## MODEL PENGAKUAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM BERAGAMA (STUDI KOMPARASI MENURUT UUD INDONESIA 1945 DAN KONSTITUSI MALAYSIA 1957)

## Rio Armanda Agustian dan Abdul Rasyid Saliman bin Mohd. Arsyad Midin
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung rioarmanda.agustian@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  describe  how  the  Model  of  Recognition  of  Constitutional  Rights  in  Religion (Comparative  Study  according  to  the  1945  Constitution  and  the  Malaysian  Constitution  1957). Where both countries have the same culture but adhere to different legal systems. The object of the research  is  the  Model  of  Recognition  of  Constitutional  Rights  in  Religion  and  the  source  of  local culture  that  is  thick  with  traditional  Malay  traditions  which  if  managed  properly  will  provide welfare for the relations of the two countries. The authenticity of this research is that in recognizing constitutional rights for citizens clearly in religion, it is important as a source of inspiration in the formation  of  law.  The  type  of  research  used  is  normative  legal  research.  The  results  of  this  study indicate that in Indonesia, although there is no clear recognition that Islam is a state religion, there is  a  clear  recognition  of  Islam  in  both  the  Third  Paragraph  and  the  Fourth  Opening  of  the  1945 Constitution and in Article 29. The 1945 Constitution as a state religion. In Indonesia, in practice the recognition of religious rights can be seen in the making of several laws and regulations such as Hajj Law, Zakat Law, Sharia Banking Law, Religious Courts Law, Marriage Law, Qanun in Aceh and  Sharia  Regulations  in  several  Provinces  in  Indonesia.  In  the  Malaysian  constitution,  the principle of protecting constitutional rights in religion occupies a very important, universal position and at the same time asserts that Malaysia is characterized as a state of law, but in the practice of daily life there are still many things to consider. adjusted to the rule of law. In work or work there are still many violations of religious freedom, the issue of prohibiting employers  and labor agents on the freedom of Muslim domestic workers to fast, pray and avoid pigs and dogs in connection with their  religious  beliefs  is  abuse  and  violation  of  religious  freedom  as  protected  In  the  Universal Declaration of Rights Humanity. Although in the Malaysian Constitution it is clear that Islam is the official religion of the state, but the practice of prohibition and pressure to carry out religious duties in the workplace remains a very serious obstacle.
Keywords: Model of Recognition; Constitutional Rights in Religion; Republic of Indonesia 1945 Constitution; Malaysian Constitution 1957

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  Model  Pengakuan  Hak-Hak Konstitusional  dalam  Agama  (Studi  Banding  menurut  UUD  1945  dan  Undang-Undang  Dasar Malaysia 1957). Di mana kedua negara memiliki budaya yang sama tetapi mematuhi sistem hukum yang  berbeda.  Objek  penelitian  adalah  Model  Pengakuan  Hak  Konstitusional  dalam  Agama  dan sumber budaya lokal yang kental dengan tradisi tradisional Melayu yang jika dikelola dengan baik akan memberikan kesejahteraan bagi hubungan kedua negara. Keaslian penelitian ini adalah bahwa
dalam  mengakui  hak-hak  konstitusional  untuk  warga  negara  secara  jelas  dalam  agama,  penting sebagai  sumber  inspirasi  dalam  pembentukan  hukum.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian hukum normatif . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di Indonesia, meskipun tidak ada  pengakuan  yang  jelas  bahwa  Islam  adalah  agama  negara,  ada  pengakuan  yang  jelas  tentang Islam  baik  dalam  Paragraf  Ketiga  dan  Keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  serta dalam  Pasal  29.  Badan  UUD  1945  sebagai  agama  negara.  Di  Indonesia,  dalam  praktik  pengakuan hak-hak  agama  dapat  dilihat  dalam  pembuatan  beberapa  undang-undang  dan  peraturan  seperti Hukum  Haji,  Hukum  Zakat,  Hukum  Perbankan  Syariah,  Hukum  Pengadilan  Agama,  Hukum Perkawinan,  Qanun  di  Aceh  dan  Peraturan  Syariah  di  beberapa  Provinsi  di  Indonesia.  Dalam konstitusi  Malaysia,  prinsip  perlindungan  hak-hak  konstitusional  dalam  agama  menempati  posisi yang  sangat  penting,  universal  dan  pada  saat  yang  sama  menegaskan  Malaysia  dicirikan  sebagai negara  hukum,  tetapi  dalam  praktik  kehidupan  sehari-hari  masih  banyak  hal  yang  perlu diperhatikan. disesuaikan dengan aturan hukum. Dalam pekerjaan atau pekerjaan masih ada banyak pelanggaran kebebasan beragama, masalah larangan majikan dan agen tenaga kerja pada kebebasan pekerja rumah tangga Muslim untuk berpuasa, berdoa dan menghindari babi dan anjing sehubungan dengan  keyakinan  agama  mereka  adalah  pelecehan  dan  pelanggaran  agama  kebebasan  sebagai dilindungi  Dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia.  Meskipun  dalam  Konstitusi  Malaysia jelas bahwa Islam adalah agama resmi negara, tetapi praktik larangan dan tekanan untuk melakukan tugas-tugas keagamaan di tempat kerja tetap menjadi hambatan yang sangat serius.
Kata kunci: Model Pengakuan; Hak Konstitusi dalam Beragama; UUD RI 1945; Konstitusi; Malaysia 1957
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Terdapat  pemahaman  umum  bahwa pemerintahan suatu negara memiliki kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan bagi  warganya.  Upaya  perlindungan  tersebut akan  menjadi  rumit  apabila  warga  negara belum  memahami  hak  dan  kewajibannya sebagai individu, kelompok agama, dan dalam konteks  berbangsa  dan  bernegara.  Meskipun hal  tersebut  sudah  di  atur  di  dalam  konstitusi negara,  namun  pada  kenyataannya  masih banyak  terdapat  hambatan-hambatan  sebagai akibat  terus  dan  berkembangnya  paradigma baru tentang ideologi, peran dan fungsi agama itu sendiri. Maksud dari pemberian perlindungan  tersebut  adalah  perlindungan terhadap  hak-hak  dasar  dari  semua  kelompok agama  baik  mayoritas  maupun  minoritas  dan bersifat nondiskriminasi dengan menyesuaikan terhadap  perkembangan  agama tersebut.
Islam dalam menjalankan sebuah kekuasaan  sangat  berkaitan  dengan  hak  asasi manusia,  selain  melindungi  hak  hidup manusia,  Islam  juga  melindungi  harta, melarang  melakukan  paksaan  atas  dasar sentimen  agama  dan  adanya  larangan  yang merendahkan martabat manusia. 1
Pada  saat  ini,  ada  dua  perubahan  besar yang  mendorong,  munculnya  pandangan liberal  modern  tentang  dasar  hak,  pertama, lumpuhnya  sejarah  dan  peseden  sebagai landasan  pembenar  politik,  dan  kedua, semakin kecilnya kemungkinan menggunakan agama  sebagai  landasan  pembenar  prinsip- prinsip politik. 2
Namun di Indonesia, masalah perlindungan  dan  pengakuan  hak  dalam
1 Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2017, Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum , Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 175.
