Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 223-228| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3393.223-228

## PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT OVERMACHT KARENA COVID-19 DI PT. FEDERA INTERNATIONAL FINANCE (FIF) KABUPATEN KARANGASEM
Anak Agung Ayu Agung Cleo Bayu Pertiwi, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia cleopertiwi@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Sektor pada keuangan Indonesia adalah sebuah sektor paling utama daripada memajukan serta mengembangkan tingkatan  dari  perekonomian.  Hal  ini  tentunya  perlu  dipertahankan  baik  itu  bank  maupun  lembaga  keuangan lainnya agar tidak proses dari perkembangan ekonorni di Indonesia terharnbat. Tentunya untuk mempertahankan hal tersebut  perlu  dilakukan perbaikan  yang  dimana  khususnya  melakukannya  dengan  lembaga  keuangan  dan tentunya  bukanlah  bank.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  faktor-faktor  penyebab  overmacht  akibat Covid-19  di  PT.  Federal  International  Finance  (FIF)  Kabupaten  Karangasem  serta  upaya  penyelesaian overmacht  karena  Covid-19  di  PT.  Federal  International  Finance  (FIF)  Kabupaten  Karangasem.  Metode penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan. Adapun  sumber  hukum  yang  digunakan  berupa  data  Primer  dan  data  Sekunder.  Teknik  pengumpulan  data dengan melakukan observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Setelah data hukum primer dan data hukum sekunder  terkumpul  selanjutnya  data  tersebut  akan  diolah  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode pengolahan  data  hukum  secara  sistematis.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  beberapa  masalah  yang dirnana terletak pada faktor internal dun eksternal yang dimana permasalahan tersebut tidak dapat ditanggung oleh  konsumen  dan  diluar  kendali  konsumen  itu  sendiri.  Adapun  penyelesaian  overmatch  dilakukan  dengan dengan digunakannya non litigasi.
Kata Kunci : Cov id -1 9, P e n ye l e sa i a n O ve r macht , P e l a k sa n a an P e rjan j ian.

## Abstract
The financial sector in Indonesia is a sector that is most important than advancing and developing the level of the economy. This of course needs to be maintained both by banks and other financial institutions so that the process of economic development in Indonesia is not delayed. Moreover to maintain this thing, it is necessary to make improvements which in particular do it with financial institutions and of course not banks. The purpose of this study is to reveal the factors that cause overmacht due to Covid-19 at PT. Federal International Finance (FIF) Karangasem Regency and efforts to resolve the overmacht due to Covid-19 at PT. Federal International Finance  (FIF)  Karangasem  Regency.  This  research  method  using  empirical  legal  research  with  a  literature study approach. The sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques by observing,  interviewing  and  documentation  methods.  After  primary  legal  data  and  secondary  legal  data  are collected,  the  data  will  then  be  processed  and  analyzed  using  systematic legal  data  processing  methods.  The research  results  reveal  that  some  of  the  problems  identified  lie  in  internal  and  external  factors  where  these problems  cannot  be  borne  by  the  consumer  and  beyond  the  control  of  the  consumer  himself.  The  overmatch settlement is carried out by using non-litigation.
Keywords : Covid-19, Overmacht Settlement, Agreement Implementation.

## I. PENDAHULUAN
Sektor  pada  keuangan  Indonesia  adalah  sebuah  sektor  paling  utama  daripada  memajukan  serta mengembangkan  tingkatan  dari  perekonomian.  Hal  ini  tentunya  perlu  dipertahankan  baik  itu  bank maupun  lembaga  keuangan  lainnya  agar  tidak  proses  dari  perkembangan  ekonomi  di  Indonesia terhambat.  Tentunya  untuk  mempertahankan  hal  tersebut  perlu  dilakukan  perbaikan  yang  dimana khususnya melakukannya dengan lembaga keuangan dan tentunya bukanlah bank.
