## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KABUPATEN BONDOWOSO
Oleh :
Anisatul Hamidah, S.Ag, S.H., M.Si.

## Abstrack
One of the obstacles in perwakafan is the number of wakaf land to religious institutions that currently have not done the process of certification of wakaf in accordance with Law number 41 of 2004 on waqf. the fact posed a problem for the people who use the wakaf land, among others, the society is less comfortable and calm in worship because of the unclear status of the  land  of  religious  institutions  used  for  religious  activities  of  the  community.  Departing from the problem Bondowoso district government has initiated to accelerate the process of land certification of waqf by cooperating with various parties such as Ministry of Religious Affairs,  National  Land  Board,  Indonesian  Mosque  Council,  Representative  of  Indonesian Waqf Board, Waqf Institution and Nahdlatul Ulama Land and others , in the hope that the certification process of wakaf land in Bondowoso Regency can run maximally.
Keywords : Certification of Waqf, Local Government, Bondowoso D istrict

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kata  wakaf  arti  dasarnya  adalah menahan  atau  mencegah.  Dalam  bahasa Arab, secara harfiah berarti kurungan atau penahanan.  Dalam  terminologi  hukum Islam,  kata  tersebut  didefinisikan  sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan  penyerahan  aset  di  mana  seseorang dapat  memanfaatkan  atau  menggunakan hasilnya  untuk  tujuan  amal,  sepanjang barang tersebut  masih  ada. Dalam  bahasa hukum  kontemporer  wakaf  berarti pemberian,  dilakukan  atas  kehendak  ahli waris,  dengan  satu  niat  memenuhi panggilan  ketakwaan. Wakaf  juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan  untuk berbagai tujuan kemanusiaan.  Sekali  dalam  selamanya, atau  penyerahan  aset  tetap  oleh  seseorang sebagai  bentuk  manifestasi  kepatuhan terhadap agama. 1
Adapun  kajian  mengenai  wakaf sebagai  suatu  lembaga  yang  diatur  oleh negara,  merujuk  pada  peraturan  atau perundang-undangan  yang  berlaku  di negara tersebut. Di  Indonesia, perwakafan diatur  dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dalam  Pasal  1  Undang- undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,  disebutkan  bahwa  wakaf merupakan  perbuatan  hukum wakif  untuk
1 Ibrahim Siregar, Pembaruan Hukum Perwakafan Di  Indonesia ,  (Jurnal  Tsaqofah,  Vol  8,  No  2, Oktober 2012)
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian  harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syari’ah.
Adapun persepsi masyarakat tentang  wakaf,  sepanjang  pengamatan penulis  masyarakat  menganggap  bahwa wakaf  adalah  penyerahan  tanah  milik pribadi  kepada  masyarakat  dengan  tujuan agar  tanah  tersebut  semaksimal  mungkin dipergunakan  untuk  kegiatan  keagamaan atau pendidikan serta kegiatan sosial yang lain seperti panti asuhan, panti jompo dan lain-lain. Masyarakat  menganggap  bahwa orang  yang  menyerahkan    tanahnya sebagai    wakaf  adalah  mereka  yang memiliki  kepedulian  tinggi  terhadap kepentingan  keagamaan  dan  pendidikan masyarakat.
Namun  persepsi  masyarakat  yang sangat positif  tersebut  tidak  diimbangi dengan  pemahaman  yang  cukup  tentang bagaimana  sesungguhnya  proses  wakaf harus disertai dengan tertibnya administrasi wakaf yakni proses sertifikasi tanah  wakaf  kepada  instansi  yang berwenang  sehingga  penyerahan  tanah wakaf tersebut  benar-benar  memiliki kekuatan  hukum  atau  legalitas  yang  sah didepan  hukum. Hal  tersebut  disebabkan antara  lain  kurangnya  pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan
sertifikasi tanah wakaf serta tidak memiliki finansial  yang  cukup  untuk  melakukan prose  ssertifikasi  wakaf. Akibatnya, banyak  sekali  gugatan  terhadap  tanah wakaf yang dilakukan oleh anak atau cucu dikabulkan  oleh  pengadilan,  karena  nadlir (orang  yang  dipercaya  untuk  menjadi penanggung  jawab  wakaf)  tidak  memiliki cukup bukti bahwa tanah  tersebut adalah tanah wakaf.
Seperti  halnya  di  Kabupaten Bondowoso,  Jawa  Timur.  saat  ini  banyak tanah  yang  telah  diwakafkan  oleh  wakif kepada  nadzir  dengan  tujuan  untuk dipergunakan  kepentingan  ibadah  yakni pembangunan  masjid,  musholla,  pondok pesantren dan lembaga-lembaga
keagamaan yang lain. Data Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Kabupaten  Bondowoso tentang  lembaga keagamaan di Kabupaten Bondowoso pada tahun  2017 yakni  terdapat  1.093  masjid, 213  pondok  pesantren,  198  Raudlatul Athfal  (RA),  dan  30  Madrasah  Aliyah (MA).
