BIOSKOP KELILING PERANANNYA DALAM MEMASYARAKATKAN FILM NASIONAL DARI MASA KE MASA
THE CINEMA MOBILE:

## THE ROLE IN POPULARIZING NATIONAL MOVIES THROUGH THE TIME

## Heru Erwantoro
Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung Jln. Cinambo 136 Ujungberung Bandung e-mail: herubpnb@yahoo.com
Naskah Diterima:18 Februari  2014 Naskah Direvisi:18 Maret  2014 Naskah Disetujui:14 April  2014

## Abstrak
Film  masuk  ke  Hindia  Belanda  untuk  pertama  kalinya  pada  tanggal  5  Desember  1900 dalam format bioskop  keliling. Bioskop keliling ternyata  mampu eksis dari masa ke  masa karena ada  faktor  yang  mendukung  keberadaannya.  Melalui  pendekatan  historis,  penelitian  ini  mencoba untuk menelusuri perjalanan bioskop keliling dari masa ke masa dan peranannya dalam perfilman nasional. Penelitian ini memiliki arti yang signifikan bagi perkembangan perfilman nasional. Dari penelitian ini terungkap bahwa: (1) eksistensi bioskop keliling ditentukan oleh motif ekonomi dan motif  politik.  Secara  ekonomis,  bioskop  keliling  menjual  jasa  pemutaran  film  langsung  ke konsumennya  secara  massal  dan  murah,  namun  tetap  menjanjikan  keuntungan  secara  finansial. Motif  politik  menjadikan  film  sebagai  instrumen  politik,  namun  demikian  motif  politik  ini membuat  eksistensi  bioskop  keliling  semakin  kokoh;  (2)  bioskop  keliling  merupakan  mesin peredaran  film  nasional  yang  sangat  efektif  di  dalam  memasyarakatkan  film  nasional  ke  tengah- tengah  masyarakat.  Melalui  bioskop  keliling  mimpi  film  nasional  menjadi  tuan  rumah  di  negeri sendiri  secara  realistik  dapat  terwujud.  Anggapan  yang  selama  ini  dipahami  oleh  kalangan perfilman bahwa menjadi tuan rumah di negeri sendiri hanya dapat dicapai dengan cara menguasai bioskop  yang permanen,  mewah dan  yang  berada di  kota-kota  berakibat  mengubur  potensi  besar yang dimiliki bioskop keliling.
Kata kunci : bioskop keliling, film nasional.

## Abstract
The  first  time  of  movie  come  to  the  Dutch  East  Indie  in  December  5 th 1990  on  cinema circumference.  Cinema circumference exists from time to time since there are factors that support the existence.  Through historical  approach,  the  research tries to browse the cinema trip around from  time  to  time  and  its  role  in  national  film.    The  research  has  a  significant  means  in  the developing  of  national  film.    From  the  result,  it  can  be  seen  that  (1)  the  existences  of  cinema circumference  decided  by  the  economic  motif  and  political  motif.    Economically,  cinema circumference  sells  the  screening  services  directly  to  consumers  in  bulk  and  cheap,  but  still promising benefit financially. Political motives make the film as a political instrument; however it makes  the  existence  of  a  political  motive  theater  sturdy.  (2)  Cinema  circumference  is  the  main power  of  national  film  which  is  very  effective  in  promoting  national  film  to  society.    Through national movie theaters, the dream to be a host on their own country can realistically be realized. The  assumption,  that  hosts  in  their  own  country  can  only  be  achieved  by  means  of  holding  a
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 285-300 286
permanent  cinema  master,  luxurious,  and  located  in  cities  is  burying  large  potential  of circumference cinema.
Keywords: mobile cinema, national movie

## A.PENDAHULUAN
Bioskop sebagai  ujung  mata rantai perfilman  merupakan  tempat  bertemunya konsumen  (penonton)  dengan  komoditas jasa  yang  bernama  film.  Pada  titik  inilah terjadi  tarik-menarik  antara  kepentingan mengusung perfilman nasional yang produksinya tidak memadai dengan jumlah bioskop  yang  ada  serta  kepentingan menjaga  kelangsungan  bisnis  bioskop dengan  menjual  film  impor.  Hal  itu menjadikan  kondisi  perbioskopan  bersifat fluktuatif (Irawanto et al ., 2004: 97). Padahal  perfilman  di  Indonesia tidak  hanya  menggunakan  bioskop  dalam peredaran  film,  tetapi  juga  menggunakan apa  yang  disebut  dengan  bioskop  keliling atau  yang  sering  juga  disebut  dengan istilah  layar  tancap.  Bila  bioskop  saja mengalami fluktuatif, apalagi dengan layar tancap.
Pada  dasarnya  yang  dinamakan bioskop  keliling  adalah  peredaran  film secara  sederhana  melalui  cara  yang  lebih praktis  dan  bersifat  mobil  karena  dapat berpindah  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.
Oleh karenanya, bioskop keliling mempunyai keunggulan,  yaitu kemampuan menjangkau desa-desa yang tidak memiliki bioskop.
Secara  teknis  bioskop  keliling hanya  berupa  perangkat  keras  yang  terdiri atas  sebuah  proyektor,  layar  berukuran  (3 X  7  m  –  4  X  8  m  ),  konstruksi  untuk mendirikan  layar  (tiang  bambu,  besi knockdown ), sound system ( amply, speaker,  tapedeck ), player,  copy  film , tenda yang dikemas dalam alat transportasi yang  dioperasikan  oleh  1  orang  supir dengan 2 orang crew operator diesel.
Dari  catatan  sejarah,  bioskop keliling  ini  sudah  mulai  dikenal  sejak zaman  Hindia  Belanda.  Namun  pada  awal kemerdekaan  bioskop  keliling  kurang mendapat perhatian dari kalangan perfilman nasional karena dianggap
sebagai pengamen belaka. Dalam perkembangannya, para pengusaha
bioskop  keliling  membentuk  organisasi dengan  membentuk  Yayasan  Persatuan Bioskop  Keliling  Indonesia  (PERBIKI) pada  bulan  Februari  1978.  Organisasi  ini kemudian  berubah  menjadi  Persatuan
Perusahaan Film Keliling Indonesia (PERFIKI) pada bulan Desember 1991. Keadaan dunia perfilman di Indonesia  pada  awal  abad  XXI  ini  masih diwarnai  oleh  berbagai  persoalan  yang merupakan  warisan  abad  sebelumnya. Salah satu persoalan itu adalah menyangkut distribusi film. Masalah distribusi film di Indonesia begitu kompleks. Berbicara tentang distribusi film tentunya merujuk pada realitas bisnis  yang meliputi  pengadaan  film  impor,  distribusi atau  peredaran  film,  dan  eksibisinya  di bioskop  yang  dalam  praktik  bisnisnya mengacu  pada  konsep  integrasi  vertikal (Irawanto, et  al .  2004:  96).  Dalam distribusi  perfilman  di  Indonesia  terdapat kekuatan  tunggal  yang  mempunyai  hak sebagai pengimpor film sekaligus koordinator  film.  Kekuatan  yang  sama  ini juga  mempunyai  pengaruh  menentukan jadwal  pemutaran  film  di  bioskop  yang cenderung  mengutamakan  film  impor (Junaedi, 1994 dalam Irawanto, et al. 2004: 96).
Dari  uraian  di atas timbul  masalah pokok  penelitian,  yaitu  “Bagaimanakah peran  Bioskop  Keliling  dalam  peredaran film  nasional?”  Adapun  tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bioskop keliling  dalam  peredaran  film  nasional dengan cara menelusuri sejarahnya.

## A. METODE PENELITIAN
Dunia
perfilman
Indonesia mengalami  kemelut  yang berkepanjangan, tetapi  upaya-upaya  yang  dilakukan  selama ini kurang
memerhatikan faktor sejarahnya.  Kelalaian  berpikir  historis
inilah  yang  nampaknya  mendorong  kita untuk cenderung membuat rencana
“melompat jauh ke depan” tanpa secukupnya  menyadari  realitas  sekarang
(Erwantoro,  1994:  5-6).  Dalam  hal  ini sejarawan mengingatkan untuk mau
melihat sejarah.
Setelah  melihat  masa  lampau,  kata sejarawan  Pilipina,  JRM  Taylor,  akan nampak bahwa pengertian dan pemahaman  kita  tentang  masa  kini sebenarnya  miskin.  Berbagai  aspek sejarah  tersembunyi  dari  pandangan kita.  Ini  bisa  bersumber  dari  atau dipertajam  oleh  proses  misedukasi. Oleh  karena  tidak  mempunyai  akses yang  cukup  terhadap  fakta  atau kebenaran  sejarah,  maka sense  of histories makin  menipis  (Rahardjo dalam Prisma ,  8  Agustus  1983,  hal: 2).
Dalam  konstelasi  inilah  penelitian
sejarah  dapat  membantu  agar  kita  tidak kehilangan  apresiasi  terhadap  hubungan kita dengan masa lampau yang sesungguhnya  mengandung  banyak  arti untuk  menjelaskan  berbagai  persoalan masa kini.
