DILEMA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN OLEH CAMAT

## (Studi di Kecamatan Kahayan Tengah  Kabupaten Pulang Pisau)
The Dilemma of Conducting Public Government Affairs in Sub-District by Camat (Study in Central Kahayan District Of Pulang Pisau Regency)

## JHON RETEI ALFRI SANDI
Universitas  Palangka  Raya,  Kalimantan Tengah, Indonesia.
Email : jhonrete@fisip.upr.ac.id

## Abstrak
Urusan  pemerintahan  umum  memiliki  urgensi  penting  ditengah  keberagaman, ancaman intoleransi, radikalisme, disintegrasi bangsa saat ini.   Peran kelembagaan Pusat  di  daerah  baik  berbasis  keamanan  dan  ketertiban,  pertahanan  akan  sulit berjalan secara optimal tanpa didukung struktur organisasi perangkat daerah dengan program  kerjanya.  Kendala  regulasi,  teknis  dan  political  will  pejabat  dalam pengalokasi program kerja dan anggaran daerah ke unit organisasi terdepan seperti pemerintah  kecamatan  menjadi  penyebab  kurang  terselenggara  urusan pemerintahan umum dengan baik oleh Camat di kecamatan.
Penelitian  ini  berupaya  mengkaji  dilema  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan umum di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau oleh camat, ditengah arus  reformasi  dan  demokrasi  yang  memberi  kewenangan  luas  kepada  daerah kabupaten/kota serta Pemerintah Desa dengan undang-undang desa dan anggaran satu milyar desa melalui pendekatan diskriptif kualitatif.
Keywords : Implementation Government Political Will Intolerance Diversity
Disintegration

## Kata Kunci :
Pelaksanaan Pemerintahan Kemauan Politik Intoleransi Keberagaman
Disintegrasi
Published October 2020

## Abstract
The affairs of public government have an important urgency amid diversity, the threat of intolerance, radicalism, the disintegration of the nation today.   The central institutional role in the region is both security and order-based, defense will be difficult to run optimally without  the  support  of  the  organizational  structure  of  regional  devices  with  its  work program. Regulatory, technical and political constraints will be officials in the allocation of work programs and regional budgets to leading organizational units such as the sub-district government being the cause of the lack of public government affairs properly maintained by the District Court in the sub-district.
This research seeks to examine the dilemma of conducting public government affairs in The Central Kahayan District of Pulang Pisau Regency by the district, amid current reforms and democracy that gives broad authority to districts/ cities as well as village governments with village laws and budgets of one billion villages through a qualitative scripted approach.
© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2

## PENDAHULUAN
Urusan  Pemerintahan  Umum  adalah  Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Presiden sebagai  kepala pemerintahan yang mencakup 7 (tujuh) bidang yakni : (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan  nasional  dalam  rangka  memantapkan pengamalan  Pancasila,  pelaksanaan  Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal
Ika  serta  mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan NKRI;  (2)  Pembinaan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa; Pembinaan  kerukunan  antarsuku  dan  intrasuku,  umat beragama, ras dan golongan lainnya  guna mewujudkan stabilitas  keamanan  lokal,  regional  dan  nasional;  (3) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan  peraturan perundang-undangan; (4) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  hak  asasi  manusia, pemerataan,  keadilan,  keanekaragaman  Daerah  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (5) Pengamalan kehidupan  berdemokrasi  berdasarkan  Pancasila;  (6) Pelaksanaan  semua  Urusan  Pemerintahan  yang  bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
Urusan Pemerintahan Umum ini dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing- masing.  Gubernur  bertanggungjawab  kepada  Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada  Menteri    melalui  Gubernur  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat.    Untuk  melaksanakan  Urusan Pemerintahan  Umum  tersebut,  Gubernur  dan Bupati/Walikota  dapat  melimpahkan  kepada  Camat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 25 ayat (6) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014  menyatakan :
“Bupati/walikota  dalam  melaksanakan  urusan pemerintahan  umum  pada  tingkat  Kecamatan melimpahkan  pelaksanaannya  kepada  Camat” ditingkat kecamatan dengan dibantu Instansi Vertikal tingkat  Kecamatan  dengan  anggaran  dari  beban APBN (Pasal 25 ayat 5).
Guna  menunjang  kelancaran  pelaksanaan  Urusan Pemerintahan  Umum  dimasing-masing  tingkatan pemerintahan dibentuk Forkopimda provinsi,
Forkopimda  kabupaten/kota  dan  forum  koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagai wahana komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan.
Urusan  Pemerintahan  Umum  memiliki  urgensi besar  dalam  menjaga  dan  merawat  bangunan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kuatnya arus  globalisasi, demokratisasi,  kemajuan  teknologi  informasi  menjadi ancaman serius dan membutuhkan formulasi tepat agar NKRI tetap terjaga.
Dewasa  ini  perhatian  terhadap  pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di daerah oleh  pimpinan daerah dan pimpinan instansi teknis vertikal di daerah menjadi  sangat  penting.  Berbagai  tindakan  kekerasan (radikalisme), sikap intoleransi bahkan aksi terorisme di
tingkat bawah atau akar rumput (grassroot), di-idikasikan karena    belum  optimalnya  pelaksanaan  urusan pemerintahan  umum  di  daerah  oleh  berpakai komponen perangkat Pemerintah termasuk  perangkat pemerintah daerah seperti Camat dengan kewenangan yang  diamanatkan  pada  undang-undang.  Padahal masyarakat  akar  rumputlah (grassroot) yang  menjadi arena  sebaran  sekaligus  pembinaan  yang  rentan terpapar dengan berbagai paham in-toleransi.
Beberapa  asumsi  pemikiran  terkait    dengan eksistensi  pelaksanaan  atau  implementasi  tugas pemerintahan  umum  di  daerah  yang  seyogianya  harus dilaksanakan dengan baik dan serius oleh para pimpinan daerah  dan  pimpinan  instansi  vertikal  di  daerah termasuk  Camat.  Apakah  para  pejabat  daerah  telah meletakan  proporsi  implementasi  segenap  urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan absulut, urusan pemerintahan  konkuren  dan  urusan  pemerintahan umum  secara  berimbang  sehingga  segenap  urusan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik di daerah? Apakah anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  Umum  benar-benar  tersedia  sehingga memungkinkan aparatur pemerintah di daerah (camat) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik ?.
