## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE
Andi Arvian Agung 1 , Erlina 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar arvianarifin1010@gmail.com

## Abstrak
Studi ini bertujuan untuk menentukan realitas pinjaman online ( peer to peer lending ), kebijakan dan regulasi khusus untuk perlindungan konsumen terkait pinjaman online di Indonesia.  Metode penelitian  yang digunakan  dalam  pembahasan  makalah  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  empiris  yuridis,  sumber menulis  data  yang  Diperoleh  dari  dokumen  dan  perundang-undangan  dengan  jenis  data  dalam  bentuk  data primer  dan  sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian:  pertama:  berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  oleh penulis,  beberapa  pelanggaran  terhadap  aturan  yang  ditemukan  oleh  penyedia  layanan  pinjaman  online, seperti penyebaran data dan penyalahgunaan, perjanjian antara pihak yang dirugikan peminjam, serta metode penagihan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan.  Kedua:  penyebab  korban  masih  merajalela  pinjaman  online Selain  karena  kurangnya  pendidikan  kepada  publik  tentang  keuntungan  dan  kerugian  dari  pinjaman  online, juga  karena  keprihatinan  hukum  yang  rendah.  oleh  karena  itu  penulis  berharap  untuk  pendidikan  dan perbaikan dalam hal pemerintah
Kata Kunci: Hukum perlindungan konsumen, Online Loans, Rekan untuk rekan pinjaman, Teknologi keuangan.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  reality  of  online  loans  (Peer  to  Peer  Lending),  policies  and regulations  specifically  to  consumer  protection  related  to  online  loans  in  Indonesia.  The  research  method used in the discussion of this  paper, the  author  uses  an  empirical  juridical  approach, the  source of  writing data  obtained  from  documents  and  legislation  with  data  types  in  the  form  of  primary  and  secondary  data. Based on the results of the study: First: Based on data collected by the author, several violations of the rules were  found  by  online  loan  service  providers,  such  as  data  dissemination  and  misuse,  agreements  between parties  that  harmed  the  borrowers,  as  well  as  billing  methods  that  were  not  in  accordance  with  the  rules. Second: the cause of the still rampant  victims of online loans other than because of the lack of education to the  public  about  the  advantages  and  disadvantages  of  online  loans,  also  because  of  the  low  legal  concern. therefore the authors hope for education and improvement in terms of government
Keywords: Consumer Protection Law, Online Loans, Peer to Peer Lending, Financial Technology.

