## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

## EVIDENCE IN CRIMINAL KILLING PLANNING REVIEWED FROM THE BOOK OF CRIMINAL LAWS
Salvadoris Pieter
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail : salva13@gmail.com
Erni Dwita Silambi Fakultas Hukum Universitas Musamus Email : ernidwita@unmus.ac.id
Naskah diterima : 05 April 2019 Direvisi : 10 April 2019 Disetujui 15 Mei 2019

## Abstrak
Pembunuhan  berencana  diatur  dalam  Pasal  340  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Dalam  pasal  ini  unsur  dengan  direncanakan  terlebih  dahulu  menjadi  perdebatan, apakah  unsur  tesebut  perlu  menggunakan  motif  untuk  membuktikannya  atau  hanya  dengan jarak  waktu  dimana  pelaku  dapat  berpikir  tenang  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan rencananya  atau  dengan  kata  lain  terjadi  kekaburan  norma  dalam  pasal  ini. Tujuan  dalam penilitian ini untuk mencari dan menggali apa yang dimaksud dengan unsur perencanaan dan bagaimana  cara  membuktikannya  serta  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan pidana terhadap palaku pembunuhan berencana. Sehingga untuk menjawab kekaburan norma tersebut diatas jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan  menggunakan  pendekatan statute  approach (pendekatan  perundang-undangan)  dan case approach (pendekatan kasus). Hasil penelitian bahwa terjadi kekaburan norma didalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana terutama pada  unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pembunuhan berencana harus berdasarkan Pasal 183  KUHAP  yaitu harus 2 (dua) alat bukti (Pasal  184  KUHAP)  yang  sah  serta  ditambah  dengan  kayakinan  hakim  terhadap  pelaku pembunuhan berencana atau sesuai dengan teori undang-undang negatif. Alat bukti yang paling menujang  untuk  membuktikan  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  adalah  alat  bukti keterangan  saksi,  surat  dan  petunjuk.  Dalam  penjatuhan  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana pembunuhan  berencana  oleh  hakim,  pertimbangan  hakim  berdasarkan  pertimbangan  secara yuridis dan sosiologis.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pembuktian, Pembunuhan Berencana.

