## PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL
Dudang Gojali, Lutfiyah Arifin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Email: Dudang.gojali@uinsgd.ac.id , lutfiyaharifin@uinsgd.ac.id

## ABSTRAK
Dampak  pandemi  Covid-19  telah  menyentuh  berbagai  sektor  di  dunia.  Indonesia menjadi  salah  satu  Negara  yang  terdampak  pandemi  Covid-19,  tidak  hanya  sektor kesehatan, namun juga sektor ekonomi dan  berpotensi mengganggu kinerja  keuangan juga membuat perlambatan perekonomian di Indonesia. Sehingga diperlukan langkah cepat  dengan  penerapan  kebijakan countercyclical sebagai  respon  penanggulangan pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi dan keuangan. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas  Jasa  Keuangan  menerbitkan  regulasi  sebagai  kebijakan Countercyclical bagi Lembaga  Jasa  Keuangan  Bank  maupun  Non  Bank.  Transaksi  restrukturisasi pembiayaan  murabahah  menjadi  salah  satu  langkah  pemerintah  dalam  mengambil kebijakan  stimulus  perekonomian.  Metode literature  review dengan  pendekatan kuantatif yang dikaji dalam perspektif yuridis dan akuntansi syariah digunakan untuk mengkaji  dan  merasionalisasi  pembahasan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini menyatakan n bahwa a Restrukturisasi  pembiayaan  murabahah  sebagai  implementasi kebijakan  pemerintah,  tidak  serta  merta  sebagai  bukti  objektif  telah  terjadi  peristiwa merugikan ( impairment event ) pada Lembaga Keuangan Syariah.
Kata Kunci:
Akuntansi Murabahah, Covid-19, dan Kebijakan Stimulus Perekonomian

## PENDAHULUAN
World  Health  Organization  (WHO) mendeskripsikan Coronaviruses  (CoV) me- nurut merupakan family virus yang dapat mentransformasikan  penyakit  pada  he- wan n dan m manusia,  menyerang  organ pernapasan  yang  menyebabkan  penyakit mengerikan  seperti Midle  East  Resppitory Syndrome (MERS-CoV)  dan Severe  Acute Respiratory Syndrom (SARS-CoV). Perkem- bangan Coronaviruses yang  baru  ditemu- kan  adalah  Covid-19,  yang  baru  dikenal setelah  meluasnya  pandemi  di  Wuhan, Tiongkok k pada  akhir  tahun  2019  kemu- dian  meluas  hingga  188  negara  di  dunia terkonfirmasi  positif  terjangkit  Covid-19 termasuk Indonesia. 1
Pandemi  Covid-19  di  Indonesia,  bu- kan  hanya  menyerang  sektor  kesehatan. Namun  juga  menyumbangkan  dampak sangat luar biasa  di sektor ekonomi yang menjadi  salah  satu  sektor  vital  negara. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2020  sebesar 0,53 di  sek- tor informasi dan komunikasi. Mengingat, anjuran  pemerintah  untuk Work  From Home dan  juga Physical  Distancing maka banyak  masyarakat  mengakses  pendidik- an, pekerjaan, dan hiburan melalui tekno- logi informasi dan komunikasi. 2
Pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik)  merilis  data  total  wisatawan mancanegara  yang  mengunjungi  Indone- sia a pada a Triwulan I-2020 menuurun drastis  sebanyak  34.9  persen  sejalan
1 Silpa  Hanoatubutun  “Dampak  Covid-19 Terhadap  Perekonomian  Indonesia,”  Sulawesi  Selatan: Jurnal  Education,  Psychologi  and  Conseling, Volume 2,Nomor 1 (April 2020): hlm 147-148.
2 https://kompas.com
dengan  pelarangan  penerbangan  antar negara  dan  juga  pemberlakuan  karantina wilayah  oleh  Pemerintah. 3 Pandemi Covid-19  juga  berdampak  pada  iklim  in- vestasi, penurunan ekspor impor, perlam- batan  kegiatan  usaha  ekonomi  produktif yang  dimiliki  warga  Negara  baik  per- orangan  maupun  badan  usaha,  serta penurunan pendapatan masyarakat.
Menyikapi  guncangan  sektor  ekono- mi, Pemerintah Indonesia diharuskan res- ponsif  dalam  mengambil  kebijakan  de- ngan cepat dan tepat dengan perencanaan yang  matang.  Melalui  Kementerian  Ke- uangan  Republik  Indonesia,  Bank  Indo- nesia,  serta  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Pe- merintah  mengawal  strategi  stabilitas  ke- uangan Negara. Berbagai kebijakan dilun- curkan  guna  menyelamatkan  Indonesia dari  krisis  moneter  sebagai  dampak  pan- demi Covid-19.
Pemerintah  merespon  cepat  dampak Pandemi  Covid-19  pada  sektor  ekonomi dan  keuangan  melalui  penguatan  Lem- baga Keuangan Syariah, mengingat kiner- ja  keuangan  Lembaga  Keuangan  Syariah yang  terus  meningkat.  Terbukti  “CAR (Capital  Adequacy  Ratio)”  dari  data statistik  Lembaga  Keuangan  Syariah  ter- hitung  mulai  januari  2016  hingga  januari 2020  yang  telah  dipublikasikan  Otoritas Jasa  Keuangan  yang  telah  penulis  rang- kum menjadi bagan berikut.
