## ANALISIS ASPEK PENGELOLAAN KOLABORATIF DI TAMAN NASIONAL LAUT KEPULAUAN SERIBU (TNKpS)
(Analysis of Collaborative Management aspects in Kepulauan Seribu Marine National Park (TNKpS) )
E KA D ANA P RABOWO 1) , H ARNIOS A RIEF 2) DAN T UTUT S UNARMINTO 3)
1) Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
2,3) Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Email: eka.prabowo10@apps.ipb.ac.id
Diterima 27 Januari 2015 / Disetujui 22 Maret 2016

## ABSTRACT
TNKpS  gap  management  for  achieving  management  goals can  be emerge  when  the  goals are  not able to  compensated with  the  resources owned. So alternative  management  that  can be  done  was  colaborated with other  stakeholders.  One of  the basic collaboration  is to  know  the goals detail  and  resources  that  belonging  to  the  stakeholders.  The  purpose  of    this  research  is  to  analyze  the  goals  and  resources  belonging  to  the stakeholders. Research carried out in all SPTN TNKpS, at November and December 2014 and January and February 2015. The data that collected consist  of  supporting  data  in  the  form  of  management  document,  report  activities,  and  literature.  While  the  main  data  consist  of  RPTN  TNKpS documents, the perception score of management goals (economic, social, and ecology) and stakeholders resources (human, financial, physical, DIT) with  functionality,  importance,  availability,  and  tangibility  attributes.  The  stakeholders  with  ecological  goals  like  BTNKpS,  NGOs,  and  local government  while  the  community,  universities,  and  the  private  sector  more  in  neutral  role.  The  social  goals  done  by  local  government  with assessment  score of 6,15  (appropriate  category),  also by  BTNKpS and NGOs.  While  the  economic goals done  by private  sector  (5,97,  appropriate category),  and  community  (5,69  (appropriate  category).    The  resources  aspect,  the  quality  of  human  resources  TNKpS,  local  government,  private sector, and NGOs is good  enough, but  less in  the  term of number.  The  financial  aspect  quite a lot in  the private  sector  and NGO as well  as  more adaptive.  The  physical  aspects  of  private  sector  and  local  government  quite  a  lot,  while  the  community  and  the  other  institutions  have  less.  SDIT aspects that owned by community are very much, but not in systematic and structured form. As a whole the purpose and resources which is owned by the stakeholders had been suitable and sufficient to cover up the gap management.
Keyword: collaboratif management, gap, goals and resources, stakeholders, TNKpS

## ABSTRAK
Gap  pengelolaan  Taman  Nasional  laut  Kepulauan  Seribu  (TNKpS)  untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  muncul  ketika  tujuan  yang  ingin dicapai tidak mampu diimbangi dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehingga alternatif pengelolaan yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi dengan stakeholders lain.  Dasar  kolaborasi  salah  satunya  adalah  dengan  mengetahui  detil  tujuan  dan  sumberdaya  yang  dimiliki stakeholders .  Tujuan penelitian  adalah  untuk  menganalisis  tujuan  dan  sumberdaya  yang  dimiliki stakeholders .  Penelitian  dilaksanakan  pada  seluruh  Seksi  Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) TNKpS, pada bulan November dan Desember 2014 serta Januari dan Februari 2015. Data yang dikumpulan meliputi data pendukung berupa dokumen pengelolaan, laporan kegiatan, dan literatur. Sedangkan data utama berupa dokumen RPTN TNKpS juga nilai persepsi terhadap  tujuan  pengelolaan  (ekologi,  ekonomi,  sosial)  dan  sumberdaya  (manusia,  finansial,  fisik,  DIT)  dengan  atribut functionality,  importance, availability, dan  tangibility .  Pihak dengan  tujuan  ekologi  meliputi BTNKpS,  LSM,  dan  Pemda  sedangkan  pihak  masyarakat, perguruan  tinggi,  dan swasta lebih berperan netral. Tujuan pengelolaan sosial dilakukan oleh Pemda dengan skor penilaian 6,15 (kategori sesuai), juga oleh BTNKpS dan LSM. Sementara tujuan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta (5,97 kategori sesuai) dan masyarakat (5,69 kategori sesuai). Pada aspek sumberdaya, kualitas SDM pihak TNKpS, Pemda, swasta, dan LSM tergolong baik, namun kurang dalam segi jumlah. Aspek pendanaan cukup banyak pada pihak swasta dan  LSM  serta  lebih  adaptif. Aspek  fisik pihak  swasta dan  Pemda  cukup banyak,  sedangkan  masyarakat  dan  lembaga  lain  kurang  memiliki sumberdaya fisik. Aspek SDIT yang dimiliki masyarakat sangat banyak, belum sistematis dan terstruktur. Secara keseluruhan tujuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak sesuai dan mencukupi untuk saling menutupi gap pengelolaan.
