Terakreditasi

## Model Collaborative Governance dalam Penyediaan Perumahan (Studi pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan)
Aris Priadi 1* , M. Sobri 1 , Paulus Israwan Setyoko 2 , Raniasa Putra 1
1 Universitas Sriwijaya, Indonesia
2 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indonesia
* priadi.aris@yahoo.com

## Abstract
This  research  aims  to  explore  the  concepts  and  theories  of  collaborative governance  models  in  addressing  the  social  rehabilitation  program  for  uninhabitable houses in the region. The benefits involve offering recommendations to the government regarding  responsive  local  government  models  in  addressing  uninhabitable  houses, providing  policy  suggestions  for  involving  the  community  in  handling  such  situations, contributing  to  the  development  of  Public  Administration  knowledge,  and  creating effective  public  policies  in  dealing  with  uninhabitable  houses.  The  research  utilizes  a qualitative method with a descriptive approach. Results indicate significant participation involving various stakeholders such as government, private sector, and the community. The acceleration of uninhabitable house rehabilitation in Prabumulih City has positive impacts  on  the  economy  and  health.  The  research  concludes  that  a  collaborative governance-based  social  rehabilitation  program  management,  with  facilitative leadership  and  institutional  design  supporting  private  sector  and  community participation, can achieve optimal results in addressing uninhabitable houses.

## Keywords: Governance; Participation; Leadership; Social Rehabilitation

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep dan teori model collaborative governance dalam penanganan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di daerah. Manfaatnya  melibatkan  memberikan  rekomendasi  kepada  pemerintah  tentang  model pemerintah daerah yang responsif dalam menangani rumah tak layak huni, menyediakan saran  kebijakan  agar  pemerintah  daerah  melibatkan  masyarakat  dalam  penanganan tersebut, berkontribusi pada pengembangan ilmu Administrasi Publik, dan menciptakan kebijakan  publik  efektif  dalam  penanganan  rumah  tak  layak  huni.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasilnya  menunjukkan partisipasi yang signifikan, melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, dan  masyarakat.  Akselerasi  rehabilitasi  rumah  tak  layak  huni  di  Kota  Prabumulih menciptakan  dampak  positif  pada  ekonomi  dan  kesehatan.  Kesimpulan  penelitian menekankan  bahwa  pengelolaan  program  rehabilitasi  sosial  berbasis collaborative governance , dengan kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan yang mendukung partisipasi  swasta  dan  masyarakat,  mampu  mencapai  hasil  yang  optimal  dalam penanganan rumah tak layak huni.

## Kata Kunci: Governance; Partisipasi; Kepemimpinan; Rehabilitasi Sosial

## Pendahuluan
Perumahan,  sebagai  kebutuhan  pokok,  menjadi  impian  setiap  individu  untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni. Sayangnya, keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi  kendala  dalam  memenuhi  akses  terhadap  perumahan yang layak. Kondisi ini
menjadi  perhatian  utama  pemerintah,  terutama  karena  masih  banyak  masyarakat Indonesia  yang  tergolong  miskin  dan  belum  memiliki  hunian  yang  layak  (Fanani  & Ibrahim,  2018).  Kemiskinan  menjadi  permasalahan  mendasar  yang  memengaruhi kemajuan suatu negara. Kemiskinan tidak hanya mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan  dasar  hidup,  tetapi  juga  berdampak  pada  pendidikan,  kesehatan,  dan  aspek lainnya  (Jacobus  et  al.,  2021).  Dua  faktor  utama  penyebab  kemiskinan,  yaitu pertumbuhan  populasi  yang  signifikan  dan  peningkatan  kebutuhan  akan  makanan (Hambarsari  &  Inggit,  2016).  Dalam  konteks  ini,  pemerintah  diharapkan  untuk mengeluarkan regulasi guna mengatasi kemiskinan dan menekan angka kemiskinan.
Bantuan  langsung  tunai  merupakan  kebijakan  yang  dapat  memberikan  dampak signifikan (Allen & Meyer, 2013). Namun, pentingnya investasi tambahan di pedesaan, terutama dalam sektor pertanian, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi (Ansel & Gash,  2012).  Kajian  ini  memperlihatkan  bahwa  penanganan  kemiskinan  memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai sektor.
Kemiskinan  juga  berkaitan  erat  dengan  persoalan  perumahan  dan  pemukiman. Sedangkan  di  Indonesia  teridentifikasi  kekurangan  tingkat  pemenuhan  kebutuhan perumahan  bagi  masyarakat  miskin  (Budihardjo,  2014).  Peran  pemerintah  dalam menyediakan  kebijakan  dan  infrastruktur  yang  mendukung  perumahan  terjangkau menjadi  penting.  Urbanisasi  yang  meningkat  memunculkan  tantangan  baru  terkait pemukiman  yang  layak,  sebagaimana  diakui  oleh  Program  Sejuta  Rumah  yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015.
Rumah  layak  huni  tidak  hanya  menjadi  hak  dasar,  tetapi  juga  mencerminkan kesejahteraan  dan  martabat  manusia.  Namun,  realitasnya  menunjukkan  masih  banyak warga Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. Kawasan kumuh menjadi dampak dari  ketidakmampuan  memenuhi  kebutuhan  perumahan.  Peraturan  PUPR  Nomor  14 Tahun  2018  menggambarkan  tiga  tingkat  kekumuhan  suatu  wilayah,  menekankan pentingnya  meningkatkan  kualitas  perumahan  dan  permukiman  untuk  menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sehat, dan teratur.
Kota Prabumulih merupakan contoh kota di Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan.  Program  pembangunan  rumah  tak  layak  huni  menjadi  salah  satu  upaya pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan ini. Kota Prabumulih terus berupaya menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan guna mewujudkan visi dan misi kota  yang  madani.  Permasalahan  perumahan  dan  kemiskinan  tidak  hanya  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  besar,  tetapi  juga  membutuhkan  partisipasi  aktif  dari berbagai pihak agar dapat mencapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kota Prabumulih merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki masalah kemiskinan.
