## PERAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS MENUJU KESEJAHTERAAN NASIONAL MENURUT TEORI FRIEDMAN
PRAMUDHYNA AYUNINGTYAS 1 , ELFRIDA RATNAWATI GULTOM 2
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta 1,2 pramudhyna@gmail.com 1 , elfrida.r@trisakti.ac.id 2
Abstract : This scientific work aims to explore and describe the role of protecting geographical indications as one of the substructures for the enlargement of the creative economy towards a prosperous  country.  The  writing  method  used  in  this  scientific  work  is  normative  juridical (normative legal research method)  with the Statute Approach and Conceptual Approach. The results  of  this  scientific  work  are  expected  to  show  that  creative  economic  growth  based  on Geographical  Indications  in  Indonesia  is  quite  rapid  and  can be  utilized  and  developed as  a means towards a prosperous Indonesia.
Keywords : Creative Economy; Geographical Indications; Welfarestate
Abstrak : Karya  ilmiah  memiliki  tujuan  dalam  mengkaji  dan  menjelaskan  peran  perlindungan indikasi geografis (IG) sebagai salah satu basis pengembangan ekonomi kreatif menuju negara yang  sejahtera.  Metode  penulisan  yang  diaplikasikan  dalam  karya  ilmiah  ini  yaitu  yuridis normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif)  dengan  metode  Pendekatan  Undang-Undang ( Statue Approach ) dan Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ). Hasil karya ilmiah ini diharapkan  dapat  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  kreatif  berdasarkan  Indikasi Geografis  di  Indonesia  cukup  pesat  serta  dapat  dimanfaatkan  dan  dikembangkan  sebagai sarana untuk menuju negara Indonesia yang sejahtera.
Kata Kunci: Ekonomi Kreatif; Indikasi Geografis; Kesejahteraan Nasional

## A.Pendahuluan
Kesejahteraan  masyarakat  di  sebuah  negara  berkaitan  erat  dengan  tingkat  keberhasilan ekonomi di negara bersangkutan. Nilai tumbuh ekonomi adalah salah satu parameter terhadap keberhasilan  proses  pembangunan.  Indonesia  yang  berbentuk  kepulauan  tersebar  dari  Sabang hingga  Merauke  dan  terdiri  dari  beragam  suku  dan  harus  berupaya  keras  dalam  menjawab tantangan  keanekaragam  tersebut  agar  pembangunan  terlaksana  dengan  baik.  Namun  dengan kekayaan  sumber  daya  alam  dan  melimpahnya  sumber  daya  manusia,  kesejahteraan  masih dianggap  belum  dirasakan  oleh  rakyat  Indonesia.  Apakah  hal  itu  terjadi  karena  pengolahan sumber  daya  alam  belum  dilaksanakan  negara  dengan  baik  dan  kurangnya  kualitas  sumber daya manusianya?
Tantangan  yang  sedang dihadapi  Indonesia  saat  ini adalah pesatnya  pertumbuhan pasar bebas  dalam  dunia  perdagangan.  Pasar  memberikan  kesempatan  pada  masyarakat  untuk memperjualbelikan  barang  dan  jasa  dengan  bebas.  Dalam  kegiatan  jual  beli,  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  akan  sangat  berpengaruh  baik  utuk  kegiatan  domestik  maupun antar negara. HAKI dapat didefinisikan sebagai hak dalam mendapat manfaat secara ekonomis hasil  dari  suatu  kretivitas  intelektual.  Dalam  situasi  kompetitif  seperti  saat  ini,  industri perdagangan harus memastikan bahwa aspek-aspek negatif tidak terjadi di mana pelaku bisnis dengan  modal  yang  kuat,  pengalaman,  keterampilan  dan  pengembangan  cepat,  tidak sepenuhnya  menguasai  pasar  karena  dapat  menghambat  tumbuh  kembangnya  para  pelaku usaha  kecil  untuk  maju.  Hal  ini  membutuhkan  peran  serta  pemerintah  melalui  peraturan perundang-undang  yang  mengatur  persaingan  perdagangan  yang  tidak  sehat.(Suhasril  & Makarao,  2010).  Dengan  uraian  di  atas,  penulis  percaya  bahwa  perlindungan  Kekayaan Intelektual  sangat  penting  bagi  negara-negara  di  dunia  dewasa  ini.  Jika  di  masa  sebelumnya kegiatan perekonomian lebih banyak mengandalkan sumber daya alam, dewasa ini diharapkan industri kreatif menjadi landasan pergerakan perekonomian.
Landasan  pertumbuhan  ekonomi  kreatif  adalah  kepemilikan  karya  intelektual,  baik secara  kolektif  maupun  pribadi.  Perlindungan  Kekayaan  intelektual  berperan  dalam memastikan perlindungan hukum HAKI. Dengan demikian, perlindungan kekayaan intelektual
nantinya  akan  jadi  komponen  krusial  di  pembangunan  nasional  dan  relevan  memajukan perniagaan  nasional  maupun  internasional.  Langkah-langkah  yang  diperlukan  sebagai  bangsa yang  sedang  berkembang  agar  terus  adaptif  dalam  kecenderungan  global  untuk  mencapai tujuan  nasional  harus  dilaksanakan  Indonesia.  Salah  satu  tindakan  penting  adalah  untuk mempromosikan  dan  melindungi  kekayaan  intelektual.  (Harris,  2019) Kekayaan  Intelektual yang  merupakan  padanan  dari Intellectual  Property dibagi  dua  (2),  yaitu  Hak  Kekayaan Industri  dan  Hak  Cipta.  Hak  Cipta  dan  hak  terkait  meliputi  sastra,  seni  dan  karya  ilmiah, termasuk  pertunjukan (performances) dan  siaran (broadcast). Hak  kekayaan  Industri  juga dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat personal yang terdiri dari merek, desain industry, paten, rahasia  dagang,  varietas  tanaman,  dan  desain  tata  latak  sirkuit  terpadu;  dan  bersifat  komunal adalah  sumber  daya  genetik,  ekspresi  budaya  tradisional,  pengetahuan  tradisional,  serta indikasi asal dan indikasi geografis.
