## PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERKAIT PEMALSUAN IDENTITAS DEBITOR DALAM AKAD MURABAHAH DI BSI MAKASSAR
Suharti Febriana, Ahmadi Miru, Muhammad Azwan Universitas Hasanuddin Email : suhartifebriana.ak@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisi  bentuk  tanggung  jawab  notaris terhadap  akta  yang  dibuatnya  terkait  pemalsuan  identitas  debitor  dalam  akad murabah;  serta  menganalisis  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  notaris  terkait pemalsuan  identitas  debitor  dalam  akad  murabahah.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute)  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa perlindungan  hukum  bagi  notaris  atas  identitas  palsu  belum  diatur  dalam  UUJN, perlindungan  hukum  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  MKN  hanya  menyetujui atau  menolak  ketika  notaris  dipanggil  penyidik,  untuk  memberi  keterangan  baik sebagai saksi atau tersangka.  Pertanggung jawaban notaris terkait identitas palsu atau  keterangan  palsu  dalam  pembuatan  akta  autentik  dalam  akad  murabahah tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan  oleh  notaris  selama  notaris  tidak melanggar UUJN,  tidak  melanggar  teknik  pembuatan  akta,  maupun  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Akad Murabahah, Identitas Palsu, Notaris.

## Abstract
This study aims to examine and analyze the form of responsibility for the notarys deed  made  related  to  the  falsification  of  the  debtors  identity  in  the  Akad Murabahah;  and  analyzing  forms  of  legal  protection  for  notaries  regarding falsification of debtor identityes in Akad Murabahah. This research is a normative research using a statutory approach and a cese approach. The results show that legal  protection  for  notaries  for  false  information  or  identities  has  not  been regulated in the UUJN, legal protection from the notaris honorary council MKN only  approves  or  refuses  when  a  notary  summoned  by  investcth.  The  notarys responsibility regarding false identity or false information in making an authentic deed in akad murabahahcannot beaccounted for by a notary as long as the notary does’t  violate  UUJN,  does’t  violate  the  technique  of  making  the  deed,  or  the applicable laws.
Keywords: Akad Murabahah, False identity, Notary.

## A. Pendahuluan
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  dalam  istilah  Belanda  yaitu Openbare Ambtenaren 1 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  juga  UUJN)  menentukan bahwa  notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  di  maksud  dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
Kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  umum  merupakan  organ  negara  yang mendapat  pelimpahan  kewenangan  oleh  negara  dalam  rangka  pemberian pelayanan  umum  kepada  masyarakat  di  bidang  keperdataan,  khususnya  dalam pembuatan  akta.  Notaris  dalam  hal  ini  sebagai  pembuat  akta  autentik  namun dalam  praktik  notaris  telah  ditemukan  beberapa  akta  yang  dipermasalahkan  oleh para  pihak  atau  pihak  ketiga,  maka  sering  pula  notaris  dikaitkan  sebagai  pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Notaris hanya mencatat  segala  hal  yang  disampaikan  oleh  para  pihak,  sehingga  segala keterangan  palsu  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  tersebut  murni  menjadi tanggung  jawab  para  pemberi  keterangan,  dalam  hal  ini  notaris  membuat  akta dengan  maksud    dan  tujuan  untuk  menguntungkan  para  penghadap  bukan merugikan para penghadap. 2
Pencantuman  identitas  palsu  dalam  suatu  perjanjian  dapat  diketegorikan sebagai  penipuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1321  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Akibatnya, penipuan tersebut melanggar  syarat  subjektif  Pasal  1320  KUHPerdata  angka  1  mengenai kesepakatan para pihak. Akibat hukum yang timbul dari tidak terpenuhinya syarat subjektif  ini  adalah  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan.  Upaya  hukum  untuk membatalkan  akta  notaris  yang  memuat  identitas  palsu  tersebut  adalah  dengan menempuh gugatan perdata di pengadilan. Walaupun demikian  penipuan tersebut tidak  boleh  dipersangkakan,  melainkan  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu pembuktian  penipuan  dalam  kasus  ini  dapat  ditempuh  melalui  jalur  pidana. Sebagai  salah  satu  profesi  hukum,  notaris  juga  secara  implisit  wajib  mencegah terjadinya  sengketa  agar  bisa  mengantisipasi  terjadinya  pembuatan  akta  yang memuat identitas palsu. 3
Identitas  diri  seperti  KTP  salah  satu  syarat  penting  dalam  pembuatan  akta autentik,  namun  yang  terjadi  di  lapangan  ada  beberapa  notaris  pada  saat pembuatan akta tidak lagi memeriksa identitas diri para penghadap sebagai bukti pada saat membuat akta autentik, walaupun pada dasarnya dalam perjanjian kredit
1 G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Jakarta: Erlangga, 1998, hlm. 3.
2 I  Wayan  Erik  Pratama  Putra,  dkk,  “ Notary  Responsibilitieson  the  Making  of  Dees  with Double Number”, Jurnal Notaris 5 Nomor 1 (may 2020), hlm. 39&48.
