https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index

## Prodi Pendidikan Sosiologi

## Sosiologi
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium

## Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pasca Reformasi
Khoirul 1
Ilmu Pendidikan Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email: Khoirull.498@gmail.com
Abstract . This study aims to determine various post-reform Islamic religious education policies, which of course are the basis  for the development  of Islamic religious education in  the  future in  shaping the nation's golden generation.  This  study  uses  a  descriptive  qualitative  method  by  describing  the  subject  in  a  systematic, comprehensive, holistic, objective, and critical way. So that the points of strength and weakness are found to put forward alternative solutions. The results of the study found several post-reform Islamic religious education policies including policies on the quality of education, on educational services, on character education, and link and  mach.  As  well  as  policies  that  have  not  been  resolved  after  this  reform,  namely,  the  development  of education  against  Pancasila,  dualism  in  education,  disparities  in  educational  development,  teacher certification, and marginalized pesantren.
Keywords : Policy;  Islamic Religious Education; Post Reform
{ Abstrak . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  berbagai  kebijakan  pendidikan  agama  Islam  pasca reformasi,  yang  tentunya  sebagai  pijakan  pengembangan  pendidikan  agama  Islam  dikemudian  hari  dalam membentuk  generasi  emas  bangsa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  yaitu  dengan memaparkan pokok bahasan secara sistematis, komprehensif, holistik, objektif, dan kritis. Sehingga ditemukan titik kekuatan dan kelemahannya untuk dikemukakan alternative pemecahannya. Hasil penelitian menemukan beberapa  kebijakan  pendidikan  agama  Islam  pasca  reformasi  diantaranya  kebijakan  terhadap  mutu pendidikan,  terhadap  pelayanan  pendidikan,  terhadap  pendidikan  karakter,  dan  link  and  mach.  Serta kebijakan  yang  belum  terselesaikan  pasca  reformasi  ini  yaitu,  pembangunan  penidikan  yang  menentang pancasila,  dualism  pendidikan,  disparitas  pembangunan  pendidikan,  sertifikasi  guru,  dan  pesantren  yang termaginalkan.
Kata Kunci : Kebijakan; Pendidikan Agama Islam; Pasca Reformasi

## PENDAHULUAN
Reformasi  dapat  diringkas  sebagai  membentuk  atau menata  kembali,  yaitu  mengendalikan dan membersihkan segala sesuatu yang rusak atau tidak teratur. Hal ni melibatkan menambahkan, menukar,  mengambil,  dan  memperbarui.  Di  sisi  lain,  dalam  konteks  sejarah  Indonesia  reformasi dapat  digambarkan  sebagai  era  baru  yang  digembar-gemborkan  dengan  penggulingan  rezim  Orde Baru  pimpinan  Suharto  pada  tahun  1998.  Reformasi  terjadi  sebagai  akibat  dari  gerakan  besar- besaran  yang  menjadi  tidak  terkendali.  Baik  yang  dilakukan  atas  nama  bangsa  Indonesia  yang membutuhkan perbaikan oleh mahasiswa atau organisasi besar.
Indonesia,  di  mana  Islam  sebagai  agama  mayoritas  memiliki  aspirasi  baru  untuk menyongsong  era  reformasi,  khususnya  di  bidang  pendidikan.  Pendidikan  agama  Islam  menjadi tertindas  di  negara  dengan  mayoritas  Muslim  karena  tidak  ada  undang-undang  yang  mengatur keberadaannya  untuk  memastikan  kelangsungan  hidup  dan  pertumbuhannya  sebagai  jenis
Equilibrium : Jurnal Pendidikan Vol. XI. Issu 1. Januari-April 2023
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
pendidikan pada umumnya. Akibatnya pendidikan Orde Baru dilaksanakan secara lebih komprehensif dan mencakup pendidikan, pertahanan, keamanan, agama, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan kepedulian  lingkungan.  Pendidikan  di  era  reformasi  juga  berkembang  sebagai  koreksi  dan penyempurnaan  pendidikan  untuk  membangun  masyarakat  yang  adil,  makmur,  tertib,  aman,  dan sejahtera,  kebijakan  yang  beragam  ini  berupaya  lebih  demokratis,  adil,  transparan,  kredibel,  dan akuntabel.  Dapat  dikatakan  bahwa  kondisi  pendidikan  agama  Islam  pada  masa  reformasi  lebih unggul  daripada  rezim  orde  baru.  Madrasah  Ibtidaiyah  untuk  pendidikan  dasar,  Madrasah Tsanawiyah  untuk  pendidikan  menengah  pertama,  dan  Madrasah  Aliyah  untuk  pendidikan menengah  atas  semuanya  merupakan  tahapan  standar  pengajaran  agama  Islam  pada  periode  ini. Pendidikan  Islam  juga  lebih  ditekankan  pada  saat  ini  dan  diberi  kedudukan  yang  sama  dengan pendidikan  arus  utama.  Salah  satunya  adalah  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  yang  mengatur  beberapa  mata  pelajaran  dan  menyetarakan Pendidikan Agama Islam dengan pendidikan umum.