Indonesia sebagai negara berkembang masih belum memiliki kedaulatan untuk kekayaan intelektual  komunal  (KIK),  sehingga  barang-barang  unggulannya  rentan  untuk  diakui  dan dicuri.  Karena  kurangnya  informasi,  masyarakat  biasanya  tidak  tertarik  untuk  menuai keuntungan  finansial  dari  KIK.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  ada  beberapa  faktor,  seperti keuntungan ekonomi bertambah, mendorong  kesamarataan dalam  skema perdagangan  global, dan  melindungi  hak  masyarakat  lokal,  yang  membutuhkan  KIK  untuk  dijaga  dan  dilindungi. (Adawiyaha, 2021)
Lawrence M. Friedman mengenalkan Teori Sistem Hukum ( the Theory of Legal System ) dengan  tiga  elemen  utama  yaitu  Struktur  (Structure),  Substansi  (Substance),  dan  Budaya (Culture).  (Friedman,  1975)  Menurut  Friedman,  Struktur  Hukum:  kerangka-kerangkanya; sebuah  bentuk  permanen,  badan  institusional  dari  sistem.  Menurut  Friedman,  Substansi Hukum: bagaimana seharusnya institusi berperilaku dan terdiri dari aturan substantif.  Menurut Friedman, Budaya Hukum: komponen dari sikap dan nilai sosial. Sikap yang dilandaskan atas pandangan tentang mana yang bermanfaat atau benar. Memilih tindakan berdasarkan penilaian utilitas atau kebenarannya.  Istilah  "budaya hukum mengacu pada unsur-unsur budaya umum- pendapat,  adat  istiadat,  praktik,  dan  cara  berpikir  yang  mengarahkan  kekuatan  sosial  untuk mendukung atau menentang hukum.
Untuk  menghindari  konsep  monopolisasi,  KIK  juga  dipandang  sebagai  suatu  hal  yang dapat  diakses  oleh  semua  orang.  Banyak  contoh  KIK  yang  dilanggar  karena  orang  tidak mengetahui  nilai  dari  aset  tersebut.  Hal  tersebut  menjadi  tonggak  dimulainya  kesadaran perlindungan kekayaan intelektual masyarakat komunal. Oleh karena itu, agar masyarakat adat tidak dirugikan pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, ketentuan hukum harus mampu  hadir  untuk  melindunginya.  Di  tengah  peradaban  dunia  kita  memiliki  peranan  dalam menciptakan  tujuan  nasional  yang  tersemat  di  dalam  UUD  1945  yaitu  dengan  ikut  aktif memajukan  kebudayaan  untuk  dimanfaatkan  sebagai  modal  dalam  membangun  dan mengoptimalkan peradaban bangsa.(Adawiyaha, 2021).

## B.Metodologi Penelitian
Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif ), yang berarti  penelitian  hukum  kepustakaan,  dilakukan  dengan  hanya  mempelajari  bahan kepustakaan  atau  data  sekunder.  (Soekanto  &  Mamudji,  2003)  Pendekatan  undang-undang ( Statue Approach ) digunakan di penelitian ini yaitu pendekatan yang menerapkan legislasi dan regulasi  yang  dikerjakan  dengan  meninjau  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  HAKI.  (Soekanto  &  Mamudji,  2003)  Kemudian  pendekatan  konseptual  ( Conceptual Approach ),  yaitu  pendekatan  yang  berdasarkan  doktrin-doktrin  dan  pandangan  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Dengan  menelaah  doktrin-doktrin  dan  pandangan- pandangan  di  dalam  ilmu  hukum,  penulis  dapat  memunculkan  pemikiran  yang  melahirkan konsep-konsep hukum, definisi-definisi hukum, dan asas-asas hukum yang selaras dengan poin yang  dihadapi.  Pemahaman  terkait  doktrin-doktrin  dan  pandangan-pandangan  tersebut dijadikan  landasan  untuk  penulis  ketika  membuat  argumentasi  hukum  untuk  menanggulangi isu  yang ada.(Soekanto & Mamudji, 2003). Perpaduan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti  semua  publikasi  hukum  yang  bukan
merupakan dokumen resmi yang terkait dengan kekayaan intelektual, menjadi sumber hukum yang  digunakan  dalam  penulisan  ini.  Publikasi  hukum  yang  digunakan:  kamus  hukum  dan buku teks kekayaan intelektual.(Soekanto & Mamudji, 2003)

## C.Hasil dan Pembahasan
1.Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dalam Perlindungan Indikasi Geografis
Aspek Substansi. Pertama kali sistem IG dikenalkan Prancis dari permulaan abad ke-20 dengan memberikan Appellation d'origine contrôlée (AOC) pada produk lokal dengan kriteria geografis tertentu dan kriteria khusus  lainnya. Misalnya adalah keju susu domba yang berasal dari  keturunan Basco-Bearnaise,  dan trah Lacaune,  Manech yang  dikenal  dengan  keju Roquefort .  Penamaan Roquefort hanya  diberikan  khusus  untuk  keju  yang  dikemas  di  gua Combalou di awasan Roqueforty-sur-Soulzon . (Fakhmi & Sos, n.d.) . Pada tataran internasional, norma  yang  mengatur  sistem  IG: The Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property  Rights ( TRIPs  Agreement ), Lisbon  Agreement  for  the  Protection  of  Appellations  of Origin and their International Registration 1958, dan Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications and Regulations 2015. Saat ini Indonesia belum  bergabung  dalam  keanggotaan  dengan Lisbon  Agreement  dan  Geneva  Act (Fakhmi  & Sos, n.d.)
