## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 6 | Nomor 1 | Januari 2022
Peran ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Sebagai Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Kawasan Indo-Pasifik
1 Ely Nurmawati, 2 Chandra Purnama, 3 Wawan Budi Darmawan Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Email: 1 ely18001@mail.unpad.ac.id, 2 cpurnama@rocketmail.com,
3 wawan.budi.darmawan@unpad.ac.id

## Keywords: ABSTRACT
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Indonesia’s Foreign Policy, Perspective Strategy The  purposes  of  this  paper  is  to  see  the  role  of the  ASEAN  Outlook  on  the Indo-Pacific as Indonesia's foreign policy strategy in context to responding the dynamics that occur in the region. Nowadays, competition between global actors  is  getting  stronger  and  creates  new,  more  complex  tensions.  One  of them is marked by the increasing impact of the rivalry that occurs between the United States and China in the Indo-Pacific region. Indonesia, with its strategic  position,  take  advantage  of  ASEAN  as  a  medium  to  achieve  its interests  through  a  soft  power  approach.  This  paper  uses  the  concepts  of foreign policy in perspective strategy and rivalry interstate with a descriptive qualitative  research  approach.  The  results  of  the  study  describe  the  process from  the  creation  and  the  importance  of  the  ASEAN  Outlook  on the  Indo- Pacific for countries in the region.

## A. PENDAHULUAN
Secara geografis, kawasan ini memiliki posisi strategis yang bernilai ekonomi dengan menjadi penghubung antar kekuatan negara besar dunia, seperti AS, Jepang, Rusia, Cina, serta negara-negara anggota ASEAN. Sekitar 20% dari total 73,56 juta mil persegi permukaan laut bumi termasuk bagian dari kawasan ini yang merupakan gabungan dari wilayah di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Michel  and  Sticklor  2012:9).  Letak  geografis  tersebut  menjadikan  kawasan  ini  berperan  signifikan sebagai penyedia rute pelayaran internasional yang strategis (Karim 2017). Salah satunya yaitu sebagai jalur perdagangan yang bernilai sekitar 32,2 juta barel minyak mentah per tahun dan menjadi sumber ekspor global senilai 40% dari sumber daya mineral (Tertia and Perwita 2018).
Di  era  globalisasi  dewasa  ini,  dinamika  yang  terjadi  antar  berbagai  aktor  global  semakin meningkatkan ketegangan dalam hubungan antar negara di kawasan sepanjang Samudera Hindia dan Samudera  Pasifik  untuk  saling  berkompetisi  memperebutkan  pengaruh  hegemoni  kekuasaan. Ditandai dengan munculnya perluasan konsep terminologi dari Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik. Hal ini diperjelas dengan adanya penggunaan istilah ‘Indo-Pacific Strategy’ oleh seorang Marine Strategist and Executive Director of The New Delhi National Marine Foundation (Khurana 2007) yang mengacu pada
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
cakupan  wilayah  maritim  samudera  Hindia  dan  Pasifik  Barat,  juga  daerah  pesisir  negara-negara  di Asia (diantaranya negara-negara Asia Barat/Timur/Tengah) dan Afrika Timur  (Chen, 2018). Adapun penggunaan  istilah  ini  pertama  kali  digunakan  pada  Agustus  2007  dalam  pidato  Perdana  Menteri Jepang, Shinzo Abe, di forum Quadrilateral Security Dialogue (QSD) (Abe, 2007).
QSD  merupakan  sebuah  kelompok  kerja  sama  yang  digerakkan  oleh  Australia,  AS,  Jepang, dan India dengan berfokus pada permasalahan keamanan militer dan politik kawasan. Terbentuknya QSD merupakan respons AS akibat kekhawatiran  hadirnya Cina sebagai kekuatan baru di kawasan Indo-Pasifik  atas  keberhasilan  strategi  kebijakan  luar  negeri  Belt  and  Road  Initiative  (Saha  2018). Keberhasilan  di  bidang  ekonomi  ini  berdampak  pada  meningkatnya  kekuasaan  Cina  di  kawasan. Disamping itu, Cina juga memperluas dominasinya secara militer di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Hal tersebut menimbulkan perspektif ancaman terhadap stabilitas keamanan kawasan.
