## TINJAUAN HISTORIS DATA DAN INFORMASI LUAS MANGROVE INDONESIA
(A Historical Review of Data and Information of Indonesian Mangroves Area)
A SWIN R AHADIAN 1) , L ILIK B UDI P RASETYO 2) , Y UDI S ETIAWAN 3) DAN K ETUT W IKANTIKA 4)
1) Program Studi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Kampus IPB Baranangsiang Bogor 16144
2,3) Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Jl. Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
4) Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

## Email: rahadianisasi@gmail.com

## Diterima 05 Maret 2019 / Disetujui 21 Juni 2019

## ABSTRACT
Quantification  of  the  mangrove  area  in  Indonesia  was  very  diverse,  which  is  quantified  in  the  pre  and  post  development  of  remote  sensing technology. This causes uncertainty comprehensive information of mangrove in Indonesia. The planners at national and international level of faced with  the  problems  of  uncertainty  information  that  has  implications  for  the  quality  of  data  availability. Therefore,  it  is  important  to  develop  a comprehensive  of  mangrove  extent  and  distribution  database. The  method  used  in-depth study  literature  on various  publications  related mangrove mapping in Indonesia and comparative analysis. This study aims to identify comprehensive information mangrove forests of Indonesia and analyze the  factors  which  cause  diversity  of  quantification  area  and  reliability  of  data. We  found  42  publications  containing  data  and  information  on Indonesia's  mangrove  forests  area,  with  17  sources  including  detailed  information  per  province. The  study  results  showed  that  the  difference mangrove  quantification  area  was  influenced  by  several  main  factors  including  analysis  periode,  differences  in  the  concept  and  mangrove boundaries, basic data and scale, method of mangrove mapping, as well as regional coverage.
Keywords: historical data, Indonesia, mangrove area

## ABSTRAK
Kuantifikasi  luas  mangrove  di  wilayah  Indonesia sangat  beragam,  baik  yang  dikuantifikasi  pada  periode  pra  maupun  pasca  perkembangan teknologi penginderaan jauh di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian informasi luas hutan mangrove Indonesia. Para Perencana di level internasional dan nasional dihadapkan pada permasalahan ketidakpastian informasi luas  yang berimplikasi pada kualitas ketersediaan data. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan basis data yang komprehensif tentang luas dan distribusi mangrove. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur secara mendalam pada berbagai publikasi terkait pemetaan mangrove di Indonesia dan analisis komparatif. Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi data informasi luas hutan  mangrove  Indonesia dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman kuantifikasi luas serta reliabilitas datanya. Terdapat 42 publikasi yang berisi data dan informasi luas hutan mangrove Indonesia, dengan 17 sumber di  antaranya  memiliki  informasi  detail  luas  per  provinsi.  Hasil  kajian  menunjukan  bahwa  perbedaan  kuantifikasi  luas  mangrove  disebabkan  oleh beberapa faktor di antaranya, periode analisis, perbedaan konsep dan batasan mangrove, data dasar dan skala, metode pemetaan kuantifikasi dan pemetaan, serta cakupan wilayah.

## Kata kunci: d ata historis, Indonesia, luas mangrove

## PENDAHULUAN
Ekosistem  mangrove  terdistribusi  di  seluruh Kepulauan  Indonesia  (Noor et  al. 1999),  terutama  di sepanjang  pantai  timur  Sumatera,  pantai  utara  Jawa, pesisir  barat  dan  timur  Kalimantan,  lansekap  teluk terlindung di Sulawesi, pulau-pulau kecil di Maluku, dan pesisir  selatan  Papua.  Mangrove  tumbuh  pada  lansekap pantai  berlumpur,  teluk  terlindung,  delta,  dan  pulau- pulau kecil. Hingga kini, Indonesia masih menjadi negara dengan  mangrove  terluas  di  dunia,  meskipun  deforestasi dan  degradasi  mangrove  terus  terjadi  (Spalding et  al. 2010; Giri et al. 2011; Richards dan Friess 2016; Bunting et al. 2018).
Pengelolaan sumber daya alam, termasuk ekosistem mangrove,  tidak  dapat  terlepas  dari  kebutuhan  data  dan informasi  geospasial  (Hartini et  al. 2010;  Saputro et  al. 2012). Akan tetapi, kuantifikasi luas mangrove Indonesia sangat  beragam,  baik  yang  dikuantifikasi  pada  masa  pra maupun  pasca  perkembangan  teknologi  penginderaan jauh.  Sehingga  hal  ini  menyebabkan  terdapat  perbedaan luasan  hutan  mangrove  yang  tercatat,  bahkan  perbedaan tersebut  dapat  terjadi  pada  periode  analisis  waktu  yang sama.
Perencana  di  level  internasional  dan  nasional dihadapkan  pada  permasalahan  ketersediaan  data,  maka diperlukan pengembangkan basis data yang komprehensif  tentang  luas  dan  distribusi  mangrove (Saenger et  al. 1983).  FAO  (2005)  telah  merangkum
informasi  luasan  mangrove  Indonesia  yang  berasal  dari berbagai  sumber,  dan  dituangkan  dalam  laporan penilaian sumberdaya hutan dunia dengan tematik kajian mangrove. Menariknya, data ini menunjukan keberagaman  dan  ketidakpastian  pada  data  luasan mangrove Indonesia.
Keberagaman  data  luasan  mangrove  menjadi masalah  nasional  mengingat  pentingnya  data  historis tentang  keberadaan  dan  distribusi  hutan  mangrove  yang reliabel  dan  konsisten.  Reliabilitas  data  historis  luas hutan  mangrove  penting  untuk  pemantauan  serta menunjang  dalam  membangun  strategi  pengelolaan mangrove.  Oleh  karena  itu,  tujuan  kajian  ini  adalah mengidentifikasi  informasi  kuantifikasi  luas  hutan mangrove  Indonesia,  menganalisa  faktor-faktor  yang menyebabkan  keberagaman  kuantifikasi  luas  serta tingkat reliabilitas data.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  adalah  studi literatur  secara  mendalam  dengan  menelaah  berbagai publikasi  terkait  pemetaan mangrove dan publikasi  yang memiliki  relevansi  dengan  informasi  luas  mangrove Indonesia. Publikasi berupa jurnal nasional, international, prosiding  ilmiah,  dan  laporan  teknis  dari  lembaga nasional  dan  internaional.  Selanjutnya  untuk  beberapa literatur  yang  dilengkapi  dengan supplementary  data dilakukan analisis komparatif terhadap data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keberagaman Data dan Informasi Luas

