini.
Kedua,  di  beberapa ratschaap atau lor terjadi  kevakuman  lembaga rat.  Kevakuman  ini  terjadi  karena  faktor  keturunan  dan  ekonomi. Biasannya, rat dijabat  secara  turun-temurun. Rat dijabat  oleh seorang laki-laki. Jika seorang rat tidak memiliki keturunan laki-laki, biasanya diadakan musyawarah untuk menentukan rat pengganti dari keluarganya (golongan mel). Namun, pengganti rat juga tidak mudah ditemukan  karena  banyak  keluarganya  yang  tidak  tinggal  lagi  di ratschaap yang  bersangkutan.  Mereka  yang  berada  dalam  kasta  mel yang menjadi pemegang hak posisi rat biasanya adalah golongan yang terdidik. Karena pendidikan dan motivasi yang kuat untuk mendapatkan pendapatan ekonomi yang lebih layak, orang-orang dari golongan mel memilih merantau daripada tetap tinggal di daerahnya yang miskin.
Posisi rat dalam ratschaap yang mengalami kelangkaan soa perintah tergantikan oleh orang-orang dari soa pemilik tanah (ren) atau pejabat pemerintah yang menjabat sebagai camat atau kepala desa. Implikasinya, tingkat legitimasi dari masyarakat adat sangat lemah. Karena persoalan representasi soa dan kasta, masyarakat adat belum sepenuhnya percaya pada kepemimpinan administratif formal, terutama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.
Ketiga, struktur kasta mulai rusak dan demikian pula dengan pembagian fungsi pemerintahan yang didasarkan atas kasta dan perwakilan soa. Di beberapa ratschaap di Kei saat ini mulai terlihat adanya gugatan dari kasta  ren  atas  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  kasta  mel.  Orang-orang dari kasta ren merasa memiliki hak kepemilikan tanah dan sekaligus kekuasaan wilayah. Oleh karena itu, di Ratschaap Wain dan El Larang,
7 Berdasarkan wawancara dengan beberapa raja dan masyarakat, serta kesan di lapangan, sepeninggal J. P.
Rahail (Raja Maur Ohoiwut), kini paling tidak ada dua raja yang masih sangat memahami kebudayaan Kei. Kedua rat ini adalah Raja Somlain ( Rat Mantilur) dan Raja Werka. Keduanya mungkin masih memiliki integritas yang kuat sebagai raja di Kei. Yang pasti, Rat Mantilur yang bernama Yos Ngamel masih memiliki integritas yang kuat dalam melindungi kawasan dan masyarakatnya. Misalnya saja, beliau sangat kuat mempertahankan konservasi penyu di wilayahnya. Beliau yang sudah sangat tua juga masih rajin menulis mengenai kelembagaan adat Kei meskipun tidak diterbitkan.
misalnya, para elite dari kasta ren mulai menuntut bahwa mereka lebih berhak memimpin dibanding orang-orang dari kasta mel. Tuntutan ini sebagian didasarkan atas berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang dari kasta mel, termasuk rat .
Keempat , akibat kepemimpinan rat yang mulai melemah, banyak konflik di  masyarakat  yang  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  baik  sehingga menjadi  konflik  yang  berlarut.  Kelemahan  kepemimpinan  ini  dapat dipengaruhi  oleh  persoalan  pertama  hingga  ketiga  seperti  yang  telah disebutkan sebelumnya. Berlarutnya konflik antara Desa Debut dengan Dian  Darat  dan  Dian  Pulau  yang  memperebutkan  kepemilikan  atas Pulau Sepuluh merupakan contoh betapa lemahnya kepemimpinan rat setempat. Masyarakat di desa-desa yang berkonflik tersebut menyatakan bahwa Rat Yarbadang dan Rat Manyew yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus itu ternyata tidak berbuat apa-apa. Menurut tokoh masyarakat Debut, kelemahan kedua rat dalam kasus itu terutama terlihat dari rendahnya pemahaman mereka terhadap sejarah adat kepemilikan, di samping karakter kepemimpinan keduanya yang sangat rendah. Sebagian masyarakat menduga terdapat hubungan jual- beli kekuasaan antara rat dengan PT. Nusantara Pearl yang sekarang mengeksploitasi Pulau Sepuluh tersebut.
