Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 7, No. 1, 2024, pp. 184-200 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.142
Prohibition of the Use of Mosques as Campaign Venues: A Comparative Study of the Constitutional Court's Decision Number 65/PUU-XXI /2023 and Siyāsah Dusturiyāh

## Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye: Studi Perbandingan Putusan MK Nomor 65/ PUU-XXI /2023
dan Siyāsah Dusturiyāh
Rahmat Insani Siregar 1 *, Khalid 2
1-2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia
*Corresponding Author: rahmat0203202093@uinsu.ac.id Article Info Abstract
Received: 01-03-2024 Revised: 01-04-2024 Accepted: 25-06-2024
Keywords: Campaign;
Mosque;
Siyāsah . Historically,  politics  and  mosques  have  been  two  things  that  are difficult  to  separate.  Even  though  it  is  noted  that  mosques  were once  a  place  of  political  activity,  nowadays  this  has  become  pro- political.  For  the  reason  that  the  use  of  mosques  as  political activities  is  considered  a  form  of  violation  in  election  contestation and  has  very  high  practical  political  value.  Here  the  author  is interested  in  discussing  the  dynamics  of  the  ban  on  mosques  as campaign venues before and after the Constitutional Court Decision Number  65/PUU-XXI/2023.  This  research  aims  to  analyze  the provisions  prohibiting  mosques  as  campaign  venues  before  and after  the  Constitutional  Court  Decision  Number  65/PUU- XXI/2023  along  with  several  cases  that  have  occurred.  This research  focuses  on  text  and  literature  analysis,  library  research  or library  studies.  In  this  research,  the  approach  used  is  a  normative approach.  This  approach  is  used  to  analyze  the  causes  or  legal provisions that prohibit campaigns in places of worship. The results of this research show that the prohibition on campaigning in places of  worship  is  regulated  in  Article  285  of  Law  Number  7  of  2017 concerning  General  Elections.  Then  the  Constitutional  Court Decision  Number  65/PUU-XXI/2023  further  emphasized  the prohibition on campaigning in places of worship without exception. So this is considered to minimize identity politics that could occur in the future. In the view of siyasah fiqh, holding political campaigns in mosques  may  be  justified,  as  long  as  it  does  not  violate  the  sharia rules  established  by  the  Prophet  Muhammad  SAW.  However,  it should be remembered that the principle of siyāsah fiqh emphasizes the avoidance of harm (loss) more than the achievement of benefits Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Dalam  sejarahnya,  politik  dan  masjid  menjadi  dua  hal  yang  sulit
Kampanye; Masjid; Siyāsah . dipisahkan.  Meski  tencatat  bahwa  masjid  pernah  menjadi  tempat kegiatan  politik  namun  dimasa  sekarang  hal  tersebut  menjadi  pro- kotra.  Dengan  alasan  bahwa  penggunaan  masjid  sebagai  kegiatan politik  dianggap  sebagai  bentuk  pelanggaran  dalam  kontestasi pemilu  dan  memiliki  nilai  politik  praktis  yang  sangat  tinggi.  Disini penulis  tertarik  mendiskusikan  tentang  dinamika  larangan  masjid sebagai tempat kampanye sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor  65/PUU-XXI/2023.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisa tentang  ketentuan  larangan  masjid  sebagai  tempat  kampanye sebelum  dan  sesudah  adanya  Putusan  MK  Nomor  65/PUU- XXI/2023  disertai  bebera  kasus  yang  perneh  terjadi. Penelitian  ini berfokus  pada  analisis  teks  dan  literatur library  research atau  studi kepustakaan.  Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  normatif.  Metode  pendekatan  ini  digunakan untuk  menganalisis  sebab  atau  ketentua  hukum  yang  melarang kampanye di tempat ibadah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa larangan kampanye di tempat ibadah diatur pada pasal 285 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemdian Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU-XXI/2023 semakin menegaskan larangan tentang larangan kampanye di tempat ibadah  tanpa  pengecualian.  Sehingga  hal  ini  dianggap  dapat meminimalisir politik indentitas yang dapat terjadi di kemudian hari. Dalam  pandangan  fiqih siyāsah ,  melakukan  kampanye  politik  di masjid  mungkin  dapat  dibenarkan,  selama  tidak  melanggar  aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, perlu  diingat  bahwa  prinsip  fiqih siyāsah menekankan  pada penghindaran  mudharat  (kerugian)  lebih  daripada  pencapaian manfaat.
Copyright© 2024 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Di dalam pemilu salah satu cara untuk menarik simpati masyarakat adalah dengan kampanye. Secara definitive, kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon kepala  atau  pemimpin  daerah  maupun  pusat  dan  peserta  pemilu  untuk  memperkenalkan diri dan program kerja mereka kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memilih mereka.  Rogers  Dab  Storey  mendefinisikan  kampanye  sebagai  serangkaian  kegiatan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk mempengaruhi sejumlah besar khalayak. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Pfau dan Parrot mendefinisikan  kampanye  sebagai  proses  yang  dirancang  secara  sadar,  bertahap,  dan berkelanjutan untuk mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditentukan.(Venus, 2019)
Tradisi kampanye di Indonesia sejak dari kampanye pemilu orde baru (1971- 1997), hingga kampanye pileg dan pilpres 2019 yang lalu, nampaknya belum berubah orientasinya.
Masih  melestarikan  pola  tradisional  belum  modern.  Dalam  kampanye  tradisional,  masih mengandalkan mobilisasi masa, arak-arakan masa dijalan raya, dilapangan mengundang artis dangdut  dan  bagi-bagi  kaos,  uang  bensin,  makan  dan  uang  partisipasi.  Sedangkan  dalam kampanye  moderen  tidak  lagi  melibatkan  masa  yang  dimobilisir  dengan  uang  dan  artis dangdut, melainkan pada ajakan memperdebatkan program, visi-misi dan janji calon serta melakukan kontrak politik terhadap calon bila terpilih (Riewanto, 2007).