Pemerintah  Kecamatan    merupakan  organisasi pemerintahan  yang  langsung  berhadapan  dengan masyarakat sebagai bagian organisasi pemerintahan yang wilayah  kerja  melingkupi  pemerintah  desa  dan pemerintah  kelurahan.  Camat  memiliki  peranan strategis  karena  berhadapan  dan  bergaul  langsung dengan  kehidupan  masyarakat  desa/kelurahan  yang berada  di  wilayah  kerjanya,  sehingga  diyakini  Camat memiliki  pengetahuan,  perhatian  serta  wawasan  lebih luas  dan  komplek  terhadap  fenomena-fenomena  yang dihadapi masyarakatnya, termasuk fenomena menyangkut  kesadaran  bersama  dalam  tatanan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  berdasarkan Pancasila,  UUD  1945,  NKRI  dan  Byineka  Tunggal  Ika ditingkat akar rumput.
Sandi,JRA. 2020. The Dilemma of Conducting Public Government Affairs in Sub-District by Camat (Study in Central Kahayan District Of Pulang Pisau Regency)

## LANDASAN TEORI
Sadu  Wasistiono  (1999)  menyatakan  bahwa pemerintah  kecamatan  memiliki  karakteristik  khusus dibanding  tingkat  pemerintahan  lainnya.    Ada karekteristik  berbeda  antara  status  perangkat  daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah  lainnya  yang  bersifat  lebih  spesifik.  Dimana kewenangan  Camat  justru  lebih  bersifat  umum  dan menyangkut  berbagai  aspek  dalam  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan.  Sehingga  Camat memiliki  tanggungjawab  khusus  untuk  melaksanakan “tugas  umum  pemerintahan” sebagai  kewenangan atributif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat langsung pada Camat sebagaimana kedudukan, tugas dan fungsinya.
Camat  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya  William  Dunn  2008  menyatakan  : Masalah  yang  harus  diatasi  oleh  Pemerintah  adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak  terwujudkan.  Meskipun  masalah  tersebut  dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik.
Kebijakan  otonomi  daerah  sebagaimana  dituang pada  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  pada  kenyataannya  telah mendorong  terjadi  perubahan  secara  struktural, fungsional  dan  kultural  dalam  keseluruhan  tatanan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Salah  satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan  kedudukan,kewenangan,  tugas  dan  fungsi Camat.    Perubahan  kedudukan  kecamatan  menjadi perangkat  daerah  kabupaten/kota  dan  camat  menjadi pelaksana  sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang  Bupati/Walikota.  Pergeseran  kedudukan pemerintah kecamatan pertama-tama diatur pada Pasal 1 huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan  : “Kecamatan  merupakan  wilayah  kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota”. Pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
sebagai  revisi  atas  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 Pasal 120 ayat (2) kembali menyatakan   bahwa : “Perangkat daerah kebupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah,  sekretariat  DPRD,  dinas  daerah,  lembaga  teknis daerah, kecamatan dan kelurahan ”. Pada Undang -Undang Nomor  23  Tahun  2014    pengganti  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209 ayat (2) menegaskan bahwa  : “Perangkat  daerah  kabupaten  terdiri  atas sekretariat  daerah,  sekretariat  DPRD,  inspektorat,  dinas, badan dan kecamatan”.
Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalanakan  oleh  Camat.  Dampaknya  menurut  Sadu Wasistiono (2005) yakni : Kecamatan bukan lagi wilayah administrative  pemerintahan  dan  dipersepsikan merupakan wilayah  kekuasaan camat. Dengan paradigm baru,  Kecamatan  merupakan  suatu  wilayah  kerja  atau areal tempat Camat bekerja.
Camat  adalah  perangkat  daerah  kabupaten  dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrative pemerintahan,  dengan  demikian  camat  bukan  lagi penguasa  tunggal  yang  berfungsi  sebagai  administrator pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakat,  akan tetapi  merupakan  pelaksana  sebagian  wewenang  yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota.
Prof. Koeswara Kertapradja (2000:34) menyatakan  :  Camat  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat  dalam  menjalankan  tugas-tugas  dekonsentrasi, namun  telah  beralih  menjadi  perangkat  daerah  yang hanya  memiliki  sebagian  kewenangan  otonomi  daerah dan  penyelengaraan  tugas-tugas  umum  pemerintahan dalam wilayah kecamatan.
Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan  daerah  tersebut,  mengakibatkan  pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Sebagai perangkat Daerah, Camat memiliki  kewenangan  delegatif,  dimana  kewenangan camat  merupakan  kewenangan  yang  dilimpahkan  oleh
Bupati/Walikota,  sehingga  luas  atau  terbatas kewenangan camat sangat bergantung dari kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota atau didasarkan atas keinginan politis Bupati/Walikota.
Menurut  Sadu  Wasistiono  (1999  :  33)  ada karekteristik  berbeda  antara  status  perangkat  daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah  lainnya  yang  bersifat  lebih  spesifik.  Dimana kewenangan  Camat  justru  lebih  bersifat  umum  dan menyangkut  berbagai  aspek  dalam  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan.  Sehingga  Camat memiliki  tanggungjawab  khusus  untuk  melaksanakan “tugas  umum  pemerintahan”  sebagai  kewenangan atributif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat langsung pada Camat sebagaimana kedudukan, tugas dan fungsinya.

