P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 https://al-afkar.com

## PENGAMBILAN  KEPUTUSAN  DALAM  KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN  BERBASIS  AGAMA,  FILSAFAT,  PSIKOLOGI, DAN SOSIOLOGI

## Hadi Laksono
Universitas Islam Nusantara Bandung E-mail: khoirulkemalhadi6@gmail.com

## Majeri
Universitas Islam Nusantara Bandung E-mail: majeri4429@gmail.com

## Ujang Nurjaman
Universitas Islam Nusantara Bandung E-mail: ujangn61@gmail.com

## Muhammad Al Mighwar
UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: malmighwar@gmail.com
Received Revised Accepted 17 Desember 2021 21 January 2022 4 February 2022
DECISION  MAKING  IN  EDUCATIONAL  LEADERSHIP  BASED  ON  RELIGION, PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY, AND SOCIOLOGY

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  and  analyze  the  what,  why,  and  how  of  decision  making  in educational leadership based on religion, philosophy, psychology, and sociology. From this study it  was  concluded  that  decision  making  in  educational  leadership  is  the  optimal  effort  of educational  leaders  to  make  permanent  and  appropriate  decisions  which  are:  (1)  based  on religion means based on God's teachings that require justice, by not favoritism, without hatred, not following the winds. lust, do not twist the facts, and dare to testify; (2) based on philosophy means  based  on  knowledge  and  inquiry  with  reason  that  respects  the  existence  of  free  and responsible  human  beings,  by  democratic  way  (non-directive,  accommodative,  and participatory); (3) based on psychology means based on psychology that emphasizes the basic drives (hormic) of human behavior, through instinctive approaches (perceptual, emotional, and motoric) and personality (disposition, temperament, and character methods); and (4) based on

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
sociology means based on social science that pays attention to networks of social actors, by way of visual identification of networks and centralization of intermediaries
Keywords: Decision  Making;  Educational  Leadership;  Religion;  Philosophy;  Psychology; Sociology

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  apa,  mengapa,  dan bagaimana pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi,  dan  sosiologi.  Dari  penelitian  ini  dihasilkan  bahwa  pengambilan  keputusan  dalam kepemimpinan  pendidikan  adalah  upaya  optimal  pemimpin  pendidikan  untuk  mengambil putusan yang tetap dan tepat yang dengan: (1) berbasis agama bermakna berdasarkan ajaran Tuhan  yang  mengharuskan  keadilan,  dengan  cara  tidak  pilih  kasih,  tanpa  kebencian,  tidak mengikuti hawa nafsu, tidak memutar balikkan fakta, dan berani bersaksi; (2) berbasis filsafat bermakna  berdasarkan  pengetahuan  dan  penyelidikan  dengan  akal  budi  yang  menghargai eksistensi manusia bebas bertanggungjawab, dengan cara demokratis (nondirektif, akomodatif, dan  partisipatif);  (3)  berbasis  psikologi  bermakna  berdasarkan  ilmu  jiwa  yang  menekankan dorongan  dasar  (hormic)  perilaku  manusia,  melalui  pendekatan  naluri  (metode  persepsi, emosionil, dan motoris) dan kepribadian (metode disposisi, temperamen, dan karakter); dan (4) berbasis  sosiologi  berarti  berdasarkan  ilmu  sosial  yang  memperhatikan  jejaring  aktor  sosial, dengan cara identifikasi visual jejaring dan sentralisasi perantara.
Kata Kunci: Pengambilan keputusan; Kepemimpinan Pendidikan; Agama; Filsafat; Psikologi; Sosiologi

## PENDAHULUAN
Kepemimpinan  pendidikan  selalu  menjadi trending  tofic pembahasan  di Indonesia,  terutama  sejak  terjadinya  pergeseran  pembagian  kewenangan  urusan pemerintahan  dari  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah,  yang  diatur  dalam Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  Nomor  23  tahun  2014    (UU  Pemda 23/2014) yang berlaku efektif 1 Januari 2017, sebagai pembaharuan beberapa kali dari Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pergeseran pembagian kewenangan urusan pemerintahan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) urusan  absolut,  yang  sepenuhnya  menjadi  urusan  Pemerintah  Pusat  terdiri  dari  6 (enam) urusan; (2) urusan umum, yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan;  dan  (3)  urusan  konkuren,  yang  dibagi  antara  pemerintah  pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, terdiri 31 urusan (pilihan/ optional dan wajib/ obligation ), dimana urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar, sebagaimana gambar berikut.

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
Gambar 1. Struktur Urusan Pemerintahan
Dari  gambar  tersebut  nampak  jelas  bahwa  pembagian  urusan  pemerintah dalam  rangka dekonsentrasi dan  tugas  pembantuan  adalah:  (1)  6  (enam)  urusan pemerintah pusat dapat didekonsentrasikan kepada perangkat pemerintah pusat atau  wakil  pemerintah  pusat  di  daerah. Sedangkan  urusan urusan  konkuren pemerintah pusat didekonsentrasikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat; dan (2) 6 (enam) urusan pemerintah pusat dan urusan konkuren pemerintah pusat  dapat  ditugas  pembantukan  kepada  daerah  dan/atau  desa.  Hal  ini  nampak dalam  urusan  pendidikan  yang  merupakan  pelayanan  dasar  yang  menjadi  urusan konkuren  wajib,  dimana pemerintah  pusat memiliki  kewenangan  menetapkan standar  nasional  pendidikan  dan  pengelolaan  pendidikan  tinggi, pemerintah provinsi memiliki  kewenangan  mengelola  pendidikan  menengah  dan  mengelola pendidikan  khusus,  dan pemerintah  kabupaten/kota memiliki  kewenangan mengelola  pendidikan  dasar,  mengelola  pendidikan  usia  dini,  dan  mengelola pendidikan nonformal.
Pergeseran  pembagian  kewenangan  urusan  pemerintahan  tersebut  tentunya berdampak  pada  pola  pengambilan  keputusan  oleh  pemimpin  pendidikan,  yang tadinya  serba  sentralistik/konsentrik  (tergantung  pemerintah  pusat)  menjadi  semi otonom/semi  dekonsentrik  (tergantung  mana  yang  dekonsentrasikan  dan  ditugas pembantukan  oleh  pemerintah  pusat)  untuk  sebagian  urusan  pendidikan.  Dalam konteks ini pemimpin pendidikan, baik pada tingkat Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah,  maupun  Satuan  Pendidikan, 1 dituntut  mampu  membuat  keputusan  yang selain tepat dan cepat juga sinergi dan seimbang mengakomodasi kepentingan pusat, daerah,  dan  satuan  pendidikan.  Terlebih  lagi  bila  mengingat  berartnya  tugas pemimpin  pendidikan  yang  harus  merangkap  tiga  tipe  kepemimpinan, 2 yaitu:  (1) kepemimpinan  operasional,  yang  berkaitan  dengan  kemampuan  menjabarkan  visi,
1 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  No  19  Tahun  2007  tentang Standar  Pengelolaan  Pendidikan  oleh  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah;  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  RI  No.  13  Tahun  2007  tentang  Standar  Kepala  sekolah/Madrasah.  Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
2 http://sejarah.undiksha.ac.id/profil-pendidikan-sejarah/tata-pamong/

