PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA UNTUK PEMENUHAN   KEWAJIBAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR. KANAYA
Oleh:
Komang Agus Setiabudi 1 dan I Nyoman Lemes 2
(nyoman.lemes@unipas.ac.id)
Abstrak: Pelaksanaan  eksekusi  obyek  jaminan  fidusia,  ternyata  sering menimbulkan masalah. Masalah dapat datang dari pihak kreditur, atau dari debitur berupa  upaya  menghalang-halangi  pelaksanaan  eksekusi.  Penelitian  ini  meneliti pelaksanaan  eksekusi  terhadap  objek    jaminan  fidusia  untuk  pemenuhan kewajiban debitur dalam  perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya dan kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  eksekusi  tersebut.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Eksekusi terhadap objek  jaminan fidusia pada PT. BPR. Kanaya dilaksanakan  jika  wanprestasi  disepakati  oleh  debitur.  Jika  debitur  menyepakati wanprestasi  yang  terjadi  dan  menyerahkan  objek  fidusia  secara  suka  rela  maka dapat  dijual  melalui  pelelangan  umum  atau  di  bawah  tangan.  Jika  tidak  harus diajukan  permohonan  kepada  pengadilan.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia  pada  PT.  BPR.  Kanaya, antara  lain  adanya  keharusan  untuk  mengajukan  kepada  Pengadilan  Negeri apabila  debitur  tidak  sepakat  mengenai  adanya  wanprestasi  dan  tidak  bersedia menyerahkan  barang  yang  dibebani  fidusia  secara  sukarela,  ada  kecenderungan debitur  tidak  bersedia  membuat  kesepakatan  penjualan  barang  secara  langsung, adanya potensi gangguan keamanan dalam eksekusi terhadap barang tersebut, dan adanya gangguan dalam pendaftaran fidusia secara elektronik,
Kata-kata Kunci: Eksekusi, Jaminan, Fidusia, Debitur, Perjanjian Kredit.

## PENDAHULUAN
Bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi di mana melalui fungsi ini bank bertindak sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan menjembatani  atau  menghubungkan  pihak  yang  memerlukan  uang  dan penyandang  dana  dan  memiliki  peranan  yang  strategis  untuk  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional,  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilitas  nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Siti Sundari Arie, 2011: 10).
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1998  Nomor  182,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), menyatakan:
Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan  masing-masing  unsur  dari  Trilogi  Pembangunan  adalah perbankan.  Peran  yang  strategis  tersebut  terutama  disebabkan  oleh  fungsi utama  bank  sebagai  suatu  wahana  yang  dapat  menghimpun  dan menyalurkan  dana  masyarakat  secara  efektif  dan  efisien,  yang  dengan berasaskan  demokrasi  ekonomi  mendukung  pelaksanaan  pembangunan nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan  pembangunan  dan  hasil- hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian  strategis  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional,  maka terhadap  lembaga  perbankan  perlu  senantiasa  terdapat  pembinaan  dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar,  dan  mampu  menghadapi  persaingan  yang  semakin  bersifat  global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta  mampu  menyalurkan dana  masyarakat  tersebut  ke  bidang-bidang  yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.
Adapun fungsi-fungsi bank antara lain sebagai berikut:
a. Mempermudah  dan  melancarkan  mekanisme  pembayaran.  Dalam  fungsi memperlancar  mekanisme  pembayaran,  beberapa  jasa  yang  amat  dikenal yang  disediakan  oleh  bank  adalah  transfer  uang,  penerimaan  pembayaran PLN, PAM, telepon maupun telepon selular, penerimaan pembayaran pajak- pajak,  penyediaan  sistem  pembayaran  secara  elektronik,  penggunaan  kartu plastik sebagai alat pembayaran.
b. Mempermudah  dan  melancarkan  transaksi  internasional.  Sering  kali transaksi  internasional  terkendala  masalah  perbedaan  geografis,  kultur budaya dan sistem pembayaran masing-masing negara. Adanya bank umum yang  beroperasi  dalam  skala  internasional  akan  memudahkan  penyelesaian transaksi-transaksi tersebut.
c. Penyimpanan  barang-barang  berharga. Safe  deposit  box adalah  salah  satu jasa  yang  disediakan  oleh  bank  kepada  publik  untuk  penyimpanan  barang-
barang  berharga  yang  dimilikinya  seperti  surat-surat  berharga  (saham, obligasi,  sertifikat),  perhiasan,  uang,  dan  ijazah  (Siti  Sundari  Arie,  2011: 11).
Hubungan  antara  perbankan  dengan  pembangunan  sangat  nyata.  Ada  3 peran  penting  yang  dijalankan  oleh  perbankan  yang  sudah  mendapat  pengakuan luas, antara lain sebagai:
1. Lembaga  Kepercayaan  ( agent  of  trust ).  Dasar  utama  kegiatan  perbankan adalah  kepercayaan  ( trust ),  baik  dalam  menghimpun  maupun  penyaluran dana  masyarakat.  Masyarakat  percaya  bahwa  dana  yang  dititipkan  akan dikelola  dengan  baik,  bank  tidak  akan  bangkrut,  dan  pada  saat  yang  telah dijanjikan dana dapat ditarik kembali. Sebaliknya Pihak bank percaya bahwa debitur  atau  masyarakat  tidak  menyalahgunakan  pinjamannya,  mengelola dana  pinjaman  sesuai  tujuan  dan  mempunyai  itikad  baik  untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.
2. Agen  Pembangunan  Negara  ( agent  of  development ).  Kegiatan  bank memungkinkan  masyarakat  melakukan  investasi,  kegiatan  distribusi  serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, dan tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kegiatan inilah yang menjadi inti kegiatan pembangunan ekonomi.
3. Pemberi  layanan  ( Agent  of  services ).  Selain  melakukan  kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa  pengirima  uang,  penitipan  barang  berharga,  pemberian  jaminan  bank, dan penyelesaian tagihan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016: 6).
