## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(3), Oktober 2020, 1093-1103 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v20i3.1102

## Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Ramayani Eka Putri 1 , Suhairi 2 , Nini Syofriyeni 3
1,2,3 Program Pascasarjana Universitas Andalas Correspondence email: ramayaniekaputri@gmail.com 1* , suhairi1908@gmail.com 2 , ninisyofriyeni1@gmail.com 3
Abstrak. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  terapan  yang  bertujuan  untuk  menghitung unit  cost  per  output kegiatan  layanan pada  Pascasarjana  UIN  Imam  Bonjol  Padang  menggunakan  metode Activity  Based  Costing ,  dan  membandingkan  hasil perhitungan unit  cost untuk  setiap  tarif  layanan  BLU  UIN  Imam  Bonjol  Padang  yang  sedang  berlaku  serta  memberikan rekomendasi  untuk  evaluasi  tarif  yang  relevan  dengan  kondisi  UIN  Imam  Bonjol  Padang  sekarang.  Diharapkan  penelitian  ini dapat  memberikan  masukan  yang  berharga  sehingga  dapat  diterapkan  tarif  pelayanan  yang  relevan  dengan  perkembangan  UIN Imam  Bonjol  Padang  dan  dapat  menjadi  salah  satu  acuan  untuk  melakukan  perhitungan  tarif  pelayanan  demi  meningkatkan tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  Negara.  Design  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif kuantitatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  data  anggaran  dan  realisasi  belanja  yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir keseluruhan unit cost pelayanan pada program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang ternyata lebih besar dari tarif yang berlaku ( underrated ). Hal ini menunjukkan bahwa  tarif  pelayanan  BLU  UIN  Imam  Bonjol  Padang  sudah  tidak  relevan  lagi.  UIN  Imam  Bonjol  Padang  perlu  melakukan evaluasi tarif pelayanan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan, sehingga pelayanan BLU dapat semakin ditingkatkan.
Kata kunci : Activity Based Costing ; Metode Unit Cost ; Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum.
Abstract.  This  study  is  an  applied  research  which  aims  to  calculate  the  unit  cost  per  service  activity  output  at  the  UIN  Imam Bonjol  Padang  Postgraduate  program  using  the  Activity  Based  Costing  method,  and  compare  the  results  of  the  unit  cost calculation  for  each  of  the  current  Imam  Bonjol  UIN  BLU  service  rates  and  provide  recommendations  for  evaluation  of  rates relevant to UIN Imam Bonjol Padang's current condition. It is hoped that this research can provide valuable input so that service rates  that  are  relevant  to  the  development  of  Imam  Bonjol  Padang  UIN  can  be  applied  and  can  be  one  of  the  references  for calculating service rates in order to increase the level of efficiency and effectiveness of State financial management. The research design  used  is  quantitative  descriptive  method.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data  in  the  form  of  budget  data  and expenditure expenditures released for each service activity. The results showed that almost  the entire unit cost  of  service in the UIN Imam Bonjol Padang Postgraduate program turned out to be higher than the applicable rate (underrated). This shows that BLU UIN Imam Bonjol Padang's service rates is no longer relevant. UIN Imam Bonjol Padang needs to evaluate service rates in order to optimize financial management, so BLU services can be further improved.
Keywords: Activity Based Costing; Public Service Agency Rates; Unit cost Method.

