## PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

## DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Ni Nyoman Puspa Adnyani 1 dan I Nyoman Surata 2
(Nymn.surata@gmail.com)

## ABSTRAK
Abstraks :  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  melakukan  perencanaan, penyelenggaraan,  dan  evaluasi  tentang  pelaksanaan  Penghormatan,  Pelindungan, dan  Pemenuhan  hak  Penyandang  Disabilitas . Sehubungan  dengan  hal  tersebut penelitian  ini  meneliti  tentang  peranan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dalam pemberian  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Buleleng  dan    pelaksanaan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas  oleh  Dinas  Sosial  di  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara  kualitatif.  Peranan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dalam  pemberian perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Buleleng  adalah  merumuskan  dan  mengkoodinasikan  pelaksanaan  Rehabilitasi Sosial  Penyandang  Disabilitas  dalam  kerjasama  dengan  satuan  kerja  perangkat daerah  yang  lain,  lembaga  pemerintahan,  maupun  masyarakat.  Hal  ini  sangat penting karena perlindungan dan pemenuhan tersebut bersifat lintas sektoral, dan berkaitan  dengan  hampir  seluruh  bidang.  Perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas  oleh  Dinas  Sosial  di  Kabupaten  Buleleng  sudah  berjalan melalui perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Kata-kata Kunci: Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas.

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  meratifikasi Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities (CRPD),  melalui  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2011  tentang Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas)  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  107,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5251).  Hal  ini  menjadikan  Indonesia  sebagai  bagian  dari
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum  Universitas Panji Sakti.
masyarakat  dunia  yang  berkomitmen  secara  yuridis  formal  untuk  mengambil segala upaya dalam mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan  dan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  sebagaimana  yang tercantum dalam CRPD.
Ratifikasi Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD) sejalan  dengan  amanat  Pasal  28H  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa,  “Setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal Pasal 28H ayat (2). Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu  Putusan  MK  Nomor  10-17-23/PUU-VII/2009;  Putusan  MK  Nomor 143/PUU-VII/2009;  dan  Putusan  MK  No.  16/PUU-VIII/2010.  Dalam  ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa:
Hak  konstitusional  dalam  Pasal  28H  ayat  (2)  UUD  1945  adalah  jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran,
ketertinggalan,  pengucilan,  pembatasan,  pembedaan,  kesenjangan partisipasi  dalam  politik  dan  kehidupan  publik  yang  bersumber  dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.
Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, sehingga dapat  menghalangi  partisipasinya  secara  penuh  dan  efektif  dalam  masyarakat berdasarkan  pada  asas  kesetaraan  dengan  warga  negara  pada  umumnya. Penyandang  disabilitas  sebagai  bagian  dari  umat  manusia  dan  warga  Negara Indonesia,  secara  konstitusional  mempunyai  hak  dan  kedudukan  yang  sama  di depan  hukum  dan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  peran  serta penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis (Fajri Nursyamsi, dkk., 2015:10).
Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia, yaitu meliputi 600 juta orang, yang dua-per-tiga dari keseluruhan berada di negara  berkembang.  Para  penyandang  disabilitas  telah  diabaikan  selama  tiga
dekade awal keberadaan PBB. Para perancang International Bill of Human Rights tidak memasukan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Tak satu pun klausul kesetaraan dari Deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia  (1948),  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik (1966), dan Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), yang  secara  eksplisit  menyebutkan  disabilitas  sebagai  kategori  yang  dilindungi. Adapun kata disabilitas yang dirujuk sebagai isu HAM dalam berbagai dokumen, hanya  berkaitan  dengan  jaminan  sosial  dan  kebijakan  kesehatan  preventif. Perubahan cara pandang dari charity based menjadi social based sudah mendasari perkembangan  isu  disabilitas,  terutama  dalam  konteks  HAM.  Saat  ini,  terutama setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok  yang  hanya  patut  dikasihani,  tetapi  harus  dijamin  dan  dipenuhi  hak- haknya sebagai seorang manusia (Fajri Nursyamsi, dkk., 2015:14).
Tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan SAKERNAS (Survey Ketenagakerjaan  Nasional)  yang  memungkinkan  analisis  yang  lebih  dalam tentang  kondisi  penyandang  disabilitas  di  pasar  tenaga  kerja  Indonesia.  hasil survey tersebut adalah sebagai berikut:
Estimasi: 12,15% dari penduduk Sedang: 10,29% Berat: 1,87% Tingkat Pendidikan Disabel: 45,7% tidak lulus SD Non Disabel: 87,31% SD ke atas Jenis Kelamin Perempuan: 53,37%  Laki-laki: 46,63% Partisipasi pada pasar kerja Penyandang disabel: 51,12% Disabel berat:
20,27%
Non Disabel: 70,40%
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Survey Ketenagakerjaan Nasional .
Berdasarkan data yang dipublikasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2018,  penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng Tahun 2017 mencapai 4.657 jiwa  yang  terdiri  dari  laki-laki  2.783  jiwa  dan  perempuan  1.874  jiwa.  Angka tersebut  paling  tinggi  disumbangkan  kecamatan,  Gerokgak  yakni  783  jiwa.
Selanjutnya  Sukasada  665  jiwa,  Seririt  634  jiwa,  Buleleng  517  jiwa, Kubutambahan 510 orang, Banjar 453 jiwa, Sawan 441 jiwa, disusul Tejakula 396 jiwa, dan Busungbiu 257 jiwa.  Disabilitas tersebut ada yang sudah terjadi sejak lahir  akibat  faktor  kesehatan  ibu  saat  mengandung.  Ada  pula  akibat  kecelakaan atau bukan bawaan.
Sebagai bagian dari permasalahan sosial, pemerintah daerah dituntut untuk berperan  dalam  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas sesuai  dengan  semangat  otonomi  daerah.  Marjoni  Rachman  menyatakan  bahwa otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat  lokalitas  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat. Menurut  Marjoni  Rachman  otonomi  daerah  berhubungan  dengan  konsep desentralisasi  yang  menjelmakan  otonomi  masyarakat  setempat  untuk memecahkan  berbagai  masalah  dan  pemberian  layanan  yang  bersifat  lokalitas demi  kesejahteraan  masyarakat  yang  bersangkutan.  Desentralisasi  dapat  pula disebut  otonomisasi,  otonomi  daerah  diberikan  kepada  masyarakat  dan  bukan kepada daerah atau pemerintah daerah (Marjoni Rachman, 2008: 2).
Peranan  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  merupkan  hal  yang  menarik  untuk diteliti, sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, yang tidak hanya semata-mata karena perintah peraturan perundang- undangan,  tetapi  juga  karena  tuntutan  keadilan,  yang  merupakan  salah  satu  hal tujuan hukum selain ketentraman dan kemanfaatan.
Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  menyatakan  secara  tegas kewajiban pemerintah daerah sehubungan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Dinyatakan  bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  melakukan perencanaan,  penyelenggaraan,  dan  evaluasi  tentang  pelaksanaan  Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Apa  peranan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dalam  pemberian perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana  pelaksanaan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  usaha  atau  pekerjaan  untuk  mencari  kembali  yang dilakukan  dengan  suatu  metode  tertentu  dengan  cara  hati-hati,  sistematis  serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya (Joko P. Subagyo, 1997: 2).
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  dengan demikian  tidak  hanya  meneliti  normanya  saja,  tetapi  juga  meneliti  pelaksanaan norma, dalam hal ini norma berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak- hak penyandang disbilitas.
Sifat  penelitian  hukum  empiris  dibedakan  antara  penelitian  hukum  empiris bersifat  eksploratif,  deskriptif,  dan  eksplanatoris.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan)  yang bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini menggambarkan  pelaksanaan  norma  hukum  mengenai  mengenai  perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disbilitas, di Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  antara  lain disesuaikan  dengan  masalah  penelitian.  Di  Kabupaten  Buleleng,  Dinas  Sosial merupakan leading  sector dalam  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak penyandang disbilitas.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  dan  dari  sumber lapangan  dikumpulkan  data  primer,  dengan  menggunakan  studi  dokumen  dan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan cara
yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstrukrur. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu  wawancara  yang  disertai  dengan  suatu  daftar  pertanyaan  yang  disusun sebelumnya,  serta  tidak  menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004).
Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

## C.    HASIL DAN PEMBAHASAN
1.    Peranan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng    dalam    Pemberian Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  Di Kabupaten Buleleng
Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  merupakan  salah  satu  Satuan  Kerja perangkat  Daerah  yang  ada  pada  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng.  Peraturan Bupati  Buleleng    Nomor    75  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah menyatakan bahwa Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  mempunyai  tugas  membantu  Bupati melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  di  bidang  Sosial.  Untuk  melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah melaksanakan jenis-jenis pelayanan dasar  yang  merupakan  langkah  strategis  penanganan  Penyandang  Masalah Kesejahteraan  Sosial  (PMKS),  pelayanan  kepada  penyandang  disabilitas merupakan  salah  satunya.  Maman  Wahyudi  menjelaskan  lebih  lanjut,  yang disertakan  dalam  program-program  pelayanan  kepada  penyandang  disabilitas adalah  seseorang  yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental,  intelektual,  atau sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  di  mana  ketika  berhadapan  dengan  berbagai hambatan  hal  ini  dapat  mengalami  partisipasi  penuh  dan  efektif  mereka  dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriterianya adalah:
a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
Hak-hak  penyandang  disabilitas  wajib  dilindungi  dan  diupayakan pemenuhannya.  Hak-hak  penyandang  disabilitas  yang  wajib  dilindungi  dan dipenuhi dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
1. Hak-hak    penyandang  disabilitas  memiliki  hak:  hidup;  bebas  dari  stigma; privasi;  keadilan  dan  perlindungan  hukum;  pendidikan;  pekerjaan, kewirausahaan,  dan  koperasi;  kesehatan;  politik;  keagamaan;  keolahragaan; kebudayaan  dan  pariwisata;  kesejahteraan  sosial;  aksesibilitas;  pelayanan publik;  perlindungan  dari  bencana;  habilitasi  dan  rehabilitasi;  konsesi; pendataan;  hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam  masyarakat; berekspresi,  berkomunikasi,  dan  memperoleh  informasi;  berpindah  tempat dan  kewarganegaraan;  dan  bebas  dari  tindakan  diskriminasi,  penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
2. Perempuan dengan disabilitas, selain hak tersebut, juga memiliki hak:
a. atas kesehatan reproduksi;
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis;
d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
3. Anak penyandang disabilitas selain hak-hak tersebut, memiliki hak:
a. mendapatkan  perlindungan  khusus  dari  diskriminasi,  penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau
keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e. pemenuhan kebutuhan khusus;
f. perlakuan  yang  sama  dengan  anak  lain  untuk  mencapai  integrasi  sosial dan pengembangan individu; dan
g. mendapatkan pendampingan sosial.
Perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  tidak  dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, tanpa bekerja sama dengan instansi/ lembaga lain. Hal demikian disebabkan karena perlindungan dan pemenuhan tersebut bersifat lintas sektoral, dan berkaitan dengan hampir seluruh bidang.  Kepala  Dinas  Sosial  memiliki  beberapa  tugas  dan  fungsi,  antara  lain: merumuskan dan mengkoodinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas,  dan  melaksanakan  koordinasi  dengan  instansi  dan/atau  lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.
Berkaitan  dengan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas koordinasi dan kerja sama antara lain dilakukan dengan:
1. Pemerintah  Daerah    bekerja  sama  dengan  lembaga  bantuan  hukum  tertentu dan  organisasi  Penyandang  Disabilitas  untuk  menyediakan  pelayanan pendampingan  dan  bantuan  hukum  kepada  Penyandang  Disabilitas  yang terlibat  permasalahan  hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas Sosial bekerja sama dan membangun koordinasi dengan penyelenggara pendidikan  baik  yang  merupakan  bagian  dari  Pemerintah  Daerah  dan/atau masyarakat.
3. Dalam pemberian pendidikan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas Dinas Sosial menjalin koordinasi dan kerjasama dengan:
a. Perangkat  daerah  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  di  bidang ketenagakerjaan;
b. Penyelenggara rehabilitasi sosial;
c. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah;
d. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
4. Dinas  Sosial  bekerja  sama  dan  berkoordinasi  dengan  penyelenggara pelayanan kesehatan baik negeri maupun swasta.
5. Pemerintah  Daerah  (Dinas  sosial)  bekerja  sama    dengan  lembaga penyelenggara  kepemiluan  untuk  memenuhi  hak-hak  politik  penyandang disabilitas.
6. Pemerintah Daerah (Dinas sosial) bekerja sama  dengan lembaga agama dan adat untuk memenuhi hak-hak keagamaan dan adat penyandang disabilitas
7. Pemerintah  Daerah  wajib  membina,  mengembangkan,  dan  menyiapkan fasilitas  olahraga  untuk  Penyandang  Disabilitas  yang  dilaksanakan  dan diarahkan  untuk  meningkatkan  prestasi  di  bidang  olah  raga,  kesehatan,  dan rasa  percaya  diri,  untuk  itu  harus  bekerja  sama  dengan  lembaga-lembaga keolahragaan yang dibentuk pemerintah dan swasta.