2 Ian Shapiro, 2006, Evolusi Hak dalam Teori Liberal , Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia. hlm. 299.
beragama  merupakan  hak  konstitusional warga  negara  yang  di  jamin  dalam  UUD 1945.  Perlindungan  warga  negara  Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945  Alinea  IV  dan  dalam  Pasal  29  UUD 1945 merupakan perlindungan yang diberikan negara  kepada  seseorang  warga  negara Indonesia  ataupun  lembaga-lembaga  negara dalam  melaksanakan  ajaran  agamanya.  Di Indonesia  pengakuan  hak  konstitusi  dalam beragama sudah diatur secara jelas, meskipun Indonesia  tidak  mengakui  agama  Islam sebagai agama resmi negara.
Di  Malaysia,  masalah  perlindungan  hak konstitusi  dalam  beragama  juga  sudah  diatur dalam  Konsitusi  Malaysia  1957.  Malaysia mengakui  agama  Islam  sebagai  agama  resmi negara.  Oleh  karena  itu,  sangat  menarik  bila kita mengkaji dan menelaah model pengakuan hak  konstitusional  beragama  tersebut  dalam pelaksanaannya di kedua negara.
Memberikan    perlindungan  hak  bagi warga  negara  dalam  menjalankan  agama berada  di  tangan  pemerintah  meskipun  sudah diatur  dalam  konstitusi,  namun  tanpa  ada pemahaman dari warga negara masing-masing negara dalam pelaksanaan fungsi perlindungan  akan  sangat  sulit  dilakukan  dan warga  negara  juga  harus  tahu  hak  dan kewajibannya. 3
Kebebasan beragama di negara  Indonesia mengacu  pada  UUD  1945  pasal  29  ayat  2. Pasal  ini  menyatakan  bahwa  setiap  warga diberi  kemerdekaan    atau  kebebasan  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan beribadat
menurut
agama dan kepercayaannya.    Pasal  28  ayat  1  UUD  1945 perubahan kedua mengakui adanya hak setiap warga  negara  atas  kebebasan  beragama  atau kepercayaan,  demikian  juga  Pasal  28  ayat  1 UUD 1945 perubahan kedua, menjelaskan hak beragama  dan  berkepercayaan  adalah  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  tidak  bisa
3 Neil  Maccormick,  1986, Legal  Right  and  Social Democracy , Oxford: Clarendon Press, hlm.15.
dikurangi  dan  dibatasi  dalam  kondisi  apapun. Bahkan Pasal 28 ayat 4 UUD 1945 perubahan kedua, mempertegas kewajiban negara terutama pemerintah untuk melindungi, memajukan,  menegakkan  dan  memenuhi HAM.  Kewajiban  negara  melindungi  dan memenuhi  hak  atas  kebebasan  beragama  dan kepercayaan  mengandung  pengertian,  bahwa negara tidak mempunyai wewenang mencampuri  urusan  agama  dan  kepercayaan setiap  warga  negaranya.  Sebaliknya,  negara harus  memberikan  perlindungan  terhadap setiap  warga  negaranya  untuk  melaksanakan ibadah keagamaan atau kepercayaan.
Perkara  11  tentang  Kebebasan  Beragama dalam Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyatakan bahwa:
(1) Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan  mengamalkan  agamanya  dan,  tertakluk kepada pasal (4), mengembangkan.
(2)  Tiada  seorang  pun  boleh  dipaksa membayar  apa-apa  cukai  yang  hasilnya diuntukkan khas kesemuanya atau sebahagiannya  bagi  maksud  sesuatu  agama selain agamanya sendiri.
(3) Tiap-tiapkumpulan agama berhak (a)  Menguruskan  hal  ihwal  agamanya sendiri;
(b)Menubuh  dan  menyelenggara  yayasan untuk tujuan agama masing-masing dan khairat,   memperolehi dan
(c)Mempunyai  harta  serta  memegang  dan mentadbirkannya mengikut Undang- undang.
(4)  Undang-undang  Negeri  dan  mengenai Wilayah-wilayah  Persekutuan  Kuala  Lumpur dan  Labuan,  Undang-undang  Persekutuan boleh mengawal atau menyekat
pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam.
(5)  Perkara  ini  tidaklah  membenarkan  apa- apa  perbuatan  yang  berlawanan  dengan mana-manaUndang-undang yang
berhubungan  dengan  ketenteraman  awam, kesihatan awam atau prinsip moral. 4
Perkara  11  tentang  kebebasan  beragama ini bermakna bebas dalam menganut, mengamal  dan  mengembangkan  agama. Perkara  11  (1)  menjelaskan  bahwa  setiap orang  berhak  dalam  menganut  agama  yang diinginkan  nya  serta  mengamalkan  dan mengikuti kepercayaan agama tersebut. 5
Perkara  11  (2)  bermaksud  di  dalam menganut satu agama tertentu, seseorang tidak perlu  membayar  biaya  apapun  dan  tidak terikat  pada  jenis  ketentuan  manapun,  cukup berpedoman pada agama yang dianutinya saja. Perkara  11  (3)  menyebutkan  bahwa  setiap persatuan agama berhak untuk melakukan apa saja yang berkaitan dengan agamanya sendiri. Misalnya,  sebagai  seorang  yang  beragama Islam, ingin membangun masjid, mengumpulkan  sumbangan,  dan  mengadakan majlistaklim  tanpa  ada  halangan  asalkan saling  menjaga  dan  menghormati  antara sesama  agama  lainya.  Perkara  11  (4)  yang menyatakan  bahwa  “apa-apa  perkembangan agama  yang  menggangu  agama  Islam  yang boleh  menyebabkan  seseorang  itu  keluar  dari agama  Islam”. 6 Yang  terakhira  dalah  perkara 11  (5)  yang  bermakna  bahwa  tiap-tiap  agama tidak  boleh  melakukan  tindak  kekerasan  dan intimidasi terhadap agama lain, harus mematuhi  setiap  perundang-undangan  yang telah ditetapkan. 7
Pemberian  perlindungan  dan  pengakuan harus  di  lihat  secara  cermat  dan  tepat mengingat hambatan-hambatan  yang dihadapi di  lapangan  karena  hak  beragama  adalah  hak
4 Undang-undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan, Perkara 11 ,hlm. 12
5 Mohamed  Azam  Mohamed  Adil,  Liberalisme  dan Pluralisme  agama  impak  kepada  perlembagaan  dan sistem  perundagan  Islam  di  Malaysia,  (Selangor: Rekacetak, 2015), hlm. 14.
6 Ibid ., hlm 15
7 Ibid ., hlm 16
yang  di  jamin  secara  universal  menurut hukum internasional yang berlaku. 8
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas, pada  penelitian  ini  penulis  tertarik  untuk membahas model pengakuan hak konstitusional dalam beragama, studi komparasi  menurut  UUD  Indonesia 1945 dan Konstitusi Malaysia 1957.