Berdasarkan  konteks  sejarah  ini,  peneliti  percaya  akan  bermanfaat  untuk  menyelidiki kebijakan  pendidikan  agama  Islam  pasca  reformasi  sebagai  batu  loncatan  untuk  pertumbuhan pendidikan agama Islam saat ini dan masa depan. Untuk menghasilkan generasi emas bangsa serta menjadi pelajaran dalam sejarah peradaban Islam.

## METODE PENELITIAN
Sebagaimana penulis karya ilmiah lainnya, maka dalam menulis dan menguraikan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskrptif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistika atau kuantifikasi lainnya. Akan tetapi,  pembahasannya  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  dengan  cara  memaparkan  pokok  bahasan secara  sistematik,  komprehensif,  dan  holistik,  kemudian  menganalisisnya  secara  objektif  dan  kritis sehingga ditemukan titik kekuatan dan kelemahannya untuk dikemukakan alternatif pemecahannya. Dalam  pendekatannya  penulisan  ini  menggunakan  perpaduan  pendekatan  normative  dan  historis empiris yaitu, sebuah pendekatan yang mendalami konten berupa produk perundang-undangan atau peraturan  yang  diaplikasikan  dalam  sejarah  serta  realitas  yang  terdapat  di  dalam  lembaga pendidikan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian

## Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca Reformasi di Indonesia
Kekuasaan  Suharto  dipindahkan  ke  K.H.  Abdurrahman  Wahid  atas  motif  kerangka  insiden finansial  negara  Indonesia  ditahun  1998.  (Gusdur).  Untuk  menyinkronkan  penyelenggaraan pendidikan  di  Indonesia,  berbagai  diskusi  digelar.  Salah  satunya  adalah  Kementerian  Pendidikan Nasional  yang  menggantikan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Namun  kebijakan  tersebut tidak pernah dilaksanakan dan akhirnya menjadi perbincangan (A.Huda & Year A, 2021:114).
Seperti  pengganti  UU  No.  2  Tahun  1989  pada  masa  reformasi,  pemerintah  Indonesia menerbitkan  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003.  Setiap  mahasiswa  berhak  secara  hukum  untuk memiliki  guru  besar  yang  mengamalkan  keyakinannya  untuk  mengajar  mereka,  sesuai  dengan undang-undang.  Selain  itu,  undang-undang  ini  mengakui  pendidikan  formal  yang  diberikan dipesantren selaras dengan apa yang diberikan di lembaga public (Wathon, 2011:94-95).
Maraknya  perbedaan  pendapat  di  antara  anggota  DPR  justru  membuat  RUU  RI  Nomor  20 Tahun  2003  sulit  disahkan.  Masing-masing  kalangan  yang  berada  di  DPR  menginginkan kepentingannya, terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama, diperhitungkan dalam sistem pendidikan  nasional.  Komunis  dan  Kristen  menentang  memasukkan  pendidikan  agama  ke  dalam sistem  sekolah  umum,  karena  beranggapan  sewaktu-waktu  dapat  dihentikan  tanpa  berkonsultasi dengan DPR.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Selain  pembahasan  seputar  pengesahan  RUU  Sisdiknas.  Umat  Islam  sangat  menghargai bahwa setelah bertahun-tahun diabaikan secara resmi, pendidikan Islam saat ini mendapat perhatian dalam internal kerangka sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam kini memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum dalam sistem pendidikan tanah air sebagai akibat dari pengesahan RUU  tersebut.  Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  telah  mulai  mengakui  pesantren  dan  madrasah diniyah  atas  dasar  bahwa  keduanya  adalah  jenis  pengajaran  keagamaan.  (Fadly  Mart  Gultom, 2014:46).
Norma-norma  pendidikan  Islam  kemudian  mulai  muncul  dalam  kaitannya  dengan  profesi pengajar dan dosen, yang seharusnya dijaga dan dihargai dengan baik selain dilindungi dan dijamin hak-haknya.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  2005  memuat  aturan  tersebut. Setelah itu, UU RI No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan diterbitkan. Program pendidikan yang berbeda  dilaksanakan  dengan  sifat  yang  lebih  bervariasi  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  siswa  dan masyarakat.
Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan dua  kurikulum  yang  diadopsi  setelah  era  Orde  Baru  (2006).  Kurikulum  2013  adalah  yang  terakhir digunakan sampai saat  itu. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dalam  implementasinya  di  dunia  pendidikan  sebagai  jawaban  atas  tuntutan  penyelenggaraan pendidikan  yang  berkaitan  dengan  Standar  Nasional  Pendidikan  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  semakin  maju  (Hoddin,  2020:28).  Pendidikan  Islam  berkembang pesat saat ini dengan diakuinya madrasah diniyah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu terbukti bahwa selama periode reformasi ini, penekanan yang lebih  besar  ditempatkan  pada  kurikulum,  kedudukan  institusional,  dan  konsistensi  materi.  Adapun kebijakan tersebut diantaranya;
1. Kebijakan Terhadap Mutu Pendidikan
Standar  Nasional  Pendidikan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 yang  telah  diperbaharui  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013,  diterbitkan  terkait peningkatan mutu pendidikan (SNP). Standar Mutu Lulusan, Standar Isi/Kurikulum, Standar Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan,  Standar  Sarana  Proses  Pembelajaran,  Standar  Prasarana,  Sarana Pembiayaan,  Standar  Manajemen,  dan  Standar  Evaluasi  merupakan  delapan  komponen  yang membentuk Standar Nasional Pendidikan.  Sekarang ditambah lagi dengan standar kerja sama yang berbasis pada outcome. Dari setiap standar tersebut dijabarkan lagi indikatornya secara detail, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian (assessment) oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN/S-M) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada setiap institusi dan program studi.
Guru  dan  dosen  harus  memiliki  kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  dan kompetensi sosial di samping kompetensi akademik sesuai dengan cabang ilmu yang diajarkannya, yang dibuktikan dengan ijazah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, Tentang Guru dan  Dosen.  Evaluasi  keempat  kompetensi  tersebut  menentukan  apakah  ia  juga  membutuhkan sertifikat pendidik. Untuk memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terwujudnya warga negara Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, serta cakap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, seorang guru juga  harus  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  bertanggung  jawab  atas  dirinya, masyarakat dan bangsanya.
Peningkatan  mutu  guru  ditetapkan,  berdasarkan  pada  asumsi,  bahwa  faktor  yang  paling menentukan  mutu  pendidikan  adalah  tenaga  pendidik.  Untuk  itu  strategi  peningkatan  mutu pendidikan  harus  dimulai  dari  peningkatan  mutu  tenaga  pendidik.  Kebijakan  mutu  pendidikan selanjutnya ditempuh dengan menerapkan manajemen mutu terpadu yang merupakan terjemahan dari Total  Quality  Management (TQM).  Dalam  TQM  dilakukan  berbagai  upaya  strategis,  seperti continuous improvement (perbaikan berkelanjutan atau terus-menerus), quality control (pengawasan mutu), quality  assurance, (penjaminan  mutu), change  of  organization (perubahan  organisasi),
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
change of culture (perubahan budaya), dan to keep good relationship with all customers (memelihara hubungan yang baik dengan semua pelanggan) (Abuddin Nata, 2021:34-36).
2. Kebijakan Terhadap Pelayanan Pendidikan
Kebijakan  pemerataan  pelayanan  pendidikan  ditujukan  agar  semua  warga  Indonesia  usia sekolah  mendapat  pelayanan  dalam  bidang  pendidikan.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang Dasar 1945 yang menetapkan agar negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan  bangsa. Guna  melaksanakan  misi  pemerataan  pendidikan  ini,  maka  pemerintah  menetapkan  kebijakan program  wajib  belajar  9  tahun  (SD  dan  SMP)  yang  dinaikkan  menjadi  wajib  belajar  12  tahun  (SD, SMP,  dan  SMU).  Sebagai  akibat  dari  kebijakan  ini,  maka  diberlakukan  kewajiban  pendidikan  gratis seperti bebas dari uang pangkal, SPP, dan lainnya.
Selain  itu  pemerintah  juga  menyediakan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang besarnya  disesuaikan  dengan  tingkatan  pendidikan  dan  kemampuan  keuangan  negara.  Terkait dengan  ini,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  peningkatan  anggaran  pendidikan  melalui  APBN mencapai 20% dari total anggaran APBN, yang nominalnya lebih dari 400 triliun.
