## PELAKSANAAN SOSIALISASI PROGRAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Oleh:
Bainal Huri 1
1 Ilmu Komunikasi Universitas Tulang Bawang (bainalhurihalim@gmail.com)

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Sosialisasi Program Pencegahan Perkawinan di  Bawah  Umur  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Lampung Selatan.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  Perkawinan  yang  dilangsungkan  pada  usia  15-19  tahun akan  banyak  menimbulkan  dampak  dan  berakibat  tertentu  yang  akan  di  dihadapi  oleh  kebanyakan pasangan, seperti pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kurang dewasanya dalam menghadapi persoalan sehingga tidak sedikit menyebabkan meningkatkan angka perceraian didaerah tertentu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif,  yaitu  suatu  analisis berdasarkan  data  yang  diperoleh melalui  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Dengan  cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  dan  dalam  pembacaannya  mudah  dipahami.  Hasil  dari  peneliti  ialah Pelaksanaan Sosialisasi  Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan tiga hal pokok program pencegahan perkawinan sebagai dasar dari penelitian ini adalah PUP, Kespro, Pik remaja dan kendala yang dihadapi adalah adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Program, Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  sebagai  kepala daerah  yang  tugas  utamanya  adalah pemimpin  penyelenggara  dan  juga bertanggung  jawab  penuh  atas  jalannya pemerintahan daerah. Pemerintah daerah  memiliki  wewenang  untuk mengajukan  rencana  peraturan  daerah atau  perda  yang  sesuai  dengan  kondisi masyarakat  di  daerah  tersebut.  Terkait hal tersebut pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban terhadap masyarakat  setempat.  Peraturan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah bagian dari usaha pemerintah menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah  perlu  mengeluarkan  peraturan daerah yang terkait dengan
permasalahan  yang  ada  di  daerah tersebut  atau  mengeluarkan  peraturan
daerah  untuk  tidak  terjadinya  hal-hal yang  tidak  dapat  diinginkan,  seperti pernikahan dini.
Peningkatan  jumlah  pernikahan  dini dapat dicegah melalui upaya pemerintah yang  mengeluarkan  program  untuk menanggulangi  peningkatan  pernikahan dini yang terjadi, seperti peraturan yang terdapat  dalam  Pasal  6  ayat  2,  Pasal  7 ayat  1  dan  ayat  2  Pasal  13  Pasal  14 Undang-Undang perkawinan telah cukup memberikan perlindungan kepada  anak  khususnya  perempuan, yaitu  upaya  pencegahan  perkawinan usia  dini  atau  perkawinan  dibawah umur.  Peraturan  diatas  menjelaskan tentang  Undang-Undang  perkawinan menentukan  batas  umur  untuk  menikah baik  pria  maupun  wanita  didalam Undang-Undang  tersebut  menekankan batas  umur  bagi  perempuan  untuk
menikah yaitu di atas 16 tahun dan laki- laki  di  atas  19  tahun,  pembatasan  umur tersebut  guna  sebagai  salah  satunya untuk  pencegahan  perkawinan  yang masih di  belum cukup umur. Maraknya pernikahan dini dapat di minimalisirkan melalui  kegiatan-kegiatan  pemerintah atau program program pemerintah untuk lebih  mengurangi  tingginya  tingkat pernikahan  usia  dini.  Karena  di  dalam hukum  adat  ataupun hukum  islam  tidak menyebut batas usia minimum seseorang untuk diperbolehkan menikah. Fenomena terjadinya pernikahan  dini  di  masyarakat  bukan lagi  hal  yang  jarang  terjadi,  ini  sudah menjadi  kebiasaan  masyarakat  dan menjadi  hal  yang  sudah  biasa,  maka peneliti  dapat  menjadikan  dasar  awal peneliti untuk menganalisis secara lebih mendalam akan peningkatan pernikahan dini  baik  dari  aspek  internal  maupun eksternal.