## Abstract
Murder planning is regulated in Article 340 of the Criminal Code (KUHP). In this article the element is planned in advance to be debated, whether the element needs to use the motive to prove it or only with the time interval where the perpetrator can think calmly to do or not carry out his plan or in other words there is a blurring of norms in this article. The purpose of this research is to find and explore what is meant by the elements of planning and how to prove it and how the judge's judgment in imposing a criminal act against premeditated murder. So as to answer the obscurity of the norm above the type of research conducted by the author is a normative juridical study using the statute approach and the case approach. The results of the research  show  that  there  is  a  blurring  of  norms  in  Article  340  of  the  criminal  law  book, especially on the element "With Pre-planned" in Article 340 of the Criminal Code. In addition, the results of this study also provide an understanding that judges' considerations in convicting crimes  against  perpetrators  of  premeditated  murder  must  be  based  on  Article  183  of  the Criminal  Procedure  Code,  which  must  be  2  (two)  pieces  of  evidence  (Article  184  of  the Criminal Procedure Code) valid and supplemented by the judge's conviction of perpetrators of premeditated murder or in accordance with the theory of negative laws. The most supporting evidence to prove the crime of premeditated murder is evidence of witness testimony, letters and  instructions.  In  convicting  a  criminal  offense  of  premeditated  murder  by  a  judge,  the judge's judgment is based on judicial and sociological considerations.
Keywords: Judge's Considerations; Proof; Planned Murder.
Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua dimulai  dari  Pasal  104  sampai  dengan  Pasal  488  yang  menjelaskan  dan  mengatur  tentang berbagai  macam  jenis  kejahatan,  dan  yang  menjadi  salah  satu  jenis  kejahatan  yang  selalu terdengar ditelinga masyarakat serta yang selalu muncul di media masa adalah pembunuhan yang  dimana  pembunuhan  terdapat  pada  Pasal  338  KUHP  yang  berbunyi “ Barang  siapa dengan  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan  pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 1 Dimana pembunuhan sendiri  dalam sejarah kehidupan atau peradaban manusia telah terjadi sejak dahulu kala dan pengaturannya atau hukumannya pun telah ditentukan.
Salah satu jenis kejahatan yang terdapat dalam KUHP  untuk penulis jadikan sebagai judul dalam  proposal ini adalah tentang  Pembunuhan  Berencana  yang  dimana  diatur  dalam  Kitab
1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338.
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana  lebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan rencana  ( Moord ), 2 dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
Pembunuhan  berencana  adalah  sebuah  tindakan  kejahatan  yang  dinamakan  sebagai “pembunuhan  dengan  direncanakan  terlebih  dahulu”  ( Moord ).  Boleh  dikatakan  ini  adalah suatu pembunuhan biasa ( Doodslag ) seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi yang  membedakannya  adalah  pembunuhan  berencana  dilakukan  dengan  “direncanakan terlebih dahulu” . Direncankana terlebih dahulu ( Voorbedacbte Rade ) adalah antara timbulnya maksud si pembunuh dengan waktu pelaksanaanya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. “Tempoh” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu juga terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempoh itu si pembunuh  dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan. 3
Pasal  340  KUHP    berawal  dari  padanannya  dalam Nederlanse  Wetboek  van  Strafrecht (Ned.W.v.S) atau KUHP Belanda, yaitu tepatnya artikel 289. Pasal 340 KUHP (terjemahan) berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dipikrikan lebih dahulu merampas nyawa seorang lain, diancam karena pembunuhan yang dipirkan lebih dahulu dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup”. 4
Dalam  KUHP Yang mana   telah dikemukakan bahwa  yang menentukan adanya unsur pembunuhan berencana ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walalupun keputusan  untuk  membunuh  itu  dalam  hati  sangat  dekat  dengan  pelaksanaannya.  Jika  ada rencana  memang sudah pasti merupakan Moord (Murder) . 5
Jenis kejahatan pembunuhan dengan rencana atau yang biasa disebut dengan Pembunuhan Berencana  sampai  saat  ini  masih  menjadi  bahan  perbincangan  dikalangan  masyarakat  luas. Kalau    dlihat  akhir-akhir  ini  pemberitaan  di  media  masa  yang  masih  menjadi  perhatian masyarakat  adalah  kasus  “Jessica  dan  sianida”,  dengan  nomor  perkara  777/pid.B/2016/PN Jakarta Pusat, kasus ini menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dapat ditelaah dan dapat menjadi  bahan  pertimbangan  hukum  sekaligus  kasus  ini  sangat  rumit  dan  membutuhkan
2 Ibid.. Pasal 340.
3 R Soesilo, “ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap  dengan Pasal Demi Pasal ”, Politea, 1988, hal 241.
4 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP , Sinar Grafika, 2009, hal 52.
5 Ibid.
perhatian lebih bagi para penegak hukum. Dakwaan  terhadap Jessica didasarkan pada Pasal 340  KUHP  tentang  pembunuhan  berencana  dengan  ancaman  hukuman  maksimal  hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Bunyi lengkap Pasal 340 adalah bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan  rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
Kasus yang menarik ini membuat masyarakat memiliki banyak argumen mengenai apakah korban  yang  didakwa  dibunuh  oleh  terdakwa  jessika  adalah  benar-benar  meninggal  karena jessika atau tidak, banyak perdebatan yang terjadi bukan hanya oleh masyakarat saja tetapi juga kalangan para pakar-pakar hukum juga memiliki pro kontranya sendiri tentang kasus ini.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  yang  diuraikan  sebelumnya  maka  penulis merumuskan masalah ke dalam proposal ini adalah sebagai beriku bagaimanakah pembuktian dalam  tindak  pidana  pembunuhan  berencana    dilihat  dari  unsur-unsur  Pasal  340  KUHP  dan bagaimanakah  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  tindak  pidana pembunuhan berencana.

