Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta
Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2023 – ISSN 2338-6924 (online) – ISSN 2579-4957 (cetak)

## Perbandingan Pendidikan Indonesia Dan India Tinjauan Kebijakan Terbaru
Siti Khodijah (1), Imam Hadi Kusuma (2) E-mail: khadijah.khan7@gmail.com (1), imamhadikusuma@gmail.com (2) STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta (1), Mahasiswa Pascasarjana IAIPM UII (2)

## Abstrak
Laporan indeks pembangunan manusia UNDP 2021-22 menempatkan Indonesia lebih  tinggi  dibanding  India,  sementara  di  bidang  Pendidikan  India  lebih  maju dibanding Indonesia. Berangkat dari data tersebut kajian ini bertujuan menganalisa perbandingan  Pendidikan  Indonesia  dan  India  dalam  sudut  pandang  kebijakan Pendidikan  terbaru.  Analisa  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  kepustakaan dengan  pendekatan  kebijakan  publik  perbandingan  melalui  studi  atas  dokumen publikasi  rancangan kebijakan  Pendidikan  Indonesia  bertajuk Peta jalan Pendidikan Indonesia  2020-35 dan  publikasi  kebijakan  pendidikan  India  bertajuk National Education Policy 2020 . Hasil Analisa menunjukkan perbedaan pada beberapa aspek prinsip  kebijakan  pendidikan,  desain  penjenjangan  sekolah,  kurikulum  dan implementasinya, penguatan bahasa asing, penerapan teknologi di sekolah sebagai bentuk  prestige  India  di  mata  internasional.  Persamaan  nampak  pada  visi pendidikan  meskipun  ada  perbedaan  redaksi  namun  rumusan  visi  berangkat  dari budaya  bangsa  dan  nilai-nilai  luhur  yang  dianut  oleh  masing-masing  negara,  jika India mempercayai Jnan , Pragyaa , dan Satya maka di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai ideologi bangsa.  Pada rumusan visi keduanya juga  tidak  mencantumkan  frasa  agama  sebagai  bagian  dari  pijakan.  India  dan Indonesia juga sama-sama memperkuat pendidikan preschool dan penguatan literasi dan numerasi pada anak-anak usia sekolah dasar.
Kata kuci: ipm Indonesia ; kebijakan pendidikan ; roadmap pendidikan
Abstract
The  2021-22  UNDP  human  development  index  report  places  Indonesia  higher  than  India, while in the field of  Education India is more advanced than Indonesia. Departs from these data, this  study  aims  to  analyze  the  comparison  of   Indonesian  and  Indian  education  from  the perspective of  the latest education policies. The analysis in this article uses the literary method with a comparative public policy approach through a study of  the published documents for the draft Indonesian education policy entitled Indonesian Education Road Map 2020-35 and the publication  of   India's  education  policy  entitled  The  National  Education  Policy  2020.  The analysis  results  show  differences  in  several  aspects  of   the  principles  of   education  policy,  school staging  design,  curriculum,  and  implementation,  reinforcement  of   foreign  languages,  and application of  technology in schools as a form of  India's prestige in the eyes of  the international community.  Similarities  appear  in  the  vision  of   education  even  though  there  are  differences  in sentences but the formulation of  the vision departs from the nation's culture and the noble values adopted by each country. If  India believes in Jnan, Pragyaa, and Satya, so, in Indonesia upholds the philosophical values of  Pancasila as a national ideology. In  the formulation of  the  vision, both  of   them  also  did  not  include  religious  phrases  as  part  of   the  foundation.  India  and Indonesia have similarities in strengthening preschools, literacy, and numeracy at the preparatory level.
Keywords: Indonesian HDI ; education policy ; education roadmap

## Pendahuluan
Dalam sudut pandang kemajuan pendidikan dan ekonomi Indonesia dan India adalah  sebuah  paradoks,  kontributor  idn  times  Bayu.  D.  Wicaksono  menilai  India lebih  inovatif   dan  mutakhir  di  bidang  pendidikan  dibandingkan  Indonesia.  India cukup  jeli  dalam  melihat  perkembangan  zaman.  India  banyak  berinvestasi  pada perusahaan Teknologi Informasi (IT) dan pengembangannya di bidang tersebut. Data dari Forbes menyebut daya kompetitif  di India sangat luar biasa. Inilah yang membuat banyak  orang  india  rata-rata  lebih  berjaya  di  kancah  Internasional  (Wicaksono  04 November).  Secara  kebijakan,  pemerintah  India  telah  konsisten  membangun  dan mengembangkan  pusat-pusat  keunggulan  melalui  jalur  pendidikan  sejak  awal kemerdekaan. Tiga tahun setelah India merdeka parlemen India menetapkan Institut Teknologi  India  di  Karangpur  sebagai  pusat  keunggulan  nasioal  (Aalam  and  Selvan 2022).
Kemajuan  yang  dicapai  India  dibidang  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan tidaklah  berbanding  lurus  dengan  capaian  pertumbuhan  ekonomi  dan  indeks
pembangunan  manusia.  Data  UNDP  ( United  Nation  Development  Programme )  tahun 2021/2022  menempatkan  India  diperingkat  132,  sementara  Indonesia  berada diurutan  114  dari  191  negara  (UNDP  2022,  274 – 75).  Selain  bayang-bayang kemiskinan, tingginya angka putus sekolah pada tingkat dasar dan praktek diskriminasi di  lingkungan  sekolah  menjadi  permasalahan  yang  tidak  bisa  dilepaskan  di  India. Laporan Human Right Watch (HRW)  mengungkap  bahwa  lebih  dari  40  persen  anak India  putus  sekolah  sebelum  menyelesaikan  kelas  delapan.  Sementara  itu  praktek diskriminasi di lingkup sekolah terjadi dalam berbagai bentuk, seperti para guru yang meminta siswa dari dalit (kasta terendah di India) duduk secara terpisah, penghinaan terhadap siswa muslim serta larangan siswa perempuan untuk masuk ke ruang kelas (Bajoria 2014, 36). Di sisi lain, problem pendidikan yang dihadapi Indonesia saat ini masih  belum  terpecahkan  adalah  masih  adanya  kesenjangan  pendidikan,  kurang meratanya  sarana  dan  prasarana  hingga  keterbatasan  di  bidang  teknologi  dan informasi  (Ihsan  et  al.  2021,  23).  Dalam  hal  kebijakan,  Indonesia  sering  kali melakukan  perubahan  kebijakan  akan  tetapi output yang  dikeluarkan  belum  sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan (Jayanti et al. 2021, 43).
Menjawab persoalan-persoalan yang muncul di atas, India dan Indonesia sama- sama  mengeluarkan  kebijakan  pendidikan  terbaru  pada  2020  lalu.  India  setelah  34 tahun  akhirnya  India  mengeluarkan  kebijakan  pendidikan  nasional  baru  ( National Education Policy 2020 – The NEP ). Melalui The NEP 2020 India melakukan perubahan radikal  dalam  kebijakan  sistem  pendidikan  yang  telah  berjalan  selama  34  tahun sebelumnya,  dimulai  dari  merubah  sistem gurukul menjadi  sistem  pendidikan bercorak  Britania.  Kebijakan  baru  ini  juga  menghilangkan  sistem  penjurusan  dari sistem  penjurusan  di  sekolah  digantikan  dengan  model  integrasi  kurikulum  mata pelajaran  esensial,  keterampilan  dan  kecakapan  sehingga  saat  ini  siswa  memiliki kebebasan memilih kombinasi mata pelajaran yang tersedia (Kalyani 2020, 2).