Adapun  penelitian  sejarah  secara umum  menggunakan  metode  sejarah  yang terbagi  dalam  empat  tahapan,  yaitu: heuristik,
kritik, interpretasi,
dan historiografi.
Tahap  heuristik,  yaitu  pencarian dan pengumpulan sumber tertulis, dilakukan  studi  pustaka  di  beberapa perpustakaan  yang  terdapat  di  Jakarta (Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta, dan Perpustakaan  Sinematek  Indonesia)  dan Bandung (Perpustakaan UPI dan Perpustakaan UNPAD). Terhadap  sumber  yang  diperoleh kemudian  dilakukan  kritik  eksternal  dan internal  untuk  menilai  otentisitas  sumber dan  kredibilitas  informasinya.  Sumber- sumber itu kemudian diolah untuk memperoleh data yang diperlukan.
Selanjutnya  terhadap  data  yang sudah  diseleksi  dilakukan  interpretasi,
sehingga  diperoleh  fakta. Tahap  terakhir merangkaikan fakta berdasarkan hubungkaitnya secara sistematis dan kronologis, sehingga menjadi kisah sejarah berupa rekonstruksi peristiwa yang diteliti.

## B. HASIL DAN BAHASAN

## 1.  Masuknya Film ke Indonesia
Pada  akhir  abad  ke-19  banyak keajaiban  terjadi  di  dunia  dengan  adanya berbagai  penemuan,  seperti  penemuan fotografi  oleh  Louis  Daquere  (Perancis) pada  tahun  1839,  phonograph  yang  bisa merekam  suara  oleh  Thomas  Alva  Edison pada  tahun  1887,  Radio  oleh  C.  Marconi pada  tahun  1895,  dan  film  oleh  Louis  dan Auguste  Lumiere  (Perancis)  pada  tahun yang  sama  (Jauhari,  1992:  2).  Keajaiban yang bagaikan kekuatan sihir menjelmakan segala  sesuatu  yang  tadinya  tidak  masuk akal,  membuat  dunia  terasa  makin  sempit dan waktu berjalan semakin cepat.
Penemuan  di  belahan  dunia  yang lain  menyebar  ke  bagian  dunia  yang lainnya  dengan  cepat.  Begitu  juga  dengan film.  Sejak  pertunjukan  pertamanya  yang berlangsung  di  Grand  Café  Boulevard  des Capucines  Paris  (Perancis)  pada  tahun 1895, kemudian film menyebar ke berbagai negara, yaitu ke Inggris (London) pada bulan Februari 1896, Uni Sovyet (St. Petersburg)  pada  bulan  Mei  1896,  Jepang pada tahun 1896 – 1897, Korea pada tahun 1903,  dan  di  Italia  pada  tahun  1905.  Di Indonesia  (Hindia  Belanda)  pertunjukan film  untuk  pertama  kalinya  berlangsung pada  tanggal  5  Desember  1900,  berarti  5 tahun sesudah bioskop pertama  di  dunia di Paris  memulai  pertunjukan  film  (Ardan, 1984: 1).
Di  Batavia  pada  tanggal  30 November  1900  sebuah  iklan  di  surat kabar “ Bintang Betawi ” menyatakan: “ De Nederlandsch Bioscope
Maatschappij  (Matschappij  Gambar
Idoep)  memberi  tahoe  bahoewa  lagi sedikit hari ija nanti kasi lihat tontonan amat  bagoes  jaitoe  gambar  gambar idoep  dari  banyak  hal  jang  belon lama
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 285-300 288
telah  kejadian  di  Europa  dan  di  Afrika Selatan .
Ini tontonan nanti dikasih lihat didalam roemah  disebelahnja  Fabriek  kereta dari  Maatschappij  Fuchs  di  Tanah Abang. Hari  moelainja  tontonan  ini nanti dikasih taoe dilaen tempo ”. Penduduk di tanah jajahan menunggu-nunggu  realisasi  dari  kabar  ini.
Warung-warung  kopi,  pasar,  dan  tempat- tempat  berkumpul  ramai  membicarakan bayangan  keajaiban  ini.  Orang  mencoba membayangkan  bagaimana  kiranya  benda yang  akan  dipertontonkan  itu,  yang  konon mampu  memperlihatkan  dengan  nyata segala kejadian  yang belum lama terjadi di Eropa  dan  Afrika  Selatan.  Tidak  sedikit pula orang yang mencoba membandingkan tontonan  yang  akan  datang  itu  dengan yang  selama  ini  telah  dipertunjukkan  oleh Tuan  Talbot  di  Lapangan  Pasar  Gambir. Umumnya,  orang  kemudian  sampai  pada kesimpulan, tontonan
yang akan dipertunjukkan nanti, pasti lebih hebat dari sekadar  rangkaian  gambar  yang  disajikan
Tuan Talbot (Jauhari, 1992: 2).
Orang  menanti-nanti,  desas  desus menyebar  apalagi  ketika Bintang  Betawi melengkapi  iklannya  pada  tanggal  4 Desember 1900 yang berbunyi:
“ Besok  hari  Rebo  5  Desember 1900 PERTOENDJOEKAN BESAR  JANG  PERTAMA  didalem satoe  roemah  di  Tanah  Abang, Kebondjae (Menage) moelain
poekoel  toedjoe  malem,  Harga Tempat  klas  Satoe  f2,  klas  Doewa f1,  klas  Tiga  f0,50 ”  (Ardan,  1984: 1).
Film  yang  dipertunjukkan  ternyata adalah  film  dokumenter,  seperti  disebut  di dalam iklannya:
“Masoeknja Sribaginda Maharatoe Olanda bersama-sama jang  moelija  Hetog  Hendrik  ke dalam kota Den hag, roepa-roepa hal  jang  telah  terjadi  didalam
peperangan  di  Transvaal.  Lebih jauh ditontonkan
djoega gambarnja barang-barang matjem baroe  jang  telah  ada  didalem
Tentoonstelling  di  kota  Parijs, gambar-gambar  berwarna  jang terdapat  dari  fotografie  jang  dari sebab  amat  adjaibnja  soeda ditonton  pada  saban  sore  oleh riboean orang di komidie Salle de Fetes  di  kota  Parijs”  (Ardan, 1984: 2).
Kegemparan yang  ditimbulkan barang  ajaib  bernama  gambar  hidup  itu, tanpa  diduga  mereda  dengan  cepat.  Orang ramai membicarakan tontonan yang dipertunjukkan  oleh  Tuan  Scharwz  di sebuah  rumah  yang  difungsigandakan tersebut,  tidak  jauh  berbeda  dengan gambar  hidup  yang  sering  dipertunjukkan Tuan  Talbot  di  Pasar  Gambir  di  muka
Stasiun Kota dan di Lokasari Manggabesar.  Bedanya,  Tuan  Scharwz menyajikan  pertunjukan  di  dalam  sebuah rumah  di  tanah  Abang  Kebonjae  (kelak bernama The  Royal  Bioscope ),  sedangkan Tuan  Talbot  dan  rekan-rekannya  selalu mempertunjukan  film  di  dalam  bangunan berdinding  bambu  ( bilik )  beratap  seng, yang  didirikan  di  lapangan  terbuka  dan selalu berpindah-pindah (Jauhari, 1992: 5).
Gambar yang disajikan juga belum dapat  dinikmati  secara  sempurna.  Selain sering  bergetar  dan  goyang  sehingga membuat  mata  lelah  dan  sakit,  juga pertunjukan  itu  hanya  berisi  gambar  yang tidak  mengandung  cerita  yang  membuat orang  cepat  merasa  bosan.  Faktor  harga juga  dirasakan  terlalu  mahal,  akibatnya, bioskop pertama di Hindia Belanda dengan cepat kekurangan penonton (Jauhari, 1992:
5). Untuk  mengatasi  kondisi  yang demikian itu, pengusaha bioskop melakukan  upaya  merangsang  datangnya penonton dengan menurunkan harga karcis,  seperti  dinyatakan  pada  iklan tanggal 31 Desember 1900, bahwa:
“Moelain 1 Djanoeari 1901 bajaranja  dikoerangin. Kelas Satoe f1,25  (semula  f2),  Kelas  Doewa f0,75 (tadinja  f1)  dan Kelas Tiga  f 0,25  (sebelumnja  f  0,50)”.  Di samping pengumuman itu, terdapat pula tambahan tentang pertunjukan khusus  seminggu  sekali,  saban (tiap) hari Rebo, yaitu “Pertoenjoekan  boeat  anak-anak”,
pembajaran  boeat  satu  anak  dan penghantarnja  f  0,50”  (Ardan, 1984: 2).
