SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 257-268 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.35739 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Peran  Penghulu  dalam  Menentukan  Hak  Kewalian  Atas  Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan; Studi Kasus di KUA

## Kecamatan Mariso Kota Makassar
The Role of the Ruler in Determining the Guardianship Rights of Girls Due  to  Pregnancy  Outside  of  Wedlock;  Case  Study  in  KUA  Mariso District, Makassar City
Sri Adinda Pertiwi 1 , Abdul Wahid Haddade 2 , Nur Aisyah 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
E-mail: 1 sriadinda53@gmail.com , 2 ibnuhaddade@gmail.com, 3 nur.aisyah@uin-alauddin.ac.id
*Corresponding Author
[Submitted: 31 Januari 2023] [Reviewed: 10 April 2023] [Revised: 06 November 2023] [Accepted: 03 Januari 2024] [Published: 31 Januari 2024]

## How to Cite:
Pertiwi, Sri Adinda, Abdul Wahid Haddade, and Nur Aisyah. 2024. “The Role of the Ruler in Determining the Guardianship Rights of Girls Due to Pregnancy Outside of Wedlock: Case Study in KUA Mariso District, Makassar City”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (1). https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.35764 .

## Abstrak
Penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar perkawinan. Penelitian ini membahas tentang Peran penghulu dalam menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan; studi kasus di KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penghulu di KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar dalam menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  yang  diolah  melalui  analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa gambar, kata-kata dan perilaku masyarakat yang diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan yang meninjau dan menganalisis masalah berdasarkan hasil penelitian di lapangan.  Data  primer  dan  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara  dan observasi  untuk  mendapat  informasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penghulu  KUA Kecamatan  Mariso  menentukan  wali  nikah  kepada  wali  hakim  karena  anak  tersebut  hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. Dasar hukum KUA Kecamatan Mariso menentukan hak kewalian kepada wali hakim sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 yang terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  perkara  penentuan  wali  nikah,  Penghulu  KUA Kecamatan  Mariso  memerlukan  kehati-hatian  dalam  pemeriksaan  dan  pengumpulan  informasi guna  menentukan  hak  kewalian  anak  perempuan  yang  dilahirkan  akibat  kehamilan  di  luar pernikahan  orang  tuanya,  karena  hal  tersebut  menyangkut  sah  atau  tidaknya  pernikahan  anak perempuan tersebut.
Kata Kunci: Penghulu; Perkawinan; Wali Nikah; Anak Perempuan; Kehamilan di Luar Perkawinan
Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan Sri Adinda Pertiwi, et. al.

## Abstract
The determination of marriage guardians for girls due to pregnancy outside marriage is one of the problems that are the impact of pregnancy outside marriage. This study discusses the role of the ruler in  determining guardianship  rights  for girls born due  to pregnancy outside marriage; Case study in KUA, Mariso District, Makassar City. The purpose of this study is to determine the role of the head in KUA Mariso District, Makassar City in determining guardianship rights for girls born due to  pregnancy  out  of  wedlock.  This  type  of  research  is  field  research  which  is  processed  through qualitative descriptive analysis which aims to produce descriptive data in the form of images, words and observed community behavior. The research approach used is a sociological approach and an approach that reviews and analyzes problems based on the results of research in the field. Primary and  secondary  data  in  this  study  were  obtained  through  interviews  and  observation  to  obtain information.  The  results  showed  that  the  head  of  the  Mariso  Sub-district  KUA  determined  the marriage guardian to the guardian of the judge because the child was only given to his mother and his mother's family. The legal basis of the Mariso Sub-District  KUA determines the guardianship rights to guardians in accordance with the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 30 of 2005  contained  in  the  Compilation  of  Islamic  Law.  In  the  case  of  determining  the  guardian  of marriage, the Head of the Mariso Sub-District  KUA requires caution in examining and collecting information  to  determine  the  guardianship  rights  of  girls  born  due  to  pregnancy  outside  the marriage of their parents, because it concerns whether or not the marriage of the girl child is legal. Keywords: Upstream; Wedding; Marriage Guardian; Daughter; Pregnancy Outside of Wedlock

## Pendahuluan
Perkawinan  yang  terdiri  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  masing-masing dipandang  sebagai  separo  dari  hakikat  yang  satu.  Masing-masing  dikatakan  sebagai  zawj (pasangan)  bagi  yang  lain.  Islam  memandang  perkawinan  sebagai  suatu  cita-cita  yang  ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan  sebagai  kontrak  sosial  dengan  seluruh  aneka  ragam  tugas  dan  tanggung  jawab. 1 Perkawinan  bertujuan  membentuk  ikatan  yang  yang  dan  teguh  antara  suami  dan  istri 2 untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  maka  penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan Islam agar dapat membina rumah tangga yang diridhoi Allah.
Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah  dan  seterusnya.  Kedudukan wali dalam  pernikahan  sangatlah penting  karena  setiap wali bermaksud  memberikan  bimbingan  dan  kemaslahatan  terhadap  orang  yang  berada  di  bawah
1 Asghar Ali Engineer, Islam Dan Teologi Pembebasan (Pustaka Pelajar, 1990), http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/10976.
2 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Mut’ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2014): 37 – 47, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i1.630.
perwaliannya. 3 Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu  rukun  dalam  aqad  nikah.  Sehingga  perkawinan  yang  dilakukan  tanpa  walinya  hukumnya tidak  sah.  Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  KHI  Pasal  19:  “Wali  nikah  dalam  perkawinan  adalah ru kun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. 4 Wali  dalam  suatu  perkawinan  merupakan  hukum  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan pe rsyaratan  mutlak  dalam  suatu  akad.  Sebagian  fuqahā  menamakannya  sebagai  rukun  nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin  hamil.  Ketika  wanita  hamil  karena  zina  ini  akhirnya  menikah  dengan  laki-laki  yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. 5
Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh perzinaan,  artinya  ketika  dilakukan  akad  nikah,  mempelai  wanita  dalam  pernikahan  tersebut sudah  dalam  keadaan  mengandung  anak  dari  mempelai  laki-laki  yang  menghamilinya. Perkawinan yang seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah Kawin Hamil. Sebagai contoh yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso Kota Makassar yang  sudah  sering  menangani  kasus  perkawinan  yang  telah  didahului  oleh  hamilnya  calon mempelai perempuan.
Permasalahan  yang  timbul  akibat  dari  perkawinan  yang  telah  didahului  kehamilan mempelai wanita di antaranya adalah ketika anak yang dikandungnya itu telah lahir dan berjenis kelamin  perempuan,  anak  perempuan  tersebut  akan  tumbuh  menjadi  gadis  dewasa  dan  siap untuk  melangsungkan  perkawinan.  Maka  penentuan  wali  nikah  bagi  anak  perempuan  akibat kehamilan  di  luar  perkawinan  merupakan  salah  satu  problem  yang  menjadi  dampak  dari kehamilan di luar perkawinan itu sendiri. 6
3 Andi Nur Afifah, “The Position of the Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the Al - Shafi’i Madhhab,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 4, no. 2 (2022): 152 – 172, https://doi.org/10.24252/mh.vi.30969.
4 Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  KHI  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia  Cet.  1 (Jakarta:  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1994).
5 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan (Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 1974).
6 Amiur Nuruddin and Azhari Akmal, Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).
Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan Sri Adinda Pertiwi, et. al.

## Literatur Review
Pengertian Wali Nikah Perwalian dalam bahasa Arab disebut wilayah. Kata wilayah berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syarat untuk melakukan tindakan atau akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah asli bagi seseorang yang cakap untuk melakukan akad atau tindakan hukum untuk diri sendiri sedangkan pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari’at Islam . 7
Kata  wali  dalam  fiqih  berarti  orang  yang  mempunyai  kekuasan  untuk  melakukan tindakan-tindakan hukum yang kebanyakannya atas nama orang lain. Menurut Mazhab Hanafiah membedakan 8 perwalian  ke  dalam  tiga  kelompok,  yaitu  perwalian  terhadap  jiwa  ( al-walayah ‘alan -nafs ), perwalian terhadap harta ( al- walayah ‘alal -mal ), serta perwalian terhadap jiwa dan harta  ( al- walayah  ‘alan -nafsi  wal-mali  ma-an ),  yaitu  perwalian  yang  bertalian  dengan pengawasan ( al-isyraf ) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti  perkawinan,  pemeliharaan,  pendidikan  anak,  kesehatan,  dan  aktifitas  anak  yang  hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain. 9
Secara  umum  wali  adalah  seorang  yang  karena  kedudukannya  berwenang  untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa, wali memiliki beberapa arti, diantaranya:
a. Orang  yang  menurut  hukum  (agama  atau  adat)  diserahi  kewajiban  mengurus  anak  yatim serta harta-hartanya sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh  pengantin  perempuan  pada  waktu  menikah  (yaitu  yang  melakukan  janji  nikah dengan pengantin laki- laki)
c. Orang yang saleh (suci), penyebar agama, dan
d. Kepala pemerintah dan sebagainya.
