ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 2 Juni  2022 Halaman  117-137

## KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU KERINCI

## Annistaesia Restu Pratiwi
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi pratiwiannistaesiarestu@gmail.com
Helmi
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi helmi@unja.ac.id

## Ivan Fauzani Raharja
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Ivanfauzani_fh@unja.ac.id

## Abstract
The purpose of this research is to determine the authority of the Kerinci Regency Government in managing  the  tourism  sector  of  Lake  Kerinci  and  to  find  out  whether  the  Kerinci  Regency Government  has  prepared  a  master  plan  for  tourism  development.  The  formulation  of  the problem  studied  is about  how  the  authority  of  the  Kerinci  Regency  Government  in  managing the tourism sector of Lake Kerinci? and whether the development of the Master plan has been in accordance with tourism?. This research is empirical juridical, based on the results of the study it  can  be  concluded  that  the  tourism  management  carried  out  by  the  Kerinci  Regency Government has not been running well. This is due to the lack of coordination between regional apparatus and the inconsistency from the government, as well as the lack of human resources according to the field of work, as well as the lack of coordination and cooperation as well as follow-up from the Jambi Provincial Government in tourism development and management. The Kerinci Regency Government already has a Tourism Master Plan and in tourism development it is also guided by the tourism master plan. However, in its implementation, several gaps were found in setting targets in the management of tourism development.
Keywords:  Authority, Local Government, Tourism Management.

## Abstrak
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kewenangan  Pemerintah Kabupaten  Kerinci  dalam  pengelolaan  sektor  pariwisata  Danau  Kerinci  dan  untuk mengetahui  apakah  Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  telah  menyusun  rencana  induk pembangunan kepariwisataan. Rumusan masalah yang diteliti adalah mengenai bagaimana Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  dalam  pengelolaan  sektor  kepariwisataan Danau Kerinci? dan apakah pembangunan rencana Induk  telah sesuai dengan pariwisata?. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci belum berjalan
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
secara  baik.  Hal  itu  desebabkan  kurangnya  koordinasi  antara  perangkat  daerah  serta terdapatnya  inkonsistensi dari pemerintah,  serta  kekurangan  sumber daya  manusia  sesuai bidang kerja, serta kurangnya koordinasi dan kerjasama serta tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi  Jambi  dalam  pengembangan  dan  pengelolaan  pariwisata.  Pemerintah  Kabupaten Kerinci telah memiliki Rencana Induk Kepariwisataan dan dalam pengembangan pariwisata juga  berpedoman  kepada  rencana  induk  pariwisata.  Namun  pada  implementasianya ditemukan  juga  beberapa  kesenjangan  didalam  penetapan  target  dalam  pengelolaan pembangunan kepariwisataan.
Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pariwisata.

## A. Pendahuluan
Kabupaten  Kerinci  memberikan  daya
tarik  tersendiri  kepada  wisatawan  untuk melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Kerinci. Sektor pariwisata memiliki peranan yang penting dalam peningkatan
perekonomian.  Peranan  sektor  pariwisata terhadap  perekonomian  dapat  berupa menciptakan atau menambah lapangan dan kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  sekitar lingkungan  dimana  suatu  industri  berdiri seperti  dalam  usaha  restoran,  pemandu wisata,  seniman,  biro  perjalanan  dan  jasa lainnya.
Industri pariwisata juga berkontribusi  langsung  terhadap  sektor- sektor lainnya berupa usaha-usaha perbaikan  jalan  raya,  bandara,  program kerbersihan, kesehatan dan lain sebagainya. Selain  itu,  sektor  pariwisata  juga  memiliki peranan  yang  sangat  strategis  dalam mempromosikan  daerah  dimana  tempat industri  pariwisata  itu  berada.  “Sehingga pemanfaatan  dan  penggunaannya  harus dilakukan  secara  terencana,  rasional,
optimal  dan  bertanggung  jawab  sesuai dengan kemampuan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung
pengelolaan  dan  pembangunan  yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.” 1
Provinsi  Jambi  khususnya  Kabupaten Kerinci  merupakan  salah  satu  daerah  di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang  menarik  untuk  dikembangakan. Beberapa  objek  wisata  yang  telah dikembangkan  di  Kabupaten  Kerinci diantaranya  adalah  objek  wisata  Danau Kerinci. Didalam Pasal 33 Ayat (3) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyebutkan  bahwa  “  Bumi, air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Pasal  tersebut menegaskan  bahwa  negara  memiliki  peran penting  dalam  pengelolaan  wilayah  (bumi, air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya) yang tujuannya adalah
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## 1 Ivan  Fauzani  Raharja,  Eko  Nuriyatman  dan Bunga  Permatasari  “Kewenangan  Balai  Besar
Taman  Nasional  Kerinci  Seblat  dalam Penegakan  Hukum  Terhadap  Perambahan Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat”, Jurnal Selat ,  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji, Kepulauan Riau, Vol. 6, No. 1, 2018.
Pelaksanaan sistem pemerintahan
daerah  selain  diamanatkan  dalam  undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  juga  diatur  secara  tegas  dan jelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2
Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka  prinsip  pelaksanaan  otonomi  daerah adalah  prinsip  otonomi  daerah  seluas- luasnya  nyata  dan  bertanggung  jawab. Daerah  memiliki  kewenangan  membuat kebijakan  daerah  untuk  memberikan pelayanan, peningkatan  peran serta, prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nyata,  adalah  “bahwa  untuk  menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan
kewajiban  yang  senyatanya  telah  ada  yang berpotensi  untuk  tumbuh,  hidup  dan berkembang  sesuai  dengan  potensi  dan kekhasan daerah”.
3 Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam 2 Edoar  Padli  dan  Fauzi  Syam,  “Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Pasca Belakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2008  Tentang  Pedoman  Penyusunan
Tata  Tertib  DPRD”, Journal  Mendapo, Vol.1 No.2, 2020, hlm 75.
3 Latifah  Amir, “Kewenangan  Menerbitkan  Izin Mendirikan Bangunan Dengan Dilaksanakannya  Perda  Kota  Jambi  Nomor  09 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan  Satu  Pintu” .  Journal  Unja. Diakses tanggal 18 September 2021, 11.05 WIB.
penyelenggaraan  pemerintah  di  daerah dibagi  kewenangannya  antara  provinsi dengan kabupaten/kota.