3 https://bps.go.id
Besaran Capital  Adequacy  Ratio (CAR) digunakan  untuk  memproyeksikan  ting- kat  kesehatan  permodalan  Lembaga  Ke- uangan  baik  Bank  maupun  Non  Bank yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan tahunan Lembaga Keuangan. CAR diatur dalam  “UU  Nomor r 10  Tahun n 1998  ten- tang  Perbankan n yaitu  pada  Pasal  29  ayat 2”. 4 Maka,  dilihat  dari  data  statistik  di atas,  Lembaga  Keuangan  Syariah  tergo- long  masih  sangat  sehat  dalam  per- modalannya.
Lembaga a Keuangan n Syariah (LKS) yang merupakan bagian dari sistem inter- mediasi  keuangan  nasional  juga  meng- ambil  peran  dalam  kebijakan  stimulus perekonomian  nasional  melalui  produk pembiayaan  syariah.  Otoritas s Jasa  Ke- uangan dalam m hal l ini d Direktorat p Pengaturan n d an n Perizinan p Perbankan n Syariah m meng esahkan  beberapa  peraturan  kebijak-
4 Pasal 29 ayat 2 pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
an n Countercyclical sebagai  respon  cepat penanggulangan dampak pandemi Covid-19 9 pada  sektor  ekonomi  dan keuangan.
Pemerintah  mendorong  Lembaga  Ke- uangan n Syariah  sebagai  penyokong  mo- dal usaha Usaha a Mikro, Kecil, dan n Menengah  (UMKM) ) .  Penerapan transaksi pembiayaan n syariah dalam LKS tentunya menyesuaikan dengan keadaaan saat  ini  sebagai  implementasi  kebijakan stimulus  perekonomian  sehingga  mem- pengaruhi  pendapatan  margin  lembaga keuangan syariah.
Transaksi  restrukturisasi  pembiayaan murabahah  menjadi  salah  satu  langkah pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan stimulus  perekonomian.  Restrukturisasi pembiayaan  dilakukan  terhadap  per- orangan  maupun  badan  usaha  yang memiliki  kewajiban  (debitur) ) terhadap LKS  namun  mengalami  hambatan  dalam pelunasan  kewajibannya,  dikarenakan terganggunya usaha. Restrukturisasi i
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19
Jan-20
pembiayaan  tersebut  diberikan  dengan memberi pemotongan sisa tagihan, melakukan penjadwalan ulang ( re- scheduling), atau  dengan  mengkonversi akad  murabahah.  Tentunya  hal  ini  mem- pengaruhi  kinerja  Lembaga  Keuangan Syariah dan juga dalam laporan keuangan tahunan yang harus dilakukan penyesuaian. 5
Kajian  dalam  rangka  merasionalisasi penelitian  di  masa  Pandemi  Covid-19 sesuai i dengan n bidang ilmu u akuntansi syariah,  maka  topik k ”Penerapan  Akun- tansi  Murabahah  Di  Tengah  Pandemi Covid-19: Implementasi Kebijakan Stimu- lus Perekonomian Nasional” akan n ditinjau  dalam  pandangan  hukum formal  dan  akuntansi  syariah,  guna mengupas esensial tersebut maka metode yang  digunakan  adalah  metode e de- skriptif  kuantitatif  dengan  kajian n pus- taka s sebagai alat t utama a pencarian n data.

## Metodologi
Metodologi dalam m penelitian n ini menjadi i aspek fundamental guna mengupas  serta  memaparkan  penjelasan terkait t bagaimana  penerapan  akuntansi murabahah  di  tengah  pandemi  Covid-19 mengimplementasikan kebijakan stimulus perekonomian  nasional l karenanya a pen- dekatan n kuantitatif d digunakan n un- tuk k memahami m permasalahan  tersebut secara m mendalam.  Pencarian  data  digu- nakan  studi  pustaka dengan  mengeks- plorasi  buku,  data  statistik,  jurnal,  serta
5 AAOIFI, Accounting,  Auditing,  and  Governance Standards  for  Islamic  Financial  Institution, (2003: Bahrain) hlm. 175-177.