## 2. Perumusan Masalah
Permasalahan  yang  ingin  dikemukakan adalah sebagai berikut :
a. Bagaimanakah  model  pengakuan  hak konstitusional dalam beragama di Indonesia dan Malaysia ?.
b. Apakah  perlindungan  hak  konstitusional dalam beragama menurut UUD Indonesia 1945 dan Konstitusi Malaysia 1957 sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya ?

## 3. Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  melalui penelitian ini adalah untuk:
a. Mengetahui, mendalami dan menganalisa model  pengakuan  hak  konstitusional dalam  beragama  di  Indonesia  dan Malaysia.
b. Mengetahui, mendalami dan menganalisa Indonesia dan Malaysia sudah melindungi hak  konstitusional  dalam  beragama  dan telah memperoleh jaminan dalam pelaksanaan  menurut  UUD  Indonesia 1945 dan Konstitusi Malaysia 1957.

## 4. Kerangka Teoretis dan Konseptual
Penelitian  ini  mengacu  kepada  kerangka teori  tentang  campur  tangan  negara  dalam bidang agama, khususnya masalah
perlindungan  hak  beragama  dalam  konsep negara  hukum  Indonesia  dan  Malaysia. Konsep  pengakuan  hak  beragama  bagi  rakyat merupakan  konsep  universal,  dalam  arti  di anut  dan  diterapkan  oleh  setiap  negara  yang
8 Austin Sarat dan Thomas R. Kearns, 2000, Legal Rights, Michigan: The University of Michigam Press.hlm.206.
mengedepankan  diri  sebagai  negara  hukum, namun  masing-masing  negara  mempunyai cara  dan  mekanismenya  sendiri  tentang bagaimana  mewujudkan  pengakuan  tersebut, dan  juga  sampai  seberapa  jauh  perlindungan hak itu diberikan.
Memperhatikan  masalah  perlindungan hak  bagi  rakyat  dalam  menjalankan  ajaran agama yang merupakan cita negara ( staatsidee ),  maka  di  sini  akan  dikemukakan beberapa  uraian  teori  yang  mendukung terhadap  pencapaian  cita  negara  sekaligus pula  uraian  teori  ini  untuk  membantu  dalam mengkaji  dan  menganalisis  permasalahan yang sedang di teliti. Untuk dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah  penelitian  ini,  digunakan  konsep “Negara  Hukum”  sebagai  teori  utama  ( grand theory ),  kemudian  diperkuat  dengan  teori konstitusi,  serta  teori  perundang-undangan dan  teori  tentang  hak  sebagai  teori  madya ( middle range theory ).
Selanjutnya dipergunakan  teori  dan  konsep  perlindungan hak  dalam  beragama  sebagai  teori  aplikasi ( applied  theory ).  Berikut  ini  diuraikan  ketiga teori di maksud.
Penggunaan  teori  dan  konsep  negara hukum  sebagai  teori  utama  ( grand  theory ) berdasarkan  pada  pemahaman  bahwa  salah satu tujuan yang tersirat dalam UUD Republik Indonesia 1945 dan Konstitusi Malaysia 1957 adalah    semua  orang  diakui  sama  di  depan hukum  dan  berhak  mendapat  perlindungan hukum  dan  pengakuan  yang  sama.  Masalah perlindungan  hukum  dan  pengakuan  hak  ini tidak  boleh  ada  diskriminasi  baik  terhadap warga  negara  dengan  dasar  agama,  ras, keturunan atau tempat lahir dalam hukum apa saja  yang  berkaitan  dengan  kekayaan, perdagangan,  bisnis,  profesi,  lapangan  kerja atau  pekerjaan.  Suatu  hal  yang  mustahil apabila  dalam  membangun  hubungan  antar negara dan martabat kemanusiaan mengabaikan perlindungan hukum dan pengakuan hak, keberadaan dan fungsi hukum dalam arti sebenarnya.
Sedangkan  penggunaan  teori  konstitusi, teori  perundang-undangan  dan  teori  tentang hak  dijadikan  sebagai  teori  madya  ( middle range  theory ),  karena  untuk  mengungkapkan tata  urutan,  alur  kedudukan  dan  kekuatan mengikat materi muatannya.
Begitu  pula  halnya  dengan  penggunaan teori  dan  konsep  perlindungan  hukum  dan pengakuan hak sebagai teori aplikasi ( applied theory ),  karena  pada  konsep  pengakuan  hak bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  konflik dan  untuk  menyelesaikan  konflik  di  antara warga  negara  dalam  melaksanakan  ajaran agamanya.
Seperti  kita  ketahui,  konsepsi  negara hukum  liberal  Immanuel  Kant  berkembang menjadi  negara  hukum  formal,  hal  ini  dapat dipetik  dari  pendapat    F.J.  Stahl  tentang negara hukum formal, karena lebih menekankan  pada  suatu  pemerintahan  yang berdasarkan  undang-undang  yang  ditandai oleh empat unsur pokok yaitu : 9
a. Mengakui  dan  melindungi  hak-hak  asasi manusia.
b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori trias politica.
c. Dalam menjalankan tugasnya,
pemerintahan berdasar atas undang- undang ( wetmatig bestuur ).
d. Apabila  dalam  menjalankan  tugasnya berdasarkan  undang-undang  pemerintah masih  melanggar  hak  asasi  (campur tangan  pemerintah  dalam  kehidupan pribadi  seseorang),  maka  ada  pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Stahl hanya mengutamakan aspek formalnya  saja,  sehingga  hak  asasi  dan kebebasan  individu  terlindungi  secara  formal saja.  Pembatasan  yang  ketat  dengan  undang- undang  telah  mempersempit  ruang  gerak
9 Muhammad Tahir Azhary, 2004, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Jakarta: Prenada Media, hlm.46.
pemerintah  dalam  penyelenggaraan  negara, sehingga  pemerintah  menjadi  kaku  dan  tidak dapat  mengelola  negara  untuk  mencapai masyarakat  yang  bebas  dan  makmur  bagi setiap individu.
Karena  konsep rechtsstaat di  Eropa Kontinental  sejak  semula  didasarkan  pada filsafat  liberal  yang  individualistik,  maka  ciri individualistik  itu  sangat  menonjol  dalam pemikiran  negara  hukum  menurut  konsep Eropa Kontinental itu.
Adapun  ciri-ciri  negara  hukum  Eropa Kontinental  ( rechtsstaat )  menurut  F.J.  Stahl adalah sebagai berikut: 10
a. Mengakui  dan  melindungi  hak-hak  asasi manusia;
b. Untuk  melindungi  hak  asasi  tersebut maka  penyelenggaraan  negara  harus berdasarkan trias politica ;
c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan atas undang-undang ( wetmatig bestuur );
d. Apabila  dalam  menjalankan  tugasnya berdasarkan  undang-undang  pemerintah masih  melanggar  hak  asasi  (campur tangan  pemerintah  dalam  kehidupan pribadi  seseorang),  maka  ada  pengadilan administrasi yang akan menyeleasaikannya. Di negara-negara Anglo-Saxon
berkembang  pula  konsep  negara  hukum  yang semula  dipelopori  oleh  Albert  Venn  Dicey (salah seorang pemikir Inggris yang termasyur)  dengan  sebutan rule  of  law , konsep ini menekankan kepada 3 unsur utama rule of law , yaitu: 11 a. Supremasi Hukum ( Supremacy of Law ).
b. Persamaan  kedudukan  di  depan  Hukum ( Equality before the Law ).
