## KEBERADAAN PARTAI POLITIK YANG TIDAK DIKETAHUI MENELUSURI FUNGSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA PASCA SOEHARTO

## Dian Iskandar

## Abstract
This paper aims to examine the existence of political parties in Indonesia by looking at the roles and functions carried out by political parties. Data collection method used is study desk.  the  results  are  known  that  the  presence  of  political  parties  is  not  felt  by  the  public because  the  political  party  has  not  run  the  standard  functions  that  diembannya  with  the maximum and so as to give a tendency of public disappointment against political parties, so that for the political party community is merely a democratic attribute only.
Keywords: existence, political party and function

## A. PENDAHULUAN
Awal  abad  ke  19  merupakan  awal fenomena  partai  politik.    Kehadiran  partai politik sendiri menjadi isyarat bertransformasinya  system  politik klasik ke arah dan bentuk yang lebih modern. Partai politik  sering  kali  digambarkan  sebagai institusi  inti  dari  pelaksanaan  demokrasi modern  dan  partai  politik  keberadaannya diatur  dalam  konstitusi  negara.      Dalam suatu  negara  yang  menganut  demokrasi maka,  eksistensi  partai  politik  merupakan suatu hal yang mutlak.
Keadaan yang demikian,
menunjukan  bahwa  fungsi  partai  politik sangatlah penting. Acap kali keberadaannya  dan  kinerjanya  merupakan ukuran  mutlak    bagaimana  demokrasi berkembang  di  suatu  negara.  Meskipun partai politik bukanlah pelaksana dari suatu pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi  bagaimana  dan  ke  arah mana pelaksanaan pemerintahan dijalankan.
Saat  ini,  dapat  dikatakan    sangat sedikit  negara  yang  megabaikan  relevansi partai politik dalam kehidupan demokrasinya.  Hal  ini  dikarenakan,  jika absennya  partai  politik  dari kancah  politik, maka akan menghadirkan dua kemungkinan  (Almond  dalam  Mas’oed  dan Mc  Andrew,  2001).  Pertama,  sebuah negara akan dikuasai oleh rejim rejim dinasti tradisional.  Pada  negara  seperti  ini, kekuasaan  negara  di  atas  supermasi  yang pencapaiannya  bersifat  akstriptif.  Kedua, negara  yang  dikuasai  oleh  rezim  rezim militer.  Militer  akan  menjadi  penguasa karena mereka adalah entitas modern  yang
paling  solid  dan  terorganisir  sangat  baik. Tidak  hanya  itu,  militer  memiliki  kekerasan sebagai  instrument  untuk memaksakan kehendanya.  Pemerintahan  tampa  artai adalah pemerintahan konservatif, sedangkan  rezim  anti  partai  merupakan rezim  reaksioner  (Huntington,  2004).  Maka mau  tidak  mau,  suka  tidak  suka  negara demokrasi  membutuhkan  partai  politik sebagai penyangga pilar demokrasi.
Di  negara-negara  maju,  ukuran keberhasilan demokrasi secara tepat dapat dilihat dari bagaimana partai politik menjalankan  fungsinya  untuk  memasukan agenda-agenda  kebijakan  public  yang bermanfaat,  tidak  saja  bagi  konstituen pemilihnya,  melainkan  juga  bermanfaat seluruh  kompenen  bangsa  yang  ada. Ukuran  demokratis,  misalnya  dapat  dilihat dalam kerangka apakah asprirasi konstituen sebagaimana  yang  disampaikan  dalam janji-janji  partai  politik  terwujud  dalam implementasinya. Dalam studi Klingemann, Hofferbert,  dan  Budge  dalam  partai, kebijakan dan demokrasi (2000)
menunjukan bahwa di negara negara yang maju  secara  ekonomi  maupun  politik ditandai dengan perhatian serius dari partai politik untuk mewujudkan janji janji politiknya pasca partai tersebut memenangkan  sebuah  pemilihan.  Dengan demikian  keberadaan  dan  kinerja  partai politik dalam menjalankan fungsinya menjadilah  sangat  penting  dalam  sebuah negara yang menganut nilai demokrasi.
Jika  kita  melihat  pada  keadaan partai  politik  di  Indonesia  dewasa  ini, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah
ada  di  negara  tercinta  Indonesia  ini  partai politik?  Apakah  kita  melakukan  kesalahan dalam mengartikan serta memaknai bahwa apa sesuatu yang kita sebut sebagai “partai politik”  selama  ini  bukan  lah  partai  politik? Kalau memanglah ternyata itu partai politik, apa perannya?, fungsi apa yang dijalankannya?, serta bagaimana kinerjanya?.
Tulisan ini bertujuan untuk menelisik mengenai  keberadaan  partai  politik  di Indonesia  dengan  melihat  dari  peran  dan fungsi  yang dilakukan  oleh  sesuatu  yang kita  sebut  partai  politik  itu  apakah  sesuatu
tersebut menjalankan peran dan fungsi dari partai  politik.  Metode  pengumpulan  data yaitu  dengan  desk  studi.  tulisan  ini  akan terdiri  dari  lima  bagian.  Bagian  pertama pengantar.  Bagian kedua  membicarakan sekilas mengenai partai politik dan kegelisahan  masyarakat  yang  ditimbulkan dari partai politik di Indonesia. Bagian ketiga tentang arti penting partai politik, kemudian pada bagian keempat membicarakan mengenai fungsi partai politik yang ideal dan yang  dipraktekkan.  Terakhir  bagian  kelima adalah penutup.

