## THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY FOR MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS AND GENUINE REVENUE ON THE TRUST OF POJOK VILLAGE COMMUNITIES, CAMPURDARAT DISTRICT, TULUNGAGUNG DISTRICT

## PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA POJOK KECAMATAN CAMPURDARAT   ,

## KABUPATEN TULUNGAGUNG
Ikhsan 1 , Faizal Satria Desitama 2
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 1,2
Akangikhsan12@gmail.com 1 , Faizalsatria6@uinsatu.ac.id 2

## ABSTRACT
The purpose of this study is more community anxiety about development, finance and so on  regarding  village  funds  and  regional  original  income,  because  there  are  various roads  that  are  still  comfortable  to  pass,  this  research  uses  a  type  of  quantitative research which is a research method that uses data- data in the form of numbers as a tool to analyze and conduct research studies, especially what has been examined. The type of this research is descriptive research type. Because Pojok Village has 3 hamlets, namely  Secang  Hamlet,  Gedangsewu  Hamlet,  and  Pojok    Hamlet,  with  a  total  of  50 respondents  who  were  divided  into  3  parts  so  that  the  questionnaire  was  evenly distributed to one village. The results of this study are that Accountability, Management of  Village  Funds,  has  no  effect  on  public  trust,  but  management  of  regional  original income  has  a  significant  effect  on  community  trust  in  Pojok  Village,  Campurdarat District, Tulungagung Regency
Keywords: Accountability,  Management  of  Village  Funds,  Management of  Local  Own Revenue, Community Trust

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah keresahan masyarakat tentang pembangunan, keuangan dan lain sebagainya mengenai dana desa dan pendapatan asli daerah, sebab ada berbagai ruas  jalan  yang  masih  tidak  nyaman  untuk  dilalui,penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kuantitatif  yang  di  mana  teknik  penelitian  yang  menggunakan  pengolahan data numerik sebagai alat analisis dan kajian penelitian, khususnya yang telah diteliti. Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif.  Karena  Desa  Pojok  memiliki  3 dusun  yaitu  dusun  secang,  dusun  gedangsewu,  dan  dusun  pojok,  dengan  jumlah  50 responden yang dibagi menjadi 3 bagian supaya kuisioner merata ke satu desa.  Hasil penelitian  ini  yaitu  bahwa  Akuntabilitas,  Pengelolaan  Dana  Desa,  tidak  berpengaruhi terhadap kepercayaan masyarakat, namun pengelolaan pendapatan asli daerah sigifikan berpengaruh terdapat kepercayaan masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung
Kata  Kunci: Akuntabilitas,  Pengelolaan  Dana  Desa,  Pengelolaan  Pendapatan  Asli Daerah, Kepercayaan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  kumpulan  warga yang  memiliki  batasan  daerah  serta
memiliki  hak  untuk  mengendalikan serta  mengurus  kepentingan  warga. Desa  juga  ialah  unit  sangat  dasar  yang ada dalam sistem pemerintahan
Indonesia.  Desa  merupakan  kesatuan warga hukum yang mempunyai kewenangan mengendalikan serta mengurus  kepentingan  warga  setempat bersumber  pada  asal-  usul  serta  adat- istiadat  setempat  yang  diakui  dalam sistem  pemerintahan  nasional  serta terletak di wilayah Kabupaten. Pemerintah  desa  dipandu  oleh  kepala desa,  kepala  desa  pula  dibantu  oleh perangkat  desa  untuk  melaksanakan tugasnya baik dalam membuat kebijakan- kebijakan. Program  Dana  Desa  merupakan salah  satu  cara  kerja  pemerintah  untuk mencari jawaban atas segudang
persoalan  yang  dihadapi  desa.  Dana
Desa (DD) adalah uang yang bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  yang  diperuntukkan bagi  desa  yang  disalurkan  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  kabupaten/kota,  sesuai Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa. Menurut Pasal
19(1),  dana  desa  digunakan  untuk membiayai pemberdayaan, pembangunan, dan pemerintahan masyarakat. Pengelolaan  dana  desa  dikatakan akuntabel  jika  pengelolaan  keuangan dapat  dipertanggungjawabkan  melalui perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan kegiatan, dan penyajian laporan keuangan.  Tujuan  utama  reformasi sektor  publik  adalah  akuntabilitas. Secara  umum  akuntabilitas  dapat diartikan  sebagai  keberhasilan  atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan di  masa  lalu  yang  dilakukan  secara periodik (Mustofa, 2012).
Agar  terwujudnya  akuntabilitas yang  efektif  maka  perlu  adanya penyampaian  informasi  yang  dapat difahami. Akuntabilitas dimaksud untuk memastikan  kepercayaan  masyarakat kepada pemerintah desa serata
menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heitman, 2000). Selain itu akuntabilitas juga dimanfaatkan sebagai mekanisme  pertanggungjawaban  atas kinerja  pejabat  publik  yang  dijabarkan melalui  tindakan  yang  sesuai  dengan perilaku  etis.  Akuntabilitas  tidak  hanya sebagai  pertanggungjawaban  keuangan serta  formal  suatu  organisasi  tetapi merupakan  pertanggungjawaban  yang meliputi  kepatuhan  pada  peraturan, lingkungan  organisasi,  masyarakat, pemerintah (Mahayani, 2017).
Tabel 1. Alokasi Dana Desa 5 Tahun Terakhir

