## Irfani: jurnal pendidikan islam

## PROBLEMATIKA PENDIDIKAN:MENYOAL RELEVANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER GENERASI MUDA
Jurisman Kadji IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: jurisman@iaingorontalo.ac.id

## ABSTRAK
Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  diperlukan  karena  memiliki  nilai  strategis dalam mendorong terbentuknya national character building . Karakter ini penting guna mencipatakan sebuah kondisi tatanan kewarganegaraan yang baik. Relevansi Pendidikan  kewarganegaraan  terhadap  negara  adalah  perihal  kontribusi  bidang pendidikan untuk membangun karakteristik-karakteristik dari seorang, agar mampu melaksanakan  tanggung  jawabnya  sebagai  warga  negara.  Melalui  penelusuran kepustakaan,  Tulisan  ini  berupaya  Menggambarkan  relevansi  Pendidikan Kewarganegaraan  dalam  membentuk  karakter  Generasi  Muda.    Hasil  penelitian mendeskripsikan tiga komponen utama yang penting dan kemudian menjadi intisari keterkaitan  pendidikan  kewarganegaraan  dalam  pembentukan  karakter.  Yakni Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge ), Keterampilan kewarganegaraan ( civic  skills) dan  sikap  kewarganegaraan (Civic  dispositions) .  Untuk  itu,  perlu dilakukan upaya pembinaan karakter generasi muda di semua jenjang pendidikan. Baik pendidikan formal maupun non formal. Selain itu, model pembelajaran yang dilakukan bukan hanya di dalam kelas. Melainkan perlu diperluas di luar komunitas sekolah dan kampus.
Kata kunci: Pendidikan, Kewarganegaraan, Relevansi, Karakter,

## ABSTRACT
Citizenship  Education  (PKn)  is  needed  because  it  has  a  strategic  value  in encouraging national character-building formation. This character is important in order  to  create  a  condition  for  a  good  citizenship  order.  The  relevance  of  civic education to the state is about the contribution of the education sector to build the characteristics of a person so that he can carry out his responsibilities as a citizen. Through  a  literature  search,  this  paper  attempts  to  describe  the  relevance  of Citizenship  Education  in  shaping  the  character  of  the  Young  Generation.  The results of the study describe three main components that are important  and then become the essence of the linkage of civic education in character building, namely civic knowledge, civic skills and civic attitudes (civic dispositions). For this reason, efforts should be made to develop the character of the younger generation at all levels of education, Both formal and non-formal. In addition, the learning model is carried out not only in the classroom. Rather, it needs to be expanded beyond the school and campus community.
Keywords: Education, Citizenship, Relevance, Character

## Irfani: jurnal pendidikan islam

## PENDAHULUAN
Pendidikan  kewarganegaraan  (PKn)  menjadi  salah  satu  instrumen pembelajaran  yang  sangat  penting  untuk  membina  karakter  generasi  muda.  PKn diperlukan karena memiliki nilai strategis dalam mendorong terbentuknya national character building . Karakter ini penting guna mencipatakan sebuah kondisi tatanan kewarganegaraan  yang  baik.  Tujuan  pendidikan  kewarganegaraan  (PKn)  secara umum adalah untuk membentuk warganya menjadi warga negara yang baik (good citizen). Warga negara yang baik adalah warga negara yang melaksanakan hak dan kewajibannya serta mewujudkan budaya demokrasi dalam kehidupannya. 1
Relevansi  Pendidikan  kewarganegaraan  terhadap  negara  adalah  perihal kontribusi  bidang  pendidikan  untuk  membangun  karakteristik-karakteristik  dari seorang  warga  negara 2 .  Ini  merupakan  cara  yang  dilakukan  untuk  menyiapkan generasi  muda  agar  menjadi  warga  negara  yang  nantinya  memiliki  pengetahuan, kecakapan,  dan  nilai-nilai  yang  diperlukan  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam masyarakat. 3
David  Kerr  dalam citizenship  education: menguraikan  bahwa  orang-orang muda lah yang menjadi inti dari proses pendidikan kewargaan. Para generasi muda yang  menjadi  penerus  bangsa  ini  dituntut  untuk  memahami  hak  dan  tanggung jawabnya. Seperti Penjelasannya dalam An international comparison. Menurutnya citizenship education Sebagai proces to encompass the preparation of young people for  their  roles  and  responsibilities  as  citizens  and  in  particular,  the  role  of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process. Dalam  proses  pendidikan  ini.  PKn  dipahami  sebagai  proses  pembelajaran  yang terimplementasi dalam keseharian setiap warganya. Civic education adalah citizen education yang  model  pembentukan  karakternya  dilakukan  melalui  bidang persekolahan. 4
Lebih  lanjut  lagi,  untuk  membentuk  karakter  generasi  muda  menjadi warganegara yang baik. Maka beberapa prasyarat perlu diperhatikan dalam proses pendidikan kewarganegaraan. Menurut Birzea dalam education for democratic ada tiga  indikator  pokok  yang  bisa  menjadi  acuan  dalam  memahami  konsep  tentang warga negara. Yaitu: 1) Knowledge and understanding about becoming informed citizens,  2)  developing  skills  of  inquiry  and  approach,  3)  Developing  skills  of participation and responsible action. 5 Dalam pandanganya, Pengetahuan sebagai warga  negara  yang  peduli  sangat  penting  untuk  selalu  diterapkan.  Setiap  warga negara  khususnya  generasi  muda  harus  didorong  untuk  memiliki  pengetahuan tentang  kewarganegaraan  dan  permasalahan  di  masyarakat.  Hal  ini  tentunya didukung pula dengan keterampilan dan kemampuan generasi muda agar mampu
1 Winarno,  “Karakter  Warga  Negara  Yang  Baik  Dan  Cerdas,” PKn  Progresif 7,  no.  1 (2012): 54–62.
2 Ibid.
3 Damri and Fauzi Eka Putra, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Kencana, 2020).
4 Winarno, Paradigma  Baru  Pendidikan  Kewarganegaraan:Panduan  Kuliah  Di Perguruan Tinggi (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).
5 Cesar  Birzea, Education  For  Democratic  Citizenship  "  Education  for  Democ... (Strasbourg, 2000).

