## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI PEMEGANG POLIS ASURANSI AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN ASURANSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015) Abstract
Oleh:

## Muhammad Ridho*

## Abstract
The Financial Services Authority as an institution  that  oversees  activities  in  the insurance sector functions to create a financial system  that  grows  in  a  sustainable  and  stable manner and can foster public confidence in the insurance  industry.  Within  the  scope  of supervision  in  the  insurance  sector,  the Financial  Services  Authority  has  the  authority to  submit  bankrupt  statements  to  insurance companies  in  order  to  protect  the  interests  of insurance policy holders.
The  purpose  of  the  research  in  this thesis  is  to  analyze  the  authority  of  the Financial  Services  Authority  in  the  insolvency of  insurance  companies,  to  analyze  the  legal protection of customers who are harmed by the insolvency  statement  of  insurance  company  to analyze  the  legal  considerations  of  judges  in the Supreme Court’s Decision No. 408 K/ Pdt. Sus-Pailit /2015.
The research method used is descriptive  analysis  that  leads  to  normative juridical research that is research conducted by referring  to  legal  norms  that  is  examining library  materials  or  secondary  materials,  and secondary  data  by  processing  data  from primary  legal  materials,  secondary  legal materials and tertiary legal materials.
The  results  showed  that  the  Authority of  the  Financial  Services  Authority  in  the insolvency of insurance companies is based on the  Bankruptcy  Law  and  Suspension  of  Debt Payment Obligation (‘UU KKPU’) and Financial Services  Authority  Act  (‘UU  OJK’)  with  its implementation  arrangement  and  the  Financial Services  Authority’s  position  as  the  party submitting  an  application  for  bankruptcy statements through the Board of Commissioner of  Financial  Services  Authority.  Protection provided  to  insurance  policy  holders  in  the case  of  bankruptcythat  is  guaranteed  the position of policy holder in the event of
bankruptcy  to  the  insurance  company.Judge’s legal  consideration  in  the  decision  of  the Supreme  Court  Number  408  K/  Pdt.  Sus-Pailit /2015 so as to decide on PT. AsuransiJiwaBumiAsih Jaya declared bankrupt is  the  OJK  as  a  financial  service  sector supervisory  agency  authorized  to  submit bankruptcy  requests  for  insurance  companies because  PT  AsuransiJiwaBumiAsih  Jaya  is proven  to  have  debt  in the  form  of  payment  of the policy holder’s claim liability.
Key-Words: Role  of  OJK,  Insurance  Policy, Bankruptcy .
Abstrak Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga  yang  mengawasi  kegiatan  di  sektor perasuransian  berfungsi  untuk  mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap  industri  asuransi.  Dalam  lingkup pengawasan  di  sektor  perasuransian,  Otoritas Jasa  Keuangan  mempunyai  kewenangan dalam  pengajuan  permohonan  pernyataan pailit  terhadap  Perusahaan  Asuransi  dalam rangka  melindungi  kepentingan  pemegang polis asuransi..
Tujuan  penelitian  dalam  tesis  ini adalah    untuk  menganalisis  kewenangan Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  kepailitan perusahaan  asuransi,  untuk  menganalisis perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  yang dirugikan  akibat  pernyataan  pailit  perusahaan asuransi,  untuk  menganalisis  pertimbangan hukum  hakim  dalam  putusan  Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriftif  analisis  yang  mengarah  pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu  pada  norma-norma  hukum  yaitu meneliti  terhadap  bahan  pustaka  atau  bahan sekunder.  Data  sekunder  dengan  mengolah data  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam kepailitan  perusahaan  asuransi  didasarkan pada  UU  KPKPU  dan  UU  OJK  dengan pengaturan  pelaksananya  serta  kedudukan OJK sebagai pihak yang mengajukan permohonan  pernyataan  pailit  melalui  Dewan Komisioner  OJK.  Perlindungan  yang  diberikan kepada  pemegang  polis  asuransi  dalam  kasus

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepailitan yaitu dijaminnya kedudukan pemegang  polis  dalam  hal  terjadi  kepailitan terhadap  perusahaan  asuransi.  Pertimbangan hukum  hakim  dalam  putusan  Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
sehingga memutuskan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih  Jaya    dinyatakan  pailit    adalah  OJK sebagai  lembaga  pengawasan  sektor  jasa keuangan
berwenang mengajukan permohonan  pailit  untuk  perusahaan  asuransi dikarenakan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terbukti mempunyai utang berupa pembayaran kewajiban klaim pemegang polis.
Kata Kunci : Peran OJK, Polis Asuransi, Pailit

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  1945  (UUD  1945  berbunyi:  Tiap  warga negara  berhak  atas  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan.
Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap warga negara mendapatkan  perlindungan  terhadap  industri perasuransian  yang  sehat,  dapat  diandalkan, amanah,  dan  kompetitif  akan  meningkatkan pelindungan bagi pemegang polis, tertanggung,  atau  peserta,  dan  berperan mendorong pembangunan nasional.
Manusia  dalam  menjalani  kehidupan dan  melakukan  berbagai  kegiatannya,  selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan keadaan  yang  tidak  pasti.  Keadaan  tidak  pasti terhadap  setiap  kemungkinan  yang  dapat terjadi  baik  dalam  bentuk  atau  peristiwa  yang belum  tertentu  menimbulkan  rasa  tidak  aman yang  lazim  disebut  resiko. 1 Risiko  ini  mungkin berasal  dari  faktor  ekonomi,  faktor  alam,  atau faktor  manusia.  Risiko  ini  menimbulkan  beban kerugian  terhadap  harta  kekayaan  ataupun jiwa manusia itu sendiri. 2
1 Sri  Rezeki  Hartono, Hukum  Asuransi  dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2
2 A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi  Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm.8.
Risiko  merupakan  aspek  utama  dari kehidupan  manusia  pada  umumnya  dan merupakan  faktor  penting  dalam  asuransi.
Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan
yang tidak menguntungkan,  yaitu  ketidak  pastian  suatu peristiwa  yang  tidak  diinginkan. 3 Arti  dan pengertian  risiko  sebenarnya  sangat  luas, mengingat  sangat  luasnya  ruang  lingkup tentang  risiko,  namun  dapat  dipahami  kriteria atau ciri risiko dalam asuransi sebagai berikut :
1.  Bahaya  yang  mengancam  benda  atau objek asuransi.
2.  Berasal  dari  faktor  ekonomi,  alam  atau manusia.
3.  Diklasifikaikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab.
4.  Hanya berpeluang menimbulkan kerugian. 4
Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan suatu yang belum pasti, sementara  kemungkinan  bagi  seseorang  akan mengalami  kerugian  atau  kehilangan  yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal  yang  tidak  diinginkan.  Oleh  karena  itu, kemungkinan  timbulnya  suatu  risiko  menjadi kenyataan,  adalah  suatu  hal  yang  diusahakan untuk  tidak  terjadi  tetapi  saat  terjadi  suatu  hal yang  tidak  diinginkan  dan  mengalami  suatu kerugian  akibat  kejadian  tersebut,  tentu  saja manusia akan menanggung kerugian tersebut. 5
Manusia selalu berusaha mencari jalan dengan  cara  mencari  pihak  lain  untuk  mau mengambil  alih  ancaman  tersebut.  Usaha  dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan  resikonya  kepada  orang  lain beserta  proses  pelimpahan  sebagai  suatu
3 Sri Rezeki Hartono, Op.Cit ., hlm.4
4 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 118.
5 Ibid ., hlm.5

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kegiatan  itulah  yang  merupakan  embrio  atau cikal  bakal  perasuransian  yang  dikelola sebagai  suatu  kegiatan  ekonomi  yang  rumit sampai saat ini. 6
Mengambil  alih  risiko  yang  tidak diinginkan  di  masa  yang  akan  datang,  maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi yang mau  dan  sanggup  menanggung  setiap  risiko yang akan dihadapi nasabahnya baik perorangan  maupun  badan  usaha.  Hal  ini disebabkan  perusahaan  asuransi  merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan  terhadap  risiko  yang  akan dihadapi nasabahnya. 7
Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan  risiko.  Pertimbangan  yang  timbul dalam pengambilan keputusan terhadap bentuk  penanganan  risiko  didasarkan  pada apakah  risiko  yang  berhasil  diidentifikasi karena ketidak pastian tersebut dapat dicegah, dihindari,  ditanggung  sendiri  atau  harus dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian anatara penanggung  dan  tertanggung  sebagai  suatu perjanjian asuransi atas kejadian yang dicatumkan  dalam  perjanjian  yang  timbul  tidak dapat  dipastikan,  ini  tidak  membatasi  kejadian yang  diperjanjikan. Oleh  karena itu,  diperlukan kejelasan  tentang  risiko  yang  dihadapi  oleh tertanggung  yang  akan  diambil  alih  oleh penanggung  dengan  imbalan  pembayaran premi. 8
Tuntutan
kebutuhan terhadap pertanggungan  asuransi  terus  berkembang mengikuti  tingkat  kompleksitas  risiko  yang timbul  dan  mengancam  pribadi  maupun  dunia
6 Sri Rezeki Hartono, Op.Cit , hlm.3
7 Abdulkadir Muhamad, Op.Cit, hlm.120.
8 Mulya Nasution, Asuransi Dan Usaha Perasuransian  Di  Indonesia, Alfabeta,  Bandung,  2013, hlml. 3.
usaha.  Perlindungan  jasa  asuransi  dalam mengatasi  risiko  telah  melahirkan  usaha perasuransian  sebagai  suatu  bisnis.  Industri asuransi  dapat  memegang  peranan  penting bagi  perekonomian  suatu  bangsa  dalam bentuk  penyediaan  jasa  pengambil  alihan risiko,  sehingga  memungkinkan  pribadi  atau pelaku  usaha  membuat  suatu  perancanaan yang baik untuk perlindungan mereka terhadap resiko yang timbul dari ketidakpastian. 9
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut  UU  Perasuransian)  menyebutkan bahwa  usaha  perasuransian  hanya  dapat dilakukan  oleh  Perseroan  Terbatas,  Koperasi, Usaha  Bersama  yang  telah  ada  pada  saat Undang-Undang  ini  diundangkan.Tentunya  di dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan-perusahaan tersebut dapat
mengalami resiko yaitu seperti resiko mengalami  pailit,  dibalik  perlindungan  akan rasa  aman  yang  diberikan  dari  jasa  asuransi, perusahaan asuransi seperti halnya perusahaan lainnya tidak terlepas dari ancaman  pailit.  Perusahaan  asuransi  tidak selalu  berjalan  dengan  mulus.  Perusahaan asuransi  bisa  pailit  kapan  saja  apabila manajemen perusahaan asuransi tidak berjalan  dengan  baik.  Untuk  itu  diperlukan sebuah  manajemen  yang  dapat  mengelola atau  mengolah  harta  kekayaan  perusahaan asuransi dengan baik. 10
Kepailitan  merupakan  suatu  keadaan debitor  yang  tidak  mampu  untuk  melakukan pembayaran  terhadap  utang-utang  kepada para  kreditornya.  Keadaan  tidak  mampu membayar  lazimnya  disebabkan  oleh  suatu
9 Ibid ., hlm.5
10 Man Suparman dan Endang, Hukum Asuransi: Perlindungan  Tertanggung  Asuransi  Deposito  Usaha Perasuransian , Alumni, Bandung, 2007, hlm. 11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kondisi  kesulitan  keuangan (financial  distress) dan  usaha  debitur  yang  telah  mengalami kemunduran. 11
Konsekuensi  hukum  dari  pernyataan pailit,  maka  dilakukan  penyitaan  terhadap semua  kekayaan  debitor  yang  ada  pada  saat pailit  dan  kekayaan  yang  diperoleh  selama berada dalam kepailitan. Inilah yang dinamakan  sita  umum public  attacment) . 12
Pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit selanjutnya dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan  (BHP)  yang  berada  di  bawah pengawasan  hakim  pengawas  yang  diangkat secara  bersamaan  oleh  Pengadilan  Niaga pada  saat  putusan  pernyataan  pailit  terhadap debitor.
Tujuan  utama  kepailitan  adalah  untuk melakukan  pembagian  antara  para  kreditor atas  kekayaan  debitur  oleh  kurator.  Kepailitan dimaksudkan  untuk  menghindari  terjadinya sitaan  terpisah  atau  eksekusi  terpisah  oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan  debitur  dapat  dibagikan  kepada semua  kreditor  sesuai  dengan  hak  masing- masing.
Apabila  seorang  debitur  telah  secara resmi  dinyatakan  pailit  maka  secara  yuridis akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:
1.  Debitur  kehilangan  segala  haknya  untuk menguasai  dan  mengurus  atas  kekayaan harta  bendanya  (asetnya),  baik  menjual, menggadai,  dan  lain  sebagainya,  serta segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
11 Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap  Kreditor  Separatis  dalam  Pengurusan  dan Pemberasan  Harta  Pailit, Program  Doktor  (S-3)  Ilmu HukumProgram Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm.1
12 Man HS. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, Alumni, Bandung, 2006, hlm.78
2.  Utang-utang  baru  tidak  lagi  dijamin  oleh kekayaannya.
3.  Untuk  melindungi  kepentingan  kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan untuk :
a.  Meletakkan  sita  jaminan  terhadap sebagian atau seluruh kekayaan
debitur. b.  Menunjuk  kurator  sementara  untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditor,  pengalihan  atau  penggunaan kekayaan debitur (Pasal 10)
4.  Harus  diumumkan  di  2  (dua)  surat  kabar (Pasal 15 ayat (4). 13
Akibat  hukum  bagi  debitur  setelah dinyatakan  pailit  adalah  ia  tidak  boleh  lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit,  dan  selanjutnya  yang  akan  mengurus harta  kekayaan  atau  perusahaan  debitur  pailit tersebut adalah kurator. Menjaga dan mengawasi  tugas  seorang  kurator,  pengadilan menunjuk  seorang  Hakim  Pengawas,  yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit). 14
Kedudukan para kreditor dalam kepailitan pada dasarnya adalah sama (paritas creditorium)
dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel  pailit  sesuai  dengan  besarnya  tagihan mereka  masing-masing (pari  passu  pro  rata parte) . 15 Asas tersebut mengenal pengecualian yaitu  golongan  kreditor  yang  memegang  hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang  haknya  didahulukan  (kreditor  separatis)
13 Abdul  R.  Saliman  dkk, Hukum  Bisnis  Untuk Perusahaan;  Teori  dan  Contoh  Kasus ,  Renada  Media Grup, Jakarta, 2005,  hlm.153
14 Sunarmi, Hukum  Kepailitan ,  USU  Press, Medan, 2009, hlm. 16
15 Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Hukum  Kepailitan  Kedudukan  dan  Hak  Kreditor  Separatis atas  Benda  Jaminan  Deitor  Pailit, LaksBang  Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm.97.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berdasarkan  undang-undang  kepailitan  dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Adapun golongan kreditor dalam kepailitan adalah :
1.  Kreditor separatis yaitu kreditor yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak  terjadi  kepailitan.  Dapat  dikatakan sebagai  kreditor  yang  tidak  terkena  akibat kepailitan. Artnya para kreditor separatis ini dapat  melaksanakan  hak-hak  eksekusinya meskipun  debitornya  telah  dinyatakan pailit.  Tergolong  sebagai  kreditor  separatis adalah  kreditor  pemegang  gadai,  jaminan fidusia,  hak  tanggungan  atau  hak  agunan atas kebendaan lainnya. Dari hasil penjualan  benda-benda  jaminan  tersebut, kreditor  akan  mengambil  pelunasan  atas piutangnya dan sisanya akan dikembalikan pada  boedel  pailit.  Apabila  ternyata  hasil penjualan  benda  jaminan  itu  kurang  dari jumlah  piutangnya,  maka  kreditor  ini  akan menggabungkan  diri  dengan  kreditor  lain sebagai kreditor konkuren.
2.  Kreditor    preferen/istimewa  yaitu  golongan kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan  istimewa,  artinya  kreditor  ini mempunyai hak untuk mendapat pelunasan  terlebih  dahulu  dari  hasil penjualan  boedel  pailit.  Kreditor  preferen ini  oleh  undang-undang  diberi  tingkatan yang  lebih  tinggi  dari  kreditor  lainnya semata-mata  berdasarkan  sifat  piutang seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1133, 1134, 1139 dan 1149 KUHPerdata.
3.  Kreditor konkuren  yaitu kreditor  yang  tidak termasuk  golongan  kreditor  separatis  atau golongan  preferen.  Pelunasan  piutang- piutang  mereka  dicukupkan  dari  sisa  hasil penjualan/pelelangan  harta  pailit  sesudah diambil  bagian  golongan  separatis  dan golongan  preferen.  Sisa  hasil  penjualan harta  pailit  itu  dibagi  menurut  imbangan besar  kecilnya  piutang  para  kreditor konkuren (Pasal 1132 KUHPerdata). 16
Hak-hak  yang  melekat  pada  kreditor istimewa  dan  separatis  atas  harta  debitor dalam kepailitan ditentukan sebagai berikut :
1.  Kreditor  dengan  hak  istimewa  menurut Pasal  1139  dan  Pasal  1149  KUHPerdata, tanpa  kehilangan  hak  yang  diberikan kepada mereka untuk menahan kebendaan  milik  debitor  yang  diberikan oleh undang-undang.
2.  Kreditor dengan jaminan kebendaan berepa  gadai  hipotek,  hak  atas  panenan, hak tanggungan dan jaminan fidusia, tanpa kehilangan hak untuk menjual dan
16 Sunarmi, Hukum  Kepailitan  Edisi  2, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.170.
memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari harta  kebendaan  debitor  yang  dijaminkan secara kebendaan dan dijual tersebut. 17
Selain itu, bagi kedua kreditor tersebut,
berhak untuk setiap saat :
1.  Memajukan  permohonan  pernyataan  pailit kepada debitor yang tidak membayar utang atau kewajibannya dalam bentuk penyerahan  sejumlah  uang  tertentu  pada waktu yang telah ditentukan.
2.  Dapat  disertakan  sebagai  kreditor  kedua dalam  setiap  permohonan  pernyataan paolit  yang  ditujukan  kepada  debitor  yang tidak  memenuhi  utang  atau  kewajibannya dalam  bentuk  penyerahan  sejumlah  uang tertentu  pada  waktu  yang  ditentukan tersebut. 18
Pasal 52 UU Perasuransian memberikan sinyal adanya perlindungan
terhadap  pemegang  polis,  pada  pasal  itu disebutkan bahwa :
1.  Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan  asuransi  syariah,  perusahaan reasuransi  atau  perusahaan  reasuransi syariah  dipailitkan  atau  dilikuidasi,  hak pemegang  polis,  tertanggung  atau  peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi dari pihak lainnya.
2.  Dalam  hal  perusahaan  asuransi  atau perusahaan  reasuransi  dipailitkan  atau dilikuidasi,  dana  asuransi  harus  digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada  pemegang  polis,  tertanggung  atau pihak  lain  yang  berhak  atas  manfaat asuransi. 19
Berdasarkan  pada  ketentuan  pasal tersebut,  dalam  kasus  perusahaan  asuransi mengalami kepailitan, maka kedudukan pemegang  polis  merupakan  kreditor  preferen. Kreditor preferen merupakan kreditor yang oleh undang-undang,  semata-mata  karena  sifat piutangnya,  mendapatkan  pelunasan  terlebih dahulu.  Kreditor  preferen  merupakan  kreditor
17 Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan  Perkembangannya, Pusat  Pengkajian  Hukum, Jakarta, 2004, hlm.174-175.
18 Ibid.
19 Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Op.Cit ., hlm. 39.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang  oleh  undang-undang  diberikan  kepada seorang  berpiutang  sehingga  tingkatnya  lebih tinggi  daripada  orang  berpiutang  lainnya, berdasarkan  sifat  piutangnya  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1134  Ayat  (1) KUHPerdata,  peraturan  mengenai  Kreditor
Preferen diatur dalam 1139-1149 KUHPerdata. 20 Ditetapkannya suatu perusahaan dalam  keadaan  pailit  berarti  bahwa  kekayaan debitor  akan  berada  di  bawah  sita  umum  dan debitor demi hukum telah kehilangan hak untuk menguasai  dan  mengurus  kekayaan  karena dianggap  tidak  mampu  lagi.  Kepailitan  pada sebuah  perusahaan  dapat  terjadi  karena ketidakmampuan perusahaan asuransi tersebut  dalam  melunasi  klaim  dari  nasabah yang  sudah  jatuh  tempo,  maka  saat  terjadi perusahaan asuransi pailit pihak yang dirugikan  adalah  nasabah  karena  tidak  dapat meminta  pembayaran  klaim,  sesuai  Pasal  50 Ayat  (1)  UU  Perasuransian  menyatakan Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan  Reasuransi  Syariah  berdasarkan undang-undang  ini  hanya  dapat  diajukan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut OJK). 21 UU Perasuransian memuat kewenangan ekslusif yang dimiliki OJK, apabila
seorang ingin mengajukan pailit, jika menyangkut perusahaan asuransi maka kewenangan  boleh  atau  tidaknya  ada  pada OJK yang  dulu  ada  pada  Menteri Keuangan. 22

