## DEREGULASI QANUN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI ACEH
Said Syahrul Rahmad Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Email: said_s_rahmad@yahoo.com
Abstract With the establishment of the Regulation No. 11 on 2006 about Aceh Government it continues to make efforts to improve the economy in Aceh. The Government has prepared a set of regulations that Qanun No. 4 on 2013 about the Amendment of Qanun No. 5 of 2009 on Investment. In addition, the Aceh government has also made policies to promote human resources and natural resources of international and regional level to bring investors invest in Aceh. In conducting strategies and efforts to attract investors to Aceh it remain guided by the standard procedure of good governance as stated in The Regulation No. 11 on 2006 about the Government of Aceh, Article 165 point (2) said that the Aceh Government and district / city governments in accordance with authority may attract foreign tourists and provide licenses related to investment in domestic investment, foreign investment, exports and imports with regard norms, standards, and procedures that apply nationally. Through the Investment and Promotion department of Aceh has made various efforts to bring investors to Aceh. Investment and Promotion department of Aceh has been targeted by the end of 2017 that it would become one of the Aceh province of Indonesia investment destination through the motto “invest in amazing Aceh”. In the advancement in the field of investment in Aceh, the Aceh government and the regional government district / city tried many attempts. Such efforts include the delegation and execution authority of investment management.

## ثحبلا صلختسم
ينسحتل تمتهيهش�تايف ةموكلحا تنكا ،هيش�تا ةموكلحا لوح 2006 ةنشسل 11 قمر نوناقلا رودص عم نوناقلا لىع يريغتب 2013 ةنش� 4 قمر نوناق يأ�ماظنلا نم ةعومجمةموكلحتادعأ� دقو.هيش�تا في داصتقالا ضرعيل تا�ايشسلا اضيأ� هيش�تا ةموكلحا تلذب ،لكذ لىإا ةفاضإلبا.رثمات�الا لوح 2009 ةنشسل 5 قمر رثمات�الا في ينبغارلا نيرثمتسم بللج ييملقإلاو ليولدا ىوتشسلما نم ةيعيبطلا دراولماو ةيشربلا دراولما ةموكلحا ماظن لىع دتمعييهش�تا ةظفالمحا لىإا نيرثمتسلما بذلج تلوالمحاو ةيجيتاتر�ا عابتا في.هيش�تا في ةموكح نأ� )2( ةرقفلا 165 ةدالما ،هيش�تا ةموكح لوح 2006 ةنش� 11 قمر نوناقلا في درو ماك تناوذأ� حنمو بناجألا حايشسلا بذتتج نأ� نكيم اتهطلسل اقفو تاموكلحا ةنيدم وأ� ةقطنمو هيش�تا دتمعي للاخ نم تادراولاو تارداصلاو بينجألا رثمات�الاو ليلمحا رثمات�الا كلش في رثمات�با ةطبترلما
رثمات�الا يجورت سلمج للاخ نم.نيطولا ديعصلا لىع قبطت تيلا تاءارجإلاو يرياعلماو ماظنلا لىع رثمات�الا يجورت سلمج فديه .هيش�تا ةظفالمحا لىإا نيرثمتسلما بللج تلوالمحا لمعي دق هيش�تالةكاو نم ةيرثمات�ا ةجه ايشسينودنا في يملقا نم ةدحاو هيش�تا نوكتش� 2017 ماع ةيانه في نأ� هيش�تالةكاو ةموكح في رثمات�الا لامج في مدقتلا ينستح فيو .”هيش�تا لةهذم في رثمات�الا“ تاحلطصلما للاخ هيف لم�تو .تلوالمحا نم ديدعلا لواحيل ةنيدلما و ةعطاقمو  عم هيش�تا ةموكلحا كتر�ي ،هيش�تا يملقا .رثمات�الا ةرادإا ذيفنتو ةطلسلا ضيوفت

