## ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING
Oleh Titi Herwati Soeryabrata Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Pada  dasarnya  setiap  orang  membutuhkan  pekerjaan  agar  dapat  memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya.
Era globalisasi yang disertai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa  akibat  disemua  bidang  kehidupan,  termasuk  bidang  usaha,  yang mengakibatkan  banyak  perusahaan  mengurangi  pekerja  tetap  dan  mengganti  dengan pekerja  outsourcing  yang  aturannya  tersirat  dari  pasal  64  UU  Nomer  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Disisi  pengusaha  keuntungannya  adalah  menghemat  biaya  operasional,  karena tidak ada kewajiban memberi pesangon bilamana mengeluarkan pekerja outsourcing.
Disisi  pekerja  outsourcing  terdapat  banyak  kelemahan,  yaitu  tidak  ada  jenjang karier,  masa  kerja  tidak  jelas,  kesejahteraan  yang  berbeda  dengan  pekerja  tetap  dll. Adapun  keuntungan  bagi  pekerja  outsourcing  adalah  mudah  mencari  pekerjaan  bila melalui perusahaan penyedia jasa.
Sebagai  salah  satu  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang,  maka  Pemerintah harus  serius  menangani  masalah  ketenagakerjaan,  mulai  dari  pemberdayaan, penempatan, perlindungan dan pengawasan.
Kata Kunci : perlindungan hukum, pekerja outsourcing, hak asasi manusia

## ABSTRACT
Basically, everyone needs a job in order to earn income to get the living needs of himself  and  his  family.  The  era  of  globalization  accompanied  by  advancements  in  the field of science and technology has had an effect in all areas of life, including business, which has resulted in many companies reducing permanent workers and replacing with outsourcing  workers  whose  rules  are  implied  from  Article  64  of  Law  Number  13  of 2003 concerning Labour.
On the side of businessman, the advantage is saving operational costs, because there is no  obligation  to  provide  severance  pay  when  removing  outsourcing  workers.  On  the side of outsourcing workers there are many weaknesses, namely there is no career path, unclear  tenure,  different  welfare  with  permanent  workers,  etc.  The  advantage  for outsourcing  workers  is  that  it  is  easy  to  find  work  if  through  a  service  provider company.
As one of the human rights possessed by everyone, the Government must seriously deal  with  labour  issues,  starting  from  empowerment,  placement,  protection  and supervision.
Keywords : Legal Protection, Outsourcing workers, Human right.

## A. Pendahuluan
Ketika  Odysseus    memimpin tentara Yunani menggunakan sebuah kuda kayu raksasa (kemudian  dikenal  sebagai  “Kuda
Troya”)  untuk  bisa  masuk  ke  kota bangsa  Troy,  musuhnya,  tanpa perlawanan untuk kemudian menghancurkannya dari dalam, bisa jadi ia tidak membayangkan bahwa strategi  yang  sama  juga  digunakan di dunia bisnis global saat ini. Sang Kuda  Troya,  berupa  sistem  Buruh Kontrak  dan Outsourcing ,  masuk ke  pabrik-pabrik  dan  perusahaan- perusahaan,  di  dunia  maju  maupun dunia berkembang, dengan disambut secara meriah. 1
Baru belakangan buruh sadar, „kontrak  bisnis‟  itu  bukanlah kontrak  bisnis  biasa.  Ia  membawa pengaruh yang luar biasa,
khususnya pada status kerja
mereka, dan kemudian kesejahteraan mereka, juga keluarganya. Kehadiran buruh kontrak  dan  outsourcing,  yang  bisa berbeda bisa sama persis
1 Celia Mather, Menjinakkan Sang Kuda Troya, Perjuangan Serikat Buruh Menghadang Sistem Kontrak/Outsoursing, TURC (Trade Union Rights Center), Jakarta, 2008, hlm. 5.
melakukan  apa  yang  biasa  mereka lakukan, memberi keuntungan lebih pada  pengusaha.  Pengusaha  tidak perlu  lagi  pusing  memikirkan tunjangan  kesehatan  maupun  hari tua bagi buruhnya. Kalaupun pengusaha  sudah  tidak  perlu  buruh lagi, mereka pun tidak perlu pusing memikirkan  uang  pesangonnya. Upah  dan  tunjangan  yang  mereka peroleh  pun biasanya lebih rendah, dibanding  buruh  tetap.  Tanpa jaminan  kerja,  tanpa  kepastian kerja. 2
Sepanjang hidupnya, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam yang harus dipenuhinya  dengan  jalan  bekerja, karena dengan bekerja ia memperoleh penghasilan yang dapat  digunakan  untuk  memenuhi semua kebutuhannya.
Dalam Alinea
Ke-empat Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (selanjutnya  akan  disebut UUD 1945) antara lain dinyatakan :
“Kemudian  daripada  itu  untuk membentuk  suatu  pemerintah  Negara Indonesia……,
2 Ibid
dan untuk memajukan kesejahteraan umum……….dst” Kalimat “dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum” menunjukkan bahwa Negara
berkeinginan kuat untuk terciptanya suatu  masyarakat  yang  sejahtera, sehingga  tugas  yang  beratpun berada  dipundak  pemerintah  untuk mewujudkan keinginan negara
tersebut.
