Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 143-148| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4674.143-148

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK LOKAPASAR (MARKETPLACE)
Kadek Dio Ramadi Natha, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia kadekdiorama@gmail.com, budiarthapura59@gmail.com, notarisppatsriastiti@yahoo.com

## Abstrak
Ekonomi global yang berkembang dan didukung oleh kemajuan teknologi berdampak lahirnya pasar baru, yaitu tempat  perdagangan  elektronik  yang  dikenal  sebagai marketplace . Marketplace sebagai  perantara yang menfasilitasi  interaksi  antara  penjual  dan  pembeli,  termasuk  menunjang  kegiatan  transaksi.  Pengguna marketplace diwajibkan  mempunyai  akun  berisikan  data  pribadi.  Kemajuan  teknologi  sekarang  ini memunculkan  permasalahan  baru,  seperti  terkait  keamanan  data  diri.  Tujuan  penelitian  ini  guna  mengetahui perlindungan  hukum  terhadap  kebocoran  data  pribadi  para  konsumen  terkait  perdagangan  elektronik  berdasar aturan  undang-undang  di  Indonesia  serta  penyelesaian  sengketa  atas  kasus  kebocoran  data  pribadi  konsumen pada  perdagangan  elektronik  pengguna marketplace .  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif dengan  pendekatan  kasus,  perundang-undangan,  dan  konseptual.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan menggunakan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum  primer  dan  sekunder.  Adapun  teknik  analisis  dilakukan  secara  interpretasi  dan  kualitatif.  Hasil  temuan mengungkapkan  bahwa  perlindungan  hukum  atas kebocoran  data  pribadi  masih  lemah  karena  belum  memiliki payung  hukum  secara  spesifik  mengaturnya  namun  dalam  kasus  kebocoran  data  konsumen  pada  perdagangan elektronik ada beberapa aturan undang-undang  yang sudah ada digunakan sebagai acuan untuk  menyelesaikan sengketa atas kasus kebocoran data pribadi pengguna.
Kata Kunci : Data Pribadi, Perdagangan Elektronik, Perlindungan Hukum

## Abstract
A  growing  global  economy  supported  by  technological  advances  has  resulted  in  the  birth  of  a  new  market, namely  a  place  for  electronic  commerce  known  as  a  marketplace.  Marketplace  as  an  intermediary  that facilitates interaction between sellers and buyers, including supporting transaction activities. Marketplace users are  required  to  have  an  account  containing  personal  data.  Advances  in  technology  are  now  raising  new problems,  such  as  related  to  personal  data  security.  The  purposes  of  this  study  are  to  find  out  the  legal protection against the leakage of consumer personal data related to electronic commerce based on the rules of law in Indonesia and the resolution of disputes over the case of leakage of consumer personal data in electronic trading of marketplace users. This study uses a normative research type with a case, legislation, and conceptual approach. Data collection techniques were carried out using documentation techniques and library techniques. Sources of  legal materials used in the form of  primary and secondary legal sources. The analysis technique is done by interpretation and qualitative. The findings reveal that legal protection for personal data leakage is still weak because it does not yet have a legal umbrella specifically regulating it, but  in the case of consumer data leakage in electronic commerce there are several existing laws and regulations that are used as a reference to resolve disputes over cases of leakage of user's personal data.
Keywords: Personal Data, Electronic Commerce, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Perekonomian global dan teknologi yang berkembang cukup pesat mengakibatkan lahirnya kompetisi industri yang makin ketat di banyak sektor. Persaingan ekonomi global mengakibatkan sektor industri terus berupaya melakukan penyesuaian dengan keinginan industri yang fleksibel dan responsif untuk meningkatkan  pelayanan  terhadap  pelanggan (Budiartha,  2016) .  Banyak  analis  yang  memproyeksi peran  strategis  perekonomian  Indonesia  dalam  tatanan  global.  Beberapa  laporan  meramalkan Indonesia  akan  menjadi  negara  dengan  sektor  perekonomian  yang  paling  besar  di  dunia  selama beberapa  dekade  mendatang (Kuntjoro-Jakti,  2020) .  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  industri berdasarkan proporsi ekonominya, mulai memfokuskan dirinya pada revolusi industri 4.0. Salah satu
bukti  keseriusannya  adalah  munculnya  peta  jalan  “Making  Indonesia  4.0”  yang  disusun  oleh kementerian perindustrian. Guna mendukung peta jalan ini, terhadap beberapa kebijakan pendukung, misalnya  pemanfaatan e-commerce dalam marketplace dan  pengadaan  pelatihan  untuk  para  ahli transformasi Industri (Kuntjoro-Jakti, 2020) .
