## I US P OENALE
Volume 1 Issue 2, July-December 2020: pp. 135-148. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314

## Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak

## Police Discretion in Traffic Criminal Cases Committed by Children
Sylvia Claudia Agustina sylviiaclaudia@yahoo.co.id Kanit Tipiter Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung
Heni Siswanto heni.siswanto@fh.unila.ac.id Fakultas Hukum Universitas Lampung
&
Nikmah Rosidah nikmah.rosidah@fh.unila.ac.id Fakultas Hukum Universitas Lampung Info Artikel Abstrak
Kata  Kunci: Diskresi;  Pidana  Lalu Lintas; Anak.
Keywords: Discretion;  Traffic  Crime; Child.

## DOI:
https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2049
Perkara  pidana  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh anak  pada  umumnya  terjadi  karena  faktor kealpaan.  Permasalahan  penelitian  ini  adalah bagaimanakah implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh  anak  dan  mengapa  terdapat  hambatan dalam  implementasi  diskresi  kepolisian  dalam perkara  pidana  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh anak.  Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi kepustakaan.  Data  dianalisis  secara  kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi diskresi  kepolisian  dalam  perkara  pidana  lalu lintas oleh anak merupakan wujud penyelesaian perkara  di  luar  pengadilan  yang  dilaksanakan dengan proses perdamaian atas dasar itikad baik
Submitted: August 7, 2020; Reviewed: August 27, 2020; Accepted: Sep 22 2020
, 2020
18, 2020; Accepted: August 21, 2020
antara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan  lalu  lintas  untuk  menempuh penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian perkara  kecelakaan  lalu  lintas  tidak  harus dengan  pemidanaan  atau  penjatuhan  sanksi pidana,  dalam  hal  tersebut  berdasarkan  pada terjadinya  perbuatan,  apabila  terjadi  karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka.Faktor-faktor yang menghambat implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak adalah  masih  terbatasnya  jumlah  anggota Satlantas  Polres  Metro  dalam  menangani perkara  lalu  lintas,  ketidak lengkapan  data  dan informasi  yang  disampaikan  oleh  pelaku  dan korban  yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas,  sehingga  pelaku  dan  korban  hanya memberikan data yang dianggap tidak
berpotensi merugikan pihaknya. Faktor
Kebudayaan,  yaitu  karakter  personal  pelaku, korban dan keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan.

## Abstract
Traffic crimes committed by children generally occur  because  of  negligence.  The  problem  of this  research  is  how  the  implementation  of police  discretion  in  traffic  criminal  cases committed  by  children  and  why  there  are obstacles  in  the  implementation  of  police discretion  in  traffic  criminal  cases  carried  out by children. The problem approach in this study uses  a  normative  juridical  approach.  Data collection  is  done  by  library  research.  Data were  analyzed  qualitatively  to  obtain  research conclusions.  The  results  showed  that  the implementation  of  police  discretion  in  traffic criminal  cases  by  children  is  a  form  of settlement of cases outside the court carried out with  a  peace  process  based  on  good  faith between the parties involved in traffic accidents to  pursue  settlement  in  a  family  way.  The settlement  of  a  traffic  accident  case  does  not have  to  be  a  criminal  punishment  or  the imposition  of  a  criminal  sanction,  in  this  case based  on  the  occurrence  of  an  act, if it  occurs due to negligence and error not on the suspect. Factors  that  impede  the  implementation  of police  discretion  in  traffic  criminal  cases
committed by children are the limited number of members  of  the  Metro  Police  Traffic  Satlantas in  handling  traffic  cases,  incomplete  data  and information  submitted  by  the  perpetrators  and victims involved in traffic criminal cases, so that the  perpetrators  and  victims  only  provide  data deemed  not  potentially  detrimental  to  their party.  Cultural  Factors,  namely  the  personal character of the offender, victim and his family who  do  not  support  the  settlement  of  cases outside the court.

## A. Pendahuluan
Pada dasarnya hukum adalah pencerminan dari Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan oleh (HAM) yang terkandung dan juga diatur atau  dijamin  dalam  hukum  tersebut.  Hukum  tidak  akan  lagi  dilihat  sebagai  cerminan  dari kekuasaan semata-mata, namun juga harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak para warga negara. 1 Anak merupakan warga negara yang harus dilindungi, Anak merupakan tunas muda,  generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  yang  memiliki  peran  strategis  guna  menjamin eksistensi  bangsa  dan  negara  di  masa  mendatang.  Diskresi  harus  didasari  dengan  keyakinan bahwa kebijakan atau keputusan yang dibuat akan berhasil lebih baik untuk mencapai tujuan pelaksanaan administrasi pemerintahan. 2
Tanggung jawab serta harapan besar pada pundak anak sebagai tunas muda penerus cita- cita  bangsa  harus  juga  diimbangi  dengan  pemberian  bekal  yang  cukup  bagi  anak  untuk menjawab  tantangan  masa  depan. 3 Perkara  pidana  lalu  lintas  pada  umumnya  terjadi  karena kealpaan,  pengenaan  pidana  kepada  orang  yang  karena  alpa  melakukan  kejahatan  disebut dengan strict  liability, artinya  ada  kejahatan  yang  pada  waktu  terjadinya  keadaan  mental terdakwa  adalah  tidak  mengetahui  dan  sama  sekali  tidak  bermaksud  untuk  melakukan perbuatan. Keadilan adalah keadilan yang terdefinisi atas apa yang tertulis dan menutup diri atas keadilan yang selama ini tidak termaktub dalam suatu teks perundang-undangan. 4 Pelaku tetap bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas tersebut, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  yang  ternyata  adalah  kejahatan. 5 Sering  kali masyarakat  memandang  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan  kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. 6 Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Suatu tindak pidana tidak hanya dapat
1 eka  Intan  Et  Al.,  “Begal  Anak;  Pemenuhan  Hak  Dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  A  Bandar  Lampung Fulfillment Of The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung,” Cepalo 2, no. 2 (September 12, 2018): 45–84, https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764. hlm 76.
