Jurnal Pengabdian Kampus                                                                               ISSN 2252-8628(p); 2776-091X(e) Vol 10. No.2, 147-153, Desember 2023

## Penguatan Produk UMKM Bersertifikat Halal Sebagai Pilot Project Kampung Zakat Terpadu Bangkalan
Muttaqin Choiri 1* , Luluk Hanifa 2 , Ragil Friedenta P 1 , Riza Siptia 1 , Siti Tholik A 1 , Hoiril Anam 1 , Hilmiyah 1 , Ferga Emilia 1
1 Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura;
2 Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan
E-mail: muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

## Abstrak
Penguatan  Produk  UMKM  Bersertifikasi  Halal  Sebagai  Pilot  Project  Kampung  Zakat  Terpadu  Di  Desa  Tanah Merah  Dajah  Bangkalan,  merupakan  bagian  dari  program  yang  digagas  oleh  Kementerian  Agama  Bangkalan bersama dengan organisasi pengelola zakat, dengan melibatkan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) . Kegiatan Kampung  Zakat  Terpadu  (KZT)  menjadi  upaya  mensinergikan  dan  menyatukan  distribusi  pada  satu  wilayah khusus yang terkategori wilayah rentan dan memiliki komitmen untuk berkembang. Pemilihan lokasi Tanah Merah Daja,  berdasarkan  pertimbangan  dan  kajian  bersama  Dinas  Sosial  dan  Dinas  Pembangunan  Masyarakat  Desa Kabupaten Bangkalan, dengan harapan pemilihan lokasi tidak salah sasaran. Bagi masyarakat Desa Tanah Merah Dajjah, program penguatan baik melalui sosialissi, pelatihan dan pendampingan merupakan upaya meningkatkan penguatan produk makanan dan minuman yang sudah dijalankan masyarakat saat ini, mulai produk kerupuk, onde- onde sampai jamu yang dikelola secara sederhana. Kegiatan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah  meyediakan produk halal  bagi  masyarakat di wilayah Bangkalan dan sekitarnya, bagi Halal Center UTM, kegiatan ini menjadi rangkaian dan turut serta hadirnya UTM untuk masyarakat Madura. Kendala kegiatan ini diantaranya alokasi waktu yang terbatas pada fasilitasi program SEHATI oleh Kemenag, dan proses  pemenuhan  persyaratan  administrasi  oleh  sebagian  pelaku  usaha  dari  sisi  pra  pengajuan,  seperti kepemilikan NPWP maupun Nomor Induk Berusaha (NIB).

## Kata kunci : kampung zakat terpadu, sertifikat halal, produk UMKM

## Abstract
Strengthening  Halal  Certified  MSME  Products  as  a  Pilot  Project  for  Integrated  Zakat  Village  in  Tanah  Merah Dajah Bangkalan Village, is part of a program initiated by the Bangkalan Ministry of Religion together with zakat management organizations, involving Trunojoyo University Madura (UTM). The Integrated Zakat Village activity is an effort to synergize and unite distribution in one special area that is categorized as a vulnerable area and has a commitment to develop. The selection of the Tanah Merah Daja location was based on consideration and study with the Social Service and the Village Community Development Office of Bangkalan Regency, with the hope that  the  location  selection  would  not  be  mistargeted.  For  the  Tanah  Merah  Dajjah  Village  community,  the strengthening program both through socialization, training and mentoring is an effort to increase the strengthening of food and beverage products that have been run by the community today, ranging from crackers, onde-onde to herbal  products  that  are  managed  simply.  This  activity  has  increased  public  awareness  in  supporting  the government's  efforts to  provide  halal  products  for the  community  in  Bangkalan  and  surrounding  areas,  for the Halal Center of UTM this activity is a series and participates in the presence of UTM for the people of Madura. The obstacles to this activity include the limited time allocation for the facilitation of the SEHATI program by the Ministry of Religion, and the process of fulfilling administrative requirements by some business actors from the pre-submission  side,  such  as  ownership  of  Tax  Identification  Number  (NPWP)  and  Business  Identification Number.
Keywords: halal certificate, integrated zakat village, MSME products
Jurnal Pengabdian Kampus                                                                               ISSN 2252-8628(p); 2776-091X(e) Vol 10. No.2, 147-153, Desember 2023

