## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3937/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Pengushaan BBM Antara PT Pertamina (Persero) dengan Mitra SPBU
Griseldi Ananda
Program Studi S2 Kenotariatan, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 3 Oktober 2022 Publish 21 November 2022 Fuel oil has become a basic need of the Indonesian people, PT. Pertamina (Persero) is trusted by the Government in the distribution of Oil Fuel, seeking private entrepreneurs who can be Pertamina's partners in the distribution and marketing of Oil Fuel through Oil Fuel Filling Stations for the Public. This is stated through the Gas Station Concession Cooperation  Agreement  between  PT.  Pertamina  (Persero)  with  PT.  Kembar  Kencana Putera, which is a partnership agreement with the standard form. This journal aims to find out and analyze the application of the principle of balance in the gas station business agreement and the state of legal protection obtained by PT. Kembar Kencana Putera was Pertamina's partner when it failed to fulfill its achievements. In its application, not all of the  agreement's  contents  reflect  the  principle  of  balance  and  practice. The gas  station concession  agreement  also  contains  rights  and  obligations  that  are  not  comparable between the parties, so the doctrine of good faith is needed in carrying out these business activities. Keywords: Balance  Principle,  Gas  Station Concession Cooperation
Agreement, Pertamina Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 3 Oktober 2022 Publish 21 November 2022 Bahan Bakar Minyak sudah menjadi kebutuhan pokok daripada masyarakat Indonesia, PT. Pertamina (Persero) dipercayai Pemerintah dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak tersebut mencari pengusaha swasta yang dapat dijadikan mitra Pertamina dalam kegiatan penyaluran dan pemasaran Bahan Bakar Minyak melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum. Hal itu dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU  antara  PT.  Pertamina  (Persero)  dengan  PT.  Kembar  Kencana  Putera  yang merupakan  perjanjian  kemitraan  dengan  bentuk  baku.  Jurnal  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  mengenai  penerapan  asas  keseimbangan  dalam perjaanjiaan pengusahaan SPBU serta bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh PT. Kembar Kencana Putera selaku mitra Pertamina ketika ia gagal dalam memenuhi prestasinya. Pada penerapannya belum semua isi dari perjanjian mencerminkan adanya asas  keseimbangan  begitu  juga dalam  praktiknya.  Perjaanjian  kerjasama  pengusahaan SPBU pun memuat hak dan kewajiban yang tidak sebanding antar para pihak, sehingga diperlukan asas itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Griseldi Ananda
Program Studi S2 Kenotariatan, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Bahan  Bakar  Minyak  menjadi  kebutuhan  utama  daripada  masyarakat  Indonesia  yang diperlukan untuk menunjang kegiatan harian maupun kegiatan usahanya, hal ini sangat dirasakan oleh para pengemudi online, nelayan, dan angkutan umum. PT. Pertamina (Persero) sebagai salah satu  perusahaan  BUMN  yang  dipercayai  untuk  menyalurkan  Bahan  Bakar  Minyak  baik  yang bersubsidi  maupun  non-subsidi,  berusaha  untuk  menjangkau  hingga  ke  pelosok  agar  seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan Bahan Bakar Minyak tanpa adanya kesulitan atau harus membeli  oplosan  yang  kualitasnya  diragukan.  Dalam  merealisasikan  misinya,  PT.  Pertamina (Persero) bekerja sama dengan perusahaan swasta sebagai mitra  Pertamina dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak.
Calon  mitra  Pertamina  yang  tertarik  untuk  bekerjasama  dengan  PT.  Pertamina  (Persero) bisa mengajukan Surat Permohonan, terdapat PT. Kembar Kencana Putera yang tertarik untuk melakukan  kerjasama  dalam  menyalurkan  Bahan  Bakar  Minyak  di  Kota  Bandar  Lampung. Selanjutnya,  setelah  kerjasama  disetujui  oleh  PT.  Pertamina  (Persero),  calon  mitra  dan  PT.
