## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA

## PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, AKSESIBILITAS, DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Intan Cristuin Monica 1 , Herdianto 2 , Furqonti Ranidiah 3 , Rina Yuniarti 4
Universitas Muhammadiyah Bengkulu 1,2,3,4
herdianto@umb.ac.id 2
INFORMASI ARTIKEL   ABSTRAK :
Riwayat Artikel: Diterima : 05/06/2024 Direvisi : 12/06/2024 Disetujui : 20/06/2024
Keywords : Accountability Report, Accessibility, Organizational Commitment, Accountability  of  Village Fund Allocation

## Kata Kunci:
Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas,  Komitmen Organisasi,  Akuntabilitas Alokasi Dana Desa
This  research  aims  to  determine  the  influence  of  the presentation  of  accountability  reports  and  the  commitment  of village  government  organizations  on  the  accountability  of managing  village  fund  allocations.  The  results  of  this  research show that the presentation of the t test accountability report has a  significance  level  of  0.004,  which  means  <0.05.  This  shows that this research supports the first hypothesis (H1 is accepted). The  t-test  Accessibility  variable  has  a  significance  level  of 0.621,  which  means  >0.05.  This  shows  that  this  research  does not  support  the  first  hypothesis  (H2  is  not  accepted).  The organizational  commitment  variable  in  the  t  test  has  a significance level of 0.000, which means <0.05. This shows that this  research  supports  the  third  hypothesis  (H3  is  accepted). Furthermore,  together  the  presentation  of  accountability reports,  accessibility  and  organizational  commitment  influence the accountability of Village Fund Allocation which can be seen in  the  F  test  results  which  have  a  significance  value  of  0.000 which means <0.05. This shows that  this research supports the third  hypothesis  (H4  is  accepted).  Thus,  H1  is  accepted,  which means that the presentation of accountability reports affects the accountability  of  village  fund  management,  H2  is  rejected, which  means  that  accessibility  has  no  effect  on  the accountability  of  village  fund  management,  H3  is  accepted, which  means  that  organizational  commitment  has  an  effect  on the accountability of  village fund  management.  H4 is  accepted, which  means  that  together  the  presentation  of  accountability reports,  accessibility  and  organizational  commitment  influence the accountability of village fund allocation.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan akuntabilitas  dan  komitmen  organisasi  pemerintah  desa  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan akuntabilitas uji t mempunyai tingkat  signifikansi  sebesar  0,004  yang  berarti  <0,05.  Hal  ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H1 diterima). Variabel Aksesibilitas uji t mempunyai tingkat signifikansi sebesar  0,621  yang  berarti  >0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama (H2 tidak diterima). Variabel  komitmen  organisasi  pada  uji  t  mempunyai  tingkat signifikansi  sebesar  0,000  yang  berarti  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  penelitian  ini  mendukung  hipotesis  ketiga  (H3  diterima). Selanjutnya  secara  bersama-sama  penyajian  laporan  akuntabilitas, aksesibilitas  dan  komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa  yang  terlihat  pada  hasil  uji  F mempunyai  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  yang  berarti  <  0,05.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  mendukung  hipotesis  ketiga (H4  diterima).  Dengan  demikian  H1  diterima  yang  berarti  penyajian laporan  pertanggungjawaban  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa,  H2  ditolak  yang  berarti  aksesibilitas  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  H3 diterima  yang  berarti  komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  H4  diterima  yang  berarti  secara bersama-sama  penyajian  laporan  akuntabilitas,  aksesibilitas  dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  akuntansi  sektor  publik  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  yang semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, yaitu adanya  otonomi  daerah  dan  disentralisasi  fiskal  yang  menitikberatkan  pada  pemerintah daerah.  Pemerintah  daerah  pada  tingkat  kabupaten/kota  dituntut  dapat  melaksanakan pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sebagai  konsekuensi  dari  otonomi  daerah sehingga  menyebabkan  perubahan  yang  signifikan  dalam  pengeluaran  anggaran  pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Otonomi daerah  adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya  sendiri  (Febrina  dan  Aristanti,  2017).  Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah diharapkan  mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan  rasa  keadilan  dan  kepatutan,  serta mengutamakan  kepentingan  masyarakat  setempat.  Konsekuensi  adanya ketentuan pelaksanaan  otonomi  desa,  yaitu  tersedianya  dana  yang  cukup.  Oleh  karena  itu,  muncul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan  dana  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota  yang  dalam pembagiannya  untuk  tiap  desa  dibagikan  secara  proporsional  yang  disebut  sebagai  Alokasi Dana Desa (ADD). (Kholmi, 2016).