Program  rehabilitasi  rumah  tak  layak  huni  di  Kota  Prabumulih,  meskipun merupakan kebijakan nasional, menghadapi kendala utama dalam alokasi dana terbatas pada APBD. Terbatasnya anggaran menyebabkan dampak rehabilitasi sosial yang kurang signifikan, diperparah oleh prioritas kebutuhan lain dan beban pandemi Covid-19. Untuk mengatasi  hal  ini,  keterlibatan  pihak  swasta,  BUMN,  BUMD,  dan  perbankan diintegrasikan  melalui  Forum  CSR-PKBL.  Pemerintah  membentuk  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan  program, tetapi jumlah rumah tak layak huni masih signifikan. Collaborative governance menjadi fokus solusi dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, implementasi collaborative governance memerlukan uji coba dalam konteks kompleks, seperti program rehabilitasi rumah tak layak huni di Kota Prabumulih.
Meskipun terdapat banyak penelitian tentang collaborative governance , terdapat research  gap  dalam  konteks  rehabilitasi  sosial  rumah  tak  layak  huni,  terutama  di
Indonesia.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  mengusulkan  judul  "Model Collaborative governance dalam  Penyediaan  Perumahan  (Studi  pada  Program  Rehabilitasi  Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan)" untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan model collaborative  governance sebagai  strategi  implementasi  program  rehabilitasi  sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih, dengan fokus pada novelitas konsep dan teori serta dampak program terhadap masyarakat penerima.

## Metode
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  dan  jenis  penelitian  deskriptif untuk mengungkap model collaborative governance dalam penyediaan perumahan pada program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk  menggambarkan  keadaan  objek  penelitian melalui wawancara, dokumentasi,  dan observasi. Penelitian deskriptif membandingkan fakta  lapangan  dengan  teori  untuk  memberikan  pemecahan  terhadap  permasalahan ( Ramdhan,  2021) .  Fokus  utama  adalah  pengumpulan  data  kualitatif  melalui  observasi, wawancara langsung dan tidak langsung, studi dokumen, serta studi pustaka (Connaway &  Powell,  2017).  Penelitian  menitikberatkan  pada  informan  kunci  dari  tiga  sektor: Pemerintah,  Swasta,  dan  Komunitas  Masyarakat.  Analisis  data  menggunakan  model interaktif, dengan tahapan melibatkan kondensasi data, tampilan data, dan penarikan serta verifikasi  kesimpulan  (Miles  &  Huberman,  2014).  Kondensasi  data  melibatkan pemilihan, pemfokusan, dan pengabstraksian data. Tampilan data menggunakan matriks, grafik, dan bagan untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berulang untuk memastikan keberlanjutan dan skeptisisme. Uji keabsahan data mencakup credibility,  transferability,  dependability,  dan  confirmability .  Peningkatan ketekunan,  triangulasi,  dan  member  check  dilakukan  untuk  meningkatkan  kredibilitas data, sementara uji transferability menilai validitas eksternal. Dependability diuji melalui kemampuan  orang  lain  mereplikasi  penelitian,  sementara confirmability menilai obyektivitas penelitian (Lynn & Powell, 2017).

## Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi  Model  Collaborative  governance  dalam  Program  Rehabilitasi Sosial Perumahan
Perumahan  di  Kota  Prabumulih,  Sumatera  Selatan,  menjadi  isu  sentral  dengan kompleksitas  yang  melibatkan  pertumbuhan  penduduk,  tata  ruang,  lahan  terbatas, infrastruktur, pembiayaan rumah layak, dan regulasi. Hambatan utama terletak pada iklim kurang  mendukung  dan  keterbatasan  pemerintah  daerah  dalam  sumber  daya  seperti teknologi,  bahan  bangunan,  dan  jasa  konstruksi.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  diperlukan peningkatan  peran  serta  masyarakat,  dunia  usaha,  dan  pemerintah  daerah  dengan mengoptimalkan sumber daya yang belum dioptimalkan.
Mekanisme kemitraan yang efektif menjadi tantangan, memerlukan penyelarasan sumber  daya  dan  potensi  antara stakeholder .  Sumber  dana  di  luar  APBN  atau  APBD, seperti PKBL dan CSR, menawarkan potensi pembiayaan, tetapi regulasi kompleks dan perbedaan sumber daya menjadi hambatan. Kreativitas dalam mencari sumber pendanaan alternatif, seperti Program Bedah Rumah, menjadi solusi dalam menghadapi APBD yang tergolong kecil.
Awalnya,  partisipasi  masyarakat  kurang  optimal,  tetapi  kesadaran  sosial  dan kepedulian masyarakat meningkat. Kolaborasi dengan stakeholder , termasuk perusahaan swasta, membuahkan hasil positif dalam program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni. Meskipun  ada  hambatan  seperti  ego  sektoral  dan  kurangnya  koordinasi  antar  OPD,
inovasi  dalam  pembiayaan  dan  keterlibatan  aktif  dari  BUMN  serta  lembaga kemasyarakatan membuktikan keberhasilan program. Collaborative governance , melalui forum  CSR  dan  koordinasi stakeholder ,  terbukti  efektif  dalam  mengatasi  tantangan pengentasan kemiskinan dan menyediakan perumahan layak di Kota Prabumulih.
Masalah  ketidakseimbangan  sumber  daya  menjadi  tantangan  serius  dalam keberlangsungan collaborative  governance ,  terutama  ketika  beberapa  pemangku kepentingan  memiliki  keterbatasan  organisasi,  kapasitas,  status,  dan  sumber  daya. Ketidakseimbangan  semacam  itu  dapat  membuat collaborative  governance rentan terhadap  manipulasi  oleh  pihak  yang  memiliki  kekuatan  lebih  besar  (Ansel  &  Gash, 2008). Dalam konteks perumahan di Kota Prabumulih, masalah pertumbuhan penduduk, tata  ruang,  lahan  terbatas,  pembiayaan  perumahan,  dan  berbagai  faktor  lainnya memperumit  upaya  pemenuhan  kebutuhan  perumahan  dan  permukiman  yang  sehat (Yudohusodo, 1991; Sastra & Marlina, 2006).
