## TURKI DALAM PENCARIAN BENTUK PEMERINTAHAN
(Sebuah Catatan Sejarah)
Oleh:

## Abd Rahman R

## Abstract
Turkey was founded by Qayigh Oghus than one child Turkish tribes who inhabit the  west  Gobi,  or  local  country  Mongols  and  northern  regions  of  China,  led  by Solomon.  Royal  Ottoman  territory  from  time  to  time  increasingly  expanding  to include  several  regions  of  three  continents,  Africa,  Asia,  and  Europe.  Kingdom of the Ottoman get the support of a formidable military force. Ottoman empire is one  of  the  oldest  Islamic  government  to  survive  the  experience  ups surut.Pemerintahan  Ottoman  Empire  led  by  a  caliph,  who  has  the  power,  in addition  to  religious  leaders,  as  well  as  head  of  state,  which  is  subsequently transformed  into  a  republic,  the  caliph  as  a  religious  leader eliminated  and  also the sultan as the head of state dispensed replaced by a government led by a head of  state  is  called  the  president.  Government  of  the  Ottoman  Empire  in  running government  aided  by  large  vizier  and  some  ministers  who  run  government services.

## Keywords: Turkey, Finding Form of Government

## A. Pendahuluan
Sejarah telah mencatat secara baik tentang kehadiran Islam sebagai suatu agama yang  mampu  mempersatukan  suku  bangsa  Arab  yang  beragam  suku  dan  kepercayaan atau  agama.  Satu  suku  dengan  suku  yang  lain  berperang  dalam  waktu  yang  cukup panjang.  Sejalan  dengan  itu,  peristiwa  demi  peristiwa,  Islam  datang  dan  berkembang serta mengalami perluasan wilayah di Semananjung Arabia, bahkan umat Islam sampai tersebar  di  berbagai  penjuru  dunia,  secara  perlahan namun  pasti.  Demikian  pula  tidak bisa  dipungkiri,  secara  perlahan  mundur  dan  terkesan  tak  terkendalikan  sehingga pemerintahan Islam, selain terpecah-pecah, juga wilayah kekuasaannya jatuh di tangan pihak bangsa lain.
Kerajaan  Turki  sebagai  salah  satu  Kerajaan  Islam  yang  kuat  setelah  jatuh Kerajaan  Daulat  Abbasiyah  di  Bagdad.    Kerajaan  inilah  yang  pertama  berdiri  setelah Bagdad jatuh, dan paling lama bertahan selain Kerajaan Mughal di India dan Safawi di Persia. 1 Kerajaan  Turki Usmani  ini merupakan  simbol  kebangkitan  kedua  umat  Islam, yang  dalam  perkembangannya  kerajaan  ini  lebih  banyak  tergoda  oleh  masalah  politik dan militer. Meskipun Kerajaan Turki Usmani berhasil memajukan dan membangkitkan semangat  politik  Islam,  namun  kemajuan-kemajuan  yang  dicapai  tidak  secemerlang dengan  kemajuan  yang  dicapai  pada  masa  klasik  (650-1250).  Kerajaan  ini  hadir  pada dua  periode,  yaitu  periode  pertengahan  (1250-1800),  dan  periode  modern  (1800- sekarang). 2 Jadi  Kerjaan  Turki  Usmani  merupakan  salah  satu  mata  rantai  perjalanan sejarah  umat  Islam  yang  mengalami  pasang-surut,  bahkan  dikatakan  bahwa  Kerajaan Turki  Usmani  yang  sampai  kini  masih  terwariskan,  meskipun  telah  berubah  menjadi
1 Ahmad Syantanawi, Dā’irat al - Ma’ārif al - Islāmiyah (Kairo: al- Sya’ab, t.th), h. 171.
2 Harun  Nasution, Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya,  jilid  I,  (Cet.  V;  Jakarta:  UI  Press, 1985), h. 56-58.
negara  Republik  Turki,  namun  kerajaan  tersebut  telah  banyak  memberikan  kontribusi dalam perkembangan Islam yang cukup signifikan dan terus berlanjut sampai sekarang.