## Mangrove Indonesia
Studi  tentang  status  dan  distribusi  mangrove  di Indonesia  telah  dilakukan  sejak  awal  abad  20  (Ilman et al .  2011).  Diawali  dengan  survei  terestris  dan  pemetaan konvensional dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda (Kint  1934),  selanjutnya  tematik  mangrove  juga ditemukan  pada  The  Army  Map  Service  yang  di publikasikan  oleh  Agen  Kartografi  Militer,  Departemen Pertahanan  Amerika  Serikat  yang  dimulai  pada  tahun 1941-1968,  selanjutnya  sampai  saat  ini  pemetaan nasional dimandatkan kepada Badan Informasi Geospasial.  Ketersediaan  data  dan  informasi  yang bersifat  multi-waktu  pada  level  nasional  saat  ini  belum tersedia  dengan  baik.  Berdasarkan  studi  literatur mendalam  tentang  data  perkiraan  luas  mangrove Indonesia  yang  berbasis  pemetaan  setidaknya  telah dilakukan  sejak  tahun  1950  (Martosubroto  dan  Naamin 1977; Silvius et al . 1987).
Terdapat  42  publikasi  tentang  kuantifikasi  luas mangrove  di  Indonesia  dan  hasilnya  bervariasi,  dari mulai yang terendah 1.000.000 Ha (Direktorat Perencanaan  Hutan  1979  dalam  FAO  2015)  sampai tertinggi  9.361.957  Ha  (BPDAS-PS  2005).  Luasan tersebut  menunjukan  perbedaan  angka  yang  signifikan yang  menyebakan  ketidakpastian.  Tabel  1  menyajikan perkiraan  luas  mangrove  Indonesia  pada  level  nasional dari berbagai sumber.
Tabel 1  Perkiraan luas mangrove Indonesia dari berbagai sumber pada periode 1950-2017
No Tahun analisis Luas (Ha) Sumber publikasi Data dasar/metode Cakupan wilayah di Indonesia 1 1950 2.501.825 Martosubroto dan Naamin (1977) Data sekunder dari Direktorat Perencanaan, Direktorat Jendral Kehutanan, Departemen Pertanian; Metode penggambaran manual Tidak termasuk Sumatera Barat, Bengkulu, Bali- Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Tenggara 2 1960 4.429.500   Silvius et al. (1987) Data sekunder dari National Conservation Plan for Indonesia ; FAO (1981a); Metode kompilasi data Tidak termasuk Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tengah 3 1973 3.807.100 Direktorat Perencanaan Hutan (1981) Report on the Forest of Indonesia; Data sekunder dari Direktorat Perencanaan Hutan, Direkrorat Jendral Kehutanan, Departemen Pertanian; Metode kompilasi data Tidak termasuk Nusa Tenggara 4 1972 1.000.000 Kartawinata et al. (1978) dalam FAO (2005) Tidak diketahui Seluruh Indonesia 5 1978 1.000.000 Direktorat Perencanaan Hutan, Departemen Pertanian (1979) dalam FAO (2005) Tidak diketahui Seluruh Indonesia 6 1978 3.600.000 Soemodihardjo (1978) dalam FAO (2005) Tidak diketahui Seluruh Indonesia 7 1978 3.627.119 Wiroatmodjo dan Judi (1978) dalam FAO (2005) Tidak termasuk Sumatera Barat, Jambi, Lampung,
No Tahun analisis Luas (Ha) Sumber publikasi Data dasar/metode Cakupan wilayah di Indonesia Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara 8 1980 3.806.119 Burbridge dan Koesoebiono (1980) Data sekunder: • Wiroatmodjo dan Judi (1978), • Direktorat Bina Program, Departemen Pertanian RI (1978) • Personal Interview Metode kompilasi data Tidak termasuk Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara 9 1980 3.707.119 Knox dan Miyabara 1984 Data sekunder: • Burbridge P dan Koesoebiono (1980) • Wiroatmodjo dan Judi (1978) Metode kompilasi data Tidak termasuk Sumatera Barat, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah 10 1980 2.171.300 Sutter (1989) Data sekunder: • Peta vegetasi skala 1: 2.750.000 tahun 1972 • Jawa dan Bali skala 1: 1.000.000 Metode kompilasi data Seluruh Indonesia 11 1982 4.251.011 Direktorat Bina Program Kehutanan, Depatemen Pertanian (1982) dalam FAO (1985) Data citra Landsat; Analisis data citra dengan penggambaran manual Tidak termasuk Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah 12 1982 3.177.200 Sutter (1989) Data sekunder: • Direktorat Bina Program (1982) • FAO (1981b) and 1982 • Data  pembaharuan  dari  Asian  Wetland Bureau (AWB) Metode kompilasi data Seluruh Indonesia 13 1983 2.176.271 Saenger et al. (1983); IUCN Data sekunder; Metode kompilasi data Hanya di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan 14 1984 4.250.000 Darsidi (1984) Data sekunder dari Direktorat Bina Program Kehutanan, Departemen Pertanian (1982); Metode kompilasi data Tidak termasuk Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah 15 1984 3.627.100 Soegiarto (1984) Data sekunder dari Wiroatmodjo dan Judi (1978) yang diperbaharui; Metode kompilasi data Tidak termasuk Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara 16 1985 4.098.527 Regional Physical Planning Programme for Transmigration (RePPProT 1990); data tahun 1985-1989 • Jawa: (RePPProT mid 1980's (1985-1989)
• Bali: Departemen Kehutanan (1982)
• Kalimantan: Ditjen INTAG, Departemen Kehutanan, National Forest Inventory 1993 • Nusa Tenggara: FAO; Ditjen INTAG (1995) • Sulawesi: FAO; Ditjen INTAG (1995) • Maluku NFI tahun 1993 •
Irian Jaya NFI tahun 1993 Seluruh Indonesia 17 1985 3.737.340 Direktorat Jendral Inventarisasi dan Tata Guna kehutanan (Ditjen INTAG 1993), Departemen Kehutanan National Forest Inventory (NFI) tahun Remote sensing dengan digitasi manual Seluruh Indonesia
No Tahun analisis Luas (Ha) Sumber publikasi Data dasar/metode Cakupan wilayah di Indonesia 1993 18 1986 4.250.226 Naamin (1986) Data sekunder dari Direktorat Bina Program Kehutanan, Departemen Pertanian (1982); Metode kompilasi data Tidak termasuk Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah 19 1987 3.235.700 Silvius et al. (1987) Tidak termasuk Sumatera Barat, NTB, Sulawesi Tengah 20 1988 4.542.100 Spalding et al. (1997) . Analisis peta skala 1:2.500.000 dikombinasikan dengan data nasional berbasis penginderaan jauh. Sumatera (1988); Jawa dan Bali (1989); Nusa Tenggra (1989); Kalimantan: Kalteng
(1985), Kalsel, Kalbar, dan Kaltim (1987);
Sulawesi (1988); Maluku (1989); Irian jaya (1986). Diperbarui lebih lanjut dari serangkaian peta yang disediakan oleh Wim Giesen. terutama di Sumatera dan Irian Jaya. Seluruh Indonesia 21 1989 3.743.500 FAO dan Ditjen INTAG (1995) Data sekunder Ditjen INTAG (1993), kecuali untuk Sulawesi; Remote sensing dengan digitasi manual Seluruh Indonesia 22 1990 4.249.000 Choong et al. (1990) Data Sekunder dari Darsidi (1984); Metode kompilasi data Tidak termasuk Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi 23 1992 3.515.471 Departemen Kehutanan Republik Indonesia Peta Fungsi Kawasan Hutan (Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan); Citra Landsat; Remote sensing dengan metode interpretasi manual Seluruh Indonesia 24 1993 4.255.000 Sumodihardjo (1993) dalam Spalding et al. (1997) Data sekunder dari Direktorat Bina Program Kehutanan, Departemen Pertanian tahun 1982; Metode kompilasi data Seluruh Indonesia 25 1993 2.490.185 Giesen (1993) Kuantifikasi dari mangrove yang tersisa dari RePPProT' (1990) data tahun 1985-1989, ditambah dengan informasi dari pendekatan pengideraan jauh untuk beberapa pulau Tidak termasuk Jawa Timur 26 1993 3.765.250 National Forest Inventory (NFI 1993) Ditjen INTAG, Departemen Kehutanan Citra Satelit Landsat dengan metode interpretasi manual Tidak termasuk NTB 27 1996 3.533.600 Kitamura et al. (1997) Kompilasi data sekunder Seluruh Indonesia 28 2000 4.000.000 Aizpuru et al. (2000) Data sekunder dan literatur review; Metode estimasi dan ekstralpolasi Seluruh Indonesia 29 2000 2.423.700 World Resources Institute (2000) Data sekunder; Metode kompilasi data 30 2000 3.112.989 Giri et al. (2011) Citra satelit Landsat dengan metode Klasifikasi Hibrida ( Supervised dan Unsupervised ) Seluruh Dunia 31 2000 2.407.300 Hamilton dan Casey (2016) Citra satelit Landsat dengan metode Klasifikasi Hibrida ( Supervised dan Unsupervised ) Seluruh Dunia 32 2000 2.642.200 Tang et al. (2010) Data Sekunder Giri et al. (2011) yang dianalisis lanjut Klasifikasi Digital Seluruh Dunia 33 2005 9.361.957 BPDAS-PS (2005) Citra Satelit Landsat dengan metode interpretasi manual Seluruh Indonesia 34 2007 7.758.410 Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RPLS 2007) Citra Satelit Landsat dengan metode interpretasi manual Seluruh Indonesia 35 2009 3.244.018 Saputro et al. (2012); Badan Informasi Geospasial Citra Satelit Landsat (2006-2009) dengan metode interpretasi manual Seluruh Indonesia 36 2010 2.986.496 Spalding et al. (2010) Kompilasi data Seluruh Dunia 37 2010 3.190.000 Spalding et al. (2010) Kompilasi data Seluruh Dunia 38 2010 3.687.578   BPDAS-PS (2010) Citra Satelit Landsat dengan metode interpretasi Tidak termasuk
No Tahun analisis Luas (Ha) Sumber publikasi Data dasar/metode Cakupan wilayah di Indonesia manual Banten dan Sulawesi Barat 39 2010 2.689.000 Bunting et al. (2018) Citra satelit Alos Palsar dengan metode Machine Learning; Extremely Randomized Trees Seluruh Dunia 40 2012 2.332.429 Hamilton dan Friess (2018) Citra satelit Landsat dengan metode Klasifikasi Hibrida ( Supervised dan Unsupervised ) Seluruh Dunia 41 2014 2.314.300 Hamilton dan Casey (2016) Citra satelit Landsat dengan metode Klasifikasi Hibrida ( Supervised dan Unsupervised ) Seluruh Dunia 42 2017 3.361.216 Satu Peta Mangrove Nasional Citra Satelit Landsat, ALOS AVNIR, SPOT dan Data sekunder: Saputro et al. (2012); Badan
Informasi Geospasial dengan metode interpretasi manual, update sampai 2017 Seluruh Indonesia
Gambar 1  Histogram keberagaman luas mangrove Indonesia dari berbagai sumber
Berdasarkan hasil observasi data dan informasi luas mangrove  dari  berbagai  sumber  dan  literatur  diketahui bahwa  perbedaan  luas  mangrove  disebabkan  oleh beberapa faktor di antaranya periode analisis, konsep dan batasan  mangrove,  data  dasar  dan  skala,  metode kuantifikasi  dan  pemetaan,  serta  cakupan  wilayah. Pembahasan  mendalam  terhadap  faktor-faktor  yang mempengaruhi perbedaan akan dibahas selanjutnya.

