## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dengan Model
Pertanggungjawaban Mutlak ( Strict Liability ) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
Sodikin a,1 a Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia 1 sodikin.fh@umj.ac.id * email korespodensi : sodikin.fh@umj.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Era globalisasi yang ditandai dengan perdagangan bebas memberikan kesempatan bagi negara- negara  untuk  melakukan  spesialisasi  dalam  produksi  barang  dan  jasa,  dan  mereka  dapat memproduksinya  dengan  biaya  murah. 1 Bermunculan  berbagai  macam  produk  barang  dan pelayanan  jasa  yang  dipasarkan  kepada  konsumen  di  Indonesia,  baik  melalui  promosi,  iklan, maupun penawaran barang secara langsung telah memberikan banyak pilihan untuk memilih barang dan jasa yang diinginkan. Hal ini apabila tidak hati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan dirugikan dan menjadi objek eksploitasi dari pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Pada  saat  ini  tanpa  disadari,  para  konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya, sehingga muncullah berbagai bentuk kesalahan dan pelanggaran hak-hak konsumen yang merugikan masyarakat. 2 Apabila dilihat dari kenyataan yang terjadi, maka ada beberapa kasus yang dapat dianggap merugikan konsumen, di antaranya perbuatan pelaku usaha, yang disengaja maupun karena kelalaian, berdampak serius dan meluas, dan kerugian yang diderita oleh konsumen dapat bersifat massal. Salah satu kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Beberapa produsen ada yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen
1 Atih  Rohaeti  Dariah,  ‘Perdagangan  Bebas :  Idealisme  Dan  Realitas’, Mimbar ,  21.1  (2005),  115 – 26 <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/167/pdf>.
2 Abuyazid  Bustomi,  ‘Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Kerugian  Konsumen’, SOLUSI ,  16.2  (2018),  154 – 66
<https://doi.org/ersitas Palembang https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.125>.
I N F O R M A S I A R T I K E L

## A B STR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2023-08-23
Diterima 2023-10-23 Dipublikasikan 2023-10-31 Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection  regulates legal  efforts  to  resolve  consumer  disputes  through  the  courts.  The lawsuit for damages is based on an unlawful act. The problem is how the concept of unlawful acts is a strict liability model for demanding compensation. The research method used is normative legal research. The  results  of  this  study  explain  that  legal  remedies  through  the concept  of  unlawful  acts  with  this  absolute  liability  model  are  by interpreting  Article  19  paragraphs  (1)  and  (3)  of  Law  Number  8  of 1999. The concept of an unlawful act with a strict liability model is a plaintiff's obligation to prove the existence of a loss without having to prove a mistake. The recommendation is that the Government and the DPR immediately revise Law Number 8 of 1999 by strictly regulating unlawful acts as a legal norm in the law.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Keywords: Consumer protection; Compensation. Strict liability; Unlawful Act;

## D
dan  menjamin  keselamatan  konsumen  dalam  mengkonsumsi  produk  yang  dihasilkannya. Konsumen  yang  menjadi  korban  pada  umumnya  masyarakat  kelas  bawah,  mereka  tidak  ada pilihan lain,  dan terpaksa mengonsumsi atau memakai barang atau jasa dengan kualitas yang sangat  minim.  Kondisi  ini  menyebabkan  bahaya  yang  bisa  mengancam  kesehatan  dan keselamatan diri konsumen. 3
Perindungan  terhadap  konsumen  merupakan  jaminan  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  para konsumen atas setiap produk yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.  Konsumen dalam memperoleh  barang  atau  jasa  selalu  menginginkan  barang  atau  jasa  yang  berkualitas,  tetapi kenyataannya konsumen kadang-kadang tidak selalu mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan keinginannya yang berakibat pada kerugian. 4 Sebagai konsumen tentunya mereka ingin mendapat pelayanan terbaik dari pelaku usaha, meskipun seringkali perbuatan produsen atau pelaku usaha justru merugikan konsumen. Misalnya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli, informasi  yang  tidak  benar,  pelayanan  yang  kurang  memuaskan  yang  sering  dirasakan konsumen, begitu juga dengan transaksi secara on-line yang tidak baik, hal ini walaupun sudah membayar sesuai dengan nilai harganya untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.
Konsumen sebenarnya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh  pelaku  usaha,  seperti hak atas perlindungan dalam mengkonsumsi atau memakai barang atau jasa, dan hak atas informasi yang benar  tentang  kondisi  barang  dan  jasa.  Banyak  konsumen  yang  belum  paham  tentang  hak perlindungan hukum, karena konsumen memiliki hak sebagai pembeli barang dan jasa. 5 Di sini perlunya  perlindungan  hak-hak  konsumen,  karena  menurut  paradigma lazies faire ,  bahwa konsumen dan pelaku usaha dianggap mempunyai posisi yang setara dalam prinsip kebebasan berkontrak. 6 Demikian  juga  dikatakan  dalam  prinsip  perlindungan  konsumen  yang  dikenal dengan caveat  venditor ,  yaitu  pelaku  usaha  dan  konsumen  adalah  dua  pihak  yang  seimbang. 7 Pada kenyataannya dalam praktek tidak demikian, kedudukan konsumen secara umum, lebih lemah apabila dibandingkan dengan pelaku usaha.
Konsumen  yang  merasa  dirugikan  tidak  mengetahui  langkah-langkah  yang  harus  ditempuh untuk menuntut pemenuhan haknya, sehingga pemenuhan yang berupa tuntutan ganti kerugian tidak memenuhi harapan konsumen. Kerugian yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang  menyangkut  diri  konsumen  seperti  keadaan  sakit,  cacat,  bahkan  kematian  konsumen. Tuntutan ganti kerugian ini sebenarnya telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  terutama  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  yang  menjelaskan bahwa, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.  Oleh  karena  adanya  tuntutan  ganti  kerugian  yang  berarti  adanya  sengk eta, maksudnya sengketa ganti kerugian. Sengketa ini perlu ada penyelesaiannya, yaitu penyelesaian sengketa antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dua upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan sekaligus melindungi konsumen, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  yang berbunyi:  ”Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”
3 Bustomi.
4 Kadek  Purwa  Sastra  Diyatmika,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  and  Ni  Made  Sukaryati  Karma,  ‘Pertanggungjawaban  Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel’, Jurnal Analogi Hukum , 2.3 (2020), 393 – 98 <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2500.393-398>.
5 Ika Atikah, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Negara (Banten: Media Madani, 2020).
6 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).
7 Sutedi.

