## KEKUATAN KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DITINJAU DARI SEGI PEMBUKTIAN
Alfian Alfandi 1 , Fadli A Natsif 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar alfian.lafandi88@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kedudukan  saksi verbalisan di  dalam  KUHAP, dan  juga  mengetahui  faktor  apa  yang  menyebabkan  sehingga  saksi verbalisan dihadirkan  di  dalam  proses persidangan  serta  dapat  mengetahui  bagaimana  kekuatan  pembuktian  terhadap  keterangan  saksi verbalisan Penelitian ini dilaksanankan di Pengadilan Negeri Makassar, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan  dengan  cara  turun  langsung  kelapangan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  hakim,  selain  itu penulis  juga  mengambil  landasan  teoritis  dengan  mempelajari  buku-buku,  karya  ilmiah,  artikel-artikel  dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi dan masalah objek penelitian. Adapun hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) Kedudukan Saksi verbalisan tidak diatur di dalam KUHAP namun mengenai makna  dari  saksi verbalisan yaitu  hakim  mengambil  dasar  hukum  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 65/PUU-VIII/2010.  Sebagai  dasar  hukum  saksi verbalisan .  2)  Faktor  yang  menyebabkan  sehingga  saksi verbalisan dihadirkan  dalam  proses  persidangan  karena  terdakwa  atau  saksi  menyangkali  perbuatannya  atau tidak mengakui kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam Berita Acara Penyidikan. (BAP).

## Kata Kunci: Saksi Verbalisan

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  the  position  of  verbalized  witnesses  in  the  Criminal  Procedure Code, and also to find  out what  factors caused verbalized witnesses to  be presented in  the trial process and to find  out  how  the  strength  of  evidence  against  verbalized  witness  statements  was  carried  out  in  the  Makassar District  Court,  using  research  methods  qualitative  field  method  by  going  directly  to  the  field  by  conducting interviews with judges, besides that the author also takes a theoretical basis by studying books, scientific works, articles and laws and regulations relating to the title of the thesis and the problem of the object of research. The results  of  the  research  obtained  are:  1)  The  position  of  verbal  witnesses  is  not  regulated  in  the  Criminal Procedure Code but regarding the meaning of verbal witnesses, namely the judge takes the legal basis from the decision  of  the  Constitutional  Court  Number  65/PUU-VIII/2010.  As  the  legal  basis  for  verbal  witnesses.  2) Factors that cause verbal witnesses to be presented in the trial process because the defendant or witness denies his actions or does not admit the mistakes contained in the Investigation Report. (BAP).
Keyword: Verbalistic Witness

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasar  atas  hukum  ( rechtsstaat )  maka  segala tindakan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia  tidak  lepas  dari  aturan  hukum.  Pada dasarnya, Hukum adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan banyak persepsi yang berbeda, tergantung bagaimana pandangan mereka terhadap hukum itu sendiri. 1 Di Indonesia, hukum  diterima  sebagai  ideologi  untuk  menciptakan  ketertiban,  kemanan,  keadilan  serta kesejahteraan  bagi  warga  negaranya  dengan  konsekuensi  bahwa  kehidupan  masyarakatnya diikat oleh aturan hukum.
Ketentuan hukum pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  dikenal  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sebagai salah satu sumber
utama Hukum Acara Pidana dengan asas legalisasi, dimana pelaksanaan dan penerapan pasal- pasal  KUHAP  haruslah  bersumber  pada  supremasi  hukum  dan  semua  tindakan  penegakan hukum  haruslah  berdasarkan  atas  ketentuan  hukum  dan  perundang-undangan.  KUHAP disahkan  pada  tanggal  31  Desember  1981  dalam  Lembaran  Negara  1981  Nomor  76,  TLN Nomor  3209.  Sebagai  induk  hukum  acara  pidana  di  Indonesia,  KUHAP  berfungsi  untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana  formal atau hukum  acara  pidana.  Artinya  proses  penanganan  perkara  tindak  pidana  yang  diatur  dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusi,  haruslah  mengacu  kepada  KUHAP,  sepanjang  di  dalam  perundangan  itu  tidak mengatur  tentang  acara  pidana.  Apabila  dalam  suatu  perundang-undangan  pidana  sebagai suatu  hukum  pidana  materiil  di  dalamnya  juga  mengatur  tentang  hukum  acara  pidana  yang menyimpang  dari  KUHAP,  maka  hukum  acara  pidana  di  dalam  undang-undang  itulah  yang digunakan. Hal tersebut sesuai dengan asas Lex specialis derogat legi generali atau ketentuan yang khusus mengalahkan ketentuan yang umum.