## PEMBAHASAN
Pemerintah  Kecamatan  dengan  Camat  sebagai Kepala,  memiliki  kedudukan  dan  posisi  strategis  bagi terwujud tata kehidupan masyarakat yang demokratis di wilayah  kerjanya.  Camat  hanya  dapat  melaksanakan tugas  dan  peran  dengan  baik  manakala  diberi kewenangan  menyangkut  wewenang  urusan  dan  di dukung  alokasi  anggaran  dari  pemerintah  kabupaten. Wewenang urusan dan dukungan anggaran tentu tidak hanya  sebatas  pada  retorika  politik  atau  ketentuan keputusan  formal,  tetapi  lebih  dari  itu  benar-benar dapat menempatkan Camat untuk mampu memberikan keputusan  atau  kebijakan  sesuai  harap  masyarakat (publik interest) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Camat  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya.  Masalah  yang  harus  diatasi  cukup  luas dan komplek yang menyangkut masalah-masalah publik. Camat  sebagai  pejabat  pemerintah  yang  memberikan pelayanan  di  garda  terdepan  selain  desa/kelurahan, relatif menghadapi persoalan yang komplek tidak hanya
menyangkut  masalah-masalah  urusan  formal  atau prosedural  belaka,  tetapi  juga  menyangkut  tata kehidupan  sosial  ekonomi,  budaya  masyarakat.  Camat dituntut  tidak  hanya  dapat  menyelesaikan  persoalan- persoalan  kedinasan,  tetapi  juga  persoalan  tatanan kehidupan  masyarakat  sehari-hari  seperti  mengantar masyarakat  yang  sakit  dan  tidak  mampu  secara ekonomi,  menampung  dan  memberikan  tumpangan pada  masyarakat  yang  tidak  memiliki  tempat  tinggal dalam waktu sementara, bahkan juga terlibat mengurus orang menikah, orang mati, orang cerai, kawin lari dan lain-lain seperti diungkapkan Camat Kahayan Tengah :
“Pemerintah kecamatan sebagai unsur penyelenggaraan  pemerintahan  terdepan  disamping pemerintah  desa/kelurahan  memiliki  tugas  dan tanggungjawab  yang  komplek,  karena  tuntutan pelayanan yang cukup komplek. Pelayanan kami 1 x 24  jam,  dari  mengurus  surat  menyurat  dikantor sampai  mengurus  orang  melahir,  meninggal,  kawin lari, oranf sakit yang tidak mampu dan lain-lain diluar jam kantor.
Di  kecamatan,  Camat  menjadi  pigur  sentral kepemimpin.  Kehadiran  Camat  mampu  memberi penguatan  tidak  hanya  bagi  para  kepala  desa  dan perangkat  desa  di  wilayah  kerjanya  tetapi  juga  bagi masyarakat  seluruh  kecamatan.  Camat  dipandang sebagai wakil pemerintah kabupaten atau pejabat wakil bupati  atau  utusan  bupati,  yang  diharapkan  dapat merespon serta menindaklanjuti kepentingan masyarakat seperti diungkapkan Camat Kahayan Tengah yakni :
“ Masyarakat  di  Kecamatan  sangat  mengharapkan peranan Camat yang baik. Camat dipandang sebagai duta  atau  utusan  Bupati  yang  diyakini  mampu menjawab dan mengatasi permasalahan- permasalahan  yang  berkembang  di  kecamatan. Camat juga menjadi figur contoh dan teladan dalam memberikan  pelayanan,  sehingga  keberadaan pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Camat  tidak  dibatasi oleh jam kerja, dan jenis ur usan”.
Berdasarkan kondisi diatas, sangat benar dikatakan Prof. Sadu Wasistiono (2008) bahwa ada karekteristik berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan  dengan  instansi/lembaga  teknis  daerah lainnya yang bersifat lebih spesifik. Dimana kewenangan Camat  justru  lebih bersifat umum  dan  menyangkut
Sandi,JRA. 2020. The Dilemma of Conducting Public Government Affairs in Sub-District by Camat (Study in Central Kahayan District Of Pulang Pisau Regency)
berbagai aspek dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Pada  konteks  Undang-Undang  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  225  ayat  (1), pemerintah  kecamatan  merupakan  salah  satu  unsur Perangkat  Daerah  yang  Camat  dalam  hal  ini  memiliki tugas yakni :
(1)   menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
(2)   mengkoordinasikan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat;
(3)   mengkoordinasikan  upaya  penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
(4)   mengkoordinasikan  penerapan  dan  penegakan Perda dan Perkada;
(5)   mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
(6)   mengkoordinasikan  penyelenggaraan    kegiatan pemerintahan yang dilakukan  Perangkat Daerah di Kecamatan;
(7)   membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
(8)   melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah  kabupaten/kota  yang  tidak dilaksanakan  oleh  unit  kerja  Perangkat  Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
(9)   melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Tugas  tersebut  diatas  merupakan  tugas atributif yang menjadi  tugas  dan  tanggungjawab  penuh  Pemerintah Kecamatan  sebagai  bagian  Perangkat  Pemerintah Daerah Otonom di bawah Bupati.
Pada ketentuan Pasal 25 ayat (2), (4) dan (5) melekat  pula  tugas  dan  tanggungjawab  Pemerintah Kecamatan  dalam  melaksanakan  tugas  Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang menjadi tugas dan tanggungjawan  kepala  daerah  (Bupati)  sebagai  wakil pemerintah  Pusat  di  Daerah,  melalui  pelimpahan kewenangan  dan  pembiayaan  bersumber  dari  APBN, manakala    Bupati  mendelegasikan  kewenangan  dan
tanggungjawabnya kepada Camat. Tugas ini merupakan tugas delegatif dari Bupati kepada Camat.
Pemerintah Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Bukit Rawi mendapat amanat urusan dari Bupati  Pulang Pisau  menyangkut beberapa urusan kewenangan  Bupati  sebagai  kepala  pemerintah  daerah otonom sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Pulang  Pisau  No.11  Tahun  2009.    Urusan  yang dilimpahkan  bupati  kepada  camat  melingkupi  bidang pemerintahan,  bidang  ekonomi  dan  pertambangan, bidang  pendidikan  dan  kesehatan,  bidang  sosial  dan kesejahteraan  masyarakat,  bidang  pertanahan,  bidang perizinan tertentu sebagaimana tabel berikut :
Tabel  1.  Urusan  Yang  Dilimpahkan  Bupati  Kepada Camat  di  Kabupaten  Pulang  Pisau Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Pulang Pisau No.11 Tahun 2009
A.  Bidang Pemerintahan 1.     Pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa.
2.     Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3.      Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)  di wilayah kerjanya.
4.      Memfasilitasi kerukunan hidup antar umat beragama.
5.      Memimpin penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6.      Pengkoordinasian kegiatan UPTD/instansi  pemerintahan di wilayah kerjanya.