## Irfani: jurnal pendidikan islam
terus bersaing dan berdaya guna. Kesemuanya dilakukan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
Persoalan-persoalan  di  masyarakat  seringkali  diperhadapkan  dengan masalah-masalah  kepemudaan.  Berdasarkan  data  yang  disampaikan  oleh kementerian  pemuda  dan  olahraga  Setidaknya  Terdapat  sepuluh  permasalahan dikalangan  generasi  muda  Indonesia.  Yakni;  1)  maraknya  kekerasan  dikalangan generasi muda, 2) Sikap ketidakjujuran yang semakin mengakar dan membudaya. 3)  Berkembangnya  rasa  tidak  hormat  kepada  orang  tua,  guru,  dan  pemimpin.  4) Sikap curiga dan adanya kebencian antara satu dan yang lain. 5) Penggunaan bahasa Indonesia  yang  semakin  memprihatinkan.  6)  Penyimpangan  perilaku  dikalangan generasi  muda  7);  kecenderungan  yang  berlebihan  terhadap  budaya  asing.  8) Melemahnya semangat kebangsaan, rasa Idealisme, patriotisme dan Nasionalisme. 9) Semakin meningkatnya sikap hedonisme dan pragmatisme, dan yang terakhir; 10)  semakin  acuh  tak  acuhnya  generasi  muda  terhadap  pedoman  ajaran  agama. Problem ini tentunya tidak bisa diabaikan. Upaya yang serius dan terencana perlu terus dilakukan.
Permasalahan  kepemudaan  yang  terjadi  seringkali  dipicu  oleh  problem penerapan nilai-nilai dalam masyarakat. Generasi muda yang kurang dewasa dari hal psikologis, dan ekonomi juga kurang mandiri. Sering terorientasi dengan hal- hal yang tidak produktif dan terfragmentasi oleh sikap pragmatismenya. Beberapa penelitian  menunjukan  masalah  generasi  muda  ini  disebabkan  antara  lain  oleh kurang pastinya masa depan yang dihadapi, kurangnya lapangan pekerjaan, belum seimbanganya jumlah fasilitas pendidikan, banyaknya perkawinan dibawah umur, permasalahan  pergaulan  bebas,  meningkatnya  kenakalan  remaja.  dan  lemahnya regulasi yang secara khusus mengatur tentang generasi muda. 6
Lebih  lanjut  lagi,  dari  penulusuran  yang  ada  terdapat  problem  yang  serius dalam membangun karakter generasi muda Indonesia saat ini. Hal ini dapat diamati dari beberapa bidang kehidupan generasi muda. Misalnya pada bidang sosial dan budaya masyarakat. Perilaku mabuk-mabukan, bolos sekolah, kebut-kebutan, trek- trekan  di  jalan  raya,  masih  marak  terjadi.  Disisi  lain,  Generasi  muda  dianggap cenderung mengabaikan nilai adat dan budaya yang ada. Hal ini terlihat dari cara berpakaian  yang  tidak  sepantasnya  dengan  umur  dan  norma  yang  ada. 7 Permasalahan  lain  yang  juga  patut  menjadi  perhatian  yakni  banyaknya generasi  muda  yang  tidak  memiliki  pekerjaan,  tentu  bukan  di  perkotaan  yang menuntut  skill  dan  pengetahuan  yang  tinggi.  Problem  ini  justru  ditemukan  pada wilayah  pedesaan.  Para  pemuda  ini  memilih  menganggur  daripada  melakukan kegiatan  yang  produktif.  Hal  ini  kemudian  membuat  mereka  seringkali dimanfaatkan  hanya  pada  momentum  tertentu.  Seperti  halnya  pada  momentum pesta  politik  seperti  pemilihan  umum  (PEMILU).  Keterlibatan  generasi  muda bukan  sebagai  subjek  melainkan  sebagai  objek  dari  sasaran  politik  uang  yang tentunya hanya untuk mendorong efek elektoral suara kandidat saja.
6 Yunisca Nurmalisa, Pendidikan Generasi Muda (Yogyakarta: Media Akademi, 2017).
7 Z  Muttaqin  and  W  Wahyun,  “Pemahaman  Dan  Implementasi  Ideologi  Pancasila  Di Kalangan Generasi Muda,” CIVICUS: Pendidikan-Penelitian (2019),
http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/1139.

## Irfani: jurnal pendidikan islam
Oleh sebab itu ikhtiar pendidikan kewarganegaraan (PKn) dianggap memiliki relevansi  yang  cukup  besar  dalam  membangun  kesadaran  masyarakat.  PKn memiliki  peran  penting  dalam  memperkenalkan  nilai-nilai  karakter  bangsa Indonesia.    Terutama  pengembangan  dan  kemajuan  karakter  generasi  muda. Beberapa nilai penting ini harus terus diupayakan karena menjadi penciri utama jati diri  bangsa.  Nilai-nilai  tersebut  antara  lain  yakni  nilai  religiusitas,  kejujuran, tanggung jawab, toleransi, disiplin, kerja keras, dan kreatif. Disamping pula nilai demokratis, cinta tanah air, dan peduli lingkungan sosial. 8
Beberapa riset telah dilakukan mengenai peran PKn terhadap pembentukan karakter masyarakat.  PKn bukan hanya memberikan perubahan secara kognitif saja tetapi juga ikut mempengaruhi pembentukan sikap  generasi muda. Perubahan ini menjadi  instrumen  yang  baik  bagi  Pemerintah  untuk  terus  melakukan  berbagai terobosan guna mendukung tujuan pendidikan ini. Mainstream pembelajaran Pkn yang  telah  berubah  juga  ikut  mempengaruhi  pembentukan  karakter  masyarakat. Pembelajaran Pkn yang selama ini bersifat sekolahan saja kini pun mulai dilakukan diluar sekolah. Organisasi sosial, politik, kepemudaan juga mendorong penguatan peran PKn sebagai bentuk pembinaan karakter generasi muda. Ini dikuatkan dengan kesadaran  berdemokrasi.  Melalui  pembelajaran  nilai-nilai  demokrasi.  Saat  ini Paradigma  Pkn  mengalami  perubahan  yang  sangat  fundamental.  Pkn  bukan  lagi dari education  about  democracy namun  kemudian  menjadi education  for democracy 9
Oleh  karena  itu,  dalam  riset  ini  peneliti  berusaha  mengumpulkan  beberapa temuan lapangan yang banyak mengulas tentang peran pendidikan kewarganegaraan  dalam  membentuk  karakter  generasi  muda  berdasarkan  prinsip penguatan nilai-nilai karakter dan upaya pembentukannya. Peneliti berupaya untuk Menggambarkan relevansi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Membentuk Karakter Generasi Muda Indonesia. Baik melalui kegiatan dalam pembelajaran di kelas  maupun  pembiasaan  diluar  kelas.  Selain  itu,  peneliti  berupaya  untuk Mengetahui kendala-kendala maupun hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan  kewarganegaraan  dalam  membentuk  karakter  generasi  muda.  Hal  ini dimaksudkan agar pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan (PkN) yang tujuannya untuk mewujudkan good citizen pada akhirnya dapat terlaksana dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan.  Studi  ini  dimaksudkan untuk menemukan dan mendapatkan informasi yang benar berdasarkan kerangka konseptual dan landasan teoritis yang kuat terkait permasalahan yang diteliti. Cara ini  dilakukan  melalui  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  teknik pengumpulan data pustaka melalui membaca, mencatat dan mengolah bahan-bahan
8 T  Izma  and  V  Y  Kesuma,  “Peran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam  Membangun Karakter Bangsa. Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan, 17 (1), 84–92,” 2019.
9 Laros Tuhuteru, “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Karakter Sikap Dan  Perilaku  Generasi  Muda  Pasca  Konflik  Sosial  Ambon,” PEKAN:  Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan 5 (2020),
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/702.

