## Jurnal MAKILA

## Vol. 18 (2) 2024: 189-204
Jurnal Penelitian Kehutanan https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/makila

## ANALISIS  STAKEHOLDER  DALAM  IMPLEMENTASI  MODEL KERJASAMA  PARA  PIHAK  UNTUK  PENURUNAN  EMISI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Stakeholder Analysis in The Implementation of a Collaborative Model among Parties for Emission Reduction Based on Community Empowerment)
Soni Trison 1* , Afda Refani 1 , & Tsanie Ditya Kurnia 1
1 Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor
Informasi Artikel:

## ABSTRACT
Submission : 02 Juli 2024 Accepted : 07 Agustus 2024 Publish : 8 Agustus 2024

## *Penulis Korespondensi:
Soni Trison Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor e-mail: soni_trison@apps.ipb.ac.id Telp: +62 813-1032-0395
Makila 18 (2) 2024: 189-204 DOI: https://doi.org/10.30598/makila.v18i2.14302
Renewable Energy (RE) has become a key focus in the global effort to reduce reliance on conventional energy and its negative environmental impacts. Achieving this goal requires solid cooperation among various stakeholders,  including  governments,  the  private  sector,  and  Non- Governmental Organizations (NGOs). This study employs interviews with  35  stakeholders  participating  in  this  collaboration.  Data  was analyzed using stakeholder analysis methods with the help of Microsoft Excel  to  identify  the  influence  and  interests  of  each  stakeholder.  The analysis results indicate that stakeholders play different roles based on their levels of interest and influence. Stakeholders with high influence and interest, referred to as key players, need to be actively involved in decision-making  processes  and  regular  consultations.  Meanwhile, stakeholders with low influence and interest, or the crowd, have a more passive  yet  still  crucial  role  in  achieving  mitigation  and  reducing greenhouse gas emissions. This analysis highlights the importance of effective  communication  and  management  strategies  in  facilitating stakeholder cooperation so that each party can contribute optimally to realizing renewable energy and reducing environmental impacts.

## KEYWORDS : Biomass, Cooperation, Mitigation, Stakeholders

## INTISARI
Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah menjadi fokus utama dalam  upaya  global  untuk  mengurangi  ketergantungan  pada energi  konvensional  dan  dampak  negatifnya  terhadap lingkungan.  Mewujudkan  tujuan  ini  memerlukan  kerjasama yang  solid  antara  berbagai  pemangku  kepentingan (stakeholder), yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Penelitian  ini menggunakan metode wawancara dengan 35 stakeholder yang berpartisipasi dalam kerjasama ini. Data dianalisis menggunakan  metode  analisis  stakeholder  dengan  bantuan Microsoft  Excel  untuk  mengidentifikasi  pengaruh  dan kepentingan  setiap  stakeholder.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa pemangku kepentingan memainkan peran yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Pemangku
kepentingan  dengan  pengaruh  dan  kepentingan  tinggi,  yang disebut sebagai key players, perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan konsultasi rutin. Sementara itu, pemangku kepentingan dengan pengaruh dan kepentingan rendah,  atau  crowd,  memiliki  peran  yang  lebih  pasif  namun tetap penting dalam mencapai mitigasi dan penurunan emisi gas rumah  kaca.  Analisis  ini  menekankan  pentingnya  strategi komunikasi  dan  manajemen  yang  efektif  dalam  memfasilitasi kerjasama antara pemangku kepentingan, sehingga setiap pihak dapat  berkontribusi  optimal  dalam  mewujudkan  energi terbarukan dan mengurangi dampak lingkungan.
KATA KUNCI: Biomassa, Kerjasama, Mitigasi, Stakeholder

## PENDAHULUAN
Energi baru dan  terbarukan (EBT)   telah  menjadi fokus utama dalam upaya global untuk mengurangi  ketergantungan  pada  sumber  energi  konvensional  dan  membatasi  dampak  negatif terhadap  lingkungan.  Di  Indonesia,  langkah-langkah  strategis  telah  diambil  untuk  mendorong penggunaan EBT melalui implementasi Kebijakan Energi Nasional (KEN), sebagaimana tercantum dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  79  Tahun  2014  dan  Rencana  Umum  Energi  Nasional  (RUEN) berdasarkan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017. Selain kebijakan dan komitmen pemerintah, terdapat penelitian terkait EBT yang menunjukkan potensi besar dalam memperkuat kemitraan di sektor mitigasi dan adaptasi. Penelitian oleh (Alim et al. 2023) menyoroti potensi besar dari energi surya atau matahari di Indonesia dan pentingnya investasi dalam teknologi penyimpanan energi untuk  memastikan  ketersediaan  energi  yang  stabil.  Pemanfaatan  energi  matahari  melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap telah diterapkan di berbagai lokasi, seperti di rumah sakit dan sejumlah perumahan. Meskipun demikian, capaian saat ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai target bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025 masih memerlukan langkah-langkah  lebih  lanjut.  Indonesia  juga  telah  mengambil  komitmen  kuat  dalam menanggulangi perubahan iklim, sejalan dengan ratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Upaya ini menegaskan peran penting Indonesia dalam menjaga keberlanjutan lingkungan global (Su 2023; Butarbutar et al. 2024) serta meningkatkan ketahanan energi domestik (Yoesgiantoro et al. 2018).
Kemitraan  antara  berbagai  stakeholder  telah  menjadi  salah  satu  aspek  kunci  dalam  upaya penurunan emisi dan pengembangan EBT. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil dapat mempercepat penerapan teknologi energi terbarukan serta menjamin keberlanjutan proyek energi. Sektor  swasta,  khususnya,  dapat  berperan  dalam  inovasi teknologi  dan  penyediaan  solusi  energi  yang  efisien  dan terjangkau (Mudhoffar et al. 2024).
Salah  satu  potensi  besar  yang  ditawarkan  dalam  meningkatkan  bauran  energi  adalah pengembangan biomassa, terutama melalui sistem cofiring dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Jurnal Makila, Vol. 18 (2) 2024: 189-204 Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Model Kerjasama Para Pihak Untuk Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
(PLTU).  Upaya ini terlihat di Provinsi Banten, di mana kolaborasi antara berbagai pihak  seperti petani,  operator  PLTU,  pengusaha  infrastruktur,  dan  lembaga  pendanaan  telah  dimulai  untuk mengoptimalkan  penggunaan  biomassa  sebagai  energi  terbarukan.  Dalam  konteks  ini, pendampingan implementasi menjadi krusial untuk memastikan semua pihak terlibat memahami peran mereka dengan jelas dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif (Dewi et al. 2021). Focus Group Discussion (FGD) telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten yang  mempertemukan  semua  pihak  terkait  dan  mengklarifikasi  peran  serta  tanggung  jawab masing-masing  dalam  model  kerjasama  yang  telah  dirancang.  Hasil  dari  FGD  ini  menunjukkan bahwa semua stakeholder telah menyampaikan peran mereka secara rinci, yang diharapkan dapat mempermudah implementasi di lapangan. Proses ini membuka peluang untuk menyelaraskan visi dan strategi antara berbagai pihak, memperkuat koordinasi, dan mengidentifikasi potensi tantangan serta solusi sebelum implementasi lapangan dimulai.
Dengan  demikian,  pendahuluan  ini  menguraikan  konteks,  tujuan,  dan  pentingnya pendampingan  dalam  implementasi  model  kerjasama  untuk  penurunan  emisi  berbasis pemberdayaan  masyarakat  di  Provinsi  Banten.  Kolaborasi  lintas-sektor  dan  partisipasi  aktif  dari semua  stakeholder  diharapkan  dapat  mengakselerasi  pencapaian  target  nasional  dalam  bauran energi serta mengurangi dampak lingkungan secara signifikan.