3 Puspa  Pasaribu  dan  Eva  Achjani  Zulfan, Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  dalam  Akta Pejanjian  Kredit  yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberian  Jamina ”,  Jurnal  USM  Law  Review Nomor 2 (mei 2021). hlm.11.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 146-160
mengenai data identitas diri seperti KTP para penghadap telah dilaksanakan survei terlebih  dahulu  oleh  pihak  bank  selaku  kreditor,  akibatnya  notaris  yang  harus menanggung atas ulah dari debitor apabila melampirkan identitas diri seperti KTP yang  tidak  sesuai  berdasarkan  yang  aslinya.  Beberapa  kendala  yang  masih dihadapi  notaris  pada  kondisi  tertentu  sangat  berpeluang  memicu  terjadinya perbuatan  melawan  hukum  baik  dalam  lingkup  administrasi,  perdata  maupun pidana. 4
Notaris  Farida  Wahdah  Saleh,  menyatakan  bahwa  saat  ini  Kota  Makassar khususnya di perbankan syariah sangat marak dilakukan akad murabahah, apalagi saat ini bank yang berbasis syariah, dengan maraknya melakukan akad murabahah di  bank  syariah  dengan  tidak  adanya  batasan  yang  tegas  dari  pihak  kreditor, bahwa siapa saja debitor yang ingin melakukan akad murabahah selama beragama muslim dan memenuhi syarat sahnya suatu akad yang telah ditentukan oleh pihak kreditor.  Namun,  tidak  serta  merta  juga  langsung  disetujui  tanpa  adanya pemeriksaan  identitas  debitor  terlebih  dahulu,  salah  satu  upaya  yang  dilakukan kreditor  untuk  menghindari  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum.  Namun, kenyataanya  masih  ada  pihak  debitor  yang  telah  memalsukan  identitasnya  agar debitor  tersebut  bisa  lolos  dalam  syarat  sahnya  suatu  akad.  Pihak  kreditor meminta  notaris  untuk  membuat  akta  autentik  dalam  akad  murabahah  antara debitor  dan  kreditor,  dengan  adanya  kepercayaan  penuh  terhadap  pihak  kreditor atas  keabsahan  data  identitas  yang  telah  diberikan,  notaris  tidak  memeriksa identitas  diri  penghadap  atau  debitor  yang  telah  diterima  dari  pihak  kreditor, sehingga  notaris  menuangkan  ke  dalam  akta  sesuai  dengan  identitas  yang  telah diterima.  Dalam  hal  ini,  notaris  sebagai  jembatan  antara  debitor  dan  kreditor selaku  pembuat  akta  autentik,  notaris  selalu  di  salahkan  sebagai  pembuat  akta walaupun  notaris  melakukannya  sesuai  dengan  UUJN.  Namun  dalam  hal  ini, notaris  tidak  serta  merta  menyalahkan  pihak  kreditor  sebagai  pemberi  data  yang telah diteruskan dari debitor, perlu peninjauan lebih dalam mengenai isu tersebut. Lebih  lanjutnya  beliau  menyarankan  peneliti  agar  langsung  ke  lapangan  untuk mendapatkan informasi yang terkait. 5

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum normatif  dan  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  di  sajikan  secara  preskriptif. Penelitian  ini  memfokuskan  kajiannya  dengan  memandang  hukum  sebagai seperangkat  realitas  ( reality ),  tindakan  ( action ),  dan  perilaku  ( behavoiur ). 6 Analisis  bahan  hukum  tersebut  akan  disajikan  secara  preskriptif  dengan menjelaskan,  menetapkan,  dan  memberikan  argumentasi  sehingga  dapat
4 Edmond  Makarim, Notaris  dan  Transaksi  Elektronik  Kajian  hukum  tentang  Cybernotary atau Electronic Notary . Jakarta: Raja Grafindo, 2012,  hlm. 1-2.
5 Wawancara  dengan  Notaris  Kabupaten  Gowa,  Farida  Wahdah  Saleh,  pada  tanggal  5 Januari 2022.
6 Irwansyah, Penelitian Hukum , Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 21.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
memberikan jawaban berupa konklusi terhadap isu hukum dan rumusan masalah dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pertanggungjawaban  notaris  terhadap  akta  yang  dibuat  berdasarkan identitas palsu dalam akad murabahah
Notaris  adalah  pejabat  umum  khusus  yang  berwenang  membuat  akta-akta autentik tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan dalam  suatu akta  autentik.  Akta autentik ada  dua  macam,  yaitu akta  yang  dibuat oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  akta  yang  dibuat  dihadapan  pejabat  yang berwenang. 7 Penggunaan  kata  berwenang  artinya  wewenang  mereka  hanya meliputi  pembuatan  akta  autentik  yang  secara  tegas  sudah  ditugaskan  kepada mereka  oleh  Undang-Undang.  Adapun  pejabat  yang  lain  yang  dimaksud  antara lain adalah Notaris/PPAT, Pegawai Catatan Sipil dan Ketua Pengadilan Negeri.