## Sumber: Data Statistik Desa Pojok
Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah 5 tahun terakhir
Sumber: Data Statistik Desa Pojok Masih banyak kasus yang terkoneksi  meski  besarnya  uang  yang didapat. Pelaksanaan pertanggung jawaban  dana  desa  di  Desa  Pojok sangatlah  penting  guna  menumbuhkan ketidak  percayaan  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pengelolaan dana desa. Itu semua belum sepenuhnya diisi dengan  kegiatan  dan  layanan  yang dibutuhkan masyarakatnya. Pertimbangkan  tata  kelola,  pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan
warga.
Berdasarkan  temuan  pengamatan awal  yang  dilakukan  oleh  peneliti mengenai kasus tersebut di atas. Seperti yang  diklaim  beberapa  warga  Desa Pojok, administrasi tidak akan
diabaikan  dalam  pemerintahan  sampai hal  ini  terjadi.  Beberapa  orang  juga tidak  mengetahui  jumlah  uang  desa yang  diterima,  program  tenaga  kerja yang  telah  dilaksanakan,  atau  tujuan penggunaan  dana  tersebut.  Yang  lain mengklaim  bahwa  infrastruktur  dan fasilitas  yang  disediakan  desa  tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan  tersebut.  Warga  terus mengeluhkan  minimnya  sarana  dan prasarana, antara lain pembangunan dan pemeliharaan pelayanan, renovasi kantor dan lembaga desa, pembangunan infrastruktur  ekonomi  lokal,  dan  akses jalan  yang  masih  dalam  kondisi memprihatinkan. Kurangnya masyarakat yang terlibat adalah keluhan lain  dari  lingkungan.yang  terdapat  di
Desa Pojok.
Kondisi  ini  yang  menyebabkan masyarakat  tidak  puas  dan  kurang percaya  dengan  pelayanan  yang  ada  di pemerintahan  desa.  Sistem  pengelolaan alokasi dana desa yang kurang difahami oleh berbagai pihak seperti masyarakat. Dalam  pelaksanaan  pembangunan  di desa  harus  dikelola  dengan  baik  agar perencanaan dan pengelolaan
pembangunan  dapat  berjalan  dengan baik.  Jika  desa  menerapkan  sikap  yang terbuka dalam pengelolaan alokasi dana desa  maka  pelaksanaan  pembangunan infrastruktur  desa  pada  pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu,  dalam  proses  pengelolaan  alokasi dana  desa  serta  program  pemerintah desa  perlu  adanya  akuntabilitas  dan partisipasi masyarakat agar terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.
Penelitian  terdahulu  yang  serupa adalah  Penelitian  Eni  Dwi  Susliyanti. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas  kinerja.  campuran  teknik
penelitian  (kuantitatif  dan  kualitatif). Survei  yang  dilakukan  di  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini diikuti oleh  200  orang.  Alat  analisis  Partial Least  Square  (PLS)  2.0  digunakan dalam  teknik  penelitian  kuantitatif  dan kualitatif penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa sementara akuntabilitas  kinerja  berdampak  pada kepuasan  dan  kepercayaan  masyarakat dalam penggunaan uang desa, tanggung jawab  keuangan  tidak  berdampak  pada keduanya.  Penelitian  Priyo  Hari  Adi
(2013)  berupaya  untuk  mengetahui dampak kepercayaan masyarakat terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dampak investasi pembangunan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di  Kotamobagu  Selatan.  Kabupaten Kotamobagu dimana temuan penelitiannya menunjukkan bahwa Kecamatan Kota Mobangu Selatan telah menerapkan  akuntabilitas  pengelolaan berdasarkan prinsiptransparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan. Pelaporan  dan  pertanggungjawaban telah  dilakukan  sesuai  prosedur  sesuai ketentuan,  namun  kewenangan  dan kegiatan  desa  masih  lalai.  Hambatan utama,  yang  masih  membutuhkan bantuan  pemerintah  daerah,  adalah kompetensi  pengelolaan  sumber  daya. untuk  mengintensifkan  akuntabilitas dalam  pengelolaan  dana  desa  di
Kecamatan kotamobagu selatan dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan,  dan  evaluasi  secara berkelanjutan  kepada  aparat  desa. Wikan  Ilham  Rasyidi  (2021)  hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas  dana  desa  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kualitas pelayanan publik masa pandemi COVID-19;  transparansi  dana  desa berpengaruh  negatif  terhadap  kualitas pelayanan publik masa pandemi COVID-19;  kualitas  pelayanan  publik
masa  pandemi  COVID-19  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepercayaan masyarakat;  akuntabilitas  dana  desa tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat;  transparansi  dana  desa tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat  pada  Pemerintahan  Desa  di Kabupaten Sleman Perbedaan  penelitian  ini  dengan peneliti  dahulu  adalah  variabel  bebas yaitu  Akuntabilitas,  Pengelolaan  Dana Desa,  Pengelolaan  Pendapatan  Asli daerah  dan  variabel  terkait  yaitu Kepercayaan  Masyarakat,  yang  dimana belum  ada  yang  meneliti  tentang Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa Dan Pengelolaan Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Kepercayaan  Masyarakat  Desa  Pojok Kecamatan  Campurdarat  Kabupaten
Tulungagung.