KUHAP  berisi  ketentuan  tata  tertib  di  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana, dengan tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil termasuk kebenaran melalui pembuktian.  Hukum  pembuktian  merupakan  sebagian  dari  hukum  acara  pidana  yang mengatur macam-macam alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian,  syarat-syarat  dan  tata cara mengajukan  bukti  tersebut  serta  kewenangan  hakim
1 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2008)  h..11.
untuk  menerima,  menolak  dan  menilai  suatu  pembuktian. 2 Pembuktian  adalah  ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang- undang  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa. 3 Pembuktian  juga merupakan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  alat-alat  bukti  yang  dibenarkan  undang- undang  yang  boleh  dipergunakan  hakim  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan. Persidangan  pengadilan  tidak  boleh  sesuka  hati  dan  semena-mena  membuktikan  kesalahan terdakwa 4 .
Sistem  pembuktian  yang  dianut  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  183  KUHAP,  bahwa hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.  Berdasarkan ketentuan  dalam  pasal  183  KUHP  tersebut  maka  jelaslah  bahwa  majelis  hakim  tidak  boleh menjatuhkan putusan pidana apabila tidak ada alat bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang kemudian dapat memberikan keyakinan bagi hakim bahwa suatu tindak pidana  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.  Hal  ini menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP tersebut, majelis hakim dalam mengambil  putusannya  harus  mempertimbangkan  setiap  alat  bukti  yang  diajukan kepersidangan  dalam  tahap  pembuktian Bukti  yang  sah  merupakan  bukti  yang  dapat  dinilai dan  dipertimbangkan  hakim  dalam  rangka  membentuk  keyakinannya  untuk  tujuan  satu- satunya  membuat  putusan  perkara  pidana,  dimana  bukti  yang  dapat  dari  alat  bukti  yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Pada dasarnya kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai  alat  bukti  dan  kadang  ditambah  barang  bukti.  Fakta-fakta  yang  diperoleh  itu  akan dirangkai  menjadi  satu  peristiwa,  peristiwa  mana  seperti  apa  yang  sebenarnya  (kebenaran materiel),  mendekati  yang  sebenarnya  ataukah  jauh  dari  kebenaran  yang  sesungguhnya; begitu juga apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana atau tidak, dan hal tersebut akan bergantung sepenuhnya kepada akurat atau tidaknya dan lengkap atau tidaknya fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti.
2 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana , (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.10.
3 Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana , (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.10-11.
4 M.  Yahya  Harahap, PEMBAHASAN  PERMASALAHAN  DAN  PENERAPAN  KUHAP:  Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , (Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika,2015), h. 273.
Salah satu bukti sah yang telah ditetapkan di dalam KUHAP adalah keterangan saksi. Saksi  menurut  pasal  184  KUHAP  merupakan  salah  satu  dari  sekian  alat  bukti  persidangan yang  sah.  Alat  bukti  ini  memegang  peranan  yang  penting  dalam  proses  pembuktian  suatu perkara pidana sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada  pemeriksaan alat  bukti  keterangan  saksi.  Fungsi  adanya  keterangan  saksi  yaitu  sebagai  pembuktian terhadap  perbuatan  pidana  dan  pelaku  yang  didakwa.  Dari  keterangan  saksi  tersebut diperolehlah putusan pidana.