Dalam Lisbon Agreement lebih terperinci mengatur mengenai Indikasi Geografis tentang sistem pendaftaran IG. Dalam Pasal 2 a greement tersebut WIPO menyebut Indikasi Geografis sebagai Appelation of Origin , dengan penjelasan: “A product's quality and characteristics are solely  or  primarily  attributable  to  its  geographic  environment,  which  includes  both  natural and human causes, and are designated by the geographic designation of a country, locality, or region” (Nurohma,  2020) . Ada  dua  (2)  kewenangan  dalam  ketentuan  IG  yang  diberikan TRIP’s kepada negara anggotanya dalam menahan pelanggaran hak yang dilakukan pihak lain, antara  lain  (Nurohma,  2020) : a)  Dapat  menyesatkan  publik  mengenai  asal  geografis  saat produk  yang  bukan  berasal  dari  kawasan  asal  geografis  dengan  sengaja  mengacu  atau menjamin  bahwa  barang  itu  berasal  dari  kawasan  geografis;  dan  b)  Perbuatan  persaingan curang yang ditunjukkan dalam tiap penggunaan.
Pemerintah Indonesia diharuskan menelaah ketentuan hukum tentang indikasi geografis secara  khusus  dengan  adanya  era  globalisasi  di  bidang  perdagangan,  sekalipun  fungsi  merek dan indikasi geografis tampak sama yaitu promosi suatu produk, namun pelaksanaannya tetap berbeda,  sehingga  harmonisasi  pada  pengaturannya  sangat  diperlukan.  Hal  tersebut  bersifat mendesak dengan memperhitungkan pihak luar yang mengambil nama produk lokal Indonesia tanpa  diketahui  masayarakat  lokal.  (Nurohma,  2020)  Di  Indonesia  sendiri  pengembangan konsep  Indikasi  Geografis  sejak  tahun  2001,  melalui  payung  hukum  UU  No.15  Tahun  2001 tentang  Merek  serta  peraturan  pelaksananya  yaitu PP  No.51  Tahun  2007  tentang  Indikasi Geografis. Permohonan IG pertama yang dimohonkan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  (DJKI)  adalah  pada  tanggal  18  September  2007  dilakukan  oleh  kelompok masyarakat  petani,  pengolah,  gabungan  pengusaha  kopi  dalam  Masyarakat  Perlindungan Indikasi  Geografis  (MPIG)  Kopi  Arabika  Kintamani  Bali  memohonkan  pendaftaran  IG-nya dengan  nomor  agenda  IG,  G00.2007.000001.  Pada  tanggal  5  Desember  2008,  Kopi  Arabika Kintamani Bali menjadi IG yang terdaftar pertama kali di Indonesia. Indonesia diakui sebagai salah satu negara teratas di Asia Tenggara dalam hal pengembangan Indikasi Geografis untuk menguatkan  daya  saing,  mengembangkan  masyarakat,  menguntungkan  produsen  dan mendorong  ekonomi  lokal.  Saat  ini  Indikasi  Geografis  dilindungi  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), PP No.51  tahun  2007  tentang  Indikasi  Geografis,  serta  Permenkumham  No.12  Tahun  2019 tentang Indikasi Geografis. (Fakhmi & Sos, n.d.) Aspek Struktur. Sebagaimana diamanatkan dalam Bab XI UU MIG yang menyebutkan bahwa  Pemerintah  Pusat  dan/atau  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  bertugas  melangsungkan pengawasan  dan  penguatan  IG  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam  upaya  perlindungan  IG. Hal tersebut harus diperhatikan oleh  Pemerintah Pusat dan/atau pemda. Di dalam Pembukaan
UUD 1945 juga mendukung pemahaman tentang kewajiban Pemerintah. Salah satu kewajiban negara  yang  disebut  di  dalamnya  adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum . Artinya, Pemerintah atau Pemda  mampu  berinisiatif  memberikan  perlindungan  meskipun  tidak  diminta  atau  jika masyarakat  adat  pemilik  hak  moral  dan  ekonomi  atas  perlindungan  KIK  tidak  mengerti  hak- haknya. (Modul KI Bidang KIK (Edisi 2019), n.d.)
Inventarisasi  potensi  Indikasi  Geografis  dijadikan  salah  satu  upaya  untuk  semakin meningkatkan  upaya  perlindungan  Indikasi  Geografi. Dalam  Permenkumham  No.13  Tahun 2017  tentang  Data  KIK,  Potensi  IG  diartikan  menjadi  sebuah  tanda  yang  merepresentasikan asal  daerah  dari  produk  dan/atau  barang  yang  memiliki  karakteristik  tertentu,  reputasi,  dan kualitas pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang disebabkan oleh faktor lingkungan geografis termasuk faktor manusia, faktor alam atau kombinasi keduanya sehingga mempunyai potensi  untuk  dapat  dilindungi  dengan  IG.  (Modul  KI  Bidang  KIK  (Edisi  2019),  n.d.). Pencatatan  Potensi  IG  mewajibkan  pelapornya  nanti  untuk  mendaftarkan  IG  tersebut  guna mendapat pelindungan karena pencatatan potensi bukan pendaftaran atas indikasi geografis.
