## PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Nina Herlina * ) ninaherlina86@yahoo. co. id
(Diterima 02-08-2019, Disetujui 19-08-2019)

## ABSTRAK
Kedudukan konsumen yang selama ini rentan, adanya tiga perangkat undang-undang di atas menjadi kebutuhan yang signifikan mengingat akselerasi perkembangan bisnis yang terorganisasi dengan SDM profesional yang terlatih, secara bebas menawarkan barang, jasa dan persyaratan perjanjian terhadap konsumen yang tidak terlatih Ketidakseimbangan kedudukan dalam transaksi perdagangan seperti ini, menyebabkan konsep  etis  perdagangan  “ Cavet  Emptor ”  yang  menekankan  pada  kesadaran  moral penjual  untuk  berusaha  menjual  komoditas  yang  sesuai  dengan  nilai  beli  yang dikeluarkan  konsumen  bergeser  menjadi  “ Caveat  Venditor ”  yang  memperingatkan konsumen  dari  kemungkinan  distorsi  dan  cacat  produk  dari  penjual.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengentahui karakteristik penegakan hukum administrasi dan pidana di Indonesia  dan  implikasi  dari  ketidaksesuaian  perumusan  norma  dari  Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan sistem hukum (positif) terhadap penegakan hukumnya dapat  memberi  manfaat  bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  Hukum Perlindungan Konsumen.  metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan komparatif.  Penelitian ini menggunakan metode yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan  (data  sekunder).  Hukum  administrasi  mempersyaratkan  adanya  dasar (legitimasi) kewenangan untuk mengeluarkan keputusan, pengawasan, dan menjatuhkan sanksi. Dua komponen terakhir yaitu pengawasan dan menjatuhkan sanksi merupakan bagian  dari  penegakan  hukum  administrasi.  Sedangkan  dalam  penegakan  hukum pidana, ditekankan pada rumusan delik dan ancaman sanksi.
Berdasarkan perbedaan karakter sanksi hukum administrasi dan pidana, dimungkinkan adanya kumulasi sanksi dalam suatu kasus.  Namun perumusan ancaman sanksi berupa pencabutan ijin usaha sebagai hukuman tambahan dari hukuman pokok pidana dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  tidak  tepat  karena  dalam  praktek  kumulasi  sanksi  ini  diberikan  pada kewenangan  satu  pengadilan  (Negeri)  untuk  menjatuhkannya,  sementara  hakim Pengadilan  Negeri  (pidana)  tidak  memiliki  dasar  (legitimasi)  kewenangan  untuk menjatuhkan  sanksi  administratif.    Akibatnya,  adalah  bahwa  putusan  yang  dijatuhkan menjadi cacat hukum.
Kata kunci :Sanksi, Administrasi, Hukum, PerlindunganKonsumen
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis

## ABSTRACT
The position of consumers who have been vulnerable, there are three sets of laws above are  important  needs  that  are  considered  accelerated  business  development  that  is organized with professional HR supported, providers of goods and services offered, which are  associated  with  customer  requests  that  are  not  appropriate  like  this,  causing  the ethical  concept  of  trading  "Cavet  Emptor"  which  emphasizes  the  moral  awareness  of sellers to trade trade in accordance with the purchase value issued by consumers shifted to "Vendor Warning" that spends consumers from conversions and products from sellers. Administrative  law  and  court  enforcement  in  Indonesia  and  the  implications  of  the mismatch  of  norm  formulation  of  the  Consumer  Protection  Act  with  the  legal  system (positive) for law enforcement can be used to assist the development of legal science. The research methods used are normative and comparative juridical.  This research uses a method that focuses on library research (secondary data). Administrative law shortens the existence of a basic (legitimacy) authority to issue decisions, oversee, and impose sanctions.  The last two components are supervision and imposing sanctions which are part of administrative law enforcement.  While in criminal law enforcement, the emphasis is  on  the  formulation  of  offenses  and  sanctions.  Based  on  the  different  character  of administrative  law  sanctions  and  penalties,  there  may  be  cumulation  of  sanctions  in certain cases.  Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection  is  not  in  accordance  with  the  cumulative  practice  of  sanctions  given  to  the authority of one court (the State) to impose it, while a District Court judge (criminal) has no basis (legitimacy) of authority to impose administrative sanctions.  Amendments, are decisions handed down to become legally flawed.