Penerapan  otonomi  daerah  sesungguhnya ditunjukkan  untuk  mendekatkan  proses pengambilan  keputusan  kepada  kelompok masyarakat  yang  paling  bawah,  dengan memperhatikan  ciri  khas  budaya  dan lingkungan  setempat,  sehingga  kebijakan publik  dapat  diterima  dan  produktif  dalam memilih  kebutuhan  serta  rasa  keadilan masyarakat. 4
Pemerintah  daerah  “merupakan  bagian dari  sistem  pemerintahan  negara  yang tentunya  lebih  banyak  berhubungan langsung  dengan  masyarakat  dan  memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, pembangunan diharapkan dapat meningkatkan sektor perekonomian negara Indonesia ini, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  khususnya.” 5
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  lahir  untuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004.  Berkaitan  dengan  pengaturan dari  urusan  daerah  maka  diatur  didalam Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, menyatakan bahwa:
4 Periksa  Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan  Layanan  Publik, Bandung,  Penerbit Nuansa Cendikia, 2009, hlm 110.
5 Y.  Sri  Padyatmoko, Perizinan  Problem  dan Upaya  Pembenahan, Jakarta,  PT.  Gramedia,
2009, hlm 2.
(1) Urusan  Pemerintahan  terdiri  atas urusan pemerintahan absolut, urusan  pemerintahan  konkruen, dam urusan pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi  kewenangan  Pemerintah Pusat. (3) Urusan  pemerintahan  konkruen sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan  yang  dibagi  antara Pemerintah  Pusat  dan  Derah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. (4) Urusan  pemerintahan  konkruen yang  diserahkan  ke  Daerah  menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Dalam  hal  pengarahan  pariwisata  di Kabupaten Kerinci maka termasuk kedalam Urusan  Pemerintahan  konkruen  yaitu urusan  pemerintahan  yang  dibagi  antara pemerintahan  pusat  dan  daerah  provinsi dan  daerah  kabupaten/kota,  walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut.
Walaupun  daerah  provinsi  dan  daerah kabupaten kota mempunyai masing-masing urusan  pemerintahan  masing-masing  yang sifatnya  tidak  hierarki,  namun  tetap  akan terdapat  hubungan  antara  pemerintah pusat,  daerah  provinsi  dan  daerah kabupaten/kota  dalam  pelaksanaannya
yang  mengacu  pada  norma,  standar, prosedur,  kriteria  (NSPK)  yang  dibuat  oleh pemerintah pusat. 6 Kabupaten Kerinci dalam hal mengarahkan  pembangunan  kepariwisata dengan  potensi  kekayaan  alam,  kawasan konservasi,  sejarah,  seni  dan  budaya  serta tradisi  masyarakat  dapat  dikembangkan menjadi  daerah  tujuan  wisata  potensial. Serta  untuk  mendukung  pembangunan kepariwisataan  di  Kabupaten  Kerinci  agar dapat  dikelola  dengan  penuh  tanggung jawab  dan  memberikan  perlindungan terhadap  nilai-  nilai  agama,  budaya, kelestarian  dan  lingkungan  hidup  maka pemerintah  Kabupaten  Kerinci  menyusun Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Untuk mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Kerinci diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan  dan  sumber  daya,  memajukan kebudayaan,  mengangkat  citra  bangsa, memupuk rasa cinta tanah air,
memperkukuh  jati  diri  kesatuan  bangsa, dan  mempererat  persahabatan  antar bangsa.  Sektor  pariwisata  Kabupaten Kerinci  merupakan  sektor  andalan  pada
6 Sirajuddin,  Anis  Ibrahim  dkk, Hukum Administrasi  Pemerintahan  Daerah, Malang, Setara Press, 2016, hlm 88.
saat  ini  dan  masa  mendatang  karena
Kabupaten  Kerinci  telah  ditetapkan  oleh pemerintah pusat melalui menteri pariwisata  sebagai  Ikon  atau Branding Pariwisata Provinsi Jambi.
Danau  Kerinci  sebagai  salah  satu  objek wisata  juga  merupakan    sumber  daya  alam yang  menunjang  kehidupan  makhluk  hidup di sekitarnya. Dengan demikian merupakan kewajiban  untuk  menjaga  eksistensi  danau beserta segala potensi yang ada di dalamnya agar  tetap  lestari  dan  sebagai  salah  satu usaha untuk menjamin kelangsungan hidup generasi  kini  dan  akan  datang.  Selain  itu keindahan  alam  dan  keanekaragaman kekayaan hayati yang terdapat di bumi sakti Kabupaten  Kerinci  menjadi  suatu  potensi wisata daerah  yang sangat  menguntungkan dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi  masyarakat  apabila  dikelola  dengan baik.
Jika  dilihat  dari  fungsinya,  danau memiliki  tiga  fungsi  pokok  yakni  fungsi ekologis,  fungsi  ekonomis  serta  fungsi dalam  bidang  pendidikan.  Sebagai  fungsi ekologis,  danau  berperan  sebagai  pencegah banjir,  sebagai  sumber  air  dan  pengairan. Sebagai  fungsi  ekonomis,  danau  sangat berperan  dalam  pendapatan  nelayan, pengembangan  objek  wisata  dan  sumber gizi yang berasal dari ikan yang dikonsumsi oleh  masyarakat,  adapun  fungsi  danau dalam  pendidikan  yakni  dijadikan  objek penelitian  dalam  bentuk  media  alam.  Maka dalam  rangka  pengembangan  pelestarian
Danau  Kerinci  sebagai  kawasan  objek wisata sangat diperlukan kewenangan serta koordinasi  dari  Pemerintah  Kabupaten Kerinci  terhadap  pengelolaan  pariwisata Danau  Kerinci.  Kewenangan  pemerintah daerah  diatur  didalam  Pasal  6  Peraturan Daerah  Kabupaten  Kerinci  Nomor  2  Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah berwenang: a. Menyusun dan menetapkan rencana  induk  pembangunan kepariwisataan; b. Menetapkan destinasi pariwisata;
c. Menetapkan daya tarik wisata; d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan,dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; e. Mengatur  penyelenggaraan  dan pengelolaan Kepariwisataan;
f. Memfasilitasi  dan  melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; h. Menyelenggarakan  pelatihan  dan penelitian kepariwisataan;
i. Memelihara  dan  melestarikan daya tarik wisata;
j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan k. Mengalokasikan anggaran pariwisata. (2) Bupati berwenang dalam penyelenggaraan  kepariwisataan  di Daerah. (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  kepada  perangkat daerah  yang  membidangi  urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata  merupakan  salah  satu  cara dalam upaya untuk melestarikan lingkungan,  disamping  akan  memperoleh
nilai  tambah  atas  pemanfaatan  lingkungan yang ada. 7 Dalam menjalankan kebijakannya Pemerintah melakukan
evaluasi  terhadap  kebijakan  yang  telah dikeluarkan. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan  didalam  proses  kebijakan  publik, evaluasi  adalah  salah  satu  cara  untuk menilai  apakah  suatu  kebijakan  atau program itu berjalan baik atau tidak .
