Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No. 11 November 2018
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENGEMBANGAN  DAN  PEMBERDAYAAN KOMUNIKASI  SOSIAL  DI  DINAS  KOMUNIKASI,  INFORMATIKA  DAN STATISTIK  KOTA  CIREBON  (STUDI  PADA  KELOMPOK  INFORMASI MASYARAKAT DI KELURAHAN KEJAKSAN KOTA CIREBON)
Nurudin Siraj dan Nur Aulia Maulidina
FISIP Universitas Swadaya Sunan Gunung Jati Cirebon Email: imammahdi264@gmail.com

## Abstrak
Fokus  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  implementasi  kebijakan  pengembangan dan  pemberdayaan  lembaga  komunikasi  sosial  kelompok  informasi  masyarakat  di Kelurahan Kejaksan Kota Cirebon. Masalah diidentifikasikan sebagai berikut: (1) Bagaimana  implementasi  kebijakan  kelompok  informasi  masyarakat  di  Kelurahan Kejaksan,  (2)  Faktor-faktor  apa  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  pengembangan  dan  pemberdayaan lembaga komunikasi sosial kelompok informasi masyarakat di Kelurahan Kejaksan Kota Cirebon, (3) Upaya-upaya apa yang dilaksanakan dalam pengembangan dan pemberdayaan  lembaga  komunikasi  sosial  kelompok  informasi  masyarakat  di Kelurahan  Kejaksan  Kota  Cirebon.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi  dan wawancara.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  kelompok  informasi masyarakat itu sebagai fasilitator bagi masyarakat, sebagai mitra dari pemerintah daerah,  sebagai  penyerap  dan  penyalur  aspirasi  masyarakat,  sebagai  arus informasi,  dan  sebagai  terminal  informasi  bagi  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan kebijakan  pemerintah  mengenai  pengembangan  dan  pemberdayaan  lembaga komunikasi  sosial  kelompok  informasi  masyarakat  di  Kelurahan  Kejaksan ditemukan  dimensi  lain,  yaitu  pentingnya  anggaran  dana  dan  monitoring  selain faktor-faktor implementasi kebijakan yang dijadikan sebagai pendekatan di dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Pemberdayaan, KIM.

## Pendahuluan
Informasi  saat  ini  merupakan  kebutuhan  utama  bagi  setiap  orang,  di  samping kebutuhan  akan  sandang,  pangan  serta  papan.  Informasi  terjadi  atas  dasar  komunikasi antar  individu  satu  dan  individu  yang  lainnya.  Dalam  perkembangan  selanjutnya lahirlah  KIM  (Kelompok  Informasi  Masyarakat)  yang  terdiri  dari  berbagai  komunitas yang  bergerak  di  bidang  pemanfaatan,  pengolahan  dan  penerapan  informasi  melalui media  massa  cetak  dan    elektronik,    serta  media  lainnya.  Kelompok  Informasi
Masyarakat (KIM) adalah Lembaga Layanan Publik yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat  yang  berorientasi  pada  layanan  informasi  dan  pemberdayaan  masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/Per/M.KOMINFO/06/2010  Tentang  Pedoman  Pengembangan  dan  Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
Tujuan KIM antara lain untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memberikan manfaat  bagi  masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kecerdasan,  meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat  dan meningkatkan  kualitas SDM dalam  mendukung  keberhasilan  pembangunan.  Keberadaan  kelompok  ini  diharapkan mampu  menjadi  jejaring  penyampaian  informasi  mulai  dari  pusat  kota  sampai  ke pelosok  perdesaan.  Seiring  dengan  arus  informasi  yang  makin  mendera  dewasa  ini, keberadaan  Kelompok  Informasi  Masyarakat  (KIM)  merupakan  upaya  pemberdayaan masyarakat  dengan  mengembangkan  paradigma  komunikasi  dengan  masyarakat ( communication  with  the  people )  bukan  lagi  komunikasi  untuk  masyarakat ( communication  for  the  people ).  Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk:
1. Mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
3. Mendorong  peningkatan  kualitas  media  masa  dan  kecerdasan  publik  dalam mengonsumsi informasi; dan
4. Membangun masyarakat informasi.
Percepatan  inovasi  Kelompok  Informasi  Masyarakat  guna  mewujudkan Masyarakat  berbasis  Informasi  di  Kelurahan  Kejaksan  Kota  Cirebon  dengan  cara penerapan  inovasi  teknologi  dengan  membentuk  Kelompok  Informasi  Masyarakat. Sejalan  dengan  semakin  meningkatnya  dinamika  pembangunan  dan  derasnya  tuntutan perubahan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik, dunia informasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan perubahan. Khususnya informasi yang dapat mendorong terbangunnya pemberdayaan masyarakat.