## Dengan  demikian  pasca  diundangkannya
20 Ibid ., hlm. 41
21 Amir Syamsudin, Analisis Putusan Mahkamah Konsititusi  tentang  Kepailitan,  Jurnal  Konstitusi,  Vol.  2 Nomor 2, September, 2017 hlm. 87
22 Ibid., hlm. 89.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU  OJK) terjadi  peralihan  fungsi  pengaturan  dan pengawasan perusahaan asuransi dari Menteri Keuangan  yang  beralih  ke  OJK.  Hal  ini berdampak  pula  pada  pengajuan  permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi yang juga beralih ke OJK.
OJK  telah  mencabut  izin  Perusahaan Asuransi  Bumi  Asih  Jaya.  Pencabutan  itu dilakukan  akibat    perusahaan  dikabarkan memiliki  utang  klaim  kepada  nasabah  yang belum  dibayar.  Dengan  dicabutnya  izin  usaha perusahaan,  maka  PT  Asuransi  Jiwa  Bumi Asih  Jaya  dilarang  melakukan  kegiatan  usaha di  bidang  asuransi  jiwa  dan  diwajibkan menurunkan papan nama, serta menyelesaikan utang dan kewajibannya. Pencabutan  izin  usaha  Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya tentu saja nasabah/pemegang  polis  menjadi  pihak  yang dirugikan  karena  tidak  bisa  meminta  claim ataupun  pengembalian  premi  dari  perusahaan tersebut,  hal ini  sungguh  mencederai  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  prinsip Utmost  Good Faith (itikad baik) dalam asuransi. 23
Dewan Komisioner OJK mengeluarkan keputusan  Nomor:  KEP-112/D.05/2013  pada 18  Oktober  2013  untuk  mencabut  izin  usaha Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya.  Berdasarkan keputusan  pencabutan  izin  usaha  tersebut, perusahaan asuransi ini seharusnya melaksanakan penyelesaian kewajiban kepada seluruh  pemegang  polis.  Akan  tetapi,  PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum melaksanakan  keputusan  tersebut  sehingga OJK  mengajukan  gugatan  pailit  kepada  PT Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya  melalui
23 Man  Suparman  Sastrawidjadja, Hukum Asuransi:  Perlindungan  Tertanggung,  Asuransi  Deposito, Usaha Perasuransian . Op.Cit, hlm 56

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat,  sesuai dengan  Pasal  51  Ayat  (1)  UU  Perasuansian,
Kreditor  menyampaikan  permohonan  kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan  pailit  kepada  pengadilan  niaga.
Kemudian dalam Pasal 51 Ayat (2)
menyebutkan,  OJK  menyetujui  atau  menolak permohonan  yang  disampaikan  oleh  kreditor sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  permohonan diterima secara lengkap.
Mahkamah Agung mengeluarkan
Nomor  1016  K/Pdt.Sus-Pailit/2016  bahwa mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap  PT  Asuransi  Bumi  Asih  Jaya  (PT  AJ BAJ)  oleh  OJK  sebagai  pemohon  pailit.
Putusan tersebut menyatakan bahwa
permohonan pailit dari pemohon pailit dikabulkan serta menyatakan PT Asuransi Jiwa Bumi  Asih  Jaya  pailit.  Dengan  pailitnya  suatu perusahaan  bukan  berarti  menghilangkan kewajiban  Perusahaan  untuk  mengembalikan premi  yang  telah  dibayarkan  oleh  pemegang polis karena hal tersebut akan merugikan para pemegang polis.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas sangat  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut, sehingga  diperlukan  kajian  hukum  yang  utuh mengenai  kedudukan  kreditor  separatis  dalam kepailitan, maka melalui serangkaian penelitian, bermaksud untuk melakukan penelitian  dengan  judul :  “Peran Otoritas  Jasa Keuangan  Dalam  Melindungi  Pemegang  Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 )”.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:
1.  Bagaimana  kewenangan  Otoritas  Jasa
Keuangan  dalam  kepailitan  perusahaan asuransi ?
2.  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap nasabah  yang  dirugikan  akibat  pernyataan pailit perusahaan asuransi ?

## C.  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini  adalah sebagai berikut :
1.  Untuk  menganalisis  kewenangan  Otoritas
Jasa Keuangan dalam kepailitan perusahaan asuransi.
2.  Untuk  menganalisis  perlindungan  hukum terhadap  nasabah  yang  dirugikan  akibat pernyataan pailit perusahaan asuransi.
3.  Untuk  menganalisis  pertimbangan  hukum hakim  dalam  putusan  Mahkamah  Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

## D.  Kegunaan/Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  manfaat  teoritis dan  praktis.  Adapun  kedua  kegunaan  tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  dapat dijadikan  sebagai  bahan  kajian lebih lanjut bagi  para  akademisi  maupun  masyarakat umum  untuk  melahirkan  berbagai  konsep kajian  yang  dapat  memberikan  masukan bagi pembangunan ilmu hukum khususnya tentang  peran  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi.
2.  Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  juga dapat digunakan:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a. Sebagai  pedoman  dan  masukan  bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan
maupun regulasi  dalam  upaya  pengembangan hukum  nasional  kearah  pengaturan peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam melindungi  pemegang  polis  asuransi akibat  pailitnya  perusahaan  asuransi dalam  bentuk  undang-undang  khusus atau
pembentukan peraturan pelaksanaannya.
b. Penelitian  ini  dapat  memberi  masukan bagi  para  praktisi  peradilan  yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya,  bagi  para  kreditor dan  debitor  pada  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya,  lembaga kepailitan dan lain-lain.

## E.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas  Islam  Sumatera  Utara  diketahui bahwa penelitian tentang ““Peran Otoritas Jasa Keuangan  Dalam  Melindungi  Pemegang  Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015) ” belum pernah dilakukan penelitian.    Ada  beberapa  penelitian  yang berkaitan  dengan  topik  dalam  tesis  ini  antara lain:
1. Herlina  Sihombing  dengan  judul  tesis  :
Kedudukan  Kreditor  Separatis  Ditinjau Dari  Undang-Undang  Kepailitan  Dikaitkan Dengan Objek Hak Tanggungan. Permasalahan dalam tesis tersebut
adalah :
a. Bagaimana pengaruh kepailitan terhadap objek hak tanggungan dalam praktek pelaksanaan eksekusi ?
b. Bagaimana Undang-Undang Kepailitan
memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan
pelunasan  piutang  kreditor  separatis yang  dijamin  dengan  hak  tanggungan dari debitor yang dinyatakan pailit ?
2. Julita  Br.  Sagala  dengan  judul  tesis  :
Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis  Terhadap  Tindakan-Tindakan
Dalam  Periode  Keadaan  Diam (Standstil) Dalam  Kepailitan.  Permasalahan  dalam tesis tersebut adalah :
a. Bagaimana  keadaan  diam  (standstill)
diatur dalam hukum kepailitan
Indonesia ?
b. Bagaimanakah  pelaksanaan  keadaan diam  (standstill)  dalam  pengurusan dan  pemberesan  harta  pailit  di  Balai Harta Peninggalan Medan ?
c. Apakah  peraturan  tentang  keadaan diam (standstill) dalam Undang-
Undang  Nomor  37  Tahun  2004  telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditor separatis.
3.  Zulfikar  dengan  judul  tesis  :  Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Para Kreditor Dalam Hukum Kepailitan. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
a.  Bagaimana  golongan  kreditor  dalam hukum kepailitan dan
b.  Bagaimana  kedudukan  para  kreditor dalam kepailitan ?
c.  Bagaimanakah
efektivitas
perlindungan  hukum  terhadap  para kreditor ?
Dilihat  dari  titik  permasalahan  yang telah  dilakukan  pada  penelitian  sebelumnya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terdapat  adanya  perbedaan  khususnya  pada permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini.  Dengan  demikian  penelitian dapat  dipertanggung  jawabkan  kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## F.  Kerangka Teori dan Konsepsi