informasi  terkait  yang  beredar  di  media masa  digunakan  untuk  mengkaji    pene- litian  ini.  Metodologi  ini  juga a sangat relevan n guna  menginterpretasikan  topik dan  kondisi  saat  ini  untuk  menginter- pretasikan  kebijakan  stimulus  perekono- mian ditengah pandemi Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Murabahah dalam Perbankan Syariah
Murabahah  merupakan  salah  satu produk pembiayaan keuangan dalam LKS dengan prinsip akad “bai’ atau u jual b beli” yang  menjadi  produk k pembiayaan  pa- ling g banyak k digunakan  oleh h LKS  dalam rangka  penyaluran  dana  kepada  debitur, bahkan  berada  dalam  alokasi  66%  dari seluruh  transaksi  investasi  LKS  di  dunia, serta  diperkirakan n lebih  dari  80% p pro- duk  investasi  dan n pembiayaan  perbank- an syariah dan n unit usaha a syariah di I Indonesia. 6
Murabahah h berdasarkan  “UU  No.21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah dalam  Pasal  19 9 ayat  (1) h huruf  d”, “Akad d Murabahah merupakan akad d pembiayaan  suatu  barang  dengan menegaskan h harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar- nya d dengan  harga  dengan  harga  yang lebih  sebagai  keuntungan  yang  dise- pakati”. 7
6 Sutan Remy Sjahdeini,Perbankan Syariah Produk dan  Aspek  Hukumnya  (Jakarta:Prenadamedia  Group, 2015) hlm.190-191.
7 UU  No.21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah  Pasal  19  ayat  (1)  huruf  d  yang  mengatur transaksi  murabahah  dalam  lembaga  keuangan syariah.
Penulis menjabarkan penjelasan terse- but,  murabahah  merupakan  salah  satu produk  yang  dikeluarkan  oleh  LKS  de- ngan berlandaskan akad pembiayaan sya- riah  kepada  nasabahnya  yang  memerlu- kan dana atau membeli suatu barang ter- tentu  dengan  cara  memesan.  Dengan  de- mikian,  LKS  menyediakan  jasa  pembia- yaan dengan mekanisme membeli barang kepada  pemasok,  kemudian  setelah  seca- ra  yuridis  kepemilikan  barang  tersebut berpindah  tangan  dari  pemasok  ke  LKS, kemudian  LKS    menjual  barang  tersebut kepada  nasabah  dengan  menambahkan keuntungan (margin) tertentu  dan  juga beban  lain  dari  proses  pembelian  barang tersebut  yang  lebih  tinggi    di  atas  harga beli  barang  tersebut.  Sedangkan  margin merupakan  kesepakatan  pada  saat  akad berlangsung antara nasabah dan LKS. 8

## Perkembangan Akuntansi Murabahah
Akuntansi  murabahah  diatur  dalam Standar m Akuntansi m Keuangan  Syariah (SAKS)  yang  dikeluarkan  oleh  De- wan n Standar n Akuntansi n Syariah n Ikatan Akuntan  Indonesia n (DSAS n IAI)  dengan mengacu  kepada  Fatwa n Dewan n Syari- ah n Nasional Majelis n Ulama n Indone- sia n (DSN n MUI)  yaitu  dalam  Pernyata- an n Standar n Akuntansi Keuang- an n (PSAK) n 102 m tentang n Akuntansi n Mu rabahah,menggantikan n pengaturanmeng enai n akuntansi n murabahah n dalam n PSA
8 Lutfiyah Arifin, “Arus Baru Perbankan Syariah di Indonesia: Transformasi Fiqh Muamalah dalam Peraturan Perundang-undangan”, Bandung: Jurnal AKSY 1, No 1 (Januari 2019): hlm. 122-123
K n 59 n Tentang n Akuntansi n Perbankan n Sy ariah. 9
Pada  akhir  tahun  2012,  tepatnya  21 Desember  2012  DSN  MUI  mengeluarkan Fatwa n ”No.84/DSNMUI/XII/2012” ten- tang n Metode n Pengakuan n Keuntungan Tamwil n Bi n Al-Murabahah n (Pembiaya- an n Murabahah) n di  LKS. 10 Dalam  fatwa tersebut  aturan  pencatatan  akuntansi  un- tuk penjual dalam hal ini dengan metode anuitas .  Sehingga  diperlukan  aturan  tam- bahan  untuk  pencatatan  akuntansi  pem- beli  yaitu  nasabah  pada  LKS.  Karena  da- lam  transaksi  pembiayaan  murabahah terdapat  dua  pihak  yaitu  Penjual  dalam hal  ini  LKS  dan  pembeli  yaitu  nasabah/ debitur pada LKS.
Kontroversi  ketidakselarasan  penca- tatan  transaksi  pembiayaan  murabahah antara penjual yang bersifat resiprokal dan pembeli  sebagai  nasabah  atau  debitur kemudian memunculkan pendapat seharusnya  terdapat  metode  yang  selaras untuk  pencatatan  transaksi  tersebut  agar terdapat  konsistensi  perlakuan  akuntansi dengan  menggunakan  metode  anuitas. Selanjutnya  disusun  PSAK  102  oleh DSAKS  IAI  yang  didalamnya    termuat aturan  pencatatan  akuntansi  pembiayaan murabahah  dari  sisi  penjual  maupun pembeli.