Penjelasan  “wali”  di  atas  tentu  saja  pemakainya  dapat  disesuaikan  dengan  konteks kalimat.  Adapun  yang  dimaksud  “wali”  dalam  pembahasan  ini  adalah  “wali  nikah”  Sedangkan
7 Nuramanah  Amalia,  “KONSEP  BALIGH  DALAM  ALQURAN  DAN  IMPLIKASINYA  PADA  PENENTUAN  USIA  NIKAH MENURUT  UU  PERKAWINAN,” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam 8,  no.  1  (2021):  77 – 86, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317.
8 Hamzah Hasan, “Implementasi Nilai - Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam,” Mazahibuna 1, no. 2 (2019): 93, https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11650.
9 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2015).
secara  terminologi  wali  nikah  adalah  orang  yang  dapat  menikahkan  perempuan  yang  berada dalam perwaliannya, tanpa izin dan dilibatkannya walinya maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah. 10
a. Menurut Madzhab Hanafiyah
Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan bukan rukun  perkawinan.  Atas  hal  ini,  ulama  Hanafiyah  meringkas  rukun  nikah  terdiri  dari  ijab  dan qabul. Status wali menjadi sahnya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan ataupun laki- laki,  orang  gila  ( majnun ,  perempuan  atau  laki-laki) meskipun  orang dewasa.  Sedangkan  orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah  bagi  kedua  mempelai  tersebut  dengan  akad  nikah  (ijab  atau  qabul)  dengan  syarat keduanya kafaah ,  dan  jika  tidak  begitu  maka  wali  memiliki  hak  untuk  membatalkan  atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan dengan syarat tertentu. 11
b. Menurut Madzhab Malikiyah
Imam malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah sebagaimana dikutip Wahbah Zuhalli berpendapat  bahwa  tidak  terjadi  perkawinan  kecuali  dengan  wali. Wali  adalah  syarat  sahnya pernikahan. Atas pemikiran imam Malik ini, maka selanjutnya  para pengikut imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah 12 , tidak  terjadi akad nikah tanpa adanya wali. Berdasarkan pemahaman tersebut, madzhab Malikiyah menegaskan bahwa wali adalah wajib ada dalam suatu perkawinan.
c. Menurut Madzhab Syafi’iyah
Madzhab Syafi‟iyah menunjukkan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan  kecuali  dengan  wali.  Sebagaimana  keberadaan  saksi, wali  harus  ada  dalam  suatu pernikahan. 13 Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil, dan berakal
10 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja ‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi ‘i, Hambali (Gold Edition) (Jakarta: Shaf,  2015),  https://books.google.co.id/books?id=4HHDCgAAQBAJ&lpg=PA3&ots=oKzLqqg5pq&dq=Muhammad Jawad Mughniyah%2C Fiqh Lima Madzhab &lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q=Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab&f=false.
11 M E Muharir, “Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Persfektif Hukum Islam,” Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021): 35 – 47, https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.14.
12 Arif  Rahman,  “Al -Daruriyat  Al- Khams  Dalam  Masyarakat  Plural,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab (2019): 25 – 41, https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664.
13 M.  Thahir  Maloko,  “Nikah  Muhallil  Perspektif  Empat  Imam  Mazhab,” Mazahibuna 1,  no.  2  (2019):  234 – 241, 10.24252/mh.v1i2.10627.
Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan Sri Adinda Pertiwi, et. al.