## B. PEMBAHASAN B.1. Cerita  Partai  Politik  Dan  Keluh Kesah  Masyarakat  Di  Indonesia Pasca Soeharto
Partai politik pasca Soeharto kurang lebih memiliki corak  yang  sama  dengan partai  politik  pada awal  kemerdekaan  atau yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Orde Lama.  Oleh  sebab  itu,  akan  sedikit mendeskripsikan  mengenai  partai  politik  di masa pemerintahan Soekarno. Pada periode  awal  kemerdekaan,  dimunculkan regulasi  tentang  partai  politik  sehingga mendorong  munculnya  beragam  partai politik, baik dari segi jumlah maupun corak politiknya. ideology menjadi dasar pembentukan berbagai partai politik saat ini. Secara  umum  ideology  pada  periode  1945 sampai  1965  dapat  dikategorikan  seperti yang disampaikan Feith dan Castles bahwa terdapat  5  aliran  politik yaitu,  nasionalisme radikal  diwakili  oleh  Partai  Nasional Indonesia (PNI), selanjutnya tradisionalisme jawa,  berpusat  dari  Partai  Indonesia  Raya (PIR), sedangkan aliran islam menggambarkan  Partai  Masyumi  dan  NU, kemudian sosialisme democrat dapat dilihat pada    Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI)  dan Partai Rakyat Sosialis (PARAS), dan aliran yang  terakhir  adalah  aliran  komunisme menunjuk  pada  partai  komunis  Indonesia (PKI).  Kemudian  partai  politik  dibentuk dengan  derajat  kebebasan  yang  seluas luasnya  bagi  setiap  warga  negara  untuk membentuk  dan  mendirikan  partai  politik. Sistem  multi  partai  terus  dipraktikkan sampai  periode  Orde  Baru  pada  pemilihan umum 1971 yang pada saat itu diikuti oleh 8 partai  dan  setelah  itu juga  Soeharto membatasi  gerak  gerik  dunia  politik  dan
mengeluarkan  kebijakan    penyederhanaan partai politik melalui fusi yang berdasarkan kemiripan ideology.
Namun  ketika  rezim  Orde  Baru ditumbangkan  maka secara  legal  formal, babak  baru  perjalanan  sejarah bangsa Indonesia  ketika  Soeharto  dipaksa  turun dari  kursi  kepresidenan.  Rezim  Orde  baru yang  berhasil  mengontrol  aktivitas  serta membatasi ideology partai  politik, akhirnya ditumbangkan  oleh  angin  besar  yang disebut  reformasi,  dan  secara  otomatis reformasi  mengambil  alih  kekuasaan  Orde Baru.  Dimana  terdapatnya  kebebasan setelah  32  tahun  dikerangkeng  oleh  sang penguasa.  Moment  tersebut  dengan  serta merta  membangkitkan  harapan  lama  akan terciptanya tatanan demokratis di Indonesia. Aroma demokrasi dalam reformasi menjadi semakin tajam sehingga menimbulkan  antusiasme    warga  negara membentuk  partai  politik    sebagai  bentuk ekspresi  perayaan  kebebasan  berserikat dan  mengusung  ideology  masing  masing, seperti  yang  diketahui  bahwa  substansi sebuah  partai  politik  adalah  sebuah lembaga yang didirikan atas suatu kehendak dengan ideologi yang mendasari dibentuknya sebuah parpol.  Sehingga yang membedakan antara partai politik yang satu dengan  yang  lain  adalah    konsep  ideoligis atau platform partai. Masing-masing parpol memiliki  konsep  khas,  yang  berbeda dengan  partai  politik  lainnya,  mereka  yang memiliki cara pandang yang sama, konsep ideologis yang sama, bergabung dalam satu partai  politik  tertentu.  Hampir  semua  aliran ideology yang pernah ada pada masa orde lama kecuali komunis, hadir lagi pada masa
reformasi.  Keadaan  ini  juga  dapat  dibaca sebagai bentuk protes sekalipun aksi balas dendam dari warga negara untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik negara  yang  besar  ini  karena  selama Soeharto  berkuasa,  selama  puluhan  tahun itu  pula  rakyat  diasingkan  dari  kehidupan politik.
Dalam situasi masih labil, pembentukan partai  politik  dijamin  oleh Undang  Undang  No  2  Tahun  1999  yang isinya  tidak  lain  mengenai  pemberian kebebasan  untuk membentuk partai politik dan  memberikan  kepastian  hukum  akan kelangsungan hidup, dan secara admistratif tidak  dipersulit.  Bagaikan  jamur  di  musim hujan,  partai  politik  tumbuh  sangat  banyak bahkan  berjumlah  ratusan,  dapat  dilihat pada  pemilihan  umum  pertama  setelah runtuhnya  kerajaan  Soeharto.  Pada tahun 1999  bahwa  terdapatnya  148  partai  politik terbentuk,  yang  mendaftarkan  diri  di Departemen  Kehakiman  dan  HAM  dan hanya 141 partai politik yang mendapatkan pengesahan,  namun  dikarenakan  syarat yang  ditetapkan  untuk  pembentukan  partai relative  mudah.  Adanya  persyaratan  dan verifikasi  berdampak  bahwa  dari  ratusan partai politik tersebut hanya 48 partai politik yang  dinyatakan  lolos  kualifikasi  dan menjadi kontestan untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 1999 tersebut. Dari  hasil  pemilihan  umum  tersebut diketahui bahwa hanya 21 partai politik saja yang mendapatkan kursi di parlemen.
Diadopsinya  system  multi  partai dengan multi  ideologi paling  tidaknya memunculkan  tiga  kekuataan  utama  pada pemilihan  umum  1999,  yakni  nasionalis sekuler,  nasionalis  radikal,  dan  nasionalis agama.  Era  keterbukaan  kedua    setelah pada  tahun  1955,  memaksa    munculnya polarisasi  kekuatan  politik.    Nasionalis sekuler  bisa  diwakili  oleh  PDIP  dan  Partai Golkar,  nasionalis  radikal  oleh  PRD,  dan nasionalis agama diwakili PPP, dan PBB.
Ketika kemeriahan pemilihan umum 1999  telah  berlalu.  Partai  partai  besar kembali  berfikir  menghadapi  pemilihan umum 2004 yang masih menganut kebijakan  multi  partai.  Namun  yang  terjadi tidak  berjalan  sesuai  dengan  keinginan masing masing partai. Sebagai partai lama, minimal  peserta  pemilihan  umum  1999, soliditas internal seharusnya dipertahankan
malah tidak terwujud. Hampir semua partai besar mengalami konflik internal, sebut saja Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDIP), Partai Golkar (PG), Partai
Persatuan  Pembangunan  (PPP),  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  dan  Partai Bulan  Bintang  (PBB).  Agaknya  peristiwa perpecahan dalam partai politik merupakan hal  yang  diangap  biasa.  Demikian  pula dengan  partai  partai  lainya  yang  akan meghadapi  pemilihan  umum  2004.  Mereka (baca:  partai  politik)  harus  dihadapkan dengan  gesekan  politik  yang  terjadi  dalam parlemen  antar  partai  politik,  di  sisi  lain partai politik juga dipusingkan oleh persiapan  memenangkan  pemilihan  tahun 2004.
Bukan hanya itu saja, jika dilihat dari sisi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan  terdapatnya  kecenderungan atas  hasil  pemilihan  umum  1999  bahwa masyarakat  masih  ragu  dengan    partai partai  politik  yang  ada  terutama  yang mendapatkan  kursi  di  legislatif  akan memenuhi komitmennya
untuk memperjuangkan kepentingan rakyat ketika mereka (baca: partai politik) mulai menempati  kursi  masing  masing  ketika pemilihan umum telah berakhir.
