## ANALISIS YURISDIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP KERAHASIAAN BANK DI INDONESIA
Oleh : Zulfi Diane Zaini Universitas Bandar Lampung

## Abstrak
Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuat aturan  khusus  yang  melarang  bank  untuk  memberikan  informasi  tercatat  kepada siapapun  berkaitan  dengan  keuangan  nasabah,  simpanan  dan  peyimpannya,  kecuali dalam  hal-hal  tertentu  yang  disebutkan  secara  tegas  di  dalam  Undang-Undang Perbankan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  permasalahan  yang  akan  diteliti  dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank. Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  kepercayaan  masyarakat  atas  lembaga perbankan  tumbuh  dan  berkembang  dikarenakan  pada  lembaga  tersebut  adanya  suatu unsur berupa kerahasiaan bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan  keuangan  dan  hal-hal  lain  dari  nasabah  bank  yang  menurut  kelaziman  dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Undang- Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998  telah  mewajibkan  penerapan  rahasia  bank demi tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Akan tetapi dalam  praktiknya  masih  sulit  dijalankan  karena  belum  ada  keseragaman  dalam penentuan kategori yang termasuk rahasia bank.
Kata kunci : perlindungan hukum nasabah bank, lembaga perbankan, rahasia bank

## Abstract
In order to avoid financial abuse, the customer made a special rule that prohibits banks to provide recorded information to anyone related to finance customers, deposits and its depositors except in certain cases mentioned explicitly in in the Banking Act. Based on such  matters,  the  issues  to  be  studied  in  this  research  is  how  the  bank's  efforts  in maintaining  the  security  of  bank  secrecy.  Based  on  the  research  results  revealed  that public confidence on banking institutions to grow and thrive because in the presence of an element  of  the institution  in  the form  of bank  secrecy.  Bank  secrecy  is everything related to finances and other things from the customer's bank in the ordinary course of banking should not be publicly disclosed to the public. The Banking Act Number 10 of Year  1998  has  required  the  application  of  bank  secrecy  for  the  sake  of  maintaining public  confidence  in  the  banking  institutions.  But  in  practice  it  is  still  difficult  to implement because there is no uniformity in the determination of categories including bank secrecy.
Keywords:  bank customer protection law, banking institutions, bank secrecy

## Pendahuluan
Perbankan merupakan lembaga keuangan dari setiap Negara, oleh karenanya perbankan merupakan  salah  satu  motor  penggerak  pembangunan  seluruh  bangsa.  Tidak  dapat disangkal bahwa di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.
Sebagai salah  satu motor penggerak pembangunan bangsa, lembaga perbankan mempunyai  peran  yang  sangat  strategis  karena  bank  mempunyai  fungsi  untuk menghimpun  dana  dari  masyarakat  sebagai  nasabah  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkan  kembali  dana  tersebut  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya.  Bank diharapkan  dapat  meyerasikan,  meyelaraskan,  dan  pemerataan,  pembangunan  berikut hasil-hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  nasional  yang  pada  akhirnya mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.
Lembaga  Perbankan  dituntut  untuk  dapat  bekerja  secara  profesional,  dapat membaca  dan  menelaah,  serta  menganalisis  semua  kegiatan  dunia  usaha  serta perekonomian  nasional.  Oleh  karena  itu  maka  lembaga  perbankan  perlu  dibina  dan diawasi secara terus menerus agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing, dan dapat melindungi dana yang disimpankan oleh nasabah dengan baik serta mampu menyalurkan dana simpanan tersebut kepada sektor produksi yang benar-benar produktif  sesuai  dengan  sasaran  pembangunan,  sehingga  dana  yang  disalurkan  dalam bentuk pinjaman tersebut tidak sia-sia.
Sebaliknya  nasabah  yang  mempercayakan  dana  simpanannya  untuk  dikelola oleh pihak bank juga harus mendapat perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan nasabah yang mungkin dilakukan pengelola bank. Selain itu untuk menjaga nama baik nasabah,  harus diatur kapan dan dalam hal yang bagaimana bank diperkenankan untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan  keuangan  dan  hal-hal  lain  dari  nasabah  yang  diketahui  oleh  bank.  Nasabah hanya akan mempergunakan jasa bank untuk menyimpan dananya apabila ada jaminan dari  bank  bahwa  pihak  bank  tidak  akan  menyalahgunakan  pengetahuannya  tentang simpanan  dan  keadaan  keuangan  nasabahnya.  Untuk  menghindari  terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk  memberikan  informasi  tercatat  kepada  siapapun  berkaitan  dengan  keadaan
keuangan nasabah, simpanan dan peyimpanannya sebagai mana diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan  secara  tegas  di  dalam  undan-undang  tersebut.  Hal  inilah  yang  disebut “rahasia bank”.
Kelancaran  dan  keamanan  kegiatan  perbankan  harus  mendapat  perhatian  yang sungguh-sungguh  dari  semua  aparat  penegak  hukum,  karena  apabila  terjadi  tindak pidana  dalam  bidang  perbankan  akan  menyebabkan  kerugian  yang  sangat  besar  bagi Negara. Oleh sebab itu segala usaha preventif maupun reprensif harus digalakkan untuk menanggulangi kejahatan perbankan tersebut.