Keywords: sanctions, administration, law, consumer protection

## I.  Pendahuluan
Perkembangan dunia usaha dewasa ini telah berkembang demikian pesat dan selalu  memunculkan  kemungkinan  distorsi  dari  para  pelakunya.  Praktek  seperti monopoli  karena  regulasi  yang  diskriminatif,  promosi  yang  berlebihan  atau  klasula kontrak yang tidak seimbang merupakan keniscayaan yang hampir dapat dipastikan selalu  ada  dalam  setiap  jenis  dan  bidang  transaksi  usaha.  Oleh  karena  itu,  untuk mewujudkan tata usaha yang sehat, setiap negara selalu mengundangkan setidaknya tiga  undang-undang  utama  yaitu  UU  Persaingan  Usaha,  UU  perlindungan  Usaha Kecil serta UU Perlindungan Konsumen.  Ketiganya mewakili kepentingan pengusaha dan  konsumen  dari  potensi  eksploitasi Free  fight  Liberalism antara  pengusaha (Erman, 1998: 26)serta dampak yang diakibatkannya (Nasution, 1995: 47).
Kedudukan konsumen yang selama ini rentan, adanya tiga perangkat undang- undang  di  atas  menjadi  kebutuhan  yang  signifikan  mengingat  akselerasi
perkembangan  bisnis  yang  terorganisasi  dengan  SDM  profesional  yang  terlatih, secara  bebas  menawarkan  barang,  jasa  dan  persyaratan  perjanjian  terhadap konsumen  yang  tidak  terlatih  Ketidakseimbangan  kedudukan  dalam  transaksi perdagangan  seperti  ini,  menyebabkan  konsep  etis  perdagangan  “ Cavet  Emptor ” yang menekankan pada kesadaran moral penjual untuk berusaha menjual komoditas yang sesuai dengan nilai beli yang dikeluarkan konsumen bergeser menjadi “ Caveat Venditor ”  yang  memperingatkan  konsumen  dari  kemungkinan  distorsi  dan  cacat produk dari penjual (Retnowulan, 1995: 56).
Selama  ini,  perlindungan  konsumen  sudah  diatur  dalam  undang-undang sektoral,  seperti  undang-undangPaten,  Merek  (Retnowulan,  1995:  56)  dan  atau undang-undang  usaha  Industri,  namun  perbedaan  perumusan,  prosedur penyelesaian  dan  penjatuhan  jenis  sanksi  menyebabkan  perilaku  usaha  yang merugikan konsumen, seringkali tidak bisa diselesaikan secara optimal.  Dalam kaitan ini,  setidaknya  ada  beberapa  problem  umum  yang  terdapat  di  negara  sedang berkembang ( developing countries ), yaitu :
1.  Hukum  perlindungan  konsumen  yang  tidak  lengkap  dan  memuaskan,  karena tersebarnya peraturan akibat dari pola adopsi industrialisasi dari negara lain yang tidak disertai dengan persiapan perangkat hukum yang memadai, dan
2.  Segi  penegakan  hukum  yang  lemah,  karena  sumber  daya  aparat  yang  lemah meskipun  pembentukan  lembaga  serta  keleluasaan  kewenangan  banyak diberikan.
Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999 (LN 1999 Nomor 42 dan  TLN  Nomor  3821)  tentang  Perlindungan  Konsumen,  nampaknya  mengikuti pedoman perlindungan konsumen seperti yang dikeluarkan oleh PBB diatas.  Hal ini bisa dilihat dari adanya pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen di satu sisi dan  pelaku  usaha  pada  sisi  yang  lain.    Pembentuk  undang-undang  nampaknya berupaya  mendapatkan  kesejajaran  kedudukan  hukum  antara  konsumen  dengan produsen.    Pencerminan  dari  hal  ini  bisa  dicermati  dari  penetapan  prosedur pembuktian  terbalik,  regulasi  perjanjian  baku,  disediakan  akses  pengawasan  bagi LSM (Konsumen) dan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen dalam menangani serta produsen dan konsumen.