## METODE PENELITIAN
Pengumpulan    data    dan    informasi    yang  di    lakukan  dalam  penelitian  ini  dengan  cara pengamatan langsung di  lapangan,  wawancara  mendalam  dan  studi  pustaka (Adlini et al. 2022). Data-data   yang   diperoleh   dianalisis menggunakan  metode  analisis stakeholder (Reed et al. 2009),   tahapannya   yaitu   meliputi   identifikasi stakeholder,  klasifikasi stakeholder dan  hubungan antar stakeholder. Stakeholder yang terlibat mencakup lembaga pemerintahan di Provinsi Banten, para  pengusaha,  masyarakat,  dan  akademisi  yang  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  bersama dalam  penuruan  emisi  di  wilayah  Banten.  Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Banten memainkan peran penting sebagai pengelola kaitan dengan lingkungan hidup di Provinsi Banten, sedangkan pakar dari kalangan akademisi membantu dalam analisis ini.

## Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat tulis untuk mencatat, alat perekam untuk proses FGD, kamera untuk dokumentasi kegiatan, serta laptop dengan perangkat lunak Microsoft Office Excel dan Microsoft Word untuk mengolah data.   Kuesioner dan panduan wawancara disiapkan sebelumnya juga digunakan dalam penelitian ini.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama yaitu 1) Pengamatan Langsung di Lapangan:  Data  yang  didapatkan  adalah  PLTU  masih  menggunakan  energi  batubara  dalam menciptakan  energi.  2)  Wawancara  Mendalam:  Wawancara  dilakukan  dengan  stakeholder  yang
terlibat  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  mengenai  peran,  pengaruh,  dan kepentingan mereka dalam usaha penurunan emisi. 3) Studi Pustaka: penelitian sebelumnya tentang implementasi  model  kerjasama  berbagai  pihak  dalam  penurunan  emisi  berbasis  pemberdayaan masyarakat menunjukkan  bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Studi-studi tersebut menyoroti pentingnya peran serta aktif komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Tabel 1 Variabel penilaian peran dan pengaruh stakeholder dalam dalam usaha penurunan emisi berbasis pemberdayaan masyarakat
No  Variabel Instumen yang diteliti Hasil Instrumen Keterangan 1 Indentifikasi Stakeholder Stakeholder yang terlibat Deskripsi Para  pihak  yang  terlibat  dalam  program Penurunan  Emisi  Berbasis  Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Banten Peran Stakeholder Deskripsi Peran para pihak yang terlibat dalam program Penurunan  Emisi  Berbasis  Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Banten 2 Klasifikasi Stakeholder Pengaruh Stakeholder Analisis Stakeholder Pengaruh  para  pihak  yang  terlibat  dalam program Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Banten Kepentingan Stakeholder Analisis Stakeholder Kepentingan  para  pihak  yang  terlibat  dalam program Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Banten 3 Pemetaan Stakeholder Hubungan Pengaruh  dan Kepentingan Stakeholder Analisis Stakeholder Melihat  hubungan  antara  pengaruh  dan kepentingan  para  pihak  yang  terlibat  dalam program Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Banten

## Analisis Data
Analisis  stakeholder  dilakukan  melalui  tiga  tahap:  identifikasi  stakeholder,  klasifikasi stakeholder, dan pemetaan hubungan.
a.  Identifikasi Stakeholder
Identifikasi  stakeholder dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam upaya penurunan  emisi  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  di  Provinsi  Banten.  Langkah  ini  dilakukan sebelum pelaksanaan FGD melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, untuk memperoleh daftar nama stakeholder yang berpartisipasi dalam FGD tersebut. Selanjutnya, peserta  FGD  akan  diminta  untuk  mengidentifikasi  stakeholder  lain  yang  belum  terlibat  dalam kerjasama ini untuk dapat ditambahkan.
b.  Klasifikasi Stakeholder
Stakeholder  yang  telah  diidentifikasi  kemudian  diklasifikasikan  berdasarkan  kepentingan dan  pengaruh  mereka  terhadap  usaha  penurunan  emisi.  Klasifikasi  dilakukan  dengan menggunakan matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder. Penyusunan matriks ini didasarkan pada data yang diperoleh dari wawancara mendalam yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan selanjutnya dikelompokkan menurut kriteria pengaruh dan kepentingan. Berdasarkan analisis ini, stakeholder diklasifikasikan ke dalam empat kategori (Reed et al. 2009):
Jurnal Makila, Vol. 18 (2) 2024: 189-204 Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Model Kerjasama Para Pihak Untuk Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
• Key Player : Stakeholder dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi.
• Subject : Stakeholder dengan kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah.
• Context Setter : Stakeholder dengan pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah.
• Crowd : Stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan rendah.
Gambar 1 Matriks stakeholder pengaruh dan kepentingan
Klasifikasi interest-influence merupakan cara untuk menggambarkan posisi kepentingan dan pengaruh yang dimiliki oleh setiap stakeholder terkait. Berdasarkan hasil klasifikasi berdasarkan pengaruh dan kepentingan, stakeholder dapat dibagi menjadi empat golongan. Pertama, " Subjects ," yang  memiliki  kepentingan  tinggi  tetapi  pengaruhnya  rendah.  Kedua,  " Key  player ,"  adalah stakeholder  yang  sangat  aktif  dalam  pengelolaan,  ditandai  dengan  memiliki  pengaruh  dan kepentingan yang tinggi. Ketiga, " Context setter ," adalah stakeholder dengan pengaruh tinggi namun kepentingannya  tergolong  sedikit.  Dan  yang  terakhir,  " Crowd ,"  merupakan  stakeholder  yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah. Selain itu, penilaian kepentingan dan pengaruh stakeholder  dilakukan  melalui  serangkaian  pertanyaan  yang  mengukur  tingkat  keduanya  yang menggunakan skala penilaian dengan lima tingkat.

## Tabel 1 Skoring pengaruh stakeholder
Pengaruh Stakeholder Skor Nilai Kriteria Keterangan 5 18 – 20 Sangat Tinggi Berpengaruh nyata terhadap program 4 15 – 17 Tinggi Berpengaruh besar terhadap program 3 10 – 14 Cukup Tinggi Cukup berpengaruh terhadap program 2 5 – 9 Kurang Tinggi Kurang berpengaruh terhadap program 1 0 – 4 Rendah Tidak berpengaruh terhadap program
194

## Tabel 2 Skoring kepentingan stakeholder

## Kepentingan Stakeholder
Skor Nilai Kriteria Keterangan 5 11,1 – 14 Sangat Tinggi Sangat  memiliki  kepentingan terhadap program 4 8,7 – 11 Tinggi Berkepentingan  besar  terhadap program 3 5,8 – 8,4 Cukup Tinggi Cukup  memiliki  kepentingan terhadap program 2 2,9 – 5,6 Kurang Tinggi Kurang memiliki kepentingan 1 0 – 2,8 Rendah terhadap program

## c.   Pemetaan Stakeholder
Hubungan antar stakeholder dipetakan untuk menggambarkan interaksi dan hubungan yang ada,  baik  yang  tertulis  dalam  dokumen  resmi  maupun  yang  terjadi  di  lapangan.  Pemetaan dilakukan  berdasarkan  data  dari  wawancara  dan  dokumen  hasil  pengisian  kuesioner  oleh stakeholder.  Metode  deskripsi  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang hubungan antar stakeholder, termasuk kolaborasi, konflik, dan dinamika lainnya.