Satu  hal  penting  dalam  usaha  perbankan  adalah  adanya  jaminan/agunan dalam  perjanjian  antara  bank  dengan  masyarakat.  Jaminan  ini  penting  untuk meyakinkan  bank  bahwa  para  pihak  akan  memenuhi  kewajiban  masing-masing, dan jika karena suatu keadaan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat ditutup dari barang yang dijaminkan/ diagunkan.
Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menegaskan:
(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank  Umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang mendalam  atau  itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  Nasabah Debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Apa yang dimaksud dalam Pasal 8 ditegaskan lagi dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang  Perbankan,  yang  antara  lain  menegaskan  bahwa    untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan,  sebelum  memberikan kredit,  bank  harus  melakukan  penilaian  yang  seksama  terhadap  watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur.
Prinsip-prinsip  penilaian  dalam  pemberian  kredit,  yang  pada  umumnya dipegang dalam pemberian kredit meliputi:
1. Penilaian watak ( character). Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi  atau mengembalikan  pinjamannya,  sehingga  tidak  akan menyulitkan  bank  di  kemudian  hari.  Hal  ini  dapat  diperoleh  terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau  informasi  yang  diperoleh  dari  pihak  lain  yang  mengetahui  moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehariharinya.
2. Penilaian kemampuan ( capacity). Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur  dalam  bidang  usahanya  dan  kemampuan  manajerialnya,  sehingga bank  yakin  bahwa  usaha  yang  akan  dibiayainya  dikelola  oleh  orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu maupun melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
3. Penilaian terhadap modal ( capital) . Bank harus melakukan analisis terhadap posisi  keuangan  secara  menyeluruh  mengenai  masa  lalu  dan  yang  akan datang. Hasil analisis akan menunjukan kemampuan pemodalan calon debitur dalam pembayaran proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
4. Penilaian  terhadap  agunan (colleteral ).  Calon  debitur  umumnya  wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan  tambahan  dengan  maksud  jika  calon  debitur  tidak  dapat  melunasi kreditnya,  maka  agunan  tambahan  tersebut  dapat  dicairkan  guna  menutupi pelunasan.
5. Penilaian  terhadap  prospek  usaha  nasabah  debitur  (kondisi  ekonomi).  Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam atau di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui (Dahlan Siamat, 1993: 99).
Berdasarkan  sumber  pendanaannya,  agunan  kredit  dibedakan  menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Agunan  pokok.  Sesuai  penjelasan    Undang-Undang  Perbankan,  agunan pokok  adalah  agunan  yang  pengadaannya  bersumber  /  dibiayai  dari  dana kredit  bank.  Agunan  ini  dapat  berupa  barang,  proyek  (tanah  dan  bangunan, mesin-mesin,  persediaan  dagang  /  hak  tagih,  dan  lain-lain).  Agunan  kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain  dalam  jaminan  utama  (watak,  kemampuan,  modal  dan  prospek), diperoleh  keyakinan  atas  kemampuan  debitor  untuk  mengembalikan hutangnya.
2. Agunan  tambahan,  adalah  agunan  yang  tidak  termasuk  di  dalam  batasan agunan pokok tersebut di atas. Misalnya surat berharga, surat rekta, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain (Paula Bawuna, 2013: 74).
Pasal  1131  KUH  Perdata  mengatur  tentang  kedudukan  harta  pihak peminjam    (debitur)  yang  menegaskan    bahwa  harta  debitur  sepenuhnya merupakan  jaminan  atau  tanggungan  atas  utangnya.    Pasal  1131  KUH  Perdata juga menegaskan bahwa semua harta debitur, berupa harta bergerak maupun tidak bergerak,  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari,  merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam (M. Bahsan, 2007: 50).
Benda  jaminan  yang  di  jaminkan  ke  lembaga  perbankan,  ataupun  lembaga pembiayaan  lainnya,  umumnya  berupa  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah  dan bangunan  maupun  berupa  benda  bergerak  seperti  kendaraan  bermotor  maupun benda  bergerak  lainnya.    Jika  agunan  yang  dijaminkan  berupa  tanah  atau bangunan, maka pihak lembaga pembiayaan mengikatnya dengan hak tanggungan dan jika yang dijaminkan berupa benda bergerak di ikat dengan jaminan fidusia.
Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  168,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3889).  Adapun yang dimaksud dengan Jaminan fidusia  pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:
hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima  fidusia terhadap kreditor lainnya.
Jika terjadi keadaan yang tidak diharapkan, pihak nasabah bank tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:
1. Rescheduling (penjadwalan  kembali),  yaitu  perubahan  syarat-syarat  kredit menyangkut  jadwal  pembayaran  dan  atau  jangka  waktu  termasuk  masa tenggang  apabila  terjadi  atau  tidak  terjadi  perubahan  terhadap  besarnya angsuran.  Tidak  kepada  semua  debitur  dapat  diberikan  kebijakan  ini  oleh bank,  melainkan  hanya  kepada  debitur  yang  menunjukkan  itikad  baik  dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit.
2. Reconditioning (persyaratan  kembali),  yaitu  perubahan  sebagian  atau seluruh  persyaratan  kredit  yang  tidak  terbatas  pada  jadwal,  jangka  waktu, dan  persyaratan  lainnya  sepanjang  tidak  menyangkut  perubahan  maksimal saldo kredit.
3. Restructuring (penataan kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut  penambahan  dana  bank  dan  atau  sebagai  tunggakan  bunga menjadi  pokok  kredit  baru  dan  atau  konversi  seluruh  atau  sebagian  dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan (Etty Mulyati, 2016: 203).