Dari keseluruhan lembaga
keagamaan  tersebut,  saat  ini    jumlah lembaga keagamaan yang telah melaksanakan  sertifikasi  wakaf  sebanyak 430  lembaga.  Dengan  kata  lain  bahwa masih  banyak  tanah  wakaf  yang dipergunakan  untuk  sarana  ibadah  dan kemaslahatan umat namun belum melakukan sertifikasi wakaf. Beberapa hal yang  menjadi  kendala  dalam  proses
sertifikasi  wakaf  lembaga  keagamaan tersebut antara lain :
1. Lembaga tidak memiliki biaya yang cukup  untuk  melaksanakan  proses sertifikasi  wakaf.  Meskipun  biaya Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan  Agama  telah  digratiskan, namun  tetap  dibutuhkan  biaya- biaya  lain  yang  berhubungan dengan  teknis  pengukuran  oleh Badan  Pertanahan  Nasional,  teknis meminta  tanda  tangan  para  ahli waris baik didalam kota Bondowoso  maupun  diluar  kota
Bondowoso,  dan  biaya-biaya  lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian sertifikasi wakaf
2. Minimnya  pemahaman  masyarakat terutama  para  wakif  dan  nadlir tentang pentingnya proses sertifikasi wakaf
3. Minimnya  pemahaman  masyarakat terutama  wakif  dan  nadhir  tentang pentingnya  sertifikat  wakaf  bagi kelancaran dan kenyamanan beribadah  bagi  jamaah  serta kepentingan  kemaslahatan  yang lainnya.
Berangkat  dari  persoalan  tersebut pemerintah  kabupaten  Bondowoso  telah melakukan  inisiasi  untuk  melakukan percepatan  proses  sertifikasi  tanah  wakaf dengan  melakukan  kerjasama  dengan berbagai  pihak  seperti  kementerian Agama,  Badan  Pertanahan  Nasional,
Dewan  Masjid  Indonesia,  Perwakilan Badan  Wakaf  Indonesia,  Lembaga  Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama dan lain- lain, dengan  harapan  proses  sertifikasi tanah  wakaf  di  Kabupaten  Bondowoso dapat berjalan dengan maksimal.

## B. Rumusan Masalah
Terhadap  masalah  yang  tercakup dalam  judul  atau  pokok  penelitian  maka perlu  terlebih  dahulu  merumuskan  secara jelas  tentang  batasan-batasan  masalahnya, untuk  itu  perlu  dipahami  terlebih  dahulu secara  mendalam  berbagai  macam  hal yang  ada  sangkut  pautnya  terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan pemaparan  dari  latar  belakang,  maka identifikasi  masalah  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kedudukan  Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf
berdasarkan Undang-Undang Nomor 41  Tahun 2014  di  Kabupaten Bondowoso?
2. Apa  saja  peran  yang  telah dilaksanakan  Pemerintah  Kabupaten Bondowoso  dalam  pelaksanaan sertifikasi wakaf?
3. Program dan kegiatan apa saja  yang dilaksanakan    oleh  Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam
pelaksanaan sertifikasi wakaf?

## II. PEMBAHASAN
A. Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanatkan  bahwa  tujuan  didirikan Negara  Republik  Indonesia,  antara  lain adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa.  Amanat  tersebut  mengandung makna  negara  berkewajiban  memenuhi kebutuhan  setiap  warga  negara  melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung  terciptanya  penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga Negara atas barang publik dan jasa publik.
Pasal  1  Undang-undang  nomor  32 tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah, pada  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Dilanjutkan  pada  ayat  (3) disebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah otonom. 2
Ayat  (1)  dan  ayat  (2)  pasal  1 Undang-undang  tersebut  memiliki  makna bahwa  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan  untuk  membangun  daerah secara  otonom  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah memiliki  kewenangan  yang  sangat  luas untuk mengatur dan menentukan kebijakan dan arah  pembangunan  dalam  rangka memajukan wilayah dan masyarakatnya.
Dalam  melaksanakan  otonomi daerah  yang  menjadi  kewenangannya, maka pemerintah daerah harus memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tersebut yakni :
1) Urusan  pemerintahan  konkuren sebagaimana  di  maksud  dalam Pasal  9  ayat  (3)  yang  menjadi kewenangan  Daerah  terdiri  atas Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan
Urusan Pemerintahan Pilihan.
2) Urusan
Pemerintahan Wajib sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan  Pelayanan  Dasar  dan 2 http://www.kemendagri.go.id/media/documents/20 14/10/15/u/u/uu_23_tahun_2014.pdf , diakses pada tanggal 23 Juli 2017, pukul 15.48
Urusan  Pemerintahan  yang  tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3) Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  adalah  Urusan  Pemerintahan Wajib  yang  sebagian  substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Apa yang terurai diatas memberikan kesimpulan bahwa pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan untuk mengatur wilayahnya, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya,  melaksanakan  kebijakan pembangunan  baik  bidang  pendidikan, kesehatan,  ekonomi,  sosial,  lingkungan hidup,  dan  lain-lain. Kewenangan pemerintah  daerah  yang  luas  memberikan keleluasan untuk berinovasi, berkreatifitas, melakukan  perenanaan,  pengorganisasian serta  pelaksanaan  program  dan  kebijakan untuk tercapainya visi dan misi pemerintah daerah  yang  tertuang  dalam  Rencana Pemerintah  Jangka  Mengengah  daerah (RPJMD).
Agar dapat melaksanakan pembangunan  secara  efektif  maka pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pembangunan dengan melibatlkan  partisipasi  masyarakat.  Hal tersebut sangat penting untuk membengun rasa  memiliki  sekaligus  mendorong tumbuhnya  partisipasi  masyarakat. Salah satu  inti  dari  pembangunan  adalah  juga
pelayanan  pada  masyarakat.  Prinsip pelayanan  pemerintah  pada  masyarakat adalah  prinsip  pelayanan  prima  Tuntutan reformasi  yang  bergulir  sejak  tahun  1998, mendorong  pemerintah  untuk  kembali memahami  arti  pentingnya  suatu  kualitas pelayanan  serta  pentingnya  dilakukan perbaikan  mutu  pelayanan  terhadap rakyatnya.
