IMPLEMENTASI PASAL 56 AYAT (1) KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
Salma 1 , Ahkam Jayadi 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## shalmamarra@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  “Implementasi  pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  atas  bantuan  hukum  terhadap terdakwa  oleh  pos  bantuan  hukum  (posbakum)  di  Pengadilan  Negeri  Makale  kelas  IB”.  Adapun  tujuan penelitian  ini  yakni  untuk  mengetahui  prosedur  pendampingan  terhadap  terdakwa  oleh  pos  bantuan  hukum  di Pengadilan  Negeri  Makale  Kelas  IB  dan  untuk  mengetahui  efektivitas  pelaksanaan  pos  bantuan  hukum  di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang  merupakan  penelitianyang  digunakan  untuk  memperjelas  kesesuaian  teori  dengan  praktek  dan menggunakan data premier tentang implementasi posbakum dalam menyelesaikan perkara pada rana pengadilan negeri. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pada pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale kelas IB  dalam  mendapatkan  bantuan  hukum  harus  melalui  beberaapa  prosedur  yang  sudah  ditetapkan  dari  pihak posbakum  dan  juga  merujuk  pada  peraturan-peraturan  yang  ada.  Kemudiaan  pada  penerapannya  atau implementasinya  posbakum  sudah  terlaksana  secara  efektif  pihak  pos  bantuan  hukum  pada Pengadilan  Negeri Makale  Kelas  IB  juga  sudah  melaksanakan  beberapa  program-program  yang  menyangkut  tentang  pemberian bantuan  hukum  khusunya  kepada  masyarakat  kurang  mampu.  Implikasi  penelitian  ini  adalah  untuk  lebih mengoptimalkan  implementasi  pos  bantuan  hukum  harusnya  pendanaan  yang  masuk  di  posbakum  lebih ditingkatkan sedikit agar tidak hanya perkara prodeo saja yang di kenai bantuan hukum secara cuma-cuma tetapi pada perkara di bidang perdata juga.
Kata Kunci : Implementasi, Terdakwa, Posbakum

## Abstract
This  research  discusses  "The  implementation  of  article  56  (1)  KUHAP  on  legal  assistance  to  the defendant by the legal aid post (posbakum) at the Makale District Court class IB". The purpose of this research is  to  find  out  the  procedure  for  assisting  the  defendant  by  the  legal  aid  post  at  the  Class  IB  Makale  District Court  and  to  determine  the  effectiveness  of  the  implementation  of  the  legal  aid  post  at  the  Class  IB  Makale District  Court.  The  type  of  research  used  is  field  research,  which  is  research  used  to  clarify  the  suitability  of theory  with  practice  and  uses  premiere  data  about  the implementation  of  posbakum  in  resolving  cases  on  the shutter of a district court. The results of this study indicate that the legal aid post at the Makale District Court class  IB  in  obtaining  legal  assistance  must  go  through  several  procedures  that  have  been  determined  by  the post-vacuum party and also refer to existing regulations. Then in its application or implementation of posbakum has been carried out effectively, the legal aid post at the Class IB Makale District Court has also implemented several programs concerning the provision of legal aid especially to the less fortunate. The implication of this research  is  that  to  optimize  the  implementation  of  legal  aid  posts,  the  funding  that  goes  to  the  post-vacuum should be increased a little so that not only prodeo cases are subject to free legal assistance but also in cases in the civil sector as well.
Keywords: Implementation, Defendant, legal aid post

## PENDAHULUAN
Sebagai mahluk individu secara otomatis manusia itu tidak bisa hidup sendiri, hidup saling  berdampingan,dan  juga  membutuhkan  satu  sama  lain.  Hubungan    itu  berkaitan  erat dengan  kubutuhan  yang  tidak  akan  mungkin  dapat  di  penuhi  dengan  seorang  diri,otomatis kita memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak sama halnya
dengan  ketentuan  hukum,hampir  setiap  ketentuan  hukum    memiliki  fungsi  mencapai  tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial.
Berkenaan  dengan  fungsinya  yaitu  menjaga  tata  tertib  demi  keadilan,  aturan  hukum itu  akan  berkembang  sejalan  dengan  berkembangnya  pergaulan  hidup  manusia. Perkembangan  aturan  hukum  dalam  menjalankan  aturannya  dapat  menunjukkan  tentang bagaimana  perkembangan  tentang  aturan-aturan  hukum.  Hukum  berlaku  sebagai  sistem hukum yang memiliki bentuk yang susunan tersendiri.
Hukum merupakan kaidah atau norma aturan baik secara tertulis maupun tidak yang mengatur  tatanan  hidup  dalam  masyarakat,  yang  mau  tidak  mau  harus  di  taati  oleh  setiap orang  yang  berada    dalam  lingkungan  tersebut,baik  itu  menurut  keyakinan  ataupun kekuasaan. Hukum juga dapat diartikan sebagai norma yang di ciptakan oleh tangan manusia yang mengatur tentang pola tingkah laku masyarakat itu sendiri. Namun defenisi hukum tidak dapat  di  pastikan  karena  defenisi  hukum  dapat  berubah  berdasarkan  dengan  perkembangan zaman,  akan  tetapi  pada  dasarnya  tujuan  hukum  hanya  satu  yaitu  bagaimana  sehingga terciptanya keadilan. Dalam kehidupan sosial manusia dan hukum adalah 2 hal yang tidak di pisahkan  itu  di  sebabkan  karena  sifat  manusia  yang  ingin  menang  sendiri,sehingga  dalam kasus seperti ini sangat di perlukan hukum untuk mengatur tingkah laku manusia.
Secara  umum  dapat  dipahami  bahwa  hukum  itu  adalah  sebuah  norma  atau  kaidah yang  menjadi  pedoman  apa  yang  boleh  dan  apa  yang  tidak  boleh  dijalankan  dalam menjalankan  kehidupan  bermasyarakat  dan  apabila  dilanggar,maka  dikenakan  sanksi  oleh otoritas yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut. Dengan pengertian hukum seperti ini maka dapat dipahami bahwa norma hukum berbeda dengan norma-norma lain  yang  ada  dalam  kehidupan  masyarakat,  seperti  norma  adat,norma  kesopanan,norma agama  serta  norma  lainnya,yang  tidak  memiliki  unsur  pemaksa  secara  eksternal  bagi pelanggar norma-norma non hukum tersebut. 1
Bantuan  hukum  merupakan  sarana  yang  penting  dan  sangat  diperlukan  oleh    semua masyarakat  dalam  menuntut  haknya  atas  tindakan  atau  perlakuan  yang  dapat  merugikan, maupun  perlakuan  yang  tidak  sesuai  dengan  kaidah  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  yang mendasari  sehingga  perlindungan  atas  bantuan  hukum  bagi  manusia  selaku  subyek  hukum agar  terjaminnya  penegakan  hukum  yang  sesuai  dalam  undang-undang  yang  berlaku.