Pelanggaran  terhadap  rahasia  bank  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan, selanjutnya  yang  menjadi  masalah  bukan  hanya  karena  adanya  pembocoran  rahasia, akan  tetapi  kenyataan  bahwa  rahasia  bank  kadang  kala  dijadikan  sebagai  tempat berlindung bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada lembaga perbankan.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis  merasa  perlu  pengkajian  untuk  melihat sejauh apa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank untuk memberikan rasa aman kepada  nasabah  dalam  menitipkan  dananya  pada  lembaga  perbankan,  sehingga penelitian  ini  diberi  judul  “Analisis  Yuridis  Perlindungan    Hukum  Nasabah  Bank terhadap  Kerahasiaan  Bank  di  Indonesia”.  Permasalahan  yang  dibahas  adalah bagaimana upaya bank dalam menjaga keamanan rahasia bank?
Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan tersebut, artikel hasil penelitian ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  dengan  melihat masalah  hukum  sebagai  kaidah  yang  dianggap  sesuai  dengan  penelitian  yuridis normatif.  Selanjutnya  penelitian  yuridis  normatif  ini  dilakukan  terhadap  hal-hal  yang bersifat  teoritis  yaitu  suatu  pendekatan  yang  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan ( library research ) dengan mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan ( library research ); data ini diperoleh dari dengan cara mempelajari, membaca, mengutip literatur-literatur atau peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  penelitian ini.

## Pembahasan

## Lembaga Keungan, Bank, dan Rahasia Bank
Lembaga  keuangan  dalam  arti  luas  adalah  sebagai  perantara  dari  pihak  yang mempunyai  kelebihan  dana  ( surplus  of  founds )  dengan  pihak  yang  kekurangan  dana (l ack of funds ), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara  keuangan  masyarakat  ( financial  intermediary ).  Dalam  arti  yang  luas  ini termasuk  di  dalamnya  lembaga  perbankan,  perasuransian,  dana  pension,  penggadaian dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. 1
Dari pengertian yang luas maka lembaga-lembaga yang termasuk atau menjadi bagian  dari  lembaga  keuangan  tersebut  dengan  sendirinya  mempunyai  perbedaan, fungsi  dan  kelembagaannya  juga  mempunyai  derivasi-derivasi  menurut  fungsi  dan tujuannya.  Adapun  aspek  kesamaannya  dari  lembaga  keuangan  tersebut  yaitu  semua lembaga  keuangan  merupakan  lembaga  yang  kegiatannya  didasarkan  kepada kepercayaan  masyarakat,  dijalankannya  harus  dengan  penuh  kehati-hatian,  memilik resiko yang tinggi sehingga tidak berlebihan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang khusus, juga sangat diatur secara ketat. 2
Dari  semua  lembaga-lembaga  yang  termasuk  di  dalam  lembaga  keuangan tersebut,  dapat  kita  klasifikasikan  kepada  dua  jenis  lembaga  yaitu  lembaga  keuangan Bank, dan lembaga keuangan bukan Bank. Menurut Dahlan Siamat lembaga keuangan adalah  badan  usaha  yang  kekayaannya  terutama  dalam  bentuk  aset  keuangan  atau tagihan  ( claims )  dibandingkan  dengan  aset  nonfinansial  atau  aset  real.  Lembaga keuangan  memberikan  pembiayaan  atau  kredit  kepada  nasabah  dan  menanamkan dananya  dalam  surat-surat  berharga.  Di  samping  itu,  lembaga  keuangan  juga menawarkan  berbagai  jasa  keuangan  antara  lain  menawarkan  berbagai  jenis  skema tabungan,  proteksi  asuransi,  program  pensiun,  penyediaan  sistem  penawaran  dan mekanisme transfer dana. 3 Kemudian Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang keuangan,  menghimpun  dana,menyalurkan dana atau kedua-duanya, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu
1 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 7.
2 Ibid , hal. 82-83
3 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 29.
berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiataannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. 4
Berdasarkan  pengertian  lembaga  keuangan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya, dan merupakan badan usaha yang  kekayaannya  terutama  dalam  bentuk  aset  keuangan  atau  tagihan  ( claims ) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset real.