Sebuah  pemerintah  dikatakan  baik  apabila  masyarakatnya  sejahtera,  dan  tingkat kesejahteraan  itu  dilihat  dari  unit  yang  paling  kecil,  yaitu  desa.  Akuntabilitas  pemerintahan desa  merupakan  sebuah  tolak  ukur  kemampuan  pemerintah  dalam  melaksanakan tanggungjawabnya  dalam  kegiatan  pembangunan  terkait  masalah  keuangan  yang  telah disusun  dalam  APPBDes  dan  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  salah  satu  komponen didalamnya (Farida, dkk, 2018). Pemerintah desa harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  karena  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  publik Indonesia  merupakan  isu  yang  semakin  mendapat  perhatian  disebabkan  karena  adanya disentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah (Sarah Hasibuan dan Nurhayati, 2020).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Desa  ialah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal/usul  dan  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wijaya, 2018: 1).
Mualifu,  dkk.  (2019),  Lahirnya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  pun  dianggap  sangat fenomenal  sebagai  tombak  baru  dari  suatu  negara  dengan  sistem  pembangunan  bollom  up yang  akan  menjadikan  kedudukan  desa  lebih  diakui  sekaligus  memberikan  payung  hukum yang kuat pada eksistensi desa. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jika pemerintah desa  dapat  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dengan  baik  sesuai dengan  asas-asas  dan  prinsip-prinsip  Akuntabilitas  maka  dapat  mendorong  pemerintahan yang  baik  (good  governance),  karena  mendekatkan  negara  kepada  masyarakat  sekaligus meningkatkan  partisipasi  masyarakat  yang  akhirnya  mendorong  akuntabilitas  dan transparansi (Farida, dkk,2018); (Yusmaniarti dkk, 2021). Dalam memenuhi pertanggungjawabannya,  pemerintah  desa  harus  menyusun  laporan  pertanggungjawaban berupa  laporan  keuangan.  Wijaya  Mirta,  dkk  (2015)  Laporan  keuangan  merupakan  laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang melakukan pelaporan. Ketidak mampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas,  tidak  saja  disebabkan  karena  laporan  tahunan  yang  tidak  memuat  semua informasi relevan  yang  dibutuhkan  para  pengguna, akan tetapi  juga karena laporan tersebut tidak  dapat  secara  langsung  tersedia  dan  aksesibel  pada  para  pengguna  potensial  (Stecollini dalam Dewi dan Gayatri 2019).
Akuntabilitas  keuangan  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepada pihak  yang  membutuhkan  mengenai  integritas  keuangan,  pengungkapan  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-  undangan.  Sasaran  pertanggungjawaban  ini  adalah  laporan keuangan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Widyatama,  dkk.  2017). Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangan yang dibuatnya,  yaitu  dimulai  dari  perancanaan  anggaran,  pemakaian  anggaran,  serta  pelaporan anggaran  secara  penuh.  Menurut  Rosyidi  (2018),  akuntabilitas  merupakan  prinsip keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses informasi  seluas-  luasnya  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  perwujudan  kewajiban seseorang untuk  mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang telah ditetapkan.
Sebagai  konsekuensi  otonomi  desa,  pemerintahan  yang  baik  dan  memperhatikan prinsip  akuntabilitas  dilakukan  pada  level  pemerintahan  desa.  Akuntabilitas  dalam pemerintah  desa  melibatkan  kemampuan  pemerintah  desa  untuk  mempertanggungjawabkan kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  kaitannya  dengan  masalah  pembangunan  dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat  dalam  APBDes.  Untuk  mendukung  keberhasilan  akuntabilitas  dalam  sebuah pemerintahan,  maka  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  aspek  tersebut.  Cheng,  dkk dalam Widyatama, dkk (2018), menyebutkan bahwa kompetensi  yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.
Pertanggungjawaban  merupakan  suatu  bentuk  bukti  dari  pelaksanaan  tugas  yang  telah terselesaikan,  biasanya  dibuat  oleh  seseorang,  organisasi,  atau  pemerintah  yang  memiliki beban atau tanggungjawab (Wulandari, 2016). Menurut Sarah dan Nurhayati, (2020) Laporan pertanggungjawaban  adalah  suatu  laporan  yang  dibuat  dalam  rangka  pertanggungjawaban realisasi  penyerapan  anggaran  dan/atau  hasil  pelaksanaan  program/kegiatan  secara menyeluruh. Jika pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan.

