Submitted: 29-05-2020, Revision: 14-06-2020, Accepted: 30-11-2020 ISSN: 1412-7873 (cetak), ISSN: 2598-7402 (online) Website: http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## MEDIA ONLINE DAN KERJA DIGITAL PUBLIC RELATIONS POLITIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Asep Bidin Rosidin 1 dan Abdul Hamid 2*
1,2 Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta
* abdulhamidtalks@gmail.com

## Abstract
Political public relations plays a strategic role in producing and distributing information to the public. Not only that, the ideal must arrive at the level of being able to create solidity and cohesiveness on all fronts. Along with  the  development  of  the  times,  political  public  relations  is  required  to  be  adaptive,  collaborative  and flexible. To fulfill these three aspects, political public realtions must master the use of new media in order to support their work. This research focuses on the study of how political public relations uses new media as a means  of  supporting  the  delivery  of  information.  The  purpose  of  this  research  is  to  know  how  the implementation  of  the  use  of  online  media  by  political  public  relations  within  the  DKI  Jakarta  Provincial Government. The research method used by the author is a qualitative method in which data can be obtained through observation and interviews. From observations and interviews, this research results in the fact that political public relations has utilized new media to disseminate information quickly and thoroughly according to the characteristics of new media that can be accessed globally and efficiently.
Keywords: new media ; political public relations ; media relations ; pemprov dki jakarta

## Abstrak
Public  relations politik  memegang  peran  strategis  untuk  memproduksi  dan  mendistribusikan  informasi  ke masyarakat.  Tidak  hanya  itu,  idealanya  harus  sampai  pada  tataran  mampu  menciptakan  soliditas  dan kohesivitas  semua  lini.  Seiring  berkembangnya  zaman, public  relation politik  dituntut  untuk  adaptif, kolaboratif  dan  fleksibel,  untuk  memenuhi  tiga  aspek  tersebut, public  realtions politik  harus  menguasai penggunaan new  media agar  dapat  menunjang  pekerjaannya.  Penelitian  ini  berfokus  pada  kajian  tentang bagaimana public  relations politik  menggunakan new  media sebagai  sarana  penunjang  penyampaian informasi. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana implementasi penggunaan media online oleh public  relations politik  di  lingkungan  Pemprov  DKI  Jakarta.  Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis adalah metode kualitatif yang datanya di dapat melalui observasi dan wawancara. Dari observasi dan wawancara, penelitian ini menghasilkan fakta bahwa public relations politik telah memanfaatkan media baru untuk  menyebarkan  informasi  dengan  cepat  dan  menyeluruh  sesuai  karakteristik  media  baru  yang  dapat diakses secara global dan efisien.
Kata kunci : Media Baru, Public Relations Politik, Media Relation, Pemprov DKI Jakarta

## PENDAHULUAN
Media  online  lahir  di  era  teknologi informasi  yang  berkembang  sangat  pesat, dengan  dukungan  internet  sebagai  basis penyebaran  informasi,  media  online  hadir sebagai pilihan baru untuk memenuhi kebutuhan  informasi.  Media  baru  merupakan generasi ketiga dalam komunikasi politik yang memungkinkan  siapa  pun  menjadi  produsen
sekaligus  konsumen  informasi  ((Heryanto, 2018:23). Media online sebagai generasi ketiga media  massa  juga  digunakan  oleh  humas  atau public  relations di  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.  Dengan  berbasis internet, humas Pemprov DKI Jakarta menyebarluaskan program-program, kebijakan serta informasi di lingkungan  kerja  Pemprov  DKI  Jakarta, informasi tersebut dimasukkan ke dalam portal
jakarta.go.id,  https://ppid.jakarta.go.id ,  dan diskominfotik.go.id. Salah satu media baru yang digunakan  oleh public  relations di  Pemprov DKI Jakarta adalah Youtube.
Tiga  generasi  komunikasi  politik,  jika merujuk  pada  dinamikanya,  antara  lain: Generasi  pertama,  retorika  politik.  Hampir seluruh  pesan  komunikasi  politik  diarahkan oleh kemampuan seni berbicara ( art of speech );
Generasi  kedua,  ditandai  dengan  dominannya peran  media  massa  yang  belakangan  kerap disebut  sebagai  media  mainstream;  Generasi ketiga,  ditandai  dengan  perkembangan new media .  Hal  ini  seiring  dengan  menguatnya sosial media, seperti situs jejaring sosial ( social network site ) dan weblog interaktif (Heryanto, 2018:24).
Media online adalah  media  massa “generasi ketiga” setelah media cetak ( printed media ) koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik  ( electronic  media )  radio,  televisi, dan  film/video.  Media online merupakan produk jurnalistik online (Romli, 2012:15-16).
Kemajuan  teknologi  informasi  telah membawa  masyarakat  masuk  ke  dalam  abad informasi.  Bahkan,  berita  dari  negara-negara lain bisa dengan cepat dan mudah didapatkan. Komunikasi jarak jauh antarnegara atau benua pun  bisa  dilakukan  dengan  hadirnya  internet yang  disebut-sebut  sebagai new  media . New Media sendiri  memiliki  pengertian  yaitu, teknologi berbasis komputer yang tidak hanya berfungsi  untuk  memberikan  informasi  tetapi juga  berfungsi  untuk  saling  tukar  informasi, seperti komputer, internet, terminal video teks, kabel  digital  dan  sebagainya  (West  &  Turner, 2008).
Sering  perkembangan  zaman, new media digunakan  sebagai  sarana  komunikasi politik. Penyampaian program-program strategis  pun  kerap  menggunakan new  media karena  memiliki  karakter  cepat  dan  efektif. Tidak  terkecuali public  relations politik  di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta juga menggunakan media baru untuk memenuhi  kebutuhan  informasi  masyarakat yang berkaitan tentang program kerja, kebijakan  dan  agenda  di  masa  mendatang.