Indo-Pasifik semakin menjadi pusat perhatian sejak 2016 setelah diumumkannya konsep Free and  Open  Indo-Pacific  oleh  Jepang.  Konsep  ini  bersumber  pada  adanya  permasalahan  keamanan, ekonomi, dan maritim. Pada tahun 2017, Amerika Serikat (AS) melalui Presiden Donald Trump, secara resmi  mendeklarasikan  Indo-Pacific  Strategy  dalam  kebijakan  Free  and  Open  Indo-Pacific  (FOIP)  AS. Kebijakan  ini  merupakan  visi  AS  dan  komitmennya  untuk  membentuk  wilayah    Indo-Pasifik  yang aman, sejahtera, dan bebas dengan menguntungkan semua negara (The Department of Defense 2019). Disisi lain, terbentuknya FOIP AS sebagai respons atas BRI Cina telah membentuk hubugan rivalitas antar kedua negara tersebut di kawasan Indo-Pasifik.
Hadirnya aktor negara superior berdampak pada terbentuknya hubungan rivalitas antara AS dan Cina di kawasan Indo-Pasifik, dan berpotensi menjadi keuntungan atau ancaman. Bagi ASEAN, berdampak  terhadap  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  akan  tetapi  berpotensi  mengancam terjadinya destabilisasi kawasan dan keutuhan ASEAN. Adanya perbedaan kedekatan pada masing- masing negara anggota ASEAN berbanding lurus dengan perbedaan kecenderungan arah dukungan yang  diberikan.  Walaupun  demikian,  ASEAN  dituntut  untuk  bersikap  sesuai  dengan  norma-norma yang berlaku dan mempertahankan netralitasnya dengan tanpa memilihak pada salah satu kekuatan.
Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia berkeinginan stabilitas kawasan Indo-Pasifik tetap terjaga. Dengan adanya hubungan rivalitas antara AS dan Cina, akan berdampak pada efektifitas setiap kebijakan  luar negeri Indonesia. Hal ini kemudian membentuk persepsi bahwa dibutuhkan langkah strategi kebijakan tertentu sebagai upaya mengatasi efek yang ditimbulkan akibat hubungan rivalitas tersebut,  yaitu  dengan  tetap  dapat  melakukan  hubungan  kerja  sama  yang  bersifat  menguntungkan, tanpa terikat untuk memilih salah satu pihak.
Akan  tetapi,  kapabilitas  yang  dimiliki  Indonesia  di  kawasan  Indo-Pasifik  belum memungkinkan untuk mengatasi dinamika ini secara sendiri. Langkah strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melibatkan ASEAN. Upaya ini  dapat berperan ganda, yaitu terhadap terciptanya  kestabilan  di  kawasan  Indo-Pasifik  dan  terhadap  netralitas  untuk  menjaga  keutuhan ASEAN.  Sikap  netralitas  dibutuhkan  dalam  mempertahankan  keamanan  regional  serta  peran  dan eksistensi Indonesia melalui ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Upaya tersebut yaitu dengan membawa perspektif tentang Indo-Pasifik pada tingkat Asia Tenggara melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

## B. METODE
Pada  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan penelitian  kualitatif.  Yaitu,  menjelaskan  bahwa  tipe  permasalahan  yang  dimaksud  dengan  tepat sebenarnya  berkaitan  dengan  providing  in-depth  understanding  (Cresswell  2013).  Jenis  penelitian
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
deskriptif digunakan dalam penulisan ini untuk menganalisa data serta membandingkannya dengan teori yang sudah ditentukan.
Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Yaitu, sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara maupun diambil dari informasi secara tidak langsung  oleh  sumbernya.  Penulis  mengumpulkan  data  sekunder  yang  dikelompokkan  ke  dalam tema:
1. Rivalitas antara AS dan Cina di kawasan Indo-Pasifik;
2. Peran dan strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia melalui ASEAN; dan
3. Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.
Data tersebut kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik triangulasi berupa check and re-check terhadap sumber data, teori, dan metode sebagai uji validitas keseluruhan penyajian data.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN / RESEARCH FINDING AND DISCUSSION

## Perspektif Strategi dalam Kebijakan Luar Negeri
Dalam  perspektif  strategi,  fokus  analisis  kebijakan  luar  negeri  adalah  pola  keberlanjutan  dan perubahan dalam strategi kebijakan luar negeri yang dijelaskan dalam hal tujuan strategis oleh  policy makers dengan berdasar pada kalkulasi rasional yang dipengaruhi oleh faktor (Lovell 1970) :
1. Struktur Sistem Internasional.
Berfungsi untuk menggambarkan pola umum terkait perilaku negara dan tingkat saling ketergantungan diantara mereka. Kemunculan aktor organisasi internasional mengindikasikan adanya  perubahan  struktur  sistem  internasional  yang  semula  bersifat  bipolar  menjadi multipolar.