8. Pemerintah  Daerah  wajib  menjamin  aksesibilitas  bagi  Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata, untuk itu perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga di yang bergerak di bidang seni, budaya, dan kepariwisataan.
9. Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  berkewajiban  mewujudkan  dan memfasilitasi  terwujudnya  aksesibilitas  penggunaan  fasilitas  umum  bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Fasilitas umum yang
dimaksud  meliputi  bangunan  gedung,  jalan,  permukiman,  ruang  terbuka hijau, transportasi publik, tempat ibadah.
10. Pemerintah  Daerah  berkewajiban  melindungi  Penyandang  Disabilitas  dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
Misi  pertama  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  adalah  mengembangkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga. Misi yang  pertama  ini  mempunyai  makna  bahwa  melalui  koordinasi  dan  kerjasama yang  terpadu,  akan  terwujud  penanganan  masalah  sosial  yang  terintegrasi  dan terpadu antara kelembagaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam  pengendalian/pencegahan  terhadap  timbulnya  masalah  kerawanan  sosial. Dalam kerjasama ini Dinas Sosial menjadi leading sector dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
2.      Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Buleleng
Ada  pihak-pihak  yang  dalam  kenyataannya  menganggap  pemenuhan  hak- hak  penyandang  disabilitas  masih  bermasalah,  termasuk  di  Kabupaten  Buleleng, dalam hal-hal berikut:
1. Pelayanan  di  rumah  sakit  daerah  yang  kurang  ramah  terhadap  Penyandang Disabilitas,  miskomunikasi  antara  pasien  Penyandang  Disabilitas,  terutama disabilitas  rungu-wicara  dengan  tenaga  medis  sehingga  kebutuhan  akan pendamping sebagai penterjemah bahasa isyarat sangat tinggi.
2. Penyandang  Disabilitas  anak  setelah  menyelesaikan  pendidikan  dasar mengalami  kesulitan  utnuk  mendapatkan  sekolah  lanjutan  ke  tingkat menengah  inklusi  karena  terkendala  jarak  dan  biaya.  Selain  itu,  sekolah lanjutan yang khusus untuk Penyandang Disabilitas secara kurikulum masih bersifat umum dan belum relevan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.
3. Penyedia  kerja  (perusahaan)  menggunakan  celah  melalui  penafsiran  atas kewajiban  untuk  memperkerjakan  1  (satu)  orang  Penyandang  Disabilitas
setiap  100  (seratus)  tenaga  kerja  yang  dipekerjakan.  Dalih  yang  sering disampaikan  oleh  perusahaan  adalah  tenaga  kerja  yang  dipekerjakan  di perusahaannya belum mencapai 100 (seratus) orang.
4. Pemerintah telah memiliki program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat.  Penyandang  Disabilitas  berat  dibantu  Rp.  250.000./bulan. Permasalahannya  ada  para  proses  pencairan  di  mana  ketentuan  menyatakan hibah  harus  ada  proposal,  administrasi,  serta  membuka  rekening  untuk pencairannya. Penyandang Disabilitas, sebagian bahkan tidak memiliki KTP sehingga tidak bisa membuat rekening bank.
5. Keberadaan gedung pelayanan publik, ruang publik, serta transportasi publik yang tidak aksesibel menjadi salah satu tantangan penting bagi Penyandang Disabilitas.  Hal  ini  tidak  saja  berkaitan  dengan  hak  atas  mobilitas Penyandang Disabilitas namun juga berkaitan erat dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar lainnya.
6. Penyandang  Disabilitas  kurang  mendapatkan  pendidikan  politik  sehingga partisipasinya di kancah perpolitikan daerah masih relatif minimal. Padahal, partisipasi menjadi kunci penting dalam memperjuangkan kepentingan untuk masuk ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan.
7. Di  Kabupaten  Buleleng,  belum  tersedianya  bioskop,  gelanggang  seni  dan olahraga,  tempat-tempat  hiburan  dan  tempat-tempat  wisata  yang  aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
8. Di  bidang  keagamaan  dan  adat,  Penyandang  Disabilitas  memiliki kesempatan  yang  sangat  terbatas  untuk  beribadah  atau  bersembahyang  di pura  yang  memiliki  makna  penting  bagi  penganut  agama  Hindu.  Hal  ini disebabkan  karena  tidak  adanya  akses  bagi  Penyandang  Disabilitas  untuk dapat naik ke pelataran utama pura.