## Irfani: jurnal pendidikan islam
hasil penelitian. Dalam  hal  ini, Peneliti berhadapan langsung dengan teks ( nash ) maupun data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan, terkait kejadian, orang maupun peristiwa lainnya. 10
Sumber  utama  dari  penelitian  ini  adalah  data-data  riset  kepustakaan  yang menyangkut  persoalan  peran  pendidikan  kewarganegaraan.  Peneliti  berupaya melakukan  Penelusuran  referensi  jurnal  dan  inventarisasi  judul-judul  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian  dengan  tetap  mengedepankan  kaidah- kaidah ilmiah. Karena sifat kepustakaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu maka perlu kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan riset kepustakaan ini. Peneliti  memilih  jurnal  sebagai  sumber  Utama  karena  dinilai  memiliki keakuratan dan unsur novelty yang reliable serta memadai. Disamping juga literatur ilmiah  lain  berapa  buku-buku  dan  juga  sumber-sumber  berita  online  sebagai penunjang  dalam  penelitian  ini.  Utamanya  terkait  dengan  pembentukan  karakter generasi  muda  yang  memiliki  posisi  penting  dalam  menentukan  masa  depan bangsa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia.
Secara historis pendidikan kewarganegaraan (PKn) telah dikenal sejak lama pada  masa  penjajahan  Belanda.  Saat  itu  ilmu  kewarganegaraan  atau civics diperkenalkan dengan nama Burgenkunde yang diajarkan murni untuk kepentingan kolonial. Pelajaran  yang  diajarkan  antara  lain  membahas  tentang  masalah masyarakat  pribumi,  pengaruh  barat,  sosial  ekonomi,  hukum,  kebudayaan  dan ketatanegaraan. Selain itu masalah masalah batasan kedaulatan raja dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah hindia belanda ikut menjadi pokok pembelajaran yang dikorelasikan dengan sejarah pemerintahan hindia belanda. 11
Pembelajaran yang sangat kental dengan nuansa kolonial ini menghasilkan Semangat  perjuangan  bangsa  Indonesia  dalam  merebut  kemerdekaan.  Kesamaan nilai-nilai,  tekad  dan  jiwa  rela  berkorban  menjadi  kekuatan  yang  mampu mendorong  proses  pembentukan  negara  Indonesia.  Lamanya  hidup  dalam penjajahan menyebabkan suasana perpecahan di nusantara. Ditambah lagi dengan tidak adanya persatuan dan kesatuan mengakibatkan kebodohan dan penderitaan. Pada masa awal ini. Peran organisasi-organisasi pergerakan menjadi sangat strategis  dalam  membangun  rasa  kebangsaan.  Hal  ini  ditandai  dengan  lahirnya gerakan budi utomo pada tanggal 20 mei tahun 1908 yang kemudian mendapatkan momentumnya pada peristiwa sumpah pemuda yang dipelopori oleh generasi muda pada  tanggal  28  oktober  1928.  Peristiwa  ini  menjadi  sejarah  penting  dalam mendorong  kebangkitan  nasional  yang  pada  akhirnya  melahirkan  proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.
10 Mestika  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan (Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2008).
11 Madiong  Baso,  Mustapa  Zainuddin,  and  Andi  Gunawan  ratu  Chakti, Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018).

## Irfani: jurnal pendidikan islam
Pada  masa  awal  kemerdekaan  ini  bangsa  Indonesia  kembali  menghadapi ancaman  serangan  belanda.  Agresi  yang  dilakukan  pada  tahun  1947  dan  1948 dilakukan atas respon kemerdekaan Republik Indonesia (RI).  Keinginan belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia dilakukan dengan cara membentuk negara federal. Tentu saja tujuan utamanya agar bangsa ini mudah dikuasai oleh belanda. Negara  federal  atau  negara  serikat  merupakan  bentuk  negara  yang  terdiri  dari negara-negara  bagian.  Bentuk  negara  seperti  ini  pada  prakteknya  tidak  sesuai dengan  semangat  dan  kehendak  politik  rakyat  Indonesia.  Meskipun  sempat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD- RIS).
Namun tidak berumur panjang. Tuntutan kembali ke NKRI mendorong satu persatu  negara  bagian  yang  sebelumnya  terpisah  menggabungkan  diri  menjadi negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Perjuangan keras yang telah dilakukan tidak  serta  merta  mengantarkan  bangsa  Indonesia  kearah  yang  lebih  baik. Pemberontakan dan perlawanan dari kelompok ideologi tertentu masih terus terjadi. Berakhirnya  agresi  militer  belanda  mengubah  arah  perpolitikan  Indonesia. Golongan  ideologi  kiri  yang  selama  awal  kemerdekaan  berada  dalam  struktur pemerintahan tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Keadaan ini menjadi awal dari terjadinya pemberontakan PKI tepatnya pada tanggal 18 September 1948. 12
Dalam  catatan  sejarah,  sejak  proklamasi  kemerdekaan  tercatat  lebih  dari delapan  pemberontakan  terjadi  di  berbagai  belahan  wilayah  indonesia.  Yaitu.1) pemberontakan madiun, 1948. 2) DI/TII kartosuwiryo 1949. 3) Republik Maluku Selatan (RMS). 4). Permesta di makassar-sulawesi utara pada tahun 1975. 5) PRRI di sumatera barat pada tahun 1958. 6) G30S/PKI pada tahun 1965. 7) OPM-Irian jaya,  1970-an.  Dan  8)  Gerakan  Aceh  Merdeka  pimpinan  Hasan  Tiro,  1974. 13 Peristiwa  ini  semakin  mengingatkan  kita,  betapa  perjuangan  mempertahankan kemerdekaan yang sudah dinikmati bukanlah perkara yang mudah dan tidak boleh diabaikan. Karena sebab akibatnya akan selalu terkait dengan kedaulatan negara.

## Fase perubahan pendidikan kewarganegaraan (PKn)
Pendidikan kewarganegaraan pada awalnya dimulai pada era pemerintahan soekarno  yakni  pada  tahun  1957.  Pada  era  ini  PKn  di  Indonesia  dikenal  dengan sebutan civics. Pendidikan civics mendapatkan perhatiannya dan mulai  diajarkan disekolah-sekolah  pada  tahun  1961  yang  kemudian  lambat  laun  berganti  nama dengan sebutan kewarganegaraan di tahun 1968. 14 Pada kurikulum 1968 dan 1969 istilah civics dan  pendidikan  kewarganegaraan  digunakan  secara  bertukar-pakai (Interchangeably. Pada kurikulum SD digunakan istilah kewargaaan negara dan kurikulum SMP digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan yang berisi tentang
12 Irvan  Tasnuri  and  Muhammad  Rijal  Fadli,  “Republik  Indonesia  Serikat:  Tinjauan Historis  Hubungan  Kausalitas  Peristiwa-Peristiwa  Pasca  Kemerdekaan  Terhadap  Pembentukan Negara RIS (1945-1949),” Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah 5, no. 2 (2019).
13 Anhar Gonggong, “Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia: Sketsa Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006,” Teras law review: Jurnal hukum humaniter dan Ham (2006).
14 Baso, Zainuddin, and Chakti, Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education .