Perbaikan  pelayanan  pemerintah ini,  tidak  saja  ditujukan  untuk  memberi iklim  kondusif  bagi  dunia  usaha  nasional dan meningkatkan daya tarik arus investasi ke  Indonesia  karena  kredibilitas  dan akuntabilitas pemerintahan yang meningkat,  namun  sudah  merupakan kuwajiban  pemerintah  dalam  penyediaan pelayanan yang berkualitas, yang merupakan  bagian  dari  good  governance, demokratisasi dan transparansi. Penyedian pelayanan  publik  yang  berkuwalitas merupakan  salah  satu  alat  untuk mengembalikan  kepercayaan  masyarakat kepada  pemerintah  yang  menurun  akibat krisis global yang menerpa kita.
Pelayanan  publik  merupakan  pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan  yang berbasis  kerakyatan.  Upaya  membangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan publik (public service) yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good  govemane)  dengan  mengedepankan prinsip-prinsip  demokrasi,  transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dengan paradigma  baru  (the  new  paradigm)
berubahnya  birokrasi  sebagai  pangreh (penguasa)  menjadi  abdi  (pelayan) masyarakat  perlu  dilakukan  internalisasi terhadap setiap insan birokrat.
Melakukan  optimalisasi  pelayanan publik  oleh  birokrasi  pemerintahan bukanlah  pekerjaan  mudah  seperti  halnya membalikkan  telapak  tangan  mengingat melakukan  pembaharuan  dan  reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan  public  tersebut  menyangkut pelbagai  aspek  yang  telah  membudaya dalam  lingkaran  birokrasi  pemerintahan. Di  antara  beberapa  aspek  tersebut  adalah kultur  birokrasi  yang  feodalistik  dan Weberian,  yang  lebih  mengedepankan kekuasaan  berbasis  struktur,  ketimbang pendekatan  fungsi  dan  sasaran  kinerja, sehingga  prosedur  dan  etika  pelayanan yang  berkembang  dalam  birokrasi  masih sangat  jauh  dari  nilai-nilai  dan  praktik yang  menghargai  warga  bangsa  sebagai warga negara yang berdaulat. 3
Salah satu  bentuk  dari  layanan publik untuk memberikan pelayanan prima kepada  masyarakat  adalah  terlibatnya pemerintah daerah dalam urusan pendidikan  keagamaan  masyarakat,  salah satunya  adalah  intervensi  pemerintah dalam  percepatan  pelaksanaan  proses sertifikasi tanah wakaf lembaga
3 Drs.  Lamsari  Sitompul,  MM http://lamsari- sitompul.blogspot.co.id/2010/12/ konsepsi- pelayanan-prima -dalam.html,  diakses  pada tanggal 20 Juli 2017, pukul 15.00
keagamaan. Secara teknis urusan
sertifikasi
tanah wakaf lembaga keagamaan  memang  menjadi  domain kementerian  gama  dan  Perwakilan  Badan Wakaf  Indonesia  (BWI).  Badan  Wakaf Indonesia  dibentuk  berdasarkan  undang- undang  dan  keberadaaannya  sah sebagai pelaksana  teknis  proses  sertifikasi  tanah wakaf di seluruh Indonesia.
Badan
Wakaf Indonesia
mempunyai  fungsi  sangat  strategis  dalam membantu,  baik  dalam  pembiayaan, pembinaan  maupun  pengawasan  terhadap para Nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf  secara  lebih  produktif. Pola  organisasi  dan  kelembagaan  Badan Wakaf  Indonesia  harus  mampu  merespon persoalan-persoalan  yang  dihadapi  oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada  khususnya.  Ditingkat  masyarakat, persoalan  yang  paling  mendasar  adalah kemiskinan, baik dalam arti khsusus, yaitu seperti  yang  dicerminkan  dengan  tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalan arti luas,  yang  mencakup  aspek  kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak  asasi pada umumnya
Sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, pada    pasal  49  ayat  1 disebutkan  bahwa Badan  Wakaf  Indonesia (BWI) mempunyai  tugas  dan  wewenang  sebagai berikut:
1. Melakukan  pembinaan  terhadap nazhir  dalam  mengelola  dan
mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan  harta  benda  wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan  persetujuan  dan  atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan  dan  mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas
penukaran harta benda wakaf. 6. Memberikan saran dan pertimbangan  kepada  Pemerintah dalam  penyusunan  kebijakan  di bidang perwakafan.
Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan  bahwa  dalam  melaksanakan tugasnya Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI) dapat  bekerjasama  dengan  instansi Pemerintah  baik Pusat  maupun  Daerah, organisasi  masyarakat,  para  ahli,  badan internasional,  dan  pihak  lain  yang dianggap  perlu.  Dalam  melaksanakan tugas-tugas  itu Badan  Wakaf  Indonesia (BWI) memperhatikan  saran  dan pertimbangan  Menteri  dan  Majelis  Ulama Indonesia,  seperti  tercermin  dalam  pasal 50.  Terkait  dengan  tugas  dalam  membina nazhir, Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI) melakukan  beberapa  langkah  strategis, sebagaimana  disebutkan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan  Undang-undang Nomor  41
Tahun 2004  tentang  Wakaf  pasal  53, meliputi:
1. Penyiapan  sarana  dan  prasarana penunjang  operasional  Nazhir wakaf baik perseorangan,
organisasi dan badan hukum.