Dalam  penegakan  hukumnya,  undang-undang  ini  menyediakan  juga mekanisme  penyidikan  dan  penentuan  jenis  sanksi  yang  diancamkan  baik  sanksi
administratif maupun sanksi pidana disamping adanya pranata baru seperti tanggung gugat  mutlak  ( strict  liability )  dan  kumulasi  sanksi  yang  sepintas,  memang  memberi nilai  lebih  bagi  jaminan  keberlakuan  (efektivitasnya).  Namun,  telaah  terhadap komponen  konsistensi  kewenangan  perijinan,  pengawasan  dan  sanksi  dari  segi hukum administrasi serta sistem kumulasi hukuman pidana yang diacamkan, ternyata tidak  sesuai  dengan  sistem  hukum  administrasi  (positif)  dan  karakter  penjatuhan sanksi  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia.  Padahal,  suatu  kaedah  hukum  ( legal precept ) aturan hukum ( regula  jurist ), alat hukum ( remedium jurist ) dan penegakan hukum  ( law  enforcement )  merupakan  komponen  yang  sejajar.  Artinya,  apabila terdapat  kelemahan  mendasar  dalam  penormaan  dan  kekaburan  dasar  legitimasi penjatuhan  sanksi  dalam  suatu  undang-undang,  tentu  menyulitkan  pelaksanaan penegakan hukumnya dalam praktek.
Latar  belakang  pemikiran  di  atas,  terdapat  suatu  permasalahan  yang  dapat dikaji yaitu bagaimanakah karakteristik penegakan hukum administrasi dan pidana di Indonesia dan implikasi dari ketidaksesuaian perumusan norma dari Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dengan  sistem  hukum  (positif)  terhadap  penegakan hukumnya ?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengentahui  karakteristik  penegakan  hukum administrasi dan pidana di Indonesia dan implikasi dari ketidaksesuaian perumusan norma dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan sistem hukum (positif) terhadap  penegakan  hukumnya  dapat  memberi  manfaat  bagi  perkembangan  ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.
Adapun  kegunaannya  yaitu  secara  teoritis  dapat  memberi  manfaat  bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan dibidang ilmu lainnya seperti Hukum Persaingan dan Hukum Bisnis.
Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan komparatif. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  menitikberatkan  pada  penelitian kepustakaan  (data  sekunder).  Adapun  caranya  yaitu  menelaah  dan  menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu menginventarisasi, dan  menemukan  asas-asas  hukum,  serta  menemukan  hukum  ( inconcreto )  yang berkaitan dengan permasalahan dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif analisis.

## II.  Pembahasan
2.1.  Pengertian Penegakan Hukum
Ditinjau  dari  segi  istilah,  penegakan  hukum  ( enforcement )  diartikan sebagai upaya untukmelaksanakan/memaksakan suatu hal seperti memberlakukan dan melaksanakan hukum yang berisi mandat atau perintah. Ada  dua  jenis  penegakan  hukum  yaitu  penegakan Preventif dan Represif . Penegakan  Preventif  meliputi  pengawasan  aktif  oleh  penegak  hukum  yang utama yaitu pejabat atau aparat pemerintah yang memberi ijin. Aturan ini juga berlaku terhadap penegakan represifnya yaitu kewenangan penjatuhan sanksi atas pelanggaran peraturan dalam rangka ijin atau rumusan Undang-Undang oleh pihak pemberi ijin tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  secara umum,  pengertian  (definisi)  dari  penegakan  hukum  adalah  tindakan menerapkan  perangkat  sarana  hukum  yang  dimaksudkan  untuk  menjamin ditaatinya ketentuan hukum yang berlaku, baik dengan memprosesnya menurut hukum acara, atau bahkan mengadili hingga menjatuhkan sanksi.

