## TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata)
Istiqamah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: istiqamah.istiqamah@yahoo.com

## Abstract
According  to  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  no.  1  of  1974 concerning  marriage  under  Article  2  Paragraph  (1)  that  legal  marriage  is  a marriage  which  is  done  according  to  the  law  of  each  religion  and  belief. Therefore,  the  marriage  law  ceded  the  validity  of  a  marriage  from  a  religious standpoint.  Due  to  husband  and  wife  related  in  inheritance  that  is  no  right  of inheritance from person of different religion so that married couple of marriage of  different  religion  can  only  get  inheritance  through  will,  obligation  and reward.
Keywords: Inheritance, Husband and Wife Different Religion

## Abstrak
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu  perkawinan  dari  sudut  agama.  Akibat  terhadap  suami  istri  yang  terkait dalam  kewarisan  yaitu  tidak  ada  hak  kewarisan  dari  orang  yang  beda  agama sehingga  pasangan  suami  istri  dari  perkawinan  beda  agama  hanya  bisa mendapatkan warisan melalui wasiat, wajibah dan hadiah.
Kata Kunci : Harta Warisan, Suami-Istri Beda Agama

## PENDAHULUAN
erkawinan  merupakan  suatu  kejadian  yang  sangat  penting  bagi kehidupan  setiap  orang,  karena  suatu  ritual  perkawinan  kadang  tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang  sebagai  peristiwa  sakral  yang  dipengaruhi  alam  pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sudah fitrahnya manusia hidup berpasang-pasangan.Sejak  dilangsungkan  perkawinan  akan  timbul  ikatan  lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat  kedua  pihak.  Mengingat  pentingnya  perkawinan  ini,  maka  pemerintah telah  mengaturnya  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  berlaku  efektif  tangal  1  Oktober  1975  dan ketentuan  pelaksananya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pencatatan  Perkawinan.  Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu :
Ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami    istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Perkawinan  dan  agama  mempunyai  hubungan  yang  erat  dan  tidak terpisahkan.  Hampir  semua  agama  mengatur  masalah  perkawinan,  yang  pada dasarnya  selalu  menginginkan  perkawinan  di  antara  pria  dan  wanita  yang  satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat  penting  dalam  menentukan    keberhasilan    kehidupan    rumah    tangga seseorang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah.
Dalam  kenyataannya  masih  ada  terjadi  perkawinan  ini  di  tengah  tengah masyarakat  yang  dilakukan  secara  tertutup  atau  secara  terang-terangan  dengan melangsungkan  perkawinan  tersebut  di  luar  negeri  dan  setelah  itu  kembali  ke Indonesia  dan  mencatatkannya  di  Kantor  Catatan  Sipil  seolah-olah  perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut ketentuan Pasal 2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa:”  Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya.” Apabila diperhatikan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak  terdapat  pasal  yang  mengatur  perkawinan  beda  agama.  Bahkan  di  dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang  yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”.  Selanjutnya  di  dalam  Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