Di sisi lain, sistem pendidikan di Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  dirumuskan  Peta  Kebijakan  2020-35 sebagai  respon  atas  Pandemi Covid-19  yang  mengubah  secara  drastic  proses  belajar-mengajar.  Peta  kebijakan
2020-35 memuat rancangan kurikulum baru, Kurikulum  Merdeka, yang  mana salah satu  fokus  tujuannya  adalah  untuk  mengejar  ketertinggalan  di  dalam  literasi  dan numerasi.  Sejak  tahun  ajaran  2021/2022  Kurikulum  Merdeka  telah diimplementasikan  di  2.499  satuan  pendidikan  di  sekolah-sekolah  peserta  PSP (Program  Sekolah  Penggerak)  dan  901  SMK-PK  (Sekolah  Menengah  Kejuruan Pusat Keunggulan (Anggraena et al. 2022, 73).
Dari paparan di atas, kajian ini melakukan komparasi pendidikan di Indonesia dan  India,  berangkat  dari  Analisa  terhadap  rancangan  kebijakan  terbaru  yang digunakan untuk menjalankan sistem pendidikan yang ada. Berdasarkan hasil Analisa kebijakan  sistem  pendidikan  yang  ada  maka  akan  digunakan  untuk  mengetahui persamaan  dan  perbedaan  serta  kelebihan  dan  kekurangan  dari  sistem  pendidikan kedua negara tersebut.

## Metode Penelitian
Kajian  perbandingan  pendidikan  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  studi kepustakaan  dengan  mengkaji literatur-literatur  yang  berkaitan  mengenai  rancangan kebijakan  di  India  dan  Indonesia  terbaru  saat  ini.  Penelitian  ini  mengacu  pada  dua sumber  data  untuk  dianalisa,  yaitu  publikasi  dokumen  rancangan  kebijakan pendidikan  India, National  Education  Policy  2020 – The NEP  2020 yang  diterbitkan oleh Ministry Human Resource Development Government of  India dan publikasi rancangan Peta  Kebijakan  Pendidikan  Indonesia  2020-35  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.  Kedua  literatur  tersebut  dianalisis  secara  deskriptif   dengan  mengurai, menjelaskan, dan menyampaikan kondisi obyektif  tentang perbedaan dan persaman serta  kelebihan  dan  kekurangan  sistem  pendidikan  India  dan  Indonesia  menurut kebijakan terbaru saat ini.

## Kebijakan Pendidikan India
National Education Policy 2020 merupakan  kebijakan  pendidikan  nasional  India ketiga  sejak  tahun  1968.  Sebelumnya  India  sudah  pernah  berganti  kebijakan
pendidikan  pada  tahun  1986  dan  1992  namun  pergantian  tersebut  tidak  ada perubahan besar dan signifikan pada saat itu. Melalui The NEP 2020 India memiliki sistem  pendidikan  yang  tidak ada  duanya  di tahun  2040,  yaitu  pendidikan yang  adil dan berkualitas tinggi untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang status sosial  ekonomi  (Kalyani  2020,  1).  Pemerintah  India  mengklaim  jika The NEP 2020 adalah  kebijakan  pendidikan  pertama  Abad  XXI  yang  berorientasi  mengatasi banyaknya  tuntutan  pembangunan  masyarakat  India. The NEP 2020 mengusulkan revisi dan pembenahan semua aspek pendidikan termasuk regulasi dan tata kelolanya untuk  menciptakan  sistem  baru  yang  selaras  dengan tujuan  aspirasional  pendidikan India  abad  21  tanpa  melupakan  pembangunan  tradisi  dan  sistem  nilai  India. The NEP  2020 memberikan  penekanan  khusus  pada  pengembangan  potensi  kreatif setiap  warga  negara.  Hal  ini  didasarkan  pada  pemikiran  filosofis  India  kuno  bahwa tujuan  tertinggi  manusia  adalah Jnan atau  mengejar  pengetahuan, Pragyaa atau kebijaksanaan,  dan Satya atau  kebenaran.  Pendidikan  harus  mengembangkan  aspek sosial  seperti  etika  dan  emosional,  selain  mengembangkan  aspek  kognitif   seperti literasi  dan  numerasi.  Pendidikan  India  bertujuan  mengembangkan  manusia  yang mampu  berpikir  dan  bertindak  rasional,  memiliki  kasih  sayang  dan  empati, keberanian  dan  ketangguhan,  perilaku  ilmiah  dan  imajinasi  kreatif   untuk mewujudkan masyarakat India yang adil, inklusif, dan majemuk  (National Education Policy 2020 n.d., 4).
Secara spesifik prinsip dasar pendidikan India dalam The NEP 2020 yaitu:
1. Mengidentifikasi  dan  memupuk  kemampuan  setiap  peserta  didik,  dicapai melalui  penyadaran  guru  dan  orang  tua  untuk  mendorong  perkembangan holistik bidang akademik dan nonakademik.
2. Prioritas  tertinggi  adalah  mencapai  kemampuan  dasar-dasar  literasi  dan numerasi, dipenuhi untuk semua siswa grade 3.
3. Fleksibilitas,  siswa  diberikan  keleluasaan  memilih  jalur  dan  programnya sendiri  dengan  demikian  siswa  belajar  menentukan  jalan  hidupnya  sesuai bakat dan minatnya
4. Tidak  ada  pemisahan  yang  ekstrim  antara  seni  dan  sains,  antara  kegiatan ekstrakurikuler,  antara  jalur  kejuruan  dan  akademik,  dan  lainnya  untuk menghilangkan hirarki yang tidak menguntungkan dalam sistem, proses, dan kelembagaan dalam pembelajaran.
5. Multidisplin  dan  pendidikan  holistik  lintas  ilmu.  Ilmu  social,  seni, humaniora, dan olah raga untuk menjamin unitas dan integritas semua ilmu pengetahuan.
6. Penekanan pada pemahaman konseptual daripada hafalan dan belajar untuk ujian
7. Kreatif   dan  berpikir  kritis  untuk  mendorong  pengambilan  keputusan  dan inovasi logis
8. Berbasis  pada  etika,  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  konstitusi,  seperti  empati, menghormati  orang  lain,  kebersihan,  sopan  santun,  semangat  demokrasi, semangat  melayani,  menghormati  milik  umum,  perilaku ilmiah,  kebebasan, tanggung jawab, pluralism, kesetaraan, dan keadilan.
9. Mempromosikan multilingualisme dan kekuatan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran
10. Lifes kill seperti kemampuan komunikasi, bekerja sama, kerja tim, resiliansi.
11. Fokus  pada  asesmen  formatif   daripada  asesmen  sumatif   yang menggalakkan budaya today’s coaching .
12. Penggunaan teknologi secara ekstensif  dalam pengajaran dan pembelajaran, menghilangkan  hambatan  bahasa,  meningkatkan  akses  bagi  siswa Divyang , serta  perencanaan  dan  pengelolaan  pendidikan. Divyang atau Divyangjan adalah  siswa  dengan  kebutuhan  khusus  antara  lain  siswa  penyandang multiple  disability,  handicap,  dan  warga  dengan  kondisi  sosial  ekonomi marginal (Kumar and Singh 2022, 70 – 71)
13. Menghormati keragaman dan konteks lokal di semua kurikulum, pedagogi, dan kebijakan, mengingat pendidikan adalah subjek bersama.
14. Kesetaraan  dan  inklusi  sebagai  basis  semua  keputusan  pendidikan  untuk menjamin semua peserta didik dapat berkembang dalam sistem pendidikan.