## PENDAHULUAN
Reformasi  keuangan  negara  mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi pengganggaran  berbasis  kinerja,  agar  penggunaan  dana pemerintah menjadi berorientasi pada hasil sebagaimana dijelaskan  dalam  penjelasan  Undang-Undang  No.  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara.  Undang-undang ini  merupakan  salah  satu  landasan  pemerintah  untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka meningkatkan  pelayanan  publik  demi  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  menjalankan  amanat  tersebut, diperlukan  tambahan  dana  dari  masyarakat  karena keterbatasan sumber daya yang ada.
Dalam  pasal  1  Undang-Undang  No.1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  disebutkan  bahwa Badan  Layanan  Umum,  yang  selanjutnya  disebut  BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi  dan  produktivitas.  Adanya  BLU  menjadikan pemerintah lebih fleksibel dalam mengelola keuangannya,  sehingga  memungkinkan  pemerintah untuk  berbisnis  dan  berwirausaha  namun  tetap mengedepankan pelayanan.
Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  BLU  juga dijelaskan  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun 2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  yang  memberikan  arahan  bahwa  pola  BLU diberikan  kepada  satuan-satuan  kerja  Pemerintah  yang melaksanakan  tugas  operasional  pelayanan  publik (seperti  layanan  kesehatan,  pendidikan,  pengelolaan kawasan  dan  lisensi)  untuk  membedakan  dari  fungsi pemerintah  sebagai  regulator  dan  penentu  kebijakan. Saat  ini  jumlah  Satuan  Kerja  di  Indonesia  yang ditetapkan  sebagai  BLU  ada  sebanyak  157  BLU. Sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan lembaga satuan  pendidikan.  Kebijakan  BLU  pada  lembaga pendidikan  seiring  dengan  semakin  meningkatnya
Ramayani Eka Putri et al, Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
tuntutan di era globalisasi sekarang ini. Persaingan tidak hanya terjadi di lingkungan lembaga swasta, namun juga pemerintahan.  Perguruan  tinggi  sebagai  lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia mengalami  banyak  perubahan  dan  tantangan.  Revolusi digital,  tingginya  tuntutan  akuntabilitas  dan  keharusan untuk  melakukan  pengendalian  biaya  serta  mewujudkan pendidikan  tinggi  yang  berkualitas  secara  bersamaan merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh institusi perguruan tinggi (Ismail, 2010).
Adanya  kebijakan  BLU  pada  lembaga  pendidikan juga  salah  satu  upaya  dalam  rangka  meningkatkan proses  manajemen  yang  berbasis  pada  pelayanan  dan kualitas  kerja  serta  pengembangan  keilmuan  yang  dapat menghasilkan  pendidikan  yang  bermutu.  Hal  tersebut tertuang  dalam  UU  No.  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan kebijakan diberikan  secara  selektif  berdasarkan  evaluasi  kinerja oleh Menteri. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor  386/KMK.05/2015  yang  ditetapkan  di  Jakarta pada tanggal 6 Maret 2015, Institut Agama Islam Negeri Imam  Bonjol  Padang  (IAIN  Imam  Bonjol  Padang) menjadi salah satu instansi pemerintah yang mendapatkan  mandat  untuk  menerapkan  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
Sebagai  bagian  dari  institusi  pendidikan  tinggi  di Indonesia,  IAIN  Imam  Bonjol  Padang  kedepan  dikelola berdasarkan  pada  tiga  orientasi  dasar  yakni  kualitas, professionalitas  dan  akuntabilitas.  Tuntutan  tersebut menjadi  semakin  meningkat  lagi  setelah  IAIN  Imam Bonjol  Padang  beralih  status  menjadi  salah  satu perguruan  tinggi  negeri  di  Indonesia  yaitu  Universitas Islam  Negeri  Imam  Bonjol  Padang  (UIN  Imam  Bonjol Padang).  Peralihan  status  ini  diresmikan  pada  tahun 2017  berdasarkan  Perpres  No.  35  tahun  2017  tentang UIN  Imam  Bonjol  Padang.  Kedua  perubahan  besar tersebut  akan  membawa  banyak  perubahan  di  berbagai aspek  dalam  lingkungan  satuan  kerja  BLU  UIN  Imam Bonjol Padang.
Menindaklanjuti  Keputusan  Menteri  Keuangan dan  isu  serta  fenomena  di  atas,  UIN  Imam  Bonjol Padang  diwajibkan  untuk  mengajukan  usulan  tarif layanan  jasa  pendidikan  dan  jasa  lainnya  yang dikembangkan  oleh  UIN  Imam  Bonjol  Padang  dengan berpedoman  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2005  dan  sudah  diperbaharui  menjadi  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012.  Salah  satu nomenklatur  menyebutkan  bahwa  layanan  tarif  harus mempertimbangkan  atau  menganalisis  empat  faktor yaitu: (1) faktor kontinuitas dan pengembangan layanan, (2) faktor daya beli masyarakat, (3) faktor  rasa keadilan dan kepatutan dan (4) kompetisi yang sehat.
Sejalan  dengan  tuntutan  responsif  di  atas  UIN Imam  Bonjol  Padang  berusaha  untuk  meningkatkan proses  manejemen  yang  berbasis  pada  pelayanan  dan kualitas  kinerja  serta  atas  pertimbangan  kebutuhan peningkatan responsifitas dan peluang yang
dimungkinkan.  Maka,  UIN  Imam  Bonjol  Padang  telah menyusun  usulan  tarif  layanan  untuk  mendapatkan persetujuan ketetapan menteri keuangan.
Saat  ini  UIN  Imam  Bonjol  Padang  menggunakan tarif  pelayanan  akademik  yang  diperhitungkan  dengan metode unit cost. Perhitungan tersebut dilakukan dengan merujuk  kepada  realisasi  anggaran  tahun  2014.  Agar UIN  Imam  Bonjol  Padang  dapat  meningkatkan eksistensinya  dalam  dunia  pendidikan  Indonesia,  UIN Imam  Bonjol  Padang  harus  bisa  lebih  baik  mengelola keuangannya dari tahun ke tahun dengan memanfaatkan potensi  yang  ada  untuk  peningkatan  pendapatan  BLU, sekaligus mengatasi kendala-kendala yang ada.
Dalam  beberapa  tahun  UIN  Imam  Bonjol  Padang cukup  mampu  menjaga  kestabilan  penerimaannya dengan  tetap  mem-  pertimbangkan  faktor  kontinuitas dan  pengembangan  layanan,  hal  tersebut  dapat  dilihat pada  tabel  1  dan  2.  Tabel  1  menunjukkan  target  dan realisasi  penerimaan  yang  bersumber  dari  pendapatan negara  bukan  pajak  (PNBP)  di  UIN  Imam  Bonjol Padang dan tabel 2 menunjukkan proyeksi atau estimasi penerimaan PNBP tiga tahun kedepan.

