## KEADILAN EKONOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

## Wing Redy Prayuda
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon email: redyprayuda@gmail.com

## Abstract
Humans,  as  social  beings,  cannot  stand-alone  so  that  they  need  to  interact  with  others  to carry  out  daily  economic  activities.  In  human  lifespan,  a  man  wants  justice  in  all  things, including the economy however the soul of the human soul tends to follow the passions that allow  humans to  put  more injustice than  justice  or the truth. Materialism has separated the human from economy and ethics. The capitalist system makes human beings concerned with the  protection  of  individual  rights  and  ignores  the  common  interests  of  society,  as  the communist  system  disrupts  one's  rights.  Meanwhile  Islamic  Economics  puts  a  balance between religion and state, religion and science, the material with spiritual. In addition, the rights and duties provide the freedom that is controlled by not damaging the common interest and bound by the signs of Syariah. Islamic economics present brings the new atmospheres to the world economy.
Kata Kunci: Islamic economics, Justice.

## Abstrak
Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri sehingga perlu interaksi dengan yang  lain,  demikian  dalam  menjalankan  aktivitas  ekonomi  sehari-hari.  Dalam  menjalankan roda kehidupan,  manusia  menghendaki  keadilan dalam segala  hal,  termasuk perekonomian, numun  jiwa  manusia  cenderung  mengikuti  hawa  nafsu  yang  memungkinkan  manusia  lebih mendahulukan  kezaliman  dari  pada  keadilan  dan  kabatilan  dari  pada  kebenaran. Materialisme telah memisahkan manusia dari ekonomi dan etika. Sistem kapitalis menjadikan manusia mementingkan  perlindungan atas  hak perseorangan dan mengabaikan kepentingan bersama  dari  masyarakat,  demikian  sistem  komunistis  menghancurleburkan  hak-hak seseorang. Sedangkan Ekonomi Islam meletakkan keseimbangan antara  agama dan negara, agama  dan  keilmuan,  materi  dengan  spriritual,  hak  dan  kewajiban  serta  bemberikan kebebasan  yang  terkendali  dengan  tidak  merusak  kepentingan  bersama  dan  terikat  dengan rambu-rambu syariah. Ekonomi Islam hadir membawa warna kesejukan bagi perekonomian dunia.
Keywords : Ekonomi Islam, Keadilan.

## PENDAHULUAN
Pada  umumnya  manusia  menghendaki kesejahteraan dalam hidupnya. Baik kesejahteraan  individu,  kelompok,  atau bahkan  yang  lebih  besar.  Masalah  ekonomi selalu  menarik  perhatian  individu  dan masyarakat.  Dalam  pemenuhan  kebutuhan ekonomi  berbagai  usaha  dilakukan  dan berbagai  cara  difungsikan  untuk  mengatasi atau  memecahkan  masalah  ini.  Sebagian usaha  mereka  berhasil  hingga  mencapai puncaknya,  sebagian  lagi  kehilangan  arah dan keseimbangan.
Roda  kehidupan  selalu  berputar, aktivitas  ekonomi  yang  dilangsungkan  oleh manusia memungkinkan terjadinya ketimpangan  atau  ketidakseimbangan.  Hak- hak seseorang bisa saja terkekang, kepentingan bersamapun menjadi terabaikan,  sebagaimana  terjadi  dalam sistem  ekonomi  kapitalis  dan  ekonomi sosialis. Sedangkan Islam menghormati hak- hak  individu  dan  masyarakat  dan  lebih mengarah  kepada  kepentingan  bersama.  Di samping didasarkan pada komitmen spiritual,  Islam  juga  didasarkan  atas  konsep persaudaraan universal.
Yang  membedakan  Islam  dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dan etika, sebagaimana  tidak  memisahkan  ilmu  dan akhlak,  politik  dan  etika,  perang  dan  etika, dan  kerabat  sedarah  sedaging  dengan kehidupan Islam. hal ini sesuai dengan misi diutusnya Rasulallah
Saw.
untuk menyempurnakan  akhlak  manusia.  Islam tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana dilakukan bangsa
Eropa dengan konsepsekularismenya.  Islam  juga  berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi, manusia muslim, individu maupun kelompok,  dalam  lapangan  ekonomi  atau bisnis,  di  satu  sisi  diberi  kebebasan  untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun  di  sisi  lain,  ia  terikat  dengan  iman dan  etika,  sehingga  ia  tidak  bebas  mutlak dalam  menginvestasikan  modalnya  atau membelanjakan hartanya.
