## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   213-229   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3416

## Pembagian Harta Waris terhadap Anak Angkat Perspektif
Maqāşid Syarī’ah
Nabilah Falah, Ahmad Rezy Meidina Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta falahnabilah99@gmail.com , ahmadrezymeidina@gmail.com

## ABSTRACT
Adopted  children  cannot  return  the  assets  of  their  adoptive  parents  and  only  have  rights through  a  mandatory  will,  the  amount  of  which  cannot  be  more  than  1/3  of  the  assets  left  by their adoptive parents as stated in Article 209 paragraph (2) KHI. The fact that happened in the Bobosan sub-district there were 3 (three) cases of inheritance distribution for adopted children who  received  the  entire  adoptive  parent's  inheritance.  This  paper  attempts  to  explain  the distribution  of  the  inheritance  of  adopted  children  that  occurred  in  the  Bobosan  sub-district, Banyumas  Regency  from  the  perspective  of  Maqāşid  Syarī'ah.  This  type  of  research  is  field research  using  an  empirical  juridical  approach.  The  data  source  used  is  from  primary  data sources in the field by conducting in-depth interviews with the informants studied. The method used in qualitative analysis, namely describing, interpreting and hiding research data. Based on the results of the study, it can be  interpreted that the division of inheritance  that occurs is the need  for  Ḍaruriyat  adopted  children  who  live  dependently  living  in  their  parents'  house  and continue  the  business  of  their  adoptive  parents.  So  that  the  family  and  the  surrounding community  consider  the  adopted  child  to  be  the  full  successor  of  the  assets  and  efforts  of  the adoptive parents in order to prioritize the benefit of the adopted child.

## Keywords: Inheritance, Adopted Children

## ABSTRAK
Anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya dan hanya memiliki hak melalui wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan orang tua  angkatnya  sebagaimana  bunyi  Pasal  209  ayat  (2)  KHI.  Kenyataan  yang  terjadi  di  kelurahan Bobosan terdapat 3 (tiga) kasus pembagian waris anak angkat yang memperoleh harta waris orang tua  angkat  seluruhnya.  Tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  mengenai  pembagian  harta  waris  anak angkat yang terjadi di kelurahan Bobosan, Kabupaten Banyumas Perspektif Maqāşid Syarī’ah . Jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field research )  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris.  Sumber  data  yang  digunakan  diperoleh  dari  sumber  data  primer  dilapangan dengan  cara  melakukan  wawancara  mendalam  terhadap  informan  yang  diteliti.  Metode  yang digunakan  dalam  analisis  secara  kualitatif,  yaitu  menjabarkan,  menginterprestasikan  serta menafsirkan  data  hasil  penelitian.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa pembagian  harta  waris  yang  terjadi  merupakan  kebutuhan Ḍaruriyat anak  angkat  yang  hidup ketergantungan  tinggal  di  rumah  orang  tuanya  dan  melanjutkan  usaha  orang  tua  angkatnya. Sehingga keluarga dan masyarakat sekitar menganggap anak angkat menjadi penerus penuh atas harta dan usaha orang tua angkatnya demi mengutamakan kemaslahatan anak angkat.
Kata kunci: Harta Waris, Anak Angkat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Pendahuluan
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata yang secara keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum  waris  sangat  erat  kaitannya  dengan  ruang  lingkup  kehidupan manusia,  sebab  setiap  manusia  pasti  akan  mengalami  peristiwa  hukum yang  dinamakan  kematian.  Hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas  harta  kekayaan  seseorang  setelah  ia  meninggal  dunia.  Dengan demikian  dalam  hukum  kewarisan  ada  tiga  unsur  pokok  yang  saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan (warisan), dan ahli waris.
Di Indonesia hukum waris masih sangat beragam  pelaksanaannya, sehingga  berlaku  bermacam-macam  sistem  hukum  kewarisan. Pemberlakuan sistem hukum  waris  di  Indonesia yang terdiri  dari hukum kewarisan Barat  yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW), hukum kewarisan  Islam,  dan  hukum  kewarisan  Adat.  Setiap  dari  sistem  hukum tersebut  memiliki  karakter  tersendiri  dalam  pengaturannya,  termasuk pengaturan terkait kewarisan terkhusus perihal bagian-bagian harta yang dibagikan kepada ahli waris.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  muncul  berbagai problematika  kontemporer  salah  satunya  terkait  dengan  hukum kewarisan  terhadap  anak  angkat.  Menurut  pandangan  hukum  Islam, pengangkatan  anak  tidak  membawa  akibat  hukum  dalam  hal  hubungan darah,  hubungan  wali-mewali  dan  hubungan  waris        mewaris  dengan orang tua angkatnya.  Namun kenyataannya, masyarakat masih memahami bahwa waris orang tua angkat pada hakikatnya merupakan hak penuh dari anak  angkatnya  sebagaimana  yang  terjadi  pada  kasus  pembagian  waris pada  anak  angkat  yang  terjadi  di  kelurahan  Bobosan,  Kabupaten Banyumas.
