## INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5317-5326
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Internasional
Abraham Ferry Rosando 1 ✉ ,Eunike Emmanuela Berhitoe 2
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia Email : ferry@untag-sby.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Seiring  berkembangnya  jaman  maka  hubungan  lintas  internasional  pun  terus  bertambah.  Melalui transaksi  perdagangan  atau  bisnis  modern  yang  terjadi  antar  negara  menjadi  kebutuhan  setiap manusia. Transaksi perdagangan atau bisnis modern ini menimbulkan suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat ini didasarkan pada adanya kebutuhan yang sama dan tujuan untuk dapat mencapai sesuatu dengan cara perdagangan antar negara. Perjanjian ini merupakan hasil dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mencapai apa yang telah  disetujui  dalam  perjanjian  tersebut.  Kemudian,  Perjanjian  yang  dibuat  karena  adanya kesepakatan antara dua pihak sering kali menyebabkan terjadinya sengketa, terutama ketika salah satu pihak atau kedua pihak tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan isi perjanjian.  Kewajiban  yang  tidak  di  lakukan  ini  disebut  dengan  wanprestasi.  Ini  berarti  bahwa terkadang,  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya  dengan  tidak  memberikan  prestasinya kepada pihak yang seharusnya menerima hak tersebut sesuai dengan perjanjian.  Atau biasa dikenal dengan  istilah  cidera  janji.  Setiap  sengketa  yang  terjadi  ini  untuk  penyelesaiannya  ada  dua  yakni, melalui  jalur  litigasi  dan  non  litigasi.  Dalam  praktiknya,  seringkali  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam sengketa memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi karena dianggap lebih efisien dan efektif. Tetapi ada juga yang lebih memilih jalur litigasi karena dinilai putusannya lebih kuat dan lebih adil dalam menjadi penengah dalam permaslahan sengketa yang mereka hadapi.
Kata kunci : Perjanjian, Internasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa

## Abstract
As the era develops, cross-international relations continue to grow. Through modern trade or business transactions that occur between countries become the needs of every human being. This modern trade or business transaction gives rise to an agreement. The agreement made is based on the same needs and objectives to be able to achieve something by means of trade between  countries. This agreement  is  the  result  of  an  agreement  between  two  or  more  parties,  where  they  jointly  bind themselves to achieve what has been agreed in the agreement. Then,  Agreements made because of an agreement between two parties often lead to disputes, especially when one or both parties do not fulfill the obligations they should have done in accordance with the contents of the agreement. This non-performance of obligations is called default. This means that sometimes, one party does not fulfill its obligations by not giving its performance to the party who should receive the right in accordance with the agreement. Or commonly known as a breach of promise. Every dispute that occurs is resolved in two ways, namely through litigation and non-litigation. In practice, often the parties involved in a dispute  choose  to  resolve  it  through  non-litigation  channels  because  they  are  considered  more efficient and effective. But there are also those who prefer the litigation route because it is considered that the decision is stronger and fairer in mediating the dispute they face.
Keywords: Agreement, International, Alternative Dispute Resolution

