P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 https://al-afkar.com

## PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA, FILSAFAT,  PSIKOLOGI, DAN SOSIOLOGI

## Istanto
Universitas Islam Nusantara Bandung E-mail: istantoskhayi@gmail.com

## Mulyono
Universitas Islam Nusantara Bandung E-mail: mulyonomtsmmm@gmail.com

## Muhammad Al Mighwar
UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: malmighwar@gmail.com

## Ujang Nurjaman
Universitas Islam Nusantara Bandung E-mail: ujangn61@gmail.com
Received Revised Accepted 17 Desember 2021 4 January 2022 17 January 2022 EDUCATION MANAGEMENT BASED ON RELIGION, PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY, AND SOCIOLOGY

## ABSTRACT
This study aims to describe and analyze what, why, and how of education management based on religion, philosophy, psychology, and sociology. From this research, it was concluded that education management is planning, implementing, and supervising educational resources which are:  (1)  based  on  religion  means  based  on  God's  teachings  that  command  comprehensive arrangements, by means of proper and accurate planning, implementation, and supervision; (2) based  on  philosophy  means  based  on  a  realistic  study  of  nature  and  the  meaning  of  life,  by thinking  rationally,  naturally  scientifically,  harmoniously,  and  critically;  (3)  based  on psychology means based on a comprehensive scientific study of the human mind and behavior, by means of introspection, experimentation, and comparison; and (4) based on sociology means based  on  social  scientific  studies  that  require  progress,  with  a  progressive,  rational,  and conscious society perspective.

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
Keywords: Education Management; Religion; Philosophy; Psychology; Sociology

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  apa,  mengapa,  dan bagaimana  pengelolaan  pendidikan  berbasis  agama,  filsafat,  psikologi,  dan  sosiologi.  Dari penelitian ini dihasilkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan  sumber  daya  pendidikan  yang  dengan:  (1)  berbasis  agama  berarti  berpijak  pada ajaran  Tuhan  yang  mewajibkan  pengaturan  yang  menyeluruh,  dengan  cara  perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat dan akurat; (2) berbasis filsafat berarti berpijak pada kajian alam dan makna kehidupan yang realistis, dengan cara berpikir rasional, natural illmiah, harmoni,  dan  kritis;  (3)  berbasis  psikologi  berarti  berpijak  pada  kajian  ilmiah  pikiran  dan perilaku manusia yang menyeluruh, dengan cara introspeksi, eksperimen, dan komparasi; dan (4) berbasis sosiologi berarti berpijak pada kajian ilmiah kemasyarakatan yang menghendaki kemajuan, dengan cara pandang masyarakat yang progresif, rasional, dan sadar.
Kata Kunci: Pengelolaan Pendidikan; Agama; Filsafat; Psikologi; Sosiologi

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  pendidikan  merupakan amanat  para  pendiri  bangsa  ( founding fathers ) yang memiliki dasar yang sangat kuat dalam dasar Negara Republik Indonesia (NRI), yang diatur dalam satu  bab dan dua pasal tersendiri.  Undang-Undang  Dasar NRI Tahun  1945  (UUD  NRI  ’45),  BAB XIII tentang  PENDIDIKAN  menyatakan pada Pasal  31  ayat  (1)  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  mendapat  pengajaran,  ayat  (2) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang  diatur  dengan  undang-undang”,  dan  Pasal  32  “Pemerintah  memajukan kebudayaan nasional”.
Dengan demikian, pendidikan dan kebudayaan adalah hak setiap warga negara dan  kewajiban  pemerintah  untuk  mengusahakan,  menyelenggarakan,  dan memajukannya sebagai pengemban amanat negara untuk melayani warganya ( public service  obligation )  dalam  rangka  melindungi,  memajukan  kesejahteraan, mencerdaskan, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI ’45.
Sebagai  pelaksanaan  Pasal  31  ayat  (2)  UUD  NRI  ’45,  tersusunlah  Undang- Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003) yang saat ini berlaku. Dalam UUSPN 20/2003 ini, pengertian, fungsi, dan tujuan Diknas dinyatakan secar tegas. Perihal pengertiannya, Pasal 3 1 ayat (1) menegaskan “Pendidikan adalah usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara”.  Terkait  fungsi  dan  tujuannya,  Pasal  3  menegaskan  “Pendidikan  nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Pengertian, fungsi dan tujuan Diknas dalam UUD NRI ’45 dan UUSPN 20/2003 tersebut sejalan dengan gagasan inti tokoh pendidikan nasional sekaligus salah satu penyusun  UUD  NRI  ’45  yang  tergabung  dalam  Panitia  Sembilan,  yaitu  Ki  Hajar Dewantara  (1977),  yang  memaknai  bahwa  pendidikan  secara  umum  adalah  “daya upaya  untuk  memajukan  bertumbuhnya  budi  pekerti  (kekuatan  batin,  karakter), pikiran  (intelektual  dan  tubuh  anak);  dalam  Taman  Siswa  tidak  boleh  dipisahkan bagian-bagian  itu  agar  supaya  kita  memajukan  kesempurnaan  hidup,  kehidupan, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya”. 1 Hal ini ditegaskan lagi pada Pasal 1 ayat (16) UUSPN 20/2003 “Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat”.
Untuk  pencapaian  tujuan  Diknas  tersebut,  Pemerintah  menetapkan  Standar Nasional  Pendidikan  (SNP)  sebagai  kriteria  minimal  yang  wajib  dipenuhi  dan dilampaui pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pasal 35 UUSPN 20/2003 menetapkan bahwa SNP meliputi delapan aspek, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan,  tenaga  kependidikan,  sarana dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan penilaian  pendidikan.  SNP  diatur  lebih  rinci  dalam  PP  19/2005  tentang  SNP  yang selanjutnya diubah dengan PP 57/2021.
Menurut  BSNP,  delapan  standar  dikembangkan  dan  ditetapkan  untuk mengukur,  mengevaluasi,  menilai  mutu  pendidikan,  yang  hasilnya  akan  menjadi acuan  untuk  menyusun  program  peningkatan  mutu  pendidikan.  Memperhatikan kondisi  pendidikan  nasional  yang  sangat  beragam,  SNP  dipastikan  bukan  untuk penyeragaman tetapi justru untuk mengakomodir keberagaman,  supaya  pendidikan tetap dalam standar  mutu sehingga setiap satuan pendidikan  memiliki  kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan bermutu. 2
Dalam  PP  19/2005  tentang  SNP  yang  kemudian  diubah  dengan  PP  57/2021 tersebut  dijelaskan  bahwa:  (1)  Standar  isi  adalah  ruang  lingkup  materi  dan  tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan  kajian,  kompetensi  mata  pelajaran,  dan  silabus  pembelajaran  yang  harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu; (2) Standar proses  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembelajaran  pada  satu  satuan  pendidikan  untuk  mencapai  standar  kompetensi lulusan; (3) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah  kualifikasi  kemampuan  lulusan  yang  mencakup  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan;  (4)  Standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  adalah  kriteria
1 https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/sistem-pendidikan-nasional-dan- permasalahannya/
2 Faridah Alawiyah, “Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah”, Jurnal Aspirasi Vol. 8 No. 1,  Juni 2017.