Political  public  relations  is  the  management process by which an organization or individual actor for political purpose, through purposeful communication  and  action,  seeks  to  influence and to establish, bulid, and maintain beneficial relationships  and  reputations  with  its  key publics  to  help  support  its  mission  and achieveits goals (Strömbäck, 2011:8).
Didasari  dari  definisi  Stromback  & Kiousis  itu  maka,  secara  sederhana public relations politik dapat diartikan sebagai proses manajemen  suatu  organisasi  atau  aktor-aktor politik  yang  juga  terlibat  di  dalam  organisasi atau  individu  lainnya  demi  mencapai    tujuan politis,  melalui  sebuah  persuasi  di  dalam komunikasi untuk memengaruhi dan membentuk, membangun dan menjaga hubungan  yang  saling  menguntungkan  satu sama lain untuk memperoleh penghargaan serta kepercayaan  dari  publik  sebagai  upaya mencapai  visi  misi  dan  sasaran  yang  telah ditentukan.
Dalam  konteks  ini  media online dapat menjadi  sarana  penunjang  kerja-kerja  digital public relations politik khususnya di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta. Karena di era keterbukaan informasi Pemprov DKI  dituntut  dapat  memberikan  pelayanan informasi  kepada  publik  secara  cepat,  mudah dan  transparan.  Di  sisi  lain public  relations berperan  sebagai  dewan  pertimbangan  yang memberikan  saran-saran  serta  pertimbangan kepada  gubernur  agar  langkah-langkah  yang diambil  tepat  dan  cermat.  Terlebih,  saat  ini posisi public  relations berada  pada  zona strategis  bidang  komunikasi  dan  informasi publik  dan  keberadaanyapun  menjadi  penting sebagai  pihak  yang  menjadi  penghubung  ke setiap stakholder terkait.
Ada empat hal utama yang mendorong perubahan dalam bidang public relations yaitu: (1)  Globalisasi.  Jangkauan  pasar  yang  makin luas, terbuka, dan komunikasi langsung dengan khalayak dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan adanya media. Karenanya, kemampuan komunikasi yang baik dengan lingkungan yang terus berubah sangat diperlukan. Sulit membayangkan  jika  sebuah  organisasi  yang
ingin  terus  berkembang  tidak  menggunakan sentuhan public  relations ;  (2)  Banyaknya organisasi  milik  pemerintah  yang  mulai dikelola  oleh  swasta.  Profesionalisme  serta tujuan meraih keuntungan melalui manajemen modern dan teknik pemasaran dilakukan. Tentu saja, itu semua memerlukan kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan lingkungannya; (3)  Kehadiran  internet  yang  membuka  jalur komunikasi antara organisasi dan lingkungannya  semakin  terbuka.  Saat  ini, khalayak  atau  pihak-pihak  yang  berhubungan dengan  suatu  organisasi  dapat  langsung mengemukakan  pendapat,  keluhan,  kritik,  dan sarannya melalui internet. Organisasi tidak lagi mengabaikannya.  Karenanya public  relations harus  tanggap  dan  dapat  merespon  dengan tepat.  Lingkungan  organisasi  juga  dapat bertambah karena internet membuka kesempatan  pada  berbagai  pihak  untuk berhubungan  dengan  organisasi;  (4)  Adanya pasar  yang  terbuka  dan  dukungan  media menimbulkan  berbagai  isu  di  luar  politik banyak  berkembang  saat  ini,  seperti  isu lingkungan,  kesehatan,  budaya,  dan  lainnya. Berbagai  aktivitas public  relation diperlukan untuk  hal  tersebut  agar  organisasi  tidak memperoleh  dampak  buruk  dari  beredarnya isu-isu  resebut  (Morris,  T.  dan  Goldsworthy, 2008:175).
Penelitian ini didasari oleh ketertarikan penulis  pada  penggunaan  media  online  atau new media dalam kerja digital public relations politik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  sebagai  salah  satu  dari  empat  faktor pendorong  perubahan public  relations yang saat ini pesan disampaikan tidak hanya melalui tatap  muka  tapi  bisa  dikomunikasikan  dengan alat  bantu  komunikasi  berupa  media  online . Pembentukan image positif dibentuk sedemikian rupa, baik dalam program-program kerja,  pidato  dan  konferensi  pers  yang disebarluaskan  melalui  pemberitaan  di  media massa  dan  portal-portal  informasi  resmi  milik Pemprov DKI.
Kemunculan  internet  sebagai new media berdampak  pada  perubahan  cara  kerja public  relations yang  dituntut  tidak  hanya
komunikatif dan kreatif tetapi juga harus kreatif menggunakan  lebih  dari  satu  media  untuk melaksanakan tugas-tugas kerjanya. Kemudian perubahan  “pasar”  yang  terbuka  dan  sistem kerja  yang  dinamis,  menjadikan public relations tidak hanya berkecimpung di satu isu saja,  melainkan  mampu  memahami  isu  lain seperti  sosial,  hukum  bahkan  politik, public relations tidak  bisa  lagi  digambarkan  sebagai divisi  yang  bertugas  menjaga  citra  positif perusahaan tetapi jauh dari itu, public relations telah  berkembang  sebagai  divisi  strategis  di dalam  organisasi,  lembaga  ataupun  kantor- kantor pemerintahan.
Konsep  penelitian  ini  menggunakan Public relations atau yang juga disebut humas merupakan  suatu  profesi  yang  akrab  dengan pembentukan image positif bagi korporasi dan identik dengan aktivitas-aktivitas bisnis nonkomersial  dan  komersial  yang  tentunya dapat  memberikan  keuntungan  finansial  bagi perusahaan. Public  relations menjadi  divisi strategis di sebuah perusahaan tidak terkecuali perusahaan-perusahaan  dengan  modal  besar dan  perusahaan  kecil,  hampir  setiap  korporasi memiliki humas sebagai divisi terdepan dalam pembentukan  citra  dan  reputasi  baik  dimata publik  atau  perusahaan  lainnya  (Natawilaga, 2018) .