7.      Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
8.      Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa dan kelurahan.
9.      Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar kelurahan dan penyelesaian atas perselisihan antara desa dan kelurahan, antar kelompok dalam wilayah kerjanya.
10.    Menyelenggarakan lomba/penilaian desa dan kelurahan tingkat desa/kelurahan.
11.   Pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil :
a.  Penandatanganan Kartu Keluarga b.  Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris.
c.  Penandatanganan Surat Keterangan Pindah WNI.
d.  Penandatanganan Surat Keterangan Cerai.
e.  Penandatanganan Surat Bepergian Haji.
f.  Penandatanganan Surat Keterangan Dispensasi untuk Menikah Bagi Warga Muslim.
12.   Pembinaan Forum RT/RW tingkat kecamatan.
13.   Pembinaan organisasi RT/RW diwilayah kerjanya.
14.   Memfasilitasi kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa/kelurahan.
15.   Pengusulan pengangkatan dan mutasi perangkat desa
16.   Pembinaan kepegawaian :
a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas.
17.   Perawatan dan pemeliharaan barang pemerintah kecamatan dan barang pemerintah/pemerintah daerah di desa dan kelurahan.
18.   Membantu pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Persiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.
19.  Penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
B. Bidang Ekonomi dan Pertambangan 1.   Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembangunan di wilayah kerjannya.
2.   Memfasilitasi kegiatan pengembangan perekonomian desa dan kelurahan.
3.   Membantu dan melakukan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4.   Membantu memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan.
5.    Membantu pengawasan  atas pengambilan sumberdaya alam (SDA tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
6.    Membantu memfasilitasi penerbitan pedagang kaki lima (PKL)
7.    Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
8.    Memfasilitasi koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
9.    Melakukan pengawasan pasar tradisional.
10. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.
11. Memfasilitasi pembenahan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A)/perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT).
12. Membantu pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penggunaan pestisida dan herbisida.
13. Pemantauan dan pemanfaatan sumberd air dan irigasi.
14. Pembinaan tenaga petugas penyuluh lapangan (PPL) pertanian.
15. Membantu pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan.
C.  Bidang Pendidikan dan Kesehatan 1.  Membantu pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
2. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.
4.  Memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar.
D.  Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 1.   Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2.   Memfasilitasi pembinaan  dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat.
3.   Memfasilitasi kegiatan penanggulangan masalah sosial.
4.   Melaksanakan penyaluran santunan kematian.
5.   Membantu pelaksanaan  bantuan korban banjir.
6.   Membantu pelaksanaan kebijakan/program bidang sosial dan kesejahteraan rakyat.
7.   Membantu pelaksanaan kesuksesan program pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan.
E.  Bidang Pertanahan 1.   Membantu pengawasan atas tanah-tanah negara dan asset pemerintah daerah diwilayah kerjanya.
2.   Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang dibiayai oleh APBD/APBN yang akan
Sandi,JRA. 2020. The Dilemma of Conducting Public Government Affairs in Sub-District by Camat (Study in Central Kahayan District Of Pulang Pisau Regency)
digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.   Pembinaan dan pengawasan tentang penggunaan alkah/kuburan yang dikelola oleh masyarakat.
4.   Membantu dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah.
5.   Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanag negara bebas di wilayah kerjannya.
6.   Memberikan rekomendasi lahan untuk lokasi transmigrasi.
7.   Memfasilitasi usaha penyelesaian sangketa/perselisihan masalah tanah secara musyawarah di tingkat kelurahan.
F.  Bidang Perizinan Tertentu
1. Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup a.  Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi surat ijin undang-undang gangguan (HO).
b.  Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi surat ijin undang-undang pertambangan daerah (SIPD) bahan galian golongan C.
c.  Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi surat ijin pemboran (SIP) air bawah tanah.
d.  Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi surat ijin perusahaan pemboran  air bawah tanah (SIPPAT) golongan I,II,III dan IV.
e.  Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi surat ijin stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).
f.   Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi surat ijin peternakan babi, sapi, kambing, ayam, bebek, ungags lainnya.
2 . Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi a.    Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi surat tanda daftar gudang (TGD).
b.    Memberikan rekomendasi izin reklame spanduk, banner  diwilayah kerjannya.
c.    Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan.
d.    Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi Tanda Daftar Industri (TDI).
e.    Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
f.    Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan surat ijin tempat usaha (SITU) dan surat pemberitahuan surat usaha.
g.    Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan ijin reklame papan nama toko.
h.   Memberikan surat keterangan usaha. i.    Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi registrasi atas :
1.   Permohonan industri kecil rumah tangga dan kerajinan dengan skala industri dibawah Rp.5.000.000.
2.   Usaha dagang kecil dengan skala omset penjualan dibawah Rp.25.000.000.
3. Bidang Pertanahan
a.  Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan  rekomendasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
b.  Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi ijin peralihan/pemindahan hak atas tanah.
c.  Memberikan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi ijin perubahan penggunaan ha katas tanah.
d.  Memberikan surat pengantar untuk rekomendasi penentuan atas hak tanah.
e.  Penerbitan surat keterangan tanah.
4. Bidang Pariwisata Menerbitkan surat pengantar untuk mendapatkan rekomendasi ijin keramaian yang bersifat incidental :
a. Mainan anak-anak (komedi putar dll).
b. Pasar malam
5. Bidang Permukiman Memberikan rekomendasi izin mendirikan menambah bangunan (IMMB) atas :
a. Bangunan rumah tempat tinggal non komersil, termasuk pagar dan saluran di depan sekitar rumah, tidak termasuk IMB bagi perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan.
b. Bangunan rumah sewa, kost, pondokan dan bangunan sejenisnya.
c. Warung kios, depot dan lain-lain bangunan sejenisnya dengan luas sampai dengan atau kurang dari 20 m2.
5. Perijinan Lain-Lain a. Memberikan rekomendasi dan pengawasan  pengumpulan uang.
b. Penerbitan surat keterangan kehilangan.
c. Penerbitan surat keterangan ijin bepergian.
d. Memberikan surat pengantar rekomendasi usaha sarang burung wallet.