Pembatasan umur mengenai perkawinan dini  pada  dasarnya  bertujuan  agar pasangan yang hendak menikah diharapkan  telah  memiliki  kematangan dalam berfikir, kematangan jiwa, memiliki  kekuatan  fisik  yang  cukup,
emosi yang stabil sehingga kemungkinan untuk melakukan perceraian  mampu  dihindari,  karena kedua pasangan telah memiliki pengertian  dan  kesadaran  yang  lebih matang  terhadap  makna  dari  tujuan perkawinan  yang  mengarah  kepada aspek bahagia lahir dan bathin. Undang- undang  perkawinan  dengan  tegas  tidak menghendaki  perkawinan  dini,  hal tersebut  agar  suami  isteri  dalam  masa pernikahannya dapat menjaga kesehatannya  dan  keturunannya.  Akan tetapi  implementasi  yang  terjadi  di lapangan  banyak  mengalami  kendala dan  permasalahan.  hal  tersebut  dapat dilihat dengan banyaknya kasus perkawinan di bawah umur.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan ?  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis  bagaimana  Pelaksanaan
Program  Pencegahan  Perkawinan  di Bawah  Umur  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten Lampung Selatan.

## 2. TEORI DAN KONSEP

## Pengertian Perkawinan
Perkawinan  merupakan  suatu  kejadian yang  sangat  penting  dalam  kehidupan seseorang.  Bagi  bangsa  Indonesia  ritual perkawinan  tidak  hanya  dipandang sebagai  peristiwa  sosial  keduniawian, melainkan  juga  dipandang  sebagai peristiwa  sakral.  Setelah  selesai  ritual, timbullah  ikatan  perkawinan  antara seorang  laki-laki  dan  seorang  wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai  bidang,  meliputi  hubungan lahiriah  dan  spiritual  di  antara  mereka (suami-isteri)  itu  sendiri  secara  pribadi dan  kemasyarakatan,  serta  hubungan antara  mereka  dengan  harta  kekayaan yang  diperoleh  sebelum  selama,  dan sesudah perkawinan.
Seorang  laki-laki  dan  seorang  wanita yang  dulunya  merupakan  pribadi  yang bebas  tanpa  ikatan  hukum,  setelah perkawinan  menjadi  terikat  lahir  dan batin  sebagai  suami  isteri.  Ikatan  yang ada  di  antara  mereka  adalah  ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan.Ikatan perkawinan ini
menimbulkan  akibat  hukum  terhadap
diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di  antara  suami  isteri  yang  berupa  hak dan kewajiban.Apabila dalam perkawinan  tersebut  dilahirkan  seorang anak, maka anak tersebut mempunyaikedudukan  sebagai  anak sah.Selanjutnya ikatan perkawinan antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  juga  mempunyai  pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang  undang  Nmor  16  tahun  2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dewasa  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha
Esa. Menurut Undang-Undang
Perkawinan  barulah  ada  perkawinan apabila  dilakukan  antara  seorang  pria dan  seorang  wanita,  berarti  perkawinan sama  dengan  perikatan.  Tentulah  tidak dinamakan  perkawinan  apabila  yang terikat  dalam  perjanjian  itu  2  (dua) orang  pria  saja  ataupun  2  (dua)  orang wanita  saja.  Demikian  juga  tidaklah merupakan  perkawinan  bila  dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita.Tentulah  juga  mungkin  tidak merupakan  perkawinan  kalau  sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan  itu  tidak  kekal  dan  tidak berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.

## Pengertian  Perkawinan  Anak  di Bawah Umur
Perkawinan  anak  di  bawah  umur (sebelum  usia  18  tahun)  hingga  kini menjadi  masalah yang dihadapi  negara- negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia. Badan  Pusat  Statistik  pada  tahun  2017
menyebut  25,71  persen  perempuan berusia  20-24  tahun  menikah  saat umurnya kurang dari 18 tahun. Artinya, 1  dari  4  perempuan  Indonesia  menikah di  usia  anak.  Perkawinan  anak  itu merata hampir disemua provinsi. Sebanyak  23  provinsi  dari  34  provinsi memiliki  prevalensi  pernikahan  anak lebih tinggi dari prevalensi nasional.Prevalensi  pernikahan  anak tertinggi  ada  di  Kalimantan  Selatan, yaitu sebanyak 4 dari 10 perempuan dan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta 1 dari 10 perempuan. Fenomena perkawinan anak menunjukkan bahwa tingkat
perkawinan  di  di  pedesaan  lebih  tinggi dibandingkan di perkotaan. Berdasarkan catatan  yang  dilakukan  dalam  laporan Badan  Pusat  Statistik  dan  UNICEF mengatakan  bahwa  prevalensi  atau perkawinan  di  bawah  umur  angka kejadian  pernikahan  anak  lebih  banyak terjadi  di  perdesaan  dengan  angka 27,11%, dibandingkan dengan di perkotaan  (17,  09%).  Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun  tidak  mencerminkan  prevalensi yang  sesungguhnya,  karena  banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan  anak  perempuan  di  atas  16 tahun.