## Pendahuluan
Dalam rangka perepatan proses sertifikasi  halal  bagi  UMKM,  BPJH  di Tahun  2022  telah  mengeluarkan  program SEHATI  (Sertifikat  Halal  Gratis)  yang diperuntukkan  bagi  UMKM  dengan  kuota sebanyak  25.000  sertifikat  untuk  UMKM. Masih minimnya pendanaan program tersebut  oleh  negara  dalam  hal  ini  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH)  Kementerian  Agama,  dibutuhkan peran  serta  organisasi/perusahaan  dalam mendukung  proses  percepatan  program sertifikasi halal tersebut.
Bangkalan Madura, sebagai salah satu daerah berkarakteristik berkembang memiliki  lebih  dari  166.000  UMKM  perlu mendapat  perhatian  secara  lebih  khusus dalam mendapatkan proses sertifikasi halal. Berdasarkan  potensi  zakat  di  Kabupaten Bangkalan  di  Tahun  2022,  smencapai  Rp. 495,47  Milyar  (Choirin et  al. ,  2022).  Saat ini,  sudah  banyak  organisasi  lembaga pengelola  zakat  nasional  yang  telah beroperasi di Kabupaten Bangkalan, seperti BAZNAS,  LAZISNU,  LAZISMU,  LMI, BMH  dan  beberapa  organisasi  zakat,  infaq dan shodaqoh lainnya. Kementerian Agama di Bangkalan.
Diantara model strategis dalam program  distribusi  zakat,  melalui  program Kampung  Zakat  Terpadu  (KZT).  KZT, seperti  yang  telah  dilakukan  di  Kabupaten Jember yang telah diinisiasi oleh Kementerian  Agama,  diantaranya  telah mampu  mengentaskan  kemiskinan  dan membangun  perekonomian  masyarakat. (Mahfiyah,  2019) . Program  sinergi  antar lembaga dibutuhkan agar, program pemberdayaan zakat jauh lebih berkontribusi  melalui  proyek  percontohan. Sinergi  yang  dibangun  bersama,  dapat memberikan  dampak  yang  lebih  luas daripada  jika  program  hanya  dilaksanakan secara mandiri.
Di  Bangkalan  program  ini  digagas bersama antar mitra, baik dari Kementerian
Agama,  Pemerintah  Kabupaten  Bangkalan, Universitas Trunojoyo
Madura, dan organisasi pengelola zakat lainnya. Sebagaimana dalam sambutan Wakil Bupati Bangkalan, pada kegiatan launching “Kampung zakat yang dengan sasaran desa dan  wilayah  tertinggal  ini  adalah  wujud inovasi kebijakan yang berbasis pencapaian output dan outcome melalui  pemberdayaan masyarakat, sehingga hasilnya jelas langsung  dirasakan  oleh  penerima. Dalam program ini sekelompok masyarakat berpenghasilan  rendah  akan  dibina  dan diberdayakan dengan dana zakat, infak, dan sedekah  (ZIS),  sehingga  ke  depan  bisa menjadi stimulasi dalam menguatkan kemandirian ekonomi masyarakat” (Wahyudi, 2022).
Menurut  Daud  Ali  sebagaimana dikutip dalam buku Membangung Perspektif Pengelolaan  Zakat  Nasional,  ada  empat bentuk  penyaluran  dan  distribusi  zakat, pertama, bersifat  konsumtif-tradisional, yakni  dana  diberikan  dan  dimanafaatkan langsung untuk mustahik, kedua konsumtif- kreatif  yakni  dana  zakat  diperuntukkan untuk kebutuhan lain, seperti dana beasiswa, pakaian  yatim,  keperluan  sekolah, ketiga, zakat produktif tradisional, zakat disalurkan melalui  pembelian  barang  yang  bisa berkembang, seperti binatang ternak, peralatan  pangkas  rambut,  mesin  jahit, peralatan  pertukangan  dan  lain-lain,  dan keempat, zakat produktif kreatif, yakni dana zakat  yang  diperuntukkan  untuk  modal kerja, agar mustahiq dapat mengembangkan dan  meningkatkan  usahanya  (Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam, 2013).  Instrumen zakat dan juga wakaf juga didorong  untuk  berperan  serta  dalam program-program dukungan, sebagai bagian dari halal assurance system.