2. Persepsi Elit.
Dipengaruhi oleh faktor-faktor:
1) Pengalaman sejarah.
2) Kapasitas sumber daya.
3) Kemampuan di dalam bidang teknologi dan ekonomi.
3. Kapabilitas Negara.
Kapabilitas  negara  berupa  power  merupakan  kemampuan    sebuah  negara  melalui tindakan  sebagai  refleksi  atas  kapabilitas  yang  dimilikinya  (Holsti  1983)  untuk  mengontrol dinamisnya  lingkungan  eksternal  melalui  output  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara. Karakteristiknya adalah: dinamis; relatif; dan situasional maupun multidimensional. Disamping itu,  dapat  dilihat  melalui  beberapa  hal,  yaitu:  penetapan  langkah  strategi;  mobilisasi  sumber daya; tindakan saling mempengaruhi dan kekuasaan.
4. Strategi Negara-Bangsa Lain.
Konsepsi  ini  merupakan  sebuah  argumen  dalam  bentuk  kebijakan  luar  negeri  yang berlandaskan pada hasil kalkulasi  policy makers melalui  dua aspek (Lovell 1970), yaitu strategi yang diambil oleh negara lain dan pertimbangan stabilitas nasional relatif negara. Diantaranya (Lovell 1970) :
1) Leadership strategy
Dilakukan dengan mekanisme persuasi dan tawar menawar oleh suatu negara dengan kapabilitas  superior  kepada  negara  yang  diyakininya  inferior.  Walaupun  demikian, kombinasi dengan cara kekerasan dapat dilakukan.
2) Confrontation strategy
Dilakukan dengan maksud memaksa negara lain untuk mengakui kapabilitas superior nya  dengan  mempertajam  setiap  permasalahan  yang  ada,  dan  mempersepsikan  negara lain sebagai ancaman.
3) Concordance strategy
Dilakukan dengan berupaya agar kebijakan luar negerinya tidak menimbulkan konflik bahkan cenderung bersifat mendukung negara superior.
4) Accommodation strategy
Dilakukan  dengan  mekanisme  yang  menghindari  kemungkinan  terjadinya  konflik. Para policy makers meyakini bahwa kapabilitas superior negara lain merupakan ancaman negaranya.
Konsep  kebijakan  luar  negeri  dalam  perspektif  strategi  penulis  gunakan  sebagai  dasar  dalam proses  identifikasi  dan  pertimbangan  langkah  strategi  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dalam  upaya mewujudkan AOIP.

## Rivalitas Antarnegara
Dalam konsep rivalitas, terdapat tiga komponen aspek (Diehl and Goertz 2000), diantaranya :
1) Konsistensi ruang
a. Adanya persaingan sepasang negara (dyadic), yang berpotensi melibatkan negara aliansi antar kedua negara berkonflik.
b. Adanya potensi konflik di masa depan.
2) Waktu atau durasi
a. Rivalitas sporadis atau isolatif, yang terjadi diantara sepasang negara.
b. Rivalitas proto, yang terdiri dari konflik berulang diantara negara yang sama.
c. Rivalitas yang terjadi terus menerus dalam rentang waktu cukup panjang.
3) Persaingan militerisasi
Penggunaan  alat-alat  militer  terkadang  digunakan  antar  negara  berkonflik  untuk menekan aktifitas negara yang bertentangan dengan kepentingannya.
Disamping itu, interaksi persaingan dapat ditetapkan dalam beberapa indikator (Hensel 1999), diantaranya:
1) Kompetisi antara dua pihak dengan kepentingan yang sama.
2) Persepsi ancaman dan permusuhan dari kedua sisi yang menyebabkan terjadinya balance of power.
3) Dimensi waktu mengenai dampak interaksi masa lalu serta pandangan ke depan.
Konsep  rivalitas  antarnegara  dalam  artikel  ilmiah  ini  digunakan  untuk  melihat  aktifitas hubungan  AS  dan  Cina  di  kawasan  Indo-Pasifik  dari  tahun  2017  hingga  2021.  Untuk  kemudian memastikan  terkait  keberadaan  karakteristik  rivalitas  strategis  melalui  kebijakan  luar  negeri  yang reaksioner antara AS dan Cina di kawasan Indo-Pasifik.