Bank  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  paling  penting  dan  besar peranannya  dalam  kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya  maka bank bertindak  sebagai  salah  satu  bentuk  lembaga  keuangan  yang  bertujuan  memberikan kredit,  dan  jasa-jasa  keuangan  lainnya.  Adapun  pemberian  kredit  itu  dilakukan  baik dengan  modal  sendiri  atau  dengan  dana-dana  yang  dipercayakan  oleh  pihak  ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. 5
Dari pengertian tersebut di atas, bank menjalankan perniagaan dana (uang). Jadi tegasnya  bank  sangat  erat  kaitannya  dengan  kegiatan  peredaran  uang,  dalam  rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian bank berfungsi sebagai  pedagang  dana  ( money  lender )  yaitu  wahana  yang  dapat  menghimpun  dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien dan lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. 6
Melihat  praktik  operasional  perbankan  yang  ada,  dapat  dibedakan  jenis-jenis bank.  Jenis  bank  secara  teoritis  ditentukan  dari  segi  fungsinya,  kepemilikannya,  dan penciptaan  uang  giral. 7 Dari  segi  fungsinya  serta  tujuan  usahanya,  kita  mengenal  ada empat jenis bentuk bank, yaitu pertama, Bank Sentral ( central bank ), adalah bank yang dapat  bertindak  sebagai  bankers  bank  pimpinan,  penguasa  moneter,  mendorong  dan mengarahkan semua jenis bank yang ada. Kedua, Bank Umum ( commercial bank ) yaitu bank  baik  milik  negara,  swasta,  maupun  koperasi,  yang  dalam  pengumpulan  dananya terutama  menerima  simpanan  dalam  bentuk  giro,  deposito,  serta  tabungan  dan  dalam usahanya  terutama  memberikan  kredit  jangka  pendek.  Dikatakan  sebagai  bank  umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari
4 Ibid .
5 Ibid , hal. 82. 6 Ibid . 7 Munir Fuadi, Hukum Perbankan Modern, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 77.
peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut pread ). Ketiga, Bank  Tabungan  ( saving bank )  yaitu  bank  baik  milik  negara  swasta,  maupun  koperasi yang  dalam  pengumpulan  dananya  terutama  menerima  simpanan  dalam  bentuk tabungan  sedangkan  usahanya  terutama  memperbungakan  dananya  dalam  kertas berharga. Keempat, Bank  Pembangunan  ( development  bank )  yaitu  bank  baik  milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya  terutama  menerima  simpanan  dalam  deposito  dan  atau  mengeluarkan  kertas berharga  jangka  menengah  dan  panjang,  sedangkan  usahanya  terutama  memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. 8
Dari  segi  kepemilikannya,kita  mengenal  ada  empat  jenis,  yaitu  Bank  Milik Negara,  Bank  Milik  Pemerintah  Daerah,  Bank  Milik  Swasta  Baik  Dalam  Negeri Maupun Asing, dan Bank Koperasi. 9
Selanjutnya  dari  segi  penciptaan  uang  giral,  dikenal  ada  dua  jenis  yaitu  bank primer  dan  bank  sekunder.  Bank  Primer  adalah  bank  yang  dapat  menciptakan  uang melalui  simpanan  masyarakat  yang  ada  padanya  yaitu  simpanan  likuid  dalam  bentuk giro yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum. Bank Sekunder adalah  bank-bank  yang  tidak  bisa  menciptakan  uang  melalui  masyarakat  yang  ada padanya,  bank  ini  hanya  bertugas  sebagai  perantara  dalam  menyalurkan  kredit. Umumnya  yang  bergerak  pada  bank  sekunder,  adalah  bank  tabungan,  bank pembangunan,  bank  hipotik,  yang  sekarang  ada  di  Indonesia  adalah  berupa  bank perkreditan rakyat, semuanya bank tersebut tidak boleh menciptakan uang giral. 10
Dalam dunia perbankan terdapat ketentuan tentang rahasia bank yang bertujuan dalam rangka perlindungan terhadap nasabah. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan  dengan  keuangan,  dan  hal-hal  lain  dari  nasabah  bank  yang  menurut kelaziman  dunia  perbankan  tidak  boleh  secara  terbuka  diungkapkan  kepada  pihak masyarakat.  Dalam  hubungan  ini  yang  menurut  kelaziman  wajib  dirahasiakan  oleh bank,  adalah  seluruh  data  dan  informasi  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  keuangan,  dan  hal-hal  lain  dari  orang,  dan  badan  yang  diketahui  oleh  bank karena kegiatan usahanya. 11
8 Ibid , hal. 80-81.
9 Ibid , hal. 78.
10 Ibid , hal. 83.
11 Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan Dan Penerapannya di Indonesia), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 111.
Kerahasian  informasi  yang  terlahir  dalam  kegiatan  perbankan  ini  diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Nasabah hanya akan mempercayakan uangnya pada lembaga perbankan ataupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya apabila dari lembaga tersebut ada jaminan bahwa pengetahuan tentang  simpanan  dan  keadaan  keuangan  nasabah  tidak  akan  disalahgunakan  oleh mereka yang bergerak di dalam kegiatan perbankan tersebut, atau oleh pihak lain yang tidak  berhak  dan  berkepentingan.  Ketentuan  tersebut  menegaskan  bahwa  lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat olehnya, ketentuan itu juga berlaku pula bagi pihak terafiliasi dalam kegiatan operasional perbankan tersebut. 12
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  yang  dipercaya  oleh  masyarakat (fiduciary financial  institusion) dihadapkan  pada  dua  kewajiban  yang  saling  bertentangan  dan seringkali  tidak  dapat  dirundingkan.  Di  satu  pihak  bank  mempunyai  kewajiban  untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (duty of confidentiality) . Kewajiban  ini  timbul  dan  erat  kaitannya  dengan  kepercayaan  yang  diberikan masyarakat/para  nasabahnya  kepada  bank  selaku  lembaga  keuangan  pengelola keuangan atau sumber dana masyarakat.  Kewajiban menjaga rahasia ini sering timbul atas  dasar  kepercayaan (fiduciary  duty) .  Di  lain  pihak  bank  juga  berkewajiban  untuk mengungkapkan (disclose) keadaan, dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan- keadaan tertentu. 13
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  yang  dipercaya  masyarakat  yang  akan menjembatani  potensi,  dan  sumber-sumber  dana  yang  dimiliki  masyarakat  dengan berbagai  kegiatan  ekonomi/pembangunan.  Berdasarkan  Pasal  40  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  Rahasia  Bank  dalam  ayat  (1),  yaitu  bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal  lain  dari  nasabahnya,  yang  wajib  dirahasiakan  oleh  bank  menurut  kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 dan ayat (2), yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berlaku pula bagi pihak terafiliasi.