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  yaitu dengan  mengkaji  dan  menganalisis  beberapa  undang-undang  yang  berkaitan  dan  relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan meneliti data primer dalam bentuk data yang  diperoleh  secara  langsung  dari  responden  yang  telah  ditetapkan  sebagai populasi dan  sampel  dengan  cara  wawancara  langsung  dan  pengambilan  data  di  lapangan  yang berhubungan dengan rumusan masalah penulis.

## PEMBAHASAN
A. Pembuktian  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana    Dilihat  Dari  Unsur- Unsur Pasal 340 KUHP
1. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Teori Undang-Undang Negatif
Kejahatan  adalah  segala  tingkah  laku  manusia  yang  bertentangan  dengan  hukum, dapat dipidanan, yang diatur dalam hukum pidana 6 . Kejahatan dari sudut pandang hukum
6 Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Bandung: PT Rafika Aditama, 2010 hal 192
(a crime from the legal point of view ) adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.  Dimana  hukum  pidana  sendiri  adalah  serangkaian  ketentuan-ketentuan  yang mengatur  tingkah  laku  yang  dilarang  atau  yang  diharuskan  (terhadap  pelanggrannya) diancam  dengan  pidana,  jenis  dan  macam  pidanan  dan  cara-cara  menyidik,  menuntut pemeriksaan pesidangan serta melaksanakan pidana. 7
Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 yang menjelaskan dan mengatur tentang berbagai macam jenis kejahatan, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  berbunyi    “Barang  siapa  sengaja  dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan  rencana  ( Moord ),  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dari uraian bunyi pasal diatas, bisa disimpulkan bahwa Pembunuhan Berencana memiliki dua unsur, yaitu: Unsur Subyektif dan  Unsur  Obyektif.  Unsur  Subyektif,  yaitu  :  dengan  sengaja,  dengan  rencana  lebih dahulu.  Unsur  Obyektif,  yaitu  :  Perbuatan  (menghilangkan  nyawa),  Obyeknya  (nyawa orang lain).
Namun  bagaimanapun  jelek  dan  banyaknya  suatu  perbuatan  pidana  sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perudang-udangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Asas Legalitas). 8 Untuk itulah perlu sebuah pembuktian yang menadalam dalam mengungkap sebuah tindak pidana.
Tindak  pidana  atau  perbuatan  pidana  ( Strafbare  Feit )  adalah  yang  artikan  sebagai gambaran teori perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena  pelanggaran  bersalah  dan  harus  dihukum  untuk  menegakan  aturan  hukum  dan menyelamatkan  kesejahteraan  umum    Perbuatan  pidana  suatu  kelakuan  dengan  tiga  hal sebagai suatu kesatuan melawan hukum, kesalahan yang dapatdicela dan dapat dipidana menurut hukum positif, perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan yang oleh undang- undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman. 9
Salah  satu  tindak  pidana  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  penulis  ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, adalah
7 E.Y.  Kanter.  Dan  S.R.  Siaturi,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan  Penerapannya,  Jakarta:  Storia Grafika, 2002 hal 8
8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1)
9 Hiariej Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana . Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, Hiariej Eddy O.S. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana . Yogyakarta,  Cahaya Atma Pusaka.hal 123.
suatu tindak pidana yang sangat sulit untuk dibutikan sehingga perlu kerja keras dari jaksa untuk  membuktikannya  dihadapan  pengadilan  yang  kemudian  akan  dinilai  oleh  hakim apakah terdakwa bersalah atau tidak.
Hal  ini  sesuai  dengan  Tirtaamidjaya  adanya  jangka  waktu  yang  panjang  atau  yang pendek  antar  keputusan  dan  pelaksanaannya  bukan  merupakan  suatu  kriteria  bagi direncanakan terlebih dahulu, tetapi jangka waktu tiu harus ada untuk menetapkan apakah orang  yang  melakukan  kejahatan  itu  setelah  ada  dalam  keadaan  dapat  berpikir    telah meikirkan arti dan akibat-akibat dari perbuatan yang dimaksud itu 10 .
Pada  dasarnya  apabila  dilihat  jauh,  unsur  dengan  rencana  terlebih  dahulu,  dalam konteks Pasal 340 KUHP mengandung syarat, yaitu:
1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2) Tersedia  waktu  yang  cukup  sejak  timbulnya  kehendak  (niat)  sampai  dengan pelaksanaan kehendak itu
3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang
Berdasarkan  tiga  syarat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  unsur  dengan  rencana terlebih  dahulu  akan  ada  apabila  pelaku  ketika  memutuskan  kehendaknya  (untuk membunuh) berada dalam suasana tenang. Pelaksanaan yang tenang tersebut akan terjadi apabila tersedia cukup waktu antara timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaanya. 11

