## PERJANJIAN ASURANSI UNTUK KEPENTINGAN PIHAK KETIGA ANTARA PT. ASURANSI RAMAYANA DAN JNE DALAM PENYELENGARAN PENGANGKUTAN BARANG

## Putri Nur Amalia
(putrinuramalia@ymail.com) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Arief Suryono (arsur15@yahoo.com)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
The purpose of this study is to see how the implementation of insurance delivery of goods PT. Ramayana Insurance with PT. JNE. The type of research used by the author is empirical research. To know the circumstances that occur in practice, the authors collect secondary data first. Furthermore, the authors collect primary data data as a supporter.The results obtained by the author as follows. First, the implementation of Insurance occurs in the delivery of goods by PT. JNE. Third party acts as a party to bear the risks that may arise in the implementation of mail delivery and domestic packages are required. Second, in the implementation of insurance PT. JNE involving third parties namely PT. Asuransi Ramayana Tbk. Third, the PT. JNE has constraints that are: (1) Users delivery service less cooperative in explaining about the object sent; (2) The shipping company shall not explain in detail the execution, how to use the insurance against the shipment, as well as the form of claim that may be submitted for the item insured. Based on the findings, the sender should explain honestly about the object to be sent, the Party Front Officer PT. JNE should be more active in delivering to the shipping service users and explaining in detail how to use insurance and how insurance claims.
Keywords: Intercountry adoption;  the habitual residence; adoptant; adoptandus.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan asuransi pengirimanbarang PT. Asuransi Ramayana dengan PT. JNE.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris.Untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktik, penulis mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu. Selanjutnya, penulis mengumpulkan data primer sebagai penunjang.Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut. Pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perasuransian terjadi dalam pengiriman barang oleh PT. JNE. Pihak ketiga berperan sebagai pihak yang menanggung risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengiriman surat dan paket domestik diperlukan. Kedua, dalam pelaksanaan asuransi PT. JNE yang melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk. Ketiga, pihak PT. JNE mengalami kendala yaitu : (1) Pengguna layanan pengiriman kurang kooperatif dalam menjelaskan mengenai objek yang dikirim; (2) Perusahaan pengiriman tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan, cara menggunakan asuransi terhadap barang kiriman, serta bentuk klaim yang dapat diajukan atas barang kiriman yang diasuransikan. Berdasarkan hasil temuan, pihak pengirim hendaknya menjelaskan secara jujur mengenai objek yang akan dikirim, pihak Front Officer PT. JNE harus lebih aktif dalam menyampaikan kepada pengguna jasa pengiriman barang dan menjelaskan dengan rinci bagaimana cara menggunakan asuransi dan cara klaim asuransi.
Kata kunci: asuransi, pengiriman barang, ganti rugi

## A. Pendahuluan
Pada proses pengiriman barang yang tentunya merupakan hal yang sangat familiar untuk saat ini, para perusahaan ekspedisi menjalankan pengiriman barang atau sering kita sebut paket yang mempunyai bentuk serta isi yang berbeda sesuai dengan keinginan para shipper (pengirim). Dalam mengaplikasikan sebuah kegiatan ini tentunya harus didasari oleh saling rasa percaya antara pengirim paket dengan perusahaan ekspedisi yang mereka pilih.

## Perjanjian Asuransi untuk Kepentingan Pihak Ketiga
Perjanjian ialah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak. Salah satu jenis perjanjian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian pengiriman barang.
Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim ternyata tidak sampai ke tempat tujuan, barang tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan atau barang tersebut rusak/hilang saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak JNE bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak JNE.
Perusahaan asuransi yang bersedia menanggung barang-barang selama dalam pengangkutan hingga sampai ke tempat tujuan, sangat meringankan beban pemilik barang dalam persoalan tuntutan ganti rugi terhadappengangkut.Misalnya jika tuntutan ganti rugi yang diajukan pemilik bararang yan dalam hal ini PT JNE menyerahkan penggantian ganti rugi tersebut dialihkan kepada perusahaan asuransi yang menanggung barang-barangnya dalam hal ini PT. Asuransi Ramayana.
Artikel ini menjelaskan bagaimana tanggung jawab PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pusat Surakarta terhadap pengiriman dan penerimaan barang sangatlah besar dan menyangkut kualitas dari pelayanan itu sendiri. Melihat bagaimana tanggung jawab PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pusat Surakarta benar-benar siap menerima dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya serta benar-benar melayani dengan penuh rasa tanggung jawab dan bagaimana pertanggung jawaban pengangkut barang atas barang yang berlaku dalam jasa pengiriman  antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) terhadap kerugian pengirim.