15. Sinergisitas  kurikulum  di  semua  jenjang  pendidikan,  dari  preschool  hingga pendidikan tinggi.
16. Guru dan bakat merupakan inti dari proses pembelajaran – perekrutan guru, pengembangan  professional  berkelanjutan,  lingkungan  kerja  yang  positif, dan kondisi layanan.
17. Kerangka  kebijakan  yang  ringan  tapi  ketat  untuk  memastikan  integritas, transparansi, dan efisiensi sumber daya sistem pendidikan melalui audit dan pengungkapan  publik.  Mendorong  inovasi  dan  ide  out  of   box  melalui otonomi, tata kelola yang baik, dan pemberdayaan.
18. Penelitian yang berkualitas untuk pengembangan pendidikan
19. Evaluasi  berkelanjutan  berdasarkan  penelitian  yang  berkelanjutan  dan monitoring oleh pakar untuk kemajuan pendidikan
20. Berakar  pada  kebanggaan,  budaya,  sistem  pengetahuan,  dan  tradisi  India yang beragam, yang kuno dan modern.
21. Pendidikan  adalah  layanan  publik.  Akses  ke  pendidikan  berkualitas merupkan hak dasar bagi setiap anak.
22. Keterlibatan  swasta  dan  masyarakat  filantropi  dalam  investasi  pendidikan yang besar dan kuat.
Visi  sistem  pendidikan  yang  tertuang  dalam The NEP 2020 berakar  pada  etos kerja  India  yang  disebut  dengan Bharat ,  yang  mana  secara  berkelanjutan  mengubah masyarakat  India  menjadi knowledge  society yang  pantas  dan  bekerja  keras  melalui penyediaan  pendidikan  berkualitas  tinggi  bagi  semua  sehingga  membawa  India menjadi  memiliki  power  sebagai  pusat  pengetahuan  global.  Visi  dari  kebijakan  ini adalah  untuk  menanamkan  pada  peserta  didik  kebanggan  yang  mengakar  sebagai warga India di dalam jiwa, akal budi, dan perbuatan mereka sebagai bentuk tanggung
jawab  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  cerminan  masyarakat  global  yang sesungguhnya.
Objek-objek pendidikan yang mengalami perubahan akibat kebijakan baru antara lain:  (1)  pendidikan  sekolah;  (2)  pendidikan  tinggi;  (3)  area-area  fokus  utama;  (4) pengimplementasian kebijakan.
Pada pendidikan sekolah perubahan terjadi pada kurikulum dan penjenjangan akademik yang sebelumnya memiliki desain 10+2 menjadi 5+3+3+3+4 seperti pada diagram di bawah ini:
Gambar 1: perubahan penjenjangan akademik India (National Education Policy 2020 n.d., 6)
Perubahan  tersebut  dimaksudkan  agar  resposnsif   dan  relevan  dengan kebutuhan perkembangan  rentang  usia  dan  minat  peserta  didik.  Sekolah  terdiri  dari  4  tingkatan, foundational , preparatory , middle ,  dan secondary .  Pendidikan  dasar/ foundational berlangsung selama 5 tahun, dibagi dalam 2 kelompok usia: usia 3 – 6 tahun berada pada kelas pre- school/ Anganwadi/Balvatika ditempuh selama  3  tahun.  Kelompok  kedua  adalah kelompok usia 6 – 8 tahun berada pada grade 1 dan 2. Dapat dikatakan bahwa anak-anak India  memulai  pendidikan  formalnya  pada  usia  3  tahun.  Kurikulum  pada  jenjang  ini
bersifat  fleksibel  namun  berjenjang,  dan  berbasis  aktivitas  atau  permainan.  Setelah menempuh  5  tahun  di  jenjang Anganwadi anak  melanjutkan  ke  jenjang preparatory school selama  3  tahun.  Kurikulum  di  jenjang preparatory  school dikembangkan  dengan  basis discovery namun juga belum meninggalkan model aktivitas/permainan sebagaimana pada jenjang Anganwadi . Pada tingkat ini juga sudah dimulai belajar mata pelajaran membaca, menulis, berbicara, pendidikan jasmanu, seni, bahasa, sains, dan matematika. Selesai dari preparatory  school anak  melanjutkan  ke  jenjang Middle  School selama  3  tahun.  Selama  3 tahun di Middle School siswa dibelajarkan mengenai konsep-konsep abstrak pengetahuan dengan metode diskusi dan eksplorasi. Mereka mulai mempelajari lintas pelajaran dengan guru mata pelajaran.
Jenjang  berikutnya  adalah Secondary  School yang  ditempuh  selama  4  tahun.  Pada jenjang  ini  kurikulum  sudah  multidisplin  dan  dikembangkan  berbasis  kompetensi. Beberapa  mata  pelajaran  pada  jenjang Middle School masih  berlaku  di  jenjang Secondary School namun dengan isi lebih luas dan mendalam, menekankan critical thingking , bersifat kontekstual  kehidupan  sehari-hari.  Siswa  juga  sudah  mulai  memilih  bidang  minatnya masing-masing  pada  grade  10,  dan  masuk  kelas  khusus  peminatan  pada  grade  11  dan selesai  pada  grade  11  (National  Education  Policy  2020  n.d.,  11 – 12).  Pada  dasarnya perubahan  ini  tidak  cukup  signifikan  merubah  lama  waktu  yang  dihabiskan  anak-anak India menyelesaikan pendidikan sekolah, yaitu siswa tamat pendidikan sekolah pada usia 18  tahun.  Namun  perubahan  penjenjangan  dari  10+2  yang  mana  anak  memasuki pendidikan  formal  pada usia 6  tahun  maka  kebijakan  baru  ini  dinilai  lebih tepat  untuk mendapatkan usia emas mereka.
Perubahan  pendidikan  dan  kurikulum  pada  semua  tingkatan  pada  dasarnya didorong  oleh  keinginan  menggerakkan  sistem  pendidikan  menuju how  to  learn dan meninggalkan  budaya  menghafal  sebagaimana  yang  berjalan  di  India  selama  ini. Menyambut  kompetensi  abad  XXI  India  membangun  karakter  bangsa  dengan membentuk  individu  yang  holistik  dan  berwawasan  luas  melalui  pendidikan  karena pendidikan  merupakan  manifestasi  kesempurnaan  yang  ada  dalam  diri  seseorang. Kurikulum  dalam  rumusan The NEP  2020 berorientasi  pada  esensi  mata  pelajaran
sehingga  membuka  ruang  berpikir  kritis.  Pembelajaran  berbasis  inkuiri,  diskusi,  dan analisis menuntun siswa pada cara belajar yang holistic. Muatan materi focus pada kata kunci,  ide,  aplikasi,  dan  pemecahan  masalah.  Sistem  pengajaran  yang  interaktif, menyenangkan,  teratur,  eksploratif,  kolaboratif   memberikan  pengalaman  belajar  yang mendalam  dan  bermakna.  Perumusan  kerangka  kerja  kurikulum  pendidikan  sekolah dikembangkan  oleh  NCERT  ( The National  Council  of   Educational  Research  and  Training ) yaitu Lembaga independent negara yang concern melakukan penelitian dan pengembangan kurikulum. NCERT akan mengidentifikasi perangkat keterampilan yang dibutuhkan dan merancang mekanisme implementasinya ke dalam kurikulum nasional India. Perubahan lain pada pendidikan sekolah adalah pembelajaran berbasis pengalaman dan transformasi perangkat  asesmen  belajar  berbasis “as”,  “of”, dan “for”  learning yang  berorientasi  pada outcome dan capability (National Education Policy 2020 n.d., 12).