## Sosialisasi
Secara  luas,  pengertian  sosialisasi adalah  suatu  proses  interaksi  dan pembelajaran  yang  dilakukan  seorang manusia  sejak  lahir  hingga  akhir hayatnya  di  dalam  suatu  budaya masyarakat. Sedangkan, pengertian
sosialisasi  secara  sempit  berarti  sebuah proses  pembelajaran  dari  manusia  agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan  ia  hidupi,  baik  lingkungan  fisik ataupun sosial.
Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang  bisa  mengetahui,  memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya  berdasarkan  peran  status masing-masing sesuai budaya
masyarakat.  Selanjutnya,  dalam  proses pengenalan  hak  dan  kewajiban  seorang manusia  dewasa,  setiap  individu  atau manusia  perlu  melakukan  sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial  bersama  anggota  masyarakat lainnya.
Soejono Dirdjosisworo mengungkapkan bahwa  pengertian  sosialisasi  memuat tiga arti, yaitu:
a. Proses  belajar;  yaitu  suatu  proses akomodasi dimana manusia menahan, mengubah impuls- impuls dalam  dirinya  dan  mengambil  cara hidup atau kebudayaan
masyarakatnya.
b. Kebiasaan; dalam bersosialisasi setiap  manusia  mempelajari  sikap, ide-ide,  kebiasaan,  pola-pola  nilai dan  tingkah  laku,  serta  ukuran kepatuhan  tingkah  laku  di  dalam masyarakat di lingkungan ia hidup.
c. Sifat dan kecakapan; proses sosialisasi  mengajarkan  manusia untuk merangkai dan mengembangkan  dari  semua  sifat dan kecakapan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif.  Menurut  Moleong menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu  penelitian  yang  menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian
pada saat sekarang
sebagaimana  adanya  berdasarkan  fakta- fakta.  Menurut    metode  penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek  yang  alamiah  (sebagai  lawannya adalah  eksperimen),  dimana  penelitian adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik pengumpulan  data  digunakan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data berupa  analisis/kualitatif  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna dari pada generalisasi.
Di  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi objek  penelitian  adalah  Pelaksanaan Program  Pencegahan  Perkawinan  di Bawah  Umur  pada  Dinas  Pengendalian
Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten  Lampung  Selatan  terhadap permasalahan tentang Pelaksanaan Program  Pencegahan  Perkawinan  di Bawah  Umur  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten  Lampung  Selatan.  Lebih khusus lagi tentang pengertian Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi subjek  penelitian  adalah  Kepala  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Bidang Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi tidak semua pejabat menjadi  informan.  Dalam  penelitian  ini yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah Kepala  Dinas  Pengendalian  Penduduk dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Lampung  Selatan  dan  Kepala  Bidang
Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan.
Untuk  melengkapi  penelitian,  penulis memerlukan  jenis  dan  sumber  data sebagai  pendukung  lengkap  penulisan
penelitian  ini,  sumber  data  yang digunakan  oleh  penulis  adalah  sumber data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk
memperoleh  data  yang  diperlukan.
Dalam  penelitian  ini,  untuk  dapat mengumpulkan data penelitian diperlukan  dengan  teknik  pengumpulan data tertentu. Sehingga proses penelitian dapat  berjalan  lancer  teknik  observasi, teknik dokumentasi dan teknik wawancara.