## 2.2.  Instrumen Administrasi
Hukum  administrasi  memiliki  tiga  fungsi  yaitu  norma,  instrumen  dan jaminan.  Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah menggunakan  fungsi  instrumental  untuk  menetapkan  instrumen  pemerintah untuk  menggunakan  kekuasaan  memerintah  ( besturen )  untuk  menjamin perlindungan  hukum  bagi  rakyat.    Dengan  demikian,  penegakan  hukum administrasi  terkait  dengan  masalah  legitimasi  atau  persoalan  kewenangan dalam  menjalankan  instrumen  penegakannya  yang  meliputiz(Philipus  M. Hadjon, 1991: 241):
1.  Monitoring (pengawasan)
2.  Menggunakan wewenang yang memberi sanksi, yang meliputi :
a. paksaan pemerintahan atau tindakan paksa ( Bestuur Dwang )
b. uang Paksa ( Publekrechtelijke dwangsom )
c. penutupan tempat usaha ( sluiting van een inrichting )
d. penghentian  kegiatan  mesin  perusahaan  ( Buitengebruikstelling  van  een toestel ) dan
e. pencabutan  ijin  melalui  proses  teguran,  paksaan  pemerintah,  penutupan dan uang paksa
Wewenang  pengawasan  dan  wewenang  untuk  menetapkan  sanksi adalah  mutlak,  wewenang  itu  harus  ditetapkan  baik  melalui  atribusi  maupun delegasi  kecuali  untuk  sanksi  pencabutan  Keputusan  Tata  Usha  Negara (KTUN) karena menjadi kewenangan inheren dari pejabat yang mengeluarkan KTUN itu (Asep Warlan, 1999: 18).
Sanksi  administrasi  dapat  dirumuskan  secara  kumulatif,  baik  kumulasi internal  maupun  kumulasi  eksternal.  Dalam  kumulasi  internal,  dua  atua  lebih sanksi administrasi seperti telah disebutkan di atas, diterapkan bersama-sama dalam  satu  undang-undang.  Sedangkan,  kumulasi  ekternal  berarti  sanksi adminsitrasi  diterapkan  secara  bersama  dengan  sanksi  lain,  seperti  sanksi pidana maupun sanksi perdata.
Kumulasi sanksi secara eksternal dapat dibenarkan dan tidak menyalahi asas Ne bis in idem karena sifat dan tujuan sanksi administrasi berbeda dengan sanksi  pidana,  sementara  perdata  lebih  bersifat  pemenuhan  prestasi  dalam hubungan perdata yang dilakukan pemerintah dalam kapasitas sebagai subyek hukum perdata dan bukan badan hukum publik.
Penegakan hukum administrasi tidak saja menyangkut pemahaman dasar tentang  legitimasi  (kewenangan)  dari  pemberian  ijin  dan  pengawasannya semata  namun  juga  meliputi  penjatuhan  sanksi  khususnya  prosedur  dan kompetensi  pengadilan  yang  berwenang  untuk  mengadilinya.    Berkaitan dengan hal ini, pasal 4 UU nomor 5 Tahun 1986 (LN Nomor 77 Tahun 1986) tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Peratun)  telah  menegaskan kewenangannya dalam mengadili sengketa tata usaha negara.

## 2.3.  Instrumen Hukum Pidana
Seperti  halnya  hukum  administrasi,  penegakan  hukum  pidana  meliputi juga penegakan hukum preventif berupa kewenangan penyedikan dari penyidik untuk menemukan tersangka dan membuat terang suatu tindak pidana (pasal UU  No  8  Tahun  1981  (LN  1981  No.    76)  serta  aspek  represifnya  yaitu penjatuhan sanksi pidana berdasarkan vonis hakim.
Berbeda  dengan  hukum  administrasi  yang  menekankan  konsistensi kewenangan dari pemberian ijin, pengawasan dan penjatuhan sanksi, hukum pidana lebih menekankan perumusan delik dan pemberian sanksi (hukuman)- nya.  Hal ini disebabkan dalam hukum materiil pidana positif, perumusan delik
lebih banyak berupa perumusan prohabetur atau norma larangan yang harus dihubungkan dengan sanksi yang diancamkan, agar bisa ditegakkan.