Menjalankan  sendiri  urusannya  dengan  tetap  mempertimbangkan  prinsip  keadilan, demokrasi, dan pemerataan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera adalah kewenangan  Pemda  sebagai  perwujudan  dari  asas  otonomi  daerah.  Hal  tersebut  harus diselaraskan dengan peran serta masyarakat, pelayanan, peningkatan, dan pemberdayaan serta peningkatan kapabilitas daerah. Salah satu kekhususan yang berada di bawah yurisdiksi suatu daerah  otonom  adalah  perlindungan  hukum  atas  Indikasi  Geografis.  Oleh  karena  itu,  Pemda harus  melaksanakan  kebijakan  di  lingkup  pemberian  jaminan  perlindungan  atas  IG  di daerahnya sebagai sarana mengungkapkan kepedulian pada kekayaan yang mendasari kawasan yang  bersangkutan.  (Lukito,  2018).  Pihak-pihak  yang  berperan  aktif  dalam  perlindungan produk  lokal  yang  berkategori  IG  adalah  DJKI  Kemenkumham  RI,  Disperindag,  Dinas Koperasi UMKM, Aparat Penegak Hukum antara lain Hakim pada pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian.
Aspek  Budaya  Hukum. Apabila  pendaftaran  telah  selesai  dilaksanakan  oleh  Menteri atas  permohonan  badan  yang  menjadi  representasi  masyarakat  dan  Pemda  Provinsi  atau Kabupaten/Kota  dalam  suatu  wilayah  geografis  tertentu,  perlindungan  hukum  atas  IG  dapat diberikan.  Hal  tersebut  meliputi  perlindungan  untuk  produk  berupa:  barang  kerajinan  tangan, sumber  daya  alam,  dan  hasil  industri.  Lembaga  yang  merepresentasikan  masyarakat  di kawasan  geografis  tertentu  terdiri  dari:  MPIG,  Asosiasi  Produsen,  Koperasi,  Pemda  Provinsi, Kabupaten  dan  Kota.  Sepanjang  ciri  dan  kualitas  sebagai  dasar  diberikannya  perlindungan hukum Hak atas IG tersebut terjaga maka IG akan terus dilindungi. Jaminan kepastian hukum bagi  Pemegang  IG  adalah  tujuan  pendaftaran  IG.  Hal  tersebut  dikarenakan  jangka  waktu perlindungan  yang  diberikan  adalah  tanpa  batas  waktu  sesuai  syarat  yang  telah  disebutkan sebelumnya.  Hal  ini  menjamin  kemanfaatan  atas  perlindungan  IG  tersebut  baik  untuk pemegang  hak,  lingkungan  geografis  tempat  produk  tersebut  dihasilkan,  maupun  untuk pemerintah.
2.Pengertian Indikasi Geografis
Indikasi  Geografis  merupakan  sebuah  tanda  yang  merepresentasikan  asal  daerah  dari produk dan/atau barang yang memiliki karakteristik tertentu, reputasi, dan kualitas pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang disebabkan oleh faktor lingkungan geografis termasuk faktor manusia, faktor alam atau kombinasi keduanya. Tanda yang dimaksud: Nama Daerah / Tempat juga Tanda  Spesifik  Lainnya yang  merepresentasikan  tempat  asal  dihasilkannya produk / barang yang dilindungi oleh IG. (Fakhmi & Sos, n.d.) atau unsur pokok IG memiliki perincian:  (Effida,  2019):  a)  Tanda  yang  diperoleh  dari  nama  daerah  yang  menjadi  identitas sebuah barang atau produk yang diperjualbelikan; b) Tanda untuk merepresentasikan reputasi atau  kualitas  barang  atau  produk  tersebut;  dan  c)  Kualitas  barang  yang  dihasilkan,  yang disebabkan oleh faktor alam, tanah, dan cuaca dan di kawasan bersangkutan.
Penjelasan di atas dirincikan dalam gambar:

## Gambar 1 Komponen Indikasi Geografis (Fakhmi & Sos, n.d.)
Berdasarkan  gambar  di  atas  terdapat  4  (empat)  komponen  penting  yang  harus  ada sehingga dapat disebut sebagai Indikasi Geografis (IG). Hal tersebut dapat dijelaskan dalam IG yang  pertama  kali  terdaftar  di  Indonesia  yaitu: Kopi  Arabika  Kintamani  Bali ,  berikut penjabarannya:
 Nama : Kopi Arabika Kintamani Bali
 Produk: Kopi Arabika
 Asal Geografis : dataran tinggi Kintamani
 Kualitas,  Reputasi  dan  Karakteristik  :  Warna  b iji  kopi  hijau  keabu-abuan,  Kadar  Air  biji maksimum 12 %, Biji kopi  berdiameter  16  mm atau lebih besar. Cita  rasa pada derajat sangrai  sedang  ( Medium  Roast )  memperlihatkan  keluaran  sangrai  yang  cenderung homogen,  serta  ada  kesan  manis  dan  sedikit  aroma  rempah-rempah  dalam  aroma  kopi. Profil cita rasa yaitu: rasa asam bersih dari tingkat sedang sampai tinggi, bebas dari cacat cita  rasa,  intensitas  aroma  dan  mutu  yang  kuat,  rasa  pahit  yang  yang  tidak  terdeteksi, kadang ada rasa buah khususnya jeruk peras.