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Provinsi  Banten,  hasil  pemekaran  dari  wilayah  Karesidenan  Banten-Provinsi  Jawa  Barat melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2000,  telah  mengalami  evolusi  geografis  dan administratif yang signifikan. Awalnya terdiri dari empat kabupaten dan dua kota, Provinsi Banten kini terbagi menjadi empat kabupaten dan empat kota, mencakup luas wilayah sekitar 9.662,92 km2 di ujung barat Pulau Jawa. Berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Laut Jawa di utara, Samudra Hindia di selatan, serta Selat Sunda di barat, wilayah ini memainkan peran penting sebagai penyangga bagi Ibukota Negara. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang kuat, Provinsi Banten dihadapkan pada tantangan serius dalam menjaga keseimbangan lingkungan akibat emisi gas rumah kaca (GRK).
Aktivitas  industri,  transportasi,  dan  pertanian  menjadi  penyumbang  utama  emisi  GRK  di wilayah  ini,  dengan  penggunaan  bahan  bakar  fosil,  pengelolaan  sampah  yang  tidak  efisien,  dan praktik  pertanian  konvensional  menjadi  kontributor  utama.  Oleh  karena  itu,  upaya  mitigasi perubahan iklim menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif dari emisi GRK di Provinsi Banten.  Pengelolaan    hutan  yang  berkelanjutan  memberikan  manfaat  ekologis  yang  signifikan dalam mengurangi dampak perubahan iklim serta memberikan sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat yang memiliki lahan hutan (Supriadi dan Pranowo 2016; Oka Suparwata 2018).
Diperlukan  kebijakan  yang  berbasis  ilmiah,  kolaborasi  lintas  sektor,  dan  peningkatan kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  pelestarian  lingkungan.  Dengan  pemahaman  yang mendalam tentang sumber-sumber emisi dan dampaknya, Provinsi Banten dapat mengembangkan strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi GRK serta melindungi lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Perubahan iklim global telah menjadi sorotan utama di berbagai
Jurnal Makila, Vol. 18 (2) 2024: 189-204 Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Model Kerjasama Para Pihak Untuk Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
negara  di  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  fenomena  ini termasuk perubahan pola hidup manusia serta kebutuhan akan energi, terutama dalam penggunaan bahan bakar fosil yang telah lama menjadi andalan. Emisi CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah meningkat secara signifikan. Dampaknya  pun  terasa  dengan  jelas,  yakni  pemanasan  global  yang  semakin  cepat  dan  merata. Perubahan-perubahan  yang  terjadi  telah  diawasi  secara  ketat  oleh  para  peneliti,  terutama  yang tergabung  dalam Intergovernmental  Panel  on  Climate  Changes (IPCC).  Melalui  penelitian  mereka, ditemukan bahwa fenomena perubahan iklim ini telah berlangsung selama setidaknya 150 tahun terakhir.  Observasi  mereka  menunjukkan  peningkatan  yang  konsisten  dalam  emisi  CO2  dan dampaknya terhadap pemanasan global.
Stakeholder  yang  relevan  dalam  upaya  pengurangan  emisi  berbasis  pemeberdayaan    di Provinsi Banten mencakup pemerintah daerah yaitu Bappeda Provinsi Banten, Dinas LHK, Dinas ESDM, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan Provinsi Banten.  Pihak  Swasta  meliputi  perusahan  yang  berada  di  wilayah  Banten.      Pemerintah  daerah memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengurangan emisi GRK, serta mengawasi implementasinya. Selain itu, sektor industri bertanggung jawab untuk mengurangi  jejak  karbon  mereka  dengan  menerapkan  teknologi  hijau,  meningkatkan  efisiensi energi, dan menggunakan sumber energi terbarukan. Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam  mengadopsi  gaya  hidup  yang  ramah  lingkungan,  seperti  mengurangi  pemakaian  mobil pribadi,  mendukung  transportasi  umum,  dan  memilih  produk-produk  yang  berkelanjutan. Sementara itu, lembaga penelitian seperti IPCC memberikan pemahaman yang mendalam tentang sumber  emisi  dan  dampaknya,  serta  memberikan  rekomendasi  kebijakan  yang  berbasis  ilmiah. Dengan kolaborasi aktif antara stakeholder-stakeholder ini, Provinsi Banten dapat mengembangkan strategi holistik yang efektif dalam mengurangi emisi GRK dan melindungi lingkungan hidup untuk masa depan yang lebih baik. Perubahan iklim global telah menjadi sorotan utama di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Stakeholder
Tahapan awal dalam menganalisis stakeholder adalah dengan mengidentifikasi mereka berdasarkan masalah dan kebutuhan yang mereka miliki. Menurut Pangaribuan dan Munandar (2021) stakeholder adalah individu atau kelompok yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menentukan tujuan dan cara mencapainya dalam sebuah proyek atau program.
Hasil  identifikasi  stakeholder  menunjukkan  bahwa  stakeholder  berasal  dari  unsur  instansi pemerintahan ( goverment) , masyarakat ( community ), perguruan tinggi ( academy ) dan swasta ( business ). Jumlah stakeholder yang terlibat Penurunan Emisi Berbasis masyarakat melibatkan 35 (tiga puluh lima) stakeholder
( Tabel 3 ). Identifikasi 35 stakeholder ini diperoleh dari hasil FGD awal Dinas LHK Provinsi Banten dengan Tenaga Ahli di Perguruan tinggi.
Proses    identifikasi  stakeholder  juga  memperhatikan  peran  awal  yang  dimainkan  oleh  para stakeholder  (Widanan  dan  Gunawarman  2021).  Selain  itu  pentingnya  memahami  peran  awal  stakeholder dalam sebuah proyek atau program. Ini melibatkan analisis lebih lanjut tentang bagaimana peran individu atau kelompok tersebut dapat mempengaruhi jalannya proyek atau program tersebut. Dengan memahami peran awal stakeholder, tim proyek dapat mengidentifikasi dengan lebih baik kebutuhan, harapan, dan kontribusi yang  diharapkan  dari  setiap pihak  terkait.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  semua  perspektif  dan kepentingan stakeholder diperhitungkan secara memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek atau program. Selain itu, memahami peran awal stakeholder juga dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi konflik atau hambatan yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan proyek, sehingga dapat diantisipasi dan diatasi dengan lebih efektif. Menurut Wakka (2014), terdapat tiga jenis stakeholder dalam konteks suatu kegiatan, yaitu stakeholder primer, stakeholder kunci, dan stakeholder sekunder.
