## PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PENGGUNA JASA

## DENGAN METODE E-PURCHASING DI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
Khairul Imam 1 , Sarwono Hardjomuljadi 2 dan Mawardi Amin 3
1 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana Jakarta, Jl. Meruya Selatan No. 1 Rt 4/Rw 1, Kec. Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650 Email korespondensi: imamkhairul1978@yahoo.co.id
2 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana Jakarta, Jl. Meruya Selatan No.1 Rt 4/Rw 1, Kec. Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650
Email: sarwonohm2@yahoo.co.id
3 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana Jakarta, Jl. Meruya Selatan No.1 Rt 4/Rw 1, Kec. Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650
Email: mawardi.a@gmail.com

## ABSTRAK
Sebagai bagian dari penerapan good governance di Indonesia, saat ini pengadaan barang/jasa pemerintah  dilakukan  secara  elektronik.  Hal  ini  membuat  calon  penyedia  jasa  harus menyiapkan  tiap  persyaratan  secara  baik  serta  bersaing  secara  jujur.  Penyedia  jasa  yang nantinya akan menjalankan kontrak konstruksi diharapkan adalah dari hasil pemilihan yang baik. Salah satu metode pemilihan penyedia jasa konstruksi di Dinas Bina Marga DKI Jakarta yaitu  metode e-purchasing .  Terdapat  cukup  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan metode e-purchasing . Dengan menggunakan analisis Relative Importance Index (RII) , ditemukan bahwa urutan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan penyedia  pekerjaan  konstruksi  di  Dinas  Bina  Marga  DKI  yaitu  (i)  Persyaratan  Administrasi Penyedia Pekerjaan Konstruksi (RII: 0,890), (ii) Respons Terhadap Pemeriksaan (RII: 0,866), (iii) Pelaksanaan Pekerjaan (RII: 0,840), (iv) Komitmen Tanggung Jawab Masa Pemeliharaan (RII: 0,834), (v) Kelengkapan Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi (RII: 0,791), (vi) Lain-lain (RII: 0,760), (vii) Pengalaman Kerja (RII: 0,744). Faktor yang paling penting adalah Persyaratan Administrasi  Penyedia  Pekerjaan  Konstruksi  yang  dipengaruhi  oleh  indikator  penyedia  jasa tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak masuk daftar hitam.
Kata kunci : Penyedia jasa, e-purchasing , RII

## ABSTRACT
As a part of the implementation of proper governance in Indonesia, currently the procurement of government goods/services is carried out electronically. This makes prospective service providers have to prepare each requirement properly and compete honestly. The service provider who will carry  out  the  construction  contract  is  expected  to  come  from  a  good  selection.  One  method  of selecting construction service providers at the Highways Office of DKI Jakarta is the e-purchasing method. There are quite a number of factors that influence the selection  of construction service providers using the e-purchasing method. By using the Relative Importance Index (RII) analysis, it was found that the order of factors that influence the selection of construction work providers at the Highways Office of DKI Jakarta are (i) Administrative Requirements for Construction Work Providers (RII: 0.890), (ii) Responses to Inspections (RII) : 0.866), (iii) Work Implementation (RII: 0.840),  (iv)  Maintenance  Period  Responsibility  Commitment  (RII:  0.834),  (v)  Technical Completeness  of  Construction  Work  Providers  (RII:  0.791),  (vi)  Others  (  RII:  0.760),  (vii)  Work Experience  (RII:  0.744).  The  most  important  factor  is  the  Administrative  Requirements  of
Construction Works Providers which are influenced by indicators that the service provider is not under court supervision and is not blacklisted.
Keywords: Service provider, e-purchasing, RII

## 1. PENDAHULUAN
Reformasi  politik  dan  pemerintahan melahirkan
good governance yang diharapkan  dapat  membawa  dampak perubahan dan peningkatan dalam pelayanan publik. Namun pada kenyataannya,  sistem  pemerintahan  yang baik  masih  dianggap  belum  optimal,  dan manfaatnya diabaikan oleh masyarakat luas. Hal  ini  terlihat  dari  maraknya  praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih  sering  terjadi.  Konsep good governance dalam  hal  efisiensi,  efektivitas, transparansi  dan  akuntabilitas  dalam birokrasi  pemerintahan  dinilai  belum optimal  dan  kualitas  pelayanan  publik masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  Isu birokrasi  yang  muncul  terkait  dengan penerapan good governance tidak terkecuali pada  pengadaan  barang/jasa  pemerintah yang masih sangat rentan terhadap korupsi. Selain  itu,  mengingat  sifat  korupsi Indonesia, pengadaan barang/jasa menempati  urutan  kedua  dalam  sebagian besar kasus korupsi.
Sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa  pemerintah  menggunakan  sistem tradisional. Sistem ini memerlukan komunikasi  langsung  dan  pertemuan langsung  antara  penyedia  layanan  dan panitia  lelang.  Namun,  ada  banyak perbedaan dalam proses pengadaan produk dan layanan secara tradisional. Penyimpangan  tersebut  terutama  pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
[11].
Gambar  1. Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004 –
2021