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
misi  ke  dalam  kegiatan  operasional  lembaga  pendidikan;  (2)  kepemimpinan organisasi, yang berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi lembaga  pendidikan;  dan  (3)  kepemimpinan  publik,  yang  berkaitan  dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.
Banyak ahli yang menawarkan konsep pengambilan keputusan yang efektif dan dapat  dijadikan  pedoman  oleh  para  pemimpin  pendidikan.  Stoner 3 memandang pengambilan keputusan sebagai proses pemilihan suatu arah tindakan sebagai cara untuk  memecahkan  sebuah  masalah  tertentu.  Siagian 4 mengartikan  pengambilan keputusan  sebagai  usaha  sadar  untuk  menentukan  satu  alternatif  dari  berbagai alternatif  untuk  memecahkan  masalah.  George  Terry 5 menawarkan  empat  dasar pengambilan  keputusan  yang  efekftif,  yaitu:  (1)  intuisi,  yang  berdasarkan  perasaan subjektif  dari  pengambil  keputusan;  (2)  rasional,  yang  bersifat  objektif,  logis, transparan  dan  konsisten  karena  berhubungan  dengan  tingkat  pengetahuan seseorang; (3) fakta, yang didasarkan pada kenyataan objektif yang terjadi sehingga keputusan  yang  dimabil  dapat  lebih  sehat,  solid  dan  baik;  (4)  wewenang,  yang didasarkan pada wewenang dari manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari bawahannya;  dan  (4)  pengalaman,  yang  didasarkan  pada  pengalaman  seorang manajer.
Sedangkan  Handoko 6 menawarkan  proses  pengambilan  keputusan  secara rasional  dan  ilmiah  yang  meliputi  tujuh  tahapan,  yaitu:  (1)  pemahaman  dan perumusan  masalah,  (2)  pengumpulan  dan  analisa  data  yang  relevan,  (3) pengembangan  alternatif-alternatif,  (4)  evaluasi  alternatif-alternatif,  (5)  pemilihan alternatif terbaik, (6) implementasi keputusan, (7) evaluasi hasil-hasil keputusan.
Konsep  lain  yang  dipandang  lengkap  adalah  konsep  Harrison 7 yang mengartikan pengambilan keputusan sebagai proses mengevaluasi berbagai alternatif yang berhubungan dengan tujuan individu atau organisasi. Menurutnya, keputusan yang  efektif adalah yang  dibuat  dengan  baik  dan  dapat  diimplementasikan dengan baik pula, sebagaimana gambar berikut. 8
3 J.A.F.  Stoner  dan  C.  Winkel, Perencanaan  dan  Pengambilan  Keputusan  dalam  Manajemen , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003: 205).
4 S.P. Siagian, Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993: 24); H. Soetopo, Kepemimpinan Pendidikan (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2010:45).
5 I. Hill Hasan, Pokok-pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan (Jakarta: Ghalia  Indonesia, 2002: 12-13).
6 H. Handoko, Manajemen edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 2001: 134-138)
7 E.F. Harrison, The Managerial Decision-Making Process (Boston: Houghton Miffin Company, 1992:24-25).
8 Muhdi, “Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah”, Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017: 137.

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...

