## EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET (Studi di Bank ARTA ANUGRAH Lamongan)
Dhevy Nayasari Sastradinata 1
1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil makmur berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Guna  mewujudkan  keadilan  yang  merata, maka  peraturan  perundangan  Salah  satu  tujuan  pembangunan  yang  telah  sah diberlakukan harus dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat. Salah satunya adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang  Hak Tanggungan,  yang mengatur tentang perjanjian antara pihak piutang dan berhutang. Sebagaimana telah diketahui, kredit  macet  merupakan  persoalan  serius  yang  dihadapi  industri  perbankan  di Indonesia. Bank Arta Anugrah Lamongan sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak  dibidang  simpan  pinjam  juga  tidak  bisa  lepas  dari  persoalan  kredit  macet. Meskipun pihak Bank Arta Anugrah sebelum mengabulkan permohonan kredit telah melakukan  analisis  usaha  nasabah,  namun  wanprestasi  tetap  terjadi.  Dalam  KUH Perdata  yang  dikuatkan  dengan  Undang-undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan, pihak kreditur sebetulnya bisa langsung melakukan penyitaan sekaligus eksekusi  dan  prakteknya,  pelaksanaan  eksekusi  berdasar  UUHT  masih  menemui beberapa  kendala,  karena  itu  pihak  Bank  Arta  Anugrah  lebih  mengutamakan  jalan persuasif  dalam  menyelesaikan  kredit  macet.  Pelaksanaan  eksekusi  barang  jaminan dengan  cara  melelang  barang  jaminan  berdasar  UUHT  hanya  merupakan  alternatif saja  apabila  pendekatan  persuasif  dengan  nasabah  gagal  menyelesaikan  masalah. Mengingat  UUHT  yang  bertujuan  melindungi  pihak  kreditur  masih  banyak  menuai kendala  apabila  diterapkan  pada  debitur  wanprestasi,  maka  sebaiknya  pihak  Bank Arta Anugrah harua lebih selektif dalam menyalurkan kredit kepada nasabah.

## Kata kunci : Eksekusi hak tanggungan, Kredit Macet
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Tujuan  pembangunan  nasional secara  umum  adalah  meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan harus
dilaksanakan
secara serentak berdasarkan  pada  UUD  1945.  Untuk melaksanakan  pembangunan  tersebut diperlukan  sumber  pendanaan  baik yang  berasal  dari  APBN,  hutang  luar negeri, dan lain-lain. Dalam
pelaksanaan  pembangunan  nasional tersebut  diperlukan  partisipasi  aktif masyarakat  agar  tujuan  pembangunan bisa  terlaksana.  Salah  satu  elemen yang berperan penting dalam menyukseskan  pembangunan  adalah lembaga  keuangan,  karena  lembaga keuangan  merupakan  lembaga  yang mampu melakukan intermediasi antara pihak  yang  kelebihan  dana  dan  pihak yang memerlukan pendanaan.
Lembaga  keuangan  membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat  dan  memberi  kepercayaan penuh  untuk  mengalokasikan  dana yang  tersedia.  Dana  yang  terhimpun dari masyarakat akan disalurkan dengan  cara  memberikan  kredit  bagi perorangan, pengusaha kecil, pengusaha menengah ataupun koperasi dalam  rangka  memeratakan  usaha  dan memperluas  lapangan  kerja.  Peran strategis  tersebut  terutama  disebabkan oleh  fungsi  utama  bank  sebagai  suatu wahana  yang  dapat  menghimpun  dan menyalurkan  dana  masyarakat  secara efektif  dan  efisien.  Azaz  demokrasi ekonomi dikonsepkan mendukung pelaksanaan  pembangunan  nasional demi terwujudnya pemerataan pembengunan  nasional  dan  hasil- hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas kearah taraf hidup rakyat. Masalah kredit macet merupakan  penyakit  kronis  yang melanda kondisi perbankan di
Indonesia.  Data  dari  Bank  Indonesia memperlihatkan  bahwa  jumlah  kredit yang  disalurkan  oleh  seluruh    Bank Indonesia  hingga  triwulan  III-2012 mencapai  2.511 triliun.[1]
Salah  satu  lembaga  keuangan yang  berkecimpung  dalam  masalah pendanaan  dan  penyaluran  kredit adalah Bank Arta Anugrah Lamongan. Sebagaimana  lembaga  keuangan  lain,
Bank  Arta  Anugrah  Lamongan  juga diharapkan  pada  masalah  klasik  yaitu adanya  kredit  macet  yang  mempunyai beberapa  cara  diantaranya  dengan penjualan  dibawah  tangan  terhadap jaminan  kredit,  keringanan  hutang maupun ekskusi dengan cara melelang barang jaminan.
