IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI  COVID-19
(Studi Kasus Di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang )
Oleh :

## Rama Suganda, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Univrsitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat Indonesia
Email Korespondensi : rama.suganda30@gmail.com

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19  yang  tengah  melanda  dunia  sangat  mempengaruhi  segala  sektror  kehidupan masyarakat dunia,dimana hampir seluruh populasi manusia di berbagai negara merasakan dampak dari penyebaran wabah covid-19 ini. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat amatlah besar yakni perubahan  dari  segala  sector  baik  dari  sector  ekonomi,budaya,sosial  maupun  politik  semua terpenagruh  karena  adanya  wabah  ini.  Permasalahan  yang  kasat  mata  dan  paling  dirasakan  oleh banyak  masyarakat  ialah  perubahan  dalam  sector  ekonomi,dimana  dengan  adanya  beberapa kebijkan  yang  dikeluarkan  guna  mengurangi  penyebaran  virus  covid-19  sangat  berdampak  pada sector  ekonomi  antara  lain  kebijakan  work  from  home,jam  kerja  yang  dibatasi,karyawan  yang dibatasi  setiap  hari  kerjanya  bahkan  sampai  ada  pemutusan  hubungan  kerja  yang  terpaksa dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  yang  sangat  terdampak  mobilitiasnya.  Dampak  dari maraknya pemutusan kerja oleh beberapa karyawan ini  menimbulkan  permasalahan  baru  dimana tingkat  pengangguran  terbuka  melonjak  tinggi,taraf  perekonomian  masyarakat  juga  menurun dihitung dari tingkat pengangguran terbuka yang ada. Pemerintah dalam hal ini di tuntut berperan dan memberikan solusi terhadap masalah kesenjangan ekonomi yang di akibatkan oleh pandemic ini,maka  dari  itu  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  Bantuan  Sosial  bagi  masyarakat  yang terdampak  oleh  wabah  ini,bantuan  yang  di  keluarkan  oleh  pemerintah  disalurkan  melalui beberapa  mekanisme  antara  lain  bantuan  langsung  tunai  ataupun  bantuan  sosial  tunai. Penyaluran  bantuan  sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah  disalurkan  melalui  beberapa  jalur antara  lain  bantuan  Presiden,bantuan  Gubernur,bantuan  dari  pemerintah  desa  maupun  bantuan yang disalurkan melalui kementerian sosial.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Bantuan Sosial, Covid-19

## A. PENDAHULUAN
Kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting untuk  mengukur  tingkat  pemerataan ekonomi  yang  ada  disebuah  negara, sesuai yang diamanatkan oleh pembukaan  undang-undang  dasar negara republik indonesia aliane ke 4 yakni untuk memajukan kesejahteraan  umum  maka  dari  itu pemerintah  wajib  memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian landasan selanjutnya terkait kesejahteraan masyarakat seperti  yang  disebutkan  dalam  pasal 34  ayat  1  undang-undang  dasar negara republik indonesia 1945 yang menyatakan  jika  fakir  miskin  dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Dalam  Kondisi  pandemic  saat  ini dimana  hampir seluruh negara terjangkit wabah virus covid-19 yang merubah  segala  tatanan  kehidupan manusia baik dari segi politik,ekonomi,kebudayaan  semua terpaksa  dirubah  karena  terdesak situasi  pandemic.  Selain  dari  segi kesehatan  yang  sangat  diperhatikan oleh  pemerintah  untuk  menangani pandemic  ini  sektor  ekonomi  pun harus  diperhatikan  oleh  pemerintah dikarenakan dengan adanya kebijakan-kebijkan  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  guna  menghentikan penyebaran pandemic ini pemerintah melakukan pembatasan sektor ekonomipun  ikut  terkena  damapak dari pandemic ini,hasil dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintan seperti karantina wilayah ,penutupan tempat-tempat yang dirasa  bisa  membuat  penyebaran virus  ini  semakin  banyak  seperti perkantoran  secara  terpaksa  ditutup dan diberhentikan kegiatan
perkantorannya.  Dampak  dari  itu
banyak  bidang-bidang  di  sektor ekonomi  sangat  terdampak  dimana produksinya  menurun  dan  terpaksa harus  merumahkan  para  pegawai bahkan  melakukan  PHK  (Pemutusan Hubungan  Kerja)  ini  menyebabkan juga permasalahan sosial baru dimana angka pengangguran terbuka
meningkat.
hal  ini  pemerintah  dituntut  dalam penangan  Covid-19  ini  termasuk permasalahan  sosial  baru  yakni pengangguran  yang  terjadi  karena dampak  dari  pandemi  ini,dengan meningkatnya  angka  pengangguran pemerintah  diharuskan  mempunyai solusi  dari  permasalahan  ini  antara lain pemerintah memberikan Bantuan  Sosial  terhadap  masyarakat yang terdampak dan sangat
membutuhkan bantuan tersebut.