Turki sebagai sebuah kerajaan dalam menjalankan pemerintahannya menga-lami pasang  surut,  menghadapi  berbagai  persoalan  termasuk  persoalan  pilitik,  tidak  hanya wilayahnya silih berganti antara penaklukan atau wilayahnya jatuh di pihak lain tetapi juga  persoalan  kehidupan  kenegaraan.  Politk  ketatanegaraan  sebagaimana  pada  masa klasik  bersifat  khalifah  sentries. 3 Khalifah  memegang  peran  penting  dan  memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara. 4
Seiring  dengan  perjalanan  waktu,  keadaan  politik  muncul  berbagai  pandangan, yang  bukan  hanya  berbicara  tentang  siapa  yang  berhak  memjadi  pemimpin,  ketaatan rakyat kepada pemimpinya, juga bentuk dan sistem pemerintahan. Perubahan pan-dangan membawa dampak terhadap pemerintahan Kerajaan Turki Usmani. Interaksi antara ajaran agama  Islam  dan  dunia  modern  adalah  salah  satu  yang  menjadi  faktor  membawa perubahan  politik  dan  sosial.  Para  ahli  seperti  Micael  C.  Hudson  menga-takan  bahwa kebangkitan  Islam  memperjelas  masalah  ketidak  cocokan  yang  men-dasar  antara keinginan  yang tampak pada  banyak orang Islam, perkembangan politik  tidak mungkin terjadi  tanpa  Islam  dan  ajaran  konvensional  dalam  ilmu  sosial  Barat.  Demikan  pula  ia mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang menghambat per-kembangan politik. 5
Pandangan  ini  mengusik  pemerintahan  Turki  Usmani,  termasuk  para  ulama melakukan  perlawanan,  tetapi  juga  ternyata  tidak  sedikit  ulama  yang  melihat  bahwa pandangan  itu  paling  tidak  menjadi  bahan  masukan  atau  koreksi,  sehingga  me-lahirkan pemikir-pemikir  modern  dan  melakukan  koreksi  terhadap  sistem  peme-rintahan  Kerajaan Turki Usmani, bahkan melakun perubahan yang sangat mendasar, meskipun menimbulkan pro-kontra  dan  konsekuensi  terhadap  roda  pemerintahan  Turki  Usmani.    Jadi,  Kenyataan sejarah  menunjukkan  bahwa  sejak  abad  ke-7  hingga  abad  ke-21,  umat  Islam  telah memeraktikkan kehidupan politik yang beragam bentuk dan sistem pemerintahannya.

## B. Pembahasan

## 1. Proses Berdiri dan Wilayah Pemerintahan Turki
Negara  Turki  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  pada  awalnya  diperoleh melalui  ekspansi  Dinasti  Seljuk  dan  para  imigran  Turki  ke  arah  barat  memasuki Anatolia.  Di  sekitar  wilayah  perbatasan  yang  disengketakan  oleh  Imperium Bizantium  tumbuh sejumlah  wilayah  yang  secara  formal  menerima  kedaulatan Seljuk, tetapi secara de facto otonom.   Wilayah tersebut terletak dibagian barat laut Anatolia, dekat dengan Bizantium. Wilyah ini terdapat lahan pertanian yang cukup produktif  dan  luas,  serta  kota-kota  pasar  yang  sebagian  menjadi  titik  penting  rute perdagangan  yang  melintas  dari  Iran  dan    Asia  jauh  menuju  Medetarian. 6 Dengan demikian  wilayah    tersebut  selain  strategis,  juga  menyimpan  sejumlah  kekayaan alam dan masyarakat yang memiliki krakter yang kuat.
3 Kekuasaan  berada  di  bawah  khalifah  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  agama,  juga  sebagai pemegang pemerintahan, peneyelenggaraan agama, termasuk hukum dan politik di tangan khalifah.
4 Muhammad  Iqbal dan  Amin  Husen  Nasution, Pemikiran  Politik  Islam  dari  Masa  Klasik Hingga Indonesia Kontempore (Cet. I; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h. 1.
5 John L. Esposito (Editor), Islam and Development Religion and Sociopolitical Change, terj. A. Rahman Zainuddin, Identitas Islam pada Perubahan Sosial Politik (Cet. I; Jakarta: 1986), h. 4.
6 Albert Hourani, A History of The  Arab Poeples, terj. Irfan Abu Bakar, Sejarah Bangsa-bangsa Muslim (Cet. I; Bandung: Mizan, 2004 ), h. 412.