## P
mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang, yang tunduk pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama.
Hal  ini  tentunya  berbeda  dengan  ketentuan Regeling  op  de  Gemengde Huwelijken (GHR) Stb.1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran di mana berdasarkna  Pasal  1  ditentukan,  bahwa:  Yang  dimaksud  dengan  perkawinan campuran dalam  undang-undang  ini  ialah  ”  Perkawinan  antara  dua  orang yang    tunduk    pada  hukum  yang  berlainan,  yaitu  perkawinan  antara  golongan penduduk  Bumi  Putra  dengan  seorang  dari  golongan  Eropa  atau  Timur  Asing atau antara seorang golongan Eropa dengan seorang penduduk Timur Asing”.
Perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  sebelum  lahirnya  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didasarkan pada ketentuan GHR di atas, tidak sesuai lagi untuk diterapkan pada saat ini. Peraturan perkawinan jaman kolonial seperti GHR  dan  HOCI,  dibentuk  untuk  kepentingan  politik  Belanda  saat  itu,  yang menerapkan  penggolongan  penduduk.  Di  dalam  Pasal  66  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  telah  ditentukan,  bahwa  peraturan  perkawinan  yang adapada  jaman  Belanda  tersebut  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi,  sepanjang  telah diatur  dalam  undang-undang  ini.  Apapun  alasan  yang  dikemukakan  dan bagaimanapun  cara  yang  dilakukan,  maka  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  perkawinan  beda  agama tidak  dibenarkan  dan  tidak  sah.  Oleh  karena  itu,  tidak  membawa  konsekwensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.
Di  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 menentukan  bahwa;  ”Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya,  keluarga  ibunya.”  Selama  ini, perbedaan  agama  dipandang    sebagai  salah  satu  faktor  yang  menghambat seseorang  mendapatkan  waris  dari  orang  tuanya.Tetapi  pandangan  itu tampaknya  mulai  ditinggalkan.  Pengadilan  telah    membuat  putusan  progresif. Masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  berpengaruh  pada  pola  pembentukan keluarga.
Perkawinan  dan  hukum  kewarisan  merupakan  dua  hal  yang  saling berkaitan  dalam  kehidupan  manusia,  karena  perkawinan  merupakan  salah  satu dari  sebab-sebab  memperoleh  warisan  dan  perkawinan  tersebut  terjadi  saling mewarisi  antara  suami-istri.  Perkawinan  beda  agama  juga  mempunyai keterkaitan  dengan  adanya  hak  kewarisan  pada  setiap  pasangan.  Hubungan antara  kerabat  yang  beda  agama  dalam  kehidupan  sehari-hari  hanya  terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak  termasuk dalam hal pelaksanaan
agama seperri hukum waris. Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris  dapat  menerima  warisan,  karena  dalam  hukum  waris  Islam  ada  sebab- sebab  penghalang  bagi  pewaris  untuk  mendapatkan  warisan.Sebab-sebab penghalang  kewarisan,  artinya  suatu  keadaan  yang  menjadikan  tertutupnya peluang  seseorang  untuk  mendapatkan  warisan.  Adapun  hal-hal  yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah : Perbudakan,  pembunuhan,  berlainan  tempat  (Negara)  perbedaan  agama,  dan karena hilang tanpa berita.
Pembagian  harta  peninggalan  atau  harta  warisan  setelah  meninggalnya pewaris  merupakan  bentuk  kewajiban  karena  berdasarkan  nas  yang qat’i. Itulah kaidah waris secara umum.Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara  jelas  sehingga  diharapkan  dalam  penerepannya  mudah  untuk dilaksanakan. Hukum Islam secara tegas melarang orang muslim mewarisi non- muslim.  Hukum  Perdata  sendiri  tidak  menegaskan  mengenai  pembagian  harta warisan pasangan suami istri yang beda agama.