1 Fadli  Andi  Natsif, Kejahatan  HAM  (Perspektif  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Hukum  Pidana Intrnsional), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016),h. 23
Bantuan  hukum  yang  dimaksud  adalah  bantuan  hukum  terhadap  golongan  yang berpenghasilan rendah.
Sejalan perkembangan hukum, bantuan hukum yang terkhusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah,dan yang tidak paham paham tentang hukum semakin merajalela dan berkembang  dalam  masyarakat.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bantuan  hukum  merupakan jalan satu-satunya untuk menegakkan hukum keadilan bagi masyarakat, dan bantuan hukum tidak lepas dari fenomena  kehidupan dalam masyarakat saat ini.  Namun proses penyelesaian hukum  dengan  program  bantuan  hukum  masih  banyak  di  salah  gunakan  oleh  orang-orang yang  nerasa  dirinya  yang  berkecukupan  tinggi  dan  memanfaatkan  kekuasaan  mereka, sehingga mereka dengan leluasa menindas rakyat miskin.
Hak  untuk  mendapat  bantuan  hukum  di  atur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana. KUHAP adalah salah satu dari beberapa rujukan untuk menentukan tata cara dalam  proses  persiangan  hukum  pidana  materil,yang  mana  di  dalamnya  memuat  tentang semua  tata  cara  proses  penyelesaian  atau  proses  penyelesaian  perkara  pada  bidana  hukum pidana materil,mulai dari proses penyidikan hingga proses putusan akhir oleh majelis hakim baik  pada  Pengadilan  Negeri,Pengadilan  Tinggi  Bahkan  Sampai  Mahkamah  Agung. Sebagaimana kita ketahui hak-hak tersangka dapat di jabarkan sebagai berikut: 2
a. Hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality befeore law)
b. Hak  untuk  diperlakukan  secara  manusiawi  dan  bebas  dari  penyiksaan  dalam  proses peradilan pidana
c. Hak  untuk  diperiksa  dan  pemeriksaan  secra  adil  dan  terbuka  untuk  umum  oleh petugas peradilan yang berwenang,bebas dan tidak berpihak.
d. Hak untuk dianggap tidak bersalah (presumption of innocence)
e. Hak atas jaminan minimal saat proses pemerikasaan.
f. Hak atas upaya hukum
g. Hak rehabilitasi dan ganti rugi
h. Hak untuk tidak diadili duaa kali atas kasus yang sama
i. Hak untuk tidak di pidana berdasarkan aturan yang berlaku surut.
Berdasarkan  atas  uraian  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa      tersangka  dalam menjalankan proses persidangan atau pun penyidikan memiliki hak yang harus di pedomani
2 Aristo  M.A.Pangaribuan,dkk, pengantar  hukum  acara  pidana  di  indonesia (Depok:  Rajawali  Pers, 2018), h. 198.
oleh  yang  bertungas menyelesaikan  kasusnya  berdasarkan  yang  di atur  KUHAP,KUHP  dan Konvensi hak asasi  manusia yang mengatur hak sipil dan politik.
Kemudian  sehubungan  dengan  penjelasan  atas  hak  tersangka  yang  mendapatkan bantuan  hukum  dari  advokat,dimaksud  adalah  hak  untuk  mendapat      bantuan  hukum  secara efektif.  Termasuk  kasusu  dalam  kasusu  pro  bono  dimana  hak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap wargaa negara.
Berbicara  tentang  perlindungan  hak  terhadap  tersangka  maka  sangat  berkaitan  erat dengan perlindungan hak asasi manusia,karena dalam proses pemerikasaan tersangka/terdakwa  pejabat  penyidik  dalam  melakukan  tugasnya  terkadang  mereka melakukan  tindakan  yang  menyimpang  baik  dalam  bentuk  kekerasan  maupun penyiksaan,yang pada kenyataanya tidak di atur sama sekali dalam KUHAP.   Maka dari itu KUHAP  harusnya  menyerap  beberapa  ketentuan  tentang  HAM,yang  paling  penting  adalah ketentua  perlindungan  atas  tindakan  yang  tidak  sah  seperti  penyiksaan  baik  penyiksaan terhadap fisik maupun penyiksaan yang dapat mengganggu mental tersangka/terdakwa. Pada Pasal  50  KUHAP  telah  di  jelaskan  tentang  hak  pemeriksaan  terhadap  tersangka  dan kemudian diserahkan kepada penasehat hukumnya namun jika kita lihat secara cermat pada kenyataannya  hal  tersebut  belum  cukup  sebagai  jaminan  untuk  keselamatan  diri  tersangka dari tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
Pada dasarnya konvenan menggariskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun  ( non-derogable  right) .  Di  Indonesia  hingga  ssat  ini hukuman mati marupakan sala satu dari sekian banyak jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh  hakim  untuk  beberapa  tindak  pidana  seperti  pembunuhan  berencana,kejahatan terorisme,kejahatan  penyalahgunaan  narkoba,  dan  korupsi.  Hukuman  mati  pernah dimohonkan  untuk  dinyatakan  inkonstitusional  melalui Judicial  Riview di  Mahkamah Konstitusi. Pada putusannya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hukuman mati masih dapat di terapkan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Konstitutional. 3
j. Hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality befeore law)
k. Hak  untuk  diperlakukan  secara  manusiawi  dan  bebas  dari  penyiksaan  dalam  proses peradilan pidana
3 Eko  Riyadi, Hukum  Hak  Asasi  Manusia  :Perspektif  Internasional,Regional,dan  Nasional (Depok: Rajawali Pers, 2018), h . 90.
l. Hak  untuk  diperiksa  dan  pemeriksaan  secra  adil  dan  terbuka  untuk  umum  oleh petugas peradilan yang berwenang,bebas dan tidak berpihak.
m. Hak untuk dianggap tidak bersalah (presumption of innocence)
n. Hak atas jaminan minimal saat proses pemerikasaan.
o. Hak atas upaya hukum
p. Hak rehabilitasi dan ganti rugi
q. Hak untuk tidak diadili duaa kali atas kasus yang sama
r. Hak untuk tidak di pidana berdasarkan aturan yang berlaku surut.