Masyarakat  muslim  tidak  bebas  tanpa kendali  dalam  memproduksi  segala  sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan rambu- rambu syariah. Misalnya larangan berternak babi, menujual atau mengkonsumsi minuman  keras,  larangan  jual  beli  ketika datangnya  shalat  jum’at,  bisnis  prostitusi, dan  lain-lainnya.  Karena  itu  para  pakar ekonomi non muslim mengakui keunggulan sistem  ekonomi  Islam.  Islam  telah  sukses menggabungkan etika dan ekonomi, sementara  sistem  kapitalis  dan  sosialis memisahkan keduanya. 1
Dari  uraian  di  atas,  tulisan  ini  hendak menjawab 2 (dua) permasalahan besar  yang sudah  seyogyanya  menjadi  laku  hidup dalam  sistem  ekonomi  di  Indonesia,  yaitu pertama ,  bagaimana  bangunan  keadilan ekonomi  yang  diterapkan  dalam  hukum Islam?  Dan kedua ,  apa  manfaat  dalam menerapkan  sistem  ekonomi  Islam  dalam kehidupan saat ini?

## KEADILAN EKONOMI Konsep  Dasar  Ekonomi  dan  Ekonomi
Islam Istilah  ‘ekonomi’  berasal  dari  bahasa Yunani,  yaitu oikonomia yang  artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya  penyediaan  dan  administrasi pendapatan. 2 Istilah  ekonomi  menunjuk pada  prinsip  usaha  atau  metode  untuk mencapai  tujuan  dengan  alat-alat  sedikit mungkin.
Menurut  Albert  L.  Meyers,  ilmu ekonomi  adalah  ilmu  yang  mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Ahli ekonomi lainnya mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu  tentang  usaha  manusia  ke  arah kemakmuran. Kedua definisi di atas tampak terlalu  luas  sehingga  masih  sulit  dipahami
1 Yusuf  Qardhawi, Norma  dan  Etika  Ekonomi Islam , terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 55.
2 Komaruddin Sastradipoera, Sejarah Pemikiran  Ekonomi:  Suatu  Pengantar  Teori  dan Kebijaksanaan  Ekonomi (Bandung:  Kappa-Sigma, 2001), 4.
secara  spesifik.  Sedangkan  Samuelson  dan Nordhaus  mengemukakan,  ilmu  ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan  sumber  daya  yang  langka serta memiliki beberapa alternatif penggunaan,  dalam  rangka  memproduksi berbagai komoditas, untuk kemudian menyalurkannya  —  baik  saat  ini  maupun masa  depan  —  kepada  berbagai  individu dan  kelompok  yang  ada  dalam  suatu masyarakat. 3
Melihat  definisi-definisi  di  atas,  pada hakikatnya  ilmu  ekonomi  merupakan  usaha manusia  untuk  memenuhi  kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapakan.  Sederhananya,  ilmu  ekonomi merupakan  disiplin  tentang  aspek-aspek ekonomi  dan  tingkah  laku  manusia.  Secara fundamental  dan  historis,  ilmu  ekonomi dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  ilmu ekonomi positif dan normatif. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta,  situasi,  dan  hubungan  yang  terjadi dalam  ekonomi.  Ilmu  ekonomi  normatif membahas  pertimbangan  nilai  dan  etika, seperti  sistem  perpajakan  harus  diarahkan pada  kaidah  mengambil  dari  yang  kaya untuk menolong yang miskin atau tidak. 4
Berdasarkan  ruang  lingkupnya,  ilmu ekonomi juga dapat dibedakan atas makroekonomi dan mikroekonomi.
Ekonomi  makro  merupakan  cabang  ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme  cara  bekerja  perekonomian, sebagai suatu keseluruhan (agregat) berkaitan dengan penggunaan faktor produksi  yang  tersedia  secara  efisien,  agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Sedangkan ekonomi mikro  merupakan  cabang  ilmu  ekonomi yang  khusus  mempelajari  bagian-bagian kecil  (aspek  individul)  dari  keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori
3 Paul  A.  Samuelson  dan  William  D. Nordhaus, Ekonomi ,  Jilid  1,  terj.  Jaka  Wasana (Jakarta: Erlangga, 1990), 5.
