Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DIY Dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran Pada Era Tatanan Baru di Kota Yogyakarta
Khoiri Najib 1 , Herman Wahyu Dwi Maelana 2 , Himawan Agung Nugroho 3
1,2,3) Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta
1 Email: khoirinajib@amayogyakarta.ac.id
2 Email: herman@amayogyakarta.ac.id
3 Email: himawan@amayogyakarta.ac.id

## Abstract
During  COVID-19  pandemic,  the  unemployment  rate  increased  because companies reduced the number of employees. The Labor and Transmigration Office of the DIY Province takes a role in reducing unemployment rate in Kota Yogyakarta. The purpose of this study is to explain the role of the Labor and Transmigration Office of DIY Province in an effort to reduce unemployment in the era of the new normal in the city of Yogyakarta. The research data was collected  through  observation,  interviews,  document  studies  and  literature studies.
The role of the Labor and Transmigration Office of DIY Province, as a result of  this  research,  is  to  create  programs  and  activities  for  the  community  of Kota  Yogyakarta  so  that  the  community  has  certified  knowledge  and  abilities, namely the Workforce Certification Activity Program, Apprenticeship Program, Business  Assistance  Program  for  Educated  Independent  Workers  (  TKMT) and Technical Guidance for Accreditation and Instructor Accreditation of Job Training Institutes (LPK) and Job Training Centers (BLK).

## Keywords:  Roles, Programs and Activities, Certification, Technical
Guidance

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mencatat sebanyak 113.092 orang warga DIY yang terdaftar sebagai pencari kerja. Data ini merupakan data akhir tahun 2017.  Mereka  terdaftar  sebagai  pencari  kerja  di  kantor  pemerintah  dan  perusahaan swasta. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, jumlah ini lebih dari  separuh  jumlah  warga  Kota  Yogyakarta  sebanyak  417.744  pada  tahun  2016. Sementara jumlah pengangguran sebanyak 64.019 orang pada tahun 2017 di Daerah
Istimewa Yogyakarta menurut kualifikasi daerah, maka diperlukannya perhatian khusus dari pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Adanya pandemi Covid 19 jumlah pengangguran meningkat dikarenakan banyak perusahaan  dan  instansi  yang  melakukan  pengurangan  pekerja  karena  minimnya operasional di  masa  pandemik.  Oleh  karenanya,  pemerintah,  melalui  Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi DIY perlu terlibat untuk mengatasi masalah pengangguran ini.
Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia 1945 Pasal  27  ayat  2  mengatakan  bahwa  tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  dan  juga  dalam  Pasal  28  D  ayat  2 mengatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Mengacu dari ketentuan Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  tersebut,  Pemerintah,  dalam  hal  ini  Dinas Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi,  berperan  secara  strategis  untuk  mengurangi  angka pengangguran dan memberi peluang kerja kepada para pencari kerja atau pengangguran pada masa era tatanan baru saat ini, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta dalam Upaya Mengurangi Angka Pengangguran Pada Era Tatanan Baru di Kota Yogyakarta.

## 2. Rumusan Masalah
Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta dalam upaya mengurangi angka pengangguran pada era tatanan baru di Kota Yogyakarta?