Masayarakat umumnya  juga menilai bahwa pemilihan  umum  pertama  setelah  rezim orde baru, hasilnya tidak memuaskan.
Sejak jatuhnya  tampuk  kekuasaan Soeharto  Pemilihan  umum  kedua  pada tahun 2004, dari berbagai sumber diketahui bahwa  antusias  warga  negara  semakin bertambah  karena  dipicu  oleh  ketidak puasan  dalam  pemerintahan  sebelumnya. Terdapat  237  partai  politik  yang  mendaftar ke  Departemen  hukum  dan  HAM,  namun dari dua ratusan partai politik tersebut hanya 50  diantaranya  yang  berbadan  hukum  dari departemen  hukum  dan  HAM  tersebut. berkat adanya persyaratan  dan kualisifikasi tertentu  hanya    24  partai  politik  saja    yang berasal  dari berbagai latar belakang politik dan ideologi  menjadi perserta pada pemilihan umum saat itu.
Pada  pemilihan  umum  2004,  juga menunjukan adanya konfigurasi yang dapat dikatakan  relative  sama  dengan  pemilihan umum  masa  orde  lama.  Ideology  politik yang beragam mulai mengemuka, berbagai kekuatan  politik  dan  gerakan  civil  society bersama  sama  membentuk  partai  politik.
Partai politik baru menawarkan sebuah visi baru  dan  saling  bersaing  dengan  partai politik  lama    yang  jauh  lebih  mapan.  Pada saat itu pun berbagai partai baru bermunculan.  Baik  partai  politik  lama  atau partai  politik  yang  baru  saling  berebut peluang agar bisa memenangkan persaingan.  Alhasil,  partai  politik  baru seperti  partai  democrat  mampu  menarik banyak  simpati  dikalangan  masyarakat, selain yang sudah pasti dan mapan seperti PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB.
Selanjutnya  melihat  cerita  dinamika partai  politik  pada  pemilihan  umum  2009 yang  sedikit  memiliki  corak  yang  berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Mengapa demikian?  Karena  ini  disebabkan  oleh tantangan  yang  dihadapi  oleh  partai  politik semakin kompleks. Ketidak percayaan dari rakyat kepada  partai  politik  semakin  tinggi. Situasi  tersebut  membuat  partai  politik melakukan  pergeseran  yang  signifikan terhadap pegangan  ideology  mereka (baca : partai politik) demi kepentingan pragmatis semata.
Pada  tahun  2009  tersebut  bisa  jadi sebagai signifier bahwa politik aliran runtuh. Semakin  tidak  jelasnya  identitas  ideology partai politik maupun pilihan dalam menentukan  partai  mana  yang  akan  diajak berkoalisi. Ideology hanya menjadi aksesoris  yang  diletak  di  depan,  bahkan disembunyikan. Tidak bisa menunjuk secara  jelas  bahwa  partai  A  memiliki ideology  A  dan  juga  tidak  bisa  dibedakan antara  partai  politik  A  dengan  partai  politik B  serta  memiliki  kesamaan  program misalnya  saja  Partai  Democrat  dan  Partai Persatuan  Pembanguan  pada  pemilihan umum  2009  yang  sama  sama  memiliki program  memperkuat  kredit  UMKM  hanya redaksi penyampaiannya saja yang berbeda, kondisi ini memberikan gambaran bahwa  partai  politik saat  ini  mengalami kemelorotan ideology. Semua partai cenderung  menjadi  partai catch  all yang dikelola  berdasarkan  mood  mayoritas rakyat  termasuk  rasionalitas  yang  dimilki oleh  rakyat.  Misalnya  jika  partai  beraliran islam, menjual wacana ideology islam untuk saat ini  tentunya tidak akan laris. Maka dari itu  saat  ini  banyak  partai  yang  sangat pragmatis  hanya  untuk  merangkul  lebih banyak  pemilih  dengan  bentangan  sayap
yang lebih luas, partai dengan senang hati menggeser ideologinya.
Pada pemilihan umum ketiga setelah  lengsernya  Soeharto,  55  partai politik  tersingkirkan  karena  kualifikasi  yang tidak terpenuhi dan hanya terdapat 38 partai nasional  beserta  6  partai  local  yang bertarung  dalam  pesta  demokrasi  lima tahunan  tersebut.  kehadiran  partai  baru tidak  dapat  dipungkiri  yang  turut  serta berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik menjelang  pemilihan  umum  bisa  jadi banyak  partai-partai  baru  yang  muncul sebagai  refleksi  nyata  dari  ketidakstabilan iklim politik Indonesia saat ini. Saat itu partai baru  yang  berhak  ikut  sebanyak  18  partai. Hasil dari pemilihan umum tersebut hanya 9 partai  politik  yang  masuk  dalam  parlemen yang  nantinya  akan  memperjuangkan kepentingan  rakyat  yang  dititipkan  kepada mereka.
Diketahui  bahwa  partai  politik  yang didirikan  untuk  melepaskan  diri  dari keterkungkungan, ketidak bebasan, ketidak adilan dan kemiskinan yang dihasilkan dari masa lalu yang dialami oleh banyak rakyat Indonesia.  Sebagai  kekuatan  pilitik,  partai memiliki  sejumlah  fungsi  yang  diharapkan oleh rakyat akan konsistennya menjalankan fungsinya  tersebut  sehingga  keberadaan partai  politik  ada  dan  hadir  ditengah kehidupan masyarakat dan menjadi bermanfaat.  Terus  menerus  memperbaiki kinerja dengan mengoptimalkan peran dan fungsi maka akan menuntun menuju partai politik  yang  demokratis  dan  itu  merupakan salah  satu  cara  melepaskan  diri  dari belenggu  masalah  yang  dihadapi  oleh negara  ini.  Namun  semua  itu  hanyalah idealitas  belaka  saja.  Memang  sepak terjang  partai  politik  selalu  berkoar  koar dengan  mengatasnamakan  rakyat  namun jika  di  cek  dalam  prakteknya  justru  bukan itu,  rakyat  hanya  dijadikan  kedok  saja. Belasan  tahun  reformasi,  selama  itu  pula partai  politik  hanya  dijadikan  kendaraan politik  bagi  para  elit  partai  dengan  tujuan mendapatkan kekuasaan, dan hanya sedikit sekali menperjuangkan kepentingan rakyatnya. Partai politik hanya stagnan.