Pendiri  Turki  adalah  suku  Qayigh  Oghus,  salah  satu  anak  suku  Turki  yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi, daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, yang  dipimpin  oleh  Sulaiman.  Untuk  menghindari  serbuan  bangsa  Mongol  yang menyerang  dunia  Islam  yang  berada  di  bawah  kekusaan  Khawirizm  pada  tahun 1219-1220,  Sulaiman  dan  anggota  sukunya  pindah  ke  barat  dan  meminta perlindungan  kepada  Jalaluddin.  Mereka  pergi  ke  barat  (Asia  kecil)    menetap  di sana  dan  pindah  ke  Syam  dalam  rangka  menghindari  serangan  serangan  Mongol. Dalam  usahanya  pindah  ke  Syam,  pepimpin  orang-orang  Turki  mendapat kecelakaan,  hanyut  di  sungai  Efrat  yang  tiba-tiba  air  pasang  karena  banjir  besar (1228). 7 Ertughril salah seorang dari rombongan tersebut mengambil alih pimpinan untuk  melanjutkan  perjalanan  mereka  yang  selanjutnya  mengabdikan  diri  kepada Sultan  Alauddin  II,    Sultan  Seljuk  yang  sedang  bereperang  melawan  Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenagan.  Atas jasa baik itu, Sultan  menghadiahkan  tanah  di  Asia Kecil  yang  berbatasan  dengan  Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Syukud sebagai ibu kota. 8
Pada  tahun  1288/1289,  Erthugril  meninggal  dunia  sehingga  kepemimpinan dilanjutkan  oleh  putranya  yang  bernama  Usman  atas  restu  Sultan  Seljuk.  Usman memerintah  antara  tahun  1290  dan  1326.  Sebagaimana  ayahnya,  ia  sangat  berjasa kepada  Sultan  Alauddin  II  karena  berhasil  menduduki  benteng-benteng  Bizantium yang berdekatan dengan kota Broessa. Pada tahun 1230, bangsa Mongol menyerang Kerajaan  Seljuk  dan  Sultan  Alauddin  terbunuh.  Kerajaan  Seljuk  Rum  ini  terpecah menjadi  beberapa    kerajaan  kecil.  Usman  pun  menyatakan  kemerdekaan  dan berkuasa  penuh  atas  daerah  yang  didudukinya.  Sejak  itulah,  Kerajaan  Usmani dinyatakan  berdiri.  Penguasa pertamanya  adalah  Usman  yang  disebut  Usman  I, wilayah  kekuasaannya  mencakup  bekas  kekuasaan  Dinasti  Seljuk. 9 Usman  pun memiliki  pengalaman  berharga  dan  menjadi  pemimpin  karena  dia  penguasa  di wilayah  itu  sebagai  perpanjangan  tangan  Sultan  dan  menggunakan  peluang  itu untuk memproklamisikan diri kepada rakyat sebagai raja yang berdiri sendiri, tidak terikat oleh pemerintahan pusat.
Setelah  Usman  I  mengumumkan  dirinya  sebagai  Padisyah  al-Usman  (raja besar  keluarga  Usman)  tahun  699  H/1300  M,  secara  perlahan  wilayah  kerajaan dapat  diperluas.  Ia menyerang  daerah  perbatasan Bizantiun  dan  menaklukkan  kota Broessa tahun 1317 M, kemudian pada tahun 1326 M,  dijadikan  sebagai ibu kota kerajaan.  Pada  masa  pemerintahan  Orkham  726 -761  H  (1326-1359  M),  Kerajaan Turki Usmani ini dapat menaklukkan Azmir (Smima) tahun 1327 M, Thawasyanli tahun 1330 M, Uskandar tahun 1338 M, Ankara tahun 1354 M, dan Galipoli tahun 1356  M.  Wilayah-wilayah  ini  adalah  bagian  benua    Eropa  yang  pertama  kali diduduki oleh Kerajaan Turki Usmani. 10 Anatolia dan Balkan adalah wilayah baru yang  belum  pernah  tersentuh  dalam  gelombang  penaklukan  Islam  pertama  dulu. 11
7 A. Syafiq Mugni, Sejarah Kebudayaan di Turki (Jakarta: Logos, 1997), h. 51,
8 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakaarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 130.
9 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 130, Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid I, h. 45, Dewan redaksi, Ensiklopedi  Islam (Cet. IX; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 114.
10 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 131.
11 Kamal  Sa’id  Habib,  al - Akalliyāt  wa  al - Siyāsah  fi  al - Khubrati  al- Islāmiyah,  terj.  Ahmad Fahrurrozi dkk., Kaum Minoritas  dan Politik Negara Islam (Cet. I; Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 1428 H/2007 M), h.263
Ekspansi wilayah yang dicapai oleh Kerajaan Turki Usmani menunjukkan kekuatan militernya  yang  kuat  dan  dukungan  masyarakatnya  serta  kelemahan  internal wilayah-wilayah di sekitarnya.