Kelima , intervensi negara dan pengaruh kapital masih kuat pada masa ini. Baik langsung maupun tidak, terdapat hubungan antara persoalan pertama hingga keempat di atas dengan pengaruh negara dan kapital.
Kasus  terbaru  penyimpangan  penggunaan  kekuasaan rat ,  menurut pandangan  masyarakat  Kei,  adalah  penobatan  pengusaha  David Djioe  sebagai  pemimpin  terdepan  (Dir  U  Ham Wang)  oleh  sebagian besar rat disana. David Djioe (A Miauw) adalah Direktur Utama PT. Maritim Timur Jaya (MTJ), sebuah perusahaan perikanan terbesar di Maluku Tenggara dan bahkan di Maluku. Terlepas dari persoalan nama, masyarakat Kei sudah mengenal perusahaan yang berlokasi kurang dari 10  km  dari  Kota Tual  ini  sebagai  milik Tommy Winata.  Perusahaan ini sebenarnya sudah berdiri sejak 1980-an dan sering berganti nama hingga yang terkini bernama PT. Maritim Timur Jaya.
Upacara  penobatan  David  Djioe  sebagai  pemimpin  terdepan  (Dir  U Ham Wang) oleh setidaknya delapan belas rat Kei dilaksanakan pada Sabtu pagi 17 Oktober 2009 di Lapangan Lodar El Tual. Para rat yang
memberikan  penobatan  tersebut  di  antaranya  adalah  dari Ratschaap Tubab Yamlim, Ratschaap Lo Ohoitel, Ratschaap Rumat, Ratschaap Ibra, Ratschaap Tual, Ratschaap Lortel  Varat, Ratschaap Ohoilim Tahit, Ratschaap Ohoitel  Nangan,  Ratschaap  Kilsoin, Ratschaap Ub Ohoi Faak, Ratschaap Werka, Ratschaap Dullah, Ratschaap Meer Ohinean, Ratschaap Ohoitahit, Ratschaap Me  Um  Fit, Ratschaap Kilmas, Ratschaap Madwaer, dan Ratschaap Wear Ohoitel. Dari semua rat di Kei, yang tidak hadir dalam acara adat tersebut adalah Ratschaap Danar, dengan gelar Rat Famur Danar, Hi.Moh Hanubun, Ratschaap Wain,  dengan  gelar  Nen  Dit  Sakmas, Ratschaap Maur,  Rat  Barvav, Anton Rahail dan Ratschaap Somlain, dengan gelar Rat Mantilur, Yos Ngamel.
Para rat yang tidak hadir dalam upacara itu pada umumnya menentang penobatan tersebut, kecuali dari Ratschaap Wain yang memang sudah tidak  memiliki rat . Rat Famur  Danar  atau  Raja  Danar  yang  juga anggota  DPRD  Maluku,  HM.  Thaher  Hanubun  menyatakan  bahwa pengangkatan  seorang  menjadi  anak  adat  merupakan  penghormatan bagi  orang  luar,  tetapi  pemberian  gelar  adat  tidak  dapat  diberikan sembarangan. Penolakan yang sama juga dilontarkan oleh para tokoh masyarakat  Kei.  Bahkan,  demonstrasi  besar  yang  berakhir  dengan bentrokan  fisik  dan  pemblokiran  jalan  terjadi  sehari  setelah  upacara pemberian  gelar  dilaksanakan.  Perwakilan  Forum  Komunikasi Anak Adat Kei mengecam tindakan para rat Kei yang menurutnya merupakan perbuatan rendah karena telah menggadaikan kebesaran adat Kei untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Menurut  beberapa  sumber  tulisan  di  media  online,  pemberian  gelar adat  tertinggi  kepada  David  Djioe  didasarkan  atas  lima  belas  butir kesepakatan antara David yang mewakili perusahaan, beberapa rat di Kei, dengan pemerintah Kota Tual. Kesepakatan itu di antaranya adalah perusahaan akan membangun rumah adat yang akan diperuntukkan bagi para rat ,  sedangkan  perusahaan  akan  bebas  memonopoli  eksploitasi ikan di wilayah perairan Maluku Tenggara. Masyarakat menduga ada suap  kepada  para rat yang  menyetujui  keberlangsungan  operasi  PT. MTJ.