## PEMBAHASAN

## A. Perkawinan Beda Agama
Secara umum hukum perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  UU  Perkawinan  No  1  Tahun  1974  ,  bagi  yang  beragama Muslim  juga  lebih  rinci  dalam  Inpres  No  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum  Islam.  KUHPerdata  masih  menganut  konsepsi  hukum  Barat  sehingga lebih  disempurnakan  dalam  dalam  UU  Perkawinan  No  1  Tahun  1974.  UU Perkawinan  berlaku  bagi  agama  apapun  yang  ada  di  Indonesia.  Sedangkan Kompilasi  Hukum  Islam  berlaku  bagi  ummat  Muslim  tentunya.  Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ditegaskan bahwa :
Perkawinan  adalah  Sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Agama masing- masing dan kepercayaannya itu.
Penjelasan  UU  Perkawinan  mengenai  Pasal  tersebut  adalah:  dengan perumusan  pada  Pasal  2  ayat  1  tersebut,  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  sesuai  dengan  Undang-Undang Dasar  1945.  Menyimak  ketentuan  di  atas  beserta  penjelasannya  maka  sahnya pernikahan  apabila  dilakukan  menurut  agama  masing-masing.  Pernikahan  yang syarat-syarat dan ketentuannya dibolehkan oleh agamanya maka pernikahannya pun sah menurut hukum. Bagi seorang Muslim berlaku hukum yang bersumber dari al-Quran dan   Hadits. Nabi Muhammad SAW, tetapi secara positif masalah perkawinan, seorang Muslim terikat kepada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No
1  Tahun  1991).  Bila  kita  membuka  ketentuan  tersebut  maka  Pasal  40 menegaskan  “dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan wanita  karena  keadaan  tertentu  (  salah  satunya)  adalah  seorang  wanita  yang tidak beragama Islam.
Pada pokoknya ketentuan tersebut melarang orang Islam untuk menikah dengan  wanita  yang  bukan  orang  Islam.  Apalagi  menurut  Majelis  Ulama Indonesia Hal tersebut adalah haram. Fatwa haramnya menikah beda agama ini dikeluarkan  berdasarkan  keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Sehingga otomatis  menurut  hukum  nasional maka perkawinan beda agama antara orang Muslim dengan yang bukan orang Muslim tidak sah. Namun, banyak pula yang berpendapat/ menafsirkan bahwa ketentuan UU  Perkawinan  No  1  Tahun  1974  Pasal  2  maksudnya  adalah  perkawinan  sah apabila  dilakukan  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya,  dan  ketentuan agama  dan  kepercayaan  hanya  Tuhan  Maha  Kuasa  yang  mengetahui  dan absolute penafsirannya,  sehingga tiap individu  bisa menafsirkan sesuai  dengan keyakinannya  dan  tidak  ada  lembaga  atau  institusi  manapun  yang absolute penafsirannya.  Ketidakjelasan  dan  ketidaktegasan  Undang-undang  Perkawinan tentang  perkawinan  antar  agama  dalam  pasal  2  adalah  pernyataan  menurut hukum  masing-  masing  agama  atau  kepercayaannya.  Artinya  jika  perkawinan kedua  calon  suami-isteri  adalah  sama,  tidak  ada  kesulitan.  Tapi  jika  hukum agama  atau  kepercayaannya  berbeda,  maka  dalam  hal  adanya  perbedaan  kedua hukum  agama  atau  kepercayaan  itu  harus  dipenuhi  semua,  berarti  satu  kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya.
Dalam  praktek  perkawinan  antar  agama  dapat  dilaksanakan  dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si  calon  isteri.  Artinya  salah  calon  yang  lain  mengikuti  atau  menundukkan  diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya Dalam mengisi kekosongan hukum karena  dalam  UU  No.  1/1974  tidak  secara  tegas  mengatur tentang  perkawinan  antar agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.
Dalam  pertimbangan  MA  adalah  dalam  UU  No.  1/1974  tidak  memuat suatu  ketentuan  tentang  perbedaan  agama  antara  calon  suami  dan  calon  isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang  menyatakan  bahwa  segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di dalam  hukum,  tercakup  di  dalamnya  kesamaan  hak  asasi  untuk  kawin  dengan
sesama  warga  negara  sekalipun  berlainan  agama  dan  selama  oleh  undang- undang  tidak  ditentukan  bahwa  perbedaan  agama  merupakan  larangan  untuk perkawinan,  maka  asas  itu  adalah  sejalan  dengan    jiwa  pasal  29  UUD  1945 tentang  dijaminnya  oleh  negara  kemerdekaan  bagi  setiap  warga  negara  untuk memeluk agama masing-masing.
Dengan tidak diaturnya  perkawinan antar agama di  UU No. 1/1974  dan dalam  GHR  dan  HOCI  tidak  dapat  dipakai  karena  terdapat  perbedaan  prinsip maupun  falsafah  yang  sangat  lebar  antara  UU  No.  1/1974  dengan  kedua ordonansi tersebut. Sehingga dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum.  Di  samping  kekosongan  hukum  juga  dalam  kenyataan  hidup  di Indonesia  yang  masyarakatnya    bersifat    pluralistik,    sehingga    tidak    sedikit terjadi    perkawinan      antar  agama.  Maka  MA  berpendat  bahwa  tidak  dapat dibenarkan  terjadinya  kekosongan  hukum  tersebut,  sehingga  perkawinan  antar agama  jika  dibiarkan  dan  tidak  diberiakan  solusi  secara  hukum,  akan menimbulkan  dampak  negatif  dari  segi  kehidupan  bermasyarakat      maupun beragama    berupa    penyelundupan-penyelundupan    nilai-nilai  sosial  maupun agama serta hukum positif, maka MA harus dapat menentukan status hukumnya.
Mahkamah  Agung  dalam  memberikan  solusi  hukum  bagi  perkawinan antar  agama  adalah  bahwa  perkawinan  antar  agama  dapat  diterima permohonannya  di  Kantor  Catatan  Sipil  sebagai  satu-satunya  instansi  yang berwenang  untuk  melangsungkan  permohonan  yang  kedua  calon  suami  isteri tidak  beragama  Islam  untuk  wajib  menerima  permohonan  perkawinan  antar agama.  Dari  putusan  MA  tentang  perkawinan  antar  agama  sangat  kontroversi, namun  putusan  tersebut  merupakan  pemecahan  hukum  untuk  mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam UU No. 1/1974.
Putusan  Mahkamah  Agung  Reg.  No.  1400  K/Pdt/1986  dapat  dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama  dapat  menggunakan  putusan  tersebut  sebagai  salah  satu  dari  sumber- sumber  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam  proses  perkawinan  antar agama maka permohonan untuk  melangsungkan  perkawinan antar agama dapat diajukan  kepada  Kantor  Catatan  Sipil.  Dan  bagi  orang  Islam  ditafsirkan  atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam.
Dengan  demikian  pula  ditafsirkan  bahwa  dengan  mengajukan permohonan  tersebut.  Pemohon  sudah  tidak  lagi  menghiraukan  status agamanya.  Sehingga  pasal  8  point  f  UU  No.  1/1974  tidak  lagi  merupakan halangan  untuk    dilangsungkan  perkawinan,  dengan  anggapan  bahwa  kedua
calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil  berkewajiban  untuk  menerima  permohonan  tersebut  bukan  karena  kedua calon  pasangan  dalam  kapasitas  sebagai  mereka  yang  berbeda  agama,  tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.
Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan  cara  melakukan  perkawinan  bagi  pasangan  yang  berbeda  agama tersebut  di  luar  negeri.  Berdasarkan  pada  pasal  56  UU  No.  1/1974  yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung.
Setelah  suami  isteri  itu  kembali  di  wilayah  Indonesia,  paling  tidak dalam  jangka  waktu  satu  tahun  surat  bukti  perkawinan  dapat  didaftarkan  di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.