## Sumber: [9]
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara elektronik  ( e-procurement )  yang  dilakukan dengan  cara e-tendering yaitu  tata  cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat diikuti  oleh  penyedia  barang/jasa  yang terdaftar  pada  sistem  pengadaan  secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali  penawaran  dalam  waktu  yang  telah ditentukan  adalah  hal-hal  yang  perlu dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi kelemahan - kelemahan dan kerumitan  dalam  proses  pengadaan  serta untuk lebih meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas,  akses  pasar  dan  daya  saing usaha  yang  sehat,  memperbaiki  tingkat efisiensi  proses  pengadaan,  mendukung proses  monitoring  dan  audit  serta memenuhi  akses  informasi  yang  memiliki tenggat  waktu  yang  jelas.  Penggunaan internet  sebagai  sarana  informasi  dan komunikasi sangat bermanfaat pada proses pengadaan  barang dan jasa dengan sistem elektronik. Dengan sistem lelang elektronik ini,  maka  intensitas  pertemuan  antara panitia/kelompok  kerja  pengadaan  dengan penyedia  barang/jasa  atau  peserta  lelang dapat diminimalisir.
Manfaat  dari  berkembangnya  teknologi turut  dirasakan  pada  dunia  pengadaan barang/jasa.  Selain  itu  juga  pemanfaatan
teknologi dalam pemerintahan, berdampak dalam  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  pelayanan  publik  dan  lahirnya bentuk-bentuk  perbuatan  hukum  baru. Dunia  pengadaan  barang/jasa  melakukan konversi dari semula pengadaan dilakukan secara  tradisional  kemudian  beralih menjadi  pengadaan  yang  dilakukan  secara elektronik.  Dalam  Peraturan  Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Pasal  1  angka  37, Pengadaan  secara  elektronik  atau E- Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan [13]. Maksud dari butir ini adalah proses  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik  terutama  berbasis  web  dan internet. E-procurement dianggap  sebagai salah  satu  ide  terkini e-government yang paling efektif memberikan hasil nyata dalam bentuk  transparansi  dan  efisiensi  proses pengadaan pemerintah.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP)  membuat  pembaruan dengan  memperkenalkan  sistem  katalog elektronik.  Pada  awal  tahun  2012  Katalog elektronik  untuk  memulai  pengadaan dengan cara e-purchasing . Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP)  adalah  suatu  lembaga yang  mengembangkan  dan  mengelola Katalog elektronik untuk dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)
dalam  rangka  pengadaan  barang  dan  jasa memenuhi  kebutuhan  kantor.  Dengan sistem ini pengadaan barang/jasa dianggap sangat  efektif  dan  efisien  dalam  ketepatan serta  kecepatan  waktu  dan  biaya  lebih hemat. Keterbukaan sistem ini dapat dilihat secara jelas karena daftar, jenis, spesifikasi teknis  serta  harga  barang  dari  penyedia ditampilkan  secara  elektronik  dan  dapat dijangkau  oleh  publik  secara  luas.  Dengan adanya  sistem  yang  transparan,  maka
pengguna  maupun  penyedia  jasa  secara sehat  melaksanakan  proses  pelelangan barang/jasa.
Sejak  tahun  2013  Dinas  Bina  Marga Pemprov  DKI  Jakarta  menjadi  salah  satu dinas  yang  telah  menetapkan  kebijakan pelaksanaan e-purchasing dalam  pemilihan penyedia jasa konstruksi. Dinas Bina Marga Pemprov  DKI  Jakarta  ini  merupakan institusi  yang  memegang  peranan  penting dalam pelayanan publik tentang sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan dan trotoar.  Hal  ini  sangat  menunjang perekonomian  di  Pemprov  DKI  Jakarta. Pelaksanaan  pembangunan  prasarana  dan sarana  bidang  jalan  dan  jembatan, merupakan serangkai tanggung jawab yang dipikul dinas ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang  pelaksanaan  pembangunan  di Pemprov  DKI  Jakarta.  Dalam  rangka  untuk mencukupi semua kebutuhan belanja publik itu dengan melakukan pengadaan barang/jasa secara e-purchasing . Dinas Bina Marga Pemprov DKI melaksanakan  proses e-purchasing di katalog  lokal  Badan  Pelayanan  Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.  Dalam e- katalog  ini  terdapat  banyak  Penyedia Pekerjaan  Konstruksi  yang  menawarkan jasa/produk  dengan  standar  teknis  yang sama  namun  dengan  harga  yang  berbeda- beda.  Pengguna  Jasa  harus  menentukan pilihan  terhadap  para  Penyedia  Pekerjaan Konstruksi  ini  sesuai  dengan  kebutuhan dalam  pagu  anggaran  Instansi  masing- masing.  Faktor-Faktor  yang  berpengaruh pada proses pelelangan pembangunan jalan di    DKI  Jakarta  dalam  menggunakan  e- katalog  antara  lain  (i)  asas  pengadaan barang/jasa  pemerintah,  (ii)    cara pelelangan proyek pembangunan jalan, (iii) keandalan infrastruktur teknologi informasi (TI),  (iv)  problematika  budaya,  (v)  biaya, (vi)  problematika  tentang  hukum,  (vii) kemampuan  pengetahuan  tentang  e- Procurement  dan  (viii)  polemik  penerapan e-katalog [21].
Berikut  adalah  data  anggaran  dan  jumlah paket pekerjaan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun
Tabel 1. Anggaran dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
No.  Tahun Anggaran (miliar Rp) Jumlah Kegiatan 1. 2013 2,707 402 2. 2014 6,126 309 3. 2015 3,463 96 4. 2016 3,188 38 5. 2017 2,733 57 6. 2018 2,402 62 7. 2019 2,560 67 Sumber: [3] Dari uraian latar belakang yang disampaikan  tersebut,  menarik  untuk dilakukan penelitian mengenai e-purchasing di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis urutan  faktor  yang  mempengaruhi Pengguna  Jasa  dalam  menentukan pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi secara e-purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
b. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis faktor  yang  paling  penting  dalam mempengaruhi  pemilihan  penyedia Pekerjaan Konstruksi secara e- purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