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;  (5)  Standar sarana dan prasarana adalah standar  nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah,  perpustakaan,  laboratorium,  bengkel  kerja,  tempat  bermain,  tempat berkreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (6) Standar  pengelolaan  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,  kabupaten/kota,  provinsi,  atau  nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; (7) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur  komponen  dan  besarnya  biaya  operasi  satuan  pendidikan  yang  berlaku selama  satu  tahun;  dan  (8)  Standar  penilaian  pendidikan  adalah  standar  nasional pendidikan  yang  berkaitan  dengan  mekanisme,  prosedur,  dan  instrumen  penilaian hasil belajar peserta didik. 3
Dari delapan SNP tersebut, standar pengelolaan termasuk standar yang sangat menentukan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Pasal 27 ayat (1) PP 57/2021  menyatakan  “Standar  pengelolaan  merupakan  kriteria  minimal  mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif”. Standar Pengelolaan  meliputi  (1)  Standar  pengelolaan  oleh  satuan  Pendidikan;  (2)  Standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah; dan (3) Standar pengelolaan oleh Pemerintah. 4 Dengan demikian, pengelolaan pendidikan di Indonesia harus mengacu pada regulasi yang  telah  ditetapkan,  baik  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  atau  oleh Penyelenggara Pendidikan untuk instansi swasta. Misalnya, pengelolaan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah harus mengacu pada Permendiknas 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, 5 sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (1) “Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku  secara  nasional”.  Standar  pengelolaan  pendidikan  oleh  satuan  pendidikan dasar dan menengah dalam Permendiknas 19/2007 nampak dalam tabel berikut.
A  Perencanaan Program 1. Visi Sekolah/Madrasah 2. Misi Sekolah/Madrasah 3. Tujuan Sekolah/Madrasah 4. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah B  Pelaksanaan Rencana Kerja 1. Pedoman Sekolah/Madrasah 2. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah 3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah
4. Bidang Kesiswaan
3 Halik S. Maranting dkk, “Implementasi Standar Nasional Pendidikan Dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Gorontalo, ”TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 8, Nomor 2 : Agustus 2020.
4 Pemendiknas RI 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tersedia online:
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Pendidikan#cite_note-21
5 Siti Zenab, “Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar”, Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 4 No. 1 (2021).

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran
6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Bidang Sarana dan Prasarana 8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan 9. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah C  Pengawasan dan Evaluasi 1. Program Pengawasan 2. Evaluasi Diri 3. Evaluasi dan Pengembangan KTSP 4. Evaluasi  Pendayagunaan  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan 5. Akreditasi Sekolah/Madrasah D  Kepemimpinan Sekolah/Madrasah Tugas  pokok dan  fungsi  kepala sekolah dan wakil kepala sekolah/madrasah E  Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan  sistem  informasi  manajemen  yang memadai di sekolah/madrasah F  Penilaian Khusus Pengakuan  Pemerintah  atas  dasar  rekomendasi BSNP terhadap sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu pada SNP
Tabel 1. Pengelolaan pendidikan Dasar dan Menengah
Dengan  adanya  berbagai  payung  regulasi  beserta  pedoman  teknisnya diharapkan  pengelolaan  pendidikan  semakin  berkualitas  sehingga  tujuan  Diknas segera  terwujud.  Sebab,  Semakin  tinggi  kualitas  pendidikan  suatu  bangsa  semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya yang memiliki daya saing lokal, regional dan  global  dalam  berbagai  profesi,  seperti    para  intelektual,  politisi,  ilmuwan, negarawan,  guru  dan  profesi  lainnya 6 .  Oleh  karena  itu,  poin  penting  pengelolaan pendidikan  oleh  pemerintah  dari  masa  ke  masa  mengacu  pada  peningkatan  mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan.
Untuk  itu,  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  inovasi  dalam  sistem  dan proses  pendidikan  nasional.    Sayangnya,  ternyata  masalah  pendidikan  masih  ada akibat  dari  perkembangan  dan  tuntutan  zaman.  Pemerintah,  dalam  hal  ini Kemendikbud, 7 mengakui masih adanya beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendidikan, antara lain: (1) Pemerataan pendidikan, seperti masalah belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana di daerah-daerah terutama di daerah terpencil; (2) Relevansi  pendidikan,  seperti  belum  relevannya  kurikulum  dengan  tuntutan  dunia kerja  dan  kemajuan  IT,  meskipun  pemerintah  telah  meluncurkan  program STEAM (Sains,  Technologi,  Engenering,  Art  and  Mathematic) untuk  pembelajaran  daring, selain  luring ; (3)  Kualitas pendidikan, seperti  masih rendahnya  kualitas  pendidikan Indonesia, sebagaimana rilis The Guardian bahwa Indonesia menempati urutan ke 57 dari total 65 negara, dimana peringkat tersebut menentukan negara mana yang terbaik dari segi  membaca,  matematika, dan  ilmu pengetahuan.  Padahal, pemerintah telah meluncurkan  beragam  program  strategis  seperti  Gerakan  Literasi  Nasional,
6 https://www.kompasiana.com/heryizkak7272/5e0eb672d541df4d837854f3/beberapa- masalah-besar-dalam-dunia-pendidikan-di-indonesia?page=all&page_images=1
7 https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/sistem-pendidikan-nasional-dan- permasalahannya/

