## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK ULAYAT DENGAN PELEPASAN ADAT SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH PADA SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE

## SOCIO-JURIDICAL ANALYSIS OF CUSTOMARY RIGHTS WITH THE RELEASE OF ADAT AS A CONDITION OF LAND REGISTRATION IN THE MARIND TRIBE IN MERAUKE DISTRICT
Marlyn Jane Alputila
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : marlyn@unmus.co.id

## Mulyadi Alrianto Tajuddin
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : mulyadi@unmus.ac.id

## Abstrak
Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat sering dilakukan dengan tidak sesuai hukum adat dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Masalah  sengketa  perkara  tanah  di  Kabupaten Merauke  disebabkan  tidak  memenuhi  persyaratan  dan  prosedur  yang  telah  ditentukan,  karena begitu  kuatnya  pengaruh  pemerintahan  orde  baru  dalam  pengalihan  hak  atas  tanah  adat  melalui penindasan,  intimidasi  dan  lembaga  peradilan.  Maka banyak  terjadi  Kasus  sengketa  perkara tanah jual  beli  tanah  hak  ulayat  dengan  pelepasan  adat  yang  terjadi  di  kabupaten  Merauke.  Tujuan  dari penelitian  ini  mengetahui  akibat  hukum  jika  terjadi  penyimpangan  dalam  pelaksanaan  jual  beli tanah Hak Ulayat dengan pelepasan adat dan  proses pendaftaran  tanah.  Jika terjadi sengketa  tanah Hak Ulayat yang sudah didaftarkan dan terbit sertifikat maka akan dilakukan penyelesaaian  melalui mediasi dan dilakukan  di  kantor  pernahan  oleh  kedua  be lah  pihak  yang  bersengketa  dan  kepala kantor pertanahan yang  akan  menjadi  mediator.
Kata Kunci : Hak Ulayat, Pelepasan Adat, Pendaftaran Tanah.

## Abstract
Buying  and  selling  land  to  the  release  of  indigenous  customary  rights  often  do  not  correspond with  the  customs  laws  and  regulations  in  force.  Disputes  over  land  in  Merauke  caused  not meet  the  requirements  and  procedures  that  have  been  determined,  because  the  strength  of  the effect of the new order in the transfers of indigenous land rights through repression, intimidation and the judiciary. So much going disputes over land land purchase with the release of indigenous customary rights that occurred in the Merauke district. The purpose of this research to know the legal consequences if there are deviations in the implementation of land  sales  with  the  release of  indigenous  communal  land  and  land  registration  process.  If  there  is  a  land  dispute  Land Rights that have been registered and issue the certificate shall be. made  penyelesaaian  through
mediation  and  do  in  office  be  the  one  pernahan  by  both  parties to the dispute and the head of the land office will act as a mediator.
Key words : Land Rights, Waiver Indigenous Land Registry
copyrights©2017 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada  Pada  umumnya  masyarakat  hukum  adat  memperbolehkan  mengalihkan  hak  atas  tanah ulayat melalui jual beli dengan pelepasan adat karena akan kehilangan tanah ulayat untuk selamanya. Tetapi karena kebutuhan tanah guna kepentingan negara untuk pembangunan dan kepentingan sosial kemasyarakatan juga masyarakat  lain di  luar masyarakat hukum  adat, maka  hak ulayat  masyarakat hukum adat diperjual belikan dengan pelepasan adat.
Dalam  kasus  jual  beli  tanah  hak  ulayat  dengan  pelepasan  adat  yang  menimbulkan  sengketa. Sengketa  perkara  tanah  sangat  banyak  dan  sedang  dalam  proses  penyelesaian  baik  melalui musyawarah  adat  maupun  melalui  pengadilan.  Kasus  sengketa  tanah  seperti  di  atas  sering  terjadi karena  adanya  penyimpangan  yang  disebabkan  hubungan  hukum  yang  tertutup  dan  tidak  sesuai dengan azas hukum perjanjian jual  beli yang  terbuka.  Disinilah  peranan Kepala Adat Suku Marind yang mempunyai kekuasaan, menentukan sikap untuk dapat menyelesaikan masalah jual beli tanah hak ulayat yang  dilakukan masyarakat adat dengan pihak lain. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan sering  tidak  dengan  proses  yang  ditentukan  masyarakat  adat,  hukum  adat,  juga  sebaliknya  Kepala Adat Suku Marind dalam melakukan perbuatan pengalihan hak tanah adat tidak melihat kepentingan anggota masyarakat adat.