Dengan  adanya  penurunan  harga karcis  itu,  animo  terhadap  bioskop  agak meningkat.  Orang  umumnya  datang  untuk menyaksikan  benda  ajaib  yang  diiklankan dan  menjadi  buah  bibir  itu.  Selain  itu, nonton bioskop termasuk bergengsi, terutama  karena jenis  hiburan  ini baru  dan menjadi  konsumsi  orang  berduit.  Dengan nonton bioskop, para inlander  merasa  naik harga  dirinya  karena  bisa  duduk  bersama dengan  para  sinyo  dan  noni-noni  yang pada  waktu  itu  mempunyai  kedudukan yang  paling  tinggi  dalam  strata  sosial masyarakat Hindia Belanda (Jauhari, 1992: 6).

## 2. Bioskop Keliling
Bila  kita  bertitik  tolak  pada pengertian  film sebagai Moving images on the screen, dapatlah dikatakan  bahwa film sudah  berada  di  Hindia  Belanda  sejak ditayangkannya  “gambar  idoep”  oleh Scharwz    pada  tahun  1900.  Meskipun tampak  sangat  bersahaja,  yaitu  berupa rangkaian  gambar  bergerak  tak  bersuara, sering  bergetar  dan  goyang  sehingga menyebabkan  rasa  sakit  di  mata  tetapi tetap  menarik  perhatian  orang.  Selain merupakan  hasil  dari  kemajuan  teknologi, film menurut Roy Paul Madsen (1973: 5-6) mempunyai  kelebihan.  Film  yang  titik sentralnya  pada  gambar  visual  sangat berpengaruh pada manusia.  Manusia melihat  dengan  mata,  yang  mempunyai kaitan  langsung  pada  otak  dan  merupakan sarana  utama bagi  orang,  yang  secara  fisik
normal, untuk belajar tentang dan berhubungan dengan lingkungannya. Penglihatan menyediakan komunikasi
secara  langsung    pada  pikiran,  dan  kesan- kesan  dengan  tidak  perlu  diterjemahkan agar dapat dimengerti.
Di  Indonesia,  kelebihan  media film  sebagai  mana  diuraikan  di  atas  untuk pertama  kalinya  dipakai  sebagai  media propaganda  oleh  pemerintah  Pendudukan Jepang.  Melihat  pentingnya  arti  film sebagai  media  propaganda,    sejak  awal pendudukannya  pemerintah  militer  Jepang telah  melakukan  kontrol  sepenuhnya  atas dunia  perfilman.  Staf  propaganda  yang menyertai  operasi  militer,  menyita  seluruh perusahaan perfilman. Untuk melaksanakan    kebijakan  di  bidang perfilman, Sendenbu pada  bulan  Oktober 1942  membentuk
Jawa  Eiga  Kosha (Perusahaan  Film  Jawa)  yang  dikepalai oleh Oya Soichi (Kurasawa, 1993: 238). Dengan tujuan propaganda, pemutaran film diusahakan untuk menggapai  sebanyak  mungkin  penonton, namun  sayangnya  jumlah  bioskop  yang tersedia hanya sedikit dan tingkat penyebarannya juga tidak merata. Mengenai  rasio  antara  jumlah  penduduk Jawa dengan bioskop pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Kurasawa (1993: 242-243) menulis:
Dalam  hal  perbandingan  antara jumlah  gedung  bioskop  dengan penduduk,  jumlah  gedung  bioskop di  Jawa  sangat  sedikit,  yaitu  jika diperkirakan jumlah penduduk Jawa  sekitar  50  Juta,  maka  hanya tersedia  sebuah  gedung  bioskop untuk  400.000  orang.  Namun, jumlah  gedung  bioskop  per  satu juta  orang  sangat  tidak  seimbang, tergantung  pada  karesidenannya, dan beragam dari 0,5 di Bojonegoro sampai 8,2 di
Surabaya.  Secara  relatif,  banyak gedung  bioskop  di  karesidenan seperti  Surabaya,  Besuki,  Malang, dan  Jakarta,  sementara  hanya  ada
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 285-300 290
sedikit  di  Bojonegoro,  Cirebon, Madiun, dan Pekalongan. Dikabarkan  bahwa  seluruh  129 gedung bioskop berlokasi di daerah perkotaan. Menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh
Nichi’ei pada awal  tahun 1942, 52 gedung  bioskop  terpusat  di  7  kota besar  sebagai  berikut:  Jakarta,  13;
Surabaya, 12; Semarang, 7; Bandung,  7;  Malang,  6;  Surakarta, 4; Yogyakarta, 3. Mengingat sedikitnya jumlah gedung bioskop tentu saja upaya propaganda  melalui  media  film  untuk menjangkau masyarakat sebanyak- banyaknya  tidak  akan  tercapai.  Untuk itulah  Pemerintah  Pendudukan  Jepang menyelenggarakan  kegiatan  pemutaran film langsung ke tengah-tengah
masyarakat,  kegiatan  itu  di  kemudian  hari dikenal  dengan  istilah  “Bioskop  Keliling.” Kegiatan  pemutaran  film  di  luar  gedung bioskop  tentu  saja  bukan  kegiatan  yang baru  pertama  kali  dilakukan  sebab  pada masa  Hindia  Belanda,  Tuan  Talbot  dan rekan-rekannya  selalu  mempertunjukkan film di dalam bangunan berdinding bambu ( bilik )  beratap  seng,  yang  didirikan  di lapangan  terbuka  dan  selalu  berpindah- pindah  (Jauhari,  1992:  5).  Selain  itu  juga, banyak perusahaan swasta di dalam rangka mempromosikan  produknya,    mereka menggunakan  media  film  dengan  cara memutar film dokumenter secara berkeliling  di  lapangan  terbuka.  Namun demikian,  penggunaan  media  film  sebagai alat  propaganda  politik  secara  besar- besaran  memang  baru  pertama  kali  di lakukan pada masa pendudukan Jepang.
Jepang telah mempunyai pengalaman  yang cukup di bidang bioskop keliling  ini  sehingga  menyelenggarakan bioskop keliling  di  Indonesia  tidak menghadapi  kesulitan.  Upaya  bioskop keliling  mulai  dilaksanakan  pada  bulan Agustus tahun 1942 dan berkembang lebih luas  setelah  pembentukan Jawa  Enhai . Kantor  pusat Enhai mengirim  48  operator
film  dan  berbagai  perlengkapan  yang dibutuhkan  di  dalam  upaya  kegiatan bioskop  keliling  di  wilayah  pendudukan Asia  Tenggara,  enam  orang  di  antaranya dikirim ke Jawa. Menjelang bulan Desember 1943, Jawa Enhai telah membentuk  lima  pangkalan  operasional bioskop keliling yaitu di Jakarta, Semarang,  Surabaya,  Yogyakarta,  dan Malang.  Selain  itu    dibentuk  juga  15  tim pemutar film. Beberapa pangkalan dioperasikan  oleh  staf  Indonesia.  Mereka berkeliling  dari  satu  desa  ke  desa  lainnya, dengan membawa proyektor film,
generator, dan film (35 mm) di atas sebuah truk.  Masing-masing  tim  terdiri  atas seorang anggota staf Jawa Enhai (biasanya seorang operator), seorang pegawai
Sendebu setempat,  seorang  penerjemah, dan  seorang  sopir  truk  (Kurasawa,  1993: 243).
Kegiatan  bioskop  keliling  yang berusaha  untuk  menjangkau  seluruh  desa yang  terdapat  di  Pulau  Jawa  tentu  saja tidak mungkin dilakukan mengingat begitu banyaknya  jumlah  desa  yang  ada.  Oleh sebab  itu,  bioskop  keliling  biasanya  di- putar  di  ibu  kota  kecamatan  dengan penonton dari  berbagai desa yang terdapat di  kecamatan  itu,  mengenai  hal  ini Kurasawa (1993: 244) menulis:
Karena tidak mungkin mengunjungi  seluruh  desa  dengan jumlah  dan  sarana  yang  sangat terbatas,  satu  atau  dua  desa  dipilih dari sebuah son (kecamatan) sebagai  lokasi  pemutaran,  dan rakyat  dari  desa-desa  tetangga diundang  untuk  menonton.  Film diputar di sebuah lapangan terbuka di  dekat  balai  desa,  dan  siapa  pun boleh  menonton  secara  gratis. Pengumuman  disampaikan  kepada seluruh  penduduk  desa  tetangga melalui  pejabat  desa  dan  ketua tonarigumi .
Mengingat  jarak  yang  berjauhan antara desa dengan desa, kegiatan
pemutaran film merupakan sebuah perjalanan  safari  yang  memerlukan  waktu yang  cukup  lama  sebagai  mana  yang ditulis  oleh  Kurasawa  (1993:  244)  berikut ini:
Biasanya  perlu  waktu  beberapa hari  untuk  menyelesaikan  sebuah perjalanan  keliling,  dan  dalam kasus  sebuah  kampanye  besar dengan  tujuan  tertentu,  sebuah  tim harus melakukan perjalanan selama beberapa minggu. Misalnya, sebuah perjalanan keliling untuk kampanye peningkatan produksi yang dilakukan oleh Unit Operasi
Yogyakarta  bersama  dengan  Jawa Ehai berlangsung  selama  dua minggu, dari tanggal 14 sampai 30 Desember  1943,  dan  meliputi empat karesidenan.