Proses  pembuktian  dalam  suatu  persidangan  menjadi  sangat  menarik  ketika  dalam pemeriksaan, ternyata tersangka atau saksi kemudian mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP)
atau  keterangan  yang  mereka  berikan  tidak  sesuai  dengan  BAP,  padahal  berkas  tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan.
Terdakwa  atau  saksi  dalam  persidangan  dapat  melakukan  pencabutan  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP)  di  kepolisian  jika  disadari  bahwa  pada  saat  memberikan  keterangan  ia mendapat  tekanan  dan  paksaan 5 .  Syarat  pencabutan  dilakukan  selama  pemeriksaan persidangan  pengadilan  berlangsung  dan  harus  disertai  dengan  alasan  yang  mendasar  dan logis. Impilkasi pencabutan itu adalah bahwa BAP tersebut, yang merupakan pegangan utama jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan dipersidangan, menjadi melemah.
Melihat  kebiasaan  yang  terjadi  dalam  persidangan,  setiap  kali  terjadi  pencabutan keterangan  oleh  terdakwa  terkait  dengan  adanya  pemaksaan  maupun  penyiksaan  dalam penyidikan,  maka  dalam  menyikapi  hal  ini,  tindakan  yang  seharusnya  diambil  oleh  hakim adalah dengan memanggil saksi verbalisan , guna melakukan klarifikasi dengan penyidik dan membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa.
Berdasarkan beberapa uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis ingin  mengetahui  bagaimana  kedudukan  saksi  Verbalisan  didalam  KUHAP,  dan  juga mengetahui faktor apa yang meneyebabkan sehingga dihadirkannya saksi verbalisan didalam peroses persidangan
5 Agus      Darwis,      Hak      Menolak      Memberikan      Keterangan      atau      Mencabut      BAP, https://www.google.com/amp/s/tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan-keterangan- atau-mencabut-bap .  (Diakses Tangga l6 Juli 2020, Pukul 14.46 WITA)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yang  digunakan  penlis  tergolong  penelitian  kulitatif lapangan  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis,  empiris atau  fakta  yang  terjadi  dalam  peraktek  di  lapangan  serta  pendekatan  sosiologis.  Adapun sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber  data  perimer  dan  skunder,  Selanjutnya  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  dokumentasi  untuk  mendapatkan data  berupa  dokumen  yang  berfungsi  untuk  mekengkapi  data  peneliti  penulis.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Dengan  melakukan  wawancara  langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian saksi menurut KUHAP
Pengertian  keterangan  saksi  dirumuskan  dalam  pasal  1butir  27  KUHAP,  yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan  dari  saksi  mengenai  suatau  peristiwa  yang  didengar  sendiri,  dilihat  sendiri,  dan dialami  sendiri.  Dengan  menyebut  alasan  dari  pengetahuannya  itu  dari  pernyataan  di  atas terdapat tiga tolak ukur tanggungjawab keteragan saksi yaitu:
a. Melihat
b. Mendengar
c. Mengalami
2. Pengertian saksi Verbalisan
Saksi Verbalisan merupakan  saksi  dari  penyidik  polri  yang  dihadirkan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU),  atas  permintaan  majelis  hakim  karena  terdakwa  menyangkal  atau tidak  mengakui  apa  yang  ada  dalam  Berita  Acara  Peyidikan  (BAP).  Dengan  kata  lain, terdakwa tidak menerima isi dari BAP yang telah dibuat oleh Penyidik, maka jaksa penuntut umum  (JPU)  menghadirkan  saksi  dari  penyidik  yang  disebut  saksi verbalisan ,  atas  dasar permintaan dari majelis hakim. 6
Dari sisi Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.
6 Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Makassar . (Wawancara, Tanggal, 21 September 2020).