## Hubungan Rivalitas Amerika Serikat dan Cina di Kawasan Indo-Pasifik
Adanya  potensi  ekonomi  yang  tinggi  di  kawasan  Indo-Pasifik  menjadi  faktor  utama  bagi  AS maupun  Cina  untuk  semakin  menekankan  hegemoninya  di  kawasan  ini.  Dominasi  perekonomian dunia serta kekuatan militer AS sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, memberikan perspektif baru  bagi  Cina.  Salah  satu  upaya  strategi  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  peningkatan ekspor dan menurunkan nilai tukar mata uangnya. Praktiknya, kebijakan tesebut efektif memperluas pasar Cina. Akan tetapi, dampak sebaliknya dirasakan oleh AS dan hal ini memicu terjadinya perang dagang antara AS dan Cina pada Juli 2018 (Council of Foreign Relations 2018).
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
Hadirnya Cina sebagai kekuatan baru melalui peningkatannya di bidang ekonomi semakin tidak bisa dihindari. Cina semakin menjadi pusat perhatian di  kawasan setelah munculnya  kebijakan  One Belt  One  Road  pada  tahun  2013,  yang  sekarang  dikenal  dengan  BRI.  Untuk  mempertahankan  dan semakin  meningkatkan  posisinya,  diperlukan  lingkungan  yang  mendukung  dan  stabil. Oleh  karena itu, strategi lain yang dilakukan Cina adalah menjadikan negara tetangganya sebagai teman dan mitra, serta  memberikan  bantuan  investasi  untuk  perkembangan  negara  tersebut.  Hal  ini  bertujuan  untuk meminimalisasikan potensi persepsi bahwa kebangkitan Cina merupakan ancaman bagi negara lain.
Pada  Otober  2017  dalam  Kongres  Nasional  ke-19  di  Beijing,  BRI  secara  resmi  menjadi  fokus kebijakan  luar  negeri  Cina  dan  dijadikan  sebagai  mekanisme  peningkatan  kerja  sama  serta  dalam pencapaian ekonomi internasionalnya (Chatzky and McBride 2020) yang dilakukan melalui jalur sutera darat dan maritim (Chung 2018) :
(1) Cina, Asia Tengah, Rusia, dan Eropa;
(2) Cina dengan Teluk Persia dan Laut Mediterania melalui Asia Tengah dan Asia Barat;
(3) Cina dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Samudera Hindia;
(4) dari Pantai Cina ke Eropa melalui Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia; serta
(5) dari Pantai Cina melalui Laut Cina Selatan ke Pasifik Selatan.
Adapun fokus BRI  adalah (The State Council 2013)  :
1) BRI  di  darat,  yaitu  memanfaatkan  rute  transportasi  internasional  sebagai  kerangka  kerja sama pada pembangunan bersama Jembatan Tanah Eurasia baru dan Cina-Mongolia-Rusia, koridor ekonomi Cina-Asia Tengah-Asia Barat dan Semenanjung Cina-Indocina.
2) BRI  di  laut,  yaitu  memanfaatkan  pelabuhan  laut  utama  di  sepanjang  jalur  sebagai penghubung pada pembangunan rute transportasi yang lancar, aman dan efisien.
Sedangkan tujuan utama BRI adalah memperkuat kerja sama dalam bidang (The State Council 2013) : koordinasi kebijakan; konektifitas fasilitas; perdagangan bebas hambatan; integrasi keuangan; dan  keterikatan  orang-ke-orang.  Sederhananya,  BRI  merupakan  representasi  dari  road  map  integrasi Cina  dengan ekonomi dunia dengan tanpa menghiraukan batas-batas negara.
Merespons  fenomena  tersebut,  AS  menyadari  bahwa  kompetisi  maupun  rivalitas  di  kawasan Indo-Pasifik  akan  tetap  terus  berlangsung.  Fenomena  kecenderungan  penurunan  dominasi  AS  di kawasan Indo-Pasifik berbanding lurus dengan penurunan kepentingan nasional yang bersifat global serta  memiliki  signifikansi  secara  strategi  dan  konsekuensi  secara  ekonomi  (US  National  Security Council 2018). Persepsi ini memposisikan Cina sebagai rival dan ancaman yang kemudian dituangkan dalam kerangka strategis Indo-Pasifik AS (US National Security Council 2018), diantaranya :
1) Mempertahankan  nilai  strategis  AS  dan  mempromosikan  nilai  tatanan  ekonomi  liberal  di kawasan  Indo-Pasifik,  serta  memperluas  bidang  kerja  sama  terkait  perdamaian  dan kemakmuran regional.