Berdasarkan  atas  uraian  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa      tersangka  dalam menjalankan proses persidangan atau pun penyidikan memiliki hak yang harus di pedomani oleh  yang  bertungas menyelesaikan  kasusnya  berdasarkan  yang  di atur  KUHAP,KUHP  dan Konvensi hak asasi  manusia yang mengatur hak sipil dan politik.

## METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  menggunakan  metode  penelitian normatif-empiris.  Metode  penelitian  normatif-empiris  ialah  penggabungan  antara  penelitian normatif  dengan  adanya  penambahan  dari  berbagai  unsur-unsur  yuridis empiris  (Amiruddin dan  Zainal  Asikin,  2006).  Dimana  Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  studi  dokumentasi  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Sedangkan  penelitian yuridis  empiris  ialah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  dapat  melihat hukum  dalam  artian  nyata  serta  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Prosedur Pendampingan Terdakwa Oleh  Posbakum Di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB
Secara eksplisit tidak disebutkan secara detail tentang bantuan hukum  yang diberikan mulai  dari  proses  penyidikan  sampai  proses  pengadilan.tetapi  ketika  kita  lihat  dari  pihak- pihak yang memerlukan layanan posbaku, yaitu penggugat/pemohon,tergugat/termohon,terdakwa,saksi.  Posbakum  ada  di  setiap  pengadilan
tingkat  pertama  dan  bantuan  hukum  yang  diberikan  pada  semua  tingkat  peradilan  sampai pada putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum. Itu artinya layanan posbakum yang diberikan dari tingkat pertama sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap.
Untuk  itu  Soerjono  Soekanto  menegaskan  perlunya  membangun  dan  menjaga kesadaran  hukum  secara  konsisten  dan  ber-kesinambungan.  Bagaimana  pun  juga  sumber satu-satunya  dari  pembentukan  hukum  demikian  juga  dengan  dan  kekuatan  mengikatnya adalah  kesadaran  hukum  masyarakat.  Kesadaran  hukum  adalah,  perasaan  hukum  dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat 4
Pemidanaan  merupakan  seuatu  proses.  Sebelum  proses  ini  berjalan  peran  hakim sangat penting. Ia mengkongretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan  pidana  bagi  terdakwa.  Jadi  pidana  yang  di  jatuhkan  diharapakan  dapat menyelesaikan  konfik  atau  pertentangan  dan  juga  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat.  Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  tidak  untuk diperkenankan  merendahkan  martabat  manusia.  Tetapi  merupakan  pemberian  makna terhadap  sistem  hukum  Indonesia.  Meskipun  pidana  itu  pada  hakikatnya  merupakan  suatu nestapa.  Namun,pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  memperkenankan merendahka martabat manusia. 5
Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang mengalami permasalahan hukum baik perdata,pidana,atau pun tata usaha negara dan baik melalui tahap litigasi  maupun  non-litigas.  Para  pemberi  bantuan  hukum  dalam  melaksanakan pendampingan  kuasa,mewakili,menolak  dan  melakukan  tindakan  hukum  lainnya  untuk penerima bantuan hukum.  Bantuan hukum ini diberikan atau diselenggarakan oleh Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  lalu  dilaksanakan  oleh  pemberi  bantuan hukum guna membantu masyarakat dalam proses penyelesaian hukum. Sebelum melangkah pada  tahap  pendampingan  terdakwa  ada  beberapa  prosedur  dalam  mendapatkan  bantuan hukum yaitu :
1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan yang berisi identitas pempohon dan uraian singkat tentang pokok masalah yang dimohnkan bantuan hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkaitan  dengan perkara
4 Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, Jurisprudentie  4 No.2 (2017). h. 18
5 Muh.  Amiruddin, Tindak  Pidana  Lalu  Lintas  Yang  Mengakibatkan  Meninggalnya  Orang lain, Jurisprudenitie 5  No. 1 (2018). h.192
3. Melampirkan    surat  keterangan  mikin  dari    lurah,kepala  desa,atau  pejabat  yang setingkat yang berada disekitar tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
Dari uraian tersebut merupakan prosedur mendapatkan bantuan hukum dari pengacara di  LBH  atau  organisasi  kemasyarakatan  harus  memenuhi  syarat-syarat  tersebut  termasuk harus  memiliki  surat  keterangan  miskin.  Kemudian  pada  permasalahan  pro  bono  atau meminta  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  mengacu  pada  UU  18/2003,  PP  83/2008,  dan Peraturan  Peradi  1/2010.  ketiga  aturan  ini  mengatur  tentang  advokat  wajib  memberikan bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  para  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu.  Untuk mendapatkan pro bono ada beberapa prosedur yaitu:
1. Langsung kepada advokat atau
2. Melalui organisasi advokat atau
3. Melalui LB H
Permohonan tertulis tesebut memuat:
1. Nama,alamat,dan pekerjaan
2. Uraian singkat tentang perkara pokok yang dimohonkan
3. Surat keterangan tidak mampu.
Pelayanan  bantuan  hukum  di  atur  dalam SEMA  No.1  Tahun  2010  tentang  Pedoman Bantuan Hukum yaitu :
1. Masyarakat agar menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia di pengadilan
2. Pengadilan  meyediakan  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat yang tidak mampu
3. Pengadilan  menyediakan  advokat  piket  (  bekerja  sama  dengan  lembaga  peyedia bantuan  hukum  )  yang  bertugas  pada  posbakum  dan  memberikan  layanan  sebagai berikut:
a. Bantuan pengisian formulir pedoman bantuan hukum,
b. Bantuan pedoman bantuan hukum,
c. Advis,konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya
d. Rujukan  kepada  ketua  pengadilan  untuk  pembebasan  biaya  pekara  sesuai  syarat yang berlaku
e. Rujukan  kepada  ketua  pengadilan  untuk  memberikan  jasa  advokat  sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pengadilan  memberikan  layanan  pembebasan  biaya  perkara  (prodeo)  kepada  pihak tidak mampu dengan mengajukan kepada ketua pegadilan atau kepada majelis hakim
5. Penggugat  brhak  mendapatkan  semua  jenis  pelayanan  dengan  cuma-cuma  yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi :
a. Biaya pemanggilan
b. Biaya pemberitahuan isi putusan
c. Biaya saksi-saksi,biaya materai
d. Biaya alat tulis kantor
e. Biaya fotocopy
f. Biaya pemberkasan
g. Biaya pengiriman berkas
6. Bagi masyrakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma dengan mencantumkan beberpa alasan kepada ketua pengadilan yaitu:
a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa setempat
b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu miskin atau kartu jaminan kesehatan masyarakat , atau kartu PKH atau kartu bantuan langsunng tunai..
c. Surat keterangan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan
7. Jika  pemohon  prodeo  tidak  dapat  menulis  atau  membaca  maka  pemohon  beracara secara prodeo dan diajukan secara lisan dengan menghadap keketua pegadilan.