Public relations sesungguhnya merupakan  aktivitas  yang  dibutuhkan  oleh seluruh  organisasi,  baik  komersial  maupun nonkomersial. Public relations sejatinya merupakan aktivitas komunikasi untuk membangun good  will (niat  baik)  dan pemahaman  ( understanding )  dari  pihak-pihak lain  yang  menjalin  hubungan  dengannya. Secara ilmiah ataupun secara praktis. Perbedaan  yang  cukup  mencolok  terkait  tugas pokok  dan  fungsi public  relations intansi pemerintah dan non intansi pemerintah terdapat pada tidak adanya unsur komersial bagi humas di  intansi  pemerintahan,  karena  meskipun melakukan  publikasi  yang  berkaitan  dengan jalannya pemerintahan namun humas di intansi pemerintah  lebih  berfokus  pada  pelayanan publik. Humas pemerintah khususnya Pemprov DKI  berada  di  dalan  satu  unit  kerja  yang
melaksanakan tugas-tugas
publikasi,
penyampaian informasi serta pelayanan kebutuhan publik.
Definisi public relations sebagai fungsi manajemen khusus yang membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah, saling pengertian, saling menerima  dan  bekerjasama  antara  satu organisasi  atau  perusahaan  dan  masyarakat yang melibatkan manajemen masalah, membantu  manajemen  untuk  selalu  mendapat informasi  dan  merespons  pendapat  umum, mendefinisikan  dan  menekankan  tanggung jawab manajemen dalam melayani kepentingan masyarakat,  membantu  manajemen  untuk mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif,  berfungsi  sebagai  peringatan  awal untuk  mengantisipasi  kecenderungan  dan menggunakan  riset,  serta  komunikasi  yang masuk  akal  dan  etis  sebagai  sarana  utamanya “Public Relations is the management function that  establishes  and  maintains  mutually beneficial relationship between an organization  and  ther  publics  on  whom  its succes  or  failure  depends” (Cutlip,  Scott  M., 2000:6).
Konsep-konsep public relations memiliki kesamaan antara konsep satu dengan yang  lainnya,  yaitu:  Pertama, public  relations itu  sendiri  adalah  fungsi  manajemen;  Kedua, public relations adalah manajemen komunikasi antara  organisasi  dan  publiknya;  Ketiga, hubungan  antara  organisasi  dan  publik; Keempat,  hubungan  antara  organisasi  dan publiknya tersebut bersifat mutually beneficial ((Rusfian, Effy & Nuhajati, 2015:5-6).
Pada umumnya, politik dapat dikatakan sebagai bentuk dari kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang terkait dengan proses menentukan  tujuan-tujuan  sekaligus  cara melaksanakan  tujuan-tujuan  sistem  tersebut. Dalam  konteks  ini,  politik  terkait  dengan pengambilan  keputusan  ( decision  making ) mengenai  apakah  yang  menjadi  tujuan  dari sistem  politik  menyangkut  seleksi  antara beberapa  alternatif  dan  penyusunan  skala prioritas  dari  tujuan-tujuan  yang  telah  dipilih (Budiarjo, 2005:8).
Pemahaman public  relations politik sebagai  berikut:  (1) Public  relations politik terkait dengan proses melayani publik internal dan  publik  eksternal  dari  sebuah  institusi  atau organisasi  politik,  seperti  partai;  (2) Public relations politik  biasanya  terkait  dengan sejumlah  isu  dan  dinamika  khusus  yang dikelola  guna  mendapatkan  perhatian  para pemilih  ( voters );  (3) Public  relations politik memiliki orientasi pada pengumpulan dukungan  seluas  mungkin  terhadap  khalayak melalui berbagai saluran yang bisa dimanfaatkan  mulai  saluran  formal  hingga saluran informal (Heryanto, & Zarkasi, 2012).
Tujuan  utama  dari public  relations dalam bidang politik adalah untuk menyajikan individu  atau  organisasi  dalam  tampilan  yang positif, agar meningkatkan kunci persepi publik pada  individu  atau  organisasi  itu  serta memungkinkan  mengajak  masyarakat  untuk melakukan sesuatu bagi individu atau organisasi  tersebut.  Dalam  hal  ini public relations politik  bisa  di  definisikan  sebagai pekerjaan  untuk  menampilkan  citra  baik sekaligus  mendapatkan  dan  memengaruhi publik (Lilleker, 2006)
Public  relations politik  merupakan ilmu  terapan  baru  dalam  bidang  kajian public relations .  Hal  ini  menjadi  sebuah  kajian  yang penting  dan  menarik  karena  tiga  faktor. Pertama, munculnya fenomena politik modern yang kian banyak memanfaatkan media massa, jasa  konsultan  dan  taktik,  serta  strategi komunikasi politik. Kedua, majunya teknologi yang memungkinkan berbagai tindakan politik dilakukan  tidak  harus  bertemu  secara  fisik. Misalnya,  pendekatan new  media (media online ) dalam pelaksanaan komunikasi politik. Pendekatan komunikasi menjadi lebih dinamis, interaktif,  dan  serba  cepat.  Ketiga, munculnya era  demokrasi  yang  memungkinkan  semua warga  negara  untuk  memperoleh  kebebasan berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat,  baik lisan maupun tulisan.