Mengenai  akta  autentik  diatur  dalam  Pasal  165  HIR,  yang  bunyinya  sama dengan Pasal 285 RBg yaitu:
“Akta  autentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak  dari  para  ahli  warisnya  dari  mereka  yang  mendapat  hak  dari  padanya tentang  yang  tercantum  di  dalamnya  dan  bahkan  sebagai  pemberitahuan belaka,  akan  tetapi  yang  terakhir  ini  hanya  diberitahukan  itu  berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”
Keautentikan  akta  notaris  bukan  pada  kertasnya  akan  tetapi  akta  yang dimaksud  dibuat  di  hadapan  notaris  sebagai  pejabat  umum  dengan  segala kewenangannya  atau  dengan  perkataan lain  akta  yang  dibuat  notaris  mempunyai sifat autentik, bukan karena Undang-Undang menetapkan sedemikian akan tetapi oleh  karena  akta  itu  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum,  seperti  yang dimaksud  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata. 8 Perlunya  akta  autentik  dalam  suatu peristiwa  hukum  adalah  sebagai  jaminan  hukum,  untuk  melindungi  para  pihak, baik secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta tersebut,  misalnya  dalam  akta  pemberian  hak  tanggungan  atau  surat  kuasa membebankan  hak  tanggungan,  maka  posisi  akta  tersebut  merupakan  alat  bukti yang  kuat  dan  sempurna  jika  terjadi  dalam  hal  debitor  mempermasalahkan keabsahan atau kebenaran akta yang telah dibuat.
Mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat di hadapan notaris perlu ditegaskan  bahwa  kewenangan  notaris  dalam  pembuatan  akta  notaris  bukan berarti  notaris  secara  bebas  sesuai  kehendak  untuk  membuat  akta  autentik  tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. 9
7 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak , Depok: Rajawali Pers, 2018, hal. 15.
8 G.H.S.L Tobing, Op.,cit .hal.82
9 Ismanto  Dwi  Yuwono, Memahami  Berbagai  Etika  Profesi  dan  Pekerja ,  Yokyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal. 193.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 146-160
Subtansi  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlink Wetboek), memuat tiga syarat suatu akta autentik adalah: 10
1. Dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa (pejabat  publik  yang  berwenang)  di  mana  hal  yang  dikeluarkan  oleh pejabat  yang  berwenang  yang  dimaksud  tersebut  haruslah  dipercaya  dan diakui  telah  sesuai  hukum  ( rechtmatig ),  misalnya  akta  yang  dibuat  oleh notaris, pejabat lelang, pejabat pembuat akta catatan sipil dan sebagainya.
2. Format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Akta  tersebut  di  tempat  pejabat  publik  itu  berwenang  atau  di  tempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut.
Adapun syarat keautentikan dari akta notaris adalah sebagai berikut:
a. Para penghadap menghadap notaris;
b. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
c. Notaris  mengkonstantir  maksud  dari  para  penghadap  dalam  sebuah akta;
d. Notaris  membacakan  susunan  kata  dalam  bentuk  akta  kepada  para penghadap;
e. Para  penghadap  membubuhkan  tanda  tangannya,  yang  berarti membenarkan  hal-hal  yang  termuat  dalam  akta  tersebut  dan penandatanganan tersebut dilakukan pada saat itu juga;
f. Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
Apabila  akta  yang  bersangkutan  tidak  memenuhi  syarat-syarat  keautentikan tersebut, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di  bawah  tangan.  Akta  di  bawah  tangan  salah  satu  bukti  surat  secara  tertulis, namun  kekuatan  hukumnya  sedikit  lemah,  karena  jika  ada  pihak  yang meragukannya  atau  menyangkal  maka  surat  di  bawah  tangan  ini  tidak  dapat menjamin  tentang  tanggal  yang  pasti  saat  pembuatan  suratnya.  Surat  di  bawah tangan  ini  tidak  dapat  mempunyai  kekuatan  eksekusi  dan  apabila  surat  dibawah tangan itu hilang, baik asli maupun salinannya maka sulit sekali pihak-pihak yang telah  menandatangani  surat  itu  untuk  membuktikan  bahwa  antara  mereka  telah ada suatu ikatan perjanjian atau ada suatu perbuatan hukum yang saling mengikat.
a. Kedudukan  dan  fungsi  notaris  terhadap  akta  autentik  yang dikeluarkannya
Kedudukan  dan  fungsi  notaris  dalam  dunia  usaha  sangat  strategis,  karena untuk  membuat  akta  autentik  bila  tidak  ada  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh Undang-Undang, maka hanya notaris yang berwenang membuat akta autentik.
Notaris menurut pendapat dari Sarman Hadi 11 dijelaskan secara tegas dengan ungkapan bahwa “notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan  dalam  jalur  hukum  yang  berlaku,  agar  maksud  para  pihak  yang  meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum di antara para pihak, dapat dibantu
11 Wawancara dengan Notaris Kabupaten Gowa,Sarman Hadi , pada tanggal 5 April 2022.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
melalui  jalan  hukum  yang  benar.  Dengan  demikian  maksud  para  pihak  tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, di sinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas  dari  seorang  notaris  untuk  dapat  meletakkan  hak  dan  kewajiban  para  pihak secara proporsional.”