## Kajian Teori
1. Akuntabilitas
Tujuan  Tata  Pemerintahan  yang Baik  adalah  untuk  melindungi  sinergi integrasi  yang  konstruktif  antara  ranah negara, sektor swasta, dan publik untuk menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan  negara  yang  solid,
bertanggung  jawab,  dan  efisien.  Oleh karena  itu,  dalam  rangka  menciptakan tata pemerintahan yang baik, pemerintah atau masyarakat sendiri harus berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran dan menanamkan kepedulian terhadap negara, sehingga terwujud tata kelola  pemerintahan  yang  baik  untuk selalu  mematuhi  peraturan  atau  standar yang  telah  ditetapkan.  Akuntabilitas merupakan  salah  satu  prasyarat  untuk melaksanakan  proses  tata  kelola  yang baik.  Akuntabilitas  pada  biasanya berhubungan pada proses pertanggungjawaban serangkaian wujud pelayanan yang diberikan ataupun yang sudah dilakukan. Akuntabilitas merujuk kepada  pertanggungjawaban  seorang
kepada pihak yang mempunyai hak guna memohon pertanggungjawaban. Akuntabilitas ialah suatu kewajiban dari pihak pemegang amanah buat membagikan pertanggungjawaban, menyajikan  serta  mengatakan  seluruh kegiatan  serta  aktivitas  yang  jadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah tersebut. Menurut Hoopwood dan Tamkins dalam Martha (2014), dimensi akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi  oleh lembaga  publik  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1) Akuntabilitas  dan  kejujuran  hukum (accountability  for  probability  and legality). Akuntabilitas dan kejujuran hukum  adalah  standar  yang  harus dipatuhi  oleh  lembaga  publik.
Penggunaan  dana  masyarakat  harus dilakukan secara benar dan berwibawa. 2) Pertanggungjawaban proses (accountability  process).  Dalam  hal kecukupan sistem informasi akuntansi  dan  lain-lain  akuntabilitas proses terkait  dengan  prosedur  yang telah  dijalankan  prosedur  yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah memadai. 3) Akuntabilitas program (accountability program). Akuntabilitas program  berkaitan dengan penyeimbangan apakah tujuan yang diterapkan dapat dipenuhi  atau  tidak,  serta  apakah organisasi  telah  mempertimbangkan alternatif  program  yang  memberikan hasil  optimal  dengan  biaya  serendah mungkin.
4) Akuntabilitas  terhadap  kebijakan (polici  akuntabilitas).  Akuntabilitas kebijakan mengacu pada akuntabilitas  lembaga  publik  atas kebijakan yang mereka terapkan.
2. Pengelolaan Dana Desa adalah  program  untuk  memenuhi
rasa keadilan dan kesusilaan rakyat, jika dananya harus mengalir ke desa karena selama  ini  hanya  warga  kota  yang diuntungkan, sedangkan warga desa dan kekayaan  alamnya  terkuras  jauh  di lubuk  hati  dan  tidak  dinikmati  oleh rakyat.  mereka.  Kebijakan  pemerintah pusat  dalam  pembentukan  dana  desa sudah  tepat  karena  ada  tuntutan  dan harapan  akan  keadilan  di  masyarakat (Muhiddin,  2017).  Dana  Desa  (DD) adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  yang  diperuntukkan bagi  desa  dan  ditransfer  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  kabupaten/kota,  sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.  Menurut  Pasal 19(1),  Dana  Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal  100  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa menyebutkan bahwa belanja Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa digunakan dengan ketentuan  sebagai  berikut:  a.  paling sedikit  70%  dari  total  anggaran  belanja Desa  digunakan  untuk  mendanai penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  Desa  ,  serta pemberdayaan warga Desa; serta b. 30% dari  jumlah  anggaran  belanja  Desa digunakan buat: a. Pemasukan
senantiasa  serta  tunjangan  kepala  Desa serta  fitur  Desa;  b.  Oprasional pemerintah  Desa;  c.  Tunjangan  serta oprasional  Tubuh  Permusyawaratan Desa;  d.  Insentif  rukun  orang  sebelah serta rukun mayarakat.

