Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF FIQIH
Y. Sonafist

## Dosen STAIN Kerinci
sonafist@yahoo.com

## Abstract
The  economic  crisis  is  often  the  case  that have  an  impact  on  the  global  financial crisis  and resulting  financial conditions  of individuals  and  families  experiencing instability.  Many  have  suddenly  become poor  or  otherwise  many  who  suddenly become rich. The next result is empirically many people who sell loans or receivables to  others  with  cash  because  of  being pressured  by  the  needs  that  must  be  met. Buying  and  selling  in  this  form  in  terms fiqhiyyah is called Bai'uddain; for example,  person  A  owes  the  B.  Agreement is  corroborated  by  accounts  payable certificate.  Due  to  the  urgent  need, certificate of accounts payable were sold B to  person  C,  and  based  on  the  certificate, the  C  collect  the  debt  on  the  A.  Or  the  A book or asked for an item (say furnishings) on  the  B  and  has  been  partially  paid  the price  (perskot),  then  after  that  if    A  is  in need  of  money  and  need  cash,  so  he  sold the debt  on the C with a slight  advantage. So, how is the law of sale and purchase of loans or receivables (Bai 'al-dain) is in the perspective  of  Islamic  perspective?  seems the  scholars  have  different  opinions  about this.  More  can  be  read  in  the  following text.
Keywords: al-Bai'u al-Dayn .

## Abstrak
Krisis  perekonomian  yang  sering  terjadi kadang-kadang  membawa  dampak  pada krisis keuangan global dan mengakibatkan kondisi keuangan perorangan dan keluarga mengalami ketidak-stabilan. Banyak  yang  mendadak  menjadi  miskin atau  sebaliknya  banyak  yang  mendadak menjadi  kaya.  Akibat  selanjutnya  secara empirik  banyak,  orang  yang  menjual hutang atau piutangnya kepada orang lain dengan  uang  cash  karena  terdesak  oleh kebutuhan  yang  harus  segera  dipenuhi. Jual  beli  dalam  bentuk  ini  dalam  istilah fiqhiyyah  disebut  Bai’uddain;  misalnya  si A  berutang  pada  si  B.    Perjanjian  hutang piutang  dikuatkan  dalam  akte  perjanjian hutang  piutang.  Karena  kebutuhan  yang mendesak,  akte  perjanjian  hutang  piutang tersebut  dijual  B  kepada  si  C,  dan berdasarkan  akte  tersebut,  si  C  menagih hutang  pada  si  A.Atau  si  Amemesan  atau minta dibuatkan suatu barang (katakanlah perabot)  pada  si  B  dan  telah  dibayar sebagian  harga  (perskot),  lalu  setelah  itu si  A  mengalami  kesulitan  ekonomi  dan butuh  uang  cash,  maka  ia  menjual utangnya  itu  pada  si  C  dengan  sedikit keuntungan. Lantas, bagaimanakah hukum jual beli hutang atau piutang (Bai’ al-dain)  ini  dalam  perspektif  Fiqh  Islam? nampaknya  para  ulama  berbeda  pendapat tentang hal ini. Selengkapnya dapat dibaca dalam tulisan berikut.
Kata Kunci:  al-Bai'u,  al-Dayn .

## Pendahuluan
Bidang  Mu‟amalah  adalah  lapangan  yang  sangat  dinamis,  karena  di  sini  terdapat prinsip bahwa manusia diberi kebebasan  berkreasi positif kecuali ditemukan nash atau paling tidak  indikator  syar'i  yang  melarangnya;  berbeda  halnya  dengan  lapangan  ubudiyah  dimana manusia  tidak  dibenarkan  melakukan  sesuatu  kecuali  dalam  hal  yang  terdapat  perintah  atau dalil syar'i yang merekomendasikannya.
Khususnya  dalam  aspek  jual-beli,  berangkat  dari  prinsip  ini  bermunculan  berbagai cara, bentuk dan jenis tasharruf (transaksi) dan interaksi  yang dilakukan orang dalam upaya memenuhi  kebutuhan  hidup,    mencari  keuntungan  dan  mendapatkan  keberhasilan.  Dengan terbukanya  akses  perniagaan  atau  perdagangan  dan  bisnis  itu  menjadi  lahan  paling  subur untuk  menumbuhkan  perekonomian;  dan  dari  waktu  ke  waktu  dunia  perdagangan  terus berkembang  dengan  berbagai  corak  dan  system,  mulai  dari  sistem  barter  sampai  multilevel, dari sistem aqad satu majelis sampai transaksi lewat telepon, internet, dll.