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
Aksesibilitas  adalah  memberikan  kemudahan  akses  bagi  para  pengguna  laporan keuangan,  tidak  hanya  kepada  lembaga  legislatif  dan  badan  pengawasan  tetapi  juga  kepada masyarakat  yang  memberikan  kepercayaan  kepada  pemerintah  untuk  mengelola  dana  desa (Sarah dan Nurhayati, 2020). Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi  para  pengguna  laporan  keuangan,  tidak  hanya  kepada  lembaga  legislatif  dan  badan pengawasan  tetapi  juga  kepada  masyarakat  yang  sudah  memberikan  kepercayaan  kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Lewier dan Kurniawan, 2016).
Lewier dan Kurniawan (2016), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama- sama  (simultan)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah.  Apriliani,  dkk.  (2015),  menyatakan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik secara parsial dan simultan.
Ketidak  mampuan  laporan  keuangan  dalam  melaksanakan  akuntabilitas  tidak  saja disebabkan  karena  laporan  tahunan  yang  tidak  memuat  semua  informasi  relevan  yang dibutuhkan  para  pengguna,  tetapi  juga  karena  laporan  tersebut  tidak  dapat  secara  langsung tersedia  dan  aksesibel  pada  para  pengguna  potensial.  Sebagai  konsekuensinya,  penyajian laporan  keuangan  yang  tidak  lengkap  dan  tidak  aksesibel  dapat  menurunkan  kualitas  dari akuntabilitas keuangan daerah (Albugis, 2016). Secara umum pemerintah desa masih belum bisa  mengalokasikan  dana  desa,  sehingga  penggunaan  dana  desa  seringkali  menimbulkan permasalahan  yang  klasik,  yaitu  karena  peruntukannya  sering  kali  tidak  memberikan  hasil yang  sesuai  untuk  pembangunan  desa  (Widyatama,  2017).  Dalam  hal  keuangan  desa, pemerintah  desa  wajib  menyusun  laporan  realisasi  dari  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  dan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Laporan-  laporan  tersebut  dihasilkan  dari  siklus  pengelolaan keuangan desa (David Wijaya, 2018: 9).
Masih banyak oknum  yang menyalahgunakan anggaran ADD sehingga berujung pada korupsi  penyalahgunaan  ADD,  salah  satunya  terjadi  pada  salah  satu  desa  di  Kabupaten Bengkulu  Utara  .  Diberitakan  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  Utara  mulai  menyasar  dugaan tindak  pidana  korupsi  dana  desa  tahun  anggaran  2019-2022,  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara ada beberapa kades maupun mantan kades yang menjadi tersangka. Hasilnya, mantan kepala desa Munjul Kecamatan Cilaku Kabupaten Bengkulu  Utara  ditetapkan  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  Utara  sebagai  tersangka,  diduga menyelewengkan  dana  desa  tahun  anggaran  2019-2022  sekitar  Rp  700  juta (https://BETV.com).  Fenomena  tersebut  menunjukan  bahwa  penyalahgunaan  ADD  masih dapat terjadi meskipun mekanisme, sistem informasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah dirancang sedemikian rupa (Dewa, 2020). Tidak adanya standarisasi untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka laporan pertanggungjawaban  pun  dinilai  rawan  dipalsukan.  Segala  jenis  kecurangan  masih  mungkin terjadi  pada  pengelolaan  keuangan  desa  karena  kerja  Inspektorat  Daerah  belum  efektif (Komang Adi, dkk, 2018).