Sistem informasi dan komunikasi sekarang ini sudah diterapkan ke segala bidang maupun lini kehidupan manusia, sehingga memunculkan penciptaan suatu pasar terbaru.  Perkembangan teknologi yang  sangat  cepat,  terutama  di  dunia  digital,  sudah  memicu  sistem  perekonomian  masyarakat  yang berkembang,  pada  mulanya  berbasis  manufaktur  ke  arah  ekonomi  digital  berbasis  kreativitas intelektual,  informasi,  maupun  ilmu  pengetahuan (Kehal  &  Singh,  2005) . Pembaruan  akibat berkembangnya  teknologi  informasi  dan  ekonomi  digital  ialah  terbitnya  tempat  perdagangan digital/elektronik  ( electronic  commerce / e-Commerce ). E-commerce merupakan  aktivitas  bisnis  yang berkaitan  dengan services  provider, pembeli,  manufaktur,  maupun  pedagang  perantara  melalui jaringan  komputer,  yakni  internet.  Pemakaian  jaringan  internet  sebagai  bentuk  teknologi  yang berkembang dan mendukung semua aktivitas yang berorientasi  profit (Barkatullah, 2017) . Persentase pemakaian e-commerce sebanding  risiko  tindak  kejahatan.  Meskipun  tiap e-commerce sudah menjamin  keamanannya,  akan  tetapi masih ada peluang  yang dipergunakan pihak tidak bertanggung jawab (Wahid & Labib, 2005) .
Marketplace merupakan platform perantara  yang  menghubungkan  para  penjual  dengan pembeli. Bertransaksi  menggunakan marketplace mewajibkan  penggunanya  memiliki  akun  yang didapat  melalui  pendaftaran  diri  dan  mengisikan  informasi  pribadi.  Hubungan  ini  mengakibatkan perusahaan Marketplace berkewajiban untuk penyimpanan data pribadi maupun pelindungan atas hak privasi  akun  penggunanya,  serta marketplace juga  berkewajiban  untuk  pemenuhan  terhadap  standar perlindungan  data  pribadi.  Perlindungan  terhadap  tata  pribadi  sebagai  faktor  krusial  selama bertransaksi daring karena berkaitan dengan keamanan pengguna.
Adapun  penelitian  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  konsumen  yang  dirugikan  akibat kebocoran  yang  disimpan  oleh online  marketplace dapat  mengajukan  gugatan  kepada  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  untuk  menuntut  pertanggungjawaban online marketplace selaku  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  hal  ini  sesuai  dengan  UU  ITE,  PP  PSTE,  dan Permenkominfo PDPSE (Herryani & Njoto, 2022) . Adapun Indriani (2017) upaya hukum yang dapat ditempuh  oleh  konsumen  daring  terkait  pelanggaran  data  privasi  dapat  dilihat  dari  dua  proses,  yaitu proses  ajudikatif  (litigasi  dan  arbitrase)  dan  proses  konsensus  (mediasi  dan  negosiasi).  Regulasi mengenai  perlindungan  data  pribadinya  pun  belum  disahkan,  saat  ini  Indonesia  dalam  menanganai kasus  kebocoran  data  yang  terjadi  pada e-commerce masih  berpegang  teguh  pada  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik (Putri  &  Fahrozi,  2020) . Dari  fenomena  tersebut maka  dilakukannya  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap kebocoran data pribadi para konsumen terkait perdagangan elektronik berdasar aturan undang-undang di  Indonesia  serta  penyelesaian  sengketa  atas  kasus  kebocoran  data  pribadi  konsumen  pada perdagangan elektronik pengguna marketplace .