## Tabel 1 . Realisasi Pendapatan PNBP Keuangan UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010-2015
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dipahami  bahwa pendapatan PNBP keuangan UIN Imam Bonjol Pa0dang mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dari  tahun  ke tahun.  Hal  ini  disebabkan  karena  peminat/calon mahasiswa  yang  selalu  meningkat.  Peningkatan  yang sangat tajam terjadi pada tahun 2015, karena IAIN Imam Bonjol  Padang  berkonversi  menjadi  Universitas  Islam Negeri (UIN) tahun 2016.
Tabel 2 menunjukkan proyeksi penerimaan PNBP- BLU  UIN  Imam  Bonjol  Padang  untuk  empat  tahun  ke depan  terhitung  mulai  tahun  2016  sampai  tahun  2019. Proyeksi  ini  didasarkan  pada  proyeksi  jumlah  calon mahasiswa  dan  mahasiswa  dikaitkandengan  tarif layanan. Selain itu juga ditambah penerimaan kerjasama dengan pihak lain.
Tabel 2 . Proyeksi Penerimaan PNBP Keuangan UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2016-2019
Ramayani Eka Putri et al, Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  proyeksi  penerimaan PNBP-BLU  dari  tahun  2016  sampai  tahun  2019 diproyeksikan  naik  sebesar  17,9%.  Kenaikan  itu didasarkan  dari  proyeksi  jumlah  calon  mahasiswa  yang mendaftar  untuk  ikut  seleksi  ujian  masuk  dan  jumlah mahasiswa  yang  diterima.  Asumsi  kenaikan  jumlah mahasiswa  didasarkan  pada  perkembangan  di  masa depan  terutama  ketika  terjadi  konversi  UIN  Imam Bonjol Padang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Ketika  UIN  Imam  Bonjol  Padang  telah  menjadi Universitas  Islam  Negeri  (UIN),  maka  akan  membuka studi  baru  baik  di  bawahfakultas  yang  baru  maupun  di fakultas yang sudah ada dan dari optimalisasi unit bisnis yang dikembangkan selama ini.
Adapun potensi yang dapat diidentifikasi oleh UIN Imam  Bonjol  Padang,  sehubungan  dengan  peningkatan pendapatannya  terlihat  dari  peningkatan  jumlah  calon mahasiswa  yang  mendaftar  dalam  5  tahun  terakhir.  Hal ini dapat diperkirakan terjadi karena beberapa hal, antara lain 1) posisi UIN Imam Bonjol Padang yang strategis di Ibukota  Provinsi,  sehingga  dapat  dengan  mudah  di akses,  2)  bertambah  banyaknya  pilihan  program  studi yang ditawarkan oleh UIN Imam Bonjol Padang, dan 3) biaya  pendidikan  di  UIN  Imam  Bonjol  Padang  yang sangat terjangkau.Beberapa hal tersebut sangat memungkinkan  untuk  meningkatkan  daya  jual  UIN Imam Bonjol Padang di masyarakat.
Daya  beli  masyarakat  salah  satu  indikatornya dapat  diukur  melalui  kemauan  masyarakat  untuk menggunakan  layanan  jasa  pendidikan  yang  disediakan oleh  UIN  Imam  Bonjol  Padang.Kemauan  masyarakat untuk menggunakan layanan jasa pendidikan UIN Imam Bonjol  Padang  dapat  dilihat  dari  jumlah  pendaftar seleksi ujian masuk.
Tabel 3 .  Data Jumlah dan Biaya Pendaftar Seleksi Ujian Masuk Program Magister (S.2) Tahun Akademik 2010-2015
Berdasarkan  tabel  3  menyatakan  bahwa  trend jumlah  masyarakat  mendaftar  dari  tahun  ke  tahun mengalami  fluktuasidari  tahun  2010/2011  sampai  tahun 2012/2013  mengalami  kenaikan  signifikan.  Pada  tahun 2013/2014  terjadi  penurunan,  namun  tiga  tahun berikutnya terus mengalami kenaikan.
Tabel 4 menunjukkan data pendaftar seleksi  ujian masuk  program  doktor  S.3  pada  program  pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang lima tahun terakhir.
Tabel 4 . Data Jumlah dan Biaya Pendaftar Seleksi Ujian Masuk Program Doktor (S.3) Tahun Akademik 2010-2015
Berdasarkan  tabel  4  menyatakan  bahwa  trend jumlah  masyarakat  mendaftar  dari  tahun  2010/2011 sampai  tahun  2013/2014  mengalami  kenaikan  dan penurunan  yang  tidak  signifikan,  tahun  2015/2016 mengalami kenaikan.
Di  samping  itu,  beberapa  problema  juga  dapat diidentifikasikan.  Namun  permasalahan  tersebut  segera ditemukan solusinya misalnya sebagai berikut: 1. Ketika faktor-faktor ekonomi makro seperti kenaikan  harga  barang  kebutuhan  pokok  dan turunnya  daya  beli  masyarakat,  UIN  Imam  Bonjol Padang  menyediakan  tarif  terendah  Uang  Kuliah Tunggal  (UKT),  disamping  memfasilitasi  perolehan beasiswa dari berbagai sumber.
2. Perbedaan tarif yang diberlakukan terbuka timbulnya  rasa  iri  dan  perasaan  ketidakadilan diantara  mahasiswa,  tapi  masalah  ini  bisa  diatasi karena UIN Imam Bonjol Padang hanya menerapkan tiga  bentuk  jenis  UKT  dengan  rate  yang  masih terjangkau  dan  sosialisasi  yang  berkelanjutan tentang UKT tersebut.
Dalam  sebuah  lembaga  modern  pendanaan merupakan  syarat  mutlak  terwujudnya  kinerja  yang memuaskan.  Termasuk  dalam  hal  ini  seluruh  kegiatan UIN Imam Bonjol Padang membutuhkan dukungan dana yang  memadai.  Aspek  keuangan  UIN  Imam  Bonjol Padang  dapat  diukur  melalui  realisasi  penerimaan  dan realisasi belanja.
Pendekatan  perhitungan  unit  cost  atas  tarif  yang sedang  berlaku  menggunakan  pendekatan  akuntansi manajemen.  Tujuan  pendekatan  ini  adalah  untuk menentukan  jumlah  biaya  yang  seharusnya  dikeluarkan untuk  pelaksanaan  penyelenggaraan  pendidikan  dengan terlebih  dahulu  mengidentifikasi  komponen  biaya,  baik biaya  langsung  ( direct  cost )  maupun  biaya  tidak langsung  ( indirect  cost )  dan  sekaligus  menentukan komponen  biaya  tetap  dan  biaya  variabel  dari  setiap jenis layanan.
Ramayani Eka Putri et al, Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Namun  pada  kenyataannya,  perhitungan unit  cost yang  dilakukan  untuk  penetapan  tarif  tersebut  belum mem-  perhitungkan  biaya  tidak  langsung  yang  terjadi akibat  dari  suatu  aktivitas  pelayanan  akademik. Komponen  biaya  ini  akan  cukup  mempengaruhi  dalam besaran  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  suatu pelayanan, selanjutnya juga akan mempengaruhi jumlah penerimaan  Satker  BLU  UIN  Imam  Bonjol  Padang. Adanya perhitungan biaya yang tepat sebagai pertimbangan  penetapan  tarif  pelayanan,  dapat  menjadi pemicu  bagi  peningkatan  jumlah  penerimaan.  Sebagai Satker  BLU,  UIN  Imam  Bonjol  Padang  harus  bisa mengoptimalkan  pendapatan  dengan  memanfaatkan potensi-potensi yang ada.
Berdasarkan  isu  dan  fenomena  di  atas,  penulis tertarik untuk menganalisa tariflayanan BLU yang sudah diberlakukan dengan menghitung kembali unit cost yang harus  dikeluarkan  untuk  pelayanan  BLU.  Ketertarikan tersebut  dikhususkan  kepada  salah  satu  unit  dalam lingkungan  UIN  Imam  Bonjol  Padang  yang  cukup banyak  menyerap  anggaran  yang  sumber  pendanaannya berasal  dari  BLU,  yaitu  Pascasarjana.  Pascasarjana adalah  unit  yang  sangat  mengandalkan  dana  BLU.  Hal ini dikarenakan Pascasarjana tidak mendapatkan sumber dana dari dana rupiah murni.
Dalam ilmu akuntansi biaya, perhitungan unit cost dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah  metode  Activity  Based  Costing  System  (ABC system).Menurut  Johnson  dalam  Setiaji  (2008)  ABC system  merupakan  suatu  alternatif  penentuan  harga pokok produk atau  jasa  yang  saat ini cukup  dikenal dan sangat  relevan.  Hansen  dan  Mowen  (2009)  juga mengutarakan  hal  yang  sama,  bahwa  metode  ABC system  adalah  metode  yang  akurat  dan  memberikan informasi  yang  relevan  yang  sangat  bermanfaat  untuk pengambilan keputusan.
Sehubungan  dengan  itu,  dalam  rangka  memenuhi tuntutan  manajemen  yang  akuntabel  dan  transparan dalam  pengelolaan  keuangan,  berdasarkan  amanat Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi  pada  tahun  2012 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menghimbau  perguruan  tinggi  untuk  menghitung unit cost dengan  menggunakan  metode ABC  system . Qayoumi  dalam  Fontanella,  dkk  (2015)  menyatakan bahwa ABC diyakini  dapat  meningkatkan  akuntabilitas perguruan  tinggi  negeri  sebagai  lembaga  publik.  UIN Imam Bonjol Padang sebagai salah satu perguruan tinggi selayaknya  juga  menggunakan  metode  ini  untuk mengevaluasi tarif layanannya kembali.
Dalam  PERMENDIKBUD  No.  93  Tahun  2014 ABC  system digunakan  dalam  menghitung  Standar Satuan  Biaya  Operasional  dengan  model  pembiayaanya itu  biaya  langsung  dan  biaya  tidak  langsung  dalam penyelenggaraan pendidikan. UIN  Imam Bonjol Padang pun  belum  sejalan  dengan  aturan  ini. ABC system menghitung  biaya  setiap  aktivitas  serta  membebankan biaya ke objek biaya seperti produk dan jasa berdasarkan
aktivitas  yang  dibutuhkan  untuk  menghasilkan  tiap produk  dan  jasa  (Horngren,  2008).  Jika  dalam perhitungan unit  cost UIN  Imam  Bonjol  Padang memperhitungkan  semua  biaya-biaya  tanpa  terkecuali, maka  kemungkinan  besar  tarif  yang  akan  berlaku  lebih besar  dibandingkan  dengan  tarif  sedang  berlaku. Komponen  biaya  tidak  langsung  yang  tidak  terhitung antara  lain  adalah  biaya  listrik,  biaya  penyusutan  dan pemeliharaan  gedung  serta  honor  pegawai.  Jika  semua komponen  biaya  dihitung,  penerimaan  dapat  di- optimalkan.
Penelitian  ini  dilakukan  terkait  dengan  adanya perubahan-perubahan  internal  maupun  eksternal  yang terjadi  di  lingkungan  UIN  Imam  Bonjol  Padang  dengan tujuan untuk :
1. menghitung  unit  cost  per  output  kegiatan  layanan pada  Pascasarjana  UIN  Imam  Bonjol  Padang menggunakan metode Activity Based Costing, 2. membandingkan  hasil  perhitungan unit  cost untuk setiap  tarif  layanan  BLU  UIN  Imam  Bonjol  Padang yang  sedang  berlaku  dengan  perhitungan  metode Activity Based Costing, dan
3. memberikan  rekomendasi  untuk  evaluasi  tarif  yang relevan  dengan  kondisi  UIN  Imam  Bonjol  Padang sekarang.

