## PENGARUH PENDAPATAN PAJAK DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KOTA BANDUNG PADA TAHUN 2018-2020
Riska Alpianti Wulandari 1)* , Herabudin 2) , Siti Alia 3)
1) riskaalpianti@gmail.com , UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2) herabudin64@gmail.com , UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3) aliaalya257@uinsgd.ac.id , UIN Sunan Gunung Djati Bandung *penulis korespondensi

## Abstract
The central government gives authority to the regions or in other words it can be called decentralization, where decentralization is given as a form of embodiment of economic development in a region. For the creation of good regional autonomy, a region must have the ability to collect regional revenue sources. One of the largest forms of revenue in PAD is local tax revenue, which is then used as a regional budget, one of which is capital expenditure. However, for the City of Bandung, local tax revenues have decreased in local tax revenues and also for capital expenditures,  the  occurrence  is  fluctuating  in  2018-2020.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  local  tax revenues  on  capital  expenditures  in  Bandung  City  in  2018-2020.  The  research  method  used  is  the  associative method with a quantitative approach. The population in this study were the employees of Bapenda Bandung City in the PAD 1 and PAD 2 fields. The sample used in this study was Simple Random Sampling. And the analysis technique used in this research is simple linear regression analysis and using Pearson Product moment correlation analysis, determination test (R2) and significance test (t test). The result of this research is that there is a positive and significant influence between local tax revenues on capital expenditures in Bandung. With a determination test, the ability of the local tax revenue variable (x) to affect capital expenditure (y) is 65.4%, while the remaining 34.6% is influenced by other variables not examined by researchers.
Keywords: Regional Autonomy, Regional Taxes, Capital Expenditure

## Abstrak
Pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  atau  dengan  kata  lain  dapat  disebut  dengan desentralisasi, dimana desentralisasi tersebut diberikan sebagai bentuk perwujudan pembangunan perekonomian disuatu  daerah.  Untuk  terciptanya  otonomi  daerah  yang  baik,  maka  suatu  daerah  tersebut  harus  mempunyai kemampuan  dalam  mengumpulkan  sumber-sumber  penerimaan  daerah.  Salah  satu  bentuk  penerimaan  terbesar dalam  PAD  ialah  pendapatan  pajak  daerah,  yang  selanjutnya  pendapatan  tersebut  digunakan  sebagai  anggaran belanja daerah, salah satunya yaitu ialah belanja modal. Namun, untuk di Kota Bandung pendapatan pajak daerah mengalami  penurunan  pendapatan  pajak  daerah  dan  juga  untuk  belanja  modal  terjadinya  fluktuatif  pada  tahun 2018-2020. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dengan pendekatan  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  para  pegawai  Bapenda  Kota  Bandung  pada  Bidang PAD 1 dan Bidang PAD 2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Simple Random Sampling . Serta Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  regresi  linear  sederhana  dan  menggunakan analisis korelasi Product moment Pearson, uji determinasi (R2) dan uji signifikasi (uji t). Hasil dari penelitian ini ialah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal kota bandung. Dengan uji determinasi yaitu kemampuan variabel pendapatan pajak daerah (x) berpengaruh terhadap belanja modal (y) yaitu sebesar 65,4%, sedangkan sisanya sebesar 34,6% dipengaruh oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pajak Daerah, Belanja Modal

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah adalah salah satu hal yang menjadi tantangan untuk setiap daerah dalam menggunakan kewenangan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, serta tantangan agar dapat  menggali  potensi  yang  sudah  dimiliki  oleh  daerah  dalam  hal  modal  pembiayaan penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  dan  dapat  mewujudkan  peningkatan  kekuatan keuangan  disuatu  daerah.  Pada  pelaksanaannya,  otonomi  daerah  diwujudkan  dengan disahkannya  Undang-Undang  Nomor  09  Tahun  2015  tentang  Pemerintah  Daerah.  Dalam melaksanakan  kegiatan  desentralisasi  fiskal  yang  memiliki  tujuan  yaitu  sebagai  bentuk membangun kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola pemerintah daerahnya sendiri.

## EDUCORETAX
Dalam  melaksanakan  desentralisasi,  setiap  daerah  mempunyai  kewenangan  untuk  dapat menggali  sumber  pendanaan  di  daerahnya.  Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  pemerintah pusat  tetap  memberikan  bantuan  untuk  pemerintah  daerah  sebagai  bantuan  dalam menyelenggarakan kegiatannya. Dan juga setiap pemerintah daerah berani untuk melaksanakan daerahnya dengan mandiri sebagai suatu langkah untuk meningkatkan pelayanan publik suatu daerah.  Setiap  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  kegiatannya  mempunyai  tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kemandirian daerah, dan tujuan diadakannya otonomi daerah  ini  terdapat  salah  satu  instrumen  serta  faktor  terpenting  suatu  keberhasilan  dalam pembangunan daerah yaitu adanya manajemen belanja daerah yang tercermin dalam APBD.
Salah satu faktor keberhasilan dalam bidang pembangunan infrastruktur disuatu daerah bisa dilihat dari jumlah APBD daerahnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada publik dapat optimal, serta adanya fasilitas atau infrastruktur yang optimal yang diberikan untuk  kepentingan publik maka hal tersebut dapat menunjang  kesejahteraan  masyarakat.  Pengoptimalan  tersebut  tercantum  pada  APBD  yang merupakan bagian dari perencanaan, penerimaan dan juga pembangunan di suatu daerah. Oleh karena itu, alokasi anggaran publik seharusnya dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan publik. (Tuasikal, 2008)
Dalam  melaksanakan  kegiatan  otonomi  daerah,  setiap  daerah  diharapkan  dapat  terus mendorong dan juga mendukung sumber-sumber pemasukan daerah yang diambil dari potensi yang dimiliki daerahnya sendiri. Salah satu sumber pemasukan atau penerimaan disuatu daerah ialah  pendapatan  pajak  daerah.  Dengan  adanya  suatu  kekuasaan  yang  dapat  digunakan pemerintah  daerah  untuk  menggali  potensi  penerimaan  yang  dimilikinya,  maka  selayaknya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan tersebut sebagai sarana yang memfasilitasi pelayanan yang prima kepada masyarakat, pendapatan pajak daerah sendiri ialah salah satu bentuk penerimaan terbesar dalam suatu daerah.
Begitu  pentingnya  hasil  dari  penerimaan  pendapatan  pajak  daerah  untuk  pemasukan suatu  pemerintah  daerah,  sehingga  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  dimana  disebutkan  mengenai  pajak daerah adalah bagian dari sumber penerimaan daerah yang memiiki manfaat dan peranan yang sangat  penting  untuk melaksanakan pembiayaan  pemerintah daerah. Selanjutnya, disebutkan pula  pada  Undang-Undang  tersebut  bahwa  bagi  setiap  daerah  dapat  memiliki  hak  dan  juga kewajiban  masing-masing  dalam  mengurusi  rumah  tangganya  dalam  hal  ini  yaitu pemerintahan, guna dalam upaya terjadinya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan yang akan diberikan kepada publik.  Sehingga dalam pelaksanaan pemungutan serta penggunaan pajak daerah akan diatur lebih dalam  oleh peraturan  daerah.  Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  daerah  dilarang  untuk  melaksanakan pengambilan  pajak  lainnya,  selain  yang  sudah  ada  tercantum  dalam  peraturan  perundang- undangan. Berikut ini ialah tabel mengenai laporan realisasi anggaran (LRA) pendapatan pajak daerah Kota Bandung pada tahun 2018-2020.
Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2020 Tahun n Anggaran n Realisasi i Capaian (%) Pertumbuhan 2018 2.644.000.000.000,00 2.160.150.277.316,00 81,70% 2019 2.559.095.636.533,77 2.154.637.871.057,00 84,20% -0,25% 2020 1.751.231.714.893,00 1.629.188.481.446,00 93,09% -24,38% Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung Tahun 2018-2020 (data diolah peneliti)