4 Lihat  Siti  Nur  Fatoni, Pengantar  Ilmu Ekonomi (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 18-19.
ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli  (konsumen)  dan  produsen  secara individual  dalam  pasar.  Sikap  dan  perilaku konsumen tercermin dalam upaya penggunaan  pendapatan  yang  diperolehnya, sedangkan  sikap  dan  perilaku  produsen tercermin dalam  caranya  menawarkan barang.  Inti  dalam  ekonomi  mikro  adalah masalah  penentuan  harga.  Itulah  sebabnya, ekonomi  mikro  sering  dinamakan  dengan teori harga ( price theory ). 5
Istilah  ekonomi  dalam  Islam  dikenal dengan  istilah iqtishadiyah .  Istilah  ekonomi tidak  banyak  dijumpai  dalam  Al-Qur’an. Akan  tetapi,  dengan  terminologi  bisnis, istilah  ini  sangat  beragam,  sebagaimana dijumpai  dalam  Surat  al-Baqarah  (2)  ayat 282  yang  mengandung  banyak  petunjuk tentang masalah hukum ekonomi.
Menurut  M.  Quraisy  Shihab 6 bahwa dalam Al-Qur’an banyak ditemukan ungkapan  tentang  ekonomi  dan  bisnis. Misalnya,  ketika  mengajak  untuk  beramal, Al-Qur’an  sering  menggunakan  istilah- istilah  yang  dikenal  dan  berhubungan  erat dengan bidang ekonomi dan bisnis. Demikian  pula  istilah-istilah  seperti  bisnis, jual  beli,  perbendaharaan,  harta  benda, utang piutang, permodalan, usaha dan kerja, rezeki,  keuntungan,  upah,  dan  lain-lain.  Al- Qur’an menawarkan keuntungan yang tidak mengenal  kerugian dan  penipuan, 7 ada janji keuntungan  bisnis  yang  tidak  pernah  rugi, 8 keuntungan  sebagai  akibat  dari  karya  usaha yang baik, dalam Al-Quran dijanjikan Allah Swt. dengan tujuh ratus kali lipat keuntungan, 9 ekonomi  dan  bisnis  harus dilakukan setelah melakukan shalat. 10 Demikian  pula,  berbisnis  harus  dilakukan dengan  cara  saling  menguntungkan,  baik pada waktu dilakukan maupun setelahnya. 11
5 Siti  Nur  Fatoni, Pengantar  Ilmu  Ekonomi, 2 3. 6 M.  Quraisy  Shihab, Wawasan  Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996), 302.
7 QS. Al-Taubah (9): 111.
8 QS Al-Fathir (35): 29.
9 QS. Al-Baqarah (2): 261.
10 QS. Al-Jumu’ah (62): 9.
11 QS. Al-Nisa (4): 29.
Berdasarkan
sudut pandang terminologis  tentang  bisnis,  Al-Qur’an memiliki  istilah-istilah,  di  antaranya: al- tijārah,  al-bai’u,  tadāyantum ,  dan isytara . Dalam  penggunaan  istilah tijārah terdapat dua macam pemahaman. Pertama, dipahami dengan  perdagangan. 12 Kedua, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Dihubungkan  dengan  konteksnya  masing- masing,  pengertian  perniagaan  pada  ayat tersebut  tidak  hanya  berhubungan  dengan hal-hal  yang  bersifat  materiel  (kuantitas), tetapi  lebih  tertuju  pada  hal  yang  bersifat immateriel  (kualitatif).  Makna  perniagaan dalam konteks materiel misalnya, disebutkan  dalam  Al-Qur’an  suarat  Al- Taubah  (9):  24,  Al-Nur  (24):  37,  dan  Al- Jumu’ah (62): 11. Adapun perniagaan dalam konteks materiel sekaligus immateriel terlihat  pada  pemahaman  tijarah  dalam beberapa  ayat  Al-Qur’an,  seperti  surat  Al- Fathir (35): 29 dan Al-Shaff (61): 10-11.
Paparan  di  atas  pada  dasarnya menegaskan  tiga  hal. Pertama ,  Al-Qur’an memberikan  tuntunan  bisnis  yang  jelas, yaitu  visi  bisnis  masa  depan  yang  tidak hanya  mencari  keuntungan  sesaatm  tetapi mencari  keuntungan  yang  hakiki  yang  baik dan  berakibat  baik  pula  setelahnya. Kedua, keuntungan  bisnis  menurut  Al-Qur’an  tidak hanya  bersifat  materiel,  tetapi  bersifat materiel  sekaligus  immateriel,  bahkan  lebih mengutamakan hal  yang bersifat immateriel (kualitas).
Dan Ketiga ,  bisnis  tidak  hanya berhubungan  dengan  manusia,  tetapi  juga berhubungan  dengan  Allah  Swt.  Dengan demikian,  terkait  bisnis,  dalam  Al-Qur’an sudah  terdapat  implementasi  etika  bisnis. Kekuatan  doktrin  ajaran  Al-Qur’an  tentang ekonomi dan bisnis terlukis jelas dalam suri tauladan kehidupan Nabi Muhammad Saw., baik  sebelum  kenabian  maupun  setelah kenabian.  Profesi  utama  yang  dijalankan Nabi  Muhammad  Saw.  adalah  menjadi seorang bussinessmen yang sukses. 13
12 QS. Al-Baqarah (2): 282.
13 Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, 153- 155.