## Metode Pelaksanaan
Uraian tahapan kegiatan
a. Menetapkan  target  tujuan,  kegiatan  ini dimulai  dengan  koordinasi  bersama pengelola  Kampung  Zakat  Terpadu
Jurnal Pengabdian Kampus                                                                               ISSN 2252-8628(p); 2776-091X(e) Vol 10. No.2, 147-153, Desember 2023
(KZT),  kesepakatan  tentang  kegiatan dan rancangan serta tujuan diadakannya kegiatan;
b. Merumuskan metode kegiatan, kegiatan yang akan dilaksanakan pendampingan proses  sertifikasi  halal,yang  akan dimulai melalui kegiatan pelatihan, dan dilanjutkan dengan proses pendampingan; c. Mengidentifikasi kemungkinan hambatan  dan  halangan  dalam  proses kegiatan pendampingan;
Adapun  dalam  kegiatan  ini,  metode  yang digunakan adalah :
a. Identifikasi  potensi  UMKM  dalam sertifikasi produk halal pada UMKM di wilayah  Kampung  Zakat  Terpadu (KZT) Bangkalan;
b. Sosialisasi peraturan perundangan tentang  sertifikasi  produk  halal  pada UMKM  di  wilayah  Kampung  Zakat Terpadu (KZT) Bangkalan;
c. Pelatihan  registrasi  produk  halal  bagi UMKM  di  wilayah  Kampung  Zakat Terpadu (KZT) Bangkalan
d. Pendampingan proses produk halal pada UMKM  di  wilayah  Kampung  Zakat Terpadu (KZT) Bangkalan
Cara  pelaksanaan  kegiatan  yang  digunakan adalah sebagai berikut :
a. Identifikasi Dilakukan dengan cara melakukan FGD bersama  dengan  pengelola  Kampung Zakat  Terpadu  (KZT)  Bangkalan  dan pemerintah  desa,  bersama  dengan pelaku UMKM.
Identifikasi  ini  dilakukan  dengan  cara, pemetaan potensi UMKM yang bergerak  di  bidang  makanan  dan minuman  yang  sedang  atau  akan dikelola oleh pelaku UMKM.
b. Sosialisasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang  Jaminan  Produk  Halal  Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  Cipta  Kerja  mengisyraratkan
kewajiban bagi pelaku usaha mikro dan kecil  untuk  memiliki  sertiifikat  halal bagi produk olahannya.
Sosialisasi  ini  dilakukan,  dengan  cara menghadirkan  pelaku  UMKM  pada KZT Bangkalan.
c. Pelatihan Pelatihan dilaksanakan dengan materi
1. Pengelolaan produk halal,
2. Registrasi  produk  halal  melalui sistem dan kelengkapan registrasi.
d. Pendampingan Pendampingan  akan  dilakukan  oleh Pendamping  Produk  Halal  (PPH)  baik dari  mahasiswa  pemegang  sertifikat PPH,  maupun  alumni  PPH  dari  Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.

## 2.1. Tahapan Persiapan
Bersama  dengan  organisasi  pengelola zakat  pada  Kampung  Zakat  Terpadu  di Kantor  Kementerian  Agama  Bangkalan, merancang  dan  menentukan  kampung sasaran pengelolaan program, dan pembagian  program  pada  masing-masing lembaga yang terlibat pada Kampung Zakat Terpadu  Bangkalan.  Dalam  tahap  ini,
Universitas Trunojoyo
Madura mendapatkan  mandat  pada  pendampingan sertifikasi  halal  bagi  UMKM  pada  lokasi binaan.
Gambar 1.  Koordinasi penentuan
sasaran kampung zakat terpadu
Jurnal Pengabdian Kampus                                                                               ISSN 2252-8628(p); 2776-091X(e) Vol 10. No.2, 147-153, Desember 2023

## 2.2. Koordinasi dan Konsep Pendampingan
Koordinasi  dilakukan  bersama  tim Halal Center UTM, yang bergerak di bidang Pendidikan  dan  pelatihan.  Dalam  kegiatan ini,  dirumuskan  konsep  pendampingan dengan cara menerjunkan mahasiswa dalam proses  pendampingan,  guna  mempercepat akselerasi  program  kegiatan.  Pada  tahapan ini  ijuga  dilakukan  kegiatan  pelatihan Pendamping  Produk  Halal  (PPH)  bagi mahasiswa  dan  meregistrasi  data  melalui akun  si  halal.  Dengan  terdaftarnya  akun tersebut,  mahasiswa  secara  resmi  berstatus sebagai PPH yang teregister dan
mendapatkn pengesahan dari BPJPH. Gambar 2.  Konsep Pelatihan dan Pendampingan  bersama  Halal Center UTM