Istilah  saksi verbalisan merupakan  istilah  yang  lasim  digunakan  dalam  praktek pemeriksaan pidana pada tingkat pemeriksaan pengadilan negeri. Saksi verbalisan yaitu saksi yang  pada  umumnya  merupakan  anggota  polri  selaku  penyidik  yang  telah  diberi  di persidangan kehadiran di persidangan adalah untuk meberikan keterangan sebagai saksi yang dikenal dengan saksi verbalisan.
Verbalisan bersal dari bahasa Belanda. Verbalisan yang artinya pembuat berita acara. Dalam kamus hukum Verbalisan diartikan sebagai petugas polisi atau seseorang yang diberi tugas  khusus  untuk  menyusun,  membuat,  atau  mengarang  proses verbal. Bertolak  dari pengertian  kata verbalisan tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  yang dimaksud  dengan  saksi verbalisan adalah  saksi  anggota  polri  yang  diberi  wewenang  untuk membuat atau menyusun berita acara penyidikan (BAP).
Membuat  atau  menyusun  berita  acara  penyidikan,  berarti  melakukan  pemeriksaan kepada  tersangka  dan  saksi-saksi,  dengan  melakukan  pemeriksaan  kepada  tersangka  dan saksi-saksi, tentunya saksi verbalisan selaku penyidik akan mengetahui sesuatu delik melalui hasil pemeriksaannya, akan tetapi tidak mengetahui secara langsung tentang terjadinya delik tersebut. Sebab, saksi verbalisan tidak mengetahui secara langsung tentang terjadinya delik tersebut, maka keterangan saksi verbalisan tidak termasuk kategori, keterangan saksi sebagai alat bukti sah menrut KUHAP.

## 3. Pengertian Penyidik Pembuat (BAP)
Menurut  Pasal  1  angka  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHP) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan .
Mengenai  tugas  dari  seorang  penyidik  ini,  diatur  dalam Pasal  1  angka  2  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya .
Mengenai  Penyidikan  ini  M.  Yahya  Harahap  menjelaskan  dalam  bukunya  yang berjudul,  Pembahasan  Permasalahan  KUHAP:  Penyidikan  dan  Penuntutan,  menjelaskan bahwa  dari  pengertian  dalam  KUHAP,  penyidikan  ada  karena  telah  dilakukannya  peroses yang disebut penyelidikan. Peroses penyelidikan ini merupakan tindakan tahap pertama yang dilakukan polisi setelah menerima laporan, jadi setelah menerima laporan, polisi melakukan
penyelidikan  baru  setelah  itu  jika  sudah  ada  yang  dinyatakan  sebagai  tersangka  dan  telah dilakukan  penangkapan  dan  penahanan  oleh  polisi  maka  peroses  selanjutnya  inilah  yang dinamakan peroses penyidikan. Jadi penyidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyelidikan.
Lebih  lanjut  Yahya  Harahap  menyatakan  bahwa  sebelum  dilakukan  tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh pejabata penyelidik, dengan maksud dan  tujuan  mengumpulkan  bukti  permulaan  atau  bukti  yang  cukup  agar  dapat  dilakukan tindak  lanjut  penyidikan.  Mungkin  proses  penyelidikan  ini  dapat  disamakan  dengan pengertian  tindak  pengusutan,  sebagai  usaha  mencari  dan  menemukan  jejak  berupa keterangan dan bukti-bukti satu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
Selain  itu,  jika  diperhatikan  dengan  seksama,  motivasi  dan  tindakan  penyelidikan merupakan  tuntunan  tanggung  jawab  kepada  aparat  penyidik,  untuk  tidak  melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan  pemeriksaan  penyidikan  seperti  penangkapan  atau  penahanan  harus  lebih  dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. 7
Dari  uraian  inilah  ketika  terdakwa  menolak  atau  tdk  mengakui  isi  dari  Berita  Acara Penyidikan  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  Menghadirkan  saksi  Penyidik    atau  yang disebut  saksi Verbalisan atas  dasar  permintaan  majelis  hakim.  Karena  telah  dijelaskan sebelumnya bagaimana cara penyidik dalam mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti  serta data-data yang dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

## 4. Dasar Hukum Mengenai Saksi dan Saksi Verbalisan

## a. Defenisi alat bukti saksi menurut KUHAP
Sistem pembuktian menurut undang-undang  secara negatif diatur dalam KUHAP. Di dalam  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secra  negatif  terdapat  unsur  dominan berupa  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti.  Jadi,  dalam  menentukan  apakah  orang  yang didakwakan  tersebut  bersalah  atau  tidak,  haruslah  kesalahannya  dapat  dibuktikan  paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuan di dalam KUHAP pasal 183. Hakim tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  sehingga  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya .
7 M. Yahya Harahap, PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan , (Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 101 -102.
Salah  satu  alat  bukti  yang  sah  dalam  KUHAP  pasal  184  ayat  1  adalah  keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan  tidak  ada  suatu    perkara  pidana  yang  luput  dari  peroses  pembuktian  alat  bukti keterangan saksi, dan hampir dalam semua peroses pembuktian dalam perkara pidana selalu bersandar  atau  berpatokan  kepada  pemeriksaan  keterangan  saksi.  Jadi  dalam  suatu  perkara pidana,  pada  umumnya  selalu  diperlukan  cara  dalam  pembuktian  dengan  menggunakan alat bukti keterangan saksi.
Oleh  sebab  itu  yang menjadi  dasar alat  pembuktian  menurut  KUHAP  adalah    narasi diskriptif    refresentasi  peristiwa,  kejadian,  atau  situasi  yang  nyata  berlangsung  dilihat  oleh mata, didengar oleh telinga dan dialami sendiri oleh saksi. 8
Keterangan  saksi merupakan alat bukti utama yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. Adapun  aturan-aturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  saksi  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  hanya  diatur  di  dalam  satu  pasal  saja  yaitu  diatur  dalam pasal  185,  yang  antara  lain  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  ketterangan  saksi, bagaimana tentang kukuatan pembuktiannya dan lain-lain. 9
Selain  itu,  di  dalam  keterangan  saksi  dikenal  juga  dengan  adanya  dua  jenis  saksi yaitu:
1) Saksi memberatkan ( a charge )
Saksi ini ialah jika kesaksian itu berisikan keterangan yang akan semakin menguatkan bukti terdakwa bahwa benar dialah pelaku tindak pidana tersebut.
2) Saksi meringankan ( a de charge )
Saksi ini adalah apabilah isi keterangan saksi itu akan bertujuan melepaskan tersangka dari  tuduhan  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Saksi  ini  adalah  menjadi  bagian  terhadap  hak tersangka  untuk  dapat  mengajukan  saksi a  de  charge agar  diperiksa  dan  dibuat  BAP  dalam tahap penyidikan dan juga pada saat pemeriksaan disidang pengadilan.
Keterangan  saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat didalam sifat kekuatan pembuktian yang mengikat  dan    menentukan  bahwa jadinya  alat  bukti  kesaksian  sebagai alat  bukti yang  sah. Oleh  karena  itu,  alat  bukti  kesaksian  ini  tidak  mempunyai  nilai  pembuktian  kekuatan  yang
8 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam sirkus Hukum ,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 263.
9 Djoko  Prakoso, Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian  di  Dalam  Peroses  Pidana ,  (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 49.
sempurna  dan  meyakinkan.  Dengan  kata lain,  tidak  dapat  mengikat  hakim.  Sehingga  hakim bebas dalam menilai kesempurnaan dan kebenaran yang diberikan oleh keterangan saksi, dan hakim  pun  juga  tidak  segan  menolak  keterangan  dari  seorang  saksi,  ketika  saksi  tersebut memberikan keterangan yang tidak sempurna dan jelas.