## Telaah Literatur

## Teori Pelayanan
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun  2003  tentang Pedoman  Pelayanan  Publik,  pelayanan  publik  dapat didefinisikan  sebagai  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  menurut  Departemen  Dalam  Negeri (Pengembangan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  2004) bahwa  pelayanan  publik  adalah  pelayanan  umum,  dan definisi  pelayanan  umum  adalah  suatu  proses  bantuan kepada  orang  lain  dengan  cara-cara  tertentu  yang memerlukan  kepekaan  dan  hubungan  interpersonal tercipta  kepuasan  barang  dan  jasa.  Dari  uraian  di  atas pelayanan  publik  dapat  di  artikan  sebagai  aktivitas pemberian  jasa  baik  oleh  pemerintah  maupun  pihak swasta  dengan  cara-cara  tertentu  yang  memerlukan kepekaan dan  interpersonal dengan begitu tercipta suatu kepuasan barang dan jasa.
Secara  garis  besar  jenis-jenis  layanan  publik menurut  Kepmenpan  No.  63  tahun  2003  dapat dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu  :  (a)  Kelompok pelayanan administratif; (b) Kelompok pelayanan barang dan  (c)  Kelompok  pelayanan  jasa.  Standar  kualitas pelayanan  sekurang-kurangnya  meliputi  :  (a)  Prosedur Pelayanan;  (b)  Waktu  Penyelesaian; (c)  Biaya Pelayanan; (d) Produk Pelayanan; (e) Penyediaan sarana dan  prasarana  dan  (f)  Kompetensi  Petugas  Pemberi Pelayanan Publik.
Ramayani Eka Putri et al, Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Sedangkan  standar  kualitas  pelayanan  sekurang- kurangnya meliputi:
1. Prosedur Pelayanan
Prosedur  pelayanan  yang  dibakukan  bagi  pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu Penyelesaian
Waktu  penyelesaian  yang  ditetapkan  sejak  saat pengajuan  permohonan  sampai  dengan  penyelesaian termasuk pengaduan.
3. Biaya Pelayanan
Biaya/tarif  pelayanan  termasuk  rinciannya  yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan.