Seorang kepala adat Marind bukanlah  yang memiliki  seluruh tanah ulayat tetapi mempunyai kekuasaan,  kewenangan  mengatur,  penyelenggaraan  dan  peruntukan  atas  tanah  ulayat.  Pemilik tanah hak ulayat adalah persekutuan masyarakat adat, sehingga pengalihan melalui jual beli tanah hak ulayat harus dengan musyawarah adat. Apabila sesuatu hak terjadinya menurut  hukum adat, maka  prosesnya  pada  pembukuan  tanah  ulayat  masyarakat  adat  setempat  melalui  proses  yang lama.  Untuk  keperluan  pendaftaran  hak  diperlukan  suatu  surat  keputusan  pengakuan  hak  dari Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  setempat  atau  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota sebagai penetapan pemerintah. Pendaftaran hak mempunyai arti dan fungsi  di  samping  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  juga  merupakan  syarat  lahirnya  hak  atas tanah  tersebut.  Dasar  pengakuan  keberadaan  hak  ulayat  terdapat  dalam  ketentuan  Undang-
Undang Pokok  Agrarian No. 5 tahun 1960 Pasal 3  yang berbunyi: Dengan mengingat ketentuan- ketentuan  dalam  Pasal  1  dan  2  pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari masyarakat-  masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada,  harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang- undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Atas  dasar  Pasal  3  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  maka  hak  ulayat  di  dalam  keberadaanya diakui oleh negara akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga peraturan  daerah  mengenai  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  juga  harus  ada  harmonisasi  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi.  Persoalan  yang  muncul,  peraturan  yang  khusus  mengenai  hak  ulayat belum  ada  tetapi  hanya  peraturan  pelaksanaan  dalam  penanganan  masalah-masalah  tanah  adat, sedang  kebutuhan  peraturan itu sangat dibutuhkan. Peraturan Menteri Agraria No.
1  Tahun  1999  dalam  Pasal  2  disebutkan  untuk  menangani  sengketa  pertanahan  yang disampaikan  kepada  Kantor  Menteri  Negara  Agraria/Badan  Pertanahan  Nasional  dibentuk  unit kerja  prosedural  yang  keanggotaannya  berasal  dari  unit  kerja  struktural  di  lingkungan  Kantor Menteri  Negara  Agraria/Badan  Pertanahan  Nasional.  Tugas  Sekretariat  Penanganan  Sengketa Pertanahan  Nasional  antara  lain  menerima,  mencatat  semua  sengketa  pertanahan,  meneliti masalah  yang  disengketakan,  mengusulkan  pembentukan  tim  kerja  pengolahan  sengketa pertanahan,  secara  periodik  membuat  laporan  mengenai  penyelesaian  sengketa  yang  diterima. Pelaksanaan penanganan sengketa pertanahan dipertegas dalam Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun  1999  tentang  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Hak  Ulayat.  PMA  No.  5  Tahun  1999  dalam Pasal  2  ayat  (1)  disebutkan  pelaksanaan  Hak  Ulayat  sepanjang  pada  kenyataannya  masih  ada yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
Pendaftaran  tanah  mudah  dipahami  oleh  pihak  –  pihak  yang  bersangkutan,  terutama  para pemegang hak  atas tanah. Dalam  Peraturan  Pemerintah nomor 24 tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah  disebutkan  tujuan  pendaftaran  adalah  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan  terhadap  hak  dan  kewajiban  pemegang  hak  atas  tanah.  Dalam  peraturan  tentang pendaftaran  tanah  dan  aturan  pelaksanaannya  diatur  tentang  proses  peralihan  hak  atas  tanah  dan pendaftarannya,  yang  berakhir  dengan  terbitnya  sertifikat.  Oleh  karena  itu  kekuatan  sertifikat  akan tergantung  dari  keabsahan  perbuatan  hukumnya.  Masalah  sengketa  perkara  tanah  di  Kabupaten Merauke disebabkan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan,karena begitu kuatnya pengaruh pemerintahan orde baru dalam pengalihan hak atas tanah adat melalui penindasan,
intimidasi dan  lembaga  peradilan.  Kasus  sengketa  perkara tanah  jual  beli  tanah  hak  ulayat  dengan pelepasan  adat  yang  terjadi  di  kabupaten  Merauke  tersebut,  memberikan  gambaran  awal  saat Penulis melakukan penelitian dengan  judul  “Analisis  Sosio-Yuridis  Hak Ulayat dengan pelepasan adat sebagai syarat pendaftaran tanah pada Pada Suku Marind di Kabupaten Merauke”.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  inti  dari  permasalahan yang  menjadi  titik  tolak  penelitian  adalah  apa  akibat  hukum  jika  terjadi  penyimpangan  dalam  jual beli  tanah  hak  ulayat  dengan  pelepasan  adat  dan  bagaimanakah  penyelesaian  hukum  terhadap sengketa tanah ulayat yang sudah didaftarkan dab terbitnya sertipikat.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Merauke  dengan  lokasi  penelitian  adalah  di  Panti  asuhan, Pengadilan  negeri  Merauke  dan  Pengadilan  Agama  Merauke.  Data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  dibagi  kedalam  dua  jenis  data  adalah  Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan  mengadakan  wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini.
Data Sekunder adalah  data  yang diperoleh melalui  bahan-bahan  laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah  yang  dibahas  dalam  penulisan  ini.  Suatu  karya  ilmiah  membutuhkan  sarana  untuk menentukan  dan  mengetahui  lebih  mendalam  mengenai  gejala-gejala  tertentu  yang  terjadi dimasyarakat.  Sebagai  tindak  lanjut  dalam  memperoleh  data-data  sebagaimana  yang  diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data  yang berupa Studi  Kepustakaan  atau Penelitian Pustaka.