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya pinjaman meminjam adalah perbuatan perdata yang didalamnya ada kesepakatan atau perjanjian para pihak apabila salah satu pihak tidak mampu menjalankan perjanjian  tersebut  maka  ada  mekanisme  yang  dapat    ditempu,  apakah  melalui penyelesaian  secara  non  litigasi  (  luar  Pengadilan)  atau  penyelesaian  secara  litigasi  ( pengadilan).
Pinjam  meminjam  merupakan  hal  yang  lazim  di  masyarakat.  Mengingat  kebutuhan hidup  yang  semakin  meningkat,  sering  kali  manusia  dibenturkan  dengan  kemampuan finansial yang tidak mencukupi semua kebutuhan. Seringkali kita juga mendapat beberapa
peristiwa  yang  mengakibatkan  keadaan  terdesak  seperti  terjadi  bencana  alam,  penyakit maupun kebutuhan mendesak lainnya.
Dahulu ketika seseorang ingin meminjam uang atau dana pasti membutuhkan upaya yang  serba  ekstra  mulai  dari  mencari  kerabat  atau  keluarga  yang  mau  meminjamkan uangnya  hingga  menggadaikan  barang  berharga  miliknya  itupun  kalau  dana  yang dibutuhkannya  dapat  segera  cair,  namun  dengan  adanya  aplikasi  pinjaman  uang  berbasis online maka semunya akan terasa mudah tinggal download, registrasi, cantumkan identitas dan nomor rekening maka dana yang dibutuhkan akan segera cair.
Kebutuhan  yang  mendesak  inilah  yang  akhirnya  membuat  banyak  perusahaan perusahaan keuangan khususnya dibidang  Financial Technology membuat layanan Peet to Peer Lending atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pinjaman Online
Dewasa  ini  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  dalam  dunia  teknologi  yang didukung  dengan  akses  Internet  tanpa  batas  telah  berhasil  memberikan  kemudahan  dalam berbagai  sisi  kehidupan  sekalipun  disatu  sisi  yang  lain  kemudahan  tersebut      dapat membawa dampak yang tak terhingga pula.
Satu  diantara  kemudahan  dengan  adanya  teknologi  ialah  munculnya  aplikasi Pinjaman  dana  berbasis  Online  (  Peer  to  Peer  Lending)  yang  dapat  diunduh  oleh  berbagi pihak / Debitur.
Bukan  hanya  kebutuhan  perseorang  yang  akhirnya  terbantu  oleh  Jasa  Pinjaman Online ini, persyaratan yang tidak memberatkan serta proses yang mudah membuat banyak kalangan tertarik untuk menggunakan Pinjaman Online, salah satunya para Pelaku UMKM.
Kemudahan  yang  ditawarkan  Pinjaman  Online  ternyata  membuat  banyak  orang menjadi tidak dewasa dalam memperhitungkan pengeluran. Tidak sedikit yang melakukan pinjaman  hanya  untuk  kebutuhan  konsumtif  saja.  Padahal  pada  proses  pencairannya dananya  yang  mudah,  ternyata  terdapat  banyak  hal  yang  tidak  menguntungkan  bagi  si peminjam,  diantaranya  bunga  pinjaman  yang  sangat  tinggi,  data  peminjam  yang  sangat mudah disebarluaskan serta pada beberapa kasus terjadi penyalahgunaan data.
Namun bukannya malah memberikan kemudahan aplikasi  Fintech( pinjaman online) malah memberikan dampak yang sangat merugukan Debitur dikarenakan bunga yang mesti dibayar  apabila  jatuh  tempo  pembayaran  akan  semakin  naik  apabila  debitur  tidak  mampu membayarnya,  belum  lagi  ketika  para  debitur  tidak  mampu  membeyar  hutangnya  yang telah jatuh tempo maka siap siap debitur tersebut akan mendapatkan teror secara Psyikus, verbal, dan Ancaman dari Debtcollector.
Nyaris tiap hari ketika penulis membaca berita dari media sosial maupun media cetak ada  saja cerita  dari  para  debitur  yang  merasakan  kerugian  dari  pinjaman  Online  ada  yang harus  membayar  bunga  hingga  120%  ada  yang  mendapat  mendapat  ancaman  via  media social, banyak yang kehilangan pekerjaan karena pada kreditur yang menghubungi atasan di debitur, juga tak sedikit diantara mereka yang mendapat pelecehan seksual.
Salah  satu  kasus  mengenai  pinjaman  online  ini  yang  baru  –baru  menarik  perhatian masyarakat adalah kasus seorang sopir online yang memutuskan bunuh diri setelah terlilit hutang  yang  bunganya  sangat  besar  dan  harus  menanggung  malu  karena  pihak  penyedia layanan pinjaman online yang menghubungi orang-orang yang ada di kontak si peminjam.
Adapun  tujuan  yang  hendak  ingin   dicapai  dalam  penelitian   tersebut sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  apa  saja  pelanggaran  hak-hak  konsumen  yang  dilakukan  oleh pelaku penyedia jasa pinjaman
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku penyedia layanan pinajamn online