Urusan  wewenang  bupati  yang  dilimpahkan kepada camat Kahayan Tengah relative cukup luas dan melingkupi hampir semua bidang pelayanan pemerintah daerah yang melekat baik urusan atributif sebagaimana ketentuan  Pasal  225  ayat  (2),  (4)  dan  (5)  dan  urusan delegatif sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (4).
Delegasi  wewenang  urusan  Bupati  kepada Camat melingkupi pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati sebagai  kepala  daerah  otonom  yang  di  dalam  urusan tersebut  juga  terkait  langsung  dengan  kewajiban  dan tanggungjawan  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan Umum di Kecamatan seperti :
• Bidang  Pemerintahan  menyangkut  pembinaan ideologi, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
Memfasilitasi kerukunan hidup antar umat beragama, Memfasilitasi  penyelenggaraan  kerjasama  antar kelurahan dan penyelesaian atas perselisihan antara desa dan kelurahan, antar kelompok dalam wilayah kerjanya.
• Bidang  Sosial  dan  Pertambangan  Memfasilitasi kegiatan penanggulangan masalah sosial.
Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Umum  di Kecamatan, dipandang sebagai bagian pelaksanaan tugas Camat  sebagai  perangkat  daerah  otonom,  sehingga alokasi anggaran kegiatan  menjadi satu kesatuan dengan anggaran  unit  organisasi  perangkat  daerah  kabupaten yang  tertuang  pada  DPA  Kecamatan  seperti diungkapkan Camat Kahayan Tengah Leting,S,Sos :
Bupati Pulang Pisau tidak secara khusus menetapkan pelimpahan urusan menyangkut
Urusan
Pemerintahan Umum di Daerah Kecamatan kepada
Camat. Bupati hanya menetapkan Surat Pelimpahan melalui  Peraturan  Bupati  No.  11  Tahun  2016. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dipandang sebagai  bagian  pelaksanaan  urusan  pemerintah kecamatan  sebagai  unit  organisasi  pemerintah daerah otonom.
Berikat  skema  pola  pelaksanaan  Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan :
Gambar 1.  Pola Pelimpahan Kewenangan  Bupati Pulang Pisau  terkait  Urusan  Atributif  dan Delegatif  kepada  Camat  Kahayan Tengah.
Meskipun  Bupati  secara  khusus  tidak melimpahkan  kewenangan  pelaksanaan  pemerintahan umum  di  kecamatan,  akan  tetapi  pelaksanaan  Urusan Pemerintahan  Umum  harus  dilaksanakan  oleh  Camat selaku pempinan wilayah kecamatan. Pihak Kecamatan dalam  pelaksanaan  tugas    yang  dibebankan  harus ditopang  pula  dengan  anggaran  yang  memadai.  Akan tetapi pada kenyataannya, urusan yang cukup komplek diserahkan  kepada  Camat  tidak  disertai  dengan dukungan  anggaran  yang  memadai.  Akibatnya  Camat kurang  optimal  dalam  melaksanakan  segenap  urusan baik  bersifat  urusan  atributif  maupun  urusan  delegatif yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
Alokasi  anggaran  pemerintah  kabupaten kepada perangkat daerah kecamatan yang sangat minim baik  untuk  kegiatan  atau  program  Belanja  Langsung (Modal)  dan  Belanja  Tidak  Langsung  (Rutin)  tentu berdampak  pada  kualitas  kerja  pemerintah  kecamatan sebagaimana ditunjukan pada tabel.
Sandi,JRA. 2020. The Dilemma of Conducting Public Government Affairs in Sub-District by Camat (Study in Central Kahayan District Of Pulang Pisau Regency)
Tabel 2. Alokasi Anggaran Pemerintah Kecamatan  Kahayan  Tengah  2015, 2016-2018 Thn Anggaran BTL BL Total Realisasi 2014  1.280.391.004  406.000.000 1.686.391.004  1.563.171.987 2016  1.280.391.004  406.000.000 1.686.391.004  1.563.171.987 2017  1.588.758.614  727.700.000 2.194.758.614 - 2018  1.588.758.614  728.000.000 2.316.758.614 -
Sumber : Data Olahan (LPPD Kab. Pulang Pisau).
Anggaran ini tentu jauh dari tingkat bebankan kerja yang diserahkan serta kapasitas dalam merespon dan  menindaklanjuti  harapan,  keinginan  yang  komplek dari masyarakat sebagaimana yang menjadi tuntutan dan aspirasi  14  desa/kelurahan  dan  penduduk  sebanyak 7.698 diwilayah Kecamatan Kahayan Tegah.
Pemerintah  kecamatan,  dengan  kondisi anggaran  yang  belum  optimal  berupaya  mengatur  dan mengelola anggaran sebagaimana yang ditetapkan pada DPA – SKP  Kecamatan.  Camat  berdaya  upaya melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan  dan  pembinaan  sosial  kemasyarakat dengan  baik,  meskipun  pada  realitas  banyak  terdapat tuntutan dan aspirasi masyarakat kecamatan yang tidak bisa dipenuhi dan banyak tugas pokok yang tidak dapat terselenggara  dengan  baik  karena  situasi  dan  kondisi yang dihadapi pemerintah kecamatan.
Camat dengan segenap jajaran merencanakan dan melaksanakan program kerja dengan mengacu pada kebutuhan  masyarakat,  kemampuan  anggaran  yang tersedia serta skala prioritas pembangunan kecamatan.
Kebijakan  yang  dilakukan  Camat  dengan memprioritas anggaran kepada pembiayaan belanja rutin kantor  seperti  :  beban  listrik,  honor  tenaga  kontrak, rapat dan perjalanan dinas. Sedangkan kegiatan belanja program  disusun  dengan  memperhatikan  sisa  serapan dana  rutin.  Tidak  banyak  kegiatan  yang  dapat diakomodir  berdasarkan  alokasi  anggaran  tersebut seperti disampaikan Camat Kahayan Tengah :
“ Program kegiatan pembangunan atau belanja modal disusun  oleh  Pemerintah  Kecamatan  dengan memperhatikan  alokasi  anggaran  dengan  serapan nilai  beban  belanja  rutin  terlebih  dahulu.  Rata-rata belanja  modal  yang  mampu  terbiaya  setiap  tahun seperti  tahun  2016  sampai  2018  hanya  berkisar antara 400 juta – 700 juta lebih sedikit. Kecamatan tidak  mungkin  dapat  membuat  program  yang aspiratif  manakala  jumlah  alokasi  anggaran pembangunan  sebagaimana  ditetapkan  pada  DPA- SKP  Kecamatan  Kahayan  Hilir  hanya  700  juta. Anggaran  kecamatan  ini  sangat  kecil  dibandingkan anggaran  yang  dikelola  pemerintah  desa  yang  rata- rata lebih dari 1 milyar per tahun.