Selanjutnya, Rahasia bank dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  tentang  Perbankan  (Perubahan  dan  Penambahan  beberapa  pasal  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992),  yaitu  bank  wajib  merahasiakan  keterangan
12 Ibid , hal. 112.
13 Ibid , hal. 112-113.
mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya,  kecuali  dalam  hal  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  41,  Pasal  41A,  Pasal  42,  Pasal  43,  Pasal  44,  dan  Pasal  44A, dalam ayat (2) yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.
Perbedaan  mendasar  mengenai  pengaturan  kerahasiaan  bank  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai rahasia bank yaitu bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dengan demikian saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjadi rahasia bank adalah hanya dana simpanan nasabah.
Dalam  mempelajari  teori  tentang  rahasia  bank  terdapat  dua  pendapat  tentang teori rahasia bank ini, yaitu: 14
1. Teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia  nasabah  yang  diketahui  oleh  bank  karena  kegiatan  usahanya  dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa.
2. Teori  yang  kedua  adalah  rahasia  bank  bersifat  nisbi,  yaitu  bahwa  bank diperbolehkan  membuka  rahasia  nasabahnya,  bila  untuk  suatu  kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan Negara.
Penganut  aliran  mutlak  berpendirian,  bahwa  semua  hal  yang  bersangkutan dengan  orang,  mutlak  harus  dirahasiakan  tanpa  pengecualian.  Teori  ini  terlalu individualistis  bahkan  sebenarnya  bertentangan  dengan  kepentingan  umum.  Tidaklah dapat  diterima  adanya  suatu ”secret  absolute” ,  meskipun  itu  di  lingkungan  pekerjaan kepercayaan seperti kalangan kedokteran dan perbankan. 15
Pendirian  aliran  nisbi  akan  bersedia  melepaskan  kewajibannya  untuk menyimpan  rahasia  demi  kepentingan  masyarakat.  Dalam  praktiknya  aliran  ini  akan berpijak pada asas proporsional dan asas subside dalam pembukaan rahasia tersebut. 16 Hukum  kerahasiaan  berkaitan  dengan  perlindungan  rahasia-rahasia  baik  menyangkut perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau mengenai pemerintahan. Rahasia bank adalah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasian.
Menyangkut  rahasia  bank  terkait  pula  pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan bank tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang secara langsung
14 Ibid , hal. 116.
15 Ibid . 16 Ibid , hal. 116-117.
yaitu mereka yang bekerja atau mempunyai hubungan erat dengan bank seperti anggota komisaris.  Adapun  pihak  yang  tidak  secara  langsung  yaitu  mereka  mempunyai keterkaitan dengan kegiatan bank, seperti konsultan hukumnya, akuntan publiknya, dan pihak  jasa  penilai.  Mereka  semua  terikat  pada  rahasia  jabatannya.  Rahasia  jabatan adalah  menyangkut  informasi  yang  diterima  seseorang  dari  pihak  lain  dalam  rangka hubungan profesinya. 17
Di  atas  telah  dijelaskan  bahwa  guna  melindungi  informasi  dikenal  adanya hukum  kerahasiaan.  Hukum  kerahasian  adalah  hukum  yang  berisikan  kaidah-kaidah yang  berkaitan  dengan  perlindungan  rahasia  baik  yang  menyangkut  rahasia perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau mengenai rahasia pemerintahan.
Objek  dari  hukum  kerahasian  ini  meliputi  informasi  yang  terjadi  karena  tugas dan  fungsi  jabatan  seseorang,  dan  atau  karena  suatu  kegiatan.  Dengan  demikian  kita dapat membagi informasi yang dirahasiakan itu ke dalam dua macam. Informasi yang harus dirahasiakan karena tugas dan jabatan misalnya informasi dalam hubungan pasien dengan  dokter  atau  klien  dengan  pengacaranya.  Sedangkan  informasi  yang  harus dirahasiakan  karena  kegiatannya,  misalnya  informasi  bisnis  mengenai  data  tentang desain atau seorang wartawan yang harus merahasiakan sumber beritanya. 18
Kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia  suatu  informasi  bersumber  kepada kewajiban  moral  serat  tuntutan    kepentingan  masyarakat  untuk  terbentuknya  suatu hubungan  berdasarkan  saling  percaya.  Semua  itu  merupakan  asas  terpenting  dan berhubungan secara intrinsik dengan tugas dan  fungsi suatu jabatan/pekerjaan. 19
Informasi  mengenai  kegiatan  bank  terutama  hubungannya  antara  nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank dan itu adalah salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasian. Dasar alasan yang melandasi hukum kerahasian ini adalah bahwa hukum tersebut dapat mencegah seseorang untuk membuka/membocorkan  informasi  yang  diberikan  kepadanya  atau  menyalahgunakan informasi yang diketahuinya tersebut. Dengan demikian bila terjadi pembocoran/pembukaan  informasi  secara  melawan  hukum  atau  menyalahgunakan