Kolaborasi di Kota Prabumulih bertujuan untuk mengisi kekurangan yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan rumah tak layak huni. Namun, kecenderungan  egosektoral  dan  rendahnya  keterpaduan  program  penanggulangan kemiskinan  awalnya  menyulitkan  tercapainya  hasil  yang  signifikan.  Program  tersebut belum  mampu  memberikan  perubahan  yang  berarti  bagi  peningkatan  taraf  hidup penerima  manfaat,  karena  masing-masing  SKPD  menargetkan  kelompok  penerima manfaat  yang  berbeda.  Dalam  konteks  perumahan,  dana  APBN,  APBD,  dan  program CSR  digunakan  untuk  pembiayaan  dan  pendanaan  perumahan.  Namun,  rendahnya optimasi  penggunaan  dana  tersebut  dikaitkan  dengan  keanggotaan  TKPKD  dan  CSR PKBL  yang  heterogen.  Tantangan  utama  melibatkan  kompleksitas  pendataan  dan pemilihan penerima bantuan yang harus hati-hati. Di tengah ketidakseimbangan sumber daya,  tujuan  kolaborasi  adalah  untuk  saling  mengisi  kekurangan,  sehingga  diperlukan keterlibatan  semua  unsur.  Namun,  kondisi  awal  menunjukkan  bahwa  keseimbangan sumber daya dalam program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih masih  perlu  diperkuat.  Diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat untuk mempercepat target program rehabilitasi.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan dapat menjadi hambatan serius dalam collaborative governance (Sari, 2019; Prihatin & Dwimawanti, 2020 ). Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti dominasi kepentingan kelompok tertentu, kurangnya partisipasi dari pihak yang kurang berdaya, dan  kekurangan  informasi.  Oleh  karena  itu,  upaya  perlu  dilakukan  untuk  mengurangi ketidakseimbangan tersebut dengan memperkuat  partisipasi dan inklusivitas pemangku kepentingan serta meningkatkan akses terhadap sumber daya dan pengetahuan.
Insentif  (keuntungan)  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  partisipasi dalam collaborative  governance .  Namun,  dalam  kondisi  awal  kolaborasi  di  Kota Prabumulih,  belum  terlihat  adanya  insentif  yang  diberikan,  sehingga  kolaborasi  belum banyak memberikan keuntungan dalam program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni. Adanya insentif material dan non-material dapat menjadi dorongan yang signifikan bagi partisipasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ( Douglas et al., 2020; Amsler & O’Leary,  2017 ).  Ketakutan  terjadinya  konflik  dapat  menghambat  proses  kolaborasi. Meskipun  adat  dan  filosofi  "seinggok  sepemunyian"  di  Kota  Prabumulih  cenderung menciptakan  kebersamaan,  namun  ketakutan  terjadinya  konflik  tetap  ada.  Untuk mengatasi  hal  ini,  penting  untuk  membangun  kesepakatan  bersama  dan  meningkatkan koordinasi serta komunikasi antar pemangku kepentingan (Kadir, 2017; Williams, 2019).
Berdasarkan  analisis  kondisi  awal  kolaborasi,  proposisi  minor  pertama dirumuskan: "Jika terdapat ketidakseimbangan sumber daya dan tidak ada insentif untuk berpartisipasi, maka pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni akan
terhambat."  Seiring  dengan  itu,  rekomendasi  melibatkan  langkah-langkah  untuk memperkuat  keseimbangan  sumber  daya,  memberikan  insentif  yang  sesuai,  dan mengelola ketakutan terjadinya konflik guna mendukung kemajuan program rehabilitasi sosial di Kota Prabumulih.
Pentingnya  kepercayaan  dan  kepemimpinan  terungkap  dalam  Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih. Kepercayaan menjadi landasan kolaborasi, krusial saat terdapat konflik stakeholder . Kepemimpinan fasilitatif, terutama penempatan pejabat yang komitmen, menjadi kunci membangun kepercayaan. Keberhasilan kolaborasi ini menciptakan dampak positif untuk memperkuat kepercayaan antar stakeholder . Kepemimpinan tak hanya penting dalam menjaga aturan dasar tetapi juga dalam membangun kolaborasi. Model kepemimpinan fasilitatif yang merangkul dan memberdayakan stakeholder memengaruhi  keberhasilan  program.  Dalam  konteks Pemerintah Kota Prabumulih, kepemimpinan kreatif diperlukan mengingat keterbatasan APBD.  Kepemimpinan  efektif  mengarah  pada  strategi  kolaboratif  yang  melibatkan masyarakat dan swasta, dengan contoh pemasangan jaringan gas dan listrik gratis.
Langkah-langkah  religius,  seperti  merangkul  nilai-nilai  Al-Qur'an,  memberikan dimensi spiritual pada program, memperkuat ikatan emosional stakeholder . Kesuksesan mendapatkan  apresiasi  dan  inspirasi  dari  pihak  eksternal,  seperti  kunjungan  Komisi  II DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Peran sentral Walikota Prabumulih sebagai inisiator dan  pemimpin  eksekutif,  serta  komitmen  dari  Walikota  dan  Wakil  Walikota,  diakui sebagai faktor kunci. Kepemimpinan fasilitatif di Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak  Huni  di  Kota  Prabumulih  bukan  hanya  menyediakan  perumahan  tetapi  juga menciptakan  model  kolaboratif  inspiratif  dalam  pembangunan  sosial.  Penelitian  ini membahas  peran  kepemimpinan  fasilitatif  dalam  konteks  pelaksanaan  program rehabilitasi  sosial  rumah  tak  layak  huni  di  Kota  Prabumulih.  Pemimpin  sebagai  sosok yang  memprakarsai  tingkah  laku  sosial  melalui  pengaturan,  arahan,  organisasi,  dan pengontrolan  kekuasaan  atau  posisi  (Fairchild,  1960).  Konsep  kepemimpinan  dalam artian  luas  melibatkan  berbagai  kualitas  dan  penerimaan  sukarela  oleh  para  pengikut. Pentingnya  kepemimpinan  fasilitatif  dalam  keberhasilan  proses  kolaborasi,  di  mana pemimpin  berperan  dalam  menetapkan  dan  menjaga  aturan,  membangun  kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mencari keuntungan Bersama (Ansell & Gash, 2008).
Walikota  Prabumulih  memainkan  peran  visioner,  initiator,  dan  mediator  dalam kolaborasi  program  rehabilitasi  sosial  rumah  tak  layak  huni.  Sebagai  visioner,  beliau memiliki  gambaran  masa  depan  ideal  untuk  peningkatan  kondisi  perumahan  di  Kota Prabumulih.  Dengan  menjadi  inisiator,  Walikota  memimpin  dan  mendorong  proses kolaborasi,  menjembatani  kebuntuan,  serta  memfasilitasi  dialog.  Selain  itu, kepemimpinan fasilitatif ini juga mengusung pendekatan sosial, budaya, dan religius.