## D
Kajian  dalam makalah  ini  adalah  sengketa  perlindungan  konsumen  yang  diselesaikan  melalui pengadilan  yang mengacu  pada  ketentuan  peradilan  umum  (perdata),  yaitu  beracara  perdata atau tata cara beracara perdata yang diatur dalam HIR/RBg. Pada umumnya, proses beracara perdata  dalam  sengketa  perlindungan  konsumen  di  pengadilan  dapat  berupa  gugatan perorangan  biasa,  gugatan  sederhana, class  action atau  gugatan  yang  diajukan  lembaga perlindungan  konsumen  baik  pemerintah  maupun  swadaya  masyarakat.  Dalam  gugatan  atau tuntutan ganti kerugian ditujukan pada suatu perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan yang menurut undang-undang telah dilanggarnya ( onrechtsmatigedaad ) dengan suatu tuntutan ganti kerugian.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata. Konsumen  yang  merasa  dirugikan  akibat  mengkonsumsi  atau  memakai  hasil  produksi  dari produsen dapat menuntut gugatan ganti kerugian melalui Pasal 1365 KUH Perdata ini. Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menyebutkan bahwa, “ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti kerugian tersebut ”. 8
Tuntutan ganti kerugian selain menggunakan konsep perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365  KUH  Perdata juga dapat  digunakan  konsep pertanggungjawaban mutlak  ( strict liability ) yang diadopsi dari sistem hukum Anglo Saxon. Konsep pertanggungjawaban mutlak ini berbeda dengan konsep perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah hanya ada kerugian yaitu kerugian yang nyata dilakukan oleh  pelanggar  atau  pelaku  usaha,  sedangkan  unsur  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata  adalah adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas. 9
Permasalahan  tersebut  dirumuskan  yaitu  bagaimanakah  konsep  pertanggungjawaban  mutlak ( strict liability )  sebagai  model  perbuatan  melawan  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen, dan unsur apakah yang harus dibuktikannya dengan kasus sengketa konsumen yang terjadi sebagai bentuk dari perlindungan konsumen.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang  terjadi  di  masyarakat. 10 Menurut  Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djamiati,  penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan  dan  merumuskan  argumentasi  hukum  melalui  analisis  terhadap  pokok permasalahan. 11 Begitu  juga  Lili  Rasjidi  mnyatakan,  bahwa  “metode  penelitian  hukum  yang original  adalah metode  penelitian  hukum  normatif”. 12 Oleh  karena  dari  sudut  penerapannya, penelitian  ini  merupakan  penelitian  berfokus  masalah,  yaitu  permasalahan  yang  diteliti didasarkan pada teori  atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek. 13 Pokok permasalahannya adalah  konsep  pertanggungjawaban  mutlak  sebagai  model  perbuatan melawan  hukum  dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dasar pendekatan penelitian hukum normatif ini adalah bahan baku utama, dan menelah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi
8 Hukumonline.com,  ‘Hakim:  Pasal  1365  Dan  1372  KUH  Perdata  Tidak  Bisa  Digabungkan’, Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Hakimi-Pasal-1365-Dan-1372-Kuh-Perdata-Tidak-Bisa-Digabungkan- Hol10919/ , 2004, p. 2 <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakimi-pasal-1365-dan-1372-kuh-perdata-tidak- bisa-digabungkan-hol10919/> [accessed 3 July 2023].
9 Frisca,  ‘Apakah  Itu  Perbuatan  Melawan  Hukum?’, Https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Apakah-Itu-Perbuatan- Melawan-Hukum/ , 2021, p. 1.
10 A. Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
11 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada Unversity Press, 2005).
12 Lili  Rasjidi  dan  Liza  Sonia  Rasjidi, Monograf:  Filsafat  Ilmu,  Metode  Penelitian,  Dan  Karya  Tulis  Ilmiah  Hukum (Bandung, 2009).
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif – Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1994).

## D
hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum. Data hukum yang digunakan  baik  data  hukum  primer  maupun  data  hukum  sekunder, 14 baik  yang  berasal  dari peraturan  perundang-undangan,  buku,  hasil  penelitian  terdahulu,  makalah  maupun  internet ( website ) yang berhubungan erat dengan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Perkembangan  Pertanggungjawaban  Perdata  Dalam  Konsep  Perbuatan  Melawan Hukum
Tuntutan  ganti  kerugian  adalah  tuntutan  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat  dari  suatu perbuatan  perdata. 15 Tuntutan  ganti  kerugian  tentu  saja  akibat  adanya  suatu  perbuatan  yang menurut  undang-undang  dianggap  melanggar  undang-undang  yang  mengakibatkan  adanya kerugian.  Pihak  yang  menuntut  ganti  kerugian  berarti  juga  menuntut  pertanggungjawaban perdata. 16 Adanya  tuntutan  pertanggungjawaban  perdata  tersebut  telah  dianggap  melakukan perbuatan  melawan  hukum  secara  perdata.  Perbuatan  melawan  hukum  di  Indonesia  dikenal karena diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang dibawa Belanda ke Indonesia. Perbuatan melawan hukum ini berasal dari sistem  hukum  eropa  continental  yang  merupakan  warisan  dari  hukum  romawi.  Perbuatan melawan  hukum  dalam  bahasa  Belanda  dikenal  dengan onrechtmatigedaad ,  dalam  bahasa Inggris  adalah the  tort atau underlawful  act . 17 Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  memberikan pemahaman  tentang  perbuatan  melanggar  hukum  tidak  hanya  berarti  positif  melainkan  juga berarti negatif, yaitu meliputi juga orang yang dengan berdiam saja dapat dikatakan melanggar hukum,  yaitu  dalam  hal  seseorang  itu  yang  menurut  hukum  harus  bertindak. 18 Ketentuan perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menjadi dasar hukum seseorang untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Pasal 1365 KUH Perdata mendeskripsikan sebagai suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  apabila  suatu  perbuatan  perdata  mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian. 19
Perkembangan  konsep  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatigedaad )  pada  awalnya dirumuskan  secara  sempit  yaitu  hanya  terbatas  untuk  perbuatan  yang  secara  langsung bertentangan  atau  melanggar  hukum  yang  tertulis  saja.  Akan  tetapi,  karena  perkembangan masyarakat dengan beberapa kasus perbuatan melawan hukum yang menemui jalan buntu pada saat gugatan di pengadilan,        maka sejak tahun 1812, Hoge Raad merumuskan perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas yang meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau  norma  yang  dianggap  tidak  pantas  dalam  pergaulan  hidup  di  masyarakat. 20 Selanjutnya adanya standard  arrest tanggal  31  Januari  1919  memberikan  pemahaman  perbuatan  melawan hukum  tidak  hanya  perbuatan  melanggar  hak  orang  lain  atau  bertentangan  dengan  undang- undang, tetapi juga pelanggaran kesusilaan atau norma kepatutan masyarakat, baik terhadap diri
14 Soekanto dan Mamudji.
15 Togi Pangaribuan, ‘Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak  Menuntut  Ganti  Kerugian  Akibat  Wanprestasi’, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan ,  42.2  (2019),  443 – 54 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>. 16 Titin Apriani, ‘Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata’, Jurnal Ganec Swara , 15.1 (2021), 929 – 34
<https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.
17 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
18 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum (Bandung: Sumur Bandung, 1984). 19 Reza  Kautsar  Kusumahpraja, Tindakan  Rekayasa  Penyidik  Sebagai  Perbuatan  Melawan  Hukum  Perdata  (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara) , ed. by Rizqi Utami, 1st edn (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021).
20 Gita  Anggreina  Kamagi,  ‘Perbuatan  Melawan  Hukum  (Onrechtmatige  Daad)  Menurut  Pasal  1365  Kitab  Undang -
Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya’, Lex Privatum , 6.5 (2018), 57 – 65
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>.