## Perguruan Tinggi
Pengertian  pendidikan  tinggi  tertulis  dalam  UU No.  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : “Pendidikan  Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang  mencakup  program  diploma,  program  sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta  program  spesialis,  yang  diselenggarakan  oleh perguruan  tinggi  berdasarkan  kebudayaan  bangsa Indonesia.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  33  Tahun  1990, juga  disebutkan  tentang  tujuan  perguruan  tinggi  adalah menyiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota  masyarakat yang  memiliki  kemampuan  akademik  dan  atau profesional  yang  dapat  menerapkan,  mengembangkan dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan  dan  kesenian serta  menyumbangkan  untuk  meningkatkan  taraf kehidupan  masyarakat  dan  memperkaya  kehidupan nasional. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut perguruan  tinggi  memiliki  motto  yang  dikenal  “Tri Darma  Perguruan  Tinggi”  yaitu  pendidikan,  penelitian dan pengabdian.
Pendidikan  Tinggi  memiliki  beberapa  fungsi, sebagaimana  disebutkan  dalam  UU  No.  12  Tahun  2012 Pasal 4 bahwa pendidikan tinggi memiliki 3 (tiga) fungsi sebagai berikut:
1. Mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Mengembangkan  Sivitas  Akademika  yang  inovatif, responsif,  kreatif,  terampil,  berdaya  saing,  dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan
3. Mengembangkan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi dengan  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai Humaniora.

## Biaya
Carter dan Usry (2006) mengungkapkan akuntansi biaya  adalah  perhitungan  biaya  dengan  tujuan  untuk aktivitas  perencanaan  dan  pengendalian,  perbaikan kualitas  dan  efisiensi,  serta  pembuatan  keputusan. Mulyadi  (2005)  mengungkapkan  bahwa  biaya  adalah pengorbanan  sumber  ekonomis  yang  diukur  dalam
satuan uang yang telah terjadi  atau  kemungkinan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.
Riwayadi  (2014)  mengungkapkan  bahwa  biaya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, salah satunya  biaya  berdasarkan  mudahnya  penelusuran ( Traceability ), yaitu : 1. Biaya langsung ( direct cost ) adalah biaya yang dapat secara  mudah  dan  akurat  ditelusuri  ke  objek  biaya, yaitu  biaya  untuk  sumber  daya  ( resources )  yang semata-mata dikonsumsi oleh objek biaya tertentu. 2. Biaya  tidak  langsung  (indirect  cost)  adalah  biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya, yaitu biaya untuk sumber daya yang dikonsumsi  secara  bersama  oleh  beberapa  objek biaya.

## Activity Based Costing System
Horngren  (2008)  : Activity  Based  Costing adalah menghitung    biaya  setiap  aktivitas  serta  membebankan biaya  ke  objek    biaya  seperti  produk  dan  jasa berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan tiap produk dan jasa.
Garrison  (2008)  mengklasifikasikan  aktivitas menjadi  beberapa  tingkatan  aktivitas  yang  dijelaskan sebagai berikut.

## 1. Unit level activity
Yaitu  aktivitas  yang  dilakukan  untuk  setiap  unit produksi.  Biaya  yang  dikeluarkan  di  unit level  activity biasanya  bersifat  proporsional,  maksudnya  biaya  yang keluar  dari  aktivitas  tersebut  sebanding  dengan  jumlah produk yang dihasilkan.
2. Batch level activity
Yaitu  aktivitas  yang  dilakukan  di  unit-unit  yang berhubungan dengan unit produksi tapi tidak berpengaruh  dengan  jumlah  produk  yang  dihasilkan. Contohnya keamanan pabrik, pengaturan mesin produksi, dan sebagainya.

## 3. Product level activity
Yaitu aktivitas yang berkaitan dengan produk namun tidak  terkait dengan  unit  level  activity  dan  batch  level activity. Contohnya  perancangan  produk,  pengiklanan produk, pemasaran produk, dan sebagainya.
4. Organization  sustaining - facility level activity
Yaitu  aktivitas  yang  tidak  berhubungan  dengan ketiga  aktivitas  di  atas.  Contohnya  kebersihan  kantor, penyediaan  jaringan  komputer,  penyusunan  laporan  dan sebagainya.
Manfaat  dari Activity  based  costing (Hansen  dan Mowen, 2009) antara lain :
1. Menyajikan  biaya  produk  lebih  akurat  dan informatif.
2. Pengukuran  yang  lebih  akurat  tentang  biaya  yang dipicu oleh aktivitas,
3. Memudahkan  memberikan  informasi  tentang  biaya relevan untuk pengambilan keputusan.
Ramayani Eka Putri et al, Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

## Tarif
Pengertian  tarif  tidak  sama  dengan  harga, sekalipun keduanya menunjuk pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh  konsumen. Pengertian tarif lebih terkait  pada  besarnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan untuk memperoleh jasa pelayanan, sedangkan pengertian harga  lebih  terkait  pada  pengertian  biaya  yang  harus dikeluarkan untuk memperoleh barang (Aflaj, 2001).

## Tarif Pelayanan BLU
Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU,  adalah  instansi  di  lingkungan  Pemerintah  Pusat yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa yang  dijual  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan dan  dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan  pada prinsip  efisiensi  dan  produktivitas.  BLU  dapat memungut  biaya  kepada  masyarakat  sebagai  imbalan atas barang/ jasa yang diberikan dalam bentuk tarif. Tarif layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan  oleh  BLU  untuk  menghasilkan  barang/jasa layanan.  Tarif  layanan  tersebut  disusun  atas  dasar perhitungan  biaya  per  unit  layanan  atau  hasil  per investasi dana.
Penetapan tarif layanan dapat berupa:
1. tarif  layanan  lebih  besar  dari  seluruh  biaya  yang telah  dikeluarkan  untuk  menghasilkan  barang/  jasa layanan;
2. tarif  layanan  sama  dengan  seluruh  biaya  yang  telah dikeluarkan  untuk  menghasilkan  barang/  jasa layanan; dan/ atau
3. tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan  untuk  menghasilkan  barang/  jasa layanan.
Untuk  menetapkan  tarif  suatu  layanan,  perlu dilakukan  perhitungan  tarif  layanan  terlebih  dahulu. Beberapa  hal  yang  harus  dipertimbangkan  dalam perhitungan sekaligus penetapan tarif layanan adalah: 1. Metode  dalam  perhitungan  biaya  berisi  penjelasan tentang  metode-metode  yang  digunakan  dalam perhitungan  biaya  per  unit  layanan  atau  hasil  per investasi dana.
2. Perhitungan  Biaya  Berisi  penjelasan  perhitungan biaya  per  unit  layanan  atau  hasil  per  investasi  dana secara rinci untuk setiap layanan, termasuk langkah- langkah proses perhitungan.