Dalam  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  dengan  cara  mengumpulkan  dan  membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengadakan  pengumpulan  data  dengan  cara  berinteraksi  dengan objek  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini  melakukan  wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang berkompeten guna memperoleh data yang akurat.
Wawancara  (interview),  yaitu  suatu  cara  untuk  memperoleh  data,  dengan  mengadakan  tanya jawab dengan responden. Dalam interview ini dilakukan wawancara dengan pengurus panti asuhan dan pegawai pengadilan Negeri maupun pengadilan agama.
Dokumentasi,  yaitu pencatatan terhadap data – data / dokumen tertentu dari  suatu  obyek  yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.
Observasi,  yaitu  pengamatan  secara  langsung  terhadap  suatu  gejala  yang  nampak  di  lokasi penelitian yang berguna sebagai bahan kajian untuk dikaji dan dibahas sesuai dengan rujukan teori dan peraturan perundangan.
Data  primer  dan  data  sekunder  yang  telah  terkumpul  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif.  Analisis  secara  kualitatif  dalam  hal  ini  adalah  suatu  analisis  yang  mengkaji  secara mendalam  data  yang  ada  kemudian  digabungkan  dengan  data  yang  lain,  lalu  dipadukan  dengan teori – teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## A. Akibat Hukum Jika Terjadi Penyimpangan  Dalam Jual Beli Tanah Hak  Ulayat  Dengan Pelepasan Adat
Proses  Masyarakat  hukum  adat  memiliki  konsep  yang  berbeda  tentang  tanah.  Namun umumnya  mengakui  bahwa  tanah  tidak  hanya  sebagai  sebuah  tempat,  namun  juga  dianggap sebagai  sebuah  kesatuan  ruang  dimana  mereka  hidup  dan  berhubungan  dengan  makhluk  lainnya. Pada umumnya, hukum adat adalah bagian hukum yang berasal dari adat istiadat yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dengan ciri – ciri tertentu.
Tanah mempunyai arti yang sangat sakral, penting, mahal dan sangat  berat untuk dilepaskan oleh suku Marind. Apabila berbicara tentang tanah masyarakat adat tidak boleh sembarang, tidak boleh mengambil keputusan sendiri karena semua terikat oleh aturan adat atau magis. Tanah bagi masyarakat  adat  berperan  dalam  memperkuat  ikatan  mereka  dengan  segala  hal  yang  berada dipermukaan  bumi.  Tanah  dalam  struktur dasar antropologi dikalangan orang marind menyatu dengan  manusia.  Artinya,  tanah  dipandang  sebagai  rumah  yang  memberi  kehidupan  dan perlindungan.
Tanah  juga  adalah tempat  tinggal  arwah  nenek  moyang  yang  merupakan  sumber kekuatan hidup  manusia.  Dari aspek  budayanya  tanah  untuk  suku  Marind  merupakan  “Mama”  yaitu  ibu yang melahirkan,  member  makan, memelihara, mendidik, membesarkan sampai saat ini. karena itu  bila  manusia  merusak  alam,  dengan  sendirinya  ia  merusak  dirinya  sendiri.  Tanah  tidak  bisa hanya  semata-rmata  dinilai dengan uang atau apapun.
Pada  zaman  dahulu,  masyarakat  adat  tidak  boleh  begitu  saja  memperjual  belikan  tanah, karena tanah merupakan warisan dari nenek moyang, dengan batas- batas  yang telah  ditentukan
pada  setiap  klen  atau  marga.  Batas-batas  tanah  dapat  berupa  pohon  sagu,  pohon  bambu,  dan tanaman wati .  Tanah  tersebut  ditempati  oleh  satu  marga,  ada  juga  yang  ditempati  secara bersama-sama oleh marga  lain  tetapi mereka tetap hidup rukun dan damai. Tanah dipergunakan untuk  dimanfaatkan  secara  bersama  –  sama  untuk  dinikmati  hasil  nya  oleh  masyarakat  adat  di wilayah itu. Suku marind merupakan suku yang mempunyai nilai – nilai sosial yang sangat tinggi terhadap  sesama  anggota  masyarakatnya  maupun  kepada  pendatang  yang  menetap  di  daerah mereka.  Pada  zaman  dahulu,  masyarakat  suku  marind  dapat  memberikan  tanah  kepada masyarakat pendatang yang sudah dianggap keluarga, mereka hidup berdampingan secara damai. Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  sampai  sekarang  masih ada  masyarakat  yang  memberikan tanahnya  kepada  pendatang yang mempunyai  hubungan  kedekatan secara kekeluargaan dengan mereka. Menurut Yohanes anggota  LMA bahwa seiring perkembangan zaman, masyarakat adat mulai  mengenal  pelepasan  tanah  adat  yang  sebut  dengan  nama  adatnya  yaitu “makan  ahoo kasi  “ atau  dikenal  dengan  sebutan “  ahoo” . 1 Pada  zaman  dahulu  pelepasan  adat  dilakukan tidak  secara  tertulis  dan  tidak  dengan  uang  melainkan  melalui  sistem  tukar  menukar.  Sistem tukar  menukar  yang  dimaksudkan  disini  yaitu  menukar  tanah  dengan  tanah  antara  masyarakat adat dan menukar tanah dengan barang dengan pendatang yang bukan masyarakat adat. Sebagai salah  satu  suku  yang  mendiami  wilayah  di  Kabupaten  Merauke,  suku  Marind  merupakan penduduk asli  Kota Merauke. Suku Marind merupakan kaum  peramu  yang mengelolah pangan mereka  dari  alam,  mereka  mengambil  hasil  hutan,  bercocok  tanam,  berburu,  dan  menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
Menurut  Mathius  Mahuze,  (Masyarakat  adat  Marga  Mahuze  bahwa  Suku  Marind mempunyai mitos tentang nenek moyang atau asal usul leluhur pertama orang Marind. Menurut Suku  Marind,  nenek  moyang  mereka  berasal  dari  roh  yang  menjelma  menjadi  manusia  yang dinamakan “ dema” . 2
Dema adalah Dema adalah suatu makhluk jaman purbakala, yang bersama makhluk lainnya telah menjadi dunia dan  tata dunia  ini,  tetapi  yang kemudian tidak memiliki pengaruh lagi atas dunia  ini.  Setiap  dema  ini  sekarang  memiliki  totem,  yaitu  suatu  cara  istimewa  diduga berhubungan dengan suatu dema yang tertentu dan dengan klen tertentu.