## B.   Metode Penelitian
Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris.Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data yang terjadi di lapangan (Soerjono Soekanto, 2014:5), dan menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Menurut H.B Sutopo (2006: 179), “penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupu proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian”.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian yang sah menurut ketentuan undang- undang diatur dalam pasal 1320 KHUPer yang menyatakan, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:
1.  Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2.  Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3.  Mengenai suatu hal tertentu;
4.  Suatu sebab (causa) yang halal;.
Syarat dalam perjanjian pengiriman barang pada perusahaan kurir JNE adalah dengan cara mengisi AWB (Air Waybill)/Connot, yaitu form pengisian pengiriman barang. Air Waybill Selanjutnya penulis akan sebut sebagai AWB merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. AWB harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. AWB sendiri memiliki beberapa fungsi yang cukup penting, yaitu:
1.  Berfungsi sebagai bukti pengiriman (untuk pengirim),
2.  Berfungsi sebagai bukti pembayaran/ kwitansi,
3.  Berfungsi sebagai arsip/file,
4.  Berfungsi sebagai bukti serah terima (untuk penerima),
Saat konsumen menyerahkan barang/dokumen untuk dikirim atau di transportasikan melalui JNE, para pelanggan dianggap telah menerima dan menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh JNE, mengenai persyaratan pengangkutan atau pengiriman yang selanjutnya disebut SSP (syarat-syarat standar pengiriman), perjanjian seperti ini disebut dengan perjanjian baku. Secara sederhana, perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1.  Perjanjian dibuat secara sepihak oleh perusahaan yang posisinya relative lebih kuat dari konsumen;
2.  Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3.  Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
4.  Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.
Sebagai pihak yang mengusahakan proses pengiriman barang, JNE memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pengiriman dan menjaga keselamatan atas barang-barang yang akan dikirim. Apabila dalam proses pengangkutannya terjadi hal-hal di luar dugaan atau di luar kendali dari pihak pengirim yang di timbulkan selama proses penyelenggaraan pengiriman tersebut, maka JNE terikat untuk bertanggung jawab atas segala kerugian dari kerugian yang timbul dalam proses penyelenggaraan pengiriman yang dilakukannya..
Jika dalam proses pengirimannya terjadi klaim atau tuntutan dari pihak pengirim barang yang di akibatkan oleh rusaknya atau hilangnya barang-barang milik konsumen/pengirim, pihak JNE harus bertanggung jawab kepada pihak pengguna jasa. Menurut hasil wawancara saya dengan Ibu Ade Customer Service PT. JNE belaiau mengatakan kerusakan atau kehilangan atas barang titipan, maka pihak JNE bertanggung jawab untuk kerugian dengan penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Barang yang masuk dalam kategori bernilai tinggi, pihak JNE akan menyarankan pengguna jasa untuk mengansurasikannya.
Asuransi atau pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 merupakan suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatun premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderita karenanya suatu peristiwa yang tidak tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi melibatkan dua pihak yaitu pihak penanggung yang menjamin kerugian dan pihak tertanggung yang menderita kerugian.
Asuransi JNE tercantum didalam Syarat Standar Pengiriman (SSP), yakni layanan pengangkutan dokumen dan barang sesuai dengan Syarat Standar Pengiriman yang dituangkan dalam resi.Resi merupakan bukti tertulis yang diisi baik oleh pihak pengguna jasa ataupun penyedia jasa.Didalam Resi tercantum prestasi dan kontra prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.
Kerugian yang diderita oleh pengguna layanan pengiriman dengan PT. JNE tanpa menggunakan layanan tambahan berupa asuransi atas barang atau surat yang dikirim maka akan diberikan penggantian maksimal sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim, sedangkan atas barang yang dikenakan asuransi yang hilang/ rusak seluruhnya mendapatkan penggantian sebesar harga barang tersebut, dengan syarat untuk barang yang bernilai ekonomi tinggi apabila pada saat klaim ganti rugi dapat menunjukkan struk/bukti pembelian atas barang tersebut, sehingga pihak petugas PT. JNE mengetahui secara pasti harga yang sesungguhnya atas barang kiriman tersebut. Pelaksanaan asuransi dalam pengiriman surat dan paket domestic melalui layanan PT. JNE tentu saja memiliki unsur-unsur seperti dalam pelaksanaan asuransi pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian penulis, yaitu:
1.  Status Para Pihak
Status para pihak dalam perjanjian asuransi terdiri dari penanggung dan tertanggung. Penanggung biasanya berbentuk perusahaan perseroan, koperasi atau usaha bersama (mutual). Dalam pelaksanaan asuransi dalam pengiriman oleh PT. JNE status para pihak sangat jelas. Pihak PT. JNE seperti yang telah dijabarkan diatas menggunakan pihak ketiga yang menanggung atas risiko yang mungkin terjadi.Pihak ketiga yakni PT.Asuransi Ramayana dalam pelaksanaan asuransi atas surat dan paket domestik berstatus sebagain perusahaan perseroan yang bergerak dibidang asuransi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petuagas PT. JNE Pusat Surakarta Bapak Agus Pada tanggal 21 April 2017 mengenai alasan menggunakan PT. Asuransi Ramayana Tbk dan tidak mengelolanya sendiri.
Selain itu puhak PT. JNE menyadari bahwa PT. JNE hanyamerupakan sebuah perusahaan pengangkutan barang, bukan merupakan perusahaan angkutan umum dan hanya akan mengangkut dokumen atau barang yang sesuai dengan syarat dan kondisi dari SSP ( Syarat Standar Pengiriman), serta bukan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perasuransian. Sehingga diperlukan perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut untuk melakukan tugasnya.
Berdasarkan keadaan dilapangan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam menjalankan layanan pengiriman Surat dan Paket PT. JNE sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Thaun 2009 tentang Pos, serta dalam pelaksanaan perasuransian atas surat dan paket yang dikirim melalui layanan PT. JNE telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2.  Para Pihak
Subjek dari asuransi adalah penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.Diantara para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban.
Hasil wawancara yang dilakukan penulis, para pihak dalam pelaksanaan asuransi pengiriman atas surat dan paket melalui PT. JNE telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang, dimana kedudukan antara penanngung, tertanggung, dan pihak ke tiga terselenggaran dengan baik. Penulis menemukan bahwa Pengguna Layanan Pengiriman melalui PT. JNE merupakan pihak tertanggung dimana segala risiko atas barang kirimannya dibebankan kepada pihak lain dengan membayar sejumlah premi, sedangkan penanggung yakni pihak PT. Asuransi Ramayana Tbk berhak atas premi yang dibayarkan oleh pengguna layanan pengiriman.
PT. JNE hanya sebagai pengangkut atas surat dan paket yang dikirimkan. Prakteknya memang bentuk pengakuan atas barang yang diasuransikan hanya dituangkan dalam kolom khusus didalam resi pengiriman, tidak dibuat dalam lembaran tersendiri.Namun hal ini tidak menjadikan klaim atas kerugian barang yang hilang/rusak terganggu.
3.  Objek Pertanggungan
Objek yang dipertanggung dalam pelaksanaan asuransi atas surat dan paket domestik yang dikirim berupa barang atau benda, yang mungkin dapat terkena risiko kerugian sehingga perlu diadakan pengalihan kepada pihak lain. Dalam prakteknya, objek yang dijadikan pertanggungan yakni surat atau paket yang dianggap mungkin akan terkena risiko dialihkan kepada pihak PT. Asuransi Ramayana.Tbk, sehingga jika terjadi peristiwa yang dianggap merugikan, pertanggungjawabannya akan dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Ramaya. Tbk. Tanggung jawab PT. JNE hanya sebatas keamanan dan keselamatan serta kerahasiaan surat dan paket yang dikirmkan.