| 260
sempurna. Namun, pernikahan kafir dzimmi tidak butuh keislaman wali, dan orang Islam tidak bisa  menjadi  wali  baginya,  kecuali  pemerintah.  Pemerintah  boleh  menikahkan  wanita-wanita kafir dzimmi, jika tidak mempunyai wali nasab. Sesuai dengan ketentuan kewalian yang berlaku. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, meski dengan izin walinya. Dia juga tidak boleh menikahkan orang lain, meski ditunjuk sebagai wakil atau diberi kuasa oleh wali wanita tersebut. Dia juga tidak boleh menerima atau membaca qabul atas pernyataan ijab seseorang. Demi menjaga tradisi yang baik dan melestarikan sikap malu karena pernikahan adalah sebuah ibadah. 14
d. Menurut Madzhab Hanabilah
Mazhab  Hanabilah  dalam  memandang  wali,  pada  dasarnya  sama  dengan  mazhab Malikiyah dan  Syafi‟iyah.  Bahwa  ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa” wali  itu  sangat penting dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya tidak sah.  Seorang  wanita  tidak  boleh  menikah  sendiri  dengan  akad  pernikahannya  sendiri  dalam keadaan  apapun  baik  kepada  gadis  atau  lelaki  yang  dewasa  atau  yang  belum  dewasa,  kecuali janda yang harus diminta ijin dan ridlonya. Karena sebuah pernikahan harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. 15

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan Field  Research  Kualitatif . Field  Research  Kualitatif Deskriptif  adalah  jenis  yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif mengenai objek yang dibahas sesuai dengan kenyataan  yang  ada  di  masyarakat.  Lokasi  penelitian  bertempat  di  KUA  Kelurahan  Mariso Kecamatan  Mattoangin  Jalan  Baji  Minasa  adapun  alasan  saya  memilih  penelitian  karena  saya tertarik  dengan  kasus  yang  saya  pernah  saya  baca  dan  menarik  untuk  dikaji  sehingga  saya memilih ditempat ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan  yang  meninjau  dan  menganalisis  masalah  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip
14 Jumriani  Jumriani  and  Zulhasari  Mustafa,  “Peputiq  Cina  Dalam  Adat  Pernikahan  Mandar  Kecamatan  Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2, no. 2 (2021): 322 – 332, https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19368.
15 Rahmat Nur Hidayah et al., “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur,” qadauna 3, no. 3 (2022): 673 – 686, https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29011.
berdasarkan hasil  penelitian  di  lapangan  juga  mencocokkan  dengan data  kepustakaan  melalui library  research .  Sumber  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber utama  yakni  para  pihak  yang  menjadi  obyek  dari  penelitian  ini  adalah  data  yang  dihasilkan melalui  wawancara  secara  langsung  dengan  informan.  Data-data  yang  diperoleh  dari  sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

## Hasil dan Pembahasan
1. Peran  Penghulu  KUA  Kecamatan  Mariso  Kota  Makassar  Menentukan  Hak  Kewalian  Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan
Di  dalam  Islam  orang  yang  diberi  kekuasaan  perwalian  disebut  wali.  Dengan  demikian pada  intinya  perwalian  adalah  pengawasan  atas  orang  sebagaimana  di  atur  dalam  Undang- Undang dari anak yang belum dewasa. 16 Demikian juga dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali. Oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang  tidak  mempunyai  kedua  orang  tua  atau  orang  tuanya  masih  hidup  tetapi  tidak  cakap melakukan perbuatan hukum.
Ulama ber pendapat mengenai hukum wali dalam pernikahan. Ulama madzhab Syafi’iyah mengungkapkan bahwa wali nikah merupakan suatu syarat wajib (rukun) yang harus ada dalam suatu  pernikahan,  pendapat  ini  juga  selaras  dengan  pendapat  ulama  madzhab  Malikiyah  dan Hanabilah. Sedangkan ulama dari madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali nikah bukanlah termasuk dalam rukun pernikahan.
Mengenai  perbedaan  ulama  tentang  hukum  wali  dalam  suatu  pernikahan,  kepala  KUA Kecamatan Mariso bapak Darul Aqsa Amran, S.Ag, M.Ag memberikan pendapatnya :
“ Wali dalam suatu pernikahan memang ada sebagian ulama‟ yang tidak memasukannya dalam  rukun  nikah,  tapi  sebagian  besar  memasukannya  dalam  rukunnya  terutama madzhab Syafi’i. Dalam praktik di KUA, posisi wali dalam suatu pernikahan merupakan hal yang harus ada, hal itu dijelaskan dalam KHI pasal 19 ” .
16 Siti Aisyah and Sarina Sarina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB); Studi Kasus  Di  Desa  Inrello  Kecamatan  Keera  Kabupaten  Wajo,” Mazahibuna 2,  no.  1  (2020):  59 – 79, https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14283.
Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan Sri Adinda Pertiwi, et. al.