## Irfani: jurnal pendidikan islam
sejarah indonesia dan kontitusi negara. Sementara untuk jenjang SMA 1968 disebut dengan  pelajaran  kewargaan  negara  yang  muatan  materinya  berkenaan  dengan UUD 1945.
Selanjutnya  pada  tahun  1975,  Pendidikan  kewargaan  negara  di  ubah menjadi  Pendidikan  Moral  Pancasila  (PMP)  yang  pokok  ajaranya  berisi  materi pancasila  sebagaimana  diuraikan  dalam  pedoman  penghayatan  dan  pengamalan pancasila (P4). Mata pelajaran ini terus dipertahankan didalam istilah dan muatan materinya  sampai  dengan  diberlakukannya  kurikulum  1984.  Pada  tahun  ini kurikulum yang digunakan hanyalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yakni  kurikulum 1975 yang berorientasi  pada muatan nilai-nilai  pancasila.  Pada tahun  1994,  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  memperkenalkan  mata pelajaran  pendidikan  pancasila  dan  kewarganegaraan  (PPKn).  Yang  berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang mengartikulasikan sila-sila pancasila melalui penjabaran nilai disetiap jenjang pendidikan juga caturwulan pada setiap kelasnya. Setelah  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003,  maka dilaksanakanlah kurikulum berbasis kompetensi di tahun 2004 dengan perubahan perubahan  pendidikan  kewarganegaraan  menjadi  kewarganegaraan.  Meski kemudian berubah lagi ditahun 2006 kembali menjadi PKn namun secara substansi tidak  mengalami  perubahan  yang  berarti.  Perubahan  terjadi  hanya  pada kewenangannya pada satuan pendidikan. 15
Dinamika  perubahan  PKn  bukan  hanya  disandarkan  pada  kewajiban konstitusional semata. Namun dalam perkembangannya juga mempertimbangkan tuntutan publik dan perkembangan  zaman. Misalnya saja tentang kecenderungan masa depan bangsa yang menjadi bagian dari komunitas internasional meliputi isu Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  demokrasi  dan  juga  lingkungan  hidup.  Hal  ini kemudian yang mendasari beberapa perubahan Pendidikan kewarganegaraan pada tahun  2012  dan  2013.  Terkait  dengan  isi  materi  yang  diajarkan  pada  jenjang pendidikan  Beberapa  perubahan  dalam  perkembangan  PKn  diuraikan  sebagai berikut:
NO TAHUN NAMA Isi Materi 1 1946 Pengetahuan Umum Pemerintahan Indonesia 2 1957 Civics (Tata Negara dan Tata Hukum Konsepsi kewarganegaraan khususnya syarat warga negara 3 1962 Civic Pemerintahan Indonesia sesuai dengan UUD 1945
15 Desy  Nurhidayah,  Eusi  Siti  Aisyah,  and  Janjan  Nurjannah,  “PKn  Dalam  Kurikulum 2013,” JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) 10, no. 1 (2020): 1–13.

## Irfani: jurnal pendidikan islam
4 1968 Civics (dengan Nama dan Materi berbeda tiap jenjang) Jenjang SD yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, Geografi Indonesia, jenjang Diatasnya tentang Pengetahuan Pemerintahan dan kewarganegaraan lainnya 5 1975 PMP Materi Pancasila sesuai dengan P4 6 1984 PMP Orientasi pada Value Inculcation dengan Nilai-nilai Pancasila 7 1994 PPKN artikulasi Nilai dari Sila-sila Pancasila untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan konsep Nilai dalam P4 8 2003 PKn (Pancasila masuk di dalamnya) Sesuai dengan nilai-nilai universal pancasila dan penghormatan terhadap Prinsip Demokrasi dan HAM Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 9 2004 Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum berbasis Kompetensi (KBK). Dengan Mengerjakan Tugas-tugas yang diberikan guru 10 2006 Pendidikan kewarganegraan (PKn) Kurikulum Tinkat satuan Pendidikan (KTSP) guru berperan aktif 11 2012 PKn (UU pendidikan tinggi) Pendidikan Untuk perguruan tinggi Dipisahkan dengan pendidikan pancasila sesuai dengan UU No 12 tahun 2012 12 2013 PPKN (kurikulum 2013) Tematik terpadu (PP No. 24 tahun 2016) proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua pelajaran di jenjang SMP/SMS/SMK

## Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Pada Generasi muda
Pelaksanaan Pendidikan  kewarganegaraan (PKn)  pada intinya merupakan proses  penyiapan  dan  pembentukan  generasi  muda  untuk  bisa  menjadi  warga negara yang baik.  Proses penyiapan ini dilakukan dengan kegiatan pembelajaran yang  mendorong  setiap  generasi  muda  agar  dapat  memiliki  pengetahuan  dan

## Irfani: jurnal pendidikan islam
kecakapan  dan  juga  nilai-nilai  yang  diperlukan  untuk  dapat  berpartisipasi  aktif dalam masyarakat.
Generasi  muda  atau  pemuda  adalah  satu  identitas  yang  potensial  dalam menentukan cita-cita perjuangan bangsa. Secara terminologi, Pemuda merupakan warga  negara  Indonesia  yang  telah  memasuki  periode  pertumbuhan  dan perkembangan  dengan  rentang  usia  16  tahun  sampai  30  tahun.  Selain  memikul beban dan tanggung jawab strategis dalam perjuangan masa depan bangsa. Pemuda dihadapkan  pada  persoalan  nilai-nilai  ideologis  dan  kultural  yang  telah  ada  di masyarakat. Terutama problem nilai antara generasi muda dan tua yang dianggap kurang dewasa secara psikologis dan juga mandiri dalam hal ekonomi. 16
Generasi  muda  dalam  proses  perkembangannya  dianggap  mudah difragmentasi  dan  rentan  terpecah  belah  oleh  isu-isu  sederhana  di  masyarakat. Seperti;  Tawuran,  perkelahian  antar  kelompok,  kecanduan  narkoba,  pergaulan bebas  hingga  frustasi  yang  berujung  pada  ketidakpatuhan  terhadap  orang  tua.
Kondisi  ini  dikhawatirkan  akan  mengakibatkan  memudarnya  nilai-nilai luhur dan moral bangsa yang selama ini membentuk jatidiri bangsa. Oleh sebab itu keberadaan  pendidikan  kewarganegaraan  diyakini  memiliki  relevansi  strategis dalam  membentuk  karakter  generasi  muda  menjadi  manusia  yang  memiliki  rasa kebangsaan  dan  kecintaan  terhadap  tanah  air.  Melalui  pembelajaran  yang difokuskan  pada  pembentukan  diri  generasi  muda.  Maka  kecendrungan  terhadap ancaman  rusaknya  tatanan  sosial  akan  bisa  diminimalisir.  Hingga  akhirnya  para generasi muda dapat tampil sebagai pribadi yang memiliki nilai karakter yang baik dan cerdas.