Pertamina  (Persero)  mengikatkan  dirinya  yang  dituangkan  dalam  sebuah  perjanjian  berjudul “Perjanjian  Kerjasama  Pengusahaan  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Minyak  Untuk  Umum (SPBU) Solar Non Subsidi Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Kembar Kencana Putera”.
Perjanjian diatur dalam Buku III Bab II dalam KUH Perdata, yaitu pada pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi:
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Suatu  perjanjian  harus  memenuhi  beberapa  syarat  yang  tertulis  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata, dimana suatu perjanjian harus mendapatkan kesepakatan dari para pihak. Kedua, para pihak  dalam  perjanjian  tersebut  diwajibkan  untuk  cakap  dalam  melakukan  perbuatan  hukum, dimana perbuatan hukum menimbulkan suatu hubungan hukum antara para pihak. Ketiga, suatu perjanjian perlu adanya obyek tertentu, sehingga dapat dengan jelas dibuat aturan-aturan bagi para pihak dalam memenuhi obyek tersebut. Terakhir, isi dari suatu perjanjian harus menggambarkan tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  para  pihak  serta  tidak  melanggar  undang-undang  maupun kesusilaan.
Perjanjian sendiri memiliki beragama jenis, selain perjanjian jual beli yang tidak asing lagi di  telinga  masyarakat,  juga  ada  perjanjian  baku  yang  banyak  dijumpai  oleh  masyarakat  dalam sehari-harinya, seperti perjanjian kredit dengan Bank.  Perjanjian dalam bentuk baku dijelaskan oleh  Munir Fuady sebagai suatu kontrak yang tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU merupakan bentuk perjanjian baku, dimana isi dari perjanjiannya telah ditentukan oleh PT. Pertamina (Persero), sehingga calon mitra Pertamina hanya dapat menyetujui isi perjanjian tersebut tanpa ikut andil dalam perumusan perjanjiannya.
Dalam  suatu  perjanjian  terdapat  beberapa  asas-asas,  salah  satunya  adalah  Asas Keseimbangan  yang  menjadi  tolak  ukur  bagi  masing-masing  pihak  untuk  menilai  apakah perjanjian  tersebut  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang  bagi  para  pihak.  Namun,  PT. Kembar  Kencana  Putera  sebagai  mitra  PT.  Pertamina  (Persero)  yang  hanya  dapat  mengikuti arahan PT. Pertamina (Persero) tidak bisa terlalu banyak berdiskusi akan hak dan kewajibannya.
Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pembahasan atau analisis secara yuridis mengenai asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan tersebut.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  peran  asas  keseimbangan  dalam  Perjanjian  Kerjasama  Pengusahaan  SPBU berlaku bagi para pihak?
2. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  mitra  Pertamina  yang  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  yang  diartikan  oleh  Sugiyono  adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingaan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Jurnal ini memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  pemaparan  secara  lengkap  dan  rinci  terhadap  Perjanjian Kerjasama  Pengusahaan  SPBU  antara  PT.  Pertamina  (Persero)  dengan  PT.  Kembar  Kencana Putera.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Dimulai  dari  menganalisis  isi perjanjian dan menilai apakah terdapat asas keseimbangan di dalam perjanjian yang telah dibuat secara  baku  oleh  Pertamina.  Selanjutnya,  menganalisis  bentuk  perlindungan  hukum  yang didapatkan oleh mitra Pertamina jika tidak dapat memenuhi kewajibannya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU.
Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata yaitu, “suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal 1313 KUH Perdata dinilai  masih  terlalu  luas  untuk  ditafsirkan,  sehingga terdapat  beberapa  pendapat  para  ahli untuk  melengkapi  kekosongan  tersebut,  salah  satunya  adalah  M.  Yahya  Harahap  yang berpendapat bahwa Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuataan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.
Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata atau yang biasa dikenal dengan Asas Kebebasan Berkontrak,  menjelaskan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian Kerjasama Pengusahaan BBM antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Kembar Kencana Putera merupakan perjanjian yang bersifat baku  atau standard ,  Abdul  Kadir  Muhammad  berpendapat  bahwa  perjanjian  baku  atau standard contract merupakan tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap  konsumen  yang  mengadakan  hubungan  hukum  dengan  pengusaha,  yang  dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.