Pada  mulanya,  terdapat  dua Dema yakni Nugog atau  bumi  yang  dipercaya  sebagai ibu/perempuan. Dema yang  kedua  adalah Dinadin atau  langit  yang  adalah  pria/suami.  Kedua
1 Hasil Wawancara di Lapangan Pada Tanggal 25 Mei 2016
2 Hasil Wawancara di Lapangan Pada Tanggal 25 Mei 2016
Dema ini  memiliki  dua  orang  anak  yakni Geb dan Sami .  Kedua  anak  ini  merupakan  nenek moyang/leluhur  pertama  orang  Marind.  Geb  (klen  kelapa)  mewakili  daerah  pantai  sedangkan Sami (klen  sagu)  mewakili  daerah  pedalaman.  Walaupun  keduanya  mewakili  daerah  yang berbeda namun mereka  harus saling  membantu satu sama lain.
Selanjutnya  menurut  Mathius  Mahuze, Sejak  hadirnya  dema  pertama,  dapat  dilihat  bahwa orang Marind memiliki kesatuan yang erat dan tak tergantikan. Suku Geb  yang mewakili daerah pantai serta Suku Sami yang mewakili daerah pedalaman berasal dari satu keturunan. Untuk itu, orang  Marind  tidak  pernah  membedakan  eksistensinya  sebagai  orang  pantai  dan  pedalaman. Semuanya adalah orang Marind  yang adalah  animha (manusia  sejati).  Mereka  memiliki relasi kekeluargaan  yang  besar  dan  saling  membantu.  Untuk  itu,  manusia  Marind  tidak  bisa  hidup dengan telepas dari alam. 3
Manusia Marind dan alam adalah suatu kesatuan. Manusia Marind hidup bersama alam dan terlibat  di  dalam  alam  demi  kebahagiaan  bersama.  Manusia  Marind  hidup  karena  alam  dan untuk  itu,  ia  wajib  menjaga  dan  memelihara  alam  yang  telah  menyempurnakan  dan menjadikannya seperti yang ada sekarang ini.
Berkaitan dengan kepemilikan tanah oleh Suku Marind, maka setiap orang tidak boleh serta merta  mengakui  dan  mengambil  hak  milik  apalagi  melepaskan  tanah  kepada  orang  lain  yang bukan haknya dan tanpa persetujuan ketua adat karena itu akan mendapatkan sanksi yaitu mati. Sanksi  ini  dilakukan  secara  magis  oleh  ketua  adat  dan  menjadi  keputusan  bersama  oleh masyarakat adat. Oleh karena itu pada Suku Marind yang mengenal sistem Parental yaitu apabila menjelang  kematian  maka  setiap  kepala  keluarga  akan  memberitahukan  kepada  ahli  warisnya tentang  tanah-tanah  yang  sudah  dilepaskan  dan  tanah  yang  masih  menjadi  hak  milik  mereka. Tanah merupakan pengikatan adat yang sangat penting bagi Suku Marind.