17 Ibid , hal. 121.
18 Ibid , hal. 130.
19 Ibid .
informasi  tersebut,  maka  ketentuan  hukum  dapat  dikenakan  kepada  si  pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut. 20

## Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank
Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan  mengenai  nasabah penyimpan  dan  simpanannya.  Jadi,  Undang-Undang  Perbankan  mempertegas  dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal- pasal  dari  Undang-Undang  sebelumnya,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan, yang tidak khusus menunjukan bank kepada nasabah deposan saja. 21
Dari  pengertian  yang  diberikan  oleh  Pasal  1  angka  28  dan  Pasal-pasal  lainnya,  dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut :
1. Rahasia  bank  tersebut  berhubungan  dengan  keterangan  mengenai  nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Wajib  dirahasiakan  oleh  bank,  kecuali  termasuk  ke  dalam  kategori  perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak  yang  dilarang  membuka  rahasia  bank  adalah  pihak  bank  sendiri  dan  atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :
a. Anggota  dewan  komisaris,  pengawas,  direksi,  atau  kuasanya,  pejabat  atau karyawan bank yang bersangkutan.
b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank,  khusus  bagi  bank  berbentuk  badan  hukum  koperasi  sesuai  dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
c. Pihak  pemberi  jasa  kepada  bank  yang  bersangkutan,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada akuntan public, penilai konsultasi hukum, dan konsultan lainnya
d. Pihak  yang  menurut  penilaian  bank  Indonesia  turut  serta  memengaruhi pengolalaan  bank,  tetapi  tidak  terbatas  pada  pemegang,  keluarga  direksi,  dan keluarga pengurus.
Rahasia  bank  merupakan  hal  yang  penting  karena  bank  sebagai  lembaga kepercayaan  wajib  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  nasabah
20 Ibid , hal. 131. 21 Adrian Sutedi, Op.cit, hal. 5.
penyimpan  dan  simpanannya.  Oleh  karena  itu,  baik  bank  sebagai entity dan  pihak terafiliasi, termasuk pegawai dan manajemen bank yang bersangkutan wajib mengetahui mengenai  peraturan  rahasia  bank  ini,  untuk  menghindari  sanksi  pidana  atau administratif serta sanksi sosial dari masyarakat.
Penafsiran resmi mengenai rahasia bank, memberikan gambaran sebagai berikut bahwa hal-hal yang dirahasiakan tersebut meliputi: 22
1. Keadaan  keuangan  nasabah  yang  tercatat  padanya,  ialah  keadaan  mengenai keuangan  yang  terdapat  pada  bank  yang  meliputi  segala  simpanannya  yang tercantum  dalam  semua  pos  pasiva,  dan  segala  pos  aktiva  yang  merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.
2. Hal-hal  lain  yang  harus  dirahasiakan  oleh  bank  menurut  kelaziman  dalam  dunia perbankan,  ialah  segala  keterangan  orang,  dan  badan  yang  diketahui  oleh  bank karena kegiatan usahanya, yaitu :
a. pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu-lintas uang, baik dalam maupun luar negeri;
b. pendiskontoan, dan jual beli surat berharga;
c. pemberian kredit.
Melakukan penerapan dalam  hal-hal  (informasi)  yang bersifat rahasia terutama pada  bank  sangatlah  sulit  karena  belum  ada  keseragamaan  yang  menentukan  hal-hal (informasi)  apa  saja  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  yang  dirahasiakan  oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah.
Kewajiban  bank  untuk  merahasiakan  mengenai  penyimpan  dan  simpanannya dapat bersifat eksplisit  dan implisit. Pada umumnya perjanjian bank dan nasabah tidak mencantumkan  secara  eksplisit.  Kewajiban  merahasiakan  tersebut  misalnya  terlihat pada  perjanjian  pembukaan  rekening  koran  tabungan  dan  deposito  antara  bank  dan nasabah.  Dengan  demikan,  walaupun  dalam  perjanjian  tidak  diatur  secara  eksplisit tetapi berdasarkan azas itikad baik di dalam melaksanakan perjanjian, maka perjanjian antara  bank  dan  nasabahnya  dianggap  mencantumkan  secara  diam-diam  kewajiban merahasiakan tentang penyimpan dan simpanannya.