## Tarif  Badan  Layanan  Umum  Universitas  Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Tarif  Layanan  Badan  Layanan  Umum  UIN  Imam Bonjol  Padang  pada  Kementerian  Agama  merupakan imbalan  atas  jasa  layanan  yang  diberikan  oleh  Badan Layanan  Umum  UIN  Imam  Bonjol  Padang  pada Kementerian  Agama  kepada  pengguna  jasa.  Tarif layanan tersebut terdiri dari :
1. Tarif Layanan Akademik; dan
2. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  terapan ( applied  research )  dan  menggunakan    design  penelitian studi  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.    Analisis perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah perhitungan unit  cost yang  menjadi  bahagian  ilmu akuntansi  biaya,  metode  perhitungan  yang  digunakan adalah metode Activity Based Costing (ABC).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder.  Data  sekunder  yang  digunakan  adalah data  yang  dicatat  secara  sistematis  setiap  periode anggaran  UIN  Imam  Bonjol  Padang  berupa  data anggaran  dan  realisasi  belanja  yang  dapat  memberikan informasi  terkait  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk setiap  kegiatan  pelayanan.  Dimana  sumber  data  berasal dari  data  yang  sudah  ada  pada  bagian  perencanaan  dan keuangan,  bagian  umum,  bagian  akademik  dan  dari sumber terkait lainnya. Data yang digunakan adalah data periode anggaran tahun 2017.
Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  penelitian terdiri dari :

## 1. Editing
Semua  data  yang  di  dapat  akan  di  koreksi  terlebih dahulu,  dilakukan  juga  cross  check  data  di  antara  data yang  di  dapat  dari  para  informan,  dan  dilakukan triangulasi  data  sehingga  pada  pengolahan  data  tidak terjadi kesalahan input data.
2. Pengolahan
Semua  data  dikelompokkan  menurut  level  aktivitas dan kelompok biaya yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah  pengelompokkan  biaya  dilakukan,  maka dilakukan perhitungan biaya-biaya sesuai data yang ada. 3. Analisis Perhitungan Tarif Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis  deskriptif  kuantitatif.  Analisis  deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan  metode  perhitungan  unit  cost  untuk penetapan  tarif  dengan  metode  Activity  Based  Costing. Dimana  tahapan  perhitungan  unit  cost  dengan  metode Activity Based Costing adalah sebagai berikut. a. Identifikasi Aktifitas
Mengidentifikasi berbagai aktifitas yang
menimbulkan  biaya  pada  pelayanan  akademik mahasiswa
b. Penggolongan Berbagai Aktifitas Klasifikasi  aktivitas  terdiri  dari  beberapa  tingkatan aktivitas (level  activity)  yaitu  unit  level  activity, batch  level  activity,  product  level  activity  dan organization sustaining level activity (Garrison dkk, 2008).
c. Identifikasi Biaya Mengelompokkan  biaya  terkait  biaya  langsung  dan biaya tidak langsung.
d. Menghitung  total  biaya  masing-masing  aktifitas layanan  dan  membaginya  dengan Cost  Driver , sehingga  akan  didapatkan  unit  cost  masing-masing aktifitas.
Ramayani Eka Putri et al, Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
e. Membandingkan  hasil  perhitungan  unit  cost  dengan metode activity  based  costing dengan  tarif  yang sedang berlaku.
f. Menganalisa  relevansi  tarif  yang  berlaku  dengan hasil  perhitungan  unit  cost.  Jika  tarif  yang  berlaku lebih  rendah  atau  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan unit cost , maka tarif tersebut tidak relevan lagi untuk diterapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Klasifikasi Aktivitas
Proses  perhitungan  jumlah  biaya  layanan  BLU dengan  metode Activity  Based  Costing ini  diawali dengan  mengidentifikasi  berbagai  aktivitas  pelayanan akademik  pada  unit  Pascasarjana  UIN  Imam  Bonjol Padang. Aktivitas pelayanan akademik tersebut meliputi:
a. Seleksi ujian masuk Program Magister (S2)
b. Seleksi ujian masuk Program Doktor (S3)
c. Pembinaan Pendidikan Program Magister (S2)
d. Pembinaan Pendidikan Program Doktor (S3)
e. Ujian Tesis
f. Ujian Disertasi Tertutup
g. Ujian Disertasi Terbuka
h. Wisuda
Dari berbagai jenis aktivitas pelayanan UIN Imam Bonjol  Padang  tersebut,  ditemukan  beberapa  aktivitas terkait  aktivitas  pelayanan  yang  diklasifikasikan  ke dalam level aktivitas.