## 2. Periode Analisis
Perbedaan  periode  analisis  akan  menyebabkan perbedaan  data  dan  informasi  luas  mangrove  dengan pertimbangan adanya dinamika yang terjadi di lapangan, tetapi  jika  mengacu  pada  Ilman et  al. (2016)  yang menyebutkan  luas  asli  mangrove  Indonesia  adalah  4,1 juta  hektar,  maka  terdapat  dua  sumber  data  yang diduga kuantifikasi luasnya underestimate yaitu seluas 1.000.000  Ha  (Kartawinata et  al. 1978;  Direktorat Perencanaan  Hutan  1979  dalam  FAO  2005)  dan  dua sumber data yang overestimate yaitu seluas 7.758.410 Ha (RPLS  2007)  dan  9.361.957  Ha  (BPDAS-PS  2005). Berdasarkan data pada Tabel 1 (data nomor 4, 5, 33, dan 34 dikecualikan), luas rata-rata mangrove Indonesia ±3,5
juta hektar. Gambar 1 menunjukan histogram keberagaman  luas  mangrove  Indonesia  dari  berbagai sumber berdasarkan perbedaan periode waktu analisis.

## 3. Konsep dan Batasan Mangrove
Bervariasinya pemahaman terkait definisi mangrove yang  tidak  universal  mengarah  ke  berbagai  perkiraan mengenai  kuantifikasi  luas  mangrove  di  Indonesia. Macnae  (1968)  dan  Duke  (1992)  mendefinisikan mangrove  sebagai  pohon  atau  semak  yang  tumbuh  di antara  wilayah  pasang  surut  seperti  pantai  yang terlindung,  muara  sungai,  sampai  dengan  wilayah  yang masih  dipengaruhi  penetrasi  kadar  garam.  Tomlinson (1986)  mendefinisikan  mangrove  sebagai  komunitas tumbuhan tropis yang khas yang menempati zona pasang surut antara laut dan darat.
Istilah  “mangrove”  pada  dasarnya  kurang  tepat untuk  diaplikasikan  dalam  konteks  pemetaaan,  artinya berbeda dari  penulis satu  ke yang lainnya, pihak satu  ke pihak  lainnya,  bahkan  negara  ke  negara  lain.  Hasilnya statistik  luas  mangrove  pun  berbeda.  Maka  diperlukan batasan  yang  lebih  spesifik  yang  berkaitan  dengan konsep  dan  batasan  mangrove.  Menurut  Blasco et  al.
Rata-rata luas
(1998) yang dimodifikasi  istilah “Mangrove” ditafsirkan dalam beberapa definisi, di antaranya:
a. Ekosistem mangrove: mencakup komunitas hutan dan permukaan  air  terbuka  seperti  sungai,  anak  sungai dan  kanal,  serta  sedimen  pasir  atau  lumpur  tanpa hutan.  Secara  implisit  dipahami  bahwa  hubungan antara  tumbuhan,  biota  darat  atau  perairan,  hidrologi tidak dapat dipisahkan
b. Hutan Mangrove: mencakup komunitas pepohonan di wilayah  pasang  surut  yang  tumbuh  secara  alami maupun  ditanam.  Tahap  suksesi  atau  dinamika  dari vegetasi  tidak  diperhitungkan.  Khusus  mangrove terkadang  definisi  hutan  tidak  merujuk  pada  tingkat kedewasaan tumbuhan.
c. Daratan  Mangrove:  semua  komunitas  tumbuhan berkayu  dan  tidak  berkayu  yang  bersifat  halofitik yang  termasuk  dalam  zona  pasang  surut  yang dianggap  sebagai  wilayah  potensial  mangrove, meskipun  tanahnya  hampir  tandus,  dan  tergenang selama beberapa hari dalam setahun.
d. Areal  Mangrove:  Konsep  ini  masih  lebih  luas  dari yang  lain  dan  selalu  sangat  tidak  jelas.  Definisi  ini tidak  cukup  akurat  untuk  kuantifikasi.  Areal mangrove  merupakan  komunitas  tanaman  termasuk dataran  garam  dan  susunan  unit-unit  penggunaan lahan  yang  diperluas  yang  dihasilkan  dari  konversi mangrove  ke  penggunaan  lain  misalnya  tambak, lahan  pertanian.  Konsep  ini  umumnya  diterapkan pada peta skala kecil yang menunjukkan hanya mem- berikan lokasi kasar dari wilayah hutan mangrove. e. Vegetasi  mangrove:  yang merujuk  seluruh tumbuhan maupun  tanaman  yang  tumbuh  di  areal  pasang  surut atau  secara  botani  diklasifikasikan  dalam  vegetasi mangrove.
Batasan  dan  konsep  mangrove  penting  untuk ditetapkan  dan  dijelaskan  diawal  dalam  narasi  dokumen yang  dipublikasikan.  Berdasarkan  observasi  data  yang dipublikasikan oleh beberapa sumber, terdapat perbedaan konsep  sebagai  contoh  data  nomor  16  pada  Tabel  1 merujuk  pada  konsep  dan  batasan  ekosistem  mangrove, data  nomor  33  dan  34  jika  dibandingkan  dengan  luas rata-rata publikasi lainnya tergolong overestimate , karena luas  tersebut  mencakup  luas  hutan  mangove,  areal mangrove,  dan  hutan  pantai  yang  dikuantifikasi berdasarkan  basis  data  sistem  lahan  (hasil  analisis  data tabular),  sementara  lainnya  merujuk  pada  konsep  dan batasan hutan mangrove maupun vegetasi mangrove.