Salah  satu  upaya  Bank  Arta Anugrah Lamongan dalam
menyelesaikan  hutang  macet  agar piutangnya bisa tertagih adalah dengan cara melaksanakan ekskusi Hak Tanggungan. Ekskusi  Hak tanggungan berupa  pelejangan  barang  jaminan milik  debitur  biasanya  dilakukan sebagai  upaya  terakhir  apabila  cara persuasif  tidak  bisa  diselesaikan. Pengertian  Ekskusi  berdasar  Undang- Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  dalam  pasal  20  adalah bahwa  apabila  debitor  cidera  janji, Objek  Hak  Tanggungan  (HT)  oleh kreditor  pemegang  HT  dijual  melalui pelelangan  umum  menurut  cara  yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kreditor pemegang HT berhak
mengambil  seluruh  atau  sebagian  dari hasil-hasilnya untuk pelunasan piutangnya  yang  dijamin  dengan  HT tersebut,  dengan  hak  mendahulu  dari pada  kreditor-kreditor  yang  lain.[2] Keistimewaan  dari  HT  adalah  mudah dan  pasti  pelaksanaan  eksekusinya. Apabila debitor cidera janji tidak perlu ditempuh  acara  gugatan  perdata  biasa, yang memakan biaya. Alternatif penyelesaian kredit macet yang dilakukan  oleh  Bank  Arta  Anugrah Lamongan agar kewajiban debitur bisa terpenuhi adalah dengan cara melakukan lelang ekskusi hak tanggungan melalui instrument perundangan sebagaimana diatur
dalam  Undang-undang  No.  4  tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengetengahkan dua permasalahan yaitu:
1. Bagaimana  pelaksanaan  eksekusi hak  tanggungan  menurut  Undang- Undang  No.4  Tahun  1996  tentang Hak Tanggungan ?
2. Bagaimana kekuatan hukum eksekutorial  dalam  mengeksekusi barang jaminan milik debitur ?

## 1.3    Tujuan Penelitian
Ada  beberapa  tujuan  yang  hendak dicapai dalam penulisan ini : 1. Untuk  mengkaji  eksekusi  hak tanggungan sebagai alternatif penyelesaian kredit macet di menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
2. Untuk    mengetahui      kekuatan hukum      eksekutorial  dalam mengeksekusi barang jaminan milik debitur.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode
penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.[3] Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( Statuory Approach) . Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarkhi dan
asas-asas dalam peraturan perundang- undangan.[4] Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif khususnya dalam pendekatan Perundang-undangan (Statuory Approach) yang nantinya akan dikaitkan dengan Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan hukum positif di Indonesia. Di samping itu penulis memakai pendekatan kasus-kasus yang terjadi di Bank Arta Anugrah Lamongan akibat wansprestasi dalam perjanjian tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian  merupakan  sumber penting  yang  melahirkan  perikatan. Memang,  perikatan  itu  paling  banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah sebutkan. ada juga sumber-sumber  lain  yang  melahirkan perikatan.  Sumber-sumber  lain  ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari  undang-undang.  Suatu  perjanjian agar  sah  menurut  hukum  maka  harus memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan  oleh  undang-undang,  yaitu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pengertian  kredit  yaitu  penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak lain  yang  mewajiban  pihak  peminjam untuk  melunasi  hutangnya  sebuah jangka  waktu  tertentu  dengan  jumlah bunga  imbalan  dan  kata  kredit  itu sendiri  berasal  dari  bahasa  Romawi yaitu credere, artinya  percaya  dan dalam bahasa Inggris belive. Perjanjian kredit  merupakan  perikatan  yang