## Kebijakan Pendidikan di Indonesia
Rapat  kerja  bersama  Komisi  X  DPR  dengan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  pada  10  Maret  2020  Menteru  Pendidikan  Indonesia,  Nadiem  Makarim membeberkan isi Peta jalan Pendidikan Indonesia 2022-35 (Cahterine 2021). Arah dari peta jalan ini adalah membangun dan membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas serta memiliki kompetensi yang baik. Visi  pendidikan Indonesia 2035 yaitu Membangun masyarakat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila (Kemendikbud 2020, 29). Melalui visi ini diharapkan pendidikan tidak hanya berlangsung  di  bangku  sekolah  saja  tetapi  berlangsung  seumur  hidup, long life education , selain menjadi pembelajar seumur hidup, menjadi sumber daya manusiayang unggul juga harus  menerapkan  perilaku  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kebijakan juga merancang kebijakan Merdeka Belajar yang mana kebijakan ini memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan untuk dapat menjadi agen perubahan dan memberi pengaruh serta dukungan penuh. Merdeka Belajar mengharapkan bahwa anak-anak Indonesia harus bersekolah dan tidak ada anak
yang tertinggal. Hal tersebut dapat dicapai apabila terdapat perbaikan pada infrastruktur dan teknologi, pendanaan, kepemimpinan, serta kurikulum dan asesmen nasional.
Pada tingkat pendidikan prasekolah difokuskan pada pengembangan keterampilan kognitif, social dan emosional, kemudian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah difokuskan pada keterampilan dasar, pengetahuan umum, serta pembentukan sikap dan nilai. Pada Pendidikan Tinggi hal yang dikembangkan adalah keterampilan teknis tingkat tinggi  praktis  dan  kognitif.  Selain  tersebut,  pengetahuan  yang  relevan  dengan  industry juga  diperlukan  dan  yang  tidak  kalh  penting  adalah  keterampilan  dalam  penelitian. Kebijakan Merdeka  Belajar menjadi  strategi  utama  dalam  meningkatkan  pendidikan  di tahun 2035. Strategi yang dilakukan yaitu:
1. Menerapkan  kolaborasi  dan  pembinaan  antar-sekolah  (TK,  SD,  SMP,  SMA, dan informal)
2. Melakukan peningkatan terhadap kualitas guru dan kepala sekolah
3. Membangun/menciptakan platform pendidikan nasional berbasis teknologi
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian
5. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah
6. Membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan
7. Memberikan  insentif   atas  kontribusi  dan  kolaborasi  pihak  swasta  di  bidang pendidikan
8. Mendorong kepemilikan industry dan otonomi pendidikan vokasi
9. Membentuk world class university
10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih Guna  menjalankan  strategi Merdeka Belajar di  atas  maka  pemerintah  membentuk sekolah  sebagai  penggerak  yang  mempelopori  adanya Merdeka  Belajar melalui  proses bimbingan,  dukungan  dari  rekan,  serta  adanya  pengembang  teknologi  dan  sekolah. Sekolah yang menjadi penggerak akan menjadi penghubung serta penyalur untuk dapat mentransformasikan sekolah di sekitarnya dan sebagai pusat pelatihan Guru.   Pelatihan Guru ini diharapkan dapat menghasilkan Guru yang berkualitas. Penghargaan yang tinggi untuk  Guru  dengan  Kompetensi  atau  performa  yang  berkualitas  sehingga  Guru
memperoleh  penghasilan  yang  layak.  Kedepannya,  pendidikan  diharapkan  mampu memanfaatkan  penggunaan  teknologi  agar  pembelajaran  semakin  efektif.  Pendidikan berbasis  teknologi  terntunya  memerlukan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  dari masing-masing  sekolah.  Terkait  hal  tersebut  pemerintah  berencana  melakukan  proses negosiasi  untuk  mendapatkan  harga  kuota  yang  terjangkau  dengan  bernegosisasi Bersama  perusahaan  telekomunikasi.  Rencana  lainnya  yaitu  memastikan  bahwa  setiap sekolah  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  seperti  memastikan  jangkauan jaringan listrik dan internet yang luas dengan melibatkan perusahaan listrik negara (PLN) untuk ketersediaan listrik di seluruh sekolah.
Memastikan keberlanjutan kpeta jalan ebijakan di atas dan tercapainya target dalam 15 tahun ke depan maka pemerintah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, yaitu:
1. Mencapai 20% masa yang kritis ( critical mass ) pada semua perubahan kebijakan dan memastikan kondisi yang baik bagi sistem pendidikkan untuk beroperasi secara mandiri
2. Melakukan  transformasi  kepemimpinan  internal  yang  ada  di  dalam Kementerian dan tingkat daerah
3. Melakukan  revisi  berbagai  peraturan  perundang-undangan  (dhi.  UU  Sistem Pendidikan  Nasional)  agar  para  pemangku  kepentingan  pendidikan  dapat melanjutkan kebijakan ini.
4. Mengintegrasikan  peran  pihak  ketiga  dalam  sistem  pendidikan  seperti  dunia industry dalam Perguruan Tinggi.
Terkait manajemen anggaran, Kementerian Pendidikan dalam Peta kebijakan 2020- 2035 melakukan perubahan dimana lokus perubahan pendidikan ada di sekolah sehingga manajemen  anggaran  pendidikan  harus  di  pusatkan  di  tingkat  sekolah.  Imbas  dari kebijakan  ini  adalah  penyaluran  langsung  anggaran  daerah.  Menerapkan  manajemen anggaran  berbasis  sekolah  dengan  meningkatkan  otonomi  sekolah  dalam  penggunaan anggaran,  baik  untuk  pengembangan  sumber  daya  manusia  maupun  kebutuhan operasional yang mana sebelumnya perekrutan sumber daya manusia sekolah tergantung pada  formasi  pemerintah  pusat  daerah.  Terakhir,  menerapkan  prinsip  transparan  yang
mana pemerintah menyediakan platform teknologi tunggal untuk pembelajaran sekolah nontunai ( cashless ) untuk barang dan jasa yang sudah terjaga kualitasnya.
Sejak  tahun  2009  pemerintah  Indonesia  telah  mengupayakan  untuk  melakukan pemerataan  mutu  pendidikan  dalam  pembangunan  penddikan  di  Indonesia  dengan meningkatkan alokasi  APBN  untuk  sektor  pendidikan  Rp.  332,4  Triliun  di tahun  2013 menjadi Rp. 550 Triliun pada tahun 2021 (Anggraena et al. 2022, 6). Adanya peningkatan anggaran  belanja  negara  pada  sektor  pendidikan  telah  berkontribusi  positif   pada perbaikan tingkat pendidikan dan kesejahteraan Guru, penurunan rasio Guru dan siswa, dan  perbaikan  sarana  prasarana  di  satuan  pendidikan  (Anggraena  et  al.  2022,  6).  Akan tetapi  Kemendikbud  menilai  peningkatan  tersebut  tidak  berbanding  lurus  dengan perbaikan  kualitas  hasil  belajar  siswa.  Berbagai  pengukuran  yang  telah  dilakukan  oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  (Kemendikbudristek) menunjukkan  bahwa  belum  ada  peningkatan  signifikan  pada  kualitas  pembelajaran  di Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Jika  hal  tersebut  tidak  ditangani  maka  akan berdampak pada Krisi pembelajaran atau disebut sebagai schooling ain’t learning (bersekolah namun tidak belajar). Atas dasar problematika tersebut maka muncullah gagasan untuk merancang kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum Merdeka (Anggraena et al. 2022, 7).