Pemerataan  pelayanan  pendidikan  ini  selanjutnya  menjangkau  bidang  mutu.  Yakni  bahwa pendidikan  yang  bermutu tidak  hanya  dikuasai oleh kalangan  masyarakat yang  mampu,  melainkan juga  oleh  masyarakat  pada  umumnya.  Selain  itu  juga  pemerataan  pada  setiap  sekolah  untuk memperoleh  siswa  dari  berbagai  lapisan  masyarakat.  Untuk  itu  lahirlah  sistem  zonasi  terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB). Para siswa yang berada di suatu wilayah, diharuskan sekolah pada lembaga pendidikan yang ada di wilayah tersebut.
3. Kebijakan Terhadap Pendidikan Karakter
Kebijakan  pendidikan  karakter  dilaksanakan  mengingat  bangsa  Indonesia  yang  kurang menggembirakan.  Masih  sering  terjadi  tawuran,  penggunaan  narkoba,  prostitusi,  minuman  keras, geng  motor,  dan  isu-isu  lain  di  masyarakat  dan  di  kalangan  pelajar.  Guna  memperbaiki  karakter bangsa  Indonesia  Kemudian,  UU  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  posisi pendidikan agama semula berada pada posisi kedua setelah materi Pancasila/PPKn diubah menjadi posisi pertama.
Selanjutnya  kompetensi  inti  dalam  kurikulum  Tahun  2013  ditekankan  pada  kompetensi spiritual  dan  kompetensi  sosial  di  atas  kompetensi  pengetahuan  dan  keterampilan.  Selanjutnya dengan  berdasar  pada  ajaran  agama,  falsafah  Pancasila  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa,  maka dirumuskan  beberapa  macam  karakter  yang  harus  diajarkan  di  sekolah,  yaitu  beriman,  bertakwa, berakhlak  mulia,  jujur,  disiplin,  rasa  ingin  tahu,  suka  menolong,  bekerja  sama,  kerja  keras,  dan sebagainya.  Terkait  dengan  pendidikan  karakter  ini  ada  yang  berpendapat,  kita  tidak  perlu  mata pelajaran tambahan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
Setiap guru, melalui materi pembelajaran yang diampunya, hendaknya mampu memotivasi siswa  untuk  berpikir  kritis,  mengarahkan  siswa  menyayangi  teman-temannya,  bekerja  keras,  dan menanamkan pelbagai nilai karakter mulia lainnya. Sejak Nadiem Makarim diangkat sebagai Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud),  isunya  sedikit  bergeser,  yaitu  agar  pendidikan  karakter diperkuat. Alasannya, pendidikan karakter itu sangat penting. Baru sekarang kita menyadari bahwa karakter itu penting, dan manusia Indonesia belum memiliki karakter yang memadai. Tanpa karakter yang  memadai,  Indonesia  tidak  cukup  syarat  dan  tidak  berpotensi  untuk  menjadi  negara  maju (Syamsul Rial, 2020:6).
4. Kebijakan Link and Macth
Semenjak diperkenalkannya link and match ke internal panggung  pendidikan Indonesia, hal itu  memicu  respon  signifikan  dan  terus  menjadi  perdebatan  hingga  saat  ini,  seolah-olah  menjadi pancuran  air  yang  menenangkan  bagi  semua  orang.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  mengingat  sistem pendidikan  Indonesia  di  masa  lalu  tampak  mengesampingkan  tuntutan  kebutuhan  yang  semakin meningkat, meskipun faktanya tidak ada yang bisa membantah fakta bahwa bersekolah adalah cara yang realistis untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Link secara etimologi yaitu terhubung
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
atau keterkaitan yang interaktif, adapun Match adalah kecocokan yang menunjukan kompatibilitas atau kesesuaian. (Kasful A. & Kompri, 2017).
Kebijakan  link  and  mach  pendidikan  melalui  dunia  usaha  dan  industri  (Dudi)  dilaksanakan guna mengatasi terjadinya pengangguran pada lulusan pendidikan sebagai akibat dari tidak adanya kesesuaian antara lulusan pendidikan dengan tuntutan keahlian yang diharapkan oleh dunia usaha dan  industri.  Untuk  itu  lahirlah  kebijakan  tentang  penyelenggaraan  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK)  yang  diperluas  bidang  keahliannya,  seperti  bidang  perhotelan,  kuliner,  garmen,  teknik computer, farmasi, akuntansi dan sebagainya.
