## Pelayanan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Di Masa Pendemi Covid-19

## Rakhmansyah Akhmad Noor Ulum, Ana Silviana, Budi Ispriyarso
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : rakhmansyahahmad@gmail.com

## Abstract
The Covid-19 pandemic which affects public services in almost all sectors including services at the National Land Agency (BPN) BPN Sragen Regency; The purpose of this study is to find out about: the  implementation  of  land  registration  services  at  the  Sragen  Regency  BPN  Office  during  the COVID-19 pandemic and assistance carried out by the management at BPN during the COVID-19 pandemic. The method of the research used in this research is normative juridical. The result of this research  is  that  the  BPN  of  Sragen  Regency  issued  an  announcement  Number:  663  /  Peng- 33.14.UP.04.04 / IV / 2020 in providing services during the Covid-19 pandemic. The conclusion of this research is that the BPN of Sragen Regency performs online services by providing services that can be accessed through the website that has been provided, so that the services at BPN Kabputen Sragen are in accordance with the Govermnont Letter from the Minister of ATR and BPN Number: 2 /SE-100.TU.03/III/2020 Concerning Follow Up Efforts to Prevent the Spread of 2019 COVID-19 in the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency.

## Keywords: land registration; covid-19; BPN Sragen Regency

## Abstrak
Pendemi  Covid-19  yang  berpengaruh  terhadap  pelayanan  publik  hampir  di  semua  sektor  tidak terkecuali layanan di Kantor BPN Kabupaten Sragen; tujuan penelitian untuk mengetahui tentang : penyelenggaraan pelayanan pendaftaran Tanah di Kantor BPN Kabupaten Sragen selama pendemi COVID-19  dan  keringanan  dalam  melakukan  pengurusan  di  BPN  selama  pendemi  COVID-19. Metode  penelitian  yang  dipakai  yaitu  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  BPN Kabupaten  Sragen  menerbitkan  pengumuman  Nomor  :  663/Peng-33.14.UP.04.04/IV/2020  dalam melakukan pelayanan di masa pendemi covid-19. Kesimpulan penelitian ini adalah BPN Kabupaten Sragen  melakukan  pelayanan  secara  online  dengan  menyediakan  layanan  yang  dapat  diakses melalui  website  yang  telah  disediakan,  sehingga  pelayanan  di  BPN  Kabputen  Sragen  telah  sesuai dengan  Surat  Edaran  Menteri  Agraria  dan  tata  ruang/Kepala  BPN  No:  2/SE-100.TU.03/III/2020 mengenai  Tindak  Lanjut  Upaya  Pencegahan Penyebaran  CORONA  VIRUS  DISEASE  2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementrian ATR dan BPN.

## Kata kunci: pendafaran tanah; covid-19; BPN kabupaten sragen

## A. Pendahuluan
Pasal  19  ayat  (1)  UU  No  5  Tahun  1960  mengenai  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang biasa  dinamakan  UUPA  menyampaikan  jika  yang  melakukan  pencatatan  tanah  di  semua daerah  Republik  Indonesia  yaitu  Pemerintah.  Tetapi  pada  Pasal  tersebut  tidak mencantumkan  lembaga  Pemerintah  mana  yang  melaksanakan  pencatatan  tanah  tersebut,
Pasal 19 ayat (3) UUPA menyatakan jika pencatatan tanah dilaksanakan berdasarkan kondisi negara  serta  masyarakat,  kepentingan  jalur  sosial  ekonomi  dan  kemungkinan penyelenggarannya,  berdasarkan  pertimbangan  Menteri  Agraria.  Pada  pemaparan disenelenggarakan  berdasarkan  landasan  pada  kebutuhan  dan  kondisi  negara  serta masyarakat, lalu lintas sosial ekonomi serta adanya kemungkinan pada sector personel serta peralatannya.  sehingga,  diutamakan  pelaksanaannya  dikota-kota  kemudian  bertambah  pada kadaster yang mencakup kawasan Negara". (Sutedi, 2007)
Pencatatan tanah di Indonesia sudah dilaksanakan Menteri Agraria, Menteri Pertanian dan Agraria, Dirjen Agrarian Departemen Dalam Negeri, serta yang paling akhir BPN yang dibangun  sesuai  Kepres  Nomor  26  Tahun  1988  mengenai  Badan  Pertanahan  Nasional, selanjutnya  PP  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  dengan  jelas menyebutkan  jika  instasi  Pemerintah  yang  melaksanakan  pendaftaran  tanah  disemua kawasan  Indonesia  berdasarkan  Pasal  5  ialah  BPN  dan  Pasal  6  ayat  (1)  menitik  beratkann pada upaya pelaksanaan pencatatan tanah tanah itu, tugas penyelenggaraannya dilaksanakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota(Supriadi, 2009). BPN sebelumnya popular dengan nama Kantor Agraria merupakan instansi pemerintah non -kementerian di Indonesia yang  bertugas  serta  berfungsi  di  sector  pertanahan  secara  nasional,  regional  dan  sektoral. Susunan organisasi BPN terbagi sesuai daerahnya yakni (1) Kantor Pusat di level Nasional, (2) Kantor Wilayah di level Provinsi, serta (3) Kantor Kota di level kabupaten. Menurut hal diatas, Kantor BPN Sragen masuk pada klasifikasi ketiga  yakni Kantor di level kabupaten. Kantor  BPN  Sragen  berada  di Jl.  Veteran  No.10,  Magero,  Sragen  Tengah,  Kec.  Sragen, Kabupaten  Sragen .  BPN  bertugas  melakukan  tugas  pemerintahan  dibidang  pertanahan secara  nasional,  regional  serta  sektoral  berdasarkan  pada  ketetapan  UU.  BPN  berperan utama  pada  peruntukan  tanah,  pengurusan  hak  milik  tanah  pemerintah  serta  perseorangan, penertiban berbagai surat yang berkaitan pada kepemilikan tanah yang menjadi kunci  yang menghubungkan rakyat dan pemerintah beserta layanan pemerintah pada rakyat.