22 Mhd Taufiqurrahman, "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan," Jurnal Retentum , Vol. 1, No. 1, (Agustus 2019) ;48-61, http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/299. hlm 49.
3 Yusuf  Istanto,  "Pelaksanaan  Restorative  Justice  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas  (Studi  Pelaksanaan Restorative Justice Di Polres Kudus),” Jurnal Panorama Hukum, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017): 117-130, http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/1759/1413. hlm 118.
4 Sarmadi,  "Membebaskan  Positivisme  Hukum  Ke  Ranah  Hukum  Progresif  (Studi  Pembacaan  Teks  Hukum  Bagi  Penegak Hukum)." Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 12, No.2 (2012): 331-343
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/58/24. hlm 332.
5 M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian ), Jakarta: Pradnya Paramita, (1991), hlm. 23
6 Agio  Sangki,  “Tanggung  Jawab  Pidana  Pengemudi  Kendaraan  Yang  Mengakibatkan  Kematian  Dalam  Kecelakaan  Lalu Lintas,” LEX CRIMEN , vol. 1, (June 10, 2012): 33-47, http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm. hlm 34.
terjadi dengan adanya suatu kesengajaan yang memang dikehendaki dari diri pelaku, tetapi juga terdapat  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  karena  adanya  kealpaan  dari  pelaku. 7 Kebebasan bertindak  atas  dasar  diskresi  yang  dilakukan  oleh  Badan/Pejabat  administrasi  pemerintahan bukan tanpa batas. Kebebasan tersebut dibatasi oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 8
Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk memberikan jaminan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan ruang kepada pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, yaitu dengan cara dengan  kebijakan  yang  telah  dibuat. 9 Pemidanaan  terhadap  tindak  pidana  kealpaan  yang menyebabkan  matinya  orang  lain  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  sebelum  dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, diatur dalam Pasal 359 KUHP. 10 Kriteria tersebut dalam praktek  Polisi  sebagai  penyidik  penegak  hukum  juga  bisa  menyelesaikan  kasus  yang menyangkut  tindak  pidana  lalu  lintas  khususnya  yang  termasuk  Pasal  359  KUHP,  yaitu mengenai “karena kealpaan” adapun fungsi dari pasal itu menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk culpa dimana yang berakibat matinya korban. Kealpaan maka satu-satunya ukuran yang  diperlukan  untuk  adanya  kealpaan  tersebut  ada  perbuatan  yang  obyektif  menyebabkan mati  atau  luka-luka  ialah  apakah  dalam  melakukan  perbuatan  telah  memperhatikan  dan mentaati norma-norma yang bertalian dengan perbuatan tersebut, baik yang telah diwujudkan sebagai peraturan tertulis maupun masih menampakkan diri sebagai perbuatan yang patut atau tidak  patut.  Berstatus  sebagai  pelajar  yang  belum  memahami  kelas  jalan,  rambu-rambu  dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerak lalu lintas berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan tidak mengindahkan kecepatan minimum dan kecepatan maksimum dalam berkendara.
Fenomena  yang  saat  ini  berkembang  adalah  anak  telah  terbiasa  mengendarai  kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. 11 Anak sebagai pengendara kendaraan bermotor sangat berpotensi  menjadi  pelaku  perkara  pidana  lalu  lintas,  khususnya  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian material maupun pengobatan bagi korban yang mengalami luka-luka, baik ringan, sedang maupun berat, sampai dengan korban sembuh.  Dalam  konteks  ini  pihak  pelaku  dan  keluarganya  biasanya  mengajukan  untuk dilaksanakan  perdamaian  dengan  pihak  korban  dan  keluarganya.  Diskresi  kepolisian  diatur dalam  Pasal  18  UU  No.  2  Tahun  2002,  yang  menentukan  bahwa  untuk  kepentingan  umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri. 12 Ketentuan  Kepolisian  dalam  konteks  situasi
7 Gita Febri Ana and Rehnalemken Ginting, “Analisis Penerapan Pasal 359 Kuhp Mengenai  Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  (Studi  Putusan  Nomor:  267/PID.B/2011/PN/SKH),” Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Penanggulangan Kejahatan , vol. 4, No. 2 (Mei-Agustus, May 1, 2015): 184-191,
https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40634. hlm 184.
8 Lutfil Ansori, “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” Jurnal Yuridis , vol. 2, No.1 (August 25, 2015): 134-150, https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/165. hlm 135.
9 Mhd Taufiqurrahman,  "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan." JURNAL RETENTUM ,  olume 1, Nomor 1, (Agustus 2019): 48-61, http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/299, hlm 49.
10 Amaretza Lucky, A M Endah Sri, and Astuti Abstrak, “Pemidanaan Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,” DIPONEGORO LAW REVIEW ,  vol.  3,  No.  2  (Program  Studi  S1  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Diponegoro,  April  1,  2014):  1-13, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr. hlm 3.