Selain  itu  keluar  pula  kebijakan  tentang  KKNI  (Kualifikasi  Kompetensi  Nasional  Indonesia) yang  pada  intinya  adalah  suatu  program  yang  memberikan  keterampilan  vokasional  pada  setiap lulusan  atau  tamatan  pendidikan,  mulai  dari  tingkat  dasar  hingga  perguruan  tinggi.  Caranya  dapat dilakukan  di  sekolah  atau  kampus  yang  bersangkutan  melalui  mata  pelajaran  muatan  lokal, menggunakan  sistem  magang  melalui  kerja  sama  sekolah  atau  PT  dengan  kalangan  industri, perdagangan  dan  sebagainya.  Dalam  kaitan  ini  setiap  vokasional  yang  dicapai  pada  setiap  jenjang diberikan grade  (tingkatan)  keahliannya mulai dari yang paling  rendah, sebagai juru saji, atau kurir hingga pada keahlian dalam bidang perencanaan dan konsultasi. Bukti keahlian tersebut dituangkan dalam istilah yang disebut sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

## 2. Pembahasan
A. Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pendidikan  Agama  Islam  yang  Belum  Terselesaikan  Pasca Reformasi
1. Pembangunan Pendidikan yang Menentang Pancasila
Ketuhanan  yang  Maha  Esa  dalam  pancasila,  harus  memerankan  pedoman  bagi  seluruh lembaga  pendidikan  Indonesia.  Namun,  sangat  disayangkan  prinsip  pendidikan  saat  ini  dibangun dengan  mengikuti  pola  asing,  sehingga  melupakan  sila  pertama  tersebut.  Dalam  bukunya,  Redja Mudyaharjo,  mencantumkan  peran  pendidikan  dalam  berkembang  pembangunan  dengan  cara sebagai  berikut:  1)  mengembangkan  teknologi  baru,  2)  bekerja  sebagai  tenaga  produktif  dalam industri  bangunan,  3)  memproduksi  barang  dan  jasa,  4)  berperan  sebagai  pelaku  generasi  dan pencipta budaya, dan 5) menjadi konsumen produk dan layanan.(Redja Mudyaharjo, 2013:506-508).
Perkembangan  moral  bukanlah  salah  satu  dari  lima  tanggung  jawab  pendidikan  dalam pembangunan,  meskipun  konsepsi  pendidikan  modern  seringkali  memasukkannya.  Namun,  tujuan utama pendidikan adalah mengubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Meskipun ada visi yang  mengarah  ke  arah  moral  tersebut  di  sekolah/madrasah,  tetapi  pendekatan  ini  tampaknya belum  meresap  ke  lembaga  pendidikan  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  komponen  moral  pendidikan Islam masih kurang mendapat perhatian karena alasan berikut:
 Terlalu kognitif, metodenya terlalu terpusat pada memberi makan pikiran dengan informasi tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh,  dll.  Bahkan  spek  afektif  dan  psikomotorik  tidak  tersinggung,  kalaupun  tersinggung relative minim.
 Problem yang timbul dari individu itu sendiri karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, ada yang bermoral dan ada yang tidak.
 Orang  beranggapan  bahwa  guru  adalah  satu-satunya  yang  bertanggung  jawab  atas pendidikan agama.
 Batasan  waktu, ketidaksesuaian  antara  jumlah  waktu  yang  tersedia  dengan  ukuran  materi pelajaran agama yang diajukan.
2. Prinsip Keadilan Pada Anggaran Dualisme Pendidikan
Setidaknya  ada  2  kementerian,  ialah  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan Kementerian  Agama,  yang  bertugas  mengelola  pendidikan  di  Indonesia.  Namun,  ada  kementerian lain  yang  juga  mengawasi  pendidikan,  antara  lain  kementerian  kesehatan,  kementerian  dalam
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
negeri,  militer,  dan  keamanan.  Namun,  selain  kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan,  ada kementerian lain, yakni Kementerian Agama, yang memiliki cakupan dan jumlah lembaga pendidikan yang lebih luas di bawah pengelolaannya
Selain  banyak,  lembaga  pendidikan  yang  berada  di  bawah  Kementerian  Agama  juga  lebih beragam.  termasuk  lembaga  pendidikan  dasar,  menengah,  dan  tinggi  serta  pesantren,  yang jumlahnya sama dan memiliki jangkauan yang luas (Iman Suprayogo, 2016). Banyak orang telah lama percaya bahwa dualitas dalam manajemen pendidikan seperti itu kurang produktif dan diskriminatif, tentu  hal  ini  sudah  lama  tuai  kritikan.  Sehingga  lembaga  pendidikan  dibawah  Kemenag  terutama dalam hal pendanaan dan sumber daya lainnya kurang diperhatikan.
Penganggaran  di  madrasah  khususnya  yang  berstatus  swasta  dan  pesantren  tidak  terlalu diperhatikan.  Serupa  dengan  bagaimana  universitas-universitas  yang  diawasi  oleh  kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mempromosikan pengetahuan publik, universitas-universitas Islam menerima  dana  yang  relatif  kecil  setiap  tahun.  Lembaga  pendidikan  di  lingkungan  Kementerian Agama  sudah  lama  merasa  terpinggirkan  akibat  sikap  diskriminatif  ini.  Madrasah  dianggap  sebagai lembaga pendidikan yang ketinggalan zaman dan inferior yang tidak dapat bersaing.