Thomas  R.  Dye  menyatakan  “ Policy evaluation  is  the  assessment  of  the  overall effectiveness  of  a  national  program  in meeting  its  objectives,  or  assessment  of relative  effectiveness  of  two  or  more programs  metting  common  objectives.” Uraian  Dye  tersebut  menjelaskan  bahwa evaluasi  menilai  secara  luas  atau  umum keefektifan  program-program  negara  baik itu  dua  atau  lebih  yang  memiliki  efektifitas yang relatif. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja dari kebijakan 8 . Berdasarkan  perkembangannya  maka
sudah  seharusnya  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kerinci  Nomor  2  Tahun  2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata tersebut  dilakukan  evaluasi  kembali. Kemudian untuk memajukan suatu
pariwisata  daerah  maka  pemerintah  harus
7 Sedarmayanti, Gumelar S. Sastra Yuda, dan Lia Afrizah, Pembangunan  dan  Pengembangan Pariwisata, Bandung,  PT.  Refika  Aditama, 2018, hlm 37.
8 Dedy  Mulyadi, Studi  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan  Publik  Konsep  dan  Aplikasi  Proses Kebijakan  Publik  Berbasis  Analisis  Bukti Untuk  Pelayanan  Publik, Bandung,  Penerbit Alfabeta, 2018, hlm 100.
mempunyai  rencana  induk  terhadap pengembangan  pariwisata  kedepannya supaya pariwisata memiliki tujuan dan arah yang  jelas.  Terkait  hal  tersebut  bagaimana kewenangan  dari  Pemerintah  Kabupaten
Kerinci dalam pengelolaan sektor kepariwisataan    di  Danau  Kerinci  dan apakah  program  pembangunan  Rencana Induk telah sesuai dengan pariwisata.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  empiris  yang  bertujuan untuk menganalisa atau mengkaji tindakanyang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan sektor pariwisata  Danau Kerinci. Berdasarkan jenisnya  penelitian  ini  bersifat  deskriftif,  dari hasil  penelitian  menggambarkan  tindakan
Pemerintah Kabupaten kerinci dalam pengelolaan  pariwisata  Danau  Kerinci,  baik berupa  tindakan  hukum  maupun  yang  bukan tindakan  hukum.  Serta  tindakan  hukum pemerintah  daerah  Kabupaten  Kerinci  akan memberikan  kewenangan  kepada  lembaga mana  dalam  pengelolaan  pariwisata  Danau Kerinci.
Adapun  populasi  dalam  penelitian  ini adalah  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten  Kerinci  dan  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Kerinci. sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten Kerinci atau yang mewakili dan Kepala Badan
Perencanaan  Daerah  Kabupaten  Kerinci  atau yang  mewakili.  Sumber  data  penelitian dikumpulkan  dengan  cara  wawancara  yaitu baik  secara  tertutup  maupun  terbuka  serta dengan  cara  studi  dokumen  yaitu  penulis mempelajari  kejadian-kejadian  atau  kasus- kasus  yang  berkaian  dengan  judul  serta masalah yang sedang diteliti dikaitkan dengan pengaturan  yang  mengatur  dalam  penelitian ini.
C. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pengelolaan sektor Kepariwisataan Danau Kerinci. Danau  Kerinci  ditetapkan  ke  dalam  15 Danau Perioritas Nasional, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  60  Tahun  2021  tentang
Penyelamatan  Danau  Perioritas  Nasional.
Peraturan  Presiden  ini  dimaksudkan sebagai  acuan  bagi  kementrian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi,
dan  harmonisasi  dalam  rangka  percepatan Penyelamatan Danau Perioritas Nasional. Pengelolaan sektor pariwisata dijelaskan didalam  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  termasuk  kedalam urusan    pemerintahan  pilihan  yaitu  urusan pemerintahan  yang  wajib  diselenggarakan oleh  daerah  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki  daerah.  Maka  didalam  pengelolaan
pariwisata  Danau  Kerinci  dikelola  langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Kewenangan  dalam  pengelolaan  sektor kepariwisataan  Danau  Kerinci  dikelola langsung  oleh  pemerintah  daerah  adalah Bupati  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah  otonom, selanjutnya  diserahkan  kepada  perangkat daerah  yang  merupakan  Unsur  Pembantu
Bupati  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Perangkat  daerah  yang  dimaksud  adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Dalam hal ini kewenangan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam dalam pengelolalaan sektor
kepariwisataan  di  Danau  Kerinci  diberikan sepenuhnya    Kepada  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.
Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  dalam menjalankan kewenangannya
terkait pariwisata diatur didalam Peraturan Daerah
Kabupaten  Kerinci  Nomor  2  Tahun  2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Dalam Pasal  6  ayat  (1)  menegaskan  kewenangan pemerintah daerah:
a. Menyusun  dan  menetapkan  rencana induk pembangunan kepariwisataan
b. Menetapkan destinasi pariwisata c. Menetapkan daya tarik wisata d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan
f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi  pariwisata  dan  produk pariwisata
g. Memfasilitasi  pengembangan  daya tarik wisata baru
h. Menyelenggarakan  pelatihan  dan penelitian kepariwisataan
i. Memelihara  dan  melestarikan  daya tarik wisata
j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan k. Mengalokasikan anggaran pariwisata. Terkait kewenangan pemerintah Kabupaten  Kerinci  sebagaimana  yang  telah diatur didalam Perturan Daerah Kabupaten Kerinci  Nomor  2  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan Pariwisata, secara langsung berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,  dengan  dikeluarkannya
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta Kerja  juga  terdapat  beberapa pasal yang telah dirubah.