## 3. Pendapatan Asli Daerah
Bagi  Undang-  undang  No  33
Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan  Antara  Pusat  serta  Wilayah Pasal 1 angka 18 kalau Pendapatan Asli Daerah, berikutnya diucap PAD merupakan  pemasukan  yang  diperoleh wilayah  yang  dipungut bersumber pada peraturan  wilayah  cocok  dengan peraturan perundang- undangan. Pendapatan Asli Daerah( PAD) bersumber  pada  pasal  157  huruf  a Undang-  Undang  No  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Wilayah mengisyaratkan kalau pemerintah wilayah dalam mengurus rumah tangganya  butuh  diberikan  sumber- sumber pemasukan ataupun penerimaan keuangan  wilayah  buat  membiayai segala kegiatan dalam rangka penerapan tugas- tugas pemerintahan serta pembangunan buat kesejahteraan warga secara adil serta menyeluruh, komponen tersebut  berasal  dari  Hasil  pajak wilayah,  hasil  retribusi  wilayah,  hasil pengelolaan  kekayaan  wilayah  yang dipisahkan  serta  lain-  lain  PAD  yang legal. Keempat komponen PAD tersebut pula  ialah  sumber-  sumber  keungan wilayah, oleh sebab itu, Pendapatan Asli Daerah ialah  salah  satu  komponen  sumber keuangandaerah.  Bagi  Halim  di  dalam novel  karangan  Phaureula  Artha Wulandari serta EmyIryanie, Pendapatan  Asli  Daerah(  PAD)  ialah seluruh  penerimaan  yang  diperoleh wilayah  dari  sumber-  sumber  dalam wilayahnya  sendiri  yang  dipungut bersumber  pada  peraturan  wilayah cocok  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pendapatan Asli  Daerah(  PAD)  merupakan  sumber pemasukan  utama yang  dipunyai  oleh pemerintah wilayah. Berikut merupakan sebagian  penanda  yang bisa  digunakan buat mengukur Pendapatan Asli Daerah: a. Pajak  Wilayah:  Pajak  wilayah merupakan sumber pemasukan utama  dalam  PAD.  Penanda  ini
mengukur  jumlah  pajak  yang  sukses dikumpulkan oleh pemerintah wilayah  dari  pajak  kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak  hiburan,  pajak  reklame,  serta pajak yang lain.
b. Retribusi Wilayah: Retribusi wilayah merupakan  bayaran  ataupun  tarif yang  dibebankan  oleh  pemerintah wilayah  kepada warga dalam pemakaian  benda  ataupun  jasa  yang disediakan  oleh  pemerintah  wilayah, semacam  retribusi  parkir,  retribusi pasar, serta retribusi kebersihan.
c. Pendapatan Asli Daerah dari Sumber Energi  Alam:  Penanda ini  mengukur jumlah  pemasukan  yang  diperoleh oleh pemerintah wilayah dari sumber energi  alam  semacam  hasil tambang, hasil  hutan,  hasil  pertanian,  serta hasil perikanan.
d. Pemasukan  dari  Industri  Kepunyaan Wilayah:  Penanda  ini  mengukur jumlah  pemasukan  yang  diperoleh oleh  pemerintah wilayah dari perusahaan-  perusahaan  kepunyaan wilayah  semacam  industri  air minum,  industri  listrik,  industri  gas, serta yang lain.
e. Pemasukan dari Perdagangan: Penanda  ini  mengukur  jumlah pemasukan  yang  diperoleh  oleh pemerintah  wilayah  dari  aktivitas perdagangan  di  daerah  pemerintah wilayah  semacam  pasar  tradisional, pusat  perbelanjaan,  serta  yang  lain.( Emy Iryanie, 2018)
4. Kepercayaan
Merupakan  sikap  orang,  yang mengharapkan  seorang  supaya  berikan khasiat positif.  Terdapatnya  keyakinan sebab  orang  yang  di  yakin  hendak berikan  khasiat serta melaksanakan apa yang  di  idamkan  oleh  orang  yang berikan keyakinan. Sehinnga, keyakinan jadi  bawah  untuk  kedua  belah  pihak buat melaksanakan kerja sama,(
Deutsch  dalam  Tsalits,  2013).  Hingga, keberhasilan  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa  dalam  perihal  ini  bisa dikatakan  sukses  kala  terbangun keyakinan warga kepada pemerintah. Menurut Yamagsih, dalam rahmawati( 2013) keyakinan merupakan selaku  asumsi  kalau  tiap  orang  tidak bermaksud  negative  kepada  dirinya. Sejalan dengan keyakinan bagi Dasgupta(  1988)  dalam  rahmawati( 2013) melaporkan keyakinan merupakan  sesuatu  perilaku  buat mempercayai  orang  serta  kelompok dengan  tingkatan  tertentu  yang  silih berhubungan.  Pada  tingkatan  orang, kamu  mempercayai seorang  orang  buat melaksanakan  suatu  bersumber  pada apa  yang  kamu  tahu  tentangnya, diposisi  kemampuannya,  reputasi  serta tidak cuma sebab ia cuma bilang ia mau melaksanakannya.
Pada tingkatan kolektif,  bila  kamu  tidak  yakin  dalam sesuatu  tubuh  ataupun  organisasi dengan  mana  orang  berafiliansi,  serta tidak  hendak  yakin  padanya  buat membuat konvensi ataupun kerja sama.
Faktor-faktor yang membentuk kepercayaan  seseorang  terhadap  yang lain  menurut  Mayer  dalam  Rahmawati (2013) yaitu: 1) Kemampuan kemampuan  ialah  rana  spesifik, sebagai akibatnya individu membutuhkan keyakinan akan seberapa baik seseorang menawarkan peformanya. 2) Integritas Integritas  terlihat  asal  konsistensi antara ucapan dan perbuatan menggunakan nilai-nilai dari seorang.. 3) Kebaikan hati Kebaikan  hati  berkaitan  dengan intensi (niat). ada ketertarikan dalam diri seorang saat berintraksi menggunakan  orang  lain.  Hal tersebut  akan  mengarahkannya  buat
memikirkan orang tadi dan menyampaikan  intense  buat  percaya atau  tidak  dengan  orang  tersebut.
Kebaikan  hati  mencakup  perhatian, ikut  merasakan,  keyakinan,  serta daya terima.
Hipotesis penelitian Hipotesis secara parsial dalam penelitian ini adalah: H0  :Akuntabilitas  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepercayaan masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. H1  :Akuntabilitas berpengaruh signifikan  terhadap  kepercayaan masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. H2  :Pengelolaan Dana Desa berpengaruh  signifikan  terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pojok  Kecamatan  Campurdarat Kabupaten Tulungagung. H3  :Pengelolaan  Pendapatan  Asli Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap  kepercayaan  masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. H4  :Akuntabilitas,  Pengelolaan  Dana Desa, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kepercayaan masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Kerangka Konseptual
Gambar 1. Kerangka Penelitian Sumber: Gambar diolah peneliti,2023