Meskipun pada masa Rasulullah SAW tidak pernah ada Pemilihan Umum (Pemilu) dan  kampanye  seperti  sekarang,  terdapat  contoh  pengangkatan  pemimpin  pada  masa Khulafaurrasyidin  yang  bisa  dikaji.  Contohnya  adalah  pemilihan  Ali  bin  Abi  Thalib  RA sebagai  khalifah  setelah  terbunuhnya  Usman  bin  Affan  RA.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa Ali bin Abi Thalib RA awalnya tidak ingin menerima jabatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa  proses  pengangkatan  pemimpin  pada  masa  Khulafaurrasyidin  berbeda  dengan sistem  kampanye  dan  Pemilu  yang  ada  di masa  sekarang  (Samuddin,  2013).  Ibnu  Hamza menjelaskan bahwa ketika seorang khalifah wafat tanpa menunjuk penerus dan Ahlul Halli wal  Aqdi belum  menentukan  pemimpin  baru,  maka  terjadi  kekosongan  kepemimpinan. Dalam situasi ini, seseorang yang memenuhi syarat kepemimpinan dapat memperkenalkan diri kepada khalayak untuk menunjukkan kelayakannya sebagai pemimpin.(Samuddin, 2013, hlm.  131)  Dapat  disimpulkan  bahwa  kampanye  pada  masa  kini  sama  dengan  memuji  diri sendiri  dan  diperbolehkan.  Namun,  perlu ditelaah  kembali  agar  mendapatkan  pemaknaan yang lebih komprehensif.
Dalam  hukum  di  Indonesia  definisi  kampanye  diatur  dalam  hukum  positif,  salah satunya pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Disebutkan secara jelas pada undang-undang tersebut bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dalam ruang lingkupnya, kampaye pada Undang-undang  nomor  7  tahun  2017  tentang  pemilu  secara  garis  besar  menjelaskan tentang mekanisme pelakasanaan dan larangan-larangan dalam kampanye.
Akan  tetapi  pada  tahun  2023  lalu  terdapat  permohonan judicial  review terhadap Undang-undang  nomor  7  tahun  2017.  Para  pemohon  mempersoalkan  ihwal  larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, yang diatur dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huru f h UU Pemilu. “Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman
dengan  didampingi  delapan  hakim  konstitusi,  saat  mengucapkan  amar  Putusan  Nomor 65/PUU-XXI/2023 (Konstitusi, 2023).
Hal yang menarik dalam putusan ini adalah tidak adanya pengecualian pada tempat ibadah. Sehingga dalam hal ini juga menegaskan bahwa kampanye pada tempat ibadah tetap dilarang.  Hakim  Konstitusi  Enny  Nurbaningsih  menjelaskan  bahwa  tempat  ibadah merupakan salah satu tempat yang dilarang digunakan untuk kampanye oleh Pasal 280 ayat (1)  huruf  h  UU  Pemilu.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  menghormati  sensitivitas  dan nilai-nilai  budaya,  agama,  dan  kebebasan  beragama  dalam  konteks  kampanye  pemilu. Meskipun  kampanye  politik  adalah  bagian  penting  dari  proses  demokrasi,  namun  harus diatur  batasan-batasan  sedemikian  rupa  agar  tidak  merusak  keharmonisan  dan  nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.
Namun  menjelang  pemilu  2024  tercatat  masih  terdapat  beberapa  indikasi pelanggaran  kampanye  menggunakan  tempat  ibadah  seperti  kasus  yang  terjadi  di  bantul, dengan temuan dari Bawaslu Kabupaten Bantul yang menyatakan adanya pembagian kaus yang  mengarah  pada  paslon  tertentu  di  lingkungan  tempat  ibadah  (Pertana,  2024). Selanjutnya  pelanggaran  kampanye  menggunakan  tempat  ibadah  terjadi  di  Gorontalo. Dalam hal ini ditemukan indikasi Oknum caleg berkampanye di masjid serta membagikan uang senilai Rp 10 juta secara simbolis dengan menyertakan logo partai politiknya (Nawu, 2023).
Bagi umat muslim tempat ibadah yakni masjid, dalam sejarahnya politik dan masjid menjadi  dua  hal  yang  sulit  dipisahkan.  Rasulullah  membangun  masjid  untuk  menyatukan umat sebagai forum musyawarah dan untuk merumuskan strategi perang dan taktik politik lainnya, tetapi dari sudut pandang politik modern, dunia nyata, masjid tidak lagi digunakan (Putra & Rumondor, 2019). Meski dalam sejarah mencatat bahwa masjid pernah menjadi tempat  kegiatan  politik  namun  dimasa  sekarang  hal  tersebut  menjadi  pro-kotra.  Dengan alasan  bahwa  penggunaan  masjid  sebagai  kegiatan  politik  dianggap  sebagai  bentuk pelanggaran dalam kontestasi pemilu dan memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi. Hal ini dapat dipahami demikian dikarenakan masjid sebagai tempat ibadah dianggap oleh sebagian besar orang sebagai tempat yang sakaral.