Kali  ini  dicoba  membahas  topik Bai’uddain menurut  perspektif  para  fuqaha,  apakah jual  beli  dalam  bentuk  ini  diakui  keabsahannya  secara  syar‟i  atau  dianggap  tidak  sah  / dotolak.  Karena  hal  ini  merupakan  salah  satu  kegiatan  riil  mu'amalah  yang  dipraktikkan (dilaksanakan) dalam kehidupan sebagian umat, maka perlu dicari kejelasan status hukumnya dalam  perspektif  fiqh,  agar  kegiatan  jual-beli  terhindar  dari  hal-hal  yang  berbau gharar , apalagi  riba.    Dalam  kegiatan  bisnis  dan  perdagangan  apapun  Islam  menekankan  perlunya kejelasan status, baik barang yang diperjual belikan, harga yang akan dibayarkan, bentuk akad yang akan dilakukan, pihak-pihak yang akan bertransaksi dan segala hal yang terkait dengan kegiatan tersebut.
Namun  disadari  mungkin  tulisan  ini  belum  sepenuhnya  bisa  mengngkapkan  secara baik,  rinci  dan  benar  apa  yang  menjadi  substansi  persoalannya,  sehingga  di  sana-sini  masih mengandung  banyak  kekurangan  dan  kealpaan;  oleh  sebab  itu  kritik,  saran  dan  koreksi  dari pembaca yang budiman masih sangat diharapkan dami penyempurnaan lebih lanjut.

## Makna Al-Dain dan Bai’u al-Dain
Al-Bai’u secara  harfiah  berarti al-mubadalah 1 (saling  tukar- menukar ).  Dan  secara terminologis  Sayar‟i, al-Bai'u berarti  tukar-menukar  harta mutaqawwim (yang  bernilai/berharga) dengan  harta mutaqawwwim lainnya,  proses  pemilikan,  dan  pemindahan  milik. 2 Jadi al-Bai’u menunjukkan  transaksi  jual-beli  barang  atau  harta  tertentu  yang  dilakukan  dengan  prinsip ridho (kerelaan) masing-masing pihak dengan harga tertentu yang disepakati.
Al-Dain dalam  arti  khusus  adalah  sesuatu  yang  menyangkut  tanggung  jawab seseorang terkait dengan harta yang menjadi hak orang lain 3 ; atau nama sesuatu yang menjadi tanggung-jawab  (seseorang)  yang  ditunda  penyerahannya  sampai  waktu  tertentu  karena sesuatu hal -
4 ( ضىتقم يريغتب بوضرلما لجألبا رخأأ ةملذا في دوجولم سما نيلدا نأأ ) .
Ia merupakan  sesuatu yang harus dibayar, ditunaikan, atau dilunasi; antara lain seperti harga  dari  suatu  barang  yang  dibeli,    pengganti  dari  suatu  pinjaman,  mahar  wanita  yang dinikahi  setelah  atau  sebelum  dipergauli,  imbalan  dari  jasa  yang  telah  diterima,  pampasan delik jinayah, denda melakukan kerusakan, tebusan khulu‟, dan hal lain yang harus dibayar.
Bai’uddain, menunjukkan  praktik  jual-beli  hutang-piutang,  di  mana  di  satu  pihak  si penjual (pemilik piutang)  bermaksud menjual piutangnya, dan di sisi lain calon pembeli juga bersedia membeli piutang yang ditawarkan.
Dalam  perspektif  ekonomi  modern Bai’uddain dimaknai  dengan:  akad  penyediaan pembiayaan  untuk  jual-beli  barang  dengan  menerbitkan  surat  utang  dagang  atau  surat berharga lain berdasarkan harga yang telah disepakati terlebih dahulu. Pembiayaan ini bersifat jangka  pendek  (kurang  dari  satu  tahun)  dan  hanya  mencakup  surat-surat  berharga  yang memiliki nilai rating investasi yang baik. 5
Apalagi  perkembangan  dewasa  ini  krisis  perekonomian  yang  terus  berlangsung  dan kini  diperkuat  dengan  krisis  keuangan  global,  mengakibatkan  kondisi  keuangan  perorangan dan  keluarga  tidak  stabil.  Banyak  yang  mendadak  menjadi  miskin  atau  mendadak  menjadi kaya.
Akibat  selanjutnya  secara  empirik  banyak  orang  yang  menjual  piutangnya  kepada orang lain dengan uang kontan karena terdesak oleh kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
Lantas,  bagaimanakah  hukum  jual  beli  hutang  piutang  ( bai’  al-dain )  seperti  ini?.