Pada perkembangannya, istilah ekonomi  dalam  Islam  sering  kita  jumpai dengan  sebutan  “ekonomi  Islam”  atau “ekonomi  syariah”,  demikian  juga  para pakar  ekonomi  Islam  dalam  menggunakan istilah  keduanya,  yang  mana  pada  dasarnya adalah  tidak  jauh  berbeda.  M.  N  Siddiqi yang memberikan definisi, Islamic economics is ‘the moslem thinker’ response to the economic challenges of their times. In this endeavor they were aided by the Qur’an and  the  Sunnah  as  well  as  by  reason  and experience . 14 Ilmu  ekonomi  Islam  adalah respon  ‘para  pemikir  muslim’  terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka.  Dalam  upaya  ini,  mereka  dibantu oleh Al-Qur’an dan Al-Sunnah ataupun akal dan pengalaman.
S.  M  Hasanuz  Zaman  memberikan definisi Islamic Economics is the knowledge and  applications  and  rules  of  the  shariah that  prevent  injustice  in  the  requisition  and disposal  of  material  resources  in  order  to provide  satisfaction  to  human  being  and anable  them  to  perform  the  obligations  to Allah and the society . 15 Ilmu ekonomi Islam adalah  pengetahuan  dan  aplikasi  ajaran- ajaran  dan  aturan-aturan  syariah  yang mencegah  ketidakadilan  dalam  pencarian dan  pengeluaran  sumber-sumber  daya, untuk  memberi  kepuasan  bagi  manusia  dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Muhammad Abdul Manan
berpendapat  bahwa,  ilmu  ekonomi  syariah adalah  ilmu  pengetahuan  sosial  yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat  yang  diilhami  oleh  nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan  bagian  dari  tata  kehidupan lengkap,  berdasarkan  empat  bagian  nyata
14 Mohammad  Nejatullah  Siddiqi, Role  of  the State  in  the  Economy:  An  Islamic  Perspective (UK: The Islamic Foundation, 1992), 112.
15 S. M. Hasanuz Zaman, Economic Functions of an Islamic State (London: The Islamic Foundation, 1991), 87.
dari  pengetahuan,  yaitu  Al-Qur’an,  As- Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 16 .
Menurut  Muhammad  Abdullah  Al- ‘Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan  dasar-dasar  umum  ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur’an dan Al- Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian  yang  kita  dirikan  di  atas landasan  dasar-dasar  tersebut  sesuai  tiap lingkungan dan masa. 17 Syed Nawab Haider Naqvi memberikan definisi, Islamic Economics  is  the  representative  Moslem’s behaviour in a typycal moslem society, yang berarti  ekonomi  Islam  adalah  perilaku (ekonomi)  umat  Islam  pada  masyarakat muslim  yang  khas. 18 Sedangkan  Zainuddin Ali  memberikan  definisi,  ekonomi  syariah adalah  kumpulan  norma  hukum  yang bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Al-Sunnah yang mengatur perekonomian umat manusia. 19

## Keadilan  Ekonomi  Perspektif  Hukum Islam
Al-Qur’an  mengingatkan  dalam  berbagai ayat  bahwa  jiwa  manusia  cenderung mengikuti  hawa  nafsu.  Kecintaan  dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran, mendahulukan kezaliman dari pada keadilan. Dalam surat Al-Maidah (5) ayat 8 dinyatakan, hai  orang-orang yang beriman, hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum
16 M.  Abdul  Mannan, Ekonomi  Syariah:  Dari Teori  ke  Praktek ,  terj.  Potan  Arif  Harahap  (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), 19.
17 Ahmad  Muhammad  al-‘Assal  dan  Fathi Ahmad  Abdul  Karim, Sistem  Ekonomi  Islam: Prinsip-prinsip  dan  Tujuan-tujuannya (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 11.
18 Syed Nawab Heider Naqvi, Islam, Economics,  and  Society ,  (London  and  New  York: Kegan Paul International, 1994), 65.