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  empiris.  Pada pendekatan  Yuridis  Empiris,  hukum  dikonsepkan  sebagai  pranata  social  yang  secara  riil dikaitkan dengan variable-variabel social yang lain.
Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan  atau  ditujukan  untuk  mengkaji  peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum lainnya.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak  diperolah  langsung  dari  lapangan,  akan  tetapi  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan, dokumen  dan  laporan  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti.  Jenis  penelitian  nomatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.
Lokasi Penelitian
penulis  akan  mengambil  data  dari  beberapa  pihak  terkait,  diantaranya  dari konsumen,  pihak  kepolisian  terkait  laporan  pengaduan  korban  pinjaman  online,  pihak Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Makassar  mengingat  informasi  yang  penulis  dapatkan, terdapat  beberapa  konsumen  yang  meminta  bantuan  hukum  terkait  pelanggaran  oleh
penyedia layanan online ini serta kepada pihak OJK selaku pihak yang berwenang atas izin Penyedia  layanan  pinjaman  online.  Dalam  pengambilan  informasi  dan  data,  penulis  akan melakukan wawancara ataupun mencari informasi baik secara langsung (tatap muka)

## Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

## a. Sumber Data Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3) POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi
4) Peraturan  Menteri  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam Sistem Elektronik

## b. Sumber Data Sekunder
Yaitu  bahan  yang  berasal  dari  bahan  pustaka  yang  berhubungan  dengan  objek penelitian  antara  lain  berupa  Buku-buku,  dokumen,  laporan  dan  publikasi  yang  berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dalam  pengumpulan  data  sekunder,  alat  pengumpulnya  dapat  berupa  studi  dokumen dan  publikasi  tentang  kasus-kasus  terkait  yang  oleh  penulis  dapat  diyakini  kebenaran  dan keabsahan  datanya,  namun  apabila  data  sekunder  tersebut  ternyata  dirasakan  masih  kurang, penulis  juga  memungkinkan  data  primer  yaitu  melakukan  wawancara  kepada  pihak  yang mempunyai  kompetensi  memberikan  informasi  baik  itu  dari  pihak  konsumen,  Kepolisian, Lembaga  Bantuan  Hukum,  maupun  pihak  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  turut  menangani kasus-kasus terkait perlindungan konsumen.

## c. Sumber Data Tersier
Adapun  data  tersier  untuk  menjelaskan  dan  mendukung  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, Al-Qur’an dan Kamus bahasa Indonesia.

## Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibaca  dan diinterprestasikan.    Analisa    data    dilakukan    sejak  awal  penelitian  hingga    penelitian selesai.    Untuk  menganalisa    data    yang  akan    dikumpulkan  dalam  penelitian  ini,  maka digunakan  teknik  analisa  kualitatif,  dengan  metode  yaitu  deskriptif.  Analisis  ini  juga
dimaksudkan  agar  kasus-kasus  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  dapat  dikaji  lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara lebih terperinci.
Data    yang    sudah    didapat    selanjutnya    diedit    ulang    dan    dilihat kelengkapannya  dan  diselingi  dengan  klasifikasi  data  untuk  memperoleh  sistematika pembahasan  dan  terdeskripsikan  dengan  rapi.  Menurut  Soedjono  dan  Addurrahman, analisis  ini  adalah  suatu  teknik  yang  digunakan  untuk  menarik  kesimpulan  melalui  usaha menemukan  karakteristik  pesan  yang  dilakukan      secara      obyektif      dan      sistematis.15 Analisis      ini      dimaksudkan  melakukan  analisis  terhadap  makna  yang  terkandung  dalam masalah yang hendak dibahas.
Dari  kegiatan  tersebut  merupakan  kegiatan  yang  saling  berkaitan  pada  saat sebelumnya, selama maupun sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang  sejajar  untuk membangun  wawasan  umum  disebut  analisis