## II. METODE PENELITIAN
Kajian  ini  masuk  ke  dalam  tipe  penelitian  hukum  normatif  yang  menitikberatkan  pada  pengkajian sejumlah  data  sekunder  seperti  kaedah-kaedah  hukum  positif  serta  asas-asas  yang  bersumber  dari bahan  kepustakaan  maupun  peraturan  undang-undang,  Kajian  ini  juga  memanfaatkan  sejumlah pendekatan  pada  beberapa  permasalahan  terkait  perundang-undangan,  konseptual  serta  kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan sejumlah permasalahan pada  kajian  ini,  diantaranya  bahan  hukum  primer  sebagai  bahan  hukum  dengan  sifat  autoritatif  atau berotoritas, bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang relevan dengan masalah yang ada pada pembahasan  dalam  kajian  ini,  serta  bahan  hukum  tersier  atau  bahan  hukum  yang  menunjang  bahan primer  ataupun  sekunder  pada  bahan  hukum  lainnya  melalui  studi  dokumentasi  serta  studi kepustakaan bagi bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier yang akan dianalisis dengan teknik menginterpretasi  secara  sistematis  melibatkan  undang-undang  yang  terkait  dengan  aturan  undang- undang lainnya, serta tanpa ada undang-undang yang berdiri sendiri atau terlepas dari semua undang- undang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kebocoran  Data  Pribadi  Para  Konsumen  Terkait Perdagangan Elektronik Berdasar Aturan Undang-undang di Indonesia
Tertera di alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menyebut bila pemerintah Indonesia berkewajiban secara  konstitusional  memberi  perlindungan  bagi  warga  negara  dan  meningkatkan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  maupun  terlibat  dalam  tata  tertib  dunia  berdasar kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  maupun  keadilan  sosial.  Pada  konteks  perkembangan  teknologi, bernegara mempunyai tujuan terwujud berwujud perlindungan data pribadi dari masing-masing warga negara. Umumnya, bisa diterima bila UUD 1945 selaku konstitusi memberi kebijakan menanggulangi tindakan  mencuri  data  pribadi  dengan  pelindungan  atas  kepemilikan  pribadi  dari  segala  pihak  yang berupaya membobol atau mencuri data milik  pihak lain. Kebutuhan dalam perlindungan hukum bagi data pribadi kian menguat sesuai peningkatan pemakai smartphone maupun internet. Beberapa kasus yang tercatat, khususnya yang mempunyai hubungan dengan data pribadi yang bocor dan berakar ke tindakan  penipuan/tindakan  kriminial  lain,  dan  meningkatnya  wacana  pembuatan  peraturan  hukum guna memberi perlindungan bagi data pribadi.
Perlindungan data pribadi terkait konsep privasi dijadikan ide guna merawat kesatuan maupun martabat  masing-masing  individu (Djafar  &  Komarudin,  2014) .  Privasi  sebagai  istilah  lainnya,  lalu dipergunakan  negara  maju  yang  terkait  data  pribadi  sebagai  hak  yang  perlu  mendapat  perlindungan, yakni  hak  individu  agar  tidak  mendapat  gangguan  terkait  kehidupan  pribadi  mereka (Latumahina, 2014) .  Mengulas  privasi  sama  halnya  menjabarkan  perihal  hak  menikmati  hidup.  Sekalipun  privasi mendapat  pengakuan  sebagai  hak  asasi  manusia,  sebagai  konsep,  cukup  kompleks  untuk menjabarkannya  serta  memiliki  beragam  jenis  berdasar  pada  konteks,  budaya,  maupun  bangsa.  Hak privasi  pada  perlindungan  data,  yaitu  bagian  penting  untuk  kebebasan  maupun  harga  diri  seseorang. Perlindungan  data  berperan  sebagai  pemicu  perwujudan  kebebasan  dalam  berpolitik,  keagamaan, maupun  aktivitas  yang  sifatnya  pribadi.  Hak  dalam  penentuan  nasib  sendiri,  bebas  dalam mengekspresikan  diri,  maupun  privasi  sebagai  hak  penting  untuk  menjadikan  warga  negara  sebagai manusia seutuhnya.
Saat  ini  di  Indonesia  Indonesia  masih  dalam  tahap  rancangan  pembuatan  undang-undang perlindungan  data  pribadi.  Bermacam  masalah  yang  sudah  tersampaikan,  mengharuskan  pemerintah Indonesia  memberi  perlindungan  bagi  warga  negaranya,  serta  menentukan  permasalahan perlindungan  data  pribadi  dan  mempersiapkan  bermacam  perlindungan  hukum.  Hukum  perihal perlindungan data pribadi sejauh ini masih terkesan terpisah dan sektoral, yang terlihat belum mampu memberi  perlindungan  maksimal  maupun  efektif  atas  data  pribadi.  Indonesia  sudah  merancang bermacam  aturan  undang-undang  yang  menentukan  perihal  privasi  di  bermacam  bidang.  Memiliki kesadaran  atas  data  pribadi  sangatlah  penting  untuk  terhindar  dari  korban  penyalahgunaan  serta kebocoran data pribadi.