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
Pendidikan  dengan  pendekatan  saintifik, discovery  learning,  problem  base  solving dalam pembelajaran; (4) Efisiensi pendidikan, seperti masih terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan  anggaran  pendidikan,  tanpa  memperhatikan  skala  prioritas  yang tepat  sasaran  dan  dapat  dipertanggungjawabkan;  dan  (5)  Tenaga  Pendidik  dan Kependidikan (Diktendik), seperti masih kurangnya Diktendik yang KKI, CPNS dan PNS/ASN  terkait  dengan  perubahan  kurikulum  dari  KTSP  ke  K13,  dari  K13  ke  K21 (merdeka belajar).
Mengapa masalah-masalah seperti masih muncul, padahal regulasi dan aturan teknisnya telah jelas dan anggaranpun tersedia 20 persen dari APBN, yakni sebesar 550 triliun.  Mengacu  pada  gagasan  Edward  Sallis, 8 kesuksesan  pengalolaan  pendidikan sangat tegantung pada kesadaran semua pihak. Lembaga pendidikan dituntut untuk mengembangkan  pendekatan  mereka  sendiri  terhadap  kualitas,  dan  perlu menunjukkan  kepada  publik  bahwa  mereka  juga  dapat  memberikan  layanan berkualitas  yang  konsisten, ‘This  new  consciousness  of  quality  has  now  reached education; educational institutions are being required to develop their own approaches to quality, and need to demonstrate publicly that they too can deliver a consistent quality service )’.
Berdasarkan fakta-fakta di atas, masalah demi masalah pengelolaan pendidikan memang akan selalu ada dan harus dicarikan solusinya satu per satu secara tepat, tidak dibiarkan berlarut-larut sampai menumpuk. Salah satu solusinya, selain berpedoman pada konsep dan teori para ahli, para pihak yang berkepentingan perlu dimunculkan kesadarannya  akan  ajaran/kaidah/prinsip  kebenaran  yang  mereka  anut  yang bersumber dari agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.
Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa ( what ), mengapa ( why ), dan bagaimana ( how ) pengelolaan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

## METODE  PENELITIAN
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dengan teknik library research, 9 dan data dianalisis dengan teknik content analysis 10 terkait pengelolaan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

## HASIL dan PEMBAHASAN Pengelolaan Pendidikan
Secara  etimologis,  kata  ‘pengelolaan’  dalam  bahasa  Inggris  disebut management yang menurut Oxford Learner’s Dictionary berarti “ the activity of running
8 Edward Sallis, Total Quality Management in Education (Routledge, 2000: 24).
9 Muhammad  Al  Mighwar,  “Penyusunan  Dan  Penyesuaian  Statuta  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS”): 36  https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157
10 Mardalis. Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal (Jakarta:  Bumi.  Aksara,  1999); Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2005).
Vol. 5, No. 1, February  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 64

