## ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DAN KEHADIRAN FISIK PARA PIHAK DALAM SIDANG DI PENGADILAN NEGERI PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019
Bernadette Mulyati Waluyo Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan e-mail: nblh@unpar.ac.id disampaikan 28/4/2020 – di -review 5/5/2020 – diterima 4/6/2020 DOI: 10.25123/vej.3883

## Abstract
The Indonesian Supreme Court, in response to the information era, modernizes the civil procedural rules at the district court level.  This is done by issuing Supreme Court Regulation no. 1 of 2019 re. Administration  of  Justice  at  Civil  Law  Courts  and  Electronic-Court  Proceedings.  Undoubtedly, modernization of existing rules on the administration of justice is much needed.  On the other hand, these changes may violate a number of procedural civil law principles.  The author argues, from a civil procedural law perspective, that the above Supreme Court regulation violates the basic principle of transparency of court proceedings and physical attendance at court proceedings.
Keywords: civil procedural law, electronic courts, transparency
Abstrak Mahkamah Agung Republik Indonesia, seturut perkembangan teknologi informasi, juga melakukan pemutakhiran Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Tentunya,  mengikuti  perkembangan  zaman  dan modernisasi  proses  penyelenggaraan  peradilan  dirasakan  perlu.    Pada  lain  pihak,  perubahan- perubahan  ini  ditengarai  memunculkan  potensi  pelanggaran  terhadap  sejumlah  asas  penting hukum acara perdata. Tulisan ini akan menelusuri dan mendiskusikan, dari sudut pandang hukum acara, persoalan-persoalan yang muncul dari Perma No. 1 tahun 2019 di atas. Satu temuan penting adalah bahwa Perma ini melanggar sejumlah asas hukum acara perdata, terutama penyenggaraan peradilan yang terbuka untuk umum dan kewajiban hadir secara fisik di pengadilan.
Kata kunci:
hukum acara perdata, pengadilan elektronik, asas terbuka untuk umum

## Pendahuluan
Setelah 75 tahun merdeka  sampai saat ini Negara Indonesia masih belum memiliki  Hukum  Acara  Perdata  Nasional.  Karena  itu,  hukum  acara  perdata  yang berlaku di Pengadilan Negeri masih tetap menggunakan hukum warisan kolonial Belanda,  yaitu Het  Herziene  Indonesisch  Reglement  (HIR) dan Reglement Buitengewesten  (RBg) .  HIR  diberlakukan  khusus  untuk  Pengadilan  Negeri  di daerah  Jawa  dan  Madura  berdasarkan  Stb.  1848  No.  16,  Stb.  1941  No.  44
sedangkan  RBg  diberlakukan  untuk  wilayah  luar  Jawa  dan  Madura  berdasarkan Stb. 1927 No. 227 1 .
Selain  HIR  dan  RBg,  di  Pengadilan  Negeri  juga  berlaku  ketentuan- ketentuan  yang  bersumber  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH.Perdata)  dan  undang-undang  lain  yang  secara  khusus  mengatur  hukum acara perdata. Untuk setiap perubahan atau penambahan ketentuan hukum acara perdata  di  Pengadilan  Negeri,  Mahkamah  Agung  (MA)  telah  menerbitkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (PERMA),  atau  Surat  Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA). Di samping itu, terdapat jawaban resmi  MA  atas  masalah  yang  dihadapi  dalam  praktek  beracara  di  Pengadilan Negeri yang dirangkum dan diterbitkan dalam bentuk buku.  Baik PERMA, SEMA, dan/atau buku tersebut seringkali digunakan sebagai pegangan, tidak hanya oleh advokat melainkan juga  oleh hakim ketika menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.
Salah satu pemutakhiran hukum acara yang dilakukan oleh MA, khususnya untuk  menghadapi  arus  digitalisasi  di  segala  bidang,  pada  tanggal  19  Agustus 2019  MA  telah  menerbitkan  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi Perkara  dan  Persidangan  Pengadilan  Secara  Elektronik  (PERMA  No.  1/2019) 2 . Pemberlakuan  PERMA  tersebut  telah  mengubah  beberapa  ketentuan  penting  di dalam HIR yang  sebelumnya  masih  dipertahankan  dalam  proses  beracara  di Pengadilan Negeri.