## D
orang  maupun  terhadap  orang lain. 21 Pengertian  perbuatan  melawan  hukum  diartikan  dalam luas  ini  disebabkan  karena  perkembangan  kehidupan  masyarakat  yang  sangat  kompleks. Pengertian  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  luas  ini  sebenarnya  tidak  memberikan rumusan yang jelas dan pasti, tetapi kemudian dipakai sebagai suatu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Di sini hakim dalam putusannya diharapkan sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan. 22
Unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai  suatu  perbuatan  melawan hukum adalah unsur kesalahan ( schuld ), kerugian ( schad ), hubungan kausal ( causal verband ) dan relativitas ( relativiteit ). 23 Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian yang diajukan menurut Pasal 1365 KUH Perdata ini penggugat harus membuktikan adanya beberapa unsur tersebut. Dalam konsep sistem hukum Anglo Saxon, bahwa perbuatan melawan hukum dikenal dengan fault based liability yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan. 24 Hal ini sejalan dengan unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal  1365 KUH Perdata, tetapi dalam pemahaman sistem  hukum  Anglo  Saxon,  unsur  kesalahan  adalah  unsur  utama  dalam  hal  tuntutan  ganti kerugian.  Oleh  karena  itu,  Pasal  1365  KUH  Perdata  menyatakan  setiap  perbuatan  melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. 25 Dengan demikian, dengan memahami fault based liability dalam sistem hukum Anglo Saxon, maka sejalan dengan pemahaman  Pasal  1365  KUH  Perdata  tersebut,  bahwa  pelaku  perbuatan  melanggar  hukum bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang  ditimbulkannya,  sehingga  antara  perbuatan  dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan sebagai syarat gugatan. Jadi, menurut Pasal 1365 KUH Perdata,  bahwa  pelaku  perbuatan melawan  hukum  hanya  bertanggung jawab  untuk  kerugian yang ditimbulkannya, apabila kesalahan dan kerugian dapat diperhitungkan. Di sini kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan. Unsur  kerugian  dan  kesalahan  mempunyai  keterkaitan  langsung,  karena  adanya  kerugian disebabkan oleh karena ada kesalahan. Akan tetapi, Pasal 1365 KUH Perdata, masih ada unsur lain yang harus dibuktikan tidak hanya unsur kerugian, dan kesalahan saja, tetapi juga adanya unsur kausalitas 26 dan relativitas.
Memperjelas kembali unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka perbuatan melawan hukum ( fault based liability ) dalam sistem hukum Anglo Saxon dikenal dengan pertanggungjawaban tradisional ( traditional  liability ). 27 karena  pertanggungjawaban  utamanya  adalah  kesalahan  ( fault ). Kesalahan ( fault atau schud ) secara perdata disebut juga mens rea 28 yang merupakan obyek pokok terpenting  dalam  menentukan  seseorang  patut  dinyatakan  bertanggung  jawab  atau  tidaknya secara perdata. Menurut ajaran pertanggungjawaban tradisional ( fault based liability ) ini, maka kesalahan atau mens rea adalah kewajiban dari pihak yang merasa dirugikan, sehingga pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan. 29 Hal ini berkaitan dengan Pasal 163 HIR/183 RBg bahwa pihak yang
21 Maximus Watung, ‘Onrechtmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 415/Pdt. G/2015/PN. Mnd Tanggal 19 Mei 2016)’, Lex Et Societatis , 6.1 (2018),
46 – 56 <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i1.19171>.
22 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 23 Prodjodikoro.
24 Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bogor: In Media, 2018). 25 Sodikin. 26 Bing Waluyo, ‘Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata’, Cakrawala Hukum , 24.1 (2022), 14 – 22
<https://doi.org/https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>.
27 Kamagi. 28 Noviyanti  Wulandari  Sitepu,  ‘Analisa  Perlindungan  Konsumen  Sebagai  Pengguna  Information  Technology  and Communiccation’, Jurnal Ius Civile , 4.2 (2020), 117 – 33 <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2693>. 29 Johanna  Chamberlain,  ‘The  Risk - Based  Approach  of  the  European  Union’s  Proposed  Artificial  Intelligence Regulation: Some Comments from a Tort Law Perspective’, European Journal of Risk Regulation , 14 (2023), 1 – 13 <https://doi.org/10.1017/err.2022.38>.

## D
merasa  dirugikan  mengajukan  pembuktian  untuk  mendapatkan  suatu  kesalahan  perdata  dari pihak yang berbuat. Membuktikan adanya kesalahan secara perdata tidak mudah, dan akan sangat sulit  karena  harus  terlebih  dahulu  membuktikan  adanya  hubungan  sebab  akibat  (kausalitas) antara perbuatan, kesalahan dan kerugian dari penderita. 30
Beratnya beban pembuktian 31 yang berupa kesalahan sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  maka  pembuktian  unsur  kesalahan  dalam  konsep  perbuatan melawan  hukum  sebagai  pertanggungjawaban  tradisional  menimbulkan  kesulitan  dalam memprediksi  yang  timbul  dari  suatu  usaha  atau  kegiatan  hasil  produksi  untuk  ditenggang risikonya. Dengan demikian, konsep perbuatan melawan hukum sebagai konsep penyelesaian sengketa perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam kehidupan serba kompleks di  era  kemajuan  teknologi  ini  sulit  untuk  dibuktikan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengantisipasi sulitnya  pembuktian  adanya  unsur  kesalahan,  di  Indonesia  dikembangkan  konsep pertanggungjawaban mutlak ( strict liability ) yang diadopsi dari sistem hukum Anglo Saxon . 32 Hal ini, meskipun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak  mengatur  secara  tegas,  tetapi  dengan  menafsirkan  Pasal  19  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  bahwa  konsep  pertanggungjawaban  mutlak dapat diterapkan terhadap gugatan perdata di bidang perlindungan konsumen.
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  bahwa  membuktikan  adanya  kesalahan  ( fault )  tidaklah mudah, karena terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan sebab akibat (hubungan kausalitas) antara perbuatan, kesalahan dan kerugian. 33 Di sini penggugat mengalami kesulitan dalam  membuktikan  hubungan  kausalitas  tersebut.  Kenyataan  dalam  praktek  menurut ketentuan  hukum acara perdata terdapat  perbedaan, karena sesuai dengan ketentuan hukum acara  yang  berlaku,  penggugat  harus  membuktikan  unsur  kausalitas  tersebut.  Perlunya pembuktian  yang  dilakukan  oleh  penggugat  terasa  kurang  adil,  apabila  penggugat  harus membuktikan  unsur  kausalitas 34 tersebut,  karena  terlalu  sulit  bagi  mereka.  Oleh  karena  itu, konsep  pertanggungjawaban  mutlak  merupakan  suatu  pertanggungjawaban  yang  tidak membuktikan  adanya  unsur  kesalahan,  tetapi  hanya  membuktikan  unsur  kerugian  saja sebagai unsur utama dalam konsep suatu model perbuatan melanggar hukum. Unsur kerugian menjadi unsur pokok dalam pengajuan gugatan untuk menuntut ganti kerugian. Di sinilah letak pertanggungjawaban mutlak sebagai pertanggungjawaban modern model perbuatan melawan hukum. 35 Unsur  kerugian  menjadi  dasar  hukum  adanya  gugatan  ke  pengadilan,  dan  unsur kesalahan tidak menjadi landasan hukum untuk mengajukan gugatan perdata  ke  pengadilan. Jadi,  pada  dasarnya  konsep  pertanggungjawaban  mutlak  ( strict  liability )  sebagai  model perbuatan  melawan  hukum  adalah  suatu kewajiban penggugat  kepada  tergugat yang  harus membuktikan adanya kerugian tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tergugat, apabila telah nyata terjadi kerugian terhadap penggugat.