Berdasarkan  Pasal  1320  KUH  Perdata,  ditentukan  syarat-syarat  dari  suatu  perjanjian, yaitu:
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Syarat sahnya suatu perjanjian yang pertama adalah terdapat kesepakatan dari kedua belah  pihak.  Namun,  dalam  Perjanjian  Kerjasama  Pengusahaan  SPBU  ini,  kedudukan calon  mitra  Pertamina  hanya  bisa  menerima  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  apa yang sudah dirumuskan oleh PT. Pertamina (Persero).
2. Kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Kedua  belah  pihak  telah cakap melakukan  perbuatan  hukum,  dimana  kedua  belah pihak telah memenuhi usia dewasa atau berlumur 21 (dua puluh satu) tahun atau bukan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Suatu hal tertentu.
Dalam  Perjanjian  Kerjasama  Pengusahaan  SPBU,  telah  diperjanjikan  suatu  hal tertentu atau objek  tertentu, yaitu  menyalurkan dan memasarkan Bahan Bakar Minyak (BBM),  Bahan  Bakar  Khusus  (BBK),  serta  produk  lain  yang  dijual  melalui  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU). Maka sudah jelas, kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh PT. Kembar Kencana Putera.
4. Kausa yang halal.
Kausa  yang  halal  dapat  diartikan  bahwa  dalam  isi  dari  suatu  perjanjian  tidak bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan  maupun  ketertiban  umum  bagi  para pihak dalam memenuhi prestasinya.
Jenis  Perjanjian  Kerjasama  Pengusahaan  SPBU  ini  dapat  dikategorikan sebagai perjanjian waralaba. Perjanjian dalam pembuatannya harusnya melibatkan kedua belah pihak, namun dalaam Perjanjian Baku, franchisor dapat menetapkan syarat-syarat dan  sebuah  standar  yang  harus  dipatuhi  oleh  pihak  mitra  ( franchisee) .  Dalam  hal  ini ( franchisor) dapat dengan mudahnya menetapkan syarat-syarat yang tidak adil, dimana franchisor bisa memiliki kewajiban yang tidak terlalu banyak untuk dipenuhi dan segala keuntungannya, sedangkan bagi pihak mitra ( franchisee) berbanding terbalik, dimana ia dibebani  dengan  tanggung  jawab  yang  banyak  dan  hak  yang  tidak  sebanding.  Jika nantinya, franchisee gagal  dalam  memenuhi  kewajibannya,  maka franchisor dapat membatalkan  perjanjian  tersebut.  Hal  tersebut  tercermin  pada  Perjanjian  Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Kembar Kencana Putera, dimana isi dari perjanjian tersebut dirumuskan tanpa mengikutsertakan pihak mitra, dan dalam Pasal 3 dan 4 Perjajian Kerjasama Pengusahaan SPBU dibuat secara standar dan pihak mitra hanya dapat menyetujuinya.
Pasal  5  yang  mengatur  mengenai  Harga  dan  Tata  Cara  Pembelian  BBM, menetapkan dengan jelas bahwa harga dan syarat-syarat pembelian ditetapkan oleh PT. Pertamina (Persero), tanpa menulis harga pembelian BBM dengan jelas. Sehingga, PT. Kembar Kencana Putera hanya bisa mengikuti ketentuan harga yang ditentukan oleh PT. Pertamina  (Persero),  jika tidak  dilakukan  penebusan  BBM  oleh  mitra,  kemudian  tidak dilakukan pengiriman BBM oleh Pertamina, dan gagal untuk menyalurkan BBM kepada masyarakat, maka mitra dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.