Hal tersebut sejalan dengan dengan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu kewajiban  pelaku  usaha  adalah  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya. Dengan  demikan,  walaupun  dalam  perjanjian  antara  nasabah  dan  bank  tidak  diatur secara eksplisit  tetapi berdasarkan azas  itikad  baik  di dalam melaksanakan  perjanjian,
22 Muhammad Djumhana, Op.cit , hal. 164.
maka  perjanjian  antara  bank  dan  nasabahnya  dianggap  mencantumkan  secara  diam- diam  kewajiban merahasiakan  tentang penyimpan dan  simpanannya.  Dalam  kaitannya dengan  masalah  rahasia  bank,  walaupun  rahasia  bank  tersebut  sudah  diatur  dalam perjanjian antara  bank dan  nasabah  ataupun  masalah  rahasia  bank  sudah  diatur dalam Undang-Undang,  namun  kepentingan  umum  tetap  harus  didahulukan  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
Selanjutnya,  dalam  hal  nasabah  debitur  ada  kemungkinan  bank  digugat melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  oleh  nasabah  debitur  bilamana  dengan pengungkapan  keterangan  mengenai  nasabah  debitur  dipandang  oleh  nasabah  debitur merugikan  dirinya.  Gugatan  ini  dimungkinkan  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata yang  secara  tegas  mengatur,  bahwa  setiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Bank juga dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan delik lain, yakni pengungkapan  keterangan  mengenai  nasabah  debitur  dapat  dipersangkakan  sebagai kejahatan  rahasia  jabatan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  322  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :
(1)  Barang  siapa  dengan  sengaja  membuka  sesuatu  rahasia,  yang  menurut  jabatannya atau  pekerjaannya,  baik  yang  sekarang  maupun  yang  dahulu,  ia  diwajibkan menyimpannya,  dihukum  penjara  selama-lamanya  sembilan  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,-
(2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan, maka perbuatan  itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.
Rahasia  bank  semata-mata  diletakan  pada  kepentingan  umum.  Prinsip kerahasiaan  bank  yang  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  individu  seorang nasabah dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan umum dalam hal penyelesaian  perkara  pidana.  Di  Indonesia,  pengecualian  rahasia  bank  dengan  alasan kepentingan  umum  masih  perlu  disempurnakan,  karena  masih  banyak  kepentingan umum  lain  yang  dapat  dijadikan  alasan  untuk  membuka  rahasia  bank  yang  belum tercantum  pada  Undang-Undang  Perbankan, misalnya  kepentingan  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  Otoritas Asing, Badan Artbitrase dan Pemegang Saham.
Di  Indonesia,  pengaturan  rahasia  bank  lebih  dititkberatkan  pada  alasan  untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  tentang  Pokok-Pokok  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kerahasiaan  ini  diperlukan  untuk  kepentingan  bank  itu  sendiri  yang  memerlukan kepercayaan  masyarakat  yang  menyimpan  uangnya  di  bank.  Pertimbangan  yang demikian  dikarenakan  Indonesia  mempunyai  nilai-nilai  budaya  yang  mengutamakan kolektifitas atau kebersamaan. Dalam hal ini, kepentingan bank dianggap sama dengan kepentingan  umum  karena  begitu  pentingnya  peranan  bank  di  dalam  perekonomian suatu  negara,  yang  dalam  hal  ini  perbankan  berfungsi  sebagai  perantara  keuangan ( financial intermediary ), sarana untuk transmisi kebijakan moneter dan pelaku utama di dalam sistem pembayaran nasional.
Mengenai  Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 23 ,  penerapannya sempit,  karena  dianggap  merugikan  kepentingan  masyarakat  luas,  terutama  bagi kepentingan  dunia  bisnis.  Pasal  tersebut  seolah-olah  mengandung  diskriminasi  karena hanya  melindungi  kegiatan  perusahaan  perbankan  saja  dan  tidak  melindungi kepentingan  perusahaan  jenis  lain  dalam  arti  luas.  Kalau  bank  yang  bersangkutan prinsip  kerahasiaan  banknya  boleh  dilanggaar  dan  diluar  itu  tidak.  Hal  ini  jelas  tidak adil,  seolah-olah  Undang-Undang  tidak  perduli  terhadap  kesengsaraan  yang  dialami masyarakat luas. Padahal banyak perusahaan dengan sengaja tidak membayar kewajiban (utang)  kepada  mitra  bisnisnya  di  sektor  distribusi,  agen  atau  kontraktor  walau perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya lancar ( current assets ) di berbagai bank.
Oleh  sebab  rahasia  bank  hanya  menyangkut  nasabah  penyimpan  dan simpanannya saja, maka dalam kasus kredit sering sekali terjadi kredit macet. Rahasia bank terlampau berpihak melindungi  debitur. Hal ini menyebabkan para debitur nakal menjadi  terlindungi  yang  dapat  mengancam  kepentingan  umum  dan  perkembangan pembangunan  bangsa.  Jelas  tampak,  bahwa  kredit  macet  secara  langsung  atau  tidak langsung  sangat  merugikan  kepentingan  negara  dan  masyarakat.  Jadi  bukan  hanya sekedar  permasalahan  antara  debitur  nakal  dengan  bank  saja,  tetapi  juga  menyangkut kepentingan  perekonomian  dan  peningkatan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat  luas. Sehingga,  tidak  layak  rasanya  membiarkan  dengan  memanjakan  dan  melindungi  para
23
debitur  nakal  dan  beritikad  buruk.  Oleh  sebab  itu,  jika  ada  debitur  yang  seperti  itu, masyarakat luas berhak untuk mengetahuinya secara terbuka.