## Gambar 2. Proses Pengambilan Keputusan
Selain  itu,  Harrison 9 juga  menawarkan  tiga  teori  pengambilan  keputusan, yaitu: (1) teori probabilitas, didasarkan pada peluang hasil jika dalam periode waktu tertentu  suatu  kejadian  diulang-ulang;  (2)  teori  utilitas,  didasarkan  pada  seberapa besar  manfaat  yang  diperoleh  dari  sebuah  kejadian  yang  dipilih;  dan  (3)  teori permainan,  digunakan  jika  seorang  pengambil  keputusan  tidak  mengetahui  sutiasi dan kondisi yang riil, dan biasanya digunakan dalam situasi konflik.  Dari perpaduan teori  probabilitas  dan  teori  utilitas  munculah  dua  teknik  pengambilan  keputusan, yaitu:  (1) expected  values ,  dengan  mempertimbangkan  kemungkinan  munculnya kejadian  dan  kemungkinan  hasil,  dimana  nilai  moneter  paling  tinggi  akan  menjadi pilihan seorang  mengambil  keputusan; (2) payoff tables , dengan  memperhitungkan alternatif  kejadian  yang  muncul  dan  alternatif  situasi  yang  menguntungkan  atau tidak; dan (3) decision trees , dengan cara membuat anatomi pohon yang terdiri dari titik dan cabang, yang mengambarkan kemungkinan keberhasilan sebuah kejadian.
Berbagai konsep pengambilan keputusan dari para ahli tersebut kiranya dapat menjadi alternatif pijakan bagi para pemimpin pendidikan, sepanjang dipandang baik dan  seiring  sejalan  dengan  kebijakan  nasional  terkait  pergeseran  pembagian kewenangan urusan pemerintahan pusat dan daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU  Pemda  23/2014,  Permendiknas  13/2007,  dan  Permendiknas  19/2007,  yang berdampak  pada  pola  pengambilan  keputusan  oleh  pemimpin  pendidikan  pada Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  dan  Satuan  Pendidikan.  Namun  demikian, pijakan  fundamental  lain  juga  masih  tetap  diperlukan  dalam  rangka  melengkapi bahkan  “mendaur  ulang”  konsep-konsep  pengambilan  keputusan  yang  sudah  ada. Pijakan fundamental lain yang dimaksud adalah basis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi, karena keempat basis inilah yang justru dijadikan pondasi utama oleh setiap manusia  dalam  berkeyakinan,  berpikir,  berperasaan,  dan  bermasyrakat.  Dengan berpijak pada empat basis ini, diharapkan pengambilan keputusan setiap pemimpin pendidikan selain efektif (tepat guna) dan cepat (hemat biaya dan waktu), juga kuat
9 E.F. Harrison, Op.Cit .: 219-252.
Penentuan tujuan/sasar an
Mencari Berbagi Alternatif Bandingkan & Evaluasi Alternatif Memilih Diantara Alternatif Implementasi Keputusan Tindaklanjut & Kontrol Penentuan Tujuan/Sasaran nan Revisi/Penyesuaian Tujuan
Revisi/Penyesuaian Tujuan
Identifikasi Alternatif Baru

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
(tidak mudah berubah-ubah).
Atas  dasar  pertimbangan  itulah  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  apa,  mengapa,  dan  bagaimana  pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

## METODE  PENELITIAN
Dalam penelitian ini, pendekatannya adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan datanya adalah library research, 10 dan analisis datanya adalah content analysis 11 terkait pengambilan  keputusan  dalam  kepemimpinan  pendidikan  berbasis  agama,  filsafat, psikologi, dan sosiologi.

## HASIL dan PEMBAHASAN Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Pendidikan
Etimologi kata‘pengambilan’, menurut ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar ‘ambil’ yang berarti “proses, cara, perbuatan mengambil; pemungutan; pengutipan dan  sebagainya; pendapat”, 12 kata ‘keputusan’ berasal dari kata dasar ‘putus’ yang berarti “perihal yang berkaitan dengan putusan; ketetapan;  sikap  terakhir  (langkah  yang  harus  dijalankan);  kesimpulan  (tentang pendapat)”, 13 kata  ‘kepemimpinan’  berasal  dari  kata  ‘pimpin’  yang  berarti  “perihal pemimpin; cara memimpin’, 14 dan kata ‘ pendidikan’ berasal dari kata dasar ‘didik’ yang berarti  “proses,  cara,  perbuatan  mendidik;  proses  mengubah  sikap  dan  tata  laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran  dan  pelatihan”. 15 Singkatnya,  pengambilan  keputusan  dalam kepemimpinan  pendidikan  adalah  upaya  pemimpin  pendidikan  untuk  mengambil putusan yang tetap dan tepat.
Terminologi  pengambilan  keputusan  dapat  dilihat  pada  pendapat  Stone 16 , Salusu 17 , Siagian 18 , dan  Handoko 19 bahwa  pengambilan keputusan ( decition making ) adalah  proses pemilihan  salah  satu  alternatif  tindakan  untuk  pemecahan  masalah tertentu. Bentuk keputusan ada dua, yaitu: (1)  keputusan terprogram, yang  bersifat teknis  dan  rutin  oleh low  and  middle  leader/manager ;  dan  (2)  keputusan  tidak terprogram,  yang  bersifat  urgen/mendesak  oleh top  leader/manager. Sedangkan
10 Muhammad  Al  Mighwar,  “Penyusunan  Dan  Penyesuaian  Statuta  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS”): 36  https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157
11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002: 198).
12 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengambilan
13 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keputusan
14 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepemimpinan
15 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan
16 J.A.F. Stoner dan C. Winkel, Op.Cit., : 2005.
17 J. Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik, Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit (Jakarta: PT.GramediaWidiasarana Indonesia, 1996: 47 & 63).
18 S.P. Siagian, Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993: 25- 26).
19 H. Handoko, Manajemen edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 2001: 129, 144-145).