Pemimpin  visioner  memiliki  kemampuan  mengembangkan  visi  jangka  panjang dan  memahami  kebutuhan  organisasi  (Beach,  1993;  Khoiri,  2020; Inden  et  al.,  2015 ). Pendekatan  sosial,  budaya,  dan  religius  yang  diadopsi  oleh  Walikota  Prabumulih berfokus  pada saling bantu  dalam masyarakat,  dikenal  dengan istilah "saling  benekan" atau  "saling  keruani".  Pemimpin  fasilitatif  di  Kota  Prabumulih  mendukung  kebijakan berinfak dan shodaqoh dari pegawai pemerintah untuk mendukung program rehabilitasi sosial. Dalam konteks collaborative governance , kepemimpinan fasilitatif yang visioner, initiator, dan mediator, dengan pendekatan sosial, budaya, dan religius, membentuk dasar kuat  untuk  membangun  kepercayaan  dan  kesepakatan  bersama  antar stakeholder . Pengelolaan dan pendekatan ini diperkuat oleh partisipasi sektor swasta dan masyarakat, termasuk  CSR  dari  berbagai  perusahaan  seperti  Pertamina,  Bank  Sumsel  Babel,  dan lainnya.  Masyarakat  Prabumulih,  dipandu  oleh  kebijakan  Walikota,  percaya  pada program rehabilitasi sosial dan berkontribusi melalui infak dan sedekah.
Analisis  peran  kepemimpinan  fasilitatif  dan  pendekatan  sosial,  budaya,  dan religius dalam collaborative governance mengindikasikan bahwa keberhasilan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih tidak hanya tergantung pada dukungan  finansial,  tetapi  juga  pada  kerjasama,  kepercayaan,  dan  kesadaran  bersama. Terdapat keterlibatan aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam sebuah tim yang berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama mengentaskan rumah tak layak huni.
Pentingnya peran pemimpin yang mampu menggabungkan ketiga peran (visioner, initiator, dan mediator) serta pendekatan sosial, budaya, dan religius, ditemukan sejalan dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  (Kusumah,  2019;  Nurhayati,  2020; Oluwagbemi, 2018). Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif yang holistik dapat memfasilitasi kolaborasi pemerintah yang efektif. Dalam rangka membentuk desain kelembagaan dan proses kolaborasi yang optimal, model kepemimpinan fasilitatif yang terintegrasi  dengan  pendekatan  sosial,  budaya,  dan  religius  mampu  menciptakan lingkungan  yang  kondusif.  Kepemimpinan  tersebut  tidak  hanya  memimpin,  melainkan juga  membangun  hubungan  yang  setara,  memahami  keberagaman  budaya  dan  agama, serta menjembatani perbedaan untuk membangun kesadaran kolektif.
Sebagai  suatu  kesimpulan,  integrasi  kepemimpinan  fasilitatif  dan  pendekatan sosial,  budaya,  dan  religius  dalam collaborative  governance memainkan  peran  krusial dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Penelitian  di  Kota  Prabumulih  menunjukkan  bahwa melibatkan stakeholder secara  aktif,  membuka  ruang  dialog,  dan  memahami  konteks budaya  dan  agama  merupakan  langkah-langkah  esensial  dalam  upaya  mengentaskan permasalahan  rumah  tak  layak  huni.  Sinergi  antara  pemimpin,  sektor  swasta,  dan masyarakat  menciptakan  model  kolaboratif  yang  berkelanjutan  dalam  upaya  menuju perumahan yang lebih layak dan berkelanjutan di Kota Prabumulih.
Program  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tak  Layak  Huni  di  Kota  Prabumulih mengusung desain kelembagaan yang merangkul sektor publik, swasta, dan masyarakat, menjadi  contoh  kolaborasi  holistik.  Berlandaskan  model Collaborative  governance , program ini memfokuskan pada aturan dasar, forum terbatas, partisipasi, dan transparansi sebagai elemen-elemen kunci (Ansell & Gash, 2008). Aturan dasar program bersumber dari  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  dan  Surat  Keputusan  Walikota  Nomor 72/KPTS/DPKP/2017.  Pemerintah  Kota  Prabumulih  memainkan  peran  aktif  dalam Program Nasional Permukiman Tanpa Kumuh, diatur oleh Regulasi Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
Forum terbatas seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Forum  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  memastikan  koordinasi  dan  evaluasi program. Partisipasi masyarakat menjadi kunci, dengan musyawarah bersama melibatkan seluruh  pemangku  kepentingan.  Dukungan  aktif  dari  masyarakat,  perusahaan,  dan lembaga  melalui  program  penanggulangan  kemiskinan  memberikan  layanan  bantuan sesuai basis data kemiskinan.
Transparansi menjadi fondasi utama dalam kolaborasi efektif, diwujudkan dalam alokasi dana, penyaluran bantuan, dan publikasi tahapan pelaksanaan. Pihak pengelola, termasuk Humas PT Perta-samtan Gas, BAZNAS Kota Prabumulih, dan Koramil 404- 02/Prabumulih,  menekankan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengawasan.  Program  ini, dengan  kelembagaan  yang  menerapkan Collaborative  governance ,  partisipasi masyarakat,  dan  transparansi,  menjadi  model  berkesinambungan  yang  meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik. Dalam konteks manajemen  interaksi  sosial,  istilah  kelembagaan  mencakup  berbagai  aspek  seperti kegiatan,  nilai,  norma,  struktur  sosial,  dan  sistem  peran  dalam  suatu  masyarakat. Kelembagaan  sosial  dianggap  sebagai  tipe  jejaring  yang  saling  terhubung,  melibatkan aktor-aktor  yang  membentuk  hubungan  dan  sistem  aturan  bersama  ( Wibawa,  2017 ).
Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Prabumulih, konsep kolaborasi diperluas melalui  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman, melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat (Thomson & Perry, 2006; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).