2) Memastikan keamanan bagi negara AS dan sekutunya.
3) Mempromosikan perdagangan yang adil dan menguntungkan semua pihak dalam kerangka memajukan kepemimpinan ekonomi global AS.
Sebagai  langkah  strategi,  AS  fokus  melakukan  pendekatan  pada  bidang  utama  (Office  of  the Spokesperson of Washington DC 2018), yaitu ekonomi, pemerintahan, dan keamanan. Pada November 2017 dalam Konferensi Tingkat Tinggi CEO APEC di Da Nang-Vietnam, Presiden AS Donald Trump, berkomitmen mewujudkan terciptanya stabilitas di kawasan Indo-Pasifik melalui  kebijakan  Free and Open Indo-Pacific.
Pada prinsipnya, visi FOIP (The Department of Defense 2019) adalah : 1. Free Indo-Pacific
bahwa kedaulatan semua negara dijalankan tanpa paksaan dan  memiliki pemerintahan yang baik dengan  hak serta kebebasan warga negara terjamin.
2. Open Indo-Pacific
bahwa  keberlanjutan  serta  konektifitas  di  kawasan  Indo-Pasifik  baik  akses  maupun layanan dapat dirasakan semua pihak dengan kesepakatan transparansi .
Apabila dihubungkan dengan BRI, Visi FOIP diterjemahkan sebagai pesan dalam sebuah upaya mempertahankan  komitmen  negara-negara di kawasan  untuk tidak terlibat dalam proyek BRI yang berpotensi memudarkan batas-batas negara; dan sebagai peringatan kepada Cina atas dominasinya di kawasan Indo-Pasifik maupun konflik di Laut Cina Selatan.
Pada  dasarnya,  prinsip  dalam  konsep  FOIP didasarkan  pada  kesamaan  kepentingan  (interest) dan  kesamaan  nilai  (value).      Hal  ini  berdampak  pada  implementasi  FOIP  yang  menggabungkan pemerintah dengan institusi bantuan internasional AS. Dalam kaitan tatanan  regional, terbentuknya FOIP  berlandaskan  pada  dasar  saling  menghormati,  tanggung  jawab,  prioritas,  dan  akuntabilitas. Dasar  landasan  tersebut  bertujuan  dalam  mempermudah  implementasi  FOIP  serta  sebagai  langkah preventif terhadap negara yang telah terikat oleh pengaruh Cina.

## Strategi  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  terhadap  rivalitas  antara  Amerika  Serikat  dan  Cina melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
Hadirnya  AS  di  kawasan  Indo-Pasifik  sebagai  offshore  ballancer  yang  diikuti  kebangkitan ekonomi  Cina  membuat  dinamika  kawasan  menjadi  semakin  kompleks.  Fenomena  ini  menuntut Indonesia  untuk  bersikap  lebih  aktif  terhadap  setiap  kemungkinan  potensi  yang  ditimbulkan. Terjalinnya  hubungan  kerja  sama  dengan  AS  maupun  Cina  menjadi  kebutuhan  tersendiri  bagi Indonesia.  Di  satu  sisi,  hadirnya  Cina  melalui  BRI  menguntungkan  bagi  Indonesia  terkait  investasi dalam  perbaikan  infrastruktur  dan  industri  domestik.  Akan  tetapi,  potensi  risiko  terbentuknya instabilitas di Asia Tenggara disadari tidak dapat dihindari oleh Indonesia.