Hak  atas  IG  merupakan  hak  eksklusif  yang  diterima  pemegang  hak  IG  terdaftar  dari negara,  sepanjang  kualitas,  karakteristik,  dan  reputasi  yang  menjadi  keabsahan  diberikannya pelindungan  atas  IG  tersebut  terjaga  (masih  berlangsung).  Sumber  daya  alam,  hasil  industri, atau  barang  kerajinan  tangan  merupakan  subjek  perlindungan  IG.  Sumber  daya  alam mencakup semua hasil alam yang dapat dimanfaatkan  dalam mendukung kehidupan manusia, termasuk  komponen  biotik  seperti  tumbuhan,  hewan,  dan  mikroorganisme  serta  komponen abiotik  seperti  gas  alam,  minyak  bumi,  berbagai  jenis  air,  tanah,  dan  logam.  Hasil  industri seperti Tunun Gringsing dan Tenun Sikka adalah benda yang diciptakan oleh manusia melalui transformasi  bahan  baku  menjadi  barang  jadi  Kerajinan  tangan  adalah  usaha  kreatif  yang mengandalkan  keterampilan  tangan  dan  menggunakan  sumber  daya  alam  yang  melimpah untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai praktis dan estetika.

## 3.Tata Cara Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis
Di  Indonesia,  sistem  perlindungan  IG  mensyaratkan  bahwa  selain  nama  Indikasi Geografis,  pemohon  juga  harus  mencantumkan  logo  IG  karena  nama  dan  logo  keduanya dilindungi sebagai bagian dari Indikasi Geografis. Setelah pendaftaran, setiap kemasan produk IG  wajib  membubuhkan  nama  dan  logo  nasional  IG  selain  nama  dan  logo  IG  bersangkutan. Tercantumnya  kedua  logo  tersebut  dapat  memberikan  jaminan  kepada  konsumen  bahwa barang yang dipasarkan memiliki kualitas dan kekhasan yang sesuai sebagaimana dicantumkan dalam  Dokumen  Deskripsi/Buku  Persyaratan  IG.  Berikut  contoh  Logo  IG Kopi  Arabika Kintamani Bali :
Gambar 2 Logo Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali Sedangkan logo Indikasi Geografis Nasional Indonesia sendiri seperti berikut ini,
Gambar 3 Logo Indikasi Geografis Nasional Indonesia
Pasal 53 UU MIG menyebutkan perlindungan atas IG, sebagai berikut: 1)Setelah didaftarkan oleh Menteri, IG akan terlindungi
2)Pelindungan  yang  dimaksud  ayat  (1)  dapat  diperoleh  dengan  syarat  permohonan  IG  harus diajukan kepada Menteri
3)Pemohon yang dimaksud ayat (2) adalah :
a) lembaga  sebagai  representasi  masyarakat  kawasan  geografis  tertentu  yang mengusahakan produk dan/atau barang berupa :
1.Sumber Daya Alam;
2.Barang Kerajinan Tangan; atau
3.Hasil Industri
b) Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota Pada pasal 54 dikatakan bahwa:
1)Pemohon  yang  berkedudukan  tetap  atau  bertempat  tinggal  di  luar  wilayah  Indonesia  wajib mengajukan permohonan melalui kuasanya di Indonesia
2)Permohonan  yang  dimaksud  ayat  (1)  hanya  dapat  didaftarkan  jika  IG  bersangkutan  telah mendapat  pengakuan  dari  pemerintah  negara  asalnya  dan/atau  terdaftar  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya
Pada pasal 55 dikatakan juga :
1)Perjanjian internasional juga dapat menjadi dasar pendaftaran IG
2)Ketentuan lanjutan terkait pendaftaran IG dari luar negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 54 diatur dengan peraturan Menteri.
Selain  itu,  PP  No.51  Tahun  2007  tentang  IG  berkaitan  dengan  norma  atau  ketentuan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  sah  secara  teoritis  sebagai  sebuah  substansi hukum.  Oleh  karena  itu,  fokus  pembelajaran  dalam  UU  MIG  adalah  ketentuan  IG  dan Yehezkel Dror juga menyebutnya menjadi subtantive law . Pembahasan IG perlu dihubungkan pada  ketentuan  hukum  lain  baik  secara  horizontal  maupun  vertikal.  Dalam  ketentuan  merek dilihat ecara  vertikal, IG adalah perluasan dari UUD 1945 Pasal 5 Ayat  (1), Pasal 20 dan 33. Di  dalam  subtansi  IG,  hak  moral  dan  ekonomi  melekat  di  dalamnya.  Hak  moral  terikat  pada pihak  yang  memproduksi  barang  lokal,  dan  hak  ekonomi  merupakan  hak  memperoleh keuntungan  dari  hasil  melakukannya.  Ketentuan  IG  ini  dimaksudkan  agar  efektif  melindungi produk  lokal  Indonesia  agar  pihak  asing  tidak  mengambil  produk  lokal  untuk  kepentingan sendiri  dan  mencari  keuntungan  darinya.  Ketentuan  IG  dituntut  menonjolkan  nilai-nilai keberadaan manusia Indonesia. Perlindungan IG sendiri diharapkan dapat mendorong investasi asing untuk bekerja sama memanfaatkan produk-produk lokal. (Nurohma, 2020).