Tujuan utama aktivitas public relations politik  adalah  mendapatkan  dukungan  politik dari  publik  internal  ataupun  eksternal  dalam pencapaian  tujuan  khusus  sebuah  organisasi
atau  institusi  politik.  Tujuan  utama  ini  jika dirinci  lagi  adalah  sebagai  berikut:  (1) Menciptakan soliditas dan kohesivitas internal organisasi  melalui  upaya  pelayanan  publik internal,  sehingga  seluruh  komponen  dan sumber daya politik organisasi bisa dioptimalkan dalam pencapaian tujuan organisasi; (2) Menjembatani hubungan organisasi  dengan  publik  eksternal  dalam rangka  menumbuhkan  kesepahaman  dan dukungan  atas  sejumlah  program  dan  tujuan khusus organisasi; (3) Memperoleh penemuan- penemuan,  penyimpulan-penyimpulan,  dan rekomendasi  atas  sejumlah  isu  dan  dinamika politik  yang  berkembang;  (4)  Mengetahui secara  pasti  posisi  kekuatan,  kelemahan,  dan peluang,  serta  tantangan  organisasi  di  tengah hubungannya dengan berbagai pihak di internal ataupun  eksternal  organisasi  melalui  evaluasi yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan.
Dalam  penelitian  digunakan  referensi penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Cornelius Ardian Sukmaji Wicaksosno  (2016) berjudul  “Media  Baru  dalam  Komunikasi Pemerintah  Studi  Kasus  Penggunaan  Media Baru  untuk  Pelayanan  Informasi  Publik  Di Kementrian Perhubungan”. Tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana kementrian perhubungan menggunakan  media  baru,  khususnya  website dan  media  sosial  sebagai  sarana  untuk mengkomunikasikan program pemerintah sekaligus  sebagai  wujud  pelayanan  informasi publik.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Kementrian Perhubungan  telah  menggunakan  media  baru untuk  pelayanan  informasi  publik  yang memenuhi fungsi penyediaan informasi, pemberiaan  informasi  berdasarkan  permintaan dan penampung aspirasi masyarakat.
Perbedaan penelitian tersebut membahas mengenai fenomena new media atau media  baru  yang  dimanfaatkan  oleh  lembaga pemerintahan sebagai wujud pelayanan informasi  publik.  Dalam  penelitian  tersebut, penulis lebih memaparkan bagaimana pemanfaatan website dan sosial media sebagai
wujud  pelayanan  informasi  publik.  Persamaan antara  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian ini  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan, sama-sama  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Kemudian,  dalam  pengamatan kamipun selain penggunaan metode yang sama, juga  objek  penelitiannya,  yaitu  merupakan bagian  dalam  lembaga  pemerintahan  yang berusaha  meningkatkan  pelayanan  informasi publik.
Penelitian  kedua  yaitu  Belinda  Devi Larasati  Siswanto  dan  Firda  Zulivia  Abraham (2016)  berjudul  “Peran  Humas  Pemerintah Sebagai  Fasilitator  Komunikasi  Pada  Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan”. Penelitiannya  dilakukan  untuk  mencari  peran fasilitator  komunikasi  untuk  memberikan informasi  kepada  masyarakat  dan  sebaliknya. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus yang dikupas secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran fasilitator komunikasi pada biro  humas  tidak  maksimal,  ketidaktersediaan informasi  yang  dapat  di  akses  oleh  publik menjadi  penyebab  tidak  maksimalnya  peran humas  sebagai  fasilitator  komunikasi  dari masyarakat ke pemerintah, maupun sebaliknya.
Perbedaan  dengan  penelitian  terdahulu terletak  pada  fokus  penelitiannya,  karena penelitian terdahulu menekankan tentang peran humas  sebagai  fasilitator,  sedangkan  penulis lebih  berfokus  pada  penggunaan  media  online sebagai  sarana  pendukung  kerja  digital public relations . Persamaan dengan penelitian terdahulu  adalah  sama-sama  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan data melalui wawancara.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  ingin mengetahui bagaimana implementasi penggunaan media online oleh public relations politik  di  lingkungan  Pemprov  DKI  Jakarta dalam  membantu  tugas–tugas  kerja  Gubernur Anies Baswedan.
Penelitian  ini  menggunkan  desain penelitian deskriptif eksploratif untuk mengurai data  melalui  analisis  tindakan  atau  perilaku public relations secara menyeluruh. Data yang didapat  dijelaskan  dengan  deskripsi  secara
komprehensif dengan basis data yang diperoleh dari  wawancara  dengan  humas  Pemprov  DKI Jakarta.

## METODOLOGI
Pendekatan  penelitian  yang  peneliti gunakan  adalah  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  tringulasi (gabungan),  analisa  data  bersifat  induktif,  dan hasil  penelitian  kualitatif  menekankan  makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2008:15)
Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  kasus deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  pada Biro  Humas  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta sebagai public relations politik yang menggunakan media online untuk melaksanakan  tugas-tugasnya  secara  digital. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan  uraian  yang  mendalam  tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau  organisasi  tertentu  dalam  suatu  keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik (Sujarwandi, 2014:6).
Metode  penelitin  yaitu  studi  kasus deskriptif  dalam  penelitian  ini  juga  bersifat eksploratif  yang  berangkat  dari  keinginan peneliti  untuk  melakukan  penelusuran  serta ingin mendapatkan ide-ide pokok dan memahami suatu sistem kerja (Moleong, 2016).
Lokasi  penelitian  di  kantor  Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi  DKI  Jakarta,  Jalan  Medan  Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G Lantai 13 Jakarta Pusat 10110  pada  periode  bulan  maret  tahun  2020. Teknik  pengumpulan  data  pertama  yakni dengan  wawancara  mendalam  menggunakan wawancara  semi  terstruktur.  Pengumplan  data kedua  observasi,  dilakukan  untuk  mengamati website diskominfotik.jakarta.go.id kemudian website ppid.jakarta.go.i d yang pengelolaannya  menjadi  tanggung  jawab  Biro Humas  DKI  Jakarta.    Selanjutnya  yaitu
dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini,  data dokumentasi  yang  dicari  berasal  dari  dua sumber, yaitu dari  dalam internal Biro  Humas dan  dari  eksternal  Biro  Humas.  Kategori dokumen  berupa  pelayanan  informasi  publik, agenda,  dan  artikel  dari  media  massa.  Teknik pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang paling  utama  dalam  penelitian,  karena  tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2008:308).