## EDUCORETAX
Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat untuk realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2018-2020 secara nominal mengalami penurunan anggaran dan realisasi setiap tahunnya, tetapi  untuk  capaian  kinerjanya  mengalami  kenaikan.  Yaitu  dapat  terlihat bahwa  pada tahun 2018 realisasi pajak daerah sebesar Rp. 2.160.150.277.316,00 dengan capaian kinerja sebesar 81,70% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp. 2.154.637.871.057,00 tetapi  capaian  kinerjanya  naik  menjadi  84,20%  dan  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan pendapatan pajak daerahnya turun secara signifikan yaitu sebesar Rp. 1.629.188.481.446 tetapi capaian  kinerjanya  naik  mencapai  93,09%,  sehingga  pada  tahun  2019-2020  secara  nominal realisasinya  turun  mencapai  Rp.  525.449.389.611.  Dapat  dilihat  berdasarkan  tabel  1 menunjukkan  pertumbuhan  pendapatan  pajak  daerah  pada  tahun  2019-2020  mengalami penurunan pendapatan pajak, terlihat untuk tahun 2019 pertumbuhannya turun sebesar 0,25% dan pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatan pajak turun secara signifikan turun mencapai 24,38%.  Dan  juga  realisasinya  belum  mencapai  95%,  sesuai  dengan  arahan  PMK.  Nomor 258/PMK.02.2015. Oleh karena itu, realisasi anggaran pendapatan pajak daerah Kota Bandung pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut menunjukan bahwa dalam  kemampuan  keuangan  daerah  Kota  Bandung  belum  memadai  dalam  pelaksanaan pembiayaan  pemerintah  daerah  karena  belanja  daerah  yang  akan  dikeluarkan  relatif  sangat tinggi, dimana salah satu belanja daerah adalah belanja modal.
Pemaparan  diatas  dijelaskan  mengenai  pendapatan  pajak  daerah  Kota  Bandung, pendapatan  pajak  daerah  ialah  bagian  dalam  komponen  suatu  PAD  yang  diterima  oleh pemerintah  daerah  sebagai  bentuk  penerimaan/pemasukan  suatu  daerah  yang  berasal  dari masyarakat.  Dengan  diberlakukannya  asas  otonomi  maka  pemerintah  dapat  memungut  dari berbagai  jenis  pendapatan  pajak  daerah  berdasarkan  potensi  dari  masing-masing  pajak.  Hal tersebut  dapat  mungkin  dimiliki  oleh  pemerintah  apabila  pemerintah  daerah  memperoleh kemampuan dalam menetapkan sendiri potensi pajak yang akan diambilnya. Oleh karena itu, semakin tinggi potensi pendapatan pajak daerah yang dimilikinya, maka kontribusi pendapatan pajak daerah tersebut akan semakin besar untuk memenuhi belanja daerah, salah satunya yang termasuk  dalam  jenis  belanja  daerah  merupakan  belanja  modal.  Dalam  pelaksanaan penganggaran  belanja  daerah,  pemerintah  daerah  lebih  mengutamakan  pendapatan  tersebut untuk kegiatan belanja operasional dibandingkan dengan kegiatan belanja modal, jika melihat dari  kegunaannya,  pengalokasian  anggaran  belanja  untuk  belanja  modal  sangat  berguna  dan juga  produktif  sebagai  fasilitas  dalam  memberikan  kegiatan  pelayanan  yang  optimal  kepada masyarakat.  (Bastian  2006  dalam  Sudika).  Dibawah  ini  merupakan  tabel  mengenai  laporan realisasi anggaran dan Belanja Modal Kota Bandung pada Tahun 2018-2020:
Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Kota Bandung Tahun 2018-2020
Tahun n Anggaran n Realisasi i Capaian (%) 2018 1.524.463.659.063,75 1.049.696.223.623,00 68,86% 2019 1.405.556.637.182,83 1.179.429.469.424,00 83,91% 2020 667.422.048.855,71 558.480.387.618,00 83,68% Sumber  : Laporan  Realisasi  Anggaran  Kota  Bandung  Tahun  2018-2020 (data  diolah peneliti)
Berdasarkan  laporan  realisasi  belanja  modal  tersebut  terlihat  pada  tahun  2018-2020 belanja  modal  Kota  Bandung  mengalami  fluktuatif,  terlihat  dimana  pada  tahun  2018 realisasinya sebesar Rp. 1.049.696.223.623,00 dengan mencapai realisasi yaitu sebesar 68,86%, sedangkan  pada  tahun  2019  mengalami  kenaikan  realisasi  yaitu  sebesar  Rp. 1.179.429.469.424,00  dengan  capaian  realisasi  mencapai  83,91%,  dan  pada  tahun  2020 mengalami  penurunan  realisasi  yaitu  hanya  sebesar  558.480.387.618,00  dengan  capaian

## EDUCORETAX
realisasinya  turun  menjadi  83,68%.  Dan  untuk  anggaran  dan  realisasinya  pada  tahun  2020 mengalami penurunan realisasi yaitu sebesar Rp. 620.949.081.806 dari tahun 2019.
Melihat  permasalahan  diatas,  apabila  kita  meninjau  kembali  peran  dari  pendapatan pajak daerah yang dapat dikatakan sebagai bagian dari salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah yang paling besar, seharusnya pendapatan tersebut dapat menopang belanja daerah salah satunya yaitu belanja modal, dengan perkembangan yang semakin besar dalam hal jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat sehingga nantinya akan membutuhkan biaya yang relatif tinggi  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  dikeluarkannya  pembiayaan dalam  belanja  modal.  Namun  terlihat  dalam  tabel  2  yaitu  realisasi  belanja  modal  di  Kota Bandung  masih  belum  dapat  dikatakan  optimal,  karena  jika  dilihat  dalam  realisasi  anggaran belanja modal masih bersifat fluktuatif setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018-2020, dan juga masih belum optimalnya proporsi belanja modal dari belanja daerah yang ada serta yang telah dianggarkan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung.  Hal  tersebut  akan  menjadi  suatu  permasalahan yang dapat menhambat jalannya penyediaan aset  pemerintah dalam kontribusi pembangunan didaerah Kota Bandung, sehingga nantinya kualitas pelayanan yang akan diberikan terhadap publik di Kota Bandung masih belum dapat dikatakan optimal dalam pelaksanaanya.
Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Runtu, Gabriela Virgini dkk, 2016). Dalam kegiatan penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  dua  unsur  utama  dari  sumber penerimaan terbesar dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu pendapatan pajak dan retribusi yang dapat mendukung pengalokasian anggaran belanja modal pemerintah. Adapun Variabel dependennya (tidak bebas) ialah  Belanja Modal  (BM) sementara  untuk  Variabel  independen (bebas) ialah  pajak daerah (PD) dan  juga retribusi  daerah (RD). Penelitian ini menghasilkan bahwa baik pajak dan retribusi daerah di Kota Manado terlihat baik, serta berpengaruh positif terhadap variabel y yaitu alokasi belanja modal. Terutama untuk pengadaan alokasi anggaran pendapatan dan retribusi serta pajak daerah di Kota Manado masih tergolong kecil dari pada pendapatan dari pihak eksteren (luar).
Penelitian terdahulu lainnya oleh (Sitohang, Widia Lestari dan Cepi Saepulloh, 2021). Dalam penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat  pada  tahun  2019-2021.  Penelitian  ini  menggunakan  data  kuantitatif.  Penelitian  ini memiliki hasil yaitu berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi sebesar  – 0,392 yang dapat diartikan  untuk  hubungan  pajak  daerah  dengan  alokasi  belanja  modal  di  BPKD  Kabupaten Bandung  Barat  termasuk  dalam  kategori  yang  rendah  dengan  bentuk  hubungannya  bersifat negatif.  Serta  untuk  hasil  uji  signifikasi  dalam  penelitian  ini  terlihat  bahwa  tidak  terdapat pengaruh yang signifikan untuk pajak daerah terhadap belanja modal.
Mengenai  perbedaan  untuk  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  ialah terdapat  pada  lokus  penelitian,  untuk  penelitian  ini  peneliti  melakukan  penelitian  di    Kota Bandung  yaitu  pada  Badan  Pendapatan  Daerah.  Serta  teori  yang  digunakan  peneliti  yaitu menggunakan teori belanja Modal menurut Halim (2018). Serta tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020.