## A.  Latar Belakang
Provinsi Aceh merupakan wilayah yang mempunyai sejarah dan karakter tersendiri yang bersifat khusus. Secara teritorial, Aceh merupakan provinsi paling Barat dari pulau Sumatera di Indonesia yang pernah mengalami konflik 1 berkepanjangan dan bencana tsunami 2
dahsyat tahun 2004 yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian disebagian besar wilayahnya 3 . Akibat dari konflik dan tsunami ini menyebabkan menurunnya pertumbuhan dibidang perekonomian dan
1  Menurut PPK-Bank Dunia (2007), akibat konflik GAM – TNI RI berlansung selama 30 tahun yang menyebabkan kematian 15.000., orang dan menelantarkan lebih dari 30.000., kelurga. Dan menimbulkan kehancuran infrastruktur  fisik  secara  luas.  Dikutip  dari “ Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010: Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Jakarta: UNDP Indonesia, hlm.
11.
2  Bank Dunia (2008), juga mencatat bahwa pengaruh Tsunami mengakibatkan kerusakan fisik yang sangat parah sepanjang Pantai Aceh dan sebanyak 130.000., orang meninggal, 37.000., orang tidak ditemukan, serta 500.000., orang mengungsi. Kerusakan produksi diperkirakan mencapai US$ 1,2 Milliar, hlm 13.
3  KPPOD kerjasama dengan The Asia Foundation “Laporan, Tata Kelola Ekonomi daerah Aceh: Survey Pelaku Usaha di 23 Kabupaten/Kota di Aceh 2008”, Jakarta 2009. Hlm 1. http://www.kppod.org.
inflatruktur  karena  putusnya  akses,  dan kerusakan fasilitas umum yang secara otomatis menghambat pertumbuhan investasi di Aceh.
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh faktor investasi (penanaman modal) dan perdagangan internasional (ekspor- impor) . Karena investasi dapat dipacu pertumbuhannya secara tanpa batas, baik investasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Peningkatan investasi perlu diupayakan semaksimal mungkin, dengan meningkatkan minat calon investor untuk berinvestasi di Aceh 4 . Selain itu pasar modal juga merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi nasional, karena pembiayaan pembangunan ekonomi nasional tidak cukup hanya dari pemerintah tapi juga peran penting dari investor. Baik penanam modal yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam hal ini, sektor swasta didorong untuk menjadi motor dalam kegiatan ekonomi ( private sector leads growth economy) , dengan cara pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan pasar.  Pemerintah membuat
4  Badan Investasi dan Promoasi Aceh “RENTRA 2013-2017” , 2013. Hlm 1.
aturan-aturan sekaligus menegakkan aturan tersebut untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. 5
Iklim investasi yang kondusif seperti adanya kepastian hukum, stabilitas politik dan jaminan keamanan, kebijakan pemerintah yang pro investasi, serta tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai, adalah faktor utama yang dapat meningkatkan minat calon investor. Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal, hal ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi dan kebijakan di bidang penanaman modal perlu terus dilakukan 6 . Berakhirnya
konflik
GAM- TNI  RI  dengan  perdamaian  di  Helsinki pada 15 Agustus 2005 telah melahirkan berbagai macam konsekuensi, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dalam undang-undang ini, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan yang lebih otonom, salah satunya kewenangan untuk menjalin hubungan internasional dengan
5 Jusuf Anwar, “Kajian Tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar Modal Di Indonesia Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional”, Disertasi Program Doktor Imu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001, hlm . 2. 6  Promosi Aceh, Op. Ct. hlm 1.

## Negara asing dalam hal pembangunan
perekonomian
Untuk meningkatkan perekomian melalui penanam modal asing tentunya pemerintah Aceh dituntut lebih jeli dalam menarik para invesator. Kebijakan- kebijakan dalam pembuatan peraturan (qanun Aceh 7 ) yang bisa diterima oleh umum, khususnya para investor tanpa mengurangi kepentingan pemerintah itu tersendiri.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah:
1.  Bagaimanakah pengaturan penanaman modal di Aceh?
2.  Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah Aceh untuk menarik para investor?
3.  Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap investor?