Namun, dalam perjanjian tersebut tidak dirincikan mengenai sanksi apa yang diterima  oleh  PT.  Pertamina  (Persero)  jika  mitra  telah memesan  BBM  dan  melakukan pembayaran secara lunas, namun pengiriman tidak dilakukan secara tepat waktu oleh PT. Pertamina  (Persero)  sehingga  mengakibatkan  pihak  SPBU  tidak  dapat  melakukan penjualan  atas  Bahan  Bakar  Minyak  yang  telah  dipesan  dan  gagal  menyalurkannya kepada  masyarakat.  Sejauh  ini,  PT.  Kembar  Kencana  Putera  hanya  dapat  melaporkan keterlambatan pengiriman BBM kepada PT. Pertamina (Persero) sesuai dengan wilayah SPBU berada, dan menunggu konfirmasi pengiriman BBM kembali.
Dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai apa yang bisa dilakukan oleh mitra  Pertamina  jika  PT.  Pertamina  (Persero)  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya. Terdapat beberapa ketentuan yang dibuat oleh PT. Pertamina (Persero) namun juga tidak atau terlambat dipenuhinya kewajiban tersebut, seperti:
1. Keterlambatan  pengiriman  BBM  dari  Pertamina,  sehingga  menyebabkan  tidak tersalurnya  BBM  tepat  waktu.  Mitra  hanya  dapat  membuat  Berita  Acaraa Keterlambatan Pengirimaan tanpa diberi kompensasi berupa uang maupun tambahan alokasi, kecuali menunggu konfirmasi pengiriman dari Pertamina.
2. Jika terjadi losses (penyusutan kuantitas BBM saat diterima di SPBU) yang melebihi batas  toleransi,  pihak  SPBU  disuruh  membuat  Berita  Acara  Ketidaksesuaian  setiap terjadi losses dan  mengirimkannya  kepada  Pertamina  untuk  kemudian  dicocokan dengan Surat Jalan dan dikembalikan uang tebusannya, akan tetapi kenyataannya uang losses susah dan lama dicairkan kepada mitra SPBU.
Berdasarkan  isi  dari  perjanajian  tersebut  Asas  Keseimbangan  tidak  terlalu  bermain perannya  karena  tidak  terwujudnya  keseimbangan  kedudukan  dari  para  pihak  dalam perjanjian.  Asas  Kebebasan  Berkontrak  merupakan  salah  satu  asas  hukum  perjanjian  yang tidak bisa berdiri sendiri. Asas Keseimbangan memberikan  batasan-batasan bagi para pihak dalam merumuskan isi perjanjian, agar tidak terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban dan menetapkan sanksi semena-mena, atau menguntungkan satu pihak saja. Asas Keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian.  Kreditor  memiliki  kekuatan  untuk  menuntut  prestasi  dan  jika  diperlukan  dapat menuntut  pelunasan  prestasi  kekaayaan  debitor,  namun  debitor  memikul  pula  kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  Perjanjian  Kerjasama  Pengusahaan  SPBU  antara  PT.
Pertamina (Persero) dengan PT. Kembar Kencana Putera tidak mencerminkan dan terdapat Asas  Keseimbangan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  kedudukan  PT.  Pertamina  (Persero)  yang lebih diuntungkan, sedangkan PT. Kembar Kencana Putera yang banyak memikul beban dan sibuk memenuhi prestasinya. Ketika mitra tidak memenuhi kewajibannya, Pertamina dapat memberikan  sanksi  secara  langsung,  namun  berbeda  ketika  Pertamina  yang  lalai  dalam memenuhi  kewajibannya,  mitra  hanya  bisa  menunggu  konfirmasi  dari  Pertamina  dan  tidak bisa secara langsung menjatuhkan sanksi.
Walaupun  Perjanjian  Kerjasama  Pengusahaan  SPBU  tersebut  banyak  tertulis kewajiban-kewajiban  dan  ketentuan  lainnya  yang  tidak  seimbang,  PT.  Kembar  Kencana Putera  tetap  menjalankan  dan  melaksanakan  perjanjian  kemitraaan  dengan  PT.  Pertamina (Persero), karena visi PT. Pertamina (Persero) sejalan dengan tujuan PT. Kembar Kencana Putera,  yaitu  menyalurkan  Bahan  Bakar  Minyak  ke  masyarakat  Indonesia,  sehingga
masyarakat dapat membeli BBM dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau tanpa adanya kesulitan.