Minim  anggaran  berdampak  pada  kurang responsive  program  kerja  pemerintah  kecamatan. Pelaksanaan  tugas  pemerintah  kecamatan  dilakukan hanya  sebisanya  oleh  Camat,  atau  dengan  bahasa  lain “ala  kadar” ,  sehingga  hakikat  adanya  Pemerintah  yang melayani  dan  responsive  menjadi  jauh  dari  kenyataan. Pemerintah  kecamatan  tidak  mampu  melaksanakan urusan  pemerintahan  atributif  dengan  baik,  lebih-lebih urusan delegatif.
Delegasi terkait pelaksanaan Urusan Pemerintah  Umum  di  Kecamatan  oleh  Bupati  Pulang Pisau  kepada  Camat  memang  masih  belum  dilakukan. Bupati  hanya  memberikan  delegasi  kewenangan menyangkut  beberapa  urusan  pemerintahan,  ekonomi dan  pertambangan,  bidang  sosial  dan  kesejahteraan masyarakat,  perizinan,  rekomendasi  atau  penerbitan surat-keterangan  dan  lain-lain.  Kewenangan  Urusan pemerintahan  kecamatan  lebih  bersumber  atau mengacu  pada  ketentuan  Pasal  225  ayat  ayat  (1)  atau sebagai urusan atributif perangkat daerah otonom.
Pemerintah Kecamatan Kayahan Tengah relatif mengalami kesulitan melaksanakan Urusan Pemerintahan  Umum  di  Kecamatan,  termasuk  pula Urusan  Pemerintahan  Otonom  karena  anggaran  yang terbatas tersebut. Pemerintah kecamatan relatif kurang optimal  melakukan  koordinasi,  komunikasi  dan sinkronisasi  berbagai  program  kegiatan  di  semua desa/kelurahan  karena  keterbatasan  pembinaan  yang dilakukan  serta  menguatnya  peranan  pemerintah  desa dengan berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tentang  Desa  dan  dialokasikan  anggaran  desa  dalam bentuk Dana Desa (DD) sebesar 1 milyar.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  221  telah  menetapkan bahwa  pembentukan  Kecamatan  adalah  dalam  rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,  pelayanan  publik,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
Bagaimana  mungkin  Pemerintah  Kecamatan mampu melaksanakan koordinasi dengan baik manakala, pembiayaan  kegiatan  pemerintah  kecamatan  hanya mampu  membiayai  kegiatan-kegiatan  rutin  operasional kantor.
Pemerintah  Kecamatan  Kahayan  Tengah dalam  penyelengggaraan  Urusan  Pemerintahan  Umum di  wilayah  kecamatan,  menyiasati  dengan  bertumpu pada  program-program  kerja  yang  diselenggarakan pemerintah  Kabupaten  Pulang  Pisau,  khususnya  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten,  instansi pemerintah    daerah  otonom  lainnya  seperti    Dinas Sosial  Kabupaten,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten,  Badan  Penanggulangan  Bencana  dan  lain- lain.
Progam  kerja  juga  diharapkan    datang  dari Instansi  Vertikal  tingkat  kabupaten  atau    kecamatan seperti Koramil, Polsek serta kelembagaan kemasyarakatan  yang  berperan  menjadi  mitra  kerja pemerintah  kecamata.  Menurut  Camat  Kahayan Tengah,  Leting,  S.Sos,    Unsur  Forkopimda  kecamatan baik Koramil dan Polsek sangat memberikan dukungan bagi  terselenggaranya  kegiatan  urusan  yang  menjadi tanggungjawab  pemerintah  kecamatan,  termasuk Urusan Pemerintahan Umum.
Koramil  selaku  unsur  teknis  pemerintahan yang bertanggungjawab menjamin terciptanya pertahanan  dan  Polsek  yang  berwenang  menciptakan keamana  dan  ketertiban  dalam  masyarakat  kecamatan Kahayan Tengah memiliki andil besar bagi terbangunnya kondisi  keamanan  dan  ketertiban    yang  mantap  di kecamatan Kahayan Tengah selama ini.
Dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari  unsur- unsur  Forkopimda  selalu  melaksanakan  koordinasi, sehingga  program-program  kerja  yang  direncanakan oleh masing-masing institusi dapat berjalan dengan baik. Menurut  Camat  Kahayan  Tengah  Leting,S.Sos koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah kecamatan relative  berjalan  dengan  baik.    Kapolsek  atau  pun Danramil selalu melakukan komunikasi dengan baik ke pemerintah kecamatan.
Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Pulang Pisau  sebagaimana  Tugas  dan  Fungsi  yang  diatur  pada Peraturan  Bupati  Pulang  Pisau  No.31  Tahun  2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah Kota  Palangka  Raya  memiliki  tugas  melaksanakan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta membantu Kepala  Daerah  dalam  penyelenggaraan  Pemerintah bidang  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik,  melakukan pembinaan  teknis  dan  pengkoordinasian  serta mediasi/fasilitasi, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur teknis serta pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitasi organisasi  kemasyarakatan  dan  organisasi  politik  serta melaksanakan  tugas    pembinaan  terkait  urusan kepentingan  nasional  dibidang  idiologi,  pembinaan kebangsaan,  politik,  persatuan  dan  kesatuan, pengamalan Pancasila dan UUD 1945, melakukan tugas- tugas  tersebut  diseluruh  wilayah  kabupaten  Pulang Pisau.  Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan sendiri oleh  Badan  Kesbangpol  Kabupaten dengan  dan  atau tanpa  melibatkan pemerintah  kecamatan.  Kegiatan program kerja dapat dilaksanakan di ibukota kabupaten Pulang  Pisau  dan  bisa  pula  dilaksanakan  di  wilayah- wilayah  kecamatan    dengan  menjalin  kerjasama pelaksanaan dengan pemerintah kecamatan (lazimnya : pemerintah  kecamatan  menyediakan  tempat  kegiatan dan  peserta,  sementara  nara  sumber  dan  seluruh pembiayaan menjadi beban Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Pulang Pisau).
