## PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## PUBLIC SERVICES AT THE SERVICE OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION
Divanda Triendo Putri 1*
Ria Ariany 2
*1 Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
2 Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
*email:
divandaputri31@gmail.com Abstrak
Pelayanan Publik merupakan aspek penting dalam menjalankan tugas pemerintahan yang  berkaitan  langsung  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Salah  satu  lembaga pemerintah  yang  memiliki  peran  strategis  dalam  pelayanan  publik  adalah  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan kepuasan masyarakat. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  studi  kasus  dengan  pengumpulan  data  melalui  observasi langsung,  wawancara,  dan  analisis  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengalami  kemajuan  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Terdapat  perbaikan  dalam prosedur administrasi dan penerapan teknologi informasi yang mempermudah proses pelayanan.

## Kata Kunci:
Pelayanan Publik Disdukcapil Efektivitas Pelayanan
Keywords : Publik Service Disdukcapil Service Effectiveness Abstract Public  service  is  an  important  aspect  in  carrying  out  government  tasks  that  are directly related to the needs of the community. One government agency that has a strategic role in public service is the Department of Population and Civil Registration. This  study  aims  to  analyze  the  public  services  provided  by  the  Department  of Population  and  Civil  Registration  with  a  focus  on  effectiveness,  efficiency,  and community  satisfaction.  The  research  method  used  is  a  case  study  with  data collection through direct observation, interviews, and document analysis. The results of  the  study  show  that  the  public  services  provided  by  the  Population  and  Civil Registration Service have progressed in recent years. There are improvements in administrative  procedures  and  the  application  of  information  technology  that facilitates the service process.

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam  menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan  yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.  Salah  satu  lembaga  pemerintah  yang memiliki peran strategis  dalam memberikan pelayanan publik adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam  konteks  dinas  ini,  pelayanan  publik  meliputi proses  administrasi  terkait  kependudukan,  seperti perekaman data penduduk, pembuatan kartu identitas, akta kelahiran, akta kematian, dan proses lainnya yang berkaitan dengan pencatatan sipil. Meskipun pelayanan publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat, seringkali  terdapat  tantangan  dan  permasalahan  yang harus  diatasi.  Beberapa  masalah  yang  sering  dihadapi adalah  lamanya  waktu  tunggu  untuk  mendapatkan
pelayanan,  kesulitan  dalam  prosedur  administrasi,  dan interaksi  yang  kurang  baik  antara  petugas  dan masyarakat.
Pemerintah  telah  menyadari  pentingnya  meningkatkan pelayanan  publik  pada  Dukcapil  guna  mengatasi tantangan  tersebut.  Langkah-langkah  perbaikan  telah dilakukan,  antara  lain  dengan  penggunaan  teknologi informasi  untuk  mempercepat  proses  administrasi, memperbaiki  sistem  pencatatan  kependudukan,  dan memperkenalkan  layanan  online.  Namun,  evaluasi mendalam tentang efektivitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dukcapil perlu dilakukan untuk  mengidentifikasi  kelemahan  yang  masih  ada  dan merumuskan strategi perbaikan yang lebih baik.
Namun, meskipun ada upaya perbaikan yang dilakukan, masih  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk menganalisis sejauh mana kemajuan yang telah dicapai,
tantangan  yang  masih  dihadapi,  dan  rekomendasi  yang dapat  diberikan  guna  meningkatkan  pelayanan  publik pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pelayanan publik yang diberikan oleh Dukcapil. Melalui analisis yang komprehensif terhadap efektivitas, efisiensi,  dan  kepuasan  masyarakat,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih baik  tentang  tantangan  yang  dihadapi  Dukcapil  dalam memberikan pelayanan publik serta merekomendasikan solusi  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan tersebut.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan memberikan  kontribusi  penting  dalam  pengembangan dan  peningkatan  sistem  pelayanan  publik  di  Dukcapil untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  secara  lebih baik dan efisien.
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  tidak  dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Moenir (2002:6) pelayanan merupakan kegiatan yang diteruskan oleh  organisasi  atau  perseorangan  kepada  konsumen yang  bersifat  tidak  berwujud  dan  tidak  dapat  dimiliki, konsumen yaitu masyarakat yang mendapat manfaat dan aktivitas  yang  dilakukan  oleh  organisasi  yang memberikan pelayanan.