Sedangkan menurut bapak Muhammad Tahir selaku Penghulu:
“ Wali  harus  ada  dalam  suatu  pernikahan,  karena  wali  memiliki  posisi  yang  sangat penting, dalam pernikahan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut tidak akan terjadi, hal itu menandakan pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan ” .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  diatas,  maka  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  posisi  wali  dalam  pernikahan  adalah  wali  harus  ada  dalam  suatu pernikahan karena wali memiliki peran yang sangat penting, dan tanpa wali maka pernikahan tersebut  tidak  sah  Berkaitan  dengan  mekanisme  tersebut.  bapak  Penghulu  menceritakan alurnya sebagai berikut:
“ Yang  lebih  mengetahui  tentang  kondisi  di  lapangan  adalah  seorang  modin  yang ditugaskan  di  daerah  tersebut.  Maka  yang  sebenarnya  orang  yang  paling  berperan dalam kasus ini adalah modin. Dalam prosedur di KUA, seorang yang mempunyai niat untuk  melangsungkan  pernikahan,  maka  yang  bersangkutan  harus  datang  bersama calonnya  dan  modin  untuk  menyampaikan  niat  untuk  menikah  disertai  kelengkapan administrasi. Hal ini dilakukan 10 hari kerja sebelum aqad dilaksanakan. Jika tidak, maka harus  menggunakan  surat  dispensasi  dari  kantor  Kecamatan  di  mana  KUA  tersebut berada. Maka, dalam jarak 10 hari kerja tersebut, modin harus segera mengetahui siapa yang harus menjadi wali bagi calon pengantin wanita itu. Agar tidak terjadi kesalahan dalam  informasi  tentang  wali  nikahnya,  maka  langkah  yang  harus  dilakukan  seorang modin  adalah  berusaha  mengetahui  riwayat  hidup  dari  calon  pengantin  perempuan tersebut. Modin harus mencari informasi dari berbagai pihak seperti tetangga, keluarga, atau  semua  pihak  yang  berhubungan  dengan  calon  pengantin  wanita  tersebut.  Itu dilakukan agar menghindari adanya kebohongan informasi orang tua calon pengantin perempuan  yang  mungkin  malu  untuk  mengakui  bahwa  anaknya  adalah  hasil  kawin hamil  mereka.  Setelah  semua  informasi  sudah  dianggap  cukup,  maka  modin memberikan  informasi  tersebut  kepada  penghulu.  Kemudian  pada  akhirnya  penghulu lah yang menentukan wali calon pengantin perempuan tersebut. Oleh karena itu, saya selalu mewanti-wanti kepada setiap modin agar selalu jeli untuk mendapatkan informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan wali nikahnya, karena ini menyangkut sah dan tidaknya pernikahan anak perempuan tersebut .”
Ketentuan tersebut berlaku juga bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di  luar  perkawinaan  atau  yang  lazim  disebut  kawin  hamil.  Istilah  kawin  hamil  tersebut  dapat diartikan dengan  suatu pernikahan  yang  pada  saat  aqad ijab  qabul ,  si  pengantin wanita  telah terlebih dahulu hamil. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari kemajuan zaman yang disalahgunakan dalam hal negatif serta moral generasi sekarang yang semakin merosot. Terkait kawin hamil yang sudah menjadi fenomena biasa dalam kehidupan masyarakat sekarang serta penyebab-penyebabnya.
U lama  berbeda  pendapat  dalam  menanggapi  hal  kawin  hamil.  Ulama  Syafi’iyah  dan Hanafiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil adalah sah dan tanpa menunggu bayi yang dikandungnya  tersebut  lahir,  sedangkan  menurut  Ulama  Malikiyah  dan  Hanabilah mengungkapkan pendapat bahwa perempuan yang hamil tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak sebagaimana tidak boleh mangawini perempuan dalam masa iddah hamil. 17 Di Indonesia, masalah kawin hamil diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 53. Terkait dengan peraturan tentang dibolehkannya Kawin Hamil di Indonesia, Bapak Ketua KUA memberikan pendapatnya sebagai berikut:
“ Saya  sangat  menyetujui  mendukung  peraturan  tentang  dibolehkannya  pelaksanaan kawin hamil itu sudah tepat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena itu diperbolehkan oleh fikih Syafi ‟ i. Upaya ini sangat penting  karena dinilai lebih  bernilai  maslahah untuk kelanjutan hidup yang bersangkutan. Selain itu jika tidak segera dinikahkan, maka akan timbul masalah-masalah yang akan datang di kemudian harinya .”