Jadi sebelum masuk pada tahap pendampingan terdakwa terlebih dahulu harus melalui beberapa prosedur untuk kemudian di dampingi oleh pemberi bantuan hukum.
Bantuan  hukum  juga  tidak  dicantumkan  secara  jelas  dalam  Pasal  56  KUHAP ,Undang-Undang  ini  hanya  mengatur  mengenai  hak  tersangka  yang  memperoleh  bantuan hukum  secara  cuma-cuma.  Hak  tersebut  diperoleh  agar  mereka  yang  terkena  kasus  tindak pidana    mendapat  pendampingan  hukum  sampai  perkaranya  di  proses  dan  diputus  oleh pengadilan.  Pemberian  bantuan  hukum  bagi  tersangka  merupakan  suatu  proses  pemberian hak  untuk  tersangka  dari  penyidik  sesuai  yang  di  atur  dalam  Pasal  114  KUHAP  yang berbunyi:
“dalam  hal  seorang  disangka  melakukan  tindak  pidana  sebelum  dimulainya pemeriksaan oleh penyidik,penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya
untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  atau  bahwa  ia  dalam  pekaranya  itu  wajib  di dampingi oleh penasehat hukum sebagai mana di maksud dalam pasal 56”.
Dari  pasal  di atas  dapat  di  simpulkan  bahwa    Berikut  adalah tata  urutan  pendampingan tersangka oleh posbakum :

## Pemeriksaan tersangka
Sebelum  tersangka  di  periksa  oleh  penyidik  dalam  hal  melakukan  tindak  pidana penyidik  kepolisian    wajib  memberitahukan    terhadap  tersangka  apa  saja  yang  menjadi haknya  sesuai  yang  terdapat  dalam  Pasal  114  KUHAP.  Dalam  hal  ini  tersangka  yang menerima bantuan hukum adalah mereka yang sudah memiliki kartu tanda tidak mampu yang diperoleh dari Kantor Kelurahan atau Kecamatan setempat.

## Penyediaan Bantuan Hukum
Setelah  tersagka  memenuhi  seluruh  syarat-syarat  untuk  diberikan  bantuan  hukum maka  pihak  penyidik  kepolisian  menyediakan  pemberi  bantuan  hukum  yang  sebelumnya telah bekerja sama dengan pihak penyidik di kepolisian. Yang mana pihak pemberi bantuan hukum  berasal  dari  Organisasi  bantuan  hukum,atau  kepada  pihak  posbakum  yang  telah memiliki  hubungan  baik  sebelumnya.setelah  itu  penyidik  pun  menujuk  petugas  dari posbakum atau organisasi bantuan hukum lainnya untuk di tunjuk sebagai penasehat hukum tersangka  yang  siap  untuk mendampingi tersangka  dari  tahap  awal  penyidikan  sampai  pada tahap akhir pembacaan putusan. Biasanya pemberi bantuan hukum yang di tunjuk berjumlah tiga orang dan tersangka yang akan memilih penasehat hukumnya.

## Melakukan pendekatan dengan tersangka
Setelah  ada  penasehat  hukum  di  tunjuk  oleh  penyidik  polisi  maka  penasehat  hukum melakukan  pendekatan  kepada  tersangka  serta  mengkaji  dan  mengenal  lebih  dalam  tentang kasus yang di alami tersangka. Pendekatan tersebut di lakukan selama tiga hari.

## Pendampingan hukum terhadap tersangka
Setelah  melakukan  pendekatan  tersangka  akan  memilih  siapa  yang  menjadi pendampingnya  dalam  menyelesaikan  perkaranya.  Karena  pada  prinsipnya  tersangka memiliki haknya untuk memilih sendiri siapa yang akan mendampinginya atau menentukan sendiri apakah ia ingin di dampingi atau tidak. Namun dalam Undang-Undang sudah sangat diwajibkan  untuk  menunjuk  penasehat  hukum  terhadap  tersangka  termasuk  yang dikenakan sanksi    5  Tahun  atau  lebih    dan  pidana  penjara  seumur  hidup  sesuai  yang  tercantum  dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP.
Pada  penerapannya  disebagian  daerah    pemberian  bantuan  hukum  dalam pelaksanaannya  masih  belum  optimal  karena  masih  ada  tersangka  yang  tidak  terpenuhi haknya untuk di dampingi penasehat hukum.
Pengaturan mengenai posbakum di pengadilan di atur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang  kekuasaan  kehakiman,dan  Undang-Undang  No.2  tahun  1986  tentang  Peradilan Umum,yang  telah  diubah  kedalam  Undang-undang  No.49    Tahun  2009  tentang  perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Serta Peraturan MA No.1 Tahun 2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  di Pengadilan.
Khususnya di Pengadilan Negeri Makale posbakum sangat di butuhkan karena sesuai dengan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan,masyarakat  sangat  memerlukan  bantuan  hukum khususnya bagi masyarakat miskin yang memiliki hambatan dalam masalah keuangan untuk mengakases  ke  Pengadilan  dalam  menyelesaikan  perkaranya.  Di  pengadilan  Negeri  Makale Kelas IB Pos Bantuan Hukum telah ada dari sejak berdirinya kantor Pengadian tersebut.