Selain itu pengakuan biaya perolehan atas  aset  oleh  pembeli  dalam  transaksi murabahah menggunakan PSAK 102 atau PSAK  50,55,  dan  60  akan  menghasilkan
9 Akuntansi  Syariah  di  Indonesia:  Sri  Nurhayati Washilah, (salemba Empat:2015)
10 Fatwa DSN MUI Nomor 84 Tahun 2012 tantang Pembiayaan Murabahah
jumlah  sama  disebabkan  penjual  tidak mungkin melakukan price arbitrage antara harga  beli  dari  produsen  dan  harga  jual kepada pembeli. 11
Berdasarkan  PSAK  102  (revisi  2019) tentang  Akuntansi  Murabahah,  Muraba- hah merupakan “akad jual beli barang de- ngan  harga  jual  sebesar  biaya  perolehan ditambah  keuntungan  yang  disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan  barang  tersebut  kepada  pem- beli”. 12 Dengan  karakteristik  murabahah dapat  dilakukan  berdasarkan  pesanan atau  tanpa  pesanan.  Dalam  murabahah berdasarkan  pesanan,  penjual  melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari  pembeli,  dengan  pembayaran  secara tunai  ataupun  tangguh  (secara  angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu).  Ter- dapat  perbedaan  signifikan  antara  PSAK 102 (revisi 2016) dengan PSAK 102 (revisi 2019).

## Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (ISAK)
ISAK  101  diterapkan  untuk  peng- akuan  pendapatan  murabahah  tangguh yang  mengandung  unsur  pembiayaan signifykan  dan  penjual  tidak  terpapar risiko  signifikan  terkait  kepemilkan  per- sediaan.  Keberadaan  satu  atau  lebih  fak- tor  tersebut  dapat  mencukupi  dalam  me- nilai signifikansi risiko, Entitas juga harus
11 Dasar Kesimpulan Standar Akuntansi Keuangan Syariah  pada  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan Syariah 102 tentang Akuntansi Murabahah.
12 PSAK 102 tentang AKuntansi Murabahah
mempertimbangkan  faktor  selain  yang disebutkan.
Faktor-faktor yang relevan dalam me- nilai  signifikansi  risiko  terkait  kepemi- likan  persediaan    antara  lain;  risiko  per- ubahan  harga  persediaan,  keuangan  dan kerusakan  persediaan,  biaya  pemelihara- an  dan  penyimpanan  persediaan,  risiko pembatalan  pesanan  secara  sepihak,  Pen- dapatan  murabahah  netto  diamortisasi dan  diakui  selama  masa  akad  dengan tingkat yang konstan antara arus kas yang dikeluarkan  oleh  penjual  dan  arus  kas yang  diterima  oleh  penjual  berdasarkan ketentuan dalam akad, pendapatan mura- bahah  netto  adalah  pendapatan  mura- bahah  setelah  dikurangi  biaya  transaksi, tingkat  pendapatan  murabahah  netto  ter- sebut akan dihitung ulang ketika terdapat pemberian  potongan  atas  piutang  mura- bahah  yang  belum  dilunasi  dan  perpan- jangan masa akad murabahah. 13
ISAK  102  mencakup  piutang  mura- bahah,  pengaturan  dalam  ISAK  ini  dapat diterapkan  pada  aset  lain  yang  muncul dari  transaksi  berbasis  syariah  sepanjang menerapkan  ketentuan  dalam  PSAK  101 paragraf 20-23.
13 Interpretasi  Standar  Akuntansi  Keuangan  (ISAK 101)
Bagan 1: ISAK 102 melanjutkan kebijakan akuntansi penurunan nilai saat ini
Entitas  dapat  menerapkan incurred loss,  regulatory  provisioning, atau  pende- katan lain, sepanjang pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang relevan dan andal.  Kemudian,  penerapan  metodologi penurunan  nilai  tersebut  harus  disesuai- kan  dengan  prinsip,  karakteristik,  dan istilah  transaksi  syariah.  Entitas  tidak  di- perkenankan  untuk  mengubah  kebijakan akuntansi  penurunan  nilai  atas  piutang murabahah sampai keluarnya PSAK yang mengatur  penurunan  nilai  atas  aset  yang berasal dari transaksi syariah.

## Kebijakan OJK Menghadapi Covid-19
Pemerintah  melalui  Otoritas  Jasa  Ke- uangan  (OJK)  mengesahkan  beberapa  re- gulasi  guna  memberikan  stimulus  per- ekonomian.  Regulasi  tersebut  antara  lain, “(1) PJOK No.11/PJOK.03/2020 tanggal 16 Maret  2020  tentang  Stimulus  Perekono- mian Nasional sebagai Kebijakan Counter- cyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus
Disease 2019  (PJOK  Stimulus  Covid-19)”,
“(2)  Surat  Kepala  Eksekutif  Pengawas Perbankan  No.S-5/D.03/2020  tanggal  19 Maret  2020  perihal  Penyesuaian  Batas
Waktu Laporan Bank (Surat KEPP OJK)”, “(3) PJOK No.18/PJOK.03/2020 tanggal 21 April  2020  tentang  Perintah  Tertulis  Un- tuk  Penanganan  Permasalahan  Bank (PJOK  Perintah  Tertulis)”,  “(4)  Surat Kepala  Eksekutif  Pengawas  Perbankan No.S-8/D.03/2020  tanggal  30  April  2020 perihal  Penerapan  ISAK  102,  PSAK  110, dan  PSAK  68  dalam  Kondisi  Pandemi Covid-19  (Surat  KEPP  OJK)”. 14 Berikut penulis  menyusun  ringkasan  isi  Surat KEPP I-BUS/UUS dan Surat KEPP I-BPRS.