## METODE PENELITIAN
Untuk  menganalisis,  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menggunakan data  proses  berupa  angka-angka  sebagai alat  untuk  mempelajari  dan  melakukan investigasi  penelitian,  khususnya  apa  yang telah diteliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian  deskriptif.  Penelitian  semacam ini dilakukan untuk tujuan mendeskripsikan suatu  masalah,  oleh  karena  itu  peneliti memilih  metodologi  ini.  Masyarakat  di Desa  Pojok  yang  berjumlah  5.663  (lima ribu  enam  ratus  enam  puluh  tiga)  jiwa dijadikan  sebagai  populasi  penelitian. Peneliti  memilih  untuk  mengambil  sampel dengan  menggunakan  rumus  Taro  Yamane karena besarnya populasi: Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, besar sampel untuk penelitian  ini  adalah  50  orang.  Teknik penentuan besar sampel dalam penelitian menggunakan simple random sampling.  Proses  Pengumpulan  Data menggunakan metode Observasi (pengumpulan data jangka panjang) dan Kuesioner  (angket).  Skala  penelitianya menggunakan  5  titik  skala  likert  yaitu sangat  setuju(5),  setuju(4),  Netral(3), tidak  setuju(2),  sangat  tidak  setuju  (1).
Teknik  Analisis  Data  menggunakan SPSS  (Statistical  Package  for  Social
Scene)  Versi  26  dengan  Uji  Validitas dan  Reabilitas,  Uji  Normalitas,  Uji Multikolinieritas,Uji  Heterokedastisitas,
Uji T, Uji F, dan Koefisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas dan Uji Reabilitas
Uji  validitas  membandingkan nilai r hitung  (korelasi)  dengan  nilai  r tabel  (tabel  product  moment)  dimana jumlah  n  (jumlah  sampel)  =  50, diperoleh  nilai  r  tabel  =  0,2787  dengan taraf signifikan 5% (0,05), dan variabel dinyatakan  valid  jika  nilai  r  hitung  >  r tabel.  Sedangkan  Ghozali  (2011) mendefinisikan  uji  reliabilitas  sebagai alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner yang  berfungsi  sebagai  indikator  suatu variabel.  Jika  nilai  Cornbach’s  Alpha lebih  besar  dari  0,06  maka  instrumen dikatakan reliabel (Ghazali, 2016).
Tabel 3. Uji Validitas dan Uji