19 Zainuddin  Ali, Hukum  Ekonomi  Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4. Lihat juga Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 1.
mendorong  kamu  untuk  berbuat  tidak  adil. Berlakulah  adil,  karena  adil  itu  lebih  dekat kepada  taqwa.  Dan  bertakwalah  kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetagui apa yang kamu kerjakan. 20
Allah  memerintahkan  manusia  untuk berlaku  adil  dalam  segala  hal.  Perintah berlaku adil ditujukkan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukkan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, atau yang mempunyai hubungan kekuasaan. Keharusan berlaku adil pun mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat,  bahkan  kepada  orang  kafir sekalipun.  Keadilan  dalam  hukum  Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  manusia  dengan kemampuan  manusia  untuk  menunaikan kewajiban itu. 21
Kata al-‘adl banyak kita jumpai dalam Al-Qur’an  di  mana  pengertiannya  senada dengan  kata al-mizān dan al-qisth .  Kata al- ‘adl dapat  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Indonesia dengan adil dan keadilan. Kata al- mizān berarti timbangan, yakni keseimbangan antara batu timbangan dengan  benda  yang  ditimbang.  Karenanya keadilan  menjadi  prinsip  umum  hukum Islam  yang  penerapannya  dalam  hukum tertentu  melahirkan  asas  keadilan  atau keseimbangan. 22
M.  Quraisy  Shihab  mengatakan, paling  tidak  ada  empat  makna  keadilan, yaitu pertama , ‘adl dalam  arti  sama. Pengertian  ini  yang  paling  banyak  terdapat dalam Al-Quran. Kata ‘adl dengan arti sama (persamaan)  pada  ayat-ayat  tersebut  yang dimaksud  adalah  persamaan  dalam  hak. Dalam  Al-Qur’an  dinyatakan, apabila (kamu)  menetapkan  hukum  di  antara
20 QS. Al-Maidah (5): 8.
21 Lihat Juhaya S. Praja , Filsafat Hukum Antar Mazhab-Mazhab Barat dan Islam (Bandung: Latifah Press  dan  Yayasan  Prof.  Dr.  Juhaya  Setyapradja Center, 2014), 238.
22 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Antar Mazhab-Mazhab Barat dan Islam, 312.
manusia  hendaklah  kamu  menetapkan dengan adil . 23
Kedua , ‘adl dalam  arti  seimbang, dalam  Al-Qur’an  dinyatakan, (Allah)  yang telah menciptakan kamu lalu
menyempurnakan
kejadianmu dan menjadikan
(susunan tubunh)-mu
seimbang . 24 Ketiga , al’adl dalam  arti perhatian  terhadap  hak  individu  dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya.  Disebutkan  dalam  Al-Qur’an bahwa Dan  apabila  kamu  berkata,  maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah (kerabat(mu) . 25 Dan keempat , ‘adl dalam  arti  yang dinisbatkan  kepada  Allah.  Keadilan  Allah pada  dasarnya  merupakan  rahmat  dan kebaikan-Nya.  Rahmat  Alah  Swt.  tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat  memperolehnya.  Allah  memiliki  hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada  tidak  memiliki  sesuatu  di  sisi-Nya.  Di dalam  pengertian  inilah  harus  dipahami kandungan  surat  Ali  Imran  (3):  18  yang menunjukkan Allah Swt. sebagai qaiman bil qisthi (Yang menegakkan keadialn). 26
Abdul  Ghafur  Anshori  menyebutkan tiga  asas  pokok  dalam  filsafat  ekonomi syariah, yaitu: pertama, asas yang menjelaskan  bahwa  dunia  dan  seluruh isinya, termasuk alam semesta, adalah milik Allah  Swt.  dan  berjalan  menurut  kehendak- Nya; kedua ,  asas  yang  menjelaskan  bahwa Allah  Swt.  merupakan  pencipta  semua makhluk  hidup  yang  ada  di  alam  semesta ini.  Konsekuensi  yang  timbul  dari  hal tersebut  adalah  bahwa  seluruh  makhluk hidup  tersebut  harus  tunduk  kepada-Nya; dan ketiga ,  asas  yang  menjelaskan  bahwa iman kepada hari kiamat akan memengaruhi pola  pikir  dan  tingkah  laku  ekonomi manusia. 27 Henri  Tanjung  sebagaimana dikutip Mardani, syarat suatu bangunan agar
23 QS. Al-Nisa (4): 58.
24 QS. Al-Infithar (82): 7.
25 QS. Al-‘An’am (6): 152.
26 QS. Ali Imran (3): 18.
27 Abdul Ghofur Anshori, Aspek Hukum Reksa Dana  Syariah  di  Indonesia (Bandung:  Refika Aditama, 2008), 46.
tetap  kokoh  adalah  tiang  yang  kokoh.  Jika bangunan  yang  kokoh  tersebut  adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya, yaitu: siap menerima resiko, tidak melakukan  penimbunan,  tidak  monopoli, pelarangan  interest  (riba),  solidaritas  sosial, keadilan distribusi pendapatan, dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan  sosial. 28 Menurutnya,  ini adalah  prinsip-prinsip  pokok  ekonomi Islam.