## E-Purchasing
Definisinya  adalah  sistem  pembelian barang/jasa  melalui  sistem  e-katalog  [12]. Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010 merupakan  dasar  hukum  diwajibkannya setiap  instansi  pemerintah  melakukan pengadaan melalui e-purchasing . Metode E- Purchasing dilaksanakan  oleh  Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
Sistem e-purchasing di  Indonesia  dapat dijangkau melalui alamat www.e- katalog.lkpp.go.id.  Atau  melalui  katalog lokal di daerah masing-masing.
Sejak Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 memberlakukan e-purchasing , namun sifatnya yang tidak wajib dan masih kecilnya jumlah jenis komoditas yang tercantum di e- katalog  membuat  penggunaannya  tidak umum  dalam  pengadaan  barang/jasa  di Indonesia. Pengadaan kendaraan dinas roda dua,  roda  empat,  kendaraan  dinas  lainnya, obat,  benih,  dan  barang/jasa  lainnya  yang pemakaiannya  spesifik  untuk  sektor tertentu  adalah  pengadaan  yang  dapat dilakukan  dengan e-purchasing pada  masa itu.
Dengan  adanya  Perpres  Nomor  4  Tahun 2015  keadaan  tersebut  di  atas  berubah. Pengadaan e-purchasing yang  diwajibkan dan semakin bervariasinya komoditas yang tercantum di e-katalog menjadikan sistem e- purchasing  semakin  marak  digunakan.  Hal tersebut  menimbulkan  masalah  yang menarik  untuk  menjadi  bahan  penelitian tentang  penggunaan e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah
Indonesia.
Hubungan  penerapan  elektronik  katalog (istilah  lain  dari e-purchasing )  terhadap efisiensi  pengadaan  dan  ketersediaan  obat adalah  ditemukan  bahwa  penerapan  e - purchasing berpengaruh  positif  terhadap efisiensi dan ketersediaan obat [16] [2].
Hubungan kepuasan pengguna e-purchasing menemukan  bahwa  kualitas  layanan  dan kualitas  sistem e-purchasing berpengaruh positif  terhadap  kepuasan  pengguna terhadap sistem e-purchasing [5].
Menurut  persepsi  penyedia  bidang  usaha komunikasi dan informatika dengan adanya perbedaan efektifitas pengadaan pemerintah sebelum dan setelah penerapan e-purchasing adalah penggunaan e- purchasing meningkatkan  efektifitas  dalam pencapaian tujuan e-procurement . Sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian mengenai pengaruh e-purchasing terhadap  transparansi,  akses  pasar,  dan
efisiensi  proses  pengadaan  barang/jasa pemerintah [4].
Menurut  Wibowo  [14],  ada  beberapa catatan  penting    mengenai e-purchasing yaitu  (i)  sistem  ini  tidak  memiliki  ukuran yang  jelas  untuk  menentukan  siapa  yang terpilih  menjadi  penyedia  (ii)  sistem  ini mengurangi  unsur  kompetisi  karena perusahaan yang belum terdaftar di katalog elektronik  tidak  diperbolehkan  untuk dipilih  menjadi  penyedia.  Padahal,  masih menurut  Wibowo  [14],  jika  merujuk  pada manifestasi yang diberlakukan di European Union (Uni  Eropa),  perusahaan  manapun yang  ingin  berpartisipasi  tidak  boleh dirintangi  (Pasal  34  (1)  dan  (2) Directive 2014/24/EU).
Menurut  pendapat  Kim  [8]  dalam  Wibowo [14]  di Korea Selatan  bahwa penerapan e- purchasing dikritik keras oleh lembaga audit pemerintah negara tersebut karena meningkatkan  peluang  terjadinya  korupsi. Implementasi e-purchasing di Korea Selatan saat  ini,  diperketat  aturannya,  terutama untuk  pengadaan  yang  bernilai  di  atas $50,000.  Berdasarkan  pengalaman  negara- negara tersebut, Indonesia sepatutnya lebih kritis dalam menyusun peraturan- peraturan dan sistem e-purchasing .
Menurut  Siahaya  [19]  tujuan  dari e- procurement sebagai berikut: a. Peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas b. Peningkatan  akses  pasar  dan  persaingan bisnis  c.  Meningkatkan    efisiensi  proses pengadaan  d.  Dukungan  untuk  proses pemantauan dan audit e. Penuhi kebutuhan tentang akses informasi terbaru.
The  Asian  Development  Bank,  The  Inter- American Development Bank and The World Bank (2004)  menjelaskan  3  tujuan e- procurement yang  tertera  pada  gambar  2, yaitu:
a. Governance dengan peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas
b. Effectiveness meliputi  efisiensi  dan value-for-money
c. Balanced Development melalui competitiveness,  business  development ,
dan regional development
Gambar  2. E-GP Objectives dalam Electronic Government Procurement, Roadmap Sumber: [20]
Beberapa  prinsip  dalam  pelaksanaan e- procurement  (The  principles  for  MDB  e- procurement  systems) yang  diungkapkan oleh Economic  and  Social  Commission  for Asia  and  the  Pacific,  Asian  Development Bank  Institute ,  dan Public  Procurement Service  of  the  Republic  of  Korea (2006:17) antara  lain:  (i) Economy,  efficiency  and transparency,  (ii)  Nondiscrimination  and equality of access, (iii) Open competition, (iv) Accountability, (v) Security of process .