Informasi  yang  seharusnya  sampai  kepada  masyarakat  menjadi  terputus  aliran informasinya karena sebagian masyarakat tidak mampu menjangkau informasi tersebut
dikarenakan keterbatasan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sehingga membutuhkan  suatu  solusi  untuk  menyelesaikan  masalah  seperti  ini.  Untuk  mengatasi kondisi  demikian  maka  peningkatan  pembangunan  kepada  masyarakat,  merupakan salah satu upaya dalam pelayanan informasi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Khususnya  yang  terkait  dengan  informasi  penyelenggaraan  pembangunan  dan  isu-isu strategis  yang  perlu  diketahui  oleh  masyarakat  serta  upaya-upaya  pemerintah  dalam menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.
Dengan  menerapkan  implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  melaksanakan Pengembangan  Dan  Pemberdayaan  kepada  masyarakat  untuk    menggunakan  inovasi Kelompok  Informasi  Masyarakat  Guna  Mewujudkan  Masyarakat  Berbasis  Informasi maka  permasalahan  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  dan  semakin  menurunnya tingkat  pengetahuan  khusunya  informasi  dan  komunikasi  dapat  diatasi.  Berdasarkan latar belakang di  atas, maka penulis tertarik untuk  melakukan penelitian dengan judul: Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Lembaga  Komunikasi Sosial  di  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik  Kota  Cirebon  (  Studi  pada Kelompok Informasi Masyarakat di Kelurahan Kejaksan Kota Cirebon ).

## Metode Penelitan
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  berusaha memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti menginterpretasikan  dan  menjelaskan  data  secara  sistematis  berdasarkan  fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2010: 15)
1. Informan dan Teknik Pemilihan Informan :
Dalam  penelitian  kualitatif  yang  murni  sebenarnya  tidak  dikenal  istilah populasi.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  kualitatif  peneliti  tidak  menentukan populasi  tetapi  menentukan  informan.  Informan  yaitu  orang  yang  memberikan informasi,  keterangan  atau  data  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Informan inilah yang menjadi sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam suatu penelitian kualitatif tergantung dari kebutuhan dan kedalaman penelitian  itu  sendiri.Informan  pada  penelitian  ini  adalah  Informan  Kunci  yaitu Kepala Bidang Komunikasi Publik.
Informan Pendukung yaitu :
a. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kejaksan
b. Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Kejaksan

## Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial pada Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Kejaksan Kota Cirebon.
Implementasi  kebijakan  menjadi  salah  satu  proses  dari  suatu  kebijakan setelah  adanya  peraturan.  Saat  ini  Indonesia  tengah  dalam  upaya  mewujudkan masyarakat  informasi.  Masyarakat  informasi  tidak  hanya  mengenai  pengukuran melalui kuantitas melainkan juga dari kualitas. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung terwujudnya masyarakat informasi di Indonesia adalah dibentuknya program KIM atau Kelompok Informasi Masyarakat. Seperti Kelompok Informasi  Masyarakat  yang  ada  di  Kota  Cirebon.  Program  ini  merupakan  sebuah program  yang ditujukan  untuk  masyarakat  untuk  mampu mengoptimalisasi  manfaat informasi  di  kehidupan  mereka.  Pengembangan  dan  pemberdayaan  terhadap Kelompok  Informasi  Masyarakat  terutama  yang  ada  dalam  memenuhi  kebijakan tentang  Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Komunikasi  Sosial  bukanlah  suatu  hal yang  mudah,  meskipun  sudah  ada  Kelompok  Informasi  Masyarakat  yang  berada  di Kota  Cirebon  yang  sudah  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut,  tetapi  ada  pula Kelompok Informasi Masyarakat yang belum melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.