Sehubungan  dengan  adanya kewajiban negara
dalam
melaksanakan  hak  konstitusional tersebut,  maka  negara  diwajibkan untuk  memberikan  pelayanan  yang sebaik-baiknya  dan  seluas-luasnya kepada  masyarakat.  Dalam  rangka upaya  memajukan  kesejahteraan umum,  didalam  Pasal  27  ayat  2 UUD 1945 ditegaskan bahwa :
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan”
Hak atas pekerjaan merupakan  salah  satu  hak  asasi
manusia yang dimiliki oleh seseorang, disamping hak-hak asasi yang lain. Di era reformasi, konsep hak  asasi  manusia  secara  tegas  dan
jelas diakui keberadaannya didalam UUD 1945 dalam Perubahan
Kedua,  yaitu  dicantumkan  dalam pasal 28 D ayat 2 yang berbunyi :
“Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan yang adil dan       layak dalam hubungan kerja.”
Bertitik tolak dari Pasal 28 D ayat 2 UUD  1945,  maka  hak  bekerja merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang harus dihargai dalam pelaksanaannya.
Era globalisasi dengan kemajuan bidang teknologi menuntut  adanya  pemenuhan  hak asasi  manusia  tanpa  diskriminasi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomer 39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  (selanjutnya  akan  disebut UU Nomer 39 Tahun 1999 Tentang HAM) yang berbunyi :
“  Setiap  orang  berhak  atas perlindungan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan dasar
manusia tanpa diskriminasi.”
Perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia  diperjelas  dalam  Pasal  38
ayat  1,  2,  3  dan  4  UU  Nomer  39 Tahun  1999  Tentang  HAM)  yang pada  intinya  melindungi  semua warga  negara  untuk  bekerja,  bebas memilih pekerjaan yang disukainya, tanpa membedakan pria dengan  wanita,  dengan  upah  dan syarat-syarat  perjanjian  kerja  yang sama. Aturan tersebut adalah dalam rangka  pelaksanaan  hak ayat? kesejahteraan.
Hak pekerja adalah
memperoleh  pekerjaan  yang  layak
bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya di dalam UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional warga negara (the citizens constitutional  rights),  yaitu  hak yang dijamin dalam dan oleh UUD 1945. Ini artinya negara mengeluarkan  kebijakan-kebijakan, baik berupa undang-undang (legislative policy) maupun
peraturan-peraturan pelaksanaan (bureaucracy policy). Semua  orang  yang  bekerja
tentu mengharapkan menjadi pekerja tetap yang nantinya bilamana  selesai  masa  kerjanya
akan mendapatkan tunjangan
pensiun. Namun kenyataan
menunjukkan  bahwa  tidak  semua orang menjadi pekerja tetap. Pertumbuhan jumlah penduduk yang  berimbas  pada  bertambahnya jumlah  penduduk  yang  memasuki usia  kerja  tidak  seimbang  dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang  dapat  memberikan  pekerjaan tetap bagi yang membutuhkannya.
Kondisi tersebut menyebabkan munculnya pekerjaan dengan sistem outsourcing.
Outsourcing  berasal  dari  bahasa Inggris,out  yang  berarti  “luar”  dan source yang berarti “sumber”.  Jika diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Indonesia, outsourcing adalah “alih daya”.    Outsourcing  mempunyai nama  lain,  yaitu  “contracting  out” merupakan sebuah pemindahan operasi  dari  satu  perusahaan  ke tempat  lain.    Outsourcing  dapat disebut  juga  sebagai  perjanjian pemborongan pekerjaan. 3
Outsourcing atau contracting out  atau  kontrak  luar  adalah  suatu bentuk  kontrak  yang  terjadi  ketika sebuah perusahaan melakukan
3 Damanik,  Sehat,  Outsourcing  dan  Perjanjian Kerja  Menurut  UU  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan,  DSS  Publishing,  Jakarta, 2006, hlm. 3
kontrak komersial dengan perusahaan lain untuk menyediakan layanan tertentu
dalam suatu jangka waktu. 4
Di satu sisi orang membutuhkan pekerjaan yang sifatnya  tetap,  karena  akan  tetap mendapatkan  perlindungan  setelah tidak  bekerja  lagi.Disisi  yang  lain orang  dihadapkan  pada  pilihan untuk  tidak  bekerja  atau  mau menerima  pekerjaan  dengan  sistem outsourcing yang meletakkan tenaga  kerja  pada  posisi  yang lemah. Sedangkan disisi pengusaha, outsourcing  memberikan    berbagai
keuntungan karena dapat mendukung tujuan usahanya.Pekerjaan  dengan  sistem
outsourcing  ini  menarik  untuk dikaji  regulasi  dan  penerapannya agar  dapat  melindungi  hak  tenaga kerja.

## B. Permasalahan
a. Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan  pekerja  dengan sistem outsourcing?
b. Bagaimana  perlindungan  yang diberikan oleh Pemerintah
4 Celia Mather, ibid, hlm.32.
terhadap pekerja dengan sistem outsourcing?

