…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Fikih Peradilan Islam
M. Arif Fatkhurrozi 1 , Roudlotul Jannah 2 1,2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: kangfahlu@gmail.com 1 , roudlotuljannah0707@gmail.com 2
Article History:
Received: 01 Desember 2023 Revised: 12 Desember 2023 Accepted: 15 Desember 2023
Abstract: This study will discuss the death penalty for corruptors in the view of fiqh. Criminal sanctions that have not been fully effective given to corruptors, do not provide a deterrent effect, so that corruption cases in this country in particular still continue. This research is a qualitative research using fiqh perspective to reveal the punishment for corruptors. As a result, corruption is not definitively known in fiqh studies, but the substance of the actions categorised as corruption has similarities with the forms of jarimah that cause the law of had and even qishah if it is related to the rights of the general public. There are meanings of sariqah, ghulul, risywah and khianat in corrupt practices against the law. Sanctions for acts of corruption are takzir so that the death penalty can be applied using the legal argument of maslahah al mursalah.
Keywords: Corruption, Fikih, Islam.

## PENDAHULUAN
Korupsi di negeri ini masih tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku. Hampir semua organisasi, lembaga, departement, instansi seperti memiliki kesepakatan dalam diam untuk menyumbangkan kasus korupsi. Dan pada umumnya jamaah haram ini selalu ditutup-tutupi oleh jajaran managemen lembaga yang terjangkit wabah korupsi. Sikap seperti ini ikut mendorong korupsi sebagai budaya kerja kotor yang dimaklumi, publik hanya bisa tercengang dan beropini ketika melihat berita harian di media menyajikan nominal-nominal kerugian negara akibat bancakan anggaran segelintir oknum. Tanpa mereka sadari korban paling dirugikan adalah masyarakat sendiri, korupsi memiliki efek penghancuran terhadap kehidupan bangsa dan negara yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Serangkaian peristiwa menyedihkan seperti rusaknya jalan, ambruknya jembatan, beras tidak layak konsumsi, dan kekacauan sektor publik lain hampir bisa dipastikan merupakan efek dari hasil kerja pejabat birokrasi yang korup.
Pemerintah telah berupaya dan berkomitmen untuk memberangus praktek korupsi melalui KPK dan menjamin kepastian hukum tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang, namun sanksi yang diterima oleh para koruptor belum sepenuhnya efektif untuk menekan terjadinya kasus yang sama, hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan tindak korupsi membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan kehendak politik hukum yang kuat dari pemerintah yang berkuasa. Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya efektif utuk memberikan efek jera, data dan fakta korupsi masih masif terjadi meski Undang-Undang yang berlaku sudah mengalami perubahan, hal ini memunculkan wacana hukuman mati sebagai penegasan sanksi bagi para koruptor, bentuk sanksi ini dinilai lebih efektif dalam mengembalikan
fungsi pidana sebagai perangkat pencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Wacana ini menimbulkan perdebatan dari para akademisi, dan aktivis HAM, karena penjatuhan hukuman mati berkait dengan hidup mati seseorang, bagi kaum moralis hal ini berkait dengan hak Tuhan untuk menentukan kematian seseorang. Disinilah peran syariat Islam dibutuhkan sebagi komparasi hukuman mati terhadap para koruptor, dalam Islam aturan penjatuhan hukuman mati memiliki prosedur yang jelas dan tegas, hukuman mati tidak serta merta berorientasi pada tindak kejahatannya sehingga memunculkan kesan balas dendam tapi juga mempertimbangkan pelaku dan latar belakangnya. Melalui fiqih jaraim intelektual muslim dari abad ke abad telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukuman mati yang dijabarkan dalam fiqih qishas. Paradigma fikih sebagai perspektif hukuman mati dalam kasus korupsi akan memberi penjelasan bahwa hak hidup seseorang tidak menghalangi vonis hukuman mati bagi para pelaku kejahatan berat. Sejauh kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, secara spesifik belum ada yang membahas masalah hukuman mati bagi para koruptor perspektif fikih. Penulis membagi menjadi tiga kecenderungan. Pertama , hukuman bagi koruptor perspektif filsafat Islam (UI Akmar and Mughni Madda 2021), (Bramantyo 2020). Kedua , hukuman bagi koruptor perspektif al-Qur’an (Khusnan 2018), (Mansyuroh 2019). Ketiga , hukuman bagi koruptor perspektif hukum Islam (Wahid n.d.), (Daipon 2021), (Agus Gede Sutamaya 2022). Melihat pada kecenderungan pertama dan kedua, jelas penelitian sebelumnya tidak memiliki kaitan dengan penelitian ini. Namun, untuk kecenderungan yang ketiga, walaupun membahas hukuman bagi koruptor menurut hukum Islam penelitian ini secara spesifik tidak membahas menurut fikih secara mendetail. Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian-penelitian yang sudah dikaji sebelumnya. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana hukuman mati bagi koruptor dalam pandangan fikih.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memusatkan fokus analisis pada bagaimana pandangan fikih terhadap tindak koruptor. Penelitian ini menggunakan dua data sumber utama, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih, sedangkan data primer diperoleh dari beberapa jurnal yang memiliki kolerasi dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meninjau beberapa kitab fikih, kemudian menganalisis bagaimana sebenarnya hukuman yang harus diberikan kepada tindak koruptor dengan berpegang pada maslahah mursalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Status Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum fikih
Kata korupsi dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “ kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran”. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Selanjutnya kata korupsi secara definif tidak ditemukan secara ekplisit dalam ranah syariat Islam karena korupsi merupakan formulasi beberapa tindakan batil, kompleksitas. Korupsi berimplikasi pada penetapan status korupsi dalam hukum Islam yang dirumuskan dalam fikih. Kriteria korupsi yang substansial dalam rumusan fikih dalam dipahami
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dalam khianat, penyuapan ( risywah ), ghasab (penguasaan hak pakai), pencurian ( sariqah ), perampokan ( ghirobah ), pungutan liar ( al-muks ), ikhtilas (pencurian terencana), dan perampasan.

## Khianat
Khianat adalah tindakan ingkar terhadap amanat (As-Syibini 1994), sikap ini merupakan muara dari tindakan korup yang dilakukan oleh birokrasi. Amanat yang tertuang dalam sumpah jabatan tidak dipatuhi oleh birokrasi yang korup dengan kapabilitas, profesionalitas dan moralitas. Khianat merupakan salah satu sifat dari orang munafik sebagaimana sabda rasulallah SAW. Bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada tiga yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah ingkar (As-Syibini 2001).
اذإو ،بذك ثدح اذإ :ثلا قفانملا ةيآ " :لاق ملسو هيلع ا ىلص يبنلا نع ،ةريره يبأ نع " ناخ نمتؤا اذإو ،فلخأ دعو Artinya: Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu (1) ketika berbicara ia dusta, (2) ketika berjanji ia mengingkari, dan (3) ketika ia diberi amanat ia berkhianat). Risywah Gratifikasi risywah . Dalam terminologi fikih, gratifikasi dapat dipahami sebagai unsur- unsur risywah , segala tindakan yang menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan dikategorikan sebagai risywah. Pengertian risywah diambil dari kata risya tali timba yang digunakan untuk tali timba dari sumur (Ak-Kuwait n.d.). Pihak-pihak yang terlibat dalam riswah memiliki konsekuensi hukum yang sama, rosyi sebagai penyuap dan murtasyi sebagai penerima suap, keduanya dilaknat dalam hadist Nabi Muhammad Saw (Al-Mawardi 1999). هجام نباو دواد وبأ هاور .يشترملاو يشارلا ملسو هيلع ا ىلص ا لوسر نعل :لاق ورمع نب ا دبع نعو Artinya: Rasulullah saw melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya, (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).
Kasus riyswah mudah ditemukan dalam sektor pelayanan publik yang berkait dengan keputusan pejabat yang berwenang, seperti tender fiktif ujung dari gratifikasi oknum legislatif, putusan hakim yang tidak obyektif dan melawan undang-undang akibat ulah mafia peradilan, kecurangan dalam penerimaan PNS. Menurut al-Khotib As-Syarbini risywah adalah pemberian seseorang dalam rangka mempengaruhi putusan pejabat yang memiliki kewenangan agar putusannya tidak obyektif dan menguntungkan salah satu pihak (Ad- Dimyati and Syata 1997).
Ghasab Pengertian ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan (An-Nawawi and Syaraf 31152). Berikut merupaka karakteristik ghasab : - Karena ada batasan tanpa izin pemilik maka apabila yang diambil berupa harta titipan tidak termasuk ghasab tapi khianat.
- Terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka ghasab mirip dengan perampokan namun dalam ghasab tidak tejadi tindak pembunuhan. - Terdapat unsur terang-terangan maka ghasab jauh berbeda dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi.
- Yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil hak guna orang lain.
Selanjutnya, dalam kasus korupsi yang menggunakan modus ghasab sering ditemukan dalam
pemanfaatan oleh oknum birokrasi terhadap infrastruktur, inventaris atau sarana-sarana fisik lain dalam perkara yang tidak ada kaitaanya dengan tugas.