Kata kunci: gap, para pihak, pengelolaan kolaboratif, TNKpS, tujuan dan sumberdaya

## PENDAHULUAN
Taman nasional didefinisikan sebagai kawasan yang memiliki sumber daya alam hayati, ekosistem dan gejala alam yang khas, unik, utuh dan alami serta memiliki luas yang  cukup  untuk  menjamin  kelangsungan  proses ekologis  dan  alami  (PP  No.  28  Tahun  2011  tentang Pegelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam). Penyelenggaraan  taman  nasional  salah  satunya  pada
Taman  Nasional  laut  Kepulauan  Seribu  (TNKpS) merupakan  salah  satu  upaya  untuk  melindungi  dan melestarikan  keanekaragaman  hayati  serta  sistem penyangga kehidupan dengan sistem zonasi, yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, zona perlindungan, dan zona pemukiman.
Kompleksitas  pengelolaan  TNKpS  terlihat  dari seluruh  wilayahnya  yang  merupakan  kawasan  perairan laut, dengan terdapat 110 daratan yang terdiri dari pulau,
karang,  dan  gosong  namun  hanya  dua  pulau  yang dikelola oleh TNKpS (Pulau Penjaliran Barat dan Timur) sedangkan  108  pulau  dikelola  oleh  swasta,  perorangan dan masyarakat. Didalam kawasan TNKpS juga terdapat lima  daratan  yang  merupakan  pulau  pemukiman  dengan jumlah  penduduk  mencapai  14.061  jiwa.  Kompleksitas pengelolaan  TNKpS  selain  kondisi  kawasan  juga terdapat  pada  banyaknya  kepentingan  para stakeholders dalam  mengelola  kawasan  seperti  pemanfaatan  wisata, pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota laut dan lainnya. Pengelolaan  oleh stakeholders yang  mencakup  bidang ekologi,  ekonomi  dan  sosial  harus  diseimbangkan  untuk mencapai pengelolaan berkelanjutan ( sustainable development ).
Kompleksitas  pengelolaan  TNKpS  selain  kondisi kawasan  juga  terdapat  pada  aktualisasi  penerapan konservasi  yaitu  bidang  perlindungan,  pengawetan  dan pemanfaatan.  Kompleksitas  pengelolaan  TNKpS  tidak dapat  diselesaikan  oleh  pihak  TNKpS  sendiri  melainkan harus  berkolaborasi  dengan  pihak  lain  agar  tujuan pengelolaan konservasi terwujud. Pengelolaan kolaborasi dapat  terjadi  ketika  muncul  gap  dalam  pengelolaan kawasan. Gap pengelolaan  tercipta  ketika  tujuan  yang ingin dicapai tidak mampu diimbangi dengan sumberdaya yang dimiliki, sehingga alternatif pengelolaan  yang  dapat  dilakukan  adalah  berkolaborasi dengan pihak lain.