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
tekniknya ada empat, yaitu: (1) teknik brainstorming, yaitu teknik sumbang saran dari semua anggota organisasi; (2) teknik delphi, yaitu teknik ini menghindari tatap muka antara peserta untuk meminimalisir perdebatan yang tidak perlu; (3) teknik kelompok mutu, yaitu teknik pertemuan kelompok penting secara reguler; dan (4) teknik zone of acceptance, yaitu teknik otomatis pada situasi tertentu tanpa melibatkan bawahan. Adapun  langkahnya  ada  tiga,  yaitu:  (1)  kegiatan  intelejen,  yaitu  pencarian  berbagai kondisi lingkungan  yang  diperlukan;  (2)  kegiatan  desain,  yaitu  pembuatan, pengembangan  dan  penganalisaan  berbagai  rangkaian  kegiatan  yang mungkin dilakukan;  dan  (3) kegiatan pemilihan, yakni memilih serangkain kegiatan tertentu dari alternatif-alternatif yang tersedia.
Sedangkan  terminologi  kepemimpinan  pendidikan dalam  konteks  Indonesia dapat  merujuk  pada  temuan  Muhammad  Al  Mighwar  dalam  disertasinya  di Universitas  Islam  Nusantara  (UNINUS)  Bandung  tahun  2021  yang  berjudul “Kepemimpinan  Kiai  Dalam  Pengelolaan Pondok Pesantren Modern (Studi Historis Kepemimpinan K.H. Imam Zarkasyi Di Pondok Modern Darussalam Gontor).
Merujuk  pada  basis  teori/pendapat  para  pakar leadership seperti  Gary  Yukl, Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Iim Wasliman, dan regulasi PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Muhammad Al Mighwar menyimpulkan bahwa kepemimpinan  pendidikan  dalam  konteks  Indonesia  berarti  kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melaksakan tugas secara sukarela dan efektif melalui pendayagunaan  keterpaduan  faktor  yang  mempengaruhi,  sifat,  dan  perilaku pemimpin  dalam mencapai  tujuan bersama sesuai SNP. Rinciannya: (1) faktor yang mempengaruhi pemimpin meliputi tiga hal yaitu faktor eksternal (makro global-meso nasional)  dan  faktor  internal  (mikro  lokal-regional),  respons  rekonstruksi/proteksi dan kontekstualisasi/proyeksi, dan nilai teologis, fisik-fisiologis, logis, etis, estetis, dan teleologis; (2) sifat pemimpin meliputi pembentukan sifat dan jenis sifat; (3) perilaku pemimpin  meliputi  gaya,  fungsi,  dan  tugas;  dan  (4)  tujuan  bersama  sesuai  SNP meliputi  pencapaian  organisasi (organizational  achievement/leg  indicators) yaitu pencapaian output dan outcome, dan  pembinaan  organisasi (organizational maintenance/led indicators) yaitu pembinaan input dan process. 20
Berbasis pandangan para ahli dan peneliti management dan leadership di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan adalah  upaya  optimal  pemimpin  pendidikan  untuk  mengambil  putusan  yang  tetap dan tepat.
Untuk  memperkaya  temuan  terminologi  pengambilan  keputusan  dalam kepemimpinan  pendidikan berbasis  temuan  para  ahli  dan  peneliti  tersebut  di  atas, diperlukan kajian baru untuk menemukan terminologi alternatif  berpedeoman pada basis-basis  lainnya  yang  lebih  mendasar,  yaitu  basis  agama,  filsafat,  psikologi,  dan sosiologi. Hal ini mengingat agama adalah pondasi kaidah keimanan, filsafat adalah pondasi  kaidah  berpikir,  psikologi  adalah  pondasi  kaidah  kejiwaan,  dan  sosiologi
20 Muhammad Al Mighwar, Kepemimpinan Kiai Dalam Pengelolaan Pondok Pesantren Modern (Studi Historis Kepemimpinan K.H. Imam Zarkasyi Di Pondok Modern Darussalam Gontor) (Bandung: Universitas Islam Nusantara (UNINUS), 2021: 34 dan 37).

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
adalah  pondasi  kaidah  sosial  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain  dalam  kegiatan pendidikan, sebagaimana uraian berikut.

## Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Agama
Secara etimologis, kata ‘berbasis’ dalam KBBI berasal dari kata dasar basis yang berarti  “mempunyai  basis;  berdasarkan  pada”, 21 dan ‘ agama’  artinya  “ajaran,  sistem yang  mengatur  tata  keimanan  (kepercayaan)  dan  peribadatan  kepada  Tuhan  Yang Mahakuasa  serta  tata  kaidah  yang  berhubungan  dengan  pergaulan  manusia  dan manusia serta manusia dan lingkungannya”. 22
Atas dasar etimologis tersebut, pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan  berbasis  agama  adalah  upaya  pemimpin  pendidikan  untuk  mengambil putusan yang tetap dan tepat berdasarkan ajaran Tuhan, terutama yang tertulis dalam teks kitab suci, sesuai dengan agama yang dianut.
Dalam  Islam,  pengambilan  keputusan  identik  dengan  pengadilan  atau penghakiman. Menurut KBBI, pengadilan artinya proses mengadili; keputusan hakim. Penghakiman  artinya  proses,  cara,  perbuatan  menghakimi.  Menghakimi  artinya mengadili  yang  artinya  memeriksa,  menimbang,  dan  memutuskan  (perkara, sengketa);  menentukan  mana  yang  benar  (baik)  dan  mana  yang  salah  (jahat). Sedangkan  adil  artinya  sama  berat;  tidak  berat  sebelah;  tidak  memihak;  berpihak kepada  yang  benar;  berpegang  pada  kebenaran;  sepatutnya;  tidak  sewenang- wenang. 23 Dengan  demikian,  makna  pengambilan  keputusan  oleh  pemimpin pendidikan identik dengan pengadilan/penghakiman.
Salah  satu  ayat  al-Quran  yang  seringkali  dijadikan  rujukan  pengambilan keputusan  atau  pengadilan/penghakiman,  termasuk  rujukan  Mahkamah  Konstitusi (MK) RI bahkan terpasang kaligrafinya di dinding ruang sidang lantai II Gedung MK, 24 adalah Q.S. An-Nisaa: 135, " Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar  penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah  biar  pun  terhadap  dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan atau enggan menjadi saksi,  maka  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mengetahui  segala  apa  yang  kamu kerjakan ".
Q.S. An-Nisaa: 135 tersebut menegaskan bahwa pengambilan keputusan atau pengadilan/penghakiman  harus benar-benar adil yang dilakukan  dengan  lima cara, yaitu tidak pilih kasih, tanpa kebencian, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak memutar balikkan fakta, dan berani bersaksi.
Pengambilan  keputusan  dengan  kelima  cara  ini,  selain  mengandung konsekwensi  hukum  bagi  pribadi  pencari  keadilan  juga  bagi  pribadi  pengambil
21 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berbasis
22 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama
23 https://kbbi.web.id/adil
24 https://republika.co.id/berita/retizen/surat-pembaca/ptlmis282/ayat-alquran-di-dinding- mk-dan-ketukan-palu-sang-hakim;  M.  Khusnul  Khuluq,  “Pesan  Al-Quran  Untuk  Penegak  Keadilan”, Oktober 2020 , https://pa-kedirikab.go.id/artikel-link/243-pesan-al-quran-untuk-penegak-keadilan