11 Albert Van  Dicey, 1952, Introduction to the Study of the Law of the Constitution , London: McMillan and Co., Limited St.Martin’s Street, Terjemahan 2007 oleh Nurhadi, Bandung: Nusamedia . Internasional , Vol. 3, No. 3, Jakarta: LPHI-FH-Universitas Indonesia, hlm.251.
c. Konstitusi  bersumber  kepada  Hak-hak Individu ( Constitution based on
Individual Rights ).
Perbedaan  yang  menonjol  antara  konsep rechsstaat dan rule  of  law ialah  pada  konsep yang  pertama  bahwa  peradilan  administrasi negara merupakan sarana yang sangat penting dan  sekaligus  pula  ciri  yang  menonjol  pada rechsstaat itu sendiri. Sebaliknya kepercayaan masyarakat  yang  demikian  besar  pada peradilan  umum  membentuk  ciri  yang menonjol pada konsep rule of law , yang mana ciri tersebut  ialah ditegakkannya hukum  yang adil  dan  tepat  ( just  law ).  Karena  seseorang yang  mempunyai  kedudukan  yang  sama dihadapan  hukum,  maka ordinary  court dianggap  cukup  untuk  mengadili  semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. 12
Dalam perspektif negara hukum, supremasi  hukum  dalam rule  of  law mengatakan bahwa tak seorangpun yang dapat di  hukum  atau  secara  hukum  dapat  dibuat menderita  tubuh  atau  harta  bendanya  kecuali atas  pelanggaran  hukum  tertentu  yang tertuang  dalam  tata  cara  hukum  biasa dihadapan pengadilan umum negara. Menurut pengertian  ini, rule  of  law bertentangan dengan  sistem  pemerintahan  manapun  yang didasarkan  pada  pelaksanaan  kekuasaan menindas  yang  begitu  luas,  sewenang- wenang,  atau  tanpa  batas  oleh  orang-orang yang berkuasa. 13
Unsur  ketiga  dari rule  of  law adalah konstitusi  dijiwai  oleh rule  of  law dengan alasan bahwa prinsip-prinsip umum konstitusi (misalnya, terkait dengan hak akan kebebasan pribadi,  atau  hak  untuk  mengadakan  rapat umum)  yang  merupakan  hasil  dari  keputusan yudisial  yang  menentukan  hak-hak  individu pada  kasus-kasus  tertentu  yang  di  bawa  ke muka  pengadilan,  sedangkan  menurut  banyak
12 Deddy Ismatullah, Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi Madinah , Ctk Pertama, Pustaka Attadbir, Bandung, 2006.Hlm.40
13 Ibid , hlm.254.
konstitusi asing jaminan (sebagaimana adanya) yang diberikan pada hak-hak individu berasal,  atau  kelihatan  berasal,  dari  prinsip- prinsip umum konstitusi. 14
Penggunaan  kerangka  berpikir  dalam konteks  negara  hukum  Indonesia,  didasarkan atas  beberapa  pertimbangan  bahwa  UUD Indonesia  1945  terdapat  norma  hukum  yang merupakan  kaidah  dasar  yang  menjadi  dasar konsep  negara  hukum  Indonesia.  Begitupun penggunaan  kerangka  berpikir  negara  hukum Malaysia, didasarkan atas beberapa pertimbangan bahwa naskah Konstitusi Malaysia  1957  (telah  diubah  tahun  1964,  dan diubah  lagi  tahun  1971),  setidaknya  terdapat beberapa  norma  hukum 15 yang  merupakan kaidah-kaidah fundamental yang telah mendasari konsep negara hukum Malaysia.
Dengan  demikian  kerangka  pemikiran teoretis  dan  konseptual  sebagaimana  di maksud,  mempunyai  relevansi  yang  kuat dengan  fakta  adanya  berbagai  hambatan perlindungan  hukum  dan  pengakuan  hak konstitusi oleh Pemerintah Indonesia, khususnya  terhadap  hak  beragama  waga negaranya, dan Pemerintah Malaysia terhadap warga  negara  Malaysia  dan  warga  negara asing khususnya buruh migran Indonesia yang ada  di  sana,  antara  lain  menjadi  pokok permasalahan  yang  di  teliti  dalam  penelitian ini.

## B. Metode Penelitian
1. Objek dan Tempat Penelitian Objek penelitian adalah model pengakuan hak  konstitusi  dalam  beragama,  sedangkan subjek  penelitian  adalah  hak  dalam  beragama menurut  UUD  RI  1945  dan  Kostitusi Malaysia  1957  dengan  tempat penelitian dilaksanakan  di  Indonesia  dan  Malaysia. Indonesia  telah  mengakui  secara  jelas  hak
14 Ibid, .hlm.260.
15 Munir Fuady, 2014, Teori-Teori Besar dalam Hukum , Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.148-149.
dalam beragama meskipun tidak menyebutkan agama  Islam  sebagai  agama  resmi  negara. Malaysia  merupakan  negara  dengan  sistem Monarchi  Konstitusionil  di  Asia  Tenggara yang  memiliki  kesamaan  budaya  dengan Indonesia,  namun  latar  belakang  sejarah  dan sistem  hukum  yang  diterapkan  berbeda. Malaysia  menerapkan  sistem  hukumnya berdasarkan sistem English Common Law dan telah  megakui  secara  resmi  Islam  sebagai agama negara. 16

## 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian
Sebagai  konsekuensi  pemilihan  topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian  yang  objeknya  perlindungan    hak- hak  dalam  beragama  menurut  konstitusi  yang dibatasi  pada  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia  dan  Malaysia,  maka  tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  normatif, yakni  penelitian  yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum positif. 17 Dalam  hubungan  ini,  digunakan logika  induktif.  Logika  induktif  digunakan untuk  menarik  kesimpulan  dari  kasus  yang bersifat  individual  menjadi  hal  yang  bersifat umum. 18 Dalam  penelitian  ini  juga  secara proporsional menggunakan penelitian sosiolegal 19 dan  dalam  hal  ini,  digunakan
16 Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,hlm.314.
17 I  Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif ,  Jakarta:  Prenadamedia  Group, hlm.152.  Untuk  hal  yang  sama  lihat  juga  Lili  Rasjidi dan  Liza  Sonia  Rasjidi,  2005, Pengantar  Metode Penelitian  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah  Hukum , Bandung: FH-UNPAD, hlm.10
18 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, hlm.242. Untuk hal yang sama lihat juga Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris , Jakarta: Prenadamedia Group,hlm.153.