2. Penyusunan  regulasi,  pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian,  pemberdayaan dan  pengembangan  terhadap  harta benda wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
4. Penyiapan  dan  pengadaan  blanko- blanko Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW), baik  wakaf  benda  tidak  bergerak dan/atau benda bergerak.
5. Penyiapan  penyuluh  penerangan  di daerah untuk melakukan
pembinaan  dan  pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
6. Pemberian fasilitas masuknya dana- dana  wakaf  dari  dalam  dan  luar negeri  dalam  pengembangan  dan pemberdayaan wakaf.
Tugas-tugas itu, tentu tidak mudah
diwujudkan.
Jadi,
dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang,  keseriusan,  kerjasama,  dan  tentu saja  amanah  dalam  mengemban  tanggung jawab. Untuk itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) merancang  visi  dan  misi,  serta strategi  implementasi.  Visi Badan  Wakaf Indonesia  (BWI) adalah  “Terwujudnya
lembaga  independen  yang  dipercaya masyarakat,  mempunyai  kemampuan  dan integritas untuk mengembangkan perwakafan  nasional  dan  internasional”. Sedangkan  misinya  yaitu  “Menjadikan Badan  Wakaf  Indonesia  sebagai  lembaga profesional  yang  mampu  mewujudkan potensi  dan  manfaat  ekonomi  harta  benda wakaf  untuk  kepentingan  ibadah  dan pemberdayaan masyarakat”.
Sebagaimana  dijelaskan  bahwa dalam  pasal  29  ayat  2 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 bahwa Badan Wakaf Indonesia  (BWI) dalam  melaksanakan tugas dapat  bekerjasama  dengan  instansi Pemerintah  baik  Pusat  maupun  Daerah, organisasi  masyarakat,  para  ahli,  badan internasional,  dan  pihak  lain  yang dianggap  perlu.  Maka  disinilah  peran  dan kedudukan  pemerintah  daerah  dalam memberikan  layanan  kepada masyarakat, antara lain  dengan  bekerjasama  dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan pihak- pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan sertifikasi wakaf di kabupaten Bondowoso.
Jelas  sekali  bahwa  pemerintah daerah,  termasuk  pemerintah  Kabupaten Bondowoso memiliki peran penting dalam upaya  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat, salah satunya adalah memaksimalkan  pelaksanaan  sertifikasi wakaf berdasarkan Undang-undang nomor 41  tahun  2004  tentang  wakaf. Peran pemerintah  kabupaten  Bondowoso  dalam
pelaksanaan  sertifikasi  wakaf,  dalam hal ini  adalah  wakaf  kepada  lembaga keagamaan khususnya tidak hanya sekedar pelayanan  kepada  masyarakat  ansikh, namun  hal itu  juga  sejalan  dengan  tujuan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana  tertuang  dalam Rencana Pemerintah  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten  Bondowoso  yakni Visi  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso “Terwujudnya  Masyarakat  Bondowoso Yang  Beriman,  Berdaya  dan  Bermartabat Secara Berkelanjutan”.
Frasa “beriman” dalam visi tersebut mengandung  makna  bahwa  Pemerintah Kabupaten  Bondowoso  melaksanakan pembangunan  salah  satunya  adalah  untuk menciptakan  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa.  yang  diwujudkan  dalam  upaya riil  pembangunan  mental  keagamaan masyarakat.  Upaya  riil  pembangunan mental keagamaan masyarakat itulah yang kemudian  harus  didukung dengan  sarana prasarana  yang  memadai,  salah  satunya adalah  sarana  pendidikan  berupa  masjid, musholla,  madrasah  diniyah,  raudlatul athfal  (RA),  pondok  pesantren  dan  sarana prasarana  lain  yang  mendukung  terhadap terwujudnya  pembangunan  mental  atau pembangunan  rohani  menuju  masyarakat Bondowoso yang beriman tersebut.
Apa  yang  dilakukan  pemerintah Kabupaten
Bondowoso dalam
memaksimalkan  pelaksanaan  sertifikasi tanah  wakaf  kepada  lembaga  keagamaan
adalah  satu  bukti  riil  kepedulian pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  dalam mendukung  pembangunan  pendidikan keagamaan masyarakat. Terbatasnya ketersediaan  anggaran  yang  dimiliki menjadi tantangan tersendiri agar pemerintah melakukan upaya-upaya kreatif untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan, termasuk pembangunan mental keagamaan.
Pada  keanyataannya,  masyarakat Bondowoso  memang  dikenal  sebagai masyarakat  yang  religius,  sehingga pembangunan mental keagamaan memiliki porsi yang sangat penting bagi masyarakat. Realitas masyarakat Bondowoso mengatakan  bahwa  peran  dan  partisipasi mereka  dalam  pembangunan  keagamaan begitu  tinggi  meskipun  kegiatan  tersebut banyak dilaksanakan secara mandiri tanpa menggantungkan  fasilitas  dana  dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Adanya jumlah lembaga keagamaan  yang  sangat  tinggi, yakni masjid  sebanyak  1.093,  pondok pesantren sebanyak  213,  Raudlatul  Athfal  sebanyak 198,  guru  ngaji  sebanyak  5.665  dan  lebih dari  5000  musholla  yang  dibangun dan dikelola  secara  mandiri  oleh  masyarakat adalah  salah  satu  bukti  bahwa  tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan  keagamaan  sangat  tinggi  di Kabupaten Bondowoso.