Jika  telah  dilakukan  upaya-upaya  tersebut  nasabah  tidak  juga  dapat memenuhi  kewajibannya,  maka  akan  dilakukan  eksekusi.    Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau  pemberi  fidusia  cidera  janji,  eksekusi  terhadap  benda  yang  menjadi  obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
(1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
(2) Penjualan  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan penerima  fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
(3) Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan pemberi  dan  penerima  fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan  para  pihak  (Junaidi Abdullah, 2016: 10).
Pelaksanaan  eksekusi  obyek  jaminan  fidusia,  ternyata  sering  menimbulkan masalah. Masalah dapat datang dari pihak kreditur atau dari debitur berupa upaya menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi. Hal ini merupakan salah satu hal yang menarik  untuk  diteliti  sehubungan  dengan  perjanjian  kredit  yang  dibuat  bank selaku  kreditur  dengan  nasabah  selaku  debitur,  termasuk  apa  yang  senyatanya terjadi di PT. BPR. Kanaya, salah satu BPR yang ada di kabupaten Buleleng.
Sejalan  dengan    latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  masalah  yang  dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  objek    jaminan  fidusia  untuk pemenuhan  kewajiban  debitur  dalam    perjanjian  kredit  pada  PT.  BPR. Kanaya?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  eksekusi  terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur sesuai  perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma  penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian  tentang  pelaksanaan  norma,
dalam hal ini norma hukum tentang fidusia, khususnya eksekusi terhadap benda yang dibebani fidusia.
Penelitian  ini  mendekripsi  tentang    pelaksanaan  eksekusi  terhadap  objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur dalam  perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi terhadap  objek    jaminan  fidusia  untuk  pemenuhan  kewajiban  debitur  sesuai perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya.
Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR. Kanaya. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk memudahkan  proses  pencarian  data.  Hal  lain  yang  juga  menjadi  pertimbangan adalah  mengingat    pada  PT.  BPR.  Kanaya  perjanjian  kredit  dengan  jaminan fidusia merupakan hal yang telah sering dilakukan.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  dari  sumber  data lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu  tentang  apa  yang  telah secara nyata terjadi.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  studi  dokumentasi/
kepustakaan  dan  wawancara  berencana/  terstruktur.  Analisis  data  dilakukan setelah  data  terkumpul,  agar  dari  data  tersebut  dapat  dibuat  uraian,  yang  pada akhirnya dapat ditarik simpulan. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Eksekusi  Terhadap  Objek    Jaminan  Fidusia  untuk Pemenuhan  Kewajiban  Debitur  dalam    Perjanjian  Kredit  pada  PT.

## BPR. Kanaya
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT.  BPR.  Kanaya    dan  Direktur  Utama  PT.  BPR . Kanaya  menyatakan    tugas pokok masing-masing Organ Perusahaan PT. BPR . Kanaya sebagai berikut:
1. Dewan  Komisaris.  Secara  kolektif  tugas  Dewan  Komisaris  adalah  melakukan pengawasan  terhadap  pengurusan  Perusahaan  yang  dilakukan  oleh  Direksi  serta memberikan  nasihat  berkenaan  dengan  kebijakan  Direksi  dalam  menjalankan Perusahaan.  Dewan  Komisaris  secara  terus  menerus  memantau  efektivitas kebijakan  Perusahaan,  kinerja  dan  proses  pengambilan  keputusan  oleh  Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan
pemangku  kepentingan  lainnya.  Hasil  pengawasan  disertai  kajian  dan  pendapat Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi.
2. Direksi. Tugas pokok Direksi adalah melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai  kepentingan  dan  tujuan  Perusahaan  dan  bertindak  selaku  pimpinan dalam pengurusan tersebut. Direksi melakukan segala tindakan pengurusan maupun  mengenai  pemilikan  kekayaan  Perusahaan  termasuk  mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain, sesuai pembatasan yang ditetapkan  dalam  Anggaran  Dasar  Perusahaan.  Secara  hukum,  Direksi mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut,  Direksi  secara kolegial melalui Rapat Direksi berwenang untuk:
a. Menetapkan strategi Perusahaan, kebijakan dasar keuangan, organisasi dan  SDM,  serta  sistem  teknologi informasi  dan  komunikasi Perusahaan.
b. Mengajukan  saran  pengelolaan  Perusahaan  yang memerlukan persetujuan  Komisaris  dan/atau  memerlukan tanggapan  tertulis Komisaris  dan  Persetujuan  RUPS  serta melaksanakannya  sesuai ketentuan  yang  diatur  dalam Anggaran  Dasar,  persetujuan  Komisaris serta Keputusan RUPS.
c. Mengupayakan  tercapainya  target-target  Perusahaan dalam  aspek keuangan,  aspek  operasional  dan  aspek administrasi  yang  telah disetujui dan ditetapkan dalam RUPS.
d. Menetapkan  strukstur  organisasi  dan  penetapan  pejabat Perusahaan sampai jenjang tertentu.
3. Satuan  Pengawas  Intern  (SPI).  Satuan  Pengawas  Intern  mempunyai  tugas untuk:
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dalam kantor.
b. Memeriksa administrasi keuangan bank.
c. Meneliti  kebenaran  dan  kelengkapan  laporan-laporan  keuangan terutama neraca dengan perhitungan rugi/laba.
e. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kerja dan prosedur dari  unit-unit  kerja  di  kantor  menurut  ketentuan  yang  berlaku  serta menilai efektifitas atas pelaksanaan tata kerja tersebut.
f. Mengawasi  penyusunan  rencana  kerja  bank  termasuk  anggaran  dan belanja bank.
g. Memperbaharui sistem pembukuan sesuai dengan perkembangan bank serta  menyesuaikan  struktur  organisasi  sehubungan  dengan perkembangan usaha bank.