I ISAK 102 0 berlaku u efektif f 1 Jan 2020 Kebijakan n akuntansi penurunan l nilai saat
ini PENERAPAN ISAK 102 1 Jan 20XX PSAK Penurunan nilai aset syariah

## PJOK Stimulus Covid-19
Target  Lembaga  Jasa  Keuangan  dari PJOK  Stimulus  Covid-19  berlaku  bagi BUK,  BUS,  UUS,  BPR,  dan  BPRS. Sedangkan  target  debitur  (termasuk UMKM) yang mengalami kesulitan likuiditas  untuk  memenuhi  kewajiban pada  Bank  karena  debitur  atau  usaha debitur  terdampak  dari  penyebaran Covid-19  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  pada  sektor  ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan,  perdagangan,  pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
Sebagai  contoh  debitur  yang  terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau Ne- gara  lain  yang  telah  terdampak  Covid-19 serta  travel warning beberapa  negara. Debitur  yang  terkena dampak  dari  penu- runan  volume  ekspor  impor  secara  sig- nifikan  akibat  keterkaitan  rantai  suplay dan perdagangan dengan Tiongkok atau- pun  negara  lain  yang  terdampak  Covid- 19. Debitur yang terkena dampak terham- batnya  proyek  pembangunan  infrastruk- tur  karena  terhentinya  pasokan  bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiong- kok  ataupun  negara  lain  yang  telah  ter- dampak  Covid-19.  Berikut  penulis  telah merangkum  PJOK  Stimulus  Covid-19 BUS/UUS  dan  PJOK  Stimulus  Covid-19 BPRS. 15
Restrukturisasi Pembiayaan Syariah sebagai Dampak Pandemi Covid-19.
Dampak pandemi Covid-19 berpoten- si  mengganggu  kinerja  LJKNB  dan  juga membuat  perlambatan  perekonomian  di Indonesia  sehingga  diperlukan  kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid- 19  bagi  LJKNB.  Otoritas  Jasa  Keuangan menerbitkan  regulasi  sebagai  kebijakan Countercyclical bagi  Lembaga  Jasa  Ke- uangan Non Bank.
Kebijakan Countercyclical merupakan kebijakan  untuk  menjaga  kestabilan  eko- nomi.    Ditengah  pandemi  Covid-19,  Pe- merintah  Indonesia  melalui  Kementerian Keuangan,  Bank  Indonesia,  dan  juga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan kebi- jakan  tersebut  dalam  berbagai  sektor. Dalam  sektor  pembiayaan,  Otoritas  Jasa Keuangan menerbitkan kebijakan counter- cyclical yang diatur dalam PJOK 14/PJOK.05/2020  tentang  Kebijakan Coun- tercyclical Dampak  Penyebaran Corona- virus  Disease 2019  Bagi  Lembaga  Jasa Keuangan Non Bank.
Dalam PJOK 14/PJOK.05/2020 termuat ketentuan  antara  lain;  (1)  Batas  waktu penyampaian  laporan  berkala,  (2)  Pelak- sanaan  penilaian  kemampuan  dan  kepa- tutan,  (3)  Penetapan  kualitas  aset  berupa pembiayaan  dan  restrukturisasi  pembia- yaan,  (4)  Perhitungan  tingkat  solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah,  perusahaan  reasuransi,  dan  per- usahaan  reasuransi  syariah,  (5)  Perhi- tungan  kualitas  pendanaan  dana  pension yang  menyelenggarakan  program  pesiun manfaat  pasti,  (6)  Pelaksanaan  ketentuan
pengelolaan  aset  sesuai  usia  kelompok peserta  ( life  cycle  fund) bagi  dana  pensiun yang  menyelenggarakan  program  pensi- un iuran pasti, (7) Kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh OJK melalui KE IKNB. 16

## Kebijakan  Restrukturisasi  Pembiayaan Syariah
Restrukturisasi  pembiayaan  adalah salah  satu  langkah  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Keuangan  Syariah  baik  bank maupun  non  bank  untuk  debitur  yang terkena dampak Covid-19. Restrukturisasi pembiayaan  juga  dapat  dilakukan  terha- dap  pembiayaan  yang  diberikan  sebelum maupun  setelah  debitur  terkena  dampak pandemi  Covid-19.  Dalam  restrukturisasi pembiayaan  dilaksanakan  dengan  tiga pertimbangan  antara  lain:  adanya  proses dan  kebijakan  dari  pihak  pemilik  dana yang  ditandatangani  oleh  pejabat  berwe- nang  melalui  pembiayaan  bersama  ( joint financing )  dan  pembiayaan  penerusan ( channeling ), adanya permohonan restruk- turisasi  pembiayaan  dari  Debitur  yang terkena  dampak  pandemic  Covid-19,  ser- ta  adanya  penilaian  kelayakan  restruk- turisasi dari LJKNB. 17
LJKNB dapat memberikan pembiaya- an  baru  kepada  debitur  yang  terkena dampak  pandemi  Covid-19.  Pemberian pembiayaan baru tersebut kepada debitur dilakukan  berdasarkan  analisis  pembia- yaan  yang  memadai  dengan  itikad  baik,
16 PJOK  14/PJOK.05/2020  tantang  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank 17 Otoritas  Jasa  Keuangan,  Restrukturisasi Pembiayaan Syariah, dalam https://ojk.go.id
kemampuan,  dan  kesanggupan  debitur. Penetapan  kualitas  aset  berupa  pembia- yaan  baru  dilakukan  secara  terpisah  de- ngan  kualitas  aset  berupa  pembiayaan yang  telah  diberikan  sebelumnya.  Pene- tapan kualitas pembiayaan tersebut terda- pat dua kategori, yaitu untuk pembiayaan baru  dengan  plafon  paling  banyak  Rp10 miliar  dapat  didasarkan  pada  ketetapan pembayaran  pokok  dan/atau  bunga  atau margin/  bagi  hasil/  ujrah.  Sedangkan untuk  pembiayaan  baru  dengan  plafon lebih  dari  Rp10  miliar  sesuai  ketentuan peraturan  OJK  yang  mengatur  mengenai penilaian kualitas aset.