## C. Pembahasan
Ketenagakerjaan adalah
bagian  yang  sangat  penting  dari masalah ekonomi, sehingga pembangunan ketenagakerjaan merupakan  bagian  penting  dari pembangunan  ekonomi.    Dulu pembangunan  hanya  berorientasi pada aspek pertumbuhan dan mengabaikan pembangunan ketenagakerjaan  yang  memberikan bekal ketrampilan agar para pencari kerja  dapat  diterima  di  dunia  kerja dengan mudah.
Bekerja, dapat berarti seseorang  bekerja  pada  orang  lain, akan  tetapi  juga  dapat  berarti menjadi wirausaha.
Bekerja  pada  orang  lain tersebut  berkaitan  dengan  hukum ketenagakerjaan.
Hukum ketenagakerjaan
(arbeidsrecht)  adalah  bagian  dari hukum  yang  berlaku  yang  pada pokoknya mengatur hubungan antara  tenaga  kerja  dan  pengusaha, antara  tenaga  kerja  dengan  tenaga
kerja  dan  antara  tenaga  kerja dengan penguasa. 5
Menurut  Molenaar,  Hukum Perburuhan  adalah  bagian  dari hukum  yang  berlaku,  yang  pada pokoknya mengatur hubungan antara  buruh  (pekerja)  dengan majikan,  antara  buruh  dengan buruh  dan  antara  buruh  dengan penguasa. 6
Di Indonesia tentang
ketenagakerjaan  diatur  dalam  Pasal 27  ayat  2,Pasal  28  dan  Pasal  28 huruf D ayat 2 UUD 1945.
Pasal 28 UUD 1945 berbunyi :
“  Kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya  ditetapkan  dengan  Undang- undang. “
Lebih  lanjut  Pasal  27  ayat  2
dan Pasal 28 UUD 1945 dilaksanakan dengan Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan
5 Sendjun  H.  Manullang,  SH,  Pokok-pokok Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia,  Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hllm. 1 6 Kunarto, Materi Kuliah Hukum Ketenagakerjaan,  Semarang,  Universitas  17 Agustus 1945, Semarang, FakultasHukum, 2015, hlm. 2 (selanjutnya  disebut  UU  Nomor  13 Tahun 2003). Beberapa
pertimbangan  diterbitkannya  UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah :
a. bahwa  pembangunan  nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan  masyarakat  yang sejahtera,  adil,  makmur  yang merata,  baik  materiil  maupun spiritual;
b. bahwa  tenaga  kerja  mempunyai peranan  dan  kedudukan  yang sangat  penting  sebagai  pelaku dan tujuan pembangunan;
c. Bahwa diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan  kualitas  tenaga kerja  dan  peran  serta  dalam pembangunan  serta  peningkatan perlindungan  tenaga  kerja  dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan;
d. bahwa  perlindungan  terhadap tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/  buruh  dan  menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan  tanpa  diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan
kesejahteraan pekerja/  buruh  dan  keluarganya
dengan  tetap  memperhatikan perkembangan  kemajuan  dunia usaha.
Selanjutnya  Pasal  4  UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa :
“
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
a. memberdayakan dan mendayagunakan  tenaga kerja  secara  optimal  dan manusiawi;
b. mewujudkan  pemerataan kesempatan  kerja  dan penyediaan  tenaga  kerja
yang sesuai dengan kebutuhan  pembangunan nasional dan daerah;
c. memberikan perlindungan kepada
tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraan; dan d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. “ Dari  uraian  diatas,  nampak  bahwa pembangunan ketenagakerjaan
mempunyai keterkaitan yang sangat luas,  yang  dimulai  dari  sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah
tidak bekerja lagi, yang kesemuanya itu mempunyai keterkaitan  dengan  kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat.Pembangunan
ketenagakerjaan  berkaitan  dengan berbagai kepentingan tersebut.
Untuk itu, diperlukan pengaturan  yang  menyeluruh  dan komprehensif, antara lain, mencakup  perkembangan  sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja  Indonesia,  upaya  perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial. 7
Pasal  1 ayat  1 UU Nomor  13 Tahun 2003 menyatakan bahwa : “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang  berhubungan  dengan  tenaga kerja  pada  waktu  sebelum,  selama dan sesudah masa kerja.”
Sedangkan Pasal 1 ayat 3 UU
Nomor 13 Tahun 2003
menyebutkan :
“Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang  bekerja  dengan  menerima
7 “ lihat penjelasan UU  RI No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan”
upah  atau  imbalan  dalam  bentuk lain.”
Saat  ini  mayoritas  tenaga kerja  Indonesia  adalah  buruh/ pekerja  outsourcing.    Sistem  kerja outsourcing merupakan sebuah sistem  yang  sering  digunakan  oleh perusahaan-perusahaan tidak saja di Indonesia,  tetapi  juga  di  berbagai negara.
Di  Indonesia  sistem  kerja
outsourcing dilakukan oleh perusahaan  berdasarkan  Pasal  64 UU  Nomor  13  Tahun  2003  yang berbunyi :
“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan  lainnya  melalui  perjanjian pemborongan pekerjaan
atau
penyediaan
jasa  pekerja/  buruh  yang  dibuat  secara tertulis.”