## 3.2. Perlindungan Konsumen dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha
30 Kamagi.
31 Achmad Rifai, ‘Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Perdata No.: 12/Pidt. G/2019/PN. Pmk)’, Jurnal Yustitia , 21.1 (2020), 1 – 15 <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i1.812>.
32 Christiane Wendehorst, ‘Strict Liability for AI and Other Emerging Technologies’, Journal of European Tort Law , 11.2 (2020), 150 – 180 <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/jetl-2020-0140>. 33 Rifana Zainudin, Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, ‘Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata) Indonesia’, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 2.1 (2022), 1 – 10 <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.
34 Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum.
35 Tri  Baginda  K.  A.  Gafur  dan  Nia  Kurniati,  ‘Pertanggungjawaban  Perdata  Kebakaran  Hutan  Di  Indonesia  Antara Perbuatan Melawan Hukum Atau Pertanggungjawaban Mutlak’, Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora , 4.2 (2022),
270 – 75 <https://doi.org/https://doi.org/10.61296/jkbh.v4i2.32>.

## D
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan tentang hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen, 36 yang diatur dalam Pasal 4 sampai 7 Undang-undang Nomor 8  Tahun 1999.  Pengaturan hak dan kewajiban tersebut agar antara konsumen  dan  produsen  mempunyai  kedudukan  yang  sama.  Salah  satu  aspek  terpenting mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak  adalah  penyediaan  informasi  yang  jelas  dan  jujur mengenai barang dan jasa. 37 Bagi konsumen hak diperlukan, karena rasa aman perlu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hak tersebut perlu dipenuhi dan dilindungi. Oleh karena itu, hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terwujud dalam hak-hak sebagai konsumen yang kemudian dijamin oleh undang-undang. 38
Adanya hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen sebagai pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang untuk menyamakan kedudukan dan keseimbangan antara konsumen dan produsen.  Keseimbangan  antara  konsumen  dan  produsen  karena  produsen  mempunyai kekuatan  modal  dan  lebih  terorganisasi  serta  diberikan  kemudahan  dalam  berusaha  oleh pemerintah. 39 Selain  itu,  ketidakseimbangan  antara  konsumen  dan  produsen  juga  disebabkan oleh perkembangan industri dengan modal yang mudah didapat menyebabkan produksi barang dan jasa semakin kompleks. Perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh  konsumen.  Begitu  juga  dengan  globalisasi  yang  mendukung  adanya  perdagangan  bebas dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah mempermudah transaksi barang dan  jasa  yang  melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  negara, 40 sehingga  barang  dan  jasa  yang ditawarkan  bervariasi  baik  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Kondisi  yang demikian sebenarnya bermanfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, tetapi karena perkembangan ekonomi dan industrialisasi sangat kuat sehingga konsumen menjadi lemah.
Kedudukan  yang  demikian,  menunjukkan  bahwa  pelaku  usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak seimbang  dan  konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah.  Di  samping  itu,  konsumen  menjadi obyek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan  berbagai  cara  promosi  penjualan  yang  akan  merugikan  konsumen. 41 Faktor  lain  yang menjadi kelemahan konsumen yaitu tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan konsumen, sehingga ketidaktahuan akan haknya sebagai  konsumen  atau  ketidaktahuan  kualitas  produk  yang  akan  dibelinya.  Hal  yang  sering terjadi  adalah  kondisi  dan  keadaan  konsumen  yang  lemah  dibanding  dengan  pelaku  usaha, menyebabkan  konsumen  sering  tidak  menuntut  pelaku  usaha  sekalipun  konsumen  telah mengalami kerugian. Hal ini, ditambah lagi dengan nilai ekonomis yang dialami konsumen akibat pelanggaran haknya oleh pelaku usaha yang relatif kecil, sehingga konsumen tidak mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pelaku usaha. 42
36 Febry  Chrisdanty,  Diah  Wahyulina,  ‘Penegakan  Hukum  Sengketa  Konsumen  Oleh  BPSK  Untuk  Pencegahan Pelanggaran  Hak  Konsumen’, Et-Tijarie:  Jurnal  Hukum  Dan  Bisnis  Syariah ,  5.2  (2018),  90 – 100 <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4587>. 37 Yapiter  Marpi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Dalam  Transaksi  E- Commerce (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020).
38
Cahya Dicky Pratama, ‘Hak Dan Kewajiban Konsumen’, Kompas.Com , 2020, p. 1
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/142912169/hak-dan-kewajiban-konsumen>  [accessed  6 July 2023].
39 Abdul Atsar dan Rani Apriani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019).
40 Syawitri Pertiwi Bawon, Engelien R. Palandeng, and Firdja Baftim, ‘Dampak Perdagangan Bebas Pada Era Globalisasi Di Indonesia Dalam UU No. 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas’, Lex Privatum , 8.2 (2020), 154 – 63 <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29793>.
41 Bustomi. 42 Hulman  Panjaitan, Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Reposisi  Dan  Penguatan  Kelembagaan  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021).

## D
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum bagi konsumen melalui jalur upaya hukum yaitu gugatan ganti kerugian melalui pengadilan. 43 Adanya  upaya  hukum  melalui  jalur  gugatan  di  pengadilan  karena  dengan  harapan  kesadaran pelaku usaha atau produsen dalam berusaha tidak mengakibatkan kerugian konsumen. 44 Piranti hukum  yang  melindungi  konsumen  melalui  jalur  gugatan  di  pengadilan  bukan  berarti  untuk mematikan usaha para pelaku usaha atau produsen, tetapi untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.
Adanya gugatan perdata melalui konsep perbuatan melawan hukum model pertanggungjawaban mutlak ini sebenarnya mendapatkan dasar hukumnya dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) menyatakan, bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”, dan ayat (3) menyatakan, bahwa “Pemberian ganti rugi dil aksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.” Kalimat yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi…”, ayat ini berarti dapat diartikan mengenai penggantian kerugian akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, sehingga setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain ( Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht…. ) 45 harus memberikan ganti kerugian. Perbuatan  pelaku  usaha  memproduksi  hasil  produksinya  yang  menurut  Pasal  19  ayat  (1) Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  mengakibatkan  “kerusakan,  pencemaran,  dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan” merupakan perbuatan melawan hukum, karena orang lain merasa dirugikan hak-haknya.  Oleh  karena  itu,  setiap  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  orang  lain harus mengganti kerugian.
Menurut  David  Oughton  sebagaimana  dikutip  Sari  Murti,  dengan  mengartikan  perbuatan melawan  hukum  dengan tort, bahwa tort mempunyai  peran  yang  memiliki  kaitan  dengan masalah pencegahan timbulnya kerugian ekonomi. 46 Hal ini berkaitan dengan masalah kegiatan perdagangan barang dan jasa yang menyebabkan timbulnya kerugian. Oleh karena itu, konsep perbuatan melawan hukum mempunyai peran untuk melindungi kepentingan ekonomi terutama konsumen, maka penggunaan ketentuan konsep hukum ini dapat dimaknai sebagai pencapaian hasil secara efisien. Perlindungan konsumen melalui Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun  1999  memberikan  makna  bahwa  konsumen  sebagai  penggugat  mengharapkan  ganti kerugian  dan  penggugat  juga  harus  menderita  kerugian. 47 Tujuan  Pasal  19  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah ganti kerugian, sehingga di sini penggugat (dalam hal ini konsumen) harus menderita kerugian, kemudian pelaku usaha (produsen) baik berbuat maupun tidak berbuat merupakan penyebab terjadinya kerugian.
Selanjutnya Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan, adanya pemberian ganti rugi yang harus dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Pasal 19 ayat (3) ini berkaitan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 199 tentang asas perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan,
43 Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja’, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , 3.3 (2020), 166 – 75. 44 Ni  Putu  Trisna  Widyantari  and  A.A.  Ngurah  Wirasila,  ‘Pelaksanaan  Ganti  Kerugian  Konsumen  Berkaitan  Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online’, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana , 7.8 (2019), 1 – 15. 45 Sari  Murti  Widiyastuti, Asas-Asas  Pertanggungjawaban  Perdata  (Bagian  Pertama) (Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka, 2020).
46 Widiyastuti. 47 Ayub A. Utomo, ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang - Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen’, Lex  Privatum ,  7.6  (2019),  31 – 39 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27377>.