## KAJIAN PUSTAKA
Perpajakan   adalah   sumber   utama   pendapatan   bagi   daerah   untuk   dimanfaatkan guna mencukupi  kebutuhan  belanja  daerah.  Belanja  daerah  digunakan  untuk  membiayai keperluan pembangunan  serta  membayar  gaji  dan  tunjangan  karyawan  pemerintah  daerah. (Anggaeny, 2022)
Pajak  daerah  didefinisikan  sebagai  kontribusi  wajib  oleh  publik  untuk  daerah  yang terutang yang diperoleh baik dari orang pribadi ataupun dari badan yang bersifat memaksa dan

## EDUCORETAX
sudah diatur berlandaskan undang-undang, dan tidak terdapat balas jasa secara langsung, pajak daerah  dimanfaatkan  guna  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemerintah  daerah  bagi  sebesar- besarnya masyarakat. (UU No. 28 Tahun 2009)
Pemungutan pajak daerah dilaksanakan  oleh pemerintah daerah dengan berlandaskan pada  perundang-undangan  pajak  yang  dibuat  dan  sudah  disahkan  untuk  digunakan  dalam pembiayaan pemerintah  daerah yang dapat  dinilai  selaku  badan hukum  publik.  Pajak daerah ialah  biaya  yang  dipungut  oleh  daerah  swatantra  (provinsi,  kabupaten/kota)  guna  dalam kegiatan pembiayaan rumah tangganya. (Mustaqiem, 2008, hal. 116)
Pajak daerah pada hakikatnya adalah salah satu bagian dari sumber penerimaan yang utama dan terbesar sebagai modal pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan baik mulai dari  tugas,  fungsi,  dan  juga  kewajiban  pemerintah  untuk  memberikan  layanan  untuk masyarakatnya.  Dengan  adanya  berbagai  peningkatan  baik  dari  mulai  jenis,  bentuk  serta kualitas pelayanan maka penerimaan pajak daerah harus tetap menunjukkan peningkatan dan tetap optimal.
Dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pajak  daerah,  pajak  sendiri  diupayakan  untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap publik terutama sesuai dengan sektor pajak yang bersangkutan. Jika seorang wajib pajak melakukan pembayaran pajak sudah selayaknya agar mendapatkan manfaat dari pembayaran yang telah dilakukan, sehingga diharapkan setiap wajib pajak  tersebut  mendapatkan  kesadaran  dalam  melakukan  pembayaran  pajak  secara  sukarela. Disamping  itu,  dalam  pendapatan  pajak  yang  diambil  dari  masyarakat  harus  menimbang manfaatnya untuk pemerintah daerah. Secara umum penerimaan pendapatan pajak daerah dapat terlihat dalam dua sisi, yaitu dari sisi hasil guna dan juga sisi daya guna baik untuk pemerintah daerahnya maupun untuk publik/masyarakatnya. (Ismail, 2018)
Menurut Ismail (2018:33) terdapat lima tolak ukur dalam menilai apakah pajak daerah yang sudah ada termasuk dalam kategori baik atau belum, adapun untuk lima tolak ukur tersebut ialah sebagai berikut: 1) Hasil (yield), Penerimaan dari pajak hasilnya apakah tercukupi untuk kegiatan pelayanan yang akan didanainya, khususnya dalam stabilitas pajak hendaknya relative stabil serta menduga besar atau tidaknya hasil pajak tersebut, dan hasil dari pendapatan pajak tersebut  mempengaruhi  inflasi  pertumbuhan  penduduk  dan  lain-lain  serta  terdapat perbandingan  penerimaan  pajak  dengan  pengeluarannya.  2)  Keadilan (equity) ,  Dalam melakukan pengenaan pajak serta kewajiban dalam membayar pajak daerah harus bersifat jelas dan  tidak  sembarangan,  dalam  pengenaannya  suatu  pajak  daerah  harus  adil  baik  secara horizontal  dan  juga  secara  vertikal,  dalam  pengenaan  pajak  secara  horizontal  yakni  untuk berkaitan  dengan  golongan  kelompok  yang  memiliki  kondisi  kemampuan  atau  penghasilan yang sama dikenakan beban pajak yang sama pula, sedangkan untuk pengenaan pajak secara vertikal yaitu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kemampuan suatu kelompok atau wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan, begitu pula sebaliknya. Dan juga pajak seharusnya adil dari suatu daerah terhadap daerah lainnya, dalam hal ini tidak boleh terdapat  perbedaan  yang  besar  dalam  beban  pajak,  kecuali  perbedaan  tersebut  berkaitan langsung dengan pemberian layanan kepada masyarakat dari hasil pembayaran pajak. 3) Daya guna  ekonomi (economic  efficiency), Dalam  melaksanakan  kegiatan  pajak  seharusnya mengupayakan  (setidaknya  tidak  menghalangi)  dalam  penggunaan  sumber  daya  dalam kehidupan  ekonomi.  4)  Kemampuan  melaksanakan (ability  to  Implement), Penerimaan  dari hasil  pendapatan  pajak  diupayakan  tetap  dilakukan  berdasarkan  sudut  pandang  kemampuan politik  serta  kemampuan  tata  usaha  atau  kemampuan  dari  aparat  pajak  yang  memadai.  5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as a local revenue source), Dalam penerimaan pajak harus jelas untuk pemerintah daerah mana. Contohnya, yaitu mengenai pajak penghasilan yang mana wajib pajak selayaknya membayar kepada pemerintah daerah dimana