Sesuai  dengan  data  yang  didapat berdasarkan  sumbernya  yang  telah  dijabarkan sebelumnya,  maka  teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini,  yaitu  wawancara. Wawancara  adalah  bentuk  komunikasi  antara dua  orang,  melibatkan  seseorang  yang  ingin memperoleh  informasi  dari  seseorang  lainnya dengan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan bedasarkan  tujuan  tertentu.  Demikian  juga dengan  penelitian  ini  yang  menggunakan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Mulyana, 2003:181). Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian  untuk  melihat  dari  dekat  kegiatan yang  dilakukan  (Riduwan,  2004:104).Studi pustaka  berkaitan  dengan  kajian  teoritis  dan referensi  lain  yang  berkaitan  dengan  nilai, budaya  dan  norma  yang  berkembang  pada situasi  sosial  yang  diteliti,  selain  itu  studi pustaka  sangat  penting  dalam  melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan  lepas  dari  literatur-literatur  ilmiah (Sugiyono, 2016:291).
Teknik penyajian data dilakukan dengan  cara  penguraian  dalam  deskripsi  kata- kata  (naratif)  dan  juga  disajikan  data  formal berupa  tabel  kegiatan  atau  aktivitas  humas. Penelitian  ini  memiliki  sejumlah  batasan. Berdasarkan  ruang  lingkupnya,  penelitian  ini hanya  mengkaji  pengunaan  media online dan kerja  digital public  relations politik  di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta saja.    Analisis  peran public  relations yang digunakan dalam penelitian ini hanya memotret peran public  relations politik  di  Provinsi  DKI
dengan  dimensi  peran  dan  maknanya  yang sudah ditetapkan dalam konsep penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  tugas  kerja public  relations di  Pemprov  DKI  Jakarta  meliputi  tugas-tugas pokok  dan  fungsinya  yang  menjadi  satu kesatuan  yang  tertuang  dalam  Peraturan Gubernur  (Pergub)  Nomor  75  Tahun  2018 tentang  perubahan  atas  Peraturan  Gubenur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata  Kerja  Dinas  Komunikasi,  Informasi,  dan Statistik.    Kepala  Seksi  Informasi  dan Komunikasi  Publik,  Koharudin  menuturkan Diskominfotik  DKI  Jakarta  memiliki  tugas pokok dan fungsi sesuai  Pasal 3 pada Pergub tersebut,  yaitu  secara  umum  Diskominfotik DKI  Jakarta  memiliki  tugas  melaksanakan urusan  pemerintah  bidang  komunikasi  dan informatika,  statistik,  dan  persandian  (Pasal  3 ayat 1) adapun mengenai fungsi Diskominfotik tertuang  pada  Pasal  3  ayat  2  Peraturan Gubernur.
Tugas  pokok  dan  fungsi  Diskominfotik DKI  Jakarta  sejalan  dengan  definisi  konsep- konsep public relations . Konsep-konsep public relations memiliki  kesamaan  antara  konsep satu dengan yang lainnya, kesamaan itu adalah sebagai  berikut:  Pertama, public  relations itu sendiri  adalah  fungsi  manajemen;  Kedua , public relations adalah manajemen komunikasi antara  organisasi  dan  publiknya;  Ketiga , hubungan  antara  organisasi  dan  publik; Keempat , hubungan  antara  organisasi  dan publiknya tersebut bersifat mutually beneficial . Peneliti menemukan bahwa public realations Diskominfotik  DKI  melaksanakan fungsi  manajemen  untuk mengelola  informasi sesuai  undang-undang  dan public  realations DKI  juga  menjalankan  tugasnya  sebagai pelayan informasi antara organisasi dan publik. Pada  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi sebagai public relations di Pemprov DKI yang salah  satu  fungsinya  yaitu  menjalankan pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  publik, tentu  saja  Diskominfotik  butuh  melibatkan media  untuk  membantu  kelancaran  dan penyebaran  informasi  kepada  masyarakat.
Koharudin dalam keterangannya menyampaikan,  media relations merupakan salah  satu  fungsi  Diskominfotik  DKI  Jakarta sesuai dengan yang tertuang pada  Pasal 3 Ayat 2 Poin J di Pergub Nomor 75 Tahun 2018 yang berbunyi  Diskominfotik  memiliki  fungsi pelaksanaan layanan hubungan media. Pelaksaan media relations di implementasikan ke dalam satuan kerja bersama seksi pelayanan hubungan  media  dibawah  koordinasi  bidang komunikasi  publik.  Media relations menjadi instrumen  penting  dan  signifikan  untuk membantu  kerja public  realations di  era keterbukaan  informasi.    “Di  era  keterbukaan informasi, maka fungsi Media ( Press ) relations menjadi penting dan signifikan untuk dilakukan sebagaimana  amanat  dari  UUD  Tahun  1945 Pasal 28F, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,  dan  UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang keterbukaan informasi publik (KIP).
Lebih  lanjut,  Koharudin  menyampaikan, Diskominfotik DKI Jakarta berkewajiban untuk mewujudkan kemerdekaan pers yaitu memperoleh  serta  menyebarluaskan  gagasan dan  informasi  (UU  Pers  Pasal  4  Ayat  3), terkecuali  informasi  yang  bersifat  rahasia sesuai  dengan  undang-undang,  kepatutan,  dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi  diberikan  kepada  masyarakat  serta setelah  dipertimbangkan  dengan  saksama bahwa  menutup  informasi  publik  dapat melindungi  kepentingan  yang  lebih  besar daripada  membukanya  atau  sebaliknya  (UU KIP Pasal 2 Ayat 4).