Menurut  Pasal  1601  b  KUH Perdata,  yang  dimaksud  dengan pemborongan pekerjaan adalah :
“Pemborongan  pekerjaan  adalah persetujuan,  dengan  mana  pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan  suatu  pekerjaan
bagi  pihak  yang  lain,  pihak  yang memborongkan  dengan  menerima suatu  harga  yang  ditentukan.” Dibandingkan dengan KUH
Perdata yang tidak membatasi jenis pekerjaan  yang  dapat  diborongkan, maka  UU  Nomer  13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan memberikan  aturan  yang  sangat jelas  tentang  jenis  pekerjaan  apa yang  dapat  diborongkan,  yaitu pekerjaan  yang  tidak  merupakan pekerjaan utama dalam suatu perusahaan. Kaitannya dengan ketenagakerjaan, dalam pemborongan pekerjaan ini terdapat 2 (dua) jenis perusahaan, yaitu : 1. Perusahaan utama, yaitu perusahaan  yang  menyerahkan pekerjaan,  disebut  outsourcer;
dan
2. Perusahaan yang menerima
pekerjaan dari perusahaan utama untuk dilaksanakan, yang disebut outsourcee.
Dengan adanya sistem
outsourcing tersebut, muncul
“perusahaan  penyedia  jasa”  yang melakukan fungsi jasa  yang dahulu pernah menjadi bagian tak
terpisahkan
dari perusahaan.
Perusahaan penyedia jasa ini kemudian  disebut  dengan  istilah “vendor”,  sedangkan  perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada vendor  kemudian  disebut  dengan istilah  “user”.Vendor  melakukan rekrutmen  calon  pekerja  dengan berbagai  cara,  misalnya  dengan memasang  iklan  di  surat  kabar  dan kantor  pos  karena  kantor  pos operasional  sampai  di  kota-kota kecil.  Bahkan  vendor  bekerjasama dengan  sekolah-sekolah  kejuruan (SMK)  untuk  mencari  bibit-bibit unggul.
Perkembangan  baru,  untuk menghemat  biaya  sekarang  ini banyak  perusahaan  mencari  sendiri calon  pekerja  ke  SMK-SMK  tanpa melalui  vendor.  Ini  adalah  pola kemitraan  yang  dijalankan  oleh perusahaan  dengan  SMK,  namun tetap nanti statusnya  bukan pekerja tetap.
Pengertian outsourcing adalah  hubungan  kerja  dimana pekerja/  buruh  yang  dipekerjakan disuatu  perusahaan  dengan  sistem kontrak  tetapi  kontrak  tersebut bukan  diberikan  oleh  perusahaan
pemberi  kerja,  melainkan  oleh perusahaan  pengerah  tenaga  kerja. Pada hubungan kerja ini ditemukan tiga pihak, yaitu perusahaan penyedia  atau  pengirim  tenaga kerja/ pekerja (penyedia),
perusahaan  pengguna  tenaga  kerja/ pekerja  (pengguna),  dan  tenaga kerja/ pekerja. 8 Outsourcing adalah usaha  untuk  mendapatkan  tenaga ahli  serta  mengurangi  beban  dan biaya perusahaan dalam
meningkatkan  kinerja  perusahaan agar  dapat  terus  kompetitif  dalam menghadapi perkembangan ekonomi  dan  teknologi  global dengan menyerahkan kegiatan perusahaan  pada  pihak  lain  yang tertuang dalam kontrak. 9
Hubungan kerja dengan sistem outsourcing ini menyebabkan kedudukan para pihak  menjadi  tidak  seimbang  dan menimbulkan  rasa  kekhawatiran pada  pekerja,  sehingga  pekerja berada  disisi  yang  lemah.  Bagi pekerja,  suatu  hubungan  kerja sangat bermakna selama
8 Abdul Khakim, S.H., M. Hum, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2014, hlm. 64 9 Tunggal, Iman Sjahputra,2009, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta : Harvarindo.
menjalankan pekerjaan, karena disamping  sebagai  jalan  menuju kesejahteraan  juga  sebagai  jalan untuk mendapatkan status, sehingga suasana  kerja  yang  nyaman  sangat menentukan apakah seseorang
dapat  bekerja  dengan  maksimal atau  tidak,  karena  pada  akhirnya nanti akan menguntungkan perusahaan. Posisi  pekerja  yang  lemah  dapat terjadi karena
pengusaha menggunakan perjanjian kerja yang harus  ditandatangani  oleh  pekerja sebagai  alasan  untuk  menghindari kewajiban-kewajiban  yang  menjadi tanggung jawab perusahaan. Dalam praktek,  perjanjian  kerja  dengan sistem  outsourcing  yang  dibuat secara  sepihak  oleh  pengusaha menciptakan ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya.
Adapun  pekerjaan  yang  dapat diserahkan  kepada  perusahaan  lain (vendor) adalah :
1. Dilakukan  secara  terpisah  dari kegiatan utama;
2. Dilakukan dengan perintah
langsung  atau  tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
3. Merupakan  kegiatan  penunjang perusahaan secara
keseluruhan; dan 4. Tidak menghambat proses
produksi secara langsung. 10
UU  Nomer  13  Tahun  2003 telah mengatur bidang-bidang tertentu yang memungkinkan untuk dioutsource,  yaitu  bagian-bagian yang  tidak  berhubungan  dengan kegiatan  utama.  Dengan  adanya pengaturan tersebut banyak perusahaan mulai mengganti tenaga kerja  yang  tidak  berhubungan langsung  dengan  kegiatan  utama perusahaan, misalnya satpam, sopir, cleaning servis, dll.