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
and controlling a business or similar”, 11 dan kata ‘pendidikan’ disebut education yang berarti “a process of teaching, training and learning, especially in schools, colleges or universities,  to  improve  knowledge  and  develop  skills” . 12 Singkatnya,  pengelolaan pendidikan  adalah  kegiatan  pelaksanaan  dan  pengawasan  proses  pengajaran, pelatihan, dan pembelajaran.
Sedangkan  terminologi  pengelolaan  pendidikan,  dalam  konteks  Indonesia khususnya,  dapat  dilihat  secara  ringkas  dan  jelas  dalam  hasil  penelitian  disertasi Muhammad Al Mighwar di Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung  tahun 2021  yang  berjudul  “Kepemimpinan  Kiai  Dalam  Pengelolaan  Pondok  Pesantren Modern  (Studi  Historis  Kepemimpinan  K.H.  Imam  Zarkasyi  Di  Pondok  Modern Darussalam Gontor).
Atas dasar pendapat para pakar manajement seperti George R. Terry, Lipham dan  Hoch,  Engkoswara  dan  Mulyasa,  serta  regulasi  Permendiknas  19/2007  tentang Pengelolaan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  sebagai  pelaksanaan  PP  19/2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  Muhammad  Al  Mighwar  menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan di Indonesia mencakup fungsi-fungsi POAC the 6 M’s /  7  komponen  pendidikan.  Fungsi-fungsi  ini  disintesiskannya  menjadi  tiga  fungsi perencanaan/ planning , pelaksanaan (pengorganisasian/ organizing dan penggerakan/ actuating )  dan  pengawasan/ evaluating lima  sumber  daya/komponen pendidikan, yaitu: (1) Man and Women /Diktendik dan Kesiswaan; (2) Materials and Methods /Kurikulum dan Program Pengajaran; (3) Machines /sarana dan prasarana; (4) Money/Keuangan ;  (5)  Markets/Hubungan  Masyarakat  dan  Layanan  Khusus. Detailnya: (1) Perencanaan meliputi: (a) Penyusunan Strategi, yang mencakup Visi, Misi,  dan  Tujuan;  dan  (b)  Penyusunan  Kebijakan,  yang  mencakup  Rencana  Kerja (Jangka Panjang, Jangka Menengah, Jangka Pendek), Pedoman-Pedoman Komponen Pendidikan  (Kesiswaan,  Kurikulum  dan  Program  Pengajaran,  Diktendik,  Sarpras, Pembiayaan, Humas/Kemitraan dan Layanan Khusus);  (2) Pelaksanaan meliputi (a) Pengorganisasian,  yang  mencakup  Desain  struktur  organisasi  formal  beserta tupoksinya,  dan  Dinamisasi  organisasi  formal-nonformal-informal;  dan  (b) Penggerakan Komponen Pendidikan, yang mencakup Pemenuhan kebutuhan dasar manusia,  Motivasi,  Penilaian,  Pengembangan,  Konpensasi,  dan  Komunikasi  efektif; dan (3) Pengawasan meliputi: (1) Pengawasan Bertahap, yang mencakup Pemantauan, Supervisi, Evaluasi, Pelaporan, Tindak Lanjut; dan (2) Pengawasan Menyeluruh, yang mencakup Evaluasi Diri, dan Akreditasi/Penilaian Khusus. 13
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  diringkas  bahwa  pengelolaan pendidikan adalah pengaturan
(perencanaan/ planning , pelaksanaan
(pengorganisasian/ organizing
dan
penggerakan/ actuating )
dan pengawasan/ evaluating ) lima sumber daya/komponen pendidikan.
11 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/management?q= management
12 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/education
13 Muhammad Al Mighwar, Kepemimpinan Kiai Dalam Pengelolaan Pondok Pesantren Modern (Studi Historis Kepemimpinan K.H. Imam Zarkasyi Di Pondok Modern Darussalam Gontor) (Bandung: Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Disertasi 2021: 108-109).

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
Selain terminologi pengelolaan pendidikan yang dihasilkan oleh para ahli dan peneliti  tersebut,  sebagai  pelengkap  atau  alternatif  rujukan  tentunya  masih diperlukan  kajian  terminologi  lain  merujuk  pada  basis-basis  lainnya  yang  lebih fundamental,  yaitu  basis  agama,  filsafat,  psikologi,  dan  sosiologi.  Sebab,  agama merupakan  sumber  kepercayaan/ajaran  ketuhanan  yang  absolut,  filsafat  merupakn sumber  cara  berpikir  dan  memahmi,  psikologi  merupakan  sumber  pengetahuan kejiwaan,  dan  sosiologi  merupakan  sumber  pengetahuan  kemasyarakatan  yang semuanya  terkait  dengan  manusia  sebagai  subjek  dan  objek  didik,  sebagaimana uraian berikut.

## Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama
Secara etimologis, kata ‘berbasis’ dalam bahasa Inggris disebut based on yang menurut Oxford Learner’s Dictionary berarti “ to use an idea, a fact, a situation, etc. as the point from which something can be developed” , 14 sedangkan kata ‘agama’ disebut religion yang berarti “the belief in the existence of a god or gods, and the activities that are connected with the worship of them, or in the teachings of a spiritual leader” . 15 Dengan demikian, pengelolaan pendidikan berbasis agama adalah pengaturan lima sumber daya pendidikan berpijak pada ajaran Tuhan, terutama yang termaktub dalam ayat-ayat kitab suci.
Dalam  disertasi  Muhammad  Al  Mighwar 16 disebutkan  bahwa  dalam  agama Islam,  pengelolaan  dikenal  dengan  istilah at-tadbir yang  artinya  penertiban, pengaturan,  atau  pengurusan  segala  sesuatu  secara al-ihsan (baik/tepat),  yang dasarnya dapat merujuk pada dua dalil dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Saw.
Pertama , firman Allah Swt. Dalam QS. As-Sajdah : 5, “ Dia mengatur (yudabbiru) urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu ”. Mengacu pada Kamus Bahasa Arab “ Al-Munawwir” dan pendapat Ramayulis, kata kunci ( keyword ) pengelolaan dalam ayat di atas adalah “ yudabbiru ” yang artinya “mengatur; mengurus” yang derivasinya adalah “ at-tadbir ” yang artinya “penertiban; pengaturan;  pengurusan”,  sebagai  bukti  pengelolaan  ilahi  dalam  keteraturan  alam semesta ini, yang semestinya juga dilakukan oleh manusia sebagai hamba sekaligus wakil-Nya  di  muka  bumi.  Dari  ayat  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  pengelolaan pendidikan  menurut  Allah  adalah  pengaturan  semua  urusan  secara  komprehensif dengan  cara:  (1)  perencanaan  dan  pelaksanaan  sumber-sumber  daya  pendidikan, seperti  terlihat  kalimat  “ Dia mengatur  urusan  dari  langit  ke  bumi ”;  dan  (2) pengawasan/pelaporan  periodik/sesuai  waktu  yang  ditentukan,  sebagaimana tergambar dari kalimat “ kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. ” Kedua ,  hadits  Nabi  Saw.  riwayat  An-Nasa’i,  ” Sesungguhnya  Allah  Swt. mewajibkan perbuatan yang baik (al-ihsan) yang dilakukan secara baik dalam segala hal.  Jika  kamu  membunuh  binatang  maka  lakukanlah  secara  baik,  jika  kamu  akan
14 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/base-on?q=base+on
15 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/religion?q=religion
16 Muhammad Al Mighwar, Op. Cit.: 28-29.