## Implementasi

## Restrukturisasi Pembiayaan Syariah
Berikut penulis telah memetakan per- kembangan  aset  perusahaan  pembiayaan syariah  dalam  diagram  dan  keterangan tabel.
Total  Debitur  yang  mengajukan  re- strukturisasi  adalah  19.384  konsumen diajukan  pada  19  (Sembilan  belas)  per- usahaan  syariah  baik  UUS  maupun full fledged .  Sedangkan  pengajuan  yang  dise- tujui sebesar 6.355 konsumen, dan ditolak sebanyak  12.551  konsumen,  serta  masih dalam  proses  analisis  sebanyak  478  kon- sumen.  Saat  ini,  seluruh  pengajuan  re- strukturisasi menggunakan akad muraba- hah dengan pola reschedulling (perpanjang tenor). 18
Restrukturisasi ditolak karena debitur tidak  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan
18 Otoritas  Jasa  Keuangan,  Restrukturisasi Pembiayaan dalam PPL Ikatan Akuntan Indonesia, April 2020
sebagai  nasabah  terdampak  Covid-19. Misalnya pembiayaan macet sebelum  bu- lan  Februari/Maret  2020,  atau  nasabah adalah  PNS,  dan  juga  plafon  pembia- yaan n di n atas n Rp.10 miliar.

## Restrukturisasi  Murabahah  Tinjauan Lembaga Keuangan Syariah
Restrukturisasi  pada  nasabah  tidak mampu  membayar  atas  piutang  atau pembiayaan  Murabahah  memiliki  dam- pak  terhadap  margin  dan  laporan  ke- uangan  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS).  Potongan  atas  piutang  murabahah yang  belum  dilunasi  akan  mengubah  be- saran pengakuan pendapatan murabahah, sehingga mengakibatkan penurunan pen- dapatan  margin.  Oleh  karena  itu,  diper- lukan  penilaian  bagi  LKS  terhadap  de- bitur  mengenai  kemampuan  debitur  un- tuk  melunasi  pembayaran  pada  masa yang akan datang, mengingat kondisi saat ini  yang  penuh  ketidakpastian.  Serta diperlukan  analisa  pencatatan  perpan- jangan waktu pelunasan pembiayaan agar tidak terjadi peristiwa merugikan ( impair- ment event) pada LKS.
Jika  debitur  tidak  dapat  membayar lunas  pembiayaan  dikarenakan  usaha yang  terhambat  pandemic  Covid-19  de- ngan  ketentuan  tidak  menambah  jumlah pembiayaan  pada  LKS  yang  sama,  maka LKS  dapat  melakukan m rescheduling. Se- dangkan,  biaya  tambahan  yang  dibeban- kan  dalam  proses m rescheduling merupa- kan  biaya  riil  serta  waktu  perpanjangan masa  pembiayaan  disesuaikan  berdasar- kan  kesepakatan  antara  debitur  dengan
LKS  (pihak  yang  berakad),  bukan  bunga tambahan. Hal ini lah yang membedakan dengan  kredit  pada  lembaga  keuangan konvensional  yang  dapat  menambahkan bunga dengan mudah kepada debitur. 19
Apabila  terdapat  pendapatan  provisi atau  biaya  transaksi  riil  yang  merupakan baagian  dari  margin  efektif,  maka  sisa pendapatan/biaya  yang  belum  diamor- tisasi tersebut perlu dihitung ulang sesuai dengan  jadwal  angsuran  yang  direvisi, baik  dengan  metode  proporsional  mau- pun  anuitas.  LKS  juga  perlu  melakukan analisa  terkait  risiko  ketertagihan  dan kecukupan  cadangan  kerugian,  khusus- nya jika menggunakan pendekatan incurred loss.