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  survei.  Penelitian  dilakukan  untuk  menguji pengaruh  penyajian  laporan  pertanggungjawaban,  aksesibilitas,  dan  komitmen  organisasi  terhadap akuntabilitas  pengelolaan dana  desa.  Populasi  penelitian  ini adalah  seluruh  desa di Kecamatan  Arga Makmur,  Kabupaten  Bengkulu  Utara. Sampel penelitian diambil menggunakan  teknik  purposive

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
sampling, dengan kriteria desa yang aktif dalam pelaporan dana desa. Jumlah sampel yang digunakan adalah 30 desa. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada kepala desa, bendahara desa,  dan  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Kuesioner  dirancang  untuk  mengukur variabel penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, komitmen organisasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan  software  statistik.  Uji  signifikansi  dilakukan  untuk  menguji  hipotesis  penelitian,  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dan Desa.
Bahwa Laporan Pertanggungjawaban memiliki nilai signifikasi sebesar 0,004 dan nilai signifikasinya  berada  di  bawah  0,05.  Dengan  demikian,  H1  diterima  yang  berarti  penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Apabila  pemerintah  desa  Kecamatan  Arga  Makmur  Kabupaten  Bengkulu  Utara  menyajikan laporan  pertanggungjawabannya  dengan  lengkap,  dapat  diseslesaikan  dengan  tepat  waktu, menyediakan  informasi  yang  relevan,  dan  dapat  dipahami  oleh  penggunanya,  maka Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  desa-desa  di  Arga  Makmur  akan  dapat dipertanggungjawabkan  dengan  baik.  Apabila  penyajian  laporan  pertanggungjawaban semakin  baik,  maka  akan  berpengaruh  baik  pula  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  keagenan  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini. Dimana  dalam  teori  tersebut,  pemerintah  sebagai  agen  mempunyai  kewajiban  untuk melaporkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  terjadi  dalam  bentuk  laporan pertanggungjawaban  agar  tidak  timbul  adanya  asimetri  informasi.  Apabila  laporan pertanggungjawaban  yang  disajikan  pemerintah  desa  sudah  baik,  maka  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  pun  akan  bisa  dipertanggungjawabkan  dengan  baik  pula.  Hasil penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fauzani,  dkk  (2018)  yang memperoleh hasil bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban mempunyai pengaruh yang positif  dan  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Cipaku, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

## Pengaruh Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa
Bahwa  aksesibilitas  memiliki  nilai  signifikasi  sebesar  0,621.  Hal  ini  berarti  tingkat signifikasinya  berada  di  atas  0,05.  Dengan  demikian,  H2  ditolak  yang  berarti  aksesibilitas tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Berdasarkan  hasil tersebut, hal ini mungkin terjadi mengingat penelitian ini dilakukan di desa-desa yang tingkat aksesnya  masih  rendah,  sehingga  tidak  memungkinkan  bagi  masyarakat  ataupun  aparatur desa  untuk  melakukan  akses  laporan  keuangan  desa  melalui  internet.Hasil  penelitian  ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2018) yang mendapatkan hasil bahwa aksesibilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  alokasi  dana  desa.  Namun,  penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dan Nurhayati (2020), yang menemukan  hasil  bahwa  aksesibilitas  berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  dan akuntabilitas  alokasi  dana  desa.  Juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fauzani,  dkk (2018)  yang  mendapatkan  hasil  bahwa  aksesibilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa.

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA

## Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Bahwa tingkat signifikasi sebesar 0,000. Hal ini berarti tingkat signifikasinya berada di bawah  0,05.  Dengan  demikian,  H3  diterima  yang  berarti  komitmen  organisasi  berpengaruh terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Syarifuddin  Mada,  dkk  yang  memperoleh  hasil  bahwa komitmen  organisasi  pemerintah  desa  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mendukung  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Larastika  Medianti,  (2018)  yang  memperoleh  hasil  bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaeril Wahyu Perdana, (2019), yang mendapatkan  hasil  bahwa  komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mungkin dikarenakan komitmen organisasi tidak berpengaruh untuk  elemen  pemerintah  terkecil,  selain  itu  komitmen  organisasi  juga  tidak  terlalu berpengaruh tanpa adanya tindakan yang jelas dalam mencapi tujuan organisasi.

