## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1. 3996/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik
Jeva Fitri Fadilla 1 , Daly Erni 2
Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 18 Oktober 2022 Publish : 03 January 2023 Deed  of  the  Limited  Liability  Company  General  Meeting  Shareholders  (GMS)  minutes conducted through electronic media which was carried out during the COVID-19 phenomenon due to the social distancing policy in Indonesia. This requires that the GMS be held online.
The problem in this research is the legal certainty of the minutes of the GMS which is carried out online and the authority of the Notary in ratifying the minutes of the GMS which is carried out online, but the regulations require the physical presence of the Notary to both parties. The results of the study are that the legal certainty of the minutes of the Limited Liability Company GMS  which  is  carried  out  through  electronic  media  is  valid  when  it  has  been  signed.  The signature used  is  an  electronic signature because the GMS  is  held online.  The signature is filled by the chairman of the meeting and at least one shareholder appointed by the participants of the GMS or the deed of the minutes of the GMS is made into a notary deed. This is in line with the provisions of Article 90 of the Limited Liability Company Law. Then the urgency of the Notary's authority where the Notary ratifies the minutes of the GMS held online must obtain legal  certainty.  In  Article  15  Paragraph  (3)  of  the  Law  on  Notary  Positions,  it  has  been emphasized that Notaries can certify electronic documents, but in practice there is no legal protection  regarding  the  technical  and  clear  procedures,  causing  the  Notary  to  hesitate  to implement it. Keywords: GMS minutes Notary deed
Limited Liability Company
Electronic Signature
Notary’s electronic documents
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima Tanggal Bulan tahun Publis Tanggal, bulan tahun
Akta  risalah  RUPS  Perseroan  Terbatas  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  yang dilakukan pada saat fenomena COVID-19 karena adanya kebijakan pembatasan sosial ( social distancing ) di Indonesia. Hal ini mengharuskan pelaksanaan RUPS dilaksanakan secara daring. Permasalahan dalam penelitian ini kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan secara  daring  dan  kewenangan  Notaris  dalam  mengesahkan  akta  risalah  RUPS  yang dilaksanakan secara  daring  namun pada peraturannya mewajibkan kehadiran  Notaris secara fisik  dihadapan  kedua  belah  pihak.  Adapun  hasil  penelitian  yaitu  Kedudukan  hukum  akta risalah  RUPS  Perseroan  Terbatas  yang  dilaksanakan  melalui  media  elektronik  adalah  sah ketika  telah  ditandatangani.  Tandatangan  yang  digunakan  adalah  tandatangan  elektronik karena RUPS dilaksanakan secara daring. Tanda tangan diisi oleh ketua rapat dan paling sedikit satu  orang  pemegang  saham  yang  ditunjuk  oleh  peserta  RUPS  atau  akta  risalah  RUPS dibuatkan akta Notaris. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas.  Kemudian  urgensi  kewenangan  Notaris  yang  dimana  Notaris  mengesahkan  akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara daring harus mendapatkan kepastian hukum. Dalam Pasal  15  Ayat  (3)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  telah  ditegaskan  bahwa  Notaris  dapat mensertifikasi dokumen elektronik, namun dalam pelaksanaanya tidak ada payung hukumnya mengenai teknis dan tata caranya yang jelas sehingga menyebabkan kebimbangan dari Notaris untuk melaksanakannya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Jeva Fitri Fadilla Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email : Jevafadilla@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu dan teknologi mempermudah manusia untuk memperoleh informasi dalam menjalani  kehidupannya  sehari-hari.  Pemanfaatan  perkembangan  IPTEK  yang  semakin  pesat didukung dengan penggunaan media elektronik. Pemanfaatan media elektronik juga harus didukung
dengan  internet  yang  dapat  digunakan  untuk  mengirim  pesan melalui  beberapa platform seperti e- mail,  facebook,  google serta  media  pencarian  lainnya  untuk  menambah  wawasan  dan  ilmu pengetahuan penggunanya.  Setiap infomasi yang   diperlukan akan dengan sangat cepat dan mudah didapat  dengan  adanya  dukungan  perkembangan  teknologi.  Dengan  hanya  satu  kali  klik  saja  pada platform  pencarian    maka  informasi  yang  mereka  inginkan  akan  muncul  dengan  cepat  di  dalam jaringan  internet.  Tidak  perlu  membuka satu  persatu  halaman  buku  untuk  mencari  informasi  yang diinginkan  Dunia  maya  telah  memberikan  manfaat  kepada  setiap  pengguna  untuk  saling  menjalin komunikasi  dengan banyak orang. Informasi yang diperoleh dari perkembangan ini akan bertambah banyak. Perkembangan teknologi dan internet secara khusus banyak memberikan pengaruh-pengaruh serta sumbangsih yang signifikan secara substansi terhadap pembentukan regulasi dalam ruang cyber dan hukum cyber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam cyberspace atau disebut cybercrime . Kemudahan dalam penggunaan teknologi memicu diperlukannya sebuah payung hukum yang mampu melindungi hak dan privasi penggunanya sehingga dibentuklah sebuah kontruksi hukum yang mengatur  mengenai  penggunaan  teknologi  melalui  suatu  peraturan  perundang-undangan  yaitu Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya disebut  Undang-Undang  ITE).  Undang-Undang  ITE  ini  merupakan  undang-undang  pertama  yang secara khusus dirancang untuk mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan pengunaanya. Undang-undang ini kemudian secara resmi disahkan pada tanggal 21 April 2008. Selanjutnya Undang-Undang ITE direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  juga  mengatur  mengenai  penggunaan  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Undang-Undang  ITE  memberikan  mengenai  pengertian  informasi elektronik adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic dara interchange (EDI), surat elektronik ( electronic mail ), telegram,  teleks,  telecopy atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,angka,  kode  akses,  symbol,  atau perforasi  yang  telah  diolah  dan  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya”. Selain mencari informasi, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan transaksi elektronik.
Dinamika  perkembangan  masyarakat  yang  bergerak  tak  beraturan  di  tengah  keinginan melakukan  reformasi  dalam  semua  bidang  kehidupannya  dengan  menyesuaikan  terhadap perkembangan  teknologi  yang  terjadi.  Meskipun  masyarakat  secara  mayoritas  telah  mampu menggunakan  produk-produk  yang  dihasilkan  oleh  teknologi  informasi  serta  jasa  telekomunikasi dalam kehidupannya, namun sebagian besar masih meraba-raba untuk mencari suatu kebijakan publik dalam  pembangunan  infrastruktur  yang  mumpuni  atau National  Information  Infrastructure dalam menghadapi Global  Information  Infrastructure .  Revolusi  Industri  4.0  menjadi  titik  tolak  yang mempengaruhi  cara  berpikir  manusia,  hidup  dan  berhubungan  satu  dengan  yang  lain.  Pada  era  ini menyebabkan  perubahan  segala  aktivitas  manusia  dalam  berbagai  bidang  kehidupannya.  Dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  ITE  diharapkan  mampu  menjaga  dan  memberikan  perlindungan terhadap  masyarakat  dalam  pemanfaatan teknologi  yang  semakin  pesat  guna  mendukung  Revolusi Industri 4.0.