Tidak  mengherankan  kekecewaan rakyat atas partai politik yang berada dalam lingkup kekuasaan. Bukannya memperjuangkan  kepentingan  rakyat  dan membebaskan dari belenggu
permasalahan, partai politik malah melakukan korupsi dan membuat permasalahan  baru  yang  sesungguhnya sesuatu  yang  tidak  terbayangkan  ketika reformasi  politik  di  sebarluaskan.  Saat  ini partai  poitiklah  yang  menjadi  actor  utama penyebab  menjadi  trendnya  korupsi  di negara yang kaya tapi miskin ini. Lihat saja partai  politik  yang  dulunya  pada  saat berkampanye  katakan  tidak  pada  korupsi, tapi tanpa rasa bersalah  telah mengingkari komitmennya  saat  ini  malah  terjerumus dalam permainan uang dan lingkaran setan korupsi.  Maka  dari  itu,  tidak  mengejutkan jika  banyak  pendapat  bahwa  partai  politik yang berkuasa hanya ajang untuk mengeruk keuntungan. Janji janji yang pada masa kampanye hanya nyanyian menyentuh  hati  yang  dinyanyikan  dengan suara  merdu  tanpa  pedengarnya  tahu bahwa itu hanya nyanyian yang sedikit atau jarang sekali yang nyata dan keadaan yang seperti  itu  menggeret  partai  politik  menjadi institusi  demokrasi  yang  paling  tidak dipercaya.
Kacang  lupa  kulitnya  merupakan idiom  yang  menggambarkan  kesan  yang diambil oleh rakyat yaitu partai lupa dengan konstituennya  ketika  telah  mendapat  kursi kekuasaan  dan    hanya  sibuk  untuk kepentingan  pribadi  dan  partainya,  Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara
proses-proses pemerintahan dengan warga negara namun tidak dijalankan, serta dalam perkembangannya    partai  politik  hanya tampak  sebagai  mesin  pendulang  suara pada  saat  pemilihan  umum,  dengan  kata lain  partai  politik  hanya  alat  pencapai kekuasaan  dan  menumpuk  kekayaan  dari pada  fungsi  yang  secara  hakiki  ada    dan melekat pada partai politik itu sendiri.
Berpijak dari cerita yang dipaparkan diatas  membuka  jalan  analisis  mengenai keberadaan  partai  politik  di  Indonesia. Namun sebelum masuk pada analisa yang lebih  lanjut  maka  adanya  kebutuhan  untuk mengetahui  arti  pentingnya  partai  politik  di kehidupan  negara  yang  demokrasi.  Maka dari  itu  sub  bagian  berikut  ini  akan membahas arti pentingnya partai politik.

## B.2. Mengapa harus ada partai politik?
Mengapa  harus  ada  partai  politik? pertanyaan yang dimunculkan oleh
masyarakat yang dipicu oleh perasaan tidak simpati  dengan  keberadaan  yang  tidak bermanfaat dalam kehidupan mereka  (baca :  masyarakat).  Pada  bagian  ini  akan mengemukakan  arti  penting  partai  politik untuk  menjawab  pertanyaan  dari  yang kegelisahan tersebut.
Meminjam  istilah  pengamat  politik Ari  Dwipayana  yang  menyebutkan  partai politik  sebagai  “setan  yang  diperlukan” diperlukan namun paling tidak disukai. Dan itu  memanglah  adanya  dibuktikan  oleh tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap  partai  politik  saat  ini  rendah dikarenakan  saat  ini  partai  politik  tempat pejabat  bertransformasi  menjadi  penjahat lihat  saja  partai  penguasa  saat  ini.  Namun partai politik itu dibutuhkan demi kelangsungan  berdemokrasinya  negara  ini dan partai politik diyakini sebagai instrument yang strategis terkait dengan perkembangan  demokrasi  di  indoneisa  di masa  depan.  Prakteknya    partai  politik  di Indonesia  tidak  semanis  pengertiannya seperti  yang  disampaikan  Lili  Romlan (2003)  dalam  bukunya  yang  mengutip Longman  yang  mengatakan  bahwa  partai politik  merupakan  media  rakyat  untuk mengartikulasikan  dan  mengaktualisasikan kepentingan  dan aspirasinya dari waktu ke waktu.  Dan  juga  tidak  seelok  yang diutarakan undang undang mengenai partai politik bahwa partai politik adalah organisasi yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan kehendak
dan cita-cita
untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan  politik  anggota,  masyarakat, bangsa  dan  negara,  serta  memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Macridis (1988)  mengatakan bahwa didalam  masyarakat  modern  partai  politik menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik. Partai politik sebagai suatu asosiasi politik  yang  mengaktifkan,  memobilisasi masyarakat,  mewakili  kepentingan  tertentu dan melakukan pengkaderan yang kemudian  melahirkan  pemimpin.  Partai politiksecara otomatis menjadi suatu instrument  penting  untuk  memobilisasi masyarakat  ke  dalam  kekuasaan  negara.
Macridis juga mengatakan bahwa tidak ada satupun    system  politik  yang  berlangsung tanpa partai politik.
Berdasarkan Institute for Multyparty Democracy (2006)  mengatakan  bahwa partai  politik  dibutuhkan  karena  Pertama, partai  politik  adalah kendaraan  utama  bagi terwujudnya  perwakilan  politik.  Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan  pemetintahan.  Ketiga, partai  politik  adalah  saluran  utama  untuk memelihara akuntabilitas demokratis.
Seperti  yang  telah  disinggung  pada  sub bagian pertama bahwa partai politik penting agar  terhindar  dari  negara  yang  dikuasai oleh  rezim  dinasti  tradisional  dan  juga  dan rezim  militer.  Namun  ini  bukan  berbicara mengenai keberadaan secara fisik. Koirudin (2004) dalam tulisannya mengatakan sebagaimana  salah  satu  prasyarat  dari terwujudnya  demokrasi  adalah  adanya partai  politik  yang  berfungsi  maksimal  dan efektif  sebagai  wadah  aspirasi  politik masyarakat  dan  sebagai  media  untuk melakukan  bargaining  kebijakan    dengan negara  (baca:  pemerintah).  Dari  apa  yang disampaikan  oleh  Koirudin  tersebut  dapat diketahui bahwa dalam sebuah negara yang bercorak  demokrasi  penting  adanya  partai politik  namun  keberadaannya  tidak  dilihat dalam wujud fisiknya, yang menjadi penting adalah  fungsi  yang  dijalankan  oleh  partai politik tersebut. Dari paparan tersebut dapat dikatakan  bahwa  partai  politik  merupakan suatu  kebutuhan  bagi  masyarakat  dan maka  dari  itu  perlu  adanya  partai  politik  di Negara ini.