## Penetapan Cost Pool  dan Cost Driver
Pada  tahap  ini,  dilakukan  identifikasi  biaya-biaya pada masing-masing kegiatan pelayanan. Biaya-biaya di atas diklasifikasikan ke dalam setiap kegiatan pelayanan dan diidentifikasi masing-masing Cost Driver nya beserta satuannya.  Biaya-biaya  tersebut  terdiri  dari  biaya langsung  dan  tidak  langsung.  Kemudian  semua  biaya dikelompokkan  berdasarkan  tingkatan  aktivitas  ( level activity )  yaitu unit  level  activity,  batch  level  activity, product level activity dan facility level activity.
Selanjutnya, pada tahap ini juga ditetapkan Cost Driver atau  hal-hal  yang  mengakibatkan  munculnya biaya.  Biaya  timbul  berdasarkan  banyak driver .  Seperti pada  kegiatan  seleksi  ujian  masuk  Program  Magister (S2),  terdapat  biaya  aktifitas  penyusunan  /pembuat bahan  ujian.  Pada  aktifitas  ini  banyak  drivernya ditentukan  oleh  jumlah  naskah  soal  yang  dipengaruhi oleh  seberapa  banyak  mata  ujian,  bidang/prodi,  dan berapa  gelombang  kegiatan  tersebut  diselenggarakan dalam satu tahun. Semua biaya-biaya tersebut dirincikan dalam tabel berikut.
Penetapan Cost Pool dan Cost Driver Aktivitas Seleksi Ujian Masuk Program Magister (S2)
Tabel 5 . Penetapan Cost Pool dan Cost Driver aktivitas seleksi ujian masuk Program Magister (S2)
Penetapan Cost Pool dan Cost Driver Aktivitas Seleksi ujian masuk Program Doktor (S3)
Tabel 6 . Penetapan Cost Pool dan Cost Driver aktivitas seleksi ujian masuk Program Doktor (S3)
Ramayani Eka Putri et al, Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Penetapan  Cost  Pool  dan  Cost  Driver  Aktivitas Pembinaan Pendidikan Program Magister (S2)
Tabel 7 . Penetapan Cost Pool dan Cost Driver aktivitas pembinaan pendidikan Program Magister (S2)

## .
Penetapan  Cost  Pool  dan  Cost  Driver  Aktivitas Pembinaan Pendidikan Program Doktor (S3)
Tabel 8 . Penetapan Cost Pool dan Cost Driver aktivitas pembinaan pendidikan Program Doktor (S3)
Penetapan  Cost  Pool  dan  Cost  Driver  Aktivitas  Ujian Tesis
Tabel 9 . Penetapan Cost Pool dan Cost Driver aktivitas ujian tesis
Penetapan  Cost  Pool  dan  Cost  Driver  Aktivitas  Ujian Disertasi Tertutup
Tabel 10 . Penetapan Cost Pool dan Cost Driver aktivitas ujian disertasi tertutup
Ramayani Eka Putri et al, Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Penetapan  Cost  Pool  dan  Cost  Driver  Aktivitas  Ujian Disertasi Terbuka
Tabel 11 . Penetapan Cost Pool dan Cost Driver aktivitas ujian disertasi terbuka

## Penetapan Cost Pool dan Cost Driver Aktivitas Wisuda
Tabel 12 . Penetapan Cost Pool dan Cost Driver aktivitas wisuda

## Perhitungan Unit Cost
Setelah biaya-biaya sudah teridentifikasi, unit cost per output kegiatan dapat dihitung dengan membagi total biaya tiap aktifitas dengan cost driver . Karena tarif akan dibebankan  kepada  mahasiswa,  maka cost  driver yang akan  digunakan  untuk  menghitung  unit  cost  masing-
masing  jenis  layanan  adalah  mahasiswa  dengan  rumus sebagai berikut:
Sumber : Daljono (2005)
Dari  hasil  perhitungan  unit  cost  tersebut  maka didapatlah  gambaran  terkait  tarif  pelayanan  BLU  UIN Imam  Bonjol  Padang.  Tabel  1  menunjukkan  hasil perhitungan unit cost per output kegiatan dengan metode ABC serta  perbandingannya  dengan  tarif  yang  sedang berlaku.
Tabel 13 . Hasil perhitungan unit cost per output kegiatan dengan metode ABC serta perbandingannya dengan tarif lama
Perhitungan unit  cost yang  dilakukan  terhadap aktifitas aktifitas pelayanan UIN Imam Bonjol Padang di atas  telah  menunjukkan  bahwa  tarif  berlaku  yang diajukan  di  awal  peralihan  status  menjadi  sebuah universitas  tersebut,  sebagian  besar  sudah  tidak  relevan lagi.  Hal  ini  jelas  terlihat  ketika  dibandingkan  dengan tarif layanan yang berlaku. Perhitungan unit cost dengan metode ABC telah  memperlihatkan  berapa  biaya keseluruhan  yang  dikeluarkan  untuk  setiap  aktifitas layanan per mahasiswa.
Adanya perhitungan biaya tidak langsung membuat jumlah biaya masing-masing aktifitas mengakibatkan  selisih  yang  sangat  signifikan.  Biaya- biaya  tidak  langsung  tersebut  adalah  gaji  pegawai  ASN di  unit  Pascasarjana,  honor  pegawai  BLU  di  unit Pascasarjana,  dan  biaya  pemakaian  listrik  pada  gedung- gedung  yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan aktifitas  unit  Pascasarjana,  serta  biaya  penyusutan  dan pemeliharaan  gedung-gedung  tersebut.  Biaya-biaya tersebut  adalah  biaya-biaya  yang  akan  tetap  muncul meskipun  aktifitas-aktifitas  dan  atau  salah  satu  aktifitas di  unit  Pascasarjana    tidak  terselenggara.  Namun  biaya- biaya  tersebut  sudah  semestinya  diperhitungkan  karena tanpa  adanya  biaya-biaya  tersebut,  aktifitas  tidak  akan terselenggara.  Misalnya,  jika  tidak  ada  pegawai  ASN dan  BLU,  maka  pelayanan  kampus  tidak  akan terselenggara  dengan  baik.  Karena  pada  dasarnya universitas  adalah  instansi  yang  melayani  masyarakat/ mahasiswa  dalam  bidang  pendidikan.  Untuk  itu  instansi perlu  mengeluarkan  biaya  untuk  gaji  dan  honor  para
Ramayani Eka Putri et al, Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
pegawainya untuk menyediakan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, termasuk dalam pelayanan  dalam  suatu  aktifitas  mahasiswa.  Begitu  juga dengan  biaya  pemakaian  listrik,  penyusutan  dan pemeliharaan  gedung.  Tanpa  adanya  fasilitas  listrik  dan gedung, aktifitas-aktifitas mahasiswa tidak akan terselenggara dengan baik. Karena itulah biaya langsung perlu ditelusuri dan diidentifikasi dalam perhitungan unit cost aktifitas layanan kampus ini.
Setelah  memperhitungkan  seluruh  komponen biaya, hasil perhitungan  unit cost metode ABC ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi UIN Imam Bonjol untuk mengevaluasi  kembali  tarif  layanan  BLUnya.  Meskipun perbedaan hasil perhitungan biaya ini akan mengakibatkan  kenaikan  tarif  yang  sangat  signifikan, namun penetapan tarif harus tetap mengacu kepada dasar pertimbangan  dalam  menetapkan  tarif  layanan  BLU, yaitu  kontinuitas  dan  pengembangan,  daya  beli masyarakat,  asas  keadilan  dan  kepatutan,  dan  kompetisi yang sehat.
Adanya  evaluasi  tarif  juga  sebagai  upaya optimalisasi  pendapatan  akan  dapat  memperkuat kedudukan  UIN  Imam  Bonjol  sebagai  salah  satu lembaga  pendidikan  berupa  BLU.  Sehingga  UIN  Imam Bonjol  dapat  menjadi  lebih  mandiri,  dan  dapat mendukung  jalannya  reformasi  keuangan  negara.  Selain itu  status  UIN  Imam  Bonjol  Padang  sebagai  salah  satu Universitas  Islam  Negeri  juga  akan  semakin  kuat  dan berkembang, meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan  sehingga  akan  menciptakan  lulusan-lulusan terbaik yang dapat mencerdaskan bangsa.