Murad  I,  pengganti  Orkhan  berkuasa  (761-789  H/1359-1389  M),  ia melakukan perluasan wilayah ke benua Eropa, Adrianopel yang kemudian dijadikan sebagai  ibu  kota  kerajaan  baru,  termasuk  Macedonia,  Sopia,  Salonia  dan seluruh wilayah  bagian  Utara  Yunani.  Sementara  itu,  Paus  mengobarkan  semangat  perang dengan  sejumlah  pasukan  sekutu  Eropa  yang  dipimpin  oleh  Sijisman,  raja Honggaria.  Sultan  Bayazid,  pengganti  Murad  I  dapat  mengahancurkan  pasukan sekutu  Kristen  Eropa. 12 Peristiwa  ini  merupakan  catatan  sejarah  yang  amat gemilang bagi umat Islam.
Pada peristiwa Timur Lenk melakukan serangan ke Asia Kecil menyebabkan ekspansi Kerajaan Turki Usmani terhenti beberapa saat, karena terjadi pertempuran yang  hebat  di  Ankara  tahun 1402  M.  Tentara  Kerajaan  Turki  Usmani  mengalami kekalahan dan Sultan Bayazid  bersama putranya (Musa) tertawan dan wafat dalam tawanan tahun 1403 M. Kekalahan ini membawa akibat buruk, penguasa-penguasa Seljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Turki Usmani, seperti Serbia  dan Bulgaria, lalu memproklamasikan kemerdekaan.  Sementara itu, putra- putra  Bayazid  saling berebut kekuasaan. Namun suasana buruk ini berakhir setelah Sultan  Muhammad  I  dapat  mengatasinya  (1403-1421  M).  Sultan  Muhammad berusaha keras menyatukan negaranya dan mengembalikan kekuatan dan kekuasaan seperti  sedia  kala. 13 Kekalahan  yang  dialami  Kerajaan  Turki  Usmani  suatu kewajaran karena tampaknya terdapat embrio yang memperlemah kekuatan internal terbukti setelah kekalahan muncul keluarga raja melakukan perebutan kekuasaan.
Salah  satu  usaha  dalam  pemerintahan  Kerajaan  Turki  Usmani  membuat aturan dalam rangka mengangkat martabat bagi  masyarakat. Pemerintahan  Kerajaan Turki  Usmani  jauh  lebih  adil  dari  pemerintahan  yang  di bawah  oleh  Bizantium. Saudagar  Yunani  lebih  suka berlayar dengan  bendera  Kerajaan  Turki  Usmani  dan siap  memakai  bahasa  dan  gaya  pakaian  Usmaniyah.  Selain  itu,  pemerintahan Kerajaan  Turki  Usmani  bukan  saja  menyingkirkan  semua  kendala  migrasi  antara provinsi Asia  dan  Eropa,  bahkan  mendorongnya.  Migran  Kristen  selalu  diterima dengan  baik,  direhebabilitasi,  dan  dibantu  oleh  orang  Muslim,  bahkan  mereka melakukan  perkawinan  campuran  sehingga  terjadilah  percampuran  etnis  besar- besaran. Orang Kristen dan orang Muslim bekerja sama dengan harmonis, sementara itu  orang  Kristen  menikmati  otonomi  dalam  urusan  internal  mereka.  Perpindahan agama berlangsung lambat, tetapi menjelang abad  ke-16 M,  jumlah orang Muslim melebihi  orang  Kristen.  Jauh  ke  Utara,  di  Yugoslavia  sekarang,  kaum  muslim menyebar  dalam  jumlah  besar,  termasuk  di  Bosnia,    Serbia,  Montenegro, Herzegovina  dan  Kroasia.  Penyebaran  Islam  sangat  terbantu  oleh  banyak  orang Bogomile  masuk  Islam  di  bawah  Muhammad  II  (855-886  H/1451-1481  M). 14 Kerajaan  Turki  Usmani  semakin  mendapatkan  simpati  dari  non  Muslim  karena kebijakan  pemerintahannya  yang  berbeda  dengan  penguasa  sebelumnya  yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
12 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 131.
13 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islamh, h. 131.