Kasus PT. MTJ di atas menunjukkan situasi yang berbeda dengan masa Orba.  Iklim  demokrasi  memberikan  peluang  bagi civil  society untuk keluar  dari  sistem  paternalistik  dan  mendobrak  oligarki  yang  sarat
dengan oportunisme ekonomi-politik elite. Rat sebagai elite lokal tidak dapat  lagi  berlindung  dalam  bayang-bayang  negara  dalam  relasinya dengan kapital.

## IMPLIKASI DISTORSI INTERVENSI NEGARA DAN KAPITAL
Menurut Brown (1994), ada dua pandangan yang dapat dipakai untuk menilai  efektivitas  pengaruh  negara  terhadap  perubahan  perilaku kelompok  etnis.  Pandangan  pertama  melihat  pada  karakter  intrinsik dari  kesadaran  kelompok  etnis  (ethnicity)  dan  pandangan  kedua melihat pada kadar kekuatan negara dalam menghadapi tekanan sosial. Dalam  arti  lain,  degradasi  kapasitas  fungsi  lembaga-lembaga  lokal (adat) bergantung pada derajat intervensi negara dan tingkat kesadaran identitas kelompok etnis itu sendiri. Setidaknya, pandangan ini dapat digunakan  untuk  menganalisis  perbedaan  mendasar  pengaruh  negara terhadap kekuasaan lembaga adat, terutama rat , antara masa kolonial, Orde Baru, dan era demokratisasi saat ini.
Pada masa kolonial, intervensi yang dilakukan negara tidak berpengaruh terhadap perubahan mendasar identitas kelembagaan lokal. Intervensi ini  hanya  dilakukan  dengan  mengganti  peristilahan  struktur  dan menciptakan bagian kecil struktur untuk memperlemah lembaga patron ( rat ). Intervensi ini tidak efektif mengubah identitas lokal kelompok etnis  karena  ideologi  kelompok  etnis  masih  kuat  menempatkan rat sebagai patron tertinggi dalam masyarakat Kei.
Pada masa Orde Baru, intervensi negara terhadap kelembagaan lokal sangat  mendasar.  Artinya,  struktur  kelembagaan  lokal  diubah  total sesuai keinginan negara untuk mendukung pembangunan yang sentralis. Bangunan struktur baru ini telah merusak tatanan kelembagaan lokal sekaligus  menciptakan  fragmentasi  kelompok  etnis.  Implikasinya, persoalan  masyarakat  termasuk  konflik  hanya  mampu  diredam  oleh agen-agen negara daripada diselesaikan melalui mekanisme adat yang pernah berlangsung efektif.
Pada masa Orde Baru ini pula kapital mulai masuk memberi pengaruh pada  mekanisme  produksi  ekonomi  masyarakat  etnis.  Pola  ini  terus berlangsung hingga kini (era demokratisasi). Intervensi kapital ini masuk melalui dua jalan. Jalan pertama adalah melalui program pembangunan dan  insentif  untuk  mendukung  kegiatan  administrasi  negara.  Jalan
kedua adalah melalui pemodal yang langsung menggunakan elite lokal ( rat ) untuk mendukung bisnisnya. Kerjasama antara pemodal dengan elite lokal ini terkadang didukung oleh hubungan korporatisme dengan negara. Tujuannya adalah untuk meredam, bahkan menekan tuntutan dari masyarakat.
Infiltrasi  kapital  melalui  jalan  pertama  menyebabkan  perubahan orientasi  kelompok  etnis.  Kelompok  elite  tidak  lagi  mendasarkan pendapatan ekonominya dari mekanisme adat pengelolaan sumber daya alam  setempat.  Kelompok  elite  ini  menjadi  sangat  bergantung  pada negara atau dengan mencari sumber penghasilan yang lebih layak di luar komunitas adat mereka. Intervensi kapital melalui negara ini juga memunculkan kompetisi politik antarkelompok dalam upayanya untuk mendapatkan insentif dari negara. Pengaruh kapital melalui jalan kedua menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh  elite  ( rat ).  Keuntungan  ekonomi  yang  diterima  langsung  dari pemodal menyebabkan rat menjadi cenderung oportunis atau tidak lagi memperhatikan adat dan kepentingan rakyatnya.