## Nilai Pendidikan karakter dalam Pembelajaran PKn
Pendidikan  memiliki  peranan  besar  dalam  mempersiapkan  karakter manusia  menghadapi  tantangan  global.  Tantangan  ini  datang  dalam  wujud  yang beragam. Baik secara. Ideologi, ekonomi, politik dan juga sosial budaya. Sebagai sebuah  negara  yang  memiliki  kedaulatannya.  Indonesia  dituntut  untuk  mampu memfiltrasi  berbagai  macam  tantangan  yang  datang  dari  luar.  Pengaruh  ideologi asing dan tekanan ekonomi dunia. Mau tidak mau memaksa negara ini untuk selalu merespon tuntutan perkembangan dunia dengan bijak. Tanpa abai dengan identitas dan jati dirinya sebagai sebuah bangsa.  Nilai-nilai yang selama ini ada dan menjadi karakteristik  bangsa  harus  terus  diupayakan  dan  dipertahankan.  Upaya  ini  dapat dilakukan melalui penanaman pendidikan karakter bagi para generasi muda. Orang- orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual maupun sosial adalah orang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. 17
Pemahaman ini setidaknya menjadi rujukan bagaimana pandangan masyarakat Indonesia mengenai karakter yang bersumber dari sejumlah nilai kebajikan. Dalam prosesnya,  setidaknya  ada  18  nilai  yang  hendaknya  bisa  diidentifikasi,  dirasakan dan  dilakukan  sebagai  karakter  bangsa.  Nilai-nilai  ini  bersumber  dari  landasan
16 Yunisca Nurmalisa, Pendidikan Generasi Muda (Yogyakarta: Media Akademi, 2017).
17 Mohamad  Fadhilah  Zein, Adab  Sebelum  Ilmu;  Membagun  Indonesia  Dengan  Pendidikan  Dan Pembangunan Karakter Bangsa (Jakarta: MFZ Digital Publishing, 2020).

## Irfani: jurnal pendidikan islam
filosofis pancasila sebagai jati diri bangsa yakni; Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja  keras,  kreatif,  mandiri,  demokratis,  rasa  ingin  tahu,  semangat  kebangsaan, cinta  tanah  air,  menghargai  prestasi,  bersahabat/komunikatif,  cinta  damai,  gemar membaca, peduli, lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.
Dalam kaitanya dengan perwujudan karakateristik generasi muda. Pendidikan karakter adalah salah satu pendekatan holistik yang menghubungkan dimensi moral pendidikan  dengan  ranah  sosial  dan  sipil  dalam  kehidupan  siswa  atau  generasi muda. 18 Thomas Lickona dalam buku educating for character menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sengaja yang dilakukan untuk menolong orang agar memahami, peduli akan, dan bertindak atas dasar nilai-nilai etis. 19
Hal ini berarti, generasi muda harus mampu menilai apa yang benar, peduli tentang apa yang benar, serta melakukan apa yang diyakininya benar. Oleh sebab itu, peran PKn sebagai upaya pendidikan karakter generasi muda menjadi sangat strategis dan penting untuk selalu diupayakan. Dalam pendidikan karakter, peranan komunitas  sekolah  menjadi  penting  dalam  mengidentifikasi  nilai-nilai  inti  dan meneguhkannya menjadi nilai bersama yang dipraktekan dalam kehidupan siswa. Konsensus  mesti  dicapai  untuk  mengembangkan  visi  bersama  menyelami  dan memahami  karakter  yang  harus  dipelihara.  Beberapa  praktek  pembelajaran  PKn yang  dapat  dilakukan  yakni  melalui  penanaman  nilai  dan  peningkatan  rasa nasionalisme, pemahaman sikap dan tingkah laku yang berdasarkan pancasila dan penguatan nilai budaya bangsa. 20

## Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembentukan Karakter
Pembelajaran  Pendidikan  kewarganegaraan  (PKn)  pada  hakikatnya  adalah program pendidikan yang dilakukan untuk menumbuhkan pribadi yang berkarakter. Program ini dilakukan melalui upaya sadar dan sistematis guna menumbuhkan rasa cinta  dan  sikap  patriotisme  dalam  diri  generasi  muda. 21 National  council  for  the social  Studies  (NCSS) menguraikan  beberapa  tujuan  dari  dilaksanakannya pendidikan kewarganegaraan ini antara lain:
1. Agar setiap warga negara memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk memecahkan masalah.
2. Agar  warga  negara  memiliki  kesadaran  tentang  adanya  pengaruh  sains dan  teknologi  bagi  peradaban.  Serta  mampu  digunakan  untuk memperbaiki nilai kehidupan.
3. Warga negara memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif
4. Warga  negara  memiliki  kemampuan  untuk  menyusun  berbagai pertimbangan nilai-nilai kehidupan yang efektif
18 Yudi Latif, Wawasan Pancasila (Jakarta: Mizan, 2018).
19 Ibid.
20 T  Izma  and  V  Y  Kesuma,  “Peran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam  Membangun Karakter Bangsa,” Wahana Didaktika 17 (2019).
21 Winarno, Paradigma  Baru  Pendidikan  Kewarganegaraan:Panduan  Kuliah  Di Perguruan Tinggi .

## Irfani: jurnal pendidikan islam
5. Menyadari  bahwa  mereka  hidup  dalam  dunia  yang  terus  berkembang. Dan  membutuhkan  kesediaan  untuk  menerima  gagasan  dan  tata  cara hidup yang baru
6. Warga  negara  dapat  berperan  serta  dalam  proses  pembuatan  keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat. Para pakar dan spesialis.
7. Warga negara memiliki keyakinan terhadap kebebasan individu serta hak orang yang dijamin konstitusi.
8. Warga  negara  memiliki  kebanggaan  terhadap  prestasi  bangsa, penghargaan  terhadap  sumbangan  yang  diberikan  bangsa  lain.  Serta dukungan untuk perdamaian serta kerjasama
9. Mampu  memanfaatkan  seni  yang  kreatif  untuk  meningkatkan  perasaan terhadap pengalaman manusia yang universal.
10. Mempersiapkan  warga  negara  yang  mampu  menentukan  pilihan  yang tepat diantara berbagai macam alternatif yang terdapat dalam masyarakat.
Kesemua  tujuan  pendidikan  kewarganegaraan  diatas  secara  konseptual diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  akhir  ( learning  outcomes) yakni  terwujudnya kebajikan  dan  keadaban  kewarganegaraan  dalam  diri  setiap  warga  negara Indonesia.  Namun  demikian  seiring  dengan  proses  demokratisasi  yang  terjadi  di Indonesia.  Sejak  Era  reformasi,  rasa  kebangsaan  yang  mempersatukan  semangat perbedaan seolah kian runtuh. Perkembangan kemajuan iptek dan informasi. Ikut pula mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi antara manusia.
Hal  ini  diperparah  dengan  kenyataan  bahwa,  globalisasi  yang  terjadi mendorong semakin terpisahnya ruang interaksi sosial dikalangan generasi muda. Derasnya  informasi  yang  masuk  dengan  muatan  ideologi,  politik,  ekonomi,  dan juga  sosial  budaya  membuat  permasalahan  baru  bagi  pembentukan  karakter generasi  muda.  Bahkan  bisa  menjadi  ancaman  yang  serius  bila  tidak  mampu direspon dengan baik oleh pemerintah.
Pada  posisi  ini  kedudukan  pendidikan  kewarganegaraan  (PKn)  menjadi sangat strategis dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Setidaknya ada tiga komponen penting diuraikan oleh Margaret Stimmann Branson dalam the role of civic  education dalam  menjelaskan  kedudukan  ini . 22 Tiga  komponen  ini  yang kemudian  menjadi  intisari  relevansi  pendidikan  kewarganegaraan  dalam pembentukan karakter. Yakni; 1) Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge ) yang  berkaitan  dengan  isi  atau  apa  yang  seharusnya  warga  negara  ketahui.  2) Keterampilan  kewarganegaraan  ( civic  skills) ,  yakni  keterampilan  apa  yang  harus dimiliki oleh warga negara. 3) Sikap kewarganegaraan (Civic dispositions) , yang terkait karakter privat yang perlu dipelihara dan dikembangkan.