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aturan Hukum Dan Prosedur Layanan Pinjaman Online Di Indonesia
Di  era  modern  ini,  kompleksitas  kebutuhan  menjadi  semakin  meningkat.  Seiring dengan  kebutuhan  itu,  banyak  bermunculan  transaksi  kegiatan  yang  berbasis  Tekhnologi mengingat  masyarakat  sekarang  memang  cenderung  melakukan  sebagian  besar kegiatannya melalui smartphone dan online. Financial Technology (Fintech) hadir sebagai jawaban  atas  kebutuhan  dan  perkembangan  tekhnologi  I  tengah-tengah  masyarakat. Belanja Online, Ojek Online hingga Pinjaman Online merupakan bagian dari Fintech yang kini tengah popular.
Pinjaman  Online  (Peer  to  Peer  Lending)  merupakan  salah  satu  yng  paling berkembang  pesat.  Kehadiran  Pinjaman  Online  diharapkan  memberi  kemudahan  kepada masyarakat  dalam  bertransaksi  ekonomi,  membantu  kebutuhan  masyarakat  yang membuthkan  dana  tunai  dalam  waktu  singkat,  tidak  lagi  harus  melalui  prosedur  panjang dan dengan syarat yang berat seperti yang ada pada Bank Konvensional maupun Koperasi.
Melihat  fenomena  ini,  Pemerintah  lalu  membuat  regulasi  terhadap  perusahaan- perusahaan  Fintech yang menyediakan layanan Pinjaman Online. Regulasi itu dibuat oleh Otoritas  Jasa Keuangan  melalui Peraturan  Jasa Keuangan  (POJK)  Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Tekhnologi Informasi.

## 1. Aturan Hukum Pinjaman Online Di Indonesia
Dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  77/POJK.01/2016  Pasal  1 ayat (1) berbunyi :
“Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  berbasis  Tekhnologi  Informasi  adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjamm  dalam  mata uang  rupiah  secara  langsung  melalui  system  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan internet”.
Dalam  Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.01/2016  telah  dijelaskan  secara  detail tentang layanan pinjaman Online, sebagai berikut :
a. Ketentuan  Penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  uang  bebrbasis  teknologi Informasi
1) Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan
2) Kegiatan Usaha
3) Batasan Pemberian Pinjaman
a. Ketentuan pendaftaran dan perizinan
b. Ketentuan Perubahan Kepemilikan
c. Ketentuan Pencabutan Izin atas Kemauan Sendiri
d. Ketentuan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
e. Ketentuan  Konsumen  Pengguna  Jasa  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi
f. Perjanjian  Kedua  Belah  Pihak  yang  dituangkan  dalam  Dokumen  Elektronik  wajib paling sedikit memuat :
1) Nomor perjanjian;
2) Tanggal perjanjian;
3) Identitas para pihak;
4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
5) Jumlah pinjaman;
6) Suku bunga pinjaman;
7) Nilai angsuran;
8) Jangka waktu;
9) Objek jaminan (jika ada);
10) Rincian biaya terkait;
11) Ketentuan mengenai denda (jika ada);
12) Mekanisme penyelesaian sengketa.
h.  Ketentuan Mitigasi Resiko
i.  Kerahasiaan Data
1)  Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuanganyang dikelolanyasejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
2)  Memastikan  tersedianya  proses  autentikasi,  verifikasi,  dan  validasi  yang  mendukung kenirsangkalan  dalam  mengakses,  memproses,  dan  mengeksekusi  data  pribadi,  data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
3)  Menjamin  bahwa  perolehan,  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pengungkapan  data pribadi,  data  transaksi,  dan  data  keuanganyang  diperoleh  oleh  Penyelenggara berdasarkan  persetujuan  pemilik  data  pribadi,  data  transaksi,  dan  data  keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4)  Menyediakan  media  komunikasi  lain  selain  Sistem  Elektronik  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  untuk  memastikan  kelangsungan layanan  nasabah  yang  dapat  berupa  surat  elektronik,  call  center,  atau  media komunikasi lainnya;
5)  Memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik  data  pribadi,  data  transaksi,  dan  data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
j.  Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan

