Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 193-196| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2815.193-196

## FUNGSI BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MELAKUKAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Kadek Teguh Aryasa, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia teguharyax@gmail.com, mademinggu21@gmail.com putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Kerugian  keuangan  Negara  merupakan  masalah  penting  untuk  dikaji.  Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia merupakan  masalah  utama  hingga  sekarang  belum  pernah  tuntas,  mulai  dari  pusat  sampai  ke  daerah.  Hal  ini berefek  buruk  terhadap  perkonomian  Indonesia.  Dalam  prakteknya  Jaksa  Penyidik  pada  Kejaksaan  Negeri Denpasar sering investigasi dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPKP sebagai alat bukti dalam pembuktian kerugian keuangan  Negara  pada perkara  tindak  pidana  korupsi  dan  untuk  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi  Jaksa Penyidik  lebih  sering  meminta  bantuan  BPKP  untuk  melakukan  audit  investigasi.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber data yaitu data primer yang diperoleh langsung dari Kejaksaan Negeri Denpasar dengan teknik wawancara dan data sekunder dari teori-teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP dapat digunakan sebagai alat bukti pada persidangan karena keabsahannya memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam  Pasal  184  KUHAP  dan  kecenderungan  Jaksa  Penyidik  pada  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  untuk melakukan  audit  investigasi  terhadap  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  disebabkan  oleh  faktor kebijakan efisiensi dan efektivitas serta faktor sumber daya manusia.
Kata Kunci : Badan Pengawasan Keuangan; Kerugian Negara; Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
State financial losses are an important issue to study. Corruption in Indonesia is a major problem so far it has never  been  resolved,  starting  from  the  central  government  to  the  regions.  This  has  had  a  bad  effect  on  the Indonesian economy. In practice, the Investigating Prosecutor at the Denpasar District Attorney often conducts investigations in the framework of calculating state financial losses. This study aims to determine the legality of the results of investigative audits issued by the Financial Supervisory Agency as evidence in proving state financial losses  in  corruption  cases  and  to  determine  the  factors  that  influence  the  Investigative  Prosecutor  to  more frequently ask Financial Supervisory Agency for assistance to conduct investigative audits. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach and a descriptive approach. The data sources are primary data obtained directly from the Denpasar District Attorney with interview techniques and secondary data from  legal  theories.  The  results  show  that  the  results  of  the  investigative  audit  conducted  by  the  Financial Supervisory Agency can be used as evidence at trial because their validity meets the elements contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code and the tendency of the Investigative Prosecutor at the Denpasar District Attorney to conduct an investigative audit of the Financial and Development Supervisory Agency efficiency and effectiveness policy factors as well as human resource factors.
Keywords: Financial Supervisory Agency; State Losses; Corruption Crime

## I. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  modus  operandinya  sederhana  dan  ruang  lingkup  tindak  pidana  korupsinya sempit, sebagai contoh adanya tindak pidana korupsi dana hibah. Bantuan sosial yang dananya disunat oleh oknum pejabat pemerintah daerah ataupun kegiatan fiktif. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan Negara ( Romli, 2004 ). Berdasarkan contoh adanya tindak pidana korupsi dana hibah / bantuan sosial yang dananya disunat oleh oknum pejabat pemerintah daerah ataupun  kegiatan  fiktif  salah  satu  unsur  delik  mengatur  mengenai  siapa  yang  berhak  menghitung kerugian keuangan Negara yang berfungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan  negara  dengan  mendirikan  suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  bebas  dan  mandiri (Koswara, 2019 ).
Terkait  dengan  kerugian  negara  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  tindak  pidana  korupsi,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (UUPTPK) telah mengetengahkan konsep pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep tersebut diharapkan  mampu  mengembalikan  kerugian  negara  selain  samping  pelaku  tindak  pidana  korupsi dikenai sanksi pidana. Juga terdapat sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi ( Ferdian et  al.,  2018 ).  Selanjutnya,  pada  23  Oktober  2012 Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Putusan  yang  dalam pertimbangannya  pada  modus  operandinya  sederhana  dan  ruang  lingkup  tindak pidana korupsinya. Kejaksaan  Negeri  Denpasar  sebagai  prakteknya  lebih  sering  investigasi  perhitungan  sehingga mendalami  tentang  Fungsi  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  dalam  melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi.
Penelitian  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  BPKP  berwenang  untuk  melakukan  audit  atau penghitungan kerugian keuangan negara termasuk kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh pihak swasta, akan tetapi BPKP tidak berwenang untuk menyatakan (men- declare) adanya kerugian keuangan negara ( Permana, 2018 ). Menurut, Amania, ( 2016 ), salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi adalah unsur kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPKP sebagai alat bukti dalam pembuktian kerugian keuangan Negara pada perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Jaksa Penyidik lebih sering meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigasi

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  menggunakan  metode  peneltian  yuridis  dengan  pendekatan  perundang- undangan. Data penelitian yaitu sumber data primer  dan  sumber  data  sekunder ( Soerjono & Mamudji, 2015 ). Data Primer meliputi data dan wawancara yang berkaitan dengan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  sedangkan  untuk  sumber  data sekunder meliputi UUDNRI 1945 UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Keputusan Jaksa Agung Nomor  KEP-152/A/JA/10/2015  dan  Instruksi  Jaksa  Agung  Nomor  INS-001/A/JA/10/2015.  Teknik pengumpulan  data  yang  dipergunakan  yaitu teknik  studi  kepustakaan melalui data data dokumen dan teknik  lapangan  yang  dilakukan  dengan  wawancara,  selanjutnya  data  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Legalitas Hasil Audit Investigasi BPKP
Pengawasan  Negara  dilakukan  untuk  menjamin  keuangan  negara  pengumpulan  penerimaan- penerimaan Negara dengan bertitik tolak dari nota kesepahaman (MoU) tersebut maka Jaksa Penyidik atas  dasar  amanat  dari  pimpinan  dalam  membuktikan  unsur  kerugian  keuangan  negara  melakukan koordinasi dan meminta bantuan audit investigasi kepada BPKP ( Imron, 2016 ). Kewenangan BPKP menurut Mahkamah Konstitusi dengan modus operandinya sederhana dan ruang lingkup tindak pidana korupsinya  sempit  Sebagai  contoh  adanya  tindak  pidana  korupsi  dana  hibah/bantuan  sosial  yang dananya  disunat  oleh  oknum  pejabat  pemerintah  daerah  ataupun  kegiatan  fiktif  akibatdari  hasil kesepahaman  (MoU)  tersebut  maka  Jaksa  Penyidik  atas  dasar  amanat  dari  pimpinan  dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara melakukan koordinasi audit investigasi kepada BPKP ( Ferry, 2014 ).
Berdasarkan  data  mengenai  perkara  Denpasar  yang  diambil  pada  periode  waktu  tahun  2015 sampai dengan tahun 2020 terdapat 15 yang menggunakan operandinya sederhana dan ruang lingkup tindak  pidana  korupsinya  sempit  Sebagai  contoh  adanya  tindak  pidana  korupsi  dana  hibah/bantuan sosial yang dananya disunat oleh oknum pejabat pemerintah daerah ataupun kegiatan fiktif. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil audit investigasi terhadap kerugian negara dapat diakui atas dasar hasil dari pemeriksaan BPKP Dengan bertitik tolak dari nota kesepahaman (MoU) tersebut maka Jaksa Penyidik  atas  dasar  amanat  dari  pimpinan  dalam  membuktikan  unsur  kerugian  keuangan  negara melakukan  koordinasi  dan  meminta  bantuan  audit  investigasi  kepada  diakui legalitasnya dan telah menjadi yurisprudensi. Audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP keabsahan dari hasil audit yang
dikeluarkannya termasuk ke dalam kategori dimana hasil audit investigasi memiliki peran sebagai alat bukti surat dan alat bukti ahli.
Sesuai  wawancara  yang  penulis  lakukan  terhadap  Hakim  Putu  Gde  Novyartha  Sh  M  Hum (diwawancarai  Rabu  21/10/2020  pukul  1130  WITA)  yang  mana  disebutkan  bahwa  hasil  audit investigasi terhadap mempunyai legalitas sebagaimana diatur dalam modus operandinya sederhana dan ruang lingkup  tindak pidana  korupsinya  sempit  yaitu  sebagai  alat  bukti  surat  yang  akan  bermuara kepada  alat  bukti  keterangan  ahli.  Selanjutnya  narasumber  narasumber  yang  lain  mengungkapkan Pidana merupakan pedoman bagi hakim dalam menanggapi berbagai perkara termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi Namun hanya sebatas sebagai pedoman kerja yang tidak dapat mengikat Hakim dalam menilai dimana bukan hanya BPK dan BPKP saja melainkan Penyidik Terdakwa dan Hakim pun dapat melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara sepanjang relevan dalam pemeriksaan perkara