4. Kepala Bagian Kredit. Kepala Bagian kredit merupakan aparat manajemen yang  ditugaskan  membantu  direksi  dalam  menangani  masalah-masalah khusus,  yaitu  bidang  pembiayaan  atau  kredit.  Tugas  dan  tanggung jawab bagian kredit antara lain:
a. Membuat usulan rancangan pemasaran kepada direksi.
b. Memantau  secara  terus  menerus  efektifitas  dan  kolektifitas pembiayaan.
c. Melaksanakan supervisi program pembiayaan dan pemasaran.
d. Memonitor lalu lintas jatuh tempo deposito dan tabungan besar, serta mengadakan  pendekatan  ulang  dan  mengoptimalkan  jaringan  atau hubungan dengan nasabah.
Kepala  Bagian  Kredit  memimpin  dan  mempertanggungjawabkan  kepada Direktur  pelaksanaan  tugas  dari Credit  Officer . Team  Leader. Collection. Administrasi Kredit. Account Officer.
5. Kepala  Bagian  Operasional.  Bidang  operasional  merupakan  manajemen yang  ditugaskan  untuk  membantu  unit-unit  lainnya,  dalam  melaksanakan tugas-tugas supervisi di bidang oprasional yang meliputi aspek kualitatif dan kuantitatif  secara  efektif  dan  efisien,  dalam  rangka  pengamanan  jasa perbankan  berdasarkan  sistem  dan  prosedur  perusahaan  yang  telah ditetapkan  sesuai  dengan  kebijakan  manajemen  serta  peraturan  pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK)). Tugas pokoknya antara lain:
a. Melakukan supervisi terhadap semua kegiatan operasional bank.
b. Mengajukan rancangan pembelanjaan yang efektif dan efisien.
c. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan setiap bagian.
Kepala  Bagian  Operasional  memimpin  dan  mempertanggungjawabkan kepada  direktur  pelaksanaan  tugas  dari Customer  Service. Teller/ Kasir. Pemasaran Dana. Akunting.
6. Bagian  Umum.  Bagian  umum  membantu  perlengkapan  yang  dibutuhkan perusahaan  dan  karyawan  untuk  memperlancar  seluruh  kegiatan,  serta bertugas  menangani  masalah  kepegawaian  dan  kesekretariatan.  Bagian Umum  memimpin  dan  mempertanggungjawabkan  kepada  Direktur pelaksanaan tugas dari Satpam. Office Boy (OB).
Kepala Bagian Kredit PT. BPR. Kanaya, menjelaskan bahwa aktivitas utama PT.  BPR.  Kanaya  adalah  menghimpun  dana  masyarakat  berupa  tabungan  dan deposito  serta  menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau pinjaman.  Dijelaskan lebih lanjut aktivitas PT. BPR. Kanaya sebagai berikut:
1. Penghimpunan dana, berupa:
a. Tabungan.
PT. BPR Kanaya memiliki beberapa produk tabungan, diantaranya :
1) Tabungan  Kanaya.  Produk  tabungan  secara  umum  dinamakan Tabungan Kanaya dengan suku bunga yang diberikan sebesar 6%
setahun. 2) Program  tabungan  paket.  Program  tabungan  paket  yang dinamakan  Tabungan  Paket  Kanaya  dengan  suku  bunga  8  dan
10%  dengan  jangka  waktu  yang  bervariasi.  Tabungan  Paket Kanaya  diharapkan  dapat  tumbuh  dengan  baik  karena  program ini  bersifat  untuk  investasi  untuk  kebutuhan  yang  akan direncanakan oleh para nasabah, program tabungan berjangka ini juga  diharapkan  dapat  mendorong  pertumbuhan  dana  pihak ketiga khususnya pada pos tabungan. 3) Tabunganku.  Produk  tabungan  yang  lainnya  yaitu  Tabunganku yang merupakan tabungan dengan persyaratan mudah dan ringan yang  diterbitkan  secara  bersama  oleh  bank-bank  di  indonesia guna  menumbuhkan  budaya  menabung  serta  meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat.  Kelebihan  dari  produk  Tabunganku adalah  tanpa  biaya  administrasi  bulanan,  setoran  awal pembukaan  rekening  minimum  sebesar  Rp.  10.000,  suku  bunga sebesar  4  %,  dan  pergantian  buku  tabungan  gratis.  Dengan kelebihan-kelebihan  yang  dimiliki  dari  produk  Tabunganku diharapkan  mampu  meningkatkan  minat  masyarakat  dalam menyisihkan uangnya untuk menabung. 4) Tabungan  simpel.  Produk  tabungan  yang  lain  berupa  Tabungan Simpel  (Simpanan  Pelajar)  yang  diluncurkan  sejalan  dengan program  Pemerintah.  Target  dari  tabungan  ini  adalah  kelompok pelajar/siswa  yang  berusia  dibawah  17  tahun  dengan  tujuan untuk  meningkatkan  kegiatan  literasi  dan  inklusi  keuangan. Tabungan  ini  dapat  dilakukan  hanya  dengan  setoran  awal  Rp.
5.000,-  tanpa  dikenakan  biaya  administrasi  dan  tanpa  diberikan bunga namun dikonversi dengan program reward .
b. Deposito.  Deposito  berjangka  memiliki  suku  bunga  yang  bervariatif berkisar  antara  9,50%  sampai  dengan  12,00%  setahun  dengan  jangka waktu  1  (tiga)  bulan  sampai  dengan  12  (dua  belas)  bulan.  Dalam  hal ini suku bunga deposito masih ada di atas suku bunga LPS.
c. Antar  bank  pasiva.  Dalam  meningkatkan  penyaluran  dana  dalam bentuk kredit, PT. BPR. Kanaya juga mendapatkan pendanaan melalui antar  bank  pasiva,  yaitu  melalui  pinjaman  antar  BPR  maupun  dalam bentuk linkage program bersama bank umum.