## Irfani: jurnal pendidikan islam
1. Pengetahuan kewarganegaraan Generasi muda (Civic Knowledge)
Pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan sangatlah penting dimiliki oleh setiap  warga  negara.  Dalam  pendidikan  kewarganegaraan  (PKn)  setiap  generasi muda  dibimbing  untuk  mengetahui  lebih  dalam  mengenai  latar  belakang  historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks pembangunan negara hukum yang berlaku di Indonesia. PKn menjadi salah satu syarat dasar dalam pemerintahan yang demokratis. 23
Kemunculan  PKn  sendiri  merupakan  respon  terhadap  perjalanan  panjang Bangsa  Indonesia  dalam  menjawab  tantangan  ketahanan  nasional  yang  penuh dengan  dinamika.  Melalui  pendidikan  kewarganegaraan  (PKn)  Generasi  muda diarahkan untuk belajar dan memahami proses pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi negara. Disisi lain Pkn juga sebagai pendidikan politik yang diarahkan untuk mendorong peranan warga negara dalam kehidupan bernegara sesuai dengan ketentuan pancasila dan UUD 1945.
Beberapa  pengetahuan  seperti  pendidikan  karakter  kebangsaan,  demokrasi, pendidikan bela negara, Multikultural, lingkungan hidup, pendidikan kemasyarakatan,  pendidikan  politik  dan  pendidikan  hukum  dan  HAM. Menjadi Pokok  pengetahuan  yang  diajarkan  dalam  pembelajaran  PKn 24 Dengan  bekal pengetahuan  ini  generasi  muda  diharapkan  dapat  menjadi  warga  negara  yang percaya diri (civic confidence). 25
Sasaran  pendidikan  kewarganegaraan  sendiri  diarahkan  pada  pembinaan karakter  generasi  muda.  Di  semua  jenjang  pendidikan.  Baik  pendidikan  formal maupun non formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Dijelaskan posisi penting dari PKn dalam kurikulum nasional.  Setiap  kurikulum  pendidikan  wajib  mencantumkan  pendidikan kewarganegaraan  mulai  dari  tingkatan  pendidikan  dasar,  menengah,  dan pendidikan tinggi. 26
Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang sampai saat ini masih menjadi dasar utama proses pendidikan  yang  dilaksanakan.  Kurikulum  pendidikan  ini  dilaksanakan  melalui kegiatan.  Kurikuler,  kokurikuler,  dan  ekstrakurikuler. 27 Kesemua  strategi Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang dilaksanakan dimaksudkan untuk  dapat  membentuk  sikap  yang  positif  bagi  para  generasi  muda  guna mewujudkan nilai-nilai karakter sebagai warga negara. Sebagaimana tujuan utama pelaksanaan pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Winarno, Paradigma  Baru  Pendidikan  Kewarganegaraan:  Panduan  Kuliah  Di Perguruan Tinggi .
26 Presiden  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , 2003.
27 Presiden  Republik  Indonesia,  “UU  RI  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan Tinggi,” 2012.

## Irfani: jurnal pendidikan islam
Hasil  riset  menunjukan  adanya  ancaman  perubahan  tatanan  nilai  kehidupan yang  mulai  terjadi  menyebabkan  penurunan  kualitas  karakter. 28 Hal  ini  tentu menjadi perhatian dan kekhawatiran bersama. Penurunan kualitas ini menyebabkan publik bertanya sejauh mana relevansinya Pkn dalam membentuk dan membagun karakter warga negara. Salah satunya adalah Esensi Pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan setiap warga negara untuk tidak mudah terombang-ambing oleh adanya pengaruh budaya asing. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, menjelaskan begitu pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan karakter sikap  dan  perilaku  khususnya  generasi  muda.  Dalam  menangkal  pengaruh  dan ancaman paham radikalisme. 29
Temuan  riset  ini  Mengkonfirmasi  bagaimana  peran  Pendidikan kewarganegaraan mampu menjadi instrumen utama yang digunakan dalam upaya deradikalisasi  generasi  muda.  Ancaman  ekstrimisme  dan  politik  identitas  telah tumbuh dan berkembang menjadi tantangan bagi kemajemukan dan kelangsungan hidup  bangsa  dan  negara. 30 Selain  itu  Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam prosesnya  memiliki  peran  strategis  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  siswa SMK di Purwokerto. Hasil riset menunjukan melalui pembelajaran PKN para siswa mampu  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  Hukum  yang  baik.  Komponen pembelajaran yang bervariasi menjadi daya dukung tersendiri dalam menanamkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan hukum. 31
2. Kemampuan dan keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)
Civic  skills merupakan  keterampilan  yang  dikembangkan  dari  pengetahuan kewarganegaraan  dan  dimanfaatkan  untuk  mengatasi  permasalahan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Keterampilan  ini  meliputi  ketrampilan  intelektual (intellectual  skills) dan  keterampilan  partisipasi (Participation  skills) . 32 Dalam penerapan civic  skills setiap  warga  negara  dituntut  untuk  mengenal  kondisi lingkungannya. Baik itu dimensi lokalitas budaya dan problem multikulturalisme lainnya.  Sebagai  warga  negara,  generasi  muda  perlu  mengenal  kehidupan masyarakat dengan segala isu-isu sosial yang ada.  Hal ini erat kaitannya dengan karakteristik  warga  negara  dan  relevansinya  terhadap  pencapaian  tujuan pendidikan.
28 T  Saputra,  K  Komalasari,  and  P  Bestari,  “Peran  Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  Berbasis  Living  Values  Education  Dalam  Membentuk  Nilai-Nilai  Karakter Siswa,” … Nasional Kewarganegaraan (2019),
http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/article/view/1476.
29 Rizal  Fahmi  et  al.,  “Penguatan  Pendidikan  Kewarganegaraan  Sebagai  Upaya Deradikalisasi Generasi Muda,” Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 2 (2021): 33–42.
30 Ibid.
31 R  Destikasari,  “Peran  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  Dalam Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Siswa  (Studi  Analisis  Deskriptif  Di  Smk  Wiworotomo Purwokerto” (repository.ump.ac.id, 2016), http://repository.ump.ac.id/5041/.
32 Reh  Bungana  Beru  Perangin-angin,  “Pengembangan  Pembelajaran  PPKn  Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kompetensi Civic Skill Mahasiswa Jurusan PPKn UNIMED,” Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9, no. 2 (2017): 151.