Peredaran  bioskop  keliling  ini diketahui menyebar melalui operasionalisasi dari enam kota, yakni, dari Jakarta  ke  Bogor  dan  Banten.  Dari Bandung  ke  Priangan,  Cirebon,  dan Banyumas.  Dari  Yogyakarta  menyebar hingga Solo, Madiun, dan Kedu. Sedangkan  dari  Surabaya  ke  Bojonegoro dan  Madiun.  Lalu  dari  Malang  ke  Kediri dan  Besuki  (Jauhari,  1992:  42).  Di  setiap lokasi  pertunjukan,  senantiasa  diupayakan untuk  menjaring sebanyak mungkin orang. Misalnya, pada acara Ulang Tahun  Perang Asia  Timur  Raya  pada  bulan  Desember 1943  diselenggarakan  pertunjukan  film keliling  yang  berhasil  menjaring  jumlah penonton  yang  sangat  besar,  dengan rincian:  di  Kotamadya  Khusus  Jakarta, 53.000  penonton;  di  delapan  tempat  di Karesidenan  Jakarta,  104.000  penonton; dan  di  delapan  tempat  di  Karesidenan Bogor  dengan  jumlah  96.000  penonton (Kurasawa, 1993: 244).
Selain  menjangkau  penonton  dari kalangan  umum,  bioskop  keliling  juga ditujukan  untuk    kalangan  khusus  seperti kelompok-kelompok romusha, buruh pabrik,  dan  anak-anak  sekolah.  Untuk
kalangan  khusus  ini,  pemutaran  film keliling  dari  tanggal  16  sampai  30 Desember  1943  di  tiga  belas  tempat  di Karesidenan  Banten  telah  menjangkau sebanyak  126.000  penonton  dari  kalangan romusha.  Adapun  pemutaran  film  di Jakarta untuk periode yang sama menjangkau  3000  penonton  dari  kalangan romusha (Kurasawa, 1991: 245). Begitulah,  bioskop  keliling  yang dipraktikan  oleh  Pemerintah  Pendudukan Jepang dalam hal tertentu telah memberikan  sumbangan yang cukup berarti bagi kehidupan masyarakat. Jauhari (1992: 42) mengatakan: Dalam menggarap propaganda bioskop  keliling  ini  Jepang  tidak tanggung-tanggung dalam eksekusinya.  Mereka  mendatangkan enam  orang ahli bioskop  keliling ini dari  negerinya.  Operasi  dilakukan dengan  pimpinan  seorang  Jepang yang dilakukan dengan
menggunakan  truk-truk  yang  hilir mudik  masuk  keluar  kampung, menyajikan film-film gratis tersebut. Film-film  yang  disuguhi  Jepang sebagai  alat  propagandanya  dalam konteks  luas  berhasil  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap kehidupan bermasyarakat kita dewasa ini. Dampak dari pertunjukan keliling ini sangat besar bagi  rakyat  jelata  yang  dapat dicontohkan  dari  film  mengenai praktik gotong royong dalam mengangkut air untuk memadamkan kebakaran,  secara  beranting,  segera dijadikan cara praktis untuk mengerjakan  sesuatu  bersama-sama.
Sementara  film  tentang Tonari
Gumi, melahirkan  organisasi  warga yang  sampai  sekarang  menjadi organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Bagi masyarakat Indonesia umumnya saat itu, film perang Jepang memantapkan  keyakinan  mereka bahwa  kekuatan  angkatan  perang Jepang  sangat  hebat  dan  tidak
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 285-300 292
terkalahkan,  yang  sebagai  akibatnya menyebabkan banyak orang Indonesia  yang  tidak  percaya  ketika Jepang  kalah  perang  pada  Agustus 1945. Setelah  kepergian  Jepang  dari Indonesia,  praktik  bioskop  keliling  atau layar tancap ini mulai kehilangan kekuatannya sebab tidak ada lagi pengusaha  yang  mau  bersusah  payah keluar masuk kampung untuk mengadakan pertunjukan.  Hal  ini  disebabkan  dalam periode  1950-an  sampai  1960-an  bioskop menjadi  sebuah  bentuk  usaha yang menguntungkan  dan  menjanjikan sehingga fokus  untuk  membawa  film  ke  daerah pedesaan  bukan  sebuah  prioritas  pada  saat itu. Namun dalam perkembangan berikutnya,  memasuki  periode  akhir  1960- an  dan  awal  1970-an  mulai  tercetus keinginan  untuk  memutar  film  ke  daerah yang belum terjamah oleh bioskop. Bertitik tolak  dari  kenyataan  bahwa  pertumbuhan bioskop  hanya terkonsentrasi di  kota besar membuat sebagian produser dan pengusaha bioskop  untuk  menayangkan  film  secara keliling  ke  berbagai  desa  yang  belum memiliki  kaset,  video  kaset , atau  listrik. Hal  lain yang mendorong  para pengusaha film  untuk  mengadakan  bioskop  keliling ialah  munculnya  teknologi  kaset  video, laser  disc maupun  video  VHS  yang  mulai digemari dan menggantikan bioskop sebagai fasilitas untuk mendapatkan hiburan tontonan film sehingga menyebabkan merosotnya pengunjung bioskop. Dapat dikatakan, hilangnya penonton  dari  gedung  bioskop  membuat beberapa produser mulai mencari penonton dengan mengadakan acara bioskop keliling walaupun  dengan  keuntungan  yang  tidak seberapa. (Jauhari: 1992: 106–108).
Begitulah keadaan perfilman
nasional, mengomentari kondisi itu Jauhari
(1992: 123) menulis:
Layar  Tancap  tidak  lahir  begitu saja  di  tengah-tengah  kehidupan
masyarakat  urban,  awalnya  Layar Tancap  lahir  dari  permasalahan yang  sama  seperti  banyak  yang terjadi dalam sejarah pembangunan  negeri  ini.  Tidak adanya  bioskop  yang  tumbuh  di daerah  selain  di  kota-kota  besar menjadi  sebab  utama  mengapa Layar  Tancap  sempat  menjadi salah  satu  alternatif  hiburan  pada tahun  1970-an  sampai  awal  1980- an  bagi  banyak  orang  di  pelosok daerah  Indonesia  yang  bahkan hingga  sampai  saat  ini  belum terjamah  bioskop besar yang memutar film-film bermutu. Sesuai dengan  latar  belakang  ekonomis dalam  pendirian  bioskop,  bagi masyarakat  pedesaan  hiburan  film jauh  dari  jangkauan  mereka  atau baru  sekadar  cerita  burung  dari warga  desa  yang  mempunyai pengalaman hidup di kota.
Pada masa 1970-an, bioskop keliling berupa layar tancap sesuai dengan namanya  hanya  berupa  pancang-pancang bambu  yang  ditancapkan  di  tanah  dengan layar  yang  membentang  di  tengahnya,. Layar tancap juga dikenal  oleh masyarakat luas  dengan istilah Misbar (gerimis bubar) karena  jika  pertunjukan  diganggu  gerimis atau hujan pengunjung langsung bubar.
Pertunjukan layar
tancap umumnya  berlangsung  dari  jam  8  malam sampai  jam  3  malam.  Jika  pengunjung ramai  dan  cuaca  baik  diadakan primetime hingga jam 12 malam, istimewanya karena setelah  itu  yang  diputar  adalah  film-film semi  erotis.  Bagaimana  kegiatan  Layar Tancap  ini  berlangsung  dijelaskan  dengan baik  oleh  Dimas  Jayasrana  &  Ardi
Yunanto yang dalam artikelnya mengatakan: Layar  tancap,  dengan  sendirinya tidak  hanya  menjadi  acara  yang mandiri.  Film-film  yang  tampil tanpa  jeda,  tidak  selalu  membuat pengunjung tak
melakukan
aktifitas  lain.  Beberapa  anak  kecil tampak  bermain,  pemuda-pemudi yang  saling  menggoda,  beberapa pasangan  berpacaran,  ramai  kaki lima,  atau  bahkan  orang-orang yang berjudi. Judi Koplok dan judi Rolet  adalah  yang  paling  populer menyemarakkan  setiap  pertunjuk- an layar tancap.