Kolaborasi  dapat  terbentuk  dan  efektif  jika  tujuan pengelolaan  para  pihak  dapat  mendukung  kolaborasi, serta  sumberdaya  yang  dimiliki  dapat  menutupi kekurangan  sumberdaya  pihak  lain.  Bukan  sekedar pertukaran  sumberdaya  maupun  lebih  pada  berbagi sumberdaya.  Huxham  dan  Vangen  (2000)  menyatakan bahwa  sumberdaya  yang  dimiliik  oleh stakeholders merupakan salah satu kunci sukses kolaborasi disamping komposisi  anggota  yang  berkolaborasi,  struktur  jaringan kolaborasi  dan  kepercayaan  antar stakeholders yang berkolaborasi.  Sehingga  penting  untuk  melakukan analisis  tujuan  dan  sumberdaya  para  pihak  sebagai  cikal bakal  terbentuknya  pengelolaan  kolaboratif  di  TNKpS. Kejelasan  tujuan  dan  sumberdaya  para  pihak  dalam pengelolaan  konservasi  dapat  menjadi  bahan  masukan untuk membentuk pengelolaan kolaboratif di TNKpS.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  tujuan pengelolaan  dan  sumberdaya  yang  dimiliki  masing- masing pihak, sehingga dapat menjadi dasar pengelolaan kolaboratif untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan (sustainable development).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  pada  bulan  November  dan Desember  2014  serta  pada  bulan  Januari  dan  Februari 2015.  Lokasi  penelitian  yaitu  di  Balai  TNKpS,  seluruh SPTN  TNKpS  yaitu  SPTN  I  Pulau  Kelapa,  II  Pulau Harapan, dan III Pulau Pramuka serta di pulau-pulau dan lokasi tempat stakeholders berada yaitu Pulau Panggang,
Pulau  Sepa  Besar,  Macan  Kecil,  Kelapa  Dua,  dan  Pulau Kotok  Besar.  Pemilihan  waktu  pada  bulan  Oktober sampai  Desember  tersebut  dipilih  tidak  mengacu  pada tujuan atau objektivitas tertentu.
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  meliputi kamera  untuk  dokumentasi  kegiatan,  alat  perekam perangkat  bantu  wawancara  yang  merekam  percakapan, kuisioner  dan  panduan  wawancara  untuk  memperoleh data.  Subyek  yang  digunakan  merupakan  para  pihak yang  mampu  merespon  dan  berpikir  terhadap  hal-hal yang ditanyakan. Subyek atau responden yang digunakan dalam  penelitian  adalah  seluruh stakeholders yang berada  dalam  areal  TNKpS  (Pihak  TNKPS,  pemda, masyarakat,  swasta,  LSM)  yang  berkaitan  dengan pengelolaan TNKpS.
Jenis  data  yang  digunakan  meliputi  data  sekunder, berupa  penelusuran  mendalam  dokumen  berupa  buku, laporan  hasil  kegiatan  dan  laporan  lainnya,  digunakan untuk  menunjang  data  primer  yang  akan  dikumpulkan, maupun  sebagai  studi  literatur  pada  awal  penyusunan penelitian  ini.  Data  sekunder  yang  dikumpulkan  berupa dokumen  RPTN  TNKpS  1999-2019,  keadaan  umum lokasi (letak, luas, kondisi fisik, dan sosial ekonomi) dan data  kependudukan  (jumlah,  tingkat  pendidikan,  mata pencaharian,  dan  potensi  lahan).  Pengumpulan  data sekunder  dilakukan  melalui  studi  pustaka,  yaitu  dengan penelusuran  pustaka,  dokumen,  dan  laporan  untuk memperoleh  data  pendukung,  data  tambahan,  maupun penjelasan ilmiah yang terkait dengan topik penelitian.