## Irfani: jurnal pendidikan islam
Keberhasilan  Pendidikan  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  dari  setiap individu.  Pengaruh  ini  akan  menghasilkan  sebuah  perubahan  yang  tetap  didalam kebiasaan  tingkah  lakunya  serta  pikiran,  dan  perasaannya. 33 Pengembangan intelektual yang dilakukan secara sungguh akan memberi kontribusi penting dalam mempersiapkan  masa  depan  yang  baik.  Khususnya  generasi  muda  dalam membentuk civic skills .
Dari  hasil  riset  yang  dilakukan,  ditemukan  bahwa  PKn  yang  selama  ini diajarkan  memiliki  beberapa  kendala  dalam  proses  penerapanya.  Generasi  muda dalam hal ini para siswa dan mahasiswa yang telah belajar Mengenai PKn hanya memahami materinya (Civic Knowledge) . Sedangkan keterampilan atau civic skills dirasakan masih kurang bahkan tidak terlatih sedikit pun. Pengintegrasian kearifan lokal melalui unsur budaya menjadi  penting guna meningkatkan kompetensi  dan ketrampilannya. 34
Hal yang sama pula diuraikan dalam riset Laros Tuhuteru Mengenai Peran PKn dalam pembinaan karakter dan perilaku generasi muda di Ambon. Hasil penelitian menunjukan  pentingnya  pembinaan  karakter  berdasarkan  budaya  lokal.  Nilai budaya seperti masohi makan patita, gerakan jujaro dan ngungare, ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa daging dan acara bambu gila. Menjadi nilai civic skills yang Dapat  mendorong  pembentukan  karakter  generasi  muda  yang  peduli  dan  saling menghargai perbedaan satusama lain 35
Kemampuan  dan  keterampilan  kewarganegaraan  ( civic  skills)  sangat dibutuhkan  dalam  sebuah  negara.  Apalagi  negara  yang  multikultural  seperti Indonesia.  Peran  dan  partisipasi  warga  negara  yang  baik  tentunya  dapat  menjadi pelindung  dan  benteng  yang  ampuh  dalam  menghadapi  segala  macam  ancaman yang datang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 3. Nilai-nilai,  komitmen  dan  sikap  kewarganegaraan  yang  berkarakter pancasila (Civic Disposition)
Pendidikan  kewarganegaraan  (PKn)  merupakan  pembelajaran  pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter dan pembentukan sikap perilaku yang baik bagi setiap warga negara. Karakter dalam konteks ini adalah pembentukan karakter generasi muda yang sesuai dengan nilai pancasila dan nilai-nilai sifat positif lainya dan menjadi sumber dari jati diri bangsa Indonesia. 36 Orang-orang yang berkarakter kuat  dan  baik  secara  individual  maupun  sosial  adalah  orang  yang  dalam kesehariannya memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. 37 Karakter merupakan
33 Damri and Putra, Pendidikan Kewarganegaraan .
34 Perangin-angin,  “Pengembangan  Pembelajaran  PPKn  Berbasis  Kearifan  Lokal  Dalam Meningkatkan Kompetensi Civic Skill Mahasiswa Jurusan PPKn UNIMED.”
35 Tuhuteru, “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Karakter Sikap Dan Perilaku Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon.”
36 Fahmi  et  al.,  “Penguatan  Pendidikan  Kewarganegaraan  Sebagai  Upaya  Deradikalisasi Generasi Muda.”
37 Zein, Adab Sebelum Ilmu; Membagun Indonesia Dengan Pendidikan Dan Pembangunan Karakter Bangsa .

## Irfani: jurnal pendidikan islam
sifat  kejiwaan  seseorang  yang  membedakan  dirinya  dengan  orang  lain  dan berdampak pada keseharian dari orang tersebut.
Nilai-nilai  karakter  yang  diimplementasikan  dalam  PKn  meliputi  dua  nilai karakter. Yakni nilai karakter pokok dan nilai Karakter Utama PKn. Nilai karakter yang  pertama  yaitu  menciptakan  generasi  yang  religius,  jujur,  cerdas,  tangguh, demokratis,  dan  peduli.  Sedangkan  nilai  karakter  yang  kedua  yaitu  Nasionalis, patuh terhadap aturan, menghargai keberagamaan, memahami Hak dan Kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif dan mandiri. 38 Oleh karena itu, dalam penerapannya. Penilaian Pembelajaran PKn tidak bisa hanya dilihat dari aspek kognitif semata, namun harus dilihat pula dari aspek psikomotor dan afektifnya. Aspek ini melibatkan keterlibatan dan partisipasi aktif setiap peserta didik, khususnya generasi muda.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukan  kesimpulan  secara umum  mengenai  peran  pendidikan  kewarganegaraan  dan  relevansinya  terhadap internalisasi nilai-nilai Karakter Pancasila pada generasi muda.  Penelusuran yang dilakukan  menunjukan  adanya  perubahan  sikap  yang  cukup  baik  dalam  kegiatan belajar  yang  dilakukan  misalnya  dalam  membentuk  karakter  bertanggung  jawab dan  patuh  terhadap  aturan.  Pada  contoh  kasus  pembelajaran  PKn.  setiap  siswa diberi  hukuman  yang  disepakati  bersama  apabila  ada  yang  tidak  berpartisipasi dalam pembelajaran kelompok dan tugas-tugas yang diberikan.
Selain  itu  pembelajaran  yang  dilakukan  bukan  hanya  di  dalam  kelas.
Beberapa kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dalam mendukung pengembangan  karakter  siswa  atau  generasi  muda.  Seperti  halnya  kegiatan kepramukaan. Para siswa dibiasakan untuk disiplin dan juga patuh terhadap aturan yang ada. Penanaman nilai-nilai agama juga selalu diajarkan. Setiap siswa diajarkan untuk rajin beribadah sesuai kepercayaannya dan menghormati terhadap perbedaan yang  ada.  Hal  ini  dilakukan  agar  timbul  rasa  peduli  dan  toleransi  terhadap temannya.
Disamping kegiatan pembinaan karakter yang dilakukan di sekolah sebagai aktualisasi  budaya.  Pembinaan  karakter  ini  dilakukan  juga  melalui  kegiatan- kegiatan keseharian dirumah dan dimasyarakat. Generasi muda diarahkan melalui kegiatan bersama dalam suasana gotong  royong dan kekeluargaan. Para generasi muda diajarkan untuk mencintai sesama dan juga mencintai lingkungannya. 39

## KESIMPULAN
Pendidikan  kewarganegaraan  (PKn)  adalah  program  pendidikan  yang dilaksanakan untuk membentuk pribadi yang berkarakter.  Program ini dilakukan melalui  upaya  sadar  dan  terencana  guna  menumbuhkan  sikap  kebangsaan  dan keindonesiaan  dalam  diri  generasi  muda.  Setiap  generasi  yang  hadir  sebagai manusia baru dituntut untuk  memiliki pengetahuan nilai,  sikap dan keterampilan sebagai warga negara yang berkarakter baik dan cerdas (smart and good citizen).
38 Budi  Juliardi,  “Implementasi  Pendidikan  Karakter  Melalui  Pendidikan Kewarganegaraan,” Jurnal Bhinneka Tunggal Ika 2 (2015): 119–126.
39 Tuhuteru, “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Karakter Sikap Dan Perilaku Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon.”