## B. Keabsahan  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia  Berdasarkan
Hukum Nasional Dan Hukum Islam
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dalam  konsepsi  hukum  perdata  Barat,  perkawinan  hanya  dipandang sebagai  hubungan  keperdataan  saja.  Artinya,  tidak  ada  campur  tangan  dari Undang-undang  terhadap  upacara-upacara  keagamaan  yang  melangsungkan perkawinan.  Undang-  undang  hanya  mengenal  perkawinan  perdata,  yaitu perkawinan  yang  dilangsungkan  di  hadapan  seorang  pegawai  catatan  sipil. Demikian  juga  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) yang  berlaku  di  Indonesia.  Untuk  melangsungkan    sebuah  perkawinan,  hanya dibutuhkan dua macam syarat, yaitu :
a. Syarat materil,  yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat ini meliputi :
1) Syarat  materil  mutlak  yang  merupakan  syarat  yang  berkaitan dengan  pribadi  seseorang  yang  harus  diindahkan  untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
a) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang  istri,  dan  seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdata).
b) Persetujuan  dari  calon  suami  dan  istri  (Pasal  28
KUHPerdata).
c) Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin kembali (Pasal 34 KUHPerdata).
d) Harus  ada  izin  dari  orangtua  atau  wali  bagi  anak-anak yang belum dewasa  dan belum pernah kawin (Pasal 35 – Pasal 49 KUHPerdata.
2)  Syarat materil relatif, yaitu ketentuan  yang merupakan larangan bagi  seseorang  untuk  kawin  dengan  orang  tertentu,  yang  terdiri atas:
a) Larangan kawin dengan keluarga sedarah b) Larangan kawin karena zinah c) Larangan  kawin  untuk  memperbaharui  perkawinan setelah  adanya  perceraian,  jika  belum  lewat  waktunya satu tahun.
b. Syarat formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil (Pasal 50 – 51 KUHperdata)