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
keputusan  itu  sendiri.  Nabi  Saw.  menyatakan  secara  tegas  tiga  konsekwensi hukumnya, yaitu: (1) konsekwensi surga, bagi pengambil keputusan yang mengetahui mana  yang  benar  dan  memutuskan  dengannya;  (2)  konsekwensi  neraka,  bagi pengambil  keputusan yang  mengetahui mana yang benar tetapi tidak  memutuskan dengannya;  dan  (3)  konsekwensi  neraka,  bagi  pengambil  keputusan  yang  tidak mengetahui mana yang benar dan memutuskan dengannya.
Pernyataan Nabi Saw. tersebut disebutkan dalam HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, " Ada tiga golongan hakim dua daripadanya akan masuk neraka dan yang satu  masuk  surga,  ialah  hakim  yang  mengetahui  mana  yang  benar  dan  lalu  ia memutuskan  hukuman  dengannya,  maka  ia  akan  masuk  surga,  hakim  yang mengetahui mana yang benar, tetapi ia tidak menjatuhkan hukuman itu atas kebenaran itu, maka ia akan masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, lalu ia menjatuhkan hukuman atas dasar tidak tahunya itu, maka ia akan masuk neraka pula ". 25
Dalam  pengambilan  putusan  pendidikan  yang  tetap  dan  tepat  berbasis  Q.S. An-Nisaa: 135 tersebut, para pemimpin pendidikan hendaknya menempuh enam cara, yaitu:  (1)  tidak  pilih  kasih,  dimana  pemimpin  pendidikan  mengambil  putusan pendidikan  benar-benar  proporsional  berpegang  teguh  pada  kebenaran  dalam  arti tidak pandang bulu, tidak diskriminatif, tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, tidak memihak. Meskipun terhadap kerabat, orang kaya atau orang miskin, jika salah harus diputuskan salah dan jika benar harus diputuskan benar. Misalnya, keputusan tentang  kelulusan  CPNS;  (2)  tanpa  kebencian,  dimana  pemimpin  pendidikan mengambil  putusan  pendidikan  yang  benar-benar  objektif  (apa  adanya)  tanpa tendensi kebencian atau kesukaan yang dipicu oleh conflict of interest atau like and dislike .  Misalnya,  keputusan  tentang  penilaian  Akreditasi  Sekolah  atau  Perguruan Tinggi;  (3)  tidak  mengikuti  hawa  nafsu,  dimana  pemimpin  pendidikan  mengambil putusan pendidikan tidak dalam keadaan emosional seperti marah atau sedih, tetapi harus  dalam  keadaan  jiwa  yang  tenang.  Misalnya,  keputusan  tentang  kelulusan Sertifikasi  Guru  dan  Dosen;  (4)  tidak  memutar  balikkan  fakta,  dimana  pemimpin pendidikan  mengambil  putusan  pendidikan  tidak  merekayasa/manipulatif  tetapi benar-benar realistis dan faktual yakni sesuai kondisi riiil dan kenyataan di lapangan. Misalnya,  keputusan  tentang  penerimaan  dan  kelulusan  siswa  di  sekolah  atau mahasiswa di perguruan tinggi; dan (5) berani bersaksi, dimana pemimpin pendidikan berani menjadi saksi atau bertanggungjawab atas dampak yang timbul dari keputusan pendidikan yang diambilnya. Pemimpin pendidikan tidak hanya berani bersaksi atas dampak yang baik, tetapi juga berani bersaksi atau menangung resiko atas dampak buruknya  dalam  arti  tidak  “cuci  tangan”  atau  lepas  tanggungjawab/lempar tanggungjawab  ke  pihak  lain  atau  bawahannya.  Misalnya,  berani  bersaksi  atau bertanggungjawab  atas  dampak  nilai  akreditasi  lembaga  pendidikan  yang dipimpinnya di hadapan publik internal dan eksternal, apakah nilainya berperingkat Unggul (A), Baik Sekali (B), Baik (C), atau tidak terakreditasi sama sekali.
25 Ibid .

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
Berdasarkan  analisis  religius  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pengambilan  keputusan  dalam  kepemimpinan  pendidikan  berbasis  agama  adalah upaya optimal pemimpin pendidikan untuk mengambil putusan yang tetap dan tepat berdasarkan ajaran Tuhan yang mengharuskan keadilan, yang dilakukan dengan cara tidak  pilih  kasih,  tanpa  kebencian,  tidak  mengikuti  hawa  nafsu,  tidak  memutar balikkan fakta, dan berani bersaksi.

## Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Filsafat
Secara  etimologis,  kata  ‘filsafat’  dalam  KBBI  artinya  “pengetahuan  dan penyelidikan  dengan  akal  budi  mengenai  hakikat  segala  yang  ada,  sebab,  asal,  dan hukumnya; teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan”. 26
Berdasarkan etimologis di atas, pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan  berbasis  filsafat  adalah  upaya  pemimpin  pendidikan  untuk  mengambil putusan yang tetap dan tepat berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi, termasuk produk pemikiran para ahli filsafat yang dipahami.
Filsafat  Pendidikan  Eksistensialisme 27 adalah  salah  satu  aliran  filsafat  yang cocok  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan  dalam  kepemimpinan  pendidikan. Aliran ini dipelopori oleh tokohnya, Jean Paul Sartre, yang terkenal dengan gagasan pokoknya  “ human  is  condemned  to  be  free ”  (manusia  dikutuk  untuk  bebas),  maka dengan kebebasannya itulah kemudian manusia bertindak. Bagi eksistensialis, ketika kebebasan  adalah  satu-satunya  universalitas  manusia,  maka  kebebasan  setiap individu dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. Membuat sebuah pilihan atas dasar keinginan sendiri, dan sadar akan tanggung jawabnya di masa depan adalah inti dari eksistensialisme.  Misalnya,  manusia  bebas  memutuskan  untuk  terjun  ke  berbagai profesi,  baik  guru,  dosen,  dokter,  desainer,  insinyur,  wirausaha,  maupun  profesi lainnya,  tetapi  yang  dipersoalkan  oleh  eksistensialisme  adalah  apakah  profesi  yang diambilnya  itu  atas  keinginan  orang  tua  atau  keinginan  sendiri.  Ringkasnya, Eksistensialisme sangat menghargai eksistensi/keberadaan manusia, dan keberadaan itu dihadirkan lewat kebebasan yang bertanggungjawab.
Dalam  perspektif Filsafat  Pendidikan  Eksistensialisme tersebut,  untuk mengambil  putusan  yang  tetap  dan  tepat  para  pemimpin  pendidikan  hendaknya menghargai  eksistensi/keberadaan  stakeholder  pendidikan  sebagai  manusia  yang memiliki  kebebasan  berpikir  dan  bertindak  yang  bertanggungjawab,  yang  dapat dilakukan  dengan  cara  demokratis  (nondirektif/tidak  mendikte,  akomodatif,  dan partisipatif).  Cara  pengambilan  keputusan  seperti  ini  akan  mendatangkan  banyak manfaat,  antara  lain  mengembangkan  pengetahuan  diri  ( self  knowledge )  dan tanggung jawab diri ( self responsibility ), produk keputusan pendidikan akan dipatuhi bersama dan dampaknya pun akan ditanggung bersama (tidak hanya oleh pemimpin pendidikan).
Berdasarkan  analisis  filosofis  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pengambilan  keputusan  dalam  kepemimpinan  pendidikan  berbasis  filsafat  adalah upaya optimal pemimpin pendidikan untuk mengambil putusan yang tetap dan tepat berdasarkan  pengetahuan  dan  penyelidikan  dengan  akal  budi  yang  menghargai
26 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/filsafat
27 Abdul Muiz Thbrani, Filsafat Dalam Pendidikan ( Jember: IAIN Jember Press, 2015: 95-98).

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
eksistensi manusia bebas bertanggungjawab, yang dilakukan dengan cara demokratis (nondirektif, akomodatif, dan partisipatif).

## Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Psikologi
Secara  etimologis,  kata  ‘psikologi’  dalam  KBBI  artinya  “ilmu  yang  berkaitan dengan  proses  mental,  baik  normal  maupun  abnormal  dan  pengaruhnya  pada perilaku; ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. 28
Dari  etimologis  di  atas,  pengambilan  keputusan  dalam  kepemimpinan pendidikan berbasis psikologi adalah upaya pemimpin pendidikan untuk mengambil putusan yang tetap dan tepat berdasarkan ilmu jiwa, termasuk produk pemikiran para ahli psikologi yang dipedomani.
Psikologi  Hormic 29 termasuk  aliran  psikologi  yang  cocok  dijadikan  dasar pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan. Tokoh Psikologi Hormic adalah William Mc. Dougall (1871  - 1944), seorang sarjana Skotlandia, pengajar dan perangsang  tumbuhnya Psikologi  Behaviorisme di  Amerika  Serikat  yang  kemudian berbeda pandangan. Gagasan intinya adalah bahwa semua tingkah laku  dipicu oleh dorongan  dasar  ( horme-urge/hormic )  berupa  naluri  ( instinct ) yang bertujuan ( purposive ) dan kepribadian. Jadi, tingkah laku tidak dapat terlepas dari tujuan dan kepribadian, dan tingkah laku yang tanpa tujuan dan kepribadian tidak lebih daripada refleks (spontan) saja.
Dalam bukunya Introduction to Social Psychology (1908), William Mc Dougall 30 menyebutkan tiga jenis naluri yang menjadi dorongan dasar tingkah laku, yaitu: (1) persepsi , yakni kecenderungan untuk mengamati benda-benda padat, cair dll., dengan segala sifat dan jenisnya; (2) emosionil , yakni kecenderungan untuk mengalami suatu keadaan emosionil yang bersifat khas saat mengamati suatu obyek. Contohnya, emosi takut didasari oleh naluri melarikan diri, emosi heran didasari oleh naluri ingin tahu, dan emosi mesra atau kasih sayang didasari oleh naluri orang tua; dan (3) motoris , yakni kecendrungan untuk bereaksi secara tertentu terhadap obyek-obyek tertentu.
Sedangkan kepribadian yang menjadi dorongan dasar tingkah laku, menurut William  Mc  Dougall, 31 terdiri  dari  tiga  jenis,  yaitu:  (1) disposition (disposisi) , yakni sejumlah  naluri  yang  merupakan  pembawaan  sejak  lahir;  (2) temperament (temperamen),  yakni  penjumlahan  dari  pengaruh-pengaruh  terhadap  kehidupan psikis  oleh  adanya  perubahan  metabolis  kimiawi  pada  tubuh.  Hal  ini  erat  sekali hubungannya  dengan  perubahan  cuaca  di  dalam  tubuh  ( internal  weather )  sebagai aktivitas hormon-hormon tertentu. Dalam hal ini istilah hormic juga berasal dari kata hormon. Contohnya, orang yang mudah marah disebabkan oleh komposisi susunan sarafnya  yang  dipengaruhi  oleh  hormon-hormon  tertentu  yang  tidak  seimbang. Susunan  saraf  mempunyai  fungsi  tertentu  dalam  tubuh,  sehingga  jika  kita  bisa mempelajari  susunan  saraf,  maka  kita  bisa  mempelajari  tingkah  laku  orang  yang
28 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/psikologi
29 Bimo Walgito. Pengantar psikologi umum.  (Yogyakarta: Penerbit Andi,2010: 84-85).
30 Ibid .
31 Ibid.