Menurut  pendapat  dari  KABID  Pengelolaan  Komunikasi  Publik  mengenai implementasi  kebijakan  pengembangan  dan  pemberdayaan  kelompok  informasi masyarakat  di  Kelurahan  Kejaksan  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  Nomor  :  08/Per/M.Kominfo/  6/2010  tentang  Pedoman Pengembangan  Pemberdayaan  Lembaga  Komunikasi  Sosial,  pembangunan  tanpa diimbangi  dengan  pengembangan  kemampuan  yang  memadai  di  masyarakat  akan menimbulkan  suatu  permasalahan.  Kemajuan  suatu  teknologi  informasi  dan komunikasi  diperlukan  suatu  pembelajaran,  pelatihan  hingga  pendampingan penggunaan.
Kemudian  menurut  pemaparan  Ibu  Dra.  Endang  Nurasih  Irianti  selaku  Kasi Pemerintahan,  Ketentraman  dan  Ketertiban  Kelurahan  Kejaksan  dapat  diartikan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia untuk siap memanfaatkan kemajuan teknologi  komunikasi  dan  informasi  merupakan  hal  yang  tentunya  harus diperhatikan.  Salah  satunya  ialah  melalui  pembentukan  sebuah  kelompok  di masyarakat  yang  berfokus  pada  informasi.  Sebuah  kelompok  informasi  sangat diperlukan oleh masyarakat saat ini untuk mampu memanfaatkan dan juga mengolah informasi menjadi sebuah jawaban atas permasalahan mereka.
2. Faktor  Pendukung  dan  Faktor  Penghambat  dalam  Implementasi  Kebijakan Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Komunikasi  Sosial  pada  Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Kejaksan Kota Cirebon
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  pelaksana  kebijakan  disimpulkan  bahwa faktor penghambat proses implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan pada kelompok informasi masyarakat  Kelurahan Kejaksan sehingga kebijakan tidak berjalan dengan optimal :
a. Dana  atau  anggaran,  sesuai  dengan  apa  yag  sudah  dijelaskan  Ibu  Ahadyah  Dwi Agustinah,  S.Sos  selaku  KABID  Pengelolaan  Komunikasi  Publik  di  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon dalam pemaparannya di atas untuk implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan pada kelompok informasi  masyarakat  agar  berjalan  dengan  baik,  memerlukan  dana  atau  anggran tersendiri.  Sedangkan  dana  atau  anggaran  untuk  implementasi  kebijakan pengembangan  dan  pemberdayaan  pada  kelompok  informasi  masyarakat  tidak disediakan oleh pemerintah. Sehingga memerlukan dana khusus yang berasal dari swadaya anggota kelompok.
b. Kurangnya  pemahaman  dari  pelaksana  kebijakan  dalam  mengimplementasikan kebijakan  tentang  kelompok  informasi  masyarakat  ini,  sehingga  masyarakat  pun masih  banyak  yang  belum  mengetahui  adanya  kelompok  informasi  masyarakat ini.
3. Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan
Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Komunikasi  Sosial  pada  Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Kejaksan Kota Cirebon
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  pelaksana  kebijakan  dapat  disimpulkan bahwa  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  implementasi  kebijakan pengembangan  dan  pemberdayaan  komunikasi  sosial  pada  kelompok  informasi masyarakat  yaitu dilakukan evaluasi secara terus menerus agar kelompok informasi masyarakat itu sendiri dapat berjalan secara lebih optimal, mengenalkan juga kepada generasi muda tentang bagaimana memanfaatkan informasi dan untuk anggaran dana itu  sudah  menjadi  bahan  diskusi  agar  anggaran  dana  untuk  tiap-tiap  kelompok informasi masyarakat dapat terealisasikan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  menyimpulkan,  bahwa  implementasi kebijakan dari Kelompok Informasi Masyarakat  di Kelurahan Kejaksan adalah sebagai berikut :
1. Mengacu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/Per/M.KOMINFO/06/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga  Komunikasi  Sosial.  Dengan  adanya  peraturan  diatas  pemerintah seharusnya  lebih  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  dengan  baik,  dalam  hal  ini penulis  menyimpulkan  bahwa  Kelompok  Informasi  Masyarakat  dapat  menjadi fungsi  dalam  penyebarluasan  informasi  di  masyarakat  agar  dapat  terwujudnya masyarakat  informasi  dan  meningkatkan  kualitas  dari  masyarakatnya  itu  sendiri. Pembentukan  Kelompok  Informasi  Masyarakat  sendiri  dimaksudkan  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  dari  masyarakat  dalam  penyerapan  dan pemanfaatan  informasi,  dan  agar  dapat  memanfaatkan  untuk  pendidikan  dan ekonomi  mereka  agar  tahu  bagaimana  cara  memanfaatkannya  untuk  kemajuan kehidupan mereka sendiri.