Kesimpulannya,  kedudukan  dan  fungsi  notaris  berdasarkan  sifat  akta  yang dibuatnya adalah:
a. Memberikan  bukti  autentik  adanya  keterangan  yang  telah  diberikan  para pihak,  kepada  notaris  dan  dituangkan  dalam  akta-akta  tersebut.  Di  dalam akta  ini  notaris  memastikan  bahwa  benar  para  pihak  telah  memberikan keterangan-keterangan  tersebut  yang  telah  dituangkan  dalam  akta  yang bersangkutan.
b. Memberikan  bukti  autentik,  bukan  tentang  apa  yang  diterangkan  kepada notaris,  namun  bukti  autentik  tentang  perbuatan  atau  kenyataan  yang terjadi di hadapan notaris sewaktu pembuatan akta dilakukan.
c. Memberikan bukti autentik, apa yang diserahkan dari para pihak mengenai identitas diri, maka notaris harus menyesuaikan dengan identitas diri yang diajukan oleh para pihak untuk dibuatkan akta-akta yang telah dibutuhkan para pihak.
b. Aspek Hukum Pelaksanaan akad Murabahah yang dilakukan oleh Bank dan kaitannya dengan Pemalsuan Identitas Diri Debitor Pasal  1  butir  12  Undang-Undang  Perbankan  disebutkan  bahwa  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan uang/tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi hasil.
Iskandar  Ismail, Regional  Financing  Operation PT.  Bank  Syariah  Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar mengatakan: “produk pembiayaan BSI Griya Hasanah  sudah  sesuai  dengan  aturan  syariah  yaitu  menggunakan  akad murabahah yang  pedoman  pada  DSN-MUI  Nomor  04/ DSN-MUI /IV/2000 tentang Akad Murabahah ” 12
Pelaksanaan  akad murabahah pada  pembiayaan  harus  memenuhi  beberapa Syarat Murabahah sebagai berikut: 13
1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba,
4. Penjual  harus  menjelaskan  kepada  pembeli  bila  terjadi  cacat  atas  barang sesudah pembelian,
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi, di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.
Dasar hukum Murabahah dalam al-Qur’an adalah:
12 Wawancara dengan Regional Financing  Operation PT. Bank Syariah Indonesia  Tbk. KC Makassar, Iskandar Ismail, pada tanggal  20 April 2022.
13 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah .., hlm. 102.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 146-160
Firman Allah QS. an-Nisa’ ayat 29: 14
                                                                                                 
                                                                      
Terjemahannya:
“Hai  orang  beriman!  Janganlah  kalian  saling  memakan  (mengambil) harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara mu”. (QS. An-Nisa’ 29).
Fatwa DSN  MUI Nomor  04/DSN/MUI/IV/2000  telah  dijelaskan  pula  berisi pembiayaan akad  murabahah ketentuan  umum  sebagai  prinsip  pada  PT.  Bank Syariah  serta  dasar  Bank  dan  nasabah  harus  melakukan  akad murabahah yang bebas riba yaitu:
1. Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam
2. Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  pembelian  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya.
3. Bank harus mempunyai semua yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembeli dilakukan secara utang.
4. Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  pemesan  dengan  harga jual senilai harga beli dan keuntungannya.
5. Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati  tersebut  pada jangka waktu yang telah disepakati.
2. Perlindungan  Hukum  Yang  Dapat  Diberikan  Kepada  Notaris  Terkait Pemalsuan Identitas Palsu Dalam Akad Murabahah
Perlindungan  hukum  ada  beberapa  bentuk  terhadap  notaris  terkait  adanya unsur pemalsuan identitas atau dokumen dalam pembuatan akta.
a. Perlindungan Hukum yang bisa diupayakan oleh notaris sendiri . Perlindungan hukum yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri terdiri atas. 15 a. Menguasai hukum secara baik dan benar terhadap semua ketentuan hukum atau  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  hubungan  tugas  dan jabatannya  selaku  notaris  dalam  hal  demikian  adalah  hukum  kenotariatan yang  pada  kenyataanya  antara  hukum  dalam  arti  banyak  sekali  ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang harus dikuasai setiap notaris.
b. Berusaha mengejar kebenaran materiil atas rencana akta yang akan dibuat dihadapannya.
c. Notaris  jangan  hanya  sebatas  mengandalkan copy  paste dalam  membuat akta,  karena  kasus  konkrit  yang  dihadapi  yang  merupakan  kehendak penghadap/klien  belum  tentu  mad/cocok  dengan  akta  yang  akan  di copy
14 Al-Qur’an dan Terjemahannya , Depertemen Agama RI, hlm. 47.
15 Berdasarkan  pendapat  Dr.  Mulyoto,SH.,M.Kn,  selaku  akademisi  dan  Werda Notaris/PPAT pada Tanggal 3 Mei 2022.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 146-160
paste . Dengan kata lain jangan sekali-kali membuat akta tanpa ilmu (ilmu hukum).