## a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
Yang  dimaksud  dalam  hal  ini  artinya  pada  saat  pelaku  memutuskan  kehendaknya untuk membunuh, keadaan batin orang tersebut dalam keadaan tenang, tidak berada dalam keadaan  tergesa-gesa  serta  tidak  berada  dalam  keadaan  terpaksa  dan  juga  tidak  berada dalam  keadaan  emosi  yang  tinggi.  Indikasi  adanya  suana  tenang  dalam  mutuskan kehendak itu adalah telah dipikirkan dan telah dikajinya segala sesuatu  yang berkenaan dengan kehendaknya itu.
Misalnya  memutuskan  kehendak  untuk  membunuh  telah  dipikirkannya  tentang keuntungan dan kerugiannya. Dari hasil pemikiran yang mendalam itu, seandainya pelaku “memutuskan kehendaknya” (untuk membunuh), maka kehendak yang diputuskan oleh pelaku tersebut merupakan kehendak yang dilakukan  dalam suasana batin yang tenang 12 .
10 Ibid.
11 Tongat, Hukum Pidana Materil . Jakarta. Jambatan, 2003, hal 24
12 Ibid.
b. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak
Pada dasarnya syarat tersedianya waktu yang cukup ini bersifat relatif. Tersedianya waktu yang cukup mengandung pengertian, bahwa dalam tempo waktu yang tersedia itu pelaku masih dapat berpikir tenang. Jadi persoalannya bukan pada  Lamanya Waktu , tetapi persoalan lamanya waktu yang cukup itu lebih mengarah pada pengguna dari waktu yang tersedia  itu.  Artinya,  apakah  dalam  waktu  tersedia  itu  benar-benar  telah  dapat  untuk berfikir dengan tenang atau tidak. Sekalipun masalah tersedianya waktu  yang cukup itu tidak  menunjuk  pada  persoalan lamanya  waktu, tetapi  tersedianya  waktu  yang  cukup tersebut,  tidak  boleh  menunjuk  pada  suatu  waktu  yang  terlalu  singkat.  Hal  ini  mudah dipahami karena apabila terlalu singkat kesempatan untuk berpikir dengan tenang tersebut tidak mungkin terjadi. 13
Tidak  mungkin  rasanya  seorang  dapat  berpikir  dengan  tenang  dalam  waktu  yang sangat  singkat,  biasanya  dalam  waktu  yang  sangat  singkat  itu  orang  justru  tidak  dapat berpikir  secara  tenang.  Dalam  waktu  yang  terlalu  singkat  itu  cenderung  akan  berpikir secara tergesa-gesa, panik, dan tidak terencana. Lebih-lebih apabila tidak tersedia waktu yang cukup itu atau dalam waktu yang terlalu singkat itu masih diikuti dengan  perasaan takut, khawatir dan sebagainya. Sehingga jelas bahwa dalam waktu yang demikian jelas tidak menggambarkan suasana (batin) yang tenang. 14
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa palaku tindak pidana. Apa  bila  hasil  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang  di  tentukan  oleh  undang-undang “tidak  cukup”  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  terdakwa “dibebaskan”  dari  hukuman.  Sebaliknya  kalau  kesalahan  terdakwa  dapat  dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terdakwa dinyatakan bersalah. Dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman.  Oleh  karena  itu  hakim  harus  hatik-hati,  cermat  dan  matang  menilai  dan mempertimbangkan nilai pembuktian. 15
Pembuktian merupakan  titik  sentral  pemeriksaan  perkara  dalam  sidang  pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-
13 Ibid.
14 Tongat, Op Cit , hal 25.
15 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 273.
cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.  Pembuktian  juga  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  alat-alat  bukti  yang dibenarkan  yang  boleh  dipergunakan  hakim  membuktikan  kesalahan  yang  didkwakan. Persidangan  pengadilan  tidak  boleh  sesuak  hati  dan  semenah-menanh  membuktikan kesalahan terdakwa. 16

## 2. Alat  Bukti  Dan  Kekuatan  Pembuktian  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana
Dalam Pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana maka hakim dapat membuktikannya dengan melihat 5 (lima) alat bukti yang ditetapkan oleh KUHAP dimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP “ Alat bukti yang sah ialah”
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa. 17
Sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif”  alat  bukti  yang  sah    menurut  undaang-undang.  Diluar  alat  bukti  itu  tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahn terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum,  terdakwa  atau  penasihat  hukum,  terikat  dan  terbatas  hany  di  perbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang telah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 18 Yang  dinilai  sebagai  alat  bukti  dan  yang  di  benarkan  mempunyai  “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. 19
Dalam  hukum  perdata  Alat  bukti  ( Bewijs )  adalah  alat  yang  telah  ditentukan  dalam hukum formal yang dpat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah persidangan. Jadi dalam  hal  ini  berarti  bahwa  di  luar  dari  ketentuan  tersebut  tidak  dapat  dipergunakan sebagai alat bukti yang sah; Segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. 20
16 Ibid
17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184.
18 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hal. 285.
19 Ibid
20 Charlie Rudyat. Kamus Hukum. Pustaka Mahardika, 2013, hal 37.
Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti beserta dengan kekuatan pembuktiannya antara lain:
a. Keterangan Saksi
Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yaang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar  pada  pemeriksaan  keterangan  saksi.  Sekurang-kurangnya  disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 21
Ditinjau  dari  segi  nilai  dan  kekuatan  pembuktian  ( The  Degree  Of  Evindence ) keterangan  saksi,  agar  keterangan  saksi  atau  kesaksian  mempunyai  nilai  serta  kekuatan pembuktian,  perlu  diperhatikan  beberapa  pokok  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang  saksi.  Artinya  agar  keterangan  seorang  saksi  dapat  diangggap  sah  sebagai  alat bukti  yang  emmiliki  nilai  kekuatan  pembuktian,  harus  dipenuhi  aturan  dan  ketentuan sebagai berikut.
1) Harus Mengucapkan Sumpah Atau Janji.
Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP “Sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
Menurut    ketentuan  Pasal  160  ayat  (3)  KUHAP  pada  prinsipnya  sumpah  wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan tetapi Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan  untuk  mengucapkan  sumpah  atau  janji  setelah  saksi  memberikan keterangan. Dengan demikian saat mengucapkan sumpah atau janji : pada prinsipnya wajib diucapkan  “sebelum”  saksi  memberi  keterangan,  tetapi  apapbila  dianggap  perlu  oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sessudah” saksi memberi keterangan. 22
2) Keterangan Saksi Bernilai Sebagai Bukti
Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang  mempunyai  nilai  ialah  keterangan  yang  sesuai  dengan  apa  yang  dijelskan  dalam dalam Pasal 1 angka (27) KUHAP : “Yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alamai sendiri, serta mnyebut alasan dari pengetahuan itu.
21 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hal. 286
22 Ibid
Dalam penegasan bunyi Pasal 1 angka (27) KUHAP dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat di tarik kesimpulan: a). Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi , tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat  bukti.  Keterangan  semacam  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian.  b).  Dalam Pasal 185 KUHP “ Testimonium De Auditu ” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi  di  sidang  pengadilan  berupa  keterangan  ulangan  dari  apa  yang  didengarnya  dari orang  lain,  tidak  dapat  dianggap  sebagai  alat  bukti.  c). “Pendapat” atau “Rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat  atau  hasil  pemikiran  saksi,  harus  dikesampingkan  dari  pembuktian  dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
3) Keterangan Saksi Harus Diberikan Di Sidang Pengadilan
Agar keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti, keteraangan itu harus yang “dinyatakan”  di  sidang  pengadilan.  Hal  ini  sesuia  dengan  Pasal  185  ayat  (1)  KUHAP. Sehingga keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya  sendiri,  atau  dialaminya  sendiri  mengenai  suatu  peristiwa  pidana,  baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. 23

## 4) Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup
Supaya  keterangan  saksi  dapat  dianggap  cukup  membuktikan  kesalahan  seorang terdakwa haruss dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. kalaun begitu keterangan seorang saksi saja, baru bisa bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan saksi saja belum dapat dianggap sebagai untuk membuktikan kesalahan  terdakwa  ( Unus  Testis  Nullus  Testis ).    Ini  berarti  jika  alat  bukti  yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain “kesaksian tunggal’ seperti ini tidak dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti  yang  cukup  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
23 Ibid. hal. 287.
Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan “ the degree of evidence ”  yakni  keterangan  saksi  ditambah  dengan  alat  bukti  keterangan  terdakwa.
Sehingga persyaratan yang di kehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) adalah:
a) Untuk  dapat  membuktikan  keselahan  terdakwa  paling  sedikit  harus  didukung  oleh “dua orang saksi”
b) Kalau saksi yang ada hanay terdiri dari seorang saja  maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.
5) Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri
Sering  terdapat  kekeliruan  sementara  orang  yang  beranggapan,  dengan  adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup untuk membuktikan kesalahan  terdakwa.    Pendapat  yang  demikian  keliru,  karena  sekalipun  saksi  yang dihadirkan  dan  didengar  keterangannya  di  sidang  pengadilan  secara  “kuantitatif”  telah melampaui  batas  minimum  pembuktian,  belum  tentu  keterangan  mereka  secara “kualitatif” memadai sebagai alat yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan anatar ayang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatau kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun  banyaknya  saksi  yang  diperiksa  dan  didengar  keterangannya  di  sidang  pengadilan hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa ada hubungan anatar yang satu dengan yang lain.
Hal yang seperti ini diperingatkan dan ditegasakn oleh Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan:
a) Keterangan  beberapa  saksi  yang  berdiri  sendiri  tentang  suatu  kejadian  atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan syarat;
b) Apabila  keterangan  saksi  itu  “ada  hubungannya”  satu  dengan  yang  lain sedemikian  rupa,  sehingga  dapat  membenarkan  adanya  suatu  kejadian  atau keadaan tertentu. 24
b. Keterangan Ahli
Keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang,  hanya  diatur dalam  satu  pasal  saja  yakni  pada  Bagian  Keempat,  Bab  XVI  sebagaimana  yang dirumusakan  dalam  Pasal  186  KUHAP  “Keterangan  ahli  ialah  apa  yang  seorang  ahli
24 Ibid . Hlm. 289.
nyatakan  disidang  pengadilan”.  Akibtanya  jikalau  hanya  bertitik  tolak  pada  penjelasan Pasal 186 saja. Sama sekali tidak memberikan pengertian apa-apa kepada kita. 25

## c. Alat Bukti Surat
Seperti alat bukti keterangan saksi dan ahli, alat bukti suratpun hanay diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang  atau  yang  dibuat  di  hadapannya,  yang  memuat  keterangan  tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b) Surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau  surat yang  dibuat  oleh  pejabat  mengenal  hal  yang  termasuk  dalam  tata  laksana  yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
d) Surat  lain  yang  hanya  dapat  berlaku  jika  ada  hubungannya  dengan  isi  dari  alat pembuktian yang lain. 26
d. Alat Bukti Petunjuk
Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lain. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa di persidangan karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Dalam Pasal 188 ayat (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa  alat  bukti  petunjuk  adalah  “perbuatan,  kejadian  atau keadaan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun dengan tindak pidana itu sendiri; menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya” 27
Perbedaan lain antara alat bukti petunjuk dan alat bukti lain adalah apabila alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat bahkan keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak demikian dengan alat bukti petunjuk alat  bukti  ini  justru  diperoleh  dari  alat  bukti  lainnya,  yaitu  diperoleh  dari  alat  bukti
25 Ibid. hal. 297
26 KUHAP, Pasal 187
27 KUHAP, Pasal 183
keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu alat bukti petunjuk juga disebut dengan alat bukti tak langsung ( Indirect Bewijs ).

## e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa
Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa  “Keterangan terdakwa ialah apa  yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang  tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan  atau  yang  ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.
Keterangan  terdakwa adalah alat  bukti  terakhir  yang  diperiksa  di  persidangan.  Dan juga  merupakan  alat  bukti  yang  terakhir yang  diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP “penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan  proses  pemeriksaan  keterangan  terdakwa  dilakukan  belakangan  sesudah pemeriksaan  saksi.  Keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  didalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Didalam keterangan terdakwa dapat juga berupa pengakuan terdakwa. 28
Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, yaitu:
1) Keterangan terdakwa disampaiakn secara langsung di sidang pengadilan; Keterangan terdakwa dapat diberikan di luar sidang dengan ketentuan dan catatan yang didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya sepajang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
2) Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri;
Keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk terdakwa lain dalam perkara lain.
3) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Walaupun  dalam  keterangannya  terdakwa  mengaku  telah  melakukan  tindak pidana  tersebut,  namun  hal  itu  tidak  menghilangkan  syarat  minimum pembuktian. 29
Mengenai  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  keterangan  terdakwa.  Seribu  kali  pun terdakwa  memberikan  pernyataan  pengakuan  sebagai  pelaku  dan  yang  bersalah melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  pengakuan  itu  tidak  boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat. 30
28 Tolib Effendi. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Malang. Setara Press, 2014, hal 179 - 180
29 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hal. 318.
30 Ibid. hal 331.

## B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
Menurut Pasal 1 angka 8 (delapan) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bawah, “Hakim adalah pejabat Peradilan  Negara  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  mengadili”.  Kemudian kata  Pasal  1  angka  9  (sembilan)  mentakan  bahwa,  mengadili  adalah  sebagai  rangakaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur,  dan  tidak  memihak  dalam  sidang  suatu  perkara  dan  menjunjung  tinggi  3  (tiga)  asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan” 31 .
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim  sebagai  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  sebelum  memutus  perkara.  Dalam praktik  sebelum  pertimbangan  yuridis  ini  dibuktikan,  maka  hakim  terlebih  dahulu  akan menarik fakta-fakta dalam persidangan  yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. 32
Putusan  pengadilan  adalah  salah  satu  rangkaian  dari  proses  bercara  pada  persidangan terutama pada hukum acara pidana. Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan ditutup, kaka tahap berikutnya  adalah  musyawarah  hakim  untuk  mencapai  mufakat  dalam  menyusun  putusan pengadilaan. Putusan pengadilan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat  berupa  pemidanaan  atau  bebas  atau  lepas  dan  segala  tuntutan  hukum  dalam  hal  serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” 33

## 1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis
Menurut  Rusli  Muhammad  Pertimbangan  hakim  secara  yuridis    adalah pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 34
Pertimbangan  hakim  secara  yuridis  didasarkan  atas  fakta-fakta  hukum  yang terungkap  dipersidangan.  Fakta-fakta  hukum  diperoleh  selama  proses  persidangan  yang
31 KUHAP. Pasal 1
32 Eka Hardianti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/PN.Mks.)”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudi, Makasar, 2013), hal.63.
33 KUHAP, Pasal 1 Butir 11
34 Eka Hadianti. Op Cit. hal. 63.
didasarkan  pada  kesesuaian  dari  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa  mapun  barang bukti  yang  merupakan  satu  rangkaian.  Fakta  hukum  ini  kemudian  oleh  hakim  menjadi dasar  pertimbangan  yang  berhubungan  dengan  apakah  perbuatan  terdakwa  telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan. 35
Pertimbangan  hakim  yuridis  juga  berkaitan  dengan  berat  ringannya  pidana  yang dijatuhkan,  lamanya  ancaman  pidana  dan  bentuk  dari  pidana  jenis  pidana  yang  telah dilakukan  oleh  terdakwa.m  selain  itu  Pertimbangan  yuridis  adalah  pertimbangan  yang didasarkan  dari  sudut  pandang    hukum  yang  menjadi  dasar  sebelum  memutus  perkara, hakim  akan  menarik  fakta-fakta  dalam  proses  persidangan  yang  merupakan  konklusi komulatif dari keterengan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. 36
Fakta-fakta  yang  dihadirkan  dalam  persidangan,  biasanya  berorientasi  dari  lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. atau memperberatkan terdakwa.