## B. KAJIAN  LITERATUR  DAN  TEORI

## 1. Kajian Empiris
Subiyantoro  dan  Susatyo  Herlambang  (2021)  melakukan  sebuah  penelitian mengenai pengaruh dampak psikologis, etos kerja, omset terhadap produktivitas usaha mikro  dan  menengah  di  Kabupaten  Sleman  Yogyakarta.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa variabel dampak-dampak psikologis, etos kerja dan omset memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap variabel produktivitas U.
Simbolong  (2020)  melakukan  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan deskriptif  kualitatif  tentang  Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi D.I.Yogyakarta  dalam  menanggulangi  pengangguran  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan adalah bahwa Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  DIY  telah  melaksanakan  program- program yang sesuai dengan peraturan Gubernur pasal 5 huruf L tentang standarisasi kinerja, namun masih ada beberapa kendala dan keterbatasan terkait operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta.
Dewi dkk (2020) dalam penelitiannya, yang berjudul Dampak Pandemi Covid-19
terhadap tenaga kerja formal di Indonesia. ditemukan hasil bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada beberapa sektor, termasuk ketenagakerjaan dan akan semakin meningkat  hingga  tahun  2021  seiring  dengan  meningkatnya  dampak  dari  pandemi. Sementara  itu,  Thereza  dan  Usman  (2021),  dalam  penelitiannya  mengenai  analisis pengangguran  usia  di  Pulau  Jawa  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19,  dengan menggunakan  data  sekunder  serta  analisis  regresi  logistik  dengan  unsur  interaksi, mengemukakan  bahwa  pandemi  covid-19  menyebabkan  kondisi  ketenagakerjaan menjadi  tidak  stabil  dakibatkan  tenaga  kerja  usia  muda  meningkat  pesat.  Dalam penelitian lainnya, disebutkan bahwa covid 19 memberikan pengaruh kepada melejitnya jumlah pengangguran yang disebabkan adanya pemberlakukan PSBB yang memberikan dampak pada perekonomian Indonesia.

## 2. Peran
Peran merupakan aspek dinamis kependudukan atau status yang mengandung arti bahwa jika orang telah  melakukan hal dan keawajibannya maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran/peranannya (Sukanto, 2002). Sementara itu, ahli lain berpendapat bahwa peran merupakan pola perilaku normative yang diharapkan pada status  tertentu  (Nurdin,  2006).  Peran  juga  merupakan  serangkaian  rumusan  yang membatasi perilaku yang diharapakan dari pemegang status tertentu (Suwarno, 2015).

## 3. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Manulang  (1990)  menyebutkan  bahwa  Dinas Tenaga  Kerja  merupakan  salah satu  lembaga  pemerintah  yang  melakukan  pelayanan  terhadap  tenaga  kerja  dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai sebagai hasil kerjasama dengan lembaga-lembaga latihan yang ada..

## 4. Tenaga Kerja
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga  kerja  didefinisikan  bahwa  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk dalam usia kerja, yang berusia antara 15tahun sampai 64 tahun, atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memperoleh barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Subri, 2003). Menurut definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

## 5. Pengangguran
a. Pengertian  pengangguran
Menurut Kirbrandoko (1990), pengangguran merupakan pasar kerja yang berfungsi  secara  bebas,  bahkan  yang  benar-benar  bebas  dari  unsur  monopoli  dan
monopsony ,  tidak  bisa  diandalkan  untuk  melenyapkan  pengangguran  dengan menyamakan permintaan tenaga kerja yang sekarang dengan penawaran yang berlaku. Sukirmo  (1996)  mendefinisikan  bahwa  pengangguran  dalam  suatu  negara  adalah perbedaan diantara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Nanga (2005) menyebutkan bahwa pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan selera aktif tidak sedang mencari pekerjaan.
Berdasarkan  faktor-faktor  yang  menimbulkannya  pengangguran  dibedakan menjadi tiga jenis antara lain:
1) Pengangguran  friksonal,  yaitu  pengangguran  yang  terjadi  akibat  kesenjangan waktu, infomasi, maupun kondisi geografis antara pencari kerja dan lowongan kerja.
2) Pengangguran structural, adalah pengangguran yang terjadi karena penari kerja tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang ada.
3) Pengangguran  musiman,  yaitu  pengangguran  yang  terjadi  karena  adanya pergantian  musim  atau  dengan  kata  lain,  pengangguran  musiman  merupakan pengangguran yang berkaitan dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian (Simanjuntak, 1998)
Berdasarkan ciri pengangguran, pengangguran digolongkan sebagai berikut:
1) Pengangguran terbuka ( open unemployment)
Pengangguran terbuka dapat diartikan sebagai bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memeperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan.
2) Pengangguran tersembunyi
Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada beberapa faktor, antara lain faktor yang perlu  dipertimbangkan  adalah  besar  atau  kecilnya  perusahaan,  jenis  kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang diperoleh.
3) Pengangguran musiman
Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, para penyandap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau, para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di  samping itu, pada umunya para pesawah tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah panen.
4) Setengah menganggur
Di negara berkembang, migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memeperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi pangangguran sepenuh waktu (Subri, 2014).