Data  primer  meliputi  data  tujuan  dan  sumberdaya para  pihak  serta  nilai  persepsi  para  pihak.  Data  primer diperoleh  dari  observasi  langsung  di  TNKpS  serta dengan  wawancara  dan  penyebaran  kuesioner  tertutup ( closed-ended )  kepada  para stakeholders yang  terlibat dalam  pengelolaan  TNKpS  baik  pengelola,  LSM,  dan masyarakat.  Kuisioner  tertutup  diformulasikan  menjadi tujuh  skala  berdasarkan  Skala  Likert  yang  disesuaikan yaitu 1-7 (1=sangat tidak sesuai; 2=tidak  sesuai; 3=agak tidak  sesuai;  4=biasa  saja;  5=agak  sesuai;  6=sesuai; 7=sangat  sesuai  (Avenzora  2008).  Aspek  kuisoner  yang dianalisis meliputi tujuan para pihak pada tujuan ekologi, ekonomi,  dan  sosial.  Sedangkan  aspek  sumberdaya meliputi  sumberdaya  manusia  (SDM),  sumberdaya finansial/  pendanaan  (SDP).  Sumberdaya  fisik  (SDF), dan  sumberdaya  data,  informasi  dan  teknologi  (SDIT). Masing-masing  aspek  sumberdaya  tersebut  dianalisis dengan penjabaran pada atribut-atribut, meliputi functionality,  importance,  availability, dan tangibility (Tschirhart  et  al.  2009  dalam  O’Leary  dan  Bingham 2009).
Data yang berasal dari pengolahan kuisioner dengan skala  likert  yang  didasarkan  pada  sumberdaya  para stakeholders pada  aspek  konservasi,  dianalisis  secara deskriptif.  Analisis  deskriptif  adalah  penjabaran  atau pendeskipsian  hasil  olahan  data  statistik  kuisioner dengan skala likert secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Tujuan Pengelolaan Para Pihak
Untuk  mencapai  efektivitas  pengelolaan  taman nasional, dapat dilakukan pengelolaan secara kolaboratif. Sejalan  dengan  pernyataan  Kobbail  (2010)  yang
menyatakan bahwa collaborative management dari suatu sumberdaya  alam  dapat  dijadikan  strategi  yang  efektif untuk  keberlanjutan  pengelolaan  kehutanan  serta pembangunan  daerah  tertinggal.  Berikut  disajikan Gambar  1  mengenai  tujuan  pengelolaan  masing-masing lembaga.
Gambar 1  Tujuan pengelolaan para pihak
a. Tujuan Ekologi
Pihak  dengan  tujuan  ekologi  seperti  BTNKpS, LSM,  dan  Pemda  sedangkan  pihak  masyarakat, perguruan  tinggi,  dan  swasta  lebih  pada  peran  netral dalam tujuan ekologi BTNKpS sebagai pemangku utama TNKpS  memiliki  tujuan  utama  pengelolaan  adalah ekologi,  hal  tersebut  terlihat  dari  skor  penilaian  yang mencapai  6,25  (sesuai).  Tujuan  pengelolaan  tersebut sesuai  dengan  mandat  utama  BTNKpS  sebagai  UPT pengelolaan  sumberdaya  alam  hayati  dan  ekosistemnya dengan  prinsip  konservasi.    Pihak  LSM  yang  ada  di TNKpS  juga  memiliki  fokus  besar  pada  ekologi,  yang dibuktikan dengan skor 5,55 (sesuai). Tujuan pengelolaan  ekologi  dari  LSM  memiliki  bidang pengelolaan  ekosistem  terumbu  karang  dan  biota  laut, rehabilitasi SDA, rehabilitasi dan translokasi jenis elang, serta  pelestarian  penyu.  Pemda  memiliki  skor  tujuan pengelolaan  ekologi  sebesar  5,12  (agak  sesuai)  yang berarti bahwa pemda juga memiliki kontribusi yang besar dalam  pengelolaan  ekologi.  Pengelolaan  ekologi  yang dilakukan  Pemda  difokuskan  pada  jenis-jenis  SDA  dan ekosistem  di  TNKpS,  seperti  dibentuknya  APL  (Area Perlindungan Laut).