Tabel 3 Indentifikasi Stakeholder No Nama Stakeholder Kategori Pemerintah Pusat 1 Dirjen PPI, KLHK Stakeholder kunci 2 Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Stakeholder Primer 3 BRIN Stakeholder Primer Pemerintah Provinsi 4 Bappeda Provinsi Banten Stakeholder Primer 5 Dinas LHK Provinsi banten Stakeholder Primer 6 Dinas ESDM Provinsi Banten Stakeholder Primer 7 Dinas PUPR Provinsi Banten Stakeholder Primer 8 Dinas Pertanian Provinsi Banten Stakeholder Primer 9 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Stakeholder Primer 10 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Banten Stakeholder Primer Pemerintah Kabupaten/ Kota 11 DLH Kota Cilegon Stakeholder Primer 12 DLH Kabupaten Serang Stakeholder Primer 13 DLH Kabupaten Pandeglang Stakeholder Primer 14 DLH Kabupaten Tangerang Stakeholder Primer Pihak Swasta 15 PT Cemindo Gemilang Plant Bayah Stakeholder Sekunder 16 PT Indonesia Power UJP PLTU 3 Lontar Stakeholder Sekunder 17 PT Japfa Comfeed Indonesia Stakeholder Sekunder 18 PT Tifco Fiber Indonesia Stakeholder Sekunder 19 PT Indonesia Power SLA PGU Suralaya Stakeholder Sekunder 20 PT Chandra Asri Petrochemical Stakeholder Sekunder 21 PT Indah Kiat Pulp & Paper Stakeholder Sekunder 22 PT SGPJB Stakeholder Sekunder 23 PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar) Stakeholder Sekunder 24 PT Lestari Banten Energi Stakeholder Sekunder 25 PT. Surveyor Indonesia Stakeholder Sekunder 26 Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Stakeholder Sekunder 27 Yayasan Konservasi Alam Bawah Laut (KABL) Stakeholder Sekunder Akademisi/Perguruan Tinggi 28 Universitas Tirtayasa Stakeholder Sekunder 29 Universitas Banten Jaya Stakeholder Sekunder 30 APINDO 31 Universitas Pendidikan Indonesia – Serang – Kelautan Stakeholder Sekunder 32 Sekolah Tinggi Perikanan (AUP) Stakeholder Sekunder 33 IPB Stakeholder Sekunder 34 ITB Stakeholder Sekunder
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
No Nama Stakeholder Kategori LSM 35 LSM Stakeholder Sekunder
Pembahasan yang sesuai untuk hasil pada Tabel 4 dapat berfokus pada analisis stakeholder dalam konteks pengembangan atau pelaksanaan suatu proyek atau inisiatif di wilayah Banten. Berikut stakeholder yang terlibat:
1.  Keterlibatan Pemerintah
Stakeholder dari tingkat pemerintah, baik pusat maupun provinsi, memiliki peran yang krusial dalam keberhasilan proyek. Pada Tabel 4 dapat di lihat bahwa Dirjen PPI, KLHK termasuk dalam stakeholder kunci. Menurut Wakka (2014) stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki pengaruh besar dan penting dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Rosalinda et al. (2022) yang mengatakan bahwa dalam aktifitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), mereka yang memiliki wewenang secara sah sering kali menjadi pemain kunci atau aktor utama dalam pengelolaan tersebut. Untuk itu Dirjen PPI pada kali ini berperan penting dalam memberikan regulasi dan kebijakan terkait penurunan emisi dan pemberdayaan masyarakat, seperti Strategi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SRNPG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-PG), dan Dana Insentif Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (DID).
Sedangkan  stakeholder  primer  dapat  disebut  sebagai  stakeholder  pendamping  yang  secara  aturan harus  terlibat  dari  pembuat  keputusan  hingga  pelaksanaan  aturan.  Wakka  (2014)  menyebutkan  bahwa stakeholder primer adalah mereka yang akan merasakan dampak baik atau buruk dari suatu kegiatan. Untuk itu  stakeholder  yang  terlibat  dalam  stkeholder  primer  adalah  Dirjen  Ketenagalistrikan  Kementerian  ESDM, BRIN, serta berbagai Dinas di tingkat Provinsi Banten memiliki keterlibatan yang penting dalam menetapkan kebijakan, perizinan, dan pengawasan terhadap proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan, energi, dan sektor-sektor  lainnya.  Ilham et  al. (2016)  mengidentifikasi  lembaga  pemerintah  sebagai  pemain  kunci  yang berperan sebagai entitas tunggal dengan pengaruh dan kepentingan yang signifikan.
2.  Peran Swasta
Pihak swasta, seperti PT Indonesia Power UJP PLTU 3 Lontar, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Tifco Fiber Indonesia, PT Indonesia Power SLA PGU Suralaya, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT SGPJB, PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar), PT Lestari Banten Energi, PT. Surveyor Indonesia, Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Yayasan Konservasi Alam Bawah Laut (KABL) memiliki peran yang  signifikan  dalam  pembangunan  ekonomi  daerah  melalui  investasi  dan  penciptaan  lapangan  kerja. Keterlibatan  mereka  dalam  proyek-proyek  infrastruktur  atau  industri  dapat  memengaruhi  pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini yang mengidentifikasi bahwasanya peran swasta masuk ke dalam  stakeholder  sekunder.  Menurut    (Wakka  2014)  stakeholder  sekunder  adalah  pihak  yang  bertindak sebagai perantara atau pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
3.  Peran Akademisi dan LSM
Universitas dan LSM juga memiliki peran yang penting dalam memberikan pengetahuan, advokasi, dan  riset  terkait  isu-isu  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi.  Untuk  pihak  akademisi  dan  LSM  merupakan termasuk dalam stakeholder sekunder.  Meskipun tidak memiliki kekuatan kebijakan seperti pemerintah atau sumber  daya  finansial  seperti  pihak  swasta,  kontribusi  mereka  dalam  advokasi  keberlanjutan  dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sangat berharga dalam jangka panjang.
198