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
menyembelih  maka  sembelihlah  secara  baik;  pertajamlah  alat  potongnya,  kemudian istirahatkanlah binatangnya”.
Mengacu pada Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir , kata kunci ( keyword ) yang relevan dengan pengelolaan dalam hadits di atas adalah “ al-ihsan ” yang artinya “hal berbuat baik” yang merupakan turunan dari kata “ ahsana ” yang artinya “berbuat baik; mengerti dengan baik” atau “secara tepat”.    Dari kandungan hadits tersebut dapat dimengerti bahwa setiap manusia wajib melakukan perbuatan yang baik (bermanfaat) dalam  segala  hal  dengan  cara-cara  yang  baik  (tepat  dan  akurat),  yang  dalam pengelolaan  pendidikan  dapat  berarti  pengaturan  semua  sumber  daya  pendidikan dengan cara: (1) tepat dan akurat perencanaannya, sebagaimana terlihat dari kalimat “ Jika kamu membunuh binatang maka lakukanlah secara baik”; (2)  tepat dan akurat pelaksanannya, sebagaimana tercermin dalam kalimat “ jika kamu akan menyembelih maka sembelihlah secara baik ” dan kalimat “ pertajamlah alat potongnya ”; dan (3) tepat dan akurat pengawasannya, sebagaimana tercermin dalam kalimat “pertajamlah alat potongnya”.
Dari  pembahasan  agama  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan pendidikan berbasis agama adalah pengaturan sumber daya pendidikan berpijak pada ajaran Tuhan yang mewajibkan pengaturan yang menyeluruh, yang dilakukan dengan cara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat dan akurat.

## Pengelolaan Pendidikan Berbasis Filsafat
Secara etimologis, kata ‘filsafat’ dalam bahasa Inggris disebut philosophy yang menurut Oxford Learner’s Dictionary artinya “ the study of the nature and meaning of the universe and of human life” . 17
Dengan  demikian,  pengelolaan  pendidikan  adalah  pengaturan  lima  sumber daya pendidikan berpijak pada kajian alam dan makna kehidupan, termasuk produk pemikiran para ahli filsafat.
Realisme termasuk  salah  aliran  filsafat  pendidikan  yang  dapat  dijadikan pijakan pengelolaan pendidikan, dengan tokohnya Kneller dan Frederick Breed, yang inti gagasannya adalah dunia rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Kneller membagi realisme menjadi dua, yaitu (1), Realisme rasional, yang memandang  bahwa  dunia  materi  adalah  nyata  dan  berada  di  luar  pikiran  yang mengamatinya, terdiri dari realisme klasik dan realisme religius; (2), Realisme natural ilmiah,  yang  memandang  bahwa  dunia  yang  kita  amati  bukan  produk  kreasi  akal manusia, tetapi dunia seperti adanya, dan substansialitas, sebab akibat, serta aturan- aturan  alam  merupakan  suatu  penampakan  dari  dunia  itu  sendiri.  Frederick  Breed menambahkan  dua  lainnya,  yiatu:  (3)  Neo-realisme/harmoni,  yang  memandang bahwa  pendidikan  hendaknya  harmoni  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi,  yaitu menghormati  hak-hak  individu;  dan  (4)  Realisme  kritis,  berpijak  pada  pemikiran Immanuel  Kant  yang  mensintesiskan  pandangan  berbeda  antara  empirisme  dan rasionalisme, skeptimisme dan absolutisme, serta eudaemonisme dengan prutanisme untuk filsafat yang kuat. 18
17 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/philosophy?q=philosophy
18 Abdul Muiz Thbrani, Filsafat Dalam Pendidikan ( Jember: IAIN Jember Press, 2015: 93).
Vol. 5, No. 1, February  2022 P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 al-Afkar, Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 67