11 Mardatila,  Rahman  Syamsuddin,  "Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur  Pengemudi  Kendaraan Bermotor  Yang  Menyebabkan  Kematian." Alauddin  Law  Development  Journal, Vol.  2  No.  (1  Maret  2020):  20-31, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13268/8218. hlm 21.
12 Guntur Priyantoko “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , vol. I. No. 1 (Januari-Juni, March 4, 2016): 109-136, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/784. hlm 114.
yang  demikian  dapat  melaksanakan  diskresi,  yaitu  kewenangan  khusus  untuk  melakukan tindakan tertentu dalam batas kewenangan yang dimilikinya.
Diskresi  diartikan  sebagai  kebebasan  mengambil  keputusan  dalam  setiap  situasi  yang dihadapi  menurut  pendapatnya  sendiri.  Diskresi  sebagai  kebijakan  dari  pejabat  negara  dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga syarat, yaitu demi kepentingan umu, masih dalam batas  kewenangannya,  dan  tidak  melanggar  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik (AUPB). 13 Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.  Diskresi  yaitu  suatu  wewenang  yang  menyangkut  kebijaksanaan  untuk pengambilan  suatu  keputusan  pada  situasi  dan  kondisi  tertentu  atas  dasar  pertimbangan  dan keyakinan pribadi seorang anggota polisi. Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip bertindak berdasarkan hukum. Diskresi menghilangkan kepastian terhadap  sesuatu  yang  akan  terjadi,  sedangkan  salah  satu  fungsi  hukum  adalah  menjamin kepastian. 14 Diskresi  diperlukan  sebagai  pelengkap  asas  legalitas,  yaitu  asas  hukum  yang menyatakan  bahwa  setiap  tindak  atau  perbuatan  administrasi  negara  harus  berdasarkan ketentuan  undang-undang,  akan  tetapi  tidak  mungkin  bagi  undang-undang  untuk  mengatur segala macam hal dalam praktek kehidupan sehari-hari. 15 Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian  dan  meningkatkan  profesionalitas  dan  intelektualitas  anggota  polisi  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangn  secara  proporsional  dan  memenuhi  rasa  keadilan,  serta bukan atas dasar kesewenang-wenangan.
Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Metro memiliki kewenangan diskresi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.  Dasar  hukumnya  adalah  Pasal  18  ayat  (1)  UU  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Republik  Indonesia,  Penegakan  hukum  pidana  secara  formal  melalui  lembaga penegakan  hukum  akan  menghasilkan  keadilan  yang  relatif  cenderung  hanya  keadilan prosedural,  tetapi  pendekatan  keadilan.  Bahwa  untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak menurut penilaiannya sendiri. Diskresi tersebut diterapkan dalam penanganan  perkara pidana lalu lintas yang yang dilakukan oleh anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa status anak sebagai pelaku perkara pidana lalu lintas masih ikut serta dan ada di dalam tanggungjawab orangtua,  sehingga  tidak  diterapkan  proses  penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  melalui penyidikan.  Polisi  sebagai  penyidik  dalam  menangani  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut  diselesaikan  di  luar  pengadilan  atau  harus  melalui  pengadilan.  Polisi  dalam menentukan  kriteria  tersebut  harus  mempunyai  dasar  keahlian  khusus  di  bidang  lalu  lintas karena  polisi  tersebut  dalam  menangani  perkara  tersebut  harus  dapat  menyelesaikan  dengan baik  dan  adil.  Adapun  dalam  hal  tersebut  berkaitan  langsung  dengan  cara  penyelesaiannya, apabila  dapat  dibuktikan  karena  kealpaan  pelaku  dan  korban  dianggap  bersalah  maka  dapat diselesaikan di luar pengadilan. 16
13 Son Haji et al., “ Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah,” Jurnal Hukum Khaira Ummah , vol. 13, No. 1 (March 17, 2018): 53-62, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2583.hlm 54.
14 Abbas Said, “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana,” Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 1, no. 1 (March 30, 2012): 147-170, https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.147-170. hlm 148.
15 Zaki  Ulya  et  al.,  “Pertanggungjawaban  Pejabat  Pemerintahan  Dalam  Menetapkan  Diskresi  (Studi  Terhadap  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU-XIV/2016),” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM, Vol.  24,  no.  3  (2017):  412–30, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art4. hlm 416.
16 Momo Kelana, Hukum Kepolisian , Jakarta: PTIK., (1981), hlm. 46.
Pelaksanaan  diskresi  terhadap  kasus  yang  termasuk  dalam  proses  pidana  sesungguhnya perwujudan  dari  tuntutan  dalam  sistem  peradilan  pidana. 17 Oleh  karena  itu,  pelaksanaan diskresi  secara  profesional  dan  sesuai  dengan  kode  etik  kepolisian  menjadi  suatu  keharusan bagi  anggota  kepolisian,  mengingat  kekuasaan  diskresi  tanpa  disertai  pembatasan  kode  etik dapat berpotensi pada penyalah gunaan kewenangan. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam tatanan  hukum  itu  sendiri,  sebab  kekuasaan  diskresi  yang  begitu  luas  dan  tanpa  batas  akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak (Studi pada Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Metro).  Adapun  permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah  tentang bagaima implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan.  Analisis data  dilakukan  dengan  analisis  kualitatif  untuk  memperoleh  simpulan  sesuai  dengan permasalahan yang diajukan.