2. Penyaluran dana. PT. BPR. Kanaya memiliki beberapa produk kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat, di antaranya:
a. Kredit  Kanaya  Simpel-200.  Kredit  Kanaya  Simple-200  adalah Pembiayaan kepada debitur untuk menunjang kebutuhan calon debitur dengan  memberikan  fasilitas  pinjaman  sebesar  maksimal  200%  dari nilai  pasar  jaminan  dengan  plafond  Rp.  1.000.000,-  sampai  dengan
50.000.000,-.  Jangka  waktu  Minimal  6  bulan  dan  maksimal  36  bulan dan  suku  bunga  sebesar  2%  menetap  sedangkan  bunga  di  bawah  2%
menetap wajib mendapatkan persetujuan dari Direksi. Kredit ini wajib di asuransikan dengan pihak asuransi rekanan.
b. Kredit  Mikro  Kanaya.  Kredit  Mikro  Kanaya  merupakan  kredit konsumtif  tanpa  agunan  kepada  nasabah  yang  memiliki track  record baik  dan  kepada  masyarakat  umum  yang  dikategorikan  layak  dengan tujuan  pemenuhan  kebutuhan  konsumtif  masyarakat.  Maksimum plafond per debitur sebesar Rp. 10.000.000,- dengan suku bunga kredit ditetapkan  sebesar  30,00  %  sampai  dengan  36,00  %  per  tahun menetap, jangka waktu kredit maksimal 24 bulan dan wajib diikutkan asuransi kredit di PT. JAMKRIDA.
Sebagai perjanjian tambahan, perjanjian fidusia antara nasabah dengan PT. BPR.  Kanaya  dilakukan  sehubungan  dengan  perjanjian  kredit  Kredit  Kanaya Simpel-200, yang jaminannya berupa benda bergerak, atau benda tetap yang tidak dapat dibebani hipotik. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir sebagai jawaban kebutuhan masyarakat atas permodalan maupun untuk pemenuhan  kebutuhan  hidup.  Lembaga  jaminan  dalam  bentuk  hipotek  dirasa belum  cukup  mengakomodir  kebutuhan  permodalan  masyarakat  yang  tidak memiliki  jaminan  benda  tidak  bergerak,  misalnya  tanah  sebagai  objek  jaminan atas  utang  mereka.  Di  lain  sisi,  keberadaan  lembaga  jaminan  gadai  juga  dirasa belum  cukup  untuk  menjawab  keterbatasan  masyarakat  dikarenakan  objek jaminan benda bergerak gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan  selanjutnya  dipegang  oleh  kreditur  pemegang  gadai  (vuistpand)  atau  pihak ketiga  pemegang  gadai.  Hal  tersebut  kemudian  menjadi  penghalang  bagi masyarakat  yang  melakukan  pinjaman  dengan  tujuan  untuk  membeli  benda produksi  (sebagai  modal  kerja)  dan  transportasi.  Kebutuhan  masyarakat  tersebut kemudian menjadi awal lahirnya Jaminan Fidusia (Hudiyanto, dkk., 2018: 44).
Kepala  Bagian  Kredit  PT.  BPR.  Kanaya  dengan  mengacu  pada  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor:  14/15/PBI/2012  menjelaskan  bahwa    kredit  yang disalurkan PT. BPR. Kanaya dikategorikan menjadi:
a. Lancar,  jika  kredit  memenuhi  kriteria  industri  atau  kegiatan  usaha  yang memiliki  potensi  pertumbuhan  yang  baik,  perolehan  laba  tinggi  dan  stabil,
pembayaran  tepat  waktu,  perkembangan  rekening  baik  dan  tidak  ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.
b. Dalam  Perhatian  Khusus,  jika  kredit  memenuhi  kriteria:  industri  atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, perolehan laba cukup  lancar  baik,  namun  memiliki  potensi  menurun,  terdapat  tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).
c. Kurang Lancar, jika kredit memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menunjukkan  potensi  pertumbuhan  yang  sangat  terbatas  atau  tidak mengalami  pertumbuhan,  perolehan  laba  rendah,  terdapat  tunggakan pembayaran  pokok  dan/atau  bunga  yang  telah  melampaui  90  hari  sampai dengan 180 hari (6 bulan).
d. Diragukan,  jika  kredit  memenuhi  kriteria:  industri  atau  kegiatan  usaha menurun,  laba  sangat  kecil  dan  negatif,  kerugian  operasional  dibiayai dengan  penjualan  aset,  terdapat  tunggakan  pembayaran  pokok  dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
e. Macet, jika kredit memenuhi kriteria: kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, mengalami kerugian yang besar, debitur tidak  mampu  memenuhi  seluruh  kewajiban  dan  kegiatan  usaha  tidak  dapat dipertahankan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).
Kepala  Bagian  Kredit  PT.  BPR.  Kanaya  menjelaskan,  terhadap  pinjaman yang  bermasalah  telah  ada  petunjuk  penyelesain    secara  normatif  antara  lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Meskipun ditujukan sebagai acuan regulasi bagi bank umum, tetapi BPR  dalam  prakteknya  juga  menjadikannya  sebagai  rujukan.    Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak PT. BPR. Kanaya antara lain melalui:
a. Penurunan suku bunga kredit;
b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
Jika  berbagai  upaya  penyelamatan  telah  dilakukan  ternyata,  debitur  tetap tidak  dapat  memenuhi  kewajiban,  maka  dilakukan  eksekusi  terhadap  objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur dalam  perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya. Hal ini prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu (Munir Fuady, 2003: 13):
1. Bahwa  secara  riil,  pemegang  fidusia  hanya  berfungsi  sebagai  pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;
2. Hak  pemegang  fidusia  untuk  mengeksekusi  barang  jaminan  baru  ada  jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
3. Apabila  hutang  sudah  dilunasi,  maka  obyek  jaminan  fidusia  harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia;
4. Jika  hasil  penjualan  (eksekusi)  barang  fidusia  melebihi  jumlah  hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia Telah disebutkan di depan, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang
Jaminan  Fidusia  menyatakan,  apabila  debitur  atau  pemberi  fidusia  cidera  janji, eksekusi  terhadap  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  dapat  dilakukan dengan cara:
(4) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
(5) Penjualan  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan penerima  fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
(6) Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan pemberi  dan  penerima  fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh harga  tertinggi  yang  menguntungkan  para  pihak  (Junaidi  Abdullah,  2016: 10).