## C.  Peraturan Penanaman Modal di Aceh
Investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan perekonomian, beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu cara peningkatan investasi
7  Qanun Aceh adalah peraturan perundang- undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan dan kehidupan masyarakat Aceh. Lihat Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
yang diharapkan adalah melalui investasi asing. Para investor diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa dana segar atau fresh money, dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/ industri yang pada gilirannya mampu menggerakkan perekonomian suatu negara. Di era globalisasi, masuknya investasi dalam suatu negara berkembang, khususnya Indonesia merupakan salah satu peranan yang sangat signifikan dalam memacu pembangunan ekonomi. Karena di negara-negara berkembang kebutuhan akan modal pembangunan yang besar selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Sehingga di antara negara-negara berkembang yang menjadi perhatian bagi investor adalah tidak hanya sumber daya alam yang kaya, namun yang paling penting adalah bagaimana hukum investasi di negara tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha.
Dengan menguatnya arus globalisasi ekonomi yang menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang finansial, produksi, dan perdagangan telah membawa dampak pada pengelolaan perekonomian Indonesia. Dampak ini lebih terasa setelah prinsip liberalisasi perdagangan ( trade liberalizatio n) dan arus globalisasi ekonomi semakin berkembang. Hal tersebut telah diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi regional, seperti:
North American Free Trade
(NAFTA), Single European Market (SEM), European Free Trade Agreement (EFTA), Australian-New Zealand Closer Economic Relation and Trade Agreement (ANCERTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), Asia  Pacific  Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO).
Di sinilah hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu negara bagi kegiatan penanaman modal. Sebagaimana diungkapkan oleh Erman Rajagukguk,  bahwa  faktor  yang  utama bagi hukum untuk dapat berperanan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan “stability”, “predictability” dan “fairness”. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas ( stability ) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan- kepentingan yang saling bersaing.
Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan ( predictability ) akibat dari suatu langkah yang diambil, khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan ( fairness ), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Sehingga melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta
kepastian ( predictability ), keadilan ( fairness ) dan efisiensi ( efficiency) bagi para investor untuk menanamkan modalnya.
Pasca perdamaian Helsinki di Finlandia, Pemerintah Aceh terus berusaha meningkatkan perekonomian melalui investasi untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, wilayah paling ujung di pulau Sumetara ini telah mendapatkan kewenangan khusus untuk menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri baik dalam kegiatan seni, budaya dan olah raga Internasional 8 . Kewenangan tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh dengan mandiri tanpa harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat, kecuali masalah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Dengan adanya kewenangan tersebut maka pemerintah Aceh dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing untuk menginvestasikan modal mereka di wilayah Aceh.
Selanjutnya dalam Pasal 154 Ayat 1 dijelaskan bahwa Aceh melakukan peningkatan perekonomian terbuka tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.
Oleh karena Aceh merupakan daerah otonomi khusus, maka pemerintah Aceh juga diberikan kewenangan agar membuat atau menyederhanakan peraturan-peraturan tersendiri untuk menjalankan pemerintahan

## 8  Lihat pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

## yang sesuai dengan amanah konstitusi
Negara  Republik  Indonesia.  Pasal 9 155 Ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bisa melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangannya.
Dengan dasar amanah Undang- undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf perekonomian di Aceh. Dalam kesiapan terhadap peraturan- peraturan daerah (qanun) yang mengatur masalah investasi secara khusus pada tahun 2009, pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan  Gubenur  Irwandi  Yusuf bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat Aceh (DPRA) 10 selesai membuat dan mensahkan qanun khusus yang mengatur tentang penanaman modal yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal.
Dalam Pasal 1 Butir 12 dijelaskan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri
9  Lihat pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 10 DPRA  dulu  dinamakan  DPRD  tingkat  I  atau tingkat provinsi, dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah  Aceh  maka  sebutan  DPRD tingkat I atau tigkat provinsi diganti dengan DPRA  yaitu  Dewan  perwakilan  Rakyat Aceh. Dan begitu juga dengan sebutan untuk DPRD  tingkat II atau tingkat kabupaten/kota diganti  dengan  sebutan  DPRK  yakni  Dewan Perwakilan  Rakyat  Kabupaten/Kota.  Lihat pasal 1 Butir 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh

## maupun penanaman modal asing untuk
melakukan  usaha  di  wilayah  Aceh.  Yang dimaksud penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya untuk bidang usaha dan lokasi tertentu, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Selain menyiapkan perangkat peraturan, pemerintah Aceh juga telah melakukan promosi-promosi di tingkat internasional dan regional untuk mendatangkan investor-investor agar menanamkan modalnya di wilayah Aceh. Salah satu investor yang menjadi target pemerintah Aceh adalah investor asing, dan tidak terkecuali investor dalam negeri sendiri.