Tindakan preventif yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  kebocoran  data  pribadi  yaitu  cek kebocoran  data  lewat  situs,  cek  informasi  debitur  di  SLIK  secara  berkala,  belajar  curiga  sebagai bentuk waspada, awasi password dan kode OTP, aktif bank alert, hindari fotokopi KTP, jangan umbar data diri.  Sedangkan tindakan represif yang  dilakukan selama ini masih kurang optimal terlebih lagi masalah  belum  rampungnya  aturan  undang-undang  yang  khusus  mengatur  perihal  data  pribadi  yang hingga sekarang masing ada di tahap perancangan. Guna menelaah konsep perlindungan data pribadi sesuai  hukum  Indonesia,  tertera  beberapa  aturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  konsumen  di perdagangan  digital,  yaitu  UU  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999  (UUPK):  terdapat bermacam  perihal  penting,  yakni  hak  konsumen  guna  memaksimalkan  layanan,  hak  melakukan tututan  ganti  rugi,  hak  konsumen  guna  mengadukan  permasalahan.  Serta,  UU  No.  19  Tahun  2016 perihal Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terlihat dari pengaturan perihal pertanggungjawaban dan pemberian ganti rugi.
2. Penyelesaian  Sengketa  Atas  Kasus  Kebocoran  Data  Pribadi  Konsumen  pada  Perdagangan Elektronik Pengguna Marketplace
Persetujuan di suatu perjanjian bisa memunculkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban antarpihak. Di  dalam e-commerce terjadinya  kontrak  antara  pembeli  dan  penjual  tidak  sekadar  kontrak  yang tersepakati secara lisan dan tidak secara tertulis di atas kertas, tetapi mempergunakan data digital atau kontrak paperless .  Dengan  demikian,  keinginan  mengingatkan  diri  muncul  sebab  persamaan keinginan. Kontrak e-commerce muncul akibat penjual memberikan lembar digital berisikan kontrak, lalu  pembeli  akan  menyetujui  kontrak  itu  mempergunakan  tanda  centang/ check /klik  tombol accept . Perihal itu memunculkan persamaan keinginan antara pembeli dan penjual (Kalangi, 2015) . Pertanggunugjawaban  pelaku  usaha  atas  konsumen  selama  bertransaksi  secara  digital  ( e- commerce )  secara  rinci  belum  ditentukan  pada  UUPK  ataupun  UU  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  UUPK  sekadar  menentukan  transaksi  jual  beli  secara  konvensional,  lain  dengan  UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan perihal aktivitas bertransaksi secara digital dan tanpa  menyebutkan e-commerce. Kekurangan  ini  menjadi  faktor  yang  menyulitkan  para  konsumen untuk melakukan tuntutan tanggung jawab dari pelaku usaha saat bertransaksi jual beli secara daring. Perihal  ini  konsumen  lakukan  bila  mereka  merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha (Riung,  2015) . Tanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  konsumen  bisa  mempergunakan  instrument  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagai  landasan  hukum  dalam  penyelesaian  masalah perihal e-commerce.
Pasal  26  Undang-Uundang  ITE  menyebut  bila  masing-masing  individu  bisa  menggugat  atas tindakan  memperoleh  data/informasi  pribadi  tanpa  persetujuan.  Paling  tidak,  terhadap  tindakan melanggar  perlindungan  data  pribadi  bisa  mengungatnya  sebagai  tindakan  melawan  hukum  dan berdasar pada Pasal 1365 KUHP, atau berdasar pada tidak patuh maupun ketidakhati-hatian. Pasal 3 Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sudah  menjelaskan  bila  terdapat  prinsip  kehati- hatian  dan  memberi  pertanggungjawaban  bagi  masing-masing  pelaksanaan  sistem  elektronik,  baik korporasi atau pemerintah untuk mengimplementasikan tanggung jawab sistem elektronik, yaitu perlu terpercaya dan aman.