## Tujuan pengadaan
Tujuan pengadaan secara elektronik dalam Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015 Pasal  107  adalah  untuk  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki  tingkat  efisiensi  proses pengadaan, meningkatkan akses pasar dan persaingan  usaha  yang  sehat,  mendukung proses  monitoring  dan  audit,  serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time .

## Transparansi
Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  4 Tahun  2015,  transparan  berarti  semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan  Barang/Jasa  bersifat  jelas  dan dapat  diketahui  secara  luas  oleh  Penyedia Barang/Jasa  yang  berminat  serta  oleh
masyarakat  pada  umumnya.  Terdapat berbagai definisi transparansi menurut para ahli. Menurut Mardiasmo [10] Transparansi sebagai  keterbukaan  pemerintah  dalam memberikan  informasi    terkait  kegiatan pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah metode  kuantitatif  dengan  penyebaran kuisioner dimana bertujuan untuk
mengetahui  urutan  peringkat  faktor  yang mempengaruhi  pengguna  jasa  dalam menentukan pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi secara e-purchasing .
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas  (X)  yang  merupakan  faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan penyedia  jasa  konstruksi.  Variabel  yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada  peraturan  perundangan,  penelitian terdahulu  serta  fenomena  di  lapangan sehingga  sebelum  melakukan  penelitian, variabel yang disajikan akan terlebih dahulu divalidasi  ke  pakar  untuk  menguji  sesuai tidaknya  variabel  yang  digunakan  dengan fakta  dan  kebutuhan  dalam  penelitian. Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah persyaratan administrasi penyedia pekerjaan  konstruksi  (x1),  kelengkapan teknis  penyedia  pekerjaan  konstruksi  (x2), pengalaman  kerja  (x3),  pelaksanaan pekerjaan  (x4),  komitmen  tanggung  jawab masa pemeliharaan (x5), respons terhadap pemeriksaan (x6), lain-lain (x7).
Data diolah dengan menggunakan Microsoft Excel untuk  mendapatkan  nilai Relative Importance Index (RII). Pengujian pengolahan data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

## Uji validitas
Hartono  [7]  mengemukakan  validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian  mengukur  apa  yang  semestinya diukur.  Uji  validitas  dilakukan  dengan maksud  memberi  keyakinan  bahwa  alat ukur yang digunakan betul-betul mengukur
apa  yang  seharusnya  diukur.  Pengujian validitas  dilakukan  dengan  melihat  nilai Pearson  Product  Moment  Correlation . Validitas  diperlukan  untuk  membuktikan derajat  ketepatan  antara  data  yang sesungguhnya  terjadi  pada  objek  dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari  validitas  suatu  item  [17].  Kaidah keputusan uji validitas yaitu:
(i) Jika rhitung > rtabel artinya valid,
(ii) Jika rhitung < rtabel artinya tidak valid

## Uji reliabilitas
Uji  reliabilitas  merupakan  barometer tingkat  kemampuan  atau  konsistensi  suatu alat  ukur  (kuesioner).  Suatu  kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila dalam pengukurannya dari waktu ke waktu dapat  memberikan  hasil  yang  sama  atau konsisten. Pengujian reliabilitas instrumen, peneliti  menggunakan  pisah  dua  ( split  half method )  terdiri  dari  item  bernomor  ganjil dan  item  bernomor  genap.  Setelah  itu keduanya  dikorelasikan  menggunakan korelasi rank atau Spearman .  Langka- langkah  menguji  reliabilitas  instrumen Akdon and S. Hadi [1] yaitu:
a. Menghitung total skor
b. Menghitung  korelasi  product  moment (rb)
c. Menghitung  reliabilitas  dengan  rumus Spearman Brown:
𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2𝑟 𝑏 1+𝑟 𝑏 (1)
Kaidah keputusan yaitu:
(i) jika rhitung > rtabel berarti reliabel sedangkan,
(ii) jika  rhitung  <  rtabel  maka  tidak reliabel.