## 2.3. Focuss Group Discussion dan
Pemetaan Pelaku Usaha
FGD dilakukan dalam rangka mendapatkan  gambaran  dan  masukan  para pihak,  terkait  keikutsertaan  pelaku  usaha pada kampung zakat terpadu.
Gambar 3.  FGD dilaksanakan di Balai Desa Tanah Merah Daja
Melalui  kegiatan  ini,  identifikasi  dan data  UMKM  yang  akan  didampingi  telha didapatkan,  sebanyak  15  UMKM  yang bergerak  di  bidang  makanan  dan  minuman sederhana,  proses  FGD  ini  juga  sekaligus seleksi pada produk-produk yang mengandung olahan atau sembelihan binatang  unggas maupun ternak.
Gambar  4.  Pemetaan  Produk  UMKM  pada

## Kampung Zakat Teradu
2.4. Sosialisasi Regulasi dan Pendaftaran Produk Halal bagi UMKM pada program SEHATI
Dalam  kegiatan  sosialisasi  ini  terbagi dua materi, materi pertama tentang regulasi kebijakan produk halal yang akan diberlakukan  secara  mandatori  kepada pelaku  usaha  di  Indonesia,  sampai  Oktober 2024 sebagai batas akhir toleransi kebijakan ini.
Menurut  peserta,  Nur  Aini  “jika  ada kebijakan  dan  pendampingan  dari  UTM seperti  ini,  kami  siap  untuk  berusaha memenuhi  aspek  yang  dibutuhkan  dalam pendaftaran sertifikasi halal”
Gambar  5.  Sosialisasi  kebijakan  dan  teknis registrasi
Pasca kegiatan sosialisasi produk halal ini,  dilanjutkan  dengan  pedampingan  dan
Jurnal Pengabdian Kampus                                                                               ISSN 2252-8628(p); 2776-091X(e) Vol 10. No.2, 147-153, Desember 2023
pendaftaran  produk  UMKM  ada  Kampung Zakat  Terpadu  Bangkalan,  yang  secara langsung  didampingi  tim  Pendamping Produk Halal dari Halal Center UTM, pada tahap  ini  baru  2  pelaku  usaha  yang  telah memiliki  kelengkapan  adminsitrasi  dan didaftarkan pada akun sihalal.go.id., harapannya  agar    pelaku  usaha  ini  menjadi stimulus bagi pelaku usaha yag amsih proses kelengkapan administrasinya.