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
bersangkutan;  dan  (3) charcter (karakter),  yakni  penjumlahan  dari  hal-hal  yang diperoleh dari lingkungan sebagai hasil perkembangan disposition dan temperament . Dalam perspektif Psikologi Hormic tersebut, untuk mengambil putusan yang tetap  dan  tepat  para  pemimpin  pendidikan  dapat  menggunakan  dua  pendekatan, yaitu:  (1)  naluri,  yang  meliputi;  a.  metode  persepsi,  dimana  pemimpin  pendidikan mengamati secara cermat objek-objek di sekililingnya dengan segala sifat dan jenisnya sebelum  mengambil  putusan  pendidikan;    b.  metode  emosionil,  dimana  pemimpin pendidikan  ikut  mengalami  dan  merasakan  saat  mengamati  objek-objek  tersebut sebelum mengambil putusan pendidikan;  dan c. metode motoris, dimana pemimpin pendidikan  memberi  reaksi  atau  tindakan  tertentu  terhadap  objek-objek  tersebut sebelum  mengambil  putusan  pendidikan;  dan  (2)  kepribadian,  yang  meliputi;  a. metode  disposisi,  dimana  pemimpin  pendidikan  melakukan  disposisi  atau menindaklanjuti naluri bawaannya sejak lahir untuk mengambil putusan pendidikan; b.  metode  temperamen,  dimana  pemimpin  pendidikan  terlebih  dahulu memperhatikan/mengatur  temperatur  tubuhnya  (situasi  jiwa/batin)  sebelum mengambil  putusan  pendidikan;  dan  c.  metode  karakter,  dimana  pemimpin pendidikan menggunakan karakternya yang terbentuk dari naluri bawaan sejak lahir dan temperatur tubuh dan batinnya untuk mengambil putusan pendidikan.
Dari  pembahasan  psikologis  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan berbasis psikologi adalah upaya optimal pemimpin pendidikan untuk mengambil putusan yang tetap dan tepat berdasarkan ilmu jiwa yang menekankah dorongan dasar ( hormic ) perilaku manusia, yang dilakukan melalui pendekatan naluri (metode persepsi , emosionil, dan motoris) dan kepribadian (metode disposisi, temperamen, dan karakter).

## Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Sosiologi
Secara etimologis, kata ‘sosiologi’ dalam KBBI artinya “pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. 32 Dari pengertian etimologis tersebut, pengambilan keputusan  dalam  kepemimpinan  pendidikan  berbasis  sosiologi  adalah  upaya pemimpin pendidikan untuk mengambil putusan yang tetap dan tepat  berdasarkan ilmu sosial, termasuk produk pemikiran para ahli sosiologi yang dijadikan rujukan.
Banyak  varian  aliran  soiologi  yang  dapat  dijadikan  dasar  pengambilan keputusan  dalam  kepemimpinan  pendidikan,  antara  lain  yang  relatif  baru  tetapi sudah tersebar luas dan relevan adalah Sosiologi Jejaring Aktor 33 . Sosiologi Jejaring Aktor dipelopori  oleh  seorang  tokoh  bernama  Manuel  Castells,  dengan  gagasan intinya  adalah  bahwa  individu  adalah  komponen  jejaring  yang  saling  terkoneksi. Sosiologi  Jejaring  Aktor melihat  peran  jejaring  atau network dalam  memengaruhi tindakan sosial. Individu hanyalah bagian dari jejaring sosial yang lebih luas. Jejaring aktor yang dimaksud aliran ini  tidak hanya berupa agensi individu, melainkan juga struktur  jaringan  yang  sering  kali  bukan  manusia,  seperti  internet  dan  kecerdasan artifisial  yang melibatkan peran mesin yang signifikan.  Dalam pandangan Sosiologi
32 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosiologi
33 https://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
Jejaring Aktor ,  agensi  individu  menjadi  komponen  kecil  yang  terkoneksi  satu  sama lain. Manusia masuk pada dunia postsocial atau posthuman karena jejaring berperan lebih signifikan dalam menentukan tindakan sosial. Perkembangan Sosiologi Jejaring Aktor ini  menciptakan  beberapa  konsepsi  baru  di  era  kontemporer,  seperti masyarakat jejaring ( sociaty network ), jejaring sosial ( social network ) dan sebagainya. Dengan demikian, jejaring merupakan interelasi aktor. Jadi, aktor dan relasinya adalah  dua  komponen  utama  jejaring.  Aktor  yang  dimaksud  tidak  terbatas  pada manusia,  tetapi  bisa  berupa  lokasi,  ideologi,  preferensi,  perilaku,  emosi  dan  aspek nonhuman lainnya. Sedangkan relasi juga terdiri dari beragam bentuk, tidak terbatas pada  kenalan,  kerjasama  atau  konflik,  tetapi  juga  bisa  berupa  hubungan  kerja, hubungan  darah,  hubungan  bilateral  dan  sebagainya.  Bahkan  dalam  konteks  riset sosial  digital,  relasi  bisa  berupa mentions , tweets ,  komentar  dan  seterusnya  seperti yang ditampilkan pada platform digital. 34
Dalam Sosiologi  Jejaring  Aktor biasa  digunakan  metode Social  Network Analysis (SNA)  atau  Analisis  Jejaring  Sosial 35 SNA  seperti  bisnis  properti;  semakin dekat  ke  pusat  kota,  semakin  mahal  harganya,  yang  artinya  semakin  penting. Sebaliknya, properti yang berada di pinggiran, semakin murah harganya, yang artinya semakin  kurang  penting.  Untuk  menentukan  siapa  aktor  yang  berpengaruh,  SNA menggunakan  dua  cara,  yaitu:  (1)  mengidentifikasi  dari  visual  jejaringnya;  (2) melakukan komputasi yang disebut Betweeness Centrality atau sentralitas perantara. SNA bisa mengungkap siapa aktor yang paling berpengeruh, populer, interaktif dan sebagainya.  Riset  SNA  untuk  ilmu  sosial  mampu  mengungkap  peran  aktor  dalam jejaring.
Dalam perspektif Sosiologi Jejaring Aktor tersebut, untuk mengambil putusan yang  tetap  dan  tepat  para pemimpin pendidikan  dapat  menggunakan  metode  SNA dengan menempuh dua cara, yaitu: (1) identifikasi visual jejaring, dimana pemimpin pendidikan  melakukan  pengenalan    melalui  media  yang  dapat  dilihat  saja  (tidak mengandung  unsur  suara)  untuk  mencari,  menemukan,  mengumpulkan,  meneliti, mendaftarkan,  mencatat  data  dan  informasi  dari  berbagai  sumber  jariangannya (seperti  kenalan,  relasi  kerja,  relasi  keluarga,  relasi  bilateral,  media  sosial  digital berupa mentions , tweets ,  komentar  dan  seterusnya)  sehingga  dapat  mengetahui berbagai  masalah  atau  kebutuhan  yang  diinginkan  masyarakat  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  mendukung  dan  mempermudah  dalam  mengambil  putusan pendidikan  yang  tetap  dan  tepat;  dan  (2)  sentralisasi  perantara,  dimana  pemimpin pendidikan mengukur dan mengetahui kesentralan aktor perantara masyarakat dalam suatu jaringan sosial, baik kesentralan pengaruh, populeritas, interaktsi, status social dan  sebagainya  yang  dapat  diberdayakan  dalam  rangka  mendukung  dan mempermudah pengambilan putusan pendidikan yang tetap dan tepat.
Dari  pembahasan  sosiologis  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan berbasis sosiologi  adalah upaya optimal pemimpin pendidikan untuk mengambil putusan yang tetap dan tepat
34 https://sosiologis.com/analisis-jejaring-sosial
35 Ibid.