## b. Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam KUHAP
Saksi verbalisan merupakan  saksi  yang  tidak  diataur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  karena  defenisi  dari  saksi  menurut  Pasal  1  angka  27 KUHAP  ialah  orang  yang  melihat,  mendengar,  dan  merasakan  tentang  suatu  tindak  pidana yang  terjadi.  Sedangkan  saksi verbalisan ini  merupakan  saksi  yang    tidak  melihat, mendengar,  dan    merasakan,  akan    tetapi  saksi verbalisan ini  Cuma  berdasar  pada  hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota polri.
Adapun  saksi  yang  memberikan  keterangan,  tetapi  tidak  melihat,  mendengar  dan mengalami sendiri suatu peristiwa tersebut disebut sebagai testimonium de audit atau hearsay evidence ,  atau  bisa  juga  disebut  sebagai verbalisan .  Misalnya  mendegar  dari  orang  yang mengalaminya,  hal  tersebut  bisa  memperkuat  dari  alat  bukti  yang  lainnya,  hanya  saja keterangan itu tidak sekedar pendapat (opini) atau reka-rekaan belaka, pernyataan ini adalah maksud dari bunyi dari pasal 185 ayat 5 KUHAP.

## c. Pedoman Penilaian Keterangan Saksi
Selain  itu  KUHAP  juga  memberikan  pedoman  teknis  tentang  penilaian  keterangan saksi yang diatur dalam pasal 185 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni dengan sungguh-sungguh memperlihatkan yaitu:
a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain
b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
c) Alasan  yang  mungkin  dipergunakan  oleh  saksi  untuk  memberikan  keterangan tertentu.
d) Cara  hidup  dan  kesusilaan  saksi  serta  segala  sesuatu  yang  pada  umumnya  dapat mempengaruhi tentang dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya. 10
Persesuaian  yang  harus  dinilai  itu  berarti  sebagai  konsistensi  akurasi  yang  valid, ditambah  dengan  alasan  cara  hidup  dan  kesusilaan  sebagai  legitimasi  rasional  dan  sebagai representasi kredibilitas, menunjukkan penilaian itu otentik.
d. Syarat-Syarat Diterimanya Keterangan Saksi
10 Nikolas  Simanjuntak, Acara  Pidana  Indonesia  dalam    Sirkus  Hukum ,  (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2009), h. 266
Adapun  syarat-syarat  diterimanya  keterangan  saksi  menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), ada lima syarat yaitu:
1) Menurut  Pasal  160  ayat    3  dan  4  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  Wajib  disumpah  atau  berjanji,  artinya  saksi  yang  menganut  agama  islam biasanya  bersumpah,  tetapi  mereka  yang  berkeyakinan  ktisten  protestan  tidak  mau disumpah melainkan Cuma mau berjanji, sedangkan penganut agama katolik lazimnya bisa disumpah, akan tetapi ada juga yang hanya mau berjanji.
2) Menurut  Pasal  171  KUHAP,  mereka  yang  absolut  tidak  berwenang  memberikan kesaksian, yang dimaksud dari Pasal ini ialah:
a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah.
b) Orang  sakit  ingatan  atau  sakit  jiwa  meskipun  kadang-kadang  ingatannya  baik kembali.
3) Menurut  Pasal  168  KUHAP,  mereka  yang  relatif  tidak  berwenang  memberikan kesaksian yaitu:
a) Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dari terdakwah atau yang bersamah-samah dari terdakwa.
b) Saudara  dari  terdakwa  atau  yang  bersamah-samah  sebagai  terdakwa,  saudara ibu atau  saudara  bapak,  juga mereka  yang  mempunyai  hubungan  karena  perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ke tiga.
c) Suami  atau  istri  terdakwa  meskipun  sudah  bercerai  atau  yang  bersama-sama sebagai terdakwa.
4) Minimal dua atau lebih keterangan saksi  yang memenuhi syarat hukum.
5) Kualitas keterangan saksi itu harus dinyatakannya di persidangan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  saksi verbalisan hanya dikaitkan dengan makna asas Testimonium de Auditu maka saksi verbalisan tidak sah untuk bisa  memberikan  keterangan  di  persidangan  karena  saksi  verbalisan  termasuk  saksi de Auditu .