Contoh kongret dapat disebutkan sebagai berikut: Misalnya si Ahmad berutang pada si Badri. Perjanjian hutang piutang dikuatkan dalam akte perjanjian hutang piutang. Karena kebutuhan yang mendesak, akte perjanjian hutang piutang tersebut dijual si Badri kepada  si Khairi, dan berdasarkan akte tersebut, si Khairi akan  menagih hutang pada si Ahmad.

## Bai’u al-Dain Dalam Perspektif Pemikiran Ulama
Menurut  Wahbah  al-Zuhaily, Bai’uddain adakalanya  dilakukan  oleh  orang  yang mempunyai piutang, dan adakalanya oleh orang yang tidak mempunyai piutang. Dalam kedua konteks ini ada kalanya jual beli piutang itu dilakukan secara langsung/tunai, dan adakalanya
secara  ditangguhkan  untuk  jangka  waktu  tertentu;  atau  apa  yang  ia  sebut  dengan  istilah Bai’uddain Nasi-ah dan Bai’uddain Naqdan fi al-hal . 6

## 1. Bai’uddain Nasi-ah;
Menurut  Wahbah,  jual  beli  jenis  ini  adalah  jual  beli  yang  dalam  hadits  Rasulullah disebut  jual  beli al-kãli-u  bil  kãli-i ,  maksudnya  jual  beli  utang  dengan  utang  yang  tertunda. Dan ini merupakan jual beli yang terlarang menurut Syara‟, berdasarkan Hadists Nabi S.a.w. :
يدرَارذنا ذمحم هث زٌزعنا ذجع بىث ، حصبو هث تٍصخنا بىث ، نبمٍهس هث عٍثزنا بىث ، ةُقعٌ هث ذمحم سبجعنا ُثأ بىثذح مهسَ ًٍهع الله ىهص ًجىنا نأ ، بمٍىع الله ًضر زمع هثا هع ، عفبو هع ، ةجقع هث ىسُم هع ، « ئنبكنا عٍث هع ىٍو
( 1 ) ئنبكنبث « » يبجزخٌ منَ مهسم طزش ىهع حٍحص ثٌذح اذٌ » ربىٌد هث الله ذجع هع ةجقع هث ىسُم هع مٍقَ
7
__________ ( 1 ) ئنبكنا :
زخأتمنا هٌَّذنا
( 2 ) Dari  Ibnu  ‘Umar  r.a.  bahwa  Nabi  s.a.w.  melarang  jual  utang  dengan  utang  …  (H.R.  Al-

## Hakim)
Seperti  terlihat  pada  catatan kaki  hadits ini, dijelaskan bahawa Al-Kaali-u adalah Al- Dain al-Mutaakhhar (utang yang tertunda).
Demikian pula dalam buku : Fatawa Lajnah Buhuts al-Ilmiyyah dijelaskan bahwa :
ٌُ ئنبكنبث ئنبكنا عٍث ىىعم : زئبج زٍغ ٌَُ ،هٌذنبث هٌذنا عٍث يأ ،ةئٍسىنبث ةئٍسىنا عٍث
8
Yang dimaksud dengan jual beli kãli-u bi al-kãli-i adalah jual beli nasi-ah bi al-nasi- ah , artinya jual beli utang dengan utang, dan ini tidak dibernarkan.
Menurut  Al-Syaukani,  hadits  tersebut  diatas  menjadi  dalil  tidak  bolehnya  jual-beli utang dengan utang, dan ini sudah ijma‟ (disepakati para ulama) 9 baik itu dilakukan terhadap orang yang berutang maupun orang yang bukan berutang. 10
Contoh  jual  beli  utang  kepada  orang  yang  punya  tanggung  jawab  utang  adalah:  Bila seseorang mengatakan kepada seseorang lainnya : Aku beli darimu satu mud gandum dengan (harga) satu dinar dimana penyerahan barang dan harganya (‘iwadhin ) akan dilakukan setelah berlalu masa satu bulan.  Atau seseorang membeli sesuatu sampai batas waktu tertentu, ketika jatuh  tempo,  penjual  tidak  mendapatkan  barang  untuk  membayar  utangnya,  lalu  ia  berkata kepada  pembeli  :  Balilah  barang  ini  dariku  sampai  batas  waktu  yang  lain  dengan  tambahan (barang)  yang  lain  pula,  lalu  ia  (pembeli)  membeli  lagi,  namun  tidak  pernah  terjadi  serah terima  diantara  mereka  berdua.  Ini  merupakan  riba  yang  diharamkan,  karena  dilakukan berdasarkan  prinsip  penambahan  rentang  waktu  dengan  iming-iming  (janji)  penambahan jumlah  barang.  Atau  dalam  istilah  bahasa  Arabnya  disebut: ردقلا يف كديزأو لجلأا يف يندز ( tambahlah untuk ku waktu, aku akan menambah untukmu jumlah barang )
Jadi  di  sini  terlihat  bahwa  karena  faktor  bertambahnya  waktu,  menyebabkan bertambahnya barang.