Tahun  2020  ini  tepatnya  pada  awal  tahun  terdapat  pendemi  COVID-19  yang merupakan  penyakit  menular  dikarenakan  jenis  virus  corona  yang  baru  didapati,  virus tersebut adalah penyakit yang tidak diketahui sebelumnya yang baru ditemukan pertama kali pada  bulan  Desember  Tahun  2019  menjadi  wabah  dunia  menurut  WHO  serta  arahan kebijakan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan social distancing, pysichal distancing dan pembatasan dalam bersosial mengakibatkan pelayanan  yang terjadi di BPN Kabupaten Sragen  juga  terdampak  dari  kebijakan  Presiden  Republik  indonesia  melalui  Kementerian ATR/BPN yang merupakan induk dari BPN menentukan jalan serta perbuatan sebagai upaya
mengatasi  serta  mengecilkan  persebaran  COVID-19  dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran Menteri  ATR/KBPN  No  2/SE-100.TU.03/III/2020  mengenai  Tindak  Lanjut  Upaya Pencegahan  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  Di  Lingkungan Kementrian  ATR/BPN.  Surat  edaran  itu  menetapkan  penyelarasan  mekanisme  kerja  serta pelaksanaan  aktivitas  dan  perjalanan  dinas  ketika  waktu  tanggap  darurat  berjalan.  Surat Edaran tersebut menyatakan :
a. ASN yang ada di lingkungan Kementerian ATR/BPN bisa melaksanakan tugas kedinasan dengan mengerjakan pekerjaannya dari rumah;
b. Kantor  yang  mempunyai  fungsi  layanan  agar  tetap menjalankan  layanan  dengan online, sementara bagi layanan konvensional dibatasi, kecuali mendesak;
c. Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Madya,  Kepala  Kanwil  BPN  Provinsi,  Ketua  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional serta Kepala Kantor Pertanahan, diminta supaya menata mekanisme kerja  yang  akuntabel  serta  mengelola  dengan  selektif  pejabat/pegawai  di  lingkungan divisi  kerjanya  yang  bisa  bekerja  di  kantor  maupun  di  rumah  dengan  pembagian kedatangan yang proporsional;
d. ASN  yang  masih  mengerjakan  tugas  kedinasan  dari  rumah,  wajib  ada  ditempat tinggalnya  sendiri  kecuali  pada  kondisi  yang  mendesak,  contohnya  dalam  mencukupi keperluan yang berhubungan dengan pangan, kesehatan maupun keselamatan serta wajib melaporkannya pada pimpinannya langsung;
e. Penyelenggaraan  tugas  kedinasan  di  tempat  tinggal  seperti  yang  diartikan,  dilaksanakan hingga 31 Maret 2020 serta nantinya dilakukan evaluasi yang mendalam;
f. Ketika  sudah  berakhir  masa  berlakunya  mekanisme  kerja  itu,  Kementerian  ATR/BPN akan  mengevaluasi  terkait  efektivitas  penyelenggaraanya  serte  memberi  laporan  pada Menteri PAN-RB.
Kebijakan tersebut sangat berpengaruh terutama pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengurusan mengenai tanah di BPN dalam hal ini  pelayanan yang terjadi di  BPN  Sragen,  perlu  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  pelayanan  di  BPN  Sragen  selama pendemi COVID-19 sehingga perlu mengetahui  lebih lanjut  mengenai pelayanan di  kantor BPN Kabupaten Sragen selama pendemi covid-19.
Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik merupakan aktivitas  maupuan  sederetan  aktivitas  sebagai  upaya  mencukupi  kepentingan  layanan berdasarkan aturan UU untuk tiap warga serta penduduk terkait barang maupun jasa ataupun layanan  administratif  yang  disiapkan  pelaksana  Negara  berwujud  memberi dokumen resmi bagi warga negaranya. Pasal 1 angka 1 UU No 25 Tahun 2009 menyampaikan jika layanan
publik  ialah tiap lembaga pelaksana  Negara,  perusahaan, badan independen  yang didirikan sesuai  UU  agar  kebutuhan  pelayanan  publik,  serta  lembaga  hukum  lainnya  yang  didirikan hanya  demi  aktivitas  layanan  publik.  adanya  lembaga  sosial  pada  kehidupan  masyarakat dibutuhkan agar memudahkan keperluan masyarakat misalnya pengadaan pangan, keperluan fisik,  agama,  pendidikan,  keadilan  menjaga  diri,  sebab  masyarakat  tidak  bisa  mencukupi sendiri kepentingannya.(Lubis, 2008)
Kebijakan  Publik  ( public  policy) menurut  Carl  J  Federick  seperti  yang  dicuplik  Leo Agustino  mengartikan  kebijakan  menjadi  sederatan  perilaku  maupun  aktivitas  yang disarankan individu, kelompok maupun pemerintah disebuah lingkungan khusus yang mana ada halangan maupun kesulitan serta peluang pada penyelenggaran masukan kebijaksanaan itu  sebagai  upaya  meraih  suatu  tujuan.  Opini  tersebut  juga  membuktikan  jika  gagasan kebijakan  mengajak  perilaku  yang  bermaksud  serta  memiliki  tujuan  adalah  bagian  penting dari  pengertian  kebijakan,  sebab  bagaimanapun  kebijakan  perlu  memperlihatkan  apa  yang sebenarnya  dikerjakan  dibandingkan  dengan  yang  disampaikan  pada  sejumlah  aktivitas  di sebuah persoalan (Leo, 2008)
Dari  opini  pakar  di  atas  kemudian  bisa  dikatakan  jika  kebijakan  merupakan  perilaku maupun  aktivitas  yang  dilaksanakan  maupun  tidak  dilaksankan  indvidu,  sebuah  golongan maupun  pemerintah  yang  di  dalamnya  ada  aspek  ketetapan  berwujud  usaha  penyeleksian diantara sejumlah alternatif yang tersedia untuk meraih maksud serta suatu tujuan.