Menurut  Dwiyanto  (2005:141)  mengatakan  bahwa: "pelayanan  publik  dapat  didefenisikan  sebagai serangkaian  aktivitas  yang  diberikan  oleh  birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya". Pelayanan  Publik  menurut  Sinambela  dalam  bukunya Reformasi  Pelayanan  Publik,  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi(2006:5) adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  birokrasi publik  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  dalam hal ini Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja  dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Ratminto  &  Atik, berdasarkan  organisasi  yang  menyelenggarakannya
dapat dibedakan secara umum dua jenis layanan publik, yaitu  (a)  Pelayanan  Publik  yang  diselenggarakan  oleh Organisasi  Publik,  dan  (b)  Pelayanan  Publik  yang diselenggarakan oleh Organisasi Privat.
Pelayanan  publik  menurut  Subarsono  adalah: serangkaian  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  birokrasi publik  untuk  memenuhi  kebutuhan  warga  pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang  membutuhkan  pelayanan  publik,  seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, akte  nikah  dan  akte  kematian,  dan  lain  sebagainya”. Menurut  Thoha,  pelayanan  publik  dapat  diartikan sebagai  pemberi  layanan  (melayani)  keperluan  orang atau  masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang  telah  ditetapkan.  Sementara  itu,  kondisi masyarakat  saat  ini  telah  terjadi  suatu  perkembagan yang  sangata  dinamis,  tingkat  kehidupan  masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat.

## METODOLOGI
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan  tujuan  peneliti  memperoleh  hasil  mendalam yang sesuai dengan informasi yang dikumpulkan sehingga dapat  memperoleh  tujuan  yang  diharapkan  dari penelitian itu sendiri.
2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Tempat  penelitian  dilakukan  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil.  Lokasi  penelitian  ini  dipilih berdasarkan  pertimbangan  bahwa  peneliti  dapat memperoleh  data  penelitian  yang  bersifat  primer  dan sekunder. Dengan jangka waktu penelitian yaitu 9 mei 2023- 8 juni 2023.
3. Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  Masyarakat  yang menggunakan  jasa  pelayanan  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Padang.  Populasi  yang digunakan adalah masyarakat yang pernah menggunakan
layanan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Padang.
Sampel  adalah  bagian  penting  untuk  jumlah  dan karakteristik  yang  dipindahkan  oleh  populasi.  Sampel yang  diambil  dalam  penelitian  adalah  10  orang masyarakat yang pernah menggunakan layanan di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Padang. Penyebaran  kuesioner  dilakukan  di  sekitaran  Kantor Disdukcapil Kota Padang.
4. Teknik Pengumpulan Data Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengamatan (observasi),  wawancara  (interview),  dan  dokumentasi. Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara yang dilakukan  kepada  para  aparatur  pemerintah  di  kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Sementara data sekunder didapatkan melalui dokumen dan  dokumentasi  baik  selama  penelitian  maupun  yang ditemukan di internet.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  di  Kantor  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Padang menggunakan  4  cara  berikut  merupakan  uraian  yang digunakan :
1. Observasi
Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati Langsung, melihat dan mengambil suatu data yang  dibutuhkan  di  tempat  Penelitian  itu  dilakukan. Observasi  juga  bisa  diartikan  sebagai  proses  yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
2. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan Melalui tatap muka langsung dengan narasumber  dengan  cara  tanya  jawab  Langsung. Wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Bidang  Layanan Pencatatan Sipil.
3. Dokumentasi
Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber Dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa  dokumentasi  sebagai  Pengambilan  data  melalui dokumen  tertulis  maupun  elektronik.  Digunakan Sebagai mendukung kelengkapan data yang lain.
4. Kuisioner
Teknik  pengumpulan  informasi  yang  memungkinkan analis  mempelajari  Sikap-sikap,  perilaku  serta karakteristik  di  beberapa  pengguna  sistem  pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data  yang  digunakan  adalah  Data  Primer  dan  Data Sekunder.
1.Data Primer
Contoh  data  primer  yaitu  profil  dan  tugas  dalam pelayanan.