Pengelolahan  data  telah  dilakukan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif  yaitu  dilaksanakan  dengan mendeskripsikan  data  yang  dihasilkan dalam  bentuk  uraian  kalimat  atau penjelasan.  Dari  data  analisis  tersebut dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan  secara  induktif  yaitu  suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tahap  selanjutnya  yang  harus  dilalui peneliti  adalah  melakukan  pembahasan atas  hasil  dari  penelitian  yang  telah dijalani. Pada tahap ini peneliti melakukan  pembahasan  berdasarkan fokus  yang  telah  ditentukan  dalam penelitian  ini,  menggunakan  indikator Program  Pencegahan  Perkawinan  Dini yaitu  Pendewasaan  Usia  Perkawinan (PUP)  dan  Pik  Remaja.  Adapun  terkait hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Program Pendewasaan Usia Perkawinan di dalam pelaksanaannya telah diintegrasikan dengan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja  (PKBR)  yang  merupakan salah satu program pokok Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menurut  Fadjar  &  Widyaiswara Pendewasaan usia perkawinan (PUP)  dimaknai  bahwa  semua pihak  yang  terlibat  dan  pemangku kepentingan ( stakeholders ) di dalam Pelaksanaan Program Pencegahan  Perkawinan  di  Bawah Umur  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana
Kabupaten  Lampung  Selatan  perlu memiliki  kerjasama  yang  baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha dan sub indikator  yang  digunakan  dalam Pendewasaan usia perkawinan
(PUP)  adalah  kerja  sama  dengan pihak  ketiga  yaitu  masyarakat setelah  pemerintahan  desa  apakah menyangkut bentuk kerjasama dalam  pelayanan  konseling  KB kepada  masyarakat  dan  diatur  ke dalam  suatu  aturan  yang  jelas  dan saling menguntungkan antara pemerintahan desa dan masyarakat. Penyusunan bentuk kerjasama dengan  pihak  masyarakat  diatur secara  bersama  dengan  petugas penyuluhan KB. Agar semua petugas  penyuluh  KB  dan  pihak-
pihak yang berkepentingan memahami  aturan  kerja  organisasi. Maka  diperlukan  untuk  menyusun rencana  kegiatan  yang  dijadikan rujukan  petugas  penyuluh  KB  dan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dalam  bentuk  kerjasama cukup baik, semua komponen yang terlibat  di  dalam  Pendewasaan  usia perkawinan  (PUP)  harus  mampu melakukan  kerjasama  yang  baik demi pengembangan dan kelangsungan  hidup  masyarakat baik  dengan  pemerintahan  desa maupun  dengan  pihak  lainnya sebagai  bentuk  kerjasama  dengan adanya kebijakan oleh pemerintahan  desa  terkait  dengan Pelaksanaan  Program  Pencegahan Perkawinan  di  Bawah  Umur  pada
Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Kabupaten Lampung Selatan.
Sosialisasi  yang  dilaksanakan  oleh petugas penyuluh KB dalam Pelaksanaan  Program  Pencegahan Perkawinan  di  Bawah  Umur  pada Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Kabupaten Lampung Selatan diantaranya program pendewasaan usia perkawinan (PUP), kesehatan produksi  (kespro)  dan  pik  remaja yang  dilakukan  selama  1  (satu) bulan  sekali  dan  secara  gratis kepada masyarakat terutama masyarakat  Kecamatan  Candipuro, Way Panji dan Kalianda kabupaten
Lampung  Selatan  setiap  harinya atau seminggu sekali dalam Program  Pencegahan  Perkawinan di  Bawah  Umur  pada  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana  Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pusat  Informasi  dan  Konseling Remaja (PIK-Remaja)
Pusat  Informasi  dan  Konseling Remaja (PIK-Remaja)  adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh  dan  untuk  remaja  guna memberikan  pelayanan  informasi dan  konseling  tentang  Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang  lainnya.  Pusat  Informasi dan  Konseling  Remaja  (  PIK-R). adalah nama generik. Untuk menampung  kebutuhan  program PKBR  dan  menarik  minat  remaja datang  ke  Pusat  Informasi  dan Konseling Remaja ( PIK-R)., nama generik  ini  dapat  dikembangkan dengan  nama-nama  yang  sesuai dengan  kebutuhan  program  dan selera remaja setempat.