Setiap  bank  wajib  memegang  teguh  prinsip  rahasia  bank.  Adapun  salah  satu bentuk  upaya  yang  dapat  dilakukan  bank  di  dalam  menjaga  keamanan  rahasia  bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah, atau aktivitasnya di bank  selain  dari  ketiga  pihak  yang  berwenang  yaitu  Kejaksaan,  Kepolisian  dan Pengadilan,  maka  bank  tidak  memberikan  informasi  apapun.  Bank  akan merahasiakannya.  Dengan  melakukan  upaya  menjaga  keamanan  rahasia  bank  berarti secara tidak  langsung  juga  menjaga  keamanan keuangan  nasabah  karena  rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.
Apabila  terdapat  perjanjian  antara  bank  dengan  nasabah,  maka  rahasia  bank bersifat  kontraktual.  Sehingga  apabila  bank  memberikan  keterangan  tentang  keadaan keuangan  nasabahnya,  bank  dapat  digugat  oleh  nasabahnya  berdasarkan  alasan wanprestasi  (cidera  janji).  Sebaliknya,  meskipun  tidak  ada  perjanjian antara  bank  dan nasabah,  namun  bank  tetap  berkewajiban  untuk  mempertahankan  rahasia  bank berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  atau  konsep  hukum  lainnya,  seperti konsep “perbuatan melawan hukum”. Artinya dalam hal bank memberikan keterangan tentang  nasabahnya  dengan  alasan  perbuatan  melawan  hukum.  Untuk  hal  ini  nasabah harus  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  yang  dialaminya  sebagai  akibat  dari pembocoran rahasia bank tersebut.
Upaya  lain  yang  dilakukan  oleh  bank  untuk  menjaga  keamanan  rahasia  bank tersebut adalah melalui :
1. Kelaziman Operasional
Kelaziman  operasional  bank  yang  menyangkut  pada  penghimpunan  dana masyarakat  seperti melalui giro,  tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Adapun setelah  melakukan  penghimpunan  dana  tersebut  bank  perlu  untuk  menyebarkan dana  tersebut  kepada  masyarakat  yaitu  melalui  pemberian  kredit.  Dalam  operasi tersebut  bank  mengadakan  pencatatan  serta  mengumpulkan  data  dan  informasi yang  berhubungan  dengan  usahanya  maupun  yang  berhubungan  dengan nasabahnya,  contoh  :  dengan  nasabah  peminjam.  Pencatatan  transaksi  merupakan kewajiban  bank  guna  memenuhi  kebutuhan  akan  data  pokok  yang  harus dipenuhinya.  Setiap  bank  harus  mengadakan  pencatatan  untuk  memberikan  data
bagi  pelaporan-pelaporan  seperti  pelaporan  pada  bank  Indonesia  sebagai  bank sentral, pelaporan untuk pajak, pelaporan untuk pemegang saham, pelaporan untuk nasabah  dan sebagainya.  Dari  pencatatan  itulah  sebuah data  diolah  menjadi suatu laporan  yang  informatif  dan  mudah  dimengerti  oleh  mereka  yang  menerimanya. Data  dan  informasi  tersebut  merupakan  milik  bank  yang  secara  umumnya  bisa dikategorikan merupakan rahasia bank.
Sebelum  transaksi  yang  dilakukan  antara  bank  dengan  nasabah,  bank  terlebih dahulu  memeriksa  identitas  nasabah  tersebut.  Jika  seseorang  nasabah  tidak bertindak  untuk  dirinya  sendiri,  maka  perlu  disertai  dengan  tegas  wewenangnya untuk  bertindak  atas  nama  orang  lain  baik  untuk  badan  hukum  maupun  pihak lainnya.  Biasanya  identifikasi  juga  dilakukan  dengan  melakukan  pengecekan terhadap  referensi-referensi  yang  diajukan.  Transaksi  yang  telah  dilakukan  akan dikumpulkan  ke  dalam  dokumen  tertentu  dan  dokumen  tersebut  nantinya  akan disimpan secara permanen oleh bank.
2. Pencatatan Pada Bank
Pencatatan yang memadai dalam operasi bank atau transaksi yang dilakukan bank merupakan  suatu  keharusan.  Memadai  atau  tidaknya  catatan  itu  diukur  dengan kesanggupannya  memenuhi  berbagai  permintaan  terhadap  informasi  mengenai setiap kegiatan bank. Bila pencatatan dan administrasi perbankan kurang baik maka kelancaran  kegiatan  perbankan  akan  mendapat  gangguan.  Dengan  demikian pencatatan  dan  pengarsipan  semua  kegiatan  perbankan  yang  dilakukan  oleh  bank adalah  merupakan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  yang  tidak  dapat  dihindari. Dalam perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini, maka pencatatan kegiatan  perbankan  saat  ini  serta  penyimpanannya  dapat  pula  dilakukan  dengan menggunakan  perangkat  data  elektronik  (komputer).  Keuntungan  bagi  nasabah dengan adanya teknologi ini adalah nasabah dapat terlayani dengan lebih cepat dan lebih  nyaman.  Sedangkan  keuntungan  bagi  bank  sendiri  adalah  memberikan pelayanan  kepada  nasabah  dengan  lebih  baik  lagi  serta  dapat  mengamankan dokumen penting tanpa memerlukan tempat atau ruangan yang luas.