## PENDAHULUAN
Hubungan  bisnis  antara  pelaku  usaha  yang  melibatkan  unsur  asing  diatur  melalui suatu perjanjian komersial yang umumnya disebut sebagai Perjanjian Bisnis Internasional. Perkembangan perjanjian ini telah mengikuti perkembangan berbagai praktik bisnis yang telah  diaplikasikan  dalam  lingkup  bisnis  global.  Perjanjian  dalam  transaksi  bisnis internasional memegang peran  sentral dalam keseluruhan transaksi tersebut. Perbedaan dalam peraturan di tiap negara dapat menjadi penghalang bagi kelancaran transaksi bisnis internasional  yang  membutuhkan  aspek  kecepatan  dan  kepastian.  Prinsip  dasar  dalam perjanjian  atau  kontrak  sering  kali  muncul  sebagai  hasil  dari  perbedaan  atau ketidaksepakatan dalam kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, proses pengaturan kerangka kerja hubungan ini biasanya dimulai dengan tahap negosiasi antara pihak-pihak  tersebut,  setelah  mencapai  kesepakatan  mengenai  niat  untuk  menyusun perjanjian tersebut.
Oleh  sebab  itu,  biasanya  pihak-pihak  akan  merancang  sebuah  "Memorandum  of Understanding" (MoU) yang mencakup aspirasi individu dari setiap pihak bersama dengan jangka  waktu  yang  ditentukan  untuk  mencapai  kesepakatan  dalam  perjanjian  tersebut. (Pakendek,  2018).  “Pasal  1320  KUHPerdata,  yang  mengatur  prinsip-prinsip  umum  untuk sahnya suatu perjanjian di Indonesia, tidak memberikan panduan mengenai proses yang
harus dilalui sebelum perjanjian tersebut disetujui atau tahap sebelum kesepakatan dalam perjanjian  tersebut  tercapai”.  Perbedaan  dalam  sistem  hukum  memiliki  dampak  pada prosedur pembentukan perjanjian bisnis. Pelaku usaha yang terlibat dalam kontrak bisnis internasional  akan  menghadapi  masalah  dalam  menentukan  hukum  yang  akan  berlaku dalam kesepakatan tersebut, terutama ketika kedua pelaku usaha berasal dari negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Sama seperti di negara-negara lain, hukum perdata internasional  di  Indonesia  juga  mengakui  penggunaan  hukum  asing  dalam  mengatur peristiwa perdata yang melibatkan unsur asing. (Kusumadara, 2022)
Indonesia adalah sebuah negara yang berprinsip pada hukum (rechtsstaat) dan tidak didasarkan  semata  pada  kekuasaan  (machtsstaat).  (Muchammad  et  al.,  2022). Dalam  sistem  hukum  Indonesia  yang  berasal  dari  tradisi  hukum  perdata  (civil  law), persyaratan  yang  diperlukan  agar  suatu  perjanjian  dianggap  sah  berbeda  dengan persyaratan yang berlaku dalam sistem Common Law, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat  dan  Inggris.  Menurut  sistem  hukum  Civil  Law,  jika  terdapat  persetujuan  atas kesesuaian  kehendak  yang  telah  disepakati  oleh  semua  pihak,  maka  Memorandum  of Understanding  (MoU),  yang  merupakan  dokumen  praperjanjian,  memiliki  kekuatan pelaksanaan dan mengikat.  Ini mengindikasikan bahwa timbulnya hak dan kewajiban yang harus  ditaati  oleh  semua  pihak.  Ini  mencerminkan  penerapan  prinsip  itikad  baik.  Untuk memastikan kepastian hukum, perjanjian diperlukan. “Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata hanya mencakup prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian”.
Pada  saat  peraturan  hukum  perdata  internasional  tersebut  digunakan  guna menyelesaikan  sebuah  konflik  keperdataan  perjanjian  bisnis  internasional,  maka  akan menimbulkan sebuah perasaan tidak adil antara pihak satu bahwa kemungkinan besar dia tidak memahami hukum yang berlaku tersebut. Bahwa, diharapkan dapat dijadikan aturan hukum penyelesaian konflik permasalahan yang terjadi tersebut. Bisnis internasional adalah tindakan yang melibatkan dua negara yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan dilakukan  oleh  pelaku  bisnis  dengan  unsur  asing.Dalam  artian  bahwa  berbeda  aturan hukumnya dan melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan ini memerlukan kesepakatan antara  setiap  pihak-pihal  kesepakatan  dalam  kontrak  bisnis  internasional  disusun berdasarkan  prinsip  kebebasan  berkontrak,  yang  mengizinkan  pihak-pihak  untuk merumuskan perjanjian sesuai keinginan mereka.  Pihak-pihak  memiliki kebebasan untuk merumuskan konten kontrak sesuai dengan kepentingan mereka, walaupun kebebasan ini tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh “Pasal 1337 KUH Perdata dalam Hukum