## B. Pembahasan
1. Implementasi  Diskresi  Kepolisian  dalam  Perkara  Pidana  Lalu  Lintas  yang Dilakukan Oleh Anak
Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan  dalam  menyelesaikan  masalah  pelanggaran  hukum  atau  perkara  pidana  yang ditanganinya. Secara umum tindakan diskresi terdiri dari dua bentuk yaitu:
a. Diskresi  yang  dilakukan  oleh  petugas  kepolisian  secara  individu  dalam  mengambil tindakan.
b. Diskresi  yang  dilakukan  berdasarkan  petunjuk  atau  keputusan  atasan  atau  pimpinanan dalam satuan kepolisian. 18
Berdasarkan  konteks  pelaksanaan  diskresi  kepolisian  maka  bentuk-bentuk  diskresi kepolisian terdiri dari:
a. Diskresi yang dilakukan oleh polisi pada saat melakukan proses penyidikan.
b. Diskresi yang dilakukan oleh polisi pada saat melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota kepolisian di lapangan 19
Diskresi kepolisian yang dimaksud dalam kajian ini adalah diskresi yang dilakukan oleh polisi pada saat melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota kepolisian di lapangan, khususnya dalam melaksanaan tugas di bidang lalu lintas. Implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak memiliki dasar hukum Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri.  Data  pada  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Metro menunjukkan bahwa pada tahun 2018, terdapat 32 perkara pidana lalu lintas oleh anak yang diselesaikan oleh Kepolisian dengan menggunakan diskresi melalui proses perdamaian antara pelaku/ keluarganya dengan korban/ keluarganya.
17 Syahrial Effendi et al., “Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,” Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan. Vol. 6, no. 2 (May 20, 2020): 304-310, http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1248. hlm 305.
18 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Kemandirian,Profesionalisme dan Reformasi Polr i, Surabaya: Laksbang Grafika, (2012), hlm. 43
19 F. Anton Susanto, Kepolisan dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, (2012), hlm. 38.
Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diaktualisasikan oleh para anggota kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa polisi harus  mampu  menjadi  pelindung,  pengayom  dan  pelayan  masyarakat  dalam  kapasitasnya sebagai sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugas tersebut anggota kepolisian diberikan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan tertentu dalam batas kewenangannya atau dikenal dengan istilah diskresi yang didasarkan pada asas keperluan (nesesitas). Diskresi merupakan  kewenangan  polisi  untuk  mengambil  keputusan  atau  memilih  berbagai  tindakan dalam  menyelesaikan  masalah  pelanggaran  hukum  atau  perkara  pidana  yang  ditanganinya dengan  tetap  mengindahkan  asas  nesesitas. 20 Diskresi  merupakan  kewenangan  polisi  untuk mengambil  keputusan  atau  memilih  berbagai  tindakan  dalam  menyelesaikan  masalah pelanggaran  hukum  atau  perkara  pidana  yang  ditanganinya.  Diskresi  yaitu  suatu  wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu  atas  dasar  pertimbangan  dan  keyakinan  pribadi  seorang  anggota  polisi.  Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun  moral  petugas  kepolisian  dan  meningkatkan  profesionalitas  dan  intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangsecara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, serta bukan atas dasar kesewenang-wenangan. 21
Pelaksananaan  diskresi  oleh  anggota  kepolisian  memiliki  dasar  hukum  sebagaimana terdapat  pada  Pasal  18  ayat  (1)  UU  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia  bahwa  untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam  hal  ini  Polri  sebagai  ujung  tombak  sistem  peradilan  pidana,  memiliki  tugas  dan wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan tindak pidana yang dilakukan  secara  terorganisasi  dan  sistematis  di  seluruh  Indonesia  sesuai  dengan  wilayah hukum  satuan  organisasi  kepolisian. 22 Anggota  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Metro memiliki kewenangan diskresi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Diskresi tersebut dapat diterapkan dalam penanganan perkara pidana lalu lintas  yang terjadi. Hal ini semakin menegaskan pentingnya peranan kepolisian dalam menangani setiap tindak pidana yang terjadi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pelaksanaan  diskresi  secara  profesional  dan  sesuai  dengan  kode  etik  kepolisian  menjadi suatu  keharusan  bagi  anggota  kepolisian,  mengingat  kekuasaan  diskresi  tanpa  disertai pembatasan kode etik dapat berpotensi pada penyalah gunaan. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam tatanan hukum itu sendiri, sebab kekuasaan diskresi yang begitu luas dan tanpa batas akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan Hak  Asasi  Manusia.  Kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelakunya  secara umum  terjadi  karena  faktor  kesalahan  manusia  ( human  error ),  seperti  tidak  memiliki kemampuan  mengemudikan  kendaraannya  dengan  wajar,  tidak  mengutamakan  keselamatan, tidak memiliki SIM, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karekteristik anak sebagai pengendara kendaraan bermotor yang memicu kecelakaan lalu lintas adalah: pengemudi tidak disiplin,  tidak  terampil  dalam  berkendaraan,  emosional,  melajukan  kendaraan  dengan kecepatan tinggi dan tidak memelihara jalur dan jarak aman.
Adapun  jenis-jenis  kecelakaan  lalu  lintas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  229  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:
20 A. Nurhaqi, ”Pelaksanaan Diskresi pada Tingkat Penyidikan”, Jurnal Penelitian Program Pascasarjana. Universitas Katolik Parahyangan , http://repository. unpar.ac.id/
21 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister, (2008), hlm. 17.