Hukum pidana positif memiliki hukum materiil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946,  sebagai Lex Generalis dari  kaidah  aturan  pidana  yang  tersebar  dalam  undang-undang sektoral.    Berdasarkan  asas Lex  Spesialis  derogat  legi  Generali, perumusan hukuman pidana KUHP tidak diberlakukan apabila suatu undang-undang telah mengaturnya.    Sebaliknya,  penentuan  jenis  hukuman  harus  mengikuti  aturan dasar  yang  dicantumkan  dalam  buku  pertama  (peraturan  umum)  KUHP sepanjang tidak diatur lain oleh undang-undang sektoral.
Dalam Pasal 10 KUHP mengatur dua jenis hukuman yaitu : a.  Hukuman-hukuman pokok :
1.  Hukuman mati
2.  Hukuman penjara
3.  Hukuman kurungan
4.  Hukuman denda
b.  Hukuman-hukuman tambahan
1.  Pencabutan beberapa hak
2.  Perampasan barang yang tertentu
3.  Pengumuman putusan hakim
Hukuman  tambahan  berfungsi  untuk  menambah  hukuman  pokok,  jadi tidak ditentukan sendirian (Soesilo, 1993: 6).
Seperti yang telah dipaparkan diatas, hukum pidana memiliki hukum formil yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Selain  berfungsi  sebagai pedoman penyidikan, hukum formil mengatur juga lingkungan peradilan yang berwenang.  Berdasarkan pasal 10 Undang-UndangRepublik Indonesai Nomor 14  Tahun  1970  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  jo  pasal  84 KUHAP,  kasus  pidana  menjadi  kewenangan  absolut  dari  Peradilan  Umum ( incasu Pengadilan Negeri ).  Hal ini membawa konsekuensi bahwa penjatuhan hukuman  pidana  pokok  termasuk  hukuman  pidana  tambahan  diputus  oleh hakim Pengadilan Negeri.
Dalam  pasal  98 KUHAP,  diperbolehkan  adanya  penggabungan  perkara gugatan  ganti  rugi  (perdata)  ke  dalam  perkara  tindak  pidana  yang  sedang diadili.    Syarat  penggabungan  ini  adalah  perbuatan  yang  menjadi  dasar dakwaan  dalam  perkara  pidana  itu  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain. (pasal 91-101).  Penggabungan yang meliputi tuntutan ganti rugi atas kerugian perdata (korban) dan pidana atas delik, dilakukan jaksa dalam tuntutannya.

## 2.4.  Hubungan Sanksi Administratif dan Pidana
Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan  pengenaan  sanksi  itu  sendiri.  Sanksi  administrasi  ditujukan  kepada perbuatan  pelanggarannya,  sedangkan  sanksi  pidana  ditujukan  kepada  si pelanggar  dengan  memberi  hukuman  nestapa.  Sanksi  administrasi dimaksudkan  agar  perbuatan  pelanggaran  itu  dihentikan.  Sifat  sanksi  adalah Reparatoir artinya  memulihkan  keadaan  semula.  Di  samping  itu  perbedaan antara  sanksi  pidana  dan  sanksi  administrasi  ialah  tindakan  penegakan hukumnya.    Sanksi  administrasi  diterapkan  oleh  pejabat  tata  usaha  negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim  pidana melalui proses  peradilan.  (Philipus M.    Hadjon, 1991: 243)
Sebagaimana  dipaparkan  dalam  sub  bab 2,  perbedaan  sifat  dan  tujuan penjatuhan  sanksi  antara  administrasi    dan  pidana  menyebabkan  kumulasi antara  kedua  jenis  sanksi  itu,  melanggar  asas Ne  bis  in  idem. Hal  ini menyebabkan kontruksi hubungan antara sanksi administrasi dan pidan adalah tidak  saling  menutupi  dan  tidak  saling  mempersyaratkan.  Seseorang  atau badan hukum, bisa dipidana tanpa menutup kemungkinan untuk dijatuhi sanksi administrasi, demikian juga sebaliknya.  Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan  Negeri,  dan  sanksi  administrasi  oleh  PTUN  dalam  kasus  yang sama, bukan hukuman tambahan atau accesoir satu sama lain.  Putusan PTUN adalah putusan mandiri, yang tidak perlu menunggu putusan peradilan lain.  Hal serupa  juga  diterapkan  pada  vonis  (putusan)  pidana.  Dengan  demikian, kekuatan hukum dua putusan dari pengadilan dengan kompetensi absolut yang berbeda itu adalah sejajar.