Selanjutnya  Ketua  LMA,  menjelaskan  pelepasan  tanah  adat  dilakukan  melalui  ritual  adat. Ritual  adat ini mempunyai tata cara adat dengan beberapa tahapan yaitu : 4

## 1. Harus ada kesepakatan.
Kesepakatan  ini  berupa  musyawarah  yang  di  lakukan  oleh  masyarakat  adat.  Musyawarah ini diikuti oleh utusan-utusan dari suku Marind, yang dipimpin oleh ketua adat agar mereka semua tahu bahwa dalam suatu wilayah ada tanah yang sudah dijual atau dilepaskan. Pada zaman  dulu  ketua  ada  mengirim  tali-tali  adat  sebagai  utusan  dalam  musyawarah  apabila
3 Hasil Wawancara di Lapangan Pada Tanggal 25 Mei 2016
4 Hasil Wawancara di Lapangan Pada Tanggal 25 Mei 2016
tidak bisa hadir. Musyawarah adat atau rapat adat dilakukan dengan cara ketua adat duduk di tanah yang beralaskan tikar,  duduk diatas tanah karena berbicara tentang tanah. Hal ini dilakukan berhari-hari sampai mendapat persetujuan semua pihak.
2. Melakukan upacara Gatzi.
Setelah  pelepasan  tanah  telah  disetujui  maka  semua  masyarakat  adat  dan  ketua  adat melakukan  upacara  yang  berupa  tarian  dan  bermain  alat  yang  bernama  gatzi.  Mereka menari sampai pagi dengan bersuka ria bersama seluruh anggota keluarga dan kerabat.
3. Melakukan pemotongan Babi.
Setelah  melakukan  upaya  gatzi  semalam  suntuk  maka  pihak  yang  ingin  melepaskan tanahnya mengumpulkan babi yang akan dipotong, kemudian memotong kepala babi dan meneteskannya  pada  batas-batas  tanah  yang  akan  dilepaskan,  kemudian  semua masyarakat  adat  yang  mengikuti  upacara  Gatzi  menjadi  saksi  atas  pelepasan  tanah tersebut dengan demikian telah sah hak milik atas tanah berpindah ke orang lain. Hal ini sama halnya dengan asas publisitas pada tanah, yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberitahu status kepemilikan tanah agar tidak terjadi kesalahpahaman diwaktu yang akan datang.
4. Pembagian babi kepada masyarakat adat.
Setelah  melakukan  pemotongan  maka  babi  tersebut  dibagikan  kepada  seluruh  anggota masyarakat secara adil, karena kebersamaan sangat dijunjung tinggi oleh suku Marind.
Demikianlah  tata  cara  pelepasan  tanah  adat  menurut  suku  Marind,  dan  sampai  sekarang  tata cara  adat  masih  dilakukan  secara  turun  temurun  hanya  saja  pada  zaman  sekarang  pelepasan  adat telah bernilai materi dan bernilai uang, apabila ada berter maka semuanya tetap dinilai dengan uang. Hal ini dengan adanya  jual beli yang  dilakukan kepada orang lain diluar masyarakat adatnya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa jika  terjadi penyimpangan dalam jual beli tanah hak ulayat dengan  pelepasan  adat  maka  proses  penyelesaiannya  akan  dikembalikan  ke  Lembaga  masyarakat adat  untuk  diselesaiakan  dengan  memanggil  pihak-  pihak  yang  bersengketa  kemudian  membantu memediasikan  para  pihak  pihak  tersebut  untuk  mendapatkan  suatu  keputusan  adat  yang  akan dipatuhi oleh kedua belah pihak.
Menurut  penulis  untuk  dapat  meminimalisir  terjadinya  sengketa  jual  beli  tanah  hak  ulayat maka  masyarakat  adat  dalam  hal  ini  lembaga  masyarakat  adat  perwakilan  masing-masing kampung yaitu kepala adat sebaiknya mempunyai sebuah peta data  yang menggambarkan batas –  batas  wilayah  dari  suatu  kampung  menyangkut  wilayah  tanah  hak  ulayat  dan  dilengkapi
dengan pengarsipan yang tersistematis dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu di kampung oleh ketua adat. Sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih penjualan tanah hak ulayat.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  jika  terjadi  penyimpangan  dalam  jual  beli  tanah  hak ulayat  dengan  pelepasan  adat  maka  proses  penyelesaiannya  akan  dikembalikan  ke  Lembaga masyarakat  adat  untuk  diselesaiakan  dengan  memanggil  pihak-  pihak  yang  bersengketa kemudian  membantu  memediasikan  para  pihak  pihak  tersebut  untuk  mendapatkan  suatu keputusan adat yang  akan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

## B. Penyelesaian  Hukum  Terhadap  Sengketa  Tanah  Hak  Ulayat  Yang  Sudah  Didaftarkan Dan Terbit Sertifikatnya
Tanah  merupakan  sesuatu  yang  vital  bagi  pertumbuhan  kehidupan  dan  perkembangan  suatu daerah  dan  atau  masyarakat  dan  juga  bagi  negara  sebagai  penyelenggara  tertinggi  sumber penghidupan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  Nasional.  Negara  kemudian mengatur  keperuntukan  bagi  sekalian  orang  dalam  hal  ini  rakyat  agar  dapat  dinikmati  bersama  – sama sebab tanah bersifat sosial sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  Pasal 6 UUPA.