Cikal  bakal  bioskop  keliling  ini dimulai  di  beberapa  daerah  seperti  NTT, yang  lama  kelamaan  menjadi  sebuah tradisi  dan  menyebar  ke  daerah  lain sehingga tumbuh menjadi satu ajang bisnis yang  potensial. Hal ini terjadi  karena pada tahun  1970-an  bisnis  film  terutama  di daerah  sedang  mengalami  masalah  yang diakibatkan  oleh  lemahnya  dan  mahalnya jaringan distribusi film nasional saat itu. Di Bali,  banyak  bioskop  yang  terpaksa memutar film-film lama karena suplai film dari  Surabaya  tersendat.  Para  penonton setia  di  Bali  juga  menjadi  berkurang karena  mereka  tidak  mempunyai  pilihan film-film  terbaru.  Dari  permasalahan  ini para pengusaha bioskop tampaknya
mendapatkan cara lain mendapatkan untung walaupun hanya mempunyai koleksi film-film lama dengan menyebarkannya ke daerah-daerah pelosok yang  tidak peduli atau tidak tahu film-film yang  diputar  adalah  film-film  lama  yang tidak  laku  di  kota  besar  (  Jauhari,  1992: 122).
Biasanya  para  pengusaha  bioskop keliling  ini  menggunakan  peralatan  yang cukup  sederhana,  hanya  sebuah  proyektor film 16 mm, diesel listrik dan sejumlah kru melanglang  buana  dari  desa  ke  desa memberikan  hiburan  canggih  dan  murah. Dengan  membayar  HTM  (Harga  Tarif Menonton)  Rp  200  -  Rp  300,  masyarakat pedesaan  telah  dapat  menikmati  hiburan segar  yang  sebelumnya  hanya  sekadar kabar  burung  mapun  mimpi  belaka. Keuntungan  dari  pengusaha  ini  adalah mereka  tidak  perlu  repot  mendirikan gedung karena pemutarannya bisa dilakukan di mana saja mulai dari lapangan
bola,  gedung  SD  ataupun  rumah  warga yang sedang mengadakan acara pernikahan ataupun khitanan ( Jauhari, 1992: 123) Prime Time layar tancap berlangsung  sampai  jam  12  malam,  yang biasa  diputar  adalah  film-film  semi-erotis, atau film-film sortie (film sampah); berupa potongan-potongan  berbagai  film  yang dirangkai menjadi satu. Layar tancap selalu menjadi fenomena, ketika elemen-elemen di dalamnya  mampu  melepaskan  diri  dan menciptakan  aktifitas  baru.  Mendukung atau  tidaknya  aktifitas  tersebut,  tidak begitu  menjadi  masalah  selama  mampu menjaring  interaksi  pengunjung.  Sebagian orang  yang  datang  memang  tidak  selalu ingin  menonton  film,  tapi  juga  menonton penonton yang lain, atau sekadar meluangkan  waktu  menikmati  acara  yang berhasil  menciptakan  ragam  aktifitas  ini. Maka  sangat  wajar  jika  mereka  dapat begitu  apresiatif  memprotes  kualitas  film. Terkadang  dengan  melempar layar  dengan berbagai  macam  benda,  bahkan  sampai memotong  tiang  penyangga  layar  dan merubuhkannya.
Secara  keseluruhan,  layar  tancap adalah  tentang  bagaimana  pengunjung terpuaskan.  Pembicaraan  tentang  layar tancap  yang  berhasil  bisa  sampai  satu minggu setelahnya.  Modal pemilik  hajatan berupa  ‘Proyektor  Besar’  35 mm,  serta banyaknya  pedagang  kaki  lima  yang berjualan  di  sana,  adalah  salah  satu  cara mengukur keberhasilan acara.
Namun  demikian,  layar  tancap, yang  dulu  melebihi  popularitas  Lenong dan  Tanjidor    kini  mulai  digantikan  oleh Orkes  Dangdut  dan  Campur  Sari.  Bagi mereka  yang  mengalami  masa  jayanya layar  tancap  merupakan    pengalaman tersendiri,  layar  tancap  adalah  perkawinan yang  serasi  antara  modernitas  dan  budaya lokal,  antara  layar  terproyeksi  seluloid dengan  ragam  aktifitas  yang  terjadi  di dalamnya  (Jayasrana  &  Ardi  Yunanto, 2010).
Layar tancap memang lebih banyak  dikenal  sebagai  satu  pertunjukan
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 285-300 294
film  yang  terjadi  di  alam  terbuka  seperti lapangan  sepakbola  dengan  penonton masyarakat  kecil  di  kota  besar  atau masyarakat pedesaan yang sulit mendapatkan hiburan karena alasan geografis.  Namun  layar  tancap    juga mempunyai  berbagai  bentuk  yang  berbeda meskipun tetap menggunakan prinsip  yang sama  yaitu  sebagai  pertunjukan  film keliling  yang  tidak  terikat  pada  tempat pertunjukan  (bisa  di  dalam  atau  di  luar ruangan).  Beberapa  bentuk  lain  dari  layar tancap  itu  adalah  bioskop Drive-In, dan pertunjukan special screening . Sebelum booming nya bisnis bioskop  keliling  atau  layar  tancap  pada dekade  1970-an,  muncul  sebuah  inovasi baru  yang  mengambil  contoh  dari  bioskop keliling namun memberikan nuansa  urban di  dalamnya.  Pada  bulan  Juli  1970 dibukalah sebuah bioskop Drive-In , sebuah bioskop  tempat  penonton  bisa  menikmati pertunjukan  film  tanpa  perlu  turun  dari dalam mobil di daerah Ancol.
Bioskop Drive-In ini  merupakan satu-satunya bioskop bermobil di Indonesia  dan  dapat  menampung  850 mobil  yang  membuatnya  sebagai  bioskop Drive-In terbesar  di  Asia  Tenggara  dan Australia,  mengalahkan  Sydney  yang mempunyai Drive-In “hanya”  berkapasitas 700  mobil  saja.  Harga  karcis  masuk bioskop  ini  pada  saat  itu  adalah  Rp  500 untuk  orang  dewasa  dan  Rp  300  untuk anak-anak  dihitung  per  orang  bukan  per mobil. Keunggulan lainnya adalah penonton  bisa  memesan  makanan  dengan tetap  duduk di dalam mobil sehingga tidak perlu  repot-repot  keluar.  ( Doenia  Film . Edisi Tanggal 14 Juli 1970).
Walaupun bioskop ini pada zamannya mendapat sambutan yang meriah  namun  kesan  yang  ditinggalkan tidak  terlalu  baik  karena  bioskop Drive-In ini  dikenal  sebagai  tempat  perbuatan asusila, sehingga kemudian ditutup. Pada  praktiknya,  bisnis  bioskop keliling    menimbulkan  pro  dan  kontra sebagai  akibat  perbedaan  gaya  hidup tradisional  dan  modern  yang  terdapat
dalam  satu  pertunjukan  layar  tancap. Sebagai  contoh,  di  Sumatera  Utara, masyarakat  Kabupaten  Pematang  Siantar dan  beberapa  daerah  perkebunan  lainnya sempat  membawa  masalah  ini  ke  DPRD Tk.  I  Sumut.  Bahkan  di  Jakarta  sendiri muncul permasalahan yang memaksa Acub Zainal,  Gubernur  Jakarta  saat  itu,  untuk datang ke DPR dan mengikuti acara dengar pendapat.  Permasalahan  yang  dibicarakan adalah  masalah  bioskop  keliling  yang dinilai  membahayakan  moral  masyarakat terutama  generasi  muda,  sebuah  problema yang terdengar tidak asing lagi.
Bioskop keliling
dianggap membahayakan  moral  generasi  muda disebabkan  pemutaran  film  tidak  lagi memerhatikan batasan usia, sehingga film- film  yang  diperuntukkan  bagi  kalangan usia 17 tahun  ke atas  dapat  dengan  mudah dinikmati  oleh  anak-anak  di  bawah  usia tersebut.  Selain  itu,  pertunjukan  film  yang baru  berakhir  menjelang  waktu  subuh (dalam  semalam  film  yang  diputar  bisa mencapai  3  judul  film),    dianggap  sebagai penyebab  menurunnya  gairah  kerja  bagi para  petani  ataupun  buruh  perkebunan, bahkan para pelajar. Selain dampak negatif terhadap penonton, ternyata para pengusaha  bioskop  keliling  ini  juga  demi memperoleh keuntungan melakukan pelanggaran  dengan  memutar  film  impor ataupun  film  nasional  yang  belum  boleh diputar untuk bioskop keliling karena masa edarnya  belum  selesai  untuk  bioskop  atau belum  berusia  dua  tahun  (Jauhari,  1992 : 124)
Namun  para  pengusaha  bioskop keliling  ini  mendapat  dukungan  dari  Acub Zainal  yang  berbicara  di  forum  DPR  yang mengatakan bahwa bioskop keliling  cukup penting,  karena  tidak  saja  memberikan hiburan  segar,  penerangan  dan  pendidikan tetapi  juga  memberikan  dorongan  dalam usaha  mengembangkan  film  nasional.  Ia juga mengatakan dalam berbagai wawancara  bahwa  karena  usaha  bioskop keliling  inilah  film  nasional  semakin merakyat,  sebab  bisa  dinikmati  oleh  para petani  ataupun  pekerja  perkebunan  yang
tidak bisa datang ke bioskop di kota besar. Dengan  merakyatnya  film  nasional  ini maka  apresiasi  tumbuh  sedemikian  rupa, menambah  lapangan  pekerjaan,  baik  yang digunakan sebagai  kru atau para pedagang yang  berjualan  di  saat  berlangsungnya pertunjukan (Jauhari, 1992 : 124).