Fenomena yang terjadi saat ini di tengah perkembangan tersebut yaitu lembaga dari keuangan menyediakan  modal  untuk  pelaku  usaha  mikro.  Lembaga  ini  hanya  untuk  di  fokuskan  untuk masyarakat yang  menjalankan usaha bersifat  mikro. Hal ini  memiliki sebutannya sendiri  yaitu LKM
dengan kepanjangan dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Kebutuhan  keuangan  atau  dana  untuk  memenuhi  kehidupan  serta  modal  untuk  memiliki peluang  kerja  atau  usaha,  maka  masyarakat  banyak  melakukan  usaha  untuk  melakukan  pinjaman modal atau dengan melakukan perjanjian kredit. Seperti yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance (FIF) yang terletak di Karangasem, sebagai lembaga pembiayaan hal ini sangatlah membantu masyarakat  yang  memburuhkan  serta  lembaga  ini  tentunya  membantu  perkembangan  ekonomi  yang terjadi  di  Indonesia  khususnya  di  Karangasem  tersebut.  Dengan  adanya  lembaga  pembiayaan  ini tentunya diharapkan semakin majunya perekonomian kita serta mendapatkan dampak yang positif.
Perlu diketahui lembaga pembiayaan adalah sebuah suatu bidang usaha yang bukan lembaga keuangan non bank yang memiliki peran yang tentunya begitu penting mengenai hal pembiayaan serta pengelolaan (Subekti, 2011) . Perjanjian pada dasarnya secara umum merupakan perhubungan dengan dua orang dan juga suatu perjanjian adalah peristiwa yang dimana seseorang membuat suatu janji atau berjanji  dengan  seorang.  Perjanjian  yang  dilakukan  secara  sah  memiliki  sifat  yang  mengikat sepertinya  halnya  undang-undang.  Tetapi  ada  saatnya  dimana  perjanjian  yang  dibuat  tersebut  tidak sejalan dengan yang dijanjikan dikarenakan ada beberapa hal yang terjadi.
Seperti halnya di masa ini banyak sekali hal tidak terduga terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai  contohnya  adalah  banyak  usaha  dari  masyarakat  yang  tidak  berjalan  dengan  baik  sehingga menyebabkan  ekonomi  dalam  masyarakat  menjadi  turun  dan  tidak  mendapatkan  sama  sekali pemasukan  yang  ditambah  lagi  bahwa  di  masyarakat  semakin  turunnya  ekonomi  dikarenakan pengeluaran  untuk  biaya  pendidikan,  biaya  makan  sehari-hari  masih  ditanggung  sendiri  oleh masyarakat  walaupun  ada  upaya  bantuan  dari  pemerintah  tetapi  tetap  saja  masih  tidak  bisa  mampu dengan mencukupi kebutuhan pangan mereka.
Kejadian  ini  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang  tidak  dapat  melakukan  perjanjian  dan banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan serta memenuhi prestasi mengenai perjanjian dan atau tidak  bisa  melaksanakan  perjanjian  tersebut  dikarenakan  faktor  dari  ekonomi  yang  menurun  akibat Pan demi Covid-19 ini. Hal ini tentunya berpengaruh pada perjanjian kredit yang dimana perusahaan finance  lebih  hati-hati  dalam  memberikan  bantuan  kredit  tersebut  dikarenakan  faktor  yang  terjadi  di tengah  masyarakat  saat  ini,  untuk  menghindari  terjadi  kemacetan  yang  tenrunya  sangat  berdampak pada perusahaan tersebut.
Dalam  hal  ini,  perjanjian  yang  ada  di  masa  Covid-19  sangat  berpengaruh  terhadap pelaksanaan  perjanjian  yang  ditetapkan  dan  disepakati  oleh  para  pihak  dikarenakan  mengikat  para pihak,  sehingga  para  pihak  tunduk  pada  isi  perjanjian (Kunarso  &  Sumaryanto,  2020) .  Adapun  hal yang  harus  diperhatikan  dalam  membuat  perjanjian  yaitu  perjanjian  harus  sah  dan  telah  memenuhi syarat  yang  tertera  pada  pasal  1320  KUH  Perdata  yang  dibuat  berdasarkan  asas  kebebasan berkontrak/freedom of contract (Pasal 1338 KUH Perdata), para pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai  dengan  kepentingan  yang  dikehendaki  para  pihak (Aminah,  2020) .  Dalam  sebuah  perjanjian penting  untuk  memperhatikan  bahwa force  majeure telah  ditentukan  dalam  isi  perjanjian.  Apabila force  majeure tidak  diatur  dalam  isi  perjanjian,  maka  para  pihak  dianggap  harus  tunduk  kepada Undang-Undang (Muljono & Sastradinata, 2020) .