## 4. Data Dasar dan Skala
Ketersediaan data dasar penginderaan jauh menjadi komponen  penting  dalam  menghasilkan  kualitas  data kuantifikasi  luasan  mangrove  yang  akurat.  Sebelum hadirnya  data  penginderaan  jauh  data  dasar  yang digunakan  mengacu  pada  survei  terestris  dan  penafsiran foto udara seperti pada periode analisis tahun 1950-1970 pada  Tabel  1.  Survei  terestris  pada  dasarnya  akan menghasilkan  luasan  yang  akurat  akan  tetapi  cakupan
wilayah yang terbatas, hal tersebut  sulit  dilakukan  untuk perhitungan secara nasional.
Ketersediaan data penginderaan jauh pada era open access data  seperti  saat  ini  memberikan  kemudahan untuk  kuantifikasi  luasan  mangrove  baik  luasan  pada masa  lampau  maupun  saat  ini.  Citra  satelit  dibedakan berdasarkan  resolusi,  sensor  dan  mode  ketersediaan. Berkaitan  dengan  resolusi,  citra  satelit  dikategorikan menjadi  empat  jenis  resolusi  yaitu  resolusi  spektral, spasial,  temporal,  dan  resolusi  radiometrik  (Campbell dan  Wynne  2011).  Resolusi  temporal  akan  berimplikasi pada  ketersediaan  data time  series mangrove,  sementara resolusi  spasial  berimplikasi  pada  tingkat  kedetailan  dan skala peta yang dihasilkan. Resolusi  spasial yang rendah tentunya  akan  menghasilkan  peta  dengan  skala  besar yang  jika  luasannya  dikuantifikasi  akan  menghasilkan luasan  yang  kasar.  Pada  taraf  nasional  Indonesia  pada tonggak sejarah perhitungan luasan mangrove menggunakan  data  Landsat  yang  dilakukan  secara representif  seluruh  Indonesia  sekitar  tahun  1990-an, sebagai contoh (pada Tabel 1) data nomor 17, 23 dan 26. Selanjutnya berdasarkan data dasar dan skala, kuantifikasi luas yang relatif akurat adalah sumber nomor 35 dan 42.

## 5. Metode Kuantifikasi dan Pemetaan
Berdasarkan  Tabel  1 diketahui  bahwa metode yang digunakan  untuk  mengkuantifikasi  luasan  mangrove terdiri  dari,  metode  estimasi,  penggambaran  dan pengukuran  manual,  penggambaran  dan  perhitungan secara  digital,  klasifikasi  digital  dan Machine  Learning . Keberagaman  metode  pemetaan  menjadi  salah  satu faktor yang mempengaruhi perbedaan kuantifikasi luasan mangrove.
Tahun  1970-an  merupakan  tahun  tonggak  sejarah perkembangan  data  satelit  penginderaan  jauh  dan  secara efektif  dimulai  sejak  peluncuran  Earth  Resources Technological Satellite (ERTS-1) yang kemudian dikenal dengan Landsat. Akan tetapi  pada tahun  yang sama  data dan teknologi  untuk  menganalisisnya belum terdistribusi sampai  ke  Indonesia.  Kuantifikasi  luasan  mengandalkan metode  estimasi,  pengukuran  terestris,  dan  foto  udara (terbatas)  yang  umumnya  dilakukan  beberapa  wilayah Indonesia secara parsial.  Pada metode estimasi  luasan di ditentukan  oleh  orang  yang  sudah  berpengalaman. Metode ini jika dibandingkan dengan metode pengukuran  lainnya  tidak  cukup  kredibel  untuk mendapatkan luasan yang mendekati kondisi  sebenarnya di  lapangan  untuk  saat  ini,  metode  ini  dicirikan  dengan angka luasan yang bulat seperti pada Tabel 1 data nomor 1,  4,  dan  5.  Berdasarkan  dokumen  yang  ada  pada umumnya  peta  masih  digambar  dengan  cara  manual  di atas kertas dan dihitung luasannya dengan menggunakan planimeter.
Metode  selanjutnya  adalah  dengan  penggambaran digital,  merupakan  pembuatan  peta  umumnya  dikenal dengan  istilah  digitasi  ( on-screen  digitazion ),  digitasi
dilakukan  dengan  mengguakan  software  tertentu  untuk mendapatkan  data  luasan  pada  fitur-fitur  yang  terdapat pada  foto  udara  maupun  citra  satelit.  Walaupun  metode ini  bersifat  subjektif  dan  tergantung  pada  kemampuan interpreter  akan  tetapi  metode  ini  cukup  efektif  untuk mendapatkan informasi luasan yang lebih akurat.
Pada perkembangan selanjutnya data mulai berkembang  dengan  menggunakan  klasifikasi  digital seperti  metode supervised dan unupervised (Giri et  al. 2011;  Hamilton  dan  Casey  2016). Machine  Learning merupakan kemajuan terbaru dalam bidang komputerisasi. Pengenalan pola dan teknologi kecerdasan  buatan  telah  menghasilkan  perkembangan teknik  pembelajaran  mesin  baru  yang  memungkinkan diskriminasi  spesies  mangrove  dengan  akurasi  lebih tinggi daripada teknik klasifikasi tradisional (Pham et al. 2019).    Beberapa  metode  dan  pendekatan  untuk mengkuantifikasi  luasan  mangrove  yang  teridentifikasi pada  kajian  ini  tentunya  memiliki  kelemahan  dan kelebihan, yang satu sama lain jika dikombinasikan akan menjadi metode yang saling melengkapi.

## 6. Cakupan Wilayah
Pada  dasarnya  semua  sumber  yang  ada  pada  Tabel 1  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  mengkuantifikasi luasan mangrove (dengan konsep dan batasan tertentu) di wilayah Indonesia, tetapi secara faktual beberapa sumber tidak mengkuantifikasi luas mangrove di seluruh wilayah Indonesia.  Fakta  ini  membuat  data  yang  disajikan  tidak reliabel  untuk  dirujuk  sebagai  data  luas  mangrove Indonesia  (Data  nomor  1,  2,  3,  4,  5,  7,  8,  9,  11, 13,  14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, dan 38). Meskipun demikian data tersebut  banyak  digunakan  sebagai  referensi  luas mangrove  Indonesia  pada  beberapa  publikasi  penting, tanpa melengkapi data kosong pada wilayah lain. Hal ini menegaskan  bahwa  pemetaan  pada  skala  nasional cakupan  wilayah  harus  menyeluruh  karena  menjadi faktor  yang  mempengaruhi  hasil  dari  kuantifikasi  luas mangrove.  Informasi  detail  mengenai  cakupan  wilayah pada  beberapa  literatur  yang  menjadi  rujukan  kajian  ini disajikan secara lengkap per provinsi pada lampiran.

## 7. Analisis Hubungan antar Faktor dan Realiabilitas Data
Berdasarkan beberapa faktor permasalahan keberagaman  dan  ketidakpastian  yang  teridentifikasi, selanjutnya  dibuat  matriks  hubungan  antara  komponen- komponen  tersebut.  Komponen  tersebut  terbagi  dalam  6 periode  waktu  berdasarkan  pertimbangan  perkembangan teknologi  dan  keterbukaan  data  penginderaan  jauh  yang menjadi  data  esensial  dalam  konteks  pemetaan  dan kuantifikasi  luasan  mangrove.  Menurut  Ikawati  dan Setiawati  (2009)  perkembangan  informasi  geospasial  di Indonesia  dibagi  menjadi  4  periode  semenjak  pra kemerdekaaan,  yaitu  (1)  Periode  1970-1980  merupakan periode  pembangunan  kembali  sistem  koordinasi  survei dan  pemetaan,  (2)  1980-1990  merupakan  periode
penyatuan  sistem  pemetaan,  (3)  1990-2000  merupakan periode  tranformasi  manual  ke  digital,  (4)  1990-2000 pembangunan  infrastruktur  dan  menata  informasi geospasial.