Perdata  Internasional  (HPI).  Pembatasan  tersebut  mengharuskan  kontrak  untuk  memiliki dasar yang sah, yang berarti tidak boleh melanggar Undang-Undang, ketertiban umum, atau nilai-nilai etika”.(Alfi & Aslami, 2022)
Beragam  jenis  bisnis  tersedia  dan  dapat  diklasifikasikan  dalam  berbagai  cara  yang berbeda.  Bisnis  yang  terus  berkembang  dengan  cepat  menimbulkan  tantangan  serta potensi  risiko  bagi  para  pelaku  bisnis  dalam  upaya  meraih  kesuksesan  dan  menjaga profitabilitas perusahaan.(Andre Alkahfi & M. Nawawi, 2022)
Kegiatan  ini  tidak  bisa  terlepas  dari  manusia  yang  menjalankannya.  Manusia  yang menjalankan kegiatan bisnis ini disebut sebagai seorang pedagang. Pemerintah  tidak  menghambat  terjadinya  kegiatan  perjanjian  bisnis  antara  satu  negara dengan negara lainnya, yang sering disebut sebagai kegiatan ekspor dan impor. Namun, pemerintah  tetap  saja  melakukan  perlindungan  mengenai  pengenaan  tarif  impor, pemberian  subsidi  untuk  ekspor,  serta  pembatasan  perdagangan  bebas  untuk mengendalikan  ekspor  sumber  daya  alam.  Adanya  kendala  dalam  melakukan  aktivitas perdagangan ini melibatkan batasan kuota impor, beban pajak, serta rintangan non-tarif seperti ketentuan Undang-Undang Peraturan. Dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terus berlangsung dalam hubungan lalu lintas internasional, kebutuhan akan hukum yang mengatur perjanjian dalam transaksi perdagangan atau bisnis modern semakin terasa penting. Perjanjian juga memiliki peran sentral dalam bisnis internasional, yang dapat dilihat dari  peningkatan  transaksi  perdagangan  lintas  batas  yang  semakin  meningkat  saat  ini. Tujuannya adalah untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan atau ketika salah satu pihak  melanggar  perjanjian  (wanprestasi),  sehingga  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat menuntut pemenuhan kewajiban terkait suatu prestasi. (Alfi & Aslami, 2022).
Di  samping  itu,  kontrak  juga  memiliki  fungsi  hukum  dalam  memberikan  kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, dan juga memiliki fungsi ekonomi dalam mengalihkan hak atas sumber daya dari tingkat nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi tingkat nilai yang  lebih  tinggi.  Permasalahan  sering  muncul  dalam  perjanjian  yang  melibatkan  satu negara  dengan  negara  lain.  Permasalahan  yang  timbul  ini  pada  umumnya  merupakan permasalahan  wanprestasi.  Kemudian,  penyelesainnya  seringkali  ditempuh  melalui  cara negosiasi. Jika upaya penyelesaian melalui negosiasi tidak berhasil, alternatif lain yang dapat diambil adalah melalui proses peradilan atau arbitrase. Selain forum pengadilan dan badan arbitrase,  pihak-pihak  juga  memiliki  opsi  untuk  menggunakan  metode  alternatif penyelesaian  sengketa  (Alternative  Dispute  Resolution/Alternatif  Penyelesaian  Sengketa), yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mereka.
Dengan semakin berkembangnya berbagai jenis transaksi perdagangan dan interaksi bisnis,  seperti  proses  pembelian  barang,  pengiriman  barang,  produksi  barang,  serta pemberian jasa berdasarkan kontrak, dan lain-lain, meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik dalam semua jenis transaksi ini.