## Irfani: jurnal pendidikan islam
Pembentukan  karakter  ini  memang  tidak  mudah.  Ancaman  perubahan tatanan  nilai  kehidupan  yang  mulai  terjadi  menyebabkan  penurunan  kualitas karakter dari generasi muda. Untuk itu, peran para pendidik sebagai ujung tombak menjadi  sangat  penting.  Para  pendidik  harus  memiliki  kompetensi  dan  kapasitas yang memadai bukan hanya di dalam kelas juga di luar kelas. Generasi muda harus bisa menemukan teladan yang baik dalam semua aspek kehidupan.
Dinamika  tatanan  nilai  masyarakat  dan  perubahan  sistem  politik pemerintahan  menjadi  faktor  penentu  dalam  perkembangan  dan  penguatan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang  serius  dan  sistematis  melalui  PKn  dalam  membentuk  kualitas  karakter generasi muda. Karakter pokok seperti religius, jujur, demokratis, dan sikap peduli harus  terus  dibicarakan  dan  ditanamkan  secara  sengaja.  Disamping  itu,  nilai Karakter  utama  PKn  yang  Nasionalis,  memiliki  integritas,  toleransi  dan  Gotong royong juga perlu terus diupayakan.
Perlu  dilakukan  pembinaan  karakter  generasi  muda  pada  semua  jenjang pendidikan. Baik pendidikan formal maupun non formal. Model pembelajaran yang dilakukan bukan hanya di dalam kelas. Namun juga dilakukan diluar lingkungan kelas  melalui  kegiatan-kegiatan  keseharian  dirumah  dan  dimasyarakat. Pembelajaran  PKn  hendaknya  diperluas  di  luar  komunitas  sekolah  dan  kampus. Komunitas–komunitas di luar sekolah ( stakeholders ) yang terkait harus membantu lingkungan  akademik  ini  untuk  memahami  nilai-nilai  karakteristik  apa  yang dianggap  penting  dan urgent mendapat  perhatian  publik.  Lalu  kemudian mendukung  program-programnya.  Dengan  begitu  Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  akan  memiliki  relevansi  yang  kuat  dalam  membentuk karakter generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfisyah, Sapriya, Lumban Arofah. “Civic Education Di Pesantren Sebagai Basis Pembentukan Kesadaran Kebangsaan.” Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan 3, no. 4 (2021).
Baso, Madiong, Mustapa Zainuddin, and Andi Gunawan ratu Chakti. Pendidikan Kewarganegaraan:  Civic  Education .  Makassar:  Celebes  Media  Perkasa, 2018.
Birzea,  Cesar. Education  For  Democratic  Citizenship  "  Education  for  Democ... Strasbourg, 2000.
Damri,  and  Fauzi  Eka  Putra. Pendidikan  Kewarganegaraan .  Jakarta:  Kencana, 2020.
Destikasari, R. “Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam
Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Siswa  (Studi  Analisi  Deskriptif  Di  Smk Wiworotomo Purwokerto.” repository.ump.ac.id, 2016. http://repository.ump.ac.id/5041/.
Fahmi,  Rizal,  Aisha  Nadya,  Nursanda  Rizki  Adhari,  and  Zindan  Baynal  hubi.
“Penguatan  Pendidikan  Kewarganegaraan  Sebagai  Upaya  Deradikalisasi Generasi Muda.” Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 2 (2021): 33– 42.

## Irfani: jurnal pendidikan islam

## Gonggong,  Anhar.  “Sejarah  Pemberontakan  Bersenjata  Di  Indonesia:  Sketsa
Pergumulan  Di  Dalam  Era  Kemerdekaan  Tahun  1948-2006.” Teras  law review: Jurnal hukum humaniter dan Ham (2006).
Izma,  T,  and  V  Y  Kesuma.  “Peran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam Membangun Karakter Bangsa. Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan, 17 (1), 84–92,” 2019.
Juliardi,  Budi.  “Implementasi  Pendidikan  Karakter  Melalui  Pendidikan Kewarganegaraan.” Jurnal Bhinneka Tunggal Ika 2 (2015): 119–126. Latif, Yudi. Wawasan Pancasila . Jakarta: Mizan, 2018.
Muttaqin, Z, and W Wahyun. “Pemahaman Dan Implementasi Ideologi Pancasila Di  Kalangan  Generasi  Muda.” CIVICUS:  Pendidikan-Penelitian (2019). http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/1139.
Nurmalisa,  Yunisca. Pendidikan  Generasi  Muda .  Yogyakarta:  Media  Akademi, 2017.
Perangin-angin, Reh Bungana Beru. “Pengembangan Pembelajaran PPKn Berbasis Kearifan  Lokal  Dalam  Meningkatkan  Kompetensi  Civic  Skill  Mahasiswa Jurusan PPKn UNIMED.” Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9, no. 2 (2017): 151.
Presiden  Republik  Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , 2003.
———. “UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,” 2012. Saputra,  T,  K  Komalasari,  and  P  Bestari.  “Peran  Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  Berbasis  Living  Values  Education  Dalam  Membentuk Nilai-Nilai  Karakter  Siswa.” …  Nasional  Kewarganegaraan (2019). http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/article/view/1476.
Tasnuri, Irvan, and Muhammad Rijal Fadli. “Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis  Hubungan  Kausalitas  Peristiwa-Peristiwa  Pasca  Kemerdekaan Terhadap  Pembentukan  Negara  RIS  (1945-1949).” Candrasangkala:  Jurnal Pendidikan dan Sejarah 5, no. 2 (2019).
Tuhuteru, Laros. “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembinaan Karakter Sikap Dan Perilaku Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon.” PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 5 (2020).
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/702. Winarno. Paradigma  Baru  Pendidikan  Kewarganegaraan:  Panduan  Kuliah  Di Perguruan Tinggi . Edisi Keempat . Jakarta: Sinar grafika, 2020.
———. Paradigma  Baru  Pendidikan  Kewarganegaraan:Panduan  Kuliah  Di Perguruan Tinggi . Jakarta: Bumi Aksara, 2019. Zed,  Mestika. Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2008.
Zein,  Mohamad  Fadhilah. Adab  Sebelum  Ilmu;  Membagun  Indonesia  Dengan Pendidikan  Dan  Pembangunan  Karakter  Bangsa .  Jakarta:  MFZ  Digital Publishing, 2020.