Perubahan ketentuan beracara di pengadilan antara lain mengenai:
a. Asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana dianut oleh HIR potensial berubah  akibat  pemberlakuan  PERMA  No.  1  Tahun  2019.  Berdasarkan  asas tersebut  secara  teknis  persidangan  harus  dilakukan  secara  terbuka  untuk umum, dalam arti masyarakat diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan  proses  persidangan  di  Pengadilan  Negeri.  Apabila  hakim menyelenggarakan  sidang  pengadilan  negeri  secara  tertutup,  dapat
1 HIR diterjemahkan  sebagai  Reglemen  Indonesia  yang  Diperbaharui  (RIB)  sedangkan RBg diterjemahkan sebagai Reglemen Daerah Seberang (RDS).
2 PERMA  ini  menggantikan  PERMA  sebelumnya,  yaitu  PERMA  No.  3  Tahun  2018  tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berlaku sejak tanggal 4 April 2018.
mengakibatkan  kebatalan  putusan  hakim  tersebut,  kecuali  undang-undang mengatur sidang tertutup tersebut secara khusus 3 .
b. Kehadiran secara fisik di dalam persidangan pengadilan negeri dari para pihak yang  bersengketa  dan/atau  kuasanya,  yang  disyaratkan  oleh HIR dan RBg . Setidak-tidaknya,  kehadiran  secara  fisik  disyaratkan  pada  saat  dilakukan mediasi,  penyerahan  surat  gugatan,  serta  pada  saat  pembuktian,  dan pembacaan putusan.
Di  dalam HIR maupun RBg ,  kehadiran  secara  fisik  dari  para  pihak  yang bersengketa akan menentukan substansi putusan hakim, antara lain gugatan akan dinyatakan  gugur  oleh  hakim  apabila  Penggugat  atau  para  Penggugat  (apabila penggugat lebih dari satu) tidak hadir pada persidangan pertama, padahal kepada para  pihak  yang  bersengketa  telah  dilakukan  pemanggilan  secara  patut. Sebaliknya, hakim akan menjatuhkan putusan verstek apabila Tergugat atau para Tergugat (apabila tergugat lebih dari satu), tidak hadir pada persidangan pertama padahal kepada para pihak yang bersengketa telah dilakukan pemanggilan secara patut.  Dengan  demikian,  dapat  dikemukakan  bahwa  ukuran  untuk  menjatuhkan putusan gugur atau verstek adalah kehadiran secara fisik Penggugat atau Tergugat, atau  setidak-tidaknya  para  pihak  yang  bersengketa  telah  mengirimkan  jawaban tertulis, pada tanggal persidangan pertama yang telah ditentukan oleh hakim.
Kehadiran secara fisik dari para pihak yang bersengketa pada persidangan pertama bertujuan agar hakim berkesempatan mendamaikan para pihak tersebut. Upaya  mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa  ini  merupakan  kewajiban hakim berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR .
Selain itu, akan dibahas pula dalam hal terdapat pihak ketiga (intervenient, Bld) yang  mempunyai  kepentingan  terhadap  persidangan  di  pengadilan  negeri yang  sedang  berlangsung.  Campur  tangan  pihak  ketiga  atau  disebut  intervensi (tussenkomst, Bld) dalam suatu persidangan di pengadilan negeri harus dilakukan melalui kehadiran secara fisik di persidangan tersebut.
3 Lihat Pasal 179 (1) HIR .
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  sebagaimana  diuraikan  di  atas, penulis  akan  menganalisis  dengan  metode  yuridis  normatif  masalah pemberlakuan  PERMA  No.  1  Tahun  2019  di  Pengadilan  Negeri  dalam  rangka menghadapi arus digitalisasi. Analisis tersebut tidak saja tentang proses beracara di pengadilan negeri secara teknis, namun juga tentang dampaknya terhadap asas hukum yang melandasinya di dalam HIR .