Pemerintah  Kota  Prabumulih  menanggapi  program  pengentasan  kemiskinan melalui  peraturan-peraturan  dan  regulasi  seperti  RPJMD,  tanggung  jawab  sosial perusahaan,  dan  penetapan  lokasi  permukiman  kumuh.  Hal  ini  dilakukan  untuk menciptakan  payung  hukum  dalam  pelaksanaan  program  rehabilitasi  sosial  rumah  tak layak  huni.  Dalam  konteks  desain  kelembagaan collaborative  governance tujuan, partisipasi masyarakat, koordinasi, transparansi informasi, tanggung jawab bersama, dan pengambilan keputusan bersama sebagai elemen kunci ( Dewi & Suparno, 2022 ). Forum terbatas, seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Forum CSR, menjadi wadah efektif bagi kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penelitian  mendukung  peran  forum  terbatas  dalam  desain  kelembagaan collaborative governance (Larasati, 2020). Dengan forum yang efektif, kolaborasi dapat berjalan lebih efisien dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ( Ansell,
& Gash, 2018 ; Batory, & Svensson, 2019 ).
Partisipasi  masyarakat  menjadi  fokus  penting  dalam  pembangunan  program berbasis  masyarakat.  Governance  yang  baik  memiliki  karakteristik  utama  seperti partisipasi,  konsensus,  akuntabilitas,  transparansi,  dan  inklusivitas  ( Hadi  et  al.,  2020) . Partisipasi membangun kesetaraan peran di antara aktor kolaborasi, yang diperkuat oleh penelitian sebelumnya  (Pretty, 1994). Pemerintah Kota Prabumulih  memberikan ruang luas untuk partisipasi, mengakui bahwa partisipasi yang besar membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan publik.
Transparansi  menjadi  kunci  kesuksesan collaborative governance dalam  desain kelembagaan.  Dalam  pelaksanaan  program  rehabilitasi  sosial,  Kota  Prabumulih memastikan  transparansi  melalui  rapat  koordinasi,  sosialisasi  program,  dan  pemberian informasi melalui berbagai sumber (Hopkins, 2010). Temuan penelitian sejalan dengan penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  menegaskan  peran  transparansi  dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik ( Gil-Garcia et al., 2020 ). Keseluruhan, desain kelembagaan collaborative governance di Kota Prabumulih memperkuat interaksi positif  antara  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat.  Dengan  menjaga  kejelasan  tujuan, forum terbatas yang efektif, partisipasi yang inklusif, dan tingkat transparansi yang tinggi, diharapkan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni dapat mencapai tujuan yang berkelanjutan.
Proses kolaboratif Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih  mengikuti  model Collaborative  governance yang  mengedepankan keterbukaan dan transparasi. Siklus ini, melibatkan tahapan-tahapan dengan komunikasi sebagai  inti,  mencakup  dialog  tatap  muka,  pembangunan  kepercayaan,  dan  kesadaran saling ketergantungan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat berkolaborasi dalam kerangka Collaborative governance untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan dan program publik. Di Kota Prabumulih, kolaborasi lintas sektor terbukti efektif, terutama dalam program rehabilitasi rumah tak layak huni oleh pihak non-pemerintah seperti Bank BRI.
Keterlibatan  sektor  swasta  menandakan  dukungan  terhadap  pembangunan, terutama melalui partisipasi aktif Bank BRI dan pemangku kepentingan lainnya. Program rehabilitasi  di  Kota  Prabumulih  menjadi  contoh  kolaborasi  sukses  antara  pemerintah, swasta,  dan  masyarakat  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan  memperbaiki  kondisi  rumah. Rapat  koordinasi,  musyawarah,  dan  publikasi  merupakan  strategi  penting  untuk membangun pemahaman bersama dan memastikan keterlibatan aktif semua pihak.
Forum  CSR-PKBL  menjadi platform bagi  sektor  swasta  untuk  berkontribusi. Walaupun terdapat  beberapa hambatan, hubungan positif antara pemerintah dan sektor swasta  tetap  terjaga  melalui  komunikasi  terbuka.  Transparansi  dalam  pelaksanaan program  ditingkatkan  melalui  pengawasan  masyarakat,  gotong-royong,  dan  sosialisasi alokasi dana.
Keberhasilan program terlihat dalam penghargaan, prestasi nasional, dan apresiasi dari berbagai lembaga. Pengakuan ini mencerminkan dampak positif program terhadap masyarakat.  Pemerintah  pusat  juga  terlibat,  menunjukkan  dukungan  strategis. Intermediate  outcome  program  mencakup  perubahan  fisik  pada  rumah,  dampak  sosial, dan  ekonomi  positif  pada  masyarakat.  Keberhasilan  Prabumulih  menginspirasi  daerah lain  dan  diakui  sebagai  contoh  positif.  Dengan  demikian,  program  ini  tidak  hanya menciptakan  perubahan  lokal,  tetapi  juga  memberikan  dorongan  bagi  upaya  serupa  di daerah-daerah lain. Dalam proses kolaboratif, komunikasi yang efektif menjadi elemen kunci untuk negosiasi dan pencapaian kesepakatan bersama. P eran penting komunikasi dalam pembentukan dan pengembangan probadi dalam konteks sosial, khususnya melalui interaksi tatap muka ( face to face dialogue ) antar aktor kolaborasi ( Angel & Nasution, 2023 ). Dialog tatap muka menjadi alat vital dalam membangun komitmen, kepercayaan, dan  pemahaman  bersama  sepanjang  proses  kolaborasi,  mulai  dari  identifikasi  masalah hingga penentuan kesepakatan bersama.
Pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih mencerminkan  pentingnya  dialog  tatap  muka  sebagai  medium  pertemuan  rutin  dalam forum stakeholder .  Pertemuan  ini  diatur  sesuai  kebijakan  forum  dan  melibatkan partisipasi  anggota  forum  dalam  pengambilan  keputusan  dan  tindakan  selanjutnya. Adanya  rapat  koordinasi  dengan  berbagai  pihak,  termasuk  sektor  publik,  swasta,  dan masyarakat,  menunjukkan  upaya  bersama  dalam  mengatasi  kemiskinan  di  Kota Prabumulih.  Hasil  penelitian  menegaskan  bahwa  dialog  tatap  muka  terus  berlangsung secara berkesinambungan dalam program rehabilitasi sosial, terlibat dengan pihak swasta dan  masyarakat.  Pentingnya  dialog  tatap  muka  yang  terbuka  dan  inklusif  dapat meningkatkan kepercayaan, memperbaiki komunikasi,  dan mendorong partisipasi  aktif dalam proses kolaboratif (Kurniawati, 2018); Gomez, 2019).