Penelitian ini akan berfokus tetang ketentuan larangan penggunaan masjid sebagai sarana  kampanye  dan  Putusan  MK  Nomor  65/PUU-XXI/2023.  Sebelumnya,  terdapat bebera penelitin terdahulu yang membahas tentang penggunaan masjid sebagai kampanye seperti tulisan dari Makmun (2019) dan Asarah & Nofialdi (2022). Kedua tulisan tersebut
ditulis  sebelum  diterbitkanya  Putusan  MK  Nomor  65/PUU-XXI/2023.  Pasca  putusan tersebut  dikeluarkan  oleh  MK  terdapat  bebera  penelitin  yang  membahas  Putusan  MK Nomor  65/PUU-XXI/2023,  seperti  tulisan  dari  Pova  dkk.(2023),  Rajab  (2023)  dan (Nazmi, 2023). Namun, dari ketiga tulisan tersebut lebih memfouskan analisa Putusan MK Nomor  65/PUU-XXI/2023  dalam  hal  penggunaan  tempat  pendidikan  sebagai  sarana kampanye.  Selanjutnya    tujuan  penelitian  adalah  menganalisa  Putusan  MK  Nomor 65/PUU-XXI/2023  yang  berfokus  pada  ketentuan  larangan  penggunaan  masjid  sebagai kampanye
Oleh  sebab  itu  penulis  tertarik  mendiskusikan  tentang  dinamika  larangan  masjid sebagai  tempat  kampanye  sebelum  dan  sesudah  adanya  Putusan  MK  Nomor  65/PUU- XXI/2023.  Di  sisi  lain  dalam  kajian  fikih  s iyāsah memang  belum  ada  definisi  yang  baku tentang  kampanye.  Namun,  terdapat  beberapa  unsur  perilaku  dalam  Islam  yang  dapat diidentifikasi  sebagai  suatu  tindakan  kampanye,  yaitu  menawarkan  diri  untuk  menjadi pemimpin  dan  mengajak  orang  lain  untuk  memilihnya  sebagai  pemimpin.  Akan  tetapi dalam  fikih siyāsah  dusturiyāh menyoal  tentang  konsep  konstitusi,  legislasi,  ummah  dan demokrasi  (Djazuli,  2009,  hlm.  48).  Dimana  keempat  aspek  tersebut  menjadi  bagian  dari pembentukan  Undang-Undang  maka  menurut  penulis  membuka  ruang  diskusi  tentang pelarangan  penggunaan  masjid  sebagai  tempat  kampanye  berdasarkan  undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dalam perspektif fikih siyāsah .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  di  mana  penelitian  ini  berasal  dari pendekatan  inkuiri  naturalistik  di  mana  data  diperoleh  melalui  pengamatan  langsung terhadap fenomena yang ada (Suwandi, 2008). Penelitian ini berfokus pada analisis teks dan literatur library  research atau  studi  kepustakaan.  Penelitian  ini  juga  memiliki  karakteristik sebagai  penelitian  deskriptif  analitis,  di  mana  tujuannya  adalah  untuk  menguraikan  dan menjelaskan  data  yang  ada,  termasuk  konsepsi  dan  pendapat  yang  berkaitan.  Data kemudian  dianalisis  secara  mendalam  guna  mencapai  kesimpulan  yang  kemudian diartikulasikan  dengan  menggunakan  kata-kata  (Kasiram,  2010).  Fokus  dari  penelitian  ini adalah  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  mengenai  larangan  kampanye  di  tempat ibadah pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebelum dan setelah adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Kemudian ketentuan mengenai larangan kampanye di tempat ibadah  akan  dilihat  dari  aspek  normatifnya  dari  sudut  pandang  fikih siyāsah .  Dalam
penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  normatif.  Pendekatan  ini mencerminkan penggunaan metode analisis hukum yang berfokus pada aspek normatif dan regulatif  dalam  kerangka  kerja  penelitian  (Abdurrahman,  2009).  Metode  pendekatan  ini digunakan  untuk  menganalisis  sebab  atau  ketentua  hukum  yang  melarang  kampanye  di tempat ibadah dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye dalam Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pelanggaran  dalam  konteks  pemilihan  umum  (Pemilu)  dapat  berasal  dari  dua sumber  utama:  temuan  pelanggaran  yang  diidentifikasi  melalui  pengawasan  aktif  oleh pengawas  Pemilu  selama  setiap  tahap  penyelenggaraan  Pemilu,  dan  laporan  pelanggaran yang  disampaikan  secara  langsung  oleh  warga  negara  Indonesia  yang  memiliki  hak  pilih, peserta  Pemilu,  atau  pemantau  Pemilu  kepada  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  pada setiap  tahap  penyelenggaraan  Pemilu.  Hasil  pengawasan  terhadap  temuan  pelanggaran Pemilu harus dilaporkan paling lambat dalam waktu tujuh hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran  tersebut.  Sementara  itu,  laporan  mengenai  pelanggaran  Pemilu  harus disampaikan paling lambat dalam waktu tujuh hari kerja setelah adanya dugaan pelanggaran tersebut diketahui. Setiap temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang telah disampaikan akan ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dalam waktu tujuh hari setelah penerimaan dan pendaftaran  temuan  atau  laporan  tersebut,  jika  telah  terbukti  kebenarannya  setelah dilakukan evaluasi dan penelitian (Sholahuddin dkk., 2019).
Pelanggaran  kampanye  telah  menjadi  masalah  sejak  awal  Indonesia  mengadakan pemilu. Salah satu bentuk pelanggaran kampanye yang sering terjadi adalah praktik korupsi untuk  mengumpulkan  dana  kampanye  bagi  partai  politik.  Dalam  konteks  dinamika kampanye  pada  masa  itu,  Herbert  Feith  mencatat  bahwa  Pemilu  1955  telah  diwarnai dengan  isu-isu  terkait  dana  kampanye.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  praktik-praktik  yang meragukan  dalam  pengumpulan  dana  kampanye  bukanlah  hal  baru  dalam  sejarah  politik Indonesia (Isra & Fahmi, 2019). Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa peserta pemilu pada waktu itu juga melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, yang tentunya dapat merusak keadilan dalam proses pemilihan umum.
Di  Indonesia,  masih  ada  peserta  pemilu  yang  melakukan  kampanye  di  wilayah- wilayah  yang  sebenarnya  sudah  dilarang  oleh  undang-undang.  Lokasi-lokasi  yang  telah
diatur  untuk  tidak  dijadikan  tempat  kampanye  termasuk  di  dalam  tempat  ibadah, lingkungan  pendidikan,  dan  fasilitas  pemerintah  (Nazmi,  2023).  Hal  ini  disebabkan  oleh adanya  perbedaan  antara  norma  yang  diatur  dalam  Pasal  280  ayat  (1)  huruf  h  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017,  di  mana  dijelaskan  larangan  kampanye  di  tempat  ibadah, lingkungan pendidikan, dan fasilitas pemerintah, namun terdapat pengecualian jika peserta pemilu hadir tanpa menggunakan atribut kampanye.