Melalui  pernyataan  yang  disampaikan Kepala  Seksi  Informasi  dan  Komunikasi Publik,  Koharudin,  bahwa public  relations Pemprov  DKI  Jakarta  dipandang  sangat  perlu membangun media relations untuk menyampaikan  berita  kepada  publik  sesuai dengan  aturan  perundangan-undangan  yang berlaku  dan  di  era  keterbukaan  publik  pers dianggap  penting  dalam  menyelenggarakan aktivitas public relations dilingkungan Pemprov  DKI  Jakarta,  meskipun  di  dalam undang-undang juga turut diatur ada informasi-
informasi yang tidak dapat disampaikan kepada khalayak karena sifatnya yang rahasia.
Kerjasama public relations di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan media massa tidak hanya sekedar normatif dan retorik saja,  tapi  juga  diikuti  dengan  kerja  konkrit untuk  membuka  akses  seluas-luasnya  kepada media.  Untuk  itu,  beragam  kegiatanpun dilaksanakan  oleh public  relations demi kelancaran  tugas  jurnalistik  di  lingkungan balaikota Jakarta. Koharudin memaparkan ada dua  macam  metode  yang  digunakan  untuk melayani wartawan yaitu dengan kegiatan non formal dan formal, yaitu: (1) Non formal, media gathering antara insan media bersama Gubernur  DKI  hingga  SKPD  Diskominfotik DKI, coffee  morning antara  insan  media bersama  SKPD  Diskominfotik  DKI, in  depth interview antara  Gubernur  DKI  dengan  insan media misalnya dengan  Tempo saat membahas KUA  PPAS,  buka  puasa  bersama  Pemred dengan Gubernur DKI di rumah dinas,  hingga pelibatan  dalam  advertorial  tahunan;  (2) Formal,  konferensi  pers  tentang  isu  terkini langsung yang disampaikan oleh Gubernur DKI secara  umum  di  balairung,  media  update tentang  kerja  SKPD  yang  termuat  dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) disampaikan oleh SKPD terkait secara mendalam di Blok F Lantai  2,  publikasi  rilis  pasca  kegiatan  yang dimuat  di  PPID  untuk  ditulis  ulang  menjadi berita  oleh  insan  media,  penggunaan  media sosial seperti instagram, twitter, hingga youtube bentuk  siaran live dan  tunda  di  youtube Pemprov  DKI  Jakarta  tentang  konferensi  pers dan kegiatan rapat.
Pada  poin  kedua  kegiatan  formal  yang dilakukan public  relations Pemprov  DKI disebutkan  bahwa  konferensi  pers  terkait  isu terkini dilangsungkan tidak hanya dengan tatap muka saja, tetapi juga disampaikan menggunakan  media online atau  media  baru seperti  instagram,  twitter,  hingga  youtube dengan  format  siaran  langsung  dan  tunda  di youtube Pemprov DKI Jakarta. Tentu dalam hal ini  penulis  menyimpulkan, public  relations Pemprov DKI Jakarta telah menggunakan dan beradaptasi  seiring  perkembangan  teknologi
dengan  menggunakan  media  baru  sebagai sarana  penunjang  penyampaikan  informasi kepada publik. Era informasi yang berkembang membuat public  relations Pemprov  DKI  pun ikut  mengembangkan  diri  sesuai  kemajuan teknologi. Media baru pun dimanfaatkan secara baik  sebagai  alat  untuk  menjangkau  khalayak yang lebih luas lagi.
Pemanfaatan media baru untuk menyebarkan informasi sejalan dengan karakteristik  media  baru  yang  dapat  diakses secara global dan efisien. Koharudin menyatakan, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  Pasal  2 Ayat 3 disebutkan bahwa informasi publik yang dapat  di  akses  harus  cepat  dan  tepat  waktu, biaya  ringan  dan  sederhana.  Selain  untuk memudahkan  masyarakat  dalam  memperoleh informasi, website milik pemprov DKI pun bisa memudahkan  kerja  wartawan,  untuk  itu disediakanlah laman http://ppid.jakarta.go.id/.sebagai  implementasi pihak public  relations Pemprov  DKI  Jakarta untuk  memudahkan  wartawan  mendapatkan segala  jenis  press  rilis  resmi  Pemprov  DKI Jakarta  yang  selalu  diperbaharui  tiap  harinya dan ditampilkan secara gadget-friendly , ditampilkan bersama dengan foto kegiatan.
Pelayanan  akses  informasi  oleh public relations pemprov  DKI  untuk  wartawan dilakukan  secara  menyeluruh  melalui  media baru milik pemprov DKI yang memuat konten kegiatan Gubernur hingga jajaran kelurahan di DKI.  Koharudin menjelaskan “akses terhadap wartawan  juga  semakin  di  permudah  dengan updating kegiatan  mulai  dari  level  gubernur hingga  jajaran  kelurahan  di  DKI  Jakarta  yang ditampilkan  di  media  sosial  masing-masing (facebook, instagram, twitter, hingga youtube) setiap harinya”.
Koharudin  menambahkan,  jika  terjadi situasi  krisis,  maka public  relations Pemprov DKI  Jakarta  menyusun microsite baru  dengan domain jakarta.go.id untuk memudahkan insan media  mendapatkan  informasi  yang  utuh, ditunjang  dengan  data-data  memadai  dan bersifat  satu  pintu.  Hal  ini  seperti  yang terimplementasikan pada laman
https://corona.jakarta.go.id/id dalam memberikan  informasi  satu  pintu  yang dipebaharui tiap saatnya.
Berita  yang  berkaitan  dengan  Gubernur adalah  yang  paling  ditanya  oleh  wartawan, biasanya seorang wartawan mencari pernyataan dari  gubernur  terkait  isu  yang  sedang berkembang. “Informasi yang paling sering dan banyak  diminta  wartawan  adalah  yang berkaitan  dengan  pernyataan  dari  gubernur maupun  SKPD  terkait  isu  setiap  harinya. Wartawan  ingin  mengolah  informasi,  setiap informasi  yang  didapat  untuk  dijadikan pemberitaan, baik untuk daring, cetak, maupun televise (led by issue) ”, kata Koharudin.