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dirumuskannya  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengungkap faktor-faktor  penyebab  overmacht  akibat  Covid-19  di  PT.  Federal  International  Finance  (FIF) Kabupaten  Karangasem  serta  upaya  penyelesaian  overmacht  karena  Covid-19  di  PT.  Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  mendapatkan  data  yang  berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi  pustaka,  yaitu  penelitian  yang  diJakukan  dengan  cara  terjun  langsung  ke  kantor  PT.  Federal International  Finance  (FIF)  Kabupaten  Karangasem  dan  penelitian  studi  kepustakaan  dengan membaca, rnengkaji, serta menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan,  dan  media  internet. sumber hukum berupa data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni di kantor PT. Federal  International  Finance  (FIF)  Kabupaten  Karangasem  dengan  mengadakan  wawancara  kepada pihak-pihak yang terkait dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer: KUH Perdata dan bahan  hukum  sekunder:  literarure,  jurnal.  Teknik  pengumpulan  data  hukum  dengan  melakukan observasi, wawancara dan metode dokumentasi dengan memperoleh data yang berkaitan dengan atau
variabel yang  dimana berbentuk transkip, buku, majalah, agenda dan  hal-hal  lainnya yang berkaitan. Lokasi  penelitian  berada  di  Kantor  PT.  Federal  International  Finance  (FIF)  Kabupaten  Karangasem Jalan Unrung Surapati No. 102, Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Setelah data hukum primer dan data hukum sekunder terkumpul selanjutnya data tersebut akan diolah dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  pengolahan  data  hukum  secara sistematis,  yaitu  dengan argumentasi hukum berdasarkan logika dedukatif dan logika induktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor  Penyebab  Overmacht  Akibat  Covid-19  Di  PT.  Federal  International  Finance (FIF) Kabupaten Karangasem
Ada  banyak  hal  yang  perlu  diketahui  dalam  terjadinya  sebab-sebab  yang  dialami  pendorongnya terjadinya  Overmacht  ini.  Perlu  diketahui  bahwasannya  hal  ini  mempunyai  arti  yaitu  dimana  suatu keadaan  memaksa.  Dalam  hal  ini  menurut  dari  asas  umum  bahwa  kejadian  kelalaian  yang  dimana menyebabkan pelaku harus wajib  memberikan  kerugian  dan  mengambil apapun itu resikonya akibat dari  yang  diperbuat.  Tetapi  ada  beberapa  hal  yang  dapat  diterima  dalam  hal  ini  apabila  perjanjian tidak memenuhi harapan dikarenakan terjadinya keadaan yang mernaksa atau yang disebut Overmacht maka  debitur  dapat  tidak  dipermasalahkan  serta  tidak  di  bebani  dalam  menanggung  perjanjian  yang dibuat. Pada keadaan overmacht dalam hal ini debitur dapat dibebaskan pada kewajiban pemenuhan. Ada ajaran atau teori yang dapat menjelaskannya seperti teori ketidakmungkinan.
Menurut teori dari ketidakmungkinan ini dijelaskan bahwa overmacht adalah keadaan dimana seorang debitur mendapatkan posisi yang atau keberadaannya "tidak mungkin" bisa dapat melakukan pemenuhan  dari  perjanjian  yang  telah  dibuat  atau  prestasi.  Tetapi  perlu  disadari  tidak  seluruhnya overmacht  menyebutkan  bahwa  debitur  tersebut  dalam  posisi  tidak  mungkin.  Dengan  hadimya overmacht ini tidak menutup dan menghilangkan perikatan atau dapat dikatakan hanya menghentikan berlakunya  suatu  perjanjian.  Sepeni  yang  diatur  pada  pasal  1245  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa tidaklah bunga ataupun biaya ganti rugi yang harus digantikan dikarenakan terjadinya overmacht atau yang disebut keadaan memaksa.
Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Tidak bisanya memenuhi adanya prestasi  ini dapat terjadi  dua kemungkinan antara lain, karena adanya kesalahan  debitur baik itu  dikarenakan  kesengajaan  yang  dibuat  ataupun  terjadi  sebuah  kelalaian.  Kesalahan  yang  terjadi dalam  hal  ini  adalah  hat  yang  menyebabkan  atau  membuat  berapa  kerugian.  Dalam  ini  dapat dipersalahkan  kepada  debitur  apabila  ada  unsur  kesengajaan  mengenai  yang  terjadi  hingga menimbulkan  kerugian (Margono,  2000) .  Yang  kedua  dikarenakan  terjadinya  keadaan  memaksa, yaitu  dimana terjadi  diluar batas kemampuan  debitur atau debitur dikatakan tidak bersalah. Keadaan memaksa ini adalah yang dimana tidak bisanya memenuhi prestasi kepada pihak debitur dikarenakan suatu  peristiwa.  Pada  keadaan  inilah  seorang  debitur  tidak  bisa  disalahkan  dikarenakan  kejadian memaksa ini datang tanpa diluar kendali atau kemampuan serta kemampuan dari debitur. Wanprestasi dikarenakan adanya keadaan memaksa ini terjadi sebab objek yang menjadi perikatan tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi, tentunya keadaan seperti itu bisa menyebabkan kerugian
Ada  beberapa  unsur  yang  ada  dalam  keadaan  memaksa  ini  seperti,  dikarenakan  benda  atau yang  menjadi  objek  perikatan  hilang.  Memahami  keadaan  mema.ksa  ini  tentunya  memiliki  dua macam sifat yaitu objektif dan subjektif. Pada dasarnya dulu hanya mengenal tentang ajaran keadaan memaksa yang  memiliki sifat  objektif. Lalu seiring berjalannya  waktu serta perkembangan akhirnya timbul ajaran menyangkut tentang keadaan yang mema.ksa dimana memiliki sifat subjektif.
Dapat  dijabarkan  dan  penjelasannya  mengenai  tentang  keadaan  memaksa  objektif  dan subjektif  ini.  Jadi  mengenai  tentang  objektif  ini  dapat  diartikan  benda  telah  berupa  objek  yaitu perikatan tida.k bisa memenuhi dengan siapa saja. Sedangkan keadaan mema.ksa yang memiliki sifat subjektif  adalah  karena  menyangkut  perbuatan  dari  debitur  maka  terbatas  dari  kemampuan  debitur (Tumbuan,  2000) Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  dengan  Bapak  l  Wayan  Adi  Saputra  sebagai Supervisor  Collection  Kabupaten  Karangasem  menyebutkan  ada  beberapa  faktor-faktor  penyebab overmacht akibat Covid-19 yaitu merniliki masalah faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor  Internal  yang  dimana  banyak  konsumen  mengalami  putus  kerja  atau  di  PHK dikarena.kan pandemi Covid-19 ini sehingga tidak memiliki pekerjaan untuk mendapatkan uang, serta konsumen  yang  melakukan  kerja  sebagai  buruh  harian  juga  terkena  imbasnya  dikarenakan  tidak adanya  proyek  yang  berjalan  akibat  Covid-19  ini.  Konsumen  yang  bekerja  sebagai  pedagang
mengalami  penurunan  akibat  tidak  adanya  yang  membeli  usahanya  tersebut  sehingga  tidak  terjadi pendapatan yang seimbang untuk kebutuhan sehari-harinya akibat dampak covid-19.