Pihak  masyarakat  melakukan  pengelolaan  ekologi terutama  dilakukan  oleh  lembaga  masyarakat  bidang lingkungan  seperti  Pernitas,  paguyuban  pemandu,  dan SPKP.  Skor  pengelolaan  ekologi  dari  pihak  masyarakat sebesar  4,88  (agak  sesuai),  namun  pengelolaan  ekologi dari  masyarakat  secara  keseluruhan  belum  terlaksana. Alasannya  adalah  masyarakat  masih  memiliki  motivasi ekonomi  jika  melakukan  sesuatu,  dan  belum  memiliki
kesadaran untuk melakukan kegiatan konservasi meskipun dengan hal yang kecil.
Lembaga  yang  berkontribusi  pada  penelitian  pada keseluruhan  bidang  yaitu  ekologi,  ekonomi,  dan  sosial. Sehingga  tujuan  pengelolaannya  lebih  pada  pendukung dan  pemberi  masukan  mengenai  pengelolaan  ekologi, ekonomi dan sosial. Sedangkan lembaga swasta memiliki tujuan  dan  fokus  pengelolaan  tersendiri  yaitu  tujuan ekonomi.  Sehingga  dalam  pengelolaan  ekologi,  pihak swasta  kurang  melakukan,  meskipun  terdapat  Astra Daihatsu  Motor  dan  PT.  Pulau  Sepa  Permai  yang  sama- sama  mendukung  pelestarian  penyu  sisik.  Namun pelestarian  penyu  oleh  Daihatsu  hanya  mendukung  pada pembenahan dan pengadaan sarana prasarana pelestarian dan  PT.  Pulau  Sepa  permai  dalam  melestarikan  penyu belum maksimal.

## b. Tujuan Sosial
Tujuan  pengelolaan  sosial  di  TNKpS  lebih dilakukan  oleh  pihak  Pemda  yang  terlihat  dari  skor penilaian  sebesar  6,15  (kategori  sesuai).  Hal  tersebut terbukti  dari  kegiatan  pengelolaan  Pemda  yang menitikberatkan pada pengelolaam masyarakat. Kegiatan pengelolaan  pemda  seperti  pemberdayaan  masyarakat, pengadaan fasilitas umum, hingga pengelolaan administrasi masyarakat. Pihak lain yang memiliki tujuan pokok  dalam  kegiatan  sosial  adalah  pihak  LSM  dengan skor  penilaian  sebesar  5,76  (kategori  sesuai).  LSM dengan  tujuan  utama  pembinaan  dan  pengembangan masyarakat  sekitar  adalah  RARE  dengan  program kampanye  “ fish  forever ”.  Program  tersebut  diharapkan
mampu menjadi jembatan awal dalam upaya penyeimbangan  antara  perlindungan  kawasan  dengan pemanfaatan yang bertanggung jawab, serta dalam upaya menumbuhkan  kesadaran  konservasi  oleh  masyarakat sekitar.
Pihak  TNKpS  sebagai  pengelolaa  utama  TNKpS juga  memiliki  tujuan  pengelolaan  bidang  sosial.  Hal tersebut  terlihat  dari  skor  tujuan  pengelolaan  sosial  oleh TNKpS  sebesar  5,48  (kategori  agak  sesuai).  Bentuk nyata dalam upaya pembinaan dan pengembangan daerah penyangga  dibentuknya  SPKP  pada  ketiga  SPTN TNKpS.  Lembaga  lain  seperti  dari  pihak  perguruan tinggi  berperan  cukup  yaitu  dengan  skor  4,57  (agak sesuai). Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut  tidak  terfokus  pada  tujuan  sosial  meskipun  juga memiliki  tujuan  sosial.  Pihak  masyarakat  berdasarkan hasil  wawancara  menganggap  berperan  aktif  juga  dalam pengembangan  dan  pembinaan  sesama  kelompok masyarakat.  Hal  tersebut  terbukti  juga  dari  hasil  skor penilaian  tujuan  yang  memiliki  nilai  sebesar  5,23 (kategori  agak  sesuai).  Banyak  dari  kegiatan  khususnya kegiatan untuk masyarakat itu sendiri yang dimotori oleh masyarakat  setempat  itu  sendiri.  Namun  disadari  bahwa kebanyakan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  masih dilakukan oleh pihak lain.