Pada  awalnya  fungsi  jasa yang  dikontrakkan  kepada  pihak luar  adalah  bidang  kebersihan  dan catering.  Lama  kelamaan  bidang keamanan,  transportasi  dan  lain- lain.    Bahkan  kemudian  masuk  ke pabrik-pabrik,  yaitu  pada  bagian produksi. Pada bidang jasa keamanan,  di  kota  Semarang  ada perusahaan-perusahaan (vendor- vendor)  yang  menyediakan  jasa satuan  pengamanan  (Satpam)  yang
10 Lihat pasal 5 UU Nomer 13 Tahun 2003
tergabung  dalam  sebuah  organisasi yang bernama ABUJAPI ( Asosiasi Badan  Usaha  Jasa  Pengamanan Indonesia ).
Dalam  pelaksanaan  tugasnya di bidang keamanan tersebut, vendor melakukan pekerjaan
mencari calon-calon
tenaga keamanan  dengan  syarat  tertentu, misalnya  tinggi  badan,  kesehatan dan  mempunyai  ketrampilan  bela diri.  Perusahaan  jasa  keamanan  ini bekerja  sama  dengan  aparat  yang berwajib,  yaitu  pihak  kepolisian, secara berkala mengadakan pelatihan  kepada  para  anggota satuan pengamanan (Satpam) untuk meningkatkan  ketrampilan  dalam menjaga keamanan.
Beberapa  tahun  yang  lalu
mulai berkembang pula penggunaan  pekerja  outsourcing untuk menjalankan
fungsi administrasi  di  dunia  perbankan.
Hubungan  kerja  dalam  outsourcing diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis  antara  vendor  dan  pekerja. Hubungan  kerja  tersebut  dibuat dalam  bentuk  perjanjian  kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Dalam praktek, sistem outsourcing membuat vendor membatasi  kewajibannya  untuk membatasi hak dari pekerja, misalnya  dalam  pemberian  upah dibawah  upah  minimum,  tidak memberikan  jaminan  keselamatan kerja dan kesehatan kerja, tidak ada hak  cuti,  tidak  adanya  pesangon dan  lain-lain.  Pekerja  berada  pada posisi  yang  lemah  karena  sangat membutuhkan  pekerjaan,  sehingga menerima saja apa yang dipersyaratkan oleh vendor. Pekerja hanya menandatanganinya saja perjanjian  yang  disodorkan  oleh vendor tertentu.
Penggunaan pekerja outsourcing sudah banyak dilakukan di perusahaan-
perusahaan, tetapi regulasinya belum memadai, dan ini memunculkan  permasalahan  yang cukup bervariasi.
Pasal  64  UU  Nomer  13 Tahun  2003  dianggap  oleh  banyak orang sebagai memberikan kelonggaran kepada pengusaha untuk menggunakan pekerja outsourcing,  karena  didalamnya diperbolehkan  adanya  penyerahan
pekerjaan  kepada  perusahaan  lain sepanjang  bukan  pekerjaan  utama. Walaupun  didalam  UU  Nomer  13 Tahun  2003  tidak  terdapat  satupun istilah  outsourcing,  namun  dalam kenyataannya UU Nomer 13 Tahun 2003  menjadi  dasar  realita  baru yang  mengatur  dan  melegalkan masalah outsourcing.
Dalam  sistem  outsourcing, hubungan kerja hanya terjadi antara pekerja  dengan  perusahaan  lain (vendor),  sedangkan  antara  pekerja
dengan perusahaan
pemberi pekerjaan yang menggunakan tenaga  outsourcing  (user)  tidak  ada hubungan kerja. Sebelum
ditempatkan  di  perusahaan  user, para  pekerja  outsourcing  ini  sudah melalui  tes  masuk,  tes  kesehatan dan  pelatihan  secukupnya  dari vendor.
Alasan
perusahaan menggunakan  pekerja  outsourcing karena  terkait  dengan  banyak  hal, diantaranya adalah pasang surutnya dunia  usaha.  Artinya  ketika  usaha sedang surut user tinggal menghubungi vendor untuk
menarik  pekerjanya  dengan  alasan sudah  tidak  membutuhkan  pekerja
lagi  dan  vendor  akan  menarik pekerja tersebut kembali ke vendor. Masih  beruntung  kalau  pekerja tersebut  kemudian  ditempatkan  di perusahaan  user  yang  lain,  karena kadang-kadang  terjadi  penarikan tanpa memberikan pekerjaan pengganti.
Beberapa  ahli  berpendapat, bahwa  di  dalam  perjanjian  kerja yang menjadi dasar hubungan kerja ada empat unsur penting, yaitu :
a. Adanya pekerjaan
b. Adanya perintah orang lain
c. Adanya upah
d. Adanya waktu tertentu. 11
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian  kerja,  yang  mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. 12 Unsur-unsur  itulah  yang  menjadi dasar untuk adanya hubungan kerja dalam sistem outsourcing.