2. Adapun  kesimpulan  selanjutnya  mengacu  pada  beberapa  faktor  pendukung  dan faktor  penghambat,  faktor  pendukung  pada  proses  implementasi  kebijakan merupakan faktor yang menjadi terlaksananya kebijakan. Pada proses implementasi kebijakan  pengembangan  dan  pemberdayaan  kelompok  informasi  masyarakat  di
Kelurahan  Kejaksan  Kota  Cirebon    memiliki  faktor  pendukung  bagi  pelaksana kebijakan  atau  implementor.  Faktor  pendukung  di  kelompok  informasi  masyarakat di  Kelurahan  Kejaksan  Kota  Cirebon  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor:  08/Per/M.Kominfo/6/2010  tentang  Pedoman  Pengembangan Pemberdayaan  Lembaga  Komunikasi  Sosial  kemudian,  untuk  penyadaran  kepada masyarakat  akan  arti  pentingnya  informasi.  Sedangkan,  faktor  penghambat  dalam implementasi  kebijakan  pengembangan  dan  pemberdayaan  kelompok  informasi masyarakat  di  Kelurahan Kejaksan Kota Cirebon  yaitu karena anggaran dana  yang terbatas  dan  belum  pahamnya  pelaksana  kebijakan  tentang  pengembangan  dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
3. Berdasarkan  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  pelaksana  kebijakan  atau implementor  maka  terdapat  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan dalam  menghadapi  beberapa  hambatan  yang  terjadi  dalam  proses  implementasi kebijakan  pengembangan  dan  pemberdayaan  kelompok  informasi  masyarakat  di Kelurahan Kejaksan Kota Cirebon yaitu evaluasi dengan melakuan rapat koordinasi tentang  sudah  seberapa  jauh  KIM  itu  berkembang  lalu  juga  melakukan  monitoring terhadap  kegiatan-kegiatan  apa  saja  yang  sudah  dilakukan  oleh  KIM  di  Kelurahan Kejaksan dan Kelurahan lain. Kemudian untuk anggaran dana akan dibicarakan agar sumber anggaran dana tidak berasal dari swadaya kelompok.

## BIBLIOGRAFI
Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik . Jakarta: Salemba Humanika.
________________. 2015. Kebijakan Publik . Jakarta: Salemba Humanika.
Anwar. 2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan . Bandung: Alfabeta.
Agustino, Leo. 2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Budiardjo,  Miriam.  2010. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Gitosaputro,  Sumaryo.  Dan  Rangga,  Kordiyana  K.  2015. Pengembangan  dan Pemberdayaan  Masyarakat:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasinya  di  Era  Otonomi Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Koentjaraningrat. 2012. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta.
Moleong,  Lexy  J.    2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nugroho,  Riant.  2014. Kebijakan  Publik  di  Negara-negara  Berkembang .  Jakarta: Pustaka Belajar.
Poerwanto. Dan Sukirno, Zakaria L. 2016. Komunikasi Bisnis Perspekif Konseptual dan Kultural . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Setiadi, Elly M. 2012. Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar . Jakarta: Kencana.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
________. 2012. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung : Alfabeta.
Sutabri, Tata. 2016. Sistem Informasi Manajemen (Edisi Revisi) . Yogyakarta: ANDI.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2015. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara
Walgito, Bimo. 2003. Psikologi Sosial (Suatu Pengantar) . Yogyakarta: ANDI.
Wibawa,  Samodra.  2011. Politik  Perumusan  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan  Publik  Teori,  Proses,  Dan  Studi  Kasus .  Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
____________. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi . Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Zubaedi. 2014. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Jakarta: Kencana.

## Peraturan Perundang – Undangan
Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/Per/M.KOMINFO/06/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Peberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.