M.  Quraisy  Shihab  juga  menyatakan, Al-Qur’an menegaskan  bahwa  dalam beraktivitas  ekonomi,  umat  Islam  harus memegang empat prinsip pokok sebagaimana  dalam  kehidupan  lainnya, yaitu  tauhid,  keseimbangan,  kehendak bebas, dan tanggung jawab. 29
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam sistem  ekonomi  Islam  berdasarkan  konsep dasar  dalam  Islam  yaitu  tauhid  dan berdasarkan  rujukan  kepada  Al-Qur’an  dan Al-Sunnah. Pertama, memenuhi  kebutuhan dasar  manusia  meliputi  pangan,  sandang, papan,  kesehatan,  dan  pendidikan  untuk setiap lapisan masyarakat. Kedua , memastikan  kesetaraan  kesempatan  untuk semua  orang. Ketiga ,  mencegah  terjadinya pemusatan  kekayaan  dan  meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Keempat, memastikan  kepada  setiap  orang  kebebasan untuk  mematuhi  nilai-nilai  moral. Lima, memastikan  stabilitas  dan  pertumbuhan ekonomi. 30
Sistem  ekonomi  Islam  merupakan ilmu  ekonomi  yang  dilaksanakan  dalam praktik  (penerapan  ilmu  ekonomi)  sehari- harinya  bagi  individu,  keluarga,  kelompok masyarakat  atau  pemerintah  dalam  rangka mengorganisasi  faktor  produksi,  distribusi, dan  pemanfaatan  barang  dan  jasa  yang tunduk dalam peraturan/perundang-
28 Abdul Ghofur Anshori , Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia, 17-19.
29 Lihat  M.  Quraisy  Shihab, Wawasan  Al- Qur’an , 409.
30 M.  Nur  Rianto  al-Arif, Lembaga  Keuangan Syariah:  Suatu  Kajian  Teoretis  Praktis (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 17.
undangan Islam  ( sunnatullah ).  Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri  dan  terlepas  dari  sistem  ekonomi lainnya.  Pernyataan  bahwa  sistem  ekonomi Islam  hanyalah  akomodasi  dari  sistem kapital dan sosialis, hal tersebut terbantahkan  melalui  pendekatan  historis dan  faktual.  Pada  kenyataannya,  terlepas dari  beberapa  kesamaan  dengan  sistem ekonomi  lainnya,  terdapat  sistem  ekonomi Islam  memiliki  karakterstik  khusus.  Sistem ekonomi  Islam  merupakan  landasan  bagi terbentuknya sistem yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sistem  ekonomi  Islam  tidak  terlepas dari seluruh ajaran Islam secara integral dan komprehensif.  Karena  itu,  prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran  Islam.  Kesesuain  sistem  tersebut dengan  fitrah  manusia  tidak  ditinggalkan. Keselarasan inilah yang menghindari terjadinya benturan-benturan dalam implementasinya.  Kebebasan  berekonomi terkendali  menjadi  ciri  dalam  prinsip ekonomi  Islam.  Kebebasan  memiliki  unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian  merupakan  bagian  penting yang tidak merugikan kepentingan kolektif.
Kepentingan  individu  dibuka  lebar, tidak  adanya  batasan  pendapatan  seseorang mendorongnya  untuk  aktif  berkarya  dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus  memenuhi  kebutuhan  pribadinya yang  tak  terbatas  dikendalikan  dengan adanya kewajiban individu terhadap masyarakatnya. Keseimbangan antara kepentingan  individu  dan  kolektif  inilah yang  menjadi  pendorong  bagi  bergeraknya roda  perekonomian  tanpa  merusak  sistem sosial yang ada. 31
Sisitem  ekonomi  kapitalis  disusun dengan filsafat dasar sekuler di mana Tuhan dikesampingkan  sesuai  dengan  konsep nihilisme.  Dalam  situasi  ini  maka  sistem ekonomi  dan  moneter  didesain  untuk kepentingan pemilik modal. Akibatnya yang
31 Siti  Nur  Fatoni, Pengantar  Ilmu  Ekonomi, 178-179.
kaya  semakin  kaya,  yang  miskin  semakin miskin, kemudian berdampak pada munculnya  berbagai  masalah  sosial  dan berbagai  dampak  negatif  lainnya.  Lebih parah lagi tidak adanya link antara yang satu dengan yang lain termasuk antara dunia dan akhirat.  Dalam  sisitem  ekonomi  sosialis terjadi  kelesuan  yang  ditandai  dengan tejadinya  pengangguran  yang  berkelanjutan dan  meningkatnya  kesenjangan  masyarakat, sementara  kapitalis  semakin  menumpuk harta kekayaan.