Dengan  demikian  masalah  utama  yang  akan  dianalisis  dalam  tulisan  ini adalah mengenai perubahan proses persidangan di pengadilan negeri yang semula mensyaratkan  kehadiran  secara  fisik  para  pihak  yang  bersengketa,  namun berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2019  dapat  dilakukan  secara  elektronik  yang tidak mensyaratkan kehadiran secara fisik para pihak yang bersengketa.
Untuk  kepentingan  analisis  terhadap  masalah  utama  tersebut,  tulisan  ini mengurai  masalah  utama  tersebut  ke  dalam  dua  sub  masalah  sebagai  berikut: bagaimana  pemaknaan  asas  persidangan  terbuka  untuk  umum  sebagaimana dianut  oleh HIR dalam  penyelenggaraan  sidang  di  pengadilan  negeri , termasuk pembacaan  putusan  yang  harus  dilakukan  terbuka  untuk  umum,  setelah pemberlakuan  PERMA No.  1  Tahun  2019;  dan  bagaimana pemaknaan  kehadiran secara  fisik  para  pihak  yang  bersengketa setelah  pemberlakuan  PERMA  No.  1 Tahun 2019.

## Pembahasan
Pemaknaan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Setelah Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019.
Demi  menjamin  atau  mempertanggungjawabkan  obyektivitas  proses pemeriksaan  perkara,  persidangan  pada  prinsipnya  harus  dilakukan  terbuka untuk umum, yang artinya masyarakat diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan dan  mendengarkan  proses  persidangan.  Demikian  pula  pembacaan  putusan pengadilan negeri wajib dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
Pelanggaran prinsip ini akan mengakibatkan putusan hakim tersebut batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) 4 yang menyatakan:
(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum , kecuali undang-undang menentukan lain (cetak tebal oleh penulis).
(2) Putusan  pengadilan  hanya  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (cetak tebal oleh penulis).
(3) Tidak  dipenuhinya  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum (cetak tebal oleh penulis).
Sehubungan  dengan  pemberlakuan  PERMA  No.  1  Tahun  2019,  Pasal  4 PERMA  tersebut  mengatur  bahwa  pengucapan  putusan/penetapan  pengadilan negeri  dilakukan  secara  elektronik.  Ketentuan  ini  jelas  bertentangan  atau melanggar asas persidangan yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal  13  UU  Kekuasaan  Kehakiman.  Pelanggaran  terhadap  asas  tersebut  akan mengakibatkan  ancaman  kebatalan  terhadap  putusan  hakim  yang  mengadili perkara terkait.
Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik, secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka  untuk  umum sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  (cetak tebal  oleh  penulis).  Apabila  frasa  “terbuka  untuk  umum”  dimaknai  sebagai “jalannya persidangan dapat dihadiri secara fisik dan disaksikan secara langsung” maka  proses  persidangan  secara  elektronik  jelas  telah  meniadakan  kondisi tersebut. Dengan demikian, muncul pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dapat mengakses proses atau jalannya persidangan secara elektronik dari waktu ke  waktu?  Apakah  pengadilan  dapat  memberikan  akses  tersebut  kepada masyarakat?  Apakah  akses  tersebut  hanya  diberikan  setelah ada  putusan?  Perlu ditekankan  di  sini  bahwa  akses  yang  penulis  maksudkan  tidaklah  sama  dengan perbuatan  mengunduh  dokumen  yang  dimuat  di website atau  laman  resmi
4 Berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009
pengadilan.  Perbuatan  tersebut  bukanlah  mengakses  proses  atau  jalannya persidangan,  melainkan  sekadar  membaca  hasil/transkrip  proses  atau  jalannya persidangan yang telah selesai.