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  informan,  yaitu  anak angkat yang berada di kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten  Banyumas.  Ditemukan  sebanyak  3  (tiga)  kasus  yang  terjadi dimana  informan  penelitian  selaku  anak  angkat  dalam  penelitian  ini, memperoleh  harta  waris  dari  orang  tua  angkatnya  lebih  dari  1/3  harta yang  ditinggalkan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kesenjangaan  antara  das sein  dan  das  sollen.  Sehingga  bersadarkan  latar  belakang  tersebut,  maka penulis  tertarik  untuk  membahas  dengan  rumusan  masalah  “Bagaimana pembagian  harta  waris  anak  angkat  yang  berada  di  kelurahan  Bobosan, Kecamatan  Purwokerto  Utara,  Kabupaten  Banyumas?”,  kemudian  lebih jauh di tuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul “Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Perspektif Maqāşid Syarī’ah ”

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Telaah Pustaka
Sebelum  melakukan  penelitian  lebih  lanjut,  penulis  melakukan telaah pustaka, yakni kajian tehadap penelitian-penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan dan keunikan dari penelitian yang penulis angkat. Oleh  karenanya,  penulis  melakukan  penelusuran  pada  penelitian- penelitian sebelumnya yang berkaitan antara lain:
Pertama, penelitian  oleh  Sumiati  Usman  yang  menjelaskan mengenai  kedudukan anak  angkat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah yaitu  dengan  tidak  melepas  nasab  (kerabat)  dari  orang  tua  kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi  anak  angkat  mendapatkan  wasiat  wajibah  yaitu  wasiat  yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau  kehendak  si  yang  meninggal  dunia.  Besarnyapun  tidak  boleh  lebih dari  1/3  bagian  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya  sesuai  dengan Pasal  209  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). 1 Sedangkan  penelitian penulis  menjelaskan  mengenai  pembagian  harta  waris  anak  angkat  yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.
Kedua ,  Penelitian  oleh  Ria  Ramdhani  yang  menjelaskan  tentang anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak kandung baik itu  berupa  pemberian  nasab  (keturunan)  atau  nama  belakang  maupun pemberian  harta  warisan.  Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  bahwa anak  angkat  atau  orang  tua  angkat  tidak  ada  hubungan  mewarisi. 2 Sedangkan  penelitian  penulis  menjelaskan  mengenai  pembagian  harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.
Ketiga ,  Penelitian  oleh  Muhammad  Al-Ghazali  yang  menjelaskan mengenai  anak  angkat  hanya  menjadi  ahli  waris  dari  bagian  yang  tidak diwasiatkan.  Sedang  dalam  hukum  Islam,  kedudukan  anak  angkat  tidak dapat  disamakan  dengan  anak  kandung,  tidak  bisa  menerima  harta warisan  dari  orang  tua  angkatnya,  begitu  pula  sebaliknya,  tetapi  ia mendapatkan  wasiat  wajibah.  Diantara  kedua  sistem  hukum  tersebut, hukum  Islam  memberikan  perlindungan  lebih  memadai  kepada  anak angkat,  karena  memiliki  lembaga  pemeliharaan  anak. 3 Sedangkan
1 Sumiati  Usman,  “Kedudukan  Hukum  Anak  Angkat  Terhadap  Hak  Waris” Jurnal  Lex Privatum , Vol.I/No.4/Oktober/2013, hlm. 136-147
2 Ria  Ramdhani,  “Pengaturan  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Anak  Angkat  Menurut  Hukum Islam”, Jurnal Lex et Societatis , Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 55-63
3 Muhammad  Al-Ghazali,  “Perlindungan  Terhadap  Hak-Hak  Anak  Angkat  dalam Pembagian  Harta  Waris  Perspektif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam”, Jurnal Qiyas Vol. 1 No. 1, April 2016, hlm. 101

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
penelitian  penulis  menjelaskan  mengenai  pembagian  harta  waris  anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.
Keempat, penelitian  oleh  Andi  Sri  Rezky  Wulandari  yang menjelaskan  kedudukanhukum  pengangkatan  anak  terhadap  pemberian harta  peninggalan  pewaris  menurut  hukum  perdata,  anak  yang  diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya sama dengan anak kandung  sehingga  berhak  mewarisi  harta  peninggalan  orang  tuanya. Sedangkan  menurut  hukum  Islam  pengangkatan  anak  tidak  membawa akibat hukum dalam hal waris sehingga anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan  orang  tua  angkatnya. 4 Sedangkan  penelitian  penulis menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.
Kelima ,  penelitian  oleh  Abdul  Latif,  dkk  menjelaskan  pandangan KUHPerdata  mengenai  status  anak  yang  diangkat  akan  berubah  menjadi seperti  seorang  anak  sah  sehigga  berhak  mendapatkan  waris  dari  orang tua  angkatnya.  Namun  pembagian  harta  peninggalan  di  Kelurahan  Tirto dari orang tua angkat kepada anak angkatnya didasarkan pada wasiat dan dengan  cara  musyawarah      mufakat  internal  keluarga. 5 Sedangkan penelitian  penulis  menjelaskan  mengenai  pembagian  harta  waris  anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.
Keenam , penelitian oleh M. Alfan Fathoni menjelaskan tentang anak angkat  dalam  pandangan  asas  keadilan  proporsional  dapat  diberikan bagian  yang  lebih,  menyimpang  dari  ketentuan  Pasal  209  KHI  yang menyatakan bahwa bagian anak   angkat maksimal hanya 1/3 bagian harta pusaka  atas  dasar  kontribusi  apa  yang    pernah  dilakukan    oleh  anak tersebut. 6 Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian harta  waris  anak  angkat  yang  melebihi  dari  1/3  harta  waris  yang ditinggalkan.