Ekonomi  syariah  berbebeda  dengan konsep,  filosofi,  dan  sistem  ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi syariah mengakui adanya  Tuhan,  adanya  kehidupan  yang kekal  setelah  dunia,  mengutamakan  nilai- nilai  moral,  tidak  semua  bebas  tapi  ada batas-batas  tertentu,  lebih  mementingkan kepentingan  sosial  bersama.  Pola  hubungan antar  pihak  didasarkan  pada  kerja  sama bukan  persaingan  individu. 32 Demikian ekonomi  sosialis  berbeda  dengan  sistem ekonomi  syariah  yang  meliputi  antara  lain. Pertama, mengakui  hak  miliki  individu sepanjang  tidak  merugikan  masyarakat. Kedua, individu  mempunyai  perbedaan yang  dapat  dikembangkan  berdasarkan potensi  masing-masing. Ketiga ,  adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama  dalam  pemenuhan  kebutuhan pokok manuisa. 33
Setiap orang dapat menikmati kebebasan sepenuhnya untuk berbuat sesuatu  atau  mengambil  pekerjaan  atau memanfaatkan  kekayaan  dengan  cara  yang ia sukai sejalan dengan peraturan negerinya. Islam memperbolehkan orang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin melalui
ilmu pengetahuannya,
keterampilannya,  dan  kerjanya  dengan menggunakan sarana yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat  dan  moral.  Islam  mengakui
32 Sofyan  Safri  Harahap,  “Peluang  Ekonomi Syariah  dalam  Otonomi  Daerah”, Ekonomi  Syariah . Vol. 4, No. 8 (Juni, 2006): 45.
33 Veithzal  Rivai  dan  Andi  Buchari, Islamic Economics (Jakarta: Bima aksara, 2009), 34.
adanya ketidaksamaan dari kemampuan dan daya kekuatan
seseorang yang menyebabkan adanya ketidaksamaan perolehan  atau  hasil  berupa  materi  maupun sosial.  Karena  masyarakat  merupakan  satu organisme,  Islam  melarang  usaha  yang membawa  pada  pemusatan  kekayaan  pada beberapa tangan.
Islam  mengakui  hak  perseorangan untuk  memiliki  kekayaan,  tetapi  tunduk pada  pembatasan  agar  kekayaan  itu  tidak membahayakan terhadap kepentingan bersama dari masyarakat. Islam menetapkan bahwa  seseorang  memiliki  dua  kedudukan secara  bersamaan,  yaitu  kedudukan  sebagai individu yang bebas mandiri, dan kedudukan  sebagai  anggota  masyarakat. Islam  memberikan  kebebasan  terhadap keinginan alami seseorang atas kepemilikan pribadi, serta berusaha memenuhi kecenderungan  alami  manusia  dengan  cara yang  paling  baik  bagi  keduanya.  Islam mengakui  hak  perseorangan,  tetapi  tidak membiarkannya  bebas  sesuka  hati  melalui cara yang ia sukai. Islam tidak menghendaki peluasan hak milik pribadi hingga membahayakan  landasan  sistem  Islam karena hal itu akan merusak tujuannya yang benar.
Seseorang  dapat  menikmati  hak-hak tertentu,  namun  mempunyai  kewajiban tertentu  kepada  masyarakat  yang  telah memberikan  hak  itu  kepadanya.  Seseorang mempunyai  hak  untuk  memiliki  harta kekayaan, membeli, menjual atau mewariskan, tetapi disertai dengan tanggung jawab  dan  kewajiban  yang  harus  dibayar kepada  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  hak perseorangan  atas  harta  kekayaan  tidak mutlak,  tetapi  terbatas  dan  dibatasi  oleh tanggung  jawab  dan  kewajiban  yang menyertai  hak  itu.  Karena  itu,  sistem ekonomi  Islam  merupakan  sistem  yang menselaraskan antara maslahat individu dan maslahat umum, bukan memisahkan keduanya, sehingga keadilan pun tercipta.