Menurut Bapak Penghulu Muhammad Tahir:
“ Saya  setuju  dengan  KHI  yang  membolehkan  kawin  hamil,  karena  kawin  hamil  dapat menutupi aib dari pasangan yang melakukan zina ”
Hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam penentuan hak kewalian dalam pernikahan bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar nikah (kawin hamil) orang tuanya jatuh  kepada  wali  hakim.  Hal  tersebut  dikarenakan  anak  yang  lahir  akibat  kawin  hamil, dinasabkan  kepada  ibunya  dan  keluarga  ibunya bukan  ayahnya  atau  keluarga  ayahnya. Maka, secara otomatis sang ayah tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut.
Hal ini sejalan dengan jumhur madzhab fikih 18 yang sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil yaitu anak akibat pembuahan di luar pernikahannya yang sah atau anak yang lahir kurang dari enam bulan pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan pada ibunya dan keluarga  ibunya.  Oleh  karenanya,  apabila  bayi  lahir  kurang  dari  enam  bulan  sejak  masa pernikahan,  maka  anak  tersebut  tidak  dapat  dihubungkan  bapaknya  kendatipun  lahir  dalam perkawinan yang sah. Hal ini menyebabkan hak kewalian dalam pernikahan bagi anak tersebut (jika perempuan) berpindah kepada wali hakim karena sudah tidak ada wali nasab. Hal tersebut juga didukung oleh KHI. Apabila wali-wali nasab tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Hal ini sebagaimana ditegaskan
17 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2011).
18 Afifah, “The Position of the Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the Al - Shafi’i Madhhab.”
Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan Sri Adinda Pertiwi, et. al.
dalam pasal 23.
KHI yang menegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau  gaib  atau adhal atau  enggan.  Tetapi  dalam  KHI  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  siapakah yang dimaksud dengan wali hakim tersebut. Dalam hal wali hakim, KHI hanya menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang  ditunjuk  olehnya,  yang  diberi  hak  dan  kewenangan  untuk  bertindak  sebagai  wali  nikah. Maka, penjelasan siapakah yang dimaksud dengan wali hakim di atas terdapat pada Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 yang mengatur tentang wali hakim
Maka dapat disimpulkan peran penghulu KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar sangat penting dan di butuhkan dalam menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar pernikahan.
2. Dasar  Hukum  Penghulu  KUA  Kecamatan  Mariso  Kota  Makassar  Dalam  Menentukan  Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan
Penentuan wali dalam suatu pernikahan sangat mempengaruhi dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Oleh sebab itu, sebagai lembaga yang mengurusi perihal pernikahan, Kantor Urusan  Agama  harus  jeli  dan  bijak  dalam  setiap  langkahnya.  Tidak  terkecuali  KUA  Kecamatan Mariso dalam menyikapi masalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan kedua orang tuanya.
Keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan sangat penting, hingga jumhur ulama’ berpendapat  bahwa  wali  termasuk  dalam  rukun  dari  pernikahan.  Artinya,  jika  dalam  suatu pernikahan tidak terdapat wali nikah bagi pihak mempelai perempuan, maka pernikahan itu batal sesuai  dengan  wawancara  dari  penghulu  Muhammad  Tahir  yaitu; “Tidak  sah  perkawinan seseorang apabila tidak memiliki wali dan 2 orang saksi” . Pendapat ini di usung oleh madzhab Syafi’iyah.  Berbeda  dengan  penda pat  madzhab  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  wali  hanyalah sebagai  pelengkap  pernikahan  dan  bukan  rukun  pernikahan.  Menurut  pendapat  madzhab Hanafiyah, keberadaan wali sebagai rukun perkawinan itu khusus diperuntukkan bagi anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila ( majnun , perempuan atau laki-laki) meskipun orang dewasa.  Sedangkan  orang  dewasa  yang  sudah  baligh  baik  janda  ataupun  gadis  tidak  berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab
atau qabul) dengan syarat keduanya kafaah , dan jika tidak begitu maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab Hanafiyah,  bukan  merupakan  rukun  sebagai  syarat  sahnya  perkawinan dengan  syarat  tertentu  melainkan  sebagai  pelengkap  saja.  Walaupun  wali  ada  atau  tidak  ada dalam suatu pernikahan, hal tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan.