Untuk  terus  menjaga  agar  bisnis bioskop keliling menjadi bisnis yang sehat, menguntungkan  dan  berdampak  positif bagi  perfilman  nasional  Perbiki  senantiasa berusaha mengontrol anggotanya (anggotanya  berjumlah  4000  pengusaha) agar  selalu  mengikuti  aturan  main  dan tidak  menyalahgunakan  kesempatan  yang diberikan. Namun karena banyaknya pelanggaran  dan  kondisi  negatif  dari bioskop keliling ini, memaksa Departemen
Penerangan  mengeluarkan  sebuah  Surat Edaran  No.  10/Se/DPF-III/1986  tentang Pembinaan Pertunjukan Film Keliling yang bagi  Perbiki  merupakan  sebuah  ancaman karena selain  mengganggu  otoritas Perbiki juga  merugikan  bagi  para  pengusaha bioskop  keliling.  Peraturan  yang  dianggap mengganggu  saat  itu  adalah  ditetapkannya format  film  yang  boleh  diputar  hanya berukuran  16  mm  dan  hanya  boleh disaksikan  oleh  penonton  dengan  umur lebih dari 13 tahun (Jauhari, 1992 : 125).
Hal  ini  menjadi  permasalahan sebab  anak-anak  berusia  kurang  dari  12 tahun  adalah salah satu  kalangan potensial untuk  bioskop  keliling  yang  jika  mereka datang  kemungkinan  besar  ditemani  oleh kedua  orang  tuanya  sehingga  menambah penonton  yang  datang.  Permasalahan mengenai  format  film  16  mm  menjadi lebih  besar  karena  film  dengan  format  16 mm  sulit  didapatkan  perizinannya.  Selain itu, pengusaha bioskop keliling dihadapkan pada kenyataan bahwa Kuasa Pemilik Film (KPF)  di  daerah  juga  melakukan  aksi pemutaran  film  keliling  dengan  format film 35 mm. Seharusnya, langkah itu harus diawasi  ketat  dan  mereka  menjadi anggota Perbiki  pula,  dengan  memenuhi  berbagai peraturan  lain yang  didapat  setelah menjadi anggota (Jauhari, 1992 : 125).
Selain  banyaknya  masalah  yang menghadang, Perbiki tercoreng juga namanya  karena  banyak    pengusaha  film keliling  memutar  film  asing  dan  nasional yang  berbau  seks  dan  sadisme  karena mengikuti  kecenderungan  yang  terjadi  di bioskop  konvensional  dan mengikuti kemauan  pasar  yang  akhirnya  terlanjur menyukai jenis film seperti itu.
Kecenderungan ini menjadi semakin menjadi-jadi  sehingga  sering  meresahkan masyarakat  sehingga  harapan  Perbiki menjadi  ujung  tombak  apresiasi  film nasional  sering  kali  tidak  sesuai  dengan harapan.
Namun  demikian,      Perbiki  tetap mempunyai  sisi  positif  yang  sampai  saat ini dibawa oleh pertunjukan layar tancap di manapun,  baik  di  daerah  maupun  di tengah-tengah  kota  urban  seperti  Jakarta yang  terlihat  dari  semangat  idealiasme pengusahanya yang masih tumbuh subur.
Dengan  kata  lain,  usaha  ini  tidak selalu  bermotifkan  keuntungan  tetapi sering  pula  menjadi  hobi  memberikan hiburan murah kepada masyarakat. Perbiki juga  terlihat  menempatkan  diri  sebagai pengusaha  kecil  yang  dekat  dengan masyarakat  kecil  yang  haus  hiburan, informasi  sehingga  film  menjadi  sarana sebagai pendidikan informal bagi masyarakat (Jauhari, 1992: 126). Perkembangan yang cukup
menarik  dewasa  ini  ialah  adanya  upaya pemutaran  film  keliling  yang  dilakukan oleh  komunitas-komunitas  tertentu  baik  di daerah  perkotaan  maupun  di  pedesaan yang  tidak  berorientasi  komersial.  Di Kroya dan Cilongok Banyumas, Komunitas  Arisan  Film  Forum  (AFF) sering  mengadakan  kegiatan  layar  tancap untuk  menghibur  warga  sekitar.  Bahkan pada  bulan  September  2007  komunitas  ini menggelar  pertunjukan  layar  tancap  untuk menghibur para  PSK di Baturaden (http://www.filmalternatif.org/?m=news.de tail&id=36  diakses  pada  tanggal  10  Maret 2010, pukul 18.48).
Kemudian ada juga komunitas film Cinema  Lover  Community  (CLC)  dari
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 285-300
296 Purbalingga yang sering menggelar pertunjukan  layar  tancap  di  desa-desa,
seperti di Desa Gandasuli, Desa Karangtalun,  dan  Desa  Penaruban    pada acara  17  Agustusan  atau  acara  lainnya (http://www.filmalternatif.org/?m=news.de tail&id=28  diakses  pada  10  Maret  2010 pukul 18.52).
Bentuk  lain  dari  bioskop  keliling yang  banyak  dikenal  sebagai special screening ini  adalah  bentuk  promosi sebuah film yang belum diputar di bioskop atau  tidak  dapat  diputar  di  bioskop  karena konten  di  dalam  filmnya  tidak  memenuhi aturan  yang  berlaku.  Sebagai  contoh,  film Betina besutan Lola Amaria dan dibintangi oleh Kinaryosih tersebut  tidak  diputar dalam bioskop  konvensional  namun  hanya diputar dari kampus ke kampus seperti FIB UI,    ITB  (  http://www.itb.ac.id/news/1302 diakses pada tanggal  10 Maret 2010, Pada Pukul  18.27)  dan  ITS  (  http://www.its. ac.id/  berita.php?nomer  =3181  diakses pada  tanggal   10  Maret  2010,  Pada  Pukul 18.27) Selain itu film Laskar Pelangi yang disutradarai oleh Riri Riza sempat menjelajahi  kota-kota  besar  Australia sebagai  bagian  dari  promosi  film  tersebut kepada  para  pelajar  Indonesia  yang menuntut ilmu di Australia (http://laskarpelangithemovie.blogspot.co m/2009/03/laskar-pelangi-akan-ditayang- kan-di.html).
Contoh  yang  terlihat  dari Betina dan Laskar  Pelangi menunjukkan  bahwa pertunjukan  layar  tancap  tidak  hanya berarti sebuah pertunjukan film bagi rakyat kecil  namun  juga  bisa  menjadi  sebuah ajang promosi dan ajang pertunjukan film- film  tertentu  bagi  kalangan  tertentu. Walaupun  tentunya  layar  tancap  sinonim dengan  pertunjukan  film  alam  terbuka yang  melibatkan  masyarakat  kecil  dengan bambu dan layar besar sebagai mediumnya,  namun  perlu  diingat  bahwa sesuai  dengan  prinsipnya  yang  berpindah- pindah dan tidak terikat pada tempat itulah bahwa  konsep  layar  tancap  mempunyai bentuk  lain  yang  lebih  luas  dan  berbeda
dengan  layar  tancap  yang  umumnya dikenal.
Bagi  sebagian  masyarakat  urban yang dikatakan sudah mempunyai kebudayaan  film  sendiri,  layar  tancap sudah  berubah  menjadi  sebuah  fenomena yang nostalgik dan  menyenangkan  yang bisa disamakan dengan  kamera digital  dan kamera  Polaroid.  Hal  ini  dibuktikan dengan  banyaknya  pertunjukan  layar tancap dengan skala besar yang mengundang  semua  lapisan  masyarakat untuk  datang  dengan  tujuan  mengingat kembali  kebudayaan  rakyat  yang  sudah hampir punah (http://www.budpar. go.id/page.php?ic=512&id=1476 diakses pada  tanggal   10  Maret  2010,  Pada  Pukul 19.01).
Dengan masih banyaknya kegiatan pertunjukan  layar  tancap  di  daerah-daerah yang  jauh  dari  kota  besar  memperlihatkan bahwa  meskipun  masyarakat  urban  pada umumnya  sudah  mempunyai  apa  yang disebut  kebudayaan  film,  tetapi  sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjadikan  menonton  film sebagai sebuah hiburan  semata  tanpa  memperdulikan  film apa yang ia tonton.
Disebut  hampir  punah  mungkin saja  benar  bagi  masyarakat  urban  yang sudah  mempunyai  kebudayaan  filmnya sendiri,  tetapi  bagi  penikmat  dan  berbagai komunitas  film  di  daerah,  layar  tancap masih  dapat  berdiri  sebagai  ujung  tombak hiburan  rakyat  yang  modern  dimana kebahagiaan
menyaksikan sebuah keajaiban  gambar  bergerak  untuk  pertama kalinya bersama teman-teman sepermainan sambil  menikmati  es  cendol  di  antara orang  dewasa    yang  bermain  kartu  dan bercumbu sudah lebih dari cukup.