Di dalam hubungan kerja ada hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha.  Dalam  hubungan  kerja tersebut,  kewajiban  para  pihak
11 Abdul Khakim,SH,M.Hum, op.cit,hlm. 39-40.
12 Lihat Pasal 1 angka 5 UU Nomer 13 Tahun 2003.
berlangsung  secara  timbal  balik.
Artinya  “  kewajiban  pengusaha
merupakan  hak  pekerja/buruh” dan sebaliknya “kewajiban pekerja/buruh  merupakan  hak pengusaha.”
Dalam  sistem  outsourcing, pasang  surut  dunia  usaha  sangat berpengaruh dan memaksa
pengusaha  mengurangi  pekerja.
Perusahaan  utama  (user)  dengan mudah akan mengembalikan pekerja  kepada  vendor  bilamana dirasa  tidak  membutuhkan  lagi dengan  tanpa  pesangon,  walaupun masa  perjanjian  kerjanya  belum habis,  untuk  minta  penggantian pekerja yang baru.
Globalisasi  yang  melanda dunia  didukung  oleh  kemajuan teknologi  memadatkan  jarak  dan waktu, sehingga menciptakan persaingan  ketat  di  dunia  usaha. Perusahaan tidak dapat mengurangi biaya  produksi  dan  distribusi, misalnya  mengurangi  pemakaian air dan listrik.Yang dapat dilakukan adalah  memberhentikan  pekerja atau menggunakan pekerja outsourcing,  yang  tentu  saja  tidak
ada  kewajiban  bagi  pengusaha untuk memberikan pesangon.
Tingginya angka jumlah penduduk  yang  memasuki  usia kerja  dengan  tidak  tersedianya lapangan  kerja  yang  mencukupi, membuat banyak orang dihadapkan pada pilihan untuk menerima pekerjaan dengan sistem
outsourcing daripada tidak bekerja.
Para  pekerja  dengan  sistem outsourcing  mempunyai  hak  yang sama dengan bekerja sebagai pekerja  tetap.  Mereka  juga  berhak bergabung  dalam  serikat  pekerja yang  ada  di  perusahaan.  Pasal  28, Pasal 28C dan Paal 28F UUD 1945 menjadi dasar hukum untuk pembentukan  serikat  pekerja  di perusahaan, yang kemudian dilaksanakan dengan UU Nomer 21
Tahun 2000 Tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.
Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan  untuk  pekerja/buruh,  baik  di perusahaan maupun di luar perusahaan,  yang  bersifat  bebas, terbuka,  mandiri,  demokratis  dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan,  membela,  serta melindungi  hak  dan  kepentingan pekerja/buruh  serta  meningkatkan kesejahteraan  pekerja/buruh  dan keluarganya. 13
Serikat  pekerja/serikat  buruh mempunyai kewajiban, antara lain :
1) Melindungi dan membela anggota  dari  pelanggaran  hak- hak dan memperjuangkan kepentingannya.
2) Memperjuangkan  peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. 14
Pasal 28, Pasal 28C dan Pasal 28F  UUD  1945  memang  menjadi dasar  bagi  terbentuknya  Serikat Pekerja, namun kebebasan ini harus dimaknai  sebagai  kebebasan  yang tidak  tanpa  batas,  karena  ada rambu-rambu  yang  harus  dipatuhi. Banyak  serikat  pekerja  yang  harus mau  menerima  pekerja  outsourcing dengan potensi kehilangan anggota, terlebih pekerja outsourcing
perorangan sering berganti.
Di  dalam  satu  perusahaan bisa  saja  banyak  vendor  yang
13 Lihat pasal 1 ayat 17 UU Nomer 13 Tahun 2003.
14 Abdul Khakim,SH.,M.Hum, op.cit, hlm. 212.
terlibat memasok pekerja outsourcing,  sehingga  menyulitkan serikat  pekerja  untuk  melakukan kesepakatan atau koordinasi dengan masing-masing vendor.
Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Pekerja dengan sistem outsourcing Merujuk pada kalimat “memajukan  kesejahteraan  umum” dalam Alinea Ke-empat Pembukaan UUD 1945 yang kemudian  dijabarkan  dalam  Pasal 27  ayat  2  UUD  1945,  nampak bahwa  para  pendiri  Negara  (the founding fathers) mengakui adanya hak  bekerja  yang  dimiliki  oleh setiap orang, dan pada saat itu tidak ada  yang  mengkaitkan  antara  hak bekerja  dengan  hak  asasi  manusia oleh  karena  didalam  UUD  1945 memang  tidak  ada  pengaturan tentang hak asasi manusia.
Berikutnya    pada  tanggal  10 Desember  1948  Majelis  Besar Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) mempermaklumkan Pernyataan Umum Hak-Hak Manusia (Universal  Declaration  of  Human Rights)  yang  didalam  Pasal  23
menyatakan :
1) Setiap  orang  berhak  untuk
mendapat pekerjaan, untuk memiliki pekerjaan secara bebas, akan syarat-syarat
perburuhan  yang  adil  dan menguntungkan kepadanya dan perlindungan terhadap
pengangguran.
2) Setiap  orang  dengan  tiada perbedaan apapun, berhak mendapat  upah  yang  sama untuk pekerjaan yang sama.