Sariqah Pencurian (sariqah). Dalam terminologi fikih pencurian ( sariqah ) diartikan sebagai pengambilan barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut (Al-Haytam and Hajar 1997). Menurut Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua: Pertama, pencurian kecil atau proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin, dua unsur ini harus ditemukan secara bersamaan saat terjadi kasus pencurian. Kedua , pencurian besar adalah pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan korban sehingga melibatkan kekerasan didalamnya. Korupsi jelas merupakan tindakan kejahatan harta yang dilakukan secara sembunyi, karena korupsi bertujuan untuk menguasai hak milik orang lain, atau milik negara.
Ghulul Ghulul diartikan sebagai pengkhianatan terhadap bait al-mal (kas perbendaharaan negara), zakat, atau ghanimah (harta rampasan peran ) (An-Nawawi and Syaraf 31152). Ghulul juga berarti perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Dari sisi pengkhianatan terhadap harta negara,korupsi dapat diidentifikasi sebagai ghulul , karena sama-sama melibatkan kekuasaan dan melibatkan harta publik. Istilah ghulul sendiri diambil dari al-Qur’an surat Ali-Imran [3]: 161 (Ibnu Asyur 1984), yang artinya:
“ Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu,maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya ” Rasulullah sendiri telah menggariskan sebuah ketetapan bahwa setiap kembali dari ghazwah/sariyah (peperangan), semua harta ghanimah (rampasan) baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan dihadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah membagikannya sesuai ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah SWT, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, sedangkan sisanya atau 4/5 lagi diberikan kepada mereka yang berperang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin dan panglima perang untuk mengambil harta ghanimah di luar dari ketentuan ayat tersebut. Dalam perspektif lain, ghulul juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Diantara bentuk perbuatan ghulul misalnya menerima hadiah, komisi, atau apa pun namanya yang tidak halal dan yang tidak semestinya diterima. Dalam hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ra (Al- Harawi 2002):
“ Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam,beliau bersabda Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu ,dan kami beri upah menurut semestinya,maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya,maka itu yang namanya ghulul”.(HR.Abu Daud)” Menurut hadis di atas, semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Ketika seorang staf pembelian ssebuah kantor pemerintahan melakukan pembelian barang inventaris bagi kantornya dan kemudian dia mendapat potongan harga dari si penjual, maka jumlah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
kelebihan anggaran akibat potongan harga tersebut bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik lembaga yang mengutusnya.
Demikian juga manakala seorang pejabat menerima hadiah dari calon peserta tender supaya calon peserta tender yang memberi hadiah tersebut dimenangkan dalam sebuah proyek yang ditenderkan tersebut, juga salah satu bentuk ghulul . Termasuk juga ghulul dalam pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (ghulul) adalah perbuatan kolutif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.
Hukuman Qishah
Dalam rumusan fikih sanksi dari tindakan kesalahan yang disebut dengan jarimah dikategorikan menjadi tiga kelompok; had, qishah dan takzir. Had sering kali disebut dengan bentuk jamak hudud diberlakukan untuk tindak pidana atau jarimah tertentu yaitu; zina, tuduhan zina, pencurian, konsumsi minuman keras, pencurian, meninggalkan islam atau murtad, membuat kekacauan, pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Bentuk had atau sanksi untuk tindakan-tindakan tersebut berbeda-beda berdasarkan nash yang ada dalam Al-Qur’an. Sedangkan kelompok sanksi qishsah diberlakukan dalam tindak pidana pembunuhan dan pidana penganiyaan yang berakibat pada hilangnya anggota badan (Abdul Qawi 2003).
Takzir diberlakukan untuk segala bentuk jarimah atau pidana yang memiliki konsekuensi sanksi diluar had dan qishah . Sebagai implikasinya karena istilah korupsi tidak dikenal secara spesifik sebagai tindak pidana dalam peradilan Islam hanya memiliki kesamaan dengan pidana jarimah pencurian (sariqah) dari sisi penguasaan hak milik orang. Namun sariqah yang dikaji dalam peradilan fikih pelaku melakukan pencurian secara langsung berbeda dengan praktek korupsi yang terjadi dalam instusi atau lembaga. Pejabat yang melakukan korupsi dengan nilai milyaran tidak mengambil uang secara langsung namun dengan kebijakan yang tidak tepat, rekayasa anggaran atau bentuk tindakan lain yang memiliki dampak merugikan negara.