## 2. Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis
Kepastian  hukum  menekankan  agar  hukum  atau  peraturan  ditegakan  sebagaimana yang  diinginkan  oleh  bunyi  hukum/peraturannya. Fiat  Justitia  et  pereat  mundus (meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum  harus  ditegakkan).  Adapun  nilai  sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) “tentang kekuasaan kehakiman” menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. 37
Jadi,  hakim  merupakan  perumus  dan  penggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di kalangan  rakyat.  Oleh  karena  itu,  ia  harus  terjun  ke  tengah-tengah  masyarakat  untuk
35 Samuel  Fresly Nainggolan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal”. (Jurnal Ilmiah  untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013), hal. 7
36 Ibid
37 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
mengenal,  merasakan  dan  mampu  menyelami  perasaan  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup dalam masyarakat.
Menurut  H.B.  Sutopo  faktor-faktor  yang  harus  dipertimbangkan  secara  sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:
a) Memperhatikan  sumber  hukum  tak  tertulis  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat;
b) Memperhatikan  sifat  baik  dan  buruk  dari  terdakwa  serta  nilai-nilai  yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.;
c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
d) Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 38

## KESIMPULAN
Pasal  340  KUHP  tentang  pembunuhan  berencana  dengan  bunyi  pasal  “Barang  siapa dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. untuk membuktikan unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dalam Pasal 340 KUHP ini, maka harus terlebih dahulu melihat niat  dari  pelaku  yaitu  melihat  dengan “jarak  waktu  atau jeda” waktu  dimana  pelaku  dapat berpikir  dengan  tenang  apakah  ia  akan  melanjutkan  atau  membatalkan  niatnya  untuk membunuh, dan bukan dilihat dari motiv pelaku melakukan pembunuha itu karena yang dilihat dari suatu tindak pidana adalah niat dari pelaku serta perbuatannya.
Dalam penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana hakim  dalam  hal  ini  harus  memiliki  pertimbangan  yang  sangat  baik  dengan  melihat  unsur yuridis  dan  unsur  sosiologis.  Dimana  unsur  yuridis  dalam  pertimbangn  hakim  yaitu  dengan hakim melihat fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum,  keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi,  barang-barang  bukti,  dan  pasal-pasal  dalam peraturan hukum pidana.
38 Eka Hardianti. Op Cit. hal. 66.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hiariej Eddy O.S. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana . Yogyakarta,  Cahaya Atma Pusaka.
Harahap M. Yahya. 2013. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Jakarta. Sinar Grafika.
Rudyat  Charlie. 2013. Kamus Hukum. Pustaka Mahardika.
Tolib Effendi. 2014 Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Malang. Setara Press.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1660.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum  Acara  Pidana. Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3209.
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157.    Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5076.

## Jurnal/Karya Tulis Ilmiah
Hardianti  Eka  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Dan Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan    Luka  Berat    (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 329/Pid.B/2012/Pn.Mks.)” Skripis  Program  Sarjana  Ilmu  Hukum  Universitas Hasanudin, Makasar, 2013.
Samuel  Fresly  Nainggolan,  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penjatuhan  Sanksi  Pidana Terhadap Anak Nakal”. Jurnal Ilmiah  untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  untuk  Memperoleh  Gelar  Sarjana  Hukum  pada  Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.