## c. Tujuan Ekonomi
Tujuan  pengelolaan  terakhir  yaitu  tujuan  ekonomi. Tujuan  ekonomi  lebih  didominasi  oleh  lembaga  swasta yaitu  dengan  skor  penilaian  sebesar  5,97  (kategori sesuai). Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi bahwa pihak  swasta  memiliki  orientasi  ekonomi  dalam pengelolaan  nya  yaitu  PT.  Pulau  Sepa  Permai  dan penyelenggara  wisata  resort  lainya  pada  pengelolaan obyek  dan  daya  tarik  wisata.  Pengelolaan  wisata  resort dilakukan  pada  pulau  yang  berbeda-beda  seperti  Pulau Sepa,  Pulau  Puteri,  Pulau  Macan  Kecil,  Pulau  Pantara, dan  lain  sebagainya.  Pihak  lain  yang  memiliki  tujuan ekonomi  adalah  masyarakat  sekitar.  Motif  ekonomi tersebut  sejalan  dengan  skor  penilaian  sebesar  5,69
(kategori  sesuai).  Masyarakat  sejatinya  memiliki  motif ekonomi  dalam  kegiatan  yang  dilakukan,  baik  berupa nelayan maupun penyelenggara wisata berorientasi untuk mendapatkan keuntungan.
Pihak LSM menyatakan biasa saja atau berpendapat netral  pada  motif  ekonomi  yaitu  dengan  skor  penilaian sebesar  4,03  (biasa  saja).  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  pihak  LSM  juga  memiliki  motif  ekonomi  namun tidak  menjadi  tujuan  utama.  Hal  tersebut  sesuai  dengan hasil  penelitian  Fleishman  (2009)  dalam  O’Leary  dan Bingham (2009) yang menyatakan bahwa motif ekonomi bukan  sebagai  motivasi  kritis  NPO  ( Non-profit Organizations ) dalam pengelolaan.
Pihak  BTNKpS  dan  Pemda  juga  berpendapat  biasa saja  mengenai  tujuan  ekonomi.  Hal  tersebut  terlihat  dari skor penilaian sebesar 3,99 dan 4,18 (kategori biasa saja). Sama  halnya  dengan  pihak  LSM,  pihak  BTNKpS  dan Pemda  juga  memiliki  motif  ekonomi,  namun  tujuan ekonomi tersebut bertujuan untuk pemasukan kas negara atau meningkatkan catatan pendapatan asli daerah.
Skor  penilaian  terendah  ada  pada  pihak  perguruan tinggi,  yang  berpendapat  bahwa  tidak  memiliki  tujuan ekonomi  dalam  kegiatan  yang  dilakukan.  Hal  tersebut terlihat  dari  skor  penilaian  sebesar  3,37  (kategori  agak tidak  sesuai),  yang  menunjukkan  bahwa  pihak  tersebut kurang atau bahkan tidak memiliki motif ekonomi dalam aktifitas dan kegiatan yang dilakukan.

## 2. Analisis Sumberdaya Para Pihak
Sumberdaya  merupakan  aset  yang  sangat  penting perannya dalam pengelolaan. Sumberdaya juga merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  kolaborasi pengelolaan  karna  sumberdaya  dapat  menentukan  dasar kolaborasi  serta  menjadi  dasar  para  pihak  untuk  tertarik melakukan kolaborasi. Jenis sumberdaya dalam kolaborasi  dapat  mencakup  kategori  SDM  (Sumberdaya Manusia),  SDP  (Sumberdaya  finansial/pendanaan),  SDF (Sumberdaya  fisik),  dan  SDI  (Sumberdaya  data, informasi,  dan  teknlogi).  Berikut  disajikan  Gambar  2 mengenai sumberdaya yang dimiliki para pihak.