## Klasifikasi Stakeholder
Klasifikasi  stakeholder  adalah  proses  mengidentifikasi  dan  mengelompokkan  individu,  kelompok, atau  entitas  yang  memiliki  kepentingan,  pengaruh,  atau  dampak  terhadap  suatu  proyek,  organisasi,  atau inisiatif  tertentu.  Dalam  klasifikasi  ini,  stakeholder  biasanya  dibagi  menjadi  beberapa  kategori  berdasarkan karakteristik mereka, seperti kepentingan, kekuatan, atau posisi dalam suatu konteks. Klasifikasi stakeholder membantu  dalam  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  siapa  yang  terlibat,  bagaimana  mereka  dapat mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  suatu  situasi,  dan  bagaimana  berinteraksi  dengan  mereka  untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Berikut  berupakan  sebaran  persepsi  pengaruh  stakeholder  terhadam  program penurunah emisi Gas Rumah Kaca berbasis pemberdayaan masyarakat ( Tabel 4 ).
Tabel 4 Sebaran Persepsi Pengaruh Stakeholder terhadap Program Stakeholder Nilai Kriteria Keterangan Ditjen PPI, KLHK, Ditjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM,  BRIN,  Dinas  LHK  Provinsi  Banten,  DLH  Kota Cilegon,  DLH  Kabupaten  Serang,  DLH  Kabupaten Pandeglang, DLH Kabupaten Serang. 17 – 20 Sangat Tinggi Berpengaruh  nyata terhadap program Bappeda Provinsi Banten, Dinas ESDM Provinsi Banten, Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Dinas Perdagangan dan Perndustrian Provinsi Banten,
PT  Indonesia  Power  UJP  PLTU  3  Lontar,  PT  Japfa Comfeed  Indonesia,  PT  Tifco  Fiber  Indonesia,  PT
Indonesia Power SLA PGU Suralaya, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT SGPJB, PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar), PT Lestari Banten Energi, PT. Surveyor Indonesia, Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Yayasan Konservasi  Alam  Bawah  Laut  (KABL),  Universitas Tirtayana, Universitas Banten Jaya. 13-16 Tinggi Berpengaruh  besar terhadap program - 9-12 Cukup Tinggi Cukup berpengaruh terhadap program - 5-8 Kurang Tinggi Kurang berpengaruh terhadap program PT Suveyor Indonesia, Yayasan Keanekaragaman hayati (KEHATI),  Yayasan  Konservasi  Alam  Bawah  Laut (KABL),  APINDO,  LSM,  Universitas  Pendidikan Indonesia Serang Kelautan, IPB, ITB. 0-4 Rendah Tidak  berpengaruh terhadap program
Tabel  4 tersebut  mengklasifikasikan  stakeholder  berdasarkan  nilai  dan  kriteria  yang  ditetapkan. Stakeholder  yang  termasuk  dalam  kategori  Sangat  Tinggi  (17-20  nilai)  seperti  Ditjen  PPI,  KLHK,  Ditjen Ketenagalistrikan  Kementrian  ESDM,  BRIN,  serta  beberapa  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  di  Provinsi Banten, memiliki pengaruh yang sangat besar dan berpengaruh nyata terhadap program yang sedang berjalan. Stakeholder yang masuk dalam kategori Tinggi (13-16 nilai) termasuk Bappeda Provinsi Banten, Dinas ESDM Provinsi Banten, Dinas PUPR Provinsi Banten, dan sejumlah perusahaan seperti PT Indonesia Power dan PT Chandra Asri Petrochemical. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap program yang sedang dilaksanakan. Kategori  Cukup  Tinggi  (9-12  nilai)  dan  Kurang  Tinggi  (5-8  nilai)  menunjukkan  tingkat  pengaruh  yang
Jurnal Makila, Vol. 18 (2) 2024: 189-204 Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Model Kerjasama Para Pihak Untuk Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
menurun,  sementara  kategori  Rendah  (0-4  nilai)  termasuk  stakeholder  yang  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  program.  Tabel  ini  membantu  dalam  mengidentifikasi  stakeholder  mana  yang  perlu  diberikan perhatian lebih dalam merencanakan dan melaksanakan program, serta menentukan strategi komunikasi dan keterlibatan yang tepat dengan masing-masing stakeholder.
Gambar  2 Sebaran Nilai Pengaruh Stakeholder Dalam hasil Gambar 2 , terlihat tingkat pengaruh yang dimiliki oleh berbagai pihak terhadap suatu proyek.  Analisis  pengaruh  stakeholder  ini  penting  karena  dapat  membantu  dalam  menentukan  strategi komunikasi  dan  manajemen  yang  efektif.  Pihak-pihak  yang  memiliki  pengaruh  yang  besar  mungkin  perlu dilibatkan  lebih  aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  dikonsultasikan  secara teratur.  Di  sisi  lain, pihak-pihak dengan pengaruh yang lebih kecil mungkin tetap perlu dijaga hubungan dan diberi informasi yang relevan, namun mungkin tidak memerlukan tingkat keterlibatan yang sama dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang lebih besar. Dengan memahami tingkat pengaruh stakeholder, tim proyek atau organisasi dapat mengalokasikan  sumber  daya  dan  energi  mereka  dengan  lebih  efisien  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan harapan pihak-pihak yang paling berpengaruh.
Tabel 5 Sebaran Persepsi Kepentingan Stakeholder terhadap Program Stakeholder Nilai Kriteria Keterangan Ditjen PPI, KLHK, Ditjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM,  BRIN,  Dinas  LHK  Provinsi  Banten,  DLH  Kota Cilegon,  DLH  Kabupaten  Serang,  DLH  Kabupaten Pandeglang, DLH Kabupaten Serang. Bappeda Provinsi
Banten,  Dinas  ESDM  Provinsi  Banten,  PT  Indonesia Power UJP PLTU 3 Lontar, PT Cemindo Gemilang Plant Bayah,  PT  Indonesia  Power  SLA  PGU  Suralaya,  PT Chandra  Asri  Petrochemical,  PT  SGPJB,  PT  Lestari Banten Energi, Universitas Tirtayana. 11,1 – 14 Sangat Tinggi Berpengaruh  nyata terhadap program Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten,
Dinas Perdagangan dan Perndustrian Provinsi Banten, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Tifco Fiber Indonesia, PT  Indah  Kiat  Pulp  &  Paper,  PT  Multimas  Nabati
Asahan  (Wilmar),  PT.  Surveyor  Indonesia,  Yayasan 8,7 – 11 Tinggi Berpengaruh  besar terhadap program 0 5 10 15 20 25 Dirjen PPI, KLHK Bappeda Provinsi Banten Dinas PUPR Provinsi Banten Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi… DLH Kabupaten Pandeglang PT Indonesia Power UJP PLTU 3 Lontar PT Indonesia Power SLA PGU Suralaya PT SGPJB PT. Surveyor Indonesia Universitas Tirtayasa LSM IPB Nilai Tingkat Pengaruh Stakeholder St akeh older Sebaran Nilai Pengaruh Stakeholder
Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Yayasan Konservasi  Alam  Bawah  Laut  (KABL),  Universitas Banten Jaya. - 5,8 – 8,4 Cukup Tinggi Cukup berpengaruh terhadap program - 2,9 – 5,6 Kurang Tinggi Kurang berpengaruh terhadap program PT Suveyor Indonesia, Yayasan Keanekaragaman hayati (KEHATI),  Yayasan  Konservasi  Alam  Bawah  Laut (KABL),  APINDO,  LSM,  Universitas  Pendidikan Indonesia Serang Kelautan, IPB, ITB. 0 – 2,8 Rendah Tidak  berpengaruh terhadap program
Pengelolaan  stakeholder  merupakan  langkah  kritis  dalam  mengelola  hubungan  dengan  berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu program atau proyek. Tabel 5 nilai dan kriteria stakeholder memberikan panduan dalam mengidentifikasi seberapa besar pengaruh dan keterlibatan masing-masing pihak terhadap jalannya program. Stakeholder dengan Pengaruh Sangat Tinggi (11,1 - 14) Stakeholder dalam kategori memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan program. Keterlibatan mereka bisa mencakup pengambilan  keputusan  strategis,  alokasi  sumber  daya  yang  penting,  dan  dukungan  yang  kuat  dalam implementasi program. Strategi keterlibatan untuk stakeholder ini harus proaktif, intensif, dan berfokus pada memastikan bahwa kepentingan mereka terpenuhi sekaligus mendukung tujuan program secara keseluruhan.
Stakeholder dengan Pengaruh Tinggi (8,7 - 11) Stakeholder dalam kategori ini pengaruh tidak sebesar stakeholder dalam kategori Sangat Tinggi, mereka tetap memiliki peran yang signifikan dalam mendukung implementasi program. Keterlibatan mereka biasanya melalui kontribusi dalam spesifik area keahlian mereka, seperti infrastruktur, pertanian, atau lingkungan. Strategi keterlibatan harus memperhatikan kebutuhan dan harapan mereka untuk memastikan dukungan berkelanjutan terhadap program. Stakeholder dalam kategori Cukup Tinggi (5,8 - 8,4) dan Kurang Tinggi (2,9 - 5,6) memiliki pengaruh yang lebih terbatas terhadap program. Meskipun  demikian,  mereka  masih  memerlukan  perhatian  dalam  hal  keterlibatan  dan  komunikasi  untuk memastikan mereka terlibat secara memadai dan mendukung tujuan program. Stakeholder dengan Pengaruh Rendah (0 - 2,8) Stakeholder dalam kategori ini, memiliki pengaruh yang rendah atau tidak signifikan terhadap program. Meskipun demikian, memantau keberadaan mereka penting untuk menghindari potensi hambatan atau masalah yang tidak diinginkan selama pelaksanaan program. Ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan program  secara  efisien  dan  efektif  sambil  membangun  hubungan  yang  berkelanjutan  dan  saling menguntungkan dengan berbagai pihak terkait.
Jurnal Makila, Vol. 18 (2) 2024: 189-204 Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Model Kerjasama Para Pihak Untuk Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Gambar  3 Sebaran tingkat kepentingan stakeholder
Dalam Gambar  3 ,  terdapat  berbagai  pihak  yang  memiliki  peran  dan  kepentingan  dalam  proyek tertentu. Dirjen PPI, KLHK, dan DLH Kota Cilegon, misalnya, memiliki kepentingan yang tinggi dengan skor 13,6  dan  13,2  masing-masing.  Sementara  itu,  PT  Surveyor  Indonesia  dan  Yayasan  Keanekaragaman  Hayati (KEHATI) memiliki kepentingan yang relatif rendah dengan skor 1,3. Dalam konteks ini, penting bagi pihak yang terlibat dalam proyek untuk memahami dan memperhitungkan kepentingan berbagai pihak terkait. Ini dapat membantu dalam merancang strategi dan keputusan yang lebih tepat guna, serta meminimalkan potensi konflik atau ketidaksepakatan dengan para stakeholder yang memiliki kepentingan yang signifikan. Selain itu, penilaian kepentingan ini juga dapat menjadi dasar untuk menentukan tingkat keterlibatan dan komunikasi yang diperlukan dengan masing-masing pihak secara efektif.