Kurikulum  merdeka  yang  dirancang  lebih  dari  2  tahun  mengacu  pada  prinsip rancangan  ( design principle )  yang  disepakati  dan  dirujuk  dari  berbagai  kajian  dan  praktik pendidikan. Landasan utama perancangan Kurikulum Merdeka adalah filosofi Merdeka Belajar yang juga menjadi landasan kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya (Anggraena et al.  2022,  27 – 28).  Kebijakan  tersebut  telah  mendorong  adanya  perubahan  paradigma kurikulum dan pembelajaran. Perubahan paradigma yang dituju antara lain menguatkan kemerdekaan  Guru  sebagai  pemegang  kendali  dalam  proses  pembelajaran,  melepaskan control  standar-standar  yang  terlalu  mengikat  dan  menuntut  proses  pembelajaran  yang homogen di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, menguatkan student agency yaitu hak dan  kemampuan  peserta  didik  untuk  menentukan  proses  pembelajaran  melalui penetapan  tujuan  belajarnya,  merefleksikan  kemampuannya,  serta  mengambil  langkah
proaktif   dan  bertanggung  jawab  untuk  kesuksesan  dirinya.  Sein  itu  filosofi  Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara juga menjadi landasan penting dalam merumuskan  prinsip  perancangan  kurikulum.  Menurut  Dewantara,  kemerdekaan merupakan  tujuan  pendidikan  sekaligus  sebagai  prinsip  yang  melandasai  strategi  untuk mencapai tujuan tersebut. Dari dua landasan utama tersebut maka prinsip yang menjadi pegangan proses perancangan kurikulum merdeka adalah:
1. Sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan
2. Fokus pada kompetensi dan karakter
3. Fleksible
4. Selaras
5. Bergotong royong
6. Memperhatikan hasil kajian dan umpan bailk

## Analisis Komparatif  Kebijakan
Secara garis besar jabaran kebijakan pendidikan dua negara tersebut dapat ditarik variabel-variabel  kunci  sebagai  dasar  Analisa  untuk  menjawab  problem  utama  dalam penelitian  ini,  yaitu  persamaan  dan  perbedaan  serta  keunggulan  dan  lelemahan.  Secara runut Analisa akan disajikan melalui tabulasi dari variable-variabel kunci yang ditarik dari paparan  singkat  mengenai  kebijakan  pendidikan  India  dan  Indonesia  di  atas.  Variabel- variabel  tersebut  meliputi:  visi,  tujuan,  landasan  nilai,  focus,  prinsip,  dan  struktur kurikulum.
Variabel India Indonesia Visi Nilai kebangsaan ditanamkan tidak hanya pada ranah pemikiran tetapi juga  dalam  semangat,  kecerdasan, perbuatan, serta untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai dan watak yang mendukung komitmen bertanggung  jawab  terhadap  hak asasi  manusia,  pembangunan,  dan Membangun  masyarakat  Indonesia untuk  menjadi  pembelajar  seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan  nilai-nilai  budaya Indonesia dan Pancasila
kehidupan  yang  berkelanjutan  dan kesejahteraan global yang mencerminkan warga India sebagai warga global. Tujuan Untuk  mengembangkan  manusia baik  yang  mampu  berpikir  dan bertindak  rasional,  memiliki  kasih saying dan empati, keberanian dan ketangguhan,  perilaku  ilmiah  dan imajinasi kreatif  dengan bersandar pada etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Menciptakan sumber daya manusia  yang  unggul  yang dibutuhkan  di  masa  depan, terpelajar,  luhur,  adaptif   dan kolaboratif   untuk  mencapai tagret pembangunan 2045 Landasan nilai • Jnan (mengejar pengetahuan);
• Pragyaa (kebijaksanaan);
• Satya (kebenaran) • Beriman,  Bertaqwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,
Berakhlak mulia;
• Mandiri;
• Bernalar kritis; • Berkebhinekaan global; • Gotong royong; • Kreatif, semua  dirangkum  dalam  profil pelajar Pancasila. Fokus − Pendidikan  prasekolah  sebagai bagian dari pendidikan formal; − Penguatan literasi dan numerasi; − Memastikan  akses  pendidikan berlaku untuk semua kalangan; − Mengurangi angka putus sekolah. − − Meningatkan angka partisipasi  sekolah  di  semua jenjang khususnya di pendidikan  prasekolah  dan pendidikan tinggi; − Menerapkan sistem kolaborasi  dan  pembinaan antarsekolah  TK-SD-SMP- SMA,  pendidikan  informal dengan  mendirikan  sekolah penggerak  dan  program pembelajaran sebaya.
− Meningkatkan  kualitas  guru dan kepala sekolah − Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi Prinsip 23. Mengidentifikasi dan memupuk  kemampuan  setiap − Sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan
peserta didik melalui penyadaran  guru  dan  orang tua untuk mendorong perkembangan holistic bidang akademik dan nonakademik. 24. Siswa  mencapai  kemampuan literasi  dan  numerasi  dasar pada usia grade 3 25. Siswa  diberikan  kebebasan memilih  jalur  dan  program belajarnya  sesuai  bakat  dan minatnya.
26. Menghilangkan  hirarki  dalam sistem, proses, dan kelembagaan dalam pembelajaran 27. Multidisplin 28. Menekankan pemahaman konseptual daripada hafalan 29. Berpikir  kreatif   dan  kritis untuk mendorong pengambilan  kepustusan  dan inovasi logis 30. Menganut etika dan nilai-nilai kemanusiaan
31. Mempromosikan multilingualisme dan  kekuatan bahasa
32. Mengacu pada lifeskill 33. Focus pada asesmen formatif daripada sumatif
34. Ekstensif   dalam  penggunaan teknologi  belajar
35. Menghormati  keragaman  dan budaya local 36. Setara dan   inklusif 37. Sinergisitas kurikulum 38. Pendidik dan rumpun keilmuan sebagai pusat proses pembelajaran 39. Kerangka kebijakan memastikan integritas, transparansi, dan efisiensi − Fokus pada kompetensi dan karakter
− Fleksible
− Selaras
− Bergotong royong
− Memperhatikan  hasil  kajian dan umpan bailk
40. Penelitian dan pengembangan pendidikan yang ditinjau secara berkelanjutan 41. Berakar  pada  budaya  dan kebanggaan India.
42. Pendidikan  merupakan  hak dasar setiap anak Keterlibatan swasta dan masyarakat filantropi dalam investasi  pendidikan  yang  besar dan kuat Struktur kurikulum − Pembelajaran  bersifat  holistik, terintegrasi, menyenangkan dan partisipatif − Restrukturisasi  kurikulum  dan pendidikan  ke  dalam  desain baru 5+3+3+4 − Mengurangi isi kurikulum untuk mengembangkan pemikiran kritis − Memberdayakan  kemandirian siswa  dengan  memberikan kesempatan pada mereka untuk menentukan pilihan mata pelajaran yang akan diikuti − Multilingualisme dan menekankan kekuatan bahasa − Integrasi kurikulum mata pelajaran esensial dan keterampilan − Merdeka belajar − Perubahan status mata pelajaran − Wewenang satuan pendidikan untuk mengembangkan  kurikulum operasional
− Struktur  kurikulum  dibagi menjadi  intrakurikuler  dan project  penguatan  profil pelajar Pancasila
− Menyediakan mata pelajaran pilihan
− Fokus  pada  kebahagiaan holistic
− Penyederhanaan isi kurikulum − Berorientasi pada kompetensi − Dikembangkan Bersama industry dan ahli
Berdasarkan tabulasi diatas pada aspek visi antara kebijakan pendidikan India dan Indonesia  terdapat  kesamaan  yang  terlihat  jelas  bahwa  dua  negara  ini  tidak mencantumkan  secara  explisit  frasa  agama,  keduanya  sama-sama  berorientasi  pada semangat  penanaman  nilai-nilai  kebangsaan.  Terkai  apa  yang  ingin  dicapai  kedepanya India  dan  Indonesia  samasama  memiliki  tujuan  jangka  panjang  dan  berkelanjutan.