2.Data Sekunder
Contoh  Foto  atau  dokumentasi  saat  melakukan kunjungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
Alamat Kantor
Alamat Kantor Lengkap : Jl. jend. sudirman no.1 b. No Telpon : (0751) 28814
Fax : - Email : disdukcapil@padang.go.id
Web : http://disdukcapil.padang.go.id/ Visi dan Misi Visi
“  Perwujudan  Gisa (Gerakan  Indonesia  Sadar Administrasi  Kependudukan)  untuk  penyelenggaraan pelayanan  dokumen  kependudukan  yang  tertib  dan berkualitas untuk membahagiakan masyarakat “ Misi
1. Wewujudkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi setiap warga Kota Padang.

## 2. Mewujudkan Pemutakhiran Data Penduduk Berbasis
SIAK .
3. Mewujudkan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk
Percepatan Pelayanan Publik.
4.  Menciptakan  Aparatur  Pelayanan  yang  Profesional dan Berintegritas dalam melayani penerbitand okumen kependudukan.
Motto Melayani dengan SOPAN S: Senyum
O: Obvektifitas
P: Peduli A: Akuntabilitas N: Niat kerja untuk ibadah Tugas Disdukcapil Kota Padang Membantu Walikota melaksanakan urusan
pemerintahan  bidang  administrasi  kependudukan  dan pencatatan  sipil  dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan kepada daerah.
Gambar 1. Struktur Organisasi Struktural
Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang : Teddy Antonius, SSTP, MM
Sekretaris  Dinas  Dukcapil  Kota  Padang:  Heni  Puspita Bustani, S.Sos, M.Si
Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil : Haryeti, SH, MM
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan : Ir. Welzi Analia
Kepala  Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi Kependudukan : Fauzan Ibnovi, ST, M.Si
Kepala  Bidang  Pelayanan  Pendaftaran  Penduduk  : Nurlaili, SH, MM
Maklumat Pelayanan
1.  Sanggup  melaksanakan  pelayanan  sesuai  dengan standar pelayanan.
2.  Siap  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  dan  akan melakukan  perbaikan  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan.
3.  Apabila  pelayanan  yang  diterbitkan  tidak  sesuai standar pelayanan kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Aturan perilaku dan kode etik Hak Petugas Pelayanan
1.  Mendapatkan  informasi  tentang  perundangan  atau peraturan  terbaru  yang  berlaku  terkait  kependudukan dan pencatatn sipil
2.  Mendapatkan  bimbingan  teknis,  workshop  dan pelatihan  terkait  tugas  pelayanan  kependudukan dipelayanan Kependudukan dan Pecatatan Sipil.
Larangan Petugas Pelayanan
1.  Melakukan  Praktik  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN).
2. Diskiminatif dalam melakukan pelayanan.
3.  Meminta  /  menerima  pungutan  tidak  sah  dalam benituk apapun.
4.  Mempersuli,  Menghilangkan,  Memalsukan  dan merusak berdasarkan dokumen.
Kewajiban Petugas Pelayanan
1.  Memberikan  Pelayanan  sebaik-baiknya  kepada masyarakat.
2. Tidak mempersulit Pelayanan terhadap masyarakat.
3.  Bersikap  masyarakat  dan  berperilaku  sopan  santun terhadap masyarakat.
4.  Memberikan  pellyanan  sesuai  dengan  ditetapkan prosedur yang berlaku.
5.  Melaksanakan  pelayanan  sesuai  dengan  standar pelayanan.
6.  Membantu  masyarakat  dalam  memahami  hak  dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan public.

## Kode Etik Petugas Pelayanan
1. Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya.