Sebagai  lembaga  yang  bertumpu  pada  kepercayaan  masyarakat,  sudah seharusnya bank berusaha memberikan jaminan pada masyarakat bahwa bank aman dan mampu  merahasiakan  keterangan atau  informasi  mengenai nasabah  dan  simpanannya. Bank harus mempunyai pedoman, kebijakan, organisasi dan prosedur kerja, khususnya mengenai  rahasia  bank  dan  rahasia  jabatan.  Pedoman-pedoman  itulah  yang  nantinya dipergunakan  oleh  bank  dalam  menjalankan  segala  kegiatannya  sehingga  bank  dapat tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Selebihnya penilaian selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri apakah bank tersebut dapat dipercaya atau tidak. Secara umum ketentuan rahasia bank dipandang  seringkali  menimbulkan antara kepentingan  nasabah  dan  kepentingan  bisnis  bank  itu  sendiri.  Akan  tetapi  walaupun demikian keadaannya, bank harus tetap memegang teguh ketentuan rahasia bank ini.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Upaya  bank dalam  menjaga  keamanan  rahasia  bank,  yaitu  kelaziman  operasional  bank  yang menyangkut  pada  penghimpunan  dana  masyarakat  seperti  melalui  giro,  tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Adapun setelah melakukan penghimpunan dana tersebut bank  perlu  untuk  menyebarkan  dana  tersebut  kepada  masyarakat  yaitu  melalui pemberian kredit.
Upaya  lainnya,  yaitu  pencatatan  yang  memadai  dalam  operasi  bank  atau transaksi  yang  dilakukan  bank  merupakan  suatu  keharusan.  Memadai  atau  tidaknya catatan  itu  diukur  dengan  kesanggupannya  memenuhi  berbagai  permintaan  terhadap informasi  mengenai  setiap kegiatan  bank. Bila  pencatatan  dan  administrasi  perbankan kurang baik maka kelancaran kegiatan perbankan akan mendapat gangguan.
Dari  segi  hukum  perdata  pelaku  pelanggaran  rahasia  bank  dapat  dituntut  ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum ( tort of law ) karena telah melanggar Pasal 40 Undang-Undang tentang Perbankan. 24 Atas pelanggarannya, pelaku diancam dengan tuntutan  ganti  rugi  sesuai  dengan  Pasal  1365  KUHPerdata. 25 Meskipun  atas pelanggararan  Pasal  40  Undang-Undang  Perbankan  pelaku  telah  dijatuhi  hukuman pidana,  namun  hal  tersebut  tidak  mengurangi  hak  bagi  pihak  korban  untuk  menuntut
24 Pasal 40 Undang-Undang Perbankan ayat (1), bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A,  Pasal  42,  Pasal  43,  Pasal  44,  dan  Pasal  44A.  Ayat  (2),  bahwa  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.
25 Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
ganti  rugi  perdata.  Pembukaan  rahasia  bank  seseorang  selain  melanggar  Undang- Undang ( violation a statutory ) juga melanggar hak nasabah ( violation of a right ) yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah. Penerapannya dapat disetujui sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah atau debitur yang beritikad baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan,  yaitu  upaya  bank dalam  menjaga  keamanan  rahasia  bank,  yaitu  kelaziman  operasional  bank  yang menyangkut  pada  penghimpunan  dana  masyarakat  seperti  melalui  giro,  tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Adapun setelah melakukan penghimpunan dana tersebut bank  perlu  untuk  menyebarkan  dana  tersebut  kepada  masyarakat  yaitu  melalui pemberian  kredit.  Upaya  lainnya,  yaitu  pencatatan  yang  memadai  dalam operasi bank atau transaksi yang dilakukan bank merupakan suatu keharusan. Memadai atau tidaknya catatan  itu  diukur  dengan  kesanggupannya  memenuhi  berbagai  permintaan  terhadap informasi  mengenai  setiap kegiatan  bank. Bila  pencatatan  dan administrasi  perbankan kurang baik maka kelancaran kegiatan perbankan akan mendapat gangguan.

## Daftar Pustaka
Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Adrian Sutedi, Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan) , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Prenada Media, Jakarta, 2010. Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya ,  PT.  Raja  Grafindo  Pustaka,  Jakarta, 2002.
Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia) , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
___________________, Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003.
Munir Fuadi, Hukum Perbankan Modern , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Juli Irmayanto, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, Jakarta, 1998.
Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
Zulfi  Diane  Zaini, Independensi  Bank  Indonesia  dan  Penyelesaian  Bank  Bermasalah , Keni Media, Bandung, 2012.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  kemudian  sebagian pasal-pasalnya  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  yang  kemudian sebagian  pasal-pasalnya  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2004  dan  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1960  tentang Rahasia Bank .