Disamping itu jual beli utang dapat juga dilakukan dalam bentuk lain seperti seseorang membeli  barang  yang  ada  dalam  tanggungan  yang  berpiutang,  atau  sejumlah  harta  yang  ia serahkan  kepada  orang  yang  berpiutang;  maka  jual  beli  ini  adalah  shah,  karena  proses  jual- beli ini terjadi dalam makna al-shlhu (penyelesaian utang). 11
Contoh  jual  beli  utang  terhadap  orang  yang  tidak  berutang  adalah  :  Bila  seseorang mengatakan kepada orang lain: Saya jual kepada anda 60 kg beras milikku yang terletak pada Si  Anu  dengan  harga  sekian,  dimana  ia  akan  menyerahkannya  kepadaku  setelah  masa  satu bulan,  maka jual beli ini tidak shah, karena objek barang yang dijual tidak mampu di serah- terimakan ketika terjadinya akad.
2. Bai’uddain  Naqdan  Fi  al-Hal ( Jual  beli  utang  secara  tunai),dalam  hal  ini  para  fuqaha‟ berbeda pendapat :
Pertama: Jual  beli  piutang  kepada  orang  tempat  berpiutang.  Jumhur  fuqaha,  para Imam Mazhab yang empat membolehkan menjual piutang kepada orang yang menjadi tempat berpiutang, 12 atau  menyerahkan  piutang  itu  kepadanya;  karena  yang  menjadi  penghalang sahnya jual beli piutang itu adalah ketidak mampuan melakukan serah terima ( al’ajzu ‘an at- taslim ),  sedangkan  dalam  hal  ini  tidak  diperlukan  adanya  barang  yang  harus  diserah terimakan.  Hanya  apa  yang  menjadi  tanggung  jawab  orang  yang  berutang  itu  saja  yang diserahkan kepadanya. 13
Contohnya:  Orang  yang  berpiutang  menjual  kepada  orang  yang  berutang  akan piutangnya yang ada pada orang tersebut, dengan demikian gugur/lunaslah utang orang yang membelinya  itu,  karena  ini  adalah  dalam  konteks  ( al-Shulh )  penyelesaian  hutang.  Dan  jual beli  seperti  ini  dibenarkan  berdasarkan  Hadits  riwayat Al-Khomsah (Ahmad  dan Ashhabussunan ). :
َلبَق َزَمُع ِهْثا ِهَع :
ِ َّالله َلُُسَر  ُتٍَْتَأَف َزٍِوبَوَّذنا ُذُخآََ ِمٌِاَرَّذنبِث ُعٍِثَأََ َمٌِاَرَّذنا ُذُخآََ ِزٍِوبَوَّذنبِث ُعٍِثَأَف ِعٍِقَجْنبِث َمِثِلإا ُعٍِثَأ  ُتْىُك
-
مهسَ ًٍهع الله ىهص - ُتْهُقَف َةَصْفَح  َتٍَْث َمُخْذٌَ  ْنَأ ُذٌِزٌُ ٌَََُُ : ُذُخآََ ِزٍِوبَوَّذنبِث ُعٍِثَأَف ِعٍِقَجْنبِث َمِثِلإا ُعٍِثَأ ىِّوِإ ِ َّالله َلُُسَر بٌَ
ِ َّالله ُلُُسَر َلبَقَف َزٍِوبَوَّذنا ُذُخآََ ِمٌِاَرَّذنبِث ُعٍِثَأََ َمٌِاَرَّذنا - مهسَ ًٍهع الله ىهص : -
ْمَن بَم بٍَِمٌَُْ ِزْعِسِث بٌََذُخْأَت  ْنَأ  َسْأَث َلا
ءٌ  ْىَش بَمُكَىٍَْثََ بَقَّزَفَتَت . 14
Dari  Ibnu  Umar,  katanya:  aku  membeli  unta  di  Baqi’  dengan  beberapa  dinar,  lalu aku  menjual  beberapa  dinar  dan  mengambil  beberapa  dirham,  dan  aku  menjual  beberapa dirham  dan  mengambil  beberapa  dinar,  lalu  aku  mendatangi  Rasulullah  s.a.w.  (ktika  itu) beliau  ingin  masuk  ke  rumah  Hafshah,  aku  bertanya:  Wahai  Rasulullah  Sesungguhnya  aku
menjual Unta di Baqi’, lalu aku menjual beberapa dinar dan mengamabil beberapa dirham, dan  aku  menjual  beberapa  dirham  itu  dan  mengambil  (lagi)  beberapa  dinar;  maka Rasulullah  bersabda:  Tidak  apa-apa  engkau  mengambilnya  dengan  pasaran  pada  hari (masa)  itu  selama  kamu  berdua  belum  berpisah  dan  diantara  kamu  berdua  ada  sesuatu (barang) yang diserah terimakan.