## 2. Menurut Hukum Islam
Sebagaimana  diuraikan  pada  pembahasan  terdahulu,  bahwa  hukum perkawinan  antara  seorang  perempuan  yang  beragama  Islam  dengan  seorang laki-laki non-muslim, apakah ahlul kitab ataukah musyrik, maka jumhur ulama sepakat menyatakan hukum perkawinan tersebut haram, tidak sah. Akan tetapi apabila  perkawinan  tersebut  antara  seorang  laki-laki  muslim  dengan  wanita non-muslim baik ahlul kitab atau musyrik, maka para ulama berbeda pendapat mengenai  siapa  yang  disebut  perempuan  musyrik  dan  ahlul  kitab  tersebut. Dalam pembahasan terahir ini penulis akan mencoba membahas tentang hukum perkawinan  lintas  agama  ini  dari  sudut  pandang  ulama  mazhab    empat, walaupun    pada      prinsipnya      ulama    mazhab    empat      ini      mempunyai pandangan yang sama bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi, untuk lebih jelas berikut pandangan keempat mazhab fiqh tersebut mengenai hukum perkawinan lintas agama.
a . Mazhab Hanafi.
Iman  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  perkawinan  antara  pria  muslim dengan  wanita  musyrik  hukumnya  adalah  mutlak  haram,  tetapi  membolehkan mengawini  wanita  ahlul  kitab  (Yahudi  dan  Nasrani),  sekalipun  ahlul  kitab
tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab  tersebut  memiliki  kitab  samawi.  Menurut  mazhab  ini  yang  dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini.
Bahkan  menurut  mazhab  ini  mengawini  wanita  ahlul  kitab  zimmi  atau wanita  kitabiyah  yang  ada  di  Darul  Harbi  adalah  boleh,  hanya  saja  menurut mazhab  ini,  perkawinan  dengan  wanita  kitabiyah  yang  ada  didarul  harbi hukumnya  makruh  tahrim,  karena  akan  membuka  pintu  fitnah,  dan mengandung  mafasid  yang  besar,  sedangkan  perkawinan  dengan  wanita  ahlul kitab  zimmi  hukumnya  makruh  tanzih,  alasan  mereka  adalah  karena  wanita ahlul  kitab  zimmi  ini  menghalalkan  minuman  arak  dan  menghalalkan  daging babi.

## b. Mazhab Maliki.
Mazhab Maliki tentang hukum perkawinan lintas agama ini mempunyai dua  pendapat  yaitu  :  pertama,  nikah  dengan  kitabiyah  hukumnya  makruh mutlak  baik  dzimmiyah  (  Wanita-wanita  non  muslim  yang  berada  di  wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri  yang  kitabiyah  ini akan  mempengaruhi  anak-anaknya  dan  meninggalkan agama  ayahnya,  maka  hukumnya  haram.  Kedua,  tidak  makruh  mutlak  karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini  menggunakan  pendektan  Sad  al  Zariah    (menutup  jalan  yang  mengarah kepada  kemafsadatan).  Jika  dikhawatirkan    kemafsadatan  yang  akan  muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.

## c. Mazhab Syafi’i
Mahzab  Syafi’i  juga  berpendapat  bahwa  boleh  menikahi  wanita  ahlul kitab.  Termasuk  golongan  ahlul  kitab  menurut  imam  syafi’i  adalah  wanita- wanita  Yahudi  dan  Nasrani  keturunan  orang-orang  bangsa  Israel  dan  tidak termasuk  bangsa  lainnya,  sekalipun  termasuk  penganut  Yahudi  dan  Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :
1) Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
2) Lafal min qoblikum (umat sebelum kamu) pada QS. Al-Maidah ayat
5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel.
d. Mazhab Hambali
Pada  mazhab  Hambali  mengenai  kajiannya  tentang  perkawinan  beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan bolek menikahi wanita Yahudi dan Narani. Kelompok ini dalam kaitan masalah perkawinan  beda  agama  tersebut  banyak  mendukung  pendapat  gurunya  yaitu Imam Syafi‟i. Tetapi tidak membatasi bahwa yang termasuk ahlul kitab adalah Yahudi  dan  Nasrani  dari  Bangsa  Israel.  Saja,  tapi  menyatakan  bahwa  wanita- wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.
Hukum Islam  Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, turut menunjang terbentuknya hukum perkawinan Islam. Dan di dalam hukum tersebut  terdapat  aturan-taruran  yang  menyangkut  kawin  beda  agama.  Fatwa MUI Tentang Kawin Beda Agama Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor  :  4/Munas  VII/MUI/8/2005  tentang  Perkawinan  Beda  Agama. Berdasarkan  beberapa    pertimbangan  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  tentang perkawinan beda agama, MUI membuat analisis tentang pengaruh kawin beda agama bagi  pasangan dan masyarakat  maka MUI membuat  fatwa berdasarkan Al-Qur‟an,  Hadist  dan  Kaidah  Fiqh.  Dan  menghasilkan  suatu  kesimpulan, yaitu:
1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2) Perkawinan        laki-laki        muslim        dengan        wanita        Ahlu Kitab,     menurut qaul  mu'tamad, adalah haram dan tidak sah. Adapun  dalil-dalil  yang  menguatkan  fatwa  MUI  itu  adalah sebagai berikut :
Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 3 yang terjemahnya :
Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau empat. kemudian jika kamu  takut tidak akan dapat  Berlaku  adil, Maka (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
QS. al-Rum [30] : 21, yang terjemahnya :
Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Dalam  agama  Islam,  terdapat  dua  aliran  yang  memberikan  pandangan mengenai  hal  ini.  Aliran  yang  pertama  menyatakan  bahwa  dimungkinkan adanya perkawinan beda agama. Hanya saja hal ini dapat dilakukan jika pihak pria  beragama  Islam,  sementara  pihak  perempuan  beragama  non  Islam  (Al Maidah(5):5).  Jika  kemudian  kondisinya  sebaliknya,  maka  menurut  aliran  ini, perkawinan  beda  agama  tidak  dapat  dilakukan  (Al  Baqarah  (2):221).  Di  sisi yang  lain,  aliran  yang  satunya  lagi  menyatakan  bahwa  dalam  agama  Islam, apapun kondisinya, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan (Al-Baqarah [2]:221).