Faktor  Eksternal  yaitu  yang  dimana  turunnya  perekonomian  daerah  akibat  pariwisata  tidak berjalan  yang  dikarenakan  oleh  pandemi  ini  dan  dengan  keadaan  pandemi  covid-19  berdarnpa.k begitu  buruk  yang  dimana  sebagian  besar  konsumen  bekerja  di  bidang  pariwisata.  Maka  dari  itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadi overmacht akibat Covid-19 Faktor internal yang terjadi dalam keadaan memaksa atau yang disebut  overmacht ini konsumen tidak bisa memenuhi kewajiban dalam suatu  perikatan.  Faktor  eksternal  keadaan  memaksa  yaitu  merosotnya  pariwisata  yang  dimana sebagian besar konsumen bekerja pada bidang pariwisata. Maka dalam  hal ini konsumen tidak dapat disalahkan  karena  adanya  keadaan  memaksa  ini  atau  overmacht.  Tentunya  konsumen  tidak  mampu atau  tidak  bisa  menanggung  beban  karena  keadaan  memaksa  yang  tidak  dapat  ditanggung  oleh konsumen.

## 2. Upaya  Penyelesaian  Overmacht  karena  Covid-19  di  PT.  Federal  International  Finance  (FIF) Kabupaten Karangasem
Ada  berapa  upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk  mengakhiri  permasalahan  dari  keadaan  memaksa  ini atau  overmacht  salah  satunya  adalah  non  litigasi.  Non  litigasi  ini  merupakan  penyelesaian  sebuah perkara yang dilakukan pada luar pengadilan (Saragi, 2014) . Non litigasi juga merupakan jalur paling sering digunakan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang diinginkan dari kedua belah pihak.
Upaya  non  litigasi  ini  adalah  upaya  yang  dilakukan  secara  tawar  menawar  atau  saling memberikan solusi untuk menemukan sebuah keuntungan satu sarna lain. Adanya suatu perundingan ini tentunya harus dihadiri oleh orang ketiga sebagai pihak yang netral dan tidak memutuskan perkara yang  ada,  dan  pada  saat  akhir  dari  perundingan  pihak  ketiga  lah  yang  menetapkan  hasil  dari  kedua belah pihak. Penyelesaian setiap perkara ataupun sengketa tidak harus selalu melewati pengadilan dan tanpa  harus  sating  gugat  menggugat  terutama  dalam  kasus  bidang  perdata.  Di  Dalam  usaha melakukan  penyelesain  pada  overmacht  karena  covid-19  pada  kasus  ini  adalah  dengan  melakukan cara non litigasi secara terlebih dahulu agar dapat memahami konsumen mengapa bisa sampai terjadi sampai seperti itu.
Beberapa  pihak  yang  merasakan  kerugian  dikarenakan  adanya  wanprestasi  tentunya mendapatkan  pemenuhan  perjanjian,  melakukan  pembatalan  atau  menginginkan  ganti  rugi  tersebut dan harus mengembalikan sejumlah yang disepakati mengenai tanggung jawab yang sudah disepakati sebelumnya.  Jika  terjadi  wanprestasi  ini  ada  beberapa  cara  bisa  tentunya  dapat  diambil  tindakan seperti dengan cara memberikan somasi ataupun teguran dikarenakan perbuatan yang melanggar janji ini.  Somasi  ataupun  teguran  ini  sangat  memberikan  manfaat  unruk  sekedar  mengingatkan  kepada pihak melakukan wanprestasi kepada kewajiban yang harus dijalankannya yang dimana sesuai dengan perjanjian yang ada (Widjaja & Yani, 2001) .