Indonesia  menekankan  pada  pendidikan  sepanjang  hayat  sementara  India  melalui pendidikan mendukung pembangunan kehidupan dan kesejahteraan berkelanjutan dalam skala  global.  Dalam  hal  cakupan  yang  ingin  dicapai  nampak  jelas  jika  India  memiliki cakupan tujuan yang lebih luas tidak hanya untuk Negerinya sendiri namun pada kancah internasional.
Pada aspek tujuan terlihat  perbedaan yang mencolok antara India dan Indonesia. India  lebih  berorientasi  pada  penanamkan  nilai  sebagaimana  makana  konseptual  dari “pendidikan” itu sendiri sebagai upaya transfer nilai. Hal ini terlihat dari kalimat “untuk mengembangkan  manusia  yang  baik  yang  mampu  berpikir  dan  bertindak  rasional, memiliki  kasih  sayang  dan  empati,  kebranian  dan  ketangguhan,  tempramen  ilmiah  dan imajinasi kreatif  dengan tambatan dan nilai etika yang baik. Sementera Indonesia lebih berorientasi  kepada  transfer  ilmu  yang  lebih  pragmatis  untuk  menghadapi  tantangan dunia  industri  dengan  menyebutkan  jika  tujuan  dari  kebijakan  pendidikan  adalah menciptakan  SDM  yang  unggul  di  masa  yang  akan  datang.  Makna  konseeptual  dari pendidikan  seolah  tergerserkan  tidak  lagi  menjadi  transfer  nilai  melainkan  trasfer  ilmu untuk tujuan yang lebih pragmatis.
Pada  aspek  nilai  kebijakan  pendidikan  Indonesia  dirancang  diatas  dua  landasan nilai  utama  yaitu  budaya  Indonesia  dan  Pancasila.  Dua  landasan  tersebut  kemudian terimplemenasikan  pada  proyek  penguatan  profil  pelajar  Pancasila  dalam  struktur kurikulum  Merdeka  (Anggraena  et  al.  2022,  57).  Proyek  ini  dirancang  sebagai  upaya untuk  menguatkan  pengembangan  profil  pelajar  Pancasila  dengan  enam  dimensinya beriman,  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berakhlak  mulia;  mandiri; berkebinekaan  global;  bergotong  royong;  bernalar  kritis;  dan  kreatif.  Sementara  India, berangkat  dari  warisan  pengetahuan  dan  pemikirian  filsafat  india  kuno  yang  mana kebijakan  pendidikan  India  disusun  untuk  mengejar  pengetahuan  ( Jnan ),  kebijaksanaan ( Pragyaa )  dan  kebenaran  ( Satya )  kerena  tiga  dasar  nilai  ini  dalam  pemikiran  dan  filsafat India dianggap sebagai tujuan tertinggi manusia.
Peta  kebijakan  pendidikan  Indonesia  khususnya  dalam kebijakan  merdeka belajar sebagaimana tercantum pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 lebih berfokus pada
pengembangan  karakter  dan  ketrampilan  lunak  ( soft  skills )  dan  akomodatif   terhadap kebutuhan  individu  di  dunia.  Filosofi  merdeka  belajar  melalui  pengembangan  budi pekerti  yang  dicetuskan  oleh  Ki  Hajar  Dewantara menjadi  dasar  dalam  pengembangan karakter  (Anggraena  et  al.  2022,  28).  Budi  Pekerti  mengarah  pada  pengembangan kemampuan  untuk  menjadi  pembelajar  sepanjang  hayat  ( long life learning )  yang  memiliki kemampuan untuk mengatur diri menentukan arah belajar mereka. Sementara Kebijakan baru  pendidikan  India  2020  menjadikan  tujuan  pendidikan  india  bukan  hanya  untuk memperoleh pengetahuan sebagai bekal hidup di dunia melainkan untuk merealisasikan dan  membebaskan  diri  sepenuhnya.  Tujuan  ini  di  dasarkan  pada  keyajaan  tujuan pendidikan  masa  lalu  india  itu  sendiri  yang  mana  India  pernah  memiliki  institusi pendidikan  perguruan  tinggi  kelas  dunia  Takshashila  (universitas  pertama  di  dunia), Nalanda sebagai pusat pendidikan agama Buddha dari tahun 427, Vikramshila, Vallabhi. Kejayaan sistem pendidikan India di masa lalu menjadi panduan India dalam merancang tujuan  kebijakan  pendidikan.  Sistem  pendidikan  India  di  masa  lalu  yang  menghasilkan sarjana  besar  yang  berkontribusi  banyak  untuk  pengetahuan  dunia  di  berbagai  bidang seperti  matematika,  astronomi,  metalurgi,  ilmu  kedokteran  dan  bedah,  teknik  sipil, arsitektur,  pembuatan  kapal  dan  navigasi,  yoga,  seni  rupa,  catur,  dan  banyak  lagi (National  Education  Policy  2020  n.d.,  4).  Melalui The NEP  2020 India  ingin  terus memelihara  dan  melestarikan  warisan  masa  lampau  India  dimana  budaya  dan  filosofi India  memiliki  pengaruh  kuat  untuk  peradaban  dunia.  Semangat  menjaga  dan melestarikan  budaya  masa  lalu  ini  lah  yang  tidak  ada  dalam  kebijakan  pendidikan  di Indonesia.  Banyak  para  ahli  pendidikan  mengatakan  bahwa  peta  jalan  pendidikan nasional Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai Indonesia (Paramita et al. 2021, 59).
Selanjutnya  pada  aspek  kurikulum,  India  dan  Indonesia  sama-sama  menekankan pada kemampuan literasi dan numerasi. Indonesia dan India memiliki problematika yang sama  terkait  adanya  krisis  pembelajaran  khususnya  pada  kemampuan  membaca  dan berhitung dasar. Indonesia bahkan memasukan program penguatan kemampuan litarasi dan numerasi siswa kedalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional 2020- 2025  (Anggraena  et  al.  2022,  28).  Dalam  konteks  pengembangan  kurikulum  yang
membedakan  adalah  India  berfokus  pada  penanaman  kemampuan  dan  penguatan multibahasa.  Dalam  hal  bahasa,  khususnya  bahasa  Inggris  India  sudah  jauh  di  depan dibandingkan Indonesia. Bukti keberhasilan ini bisa dilihat bagaimana sumberdaya india sudah  mampu  bersaing  di  kancah  internasional,  sedangkan  Indonesia  saat  ini  masih berkutat  pada  pengembangan  dan  penyediaan  sumberdaya  manusia  untuk  kebutuhan industri dalam negeri dengan menyusun kurilum yang melihatkan dunia industri tanah air.