Sesuai Surat Edaran Menteri Desa Nomor  8  tahun  2020  tentang  Desa Tanggap  Covid-19  dan  penegasan PKTD  yakni  Kegiatan  Padat  Karya Tunai  Desa  senilai  8,1  Milyar  yang digunakan  untuk  padat  karya  desa dan bukan untuk dana sosial,sedangkan dalam intruksi Menteri  Dalam  Negeri  Indonesia Nomor 3 Tahun  2020 yakni Memfasilitasi Pemerintah Desa agara  segera  melakukan  perubahan dan  atau membelanjakan  APBD  desa untuk  pelaksanaan  kegiatan  dalam rangka  penanggulangan  Covid-19. Pelaksanaan dimaksud
dianggarkan  termasuk  pada  bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan
Darurat,dan  mendesak  desa  melalui jenis  belanja  tak  terduga  ,dalam bentuk  pelaksanaan  padat  karya tunai,kegiatan  penguatan  ekonomi desadan  pemberian bantuan  langsung tunai BLT.
Pelaksanaan Bantuan Sosial
pemerintah melalui Kementerian Sosial berencana memberikan bantuan  baik  bantuan  tunai  maupun bantuan  non tunai  kepada  penerima keluarga manfaat,  impelementasi kebijakan Bantuan Sosial ini diberikan  baik  oleh pemerintah  pusat maupun  pemerintah  provinsi,  untuk Provinsi  Jawa  Barat  memberikan bantuan  bagi  rumah  tangga  rawan miskin baru yang aktivitas ekonominya tersendat akibat terdampak  wabah.  Total  anggaran yang  disiapkan  mencapai  4,6  miliar diluar  biaya  distribusi  dilansir  oleh siaran pers yang diterima kompas.com  Bantuan  Sosial  itu berupa uang tunai dan pangan senilai Rp.500.000, rinciannya berupa bantuan tunai sebesar Rp.150.000 per keluarga perbulan dan bantuan pangan nontunai berupa beras 10 Kg, terigu  1Kg,  vitamun  c,  makanan kaleng (4 kaleng),gula pasir   1Kg, dan telur  2Kg,  senilai  Rp.350.000  per keluarga perbulannya.
Gubernur  Jawa  Barat  Ridwan Kamil  mengatakan  ada  tujuh  pintu bantuan  bagi  warga,ketujuh  pintu tersebut adalah Kartu Program Keluarga  Harapan  (PKH),  Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa (Kabupaten),  Bantuan  Sosial  dari Presiden,  Bansos  Provinsi,  serta bansos dari Kabupaten/Kota. Menteri Sosial menyalurkan secara  simbolik  bantuan  sosial  tunai (BST)  Di  Kabuapten  Purwakarta, sabtu  16  mei  2020,  bantuan  tunai yang  kali  ini  diberikan  kepada  253 Kepala  Keluarga  Di  Kecamatan
Cikampek. Mensos menyatakan bahwa  dalam  menangani  dampak pandemic Covid-19 terhadap masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah dalam
hal ini
Kementerian Sosial menempuh berbagai  program  jaring  pengaman sosial. “Selain meningkatkan jangkauan dan indeks bantuan untuk bansos reguler, kami juga menyalurkan  bansos  khusus  yakni bansos  sembako  Bantuan  Presiden dan  BST” Menteri  Juliari.  Menteri juga menerangkan Kemensos mengalokasikan  penerima  BST  di Kabupaten Karawang Kepada sebanyak 50.234 Kepala Keluarga,adapun untuk seluruh Provinsi Jawa Barat, BST menjangkau 1.070.758 Kepala Keluarga sumnber  :    portal  berita republic.co.id tahun 2021. Namun dalam Implementasi Kebijakan  Bantuan  Sosial  yang diberikan  oleh  pemrintah  ini  terlihat ada beberapa permasalahan didalamnya mulai dari tidak meratanya bantuan yang didapatkan,bantuan  yang  tidak  tepat saasaran,data penerima bantuan yang kurang  jelas,hingga  pendistribusian bantuan  yang  terkesan  tidak  efektif dalam  pelaksanaanya.  Dinas  Sosial
Kabupaten Karawang,mengakui adanya  carut-marut  data  penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah  untuk  bantuan  pada  saat pandemi Covid-19.
Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten Karawang,  Abdul  Azis  mengatakan, bantuan  yang  diberikan  terhadap masyarakat terbagi menjadi dua jenis yaitu  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  (DTKS)  dan  Non  (DTKS). “Kalau DTKS tuh masyarakat miskin yang  di  data  oleh  BPS  saat 2015,kalau  NON  DTKS  itu  yang terdampak covid,ya walaupun  DTKS juga sama. Kalau DTKS tuh datanya dari  pusat  sejak  tahun  2015,  kalau NON  DTKS  itu  datanya  dari  kita
melalui  pengajuan” Abdul  Azis
Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten
Karawang.  Azis  mengakui  adanya carut  marut  data  bantuan  sosial  itu dikarenakan  banyaknya  jalur  atau pintu untuk mengajukan data penerima terhadap pemerintah “Data itu  banyak  pintunya,  silahkan  lewat pintu mana saja mengajukannya,dari gubernur  juga  ada,  dari  kemensos juga ada, dari kita juga ada, bahkan dari desa juga ada, tergantung si RT mengajukannya kemana, tambahnya”.  Sumber  :    poral pasundanekpres.co.id 2022.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif,  dimana  dalam penelitian  yang  dilakukan  bersifat deskriptif  yaitu  untuk  mengetahui atau  menggambarkan  pelaksanaan dari Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial yang dijalankan oleh pemerintah  sehingga  memudahkan penulis untuk menganalisis permasalahan  penelitian  tentunya dengan melihat permasalahan penelitian yang objektif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis  penelitian  deskriptif,  dimana jenis penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap  variabel  mandiri  atau  satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan,  atau  menghubungkan dengan  variabel  yang  lainnya.  Oleh karena  itu  penulis  menggunakan jenis  penelitian  deskriptif  yang dimaksudkan untuk memberi gambaran  secara  jelas  mengenai masalah-masalah  yang  diteliti  yaitu tentang implementasi kebijakan Program  Bantuan  Sosial  dalam upaya  mensejahterakan  masyarakat
pada  masa  pandemi  Covid-19  di Kabupaten Karawang.
Proses  pengumpulan  data yang dilakukan penulis adalah dengan  memperoleh  data  sekunder ataupun  dengan  melakukan  kegiatan observasi  dengan  mengumpulkan sumber-sumber literatur yang berupa jurnal  terkait  yang  sudah  lebih  dulu diteliti,artikel  ilmiah,arsip  dari  dinas ataupun  instansi  terkait  tentunya dengan menganalisis terlebih dahulu temuan-temuan lapang tersebut walaupun  hanya  dengan  data-data sekunder.
Teknis  Analisis  data  yang dilakukan oleh penulis yakni dengan verifikasi atau menyimpulkan data,mengingat verifikasi data ataupun penyimpulan data mempunyai  arti  kesimpulan  yang dikemukan  bersifat  sementara  dan dapat berubah sewaktu-waktu. Namun  apabila  kesimpulan  yang dikemukakan pada tahap awal didukung  oleh  bukti  yang  valid  dan mempunyai konsistensi maka
kesimpulan
tersebut dapat
dipertanggung jawabkan.

## C. HASIL  PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAN . Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Upaya Mensejahterakan  Masyarakat  Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang (studi kasus di kecamatan  cikampek)  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  sudah dijalankan  menggunakan  mekanisme pendistribusian baik yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat melalui Kementerian Sosial, Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah Desa,  namun  ada  beberapa  point yang  mempengaruhi  keberhasilan
kebijkan  bantuan  sosial  ini  yang didapatkan peneliti dalam menganalisis data sekunder. Pengorganisasian Mengenai persoalan pengorganisasian  Pemerintah  telah berupaya  dengan  baik  dari  Sumber daya  manusia  maupun  integritas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah,namun dalam penyalurannya Pemerintah pusat menggunkan metode Pendataan Penerima Bantuan sosial ini menggunakan  DTKS  (data  terpadu kesejahteraan  sosial)  pada  tahun
2015  yang  didapat  dari  BPS  yang dirasa  sudah  tidak  relevan  dan  harus diperbaharui. DTKS tahun 2015 pula yang mengindikasi penyaluran bantuan  sosial  ini  kurang  tepat sasaran. Interpretasi Berdasarkan Interpretasi ataupun  petunjuk  teknis  pemerintah telah  melaksanakan  implementasi Kebijakan  Bantuan  Sosial  Dalam
Upaya  Mensejahterakan  Masyarakat Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di
Kabupaten Karawang (studi kasus di kecamatan  cikampek)  sesuai  dengan aturan dengan mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri  No  39  Tahun  2020  tentang pengutamaan  Penggunaan  Alokasi
Anggaran  untuk  kegiatan  tertentu, perubahan  alokasi,dan  penggunaan anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah,kemudian  mengacu  kepada
Peraturan menteri Desa dan Pembangunan  Dearah  tertinggal  dan Transmigrasi  Nomor  6  Tahun  2020 tentang  perubahan  atas  peraturan Menteri  Desa,  pembangunan  daerah tertinggal  dan  transmigrasi  Nomor 11  tahun  2019  tentang  prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun
2020,mengatur  tantang  pengaturan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 dengan mekanisme Bantuan Sosial Tunai/Bantuan Langsung Tunai yang bisa  juga  berupa  Bantuan  Tunai maupun Non Tunai. Namun  aparatur  pemerintahan baik  pemerintah  daerah  maupun pemerintah desa kurang mengoptimalkan pendataan penerima bansos terlihat pemerintah melakukan penyaringan data penerima bantuan sosial hanya mengandalkan  dari  DTKS  tahun 2015  yang  relevansi  data  tersebut ditanyakan hari ini.