Somasi  pada  dasarnya  harus  dilakukan  sebanyak  3  (tiga)  kali.  Somasi  pertama  berupa peringatan yang memiliki sifat halus, apabila somasi pertama tidak dihiraukan maka dilakukan somasi kedua yang tentunya memiliki sifat yang berbeda yaitu memberikan peringatan lebih tegas dan tidak seperti  somasi  pertama  dan  apabila  tidak  menaati  atau  tidak  mengindahkan  somasi  kedua  tersebut maka dapat dilakukan somasi yang terakhir yaitu somasi ketiga yang dimana somasi ini memiliki sifat yang  sangat  tegas  yang  dimana  berisikan  dua  pilihan  laksanakan  atau  digugat (Winarta,  2012) . Apabila  somasi  ketiga  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  kreditur  dapat  memberitahukan  kepada pengacaranya  unruk  membuat  surat  gugatan  dikarenakan  tidak  adanya  tindakan  dari  konsumen tersebut.  Dan  kreditur  pun  berhak  untuk  melakukan  rnasalahnya  ini  dengan  cara  meja  hijau  atau pengadilan  serta  pengadilanlah  yang  akan  memutuskan.  Somasi  ini  juga  diatur  dalam  pasal  1238 KUHPerdata  dan  Pasal  1243  KUHPerdata,  Adapun  hukuman  yang  diberikan  kepada  debitur  yang melakukan pelanggaran wanprestasi ini yaitu berupa membayar ganti rugi yang telah dibuatnya, serta membatalkan sebuah perjanjian.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tanggal  23  Februari  2021  dengan  Bapak  I  Putu  lrawan  Budi Saputra  sebagai  Collector  Dengan  cara  dilaksanakan  memakai  non  litigasi  dikarenakan  Langkah tersebut  diambil  karena  lembaga  pembiayaan  tersebut  memahami  kondisi  yang  sedang  terjadi ditengah  masyarakat  yaitu  pandemic  covid-19  dengan  cara  melakukan  pendekatan  secara  harmonis dan  kreatiftentunya  dapat  menciptakan  rasa  yang  humanis,  yang  tentunya  hal  ini  tidak  akan  dibawa sampai kemeja hijau karena banyak konsumen yang mengalami hal serupa.
Ada  Pula  sebenarnya  yang  dapat  dilakukan  selain  melakukan  non  litigasi  yaitu  litigas.  Pada umumnya  litigasi  adalah  usaha  melakukan  penyelesaian  perkara  di  meja  hijau  dan  bisa  dikatakan bahwa litigasi kebalikan dari non litigasi, yang dimana jika non litigasi tidak dilakukan dengan cara di pengadilan  melainkan dilakukan  diluar pengadilan sedangkan  litigasi  menjadi  kebalikannya. Adapun beberapa proses yang  dilewati  mengenai  hal litigasi ini. Setelah  melakukan pada wawancara tanggal 23  Februari  2021  dengan  Bapak  I  Putu  lrawan  Budi  Saputra  ini  upaya  yang  dilakukan  adalah  tidak menggunakan jalur litigasi, dikarenakan jalur litigasi lebih sulit dan menghabiskan biaya yang banyak serta  waktu.  Berdasarkan  yang  terjadi  bahwa  penyelesaian  serta  tindakan  yang  dilakukan  adalah dengan  cara  menangani  overmacht  adalah  dengan  tidak  menggunakan  jalur  litigasi  ataujalur  meja hijau  dikarenakan  memakan  banyak  waktu  serta  biaya  yang  tidak  sedikit  yang  tentunya  hal  ini  bisa dilakukan  dengan  cara  non  litigasi.  Karena  cenderung  cepat  serta  mendapat  temuan  solusi  yang terbaik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan Faktor-Faktor Penyebab Overmacht Akibat Covid-19 di PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem Faktor yang menjadikan terjadinya  overmacht  akibat  covid-19  terdapat  beberapa  masalah  yang  dirnana  terletak  pada  faktor internal dun eksternal yang dimana permasalahan tersebut tidak dapat ditanggung oleh konsumen dan diluar kendali konsumen itu sendiri. Dan baik itu konsumen sendiri memiliki pekerjaan yang dominan bekerja pada bidang pariwisata yang dimana hal ini sangat berpengaruh besar pada perekonomian dari konsumen  itu  sendiri.  Adapun  upaya  penyelesaian  overmacht  karena  Covid-19  di  PT.  Federal International  Finance  (FIF)  Kabupaten  Karangasem  dilakukan  dengan  dengan  cara  dilaksanakan memakai  non litigasi  dikarenakan Langkah tersebut diambil  karena pembiayaan tersebut  memaharni kondisi  yang  sedang  terjadi  ditengah  masyarakat  yaitu  pandemi  covid-19  dengan  cara  melakukan pendekatan  secara  harmonis  dan  kreatif  tentunya  dapat  menciptakan  rasa  yang  humanis,  yang tentunya hal ini tidak akan dibawa sampai kemeja hijau karena banyak konsumen yang mengalami hal serupa.