Selain  itu,  informasi  yang  menarik  bagi wartawan di Pemprov DKI Jakarta adalah tema yang berkaitan dengan realisasi janji kampanye,  khususnya  menyentuh  langsung kepemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat. Misalnya,  Program  hunian  samawa  DP  0 Rupiah,  KJP  Plus,  integrasi  transporasi,  dan sebagainya ( creating issue ).
Gubernur  DKI  merupakan  yang  paling berwenang menjawab pertanyaan dari wartawan,  sesuai  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 1999, gubernur  memiliki hak jawab dan hak  koreksi.  Namun,  bukan  tidak  mungkin pihak lain di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pun bisa ikut membantu menjawab pertanyaan dari wartawan. Koharudin menjelaskan, kewenangan  itu  bisa  diambil  jika  gubernur mendelegasikan  kewenangan  tersebut  kepada SKPD  atau  jajaran  terkait  untuk  menjelaskan secara  lebih  rinci  dan  komprehensif  kepada wartawan.  “Oleh  karena  itu,  jika  wartawan membutuhkan  informasi  terkait  isu  terkini, dapat menanyakan terlebih dahulu kepada Tim Gubernur  untuk  kapan  dan  dalam  momen  apa gubernur  memiliki  kesempatan  menjelaskan hal  tersebut.  Tim  Gubernur  yang  akan menjembatani  sekaligus  untuk  menentukan apakah  informasi  tersebut  dijawab  langsung oleh gubernur atau bisa didelegasikan ke SKPD atau jajaran terkait”.
Lebih  lanjut  Koharudin  menuturkan, kedepan  wartawan  yang  meliput  di  balai  kota akan  dilengkapi  dengan  ID  pers  khusus,
“ Updating nama-nama  insan  media  Pemprov DKI  Jakarta  terus  dilakukan  setiap  6  bulan sekali,  dan  kedepan  akan  dipertimbangkan  ID khusus  para  wartawan  yang  bertugas  di balaikota  dan  surat  penugasan  dari  masing- masing  kantor  berita.  Dengan  hal  ini, public relations Pemprov  DKI  Jakarta  dapat  lebih mudah melakukan koordinasi lebih intensif dan dekat baik formal maupun informal.
Tanggapan  masyarakat  terhadap  kinerja Pemprov  DKI  tidak  selalu  baik,  karena  setiap kebijakan  tidak  dapat  menyenangkan  semua pihak.  Kritik  pun  kerap  datang  dari  mereka yang  kontra  pada  kebijakan,  namun  pihak Pemprov DKI harus memperlakukan pujian dan kritik secara egaliter. Karena, setiap kritik yang datang  bisa  saja  membuat  kinerja  jauh  lebih baik.
Koharudin  menyebut  setiap  pemberitaan positif  ataupun  negatif  perlu  disikapi  dengan rasa penuh tanggung jawab, karena berpendapat  merupakan  hak  warga  di  dalam negara yang demokratis dan diatur serta dijamin pelaksanaannya  di  dalam  undang-undang. “Sehingga dalam iklim negara demokrasi yang sesuai  dengan  prinsip  Pancasila  dan  UUD  di atas,  maka  Pemprov  DKI  menilai  setiap pemberitaan adalah bagian dari perwujudan hak konstitusi  setiap  warga  negara  yang  harus dilindungi dan dilakukan secara bertanggungjawab, apapun tone dari pemberitaan tersebut”. Meski demikian,
Koharudin menambahkan, wartawan dalam melaksanakan kerja  jurnalistik  perlu  mengedepankan  norma- norma dan kode etik jurnalistik. Jadi, wartawan harus senantiasa  berimbang, akurat serta  tidak sengaja  membuat  pemberitaan  buruk  tanpa memiliki data dan fakta yang memadai, selain itu  wartawan  juga  harus  menyediakan  ruang klarifikasi untuk sebuah pernyataan terkait isu atau  berita  negatif  yang  beririsan  dengan Pemprov DKI. “Meskipun demikian, dalam UU Pers  Nomor  40  tahun  1999  Pasal  5  juga disebutkan    bahwa  wartawan  mengedepankan norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan  di masyarakat  serta  asas  praduga  tak  bersalah. Selain itu, dalam Kode Etik Jurnalistik (Pasal 1)
disebutkan  “Wartawan  Indonesia  bersikap independent  menghasilkan  berita  yang  akurat, berimbang, dan tidak berita buruk”.
Koharudin menegaskan, Dari dua ketentuan  di  atas,  Pemprov  DKI  Jakarta menghormati  setiap  pemberitaan,  termasuk pemberitaan  negatif  ( negative  campaign ) sepanjang  dilakukan  secara  berimbang  dalam rangka  kontrol  sosial,  dan  tidak  mengarah kepada  fitnah  dan  hoaks  ( black  campaign ). Negative Campaign dimaksudkan berita tersebut benar namun tidak tepat dari sisi sosial kemasyarakatan  sehingga  perlu  dilakukan kontrol  sosial.  Sedangkan Black  Campaign berarti  berita  tersebut  tidak  benar,  hoaks,  dan fitnah  sehingga  wartawan  tersebut  dapat dikategorikan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Koharudin memandang hambatan- hambatan  di  dalam  media relations sebagai tantangan yang harus dijalankan karena proses membangun  komunikasi  politik  ini  juga  kian memiliki  tantangan  bukan  hambatan  di  saat setiap  insan  wartawan  sekaligus  juga  adalah bagian  dari  Perusahaan  Pers  yang  memiliki sikap  redaksi  dan  nilai  pemberitaan  masing- masing.  Meskipun  demikian, public  relations Pemprov  DKI  Jakarta  selalu  mendudukan media sebagai mitra kerja yang menjadi tempat bertukar  pikiran/gagasan  sekaligus  kontrol sosial  dalam  rangka check  and  balances .“ public relations Pemprov DKI Jakarta memiliki dua  infrastruktur  untuk  mendukung  kinerja. Pertama,  infrastruktur  yang  didukung  dari personil  tenaga  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN); Kedua,  infrastruktur  yang  didukung  dari personil tenaga terampil tenaga ahli profesional non-ASN”.