Apabila  dicermati,  rumusan  Pasal  27  PERMA  No.  1  Tahun  2019  yang menyatakan  bahwa  persidangan  secara  elektronik melalui  Sistem  Informasi Pengadilan telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum , hanya sebatas mengatur kualifikasi, sama sekali tidak menjelaskan makna “terbuka untuk umum” secara elektronik (cetak tebal oleh penulis). Demikian juga halnya  dengan  rumusan  Pasal  26  PERMA  No  1  Tahun  2019  yang  menyatakan bahwa putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/ penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (cetak  tebal  oleh  penulis).    Dengan  perkataan  lain,  pengucapan putusan/penetapan  tersebut secara  hukum  dianggap telah  dihadiri  oleh  para pihak  dan  dilakukan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum.    Ketentuan  seperti  ini tidak saja secara legal drafting keliru, namun substansinya bertentangan dengan UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menjadi  dasar  penyusunan  PERMA  No.  1  Tahun 2019.  Sekalipun  MA  berwenang  menerbitkan  PERMA  tentang  Hukum  Acara  di Pengadilan Negeri, namun PERMA sama sekali tidak  dapat bertentangan dengan UU  Kekuasaan  Kehakiman.  Penyusunan  PERMA  harus  taat  asas  dengan  undang- undang yang secara hierarkie berkedudukan lebih tinggi daripada PERMA. Karena itu,  perubahan  terhadap  UU  Kekuasaan  Kehakiman  harus  dilakukan  terlebih dahulu  dalam  rangka  memfasilitasi  layanan  proses  pengadilan  secara  elektronik di era digital saat ini.
Untuk  persidangan  pengadilan  yang  dilakukan  secara  elektronik,  maka pengertian “terbuka untuk umum” sudah seharusnya diberi makna yang berbeda, tidak sekedar dapat dihadiri oleh masyarakat, melainkan proses persidangan dan putusan pengadilan harus dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya dengan mudah dari waktu ke waktu. Ironisnya, jangankan mengakses proses persidangan pengadilan,  untuk  mengakses  putusan  pengadilan  saja,  masyarakat  pada umumnya  sampai  saat  ini  masih  mengalami  kesulitan.  Tidak  semua  putusan
pengadilan dapat diakses secara mudah di website atau laman resmi pengadilan.
Kalaupun  dapat  diakses,  isi  putusan  pengadilan  kadang-kadang  tidak  lengkap, sehingga  menimbulkan  kesulitan  untuk  memahami  putusan  tersebut  secara komprehensif.
Solusi  yang  dapat  diusulkan,  yaitu  MA  harus  tetap  mempertahankan  asas “persidangan  terbuka  untuk  umum”  (dan  memang  harus  demikian  adanya),  dan persidangan  pengadilan  secara  elektronik  harus  dimaknai  sebagai  suatu  modus yang  dapat  digunakan  secara  ‘ user  friendly’ oleh  masyarakat  pada  umumnya. Karena itu, di samping melakukan peningkatan akses putusan pengadilan melalui website atau laman resmi pengadilan, MA harus memfasilitasi pembuatan layanan aplikasi live  court  streaming 5 yang  bisa  diakses  masyarakat  di  manapun  mereka berada melalui komputer atau peranti elektronik praktis (gawai/ gadget ). Dengan perkataan  lain,  aplikasi live  court  streaming mampu  menyediakan  akses  bagi masyarakat  pada  umumnya  untuk  menyaksikan  dan  mendengar  proses  atau jalannya persidangan pengadilan melalui saluran atau jaringan elektronik secara langsung ( real time ).
Mengingat  bahwa  kondisi  masyarakat  Indonesia  masih  sangat  heterogen, tentu  heterogenitas  tersebut  akan  menimbulkan  kesulitan  dalam  pelaksanaan persidangan  secara  elektronik.  Tidak  setiap  orang  mampu  membeli  gawai/ gadget , fasih ( melek ) teknologi, serta dapat memperoleh sinyal atau akses jaringan internet  yang  memadai.  Karena  itu,  penggunaan  modus  persidangan  pengadilan secara eletronik harus diberlakukan secara bertahap.