Salah  satu  hal  yang  menjadi keandala  kemudian  adalah  banyaknya
tanah  wakaf  kepada  lembaga  keagamaan yang  saat  ini  belum  melakukan  proses sertifikasi  wakaf  sesuai  dengan  Undang- undang  nomor  41  tahun  2004  tentang wakaf. Contoh riil adalah lembaga masjid, dari  1.093  masjid  yang  ada,  yang  sudah melakanakan  proses  sertifikasi  wakaf hanyalah 430 lembaga atau kurang dari 50 persen. Tentu, kenyataan tersebut menimbulkan  masalah  bagi  warga masyarakat  yang memanfaatkan  tanah wakaf  dimaksud,  antara  lain  masyarakat kurang  nyaman  dan  tenang  dalam beribadah  karena  belum  jelasnya  status tanah lembaga keagamaan yang dipergunakan  untuk  aktifitas  keagamaan masyarakat.
Pada  kasus  lain  bahkan  muncul adanya  gugatan  ahli  waris  kepada Pengadilan  atas  tanah  yang  sebelumnya telah diwakafkan oleh orang tua atau kakek neneknya.  Alhasil  karena nadzir  belum memiliki  legalitas  yang  sah  sesuai ketentuan  yang  berlaku,  atau  dengan  kata lain belum memiliki sertifikat wakaf, maka gugatan ahli waris ke Pengadilan terhadap tanah  wakaf  tersebut  dimenangkan  oleh ahli waris.
Sehingga,  kalaulah  Pemerintah Kabupaten Bondowoso terlibat aktif dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan percepatan sertifikasi wakaf dan mendukung  penuh  kegiatan  Badan  wakaf Indonesia  (BWI)  Kabupaten  Bondowoso, hal  tersebut  juga  upaya  sinergitas  dalam
rangka memberikan  perlindungan  dan kenyamanan  terhadap  aktifitas  keagamaan masyarakat sekaligus mewujudkan pembangunan  pendidikan  keagamaan  di kabupaten Bondowoso.

## B. Peran    Pemerintah  Kabupaten Bondowoso Dalam  Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf
Sebagimana  dijelaskan  bahwa pemerintah  daerah  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  setiap  proses pembangunan  yang  berhubungan  dengan masyarakatnya.  Demikian  halnya  dengan persoalan  wakaf  yang  notabene  menjadi persoalan  yang  penting  dan  krusial dan punya  potensi  serta  rentan  menimbulkan berbagai masalah  dalam  pelaksanaannya, maka  disinilah  pemerintah  daerah  juga harus  hadir  untuk  memberikan  rasa  aman dan perlindungan kepada masyarakat serta turut memberikan jaminan keamanan agar pelaksanaan  hal-hal  yang  berhubungan kemaslahatan  umat  dapat  berjalan  dengan lancar  dan  tidak  menimbulkan  konflik sosial  dlam  masyarakat,  salah  satunya adalah persoalan wakaf.
Pasal  29  ayat  2  Undang-undang nomor  41  tahun  2004  dengan  tegas memberikan  ruang  kepada  pemerintah daerah  untuk  terlibat  langsung  dalam pelaksanaan  proses  sertifikasi  wakaf melalui  koordinasi  aktif  serta  berbagi peran  dengan  Kementerian  Agama  serta
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI).  Pada konteks  ini  penulis  melihat  bahwa  peran Pemerintah Kabupaten  Bondowoso  dalam pelaksanaan  sertifikasi  wakaf berdasarkan Undang-undang  nomor  41 tahun 2014 di Kabupaten  Bondowoso  sangat  besar  dan nyata  memberikan  kontribusi  dalam pelaksanaan tersebut.
Kehadiran  Pemerintah  Kabupaten Bondowoso  dalam  pelaksanaan  sertifikasi wakaf  tersebut  memang  tidak  serta  merta. Hal  tersebut  dimulai  dengan  adanya rangkaian  kegiatan-kegiatan  lain  yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dalam hal  kegiatan  keagamaan  pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan
perhatian  besar  terhadap  perkembangan sekaligus
pelaksanaan pendidikan keagamaan  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat.  Perhatian  tersebut  antara  lain adalah  memberikan  bantuan  hibah  atau bantuan  keuangan  kepada  : Masjid; Musholla; Pondok  pesantren; Madrasah diniyah; Raudlatul  athfal  (RA/TK  Islam); Guru ngaji; Guru minggu di gereja; Gereja.
Bantuan  hibah  atau  bantuan keuangan  itu  telah  dilakukan oleh pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  sejak tahun 2004 dengan nilai bantuan bertahap dan  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Bantuan pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut adalah sebagai bentuk
apresiasi dan perhatian pemerintah kepada lembaga pendidikan keagamaan yang telah memberikan  kontribusi  besar  dalam pelaksanaan  pendidikan  keagamaan  di masyarakat.
Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan  keagamaan  itulah  pemerintah kabupaten Bondowoso banyak menemukan  masalah  yang  berhubungan dengan  status  tanah  wakaf  yang  dijadikan tempat  kegiatan  keagamaan,  masalah- masalah  tentang  status  tanah  wakaf tersebut  antara  lain    bersumber  dari pengaduan  masyarakat, informasi  dari Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bondowoso,  dan juga mengemuka dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan  Desa  (Musrenbangdes), musyawarah  perencanaan  pembangunan Kecamatan  dan  musyawarah  perencanaan pembangunan Kabupaten.