Asal  kata  Pendaftaran  tanah  yaitu  kara cadastre yang  berasal  dari  Belanda  adalah sebuah  sebutan  teknis  untuk  sebuah  rekaman,  menunjukan  pada  luas,  nilai,  serta kepemilikan  pada  sebidang  tanah.  secara  tegas, cadastre ialah record di  berbagai  lahan, nilai dibandingkan tanah serta pemilik haknya dalam keperluan perpajakan. Maka Cadastre adalah  instrument  yang  sesuai  dalam  menguraikan  serta  mengidentifikasi  beradasrkan paparan  tersebut  sekaligus  rekaman  yang  berkelanjutan  berdasarkan  hak  atas tanah.(Santoso, 2011) Pendaftaran Tanah juga memberi kepstian hukum pada pemilik hak atas tanah dengan diberi alat bukti fisik yang kokoh yakni sertifikat tanah, berdasarkan hal tersebut asalkan tidak terdapat pembuktian sementara bila data fisik serta data yuridis yang ditetapkan pada  sertifikat  wajib  diterima  selaku data  yang benar. Sertifikat adalah sebuah bukti  kepemilikan  serta  jaminan  kepastian  hukum  yang  diberi  oleh  pemerintah  kedapa masyarakat  untuk  menjaga  kepemilikannya  terkait  tanahyang  telah  didaftarkan,  jaminan kepastian hukum yang terdiri dari :
1. Kepastian hukum tentang individu maupun lembaga hukum yang jadi pemilik hak.
2. Kepastian hukum tentang wilayah, batas dan luas sebidang tanah hak,
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                       E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
3. Kepastian hukum tentang haknya.
Sebenarnya pada sebuah mekanisme pencatatan tanah menyoalkan tentang apa yang didata, wujud penyimpanan serta pelaporan data yuridisnya dan wujud tanda bukti haknya. Pelaksanaan  pencatatan  tanah  memiliki  dua  mekanisme,  yakni  sistem  pendaftaran  akta serta  sistem  pendaftaran  hak.  Yang  pada  sistem  pendaftaran  akta  serta  hak,  setiap pemberian  maupun  pembangunan  hak  baru,  pembebanan  serta  pemindahannya  pada  hak lainnya,  wajib  dibuktikan  melalui  sebuah  akta.  dalam    Pasal  9  PP  No.24  Tahun  1997 mengenai Pendaftaran Tanah, objek pendaftaran tanah yakni antara lain:
1. Hak Milik
2. HGU
3. HGB
4. Hak Pakai
5. Tanah Hak Pengelolaan
6. Tanah Wakaf
7. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
8. Hak Tanggungan
9. Tanah Negara
Menurut  Pasal  19  ayat  (2)  UUPA,  aktivitas  pendaftaran  tanah  yang  dilaksanakan Pemerintah, mencakup:
a. Pengukuran, pemetaan, serta pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak atas serta pemindahan haknya;
c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku menjadi alat pembuktian yang kuat. aktivitas pendaftaran tanah pada Pasal 19 ayat (2) UUPA diraikan secara mendalam pada PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, yakni (Santoso, 2010):
1. Kegiatan tanah untuk pertama kali.
Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan aktivitas pendaftaran tanah yang dilaksanakan pada objek pendafataran tanah yang belum diregistrasikan sesuai  PP No. 10 Tahun 1961 ataupun PP  No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk  pertama kali dijalankan  dengan  pendaftaran  tanah  dengan  tersusun  serta  pendaftaran  tanah  dengan sporadik.  Pendaftaran  tanah  dengan  sitematik  ialah  aktivitas  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  yang  dilaksanakan  secara  serentah  yang  mencakup  seluruh  objek pendaftaran  yang  belum  terdaftar  pada  daerah  maupun  wilayah  sebuah  desa  maupun kelurahan.  Pendaftaran  tanah  dengan  sistematis  dilaksanakan  berdasarkan  gagasan
pemerintah  sesuai  dengan  program  kerja  periode  panjang  maupun  tahunan  dan dilaksanakan di daerah yang ditentukan Menteri ATR/BPN.
Pendaftaran  tanah  dengan  sporadik  adalah  aktivitas  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  tentang  satu  serta  sejumlah  objek  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali tentang  satu  serta  sejumlah  objek  pendaftaran  tanah  pada  sebuah  kawasan  maupun bagian  daerah  sebuah  desa  maupun  kelurahan  menurut  individual  mupun  massal. Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  dilakukan  terkait  permintaan  pihak  yang  memiliki kepentingan,  yakni  pihak  yang  memiliki  hak  terkait  objek  pendaftaran  tanah  yang terkait maupun kuasanya.
2. Kegiatan pemeliharaan data pendafataran tanah
Perawatan  data  pendaftaran  tanah  yaitu  aktivitas  pendaftaran  tanah  dalam menyelaraskan  data  fisik  serta  data  yuridis  pada  peta  pendaftaran,  daftar  nama,  surat ukur,  buku  tanah,  serta  sertifikat  dengan  perubahan  yang  terjadi  kemudian  (Pasal  1 angka 12 PP No. 24 Tahun 1997).