Sesuai  dengan  surat  edaran  Mahkmah  Agung  No.10  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Pemberian  Bantuan  Hukum.  Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  No.48  Tahun  2009, pasal 56 dan 57,Undang-undang No.49 Tahun 2009 Pasal 68 dan 69 C, Undang-Undang No. 50  Tahun  2009  pasal  60  B  dan  60  C,  Undang-undang  No.  51  Tahun  2009  pasal  144  C  dan 144  D  yang  mengatur  tentang  hak  setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  untuk  memperoleh bantuan  hukum  dan  negara  menanggung  biaya  perkara  bagi  pencari  keadilan  yang  tidak mampu  serta  pembentukan  pos  bantuan  hukum  pada  semua  Pengadilan  Negeri,Pengadilan Agama,dan  Pengadian  Tata  Usaha  Negera,  bagi  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu,maka dengan  ini berithukan bahwa: 6
a. Tata  cara  dan  mekanisme  pemberian    pemberian  bantuan  hukum  dalam  perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan peradilan umum  agar  mengacu  pada  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukun,  di  sekitaran Peradilan Umum sebagaimana terdapat dalam lampiran A.
b. Tata  cara    dari  mekanisme  pemberian    bantuan  hukum  dalam  perkara  perdata  dan jinayat  bagi  pencari  keadilan  yang  kurang  mampu  di  lingkungan  Peradilan  Agama
6 Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun  2010 Tentang Bantuan Hukum
supaya  berpedoman  kepada  pemberian  bantuan  hukum  dilingkungan  Peradilan Agama sebagai mana yang tercantum pada lampiran B.
c. Tata  cara    dari  mekanisme  pemberian    bantuan  hukum  dalam  perkara  perdata  dan jinayat  bagi  pencari  keadilan  yang  kurang  mampu  di  lingkungan  Peradilan  Agama supaya  berpedoman  kepada  pemberian  bantuan  hukum  dilingkungan  Peradilan Agama sebagai mana yang tercantum pada lampiran B.
d. Tata  cara    dari  mekanisme  pemberian    bantuan  hukum  dalam  perkara  Tata  Usaha Negara  bagi  pencari  keadilan  yang  kurang  mampu  di  lingkungan  Peradilan  Tata Usaha  Negara  agar menyesuaikan  dengan  pedoman  pemberian  bantuan  hukum  yang berlaku di lingkungan Peradilan umum.
Pada dasarnya,setiap orang yang berperkara memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun apabila ada pihak yang tidak mampu dan ingin di dampingi penasehat hukum maka  ia  wajib  memperoleh  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma.    Pemberian  bantuan  hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yaitu:
a. Layanan pembebasan biaya perkara
b. Sidang luar pengadilan
c. Pos bantuan hukum pengadilan  di peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara.
Pada  setiap  pengadilan  telah  di  bentuk  posbakum  pengadilan.  Posbakum  dibentuk secara bertahap. Pengadilan harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk posbakum dengan memperhatikan  akses  penyandang  disabilitas,  perempuan,  anak-anak  dan  lanjut  usia,  dan pengadilan juga harus menyediakan akses bagi terdakwa yang telah ditempatkan di tahanan pengadilan untuk mengakses layanan posbakum. 7
Posbakum meyediakan layanan seperti:
a. Memberikan informasi, konsultasi hukum,dan advis hukum
b. Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
c. Pemberian informasi daftar  organisasi bantuan hukum  sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang  No  16  Tahun  2011  tentang  bantuan  hukum  dan  organisasi  advokat lainnya yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
7 Jhony Paulus,Ketua Posbakum PN Makale,Wawancara ,Tana Toraja,08  Oktober 2020
Setiap  orang  atau  kelompok  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  dan  ingin mendapatkan layanan seperti medapatkan informasi hukum berupa advis hukum,pembantuan pembutan dokumen hukum yang dibutuhkan, bisa menerima layanan posbakum. Pihak yang dimaksud tersebut adalah penggugat/tergugat,pemohon/termohon,terdakwa dan saksi.
Mekanisme atau prosedur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang mengajukan permohonan kepada posbakum dengan melampirakan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Surat  keterangan  tidak  mampu  (SKTM)  yang  dikeluarkan  oleh  kepala desa/lurah/pemerintah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
b. Surat  keterangan  tunjangan  sosial  seperti  kartu  miskin  (KKM)  kartu  jaminan kesahatan  masyarakat  (jamkesmas),kartu  beras  miskin  (raskin)  ,kartu  program harapan  keluarga  (PKH),atau  dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  daftar penduduk  miskin    dalam  basis  data  terpadu  atau  yang  dikeluarkkan  oleh  pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu
c. Surat  pernyataan  tidak  mampu  membayar  jasa  advokat  yang  dibuat  dan  di  tanda tangani  oleh  pemohon    layanan  posbakum  pengdilan  dan  disetujui  oleh  petugas posbakum  apabila  pemohon  tidak  memiliki  dokumen  sebagaimana  yang  terdapat pada poin a dan b.
Namun  ternyata      proses  pemberian  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  hanya  berlaku pada kasus pidana saja atau pidana prodeo,untuk perkara perdata tidak semua di berlakukan pemberian  hukum  secara  cuma-cuma  karena  melihat  dari  biaya  perkara  pada  kasus  perdata membutuhkan biaya yang besar dari pada biaya kasus pidana. 8
Dalam  prosedur  pemberian  bantuan  hukum  kepada  terdakwa  dapat  dikatakan  sudah  sesuai peraturan yang ada apabila memenuhi indikator sebagai berikut:
1. Bahwa dengan adanya pos bantuan hukum di pengadilan  perkara menjadi lancar dan para pencari keadilan tidak menemui kendala dalam menyelesaikan kasusnya.
2. Waktu  penyelesaian  perkara  pun  di  pengadilan  tidak  memakan  waktu  yang  lama karena  telah  ada  petugas  posbakum  yang  membantu  sehingga  perkaranya  tidak memakan waktu lama.