Proses pendaftaran Indikasi Geografis diatur berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UU MIG, serta peraturan pelaksananya dalam Permenkumham No.12 Tahun 2019 tentang IG. Saat  ini  permohonan  pendaftaran  IG  hanya  dapat  dilakukan  secara  on-line/elektronik  melalui laman  https://ig.dgip.go.id/  untuk  produk-produk  IG  yang  berasal  dari  dalam  maupun  luar negeri.  Sementara  ini  bagi  pemohon  Dalam  Negeri  yang  berdomisili  di  daerah  dapat  dibantu dan  dilakukan  di  loket  Pelayanan  Hukum  di  Kantor  Wilayah  Kemenkumham  di  ibu  kota Provinsi dengan menggunakan akun Kantor Wilayah, sedangkan untuk permohonan dari Luar Negeri  pemohon  harus  diwakili  oleh  konsultan  kekayaan  intelektual  selaku  kuasa  pemohon dengan melengkapi persyaratan permohonan.
4.Manfaat Atas Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Kesejahteraan Nasional
Pada  intinya,  Negara  berupaya  untuk  memajukan  kesejahteraan  bagi  semua.  Negara dituntut  untuk  mengimplementasikan  keseluruhan  kondisi  kehidupan  sosial,  yang membolehkan baik kelompok individu maupun individu sebagai anggota masyarakat. Hal-hal tersebut  dituangkan  pada  alinea  ke-4  (keempat)  Pembukaan  UUD  1945,  sebagai  berikut: “...melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”, akibatnya, negara kesejahteraan ( welfarestate ) berfungsi sebagai  contoh  kebijakan  negara  yang  mempromosikan  kesejahteraan  masyarakat  atau perlindungan  sosial.  Menurut Paul  Spicker ,  negara  kesejahteraan  adalah  gagasan  normatif bahwa setiap orang berhak menerima pelayanan  sosial atau kesejahteraan.  Ini juga mencakup
ikhtisar  tentang bagaimana memberikan kesejahteraan atau  layanan  sosial lainnya.  Salah satu penyebab masyarakat lokal secara keseluruhan tidak memahami indikasi geografis secara utuh adalah  kurangnya  perhatian  pemerintah  daerah  terhadap  indikasi  geografis.  Mereka  memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memahami konsep HAKI seperti merek dan paten. IG adalah sumber daya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu bangsa, jika  pemerintah  lebih  berupaya  untuk  memanfaatkan  potensi  alam  suatu  daerah  secara bijaksana  dan  akurat.  Hal  itu  bisa  dicapai  jika  ditopang  oleh  sumber  daya  manusia  yang mumpuni.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  terhadap  IG  diperlukan  agar  benar-benar bermanfaat  bagi  suatu  daerah  atau  individu  yang  berhak.  Perlindungan  hukum  atas  IG  inilah yang dapat menjamin hal-hal tersebut.
Manfaat  atas  perlindungan  Indikasi  Geografis  untuk  kesejahteraan  nasional  dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:
a)Bangsa lain/pihak luar tidak bisa mencuri, mengakui, dan mengklaim produk IG  Indonesia . Sebelum adanya perlindungan Indikasi Geografis, banyak kekayaan alam Indonesia yang diakui  oleh  negara  lain,  antara  lain:  a)  Isu  Kopi  Arabika  Toraja.  kopi  berjenis  arabika yang  berasal  dari  daerah  Toraja.  Sulawesi  Selatan.  Perusahaan  Jepang  Key  Coffe  co. mengelola  dan  memiliki  pendaftaran  merek  dagang  atas  kopi  tersebut.  Pada  akhirnya, hanya  perusahaan  Jepang  Key  Coffe  Co.  yang  diizinkan  untuk  menjual  kopi  Arabika Toraja  secara  global.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengembalikan  hak  atas  IG  kepada masyarakat yang berhak adalah dengan didaftarkannya produk Kopi Arabika Toraja pada 9  Oktober  2013  di  DJKI  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  (Adawiyaha,  2021);  b) Masyarakat di Aceh juga menghadapi situasi yang sama dengan masyarakat Toraja. Pihak asing  telah  mendaftarkan  kopi  Gayo  sebagai  merek  dagangnya.  Kopi  Gayo  terbuat  dari salah  satu  jenis  biji  kopi  Arabika  terbesar,  yang  hanya  tumbuh  di  pegunungan  Aceh. Pihak  asing  tersebut  adalah  Holland  Coffe  B.V.  