## 2. Saran
Peran  Pemerintah  diharapkan  menemukan  solusi  untuk  melakukan  sebuah  tindakan  serta  kebijakan mengenai  tentang  penyelesain  dari  overmacht  dikarenakan  covid-19  ini,  Sebagaimana  agar  dapat saling  memberikan  keuntungan  kepada  pihak  finance  ataupun  konsumen  jika  sudah  ada  sebuah tindakan  maka  akan  tercipta  suatu  kejelasan  yang  terjadi  saat  ini  yang  dimana  bisa  semakin memperjelas bagaimana suatu permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dengan adanya sebuah kebijakan  di  masa  seperti  ini.  Peran  Perusahaan  diharapkan  memaklumi  atau  memberikan  rasa humanis  kepada  konsumen  ketika  terjadi  overmacht  ini  dan  tidak  langsung  melalui  jalur  litigasi melainkan jalur non litigasi, Yang tentunya jalur dari non litigasi sangat mudah dan dapat menghemat waktu serta uang pastinya jalan ini dipilih bisa menimbulkan banyak solusi serta pendapat satu sama lain  agar  menemukan  solusi  yang  sangat  baik  untuk  keduanya.  Maka  dari  itu  diharapkan  kepada perusahaan  janganlah  terlalu  tergesa-gesa  untuk  membuat  suatu  tindakan  terhadap  kejadian  ini  agar tidak  memunculkan  suatu  perrnasalahan  yang  begitu  rumit  lebih  baik  memang  untuk  menggunakan jalan  non  litigasi  ini.  Peran  Masyarakat  diharapkan  untuk  yang  memang  tidak  terkena  overmacht dikarenakan  covid-19  untuk  melakukan  kewajibannya  sebagaimana  mestinya  dan  tidak  membuat wanprestasi.  Maka  diharapkan  janganlah  melakukan  pelanggaran  agar  tidak  terjadi  hal  seperti tersebut,  dan  tidak  melakukan  pelanggaran  tersebut.  Sehingga  dengan  adanya  kesadaran  mengenai kewajiban ini maka tidak akan terjadi seperti ini lagi ditengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah.  (2020).  Pengaruh  Pandemi  Covid  19  pada  Pelaksanaan  Perjanjian. Journal  of  Diponegoro Private Law , 7 (1), 650–656.
Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2019). Sistematika Filsafat Hukum . Setra Press, Malang. Kunarso, & Sumaryanto, A. D. (2020). Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. Journal of Batulis Civil Law Review , 1 (1), 33–46.
Margono,  S.  (2000). Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Alternative  Dispute  Resolutions  (ADR):  Teknik Dan Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi Dan Arbitrase . Ghalia Indonesia, Jakarta. Muljono, B. E., & Sastradinata, D. N. (2020). Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19. Jurnal Humaniora , 4 (2), 256–263.
Saragi,  M.  (2014).  Litigasi  dan  Non  Litigasi  untuk  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dalam  Rangka Pengembangan  Investasi  di  Indonesia  (Kajian  Penegakan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  jo  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase Dan Altern. E-Journal Graduate Unpar , 1 (2), 54–73. Subekti, R. (2011). Pokok-Pokok Hukum Perdata . PT. Intemsua, Jakarta. Tumbuan,  F.  B.  .  (2000). Mencermati  Pokok-Pokok  Undang-Undang  Fidusia .  Media  Notarial, Jakarta.
Widjaja, G., & Yani, A. (2001). Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia . Rajawali Pers, Jakarta. Winarta,  F.  H.  (2012). Hukum  penyelesaian  sengketa :  arbittrase  nasional  Indonesia  dan internasional . Sinar Grafika, Jakarta.