## 3. Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Undang-undang  Perkawinan)  maka  semua  perundang-undangan  perkawinan Hindia  Belanda  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Hal  ini  secara  tegas  dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-undang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan,  perkawinan  adalah  sebuah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan  antara  seorang  pria  dan  wanita  saja.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  2 Undang-undang  tersebut  disebutkan  bahwa  perkawinan  dianggap  sah,  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah  perkawinan  dilakukan,  perkawinan  tersebut  pun  harus  dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil.
UU  Perkawinan  (Pasal  8)  hanya  prinsipnya  hanya  melarang  terjadinya perkawinan  yang  keduanya  memiliki  hubungan  tertentu,    baik  hubungan sedarah,  semenda,  susuan  atau  hubungan-hubungan  yang  dilarang  oleh agamanya  atau  peraturan  lain.  Aspek  agama  menetapkan  tentang  keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu  pencatatan  perkawinan.  Menurut  Undang-undnag  Perkawinan,  kedua aspek  ini  harus  terpenuhi  keduanya.  Bila  perkawinan  hanya  dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan  dianggap  tidak  sah.  Sebaliknya,  apabila  perkawinan  dilakukan hanya  memperhatikan  unsur  hukum  agama  saja,  tanpa  memperhatikan  atau
mengabaikan  Undang-undang  (hukum  negara),  maka      perkawinan    dianggap tidak sah.

## C. Status Hak Waris Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama
Perkawinan  dan  hukum  kewarisan  merupakan  dua  hal  yang  saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari  sebab-sebab  memperoleh  warisan  dan  dari  perkawinan  tersebut  terjadi saling  mewarisi  antara  suami-  istri.  Perkawinan  beda  agama  juga  mempunyai keterkaitan  dengan  adanya  hak  kewarisan  pada  setiap  pasangan.  Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.
Dari  hasil  wawancara  oleh  seorang  hakim  yang  ada  di  Pengadilan Negeri Makassar yang bernama Bapak Kristijan P. Djati, SH yang mengatakan bahwa :
“Jadi  kita  lihat  dulu  sekarang  pekawinannya.  Kalau  perkawinannya beda  agama  otomatis  salah  satunya  sudah  tidak  menghiraukan agamanya.  Perkawinannya  dilakukan  melalui  permohonan  penetapan lalu perkawinannya dilakukan di Catatan Sipil. Nah, setelah keluar, dia tunduk pada hukum perdata, gitu kan ? Nah, kalau seandainya nanti ada sengketa  mengenai  keawarisan,  diajukanlah  di  Kantor  Pengadilan Negeri, kalau dia beragama Islam-non Muslim.”
Meskipun  dalam  kitab-kitab  fikih  menyatakan  bahwa  berlainan  agama merupakan  salah  satu  penghalang  mewarisi,  tetapi  pada  Pasal  173  Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
Seorang  terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila  dengan  putusan  hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
a. dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan  bahwa  pewaris  telah  melakukan  suatu  kejahatan yang  diancam  dengan  hukuman  5  tahun  penjara  atau hukuman yang lebih berat Tidak masuknya non Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI,
jelas  merupakan  suatu  kesengajaan  bukan khilaf, karena  jika khilaf tidak mungkin selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak  yang  menghendaki  rumusan  seperti  demikian,  ternyata  menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan
di pengadilan agama. Para ulama sepakat bahwa antara seorang muslim dengan seorang bukan  muslim tidak saling mewaris.