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah melaksanakan jenis-jenis pelayanan dasar  yang  merupakan  langkah  strategis  penanganan  Penyandang  Masalah Kesejahteraan  Sosial  (PMKS),  pelayanan  kepada  penyandang  disabilitas merupakan  salah  satunya.  Maman  Wahyudi  menjelaskan  lebih  lanjut,  yang disertakan  dalam  program-program  pelayanan  kepada  penyandang  disabilitas
adalah  seseorang  yang  memiliki  keterbatasan  fisik,  mental,  intelektual,  atau sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  di  mana  ketika  berhadapan  dengan  berbagai hambatan  hal  ini  dapat  mengalami  partisipasi  penuh  dan  efektif  mereka  dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriterianya adalah:
a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
Dinas  Sosial,  khususnya  Bidang  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  telah secara terencana melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:
1. Program  pelayanan  dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial.  Kegiatan  yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:
a. Pelayanan  dan  perlindungan  sosial,  hukum  bagi  korban  eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
b. Pelaksanaan  KIE  konseling  dan  kampanye  sosial  bagi  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
c. Pelatihan  keterampilan  dan  praktek  belajar  kerja  bagi  anak  terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.
d. Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti.
2. Program  pembinaan  anak  terlantar.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  pada program  ini  adalah  Pelatihan  keterampilan  dan  praktek  belajar  kerja  bagi anak terlantar.
3. Program  pembinaan  para  penyandang  cacat  dan  trauma.  Kegiatan  yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.
4. Program  pembinaan  eks  penyandang  penyakit  sosial  (eks  narapidana,  PSK, narkoba  dan  penyakit  sosial  lainnya).  Kegiatan  yang  dilaksanakan  pada program ini adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan  dan  pelatihan  keterampilan  berusaha  bagi  eks  penyandang penyakit sosial
b. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
Kepala  Bidang  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Kabupaten
Buleleng  menjelaskan  bahwa  setiap  tahun  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng merealisasikan    bantuan  kepada  373  orang  anak  dengan  kedisabilitasan  berupa bantuan alat bantu, sembako, rujukan, dan lain-lainya. Tahun 2017 Dinas Sosial kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan berupa 145 buah kursi roda, 15 tongkat ketiak, dan 10 alat bantu dengar.  Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental yang telah  menerima  bantuan  Jaminan  Sosial  Tahun  2017  sebanyak  344  orang. Sebagian  besar  penyandang  disabilitas  merupakan  masyarakat  miskin,  sehingga selain  program  bantuan  untuk  disabilitas,  juga  diberi  bantuan  dalam  program pengentasan kemiskinan.

## D.    Penutup
Simpulan  merupakan  jawaban  akhir  dari  rumusan  masalah.  Simpulan diperoleh  dari  pengolahan  dan  penafsiran  data  yang  berhasil  diperoleh.  Dari uraian yang telah diuraikan di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Peranan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dalam  pemberian  perlindungan dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Buleleng adalah merumuskan dan mengkoodinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang  Disabilitas  dalam  kerjasama  dengan  satuan  kerja  perangkat daerah yang lain, lembaga pemerintahan, maupun masyarakat. Hal ini sangat penting karena perlindungan dan pemenuhan tersebut bersifat lintas sektoral, dan berkaitan dengan hampir seluruh bidang.
2. Perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  oleh  Dinas Sosial  di  Kabupaten  Buleleng  sudah  berjalan  melalui  perencanaan  dan pelaksanaan  Program  dan  Kegiatan.  Program  pembinaan  para  penyandang cacat dan trauma yang kegiatannya antara lain berupa:
c. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
d. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.

## DAFTAR  PUSTAKA
Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Fajri Nursyamsi, dkk. 2015. Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia  Ramah  Disabilitas. Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia (PSHK).
Joko  P.  Subagyo.  1997. Metode  Penelitian  dalam  Teori  dan  Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Marjoni  Rachman.  2008.  “Reformasi  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Membangun Model  Pelayanan  Publik  Yang  Dapat  Memenuhi  Keinginan  Masyarakat”. Prediksi . Nomor 7/Th. VI/Agustus 2008. Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.