E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 51-56 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3445
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK DOKTER DAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA

## Marjan Miharja
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya No.25, RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450 Email: marjan.miharja@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk sanksi administratif terhadap tindakan malpraktik  yang  dilakukan  oleh  dokter  dan  rumah  sakit  dalam  persepktif  hukum  positif Indonesia.  Begitu  pentingnya  keberadaan  dokter  dalam  kehidupan  manusia,  bukan  berarti menjadikan dokter sebagai profesi yang tanpa imun. Artinya adalah dokter akan pasti mendapat sanksi  apabila  melakukan  kesalahan  walaupun  pekerjaannya  sangat  dibuutuhkan  oleh masyarakat.  Etika,  moralitas  dan  professional  dalam  profesi  dokter  harus  tetap  dijaga  dalam segal keadaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada.  Hasil  penelitian menunjukkan tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktek  Kedokteran.  Secara  administratif,  segala  bentuk malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit dapat diancam dengan sanksi hukuman pidana, perdata, sanksi administratif, dan denda. Adapun bagi rumah sakit, dapat dijatuhi sanksi secara langsung dan tidak langsung. Pada tingkatan yang lebih final, sanksi administratif dari tindakan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  dokter  dan  rumah  sakit  dapat  berujung  pada pencabutan izin praktik.
Kata kunci: Sanksi Administratif, Malpraktik, Dokter, Rumah Sakit.

## Abstract
This study aimed to examine the forms of sanctions for malpractice committed by doctors and hospitals in the perspective of positive Indonesian law. The method used is the normative legal research method or the library legal research method is the method or method used in legal research conducted by using existing library materials. The results showed malpractice actions carried out by doctors and hospitals have clear legal responsibilities stipulated in Act Number 29 of 2004 concerning Medical Practices. Administratively, all forms of malpractice carried out  by  doctors  and  hospitals  can  be  threatened  with  imprisonment,  civil,  administrative sanctions, and fines. As for hospitals, they can be sentenced directly and indirectly. In the later, final stages, the final stages of court decisions made by doctors and hospitals can be carried out on license revocation.
Keywords: Malpractice, Administrative Sanctions, Doctors, Hospitals.