Tujuan  umum  dari  PIK  Remaja adalah untuk memberikan informasi  Penyiapan  Kehidupan
Berkeluarga  Bagi  Remaja  (PKBR) Pendewasaan  Usia  Perkawianan, Keterampilan  Hidup  ( Life  Skills ), pelayanan  konseling  dan  rujukan Penyiapan  Kehidupan  Berkeluarga Bagi  Remaja  (PKBR ) Disamping
itu,  juga  dikembangkan  kegiatan- kegiatan  lain  yang  khas  dan  sesuai minat  dan  kebutuhan  remaja  untuk mencapai  Tegar  Remaja  dalam rangka tegar Keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia  Sejahtera.  Pembina  PIK Remaja  adalah  seseorang  yang mempunyai  kepedulian  yang  tinggi terhadap  masalah-masalah  remaja, memberikan  dukungan  dan  aktif membina  PIK  Remaja,  baik  yang berasal  dari  Pemerintah,  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  atau organisasi kepemudaan/remaja.
Beberapa permasalahan yang muncul  dalam  pengelolan  PIKR untuk mewujudkan masyarakat berwawasan  kependudukan  antara lain  tidak  adanya  pendampingan dari dinas/badan, tidak ada panduan dokumen  yang  harus  diikuti  dan dilengkapi di PIKR, distribusi dana kegiatan  tidak  merata,  kesulitan
dalam melakukan regenerasi, kurang  adanya  dukungan  dari masyarakat, pelayanan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) tentang kesehatan reproduksi  belum  berjalan  dengan lancar  karena  keterbatasan  personil dan sarana prasarana. Penelitian ini menunjukkan  bahwa  peran  Pusat Informasi  dan  Konseling  Remaja dalam penanggulangan permasalahan TRIAD KRR (Seksualitas, penyalahgunaan NAPZA  dan  HIV-AIDS  pada  para siswa dirasakan berhasil dan sangat diperlukan
untuk mengatasi
permasalahan  yang  sering  dialami oleh siswa/remaja.
Menurut Fadjar & Widyaiswara pik remaja bermakna semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Pencegahan  Perkawinan  di  Bawah Umur  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten  Lampung  Selatan  harus dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan  terkait  jadwal  pelayanan pencegahan  perkawinan  di  bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat  dan  petugas  penyuluh KB.  Mekanisme  operasionalisasi
Pelaksanaan  Program  Pencegahan
Perkawinan  di  Bawah  Umur  pada
Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan
Keluarga  Berencana  Kabupaten Lampung Selatan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa  kemudian  dilakukan  evaluasi terhadap semua pelayanan Pelaksanaan  Program  Pencegahan Perkawinan  di  Bawah  Umur  pada
Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Kabupaten
Lampung Selatan. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima  gagasan  baru  tentang kesehatan masyarakat yang
memiliki  dua  fungsi  yakni  bersifat sosial  dan  komersial.  Dengan  tetap berpegang  teguh  pada  karakteristik desa dan nilai-nilai  yang hidup  dan dihormati.  Maka  persiapan  yang dipandang  paling  tepat  adalah berpusat pada sosialisasi,
pendidikan,  dan  pelatihan  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan
terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.
Berdasarkan hasil wawancara dalam  melaksanakan  kegiatannya,
Pelaksanaan  Program  Pencegahan Perkawinan  di  Bawah  Umur  pada
Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan
Keluarga  Berencana  Kabupaten
Lampung  Selatan  harus  senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan  lainnya  berdasarkan asas  kewajaran  dan  kesetaraan sesuai  dengan  kebijakan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintahan desa  dan  pihak  lainnya  dalam  hal pik  remaja.  Prinsip  kewajaran  dan kesetaraan  dilaksanakan  petugas penyuluhan KB terhadap Pelaksanaan  Program  Pencegahan Perkawinan  di  Bawah  Umur  pada Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Kabupaten Lampung Selatan dengan operasionalisasi kegiatan yang berdasarkan  asas  kewajaran  dan kesetaraan.  Semua  pihak  yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Pencegahan  Perkawinan  di  Bawah Umur  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten Lampung Selatan
mempunyai  hak  dan  kedudukan yang  sama,  bermakna  semua  pihak yang  terlibat  dalam  Pelaksanaan Program  Pencegahan  Perkawinan di  Bawah  Umur  pada  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana  Kabupaten Lampung  Selatan  harus  dievaluasi dalam  pelaksanaan  kegiatan  terkait jadwal Pelaksanaan Program Pencegahan  Perkawinan  di  Bawah Umur  pada  Dinas  Pengendalian
Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten Lampung Selatan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti  pada  Pelaksanaan  Program Pencegahan  Perkawinan  di  Bawah Umur pada Dinas Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten Lampung Selatan, kesimpulan  yang  dapat  dihasilkan adalah :
1. Pelaksanaan  Program  Pencegahan Perkawinan  di  Bawah  Umur  pada Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung  Selatan  berjalan  baik dengan adanya indikator PUP, Kespro,  Pik  remaja,  tiga  hal  pokok program  pencegahan  perkawinan sebagai  dasar  dari  penelitian  ini. berdasarkan  Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 terakhir diubah dengan Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  Setiap  orang  berhak membentuk  suatu  keluarga  dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2  disebutkan  bahwa  perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat kuat  atau misaqan  galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dari pertanda Tuhan
menjadikan  antara  suami  istri  itu mawaddah  cinta  menyintai  dan
ramah  santun  menyantuni”.  (Q.S.