Perawatan  data  pendaftaran  tanah  dilaksanakan  jika  terdapat  pengubahan  dalam data fisik maupun data yuridis objek pendaftaran tanah yang sudah tercatat. Pemegang hak  yang  terakait  wajib  melakukan  pendaftarkan  perubahan  data  fisik  maupun  data yuridis tersebut pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat  agar dituliskan pada buku tanah. Buku tanah merupakan dokumen berbentuk daftar  yang berisi data yuridis serta  data  fisik  sebuah  objek  pendaftaran  tanah  yang  telah  memiliki  haknya  (Pasal  1 angka 19 PP No. 24 Tahun 1997).
Aktivitas pemeliharaan data pendaftaran tanah, antara lain :
a. Pendaftaran pengalihan serta pembebanan hak, mencakup :
1. pengalihan hak;
2. pengalihan hak dengan lelang;
3. pengalihan hak karena pewarisan;
4. pengalihan  hak  karena  penggabungan  maupun  peleburan  perseroan  ataupun koperasi
5. pembebanan hak;
6. penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.
b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, terdiri dari :
1. perpanjangan periode hak atas tanah;
2. pemecahan, pemisahan, serta penyatuan sebidang tanah;
3. pembagian hak bersama;
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                       E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
4. hilangnya hak atas tanah serta hak milik atas satuan rumah susun
Hasil akhir dari aktivitas pendaftaran tanah yaitu berwujud sertifikat hak atas tanah, yang  berfungsi  luas  untuk  pemiliknya,  serta  fungsinya  tersebut  bisa  digantu  oleh  benda lain. Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat  pembuktian  yang  kokoh  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.(Sutedi, 2011)
Desember 2019, kasus pneumonia misterius ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina. Sumber  penularannya  kasus  tersebut  tidak  diketahui  secara  pasti,  akan  tetapi  kasus pertamanya dihubungkan berasal dari pasar hewan di Wuhan dan berdasarkan sampel yang diteliti memperlihatkan etiologi coronavirus baru, penyakit tersebut disebut Covid-19 dan diumumkan oleh WHO pada 11 Februari 2020. (Susilo, 2020)
Covid  19  menyebar  ke  berbagai  Negara  di  dunia  khusunya  Indonesia,  pandemi Covid-19  bukan  sekedar  menjadi  persaoalan  nasional  pada  sebuah  Negara  tetapi  telah menjadi masalah global. Covid-19 penularannya begitu cepat dan begitu mematikan, serta menular melalui kontak fisik mulai dari mulut, mata dan hidung. Dampak Covid-19 begitu nyata  dirasakan  masyarakat  terlebih  pada  sektor  ekonomi  dan  kehidupan  sosial.  Negara Indonesia  sendiri  juga  terdampak  pendemi  Covid-19  tersebut,  Pemerintah  Indonesia merespon terhadap pendemi terseebut dengan mengeluarkan Kepres No. 2011 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020. hal tersebut dilatar belakangi oleh karena sebaran Covid-19 yang begitu sangat luar biasa,  hal  tersebut  diindikasikan  dengan  banyaknya  kasus  dan  kematian  yang  meningkat dan  meluas  yang  berpengaruh  dalam  bidang  solpo,  ekonomi,  budaya,  pertahanan, keamanan,  dan  pelayanan  publik.(Fitri,  2020)  Perlunya  kehadiran  pemerintah  terkait dengan masalah kepentingan publik yang tujuannya untuk memakmurkan masyarakatnya, kehadiran  pemerintah  dapat  diwujudkan  dengan  mengeluarkan  sebuah  regulasi  hukum yang  tujuannya  supaya  ada  landasan  hukum  yang  pasti  dan  tidak  ragu-ragu  dalam bertindak.
Berdasarkan  pendahuluan  tersebut  diatas,  maka  permasalahan  bisa  dipapatkan  pada tulisan  ini  ialah  mengenai  penyelenggaraan  pelayanan  pendaftaran  Tanah  di  Kantor  BPN Kabupaten  Sragen  selama  pendemi  COVID-19  dan  Apakah  terdapat  keringanan  dalam melakukan pengurusan di BPN selama pendemi COVID-19?
Dipilih  sejumlah  contoh  penelitian  terdahulu  selaku  acuan  maupun  contoh  dalam penelitian  yang  dilaksanakan  yang  kemudian  sebagai  pembanding  untuk  melaksanakan
penelitian  ini.  pada  state  of  the  art  ini  ada  5  jurnal  sebagai  landasan  kebaruan  dalam pembuatan jurnal ini, sebagai contoh:
o Menurut  Andis  Suci  dalam  jurnalnya  yang  berjudul  :  "Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Oleh  Pemegang  Haknya  Di  Desa  Nanga  Kalis  Kecamatan  Kalis  Kabupaten  Kapuas Hulu", menyebutkan masyarakat desa nanga kalis kecamatan kalis kabupaten kapuas hulu yang tidak mendaftarkan tanahnya, disebabkan kurangnya pengetahuan tahapan serta tata cara pendaftaran tanah dan juga ongkos yang mahal (Suci & Sukirno, 2020).
o Menurut Andy Lie dalam jurnalnya yang berjudul : "Pelaksanaan Pendaftaran Roya Hak Tanggungan  Di  Atas  Hak  Milik  Berdasarkan  Undang-  undang  Nomor  4  Tahun  1996 Juncto  Peraturan  pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Di  Kabupaten  Sleman", menyebutkan Penyelenggaraan pendaftaran roya Hak Tanggungan di Kabupaten Sleman telah dikategorikan lancar serta tidak terdapat halangan pada pelaksanaanya (Lie, 2017).
o Menurut  Mira  Novana  Ardani  dalam  jurnalnya:  "Tantangan  Pelaksanaan  Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum",  menyebutkan  rendahnya  minat  keikut  sertaan  masyarakat,  dan  halangan persoalan  berkaitan  pada  bidang  yuridis  serta  bidang  fisik  untuk  menyelenggarakan aktivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ardani, 2019).