## D
keselamatan konsumen dan kepastian hukum. Keterkaitan antara Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 2 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999,  menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  jika  terbukti  di pengadilan,  maka  seketika  itu  dalam  jangka  waktu  tujuh  hari  setelah  tanggal  transaksi  wajib membayar  ganti  kerugian.  Membayar  ganti  kerugian  seketika  merupakan  tuntutan  dari  asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, dengan menganut sistem hukum Anglo Saxon, maka pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal product liability menurut common law system atau sistem hukum Anglo Saxon tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan (fault), sehingga dengan konstruksi hukum yang demikian tidak mungkin dilakukan pembuktian terbalik  unsur  kesalahan,  karena  ditegaskan  bahwa  pertanggungjawaban  mutlak  atau strict liability disebut sebagai liability without fault. 48
P erkembangan teori pertanggungjawaban mutlak ini sesungguhnya merupakan cerminan atas tuntutan  rasa  keadilan  yang  diharapkan  oleh  konsumen. 49 Kompleksitas  permasalahan  serta perilaku  manusia yang senantiasa berubah  dari waktu ke waktu,  maka perlunya teori hukum dalam menjawab tantangan zaman untuk memenuhi rasa keadilan konsumen. Doktrin hukum pertanggungjawaban  mutlak  adalah  jawaban  yang  tepat  dalam  memenuhi  rasa  keadilan  bagi para  konsumen  yang  menuntut  hak-haknya  atas  kerugian  yang  mereka  alami  dari  produk- produk yang ditawarkan oleh produsen. Pertanggungjawaban mutlak ( strict liability ) merupakan doktrin  hukum  yang  mengharuskan  seseorang  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  yang diakibatkan  atau  disebabkan  dari  suatu  produk. 50 Dengan  demikian,  doktrin  hukum  tersebut menghendaki  penanggung  jawab  pelaku  usaha  dan  kegiatannya  yang  menghasilkan  dan memasarkan produk menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan nyawa manusia atau konsumen. Produsen bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya bahaya kesehatan dan nyawa konsumen.

## 3.3. Produksi Pelaku Usaha yang Digugat Konsumen
Pada umumnya jenis kegiatan produksi suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen 51 akan  selalu  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta perkembangan  masyarakat  umumnya.  Pemikirannya  harus  diarahkan  pada  perumusan  dan penciptaan kriteria yang dapat ditentukan apakah sebuah kegiatan individu in concrete termasuk kegiatan yang menghasilkan produksi yang kemudian membahayakan konsumen. Oleh karena itu, perlu ditentukan jenis produk yang apabila dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen yang kemudian  menimbulkan  bahaya  dan  tuntutan  ganti  kerugiannya  menggunakan  upaya  hukum dengan  model  tanggung  jawab  mutlak.  Hakim  dapat  menentukan  bentuk-bentuk  bahaya  dan kriteria suatu produk yang dapat ditundukkan dengan doktrin pertanggungjawaban mutlak, dan pihak  penggugat  tidak  perlu  membuktikan  ada  atau  tidaknya  kesalahan  secara  perdata  dan kelalaian  dari  pihak  tergugat,  yang  penting  di  sini  hakim  harus  memutuskan  bahwa  telah terjadinya kerugian bagi pihak konsumen sebagai penggugat. 52
48 Widiyastuti.
49 Putu Rido Widiya Widnyana, et al, ‘Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlidungan
Konsumen’, Jurnal Konstruksi Hukum , 2.2 (2021), 244 – 49
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3214.244-249>.
50 Putu Rido Widiya Widnyana.
51 Agnes  Maria  Janni  Widyawati,  ‘Tanggung  Jawab  Produsen  Terhadap  Konsumen  Atas  Barang  Yang  Menimbulkan Kerugian’,
Jurnal Spektrum Hukum , 15.2 (2018), 257 – 74
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i2.1120>.
52 Muklis,  ‘Analisis  Ganti  Kerugian  Berdasarkan  Perspektif  Hukum  Perdata’, Iuris  Studia:  Jurnal  Kajian  Hukum ,  4.1 (2023), 6 – 10 <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i1.326>.

## D
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak menghasilkan produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha, dan konsumen kadang sulit untuk menuntut ganti kerugian apabila hasil produknya mengakibatkan kerugian, apalagi tuntutan hanya dengan membuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam hal ini penulis memberikan beberapa contoh suatu usaha atau kegiatan  hasil  produksi  yang  dapat ditundukkan  dengan  doktrin  pertanggungjawaban  mutlak ( strict liability ) tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan. Beberapa kegiatan atau usaha yang ada  di  era  teknologi  modern  ini  dan  tidak  semuanya  dijelaskan  kasus-kasus  sengketa  yang merugikan  konsumen  dalam  makalah  ini,  tetapi  hanya  beberapa  saja  sebagai  contoh  di antaranya: pertama ,  akibat  adanya  perkembangan  teknologi  dalam  masalah  ekonomi  seperti financial  technology atau  sering  disebut Fintech . Fintech saat  ini  dibantu  oleh  internet,  maka secara pasti mendorong munculnya banyak perusahaan startup dalam sektor keuangan dalam hal pinjaman online yang berbasis teknologi informasi ( fintech) peer to peer Lending ” atau biasa disebut P2P Lending . 53 Fintech pinjaman cepat berbasis teknologi yang diawasi oleh OJK, pelaku usaha  bisa  saja  lalai  dalam  menjaga  data  pribadi  konsumen  sehingga  menimbulkan  masalah hukum dalam penagihan hutang kepada konsumen. Penyebaran data konsumen secara illegal yang dilakukan oleh debt collector selaku pihak ketiga yang melakukan penagihan dengan cara melawan  hukum  terhadap  konsumen  selaku  nasabah  penerima  pinjaman  yang  gagal  bayar (wanprestasi)  dan  tentu  hal  tersebut  pelaku  usaha  telah  lalai  melakukan  tugasnya  terkait kewajibannya  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pencegahan  atas  tindakan  penyalahgunaan kewenangan  tersebut. 54 Di  sini  konsumen  sebagai  pihak  yang  dirugikan  tidak  harus membuktikan  ada  unsur  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pelaku  usaha,  dapat  menuntut pelaku usaha dengan konsep pertanggungjawaban mutlak.
Kedua , kasus e-commerce yang berhubungan dengan transaksi on-line , oleh karena e-commerce merupakan dampak dari perkembangan teknologi, sehingga ada beberapa cara transaksi dalam e-commerce di antaranya adalah melalui penawaran jual beli dan penerimaan jual beli secara on- line . 55 Perkembangan dalam bidang telematika yang pesat menyebabkan hukum positif yang ada menjadi  tertinggal  dan  tidak  dapat  lagi  menjangkau  perkembangan  teknologi.  Peraturan perundang-undangan  yang  ada  saat  ini  belum  mampu  untuk  melindungi  para  konsumen. Perdagangan  melalui e-commerce dalam  bentuk  jual  beli  memang  ada  beberapa  hal  yang disepakati  secara  umum  di  antara  pihak  pembeli  dan  penjual. 56 Akan  tetapi,  tidak  jarang  ada pihak penjual yang berbuat curang atau juga pihak pembeli yang melakukan kecurangan. Oleh karena pihak konsumen menjadi objek bisnis pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya  sehingga  dapat  saja  melakukan  kecurangan  dan  akhirnya  merugikan konsumen,  karena  konsumen  mempunyai  posisi  tawar  yang  lemah.    Konsumen  tidak  dapat mengidentifikasikan barang yang akan dipesan lewat internet, dan juga informasi yang diterima adalah  sepihak  yang  dibuat  oleh  penjual,  tanpa  ada  kemungkinan  konsumen  melakukan verifikasi.  Konsumen  harus  membayar  lunas  terlebih  dahulu  barang  yang  dipesan,  kemudian barang tersebut sampai ke tangan konsumen. Apabila ada kerugian di pihak konsumen, maka konsumen dapat menuntut ke pengadilan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi konsumen hanya membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen.
53 Veronica Novinna, ‘“Perlindungan Konsumen Dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer”To  Peer  Lending’, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) ,  9.1  (2020),  92 – 110 <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01. p07>.
54 Novinna. 55 Herlina Basri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E -Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung)’, Pamulang Law Review , 2.2 (2019), 131 – 40. 56 Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, & Iwan Nurdin, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online’, J urnal Ecopreneur:
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 1.2 (2020), 35 – 48
<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131>.