Sesuai dengan Paragraf 3 Pasal 67 dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  terdapat  6  pasal  dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan  yang  mengalami perubahan, serta ada 3 pasal yang dihapus; diantaranya  Pasal  14,  Pasal  15,  Pasal  16 (dihapus), Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 54,  Pasal  56  (dihapus),  dan  Pasal  64 (dihapus).
1. Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  10
Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan yang berbunyi:
(1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain:
a. Daya tarik wisata;
b. Kawasan pariwisata;
c. Jasa transportasi wisata;
d. Jasa perjalanan wisata;
e. Jasa makan dan minum;
f. Penyediaan akomodasi; g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. Penyelenggaraan pertemuan,
perjalanan  insentif,  konferensi, dan pameran;
i. Jasa informasi pariwisata;
j. Jasa konsultan pariwisata;
k. Jasa pramuwisata;
l. Wisata tirta; dan
m. Spa. (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diatur  dengan  Peraturan Menteri
Ketentuan  Pasal  14  diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Usaha  Pariwisata  meliputi,  antara lain: a. Daya tarik wisata;
b. Kawasan pariwisata;
c. Jasa transportasi wisata;
d. Jasa perjalanan wisata;
e. Jasa makan dan minum;
f. Penyediaan akomodasi;
g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. Penyelenggaraan pertemuan,
perjalanan  insentif,  konferensi, dan pameran;
i. Jasa informasi pariwisata;
j. Jasa konsultan pariwisata;
k. Jasa pramuwisata;
l. Wisata tirta; dan
m. Spa. (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)      diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
2. Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  10
Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan yang berbunyi:
(1) Untuk  dapat  menyelenggarakan usaha  pariwisata  sebagaimana
yang  dimaksud  dalam  Pasal  14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan  usahanya  terlebih dahulu  kepada  Pemerintah  atau Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Ketentuan  pasal  15  dirubah  sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Untuk  dapat  menyelenggarakan usaha  pariwisata  sebagaimana  yang dimaksud didalam pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memenuhi  perizinan  berusaha  dari Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya berdasarkan Norma,  Standar,  Prosedur  dan Kriteria  yang  ditetapkan  oleh
Peraturan Pemerintah.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai perizinan  berusaha  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur didalam Peraturan Pemerintah.
3. Pasal 16 dihapus.
4. Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  10
Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan yang berbunyi: Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: a. Menjaga dan menghormati nilai-nilai agama,  adat  istiadat,  budaya,  dan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat setempat;
b. Memberikan  informasi  yang  akurat dan bertanggung jawab;
c. Memberikan  pelayanan  yang  tidak diskriminatif;
d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; e. Memberikan perlindungan
ansuransi  pada  usaha  pariwisata dengan  kegiatan  yang  beresiko tinggi;
f. Mengembangkan  kemitraan  dengan usaha  mikro,  kecil,  dan  koperasi setempat  yang  saling  memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
g. Mengutamakan  penggunaan  produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan  kepada  tenaga  kerja lokal; h. Meningkatkan  kompetensi  tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan  dan  kegiatan  yang melanggar  hukum  di  lingkungan tempat usahanya;
k. Memelihara  lingkungan  yang  sehat, bersih dan asri;
l. Memelihara  kelestarian  lingkungan alam dan budaya;
m. Menjaga  citra  negara  dan  bangsa indonesia  melalui  kegiatan  usaha kepariwisataan  secara  bertanggung jawab; dan
n. Menerapkan  standar  usaha  dan standar  kompetensi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Ketentuan  pasal  26  dirubah  sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap pengusaha pariwisata wajib:
a. Menjaga  dan  menghormati  nilai- nilai agama, adat istiadat, budaya, dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat setempat;
b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung  jawab;
c. Memberikan  pelayanan  yang
tidak diskriminatif;
d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; e. Memberikan perlindungan
ansuransi  pada  usaha  pariwisata dengan  kegiatan  yang  beresiko tinggi; f. Mengembangkan kemitraan dengan  usaha  mikro,  kecil,  dan koperasi  setempat  yang  saling memerlukan,  memperkuat  dan menguntungkan; g. Mengutamakan
penggunaan produk  masyarakat  setempat, produk  dalam  negeri,  dan memberikan  kesempatan  kepada tenaga kerja lokal;
h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja  melalui  pelatihan  dan pendidikan;
i. Berperan  aktif  dalam  upaya pengembangan  prasarana  dan program pemberdayaan masyarakat; j. Turut  serta  mencegah  segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan  yang  melanggar  hukum di lingkungan tempat usahanya;
k. Memelihara  lingkungan  yang sehat, bersih dan asri;
l. Memelihara kelestarian
lingkungan alam dan budaya;
m. Menjaga  citra  negara  dan  bangsa indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan n. Memenuhi  perizinan  berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai perizinan  berusaha  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  n diatur didalam Peraturan Pemerintah. 5. Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  10
Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan yang berbunyi:
Pemerintah Provinsi berwenang: a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan
kepariwisataan provinsi;
b. Mengoordinasikan penyelenggaraan  kepariwisataan di wilayahnya;
c. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan
pendaftaran usaha pariwisata;
d. Menetapkan  destinasi  pariwisata provinsi;
e. Menetapkan  daya  tarik  pariwisata provinsi;
f. Memfasilitasi  promosi  destinasi pariwisata  dan  produk  pariwisata yang berada di wilayahnya;
g. Memelihara  aset  provinsi  yang menjadi daya tarik wisata provinsi;dan h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Ketentuan  pasal  29  dirubah  sehingga
berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemerintah Provinsi berwenang: a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan
kepariwisataan provinsi;
b. Mengoordinasikan penyelenggaraan  kepariwisataan di wilayahnya;
c. Menerbitkan Perizinan Berusaha;
d. Menetapkan  destinasi  pariwisata provinsi;
e. Menetapkan  daya  tarik  pariwisata provinsi;
f. Memfasilitasi  promosi  destinasi pariwisata  dan  produk  pariwisata yang berada di wilayahnya;
g. Memelihara  aset  provinsi  yang menjadi daya tarik wisata provinsi;dan h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan. (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf c dilakukan sesuai dengan norma, standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
6. Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan yang berbunyi:
Pemerintah kabupaten/kota berwenang:
a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
b. Menetapkan  destinasi  pariwisata kabupaten/kota;
c. Menetapkan  daya  tarik  wisata kabupaten/kota;
d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; e. Mengatur  penyelenggaraan  dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
f. Memfasilitasi dan melakukan promosi  destinasi  pariwisata  dan produk  pariwisata  yang  berada  di wilayahnya;
g. Memfasilitasi  pengembangan  daya tarik wisata baru;
h. Menyelenggarakan  pelatihan  dan penelitian  kepariwisataan  dalam lingkup kabupaten/kota;
i. Memelihara  dan  melestarikan  daya tarik  wisata  yang  berada  di wilayahnya;
j. Menyelenggarakan bimbingan
masyarakat sadar wisata;dan
k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Ketentuan  pasal  30  dirubah  sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang:
a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
b. Menetapkan  destinasi  pariwisata kabupaten/kota;
c. Menetapkan  daya  tarik  wisata kabupaten/kota;
d. Menerbitkan perizinan berusaha;
e. Mengatur  penyelenggaraan  dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; f. Memfasilitasi dan melakukan promosi  destinasi  pariwisata  dan
produk  pariwisata  yang  berada  di wilayahnya;
g. Memfasilitasi  pengembangan  daya tarik wisata baru;
h. Menyelenggarakan  pelatihan  dan penelitian  kepariwisataan  dalam lingkup kabupaten/kota;
i. Memelihara  dan  melestarikan  daya tarik  wisata  yang  berada  di wilayahnya;
j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;dan k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  d  dilakukan  sesuai  dengan norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
7. Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  10
Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan yang berbunyi: (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
(2) Standar  usaha  sebagaimana  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan melalui sertifikasi usaha.