Saya selaku penulis berpendapat bahwa bahwa dari beberapa jurnal diatas pada intinya lebih menjelaskan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dalam situasi yang normal atau  dilakukan  secara offline/ manual,  sedangkan  penilitian  yang  saya  lakukan  menjelaskan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dalam situasi dan kondisi yang tidak normal dan memerlukan langkah-langkah tertentu.

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian yaitu yuridis normatif. Definisi yuridis diartikan  pada  melihat  serta  mengkaji  dan  menganalisa  persoalan  menggunakan  pedoman serta dasar hukum. pada  pendekatan  yuridis,  hokum dipandang menjadi norma  maupun  das sollen,  sebab  pendekatan  yuridis  adalah sebuah pendekatan  yang merujuk dalam  hukum serta  aturan  UU  yang  sah  (Soemitro,  1990).  detail  penelitian  yang  dipakai  yaitu  Deskriptif analitis,  yang  dimaksudkan  yaitu  memberikan  gambaran  mengenai  Surat  Edaran  Menteri ATR/Kepala BPN No 2/SE-100.TU.03/III/2020  mengenai Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
jenis  data  yang  dipakai  yakni  data  sekunder.  Data  sekunder  diambil  melalui  studi pustaka. Data sekunder ialah data yang didapatkan dengan tidak langsung, tetapi dari berbagai
data  yang  telah  didokumentasiakn  pada  bahan-bahan  hukum  (Nazir  2008).  Analisa  datanya memakai  tehnik  analisisi-kualitatif    yang  menyampaikan  prediksi  khusus    sesuai  data    yang dihimpun  secara  terstruktur.  Dalam  penelitian    hukum  normatif    yang    mengkaji    data sekunder, kemudian penyajian  data dilaksanakan beserta analisanya.  Data  yang  didapatkan akan    diolah    serta  dirancang  dengan  terstruktur,  lalu  dianalisis  dengan  kualitatif    agar memprediksi  hasil  penelitian,  kemudian dirancang berbentuk jurnal hasil penelitian.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Pelayanan  Pendafaran  Tanah  di  Kantor  BPN  Kabupaten  Sragen selama pendemi COVID-19
Pasal  1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997  mengenai  Pendaftaran Tanah menyatakan jika Pendaftaran tanah merupakan rangakaian  aktivitas  yang dillakukan oleh pemerintah dengan  berkelanjutan,  berkesinambungan  serta  terstruktur  yaitu  pengumpulan, pengolahan,  pencatatan  serta  pengkajian  dan  perawatan  data  fisik  dan  data  yuridis berbentuk  peta  serta  daftar  tentang  bidang  tanah  serta  satuan  rumah  susun,  didalamnya pemberian  surat  bukti  haknya  untuk  bidang  tanah  yang  telah  terdapat  haknya  serta  hak milik atas satuan rumah susun beserta hak-hak khusus yang membebaninya.
Pencatatan  tanah  ditetapkan  pada  Pasal  19,  23,  32  dan  38  UUPA  ketetapan penyelenggaraannya ditetapkan pada PP No. 24 Tahun 1997 yang menjadi penyempurna PP  No.  10  Tahun  1961  mengenai  Pendaftaran  Tanah.  Berdasarkan  ketetapn  itu pendaftaran  tanah  pertama  kalinya  dilakukan  dengan  2  cara,  yakni  pendaftaran  tanah dengan  sistematis  serta  pendaftaran  tanah  dengan  sporadis.  Pendaftaran  sistematik  ialah aktivitas pendaftaran tanah yang pertama kali yang dilaksanakan secara bersamaan  yang terdiri  dari  seluruh  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  terdaftar  pada  daerah  maupun wilayah  sebuah  desa  atau  kelurahan.  dalam  pendaftaran  tanah  dengan  sistematik  beban ongkos  yang dibayarkan umumnya sangat  murah  serta  waktunya  juga lebih cepat  sebab aktivitasnya diselenggarakan Pemerintah (Santoso, 2010).
Pendaftaran tanah dengan sporadik ialah aktivitas pendaftaran tanah  yang pertama kali tentang satu maupun sejumlah obyek pendaftaran tanah pada daerah maupun wilayah sebuah  desa  atau  kelurahan  dengan  perseorangan  ataupun  massal.  Pendaftaran  tanah dengan  sporadik  gagasannya  bermula  dari  tiap-tiap  pemilik  tanah.  kemudian  pemilik tanah  selaku  pemohon  diharuskan  semakin  aktif  mengurus  permohonan  sertifikat tanahnya sebab keseluruhannya harus diupayakan secara mandiri. beban pendaftarannya umumnya  lebih  tinggi  serta  waktunya  juga  lebih  panjang  (Sutedi,  2007)  pendaftaran
Tanah  memiliki  Tujuan  berdasar  pada  Pasal  3  PP  No  24  Tahun  1997  mengenai Pendaftaran Tanah yaitu :(Mertokusumo, 2008)
1. Memberi kepastian hukum serta perlindungan hukum pada pemilik hak atas sebidang tanah, satuan rumah susun serta berbagai hak yang lain yang tercatat supaya gampang membuktikan  dirinya  selaku  pemilik  hak  yang  terakait.  Maka  untuk  pemilik  haknya mendapatkan sertifikat selaku tanda buktinya.
2. Sebagai jaminan kepastian hukum, mencakup:
a. Kepastian status hak yang didaftar
Melalui  pendaftaran  tanah,  bisa  diketahui  secara  jelas  kedudukan  hak  yang didaftar,  seperti  Hak  Milik,  HGU,  HGB,  Hak  Pakai,  Hak  Pengelolaan,  Hak Tanggungan, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun maupun Tanah Wakaf.
b. Kepastian subyek hak
Melalui  pendaftaran  tanah,  bisa  dilihat  secara  jelas  pemilik  haknya,  apakah perseorangan baik WNI maupun WNA yang berkedududkan di Indonesia, ataupun lembaga hukum (privat maupun publik).
c. Kepastian obyek hak
Melalui pendaftaran tanah, bisa dilihat secara jelas posisi tanah, batas tanah, serta ukuran tanah.