Upaya  yang  dilakukan  untuk mengembalikan  hak  atas  IG  kepada  masyarakat  Aceh  adalah  dengan  didaftarkannya produk Kopi Gayo pada 28 April 2010 di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. (Effida, 2019);  dan  c)  Pada  masyarakat  Jepara  terjadi  kasus  penjiplakan  dalam  bidang  seni  ukir. Desain-desain  dalam  Senie  Ukir  Jepara  ditampilkan  dalam  katalog  yang  dibuat  oleh perusahaan  milik  Inggris  PT.  Horrison,  dan  memohonkan  perlindungan  hak  cipta  ke Kantor  DJKI.  Namun  dari  hasil  penyelidikan,  Dirjen  DJKI  hanya  menyetujui legalitas/pengesahan  pada  buku  katalog  Harrison,  bukan  isi/konten  buku  atau  gambar yang ada di dalamnya. (Jazuli, 2016)
b) Hak Ekonomi dari IG yang ada di suatu daerah terus dioptimalkan. Hak Ekonomi ( economic rights )  menjadi  salah  satu  aspek  hak  khusus  pada  HAKI,  yaitu  hak  untuk  memperoleh kemaslahatan  ekonomi  atas  HAKI. (Abdulkadir,  2001) Hak  ekonomi  ini  berbentuk manfaat  nyata  atau  uang  yang  diperoleh  untuk  digunakan  sendiri  atau  sebagai  hasil penggunaan  oleh  pihak  ketiga  berdasarkan  persyaratan  lisensi.  Perekonomian  suatu negara  dapat  bertumpu  pada  manfaat  yang  diperoleh  dari  perlindungan  IG  yaitu  dengan memberikan  peluang  pada  produsen  dalam  menjaga  dan  menambah  nilai  kualitas produknya,  mengkonsolidasikan  atau  hingga  menaikkan  harga  di  pasar,  selain  itu perlindungan nama produk lokal yang khas dibutuhkan agar reputasi produk tersebut tidak rusak.  Selanjutnya,  posisi  pasar  suatu  produk  dapat  diperkuat  dengan  bantuan  reputasi yang  dikembangkan  di  sekitar  GI,  sekaligus  untuk  menembus  pasar  baru.  Karena penyebaran  pengetahuan  produsen  tentang  kualitas,  asal,  dan  tradisi  produk  melalui  IG yang  loyal  terhadap  merek,  memungkinkan  adanya  pelanggan  potensial  yang  bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Selain itu, masyarakat setempat juga dapat memperoleh keuntungan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  yang  bisa  saja  timbul  disebabkan keberadaan  IG  di  kawasan  itu,  seperti  membuka  kesempatan  bekerja,  agrowisata, konservasi tanah, dan lain sebagainya. (Lukito, 2018). Sebuah studi yang dilakukan Trade Cooperation  Facility  Uni  Eropa-Indonesia terhadap  penilaian  IG  Indonesia  yang memperlihatkan angka positif sejak IG tersebut didaftarkan: (Lukito, 2018)
1) Jumlah  produsen  yang  terlibat  pada  setiap  IG  meningkat  secara  signifikan  (contoh: dalam 5 tahun terdapat pertambahan tiga kali lipat terhadap jumlah pengumpul madu Sumbawa).
2) Harga premium untuk produk IG berhasil dicapai oleh  IG yang telah terdaftar (contoh: dalam 5 tahun, Madu Sumbawa mencapai 40% kenaikan harga).
3) Volume ekspor mengalami peningkatan(contohnya dalam 5 tahun, produksi Kopi Gayo Arabika mencapai lebih dari 1 juta ton).
4) Berkat  peran  penting  kelompok  IG  melalui  IG  terdaftar  telah  berhasil  mengumpulkan para pemangku kepentingan dan mengkonsolidasi organisasi.
5) Melalui  penggunaan  sistem  ketertelusuran  selama  beberapa  proses  pembuatan menunjukkan peningkatan progresif dalam pengelolaan kualitas produk IG.
6) Pentingnya membangun sistem kontrol untuk memeriksa kualitas produk telah disadari oleh para pemangku kepentingan dari kelompok IG.
7) Kontribusi  positif  telah  diberikan  oleh  sistem  ketertelusuran  dalam  menciptakan pangkalan  data  yang  diolah  dan  diperbarui  oleh  kelompok  IG  serta  meningkatkan koordinasi rantai pasokan IG.
8) Di Indonesia, sejumlah IG terdaftar sudah berperan aktif dalam meningkatkan reputasi mereka  dan  pengakuan  terhadap  pelenggan  dan  konsumen  (seperti  melalui  pameran oleh Pemda untuk Lada Putih Muntok).
9) Para  pemangku  kepentingan  GI  yang  terdaftar  menjadi  lebih  sadar  akan  nilai kesinambungan produk dan perlindungan produk melalui IG.