3) Setiap  orang  yang  bekerja berhak  supaya  mendapat  upah yang  adil  dan  cukup  yang menjamin  kepadanya  sendiri dan keluarganya suatu
penghidupan yang sesuai
dengan martabat manusia, serta ditambah jika perlu dengan lain cara perlindungan sosial.
4) Setiap  orang  berhak  untuk mendirikan dan menyertai
serikat-serikat  sekerja  untuk melindungi
kepentingan-
kepentingannya.
Sedangkan Pasal 24 menyatakan :
“Setiap  orang  berhak  untuk beristirahat  dan  mendapat  waktu liburan   termasuk pembatasan yang pantas  dari  jam  kerja  dan  hari
liburan      pada  waktu  yang  tetap dengan (terus mendapat) upah.”
Pada  tanggal  28  September 1950  Indonesia  menjadi  anggota PBB ke- 60 yang ditetapkan dengan Resolusi  Majelis  Umum  PBB Nomer  A/RES/491  (V)  tentang “Penerimaan  Republik  Indonesia
Dalam Keanggotaan Di Perserikatan Bangsa-Bangsa”,
kurang  dari  satu  tahun  setelah pengakuan  kedaulatan  Indonesia oleh  Belanda  dalam  Konferensi Meja  Bundar  di  Den  Haag. 15
Namun bermacam hak asasi manusia yang terdapat dalam Pernyataan Umum Hak-Hak Manusia  (Universal  Declaration  of
Human  Rights)  tersebut  belum terakomodir dalam peraturan perundangan  di  Indonesia,  hingga terjadinya era reformasi pada tahun 1998 yang melakukan beberapa kali perubahan terhadap UUD 1945.
Dalam perubahan Kedua terhadap  UUD  1945  hak  asasi manusia dicantumkan dalam Bab X A  tentang  Hak  Asasi  Manusia, yaitu dalam Pasal 28 A, 28 B, 28 C,
28 D, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I, dan Pasal 28 J.
Didalam  pasal-pasal  tersebut berbagai  macam  hak  asasi  manusia yang  dilindungi  oleh  Negara,  salah satunya  adalah  hak  bekerja  yang dicantumkan  dalam  pasal  28  D ayat 2.
Dari bunyi  Pasal  28 D ayat  2 nampak  jelas  bahwa  hak  bekerja adalah  salah  satu  dari  hak  asasi manusia  yang  dilindungi  oleh Negara, artinya setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan.
Dengan  adanya  hak  bekerja tersebut  Pemerintah  memberikan
perlindungan hukum kepada
pekerja, sebagaimana yang dinyatakan  dalam  Pasal  6  UU
Nomer  13  Tahun  2003  sebagai berikut :
“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang
sama  tanpa  diskriminasi dari pengusaha”.
Dengan  bekerja  ini  para pekerja  memperoleh  perlindungan atas :
a. Upah  (Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomer  78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan). Dalam  hal  ini  upah  yang diberikan kepada pekerja adalah  upah  minimum  yang ditetapkan  Pemerintah  setiap tahun.  Bilamana  ada  peraturan baru  tentang  UMK,  maka  user akan menyesesuaikannya secara otomatis.
b. Jam kerja
Perusahaan wajib melaksanakan waktu kerja
sebagai berikut :
1) 7  (tujuh)  jam  1  (satu)  hari dan  40  (empat  puluh)  jam 1  (satu)  minggu  untuk  6 (enam)  hari  kerja  dalam  1 (satu) minggu; atau
2) 8  (delapan)  jam  1  (satu) hari  dan  40  (empat  puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1
(satu) minggu.
c. Upah lembur
Upah  lembur  diberikan  kepada pekerja bila pekerja dipekerjakan  melebihi  waktu kerja yang sudah ditentukan.
d. Waktu istirahat 16
Istirahat  adalah  istirahat  antara jam  kerja,  yaitu  sekurang- kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4
(empat) jam terus menerus dan waktu  istirahat  tersebut  tidak termasuk jam kerja.
e. Kesempatan  yang  secukupnya untuk  melaksanakan  ibadah sesuai agamanya.
f. Tidak  wajib  bekerja  pada  hari- hari libur resmi
Bila  pengusaha  mempekejakan pekerja  pada  hari-hari  libur resmi,  maka  pengusaha  wajib membayar upah kerja lembur.
g. Keselamatan  dan  Kesehatan
Kerja
Dalam rangka menjamin
keselamatan dan kesehatan kerja  para  pekerja  diikutkan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pembayaran  BPJS  sebesar  4
(empat) persen dibebankan
kepada pekerja, sedangkan selebihnya  ditanggung  oleh user.
h. Tunjangan makan harian
16 Lihat pasal 78 UU Nomer 13 Tahun 2003.

## i. Tunjangan Hari Raya 17
Sebagai  ilustrasi  adalah  PT. Adi  Mitra  Pratama  sebagai  vendor yang  menyuplai  berbagai  macam jasa  kebutuhan  user  di  perusahaan- perusahaan  di  Kota  Semarang, Surakarta, Jogyakarta, Kudus, Jakarta dan sekitarnya.
PT.    Adi  Mitra  Pratama tersebut  bergerak  dibidang  jasa penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja memasok pekerja kepada user untuk berbagai macam kebutuhan.