“Fatwa n DSN n MUI No n 119/ n DSN- MUI/II n 2018”  mengatur n pembiayaan  ul- tramikro,  termasuk  pembiayaan  dengan akad murabahah dengan wakalah. Dalam pelaksanaan  transaksi  dengan  nasabah, nasabah  wajib  melaporkan  pelaksanaan akad wakalah berserta bukti yang relevan sesuai  dengan urf paling  lama  15  hari setelah akad dilakukan. 20
Pengakuan  margin  murabahah  mulai diakui pada saat nasabah melaporkan pe- laksanaan  akad  wakalah  yaitu  penye- rahan bukti yang relevan kepada LKS dan LKS  perlu  mempertimbangkan  penye- suaian  pengakuan  pendapatan  tersebut dalam  proses  pembukuan  dan  pelaporan rutinnya.
19 https://iai.global.or.id
20 Fatwa DSN MUI Nomor 119 0 Tahun
2018 0 tentang n Pembiayaan n Ultra n Mikro
Implementasi Kebijakan
Stimulus Perekonomian  Dampaknya  terhadap Laporan Keuangan
POJK  No  11/PJOK.03/2020  (Bank) dan POJK No 14/POJK.05/2020 m (LKNB) l mengatur  kebijakan  penentuan  kualitas aset  dan  restrukturisasi m pembiayaan  de- ngan  ketentuan  jumlah  maksimum  pem- biayaan  sampai  dengan n Rp10  miliar untuk periode sampai dengan maret 2021. Dampak dari regulasi tersebut antara lain terdapat  potensi  penurunan  pendapatan margin  yang  diterima  LKS,  penyesuaian cadangan  kerugian  penurunan  nuilai (restrukturisasi  pembiayaan  murabahah sebagai  implementasi  kebijakan  pemerin- tah  tidak  serta  merta  sebagai  bukti  ob- jektif  telah  terjadi  peristiwa  merugikan ( impairment  event) , Flagging nasabah re- structure dalam  laporan  SLIK  dan  LSMK/
LBBU,  serta  potensi  penyesuaian  rasio NPF ( gross and net ).
Peraturan Pemerintah Republik  Indo- nesia  (PP)  Nomor  23 ll Tahun  2020  dan Permenko Ekonomi Nomor 6 Tahun 2020, memutuskan  memberikan  subsidi,  antara lain subsidi margin kepada nasabah Bank/ Lembaga  Pembiayaan  dan  Penyalur  Pro- gram  Pemerintah,  termasuk  LKS  dengan ketentuan jumlah maksimum pembiayaan hingga Rp10 miliar untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020. 21
Berdasarkan  regulasi  tersebut,  LKS mempertimbangkan  pencatatan  transaksi yang  terjadi  baik  untuk  kondisi  restruk-
21 PP  Nomor  23  Tahun  2020  dan  Permenko Ekonomi Nomor 6 Tahun 2020
turisasi atau penjadwalan kembali kepada nasabah,  pencatatan  penerimaan  subsidi margin dari pemerintah, serta persetujuan DSN dan DPS.

## Ilustrasi Penerapan Akuntansi
Murabahah atas Transaksi
Restrukturisasi
Pengakuan Pendapatan Anuitas Pada Tanggal 1 November 2019, Bank Syariah  melakukan  transaksi  murabahah secara  tunai  dengan  nasabah  Biaya perolehan  persediaan  murabahah  adalah Rp1.300.000,00  dengan  margin  mura- bahah Rp300.000,00. Berdasarkan arus kas masuk dan arus kas keluar diperoleh ting- kat  pendapatan  efektif  sebesar  54.748% per  tahun  atau  2.129%  per  2  minggu. Table  angsuran  pengakuan  pendapatan murabahah  dan  jurnal  yang  terbentuk pada halaman berikut.
Sebagai respon dari stimulus ekonomi yang  diberikan  pemerintah,  Bank  syariah menerapkan  kebijakan  untuk  memberi- kan  penundaan  pembayaran  angsuran  di bulan  desember  2019,  atau  setara  dengan dua  kali  angsuran  per  2  minggu.  Lalu, bagaimana  dampak  dari  stimulus  dan kebijakan  bank  ini  terhadap  pengakuan margin  dan  pencatatan  pada  laaporan keuangan bank syariah?