Data  dari  kantor  Kementerian Agama kabupaten Bondowoso menyebutkan  bahwa  dari  1.093  masjid yang ada di Kabupaten Bondowoso, masih ada  430 masjid  yang  sudah  melakukan proses  sertifikasi  wakaf.  Selebihnya  yakni sebanyak 763 masjid atau lebih dari 60 % masjid  di  Kabupaten  Bondowoso  belum memiliki  sertifikat  wakaf  atau  belum melakukan  proses  sertifikasi  wakaf.  Data tersebut hanya untuk lembaga masjid saja, belum  ditambah  dengan  data  musholla, pondok  pesanren,  madrasah  diniyah, raudlatul  athfal  dan  lembaga-lembaga
pendidikan  keagamaan  lain  yang  belum memiliki sertifikat wakaf.
Berangkat  dari  berbagai masalah yang  muncul  di  masyarakat  terkait  wakaf itulah,  maka  pemerintah  kabupaten Bondowoso melaksanaka  rapat-rapat  dan koordinasi  dengan  berbagai  elemen masyarakat  seperti  Majelis  Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Rabithah Maahid Islamiyah (RMI), yakni sebuah organisasi  yang membawahi pondok-pondok  pesantren, serta  instansi terkait,  yakni  Kantor Kementerian  Agama Kabupaten  Bondowoso  dan  Badan Pertanahan  Kabupaten (BPN)  Kabupaten Bondowoso.
Sejalan dengan hasil-hasil koordinasi  tersebut,  salah  satu  hal  yang menjadi  kesepakatan  bersama  adalah  agar segera  dibentuk  Perwakilan  Badan  Wakaf Indonesia  di  Kabupaten  Bondowoso. Pembentukan  Perwakilan Badan  Wakaf Indonesia  ini  juga  sejalan  dengan  amanat undang-undang  tentang  badan  wakaf Indonesia, dan saat ini yang menjadi Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia adalah Drs.  H.  Hidayat,  M.Si,  Sekretaris  daerah Kabupaten Bondowoso.
Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten  Bondowoso,  Kementerian Agama,  Kantor  Badan  Pertanahan Indonesia,  Perwakilan  Badan Wakaf Indonesia  terus  dibangun  dan  saat  ini semakin kuat seiring dengan visi dan misi besar  agar  ada  percepatan  dalam
pelaksanaan  proses  sertifikasi  wakaf  di Kabupaten Bondowoso. Pemerintah kabupaten  Bondowoso  memiliki  andil yang  besar  dalam  pelaksanaan  proses sertifikasi  wakaf  sesuai  undang-undang nomor  41  tahun  2004.  Peran-peran  yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bondowoso antara lain :
1. Menginisiasi  terlaksananya  forum- forum  diskusi  dan  rapat  untuk pelaksanaan  teknis  percepatan sertifikasi  tanah  wakaf  lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Bondowoso; 2. Menfasilitasi pelaksanaan pelantikan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten
Bondowoso  pada  tahun  2016  di Pendopo Kabupaten Bondowoso;
3. Menyediakan  alokasi  anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi sertifikasi  wakaf  yang  tercantum dalam  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah Kabupaten Bondowoso;
4. Melakukan  kerjasama  dengan berbagai pihak untuk terlaksananya percepatan  proses  sertifikasi  wakaf di kabupaten Bondowoso;
5. Menggerakkan struktur  pemerintah yang  ada  di  Kecamatan  (kepala Kantor Kecamatan beserta jajarannya)  serta  Pemerintah  Desa
(Kepala Desa dan seluruh jajarannya)  untuk  memberikan
pelayanan  yang  prima  terhadap proses  pelaksanaan  penyiapan administrasi sertifikasi tanah wakaf yang  dibutuhkan  di  desa  dan kecamatan.

## C. Program yang  Dilaksanakan    Oleh Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso
Dalam  Pelaksanaan  Sertifikasi Wakaf Di Kabupaten Bondowoso
Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso
terhadap  pelaksanaan  sertifikasi  wakaf berdasarkan  Undang-undang nomor    41 tahun  2014  pemerintah  Kabupaten Bondowoso  melaksanakan  serangkaian kegiatan antara lain :
1. Rapat Koordinasi teknis pelaksanaan sertifikasi wakaf .
Rapat  koordinasi  ini  dilaksanakan secara  rutin  dengan  melibatkan  semua elemen  yang  terlibat  dalam pelaksanaan sertifikasi wakaf. Rapat dipimpin Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Bondowoso selaku  ketua  Badan  Wakaf  Indonesia Kabupaten  Bondowoso,  diikuti  oleh berbagai elemen yakni :
a. Perwakilan  Pemerintah  Kabupaten
Bondowoso
b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso c. Kepala  Kantor  Kecamatan  Se Kabupaten Bondowoso d. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bondowoso
e. Pengurus  Majelis  Ulama  Indonesia
Kabupaten Bondowoso
f. Pengurus  Perwakilan  Badan  Wakaf
Indonesia Kabupaten Bondowoso g. Pengurus  Dewan  Masjid  Indonesia Kabupaten Bondowoso
h. Pengurus  Lembaga  Wakaf  dan Pertanahan NU Kabupaten Bondowoso i. Pengurus Lembaga wakaf Muhammadiyah Kabupaten Bondowoso Rapat koordinasi tersebut menghasilkan  kesepakan  kesepakatan sebagai berikut :
1. Menyamakan persepsi tentang
gerakan bersama percepatan pelaksanaan sertifikasi wakaf lembaga keagamaan. Prioritas utama adalah lembaga keagamaan masjid.
2. Menyepakati  adanya  pembagian tugas (job description) masing- masing  instansi  dalam  pelaksanaa sertifikasi wakaf lembaga keagamaan
3. Akan  melaksanakan  bimbingan teknis wakaf  dan  pertanahan ke kecamatan se Kabupaten Bondowoso
4. Menyepakati  bahwa  masing-masing lembaga akan memebrikan sosialisasi    kepada  komunitas masing-masing dalam lembaganya.