3. memberi jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum pada pendaftaran tanah, pemilik Hak diberikan sertipikat selaku tanda bukti hak.
4. menyiapkan  informasi  pada  pihak  yang  memiliki  kepentingan  khususnya  pemerintah supaya  semakin  gampang  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  pada  pengadaan tindakan  hukum  tentang  sebidang  tanah  serta  satuan  rumah  susun  yang  sudah didaftarkan.
5. Demi terciptanya taat administrasi pertanahan
Terlaksananya  pendaftaran  tanah  dengan  baik  adalah  landasan  serta  realisasi tertib  administrasi  di  sektor  pertanahan.  Dalam  meraih  tertib  administrasi  itu  tiap sebidang  tanah  maupun  rumah  susun,  khususnya  pengalihan,  pembebanan  serta hilangya wajib didaftarkan.
BPN  Kabupaten  Sragen  sejatinya  melakukan  penyelenggaraan  pendaftaran dilakukan sesuai PP No. 24 tahun 1997 melalui pelayanan normal sebagaimana mestinya dan  pelayanan  di  BPN  Kabupaten  Sragen  dilakukan  seperti  BPN  di  tempat/daerah  lain yang  melakukan  pelayanan  dengan offline dan  mempersilahkan  masyarakat  dan/atau petugas  dari  PPAT  yang  membantu  melaksanakan  tugas  kepala  kantor  Pertanahan
melakukan pengurusan pendaftaran tanah dengan langsung datang ke BPN dan membawa berkas - berkas  yang diperlukan. makin Mewabahnya Pandemi COVID-19 di Indonesia, khususya  di  Jawa  Tengah,  berpengaruh  sangat  signifikan  pada  aktivitas  sosial masyarakat.  Dengan  diberlakukannya  pembatasan  -  pembatasan  dan  himbauan  untuk dirumah  saja,  social  distancing,  dan  physical  distancing  yang  mengharuskan  masyarkat untuk  meninggalkan  aktivitas  diluar  rumah  dan  tetap  beraktivitas  dari  rumah,  selain  itu COVID-19 memberi dampak terhadap pelayanan di kantor BPN Kabupaten Sragen.
Melalui  pengumuman  Nomor  :  663/Peng-33.14.UP.04.04/IV/2020  sebagai tindaklanjut  dari  Surat  Edaran  Gubernur  Jawa  Tengah  Nor:  440/0006405  mengenai Antisipasi Resiko Penularan Infeksi Covid-19 di kawasan Tempat Kerja, Fasilitas Umum dan Transportasi Publik di Jawa Tengah dan Surat Edaran Menteri ATR/BPN :
1. No  :  2/SE-100.TU.03/III/2020  Tertanggal:  16  Maret  2020  mengenai  Tindak  Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementrian ATR/BPN.
2. No  :  3/SE-100.TU.03/III/2020  Tertanggal:  20  Maret  2020  mengenai  Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.
3. No  :  TU.03/554-100/III/2020  Tertanggal:  27  Maret  2020  mengenai  Perpanjangan Waktu Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-2019.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sragen  tetap  melaksanakan  pelayanan,  pelayanan tersebut dilaksanakan dengan :
1. Terhitung  mulai  hari  Rabu,  tanggal  15  April  2020  dengan  dasar  Keputusan  Kepala BNPB tanggal 29 Februari 2020 Nomor: 13.A Tahun 2020, sampai batas waktu yang akan di informasikan lebih lanjut
2. Pelayanan tatap muka secara langsung ditiadakan dan diganti dengan pelayanan online
3. Pelayan  Hak  Tanggungan  Elektronik  (HT-el)  tetap  dilaksanakan  melalui http://mitra.atrbpn.go.id
4. Layanan  Pertimbangan  teknis  pertanahan  dalam  rangka  Ijin  Lokasi  menggunakan Aplikasi OSS
5. Pelayanan  Lainnya  (Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali,  Pemecahan,  Peralihan  Hak, Ganti  Blanko,  PTP  Non  Ijin  Lokasi)  dilaksanakan  secara  online  melalui http://loket.atrbpn.go.id berkas di Scan dan dikirim melalui tautan http://bit.ly/loketbpnsragen  dengan  menyertakan  Identitas  Pemohon  yang  dilengkapi dengan Nomor HP /WA. Berkas Fisik dapat dikirim ke Kantor Pentanahan Kabupaten Sragen secara langsung/ kurus yang dikemas dengan Stop Map dan dibungkus kantong
Plastik  rapat  dengan  menyertakan  Identitas  Lengkap  (Nomor  HP/  WA)  dan dimasukkan dalam Box Kontainer yang telah tersedia di Depan Loby Kantor
6. Permohonan  yang  memerlukan  kegiatan  Lapangan  akan  diatur  kemudian  dengan mempertimbangkan  perkembangan  situasi  dan  kondisi  (situasional)  yang  akan dihubungi melalui SMS atau WhatsApp oleh petugas
7. Informasi  dan  Tracking  Berkas  Permohonan  bisa  Akses  melalui  Aplikasi  "Sentuh Tanahku" di unduh lewat Play Store atau App Store
8. Konsultasi  Layanan  Pertanahan,  Pengaduan  Layanan,  Pengaduan  Sengketa  dapat dilakukan  melalui  Akun  Resmi  Sosial  Media  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sragen (Twitter, Facebook, IG dan web Portal http://kab-sragen.atrbpn.go.id)
9. Pengaduan,  Konsultasi  Layanan  Pertanahan  juga  bisa  Melalui  SMS  dan  WhatApp Halo Kepala Kantor Nomor : 082135001344
10. Pengambilan  Produk  dapat  dilayani  melalui  petugas  piket  dengan  membawa  Bukti Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan Surat Kuasa (Apabila dikuasakan).