2.5.  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 1999

## a.  Substansi Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 1999
Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42 dan TLN 382) yang berlaku efektif pada tanggal  20  April  2000  atau  setahun  setelah  perundangannya,  memiliki  15 bab  dan  65  pasal.    Sebagai  bagian  dari  perangkat  hukum  ekonomi  yang memiliki fungsi melindungi kepentingan konsumen dari ketidakseimbangan posisi dengan produsen, Pembentuk UU (legislative) telah mengakomodasi persyaratan formal dan material dalam hukum perlindungan konsumen.
Hukum  formal  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 1999adalah :
1. Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  ( Stricht  Liability )  dan  Pembuktian Terbalik ( Omkering can Bewisjslast ) Bab VI, pasal 19-pasal 28.
2. Pembinaan dan pengawasan (Bab VII, pasal 29-pasal 30)
3. Badan Perlindungan Konsumen (Bab VIII, pasal 31-pasal 43)
4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Bab IX, pasal 44)
5. Penyelesaian Sengketa (Bab X) dan badan penyelesaian sengketa (Bab XI, pasal 49-pasal 58)
6. Penyidikan (Bab XII, pasal 59-pasal 59) dan
7.  Sanksi (Bab XIII) sanksi administratif (pasal 60) dan sanksi pidana (pasal 61-63).
Sedangkan, hukum material yang diatur meliputi :
1. Hak dan kewajiban (Bab III, pasal 4-pasal 7)
2. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha (Bab IV, pasal 8-pasal 17), dan
3. Ketentuan Pencatuman Klausula Baku (Bab V, pasal 18).

## b.  Sanksi Administratif dan Hukuman Pidana
Ditinjau dari segi substansi hukum yang diatur, Hukum Perlindungan Konsumen,  bila  dihubungkan  dengan  “ Science  Tree ”,  dapat  digolongkan sebagai  bidang  ilmu  yang  bers ifat  “ Cross  Sectoral ”  yang  merupakan penggabungan  dari  berbagai  disiplin  ilmu  hukum  klasik”.    Meskipun demikian, ditinjau dari kualifikasi sanksinya, nampak bahwa dalam rumusan norma Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 1999 ini, masih
terdapat  pembidangan  hukumnya,  setidaknya  untuk  bidang  hukum administrasi dan pidana.  Untuk bidang hukum administrasi yang mengatur penerapan kekuasaan pemerintahan dan kewenangan memberikan sanksi terdapat dalam :
Bab VIII Bagian Pertama pasal 60, tentang Sanksi Administrasi, ayat (1) :  Badan Penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan  sanksi  administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26.
ayat (2) :   Sanksi administrasi berupa penerapan ganti rugi paling banyak Rp.  200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah);
ayat (3) :  Tata  cara  penetapan  sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan perundang-undangan.
Sanksi (hukuman) pidana diatur dalam Bagian Kedua Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63.  Apabila pasal 61 menggariskan tentang dimungkinkannya penuntutan  terhadap  pengurus  pelaku  usaha,  pasal  62  mengatur  tentang sanksi (hukuman) pidana pokok, sementara pasal 63 menentukan hukuman tambahannya, pasal 62 mengatur :
ayat (1) :  Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9,  pasal 10, pasal 13 (2) pasal 15, pasal 17 (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), ayat (2) dan pasal 18  dipidana  dengan pidana  penjara paling  lama 5  (lima)  tahun atau pidana denda paling banyak Rp.  2. 000. 000. 000,00 ayat (2) :  Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 (1) huruf (d) dan huruf (f) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak Rp.  500. 000. 000,00.
Pasal  63  ayat  (1)  menentukan  bahwa  terhadap  saksi  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  62,  dapat  dijatuhkan  hukuman tambahan, berupa :
a.  perampasan barang tertentu;
b.  pengumuman putusan hakim;
c.  pembayaran ganti rugi;
d.  perintah  penghentian  kegiatan  tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya kerugian konsumen;
e.  kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan f.  pencabutan ijin usaha.
Rumusan hukuman tambahan dalam pasal 63 ini ternyata mengikuti jenis  hukuman  tambahan  dalam  KUHP  sebagai lex  generalis dari  jenis hukuman (sanksi) pidana dalam hukum positif. Hanya saja, dalam pasal ini diatur  juga  tentang  perintah  penghentian  kegiatan  tertentu  yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen (d) dan percabutan ijin usaha (f).  Apabila dihubungkan dengan uraian tentang sanksi administrasi dalam bab II sub bab 2, nampak bahwa, dua hukuman tambahan ini merupakan bagian dari beberapa jenis hukuman administratif.
Sebagaimana dimaklumi, kedudukan hukuman tambahan ( accessoir ) pidana  adalah  mengikuti  hukuman  pokok.  Dalam  konteks  ini,  hukuman tambahan (pasal 63) mengikuiti sanksi pidana pokok yang terdapat dalam pasal 62. hal ini berarti bahwa, apabila hakum hendak memberikan (sanksi) tambahan berupa penjabutan ijin usaha (sebagai jenis sanksi administratif), dari pelaku usaha atas suatu pelanggaran yang diperbuatnya, maka putusan itu  menjadi  satu  dengan  putusan  penjatuhan  hukuman  (sanksi)  pidana pokok.  Oleh karena perkara  pidana merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan  Negeri,  maka  penjatuhan  hukuman  baik  sanksi  pidana  pokok maupun tambahan, dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
Apabila  hal  ini  terjadi  maka  akan  timbul  permasalahan  mendasar, yaitu :
a. dasar legistimasi (kewenangan) Pengadilan Negeri menjatuhkan sanksi administratif
b. pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan (perlawanan) dari pelaku usaha yang ijin usahanya dicabut.
Berdasarkan  sistem  hukum  administrasi,  suatu  kewenangan  dalam menjatuhkan  sanksi,  harus  bersamaan  dengan  kewenangan  mengawasi yang  keduanya  bersumber  dari  kewenangan  mengeluarkan  KTUN.  Tidak dibenarkan,  suatu  sanksi  dijatuhkan  oleh  pihak  yang  bukan  pihak  yang mengawasi dan pemberi keputusan karena hal ini menyangkut kewenangan yang  selalu  berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan  lainnya.    Setiap KTUN  yang  bisa  dijadikan  dasar  sengketa  TUN  adalah  keputusan  yang
dikeluarkan  oleh  pejabat  publik  bukan  dalam  kapasitas  sebagai  putusan yudisial,  sehingga  meskipun  ada  putusan  sanksi  administratif  yang dikeluarkan  oleh  hakim,  namun  karena  dikeluarkan  oleh  bukan  pejabat negara dalam rangka penggunaan wewenang administratif, putusan sanksi tersebut menjadi cacat hukum.
Disamping  itu,  sebagaimana  diketahui,  sanksi  administratif  dan sanksi pidana berbeda tujuan, sifat dan prosedur penegakannya. Perbedaan ini menunjukan juga perbedaan lingkungan peradilan yang berkompetensi untuk  mengadilinya.    Sementara  itu,  setiap  putusan  hakim  Pengadilan Negeri,  tanpa  memperhatikan  jenis  sanksi  yang  dijatuhkannya  tidak  bisa dijadikan pangkal sengketa TUN karena :
a. putusan  hakim  adalah  tindakan  dalam  kapasitas  sebagai  lembaga mengadili (yudicial PN dan bukan keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara)
b. Telah  tersedia  saluran  tertentu  yaitu  banding,  kasasi  atau  peninjuan kembali dalam hal para pihak tidak menerima putusan tersebut.
Pada  dasarnya  hukum  menghendaki  keadilan,  ( law  wants  justice ).
Keadilan  yang  dikehendaki  hukum  harus  mencakup  nilai  :  persamaan ( equality ), hak asasi individu ( individual right ) kebenaran ( truth ), kepatutan ( fairness ),  dan  melindungi  kepentingan  masyarakat  ( protection  public interest ).    Oleh  karena  itu,  orde  yang  dikehendaki  adalah  orde  (tatanan) yang mampu berperan :
a. menjamin penegakan hukum sesuai dengan ketentuan proses beracara yang tertib ( ensuring due process );
b. menjamin tegaknya kepastian hukum ( ensuring certainly );
c.  menjamin keseragaman penegakan hukum ( ensuring uniformity ), dan d. menjamin tegaknya prediksi penegakan hukum ( ensuring predictability ).
Dalam konteks perlindungan konsumen, upaya normatif pembentuk undang-undang  untuk  menutupi  semua  peluang  distorsi  usaha  yang menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen  merupakan  upaya  proporsional dalam  mewujudkan  keadilan  dalam  masyarakat,  namun  apabila pemberlakuan  undang-undang  itu  ternyata  menimbulkan  potensi  yang melahirkan ketidakseimbangan baru dalam relasi hukum antara konsumen
dan  pelaku  usaha,  dalam  arti  mematikan  hak-hak  untuk  berusaha  yang notebene  dilindungi  oleh  UUD  1945  (vide  pasal  27  ayat  (2)  jo  pasal  33), maka  dapat  dikatakan  bahwa  pemberlakuan  UU  perlindungan  Konsumen telah menyimpang dari tujuan awal pemberlakuannya.

## III.  Kesimpulan
Hukum administrasi mempersyaratkan adanya dasar (legitimasi) kewenangan untuk  mengeluarkan  keputusan,  pengawasan,  dan  menjatuhkan  sanksi.  Dua komponen  terakhir  yaitu  pengawasan  dan  menjatuhkan  sanksi  merupakan  bagian dari  penegakan  hukum  administrasi.  Sedangkan  dalam  penegakan  hukum  pidana, ditekankan pada rumusan delik dan ancaman sanksi.
Berdasarkan  perbedaan  karakter  sanksi  hukum  administrasi  dan  pidana, dimungkinkan  adanya  kumulasi  sanksi  dalam  suatu  kasus.    Namun  perumusan ancaman  sanksi  berupa  pencabutan  ijin  usaha  sebagai  hukuman  tambahan  dari hukuman pokok pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak  tepat  karena  dalam  praktek  kumulasi sanksi  ini  diberikan  pada  kewenangan  satu  pengadilan  (Negeri)  untuk menjatuhkannya, sementara hakim Pengadilan Negeri (pidana) tidak memiliki dasar (legitimasi) kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif.  Akibatnya, adalah bahwa putusan yang dijatuhkan menjadi cacat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady, Munir.  1994. Hukum Bisnis (Dalam Teori dan Praktek) Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hadjon,  Philipus  Mandiri.  1991. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
_____ , 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Harahap,  Yahya,  1997. Beberapa  Tinjauan  Tentang  Permasalahan  Hukum  (Bagian Kedua). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Harvey,  Brian W,  1982. The  Law  of  Consumer  Protenction  and  Fair  Trading, Second Edition. London: Butterworths.
Kansil, C. S. T. , 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Nasotion, A. Z. , 1995. Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Rajagukguk,  Erman,  1998. Pemikiran  Mengenai  Pengaturan  Persaingan  Bisnis  di Indonesia. Jakarta: BPHN.
Sidharta, Arif, 1996. Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Adiya Bakti.
Soesilo, R. , 1993. Komentar Atas KUHP. Bogor: Polilteia.
Sutantio, Retnowulan, 1995. Kapita Selekta Hukum Ekonomi. Jakarta: IKAHI.
Wijoyo,  Suparto,  1997. Karakteristikk  Hukum  Acara  Peradilan  Administrasi.
Surabaya:AirLangga University Press.