Jual  beli  tersebut  diatas  adalah  antara  beberapa  dinar  dengan  beberapa  dirham,  jual beli utang dengan benda dari orang yang mempunyai utang, sebab kata: ِزٍِوبَوَّذنبِث ُعٍِثَأ maksudnya menjual  utang,  karena  keduanya  tidak  bisa  serah-terima  ( al-qabdh ),  kemudian  ia  meminta penggantinya dengan beberapa dirham yang bisa dipegang (diterima)nya.
Menurut  kelompok  Zhahiriyah,  tidak  boleh  menjual  piutang  kepada  orang  yang berutang karena di dalamnya terdapat gharar. Menurut Ibnu Hazm, terlarang karena hal itu adalah  jual  beli  yang majhul (tidak  dikenal).  Ini  adalah  memakan  harta  dengan  cara  yang batil. 15
Kedua: Menjual  piutang  kepada  orang  yang  tidak  berutang;  Menurut  kelompk Hanafiyah dan Zhahiriyah, karena tidak boleh menjual (sesuatu)  yang tidak mampu diserah- terinakan,  maka  tidak  boleh  juga  menjual  piutang  kepada  orang  yang  bukan  si  penghutang; karena piutang tidak bisa diserahkan kecuali kepada penghutangnya sendiri sesuai dengan hak penjual. Karena piutang adalah sama dengan Mal al-Hukmiy dalam hal tanggung jawabnya. Dan  semua  itu  tidak  bisa  diserah-terimakan  oleh  penjual.  Kalaupun  disyaratkan  penyerahan kepada  orang  yang  berhutang,  maka  jual  beli  itu  juga  menjadi  tidak  shah,  lantaran  penjual mensyaratkan  penyerahan  kepada  orang  lain,  maka  syarat  itu  menjadi  fasid,  dan konsekwensinya jual beli itu juga menjadi fasid, karena tidak mampu diserah terimakan objek jual belinya.
Sebahagian  kelompok  Syafi‟iyah 16 berpendapat  boleh  melakukan  jual  beli  piutang yang mustaqarr (sudah  tetap/diakui)  kepada  si  pengutang,  dan  yang  bukan  si  pengutang sebelum  diterima  ( qabla  al-qabdhi );  karena  jelas  bisa  diserahkan  tanpa  ada  halangan  dan bantahan.  Contoh dain yang mustaqar itu  adalah  “nilai/pengganti  dari  suatu  barang  yang sudah dirusak ( Qĩmatuddain al-multifāt ), dan harta (pinjaman) yang ada pada si peminjam” Jika utang itu ghairu mustaqarr , maka apabila penyerahannya itu dalam aqad salam, maka  tidak  boleh  mentransaksikannya  sebelum  dikuasai,  karena  tercakup  dalam  keumuman larangan menjual sesuatu sebelum dikuasai ( qablal qabdhu ); dan karena kepemilikan barang yang  diserahkan  itu  tidak mustaqarr ,  sebab  apabila  gagal  diserahkan  karena  hilang,  maka jual-beli itu menjadi fasakh.
Jika  utang  itu  berupa  harga  dari  suatu  penjualan,  maka  menurut  salah  satu  pendapat Al-Syafi‟i,    boleh  mentransaksikannya  sebelum  diterima,  berdasarkan  hadits  Ibnu  Umar tentang hal ini :
... ءٌ  ْىَش بَمُكَىٍَْثََ بَقَّزَفَتَت ْمَن بَم بٍَِمٌَُْ ِزْعِسِث بٌََذُخْأَت  ْنَأ  َسْأَث َلا . 17
...Tidak  apa-apa  engkau  mengambilnya  dengan  pasaran  pada  hari  (masa)  itu  selama  kamu berdua  belum  berpisah  dan  diantara  kamu  berdua  ada  sesuatu  (barang)  yang  diserah terimakan.