Sertifikat Jaminan Fidusia yang bertitelkan eksekutorial dengan adanya irah- irah  yang  berbunyi  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” maka  sertifikat  Jaminan  Fidusia  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama dengan penetapan pengadilan atau dikenal dengan grosse akta, sehingga sertifikat
jaminan  fidusia  tersebut  menjadi  dasar  bagi  penerima  fidusia  untuk  untuk melakukan parate eksekusi atau eksekusi langsung (Hudiyanto, dkk., 2018: 48).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang diputuskan dalam  rapat  permusyawaratan  hakim  oleh  sembilan  Hakim  Konstitusi  yaitu Anwar  Usman  selaku  Ketua  merangkap  Anggota,  Aswanto,  Suhartoyo,  I  Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal  25  November  2019  yang  diucapkan  dalam  Sidang  Pleno  Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, 16 Januari 2020.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019 dapat  dinyatakan  bahwa  eksekusi  jaminan  fidusia  dilakukan  saat  adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji  dan  debitur  tidak  menyerahkan  objek  jaminan  secara  sukarela,  maka prosedur  eksekusi  jaminan  fidusia  dilakukan  sama  dengan  eksekusi  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  yaitu  dengan  mengajukan permohonan  eksekusi  ke  pengadilan  negeri.  Selain  itu,  cidera  janji  juga  tidak dapat  ditentukan  secara  sepihak.  Harus  ada  kesepakatan  mengenai  cidera janji/wanprestasi  yang  ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak  atau  atas  dasar  upaya hukum  (gugatan)  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  pihak  telah  melakukan wanprestasi.
Kepala  Bagian  Kredit  PT.  BPR.  Kanaya  menjelaskan,  setelah  adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, maka secara singkat tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap objek  jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur dalam  perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya adalah sebagai berikut:
1. Terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kredit oleh debitur. Wanprestasi atau cedera janji ini harus disepakati oleh debitur.
2. Jika debitur menyepakati wanprestasi yang terjadi dan menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia secara suka rela maka benda tersebut dapat:
a. Benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  penerima fidusia dijual melalui pelelangan umum.
b. Benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  dijual  di  bawah  tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika  dengan  cara  ini  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  yang menguntungkan para pihak.
3. Jika  debitur  tidak  sepakat  telah  terjadi  wanprestasi/cedera  janji  dan  tidak bersedia  menyerahkan  objek  jaminan  secara  sukarela,  maka  PT.  BPR. Kanaya harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.
4. Eksekusi  baru  dapat  dilakukan  setelah  ada  penetapan  dari  Pengadilan Negeri.
2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek  Jaminan  Fidusia  untuk  Pemenuhan  Kewajiban  Debitur  Sesuai Perjanjian Kredit pada PT. BPR. Kanaya
Perjanjian  jaminan  fidusia  mengikat  benda  yang  menjadi  obyek  jamianan fidusia.  Hal  tersebut  penting  dilakukan  karena  benda-benda  tersebutlah  dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fiducier. Hak jaminan fidusia merupakan  hak  kebendaan  yang  melekat  pada  obyek  fidusia  dan  akan  tetap mengikuti  obyeknya  ditangan    siapa  pun  benda  tersebut  berada  ( droit  de  suite) selama  jaminan  fidusia  tersebut  belum  dihapuskan  atau  dicoret  (Desak  Putu Firstia Devi Apriani dan Ni Ny. Mariadi, 2017: 60).
PT.  BPR.  Kanaya  dapat  memperoleh  manfaat  dari  penggunaan  jaminan fidusia.  Selain  untuk  menekan  resiko  bisnis  dalam  keputusan  pembiayaan, manfaat  dari  penggunaan  jaminan  fidusia  bagi  perusahaan  adalah  (Hudiyanto, dkk., 2018: 46):
1. Memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen.
Jaminan kebendaan secara fidusia memiliki hak preferensi dalam arti bahwa hak jaminan kebendaan tersebut memberikan kedudukan yang didahulukan bagi  kreditor  pemegang  hak  jaminan  terhadap  kreditur-kreditur  lainnya.
Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia menyatakan:
a. Penerima  fidusia  memiliki  hak  yang  didahulukan  terhadap  kreditur lainnya;
b. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan  piutangnya  atas  hasil  eksekusi  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia;
c. Hak  yang  didahulukan  dari  penerima  fidusia  tidak  hapus  karena adanya kepailitan maupun likuidasi pemberi fidusia.
Jaminan  fidusia  memberikan  keuntungan  bagi  penerima  fidusia  apabila pemberi  fidusia  mengalami  gagal  bayar  atau  wanprestasi.  Hal  ini  karena dalam  pelunasannya,  kedudukan  penerima  fidusia  yang  paling  pertama melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia  akan  didahulukan  dalam pelunasannya. Hak preferensi kepada penerima jaminan fidusia lahir apabila penerima fidusia telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Apabila akta Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan, maka kedudukan kreditur hanya menjadi kreditur konkuren.
2. Memberikan  kepastian  hukum  dan  mencegah  terjadinya  fidusia  ulang terhadap benda jaminan.
Pada  bagian  umum  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  lahirnya  UU Jaminan  Fidusia  bertujuan  untuk  menampung  kebutuhan  masyarakat mengenai  pengaturan  jaminan  fidusia  sebagai  salah  satu  sarana  untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para  pihak  yang  berkepentingan.  Jaminan  Fidusia  memberikan  kemudahan bagi  para  pihak  yang  menggunakannya,  khususnya  bagi  pemberi  fidusia (debitur).
Sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  yang  mewajibkan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia,  kepentingan penerima  fidusia  berisiko  karena  pemberi  fidusia  dapat  saja  menjaminkan benda tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Hal
ini  dilakukan  oleh  debitur  agar  dapat  memperoleh  pinjaman  dari  kreditur yang  lain  sehingga  kebutuhannya  dapat  terpenuhi.  Adapun  yang  dimaksud dengan  fidusia  ulang  adalah  atas  benda  yang  sama  yang  telah  dibebankan fidusia, dibebankan fidusia lagi.
3. Memberikan  proses  yang  mudah  cepat  dalam  hal  terjadi  wanprestasi. Gugatan wanprestasi didasarkan atas tidak terlaksananya prestasi oleh salah satu  pihak  yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya.  Kemudahan  dalam melakukan  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia  melalui  eksekusi langsung  atau parate eksekusi  merupakan  salah  satu  kelebihan  lembaga jaminan fidusia.
Jika  Bank  menganggap  eksekusi  jaminan  fidusia  akan  menimbulkan gangguan  keamanan  dan  ketertiban,  atau  diperkirakan  ada  potensi  pelanggaran hak  para  pihak,  dapat  mengajukan  permohonan  pengamanan  sesuai  dengan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
Pasal  2  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  2011  tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  menyatakan  tujuan pengamanan eksekusi jaminan fidusia meliputi:
a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. terlindunginya  keselamatan  dan  keamanan  penerima  jaminan  fidusia, pemberi  jaminan  fidusia,  dan/atau  masyarakat  dari  perbuatan  yang  dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
Pasal  6  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia menyatakan  bahwa pengamanan  terhadap  objek  jaminan  fidusia  dapat  dilaksanakan  dengan persyaratan:
a. ada permintaan dari pemohon;
b. memiliki akta jaminan fidusia;
c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.
Dalam  hal  termohon  eksekusi  merasa  telah  membayar  atau  melunasi kewajibannya  kepada  petugas  lain  yang  ditunjuk  oleh  pemohon  eksekusi,  yang mengakibatkan  timbulnya  perselisihan  pada  saat  atau  sedang  dilaksanakan eksekusi, maka personel Kepolisian yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut:
a. mengadakan  pendekatan  persuasif  antara  pemohon  dan  termohon  melalui musyawarah;
b. menanyakan  dengan  sopan  dan  humanis  kepada  termohon,  untuk menunjukan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan;
c. mengamankan  lingkungan  sekitar  eksekusi  untuk  mencegah  meningkatnya eskalasi keamanan;
d. apabila  termohon  mempunyai  bukti  pembayaran  atau  pelunasan  yang  sah, personel Polri:
1) menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi;
2) membawa  dan  menyerahkan  petugas  yang  ditugaskan  oleh  pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut; dan
3) membawa  pihak  termohon  dan  pemohon  eksekusi  ke  kantor  kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.
Demikian  dinyatakan  dalam  Pasal  20  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
Menurut  Kepala  Bagian  Kredit  PT.  BPR.  Kanaya  ada  beberapa  hal  yang menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia untuk  pemenuhan  kewajiban  debitur  sesuai    perjanjian  kredit  pada  PT.  BPR. Kanaya, antara lain:
1. Adanya  keharusan  untuk  mengajukan  kepada  Pengadilan  Negeri  apabila debitur  tidak  sepakat  mengenai  adanya  wanprestasi  dan  tidak  bersedia menyerahkan barang yang dibebani fidusia secara sukarela. Hal ini sebagai dampak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.
Hal ini tidak hanya berdampak dari sisi waktu, yang dianggap tidak sejalan
dengan  prinsip  kemudahan  dalam  melakukan  eksekusi  terhadap  objek jaminan  fidusia  melalui  eksekusi  langsung  atau parate eksekusi  yang merupakan  salah  satu  kelebihan  lembaga  jaminan  fidusia,  tetapi  juga menimbulkan  beban  biaya  tambahan.  Sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor:  18/PUU-XVII/2019  apabila  debitor  tidak  membayar jumlah utang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai waktu yang telah  ditetapkan  atau  debitur  lalai  dalam  memenuhi  kewajibannya  untuk membayar  utang  kepada  bank,    cukup  hanya  dibuktikan  dengan  lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian tanpa adanya surat teguran dari juru sita sudah dianggap telah terjadi wanprestasi.
2. Kendala  lain  masih  berhubungan  dengan  kendala  pertama,  dikhawatirkan karena prosesnya melalui Pengadilan, ada kecenderungan debitur juga tidak bersedia membuat kesepakatan penjualan barang secara langsung, sehingga jika Pengadilan Negeri menetapkan adanya wanprestasi dan eksekusi dapat dijalankan,  maka  harus  melalui  pelelangan  umum.  Hal  ini  akan menimbulkan  biaya  tambahan  berupa  biaya  lelang,  dan  hasil  penjualan barang jaminan tidak maksimal.
Dalam paraktek sebelumnya, parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan  lebih  banyak  dilakukan  dari  pada  pelaksanaan parate eksekusi  melalui kantor  lelang,  hal  ini  karena  penjualan  jaminan  atas  obyek  jaminan  fidusia dengan  cara  penjualan  di  bawah  tangan  lebih  menguntungkan.  Cara penyelesaian  ini  lebih  cepat  dan  tidak  ada  biaya  bea  lelang.  Undang-Undang menetapkan  memungkinkan  barang  yang  dibebani  fidusia  dijual  di  bawah tangan dengan persyaratan ( Winda Pebrianti, 2012: 90) :
a. Melalui penjualan di bawah tangan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
b. Penjualan  tersebut  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan  antara  kreditur dengan debitur.
c. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan atau kreditur kepada pihak- pihak yang berkepentingan.
d. Telah  diumumkan  sedikit-dikitnya  dalam  2  (dua)  surat  kabar  yang beredar dan meliputi daerah tempat letak obyek jaminan.
e. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
3. Ketidaksepakatan debitur tentang wanprestasi dan eksekusi terhadap barang yang  dibebani  fidusia,  menjadi  potensi  adanya  gangguan  dalam  eksekusi terhadap  barang  tersebut.  Hal  ini  mengharuskan  Bank  mengajukan permohonan  pengamanan  eksekusi  kepada  Kepolisian,  yang  menjadi komponen  biaya  yang  dibebankan  kepada  nilai  barang  yang  dieksekusi, sehingga  dapat  saja  hasil  akhirnya  tidak  dapat  lagi  memenuhi  kewajiban debitur pada Bank, apalagi jika eksekusi haruis dilakukan lebih dari 1 kali.