Perkembangan dalam bidang teknologi ternyata juga sangat berpengaruh terhadap perubahan perbuatan manusia. Salah satunya adalah perbuatan hukum yang melibatkan seorang Notaris. Dalam setiap  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  kehidupan  masyarakat  memerlukan  seorang  yang  mampu memberikan suatu kepastian hukum terhadap peristiwa tersebut yang salah satunya adalah Notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta otentik. Sebelumnya penerbitan akta otentik oleh Notaris  harusnya  dilakukan  secara  konvensional  dengan  melakukan  pertemuan  secara  langsung  di hadapan  Notaris  dan  para  penghadapnya.  Namun  dengan  adanya  perkembangan  pada  bidang teknologi,  maka  perbuatan  hukum  tersebut  dapat  dilakukan  secara  elektronik  yang  memanfaatkan dunia  maya  ( cyber  space ).  Segala  perbuatan  Notaris  dalam  menjalankan  fungsinya  yang memanfaatkan dunia maya sering dikenal sebagai cyber notary . Cyber Notary merupakan “Konsep
yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, seperti misalnya penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi”. Hal ini tentunya bertujuan bagi para  pihak  yang  berjauhan  akan  lebih  mudah  melakukan  perbuatan  hukum  dengan  adanya cyber notary . Cyber notary sudah ada sejak tahun 1995, namun terhambat karena belum ada dasar hukum yang mengikat sehingga perbuatan tersebut menjadi tidak sah.
Pengesahan Undang-Undang ITE membawa angin segar untuk cyber notary namun belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai cyber notary sampai saat ini. Merebaknya kasus COVID-19 yang terjadi  pada  tahun  2020  lalu  membuat  Presiden  Jokowi  dan  jajarannya  mengelar  konferensi  pers dengan maksud untuk menyampaikan pengumuman kepada masyarakat terkait kebijakan yang akan diterapkan  untuk  menyikapi  COVID-19  sebagai  sebuah  fenomena  global  yang  sedang  dihadapi masyarakat saat itu. Presiden Jokowi memberikan sebuah pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  atau  istilah  yang  lebih  dikenal  sekarang  adalah  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  merupakan  kebijakan  yang  akan  diterapkan  dengan menjadikan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kekarantinaan kesehatan sebagai dasar hukum  dari  kebijakan  antisipasi  tersebut.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  fenomena  ini  sangat merubah segala tatanan kehidupan masyarakat. Segala sektor terdampak seperti ekonomi, sosial dan lainnya. Banyak pengusaha yang gigit jari atas fenomena ini bahkan sampai gulung tikar. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan  besar  yang  langsung  mengadaan  RUPS  guna  membentuk  strategi  untuk bertahan di tengah fenomena yang telah meluluhlantahkan berbagai sektor kehidupan di masyarakat. RUPS banyak yang harus  digelar melalui teleconference karena adanya penerapan social distancing di masyarakat.
Salah satu badan usaha yang melakukan RUPS adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) menyebutkan “Perseroan Terbatas ( PT ) adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini  serta  peraturan  pelaksanannya”.  Sebuah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum bisa juga disebutkan “sebagai pribadi yang sah menurut hukum yang dapat bertindak sebagai pribadi sungguh-sungguh melalui pengurusnya”. Status badan hukum yang melekat pada Perseroan Terbatas didapatkan pada saat diterbitkannya keputusan Menteri mengenai  pengesahan  badan  hukum  perseroan  setelah  didaftarkan  sehingga  untuk  memperoleh persetujuan  harusnya  memenuhi  segala  persyaratan  permohonan  untuk  mendapatkan  izin    Menteri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Aktivitas  bisnis  pasca  fenomena  COVID-19  mengharusnya  segala  sektor  usaha  harus  bisa menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  yang terjadi.  Seperti  halnya  RUPS  yang  awalnya  dilaksanakan secara  langsung  atau face  to  face ,  namun  dengan  adanya  kebijakan  social  distancing  maka  RUPS dapat dilaksanakan melalui teleconference . Hal ini dijelaskan pada Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan  “Selain  penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (Selanjutnya disebut RUPS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekoferensi, video konferensi atau sarana media elektronik  lainnya  yang  memungkinkan  semua  peserta  RUPS  saling  melihat  secara  langsung  serta berpartisipasi dalam rapat”.  Dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi perkembangan  teknologi  dengan  legalisasi  pelaksanaan  RUPS  melalui  media  elektronik.  Namun dalam  hal  risalah  RUPS  yang  mengharuskan  adanya  tanda  tangan  notaris  untuk  pembuktian  yang sempurna akan menjadi sebuah kebingungan karena RUPS dilaksanakan melalui media elektronik. Sampai  saat  ini  belum  ada  payung  hukum  dimana  Notaris  dapat mengesahkan  risalah  RUPS  yang dilakukan melalui media elektronik karena hal ini bertentangan dengan Pasal 16 huruf m Undang- Undang  No.  2  Tahun  2004  yang  menyiratkan  bahwa  Notaris  harus  hadir  secara  fisik  dalam
menandatangani  akta.  Kemudian  dalam  menjalankan  tugasnya,  Notaris  memiliki  kewenangan  lain yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( cyber notary ). Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan peluang untuk Notaris mengesahkan risalah akta RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakjelasan  karena  tidak  ada  petunjuk  yang  jelas  mengenai  tata  cara  pelaksanaannya  yang menimbulkan Notaris kesulitan bertindak.

## 1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana kedudukan akta risalah RUPS Perseroan Terbatas (PT) hasil dari penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan media elektronik?
b. Bagaimana urgensi kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam mengesahkan akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  akta  Notaris,  RUPS  pada Perseroan Terbatas serta informasi dan transaksi elektronik. Menurut Bambang Waluyo, “penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”. Penelitian hukum normatif mengacu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.  Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang- undangan, bahan hukum hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, makalah dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya. Kemudian bahan hukum tersier yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara pencatatan dan dokumentasi bahan-bahan hukum  primer  yakni  peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder  seperti  buku-buku, artikel-artikel  Setelah  bahan-bahan  hukum  tersebut  dikumpulkan,  kemudian  dianalisis  dengan interpretasi  hukum  yang  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  deskriPerseroan  Terbatasif  analisis. Maksud dari pada deskriPerseroan Terbatasif yaitu dengan menjabarkan permasalahan, memberikan telaah, memberikan pandangan, serta pemecahan terhadap masalah yang dikaji, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Perseroan Terbatas Perseroan  Terbatas  memiliki  peran  penting  dalam  perekonomian  negara  seperti  sebagai sarana penyalur tenaga kerja dan memiliki banyak kontribusi sebagai sumber pendapat negara terutama dalam sektor pajak. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang paling lazim dilakukan karena beberapa kemudahan yang didapat diantaranya yaitu karakteristik pertanggungjawaban  terbatas,  keperluan  transformasi  di  masa  mendatang  dan  alasan  fiskal. Perseroan Terbatas pada Pasal 109 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan  Terbatas  yang  kemudian  disebut  Perseroan  adalah  “badan  hukum  yang  merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perseorangan yang memenuhi kriteria  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan mengenai  Usaha  Mikro  dan  Kecil”.  Perubahan  ini  merupakan  bentuk  dari  Pasal  105  Undang- Undang Cipta Kerja memberikan ketentuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi,  maka  Undang-Undang  Cipta  Kerja  mengubah,  menghapus,  atau  menetapkan
pengaturan  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Bentuk usaha seperti perseroan terbatas merupakan badan usaha yang paling diminati oleh masyarakat karena cakupannya yang luas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pasal  1  Angka  4  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  memberikan  definisi  RUPS  yaitu “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”. Direksi bertanggungjawab atas  berjalannya  RUPS.  Direksi  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  dan  jalannya perseroan  untuk  kepentingan  serta  maksud  dan  tujuan  Perseroan.  Dalam  melaksanakan kepentingan sesuai maksud dan tujuan Perseroan Terbatas, Direksi memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai representasi dan kepengurusan  Perseroan Terbatas. Dalam hal ini  Direksi  berwenang  untuk  mewakili  perseroan,  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Perseroan Terbatas. Meskipun Direksi bertanggungjawab penuh atas Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan batasan terhadap tugas dan kewenangan Direksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang  kekayaan  Perseroan  yang  merupakan  lebih  dari  50%  jumlah  kekayaan  bersih  perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak”.
RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas yang mewakili kepentingan para pemegang saham memiliki suatu hal yang tidak dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris yang batasnya ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini RUPS adalah “alat perlengkapan Perseroan yang  merupakan  kekuasaan  yang  tertinggi”  dalam  Perseroan,  yang  melaksanakan  pimpinan tertinggi atas perusahaan. RUPS dalam Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas dibedakan menjadi 2 yaitu  “RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan wajib diadakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir”. Dalam RUPS tahunan diajukan semua  dokumen  dan  laporan  tahunan  Perseroan.  Ketentuan  penyelenggaraan  RUPS  dan pengajuan dokumen dan laporan tahunan Perseroan diatur berdasarkan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3)  UU  Perseroan  Terbatas.  Pada  dasarnya  RUPS  tahunan  diadakan  oleh  Direksi  dengan melakukan  pemanggilan  RUPS,  namun  apabila  tidak  dilakukan  maka  pemegang  saham  yang jumlah saham paling sedikit 10% dapat mengajukan permohonan RUPS kepada direksi. Apabila direksi  dan  komisaris  tidak  mengadakan  RUPS,  maka  pemegang  saham  dapat  memohon  ke Pengadilan Negeri untuk meminta penetapann penyelenggaraan RUPS.
RUPS  biasanya  juga  dilakukan  untuk  pengambilan  keputusan  tertentu terhadap  jalannya perusahaan  yang  berbentuk  perseroan  terbatas.  RUPS  juga  biasanya  dilakukan  dalam  bentuk privat apabila keputusan yang diambil termasuk dalam ruang lingkup kecil. Lain halnya dengan RUPS yang dilakukan dalam cakupan besar seperti rapat tahunan dan perubahan kepengurusan harusnya  membuatkan  sebuah  akta  sebagai  bukti  otentik  adanya  pengambilan  keputusan  yang besar terhadap laju perkembangan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. RUPS secara privat biasanya dipimpin langsung oleh direksi dan pemegang saham tanpa dihadiri oleh Notaris karena  keputusan  tersebut  tidak  perlu  dibuatkan  akta  melainkan  hanya  notulen  yang ditandatangani oleh ketua dan peserta RUPS yang hadir pada saat itu.
RUPS luar biasa adalah “RUPS yang diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan  Perseroan  yang  artinya  RUPS  dilaksanakan  apabila  terjadi  hal-hal  yang  bersifat urgensi dan strategis yang harus segera mungkin diputuskan melalui mekanisme RUPS”. RUPS lainnya  sebagai  RUPS  yang  berdasarkan  kebutuhan  untuk  kepentingan  Perseroan  telah dinyatakan secara tegas berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu “Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses terlaksananya RUPS, baik  tindakan  fisik  maupun  administrasinya,  dari  awal  sampai  akhir,  yakni  dari  proses
pemanggilannya  sampai  dengan  pembuatan  risalah  rapat  dan  penandatanganannya”. Penyelenggaraan RUPS merupakan wewenang dari direksi. Kemudian Pasal 79 Ayat (7) Undang- Undang Perseroan Terbatas menyatakan “Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung  sejak  tanggal  permintaan  penyelenggaraan  RUPS  diterima,  direksi  wajib  melakukan pemanggilan RUPS. RUPS yang demikian hanya  dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan  alasan  yang  dicantumkan  dalam  surat  permintaan  penyelenggaraan  RUPS.  Jika  dalam jangka waktu yang disebutkan diatas direksi tidak melakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tersebut diajukan kepada kembali  Dewan  Komisaris,  atau  jika  permintaan  penyelenggaraan  RUPS  tersebut atas inisiatif Dewan Komisaris sendiri, maka dewan komisaris itu sendiri pula yang melakukan pemanggilan RUPS”.
Sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan  “jika direksi atau dewan komisaris tidak melakukan panggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah disebutkan diatas,  maka  pemegang  saham  yang  meminta  penyelenggaraan  RUPS  dapat  mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”. Kemudian Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu “ Pemanggilan RUPS  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sebelum  RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS”. Sedangkan tata cara pemanggilan diatur dalam ayat (2) menyatakan “pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat  dan/atau  dengan  iklan  dalam  surat  kabar”.    RUPS  memang  merupakan  organ  yang memiliki kewenangan istimewa yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris, namun dalam pelaksanaan RUPS harus dijalankan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut.
Pelaksanaan  RUPS  pada  dasarnya  dilaksanakan  untuk  membuat  keputusan  atau mencari jalan  keluar  atas  sebuah  permasalahan  yang  tengah  dihadapi  oleh  perusahaan.  RUPS  dapat dilaksanakan  kapan  saja  ketika  perusahaan  tengah  mengalami  masalah  yang  harus  segera diselesaikan. Selain itu juga terdapat RUPS yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui dan mengimformasikan perkembangan jalannya perusahaan kepada direksi dan para pemegang saham. Ada pula RUPS yang dilaksanakan 5 tahun sekali yaitu untuk penggantian kepengurusan perusahaan yang berbentuk PT. beberapa RUPS juga diambil dalam waktu-waktu tertentu seperti halnya  apabila  ada  pengalihan  saham,  pemindahan  lokasi  perusahaan  dan  sebagainya  yang dianggap harus segera dilaksanakan.