Secara  garis  besar  dari  aspek  sumberdaya  manusia (SDM),  pihak  TNKpS  memiliki  SDM  dengan  keahlian yang  cukup  mumpuni  dan  alokasi  yang  tepat,  namun kurang dalam hal kuantitas. Pihak Pemda memiliki SDM dengan  keahlian  menyeluruh  dan  jumlah  yang  cukup, namun  alokasi  yang  belum  maksimal  khususnya  pada bidang  konservasi.  Pihak  swasta  dan  LSM  memiliki SDM dengan jumlah yang tidak banyak, namun memiliki fokus  keahlian  yang  sangat  baik.  Masyarakat  memiliki SDM  dengan  jumlah  yang  banyak,  namun  dengan kapasitas  biasa  saja  serta  tidak  terorganisir  dengan  baik (individual).
Pada aspek sumberdaya finansial/pendanaan (SDP), pihak TNKpS dan Pemda  memiliki SDP namun terbatas dari segi jumlah  nya. Sedangkan pihak  swasta dan  LSM memiliki  SDP  yang  dapat  digunakan  dan  lebih  adaptif dengan  kondisi  di  lapang.  Sehingga  SDP  yang  dimiliki dapat  menutupi  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan. Sedangkan pihak masyarakat dan lembaga lain, memiliki SDP yang tidak banyak hanya cukup untuk satu atau dua kegiatan.  Pihak  masyarakat  memiliki  SDP  yang  terbatas dan  sering  melakukan  kegiatan  dengan  sumber pendanaan berdasarkan sukarela.
Aspek  sumberdaya  fisik  (SDF)  TNKpS  dan  LSM memiliki  SDF  yang  tidak  banyak,  namun  sesuai  dengan program.  Pihak  swasta  dan  Pemda  memiliki  SDF  yang cukup banyak dan tangible . Sedangkan pihak masyarakat dan  lembaga  lain  kurang  memiliki  SDF,  karena  SDF yang  ada  hanya  cukup  memenuhi  pengelolaan  saat  ini. Atribut  yang  hampir  keseluruhan  tidak  memiliki  adalah SDf  pengganti.  Karena  SDF  yang  ada  juga  digunakan untuk  fungsi  lain  (multi  fungsi)  sehingga  tidak  diadakan SDF pengganti.
Secara  keseluruhan  aspek  sumberdaya  data, informasi,  dan  teknologi  (SDIT)  dimiliki  oleh  seluruh pihak  namun  dengan  intensitas,  sifat,  cakupan,  jumlah, dan  kualitas  yang  berbeda-beda.  Pihak  TNKpS  dan Pemda  memiliki  SDIT  yang  serupa  karena  mengelola wilayah  dengan  tujuan  yang  hamper  sama  (ekologi, masyarakat,  ekonomi).  Pihak  swasta  memiliki  SDIT yang  unggul  pada  bidang  yang  dikelola  (ekonomi), sedangkan  pihak  masyarakat  memiliki  SDIT  yang banyak,  namun  dengan  kualitas  yang  kurang  (dalam  hal kesatuan dan sistematika). Untuk pihak perguruan tinggi memiliki  SDIT  yang  seimbang  pada  komponen- komponen  penyususnnya  sehingga  dapat  menyesuaikan diri dengan lokasi kajian yang akan dikaji.
Berdasarkan  Gambar  2  diatas  menunjukkan  bahwa pada  masing-masing  sumberdaya  terdapat  pihak  yang lebih  dominan  dari  pihak  lainnya.  Secara  umum sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  para  pihak  tergolong kategori  agak  sesuai  dengan  skor  5  dan  sesuai  dengan skor  6.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  para  pihak memiliki  sumberdaya  yang  cukup  untuk  melakukan kolaborasi khususnya dalam pengelolaan TNKpS.