## C. METODE  PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penulisan kualitatif. Sudjana dan  Ibrahim  (2001)  menjelaskan  bahwa  penulisan  kualitatif  memiliki  maksud  dan tujuan untuk memahami makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut prespektif masyarakat itu sendiri.  Penelitian ini memiliki subyek penelitian dan objek penelitian.
Menurut  Azwar  (1998)  subyek  penelitian  dalah  sesuatu  yang  diteliti  baik orangnya, benda ataupun lembaga (organisasi), subyek penelitian pada dasarnya adalah yang  akan  dikenai  kesimpulan  hasil  penelitian.  Di  dalam  subyek  penelitian  inilah terdapat  objek  penelitian. Subyek  penulisan  penelitian  ini adalah  Seksi  Pembinaan, Pelatihan dan Standarisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Menurut Ratna (2010), obyek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Obyek penelitian pada penelitian ini yatu peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DI Yogyakarta.
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:
1. Pengamatan
2. Wawancara
3. Dokumentasi, dan
4. Studi Pustaka
Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif menguraikan apa yang ada dari permasalah dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode Miles and Huberman (Emzir, 2010) yang menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu
1. Reduksi Data
2. Display Data
3. Penarikan Kesimpulan

## D. HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur  No  62  tahun  2018,  Pemerintah  Kota Yogyakarta  melalui  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  DIY merupakan  salah  satu  instansi  yang  diberikan  tugas  dan  tanggungjawab  melakukan program dan kegiatan sebagai berikut:

## 1. Program Kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja
Kegiatan  sertifikasi  tenaga  kerja  bertujuan  untuk  merealisasikan  upaya peningkatan pembelajaran dan kinerja dari calon pencari kerja. Istilah sertifikasi sendiri dapat  diartikan sebagai  keterangan,  sertifikat, brevet dan  pengesahan.  Sertifikasi  adalah standarisasi bagi para calon tenaga kerja di bidangnya masing-masing dan kemudian dibina oleh Dinasketrans DIY. Sertifikasi yang dilakukan oleh Dinasketrans DIY  sudah memenuhi persyaratan kualitas yang sudah ditetapkan. Sertifikasi juga digunakan untuk menunjukan kompetensi atau kualifikasi calon tenaga kerja berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Manfaat Program sertifikasi tenaga kerja untuk calon tenaga kerja sendiri adalah:
a. Memudahkan calon tenaga  kerja  mendapatkan pekerjaan  dengan  kompetensi yang telah diakui;
b. Dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan kemampuan yang dimilikinya;
c. Bertambahnya nilai jual dalam rekrutmen tenaga kerja di waktu yang akan datang;
d. Menambahnya produktivitas kerja;
e. Mempunyai  ukuran  yang  jelas  akan  adanya  keahlian  dan  pengetahuan  yang dimiliki;
f. Kesempatan berkarir lebih besar.
Adapun Program sertifikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  DIY  khususnya  Bidang  P2SP  (Pembinaan,  Pelatihan,  Sertifikasi  dan Pemagangan) di Seksi P2S (Pembinaan Pelatihan dan Standarisasi) terdiri dari tujuh bidang sebagaiman table berikut ini.

## Tabel 1.

## Bidang Sertifikasi Tenaga kerja dan Jumlah Peserta
No Nama Bidang Jumlah Peserta 1. Bidang Pariwisata 58 2. Bidang Germent 79 4. Bidang Spa 88 5. Bidang Komputer 51 6.  Bidang Otomotif 60 7.  Bidang Batik 25 Sumber: Dinasketrans DIY
Dari 7 (tujuh) bidang sertifikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi diikuti oleh beberapa Balai Latihan Kerja (BLK) dan Sekolah. Kegiatan pelatihan dilakukan secara daring untuk teori dan tatap muka untuk praktikum dengan dibagi dalam beberapa kelompok kelas.