(3) Sertifikasi usaha sebagaimana yang dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Ketentuan  Pasal  54  diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha  pariwisata  memiliki  standar usaha.
(2) Standar  usaha  sebagaimana  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 8. Pasal 56 dihapus.
9. Pasal 64 dihapus.
Terkait  dengan  kewenangan  terdapat pada Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009,  yang  selanjutnya telah  dirubah  dengan  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  kerja  sehingga  memberikan  implikasi Hukum  ke  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kerinci  Nomor  2  Tahun  2018  harus kemudian  dilakukan  evaluasi  kembali, namun  sampai  saat  ini  pemerintah  belum juga  melakukan  tindak  lanjut  terhadap Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kerinci tentang Penyelenggaraan Pariwisata tersebut.  Hal  ini  disampaikan  Wawan Suswanto, mengemukakan bahwa: Wewenang untuk pengelolaan pariwisata  itu  kami  serahkan  kepada Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan
Kabupaten  Kerinci,  terkait  dengan
lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja memang  merubah  pasal-pasal  didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Kerinci  tentang Penyelenggaraan  Pariwisata.  Sampai saat ini belum dilakukannya perubahan karena    kita  menunggu  dari  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci  kalau  ada  program-program atau  perubahan  regulasi  dari  pusat kalau  memang  harus diperbaharui  kita perbaharui,  kalau  selagi  belum  berarti berlaku yang lama. Karena sampai saat ini  memang  dengan  berlakunya  UU Cipta  Kerja  sudah  banyak  yang berubah,  namun  dari  DISPARBUD belum  menyampaikan  ke  kami.  Fungsi kami  di  Bappeda  inikan  juga  fasilitasi dan  koordinasi,  jadi  kami  memang memfasilitasi,  kalau  memang  belum ada  usulan,  maka  belum  bisa  kami tindak  lanjuti,  namun  jika  ada  usulan itu  perlu  diperbaiki  maka  kita  tindak lanjuti dan kita buat perda baru. 9
Berdasarkan hasil pengamatan penulis  dalam  pengelolaan  pariwisata Danau  Kerinci  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah    Daerah  Kabupaten  Kerinci,
ditemukan bahwa prilaku berupa
9 Wawancara dengan  Wawan  Suswanto  Kepala Bidang  Pemerintahan  dan  Pembangunan Manusia  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Kerinci,  Tanggal  18 Februari 2022.
kurangnya  kerjasama  serta  koordinasi antara  berbagai  pihak,  serta  kurangnya sumber  daya  manusia  sesuai  bidang  kerja.
Juanda  Sasmita  yang  merupakan  Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, mengemukakan bahwa: Untuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan  pariwisata  memang belum dilakukan   perubahan, karena itu dipihak ketigakan tentu harus ada dasar hukum dikelola oleh pihak ketiga, karena oleh  kitakan  seperti  inilah  kurang  maju, nanti  kita  minta  bantuan  kepada  orang hukum.  Nanti  tentu  untuk  mengkaji  itu harus ada timnya. 10
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan melihat  pada  landasan  teori  yang  telah dikemukaan,  penulis  menggunakan  teori kewenangan karena menurut Pasal 1 angka
6  Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwan “Kewenangan
Pemerintahan  yang  selanjutnya  disebut Kewenangan  adalah  kekuasaan  badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  atau Penyelenggara  negara  lainnya  untuk bertindak  dalam  ranah  hukum  publik.
Sehingga jika dihubungkan maka kewenangan disini dimaksudkan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah  untuk  bertindak  di  ranah  hukum publik.
Adapun  teori  mengenai  pemerintah daerah di jelaskan lebih lanjut didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
10 Wawancara dengan  Juanda  Sasmita  Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Tanggal 18 Februari 2022.
2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang menyatakan  bahwa  “Pemerintah  Daerah adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah otonom”. Maka kewenangan
pemerintah Kabupaten  Kerinci  dalam  pengelolaan sektor  kepariwisataan  di  Danau  Kerinci dikelola  langsung  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kerinci  yaitu  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kerinci.  Di daerah juga di bentuk lembaga teknis sesuai kebutuhan daerah. Kecamatan juga merupakan  bagian  dari  perangkat  daerah, maka  dalam  pengembangan  pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten  Kerinci  berkoordinasi  langsung dengan  perangkat  daerah  lainnya  sehingga bisa  sampai  kepada  masyarakat  mengenai strategi  pengembangan  serta  pengelolaan memajukan pariwisata kedepannya.