Penerapan atau Aplikasi Penerapan Implementasi kebijakan Bantuan Sosial ini pemerintah  sudah  melaksanakannya, namun  dalam  hal  pendistribusiannya pemerintah  kurang  memperhatikan aspek  lainya  seperti  mekanisme penyaluran yang membuat
kerumunan  pada  masyarakat  di tempat pendistribusian bantuan sosial dan  itu  menimbulkan  permasalahan ditengah penyebaran virus covid-19.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Adapun kesimpulan dari penelitian yang Berdasarkan peneletian  dan  analisis  yang  telah dilakukan  penulis  dapat  dikatan bahwa dalam pelaksanaan Implementasi  Kebijakan  Bantuan Sosial Dalam Upaya Mensejahterakan  Masyarakat  Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang (studi kasus di kecamatan cikampek) sudah dijalankan  oleh  pemerintah  baik mekanisme penyalurannya yang
dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat melalui Kementerian Sosial, Pemerintah Derah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, maupun  Dinas  terkait  namun  dalam proses pelaksanaanya terdapat hambatan  antara  lain  pendataan penerima  bantuan  sosial  dan  skema penyaluran  yang terkesan semerawut terlihat karena mekanisme penyaluran  Bantuan  Sosial    yang menumpuk dan menimbulkan kerumunan dimasa pandemi. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  penulis dapat  disimpulkan,ada  beberapa  hal yang harus dilakukan pemerintah dan pihak terkait Implementasi Kebijakan  Bantuan  Sosial  Dalam Upaya  Mensejahterakan  Masyarakat Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di Kabupaten Karawang (studi kasus di kecamatan cikampek) antara lain: 1) Meningkatkan sumber daya manusia dalam hal pengorganisasian agar penyaluran  bantuan  sosial  ini dapat  sesuai  tujuan  dan  tepat sasaran. 2) Proses pendataan penerima
bantuan sosial ini harus diverifikasi  oleh  pemerintah  dan pihak terkait agar dalam pendistribusian lebih tepat sasaran 3) Aparatur pemerintahan harus mengoptimalkan  pendistribusian Bantuan  Sosial  terutama  pada aspek  penyaluran  yang  harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah,  agar  kebijakan  ini sesuai dengan apa yang diharpkan yakni upaya
pemerintah  dalam  pengangangan
covid-19 .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,Solichin.  (1991).  ANALISIS KEBIJAKAN DARI FORMULASI KE IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN NEGARA.Jakarta:Bumi Aksar Juanda,  P.  M.  (n.  d.  .  (n.d.).  Juanda,  P.  M. (n.d.). Implementasi Kebijakan Tentang  Program  Penanggulangan Kemiskinan  Perkotaan  (P2kp)  Di Kelurahan Margasari Kecamatan
Buah Batu Kota Bandung. Individual Journal , 06–08.
Mazmanian,  Davis  Daniel.  1980. The Implementation Of Public Policy “ A Framework  Of  Analysis”.  Jurnal, University Of California
Permatasari,  I.  K.  (2015).  Implementasi kebijakan tentang tata kerja
pejabat  pengelola  informasi  dan dokumentasi  di  kota  cimahi.
Jurnal Bina Praja , 02-06.
Wijaya,Emiliana  Sri  Pudjiarti..(2018).  Tata Kelola  Pemerintahan  yang  baik.  : Pustaka Magister hal 8
https://aidran- org.cdn.amproject.org/v/s/aidran. org/2020/05/28/program-bantuan- sosial-dari-pemerintah-indonesia- di-masa-pandemi-covid-19 diakses  tanggal  2  septemeber 2022
https://www.pasundanekpes.cp/jabar/karawa ng/dinas-sosial-kabupaten- karawang-akui-carut-marut-data- bansos diakses tanggal 2 septemeber 2022