## 2. Program Pemagangan
Dalam  rangka  untuk  meningkatan  minat  masyarakat  umum  dan  khususnya untuk pencari kerja, yaitu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, , Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  DIY  menyelenggarakan  program  pemagangan  ke  Jepang. Sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan, bahwa program pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja  yang  diselenggarakan  secara  terpadu  antara  pelatihan  dii  lembaga  pelatihan dengan bekerjasama secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman  dalam  proses  produksi/jasa  di  perusahaan, dalam rangka mengesuai keterampilan atau keahlian tertentu.
Program pemagangan yang diselenggarakan didukung oleh forum komunikasi jejaring pemagangan yang merupakan unit organisasi non struktural yang independen, yang berkedudukan di pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mewakili lembaga (exofficio), yang berfungsi untuk memfasilitasi, menghimpun dan memberikan informasi yang tekait dengan penyelenggaraan program pemagangan. Forum komunikasi jejaring pemagangan perlu memiliki tata kerja organisasi (statuta) yang meliputi wewenang, tugas dan fungsi serta tanggungjawab. Mengacu pada tata kerja  organisasi tersebut, forum  dalam  melakukan  tugas,  fungsi  dan  tanggung  jawabnya  dapat  memberikan saran  dan  masukan  kepada  pemerintah  untuk  penetapan  kebijakan  dalam  program pemagangan di luar negeri.
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  DIY  menyelenggarakan  program pemagangan ke Jepang melalui kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja RI dengan Internasional  Manpower Development Organization  Japan (IM  Japan).  Manfaat pemangangan untuk calon tenaga kerja adalah:
a. Bagi Pemerintah
1) Menambah kemampuan dan kompetensi (skill, knowledge, attitude) tenaga kerja;
2) Mengurangi pengangguran;
b. Bagi Perusahaan
1) Mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebu- tuhan
c. Bagi Peserta
1) Meningkatkan kompetensi kerja
2) Mendapatkan pengalaman kerja riil
3) Menjadi media mendapatkan pekerjaan
Untuk pendaftaran seleksi magang ke Jepang, terbagi menjadi 2 bagian. Untuk pendaftar laki-laki dapat dilakukan melalui website www.nakertrans.jogjaprov.go.id dan dilanjutkan  verifikasi  di  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  DIY,  sedangkan untuk pendaftaran seleksi magang Jepang untuk perempuan dilakukan di Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Dengan adanya program magang Jepang, peserta dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan teknik di perusahaan kecil  dan  menengah  di  Jepang,  dan  untuk  selanjutnya  ketika  setelah  kembali  ke Indonesia,  peserta  diharapkan  dapat  membantu  membangun  industri  di  Indonesia, serta  mengembangkan ilmu yang didapat selama  mengikuti magang Jepang. Tetapi program  ini  untuk  masa  pandemi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  ada  pembatasan akses di seluruh dunia sehingga pada masa Covid-19 ini untuk program magang Jepang dihentikan  sementara  untuk  beberapa  waktu,  sampai  waktu  sudah  kondusif  untuk melaksanakan kembali. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY berharap adanya program magang Jepang dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Yogyakarta

## 3. Program Bantuan Usaha Kepada Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melaksanakan program dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu yaitu Program Bantuan Usaha Kepada Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dengan melakukan Kegiatan Pembentukan Kesempatan Kerja. Tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah:
a. Menciptakan kesempatan kerja/usaha buru khususnya bagi peserta kegiatan dan masyarakat sekitar pada umumnya;
b. Meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah Yogyakarta;
c. Menumbuhkan kerjasama antar unit-unit usaha produktif untuk mengoptimalkan potensi sumber daya di KotaYogyakarta
Adapun sasaran dilaksanakannya Kegiatan kesempatan Kerja adalah:
a. Tenaga  kerja  terdidik  yang  merupakan  masyarakat  DIY  yang  berpendidikan minimal SLTA sampai dengan D3, berusia 18-40 tahun
b. Disiplin
c. Memiliki kemampuan dan semangat untuk berwirausaha serta mampu bekerja secara individu dan kelompok
Jenis kegiatan yang dilakukan sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 2

## Jenis Kegiatan TKMT
No Jenis Kegiatan 1. Pengolahan Makanan
2. Pengolahan Kayu
3. Pengolahan Bumbu
4. Pengolahan Fashion
Sumber: Dinasketrans DIY
Peserta dapat membentuk wirausaha baru dari Tenaga Kerja Mandiri Terdidik sebagai  upaya  penciptaan  lapangan  kerja/usaha  dan  pengurangan  pengangguran  di Kota Yogyakarta melalui pelaksanaan kegiatan TKMT ini.