Dan juga karena tidak dikhawatirkan fasakhnya aqad karena rusaknya barang, jadilah hal  itu  sama  dengan  barang  yang  dijual  setelah  diterima.  Yang  tidak  shah  adalah  menjual utang  dengan  utang  sampai  limit  tertentu  sebagaimana  telah  dijelaskan,  baik  pada  uang, makanan,  dan  harta  riba  lainnya.  Al-Nawawi,  dalam Al-Manhaj ,  berkata:  Jual  beli  piutang kepada orang yang tidak berhutang jelas batil.
Menurut  pendapat  Ulama  Hanabilah:  Dibenarkan  menurut  mazhab  yang  shahih  jual beli  piutang  yang mustaqarr bagi  si  pengutang  seperti  pengganti  pinjaman.  Dan  tidak  shah menjual  piutang  kepada  orang  yang  bukan  si  pengutang,  sebagaimana  tidak  shah menyerahkan  piutang  kepada  orang  yang  tidak  ada  dalam  tanggung  jawabnya  membayar utang; karena penyerahan menghendaki adanya benda, dan sifat adanya itu ternafikan di sini. Sebagaimana  tidak  shah  menjual  piutang  yang  tidak mustaqarr seperti  sewa ‘aqar (barang tetap) sebelum berjalannya masa sewa, dan penyerahan barang yang belum dikuasai; kecuali Ibnu al-Qayyim, yang membolehkan menjual piutang kepada orang yang berhutang dan juga orang yang bukan berhutang. 18
Sementara  menurut  Malikiyah,  boleh  menjual  piutang  kepada  orang  yang  bukan  si pengutang  dengan  delapan  syarat  yang  dapat  menghindarkannya  dari gharar dan  riba,  serta hal  terlarang  lainnya;  seperti  menjual  makanan  sebelum  di  pergang/dimiliki  ( qabla  al- qabdhi ).  Syarat-syarat itu dapat diringkaskan dalam dua kelompok, yakni  :
1. Bahwa jual beli itu tidak membawa pada hal-hal yang terlarang secara syar‟i,  seperti riba, gharar,  dan  seumpamanya.  Maka  dipastikan  bahwa  diantara  piutang  itu  ada  yang  boleh dijual sebelum dipegang (dikuasai), seperti qiradh (pinjaman) dan yang seumpamanya; dan bahwa piutang yang mau dijual itu bukan makanan; bahwa penjualannya itu dengan harga yang dapat diterima (segera), supaya tidak menjadi jual beli piutang dengan utang;  bahwa harganya  itu  tidak  dari  jenis  piutang  yang  dijual,  atau  sejenis  dengannya  dan  punya persamaan  namun  harus  hati-hati  agar  tidak  jatuh  pada  riba;  bahwa  harganya  itu  bukan
emas,  apabila  pitang  itu  terdiri  dari  perak,    sehingga  hal  itu  tidak  mebawa  pada  jual  beli uang dengan uang secara nasi-ah , bukan tunai. Inilah empat diantara syarat tersebut.
2. Bisa  diyakini  atau  berat  dugaan  ketika  terjadinya  utang,  si  pengutang  berada  di  negeri (tempat)  aqad,    supaya  diketahui  keadaannya  apakah  dalam  kesulitan  atau  kelapangan; bahwa si pengutang mengakui berutang, sehingga ia tidak bisa memungkirinya; maka tidak boleh menjual hak yang ada bantahannya; bahwa ia cakap melakukan tindakan berhutang, bukan  orang  yang  dibatasi  haknya  atau  dalam  pengampuan,  agar  utang  itu  mampu diserahkannya.  Bahwa  antara  pembeli  dan  penjual  tidak  ada    permusuhan  sehingga  tidak memudharatkan pembeli; atau jual beli itu tidak mendatangkan kesusahan bagi pengutang lantaran kemungkinan khusumat darinya. 19 Inilah empat syarat lainnya.
Wahbah,  mengatakan  bahwa  disini  terlihat  dimana  pendapat  Malikiyah  merupakan yang rajih diantara  beberapa  mazhab.  Dalam  praktiknya  tidak  boleh  jual  beli  utang  dengan utang,  seperti  menjual  utang  kepada  seseorang  dengan  cara  ditanggguh;  tidak  boleh  juga menfasakhkan  utang  dalam  utang,  seperti  si  pemilik  piutang  menyerahkan  kepada  yang berhutang  buah  yang  ia  petik;  atau  rumah  yang  ia  tempati,  untuk  memperlama penguasaannya.