2. Bimbingan  Teknis  (BIMTEK) Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf
Bimbingan teknis (Bimtek)
dilaksanakan  di  kecamatan  se  Kabupaten Bondowoso dengan tujuan untuk memberikan  pemahaman  tentang  apa  itu wakaf, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana  teknis  pelaksanaan  sertifikasi wakaf. Dan  hal-hal  yang  terkait  dengan pelaksanaan sertifikasi wakaf
Peserta    bimbingan  teknis  adalah seluruh  ketua  takmir  masjid  di  kecamatan yang  bersangkutan.  Sedangkan  materi adalah  dari Perwakilan Badan  Wakaf Indonesia  Kabupaten  Bondowoso,  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bondowoso  dan Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tersebut ditemukan banyak lembaga masjid yang  saat  ini  belum  melalukan  proses sertifikasi  wakaf, berbagai  macam persoalan  muncul  dan  mengemuka disampaikan  oleh  peserta  bimbingan teknis,  antara  lain minimnya  pemahaman masyarakat terutama para wakif dan nadlir tentang  pentingnya  proses  sertifikasi wakaf,  juga  minimnya  pemahaman masyarakat  terutama  wakif  dan  nadhir tentang  pentingnya  sertifikat  wakaf  bagi kelancaran  dan  kenyamanan  beribadah bagi jamaah serta kepentingan kemaslahatan  yang  lainnya,  serta  yang sering  menajdi  kendala  utama  adalah lembaga tidak memiliki biaya  yang cukup untuk  melaksanakan  proses  sertifikasi
wakaf.  Meskipun  biaya  akta  ikrar  wakaf (AIW)  di  Kantor  Urusan  Agama  telah digratiskan, namun tetap dibutuhkan biaya- biaya lain yang berhubungan dengan teknis pengukuran  oleh  Badan  Pertanahan Nasional,  teknis  meminta  tanda  tangan para  ahli  waris  baik  didalam  kota Bondowoso maupun diluar kota Bondowoso,  dan  biaya-biaya  lain  yang dibutuhkan  untuk  penyelesaian  sertifikasi wakaf.
Hal  yang  menjadi  efek  positif  dari kegiatan  tersebut  adanya  kesepakatan  dan komitmen  dari  seluruh  peserta  untuk diharapkan dapat  segera  meniindaklanjuti hasil  bimbingan  teknis  ini  dengan melaksanakan proses sertifikasi wakafnya.
3. Pendampingan  Proses  Pelaksanaan Sertifikasi wakaf
Pasca  pelaksanaan  bimbingan teknis  pelaksanaan  sertifikasi  wakaf  bagi lembaga keagamaan, pemerintah kabupaten Bondowoso juga terus berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf lembaga keagamaan  dengan  memberikan  fasilitasi pendampingan  bagi  masyarakat  yang melaksanakan proses sertifikasi wakaf.
Fasilitasi  pendampingan  tersebut dilakukan agar dapat dilakukan percepatan proses  sertifikasi  sekaligus  memberikan pengawalan  secara  langsung apabila menemukan kendala di lapangan. Fasilitasi
itu  diberikan  dalam  beberapa  bentuk kegiatan antra lain :
a. Penyelesaian  administrasi  sertifikasi wakaf,  seperti  surat  keterangan waris,  surat  keterangan  desa  dan kecamatan  yang  dibutuhkan  untuk proses  sertifikasi  wakaf.  Proses pendampingan  dilakukan  ketika lembaga yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam
pengurusan adminisrasi
b. Saat  pengukuran  lahan, fasilitasi diberikan apabila lembaga mendapatkan kesulitan dalam proses koordinasi  dengan  pihak  Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso c. Proses  alih  fungsi  lahan.  Realitas  di lapangan  ternyata  banyak  lahan wakaf  yang  sudah    ada  bangunan masjidnya  ternyata  status  tanah adalah  tanah  sawah,  sehingga diperlukan  proses  alih  fungsi  lahan dari  tanah  pertanian  menjadi  tanah pekarangan.  Apabila  menemukan kendala terkait proses tersebut maka diberikan fasilitasi pendampingan d. Proses  pengurusan  ijin  mendirikan bangunan  (IMB).  Banyak  lembaga masjid yang sudah ada namun belum memiliki  ijin  mendirikan  bangunan (IMB)  sebagai  salah satu  syarat untuk  mendirikan  bangunan  diatas lahan.
e. Fasilitasi dan pendampingan pengurusan  administrasi wakaf  yang
berhubungan dengan Pejabat Pembuat  Akta  tanah  (PPAT)  dan Kantor Pertanahan
Kabupaten Bondowoso.
f. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW)  di  Kantor  Urusan  agama kecamatan se Kabupaten
Bondowoso.  Kesulitan  masyarakat terkait pengurusan Akta Ikrar Wakaf dibantu dan difasilitasi oleh Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso bersama  Perwakilan  badan  wakaf Indonesia kabupaten Bondowoso

## III.PENUTUP

## A. Kesimpulan
Setelah memaparkan hal-hal tentang  wakaf diatas,  maka  dapat  diampil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kedudukan Pemerintah  Kabupaten
Bondowoso  dalam  pelaksanaan sertifikasi wakaf berdasarkan Undang-Undang  Nomor    41  Tahun 2014, tidak hanya sekedar pelayanan kepada  masyarakat  ansich,  namun hal  itu  juga sejalan  dengan  tujuan pemerintah  Kabupaten  Bondowoso sebagaimana tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten  Bondowoso  yakni  Visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso “ Terwujudnya Masyarakat
Bondowoso Yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat Secara Berkelanjutan”. Kedudukan
Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso dalam  pelaksanaan  sertifikasi  wakaf berdasarkan adalah  wujud  dari pelaksanaan  pasal  29  Undang- undang nomor  41 tahun 2014 yakni keterlibatan dan kehadiran pemerintah daerah dalam mendukung dan memberikan layanan penuh  kepada  masyarakat  dalam upaya percepatan pelaksanaan sertifikasi  wakaf  di  Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso memiliki peran dan andil yang besar dalam  pelaksanaan  proses  sertifikasi
wakaf  sesuai  undang-undang  nomor 41  tahun  2004.  Peran-peran  yang dilakukan  pemerintah  kabupaten Bondowoso  antara  lain  menginisiasi terlaksananya  forum-forum  diskusi dan  rapat  untuk  pelaksanaan  teknis percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf lembaga  pendidikan  keagamaan  di Kabupaten Bondowoso, menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan  sosialisasi  sertifikasi wakaf, melakukan kerjasama dengan berbagai  pihak serta Menggerakkan Struktur  pemerintah  yang  ada  di Kecamatan dan Desa untuk
memperlancar  proses sertifikasi
tanah  wakaf di Kabupaten
Bondowoso.
3. Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso mewaujudkan  komitmen  kepedulian dalam  pelaksanaan  sertifikasi  wakaf berdasarkan  Undang-undang  nomor 41  tahun  2014 antara  lain melaksanakan  program dan kegiatan rapat  koordinasi  secara  rutin  dan berkala dengan  melibatkan  seluruh unsure yang berkaitan dengan proses sertifikasi  wakaf,  melaksanakan bimbingan  teknis  kepada  pengelola tanah  wakaf  juga  memberikan fasilitasi  dan  pendampingan  kepada masyarakat  yang  melakukan  proses sertifikasi tanah wakaf.

## B. Saran
Sebagaimana teruraia diatas bahwa pemerintah  kabupaten  Bondowoso  telah melaksanakan  berbagai  hal  dalam pelaksanaan  sertifikasi  wakaf  berdasarkan Undang-undang  nomor  41  tahun  2014 tentang wakaf, namun hal lain yang perlu dilakukan antara lain :
a. pentingnya  menjaga  sinergitas antar  instansi  terkait  dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, sehingga pelaksanaan proses sertifikasi  tanah  wakaf  dapat berjalan lebih maksimal b. melaksanakan evaluasi secara rutin dan  berkala  dalam  pelaksanaan sertifikasi  tanah  wakaf  dengan
melibatkan berbagai unsure tentang apa yang menjadi keberhasilan dan kendala  dalam  pelaksanaan  di lapangan,  sehingga  diharapkan pelaksanaan  percepatan  sertifikasi tanah wakaf dapat segera terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Irwan  Hamzani, Kontekstualitas Hukum  islam  Di  Indonesia;  Studi terhadap  hukum  wakaf ,  Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, 2012
A. Faishal Haq, Prof. Dr.  M.Ag., Hukum Perwakafan  di  Indonesia ,  (Raja Graindo Persada, Jakarta, 2017),
Ali  Amin  Isfandiar, Tinjauan  Fiqh Muamalat  dan  Hukum  Nasional tentang Wakaf di Indonesia , La-Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol II, No I, 2008
BPS  Bondowoso, Bondowoso  dalam Angka , (BPS Bondowoso, 2015)
C.S.T.  Kansil,  Drs.,  SH., Pokok-pokok Pemerintahan  di  Daerah ,  Aksara Baru, Jakarta, 1984
Gering Suproyadi,  Drs.,  MM, Budaya Kerja  Organisasi  Pemerintah ,  LAN RI, 2003
Ibrahim  Siregar, Pembaruan  Hukum Perwakafan  Di  Indonesia ,  (Jurnal Tsaqofah,  Vol  8,  No  2,  Oktober
2012)
LAN, Otonomi dan Pembangunan Daerah , Modul  pendidikan  dan  pelatihan
kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara, 2008
LAN, Operasionalisasi  Pelayanan  Prima , Modul  pendidikan  dan  pelatihan kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara, 2008 Lamsari Sitompul, Drs.,  MM http://lamsari- sitompul.blogspot.co.id/2010/12/ konsepsi-pelayanan-prima - dalam.html,
M.  Athillah  Dr.,  M.Ag., Hukum  Wakaf  ,
(Bandung, Yrama Widya, 2014),
Panitia  Hari  jadi  Bondowoso  ke  189, Bondowoso  Dalam Sejarah ,  Panitia Harjabo, 2008
Sutopo,  Drs.,  MPA, Pelayanan  Prima , LAN RI, 2003
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Tentang  Pemerintah  Daerah  Yang Diperbaharui Dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang Undang-Undang  Pokok Agraria
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor    28 Tahun  1977  Tentang  Perwakafan Tanah Milik
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  6 Tahun  1977  Tentang  Tata  Cara

## Pendaftaran Tanah
Mengenai

## Perwakafan Tanah Milik
Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor 2  Tahun  2012  Tentang  Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Anisatul  Hamidah,  S.Ag,  S.H., M.Si. , adalah Kabid Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas  Syari’ah  IAII  Situbondo  tahun 1999, Sarjana  Hukum  (S1)  pada  Fakultas Hukum  Universitas Islam Jember dan Magister Administrasi  Publik (S2)  pada Universitas Wijaya Putera Surabaya, tahun 2004.