## 7.1 Periode Sebelum Tahun 1970
Periode  sebelum  tahun  1970  perkembangan pemetaan  lahan  mengandalkan  survei  terestris  dan penggambaran manual dari hasil foto udara konvensional.  Metode  ini  tentunya  menghasilkan informasi  yang  akurat  dengan  skala  yang  tinggi, meskipun  informasi  cakupan  wilayah  besifat  parsial. Sejarah  mencatat  terdapat  beberapa  peneliti  pada  masa kolonial  yang  melakukan  aktivitas  survei  dan  pemetaan mangrove  yang  menghasilkan  hasil  pemetaan  cukup mendetail  dengan  skala  yang  besar.  Publikasi  yang berjudul “ De luchtfoto en de topografische terresingesteldheid  in  de  mangrove ”  menunjukan visualisasi  dari  proses  pemetaan  mangrove  yang dilakukan pada tahun 1934.
Pada  level  nasional  informasi  distribusi  mangrove yang  tersedia  pada  periode  ini  adalah  peta  yang dipublikasikan  oleh United  Nations  Educational, Scientific  and  Cultural  Organization (UNESCO)  pada tahun  1958  berupa  vegetasi  yang  memuat  tematik mangrove.  Konsep  dan  batasan  yang  digunakan  adalah ekosistem  mangove.  Institusi  dan  lembaga  pemerintah Indonesia pada periode ini belum memfokuskan kegiatan survei  dan  pemetaan  pada  tematik  tertentu  (Ikawati  dan Setiawati 2009), termasuk tematik mangrove yang belum menjadi isu yang menonjol.

## 7.2 Periode Tahun 1970-1980
Periode  tahun  1970-1980  merupakan  periode pembangunan  kembali  sistem  koordinasi  survei  dan pemetaan.  Ketersediaan  citra  satelit  dimiliki  oleh pemerintah  Indonesia  akan  tetapi  dengan  kuantitas  dan kualitas  yang  terbatas.  Satelit  pemantauan  sumberdaya alam  mengalami  peningkatan  dengan  diperkenalkannya teknologi  digital  untuk  menggantikan  sistem  manual. Transisi ini mulai berlangsung pada tahun 1980 (Ikawati dan Setiawati 2009).
Pendekatan  konsep  mangrove  belum  mengerucut pada  definisi  yang  universal,  wilayah  yang  dipetakan belum  menyeluruh,  dan  data  masih  merujuk  pada  data tunggal  yang  dipublikasikan  oleh  Depatemen  Pertanian atau  Kehutanan.  Umumnya  wilayah  yang  tidak terpetakan  adalah  wilayah  Provinsi  Sumatera  Barat, Jambi,  Bengkulu,  Lampung,  Jawa  Timur,  Bali,  Nusa Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara (Tabel 1).

## 7.3 Periode Tahun 1980-1990
Periode  1980-1990  merupakan  periode  penyatuan sistem pemetaan. Penggunaan citra satelit resolusi sedang seperti  Landsat  di  level  nasional  mulai  digunakan,  dan cakupan  wilayah  yang  dipetakan  masih  bersifat  parsial mengingat  kendala  awan.  Data  luas  mangrove  yang
bersifat menyeluruh di wilayah Indonesia umumnya data kompilasi  dari  berbagai  sumber  yang  dianalisis  lebih lanjut.
Selain itu sejalan dengan perkembangan pembangunan  pada  tahun  1984  pemerintah  Indonesia melalui  proyek Regional  Physical  Planning  Programme for Transmigration (RePPProT) melaksanakan pemetaan potensi  sumberdaya  lahan  skala  1:250.000  mencakup
seluruh  provinsi  di  Indonesia.  Pemetaan  menggunakan teknik  penginderaan  jauh,  dengan  menggunakan  foto udara  dan  serta  citra  satelit  (Landsat).  Peta  RePPProT pada  dasarnya  secara  tidak  langsung  telah  memetekan ekosistem mangrove dengan atibut yang berbeda. Giesen (1993)  menggunakan  sumber  data  RePPPoT  untuk mengkuantifikasi luas mangrove, yang secara konsep dan batasan  menghasilkan  data  luas  “ekosistem  mangrove”.
Tabel 2  Matriks hubungan antar faktor dengan periode analisis
Faktor Periode analisis < 1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-sekarang Konsep dan batasan mangrove Ekosistem mangrove Ekosistem mangrove Daratan mangrove Ekosistem mangrove Daratan mangrove Ekosistem mangrove Daratan mangrove Hutan mangrove Ekosistem mangrove Daratan mangrove Hutan mangrove Ekosistem mangrove Daratan mangrove Hutan mangrove Vegetasi mangrove Data dasar Pengukuran lapangan Foto udara Pengukuran lapangan Foto udara Citra satelit resolusi rendah Pengukuran lapangan Foto udara Citra satelit resolusi rendah Citra satelit resolusi sedang Pengukuran lapangan Foto udara Citra satelit resolusi rendah Citra satelit resolusi sedang Pengukuran lapangan Foto udara Citra satelit resolusi rendah Citra satelit resolusi sedang Citra satelit resolusi tinggi Pengukuran lapangan Foto udara Citra satelit resolusi rendah Citra satelit resolusi sedang Citra satelit resolusi tinggi Citra Ortophoto (UAV) Metode Estimasi Expert judgment Penggambaran manual Estimasi Expert judgment Penggambaran manual Estimasi

## Expert judgment
Penggambaran manual Penggambaran digital Estimasi

## Expert judgment
Penggambaran manual Penggambaran digital Klasifikasi digital Estimasi

## Expert judgment
Penggambaran manual Penggambaran digital Klasifikasi digital Estimasi

## Expert judgment
Penggambaran manual Penggambaran digital Klasifikasi digital Machine learning Cakupan wilayah Parsial Parsial Parsial Parsial Seluruh Indonesia Parsial Seluruh Indonesia Parsial Seluruh Indonesia
Gambar 2 Foto  udara  mangrove  di  wilayah  Tanjung Punai,  Provinsi  Bangka  Belitung  (Sumber:
Mililaire Luchtvaart Afdeeling ; Kint 1934).
Gambar 3 Foto  udara  dengan  penggambaran  mangrove manual  di  atas  plastik  mika  transparansi (Sumber: Mililaire  Luchtvaart  Afdeeling ;  Kint et al. 1934).
Gambar 4  Peta vegetasi yang memuat tematik mangrove di wilayah Indonesia (Sumber: UNESCO 1958).

## Gambar 5  Contoh Peta RePPProT wilayah Papua (RePPProT 1990) data tahun 1986

## 7.4 Periode 1990-2000
Periode  1990-2000  merupakan  periode  tranformasi manual  ke  digital  dalam  kelembagaan  pemetaan Indonesia.  Konsep  dan  batasan  mangrove  mulai mengerucut  pada  hutan  mangrove.  Peta  penutupan  lahan yang  berisi  tematik  mangrove  yang  pada  awalnya  dibuat dengan penggambaran manual ditransformasikan menjadi data-data  digital  dan  data  mangrove  yang  nasional  mulai tersedia  secara  menyeluruh  pada  cakupan  nasional  yang terangkum  dalam National  Forest  Inventory (Ditjen INTAG 1993).

## 7.5 Periode 2000-2010
Periode 2000-2010 merupakan pembangunan infrastruktur  dan  penataan  informasi  geospasial.  Konsep dan  batasan  yang  digunakan  umumnya  adalah  hutan mangrove  dengan  data  citra  yang  digunakan  yaitu  citra satelit  resolusi  sedang  untuk  pemetaan  dengan  cakupan wilayah  seluruh  Indonesia,  dan  resolusi  tinggi  untuk beberapa  wilayah  secara  parsial  dan  metode  klasifikasi digital berkembang pesat pada periode ini.