## D.  Upaya Pemerintah Aceh untuk Menarik Investor
Untuk menarik investor agar menanamkan modal usahanya di daerah tentunya membutuhkan strategi, dengan melakukan berbagai upaya agar investor membuat komitmen dan bersedia menanamkan modal usahanya di Aceh. Strategi dan upaya tersebut juga harus sesuai dengan standar prosedur pemerintahan yang baik seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 165 ayat 2 bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. Selanjutnya dalam ayat 3 dinyatakan bahwa  Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan:
1.  Izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;
2.  Izin konversi kawasan hutan;
3.  Ikan penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk  provinsi dan satu per tiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota;
4.  Izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis ukuran;
5.  Izin penggunaan air permukaan dan air laut;
6.  Izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan;
7.  Izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 juga memberikan kemudahan bagi para investor. Pasal 166 menegaskan
pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal, dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan  fasilitas  fiskal  yang  diusulkan  oleh pemerintah Aceh. Begitu juga dalam hal pertanahan pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman   modal dalam   negeri   dan   penanaman   modal asing   sesuai   dengan   norma, standar, dan prosedur yang berlaku 11 .
1.  Kebijakan 12 Penanaman Modal di Aceh Melalui Badan Investasi dan Promosi Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan para investor ke Aceh. Badan Investasi dan Promosi Aceh telah mentargetkan pada akhir 2017 bahwa Aceh akan menjadi salah satu provinsi destinasi investasi Indonesia melalui jargon “invest in amazing Aceh” . Kriteria destinasi tentunya diukur dengan jumlah nominal realisasi investasi baik yang berasal dari perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri 13 . Menurut
11  Lihat Pasal 214 Ayat 1, 2 dan 3 Undang- Undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
12  Pemerintah Aceh juga membentuk “Aceh Business Forum” yang menargetkan pada perumusan kebijakan dibidang Penanaman
Modal yang dibahas bersama para Pengusaha, Bupati. Wali Kota dan SKPD terkait. Lihat Tabloid Aceh Invesment/Info Investasi, hlm 4. 13  Marthunis Muhammad, “Kebijakan in Invest amazing Aceh” Staf Bappeda Aceh. Diambil
catatan Bank Indonesia, pada tahun 2012 realisasi investasi baik PMDN dan PMA di Aceh masih sangat kecil terhadap total realisasi investasi nasional yaitu hanya mencapai 0.2 persen. Oleh sebab itu pemerintah Aceh  harus terus melakukan kebijakan dan berbagai upaya yang mengarah pada perbaikan iklim invesatsi karena tujuan dari  penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh adalah 14 :
a.  Meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
b.  Menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.  Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
d.  Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
e.  Mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kerakyatan.
Demi terciptanya iklim investasi yang baik maka pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota  menetapkan kebijakan berupa 15 :
a.  Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional;
b.  Mempercepat peningkatan penanaman modal;
dari http:/www.cakrawalakaifa.blogspot.com/
14  Lihat Pasal 2 Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal
15  Lihat Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal.
c.  Memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan tersebut tetap memperhatikan:
a.  Memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Aceh dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
b.  Menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.  Mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
d.  Meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat dan efesiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

## 2.  Badan Investasi dan Promosi
Badan Investasi dan Promosi adalah
suatu satuan kerja perangkat daerah Aceh yang menangani promosi dan pelayanan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing 16 . Badan Investasi dan Promosi mempunyai tugas umum yang diberikan oleh Pemerintahan untuk pembangunan di bidang pengembangan investasi dan promosi. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Badan Investasi dan Promosi memiliki fungsi :
a.  Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b.  Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c.  Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang investasi dan promosi;
d.  Peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah, bidang investasi dan promosi;
e.  Pemberian rekomendasi, perizinan,
pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang investasi dan promosi;
f.  Pembinaan dan pengembangan investasi dan promosi;
g.  Pemantauan dan pengawasan operasional pelaksanaan investasi;
h.  Promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan investasi;
i.  Pembinaan Unit Pelaksana Teknis
16  Lihat Pasal 1 Butir 11 Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.
badan (UPTB).
Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, Badan Investasi dan Promosi mempunyai kewenangan:
a.  Menyediakan dukungan pengembangan kawasan investasi;
b.  Merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang investasi dan promosi;
c.  Melaksanakan pelatihan bidang investasi;
d.  Melakukan kerjasama dalam bidang investasi dengan kabupaten/kota;
e.  Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar;
f.  Melaksanakan promosi dan
menyelenggarakan pameran, kerjasama luar negeri bagi keperluan investasi serta mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan investasi dan promosi;
g.  Menyediakan dukungan fasilitas pengembangan kawasan investasi serta merencanakan kawasan investasi.