## EDUCORETAX
wajib pajak membayar pajak tempat tinggal atau bekerja, serta untuk kedudukan objek pajak haruslah jelas sehingga wajib pajak tidak dapat menghindari pemungutan.
Strategi atau langkah yang dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan yang akan diberikan  kepada  publik  adalah  dengan  mengalokasikan  anggaran  belanja  daerah  dalam investasi belanja modal.  Serta terdapat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan akan terwujudnya  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  tercermin  apabila  adanya  investasi belanja modal yang diberikan oleh pemerintah daerah lebih besar (Muksin, Engkus, & Turmudi, 2020)
Menurut  Halim  (2018:228),  Belanja  Modal  didefinisikan  sebagai  pengeluaran  yang dilaksanakan  untuk  pengadaan  dan  pembelian  atau  sebagai  bagian  dari  bentuk  peningkatan investasi pembangunan untuk aset tetap berwujud yang memiliki nilai kegunaan melebihi dua belas bulan dalam  pemanfaatannya yang berguna untuk  pelaksanaan operasional pemerintah daerah. Dengan demikian, Belanja Modal dimanfaatkan sebagai peningkatan pelayanan publik. Serta untuk menambah aset tetap yang dimiliki untuk digunakan oleh masyarakat sebagai upaya terciptanya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  pemerintah  daerah  mengalokasikannya kedalam investasi belanja modal yang ada dalam APBD. Pengalokasian belanja modal tersebut berlandaskan  dalam  kepentingan  publik,  seperti  sarana  dan  prasaranan  umum,  baik  yang berkaitan dengan prioritas anggaran dan pelayanan yang akan diberikan kepada publik dan juga untuk melancarkan kegiatan pemerintah daerah, sehingga nantinya akan memberikan dampak jangka panjang kepada publik.
Menurut  Mardiasmo  (2018)  Belanja  Modal  merupakan  jenis  dari  belanja  langsung  yang dapat  diperuntukkan  untuk  pengelolaan  kegiatan  investasi  (menambah  aset)  dalam pembangunan. Belanja Modal dapat didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran anggaran yang berasal  dari  klasifikasi  belanja  daerah  yang  termasuk  kedalam  kelompok  belanja  daerah menurut program dan kegiatannya, belanja modal tersebut dapat menambah aset untuk kegiatan pemerintah daerah dengan dilaksanakannya otonomi daerah.
Menurut  Halim  (2018:229).  Adapun  untuk  mengukur  keberhasilan  dari  adanya  kegiatan belanja modal ialah dengan lima tepat, yaitu : 1) Tepat Mutu (Kualitas), menurut Badan Standar Nasional (BSN) mutu atau kualitas didefinisikan yaitu sebagai salah satu tingkatan yang dicapai berdasarkan  karakteristik  yang  memenuhi  atau  melebihi  dari  suatu  persayaratan.  2)  Tepat Jumlah,  didefinisikan  sebagai  banyaknya  jumlah  yang  didanai  tidak  kekurangan  dan  tidak kelebihan  atau  dapat  disebut  dengan  cukup.  3)  Tepat  Waktu,  didefinisikan  sebagai  Belanja Modal  yang  tepat  waktu  dalam  kaitannya  berhubungan  dengan  rumusan  APBD.  Apabila rancangan  dari  APBD  yang  telah  dibuat  cepat  dalam  penyelesaiannya  dan  dapat  diserahkan kepada pihak yang mengurus APBD tersebut maka suatu pemerintah daerah dalam pembiayaan belanja modal akan tepat waktu, karena tidak terhambat dalam menunggu pencairan. 4) Tepat Sasaran, Belanja modal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah harus dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan tujuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. 5) Tepat Harga,  maksudnya  yaitu  yang  berkaitan  dengan  pembelian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah dengan harga yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain harga yang wajar, harga yang wajar artinya sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU).
Dalam melaksanakan kegiatan manajemen keuangan,  pengalokasian kegiatan belanja secara tepat merupakan peranan yang penting bagi suatu daerah untuk mendapatkan dana dalam perencanaan alokasi belanja modal. Dengan demikian, atas uraian latar belakang permasalahan tersebut, untuk hal yang dijadikan model dalam penelitian ini yaitu:

## EDUCORETAX

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  asosiatif  dengan  pendekatan kuantitatif.  Pengertian  dari  metode  penelitian  asosiatif  didefinisikan  sebagai  metode  yang mempunyai sifat untuk menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2017, hal. 37)
Penggunaan  metode  asosiatif  dikarenakan  sesuai  dengan  definisinya  yaitu  untuk mengetahui  adakah  pengaruh  pendapatan  pajak  terhadap  belanja  modal  Kota  Bandung  Pada Tahun  2018-2020.  Sedangkan  penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif  digunakan  untuk peneliti yang berfokus pada populasi serta sampel tertentu, adapun untuk teknik pengumpulan data dengan menggunakan insrumen penelitian, serta dalam menganalisis data menggunakan analis  data  kuantitatif/statistik.  Dari  definisi  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  digunakannya pendekatan  kuantitatif  sebab  dalam  penelitian  ini  data  yang  ada  berupa  angka  serta  dalam menganalisisnya  menggunakan  statistik  dan  juga  variabel  yang  ada  memiliki  lebih  dari  satu variabel, yaitu variabel x nya ialah pendapatan pajak daerah dan variabel y ialah belanja modal.
Populasi  dalam  penelitian  ini  ialah  terdiri  dari  para  pegawai  Bapenda  (Badan Pendapatan Daerah) Kota Bandung pada Bidang PAD 1 dan Bidang PAD 2 yaitu sejumlah 103 pegawai.  Untuk  mendukung  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik Simple  Random Sampling yaitu  dengan  memilih  secara  acak  dari  populasi  tanpa  memperhatikan  strata  atau pembagian-pembagian yang ada didalam populasi tersebut. (Sugiyono, 2017, hal. 82)
Berikut  merupakan  rumus  untuk  menentukan  jumlah  sampel,  peneliti  menggunakan rumus Slovin yaitu tertera dibawah ini:
Keterangan: n = jumlah sampel N = jumlah populasi e = batas kesalahan maksimal yang ditolerir dari sampel (0,1) Maka akan diperoleh sampelnya berdasarkan rumus diatas yakni:
𝑛 = 103
1 + 103(0,1)²
𝑛 = 50,73 51

## Pajak Daerah (X)
1. Hasil
2. Keadilan
3. Daya Guna Ekonomi
4. Kemampuan Melaksanakan 5. Kecocokan sebagai Sumber  Penerimaan Daerah (Ismail, 2018:33) Belanja Modal (Y) 1. Tepat Mutu
2. Tepat Jumlah
3. Tepat Waktu
4. Tepat Sasaran
5. Tepat Harga
(Halim, 2018:229)

## EDUCORETAX
Berdasarkan rumus perhitungan sampel diatas maka peneliti akan mengambil sampel sebanyak  51  pegawai  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  di  Bidang  PAD  1  dan Bidang PAD 2, sampel ini yang nantinya akan peneliti lakukan pengujian sebagai bahan dasar untuk mengetahui rumusan dalam penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan seberapa besar pengaruh  hubungan  antara  variabel  pendapatan  pajak  daerah  terhadap  belanja  modal  Kota Bandung pada tahun 2018-2020.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa jenis teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, studi dokumentasi, studi kepustakaan, serta  kuesioner/angket.  Observasi  dilakukan  dengan  mengunjungi  kantor  Badan  Pendapatan Daerah Kota Bandung. Studi kepustakaan dilakukan dengan adanya dokumen atau arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber data seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan juga data Laporan realisasi anggaran dan belanja (LRA) Kota Bandung pada tahun 2018-2020. Untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pengukuran data dengan Skala  Likert.  Skala  Likert tersebut  digunakan  sebagai  nilai  ukur  dalam  penelitian  ini  dan variabel  yang  ada  akan  diuraikan  menjadi  indikator  variabel.  Indikator-indikator  tersebut kemudian  digunakan  sebagai  bahan  dasar  dalam  membuat  item-item  instrumen  yang  dapat berbentuk pertanyaan maupun pernyataan. Penggunaan skala likert memiliki arti bahwa untuk jawaban  yang  diterima  dari  masing-masing  responden  memiliki  pilihan  jawaban  dari  sangat negatif hingga sangat positif. (Sugiyono, 2017, hal. 93)
Dalam pelaksanaan pengujian instrumen untuk penelitian ini menggunakan uji validitas dan  uji  realibilitas,  yaitu  untuk  uji  validitas  mempergunakan  rumus  teknik  korelasi product moment menurut  Karl  Pearson  dan  dibantu  oleh Software  SPSS .  Dan  juga  dalam  pengujian realibilitas menggunakan teknik Koefisien Alpha Cronbach dan dibantu juga dengan software SPSS. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:
Uji Validitas Uji Realibilitas Product moment menurut Karl Pearson Alpha Cronbach
Dan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui software SPSS versi 25  dengan  menggunakan  beberapa  uji  yaitu  teknik  analisis  regresi  linear  sederhana,  teknik analisis  ini  mempunyai  tujuan  bagaimana  arah  hubungan  dari  variabel  dependen  apakah bernilai  positif  atau  negatif  serta  untuk  menyatakan  apakah  nilai  dari  variabel  independen mengalami peningkatan atau penurunan. Dan penelitian ini juga menggunakan uji determinasi (R2) dan uji signifikasi (uji t). Berikut merupakan rumus dari analisis regresi linear sederhana:

## Analisis regresi linear sederhana

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif  digunakan  dalam  menganalisis  data  yang  dilakukan  dengan mendeskripsikan  atau  menjelaskan  serta  menggambarkan  mengenai  data  sampel  yang  telah terkumpul. Berikut merupakan hasil data responden variabel pendapatan pajak daerah tertera pada berikut ini:

## Y’ = a + bX
𝛼 𝑘𝑟 1 − (𝑘 − 1)𝑟

## EDUCORETAX
Tabel 3. Kategori Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pendapatan Pajak Daerah
Dimensi Skor Terendah Skor Tertinggi Jumlah Klasifikasi Kriteria Pendapatan Pajak Daerah 202 233 5 20% - 35% Sangat t Tidak Baik k
36% - 51%
Kurang g Baik 52% - 67% Cukup p Baik 68% - 83% Baik k 84% - 100% Sangat t Baik k Hasil dari tingkat capaian responden pada variabel X Pendapatan Pajak Daerah 85,27%
Kategori jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung adalah Sangat Baik

## Sumber : Data diolah Peneliti (2022)
Pada tabel 3 diketahui bahwa kategori tanggapan responden yang sudah diolah peneliti pada variabel Pendapatan pajak daerah ialah sebesar 85,27% yang mana terletak pada rentang 84%  sampai  100%  yang  dihasilkan  dalam  penyebaran  kuesioner.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  variabel  pendapatan  pajak  daerah  kota  bandung  tanggapan  respondennya berkriteria sangat baik.
Sedangkan  untuk  kategori  mengenai  tanggapan  responden  tentang  variabel  belanja modal tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 4. Kategori Tanggapan Responden Mengenai Variabel Belanja Modal
Dimensi Skor Terendah Skor Tertinggi Jumlah Klasifikasi Kriteria Belanja Modal 202 230 5 20% - 35% Sangat t Tidak k Baik
36% - 51% Kurang g Baik 52% - 67% Cukup p Baik 68% - 83% Baik k 84% - 100% Sangat b Baik Hasil dari tingkat capaian responden pada variabel Y Belanja Modal 83,92%
Kategori jawaban responden terhadap variabel Belanja Modal Kota Bandung adalah
Sangat Baik k

## Sumber : Data diolah peneliti, 2022
Pada tabel 4 diketahui untuk kategori tanggapan responden yang sudah diolah peneliti pada variabel belanja modal ialah sebesar 83,92% yang mana dibulatkan menjadi 84% yang terletak  pada  rentang  84%  -  100%  yang  dihasilkan  dari  penyebaran  kuesioner.  Maka  dapat disimpulkan  yaitu  variabel  belanja  modal  kota  bandung  untuk  tanggapan  respondennya berkriteria sangat baik.

## Uji Validitas
Pengujian validitas untuk penelitian ini, peneliti menguji instrumen kepada 51 pegawai di Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota  Bandung  pada  bidang  PAD  1  dan  PAD  2,  Para responden menjawab angket/kuesioner sebanyak 26 pernyataan yang telah dibuat oleh peneliti.
Peneliti  melakukan  uji  validitas  dari  instrumen  kuesioner  yang  dibuat  untuk  dapat mengukur  dengan  baik  setiap  instrumen  kuesioner  tersebut  sehingga  nantinya  kuesioner tersebut  dapat  dinyatakan  valid  atau  tidak  valid.  Pengujian  validitas  dibantu  oleh  program software  spss sehingga  dapat  memudahkan  peneliti  dalam  melakukan  pengujian.  Dalam menentukan kevaliditan data dapat diketahui dengan terdapat nilai r hitung > r tabel . Adapun untuk hasil dari uji validitas terlihat pada tabel dibawah ini:

## EDUCORETAX

## Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Pendapatan Pajak Daerah (X)
Pendapatan Pajak Daerah
Item Nilai r hitung Nilai r tabel Interpretasi 1 0,830 0,279 9 Valid 2 0,761 0,279 9 Valid 3 0,775 0,279 9 Valid 4 0,823 0,279 9 Valid 5 0,751 0,279 9 Valid 6 0,804 0,279 9 Valid 7 0,548 0,279 9 Valid 8 0,582 0,279 9 Valid 9 0,380 0,279 9 Valid 10 0,441 0,279 9 Valid 11 0,418 0,279 9 Valid 12 0,752 0,279 9 Valid 13 0,515 0,279 9 Valid
Sumber : Output SPSS (Diolah oleh peneliti, 2022)
Pada  tabel  5  diatas,  untuk  hasil  dari  pengujian  validitas  terhadap  seluruh  item pernyataan  Variabel  Pendapatan  Pajak  Daerah  (X)  dari  pernyataan  kuesioner  sejumlah  13 pernyataan dapat dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel atau r hitung > 0,279. Oleh karena itu, pernyataan kuesioner Variabel Pendapatan Pajak Daerah (X) dapat dijadikan sebagai alat dalam mengukur variabel yang diteliti.
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Belanja Modal (Y)
Belanja Modal
I Item Nilai r hitung g Nilai r tabel l Interpretasi i 1 0,733 0,279 9 Valid 2 0,647 0,279 9 Valid 3 0,741 0,279 9 Valid 4 0,687 0,279 9 Valid 5 0,785 0,279 9 Valid 6 0,527 0,279 9 Valid 7 0,681 0,279 9 Valid 8 0,728 0,279 9 Valid 9 0,671 0,279 9 Valid 10 0,750 0,279 9 Valid 11 0,751 0,279 9 Valid 12 0,834 0,279 9 Valid 13 0,387 0,279 9 Valid
Sumber : Output SPSS (Diolah oleh peneliti, 2022)
Berdasarkan  tabel  6  mengenai  hasil  pengujian  validitas  terhadap  seluruh  item pernyataan  Variabel  Belanja  Modal  (Y)  dari  pernyataan  kuesioner  sejumlah  13  pernyataan dapat dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel atau r hitung > 0,279. Maka, pernyataan kuesioner Variabel Belanja Modal (y) dapat dijadikan sebagai alat dalam mengukur variabel yang diteliti.

## Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas berkaitan akan derajat konsisten serta seberapa dapat dipercaya serta diandalkan kuesioner tersebut. Peneliti menguji reliabilitas dari instrumen kuesioner yang telah dibuat  oleh  peneliti,  dan  untuk  mengetahui  seberapa  konsisten  instrumen  kuesioner  dalam penelitian ini maka diuji secara berulang, dan dilakukanlah pengujian reliabilitas.