Para  ASN  di public  relations Pemprov DKI  Jakarta  ini  yang  mengeksekusi  kebijakan (operator)  atas  arahan  dari  Gubernur  DKI melalui  Tim  Gubernur.  Para    ASN  di public relations Pemprov  DKI  Jakarta  ini  sekaligus mengelola  sumber  daya  manusia  para  tenaga ahli  profesional  tersebut,  mulai  dari  jadwal kerja,  rekruitmen,  hingga  alat-alat  penunjang kinerja  teknis  selama  liputan  baik  di  kantor maupun  di  lapangan.  Sedangkan,  para  tenaga
ahli  professional  memiliki  tugas  untuk melakukan  dokumentasi  kegiatan  gubernur, wakil  gubernur,  dan  SKPD  di  lingkungan Pemprov  DKI  Jakarta,  khususnya  yang terangkum  dalam  agenda  Kegiatan  Strategis Daerah  (KSD)  di  tiap  bulannya.  Pembagian kerja  tenaga  ahli  profesional,  terbagi  kedalam beberapa  penugasan  yaitu,  Operator  Media Sosial,  Reporter,  Kameramen,  Fotografer, Editor Foto, Data Entry, dan Editor Video.

## SIMPULAN
Public  relations Pemprov  DKI  memanfaatkan media  baru  seperti website,  facebook, dan twitter sebagai  sarana  penunjang  penyebaran informasi kepada masyarakat. Selain itu, media online digunakan sebagai alat komunikasi dua arah  antara  Pemprov  DKI  dan  masyarakat. Penggunaan media baru dapat membantu kerja- kerja digital public relations di Pemprov DKI, meskipun dalam penerapannya perlu dikembangkan  lagi  menjadi  lebih  kreatif. Public  relations di  Pemprov  DKI  juga memperkuat penyebaran arus informasi dengan membangun  hubungan  baik  dengan  media massa sebagai mitra strategis, dalam menunjang  pekerjaanya, public  relations mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  sebagai  pedoman  melaksanakan tugas-tugasnya  sebagai  pelayan  informasi kepada  masyarakat.  Media relations yang dibangun  oleh public  relations Pemprov  DKI Jakarta sejauh ini cukup efektif dan harmonis. Karena penggunaan media baru harus bersinergi dengan media massa agar penyebaran informasi dapat efektif, menyeluruh  dan  konsisten.    Efektif  dalam  arti bahwa  setiap  kegiatan  yang  dimuat  kedalam press  rilis,  diterima  oleh  insan  media  dengan baik  dan  dapat  di  kutip  menjadi  karya jurnalistik yang dapat dibaca oleh masyarakat. Dengan  berbagai  kodisi  tersebut,  secara  tidak langsung public  relations Pemprov  DKI Jakarta  sudah  melakukan  kerja-kerja public relations politik  sesuai  dengan    utama  dari public relations politik.  Menurut data statistik di  DKI  Jakarta,  memiliki  awarness  besar terhadap berbagai kanal digital yang
disediakan.  Meskipun,  masih  memerlukan kanal-kanal yang konvensional seperti aduan di kelurahan dan semacamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, M. (2005). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cutlip,  Scott  M.,  A.  H.  C.  (2000). Effective Public  Relations (Eight).  New  Jersey:
Prentice Hall. Heryanto, Gun Gun & Zarkasi, I. (2012). Public Relations Politik . Bogor: Ghalia Indonesia.
Heryanto,  G.  G.  (2018). Media  Komunikasi Politik . Yogjakarta: Diva Press. http://ppid.jakarta.go.id/. (n.d.).
https://diskominfotik.jakarta.go.id/bidang- komunikasi-publik,. (n.d.).
Lilleker, D. G. (2006). Key Concepts in Plitical Cmmunication .  London:  Thousand  Oaks: Sage Publications.
Moleong,  L.  J.  (2016). Metodologi  Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Morris, T. dan Goldsworthy, S. (2008). Public Relations For Asia (First, Ed.). New York: Palgrave Macmillan. Mulyana,  D.  (2003). Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Natawilaga,  S.  (2018).  Peran  Etika  Dalam
Meningkatkan  Eefektifitas  Pelaksanaan
Public Relations. WACANA, Jurnal Ilmiah
Ilmu Komunikasi , 17 (1), 64. https://doi.org/10.32509/wacana.v17i1.49 2 Riduwan. (2004). Metode dan Teknik Menyusun Tesis . Bandung: Alfabeta.
Romli,  A.  S.  M.  (2012). Jurnalistik  Online:
Panduan Mengelola Media Online.
Bandung: Nuansa Cendikia.
Rusfian,  Effy  &  Nuhajati,  L.  (2015). Political Public  Relations  Dalam  Media  Sosial (Kajian  Teoritis  dan  Implementasinya untuk Kandidat Politik) . Jakarta: UI Press. Strömbäck,  J.  &  K.  (2011). Political  Public Relations,  Principles  and  Applications . New York: Routledge.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung:
Alfabeta. Sugiyono.  (2016).  Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta . https://doi.org/10.1111/j.1365-
2036.2009.03946.x
Sujarwandi, V. . (2014). Metodologi Penelitian .
Yogjakarta: Pustaka Baru Press.
West, R., & Turner, L. H. (2008). Introducing Communication  Theory:  Analysis  and Aplication.  In McGraw  Hill-  High
Education
(Four). https://doi.org/10.4324/9781351130127- 13