Pada Pasal 3 UUPA menegaskan tentang pelaksanaan hak ulayat dan  hak- hak  yang serupa itu dari  masyarakat-  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada.  Sebagai landasan pokok hukumnya yang mengatur kekayaannya tersebut melalui suatu perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal  33 ayat (3) dan juga dalam Undang – Undang RI  No. 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan Pokok – Pokok Agraria yang telah dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Guna mencapai tujuan tersebut  maka  dibuat  suatu  landasan  hukum  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  diatur dalam  Pasal  18  UUPA.  Dalam  pasal  18  UUPA  ini  pula  ditekankan  tentang  pencabutan  hak  atas tanah  dan  dengan  memperhatikan  ganti  rugi  atas  tanah  yang  haknya  dicabut  tersebut.  Kemudian sebagai  peraturan  pelaksanaannya  diatur  dalam  Undang  –  Undang  Pencabupatan  Hak-Hak  Atas Tanah dan Benda  –  Benda  yang  Ada Diatasnya  Nomor 20  Tahun 1961 dan kemudian dilengkapi dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Rugi oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya  dan  kemudian  sebagai  aturan  pelaksanaannya  tertib  Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun 1973 tentang Pelaksana Pencabutan Hak- hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada Diatasnya.
Pemindahan  hak  atas  tanah  adalah  perbuatan  hukum  untuk  memindahkan  hak  atas  tanah kapada pihak lain. Pemindahan dilakukan apabila status hukum pihak yang akan menguasai tanah memenuhi persyaratan sebagai  pemegang hak atas tanah yang tersedia, dan pemegang  hak  atas
tanah  tersebut  bersedia  untuk  memindahkan  haknya.  Secara  khusus  Herman  Soesangobeng mengatakan  falsafah  kepemilikan  atas  tanah  dalam  hukum  adat,  hakekat  dasarnya  adalah  dari pertautan  manusia  dengan  tanah  dan  alamnya  dan  bukan  pada  hak,  melainkan  pada  hubungan kuatnya pertautan hubungan yang melahirkan kewenangan / hak. 5
Oleh karena itu hak lahir melalui proses intensitas hubungan antara manusia dengan tanah tidak dari keputusan pejabat. Dalam filosofi adat, hak dipahamkan sebagai  suatu  yang relatif  dan  mudah berubah  sesuai  dengan  perubahan  yang  terjadi  dalam masyarakat,  sehingga  hak  sesuatu  yang  tidak mutlak.
Dalam masyarakat adat Merauke yang masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat, kepala adat sebagai  pimpinan  dari  suatu  marga  yang  ada  di  kabupaten  Merauke  mempunyai  peranan  yang sangat penting dalam  pelaksanaan aturan  – aturan pelepasan tanah  adat  yang ada pada  masyarakat Merauke.
Adapun aktivitas kepala adat dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu :
1. Tindakan  mengenai  urusan  tanah  berhubung  dengan  adanya  pertalianerat  antara  tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelesaian  hukum  sebagai  usaha  untuk  mencegah  adanya  pelanggaran  hokum ( Preventieve Rechtzorg) supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Menyelenggarakan  hukum  sebagai  pembetulan  hukum  setelah  hukum  itu  dilanggar ( Repseive Reshtszorg ).
a. Pendaftaran dengan Alas Hak Surat pelepasan adat merupakan pendaftaran pertama kali sebagai permohonan baru atau pemohon.
b. Informasi  pengembalian  batas  atas  laporan  masyarakat  dan  para  pihak  untuk mengembalikan  batas  tanah  yang  sebenarnya  sesuai  data  tanah  yang  sebenarnya sesuai data fisik dan data yuridis.
c. Pemeriksaan  data  dilakukan  dalam  hal  adanya  Akta  jual  beli,  Balik  Nama,  Hak Tanggungan, Roya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  banyaknya  proses  pendaftaran  tanah  pertama  kali,  sengketa tanah  masalah  pengembalian  batas,  transaksi  jual  beli  tanah,  sehingga  pentingnya  pendaftaran tanah  sesuai  proses  mekanisme  pendaftaran  tanah  yang  benar  dan  sesuai  hukum  adat  dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
5 Herman  Hermit, Cara  Memperoleh  Tanah  Wakaf, Bandung:  Mandar  Maju.  Hilman  Hadikusumo :  1994,  Hukum Perjanjian Adat, Bandung: PT. Citra Adytia, 2007.
Persyaratan  proses  pendaftaran  tanah  tergantung  pada  status  hak  tanah  yang  akan  didaftarkan tersebut, sudah bersertifikat atau belum serta cara perolehan haknya. Pendaftaran hak ulayat didasari dengan  pelepasan  tanah  ulayat.  Dalam  peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  kegiatan pendaftaran  tanah  meliputi  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yaitu  pengumpulan  data pengolahan  data  fisik,  pembuktian  hak  dan  pembukuannya,  penerbitan  sertipikat,  penyajian  data fisik  dan  data  yuridis,  penyimpanan  daftar  umum  dan  dokumen.  Sedangkan  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  meliputi  pendaftaran  peralihan  dan  pembebanan  hak  dan  perubahan  data pendaftaran  tanah.  Pengolahan  kegiatan  data  pendaftaran  tanah  dan  informasi  merupakan  faktor yang  sangat  strategis  dalam  pemberian  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hak atas tanah termasuk pemeliharaannya.