Outsourcing  adalah  proses memindahkan pekerjaan dan layanan yang sebelumnya
dilakukan  di  dalam  perusahaan  ke pihak  ketiga.  Jumlah,  luas  dan bentuk pekerjaan yang di- outsource berkembang  sangat  cepat,  tidak hanya  pekerjaan  tipikal  pabrik tetapi  juga  pekerjaan  yang  lebih canggih,  seperti technical,  service, engineering bahkan financial analysis dan payroll .
Alasan utama user menggunakan  pekerja  outsourcing adalah : 18
a. Meningkatkan  fokus  perusahan pada pekerjaan inti
b. Membagi resiko
c. Sumber  daya  perusahaan  dapat dipergunakan  untuk  kebutuhan- kebutuhan lain.
d. Mengurangi  dan  mengendalikan biaya operasional
e. Memperoleh  sumber  daya  yang tidak dimiliki sendiri.
f. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola
g. Pekerja  sudah  melalui  tes  dan pelatihan  secukupnya  sehingga
perusahaan tidak repot.
Disisi  lain  ada  pihak  yang tidak  setuju  dengan  adanya  model penyerahan  sebagian  pelaksanaan pekerjaan (outsourcing),  antara lain dengan alasan:
1. Hubungan  kerja  antara  pekerja dengan  vendor  selalu  diatur dengan  perjanjian  kerja  waktu tertentu ( PKWT) sehingga upah lebih murah.
2. Jaminan  sosial  walaupun  ada hanya sebatas minimal
3. Tidak ada pengembangan karir.
18 Wawancara dengan Bp. Toes Adi Hersadu
Widiningrat,SH, Direktur PT. Adi Mitra
Pratama pada tanggal 22 April 2019.
4. Menyengsarakan    pekerja  / buruh  dan  membuat  kakunya hubungan industrial) 19
Namun  dipandang  dari  sisi  pekerja, hubungan kerja dengan segala jaminannya  merupakan  cara  untuk mencapai  kesejahteraan  hidup.  Dalam konteks  tersebut,  kesejahteraan  tidak hanya  diukur  dari  besarnya  pendapatan yang  diterima,  melainkan  juga  karena adanya  suasana  kerja  yang  mendukung oleh  adanya  sistem  hubungan  kerja yang dilembagakan dalam proses pekerjaan.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pemerintah sudah jelas memiliki  peran  aktif  untuk bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dengan diaturnya beberapa tujuan Pemerintah  di  dalam  peraturan perundangan yang terkait, diantaranya pemberdayaan,
pemerataan  kesempatan  kerja, kesejahteraan, perlindungan
dan  pengawasan  kerja  beserta penegakan  hukumnya,  baik melalui jalur di dalam
19 Iman Tunggal Syahputra,op.cit,hlm. 341.
pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).
b. Keberhasilan pembangunan
nasional  tidak  hanya  bertumpu pada  ketenagakerjaan,  namun
juga  peran  Pemerintah  dalam membuat kebijakan ketenagakerjaan sangat berpengaruh. 2. Saran
1. Dengan adanya kehidupan dunia  yang  makin  mengglobal disertai  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang  memperpendek  jarak  dan waktu, kaitannya dengan ketenagakerjaanagar Pemerintah segera memperbaharui peraturan- peraturan dibidang ketenagakerjaan  yang  dapat menjawab  tantangan  kemajuan jaman  yang  lebih  berpihak
kepada pekerja.
2. Dengan makin banyaknya
penggunaan pekerja outsourcing  agar  pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan makin
ditingkatkan,  sehingga  dapat
melindungi kepentingan pekerja outsourcing.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin,Zainal & dkk.2002. Dasar-Dasar Hukum  Perburuhan .Jakarta  : Raja Grafindo Persada.
Damanik,  Sehat.2006. Outsourcing  dan Perjanjian  Kerja  Menurut  UU Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta  :  DSS Publishing.
Hartono,Judiantoro.1992. Segi Hukum Penyelesaian
Perburuhan .Jakarta  :  Rajawali Pers.
Husni,Lalu.2003. Pengantar Hukum
Ketenagakerjaan
Indonesia .Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo.
Husni,Lalu.2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (edisi  revisi). Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo.
Manullang,Sendjun  H.,SH.1990. Pokok- Pokok  Hukum  Ketenagakerjaan di  Indonesia .Jakarta  :  Rineka
Cipta.
Mather,Celia.2008. Menjinakkan Sang Kuda Troya, Perjuangan Serikat Buruh Menghadang Sistem
Kontrak/Outsourcing .Jakarta :
TURC  (Trade  Union  Rights Center).
Khakim,Abdul,SH,M.Hum.2014.
Dasar-Dasar
Hukum
Ketenagakerjaan
Indonesia .Bandung  :  PT.  Citra
Aditya Bakti.
Kunarto.2015. Materi  Kuliah  Hukum Ketenagakerjaan .  Semarang  :
Universitas 17 Agustus 1945.
Tunggal,Imam  Sjahputra.2009. Pokok-
Pokok  Hukum  Ketenagakerjaan .
Jakarta : Harvarindo.
Undang-Undang :
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang    RI  Nomor.  13  Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.