19 Adriaan  Bedner,  2001, Administrative  Courts  in Indonesia,  A  Socio-Legal  Study ,  Kluwer  Law International, The Hague-Netherland, hlm.8-9,
menjelaskan,  “ It  will  be  clear  that  the  different perspective from which I have studied the
logika deduktif guna menarik kesimpulan dari hal  yang  bersifat  umum  ke  hal  yang  bersifat individual. 20
Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini digunakan beberapa pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ).  Pendekatan tersebut  melakukan  pengkajian  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan
pendekatan perbandingan ( comparative    approach ),  dan  pendekatan sejarah ( historical approach ) yang diperlukan guna  memperjelas  analisis  ilmiah  yang diperlukan dalam penelitian normatif.
3. Prosedur Pengumpulan Bahan

## Penelitian
Untuk  memperoleh  bahan  penelitian dilakukan  dengan  prosedur  pengumpulan melalui  dua  cara,  yakni:  Pertama,  studi kepustakaan,  studi  kepustakaan  tidak  saja terhadap  bahan-bahan  perundangan,  penulis juga  mencari  bahan  pada  buku-buku,  jurnal- jurnal,  makalah-makalah,  laporan-laporan, hasil  penelitian,  bahan-bahan  yang  diperoleh dari internet dan keputusan-keputusan pengadilan  terdahulu  yang  berhubungan dengan  masalah  perlindungan  hak  beragama di  Indonesia  dan  Malaysia  serta  menggali permasalahan-permasalahan yang timbul dalam  penerapan  Undang-Undang  dan  Akta yang  memuat  perlindungan  hak  dalam menjalankan agama di Indonesia dan
administrative  courts  require  different  research methods.  As  noted  above,  the  problema  for  legal scholar who embarks on a conventional positivist legal analysis.  …..and  I  had  together  my  material  from various  sources.  I  obstained  information  on  cases  via observation, press report and interviews”.
20 Anwarul  Yaqin,  2007, Legal  Research  and  Writing , Selangor  DE,  Lexis  Nexis  Malaysia  Sdn.Bhd,  hlm.10, menjelaskan, in  the  doctrinal  research  “  justice, fairness,  protection  of  rights,  freedom  and  liberty  are often used by the researcher as the criterion to evaluate the relevance or effectiveness of laws, concepts or legal institutions.  The  underlying  aim  of  such  research  is  to gain  and  present  new  knowledge  and  ideas  or  to suggest change and reform ”.
Malaysia,  dan;  Kedua,  wawancara,  dimana bahan hukum
diperoleh dengan mewawancarai  warga  negara,  kelompok agama di Indonesia maupun di Malaysia.
Jenis  bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  yakni;  jenis  bahan  primer  dan bahan  sekunder.  Jenis  bahan  primer,  yakni jenis bahan yang di dapat berdasarkan hasil di lapangan  dengan  wawancara  dan  sifatnya sebagai pelengkap (komplementer), sedangkan  jenis  bahan  sekunder  merupakan jenis bahan yang di dapat bukan dari lapangan dan di dapat dalam bentuk tiga bahan hukum, yakni;
Bahan  hukum  yang  dikaji  meliputi beberapa hal berikut :
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan hukum yang formal, yakni UUD RI 1945 dan  Konstitusi  Malaysia  1957  dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum  dan  pengakuan  hak-hak  dalam beragama.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku  teks ( textbooks )   yang ditulis para ahli hukum yang  berpengaruh,  jurnal-jurnal  hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum,  yurisprudensi,  dan  hasil-hasil simposium  mutakhir  yang  berkaitan dengan topik penelitian.
c. Bahan-bahan  tersier,  yaitu  bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder, seperti; kamus, ensiklopedi dan lain-lain.
Setelah  prosedur  pengumpulan  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan-bahan  tersier  dilakukan,  kemudian bahan  hukum  tersebut  diinventarisasi  dan diklasifikasi  dengan  menyesuaikan  dengan masalah  yang  dibahas.  Bahan  hukum  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis  untuk  menginterpretasikan  hukum yang berlaku.

## 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian
Adapun  bahan-bahan  hukum  yang  telah diperoleh  dalam  penelitian  kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud  penulis  uraikan  dan  hubungkan sedemikian  rupa,  sehingga  disajikan  dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab  isu  hukum  yang  telah  dirumuskan dalam rumusan masalah. Bahwa cara pengolahan  bahan  hukum  dilakukan  secara induktif  yakni  menarik  kesimpulan  dari  suatu permasalahan  yang  bersifat    konkrit  yang dihadapi  terhadap permasalahan  yang bersifat umum.  Selanjutnya  bahan  hukum  yang  ada dianalisis  untuk  melihat  bentuk  perlindungan hukum  dan  model  pengakuan  terhadap  hak- hak  warga  negara  di  Indonesia  dan  Malaysia dalam peraturan perundang-undangannya sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna untuk pelaksanaan  dalam  memberi  pengakuan  hak dalam  beragama  di  Indonesia  dan  Malaysia secara tepat. 21

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Model  Pengakuan  Hak  Konstitusional dalam Beragama menurut UUD 1945.
Di  Indonesia,  meskipun  tidak  ada pengakuan  secara  tegas  bahwa  Islam  adalah agama  negara,  tetapi  ada  pengakuan  secara prinsipil  agama  Islam  baik  di  dalam Konstitusi Indonesia 1945 Alinea Ketiga yang menyatakan ”atas berkat Rahmat Allah SWT” sudah cukup menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia  merupakan  anugerah  dari  Allah SWT dan Islam diakui sebagai agama negara.
Sedangkan  di  dalam  Alinea  Keempat Pembukaan  UUD  1945  yang  berbunyi  “ Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum,
21 I Made Pasek Diantha, Op.Cit , hlm.152.
mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan  Indonesia,  dan  Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia”.  Di  sini  asas  dari pelaksanaan  kehidupan  bangsa  Indonesia adalah  asas  Ketuhanan  YME  dalam  Islam sebagai  prinsip  pengakuan  fundamental  dan merupakan filosofis transendental bagi berlakunya  tata  kehidupan  bagi  bangsa Indonesia.
Di  dalam  Pasal  29  Batang  Tubuh  UUD 1945  merupakan  metayuris  dari  berlakunya sebagai  sumber  inspirasi  agama  Islam  dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia,  dalam  praktik  pengakuan  hak konstitusional  warga  negara  dalam  beragama dapat  di  temui  dalam  pembuatan  beberapa peraturan  perundang-undangan  seperti  UU Haji,  UU  Zakat,  UU  Perbankan  Syariah,  UU Perkawinan,  UU  Peradilan  Agama,  RUU Pesantren,  dan    berlakunya  Qanun-Qanun  di Aceh    dan  Perda-Perda  Syariah  yang  berlaku di  beberapa  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  di Indonesia.