## Tinjauan Pustaka
Alternative  Dispute  Resolution  (ADR),  atau  disebut  dengan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  adalah  metode  penyelesaian  sengketa  di  luar  sistem  pengadilan.  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  ini  sering  digunakan  untuk  menyelesaikan  berbagai  jenis permasalahan. Berikut penjelasannya:

## Konsultasi
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  konsultasi  merupakan  proses  yang melibatkan  interaksi  antara  dua  pihak,  seperti  antara  klien  dan  pengacara  (konsultan hukum), guna
membahas suatu masalah khusus.
Dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  bisnis,  permasalahan  yang  menjadi  fokus  adalah sengketa yang muncul dalam atau berkaitan dengan aktivitas bisnis, seperti sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam ranah bisnis. Setelah konsultasi dilakukan, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam mencari solusi untuk sengketa yang dihadapi oleh salah  satu  pihak:  pertama,  pihak  yang  berkonsultasi  dapat  mengikuti  saran  solusi  yang diberikan oleh pihak konsultan; atau kedua, pihak yang berkonsultasi dapat merumuskan solusi  sendiri,  tetapi  tetap  mempertimbangkan  masukan  dari  pihak  konsultan. Dari  sejumlah  opsi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  mekanisme  konsultasi melibatkan interaksi antarpersonal, itu lebih sebagai pilihan yang tidak diwajibkan. Sebab pada  akhirnya,  keputusan  mengenai  langkah  yang  akan  diambil  (solusi)  sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang melakukan konsultasi. (Alfi & Aslami, 2022).

## Konsiliasi
Konsiliasi  adalah  perkembangan  dari  mediasi  di  mana  mediator  berperan  sebagai konsiliator. Dalam situasi ini, konsiliator mengambil peran yang lebih aktif dalam mencari berbagai  opsi  penyelesaian  sengketa  dan  mengajukannya  kepada  para  pihak  yang berselisih. Jika para pihak setuju dengan solusi yang diajukan oleh konsiliator, maka solusi tersebut akan menjadi resolusi. (Istikomah, 2020)
Pernyataan  tersebut  menjelaskan  bahwa  konsiliasi  adalah  metode  penyelesaian sengketa internasional melalui pembentukan komisi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Komisi tersebut bisa bersifat permanen atau dibentuk secara ad hoc khusus untuk menangani sengketa mereka. Komisi ini bertugas untuk memeriksa sengketa dengan sikap yang  netral  dan  mencoba  merumuskan  persyaratan  penyelesaian  sesuai  dengan permintaan pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, konsiliasi merupakan cara di mana pihak-pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada komisi, yang melakukan penyelidikan yang tidak memihak terhadap akar permasalahan sengketa dan mencoba merumuskan solusi sesuai dengan keinginan para pihak.

## Negosiasi
Negosiasi menurut rumusan Pasal 6 ayat (2) UU No. 33 Tahun 1999 tersebut:
1) “Diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari; dan
2) Penyelesaian  sengketa  tersebut  harus  dilakukan  dalam  bentuk  pertemuan  langsung oleh  dan  antara  para  pihak  yang  bersengketa.  Selain  itu  perlu  dicatat  pula  bahwa negoisasi, merupakan  salah  satu  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses  persidangan  pengadilan  dilakukan,  maupun  setelah  sidang  peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. (Haerani, 2020)

## Mediasi
Mediasi adalah proses pemecahan masalah melalui negosiasi di mana seorang pihak ketiga  yang tidak  memihak  dan netral, yang disebut mediator, bekerja bersama dengan pihak-pihak  yang  berselisih  untuk  membantu  mereka  mencapai  kesepakatan.  Mediator bertugas menyediakan fasilitas dalam negosiasi dan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan.

## Arbitrase
Arbitrase memiliki asal-usul dari kata "arbitrare" dalam bahasa Latin yang mengacu pada kekuasaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan pertimbangan yang bijaksana. Dalam kerangka hukum di Indonesia, “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di
luar peradilan umum yang bergantung pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa” (Siregar, 2021).
Arbitrase  biasanya  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  kontraktual,  baik sederhana  maupun  kompleks,  di  luar  sistem  peradilan.  Arbitrase  adalah  metode penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  sistem  peradilan  konvensional,  yang  bergantung pada kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa. Penggunaan istilah klausul arbitrase mencerminkan bahwa perjanjian  utama  yang  terkait  dilengkapi  dengan  persetujuan  tentang  penyelenggaraan arbitrase. Klausul arbitrase bisa mencakup penunjukan lembaga arbitrase tertentu, tempat pelaksanaan  arbitrase,  hukum  yang  akan  diterapkan,  prosedur  dan  aturan  yang  akan digunakan, kriteria calon arbiter, serta bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  masalah  yang  telah  diajukan,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mendapatkan  pemahaman  tentang  dasar-dasar  yang  digunakan  untuk  memilih pendekatan penyelesaian dalam kasus kegagalan perjanjian antar negara.

## Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan pandangan lebih jauh lagi mengenai  pengaturan  Hukum  Perdata  Internasional  dalam  menyelesaikan  sengketa wanprestasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya unsur prestasi dalam suatu perjanjian yang  dibuat  dalam  lintas  negara.  Kemudian  memahami  manfaat  dari  adanya penyelesaian diluar jalur persidangan.

## 2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti
Manfaat yang diharapkan oleh peneliti saat meneliti permasalahan tersebut adalah agar peneliti dapat mengetahui penyelesaian masalah wanprestasi yang ada karena perjanjian  lintas  negara  dan  dapat  mengetahui  kemampuan  peneliti  mengenai permaslahan perjanjian.
b. Bagi Masyarakat
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  bagi  masyarakat  awam tentang hukum yang mengatur penyelesaian wanprestasi baik secara litigasi maupun non-litigasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  prosedur  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk mengumpulkan  dan  menganalisis  bahan  hukum.  Penting  sekali  untuk  memanfaatkan metode penelitian hukum yang diakui dan disetujui oleh para pakar hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  konteks  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  terus  meningkat  dalam hubungan  lalu  lintas  internasional,  kebutuhan  akan  hukum  yang  mengatur  perjanjian menjadi semakin penting. Perjanjian juga memainkan peran yang signifikan dalam bisnis internasional.  Peran  perjanjian  ini  semakin  nyata  seiring  dengan  peningkatan  transaksi perdagangan lintas batas yang semakin marak saat ini. Maksud utama dari perjanjian ini adalah untuk membentuk kerangka kerja yang jelas, sehingga ketika ada situasi yang tidak diinginkan atau salah  satu pihak  melanggar perjanjian (wanprestasi),  pihak yang  merasa dirugikan  dapat  menuntut  pemenuhan  kewajiban  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati dalam perjanjian tersebut.(Helwig et al., n.d.)
Selain itu, perjanjian juga memiliki peran dalam domain hukum dengan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sementara juga memiliki peran ekonomi dengan mengubah hak atas sumber daya dari tingkat nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi tingkat nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian, apa pun yang telah disetujui oleh kedua pihak yang berkontrak dianggap sebagai hukum yang mengikat bagi mereka dan harus  dipatuhi.  Seringkali,  perjanjian  yang  melibatkan  satu  negara  dengan  negara  lain menghadapi permasalahan. Permasalahan yang sering muncul ini pada umumnya berkaitan dengan wanprestasi. Penyelesaian permasalahan ini sering kali dimulai dengan negosiasi. Namun, jika percobaan penyelesaian melalui negosiasi tidak berhasil, alternatif lain akan ditempuh, seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitraseSelain lembaga peradilan dan  badan  arbitrase,  pihak-pihak  juga  memiliki  pilihan  untuk  menggunakan  metode Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (Alternative  Dispute  Resolution/ADR)  atau  Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai alternatif. Dengan semakin beragamnya jenis transaksi perdagangan  dan  relasi  bisnis,  seperti  pembelian  barang,  pengiriman  barang,  produksi
barang, jasa berdasarkan kontrak, dan lain sebagainya, potensi untuk timbulnya sengketa dalam setiap transaksi semakin besar.
Pada umumnya perjanjian bisnis yang dibuat oleh setiap Perusahaan baik itu dalam negara  maupun  lintas  negara  bersifat  non  lisan.  Agar  jika  terjadi  sesuatu  dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahan dari perjanjian yang telah dibuat dan di setujui tersebut. terkadang muncul permasalahan demi permasalahan kecil dan timbullah sengketa  wanprestasi  dalam  pemenuhannya.  Wanprestasi  iniliah  yang  kemudian  harus diselesaikan  agar  tidak  muncul  permaslahan  yang  lebih  besar  lagi.  Dasar  hukum  dari wanprestasi sendiri di tuliskan di Wanprestasi terdapat dalam “pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang  melampaui  waktu  yang  telah ditentukan”(Subekti, R, 2019).
Sengketa yang terjadi akibat adanya unsur prestasi yang tidak terpenuhi atau sama sekali  tidak  dilakukan  ini  disebut  wanprestasi  yang  harus  diselesaikan.  Penyelesaian wanprestasi sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun pada prakteknya seringkali pihak yang bersengketa  memilih  jalur  di  luar  pengadilan  karena  dirasa  efektif  dan  efisien.  Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi solusi dari penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan.

## SIMPULAN
Perjanjian dalam transaksi bisnis internasional adalah unsur yang sangat krusial dalam melaksanakan transaksi internasional. Perbedaan dalam peraturan hukum di setiap negara dapat menjadi hambatan bagi kelancaran transaksi bisnis internasional yang membutuhkan efisiensi  dan  kepastian.  Secara  umum,  perjanjian  atau  kontrak  bermula  dari  adanya perbedaan atau ketidaksepakatan mengenai kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses perumusan hubungan ini biasanya dimulai dengan tahap negosiasi antara  pihak-pihak  tersebut,  setelah  mencapai  kesepakatan  mengenai  keinginan  untuk menyusun perjanjian. Berdasarkan perbedaan yang ada seringkali timbul sengketa dalam pemenuhannya seperti wanprestasi yaitu suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh masing – masing pihak tetapi tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau tidak dilakukan
sama  sekali. Maka,  penyelesaian yang  dapat diberikan adalah dapat  melalui  jalur litigasi maupun non litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfi, A. A. S., & Aslami, N. (2022). Peran Hukum Pada Transaksi Bisnis Internasional Di Era
Perdagangan Bebas. Journal Of Social Research, 1(3),
156–162. https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.41
Andre Alkahfi, M., & M. Nawawi, Z. (2022). Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis di Era Globalisasi. VISA: Journal of Vision and Ideas, 3(2), 167–177. https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1538
Haerani, R. (2020). TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN MELALUI PROSES NIGOSIASI Ruslan. UnizarLawReview, Vol.3(No.1), hlm. 72-73.
Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢 者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
Istikomah.  (2020).  Akibat  Hukum  bagi  Yang  Melanggar  Suatu  Perjanjian  Yang  Telah Disepakati. Journal of Chemical Information and Modeling, VIII(1), 1–7.
Kusumadara,  A.  (2022).  Pemakaian  Hukum  Asing  Dalam  Hukum  Perdata  Internasional: Kewajiban Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Indonesia. Arena Hukum, 15(3), 443– 470. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.1
Muchammad, N., Firmansyah, I., & Rosando, A. F. (2022). Seminar Nasional  Hukum Dan Pancasila Perlindungan Hukum Investor / Member Perjanjian Investasi Online (@ nitip . invest ) Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila berdasarkan atas kekuasaan belaka ( machtsstaat ). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum ke. 1, 99–109.
Pakendek, A. (2018). Kontrak Bisnis Internasional Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata  International  Business  Contract  Prespective  Of  the  Indonesian  Code  Civil.
VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan, 16–24.
https://www.journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/446%0Ahttps://www.jou rnal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/download/446/329
Siregar, R. A. S. (2021). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Islamic  Circle,  2(1),  41–51. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472
Subekti, R,  dan R. T. (2019). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838.
Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 11–28.