termasuk  dalam  perjanjian  pinjam meminjam  sesuai  Pasal  1754  KUH Perdata.  Sedangakan  menurut  Pasal  1 ayat  (11)  Undang-undang  Nomor  10 Tahun  1998    tentang  perbankan,  yang dimaksud  dengan  perjanjian  kredit adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara Bank dengan pihak lain yang mewajiban  pihak  peminjam  untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga.  Berdasarkan  Surat  Edaran Bank  Indonesia  Nomor  26/4/BPP tanggal 29 Mei. 1993 dikatakan bahwa kredit digolongkan macet apabila:
1.  Tidak  memenuhi  kriteria  lancar, kurang lancar dan diragukan seperti tersebut  pada  angka  4.1,  4.2,  dan 4.3 atau;
2.  Memenuhi kriteria diragukan tersebut  pada  angka  4.3  tetapi dalam  jangka  waktu  21  bulan  sejak digolongkan  diragukan  belum  ada pelunasan  atau  usaha  penyelamatan kredit; atau 3.  Kredit  tersebut  penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri  atau  Badan  Urusan  Piutang
Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian  ganti  rugi  kepada perusahaan asuransi kredit. Alternative lain dalam penyelesaian kredit macet yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah dengan mendayagunakan  lembaga  peradilan yang  ada,  baik  pengadilan  negeri, pengadilan  niaga,  ataupun  panitia urusan  piutang  negara  (PUPN)  bagi bank-bank  milik  pemerintah.  Non litigasi memiliki pengertian yang sama dengan  ADR  (Alternatif  Dispute Resolution) yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang
dilakukan secara damai. ADR meliputi negosiasi  dan  mediasi.  Negosiasi adalah  sebagai  interaksi,  dimana  dua orang  atau  lebih  terlibat  secara bersama  dimana  awalnya  mereka memiliki sasaran yang berbeda dengan menggunakan  argumen  dan  persuasi mencoba  untuk  menyudahi  perbedaan tersebut.  Penyelesaian  dengan  cara negosiasi  tidak  melibatkan  pihak ketiga jadi hanya antara yang bersengketa  (debitur  dan  kreditur). Menurut  Bank  Indonesia  Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa perbankan  yang  bermanfaat  bagi perlindungan  nasabah  dan  dalam upaya  menjaga  terpeliharanya  reputasi bank. Pengertian eksekusi yang menyangkut dalam pembangunan sejumlah  uang  adalah  dengan  menyita dan  melelang  barang-barang  pihak yang  di  kalahkan.[5] Menurut  Pasal  1 ayat  1  Undang-Undang  No.  4  Tahun 1996 tentang Hak
Tangungan bahwasannya  Hak  Tanggungan  adalah hak  jaminan  yang  dibebankan  pada hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1960  tentang  peraturan  dasar  pokok- pokok  agraria,  berikut  atau  tidak berikut benda-benda lain yang merupakan  suatu  kesatuan  dengan tanah  itu.  Untuk  pelunasan  utang tertentu  yang  memberikan  kedudukan yang  diutamakan  kepada  kreditur terhadap  kreditur-kreditur  lain.  Hak tanggungan  mempunyai  sifat  tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika diperijinkan dalam akta pemberian hak tanggungan.  Untuk  mengatasi  kredit macet, Bank Arta Anugrah melakukan langkah pengamanan untuk menghindari  kerugian  yang  makin menderita,  prosedur  penyelesaiannya antara lain :
1.  Untuk  peminjam  lancar,  diadakan penyelesaian  atau  penagihan  bunga serta  ongkos-ongkos  yang  timbul kepada debitur yang bersangkutan.
2.  Menerima  pelunasan  baik  secara tunai maupun disertai pengembalian atas barang jaminan.
3.  Untuk  peminjam  yang  telah  jatuh tempo secepatnya diadakan perpanjangan  kreditnya  kembali agar  supaya  tidak  terjadi  kredit macet. 4.  Apabila setelah perpanjangan waktu keadaan usaha debitur masih kurang  baik  maka  diadakan  usaha pembinaan serta saran-saran.