22 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, (1992), hlm. 56.
a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
Kecelakaan Lalu  Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan  yang  mengakibatkan  kerusakan  Kendaraan  dan/atau  barang.  Kecelakaan  Lalu Lintas  sedang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  merupakan  kecelakaan  yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat  disebabkan  oleh  kelalaian  Pengguna  Jalan,  ketidaklaikan  Kendaraan,  serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.
Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Polisi  sebagai  penyidik  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana lalu lintas khususnya yang termasuk Pasal 359 KUHP dapat melaksanakan upaya hukum di luar Pengadilan.  Hal  ini  mensyaratkan  adanya  kesepakatan  kehendak  antara  pelaku  dan  korban melalui proses perdamaian.
Implementasi  diskresi  Kepolisian  dalam  penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  lalu  lintas yang  dilakukan  oleh  anak  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Metro  dilaksanakan  secara proporsional  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  hukum.  Artinya  polisi  tidak  boleh bertindak  semena-mena  dalam  melaksanakan  kewenangan  diskresi.  Kekuasaan  diskresi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan  oleh  hukum.  Satu  hal  yang  dapat  menjelaskan  berkuasanya  kepolisian  atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.
Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau  tidak  diteruskan  dalam  proses  peradilan  pidana  dengan  alasan-alasan  tertentu.  Dalam perkara lalu lintas seperti dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang  kecil  atau  luka  yang  kecil  biasanya  diselesaikan  dengan  mediasi  di  antara  pelaku  dan korban,  dan  pihak  kepolisian  sebagai  saksi  atas  kesepakatan  yang  dicapai,  perkara  tidak diteruskan  atas  dasar  kesepakatan  bersama  antara  pelaku  dan  korban.  Namun  demikian  jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian  yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran  ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan  penguburan  jenazah  korban  hanya  sebagai  salah  satu  pertimbangan  yang  nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.
Kesepakatan  mengganti  kerugian  tidak  menghapuskan  tindak  pidananya,  karena  pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian,  karena  dalam  diskresi  kepolisian  keputusan  yang  diambil  justru  bertentangan dengan  peraturan  sehingga  melalui  pertimbangan  yang  sangat  banyak  dan  strategis  untuk kepentingan umum. Peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian. Dalam mediasi ini pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya
tidak  menghilangkan  penuntutan,  sehingga  proses  peradilan  tetap  berjalan  sebagaimana mestinya,  dan  kesepakatan  ganti  kerugian  hanya  bersifat  sebagai  pertimbangan  jaksa  dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap pada hakim Setiap perkara lalu lintas pada prinsipnya yang sampai menimbulkan korban meinggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan  melalui  pengadilan.  Adapun  yang  dimaksud  penyelesaian  di  luar  sidang pengadilan  adalah  penyelesaian  perkara  secara  kekeluargaan  yaitu  antara  pelaku  dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.
Polisi sebagai penyidik dalam praktik sehari-hari khususnya dalam menangani perkara lalu lintas  yang  menyebabkan  luka-luka  maupun  meninggal  dunia  pada  diri  orang  lain  dapat menerima penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik  biasa.  Hal  ini  timbul  karena  undang-undang  tidak  dapat  menampung  semua  perbuatan yang  ada  di  masyarakat.  Hukum  kebiasaan  seringkali  lebih  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Penyelesaian perkara secara damai Perkara pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban  mati  atau  luka  berat  secara  yuridis  dianggap  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum pidana  dan  hukum  acara  pidana,  namun  penyidik  dan  jaksa  cenderung  dapat  menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban atau keluarga korban. Surat perdamaian sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum  Kepolisian  Resor  Metro  didasarkan  pada  dua  faktor.  Faktor  pertama  adalah  adanya pemahaman  bahwa  penyelesaian  perkara  pidana  tidak  harus  dengan  pemidanaan  atau penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut berdasarkan pada terjadinya perbuatan, apabila terjadi karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka. Karena tujuan dari pidana adalah sebagai  salah  satu  sarana  pembinaan  untuk  menanggulangi  masalah-masalah  sosial.  Polisi dalam menentukan perkara diselesaikan melalui pengadilan atau tidak harus berdasarkan pada pemeriksaan  lapangan,  pemeriksaan  saksi  dan  pemeriksaan  tersangka.  Apabila  dalam pemeriksaan tersebut tersangka tidak terbukti bersalah dan ternyata kesalahan ada pada korban maka perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan dan terhadap tersangka dikeluarkan surat penghentian penyidikan.
Maksud dan kehendak yang baik dari masing-masing pihak yaitu pihak tersangka maupun pihak korban untuk berdamai dan tidak akan memperpanjang masalah kecelakaan lalu lintas yang  terjadi  tersebuit  akan  menentukan  penyelesaian  perkara  melalui  implementasi  diskresi. Apabila pihak keluarga korban sesuai bukti yang ada mengakui kesalahannya dan menerima sebagai  musibah  dan  tersangka  dalam  pemeriksaan  bermaksud  baik  untuk  menyelesaikan perkara secara damai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan biaya selamatan maka  perkara  tersebut  dinyatakan  selesai  adapun  harus  dinyatakan  oleh  kedua  belah  pihak dengan pernyataan atau surat perdamaian bermaterai.