## 4.  Peristiwa Evenemen
Evenemen dalam pelaksanaan pengiriman melalui PT. JNE adalahb terjadinya peristiwa kehilangan, kerusakan atau keterlambatan surat dan paket yang kemudian menyebabkan timbulnya kerugian bagi pengguna layana pengiriman oleh PT. JNE. Ini berarti unsur dalam asuransi berupa peristiwa evenemen berdasarkan pelaksanaan pengiriman barang melalui PT. JNE terpenuhi.
5. Premi
Premi asuransi merupakan kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Dalam pelaksanaan asuransi atas surat dan paket yang dikirim oleh PT. JNE, seorang pengguna layanan PT. JNE diwajibkan membayar premi apabila ingin menggunakan layanan asuransi tersebut. Besarnya harga (premi) yang harus dibayarkan oleh pengguna asuransi atas surat dan paket yang dikirim yakni  (0,2% x Harga Barang ) + Biaya administrasi (Rp 5.000).
Besarnya premi yang ada ini akan ditawarkan secara langsung oleh pihak costumers service PT. JNE pada saat pengguna layanan PT. JNE akan mengisi data didalam resi. Ketentuan atau perhitungan besarnya premi ini sudah disesuaikan dengan standar asuransi kerugian yang ada bersama dengan PT. JNE.