Sandi,JRA. 2020. The Dilemma of Conducting Public Government Affairs in Sub-District by Camat (Study in Central Kahayan District Of Pulang Pisau Regency)
Menurut Camat Kahayan Tengah :
“S ebenarnya  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan pihak Kesbangpol Kabupaten yang bersifat sosialisasi atau penyuluhan dapat saja dilimpahkan pelaksanaaan ke kecamatan. Pihak kecamatan pasti mampu  melaksanakan  dengan  didampingi  oleh Pemerintah  Kabupaten.  Namun  sampai  saat  ini hampir  semua  kegiatan  masih  terpusat  di dinas/badan  kabupaten,  sementara  kecamatan dengan  anggaran  yang  terbatas  tidak  mampu melaksanakan atau membuat program yang baik dan menjawab kebutuhan banyak masyarakat ” . Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Umum  di Kecamatan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pulang  Pisau, lebih bertumpu pada Perangkat Daerah (PD) Kabupaten (PD) kabupaten lainnya seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial dan lain-lain.
Pemerintah Kecamatan hanya dijadikan obyek lokasi  kegiatan,  yang  keberadaan  bisa  dilibatkan  atau tidak  dilibatkan.  Hal  ini  berdampak  pada  beberapa pelaksanaan program fisik maupun  non fisik yang tidak diketahui  pelaksanaan  di  kecamatan  oleh  Pemerintah Kecamatan,  termasuk  pelaksanaan  program  urusan pemerintahan  umum  di  kecamatan.  Pemerintah kecamatan kadang-kadang hanya mengetahui keberadaan  kegiatan  tersebut  setelah  proyek  atau program selesai pelaksanaan. Pada sisi lain Pemerintah Kecamatan  pun  menjadi  semakin  jauh  dengan masyarakat di wilayah kecamatannya, karena kuantitas interaksi  dan  komunikasi  yang  minim,  sehingga  peran keberadaan  pemerintah  kecamatan  pun  menjadi  alat melengkapi  struktur  organisasi  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  perundangan-undangan.  Bukan semestinya secara secara fungsional dapat memberikan kontribusi  optimal  bagi  keberhasilan  pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik atau  sebagai entri point  untuk  mewujudkan  Good  Governance sebagaimana  yang  menjadi  tuntutan  pemerintahan modern  di  era  revolusi  industri  4.0.  Berikut  pola pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan pada Kabupaten Pulang Pisau :
Gambar  2.  Pola    Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan Umum di Kabupaten Pulang Piasau.
Pola  delegasi  kewenangan  seperti  ini  tentu kurang  memberdayakan  pemerintahan  tingkat  bawah. Padahal  pemerintah  kecamatan  merupakan  salah  satu unsur  penyelenggara    pemerintahan  terdepan,  yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten seharusnya memandang  bahwa  :  Sebagai  organisasi  pemerintahan terdepan di tingkat daerah kabupaten dengan sejumlah kewenangan  atributif  dan  delegatifnya,  Pemerintah Kecamatan  Kahayan  Tengah  harus  diperkuat  secara formal  dan  aktual.    Tidak  hanya  dengan “cek  kosong” Peraturan  Bupati tentang  ‘Delegasi  Kewenangan Belaka”,  tetapi  juga  “ political  will ” para  pejabat  daerah kabupaten  dalam  memberdayakan  dan  memfungsikan keberadaan pemerintah kecamatan.
Pemerintah  desa  dan  kecamatan  harus dijadikan basis atau tiang  tumpu pelayanan  publik.
Kerena berbagai persoalan publik, termasuk gejala krisis kebangsaan,  intoleransi,  terorisme  dan  lain-lain  akibat kurangnya  pembinaan  secara  mendalam  oleh pemerintah.  Pemerintah  kabupaten  sulit  melakukan pembinaan  dan  pemberdayaan  secara  langsung  dan intens  kepada  masyarakat  di  kecamatan  atau  desa karena rentang kendali pemerintahan yang panjang.
Sosialisasi  dan  arahan  dari  perangkat pemerintah  kabupaten,  tidak  mampu  dilaksanakan dengan baik pada saat pemerintah ditingkat bawah tidak
memiliki anggaran yang cukup, padahal Grindele (1980) menegaskan  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  salah satu  ditentukan  faktor  sumberdaya  yang  dikerahkan atau menurut Van Mater dukungan sumberdaya manusia dan  non  manusia.  Kebijakan  daerah  menyangkut pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Umum  sebaiknya ditetapkan  secara  jelas  dan  lugas  dengan  Peraturan Daerah ataupun  Peraturan Bupati, demikian pula skema penganggaran dan pembiayaannnya. Manakalah undang- undang  memerintahkan  kepada  daerah  untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah dan  Bupati  telah  mendelegasikan  beberapa  urusan terkait  dengan  lingkup  Urusan  Pemerintahan  Umum kepada Camat, maka Pemerintah Kabupaten semestinya memberi  ruang  pada  pemerintah  kecamatan  untuk melaksanakan  urusan  tersebut  dengan  baik  yang ditunjukan  dengan  kebijakan  pengalokasian  anggaran yang memadai bagi pemerintah kecamatan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

## KESIMPULAN
Akhir dari kegiatan peneliti ini dapat diajukan beberapa kesimpulan sebagai  berikut :
1.  Urusan  Pemerintahan  Umum  di  kecamatan  belum dilaksanakan  secara  optimal  oleh  Pemerintah Kecamatan Kahayan Tengah.
2.  Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan sebagai pelaksanaan Urusan Perangkat Pemerintah  Daerah  Otonom  atau  sebagai pelaksanaan Urusan Atributif.