## 4. Bimbingan Teknis Akreditasi dan Akreditasi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja ( LPK) Dan Balai Latihan Kerja (BLK)
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  DIY  setiap  tahunnya  diselenggarakan bimbingan  teknik  (bimtek)  untuk  LPK  dan  BLK  yang  ada  di  Kota  Yogyakarta. Bimbingan teknik adalah pelatihan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi  para  peserta  dan  kualitas  SDM-nya,  dan  pesertanya  akan  memperoleh materi sesuai dengan bidang yang dipilihnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY  melakukan  dua  jenis kegiatan  Bimtek  yaitu  Bimtek  Akreditasi  LPK/BLK  dan Bimtek Akreditasi Instruktur LPK/BLK.
Tujuan diadakannya Bimtek Akreditasi dan Akreditasi Instruktur untuk instansi pelatihan di Kota Yogyakarta adalah:
a. Meningkatkan kelayakan lembaga pelatihan dan program yang dilaksanakan
b. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan instansi
c. Memberikan rekomendasi penjaminan mutu kepada instansi yang diakreditasi
d. Mendorong perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi;

## E. KESIMPULAN  DAN  SARAN

## 1. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY memiliki peran dalam upaya menguragi angka pengangguran di era tatanan baru dengan menyelenggarakan program-program yaitu:
a. Program Sertifikasi Tenaga Kerja
Program  sertifikasi  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  DIY,  khususnya  Bidang  Pembinaan,  Pelatihan,  Sertifikasi  dan Pemagangan  (P2SP),  di  Seksi  P2S  (Pembinaan  Pelatihan  dan  Standarisasi) terdiri  dari  tujuh  bidang  yaitu:  Bidang  Pariwisata  dengan  peserta  58  orang, bidang garment dengan peserta 79 orang, bidang spa dengan peserta 88 orang, bidang komputer dengan peserta 51 orang, bidang otomotif dengan peserta 60 orang, bidang batik dengan peserta 16 orang, dan bidang welding dengan peserta berjumlah 55 orang dari berbagai instansi/lembaga. Tujuan diselenggarakannya program Sertifikasi adalah mempermudah para calon tenaga kerja/pengangguran mendapatkan pekerjaan karena telah memiliki sertifikat yang telah diakui.
b. Program Pemagangan
Dalam  rangka  meningkatan  minat  masyarakat  umum  dan  khususnya  untuk pencari  kerja  (pengangguran),  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  DIY
menyelenggarakan  program  pemagangan  ke  Jepang.  Setiap  peserta  yang mendaftar magang ke Jepang harus memenuhi beberapa persyaratan (persyaratan umum,  persyaratan  khusus,  persyaratan  administrasi)  sesuai  permintaan perusahaan tempat diadakan magang. Pemagangan untuk laki-laki memiliki 40 jenis pekerjaan dan untuk magang perempuan hanya satu jenis pekerjaan yaitu bidang assistant caregiver.
Peserta yang sudah melakukan pendaftaran akan melalui beberapa tahap seleksi antara lain pemeriksaan administrasi awal,  kesamaptaan tubuh (cek fisik), tes ketahanan fisik, wawancara, tes kesehatan ( medical check up ), tes bahasa Jepang, pembuatan paspor, dan pelatihan pra pemberangkatan.
c. Program Bantuan Usaha Kepada Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melaksanakan Kegiatan Pembentukan Kesempatan  Kerja  dalam  rangka  mendukung  kebijakan  Pemerintah  Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mengurangi angka pengangguran di DIY. Jenis usaha dalam  kegiatan  tersebut  antara  lain  pengolahan  makanan,  pengolahan  kayu, pengolahan bumbu, pengolahan fashion.
d. Program Bimtek Akreditasi dan Akreditasi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja ( LPK) Dan Balai Latihan Kerja (BLK)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY setiap tahunnya melakukan bimtek (Bimbingan  teknik)  untuk  LPK  dan  BLK  yang  terdapat  di  Kota  Yogyakarta. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terdiri dari dua jenis kegiatan bimbingan teknis, yaitu Bimtek Akreditasi dan Bimtek Instruktur. Untuk jumlah peserta yang mengikuti bimtek akreditasi sebanyak 19 peserta dari berbagai instansi/lembaga pelatihan di Kota Yogyakarta, untuk bimtek instruktur sebanyak 20 peserta dari berbagai instansi/ lembaga pelatihan di Kota Yogyakarta.