## EDUCORETAX
Volume 2 No.3, 2022
Uji reliabilitas yang digunakan ialah reliabilitas Cronbach Alpha. Adapun dalam instrumen kuesioner  dapat  dinyatakan  reliabel  jika Cronbach  Alpha >  0,60.  Berikut  merupakan  hasil reliabilitas untuk variabel X dan Y dalam penelitian ini:
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas
Reliability y Statistics
Cronbach's Alpha a N of Items s ,940 26
Sumber : Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  mengenai  uji  reliabilitas  variabel  x  dan  variabel  y diketahui hasilnya ialah sebesar 0,940. Dengan ini maka dapat diartikan bahwa hasil nilai dari Cronbach  Alpha sebesar  0,940  >  0,60  yang  berarti  item  pernyataan  pada  Variabel  X  yaitu pendapatan pajak daerah dan Variabel Y yaitu Belanja Modal dapat dinyatakan reliabel sebagai instrumen alat ukur penelitian.

## Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi untuk variabel independen dan variabel dependen mempunyai nilai yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas  salah satunya  dapat  menggunakan  uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test, pada uji normalitas ini dapat dihitung jika nilai signifikasinya atau nilai Asym. Sig (2-tailed) pada hasil uji Kalmogorov Smirnovnya > dari 0,05. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas, tercantum pada tabel dibawah ini:
Tabel 8. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

## Sumber : Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)
Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,088 dimana untuk nilai tersebut > 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk data pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal maka hasil dari analisis dapat dilanjutkan.

## Analisis Korelasi
Pada  analisis  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengetahui  bagaimana  kekuatan  hubungan antara variabel x yaitu pendapatan pajak daerah terhadap variabel y yaitu belanja modal. Untuk melakukan analisis koefisien korelasi, peneliti dibantu dengan software SPSS Versi 25 untuk melakukan perhitungan, dengan dibantu oleh aplikasi tersebut pengolahan data yang diperoleh akan  lebih  tepat  dan  akurat.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  koefisien  korelasi Product Moment  Pearson, dimana  analisis  ini  merupakan  salah  satu  analisis  yang  digunakan  dalam

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 51 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 3,61078390 Most Extreme Differences Absolute ,115 Positive ,107 Negative -,115 Test Statistic ,115 Asymp. Sig. (2-tailed) ,088 c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.

## EDUCORETAX
meninjau derajat kekuatan hubungan anatara variabel bebas dan variabel terikat. Adapun hasil dari analisis koefisien korelasi tertera pada tabel berikut:

## Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Korelasi
Correlations
Pendapatan Pajak Daerah Belanja Modal Pendapatan Pajak Daerah Pearson Correlation 1 ,809 ** Sig. (2-tailed) ,000 N 51 51 Belanja Modal Pearson Correlation ,809 ** 1 Sig. (2-tailed) ,000 N 51 51
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)
Tabel 10. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval l Koefisien n Tingkat t Hubungan n 0,00 - 0,199 9 Sangat Rendah h 0,20 - 0,399 9 Rendah h 0,40 - 0,599 9 Sedang g 0,60 - 0,799 9 Kuat 0,80 - 1,000 0 Sangat Kuat t Sumber : Sugiyono (2017:184)
Berdasarkan  hasil  tabel  9  terhadap  uji  analisis  koefisien  korelasi  yang  dilaksanakan , dapat diperoleh untuk hasil nilai korelasinya yaitu sebesar 0,809, berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai dari koefisien korelasi dalam penelitian ini sebesar 0,809, nilai tersebut berada  pada  interval  0,80  –  1,000  dengan  tingkat  hubungannya  berkategori  sangat  kuat. Sehingga ditarik kesimpulan untuk tingkat koefisien korelasi pada penelitian ini yang berkaitan antara  pendapatan  pajak  daerah  terhadap  belanja  modal  Kota  Bandung  memiliki  korelasi sangat kuat.

## Analisis Regresi Linear Sederhana
Analisis  regresi  linear  sederhana  berlandaskan  untuk  hubungan  fungsional  atau  kausal terhadap satu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) atau dapat dikatakan adanya  suatu  pandangan  dengan  menggunakan  variabel  independen  tunggal  (Silalahi,  2012, hal. 426). Tabel berikut  ialah hasil dari analisis regresi linear sederhana, dengan pengolahan datanya dibantu oleh software SPSS :
Tabel 11 . Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients a Model l Unstandardized d Coeffici ents Standardized d Coefficients s t . Sig. B . Std. Error r Beta a 1 (Constant) 9,489 4,705 2,017 ,049 Pendapatan Pajak Daerah ,813 ,084 ,809 9,634 ,000
a. Dependent t Variable: Belanja a Modal
Sumber : Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)

## EDUCORETAX
Berdasarkan pada tabel 11, untuk hasil pengujian regresi linear sederhana dapat diketahui bahwa  nilai constant (a)  sebesar  9,489,  sedangkan  untuk  nilai  Pendapatan  Pajak  Daerah (b/koefisien regresi) sebesar 0,813, sehingga persamaan  dari regresinya dapat ditulis:
Y = a + bX
Y = 9,489 + 0,813X
Adapun persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Nilai konstanta (a) sebesar 9,489, dapat diartikan jika pendapatan pajak daerah nilainya 0, maka belanja modal bernilai 9,489.
2) Nilai  dari  Koefisien  regresi  variabel  x  (Pendapatan  Pajak  Daerah)  sebesar  0,813 menjelaskan bahwa untuk setiap penambahan dari 1% nilai pendapatan pajak daerah, maka nilai  belanja  modal  bertambah  sebesar  0,813.  Koefisien  regresi  tersebut  bernilai  positif, maka dapat diartikan bahwa arah pengaruh variabel x terhadap variabel y adalah positif.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat hubungan yang positif antara variabel x (pendapatan  pajak  daerah)  terhadap  variabel  y  (belanja  modal),  dan  apabila  nilai  dari pendapatan  pajak  daerah  mengalami  peningkatan  maka  nilai  dari  belanja  modal  pun  akan meningkat juga.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  dilaksanakan  untuk  memperoleh  seberapa  besar  pengaruh kemampuan  dari  variabel  independen  serta  mendeskripsikan  variabel  lain  atau  dependen. Pengujian  variabel  pendapatan  pajak  daerah  terhadap  belanja  modal  kota  bandung,  nilai koefisien determinasinya dilihat dari R Square berikut ini:
Tabel 12. Koefisien n Determinasi
Model l Summary Model R R S Square Adjusted d R Square e
Std. Error o of the Estimate 1 ,809 a ,654 ,647 3,647
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Pajak Daerah

## Sumber : Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)
Berdasarkan tabel 12 untuk hasil koefisien determinasi diketahui dengan melihat nilai kuadrat R atau R Square (R 2 ). Adapun hasil hitung ini akan dirubah menjadi bentuk persen yang  dapat  diartikan  mengenai  seberapa  besar  sumbangan  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen. Hasil dari R Square berdasarkan tabel 12 yaitu sebesar 0,654 atau 65,4% artinya dapat diketahui bahwa persentase sumbangan pengaruh pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 65,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 34,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.
Dari  hasil  tabel  12,  ditemukan  untuk  nilai  R  yaitu  bernilai  0,809  yang  dapat  disebut dengan istilah koefisien korelasi, adapun rumus koefisien determinasi adalah:
Kd = R 2 x 100% Kd = (0,809) 2 x 100% = 65,4%
Tabel 13. Interpretasi k Koefisien Determinasi 0% = KD = 100 0 Tingkat Hubungan n 82% - 100% Sangat Tinggi i 49% - 80% Tinggi i 17% - 48% Cukup Tinggi i 5% - 16% Rendah h 0% - 4% Rendah Sekali
Berdasarkan  dengan  interpretasi  koefisien  determinasi  pada  tabel  13,  nilai  yang diperoleh  dari  koefisien  determinasi  ialah  sebesar  65,4%  maka  termasuk  dalam  tingkat hubungan yang tinggi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa variabel pendapatan pajak daerah memiliki  peran  penting  dalam  meningkatnya  belanja  modal.  Sehingga  ditarik  kesimpulan bahwa terjadinya pengaruh yang tinggi dari variabel x yaitu pendapatan pajak daerah terhadap variabel y yaitu belanja modal di Kota Bandung pada tahun 2018-2020.