2. Model  Pengakuan  Hak  Konstitusional dalam  Beragama  menurut  Konstitusi 1957.
Malaysia  adalah  negara  hokum rule  of law yang sistemnya tertakluk (tunduk) kepada Perlembagaan Persekutuan (Konstitusi Federal)  yang  merupakan  hukum  tertinggi negara,  berarti  di  bawah  Perkara  4,  tidak  ada hukum  yang  boleh  mengatasi  Perlembagaan
Persekutuan, dan setiap rakyat adalah sama di sisi hukum dan tunduk kepada rule of law . 22
Ciri-ciri dasar Perlembagaan
Persekutuan  (Konstitusi)  Malaysia,  sebagai berikut:
a. Malaysia adalah negara Federasi;
b. Malaysia sebagai negara Monarki dengan sistem Parlementer;
c. Islam sebagai agama resmi Federasi;
d. Perlembagaan Persekutuan sebagai hukum tertinggi, dan  berkedaulatan hukum;
e. Badan Eksekutif;
f. Adanya kebebasan kehakiman; dan
g. Menjamin  adanya  tradisi  seperti  hak istimewa suatu kaum, bahasa kebangsaan dan kerakyatan.
Menurut  Johan  S.  Sabarudin,  Konstitusi modern  Malaysia  berakar  dari  sistem  Inggris, hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengaruh  Inggris yang  dominan  dari  komposisi  keanggotaan Komisi Konstitusi yang merancang Konstitusi Federal.  Seperti  halnya  negara-negara  Asia yang  lain,  Konstitusi  Amerika  juga  memberi pengaruh dalam praktik konstitusi di Malaysia.  Di  samping  itu  terdapat  pengaruh Islam  dalam  Konsitusi  Malaysia.  Dengan demikian,  prinsip-prinsip  dan  tujuan-tujuan antara  model  konstitusi  Barat  dan  model konstitusi Islam membuat Konstitusi Malaysia bertambah  atraktif  dan  menjadi  sumber  yang dapat  diterima,  yang  merupakan  campuran pengalaman-pengalaman asing dengan pengalaman-pengalaman lokal sehingga mempengaruhi rule  of  law dalam  konsep negara hukum Malaysia.
Sedangkan unsur negara hukum Malaysia menurut Johan S.Sabarudin sebagai berikut: 23
22 Kamal  Halili  Hassan,  1990, Penulis  dan  Undang- Undang ,  Selangor  DE:  Dewan  Bahasa  dan  Pustaka, hlm.10.
23 Johan S. Sabarudin, 2006, Constitutionalism-Concept and Application in the Federal and State Goverments of Malaysia, Jurnal  of  Malaysian  and Comparative  Law , Vol.3 , Kuala Lumpur: Faculty of Law, University of Malaya, hlm.44.
a. Jaminan  kebebasan  bagi  setiap  orang ( guaranteeing liberty of the person ).
b. Perlindungan  terhadap  hukum  pidana yang  lalu  dan  tuntutan  yang  berulang- ulang    ( protection  against  retrospective criminal laws and repeated trials ).
c. Persamaan ( equality ).
Di  samping  pengaruh  agama  Islam, Malaysia  adalah  salah  satu  bekas  jajahan Inggris,  sehingga  tradisi rule  of  law juga  ikut mempengaruhi konsep negara hukum Malaysia. 24
Unsur  utama  negara  hukum  Malaysia adalah sebagai berikut:
a. Bersumber pada agama Islam.
b. Prinsip musyawarah
c. Perlindungan hukum serta hak-hak kewarganegaraan lainnya ( citizenship ).
d. Prinsip  keadilan  dan  persamaan  ( equality before the law )
e. Kebebasan dasar ( fundamental liberties )
f. Badan  kehakiman  yang  bebas  dan  tidak memihak.
Tentang  prinsip  perlindungan  hukum dalam  pasal  8  Konstitusi  Malaysia  1957 dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Malaysia memberikan  perlindungan  hukum  terhadap semua  orang  yang  di  akui  sama  di  depan hukum  dan  berhak  mendapat  perlindungan hukum yang sama.
Pasal  8  dari  Konstitusi  Malaysia  yang menyatakan bahwa “semua orang adalah sama dihadapan hukum dan diberikan hak perlindungan  hukum  yang  sama”  dan penggunaan  terminologi  “orang”  sebagai  hal yang  bertentangan  terhadap  “warga  negara” membuat  hal  tersebut  sangat  jelas  bahwa garansi  hak-hak  ini  diberikan  juga  untuk semua  orang-orang  termasuk  pekerja  migran, baik  yang  berdokumen  maupun  yang  tidak berdokumen. 25
24 Muhammad Tahir Azhary, Loc.Cit, hlm.217. 25 Charles  Hector,  2006,  Migrants  and  Rights  in Malaysia  more  Important  than  Rights  is  the  Access  to
Menurut  Pasal  3  Ayat  (1)  Konstitusi Malaysia, menyatakan :
“Islam  is  the  religion  of  the  Federation, but  other  religions  may  be  practised  in peace  and  harmony  in  any  part  of  the Federation”.
(Islam  adalah  agama  Persekutuan,  tetapi agama-agama  lain  yang  dipraktikkan dalam  cara  damai  dan  harmoni  adalah bagian dari Persekutuan).
Pasal  tersebut  dengan  tegas  menyatakan bahwa  Islam  adalah  agama  negara  Federasi. Ketentuan  itu  menunjukkan  bahwa  Federasi Malaysia adalah suatu negara yang mencantumkan  dengan  resmi  Islam  sebagai agama  negara.  Konsekuensi  logis  dari ketentuan  itu,  adanya  hubungan  antara Federasi  Malaysia  sebagai  negara  dengan agama  Islam,  sehingga  Malaysia  tidak  dapat dinamakan negara sekuler. Konsekuensi lebih jauh,  ajaran  Islam  dan  hukum  Islam  dianut dan harus dilaksanakan di Federasi Malaysia
Dalam konstitusi Malaysia, prinsip perlindungan hak konstitusional dalam beragama  menempati  posisi  yang  sangat penting,  universal  dan  sekaligus  menegaskan Malaysia  berkarakteristik  sebagai  negara hukum  ,  namun  demikian  dalam  praktik kehidupan  sehari-hari,  masih  banyak  hal-hal yang perlu disesuaikan dengan prinsip  negara hukum. 26 Misalnya  di  lapangan  kerja  atau pekerjaan  masih  banyak  terjadi  pelanggaran terhadap  kebebasan  menjalankan  agama, persoalan  larangan  majikan  dan  agen  tenaga kerja    atas  kebebasan  pekerja  rumah  tangga Muslim untuk berpuasa, sholat dan menghindari  babi  dan  anjing  sehubungan dengan  keyakinan  agama  mereka  merupakan pelecehan  dan  pelanggaran  atas  kemerdekaan beragama  sebagaimana  dilindungi  dalam deklarasi  hak  asasi  universal.  (Lihat  Pasal  18
Justice, Insaf ,  Vol.XXXV,  No.1,  Kuala  Lumpur:  The Journal of The Malayan Bar, The Bar Council,hlm.145.
26 Muhammad Tahir Azhary, Loc.Cit, 217.
UDHR menetapkan, hak untuk bebas berpikir, berkehendak  dan  beragama.  Dan  kebebasan, baik  sendiri  atau  bersama  orang  lain  di masyarakat  dan  di  tempat  umum  ataupun  di rumah, untuk mewujudkan rasa keagamaannya  dalam  pengajaran,  praktik, peribadatan dan ketaatan).