Tanggung  jawab  dari  pihak  Tokopedia  atas  bocornya  data  pribadi  konsumen  berdasar  pada Undang-undang  ITE  dan  aturan  terkait,  Pihak  Tokopedia  pun  telah  mengupayakan  bermacam  cara demi  memberi  perlindungan  terhadap  sistem  elektronik  mereka  dan  mengaplikasikan  manajemen risiko berdasar peraturan undang-undang. Bila konsumen Tokopedia merasa merugi karena kasus ini, maka  mereka  bisa  menempuh  jaluh  huruk  untuk  mendapat  pertanggungjawaban  dari  Tokopedia selaku e-commerce terbesar  di  Indonesia.  Tanggung  jawab  ini  dapat  dimintakan  melalui  sanksi administratif seperti teguran secara tertulis, denda administratif, menghentikan secara sementara, dan memutuskan akses, bahkan dapat melalui gugatan pengadilan.
Jika  mengalami  kerugian  akibat  ada  pihak  yang  mencuri  data  pribadi  melalui website e- commerce ,  kemudian  mempergunakan  data  itu  untuk  mengakses  maupun hacking ke  pemilik  data pribadi,  maka  pemilik  itu  bisa  mengalmai  kerugian  finansial.  Pelaku  usaha  harus  menyimpan  dan memberi perlindungan ketat bagi data pribadi. Jika mengalami hacking, berarti penyelenggara sistem elektronik  diasumsikan  mengalami  kegagalan  dalam  melindungi  rahasia  data  pribadi.  Pemilik  data pribadi  bisa  menangani  sengketa  dengan  upaya  nonlitigasi  dengan  pengajuan  aduan  ke  Menteri Komunikasi  dan  Informatika.  Aduan  itu  bermaksud  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara perundingan  atau  melalui  usaha  menyelesaikan  alternatif  lain.  Teguh  Arifiyadi  selaku  Kepala  Seksi Perangkat  Pos  dan  Telekomunikasi  Kemenkominfo  menuturkan  bila  pembeda  antara  proses menyelesaikan  secara  alternatif  biasa,  yaitu  ada  di  proses  yang  melibatkan  pemerintah.  Pada  upaya penyelesaian  ini,  pemerintah  bisa  melakukan  pembentuan  panel  penyelesaian  sengketa  data  pribadi. Pasal  29  Ayat  (3)  Perkominfo  20/2016  menuturkan  bila  pengaduan  terlaksana  berdasar  alasan  dan Pasal 31 menyebut terkait prosedur mengadukan dan menangani aduan.
Jika  dalam  menyelesaikan  sengketa  secara  perundingan  atau  penyelesaian  alternatif  lain belum  bisa  menangani  sengketa  terkait  gagal  dalam  melindungi  kerahasiaan  data  pribadi,  masing- masing  pemilik  data  pribadi  maupun  penyelenggara  sistem  elektronik  bisa  menempuh  cara  litigasi dengan  pengajuan  gugatan  perdata  terhadap  kegagalan  dalam  melindungi  data  pribadi.  Gugatan sekadar berwujud gugatan perdata dan terajukan berdasar aturan undang-undang. Dalam menegakkan hukum  oleh  aparat  penegak  hukum  berdasar  aturan  undang-undang,  pihak  berkewenangan  wajib
menyita  data  pribadi  yang  berkaitan  dengan  kasus  hukum  tanpa  perlu  menyita  semua  sistem elektronik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Memiliki kesadarana atas data pribadi sangatlah penting untuk terhindar dari korban penyalahgunaan serta  kebocoran  data  pribadi.  Tindakan preventif yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  kebocoran data  pribadi  yaitu cek  kebocoran  data  lewat  situs,  cek  informasi  debitur  di  SLIK  secara  berkala, belajar  curiga  sebagai  bentuk  waspada,  awasi  password  dan  kode  OTP,  aktif  bank  alert,  hindari fotokopi  KTP,  jangan  umbar  data  diri. Tindakan represif yang  dilakukan  selama  ini  masih  kurang optimal terlebih lagi masalah belum selesainya pembuatan aturan undang-undang yang secara khusus mengatur  mengenai  data  pribadi  yang  sampai  sekarang  masih  ada  di  tahap  perancangan.  Namun pemerintah  Indonesia  sudah  membuat  bermacam  aturan  undang-undang  yang  menentukan  perihal privasi di bermacam bidang. Terlampir beberapa aturan perihal perlindungan data pribadi pengguna di perdagangan  digital,  pada  yaitu  UU  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999  (UUPK):  terdapat bermacam  faktor,  seperti  hak  pengguna  guna  memaksimalkan  layanan,  hak  pengguna  melakukan tuntutan  atas  ganti  rugi,  hak  pengguna  untuk  mengadukan  permasalahan  dan  UU  Nomor  19  Tahun 2016  terkait  Perubahan  atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008  perihal  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU  ITE)  terlihat  dari  pengaturan  mengenai  pertanggungjawaban  dan  pemberian  ganti  rugi. Penyelesaian  sengketa  atas  kasus  bocornya  data  pribadi  konsumen  pengguna marketplace ,  yakni pemilik  data  pribadi  bisa  menyelesaikan  sengketa  secara  nonligitasi  melalui  pengajuan  aduan  ke Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  atau  bisa  secara  litigasi  bila  dalam  menyelesaikan  sengketa secara  perundingan  atau  penyelesaian  alternatif  lain  belum,  bisa  menyelesaikan  sengketa  tersebut, maka masing-masing pemilik data pribadi maupun penyelenggara sistem elektronik bisa mengajukan gugatan  perdata  terhadap  kegagalan  dalam  perlindungan  data  pribadi.  Gugatan  sekadar  gugatan perdata dan terajukan berdasar aturan undang-undang.