Dalam  hal  perencanaan  dan  kebijakan teknisnya  dibantu  oleh  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Kerinci, yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis  pelaksanaan  urusan  pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Kewenangan  dalam  pengelolaan  untuk memajukan  pariwisata  Danau  Kerinci dengan berdasarkan uraian diatas, memang melalui  pemerintah  daerah  adalah  Bupati sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintah Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah  otonom.  Kemudian perangkat daerah merupakan unsur
pembantu  bupati  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  dibidang  pariwisata sepenuhnya  dikelola  oleh  Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.
Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 6  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata yang
menyatakan  bahwa  “perangkat  daerah adalah  unsur  pembantu  bupati  dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.” Dan dapat dikemukakan bahwa  pengelolaan  pariwisata  belum berjalan  secara  baik  karena  sudah seharusanya  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kerinci  Nomor  2  Tahun  2018  tentang
Penyelenggaraan Pariwisata dilakukan eveluasi  kembali  karena  jika  kita  kaitkan dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Thomas R.Dye menyatakan bahwa “evaluasi menilai  secara  luas  atau  umum  keefektifan program-program  negara  baik  itu  dua  atau lebih  yang  memiliki  efektifitas  yang  relatif. Evaluasi  memberikan  informasi  yang  valid mengenai kinerja kebijakan. “
Sehingga  dapat  kita  lihat  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  merubah beberapa  pasal  yang  terdapat  di  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang
Kepariwisataan sehingga memberikan Impikasi kepada Peraturan Daerah
Kabupaten  Kerinci  Nomor  2  Tahun  2018 tentang  Penyelenggaraan  Pariwisata  sudah kurang  efektif  sehingga  harus  dilakukan evaluasi atau peninjauan kembali.
Selain  itu    sebagai  Kawasan  Strategis Pariwisata  Nasional  (KSPN)  Kabupaten Kerinci sebagai Branding pariwisata Provinsi  Jambi  telah  ditetapkan  dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 920/KEP.GUB/DISBUDPAR.1/IX/2016.  Sel- anjutnya  guna  untuk  lebih  memacu percepatan  Branding  Pariwisata  Provinsi Jambi  maka  dengan  Keputusan  Gubernur telah  pula  dibentuk  Tim  Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kerinci sebagai branding Pariwisata Provinsi Jambi, dengan Keputusan Gubernur Nomor 920/KEP.GUB/DISBUDPAR.1/IX/2016. Dukungan  kebijakan  terhadap  Kerinci sebagai Branding Pariwisata Provinsi Jambi semakin ditingkatkan, hal ini tercermin dari dukungan program kegiatan Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, yakni antara lain:
1. Dukungan peningkatan Provinsi Jambi ruas  Bangko-Kerinci-Batas  Sumbar perubahan  status  jalan  provinsi menjadi Jalan Nasional
2. Pemotongan  tikungan  tajam  di  ruas jalan nasional maupun provinsi
3. Lanjutan  pembukaan ruas  jalan  baru; Kelok Sago- Tanjung Batu,
4. Pembangunan sarana maupun prasarana objek wisata danau kerinci, meliputi;  lokasi  Festival  Kerinci,  dan pembangunan Dermaga Danau Kerinci. 5. Fasilitasi  dana  DAK  maupun  dana
APBN masuk ke Kabupaten Kerinci,
6. Dan  lain-lain  program/kegiatan  dari OPD penunjang kepariwisataan 11
Menurut  Leo  Chandra  Gusnadi,  yang merupakan  Kepala  Bidang  Pengembangan Destinasi  Wisata  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, mengemukakan bahwa kalau Danau Kerinci itu wewenang dari Kabupaten Kerinci untuk pengelolaannya,  karena  itukan  masuk kedalam  destinasi  pariwisata  unggulan daerah.  Dan  ada  5  objek  yang  menjadi sumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  atau PAD  contohnya  Danau  Kerinci,  Air  Hangat Semurup, Air Terjun Telun Berasap, Aroma Pecco,  dan  Air  Hangat  Sungai  Medang.  Itu
merupakan wewenang penuh dari
Kabupaten  Kerinci,  sehingga  kita  bisa mengambi PAD dari sana, dan kita juga bisa membangun  disana  karena  kita  sudah punya sertifikat dan surat izin pengelolaan. Kita  akui  dalam  pengembangan  dan pengelolaan  Pariwisata  Kabupaten  Kerinci secara  terus  terang  ini  belum  berjalan maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  adanya inkonsistensi  dari  Pemerintah  Provinsi
11 Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah, Rencana  Induk  Kepariwisataan  Kerinci  2018- 2033. Hlm 15.
Jambi,  ini  saya  sampaikan  secara  apa adanya.  Contoh  kita  sudah  ditetapkan sebagai Icon atau Branding Pariwisata Provinsi  Jambi  melalui  SK  Gubernur. Artinyakan merek, yaitu pariwisata provinsi jambi  ya  Kerinci  titik  fokusnya  adalah Kabupaten Kerinci  karena  merupakan Icon. Tapi  pada  kenyataannya  hanya  SK  itu  saja yang Kabupaten Kerinci merupakan
branding, tidak  ada  tindak  lanjutnya  dari pemerintah  provinsi,  malah  sekarang  lebih fokusnya ke Geopark merangin. 12
Namun  berdasarkan  hasil  pengamatan
yang dilakukan, bahwa kurangnya koordinasi  dari  Pemerintah  Daerah.  Baik dari  segi  antar  perangkat  daerah  maupun dengan  Pemerintah  Provinsi.  Karena  jika dilihat  dari  segi  antar  perangkat  daerah, kurangnya koordinasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dengan Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Kerinci.
Jika dilihat dari segi Pemerintah Provinsi Jambi  dalam  kewenangan  penyelenggaraan pariwisata  Pemerintah  Provinsi  ditegaskan di dalam Pasal 29  huruf d Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan  yang  menyatakan  bahwa: Pemerintah Provinsi berwenang: “d. menetapkan  destinasi  pariwisata  provinsi”. Maka dalam hal ini melalui Surat Keputusan
12 Wawancara dengan  Leo  Chandra  Gusnadi,
Kepala  Bidang  Pengembangan  Destinasi Wisata  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten  Kerinci  ,  tanggal  22  Februari 2022 .