## B.3. Partai Politik dan Fungsinya Antara Normative dan Realitas
Setelah  diketahui  bahwa  partai politik menjadi penting keberadaannya yang bukan dalam wujud fisiknya melainkan dari bagaimana ia (baca: partai politik) menjalankan  fungsinya  agar  menghasilkan manfaat bagi masyarakat selain melaksanakan fungsi konvensionalnya. Singkat  kata  keberadaan  partai  politik diukur  dengan  bagaimana  ia  mejalankan fungsi yang telah diembannya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik  merupakan  entitas  yang  dilahirkan untuk  merebut,  mempertahankan  dan memperluas  kekuasaannya.  Partai  politik adalah mesin untuk mendapatkan
kekuasaan  tersebut.  namun  dibalik  itu semua    tidak  akan  ada  artinya  tanpa legitimasi  dari  pendukungnya.  Jadi  partai politik  agar  dapat  mencapai  tujuannya membutuhkan  serangkaian  cara  untuk melancarkan  aksinya  dengan  “mendekati” masyarakat.  Maka  dari  itu selain  takdir berburu  kekuasaan,  lebih  dari  itu,  partai politik    memiliki  sepaket  fungsi  yang  harus dilakoni  agar  ia  (baca:  partai  politik)  agar mendapatkan  dukungan  dan  dirasakan keberadaannya  oleh  masyarakat  sebagai bentuk manufer taktis partai politik.
Sejak  bergulirnya  kepemimpinan Soeharto  dan  dilaksanakan  pemilihan umum  pada  1999    hingga  saat  ini,  dapat dikatakan  tidak  terasanya  keberadaan partai  politik  karena  memang  sejak  1999 sampai  sekarang  tidak  ada  capaian  yang terlihat dari partai politik yang menyebabkan kekecewaan terhadap
harapan  awal  adanya  reformasi  dan berdemokrasi,  terlebih  lagi  partai  politik bukan menberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat malahan
memberikan  permasalahan  baru.  Bebagai permasalah nyata yang dihadapi masyarakat sepertinya telah terlupakan dan partai  politik  seakan  akan  mengingkari masyarakat  yang  telah  dijanjikan  dan diberikan harapan namun ternyata semuanya  palsu.  Maka  dari  itu,  menjadi suatu  kebutuhan  untuk  melihat  apakah partai politik menjalankan fungsinya sebagai partai politik sehingga
keberadaannya terdeteksi oleh masyarakat.
Begitu  banyak  pendapat  mengenai fungsi partai politik, jika diteropong berdasarkan  Undang  Undang  No  2  Tahun 2011  tentang  perubahan  atas  Undang Undang  No  2  Tahun  2008  maka  dapat diketahui  fungsi  dari    Partai  Politik  pada pasal 11, partai politik antara lain  sebagai Sarana (1) Pendidikan Politik bagi anggota dan  masyarakat  luas  agar  menjadi  warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
(2)  Penciptaan  Iklim  yang  kondusif  bagi persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (3) Penyerap,  penghimpun,  dan  penyalur Aspirasi Politik masyarakat dalam merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan negara, (4) Partisipasi Politik warga negara
Indonesia, dan (5) Rekrutmen Politik dalam proses  pengisian  jabatan  politik  melalui mekanisme demokrasi
dengan memperhatikan  kesetaraan  dan  keadilan gender.
Secara umum partai politik dibanyak literatur    mengenai  partai  politik  bahwa terdapatnya    lima  fungsi  dijalankan,  dan sekaligus  melihat  bagaimana  partai  politik menjalankan fungsi yang dipangkuny antara lain fungsi sosialisasi politik, fungsi artikulasi kepentingan,  fungsi  agregasi  kepentingan, fungsi  rekrutmen  politik  dan terakhir  fungsi komunikasi politik. Sertiap fungsi dari partai politik saling berkaitan dan tumpang tindih. Untuk melihat fungsi yang dijalankan partai politik dimulai dari:
1. Fungsi sosialisasi politik
Sosialisasi  politik  merupakan
suatu  proses  pembentukan sikap  dan orientasi politik pada anggota
masyarakat dengan cara memperkenalkan nilai nilai politik, sikap dan  etika  politik  yang  berlaku  dalam suatu negara. Serta fungsi ini merupakan  manfestasi  partai  politik untuk  menanamkan  nilainya  (baca  : partai  politik)  seperti  ideology,  visi  dan program pada masyarakat agar masyarakat  dapat  mengidentifikasikan dirinya terhadap partai tersebut sehingga  fungsi  ini  merupakan  fungsi awal  untuk  memobilisasi  dukungan seluas mungkin.
Namun, untuk membuat seseorang  memiliki  rasa  kedekatan terhadap  suatu  partai  politik  bukanlah perkara  gampang.  Kata  kunci  dari fungsi ini yaitu pembentukan sikap, dari kata  kunci  ini  dapat  diketahui  bahwa akan  membutuhkan  waktu  yang  tidak cukup  hanya  sehari,  sebulan,  atau setahun  namun  waktu  yang  akan dihabiskan  akan  lebih  panjang,  juga membutuhkan keintensnan dari proses yang  berlangsung  tanpa  henti.  Maka dari  itu,  partai  politik  bekerja  ekstra keras untuk menjalankan fungsi pertama  ini.  Peran  mesin  partai  yang berada di tingkatan paling bawah harus bergerak jauh jauh hari sebelum datang nya pemilihan umum. Ada banyak cara yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan starting step untuk mendapatkan dukungan.