3.  Bupati  Pulang  Pisau  tidak  mendelagasikan  secara spesifik Urusan Pemerintahan Umum ke Pemerintah Kecamatan  Kahayan  Tengah.  Beberap  urusan  yang dilimpahkan atau di delegasikan menyangkut Urusan Bidang Pemerintahan,Pendidikan dan Kesejahteraan, Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi dan Pertambangan,  Pertanahan, Perizinan Lain-Lain.
4.  Anggaran  yang   dialokasikan      kepada Pemerintah Kecamatan  Kahayan  Tengah  relatif  masih  sangat minim.  Belanja  Langsung  (Belanja  Modal)  berkisar
antara  400-700  juta    selama  3  tahun  terakhir. Minimnya  alokasi  anggaran  menyebabkan  kurang tajamnya  program  baik  dari  segi  kuantitas  (jumlah) maupun kualitas. Pemerintah Kecamatan Bukit Batu menyusunan anggaran sesuai kapasitas anggaran yang dialokasikan  sebagaimana  DPA-SKP    Kahayan Tengah.
5.  Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan langsung oleh  Pemerintah  Kabupaten  melalui  instansi  teknis seperti  Badan  Kesbangpol  Kabupaten  dan  Dinas teknis terkait lainnya.
6.  Minimnya  anggaran  Pemerintah  Kecamatan  sedikit banyak  menurunkan  kapasitas  dan  kewibawaan Pemerintah  Kecamatan  di  mata  para  Kepala  Desa dan  masyarakat  di  wilayah  Kecamatan  Kahayan Tengah.
7.  Anggaran kegiatan desa lebih memadai dibandingkan anggaran  Pemerintah  Kecamatan  yang  membawahi beberapa desa/kelurahan di wilayah kerjannya.

## SARAN-SARAN
Dari hasil penelitian ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :
1.   Perlu  dilakukan  evaluasi  menyeluruh  terhadap pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Umum  di Kecamatan  oleh  Pemerintah  dan  pemerintah daerah  provinsi,  kabupaten/kota  baik  menyangkut kejelasan  tafsir  aturan,  proses  pelaksanaan  dan keberhasilan  program,  mengingat  arti  penting pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Umum  bagi keberlangsungan  kehidupan  bernegara  dan berbangsa  dan  eksistensi  pelayanan  pemerintah kecamatan  sebagai  garda  terdepan  pemerintah dalam  pelayanan  publik  setelah  pemerintah  desa dan kelurahan.
2.    Urusan  Pemerintahan  Umum  di  kecamatan  harus ditetapkan dan diperkuat dengan peraturan bupati sebagai  bagian  urusan  delegatif  sebagaimana ketentuan  Pasal  25  ayat  (4)  dan  (5)  dan  bukan sebagai  urusan  atributif  belaka  sebagaimana  Pasal
Sandi,JRA. 2020. The Dilemma of Conducting Public Government Affairs in Sub-District by Camat (Study in Central Kahayan District Of Pulang Pisau Regency)
225  ayat  (2)  Undang-Undang  No.23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3.  Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Umum  di kecamatan  oleh  Camat  harus  diikuti  dengan pembiayaan  yang  bersumber  dari  dana  APBN bukan hanya bertumpu pada DPA-SKP Kecamatan yang  melaksanakan  tugas  urusan  pemerintahan otonom.
4.  Pemerintah  kabupaten  harus  melimpahkan pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Umum  di kecamatan  dan  mengurangi  peran  sentral  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota.
5.  Urusan  Pemerintahan  Umum  yang  mampu  di laksanakan pemerintah kecamatan
harus diserahkan pada pemerintah kecamatan, pemerintah  kabupaten  bersifat  koordinasi,
monitoring dan evaluasi.
6.  Perlu  meningkatkan  koordinasi,  komunikasi  dan integrasi  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan Umum  dikecamatan  oleh  para  pemangku kepentingan.

## REFERENSI
Bungin,  Burhan.  (2003).  Analisis  Data  Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Djaeni,  Aries,  Enceng,  Siti  Aisyah  (2014).  Hubungan
Pusat dan Daerah. Universitas Terbuka, Jakarta.
Koontz  O  Donnel  and  Weihrich  (1980).    Pelimpahan Kewenangan    Pada    Tingkat  Pemerintahan  di Indonesia.  Pustaka Ilmu, Jakarta.
Kertapradja,  E.  Koswara,  Peranan  dan  Kedudukan
Camat  dalam  Sistem  Pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia, Makalah
disampaikan  sebagai  bahan  Diskusi  pada  Forum Democratic Reform Support Program (DRSP), 5 November 2007;
Syafie,  Inu    Kencana  (2001).  Pengantar  Ilmu Pemerintahan. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Kaho, Josef Riwu. (1991). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyelenggaraan. Rajawali Pers, Jakarta.
Moleong,  Lexy  J.  (2006).  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung : Penerbit Rosda.
Sugiono  (2008).  Metode  Penelitian  Administrasi.  CV. Alfabeta Bandung.
Soekanto (2003). Kepemimpinan Organisasi Publik. CV. Alfabeta Bandung.
Sedarmayanti  (2004).  Peran  Pemerintah  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Terry, Goerge.   (1960).  Pengantar  Manajemen  dan Aplikasi. Bumi Aksara, Jakarta.
Rasyid,  Ryass  (2000).  Makna  Pemerintahan,  Tinjauan dari Segi Etika  dan Kepemimpinan.  PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publk Teori, Proses dan studi  Kasus.      Jakarta, Penerbit  Caps. Wasistiono,  Sadu  (2005).    Pemerintah    Kecamatan Berdasarkan    Paradigma    Baru.    PT.  Gramdia, Jakarta.
----------------------  (2009).  Perkembangan  Organisasi Kecamatan  dari  Masa  ke  Masa.  Lembaga  Kajian Manajemen  Pemerintahan  Daerah  (LKMPD). Fokusmedia, Bandung.
Wahab,  Solichin  Abdul.  (1997).  Analisis    Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya. Malang : PT. Danar Wijaya
----------------------------  (1990).    Pengantar    Analisis Kebijaksanaan  Negara.  Jakarta    :    PT.    Rineke Cipta.