Adanya  kewenangan  diskresi  Kepolisian  menyebabkan  penyidik  berwenanng  untuk mengambil  keputusan  atau  memilih  berbagai  tindakan  dalam  menyelesaikan  masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana lalu lintas, yang  disesuaikan  dengan  kontek  kebudayaan  masyarakat,  yang  menggunakan  kearifan  lokal berupa hukum adat dengan menempuh perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Seorang  penyidik  dapat  menempuh  cara  dalam mengatasi  permasalahan  dalam  proses  penyidikan  atau  diskresi.  Diskresi  adalah  wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa faktor bijaksana dan sikap tanggung  jawab  seseorang  merupakan  unsur  penting  dalam  diskresi.  Dengan  demikian dihubungkan dengan dunia kepolisian, maka diskresi polisi merupakan tindakan yang bijaksana dari  seseorang  polisi,  dalam  kedudukannya  yang  sah,  untuk  memilih  cara  lain  (yang  tidak terpaku  pada  hukum  semata)  untuk  menuju  tercapainya  ketertiban  tanpa  menimbulkan kemacetan hukum.
Kewenangan  diskresi  di  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Metro  dilakukan  penyidik  dalam menangani  kasus-kasus  pidana  dan  jalan  keluar  penyelesaiaanya  adalah  melalui  perdamaian dengan  menyesuaikan  adat  setempat.  Setelah  melalui  poses  pemeriksaan  formal,  ternyata kasus-kasus  tersebut  ditinjau  dari  segi  kepentingan  masyarakat  secara  umum,  lebih  efektif diselesaikan  lewat  tindakan-tindakan  cara  lain  itu.  Tujuan  tindakan-tindakan  polisi  itu mempunyai arti sosial sendiri, atau dengan kata lain tindakan itu mempunyai tujuan sosial.
Polisi dalam menghadapi permasalahan di lapangan bertindak sebagai hukum bertugas dan menjadi  perantara  antara  hukum  dengan  tujuan-tujuan  sosial  yang  dicita-citakan  dalam masyarakat. Apabila polisi dapat berperan dalam hal ini dengan baik maka kemungkinan untuk terjadinya  konflik  dalam  masyarakat  antara  hukum  dengan  ketertiban  dapat  untuk  ditangani atau  paling  tidak  diminimalkan  terjadinya.  Hal  ini  mengingat  bahwa  polisi  tidak  akan melaksanakan ketentuan hukum dalam masyarakat secara kaku apabila hukum itu diberlakukan sebagaimana mestinya malah akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktertiban dalam masyarakat.  Tindakan  polisi  yang  demikian  tadi  tidak  lain  merupakan  penafsiran  dari  sudut pandang polisi sendiri di mana dalam praktek kepolisian tidak selalu sama dengan apa  yang telah  dituangkan  dalam  bunyi  perundang-undangan,  tetapi  sekalipun  demikian  bukanlah  hal yang bisa dilakukan oleh polisi 23
Sehubungan  dengan  proses  penghentian  penyidikan  yang  telah  diselesaikan  melalui diskresi, maka pihak Satuan Lalu Lintas Polres Metro mengacu pada Pasal 76 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dan Peraturan KAPOLRI Nommor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana):
1) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila: Tidak  terdapat  cukup  bukti;  Peristiwa  tersebut  bukan  merupakan  tindak  pidana.  Demi hukum, karenat ersangka meninggal dunia; Perkara telah kadaluarsa; Pengaduan dicabut (khusus  delik  aduan);  Tindak  pidana  tersebut  telah  memperoleh  putusan  hakim  yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem)
2) Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.
3) Dalam  hal  dilakukan  penghentian  penyidikan,  penyidik  wajib  mengirimkan  surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.
4) Dalam  hal  penghentian  penyidikan  dinyatakan  tidak  sah  oleh  putusan  pra  peradilan dan/atau  ditemukan  bukti  baru,  penyidik  harus  melanjutkan  penyidikan  kembali  dengan menerbitkan  surat  ketetapan  pencabutan  penghentian  penyidikan  dan  surat  perintah penyidikan lanjutan.
Pasal 77 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan perkara pelanggaran lalu lintas, penyidik atas kuasa penuntut umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, Saksi, dan terdakwa ke pengadilan. Sesuai dengan Pasal 76 dan 77 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di atas, maka Satuan Lalu Lintas Polres Metro dapat menghentikan penyidikan perkara pidana lalu lintas dengan dasar pengaduan dicabut (apabila perkara lalu lintas masuk dalam delik aduan), serta  sebagai  pelaksanaan  acara  pemeriksaan  cepat  yang  merupakan  perkara  tindak  pidana ringan, dan perkara pelanggaran lalu lintas.
23 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia , Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (2009), hlm. 88.
Diskresi  kepolisian  dilakukan  penyidik  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Metro  terutama dalam menghadapi  perkara  pidana  lalu  lintas  yang  diselesaikan  melalui  jalur  perdamaian,  tidak berdampak negatif selanjutnya, karena dianggap terbatas hanya dalam lingkup para pihak saja, seperti perkara-perkara ringan terutama atas permohonan yang sangat dari pelaku dan korban agar perkara itu dihentikan. Walau hal tersebut merupakan penyelundupan hukum tapi tentu saja  hal  tersebut  telah  melalui  dan  memenuhui  berbagai  pertimbangan  dan  pemikiran  yang matang  oleh  penyidik  di  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Metro.  Dengan  demikian  maka  jelaslah bahwa diskresi ditempuh oleh polisi selaku penyidik di Satuan Lalu Lintas Polres Metro dalam penegakan hukum dengan penyeleksian perkara, karena dirasakan sarana hukum kurang efektif dan terbatas sifatnya dalam mencapai tujuan hukum sosial . Hal ini dengan cara atau pola-pola kebijaksanaan sesuai dengan waktu dan tempat yang dihadapi.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari kewenangan kepolisian  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  aparat  penegak  hukum.  Hal  ini sesuai pula dengan konsep diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan diversi dalam perkada anak dengan catatan pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi ini dapat ditempuh Kepolisian dengan menyelenggarakan proses perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas tersebut.