3.2. Kedudukan  Akta  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  Perseroan  Terbatas Yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan “organ yang istimewa dibandingkan dengan Direksi dan Komisaris karena memiliki kewenangan ekslusif yang tidak dimiliki kedua organ lainnya”. Kewenangan tersebut bersifat residual yang artinya pada Direksi kewenangannya adalah  untuk  mengelola  Perseroan  Terbatas  dan  komisaris  mengawasinya,  sedangkan  RUPS memiliki kewenangan yang tidak terperinci, namun sisa kewenangannya tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Hubungan hukum antara pemegang saham dengan Perseroan dijalankan melalui RUPS. Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai “RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau dikenal dengan RUPS luar biasa”. Di samping itu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan secara tegas RUPS pertama pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan RUPS dengan Circular Resolution pada Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas. “RUPS pertama diadakan untuk menyatakan secara tegas menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan  oleh  calon  pendiri  demi  kepentingan  Perseroan  sebelum  Perseroan  didirikan”. Daripada itu Circular Resolution dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai alternatif dari pelaksanaan RUPS apabila RUPS secara forum tidak dapat dilakukan. Atas keadaan tersebut,
dapat  dilakukan  RUPS  secara  Circular  Resolution,  namun  hal  ini  merupakan  ultimatum remedium  dimana  pelaksanaan  dapat  dilakukan  ketika  secara  forum maupun media  elektronik tidak  dapat  dilakukan.  Kedudukan  RUPS  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  dalam pengambilan keputusan di Perseroan Terbatas yang bukan bagian dari kewenangan Direksi dan Komisaris  pada  hakekatnya  sebagai  bentuk  institusi  ekonomi  yang  mengedepankan demokratisasi pengambilan keputusan. Atas pentingan eksistensi RUPS, maka RUPS tidak dapat dilepaskan dalam Perseroan Terbatas. pelaksanaan RUPS melalui media elektronik merupakan salah  satu  alternatif  pelaksanaan  RUPS  jika  pemegang  saham  tidak  dapat  melakukan  secara forum.
Revolusi  Industri  4.0  sangat mempengaruhi  tatanan  hidup  manusia  baik  itu  dari caranya berpikir, cara menjalani kehidupan dan cara berkomunikasi satu sama lain. Pada era ini sangat berpengaruh pada seluruh aktivitas manusia yang selalu ingin berkembang. Tidak hanya di bidang teknologi  namun  revolusi  Industri  4.0  ini  juga  mulai  mempengaruhi  bidang-bidang  lainnya seperti sektor politik, ekononi dam sosial. Revolusi digital teknologi merupakan istilah lain dari “industri  4.0.  disebut  sebagai  revolusi  digital  karena  terjadinya  proliferasi  komputer  dan otomatisasi pencatatan di semua bidang industri 4.0. Selain itu, industri 4.0 juga disebut sebagai era disrupsi teknologi dikarenakan otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pegrerkana dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear”. Perkembangan teknologi digital  yang  semakin  canggih  dan  cepat  sudah  seharusnya  mempengaruhi  cara  berkomunikasi manusia yang tidak harus bertemu secara fisik. Hal ini telah diterapkan dalam komunikasi dengan menggunakan handphone. Disisi lain perkembangan ini juga seharusnya diterapkan pada sektor lain seperti pertemuan-pertemuan penting yang sifatnya jarak jauh sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk segera membahas tema yang sangat urgent karena dapat dilakukan secara daring  dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  sudah  ada..  Hal  tersebut  pula  mulai  ditekankan semenjak munculnya pandemi Covid-19,  banyak kegiatan usaha yang belum sepenuhnya bangkit meskipun telah 2 tahun berlalu. Beberapa sektor usaha belum melakukan pemanfaatan terhadap kecanggihan  teknologi  sehingga  masih  menggunakan  sistem  yang  lama  yang  memerlukan kegiatan  fisik  yang  juga  bertentangan  dengan  kebijakan  social  distancing  yang  diterapkan pemerintah, salah satunya adalah  para pemegang saham yang tidak dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara konvensional.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  melalui  internet  dewasa  ini terutama dalam masa pandemi COVID-19 menyebabkan banya kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan data digital sebagai pengganti data fisik (kertas). Hal ini sama dengan transaksi pada yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan  kertas. Selain itu dokumen dari kertas tersebut yang akan digunakan melakukan perbuatan hukum yang kemudian ditandatangani  oleh  dan/atau  untuk  dan  atas  nama  pihak  yang  melakukan  perbuatan  tersebut dengan tujuan bahwa perbuatan  tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tandatangan tersebut. Dokumen elektronik nantinya pun akan ditandatangani secara  elektronik.  Tanda  tangan  digital atau  lebih  dikenal  dengan  digital  signature  merupakan “alat  untuk  mengidentifikasikan  suatu  pesan  yang  diberikan,  atau  dapat  dikatakan  bahwa pembubuhan  digital  signature  disamping  bertujuan  untuk  memastikan  pesan  bahwa  pesan tersebut  bukan  dikirmkan  oleh  orang  lain  tetapi  memang  dikirimkan  oleh  pengirim  yang dimaksud,  juga  untuk  memastikan  keutuhan  dari  dokumen  selama  proses  transmisi  tidak berubah”.
Edmon Makarim berpendapat bahwa “tanda tangan digital adalah tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen biasa yang bila tidak dipalsukan dapat digunakan untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera dalam dokumen  tersebut  setuju  dengan  yang  telah  tercantum  dalam  dokumen  yang  ditandatangani”. Selaras dalam hal tersebut, Joshua Sitompul berpendapat  “Tanda tangan elektronik merupakan
data dalam bentuk elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik yang  berguna  untuk  mengidentifikasi  penanda  tangan  dan  menunjukkan  persetujuan  penanda tangan  atas  informasi  elektronik  yang  dimaksud.  Dengan  kata  lain,  tanda  tangan  elektronik berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Daftar hadir RUPS yang ditandatangani untuk memberi bukti kebenaran bahwa para pemegang saham turut serta dalam RUPS yang dilakukan secara konvesional. Kemudian apabila RUPS dilaksanakan melalui media elektronik maka daftar hadir juga harus telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham maka dapat menjadi bukti telah terlaksananya RUPS telekonferensi  dengan tanda tangan digital. Selanjutnya daftar hadir tersebut dapat dikirimkan melalui faksimile sehingga  dapat dijadikan alat bukti bahwa pemegang saham telah mengadiri RUPS telekonferensi karena yang ditandatangani adalah di atas kertas dan tandatangan  tersebut  merupakan  tandatangan  yang  dibubuhkan  dalam  dokumen  asli, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang ITE, yaitu: ”dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE harus berbentuk tertulis atau asli, informasi  elektronik  dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  sehingga menerangkan suatu keadaan”.
Penandatanganan akta risalah RUPS yang dilaksanakan secara elektronik juga merupakan salah satu tolak ukur keabsahan dari sebuah akta risalah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada ayat (1) menyatakan bahwa “Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan minimal 1 anggota yang telah ditunjuk oleh peserta RUPS”.  Oleh  karena  RUPS  dilaksanakan  secara  elektronik,  maka  tandatangan  juga  dibubuhi secara  elektronik.  Penandatanganan  secara  elektronik  tidak  akan  mengurasi  keabsahan  dari dokumen  tersebut  karena  dalam  Undang-Undang  ITE,  tanda tangan  elektornik  merupakan  sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.