## 1.  Kerangka Teori
Kerangka  teori  merupakan  teori yang  dibuat  untuk  memberikan  gambaran yang  sistematis  mengenai  masalah  yang akan  diteliti.  Teori  ini  masih  bersifat sementara yang akan dibuktikan
kebenarannya  dengan  cara  meneliti  secara realitas. Kerangka teoritis lazimnya dipergunakan  dalam  penelitian  ilmu-ilmu sosial  dan  juga  dapat  dipergunakan  dalam penelitian  hukum,  yaitu  pada  penelitian
hukum sosiologis atau empiris. 24
Sedangkan  teori  hukum  merupakan  suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan  dengan  sistim  konseptual  aturan- atuiran hukum dan putusan-putusan  hukum dan  sistim  tersebut  untuk  sebagian  yang penting  untuk  dipositifkan. 25 Teori  juga sangat  diperlukan  dalam  penulisan  karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit. 26
Prinsip  dasar  teori  yang  dikutip dalam  penelitian  ini  berpedoman  pada objek  penelitian  yang  diteliti,  hal  ini dilakukan  agar  penggunaan  teori  dalam landasan  berfikir  akan  tetap  sesuai  dengan judul  yang  ditentukan.  Pengutipan  teori dalam penyusunan penelitian ini
24 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 127
25 J.J.  H.  Bruggink, Refleksi  Tentang  Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 160
26 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat,
Metodologi  Penelitian ,  Mandar Maju, Bandung, 2002,  hlm. 43
disesuaikan  dengan  rumusan  masalah. Dalam  membahasa  rumusan  masalah peneleitian  ini  digunakan  beberapa  teori sebagaimana dikemukakan berikut ini :
a.  Teori keadilan.
Teori Keadilan dikemukakan oleh John Rawls  sebagai  dikutip  oleh  Mohamad  Arifin menyaratkan  dua  prinsip  keadilan  sosial  yang sangat  mempengaruhi  pemikiran  abad  ke-20 yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut :
1)  Paling utama adalah prinsip kebebasan yang sama ( Equal Liberty )  yakni  setiap  orang  memiliki hak  atas  kebebasan  individual ( liberty) yang  sama  dengan  hak orang lainnya.
2)  Prinsip  kesempatan  yang  sama ( equal  oppurtunity ).  Dalam  hal  ini,
ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat  harus  diatur  untuk melindungi pihak yang tidak beruntung  dengan  jalan  memberi kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil baik  secara  sengaja  maupun  tidak sengaja,  artinya  meskipun  bukan kesalahannya  tetap  bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  timbul akibat perbuatannya 27
Teori  mengenai  keadilan  menurut Aristoteles  ialah  perlakuan  yang  sama  bagi mereka  yang  sederajat  di  depan  hukum,  tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan  siapa  yang  harus  diperlakukan sama  atau  sebaliknya. 28 Pendapat  yang  sama juga  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo, dalam  pembuatan  hukum  fungsinya  sebagai pengatur  kehidupan  bersama  manusia,  oleh karena  itu  hukum  harus  melibatkan  aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda.
Pembuatan  hukum merupakan  awal  dari bergulirnya  proses  pengaturan  tersebut,  ia
27 Mohamad  Arifin, Teori  Dan  Filsafat  Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2003, hlm.23
28 Lawrence.  M.  Friedman, American  Law  an Introduction,  Terjemahan  Wisma  Bhakti, Tata  Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 4.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merupakan  momentum  yang  dimiliki  keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum.  Dia  juga  mengatakan  hukum  sebagai perwujudan  nilai-nilai  yang  mengandung  arti, bahwa  kehadirannya  adalah  untuk  melindungi dan  memajukan  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat. 29
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disebut  UU KPKPU)    harus  sejalan  dengan  tujuan pembangunan  hukum,  yaitu  dapat  melindungi kreditor.  Hal  tersebut  sebagaimana  teori  etis yang  dikemukakan  oleh  Aristoteles  tentang tujuan hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn bahwa  hukum  semata-mata  bertujuan  untuk mewujudkan  keadilan. 30 Tujuannya  adalah memberikan  tiap-tiap  orang  apa  yang  patut diterimanya.  Keadilan  tidak  boleh  dipandang sebagai  penyamarataan.  ”Keadilan  bukan berarti  bahwa  tiap-tiap  orang  memperoleh bagian  yang  sama”. 31 Hukum  yang  tidak  adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan  dengan  norma  alam,  tidak  dapat disebut  sebagai  hukum,  tetapi  hukum  yang menyimpang.
Keadilan  yang  demikian ini  dinamakan keadilan distributif , yaitu keadilan yang memberikan  kepada  tiap-tiap  orang  jatah menurut  jasanya.  Ia  tidak  menuntut  supaya tiap-tiap  orang  mendapat  bagian  yang  sama banyaknya, bukan persamaan  melainkan sesuai/sebanding.  Keadilan  tersebut  harus memberikan  kepastian  hukum  dan  untuk mencapainya harus memiliki itikad baik karena
29 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Perkembangan,  Metode  dan  Pilihan  Hukum ,  Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2004, hlm. 60.
30 Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 53 31 Ibid.
salah  satu  tujuan  hukum  bertugas  menjamin adanya  kepastian  hukum  dalam  pergaulan manusia,  karena  meniadakan  keadilan  berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.
UU KPKPU mengatur mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran mengenai  adanya  ( eksistensi )  suatu  piutang
(tagihan)  seorang  kreditor,  mengenai  sahnya piutang  (tagihan)  tersebut,  mengenai  jumlah yang  pasti  dari  piutang  (tagihan)  tersebut  atau bagaimana tata cara melakukan pencocokan/ verifikasi .
b.  Teori Kepasatian Hukum
Teori  ini  dikemukakan  dengan    tujuan untuk    membahas  dan  menganalisis  konsep utang  berkenaan  dengan  kekaburan  norma (vague  van  norm) mengenai  frase  “tidak membayar”  yang  terdapat  pada  Pasal  2  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004. 32 Kekaburan norma tersebut dikarenakan pengertian  “tidakk  membayar”  dapat  berarti tidak  dapat  membayar  atau  tidak  mau membayar.  Tidak  mau  membayaar  dan  tidak mampu  membayar  merupakan  dua  hal  yang berbeda.  Tidak  mau  membayar  berkenaan dengan  sikap  dan  keputusan  bertindak  untuk tidak  mau  membayar  dikarenakan  alasan- alasan  tertentu.  Sikap  tidak  mau  membayar tersebut  mungkin  saja  terjadi  dalam  keadaan debitor mampun ataupun tidak mampu membayar. Sedangkan dalam hal tidak mampu membayar merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk membayar yang umumnya  disebabkan  oleh  permasalahan keuangan  yang  mengalami  keerugian  atau kebangkrutan sekalipun sadar akan keharusan untuk membayar. 33
32 Titik Tejdaningish, Op.Cit , hlm.32.
33 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Teori Kepastian hukum mengandung 2
(dua)  pengertian  yaitu  pertama  adanya  aturan
yang bersifat umum membuat individu mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua  berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan adanya  aturan  hukum  yang  bersifat  umum  itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan  atau  dilakukan  oleh  Negara terhadap  individu.  Kepastian  hukum  bukan hanya  berupa  pasal-pasal  dalam  undang- undang  melainkan  juga  adanya  konsistensi dalam  putusan  hakim  antara  putusan  hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan. 34
Teori  kepastian  hukum  menegaskan bahwa  tugas  hukum  itu  menjamin  kepastian hukum  dalam  hubungan-hubungan  pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai  “oleh  karena  hukum”.  Dalam  tugas  itu tersimpul  dua  tugas  lain  yakni  hukum  harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.  Akibatnya  kadang-kadang  yang  adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2  (dua)  macam  pengertian  “kepastian  hukum” yaitu  kepastian  oleh  karena  hukum  dan kepastian  dalam  atau  dari  hukum.  Kepastian dalam  hukum  tercapai  kalau  hukum  itu sebanyak-banyaknya  hukum  undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan  hukum)  dan dalam  undang-undang  tersebut  tidak  dapat
34 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu Hukum ,  Kencana  Pranada  Media  Group,  Jakarta,  2008, hlm 158
istilah-istilah  yang  dapat  di  tafsirkan  berlain- lainan. 35
Menurut  Satjipto  Raharjo  bahwa:  teori kemanfaatan  (kegunaan)  hukum  bisa  dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan  ketertiban  dan  keteraturan.  Oleh karena  itu  ia  bekerja  dengan  memberikan petunjuk  tentang  tingkah  laku  dan  berupa norma (aturan-aturan hukum). 36 Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan  kemanfaatan  atau  kegunaan hukum  ialah  untuk  terciptanya  ketertiban  dan ketentraman  dalam  kehidupan  masyarakat, karena adanya hukum tertib ( rechtsorde ).
Kepastian  hukum  adalah  jaminan bahwa  hukum  dijalankan,  bahwa  yang  berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa  putusan  dapat  dilaksanakan.  Kepastian hukum  merupakan  perlindungan  yustisiabel terhadap  tindakan  sewenang-wenang  yang berati bahwa seseorang akan dapat
memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam keadaan tertentu. Hukum
bertugas menciptakan kepastian hukum karena
bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dalam masyarakat.
c.  Teori Tanggung Jawab.
Teori
ini digunakan untuk menggambarkan  bahwa  utang  yang  dimiliki oleh  debitor  merupakan  tanggung  jawab hukum  yang  wajib  ditunaikan  atas  hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor.
Menurut  hukum  tanggung  jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan  seorang  tentang  perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam
35 M.  Solly  Lubis, Diktat  Teori  Hukum, disampaikan  pada  Rangkaian  Sari  Kuliah  Semester  II, Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum,  USU  Medan,  2007, hlm. 43
36 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  Alumni, Bandung, 2001, hlm.13

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melakukan  suatu  perbuatan. 37 Menurut  Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan  timbulnya  hak  hukum  bagi seorang  untuk  menuntut  orang  lain  sekaligus berupa  hal  yang  melahirkan  kewajiban  hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. 38 Menurut Abdulkadir
Muhammad bahwa  teori  tanggung  jawab  dalam  perbuatan melanggar  hukum (tort  liability) dibagi  menjadi beberapa teori, yaitu :
1)  Tanggung  jawab  akibat  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan
dengan sengaja (intertional tort liability) , tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga  merugikan  penggugat  atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. 2)  Tanggung  jawab  akibat  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan karenakelalaian (negligence tort
lilability) ,  didasarkan  pada  konsep kesalahan (concept  of  fault) yang berkaitan  dengan  moral  dan  hukum yang sudah bercampur baur (interminglend ). 3)  Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan  melanggar  hukum  tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya. 39 Teori tanggung jawab hukum sebagaimana  dikemukakan  oleh  Hans  kelsen adalah    suatu  konsep  yang  berhubungan dengan  konsep  kewajiban  hukum  adalah konsep  tanggung  jawab  hukum.  Bahwa seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum atas  suatu  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  ia
37 Soekidjo  Notoatmojo, Etika    dan  Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.87.
38 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.
48
39 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perusahaan Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503
memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa ia bertanggung jawab atas  suatu  sanksi dalam hal  perbuatan  hukum  yang  bertentangan. Biasanya  yakni  dalam  hal  sanksi  ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. 40
Tanggung jawab hukum terkait dengan konsep  hak  dan  kewajiban  hukum.  Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep  hak,  istilah  hak  yang  dimaksud  di  sini adalah  hak  hukum  ( legal  right ).  Penggunaan linguistik telah  membuat  dua  perbedaan  hak yaitu jus  in  rem dan jus  in  personam.  Jus  in rem adalah  hak  atas  suatu  benda,  sedang jus in  personam adalah  hak  yang  menuntut  orang lain  atas  suatu  perbuatan  atau  hak  atas perbuatan orang lain. Pembedaan ini
sesungguhnya juga bersifat ideologis berdasarkan kepentingan melindungi kepemilikan privat dalam  hukum  perdata. Jus in  rem tidak  lain  adalah  hak  atas  perbuatan orang  lain  untuk  tidak  melakukan  tindakan yang mengganggu kepemilikan. 41
Terkait  dengan  teori  tanggung  jawab hukum,  dalam  suatu  peristiwa  hukum  utang piutang antara kreditor dan debitor menimbulkan  adanya  hak  dan  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  masing-masing  pihak.
Pihak kreditor
berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah
dana untuk kepentingan  debitor,  pihak  debitor  memiliki kewajiban  untuk  mengembalikan  sejumlah dana  yang  digunakannya  kepada  kreditor. Apabila  debitor mengalami  kemunduran  usaha
40 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni dengan judul buku  asli “General  Theory  of  Law  and  State” alih  bahasa Somardi, Rumidi Pers, Jakarta, 2001,  hlm.65.
41 Jimly  Asshiddiqie,  d an  M.  Ali  Safa’at, Teori Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  Sekretariat  Jenderal  & Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI,  Jakarta,  2006, hlm.66-67

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang menyebabkannya tidak dapat mengembalikan dana yang seharusnya dikembalikan  kepada  kreditor  maka  langkah terakhir  yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan menggunakan  lembaga  kepailitan  sebagai upaya terakhir penyelesaian utang-utangnya.
2.  Konsepsi Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan  dari  hal-hal  yang  khusus. Sedangkan pola
konsep adalah serangkaian  konsep  yang  dirangkaikan dengan  dalil-dalil  hipotesis  dan  teoritis. 42
Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti,  akan  tetapi  merupakan  suatu abstraksi  dari  gejala  tersebut.  Gejala  itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai  hubungan-hubungan  dalam fakta tersebut. 43
Kerangka  konsep  dalam  penelitian ini yaitu:
a.  Peran  adalah  aspek  dinamis  yang  berupa tindakan  atau  perilaku  yang  dilaksanakan oleh  seseorang  yang  menempati  atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak  dan  kewajiban  sesuaian  dengan kedudukannya. Seseorang yang menjalankan  peran  tersebut  dengan  baik, dengan  sendirinya  akan  berharap  bahwa apa  yang  dijalankan  sesuai  dengan keinginan diri lingkungannya. 44
b.  OJK  adalah  lembaga  yang  independen
dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain, yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan
42 Amiruddin dan Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2
43 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta, 2008 t , hlm. 132
44 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia . N. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.751.
wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. 45
c.  Melindungi  adalah  menutupi  supaya  tidak terlihat  atau  tampak,  menjaga,  merawat, memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan)  supaya  terhindar  dr  mara bahaya. 46
d.  Pemegang  Polis  adalah  yang  namanya dicantumkan di dalam polish sebagai pihak yang mengadakan kontrak asuransi dengan
penanggung (perusahaan asuransi). 47
e.  Polis  Asuransi  kontrak  tertulis  antara perusahaan  asuransi  (penanggung)  dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku (jumlah  uang  pertanggungan,  jenis  risiko yang  ditanggung,  jangka  waktu  dan  lain sebagainya). 48
f. Pailit  adalah  suatu  sitaan  umum  dan eksekusi  atas  seluruh  kekayaan  debitor untuk kepentingan semua kreditornya. 49
g.  Perusahaan perasuransian adalah perusahaan  asuransi,perusahaan  asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan  pialang  asuransi , perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. 50
45 Pasal  1  angka  1  Undang-undang  No.  21 Tahun 2011 Tentang otoritas Jasa Keuaangan
46 WJS. Poerwadarminta, Op.Cit , hlm.. 692.
47 Mulya  Nasution, Asuransi  Dan  Usaha Perasuransian  Di  Indonesia, Alfabeta,  Bandung,  2013, hlm. 17.
48 Ibid ., hlm. 25
49 Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran , Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.11.
50

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## G.  Metode Penelitian
1.  Jenis Penelitian. Jenis penelitian hukum yang
digunakan  adalah  yuridis  normatif    dan penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan,  norma  hukum  yang bersumber dari suatu undang-undang 51 . Disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal  yaitu penelitian  hukum  yang  menggunakan  data sekunder.  Penelitian  hukum  normatif  dikenal sebagai  penelitian  hukum  yang  bersifat kualitatif. 52

## 2.  Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah,  menjelaskan  serta  menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada  tujuan  penelitian  ini.  Tujuan  dalam
penelitian deskriptif adalah untuk
menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran  suatu  gejala  atau  frekuensi adanya  hubungan  tertentu  antara  gejala  dan gejala lain dalam masyarakat. 53 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  aturan undang-undang
secara konsepsional,
51 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Rajawali  Pers,Jakarta,    1995, hlm. 70
52 Ronny Hanitijo Soemitro , Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 2008, hlm. 10.
53 Kontjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 42.
sekaligus  mengetahui  penerapannya  dalam praktik. 54

## 3.  Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah :
a.  Data primer.
Sumber  data  utama,  dalam  penelitian  ini  juga digunakan  data  primer  sebagai  data pendukung yang diperoleh dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak  yang  telah  ditentukan  sebagai informan  atau  narasumber  dikhususkan untuk  pemecahan  masalah  yang  masih memerlukan  informasi  lebih  lanjut  dalam memastikan  validitas  data-data  sekunder yang telah diperoleh.
b.  Data sekunder
Data  sekunder  yang  dimaksud  antara  lain meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tertier berupa norma dasar, perundang- undangan,  hasil  penelitian  ilmiah,  buku- buku, dan lain-lain sebagainya. 55
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui :
1)  Bahan Hukum Primer :
Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  asas  dan kaidah  hukum.  Perwujudan  asas  dan kaidah  hukum  ini  berupa  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan.
54 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 310
55 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2)  Bahan  Hukum  Sekunder  terdiri  atas  buku- buku  hukum  ( text  book ),  jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli  hukum  yang  termuat  dalam  media masa,  kamus  dan  ensiklopedia  hukum, internet  dengan  menyebut  nama  situsnya. Di  dalam  penelitian  ini,  buku-buku  hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang kepailitan.
3)  Bahan  hukum  tertier  yaitu  bahan  yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  seperti  kamus  umum,  kamus hukum, ensiklopedia
dan lain sebagainya. 56
4.  Teknik  Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  salah satu  tahapan  dalam  proses  penelitian  yang sifatnya  mutlak  untuk  dilakukan  karena  data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan  data  difokuskan  pada  pokok permasalahan  yang  ada,  sehingga  dalam penelitian  tidak  terjadi  penyimpangan  dan kekaburan dalam
pembahasannya.
Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara :
a.  Penelitian  Kepustakaan (library  research) yaitu studi dokumen-dokumen yang
relevan dengan penelitian ini di perpustakaan  dan  melakukan  identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna
memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah  hukum  yang  kemudian
56 Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum dalam  Teori  dan  Praktek, Bumi  Intitama  Sejahtera, Jakarta, 2010, hlm.16.
dihubungkan  dengan  permasalahan  yang sedang  dihadapi  dan  disistematisasikan sehingga  menghasilkan  klasifikasi  yang selaras  dengan  permasalahan  penelitian ini.  Selanjutnya  data  yang  diperoleh tersebut  akan  dianalisis  secara  induktif kualitatif  untuk  sampai  pada  kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah  dalam  penelitian  ini  akan  dapat dijawab.
b.  Penelitian  lapangan (field  research) yaitu melakukan  penelitian  lapangan  dengan menganalisis  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5.  Analisis Data
Analisis  data  adalah  suatu  proses mengatur,  mengurutkan,  mengelompokkan, memberikan  kode  dan  mengategorikannya hingga  kemudian  mengorganisasikan  dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan  tema  dan  hipotesis  kerja  yang diangkat  menjadi  teori  substantif. 57 Untuk menemukan  teori  dari  data  tersebut  maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian  yang  mengacu  pada  norma  hukum yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  putusan  pengadilan  serta norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang dalam masyarakat. 58
Data penelitian dianalisis secara kualitatif  artinya  data  yang  berdasarkan  uraian kalimat  atau  data  tidak  dianalisis  dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden  secara  tertulis  ataupun  lisan  dan perilaku  nyata  yang  diteliti  dan  dipelajari
57 Lexy  J  Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 103
58 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagai  sesuatu  yang  utuh. 59 Sedangkan metode  berpikir  yang  digunakan  penulis  yaitu deduktif, yakni  pengerucutan  dari  bagian umum  yang  merupakan  permasalahan  umum kepada permasalahan yang lebih khusus. 60 .

## II. PEMBAHASAN
A.  Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi 1.  Otoritas Jasa Keuangan a.  Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan  otoritas  tunggal  di  sektor  jasa keuangan  di  Indonesia,  yang  dibentuk  melalui Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya disebut  UU  OJK)  mempunyai  tujuan  agar keseluruhan  kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan dan  akuntabel  serta  mampu  mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 61 Definisi  secara  umum  yang dimaksud  dengan  Lembaga  Keuangan  adalah setiap  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang keuangan,  menghimpun  dana,  menyalurkan dana atau kedua-duanya. 62 Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak
pembangunan suatu bangsa.
Lembaga  keuangan  tumbuh  dengan berbagai  alternatif  jasa  yang  ditawarkan. 63
Paling  tidak  ada  sembilan  fungsi  pokok  yang dapat  dilayani  lembaga  keuangan  bank  dan
59 Soerjono Soekanto, Op.Cit , hlm. 32
60 Ibid ., hlm. 11
61 Undang-Undang  Repulik  Indonesia,  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, Penjelasan Umum 62 Kasmir , Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.
63 Neni Sri Imaniyati, Pengantar hukum Perbankan  Indonesia, Refika  Aditama,  Bandung,  2010, hlm. 1
selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi  pembayaran,  fungsi  tabungan,  fungsi pengelolaan  kas,  fungsi  penjamin,  fungsi perantara,  fungsi  perlindungan,  dan  fungsi kepercayaan. 64
Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap lembaga  keuangan  bank  dan  selain  bank dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  dan  menteri keuangan, yang sekarang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan sesuai dengan UU OJK. 65
Fungsi-fungsi  ini  menjadikan  lembaga keuangan  dapat  mendorong  perkembangan dan pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu  Negara  .  Lembaga  keuangan  dapat memobilisasi  dana  dari  masyarakat  atau  dari luar daerah yang kemudian disalurkan kembali kedalam perekonomian dalam bentuk kredit. 66
Fungsi  OJK  sebagai  regulator  adalah penyelengaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan  kegiatan  di  sektor  keuangan. Berdasarkan  itu,  keseluruhan  kegiatan  jasa keuangan  yang  dilakukan  oleh  lembaga lembaga  keuangan  tunduk  pada  sistem pengaturan  dan  pengawasan  OJK,  seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan  dan lembaga jasa keuangan lainnya. 67
64 Juli  Irmayanto  dkk, Bank  dan  lembaga keuangan, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2002, hlm. 12.
65 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Bab  II, Pasal 5 dan Pasal 6.
66 Frianto  Pandia,  Elly  Santi  Ompusunggu, Achmad Abror, Lembaga keuangan Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 1.
67 Bismar Nasution, “OJK Sebagai Suatu Sistem Hukum Dalam Pembangun an Ekonomi”,Makalah
disampaikan  pada  Seminar  tentang  Keberadaan  Otoritas Jasa  Keuangan  untuk  mewujudkan  perkonomian  nasional

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Guna  mencapai  tujuan  sebagaimana
yang  diamanatkan  oleh  undang-undang,  OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi sebagai  salah  satu  unsur  menjadikan  OJK sebagai  lembaga  yang  independen  dalam pengaturan  dan  pengawasan  sektor  jasa keuangan. 68 Sesuai  dengan  Pasal  34  ayat  2 UU  OJK,  Angaran  OJK  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Ketentuan  tersebut  bermakna  bahwa pembiayaan  kegitan  OJK,  sewajarnya  didanai secara  mandiri  yang  pendanaanya  bersumber dari  pungutan  kepada  pihak  yang  melakukan kegiatan di sektor jasa keungaan, pembiayaan secara  adil  harus  dibebankan  kepada  pihak yang  secara  langsung  menerima  manfaat  dari efektifnya  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan sektor  jasa  keuangan  oleh  OJK. 69 Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini  diyakini  dapat  dirasakan  manfaatnya kembali  oleh  industri  ( recycling )  dengan berbagai  program  kerja  OJK  yang  bernilai tambah pada bidang pengaturan dan
pengawasan
terintegrasi, perlindungan konsumen  dan good  governance .  Program kerja  yang  bernilai tambah  itu  diarahkan  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  kepercayaan konsumen  terhadap  sektor  jasa  keuangan sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa
yang berkelanjutan dan stabil, Medan, 25 November 2014, hlm. 4.
68 Zulkarnain  Sitompul,  “Fungsi  dan  Tugas Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  menjaga  stabilitas  Sistem Keuangan,” disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  Mewujudkan Perkonomian  Nasional  yang  Berkelanjutan  dan  Stabil, Medan, 25 November 2014, hlm. 16
69 Ibid., hlm. 17.
keuangan yang berkelanjutan. 70
Pada  akhirnya  yang  paling  penting  itu pengawasannya  efektif  atau  tidak.  Karena pada  prinsipnya  dibentuk  OJK  agar  supaya pengawasan  itu  menjadi  terintegrasi  dan koordinasinya  menjadi  lebih  mudah  sehingga pengawasan  dan  regulasinya  menjadi  efektif, karena sekarang kecenderungannya perbankan  juga  terlibat  dalam  berbagai transaksi  misalkan  di  pasar  modal,  industri asuransi, artinya industri finansial sudah terjadi konvergensi, dimana antara lembaga keuangan  itu  kemudian  melakukan  berbagai sinergi.  Bank  juga  memiliki  berbagai  anak perusahaan  termasuk  di  dalamnya  asuransi kemudian  lembaga  investasi, broker saham, dan  lain-lain.  Kebutuhannya  memang  adalah untuk  menyatukan  pengawasan,  karena  nanti diharapkan
pengawasan ini lebih terkonsolidasi. 71 Jika  Rancangan  Undang- undang  (RUU)  OJK  disahkan  menjadi  UU, maka tugas, fungsi, dan wewenang pembinaan dan  pengawasan  atas  sektor  jasa  keuangan beralih  ke  institusi  baru  yang  disebut  OJK.  Ini berarti  OJK  akan  mengambil  alih  sebagian tugas  dan  wewenang  BI,  Pasar  Modal,  Ditjen Lembaga  Keuangan,  Badan  Pengawas  Pasar Modal,  dan  institusi  pemerintah  lain  yang memang  mengawasi  lembaga  pengelola  dana masyarakat.  Tugas  yang  tetap  dipegang  BI adalah  pengaturan  kegiatan  bank  yang  terkait dengan kewenangan otoritas moneter. 72
Berdasarkan RUU OJK, secara normatif tujuan pendirian OJK adalah pertama, meningkatkan  dan  memelihara  kepercayaan publik  di  bidang  jasa  keuangan.  Kedua, menegakkan  peraturan  perundang-  undangan
70 Ibid ., hlm. 19.
71 Ibid., hlm.13
72 Ibid ., hlm.15

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman  publik  mengenai  bidang  jasa keuangan.  Keempat,  melindungi  kepentingan konsumen  jasa  keuangan. 73 Di  samping  itu tujuan  pembentukan  OJK  ini  agar  BI  fokus kepada  pengelolaan  moneter  dan  tidak  perlu mengurusi  pengawasan  bank  karena  bank  itu merupakan sektor dalam perekonomian. Untuk mencapai  tujuan  itu,  OJK  punya  kewenangan yang  luas,  yaitu  membuat  peraturan  di  bidang jasa  keuangan,  memberi  dan  mencabut  izin persetujuan  dan  lain-lain, memperoleh  laporan periodik  dan  informasi  industri  jasa  keuangan; mengenakan  sanksi  administratif,  melakukan pemeriksaan,  melakukan  penyidikan  atas pelanggaran  UU,  memberikan  arahan  atau perintah  tertulis,  menunjuk  pengelola  statuter, mewajibkan  pengalihan  usaha  demi  menjaga kepentingan  nasabah,  mencega  kejahatandi bidang  keuangan;  dan mengatur  pengendalian lembaga keuangan. 74
Pembentukan OJK
ini perlu memperhatikan berbagai macam aspek, diantaranya ialah:
a.  Aspek Pembagian Tugas. Terkait  dengan  regulasi,  tampak  jelas kaitan  eratnya  antara  OJK  dan  BI  sebagai otoritas  moneter  sekaligus  bank  sentral. Dengan  demikian,  UU  OJK  semestinya dibuat dengan memperhatikan sepenuhnya pasal demi pasal di dalam UU BI.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan terdapatnya  pembagian  bidang  tugas secara jelas dan rinci sehingga dapat lebih koordinatif dan komunikatif dalam eksekusinya, khususnya dalam arus informasi.  Dengan  adanya  pembagian tugas, maka
akuntabilitas dan
responsibilitas kedua lembaga yang membawahi sistem keuangan dan moneter di  Indonesia  dapat  diukur.  Pembagian tugas  secara  jelas  antara  BI  dan  OJK
73 Ryan  Kiryanto, OJK  dan  Kepentingannya , Kompas, Jakarta, 14 Juni 2013, h.2.
74 Ibid
mutlak  diperlukan,  mengingat  keterkaitan yang  sangat  erat  antara  sistem  keuangan (kavling  OJK)  dengan  sistem  moneter  dan pembayaran (kavling BI).
b.  Aspek Koordinasi dan Sinkronisasi. Efektivitas  pelaksanaan  fungsi  BI  sebagai otoritas  moneter  memerlukan  dukungan sistem  keuangan  yang  kokoh  dan  stabil.
Sebaliknya  efektivitas  pelaksanaan  fungsi OJK sebagai otoritas keuangan yang sehat dan  stabil  juga  membutuhkan  dukungan sistem  pembayaran  yang  aman  dan efisien.  Kebijakan  yang  mengatur  sistem keuangan  berdampak  pada  pelaksanaan kebijakan moneter. Demikian pula sebaliknya.  Mengingat  bertali  temalinya secara  erat  antara  tugas  dan  wewenang OJK  dan  BI,  maka  koordinasi  dan komunikasi yang sinergis di antara keduanya  mutlak  diperlukan.  Ilustrasi  di atas ingin menggambarkan, betapa organisasi  yang  besar  seperti  BI  dan  OJK kelak memerlukan koordinasi dan sinkronisasi  dalam  gerak  langkah  dan dalam menyusun kebijakan karena
implikasi yang ditimbulkan saling
berpengaruh.  Bercermin  di  masa  lalu,  tak jarang  kebijakan  BI  yang  dirumuskan secara cermat pun ternyata tak acceptable dan  tidak aplicable sehingga  hasilnya kurang memuaskan karena proses penyusunannya  tidak  memperhitungkan implikasi  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh institusi pemerintah lainnya.
c.  Aspek Pertanggungjawaban Aturan  soal  pertanggungjawaban  OJK harus  dipikirkan  sebab  tanpa  ada  aturan yang  secara  eksplisit  menjelaskan  kepada siapa  OJK  harus  bertanggungjawab  dan bagaimana mekanismenya, maka  kejadian serupa di masa lalu di mana banyak pihak yang  menyalahkan  independensi  BI  telah ”kebablasan”  akan  terjadi  lagi  pada  OJK yang  dibayangkan  bakal  menjadi  lembaga super regulator
d.  Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Sesuai  dengan  bidang  tugasnya,  OJK memerlukan  sejumlah  besar  SDM  dengan kompetensi  di  bidang  pengaturan  dan pengawasan  keuangan.  Ini  mengingat banyaknya  bank  umum,  bank  syariah, Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR),  lembaga asuransi,  lembaga  pembiayaan,  modal ventura,  anjak  piutang,  dana  pensiun,  dan asuransi yang secara keseluruhan mencapai  ratusan  buah,  bahkan  mungkin