## Reabilitas
Sumber: pengolahan SPSS 26 Dari pernyataan tabel di atas bisa disimpulkan  bahwa  nilai r  hitung  >  r tabel maka  variable  dinyatakan valid , dan  Berdasarkan  hasil  uji  tabel  di  atas maka  bisa  disimpulkan  bahwa  keempat variabel  yang  digunakan  telah  Reliabel karena  nilai  Cornbach’s  Alpha  >  0,06 maka bisa dikatan keempatnya Reliabel
Uji Hipotesis 1. Uji T Hasil  Uji  Parsial  (Uji  T) ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4. Uji T
Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
Model B Std. Error Beta 1 (Constant) 6,629 4,524 1,465 ,150 Akuntabilitas ,067 ,101 ,076 ,666 ,509 Dana Desa ,180 ,119 ,172 1,514
,137
Pend. Asli Daerah ,517 ,099 ,598 5,247 ,000 a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat Sumber : pengolahan SPSS 26 Diketahui  bahwa  variabel  (X1)
nilai t hitung 0,666 < 2,012 , maka dapat disimpulkan  bahwa  H1  di  tolak  yang berarti variabel Akuntabilitas (X1) tidak berpengaruh  secara  parsial  terhadap Kepercayaan  Masrakat(Y),  sedangkan diketahui  bahwa  nilai  t  hitung 1,514  < 2,012 ,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa H2  di  tolak  yang  berarti  variabel Pengelolaan  DD  X2  tidak  berpengaruh secara  parsial  terhadap  Kepercayaan Masrakat(Y), dan diketahui bahwa nilai t  hitung 5,247  >  2,012 ,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  H3  di  terima  yang berarti  variabel  Pengelolaan  PAD  (X3) berpengaruh secara parsial dan positive antara variabel X1 terhadap Kepercayaan Masrakat(Y). Dapat disimpulkan bahwa H3 yaitu Pengelolaa Pendapatan  Asli  Daerah  diterima  dan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan  masyarakat  di  Desa  Pojok
Kecamatan  Campurdarat  Kabupaten Tulungagung.

## Uji F
Uji  F  bertujuan  untuk  mencari apakah  variabel  independen  secara bersama-sama
(stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  dari seluruh  variabel  bebas  secara  bersama- sama terhadap variabel terikat.
Tabel 5. Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 98,218 3 32,739 10,681 ,000 b Residual 141,002 46 3,065 Total 239,220 49
a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat
b. P redictors:  (Constant),  Pend.  Asli  Daerah,  Dana  Desa,
Akuntabilitas
Sumber : pengolahan SPSS 26 Diketahui  bahwa  nilai  F  hitung 10,681>  2,80  F  tabel  maka  dapat disimpulkan  bahwa  H4  diterima  yang berarti  terdapat  pengaruh  variabel Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa , Pengelolaan  Pendapatan  Ali  Daerah terhadap  kepercayaan  masyarakat  Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Variabel Cornbach’
s Alpha R hitung Keterangan Akuntabilitas (X1) 0,613 0,339 s/d 0,739 Valid / Reliabel Dana Desa (X2) 0 ,619 0,339 s/d 0,739 Valid / Reliabel Pendapatan Alsli Daerah
(X3) 0 ,662 0,339 s/d 0,739 Valid / Reliabel Kepercayaan Masyarakat
(Y) 0 ,654 0,339 s/d 0,739 Valid / Reliabel