## PENDAHULUAN
Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum, mempunyai  kebebasan  dan  kemandirian  yang  berorientasi  kepada  nilai-nilai  kemanusiaan sesuai dengan kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 51-56 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3445
kepentingan  dan  keselamatan  pasien,  menjamin  bahwa  profesi  kedokteran  harus  senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar (Soetrisno, 2010, h. 5).
Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melakukan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  panjang,  sehingga  masyarakat  khususnya  pasien banyak  sekali  menggantungkan  harapan  hidup  dan/atau  kesembuhan  kepada  dokter.  Namun seperti diketahui, dokter tersebut sebagai manusia biasa yang dapat luput dalam melaksanakan tugas kedokterannya. Seperti pasien yang memiliki kemungkinan cacat atau meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai standar profesi atau standar pelayanan medik yang baik.  Keadaan semacam ini biasa disebut sebagai  resiko  medik,  namun  terkadang  dimaknai  lain  oleh  pihak-pihak  di  luar  profesi kedokteran sebagai medical malpractice (Machmud, 2008, h. 23-24) .
Profesi dokter dan dokter gigi juga memiliki peraturan disiplin profesional yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.  Atas  segala ketentuan terkait pedoman profesi-profesi di atas (baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik), terdapat pihak yang akan melakukan  pengawasan  dan  menjatuhkan  sanksi  atas  pelanggaran  ketentuan  profesi-profesi tersebut.  Biasanya  terdapat  organisasi  profesi  atau  badan  khusus  yang  dibentuk  untuk mengawasi  profesi  tersebut.  untuk  profesi  dokter  serta  dokter  gigi  dilakukan  oleh  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (Pasal  1  angka  3  Pedoman  Organisasi  dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia).
Organisasi  profesi  atau  badan  khusus  yang  dibentuk  untuk  mengawasi  tugas  profesi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada anggotanya yang terbukti melanggar kode etik. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa ia dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Tuntutan terhadap malpraktik kedokteran seringkali kandas di tengah jalan karena sulitnya pembuktian. Dalam  hal  ini  pihak  dokter  perlu  membela  diri  dan  mempertahankan  hak–haknya  dengan mengemukakan alasan-alasan atas tindakannya (Adi, 2013, h, 267-81).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  tulisan  ini  akan  mengkaji  tentang  sanksi-sanksi administratif terhadap malpraktik dokter dan rumah sakit ditinjau berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.  Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: bagaimakah pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit terhadap malpraktik dokter ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia?
Menurut  Fuady  (2005,  h.  2),  agar  suatu  tindakan  dokter  dapat  digolongkan  sebagai tindakan malpraktek haruslah memenuhi elemen-elemen yuridis sebagai berikut:
a. Adanya tindakan, dalam arti “berbuat” atau “tidak berbuat” (pengabaian);
b. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau oleh orang di bawah pengawasannya (seperti oleh  perawat),  bahkan  juga  oleh  penyelia  fasilitas  kesehatan,  seperti  rumah  sakit,  klinik, apotik, dan lain-lain
c. Tindakan  tersebut  berupa  tindakan  medik,  baik  berupa  tindakan  diagnostik,  terapi,  atau managemen kesehatan
d. Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasiennya;
e. Tindakan tersebut dilakukan secara:
1) Melanggar hukum, dan atau;
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 51-56
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3445
2) Melanggar kepatutan, dan atau;
3) Melanggar kesusilaan, dan atau;
4) Melanggar prinsip-prinsip profesionalitas.
f. Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidak hati-hatian (kelalaian, kecerobohan)
g. Tindakan tersebut mengakibatkan pasiennya mengalami :
1) Salah tindak, dan atau;
2) Rasa sakit, dan atau;
3) Luka, dan atau;
4) Cacat, dan atau;
5) Kematian, dan atau;
6) Kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, dan atau;
7) Kerugian lainnya terhadap pasien yang menyebabkan dokter harus bertanggungjawab secara administrasi, perdata, maupun pidana.
Malpraktek  medik  dapat  masuk  ke  dalam  ranah  hukum  pidana  apabila  memenuhi syarat-syarat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:
a. Syarat sikap batin dokter
b. Syarat dalam perlakuan medis, dan
c. Syarat mengenal akibat.
Menurut Chazami (2007, h. 81) pada dasarnya syarat dalam sikap batin adalah syarat sengaja atau culpa yaitu wujud perbuatan dalam melakukan tindakan medik, syarat perlakuan medis  adalah  perlakuan  medis  yang  menyimpang,  dan  syarat  akibat  adalah  syarat  mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  bentuk  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  suatu  atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  suatu  faktor  hukum  tersebut,  untuk  kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau  metode  penelitian  hukum  kepustakaan  adalah  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer sekunder dan tersier untuk kemudian dirangkai sedemikian rupa agar dapat di analisis menggunakan metode analisis data kualitatif agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Sanksi Malpraktik  dokter  dalam Undang-undang  Nomor  29 Tahun  2004 Tentang Praktek Kedokteran
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 51-56 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3445
Berlakunya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.4/PPU/-V/2007  terhadap  uji  materil Undang-undang  Nomor  29  tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran,  maka  perubahan  pasal- pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pasal 75
Ayat (1) berbunyi:”Setiap Dokter atau dokter Gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran  tanpa  memiliki  surat  registrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  29  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Ayat (2) berbunyi:”Setiap Dokter atau Dokter Gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
Ayat (3) berbunyi:” Setiap Dokter atau Dokter Gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan  praktek  kedokteran  tanpa  memiliki  surat  registrasi  bersyarat  sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
b. Pasal 76 berbunyi: ”Setiap Dokter atau Dokter Gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin praktek kedokteran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
c. Pasal  79  berbunyi:”Dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  setiap  Dokter  atau  dokter  Gigi yang:
1) Dengan  sengaja  tidak  memasang  papan  nama  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  41 ayat (1)
2) Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1)
3) Dengan  sengaja  tidak  memenuhu  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, b, c ,d atau e.