Sah atau tidaknya sebuah akta RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi apabila telah memenuhi  ketentuan  Pasal  90  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  dimana  dalam  hal  RUPS dilaksanakan  secara  telekoferensi  maka  harus  ada  minimal  tanda  tangan  ketua  dan  minimal  1 peserta RUPS yang telah ditunjuk oleh peserta RUPS lainnya. Kemudian dapat juga dibuktikan dengan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris.  Namun  permasalahannya  disini  adalah  klausula yang  mensyaratkan  bahwa  Notaris  harus  hadir  secara  fisik  dalam  RUPS  tersebut.  Keabsahan suatu  akta  RUPS  secara  telekonferensi  pun  terletak  pada  kewenangan  Notaris  membuat  berita acara dari RUPS secara telekonferensi. Dengan dimungkinkannya RUPS secara telekonferensi, tetapi tetap ada hal yang tidak diperbolehkannya melakukan RUPS secara telekonferensi yaitu “apabila  untuk  melakukan  penjualan/pengalihan  asset  perusahaan  karena  semuanya  itu diperlukan izin tertulis dari Direksi suatu Perseroan Terbatas dan persetujuan itu secara nyata dan jelas  dilakukan  di  hadapan  Notaris,  yaitu  dengan  pembuktian  penandatanganan  persetujuan terhadap agenda rapat tersebut di hadapan Notaris, bahwa tandatangan tersebut harus dipastikan diatas  dokumen  yang  akan  ditandatangan  dan  bukan  tandatangan  yang  ditempel/palsu,  dan dibuatnya akta yang disebut akta partij”. Selain agenda rapat teresebut, yaitu untuk perubahan Perseroan  Terbatas  sebagai  badan  hukum  (menentukan  sikap  Perseroan  Terbatas,  meminjan uang, peralihan saham, perubahan badan Direksi dan Komisaris dapat dilakukan RUPS secara telekonferensi  (akta  relaas).  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  melalui  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  ITE  memberikan  penegasan  bahwa  “Informasi  Elektronik  dan  Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Selain tanda  tangan  digital  (Digital  Signature),  hasil  rekaman  video  atas  pelaksanaan  RUPS  melalui Telekonferensi dengan media elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam Pasal 5 Ayat (4)  Undang-Undang  ITE  yang  mensyaratkan  bahwa  “suatu  informasi  harus  berbentuk  tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi
yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE dinyatakan bahwa  “selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan  ke  dalam  media  apa  saja,  termasuk  media  elektronik”.  Terkait  dengan  teori perlindungan hukum, Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi dengan media elektronik selain dilindungi oleh Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta POJK 15 Tahun 2020, Pasal  5  Undang-Undang  ITE  serta  UU  Nomor  19  Tahun  2016  memberikan  penegasan  bahwa “hasil dari rekaman video RUPS yang dilaksanakan secara daring dapat dijadikan alat bukti yang sah dihadapan pengadilan”. Selain itu diluar hukum perdata, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  menegaskan  kembali  bahwa  didalam persidangan parapihak diperbolehkan menampilkan hasil rekaman video sebagai alat bukti yang sah.  Dalam  hal  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  RUPS  secara  elektronik merupakan  perbuatan  hukum  yang  sah  selama  masing  memenuhi  kaidah-kaidah  hukum  yang berlaku.
Adanya  Undang-Undang  ITE  mempengaruhi  keabsahan  sebuah  peristiwa  hukum  yang dulunya  sangat  awan  kini  menjadi  sebuah  kebiasaan  bahkan  hal  yang  harus  dilakukan  untuk menyesuaikan  diri terhadap  perkembangan  jaman.  Pelaksanaan  RUPS  yang  dilakukan  melalui media  sosial  sebenarnya  sudah  diakui  keberadaanya  sejak  diundangkan  Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga apabila RUPS dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik itu  adalah  sah.  Perbuatan  hukum  tersebut  memiliki  payung  hukum  yang  jelas  yaitu  Pasal  77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya mengenai akta risalah hasil dari RUPS adalah sah ketika telah ditandatangani oleh ketua dan anggota RUPS yang hadir pada saat RUPS tersebut dijalankan.  Hal  ini  termaktub  dalam  Pasal  90  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kedudukan  hukum  akta  risalah  hasil  RUPS  yang  diselenggarakan  media elektronik adalah benar dan sah secara hukum.
3.3.Urgensi  Kepastian  Hukum  Terhadap  Kewenangan  Notaris  Dalam  Mengesahkan  Akta RUPS Perseroan Terbatas Yang Diselenggarakan Secara Elektronik
Pengaturan  mengenai  diselenggarakannya  RUPS  dapat  dilaksanakan  melalui  media telekonferensi,  video  konferensi,  atau  sarana  media  elektronik  yang  memungkinkan  seluruh perserta  RUPS  saling  melihat  dan  mendengar  secara langsung  serta  berpartisipasi dalam  rapat diatur  dalam  Pasal  77  ayat  (1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.  Pemberian  legitimasi berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sejalan dengan kesepakatan global dalam forum United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) yang telah memberikan rekomendasi urgensi pengakuan terhadap nilai hukum suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. Undang-Undang Perseroan Terbatas sebenarnya telah memberikan peluang kepada Notaris untuk menyelenggaraan jasa secara elektronik, namun tidak ada pengaturan lebih lanjutnya.    Notaris  sebagai  “pejabat  umum  salah  satu  kewenangannya  adalah  membuat  akta otentik  disamping  pembuatan  suarat-surat  lainnya  seperti  surat  keterangan  ( cover  note) ,  surat laporan mengenai wasiat, dan lain-lain”. Berita acara RUPS merupakan akta yang dibuat oleh Notaris  atau  akta  relaas  ( ambtelijke  akten )  yang  merupakan  uaraian  notaris  yang  dilihat  dan disaksikan oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak. Akta RUPS dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Akta Berita Acara RUPS dan Pernyataan Keputusan Rapat RUPS.