## 3. Dari PERBIKI ke PERFIKI
Sejak tahun 1950-an usaha bioskop keliling mulai terasa menguntungkan  dan  berkembang  dari tahun  ke  tahun.  Ada  kecenderungan  bagi orang-orang desa yang mempunyai hajatan mendapatkan “gengsi tersendiri” bila dapat menanggap  film  dalam  acara  hajatannya
tersebut.  Seiring  dengan  bertambahnya animo  masyarakat  maka  usaha  di  bidang bioskop  keliling  menjadi  ramai.  Banyak pengusaha film yang turun ke daerah untuk memenuhi  permintaan  masyarakat.  Dalam usaha  memenuhi  animo  masyarakat  itulah ternyata ditemui banyak kendala mulai dari kondisi  ekonomi  masyarakat  desa,  musim panen  atau  bukan,  ada  hari-hari  tertentu yang  harus  dihindari,  masalah  keamanan, masalah  permodalan,  dan  tentu  saja masalah persaingan usaha sesama pengusaha film.
Oleh  karena  para  pengusaha  film bioskop  keliling  itu  tidak  berorganisasi, berbagai  kendala  itu  harus  mereka  atasi sendiri-sendiri.  Berangkat  dari  kenyataan tersebut,  H.  Zein  Arsyad  melontarkan gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi dengan tujuan untuk memperoleh tambahan permodalan (kredit) untuk  mengembangkan  usaha  bioskop keliling.  Tergerak  oleh  gagasan  itu  pada tahun  1977,  berkumpulan  20    pengusaha bioskop  keliling di rumah Suryo  Kencono, di bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Namun dalam  pertemuan  itu  belum  berhasil melahirkan organisasi. Pertemuan selanjutnya  lebih  banyak  diadakan  di rumah  Ayong  Suteja,  di  Jalan  Mesjid, Cipete,  Jakarta  Selatan.  Setelah  beberapa kali pertemuan dibentuklah sebuah Yayasan Persatuan Bioskop Keliling Indonesia  dengan  Akte  Notaris  M.R. Makahanap  No.  15  tanggal  23  Februari 1978  yang  kemudian  dikukuhkan  dan disahkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat dengan No. 70 tanggal 6 Maret 1978 (Zainal, et al. 1993: 35).
Yayasan  itu  diketuai  oleh  Suryo Kencono, akan tetapi karena kesibukannya akhirnya  ia  mengundurkan  diri  sebagai ketua  dan  mengakibatkan  yayasan  itu mengalami  kevakuman.  Setelah  diadakan musyawarah  akhirnya  terpilihlah  Yung Indrajaya  sebagai  ketua.  Sebagai  ketua, Yung Indrajaya melakukan reorganisasi. Ia memberi nama Persatuan Bioskop Keliling Indonesia  (PERBIKI)  pada  organisasinya dan  membentuk  kepengurusan  di  mana  ia
sebagai  Ketua  Umum;  lalu  Boih  Sumardi sebagai  Ketua  I;  selanjutnya  A.  Aidizars sebagai  Sekjen;  dan  Ayong  Suteja  serta Munthalibsyah sebagai
bendahara. Reorganisasi  yang  dilakukan  bertujuan agar  PERBIKI  dapat  diakui  secara  hukum dan  agar  kedudukannya  dapat  disejajarkan dengan induk organisasi perfilman lainnya, seperti  PPFI,  GASFI,  GPBSI,  KFT,  dan PARFI. Program Kerja  PERBIKI ialah (1) Membenahi  organisasi,  (2)  Menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi  di  lapangan,  dan  (3)  Memasukkan film ke desa-desa (Zainal, et.al. 1993: 36). Di  dalam  rangka  membenahi organisasi, PERBIKI melakukan penertiban  terhadap  anggota-anggotanya. PERBIKI mengharuskan anggota- anggotanya  untuk  mengurus  rekomendasi dari organisasi. Setelah memiliki rekomendasi barulah anggota yang bersangkutan dapat mengurus izin pemutaran  film  di  suatu  daerah.  Namun demikian,  kenyataan  di  lapangan  sulit sekali untuk menertibkan pengusaha bioskop  keliling  yang  bukan  anggota PERBIKI. Di  lapangan  pemutaran  film  yang berbau pornografi seringkali terjadi sehingga  film  membentuk  citra  negatif  di masyarakat  desa.  Memang  muncul  kesan seolah-olah  bioskop  keliling  membuat malas  orang  desa,  mabuk-mabukan,  judi, dan  menyebabkan  kriminalitas.  Untuk  itu lah  pada  bulan  Agustus  tahun  1980,  Yung Indrajaya  bersama  pengurus  DPP  Perbiki lainnya menghadap Pangdam V Jaya untuk meminta bantuan menertibkan para pengusaha  bioskop  keliling  yang  liar tersebut. Kemudian di dalam melaksanakan  program  film  masuk  desa, PERBIKI bekerjasama  dengan GPBSI dan
PT  Perfin  menjadikan  wilayah  Jawa  Barat sebagai pilot proyek. Program ini menyebabkan  pertumbuhan  usaha  bioskop keliling  menjamur.  Selain  menguntungkan para  pengusaha  film,  program  ini  juga membantu pemerintah di dalam mensosialisasikan program-program pembangunan (Zainal, et al. 1993: 36).
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 285-300 298
Selanjutnya,  untuk  memperbaiki roda  organisasi,  pada  Maret  1982  DPP PERBIKI  melalui  rapat  pleno  melengkapi kepengurusannya dengan membentuk
Dewan  Harian  dengan  susunan:  Ketua, Hasan  Basri  Raja  Medan;  Sekretaris,
Hidayat  Effendi;  Anggota,  Tadjuddin, Boih Sumardi BA dan Zein. Dewan Harian ini  bertugas  menyusun  program  kerja  dan pelaksana  harian  dalam  mengembangkan organisasi.  Kepengurusan  ini  (Periode 1978-1983)  bisa  disebut  sebagai  periode gerak juang yang berusaha membentuk Jati Diri  PERBIKI  sebagai  organisasi  yang tidak  semata  usaha  di  bidang  ekonomi tetapi  juga  dibidang  sosial  (Zainal,  et  al. 1993:  38).  Menutup  masa  kepengurusan periode  1978-1983,    diadakan  Kongres PERBIKI  yang  pertama.  Setelah  melalui dinamika  kongres,  maka  terbentuklah susunan  kepengurusan  baru  yaitu:    Ketua Umum,  Acub  Zainal;    Ketua  Umum  I,
Hasan Basri; Ketua Umum II, Munthalibsyah;  Ketua  Bidang  Organisasi, Hasan  Basri  Raja  Medan;  Ketua  Bidang
Pembinaan,  Sumislan  AD;  Ketua  Bidang Operasi, Riyanto; Sekjen, Hidayat Effendi; Wk. Sekjen, Boih Sumardi; Bendahara,  H. Somad;  Wk.  Bendahara,  Ayong  Suteja (Zainal, et al. 1993: 38).
Kepengurusan  periode  1983-1988 ini  memiliki  program  kerja  internal  yang meliputi:  melaksanakan  semua  keputusan kongres,  menyempurnakan  kepengurusan DPP  dan  Cabang  di  seluruh  Indonesia, tertib  organisasi,  tertib  anggota,  tertib operasional,  program  penyuluhan  dan pendidikan bagi anggota, serta membentuk koperasi  bagi  anggota  PERBIKI.  Adapun program kerja eksternal ialah: menciptakan hubungan yang harmonis dengan organisasi  film  lainnya,  menciptakan  tata operasional  yang serasi dan selaras dengan kepentingan perfilman pada  umumnya  dan peraturan-peraturan serta kepentingan
GPBSI  selaku  induk  organisasi  dan  PT. Perfin  sebagai  pelaksana  SK  3  Menteri  di dalam  menata  peredaran  film  nasional, membantu pemerintah dalam melaksanakan TAP MPR No.
11/MPR/1983 mengenai GBHN khususnya di bidang penerangan dan mass media. Selama kepengurusannya,
pengurus  periode  1983-1988  berhasil mencapai target kerja internal sebesar 80% hanya  program  pendidikan  anggota  dan pembentukan koperasi  yang tidak tercapai. Untuk sasaran eksternal, capaian PERBIKI di  antaranya:  melaksanakan  pemutaran film-film  yang  diproduksi  oleh  Deppen dan departemen-departemen lainnya dalam setiap  kegiatan  pemutaran  film;  turut menyukseskan  Pemilu  1977;  tidak  pernah tertinggal dalam kegiatan FFI, dan berhasil menghibur  masyarakat  yang  berada  di daerah pinggiran (Zainal, et al. 1993: 39).