Praktek dilapangan yang dilakukan  oleh  partai  politik  pada umumnya  hanya  sebatas pada    saat pemilihan  umum  akan  dilangsungkan saja  dengan  waktu  yang  singkat  ini terlihat  dengan  terdapatnya  trend penurunan partai ID di tengah masyarakat  Indonesia  dewasa  ini. Namun  pada  awal  reformasi  dan pemilihan  umum  pertama  sosialisasi yang dilakukan sangat masif  dan masih berakar  pada  grasstoot  namun  seiring perkembangan zaman dengan munculnya gaya amerika dalam mensosialisasikan  politik  pada  2004 serta didukung oleh  preforma dari pada partai  politik    sosialisasi  politik  hanya sekedar  sosialisasi yang  tidak  mampu ditancapkan dalam diri masyarakat oleh partai  politik  sehingga  target  dari pembentukan nilai tersebut tidak tercapai. Berdasarkan temuan lembaga survey  Indonesia  pada awalnya  dalam pemilihan umum pertama sejak Suharto dilengserkan, diketahui bahwa 86  %  masyarakat  mengaku  memiliki identitas  partai  terkait  dengan  massa pemilu  dan    mobilisasi  massa  yang intensif  oleh  partai  politik  dengan melakukan  sosialisasi  politik,  dan masyarakat optimis dan menumpahkan harapan  kepada  partai  politik,  tetapi kemudian,  dimata  pemilih  partai  politik hanya  tinggal  harapan  saja  karena partai politik tidak bisa berbuat sebanyak  yang  masyarakat  harapkan, dan sampai tahun 2009 kecenderungan  lunturnya  identifikasi partai semakin  merosot    jatuh  pada 20%.
Dewasa  ini sosialisasi  politik yang dilakukan partai politik ini layaknya seseorang mencari popularitas  saja  untuk  kebutuhan pragmatis sehingga kaidah dari apa itu sosialisasi  politik  menjadi  bergeser. Sosialisasi politik  menjadi sangat mahal,  diindikasi  oleh  adopsi gaya amerika  kedalam  tubuh  partai  politik untuk  melakukan  sosialisasi.  Misalnya saja penggunaan media seperti telivisi, radio,  surat  kabar,  poster,  baliho, banner  dan  lain  sebagainya,  aktifitas sosialisasi  tersebut  memang  sedikit efektif untuk mengenalkan partai politik.
Tapi aktifitas itu tidak mampu membentuk  ikatan  emosional  antara partai politik dengan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi politik belakangan  ini  menunjukan  bahwa partai politik hanya melakukan sosialisasi  pada  detik  detik  menjelang masa kampanye karena ada kepentingan untuk mendapatkan dukungan  dari  rakyat  namun  ketika kepentingan  itu  terpenuhi  dan  itu merupakan  suatu  pertanda  bahwa sosialisasi politik yang dilakukan partai politik berhenti. Sosialisasi politik hanya berjalan beberapa bulan saja. Keadaan seperti ini menunjukan bahwa keberadaan partai politik jika dilihat dari fungsi  ini  hanya  ada  beberapa  bulan saja menjelang hari H pemilihan umum dilangsungkan.
2. Fungsi Artikulasi Kepentingan
Seperti  yang  diketahui  bahwa partai  politik  merupakan  salah  satu saluran penting dalam mengartikulasikan aspirasi dan
kepentingan public. Maka untuk melihat keberadaan partai politik dapat diketahui  dengan  melihat  fungsi  partai politik  yaitu  artikulasi  kepentingan. Untuk  fungsi  kedua  ini  bisa  dibilang merupakan  fungsi  partai  politik  ketika telah  berada  dalam  parlemen.  Ramlan surbakti  mengatakan  bahwa  fungsi artikulasi  kepentingan  ini  merupakan suatu  proses  penginputan berbagai kebutuhan,  tuntutan  dan  kepentingan melalui  wakil-wakil  kelompok  yang masuk  dalam lembaga  legislatif,  agar kepentingan,  tuntutan  dan  kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah.  Maka  dari  itu  partai  politik disebut sebagai  kelompok kepentingan institusional  yang  berfungsi  untuk mengartikulasi kepentingan seperti yang  grabiel  almond  kelompokkan. partai  politik  menampung  keinginan, aspirasi harapan dan kemauan masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan  agar  dapat  dijadikan kebijakan.
Namun semua itu hanya kondisi ideal saja. Jika dilihat pada kenyataannya  maka  Fungsi  ini  pun tidak  dirasakan  oleh  publik.  Partai
politik dianggap gagal dalam mengartikulasikan kepentingan mereka ditunjukkan dengan 67,4 persen mengatakan partai politik tidak menjalankan  fungsi  yang  satu  ini. Ketidakmampuan  partai  politik  dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat  membuat  fungsi  partai dalam mengagregasi kepentingan  ikut mandek  dan  imbasnya kebijakan  yang dikeluarkan bukan lah kepentingan dari masyarakat.
Tentunya akan menimbulkan kekecewaan pada masyarakat.
3. Fungsi agragasi kepentingan
Salah satu fungsi mendasar dari partai  politik  adalah  mengagregasikan kepentingan masyarakat dengan
mengubah atau mengkonversikan tuntutan  tuntutan  menjadi  alternative alternative kebijakan kebijakan. Alternatif  kebijakan  pada  hakekatnya merupakan rumusan-rumusan kebijaksanaan umum, dimana kepentingan-kepentingan
atau tuntutan-tuntutan yang pernah di artikulasikan  dari  masyarakat  yang memiliki  perbedaan  kepentingan  dan kemudian diakomodasikan, lalu dikombimasikan dan selanjutnya dikompromikan. Fungsi agregasi kepentingan  ini  dapat  tumpang  tindih dengan  fungsi  artukulasi  kepentingan. Berbagai macam struktur yang menjalankan
fungsi agregasi kepentingan,  biasanya  menjalankan pula  fungsi  artikulasi  kepentingan. Pada umumnya struktur yang menjalankan
fungsi agregasi
kepentingan  adalah  partai  politik  dan birokrasi.  Walaupun  tidak  tertutup kemungkinan bagi individu-individu yang mempunyai pengaruh yang besar di dalam masyarakat untuk
menjalankan fungsi agregasi
kepentingan.
Sejatinya,  kegiatan atau  fungsi ini  memberikan  jalan    untuk  membuat dan pengambilan kebijakan yang paling tepat  untuk  masyarakat.  namun  jika dilihat  fungsi  agregasi  yang  dimiliki Partai  politik  di  legislatif  tidak  berjalan maksimal.  Dalam  konteks  local,  Ini salah  satu  faktor yang  menyebabkan Peraturan  daerah  yang  dibuat  tidak
efektif.
Partai politik sangat mempengaruhi dan menbentukna kebijakan  kebijakan  yang  akan  di rumuskan.  Namun  selama  ini  banyak peraturan  daerah  yang  dirumuskan bukannya  menjawab  dari  kepentingan yang  diartikulasikan  dan  telah  di akomodasi  malahan  kebijakan  yang dikeluarkan hanya memberikan keuntungan  bagi  segelintir  elit.  Para wakil  rakyat  yang  berasal  dari  partai politik ini belum bekerja secara maksimal  akibatnya  banyak  Perda yang  muncul  menimbulkan  kerancuan dan membebani masyarakat.