## Normal Condition
Cut Off Date 31 Des 19 1. Pembayaran angsuran tunai tanggal 13 Des 2019
Db. Cash 52.000
Cr.  Murabahah Receivables-Gross 52.000
Db. Unearned murabahah receivables 19.969
Cr. Margin Income 19.969
2. Pembayaran angsuran tunai tanggal 7 Des 2019 Db. Cash
52.000
Cr.  Murabahah Receivables- Gross 52.000 Db. Unearned murabahah receivables 19.287
Cr. Margin Income 19.287
3. Accrual 31 Des 2019
Db. Accrued margin income 5.312
Cr. Margin income 5.312 Total margin income in Des 2019 44.569 22
Scenario restructure delay 2 installment Melalui  stimulus  dari  pemerintah, asumsi  keterlambatan  pembayaran  ang- suran  terjadi  selama  1  bulan  (pada  bulan Desember  2019),  dan  pembayaran  cicilan baru  dilakukan  pada  bulan  berikutnya. Dalam  kasus  ini,  pada  bulan  Desember 2019 sebagaimana diilustrasikan tidak ada pendapatan  tunai  untuk  Bank  syariah. Namun,  untuk  pencatatan  secara  akun- tansi,  Bank  syariah  tetap  mengakui  pen- dapatan  akrual  untuk  porsi  margin sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:
Accrual 31 Des 2019
22 Ikatan  Akuntan  Indonesia,  Penerapan  Stantar Akuntansi  Keuangan  Syariah  PSAK  102,  Periode  1 Januari 2019.
Db. Accrued margin income 15.215 Cr. Margn income 15.215
Secara  total  pendapatan  margin  yang diakui Bank syariah selama masa pembia- yaan adalah Rp300.000,00 – sesuai dengan akad.  Pengakuan  pendapatan  akrual  me- rupakan  porsi  4  hari  dari  tanggal  pem- bayaran  terakhir  (29  Nov  19)  sampai dengan tanggal pelaporan (31 Des 19).

## SIMPULAN
Akhir n tahun n 2019  ini  terjadi  pan- demi  Covid-19  di  dunia  termasuk  Indo- nesia.  Pemerintah  mengeluarkan  kebi- jakan countercyclical sebagai stimulus per- ekonomian  untuk  mengatasi  dampak Covid-19  terhadap  sektor  perekonomian, misalnya  PJOK  Nomor  11  Tahun  2020. Sehingga  Lembaga  Keuangan  Syariah dapat  melakukan  restrukturisasi  pembia- yaan  murabahah  sebagai  implementasi dari  kebijakan  pemerintah.  Kemudian, Restrukturisasi  pembiayaan  murabahah sebagai  implementasi  kebijakan  peme- rintah,  tidak  serta  merta  sebagai  bukti objektif  telah  terjadi  peristiwa  merugikan ( impairment  event ).  Lembaga  Keuangan Syariah  perlu  melakukan  identifikasi  dan penilaian, dan menggunakan pertimbang- an  professional,  dalam  menilai  apakah debitur  yang  terdampak  Covid-19  dapat kembali  pulih  dan  memenuhi  kewajiban- nya.  Hal  ini  didasarkan  pada  pertim- bangan  bahwa  dampak  yang  timbul  dari Covid-19  diperkirakan  tidak  bersifat permanen  walaupun  terdapat  ketidak-
pastian  mengenai  signifikansi  dampak Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI,  2003  , Accounting,  Auditing,  and  Governance  Standards  for  Islamic        Financial Institution, Bahrain.
Direktorat  Pengaturan  dan  Perizinan  Perbankan  Syariah,  2020,  PJOK  Stimulus  Covid- 19, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Fatwa DSN MUI Nomor 84 Tahun 2012 tantang Pembiayaan Murabahah.
Fatwa DSN MUI Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
Sri Nurhayati Washilah, 2015, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  2015,  Perbankan  Syariah  Produk  dan  Aspek  Hukumnya,
Jakarta:Prenadamedia Group.
Ikatan Akuntan  Indonesia, 2019, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan  Akuntan    Indonesia,  2019,  PSAK  102  tentang  Akuntansi  Murabahah  dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2019,  Dasar  Kesimpulan  Standar  Akuntansi  Keuangan Syariah  pada  PSAK  102  tentang  Akuntansi  Murabahah,  Jakarta:  Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan Akuntan Indonesia, 2019, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 101), Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan Akuntan Indonesia,  PPL  Penerapan Akuntansi Murabahah di Tengah  Pandemi Covid-19, April 2020.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  2020,  Statistik  Aset  Perbankan  Syariah,  Jakarta:  Otoritas  Jasa Keuangan.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  2020,  Restrukturisasi  Pembiayaan  Syariah,  Jakarta:  Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas  Jasa  Keuangan  ,  2020,  Statistika  Perbankan  Syariah,  Jakarta:  Otoritas  Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan, 2020, Restrukturisasi Pembiayaan dalam PPL Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
PJOK  14/PJOK.05/2020  tantang  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
Pasal 29 ayat 2 pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan .
Pasal 19 ayat (1) huruf d pada UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
PP Nomor 23 Tahun 2020 dan Permenko Ekonomi Nomor 6 Tahun 2020.
Lutfiyah  Arifin,  “Arus  Baru  Perbankan  Syariah  di  Indonesia:  Transformasi  Fiqh Muamalah  dalam  Peraturan  Perundang-undangan”,  Bandung:  Jurnal  AKSY  1, No 1 (Januari 2019).
Silpa Hanoatubutun “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia,” Sulawesi Selatan: Jurnal  Education,  Psychologi  and  Conseling, Volume  2,Nomor  1  (April 2020).
https://kompas.com https://bps.go.id https://iai.global.or.id https://ojk.go.id