Meskipun  dalam  Konstitusi  Malaysia secara  jelas  Islam  merupakan  agama  resmi negara,  tetapi  praktik-praktik  pelarangan  dan tekanan  untuk  menjalankan  kewajiban  agama di tempat kerja masih menjadi hambatan yang sangat serius. 27
Mengenai  persoalan  apakah  Malaysia termasuk  negara  sekuler  atau  teokrasi  ,  Shad Saleem Faruqi, menyatakan: 28 “ On  the  issue  of  an  Islamic  or  secular state,  it  can  be  stated  categorically  that the Malaysian legal system is neither fully secular  nor  fully  theocratic.  It  is  hybrid. It  permits  legal  pluralism.  It  avoids  the extremes of American style secularism or Saudi,  Iranian  and  Taliban  type  of religious  control  of  all  aspects  of  life.  It mirrors  the  rich  diversity  and  pluralism of its population”.
(Tentang  persoalan  apakah  Malaysia sebagai  negara  Islam  atau  sekuler,  itu
27 Abdul  Rasyid  Saliman,  2018,  Politik  Undang- Undang  Perburuhan  dan  Model  Perlindungan  Undang- Udang  Integratif  bagi  Buruh  Migran  Indonesia  di Malaysia, Artikel ,  dalam  Peundangan  Buruh  malaysia- Indonesia  dan  Cabaran  ASEAN,  Bangi-Selangor  DE: UKM  Cetak  Sdn.Bhd,  hlm.140.Biasanya  persoalan pelanggaran  hubungan  buruh  dan  majikan  dalam pelaksanaan  masalah  agama  dapat  berawal  dari penandatangan  sampai  pelaksanaan  isi  Kontrak perkhidmatan  itu  sendiri,  lihat  dalam    Kamal  Halili Hassan,  2015 ,Cabaran  Peundangan  dalam  Hubungan Majikan dan Pekerja, Sektor Awam dan Swasta , Bangi- Selangor  DE:  UKM  Cetak  Sdn.Bhd,  hlm.  18,  dan dalamKamal  Halili  Hassan,  2015 ,Buruh  Asing  dan Migrasi  Isu  Perundangan ,  Bangi-Selangor  DE:  UKM Cetak Sdn.Bhd, hlm.72.
28 Shad Saleem Faruqi, 2004, Secularism or Theocracy -  A Study of The  Malaysian  Constitution”, UiTM Law Review ,  Vol.2,  Shah  Alam  Selangor:  Faculty  of  Law, UiTM, hlm.183.
dapat  dinyatakan  dengan  kategori  bahwa sistem  hukum  Malaysia  tidak  secara penuh  sekuler  maupun  teokrasi.  Itu adalah  sistem  campuran  atau  cangkokan. Ini  memperkenalkan  hukum  pluralis. Untuk  menghindari  gaya  sekulerisme Amerika  yang  ekstrem  atau  Saudi,  Iran dan Taliban dengan gaya kontrol keagamaan terhadap semua aspek kehidupan.  Ini  adalah  cerminan  dari keanekaragaman  dan  pluralisme  yang kaya dari populasi nya).
Sehubungan dengan implementasi prinsip-prinsip  nomokrasi  Islam,  maka  di bawah  ini  akan  ditelaah  sejauh  mana  prinsip- prinsip itu telah diakomodasikan atau dicantumkan dalam Konstitusi Malaysia, yaitu prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, persamaan,  kebebasan  dasar  ( fundamental liberties ),  perlindungan  hukum  serta  hak-hak kewarganegaraan lainnya ( citizenship ).
Tentang  prinsip  musyawarah  dalam Konstitusi  Malaysia  tidak  dijumpai  secara tegas pengaturan mengenai prinsip ini. Tetapi dalam  Pasal  38  ayat  (1)  Konstitusi  Malaysia ada  suatu  lembaga  konstitusional  yang dinamakan  “Majelis  Raja-raja”  ( Conferences of Rulers ) yang mempunyai wewenang antara lain  memilih  “  Yang  Dipertuan  Agong”  dan “ Deputy Supreme Head of The Federation ”.
Dalam  melaksanakan  tugasnya  Majelis Raja-raja tidak mengabaikan prinsip musyawarah  sebagaimana  diperintahkan  oleh Al-Qur’an,  mengingat  Federasi  Malaysia secara  konstitusional  telah  dengan  tegas menyatakan  bahwa  agama  Islam  adalah agama resmi negara tersebut. 29
Di  dalam  praktik  di  Malaysia  prinsip musyawarah itu diterapkan pula pada lembaga “Parlimen” sebagai Badan perundang-
undangan bagi Persekutuan
Malaysia.
Parlimen  terdiri  dari  Yang  Dipertuan  Agong
29 Mohammad  Agus  Yusoff,  2006, Malaysian Federalism,  Conflict  or  Consensus ,  Bangi:  Universiti Kebangsaan Malaysia,hlm.20.
dan  dua  Majelis  Parlimen  yaitu  Dewan Negara  dan  Dewan  Rakyat.  Dewan  Negara terdiri dari para anggota, 2 (dua) orang “ahli” yang  dipilih  oleh  tiap-tiap  Dewan  Negeri,  2 (dua)  orang  “ahli”  yang  dipilih  bagi  tiap-tiap persekutuan  dan  40  (empat  puluh)  orang “ahli”.  Mereka  dilantik  oleh  yang  Dipertuan Agong  yang  memiliki  kriteria  sebagai  orang yang  berjasa  kepada  rakyat  atau  dalam  suatu profesi,  misalnya  perdagangan,  pertanian, kebudayaan dan lain-lain.
Tentang  “Pentadbiran  Agama  Islam”  di Malaysia  ada  sejumlah  peraturan  misalnya sejak  tahun  1959  sampai  tahun  1983.  Dalam hubungan dengan pelaksanaan prinsip musyawarah  sebagai  suatu  prinsip  nomokrasi Islam,  maka  prinsip  ini  dilaksanakan  dalam praktik  pada  Majelis  Agama  Islam,  sebagai badan  perundangan  yang  diberi  fungsi  untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan “ pentadbiran ” pengaturan tentang pengelolaan zakat, wakaf dan baitul maal. 30

## D. Simpulan dan Saran

## 1. Simpulan
Di  Indonesia,  meskipun  tidak  ada pengakuan  secara  tegas  bahwa  Islam  adalah agama  negara,  tetapi  ada  pengakuan  secara jelas  agama  Islam  baik  di  dalam  Alinea Ketiga dan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945  maupun  di  dalam    Pasal  29  Batang Tubuh  UUD  1945  sebagai  agama  negara.  Di Indonesia,  dalam  praktik  pengakuan  hak beragama  dapat  di  lihat  dalam  pembuatan beberapa peraturan perundang-undangan seperti  UU  Haji,  UU  Zakat,  UU  Perbankan Syariah,  UU  Perkawinan,  UU  Peradilan Agama,  Qanun-Qanun  di  Aceh    dan  Perda- Perda  Syariah  yang  berlaku  di  beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.