Ar-Rum: 21) .
2. Kendala  apa  yang  dihadapi  dalam Pelaksanaan  Program  Pencegahan
Perkawinan  di  Bawah  Umur  pada Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan adalah adat istiadat atau  budaya,  pendidikan,  ekonomi, dan keluarga, selain itu masih banyak lagi  kendala  yang  dihadapi  dalam program  pencegahan  perkawinan anak  di  bawah  umur  yang  dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya perkawinan yang  dilaksanakan  tanpa  syarat  dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## B. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah dihasilkan,
peneliti memberikan
beberapa  saran  terkait  Pelaksanaan Program  Pencegahan  Perkawinan  di Bawah  Umur  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten Lampung Selatan, yaitu :
1. Kepada pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan baik, bupati, Camat  maupun  Kepala  Desa,  agar terus berusaha dengan sungguhsungguh  dalam  melakukan kerjasama  yang  baik  dengan  tokoh adat,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh agama  dalam  mencegah  praktik perkawinan anak di bawah umur dan berupaya memberikan kesadaran kepada  masyarakat  agar  menikahkan anaknya sesuai dengan peraturan dan norma  yang  berlaku  baik  diri  sisi hukum  positif  maupun  ajaran  agama sehingga  terwujud  keluarga  yang sakinah,  mawaddah  dan  warahmah. Dan  untuk  Pemerintah  seharusnya
memberika penghargaan kepala salah satu  Desa  yang  memiliki  angka Pernikahan  anak  di  bawah  umur, sehingga  Desa  yang  lain  bisa mencontoh  Desa  tersebut  untuk menekan  angka  pernikahan  anak  di bawah umur.
2. Kepada para remaja agar melaksanakan  pernikahan  dengan usia yang matang atau sesuai undang undang  yang  berlaku,  sehingga berdampak  positif  bagi  keturunan dan keselamatan generasi atau keturunannya baik secara fisik maupun psikologis.
3. Kepada  peneliti  agar  penelitian  ini dapat  bermanfaat  bagi  peneliti  dan masyarakat pada umunya dan menjadi  bahan  pertimbangan  dan kajian untuk penelitian senajutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhim,  Mohammad  Fauzil.2017,  Indahnya Pernikahan Dini. Jakarta: Gema Insani. Akdon.  2016. Strategic  Management  For Educational  Management .  Alfabeta. Bandung. Alimuddin,  2017, Penyelesaian  Kasus
KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga) Mohammad, M. Dlori. 2017, Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan , Yogyakarta:Media Abadi. Nawawi, Hadari. 2014. Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Gadjah Mada University Press.  Yogyakarta.  Tachjan.  2006. Implementasi Kebijakan Publik. Asosiasi  Ilmu  Politik  Indonesia  (AIPI). Bandung.
Rosdakarya.
Singarimbun,  Masri  dan  Effendi.  2016.
Metode  Penelitian  Survey. Pustaka LP3ES. Jakarta. Soerjono Soekanto. 2017. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Press. Jakarta.
Subarsono,  AG,  2012, Analisis  Kebijakan Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif,  kualitatif  dan  R  &  D, Bandung: Alfabeta, Sunandar Ngaliun,2017, Pedoman Intervensi Pembangunan Keluarga Sejahtera  Bagi  Petugas  Lapangan Keluarga Berencana (Jakarta: BKKBN). Syahuri,  Taufiqurrohman,2015, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.