Dalam Fatawa  al-Islamiy  al-Majma’ul  Fiqhiy ,  juga  disimpulkan  ada  dua  bentuk bai’uddain ;  yakni bai’uddain yang jaiz (boleh)  dan bai’uddain yang ghairu  jaiz .  Yang  jaiz adalah bai’uddain kepada al-madin (penghutang)  sendiri  dengan  harga  saat  itu  ( bitsamanin hal ),  karena  syarat  adanya  serah-terima  bisa  terrealisasi;  dimana  apa  yang  ada  dalam tanggungjawabnya  itu  bisa  diserahterimakan  ( maqbudhun) secara hukmi ,  dan  ini  menafikan penghalang jual beli utang yang tidak mampu dilakukan serah-terima.
Kedua, adalah bai’uddain yang ghairu ja-iz (tidak boleh); yakni:
a. Bai’ddain kepada al-madin dengan  harga  yang  ditangguhkan  yang  lebih  besar  dari kadar piutang; karena ini merupakan suatu bentuk riba yang terlarang secara syar‟i.
b. Bai’uddain kepada ghairil  madin ,  dengan  harga  yang  ditangguhkan,  berupa  barang yang  sejenis,  atau  tidak  sejenis;  karena  ini  merupa  bentuk  jual  beli al-kãli-u  bil  kãli-i maksudnya jual beli piutang dengan utang yang juga terlarang secara syara‟.
Ketiga, diantara (ketentuan) praktik modern dalam transaksi ( tasharruf ) utang adalah:
a. Tidak boleh menetapkan surat-surat (utang) dagang/ surat berharga (cek, obligasi resmi, wesel),  untuk  hal-hal  yang  merupakan  bagian  dari  jual  beli  utang  kepada  orang  yang bukan pengutang karena mengandung riba.
b. Tidak  boleh  bermu‟amalah  dengan  obligasi  yang  bersifat  ribawi,  baik  menerbitkan, menukarkan, atau menjualnya; karena ia mengandung keuntungan yang ribawi.
c. Tidak boleh men-sukukkan utang agar bisa dipertukarkan di pasar menengah kerena itu termasuk  kedalam  makna    penetapan  surat-surat  utang  yang  diisyaratkan  hukumnya dalam point (a).
Keempat, Majma’ (para  pengkaji)  memandang  pengganti  yang  syar‟i  dari  penetapan surat-surat  dagang,  penjualan  obligasi,  adalah  menjualnya  dengan  barang  dagangan  yang mensyaratkan penyerahan oleh penjual sendiri ketika aqad; meskipun harga barang dagangan itu  lebih  rendah  dari  nilai  surat  dagang;  karena  secara  syar‟i  tidak  terlarang  seseorang membeli barang dagangan dengan harga yang ditangguhkan lebih mahal dari harga tunai.
Kelima, Majma’ (para pengkaji) juga menyarankan pengkajian ulang terhadap watak dari  keberadaan  lembaga-lembaga  keuangan  Islam  dari  aspek  penisbahan  utang  kepadanya, tentang boleh tidaknya melakukan tukar-menukar/transaksi.

## Kesimpulan
Secara umum para ulama menganggap sah melakukan jual beli piutang kepada orang yang berutang, dan tidak sah dilakukan kepada orang  yang tidak memunyai tanggung jawab hutang.  Alasan  utama  dalam  hal  ini  adalah  karena  objek  transaksinya  tidak  bisa  diserah- terimakan.  Ulama  Malikiyah  membolehkannya  tapi  dengan  syarat-syarat  yang  ketat. Berangkat dari hadits Nabi tentang jual beli al-kãli-u bil kãli-i . Wahbah, mengatakan bahwa disini  terlihat  dimana  pendapat  Malikiyah  merupakan  yang rajih diantara  beberapa  mazhab. Dalam  praktiknya  tidak  boleh  jual  beli  utang  dengan  utang,  seperti  menjual  utang  kepada seseorang dengan cara ditanggguh; tidak boleh juga menfasakhkan utang dalam utang, seperti si pemilik piutang menyerahkan kepada yang berhutang buah yang ia petik; atau rumah yang ia tempati, untuk memperlama penguasaannya.
