JURNAL EKONOMI INTEGRA
ISSN   0216 - 4337 eISSN  2581 - 0340 homepage : http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga
Volume 12 Nomor 2 Juni 2022 Hal : 316 - 322

## TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN MASYARAKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI DAMPAK DARI PENERAPAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
Sunaryo N. Tuah Universitas Palangka Raya

## I N F O   A R T I K E L
Riwayat Artikel: Received   : April 20th, 2022 Revised   : May 5 th , 2022 May 25 th, 2022
Accepted   : June 15 th , 2022
Keywords: Regional  independence,  economic growth and poverty levels
Kata Kunci:
Kemandirian  daerah,  Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Kemiskinan.

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  see  the  impact  of  implementing  regional  financial independence on economic growth and the poverty level of the people of West Kotawaringin  Regency.  This  research  is  quantitative  descriptive.  The  data used  is  secondary  data  for  the  2009-2018  time  series.  Collecting  data  using library research method. The results showed that the level of regional financial independence had a significant and positive direct effect on economic growth and  had  a  negative  effect  on  the  poverty  level  of  the  people  of  West Kotawaringin Regency. Indirectly, the level of regional financial independence has  a  negative  influence  on  the  poverty  level  of  the  people  of  West Kotawaringin Regency.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  dampak  penerapan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat  kemiskinan  masyarakat  Kabupaten  Kotawaringin  Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder time series tahun 2009-2018. Pengumpulan  data  menggunakan  metode  library  research.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemandirian    keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif secara langsung terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat kemiskinan  masyarakat  Kabupaten  Kotawaringin  Barat.  Secara tidak langsung tingkat kemandirian  keuangan daerah mempunyai pengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kemiskinan  masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.
©2022, LPPM STIE Indonesia Pontianak
* Corresponding author : Address : Palangka Raya, Indonesia
E-mail : sunaryo_n_tuah@feb.upr.ac.id

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  suatu  proses  yang  dilaksanakan  secara berkesinambungan  dan  berencana  untuk  mendapatkan  kondisi  masyarakat  yang lebih  baik  dari  sebelumnya.  Pembangunan  ekonomi  daerah  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata didaerah tersebut. Keberhasilan pembangunan ekonomi sering diukur berdasarkan laju pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi.
Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  guna  membiayai  urusan  rumah tangganya  sendiri.  Peningkatan  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  public  sehingga  dapat  menciptakan  tata  pemerintahan  yang  lebih  baik (good govermance). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan  dari  sumber-sumber  penerimaan  daerah,  salah  satunya  dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli  Daerah  beberapa  pos  pendapatan  asli  daerah  harus  ditingkatkan  antara  lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiscal suatudaerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak.
Kabupaten  Kotawaringin  Barat  adalah  merupakan  Daerah  Kabupaten  yang otonom.  Realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  lima  (5)  tahun terkahir setiap tahun mengalami peningkatan antara 2,92% hingga 26,06%.   Laju pertumbuhan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung meningkat walapun pada  tahun  2016  menurun  jika  dibanding  dengan  tahun  sebelumnya.  Disisi  lain tingkat kemiskinan masyarakat setiap tahun cenderung semakin menurun.
Adanya  peningkatan  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan kemandirian keuangan daerah ini setiap tahun akan mengalami  peningkatan  dan  selanjutnya  akan  mempengaruhi  laju  pertumbuhan ekonomi  dan  menurunkan  tingkat  kemiskinan  masyarakat.  Penelitian  tentang pengaruh kemandirian keuang daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Belum pernah dilakukan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jenis penelitian ini adalah  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  dimana  lebih  menggunakan  data berupa  angka-angka  dalam  menganalisis  fakta – fakta  yang  ditemukan  untuk membuktikan hipotesis. Kabupaten ini adalah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang  otonomi  daerah.  Kabupaten  ini  merupakan kabupaten induk setelah mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten. Jenis data yang digunakan dalam  dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Dilihat dari  sumbernya,  data  yang  digunakan  adalah  merupakan    data  sekunder  berderet waktu (time series ) periode tahun 2009-2018. Data-data utama yang diperlukan adalah ; a) Data Keuangan Daerah (APBD), b) Data Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), c)
Persentase dan Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun selama periode tahun penelitian ini.
Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  diukur dengan pendekatan Angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). RKKD menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Rasio kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya  alam,  Dana  lokasi  umum  (DAU)  dan    Dana  alokasi  khusus  (DAK),  Dana darurat dan pinjaman. Adapun rumus  yang digunakan untuk menghitung RKKD adalah sebagai berikut (Abdul Halim 2007) :
𝐑𝐊𝐊𝐃 = 𝐏𝐀𝐃 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐏𝐮𝐬𝐚𝐭 + 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐢𝐧𝐣𝐚𝐦𝐚𝐧 × 𝟏𝟎𝟎%
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  semakin tinggi mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian  pula  sebaliknya.  Kemampuan  keuangan  atau  tingkat  kemandirian keuangan daerah dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) klasifikasi, sebagai mana dalam Tabel 3.1 di bawah ini.
Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kemandirian Daerah
Kemampuan Keuangan Daerah Kemandirian (%) Sangat Rendah Sedang Cukup Baik Sangat Baik 0% - 10,00% 10,01% - 20,00% 20,01% - 30,00% 30,01% - 40,00%
40,01 – 50,00% > 50%
Sumber : Tim Litbang Daepdagri-Fisipol UGM (Dalam Cheris, dkk 2016).
Menganalisis  Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Tingkat  Kemiskinan  Masyarakat  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin Barat  dianalisis  secara  kuantitatif    dengan  metode  statisik.  Model  analisis  yang digunakan adalah model persamaan analisis jalur (Path Analysis).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Data Pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2009 hingga 2018 dapat dilihat pada table 2 di bawah ini.
Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun PAD (Rp) Dana Perimbangan (Rp)  RKKD (%) Kriteria/Pola Hubungan

## Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder,  Juni 2020
Rasio kemandirian dapat memberi gambaran tingkat suatu daerah terhadap sumber dana  ekstern.  Tingginya  angka  rasio  kemandirian  menunjukkan  bahwa  tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak  ekstern  juga  tinggi  (terutama  pemerintah pusat dan provinsi) begitu juga sebaliknya.
Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009-2018 menunjukkan adanya fluktuasi seperti ditunjukkan pada table di atas. Tahun 2009 hasil rasio menunjukkan nilai 6,82 dan  masuk dalam kategori sangat kurang/ instruktif. Pada tahun 2010  hasil  rasionya  mengalami  kenaikan  menjadi  8,38  termasuk  kategori  sangat kurang/Instruktif.  Pada  tahun  2011-2012  hasil  rasio  menunjukkan  dalam  kategori  sangat kurang/Instruktif dengan skala intervalnya di persentase 0,00-10,00%. Pada tahun 2013 hasil rasionya  mengalami  kenaikan  menjadi  23,89  termasuk  kategori  sedang/  Instruktif.  Pada tahun  2014-2015  hasil  rasio  mengalami  penurunan  dan  termasuk  dalam  kategori kurang/Instruktif.  Pada  tahun  2016-2018  hasil  rasio  kembali  mengalami  kenaikan  dan termasuk  dalam  kategori  kurang/  Instruktif.  Secara rata-rata rasio  kemandirian  keuangan daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  tahun  2009-2018  yaitu  sebesar  15,35%  termasuk kategori  kurang/Instruktif.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  pemerintah Kabupaten  Kotawaringin  Barat  dalam  membiayai  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan dan  pelayanan  masyarakat  masih  sangat  tergantung  terhadap  Pemerintah  Pusat.  Angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) periode tahun 2009 hingga 2018 mengalami peningkatan  dari  6,82  %  menjadi  23,89  %,  sementara  pada  periode  yang  sama  laju pertumbuhan ekonomi  juga mengalami peningkatan dari 6,41%  menjadi 7,55%, dan tingkat kemiskinan  masyarakat  menurun  dari  6.87%  menjadi  5,44%.  Pada  periode  ini  ada kecenderungan perubahan angka RKKD dengan laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan perubahan yang searah, sementara perubahan RKKD dengan tingkat kemiskinan cenderung menunjukkan hubungan yang berlawanan arah.