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
Dalam  Jurnal  Mentari,  Saiful 19 menyatakan  bahwa  pokok  pemikiran  realisme adalah: (1) pengetahuan adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam riil. Hal ini tidak jauh berbeda seperti sebuah gambar hasil lensa kamera yang merupakan representasi dari gambar aslinya; (2) suatu teori dianggap benar jiga betul-betul riil/nyata, dan secara subtantif ada, dan memang benar, bukan menyajikan fiksi;  (3  konsep  filsafat  menurut  realisme  adalah  Metafisika-realisme,  Humanologi- realisme; Epistemologi-realisme, Aksiologi-realisme; (4) Hakikat realitas adalah terdiri atas  dunia  fisik  dan  dunia  rohani;  dan  (5)  pendidikan  lebih  dihargai  dari  pada pengajaran sebab pendidikan mengembangkan semua potensi manusia.
Apabila  filsafat  pendidikan Realisme itu  diterapkan  dalam  pengelolaan pendidikan, maka penggunaan empat cara pandangnya adalah: (1) Realisme rasional, yakni  pengelolaan  pendidikan  dari  mulai  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai pengawasan  hendaknya  merujuk  pada  data-data  nyata  yang  terjadi  di  lapangan, misalnya  data  akurat  jumlah  diktendik  dan  peserta  didik,  tidak  berdasarkan  pada pengamatan  pikiran;  (2)  Realisme  natural  illmiah,  yakni  pengelolaan  pendidikan hendaknya merujuk pada substansi apa adanya, hukum sebab akibat, dan aturan alam apa  adanya,  misalnya  kebaikan  akan  dibalas  kebaikan  dan  keburukan  akan  dibalas keburukan,  tidak  berdasarkan  kreasi  akal;  (3)  Neo-Realisme/harmoni,  yakni pengelolaan  pendidikan  hendaknya  demokratis  dalam  arti  menghormati  hak-hak manusia,  misalnya  melakukan  musyawarah  dan  mufakat,  tidak  bertindak  otoriter; dan (4) Realisme kritis, yakni pengelolaan pendidikan hendaknya mensintesiskan/mengintegrasikan/mempersatukan  berbagai  pandangan  berbeda yang  ada  dalam  aturan,  budaya,  pemangku  kepentingan  serta  para  ahli,  misalnya sintesis  pandangan  empiris  dan  rasional,  skeptis  dan  absolut,  eudaemonis    dan prutanis, agar menghasilkan pemikiran/pertimbangan yang kuat.
Dari  pembahasan  filosofis  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pengelolaan pendidikan berbasis filsafat adalah pengaturan sumber daya pendidikan berpijak  pada  kajian  alam  dan  makna  kehidupan  yang  realistis,  yang  dilakukan dengan cara berpikir rasional, natural illmiah, harmoni, dan kritis.

## Pengelolaan Pendidikan Berbasis Psikologi
Secara  etimologis,  kata  ‘psikologi’  dalam  bahasa  Inggris  disebut psychology yang menurut Oxford Learner’s Dictionary bermakna “ the scientific study of the mind and how it influences behavior” . 20
Dengan  demikian,  pengelolaan  pendidikan  adalah  pengaturan  lima  sumber daya pendidikan berpijak pada kajian ilmiah pikiran dan perilaku manusia, termasuk produk pemikiran para ahli psikologi.
Diantara  aliran  psikologi  yang  cocok  dijadikan  pedoman  pengelolaan pendidikan  adalah  aliran Gestalt. 21 Kata  Gestalt  berasal  dari  bahasa  Jerman  yang diartikan  sebagai  bentuk,  konfigurasi,  atau  keseluruhan,  totalitas,  hakikat.  Dalam
19 Saiful, “Filsafat Idealisme Dan Realisme: Suatu Perspektif Pendidikan ”, Jurnal Mentari: Vol. 16 No. 2 (2013).
20 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/psychology?q=psychology
21 https://dosenpsikologi.com/aliran-aliran-psikologi

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
Bahasa Inggris disebut pregnant yang berarti hamil atau mengandung (total bay; jiwa dan raganya). Tokoh aliran Gestalt adalah Weitheimer, yang inti gagasannya adalah fenomena yang terjadi merupakan totalitas/keseluruhan kondisi dari proses fisiologis dan  psikologis  yang  merupakan natural  science .  Keseluruhan  batin  yang  mengatur atau  mengorganisasikan  keseluruhan  sebagai  suatu  hal  yang  utama,  sedangkan elemen  kejiwaan  lainnya  merupakan  faktor  sekunder.  Gejala-gejala  psikis  tertentu yang  bersifat  khusus  merupakan  totalitas  yang  menentukan  tenaga  batiniah  dalam jiwa  manusia.  Kejiwaan  dipandang  sebagai  hal  yang  harus  dipelajari  secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan ke dalam elemen elemen.  Cara kerja aliran ini  adalah  dengan  menganalisis  unsur-unsur  kejiwaan.  Misalnya,  kata  ‘bagus’  bisa diartikan  banyak  makna  seperti  ketertiban,  kesederhanaan,  simetri,  dan  lain sebagainya yang kemudian merujuk pada prinsip yang lebih spesifik. Terdapat tiga cara  yang  digunakan  aliran  Gestalt,  yaitu:  (1)  Instropeksi,  yaitu  sifat  alamiah  pada manusia berupa kemampuan menyadari sendiri apa yang telah dan sedang terjadi; (2) Eksperimentasi,  yaitu  melakukan  praktek/uji  coba  bersama  orang  lain;  dan  (3) Komparatif, yaitu melakukan perbandingan.
Hasil  penelitian  Abdurrahman 22 menyimpulkan  bahwa  pokok  pandangan Gestalt  adalah  bahwa  obyek  atau  pristiwa  tertentu  akan  dipandang  sebagai  suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Kelebihan Teori Gestalt adalah: (1) Menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berfikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapil (2) Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan problem solving seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan  harian; (3) Peserta didik bisa aktif dan bisa menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik; (4) Siswa dengan mudah dapat mengemukakan  gagasannya dengan bahasa sendiri; (5) Siswa dapat dengan mudah berfikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif; dan (6) Siswa mempunyai kesempatan untuk mencoba ide baru. Adapun kelemahan adalah pemahaman  itu  tidak  dapat  menjadi  prototipe  untuk  sejumlah  belajar  yang  biasa dilakukan manusia. Barangkali, pemahaman barulah terjadi kalau kita belajar dengan ”pemecahan masalah”, walaupun dalam kenyataannya, tidak semua hal merupakan masalah, boleh jadi hanya merupakan fakta atau prinsip.
Dalam  konteks  pengelolaan  pendidikan,  tiga  metode  aliran  Gestalt  di  atas dapat  diaplikasikan  sebagai  berikut:  (1)  Instropeksi,  yakni  dalam  pengelolaan pendidikan  dari  mulai  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  pengawasan  hendaknya setiap  pemangku  kepentingan  pendidikan  (penyelenggara  atau  pengelolanyanya) selalu mawas diri yang sekarang dikenal dengan istilah evaluasi diri berkelanjutan; (2) Eksprerimen,  yakni  dalam  pengelolaan  pendidikan  hendaknya  memperbanyak praktek/unjuk kerja daripada teori; (3) Metode komparatif, yakni dalam pengelolaan pendidikan  hendaknya  melakukan  perbandingan,  seperti  perbandingan  peringkat
22 Abdurrahman,  “Teori  Belajar  Aliran  Psikologi  Gestalt  Serta  Implikasinya  Dalam  Proses Belajar dan Pembelajaran” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
akreditasi prodi satu dengan prodi lainnya di internal dan eksternal lembaga, dalam rangka  mengetahui  persamaan  dan  perbedaannya  untuk  menentukan  tindakan berikutnya.
Dari  pembahasan  psikologis  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pengelolaan  pendidikan  berbasis  psikologi  adalah  pengaturan  sumber  daya pendidikan  berpijak  pada  kajian  ilmiah  pikiran  dan  perilaku  manusia  yang menyeluruh, yang dilakukan dengan cara introspeksi, eksperimen, dan komparasi.

## Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sosiologi
Secara etimologis, kata ‘sosiologi’ dalam bahasa Inggris disebut sociology yang menurut Oxford  Learner’s  Dictionary berarti  “ the  scientific  study  of  the  nature  and development of society and social behavior” . 23
Dengan demikian, pengelolaan pendidikan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan  pengawasan  lima  sumber  daya  pendidikan  berpijak  pada  kajian  ilmiah kemasyarakatan, termasuk produk pemikiran para ahli sosiologi.
Modernisme 24 merupakan salah satu aliran sosiologi yang dapat dijadikan basis pengelolaan  pendidikan.  Tokoh-tokoh Modernisme adalah  Jurgen  Habermas, Anthony Giddens, dan Zygmun Baumann, dengan g agasan intinya adalah kita sedang berada di era modern. Modern dipahami sebagai kondisi kekinian yang mengalami proses  pembaruan  dan  selalu  berada  dalam  tahap  kemajuan. Modernisme meyakni pada  perkembangan  sejarah  yang  linier,  dari  primitif  menuju  modern,  dari keterbelakangan menuju kemajuan, dan membawa peradaban umat manusia pada era modern  yang  saat  ini  sering  disebutnya  sebagai  era  ’modernisme  tingkat  lanjut’, ’modernitas sebagai projek yang belum kelar’,  atau ’masyarakat resiko’. Singkatnya, menurut Modernisme, masyarakat  modern yang berorientasi  pada  kemajuan  selalu progresif, rasional, dan sadar. Untuk itu, bagi masyarakat modern, modernisasi atau pembaharuan  segala  aspek  kehidupan,  misalnya  moderniasai  infrastruktur,  adalah suatu keniscayaan demi kehidupan yang lebih baik.
Dalam  Jurnal  Al  Falah,  Nurul  Qomariah 25 menyimpulkan  bahwa modernism sudah  muncul  di  Indonesia  melalui  para  kaum  modernis  sebagai  reaksi  terhadap kekentalan  tradisionalis  di  Indoensia,  yang  dianggap  tidak  mampu  memberikan perubahan  pada  masyarakat,  baik  sekonomi,  sosial,  pendidikan,  politik  serta mengakibatkan  ketertinggalan  dari  negara  lain.  Kaum  modernis  di  Indonesia  lebih bercorak  transendental,  sebab  menurut  Syafi’i  Ma’arif  bahwa  modernism  (yang berdasarkan dirinya pada rasionalisme itu) telah gagal karena ia mengabaikan nilai- nilai  transcendental  sebagai  kehidupan.  Akibatnya,  dunia  modern  tidak  memiliki pijakan yang kokoh dalam membangun peradaban. 26 Oleh sebab itu, sejarah mencatat bahwa kaum modernis Indonesia seperti Ahmad Dahlan berupaya memperjuangkan pendidikannya melalui Ormas Islam yang didirikannya  yaitu Muhammadiyah yang
23 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sociology?q=sociology
24 https://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/
25 Nurul Qomariah, “Pendidikan Islam Dan Aliran Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme “, Jurnal Al Falah, Vol. XVII No. 32, 2017.
26 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006: 59).