Bukan tanpa sebab instabilitas ASEAN dapat terbentuk, karena kecenderungan perbedaan  tiap negara  anggota  ASEAN  yang  condong  pada  salah  satu  pihak,  yaitu  AS  atau  Cina.  Argumentasi  ini didasarkan pada survei yang dilakukan kepada berbagai responden, diantaranya pada : sektor publik; akademisi, lembaga think tanks dan lembaga penelitian; serta sektor bisnis, organisasi non-pemerintah, dan media. Hasilnya menunjukkan bahwa 7 dari 10 negara anggota ASEAN cenderung memilih Cina daripada AS sebagai mitra kerja sama (Iwamoto 2020). Secara substansial, ASEAN semakin dekat dan pengaruh  Cina  semakin  meluas.  Seperti  pada  tahun  2016  dalam  Pertemuan  Menteri  Luar  Negeri  di KTT  Asia  Timur  ke-6,  para  menteri  ASEAN  menyambut  baik  BRI  Cina  (ASEAN  2016)  dan  juga mendorong  untuk  bersinergi  dengan  strategi  pembangunan  ASEAN  ke-16  antara  menteri  ekonomi ASEAN dengan menteri perdagangan Cina (ASEAN 2017).
Kecenderungan  keberpihakan  tersebut  telah  merepresentasikan  terbentuknya  kerangka  peta politik baru yang berpotensi menyebabkan instabilitas keberlangsungan ASEAN. Indonesia menyadari urgensi akibat ketidakpastian tatanan regional transisional yang ditimbulkan oleh rivalitas hegemoni kekuasaan AS dan Cina (Mun et al. 2019). Sebagai langkah strategi dalam merespons rivalitas tersebut, Indonesia  menginisiasi  konsep  Indonesis’s  Perspective  for  an  ASEAN  Outlook  on  Indo-Pacific: Towards  a Peaceful,  Prosperous,  and  Inclusive  Region  untuk  disepakati  oleh  seluruh  pimpinan  negara  anggota ASEAN (Kemlu RI 2019).
Konsep  tersebut  diupayakan  oleh  Indonesia  melalui  berbagai  diplomasi  dalam  berbagai pertemuan  formal  maupun  non-formal  agar  tercapainya  konsensus  ASEAN.  Diantaranya  :  KTT ASEAN ke-32 pada 27-28 April 2018, ASEAN Foreign Ministers’ Meeting pada 30 Juli-4 Agustus 2018 di Singapura,  KTT  ASEAN  ke-33  pada  11-15  November  2018  di  Singapura,  East  Asian  Summit  ke-13,
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
ASEAN Foreign Ministers’ Retreat pada 17-18 Januari 2019, Senior Officials’ Meeting pada 7 Maret 2019 di Chiang Rai, Thailand, High-Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation pada 20 Maret 2019 di Jakarta. Pada akhirnya,  melalui  KTT  ASEAN  ke-34  pada  20-23  Juni  2019  di  Bangkok-Thailand,  para  pemimpin negara  anggota  ASEAN  menyepakati  ASEAN  Outlook  on  the  Indo-Pacific  (AOIP)  sebagai  sebuah pandangan resmi ASEAN pertama mengenai konsep Indo-Pasifik (ASEAN 2019).
Disahkannya  AOIP,  djadikan  sebagai  konsep  bersama  bagi  negara  anggota  ASEAN  untuk semakin meningkatkan kerja sama yang telah berjalan maupun sebagai pengembangan atas kerja sama di  bidang  maritim,  konektifitas,  pembangunan  yang  berkelanjutan,  dan  ekonomi  (Medina  2020). Dalam  pelaksanaannya,  kerja  sama  tersebut  didasarkan  pada  ASEAN  led-mechanisms.  Inisiasi  AOIP oleh  Indonesia  merupakan  tujuan  dari  Proyek   Bersama  dan  secara  reaktif  yang  dilakukan  ASEAN. Pencapaian ini dapat dikatakan sebagai sebuah strategi dalam wadah yang berpotensi meningkatkan peran dan kepentingan kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Asia Tenggara serta Kawasan Indo- Pasifik.
Dibandingkan dengan kerangka kerja sama Indo-Pasifik terdahulu yaitu BRI Cina dan FOIP AS, AOIP mempunyai persamaan serta perbedaan. Sifat kerja sama yang bebas dan terbuka merupakan kesamaan yang dimiliki, sedangkan orientasi kebijakan merupakan perbedaannya (Ayres 2019). Pada BRI Cina dan FOIP AS, perbedaan orientasi kebijakan terbentuk dari hubungan rivalitas dalam aspek politik, ekonomi, dan militer, diantaranya  :
1. Hegemoni  ekonomi  dapat  terlihat  melalui  representasi  implementasi  pendanaan  masing- masing  negara.  AS  dalam  kontrol  pendanaan  proyek  pembangunan  melalui  Bank  Dunia. Sedangkan Cina, dalam proyek BRI melalui Asian Investment Bank.