Pentingnya  pemahaman  bersama  tentang  visi,  misi,  dan  permasalahan  muncul sebagai  aspek  fundamental  dalam mengatasi kompleksitas masalah sosial.  Pemahaman bersama  menciptakan  dasar  kesepakatan  tentang  pengetahuan  yang  relevan  untuk mengatasi masalah dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih, pemahaman bersama terhadap visi dan misi Pemerintah Kota menjadi landasan bagi kolaborasi yang efektif. Upaya membangun pemahaman  bersama  juga  disoroti  dalam  literatur  tentang collaborative  governance . Tantangan  berbagi  pemahaman  dan  pentingnya  komunikasi  yang  kuat  dan  kesadaran tentang  kepentingan  bersama  (Emerson  & Gerlak,  2016;  Saleh  et  al.,  2021) .  Hasil penelitian  terdahulu  mengindikasikan  bahwa  pemahaman  bersama  menciptakan kepercayaan,  memperkuat  komunikasi,  dan  meningkatkan  partisipasi  aktif  dalam kolaborasi (Bila & Saputra, 2019).
Komitmen, sebagai faktor kunci dalam collaborative governance , mencerminkan motivasi stakeholder untuk  berpartisipasi.  Komitmen  muncul  ketika stakeholder yakin pada  integritas  proses  negosiasi  dan  tingkat  transparansi  (Ansell  &  Gash,  2008). Pentingnya kemitraan dan komitmen selama pelaksanaan program rehabilitasi rumah tak layak  huni  di  Kota  Prabumulih  terlihat  dari  partisipasi  aktif  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat, sejalan dengan penelitian terdahulu (Dewi, 2021; Mark et al., 2019).
Membangun  kepercayaan  dalam collaborative  governance menjadi  esensial, terutama setelah terjadi konflik antar stakeholder . Ansell dan Gash (2008) menyatakan
bahwa  proses  kolaborasi  bukan  hanya  tentang  negosiasi,  tetapi  juga  bagaimana membangun  kepercayaan  dan  komitmen.  Pemerintah  Kota  Prabumulih  membangun kepercayaan  melalui  partisipasi  aktif  dalam  kegiatan  nasional,  kunjungan  kerja,  dan melibatkan  swasta  serta  masyarakat  melalui  CSR.  Temuan  penelitian  terdahulu menegaskan pentingnya kepercayaan dalam collaborative governance melalui partisipasi aktif, transparansi, dan komunikasi efektif (Hidayat, 2019; Bingham et al., 2016; Zhang & Xia, 2019; Fisher et al., 2020).
Intermediate outcome, seperti hasil sementara dari small wins, menjadi penilaian kesuksesan  kolaborasi.  Small  wins  dalam  pembangunan  rumah  di  Kota  Prabumulih, penghargaan, dan dukungan dari berbagai pihak memberikan motivasi dan membangun kepercayaan.  Penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  intermediate  outcome berkontribusi  pada  kesepahaman  dan  motivasi  antar  pemangku  kepentingan  serta manfaatnya  dalam  pengambilan  keputusan  yang  efektif  dan  efisien  (Hidayah,  2019; Emerson & Nabatchi, 2015; Rogers & Weber, 2010).
2. Dampak dari Pelaksanaan  Collaborative governance Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih
Efektivitas atau keberhasilan collaborative governance dapat dievaluasi melalui beberapa  perspektif  (Ran  &  Qi,  2017).  Pertama,  sejauh  mana  kolaborasi  mampu memperoleh  dan  memaksimalkan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  sebagai  input  dalam jaringan.  Kedua,  derajat  keberhasilan  yang  dicapai  oleh  setiap  tingkatan  jaringan  atau upaya kolaborasi yang dilakukan. Ketiga, proses membangun kolaboratif yang diterapkan untuk mencapai hasil melalui setiap tingkatan jaringan.
Meskipun  demikian,  dalam  pelaksanaan  program  yang  menggunakan  metode kolaborasi, terkadang masih terdapat dampak dari pelaksanaan kebijakan atau program tersebut yang baru terlihat setelah kebijakan atau program tersebut selesai dilaksanakan. Sebagai contoh, dampak kebijakan dapat muncul dalam bentuk akibat dan konsekuensi yang  timbul  sebagai  hasil  dari  pelaksanaan  kebijakan-kebijakan  tersebut.  Evaluasi dampak ini menjadi krusial untuk memahami efek nyata dari kolaborasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dasar bagi perbaikan atau peningkatan kebijakan dan program di masa mendatang.
Pelaksanaan Collaborative governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih merupakan inisiatif yang melibatkan sektor privat, masyarakat, dan komunitas sipil dengan pendekatan multipartner governance. Program ini telah memberikan dampak positif signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup  masyarakat  penerima  bantuan  melalui  penyediaan  rumah  layak  huni.  Kepala Bappeda  Kota  Prabumulih  dan  Kepala  Desa  Tanjung  Menang  memberikan  pandangan positif  terhadap  peningkatan  ini,  sementara  PT  Perta-samtan  Gas  menyoroti  dampak positif pada kesehatan, kebersihan lingkungan, dan semangat masyarakat.
Meskipun antusias, Ketua Baznas Kota Prabumulih mencatat adanya kurangnya keterikatan formal antara masyarakat, pemerintah, dan sektor privat. Dalam penyediaan perumahan,  kemitraan  sektor  publik  menjadi  kunci,  melibatkan  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah, TNI AD, dan Pemerintah Desa dengan dukungan ADD. Kolaborasi ini  mencerminkan  komitmen  pemerintah  dalam  mengatasi  pandemi  COVID-19,  dan peran  TNI  AD  dalam  peresmian  rumah  tak  layak  huni  mencerminkan  dukungan  dari berbagai sektor. Partisipasi sektor privat, terutama melalui CSR, memberikan kontribusi penting,  meskipun  menghadapi  tantangan  seperti  partisipasi  yang  belum  optimal  dan kendala  lapangan.  Program  infak/shodaqoh  pegawai  Pemerintah  Kota  Prabumulih menunjukkan  partisipasi  besar,  didukung  oleh  peraturan  terkait  tunjangan  kinerja pegawai.  Kemitraan  lintas  sektor  ini  menjadi  bagian  integral  dari  upaya  bersama
menciptakan perumahan yang lebih layak dan berkelanjutan di Kota Prabumulih, dengan harapan  dapat  terus  ditingkatkan  untuk  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  kepada masyarakat  yang  membutuhkan.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  program  rehabilitasi sosial  rumah  tak  layak  huni  di  Kota  Prabumulih  juga  menghadapi  dampak  negatif, termasuk  perubahan  sikap  mental  masyarakat  yang  menjadi  bergantung  pada  bantuan pemerintah, bahkan terkadang menunjukkan perilaku malas dan pasrah. Data pelaksanaan collaborative  governance program  ini  menunjukkan  bahwa  sejak  tahun  2014  hingga 2022,  telah  dibangun  4.390-unit  rumah  oleh  sektor  publik,  swasta,  dan  komunitas masyarakat.