## 3. Strategi dan Kebijakan Badan Investasi dan Promosi
Untuk mencapai target-target tersebut, Pemerintah Aceh melalui Badan Investasi dan Promosi menyusun strategi dan kebijakan sebagai berikut :
Sasaran 1.1: Meningkatnya jumlah penanam modal.
Strategi Kebijakan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur penanaman modal;
Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia penanaman modal; Reposisi aparatur sesuai kompetensi yang dimiliki; Penerapan berbagai metode dan peningkatan kualitas isi promosi penanaman modal.
Persebaran penanaman modal di seluruh Aceh;
Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
Promosi penanaman modal.
Sasaran 2.1: Meningkatnya realisasi investasi.
Strategi

## Kebijakan
Penelaahan dan perumusan regulasi bidang penanaman modal yang menarik bagi calon investor potensial; Peningkatan sosialisasi regulasi yang terkait dengan penanaman modal; Peningkatan pemantauan dan pembinaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
Perbaikan iklim penanaman modal; Fokus pada pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi, industri manufaktur, pariwisata, dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan; Penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
Tabel : Strategi dan Kebijakan Badan Investasi dan Promosi
. 17

## E.  Perlindungan Hukum Terhadap Investor
Kegiatan investasi yang sejak terbentuknya Undang-undang Penanaman Modal Asing dan undang-undang Penanaman Modal dalam  Negeri Tahun 1966-1967 menjadi latar belakang penting adalah pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dalam mewujudkannya, perlu adanya kepastian dalam memberikan perlindungan hukum. Untuk mewujudkan tujuan nasional, pemerintah harus memikirkan segala aspek kehidupan untuk menggerakkan perekonomian, maka setiap pemerintah daerah yang dalam pemberian desentralisasi otonomi daerah perlu memperhatikan aturan perundang-
17  Promosi Aceh, Op.Cit , hlm 20.
undangan yang berlaku sehingga menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, baik dalam pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat dan iklim yang kondusif  bagi investor dalam kegiatan investasi. Keselarasan antara kedua perihal penting ini perlu diwujudkan dalam kenyataan oleh undang-undang yang berlaku di daerah.
Konsep dari Prinsip Swadaya yang dikemukakan oleh Notonagoro yang dikutip oleh Ferry Aries Suranta dalam bukunya Penggunaan Lahan Hak Ulayat memberikan pandangan bahwa jika dianalisa, merupakan tujuan yang kuat  sehingga  sidang  MPRS  Tahun  1966 menganggap perlu untuk berulang-ulang kali dan mengulangi hubungan politik pembangunan ekonomi yang bebas aktif 18 . Investasi di zaman orde lama
18  Ferry Aries Suranta, Penggunanaan Lahan Hak Ulayat dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia, Jakarta : Gramata Publishing  2012, hlm 139.
Pengkajian komoditas unggulan dan kawasan-kawasan investasi.
Fasilitasi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
Pemberian fasilitas, insentif, dan
kemudahan penanaman modal.
Sasaran 3.1: Tercapainya perencanaan bidang penanaman modal yang
komprehensif. Strategi Kebijakan
Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah lintas sektoral;
Perencanaan bidang penanaman modal yang komprehensif;
Peningkatan kualitas dan kuantitas data bidang penanaman modal.
Konsolidasi dan sinkronisasi perencanaan penanaman modal di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
diatur dalam Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Selanjutnya, diperbaharui Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1960 kemudian di cabut tahun 1965 melalui Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1965. Undang- undang investasi di Indonesia mengalami kekosongan hukum (Recht Vacundang- undang) pada tahun 1965-1967 di masa orde baru. Kemerosotan ekonomi di akhir masa orde baru memaksa pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang investasi baru walaupun ada pihak yang setuju maupun berlawanan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Dalam meningkatkan kemajuan dibidang investasi di Aceh, maka pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota mengusahakan berbagai upaya. Upaya tersebut di antaranya dengan pendelegasian dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan investasi. Seperti yang  dikemukakan  oleh  Ridwan  H.R: Pendelegasian harus diterapkan mengingat teori bahwa wewenang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas dalam Negara hukum, sehingga kewenangan diperlukan dalam melegitimasi tindakan penyelenggaraan Negara dan sumber kewenangan sendiri berasal dari peraturan perundang-undangan 19 .
Kondisi pelaksanaan hukum seperti ini memberikan pemahaman, menjalankan undang-undang yang tidak sempurna
19 Ridwan  HR, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta : UII Press 2003, hlm 65.
karena tidak adanya keseimbangan yang terjadi antara sifat materil dan formilnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 30 Ayat (3) bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah 20 . Sebagaimana yang dikemukakan  oleh  C.  F.  G  Sunarjati Hartono yang dikutip oleh Sentosa Sembiring bahwa dalam Undang-Undang Penanaman Modal sebelumnya mengatur wewenang pemerintah 21 : a.  Menentukan perincian bidang- bidang bagi modal asing;
b.  Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing secara kasuistis;
c.  Menetapkan bidang-bidang usaha tertentu yang tidak boleh ditanam oleh modal asing;
d.  Menetapkan bidang-bidang usaha yang dapat mengadakan kerjasama antara modal asing dan modal nasional.
Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal. Jadi kewenangan untuk memutuskan diterimanya suatu investasi dan koordinasi yang terjalin masih ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan
20 I.B.R Supancara, Ikhtisari ketentuan Penanaman Modal, Nasional Legal Reform Program, Jakarta : PT Gramedia 2010, hlm 13. 21 Sentosa Sembiring, “ Hukum Investasi” Bandung : Nuansa Aulia 2007, hlm 94