Demikian  pula,  diyakini  bahwa  pembiayaan  Kementerian  Agama  untuk  perguruan  tinggi sangat terbatas. Oleh karena itu, universitas Islam mengalami masa yang sangat sulit untuk tumbuh dan  berkembang.  Tak  disangka,  posisi  negatif  ini  tidak  membuat  lembaga  pendidikan  di  bawah Kementerian Agama beralih ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, mereka khawatir pada  akhirnya  akan  dikembangkan  strategi  politik  untuk  mengkonsolidasikan  semua  manajemen pendidikan  di  bawah  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Karena  lemahnya  penegakan kewenangan pemerintah pusat untuk mengontrol dualitas manajemen pendidikan, situasi ini masih ada.
3. Disparitas Pembangunan Pendidikan Luar Jawa
Karena  sistem  politik  akan  mengizinkannya,  para  pemimpin  politik  terus  berjuang  untuk menyeimbangkan  kebijakan  dengan  politik.  Administrator  harus  menerima  dan  menerapkan  apa yang dianggap menantang karena hal itu dapat membantu menerapkan kebijakan dan program baru serta  melampaui  krisis  signifikan  seperti  konflik  atau  kemerosotan  (Mead  Lawrence,  2013:390). Namun,  ini  tidak  terjadi  di  Indonesia,  dimana  terdapat  politik  dan  kebijakan  gagal  bersatu  dengan cara yang kondusif untuk pertumbuhan negara.
Orang -orang dari pulau -pulau lain harus melakukan perjalanan ke Jawa, di mana beberapa universitas terkemuka terkonsentrasi, untuk menyelesaikan studi mereka. Pengenalan badan hukum milik  negara  untuk  sejumlah  universitas,  termasuk:  UI,  UGM,  USU,  UPI,  ITB,  dan  IPB,  baru-baru  ini mendapat  kecaman.  BHMN  diperkirakan  telah  berkontribusi  pada  komersialisasi  pendidikan,  yang tentunya  sangat  kontradiksi  dari  tujuan  utama  lembaga  pendidikan  tinggi.  Orang  tua  harus menginvestasikan  puluhan  juta  rupiah  untuk  anak  -anak  mereka  untuk  menghadiri  universitas terkenal  ini.  Penciptaan  gerakan  protes  dalam  menanggapi  efek  komersialisasi  pendidikan  tinggi dipicu oleh sejumlah masalah. Lembaga -lembaga pendidikan Islam juga menunjukkan ketidakadilan ini,  dengan  madrasah  superior,  universitas  -universitas  Islam,  dan  sekolah  -sekolah  Islam  selalu menerima preferensi di pulau Jawa.
4. Sertifikasi Guru
Tujuan  adanya  sertifikasi  guru  ialah  untuk  meninggikan  kualitas  guru,  yang  kemudian  akan meningkatkan  kesejahteraan  guru,  dengan  harapan  bahwa  ini  akan  meningkatkan  standar pembelajaran  dan  pendidikan  di  Indonesia  dalam  jangka  panjang.  Tes  kompetensi  dalam  bentuk penilaian portofolio, juga dikenal sebagai evaluasi koleksi dokumen yang menunjukkan kompetensi guru,  adalah  bagaimana  guru  dalam  layanan  disertifikasi  menurut  permendiknas  nomor  18  tahun 2007 tentang sertifikasi untuk guru, dengan mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu,  (1) Kredensial Akademik,  (2)  Pendidikan  dan  Pelatihan,  (3)  Pengalaman  Mengajar,  (4)  Perencanaan  dan Pelaksanaan  Pembelajaran,  (5)  Evaluasi  dari  atasan  dan  pengawas,  (  6)  Prestasi  Akademik,  (7) Pekerjaan Pengembangan Profesional, (8) Partisipasi dalam Forum Ilmiah, (9) Pengalaman Organisasi
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
dalam  Pendidikan  dan  Urusan  Sosial,  dan  (10)  penghargaan  yang  berkaitan  dengan  bidang pendidikan.
Apabila ke-10 komponen itu berhasil terpenuhi dengan obyektif dan mencapai poin minimal 850 atau  57%  dari  perhitungan  poin  maksimum  (1500),  sudah  tentu  akan  dipastikan  untuk  berhak menyandang  predikat  sebagai  guru  professional  serta  sejumlah  hak  dan  fasilitas  yang  melekat dengan jabatannya. Akan tetapi, untuk memenuhi batas minimal 57 %  tersebut saja ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena beberapa permasalahan masih menanti di depan.