## Pelanggaran  Hak-Hak  Konsumen  Dan  Perlindungan  Hukum  Pengguna  Layanan Pinjaman Online
Kehadiran  Financial  Technology  (Fintech)  sejatinya  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat.  Belanja  online,  ojek  online,  pinjaman  online,  merupakan  bagian  dari  fintech yang  saat  ini  tengah  populer.  Namun  sayangnya  orang  kerap  mengabaikan  aspek perlindungan konsumen ketika mereka menggunakan layanan berbasis internet ini.
Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis Fintech pun semakin beragam, di  antaranya  seperti  inovasi  teknologi  finansial  terkait  pembayaran  dan  transfer,  lembaga jasa  keuangan,  dan  perusahaan  start-up  Fintech  yang  menggunakan  teknologi  baru  untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman.
Perusahaan  di  sektor  pembiayaan  dan  investasi  pun  berkompetisi  dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Jenis-jenis Fintech  di  sektor  ini  di  antaranya  seperti  Peer-to-Peer  (P2P)  Lending,  Crowdfunding, Supply Chain Finance, dan lain-lain.
Fintech  jenis  lainnya  yang  berkembang  di  dunia  antara  lain,  Robo  advisor, Blockchain,  Information  and  Feeder  Site,  dan  lain-lain.  Seluruh  Fintech  tersebut memberikan  kemudahan  bagi  konsumen  keuangan  untuk  membeli  dan  menggunakan produk dan jasa keuangan pada saat ini. Sumber: OJK
Belakangan ini, fintech  P2P  Landing menjadi sorotan.  Aplikasi pinjaman  online ini menjadi  populer  lantaran  memberikan  akses  pinjaman  kepada  masyarakat  dengan  syarat yang mudah. Cukup dengan  Kartu Tanda Penduduk, foto, dan nomor rekening,  pinjaman akan masuk ke rekening hanya dengan hitungan menit.
Sayangnya,  kehadiran  pinjaman  online  ini  menimbulkan  banyak  problem  terutama dari sisi perlindungan konsumen, bahkan sudah memakan korban kematian. Pada Februari lalu,  seorang  supir  taksi  berinisial  Z  nekat  mengakhiri  hidupnya  setelah  terjerat  utang dengan  aplikasi  pinjaman  online  sebesar  Rp500  ribu.  Peristiwa  ini  tentu  menjadi  sinyal bahaya terhadap konsumen dan harus menjadi perhatian bagi pemerintah.
Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Jeanny Silvia S. Sirait, mengatakan hingga  Februari 2019,  LBH  sudah menerima laporan terkait pinjaman online hingga  tiga  ribu  lebih.  Dari  total  laporan  yang  masuk,  kata  Jeanny,  terdapat  empat  belas jenis  pelanggaran  yang  sudah  dirangkum  oleh  LBH.(Baca  Juga:  Perkembangan  dan Permasalahan Hukum Fintech)
Mayoritas laporan yang masuk adalah mengenai minimnya informasi yang diberikan oleh  pelaku  usaha  terkait  proses  pinjam  meminjam  seperti  besaran  bunga,  biaya administrasi.  Lalu  keluhan  yang  masuk  ke  LBH  terkait  tingginya  biaya  bunga  dan administrasi, proses penagihan yang di dalamnya terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, pengancaman dan penyebaran data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual.
“Berdasarkan  penelitian  kami  kemarin  banyak  aplikasi  yang  memberikan  bunga sebesar  350  persen  dalam  90  hari,  dan  juga  sulit  berkontak  dengan  debt  collector  maka konsumen  mencari  alamat  perusahaan  terkait  tapi  perusahan  terkait  tidak  menyediakan alamat  kantor,    email  maupun  nomor  telepon  yang  bisa  dihubungi,”  kata  Jeanny  kepada hukumonline, Kamis (22/3).