Penetapan  /pengakuan  dan  penegasan  oleh  pejabat  Tata  Usaha  Negara  terhadap  permohonan baru Tanah Hak Ulayat berdasarkan ketentuan hukum adat dan perundang- undangan  yang berlaku. Menurut Indroharto, “istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi  bukan  kepada bentuk yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Keputusan  itu  memang  diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan  tertulis  bukanlah formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Pernyataan tertulis itu diharuskan untuk kemudahkan segi pembuktian. 6
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  Pasal  19  ayat  (1)  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok  Agraria (UUPA) menyebutkan  “Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  – ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah”.
Melihat kondisi dari kedua sistem publikasi yang dikenal dalam pendaftaran tanah itu timbul pertanyaan  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  seperti  apa  yang  diberikan  dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Sejak PP.  No.  10  Tahun  1961  maupun  PP.  No. 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah di Indonesia memakai sistem pendaftaran hak  yang ditandai dengan memakai buku  tanah.  Sistem  pendaftaran  hak  biasanya  menganut  sistem  publikasi  positif,  tetapi  dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia negara tidak menjamin secara mutlak bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah benar.
6 Indroharto,  2000, Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Buku  I,  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 161
Agar jual beli dengan pelepasan adat sah jika pendaftaran tanah seperti diuraikan diatas dikenal dengan  istilah  Recht  Kadaster  yang  diselenggarakan  dengan  tujuan  menjamin  kepastian  dan perlindungan hukum kepada mereka yang tercantum namanya dalam buku tanah sebagai pemegang hak  dengan  diterbitkannya  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  merupakan  salinan  dari  buku  tanah  dan surat  ukur  yang  dijahit menjadi  satu.  Ini  berarti  hal  –  hal  yang  diterangkan  dalam  buku  tanah  dan surat  ukur  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  pendaftaran  tanah  sangat  dibutuhkan dalam setiap tahan pengolahan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengendalian.
Melihat  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA,  perlu  diberikan  batasan,  jaminan  kepastian  dan perlindungan seperti apa yang diberikan pemerintah kepada mereka yang tercantum namanya dalam sertipikat  sebagai  pemilik  tanah,  dan  jaminan  itu  benar-benar  diterima  oleh  masyarakat  dan lembaga peradilan sebagai jaminan yang diberikan oleh hukum.
Kegiatan pendaftaran tanah pada awal pembentukannya bisa merupakan kegiatan disamping untuk  kepentingan legal  Cadastre yaitu  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh negara/pemerintah  secara  terus  menerus dan  teratur,  berupa  pengumpulan  keterangan  atau  data tertentu,  pengolahan,  penyimpanan  dan  penyajiannya  bagi  kepentingan  rakyat,  dalam  rangka memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan,  termasuk  penerbitan  tanda buktinya  dan  pemeliharaannya  juga  bisa  dipergunakan  untuk  kepentingan fiscal  cadastre yaitu kegiatannya  sama  dan  menyelenggarakan  juga  pemerintah,  tetapi  bukan  Badan  Pertanahan Nasional,  bagi  kepentingan  rakyat,  melainkan  bagi  kepentingan  negara  sendiri,  yaitu  untuk kepentingan pemungutan pajak tanah.
Pelepasan  tanah  adat  sebagai  syarat  pendaftaran  tanah  pertama  kali,  dimana  proses pendaftaran  tanah  kantor  pertanahan  kabupaten  Merauke  terhadap  jual  beli  Hak  ulayat mendasarkan pada surat pelepasan adat sebagai alas hak bukti kepemilikan tanah. Pelepasan adat sebagai syarat mendapatkan penegasan hak / pengakuan hak dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah.  Perbuatan  hukum  jual  beli  tanah  berdasarkan  sistem  hukum  adat  sangatlah  berbeda dengan hukum  barat secara umum pelaksanaan Jual beli dengan pelepasan adat  yang seringkali terjadi  di  masyarakat  adat  Merauke  dilakukan  secara  adat,  yang  ternyata  telah  memenuhi beberapa asas yakni :
a. Dilakukan  atas  dasar  kesepakatan kedua  belah pihak sehingga memenuhi Asas konsensual yaitu persetujuan/ persesuaian dari si pembeli mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan, waktu  pembayaran,  sedangkan  dari  penjual  mengenai  luas  tanah,  letak  lokasi,  batas-batas, aman  dari  sengketa.  Apabila  kesepakatan  tersebut  telah  dipenuhi,  biasanya  dilanjutkan
dengan  musyawarah  adat  dan  panjer  sebagai  tanda  jadi.  Perbuatan  jual  beli  secara  adat seperti tersebut diatas jarang ditemukan dalam sistem hukum barat.
b. Reel  Contract ialah  perjanjian  yang  nyata  yaitu  suatu  perbuatan  tunai  yang  dapat  dilihat, namun  tidak  jarang  pembayaran  dilakukan  dengan  panjer,  biasanya  panjer  tersebut  tidak mengikat,  sehubungan  pada  saat  diberikan  panjer telah  terjadi  perjanjian,  maka  bila  terjadi wanprestasi  yang  dilakukan  calon  pembeli  panjer  tersebut  akan  hilang,  sedangkan wanprestasi  yang  dilakukan  calon  penjual,  maka  ia  harus  mengembalikan  lagi  uang  panjer dimaksud, biasanya dua kallipat.