Gubernur Nomor 920/KEP.GUB/ DISBUDPAR.1/IX/2016  telah  ditetapkan Kabupaten  Kerinci  sebagai Icon dan Branding Pariwisata Provinsi jambi. Sehingga  kewenangan  dalam  memajukan pariwisata ini juga menjadi tanggung jawab Pemerintah  Provinsi  Jambi.  Namun  pada kenyataannya pemerintah lebih memfokuskan pembangunan kepada
Geopark  Merangin.  Seharusnya  titik  fokus pemerintah  itu  ada  di  Kabupaten  Kerinci, karena  Kerinci  menjadi First  Destination
yaitu  pariwisata  utama  Provinsi  Jambi.
Disini  dapat  dilihat  inkonsistensi  dari pemerintah provinsi terhadap pengembangan dan pembangunan pariwisata kedepannya . D. Program Rencana Induk Pembangunan sesuai dengan Pariwisata Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  telah menyusun Program Pembangunan Kepariwisataan    sebagaimana  tertuang didalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kerinci  Nomor  5  Tahun  2020  tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Kabupaten  Kerinci  Tahun 2018-2033.  Melalui  itu  maka  pemerintah Kabupaten Kerinci Menyusun Pembangunan Kepariwisataan yang tersusun  sesuai  dengan  yang  tertuang  di dalam  Peraturan  Daerah  Tersebut.  Adapun yang  dilaksanakan  dibidang  pariwisata
harus  disesuaikan  dengan  Rencana  Induk
Pembangunan Kepariwisataan.
Pembangunan  Kepariwisataan  Provinsi Jambi  berada  dalam  kerangka  kebijakan Nasional.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50 Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional Tahun 2010-2025. Setidak-tidaknya dijelaskan didalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dari  88  Kawasan  Strategis  Pariwisata Nasional (KSPN), Kabupaten Kerinci setidaknya berada di urutan ke 37.
Untuk  memperkuat  Kawasan  Strategis Pariwisata  Nasional  (KSPN)  Kabupaten Kerinci  dan  sekitarnya,  maka  arah pembangunan  dapat  pula  mengacu  pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah  Provinsi  Jambi  Tahun  2013-2033. Bagian  Kebijakan dan  Strategi,  Pasal  8  ayat (2) huruf e meningkatkan dan mengembangkan  kegiatan  sektor  unggulan pada  Kawasan  Strategis  antara  Pertanian, Perkebunan, Pertambangan,
Industri,
Perikanan dan Pariwisata.
Selanjutnya  Peraturan  Daerah  Provinsi Jambi tersebut memuat Paragraf 6 Kawasan Peruntukan  pariwisata,  Pasal  36  ayat  (2). Kawasan wisata alam, meliputi:
1. Kawasan  Nasional  Kerinci  Seblat (TNKS) di Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sungai Penuh. 2. Kawasan  wisata  geopark  meliputi kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci,
Kabupaten  Bungo  dan  Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh.
4. Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci.
5. Air  Terjun  Telun  Berasap  di Kabupaten Kerinci.
Kabupaten  Kerinci  merupakan  bagian
dari  wilayah  Provinsi  Jambi,  telah  lama dikenal  sebagai  salah  satu  daerah  yang menempatkan fondasi perekonomian berbasis  pada  sektor  pertanian  dan perkebunan. Dalam meningkatkan
pertumbuhan  ekonomi  daerah,  Pemerintah Kabupaten  Kerinci  tidak  saja  harus membangun infrastruktur guna mendukung sektor  pertanian,  seperti  irigasi  dan  yang lainnya.  Tetapi  lebih  dari  itu  pemerintah dituntut  harus  bisa  mencari  peluang  untuk memanfaatkan  potensi  lain  yang  sangat besar  dari  Kabupaten  Kerinci  yaitu keindahan  Alam  Kerinci  sebagai  objek wisata.  Sejak  lama  Kabupaten  Kerinci merupakan  daerah  tujuan  wisata  yang potensial di Provinsi Jambi.
Dilihat  dari  sisi  kepariwisataan,  daerah ini  mempunyai  potensi  yang  cukup  besar untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata kedepan karena  memiliki daya tarik dan atraksi wisata yang unik, pemandangan alam  yang  begitu  indah.  Namun  kondisi kepariwisataan  Kabupaten  Kerinci  sampai saat  ini  berkembang  dengan  sendiri,  tidak didukung  dengan  suatu  perencanaan. Sehingga  objek  wisata  yang  satu  dengan yang lain tidak saling mendukung.
Kondisi  demikian  akan  berdampak  pada perkembangan  sektor  yang  tidak  seimbang pada  masa  yang  akan  datang,  untuk mengantisipasi  hal  ini,  maka  diperlukan suatu  konsep  perencanaan  yang  benar- benar  terukur  dan  dapat  dijadikan  sebagai pedoman  atau  acuan  dalam  pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kerinci. Untuk itu  melalui  APBD  Tahun  Anggaran  2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci telah menyusun  Rencana  Induk  Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), dan melaksanakan revisi rencana tersebut pada Tahun  2018  dengan  mengacu  kepada
Peraturan  Menteri  Pariwisata    Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Induk
Pembangunan  Pariwisata  Provinsi  dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPAR-KAB)  ini  dimaksudkan  untuk menyusun  suatu  konsep  pengembangan sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Kerinci, sebagai  pedoman  bagi  pemerintah  dalan mengembangkan  objek  pariwisata  dimasa yang  akan  datang.  Tujuan  yang  diharapkan melalui  RIPPAR-KAB  ini  adalah  untuk mendorong dan memberikan arah
pengembangan  pariwisata  daerah  serta mewujudkan  pemerataan  pembangunan dalam  rangka  meningkatkan  kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten
(RIPPAR-KAB)  Kabupaten  Kerinci  ini memiliki sasaran, diantaranya:
1. Terlaksananya pengembangan tempat-tepat  atau  kawasan-kawasan yang  berpotensi  untuk  dijadikan destinasi wisata diwilayah Kabupaten
Kerinci
2. Terlaksananya  penyusunan  RIPPAR-
KAB Kabupaten Kerinci yang terukur. 3. Tersedianya  bahan  rujukan  dan naskah akademis penyusunan peraturan  daerah  tentang  Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Kabupaten Kerinci. Berdasarkan  hasil  analisis  muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Kabupaten  Kerinci  ini seharusnya memuat potensi dan permasalahan  pembangunan  kepariwi- sataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi  pembangunan  kepariwisataan  dalam kebijakan  pembangunan  wilayah  dan kepariwisataan, visi, misi, tujuan, sasaran,kebijakan,  strategi,  rencana,  dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Namun pada kenyataannya Terkait  dengan  even-even  kegiatan  lebih lanjut  diatur  didalam  Rencana  Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten  Kerinci  pada  bagian  pemasaran pariwisata, seharusnya diatur dan dituangkan  dengan  jelas  di  dalam  Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten  Kerinci  Tahun  2018-2033.