d. Notaris  jangan  sekali-kali  sebatas  mengandalkan/percaya  kepada  klien atau penghadap walaupun  itu adalah teman dekat, sehingga mempercayakan  penandatanganan  minuta  akta  tanpa  harus  hadir dihadapan  notaris  atau  notaris  hanya  sebatas  menyuruh  stafnya  guna menandatangani minuta akta.
e. Notaris  jangan  sekali-kali  mendasarkan  kuasa  yang  tidak  notarial  atau sebatas  surat  kuasa  di  bawah  tangan  yang  tanpa dilegalisir notaris  atau yang kemudian dipakai sebagai dasar dalam pembuatan akta.
f. Notaris  harus  cerdas,  teliti,  cermat  dan  rapi  dalam  membuat  akta  lebih kalau  sudah  terkait  dengan  aspek  hukum  yang  merupakan  perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Dalam hal demikian notaris harus benar- benar  cermat  dalam  arti  dikaji  ulang  jangan  sampai  kemudian  bisa berakibat  merugikan  pihak  yang  terkait  sehubungan  dengan  pembuatan hukum yang dimuat dalam akta.
g. Notaris  jangan  sekali-kali  sebatas  mengandalkan  atau  percaya  begitu  saja terhadap  pegawai/staf  notaris  walaupun  telah  diketahui  bahwa  pegawai atau  stafnya  tersebut  jujur,  teliti,  amanah  dan  pandai.  Notaris  harus  tetap meneliti ulang draf atau rencana akta yang ditandatangani.
b. Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  menurut  Undang-Undang  Jabatan Notaris
Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang  dapat  diberikan  bagi  notaris  yang  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagai pejabat  umum,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  66  ayat  (1),  (2)  UUJN  mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris yang menyatakan: 16
1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
a. Mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
b. Memanggil  notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan dengan  akta  yang  dibuatnya  atau  Protokol  notaris  yang  berada  dalam penyimpanan notaris.
c. Pengambilan  fotokopi  minuta  akta  atau  surat-surat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
Menurut Farida Wahda Saleh, 17 dalam UUJN tidak ada perlindungan hukum bagi  notaris  kecuali  hak  ingkar  tetapi  kita  menggunakan  hukum  secara  umum kalau orang tidak bersalah tidak bisa dihukum dan tidak bisa digugat.
Selama  ini  asas  “ lex  spesialis  derogate  legi  generali ”  (hukum  yang  khusus dimenangkan  terhadap  hukum  yang  umum)  sehingga  sebenarnya  UUJN  yang
16 Lihat Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.
17 Suhardino, Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Atas  Keterangan, Identitas  Dan  Atau  Dokumen Palsu  Yang  Disampaikan  Oleh  Para  Pihak Yang  Dijadikan  Dasar Pembuatan Akta Autentik, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yokyakarta, 2017.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 146-160
jelas-jelas mengatur secara khusus bagi notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHP  (yang  merupakan  hukum  yang  berlaku  umum),  tetapi  dalam  praktiknya tidak demikian.
c. Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  Menurut  Majelis  Kehormatan Notaris
Sebelum  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses  peradilan,  harus  dilakukan  dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD).  Majelis  Pengawas  Daerah  adalah  Majelis  Pengawas  yang  dibentuk  oleh Menteri  dalam  rangka  menjalankan  kewenangannya  melaksanakan  pengawasan atas  Notaris  ditingkat  kabupaten  atau  kota.  Kewenangan  tersebut  kemudian dihapus  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU-X/2012 yang  dalam  amar  putusannya  memutus  menghapus  frasa  “Dengan  persetujuan Majelis  Pengawas  Daerah”  yang  terkandung  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Majelis kehormatan Notaris terdiri dari: 18
a. MKN  Pusat  (dibentuk  oleh  Menteri,  berkedudukan  di  Ibu  kota  Negara, DKI jakarta);
MKN Pusat mempunyai tugas pembinaan MKN wilayah berkaitan dengan tugasnya.  Dalam  melaksanakan  tugas  pembinaan  MKN  Pusat  mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN wilayah.
b. MKN Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di Ibu kota Provinsi)
MKN  Wilayah  bertugas  melakukan  pemeriksaan  terhadap  permohonan yang  diajukan  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim.  Pasal  18  ayat  (1) huruf b menyatakan MKN Wilayah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap  permintaan  persetujuan  pemanggilan  Notaris  untuk  hadir  dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.
c. Dibantu Sekretariat Majelis Kehormatan notaris yang bertugas melakukan pembinaan  administrasi,  sumber  daya  manusia  (SDM),  anggaran  dan sarana dan prasarana.
Dalam melaksanakan kewenangannya MKN bersifat:
1. Reaktif yaitu MKN bertindak apabila terdapat permohonan  dari penyidik, penuntut umum dan hakim, akibat timbulnya permasalahan hukum Notaris dan atau produk hukum Notaris.
2. Kuratif  yaitu  MKN  Wilayah  (berdasarkan  hasil  eksaminasi  Majelis pemeriksa)  memiliki  kewenangan  memeriksa  permasalahan  hukum  yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan atau tindak pidana Notaris atau produk hukum dibuat Notaris.