Dihadapkan  dengan  dua  pendapat  tersebut,  penghulu  KUA  kecamatan  Mariso  yang didukung  oleh  beberapa  modin,  sepakat  bahwa  wali  nikah  merupakan  rukun  dari  sebuah pernikahan. Hal itu dilandaskan pada fikih madzhab Syafi’iyah dan didukung dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang dengan jelas menyatakan bahwa wali nikah diposisikan sebagai rukun dalam pernikahan.
Penghulu  KUA  Kecamatan  Mariso  sependapat  dengan  jumhur  ulama  yang  mewajibkan keberadaan  wali  dalam  suatu  pernikahan  sebagai  wakilnya  seperti  pada  definisi  seorang  wali nikah  yang  mempunyai  hak  kewalian,  yaitu  mempunyai  arti  orang  yang  mewakili  perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan. Penghulu KUA Kecamatan Mariso menegaskan walaupun itu janda, akad nikah harus dilakukan oleh walinya dan harus dengan izin janda tersebut. hal inipun juga sependapat dengan jumhur ulama seperti madzhab Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Pendapat p enghulu KUA Kecamatan Mariso  juga  didasarkan  KHI  pasal  19  juga  menegaskan  bahwa  wali  nikah  dalam  perkawinan adalah  suatu  rukun  perkawinan  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  perempuan  yang bertindak untuk menikahkannya.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wali nikah merupakan rukun pernikahan yang merupakan syarat yang diridai oleh Allah swt. 19 Hal tersebut juga berlaku pada pernikahan anak perempuan  yang  dilahirkan  akibat  kehamilan  di  luar  pernikahan/kawin  hamil  orang  tuanya. Menurut para penghulu KUA Kecamatan Mariso sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab dan qabul antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti
19 Azman Arsyad, “Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al - Shaf,” Mazahibuna 1, no. 2 (2019): 242 – 253, https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648.
Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan Sri Adinda Pertiwi, et. al.
wakil atau wali. 20
Penghulu KUA Kecamatan Mariso yang bertugas di lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh  bidang  urusan  agama  Islam  termasuk  urusan  pernikahan  di  wilayah  kerja  Kecamatan Mariso, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam menentukan hak kewalian bagi setiap anak perempuan yang akan menikah. Keputusan dalam penentuan hak kewalian bagi calon mempelai perempuan  tersebut  tergantung  pada  riwayat  hidup  dari  calon  mempelai  perempuan  serta riwayat hidup pernikahan kedua orang tuanya. Apakah pernikahan orang tuanya dahulu adalah pernikahan  yang  sah  atau  pernikahan  yang  telah  didahului  kehamilan  ibu  calon  mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Apabila anak perempuan tersebut lahir dalam pernikahan yang sah dan akibat hubungan yang sah, maka hal itu tidak menjadi masalah karena nasabnya  sudah  jelas  kepada  ayahnya  dan  keluarga  ayahnya.  Tetapi  jika  anak  perempuan tersebut lahir dalam pernikahan yang sah tetapi bukan akibat hubungan yang sah, maka akan menjadi masalah dikemudian hari, terutama bagi penentuan walinya dalam pernikahan jika anak tersebut perempuan.

## Kesimpulan
Peran  Penghulu  KUA  Kecamatan  Mariso  memerlukan  kejelian  dan  kehati-hatian  dalam pemeriksaan,  pengumpulan  informasi, dan  pengidentifikasian  guna menentukan hak  kewalian anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan diluar pernikahan orang tuanya, karena hal tersebut menyangkut sah atau tidaknya pernikahan anak perempuan tersebut. Dalam penentuan hak  kewalian  dalam  pernikahan  anak  perempuan  tersebut,  penghulu  KUA  Kecamatan  Mariso menjatuhkannya kepada wali hakim karena anak perempuan tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dasar hukum dalam menentukan hak kewalian dari anak yang dilahirkan akibat  kehamilan  diluar  pernikahan  merujuk  kepada  syariat  Islam  di  peraturan  Kementrian Agama no 30 tahun 2005 di Kompilasi Hukum Islam.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Abdul Gani. Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia Cet. 1 . Jakarta: Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
20 Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum,” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2018): 174 – 186, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437.
Afifah, Andi Nur. “The Position of the Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the Al - Shafi’i Madhhab.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 4, no. 2 (2022): 152 – 172. https://doi.org/10.24252/mh.vi.30969.
Aisyah,  Siti,  and  Sarina Sarina.  “Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Penerapan  Kampung  Keluarga Berencana  (KB);  Studi  Kasus  Di  Desa  Inrello  Kecamatan  Keera  Kabupaten  Wajo.” Mazahibuna 2, no. 1 (2020): 59 – 79. https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14283.