## 6.  Prinsip Indemnitas
Prinsip Indemnitas memiliki arti keseimbangan atau penanggung hanya memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang benar-benar diderita atau dihadapi oleh tertanggung dari kemungkinan evenemen.
Besarnya ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pengguna layanan PT. JNE telah ditentukan maksimalnya oleh PT.Asuransi Ramayana.Tbk berdasarkan pula dengan tingkat kerusakan atas barang yang diasuransikan tersebut.Segala hal yang menyangkut dengan ganti kerugian secara jelas telah dicantumkan didalam Surat Syarat Standar Pengiriman (SSP) yang berada di halaman kedua dari resi/ AWB yang diterima oleh pengguna layanan PT. JNE.
7.  Mengenai Kepentingan
Kepentingan yang dimaksud dalam asuransi kerugian yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam dengan adanya suatu bahaya dan tidak dilarang dengan Undang- Undang.Dalam hal ini penulis merasa tindakan PT. JNE tentang asuransi memenuhi unsur pelaksanaan asuransi yakni adanya tertanggung dan penanngung sehingga terjadi pengalihan risiko atas kiriman Surat dan Paket tersebut.
8.  Hubungan Asuransi
Hungan Asuransi terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yakni pihak tertanggung dan penanggung.Sejak kesepakatan terjadi, pihak tertanggung kemudian berkewajiban untuk membayarkan premi kepada penanggung, sejak itu pula lah penanggung kemudian yang mengambil alih atas segala risiko yang terjadi atas objek yang dijadikan tanggungan tersebut, yang kemudian dituangkan kedalam polis asuransi.Didalam polis asuransi tertera bahwa apabila terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda yang diasuransikan oleh tertanggung, penanggung wajib membayarkan ganti kerugian.
Pelaksanaan penyelesaian klaim ganti kerugian biasanya memiliki kendala dalam hal waktu pembayaran klaim. Untuk syarat-syarat klaim asuransi yang sudah diberikan oleh pihak pengirim kepada pihak PT. JNE asal, akan di proses terlebih dahulu ke PT. JNE Pusat yang berada di Jakarta dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak klaim diajukan oleh pengirim. Lamanya jangka waktu ini yang kemudian membuat beberapa pengirim menganggap bahwa pihak PT. JNE tidak mau bertanggung jawab.Namun dibalik itu semua, dalam penggunaan pihak ketiga yakni PT. Asuransi Ramayana.Tbk  walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingakn dengan layanan pengiriman lainnya, hanya PT. JNE yang memberikan klaim ganti kerugian sesuai dengan harga barang yang hilang. Hal ini menjadi nilai lebih untuk menarik pengguna layanan PT. JNE untuk tetap setia menggunakan PT. JNE.