## Pemetaan Stakeholder
Pemetaan  Stakeholder  dapat  menggambarkan  posisi  dan  peranan  yang  dimainkan  masing-masing stakeholder  dalam  penurunan  emisi  berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  Terdapat  empat  kuadran  yang menggambarkan pemetaan antara hubungan pengaruh dan kepentingan stakeholder (Gambar 4).
a. Subject (Kelompok 1) yaitu memiliki Tingkat kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah tetapi pada hasil ini tidak ada stakeholder yang masuk ke dalam kelompok 1. Subject juga dapat diartikan sebagai pihak stakeholder yang peduli terhadap pembuatan dan implementasi kebijakan (Pangaribuan dan Munandar 2021).
b. Key Player (Kelompok II), Key Players sendiri merupakan stakeholder yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek (Afifa et al. 2024)). Hal ini dikarenakan penentuan kinerja dan kegiatan dipengaruhi oleh policy maker, dalam hal ini yaitu KLHK. Selain  itu,  kegiatan  pembinaan,  pengawasan  dan  evaluasi menjadi  peran  kunci  dalam  penurunan  emisi berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  Berikut  adalah  peran  pihak  yang  terlibat  dalam  proyek  ini  adalah Dirjen PPI, KLHK, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, BRIN, Bappeda Provinsi Banten, Dinas LHK Provinsi Banten, Dinas ESDM Provinsi Banten, Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Banten,  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Provinsi
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Dirjen PPI, KLHK Bappeda Provinsi Banten Dinas PUPR Provinsi Banten Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi… DLH Kabupaten Pandeglang PT Indonesia Power UJP PLTU 3 Lontar PT Indonesia Power SLA PGU Suralaya PT SGPJB PT. Surveyor Indonesia Universitas Tirtayasa LSM IPB Nilai Tingkat Kepentingan Stakeholder St akeh older Sebaran Tingkat Kepentingan Stakeholder
Banten,    DLH  Kota  Cilegon,  DLH  Kabupaten  Serang,  DLH  Kabupaten  Pandeglang,  DLH  Kabupaten Tangerang,  PT Cemindo Gemilang Plant Bayah, PT Indonesia Power UJP PLTU 3 Lontar, PT Japfa Comfeed Indonesia,  PT  Tifco  Fiber  Indonesia,  PT  Indonesia  Power  SLA  PGU  Suralaya,  PT  Chandra  Asri Petrochemical, PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT SGPJB, PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar), PT Lestari Banten Energi, Universitas Tirtayasa, Universitas Banten Jaya.
c. Context  Setter (Kelompok  III),  yaitu  stakeholder  yang  memiliki  kategori  kepentingan  rendah  tetapi pengaruhnya tinggi. Akan tetapi tidak ada stakeholder yang masuk dalam kelompok III.
d. Crowd (Kelompok  IV),  yaitu  memiliki  kategori  kepentingan  dan  pengaruh  rendah  diposisikan  pada Akademisi; LSM; dan Mitra (CSR). Kepentingan akademisi dan LSM rendah karena tidak terlibat secara aktif terhadap kelompok  PT. Surveyor  Indonesia,  Yayasan Keanekaragaman  Hayati  (KEHATI),  Yayasan Konservasi  Alam  Bawah  Laut  (KABL),  APINDO,  LSM,  Universitas  Pendidikan  Indonesia – Serang – Kelautan, Sekolah Tinggi Perikanan (AUP), IPB, ITB.