Menyikapi  pelaksanaan  pelayanan  berdasarkan  pengumuman  dari  BPN  Kabupaten Sragen tersebut bagi masyarakat melalui PPAT yang ingin melakukan Pendaftaran Tanah dilakukan  melalui online seluruhnya  dan  hanya  datang  ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sragen  secara  langsung  apabila  produk  pertanahan  sudah  jadi,  mekanisme  pendaftaran melalui online dilakukan dengan cara :
1. Masuk website loket.atrbpn.go.id , login dengan akun PPAT
2. Mengisi data, dokumen dan berkas dalam bentuk Scan
3. Setelah  selesai  mengisi  data,  dokumen,  dan  berkas  dalam  bentuk  Scan  kemudian mengisi formulir website http://bit.ly/loketbpnsragen
4. Formulir diisi secara lengkap
5. Melakukan pembayaran via bank
6. Setelah  semua  selesai,  Petugas  Kantor  Pertanahan  melaksanakan  pemeriksaan  pada dokumen  digital  serta  jika  dinyatakan  lengkap  kemudian  dibuatkan  SPS  (Surat Perintah  Setor)  serta  STTD  (Surat  Tanda  Terima  Dokumen),  diberitahukan  melalui Email/  WhatsApp  yang  selanjutnya  dicetak.  Apabila  dinyatakan  tidak  lengkap  maka akan diberikan pernyataan ditolak melalui Email/WhatsApp
7. Setelah dinyatakan lengkap, maka pemohon melakukan pembayaran melalui Bank.
8. Setelah  melakukan  pembayaran,  dokumen  yang  telah  dicetak  (SPS,  Output Pendaftaran, dan Bukti Pembayaran) diserahkan dengan melampirkan Dokumen Fisik,
dimasukkan  dalam  bungkus  plastik  dan  dimasukkan  ke  dalam  box  yang  telah disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Sragen.
9. Kemudian Pemohon menyampaikan dengan STTD melalui email : loketsragen@gmail.com
10. Pendaftaran  telah  selesai  dan  menunggu  informasi  lebih  lanjut  mengenai  jadwal pengambilan melalui email/WhatsApp oleh petugas Kantor BPN Kabupaten Sragen
11. Pengambilan  dilakukan  dengan  datang  ke  Kantor  BPN  Kabupaten  Sragen  sesuai jadwal yang ditentukan dengan menyerahkan :
a. Fotocopy KTP pemohon dan memperlihatkan KTP asli
b. Surat Kuasa jika dikuasakan (dilampiri Fotocopy KTP pemberi kuasa serta penerima kuasa)
c. Asli STTD(Surat Tanda Terima Dokumen).
Berdasarkan  pengumuman  Nomor  :  663/Peng-33.14.UP.04.04/IV/2020  oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sragen  tersebut,  pelayanan  dilakukan  sebagian  besar secara online dengan  memanfaatkan  tekhnologi  informasi  yang  mengakibatkan perubahan  terhadap  kebiasaan  yang  dilakukan  sebelumnya,  penggunaan  cara  online tersebut  merupakan  langkah  yang  maju  dan  merupakan  langkah  yang  tepat  dalam pencegahan  penyebaran  virus  covid-19  mengingat  virus  tersebut  sangat  mudah penularannya.  Dengan  menindaklanjuti  Surat  Edaran  Menteri  ATR/Kepala  BPN   No 2/SE-100.TU.03/III/2020, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dianggap peduli dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan dan memudahkan masayarakat dalam pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.

## 2. Keringanan Pengurusan di Kantor BPN selama pendemi COVID-19
Pendemi COVID-19 yang mulai memasuki wilayah Jawa Tengah, khususnya Kantor  BPN  memberikan  beberapa  keringanan  dan  kemudahan  dalam pengurusan  mengenai  pertanahan,  hal  ini  dilakukan  agar  dapat  membantu  masyarakat dalam  menghadapi  dampak  daripada  adanya  wabah  COVID-19  yang  berpengaruh  pada segala  bidang,  diharapkan  dengan  beberapa  keringanan  dan  kemudahan  dari  BPN  yang diberikan dapat memberikan ketenangan ditengah masyarakat dalam menghadapi dampak musibah dari pendemi COVID-19.
Keringanan  dan  kemudahan  dalam  melakukan  pengurusan,  salah  satunya  yaitu dalam  hal  pengecekan  sertifikat  jual  -  beli,  cukup  melampirkan  pembayaran  pajaknya saja,  kemudian  terdapat  kemudahan  lain    antara  lain  melalui  Keputusan  Menteri
ATR/BPN  No:  88.1/SK-HR01/IV/2020  tanggal  16  April  2020  mengenai  Perpanjangan Jangka  Waktu  Berlakunya  Hak  Atas  Tanah,  serta  Jangka  Waktu  Pendaftaran  Surat Keputusan  Pemberian,  Perpanjangan  maupun  Pembaruan  Hak  Atas  Tanah  yang  Telah maupun Akan Berakhir pada Masa Status Tanggap Darurat COVID-19 serta dilanjutkan dengan  Surat  Edaran  No  7/SE-100.HR.01/IV/2020  tanggal  17  April  2020  mengenai Kemudahan  Pelayanan  Penetapan  serta  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  pada  Masa  Status Tanggap Darurat COVID-19 yang di dalamnya disampaikan pula kemudahan penyerahan kelengkapan  dokumen  validasi  bukti  setor  pembayaran  pajak  atas  pengalihan  hak  atas tanah  berupa  BPHTB  maupun  PPh  selaku  wujud  kebijakan  kelancaran  pelayanan pertanahan  dengan  memberikan  rangsangan,  Melalui  Surat  Edaran  itu,  kebijakan kelancaran  pelayanan  pertanahan  yang  diberikan  dalam  melayani  hak  atas  tanah,  antara lain :
1. HGU,  HGB  serta  Hak  Pakai  yang  sudah  maupun  akan  berakhir  periodenya  dalam kondisi  status  tanggap darurat  Covid-19 terhitung  dari tanggal  31 Maret  2020, diberi perpanjangan periode berlakunya hak hingga tanggal 31 Desember 2020.