## D
Ketiga ,  kasus  yang  pernah  ada  pada  saat  pandemi  Covid-19  yaitu  kasus  vaksin  palsu,  dan meskipun  pemalsuan  vaksin  adalah  ranah  hukum  pidana  dan  diancam  baik  dalam  KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi ada aspek hukum perdata yaitu karena adanya pihak yang merasa dirugikan yaitu konsumen atau masyarakat. Kasus vaksin palsu yang pernah terjadi, kemungkinan yang akan datang dapat saja terulang kembali, karena ada saja pelaku usaha yang berbuat nakal. Ada hak masyarakat yang perlu dilindungi dalam hal terjadinya vaksin palsu, karena Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  terutama  Pasal  4  dengan  tegas  memberikan  perlindungan  konsumen terutama hak-hak yang memperoleh dari produk vaksin palsu, di antaranya selaku konsumen berhak  untuk  mendapatkan  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi barang  dan  jasa;  mendapatkan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan  jasa;  dan  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan  penggantian,  apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 57 Prinsip tanggung jawab mutlak ( strict liability ) ini dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khusunya produsen barang, yang memasarkan produknya  yang  merugikan  konsumen.  Menurut  prinsip  pertanggungjawaban  mutlak  ini produsen  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  konsumen  atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Ganti ke rugi an dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan . 58
Keempat ,  kasus  yang  banyak  terjadi  di  bidang  perbankan,  kasus  perbankan  ini meskipun ada unsur  pidananya  tetapi  juga  berakibat  pada  kerugian  yang  dialami  oleh  nasabah  sebagai konsumen.  Hal  ini  terjadi,  karena  keterbatasan  pengetahuan  konsumen  yang  membuat masyarakat  dirugikan  dari  penempatan  dana  atau  pemanfaatan  layanan  di  lembaga  jasa keuangan  (Perbankan).  Dengan  demikian,  bukan  berarti  pihak  Bank  sebagai  produsen  bisa seenaknya merayu para calon konsumen dengan bunga rendah, tetapi pada akhirnya membuat hubungan bisnis antara konsumen dan pelaku usaha menjadi masalah persengketaan, 59 karena konsumen  dirugikan.  Ada  beberapa  perbuatan  kejahatan  perbankan  yang  membuat  para nasabah (konsumen) dirugikan, seperti skimming (suatu tindakan pencurian data para nasabah perbankan dengan alat perekam sebagai medianya, dan biasa terjadi pada mesin ATM dan juga EDC); Phising (suatu tindakan pencurian informasi nasabah dengan cara mencari atau meretas ID  dan  sandi,  bahkan  membobol  kartu  kredit  para  nasabah  perbankan); Malware (pelaku memasukan  data  yang  berupa  virus  ke  dalam  jaringan  para  nasabah  dengan  cara  membobol gudang  data  dari  pihak  penyedia  layanan  perbankan,  perbuatan  ini  jarang  sekali  ditemukan pelakunya  karena  pelakunya  hanya  perlu  menggunakan  laptop/komputer  sebagai  medianya tanpa perlu adanya kontak fisik). 60 Canggihnya teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh konsumen, maka prinsip tanggung jawab mutlak digunakan oleh konsumen yang menetapkan kesalahan bukan sebagai faktor yang menentukan. 61 Hak-hak konsumen perbankan terlindungi oleh adanya prinsip tanggung jawab mutlak ( strict liability ) ini untuk menuntut ganti rugi.
Kelima , kasus lainnya adalah di bidang makanan, dan makanan adalah jenis barang yang banyak dikonsumsi  oleh  konsumen.  Masalah  kehalalan  dan  layak  atau  tidaknya  makanan  yang dipasarkan  yang  kemudian  dikonsumsi,  pihak  konsumen  perlu  mengetahui  informasinya.
57 David Greacy Geovanie and Kadek Bobby Reza Arya Dana, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang- Undang’, Jurnal Locus Delicti , 2.1 (2021), 1 – 12 <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.454>. 58 Greacy Geovanie and Reza Arya Dana.
59 H D Laksono, I H Prabowo, and A S Budhi, ‘Optimalisasi Perlindungan Konsumen Perbankan Bedasarkan Uu No 8 Tahun 1999’, Prosiding HUBISINTEK , 8, 2022, 636 – 41. 60 Laksono, Prabowo, and Budhi.
61 Vanesha Marcelliana, et al., ‘Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pt .  Bank Syariah Indonesia’, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum , 1.2 (2023), 180 – 94 <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.577>.