## Gambar 4 Matriks stakeholder dalam penurusan emisi berbasis pemberdayaan masyarakat

## KESIMPULAN
Penurunan  emisi  gas  rumah  kaca  di  Provinsi  Banten  memerlukan  identifikasi  dan pengelompokan stakeholder yang komprehensif. Langkah ini penting untuk memahami dinamika proyek  serta  memitigasi  potensi  konflik  kepentingan.  Melalui  kolaborasi  erat  antara  pemerintah, sektor  swasta,  dan  perguruan  tinggi,  dapat  dicapai  penurunan  emisi  yang  signifikan  dan berkelanjutan.  Dukungan terhadap manajemen konflik dan pengembangan kapasitas yang inklusif menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi langkah-langkah tersebut di Provinsi Banten . Secara  keseluruhan,  pengelolaan  stakeholder  yang  efektif  dalam  penelitian  ini memungkinkan untuk memaksimalkan kolaborasi antara semua pihak terlibat, sehingga menjaga
0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6
8 10 12 14 16 18 20 Pen ga ruh Kepentingan

## Matrik Pengaruh dan Kepentingan
Jurnal Makila, Vol. 18 (2) 2024: 189-204 Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Model Kerjasama Para Pihak Untuk Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
harmoni dalam implementasi program dan mencapai tujuan program secara efisien. Untuk itu hasil akhir  dalam  penelitian  ini  masih  berbasis  perencanan.  Sehingga  jika  perencanaan  ini  dapat dikembangkan  dengan  baik  untuk  tiap-tiap  stakeholder  maka  keberhasilan  program  mengenai Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis pemberdayaan masyarakat akan tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Adlini Mn, Dinda Ah, Yulinda S, Chotimah O, Merliyana Sj. 2022. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul J Pendidik . 6(1):974–980. Doi:10.33487/Edumaspul.V6i1.3394.
Afifa  N,  Rachman  I,  Rahman  A,  Alam  As.  2024.  Peran  Para  Pihak  Dalam  Pengelolaan  Hutan Mangrove Di Desa Pulias Dan Desa Labuanlobo Kecamatan Ogodeide Kabupaten. 22(1):50–57.
Alim MS, Thamrin S, W. RL. 2023. Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebagai Alternatif Ketahanan Energi Nasional Masa Depan . J Pengabdi Kpd Masy Nusant . 4(3):2427–2435.
Butarbutar Ar, Tahir U, Ansori T. 2024. Analisis Peran Investasi Hijau Dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah  Kaca  Dan  Meningkatkan  Efisiensi  Energi  Pada  Industri  Otomotif  Di  Jawa  Barat. J Multidisiplin West Sci . 3(02):156–166. Doi:10.58812/Jmws.V3i02.998.
Dewi  Ws,  Cahyani  Vr,  Mujiyo  M,  Pungky  F.  2021.  Pendampingan  Masyarakat  Dalam  Budidaya Porang Secara Agroforestri Sebagai Rintisan Desa Alasombo, Sukoharjo Sebagai Sentra Porang. Prima J Community Empower Serv . 5(2):145. Doi:10.20961/Prima.V5i2.46454.
Ilham  Qp,  Purnomo  H,  Nugroho  T.  2016.  Analisis  Pemangku  Kepentingan  Dan  Jaringan  Sosial Menuju Pengelolaan Multipihak Di Kabupaten Solok , Sumatera Barat ( Stakeholder And Social Network  Analyses  Towards  Multistakeholder  Forest  Management  In  Solok  District  ,  West Sumatera ). 21(2):114–119. Doi:10.18343/Jipi.21.2.114.
Mudhoffar K, Publik MA, Sosial FI, Padang Un. 2024. Ekonomi Politik Energi Terbarukan : Peluang Dan Tantangan Di Indonesia. Multiverse Open Multidiscip J . 3(1):47–52.
Oka  Suparwata  D.  2018.  Pandangan  Masyarakat  Pinggiran  Hutan  Terhadap  Program Pengembangan  Agroforestri  (The  Views  Of  Forest  Outskrit  Community  On  Agroforestry Development Program).
J Penelit Sos Dan Ekon Kehutan . 15(1):47–62. Http://Dx.Doi.Org/10.20886/Jpsek.2017.15.1.47-62.
Oktavia S, Saharuddin. 2013. The Relationship Between Role Of The Stakeholders And Community Participation  In  Agropolitan  Program  In  Karacak  Village,  Leuwiliang  Subdistrict,  Bogor District. Sodality J Sosiol Pedesaan . 1(3):231–246.
Https://Journal.Ipb.Ac.Id/Index.Php/Sodality/Article/View/9407%0ahttps://Journal.Ipb.A c.Id/Index.Php/Sodality/Article/Download/9407/7371.
Pangaribuan  Mt,  Munandar  Ai.  2021.  Analisis  Stakeholder  Dalam  Kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar ( Psbb ) Jakarta Periode Tahun 2020. 6(2):60–66.
Reed Ms, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn Ch, Stringer Lc. 2009. Who’s In And Why? A Typology Of Stakeholder Analysis Methods For Natural Resource Management. J Environ Manage . 90(5):1933–1949. Doi:10.1016/J.Jenvman.2009.01.001.
Rosalinda Uu, Kuntadi C, Pramukty R, Bhayangkara U, Raya J, Bhayangkara U, Raya J, Bhayangkara U, Raya J, Perusahaan U. 2022. Literature Review Pengaruh Gcg , Csr Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. 3(6):667–673.
Su Z. 2023. Research On The Influence Of Green Financial Investment Decision Factors Under The Background Of Environment, Society, And Governance. Front Business, Econ Manag . 7(3):137– 141. Doi:10.54097/Fbem.V7i3.5452.
Supriadi  H,  Pranowo  D.  2016.  Prospek  Pengembangan  Agroforestri  Berbasis  Kopi  Di  Indonesia. Perspektif . 14(2):135. Doi:10.21082/P.V14n2.2015.135-150.
Wakka  Ak.  2014.  Analisis  Stakeholders  Pengelolaan  Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus (Khdtk)  Mengkendek,  Kabupaten  Tana  Toraja,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (  Stakeholders Analysis Of The Management Mengekendek Forest For Special Purpose ( Khdtk Mengkendek ), Tana Toraja Di. J Penelit Kehutan Wallacea . 3(1):47–56.
Widanan I Wayan, Gunawarman Aagr. 2021. Identifikasi Stakeholder Dan Impikasinya Terhadap Kesuksesan Sebuah Proyek Studi Kasus: Proyek The Baladewa Villas-Bali. J Arsit Zo . 4(2):257– 266. Doi:10.17509/Jaz.V4i2.34428.
Yoesgiantoro,  Donny,  Sumiati.  2018.  Pemodelan  Sistem  Dinamis  Economy-Energy  Dalam Pengurangan  Emisi  Co2  Dan  Peningkatan  Pdrb  Untuk  Meningkatkan  Ketahanan  Daerah Banten. J Kaji Strat Ketahanan Nas . 1(2):60.