## Relative important index (RII)
Relative  Importance  Index (RII)  digunakan untuk  menentukan  peringkat  kriteria berdasarkan  kepentingan  relatifnya  [15]. RII dihitung dengan persamaan:
RII = ƩW
A x N
(2)
dengan W = bobot tiap faktor, A = bobot terbesar pada penelitian, N = total jumlah responden

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi  pada  penelitian  ini  merupakan pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses e- purchasing di Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Adapun pihak yang menjadi populasi hanya dari  sisi  pemberi  tugas  yang  terdiri  dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (PPTK),  Pejabat  Pengadaan  dan
Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Kecamatan di DKI Jakarta. Gambar  3. Gambaran Pendidikan Terakhir Responden Gambar  4. Responden Berdasarkan Instansi
Gambar  5. Gambaran Lama Masa Kerja Responden

## Hasil uji validitas dan uji reliabilitas
Tabel 2. Rekapitulasi Uji Validitas N o. Variabel Indikat or r hitu ng r tabel Ket 1.  Persyarata n Administra si Penyedia Pekerjaan Konstruksi X.1.1. 0.46 7 0.31 2 Vali d X.1.2. 0.44 1 0.31 2 Vali d X.1.3. 0.50 8 0.31 2 Vali d X.1.4. 0.32 6 0.31 2 Vali d X.1.5. 0.33 5 0.31 2 Vali d X.1.6. 0.50 8 0.31 2 Vali d 2.  Kelengkap an Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi X.2.1. 0.32 0 0.31 2 Vali d X.2.2. 0.38 1 0.31 2 Vali d X.2.3. 0.70 5 0.31 2 Vali d X.2.4. 0.46 0 0.31 2 Vali d X.2.5. 0.49 4 0.31 2 Vali d X.2.6. 0.41 8 0.31 2 Vali d 62% 5% 10% 10% 5%8% Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat Suku Dinas Bina
Marga Jakarta Selatan
Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat 0 - 5 tahun 2% 5 - 10 tahun 23% 10 - 15 tahun 50% 15 - 20 tahun 5% Lebih dari 20 tahun 20% Sarjana 45% Magister 52%
Doktor 3%
N o. Variabel Indikat or r hitu ng r tabel Ket 3.  Pengalama n Kerja X.3.1. 0.34 1 0.31 2 Vali d
X.3.2. 0.71 1 0.31 2 Vali d
X.3.3. 0.76 8 0.31 2 Vali d
X.3.4. 0.53 6 0.31 2 Vali d 4.  Pelaksanaa n Pekerjaan X.4.1 0.43 8 0.31 2 Vali d
X.4.2 0.38 8 0.31 2 Vali d X.4.3 0.60 0 0.31 2 Vali d
X.4.4 0.32 3 0.31 2 Vali d
X.4.5 0.41 4 0.31 2 Vali d X.4.6 0.48 1 0.31 2 Vali d X.4.7 0.34 3 0.31 2 Vali d
X.4.8 0.38 8 0.31 2 Vali d X.4.9 0.45 9 0.31 2 Vali d
X.4.10 0.48 7 0.31
2 Vali d
X.4.11 0.70 5 0.31 2 Vali d
X.4.12 0.52 1 0.31 2 Vali d X.4.13 0.31 9 0.31 2 Vali d
X.4.14 0.51 5 0.31 2 Vali d
X.4.15 0.40 0 0.31 2 Vali d
X.4.16 0.44
1 0.31 2 Vali d 5.  Komitmen Tanggung X.5.1. 0.61 8 0.31 2 Vali d N o. Variabel Indikat or r hitu ng r tabel Ket Jawab Masa Pemelihar aan X.5.2. 0.52 9 0.31 2 Vali d X.5.3. 0.57 3 0.31 2 Vali d X.5.4. 0.54 4 0.31 2 Vali d 6.  Respons Terhadap Pemeriksa an X.6.1. 0.66 1 0.31 2 Vali d X.6.2. 0.66 0 0.31 2 Vali d X.6.3. 0.49 6 0.31 2 Vali d X.6.4. 0.51 5 0.31 2 Vali d X.6.5. 0.53 9 0.31 2 Vali d X.6.6. 0.49 6 0.31 2 Vali d 7.  Lain-lain X.7.1. 0.55 4 0.31 2 Vali d X.7.2. 0.84 4 0.31 2 Vali d