## 7.6 Periode 2010-Sekarang
Pada periode ini melalui Kebijakan Satu Peta (KSP) konsep  dan  batasan  mangrove  dalam  kerangka  pemetaan yang  disepakati  adalah  vegetasi  mangrove.  KSP  atau dikenal  juga  dengan One  Map  Policy (OMP)  merupakan tindak  lanjut  dari  kebijakan  yang  dicanangkan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada  tahun  2010.  Kegiatan ini  ditindaklanjuti  oleh  Presiden  Joko  Widodo  melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan  Kebijakan  Satu  Peta  pada  tingkat  ketelitian 1:50.000. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (c.q.  Direktorat  Konservasi  Tanah  dan  Air  PDASHL) ditunjuk menjadi wali data peta tematik mangrove melalui SK Kepala BIG Nomor 54 Tahun 2015 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik dan Permenhut P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi  Geospasial  Lingkup  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kebijakan  ini  dilakukan  dalam  rangka  membangun data  dasar  dari  berbagai  tema  (Susanto et  al. 2018). Khusus mangrove kebijakan ini diinisiasi oleh Kelompok Kerja
Mangrove Nasional (KKMN) untuk
mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan peta mangrove  menjadi  satu  peta  yang  dapat  digunakan sebagai acuan nasional yang bermanfaat untuk pembuatan kebijakan,  perencanaan,  dan  implementasi.  Mangrove
dipetakan  secara  bertahap  untuk  seluruh  wilayah indonesia  yaitu  Jawa  (2013),  Sumatera  (2014),  Sulawesi (2015),  Bali-Nusra  (2016),  Maluku  (2017),  Kalimantan (2018),  Papua  (2019)  (Gambar  6).  Meskipun  dari  aspek perspektif  resolusi  temporal  luas  mangrove  akan  bias, tetapi  peta  mangrove  ini  direncanakan  memiliki  skala handal untuk diimplementasikan untuk penataan ruang.
Selanjutnya  metode  pemetaan  terus  berkembang, saat  ini  dikenal Machine  Learning, dan  mulai  banyak digunakan  untuk  melakukan  klasifikasi  mangrove. Metode  digital  umumnya  digunakan  pada  kegiatan
penelitian.  Di  level  nasional  di  institusi  dan  lembaga pemerintah  metode  yang  digunakan  masih  menggunakan digitasi manual. Berdasarkan berbagai data dan informasi luas  mangrove  Indonesia  yang  ditinjau,  Data  yang bersumber  dari  Saputro et  al. (2012)  dapat  dikategorikan data  dan  informasi  yang  reliabel,  dimana  data  memiliki konsep  dan  batasan,  data  dasar,  metode,  dan  cakupan wilayah  yang  jelas.  Konsep  dan  batasannya  adalah  hutan mangrove, data dasar citra Landsat, dengan menggunakan interpretasi  manual, dan informasi  luas lengkap di  semua provinsi di Indonesia yang memiliki hutan mangrove.
Gambar 6  Satu Peta Mangove Nasional
.