Tingginya  angka  tersebut,  lanjut  Jeanny,  membuktikan  bahwa  sektor  perlindungan konsumen  dan  jaminan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  belum  sepenuhnya dijamin oleh negara dalam kasus ini. Kemudahan-kemudahan dalam mengakses pinjaman akhirnya berubah menjadi malapetaka karena minimnya peraturan mengenai fintech.
Munculnya  aplikasi-aplikasi  pinjaman  online  ini  sepatutnya  diatur  sedemikian  rupa lewat  peraturan  yang  sifatnya  spesifik.  Misalnya  saja  perlu  aturan  mengenai  penjatuhan sanksi kepada aplikasi pinjaman online yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan  yang  terpenting  adalah  perlunya  mekanisme  pengaduan  konsumen  dan  penyelesaian sengketa jika terjadi konflik.
Jauh  sebelum  kasus  ini  muncul  ke  permukaan,  sebenarnya  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) sudah menerbitkan  POJK No. 77  Tahun 2016 tentang  Layanan Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  POJK  ini  lebih  menekankan  kewajiban  pendaftaran bagi pelaku usaha yang ingin berbisnis di sektor pinjaman online. Namun menurut Jeanny, mekanisme pendaftaran di OJK tersebut masih dalam tanda tanya. Pasalnya, pasca aturan ini resmi dinyatakan berlaku, hingga saat ini aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal justru marak muncul di lapangan.
“Mekanisme pendaftaran di OJK itu mekanisme dalam tanda kutip yang dianjurkan oleh  OJK.  Tapi  saya  mau  tanya  apakah  kemudian  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  pelaku aplikasi  pinjaman  online  ya,  apakah  kemudian  mereka  tidak  bisa  menjalankan  usahanya jika tidak terdaftar di OJK? Nyatanya mereka bisa tetap menjalankan usahanya. Harusnya ada  mekanisme  orang  bisa  menjalankan  usaha  jika  mendaftar  dulu  di  OJK,”  ungkap Jeanny. Sumber: OJK
Kemudian,  ia  juga  mempertanyakan  POJK  77/2016  yang  jelas  mengatur  tentang larangan  pengambilan  data  pribadi  konsumen,  terutama  untuk  hal-hal  yang  tidak diperlukan  dalam  proses  pinjam  meminjam.  Namun  faktanya,  masih  banyak  aplikasi- aplikasi yang sudah mengantongi izin dari OJK tetapi tetap mewajibkan akses-akses yang tidak  terkait  dengan  proses  pinjam  meminjam  seperti  memutus  dan  menyambung  wifi hingga mengontrol handphone untuk tetap aktif atau tidak.
Jeanny  menegaskan  bahwa  maraknya  kasus  pinjaman  online  pasca  terbitnya  POJK sudah  cukup  membuktikan  bahwa  regulasi  tersebut  belum  memberikan  perlindungan terhadap  konsumen  yang  menggunakan  layanan  pinjaman  online.  “Nyatanya  hari  ini  kita bisa  lihat  permasalahan  ini  muncul  dan  marak,  padahal  POJK  terbit  2016  tapi  kasus  ini
marak setelah tahun 201. Itu karena aturannya tidak cukup melindungi,” jelasnya.Sumber: OJK
Sebagai  respons  atas  situasi  ini,  Jeanny  menyampaikan  bahwa  pihaknya  tengah menyusun rekomendasi kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada OJK. Beberapa poin rekomendasi  yang akan disampaikan  LBH adalah mengenai mekanisme pendaftaran di  OJK,  batasan  bunga,  pengambilan  data  pribadi,  penagihan,  hingga  pada  persoalan spesifik  terkait  mekanisme  proses  hukum  di  Kepolisian.  Selain  itu  LBH  juga  mendorong diterbitkanyya UU Perlindungan Data Pribadi.
“Kasus pinjaman online ini memang belum di atur  di UU  Perlindungan  Konsumen karena  ini  industri  yang  baru.  Butuhnya  apa  yang  pertama  paling  spesifik  adalah  UU Perlindungan  Data  Pribadi  itu  yang  paling  penting  dan  akan  didorong,  setelah  itu  terkait peer to peer atau fintech-nya,” tambah Jeanny.