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
identik  dengan  kelompok  modernis.  Memang  pada  awal  abad  ke-20,  dunia pendidikan  masih  dikotomis  antara  pendidikan  agama  dengan  pendidikan  umum, dimana lembaga pendidikan Islam tidak mempelajari pendidikan umum, begitu pula sebaliknya. Lebih parah lagi pendidikan Islam tidak stabil, seperti tidak memiliki visi, misi, yang serta tujuan jelas, terlebih lagi kalau dihubungkan dengan perkembangan masyarakat,  dimana  umat  Islam  berada  dalam  kemunduran  yang  diakibatkan  oleh pendidikannya yang tradisional.
Dalam  pengelolaan  pendidikan,  tiga  cara  pandang  aliran Modernisme yang menghubungkan  manasia  dengan  lingkungan  sekitarnya  pada  zaman  modern tersebut  dapat  dilakukan  sebagai  barikut:  (1)  progresif,  dimana  pengelolaan pendidikan,  baik  mulai  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  pengawasannya diorientasikan  untuk  maju  ( progress )  atau  mencapai  hasil  yang  lebih  baik  dari sebelumnya dan menggunakan alat-alat/media terkini/terupdate demi dalam rangka efektivitas  (behasil  guna/tepat  sasaran)  dan  efisiensi  (hemat  biaya  dan  tenaga), misalnya  penggunaan  IT  untuk  kulaih  daring/ online ,  tidak  lagi  luring/ offline ;    (2) rasional,  dimana  pengelolaan  pendidikan  direncanakan,  dilaksanakan,  dan  diawasi dengan pendekatan rasional/masuk akal/logis, tidak dengan pendekatan emosional, misalnya pemberian nilai peserta didik atau peringkat akreditasi tertentu betul-betul berdasarkan  pertimbangan  pemenuhan  dan  pelampauan  SNP,  bukan  berdasarkan kedekatan  keluarga,  pertemanan  atau  emosi  lainnya;  dan  (3)  sadar,  dimana pengelolaan  pendidikan  dilakukan  dengan  penuh  kesadaran,  bukan  keterpaksaan, misalnya  para  pemangku  kepentingan  pendidikan  betul-betul  menyadari  bahwa kegiatan    perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  pendidikan  itu  merupakan suatu  kewajiban  individul  dan  pertanggungjawaban  sosial,  tidak  mengganggapnya hanya sebatas pemenuhan kewajiban admnistratif kepada instansi di atasnya.
Dari  pembahasan  sosiologis  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pengelolaan  pendidikan  berbasis  sosiologi  adalah  pengaturan  sumber  daya pendidikan  berpijak  pada  kajian  ilmiah  kemasyarakatan  yang  menghendaki kemajuan, yang dilakukan dengan cara pandang masyarakat yang progresif, rasional, dan sadar.

## PENUTUP
Dari  pembahasan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan pendidikan  adalah  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  sumber  daya pendidikan yang dengan: (1) berbasis agama berarti berpijak pada ajaran Tuhan yang mewajibkan  pengaturan  yang  menyeluruh,  dengan  cara  perencanaan,  pelaksanaan, dan  pengawasan  yang  tepat  dan  akurat;  (2)  berbasis  filsafat  berarti  berpijak  pada kajian  alam  dan  makna  kehidupan  yang  realistis,  dengan  cara  berpikir  rasional, natural illmiah, harmoni, dan kritis; (3) berbasis psikologi berarti berpijak pada kajian ilmiah  pikiran  dan  perilaku  manusia  yang  menyeluruh,  dengan  cara  introspeksi, eksperimen,  dan  komparasi;  dan  (4)  berbasis  sosiologi  berarti  berpijak  pada  kajian ilmiah  kemasyarakatan  yang  menghendaki  kemajuan,  yang  dilakukan  dengan  cara pandang masyarakat yang progresif, rasional, dan sadar.

## Istanto, et al.
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Agama...
Beradasarkan  hasil  penelitian  ini,  para  pemangku  kepentingan  pendidikan seperti pemegang kebijakan pendidikan, praktisi pendidikan, dan peneliti pendidikan lainnya,  hendaknya  mengelola  pendidikan  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  kaidah kebenaran yang tak terbantahkan dalam agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, “Teori Belajar Aliran Psikologi Gestalt Serta Implikasinya Dalam Proses Belajar dan Pembelajaran” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
Al  Mighwar,  Muhammad,  “Penyusunan  Dan  Penyesuaian  Statuta  Perguruan  Tinggi
Keagamaan Islam Swasta (PTKIS”): 36. Tersedia online: https://al- afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157
Al Mighwar, Muhammad, Kepemimpinan Kiai Dalam Pengelolaan Pondok Pesantren Modern (Studi  Historis  Kepemimpinan  K.H.  Imam  Zarkasyi  Di  Pondok  Modern  Darussalam Gontor) (Bandung: Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Disertasi 2021: 108-109). Alawiyah, Faridah, “Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah”, Jurnal Aspirasi Vol. 8 No. 1,  Juni 2017.
https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/sistem-pendidikan-nasional-dan- permasalahannya/
https://dosenpsikologi.com/aliran-aliran-psikologi https://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/ https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Pendidikan#cite_note-21 https://www.kompasiana.com/heryizkak7272/5e0eb672d541df4d837854f3/beberapa- masalah-besar-dalam-dunia-pendidikan-di-indonesia?page=all&page_images=1 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ Maranting, Halik S., dkk, “Implementasi Standar Nasional Pendidikan Dalam Meningkatkan
Daya  Saing  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  1  Gorontalo,  ”TADBIR  :  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam Volume 8, Nomor 2 : Agustus 2020.
Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi. Aksara, 1999);
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  19  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Qomariah, Nurul,  “Pendidikan Islam Dan Aliran Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme “, Jurnal Al Falah, Vol. XVII No. 32, 2017.
Saiful, “Filsafat Idealisme Dan Realisme: Suatu Perspektif Pendidikan ”, Jurnal Mentari: Vol. 16 No. 2 (2013).
Sallis, Edward , Total Quality Management in Education (Routledge, 2000: 24). Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2005). Tafsir, Ahmad, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006: 59). Thbrani, Abdul Muiz, Filsafat Dalam Pendidikan (Jember: IAIN Jember Press, 2015: 93). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Zenab, Siti, “Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar”, Jurnal Menata:
Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 4 No. 1 (2021).