Selain itu, kiranya perlu dipikirkan ‘tahap-tahap’ mana dalam persidangan pengadilan yang dapat dilakukan secara elektronik. Untuk pengadilan negeri yang sudah dapat menerapkan persidangan elekronik, penulis mengusulkan sementara ini  penggunaan  modus  elektronik  diperuntukkan  bagi  pengiriman  berkas  saja. Untuk  proses  pembuktian  dan  pembacaan  putusan,  proses  persidangan pengadilan  negeri  tetap  harus  dihadiri  secara  fisik  oleh  para  pihak  yang
5 Live streaming merupakan  sarana  elektronik  paling  mutakhir,  yang  memungkinkan  setiap orang  dari  berbagai  belahan  dunia  bisa  menonton  atau  melihat  secara  langsung  ( real  time ) suatu acara atau peristiwa yang terjadi.
berperkara,  sambil  menunggu  perubahan  UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang  akan dijadikan sebagai dasar penyusunan PERMA.
Sebelum  beralih  ke  uraian  sub  masalah  berikutnya,  penulis  merasa  perlu untuk  mengemukakan  ketidakjelasan  dalam  proses  menilai  atau  mengontrol integritas hakim yang mengadili perkara. Proses ini berkaitan dengan penelurusan keberadaan  hubungan  keluarga  antara  hakim  dengan  salah  satu  pihak  atau dengan  advokat  dalam  perkara  yang  akan  disidangkan.  Bagaimanapun,  proses penelusuran  tersebut  ini  masih  memiliki  kaitan  erat  dengan  proses  persidangan pengadilan secara elektronik.
Semula, apabila terdapat pihak yang berperkara merasa keberatan karena ada  hubungan  keluarga  sedarah  sampai  derajat  ketiga  atau  semenda,  atau hubungan  suami  atau  istri  meskipun  telah  bercerai,  dengan  ketua  majelis,  salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera, maka pihak yang berperkara dapat  mengajukan  keberatan  dengan  disertai  alasan  yang  disebut  sebagai  hak ingkar  ( recusatie,  wraking). Pengajuan  hak  ingkar  oleh  pihak  yang  berperkara diatur  dalam  Pasal  17  UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang  dimaksudkan  untuk mewujudkan asas persidangan terbuka untuk umum.
Dengan  demikian,  seorang  hakim  wajib  mengundurkan  diri  dari persidangan  apabila  terikat  dalam  hubungan  keluarga  sedarah  atau  semenda sampai  derajat  ketiga,  atau  hubungan  suami  atau  istri  meskipun  telah  bercerai, dengan ketua majelis, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera 6 . Demikian  pula  ketua  majelis,  hakim  anggota,  jaksa,  atau  panitera  wajib mengundurkan diri  dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau  semenda  sampai  derajat  ketiga,  atau  hubungan  suami  atau  istri  meskipun telah  bercerai  dengan  pihak  yang  diadili  atau  advokat.  Seorang  hakim  atau panitera  wajib  mengundurkan  diri  dari  persidangan  apabila  ia  mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik  atas  kehendaknya  sendiri  maupun  atas  permintaan  pihak  yang  berperkara. Apabila  hakim  atau  panitera  tidak  bersedia  mengundurkan  diri,  maka  putusan
6 Pasal 17 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman
dinyatakan  tidak  sah,  dan  perkara  diperiksa  kembali  dengan  susunan  majelis hakim yang berbeda.
Menariknya, Pasal 374 ayat (1) HIR mengatur alasan yang lebih luas, yaitu mengenai  perkara  yang  menyangkut  kepentingan  hakim  sendiri  baik  langsung maupun tidak langsung, atau yang menyangkut isteri hakim atau keluarga sedarah atau keluarga semenda, dalam garis keturunan lurus tanpa batas dan dalam garis keturunan  ke  samping  sampai  derajat  keempat.  Asas  ini  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa,  tidak  seorangpun  dapat  menjadi  hakim  yang  baik  dalam perkaranya sendiri ( nemo judex idoneus in propria causa ) 7 . Meski demikian, perlu dicermati  perbedaan  Pasal  17  ayat  (4)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  dengan  Pasal 374 ayat (1) HIR, khususnya tentang ‘siapa yang termasuk mempunyai hubungan keluarga dengan hakim’.