2. Hegemoni  politik,  dapat  terlihat  dengan  merespons  dinamika  di  kawasan.  AS  melalui pembentukan  kerja  sama  bersama  Australia,  India,  dan  Jepang  (Quadrilateral)  serta melakukan negosiasi dalam konflik Korea Selatan dan Korea Utara untuk mempertahankan stabilitas  di  Semenanjung  Korea.  Sedangkan  Cina  melalui  pembentukan  kerja  sama multilateral  CICA  dan  RCEP  serta  menjadi  sponsor  dalam  negosiasi  perdamaian  antara Korea Selatan dan Korea Utara.
3. Hegemoni  militer,  dapat  terlihat  dari  adanya  kompetisi  saling  membandingkan  kekuatan angkatan bersenjata serta alutsista termasuk nuklir oleh AS dan Cina.
Adapun kecenderungan terbentuknya AOIP adalah bersifat netral dengan prioritas kerja sama kedua  pihak.  Hal  ini  didasarkan  pada  kepentingan  untuk  mempertahankan  stabilitas  kawasan  Asia Tenggara yang berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan negara anggota ASEAN. Dapat dikatakan, AOIP merupakan bentuk realisasi inisiasi Indonesia melalui ASEAN sebagai respons terhadap  rivalitas  AS  dan  Cina  di  kawasan  Indo-Pasifik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi kolaborasi  accommodation  strategy  dan  concordance  strategy  dalam  strategi  kebijakan  luar  negeri Indonesia.  Strategi  tersebut  dilakukan  berdasarkan    logika  berpikir  rational  choice  dengan  basis pendekatan soft power. Searah dengan hal tersebut, persepsi Indonesia dan estimasi kapabilitas inferior Indonesia maupun ASEAN yang dibandingkan dengan kapabilitas superior AS dan Cina di kawasan Indo-Pasifik juga menjadi faktor utama dalam menentukan strategi kebijakan luar negeri. Argumentasi terhadap kolaborasi accommodation strategy dan concordance strategy, yaitu pada prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Prinsip ini menuntut netralitas dalam setiap hubungan kerja sama. Sikap  netral  dimaksud  adalah  dengan  tetap  melakukan  hubungan  kerja  sama  secara  inklusif  tanpa adanya  isolasi  atau  bahkan  kecenderungan  pada  salah  satu  pihak.  Prinsip  inilah  yang  dibawa  oleh Indonesia  pada  forum  ASEAN  dalam  mengakomodasi  setiap  kepentingan  negara  anggotanya  di kawasan Indo-Pasifik
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022

## D. KESIMPULAN
Fenomena rivalitas yang terjadi antara AS dan Cina memicu terjadinya instabilitas regional serta berdampak  pada  kerja  sama  antarnegara  di  kawasan  Indo-Pasifik.  Di  sisi  lain,  komitmen  dan komunikasi untuk saling menjaga perdamaian di kawasan tersebut kurang diperhatikan baik oleh AS dan  Cina.  Bagi  Indonesia,  strategi  kebijakan  luar  negeri  BRI  maupun  FOIP  memberikan  dua  analisa perspektif  berbeda,  yaitu  estimasi  risiko  ancaman  akibat  pengaruh  kekuasaan  antara  kedua  negara tersebut dan potensi meningkatnya pencapaian pembangunan berkelanjutan di saat bersamaan.
Berdasarkan  estimasi  kapabilitas  Indonesia,  upaya  diplomasi  merupakan  langkah  tepat  oleh para  pembuat  kebijakan  dalam  menghadapi  rivalitas  antara  AS  dan  Cina  di  kawasan  Indo-Pasifik. Dibuktikan  dengan  keberhasilan  diplomasi  serta  kepercayaan  negara  anggota  ASEAN  kepada Indonesia melalui diadopsinya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Hal ini mengindikasikan optimisme Indonesia  dalam  merespons  rivalitas  tersebut  dan  sebagai  representasi  peran  sentraldalam  menjaga kawasan, perdamaian dunia, dan menjaga keutuhan ASEAN.

## REFERENSI
ASEAN. 2016. Chairman’s Statement of the 6th East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting. ASEAN. 2017. AEM-MOFCOM Cnsultations. Philippines. ASEAN. 2019. “Asean Outlook on the Indo-Pacific” Final. Jakarta.