2.  Menggunakan  seragam  dan  atribut  yang  telah. ditetapkan.
3. Tidak berbicara hal lain diluar tugas pelayanan.
4. Berpenampilan sewajarnya dan tidak berlebihan.
5. Tidak makan saat melakukan palayanan.
6. Tidak bermain-main saat melakukan pelayanan. Tabel I.  Layanan Dinas Kependudukan Dan

## Pencatatan Sipil Kota Padang
Layanan  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota Padang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pencatatan Sipil Form Pendaftaran Orang Asing ITAS dari Luar Negeri. Pencatatan kelahiran WNI dalam wilayah NKRI. Pindah  Datang  WNI  dari  Luar Negeri. Pencatatan kelahiran OA. Perpindahan  WNI  ke  Luar Negeri. Pencatatan lahir mati. Pindah  Datang  Penduduk  dari Luar  Kota-Kabupaten  Untuk orang Asing ITAS. Pencatatan kematian. Perpindahan  Penduduk  antar Kota-Kabupaten  Untuk  Orang Asing Izin Tinggal Terbatas. Pencatatan perkawinan WNI dalam wilayah NKRI. Perpindahan  Penduduk  dalam Satu  Kota-Kabupaten  Untuk Orang  Asing  Izin  Tinggal Terbatas. Pencatatan perkawinan untuk orang asing. Pindah  Datang  Penduduk  dari Luar  Kota-Kabupaten  untuk Orang Asing ITAP. Pencatatan pembatalan perkawinan. Perpindahan  penduduk  antar kota-kabupaten  untuk  orang asing. Pencatatan perceraian.
Pindah datang . Pencatatan pembatalan perceraian. Pindah antar kota. Pencatatan  pengangkatan anak . Pindah dalam kota. Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan  sah  menurut hukum  atau  kepercayaan terhadap Tuhan YME. Penerbitan ulang kartu identitas anak OA. Pengesahan anak. Penerbitan kartu identitas anak OA. Pengesahan  anak  untuk orang asing. Penerbitan ulang kartu identitas anak WNI. Pengesahan  anak  yang lahir  sebelum  orang  tua menikah secara sah menurut hukum agama. Penerbitan kartu identitas anak WNI. Pencatatan perubahan nama penduduk. Penerbitan  KTP  baru  karna rusak,  perubahan  data  /  hilang OA. Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk. Penerbitan  KTP-EL  baru  untuk OA. Pembatalan akta. Penerbitan  KTP  baru  karena rusak  perubahan  data  atau hilang. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil. Penerbitan  KK  baru  karena hilang atau rusak. Pembatalan akta pencatatan  sipil  tanpa penetapan pengadilan atau kontrararius actu.
Penerbitan  KK  baru  karena perubahan data .
Penerbitan  KK  baru  karena pisah KK dalam satu alamat.
Penerbitan  KK  baru  karena penggantian kepala keluarga.
Penerbitan  KK  baru  karena membentuk keluarga baru.
Tabel 2. Hasil Kuesioner yang telah disebarkan
NO  PERTANYAAN RESPON Baik Cukup Baik Sangat Baik Kurang Baik 1 Bagaimana pemahaman saudara  tentang prosedur pelayanan di kantor  Dukcapil
ini?
5 6 4 2 Bagaimana pendapat saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan di
Disdukcapil? 9 3
2 1
3 Bagaimana menurut  saudara tentang tanggungjawab petugas dalam memberikan pelayanan di
Disdukcapil ini? 7 5
1 2
4 Bagaimana
menurut pendapat saudara tentang mekanisme  atau tindak lanjut penanganan
pengaduan, saran,
5
6 2 2
dan masukkan pada  pelayanan ini? 5 Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan  waktu dalam memberikan pelayanan di Kantor Disdukcapil ini? 4 6 3 2 6 Bagaimana menurut  saudara tentang  kualitas sarana dan prasarana pelayanan  pada Kantor Disdukcapil ini? 7 6 - 2 7 Bagaimana menurut  saudara tentang ketetapan pelaksanaan terhadap  jadwal waktu  pelayanan di Kantor Disdukcapil ini? 6 7 - 2 8 Bagaimana menurut pendapat saudara tentang kenyamanan dilingkungan pelayanan  kantor Disdukcapil ini? 5 8 - 2
9 Bagaimana menurut  saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan 5 7 3 -
pelayanan di Disdukcapil ini? 10 Bagaimana menurut  saudara tentang  keadilan untuk mendapatkan pelayanan di kantor Disdukcapil ini? 4 7 2 2
Berdasarkan  hasil  koesioner  yang  disebarkan  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pelayanan  yang diberikan  oleh  Disdukcapil  masih  belum  mencapai standar pelayanan maksimal.