Kemudian  apabila  menilik  pada  kasus  yang  terjadi  di  Bantul  (Pertana,  2024)  dan Gorontalo  (Nawu,  2023)  kedua  kasus  tersebut  memiliki  perbedaan.  Dalam  kasus  ustadz membagikan  kaus  yang  mengarah  pada  paslon  tertentu  di  lingkungan  tempat  ibadah  di bantul  dianggap  bahwa  pelanggaran  tersebut  tidak  tergolong  dalam  kasus  pidana pelanggaran pemilu. Dari penjabaran dari pihak yang menangani yakni Bawaslu kabupaten setempat  menyebutkan  bahwa  ada  unsur  yang  belum  terpenuhi  dalam  penanganan pelanggaran  kampanye  ini  yakni  Unsur-unsur  materiilnya  terkait  subjek,  dalam  hal  ini subjek  yang  diatur  dalam  UU  tersebut.  Menurut  Bawaslu  Bantul  UU  hanya  mengatur larangan tempat ibadah kampanye, tapi di UU tidak mengatur subjek pelanggaran. Dalam UU Pemilu, subyek hukum bisa dilihat dari tahapan-tahapan: kampanye, masa tenang, dan pemungutan  suara.  Pada  tahap  kampanye  dan  masa  tenang,  subyek  pemberi  uang  yang diatur  UU  Pemilu  hanya  pelaksana,  peserta,  atau  tim  kampanye.  Baru  pada  tahap pemungutan suara, subyek pemberi diatur lebih luas menjadi “ setiap orang ”. Jadi dalam kasus ini  pelaku  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  pemilu  dianggap  bukan  merupakan pelaksana, peserta, atau tim kampanye.
Berbeda dengan kasus Oknum caleg gorontalo yang diduga berkampanye di masjid. Dari  sudut  pandang  subjek  hukum  calon  legislatif  (caleg)  sangat  memungkinkan  menjadi subjek hukum yang dikenai pelanggaran pemilu. Pada kasus ini caleg terindikasi melakukan pelanggaran pemilu usai diduga berkampanye di masjid. Oknum caleg itu juga dilaporkan membagikan  uang  senilai  Rp  10  juta  secara  simbolis  dengan  menyertakan  logo  partai politiknya. Hukuman bagi caleg tersebut dapat dicoret atau diskualifikasi dari peserta Pileg 2024  jika  terbukti  melakukan  pelanggaran.  Hal  ini  mengacu  dalam  pasal  285  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pelarangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu  pasca  Putusan  MK  Nomor 65/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai permohonan terkait ketidakpastian hukum dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan perhatian di kalangan para  ahli  hukum.  Keputusan  tersebut  menyoroti  masalah  ketidakserasian  antara  norma hukum  dengan  penjelasannya,  yang  mengakibatkan  kebingungan  di  kalangan  praktisi hukum serta pelaksanaan di lapangan. Pada intinya, ketidakpastian hukum ini berakar dari adanya kontradiksi antara isi Pasal 280 ayat (1) huruf h yang berbicara tentang penggunaan fasilitas  pemerintah,  tempat  ibadah,  dan  tempat  pendidikan  dengan  penjelasan  yang terlampau  ambigu.  Keberadaan  ketidakjelasan  ini  memberi  celah  bagi  penyalahgunaan kekuasaan, terutama oleh pihak-pihak yang memiliki posisi atau kekuatan politik yang kuat, seperti petahana yang berencana mencalonkan diri kembali dengan menggunakan fasilitas pemerintah tanpa melanggar aturan kampanye (Muhsonati, 2024).
Analisis  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  Pasal  280  ayat  (1)  huruf  h  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  belum  diatur  secara  jelas  dan  logis.  Keadaan  ini menyebabkan  keragu-raguan  di  kalangan  masyarakat  dan  pelaku  hukum,  serta  berpotensi menimbulkan  konflik  antar-norma  yang  berlaku.  Ketidaksesuaian  antara  penjelasan  pasal dan  substansinya  dapat  mengakibatkan  kekacauan  dalam  pelaksanaan  aturan,  yang  jelas tidak sejalan dengan tujuan utama dari pembentukan peraturan tersebut, yakni menciptakan ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Pasal 280 ayat  (1)  huruf  h  dari  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  dianggap  inkonstitusional. Mahkamah mempertimbangkan bahwa jika terdapat kebutuhan akan pengecualian terhadap larangan  yang  termaktub  dalam  Pasal  280  ayat  (1)  huruf  h  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017,  pengecualian  tersebut  sebaiknya  diatur  sebagai  norma  tersendiri  dalam  teks undang-undang tersebut, bukan dalam bagian penjelasan. Oleh karena itu, penjelasan yang menyatakan  bahwa  fasilitas  pemerintah,  tempat  ibadah,  dan  tempat  pendidikan  dapat digunakan  oleh  peserta  pemilu  tanpa  atribut  kampanye  jika  diundang  oleh  pihak  yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut, menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran dan penerapan  Pasal  280  ayat  (1)  huruf  h  Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017,  yang  pada gilirannya akan menciptakan ketidakpastian hukum.
Mahkamah memutuskan bahwa ketentuan mengenai pelarangan kampanye melalui fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h  harus  tetap  dipertahankan,  dengan  pengecualian  yang  perlu  tetap  diatur  dalam  teks
undang-undang sebagai norma tersendiri. Tujuan dari penempatan pengecualian ini dalam batang tubuh Pasal 280 ayat (1) huruf h adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu.
Dengan  demikian,  maka  Pasal  280  ayat  (1)  huruf  h  UU  Pemilu  selengkapnya berbunyi,  “m enggunakan  fasilitas  pemerintah,  tempat  ibadah,  dan  tempat  pendidikan, kecuali  untuk  fasilitas  pemerintah  dan  tempat  pendidikan  sepanjang  mendapat  izin  dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.
Dari  revisi  UU  Pemilu  tersebut  menegaskan  bahwa  tempat  ibadah  tidak dikecualikan  dalam  pelarangan  kampanye.  Tempat  ibadah  merupakan  ruang  sakral  yang memiliki  makna  spiritual  mendalam  bagi  para  pemeluk  agama.  Di  Indonesia,  Undang- Undang  Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu)  melalui  Pasal  280  ayat  (1)  huruf  h  menegaskan bahwa tempat ibadah harus dijaga kesuciannya dari aktivitas politik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai  budaya  dan  agama  yang  mengedepankan  toleransi  dan  keharmonisan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Kampanye  politik,  di  sisi  lain,  merupakan  bagian  integral  dari proses  demokrasi  yang  memungkinkan  para  kandidat  untuk  menyampaikan  visi  dan  misi mereka  kepada  publik.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  kampanye  politik  yang  dilakukan  di tempat ibadah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif (Konstitusi, 2023).