Fikih memiliki ketetapan yang jelas tentang risywah namun jarimah ini masuk dalam jarimah takzir yang ketentuan hukumnya ada dalam kewenagan penguasa. Sementara rumusan fikih memiliki batasan dalam menentukan takzir tidak boleh dalam bentuk had atau qishah sehingga tidak diperbolehkan takzir dengan hukuman mati selain Mazhab Maliki (An-Nawawi and Syaraf 31152). Sehingga ketika hukuman mati dipandang memiliki aspek maslahah ketika diperlakukan sebagai sanki koruptor maka maslahah tersebut merupakan maslahah mursalah atau kemaslahatan yang murni penilaian akal pikiran manusia. Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil hukum apabila tetap dalam kerangka yang rasional dan proporsional sesuai dengan misi syariat. Menurut Ibnu Qayim maslahah mursalah dapat digunakan sebagai dalil hukum ketika memenuhi tiga syarat. Pertama , kemaslahatan hasil akal pikiran murni harus memiliki kesesuaian dengan maqasid asy- syari’ah dan tidak bertentangan dengan nash. Kedua , kemaslahatan tersebut harus konkrit dan tidak boleh hanya berupa dugaan atau kemungkinan yang tidak dipastikan keberadaannya. Ketiga, kemaslahatan bersifat umum dan menyeluruh tidak hanya bersifat individu atau golongan (Ibnu Al-Qayim Al-Jauziyah 1991). Dengan demikian hukuman mati yang diberlakukan terhadap koruptor harus mempertimbangkan ketiga hal tersebut.

## KESIMPULAN
Korupsi secara definitif tidak dikenal dalam kajian fikih, namun substansi tindakan yang dikategorikan korupsi memiliki kesamaan dengan bentuk-bentuk jarimah yang menyebabkan adanya hukum had bahkan qishah jika terkait dengan hak-hak masyarakat umum. Terdapat makna sariqah, ghulul, risywah dan khianat dalam praktek-praktek korupsi yang melawan undang-undang. Sanksi terhadap tindakan korupsi berupa takzir sehingga untuk diberlakukan hukuman mati maka dapat menggunakan dalil hukum maslahah al mursalah.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul Qawi. 2003. Al-Jarimah Wal Iqab Fil- Fiqhi Al-Islami . Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah. Ad-Dimyati, and Abu Bakar Syata. 1997. I’anat At-Thalibin, Juz 4 . Bairut: Dar al-Fikr.
Agus Gede Sutamaya, Yudi Kurniawan dan Neneng Nurhasanah. 2022. “HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM THE DEATH PENALTY FOR CORRUPTORS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Agus.” Dialektika Hukum 4(1):58–78. Ak-Kuwait, Wazarah. n.d. Mausu’ah Fiqhiyyah Wazarah Kuwait Juz 24 . Mesir: As-Safwah. Al-Harawi. 2002. Mirqat Al-Mafatih . Bairut: Dar al-Fikr.
Al-Haytam, and Ibnu Hajar. 1997. Tuhfah Al-Muhtaj, Juz 9 . Bairut: Dar Ihya’ at-Turas.
Al-Mawardi, Imam. 1999. Al-Hawi Al-Kabir, Jilid 3 . Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah.
An-Nawawi, and Abu Zakaria Yahya Syaraf. 31152. Majmu’ Syarh Muhazzab, Juz 4 . Bairut: Dar al-Fikr. As-Syibini. 1994. Mughni AL-Muhtaj Ila Makrifati Al-Fadlil Minhaj Juz 4 . Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah. As-Syibini. 2001. Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal . Bairut: Muassasatu al-Risalah Nasyirun. Bramantyo, Rizki Yudha. 2020. “No ERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.” Jurnal Ilmu Hukum 6(1):74–81. Daipon, Dahyul. 2021. “Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15(1):137–50. doi: 10.24090/mnh.v15i1.4579. Ibnu Al-Qayim Al-jUZIYAH. 1991. I’lam Al-Muwaqi’in . Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah. Ibnu Asyur. 1984. At-Tahrir Wat Tanwir . Tunis: Dar at-tunisiyah. Khusnan, M. Ulinnuha. 2018. “HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN.” Al-Mizan 2(1):95–114. doi: 10.36859/jdh.v4i1.858. Mansyuroh, Firqah Annajiyah. 2019. “Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38).” Jurnal Studi Islam Dan Sosial 17(1):41–60. UI Akmar, Diya, and Syafrijal Mughni Madda. 2021. “Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum.” Supremasi Hukum 17(2):40–47. Wahid, Saenal. n.d. “HUKUMAN TERHADAP KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PUNISHMENT FOR CORRUPTOR IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW.” Bustanul Fuqaha 2(2):181–92. doi: 10.36701/bustanul.