## SIMPULAN
Tarif  kegiatan  pelayanan  program  Pasca  Sarjana UIN  Imam  Bonjol  Padang  sebagian  besar  masih terbilang  rendah  (underrated)  karena  lebih  rendah  dari pada  unit  cost  untuk  menyelenggarakan  kegiatan layanannya.
Kegiatan-kegiatan  yang  memiliki  tarif  lebih rendah  (underrated)  dari  biayanya  antara  lain:  seleksi ujian masuk program magister (S2); seleksi ujian masuk program doktor (S3); ujian tesis; ujian disertasi tertutup; dan wisuda.
Meskipun  belum  memperhitungkan  biaya-biaya tidak  langsung,  tarif  yang  dikenakan  pada  mahasiswa untuk  kegiatan  aktifitas  tersebut  sudah  lebih  dari  100% untuk  menutupi  biaya-biaya  yang  sudah  dikeluarkan. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  adanya  perbedaan  data dimana pada tarif sebelumnya menggunakan data asumsi 2014  sedangkan  perhitungan ABC dalam  penelitian  ini menggunakan  data  anggaran  2017.  Selain  adanya perubahan-perubahan  biaya,  terdapat  juga  beberapa komponen biaya langsung yang sudah tidak dianggarkan lagi  di  tahun  2017.  Fluktuasi  jumlah  mahasiswa    yang mengikuti kegiatan juga sangat berpengaruh.
Dengan  adanya  perhitungan unit  cost per  output kegiatan  dan  seiring  dengan  perkembangan  UIN  Imam
Bonjol Padang saat ini, maka tarif yang berlaku sekarang sudah  tidak  relevan  lagi  dan  perlu  dilakukan  evaluasi tarif untuk mengoptimalkan pendapatan BLU UIN Imam Bonjol  Padang  sebagai  salah  satu  strategi  manajemen keuangan. Selain menaikan tarif pelayanan, pengembangan  pada  sektor  layanan  lain  baik  layanan pendidikan  ataupun  non-pendidikan  juga  dapat  menjadi alternatif untuk meningkatkan penerimaan BLU.

## DAFTAR PUSTAKA
Aflaj, Ruhul. 2001. Pemikiran “ Public and Private Mix “ dalam  Pelayanan  Kesehatan  Dasar.  Semiloka Public – Private Mix dalam Pelayanan Kesehatan. Jakarta.
Carter,  Wiliam  K  dan  Milton  F.  Usry,  2006.  Akuntansi Biaya, Edisi Ketigabelas, Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
Daljono.  2005.  Akuntansi  Biaya.  Edisi  dua,Semarang:
Badan penerbit Universitas Diponegoro.
Departemen  Dalam  Negeri  (Pengembangan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004).
Fontanella,  Amy,  Sukartini,  Novrina  Chandra.  2015. Tesis  Implementasi  Perhitungan  Biaya  Satuan (Unit  cost)  Penyelenggaraan  Pendidikan  Dengan
Pendekatan Activity Based Costing
(ABC):Peluang  Dan  Tantangan  (Studi  Pada Politeknik Negeri Padang).
Garrison, R. H., Noreen, E. W. Dan Brewer, P. C. 2008. Manajerial Accounting . Jakarta: Salemba Empat. Hansen  dan  Mowen.  2009.  Akuntansi  Manajerial,  Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
Horngren, dkk. 2008. Akuntansi Biaya. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 93  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Penetapan Standar  Satuan  Biaya  Operasional  Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor  63  Tahun  2003.  Tentang  Pedoman
Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
386/KMK.05/2015.  Tentang  Penetapan  Institut Agama  Islam  Negeri  Imam  Bonjol  Padang  Pada Kementerian  Agama  Sebagai  instansi  pemerintah yang  Menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  93  Tahun  2014. Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Standar  Satuan Biaya  Operasional  Pendidikan  Tinggi  Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan  Pemerintah  No.  33  Tahun  1990.  Tentang Pendidikan Tinggi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012  tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Ramayani Eka Putri et al, Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Peraturan  Presiden  No.  35  Tahun  2017.  Tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
Riwayadi. 2014. Akuntansi Biaya Pendekatan Tradisional  dan  Kontemporer.  Jakarta:  Salemba
Empat.
Sekaran,  Uma.  2017.  Research  Methods  For  Business,
Metodologi  Penelitian  untuk  Bisnis.  Edisi  6  Buku
1. Jakarta: Salemba Empat.
Setiaji.  2008.  Analisis  Biaya  Pelayanan  Rawat  Inap Diruang VIP Cendrawasih RAUD Soesselo Tegal. Tesis. Universitas Diponegoro.Semarang.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2004.  Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  No  17  tahun  2003,  Tentang  Keuangan
Negara.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012.  Tentang
Pendidikan Tinggi.
Ismail,  Noor  Azizi,  2010,  Activity  based  management syste,,  implementation  in  higher  education institution,  Campus  Wide  Information  Systems Vol.27 No.1.