8 Ixpar Panggeso, petugas Posbakum PN.Makale ,Wawancara, Tana Toraja8 Oktober 2020
3. Dengan di dampingi oleh petugas posabakum para terdakwa tidak di kenai pungutan di luar biaya resmi oleh oknum aparatus pengadilan karena hal ini dapat menjadi bibit mafia dalam peradilan.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  penangkapan  oleh  KPK  kepada  para  aparat pengadilan  sehingga  ini  membuktikan  masih  belum  bersihnya  peradilan  di  Indonesia.  Dan kondisi seperti ini mempengaruhi terlaksananya peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan. Yang  dimaksud  dengan  asas  sederhana,cepat  dan  biaya  ringan.  sederhana  adalah penyelesaian  dan  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dengan  cara  efesien  dan  efektif.    Biaya ringan  adalah  biaya  perkara  yang  dapat  di  jangkau  oleh  masyarakat.  Namun  demikian  asas sederhana dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari keadilan dan kebenaran. 9
Dengan  adanya  posbakum  perkara  di  pengadilan  tidak  betumpuk  disebabkan  oleh petugas  pengadilan  kewalahan  dalam  menangani  perkara.    Sehingga  dengan  kehadiran posbakum tidak menumpuk lagi. Peranan dan kedudukan penasehat hukum dalam membantu masyarakat  yang  sedang  terkait  dengan  masalah  hukum  baik  diperadilan  umum  maupun  di peradilan  agaman.  Mayoritas  masyarakat    Indonesia  yang  masih  buta  akan  masalah  hukum pada umumnya dan masalah peradian pada khususnya maka tentu saja memerlukan bantuan dari penasehat hukum atau advokat. 10
Perubahan  paradigma  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  kepada sang  pengadilan  yang  bernama  hakim  yang  tadinya  berfikir  legal  positivistik  pormalistik tersebut  telah  berubah  menjadi  paradigma  hukum  progresif  sebagaimana  yang  diinginkan justitiabelen  (pencari  keadilan)  yang  selama  in  banyak  menjerit  dan  merintih  melihat  teks perundang-undangan  yang bekerjanya menimbulkan ketidak adilan pada dirinya. 11

## B. Efektivitas Penerapan Posbakum di Pengadilan NegeriMakale Kelas IB
Negara  Indonesia  merupkan  negara  dengan  berdasarkan  atas  hukum (rechtstaat ) bukan  berdasarkan  kekuasaan  belaka  ( machtsstaat) 12 . Hal  tersebut  sudah  sangat  jelas  ada
9 Rahman Syamsuddin,Ismai Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media ,2014). h. 68
10 Ahkam  Jayadi, Peranan  Penasehat  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Keadilan, Jurisprudentie  5,  No.2 (2018): h. 14
11 Marilang, Menimbang  Paradigma  Keadilan  Hukum  Progresif, Jurnal  Konstitusi  14  No.2  (2017).  h. 322
12 C.S.T,Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, Balai  Pustaka,Cetakan kedelapan,(Jakarta,1989), h.346.
dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dari  pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  negara iIndonesia  merupakan  negara  hukum,yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia    (HAM) serta adanya jaminan  bahwa semua warga negara  indoneisa memiliki kesamaan di hadapan hukum ( equality before the law) . pada dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup  bersama,yang  merupakan  ketertiban  dan  ketentraman 13 .  Upaya  penegakan  hukum bukan  hanya  untuk  beretorika  saja  melainkan  untuk  mewujudkan  supremasi  hukum.  Dalam hal  persamaan  di  hadapan  hukum  tidak  hanya  berlaku  bagi  terdakwa  tetapi  persamaan  di hadapan  hukum  juga  harus  diterapkan  pada  saksi  dan  korban.  Memberikan  persamaan  dan perlakuan  yang  sama  di  dalam  hukum  ( equal  protection  and  equal  treatment  of  the  law ) termasuk  perlindungan  terhadap  saksi  tidak  hanya  fisiknya  akan  tetapi  dalam persaksiannya. 14
Peradilan  pidana  dilakukan  melalui  prosedur  yang  diikat  melalui  aturan  yang  ketat tentang  pembuktian  yang  mencakup  semua  batas-batas  konstitusional  dan  berakhir  pada proses  pemeriksaan  di  pengadilan.  Proses  yang  berhubungan  dengan  syarat  dan  tujuan peradilan  yang  fair (  due  proces) meliputi  asas  praduga  tak  bersalah (  presumtion  of innonsence).
Hukum  ialah  alat  ataupun  perangkat  yang  digunakan  untuk  mengatur  kehidupan berbangsa dan bernegara ( way of  life) . Indonesia sebagai negara hukum yang berideologikan yang  artinya  semua  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  pancasila  harus  dijadikan  cerminan dalam  masyarakat  dan  bernegara,dengan  kata  lain  negera  yang  berideologikan  pancasila mengatur  segala  tindakan  ataupun  tingkah  laku  masyarakat  yang  di  atur  dalam  UUD  1945 yaitu  menciptakan,memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  warga  negara  RI  agar seseuai dengan amanat pancasila. 15
Dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka secara cuma kadang ada dikenal yang namanya miranda rule. Miranda Rule merupakan  hak-hak konstitusional dari tersangka atau  terdakwa  yang  meliputi  hak  untuk  tidak    menjawab  atas  pertayaan  pejabat  yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan tersangka atau terdakwa dan hak untuk di dampingi dan  di  hadirkan  penasehat  hukum  dalam  setiap  proses  pemeriksaan  mulai  dari  proses
13 Soerjono Soekanto. Sosiologi Pengantar Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007), h.179.
14 Ahkam Jayadi, P erlindungan Terhadap Saksi, El-Iqtishady 2, No 1 (2020). h: 131
15 Hamsir, Kekuatan  Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana, Alauddin Law Development (ALDEV) 2, No 1 (2020):  h. 67
pendampingan  sampai  pada  proses  putusan  pada  setiap  tingkat  proses  peradilan.  Miranda Rule  merupakan  hak  konstitusional  yang  univsal  di    hampir  setiap  warga  negara  yang berdasarkan hukum 16 . Mirada rule ini di  masukkan kedalam atau di adopsi ke dalam sistem hukum acara pidana yaitu yang terdapat dalam  Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Undang-Undang No.18 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Penjelasan  dari  Pasal  56  Ayat  (1)  KUHAP  ini  adalah  menegaskan  tentang  hak tersangka/terdakwa  untuk  didampingi  penasehat  hukum  apabila  tindak  pidana  yang didakwakan  adalah  pidana  mati  atau  ancaman  penjara  15  Tahun  atau  lebih,atau  bagi  yang tidak mampu dan dikenakan penjara 5 tahun atau lebih yang tidak memiliki penasehat hukum sendiri,dimana  pejabat  yang  bertugas  wajib  menunjuk  penasehat  hukum  bagi mereka.  Yang ingin  dicapai  didalam  prinsip  miranda  rule,  yang  terdapat  dalam  Pasal  56  Ayat  (1)  tentang KUHAP  agar  terjaminnya  pemeriksaan  yang  fair  terhadap  diri  terdakwa.  Karena  dengan hadirnya  penasehat  hukum  bagi  terdakwa/tersangka  dalam  proses  pemeriksaan  agar tersangka/terdakwa  terlepas  dari  tndakan-tindakan  yang  tidak  wajar  yang  dilakukan  para penegak  hukum  dalam  proses  pemeriksaan  tersangka  yang  mengakibatka  terjadinya pelanggaran  HAM.  Ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  56  Ayat  (1)  KUHAP  ini  sangat imperatif, yang jika diabaikan mengakibatkan tuntutan penuntut tidak dapat di terima.