## Gambar 6 Pendampingan dan Proses Pengamatan produk Halal bagi UMKM

## Hasil dan Pembahasan
Setelah  melalui  tahapan  sosialisasi tentang  regulasi  produk  halal  yang  berlaku berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Jaminan Produk Halal dan kewajiban pelaku usaha dalam mengakses dan upaya fasilitasi produk  halal  pada  kampung  zakat  terpadu Bangkalan,  terdapat  beberapa  hal  sebagai berikut :
Tabel  1. Target  dan  Capaian  Kegiatan Pendampingan No Target Capaian 1 Pemahaman kewajiban sertifikasi  halal bagi pelaku UMKM Kampung  Zakat Terpadu 100%  dari  peserta yang hadir, mendapatkan pengetahuan awal 2 Kesadaran untuk mengajukan produk  UMKM memiliki sertifikat halal Di awal kedatangan tim
pengabdian,
dinamika
yang berkembang  pada pelaku  usaha  kami dianggap sebagai
“bank  kredit”  dan seterusnya. Beruntung peran serta pihak desa dan koordinator lapangan tim Kampung Zakat Terpadu yang menjadi  perantara dan komunikasi intens, terbangun kesadaran masyarakat, ditunjukkan dengan antusiasme menghubungi  tim pendamping halal. 3 Terpenuhinya persayaratan minimal,  dalam pengajuan kelengkapan lanjutan  proses sertifikasi halal Dari  peserta  yang hadir  dalam  pen- dampingan,  baru  3 kelompok  UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Sisanya, masih proses pendam- pingan  kelengkap-
an  seperti  NPWP sebagai  persyaratan mengurus NIB, dan lanjutan  pengurus- an NIB bagi pelaku usaha.
4 Pengajuan  akun si  halal,  bagi pelaku  UMKM dalam  fasilitasi self declare
Terdapat  3  pelaku usaha  yang  telah memiliki NIB, telah memiliki  akun  si halal  untuk  melan- jutkan  proses  pen- daftaran  dan  peme- nuhan  persyaratan sertifikasi halal 5 Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal melalui fasilitasi program SEHATI Kemenag Akan  dilaksanakan di tahun 2023,
sembari  menunggu kelanjutan  program SEHATI  Kemenag di Tahin 2023.
Jurnal Pengabdian Kampus                                                                               ISSN 2252-8628(p); 2776-091X(e) Vol 10. No.2, 147-153, Desember 2023
Dalam rangka peningkatan
pemahaman  kewajiban  sertifikasi  halal, pendamping halal tidak hanya menyampaikan  tentang  kewajiban  dari  sisi hukum  belaka,  melainkan  juga  kewajiban dari sisi agama (baca: fiqh) yang diinternalisasi  melalui  bab thoharoh (cara bersuci) dan ketentuan makanan halal dalam agama, hal ini mampu membangun kesadaran  pelaku  UMKM  dalam  rangka melakukan  secara self  declare komitnmen produk halalnya.
Setelah  pemahaman  kewajiban  bagi masyarakat  terbangun,  untuk  selanjutnya pendamping halal tidak hanya menyampaikan  ancaman  semata  terkait akibat  hukumnya,  namun  para  pendamping juga berupaya menjembatani antara UMKM dengan  pemerintah,  sehingga  pengabdian yang dilakukan tidak hanya sebatas inovasi halal semata, namun memfasilitasi pemenuhan  persyaratan  yang  dibutuhkan, dan  membangun  hubungan  dengan  isntansi terkait, mulai Kementerian Agama dan dinas tekait  sebagaimna  yang  sudah  dibangun  di awal  melalui  KZT.  Perlunya  proses membangun komunikasi seperti ini, menurut Dianto agar pendamping tidak hanya bicara tentang  inovasi  semata,  tapi  juga  realisasi perwujudan inovasi tersebut. (Dianto, 2019)
Terpenuhinya  persayaratan  minimal, dalam  pengajuan  kelengkapan  lanjutan proses sertifikasi halal, proses pendampingan  dinayatakan  berhasil  jika terpenuhinya  indikator  yang  ditawarkan dalam  kegiatan  proses  sertifikasi  halal (Reykasari  dan  Rahayu,  2022).  Pemenuhan kelengkapan administrasi seperti NPWP dan NIB,  sebelum  proses  pengajuan  sertifikasi halal  menjadi  penting,  untuk  memudahkan proses tersebut, akses pemenuhan administratif  dilakukan  pendampingan  oleh pihak  desa  berkaitan  dengan  izin  usaha. Sehingga pendamping halal bisa fokus pada proses  produksi  halal,  guna  menjamin kepastian halal pada produk yang dihasilkan oleh UMKM di wilayah KZT.
Selanjutnya,  proses  pendampingann karena dilaksanakan pada akhir tahun 2022, dengan  batas  pengajuan self  declare sudah ditutup baru hanya dilakukan pada pembuatan akun sihalal, bagi UMKM  yang telah memiliki kelengkapan administrative.
Kampung  Zakat  Terpadu  (KZT) Bangkalan,  saat  ini  menjadi pilot  project pemberdayaan  dana  zakat,  infaq  dan shodaqoh  bagi  Organisasi  Pengelola  Zakat yang  berada  di  Kabupaten  Bangkalan. Universitas  Trunojoyo  Madura,  sebagai perguruan  tinggi  negeri  diharapkan  kut berperan  serta  dalam  proses  pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan Universitas  Trunojoyo  Madura  dalam program  ini,  sebagai  wujud  keberpihakan bahwa kampus hadir bukan sebagai menara gading bagi masyarakat, akan tetapi kampus hadir sebagai mitra masyarakat.
Program-program pemberdayaan yang dilakukan  oleh  organisasi  pengelola  zakat, perlu  didukung  oleh  kampus  agar  kegiatan lebih terarah, sinergi dan terpadu. Keberhasilan program percontohan ini, akan dilakukan  dan  dimanfaatkan  pada  desa lainnya,  melalui  program  yang  terarah. Mengingat pada hasil riset tentang identifikasi peran serta lembaga zakat dalam mendukung  percepatan  sertifikasi  halal, masih  sangat  minim,  selainkan  disebabkan masalah  sinergi  lembaga  zakat  pusat  dan daerah,  juga  faktor  kepemimpinan  dan karakteristik masyarakat. (Choiri dan Ma’adi, 2023).