Amalia, Nuramanah. “KONSEP BALIGH DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENENTUAN USIA  NIKAH  MENURUT  UU  PERKAWINAN.” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam 8, no. 1 (2021): 77 – 86. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317.
Arsyad,  Azman.  “Falsafah  Hukum  Jihad  Masa  Kini  Dalam  Surah  Al - Shaf.” Mazahibuna 1,  no.  2 (2019): 242 – 253. https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648.
Engineer,  Asghar  Ali. Islam  Dan  Teologi  Pembebasan .  Pustaka  Pelajar,  1990. http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/10976.
Farid,  Miftah.  “Nikah  Online  Dalam  Perspektif  Hukum.” Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2018): 174 – 186. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437.
Farisi, Moch Salman. “Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil Di Luar  Nikah,  Maqfud,  Dan  Tumpur  (Studi  Kasus  Di  KUA  Kecamatan  Jekulo  Kabupaten Kudus).” Jakarta: IAIN KUDUS, 2020.
Hasan,  Hamzah.  “Implementasi  Nilai -Nilai  Kewajiban  Asasi  Manusia;  Telaah  Hukum  Pidana Islam.” Mazahibuna 1, no. 2 (2019): 93. https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11650.
Hidayah, Rahmat Nur, Thahir Maloko, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Pernikahan Anak, and Bawah Umur. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak
Di Bawah Umur.” qadauna 3, no. 3 (2022): 673 – 686. https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29011.
Idris Ramulyo, Mohd. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: PT Bumi Aksara . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
Imanullah, Rijal. “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt. g/2014/Pa. Bpp Tentang Izin Poligami).” Mazahib 15, no. 1 (2016): 104 – 127. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607.
Jumriani,  Jumriani,  and  Zulhasari  Mustafa.  “Peputiq  Cina  Dalam  Adat  Pernikahan  Mandar Kecamatan  Balanipa  Kabupaten  Polewali  Mandar  Perspektif  Hukum  Islam.” Shautuna: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum 2,  no.  2  (2021):  322 – 332. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19368.
Lubis, Mayang Sari. Metodologi Penelitian . Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2018.
Makassar,  U  I  N  Alauddin. Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah:  Makalah,  Skripsi .  Makassar: Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, 2013.
Maloko,  M.  Thahir.  “Nikah  Muhallil  Perspektif  Empat  Imam  Mazhab.” Mazahibuna 1,  no.  2
Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Akibat Kehamilan Diluar Perkawinan Sri Adinda Pertiwi, et. al.
(2019): 234 – 241. 10.24252/mh.v1i2.10627.
Manan, H Abdul, and S Sh. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Prenada Media,
2017.
https://books.google.co.id/books?id=UvC0DwAAQBAJ&lpg=PA58&ots=MKFA4QeocK&d q=Abdul  Manan%2C  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia &lr&hl=id&pg=PA58#v=onepage&q=Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia&f=false.
Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan . Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab: Ja ‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi ‘i, Hambali (Gold
Edition) . Jakarta: Shaf, 2015. https://books.google.co.id/books?id=4HHDCgAAQBAJ&lpg=PA3&ots=oKzLqqg5pq&dq= Muhammad Jawad Mughniyah%2C Fiqh Lima Madzhab &lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q=Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab&f=false.
Muharir, M E. “Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Persfektif Hukum Islam.” Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021): 35 – 47. https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.14.
Nur, H Djamaan. Fiqh Munakahat . Semarang: Dina Utama, 1993.
Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal. Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
Rahman,  Arif.  “Al -Daruriyat  Al- Khams  Dalam  Masyarakat  Plural.” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab (2019): 25 – 41. https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664.
Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap . Bandung: Sinar Barui Algensindo, 2005.
Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Mut’ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam 1,  no.  1  (2014):  37 – 47. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i1.630.
Syarifuddin,
Amir. Garis-Garis Besar Fiqh . Jakarta: Kencana, 2019. https://books.google.co.id/books?id=LeVNDwAAQBAJ&lpg=PA59&ots=r9GrIOyRza&dq= Amir%2C Syarifuddin%2C Garis-garis Besar Fiqh
&lr&hl=id&pg=PA58#v=onepage&q=Amir, Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh&f=false.
——— . Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: Prenada Media, 2015.
——— . Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana, 2011.