Salah satu poin menarik yang perlu dikaji dalam artikel penelitian ini adalah pada aspek penguatan pengetahuan teknologi, karena antara India dan Indonesia sama-sama memasukan isu perkembangan teknologi kedalam rancanga kebijakan pendidikan. India menempatkan  isu  ini  pada  prinsip  kebijakan  pendidikan  dengan  menjadikan  teknologi untuk  digunakan  secara  ekstensif   dalam  pengajaran  dan  pembelajaran.  Sementara Indonesia  menjadikan  teknologi  sebagai  basis  untuk  membangun  platform  pendidikan nasional untuk menciptakan lingkungan belajar yang masa depan dengan memanfaatkan teknologi.  Pendidikan  dan  teknologi  memiliki  hubungan  yang  kuat  di  India,  teknologi tidak  sebatas  hanya  dijadikan  sebagai  media  namun  juga  diintegrasikan  ke  dalam pendidikan di semua aspeknya. Dalam konteks ini India mendirikan badan otonom yakni, National  Educational  Technology  Forum (NETF)  untuk  mengawasi  dan  mengevaluasi penggunaan  dan  pengintegrasian  teknologi  ke  dalam  pendidikan  (National  Education Policy  2020  n.d.,  56).  Tujuan  dari  NETF  adalah  untuk  memfasilitasi  pengambilan keputusan  tentang  pengenalan,  penyebaran  dan  pengguanaan  teknologi  dan menyampaikan  temuan  temuan  hasil  penelitian  terbaru  mengenai  perkembagnan teknologi  kepada  para stakeholder pendidikan  mulai  dari  pimpinan  Sekolah,  Pemerintah Negara  bagian  maupun  pusat  dan  para  pemangku  kepentingan  lainnya.  Lebih  dari  itu, The NEP 2020 memberikan  perhatian  khusus  pada  bidang  perkembangan  kecerdasan buatan ( Artificial Intelegecy ) dalam sistem pendidikan melalui pendidikan tinggi India.
Berbeda dengan India dalam hal isu pekembangan teknologi, Indonesia meletakan isu ini masih sebatas pada media platform untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran. Berdasarkan  peta  kebijakan  pendidikan  Indonesia,  implementasi  penguatan  teknologi dalam  pendidikan  khususnya  di  sekolah  difokuskan  pada  dukungan  infrastruktur
teknologi  di  sekolah-sekolah  seperti  penyediaan  jaringan  internet  dan  pemenuhan kebutuhan  perangkat.  Sementara  dalam  aspek  pembelajaran  difokuskan  dengan membangun  ruang  kelas  berbasis  digital.  Tidak  seperti  India  yang  secara  khusus mendirikan  badan  khusus  untuk  penguatan  teknologi  bidang  pendidikan,  Indonesia masih sebatas pada tahap pemanfaatan teknologi yang semula dilakukan secara manual kini  berubah  memanfaatkan  platform  berbasis  teknologi  seperti  mambangun  platform berbasis  teknologi  untuk  proses  pembelajaran  ( e-learning ),  portal  untuk  pelatihan  guru, platform  internet  untuk  pengelolaan  anggaran  dana  BOS  dan  integrasi  data  untuk meningkatkan  akuntabilitas  dan  kemampuan  pemantauan  Sekolah.  Dari  sini  dapat disimpulkan jika dalam hal teknologi pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dengan India,  yang  mana  teknologi  tidak  sebatas  digunakan  atau  diintegrasikan  dalam  sistem pendidikan. Dalam hal penguatan teknologi India tidak hanya fokus pada pengembangan namun mengajarkan ketrampilan dengan menggandeng mitra institusional maupun non institusional.
Terakhir  perbedaan  pada  aspek  penguatan  kemampuan  bahasa  dimana  poin  ini sama  sekali  tidak  muncul  pada  kebijakan  pendidikan  Indonesia.  India  menempatkan bahasa  pada  prinsip  kebijakan  pendidikan  untuk  mempromosikan  multibahasa  dalam pengajaran  dan  pembelajaran  mulai  dari  pendidikan  prasekolah.  India  memberikan perhatian  khusus  dalam  hal  bahasa  dengan  adanya  upaya  yang  besar  dari  pemerintah pusat dan negara bagian dengan menyediakan guru bahasa dalam jumlah yang besar dan mempersiapkan buku teks bilingual untuk pelajaran sains dan matematika. Sehingga siswa diharapkan  mampu  untuk  berfikir  dan  berbicara  mengenai  pelajaran  sains  dan matematika baik dalam bahasa ibu maupun bahasa Inggris. Menariknya selain penguatan pada  kemampuan  bahasa,  kebijakan  pendidikan  India  menaruh  perhatian  khusus  pada Sansekerta sebagai bahasa literatur sastra klasik India. Hal ini dikarenakan dalam literatur klasik India banyak menyimpan pengetahuan pengetahuan warisan peradaban masa lalu India  dalam  bidang  matematika,  filsafat,  tata  bahasa,  musik,  politik,  kedokteran, arsitektur dan banyak lagi yang dikenal sebagai “Sistem Pengetahuan Sanskerta”. Untuk
itu bahasa sansekerta menjadi mata pelajaran yang ditawarkan dari tingkat Sekolah hingga jenjang pendidikan tinggi.

## Melihat Kelebihan dan Kekurangan Studi Perbandingan
Kebijakan  pendidikan  adalah  tentang  apa  yang  dilakukan  oleh  negara  terhadap kebutuhan  dasar  kita  sebagai  warga  negaranya.  Membandingkan  kebijakan  pendidikan dua atau beberapa negara tidak perlu dikatakan bahwa perbandingan adalah jantung dari setiap upaya menunjukkan ketidakmampuan negara dalam merancang sistem pendidikan, tetapi  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mengeksplorasi  dan  mengevaluasi  pola  intervensi negara  dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengisolasi  vatiabel.  Secara  singkat membandingkan  untuk  menarik  kesimpulan  perbedaan  dan  persamaan  kebijakan pendidikan antarnegara (Fischer, Miller, and Sidney 2015, 385 – 91).
Berdasarkan  analisa  perbedaan  dan  persamaan  yang  telah  diuraikan  datas,  maka diketahui kelebihan  dan kelemahan  pendidikan  India  dan  India  ditinjau  dari  rancangan kebijakan pendidikan dua negara tersebut sebagai berikut:
1. Secara konseptual kebijakan  pendidikan  India  merepresentasikan  model  pendidikan yang  tidak ahistoris dengan  mengakomodir  warisan  kemajuan  peradaban  pendidikan masa  lalu  ke  dalam  sistem  pendidikan  saat  ini.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  kebesaran Takshashila dan Nalanda menjadi role model bagaimana sistem pendidikan dirancang, kemudian tetap diajarkannya sistem pengetahuan Sansekerta yang menyimpan ragam warisan  pengetahuan  masa  lalu  India  pada  setiap  jenjang  pendidikan,  dari  dasar hingga  perguruan  tinggi.  Poin  ini  yang  tidak  ada  dalam  rancangan  kebijakan pendidikan di Indonesia. Pahadal, jika kita lihat dalam konteks kemajuan peradaban pendidikan Indonesia di masa lalu, bangsa Indonesia tidaklah kalah dari India. Dalam hal  pendidikan  misalnya,  Indonesia  memiliki  pesantren  sebagai  sistem  pendidikan tertua yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah lahirnya sitem Sekolah di Indonesia. Jika para  pemangku  kebijakan  di  Indonesia  melakukan  hal  yang  sama  seperti  India, problem literasi semestinya sudah tidak menjadi problem utama yang menjadi fokus perhatian  pendidikan  saat  ini.  Karena  apa  yang  dikembangkan  dalam  kurikulum merdeka saat ini mengenai penguatan literasi sudah dilakukan jauh lebih dalam sistem
pendidikan  di  pesantren  melalui  metode  sorogan,  bandongan.  Lebih  dari  itu  pada aspek bahasa apa yang dilakukan India dalam rangka penguatan multibahasa adalah hal  yang  sudah  ditarapkan  dalam  sistem  pendidikan  pesantren  dengan  menerapkan penguatan  pengetahuan  berbahasa  asing  seperti  bahasa  arab  bahkan  bahasa  inggris untuk beberapa pesantren modern.