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris  Wilayah  membentuk  Majelis  pemeriksa  yang  beranggotakan  sebanyak  3
18 Agung Iriantoro , Majelis Kehrtmatan Notaris, Makalah, FHUNS: Surakarta , 2016, hlm. 7.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 146-160
(tiga)  orang  yang  terdiri  setiap  unsur  anggota  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah terdiri: 19
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
b. 2 (dua) orang Anggota
Berdasarkan  uraian  diatas  dengan  adanya  suatu  bentuk  perlindungan  serta ruang  lingkup  kewenangan  yang  jelas  dari  lembaga    MKN,  diharapkan  dapat memberikan  suatu  kejelasan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi institusi Notaris dan dapat mempertegas keberadaan dari lembaga MKN tersebut. Hal  ini  juga  bertujuan  agar  institusi  Notaris  tidak  mudah  disalahkan  oleh  pihak lain terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris.
Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota terdiri atas: 20
1. Notaris sebagai pejabat umum
a. Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  tidak  tunduk  pada  terhadap prinsip equality before the law , sepanjang dalam melaksanakan jabatan telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh UU (Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN).
b. Sepanjang telah melaksanakan ketentuan-ketentuan UU, maka tuntutan dalam  bentuk  perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  Pasal  1365  BW tidak  mungkin  dilakukan  terhadap  Notaris  oleh  karena  Notaris melakukan perbuatan mengkonstatir maksud/kehendak dari pihak-pihak yang  menghendaki  perbuatan  hukum  yang  mereka  lakukan  dan  dapat dibuktikan dengan akta autentik.
2. Notaris dalam gugatan perdata
a. Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  hanya  bersifat  formal  seperti yang  disebutkan  dalam  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung/MA Nomor  702K/Sip/1973  tanggal  5  September  1973.  Notaris  hanya berfungsi  mencatatkan atau menuliskan  apa-apa  yang  dikehendaki  dan di  kemukakan  oleh  para  pihak  yang  menghadap  Notaris  tersebut. Notaris  tidak  wajib  menyelidiki  secara  materiil  hal-hal  yang  di kemukakan para penghadap Notaris.
b. Jika  akta  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  bermasalah  oleh  para  pihak sendiri,  maka  hal  tersebut  menjadi  urusan  para  pihak  sendiri,  Notaris tidak perlu dilibatkan dan Notaris bukan pihak dalam akta.
c. Akta  Notaris  sebagai  akta  autentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang  sempurna,  sehingga  jika  ada  orang/pihak  yang  menilai  atau menyatakan  bahwa  akta  tersebut  tidak  benar  atau  ingin  orang/pihak melakukan  pengingkaran  atas  hal-hal  yang  tertuang  dalam  akta,  maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian  atau  pernyataan  sesuai  aturan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.
19 Setyawati, Majelis  Kehormatan  Notaris,  (Makalah  disampaikan  pada  Seminas  Nasional Magister Kenotariatan , FHUNS: Surakarta, 2016, hlm. 5.
20 Agung Iriantoro, Op., Cit ., hlm. 7.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Menurut  Mustofa,  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  tidak  melakukan perlindungan hukum hanya melakukan pendampingan dan pembelaan-pembelaan ketika  terjadi  masalah.  Kalau  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  mengizinkan atau  tidak  mengijinkan  polisi  memeriksa  bidangnya  beda  MKN  tidak  akan mendampingi.  Ketika  Notaris  diijinkan  untuk  diperiksa  polisi  jangan  berpikiran bahwa  Notaris  dipanggil  penyidik/polisi  Notaris  bersangkutan  bersalah polisi/penyidik  kadang-kadang  hanya  meminta  keterangan  apa  yang  dilakukan. Hal  ini  selaras  dengan  pandangan  Nurhadi  Darussalam 21 bahwa  MKN  tugasnya memberikan  persetujuan  atau  menolak  permohonan  dari  penyidik,  kepolisian Daerah  (Polda) atau  kejaksaan tinggi  (kejati)  atau  Pengadilan  Negeri  (PN)  kalau misalnya  layak  untuk  diberikan  isin  diberikan  ijin  persetujuan  tapi  kalau  tidak maka dengan berbagai pertimbangan di tolak. 22
Perlindungan  hukum  harus  berdasarkan  atas  suatu  ketentuan  dan  aturan hukum  yang  berfungsi  untuk  memberikan  keadilan  serta  menjadi  sarana  untuk mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat. 23 Perlindungan,  keadilan,  dan kesejahteraan  tersebut  ditujukan  pada  subyek  hukum  yaitu  pendukung  hak  dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris. 24
Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat  (1)  huruf  (e)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mewajibkan  Notaris  untuk tidak  berbicara,  sekalipun  dimuka  pengadilan,  artinya  seorang  Notaris  tidak diperbolehkan  untuk  memberikan  kesaksian  mengenai  apa  yang  dimuat  dalam akta. 25
Berdasarkan  pada  Pasal  4  tentang  sumpah  jabatan  Notaris  dan  kewajiban Notaris  dalam  pasal  16  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang  Jabatan  Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan artinya bahwa seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian/keterangan  terkait  isi  yang  dimuat  dalam  akta. 26 Notaris  tidak  hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut  sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  (f)  UUJN  yang menyatakan bahwa: “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan Notaris”.