## Kabupaten Tulungagung

## 2. Koefisien Determinan
Analisis  koefisien  determinasi digunakan  untuk  menyatakan  besar kecilnya  kontribusi  atau  akuntabilitas (X1),  Dana  Desa  (X2)  dan  Pendapatan Asli Daerah (X3) terhadap kepercayaan masyarakat  (Y).  nilai  R2  dapat  dilihat pada  hasil  pengolahan  data  bagian model  summary  pada  program  SPSS versi 26.
Tabel 6. Hasil Uji Koefisien
Determinan Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,657 a ,432 ,395 1,752
a.  Predictors:  (Constant),  PEND  ASLI  DESA, AKUNTABILITAS, DANA DESA
Sumber: pengolahan SPSS 26 Berdasarkan  table  8  diatas, diketahui  nilai  R  square  sebesar  0,432. hal  ini  menunjukkan  bahwa  presentase sumbangan  variabel  independent  yaitu akuntabilitas,  dana  desa,  pendapatan asli  daerah  terhadap  variabel  dependen kepercayaan  masyarakat  yaitu  sebesar 43%  atau  variasi  variabel  independent akuntabilitas,  pengelolaan  dana  desa, pendapatan  asli  daerah  yang  digunakan dalam model mampu menjelaskan 43%
variabel dependen
kepercayaan masyarakat, sementara itu, 57% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

## Pengaruh  Akuntabilitas  terhadap Kepercayaan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini dapat  dinyatakan  bahwa  akuntabilitas tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepercayaan masyarakat. Namun secara teori  Hoopwood  dan  Tamkins  dalam Martha  (2014)  bahwa  Akuntabilitas merupakan  salah  satu  prasyarat  untuk melaksanakan  proses  tata  kelola  yang baik. Akuntabilitas biasanya berhubungan pada proses pertanggungjawaban serangkaian wujud
pelayanan yang diberikan ataupun yang sudah dilakukan. Semakin baik akuntabilitas  makaakan  semakin  tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas  di  Desa  Pojok  belum berjalan  dengan  baik,  selain  itu pemerintah  desa  membuat  laporan pertanggung  jawaban  yang  dimana laporan  tersebut  yang  menjadikan masyarakat bingung untuk memahaminya dan tidak mengerti akan adanya  laporan  pertanggung  jawaban tersebut.

## Pengaruh  Pengelolaan  Dana  Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini dapat  dinyatakan  bahwa  pengelolaan dana  desa  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Namun  secara  teori  Supadmi  dan Suputra (2018) bahwa pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk  pengelolaan  dana  desa,  yang berdasarkan pada tata cara, praktik, dan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  desa  sesuai  dengan  prinsip pengelolaan  keuangan  desa,  semakin baik  tata  kelolanya  maka  semakin  baik pengelolaannya.
Berdasarkan  fakta  dilapangan pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Pojok Kecamatan  Campurdarat  Kabupaten
Tulungagung  kurang  berjalan  dengan baik. Dari segi pelaksanaannya, pembangunan  infrastruktur  yang  ada  di Desa  Pojok  Kecamatan  Campurdarat Kabupaten  Tulungagung  kurang  bisa dikatakan meningkat. Proses pembangunan  fisik  maupun  non  fisik belum  dilaksanakan  sesuai  dengan perencanaan  yang  telah  disepakati bersama.  Salah  satunya  kurangnya infrastruktur  jalan  ada  beberapa  ruas jalan  bahkan  hampir  lebih  5  tahun  tak kunjung di perbaiki. Hal ini disebabkan
tingkat  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Pojok  Kecamatan  Campurdarat  belum maksimal,  dikarenakan  belum  terdapat peraturan yang mewajibkan suatu badan atau dinas untuk melaporkan pertanggungjawaban  dalam  hal  laporan keuangannya kepada masyarakat. Sehingga  masyarakat  masih  meragukan pengelolaan  dana  desa  tersebut  untuk apa saja.