Sumberdaya  yang  menjadi  dasar  pembentukan kolaborasi,  selanjutnya  akan  menjadi  faktor  pengikat bagi  para  pihak  yang  terlibat.  Karena  dalam  kolaborasi
sumberdaya  yang  dimiliki  masing-masing  pihak  bukan sekedar ditukarkan untuk mendukung kolaborasi, namun lebih  pada  berbagi (take  and  give). Pengelolaan  dengan bentuk  kolaborasi  mengehendaki  lebih  dari  sekedar “pertukaran  sumberdaya”  atau  “ resource  exchanges ”, namun  lebih  menekankan  pada  “berbagi  sumberdaya” atau  “ resource  sharing ”.  Hal  tersebut  sesuai  dengan pernyataan  O’Leary  dan  Bingham  (2009)  yang menyatakan  bahwa  kolabrasi  dalam  suatu  pengelolaan bukan  sekedar  pertukaran  sumberdaya  untuk  mencapai tujuan  kolabrasi  namun  lebih  pada  berbagi  sumberdaya untuk mencapai efektifitas dan efisisensi dalam mencapai tujuan kolaborasi.

## SIMPULAN
Pihak  dengan  tujuan  ekologi  seperti  BTNKpS, LSM,  dan  Pemda  sedangkan  pihak  masyarakat, perguruan  tinggi,  dan  swasta  lebih  pada  peran  netral dalam  tujuan  lingkungan.  Tujuan  pengelolaan  sosial  di TNKpS  lebih  dilakukan  oleh  pihak  Pemda  yang  terlihat dari  skor  penilaian  sebesar  6,15  (kategori  sesuai),  juga oleh  BTNKpS  dan  LSM.  Sementara  tujuan  ekonomi swasta yaitu dengan skor penilaian sebesar 5,97 (kategori sesuai),  juga  masyarakat  sekitar  dengan  skor  penilaian sebesar 5,69 (kategori sesuai).
Sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  para  pihak,  pada aspek SDM TNKpS, Pemda, swasta, dan LSM memiliki SDM  dengan  kualitas  yang  baik  pada  bidang  masing- masing,  namun  kurang  dalam  segi  jumlah.  Sedangkan pihak  masyarakat  memiliki  SDM  dengan  jumlah  yang banyak  namun  dengan  kompetensi  yang  belum mumpuni.  Aspek  SDP  yang  dimiliki  pihak  TNKpS  dan Pemda  terbatas  jumlahnya  dan  sesuai  penganggaran diawal, swasta dan LSM cukup banyak dan lebih adaptif, sedangkan  lembaga  lain  dan  masyarakat  memiliki  SDP sedikit  dan cenderung kurang. Aspek SDF yang dimiliki TNKpS  dan  LSM  memiliki  SDF  yang  tidak  banyak, pihak  swasta  dan  Pemda  memiliki  SDF  cukup  banyak, sedangkan  pihak  lembaga  lain  dan  masyarakat  kurang memiliki SDF. Aspek SDIT yang dimiliki pihak TNKpS dan LSM cukup banyak khusunya bidang pelestarian dan perlindungan  alam,  Sedangkan  Pemda  cukup  banyak pada  bidang  pengembangan  masyarakat  dan  daerah. Pihak  swasta  banyak  pada  bidang  ekonomi,  sedangkan masyarakat  memiliki  banyak  informasi  namun  belum sistematis. Secara keseluruhan sumberdaya yang dimiliki oleh  para  pihak  mencukupi  untuk  saling  menutup  gap pengelolaan yang terjadi melalui pengelolaan kolaboratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Avenzora  Ricky.  2008. Ekoturisme-Teori  dan  Praktek. BRR-NAD  Nias .  Banda  Aceh  (ID):  Ministry  of Tourism and Creative Economy.
[Dephut]  Departemen  Kehutanan.  2011.  Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan Pelestarian Alam.
Huxham  Chris  and  Siv  Vangen.  2000.  Ambiguity, Complexity  and  Dynamics  inthe  Membership  of Collaboration. Human Relations . 53(6): 771-806.
Kobbail  A  A  Rahim.  2010.  Collaborative  Management for  Sustainable  Development  of  Natural  Forests  in Sudan: Case Study of Elrawashda and Elain Natural Forests  Reserves .  International  Journal  of  Social Forestry (IJSF). 3(2): 101-133.
O’Leary  Rosemary  and  Bingham  Lisa  B.  2009. The Collaborative  Public  Manager .  Washington  DC (US): Gergetown University Press.