4. Kendala  lain  adalah  adanya  gangguan  jaringan  internet  pada  saat-saat tertentu,  sehingga  pendaftaran  fidusia  tidak  dapat  dilakukan  secara  tuntas. sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kementerian  Hukum  dan  HAM Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia secara  Elektronik.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  Bank  tidak  memperoleh kepastian apakah fidusia telah terdaftar atau belum. Jika terlewatkan untuk melakukan  pengecekan,  dan  ternyata  pendaftaran  jaminan  fidusia  tidak berjalan,  maka  jika  terjadi  wanprestasi,  Bank  tidak  berkedudukan  sebagai kreditur preferen (diutamakan).

## PENUTUP
Sebagai  bagian  akhir  dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai berikut.
1. Eksekusi  terhadap  objek    jaminan  fidusia  untuk  pemenuhan  kewajiban debitur dalam  perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya dilaksanakan sebagai berikut:
a. Terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kredit oleh debitur. Wanprestasi atau cedera janji ini harus disepakati oleh debitur.
b. Jika  debitur  menyepakati  wanprestasi  yang  terjadi  dan  menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia secara suka rela maka benda tersebut dapat:
c. Benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  penerima fidusia dijual melalui pelelangan umum.
d. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dijual di bawah tangan yang dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  pemberi  dan  penerima  fidusia  jika dengan  cara  ini  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan para pihak.
e. Jika debitur tidak sepakat telah terjadi wanprestasi/cedera janji dan tidak bersedia  menyerahkan  objek  jaminan  secara  sukarela,  maka  PT.  BPR. Kanaya harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.
f. Eksekusi  baru  dapat  dilakukan  setelah  ada  penetapan  dari  Pengadilan Negeri.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur sesuai  perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya, antara lain:
a. Adanya keharusan untuk mengajukan kepada Pengadilan Negeri apabila debitur  tidak  sepakat  mengenai  adanya  wanprestasi  dan  tidak  bersedia menyerahkan  barang  yang  dibebani  fidusia  secara  sukarela,  sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.
b. Ada  kecenderungan  debitur  juga  tidak  bersedia  membuat  kesepakatan penjualan barang secara langsung, sehingga eksekusi melalui pelelangan umum. Hal ini akan menimbulkan biaya tambahan berupa biaya lelang, dan hasil penjualan barang jaminan tidak maksimal.
c. Ketidaksepakatan  debitur  tentang  wanprestasi  dan  eksekusi  terhadap barang  yang  dibebani  fidusia,  menjadi  potensi  adanya  gangguan  dalam eksekusi  terhadap  barang  tersebut.  Hal  ini  mengharuskan  Bank mengajukan permohonan pengamanan eksekusi kepada Kepolisian, yang menjadi  komponen  biaya  yang  dibebankan  kepada  nilai  barang  yang dieksekusi, sehingga dapat saja hasil akhirnya tidak dapat lagi memenuhi kewajiban  debitur  pada  Bank,  apalagi  jika  eksekusi  haruis  dilakukan lebih dari 1 kali.
d. Kendala lain adalah adanya gangguan dalam pendaftaran fidusia sesuai Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, sehingga Bank tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen (diutamakan).

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan Siamat. 1993. Manajemen Bank Umum . Jakarta: Intermedia.
Desak  Putu  Firstia  Devi  Apriani  dan  Ni  Ny.  Mariadi .  “ Efektivitas  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Fidusia  Dikaitkan  Dengan Perjanjian Dibawah Tangan (Studi di BPR Padma Singaraja). Kertha Widya. Jurnal Hukum. Vol. 5  No. 1  Agustus  2017.
Etty Mulyati. 2016. Kredit Perbankan – Aspek Hukum danPengembangan Usaha Mikro  Kecil  dalam  Pembangunan  Perekonomian  Indonesia. Bandung:  PT. Refika Aditama.
Hudiyanto,  dkk.,  2018. Penguatan  Perlindungan  Konsumen  Di  Sektor  Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia. Jakarta: OJK. Junaidi Abdullah. 2016. “Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Endaftaran dan Eksekusi)”. BISNIS , Vol. 4, No. 2, Desember 2016. Munir Fuady. 2003, Jaminan Fidusia. Cetakan ke II.  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
M.  Bahsan.  2007. Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia . Jakarta: PT.Raja Grasindo Persada.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2016. Perbankan-Seri  Literasi  Keuangan  Perguruan Tinggi . Jakarta:  OJK Press.
Paula  Bawuna.  2013.  “Analisis  Hukum  Perbankan  Terhadap  Perjanjian  Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS”. Vol.I/No.1/April-Juni /2013 . Siti  Sundari  Arie.  2011. Laporan  Kompendium  Hukum  Bidang  Perbankan. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
Winda  Pebrianti    “Tinjauan  Hukum  Atas  Eksekusi  Obyek  Jaminan  Fidusia Melalui  Parate  Eksekusi  Apabila  Obyek  Jaminan  Beralih  Kepada  Pihak Ketiga Atau Musnah”. Supremasi Hukum , Vol. 21, Nomor 1, Januari 2012.