## OPTIMALISASI PERAN DANA BAGI HASIL (DBH) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

## Isti'anah
Pemerhati Masalah Otonomi Daerah/Pegawai Depkeu

## ABSTRACT
The  implementation  of  fiscal  balance  policy  has  been  done  through  budget allocation  for  the  local  governments,  include  balance  fund.  The  fiscal  balance  policy would reduce imbalance fund resources between central and local governments and to lessen fiscal gap among local governments as well.  One of the fiscal balance components is revenue sharing. Problems often arising in delivering revenue sharing mechanism are the implementation of quarter periodical that are not on time. As consequence, it would disturb planning system of development in regions.
Keywords: dana bagi hasil, revenue sharing, fiscal bakance, DIPA

## 1. Pendahuluan
Desentralisasi  merupakan  sebuah  alat  untuk  mencapai  salah  satu  tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan public yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat  diwujudkan  dengan  pelimpahan  kewenangan  kepada  tingkat  pemerintahan dibawahnya. Kebijakan desentralisasi fiskal yang digulirkan pada awal tahun 2001 telah memberikan  berbagai  implikasi  baik  nasional  maupun  regional.  Pada  tingkat  regional, kebijakan ini merupakan upaya kemandirian daerah untuk memberdayakan sumber daya yang  tersedia.  Bagi  daerah  yang  surplus,  desentralisasi  fiskal  merupakan  sumber kesejahteraan  masyarakat  untuk  lebih  meningkatkan  taraf  hidupnya.  Sebaliknya  bagi pemerintah daerah yang minus dan masih mengharapkan kucuran dana dari pemerintah pusat, kebijakan ini sangat memberatkan
Implementasi  kebijakan  perimbangan  keuangan  dilakukan  melalui  alokasi anggaran belanja untuk daerah termasuk didalamnya dana perimbangan. Sejalan dengan itu, selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan  pemerintahan  yang  telah  dilimpahkan,  diserahkan  dan  atau  ditugaskan kepada  daerah,  pengalokasian  dana  perimbangan  juga  bertujuan  untuk  mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan  pendanaan  pemerintahan  antar  daerah.  Dana  Perimbangan  merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke daerah, berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
Dana bagi hasil ( revenue sharing ) atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen  DBH,  kecuali  DBH  perikanan  yang  dibagi  sama  rata  ke  seluruh kabupaten/kota.  Selain  itu,  penyaluran  DBH  baik  pajak  maupun  SDA  dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Berdasarkan sumbernya DBH dibedakan dalam DBH Perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH yang bersumber  dari  pajak  terdiri  atas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