Namun  setelah  dikeluarkannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.65/PUU- VIII/2010. Mengenai perubahan makna saksi atau memperluas defenisi mengenai keterangan saksi, yang dimana bunyi dari putusan tersebut ialah saksi merupakan orang yang tidak hars melihat sendiri,  mendengar sendiri dan merasakan sendiri tentang suatu tindak pidana yang terjadi,  sepanjang  keterangan  yang  diberikan  di  persidangan  relevan  berhubungan  dengan
pokok perkara yang sedang diadili. Tetapi keterangan saksi verbalisan di dalam persidangan bisa dikatakan hanya sebatas alat bukti petunjuk sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain.  Nilai  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  petunjuk  bersifat  bebas  tergantung  penilaian  dari hakim,  itu  artinnya  penilaian  keterangan  saksi verbalisan juga  tergantung  kebijaksanaan hakim dalam mengambil suatu pertimbangan terhadap perkara yang sedang diadili.
Jadi  peroses  pembuktian  dalam  pemeriksaan  keterangan  saksi verbalisan dinyakan sebagai keterangan saksi yang sah dipersidangan seperti saksi pada umumnya  yang telah di jelaskan  didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tentang  alat  bukti keterangan  saksi,  dengan  mengacu  pula    pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor 65/PUU-VIII/2010.  Peraturan  inilah  yang  di  jadikan  dasar  hukum  sehingga  hakim  dapat menerima keterangan saksi verbalisan dipengadilan.

## 5. Faktor Yang Menyebabkan Sehingga Saksi Verbalisan di Hadirkan di Dalam Proses Persidangan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapatkan  dari  Pengadilan  Negeri  Makassar  ada beberapa  kasus  tindak  pidana    yang  selesai  di  Persidangkan,  yang  menghadirkan  Saksi Verbalisan ,  serta  faktor  yang  menyebabkannya  sehingga  saksi verbalisan dihadirkan  di dalam peroses persidangan tersebut ialah:
a. Kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu-sabu
Kasus  ini  telah  di  persidangkan  dan  menghadirkan  saksi  verbalisan,  faktor    yang menyebabkan  sehingga  kasus  tersebut  menghadirkan  saksi verbalisan karena  terdakwa menyangkali  perbuatannya  dan  tidak  mau  mengakui  apa  yang  telah  tertulis  didalam  Berita Acara Penyidikan (BAP). Yang dibuat oleh penyidik.
b. Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Ringan
Faktor yang menyebabkan sehingga Kasus ini menghadirkan saksi verbalisan karena terdakwa juga tidak mengakui atau menyangkali perbuatannya dan tidak  mengakui apa yang telah  tertulis  di  dalam  Berita  Acara  Penyidikan  (BAP).  Yang  telah  dibuat  oleh  penyidik karena menurut terdakwa isi dari BAP tersebut dibuat atas tekanan dan paksaan.
c. Kasus Tindak Pidana Pencurian Handpone
Faktor yang menyebabkan sehingga kasus ini menghadirkan saksi verbalisan , karena terdakwa juga tidak mengakui atau menyangkali perbuatan yang telah dia lakukan dan tidak mau  mengakui  semua  tuduhan  yang  tertulis  di  dalam  Berita  Acara  Penyidikan  (BAP)  yang telah dibuat oleh penyidik berdasarkan hasil penyelidikan.