## D
Misalnya makanan yang diharamkan menurut Islam mungkin jumlahnya sangat sedikit, tetapi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memproduksi berbagai produk olahan pangan dengan menambah berbagai bahan tambahan yang tidak jelas kehalalannnya, ini dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen. 62 Begitu juga terhadap jenis makanan lain termasuk kadarluasanya, konsumen perlu mengetahui informasi tentang makanan yang diedarkan atau dipasarkan. Apabila konsumen merasa dirugikan dari produk makanan yang telah  dikonsumsinya,  maka  pelaku  usaha  bertanggung  jawab,  maksudnya  keadaan  wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. 63 Hal ini menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang bergantung atau meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti  kerugian,  ancaman,  kejahatan,  biaya  atau  kondisi  yang  menciptakan  tugas  untuk melaksanakan undang-undang, sehingga pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak sebagai pelaksanaan undang-undang.
Keenam ,  hal  yang  sama  juga  berlaku  terhadap  kasus  di  bidang  jasa,  dan  beragam  jasa  yang dihasilkan atau diproduksi oleh pelaku usaha, seperti jasa transportasi (baik on-line maupun off- line ),  jasa  hotel,  jasa  ekspedisi,  jasa  pelayanan  kesehatan,  jasa  transportasi,  dan  lain-lain. 64 Konsumen pengguna jasa mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999,  sehingga apabila tidak dipenuhinya apa yang diinginkan dalam penggunaan jasa yang  disediakan  oleh  pelaku  usaha,  maka  konsumen  menggunakan  upaya  hukum  yang  ada, menuntut ganti  kerugian  yang  dialami  dalam menggunakan  jasa  yang  disediakan  oleh  pelaku usaha.  Pelaku  usaha  menyediakan  layanan  jasa  merupakan  kegiatan  untuk  memberikan kepuasan terhadap suatu keinginan konsumen. 65 Apabila konsumen yang sudah membayar uang dengan sejumlah tertentu, tetapi pihak produsen sebagai pelaku usaha tidak memberikan apa yang telah diinginkan oleh konsumen. Tuntutan ganti kerugian dapat saja diajukan ke pengadilan melalui gugatan pertanggungjawaban mutlak, karena produsen telah melanggar undang-undang karena tidak memberikan pelayanan jasa sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
beberapa  kasus  tersebut  menunjukkan  bahwa  penanggung  jawab  usaha  dalam  hal  ini  adalah pelaku  usaha  bertanggung  jawab  secara  mutlak  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung pada saat terjadinya kerugian yang ditimbulkan dari produk barang atau jasa. Perbuatan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen baik karena sengaja maupun kelalaiannya dapat dituntut, dan sesuai dengan Pasal 118 HIR/RBg,  bahwa  gugatan  harus  diajukan  dengan  surat  gugatan  ke  pengadilan  negeri  sesuai dengan kewenangan pengadilan tersebut. Penggugat dalam hal tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan ( fault ) tergugat tetapi penggugat tetap harus membuktikan adanya hubungan sebab  akibat  ( causalitet )  yaitu  kerugian  yang  dialami  penggugat  yang  merupakan  akibat  dari perbuatan tergugat yaitu memproduksi barang atau jasa yang merugikan penggugat.

## 4. KESIMPULAN
Ada beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat membeli atau mengkonsumsi atau menggunakan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dalam kajian ini, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan karena suatu perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang.
62 Gita Putri Cahyani, ‘Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).
63 Muthia Sakti, Dwi Aryanti, and Yuliana Yuli W, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal’, Jurnal Yuridis , 2.1 (2015), 62 – 77 <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v2i1.161>. 64 Nina Juwitasari and others, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi’, Jurnal Usm Law Review , 4.2 (2021), 688 – 701 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>. 65 Nanin Koeswidi Astuti, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online Dalam  Perkembangan  Dinamika  Hukum  Dan  Masyarakat’, Jurnal  Hukum  To-Ra ,  5.3  (2019),  134 – 60 <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

## D
Konsep  yang  dikenal  dalam  hukum  di  Indonesia  adalah  perbuatan  melawan  hukum ( onrechtmatigedaad )  yang  terdapat  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata.  Dalam  Pasal  1365  KUH Perdata,  menjelaskan  bahwa  pelaku  perbuatan  melawan  hukum  bertanggung  jawab  untuk kerugian  yang  ditimbulkannya  akibat  dari  kesalahan,  sehingga  kesalahan  dan  kerugian  dapat diperhitungkan.  Kesalahan  dipakai  untuk  menyatakan  bahwa  seseorang  bertanggung  jawab untuk akibat yang merugikan. Unsur kerugian dan kesalahan mempunyai keterkaitan langsung, karena adanya kerugian disebabkan oleh karena ada kesalahan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk perkembangan ilmu hukum, maka konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer juga mengalami perkembangan dengan model pertanggungjawaban mutlak. Konsep perbuatan melawan hukum dengan model pertanggungjawaban mutlak adalah model  perbuatan  melawan  hukum  dengan  suatu kewajiban penggugat  kepada  tergugat harus membuktikan adanya kerugian tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tergugat, apabila telah nyata terjadi kerugian terhadap penggugat. Unsur kerugian menjadi dasar hukum adanya gugatan ke pengadilan, dan unsur kesalahan tidak menjadi landasan hukum untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
Upaya hukum melalui konsep perbuatan melawan hukum dengan model pertanggungjawaban mutlak ini adalah sebagai salah satu perlindungan konsumen yaitu dengan menafsirkan Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini karena dalam Pasal 19 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 ada kalimat “bertanggung jawab memberikan ganti rugi”, yang berarti adanya suatu konsep perbuatan melawan hukum. Pasal  19  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  ada  kalimat ”pemberian  ganti  rugi dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari”,  yang  berarti  tuntutan  ganti  rugi  harus dibayar secara langsung tanpa harus membuktikan unsur kesengajaan maupun kelalaian dari suatu kesalahan, yang penting adanya kerugian yang dialami oleh konsumen.  Tafsiran Pasal 19 ayat  (1)  dan  (3)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  adalah  sebagai  upaya  perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, Rifana Zainudin, ‘Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata) Indonesia’, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 2.1 (2022), 1 – 10
<https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>
Apriani,  Abdul  Atsar  dan  Rani, Buku  Ajar  Hukum  Perlindungan  Konsumen (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019)
Apriani,  Titin,  ‘Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan  Wanprestasi  Serta Sistem  Pengaturannya  Dalam  Kuh  Perdata’, Jurnal  Ganec  Swara ,  15.1  (2021),  929 – 34 <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>
Astuti,  Nanin  Koeswidi,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Dan  Pengguna  Jasa Transportasi  Ojek  Online  Dalam  Perkembangan  Dinamika  Hukum  Dan  Masyarakat’, Jurnal Hukum To-Ra , 5.3 (2019), 134 – 60
<https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
Atikah,  Ika, Perlindungan  Hak-Hak  Konsumen  Dalam  Hukum  Negara (Banten:  Media  Madani, 2020)
Basri,  Herlina,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Melakukan  Transaksi  E - Commerce  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung)’, Pamulang Law Review , 2.2 (2019), 131 – 40