Meskipun belum mencapai seluruh kinerja collaborative governance , program ini telah  memenuhi  kriteria  dalam  tiga  kategori  outcome  (Roger  &  Weber,  2010). Rekonstruksi teori dan model collaborative governance dilakukan untuk menyempurnakan  model  yang  telah  ada.  Proposisi  mayor  menekankan  peran kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan yang adaptif, peran forum tetap, dan proses kolaboratif  yang  terencana.  Rekomendasi  model collaborative  governance dihasilkan dengan  mempertimbangkan  pengembangan  model,  kondisi  saat  ini,  dan  rekomendasi penelitian.
Model  ini  merekomendasikan  kepemimpinan  fasilitatif  sebagai  kunci keberhasilan,  dengan  fokus  pada  visioner,  initiator,  dan  mediator.  Penggunaan pendekatan sosial, budaya, dan agama dianggap penting dalam menarik minat partisipan. Siklus kolaborasi mencakup fase awal hingga tahap intermediate outcome, dengan peran penting forum terbatas, aturan dasar, dan transparansi. Rekomendasi ini didukung oleh hasil  analisis  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  hasil  rehabilitasi  sosial  rumah  tak layak  huni,  di  mana  sebagian  besar  responden  menyatakan  kepuasan  mereka  terhadap program ini. Dukungan dari sektor swasta, komunitas berprofesi, dan masyarakat umum juga menunjukkan keberhasilan model collaborative governance yang diusulkan.

## Kesimpulan
Penelitian mengenai rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih menunjukkan  bahwa Collaborative  governance berperan  kunci  dalam  keberhasilan program  ini.  Keseimbangan  sumber  daya  antara  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat menjadi faktor utama. Kolaborasi stakeholder , khususnya swasta dan masyarakat, efektif mengatasi  keterbatasan  pemerintah.  Filosofi  "seinggok  sepemunyian"  masyarakat Prabumulih mengurangi potensi konflik. Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Prabumulih menerapkan collaborative governance secara efektif, didukung kepemimpinan  fasilitatif  Walikota.  Hasil  program  mencakup  dukungan  dari  sektor publik, swasta, dan masyarakat, meskipun menghadapi hambatan administratif. Program ini meraih  penghargaan  nasional  dan dukungan  CSR, dengan partisipasi  sektor publik, swasta,  dan  masyarakat  mendukung  keberlanjutan.  Kepuasan  masyarakat  miskin terhadap  rehabilitasi  rumah  cukup  tinggi,  menjadikan  program  ini  model  percontohan untuk  daerah  lain.  Keberhasilan  dan  dukungan  luas  dari  masyarakat  menandai keberhasilan tidak hanya dalam pelaksanaan tetapi juga pengakuan masyarakat terhadap program ini.

## Daftar Pustaka
Allen,  N.,  &  Meyer,  J.  (2013). The  Measurement  and  Antecedents  of  Affective, Contintinuance  and  Normative  Commitment  to  Organitazion . Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo.
Amsler, L. B., &  O’Leary, R. (2017). Collaborative Public Management  and Systems Thinking. International Journal of Public Sector Management , 30 (6-7), 626-639.
Angel,  A.,  &  Nasution,  M.  A.  (2023).  Kolaborasi  Pemerintah  Dengan  Stakeholders Dalam  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  Di  Kelurahan  Belawan  Sicanang  Kota Medan. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik , 10 (1), 69-76. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of public administration research and theory , 18 (4), 543-571.
Ansell, C., & Gash, A. (2012). Stewards, Mediators, and Catalysts: Toward A Model of Collaborative Leadership. Innovation Journal , 17 (1), 2-21.
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2018).  Collaborative  Platforms  as  A  Governance Strategy. Journal of Public Administration Research and Theory , 28 (1), 16-32. Batory, A., & Svensson, S. (2019). The Fuzzy Concept of Collaborative Governance: A Systematic Review of The State of The Art. Central European Journal of Public Policy , 13 (2), 28-39.
Beach,  L.  R.  (1993).  Making  The  Right  Decision  Organiztional  Culture,  Vision,  and Planning. USA: Prentice-Hall Inc.
Bila,  A.,  &  Saputra,  B.  (2019).  Strategi  Collaborative  Governance  dalam Pemerintahan. Jurnal Transformasi Administrasi , 9 (2), 196-210.
Bingham, L. B., Nabatchi, T., and O’Leary, R. (2016). Building Trust in Collaborative Governance  Processes:  A  Review  of  the  Literature  and  Empirical  Evidence. Journal of Administration & Society, 48 (7), 792-827. Budihardjo,  E.  (2014). Mozaik  Budaya. Bandung:  PT  Alumni.  Indonesia  Academy  of Science.
Connaway,  L.  S.,  &  Powell,  R.  R.  (2017). Basic  Research  Methods  for  Librarians . California: ABC-CLIO.
Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Media Administrasi , 7 (1), 78-90.
Dewi,  M.  (2021). Membangun  Komitmen  dalam  Proses  Collaborative  Governance  di Kawasan  Taman  Nasional  Bukit  Barisan  Selatan. Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada.
Douglas, S., Ansell, C., Parker, C. F., Sørensen, E., ‘T Hart, P., & Torfing, J. (2020). Understanding  Collaboration:  Introducing  the  Collaborative  Governance  Case Databank. Policy and Society , 39 (4), 495-509.
Emerson,  K.,  &  Nabatchi,  T.  (2015).  Evaluating  The  Productivity  of  Collaborative Governance  Regimes:  A  Performance  Matrix. Public  Performance  & Management Review , 38 (4), 717-747.
Emerson,  K.,  &  Gerlak,  A.  K.  (2016).  Teaching  Collaborative  Governance  Online: Aligning  Collaborative  Instruction  with  Online  Learning  Platforms. Journal  of Public Affairs Education , 22 (3), 327-344.