Pasal 17 ayat (4) UU kekuasaan Kehakiman memuat larangan hakim untuk mengadili  suatu  perkara  adalah apabila  antara  hakim  dan  salah  satu  pihak  yang bersengketa  terikat  dalam  hubungan  keluarga  sedarah  sampai  derajat  ketiga, tanpa ada penjelasan apakah hubungan keluarga tersebut dalam garis lurus atau garis ke samping. Sedangkan dalam Pasal 374 ayat (1) HIR, pengaturannya lebih jelas, hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila antara hakim dan salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau  keluarga  semenda,  dalam keturunan  lurus  tanpa  batas dan  dalam keturunan ke samping sampai derajat ke empat (cetak tebal oleh penulis).
Perbedaan pengaturan seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya tentang peraturan mana yang berlaku, sehingga menimbulkan kebingungan  dalam  praktek. 8 Intensitas  ketidakpastian  tersebut  semakin  tinggi dengan  pemberlakuan  PERMA  No  1  Tahun  2019.  Penelusuran  terhadap
7 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty,  Yogyakarta, 1981, hlm., 18.
8 Selama ini, peraturan tersebut mungkin diabaikan dalam praktek, namun secara teori masalah ini  merupakan  masalah  yang  serius  yang  kemungkinan  akan  dihadapi  dalam  praktek.  Tentu kondisi  seperti  ini  menimbulkan  keprihatinan,  sehingga  harus  dilakukan  pembenahan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  baik  dari  segi  konsistensi  substansial  maupun koordinasi  antar  instansi  terkait  yang  berwenang  menerbitkan  peraturan  peraturan perundang-undangan tersebut.
keberadaan  hubungan  keluarga  antara  hakim  dengan  salah  satu  pihak  yang bersengketa dalam perkara, atau dengan advokat akan menyulitkan pengawasan oleh  atau  terhadap  hakim  karena  persidangan  dilakukan  secara  elektronik, terutama pada pemeriksaan awal yang hanya dapat diakses oleh para pihak yang bersengketa  saja,  sedangkan  masyarakat  tidak  memiliki  akses  untuk  ikut menelusuri  tentang  keberadaan  hubungan  keluarga  antar  para  pihak  yang diuraikan di atas.
Pemaknaan  kehadiran  secara  fisik  para  pihak  yang  bersengketa  setelah pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019.
Pasal  22  ayat  (2) juncto ayat  (4)  PERMA  No.  1  Tahun  2019  mengatur bahwa  jawaban  yang  disampaikan  oleh  Tergugat  harus  disertai  dengan  bukti berupa  surat  dalam bentuk  dokumen  elektronik.  Dari  Pasal  22  ayat  (2) ini  tidak jelas  apa  yang  dimaksud  dengan  ‘disertai  dengan  bukti  surat  dalam  bentuk dokumen  elektronik’.  Apakah  dimaksudkan  bahwa  jawaban  harus  dibuat  secara tertulis dan dikirim secara elektronik, atau Tergugat harus mengirim bukti bukti tertulis sebagai lampiran dari jawaban.
Apabila  yang  dimaksud  adalah  pengertian  yang  kedua,  maka  timbul masalah,  yaitu  bagaimana  apabila  Tergugat  tidak  dapat  melampirkan  bukti tertulis  yang  dimaksud  dalam  Pasal  22  ayat  (2)  PERMA  No.  1  Tahun  2019. Bagaimana  dengan  pelaksanaan  proses  persidangan  pada  tahap  pertama  di pengadilan  negeri  yang  wajib  dilakukan  oleh  Hakim,  yaitu  mendamaikan  para pihak  berdasarkan  Pasal  130  HIR?  Apabila  upaya  perdamaian  oleh  Hakim  tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk  mengirimkan  jawaban.  Bukti-bukti  yang  dikemukakan  para  pihak  dalam surat  gugatan  maupun  jawaban,  akan  diperiksa  oleh  Hakim  pada  saat  acara pembuktian.  Dalam  pemeriksaan  bukti-bukti,  apabila      persidangan  pengadilan negeri  dilakukan  dengan  kehadiran  secara  fisik,  maka  jika  Tergugat  tidak mempunyai  bukti  tertulis,  masih  dimungkinkan  untuk  menyerahkan  bukti-bukti lain, seperti saksi, sumpah penambah atau bahkan sumpah pemutus apabila tidak terdapat bukti sama sekali.