5.  Sebagai  langkah  terakhir  dalam penyelesaian pinjaman kredit macet adalah  penagihannya,  diserahkan kepada  KPKNL  untuk  diadakan lelang  ataupun  penjualan  dibawah tangan.

## 4.      PENUTUP

## 4.1    Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
Untuk menyelesaikan kredit macet  yang  telah  terjadi  Bank  Arta Anugrah melakukan pembinaan kepada nasabah berupa :
- Melakukan musyawarah antara nasabah  atau  debitur  dan  pihak Bank  Arta  Anugrah  untuk  mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan hutang itu - Mengirimka  Surat  Teguran  kepada nasabah/debitur oleh petugas dimana  dijelaskan  resiko  yang ditanggung  kalau  nanti  berurusan dengan pengadilan.
Apabila hal tersebut tidak berhasil maka alternatif terakhir dilakukan  oleh  Bank  Arta  Anugrah
dengan  melakukan  Lelang  Eksekusi Hak  Tanggungan  barang  jaminan melalui  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL).  Hal  ini sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  1131 dan  1132  KUH  Perdata  yang  dapat diinterprestasikan  bahwa  kekayaan seseorang  dapat  dijadikan  jaminan untuk semua kewajiban atau utangnya, sehingga  kreditur  dapat  melaksanakan haknya  terhadap  semua  benda  debitur,
kecuali benda-benda yang dikecualikan  oleh  Undang-undang. Dengan demikian kreditur dapat melakukan  penyitaan  dan  pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

## 4.2    Saran
1. Bank  Arta  Anugrah  hendaknya meningkatkan sumber daya manusianya terutama mengenai operasional kredit, sebab kelangsungan  daripada  Bank  Arta Anugrah  sebagian  besar  tergantung dari  kredit,  sehingga  dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional untuk bisa menanganinya, terutama yang mempunyai  visi  dan  intelektual yang baik.
2. Untuk mengurangi terjadinya wanprestasi  dari  pihak  nasabah, hendaknya  petugas  Bank  Arta Anugrah  harus  lebih  selektif  dan memilih  nasabah  yaiu  dengan mengadakan penilaian terhadap usaha  nasabah,  kemampuan  dan kesanggupannya  dalam  memenuhi kewajibannya.
Juga penilaian terhadap karakter atau sikap nasabah yang bersangkutan.
3. Penyelesaian  wanprestasi  melalui penghapusan  hutang  mempunyai resiko  yang  besar  apabila  diketahui
nasabah,  karena  hal  tersebut  akan dapat dijadikan alasan bagi nasabah
untuk melakukan wanprestari.
Selain itu apabila kurang pengawasan  akan  mudah  dijadikan lahan manipulasi oleh petugas Bank Arta  Anugrah.  Oleh  karena  itu, sebaiknya  penghapusan  hutang  ini ditiadakan  dan  terhadap  nasabah yang  melakukan  wanprestasi  tetap diadakan pembinaan, dan pendekatan  agar  mereka  membayar hutangnya. 4. Untuk mencegah kemungkinan
penyalahgunaan keuangan oleh petugas  terhadap  kredit  yang  telah disalurkan oleh Bank Arta Anugrah kepada nasabah, sebaiknya pengawasan  dan  pembinaan  lebih ditingkatkan, bahkan bila diperlukan  Bank  Arta  Anugrah dapat  memberikan  alternatif  usaha lain,  jika  usaha  yang  dilakukan nasabah dimungkinkan tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.
Catatan kaki :
[1] Finance.detik.com/search/=krm.ht
ml
[2] Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria Indonesia (Jakarta, Penerbit
Jembatan), 2004, hal.457.
[3] Johnny Ibrahim, Teori dan
Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif, Banyu media publising, 2012, hal.57 [4] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit
Kencana  Prenada  Media  Group,
2011, hal.96
[5] Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum  Jaminan  di  Indonesia
Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, hal.31

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur : Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia.  Djambatan,  Jakarta, 2003 Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian
Hukum.  Persada  Media,  Jakarta, 2005.
Sri Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum  Jaminan  di  Indonesia Pokok-pokok  Hukum  Jaminan dan Jaminan Perorangan Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia  Publising,  Malang, 2012.