Pertama , penggunaan tempat ibadah untuk kampanye berpotensi menodai kesucian dan  nilai-nilai  spiritual  yang  dijunjung  tinggi  oleh  agama.  Hal  ini  dapat  memicu  reaksi emosional  dan  konflik  antarumat  beragama,  terutama  di  tengah  masyarakat  yang  rentan terhadap  provokasi  dan  isu-isu  politik  yang  sensitif. Kedua ,  kampanye  politik  di  tempat ibadah dapat memperparah polarisasi politik dan fragmentasi sosial. Ketika tempat ibadah dipolitisasi, narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta politik dapat memicu perpecahan dan  mengancam  kohesi  sosial. Ketiga, kampanye  politik  di  tempat  ibadah  dapat membahayakan kebebasan beragama. Ketika tempat ibadah dikaitkan dengan partai politik tertentu, umat beragama yang tidak mendukung partai tersebut dapat merasa terintimidasi dan tertekan untuk memilih kandidat tertentu.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam hal ini juga menegaskan pembatasan penggunaan  tempat  ibadah  untuk  keperluan  kampanye  tidak  dimaksudkan  untuk mengindikasikan adanya pemisahan antara agama dan institusi negara. Sebaliknya, ini lebih menekankan  pada  pemisahan  fungsi  antara  institusi  keagamaan  dan  ranah  non-agama dalam masyarakat, terutama terkait dengan masalah yang memiliki signifikansi politik yang tinggi (Konstitusi, 2023).
Selain  itu,  menurut  pandangan  Hasanudin  Abdurakhman,  seorang  cendekiawan terkemuka,  masjid  merupakan  suatu  tempat  yang  sakral  yang  seharusnya  tidak disalahgunakan  untuk  kegiatan  politik.  Keyakinannya  adalah  bahwa  masjid  adalah  tempat yang  suci,  sementara  politik  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  kotor.  Oleh  karena  itu, melakukan kegiatan politik di dalam masjid dianggap sebagai penghinaan terhadap kesucian masjid tersebut menurut pandangan Abdurakhman (Abdurakhman, 2018).
Selanjutnya, menurut pandangan Mahfud MD, peran masjid seharusnya lebih dari sekadar  tempat  ibadah,  namun  juga  menjadi  forum  untuk  berdiskusi  bersama  tanpa memandang  perbedaan  golongan.  Dalam  konteks  konseptual,  setiap  khotbah  yang disampaikan  di masjid  memiliki  implikasi politis.  Misalnya,  jika  "politik"  diartikan  sebagai inspirasi atau pedoman, seperti ajakan untuk bertindak adil dalam kehidupan, pemerintah diharapkan  untuk  bertindak  adil  dan  menegakkan  hukum  bagi  siapa  pun.  Namun,  jika "politik"  diartikan  sebagai  dukungan  terhadap  satu  kelompok  politik  sementara menjelekkan  kelompok  politik  lain,  hal  tersebut  tidak  diperbolehkan.  Mahfud  MD menekankan  bahwa  pembicaraan  mengenai  politik  praktis  tidak  seharusnya  dilakukan  di dalam masjid (Mahfud MD, 2018).
Berdasarkan  uraian  diatas,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU- XXI/2023  semakin  menegaskan  larangan  tentang  larangan  kampanye  di  tempat  ibadah tanpa pengecualian. Sehingga hal ini dianggap dapat meminimalisir politik indentitas yang dapat terjadi di kemudian hari. Dengan demikian, kampanye di tempat ibadah yang semula diperbolehkan dengan tanpa atribut kampanye kini secara tegas dilarang.
Meskipun  demikian,  apabila  melihat  dari  kasus  yang  terjadi  di  Bantul  dan Gorontalo,  revisi  UU  pemilu  ini  menggambarkan  bahwa  masih  terdapat  celah  hukum didalamnya yakni terkait subjek hukum yang belum dijelaskan secara pasti. Namun, dengan adanya  revisi  ini  pelaku  yang  melakukan  pelanggaran  kampanye  di  tempat  ibadah  akan semakin terbatas. Jadi pembatasan disini lebih merujuk kepada tindakanya bukan pelakunya.
Tinjauan Fikih Siyāsah Terhadap Larangan Kampanye Di Masjid
Fikih siyāsah atau  yang  juga  dikenal  sebagai  siyasah  syar’iyah  adalah  cabang  ilmu yang mengkaji segala hal yang berkaitan dengan urusan masyarakat, umat, dan negara, yang diatur  dalam  kerangka  hukum,  kebijakan,  dan  regulasi  yang  dibuat  oleh  penguasa  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syari ‟ at  Islam  demi  kemaslahatan  umat.  Fikih siyāsah  dusturiyāh , bagian dari fikih siyāsah , mengatur mengenai landasan dasar bentuk pemerintahan, batasan
kekuasaan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Ini juga mencakup proses pemilihan khalifah  atau  pengangkatan  imam.  Di  zaman  klasik  Islam,  sistem  politiknya  tidak bergantung pada pemilihan umum dengan prosedur yang ketat seperti saat ini, melainkan melalui  syura  atau  musyawarah,  yang  mana  Nabi  Muhammad  sendiri  sering  melakukan musyawarah  dengan  para  sahabat  dalam  berbagai  hal.  Karena  itu,  dalam  praktik  politik umat Islam, prinsip musyawarah telah menjadi landasan dalam menjalankan negara (Asarah & Nofialdi, 2022).
Selama masa pemerintahan para khulafaurrasyidin dari khalifah Abu Bakar hingga khalifah  Ali  bin  Abi  Thalib,  proses  sirkulasi  kekuasaan  atau  pemilihan  kepemimpinan dilakukan  melalui  musyawarah  (Sukardja,  2014).  Meskipun  tidak  ada  sistem  pemilihan seperti  yang  kita  kenal  saat  ini,  namun  penentuan  khalifah  dilakukan  melalui  metode perwakilan yang dikenal sebagai intikhabah al’amm ah. Dalam konteks masa kini, proses ini mirip dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Sukardja, 2014).