2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Diskresi kepolisian dalam perkara pidana Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak
1) Faktor Penegak Hukum
Implementasi diskresi terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah secara  kuantitas masih  terbatasnya  jumlah  anggota  Satlantas  Polres  Metro  dalam menangani perkara  lalu  lintas  di  seluruh  Kota  Metro.  Data  penelitian  menunjukkan  bahwa  jumlah  riil personil Unit Laka Lantas saat ini adalah 14 sedangkan kebutuhannya adalah 24 personil. Selain itu secara kualitas, para penyidik Laka Lantas tersebut bukan Penyidik khusus anak dan belum mengikuti  pelatihan  teknis  tentang  peradilan  Anak,  sehingga  berpotensi  melaksanakan penyidikan terhadap anak yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kualitas anggota kepolisian dilihat dari profesionalitas kerja polisi sebagai aparat penegak hukum, yang dituntut untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional terutama dalam mempergunakan  wewenang  diskresi  yang  dimilikinya.  Setiap  polisi  melakukan  tugas berdasarkan  sumpah  jabatan  dan  berkewajiban  untuk  melaksanakan  profesionalisme  kerja secara  maskimal.  Kuantitas  anggota  kepolisian  dilihat  dari  idealnya  jumlah  anggota  dalam melakukan  pengaturan  lalu  lintas.  Faktor  kuantitas  anggota  polisi  yang  terbatas  ini  dapat menghambat pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas dan jalan raya. Polisi harus benar-benar mampu  menerapkan  batasan-batasan  dalam  diskresi  kepolisian,  sehingga  diskresi  yang dilakukan benar-benar demi kepentingan kepentingan tugas-tugas kepolisian dan kepentingan umum,  meskipun  polisi  telah  diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil dalam melaksanakan tugasnya.

## 2) Faktor Masyarakat
Faktor  masyarakat  yang  menghambat  implementasi  diskresi terhadap  tindak  pidana  lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah ketidak lengkapan data dan informasi yang disampaikan
oleh  pelaku  dan  korban  yang  terlibat  dalam  perkara  pidana  lalu  lintas  sebagaimana  tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Penyidik  selaku  mediator  seharusnya  mendapatkan  data  secara  lengkap  dan  terperinci mengenai latar belakang dan fakta tindak pidana lalu lintas. Ketidak lengkapan data tersebut disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  pelaku  dan  korban  bahwa  data  yang  seharusnya diberikan  secara  lengkap  kepada  penyidik  selaku  mediator  akan  dijaga  kerahasiaan  dan privasinya, sehingga pelaku dan korban hanya memberikan data yang dianggap tidak berpotensi merugikan pihaknya.
Tidak lengkapnya data yang diberikan pelaku dan korban akan menghambat pelaksanaan perdamaian,  karena  dalam  waktu  tujuh  hari  setelah  menerima  permintaan  penyelesaian perselisihan,  penyidik  selaku  mediator  sudah  harus  mempelajari  dan  menghimpun  informasi yang  diperlukan,  kemudian  segera  paling  lambat  pada  hari  kedelapan  mengadakan  proses perdamaian. Apabila data yang diberikan tidak lengkap maka pelaksanaan proses perdamaian tidak akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, karena data dan informasi yang bersumber dari pelaku dan korban tersebut selanjutnya akan dibahas pada proses perdamaian melalui tahap penciptaaan  forum,  yang  berisi  pernyataan  pelaku  dan  korban,  dengar  pendapat  (hearing); menyampaikan dan klarifikasi informasi.

## 3) Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan yang menghambat implementasi diskresi terhadap tindak pidana lalu lintas  yang  dilakukan  oleh anak adalah  kecenderungan  pelaku  dan  korban  serta  keluarganya untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan pihak lain dalam proses perdamaian. Selain itu pihak  keluarga  korban  sering  kali  memanfaatkan  proses  perdamaian  sebagai  upaya mendapatkan  uang  ganti  rugi  sesuai  dengan  permintaannya,  sehingga  perdamaian  tidak menemukan titik terang atau tidak menemukan jalan keluar sebagaimana diharapkan.
Faktor  budaya  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  diversi  adalah  nilai-nilai  budaya  di Indonesia  yang  mengedepankan  prinsip  kekeluargaan,  musyawarah  dan  mufakat  dalam menyelesaikan  suatu  permasalahan,  sehingga  dalam  konteks  kecelakaan  lalu  lintas,  faktor budaya ini berpengaruh besar, di mana masyarakat menggunakan nilai-nilai kebudayaan berupa kekeluargaan,  musyawarah  dan  mufakat  dalam  menyelesaikan  perkara  lalu  lintas.  Pada perkembangan selanjutnya, kondisi yang semacam ini akan menyebabkan perdamaian menjadi buntu  dan  tidak  menemukan  pemecahan  masalah  dalam  rangka  menyelesaikan  perselisihan, sehingga perkara pidana lalu lintas pada akhirnya diteruskan pada Pengadilan.