Akta Kematian Pelaporan Kematian Pada  dasarnya,  setiap  penduduk  berhak  memperoleh dokumen  kependudukan,  salah  satunya  yaitu  Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksanan.
Sebelumnya, Pasal 44 ayat (1) UU Adminduk mengatur bahwa  pencatatan  kematian  wajib  dilaporkan  oleh keluarganya  atau  yang  mewakili  kepada  instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. Namun, ketentuan tersebut diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU 24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada ketua rukun tetangga (RT) atau nama  lainnya  di  domisili  penduduk  kepada  instansi pelaksana  setempat  maksimal  30  hari  sejak  tanggal kematian.
Pelaporan  kematian  tersebut  dilaksanakan  secara berjenjang  kepada  rukun  warga  (RW)  atau  nama  lain, kelurahan/desa  atau  nama  lain,  dan  kecamatan  atau nama lain. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai instansi pelaksana  yaitu  perangkat  pemerintah  kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Berdasarkan  laporan  tersebut,  dinas  pencatatan  sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan  Akta  Kematian  yang  dilakukan  berdasarkan
keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Pasal 90  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Adminduk  mengatur  sanksi administratif  bagi  penduduk  yang  melampaui  batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp1 juta. Besaran denda  tersebut  nantinya  akan  ditetapkan  dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah. Surat Keterangan Kematian
Pencatatan  kematian  di  wilayah  Indonesia  harus memenuhi  persyaratan  surat  kematian  dan  Dokumen perjalanan  Republik  Indonesia  bagi  WNI  bukan penduduk  atau  dokumen  perjalanan  bagi  orang  asing. Surat  kematian  sebagaimana  dimaksud  di  atas  yaitu: surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang  disebut  dengan  nama  lain,  surat  keterangan kepolisian  bagi  kematian  seseorang  yang  tidak  jelas identitasnya,  salinan  penetapan  pengadilan  bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau  mati  tetapi  tidak  ditemukan  jenazahnya,  surat pernyataan  kematian  dari  maskapai  penerbangan  bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau  mati  tetapi  tidak  ditemukan  jenazahnya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat  keterangan  kematian  dari  perwakilan  Republik Indonesia  bagi  penduduk  yang  kematiannya  di  luar Indonesia.
Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai  tanggung  jawabnya,  wajib  menerbitkan  Surat Keterangan  Kematian  maksimal  3  hari  sejak  tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  pada  dasarnya Surat  Keterangan  Kematian  yang  dikeluarkan  oleh Kelurahan  setempat  merupakan  salah  satu  dokumen yang  dapat  dilampirkan  sebagai  surat  kematian  yang merupakan syarat pencatatan kematian.
Perlu  diperhatikan  bahwa  Surat  Keterangan  Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang  terjadi  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya.
Permohonan  Pencatatan  Kematian Bila Melebihi Batas Waktu
Poin  2  Surat  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor 472.12/932/DUKCAPIL  tentang  Penerbitan  Akta Kematian  untuk  Kematian  yang  Sudah  Lama  Terjadi menyatakan  bahwa  terhadap  pelaporan  pencatatan kematian  yang  sudah  lama  terjadi,  pencatatan kematiannya  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan pengadilan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan kebenaran data kematian tersebut.
Tiap  pengadilan  negeri  (PN)  mengatur  syarat  yang berbeda  dalam  hal  permohonan  pelaporan  pencatatan kematian.  Sebagai  contoh,  di  PN  Mentok,  Kabupaten Bangka  Barat,  dikutip  dari  Persyaratan  Mengajukan Permohonan  Akta  Kematian  di  Pengadilan  Negeri Mentok terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak keluarga (pemohon), yaitu:
1.  Surat  Permohonan  yang  ditujukan  kepada  Ketua Pengadilan setempat;
2. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
5. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
6.  Fotokopi  Surat  Kuasa  dari  pihak  keluarga  (Ahli
Waris);
7.  Fotokopi  Surat  Keterangan  Kematian  (alm)  dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
8. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat. Manfaat Akta Kematian Akta Kematian memberikan manfaat yang penting bagi pemerintah. Akta Kematian berguna untuk validasi data kependudukan  sehingga  pemerintah  memiliki  data akurat terkait jumlah penduduk.