## 2. SARAN
Saran yang penulis ajukan sebagai berikut:
a. Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  DIY  sebaiknya  melibatkan  elemen masyarakat  dan  pengusaha  lokal  serta  melakukan  kerjasama  keduanya  untuk menyediakan  kesempatan  kerja,  misalnya  pemagangan,  sehingga  masalah pengangguran akan lebih diatasi.
b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sebaiknya melakukan penyebaran informasi lapangan kerja ke masyarakat melalui jejaring media social (media online) dan media masa suoaya masyarakat dapat mengetahui infromasi pasar kerja dan
c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempertemukan pengguna tenaga kerja  dengan  pencari  kerja  sehingga  informasi  yang  diperoleh  menjedi  lebih lengkap dan detil.

## DAFTAR  PUSTAKA
Azwar, Saifuddin, 1998, Metode Penelitian, Pustaka pelajar, Yogyakarta
Alama, Buchari dan Doni Juni Priansa, 2009, Manajemen Bisnis Syari’ah, Alfabeta,
Bandung
Dewi.M.M.dkk (2020), Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia, Jurnal POPULASI, 28(2), 32
Emzir, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo, Jakarta
Fahmi, Irham, 2011, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi, Alfabeta, Bandung
Hasibuan, Melayu S.P, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta
, 2005, Organisai dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktifitas, Bumi Aksara,
Jakarta
Hadi, Sutrisno, 2007, Pengertian Wawancara, Ghalia Indonesia, Jakarta
Kirbrandoko, 1990, Teknik dan Manajemen Penjualan, Binarupa Aksara, Jakarta.
Moleong, Lexy J, 1990, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung Manulang, Sendjun H, 1990, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Bandung
Nazir, Muhammad, 1998, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
Nanga, Muana, 2005, Makro Ekonomi: Teori Masalah dan kebijakan, PT Grafindo Persada, Jakarta
Notoatmodjo, Soekidjo, 2005, Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta
Ratna, Nyoman Kutha, 2010, Teori, Metode Dan Teknik Penelitian Sastra, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Soekanto, Soerjono, 1981, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sastrohadiwiryo, B. Siswanto, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional, Bumi Aksara, Jakarta
Subiyantoro. A, Herlambang. S, (2021), Pengaruh Pandemi Covid-19 Secara Psikologis,
Etos  Kerja,  Omset  Produktivitas  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di Kabupaten Sleman Yogyakarta”, , Jurnal SOLUSI,16(1),101
Simbolong.D.S, (2020), Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY dalam Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta
Sudjana, Nana Dan Ibrahim, 2001, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Sinar Baru Algensindo, Bandung
Setiawan,  Bayu,  2016,  Laporan  Tugas  Akhir,  Akademi  Manajemen  Administrasi Yogyakarta, Yogyakarta
Sedarmayanti, 2009, Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran: Suatu Pengantar, Mandar Maju, Bandung
Sekaran, Uma, 2006, Metodologi Penelitian, Selemba Empat, Jakarta
Suwanto, dan Doni Juni Priansa, 2013, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Alfabeta, Bandung
Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
, 2008, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Alfabeta, Bandung
Subri, Mulyadi, 2003, Ekonomi Sumber Daya manusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
______, 2014, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perpektif Pembangunan,
Rajawali Pers, Jakarta
Simanjuntak, Payaman J, 1998, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
Thereza, M., Usman, H., 2021, Analisis Pengangguran Usia di Pulau Jawa Sebelum dan saat Pandemi Covid-19, Jurnal Studi Pemuda, 10 (2), 99
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 ayat 2
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003