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## Endnote
1 Al-Jurjani, Al-Ta’rifat , Darul Fikri, Birut-Libanon, 1997 M/1418 H.,  hal. 37 2 Ibid 3 Muhammad Kul „Atiqy, Bai’uddain Shuwaruhu wa Ahkamuh . 4 Al-Maktabah Al-Syamilah, Bada-i’u al-Mashna-i’u  Fi al-Tartib al-Syara-i’u , IX, hal. 380 5 Kamus Perbankan Syariah
6 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh , IX, (Dar al-Fikr al-Mu‟ashir, Damsyiq, 1425 H./1984 M.), hal 3404
7 Imam al-Hakim , Al-Mustadrak  ‘Ala al-Shahihain , V, hal. 451 8 Ahmad Ibn Abd razaq Al-Duwaysyi, Fatawa Al-Lajnah al-da-imah Fi al-Buhuts al-‘Ilmiyyah , XV, hal. 472
9 Imam  Muhammad Al-Syaukani, Nail al-Authar, V, (Idarah al-Thaba‟ah al-Muniriyah, Mesir:  1344 H), hal 255 10 Abu  Bakar  Ahmad  ibn  Umar  Al-Bazar, Al-Bahru  al-Zakhar  Li  Mazahib  al-‘Ulama’ ,  Tahqiq  Mahfuz  al- Rahman Zainullah, (Dar al-„Ulum wa al-Hikam, Madinah : 1409 H.) VIII, hal. 183
11 Wahbah Al-Zuhaily, Op-cit.
12 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah III, hal. 63 13 Al-Maktabah  Al-Syamilah  Al-Badai‟u  V,  hal.  147,  Takmilah  Ibnu  „Abidin,  II,  hal.  326,  Al-Fatawa  al- Hindiyah IV, hal. 365, Ushul al-Buyu‟ al-Manu‟ah, hal. 111, dan Al-Mughni, IV, hal. 120
14 Imam ahmad ibn Hambal, Musnad Ahmad ,  V, hal. 811 15 Ali ibn Ahmad ibn Hazm, Al-Muhalla IX, hal 7 dst. 16 Imam al-Nawaiy, Majmu' Syarh Al-Muhazaab , I, hal. 262 dst.
17 Imam Ahmad Ibn Hambal, Musnad Ahmad ,  V, hal. 811 18 Khathib  Syarbini, Al-Mughni ,  IV,  hal.  120,  103.  Ibnu  al-Qayyim  Al-Jauziyah, A’lamul Muwaqqi’in ,  I,  hal.
388
19 Ibnu  Rusyd, Bidayah  al-Mujtahid ,  II,  (  Musthafa  Al-Bab  al-Halabi  wa  Auladuh,  Mesir,  1339  H.)  hal.  147; Lihat juga Syarah Al-Kubra Li al-Dardir wa Hasyiyah Al-Dasuqy ‘Alaihi III, hal. 63;

## Referensi
Ahmad bin Qasim Al-„Ansi al-Shan‟aniy , Al-Bahru al-Zakhar Li Mazahib al-‘Ulama’ , VIII. (Maktabah Al-Yamani)
Al-Badai‟u V., hal. 147, Takmilah Ibnu „Abidin, II. Al-Fatawa al-Hindiyah IV.
Al-Dardir ,  Syarah Al-Kubra wa Hasyiyah Al-Dasuqy ‘Alaihi III.
Ali ibn Ahmad Ibn Hazm , Al-Muhalla IX.
Al-Maktabah Al-Syamilah, Bada-i’u al-Mashna-i’u  Fi al-Tartib al-Syara-i’u , IX
Al-Maktabah Al-Syamilah, Fatawa Al-Lajnah Fi al-Buhuts al-‘Ilmiyyah , XV.
Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid , II, ( Musthafa Al-Bab al-Halabi wa Auladuh, Mesir, 1339 H.
Imam  Muhammad Al-Syaukani, Nail al-Authar, V, (Idarah al-Thaba‟ah al-Muniriyah, Mesir:
1344 H.
Imam Ahmad Ibn Hambal, Musnad Ahmad ,  V.
Imam al-Hakim, Al-Mustadrak  ‘Ala al-Shahihain , V.
Imam al-Nawiy, Syarh Al-Muhazaab , I.
Imam Fahruddin Al-Raziy, Tafsir Al-Razi,IV
Khathib Syarbini , Al-Mughni , IV, dan  Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, A’lamul Muwaqqi’in , I . Muhammad Kul „Atiqy, Bai’uddain Shuwaruhu wa Ahkamuhu .
Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah III.
Ushul al-Buyu’ al-Manu’ah , hal. 111, dan Al-Mughni , IV.
Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islamy wa Adillatuh ,  IX, Dar al-Fikr al-Mu‟ashir, Damsyiq, 1425 H./1984 M.
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015