Pada  hakikatnya  kekayaan  adalah milik  Allah  Swt.,  apapun  harta  yang  Allah berikan kepada manusia merupakan amanah dari Allah Swt. Jika terjadi
ketidakseimbangan  dalam  hal  harta  antar sesama  muslim,  maka  tugas  yang  harus dilakukan  adalah  menolong  sesama,  bisa melalui  kerja  sama  dalam  perekonomian, atau pendistribusian kekayaan melalui zakat, infaq, sedekah dan sejenisnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, penulis  menyimpulkan  dalam  2  (dua)  hal penting,  yaitu pertama ,  keadilan  dalam bidang  ekonomi  adalah  suatu  keadaan  atau situasi  di  mana  setiap  orang    memperoleh apa  yang  menjadi  haknya.  Berarti  juga perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan  penghidupan  yang  layak sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  yang ada. Keadilan  ekonomi  dalam  syariah berarti keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban,  dan  kewajiban  yang  harus dipenuhi  oleh  manusia  dengan  kemampuan manusia  untuk  menunaikan  kewajiban  itu. Dalam  Islam, penegak  keadilan  pada hakikatnya  adalah  Allah  Swt.,  di  mana keadilan  akan  tercipta  dengan  mengikuti aturan-aturan  sebagaimana  diajarkan  dalam Al-Qur’an  dan  Al-Sunnah.  Dalam  arti  lain keadilan  tercipta  dengan  mengikuti  aturan sesuai  dengan  asas,  prinsip,  dan  etika perekonomian dalam syariah.
Dan kedua , keberadaan sistem ekonomi  syariah  menyelaraskan  sistem ekonomi  kapitalis  dan  ekonomi  sosialis. Bahkan  sistem  ekonomi  syariah  cenderung berdiri  sendiri  dan  terlepas  dari  sistem ekonomi  lainnya,  di  mana  ekonomi  syariah menerapkan  asas  efisiensi  dan  manfaat dengan  tetap  menjaga  kelestarian  alam,  dan yang  menjadi  motifnya  adalah  mencari keberuntungan  di  dunia  dan  akhirat  selaku khalifatullah dengan jalan beribadah  dalam arti  yang  luas.  Karenanya, ekonomi  Islam dianggap  bahkan  menjadi  sistem  ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-‘Assal,  Ahmad  Muhammad  dan  Fathi Ahmad Abdul Karim. Sistem Ekonomi Islam:  Prinsip-prinsip  dan  Tujuan- tujuannya. Surabaya:  PT.  Bina  Ilmu, 1980.
Al-Arif, M. Nur Rianto. Lembaga
Keuangan  Syariah:  Suatu  Kajian Teoretis Praktis . Bandung: CV
Pustaka Setia, 2012.
Ali,  Zainuddin. Hukum  Ekonomi  Syariah.
Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Anshori,  Abdul  Ghofur. Aspek  Hukum Reksa  Dana  Syariah  di  Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2008.
Fatoni,  Siti  Nur. Pengantar  Ilmu  Ekonomi .
Bandung: Pustaka Setia, 2014.
Harahap,  Sofyan  Safri.  “Peluang  Ekonomi
Syariah  dalam  Otonomi  Daerah”,
Ekonomi Syariah . Vol. 4, No. 8 (Juni, 2006).
Mannan, M. Abdul. Ekonomi Syariah: Dari
Teori  ke  Praktek ,  terj.  Potan  Arif Harahap.  Jakarta:  PT.  Intermasa, 1992.
Mardani. Hukum  Ekonomi  Syariah  di Indonesia. Bandung:  PT.  Refika
Aditama, 2011.
Naqvi, Syed Nawab Heider. Islam, Economics,  and  Society .  London  and
New  York:  Kegan  Paul  International, 1994. Praja , Juhaya  S. Filsafat  Hukum  Antar Mazhab-Mazhab  Barat  dan  Islam .
Bandung:  Latifah  Press  dan  Yayasan
Prof.  Dr.  Juhaya  Setyapradja  Center,
2014. Qardhawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi  Islam ,  terj.  Zainal  Arifin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
Rivai,  Veithzal  dan  Andi  Buchari. Islamic Economics .  Jakarta:  Bima  aksara,
2009.
Samuelson,  Paul  A.  dan  William  D.
Nordhaus. Ekonomi , Jilid 1, terj. Jaka Wasana. Jakarta: Erlangga, 1990.
Sastradipoera,
Komaruddin. Sejarah
Pemikiran  Ekonomi: Suatu  Pengantar Teori  dan  Kebijaksanaan  Ekonomi. Bandung: Kappa-Sigma, 2001.
Shihab,  M.  Quraisy. Wawasan  Al-Qur’an. Bandung: Mizan, 1996.
Siddiqi, Mohammad Nejatullah. Role of  the State  in  the  Economy:  An  Islamic Perspective . UK: The Islamic Foundation, 1992.
Zaman, S. M. Hasanuz. Economic Functions of  an  Islamic  State .  London:  The Islamic Foundation, 1991.