Fanani, A. F., & Ibrahim, S. (2018). Collaborative Governance Dalam Kemandirian Desa: Studi  pada  Implementasi  Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  di Kabupaten Sidoarjo. DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial , 3 (2), 1-18. Fisher, J., Stutzman, H., Vedoveto, M., Delgado, D., Rivero, R., Quertehuari Dariquebe, W., ... & Rhee, S. (2020). Collaborative Governance and Conflict Management: Lessons  Learned  and  Good  Practices  from  A  Case  Study  in  the  Amazon Basin. Society & Natural Resources , 33 (4), 538-553.
Gil-Garcia, J. R., Gasco-Hernandez, M., & Pardo, T. A. (2020). Beyond Transparency, Participation,  and  Collaboration?  A  Reflection  on  The  Dimensions  of  Open Government. Public Performance & Management Review , 43 (3), 483-502.
Gomez, M. (2019). The Role of Face-to-Face Dialogue in Collaborative Governance: A Comparative Study of Cases in the United States and Europe. Inggris: Universitas Oxford.
Hadi,  K.,  Asworo,  L.,  &  Taqwa,  I.  (2020).  Inovasi  Dialogis:  Menuju  Transformasi Pelayanan  Publik  Yang  Partisipatif  (Kajian  Sistem  Pelayanan  Malang Online). Journal of Government and Civil Society , 4 (1), 115-129.
Hambarsari,  D.  P.,  &  Inggit,  K.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-2014. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 1 (2), 257–282.
Hekkert,  M.  W.,  Bößner,  S  and  Lang,  D.  J.  (2019).  Strengthening  Commitment  in Collaborative Governance: An Empirical Study of an Energy Transition Partner.
Journal of Public Administration Research and Theory, 29 (2), 309-324. Hidayah, S. N. (2019). Peran dan Fungsi Intermediate Outcome pada Proses Kolaborasi dalam  Collaborative  Governance:  Studi  Kasus  pada  Pengelolaan  Lingkungan Hidup di Kabupaten X, Indonesia. Depok, Jawa Barat: Universitas Indonesia. Hidayat, A. 2019. Membangun Kepercayaan dalam Proses Collaborative Governance di Kota Surabaya. Surabaya: Universitas Airlangga.
Hopkins, D. (2010). Planning A City Through ‘Dialogue’: Deliberative Policy-Making in Action in Western Australia. Urban Policy and Research , 28 (3), 261-276.
Inden,  M.,  Rusmiwari,  S.,  &  Hardianto,  W.  T.  (2015).  Pentingnya  Kepemimpinan
Visioner dalam Menunjang Penyelengaraan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) , 1 (2), 5-8.
Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah , 19 (3), 86-103.
Kadir,  A.  (2017). Pengaruh  Collaborative  Governance  Terhadap  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandung. Bandung: Universitas Padjadjaran. Khoiri, M. (2020). Visionary Leadership On Transforming Organizational Change in The Era  of  Disruption. International  Journal  of  Multicultural  and  Multireligious Understanding , 7 (10), 490-495.
Kurniawati,  N.  (2018). Face-to-Face  Dialogue  sebagai  Alat  untuk  Meningkatkan Partisipasi dan Kolaborasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik . Depok, Jawa Barat: Universitas Indonesia.
Kusumah, A. (2019). Kepemimpinan Fasilitatif dalam Collaborative Governance: Peran Visioner,  Initiator,  dan  Mediator  dalam  Mencapai  Tujuan  Bersama. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis,  A Methods  Sourcebook,  Edition  3.  USA:  Sage  Publications .  Terjemahan  Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Nurhayati, D. R. (2020). Kepemimpinan Fasilitatif dalam Kolaborasi Pemerintah: Studi Pendekatan  Sosial  Budaya  dan  Agama. Yogyakarta,  Indonesia:  Universitas Gadjah Mada.
Oluwagbemi, M. (2018). Cultural Leadership in Collaborative Governance: The Role of Social Capital, Religion, and Ethnicity. Inggris: University of Birmingham. Prihatin, E., & Dwimawanti, I. H. (2020). Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan  Remaja  di  Kabupaten  Tegal. Journal  of  Public  Policy  and Management Review , 9 (2), 54-70.
Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian . Surabaya: Cipta Media Nusantara. Ran, B., & Qi, H. 2017. Contingencies of Power Sharing in Collaborative Governance. The American Review of Public Administration, 48 (8), 836-831 Rogers, E., & Weber, E. P. (2010). Thinking Harder About Outcomes for Collaborative Governance Arrangements. The American Review of Public Administration , 40 (5), 546-567.
Saleh,  C.,  Hendrik,  E.,  &  Soesilo  Zauhar,  M.  N.  (2021).  Collaborative  Governance  in
Public Administration Perspective. Journal of Southwest Jiaotong
University , 56 (6), 655-665.
Sari,  D.  R.  P.  (2019). Tidak  Seimbangnya  Sumber  Daya  dan  Pengetahuan  dalam Kerangka Konseptual  Collaborative Governance: Studi Kasus  Pengelolaan Air Bersih di Jakarta, Indonesia. Depok, Indonesia: Universitas Indonesia. Sastra,  M.  S.,  &  Marlina,  E.  (2006). Perencanaan  dan  Pengembangan  Perumahan: Sebuah  Konsep,  Pedoman  dan  Strategi  Perencanaan  dan  Pengembangan Perumahan. Yogyakarta: Andi Offset.
Thomson,  A.  M.,  &  Perry,  J.  L.  (2006).  Collaboration  Processes:  Inside  The  Black Box. Public administration review , 66 , 20-32.
Wibawa,  I.  G.  A.  (2017).  Reformasi  Kelembagaan  Menuju  Tata  Pemerintahan  dan Pelayanan  Publik  Yang  Berkualitas. SINTESA  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik) , 8 (1), 45-51.
Williams,  L.  (2019). Collaborative  Governance  in  Environmental  Management: Exploring the Influence of Collaborative Capacity and Institutional Arrangements on the Outcomes of Collaboration. Kanada: University of Victoria. Yudohusodo, S. (1991). Rumah untuk seluruh Rakyat . Jakarta: Yayasan Padamu Negeri. Zhang, X & Xia, M. (2019). Collaborative Governance and Trust in Rural China. Journal of Contemporary China, 28 (117), 227-242.