Pasal 28, sedangkan di daerah Minahasa Selatan kewajiban tersebut dipegang oleh kantor Penanaman Modal Daerah, yang baru dibentuk pada tahun 2010. Masalah pengelolaan investasi yang masih bersifat sentralisasi akan menimbulkan kekurangan  yang  sangat  signifikan  bagi daerah maupun kegiatan investasi tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mempermudah terjadinya kegiatan investasi termasuk membentuk dan menerbitkan kebijakan-kebijakan, sehingga dengan maksud ini metode investor dalam berhubungan dengan pemerintah semakin dipermudah.
Pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi para investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,  Pasal 163 secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas hambatan. Kemudian komitmen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor juga dituangkan dalam Qanun Aceh. Hal ini dapat kita lihat penegasan Pasal 11 Qanun Nomor 5 tahun 2009 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berhak mendapat 22 :
a.  Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b.  Keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
22  Lihat Pasal 11 Ayat 1 Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal
c.  Pelayanan yang cepat, tepat, dan murah dengan prosedur yang sederhana;
d.  Fasilitas penanaman modal dan fiskal  atau  kemudahan  lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Kepastian hukum dilakukan dengan menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Pemerintah Aceh beserta jajarannya yaitu pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi penanam modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal 23 .
Selanjutnya secara tegas dapat juga kita lihat dalam Pasal 24 4 dan Pasal 5 Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal. Bahwa pemerintah Aceh akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali penanam modal yang memperoleh keistimewaan atas dasar perjanjian. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melindungi dan menjamin hak-hak keperdataan bagi penanam modal yang telah menanam modal di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melindungi semua aset penanam modal yang telah menanam modal di Aceh agar terhindar dari tindakan penyerobotan, pendudukan,
23  Lihat penjelasan Pasal 11 Qanun Nomor 5 tahun 2009 Tentang Penanaman Modal
24  Lihat Pasal 4 dan 5 Qanun Nomor 5 tahun 2009 Tentang Penanaman Modal
perampasan dan tindakan anarkis yang dilakukan pihak ketiga terhadap aset penanam modal maupun bagi penanam modal. Pemerintah juga tidak akan mengambil alih terhadap hak kepemilikan penanam modal kecuali bertentangan dengan undang-undang. Kemudian yang perlu digaris bawahi bahwa Pemerintah Aceh akan menyelenggarakan penanaman modal dengan asas-asas sebagai berikut 25 : a.  Kepastian hukum; b.  Keterbukaan;
c.  Akuntabilitas;
d.  Profesionalitas;
e.  Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
f.  Kepedulian sosial;
g.  Kemitraan;
h.  Berwawasan lingkungan;
i.  Kemandirian;
j.  Kesinambungan usaha;
k.  Keseimbangan kemajuan pembangunan.
Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan investasi dibutuhkan sejumlah izin, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pemberian izin melalui pelayanan terpadu. Untuk menghindari pengurusan izin yang selama ini dipadang sulit dan  membutuhkan waktu yang cukup lama juga membutuhkan biaya yang tidak
25  Lihat Pasal 2 Ayat 1 Qanun Nomor 5 tahun 2009 Tentang Penanaman Modal
sedikit. Izin tersebut di antaranya:
a.  Izin persetujuan Penanaman Modal (SP. PMA/SP. PMDN);
b.  Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas atas pengimporan barang modal/bahan baku/penolong;
c.  Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
d. Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing (RPTKA);
e.  Izin Usaha Tetap (IUT);
f.  Izin lokasi diberikan dan ditandatangani oleh Bupati/ walikota;
g. Izin  Undang-Undang  Gangguan (UNDANG-UNDANG/HO)  oleh kabupaten/kota;
h.  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh kabupaten/kota;
i.  Izin memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IKTA).
Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan policy statement di bidang investasi yang antara lain mengemukakan, pemerintah menjamin bahwa pelayanan perizinan di era otonomi daerah tidak akan lebih buruk dari pada yang berlaku sekarang 26 . Dengan sistem pelayanan satu atap baik pemerintah pusat dan pemerintah Aceh berharap hambatan dalam melakukan investasi terpecahkan dengan keberadaan sistem ini. Harapan yang timbul ini membuka peluang besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau di daerah, namun investor yang menanamkan modal belum merasakan aplikasi atau penerapan peraturan yang
26  Ibid, hlm 103.
baik.
Secara umum perlindungan  hukum yang  diberikan    oleh   pemerintah  Aceh untuk lebih meningkatkan  kepercayaan investor   asing   dalam   menanamkan modalnya, salah satunya membuat perjanjian bilateral dengan berbagai negara asal investor, perjanjian investasi ini melahirkan beberapa  prinsip yang umum  berlaku    dalam tata pergaulan Internasional.
Prinsip tersebut antara lain 27 :
a.  Prinsip a national treatment clause , artinya setiap pihak akan memberikan   perlakuan        yang sama    bagi   para   pihak  yaitu pihak    tuan   rumah   dan    pihak penanam modal.
b.  Prinsip a most favoured nation clause , artinya pihak tuan rumah ataupun pihak   penanam   modal asing,   tidak   akan   mendapatkan perlakuan   yang   kurang dibandingkan dengan pihak lain.
Komitmen pemerintah Aceh dalam pemberian kepastian hukum atau perlindungan  hukum disampaikan secara  tegas  Gubernur  Aceh,  dr.  Zaini Abdullah dalam kata sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pemerintah Aceh tetap fokus dalam rangka percepatan investasi sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu: menghadirkan perangkat hukum yang menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan bagi investasi. Pemerintah Aceh akan berkomitmen untuk penyelesaian qanun-
27 Sembiring, Op.Cit, hlm. 233.
qanun 28 yang berkaitan dengan penanaman modal di Aceh.