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
berdasarkan  ilmu  sosial  yang  memperhatikan  jejaring  aktor  sosial,  yang  dilakukan dengan cara identifikasi visual jejaring dan sentralisasi perantara.

## PENUTUP
Berdasarkan deskripsi dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengambilan  keputusan  dalam  kepemimpinan  pendidikan  adalah  upaya  optimal pemimpin pendidikan untuk mengambil putusan yang tetap dan tepat yang dengan: (1) berbasis agama bermakna berdasarkan ajaran Tuhan yang mengharuskan keadilan, dengan  cara  tidak  pilih  kasih,  tanpa  kebencian,  tidak  mengikuti  hawa  nafsu,  tidak memutar  balikkan  fakta,  dan  berani  bersaksi;  (2)  berbasis  filsafat  bermakna berdasarkan  pengetahuan  dan  penyelidikan  dengan  akal  budi  yang  menghargai eksistensi  manusia  bebas  bertanggungjawab,  dengan  cara  demokratis  (nondirektif, akomodatif, dan partisipatif); (3) berbasis psikologi bermakna berdasarkan ilmu jiwa yang  menekankan  dorongan  dasar  ( hormic )  perilaku  manusia,  melalui  pendekatan naluri (metode persepsi , emosionil, dan motoris) dan kepribadian (metode disposisi, temperamen, dan karakter); dan (4) berbasis sosiologi berarti berdasarkan ilmu sosial yang memperhatikan jejaring aktor sosial, dengan cara identifikasi visual jejaring dan sentralisasi perantara.
Atas  dasar  kesimpulan  di  atas,  kepada  para  para  pemangku  kepentingan pendidikan,  terutama pimpinan  penyelenggara  dan  pengelola  lembaga  pendidikan, pemerintah,  peneliti,  dan  ahli  pendidikan  yang  memiliki  kewenangan  dalam pengambilan  keputusan  disarankan  melakukan  pertimbangan  yang  betul-betul matang  dengan  berpedoman  pada    ajaran  agama,  filsafat,  psikologi,  dan  sosiologi, selain  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  produk  keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak efektif (tepat sasaran) dan efisien (hemat dan cepat).

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Mighwar,  Muhammad,  “Penyusunan  Dan  Penyesuaian  Statuta  Perguruan  Tinggi
Keagamaan Islam Swasta (PTKIS”): 36 https://al-
afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157
Al Mighwar, Muhammad, Kepemimpinan Kiai Dalam Pengelolaan Pondok Pesantren Modern (Studi  Historis  Kepemimpinan  K.H.  Imam  Zarkasyi  Di  Pondok  Modern  Darussalam Gontor) (Bandung: Universitas Islam Nusantara (UNINUS), 2021: 34 dan 37). Handoko, H., Manajemen edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 2001: 129, 144-145).
Harrison, E.F., The Managerial Decision-Making Process (Boston: Houghton Miffin Company, 1992:24-25).
Hasan, I. Hill, Pokok-pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan (Jakarta: Ghalia  Indonesia, 2002).
http://sejarah.undiksha.ac.id/profil-pendidikan-sejarah/tata-pamong/ https://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/ https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ https://kbbi.web.id/adil https://republika.co.id/berita/retizen/surat-pembaca/ptlmis282/ayat-alquran-di-dinding- mk-dan-ketukan-palu-sang-hakim;

## Hadi Laksono, et.
Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan Pendidikan...
https://sosiologis.com/analisis-jejaring-sosial Khuluq, M. Khusnul, “Pesan Al-Quran Untuk Penegak Keadilan”, Oktober 2020 , https://pa- kedirikab.go.id/artikel-link/243-pesan-al-quran-untuk-penegak-keadilan Moleong, Lexy J. , Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002: 198). Muhdi, “Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah”, Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  No  19  Tahun  2007  tentang Standar  Pengelolaan  Pendidikan  oleh  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah; Menteri Pendidikan Nasional. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 13  Tahun  2007  tentang  Standar  Kepala  sekolah/Madrasah.  Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional
Salusu,  J., Pengambilan  Keputusan  Stratejik,  Untuk  Organisasi  Publik  dan  Organisasi Nonprofit (Jakarta: PT.GramediaWidiasarana Indonesia, 1996: 47 & 63). Siagian, S.P., Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993: 25- 26).
Soetopo, H., Kepemimpinan Pendidikan (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2010:45).
Stoner, J.A.F. dan Winkel, C., Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).
Terry, George, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, Leslie 2005). Thbrani, Abdul Muiz, Filsafat Dalam Pendidikan ( Jember: IAIN Jember Press, 2015: 95-98). Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Walgito. Bimo, Pengantar psikologi umum.  (Yogyakarta: Penerbit Andi,2010: 84-85).