## a. Uji Hipotesis (Uji t)
Uji  hipotesis  dimanfaatkan  dalam  melakukan  pengujian  hipotesis  atau  dengan  kata  lain disebut dugaan secara parsial yang dikenal dengan istilah uji t. Dalam melakukan pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara individu atau masing-masing dari  setiap  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Berikut  merukapan  rumusan hipotesis dalam penelitian ini:
H 0 = Tidak terdapat pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung Pada Tahun 2018 – 2020
H a = Terdapat pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020
Tabel 14. Hasil analisis Uji t
Coefficients a a Model Unstandardized d Coefficients Standardized d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,489 4,705 2,017 ,049 Pendapatan Pajak Daerah ,813 ,084 ,809 9,634 ,000 a. Dependent t Variable: Belanja a Modal
Sumber : Output SPSS (Data diolah peneliti, 2022)
Berdasarkan hasil yang tertera diatas, hasil dari t hitung yang telah diketahui berdasarkan hasil output  SPSS yaitu  dengan  variabel  pendapatan  pajak  daerah  sebesar  9,634,  membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel untuk kriteria pengujiannya tertera dibawah ini, yakni: a. Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. b. Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima.
Dengan  hasil  dari  perhitungan  uji  hipotesis  (uji  t)  yang  telah  diperoleh  pada  tabel  14, menunjukkan hasilnya bahwa:
a. t hitung untuk variabel pendapatan pajak daerah sebesar 9,634 menunjukkan t hitung > t tabel (t = 9,634 > 2,010) maka hipotesis diterima. Hal ini berarti pendapatan pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap belanja modal.
b. Nilai signifikasi < dari nilai probabilitas 0,05 yaitu nilainya sebesar 0,000 (sig = 0,000 < 0,05) H 0 ditolak, sehigga H a diterima.
Maka  kesimpulan  yang  diambil  pada  pengujian  ini  yaitu  pendapatan  pajak  daerah berpengaruh terhadap belanja modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020.

## Pembahasan
Pengaruh  Pendapatan  Pajak  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  Kota  Bandung  Pada Tahun 2018-2020
Pendapatan pajak daerah sendiri dapat diartikan sebagai bentuk penerimaan dari masyarakat kepada daerah yang bersifat wajib dan memaksa serta tidak adanya balas jasa secara langsung dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan daerah.
Secara teoritis  menurut  (Anggara, 2016), untuk  membiayai  pengeluaran  daerah (belanja) pemerintah harus mempunyai pendapatan atau penerimaan. Penerimaan tersebut baik berupa bentuk penerimaan untuk dalam negeri maupun penerimaan pembangunan. Penerimaan untuk

## EDUCORETAX
dalam negeri berkaitan dengan pendapatan dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan juga penerimaan yang bukan dari pajak. Dan dalam suatu daerah yaitu pendapatan pajak daerah. Pajak daerah ialah pendapatan yang sangat signifikan dan dapat mempengaruhi belanja daerah, atau segala keperluan yang menjadi pengeluaran daerah setiap tahunnya, terutama yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat atau  belanja modal. Selain itu pendapatan pajak daerah juga tergantung terhadap respon masyarakat yang menjadi wajib pajak.
Berdasarkan dengan perhitungan koefisien korelasi Product Moment Pearson , nilai korelasi antara  pendapatan  pajak  daerah  terhadap  belanja  modal  sebesar  0,809,  nilai  tersebut  masuk dalam interval nilai 0,80 – 1000 yang mana nilai tersebut menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat.  Maka,  dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan  adanya  koefisien  korelasi  antara  variabel independen  (Pendapatan  Pajak  Daerah)  terhadap  variabel  dependen  (Belanja  Modal) mempunyai  hubungan  yang  sangat  kuat.  Dan  juga  berdasarkan  hasil  Uji  Regresi  Linear Sederhana,  didapatkan  bahwa  nilai  konstantanya  sebesar  9,489.  Sehingga  persamaan  regresi linear sederhana yaitu sebagai  berikut: Belanja  Modal  (Y) = 9,489 +  0,813X. Dan koefisien regresi X (pendapatan pajak daerah) sebesar 0,813 yang artinya bahwa setiap penambahan 1% nilai pendapatan pajak daerah, maka nilai belanja modal bertambah sebesar 0,813. Koefisien regresi  tersebut  bernilai  positif,  maka  disimpulkan  bahwa  arah  pengaruh  pendapatan  pajak daerah terhadap belanja modal adalah positif.
Peneliti  juga  melakukan  perhitungan  rumus  koefisien  determinasi  diperoleh  hasil  bahwa kemampuan variabel pendapatan pajak daerah (x) berpengaruh terhadap belanja modal (y) yaitu sebesar  65,4%,  sedangkan  untuk  sisanya  sebesar  34,6%  dipengaruh  oleh  variabel  lain  yang tidak  diteliti.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  adanya  pengaruh  yang  tinggi  antara  variabel  X (Pendapatan  pajak  daerah)  terhadap  variabel  Y  (Belanja  Modal).  Selanjutnya,  peneliti melakukan pengujian Uji Hipotesis atau dapat disebut Uji t, hasil Uji t yaitu  diketahui untuk nilai t hitung > t tabel , dalam penelitian ini t hitung sebesar 9,634 dan t tabel adalah 2,010, Serta dilihat dari nilai signifikasinya yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji T dapat disimpulkan bahwa Hipotesis H a diterima atau dengan kata lain bahwa  pendapatan  pajak  daerah  (X)  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  variabel  Belanja Modal (Y).
Berdasarkan  pencapaian  realisasi  pendapatan  pajak  daerah  dan  belanja  modal diperbandingkan dengan target yang telah disahkan oleh pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018-2020. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung (LRA) yang menjelaskan adanya pengaruh antara pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal kota bandung pada tahun  2018-2020,  Berdasarkan  LKIP  Bapenda  Kota  Bandung  Tahun  2020  penurunan pendapatan pajak daerah Kota Bandung mengalami penurunan karena ikut terdampak akibat pandemi  Covid-19.  Penurunan  terjadi  disemua  jenis  pajak,  namun  dengan  dikeluarkannya peraturan  Walikota  Bandung  No.  42  Tahun  2020  tentang  perubahan  atas  peraturan  walikota No. 22 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah yang salah satu pasalnya memuat penghapusan denda bagi wajib pajak yang memiliki pajak terutang sampai tahun 2020, hal ini menjadi salah satu pendorong yang diberikan Bapenda Kota Bandung untuk para wajib pajak yang mempunyai pajak terutang yang harus dibayarkan.
Berdasarkan  pengujian  diatas  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  keterkaitan  dari  adanya pendapatan  pajak  daerah  terhadap  belanja  modal.  Dengan  penambahan  pendapatan  pajak daerah,  maka  belanja  modal  juga  pasti  bertambah.  Pendapatan  pajak  daerah  ialah  salah  satu sumber penerimaan daerah terbesar dalam PAD di Kota Bandung, yang mana pendapatan pajak daerah  tersebut  digunakan  dalam  kegiatan  pembangunan  di  Kota  Bandung  melalui  belanja modal. Untuk pemanfaatan dari belanja modal berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung pada tahun 2018 lebih banyak digunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan, sedangkan pada tahun 2019-2020 anggaran yang lebih banyak digunakan untuk belanja modal