## Tabel 3. Rekapitulasi Uji Reliabilitas
N
o.
Variabel r hitu ng r tabe l Keterang an
1. X. 1. Persyarata n Administr asi Penyedia Pekerjaan Konstruksi 0.32 1 0.31 2 Reliabel 2. X. 2. Kelengkap an Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi 0.59 8 0.31 2 Reliabel 3. X. 3. Pengalama n Kerja 0.49 8 0.31 2 Reliabel
4. X. 4. Pelaksana an Pekerjaan 0.74 5 0.31 2 Reliabel 5. X. 5. Komitmen Tanggung 0.37 4 0.31 2 Reliabel
N
o. Variabel r hitu ng r tabe l Keterang an Jawab Masa Pemelihar aan 6. X. 6. Respons Terhadap Pemeriksa an 0.47 2 0.31 2 Reliabel 7. X. 7. Lain-lain 0.04 2 0.00 0 Reliabel
Hasil  analisis  data  dengan relative importance index (RII)
Peringkat variabel yang menjadi gambaran dalam  penerapan e-purchasing pada Pengadaan Barang di Dinas Bina Marga DKI Jakarta  dilakukan  dengan  menggunakan analisis Relative Importance Index (RII) guna memperoleh  pandangan  masing-masing pihak  yang  telah  melaksanakan e- purchasing .
Tabel 4. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor
Persyaratan Administrasi Penyedia Pekerjaan Konstruksi No Variabel X1 RII X.1.1. Bergabung dalam asosiasi pekerjaan 0.780 X.1.2. Alamat kantor jelas 0.860 X.1.3. Tidak pailit atau dalam proses pailit 0.930 X.1.4. Direksi tidak sedang dalam proses pidana 0.880 X.1.5. Tidak dalam pengawasan pengadilan 0.945 X.1.6. Tidak masuk dalam daftar hitam 0.945 Tabel 5. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor Kelengkapan Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi No Variabel X2 RII X.2.1 . Mempunyai tenaga ahli yang mencukupi 0.84 5 No Variabel X2 RII X.2.2 . Peralatan memadai 0.81 0 X.2.3 . Jarak AMP / Baching plan ke lokasi pekerjaan 0.73 5 X.2.4 . Ketersediaan stok material 0.79 5 X.2.5 . Mempunyai tenaga laboratorium untuk quality control 0.75 5 X.2.6 . Ketersediaan teknisi peralatan 0.80 5 Tabel 6. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor Pengalaman Kerja No Variabel X3 RII X.3.1. Pernah melaksanakan pekerjaan sejenis 0.755 X.3.2. Pernah tidaknya bersengketa dengan Pengguna Jasa 0.760 X.3.3. Sedang melaksanakan pekerjaan di tempat lain 0.725 X.3.4. Pernah melaksanakan mock up / perkenalan produk 0.735

## Tabel 7. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor
Pelaksanaan Pekerjaan No Variabel X4 RII X.4.1 Ketersediaan tenaga K3 0.845 X.4.2 Ketersediaan perlengkapan K3 0.840 X.4.3 Koordinasi dengan semua pihak di lapangan 0.885 X.4.4 Ketepatan waktu pelaksanaan fisik 0.895 X.4.5 Ketepatan mutu pelaksanaan 0.920 X.4.6 Peralatan kerja yang mencukupi 0.815 X.4.7 Tenaga lapangan tidak dibebani pekerjaan di lokasi lain 0.790 X.4.8 Respons terhadap arahan Pengguna Jasa 0.820 X.4.9 Kerja sama dengan tim teknis Pengguna Jasa 0.795
No Variabel X4 RII X.4.10  Ketersediaan tenaga administrasi pekerjaan 0.795 X.4.11  Kelengkapan administrasi / pelaporan pekerjaan 0.885 X.4.12  Ketepatan waktu pengurusan administrasi pekerjaan 0.920 X.4.13  Aktif mengikuti rapat koordinasi 0.835 X.4.14  Aktif berkonsultasi terhadap permasalahan lapangan 0.880 X.4.15  Strategi penyedia dalam penanganan permasalahan (ditangani sendiri atau diarahkan ke Pengguna) 0.770 X.4.16  Komitmen terhadap pekerjaan tambahan yang menunjang pekerjaan (pembersihan tali air, menggeser MCB, dll) 0.750 Tabel 8. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor Komitmen Tanggung Jawab Masa Pemeliharaan No Variabel X5 RII X.5.1. Ada tidaknya personel yang bisa dihubungi 0.815 X.5.2. Kecepatan merespons klaim pengguna jasa 0.865 X.5.3. Kecepatan melaksanakan perbaikan di lapangan 0.865 X.5.4. Ada tidaknya inisiatif perbaikan jika ada kerusakan 0.79