## 2. Saran
Diharapkan  para  jajaran  legislatif  ataupun  eksekutif  pemerintahan  bisa  segera  mengesahkan  RUU Perlindungan  Data  Pribadi  supaya  menjadi  perundang-undangan  untuk  menjamin  hak  warga  negara terkait perlindungan data pribadi dan menjalankan sosialisasi guna melahirkan kesadaran masyarakat untuk  melindungi  data  mereka  selama  mengakses  sosial  media/internet,  serta  menjamin  pengakuan maupun  penghormatan  terkait  perlindungan  data  pribadi.  Selaku  pelaku  usaha,  Tokopedia  perlu mengoptimalkan  dan  menguatkan  sistem  keamanan  pada  situs  web  mereka,  serta  menginspeksi keamanan  secara  berkala.  Sebab,  laman web marketplace kerap  dijadikan  target  bagi  para  peretas mengingat  laman  tersebut  kerap  menjadi  media  penghimpun  data  masyarakat,  khususnya  dompet digital, kartu debit, maupun kartu kredit.

## DAFTAR PUSTAKA
Barkatullah,  A.  H.  (2017). Hukum  Transaksi  Elektronik  Sebagai  Panduan  dalam  Menghadapi  Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia . Nusa Media, Bandung. Budiartha,  l N. P. (2016). Hukum Outsourcing . Setara Press, Malang. Djafar,  W.,  &  Komarudin,  A.  (2014). Perlindungan  Hak  Atas  Privasi  di  Internet:  Beberapa Penjelasan Kunci . Elsam, Jakarta.
Herryani,  M.  R.  T.  R., &  Njoto,  H.  (2022). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kebocoran  Data  Pribadi Konsumen Online Marketplace. Jurnal Transparasi Hukum , 5 (1), 110–133.
Indriani,  M.  (2017).  Perlindungan  Privasi  dan  Data  Pribadi  Konsumen  Daring  Pada  Online Marketplace System. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 191–208.
Kalangi,  A.  (2015).  Kedudukan  dan  Kekuatan  Mengikat  Perjanjian  Transaksi  Melalui  Internet  (E- Commerce). Lex Privatum , 3 (4), 131–137.
Kehal,  H.  S.,  &  Singh,  V.  P.  (2005). Digital  Economy:  Impacts,  Influences,  and  Challenges .  Ide Group, United Kingdom.
Kuntjoro-Jakti, D. (2020). Mewujudkan Indonesia 4.0 . Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Latumahina,  R.  E.  (2014).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Dunia  Maya. Jurnal  Gema Aktualita , 3 (2), 14–25.
Putri,  D.  D.  F.,  &  Fahrozi,  M.  H.  (2020).  Upaya  Pencegahan  Kebocoran  Data  Konsumen  Melalui Pengesahan  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  (Studi  Kasus  E-Commerce  Bhinneka.com). National Conference on Law Studies .
Riung, C. M. (2015). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen dalam Transaksi Melalui E-Commerce. Lex Privatum , 8 (2), 60–69. Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) . Refika Aditama, Bandung.