## 2. Pembahasan

## 2.1. Alokasi Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak.
DBH yang bersumber dari Penerimaan PBB dibagikan dengan imbangan 90% untuk Daerah dan 10% untuk Pusat. DBH PBB sebesar 10% yang merupakan bagian pusat dialokasikan  kembali  pada  kabupaten/kota  dengan  rincian  6,5%  dibagiratakan  kepada seluruh /kota dan 3,5% dibagikan kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumya mencapai/melampaui rencana  penerimaan  yang  ditetapkan.  Pengalokasian  atas  DBH  bagian  pusat  yang dibagikan lagi ke daerah dilakukan dengan penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sedangkan 80% yang merupakan bagian Daerah dibagi lebih jauh dengan rincian 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan dan 9% digunakan untuk upah pungut.
Bagian  daerah  ini  dibagikan  setiap  hari  Rabu  dan  Jumat  melalui  Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan salah satu instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) Departemen Keuangan. Atas  pengeluaran  tersebut  akan  diterbitkan  DIPA  pengesahan  berdasarkan  data  hasil rekonsiliasi Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BUN) pada awal tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan Negara dari BPHTB diberikan kepada daerah dalam bentuk DBH BPHTB dengan porsi 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% selanjutnya dibagi dengan imbangan 16% untuk provinsi yang bersangkuan dan  64%  untuk  kabupaten/kota  penghasil.  Seperti  halnya  PBB  bagian  daerah  ini  juga langsung dibagikan hari Rabu dan Jumat melalui KPPN. Sementara bagian pemerintah pusat  sebesar  20%  dialokasikan  kembali  kepada  seluruh  kabupaten/kota  dengan  porsi sama besar dengan mekanisme penerbitan DIPA.
JIPAK, Januari 2008
Perlu  diketahui  PBB  sendiri  mempunyai    beberapa  sektor    yaitu:  Sektor Pertambangan 70%  bagi Direktorat Jenderal Pajak, 30% bagian daerah, sektor kehutanan 65% Direktorat Jenderal Pajak dan 35% bagian daerah, sektor perkotaan 20% Direktorat Jenderal Pajak, 80% bagian daerah, sektor perdesaan 10% Direktorat Jenderal Pajak, 90% daerah, sector perkebunan 40% bagian Direktorat Jenderal Pajak  dan 60 % untuk bagian daerah. Tiga sektor terakhir dan BPHTB   layak didaerahkan karena sifat dan naturenya tetap.  Pemerintah  pusat  hanya  mengadministrasikannya  melalui  KPPN  selaku  institusi Perbendaharaan di daerah, jadi pemerintah pusat tahu seberapa besar kekuatan daerah.
DBH  yang  bersumber  dari  penerimaan  PPh  WPOPDN  (Wajib  Pajak  Orang Pribadi Dalam Negeri) dan PPh Pasal 21 yang dibagikan kepada Daerah sebesar 20% dan 80% merupakan bagian pemerintah pusat. DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebesar 20%  tersebut  dibagi  dengan  rincian  8%  untuk  provinsi  yang  bersangkutan,  2%  untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, 8,4 % untuk kabupaten/kota tempat wajib  pajak  terdaftar  dan  3,6%  untuk  seluruh  kabupaten/kota  dalam  provinsi  yang bersangkutan dengan bagian sama besar.
Alokasi DBH Perpajakan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap awal tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan alokasi sementara DBH Perpajakan yang menjadi dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran Triwulan I, II dan III atau Tahap I/II atas bagian pemerintah pusat yang disalurkan kembali ke daerah dan atas bagian daerah. Pada  akhir  tahun  anggaran  Menteri  Keuangan    menetapkan  Alokasi  Definitif  DBH Perpajakan  yang  merupakan  dasar  penerbitan  DIPA  untuk    penyaluran  pada Triwulan/Tahap akhir.

## 2.2. Alokasi Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA)
Dana bagi hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) melputi  unsur- unsur di bawah ini yang rinciannya terdapat pada tabel 1: a. DBH SDA Kehutanan terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan (IIUPH) dan  Dana Reboisasi  (DR).
b. DBH  SDA  Pertambangan  Umum  yang  terdiri  dari Land  Rent (Iuran  tetap),  Iuran Eksplorasi  dan  iuran  Eksploitasi  ( Royalty )  dan  Kontrak  Karya  Perjanjian  Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) . c. DBH SDA Perikanan berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan
d. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
e. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan
f. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi.
Isti'anah