Kampanye dalam konteks fikih siyāsah , meskipun belum secara tegas didefinisikan, memiliki dasar-dasar prinsipil dalam Islam. Salah satu indikatornya adalah ketika seseorang menawarkan diri sebagai pemimpin dan mengajak orang lain untuk memilihnya. Prinsip ini tercermin  dalam  Al-Qur'an,  khususnya  dalam surat  Yusuf  ayat  55,  yang  memberikan  izin bagi  seseorang  untuk  mempromosikan  dirinya  sendiri  ketika  tidak  dikenal  atau  meminta jabatan karena meyakini bahwa saat itu tidak ada yang mampu menegakkan keadilan selain dirinya.

## ْلَعْجا َلاَق
ٌمْيِلَع ٌظْيِفَح ْيِ نِا  ِِۚض ْرَ ْلْا ِنِٕىۤا َزَخ ىٰلَع ْيِن
Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”
Ayat tersebut di atas menggambarkan informasi bahwa Nabi Yusuf sendiri meminta jabatan kepada raja mesir pada waktu itu, dan ayat di atas dijadikan salah satu dalil penguat bahwa  meminta  jabatan  itu  tidak  mengapa  dan  pada  kondisi  dan  situasi  tertentu  justru dibolehkan.  Menurut  al-Syaukani  redaksi  ayat  menyebutkan ِِۚض ْرَ ْلْا  ِنِٕىۤا َزَخ  ىٰلَع  ْيِنْلَعْجا  َلاَق maknanya: berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Potongan ayat ini bermaksud: Berilah aku tugas mengurus negeri yang engkau perintah ini, yaitu negeri Mesir. Atau  jadikan  aku  sebagai  bendahara  negeri,  yaitu  pada  posisi  menyimpan  harta  kekayaan negeri.(Al-Syaukani, 2009,  hlm.  653)  Tujuan  Nabi Yusuf  as  dalam  permintaannya,  seperti yang  dijelaskan  oleh  al-Syaukani,  adalah  untuk  menyebarkan  keadilan  dan  menghapuskan kezhaliman. Dia bermaksud untuk menggunakan pengaruhnya  untuk mengajak penduduk
Mesir  agar  mempercayai  Allah  dan  meninggalkan  praktik  penyembahan  berhala.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  seseorang  yang  yakin  akan  kemampuannya,  ketika  diberi  tanggung jawab  kepemimpinan  atau  kekuasaan,  akan  berupaya  untuk  menegakkan  kebenaran  serta memerangi segala bentuk kebatilan. Oleh karena itu, dia diizinkan untuk meminta jabatan tersebut.(Al-Syaukani, 2009)
Al-Allamah  al-Alusi  (w.  1270  H)  dalam  tafsirnya  berpendapat  bahwa  ayat  (surat Yusuf ayat 55) tersebut dapat menjadi landasan bagi seseorang untuk menampilkan kualitas dirinya  secara  jujur  apabila  ia  belum  dikenal.  Hal  serupa  berlaku  untuk  kepemimpinan. Jabatan  kepemimpinan  dapat  diupayakan  untuk  diraih  manakala  pihak  yang  berpotensi meraihnya adalah orang kafir atau zalim. Dengan demikian, seorang calon pemimpin yang memenuhi  syarat-syarat  kepemimpinan,  memiliki  komitmen  terhadap  keadilan,  serta bertekad  menegakkan  hukum  syariat,  diperbolehkan  untuk  menawarkan  diri  dan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan tersebut.(Ashsubli, 2017)
Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud berikut ini:
َ بْخَأ ٌداََّحَ اَنَ ثَّدَح َليِعَْسِْإ ُنْب ىَسوُم اَنَ ثَّدَح ْنَع َِّللَّا ِدْبَع ِنْب  ِفِ رَطُم ْنَع ِء َلََعْلا  ِبَِأ ْنَع ُّيِرْيَرُْلْا ٌديِعَس َنََر َخآ ٍعِضْوَم  ِفِ ىَسوُم َلاَقَو ُتْلُ ق َلاَق ِصاَعْلا  ِبَِأ ِنْب َناَمْثُع ِبَِأ َنْب َناَمْثُع َّنِإ َر َِّللَّا َلوُسَر َيَ َلاَق ِصاَعْلا ِناَذَأ ىَلَع ُذُخَْيَ  َلَ انَِ ذَؤُم ْذَِّتَّاَو ْمِهِفَعْضَِبِ ِدَتْ قاَو ْمُهُماَمِإ َتْنَأ َلاَق يِمْوَ ق َماَمِإ  ِنِْلَعْجا ارْجَأ ِه Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami  [Musa  bin  Isma'il]  telah  menceritakan kepada kami [Hammad] telah mengabarkan kepada kami [Sa'id Al-Jurairi] dari [Abu Al-'ala`] dari [Mutharrif bin Abdullah] dari [Utsman bin Abi Al-'Ash] dia berkata; Aku  pernah  berkata;  Wahai  Rasulullah,  jadikanlah  saya  sebagai  imam  kaumku! Beliau  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Kamu  adalah  imam  mereka,  dan jadikanlah makmum yang terlemah di antara mereka sebagai pertimbangan (ketika mengimami shalat), dan jadikanlah muadzin dari orang yang tidak mengambil upah adzannya."
Berdasarkan  pendapat  Al-Shanani,  hadis  yang  disebutkan  mengindikasikan  bahwa diperbolehkannya seseorang untuk meminta jabatan kepemimpinan demi kebaikan. Hal ini sejalan  dengan  realitas  di  mana  terdapat  individu  yang  memiliki  sifat-sifat  terpuji  dan meminta jabatan tersebut bukan merupakan tindakan tercela.(al-Shan ‟ ani, 2007, hlm. 299) Dengan  demikian,  dalam  situasi  tertentu,  meminta  jabatan  (kampanye)  diperbolehkan selama terdapat niat yang murni untuk mengembannya dengan baik.
Meskipun  kampanye  dalam  Islam  dapat  disamakan  dengan  dakwah,  keduanya memiliki  perbedaan  signifikan.  Dakwah  memiliki  konotasi  positif  dan  mendekatkan  diri pada pahala, sementara kampanye sering kali dianggap negatif karena dapat disalahartikan sebagai  upaya  untuk  mencemarkan  nama  baik  partai  politik  lain.  Namun,  keduanya  pada
dasarnya  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  mengajak  individu  atau  masyarakat  untuk bertindak sesuatu. Oleh karena itu, dalam konteks fikih siyāsah , kampanye diizinkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.