Angka  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  periode  selanjutnya  2013-2015 mengalami penurunan dari 23,89% menjadi 15,61%, sementara disisi lain laju pertumbuhan
2009 35.429.548.643,88 519.230.639.252,00 6,82 Sangat Kurang/ Instruktif 2010 42.815.214.150,86 510.741.217.815,00 8,38 Sangat Kurang/ Instruktif 2011 48.202.012.905,35 517.762.011.239,00 9,30 Sangat Kurang/ Instruktif 2012 66.466.128.910,13 688.515.498.273,47 9,47 Sangat Kurang/ Instruktif 2013 88.843.661.000,00 358.189.648.550,00 23,89 Sedang/ Instruktif 2014 121.396.033.600,00 654.073.011.570,00 18,56 Kurang/ Instruktif 2015 123.315.123.948,31 710.868.985.668,00 15, 61 Kurang/ Instruktif 2016 169.553.931.069,12 999.504.184.473,00 17,97 Kurang/ Instruktif 2017 176.855.124.641,39 938.379.876.488,00 18,84 Kurang/ Instruktif 2018 179.785.920.666,73 913.940.904.918,00 19,67 Kurang/ Instruktif Rata-rata 15,35 Kurang/ Instruktif
ekonomi  sedikit mengalami penurunan dari 7,55% menjadi 7,32% dan tingkat kemiskinan masyarakat  menurun  dari  5,44%  menjadi  4,52%.  Selama  periode  ini  perubahan  RKKD, perubahan  laju  pertumbuhan  ekonomi,  dan  tiingkat  kemiskinan  sama-sama    mengalami penuruna atau terdapat pola peruabahan yang searah.
Selanjutnya  angka RKKD pada periode tahun 2015-2019  cenderung meningkat dari 5,61%,    menjadi  8,93%,  sementara  disisi  lain  laju  pertumbuhan  ekonomi  mengalami penurunan dari 7,32%  menjadi 6,47% dan tingkat kemiskinan masyarakat  juga menurun dari  5,50%  menjadi    4,27%.  Pada  periode  ini  perubahan  angka  RKKD  dengan  laju pertumbuhan ekonomi  dan tingkat kemiskinan masyarakat terdapat perubahan yang tidak searah.Selama  periode  yahun  2009-2019  bagaimanakah  pengaruh  tingkat  kemandirian keuangan daerah (RKKD) baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap laju pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan  masyarakat  di  Kabupaten  Kotawaringin Barat.
Koefisen  regressi  yang  ditemukan  sebesar  0,018  dengan  tingkat  siginfikansi  0,528. Karena 0,528  > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti tidak ada pengaruh langsung yang  sinifikan  dari  Kemandirian  Keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten  Kotawaringin  Barat.  Kesimpulan  pengujian  secara  parsial  ini  juga  didukung dengan nilai R2 yang sangat rendah (R2 = 0,050) dan nilai F = 0,477.
Variasi laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan oleh Kemandirian Keuangan Daerah secara langsung hanya sebesar 5,0% (R2 = 0,050), sisanya sebesar 95% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ikut dianalisis dalam  penelitian ini seperti investasi  baik pemerintah dan swasta, munculnya kesempatan kerja, dan penggunaan teknologi.  Hal ini dapat dilihat dari nilai konstanta 6,46 dan signifikan hingga 100%. Artinya faktor-faktor lain yang  dianggap  konstan  selama  periode  waktu  penelitian  ini,  mempunyai  pengaruh  yang siginifikan hingga 100%.
Koefisen  regressi  yang  ditemukan  sebesar  -3,66  dengan  tingkat  siginfikansi  0,50. Karena 0,0050  <  0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada pengaruh langsung yang sinifikan dari Kemandirian Keuangan Daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat.  Setiap  terjadi  peningkatan  angka  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1% secara langsung akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3,7% (Cateris paribus).
Kesimpulan pengujian secara parsial ini juga didukung dengan nilai R2 = 0,598 dan nilai F = 13,396.  Faktor kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama dengan faktor- faktor lain yang dianggap konstan mempunyai pengaruh langsung secara signifikant terhadap penurunan  tingkat  kemiskinan.  Besarnya  perubahan    tingkat  kemiskinan  yang  dapat dijelaskan  oleh  perubahan  angka  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  adalah  sebesar 59,80% (R2 = 0,598) sisanya sebesar 40,20% dipengaruhi oleh perubahan – perubahan faktor lain yang tidak ikut dianalisis.