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ribuan, dengan puluhan ribu  kantor layanan. Selain kompetensi, maka integritas  yang  tinggi  juga  merupakan syarat yang harus dipenuhi.
e.  Aspek Teknologi Informasi (TI) OJK dengan bidang tugas yang lebih luas, tentunya  harus  didukung  oleh  kesiapan  TI yang  lebih  baik  agar  lembaga  ini  dapat bekerja  dengan  baik.  Haruslah  disadari,
sistem
pengawasan keuangan membutuhkan  dukungan  perangkat  atau infrastruktur  TI  yang  tepat  guna  untuk memudahkan pengiriman data dan laporan secara  elektronik  dari  lembaga  keuangan kepada otoritas keuangan.
f. Aspek Anggaran/Keuangan Untuk  menjalankan  fungsi  dan  perannya, OJK memerlukan sumber dana yang salah satunya  diperuntukkan  bagi  pembayaran imbalan pengelola dan tenaga kerjanya. Di negara-negara  di  mana  OJK  sudah beroperasi, umumnya sumber dana diperoleh  dari  iuran  lembaga-lembaga keuangan  di  bawah  pengawasan  OJK, dengan  catatan,  sebatas  untuk  menutup anggaran  yang  telah  direncanakan  oleh OJK  dan  tanpa  keuntungan.  Kebutuhan dana  akan  menjadi  lebih  besar  lagi  jika OJK  juga  menjalankan  peran  sebagai lender  of  the  last  resort terhadap  bank- bank (dan mungkin juga lembaga
keuangan nonbank) yang mengidap problem  likuiditas  yang  akut  sebagaimana sudah  dijalankan  oleh  BI  tempo  dulu. Melihat  kondisi  obyektif  industri  keuangan nasional  saat  ini,  khususnya  perbankan nasional  yang  tengah recovery ,  rasanya tidak  mungkin  dan  tidak  tepat  untuk membebankan biaya itu kepada mereka. 75
Masih  ada  aspek-aspek  lain  yang juga harus  diperhatikan  diantaranya,  aspek  yuridis. Pembentukan OJK ini mengakibatkan perubahan  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan wewenang  pengawasan  yang  sebelumnya diemban  oleh  institusi  terkait  seperti  BI  untuk sektor  perbankan  dan  Bapepam-LK  untuk sektor  jasa  keuangan  lainnya  di  luar  sektor perbankan, dengan demikian otomatis diperlukan  perubahan  Undang-undang  yang
75 Ibid
terkait dengan sektor jasa keuangan yang lama tersebut  seperti  undang-undang  mengenai Perbankan, Pasar Modal, Usaha
Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Independensi OJK.
Independensi OJK ini harus disebutkan secara  tegas  dan  jelas  dalam  UU  yang membentuknya  sehingga  ia  menjadi  lembaga yang  independen  yang  bebas  dari  campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Cakupan objek pengawasan OJK juga harus secara tegas dan jelas disebutkan dalam Undang-  undang  yang  membentuknya  untuk menjamin kepastian hukum. 76
Tugas  pengawasan  OJK  seperti  yang diatur  di  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  OJK, yaitu  :  “OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan dan pengawasan terhadap :
a.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
b.  Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Pasar Modal.
c.  Kegiatan jasa keuangan di sektor
Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan ruang lingkup
pengawasan  ini,  maka  OJK  adalah  lembaga yang  diberikan  kewenangan  dalam  melakukan pengawasan  berbagai  sektor  kegiatan  yang berhubungan dengan jasa keuangan. Hal yang mungkin  timbul  di  sini  adalah  bagaimana dengan  kewenangan  yang  demikian  luas  dan mencakup  berbagai  bidang  kegiatan  jasa keuangan yang secara hukum  memiliki berbagai perbedaan pendekatan, prinsip, definisi,  dan  karakteristik  dapat  disatukan dalam  satu  lembaga  pengawas.  Salah  satu
76 Djoni  Gozali,  dan  Usman  Rachmadi, Op.  Cit , hlm. 107.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
jawabannya  adalah  terletak  pada  bagaimana OJK  dapat  membangun  harmonisasi  yang efektif  dari  aspek  hukum  yang  mengatur masing-masing  sektor  di  jasa  keuangan tersebut.
Harmonisasi  hukum  yang  dimaksud  di sini  adalah  suatu  kondisi  dimana  terciptanya tatanan  hukum  yang  saling  mengisi  dan berhubungan  sehingga  tercipta  kepastian hukum  bagi  masyarakat  dan  dapat  dijadikan sebagai  alat  penegakan  hukum  yang  memiliki keadilan. 77 Harmonisasi  hukum  yang  ada  di sektor  jasa  keuangan  adalah  suatu  kerjasama yang  harus  dilakukan  secara  terus  menerus dan  terkoordinasiserta  memiliki  alat  ukur  yang dapat  dipertanggungjawabkan.  Harmonisasi  di sini  adalah  bukan  suatu  harmonisasi  karena kebijakan  politik  akan  tetapi  harmonisasi  yang mengakar  pada  prinsip-prinsip  utama  dari industri jasa keuangan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.
Terlaksananya
tujuan dari pembentukan lembaga keuangan dalam hal ini OJK  dalam  hal  pengawasan  bisa  diperoleh secara optimal,apabila terdapat kerjasama dari pihak-pihak  terkait,  dalam  hal  ini  masyarakat selaku  konsumen  dan  pelaku  investor  dalam kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan  tersebut, yang dilakukan secara profesional. 78
OJK  diberi  beberapa  kewenangan yang  cukup  luas, termasuk  kewenangan  untuk menerbitkan peraturan, kebijakan dan pengarahan  yang  mengatur  bidang-bidang yang  memiliki  lembaga  yang  berwenang masing-masing.  Kewenangan  yang  dimaksud meliputi :
a.  Mengadopsi kebijakan pengawasan. b.  Melaksanakan pengawasan, audit, pemeriksaan,  penyelidikan  perlindungan
77 Ibid , hlm.40
78 Ryan Kiryanto, Op. Cit ., hlm. 71.
konsumen, atau tindakan lainnya sehubungan dengan institusi jasa keuangan  atau  institusi    pendukung  sektor keuangan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
c.  Menerbitkan  pengarahan  tertulis  kepada institusi-institusi jasa keuangan.
d.  Menerapkan  sanksi  admiistratif  kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum dan peraturan di sektor keuangan.
e.  Menerbitkan  dan  mencabut  berbagai  izin dan persetujuan sebagaimana diatur dengan  peraturan  dan  ketentuan  yang berlaku. 79
OJK  adalah  lembaga  independen yang  memiliki  kewenangan  pengawasan  yang lebih  luas  dibandingkan  cakupan  pengawasan oleh  Bapepam-LK.  Saat  ini  belum  terlihat secara  jelas  karena  masih  dalam  masa transisi. Terbentuknya OJK adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Bank Indonesia (Pasal 34) yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan
independen  yang  mencakup  pengawasan, perbankan,pasar modal, industri keuangan non bank serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana
masyarakat.
Pelaksanaan  prinsip  independen  ini merupakan masalah  yang  krusial  bagi  otoritas pengawas jasa keuangan. Pentingnya independensi  bagi  otoritas  pengawas  jasa keuangan  oleh  karena  dua  hal.  Pertama, hampir  semua  krisis  keuangan  yang  terjadi pada tahun 1990-an diakibatkan oleh pengaruh politik. Kedua, dialihkannya
kewenangan pengawasan dari bank sentral. 80
Stuktur  regulasi  yang  independen dapat  diukur  dari  beberapa  faktor  sebagai berikut :
a. Independensi dari segi regulasi Regulasi di
79 Ibid., hlm. 72 80 Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Ghalia, Jakarta, 2008, hlm. 78

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bidang  keuangan  haruslah  didesain  untuk memberikan  keleluasan  untuk  OJK  dalam membentuk  suatu  kebijakan  yang  tepat.
Undang-Undang yang ada haruslah memberi  ruang  dan  fleksibilitas  kepada OJK untuk dapat mendesain dan merubah kebijakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan perkembangan  ekonomi.  Apabila  undang- undang  terlalu  detail  menjadi indirect intervention dimana  secara  tidak  langsung OJK  diarahkan  dan  dikekang  untuk mengeluarkan  sebuah  kebijakan  yang belum  tentu  sesuai  dengan  kondisi  yang ada.
b. Independensi dari segi pengawasan
Regulasi  tidak  akan  menjadi  efektif  di dalam membentuk rezim  sistem  keuangan yang  efisien  dan  stabil  apabila  tanpa pengawasan yang konsisten dan menyeluruh. Beberapa aspek dalam membentuk pengawasan yang independen sebagai berikut :
1)  Perlindungan  hukum  kepada  jajaran
OJK  dalam  melaksanakan  tugasnya.
Jajaran OJK harus mendapat perlindungan hukum ketika mengeluarkan kebijakannya. Hal tersebut  untuk  menghindari  adanya keragu-raguan dalam mengambil keputusan  karena  adanya  ancaman hukum.
2)  Adanya  sistem  dan  standar  yang  jelas dalam peraturan OJK mengenai pengawasan  dan  pengenaan  sanksi. Sistem  dan  standar  yang  jelas  dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjadi alat check and balances karena  keputusan  yang diambil bukanlah berdasarkan kebijakan individu tetapi harus mengacu pada peraturan yang ada.
3)  Sistem  remunerasi  yang  jelas  dan terjamin.  Harus  ada  standar  gaji  yang cukup  dan  sistem  jenjang  karir  yang berdasarkan merit .  Hal  ini  ditujukan untuk  meminimalisir  potensi  korupsi dan juga memastikan bahwa OJK diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten dalam bidangnya.
4)  Adanya  sistem  sanksi  dan  banding yang  jelas.  Struktur  yang  ada  harus memberikan  kejelasan  dalam  proses pengenaan  sanksi  dan  upaya  hukum yang  dapat  dilakukan  serta  jangka waktu dalam prosesnya.
c. Independensi dari segi institusi Independensi  dari  segi  institusi  mengacu pada  status  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan yang  terpisah  dari  lembaga  eksekutif  dan legislatif.  Mengingat  fungsi  Otoritas  Jasa
Keuangan  yang  sangat  krusial  untuk menyeimbangkan  keadaan  perekonomian, menjadi  sangat  penting  untuk  menjaga independensi sebuah otoritas jasa keuangan  dari  pengaruh  politik  dan pemerintah.  Untuk  mencapai  hal  ini  ada beberapa  faktor  penting  yang  harus diadops oleh sebuah struktur regulasi yang independen sebagai berikut :
1)  Peraturan yang jelas mengenai pengangkatan dan pemberhentian dari personel  senior.  Kepastian  mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian diperlukan untuk memberikan  jaminan  kepada  anggota OJK untuk dapat mengambil keputusan tanpa adanya kekhawatiran atas ancaman pemberhentian. 2)  Struktur pengaturan yang jelas. Pengambil kebijakan di OJK
sebaiknya  bersifat  kolektif  dan  diisi oleh  para  ahli  dibidangnya.  Hal  ini untuk  mencegah  adanya  satu  individu yang  terlalu  dominan  yang  pada akhirnya mempengaruhi kebijakan yang diambil.
3)  Proses  pegambilan  kebijakan  yang transparan.  Walaupun  ada  beberapa keputusan  yang  menurut  sifatnya bersifat  rahasia  dan  sensitif,  proses pengambilan kebijakan yang transparan harus tetap dilakukan.
d. Independensi dari segi pembiayaan.
Independensi dari segi pembiayaan mengacu  pada  keterlibatan  dari  eksekutif dan legislatif dalam memutuskan besarnya anggaran  OJK  termasuk  personel  dan besarnya  gaji.  Otoritas  yang  mempunyai kebebasan  dalam  merancang  anggaran dan sumber dayanya akan lebih siap untuk menghadapi  tekanan  politik,  sehingga  di dalam  proses  pengambilan  keputusan akan dapat berjalan lebih cepat dan sesuai dengan perkembangan pasar. 81
Tugas,  fungsi,  dan  wewenang  OJK tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.  Selain  latar  belakang  yuridis, pembentukan Undang-Undang OJK juga dilatarbelakangi oleh kondisi serta 81 Bismar Nasution, “ Struktur Regulasi Independensi  Otoritas  Jasa  Keuangan” (Medan  :  Makalah disampaikan  pada  Seminar  Hukum  Peran  dan  Tujuan Otoritas  Jasa  Keuangan  Ikatan  Hukum  Ekonomi  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm 11

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perkembangan sistem keuangan yang semakin  kompleks  dinamis  dan  saling  terkait antar  masing-masing  subsektor  keuangan, baik  dalam  hal  produk  maupun  kelembagaan dan  kompleksitas  transaksi  dan interaksi  antar lembaga  jasa  keuangan  sebagai  akibat  dari konglomerasi pemilikan lembaga jasa keuangan.  Keberadaan  OJK  juga  dipandang perlu  untuk  menghindari conflict  of  interest dalam  lingkup  internal Bank  Indonesia. Pasalnya selama ini memang ada kekhawatiran bank sentral akan terjebak dalam menjalankan tugasnya  antara mencapai target moneter dan pengawasan bank. 82
OJK  sebagai  lembaga  independen, dalam  kapasitas  sebagai  pengawas  terhadap berbagai  kegiatan  khususnya  investasi,  maka dibentuk satuan tugas yang diberi nama satgas waspada  investasi,  dalam  hal  ini  merupakan gabungan  personil  dari  OJK,  Kejaksaan, Kepolisian,dan pihak-pihak terkait. Apabila ada kegiatan investasi yang bermasalah tapi belum meledak,  maka  akan    ditangani  oleh  OJK. Sedangkan apabila kegiatan investasi bermasalah  ini  sudah  diketahui  publik,maka akan  ditangani  oleh  kepolisian. 83 OJK  dalam melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasannya  telah  berusaha  mencegah sedini  mungkin  praktek  investasi  bermasalah pada umumnya.
b.  Dasar Hukum Otoritas Jasa