## D
Bawon, Syawitri Pertiwi, Engelien R. Palandeng, and Firdja Baftim, ‘Dampak Perdagangan Bebas Pada Era Globalisasi Di Indonesia Dalam UU No. 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan
Bebas’, Lex Privatum , 8.2 (2020), 154 – 63
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29793 >
Bustomi, Abuyazid, ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen’, SOLUSI , 16.2 (2018), 154 – 66 <https://doi.org/ersitas Palembang
https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.125>
Chamberlain,  Johanna,  ‘The  Risk - Based  Approach  of  the  European  Union’s Proposed  Artificial Intelligence Regulation: Some Comments from a Tort Law Perspective’, European Journal of Risk Regulation , 14 (2023), 1 – 13 <https://doi.org/10.1017/err.2022.38>
Chory  Ayu  Sugesti,  Si  Ngurah  Ardhya,  dan  Muhamad  Jodi  Setianto,  ‘Perlindungan  Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja’, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , 3.3 (2020), 166 – 75 Dariah, Atih Rohaeti, ‘Perdagangan Bebas : Idealisme Dan Realitas’, Mimbar , 21.1 (2005), 115 – 26 <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/167/pdf>
Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, & Iwan Nurdin, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli  Online’, Urnal  Ecopreneur:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam  J ,  1.2  (2020),  35 – 48 <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131>
Diah  Wahyulina,  Febry Chrisdanty,  ‘Penegakan  Hukum Sengketa  Konsumen  Oleh  BPSK Untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen’, Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah , 5.2 (2018), 90 – 100 <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4587>
Diyatmika,  Kadek  Purwa  Sastra,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  and  Ni  Made  Sukaryati  Karma, ‘Pertanggungjawaban  Dan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Berkaitan  Dengan  Perdagangan Parsel’, Jurnal Analogi Hukum , 2.3 (2020), 393 – 98 <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2500.393- 398>
Djamiati,  Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri, Argumentasi  Hukum (Yogyakarta:  Gadjah  Mada Unversity Press, 2005)
Frisca, ‘Apakah Itu Perbuatan Melawan Hukum?’, Https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Apakah- Itu-Perbuatan-Melawan-Hukum/ , 2021, p. 1
Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
Greacy Geovanie, David, and Kadek Bobby Reza Arya Dana, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus  Vaksin  Palsu  Dalam  Perspektif  Undang- Undang’, Jurnal  Locus  Delicti ,  2.1  (2021),  1 – 12 <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.454>
Hukumonline.com,  ‘Hakim:  Pasal  1365  Dan  1372  KUH  Perdata  Tidak  Bisa  Digabungkan’, Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Hakimi-Pasal-1365-Dan-1372-Kuh-Perdata-Tidak- Bisa-Digabungkan-Hol10919/ ,  2004,  p.  2  <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakimi- pasal-1365-dan-1372-kuh-perdata-tidak-bisa-digabungkan-hol10919/> [accessed 3 July 2023]
Juwitasari,  Nina,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  Muhammad  Junaidi,  and  Soegianto  Soegianto, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi’, Jurnal Usm Law Review , 4.2 (2021), 688 – 701 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>
Kamagi, Gita Anggreina, ‘Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya’, Lex Privatum , 6.5 (2018), 57 – 65 <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>

## D
Kurniati,  Tri  Baginda  K.  A.  Gafur  dan  Nia,  ‘Pertanggungjawaban  Perdata  Kebakaran  Hutan  Di Indonesia Antara Perbuatan Melawan Hukum Atau Pertanggungjawaban Mutlak’, Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora , 4.2 (2022), 270 – 75
<https://doi.org/https://doi.org/10.61296/jkbh.v4i2.32>
Kusumahpraja, Reza Kautsar, Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara) , ed. by Rizqi Utami, 1st edn (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021)
Laksono,  H  D,  I  H  Prabowo,  and  A  S  Budhi,  ‘Optimalisasi  Perlindungan  Konsumen  Perbankan Bedasarkan Uu No 8 Tahun 1999’, Prosiding HUBISINTEK , 8, 2022, 636 – 41
Mamudji,  Soerjono  Soekanto  dan  Sri, Penelitian  Hukum  Normatif – Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
Marcelliana, Vanesha, Ninda Nur Adzani, Salsabila Muthia Zahra, Hanif Nur Massaid, Nurhasna Badriyyah, Raina Benita, and others, ‘Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pt . Bank  Syariah  Indonesia’, Jurnal  Publikasi  Ilmu  Hukum ,  1.2  (2023),  180 – 94 <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.577>
Margono, Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  Dan  Kepastian  Hukum  Dalam  Putusan  Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
Marpi,  Yapiter, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Keabsahan  Kontrak  Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020)
Muhammad, A., Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
Muklis,  ‘Analisis  Ganti  Kerugian  Berdasarkan  Perspektif  Hukum  Perdata’, Iuris  Studia:  Jurnal Kajian Hukum , 4.1 (2023), 6 – 10 <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i1.326>
Novinna,  Veronica,  ‘“Perlindungan  Konsumen  Dari  Penyebarluasan  Data  Pribadi  Oleh  Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending’, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 9.1 (2020), 92 – 110 <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01. p07>
Pangaribuan, Togi, ‘Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian  Terkait  Hak  Menuntut  Ganti  Kerugian  Akibat  Wanprestasi’, Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 42.2 (2019), 443 – 54 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>
Panjaitan, Hulman, Hukum Perlindungan Konsumen, Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021)
Pratama,  Cahya  Dicky,  ‘Hak  Dan  Kewajiban  Konsumen’, Kompas.Com ,  2020,  p.  1 <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/142912169/hak-dan-kewajiban- konsumen> [accessed 6 July 2023]
Prodjodikoro, Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum (Bandung: Sumur Bandung, 1984)
Putri Cahyani, Gita, ‘Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)
Putu Rido Widiya Widnyana, Anak Agung Istri Agung, & Ni Gusti Ketut Sri Astiti, ‘Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban  Mutlak  (Strict  Liability)  Dalam  Hukum  Perlidungan  Konsumen’, Jurnal Konstruksi Hukum , 2.2 (2021), 244 – 49
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3214.244-249>
Rasjidi, Lili Rasjidi dan Liza Sonia, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum (Bandung, 2009)

## D
Rifai, Achmad, ‘Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara  Perdata  No.:  12/Pidt. G/2019/PN.  Pmk)’, Jurnal  Yustitia ,  21.1  (2020),  1 – 15 <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i1.812>
Sakti, Muthia, Dwi Aryanti, and Yuliana Yuli W, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan  Yang  Tidak  Bersertifikat  Halal’, Jurnal  Yuridis ,  2.1  (2015),  62 – 77 <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v2i1.161>
Sitepu,  Noviyanti  Wulandari,  ‘Analisa  Perlindungan  Konsumen  Sebagai  Pengguna  Information Technology and Communiccation’, Jurnal Ius Civile , 4.2 (2020), 117 – 33
<https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2693>
Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bogor: In Media, 2018)
Sutedi, Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)
Utomo,  Ayub  A.,  ‘Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Konsumen  Tentang  Produk  Cacat Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen’, Lex Privatum , 7.6 (2019), 31 – 39 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27377>
Waluyo, Bing, ‘Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata’, Cakrawala Hukum , 24.1 (2022), 14 – 22
<https://doi.org/https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>
Watung,  Maximus,  ‘Onrechtmatige  Overheidsdaad  Dalam  Praktek  Peradilan  Negara  Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 415/Pdt. G/2015/PN. Mnd Tanggal
19 Mei 2016)’, Lex Et Societatis , 6.1 (2018), 46 – 56
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i1.19171>
Wendehorst,  Christiane,  ‘Strict  Liability  for  AI  and  Other  Emerging  Technologies’, Journal  of European Tort Law , 11.2 (2020), 150 – 180 <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/jetl-2020- 0140>
Widiyastuti, Sari Murti, Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama) (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020)
Widyantari, Ni Putu Trisna, and A.A. Ngurah Wirasila, ‘Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online’, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana , 7.8 (2019), 1 – 15
Widyawati,  Agnes  Maria  Janni,  ‘Tanggung  Jawab  Produsen  Terhadap  Konsumen  Atas  Barang Yang  Menimbulkan  Kerugian’, Jurnal  Spektrum  Hukum ,  15.2  (2018),  257 – 74 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i2.1120>