2. Dalam  hal  penguatan  bahasa  India  lebih  unggul  dibandingkan  Indonesia.  Bahasa adalah aspek yang tidak ada dalam peta kebijakan pendidikan Indonesia.
3. Dalam  hal  teknologi  dan  informasi  walaupun  dalam  peta  rancangan  pendidikan indonesia menyebut jika unsur teknologi menjadi salah satu point penekanan dalam kurikum  pendidikan  namun  pada  prakteknya  penggunaan  teknologi  hanya  sebatas pada  media  ajar  (dari  tatap  muka  menjadi  tatap  maya)  dan  platform  dalam pengelolaan  pendidikan.  Sementara  India  aspek  teknologi  dan  informasi  menjadi sebuah ketrampilan yang diajarkan dalam pendidikan. Lebih dari itu, kini India sudah fokus  dalam  pengembangan  pengetahuan  mengenai  teknologi  kecerdasaan  buatan ( artificial  intelligence )  dengan  mendirikan  badan  otonom  khusus  yang  diberi  nama National Eductional Technology Forum
4. Meskipun  dalam  beberapa  hal  pendidikan  India  lebih  maju  dibanding  Indonesia namun  pada  aspek  pemerataan  pendidikan  dan  pemenuhan  hak  memperoleh pendidikan  tanpa  memandang  ras  agama  dan  kelompok  India  masih  tertinggal dibanding Indonesia. Ini bisa dilihat dari munculnya kebijakan diskriminatif  dibawah Perdana  Menteri  Narenda  Modi  terkait  larangan  penggunaan  jilbab  dilingkup pendidikan  (Satria  2022).  Kebijakan  diskriminatif   tersebut  justru  menjadi  sebuah kemunduruan  bagi  India  di  tengah  semangat  dalam  pemenuhan  pemerataan pendidikan tanpa membeda-bedakan ras agama dan golongan sebagaimana tercemin dalam visi dan tujuan rancangan kebijakan pendidikan baru India 2020.

## Penutup
Berdasarkan  pemaparan  analisa  yang  telah  dilakukan  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan  jika  ditinjau  berdasarkan  kebijakan  pendidikan terbaru  saat  ini,  pendidikan  India  dan  Indonesia  berbeda  dalam  beberapa  aspek  yaitu,
pada prinsip penyelenggaran, penguatan kemampuan berbahasa dan pengembangan dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sementara kesamaannya bisa dilihat pada dasar penyusunan  visi  yang  tidak  mencamtumkan  frasa  agama,  lalu  pada  struktur  kurikulum yang  sama  sama  berfokus  dalam  hal  penguatan  literasi  dan  numerasi.  Selain  itu  dalam kebijakan  pendidikan  terbaru  saat  ini  antara  India  dan  Indoneisa  keduanya  sama-sama berfokus pada peningkatan partisipasi pendidikan anak prasekolah. Akan tetapi dalam hal pemerataan  dan  pemenuhan  hak  pendidikan,  Indonesia  lebih  baik  dibanding  India. Begitu juga tidak hadirnya frasa agama menimbulkan kegelisahan warga negara terhadap hilangnya pengakuan dan perlindungan negara terhadap agama.
Dari keseluruhan analisa yang telah dipaparkan dalam artikel ini secara konseptual komparasi pendidikan antara India dan Indonesia ditinjau dari kebijakan terbaru saat ini diharapkan mampu memberikan wacana baru dalam diskursus pemikiran terkait model sistem pendidikan yang ideal dengan menjadikan India sebagai contoh bagaimana sistem pendidikan  dari  suatu  negara  berkembang  mampu  menciptakan  sumber  daya  manusia yang mampu bersaing dikancah internasional. Sementara secara praktis temuan-temuan dalam  analisa  penelitian  diharapkan  mampu  menjadi  masukan  terhadap  peta  kebijakan pendidikan Indonesia saat ini.

## Daftar Pustaka
[ Aalam,  C.  Syed,  and  S.  Arul  Selvan.  2022.  “ Education  Policies  in  India  since Independence:  A  Review.” Ijraset  Journal  For  Research  in  Applied  Science  and Engineering Technology : 4158.
Anggraena,  Yogi  et  al.  2022.  “Kajian  Akademik  Kurikulum  untuk  Pemulihan Pembelajaran.” http://repositori.kemdikbud. go.id/id/eprint/24972.
Bajoria, Jayshree. 2014. “They Say We’re Dirty”: Denying an Education to India’s Marginalized . New York: Human Rights Watch.
Cahterine, Rahel Narda. 2021. “Di Komisi X, Nadiem Sebut Peta Jalan Pendidikan Yang Disorot  Masih  Pra-Konsep .” detik.com .  https://news.detik.com/berita/d- 5487973/di-komisi-x-nadiem-sebut-peta-jalan-pendidikan-yang-disorot-masih- pra-konsep.
Fischer,  Frank,  Mara  Gerald  J.  Miller,  and  Mara  S.  Sidney.  2015. Handbook  Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik Dan Metode . Bandung: Nusamedia.
Ihsan,  Reza  Amin  Nur  et  al.  2021.  “PROBLEMATIKA  DAN  PERUBAHAN KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  DI  INDONESIA.” Juremi: Jurnal Riset Ekonomi 1(1):  17 – 26.  https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/280 (April 12, 2023).
Jayanti,  Gita  Dwi,  Farid  Setiawan,  Rivaldo  Azhari,  and  Nursaima  Putri  Siregar.  2021.
“ANALISIS KEBIJAKAN PETA JALAN PENDIDIKAN NASIONAL 2020 - 2035.” Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan 6(1): 40 – 48. https://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/JPDK/article/view/618  (April  12, 2023).
Kalyani, Pawan. 2020. “An Empirical Study on NEP 2020 [National Education Policy] with Special Reference to the Future of  Indian Education System and Its Effects on the Stakeholders.” https://zenodo.org/record/4159546 (April 12, 2023).
Kemendikb ud. 2020. “Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 - 2035.”
Kumar,  Deep,  and  Madhu  Singh.  2022.  “India’s  New  Education  Policy  (NEP)  2020 Creating  Children  with  Disability.” International  Journal  of   Advanced  Research  in Science, Communication and Technology :  70 – 74.  http://ijarsct.co.in/febi1.html  (April 14, 2023).
“National Education Policy 2020.” https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_Engli sh_0.pdf.
Paramita,  Ainun  Amaliya  et  al.  2021.  “ Analisis  Draf   Kebijakan  Peta  Jalan  Pendidikan Nasional 2020- 2035 Dan Perannya Terhadap Pendidikan Islam.” AJP 1.
Satria,  Lintar.  2022.  “Larangan  Hijab  Perdama  Ketegangan  Hindu - Muslim  India.” https://internasional.republika.co.id/berita/r8snre370/larangan-hijab-perdalam- ketegangan-hindumuslim-india.
UNDP, Team. 2022. Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives : Shaping Our Future in a Transforming World . New York, New York: United Nations Development Programme.
Wicaksono, Bayu D. 04 November. “Pendidikan Indonesia Vs. India: Haruskah Kondisi Ekonomi Jadi Alasan?” 2018 . https://www.idntimes.com/life/education/bayu/perbandingan-pendidikan-di- indonesia-dan-india.
]