## D. Simpulan
1.  Sistem pengirman barang yang dilakukan oleh PT. JNE sudah ditempuh berbagai mekanisme prosedur pelayanan PT. JNE itu sendiri, sehingga pengirman barang terhadap pengguna jasa dapat berjalan sesuai ketentuan yang diberikan PT. JNE. Pengguna jasa disini di berikan Air Waybill/Connot (AWB) untuk memberikan data pengiriman yang sesuai tujuan secara jelas, hal tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat  perjanjian pasal 1320 KUHPer.
2.  PT. JNE menggunakan Pihak ketiga sebagai penanggung yakni, PT. Asuransi Ramayana Tbk. Penggantian kerugian PT. JNE tidak ada proses tawar menawar antara pihak pengirim dengan PT. JNE, karena yang menentukan besarnya kalim ganti kerugian adalah pihak PT. Asuransi Ramayana Tbk sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pengirim. Pengguna jasa yang tidak mengunakan asuransi akan mendapat kerugian karena hanya mendapatkan pergantian biaya sebesar 10 kali lipat dari harga pengiriman barang. Premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim. Apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan penggantian kerugian

## E.   Saran
1.  Pengguna jasa pengiriman seharusnya lebih mencari tahu bagaimana proses dari jasa pengiriman yang ingin digunakan dan untuk pihal PT. JNE. Front Officer atau Customer Service hendaknya menjelaskan prosedur secara jelas ketika pengirim ingin mengirim paket barangnya
agar lebih meningkatkan pelayanan yang baik kepada pengirim. Dengan adanya pelayanan yang baik serta kerja profesional tersebut pengirim benar-benar merasa puas dan mengurangi tingkat kekecewaan.
2.  Pihak pengirim harus koperatif dengan memasukan data yang benar saaat hendak melakukan jasa pengiriman dan menjelaskan secara jelas kepada pihak front liner atau costumer service untuk  mengetahui benar apa isi dari kiriman, bukan hanya semata-mata percaya atas informasi yang diberikan oleh pengirim. Karena hal ini sangat berkaitan dengan nilai jaminan ganti rugi dalam PT. JNE manakala peristiwa evenemen terjadi. Untuk konsumen, sebaiknya dalam melakukan pengiriman harus bertindak jujur dalam memberikan informasi mengenai kiriman, sehingga apabila terjadi evenemen pengajuan klaim atas kehilangan atau kerusakan tersebut akan dengan mudah dibayarkan.

## Buku :
Abdulkadir Muhammad. 2015. Hukum Asuransi Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
R.Subekti, R.Tjitrosudibio. 2005. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) cetakan ke 36. Jakarta: Pradnya  Paramita
Wirjono Prodjodikoro. 1987. Hukum Asuransi di Indonesia . Jakarta: Intermasa.

## Jurnal :
Tri Yanuaria, Thobby Wakarmamu. 2015. Tanggung Jawab Ekspeditur dalam Pengangkutan Barang Kiriman. Jurnal Hukum dan Masyarakat Volume 14 Nomor 1 , januari 2015 (ISSN 1693-2889)
Purwanto.2006. Pembaharuan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Ummul Vol.2 Nomor 2 , Desember 2006 (ISSN: 021-969X) Sharon Tennyson, Ph.D.; William J. Warfel, Ph.D. 2008.The Emergence and Potential Consequences of First-Party Insurance Bad-Faith Liability . Journal Of Insurance Regulation Winter 2008 Volume 27, No.2.
F. Daftar Pustaka