## Keuangan
Pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan di  Indonesia  telah  diatur  dalam  sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan
82 Jurnal  Hukum  dan  Pasar  Modal  vol  V,Edisi 6/2013, hlm 16
83 Ibid.
yang  diundangkan  pada  tanggal  22  November 2011.  Dalam  peraturan  tersebut  disebutkan bahwa  definisi  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan adalah  lembaga  yang  independen  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  kecuali untuk  hal-hal  yang  secara  tegas  diatur  dalam UU OJK ini.
Undang-Undang  No.  3  Tahun  2004 tentang  Bank  Indonesia  ditetapkan  bahwa Otoritas  Jasa  Keuangan  akan  dibentuk  paling lambat tahun 2010. Namun sebelum diamandemen  Undang-Undang  No.  23  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang- Undang  No.  3  Tahun  2004  tentang  Bank Indonesia bunyi ketentuannya adalah “Lembaga  Pengawas  Jasa  Keuangan/LPJK (yang kemudian menjadi Otoritas Jasa Keuangan) paling lambat sudah harus dibentuk pada akhir Desember 2002”
Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004  tentang  Bank  Indonesia  merupakan respon  dari  krisis  yang  terjadi  di  Asia  pada tahun  1997-1998  yang  sangat  berpengaruh terhadap  Indonesia,  khususnya  pada  sektor perbankan.  Krisis  pada  tahun  1997-1998  yang melanda  Indonesia  mengakibatkan  banyaknya bank-  bank  yang  mengalami  koleps  sehingga banyak  yang  mempertanyakan  pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank.
Kelemahan  kelembagaan  dan  pengaturan yang  tidak  mendukung  diharapkan  dapat diperbaiki  sehingga  tercipta  kerangka  sistem keuangan  yang  lebih  tangguh.  Lembaga Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  ini  akan mengambil  alih  kewenangan  pengawasan perbankan  yang  selama  ini  dipegang  oleh Bank Indonesia (BI). 84
OJK  dibentuk  dengan  tujuan  agar
84 Ibid ., hlm. 132.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan  di  dalam sektor  jasa  keuangan  terselenggara  secara teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel,  serta mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil,  dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan  dapat  mendukung  kepentingan sektor  jasa  keuangan  nasional  sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.
Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan  nasional,  antara  lain,  meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian,  dan  kepemilikan  di  sektor  jasa keuangan,  dengan  tetap  mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa
Keuangan  dibentuk  dan  dilandasi  dengan prinsip-  prinsip  tata  kelola  yang  baik,  yang meliputi independensi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran ( fairness ).
c.  Fungsi  Otoritas Jasa Keuangan.
a.  Fungsi Mengatur.
OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan dan pengawasan terhadap:
1)  Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
2)  Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Pasar Modal.
3)  Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 85 Untuk melaksanakan tugas pengaturan
dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:
2)  Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
a)  Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan  kantor  bank,  anggaran
85 Pasal 6 UUOJK
dasar,  rencana  kerja,  kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia,  merger,  konsolidasi  dan akuisisi  bank,  serta  pencabutan  izin usaha bank.
b)  Kegiatan  usaha  bank,  antara  lain sumber dana, penyediaan dana, produk  hibridasi,  dan  aktivitas  di bidang jasa.
3)  Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai kesehatan bank yang meliputi:
a)  Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas  aset,  rasio  kecukupan  modal minimum,  batas maksimum  pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
b)  Laporan  bank  yang  terkait  dengan kesehatan dan kinerja bank.
c)  Sistem informasi debitur.
d)  Pengujian kredit ( credit testing ).
e)  Standar akuntansi bank.
4)  Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
a)  Manajemen risiko.
b)  Tata kelola bank.
c)  Prinsip  mengenal  nasabah  dan  anti pencucian uang.
d)  Pencegahan  pembiayaan  terorisme dan kejahatan perbankan.
e)  Pemeriksaan bank. 86
Melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  OJK mempunyai wewenang: 87 1)  Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 2)  Menetapkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan; 3)  Menetapkan  peraturan  dan  keputusan OJK;
4)  Menetapkan
peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 5)  Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 6)  Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga  Jasa  Keuangan  dan  pihak tertentu; 7)  Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8)  Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara,
87 Pasal 8 UUOJK

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; 9)  Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 88
b.  Fungsi Mengawasi.
OJK adalah lembaga yang
melaksanakan  tugas  pengawasan  sektor  jasa keuangan secara terintegrasi. Untuk beroperasi  sebagai  lembaga  pengawas  yang terintegrasi,  Otoritas  Jasa  Keuangan  perlu memastikan  bahwa  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya  dilakukan  secara  terpadu. Lingkup  pengawasan  yang  dialihkan  ke  OJK mulai 1 Januari 2014 adalah tugas pengaturan dan pengawasan Perbankan yang meliputi hal- hal berikut:
1)  Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan  Lembaga  Jasa  Keuangan Bank yang meliputi :
a)  Perizinan untuk pendirian bank,
pembukaan  kantor  bank,  anggaran dasar,  rencana  kerja,  kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia,  merger,  konsolidasi  dan akuisisi  bank,  serta  pencabutan  izin usaha bank.
b)  Kegiatan  usaha  bank,  antara  lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. c)  Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 2)  Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan  (Bank  dan  Non-Bank)  yang meliputi : a)  Menetapkan  peraturan  dan  keputusan OJK;
b)  Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
c)  Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
d)  Menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara penetapan perintah tertulis terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan dan pihak tertentu;
e)  Menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
f)  Menetapkan  struktur  organisasi  dan infrastruktur, serta mengelola,
88 Pasal 7 UUOJK
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban g)  Menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. 3)  Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan  (Bank  dan  Non-Bank)  yang meliputi : a)  Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b)  Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh
Kepala Eksekutif;
c)  Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,  perlindungan  Konsumen,  dan tindakan  lain  terhadap  Lembaga  Jasa Keuangan,  pelaku,  dan/atau  penunjang kegiatan  jasa  keuangan  sebagaimana dimaksud  dalam  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan;
d)  Memberikan perintah tertulis kepada
Lembaga  Jasa  Keuangan  dan/atau  pihak tertentu; e)  Melakukan penunjukan pengelola statuter; f)  Menetapkan penggunaan pengelola statuter; g)  Menetapkan  sanksi  administratif  terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap  peraturan  perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
h)  Memberikan dan/atau  mencabut:  izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar,  persetujuan  melakukan  kegiatan usaha,  pengesahan,  persetujuan  atau penetapan  pembubaran  dan  penetapan lain. 89
Penyidik OJK mempunyai kewenangan yang  besar  selain  berwenang  melakukan penyidikan  yang  tidak  dipunyai  oleh  penyidik lain.  Dalam  hal  penyidikan  terhadap  tindak pidana jasa keuangan, UUOJK mengaturnya :
(1)  Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  Pejabat  Pegawai Negeri  Sipil  tertentu  yang  lingkup  tugas dan  tanggung  jawabnya  yang  meliputi pengawasan  sektor  jasa  keuangan  di lingkungan  OJK,  diberi  wewenang  khusus sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)  Pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dapat  diangkat menjadi  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
89 Adrian Sutedi, Op.Cit ., hlm. 84-90

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(3)  Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berwenang: (a)  Menerima  laporan, pemberitahuan,
atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan.
(b)  Melakukan  penelitian  atas  kebenaran laporan  atau  keterangan  berkenaan dengan  tindak  pidana  di  sektor  jasa keuangan
(c)  Melakukan  penelitian  terhadap  Setiap Orang  yang  diduga  melakukan  atau terlibat  dalam  tindak  pidana  di  sektor jasa keuangan;
(d)  Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan  dan  barang  bukti  dari setiap
orang yang disangka melakukan,  atau  sebagai  saksi  dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; (e)  Melakukan pemeriksaan
atas pembukuan,  catatan,  dan  dokumen lain  berkenaan  dengan  tindak  pidana di sektor jasa keuangan
(f)  Melakukan  penggeledahan  di  setiap tempat  tertentu  yang  diduga  terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan,  dan  dokumen  lain  serta melakukan  penyitaan  terhadap  barang yang  dapat  dijadikan  bahan  bukti dalam  perkara  tindak  pidana  di  sektor jasa keuangan;
(g)  Meminta  data,  dokumen,  atau  alat bukti lain, baik cetak maupun
elektronik  kepada  penyelenggara  jasa telekomunikasi; (h)  Dalam  keadaan  tertentu  meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang  yang  diduga  telah  melakukan tindak  pidana  di  sektor  jasa  keuangan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
(i)  Meminta  bantuan  aparat  penegak hukum lain;
(j)  Meminta keterangan dari bank tentang keadaan  keuangan  pihak  yang  diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan;
(k)  Memblokir  rekening  pada  bank  atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
(l)  Meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka
pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
(m) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan. 90
Selain  itu,  OJK  juga  melarang  PUJK menggunakan  strategi  pemasaran  produk dan/atau  layanan  yang  merugikan  Konsumen dengan  memanfaatkan  kondisi  Konsumen yang  tidak  memiliki  pilihan  lain  dalam mengambil keputusan. Dengan demikian pelaku  usaha  jasa  keuangan,  termasuk perbankan,  diwajibkan  untuk  memberikan memberikan  perlindungan  konsumen  dalam hal  ini  adalah  nasabah  pengguna  jasa keuangan  bank  atas  kepercayaan  yang diberikan nasabah kepada bank. 91
Sebagai  contoh  konkrit  dari  bentuk pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK  adalah dengan  mewajibkan  produk  finansial  untuk mencantumkan  cap  halal  dan  OJK  yang berlaku  sejak  6  Agustus  2014. 92 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk
perlindungan terhadap konsumen atas
ketidakjelasan informasi terkait produk finansial yang ditawarkan oleh perbankan. Sehingga kini dalam penjualan produk finansial atau berpromosi  disyaratkan  untuk lebih  jelas, jujur, dan  tidak  menyesatkan  konsumen.  Sebagai gambaran,  promosi  dan  layanan  kartu  kredit kepada  konsumen,  selain  harus  memenuhi persyaratan  peraturan  baru  yang  sesuai Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011,  juga harus  menjelaskan  cara  menghitung  bunga kepada  calon  nasabah.  Selain itu,  apabila  ada PUJK  yang  tidak  mengindahkan  peraturan yang  ada,  pihak  OJK  akan  memberikan teguran dan langkah terakhir
91 Jonker Sihombing, Op. Cit ., hlm. 117.
92 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merekomendasikan mencabut izin
operasionalnya. 93
Dengan  adanya  peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan,  surat  edaran  Otoritas  Jasa Keuangan,  tindakan  nyata  perlu  dilakukan  di lapangan  agar  perlindungan  konsumen  yang telah  diatur  di  dalamnya  tidak  hanya  sebatas peraturan tertulis saja. Dari uraian di atas jelas sekali  peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam perlindungan  produk  perbankan.  Sehingga diharapkan kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan ditingkatkan agar terwujud
peningkatan kesejahteraan rakyat serta kepastian mutu, jumlah, dan keamanan produk atau jasa keuangan.

## 2.  Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi
Hampir  tidak  ada  negara  yang  tidak mengenal kepailitan dalam hukumnya. Kepailitan  merupakan  suatu  proses  dimana seorang  debitor  memiliki  kesulitan  keuangan untuk  membayar  utangnya  dinyatakan  pailit oleh  pengadilan,  dalam  hal  ini  pengadilan niaga. 94 Dengan  telah  ditetapkannya  suatu perusahaan  dalam  keadaan  pailit  berarti bahwa kekayaan debitor akan berada di bawah sita  umum  dan  debitor  demi  hukum  telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus  kekayaan  karena  dianggap  tidak mampu  lagi. 95 Ketentuan  mengenai  pihak- pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan pernyataan  pailit  telat  diatur  dalam  Pasal  2 KPKPU.
Setelah  lebih  dari  satu  dasawarsa  UU KPKPU berlaku, terdapat beberapa perubahan yang  mengatur  mengenai  pihak-pihak  yang
93 Ibid., hlm.120.
94 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit , hlm. 12.
95 Ibid ., hlm.13
dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan pailit.  Hal  ini  disebabkan  diundangkannya  UU OJK.  Oleh  karena  itu,  ketentuan  pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut :
1.  Debitor;
2.  Satu kreditor atau lebih.
3.  Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4.  Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank.
5.  Otoritas Jasa keuangan apabila debitornya adalah  Perusahaan  Efek,  Bursa  Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Reasuransi dan Dana Pensiun.
6.  Menteri  Keuangan  apabila  debitornya adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang bergerak di bidang kepentingan publik. 96
Asuransi  menjadi  salah-satu  pilihan bagi  masyarakat  untuk  meminimalisir  risiko yang  berkemungkinan  dapat  menimbulkan kerugian  atas  harta  kekayaannya  atau  jiwa seseorang  dengan  cara  mengalihkan  kerugian tersebut  kepada  perusahaan  asuransi.  Dalam hal  tidak  terjadi  peristiwa  yang  menimbulkan kerugian,  maka  pihak  penanggung  yaitu perusahaan asuransi berkesempatan mengumpulkan  premi  yang  dibayar  oleh beberapa pihak tertanggung. 97
Meminimalisir  risiko  yang  mungkin timbul  dikemudian  hari  dan  dapat  merugikan seseorang, maka dari itu dilakukanlah pengalihan risiko itu kepada penanggung yaitu perusahaan  asuransi.  Perusahaan  asuransi sebagai  lembaga  pengalihan  dan  pembagian risiko  mempunyai  kegunaan  positif  baik  bagi masyarakat,  perusahaan  asuransi  maupun bagi pembangunan negara. 98 Perseroan Terbatas  merupakan  bentuk  perusahaan  yang dominan digunakan oleh perusahaan asuransi.
96 Sri Redjeki Hartono, Op. Cit , hlm. 71.
97 Ibid ., hlm. 14.
98 Man Suparman dan Endang, Op. C it