14 Ismail al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, The Ultural Atlas of Islam, terj. Ilyas Hasan Atlas Budaya, Menjelajah Khazanah Peradaban  Gemilang (Cet. IV; Bandung: Mizan, 2003), h. 256
Sultan  Muhammad  II  dapat  mengalahkan  Bizantium  dan  menaklukkan Konstatinopel tahun 1453 M. Oleh karena Konstatinopel sebagai benteng kerajaan Bizantium telah ditaklukkan, maka mudahlah arus ekspansi Kerajaan Turki Usmani ke  benua  Eropa. Tetapi ketika  Sultan  Salim  I  (1512-1520  M)  naik  takhta,  ia mengalihkan  perhatian  ke  arah  Timur  dengan  menaklukkan  Persia,  Syria  dan Dinasti  Mamalik  di Mesir. 15 Usaha  Sultan  Salim  I,  dikembangkan  dan  dilanjutkan oleh  Sultan  Sulaiman  al-Qanuni  (1520-1566  M).  Sultan  Sulaiman  berhasil menaklukkan  Iraq,  Belgrado,  Pulau  Rodhes,  Tunis,  Budapest  dan  Yaman.  Jadi wilayah  Kerajaan  Turki  Usmani  pada  masa  Sultan  Sulaiman  al-Qanuni  meliputi Asia  Kecil,  Armenia,  Iraq,  Syria,  Hejaz,  dan  Yaman  di  Asia.  Mesir,  Libia,  Tunis, serta  Aljazair  di  Afrika;  Bulgaria,  Yunani,  Yugoslavia,  Albania,  Honggaria    dan Rumania di Eropa. 16
Salim  II  (1566-1574  M)  adalah  putra  Sulaiman Agung  naik  takhta menjadi Sultan  pertama  yang  sama  sekali  tidak  tertarik  dengan  militer  dan  mencoba menyerahkan bidang ini ke tangan menterinya (Mehmed Sokollu), seorang muallaf Serbia  dari  daerah  yang  kini  bernama  Bosnia  dan  Herzogevina.  Pada  masa  ini penaklukan berjalan terus, pasukan Usmani berhasil menaklukkan Cyprus 1571 M, bahkan  warga  masyarakat  Cyprus  merasa  dibebaskan  dari  cengkeraman    kaum Katolik  yang  dilakukan  oleh  Orang-orang  Hunggaria  dalam  rentang  waktu  yang cukup panjang (berabad-abad). 17 Oleh sebab itu, penaklukan tersebut menjadi andil bagi  Kerajaan Turki Usmani karena kehadirannya mendapatkan simpati masyarakat yang merasa terlindungi dan memperoleh kebebasan.
Kemajuan dan perkembangan Kerajaan Turki Usmani yang luas berlangsung dengan  cepat.  Kerajaan  ini  mencapai  puncak  kemegahan  pada  tahun  1520-1566. Tetapi  kerajaan  ini  juga  mengalami  kemunduran,  kemudian  mendapat  gelar  orang sakit (the Sick Men) karena bangsa Turki akhirnya juga lumpuh pada abad ke-19. 18 Pada akhir abad ke-17 M, menjelang abad ke-19 M, Kerajaan Turki Usmani tidak  mampu  lagi mempertahankan dirinya  mengahadapi  kekuatan  militer  Eropa, juga tidak mampu mengelak penetrasi komersial Eropa. Rusia merampas Crimea dan memperkokoh  diri  di  laut  Hitam.  Sementara  Inggris  menjadi  kekuatan  militer  dan perdagangan  yang  tidak  tertandingi  di  laut  Tengah.  Rusia  bermaksud  merampas beberapa  wilayah  Usmani  di  Balkan  dan  berhasil  menyusup  ke  laut  Tengah  dan Inggris  menjadikan  Kerajaan  Turki  Usmani  sebagai  benteng  untuk  menghadang ekspansi Rusia dan melindungi kepentingan politik dan komersialnya di laut Tengah. Pada masa ini, berlangsung satu abad dalam memperebutkan Kerajaan Turki Usmani yang  sedang  sakit-sakitan(the  Sick  Man).  Situasi  kritis  bagi  Kerajaan  Turki  Usmani terlindungi  oleh  keseimbangan  kekuatan  Eropa. 19 Jadi  perseteruan  kekuatan  Inggris dan  Rusia  membawa  dampak  positif  terhadap  Kerajaan  Turki  Usmani  untuk melakukan pemulihan kekuatan tentaranya.