Karena  ini  merupakan  rencana  induk,  yang
mengatur  keseluruhannya  secara  jalas  dan rinci.
Namun  rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Kabupaten  Kerinci  harus ditinjau  kembali,  dan  dilakukan  evaluasi.
Karena seharusnya rencana induk mengatur secara jelas keseluruhan terkait kepariwisataan, termasuk dalam
menetapkan  target  pengelolaan  pariwisata kedepannya,  namun  pada  implementasinya Rencana  Induk  Pembangunan  Pariwisata Kabupaten  Kerinci  masih  belum  lengkap, karena  pengaturan  lebih  lanjut  dituangkan ke  dalam  rencana  strategis  pariwisata. Selain  itu  publik  masih  belum  bisa melakukan  akses  dengan  mudah  terhadap perda  tersebut  karena  terkendala  oleh belum dipublikasikannya perda tersebut ke internet  dikarenakan  keterbatasan  Sumber Daya  Manusia  yang  memadai.  Sehingga apabila  ingin  mengetahui  perda  tersebut maka  kita  diperbolehkan  datang  langsung ke  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Kerinci  dan  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayan  Kabupaten Kerinci.

## E. Kesimpulan
Kewenangan dalam pengelolaan
sektor  kepariwisataan  Danau  Kerinci dikelola  langsung  oleh  pemerintah  daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah  otonom,
selanjutnya  diserahkan  kepada  perangkat daerah  yang  merupakan  unsur  pembantu Bupati  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Perangkat  daerah  yang  dimaksud  adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Pemerintah  Kabupaten  Kerinci  telah menyusun Program Pembangunan Kepariwisataan    sebagaimana  tertuang didalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kerinci  Nomor  5  Tahun  2020  tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Kabupaten  Kerinci  Tahun 2018-2033.  Melalui  itu  maka  pemerintah Kabupaten Kerinci Menyusun Pembangunan Kepariwisataan yang tersusun  sesuai  dengan  yang  tertuang  di dalam  Peraturan  Daerah  Tersebut.  Adapun yang  dilaksanakan  dibidang  pariwisata harus  disesuaikan  dengan  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan. Namun ditemukan  adanya  kerancuan  pemerintah dalam  menetapkan  target  dan  realisasi dalam pembangunan kepariwisata-an
kedepannya.

## F. Saran
Dalam    mengelola  serta  mengembang- kan pariwisata terutama dalam pengelolaan pariwisata Danau Kerinci sudah seharusnya diperlukan  sinergi  yang  baik  dari  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Kerinci  dengan Perangkat Daerah yang berhubungan untuk
pengembangan  pariwisata  kedepannya.
Selain itu juga diperlukan tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengembangkan Kabupaten Kerinci sebagai Icon dan Branding pariwisata  Provinsi Jambi.  Dengan  menjadikan  Kabupaten Kerinci  sebagai First  Destination pariwisata dalam Provinsi Jambi.
Dalam  merumuskan  kebijakan  yang menyangkut pembangunan terutama dalam pengelolaan  dan  pengembangan  pariwisata di Kabupaten Kerinci hendaknya pemerintah bersama DPRD dalam membuat
APBD  diharapkan  lebih  memberikan anggaran yang cukup bagi Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kerinci  dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN :
Artikel/Buku/Laporan
A’an  Efendi  dan  Freddy  Poernomo.  2017.
Hukum  Administrasi .  Penerbit  Sinar Grafika. Jakarta Timur.
Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian
Hukum , Bandung: Bandar Maju, 2008. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kerinci 2018-2033.
Dedy  Mulyadi, Studi  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan  Publik  Konsep  dan  Aplikasi Proses  Kebijakan  Publik  Berbasis Analisis  Bukti  Untuk  Pelayanan  Publik, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajat.  2009. Hukum  Administrasi
Negara  dan  Kebijakan  Layanan  Publik .
Penerbit Nuansa Cendikia. Bandung.
Sedarmayanti,  Gumelar  S.  Sastrayuda,  dan
Lia  Afriza.  2018. Pembangunan  dan
Pengembangan  Pariwisata. PT  Refika Aditama. Bandung Sirajuddin,  Anis  Ibrahim  dkk, Hukum
Administrasi  Pemerintahan  Daerah,
Malang: Setara Press, 2016.
Y.  Sri  Padyatmoko, Perizinan  Problem  dan Upaya  Pembenahan, Jakarta,  PT.
Gramedia, 2009. Edoar  Padli  dan  Fauzi  Syam,  “Mekanisme Pembentukan  Peraturan  DPRD  Pasca Belakunya Peraturan Pemerintah Nomor  12  Tahun  2008  Tentang Pedoman  Penyusunan  Tata  Tertib
DPRD”, Journal  Mendapo, Vol.1  No.2, 2020.
Ivan  Fauzani  Raharja,  “Kewenangan  Bala i
Besar  Taman  Nasional  Kerinci  Seblat dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap Perambahan  Hutan  di  Taman  Nasional
Kerinci  Seblat”, Jurnal  Selat ,  Universitas Maritim  Raja  Ali  Haji,  Kepulauan  Riau, Vol. 6, No. 1, 2018
Latifah Amir, Kewenangan Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Dengan Dilaksanakannya  Perda  Kota  Jambi Nomor  09  Tahun  2010  Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu .
Journal.Unja. Diakses  tanggal  18
September 2021, 11.05 WIB.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020
tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kerinci
Tentang  Penyelenggaraan  Pariwisata.
Perda Kabupaten Kerinci Tahun 2018
Nomor 2. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kerinci Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2033. Perda Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 5.