Dalam  pembuatan  Berita  Acara  RUPS  maka  hasil  rapat  melalui  telekonferensi  harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi. Pelaksanaan RUPS telekonferensi yang melibatkan peran Notaris harus memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Jo . Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai “kehadiran peserta rapat pada tempat tertentu, tanggal tertentu, benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana
sesuai  dengan  akta”.  Berita  acara  RUPS  sebagai  akta  relaas  dalam  proses  pembuatan  wajib dibacakan  oleh  Notaris  kepada  para  pihak  dalam  rapat  dengan  dihadiri  2  (dua)  orang  saksi berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m jo. Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Pembacaan  akta  wajib  dilakukan  dan  merupakan  bagian  dari verlijden (pembacaan  dan penandatanganan) akta. Notaris wajib menerangkan bahwa “pelaksanaan RUPS diselenggarakan melalui telekonferensi, menerangkan waktu pelaksanaan RUPS, tempat diselenggarakan RUPS, peserta  rapat  RUPS  dan  hasil-hasil  keputusan  rapat  RUPS  yang  diselenggarakan  melalui telekonferensi.  Apabila  terdapat  peserta  rapat  yang  meninggalkan  ruangan  RUPS  melalui telekonferensi maka Notaris wajib menerangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuatnya bahwa terdapat peserta yang meninggalkan rapat RUPS dengan menguraikan berbagai alasan”. Dalam hal  penandatanganann  akta,  tidak  dibutuhkan  tanda  tangan  seluruh  pemegang  saham  namun cukup dengan Notaris karena merupakaan akta relaas. Akta Berita Acara RUPS merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang namun dalam hal ini tidak dapat dilakukan secara  elektronik  karena  terdapat  batas  sesuai  Pasal  5  ayat  (4)  Undang-Undang  ITE  yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Selanjutnya  Akta  Pernyataan  Keputusan Rapat  atau  sering  disebut  akta  PKR  merupakan pembuatan  aktan  RUPS  tanpa  kehadiran  Notaris.  Akta  PKR  dibuat  dengan  cara  memberikan kuasa  kepada  direksi  untuk  menyatakan  keputusan  RUPS  dalam  akta  notaris  atau  akta  PKR sebagaimana  diatur  berdasarkan  Pasal  21  ayat  (5)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas. Mekanisme  Notaris  dalam  membuat  Akta  PKR  adalah  “notaris  wajib  meminta  risalah  rapat dan/atau  daftar  hadir  RUPS,  seperti  diuraikan  Notaris  dapat  menuangkannya  ke  dalam  Akta Otentik  dengan  ketentuan  semua  dokumen  RUPS  melalui  telekonferensi  dalam  berbentuk dokumen asli”. Perlu diperhatikan mengenai proses penandatanganan melalui media email dan tandatangan  elektronik  belum  dapat  diterapkan  karena  Indonesia  belum  memberlakukan Certificate  of  Authority (CA).  CA  adalah  pihak  ketiga  yang  terpercaya  merupakan  organisasi perusahaan  yang  menerbiktna digital  certificate yang  membuat digital  signature dan public- private key dari digital  signature yang  diterbitkannya.  Pengaturan  CA  di  Indonesia  sejauh  ini tertuang dalam Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE belum ada organisasi yang dapat menerbitkan  CA.    Berdasarkan  kesimpulan  bahwa  RUPS  dapat  diadakan melalui  media elektronik  merupakan  suatu  bentuk  kepastian  hukum  sebagaimana  Pasal  77  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  telah  mengatur  demikian,  namun  penggunaan  tandatangan  Notaris  atau dikenal Cyber Notary , hal ini tidak dapat diterapkan karena tanda tangan Notaris harus secara manual  atau  disebut  cap  basah.  Hal  ini  merupakan  suatu  bentuk  perlindungan  hukum  dan kepastian hukum terhadap legalitas dan keabsahan suatu akta Notaris.
Sebenarnya penerbitan Undang-Undang ITE digunakan untuk melegalkan segala transaksi atau  peristiwa  hukum  yang  berbasis  elektronik.  Pelayanan  publik  non  pemerintah  merupakan salah  satu  pelayanan  oleh  Notaris  yang  sejak  awal  dikehendaki  untuk  membuat  akta  otentik. Kewenangan  Notaris  diatus  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Jabatan  N0otaris  yang  mengatur diantaranya “ membuat akta otentik, legalisasi, waarmerking, legalisir, copy colationee, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa selain kewenangan yang telah diatur di ayat  (1)  dan  ayat  (2),  notaris  juga  memilik  kewenangan  lainnya  yang  diatur  dalam  undang- undang.  Kalimat  ini  kemudian  pada  penjelasannya  dijabarkan  bahwa  apa  yang  dimaksud kewenangan  lain  ini  ialah  salah  satunya  mensertifikasi  transaksi  elektronik  ( Cyber  Notary )”. Kewenangan  melakukan  sertifikasi  transaksi  elektronik  inilah  yang  tidak  dijelaskan  secara spesifik  dan  bagaimana  mekanismenya.  Apabila  yang  dimaksud  dengan  sertifikasi  transaksi elektronik adalah dokumen elektronik yang dimana dalam Pasal 1 Ayat (4) undang-Undang ITE menjelaskan  “Dokumen  eletronik  adalah  setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,
dikirimkan,  diterima,  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagneti,  optikal  atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan di dengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf, tanda, angka,kode akses, atau symbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Apabila ditelaah dengan pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang  ITE  yang  menyatakan  dokumen  elektronik  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sah. Namun  hal  ini  bertentangan  dengan  ayat  (4)  yang  menyatakan  “surat  yang  menurut  undang- undang  diwajibkan  untuk  dibuat  secara  tertulis  dalam  bentuk  akta  notarial  atau  yang  dibuat PPAT”  maka  akan  menghambat  pelaksanaan cyber  notary di  Indonesia.  Istilah cyber  notary ditemukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang pada Pasal 15 diatur mengenai “berbagai macam kewenangan notaris yang dimana membuat akta otentik, legalisasi, warmerking , legalisir, copy  colationee dan  sebagainya”.  Notaris  memiliki  kewenangan  lainya  yang  diajaarkan melakukan  mensertifikasi  transaksi  elektronik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah berusaha  menciptakan  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  transaksi  elektronik  namun  belum secara jelas karena masih ada yang bertentangan dengan aturan lainnya.
Dalam  hal  pembuatan  Akta  Berita  Acara  RUPS  berasal  dari    hasil  rapat  yang  dilakukan dengan  telekonferensi  dan  harus  dihadiri  secara  langsung  oleh  Notaris  sejak  awal  hingga berakhirnya  RUPS  untuk  mencatat  segala  sesuatu  tindakan  hukum  yang  terjadi  selama pelaksanaan  RUPS,    namun  hal  ini menandakan  bahwa  Notaris  tidak  hadir  secara  fisik  sesuai ketentuan  pada  pasal  16  ayat  1  huruf  m  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Dalam hal  umunya sebuah RUPS yang dilaksanakan secara langsung dihadiri oleh direksi, Notaris dan pemegang saham adalah secara tatap muka. Pada halnya RUPS yang dilaksanakan secara telekoferensi juga tatap muka dengan media elektronik seperti monitor. Apabila di telaah lebih lanjut maka tatap muka  seperti  ini  adalah  sah  menurut  undang-undang  sehingga  RUPS  dapat  dilanjutkan. Pelaksanaan  RUPS  dengan  telekonferensi  yang  melibatkan  peran  Notaris  harus  memenuhi ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  38,  Pasal  39,  Pasal  40  dan  Pasal  44  Undang- Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut antara lain mengenai kehadiran peserta rapat, pada tempat tertentu, pada tanggal tertentu, benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana tercantum dalam akta sehingga pertemuan RUPS tatap muka tersebut dianggap sah.
Kehadiran  peserta  pada  saat  dilaksanakannya  RUPS  secara  elektronik  adalah  dimana direksi,  Notaris  dan  pemegang  saham  telah  ada  dalam  satu  ruang  di  ruang maya  (cyberspace) secara tatap muka untuk selanjutnya membahas materi yang akan dirapatkan pada RUPS. Notaris disini dianggap telah hadir secara langsung berhadapan dengan para pihak telah terpenuhi. Selain itu persyaratan yang mengharuskan berada di tempat dan waktu yang sama juga telah dipenuhi sehingga  dapat  dibuatkan  berita  acara  RUPS.  Berita  Acara  RUPS  merupakan  “Akta  Relaas ( amtelijke akten ) dalam proses pembuatannya Notaris juga wajib membacakan Akta di hadapan para pihak dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi” berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (m) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Pembacaan  akta  oleh  Notaris  sebagaimana  yang  dimaksudkan dalam pasal di atas wajib dilakukan.  “Pembacaan Akta ini merupakan bagian yang dinamakan verlijden (pembacaan  dan  penandatanganan)  dari  akta.  Setelah  akta  dibacakan  oleh  Notaris kepada  seluruh  peserta  rapat  maka  untuk  penandatangan  akta  Berita  Acara  RUPS  hanya ditandatangani oleh Notaris secara langsung dalam hal ini karena Notaris hadir secara langsung dalam RUPS dan melihat serta mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS sehingga peserta rapat tidak perlu untuk menandatangani akta Berita Acara RUPS. Dalam Akta Berita  Acara  RUPS,  terdapat  perbedaan  redaksi  awal  akta  yang  biasanya  digunakan  sebagai standar awal akta pembuatan berita acara, karena dalam pembuatan berita acara yang dilakukan melalui  media  telekonferensi  harus  dijelaskan  dalam  awal  akta  bahwa  dilakukan  melalui telekonferensi”.
Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  mengimformasikan  bahwa  “pelaksanaan  RUPS diselenggarakan  melalui  telekonferensi,  menerangkan  waktu  pelaksanaan  RUPS,  tempat diselenggarakan  RUPS,  peserta  rapat  RUPS  dan  hasil-hasil  keputusan  rapat  RUPS  yang diselenggarakan  melalui  telekonferensi.  Apabila  terdapat  peserta  rapat  yang  meninggalkan ruangan RUPS melalui telekonferensi maka Notaris wajib menerangkan dalam Akta Berita Acara yang  dibuatnya  bahwa  terdapat  peserta  yang  meninggalkan  rapat  RUPS  dengan  menguraikan berbagai alasan”. Peserta RUPS memiliki kewajiban untuk tetap membubuhi tanda tangan pada daftar hadir dan  telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa “RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”. Daftar hadir ini akan dilekatkan pada dalam Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.
Terkait pelaksanaan cyber notary pada dasarnya, menurut Pasal 76 jo 77 Undang-Undang Perseroan  Terbatas  termasuk  dalam  konsep cyber  notary karena  jelas  kegiatan  RUPS dilaksanakan  secara  daring  dan  semua  dokumen  berbasis  dokumen  elektronik,  namun pelaksanaan konsep cyber notary terhambat oleh Pasal 16 Ayat huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa “notaris hadir secara fisik dan semua dokumen yang dibuat oleh notaris  harus  ditanda  tangani  secara  fisik,  tidak  boleh  menggunakan  tanda  tangan  digital”, walaupun tanda tangan digital sudah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang ITE, namun dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris  mengatur “kewenangan notaris yang dapat  melaksanakan  pencatatan  akta  transaksi  elektronik,  dimana  hal  tersebut  sejalan  dengan konsep cyber notary”. Berita Acara RUPS yang dilaksanakan menggunakan media telekonfrensi merupakan akta relaas yang tidak dapat dibuat oleh Notaris walaupun Notaris ikut menyaksikan dengan cara melihat dan mendengar rapat umum pemegang saham tersebut, tetapi Notaris bisa menyarankan hasil dari RUPS tersebut dibuat secara di bawah tangan. Apalagi seperti saat ini dengan adanya pandemi covid -19 yang melarang pertemuan tatap muka maka sekarang eksistensi dari pelaksanaan RUPS telekoneferensi terjaga apalagi dengan adanya surat edaran dari pengurus pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  nomor  67/35-III/PP-INI/2020  tentang  himbauan  pencegahan penyebaran covid -19 pada poin 3 huruf c yang menyatakan untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  dokumennya  dapat  dibuat  di  bawah  tangan  agar dicantumkan  klausula  “akan  dibuat  /dinyatakan  kembali  dalam  Akta  Autentik  segera  setelah kondisi  darurat covid -19  dicabut  oleh  pemerintah”.  Dalam  prakteknya,  Notaris  membuat  akta relaas terdapat berdasarkan uraian dari hasil RUPS yang dimana RUPS tersebut dibuat secara di bawah tangan terlebih dahulu dan atas permintaan para pihak hasil dari RUPS tersebut  dimuat ke dalam bentuk akta Notaris.
Fungsi  utama  seorang  Notaris  ialah  membuat  alat  bukti  otentik  yang  sempurna  untuk digunakan di pengadilan yang dianggap benar. Undang-Undang Jabatan Notaris mensyaratkan bahwa pembuatan akta wajib dilakukan dihadapan Notaris. Akta otentik memiliki 4 unsur penting dalam pembuatannya diantaranya “dibuat oleh pejabat yang berwenang, dihadiri oleh para pihak yang  bersangkutan,  para  pihak  dikenal  atau  dikenalkan  kepada  notaris  dan  dihadiri  minimal  2 orang saksi”. Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban notaris dalam    menjalankan  jabatannya.  Dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  dikatakan  bahwa  “seorang notaris  wajib    membaca  akta  kepada  para  penghadap  dengan  dihadiri  saksi”.  Lebih  jelas  lagi dalam penjelasan pasal dan ayat bersangkutan, disebutkan bahwa  “seorang notaris harus hadir secara fisik dan menandatangan akta di depan para penghadap”. Kata “fisik” pada penjelasan ayat ini secara terang dan tegas menyampaikan pesan bahwa pembuatan maupun penandatangan akta notarial tidak dimungkinkan tanpa kehadiran semua pihak secara tatap muka fisik.
Pelaksanaan fungsi kewenangan notaris dengan memanfaatkan teknologi terutama internet ini  juga  disinggung  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  mengatur  mengenai  ketentuan
lokasi tempat pelaksanaan suatu RUPS yaitu harus berada dalam kedudukan Perseroan Terbatas yang  bersangkutan.  Namun  demikian  terdapat  pengesampingan  mengenai  lokasi  RUPS  yang diatur di Pasal 77 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui sarana media elektronik asal memungkin untuk para peserta RUPS dapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS tersebut. Dengan adanya pengaturan ini seharusnya secara formil dan legal pelaksanaan RUPS dengan teleconference ini dapat diterima. Pembuatan  akta  berita  acara  RUPS  oleh notaris  menghasilkan akta  yang  tergolong  akta  relaas karena  Notaris  ikut  hadir,  menyaksikan,  melihat,  serta  mendengar  hal-hal  yang  dibahas  dan diputuskan dalam rapat. Masalah muncul dengan RUPS yang dilaksanakan secara teleconferensi ini, berarti Notaris dan para peserta rapat tidaklah berada dalam satu tempat dan lokasi yang sama, sehingga  akta  berita  acara  yang  dihasilkan  dikhawatirkan  mengalami  cacat  dan  dipertanyakan keabsahannya.
Fenomena  COVID-19  menjadi  salah  satu  jalan  penerapan cyber  notary ,  namun  ternyata pemerintah belum sepenuhnya siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan lain sehingga masih ada  aturan-aturan  yang  berbenturan  dengan  penerapan cyber  notary ini.  Cyber  notary sebenearnya  memiliki  fungsi  untuk  mengautentifikasi  transaksi  elektronik  yang  dimana  para pihak harus membubuhkan tanda tangan elektronik ke dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  dokumen  kertas  sepanjang  memenuhi  Pasal  6 Undang-Undang ITE yang menyatakan “sepanjang informasi yang dicantumkan dalam dokumen elektronik  tersebut  dapat  ditampilkan,  diakses,  terjamin  keutuhannya  dan  dapat dipertanggungjawabkan, maka dokumen tersebut adalah sah”. Tigas notaris sebenarnya adalah hanya  memastikan  dan  menjamin  kebenaran  dari  tandatangan  elektronik,  identitas  serta  status dalam  sertifikat  elektronik  tersebut.  penerapan  cyber  notary  dalam  proses  pembuatan  akta  ini hanya untuk memastikan bahwa hasil dari RUPS yang dihasilkan secara elektronik adalah benar. Sebenarnya  fungsi  notaris  sendiri  dalam  hal  ini  sudah  sesuai  dengan  kewenangannya  yang terdapat pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu melegalisasi dokumen, hanya saja aturan mengenai kehadiran Notaris yang harus secara fisik menjadikan adanya konflik hukum  sehingga  perlunya  penjelasan  aturan  lebih  lanjut  untuk  menciptakan  kepastian  hukum bagi seluruhnya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  dari  Bab  1  sampai  dengan  Bab  3,  maka  penulis  menarik simpulan sebagai berikut :
1. RUPS  merupakan  salah  satu  organ  Perseroan  Terbatas  yang  sangat  penting  dalam  menentukan laju dari pertumbuhan sebuah Perseroan Terbatas. Fenonema pandemi COVID-19 mengharuskan RUPS  dilaksanakan  secara  daring  dikarenakan  adanya  penerapan  social  distancing  oleh pemerintah. Akta risalah RUPS Perseroan Terbatas yang dilaksanakan melalui media elektronik akan  apabila  telah  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  90  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yang mengharuskan adanya tandatangan ketua dan minimal 1 anggota yang telah dipilih oleh peserta RUPS atau dapat juga dibuatkan akta Notaris. Tandatangan yang digunakan dalam akta risalah RUPS  yang  dilaksanakan  secara  daring  adalah  tandatangan  elektronik  yang  telah  diakui keabsahannya berdasarkan Undang-Undang ITE.
2. Kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi terhadap dokumen yang  dihasilkan  secara  elektronik  sesuai  dengan  Pasal  15  Ayat  (3)  Undang-Undang  Jabatan Notaris  dipertanyakan  karena  tidak  adanya  regulasi  atau  payuang  hukum  yang  jelas  mengenai mekanismenya sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan sering menemukan hambatan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih ini saya ingin ucapkan terimakasih kepada segala pihak yang terlibat dalam pembuatan  Karya  Ilmiah  ini,  berkat  diri  saya  sendiri,  orang  tua,  dosen-dosen,  dan  teman-teman terutama kucing dan pacar saya dan atas keridhoan Allah SWT saya dapat menyelesaikannya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA PERATURAN

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Renacana dan Penyelenggaraan
Rapau Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
Undang-Undang  nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
Undang-Undang  nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

## BUKU
Adjie,  Habib, Meneropong  Khazanah  Notaris  dan  PPAT  Indonesia  (Kumpulan  Tulisan tentang Notaris dan PPAT ), Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009. Ahmadimiru, Cyber Notary dari Sudut Pandang Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris , Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2011.
Budionio, Helien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan , Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2010.
Fuady, Munir, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008. Khairandy,  Ridwan ,  Perseroan  Terbatas  :  Doktrin,  Peraturan  Perundang-Undangan,  dan Yurisprudensi , Yogyakarta :  Total Media Yogyakarta, 2009. Makarim,  Edmon ,  Notaris  &  Transaksi  Elektronik:  Kajian  Hukum  Tentang  Cybernotary  Atau Electronic Notary , Jakarta : Raja Grafindo Perada, Jakarta, 2013. Naja,  H.R.  Daeng, Teknik  Pembuatan  Akta  (Buku  Wajib  Kenotariatan ),  Yogyakarta  :  Pustaka Yusticia, 2012.
Nurita,  Emma, Cyber  Notary  :  Pemahaman  Awal  Dalam  Konsep  Pemikiran ,  Bandung  :  Refika Aditama, 2012.
Prasetya, Rudi , Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas , Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005. Purwosutjiptso,H.M.N, Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  2:  Bentuk-Bentuk Perusahaan ,Jakarta : Intan Sejati Klaten, 2005.
Sitompul, Joshua, Cyber notary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran , Jakarta :  Refika Aditama, 2011.
Sutedji, Andrian, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015. Widjaja,  Gunawan, Hak  Individu  dan  Kolektif  Para  Pemegang  Saham ,  Jakarta  :  Forum  Sahabat, 2008.

## JURNAL
Cendana,  Silvia,  Devina  Trianti, Eva  Fortuna  Kasan,  dan  Andrywan , “ Analisis  Kekuatan  Hukum Atas Pengambilan Keputusan Dengan Metode Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Adigama , Vol. 4, No. 1, (2021).
Kurniawan,  “Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas  Menurut  Hukum  Positif”, Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 26, No. 1, (2014).
Latianingsih, Ningsih. “Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Volume 11 Nomor 2 (2012).
Pahlefi,  “Eksistensi  RUPS  Sebagai  Organ  Perseroan  Terkait  Pasal  91  Undang-Undang  Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 7, Nomor 2 (2016).
Santoso, Johari, “Perseroan Terbatas Sebagai Insitutsi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis ”, Jurnal Hukum , Vol. 7, No. 15,  (2000).
Setiawan,  Raditha,  “Efektivitas  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana”, Recidive , Volume 2 No. 2 (2013).
Sjawsie, Hasbullah F., “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires”,
Jurnal Hukum Prioris , Volume 6 Nomor 1 (2017).
Wiryawan,  I  Wayan,  “Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Virus  Corona  Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia”, Jurnal Unmas , Volume 1 Nomor 2 (2020).

## TESIS
Wahyuni,  Grace,  “ Keabsahan  Tanda  Tangan  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Yang  Sah  Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata ”, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta : 2011.

## ARTIKEL
Florenshia, Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online Dalam  Era  Cyber  Notary https://mkn.usu.ac.id/images/22.pdf,  Diakses  pada  16  September 2022.
Kementrian  Komunikasi  Dan  Informatika  Republik  Indonesia,  2019, Apa  itu  Industri  4.0  dan bagaimana  Indonesia  menyongsongnya ,  https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu- industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media,  Diakses  pada  Hari Sabtu, 14 September 2022.
Zipmex, 2021, Apa Itu Digital Signature? –  Cara  Kerja  dan  Keunggulan , https://zipmex.com/id/learn/apa-itu-digital-signature-cara-kerja-dan-keunggulan/,  Diakses  17 September 2022.