Nilai konstanta diperoleh sebesar 7,407 dan signifikan hingga tingkat keyakinan 100%. Artinya  faktor-faktor  lain  yang  dianggap  konstan  selama  periode  waktu  penelitian  ini, mempunyai  pengaruh  yang  siginifikan  hingga  100%.  Hasil  analisis  persamaan  struktur diperoleh  seperti  pada  Tabel    di  bawah  ini.  Hasil  analisis  tersebut  dapat  dinterpretasikan sebagai berikut :
Konstanta ( α o)  = 4,54, nilai t hitung = 1,60 dan tingkat signifikansinya = 0,15. Ini berarti bahwa nilai konstanta yang ditemukan sebesar 4,54 berbeda nyata dengan nol hingga tingkat  keyakinan  85,00%.  Faktor-faktor  yang  dianggap  konstan  selama  periode  waktu
penelitian ini,  mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan hingga tingkat keyakinan 85,00%    sebesar  4,54  %.  Koefisen  regressi  P2  =  -0,13,  nilai  t  hitung  =  -3,81  dan  tingkat signifikansinya = 0,005. Ini berarti bahwa koefisen regrssi  P2 = -0,13 berbeda nyata dengan nol.  Hingga  tingkat  keyakinan  99,5%,  bahwa  kemandirian  keuangan  daerah  mempunyai pengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Koefisen regressi P3 = -0,44, nilai t hitung = - 1,03  dan  tingkat  signifikansinya  =  0,07.  Ini  berarti  bahwa  koefisen  regressi    P3  =  -0,44 berbeda nyata dengan nol. Hingga tingkat keyakinan 92,9 %, bahwa pertumbuhan ekonomi daerah  mempunyai pengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada nilai yang rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama tahun 2009-2018 adalah sebesar 15,4 %. Tingkat kemandirian keuangan daerah secara langsung mempunyai pengaruh  potitif    dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Daerah  Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 0,7%. Tingkat kemandirian keuangan daerah secara langsung mempunyai  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  masyarakat Daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  sebesar  -3,660%.  Tingkat  kemandirian  keuangan daerah secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap  tingkat kemiskinan masyarakat  Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar - 0,00801 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat Abdul  Halim.  2007.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta  :
Salemba Empat
Abdullah,  Syukriy  dan  Abdul  Halim.  2003.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah  :  Studi  Kasus Kabupaten/kota  di  Jawa  dan  Bali.  Simposium  Nasional  Akuntansi  IV,  Universitas Gajah Mada Yogyakarta. ASP-05
Agustina, Oesi. 2013. Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian  Daerah  di  Era  Otonomi  Daerah:  Studi  Kasus  Kota  Malang  (Tahun Anggaran 2007-2011) Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Agus  Wahyudin.  2014.  Analisis  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun Anggaran 2010-2012
Ahmad Yani. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers
Andri  Haryanto.  2014.  Analisis  Efektivitas  Kemandirian  dan  Desentralisasi  Pemerintah Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Medan
Arsyad,  Lincolin.  1999.  Pengantar  dan  Perencanaan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah. BPFE.Yogyakarta
Dwiranda.Efektivitas  dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Otonom  Kabupaten/kota  di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. Universitas Udayana
Ika Etika Nur Handayani. 2012. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Karanganyar.  Universitas  Muhammadiyah Surakarta
Ir. Sutami. 2013. Analisis Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam Untuk Tahun 2006-2010. Batam
Mamesah, D.J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta Mardiasmo. 2009. Akuntasi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta Nataluddin. 2001. Potensi Dana Perimbangan Daerah Pada Pemerintah Daerah di  Provinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-YKPN
Octovido Irsandy. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu Tahun (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah kota Batu tahun 2009-2013). Jurnal Berkala Administrasi Bisnis, Volume 15 No.1
Ramadhani,  Febby  Randria.  Analisis  Kemandirian  dan  Efektivitas  Keuangan  Daerah  di Kota Tarakan Tahun 2010-2015.Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, 2016 Riris Dewi Anggriani. 2015. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat Kemandirian dan  Efektivitas  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kota  Tanggeerang  Tahun  Anggaran 2010-2014. Tanggerang
Saputra,  Dori.  2014.  Analisis  Kemandirian  dan  Efektivitas  Keuangan  Daerah  Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.Jurnal. Universitas Negeri Padang Tarnoto. 2018. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus: Provinsi Banten tahun 2011-2015. Banten
Todaro,  Michae,  P.  2000.  Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga.Edisi  ketujuh diterjemahkan oleh Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta
Wandira  Gugus.  2013.  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  dan  DBH  Terhadap  Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal AAJ 2 (1) (2013)