## Tanggungjawab Rumah Sakit/Instansi Kesehatan lain Atas Tindakan Malpraktek yang Dilakukan Pelayan Kesehatan
Berkaitan  dengan  tanggung  jawab  hukum  pemberi  pelayanan  kesehatan  terutama tanggung  jawab  hukum  Rumah  Sakit,  dalam  hal  ini  sebagai  suatu  badan  hukum  yang memilikinya bisa dituntut atas kerugian yang terjadi, bisa melalui dua cara (Tutik dan Febriana, 2010, h. 72):
a. Langsung sebagai pihak-pihak pada suatu perjanjian bila ada wanprestasi;
b. Tidak langsung sebagai majikan bila karyawannya dalam pengertian peraturan perundang- undangan melakukan perbuatan melawan hukum.  Hukum Perdata membedakan kategori Rumah Sakit selaku pihak tergugat (korporasi) yaitu Rumah Sakit pemerintah dan Rumah Sakit swasta. Berkaitan dengan Rumah Sakit pemerintah, maka manajemen Rumah Sakit pemerintah c.q Dinas Kesehatan/ Menteri Kesehatan dapat dituntut. Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 51-56 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3445
Pemerintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut untuk  membayar  ganti  rugi  atas  tindakan  pegawai  negeri  yang  dalam  menjalankan tugasnya merugikan pihak lain. Sedangkan untuk manajemen Rumah Sakit swasta sebagai badan  hukum  memiliki  kekayaan  sendiri  dan  dapat  bertindak  dalam  hukum  dan  dapat dituntut seperti halnya manusia.

## Pertanggungjawaban Administrasi Dokter Dalam Malpraktek Medik
Menurut  Dahlan  (1999,  h.  54),  malpraktek  administratif  terjadi  apabila  petugas melanggar hukum administrasi negara. Pemerintah memiliki kewenangan Police Power untuk mengeluarkan  berbagai  aturan  di  bidang  kesehatan.  Apabila  aturan  tersebut  dilanggar,  maka tenaga kesehatan tersebut dapat dipersalahkan. Contoh tindakan malpraktek adminstratif yaitu: a. Menjalankan prakktek tanpa izin;
b. Melakukan tindakan di luar lisensi atau izin yang dimiliki;
c. Melakukan praktik dengan izin yang kadaluarsa.
Kasus malpraktik administratif cukup menarik karena hakikat pelanggarannya masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara sehingga sanksinya adalah adminstrasi. Akan tetapi di  dalam  Pasal  76  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran ditegaskan  bahwa  setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang  dengan  sengaja  melakukan  praktek kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Catatan: ditambah dengan sanksi administratif langsung dari pemerintah sebagai pengawas kebijakan melalui lembaga terkait dengan pencabutan izin praktek).

## KESIMPULAN
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya malpraktik yang dilakukan oleh  dokter  dan  rumah  sakit  telah  memiliki  mekanisme  pertanggungjawaban  hukum sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktek Kedokteran.  Adapun  bagi  rumah  sakit,  dapat  dijatuhi  sanksi  secara  langsung  dan  tidak langsung. Secara administratif, segala bentuk malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit dapat diancam dengan sanksi hukuman pidana, sanksi administratif, dan denda. Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ditegaskan bahwa setiap dokter  atau  dokter  gigi  yang  dengan  sengaja  melakukan  praktek  kedokteran  tanpa  memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## SARAN
Tindakan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  dokter  dan  rumah  sakit  merupakan  tindakan yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Meskipun secara regulasi telah terdapat sanksi atas tindakan malpraktik ini, namun diharapkan para dokter dan rumah sakit selaku pemberi layanan  kesehatan  untuk  tidak melakukan  tindakan  malpraktik. Jika  tindakan tersebut  masih dilakukan atau muncul, maka diperlukan penindakan hukum yang tegas dari apparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di kemudian hari.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 51-56 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3445

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  P.  (2013).  Formulasi  Hukum  Penanggulangan  Malpraktik  Kedokteran. Kanun:  Jurnal Ilmu Hukum , 15 (2), 267-282.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Machmud, S. (2012). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek . Bandung: Karya Putra Darwati.
Munir Fuady, 2005,  Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter). Jakarta: Citra Aditya Bakti
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PPU/-V/2007 terhadap uji materil Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Soekanto, S., (1981). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
________& Mamudji, S., 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  Singkat Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soetrisno, (2010). Malpraktek Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tangerang: Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  116  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
Undang-Undang Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  1992  tentang Kesehatan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1992  Nomor  100  dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495
Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 79 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576