## F.  PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
a.  Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, telah memberikan legitimasi kepada pemerintah Aceh untuk terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan taraf perekonomian di Aceh. Pemeritah Aceh dapat menyiapkan perangkat peraturan, membuat dan mensahkan qanun khusus yang mengatur tentang penanaman modal yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal. Pemerintah Aceh juga telah melakukan kebijakan- kebijakan untuk mempromosikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) di tingkat internasional dan regional untuk mendatangkan investor agar menanamkan modalnya di wilayah Aceh.
b.  Dalam melakukan strategi dan upaya untuk menarik investor ke Aceh, pemerintah Aceh tetap berpedoman pada standar prosedur pemerintahan yang baik seperti yang dinyatakan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006
28  Tabloid Aceh Investment/Info Investasi “ ABF (Aceh Business Forum) mencari solusi untuk Investor “  Banda Aceh : Edisi I 2013. Hlm 4. Diambil dari www.acehinvesment.com.
Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 165 Ayat 2 bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. Melalui Badan Investasi dan Promosi Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan para investor ke Aceh. Badan Investasi dan Promosi Aceh telah mentargetkan pada akhir 2017 bahwa Aceh akan menjadi salah satu provinsi destinasi investasi Indonesia melalui jargon “invest in amazing Aceh” .
c.  Dalam meningkatkan kemajuan dibidang investasi di Aceh, pemerintah Aceh bersama pemerintah daerah kabupaten/kota mengusahakan berbagai upaya dengan melakukan pendelegasian dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan investasi. Pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi para investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 163 secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/
kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas hambatan. Kemudian perlindungan hukum terhadap investor juga terdapat dalam qanun Aceh. Kepastian hukum dilakukan dengan menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/ kota memberikan perlindungan bagi penanam modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Perlindungan hukum yang  diberikan oleh pemerintah Aceh untuk lebih meningkatkan kepercayaan  investor asing dalam menanamkan  modalnya, salah satunya membuat perjanjian bilateral dengan berbagai negara asal investor, perjanjian investasi ini melahirkan beberapa prinsip yang umum berlaku dalam tata pergaulan   internasional. Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal, Pasal 11 menyatakan bahwa setiap penanam modal berhak mendapat: kepastian hak, hukum dan perlindungan, keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya, pelayanan yang cepat, tepat, dan murah dengan prosedur yang sederhana, dan fasilitas penanaman modal  dan  fiskal  atau  kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan

## perundang-undangan.
2. Saran
a.  Memaksimalkan penerapan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal. Dan mempersiapkan peraturan daerah sebagai pelaksana terhadap Qanun Nomor 5 Tahun 2009.
b.  Melakukan program promosi yang berkelanjutan, dan terus mengevaluasi terhadap kinerja Badan investasi dan Promosi Aceh. Adaya kerjasama yang baik sesama stakeholder baik secara vertikal maupun horizontal.
c.  Menciptakan iklim investasi yang kondusif, perlindungan terhadap investor harus diutamakan, baik itu perlindungan terhadap jiwa investor maupun terhadap modal yang ditanamkan di Aceh termasuk fasilitas, alat-alat dan perlengkapan investor dalam menjalankan usahanya.

## G.  DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Makalah :
Anwar, Jusuf “Kajian Tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar Modal Di Indonesia Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional”, Disertasi Doktor Imu Hukum UNPAD Bandung  2001.
Badan Investasi dan Promosi Aceh “RENTRA 2013-2017” Banda
Aceh 2013. Diambil dari www. acehinvesment.com.
I.B.R  Supancara,  “ Ikhtisari ketentuan Penanaman Modal, Nasional Legal Reform Progra” Jakarta : PT. Gramedia 2010.

## KPPOD kerjasama dengan The Asia
Foundation “Laporan, Tata Kelola Ekonomi daerah Aceh : Survey Pelaku Usaha di 23 Kabupaten/ Kota di Aceh 2008”, Jakarta  2009. Diambil dari http://www.kppod. org.
Muhammad, Marthunis “Kebijakan in Invest amazing Aceh” Staf Bappeda Aceh. Diambil dari http:/ www.cakrawalakaifa.blogspot. com.
Ridwan HR “ Hukum Administrasi Negara ” Yogyakarta : UII Press 2003.
Sembiring, Sentosa “ Hukum Investasi” Bandung : Nuansa Aulia 2007.
Suranta, Ferry Aries “ Penggunanaan Lahan Hak Ulayat dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia” Jakarta  :  Gramata Publishing 2012.
Tabloid Aceh Investment/Info Investasi “ ABF (Aceh Business Forum) mencari solusi untuk Investor “Banda Aceh: Edisi I 2013. Diambil dari www.acehinvesment.com
Peraturan Perundang-undangan:

## Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang

## Penanaman Modal