## Tabel 9. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor
Respons Terhadap Pemeriksaan No Variabel X6 RII X.6.1 . Komitmen mendampingi Pengguna Jasa pada waktu pemeriksaan 0.94 0 X.6.2 . Tersedianya personel lapangan pada waktu pemeriksaan 0.89 0 X.6.3 . Kecepatan menyediakan administrasi pekerjaan yang diminta 0.86 0 X.6.4 . Ketepatan mengikuti jadwal pemeriksaan 0.86 0
No Variabel X6 RII X.6.5 . Ketersediaan peralatan yang diminta untuk pelaksanaan lapangan 0.87 5 X.6.6 . Kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan 0.77 0 Tabel 10. Hasil Analisis RII Terhadap Faktor Lain-lain No Variabel X7 RII X.7.1.  Respons  terhadap  Lembaga Swadaya Masyarakat 0.730 X.7.2.  Komitmen terhadap proses hukum (Polisi, Kejaksaan) 0.790
Urutan  faktor  yang  mempengaruhi pengguna  jasa  dalam  menentukan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi  secara e-purchasing di  dinas bina marga provinsi DKI Jakarta Terdapat 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi  pengguna  jasa  dalam menentukan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi secara e-purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yaitu (i) faktor Persyaratan Administrasi Penyedia Pekerjaan Konstruksi,
(ii) Faktor  Kelengkapan  Teknis  Penyedia Pekerjaan Konstruksi,
(iii) Pengalaman Kerja,
(iv) Pelaksanaan Pekerjaan,
(v) Komitmen  Tanggung  Jawab  Masa Pemeliharaan,
(vi) Respons Terhadap Pemeriksaan, dan (vii) Faktor lain-lain.
Faktor  yang  paling  penting  dalam mempengaruhi  pemilihan  penyedia pekerjaan konstruksi secara e- purchasing di dinas bina marga provinsi DKI Jakarta Ditinjau dari peringkat faktor yang disajikan berdasarkan  hasil  analisis  RII,  ditemukan bahwa  faktor  yang  paling  penting  dalam mempengaruhi pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi secara e-purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yaitu
faktor  Persyaratan  Administrasi  Penyedia Pekerjaan  Konstruksi.  Adapun  faktor  ini dianggap  paling  penting  karena  suatu penyedia  jasa  dalam  perannya  mengikuti proses  pengadaan  barang/jasa  perlu mempersiapkan  persyaratan  administrasi yang lengkap dan legal secara hukum.
Hasil  penelitian  ini  sekaligus  mendukung penelitian  W. Hartono, L. Nurhidayah, and Sugiyarto  [18]  yang  menyimpulkan  bahwa aspek  administrasi  merupakan  aspek dengan bobot paling besar sebagai penentu pemilihan  rekanan    jasa  konstruksi/ kontraktor.
Sedangkan  jika  ditinjau  dari  indikator penelitian,  ditemukan  bahwa  indikator  (i) tidak termasuk dalam pengawasan pengadilan  dan  (ii)  tidak  termasuk  dalam urutan  daftar  hitam  merupakan  indikator yang  paling  penting  dalam  mempengaruhi pemilihan  penyedia  pekerjaan  konstruksi secara e-purchasing di  Dinas  Bina  Marga Provinsi DKI Jakarta.
Artinya bahwa pengguna jasa dalam proses pemilihan penyedia jasa sangat mengedepankan status hukum dari penyedia jasa sehingga diharapkan pengguna  jasa  dapat  mengantisipasi timbulnya hal-hal yang bersifat cacat hukum pada  saat  pelaksanaan  kontrak  kerja konstruksi.
Hal ini mendukung penelitian G. N. Pio, I. N. Sutarja,  and  I.  W.  Yansen  [6]  bahwa  salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  pemilihan pemenang  lelang  jasa  konstruksi  adalah perusahaan/  penyedia  jasa  tidak  dalam pengawasan  pengadilan  dan  tidak  masuk dalam daftar hitam.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  maka dapat  disimpulkan  tentang  pemilihan penyedia  pekerjaan  konstruksi  oleh pengguna jasa dengan metode e-purchasing di  Dinas  Bina  Marga  Provinsi  DKI  Jakarta sebagai berikut:
1. Urutan  faktor  yang  mempengaruhi Pengguna  Jasa  dalam  menentukan pemilihan penyedia Pekerjaan
Konstruksi secara e-purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yaitu:
a. Persyaratan  Administrasi  Penyedia Pekerjaan Konstruksi (RII: 0,890)
b. Respons  Terhadap  Pemeriksaan (RII: 0,866)
c. Pelaksanaan Pekerjaan (RII: 0,840)
d. Komitmen  Tanggung  Jawab  Masa Pemeliharaan (RII: 0,834)
e. Kelengkapan Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi (RII: 0,791)
f. Lain-lain (RII: 0,760)
g. Pengalaman Kerja (RII: 0,744)
2. Faktor  yang  paling  penting  dalam mempengaruhi  pemilihan  penyedia Pekerjaan Konstruksi secara e- purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta adalah Persyaratan administrasi penyedia pekerjaan konstruksi.  faktor  ini  dianggap  paling penting  karena  suatu  penyedia  jasa dalam  perannya  mengikuti  proses pengadaan barang/jasa perlu mempersiapkan persyaratan administrasi  yang  lengkap  dan  legal secara  hukum.  jika  ditinjau  dari indikator  penelitian,  ditemukan  bahwa indikator  (i)  tidak  termasuk  dalam pengawasan  pengadilan  dan  (ii)  tidak termasuk  dalam  urutan  daftar  hitam merupakan  indikator  yang  paling penting dalam mempengaruhi pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi secara e-purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Artinya bahwa  pengguna  jasa  dalam  proses pemilihan penyedia jasa sangat mengedepankan  status  hukum  dari penyedia  jasa  sehingga  diharapkan pengguna  jasa  dapat  mengantisipasi timbulnya  hal-hal  yang  bersifat  cacat hukum  pada  saat  pelaksanaan  kontrak kerja konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Akdon and S. Hadi, Aplikasi Statistika dan  Metode  Penelitian  Administrasi dan  Manajemen .  Bandung:  Dewa