Dalam konteks kampanye di masjid dapat dipahami dahulu dari awal penggunaan atau  fungsi  masjid.  Berdirinya  masjid  pada  awalnya  ditujukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan umat serta menjadi sarana penyatuan bagi umat dengan berbagai cara. Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  diperlukan  upaya  pemberdayaan  masjid  agar  harapan menciptakan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud. Dengan bertumbuhnya umat Islam di Madinah dari lingkungan pedesaan menjadi kota yang kemudian menjadi sebuah negara, peran  masjid  juga  mengalami  perubahan.  Di  dalam  masjid,  Rasulullah  SAW menyempurnakan ajaran Islam, memberikan nasehat, dan memberikan pidato kepada umat Islam. Masjid juga menjadi tempat di mana Rasulullah SAW berperan sebagai hakim dalam menyelesaikan  perselisihan  umat.  Di  sini  juga,  Rasulullah  SAW  melakukan  musyawarah dengan para sahabat, mengatur strategi perang, dan juga strategi negara. Dengan demikian, Masjid Nabawi menjadi pusat pemerintahan, politik, dan militer pada masa klasik. masjid juga  berfungsi  sebagai  tempat  membangun  peradaban  dan  budaya,  tempat  ibadah,  serta tempat pengaturan urusan pemerintahan dan negara (Yunnita, 2019).
Setelah meninggalnya Nabi, terjadi sedikit perubahan dalam keadaan, dimana masjid masih  terus  berfungsi  sebagai  pusat  pemerintahan  pada  masa  pemerintahan  khulafaur rasyidin baru di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada periode ini, mulai dibangun  bangunan-bangunan  pemerintahan  dan  Baitul  Mal  di  sekitar  masjid.  Dalam klasifikasi  tertentu,  masjid  pada  masa  itu  digunakan  sebagai  alat  politik  yang  meliputi beberapa fungsi: pertama, sebagai tempat latihan perang; kedua, sebagai tempat perawatan bagi  tentara  Muslim  yang  terluka;  ketiga,  sebagai  tempat  musyawarah;  keempat,  sebagai tempat  menerima  tamu;  kelima,  sebagai  tempat  penahanan  tawanan  perang;  keenam, sebagai  tempat  pengadilan;  dan  ketujuh,  masjid  berfungsi  sebagai  Baitul  Mal.  Pada  masa pemerintahan  Bani  Abbas,  terjadi  perubahan  dimana  masjid  tidak  lagi  berperan  sebagai pusat  pemerintahan  karena  pemerintah  telah  membangun  istana  sebagai  pusat pemerintahan. Walaupun begitu, masjid tetap digunakan sebagai tempat para khalifah atau amir menyampaikan pengumuman-pengumuman penting (Yunnita, 2019).
Fungsi masjid saat ini telah mengalami pergeseran yang signifikan jika dibandingkan dengan  zaman  klasik.  Dahulu,  masjid  memiliki  banyak  fungsi,  namun  sekarang  hanya berperan  dalam  beberapa  bidang  tertentu  saja.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perubahan  dan
pembaharuan sesuai dengan kondisi zaman, luas wilayah, serta pemikiran politik Islam yang berkembang di era modern. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa fungsi utama masjid tidak hilang, tetapi telah diambil alih oleh lembaga lain. Saat ini, terdapat berbagai lembaga baru  yang  mengemban  peran  tersebut,  seperti  organisasi  keagamaan  swasta  dan  lembaga pemerintahan,  yang  berperan  sebagai  pengarah  kehidupan  duniawi  dan  ukhrawi  umat beragama. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kekuatan material dan teknis yang melebihi masjid.
Apabila  dipelajari  dengan  seksama,  dapat  dilihat  bahwa  peran  masjid  sebagai  alat politik tidak sepenuhnya hilang. Masjid masih dijadikan tempat pendidikan di mana nilai- nilai politik ditanamkan dan membentuk karakter politik umat sejak dini. Pendidikan umat di masjid pada masa lampau cenderung objektif dan adil karena belum ada pengaruh partai politik pada saat itu. Namun, dalam konteks kampanye politik saat ini, seringkali diwarnai oleh  ujaran  kebencian  dan  fitnah  antar  calon,  yang  berpotensi  memecah  belah  jamaah masjid serta merusak citra masjid sebagai tempat ibadah umat Islam.
Salah  satu  bahaya  lainnya  adalah  jika  masjid  dijadikan  tempat  kampanye  politik, maka masjid akan terjebak dalam dinamika partisan dan retorika negatif antar partai politik, yang  seharusnya  bertujuan  untuk  memuliakan  Allah.  Kampanye  di  masjid  cenderung mengangkat partai politik dan tokoh-tokohnya, yang seharusnya tidak menjadi fokus utama di  tempat  suci  tersebut.  Hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip  kesungguhan  dan  ketaatan kepada  Allah,  di  mana  semua  makhluk  seharusnya  bersikap  tunduk  dan  rendah  hati  di hadapan-Nya.