## SIMPULAN
Terdapat  42  sumber  informasi  kuantifikasi  luas mangrove  Indonesia  yang  menunjukan  hasil  yang berbeda-beda,  acuan  prakiraan  luas  mangrove  yang reliable  saat  ini  adalah  ±3  juta  hektar.  Hasil  analisis menunjukkan bahwa perbedaan kuantifikasi luas mangrove  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  di  antaranya adalah  periode  analisis,  konsep  dan  batasan,  data  dasar dan  skala,  metode,  dan  cakupan  wilayah.  Faktor-faktor tersebut merupakan acuan dalam menilai reliabilitas data luas  mangove.  Cakupan  wilayah  yang  dianalisa  menjadi permasalahan  irasionalnya  data  kuantifikasi  luasan  jika dibuat  tren  perubahan  luasan  atau  data  historis. Kebijakan  Satu  Peta  menjadi  instrumen  penting  dalam perencanaan pembangunan, data informasi distribusi dan luas  mangrove  yang  dihasilkan  dari  sumber  ini merupakan  data  dasar  yang  reliabel  dengan  skala  yang
ideal  dalam  merancang  penataan  ruang  dan  sebagai acuan data dan informasi mangrove nasional.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Riset Kolaborasi Indonesia-WCU
(WORLD CLASS UNIVERSITY),  Tahun  Anggaran  2019,  Nomor:  0853 /IT3.L1/PN/2019,
yang telah mendukung dilaksanakannya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aizpuru  M,  Achard  F,  Blasco  F. 2000.  Global Assessment  of  Cover  Change  of  the  Mangrove Forests  using  satellite  imagery  at  medium  to  high resolution. In EEC Research project n 15017-1999- 05 FIED ISP FR – Joint Research center. Ispra.
[BPDAS-PS]  Bina  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai dan  Perhutanan  Sosial.  2005. Data  Mangrove  dan Hutan Pantai Indonesia . Jakarta (ID): BPDAS-PS [BPDAS-PS]  Bina  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai dan  Perhutanan  Sosial.  2010. Data  Mangrove  dan Hutan Pantai Indonesia . Jakarta (ID): BPDAS-PS
Blasco  F,  Gauquelin  T,  Rasolofoharinoro  M,  Denis  J,
Aizpuru M, Caldairou V. 1998. Recent advances in mangrove  studies  using  remote  sensing  data.  Mar. Freshwater Res . 49:287–296.
Bunting P, Rosenqvist A, Lucas R, Rebelo LM, Hilarides L,  Thomas  N,  Hardy  A,  Itoh  T,  Shimada  M, Finlayson CM. 2018. The Global Mangrove Watch – a New 2010 Global Baseline of Mangrove Extent. Remote Sensing . 10(1669):1-19.
Burbridge  PR,  Koesoebiono.  1982.  Management  of mangrove exploitation in Indonesia. Appl. Geogr . 2: 39-54.
Campbell  JB,  Wynne RH. 2011. Introduction to Remote Sensing  5 th edition .  London  (GB):  The  Guilford Press.
Choong  ET,  Wirakusumah  RS,  Achmadi  SS.  1990. Mangrove  forest  resources  in  indonesia. Forest Ecology and Management. 33: 45-47. Direktorat  Perencanaan  Hutan.  1981. Report  on  The Forest  of  Indonesia .  Publication  No.18.  Jakarta (ID): Direktorat Perencanaan Hutan
Darsidi  A. 1984.  Mangrove  forest  management  in Indonesia. Dalam : Soemodihardjo
S. 1982. Proceedings of the Seminar on the mangrove ecosystem II . Baturaden: LIPI. 19-26.
[Ditjen  INTAG]  Direktorat  Jendral  Inventarisasi  dan Tata Guna Hutan. 1993. National Forest Inventory . Jakarta (ID): Ditjen INTAG.
[Ditjen  INTAG]  Direktorat  Jendral  Inventarisasi  dan Tata Guna Hutan. 1995. National Forest Inventory . Jakarta (ID): Ditjen INTAG.
Duke  NC.  1992.  Mangrove  floristics  and  biogeography. Tropical Mangrove Ecosystems . 41(4):63-100.
[FAO]  Food  and  Agriculture  Organization.  1981. National Conservation Plan for Indonesia. UNDP/FAO  National  Parks  Development  Project INS/78/061 . 8 th Volume. Rome (IT): FAO. [FAO] Food and
Agriculture Organization, UNEP. 1981. Tropical Forest Resourcess Assesment  Project.  Forest  Resources  of  Tropical Asia. FAO. UNEP. 475. Rome (IT): FAO. [FAO] Food and Agriculture Organization. 1982. Management  and  utilization  of  mangroves  in Asia  and  the  Pacific. FAO  environment  paper
3.160. Rome (IT): FAO. [FAO] Food and Agriculture Organization. 1985. Mangrove management in
Thailand. Malaysia. and Indonesia. FAO Environment Paper No. 4. Rome (IT): FAO.
[FAO]  Food  and  Agriculture  Organization.  Directorate General  of  Forest  Inventory  and  Land  Use Planning. 1995. Second  Interim  Forest  Resources
Statistics Indonesia. UTF/INS/066/INS. Rome (IT): FAO [FAO] Food and Agriculture Organization. 2005. Global Forest  Resources  Assessment  2005  Thematic  Study on  Mangrove  Indonesia  Country  Profile .  Rome (IT): Food and Agricultural Organization.
Giesen  W. 1993. Indonesia's  mangroves:  an  update  on remaining area and main management issues. Presented  at  the  international  seminar  on coastal zone management of small island ecosystems.  Ambon  7  -  10  April  1993.  AWB Indonesia. 10.
Giri  C,  Ochieng  E,  Tieszen  LL,  Zhu  Z,  Singh  A,
Loveland  T,  Masek  J,  Duke  N.  2011.  Status  and distribution  of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. Glob. Ecol.Biogeogr. 20: 154-159.
Hamilton SE, Casey D. 2016. Creation of a high spatio- temporal  resolution  global  database  of  continuous mangrove  forest  cover  for  the  21st  century (CGMFC-21). Glob. Ecol. Biogeogr . 25: 729–738. Hamilton SE, Friess DA. 2018. Global carbon stock  and potential  emissions  due  to  mangrove  deforestation from 2000 to 2012. Nat. Clim. Change . 8(3).
Hartini  S,  Saputro  GB,  Suprajaka,  Niendyawati.  2010.
Review on a national mangrove mapping case study on the Indonesia mangrove mapping by Bakosurtanal. Globe 12(2):146-150.
Ikawati  Y,  Setiawati  DR.  2009. Survei  dan  Pemetaan Nusantara . Jakarta (ID): Bakosurtanal. Ilman  M,  Dargusch  P,  Dart  P,  Onrizal.    2016.  A historical  analysis  of  the  drivers  of  loss  and degradation  of  Indonesia’s  mangroves. Land  Use Policy . 54:448-459.
Ilman M, Iwan TCW, Suryadiputra INN.  2011. State of the  Art  Information  on  Mangrove  Ecosystems  in Indonesia .  Bogor  (ID):  Wetlands  International- Indonesia Programme.
Kartawinata  K,  Adisumarto  S,  Soemodihardjo  S,  Tantra
IGM.  1978.  Status  pengetahuan  hutan  bakau  di Indonesia. Presented  at  Seminar  on  Mangrove Ecosystem . 27 February - 1 March 1978. Jakarta. Kint  A.1934. De  luchtfoto  en  de  topografische terresingesteldheid in de mangrove . Bogor. Kitamura S, Anwar C, Chaniago A, Baba S. 1997. Handbook  of  mangroves  in  Indonesia - Bali & Lombok - JICA. ISME. Japan.
Knox  G,  Miyabara  T. 1984. Coastal  Zone  Resource Development  and  Conservation  in  Southeast  Asia with special reference to Indonesia. UNESCO East- West Centre. Jakarta Pusat. Indonesia. 182.
Macnae  W.  1968.  A  general  account  of  the  fauna  and flora  of  mangrove  swamps  and  forests  in  the  indo- west-pacific region. Adv. mar. Biol . 6: 73-270. Martosubroto  P  dan  Naamin  N.  1977.  Relationship between  tidal  forests  (mangroves)  and  commercial shrimp  production  in  Indonesia. Marine  Resources Indonesia. 18: 81-86.
Naamin. 1986. Conversion of mangrove areas to tambaks aquaculture  in  Indonesia. Workshop  on  the conversion  of  mangrove  areas  to  aquaculture .
Iloilo,  Visayas,  Philiphines,  April  24-26  1986. UNDP/UNESCO Philiphines.
Noor  YR,  Khazali  M,  Suryadipurta  INN.  1999. Pandungan  Pengenalan  Mangrove  di  Indonesia . Bogor (ID): PHKA/WI-IP.
Pham  TD,  Yokota  N,  Bui  DT,  Yohino  K,  Friess  DA.
2019.  Remote  Sensing  Approaches  for  Monitoring Mangrove  Species,  Structure,  and  Biomass: Opportunities  and  Challenges. Remote  Sensing . 11(230):1-24.
Richards  DR,  Friess  DA.  2016.  Rates  and  drivers  of mangrove  deforestation  in  Southeast  Asia  2000- 2012. PNAS. 113(2):344-349.
[RePPProT]  Regional  Physical  Planning  Programme  for Transmigration.  1990. The  Land  Resources  of Indonesia  A  National  Overview .  Final  report  dated 1990.  Land  Resources  Department  of  the  Overseas Development Administration, London (Government of U.K.), and Ministry of Transmigration (Government of Indonesia), Jakarta.
[RPLS]  Direktorat  Jendral  Rehabilitasi  Lahan  dan Perhutanan Sosial . 2007. Data Mangrove dan Hutan Pantai Indonesia . Jakarta (ID) RPLS. Saenger P, Hegerl EJ, Davie JDS. 1983. Global status of mangrove  ecosystems. Commission  on  Ecology Papers No.3. IUCN. Gland. Switzerland. 88 pp.
Saputro  GB,  Hartini  S,  Sukardjo  S,  Sutanto,  Sumarno, Edrus,  Meissarah  P.    2012. Peta  Mangroves Indonesia . Bogor (ID): Bakosurtanal.
Silvius  MJ,  Steeman  APJM,  Berczy  ET,  Djuharsa  E, Taufik  A.  1987. The  Indonesian  Wetland Inventory.  A  Preliminary  Compilation  of  Existing Information  on Wetlands of Indonesia .  Bogor (ID): PHPA.
Soegiarto  A.  1984.  The  mangrove  ecosystem  in Indonesia.  its  problems  and  management,  69-70. Dalam:  Teas  HJ. Physiology  and  management  of
mangroves .  1984.  The  Hague  (NE):  Dr  W.  Junk Publishers.
Soegiarto  A,  Sukardjo  S.  1984.  Utilization  of  mangrove forest  in  brackish  water  culture  pond  development in  Indonesia. The  National  Workshop  on  Shrimp Culture , Jakarta.
Soemodihardjo  S.  1978.  Utilization  and  management  of mangrove  resources  in  Indonesia.  P rosiding Seminar I Ekosistem Hutan Mangrove 27 Februari- 1 Maret 1978 Man and the Biosphere Program/Indonesian Institute of Science, Jakarta.
Spalding  MD,  Blasco  F,  Field  CD.  1997. World Mangrove  Atlas .  Okinawa  (JP):  The  International Society for Mangrove Ecosystems.
Spalding M, Kainuma M, Collins L. 2010. World atlas of mangroves. Hum Ecol . 39:107-1109.
Susanto A, Surbaya C, Poniman A. 2018. Kebijakan Satu Peta;  Momentum  Reformasi  Penyelenggaraan Informasi  Geospasial  Nasional. Seminar  Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai  NKRI ;  2016; Bogor, Indonesia Bogor (ID): BIG. hlm 23-34.
Sutter  H. 1989. Forest  Resources  and  Land  Use  in Indonesia . Forestry studies: I-1. MOF – FAO.
Tang  W,  Zheng  M,  Zhao  X,  Shi  J,  Yang  J,  Trettin  CC.
2010.  Big  geospatial  data  analitics  for  global mangrove biomass and carbon estimation.
Sustainability. 10(472): 1-17.
Tomlinson  PB.  1986. The  Botany  of  Mangroves . Cambridge University Press. Cambridge U.K.
[UNESCO]  United  Nations  Educational  Scientific  and Cultural  Organization.  1958. Vegetation  Map  of Malaysia . National Library of Australia.
Wiroatmodjo  P,  Judi  DM.  1978. Pengelolaan  hutan payau  di  Indonesia  /  Management  of  brakish-water forests  in  Indonesia. Presented  at  Seminar  on Mangrove Ecosystem. 27 February - 1 March 1978 . Jakarta.
[WRI] World Resources Institute. 2000. World resources 2000-2001: people and ecosystem—the fraying web of life . Washington DC (US):UNDP.