Kompetisi  politik  yang  tidak  didasarkan  atas  konsensus  etnis  dan hilangnya  kepercayaan  akibat  dari  intervensi  negara  maupun  kapital menyebabkan  terjadinya  pembelahan  etnis  ( ethnic  cleavage )  (Birch 2001)  atau  yang  disebut  Horowitz  (1994)  sebagai  masyarakat  yang terbelah  (divided  society).  Menurut  Horowitz  (1994:  35),  di  dalam masyarakat  yang  terbelah  ini  identitas  kelompok  etnis  memberikan posisi yang jelas untuk menentukan siapa yang dapat diterima dan siapa yang harus disingkirkan.
Distorsi  intervensi  negara  dan  kapital  ini  menyebabkan  institusi lokal, termasuk lembaga rat , tidak berfungsi optimal, terutama dalam menyelesaikan  setiap  konflik  di  masyarakat.  Bahkan,  konflik  dapat muncul  dari  kelemahan  kapasitas  institusi  ini.  Hal  itu  terbukti  dari berbagai  konflik  yang  hingga  kini  belum  terselesaikan  dengan  baik di  Kei.  Salah  satunya  adalah  konflik  pemanfaatan  Pulau  Sepuluh sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
Namun,  demokrasi  ternyata  membuka  ruang  yang  lebih  besar  bagi civil  society  untuk  lebih  kritis  dalam  mengontrol  perilaku  elite, termasuk  para rat di  Kei.  Masyarakat  lokal  kini  tidak  hanya  sebatas klien yang mudah ditekan oleh patron mereka. Ini yang membedakan
dengan situasi Orde Baru. Pada saat itu masyarakat adat tidak dapat berbuat banyak ketika elite menyalahgunakan kekuasaan, baik untuk kepentingan  pribadi  maupun  golongannya.  Pada  era  demokratisasi ini, masyarakat adat mulai mencari identitas mereka yang telah lama terdistorsi oleh kepentingan negara dan kapital. Meskipun negara masih melakukan intervensi terhadap kelembagaan lokal, tuntutan masyarakat untuk memperkuat identitas adat mereka juga kuat.

## PENUTUP
Pada masa kolonial, kekuasaan rat dalam menjaga ketertiban masyarakat adat di Kei masih sangat kuat. Intervensi negara (kolonial) tidak mampu melemahkan kekuasaan (termasuk legitimasi) rat . Pelemahan kekuasaan rat secara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah (negara) pada waktu itu adalah dengan memunculkan elite-elite baru yang terfragmentasi. Pemberian sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada rat juga tidak mampu mengubah pendirian rat sehingga rentan untuk bersikap abuse. Urusan-urusan negara yang diberikan kepada rat tidak mampu menggeser kekuasan tradisional (adat)nya. Bahkan, pemerintah kolonial pada waktu itu merasa kewalahan karena fragmentasi kekuasaan yang dijalankan justru menjadi boomerang baginya.
Rezim  Orde  Baru  menerapkan  kebijakan  yang  hampir  sama  dengan pemerintah  kolonial.  Bedanya,  kebijakan  itu  dilakukan  secara  tidak langsung dengan stimulan (insentif) dana pembangunan desa. Dengan dana  itu,  pemerintah  kecamatan  sengaja  membentuk  banyak  desa, yang  kemudian  merusak  tatanan  struktur  kewilayahan  adat  dan  juga struktur kelembagaan lokal. Kebijakan negara yang paling berpengaruh terhadap kelembagaan adat lokal pada waktu itu adalah penyeragaman struktur  birokrasi  kelembagaan  lokal.  Inilah  yang  disebut  oleh  Hans Anlov sebagai negara dalam desa. Kekuasaan rat menjadi hampir tidak ada  bedanya  dengan  kepala  desa  biasa  sehingga  posisi rat menjadi sejajar dengan kepala soa dan orang kay, yang secara adat merupakan subordinat rat .