Di  sisi  lain,  beberapa  manfaat  dari  Akta  Kematian,  di antaranya adalah:
1. Sebagai penetapan status janda atau duda yang akan diperlukan sebagai syarat untuk menikah lagi.
2.  Sebagai  persyaratan  pengurusan  pembagian  waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri atau suami maupun anak.
3.  Sebagai  persyaratan  untuk  mengurus  pensiun  bagi para ahli warisnya, serta .
4.  Sebagai  persyaratan  untuk  mengurus  uang  duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, dan perbankan.
Jenis- jenis Akta Kelahiran
1. Akta kelahiran anak ayah dan ibu
akta  kelahiran  anak  yang  perkawinan  orangtuanya  sah tercatat dan memiliki buku nikah atau akta perkawinan. 2. Akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa
akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yang  perkawinannya  belum  tercatat  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Anak  yang memiliki akta kelahiran ini berasal dari orang tua yang perkawinannya belum tercatat alias tidak memiliki buku nikah  atau  akta  perkawinan,  namun  status  hubungan dalam  keluarga  pada  kartu  keluarga  (KK)  sudah menunjukkan sebagai suami istri.
3. Akta kelahiran anak seorang ibu akta yang diterbitkan apabila anak yang orangtua kawin tidak  tercatat  tidak  punya  buku  nikah  atau  akta perkawinan. Status hubungan orang tua dalam keluarga di KK juga tidak menunjukkan sebagai suami istri. 4. Akta kelahiran tanpa nama orang tua
Anak  yang  lahir  tanpa  nama  orang  tua  juga  berhak memperoleh akta kelahiran, meski tidak diketahui asal- usulnya  atau  keberadaan  orang  tuanya.  Akta  ini  bisa diurus  dengan  membuat  berita  acara  kepolisian  atau membuat  Surat  Pernyataan  Tanggung  Jawab  Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (F-2.03) dengan dua orang  saksi.  Dasar  hukum  akta  anak  yang  lahir  tanpa orang  tua  diatur  dalam  Pasal  48  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  108  Tahun  2019  tentang Peraturan  Pelaksana  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor  96  Tahun  2018  tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## KESIMPULAN
Dalam  melakukan  pelayanan  publik  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil), terdapat  sejumlah  kemajuan  yang  telah  dicapai.  Upaya perbaikan dalam prosedur administrasi dan penggunaan teknologi informasi telah mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kota padang  ini  dilihat  dari  bidang  teknis  khususnya  pada bidang  pencatatan  sipil  ada  2  bidang  pelayanan  yaitu bidang  pendaftaran  penduduk  dan  bidang  pencatatan sipil, pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang  melalukan  pendaftaran  secara  manual  dan  bisa juga secara online, dinas kependudukan dan pencatatan sipil  kota  padang  sudah  melalukan  pendaftaran  secara online  yaitu  dengan  menggunakan  aplikasi  sirancak, aplikasi sirancak ini bisa mempermudah masyarakat yang ingin  mengakses  layanan  yang  ada  pada  dinas kependudukan dan  pencatatan sipil kota padang, tetapi ada juga kekurangan dari aplikasi ini seperti adanya data data  yang  tidak  terverivikasi  karena  mungkin  data  yg diupload  tidak  jelas  sehingga  data  tidak  valid,  oleh karena  itu  diharuskan  untuk  mengurus  data  dan persyaratan yang tidak terverifikasi secara langsung ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang. pelayanan  publik  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Padang  telah  mengalami perkembangan positif, namun masih terdapat tantangan yang  perlu  diatasi.  Dukcapil  perlu  terus  meningkatkan efektivitas,  efisiensi,  dan  kepuasan  masyarakat  melalui penggunaan  teknologi  informasi  yang  lebih  baik, prosedur  administrasi  yang  lebih  cepat,  dan  pelatihan petugas  yang  lebih  baik  dalam  berkomunikasi  dengan masyarakat.  Dengan  demikian,  pelayanan  publik  pada Dukcapil dapat menjadi lebih baik, lebih responsif, dan lebih memenuhi kebutuhan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Saya  ingin  mengucapkan  ucapan  terima  kasih  yang tulus  atas  kesediaan  instansi  yang  Bapak/Ibu  wakili untuk menjadi subjek penelitian saya. Saya menghargai kerjasama  dan  dukungan  yang  telah  diberikan  dalam melaksanakan penelitian ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelayanan publik  yang  diberikan  oleh  instansi  Dukcapil.  Dengan kesediaan instansi yang Bapak/Ibu wakili untuk terlibat dalam penelitian ini, saya telah mendapatkan wawasan berharga dan data yang sangat berarti.