Ayres,  Alyssa.  2019.  “The  U.S.  Indo-Pacific  Strategy  Needs  More  Indian  Oceans.”  Council on  Foreign Relations  expert  brief.  Retrieved  August  11,  2021  (https://www.cfr.org/expert-brief/us-indo- pacific-strategy-needs-more-indian-ocean).
Chatzky,  Andrew,  and  James  McBride.  2020.  “China’s  Massive  Belt  and  Road  Initiative.”  Council  on Foreign Relations. Retrieved October 10, 2021 (https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive- belt-and-road-initiative).
Chung, Chien peng (C P. ). 2018. “What Are the Strategic and Economic Implications for South Asia of China’s Maritime
Silk Road
Initiative?”
Pacific Review 31(3):315–32. doi: 10.1080/09512748.2017.1375000.
Council of Foreign Relations. 2018. “U.S. Relations with China 1949-2021.” Council of Foreign Relations.
Retrieved October 10, 2021 (https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china).
Cresswell,  John  W.  2013.  Qualitative  Inquiry  &  Research  Design:  Choosing  Among  Five  Approaches. California: SAGE.
Diehl, Paul F., and Gary Goertz. 2000. War and Peace in International Rivalry. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Hensel,  Paul  R.  1999.  “An  Evolutionary  Approach  to  the  Study  of  Interstatte  Rivalry.”  Conflict Management and Peace Science 17(2):175–206.
Holsti, K. J. 1983. International Politics: A Framework for Analysis. 4th ed. London: Perntice-Hall. Iwamoto,  Kentaro.  2020.  “7  of  10  ASEAN  Members  Favor  China  over  US:  Survey.”  Nikkei  Asia.
Retrieved  October  12,  2021  (https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/7-of-10- ASEAN-members-favor-China-over-US-survey).
Karim, Mohd Aminul. 2017. “21st Century Maritime Power-Politics in the Indian Ocean Region with Special Reference to the Bay of Bengal.” XXXII(1):56–85. doi: 10.1111/pafo.12090.
Kemlu  RI.  2019.  “ASEAN  Outlook  on  the  Indo-Pacific  Disepakati  Pada  KTT  ASEAN  Ke-34.”
Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia2. Retrieved August 21, 2021
(https://kemlu.go.id/portal/id/read/539/view/peran-sentral-indonesia-pada-asean-outlook-on-
indo-pacific).
Khurana, Gurpreet S. 2007. “Security of Sea Lines: Prospects for India–Japan Cooperation.” Strategic
Analysis 31(1):139–53. doi: 10.1080/09700160701355485.
Lovell,  John  P.  1970.  Foreign  Policy  in  Perspective:  Strategy,  Adaptation,  Decision  Making.  New  York:
Indiana University.
Medina,  Ayman  Falak.  2020.  “The  27th  ASEAN  Regional  Forum:  Salient  Features.”  ASEAN  Briefing. Retrieved August 29, 2021 (https://www.aseanbriefing.com/news/the-27th-asean-regional-forum- salient-features/).
Michel, David, and Russell Sticklor. 2012. Indian Ocean Rising : Maritime Security and Policy Challenges. Washington D.C.: Stimson.
Mun, Tang Siew, Moe Thuzar, Hoang Thi Ha, Termsak Chalermpalanupap, Pham Thi Phuong Thao, and Anuthida Saelaow Qian. 2019. The State of Southeast Asia : 2019 Survey Report. Singapore. Office of the Spokesperson of Washington DC. 2018. “Fact Sheet : Advancing a Free and Open Indo- Pacific Region.” U.S. Mission to ASEAN. Retrieved August 12, 2021
(https://asean.usmission.gov/advancing-a-free-and-open-indo-pacific-region/).
Saha, Premesha. 2018. “The Quad in the Indo-Pacific : Why ASEAN Remains Cautious.” ORF Issue Brief (229):12.
Tertia,  Joseph,  and  Anak  Agung  Banyu  Perwita.  2018.  “Maritime  Security  in  Indo-Pacific:  Issues, Challenges, and Prospects.” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 14(1):77. doi:
10.26593/jihi.v14i1.2795.77-95.
The Department of Defense. 2019. Indo-Pacific Strategy Report. United of States.
The State Council. 2013. “Initiative Offers Road Map for Peace, Prosperity.” People’s Republic of China 1–
23. Retrieved August 22, 2021
(http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm%0A.). US National Security Council. 2018. US Strategic Framework for the Indo-Pacific.