Guru yang mempunyai kualifikasi D4/S1 masih akan mengalami sejumlah kendala, terutama kesulitan dalam memenuhi empat komponen lainnya, yaitu: komponen: (1) pendidikan dan pelatihan, (2) partisipasi dalam forum ilmiah, (3) prestasi akademik, dan (4) pekerjaan pengembangan profesional. Masalah tidak hanya dirasakan oleh guru yang tidak memiliki kualifikasi D4/S1, yang jelas tidak bisa diikutsertakan. Semua guru saat ini tidak memiliki akses atau kontrol penuh terhadap keempat komponen tersebut, terutama yang mengajar di daerah terpencil di kota. Forum ilmiah, acara pelatihan dan pendidikan, dan waktu kompetisi akademik masih hanya sesekali diadakan. Demikian pula budaya menulis, penelitian, dan inovasi di kalangan pengajar belum sepenuhnya matang.
Tentu  saja,  guru  akan  kesulitan  menerapkan  komponen-komponen  ini  untuk mendapatkan poin.  Oleh  karena  itu,  apabila  kegiatan  sertifikasi  guru  ke  depan  tetap  mengikuti  pola  yang  sama yaitu  berupa  evaluasi  portofolio  yang  memuat  10  (sepuluh  komponen)  seperti  sebelumnya,  maka sangat  penting  untuk  mempertimbangkan  upaya  agar  setiap  guru  berpeluang  lebih  besar  untuk memperoleh poin. . masing-masing elemen ini.
5. Pesantren yang Termaginalkan
Sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini, Pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang  tertua  di  Indonesia,  terkena  imbas  dari  agenda  kebijakan  pemerintah.  bahwa  kebijakan  yang digunakan  oleh  pemerintah  Belanda  kepada  penduduk  Indonesia  yang  mayoritasnya  Muslim. Sebenarnya  dilatarbelakangi  oleh  rasa  takut,  rasa  panggilan  agamanya  sendiri  yaitu  Kristen,  serta rasa  kolonialisme.  Akibatnya,  pemerintah  Belanda  memberlakukan  sejumlah  undang-undang  dan kebijakan, seperti:
 Pemerintah  Belanda  mendirikan  Priessterraden,  sebuah  organisasi  unik  dengan  tanggung jawab mengatur kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam, pada tahun 1882. Mengikuti rekomendasi  dari  dewan  ini,  pemerintah  Belanda  mengadopsi  undang-undang  baru  pada tahun 1905 yang mewajibkan siapa pun yang memberikan ajaran atau bacaan agama Islam untuk meminta izin. dari pemerintah Belanda terlebih dahulu.
 Pedoman  yang  lebih  ketat  untuk  pendidikan  agama  Islam  diterbitkan  pada  tahun  1925 misalnya,  hanya  kiai  yang  telah  menerima  semacam  referensi  atau  dukungan  dari pemerintah Belanda yang diizinkan untuk mengajar Al-Qur'an.
 Pentahbisan  Sekolah  Liar,  yang  dikeluarkan  pada  tahun  1932,  memberikan  kekuasaan kepada  pemerintah  Belanda  untuk  menghapus  dan  menutup  madrasah  dan  sekolah  yang tidak  memiliki  izin  atau  mengajarkan  mata  pelajaran  yang  tidak  sesuai  dengannya. (Pentahbisan dari Wildeschool) (Heri Nofi N. 2018).
Pemerintah Indonesia juga tidak memperlakukan lembaga pendidikan ini dengan baik selama masa kemerdekaan. Pendidikan di pesantren telah maju sejauh ini berkat upaya ikhtiar dan internal pesantren daripada keterlibatan pemerintah. Terlepas dari masalah ini, pesantren memainkan peran penting  dalam  memberi  pilihan  pendidikan  tambahan  secara  luas  dan  membuat  pendidikan  di pesantren lebih mudah diakses dan murah bagi rumah tangga pedesaan berpenghasilan rendah.
Permasalahan  selanjutnya  yang  belum  terselesaikan  yaitu  terkait  UU  Pesantren,  pada September  2019,  DPR  RI  mengesahkan  UU  Pesantren.  Undang-undang  ini  menawarkan  untuk menyediakan dana negara dan bertujuan untuk standarisasi kualitas pendidikan pesantren. Namun UU  tersebut  sampai  sekrang  belum  maksimal  dan  belum  tepat  sasaran,  UU  ini  sepertinya  hanya pemanis dan opini saja. Lahirnya UU ini berawal dari sederet keresahan yang dialami oleh kalangan
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
pesantren. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) selama ini belum  mengakomodir  aspirasi  dan  kearifan  lokal  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  yang jumlahnya menurut data Kementerian Agama pada 2018 hingga kini menembus angka 28.194 unit.