Saya ingin menyampaikan apresiasi yang besar kepada seluruh staf dan petugas di instansi tersebut yang telah memberikan  waktu,  pengetahuan,  dan  pengalaman mereka  dalam  mendukung  penelitian  ini.  Partisipasi Bapak/Ibu dalam proses wawancara, pengamatan, dan akses  ke  data  telah  sangat  membantu  dalam mendapatkan  gambaran  yang  komprehensif  tentang pelayanan publik di Dukcapil.
Tanpa kerjasama dan dukungan Bapak/Ibu, penelitian ini tidak akan berhasil. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan  kepada  pimpinan  dan  seluruh  anggota instansi  yang  telah  memberikan  izin  dan  dukungan dalam menjalankan penelitian ini.
Saya  berharap  bahwa  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan  masukan  yang  berharga  bagi  instansi Dukcapil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat. Semoga penelitian ini juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dalam pengembangan sistem pelayanan publik di tingkat pemerintahan yang lebih luas.
Saya juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tulus  atas  partisipasi  dan  dukungan  Bapak/Ibu  dalam penelitian  saya.  Tanpa  kesediaan  Bapak/Ibu  untuk
mengisi kuesioner yang telah disediakan, penelitian ini tidak akan mungkin terlaksana.
Kehadiran  dan  partisipasi  Bapak/Ibu  dalam  mengisi kuesioner  memberikan  kontribusi  yang  sangat berharga dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Respons dan tanggapan yang Bapak/Ibu berikan akan menjadi landasan penting dalam analisis dan penarikan kesimpulan penelitian.
Saya  menghargai  waktu  dan  upaya  yang  Bapak/Ibu luangkan  untuk  meluangkan  waktu  menjawab pertanyaan-pertanyaan  dalam  kuesioner.  Dengan kontribusi  Bapak/Ibu,  penelitian  ini  menjadi  lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang topik yang sedang diteliti.
Ucapan  terima  kasih  saya  juga  ingin  disampaikan kepada  Bapak/Ibu  yang  telah  membantu  dalam mendistribusikan  dan  mempromosikan  kuesioner kepada  anggota  masyarakat  lainnya.  Bantuan  dan dukungan  Bapak/Ibu  dalam  memperluas  jangkauan kuesioner  sangat  berarti  bagi  keberhasilan  penelitian ini.

## REFERENSI
Setiawan,  R.  (2017).  Peranan  Etika  Aparatur  Sipil Negara  Dalam  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas
Kependudukan Dan
Catatan
Sipil
(Disdukcapil) Kota Bandar Lampung. e-JKPP,
2(2), 46-57.
Vidyasagara,  I.  P.  B.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Suryani,  L.  P.
(2021).  Efektivitas  Aparatur  Sipil  Negara dalam  Pelayanan  Publik  Disdukcapil  Kota
Denpasar.  Jurnal  Konstruksi  Hukum,  2(1),
109-115.
Wati,  N.  K.  (2021).  Tipologi  Inovasi  Pelayanan  Publik dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Disdukcapil)  Kota  Tangerang  Selatan  Di Masa
Pandemi. JOURNAL OF
GOVERNMENT (Kajian Manajemen
Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah),  6(2),
89-110.
Riyanda,  R.  (2017).  Faktor-faktor  yang  menghambat kinerja pelayanan publik di dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kota batam. Jurnal Niara, 9(2), 75-90.
Mulyadi,  D.  (2016).  Studi  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan  Publik  Berbasis  Analisis  Bukti Untuk Pelayanan Publik.
Neng Kamarmi, S. M. (2011). Analisis pelayanan publik terhadap  masyarakat  (Kasus  pelayanan Kesehatan  di  Kabupaten  Agam).  Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 2, 84-110.