Perlindungan  hukum  bagi  Notaris  secara  normatif  telah  diberikan  oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
21 Wawancara dengan Tati Sulastiawati, Notaris/PPAT Daerah  Kerja Makassar, Kota Kota Makassar, (pada Tanggal 25 April  2022).
22 Suhardino, Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Notaris  Atas  Keterangan, Identitas  Dan  Atau  Dokumen Palsu  Yang  Disampaikan  Oleh  Para  Pihak Yang  Dijadikan  Dasar Pembuatan Akta Autentik , Tesis, Universitas Islam Indonesia, Sumatera Utara, 2017.
23 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hlm. 53.
24 Habib  Adjie, Meneropong  Khasanah  Notaris  dan  PPAT  Indonesia ,  PT  Citra  Aditya Bakti: Bandung, 2009, hlm. 83.
25 Habib  Adjie, Menjalin  Pemikiran-Pendapat  Tentang  Kenotariatan ,  PT  Citra  Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 97.
26 Ibid.
a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN  dibentuk  oleh  Menteri,  yang  terdiri  atas  3  (tiga)  unsur,  yaitu pemerintah,  organisasi  Notaris  dan  akademisi.  Pengawasan  tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris.
b. Mengenai  tata  cara  pengambilan  minuta  akta  dan  pemanggilan  terhadap Notaris,  menurut  Pasal  66  UUJN  yang  menyatakan:  bahwa  untuk kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim dengan  persetujuan  MKN  berwenang:  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
c. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
1. Pasal 170 KUHAP;
2. Pasal 1909 angka 3 KUHPer;
3. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR;
4. Pasal 277 HIR;
5. Pasal 4 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
d. Nota  kesepakatan  antara  Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia  dengan Ikatan  Notaris  Indonesia,  Nomor  01/MoU/PP-INI/V/2006  tentang Pembinaan  dan  Peningkatan  Profesionalisme  di  Bidang  Penegakan Hukum;
e. Surat  Keputusan  Majelis  Pengawas  Pusat  Nomor  C-MPPN.03.10-15 tentang  Pemberian  atau  Penolakan  Persetujuan  Pemanggilan  Notaris  oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.
f. Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa  kasus  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  yang  dihadapi oleh  Notaris  yaitu  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor.702K/SIP/1973, yang  dalam  hal  ini  menyebutkan  bahwa  seorang  Notaris  berfungsi  hanya mencatat/  menuliskan  apa-apa  yang  dikehendaki  dan  dikemukakan  oleh para  pihak  yang  menghadap  Notaris  tersebut.  Notaris  tidak  diwajibkan untuk  menyelidiki  secara  materiil  terhadap  pernyataan  yang  dikehendaki oleh  penghadap.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  Putusan  tersebut  penulis telah  menganalisis  dan  menyimpulkan  bahwa  apabila  akta  yang  dibuat dihadapan oleh Notaris di kemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya  akan  menjadi  tanggung  jawab  para  pihak,  Notaris  tidak  bisa dilibatkan karena Notaris bukan para pihak dalam akta tersebut.
Perlindungan  hukum  dari  Majelis  Pengawas  Daerah  yang  sekarang  menjadi Majelis  Kehormatan  Notaris  yaitu  memberikan  pengawasan  terhadap  Notaris supaya  Notaris  tetap  bekerja  sebagai  seorang  yang  memiliki  profesional  bentuk perlindungan  hukumnya  ketika  Notaris  tersebut  telah  bertindak  sesuai  dengan UUJN dan kode Etik Profesi Notaris maka Notaris tersebut tidak diizinkan untuk menghadiri atau diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.
Dengan demikian akan tercipta rasa tenang, tentram dan perlindungan hukum yang terjamin bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Notaris akan merasa terlindungi karena segala tindakan pemeriksaan dilaksanakan sesudah  pemeriksaan  dan  penelitian  secara  cermat  oleh  Majelis  Pengawas

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
sebagaiman  diatur  dalam  Pasal  66  UUJN,  tetapi  Majelis  Pengawas  tidak  dapat memberikan  perlindungan  apapun  kepada  Notaris  yang  terbukti  bersalah  dalam menjalankan jabatan Notaris.
Dengan  adanya  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  jabatan  Notaris, sebagai konsekuensi harus dijamin adanya pengawasan, agar pekerjaan dan tugas Notaris  selalu  sesuai  dengan  hukum  yang  mendasari  kewenangannya  dan  agar terhindar  dari  penyalahgunaan  kewenangan  atau  kepercayaan  yang  diberikan kepadanya.  Notaris  juga  hendaknya  menjunjung  tinggi  Kode  Etik  Profesi  yang telah disepakati bersama seluruh anggota Notaris sebagai dasar bagi para Notaris dalam berperilaku sehari-hari.