4. Fungsi rekrutmen politik
Fungsi partai politik selanjutnya yaitu  fungsi  rekrutmen  dimana  partai politik melakukan penyeleksian
seseorang  atau  sekelompok  orang untuk  dapat  melaksanakan  sejumlah peranan    dalam  system  politik dan pemerintahan.  Ini  merupakan  sarana bagi partai politik untuk mempersiapkan  dan  melatih  kader partai politik untuk maju  menjadi calon pemimpin bangsa. Partai politik mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif  dalam kegiatan politik sebagai  anggota  partai.  Partai  politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme  rekrutmen  politik  yang dapat  menghasilkan  pelaku  pelaku politik yang berkualitas dimasyarakat.
Bagaimana  partai  partai  politik yang  ada  mampu  menyediakan  kader kadernya yang berkualitas untuk duduk dilembaga  legislative  dan  eksekutiv karena  partai  politik  lah  produsennya. Maka  dari  itu  system  perekrutan  yang baik  dibutuhkan  oleh  setiap  partai politik.  Adapun  system  perekrutan antara lain yaitu dengan proses seleksi, penjenjangan,  dan  pendidikan  bagi para anggota dari partai yang bersangkutan.  Dengan  demikian  tidak akan sembarangan  seseorang secara otomatis  memperoleh  keanggotaan tanpa  melalui    seleksi  terlebih  dahulu. Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan meningkatkan kualitas
anggota sehingga  nantinya    mereka  (baca  :
anggota) mampu menghadapi persoalan    dan  tantangan  yang  selalu
berkembang  dalam  kehidupan  politik masyarakat, bangsa dan negara.
Namun  faktanya  perekrutan politik di Indonesia sangat buruk. Tidak semua  partai  politik  memiliki  pola rekrutmen  yang  baik,  namun  diantara yang  tidak  baik masih  ada  partai  yang memiliki  pola  rekrutmen  yang  baik seperti Partai Golkar dan PKS.  Dalam hal  pencalegan rekrutmen  yang  partai politik  dilakukan  dengan  model  elitis- oligarkis  yang  sangat  tidak  demokratis dan  juga  akan  melestarikan  praktek KKN yang tertutup serta tidak partisipatif.  Keadaan  ini  nantinya  akan menimbulkan  rendahnya  akuntabiltas dan responsiveness
terhadap pemilihnya. Bukan  hanya  itu,  partai  politik terkesan hanya mementingkan
bagaimana  mendulang  suara  yang banyak dengan menggunakan popularitas  seseorang  terutama  artis. Dengan  sangat  pragmatis  fenomena kader  instanpun  terjadi.  Seperti  yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilihan umum 2009 dari 672 caleg sekitar 5 % merupakan artis nasional  yang  sangat  dikenal  oleh public.  untuk  menghadapi  pemilihan umum 2014 PAN masih menempatkan artis  dalam  DCS  untuk  2014.  Bukan hanya  PAN  saja  namun  PDIP  juga menempatkan  beberapa  nama  artis dalam  DCS  untuk  pemilihan  umum 2014. Cara  lain  untuk  melakukan rekrutmen  oleh  partai  politik  terutama untuk memenuhi quota 30% perempuan dengan memasang iklan di dunia maya (baca: melalui internet) dan juga  disurat  kabar.  Untuk  pemilihan umum 2014, satu satunya partai politik baru  yang  lolos yaitu  Partai  Nasional Demokrat (NASDEM), melakukan cara yang  bisa  dibilang  berani  dengan secara  terbuka  menawarkan  “modal” antara  Rp  5 – 10  miliar  untuk  caleg yang akan maju dalam pemilian umum.
Dari paparan mengenai kelakuan partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen
menunjukan  bahwa  pola  rekrutmen partai politik belum menunjukan perubahan. Dimana partai politik hanya mencari  suara  bukan  calon  legislative
yang  berkualitas  yang  nantinya  akan mengartikulasikan dan melakukan agregasi kepentingan masyarakat. dan ini mengisyaratkan bahwa partai politik kekuarangan  kader  internal  dan  ini dapat diartikan sebagai bentu kegagalan  kaderisasi  yang  dilakukan partai politik.
Permasalahan  yang  dihasilkan oleh  kegagalan  melaksanakan  fungsi rekrutmen yang dilakukan partai politik, secara langsung akan berdampak pada kinerja  yang  legislative  dan  tanpa terkecuali  eksekutif.  Jika  diperhatikan partai  politik  belum  memiliki  apa  yang disebut dengan standar ataupun prosedur  dalam menentukan kadernya yang akan diterjunkan kedalam pertarungan  memdapatkan  kursi  dan jabatan public. Dengan demikian secara  otomatis  nantinya  kader  dari partai politik yang mendapatkan kekuasaan belum tentu telah memenuhi standar. Partai politik tentunya  haruslah  sadar  akan  arti penting  dari  fungsi ini  dan  nantipun akan  secara  langsung  berimbas  pada partai  politik  tersebut.  maka  dari  itu partai  politik  perlu  membenahi  pola rekrutmen  dengan  tujuan  menciptakan wakil  yang  benar  benar  mampu melakukan  fungsi  lainnya  yang  telah dibawa diatas pundaknya.
Apa yang  dilakukan  oleh  partai politik  terutama  dalam  menjalankan fungsi rekrutmen beberapa belakangan ini bisa dikatakan hanya untuk mendapatkan  dukungan  saja  tanpa melihat kualifikasi standar yang dibutuhkan untuk mampu menjalankan tugas  berat  untuk  mengartikulasikan dan  mengagregasikan  kepentingan kepentingan masyarakat
dan memecahkan masalah riil yang
dihadapi oleh masyarakat.
5. Fungsi komunikasi politik Fungsi yang terakir yaitu  Fungsi Komunikasi Politik. Dalam melaksanakan  fungsi  ini  partai  politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi  dari  pemerintah  kepada masyarakat  atau  dari  masyarakat kepada
pemerintah, tetapi
merumuskan
sedemikian rupa sehingga  penerima  informasi  dapat
dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Dengan demikian, segala  kebijakan  pemerintah  yang biasanya  dirumuskan  dalam  bahasa teknis  dapat  diterjemahkan  dalam bahasa  yang  lebih  mudah  dipahami oleh  masyarakat.  Sebaliknya  segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan  oleh  partai  politik  ke dalam  bahasa  yang  dapat  dipahami oleh pemerintah. Jadi proses komunikasi  politik  antara  pemerintah dan  masyarakat  dapat  berlangsung secara efektif melalui partai politik.