Selanjutnya, pada Pasal 22 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2019 diatur bahwa para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan  acara  persidangan  pengadilan  negeri,  tanpa  alasan  yang  sah  berdasarkan penilaian  hakim/hakim  ketua,  dianggap  tidak  menggunakan  haknya.  Dari ketentuan pada Pasal 22 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa persidangan pengadilan negeri akan tetap dilanjutkan sekalipun Tergugat tidak  mengirimkan  jawaban,  dan  Tergugat  yang  tidak  mengirimkan  jawaban ‘hanya’  dianggap  telah  tidak  menggunakan  hak  yang  diberikan  oleh  undang- undang.  Dengan  perkataan  lain,  berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tidak dikenal putusan verstek dalam  persidangan  secara  elektronik  di  pengadilan negeri.
Apabila  proses  persidangan  pengadilan  negeri  dilakukan  secara  tatap muka, dan Tergugat tidak hadir secara fisik, atau tidak mengirim jawaban, maka gugatan diputus dengan verste k . Demikian pula apabila setelah dipanggil dengan patut,  ternyata  Penggugat  tidak  hadir  dalam  sidang  yang  pertama  pengadilan negeri, maka berdasarkan Pasal 124 HIR, gugatan dinyatakan gugur .
Dengan  demikian,  dalam  persidangan  secara  elektronik  berdasarkan PERMA  No.  1  Tahun  2019,  tidak  lagi  diperlukan  putusan  gugur  ataupun verstek , karena  apabila  Penggugat  tidak  hadir  dalam  sidang  yang  pertama  pengadilan negeri,  gugatan  dinyatakan  gugur,  sedangkan  apabila  Tergugat  tidak  memberi jawaban,  Tergugat  dianggap  tidak  menggunakan  haknya.  Akibatnya,  ketentuan Pasal  124 HIR yang  mengatur  tentang  ‘gugur’  dan  Pasal  125  ayat  (1) HIR yang mengatur  tentang  ‘ verstek’ tidak  lagi  diberlakukan  dalam  persidangan  di pengadilan negeri.
Selanjutnya,  Pasal  23  PERMA  No.  1  Tahun  2019  mengatur  tentang intervensi pihak ketiga, yang diajukan secara elektronik. Pengaturan dalam Pasal ini  menimbulkan  masalah,  yaitu  dari  mana  pihak  ketiga  mengetahui  bahwa terdapat  perkara  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  sedang  berlangsung  di pengadilan  negeri,  padahal  intervensi  diajukan  oleh  pihak  ketiga  atas  inisiatif sendiri  untuk  mempertahankan  kepentingan  pihak  ketiga  tersebut.  Apabila pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik,
hakim/hakim  ketua  menyatakan  dengan  suatu  penetapan  bahwa  permohonan intervensi  tersebut  tidak  dapat  diterima.  Apabila  intervensi  dinyatakan  tidak dapat  diterima,  maka  upaya  apa  yang  bisa  diajukan  oleh  pihak  ketiga  yang berkepentingan  tersebut,  selain  mengajukan  gugatan  baru.  Pengajuan  gugatan baru  ini  tentu  tidak  dikehendaki  oleh  pihak  ketiga,  karena  pengajuan  intervensi sebenarnya  dapat  diperiksa  bersamaan  dengan  proses  pemeriksaan  perkara pokoknya.
Pengaturan  seperti  dikemukakan  di  atas  bertentangan  dengan  Pasal  393 ayat  (2) HIR yang  mengatur  bahwa  dalam  hal  terdapat  kekosongan  pengaturan dalam HIR, maka  dapat  ditetapkan  keberlakuan Wetboek  van  Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dalam persidangan di pengadilan negeri. Pasal 279 ayat (1) Rv 9 mengatur tentang pemanggilan secara fisik untuk hadir dalam persidangan di pengadilan negeri apabila terdapat intervensi.