## Tabel 1 Porsi pembagian Dana Bagi Hasil
Sumber  :  Direktorat  Pelaksanaan  Anggaran,  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan,  Departemen  Keuangan 2008.
Alokasi DBH SDA ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap awal tahun  anggaran  Menteri  Keuangan  menetapkan  alokasi  sementara  DBH  SDA  yang menjadi  dasar  penerbitan  DIPA  untuk  satu  tahun  anggaran.  Penyaluran  DBH  SDA berdasarkan realisasi penerimaan yang datanya bersumber dari hasil rekonsiliasi antara departemen  teknis,  daerah  penghasil  dan  Departemen  Keuangan.  Hasil  rekonsiliasi tersebut ditetapkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dan dijadikan dasar bagi Ditjen Perbendaharaan  untuk menerbitkan DIPA.
Permasalahan yang sering muncul dalam mekanisme penyaluran/pencairan DBH adalah  praktek  pembagian  triwulanan  yang  tidak  tepat  waktu  merupakan  keluhan  bagi daerah penerima DBH PPh. Ketika sudah dibayarkanpun masih muncul persoalan yaitu kelebihan  ataupun  kekurangan  pembayaran  untuk  suatu  daerah.  Ini  terjadi  karena penetapan alokasi sementara yang berdasarkan prognosa penerimaan PPh lebih tinggiatau lebih  rendah  dari  alokasi  definitif  yang  berdasarkan  realisasi  penerimaan  PPh sesungguhnya.
Demikian  juga  proses  penyaluran  DBH  SDA,  adanya  keterlambatan  atas penyaluran  dalam  setiap  triwulannya  sehingga  mengganggu  sistem  perencanaan pembangunan  di  daerah.  Untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan  tersebut  di  atas Pemerintah pusat dalam menetapkan Kebijakan dana bagi hasil dalam tahun 2007 lebih menitikberatkan  pada  penyempurnaan  dan  percepatan  dalam  proses  perhitungan, pengalokasian, dan penetapan dana bagi hasil ke daerah. Hal ini dilakukan agar penyaluran DBH  ke  daerah  dapat  dilakukan  tepat  waktu.  Untuk  mendukung  kebijakan  tersebut, pemerintah  akan  melakukan  langkah-langkah  aktif  dalam  penyempurnaan  proses  dan mekanisme  penyaluran  DBH  ke  daerah,  antara  lain  melalui  peningkatan  koordinasi antardepartemen/instansi terkait serta peningkatan akurasi data oleh departemen/instansi terkait.
Tabel 2 berikut ini menguraikan mengenai daftar DIPA Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah   diterbitkan oleh Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan selama tahun 2008.
Isti'anah
Sumber  :  Direktorat  Pelaksanaan  Anggaran,  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan,  Departemen  Keuangan 2008.
Sampai dengan tahun 2007,  hanya DBH PBB dan BPHTB yang dapat disalurkan tepat  waktu  oleh  pemerintah  pusat,  sedangkan  DBH  yang  lainnya  masih  mengalami keterlambatan. Untuk DBH Perpajakan bidang PPh masih ditemukan adanya kurang bayar tahun  2005  dan  2006  sebesar  Rp.  43.247.880.423,  sehingga  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan menerbitkan DIPA untuk menutupi kekurangan tersebut pada tanggal 18 Desember 2007.
Problem lainnya  juga  terjadi  atas  DBH  SDA  bidang  Perikanan,  Migas,  dan Kehutanan yang belum dapat disalurkan hingga tahun anggaran hampir berakhir. Hal itu disebabkan belum adanya rekonsiliasi antara departemen teknis, daerah penghasil, dan Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Departemen  Keuangan.  Hal  tersebut disebabkan  karena  sistem  anggaran  kita  tidak  membolehkan  dana  tahun  lalu  dicairkan tahun berikutnya maka untuk menghindari hangusnya dana tersebut di ambil kebijakan untuk menerbitkan DIPA ESCROW atas dana-dana tersebut, dengan rincian untuk bidang perikanan  sebesar  Rp.  77.527.662.356,  untuk  bidang  migas  sebesar  Rp. 3.370.055.298.506 dan bidang kehutanan  sebesar Rp. 734.359.691.458.
Keterlambatan  DBH  dinilai  membuat  pembangunan  di  daerah  tidak  berjalan lancar.  Dana  yang  seharusnya  dapat  dialokasikan  untuk  triwulan  I,  misalnya  baru dibayarkan pada triwulan II dan begitu juga bila dana itu digunakan untuk triwulan II, baru diberikan pada triwulan III. Pembayaran yang seharusnya dilakukan setiap triwulan atau setiap tanggal 1 April, selalu meleset. Bahkan keterlambatan dapat mencapai enam bulan. Hal  tersebut  pasti  berdampak  terhadap  aliran  dana  atau cash  flow daerah,  khususnya daerah dengan APBD yang mengandalkan dari sektor dana bagi hasil yaitu daerah daerah yang kaya migas seperti (NAD, Papua, Riau, dan Kaltim). Berikut ini perhitungan APBD 2 (dua) di antara daerah yang kaya tersebut yaitu ringkasan dari APBD sepropinsi Riau tahun 2007 (lihat tabel 3) dan APBD se-Propinsi Kalimantan Timur tahun 2007 (lihat pada tabel 4).
JIPAK, Januari 2008
Tabel 3 APBD Tahun 2007 Total Se-Provinsi Riau
(dalam juta rupiah)
Isti'anah
Tabel 4
APBD Tahun 2007
Total Se-Provinsi Kalimantan Timur (dalam juta rupiah)
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  terlihat  bahwa  untuk  wilayah  se-Propinsi  Riau sumber APBD-nya 66,88% adalah dana bagi hasil. Demikian halnya yang terlihat pada tabel 4,   Propinsi Kalimantan Timur sumber APBD-nya 64,27% berasal dari dana bagi hasil.   Karena begitu besarnya presentase DBH terhadap APBD maka kelambatan atas penerimaan  bagian  DBH  dimaksud  sangat  mempengaruhi  kelancaran  pembangunan  di daerah-daerah yang kaya SDA. Bahkan banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa daerah-daerah  yang  surplus  bagi  hasilnya  justru  mengalami  kelambanan  dalam pembangunan  daerahnya  yang  disebabkan  kelambatan  dari  pemerintah  dalam menyalurkan DBH bagian daerah.