Dalam  Konstitusi Malaysia,  prinsip perlindungan hak konstitusional dalam
30 Ahmad Mohammad Ibrahim,1985, Sistem Undang- Undang di Malaysia , Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia, hlm.163.
beragama  menempati  posisi  yang  sangat penting,  universal  dan  sekaligus  menegaskan Malaysia  berkarakteristik  sebagai  negara hukum  ,  namun  demikian  dalam  praktik kehidupan  sehari-hari,  masih  banyak  hal-hal yang perlu disesuaikan dengan prinsip  negara hukum.  Dalam lapangan kerja atau pekerjaan masih  banyak  terjadi  pelanggaran  terhadap kebebasan  menjalankan  agama,  persoalan larangan  majikan  dan  agen  tenaga  kerja    atas kebebasan  pekerja  rumah  tangga  Muslim untuk  berpuasa,  sholat  dan  menghindari  babi dan  anjing  sehubungan  dengan  keyakinan agama  mereka  merupakan  pelecehan  dan pelanggaran  atas  kemerdekaan  beragama sebagaimana  dilindungi  dalam  deklarasi  hak asasi universal.
Meskipun  dalam  Konstitusi  Malaysia secara  jelas  Islam  merupakan  agama  resmi negara,  tetapi  praktik-praktik  pelarangan  dan tekanan  untuk  menjalankan  kewajiban  agama di tempat kerja masih menjadi hambatan yang sangat serius.
2. Saran
Masalah perlindungan dan pengakuan hak beragama  di  Indonesia,  walaupun  agama Islam  belum  diakui  dalam  UUD  945  sebagai agama  resmi  negara,  tetapi  pengaturan  dan pengakuan  hak  beragama  secara  materil diakui  dalam  beberapa  produk  perundang- undangan bidang keagamaan. Oleh karena itu, bagi  pemerintah  Indonesia  saat  ini  adalah perlu  memperkuat  pemahaman  hak  dan kewajiban sebagai warga negara dan penguatan lebih lanjut paham-paham kebangsaan  dari  perkembangan  pemikiran baru  ideologi  agama  yang  sering  dijadikan alat perjuangan oleh kelompok intoleransi.
Bagi  pemerintah  Malaysia,  meskipun agama  Islam  secara  formal  diakui  dalam konstitusi  sebagai  agama  resmi  negara,  tetapi dalam  tataran  pelaksanaan  masih  banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu  pemerintah  Malaysia  perlu  memperkuat kesetaraan hak bagi setiap warga negara, tidak hanya  warga  negara  yang  beragama  Islam
saja,  tetapi  juga  untuk  warga  negara  pemeluk agama lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Rasyid Saliman, 2018, Politik Undang-
Undang Perburuhan dan Model Perlindungan  Undang-Udang  Integratif bagi Buruh Migran Indonesia di Malaysia, Artikel ,  dalam  Perundangan Buruh  Malaysia-Indonesia  dan  Cabaran ASEAN,  Bangi-Selangor  DE:  UKM Cetak Sdn.Bhd.
Austin  Sarat  dan  Thomas  R.  Kearns,  2000, Legal  Rights, Michigan:  The  University of Michigam Press.
Adriaan  Bedner,  2001, Administrative  Courts in  Indonesia,  A  Socio-Legal  Study ,  The Hague-Netherland: Kluwer Law International. Ahmad  Mohammad  Ibrahim,  1985, Sistem Undang-Undang di Malaysia , Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.
Ade  Maman  Suherman,  2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Anwarul  Yaqin,  2007, Legal  Research  and Writing ,  Selangor  DE:  Lexis  Nexis Malaysia Sdn.Bhd.
Albert  Van    Dicey,  1952, Introduction  to  the Study  of  the  Law  of  the  Constitution , London:  McMillan  and  Co.,  Limited St.Martin’s Street, Terjemahan 2007 oleh
Nurhadi, Bandung: Nusamedia. Internasional ,  Vol.  3,  No.  3, Jakarta: LPHI-FH-Universitas Indonesia.
Charles Hector, 2006, Migrants and Rights in Malaysia more Important than
Rights  is  the  Access  to  Justice, Insaf , Vol.XXXV, No.1,
Kuala  Lumpur:  The  Journal  of  The Malayan Bar, The Bar Council.
Fokky  Fuad  Wasitaatmadja,  2017, Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum , Jakarta: Prenadamedia Group.
Ian  Shapiro,  2006, Evolusi  Hak  dalam  Teori Liberal ,  Jakarta:  Freedom  Institute  dan Yayasan Obor Indonesia.
I  Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta: Prenadamedia Group.
Johan  S.  Sabarudin,  2006,  Constitutionalism- Concept and Application in the
Federal  and  State  Goverments  of  Malaysia,
Jurnal  of  Malaysian  and  Comparative Law , Vol.3 , Kuala  Lumpur:  Faculty  of Law, University of  Malaya.
Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,
Malang:  Bayumedia Publishing.
Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim,  2018,
Metode  Penelitian  Hukum,  Normatif  dan Empiris , Jakarta Prenadamedia Group.
Kamal  Halili  Hassan,  1990, Penulis  dan Undang-Undang , Selangor DE: Dewan Bahasa dan Pustaka.
.............................., 2015 ,Cabaran Peundangan  dalam  Hubungan  Majikan dan  Pekerja,  Sektor  Awam  dan  Swasta ,
Bangi-Selangor DE: UKM Cetak Sdn.Bhd. ..............................,  2015 ,Buruh  Asing  dan Migrasi Isu Perundangan , Bangi-
Selangor DE: UKM Cetak Sdn.Bhd.
Lili  Rasjidi  dan  Liza  Sonia  Rasjidi,  2005,
Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum , Bandung: FH-UNPAD.
Mohammad  Agus  Yusoff,  2006, Malaysian
Federalism,  Conflict  or  Consensus , Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Muhammad  Tahir  Azhary,  2004, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,
Implementasinya  pada  Periode  Negara Madinah dan Masa Kini , Jakarta: Prenada Media.
Munir Fuady, 2014, Teori-Teori  Besar  dalam Hukum , Jakarta: Prenadamedia Group.
Neil  Maccormick,  1986, Legal  Right  and Social  Democracy ,  Oxford:  Clarendon Pres.
Shad  Saleem  Faruqi,  2004,  Secularism  or Theocracy  -  A  Study  of  The  Malaysian Constitution”, UiTM  Law  Review ,  Vol.2,
Shah  Alam  Selangor:  Faculty  of  Law, UiTM.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Konstitusi  Malaysia  1957  ( 1957  Malaysia
Constituition ) Akta Pekerjaan Malaysia 1955 ( 1955 Employment Act of Malaysia ) Akta  Pampasan  Malaysia  1952  ( 1952 Workmen’s Compensation Act of Malaysia )
Akta  Keselamatan  Dalam  Negeri  1960  ( 1960
Internal Security Act ) Akta Imigresyen 1154 Malaysia 2002

## Jurnal

## Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women (CEDAW)
Website http://www.hrw.org.indonesian/reports.