Melihat  banyaknya  pengaduan  yang  masuk  ke  LBH,  Jeanny  mengimbau  kepada seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk  tidak  menggunakan  jasa  layanan  pinjaman  online sampai negara dalam hal ini OJK memberikan perlindungan hukum dan  HAM  yang jelas terhadap masyarakat. Pengawasan
Bagi  advokat  yang  fokus  pada  perkara  penanganan  perlindungan  konsumen,  David Tobing,  selayaknya  perkembangan  industri  yang  berbasis  teknologi  dapat  memberikan kemudahan  dan  keamanan  bagi  konsumen.  Jika  kemudahan  tidak  diimbangi  dengan keamanan maka akan muncul konflik seperti yang sedang terjadi saat ini.
Menjamurnya  pinjaman-pinjaman  terutama  aplikasi  pinjaman  online  ilegal  atau  tak berizin  membuat  risiko  konflik  semakin  besar.  Apalagi  jika  aplikasi  pinjaman  online melakukan  pelanggaran  seperti  penetapan  bunga  yang  besar,  penagihan,  dan  pembukaan data konsumen.
Meski  OJK  telah  mengeluarkan  regulasi  terkait  pinjaman  online  ini,  namun sayangnya  regulasi  tersebut  hanya  berlaku  bagi  fintech  peer-to-peer  yang  sudah  terdaftar di  OJK.  Menurut  David,  mayoritas  pokok  permasalahan  yang  terjadi  justru  melibatkan pelaku  usaha  pinjaman  online  ilegal  dan  konsumen.  Dalam  hal  ini,  David  menilai pemerintah terkesan terlambat dalam pengawasan dan penindakannya. Bahkan tak jarang, aplikasi yang sudah diblokir akan muncul kembali dengan nama yang berbeda.
“Tapi masalahnya adalah pengawasannya. Ketika fintech-fintech ilegal ini menjamur seakan-akan  kurang cepat pengawasan dan penindakannya.   Misalnya di  blokir apps atau website dan itu terlambat. Nah itu kadang-kadang sudah diblokir hanya berubah nama dan
sebagainya. Namun saya tetap apresiasi karena kita lihat akhir-akhir ini OJK dan Kominfo kerja  keras  dalam  hal  mendata  fintech  ilegal.  Jadi  sering  dilakukan  pemblokiran,”  kata David.
David  mengingatkan  pentingnya  pengawasan  pemerintah  dalam  industri  fintech. Pasalnya, pengguna akses internet di Indonesia cukup tinggi. Tingginya angka penggunaan internet akan berbanding lurus dengan potensi kejahatan yang akan terjadi.
Sehingga  untuk  meminimalisir  terjadinya  potensi  konflik  antara  pelaku  usaha pinjaman online dan konsumen, David mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan layanan  pinjaman  online  hanya  untuk  kebutuhan  yang  tidak  mendesak.  Jika  terpaksa menggunakan  layanan  ini,  gunakan  pinjaman  untuk  sesuatu  yang  produktif  agar pengembalian dana bisa terencana.
Di  samping  itu,  ia  juga  mengingatkan  konsumen  untuk  membaca  perjanjian  pinjam meminjam  secara  detail  yang  diatur  oleh  pihak  pinjaman  online.  Jika  sudah  terjadi kesepakatan  dan  uang  sudah  ditransfer  bahkan  terpakai,  agak  sulit  bagi  konsumen  untuk mengembalikan keadaan seperti semula.
“Jadi dalam hal ini bagaimana supaya tidak banyak orang jahat merugikan pengguna internet, ya itu harus benar-benar diawasi,” tambahnya.
Sebelum  memutuskan  sepakat  dengan  perjanjian  yang  ditawarkan  oleh  pihak pinjaman  online,  David  mengingatkan  konsumen  harus  membaca  isi  perjanjanjian  secara detail. Konsumen harus berhati-hati terhadap penawaran yang menggiurkan, namun penuh dengan jebakan-jebakan yang merugikan.
“Kalau  sudah  meyangkut  fisik  atau  psikis,  itu  tentu  sudah  bisa  dilaporkan  kepada pihak  yang  berwajib.  Kalaupun  mau  melakukan  gugatan  karena  mengalami  kerugian  ya harus  dibuktikan  dia  mengalami  kerugian  apa.  Kalau  akibat  cara  penagihan  atau  data dibuka, foto di hp tersebar dari itu bisa dituntut,” tegasnya.