c. Terang  tidak  gelap,  yaitu  perbuatan  jual  beli  yang  dilakukan  harus  ada  saksi  baik  orang- orang  tua  /  tokoh  masyarakat,  Tetangga  batas  maupun  kepala  desa,  Kepala  Distrik  yang dikuatkan kepala adat Ondoafi dengan surat pelepasan adat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian  hukum,  sehingga perbuatan jual beli tersebut menjadi terang, karena diketahui para tokoh adat dan dari pihak pemerintah.
Berdasarkan  aturan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  yang  seharusnya  dijalankan, didalam  prakteknya  terkadang  melenceng  dari  aturan  yang  telah  disepakati  oleh  tokoh-  tokoh adat  yang ada, perihal batas-batas kepemilikan hak  atas tanah  yang akan diproses pelepasannya terkadang  tidak  mendapat  kejelasan  sehingga  kepastian  hukum  yang  diberikan  kepada  calon pembeli sangatlah lemah, dan menjadikan sengketa dikemudian hari.
Adapun syarat pendaftaran Tanah pertama kali terhadap pemohon hak baru dari tanah Hak ulayat sebagai berikut :
a. Surat keterangan pelepasan adat.
b. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon.
c. Akta jual beli dari PPAT.
d. Foto copy KTP pemohon yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
e. Surat keterangan dari kepala desa/kelurahan tentang penguasaan dan perihal selalu yuridis tanah belum bersertipikat.
f. Penelitian  dari  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  mengenai  Batasb  atas  tanah  dan penetapan batas tanah.
g. Berita acara pengesahan pengumuman. h.  Data fisik dan data yuridis.
h. Peta bidang tanah.
i. Kwintansi jual beli tanah hak ulayat.
j. Kwintansi biaya pendaftaran tanah sesuai surat perintah setor  (SPS) kepada kas negara.
Proses  penyelesaian  hukum  terhadap  sengketa  tanah  hak  ulayat  yang  sudah  didaftarkan  dan telah  terbit  sertifikatnya  yaitu  dilakukan  melalui  mediasi  yang  diadakan  dikantor  pertanahan.  Jika tidak mencapai suatu keputusan  maka akan ditempuh jalur hukum atau litigasi untuk mendapatkan suatu kepastian hokum. 7
Selain itu untuk menghindari terjadinya doubel sertifikat atas tanah yang  sama maka hal utama yang harus dilakukan yaitu dengan mempunyai denah awal dari tanah dimaksud disamping itu surat pelepasan  yang  asli  dari  tujuh  marga  dengan  tanda  tangan  basah  dan  asli,  sehingga  proses pengecekan lebih mudah  dan  pasti. 8
Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian hukum terhadap sengketa tanah hak ulayat yang  sudah  didaftarkan  dan  telah  terbit  sertifikatnya  maka  akan  diselesaikan  melalui  mediasi yang dilakukan di kantor badan Pertanahan Nasional dan Ketua Bedan Pertanahan nasional yang akan  menjadi  mediator  atau  seseorang  yang  ditunjuk  untuk  memfasilitasi  proses  mediasi tersebut. Jika tidak mendapatkan suatu keputusan maka akan dilanjutkan ke proses hukum.

## KESIMPULAN
Jika terjadi penyimpangan dalam jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat maka akan dibicarakan oleh para pihak yang bersengketa atau yang bermasalah.  Dari  konflik – konflik tanah antara  pelepasan  tanah  masyarakat  adat  selalu  diselesaikan  dengan  mediasi  yang  diakomodir oleh  pemerintah  dan  Lembaga  Masyarakat  Adat  tidak  pernah  diteruskan  di  pengadilan. Sedangkan  jika  terjadi  sengketa  tanah  Hak  Ulayat  yang  sudah  didaftarkan  dan  terbit  sertifikat maka akan dilkukan penyelesaaian melalui mediasi dan dilakukan di kantor pernahan oleh kedua belah pihak  yang bersengketa dan kepala kantor pertanahan yang akan menjadi mediator, Namun jika tidak mendapatkan solusi atau suatu keputusan maka akan di tempuh melalui jalur litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
A  Bazar Harahap, 2007, Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional , Jakarta: CV. Yani’s
Adrian Sutedi, 2008, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Jakarta: Sinar Grafika
Boedi  Harsono,  2007, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  PembentukanUndang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Edisi Revisi, Cetakan ke-11, Jakarta: Djambatan
Indroharto,  2000, Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,
Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
7 Hasil Wawancara di Lapangan Pada Tanggal 25 Mei 2016
Herman  Hermit,  2007, Cara  Memperoleh  Tanah  Wakaf, Bandung:  Mandar  Maju.  Hilman Hadikusumo : 1994, Hukum Perjanjian Adat, Bandung: PT. Citra Adytia