## EDUCORETAX
ialah belanja modal peralatan dan mesin. Dalam hal ini sesuai dengan LKIP Kota Bandung pada tahun 2020, untuk sasaran 7 yaitu Meningkatnya ruang kota yang nyaman, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, dengan dibuatnya beberapa ruang terbuka hijau (RTH) tersebut menggunakan peralatan dan mesin. Serta sesuai juga berdasarkan sasaran 8 yaitu Meningkatnya infrastruktur Kota  Terpadu  dan  berkualitas  tahun  2020  yang  indikator  kinerjanya  berkaitan  dengan penggunaan  belanja  modal  yaitu  penanganan  genangan  air,  serta  persentase  luasan  kawasan kumuh.
Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  jurnal  yang  telah  dilaksanakan  oleh (Runtu,  Virgini  Gabriela  dkk,  2016),  hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  antara pajak dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal Kota Manado terdapat pengaruh yang positif.  Terutama  untuk  pengadaan  alokasi  anggaran  pendapatan  dan  retribusi  serta  pajak daerah  di  Kota  Manado  masih  tergolong  kecil  dibandingkan  dengan  pendapatan  dari  pihak eksteren  (luar).  Sependapatan  juga  dengan  skripsi  (Ulfah,  Eva  Nurul,  2018),  penelitian  ini menghasilkan  bahwa  antara  pajak  daerah  terhadap  belanja  modal  di  Kabupaten  Bandung memiliki  hubungan  yang  positif.  Yang  mana  dari  hasil  analisis  koefisien  korelasi determinasinya diperoleh nilai R 2 sebesar 0,333 atau 33,3%.  Nilai tersebut memiliki arti bahwa pengaruh  variabel  independennya  yaitu  pajak  daerah  terhadap  variabel  dependennya  yaitu belanja  modal  sebesar  33,3%  sedangkan  sisanya  yaitu  66,7%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang tidak diteliti.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H 0 ditolak, dengan nilai koefisien memiliki arti bahwa pendapatan pajak daerah terhadap  belanja  modal  kota  bandung  berpengaruh  positif.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa pendapatan  pajak  daerah  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  belanja  modal  Kota  Bandung Pada Tahun 2018-2020. Dan berdasarkan koefisien determinasi ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian  ini  terdapat  pengaruh  yang  tinggi  dari  pendapatan  pajak  daerah  terhadap  belanja modal  Kota  Bandung  pada  tahun  2018-2020.  Hal  tersebut  memiliki  arti  bahwa  pendapatan pajak  daerah  memiliki  fungsi  serta  peran  penting  dalam  penggunaan  alokasi  belanja  modal. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung pada tahun 2018-2020, dapat dikatakan bahwa pendapatan pajak daerah berdasarkan LKIP bapenda pada tahun 2020 terdapat  penurunan pendapatan karena berhubungan dengan terjadinya pandemi covid-19, dalam hal  ini setelah dilakukannya penelitian diketahui  bahwa bapenda  melakukan  berbagai  sosialisasi  dan  juga  koordinasi  untuk  penanganan  pembayaran pajak  daerah,  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  belanja  daerah  khususnya  dalam  hal  ini belanja modal.

## Saran
Untuk  pemerintah  daerah  atau  penyelenggara  publik  diharapkan  dapat  terus  menggali potensi  dari  sumber-sumber  penerimaan  daerah  yang  ada  terutama  untuk  pajak  daerah, sehingga nantinya dapat berguna untuk pendanaan serta bermanfaat untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan serta mengelola sepenuhnya secara optimal dan  mampu  memprioritaskan  dana  yang  telah  dimiliki  untuk  mengaplikasikannya  kedalam Belanja  Daerah,  salah  satu  jenis  belanja  daerah  ialah  belanja  modal.  Pengalokasian  secara optimal untuk Belanja Modal diharapkan dapat berguna untuk kepentingan umum daerah serta dapat  meningkatkan  fasilitas  publik  yang  dapat  menunjang  kehidupan  lebih  baik  untuk masyarakat di Kota Bandung. Dan untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian  yang  lebih  mendalam  serta  melaksanakan  perubahan  dalam  variabel  penelitian
sehingga  nantinya  terdapat  variabel-variabel  lain  yang  mempunyai  pengaruh  yang  kuat terhadap  belanja  modal.  Dan  juga  diharapkan  dapat  memperluas  jangkauan  wilayah  dalam penelitian serta memperbanyak sampel/responden dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggaeny, W. d. (2022). Efekivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi dam Bangunan Di Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Tahun  2020. EDUCORETAX ,  101-119. Diambil kembali dari https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.179
Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  23  (VIII). Semarang: Badan Penerbit Universitas DIponegoro.
Halim,  A.  (2018). Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  Problematika  Penerimaan  dan Pengeluaran  Pemerintah  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah). Jakarta: Salemba Empat.
Ismail,  T.  (2018). Potret  Pajak  Daerah  di  Indonesia. Jakarta:  KENCANA  (Divisi  dari PRENADAMEDIA Group).
Lempoy, O. P. (2020). Analisis Perbandingan Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Periode 2011-2014 dan Periode 2016-2019. Jurnal EMBA Vol.8 No.4 Oktober 2020 , 895-902. Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
MS, M. Z. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal  di Kota Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.18 No.3 Tahun 2018 , 635- 646.
Muksin,  M.,  Engkus,  &  Turmudi,  H.  (2020).  Dampak  Retribusi  Daerah  Terhadap  Belanja Modal  Pada Badan Pengelolaan Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2017.
Mustaqiem.  (2008). Pajak  Daerah  dalam  Transisi  Otonomi  Daerah. Yogyakarta:  FH  UII PRESS.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  258/PMK.02/2015  Tentang  Tata Cara  Pemberian  Penghargaan  Sanksi  Atas  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Runtu, V. G., Walewangko, E. N., & Tolosang, K. D. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap  Belanja  Modal  Kota  Manado  (Periode  2005-2015). Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016 , 745-757.
Sihotang, W. L., & Saepulloh, C. (2021). Pengaruh  Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten Bandung Barat.
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
Sipahutar, F. Y., & Subianto. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. Jurnal Interprof .
Sudika, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi  Khusus  Pada  Belanja  Modal  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana  Vol.21.2.  November  (2017) ,  1689-1718.  Diambil  kembali  dari https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p30
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D. Bandung:  Penerbit Alfabeta.
Suwandi, D. G., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung). Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan , 691-711.
Tuasikal,  A.  (2008).  Pengaruh  DAU,  DAK,  PAD,  dan  PDRB  Terhadap  Belanja  Modal Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia. JURNAL  TELAAH  &  RISET AKUNTANSI Vol. 1, No. 2. Juli 2008 , 142-155.
Undang-undang No.09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. (t.thn.).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.