## KESIMPULAN
Permasalahan  pinjaman  online  ilegal  ini  juga  menjadi  perhatian  Yayasan  Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI).  Ketua  Harian  YLKI,  Tulus  Abadi  mendesak  agar  OJK sebagai  lembaga  pengawas  menutup  atau  memblokir  perusahaan  fintech  tersebut  agar tidak semakin meresahkan masyarakat. Selain itu, Tulus meminta OJK segera menertibkan praktik fintech ilegal atau tidak berizin yang semakin menjamur di masyarakat.
Dari  sisi  konsumen,  Tulus  mengimbau  agar  membaca  dengan  cermat  persyaratan- persyaratan  yang  ditentukan  oleh  perusahaan  fintech  sebelum  bersepakat.  Sebab,  teror yang  dialami  konsumen  bisa  jadi  bermula  dari  ketidaktahuan  konsumen  memahami persyaratan teknis yang ditentukan oleh perusahaan fintek tersebut.
“Konsumen  tidak  memahami  bagaimana  besaran  bunga  yang  ditentukan  dan mekanisme cara penagihan oleh perusahaan online kepada konsumennya,” ujar Tulus.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Chishti, Susanne dan Janos Barberis. The  Fintech Innovation E-Book. Inggris:Wiley. 2018 Miru,  Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta:PT.Rajawali.2014.
Muthiah,  Aulia.  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Dimensi  Hukum  Positif  dan  Ekonomi
Syari’ah, Jakarta:Pustaka Baru Press, 2018.
Rosmawati. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta;Prenada Media Group, 2018.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo Indonesia,2004 Shofie, Yusuf. Perlindungan Konsumen dan Intrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung:PT.
Citra Aditya Bakti,2003.
Sidabalok,  Janus.  Hukum  Perlindungan  Konsumendi  Indonesia.  Bandung:Citra  Aditya Bakti,2000.
Sutedi, Adrian. Tanggunga Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
Utomo,  Laksanto.  Aspek  Hukum  Kartu  Kredit  dan  Perlindungan  Konsumen.
Jakarta:PT.Grafindo Indonesia, 2011.
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan
Konsumen.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2003.
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen.Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2013

## Undang – Undang
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen
POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

## Jurnal dan Skripsi
Andini,  Gita.  Faktor-Faktor  yang  Menentukan  Keputusan  Pemberian  Kredit  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Peer  to  Peer Lending,Skripsi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
Sari, Alfhica Rezita. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia, skirpsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 4 (1), 63-79.

## Lain-Lain
Akseleran.com/cara-kerja-peer-to-peer-leding/akseleran. Diakses  5 Juli 2019 pukul 21.08 Http://kliklegal.com/aspek-hukum-fintech-di-indonesia-regulasi-startup-fintech-ailrc/ Hukum Online.com/Perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online/Jurnal. Diakses 3 Juli 2019 pukul 17.
Otoritas Jasa Keuangan, Perkembangan  Fintech dan Regulasinya:Situs resmi OJK, 2018. Http://www.ojk.go.id