Jadi  dapat  disimpulkan  dari  beberapa contoh  kasus  tindak  pidana  yang  meghadirkan saksi verbalisan di  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  telah  dikemukakan  di  atas  hanya disebabkan  karena  terdakwa  memberikan  keterangan  yang  berbeda  dengan  isi  dari  Berita Acara  Penyidikan  (BAP),  dengan  kata  lain  Terdakwa  menyangkali  perbutannya  atau  tidak mau  mengakui  apa  yang  telah  tertulis  di dalam  Berita  Acara  Penyidikan  (BAP),  yang  telah dibuat oleh penyidik berdasarkan dari hasil penyelidikan. 11
Selain itu, di dalam Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan  pula  bahwa  jika  keterangan  saksi  di  sidang  berbeda  dengan  keterangannya  yang terdapat  dalam  berita  acara,  hakim  ketua  sidang  mengingatkan  saksi  tentang  hal  itu  serta meminta  keterangan  mengenai  perbedaan  yang  ada  dan  dicatat  di  dalam  Berita  Acara Pemeriksaan  Sidang.  Jadi  inilah  yang  dijadikan  dasar  mengenai  di  hadikannya  saksi Verbalisan didalam proses persidangan.

## KESIMPULAN
Penggunaan  saksi verbalisan (saksi  penyidik)  dalam  peroses  pembuktian  perkara pidana diperlukan apabila dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan saksi atau terdakwa memungkiri  keterangan  yang  ada  pada  Berita  Acara  Penyidikan  (BAP)    karena  menurut terdakwa,  pada  saat  pembuatan  berita  acara  atau  pada  saat  berita  acara  dibuat  ada  unsur paksaan atau tekanan, baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan Berita Acara Penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang didapat  di  dalam  pemeriksaan  sidang  pengadilan  menjadi  kurang  jelas.  Apabila  keterangan saksi  yang  dinyatakan  disidang  pengadilan  berbeda  dengan  keterangannya  yang  telah dinyatakan  dihadapan  penyidik,  atau  terdakwa  menyangkali  serta  menarik  kembali keterangannya  yang  tercantum  di  dalam  berita  acara  penyidikan.  Maka  dengan  keadaan- keadaan  seperti  itulah  yang  dijadikan  alasan  oleh  hakim  untuk  meminta  kepada  penuntut umum  untuk  menghadirkan  saksi verbalisan di  dalam  peroses  persidangan  untuk memperjelas  atau  memberikan  keterangan  terkait  dengan  penyidikan  yang  pernah ditanganinya.  Kekuatan  pembuktian  saksi verbalisan sebagai  alat  bukti  dalam  peroses persidangan di pengadilan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan oleh hakim.  Hakim  tidak  terikat  pada  nilai  kekuatan  yang  terdapat  pada  keterangan  saksi verbalisan ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya, serta kekuatan
11 Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri, Makassar .
saksi verbalisan dalam  penggunaannya  tidak  dapat  berdiri  sendiri  melainkan  juga  harus didukung  dengan  alat-alat  bukti  yang  lainnya.  Apabila  keterangan  saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat  digunakan  dalam  membantah  sangkalan  saksi  atau  terdakwa  di  dalam  peroses persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia 2008), h. 11.
Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekutan Pembuktian Didalam Peroses Pidana, (Yogyakarta:
Liberty, 1988), h. 49.
Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Bandung: Mandar  Maju, 2003), h. 10.
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The
Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning
Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas
Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in
Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., &  Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on
Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Lili  Rosita, Hukum Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana,  (Bandung:  Mandar  Maju,  2003),  h. 10-11.
M.  Yahya  Harahap,  PEMBAHASAN  PERMASALAHAN  DAN  PENERAPAN  KUHAP: Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali . (Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika. 2015), h. 273.
M.  Yahya  Harahap,  PEMBAHASAN  PERMASALAHAN  DAN  PENERAPAN  KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Cet.XIV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012),  h. 101-102.
Nikolas  Simanjuntak,  Acara  Pidana  Indonesia  Dalam  Sirkus  Hukum,  (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2009), h. 263.
Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, (Wawancara, Tanggal 21 Juli 2020).
Agus Darwis, Hak Menolak Memberikan Keterangan Atau Mencabut BAP https://www.google.com/amp/s/tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak- memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap .  (Diakses  Tanggal  16  Juli  2020,  Pukul 14:46 WITA).