Pada  tanggal  4  dan  5  November 1988  diadakan  Kongres  II  yang  berhasil membentuk  kepengurusan  periode  1988- 1993,  yaitu:  Ketua  Umum,  Acub  Zainal; Wk.  Ketua  Umum,  Ibrahim  Sinik;  Ketua
Hubungan  antara  Instansi/Lembaga,  A. Munthalibsyah; Ketua Bidang Organisasi/operasional, Soeharyono; Ketua Bidang  Litbang,  Pujiasmanto;  Sekretaris Umum,  Hidayat  Effendi;  Wk.  Sekretaris
Umum,  Ibnu  R.  Sawarno;  Bendahara Umum,  Ayong  Suteja;  Wk.  Bendahara Umum, H. Somad.
Pada  periode  ini  program  kerja yang  utama  adalah:  menyukseskan  Pemilu 1992,  menumbuhkan movie  going  habit masyarakat, mempertahakan eksistensi film  nasional,  membantu  program  ABRI masuk desa lewat pemutaran film, membentuk  koperasi  anggota,  melakukan penggalangan  massa  untuk  mendukung pembangunan nasional.
Pada  periode  ini  terjadi  peristiwa bersejarah  yaitu  diubahnya  PERBIKI menjadi  PERFIKI  (Persatuan  Perusahaan Pertunjukan Film Keliling Indonesia)  yang diputuskan  melalui  Musyawarah  Kerja yang  diadakan  pada  tanggal  2  Oktober 1991.  Susunan kepengurusan pun berubah menjadi:  Ketua  Umum,  H.  Acub  Zainal; Ketua  Hubungan  antar  Instansi/Lembaga, A.  Muthalibsyah;  Sekretaris  Umum,  Ibnu R.  Sawarno;  Wk.  Sekretaris  Umum,  H. Boih  Sumardhi  B.A;  Ketua  Bendahara
Umum,  Ayong  Suteja;  Wk.  Bendahara Umum,  Ari  Suryo  Wibowo;  Organisasi dan Operasional, Soeharyono.
Adapun  tujuan  dari  PERFIKI adalah:  (1)  ikut  serta  mencerdaskan bangsa,  (2)  membantu  pemerintah  dengan menyebarluaskan  informasi  pembangunan melalui  pertunjukan  film,  (3)  ikut  serta mengembangkan
perfilman nasional dengan  cara  mempertunjukkan  film-film Indonesia secara berkeliling ke pedesaan di wilayah Republik Indonesia, (4) menggalakkan  pertunjukan  film  untuk mendorong  terciptanya  iklim  agar  film
Indonesia  memperoleh  tempat  yang  layak di negeri sendiri, (5) membantu pemerintah agar  film  sebagai  media  massa  berfungsi sebagai  alat  pendidikan,  penerangan,  dan hiburan,  (6)  mengupayakan  tumbuhnya komunitas dagang agar terdapat keseragaman  pemasaran  demi  kemajuan antarperusahaan  pertunjukan  film  keliling dengan  para  produser  film  atau  kuasanya (Zainal, et al. 1993: 40).

## C. PENUTUP
Film  masuk  ke  Indonesia  dalam bentuk  yang  paling  awal  dalam  format yang  sederhana  berupa  pemutaran  film dalam bangunan berdinding bambu,
beratap  seng  di  lapangan  terbuka  dan selalu  berpindah-pindah.  Format  yang demikian  itu  di  kemudian  hari  diberi  label sebagai  bioskop  keliling  atau misbar
(gerimis bubar). Eksistensi bioskop keliling  semula  disebabkan  oleh  jumlah gedung  bioskop  yang  teramat  sedikit  dan tidak  merata  keberadaannya  serta  harga tiket  yang  tidak  semua  rakyat  dapat menjangkaunya.  Realitas  itulah yang ditangkap  oleh  para  pengusaha  film  untuk secara  proaktif  mendatangi  penonton dengan bioskop kelilingnya. Dalam  perkembangan  berikutnya eksistensi bioskop keliling lebih dikukuhkan  oleh  motif  politik  yang menjadikan film sebagai instrumen politik. Pemerintah Pendudukan Jepang menyelenggarakan  bioskop  keliling  secara massif  sebagai  media  propaganda  untuk
kepentingan  perangnya.  Banyak film dokumenter  dibuat  untuk  menanamkan ideologi  Jepang  ke  dalam  benak  orang Indonesia agar bangsa Indonesia mendukung Jepang dalam upaya memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sebagaimana Pemerintah Pendudukan  Jepang,  Pemerintah  Orde Baru  juga  menggunakan  bioskop  keliling sebagai media propaganda program pembangunan  yang  dicanangkan  Orde Baru.  Keharusan  untuk  memutar  film-film dokumenter  produksi  pemerintah  dalam setiap  pemutaran  film  di  bioskop  keliling, dan  menggalang  massa  untuk  kampanye Golkar  dalam  setiap  Pemilu  merupakan ritual  yang  wajib  dilaksanakan.  Adapun  di masa  reformasi,  bioskop  keliling  lebih dimanfaatkan  oleh  berbagai  komunitas untuk  mengisi  kegiatannya.  Dalam  alam reformasi memang tumbuh berbagai komunitas  yang  menyadari  bahwa  film bukanlah  semata-mata  media  hiburan tetapi karya budaya yang bisa dimanfaatkan  dalam  berbagai  bidang kehidupan.
Terlepas  dari  kepentingan  politik, secara de  facto, bioskop  keliling  telah memberikan  kontribusi  positif  terhadap perkembangan  film  nasional.  Bioskop keliling  menjadi  ujung  tombak  peredaran film-film  Indonesia  sampai  ke  pelosok- pelosok  desa.  Rakyat  terhibur  dan  secara tidak  langsunng  juga  memahami  apa  dan bagaimana budaya
Indonesia itu.
Bukankah  sebuah  film  mencerminkan budaya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  si pembuat film.

## DAFTAR PUSTAKA 1. Buku
Ardan, S.M. 1984. Data  Perbioskopan  di  Indonesia . Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Film dan  Rekaman  Video,  Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia dan PERFIN.
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 285-300 300
Biran, Misbach Yusa. 2009. Sejarah  Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa .  Jakarta:  Komunitas Bambu dan Dewan Kesenian Jakarta.
Erwantoro, Heru. 1994. Sejarah  Perfilman  Indonesia  Masa Kemerdekaan  1945-1994 .  Bandung:
Departemen Kebudayaan, Direktorat Jenderal  Kebudayaan,  Balai  Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Bandung.
Irawanto,  Budi,  Novi  Kurnia,  dan  Rahayu.
2004.
Menguak  Peta  Perfilman  Indonesia . Jakarta:  Kementerian  Kebudayaan dan  Pariwisata  RI  bekerjasama dengan  Jurusan  Ilmu  Komunikasi FISIPOL  UGM  dan  Fakultas  Film dan Televisi IKJ.
Jauhari, Haris (ed.). 1992.
Layar  Perak:  90  Tahun  Bioskop  di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Junaedi, Nanang. 1994. Bisnis  Film  di  Indonesia:  Studi Deskriptif tentang Proses Komunikasi  Film  dalam  Konteks Dominasi Film Amerika di Indonesia .  Skripsi  Jurusan  Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: UGM
Kurasawa, Aiko. 1993. Mobilisasi dan Kontrol . Alih  bahasa oleh  Hermawan  Sulistyo.  Jakarta: Gramedia.
Pane, Armijn. 1953. “Produksi  Film  Tjerita  di  Indonesia”. Indonesia. Th. IV. No. 1/2.
Januari/Februari, hal 53.
Zainal et al. (Dewan Redaksi). 1993.
Mengenal  Bioskop  Keliling  Lebih Jauh . Jakarta: DPP PERFIKI.

## 2. Surat Kabar/Majalah
Doenia Film , edisi Djuli 1970.
Madjalah  Ilmu  dan  Budaya .  Th.  IX.  No.6. Maret 1987. Hal. 461.
Republika , 30 Maret 1994.
3. Internet
h ttp://www.filmalternatif.org/?m=article.detail &id=18 . Dimas  Jayasrana  &  Ardi  Yunanto, Layar Tancep; Proyeksi sebuah Pesta . Diakses  pada tanggal 10 Maret 2010, pada pukul 19.16.
http://www.filmalternatif.org/?m=news.detail& id=36 .
Diakses  pada  tanggal  10  Maret  2010, pukul 18.48.
http://www.filmalternatif.org/?m=news.detail&
id=28
Diakses  pada  tanggal  10  Maret  2010, pukul 18.52.
http://www.itb.ac.id/news/1302.
Diakses  pada  tanggal  10  Maret  2010, pukul 18.27.
http://www.its.ac.id/berita.php?nomer=3181.
Diakses  pada  tanggal  10  Maret  2010, pukul 1827.
http://laskarpelangithemovie.blogspot.com/200
9/03/ laskar-pelangi-akan-ditayangkan- di.html.
http://www.budpar.go.id/page.php?ic=512&id =1476.
Diakses  pada  tanggal  10  Maret  2010, pada pukul 19.01.