Partai politik merupakan tempat yang  telah  dititipkan  oleh  masyarakat untuk  menitipkan  dan  menyepakati sikap  sikap  politik  tertentu  dalam pembuatan kebijakan. Jika melihat dalam  konteks  Indonesia,  maka  apa yang  telah diungkap sebelumnya hanyalah  sebuah  angan  angan  saja. Mana  ada  partai  politik  melakukan komunikasi  politik  pada hari  hari  biasa bukan  menjelang  pemilihan  untuk menyampaikan  kebijakan  yang  telah diterbitkan  berdasarkan  kepentingan yang disampaikan kepada partai politik dan diartikulasikan serta diagragasikan oleh  partai  politik.  Jika  seandainya masih terdapat komunikasi politik yang dilakukan  oleh  partai  politik,  itupun dikatakan  bukan  komunikasi  karena hanya terjadi satu arah dari partai politik ke masyarakat. seperti  yang  dilakukan oleh  PPP  di  Jepara  yang  melakukan komunikasi  politik  lebih  dalam  media pengajian  dan komunikasi  yang  terjadi hanya  satu  arah.  Partai  politik  akan lebih  massif  dan  intens  berkomunikasi dengan  masyarakat  ketika  menjelang pemilihan  dan  in  benar  benar  hanya komunikasi  sesaat  yang  ditujukan untuk kepentingan mereka (baca: partai politik).
Melihat dari apa yang seharusnya dan yang terjadi berdasarkan  fungsi  partai  politik,  bisa dikatakan  bahwa  hampir  keseluruhan fungsi yyang diemban partai politik saat ini  tidak  berjalan  dengan  baik.  Energy partai politik hanya terpusat pada upaya meraih kekuasaan dari pada
memecahkan permasalahan nyata yang
dihadapi masyarakat.
kekecewaan masyarakat terhadap partai politik bukan hanya cerita belaka namun  kekecewaan  itu  hadir  ketika melihat kinerja partai politik yang belum memadai  dan  harapan  yang  besar dulunya  diletakkan  pada  partai  politik hanya tinggal harapan.
Jelas  ini  akan  sangat  memberikan kekecewaan  kepada  msyarakat  karena telah menggantungkan harapan pada partai politik.  Jika  ini  kondisinya  berarti  ada  tidak adanya  partai  politik di  Indonesia  secara fisik  tidak  akan  ada  pengaruh  dan manfaatnya    bagi  masyarakat  karena hakekat dari pada keberadaan partai politik adalah fungsi yang dijalankannya.

## C. PENUTUP
Partai  politik  yang  tumbuh  dan berkembang pasca pemerintahan Soeharto tidak jauh lebih baik ketimbang partai politik pada masa sebelumnya. Saat ini keberadaan partai politik bisa dibilang tidak diketahui bukan  secara  fisik namun bagaimana fungsi yang diembannya sebagai  partai  politik.  Berbagai  fungsi normative  tidak  sedikit  yang  terbengkalai, hal  ini  tentulah  disebabkan  oleh  ketidak siapan partai politik menghadapi perubahan yang cepat. Dan alhasil partai politik hanya nama  tanpa  kinerja  yang  nyata  dirasakan oleh masyarakat. Mengatasnamakan kepentingan  rakyat  untuk  kepentingan pribadi.  Alih  alih  memberikan  solusi  untuk permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat, namun  keberadaan  partai  politik  sendiri memberikan  masalah  yang  menambah masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dimana semestinya  partai  politik  memperjuangkan kepentingan  masyarakat,  atau  paling  tidak konstituennya, malah yang terjadi bukan lah seperti  itu,  partai  politik  cenderung  sibuk memperebutkan  kekuasaan  dan  kekayaan meskipun  tidak  dipungkiri  bahwa  fungsi partai  politik  memang  mencari  kekuasaan minus  kekayaan.  Sementara  itu  persoalan lebih  krusial  yang  melilit  masyarakat dibiarkan  begitu  saja,  seperti  kemiskinan ketidak  adilan  dan  sebagainya.  Semua  itu tampak  tidak  dihiraukan  sama  sekali  dan
terkesan  lepas  tangan.  Padahal  ketika kampanye  di  saat  pemilihan  umum  yang selalu diumbar yaitu membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat seperti idiom tong kosong nyaring bunyinya. Selain  itu  partai  politik  dipandang  hanya bekerja  menjelang  pemilihan  umum  dan seakan  akan  partai  politik  tertidur  panjang antara dua  pemilihan  umum  dan  ini menyebabkan tidak terbangunnya hubungan yang kuat antara partai politik dan masyarakat  umumnya  dan  konstituen sevara khusus.
Keyataan itu menyadarkan masyarakat  bahwa  mereka  selama  ini hanya  dijadikan  objek  oleh  partai  partai politik  yang  bertujuan  untuk  mendulang suara  saat  pemilihan  umum  dengan memberikan  janji  janji  manis.  Namun setelah berkuasa, janji yang terucapkan itu kemudian diingkari. Sehingga tidak mengherankan
kalau masyarakat
beranggapan  semua  partai  politik  sama, tidak  ada  bedanya  satu  sama  lain. masyarakat hanya diperalat demi kelancaran tujuannya.
Dengan  demikian,  bagi  masyarakat partai  politik  itu  tidak  ada  hanya  sekedar symbol dan atribut demokrasi. Partai politik hanya suatu organisasi yang muncul karena adanya negara  modern  dan  partai  politik keberadaannya hanya sebuah cerita belaka yang jauh dari kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Firmanzah.  2010. Persaingan, legitimasi, dan marketing politik: pembelajaran politik pemilu 2009 . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Herbert faith dan lance castles. 1988. Pemikiran politik Indonesia 1945-1965 . Jakarta: LP3ES. Imam Hidajat. 2009. Teori-Teori Politik . Malang: Setara Perss . Koirudin. 2004. Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Lili Romli, dkk. 2003. Potret Partai Politik Pasca Orde Baru . Jakarta: LIPI. Saiful munjani, William liddle,  dan kusridho ambardi. 2012. Kuasa rakyat . Jakarta: Mizan. Sigit pamungkas. 2011. Partai politik : teori dan praktik di Indonesia . Yogyakarta: IDW.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Very Junaidi, dkk. 2011. Anomaly Keuangan Partai Politik : Pengaturan Dan Praktek . Jakarta: Kemitraan.