Akan tetapi dalam prakteknya yang bukan lagi rahasia kehadiran penegak hukum justru  belum  mendapat  hal  yang  wajar  karena  selalu  di  curigai  sebagai  pihak  menganggu dalam  jalannya  sebuah  pemeriksaan 17 .    pasal  56  Ayat  1  Kuhap  ini  harusnya  sudah  bisa melengkapi pasal-pasal yang terdapat dalam kuhap yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum  namun  ternyata  pada  penerapannya  pasal  56  Ayat  (1)    KUHAP  masih  terdapat berbagai hal yang menyimpang, yaitu sebagai berikut :
a. Kemampuan  seseorang    untuk  memaksakan  apakah  dirinya  mampu  menyediakan pensehat hukum
b. Diskriminasi yang terjadi dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP
c. Makna kata wajib dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP
d. Tidak adanya konsekuensi atau sanksi apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini tidak di terapkan
16 Jhony Paulus, Ketua Posbakum PN Makale ,Wawancara,Tana Toraja,08 Oktober 2020.
17 Ixpar Panggeso., Petugas Posbakum PN Makale ,Wawancara 08 Oktober 2020
Apabila  pasal  56  ayat  (1)  KUHAP    hanya  bersifat  imperatif  jika  tersangka  atau terdakwa di dakwa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih  serta  5  tahun  atau  lebih  dan  tidak  mampu  dengan  ancaman  hukum    yang diancamkannya  kurang  dari  5  tahun,,sedangkan  kejahatan  yang  di atur  dalam  KUHAP  juga mengatur  ketentan  pidana  dengan  acaman  pidananya  kurang  dari  5  tahun,sebagai  contoh dapat kita lihat dalam bagian penggelapan dan prbuatan curang, rata-rata perbuatan pidana ini dilakukan  oleh  orang  yang  tergolong  kurang  mampu,  dengan  adanya  limitasi  tentang ancaman  pidana  5  tahun  atau  lebih  dan  tidak  mampu    dalam  pasal  56  ayat  1  kuhap menyebabkan  mereka  melakukan  kejahatan  yang  kurang  dari  6  tahun  sehingga  tidak  wajib disediakan penasehat hukum.
Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum kepada setiap warga  negara  yang  memiliki  permasalahan  pada  bidang  hukum.    Salah  satu  prinsip  HAM adalah  persamaan  di  depan  hukum  ( equality  before  the  law) ,namun  hal  ini  masih  sangat  di anggap sepeleh bahkan sering kali dilanggar dengan alasan melihat status sosial dan ekonomi seseorang.  Asas  hukum  bukan  merupakan  peraturan  hukum  namun  tidak  hukum  yang  bisa pahami  tanpa  mengetahui  asas  hukum  yang  ada  didalamnya,asas-asas  hukum  memberikan makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum selanjutnya dipaparkan bahwa  asas  hukum  ia  ibarat jantung  peraturan  hukum  atas  dasar  dua  alasan  yaitu, pertama: asas  hukum  merupakan  landasan  yang  luas  bagi  lahirnya  suatu  peraturan  hukum  ini  berati peraturan-peraturan hukum dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum. Kedua: karena asas hukum mengandung tuntunan etis maka asas hukum diibaratkan sebagai  jembatan  antara  peraturan-peraturan  hukum  dengan  cita-cita  sosial  dan  pandangan etis masyarakat. 18
Yang  memiliki  kekuasaan  tinggi  dibela  mati-matian  sedangkan  yang  memiliki kehidupan  dibawah  rata-rata  yang  di  tindas  mati-matian.  Oleh  sebab  itu  prinsip  persamaan didepan  hukum  diseimbangkan  dengan  prinsip  persamaan  perlakuan  ( equal  treatment) . persamaan  di  hadapan  hukum  merrupakan  salah  satu  prinsip  HAM  yang  universal  dan tercantum pada Pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan konvenan Hak sipil dan politik (I nternational Convenant  On Civil and Political Rights/ICCPR) .
18 Ashar Sinilele, Perlindungan  Hukum  Terhadap   Penumpang Pada  Transportasi  Udara  Niaga  Pada bandara Sultan Hasanuddin Makassar . Al- Daulah 5 No. (2016). h. 196
KUHAP  sebagai  pedoman  hukum    pidana  di  Indonesia  yang  berisi  ketentuan mengenai  proses  penyelesaian  perkara  pidansea  sekaligus  menjamin  hak  asasi tersangka/terdakwa  dalam  upaya  mewujudkan  proses  hukum  yang  adil  ( due  proses  of  law). Bantuan  Hukum  yang  diberikan  oleh  negara  di  pengadilan  lebih  banyak  terkait  tentang perkara  pidana  Prodeo  dimana  tersangka  yang    di  kenai  sanksi  pidana  5  Tahun  atau  lebih yang tidak mampu menyewa pensehat hukum sendiri maka pengadilan menunjuk penasehat hukum secara cuma-cuma sebagai mana yang termuat dalam  pasal 56 KUHAP.  Jika diteliti lebih  dalam  persoalan  hukum  tidak  hanya  tentang  perkara  prodeo  saja  melainkan permasalahan keperdataan  yang justru banyak menghimpit masyarakat tidak mampu.
Sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau trdakwa diberikan kebebasan untuk  melakukan  pembelaan  diri  terhadap  tuduhan  atau  dakwaan  yang  ditujukan  pada dirinya. Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal  yang  sangat  menentukan  bagi  setiap  pihak  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam menilai terbukti atau tidaknya kesalahan yang didakwakan  kepada  terdakwa.  Bagi  penuntut  umum  maka  pembuktian  merupakan  faktor yang  sangat  penting  dalam  rangka  mendukung  tugasnya  sebagai  pihak  yang  dibebani  untuk membuktikan  dakwaanya  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan.  Berbeda  halnya  dengan  advokat  kapasitasnya  sebagai  penasehat  hukum  maka merupakan  faktor  yang  menentukan  dalam  rangka  melakukan  pembelaan  yang  optimal terhadap terdakwa selaku kliennya. 19
Implementasi  ketentuan  bantuan  hukum  ini  bukanlah  perkara  muda,karena  hal tersebut  terkait  dengan  masalah  pendanaan,terlebih  terkait  perkara-perkara  perdata  yang membutuhkan aspek finansial yang tidak sedikit karena pada prinsipnya dalam proses bercara perdata  mmbutuhkan  dana  yang  cukup  banyak  tidak  sama  dengan  perkara  prodeo.  Dalam perkara  perdata  sangat  membutuhkan  banyak  biaya  mulai  dari  biaya  pendaftaran,panjar panggilan  para  pihak  leges  dalam  pembuktian  dan  pengambilan  putusan,  dan  pengambilan putusan  terlebih  manakala  peerkara  tersebut  membtuhkan  penyitaan  (  besleg)  dan  eksekusi putusan  terhadap  suatu  obyek  sengketa  yang  tidak  bisa  diselesaikan  secara  sukarela,tentu begitu  banyak  dana  yang  harus  dikeluarkan.  Itulah  sebabnya  pos  bantuan  hukum  hanya terfokus pada perkara prodeo saja.