## 2. Faktor  yang  Mempengaruhi  Jaksa  Penyidik  Pada  Kejaksaan Negeri Denpasar Meminta Bantuan BPKP Untuk Audit Investigasi terhadap Kerugian Keuangan Negara
Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi Jaksa Penyidik dapat melakukan koordinasi  kepada  BPKB.  Dari  nota  kesepahaman  (MoU)  tersebut  maka  ketika  Jaksa  Penyidik membuktikan unsur kerugian keuangan negara sebaiknya melakukan koordinasi dan meminta bantuan audit investigasi kepada BPKP. Fakta di lapangan menunjukkan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Denpasar lebih sering investigasi dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara. Berdasarkan hasil wawancara yang akukan terhadap Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus I Nengah Astawa S.H  selaku  Jaksa  Penyidik  (Senin  26/10/2020  pukul  1000  wita)  terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  Jaksa  Penyidik  pada  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  meminta  bantuan  kepada  BPKP yaitu:
a. Faktor Kebijakan
Untuk  memperlancar  penyidikan  jaksa  meminta  bantuan  audit  investigasi  kepada  BPKP  guna memperhitungkan kerugian keuangan negara selain karena nota kesepahaman (MoU) yang telah dilakukan dalam meminta bantuan audit investigasi antara Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Denpasar  dengan  BPKP  Prov  Bali  telah  menjalin  silaturahmi  yang  sangat  baik  sebelumnya sehingga dapat semakin mudah untuk melakukan komunikasi dan koordinasi terkait perkara yang sedang ditangani
b. Faktor Efisiensi dan Efektivitas
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengungkapkan kerugian keuangan negara yang modus  operandinya  sederhana  dan  ruang  lingkup  tindak  pidana  korupsinya  sempit.  Jaksa mPenyidik untuk mempermudah dan mempercepat koordinasi dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang mana hasil auditnya Berbeda halnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan ini menjadi bahan pertimbangan nantinya saat persidangan.
c. Faktor Sumber Daya Manusia
Jaksa  Penyidik  atau  penyidik  pada  umumnya  mempunyai  payung  hukum  untuk  melakukan penghitungan  sendiri  atas  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  yang  telah  mempertimbangkan bahwa  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  (termasuk  didalamnya  penyidik  dan  jaksa penyidik)  bukan  hanya  dapat  berkoordinasi  dengan  modus  operandinya  sederhana  dan  ruang lingkup  tindak  pidana  korupsinya  sempit  masih  dimungkinkan  untuk  dilakukan  penghitungan kerugian  keuangan  negara  sendiri  oleh  Jaksa  Penyidik.  Untuk  itu  pengungkapan  kerugian keuangan negara yang modus operandinya sederhana dan ruang lingkup tindak pidana korupsinya sempit,  namun  dalam  upaya  mengungkap  adanya  kerugian  keuangan  negara  yang  sifatnya komplek  dan  rumit  maka  dibutuhkan  keahlian  khusus  untuk  melakukan  audit  investigasi  yang hanya dimiliki oleh auditor sehingga jaksa penyidik memerlukan bantuan dari auditor BPKP.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  dari  apa  yang  telah  diuraikan  dalam  pembahasan  sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa  Untuk  mengungkap  kerugian  dapat  dilakukan  dengan  mudah  mempunyai  legalitas  dan keabsahannya  memenuhi  unsur-unsur  Pasal  184  KUHAP  dimana  hasil  audit  investigasi  dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi memiliki peran yaitu sebagai  alat  bukti  surat,  bukti  Petunjuk  dan  bukti  keterangan  ahli  yang  kedua  kecenderungan  Jaksa
Penyidik  pada  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  untuk  melakukan  audit  investigasi  terhadap  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan disebabkan oleh faktor kebijakan efisiensi dan efektivitas serta faktor sumber daya manusia.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  adapun  yang menjadi saran  adalah  Agar  diatur  kewenangannya  dalam membantu  tugas  konstitusi  yakni  dengan  merubah  lebih  lanjut  dengan  Undang-Undang  Sehingga legalitas  tidak  menjadi  perdebatan  panjang  lagi  dan  tentunya  dengan  bantuan  Badan  Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah mempunyai legal standing kuat akan dapat membantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola dan tanggung jawab penggunaan keuangan negara, yang kedua diharapkan Jaksa  Penyidik  memberikan  tembusan  Surat  Permohonan  kepada  Badan Pemeriksa  keuangan  (BPK)  mengingat  yang  secara  konstitusional  memiliki  kewenangan  dalam  hal tersebut  adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  juga  hasil  audit  investigasi  terhadap ditembuskan  ke  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK).

## DAFTAR PUSTAKA
Amania, N. (2016). Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Syariati , 2 (9), 311–324.
Ferdian, . Bayu, Din, M., & Gaussyaah, M. (2018). Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Journal Law , 2 (3), 320–337. Ferry, M. H. (2014). Kerugian Keuangan Negara . Thafa Media. Makawimbang Hernold Ferry 2014 Imron,  R.  M.  (2016).  Wewenang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Ilmu Hukum , 26–53.
Koswara,  I.  Y.  B.  dan  B.  menghitung  K.  K.  N.  dalam  R.  P.  P.  K.  (2019).  Kebijakan  Hukum  Pidana  terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Ilmiah Hukum , 4 (1).
Permana,  ri  C.  I.  (2018).  Wewenang  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Menghitung Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Hukum Peratun , 1 (1), 101–118. Romli, A. (2004). Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional . Mandar Maju. Soerjono, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Grafindo Persada. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016