## PENUTUP
Perkawinan  yang  sah  berdasarkan  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  RI No.  1  Tahun  1974  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  menurut  agama  dan kepercayaan  masing-masing.  Sehingga  perkawinan  dikatakan  sah  jika berdasarkan kepada agama dan kepercayaan calon suami istri tersebut juga sah. Dengan  ikatan  perkawinan  yang  sah  akan  membawa  akibat  hukum  yang  sah pula, termasuk dalam masalah kewarisan. Hukum  Islam melarang tegas adanya perkawinan beda agama . Dalam pembagian warisan, baik menurut KUHPerdata maupun  menurut  hukum  kewarisan  Islam  sama-sama  menganut  system kewarisan  individual,  artinya  sejak  terbukanya  waris  (meninggalnya  pewaris) harta warisan dapat  dibagi-bagi  pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak  menuntut  bagian  warisan  yang  menjadi  haknya.  Jadi  sistem  kewarisan yang  dianut  oleh  KUHPerdata  adalah  sistem  kewarisan  individul  bilateral, sedangkan  perbedaannya  adalah  terletak  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia, maka  harta  tersebut  harus  dikurangi  dulu  pengluaran-pengluaran  antara  lain apakah  harta  tersebut  sudah  dikeluarkan  zakatnya,  kemudian  dikurangi  untuk membayar  hutang  atau  merawat  jenazahnya  dulu,  setelah  bersih,  baru  dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUHPerdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan    selanjutnya    adalah    terletak    pada    besar    dan    kecilnya    bagian yang  diterima  para  ahli  waris  masing-masing,  yang  menurut  ketentuan KUHPerdata  semua  bagian  ahli  waris  adalah  sama,  tidak  membedakan  apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum  Islam  dibedakan  bagian  antara  ahli  waris  yang  satu  dengan  yang  ahli waris yang lain. Mengenai status hak waris bagi pasangan suami istri yang beda agama, baik itu dalam hukum Islam maupun KUHPerdata, mereka tidak berhak untuk saling mewarisi karena perkawinannya saja dilarang dan tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ismail  bin  Ibrahim  bin  al-Mughirah  bin Bardizbah  al-  Bukhari,  1422  H, Sahih  Bukhari, Juz  8  ,t.tp:  Dar  Tuq  al- Najah
Anshari. 2013. Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Arwini  Muslimah.  2013. Analisis  Putusan  Hakim  Tentang  Hak  Waris  Karena Berbeda  Agama  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  16
K/AG/2010) . Makassar : Universitas Hasanuddin,skripsi tidak diterbitkan Azikin  Amiruddin.  2004, Pengantar    Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada
Efendi Perangin. 2008. Hukum Waris . Jakarta: Rajagrafindo Persada
Hukum Online. 2014. Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia . Jakarta: Literati
Idris  Ramulyo.  2000. Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam Dengan  Kewarisan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (BW) . Jakarta: Sinar Grafika
Istiqamah. 2011. Hukum Perdata di Indonesia . Makassar : Alauddin University Press
________. 2012. Hukum Waris dan Benda , Makassar: Alauddin Press
________.  2014. Hukum  Perdata  (Hukum  Orang  dan  Keluarga) ,  Makassar: Alauddin University Press
Kementerian Agama RI. 2015. Al-Qur’an dan Terjemahan . Jakarta : Penerbit al- Mahira
Kharlie. 2013. Hukum Keluarga Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
Miftahul Hakim. 2014. Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010) , Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, skripsi tidak diterbitkan Moh. Nazir. 1988. Metode Penelitian . Jakarta : Ghalia Indonesia
Rahmat Hidayat. 2012. Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan dan Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam(Study Kasus Masyarakat Kota  Makassar). Makassar:  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar, skripsi  tidak diterbitkan
Zainuddin Ali. 2012. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika