p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

## Soegianto
Magister Hukum, Universitas Semarang Email : Soegianto@usm.ac.id Diah Sulistiyani R S Magister Hukum, Universitas Semarang Muhammad Junaidi
Magister Hukum, Universitas Semarang

## Abstrak
Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa debt  collector .  Banyak  permasalahan  yang  timbil  dalam  pelksanaan  penggunaan jasa debt collector . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dalam pelaksanan  eksekusi  jaminan  Fidusia.  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  yaitu, pelaksanaan  eksekusi  yang  dilakukan  kreditur  melalui  jasa debt  collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini eksekusi jaminan  Fidusia  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  yang  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.    Pelaksanaan  eksekusi jaminan  Fidusia  masih  banyak  ditemukan  permasalahan  seperti  mengeksekusi barang  jaminan  Fidusia  dengan  cara  kekerasan,  intimidasi  bahkan  dengan  cara merampas barang jaminan Fidusia di jalan.
Kata kunci : Eksekusi;  Jaminan; Fidusia.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## EXECUTION OF FIDUSIAL GUARANTEE IN LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUSIAN GUARANTEE

## Abstarct
The  execution  of  Fiduciary  guarantees  so  far  still  uses  many  debt  collector services.  Many  problems  have  occurred  in  the  implementation  of  debt  collector services.  This  study  aims  to  analyze  weaknesses  in  the  implementation  of Fiduciary  guarantee  execution.  previously  mentioned,  namely,  the  execution  of executions  carried  out  by  creditors  through  debt  collector  services  sometimes creates  new  problems  between  creditors  and  debtors.  This  study  uses  normative juridical research methods. The result of this research is that the execution of the Fiduciary guarantee has the same binding legal force as a court decision that has permanent legal force. The execution of Fiduciary guarantees is still often found problems  such  as  executing  Fiduciary  collateral  by  force,  intimidation  and  even by seizing Fiduciary collateral on the road. Keywords: Execution; Guarantee; Fiduciary.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Salah  satu  prinsip  yang  ada pada  negara  hukum  adalah  tidak adanya main hakim sendiri. Persoalan-persoalan yang terjadi tentunya  harus  didasarkan  dengan prinsip  keadilan  dan  memberikan susuatunya sesuatu proporsinya. Kebutuhan dasar tindakan tidak main hakim  sendiri  akan  mengarah  pada aspek ketertiban dalam masyarakat.
Konsep rechtstaat bersumber dan    rasio    manusia,    liberalistik individualistik, humanisme yang antroposentrik,  pemisahan  negara dan  agama  secara  mutlak-ateisme dimungkinkan.50    Adapun  unsur- unsur  utama  menurut  F.  J.  Stahl terdapat  4  (empat)  unsur  dan  negara hukum,  yakni:  (1)  Adanya  jaminan terhadap  hak  asasi  manusia;  (2) adanya  pembagian  kekuasaan;  (3) pemerintah harusah berdasarkan peraturan-peraturan  hukum;  dan  (4) adanya peradilan administrasi. Sementara menurut Scheltema unsur- unsurnya    terdiri  dan:  (1)  Kepastian Hukum;  (2)    Persamaan;    (3) demokrasi  dan;  (4)  pemerintahan yang melayani kepentingan umum. 1
Tidak  dapat  disangkal,  bahwa pembangunan ekonomi negara- negara di berbagai sektornya, terutama kegiatankegiatan bisnis yang  dilakukan  para  pelaku  bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkan  jaminan  dan  agunan dalam  suatu  pemberian  fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi
kepentingan kreditur, agar dana yang telah  diberikannya  kepada  debitur dapat  dikembalikan  sesuai  jangka
1 Sirajuddin dan Winardi, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press(Kelompok Instras Publising), Malang,
hlm 25
waktu  yang  ditentukan.  Dengan
perkataan  lain,  pihak  pemilik  dana (kreditor), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan  adanya  jaminan  bagi pemberian  kredit  demi  keamanan dana dan kepastian hukumnya. 2 Jaminan  mempunyai  fungsi yang  sangat  penting  dalam  kegiatan ekonomi  pada  umumnya  karena dalam  pemberian  pinjaman  modal dari  lembaga  keuangan  (baik  bank maupun  bukan  bank)  mensyaratkan adanya  suatu  jaminan,  yang  harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin
mendapatkan pinjaman/tambahan  modal  (berupa kredit)  tersebut  baik  untuk  jangka panjang maupun jangka pendek. 3 Fidusia yang berarti penyerahan  hak  milik  atas  dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun  hanya  sebagai  peminjam pakai  untuk  sementara  waktu  atau tidak  lagi  sebagai  pemilik.  Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan  Pasal  1152  KUH  Perdata memang tampaknya sangat bertentangan, karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharusakan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi  kredit.  Ketentuan  Pasal 1152  KUH  Perdata  menyatakan, bahwa  :  “Jika  barang  jaminan  tetap dibiarkan  dikuasai  debitur  maka jaminan tersebut akan tidak sah”. 4
2 Debora R.N.N. Manurung,
Perlindungan  Hukum  Debitur  Terhadap ParateEksekusi  Obyek  Jaminan  Fidusia,
,Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion  Edisi  2
Volume 3, 2015, Palu, Universitas Tadulako,  hlm 1-2. 3 Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi  Kreditur  Melalui  Perjanjian  Jaminan Fidusia , Jurnal Independent, 2013, Lamongan,  Universita  Islam  Lamongan, hlm 44. 4 Sri Ahyani, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur  Pada  Perjanjian  Jaminan  Fidusia , Jurnal  Yuridika  Vol  24  No  1,  2011,
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia  diatur  dalam  Pasal  29 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan  dengan  cara  pelaksanaan titel  eksekutorial,  penjualan  melalui pelelangan  umum,  atau  penjualan  di bawah  tangan  dengan  persetujuan kedua  belah  pihak,  namun  dalam prakteknya  terkadang  ketika  akan melakukan eksekusi terhadap jaminan  fidusia  pada  salah  satu debitur,  jaminan  tersebut  ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga  tanpa  persetujuan  dari  pihak bank. 5 Salah    satu    persoalan    yang acapkali    muncul    terjadinya    adalah tindakan    main  hakim      sendiri dalam      penyelesaian      sengketa jaminan   fidusia.   Eksekusi   dalam penyelesaian    jaminan    fidusia menjadikonflik    baru    yang    timbul mengingat terdapat dilema penafsiran  yang  bermuara  pada ketidakpastian hukum yang terjadi. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999
Tentang  Jaminan  Fidusia  dinyatakan bahwa dalam pasla 1  ayat 2  bahwa Jaminan Fidusia adalah  hak jaminan atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud    maupun  yang  tidak berwujud  dan  benda  tidak  bergerak khususnya  bangunan  yang  tidak dapat  dibebani  hak  tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang  Nomor  4  Tahun
1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang tetap  berada  dalam  penguasaan
Bandung,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Bandung,  hlm 308-309.
5 Setia Budi,  Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan, Jurnal Cendekia Hukum Vol 3 No 1, 2013, Payakumbuh, STIH Putri Maharaja Payakumbuh, hlm 100.
Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan bagi pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan    kedudukan    yang diutamakan kepada Penerima Fidusia  terhadap  kreditor  lainnya. Pasal  4  sendiri  dinyatakan  bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan  kewajiban  bagi  para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pengaturan  fidusia  di  atas tentunya memberikan jaminan hukum  yang  jelas  terkait  adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam  praktik  pelaksanaan  jaminan fidusia.  Namun  dalam  faktanya, masih  banyak  terjadi  persoalan- persoalan  dari  tindakan  main  hakim sendiri yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Di sinilah pentingnya dilakukan kajian secara komperhensif  terhadap  pelaksanaan jaminan  fidusia  utamanya  pada masalah  eksekusi  sehingga  tidak menimbulkan  masalah.  Di  samping itu tujuan dan manfaat dari kajian ini akan  membuka  kelemahan  subtansi hukum  dan  bagaimana  nantinya dapat menyelesaikan masalah- masalah yang ada.

## II. PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Ekseskusi Jaminan Fidusia Praktik  esksekusi  jaminan fidusia, perlu diperhatikan sebenarnya  bahwa  pada  umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan  di  dalam  melaksanakan penjualan  atas  barang  bergerak tersebut  kepada  konsumen  dengan menggunakan perjanjian yang
mengikutkan  adanya  jaminan  fidusia bagi  objek  benda  jaminan  fidusia berupa  Bukti  Pemilik  Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata  dalam  prakteknya  banyak dari  perjanjian  yang  dibuat  oleh perusahaan  tersebut  tidak  dibuat dalam  Akta  Notariil  (Akta  Notaris)
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
dan  tidak  didaftarkan  di  Kantor Pendaftaran  Fidusia  untuk  mendapat sertifikat  Akta  yang  memuat  irah- irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” walaupun  secara  tertulis  lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan  perjanjian  pembiayaan mencantumkan  kata-kata  dijaminkan secara fidusia 6 . Lembaga pembiayaan menyediakan  barang    bergerak  yang diminta  konsumen  (semisal  motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan  konsumen  sebagai debitur  (penerima  kredit/  pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi  kredit)  secara  fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia  kepada  kreditur  yang  dalam posisi  sebagai  penerima  fidusia. Praktek  sederhana  dalam  jaminan fidusia  adalah  debitur/pihak  yang punya barang mengajukan pembiayaan  kepada  kreditor,  lalu kedua  belah  sama-sama  sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor. 7
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 14  ayat  (3)  UU  No.  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  (UUJF), jaminan  fidusia  baru  lahir  pada tanggal  yang  sama  dengan  tanggal dicatatnya  jaminan  Fidusia  dalam Buku Daftar Fidusia. kemudian Pasal 15 ayat (1) UU No.  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  :  “Dalam Sertifikat    Jaminan    F  idusia
6 Alfian, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 1Januari 2017 hlm 14
7 Fandy  Ahmad, Keabsahan  Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh LembagaPembiayaan Jaminan Fidusia Suatau Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun  2015, Jurnal  Ius  Constituendum Volume  3  No  2,  2018,  Semarang,  Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang. hlm 149. sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 14  ayat  (1)  dicantumkan  katakata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjtnya Pasal 15 ayat (2) UU No. 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal  15  ayat  (3)  UU  No.  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  :
“Apabila debitor cidera janji,
Penerima  Fidusia  mempunyai  hak menjual  Benda  yang  menjadi  objek Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaannya sendiri.” 8
Di samping itu putusan pengadilan  yang  mempunyai  titel eksekutorial  adalah  putusan  yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”,  sedangkan  putusan Pengadilan  yang  bersifat  deklaratoir dan  konstitusif  tidak  dilaksanakan eksekusi  karena  tidak  memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Oleh  karenanya,  eksekusi  pada hakekatnya  tidak  lain  ialah  realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum  dalam  putusan  pengadilan tersebut.  Pihak  yang  menang  dapat memohon  eksekusi  pada  pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa ( execution force ). 9
Hal  ini  menjadi  salah  satu bentuk  kultur  hukum  yang  tidak dapat dikesampingkan. Kultur hukum  merupakan  salah  satu  unsur dan sistem hukum yang
membicarakan  hal-hal  sebagaimana dikemukakan  di  atas.  Ia  melihat, bahwa  hukum  itu  tidak  layak  hanya
8 Ibid, hlm 15
9 Abdul Ghoni, Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam  Perbankan  Syaria h,  Jurnal  Ius
Constituendum  Volume  1  No  2,  2016, Semarang,  Magister  Hukum  Pasca  Sarjana Universitas Semarang. hlm 68.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
dibicarakan  dan  segi  struktur  dan substansinya  saja,  melaink  an  juga dan segi kulturnya (Friedman, 1977:6-9).  Struktur  hukum  adalah pola  yang  mempenlihatkan  tentang bagaimana  hukum  itu  dijalankari menurut ketentuan-ketentuan formalriya. Struktun mi memperlihatkan bagaimana pengadilan.  pembuatan  hukum  dan lain-lain  badan  serta  proses  hukum itu    berjalan  dan    dijalankan.
Substansi  hukum  adalah  peraturan- peraturan    yang  dipakai  oleh  para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan senta  hubungan-hubungan  hukum. Pada  waktu  pedagang  melakukan penjanjian  antara  sesamanya,  pada waktu itu ia mendasarkan hubungannya kepada peraturan- peraturan di bidang perdagangan dan peraturan inilah yang disebut sebagai substansi hukum 10 .
Proses    eksekusi    lembaga
Jaminan    Fidusia    emungkinkan kepada    para  pemberi  fidusia  untuk menguasai benda yang dijaminkan,untuk melakukan kegiatan  usaha  yang  dibiayai  dari pinjaman dengan menggunakan jaminan  fidusia.  Pada  awalnya, benda  yang  menjadi  obyek  fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak  yang  berwujud  dalam bentuk    peralatan.    Akan    tetapi dalam    perkembangan    selanjutnya, benda    yang    menjadi  obyek  fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda  tak  bergerak.    Pelaksanaan pembiayaan  antara  kreditur    dan debitur,
kadangkala terjadi wanprestasi  atau  ingkar  janji.  Maka, ketika  debitur  ingkar  janji  pihak kreditur  bisa  melakukan  eksekusi benda yang sudah dijaminkan melalui  jaminan  fidusia.  Menurut
Subekti,    yang    dimaksud    dengan
eksekusi  adalah    upaya  dari  pihak
10 Sadjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm 168
yang    dimenangkan  dalam  putusan guna  mendapatkan  yang  menjadi haknya  dengan  bantuan  kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan6 11 .
Debitur  yang  ingkar  janji,  maka kreditur  bisa langsung mengeksekusi benda    jaminan    yang    dijaminkan fidusia.  Karena  di  dalam  sertifikat jaminan    fidusia  memuat  ketentuan kata-kata  "  DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  MAHA  ESA".  Dengan  kata- kata  ini,  maka  mempunyai  kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan. Hal  ini  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  42  tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan,  apabila  debitor  atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap  benda  yang  menjadi  obyek jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  de ngan  cara  :  (1)Pelaksanaan  titel eksekutorial  oleh  penerima  fidusia (2)Penjualan  benda  yang  menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan  penerima  fidusia  sendiri melalui  pelelangan  umum  serta mengambil  pelunasan  piutangnya dari  hasil  penjualan  (3)Penjualan  di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan  kesepakatan  pemberi dan  penerima  fidusia  jika  dengan cara  demikian  dapat  diperoleh  harga tertinggi  yang  menguntungkan  para pihak.  Pelaksanaan  penjualan    di dawah    tangan    dilakukan    setelah lewat    waktu      1      (satu)      bulan sejak  diberitahukan  secara  tertulis oleh  pemberi  dan  atau  penerima fidusia  kepada  pihak-pihak  yang
11 Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam,  Vol. 4, No. 2, Desember 2016, Padang, UIN Imam Bonjol, hlm 217
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya  dalam  2  (dua)  surat  kabar yang  beredar  di  daerah    yang bersangkutan. Undang-undang
jaminan    fidusia    juga    diterangkan, bahwa    pemberi    fidusia    wajib menyerahkan    benda    yang    obyek jaminan    fidusia    dalam  rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. 12 Benda  yang  obyek  jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan  atau  efek  yang  dapat dijual  di  pasar  atau  di  bursa,
penjualannya  dapat  dilakukan  di tempat- tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Setiap  janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap  benda  yang  menjadi  obyek jaminan  fidusia  dengan  cara  yang bertentangan  dengan  ketentuan  di atas  maka  batal  demi  hukum.  Setiap janji  yang  memberikan  kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki  benda  yang  menjadi  obyek jaminan  fidusia  apabila  debitor cidera  janji,  batal  demi  hukum.  Jika eksekusi  melebihi  nilai  penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan  kelebihan  tersebut kepada  pemberi  fidusia.  Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung  jawab  atas  utang  yang belum terbayar. Akan tetapi,
pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur  melalui    jasa  debt  collector kadangkala  menimbulkan  masalah baru  antara  kreditur  dengan  debitur.
Hal  ini  dikarenakan  cara  debt collector dalam mengeksekusi barang  jaminan  fidusia  dengan  cara kekerasan, intimidasi  bahkan  dengan
cara  merampas  barang  jaminan
12 Ibid.,
fidusia  dijalan,  hal  inilah  yang menimbulkan  perlawanan  dari  pihak debitur 13 . Tentunya hak tersebut menjadi permasalahan. Terlebih juga tidak  sesuai  dengan  prinsip  negara hukum.  Fuller  mengajukan  satu pendapat  untuk  mengukur  apakah kita pada suatu  saat  dapat  berbicara mengenai    adanya    suatu    sistem hukum. Ukuran tersebut diletakannya pada delapan azas yang dinamakannya principles  of  legality , yaitu:
1. Suatu  sistem  hukum  harus mengandung peraturanp- peraturan. Yang dimaksud di sini adalah,  bahwa  ia  tidak boleh    mengandung    sekedar keputusan-keputusa nd yang bersifat ad hoc . 2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak  boleh  ada  peraturan yang  berlaku  surut,  oleh karena apabila yang demikian  itu  tidak  ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara  berlaku  surut  berarti merusak  integritas  peraturan yang ditujukan untuk- berlaku  bagi  waktu  yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang
bisa dimengerti
5. Suatu  sistem  tidak  boleh mengandung peraturanp peraturan  yang  bertentangan
satu sama lain.
13 Ibid.,
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
6. Peraturan-peraturan tidak
boleh  mengandung  tuntutan yang  melebihi  apa  yang
dapat dilakukan. 7. Tidak  boleh  ada  kebiasaan untuk  sering  merubahr  ubah peraturan sehingga
menyebabkan  seorang  akan kehilangan orientasi 8. Harus  ada  kecocokan antara peraturan  yang  diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. 14 Untuk itu, kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Indonesia  Nomor  8  tahun  2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan  Fidusia.  Eksekusi    jaminan fidusia    mempunyai    kekuatan hukum    mengikat    yang    sama dengan  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap, sehingga  memerlukan  pengamanan dari  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Yang  dimaksud  dengan
Pengamanan Eksekusi adalah tindakan  kepolisian  dalam  rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada  saat  eksekusi  dilaksanakan. Tujuan  peraturan  ini  meliputi  : (1)Terselenggaranya
pelaksanaan eksekusi  jaminan  Fidusia  secara aman,  tertib,  lancar,  dan  dapat dipertanggungjawabkan (2)Terlindunginya  keselamatan  dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia,  Pemberi  Jaminan  Fidusia, dan/atau  masyarakat  dari  perbuatan yang  dapat  menimbulkan    kerugian harta    benda    dan/atau    keselamatan
14 Sadjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum,
Alumni, Bandung, hlm 92.
jiwa.    Objek    pengamanan  jaminan fidusia,  meliputi  hak  jaminan  atas  :
(1)Benda  bergerak  yang  berwujud
(2)Benda bergerak yang tidak berwujud; dan (3)Benda tidak bergerak  khususnya  bangunan  yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 15 . Namun  terlepas  dari  kepastian  yang ad atersebut tetap kelemahan-
kelemahan yang terjadi ada, baik dari sisi  praktis  maupun  sisi  teoritisnya. Oleh karenanya upaya untuk mengatasi  masalah-masalah  hukum yang  ada  melalui  pengaturan  yang jelah  menjadi  salah  satu  solusi  yang harus  dijalankan  dengan  sedemikian rupa.
B. Kelemahan  dan  solusi  atas masalah  pengaturan  eksekusi jaminan fidusia yang ada utamanya    dalam        Undang- Undang    Republik    Indonesia Nomor    42    Tahun    1999 Tentang Jaminan Fidusia
Penjelasan UU jaminan
Fidusia  ditegaskan  bahwa  Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak  zaman  penjajahan  Belanda sebagai  suatu  bentuk  jaminan  yang lahir  dari  yurisprudensi.  Bentuk jaminan  ini  digunakan  secara  luas dalam  transaksi  pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana,mudah, dan cepat,  tetapi  tidak  menjamin  adanya kepastian hukum.
Pelaksanaan  praktik  fidusia, seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan  bagi  para  pihak  yang menggunakannya,  khususnya  bagi Pemberi  Fidusia.  Namun  sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak 15 Ibid.,
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
didaftarkan, kurang menjamin
kepentingan  pihak  yang  menerima fidusia,  Pemberi  Fidusia  mungkin saja menjaminkan benda  yang  telah dibebani    dengan    fidusia    kepada pihak    lain    tanpa    sepengetahuan Penerima Fidusia.
Sebelum  Undang-undang  ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi  obyek  Jaminan  Fidusia adalah  benda  bergerak  yang  terdiri dari benda dalam persediaan
(inventory), benda dagangan,piutang, peralatan  mesin,  dan  kendaraan bermotor.  Oleh  karena  itu,  guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat yang terus berkembang, maka menurut  Undang-undang  ini  obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang  luas  yang  luas  yaitu  benda bergerak  yang  berwujud  maupun  tak berwujud,  dan  benda  tak  bergerak yang  tidak  dapat  dibebani  dengan hak tanggungan
sebagaimana
ditentukan  dalam  Undang-undang
Nomor  4  Tahun  1996  tentang  hak Tanggungan.
Dalam  pratiknya,  terdapat kelemahan  yang  telah  disebutkan sebelumnya  yaitu  ,  pelaksanaan eksekusi  yang  dilakukan  kreditur melalui jasa debt collector kadangkala  menimbulkan  masalah baru  antara  kreditur  dengan  debitur. Hal  ini  dikarenakan  cara  debt collector dalam mengeksekusi barang  jaminan  fidusia  dengan  cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan      cara      merampas      barang jaminan      fidusia      dijalan,      hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Meskipun  dalam  praktiknya sudah  diatur    dalam    Peraturan Kepala  Kepolisian Negara Indonesia
Nomor  8  tahun  2011  tentang
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.  Namun  masih  menjadi catatan  penting  bahwa  maslaah pokok  cara  debt  collector  dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas  barang  jaminan  fidusia dijalan, masih menjadi bagian momok  tersendiri  yang  tidak  dapat dipisahkan  dalam  praktik  eksekusi jaminan fidusia.
Disinilah  yang  diatur  bukan lagi  proses  eksekusinya  akan  tetapi ketaatan perusahaan
dalam menjalankan    eksekusi.    Perusahaan dalam    ketentuan    UU    jaminan
Fidusia  harus  diarahkan  untuk  taat asas  hukum  yang  baik  dan  benar bukan hanya sekedar mengalihfungsikan  tanggung  jawab pada  keanggotaan  perusahaan  dan pertanggung jawaban kemudian beralih  pada  anak  buah.  Hal  ini menjadi masalah pokok selama ini.
Disamping itu maslaah pokok yang  lain  adalah  kesadaran  hukum perusahaan.  Apabila  ditilik  dari proses  perkembangan  hukum  dalam sejarah  terhadap  hubungan  dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum  masyarakat  dalam  tubuh hukum  positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut :
a. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum  masyarakatnya.  Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak  dan  kepercayaanan
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
masyarakat  tentang  perbuatan baik atau buruk.
b. Paham Scholastic, percaya
bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengah-  an).  Dalam  hal  ini kesadaran  tidak  penting  bagi hukum,  yang  terpenting  adalah titah Tuhan
c. Mahzab  hukum  alam  moderen
(abad    ke-18    dan    ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia  dengan  menggunakan rasionya
d. Paham    sosiologi    (akhir    abad ke-19  dan  awal  abad   ke-20).
Kesadaran      hukum  masyarakat berperan  dalam  pembentukan, penerapan,  dan  penganalisisan hukum 16 11.
Hal  yang  demikian  tentunya
perlu direspon melalui adanya perubahan  pola  penegakan  hukum yang  menempatkan  budaya  hukum dapat  ditekankan  sebagai  wujud mereaktivasi  kembalinya  program- program  yang  sifatnya  bersinergi terkait  eksekusi  dalam  penerapan jaminan  fidusia.    Disinilah  pola sosialisasi  harus  dijalankan  terus menerus  agar  pelaksanaan  jaminan fidusia  dalam  proses  eksekusi  dapat terlaksana dengan baik.
Prinsipnya  kesadaran  hukum pada masyarakat bukanlah merupakan  proses  yang  sekali  jadi, melainkan merupakan suatu
rangkaian  proses  yang  terjadi  tahap demi tahap sebagai berikut :
1. Tahap   pengetahuan   hukum Dalam   hal   ini,   merupakan
16 Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 80.
pengetahuan      seseorang berkenaan  dengan  perilaku tertentu  yang  diatur  oleh hukum tertuluis, yakni tentang  apa  yang  dilarang atau apa yang dibolehkan 2. Tahap    pemahaman    hukum Yang    dimaksud    adalah bahwa  sejumlah    informasi yang  dimiliki    seseorang mengenai    isi    dari    aturan hukum    (tertulis),    yakni mengenai    isi,  tujuan,  dan manfaat dari peraturan tersebut. 3. Tahap  sikap  hukum  (legal attitude)  Merupakan  suatu kecenderungan untuk menerima  atau    menolak hukum    karena    adanya penghargaan atau keinsyafan    bahwa    hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan  manusia.    Dalam hal    ini  sudah  ada  elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 4. Tahap  Pola  Perilaku  Hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu  aturan  hukum  dalam masyarakat. Jika berlaku suatu  aturan  hukum,  sejauh mana  berlakunya  dan  sejauh mana masyarakat mematuhinya 17 .

## III. PENUTUP
Kepolisian membuat keputusan  melalui  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara Indonesia  Nomor  8  tahun
2011  tentang  Pengamanan
17 Ibid.,
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Eksekusi  Jaminan  Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  yang  sama  dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,  sehingga  memerlukan pengamanan  dari  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan  Eksekusi  adalah tindakan    kepolisian    dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi,  pemohon eksekusi,  termohon  eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Tujuan  peraturan  ini  meliputi : (1)Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia  secara  aman,  tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan (2)Terlindunginya keselamatan  dan  keamanan Penerima  Jaminan  Fidusia, Pemberi  Jaminan  Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan  kerugian  harta benda  dan/atau  keselamatan jiwa.    Objek    pengamanan jaminan  fidusia,  meliputi  hak jaminan  atas  :  (1)Benda bergerak yang berwujud (2)Benda bergerak yang tidak berwujud; dan (3)Benda tidak bergerak khususnya bangunan  yang  tidak  dapat dibebani hak tanggungan.
Dalam  pratiknya,  terdapat
kelemahan  yang  telah  disebutkan sebelumnya  yaitu  ,  pelaksanaan eksekusi  yang    dilakukan    kreditur
melalui jasa debt collector kadangkala  menimbulkan  masalah baru  antara  kreditur  dengan  debitur. Hal  ini  dikarenakan  cara  debt collector dalam mengeksekusi barang  jaminan  fidusia  dengan  cara kekerasan, intimidasi  bahkan  dengan cara  merampas  barang  jaminan fidusia  dijalan,  hal  inilah  yang menimbulkan  perlawanan  dari  pihak debitur.  Meskipun  dalam  praktiknya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Indonesia  Nomor 8  tahun  2011  tentang  Pengamanan Eksekusi  Jaminan  Fidusia.  Namun masih menjadi catatan penting bahwa masalah  pokok  cara debt  collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas  barang  jaminan  fidusia dijalan, masih menjadi bagian momok  tersendiri  yang  tidak  dapat dipisahkan  dalam  praktik  eksekusi jaminan fidusia.

## IV. Daftar Pustaka
Buku Alfian,  Eksekusi  Objek  Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Munir    Fuady.    Sosiologi    Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan,    Hukum,    dan
Masyarakat,  2007,  Bandung,
Citra Aditya Bakti.
Sadjipto  Rahardjo,  1982,  Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. Sirajuddin  dan  Winardi,  2015, Hukum Tata Negara Indonesia,
Setara  Press(Kelompok  Instras Publising), Malang.

## Jurnal
Abdul Ghoni, Implementasi Penyelesaian  Hukum  Atas  Eksekusi
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Jaminan  Dalam  Perbankan  Syaria h,
Jurnal  Ius  Constituendum  Volume  1  No 2,  2016,  Semarang,  Magister  Hukum
Pasca Sarjana Universitas Semarang. Debora R.N.N. Manurung, Perlindungan Hukum Debitur Terhadap ParateEksekusi Obyek Jaminan Fidusia, ,Jurnal Ilmu Hukum  Legal  Opinion  Edisi  2 Volume  3,  2015,  Palu,  Universitas Tadulako. Fandy Ahmad, Keabsahan Kuasa  Untuk  Menandatangani  Akta
Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia  Suatau  Kajian  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015, Jurnal  Ius  Constituendum  Volume  3 No  2,  2018,  Semarang,  Magister Hukum  Pasca  Sarjana  Universitas Semarang.
Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian  Jaminan  Fidusia ,  Jurnal Independent, 2013, Lamongan, Universita Islam Lamongan. Junaidi Abdullah, Jaminan
Fidusia  Di  Indonesia  (Tata  cara
Pendaftaran  Dan  Eksekusi)  Jurnal
Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4, No.  2,  2016,  Padang,  UIN  Imam Bonjol.
Setia Budi, Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia  Terhadap  Jaminan  Yang Digelapkan, Jurnal Cendekia Hukum Vol  3  No  1,  2013,  Payakumbuh, STIH Putri Maharaja Payakumbuh.
Sri  Ahyani, Perlindungan  Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia ,  Jurnal  Yuridika  Vol  24  No  1, 2011,  Bandung,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum Bandung.