## Kesimpulan
Kegiatan  ini  telah  meningkatkan kesadaran  masyarakat  dalam  mendukung upaya pemerintah meyediakan produk halal bagi  masyarakat  di  wilayah  Bangkalan  dan sekitarnya,  bagi  Halal  Center  Universitas Trunojoyo  Madura  kegiatan  ini  menjadi rangkaian  dan  turut  serta  hadirnya  UTM untuk masyarakat Madura.
Kendala  kegiatan  ini  diantaranya alokasi  waktu  yang  terbatas  pada  fasilitasi program SEHATI oleh Kemenag, dan proses
Jurnal Pengabdian Kampus                                                                               ISSN 2252-8628(p); 2776-091X(e) Vol 10. No.2, 147-153, Desember 2023
pemenuhan  persyaratan  administrasi  oleh sebagian  pelaku  usaha  dari  sisi  pra pengajuan,  seperti  kepemilikan  NPWP maupun Nomor Induk Berusaha (NIB).
Hasil kegiatan ini, masih sebatas pada pembuatan akun sihalal bagi pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan administratif,  mengingat  kuota  jalur self- declare terbatas kuotanya di tahun 2022, dan akan  dilanjutkan  di  2023  pada  proses pengajuan sertifikasi halal.

## Saran
Perlu  keterlibatan  serius  pemerintah Kabupaten  Bangkalan  dan  dinas  terkait dalam proses pemenuhan persyaratan minimum  bagi  pelaku  usaha,  sehingga  tim pendamping  halal  tinggal  berfokus  pada pendampingan produk saja, tidak persoalan administrasi yang menjadi wilayah pemerintah kabupaten setempat.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada :
1. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Trunojoyo Madura yang telah memberi dukungan  moral  dan  dana terhadap program pengabdian masyarakat ini ini.
2. Kementerian Agama Bangkalan, Forum lembaga  pengelola  zakat  Bangkalan (BAZNAS,  LAZISNU,  LAZISMU, Baitul Mal Hidayatullah, LAZ Sidogiri, Lembaga Manajemen Infaq (LMI), dan LAZ  Nurul  Hayat  atas  sinergi  dan kerjasamanya, dalam program pengabdian ini;
3. Kepala  Desa  Tanah  Merah  Daja Kecamatan  Tanah  Merah  Bangkalan, beserta tim lokal, Pak Azis yang banyak membantu pelaksanaan kegiatan.

## Daftar Pustaka
Choiri,  M.  and  Ma’adi,  A.S.  2023. ‘Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi  Halal  Pada  UMKM  oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura’,
AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan Pranata  Sosial  Islam ,  5(1),  pp.  787–
796. Available at: https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1. 2289.
Choirin, M. et al. 2022. Indikator Pemetaan Potensi  Zakat;  Provinsi,  Kabupaten, dan  Kota  Tahun  2022  Regional  Jawa . Jakarta:  Pusat  Kajian  Strategis  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Dianto, I. 2019. ‘Problematika Pendamping
Desa  Profesional  dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan’, Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan , 18(2), p. 239. Available at:
https://doi.org/10.21580/dms.2018.182. 2829.
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat
Islam, D.P.Z. 2013. Membangun
Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional . Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama.
Mahfiyah. 2019. Analisis Strategi Kebijakan Kampung  Zakat  Terpadu  Kementerian Agama  Jember  Di  Desa  Jambearum Kecamatan  Sumberjambe  Kabupaten Jember , Tesis . IAIN Jember.
Reykasari,  Y.  dan  Rahayu,  J.  2022. ‘Sosialisasi  Dan  Proses  Pendampingan Label Halal Pada Produk Bengkoh Mole Di Desa
Pejaten
Kabupaten
Bondowoso’, JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah  Wawasan  Kuliah  Kerja  Nyata , 3(1), pp. 13–17. Available at: https://doi.org/10.32528/jiwakerta.v3i1 .7978.
Wahyudi,  E.D.  2022.  ‘Wabup  Hadiri Launching  Kampung  Zakat  di  Desa Tanah  Merah  Dajah’, Pemerintah Kabupaten  Bangkalan .  Available  at: https://www.bangkalankab.go.id/read/b erita/4090-wabup-hadiri-launching- kampung-zakat-di-desa-tanah-merah- dajah.