Berdasarkan  penjelasan  pada  penelusuran  penelitian  yang  telah dijelaskan  di  atas,  menunjukkan  adanya  persamaan  topik  penelitian  ini dengan  penelitian  di  atas  yang  sama-sama  mengkaji  tentang  pembagian waris anak angkat. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan  mulai  dari  tempat  penelitian  yang  berbeda,  metode  penelitian
4 Andi Sri Rezky Wulandari, “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5. No. 2, hlm. 1 5 Abdul Latif, dkk, “Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian WarisanPerspektif Hukum Islam  dan  KuhPerdata”, Al-Hukkam:  Journal  of  Islamic  Family  Law Volume  1  Nomor  2,  Tahun 2021, hlm. 155.
6 M. Alfan Fathoni, “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat”, Jurnal Legitima : Vol. 1 No. 1 Desember 2018, hlm. 40

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang berbeda dan pendekatan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.  Oleh  karenanya  penulisan  ini  memiliki  keunikan  dan originalitas sendiri dari penelitian yang telah dijelaskan di atas.

## Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak 1. Pengertian Pengangkatan Anak
Pengangkatan  anak  merupakan  kebiasan  yang  dilakukan  dengan mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Tabanni . Sementara konsepsi pengangkatan anak  dalam Staatsblad 1917-129  dikenal  dengan  istilah  adopsi  yang berasal  dari  kata adoptie dalam  bahasa  Belanda,  atau adoption dalam bahasa  Inggris.  Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  disebutkan bahwa  adopsi  adalah  pengambilan  (pengangkatan)  anak  orang  lain secara sah untuk menjadi anak sendiri. 7 Pengangkatan anak secara etimologi (bahasa) adalah pengangkatan  terhadap  anak  orang  lain  untuk  dijadikan  sebagai  anak sendiri,  sedangkan  pengertian  pengangkatan  anak  secara  terminologi (istilah)  adalah  suatu  cara  untuk  mengadakan  hubungan  antara  orang tua  dan  anak  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.
Adapun  akibat  dari  pengangkatan  anak  tersebut  menyebabkan  anak yang diadopsi kemudian memiliki status anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak,  memberikan  definisi pengangkatan  anak  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan  dan membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua angkat. 9
Dalam pandangan hukum Islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan  dalam  penetapan  anak  angkat  tersebut. Pertama ,  dalam pandangan    hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah  angkatnya,  seperti  dijelaskan  dalam  Surah  al-Ahzabayat  4  dan  5 yang berbunyi sebagai berikut:
7 Muhammad  Rais,  “Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum Adat  Dan  Hukum  Perdata(Analisis  Komparatif)”, Jurnal  Hukum  Diktum ,  Volume  14,  Nomor  2, Desember 2016, hlm.  184.
8 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.
9 Ibid., hlm. 105

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
َّمُا  َّهٍُْىِم  َن َُْسٍِ ٰظُح  ْيِٕۤ ـهنا  ُمُكَجا ََ ْشَا  َمَعَج  اَم ََۚ  ًِٖف َُْج  ْيِف  ِهْيَبْهَل  ْهِّم  ٍمُجَسِن  ُ هاللّٰ  َمَعَج  اَم
َمَعَج  اَم ََۚ ْمُكِخ ٍٰ ْمُكَء اَيِعْدَا ِٰل  ْمٌُ ُُْعْدُا  َمْيِبَّسنا  ِِدٍَْي  ٌَُُ ََ  َّكَحْنا  ُل ُُْمَي  ُ هاللّٰ ََْۗ ْمُكٌِا َُْفَاِب  ْمُكُن َُْل  ْمُكِنٰذ  ْْۗمُكَء اَىْبَا ٌَُُ  ْمٍِِٕۤى اَب ََْۗ ْمُكْيِنا ََُم ََ  ِهْيِّدنا ِّف ْمُكُوا َُْخِاَف ْمٌَُء اَبٰا ا ُُْْٓمَهْعَح ْمَّن  ْنِاَف ۚ ِ هاللّٰ َدْىِع ُطَسْلَا ْمُحْأَطْخَا ْٓاَمْيِف ٌحاَىُج ْمُكْيَهَع  َسْيَن اًمْي ِح َّز ا ًز ُُْفَغ ُ هاللّٰ  َناَك ََْۗ ْمُكُب ُُْهُل  ْثَدَّمَعَح اَّم  ْهِكٰن ََ  ًِٖب
“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia  tidak  menjadikan  istri-istrimu  yang  kamu  zihar  itu  sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu  (sendiri).  Yang  demikian  itu  hanyalah  perkataan  di mulutmu  saja.  Allah  mengatakan  sesuatu  yang  hak  dan  Dia menunjukkan  jalan  (yang  benar).  Panggillah  mereka  (anak  angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah.  Jika  kamu  tidak  mengetahui  bapak  mereka,  (panggillah mereka  sebagai)  saudara-saudaramu  seagama  dan  maula- maulamu.  Tidak  ada  dosa  atasmu  jika  kamu  khilaf  tentang  itu, tetapi  (yang  ada  dosanya)  apa  yang  disengaja  oleh  hatimu.  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Kedua ,  antara  ayah  angkat  dengan  anak  angkat,  ibu  angkat  dan saudara  angkat  tidak  mempunyai  hubungan  darah.  Mereka  dapat tinggal  serumah,  tetapi  harus  menjaga  ketentuan  mahram,  antara  lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak  dapat  menjad  wali  perkawinan  untuk  anak  angkat  perempuan. Ketiga ,  di  antara  mereka  tidak  bisa  saling  mewarisi,  karena  dalam hukum  Islam,  anak  angkat  tetap  menjadi  ahli  waris  dari  orang  tua kandungnya  dan  anak  tersebut  tetap  memakai  nama  dari  ayah kandungnya.

## 2. Aturan Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia
Aturan  hukum  pengangkatan  anak  di  Indonesia  dilakukan berdasarkan  hukum  adat  setempat,  hukum  agama  dan  juga  hukum positif  yang  berlaku  dengan  mempehatikan  perlindungan  dan kesejahteraan  bagi  anak.  Sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia mempunyai  aturan  yang  berbeda  terhadap  pengangkatan  anak,  baik mengenai  eksistensi,  bentuk  maupun  isi  dari  lembaga  pengangkatan anak.  Berbagai  peraturan  perundang-undangan  memiliki  tujuan  untuk melindungi  dan  mensejahterakan  anak,  dimana  pengangkatan  anak menjadi  topik  yang  sangat  diperhatikan.  Aturan  pengangkatan  anak diatur  dalam  berbagai  aturan  seperti  oleh  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  1974  tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang  pengangkatan  anak,  baik  menurut  adat  dan  kebiasaan  harus mengutamakan kepentingan anak dengan mengedepankan kepentingan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
kesejahteraan  anak,  sehingga  untuk  melaksanakan  ketentuan  tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
Pengangkatan anak dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat baik bagi anak yang akan di angkat maupun bagi orang tua angkatnya. Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan syarat anak yang akan di angkat yaitu:
a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
c. Berada  dalam  asuhan  keluarga  atau  dalam  Lembaga Pengasuhan Anak;
d. Memerlukan perhatian khusus.
Sedangkan  syarat  bagi  calon  orang  tua  angkat  menurut  Pasal  13 PP Pengangakatan anak apabila memenuhi syarat umum yaitu:
a. Sehat jasmani dan rohani;
b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. Beragama sama denagan agama calon anak angkat
d. Berkelakuan  baik  dan  tidak  pernah  dihukum  karena  telah melakukan kejahatan;
e. Bertsatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
g. Tidak  atau  belum  mempunyai  anak  atau  hanya  memiliki  satu orang anak;
h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i. Memperoleh  persetujuan  anak  dan  izin  tertulis  orang  tua atauwali anak;
j. Membuat  pernyataan  tertulis  bahwa  pengangkatan  anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
l. Telah  mengasuh  anak  angkat  paling  singkat  6  (enam)  bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa aturan hukum  mengenai  pengangkatan  anak  di  Indonesia  semakin  ketat dengan  adanya  berbagai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  pasca lahirnya UU perlindungan anak dan juga PP Pengangkatan anak, karena pengangkatan  anak  akan  memiliki  akibat  hukum  salah  satunya mengenai kewarisan bagi anak angkat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Hak Waris Anak Angkat
1. Aturan Hukum Waris Anak Angkat
Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdata menganut sistem parental  atau  bilateral  terbatas,  dimana  setiap  anggota  keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Hukum perdata mengenal  sistem  pewarisan  menurut  wasiat  ( testament )  sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa  yang  dikehendakinya,  terjadi  setelah  ia  meninggal  yang  dapat dicabut kembali olehnya. Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No.  129,  dengan  adopsi  maka  selanjutnya  anak  angkat  atau  adopsi menggunakan  nama  keluarga  orangtua  angkatnya  dan  mempunyai kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  anak  kandung  dari  orangtua angkatnya. Anak angkat juga mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan  anak  kandung  dari  orangtua  angkatnya  dan  dianggap  telah terputus  hubungan  hukum  antara  anak  angkat  dengan  orangtua kandungnya.  Dengan  pengangkatan  demikian,  maka  si  anak  angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris.
Berbeda halnya dengan ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yang menyatakan, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam  hal  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari  biaya  pendidikan dan  sebagainya  beralih  tanggungjawabnya  dari  orang  tua  asal  kepada orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan  pengadilan.  Atas  dasar pengertian  tersebut  jelaslah  bahwa  yang  dilarang  menurut  Hukum Islam  adalah  pengangkatan  anak  sebagai  anak  kandung  dalam  segala hal.  Dari  sini  terlihat  adanya  titik  persilangan  menurut  ketentuan hukum  perdata,  yang  menghilangkan  atau  memutuskan  kedudukan anak  angkat  dengan  orang  tua  kandungnya  sendiri.  Hal  ini  bersifat prinsip  dalam  lembaga  Adopsi  karena  adanya  ketentuan  yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan- ketentuan mengenai waris.
Namun  untuk  melindungi  hak-hak  anak  angkat  dan  orang  tua angkat  Kompilasi  Hukum  Islam  memberi  kepastian  hukum  berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:
Pasal 209
1) Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal  176 sampai  dengan  Pasal  193,  sedangkan  terhadap  orangtua

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2) Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat,  diberi wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan orangtua angkatnya.
Meskipun anak angkat dengan orang tua angkat ada jalinan kasih sayang  yang  kuat  seperti  layaknya  dengan  orang  tua  kandung,  tetapi mereka  tetap  saja  tidak  ada  memiliki  hubungan  sedarah.  Karena hubungan  darah  tidak  akan  pernah  putus  antara  orang  tua  kandung dengan  anaknya.  Oleh  karena  itu,  antara  anak  adopsi  dan  hak  waris tidak  ada  hubungan  sama  sekali.  Hal  ini  dikarenakan  pada  prinsipnya pengangkatan  anak  dalam  Hukum  Islam  adalah  bersifat  pengasuhan anak  dengan  tujuan  agar  seorang  anak  tidak  sampai  terlantar  atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karenanya, anak  angkat  tidak  termasuk  golongan  orang  yang  menerima  warisan dari orang tua angkatnya, maka karena hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah.   Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan  bahwa  pembagian  harta  waris  anak  angkat  tidak  boleh melebihi  dari  1/3  dari  harta  waris  yang  ditinggalkan  sebagaimana dijeaskan dalam Pasal 209 KHI tersebut.
2. Sampel  Kasus  Pembagian  Harta  Waris  kepada  Anak  angkat  di Kelurahan  Bobosan,  Kecamatan  Purwokerto,  Kabupaten Banyumas
Data  yang  penulis  temukan  melalui  pengumpulan  data  dengan cara  melakukan  wawancara  mendalam,  terdapat  3  (tiga)  kasus  anak angkat  yang  memperoleh  harta  waris  lebih  dari  1/3  harta  yang ditinggalkan.    Adapun  untuk  lebih  lanjut  penulis  uraikan  dalam  tabel dibawah ini:
Tabel 1.1 Nama Orangtua Angkat (Inisial) Alamat Nama anak angkat (inisial) Harta yang ditinggalkan Harta yang diperoleh anak angkat BN Bobosan RT  05/RW 02 AN (perempuan ) Rumah  beserta seisinya Seluruh  harta peninggalanny a SL Bobosan RT  06/RW 02 TM (perempuan ) Rumah  beserta tanah Seluruh  harta peninggalanny a MY Bobosan DR Sebidang Sebidang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   213-229   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3416
RT  06/Rw 02 (perempuan ) rumah rumah
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembagian harta waris terhadap anak angkat lebih dari 1/3 harta yang  ditinggalkan, yaitu para anak angkat memperoleh harta waris hampir seluruh dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.
Analisis Maqāşid  Syarī’ah Terhadap  pembagian  Harta  Waris  Anak Angkat
Warisan  atau  harta  peninggalan  menurut  Hukum  Islam  yaitu sejumlah  harta  benda  serta  segala  hak  dari  yang  meninggal  dunia  dalam keadaan  bersih.  Artinya,  harta  peninggalan  yang  diwarisi  oleh  para  ahli waris  adalah  sejumlah  harta  benda  serta  segala  hak,  setelah  dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain  yang  diakibatkan  oleh  wafatnya  si  peninggal  waris . Dalam  hukum waris  BW,  wujud  harta  peninggalan  meliputi  seluruh  hak  dan  kewajiban dalam  lapangan  hukum  harta  kekayaan  yang  dapat  dinilai  dengan  uang. Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi  hal-hal  yang  bermanfaat  berupa  aktiva  atau  keuntungan, melainkan  juga  termasuk  hutang-hutang  si  pewaris  yang  merupakan pasiva  dari  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan,  sehingga  kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris.
Sumber  hukum  kewarisan  Islam  yang  pertama  ialah  Al-Quran  salah satunya  Surat  An-Nisa  ayat  11  dalam  hal  ini  menjelaskan  bagian-bagian ahli waris sebagai berikut :
َف  ِهْيَخَىْثا  َق َُْف ًء اَسِو  َّهُك  ْنِاَف ۚ  ِهْيَيَثْوُ ْلا  ِّظَح ُمْثِم  ِسَكَّرهِن ْمُكِد َل ََْا  ْْٓيِف ُ هاللّٰ ُمُكْي ِص ُُْي
ْجَواَك  ْنِا ََ ۚ  َن َسَح اَم اَثُهُث  َّهٍَُه
سنا اَمٍُْىِّم ٍد ِحا ََ ِّمُكِن ًِْي ََُبَ ِل ََ ْۗ  ُفْصِّىنا اٍََهَف ًةَد ِحا ََ
ًَْٓٗث ِز ََ ََّ ٌدَن ََ ًَّٗن  ْهُكَي ْمَّن  ْنِاَف ۚ ٌدَن ََ ًَٗن َناَك  ْنِا  َنَسَح اَّمِم  ُسُد
َا ْٓاٍَِب  ْي ِص ُْ ي ٍتَّي ِص ََ ِدْعَب  ْْۢهِم  ُسُد سنا ًِِّمُ ِلَِف ٌة َُْخِا ًَْٓٗن  َناَك  ْنِاَف ۚ  ُثُه ثنا ًِِّمُ ِلَِف ُي َُٰبَا
ُكُؤ اَىْبَا ََ ْمُكُؤ اَبٰا ْۗ  ٍهْيَد  َْ َل  ْۚم اًمْيِكَح اًمْيِهَع َناَك َ هاللّٰ َّنِا ْۗ ِ هاللّٰ َهِّم ًتَضْي ِسَف ْۗ اًعْفَو ْمُكَن  ُبَسْلَا ْمٍُ يَا َن َُْزْدَح
Artinya:  “Allah  mensyariatkan  (mewajibkan)  kepadamu  tentang (pembagian  warisan  untuk)  anak-anakmu,  (yaitu)  bagian  seorang anak  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak  perempuan.  Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan.  Jika  dia  (anak perempuan)  itu  seorang  saja,  dia  memperoleh  setengah  (harta  yang ditinggalkan).  Untuk  kedua  orang  tua,  bagian  masing-masing seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  dia  (yang  meninggal) mempunyai  anak.  Jika  dia  (yang  meninggal)  tidak  mempunyai  anak dan  dia  diwarisi  oleh  kedua  orang  tuanya  (saja),  ibunya  mendapat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
sepertiga.  Jika  dia  (yang  meninggal)  mempunyai  beberapa  saudara, ibunya  mendapat  seperenam.  (Warisan  tersebut  dibagi)  setelah (dipenuhi)  wasiat  yang  dibuatnya  atau  (dan  dilunasi)  utangnya. (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  banyak  manfaatnya  bagimu.  Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
Sumber hukum kewarisan Islam yang kedua adalah as-Sunnah. Hadis yang menjadi ketentuan dalam pembagian warisan antara lain :
سكذ مجسىنَلأٍُف يمب امف اٍهٌأب ضئاسفنا اُمحنأ صلى الله عليه وسلم الله لُسز لال
“Rasulullah  SAW  bersabda,  “Berikanlah  harta  warisan  kepada  yang berhak  mendapatkannya,  sedangkan  sisanya  untuk  laki-laki  yang paling dekat garis keturunannya”. 10
Sumber  hukum  kewarisan  Islam  selanjutnya  yaitu  ijma’  dan  ijtihad para ulama. Ijma’ diartikan sebagai suatu kesepakatan para imam mujtahid mengenai  hukum  dari  suatu  masalah  yang  terjadi  setelah  meninggalnya Rasulullah.  Sedangkan  ijtihad  ialah  mengerahkan  semua  kemampuan untuk  menetapkan  suatu  hukum-hukum  syariat  Islam.  Ijma’  dan  ijtihad para mujtahid juga mempunyai peranan yang krusial dalam memperjelas permasalahan-permasalahan mengenai warisan yang belum terdapat atau belum  jelas  dalam  al-Qur’an  dan  Hadis.  Sebagai  contohnya  yaitu pembagian  sama  rata  dalam  masalah  kakek  bersama  dengan  saudara- saudara,  bagian  ahli  waris  yang  ditambah  dan  dikurangi  dalam  masalah ‘Aul dan Radd, dan lain sebagainya. 11
Sumber hukum kewarisan Islam selain tiga yang sudah disebutkan di  atas,  hukum  waris  di  Indonesia  juga  diatur  di  dalam  pasal-pasal  yang tercantum  di  KHI  yang  juga  mengatur  mengenai  waris  bagi  anak  angkat. Anak angkat pada dasarnya tidak dapat mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, hal ini didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang mengatur bahwa  pengangkatan  anak  tidak  merubah  ketentuan  dalam  perihal  wali, nasab dan juga waris. Ketentuan tersebut kemudian diatur dan dituangkan dalam Pasal 209 KHI mengenai bagian waris anak angkat sebagai bentuk melindungi  hak-hak  anak  angkat  dengan  memberi  kepastian  hukum berupa wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  informan  yang merupakan anak angkat yang memperoleh waris dari orang tua angkatnya, ketiga  informan  menunjukkan  telah  memperoleh  harta  waris  lebih  dari
10 HR. Muslim No. 3028
11 Endah Amalia dan Ashif Az Zafi, “Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan”, Jurnal Ahkam , Volume 8, Nomor 2, November 2020, hlm. 223.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
1/3  dari  harta  yang  ditinggalkan.  Oleh  karenanya,  untuk  menganalisis lebih lanjut penulis akan memaparkan tiap kasus sebagai berikut:
Kasus pertama , informan AN anak angkat perempuan dari BN yang telah  meninggal  dunia  pada  Tahun  2018  dengan  meninggalkan  harta warisan berupa rumah seluas kurang lebih 100m dengan ahli waris hanya istrinya  dan  AN  selaku  anak  angkat.  Berdasarkan  wawancara  terhadap informan AN menyatakan bahwa pembagian waris ayah angkatnya dibagi setelah beberapa bulan kemudian ibu angkatnya meninggal sehingga ahli waris  hanya  tersisa  AN  selaku  anak  angkat.  Kedua  orangtua  angkatnya tidak  meninggalkan  ahli  waris  langsung  yang  berhak  mewarisi  harta warisnya.
Kasus kedua ,  informan  TM  anak  angkat  perempuan  dari  SL (seorang  janda)  yang  telah  meninggal  dunia  pada  Tahun  2017  dengan meninggalkan  harta  warisan  berupa  rumah  dan  sebidang  tanah  kurang lebih seluas 240m dengan ahli waris seorang adik laki-laki dan TM selaku anak  angkatnya.  Pembagian  harta  waris  tidak  pernah  dirembukan  dan langsung  dikuasai  TM  selaku  anak  angkatnya,  hal  ini  dikarenakan  adik laki-laki SL selaku ahli waris sah memang tidak mempedulikan harta waris kakanya.
Kasus ketiga ,  informan  DR  anak  angkat  perempuan  dari  MY (seorang  janda)  yang  telah  meninggal  dunia  pada  tahun  2015  dengan meninggalkan  harta  warisan  berupa  rumah  seluas  kurang  lebih  125m dengan ahli waris adik perempuan dan DR selaku anak angkat. Pembagian harta  waris  dilakukan  secara  musyawarah  dengan  hasil  DR  selaku  anak angkat memperoleh seluruh bagian harta waris.
Ketiga  kasus  di  atas  menunjukkan  pembagian  waris  orang  tua angkat  kepada  anak  angkat  melebihi  dari  1/3  harta  yang  ditinggalkan tanpa  adanya  wasiat.  Namun  berdasarkan  wawancara  yang  penulis lakukan kepada ketiga informan tersebut, menunjukkan adanya kebiasaan masyarakat  yang  meyakini  bahwa  anak  angkat  yang  akan  melanjutkan tinggal dirumah peninggalan orang tua angkatnya sebagai bentuk penerus keluarga,  sehingga  ahli  waris  lainnya  juga  tidak  mempermasalahkan penguasaan hak waris terhadap anak angkat tersebut.
Selanjutnya  kasus  pembagian  harta  waris  anak  angkat  ini  penulis kaitkan  dengan  teori Maqāşid  Syarī’ah ,  yang  memandang  kebahagiaan manusia  dapat  dijabarkan  dalam  bentuk  kemaslahatan,  kenikmatan, keadilan,  rahmat,  dan  lainnya. Maqāşid  asy-syarī’ah terdiri  dari  dua  kata, yaitu maqāşid dan syarī‟ah . Maqāşid adalah  bentuk  plural  dari maqshad , qashd , maqshid atau qushud yang  merupakan  bentuk  kata  dari qashada yaqshudu dengan  beragam  makna,  seperti  menuju  suatu  arah,  tujuan,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. 12 Adapun syarī’ah secara bahasa berarti  jalan  menuju  sumber  air.  Jalan  menuju  sumber  air  ini  dapat  pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan. 13
Menurut  istilah,  Imam  asy-Syaṭibi  mendefinisikan  bahwa maqāşid asy-syarī’ah adalah tujuan-tujuan  disyariatkannya  hukum oleh Allah  SWT yang  berintikan  kemaslahatan  umat  manusia  di  dunia  dan  kebahagian  di akhirat.  Setiap  penyariatan  hukum  oleh Allah  SWT  mengandung maqāşid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia. 14 Dari pengertian di  atas,  dapat  dipahami  bahwa maqāşid  as-syarī’ah adalah  tujuan  dari syari’at  yang  diciptakan  oleh  Allah  demi  terwujudnya  kemaslahatan  bagi manusia. Maqāşid as-syarī’ah atau tujuan-tujuan syari’at merupakan suatu metode  ijtihad  yang  berupaya  menyingkap  tujuan  universal  di  setiap ketetapan  syariat  untuk  memenuhi  aspek  kemaslahatan  bagi  manusia serta  salah  satu  pendekatan  penting  dalam  menimbang  ketentuan  suatu hukum syariah.
Menurut  asy-Syaṭibi  ada  3  (tiga)  kategori  tingkatan  kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu:
a. Ḍaruriyat adalah  tingkat  kebutuhan  yang  harus  ada  atau  disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan  terancam  keselamatan  umat  manusia.  Keperluan  dan perlindungan aḍ-ḍaruriyat ini  dalam  buku  ushul  fiqh,  termasuk asy- Syaṭibi , membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta serta perlindungan yang diperlukan yaitu untuk :
1) Memelihara agama ( ḥifz ad-dīn )
2) Memelihara jiwa ( ḥifz an-nafs )
3) Memelihara akal ( ḥifz al-aql )
4) Memelihara keturunan ( ḥifz an-nasl )
5) Memelihara harta ( ḥifz al-māl )
b. Ḥajiyat adalah tingkat kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan  ini  tidak  sampai  mengancam  keselamatannya,  namun  akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi  tidak  sampai  ketingkat  menyebabkan  kepunahan  atau  sama sekali  tidak  berdaya.  Jadi  yang  membedakan aḍ-ḍaruriyat dengn al- ḥajiyat adalah  pengaruhnya  kepada  keberadaan  manusia.  Namun demikian,  keberadaannya  dibutuhkan  untuk  memberikan  kemudahan
12 Ahmad  Imam  Mawardi, Fiqh  Minoritas  Fiqh  al-Aqlliyat  dan  Evolusi  Maqāşid Asysyarī‟ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179.
13 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāşid asy-Syarī‟ah Menurut asy-Syaṭibi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61.
14 Ibid . , hlm. 167.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   213-229   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3416
serta  menghilangkan  kesukaran  dan  kesulitan  dalam  kehidupan mukallaf.
c. Taḥsiniyat adalah tingkat kebutuhan tersier yaitu semua keperluan dan perlindungan  yang  diperlukan  agar  kehidupan  menjadi  nyaman  dan lebih  nyaman  lagi,  mudah  dan  lebih  mudah  lagi,  lapang  dan  lebih lapang  lagi,  begitu  seterusnya.  Dengan  istilah  lain  adalah  keperluan yang  dibutuhkan  manusia  agar  kehidupan  mereka  berada  dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan. 15
Pembagian  harta  waris  pada  penelitian  ini  merupakan  kebutuhan Ḍaruriyat yang  mana  merupakan  tingkat  kebutuhan  primer  yang  harus ada karena latar belakang anak angkat pada penelitian ini merupakan anak yang  diasuh  sejak  balita  dan  tinggal  bersama  di  rumah  orang  tua angkatnya.  Hal  ini  menyebabkan  anak  angkat  tersebut  menjadi ketergantungan tinggal di rumah orang tuanya hingga orang tua angkatnya meninggal  dunia.  Bahkan  berdasarkan  penelitian  terhadap  ketiga informan,  ketiga  informan  tersebut  TM,  DR  dan  AN  melanjutkan  usaha orang tuanya berupa warung klonthong yang berdiri di atas tanah rumah orang tua angkatnya, sehingga usaha orang tua angkatnya ini merupakan bagian  dari  mata  pencaharian  yang  secara  turun  temurun  diturunkan kepada anak angkatnya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  penulis  simpulkan  bahwa pembagian  harta  waris  kepada  anak  angkat  ini  merupakan  bagian  dari tingkat  kebutuhan  untuk  mencapai  kemaslahatan  dengan  memelihara harta  ( ḥifz  al-māl )  dan  memelihara  jiwa  ( ḥifz  an-nafs ).  Harta  dan  jiwa merupakan  bagian  yang  perlu  dilindungi  demi  kehidupan  yang  tentram sehingga  mempertahankan  harta  waris  orang  tua  angkat  dalam kasus  ini mencapai dua tujuan kemaslahatan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara,  ketiga  informan  menyatakan  bahwa  ahli  waris  (keluarga kandung) orang tua angkatnya tidak mempermasalahkan pembagian harta waris kepada anak angkat yang melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan, hal  ini  dikarenakan  dalam  lingkungan  masyarakat  sekitar  yang menganggap  bahwa  anak  angkat  merupakan  anak  kandung  yang  tetap memiliki  hak  penuh  atas  harta  waris  orang  tua  angkatnya.  Selain  itu, adanya anggapan bahwa anak angkat merupakan anak kandung yang telah mengurus  orang  tua  angkatnya  hingga  rentan  sehingga  harta  tersebut merupakan bagian dari imbalan perbuatan anak angkatnya semasa hidup orang tua angkatnya. Oleh karenanya dapat penulis simpulkan, meskipun pembagian  harta  waris  terhadap  anak  angkat  ini  tidak  sesuai  dengan
15 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh ,  Jilid  II,  Cet.  ke-4  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2008), hlm. 209.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
aturan hukum khususnya dalam KHI yang mengatur pembagian harta anak angkat  tidak  lebih  dari  1/3  harta  yang  di  tinggalkan,  tetapi  pembagian harta  waris  orang  tua  angkat  ini  mengutamakan  kemaslahatan  anak angkat tanpa adanya perebutan hak dari pihak keluarga kandung.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya anak angkat tidak dapat mewarisi harta waris dari orang  tua  angkatnya,  tetapi  anak  angkat  mendapatkan  wasiat  wajibah yaitu  wasiat  yang  pelaksanaannya  tidak  dipengaruhi  atau  tidak bergantung  kepada  kemauan  atau  kehendak  si  yang  meninggal  dunia. Namun  besarnya  tidak  boleh  lebih  dari  1/3  bagian  dari  harta  warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209  ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada kenyataan yang terjadi di kelurahan Bobosan terdapat 3 (tiga) kasus pembagian waris anak angkat ayng memperoleh harta waris orang tua angkat seluruhnya, hal ini dikarenakan pandangan masyarakat sekitar  yang  menganggap  bahwa  anak  angkat  merupakan  anak  kandung yang tetap memiliki hak atas harta waris orang tua angkatnya. Pembagian harta  waris  yang  terjadi  merupakan  kebutuhan Ḍaruriyat anak  angkat yang  hidup  ketergantungan  tinggal  di  rumah  orang  tuanya  dan melanjutkan  usaha  orang  tua  angkatnya.  Sehingga  dapat  disimpulkan, pembagian  waris  anak  angkat  ini  mengutamakan  kemaslahatan  anak angkat dengan adanya unsur kerelaan dari pihak keluarga kandung.

## Daftar Pustaka
Literatur:
Bakri,  Asafri  Jaya.  1996, Konsep  Maqāşid  asy-Syarī‟ah  Menurut  asy- Syaṭibi , Jakarta: PT Raja Grafindo.
Mawardi, Ahmad Imam. 2010, Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqāşid  Asysyarī‟ah  dari  Konsep  ke  Pendekatan ,  Yogyakarta: LkiS.
Pandika, Rusli. 2014. Hukum Pengangkatan Anak , Jakarta: Sinar Grafika.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   213-229   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3416
Ramulyo,  Mohd.  Idris.  1999, Hukum  Perkawinan  Islam;  Suatu  Analisis dari  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum Islam , Cet. Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.
Syariffudin,  Amir.  2006, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Jakarta: Kencana.
Syarifuddin,  Amir.  2008, Ushul  Fiqh ,  Jilid  II,  Cet.  ke-4,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.

## Jurnal dan Karya Ilmiah:
Al-Ghazali,  Muhammad  “Perlindungan  Terhadap  Hak-Hak  Anak  Angkat dalam  Pembagian  Harta  Waris  Perspektif  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal Qiyas Vol. 1 No. 1, April 2016, pp. 101-106.
Amalia,  Endah  dan  Ashif  Az  Zafi,  “Penyetaraan  Gender  Dalam  Hal Pembagian  Warisan”, Jurnal  Ahkam ,  Volume  8,  Nomor  2, November 2020, pp. 213-232.
Fathoni,  M.  Alfan,  “Penerapan  Asas  Proporsionalitas  dalam  Proses Pembagian  Waris  Anak  Angkat”, Jurnal  Legitima :  Vol.  1  No.  1 Desember 2018, pp. 20-43.
Latif,  Abdul  dkk,  “Kedudukan  Anak  Angkat  dalam  Pembagian
WarisanPerspektif Hukum Islam dan KuhPerdata”, Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021,
pp. 155-172
Rais,  Muhammad,  “Kedudukan  Anak  Angkat  dalam  Perspektif  Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, Jurnal  Hukum  Diktum ,  Volume  14,  Nomor  2,  Desember  2016,
pp. 183-200
Ramdhani,  Ria,  “Pengaturan  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Anak  Angkat Menurut  Hukum  Islam”, Jurnal  Lex  et  Societatis ,  Vol.  III/No.
1/Jan-Mar/2015, pp. 54-63
Usman, Sumiati, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris” Jurnal Lex Privatum , Vol.I/No.4/Oktober/2013, pp. 136-147.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Wulandari,Andi Sri Rezky, “Studi Komparatif  Pembagian Harta Warisan Terhadap  Anak  Angkat  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  dan Hukum Perdata”, Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5. No. 2, pp. 1-21.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  pelaksanaan pengangkatan anak.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)