Dalam  pandangan  fiqih siyāsah ,  melakukan  kampanye  politik  di  masjid  mungkin dapat  dibenarkan,  selama  tidak  melanggar  aturan  syariat  yang  telah  ditetapkan  oleh  Nabi Muhammad  SAW.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  prinsip  fiqih siyāsah menekankan  pada penghindaran  mudharat  (kerugian)  lebih  daripada  pencapaian  manfaat.  Oleh  karena  itu, Undang-Undang  nomor  7  tahun  2017  tentang  pemilihan  umum  tidak  secara  langsung bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  fiqih siyāsah .  Namun,  penggunaan  masjid  sebagai tempat  kampanye  politik  tetaplah  menimbulkan  pertanyaan  etis  dan  moral  mengenai kesucian tempat ibadah dan tujuan sejati ibadah itu sendiri. Akan tetapi, hal ini kemudian dipertegas  dengan  adaanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU-XXI/2023, yang merevisi Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu s elengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas  pemerintah,  tempat  ibadah,  dan  tempat  pendidikan,  kecuali  untuk  fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat
dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. Dalam frasa tersebut memepertegas pelarangan  kampanye  di  tempat  ibadah  atau  masjid  tanpa  pengecualian  sebagai  bukti penjagaan kesuciannya dari aktivitas politik

## KESIMPULAN
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU-XXI/2023  menegaskan larangan  kampanye  di  tempat  ibadah  tanpa  pengecualian.  Dan  hal  tersebut  lebih menekankan pada perbuatan tentang melarang Kampanye di tempat ibadah. Namun dalam pandangan fiqih siyāsah , melakukan kampanye politik di masjid mungkin dapat dibenarkan, selama  tidak  melanggar  aturan  syariat.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  prinsip  fiqih siyāsah menekankan  pada  penghindaran  mudharat  (kerugian)  lebih  daripada  pencapaian  manfaat. Apabila  ditelaah  dari  UU  Pemilu  yang  direvisi  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kampanye politik di masjid sebaiknya dilarang sebagai bentuk penghindaran mudharat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurakhman,  H.  (2018,  Senin,  Mei).  Halal-Haram  Berpolitik  di  Masjid. detikNews . https://news.detik.com/kolom/d-4008437/halal-haram-berpolitik-di-masjid Abdurrahman, M. (2009). Sosiologi dan metode Penelitian Hukum . Universitas Muhammadiyah Malang Press,.
al-Shan ‟ ani, M. bin I. al-Amir. (2007). Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, (Terj: Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, dan Muslim Arif) (2 ed.). Darus Sunnah Press.
Al-Syaukani, I. (2009). Tafsir Fathul Qadir . Pustaka Azzam.
Arikuntoro, S. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis . Rineka cipta.
Asarah, N. P., & Nofialdi, N. (2022). Larangan Pengunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Fiqh Siyasah.
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah , 3 (2), 313.
https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6873
Ashsubli, M. (2017). Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri Dan Kampanye Untuk  Jabatan  Politik. JURIS  (Jurnal  Ilmiah  Syariah) , 15 (1),  11. https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.484
Djazuli.  (2009). Fiqh  Siyasah  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-Rambu  Syariah . Kencana Prenada Media Grup.
Isra,  S.,  &  Fahmi,  K.  (2019). Pemilihan  Umum  Demokratis:  Prinsip-Prinsip  Dalam  Konstitusi Indonesia . Rajawali Pers.
Kasiram, M. (2010). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . UIN Maliki Press.
KONSTITUSI,  M.  (2023,  Selasa,      Agustus). Tafsir  MK  Ihwal  Pelarangan  Tempat  Kampanye Pemilu . https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444&menu=2#
Mahfud  MD,  M.  (2018,  Juni  29).  Amien,  Politik,  Masjid. OPINI  KITA . https://law.uii.ac.id/blog/tag/prof-dr-moh-mahfud-md/
Makmun,  M.  (2019).  Politisasi  Masjid  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam. The  Making  of Muslim  Polity  in  Indonesia:  Challenges  and  Opportunities , 3 ,  867 – 874. https://doi.org/10.36835/ancoms.v3i1.299
Muhsonati, D. (2024). Kampanye Di Pondok Pesantren Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  65/PUU-XXI/2023  Perspektif  Siyasah  Dusturiyah. AL- BALAD:  JOURNAL  OF  CONSTITUTIONAL  LAW , 5 (3).  http://urj.uin- malang.ac.id/index.php/albalad
Nawu,  A.  (2023,  Kamis,      Des).  Bawaslu  Bone  Bolango  Usut  Caleg  Diduga  Kampanye- Bagikan  Rp  10  Juta di  Masjid. detikSulsel .  https://www.detik.com/sulsel/berita/d- 7089256/bawaslu-bone-bolango-usut-caleg-diduga-kampanye-bagikan-rp-10-juta- di-masjid
Nazmi,  D.  (2023).  Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU-XXI/2023 tentang  Kampanye  di  Ranah  Pendidikan  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. UNES Law Review , 6 (1), 53 – 62. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.838
Pertana, P. R. (2024, Februari 7). Bawaslu Bantul soal Dugaan Kampanye di Masjid: Ada Pembagian  Kaus  tapi... detikjogja .  https://www.detik.com/jogja/berita/d- 7182514/bawaslu-bantul-soal-dugaan-kampanye-di-masjid-ada-pembagian-kaus- tapi
Pova,  Z.  S.,  Melitasia,  L.,  &  Suriyanti,  L.  (2023).  Analisis  Putusan  “Mk  Nomor  65/Puu - Xxi/2023”  Tentang  Diperbolehkan  Nya  Kampanye  Di  Fasilitas  Pendidikan. Communnity Development Journal , 4 (6), 13664 – 13668.
Putra, A., & Rumondor, P. (2019). Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah Dan Era Millenial.
TASÂMUH , 17 (1).
Rajab, A. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puuxxi/2023 Terkait Kampanye  Di  Fasilitas  Pendidikan. PRODIGY  JURNAL  PERUNDANG- UNDANGAN , 11 (2). https://puuekkukesra.dpr.go.id/produk/index-jurnal- prodigy
Riewanto, A. (2007). Ensiklopedi Pemilu (1 ed.). Fajar Pustaka.
Samuddin, R. (2013). Fiqih Demokrasi: Menguak kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik . Gozian Press.
Sholahuddin,  A.  H.,  Iftitah,  A.,  &  Mahmudah,  U.  D.  (2019).  Pelaksanaan  Pasal  280 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar. Jurnal Supremasi ,
9 (2), 17 – 27. https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793
Sukardja, A. (2014). Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif  Fiqh Siyasah . Sinar Grafika.
Suwandi, B. (2008). Memahami Penelitian kualitatif . Rineka cipta.
Venus,  A.  (2019). Manajemen  Kampanye:  Panduan  Teoritis  Dan  Praktis  Dalam  Mengefektifkan Kampanye Komunikasi Publik . Simbiosa Rekatama Media.
Yunnita.  (2019). Analisis  Fiqh  Siyasah  Terhadap  Larangan  Penggunaan  Masjid  Sebagai  Tempat Kampanye Politik [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Intan.