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perusahaan asuransi dalam
menjalankan  usahanya  menghimpun  dana melalui  penarikan  premi  dengan  menjanjikan akan  memberi  sejumlah  uang  sebagai  ganti rugi  kepada  pihak  yang  membayar  premi apabila terjadi  suatu  peristiwa  yang  merugikan pembayar  premi  tersebut  melalui  perjanjian polis  asuransi.  Adanya  hubungan  tersebut mengakibatkan  perusahaan  asuransi  dalam kedudukan sebagai debitor. Dalam pelaksanaan  perjanjian  tersebut,  tidak  jarang salah  satu  pihak  tidak  dapat  melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal tersebut lazim disebut dengan wanprestasi. 99
Guna  melindungi  hak-hak  pihak  yang terkena  perbuatan  wanprestasi  dari  debitor, terhadapnya diberikan upaya untuk mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri terhadap perusahaan asuransi tersebut. Selain mengajukan  gugatan,  terhadap  perusahaan asuransi  dapat  juga  diajukan  permohonan pernyataan  pailit  ke  Pengadilann  Niaga  yang melingkupi kedudukan hukum dari perusahaan asuransi tersebut.
Kreditor yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit wajib memenuhi syarat  yang  ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UU KPKPU yaitu:
1.  Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor; dan
2.  Mempunyai  minimal  1  (satu)  utang  yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Pasca diundangkannya UU OJK terjadi peralihan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan Perusahaan  Asuransi  dari  Menteri  Keuangan yang  beralih  ke  OJK.  Hal  ini  berdampak  pula pada  pengajuan  permohonan  pernyataan  pailit terhadap  Perusahaan  Asuransi  yang  juga beralih  ke  OJK.    Khusus  untuk  sektor
99 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit ., hlm. 82.
perasuransian,  tugas  dan  wewenang  yang sebelumnya  ada  pada  Menteri  Keuangan dalam  hal  pengaturan  dan  pengawasan kegiatan jasa non bank, maka otomatis beralih kepada  OJK.  Hal  ini  sebaagaimana  dimaksud dalam  Pasal  55  ayat  (1)  UU  OJK  yang berbunyi:  sejak  tanggal  21  Desember  2012, fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana  Pensiun, Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan  dan  Badan  Pengawas  Pasar  Modal dan Lembaga Keuagan ke OJK.”
Berdasarkan  prosedur  di  atas,  dapat diketahui
bahwa terdapat beberapa mekanisme  dalam  pengajuan  permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, yaitu:
1.  Kreditor dari perusahaan asuransi tersebut menyampaikan  permohonan  kepada  OJK untuk  kemudian  OJK  melakukan  kajian apakah dimungkinkan diajukannya pengajuan  permohonan  pernyataan  pailit tersebut  terhadap  perusahaan  asuransi yang bersangkutan.
2.  OJK melalui Dewan Komisioner OJK dapat langsung mengajukan permohonan pernyataan  pailit  terhadap  perusahaan asuransi  yang  bersangkutan  bilamana terdapat pertimbangan-pertimbangan
mengenai  stabilitas  dan  kondisi  keuangan dari perusahaan asuransi tersebut. 100 B.  Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Akibat Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi
1.  Perlindungan  Terhadap  Konsumen Pemegang Polis Asuransi
Sudah  sejak  lama  konsep  asuransi hadir dalam kehidupan sosial ekonomi manusia.  Perannya  dalam  memroteksi  risiko untuk  memberikan  rasa  aman  si  tertanggung membuat  asuransi  menjadi  kebutuhan  dalam
100 Adrian Sutedi, Op. Cit ., hlm. 112.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tatanan  kehidupan  manusia.  Asuransi  sebagai lembaga  pengalihan  dan  pembagian  risiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat,perusahaan
maupun bagi pembangunan negara. Bagi masyarakat, seseorang  yang  menutup  perjanjian  asuransi akan merasa tentram sebab mendapat perlindungan  dari  kemungkinan  tertimpa  suatu kerugian.  Bagi  perusahaan,  suatu  perusahaan yang  mengalihkan  risikonya  melalui  perjanjian asuransi  akan  dapat  meningkatkan  usahanya dan  berani  menggalang  tujuan  yang  lebih besar. Bagi pembangunan negara, premi-premi yang  terkumpul  dalam  suatu  perusahaan asuransi  dapat  diusahakan  dan  digunakan sebagai  dana  untuk  usaha  pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat. 101
Polis  dalam  perjanjian  asuransi  dibuat oleh  penanggung  yang  kemudian  diberikan kepada  tertanggung.  Pembuatan  polis  oleh penanggung  sesuai  dengan  fungsi  polis sebagai bukti tertulis bagi kepentingan tertanggung.  Keberadaan  polis  tidak  mutlak tapi penting apabila dikaitkan dengan fungsinya.  Tidak  adanya  polis  bukan  berarti perjanjian  asuransi  tidak  sah, tapi  bisa  dituntut pembatalan,  karena  polis  bukan  merupakan syarat  dalam  perjanjian  asuransi,  tetapi keberadaaannya diwajibkan. 102
Fungsi  polis  dalam  perjanjian  asuransi adalah:
1.  Sebagai dasar pelaksanaan perjanjian.
2.  Sebagai alat bukti tertulis.
3.  Sebagai  dasar  tuntutan  apabila  terjadi sengketa.
101 Man Suparman Sastrawidjaja, Op. Cit., hlm. 1
102 Ibid ., hlm. 84.
4.  Sebagai dasar penghitungan ganti rugi. 103
Fungsi  polis  bagi  penanggung  selaku pihak  yang  berkewajiban  menyerahkan  polis kepada  tertanggung  adalah  sebagai  bukti tertulis atas jaminan kepada tertanggung untuk membayar  ganti  rugi  atau  klaim  yang  diderita oleh  tertanggung,  sebagai  bukti  otentik  untuk menolak  tuntutan  ganti  rugi  atau  klaim  yang diajukan  tertanggung  atau  ahli  waris  apabila klaim yang diajukan tidak sesuai dengan syarat yang tercantum dalam polis.
Fungsi polis bagi tertanggung tentunya merupakan  kewajiban  bagi  penanggung  yang harus dipenuhi terhadap tertanggung, yaitu: 1.  Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung  untuk  mengganti  kerugian atau klaim.
2.  Sebagai  bukti  otentik  untuk  menuntut penanggung  apabila  lalai  atau  tidak memenuhi jaminannya. 104
Terkait dengan kewajiban penanggung terhadap  polis,  maka  penanggung  wajib menjamin atas kerugian yang diderita tertanggung  atas  peristiwa  tidak  pasti  yang menimpa tertanggung, membayar klaim kepada  tertanggung  atau  ahli  warisnya,  dan wajib  membuat  dan  menandatangani  polis serta segera meyerahkannya kepada tertanggung.
Asuransi  tidak  hanya  dapat  diadakan untuk  kepentingan  sendiri,  tetapi  juga  untuk kepentingan  pihak  ketiga,  baik  berdasarkan kuasa umum atau kuasa khusus, bahkan tanpa pengetahuan pihak
ketiga yang berkepentingan.Apabila asuransi tersebut diadakan  untuk  kepentingan  pihak  ketiga, maka menurut ketentuan Pasal 265 KUHD, hal itu  ditegaskan  dalam  polis  apakah  terjadi
103 Man  Suparman  Sastrawidjaja, Op.  Cit ., hlm.27.
104 Ibid, hlm. 29.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berdasarkan  pemberian  kuasa  atau  tanpa pengetahuan pihak ketiga
yang berkepentingan.  Hal  ini  dalam  praktik  di lapangan  ditemukan  oleh  penulis  bahwa seseorang  dapat  mengasuransikan  orang  lain contohnya keponakannya karena orang tersebut  masih  terdapat  hubungan  keluarga, misalnya seorang tante yang mengasuransikan keponakannya  karena  masih  ada  hubungan keluarga,  walaupun  bukan  orang  tua  langsung keponakannya  tersebut,  penerima  manfaat selain  orang  tua  dari  tertanggung  apabila masih  hidup,  dapat  juga  tantenya  tersebut sebagai pengganti orang tua apabila orang tua dari  ponakannya  tersebut  telah  meninggal dunia. 105
Perjanjian asuransi yang telah memenuhi  syarat  umum  ataupun  khusus dalam  arti  sah  menurut  hukum  dan  tidak terkandung  suatu  hal  yang  menyebabkan batalnya  perjanjian  tidaklah  selalu  diakhiri dengan  pemenuhan  kewajiban  pembayaran ganti  rugi  atau  klaim  oleh  penanggung.  Setiap peristiwa  tidak  pasti  yang  timbul  dalam perjanjian asuransi adalah merupakan kewajiban penanggung untuk membayar sejumlah  uang  yang  disebut  ganti  rugi ( verzekerde som) kepada tertanggung, dengan syarat  peristiwa  tidak  pasti  yang  terjadi tersebut adalah diakibatkan oleh peristiwa tidak pasti (onzeker  voorval) yang  telah  disepakati dan  terbukti  bahwa  tertanggung  benar-benar berkepentingan  atas  kejadian  yang  terjadi tersebut. 106
Kemudian  polis  dapat  juga  diartikan surat perjanjian asuransi jiwa yang menguraikan  hal-hal  yang  menjadi  dasar  dan syarat-syarat  asuransi,  ditandatangani  oleh
105 A. Hasyimi Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 101. 106 Ibid ., hlm. 103.
penanggung  dan  pemegang  polis. 107 Dari pengertian  di  atas  bahwa  polis  asuransi merupakan  salah  satu  dari  alat  bukti  telah terjadi  perjanjian  asuransi.  Pada  dasarnya pengertian  polis  asuransi  jiwa  sama  dengan pengertian polis pada umumnya.
Perbedaan  polis  asuransi  jiwa  dengan polis  asuransi  pada  umumnya  hanya  dari  isi polis,  dimana  isi  polis  asuransi  jiwa  diatur dalam  Pasal  304  KUHDagang  dan  isi  polis pada  umumnya  diatur  dalam  Pasal  256 KUHDagang. 108 Menurut Pasal 304 KUHDagang, polis asuransi jiwa harus memuat hal-hal sebagai berikut :
1.  Hari ditutupnya pertanggungan
2.  Nama si tertanggung
3.  Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
4.  Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung
5.  Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan
6.  Premi pertanggungan tersebut
Polis asuransi jiwa diatur sendiri dalam Pasal 304 KUHDagang, namun dapat kita lihat Pasal  304  KUHDagang  mengenai  isi  polis asuransi  jiwa  tidak  baku,  karena  masing- masing  perusahaan  asuransi  jiwa  mempunyai isi  polis  tersendiri  yang  sebenarnya  tidak bertentangan  dengan  bentuk  baku  Pasal  304 KUHDagang.
Asuransi adalah lembaga kepercayaan dimana kemauan masyarakat untuk meyimpan dananya pada asuransi semata-mata dilandasi oleh  kepercayaan  bahwa  uangnya  akan  dapat diperoleh  kembali  pada  waktunya  dan  disertai imbalan berupa bunga. Pengalaman menunjukkan,  baik  di  Indonesia  maupun
107 Ibid.
108 Ibid, hlm. 53.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
negara-negara  lain  bahwa  ada  beberapa asuransi  yang  mengalami  kesulitan  dan terpaksa  habis  ditutup  sehingga  merugikan masyarakat,  karena  sebagian  atau  seluruh dananya  tidak  dapat  diperoleh  kembali, kenyataan demikian dapat menimbulkan, pertanyaan,  bagaimana  cara  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  penyimpan dana.  Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Asuransi Indonesia hukum memberikan tempat nasabah untuk melindungi dirinya dengan cara: 1.  Perlindungan secara implisit ( Implicit deposit protection );
2.  Perlindungan  secara  Eksplisit  ( Explicit deposit protection ). 109
Apabila  diperhatikan  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang  polis  hanyalah  dilakukan  secara implisit  akan  tetapi  demi  untuk  kelangsungan asuransi  sebagai  suatu  lembaga  khususnya dan sistim asuransi secara umumnya perlindungan itu haruslah menjadi satu kesatuan  yang  utuh.  Asuransi  Indonesia mempunyai wewenang pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga
kelangsungan usaha asuransi.
Naik turunnya pemegang polis bergantung kepada naik turunnya penambahan modal yang dipertanggungkan (pembeli asuransi baru). Dengan demikian,
penambahan  cadangan (additional  reserve) dipengaruhi  oleh  penambahan  modal  yang ditanggung. 110 Pada  asuransi  jiwa  untuk mengetahui besarnya risiko, banyak digunakan rumus-rumus  matematika/statistik,  yaitu  teori yang  disebut teori  probabilitas  (probability
109 Emmy  Panggaribuan  Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Hukum  Dagang  Fakultas  Hukum  UGM, Yogyakarta, 2005, hlm. 44.
110 Ibid , hlm. 45.
theory). Dalam  asuransi  jiwa  risiko  ialah  risiko kematian. Jadi faktor risiko mengandung unsur uncertanity
(ketidakpastian
atau ketidaktentuan).  Besarnya degree  of  risk
(tingkat  risiko)  tergantung  dari  besar  kecilnya penyimpangan (deviasi) antara yang diperkirakan  dengan  kejadian  sesungguhnya. Makin bertambah umur seseorang makin tinggi tingkat resiko, demikian pula sebaliknya. 111
Lembaga  perasuransian,  sama  halnya dengan  lembaga  perbankan,  akan  dipercaya apabila dapat memberikan jaminan kepercayaan  kepada  masyarakat.  Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan  bahwa  dana  yang  dikumpulkan  akan dikembalikan  di  kemudian  hari  sesuai  dengan hak nasabah. Masyarakat harus dapat diyakinkan  bahwa  perusahaan  asuransi  akan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar  ganti  rugi  atas  kerugian  yang diderita oleh masyarakat tertanggung.
Asuransi  adalah  perjanjian  ganti  rugi antara  tertanggung  dan  penanggung  yang aktanya  disebut  polis  asuransi.  Kontrak asuransi sangat spesifik karena hanya ditandatangani  oleh  penanggung  (perusahaan asuransi),  tetapi  mengikat  pihak  tertanggung. Isi perjanjian umumnya disusun oleh perusahaan  asuransi  menjadi  sesuatu  yang baku  atau  standar.  Isi  kontrak  asuransi  di samping  memuat  bahasa-bahasa  hukum,  juga sangat  teknis  dan  spesifik,  di  mana  pada umumnya  sangat  sulit  untuk  memahami  isi polis  asuransi.  Jangankan  pihak  tertanggung, banyak pelaku dalam perusahaan perasuransian  juga  kurang  memahami  isi kontrak. Dalam bisnis asuransi, ada
Beberapa  prinsip  asuransi  yang  harus diterapkan  baik  oleh  perusahaan  asuransi
111 A.Junaedi Ganie, Op. Cit., hlm. 31.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
maupun oleh masyarakat tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip  insurable  interest,  prinsip utmost  good faith, prinsip indemnity ,  prinsip  proximate cause,  dan  prinsip kontribusi  dan  subrogasi. 112 Definisi dari prinsip utmost good  faith menyebutkan  bahwa  si  tertanggung  harus memberitahukan  semua fakta material  dengan benar,  lengkap,  serta  sukarela  atas  obyek pertanggungan,  baik  diminta  maupun  tidak diminta.  Sebaliknya,  perusahaan  asuransi  pun dituntut  harus  menunjukkan  itikad  baiknya kepada  si  tertanggung.  Sangat  sering  terjadi kesalahpahaman  atas  penerapan  prinsip  ini dalam  bisnis  asuransi. utmost  good  faith seolah-olah  hanya  menjadi  kewajiban  si tertanggung,  di  mana  si  penanggung  tidak perlu  menunjukkan  itikad  baiknya  kepada penanggung.
Banyak penanggung mengklaim
bahwa  tertanggung  tidak  melaksanakan  itikad baik  ( breach  of  utmost  good  faith )  sehingga klaim  asuransi  yang  diajukan  ditolak  oleh perusahaan  asuransi. 113 Dalam  banyak  kasus, sering  sekali  niat  baik  tertanggung  untuk melakukan  sesuatu  berkaitan  dengan  klaim asuransi  menjadi  bumerang  karena  ternyata tindakan  itu  melanggar  ketentuan  kontrak.  Di sisi lain si tertanggung tidak mengetahui bahwa niat  baik  itu  ternyata  menjadi  tidak  baik,  yang pada  akhirnya  menjadi  area  timbulnya  konflik dari  tuntutan  ganti  rugi.  Adalah  menjadi kewajiban  si  penanggung  untuk  menjelaskan semua  hal  yang  berkaitan  dengan  kontrak asuransi, termasuk sebelum dimulai kontrak.
Penanggung  yang  tidak  menjelaskan hak  dan  kewajiban  si  tertanggung,  maka penanggung  telah  melanggar  prinsip utmost
112 Ibid , hlm. 67.
113 Ibid.
good  faith .  Karena  itu,  ia  dapat  dituntut  dan harus  bertanggung  jawab  atas  ganti  rugi  yang diderita  tertanggung.  Dewasa  ini  perjanjian atau kontrak antara penanggung dan tertanggung hampir selalu menggunakan perjanjian  atau  kontrak  yang  berbentuk  baku (polis).  Penggunaan perjanjian baku  ini dilakukan  agar  transaksi-transaksi  jasa  dapat dilakukan  secara  efisien  dan  praktis  tanpa adanya  hambatan  sebagai  akibat  terjadinya “tawar  menawar”  sebelum  menutup  suatu perjanjian.  Dalam  perjanjian  baku,  klausula- klausula  dalam  perjanjian  telah  ditetapkan secara  sepihak  oleh  penanggung  sehingga klausula-klausula  tersebut  cenderung  lebih mengutamakan
hak-hak
penanggung dibandingkan hak-hak tertanggung dan kewajiban-kewajiban penanggung. 2.  Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi akibat

## Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit
Asuransi  atau  pertanggungan  timbul karena  kebutuhan  manusia.  Manusia  selalu dihadapkan  kepada  sesuatu  yang  tidak  pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi memungkin pula sebaliknya. 114 Menurut ketentuan  Pasal  255  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang,  perjanjian  asuransi  harus dibuat  secara  tertulis  dalam  bentuk  akta  yang disebut polis. 115
Perusahaan  asuransi  tidak  selamanya berjalan  dengan  baik,  seperti  penurunan tingkat  perekonomian  terhadap  perusahaan sehingga  menyebabkan  perusahaan  tersebut terkendala,  sehingga  tidak  dapat  melanjutkan usaha  tersebut  sehingga  dia  harus  dipailitkan.
114 A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.
115 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit .,, hlm. 59.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Salah  satu  risiko  dalam  perasuransian  adalah kemungkinan  terjadinya  pailit  atas  perusahaan asuransi.  Kepailitan  merupakan  hal  yang sangat  ditakuti  bagi  perusahaan  asuransi maupun pemegang polis asuransi tersebut. 116
Perlindungan  hukum  bagi  pemegang Polis asuransi penting sekali oleh karena, polis itu  merupakan  satu-satunya  alat  bukti  tertulis untuk  membuktikan  bahwa  asuransi  telah terjadi.  Polis  asuransi  sebagai  bukti  terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi  telah  terjadi  pemindahan  resiko misalnya  asuransi  jiwa  atau  asuransi  kerugian kepada  perusahaan  asuransi.  Abdul  Kadir Muhammad  menjelaskan,  melalui  perjanjian asuransi  resiko  kemungkinan  terjadi  peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan  tertanggung  itu  dialihkan  kepada perusahaan asuransi kerugian selaku penanggung. 117
Klaim  yang  diajukan  oleh  pemegang polis  asuransi  terhadap  perusahaan  asuransi tidak  jarang  berbelit-belit,  dan  ditolak  dengan berbagai  alasan  sehingga  perlindungan  bagi kepentingan pemegang Polis asuransi menjadi bagian  penting  dan  berkaitan  dengan  fungsi OJK  dalam  menjalankan  fungsi  pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi. 118
Penerapan unitlink oleh  perusahaan asuransi,  seringkali  tidak  secara  terbuka  dan menempatkan  posisi  pemegang  Polis  asuransi pada  posisi  lemah.  Biaya-biaya  yang  harus dibayar,  dan  resiko-resiko  investasi  di unitlink harus  diketahui  nasabah  dengan  membaca
116 Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 92.
117 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit ., hlm. 166.
118 Ibid ., hlm. 167.
proposal  secara  teliti. 119 Adalah  bergantung pada pemegang polis asuransi apakah mengikuti program unitlink atau tidak, mengingat  bujukan  para  agen  asuransi  sangat kuat yang kadangkala tanpa memperhitungkan kepentingan  dan  perlindungan  hukum  bagi pemegang Polis Asuransi. 120
Perjanjian  asuransi  sebagai  bukti adanya  hubungan  hukum  antara  perusahaan asuransi  dengan  pemegang  polis,  dapat  saja ketika  penandatanganan  perjanjian  asuransi, telah  terjadi  klausul-klausul  baku  sebagai bentuk  perjanjian  baku  yang  menempatkan pemegang  polis  pada  posisi  lemah  dan  tidak seimbang. Munir Fuady menjelaskan beberapa faktor  penyebab  sehingga  seringkali  kontrak baku  menjadi  berat  sebelah,  adalah  sebagai berikut :
1.  Kurang  adanya  atau  bahkan  tidak  adanya kesempatan  bagi  salah  satu  pihak  untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak  yang  kepadanya  disodorkan  kontrak tidak banya kesempatan untuk mengetahui isi  kontrak  tersebut,  apalagi  ada  kontrak yang  ditulis  dengan  huruf-huruf  yang sangat kecil.
2.  Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka  pihak  penyedia  dokumen  biasanya memiliki  cukup  banyak,  waktu  untuk memikirkan  mengenai  klausula-klausula dalam  dokumen  tersebut,  bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli, sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan  dan  seringkali  tidak  familiar dengan klausula-klausula tersebut.
3.  Pihak  yang  kepadanya  disodorkan  kontrak baku  menempati  kedudukan  yang  sangat tertekan,  sehingga  hanya  dapat  bersifat “ take it or leave it ”. 121
119 Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika ,  Op.  Cit ., hlm. 101.
120 Ibid ., hlm. 103.
121 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut Pandang  Hukum  Bisnis), Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2003, hlm. 78

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
III. KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan Berdasarkan pembahasan- pembahasan sesuai dengan rumusan masalah, maka diperoleh kesimpulan :
1.  Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam  kepailitan  perusahaan  asuransi didasarkan  pada  UU  KPKPU  dan  UU  OJK dengan  pengaturan  pelaksananya  serta kedudukan  OJK  sebagai  pihak  yang mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit melalui  Dewan  Komisioner  OJK  yang diwakili oleh pegawai internal OJK berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  dan sebagai  wakil  dari  para  kreditor  dalam perkara  kepailitan  yang  bersangkutan. Pengajuan  permohonan  pernyataan  pailit oleh  OJK  ditujukan  untuk  melindungi kepentingan  nasabah  pemegang  polis asuransi  dan  juga  hak-hak  keperdataan nasabah pemegang polis asuransi.
2.  Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah yang  dirugikan  akibat  pernyataan  pailit perusahaan asuransi mendapat
perlindungan hukum dalam berbagai peraturan  perundang-undangan  seperti dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Undang- Undang  No.  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian,  serta  dalam  Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan yang diberikan kepada pemegang  polis  asuransi  dalam  kasus kepailitan  yaitu  dijaminnya  kedudukan pemegang polis dalam hal terjadi kepailitan terhadap  perusahaan  asuransi  yang  telah diatur secara tegas di dalam Pasal 52 ayat (1)  dan  (2)  UU  Peransuransian  yaitu,
pemegang  polis  berkedudukan  sebagai kreditur  yang  diutamakan  (preferen)  dalam hal  memperoleh  pengembalian  premi  dari harta kekayaan perusahaan  asuransi yang pailit dan  terlebih lagi bagi para pemegang polis  yang  berhak  atas  manfaat  asuransi dijamin  dengan  polis  asuransi  untuk memperoleh pembayaran klaim.

## A.  Saran
Bahagian akhir tesis ini, maka disarankan sebagai berikut :
1.  Besar  harapan  masyarakat  khususnya nasabah  Bumi  Asih  Jaya  kepada  OJK sebagai lembaga pengawas lebih memperhatikan perlindungan terhadap nasabah  asuransi,  dan  OJK  sebagai lembaga  perlindungan  konsumen  yang berwenang untuk terus mengawasi sampai dimana  proses  likuidasi  perusahaan  Bumi Asih  Jaya  agar  hak-hak  para  pemegang polis  bisa  terlindungi  dan  mendapatkan pengembalian klaim sesuai dengan perjanjian asuransi.
2.  Perlindungan  terhadap  pemegang  polis untuk  mendapatkan  hak-haknya  pada kepailitan perusahaan asuransi ini, hendaknya  kurator  sebagai  orang  yang berwenang mengurus semua harta kekayaan  perusahaan  asuransi  harus memperhatikan  isi  perjanjian  dalam  polis asuransi  supaya  pelaksanaan  kewajiban perusahaan  asuransi  kepada  pemegang polis bisa terlaksana dengan baik.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Ali,  A.  Hasyimi, Bidang  Usaha  Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Amriani,  Nurnaningsih, Mediasi.  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan, RajaGrafindo  Persada,
Cetakan Pertama, Jakarta, 2011,
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Arifin,  Mohamad ,  Teori  Dan  Filsafat  Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2003.
Asshiddiqie,  Jimly  dan  M.  Ali  Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , Sekretariat  Jenderal  &  Kepaniteraan Mahkamah  Konstitusi  RI,  Jakarta,
2006.
Ashofa,  Burham ,  Metode  Penelitian  Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
Apeldoorn,  Van ,  Pengantar  Ilmu  Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
Bruggink,  J.J.  H. Refleksi  Tentang  Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
Djohansah,  J. Pengadilan  Niaga  Di  Dalam Penyelesaian  Utang  Melalui  Pailit , Alumni, Bandung, 2001
Friedman,  Lawrence.  M. American  Law  an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001
Fuady,  Munir, Hukum  Pailit  Dalam  Teori  dan Praktek, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2002.
------------; Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang  Hukum  Bisnis), Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2003
Ganie, A. Junaedy, Hukum Asuransi Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Gautama,  Sudargo, Komentar  atas  Peraturan Baru  Untuk  Indonesia, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Gozali,  Djoni  dan  Usman  Rachmadi, Hukum Perbankan ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2012.
Gunawan,  Johanes, Tanggung  Jawab  Pelaku Usaha menurut Undang-Undang No. 8. Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen , Alumni, Bandung, 2000.
Halim,  Swady, Permasalahan  Umum  Nasabah Asuransi, Lembaga  Studi  Pers  dan
Informasi, Semarang, 2010 Hamzah, Andi, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia, 2005
Hartanto,  Andy, Hukum  Jaminan  dan Kepailitan,  Hak  Kreditor  Separatis dalam  Pembagian  Hasil  Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit,
LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.
Hartono,  Sri  Rezeki, Hukum  Asuransi  dan Perusahaan  Asuransi, Sinar  Grafika, Jakarta, 2005,
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Malang, 2008. Imaniyati, Neni Sri, Pengantar hukum Perbankan  Indonesia, Refika  Aditama, Bandung, 2010.
Irmayanto,  Juli  dkk, Bank  dan  lembaga keuangan, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2002 Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta,  2008.
Kasmir , Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Khakim, Abdul, Dasar-Dasar Hukum
Kentenagakerjaan  Indonesia, Citra
Aditya Bhakti Bandung, 2009.
Kelsen, Hans, Teori Hukum Murni dengan judul buku  asli “General  Theory  of  Law  and State” alih  bahasa  Somardi,  Rumidi Pers, Jakarta, 2001
Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 1997. Kristiyanti , Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Lontoh,  Rudy  A.    (ed), Menyelesaikan  Utang Piutang  Melalui  Pailit  atau  Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang , Alumni,
Bandung, 2001 Lubis, Ida Hanifah, Pengantar Hukum
Ketenagakerjaan  di  Indonesia, Ratu Jaya,  Medan, 2009.
Lubis,  M.  Solly, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 1994.
------------; Diktat  Teori  Hukum, disampaikan pada  Rangkaian  Sari  Kuliah  Semester II,  Program  Pasca  Sarjana  Ilmu Hukum, USU Medan, 2007
Marzuki,  Peter  Mahmud, Pengantar  Ilmu
Hukum ,  Kencana  Pranada  Media Group, Jakarta, 2008.
Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan
Perancangan  Kontrak, RajaGrafindo Persada,  Jakarta, 2014
Mochtar,  Zainal  Arifin  dan  Iwan  Satriawan, Jurnal  Konstitusi, Volume  6,  Nomor  3, Jakarta, September 2012
Moleong,  Lexy  J ,  Metodologi  Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993. Nasution, Mulya, Asuransi Dan Usaha
Perasuransian  Di  Indonesia, Alfabeta,
Bandung, 2013
Nating,  Imran, Peranan  dan  Tanggung  Jawab
Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan  Harta  Pailit ,  Edisi  Revisi
2, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.
Nitisusastro,  Mulyadi, Asuransi  dan  Usaha Perasuransian  di  Indonesia Alfabeta, Bandung, 2013
Muhammad,  Abdulkadir, Hukum  Perusahaan Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
--------------; Hukum  Asuransi  Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Notoatmojo,  Soekidjo, Etika    dan  Hukum
Kesehatan ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,
2010
Pandia,  Frianto  Elly  Santi  Ompusunggu,
Achmad  Abror, Lembaga  keuangan Rineka Cipta, Jakarta,  2004.
Poerwadarminta, WJS. Kamus  Umum  Bahasa Indonesia ,  PN. Balai Pustaka,  Jakarta, 2007.
Prakoso,  Djoko  dan  I  Ketut  Murtika, Hukum Asuransi  Indonesia, Bina  Aksara,
Jakarta, 2009
Rahardjo,  Satjipto, Ilmu  Hukum ,  Alumni,
Bandung, 1991 --------------; Sosiologi  Hukum  :  Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum , Universitas  Muhamadyah,  Surakarta, 2004
Rasjidi,  Lili    dan  Ira  Tania  Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum,
Mandar Maju, Bandung, 2002. Salim,  A.Abbas, Asuransi  dan  Manajemen Resiko . Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008
Saliman,  Abdul  R.    dkk, Hukum  Bisnis  Untuk Perusahaan;  Teori  dan  Contoh  Kasus , Renada Media Grup, Jakarta, 2005
Sastrawidjaja,  Man  HS, Hukum  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2006.
Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2002.
Sihombing,  Jonker, Otoritas  Jasa  Keuangan  : Konsep,  Regulasi  dan  Implementasi, Ref Publisher, Jakarta, 2012.
Simanjuntak,  Emmy  Pangaribuan, Hukum Pertanggungan, Hukum Dagang Fakultas  Hukum  UGM,  Yogyakarta, 2005
Sinamo,  Nomensen, Metode  Penelitian
Hukum  dalam  Teori  dan  Praktek,
Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Rajawali Pers,Jakarta,  1995
Soekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta, 2008

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Soemitro , Ronny Hanitijo, Metodelogi
Penelitian  Hukum, Ghalia,  Jakarta, 2008.
Shubhan,  M.  Hadi, Hukum  Kepailitan  (Prinsip, Norma  dan  Praktik  di  Peradilan, Kencana, Prenada Media  Group, Jakarta, 2008
Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Deitor  Pailit, LaksBang  Pressindo,
Yogyakarta, 2016
Sunarmi, Hukum  Kepailitan ,  USU  Press,
Medan, 2009.
----------; Hukum  Kepailitan  Edisi  2, Sofmedia, Jakarta, 2010.
Suparman, Man dan Endang, Hukum Asuransi: Perlindungan  Tertanggung  Asuransi Deposito Usaha Perasuransian ,
Alumni, Bandung, 2007.
Supramono, Gatot , Hukum Perseroan
Terbatas ,  Djambatan, Jakarta, 2009
Sutedi, Adrian, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Ghalia, Jakarta, 2008.
Sjahdeini,  Sutan  Remy, Hukum  Kepailitan Memahami  Undang-Undang  No.  37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan,
Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010
Tanya,  Bernard  L.    Yoan  N.  Simanjuntak,  dan Markus Y. Hage, Teori Hukum,
Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan  Generasi, Genta  Publishing, Yogyakarta , 2010.
Tengker,  F. Hukum  Suatu  Pendekatan Elementer, Nova, Bandung, 1993 Triwulan, Titik
dan Shinta Febrian, Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010 Widodo, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan  Perburuhan ,    Rajawali Pers, Jakarta, 2009
Wiriadinata,  Wahyu, Masalah  Penyidik  Dalam Tindak  Pidana  Jasa  Keuangan  Di Indonesia ,  Pusat  Litbang  Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 2012
Wijayanta.  Tata, Asas  Kepastian  Hukum, Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam Kaitannya  Dengan  Putusan  Kepailitan Pengadilan Niaga , Jurnal Hukum
Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015 Yuhassarie,  Emmy Undang-Undang  Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang Perasuransian.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## C.  Artikel/Makalah/Jurnal/Internet
Jurnal Hukum dan Pasar Modal vol V,Edisi 6/2013.
Kiryanto, Ryan, OJK dan Kepentingannya , Kompas, Jakarta, 14 Juni 2013.
Nasution, Bismar, “OJK Sebagai Suatu Sistem Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”,Makalah disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perkonomian nasional yang berkelanjutan dan stabil, Medan, 25
November 2014.
----------- , “ Struktur Regulasi Independensi
Otoritas Jasa Keuangan” (Medan : Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Peran dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan Ikatan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013
Sitompul, Zulkarnain, “Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan,” disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, Medan, 25 November 2014.
Syahmi, Afika Yumya, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan , Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004. Syamsudin, Amir, Analisis Putusan Mahkamah Konsititusi tentang Kepailitan, Jurnal Konstitusi, Vol. 2 Nomor 2, September, 2017.
Tejaningsih, Ttitik, Perlindungan Hukum Terhadap  Kreditor  Separatis  dalam Pengurusan  dan  Pemberasan  Harta Pailit, Program  Doktor  (S-3)  Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.