19 Muh.  Amiruddin, Peran  Saksi  Mahkota  dalam  Perkara  Pidana  Korupsi  Di  Pengadilan  Negeri Makassar, Jurisprudentie 4 No. 2 (2017) h. 139
Penyelesaian  perkara  atau  perselisihan  yang  dilakukan  melaluikekuasaan  negara dilakukan  oleh  badan  peradilan,yang  memiliki  kemampuan  untuk  bertindak  memaksakan keputusannya  terhadap  para  pihak  dengan  menggunakan  sistem  sanksi  tertentu.  Pranata peradilan  itu  amat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,apabila  cara  yang  pertama  dan  kedua mengalami jalan buntu. Bahkan terhadap tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan,peradilan  merupakan  satu-satunya  pranata  yang  memiliki  kemampuan  dan wewenang untuk menyelesaikannya. 20
Penyelesaian  perkara  hukum    tidak  hanya  di  selesaikan  melalui  jalur  peradilan  saja. Masyarakat awam  pada  dasarnya lebih  memilih  melakukan  penyelesaian  perkaranya  di luar pengadilan dengan harapan kasus mereka terselesaikan dengan cepat. Demikian pula dengan ketidak  pahaman  masyarakat  tentang  prosedur  pembuatan  dokumen  hukum  baik  berupa dokumen kepemilikan,perizinan,dan dokumen lain yang membutuhkan arahan dari penasehat hukum yang dapat membantu mereka. Namun pada faktanya hal-hal tersebut belum tersentuh secara merata.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dari  hasil  penelitian  yang  terkait  dengan  judul  penelitian yang telah di uraikan sebeumnya, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:
1. Prosedur  pendampingan  terdakwa  yang  tidak  mampu  oleh  posbakum  di  Pengadilan Negeri  Makale  Kelas  IB  sudah  dilakukan  secara  terstruktur  dan  tidak  berbelit- belit,sehingga  memudahkan  para  terdakwa  untuk  mendapatkan  pendampingan  bantuan hukum  secara  cuma-cuma  dan  juga  para petugas  posbakum  telah melakukan  sosialisasi kepada  beberapa  elemen  masyarakat  tentang  bagaimana  prosedur  untuk  mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma.
2. Efektifitas  Pos  Bantuan  Hukum  di  Pengadilan  Negeri  Makale  Kelas  IB  dalam menerapkan Pasal 56 Ayat (1)   (Da lam  hal  tersangka  atau  terdakwa  disangka  atau didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati  atau  ancaman pidana  lima  belas  tahun    atau  lebih  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  yang  diancam dengan  pidana  lima  belas  tahun  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasehat  hukum
20 Andii Intan Cahyani, Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, Al-Qadau6 No.1 (2019).h. 120
sendiri,pejabat    yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan  wajib  menunjuk  penasehat  hukum  bagi  mereka  ) bagi  masyarakat  atau  para pencari  keadilan  sudah  berjalan  sebagaimana  mestinya  atau  sudah  sangat  efektiv terlaksana  di  lingkup  Pengadilan  Negeri  Makale  dan  sudah  berlaku  secara  berlaku optimal  namun  masih  ada  beberapa  kendala  sehingga  sedikit  menghambat  kelancaran para  petugas  dalam  memberikan  bantuan  hukum  yaitu  salah  satunya  pada  masalah pendanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin.Muh,  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas  Yang  Mengakibatkan  Meninggalnya  Orang lain , Jurisprudenitie 5  No. 1,2018.
Amiruddin.Muh, Peran Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar , Jurisprudentie 4 No, 2, 2017.
Cahyani Intan Andi, Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia , Al-Qadau 6 No.1 2019.
Erlina,”Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Dalam  Kontrak  Terapeutik”  Jurisprudentie  3 No.2,2016.
Hamsir,  Kekuatan  Alat  Bukti  Keterangan  Ahli  Kedokteran  Jiwa  Dalam  Peradilan  Pidana , Alauddin Law Development (ALDEV) 2, No 1 2020.
Jayadi  Ahkam,”Peran  Penasehat  Hukum  Dalam  Mewujukan  Keadilan”  Jurisprudentie  5
No.2,2018.
Jayadi Ahkam, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi” El-Istiqhady  2 No.1,2020
Jayadi Ahkam , Membuka Tabir Kesadaran Hukum, Jurisprudentie  4 No.2 2017.
Marilang,  Menimbang  Paradigma  Keadilan  Hukum  Progresif , Jurnal  Konstitusi  14  No.2 2017.
Kansil,C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesi. Jakarta: Balai Pustaka 1989.
M.A.  Pangaribuan  Aristo, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia .  Depok:  Rajawali Pers,2018.
Hamsir, H., Nurlaelah, N., Jayadi, A., & Fuady, M. I. N. (2022). Perceptions of Prospective Advocates  Attaining  Legal  Education  During  the  Covid-19  Pandemic. Academic Journal Of Interdisciplinary Studies , 11 (6), 103-115.
Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Nasir, A., Yunianto, A., & Akbar, R. (2022). Human Rights in  Compliance  of  Health  Services  For  Accidents  Relating  to  Covid-19  Women's Prison. NeuroQuantology , 20 (11), 5133-5140.
Fuady,  M.  I.  N.  (2022).  Pengaruh  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Pelaku  Tindak  Kriminal  di Kabupaten Gowa.
Natsif  Andi  Fadli, Kejahatan  HAM  (Perspektif  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Hukum  Pidana Intrnsional). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016.
PanggesoIxpar , Petugas Posbakum PN.Makale ,Wawancara, Tana Toraja 08 Oktober 2020 Paulus Jhony ,Ketua Posbakum PN Makale,Wawancara ,Tana Toraja,08  Oktober 2020 Riyadi  Eko, Hukum  Hak  Asasi  Manusia  (Perspektif  Internasional,Regional  dan  Nasional). Depok: Rajawali Pers,2018.
Soekanto Soerjono. Sosiologi Pengantar Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007 Syamsuddin  Rahman,Aris  Ismail  , Merajut  Hukum  Di  Indonesia. Jakarta:Mitra  Wacana Media ,2014.
Sinilele Ashar , Perlindungan Hukum Terhadap  Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Al- Daulah 5 No. 2016.