## Pengaruh  Penyajian  Laporan  Pertanggungjawaban,  Aksesibilitas  Dan  Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti <0,05. Dengan demikian, H4 diterima  yang  berarti  Laporan  Pertanggungjawaban,  Aksesibilitas  dan  Komitmen  Orgaisasi berpengaruh secara simultan atau signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Apabila penyajian laporan pertanggungjawaban  semakin baik, maka akan  berpengaruh baik pula  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa Selain  itu aparatur  desa  yang memiliki komitmen  yang  tinggi  terhadap  organisasinya  seperti  memiliki  rasa  peduli  terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi serta berkontribusi  dalam  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  dalam  organisasi  maka  akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Syarifuddin Mada,  dkk  yang  memperoleh  hasil  bahwa  Laporan  Pertanggungjawaban  dan  Komitmen Orgaisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.  Namun,  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyu Perdana,(2019) yang mendapatkan hasil bahwa Laporan Pertanggungjawaban dan Komitmen Orgaisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  menggunakan  SPSS  22,  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  dan  komitmen  organisasi  berpengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dengan  nilai  signifikansi  masing- masing  0,004  dan  0,000,  mendukung  hipotesis  pertama  (H1)  dan  ketiga  (H3);  sebaliknya, aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,621, sehingga hipotesis kedua  (H2)  ditolak.  Selain  itu,  secara  simultan,  penyajian  laporan  pertanggungjawaban, aksesibilitas,  dan  komitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  dengan  nilai  signifikansi  0,000,  mendukung  hipotesis  keempat  (H4). Namun,  variabel-variabel  ini  hanya  menjelaskan  50,7%  dari  variabilitas  akuntabilitas, sedangkan  sisanya  49,3%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  seperti  transparansi,  kinerja pemerintah, dan kompetensi aparat desa.

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah,  S.  dan  Nahar.  A.  2012.  "Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Jepara".  Jurnal  Akuntansi  dan Auditing.Vol.8, No.2.
Angraini,  Dewi  Yuli.  2016.  "Pengaruh  Penerapan  Sistem  Keuangan  Daerah,  Transparansi, Aktivitas Pengendalian
Ash-shidiqq,  Ellectrananda  Anugerah.  dan  Wibisono,  Hindrawan.  2018.  "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa". Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 : 110-131. (Diakses pada pukul 13.16, tanggal 13 Juli 2019).
Dewi,  Ni  Komang  Ayu  Julia  Praba.  dan  Gayatri.  2019.  "Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.26.2.  1269-1298.  ISSN:  2302-8556.  (Diakses  pada  pukul  12.31,  tanggal  13  Juli 2019).
Fauzani,  Faza  Meila,.  Dkk.  2018.  "Analisis  Persepsi  Pengaruh  Penyajian  Laporan Pertanggungjawaban  Dan  Aksesibilitas  Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Cipaku  Kecamatan  Mrebet  Kabupaten  Purbalingga". Dalam Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8 Purwokerto.
Kholmi,  Masiyah.  2016.  "Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa:  Studi  di  Desa Kedungbetik  Kecamatan  Kesamben  Kabupaten  Jombang".  Jurnal  Ekonomika-  Bisnis. Vol. 07, No. 02. Hal. 143-152, p-ISSN: 2088-6845. E-ISSN: 2442-8484.
Mada,  Sarifudin.  2017.  "Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa,  Komitmen Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Gorontalo".  Jurnal Goodwill  Journal  of Accounting and Auditing Research.
Medianti,  Larastika.  2018.  "Pengaruh  Kompetensi  Aparatur,  Komitmen  Organisasi,  Dan Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa.  (Studi  Empiris  pada  Desa- Desa di Kabupaten Bintan)". Jurnal JOMFEB, Volume 1 Edisi 1.
Rosyidi, Muhammad. 2018. "Pengaruh Transparansi,  Kompetensi Dan Sistem  Pengendalian Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa". Jurnal JOM FEB, Volume 1, Edisi 1.
Yusmaniarti,  L.  N.  S.,  &  Ummul  Khair,  M.  (2021).  Perwujudan  Good  Governance  Melalui Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Embodiment  of  Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations. Journal  –  Bussiness  Management  and  Accounting , 2 (2),  123–158. https://doi.org/https://doi.org/10.37638/bima.2.2.123-166
Widyatama,  Arif  .  Novita,  Lola.  Diarespati.  2017.  "Pengaruh  Kompetensi  dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam  Mengelola Alokasi Dana  Desa  (ADD)  ". Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.      02,      No.      02:       1-20.
Wijaya,  D.  (2018). "AkuntansiDesa". Yogyakarta:  Gava  Media  Dan  Penyajian  Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", Jurnal JOM Fekon, Vol.3 No.1. (Diakses pada pukul 13.56, tanggal 19 Mei 2019).