c)Masyarakat dan kawasan  penghasil produk IG terdampak langsung maupun tidak langsung. Dampak-dampak  tersebut  di  antaranya  adalah  sebagai  sumber  pendapatan (income source) ,  pengentasan  kemiskinan  ( poverty  eradication ),  membuka  lapangan  pekerjaan ( job  vacancy ),  pemberdayaan  masyarakat.  Produk  IG  juga  dapat  berguna  sebagai  media untuk  mempromosikan  pariwisata  daerah  dengan  mengembangkan regional  branding melalui  konsep sharing  economy. (Mayana  &  Santika,  2020) . Di  era  ekonomi  kreatif berbasis  teknologi  digital,  konsep sharing  economy yang  utamanya  berujud  untuk efisiensi  sumber  daya,  mengurangi  dan  mendistribusikan  risiko  bagi  para  pemangku kepentingan,  telah  menjadi  gagasan  yang  “bergema”  di  dunia  bisnis  global. Sharing economy adalah  platform  yang  berhasil  meningkatkan  aset  modal  dan  mendukung aktivitas  bisnis,  dan  sangat  efektif  untuk  menurunkan  biaya  modal.  (Mayana  &  Santika, 2020). Sejak tahun 2003 terdapat sebuah survey di Uni Eropa yang menunjukkan sebesar 40%  konsumen  berkenan  membayar  lebih  besar  di  atas  harga  produk  premium  untuk produk  IG.  Selain  itu,  sebuah  penelitian  memperlihatkan  bahwa  p P a g e | 578 roduk  IG dijual  lebih  mahal  daripada  produk  non-IG,  dengan value  premium  rate sebesar  2,23. Artinya, sebuah produk dengan kualitas yang sama jika dikemas sebagai  produk IG akan terjual 2,23 kali lebih tinggi di atas produk non IG. (Mayana & Santika, 2020)
d)Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Mengalami  Peningkatan.  PP  No.45  tahun  2016  Tentang
Jenis  dan  Tarif  atas  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dan  paling  baru  adalah dikeluarkannya Permenkumham No.12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

## D.Penutup
Sektor  industri  kreatif  berkembang  sangat  pesat.  Produk  unggulan  dan  industri  kreatif berbasis  Indikasi  Geografis  merupakan  aset  nasional  terbarukan  yang  selalu  mengikuti kemajuan dan perubahan peradaban manusia, sehingga memerlukan perlindungan dengan cara didaftarkan  sebagai  kekayaan  intelektual.  Perlindungan  Indikasi  Geografis  merupakan  salah satu cara untuk melestarikan dan mempertahankannya agar tetap menjadi warisan leluhur bagi generasi  mendatang,  sehingga  membantu  pula  dalam  mencegah  klaim  atau  pengakuan  oleh bangsa  lain  sebagai  milik  mereka.  Karena  kawasan  yang  dimaksud  sebenarnya  telah dinyatakan  sebagai  identitas  bangsa,  maka  diperlukan  kerjasama  semua  pihak  untuk memberikan  perlindungan  dan  pelestarian  warisan  budaya.  Indikasi  Geografis  merupakan tanda  yang  merepresentasikan  asal  daerah  dari  produk  dan/atau  barang  yang  memiliki karakteristik tertentu, reputasi, dan kualitas pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang
disebabkan  oleh  faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  manusia,  faktor  alam  atau kombinasi  keduanya.  Dikarenakan  Indonesia  menganut  sistem  pendaftaran  konstitutif,  yang menerapkan  asas first  to  file (pihak  yang  terlebih  dahulu  mendaftarkan  adalah  memperoleh hak),  perlindungan  IG  baru  diperoleh  setelah  didaftarkan.  Perlindungan  komunal  merupakan konsep  perlindungan  terhadap  IG,  oleh  karena  itu  pemohon  IG  dapat  berasal  dari:  Lembaga yang  merepresentasikan  masyarakat  lokal  di  Kawasan  geografis  tertentu  yang  menghasilkan barang  dan/atau  produk,  serta  Pemda  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota.  Perlindungan  hukum tidak  diragukan  lagi  diperlukan  untuk  indikasi  geografis.  Hak  kodrati  yang  dimiliki  oleh pemegang  hak  bisa  dijamin  dan  rasa  aman  bisa  terwujud  melalui  perlindungan  tersebut. Pemerintah,  khususnya  pemerintah  daerah,  harus  lebih  memperhatikan  produk-produk  yang dihasilkan dari alam dan kretivitas manusia yang memiliki kualitas unik, tidak dapat diperoleh di tempat lain dan memiliki reputasi yang dapat meningkatkan kapabilitas suatu daerah. Selain pemegang  hak,  lingkungan  geografis  tempat  produk  diproduksi,  serta  pemerintah  pusat  dan daerah, secara ekonomi memperoleh manfaat ekonomi dari perlindungan hukum atas indikasi geografis.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Indikasi
Geografis.
Abdulkadir,  M.  (2001).  Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual. Bandung:  Citra Aditya Bhakti .
Adawiyaha,  R.  (2021).  Rumawia,“Pengaturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Masyarakat Komunal Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan .
Effida, D. Q.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Indikasi  Geografis  Sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual Non-Individual  (Komunal). Ius  Civile:  Refleksi  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan . Http://Jurnal.Utu.Ac.Id/Jcivile/Article/View/1451
Fakhmi,  F.,  &  Sos,  S.  (N.D.). Modul  Pelatihan  Fungsional  Pemeriksa  Merek  Ahli  Pertama Bpsdm Kumham Press .
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science. Perspective . Harris, F. (2019). Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual … .
Jazuli,  A.  K.  (2016).  Tinjauan  Mashlahah  Terhadap  Perlindungan  Seni  Ukir  Melalui  Indikasi Geografis. Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah . Http://Ejournal.Uin- Malang.Ac.Id/Index.Php/Jurisdictie/Article/View/3676 Lukito,  I.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mendorong  Potensi  Indikasi  Geografis. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum . Https://Www.Academia.Edu/Download/71649987/Pdf.Pdf
Mayana,  R.  F.,  &  Santika,  T.  (2020).  Pengembangan  Produk  Indikasi  Geografis  Dalam Konteks  Sharing  Economy  Di  Era  Disrupsi  Digital. Jurnal  Litigasi  (E-Journal) . Https://Journal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Litigasi/Article/View/2217
Modul Ki Bidang Kekayaan Intelektual Komunal (Edisi 2019) . (N.D.).
Nurohma,  N.  (2020).  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Untuk  Melindungi  Produk-Produk
Masyarakat Lokal. Jatiswara . Http://Www.Jatiswara.Unram.Ac.Id/Index.Php/Js/Article/View/250
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 7. Rajagrafindo Persada, Jakarta . Suhasril,  &  Makarao,  M.  T.  (2010). Hukum  Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia . Ghalia Indonesia.