## Pengaruh  Pengelolaan  Pendapatan Asli  Daerah  terhadap  Kepercayaan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini dapat  dinyatakan  bahwa  pengelolaan dana  desa  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Menurut  teori  Harianto  (2007)  dimana PAD  merupakan  salah  satu  sumber perbelanjaan daerah, jika PAD
meningkat  maka  dana  yang  dimiliki oleh  pemerintah  daerah  akan  semakin meningkat  pula  sehingga  pemerintah daerah  akan  terus  menggali  potensi- potensi  di  daerah  dan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Priyo  Hari  Adi  (2013)  berupaya  untuk mengetahui dampak kepercayaan
masyarakat  terhadap  pendapatan  asli daerah  dan  hasil  yang  sama  diperoleh bahwa  PAD  berpengaruh  terhadap kepercayaan  masyarakat.  Hal  ini dibuktikan dengan banyaknya
responden  yang  menjawab  setuju  dan sangat  setuju.  Pengelolaan  PAD  secara langsung  menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  menjalankan dan  mengelola  PAD  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Dengan  adanya pengelolaan  yang  baik    yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah,  pemerintah dapat  menunjukkan  keselarasan  antara program dan kegiatan serta pengembangan  program  sesuai  dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  dan  Pengelolaan  Asli Daerah Terhadap Kepercayaan Masyarakat Hasil  dari  peneliti  yang  di  uji dengan simultan melalui SPSS 26 maka hasilnya terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pengelolaan pendapatan asli daerah terhadap kepercayaan  masyarakat  Desa  Pojok Kecamatan  Campurdarat  Kabupaten Tulungagung.  Ini  juga  dikuatkan dengan nilai R square sebesar 0,432  hal ini  menunjukkan  bahwa  presentase sumbangan  variabel  independent  yaitu akuntabilitas,  dana  desa,  pendapatan asli  daerah  terhadap  variabel  dependen kepercayaan  masyarakat  yaitu  sebesar 43%  atau  variasi  variabel  independent akuntabilitas,  dana  desa,  pendapatan asli  daerah  yang  digunakan  dalam model  mampu  menjelaskan  43% variabel dependen kepercayaan masyarakat, sementara itu, 57% lainnya dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan temuan penelitian ini dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hanya pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan  masyarakat.  Sedangkan akuntabilitas dan pengelolaan dana desa tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepercayaan  masyarakat  Desa  Pojok, Kecamatan  Campurdarat,  Kabupaten Tulungagung.  Hal  ini  disebabkan minimnya pemahaman masyarakat desa terhadap  pertaggung  jawaban  laporan keuangan,  kurangnya  keterbukaan,  dan sosialisasi dari pemerintah desa. Meskipun demikian, pengelolaan pendapatan  asli  daerah  cukup  bisa dirasakan  oleh  masyarakat  ditunjukkan dengan  adanya  keselarasan  antara
program deangan kegiatan serta adanya pengembangan  program  sesuai  aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aucoin, P., & Heitman, R. (2000). The
Dialectics of Accountability for
Performance in Public Management Reform . Internasional Review of Administrative Sciences , 66, 1. 45-55 Azhal,  F  dan  Syam,  A.  (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Desa  (Studi  Kasus  di Desa  Uekuli  Kabupaten  Tojo Kabupaten  Tojo  Una-Una) . skripsi . Universitas Hasanuddin, Makassar. Halimatussa’diyah.  (2012). Blogspot. www.blogspot.com . Diakses pada tanggal 14 maret 2023. Irma, A. (2015). “ Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  Di  Kecamatan  Dolo Selatan Kabupaten Sigi ”. Jurnal  katalogis .  V3,  (1).  Hlm 55.
Karamoy,  H  dan  dkk.  (2017).
“Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Desa  Di  Kecamatan Kotamubagu Selatan Kotamobagu”. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Mahayani,  N.  L.  A.  (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Desa  Dalam  Konteks Budaya  Tri  Hita  Karana . Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Bisnis, 12, 2. 129-144 Martah, W. (2014). Pengaruh trasparansi  dan  akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah  pada  dinas  kota bandung (survey instansi pemerintah  di  kota  bandung) . Fakultas  Ekonomi  Universitas
Widyatama, Bandung. Maryam,  NS.  (2016).  “ Mewujudkan Good  Governance  Melalui Pelayanan  Publik ”. Jurnal
Ilmu  Politik  Dan  Komunikasi . VI, (1). Hlm 67 Muhidin, A. (2017) .” Evaluasi Kebijakan  Publik  (Studi  Kasus Kesiapan  Menerima  Dana Desa  di  Kambupaten  Gowa) ”. Program Pascasarjana Universitas  Negeri  Makassar, Makassar. Muis, MHK. (2014). “ Analisi Imlementasi Good Governance dalam  Pelayanan  Publik  Di Kecamatan  Panakukang  Kota Makassar ”. Jurnal ilmu pemerintahan.  V7,  (2).  Hlm 67-70. Mustofa,  A.  I.  (2012). Pengaruh Penyajian  Dan  Aksebilitas Laporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang . Accounting Analysis Journal , 1, 1. 1-6 Nawawi,  Juanda.  (2009).  “M embangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Goog Governance ”. Jurnal  Ilmu Pemerintahan .  V2.  (1).  Hlm 34-37. Rahmawati,  NE.  (2013). Pengaruh
Akuntabilitas  dan  Trasparansi Pemerintah  Daerah  Terhadap Kepuasan  dan  Kepercayaan Masyarakat. Skripsi. Universitas Gajah Madah. Supadmi,  N.  L.,  &  Suputra,  I.  D.  G. (2018). Pengaruh  Kapasitas Sumberdaya Manusia, Kejelasan  Sasaran  Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan  Pada  Akuntabiltas Pengelolaan  Dana  Desa  Di Kota Denpasar . Jurnal Ekonomidan Pariwisata , 13, 2.