## LAMPIRAN

## Tabel 2  Rangkuman luas mangrove per provinsi dari berbagai sumber
No Provinsi Martosubroto dan Naamin (1977) Silvius et al . (1987) Wiroatmodjo dan Judi (1978) Burbridge dan Koesbiono (1982) Knox dan Miyabara (1984) Direktorat Bina Program, Departemen Pertanian Soegiarto (1984) RePPProT (1989) Naamin (1986) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1950's 1960's 1978 1980 1980 1982 1984 1985 1986 1 NAD 48.125 170.000 50.000 50.000 50.000 54.335 50.000 60.000 54.335 2 Sumatera Utara 81.250 100.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 95.000 60.000 3 Sumatera Barat - - - - - - - 11.000 - 4 Riau 343.750 680.000 75.000 95.000 95.000 276.000 75.000 259.500 276.000 5 Kepulauan Riau* 6 Jambi 67.500 - - - - 65.000 - 18.500 65.000 7 Sumatera Selatan 102.500 230.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 354.500 195.000 8 Bangka Belitung* 9 Bengkulu - - - - - - - 2.000 - 10 Lampung 6.875 20.000 - - 17.000 17.000 17.000 56.500 17.000 11 Jawa Barat 84.950 26.000 20.400 20.400 20.400 28.608 20.400 66.500 28.513,16 12 Banten* 13 DKI Jakarta - - - - - - - - 14 Jawa Tengah 14.000 14.041 14.041 14.041 13.577 14.000 46.500 13.576,87 15 DI Yogyakarta - - - - - - - - 16 Jawa Timur 5.000 6.000 6.000 - 7.750 6.000 57.500 7.750 17 Bali - 2.000 - - - 1.950 - 1.000 1.950 18 Nusa Tenggara Barat - 23.000 3.678 3.678 3.678 3.678 3.700 9.500 3.678 19 Nusa Tenggara Timur - 1.830 29.000 1.830 20 Kalimantan Barat - 425.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 213.000 40.000 21 Kalimantan Tengah 181.250 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 84.000 10.000 22 Kalimantan Selatan 68.125 165.000 20.000 75.000 75.000 66.650 20.000 115.000 66.000 23 Kalimantan Timur 447.500 950.000 20.000 150.000 40.000 266.800 20.000 680.000 266.800 24 Kalimantan Utara* 25 Sulawesi Tengah - - - - - - - 43.000 - 26 Sulawesi Tenggara - 40.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 89.000 29.000 27 Sulawesi Utara 37.500 17.000 - - - 4.833 - 27 4.833 28 Gorontalo* - 29 Sulawesi Selatan 58.750 61.000 24.000 24.000 24.000 66.000 24.000 110.000 66.000 30 Sulawesi Barat* 31 Maluku 70.625 56.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 197.500 100.000 32 Maluku Utara* 33 Papua 898.125 1.425.000 2.934.000 2.934.000 2.934.000 2.943.000 2.943.000 1.500.000 2.943.000
No Provinsi Martosubroto dan Naamin (1977) Silvius et al . (1987) Wiroatmodjo dan Judi (1978) Burbridge dan Koesbiono (1982) Knox dan Miyabara (1984) Direktorat Bina Program, Departemen Pertanian Soegiarto (1984) RePPProT (1989) Naamin (1986) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1950's 1960's 1978 1980 1980 1982 1984 1985 1986 34 Papua Barat* T o t a l 2.496.825 4.429.500 3.601.119 3.806.119 3.707.119 4.251.011 3.627.100 4.098.527 4.250.266,03
Lanjutan Tabel 3  Rangkuman luas mangrove per provinsi dari berbagai sumber
No Provinsi Silvius et al. (1987) Choong et al. (1990) Ditjen INTAG, Departemen Kehutanan Giesen (1993) Dirjen Planologi, Kementrian Kehutanan (2002) Dirjen RPLS, Kementrian Kehutanan (2007) Saputro et al. (2012) BIG Dirjen BPDAS-PS, Kementrian Kehutanan (2010) Satu Peta Mangrove (2013-2017) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1987 1990 1993 1993 2005 2007 2009 2010 Update 2017 1 NAD 55.000 54.300 102.970 20.000 18.000 422.703 22.950,32 60.726,82 33.053,07 2 Sumatera Utara 60.000 60.000 98.340 30.750 25.000 364.581,15 50.369,79 22.775,70 67.589,45 3 Sumatera Barat - - 4.850 1.800 17.000 61.534 3.002,69 7.650,43 20.009,14 4 Riau 470.000 276.000 221.050 184.400 235.000 261.285,33 206.292,64 37.966,41 213.459,21 5 Kepulauan Riau* 178.417,55 54.681,92 64.821,80 68.997,76 6 Jambi 50.000 65.000 13.450 4.050 5.000 52.566,88 12.528,32 8.073,33 9.967,64 7 Sumatera Selatan 110.000 195.000 363.430 231.025 128.000 1.693.112,11 149.707,43 596.697,46 158.573,58 8 Bangka Belitung* 63.000 273.692,82 64.567,40 31.701,37 80.825,76 9 Bengkulu 20.000 - 520 2.000 2.000 - 2.321,87 1.904,90 4.798,23 10 Lampung 3.000 17.000 49.440 11.800 - 866.149 10.533,68 4.403,95 9.165,02 11 Jawa Barat 5.700 28.600 8.200 5.000 2.000 13.883,20 7.932,95 30.534,72 5.748,00 12 Banten* 3.000 1.180,48 2.936,19 - 3.141,00 13 DKI Jakarta - - - - - 259,93 500,68 - 585,00 14 Jawa Tengah 1.000 13.600 18.700 13.577 9.000 50.690 4.857,94 110.252,43 4.670,00 15 DI Yogyakarta - - - - - - 88,32 1,00 16 Jawa Timur 500 7.700 6.900 500 26.000 272.230,30 18.253,82 61.708,20 21.944,00 17 Bali 500 1.900 800 500 3.000 2.215,50 1.925,05 454,90 2.017,85 18 Nusa Tenggara Barat - 3.700 - 4.500 13.000 18.356,88 11.921,18 13.931 10.667,18 19 Nusa Tenggara Timur 21.500 10.780 20.700 19.000 40.640,85 20.678,45 10.800 22.147,38 20 Kalimantan Barat 60.000 40.000 194.300 40.000 137.000 342.600,12 149.344,19 127.864 149.344,19 21 Kalimantan Tengah 20.000 10.000 48.740 20.000 38.000 30.497,71 68.132,45 64.663,23 68.132,45 22 Kalimantan Selatan 90.000 66.600 120.780 66.650 99.000 116.824 56.552,06 135.181,50 56.552,06
No Provinsi Silvius et al. (1987) Choong et al. (1990) Ditjen INTAG, Departemen Kehutanan Giesen (1993) Dirjen Planologi, Kementrian Kehutanan (2002) Dirjen RPLS, Kementrian Kehutanan (2007) Saputro et al. (2012) BIG Dirjen BPDAS-PS, Kementrian Kehutanan (2010) Satu Peta Mangrove (2013-2017) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1987 1990 1993 1993 2005 2007 2009 2010 Update 2017 23 Kalimantan Timur 750.000 266.800 775.640 266.800 367.000 883.379 364.254,99 1.121.925,27 364.254,99 24 Kalimantan Utara* 25 Sulawesi Tengah - 29.000 37.640 17.000 44.000 29.621,56 67.320,10 88.030,16 33.538,95 26 Sulawesi Tenggara 25.000 - 70.840 29.000 64.000 74.348,82 44.030,40 46.706,10 62,446,83 27 Sulawesi Utara 10.000 4.800 38.150 4.833 12.000 32.384,49 7.348,70 12.063,00 11.884,75 28 Gorontalo* 15.000 32.934,62 12.315,47 26.475,64 8.006,31 29 Sulawesi Selatan 55.000 66.000 104.030 34.000 27.000 28.978,30 12.821,50 73.140,95 10.412,00 30 Sulawesi Barat* - 3.000 3.182,20 - 3.720,00 31 Maluku 46.500 100.000 148.710 100.000 128.000 128.035 139.090,92 92.648,33 176.592,75 32 Maluku Utara* 42.000 43.887 39.659,73 46.259,41 44.967,56 33 Papua 1.382.000 2.943.000 1.326.990 1.382.000 1.622.000 1.438.421 1.634.003,50 356.871 1.634.003,50 34 Papua Barat* 431.257,90 T o t a l 3.235.700 4.249.000 3.765.250   2.490.885 3.163.000 7.758.410,60 3.244.018,53 3.687.578,23   3.361.216,61
Keterangan:  * Provinsi pemekaran; Kepulaun Riau (2002), Bangka Belitung (2003), Banten (2000), Kalimantan Utara (2012), Gorontalo (2000), Sulawesi Barat (2004), Maluku Utara (1999), Papua Barat (2007)