2. Pemberian perpanjangan periode berlakunya HGU, HGB serta Hak Pakai seperti yang terdapat  dalam  angka  1)  diproses  berdasarkan  ketetapan  UU,  dihitung  dari  periode berakhirnya hak dalam buku tanah.
3. Jika  hingga  tanggal  31  Desember  2020  pemilik  hak  tidak  mengajukan  permohonan perpanjangan hak, lalu hak atas tanah sudah selesai.
4. HGU, HGB serta Hak Pakai yang periode haknya sudah berakhir sebelum tanggal 31 Maret 2020 tidak mendapatkan kebijakan kemudahan seperti pada Surat Edaran ini.
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, jika dikaitkan dengan teori kebijakan publik maka dikeluarkannya pengumuman  Nomor : 663/Peng-33.14.UP.04.04/IV/2020  oleh Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sragen  sebagai  tindak  lanjut  dari  Surat  Edaran  Menteri  ATR/Kepala BPN   No  2/SE-100.TU.03/III/2020  mengenai  Tindak  Lanjut  Upaya  Pencegahan  Penyebaran COVID-19  di  Lingkungan  Kementerian  ATR/BPN  telah  sesuai  dengan  teori  Kebijakan Publik ( public policy) menurut Carl J Federick, mengingat pengumuman tersebut merupakan kebijakan  maupun  aktivitas  yang  dilakukan  sesuai  dengan  yang  disarankan  oleh  pemerintah disebuah  lingkungan  khusus  dalam  hal  ini  Kementrian  ATR/BPN,  yang  mana  pengumuman tersebut  bukan  sebagai  halangan  maupun  kesulitan  tetapi  upaya  yang  dilakukan  untuk mencegah  penyebaran  covid-19  dan  tetap  melakukan  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah selama pendemi, selain itu pengumuman tersebut juga memberikan kebijakan-kebijakan yang
memudahkan  masyarakat  dalam  hal  ini  terdapatnya  keringanan  dan  kemudahan  dalam melakukan pengurusan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.

## D. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  pelayanan pendaftaran  tanah  di  Kabupaten  Sragen  telah  sesuai  dengan Surat  Edaran  Menteri ATR/Kepala BPN  No 2/SE-100.TU.03/III/2020 mengenai Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran  COVID-19  di  Lingkungan  Kementerian  ATR/BPN,  mengingat  pelaksanaan pelayanan di BPN Kabupaten Sragen dilakukan melalui online seluruhnya dan hanya datang ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sragen  secara  langsung  apabila  produk  pertanahan  sudah jadi.
Keringanan  dan  kelancaran  Pelayanan  Penetapan  sert  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah ketika  Masa  Status  Tanggap  Darurat  COVID-19  dalam  bentuk  kelancaran  penyampaian kelengkapan dokumen validasi  bukti setor pembayaran pajak  atas pengalihan hak atas tanah berwujud BPHTB maupun PPh selaku wujud kebijakan kelancaran layanan pertanahan dalam merangsang  dan  kemudahan  pelayanan  pertanahan  untuk  beberapa  hak  atas  tanah  seperti HGU,  HGB  serta  Hak  Pakai  yang  sudah  maupun  hendak  berakhir  periodenya  dalam  masa status tanggap darurat Covid-19 terhitung dari tanggal 31 Maret 2020, mendapatkan tambahan waktu berlakunya hak hingga tanggal 31 Desember 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Leo, A. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Lubis, Y. (2008). Hukum Pendaftaran Tanah . Bandung: Mandar Maju.
Mertokusumo, S. (2008). Hukum dan Politik Agraria . Jakarta: Karunika.
Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana.
Santoso, U. (2011). Hukum Agrari : Kajian Komprehensif . Jakarta: Kencana.
Soemitro, R. H. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Supriadi. (2009). Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedi, A. (2007). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya (Cet I). Jakarta: Sinar Grafika. Sutedi, A. (2011). Sertipikat Hak atas Tanah . Jakarta: Sinar Grafika.
Artikel Jurnal :
Ardani,  M.  N.  (2019).  Tantangan  pelaksanaan  kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                       E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
dalam  rangka  mewujudkan  pemberian  kepastian  hukum.  Gema  Keadilan. Gema  Keadilan , 6 , 268–286.
Fitri,  W.  (2020).  Implikasi  Yuridis  Penetapan  Status  Bencana  Nasional  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum. Kajian Ilmu Hukum , 9 , 76–93.
Lie,  A.  (2017).  Pelaksanaan  Pendaftaran  Roya  Hak  Tanggungan  Di  Atas  Hak  Milik  Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Junco Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Sleman. Hukum Atma Jaya , 121–130.
Suci,  A. A., & Sukirno. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemegang  Haknya Di Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Notarius , 13 , 479–492.
Susilo,  A.  (2020).  Coronavirus  Disease  2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini. Pebyakit  Dalam Indonesia , 7 , 45–67.

## Peraturan Perundangan :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik .
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah .
Surat Edaran Menteri ATR/KBPN Nomor 2/SE-100.TU.03/III/2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementrian ATR/BPN .