## Penutup
Berdasarkan uraian  dalam bagian Pembahasan, maka  dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai penutup tulisan ini, perkembangan arus digitalisasi  yang  pesat  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  ditolak.  Untuk  itu perlu  diperhatikan  dampak  arus  digitalisasi  tersebut  pada  bidang  Hukum  Acara Perdata.  Dampak tersebut tidak saja membawa perubahan dari aspek formal yang menggunakan  persidangan  secara  elektronik  sebagai  modus,  namun  telah menuntut  pula  perubahan  hukum  secara  substansial,  yaitu  pada  asas  Hukum Acara  Perdata.  Karena  itu,  apabila  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dalam bidang Hukum  Acara Perdata hendak disusun dalam suatu PERMA, maka ketentuan di dalam PERMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  hierarkinya,  antara  lain UU Kekuasaan Kehakiman dan HIR .
9 De  rechter  bepaalt,  tenzij  hij  zich  aanstonds  onbevoegd  verklaart  of  het  verzoek  toewijst, onverwijld  dag  en  uur  waarop  de  behandeling  aanvangt.  Hij  beveelt  tevens  oproeping  van  de verzoeker  en  voor  zover  nodig  van  de  in  het  verzoekschrift  genoemde  belanghebbenden. Bovendien  kan  hij  te  allen  tijde  belanghebbenden,  bekende  of  onbekende,  doen  oproepen (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2020-01-01).
Dengan perkataan lain, penyusunan suatu PERMA harus didasarkan pada UU Kekuasaan  Kehakiman  dengan  mempertimbangkan  pemaknaan  beberapa  hal dalam  proses  acara  di  Pengadilan  Negeri  secara  elektronik.  Asas “persidangan terbuka untuk umum” harus diberi makna bahwa dalam persidangan tidak perlu dihadiri  oleh  masyarakat  secara  fisik,  namun  masyarakat  harus  diberi  akses secara digital secara mudah (user friendly) untuk bisa mengetahui dan mengikuti persidangan secara elektronik.
Pengertian gugur dan verstek yang diatur dalam HIR dengan menggunakan ukuran kehadiran secara fisik tidak lagi relevan dalam proses persidangan secara elekronik. Sayangnya, PERMA No 1 Tahun 2019 tidak mengatur tentang gugur dan verstek , melainkan hanya mengatur bahwa apabila pada tanggal yang ditentukan hakim, Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya.  Demikian  pula  pengaturan  tentang  intervensi  pihak  ketiga  yang berkepentingan  dalam  persidangan  di  pengadilan  negeri  sebagaimana dirumuskan dalam PERMA harus direformulasi, sehingga mampu mengakomoda- si kepentingan pihak ketiga yang melakukan intervensi tersebut.
Penyusunan PERMA harus memerhatikan peraturan yang lebih tinggi yang dijadikan  dasar  hukum,  yaitu  UU  Kekuasaan  Kehakiman  dan HIR .  PERMA  tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi tersebut. Karena itu apabila UU Kekuasaan  Kehakiman  dan HIR dipandang  sudah  tidak  cocok  dengan perkembangan arus digitalisasi, maka kedua UU tersebut harus di revisi terlebih dahulu.  Dalam  hal  ini  diperlukan  pembenahan  peraturan  perundang-undangan, baik  dari  segi  konsistensi  substansial,  maupun  koordinasi  antar  instansi  terkait yang berwenang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut.
Dengan tuntutan proses persidangan pengadilan negeri secara elektronik, UU Kekuasaan Kehakiman harus direvisi terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan dasar bagi penyusunan PERMA.

## Daftar Pustaka
Buku:
Retnowulan  Sutantio,  Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek,  Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005.
Subekti,  Hukum  Acara  Perdata,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Bina Cipta,1977.
Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Liberty,  Yogyakarta, 1977.

## Peraturan perundang-undangan
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.