Munculnya kapital dan negara dalam korporatisme untuk mendukung program  state-led  development  hingga  di  tingkat  lokal  mampu mengubah oritentasi rat . Sebagai bagian dari negara, sebagaian besar rat menjadi  oportunis  sehingga  fenomena  ini  sesuai  dengan  konsep
yang disebut oleh Kohli (2004) sebagai model neo-patrimonial state.
Runtuhnya Orde Baru tidak mengubah banyak situasi kekuasaan rat . Rat masih cenderung bersikap seperti halnya pada masa Orba, tetapi kontrol demokratik  masyarakat  sudah  meningkat.  Masyarakat  menginginkan kekuasaan rat untuk  menjaga  adat,  termasuk  menyelesaikan  setiap konflik di masyarakat. Akan tetapi, kapasitas rat untuk itu sudah mulai melemah, yang dapat diidentifikasi dalam hal kemampuan leadership, terputusnya  regenerasi,  kurangnya  pemahaman  adat,  dan  bahkan penyimpangan adat untuk kepentingan ekonomi yang sempit. Kondisi ini menyebabkan konflik di masyarakat tidak terselesaikan dengan baik, dan bahkan memicu gejolak sosial.

## PUSTAKA ACUAN
Alford,  Robert  R.  dan  Roger  Friedland.  1990. Powers  of  Theory:  Capitalism,  the State, and Democracy . Cambridge: Cambridge University Press.
Antlov, Hans. 2003. Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal. Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama.
Birch, Anthony H. 2001. Concepts and Theories of Modern Democracy . London and New York: Routledge.
Brown, David. 1994. The State and Ethnic Politics in Southeast Asia . London and New York: Routledge.
Cleaver, Harry. 2000. Reading Capital Politically . Leeds and Edinburgh: Anti Theses and AK Press.
Evans,  Mark.  1995.  “Elitism,”  dalam  David  Marsh  dan  Gerry  Stoker. Theory  and Methods in Political Science . Hampshire: MacMillan Press Ltd. Giddens,  Anthony.  1984. The  Constitution  of  Society : Outline  of  the  Theory  of Structuration . Cambridge: Polity Press.
Horowitz, Donald L. 1994. “Democracy in Divided Societies,” dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner (eds). 1994. Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy . London: The John Hopkins University Press and the National Endowment for Democracy.
Kohli, Atul. 2004. State-Directed Development : Political Power and Industrialization in the Global Periphery . Cambridge: Cambridge University Press. Laksono, Paschalis Maria. 2002. The Common Ground in the Kei Island: Eggs from One Fish and One Bird . Jogjakarta: Galang Press. ___________.  2004.  “Benih-benih  Perdamaian  dari  Kepulauan  Kei,”  dalam  P.  M. Laksono  dan  Roem  Topatimasang  (eds).  2004. Ken  Sa  Faak:  Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei . Jogyakarta: Insist Press.
Lukes, Steven. 1974. Power: A Radical View . London: Macmillan Press.
Nitzan, Jonathan dan Shimshon Bichler. 2009. Capital as Power: A Study of Order and Creorder. Oxon: Routledge.
Rahail, J. P. 1993. Larwul Ngabal . Jakarta: Yayasan Sejati.
Rahail, J. P. 1995. Bat Batang Fitroa Fitnangan: Tata Guna Tanah Laut Tradisional Kei . Jakarta: Yayasan Sejati.
Thorburn,  Craig  Carpenter.  2000. Kau  Kuat,  Kau  Pinter,  Kau  Punya  (You’re Strong, You’re Clever, It’s Yours): Changing Coastal Resource Management Institutions and Practice in the Kei Islands, Eastern Indonesia . Los Angeles: University of California.
Tonnies,  Ferdinand.  1955. Community  and  Association. London:  Routledge  and Kegan Paul.
Ubro,  Soleman.  2004.  “Orang  Evav  &  Atnabar  Evav:  Benteng  Terakhir  yang Mulai Goyah,” dalam Roem Topatimasang (ed). Orang-orang Kalah: Kisah Penyingkiran  Masyarakat  Adat  Kepulauan  Maluku .  Yogyakarta:  INSIST Press.
Van Wouden, F. A. E. Van. Types of Social Structure in Eastern Indonesia . The Haque: Martinus Nijhoff.