## Ruchi, 2005.
[2] A.  Ningsih,  A.  Fudholi,  and  Sumarni, “Hubungan  Penerapan  Elektronik Katalog Terhadap Efisiensi Pengadaan dan Ketersediaan Obat,” J. Manaj. dan Pelayanan Farm. , 2015.
[3]  Badan Perencana Pembangunan Daerah  (Bappeda)  Provinsi  DKI Jakarta, “Anggaran dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI,” DKI Jakarta, 2020.
[4] D.  Rizkiani,  “Perbedaan  Efektivitas Pengadaan  Pemerintah  Sebelum  dan Setelah  Implementasi  E-Purchasing Menurut  Persepsi  Penyedia  Bidang Usaha  Komunikasi  dan  Informatika,” Universitas Jenderal Soedirman, 2017.
[5]  F.  Rahadian,  A.  Djunaedi,  and  A. Suswantono,  “Analisis  Penerimaan dan  Kepuasan  Pengguna  terhadap Aplikasi  E-Purchasing  dengan  Model Integrasi,” Teknol.  Inf.  dan  Multimed. , 2015.
[6]  G. N. Pio, I. N. Sutarja, and I. W. Yansen, “Analisis  Faktor -faktor  Pemilihan Pemenang  Lelang  Jasa  Konstruksi Pada Proyek Pemerintah di Kabupaten Sikka,” J. Spektran , vol. 3, no. 2, 2015.
[7]  Hartono, Statistik  untuk  Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
[8]  Kim,  D.,  H.  P.  Nugroho,  and  A.  Afifi, “Enhancing  Efficiency  of  National Budget  Execution  through  Advanced Public Procurement System,” 2013.
[9]  Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK),  “KPK  Sudah  Tangani  1.194 Kasus Korupsi, Mayoritas Penyuapan,” Cindy Mutia Annur , 2021. https://databoks.katadata.co.id/data publish/2022/01/10/kpk-sudah- tangani-1194-kasus-korupsi- mayoritas-penyuapan  (accessed  Feb. 28, 2022).
[10]  Mardiasmo, Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Andi, 2002.
[11] P.  E.  Mulyono,  “Analisis  Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah
Kabupaten  Gresik,” Airlangga  Dev.  J. , vol. 1, no. 1, pp. 32 – 42, 2017. [12]  Peraturan Presiden Republik
Indonesia  Nomor  4,  “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun  2015  Tentang  Perubahan Keempat  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.”
2015.
[13]  Peraturan Presiden Repulik Indonesia Nom or  70,  “Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” 2012.
[14] R.  A.  Wibowo,  “Mencegah  Korupsi  di Pengadaan Barang dan Jasa: Apa Yang Sudah  dan  Yang  Masih  Harus Dilakukan?,” Integritas , vol. 1, pp. 37 – 60, 2015.
[15]  R.  R.  M.  Rooshdi,  M.  Z.  A.  Majid,  S.  R. Sahamir, and N. A. A. Ismail, “Relative Importance  Index  of  Sustainable Design  and  Construction  Activities Criteria  for  Green  Highw ay,” Chem. Eng.  Trans. ,  vol.  63,  2018,  doi: 10.3303/CET1863026.
[16]  S.  Sutriatmoko  and  D.  A.  Puspandari, “Analisis  Penerapan  E -Procurement Obat  dengan  Prosedur  E-Purchasing Berdasar  E-Catalogue  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah,” Manaj. dan Pelayanan Farm. , vol. 5, no. 4, pp. 267 – 264, 2015.
[17]  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: PT. Alfabet, 2016.
[18]  W.  Hartono,  L.  Nurhidayah,  and Sugiyarto,  “Pemilihan  Rekanan  Jasa Konstruksi/Kontraktor Dengan Metode  AHP  (Studi  Kasus  Pengadaan di  Universitas  Sebelas  Maret  (UNS) Surakarta,” Matriks Tek. Sipil , vol. 4, no. 1, 2016.
[19]  W.  Siahaya, Manajemen  Pengadaan Procurement  Management .  Bandung: Alfabeta, 2012.
[20]  World Bank, Asian Development Bank, and I. D. Bank, “Electronic Government Procurement - Roadmap,” 2004.
[21]  Y.  Malinda  and  S.  Hardjomuljadi,
“Faktor Kendala Dominan Penggunaan E-Catalogue Pada Proses Pengadaan  Proyek  Konstruksi  Jalan
Dengan Metoda SPSS & RII,” vol. 7, no.
2, pp. 90 – 105, 2018.