## B. Perlindungan  Hukum  bagi  Mitra  Pertamina  yang  Tidak  Dapat  Memenuhi Kewajibannya.
Perjanjian Baku tidak hanya digunakan oleh PT. Pertamina (Persero), namun digunkana juga  oleh  perusahaan-perusahaan  besar  lainnya,  biasanya  yang  bekerja  secara  kemitraan. Dalam  perjanjian  kemitraan  yang  bersifat  baku  ini  dibuat  secara  sepihak  oleh  Perusahaan tersebut dalam skala yang banyak, karena objek yang diperjanjikan dan tujuan kegiatan usaha yang sama. Seperti Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT. Pertamina (Persero) dengan  PT.  Kembar  Kencana  Putera,  dimana  perjanjian  tersebut  dibuat  sepihak  oleh  PT. Pertamina (Persero) dan PT. Kembar Kencana Putera sebagai mitra hanya bisa menyetujuinya jika ingin bermitra dengan Pertamina.
Perjanjian baku dirumuskan secara sepihak dan dibuat secara skala besar, karena sebuah perusahaan sudah tahu alur-alur dari pemenuhan prestasi yang nantinya akan dijalankan oleh calon mitra. Sehingga dapat dibuatnya perjanjian waralaba yang seragam, standard operation procedure, dan sanksi-sanksi yang sesuai dengan tidak terpenuhinya prestasi. Namun, sesuai dengan  syarat  perjanjian  yang  tertulis  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  klausul-klausul perjanjian harusnya dirumuskan, didiskusikan, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Klausul eksonerasi sering dijumpai dan dicantumkan dalam perjanjian baku oleh pelaku usaha.  Menurut  Sidartha,  klausul  eksonerasi  yaitu  merupakan  klausul  yang  mengandung pembatasan  bahkan  menghapus  sama  sekali  tanggungjawab  yang  semestinya  dibebankan kepada  pihak  produsen  (penjual).  PT.  Kembar  Kencana  Putera  banyak  dibebani  kewajiban yang pemenuhannya terasa sulit.
Selain  itu  dalam  pelaksanaannya  juga  banyak  ditemukan  ketimpangan  hak  dan kewajiban,  dimana  setiap  bulannya  SPBU  akan  dilakukan  audit  bulanan  yang  menjadi evaluasi bulanan SPBU untuk mempertahankan status Pasti PAS-nya ataupun predikat yang lainnya. Namun, audit bulanan SPBU tidak pernah diberi tahu kapan jadwalnya, auditor pun bisa tiba-tiba memberikan hasil audit, tanpa ada pemilik ataupun pegawai SPBU yang tahu jika hari itu sedang di evaluasi, sehingga mempertanyakan hasil dari audit tersebut, karena jika SPBU tidak lulus audit selama 4 (empat) bulan berturut-turut, merekaa dapat kehilangan titel Pasti PAS tersebut.
Dalam suatu perjanjian, selain menganut asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan juga patut diimbangi dengan asas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Subekti, asas itikad baik  merupakan  sendi  yang  terpenting  dari  hukum  kontrak  yang  memberikan  kekuasaan kepda hakim untuk mengawasi pelaaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Asas itikad baik dalam Perjanjian Pengusahaan SPBU ini patut diterapkan oleh kedua  belah  pihak,  dalam  pemenuhan  prestasi  atau  kewajibannya,  agar  terciptanya komunikasi yang baik bagi antar pihak.
Asas itikad baik tersebut harus memenuhi segala unsur dari setiap ketentuan perjanjian.