## C. Penutup
Implementasi  diskresi  kepolisian  dalam  perkara  pidana  lalu  lintas  oleh  anak  merupakan wujud penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilaksanakan dengan proses perdamaian atas  dasar  itikad  baik  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  untuk menempuh penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak harus dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut berdasarkan pada terjadinya perbuatan, apabila terjadi karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka.
Faktor-faktor  yang  menghambat  implementasi  diskresi  kepolisian  dalam  perkara  pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah masih terbatasnya jumlah anggota Satlantas Polres Metro  dalam  menangani  perkara  lalu  lintas,  ketidak  lengkapan  data  dan  informasi  yang disampaikan oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas, sehingga pelaku  dan  korban  hanya  memberikan  data  yang  dianggap  tidak  berpotensi  merugikan pihaknya.  Faktor  Kebudayaan,  yaitu karakter personal pelaku, korban dan keluarganya  yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Faal, M. (1991). Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi ( Diskresi Kepolisian ). Jakarta: Pradnya Paramita. Hamzah, Andi. (2000). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika. Kelana, Momo. (1981). Hukum Kepolisian . Jakarta: PTIK. Marpaung, Leden. (1992). Proses Penanganan Perkara Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. Nawawi Arief, Barda. (2008). Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Semarang: Pustaka Magister.
Rahardi,  Pudi.  (2012). Hukum  Kepolisian,  Kemandirian,Profesionalisme  dan  Reformasi  Polr i. Surabaya: Laksbang Grafika.
Susanto,  F.  Anton.  (2012). Kepolisan  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Zulfa, Eva Achjani. (2009). Keadilan Restoratif di Indonesia . Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
B. Jurnal Ansori,  Lutfil,  “Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan,” Jurnal Yuridis , vol. 2, No.1. August 25, 2015: 134-150, https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/165.
Effendi,  Syahrial,  "Pelaksanaan  Diskresi  Oleh  Polisi  Dalam  Proses  Penyidikan  Ditinjau  Dari Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia,” Jurnal Pionir  LPPM  Universitas  Asahan. Vol.  6,  no.  2.  May  20,  2020:304-310, http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1248.
Febri  Ana,  Gita,  and  Rehnalemken  Ginting.  "Analisis  Penerapan  Pasal  359  Kuhp  Mengenai Kealpaan  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  (Studi  Putusan  Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH),” Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , vol. 4, No. 2, Mei-Agustus, May 1, 2015: 184-191, https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40634.
Haji, Son, Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah,” Jurnal Hukum Khaira Ummah , vol. 13, No. 1, March 17, 2018: 53-62, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2583.
Intan, Eka, Putri Lembaga, Konsultan Bantuan, and Hukum Intan. “Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  Ii  A  Bandar  Lampung  Fulfillment  Of  The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung.” Cepalo 2, no. 2, September 12, 2018: 45–84, https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764.
Mhd Taufiqurrahman, "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan." JURNAL RETENTUM , Vol 1, No. 1, Agustus 2019: 48-61,
http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/299.
Nurhaqi,  A.  “Pelaksanaan  Diskresi  pada  Tingkat  Penyidikan.  Jurnal  Penelitian  Program Pascasarjana. Universitas”, Jurnal Katolik Parahyangan , 2017.
Lucky, Amaretza, A M Endah Sri, and Astuti Abstrak. Pemidanaan Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan  Matinya  Orang  Lain  Dalam  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Setelah  Keluarnya Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009,” DIPONEGORO  LAW  REVIEW ,  vol.  3,  No.  2 Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, April 1, 2014: 1- 13, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr.
Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum  Bagi  Penegak  Hukum)." Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.  12,  No.2,  2012:  331-343, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/58/24.
Mardatila,  Rahman  Syamsuddin,  "Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Yang  Menyebabkan  Kematian."  Alauddin  Law Development  Journal,  Vol.  2  No.  1  Maret  2020:  20-31,  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13268/8218.
Priyantoko, Guntur, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa,” DE LEGA LATA:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  vol.  I.  No.  1,  Januari-Juni,  March  4,  2016:  109-136, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/784.
Said, Abbas. “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana.” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan. Vol.  1,  no.  1,  March  30,  2012:  147-170. https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.147-170.  Syahrial Effendi et al., “Pelaksanaan Diskresi Oleh  Polisi  Dalam  Proses  Penyidikan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Republik  Indonesia,” Jurnal  Pionir  LPPM  Universitas  Asahan. Vol.  6, no. 2, May 20, 2020: 304-310, http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1248.
Sangki,  Agio.  “Tanggung  Jawab  Pidana  Pengemudi  Kendaraan  Yang  Mengakibatkan  Kematian Dalam  Kecelakaan  Lalu  Lintas.” LEX  CRIMEN .  Vol.  1,  June  10  2012:  33-47, http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm.
Ulya, Zaki, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Jln Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, and Kota Langsa-Aceh. “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Menetapkan Diskresi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016).” Jurnal Hukum
IUS QUIA
IUSTUM, Vol. 24, no. 3, 2017: 412–30.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art4.
Isyanto, Yusuf, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative Justice Di Polres Kudus),” Jurnal Panorama Hukum, Vol.. 2, No. 1, Juni 2017: 117-130, http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/1759/1413.