## D. Kesimpulan
1. Notaris dalam hal ini menjelaskan kepada penghadap atau para penghadap mengenai  hukum  sehubungan  dengan  akta  yang  dibuat  dan  sekaligus menjelaskan akibat hukum yang akan diderita apabila penghadap atau para penghadap  telah  memberikan  identitas  palsu  atau  dokumen/data  yang palsu atau dipalsukan sebagai dasar dibuatnya akta, yaitu penghadap atau para  penghadap  bisa  dijatuhi  pidana  telah  memasukkan  identitas  palsu, atau  dokumen/data  yang  palsu  kepada  notaris  dalam  akta  untuk  dasar pembuatan akta akad murabahah . Notaris yang telah melaksanakan tugas dan  kewajibannya  sebagaimana tersebut diatas tidak  bisa/dalam arti  tidak dibenarkan  menurut  hukum  untuk  mempertanggungjawabkan  atas  akta yang di buat dalam akad murabahah .
2. Perlindungan  hukum  yang  bisa  diupayakan  notaris  sendiri  dalam pembuatan  akta  autentik  harus  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian, ketelitian,  serta  menjunjung  tinggi  kejujuran,  moralitas  serta  tidak melupakan  profesionalitas.  Sedangkan  bentuk  perlindungan  hukum  dari majelis  Kehormatan  Notaris  MKN  yaitu  melakukan  pengawasan  dan pemeriksaan  bagi  notaris  supaya  tetap  berjalan  di  jalan  yang  benar  yang sesuai  dengan  undang-undang  ketika  notaris  dipanggil  dalam  perkara pidana  maka  MKN  berwenang  untuk  menyetujui  diperiksa  atau  tidak diperiksa  selama  notaris  sudah  bertindak  sesuai  dengan  UUJN  dan  atau peraturan perundang-undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat  dihadapannya  maka  MKN  seharusnya  tidak  memberikan persetujuan  notaris  tersebut  diperiksa  atau  menghadiri  persidangan.  Serta bentuk  perlindungan  hukum  dari  INI  berupa  organ  yang  diberi  nama bagian pengayoman itu mendampingi notaris yang terkena masalah selama penyidikan  dan  memberikan  konsultasi  dan  bantuan  sehubungan  dengan permasalahan hukum yang dihadapi notaris bersangkutan.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 146-160

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30
Tahun2004  Tentang  Jabatan  Notaris ).  Bandung: PT.  Refika  Aditama, 2008.
Anonio, Muhammad Syafi’I. Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Irwansyah. Penelitian Hukum . Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
Kanter  dan  Sianturi. Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
Laden  Marpaung. Asas,  Teori,  Praktik  Hukum  Pidana .  Bandung:  Sinar  Grafika, 2018.
Makarim,  Edmond. Notaris  dan  Transaksi  Elektronik  Kajian  Hukum  tentang Cybernotary atau Electronic Notary . Jakarta: Raja Grafindo, 2012. Martokusumi,  Sudikno. Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar Cetakan  Pertama. Yogyakarta: Liberty, 2003.
Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Depok: Rajawali Pers, 2018.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
S, Lumban Tobing G.H. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga, 1998. Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie. Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan Akta. Surabaya: Cv. MandarMaju, 2011. Susilo,  R. KUHP  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal . Bogor: Politeia, 1994.
Wasilah, Sri Nurhayati. Akuntansi Syariah di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat, 2008.
Waluyo, Doddy Radjasa. Hanya ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notaris, Membangun NotarisProfesional . Jakarta: Raja Grafindo, 2014. Yuwono,  Ismanto  Dwi. Memahami  Berbagai  Etika  Profesi  dan  Pekerja . Yokyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

## Tesis dan Jurnal:
I Wayan Erik Pratama Putra, dkk., “Notary Responsibilitieson the Making of Dees with Double Number” , Jurnal Notariil Vol. 5. Nomor 1 (2020). Puspa  Pasaribu  dan  Eva  Achjani  Zulfan.  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  dalam Akta Pejanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberian Jamina”. Jurnal USM Law Review . Volume 4 Nomor 2 (2021).
Setiamandani,  Emei  Dwinanarhati.  “Implikasi  Yuridis  Pemalsuan  Identitas  Diri Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik dan Tanggung Jawab Notaris”. Tesis. Universitas Udayana: Denpasar (2015).
Suhardino. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan Identitas  Dan  Atau  Dokumen  Palsu  Yang  Disampaikan  Oleh  Para  Pihak

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Halaman 146-160
Yang  Dijadikan  Dasar  Pembuatan  Akta  Autentik”.  Tesis.  Universitas Islam Indonesia: Yokyakarta (2017).

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94).

## Transkrip Wawancara
Wawancara dengan Notaris Kabupaten Gowa, Farida Wahdah Saleh, pada tanggal
5 Januari 2022.
Wawancara  dengan  Notaris/PPAT,  Kota  Makassar  Tati  Sulastiawati,  pada Tanggal 25 April 2022.