## 3. Simpulan
Kalau  dilihat  dari  hal-hal  tersebut  di  atas,  sampai  saat  ini  PBB  dan  BPHTB merupakan mekanisme yang dianggap paling bagus dan efektif sehingga sampai saat ini memang tidak menimbulkan problem ataupun sudah dianggap sebagai mekanisme yang paling  bagus,  namun  jika  dicermati  lebih  mendalam  dan  kajian  khusus  maka  bisa ditemukan belum tepatnya sistem tersebut.
Sementara  untuk  mekanisme    SDA  selayaknya  mengadopsi  sistem  PBB  dan BPHTB dengan didahului pendalaman dan pengkajian yang mendalam. Mekanismenya sebagai berikut :
1.  Daerah  penghasil/  rekanan    menyetor  hasil  SDA  ke  rekening  Kas  Negara  dan melaporkan kepada KPPN selaku institusi perbendaharaan didaerah atas penyetoran yang dilakukan.
2.  KPPN  melakukan  verifikasi  atas  penyetoran  tersebut,  biaya-biaya  yang  perlu dikeluarkan atas kegiatan SDA dan menyalurkan ke rekening pihak-pihak yang berhak : pemerintah daerah penghasil, non penghasil dan pemerintah pusat sesuai dengan porsi pembagian dana bagi hasil.
3.   KPPN  melaporkan  pembukuan  dimaksud  ke  menteri  keuangan  dan  menteri  Energi Sumber Daya Mineral  dan Pemerintah daerah terkait.
4.  Di  akhir  tahun  pemerintah  pusat  (Departemen  Keuangan  dan  Departemen  Energi
Sumber  Daya  Mineral)  melakukan  penetapan  atas  pagu  difinitif  dan  melakukan rekonsiliasi  data  berapa    sebenarnya  hak  atas  DBH  SDA,  jika  ditemukan  adanya kekurangan  penyaluran  maka  pemerintah  pusat  akan  melalukan  klarifikasi  atas kekurangan tersebut. Kalau hal ini disebabkan kelebihan target maka atas pemerintah daerah  dimaksud  berhak  atas  insentif  dan  melakukan  transfer  atas  kekurangan dimaksud. Sebaliknya jika ada kelebihan penyaluran maka bisa diperhitungkan tahun berikutnya.
Dengan sistem tersebut diharapkan tranparansi sebagai bagian dari unsu good governance terjadi, begitu juga ketepatan dan kecepatan atas penyaluran DBH  pun terjadi sehingga  daerah  dapat  menghitung  dengan  tepat  berapa  dana  yang  dimiliki  untuk melakukan  pembangunan  di  daerahnya.  Selanjutnya DBH  bisa  termanfaatkan  secara optimal dalam pembangunan daerah. Wallahu 'alam.
Isti'anah

## DAFTAR REFERENSI
Ahmad, Ehtisham,and Mansoor Ali, Indonesia : “Managing Decentralization, Fiscal Affairs Department”, IMF, 2000
BAKM, Depkeu, “ Perspektive Desentralization Fisca”l , Jakarta, 2001
Depkeu, Nota Keuangan dan UU RI No. 19 tahun 2001 tentang APBN TA.2002.
Depkeu, Nota Keuangan dan UU nomor 18 tahun 2006 tentang APBN 2007
IMF, Public Expenditure Handbook : “ A Guide to Public Policy Issues in Developing Countries”, Publication Services, 1998.
Mello, Luiz de and Matias Barenstein, “ Fiscal Decentralization and Governance : A Cross Country Analysis”, IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department, Washington DC, 2001
Tanzi, Vito, On Fiscal Federalism: Issues To Worry About, Fiscal Affairs Department, IMF, 2000.
Treisman, Daniel, Decentralization and The Quality of Government, Department of Political Science, University of California, Los Angeles, USA, 2000.