Hal  ini  jika  tidak  terjadinya  pemenuhan  asas  itikad  baik  maka  akan  meninggalkan  ruang kekosongan hukun ataupun dapat mengesampingkan isi daripada perjanjian. Dalam Perjanjian Pengusahaan  SPBU  antara  PT.  Pertamina  (Persero)  dengan  PT.  Kembar  Kencana  Putera masih terdapat beberapa unsur dari perjanjian tersebut yang tidak terpenuhi itikad baiknya, sehingga  dapat  mengesampingkan  isi  perjanjian.  Artinya,  dapat  dimintakan  pembatalan kepada  Pengadilan  yang  diajukan  oleh  PT.  Kembar  Kencana  Putera.  Namun,  sebelum  itu, dalam Perjanjian Pengusahaan SPBU diatur mengenai Penyelesaian Perselisihan, jika terdapat perselisihan,  kedua  belah  pihak  jika  disepakati  untuk  menyelesaikan  perselisihan  melalui musyawarah.  Jika,  tidak  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan  bagi  salah  satu  pihak,  maka dapat dilanjutkaan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Dalam  prakteknya,  PT.  Kembar  Kencana  Putera  dengan  segala  kewajiban-kewajiban yang  diembannya  dan  haknya  yang  dimiliki  masih  menjalankan  kegiatan  usaha  yaitu, menyalurkan dan memasarkan produk Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat.  Walaupun terdapat  beberapa  kerugian  yang  dialami  PT.  Kembar  Kencana  Putera  yang  disebabkan kelalaian PT. Pertamina (Persero) salah satunya dalam mengirim Bahan Bakar Minyak, PT. Kembar  Kencana  Putera  tetap  dengan  taat  mengikuti  alur  dan Standard  Operational Procedure yang diberikan oleh Pertamina, dan juga karena masih banyak kebuntungan yang diterima selama menjalankan kegiatan usaha tersebut.

## 4. SIMPULAN
1.  Asas  Keseimbangan  dalam  Perjanjian  Kerjasama  Pengusahaan  SPBU  antara  PT.  Pertamina (Persero)  dengan  PT.  Kembar  Kencana  Putera  belum  sepenuhnya  memenuhi  asas keseimbangan,  dimana  hak  dan  kewajiban  daripada  kedua  belah  pihak terlihat  timpang  dan lebih menguntungkan PT. Pertamina (Persero).
2. Perlindungan hukum bagi mitra Pertamina, yaitu dalam hal ini, PT. Kembar Kencana Putera berdasarkan  itikad  baik,  dapat  mengesampingkan  isi  perjanjian.  Namun,  sesuai  dengan ketentuan di dalam perjanjian dalam Pasal “Penyelesaian Perselisihan” disebutkan bahwa jika terdapat  perselisihan  dapat  diselesaikan  melalui  musyawarah,  dan  jika  tidak  ditemukan penyelesaian  yang  disepakati  oleh  salah  satu  pihak,  maka  dapat  mengajukan  ke  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI).  Sampai  dengan  keputusan  final  dari  (BANI),  maka kedua belah pihak harus menjalankan dan memenuhi kewajibannya.

## SARAN
1.  PT.  Pertamina  (Persero)  dapat  menerapkan  asas  keseimbangan  dengan  mengundang  PT.
Kembar Kencana Putera untuk me- review perjanjian terlebih dahulu dan berdiskusi mengenai keuntungan dan kerugian dari setiap pasal dalam perjanjian, sehingga kedua belah pihak dapat dengan jelas mengerti hak dan kewajibannya.
2.  PT.  Pertamina  (Persero)  dalam  pelaksanaannya  maupun  pembuatan  perjanjian,  dapat menerapkan asas itikad baik sehingga tidak merugikan pihak mitra ataupun kedua belah pihak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Fuady, Munir, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 76.
Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Alumni, 1982, hlm 3. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 87. Sidartha, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hlm. 120. Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tiinjauan Singkat),
Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.
Subekti, Hukum Kontrak, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 94. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND, Bandung: CV Alfabeta, 2018, hlm. 86.

## JURNAL
Muhtarom, M., Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak,
Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, hlm. 54, 2014.