Akan  tetapi  lahirnya  UU  Pesantren  ini  juga  banyak  respon  yang  menolak  atas  ke khawatirannya, sebagaimana dalam UU Pesantren pasal 6 Ayat 2 yang berbunyi pendirian pesantren sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  1  wajib:  mendaftarkan  keberadaan  pesantren  kepada menteri. pasal ini dikhawatirkan menjadi celah bagi penutupan pesantren yang tidak mendaftar ke kementerian dan masih banyak lagi persoalan yang membuat pesantren terpinggirkan.

## KESIMPULAN
Visi  dan  misi  pendidikan  diwujudkan  dalam  kebijakan  pendidikan,  yang  juga  memasukkan seluk-beluk  fitrah  manusia  berdasarkan  filosofi  serta  politik  manusia  dari  ranah  keadaan,  politik, sosial,  ekonomi,  ataupun  budaya  masyarakat.  Evolusi  kebijakan  pendidikan  pasca  reformasi  pada dasarnya  lebih  maju  daripada  pendidikan  Orde  baru.  Kebijakan  pemerintah  terhadap  pendidikan agama Islam pasca reformasi tentu banyak mengasilkan kebijakan diantaranya, kebijakan terkait UU, kebijakan  mutu  pendidikan,  kebijakan  terhadap  pelayanan  pendidikan,  kebijakan  terhadap pendidikan karakter, dan kebijakan link and mach. Kebijakan itu semua tiada lain tiada bukan untuk terus menigkatkan pendidikan secara umum dan secara khusus untuk pendidikan agama Islam.
Dibalik  banyaknya  kebijakan  terhadap  pendidikan  tentu  hal  tersebut,  tidak  semuanya terselesaikan.  Terutama  kebijakan  pemerintah  terhadap  pendidikan  agama  Islam.  Seperti pengembangan  pendidikan  yang  menentang  pancasila,    prinsip  keadilan  pada  anggaran  dualism pendidikan,  disparitas  pembangunan  pendidikan  luar  jawa,  sertifikasi    guru,  dan  masih  banyak pesantren  yang  terpinggirkan.  Ini  semua  menjadi  tugas  kita  semua  terutama  pemangku  kebijakan agar  supaya  terus  mengawal  sehingga  semunya  bisa  terlaksana  untuk  mewujudkan  generasi  anak bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Nurhuda  &  Year  Zettira  A.  (2021).  Masa  Pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  1999-2001, Tarikhuna: Jurnal Of History Education . 3 (1), 114. Wathoni. Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia , (Ponorogo: STAIN PO Press, 2011), hal. 94- 95.
Fadly Mart  Gultom (2014). Kebijakan  Pendidikan  Keagamaan  Islam  Di  Indonesia  (Studi  Tentang PP  RI  No.  55 Tahun 2007), 45.
Hoddin. Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra Kemerdekaan Hingga Reformasi, dalam Jurnal Ilmiah Iqra , Vol, 5, No. 1, Tahun 2020, hal. 28.
Prof. Dr. H. Nata, Abuddin. Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia , (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021).
Syamsul Rizal. Pendidikan Karakter , dalam Kompas 6 Februari, 2020, hal. 6.
Dr.  H.  Anwar,  Kasful  &  Kompri. Kebijakan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia;  Dahulu,  Kini,  dan  Masa Depan , (Jambi: PUSAKA, 2017). Redja Mudyaharjo (2016). Pengantar Pendidikan , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
Iman Suprayogo. Dualisme Pengelolaan Pendidikan: Kekurangan atau Justru Kelebihan, dalam Artikel Ilmiah diakses 2 Mei.
Mead  Lawrence  2013.  Teaching  Public  Policy:  Linking  Policy  and  Politics, Journal  of  Public  Affair Education, (JPAE 19/3, Vol. 389-403, hal. 390. Heri  Nofi  N.  2018.  Kebijakan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia,  diakses  pada  1  September. http://20330233.siap-sekolah.com
Heri Nofi N. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia , (Ponorogo: Nata Karya, 2019).
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Sulasmi, Emilda. Buku Ajar dan Permasalahan Pendidikan , (Medan: UMSU Press, 2021). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. M.  Sabarudin  (2015).  Pola  dan  Kebijakan Pendidikan  Islam Masa  Awal  dan  Sebelum  Kemerdekaan,
Jurnal Tarbiyah Volume 1. No. 1. Hal 154-155.