Perimbangan  kekuatan  Eropa  dan  daya  ketahanan  Kerajaan Turki  Usmani kembali teruji dalam peperangan Crimea (1854-856 M). Rusia melakukan pengaruh dan  menyebarkan  provakasi  di  Yerusalem  dan  melalui  protektorasi  seluruh  warga
15 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid I, h. 84.
16 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islamh, h. 132.
17 Hepi Andi Bastoni, Sejarah Para Khalifah (Jakarta: Putaka al-Kautsar, 2008), h. 251,253
18 Http://copyduty.blogspot.com/2011/06/makalah-pmdi-pembaharuan-islam-di-turki.html(2-11-2011).
19 Ira M Lapidus, A History of Islamic Societies, terj. Ghufron A. Ma s’adi, Sejarah Sosial Umat Islam (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 66-67.
Usmani yang beragama Kristen. Usmani, Inggris dan Prancis memasuki laut Hitam dan  merebut  Sebastapol  pada  tahun  1855  M.  Pihak  Rusia  dipaksa  menarik pasukannya di laut Hitam, tetapi mereka diberi ganti rugi melalui sebuah perjanjian yang  menjadikan  Rumania  sebagai  provinsi  otonom  di  bawah  pemerintahan Usmani. 20
Pada  tahun1908  M  terjadi  krisis politik  internal  di  tubuh  Kerajaan  Turki Usmani.  Austria  memanfaatkan  kesempatan,  mencaplok  Bosnia  dan  Herzogovina. Pada  tahun  1912  M,  Serbia  didukung  oleh  Rusia  sehingga  tentara  gabungan  ini, termasuk Austria mengalahkan Usmani dan merebut seluruh wilayah Usmani yang tersisa  di  Eropa  kecuali  wilayah  Istanbul.  Pada  tahun  1913  M,  Negara-negara Balkan terlibat peperangan antara mereka sendiri yang memeperebutkan pembagian wilayah,  sehingga  memberi  kesempatan  bagi  Usmani  untuk  merebut  kembali sebagian dari wilayahnya di Thrace. Persaingan antara Serbia dukungan Rusia dan Austria  dukungan  Jerman  yang  berlangsung  satu  tahun,  menimbulkan  peperangan Eropa bersifat  umum, yang pada akhirnya berujung pada Perang Dunia I. Kerajaan Usmani  bergabung  dengan  Austria  dan Jerman. 21 Situasi  Kerajaan  Turki  Usmani semakin  melemah,  karena  selain  ancaman  dari  luar,  juga  ancaman  dari  dalam dengan terjadinya pembangkangan terhadap pemerintah pusat.

## 2. Bentuk dan Sistem Pemerintahan Turki Usmani
Dinasti Abbasiyah di Bagdad runtuh total pada tahun 1258 M di tangan orang- orang  Mongol  di  bawah  pimpinan  Hulagu.  Umat  Islam  tidak  lagi  mempunyai  kha- lifah yang diakui oleh semua umat Islam sebagai lambang persatuan, yang ada adalah kerajaan-kerajaan kecil di daerah yang bergelar sultan. Keadaan ini berlangsung lama sampai  muncul  Kerajaan  Turki  Usmani  dan  mengangkat  khalifah  yang  baru  di Istambul,  Turki  di  abad  keenambelas.  Pemeintahan  ini  mengambil  bentuk  kerajaan (monarki).  Raja-rajanya  di  samping  bergelar  khalifah,  juga  memakai  gelar  sultan. 22 Dengan demikian, pemerintahan Turki Usamani dipimpin oleh seorang khalifah, yang berperan selain sebagai pemimpin agama, juga sebagai kepala negara.
Para  pemikir  politik  Islam  pada  masa  klasik  dan  pertengahan  tidak mempersoalkan kedudukan negara dengan agama, terintegrasi atau terpisah, karena dalam kenya-taannya sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dengan negara. Perbedaan terletak pada pendirian sebuah negara merupakan wajib syar’i atau wajib akal,  serta  syarat  kepala  negara. 23 Khilafah  sebai  lembaga  sentral  dalam  gagasan dan sistem penyelenggaraan negara.
Menurut  Rabi’  bentuk  pemerintahan  yang  paling  baik  adalah  monarki, kekuasaan  tertinggi  dipegang  satu  orang  saja,  yaitu  raja.  Ia  menolak  pemerintahan aristokrasi,  pemerintahan  yang  berada  di  bawah pimpinan  sekelompok  orang terpilih,  bangsawan  atau  ningrat.  Ia  juga  tidak  menerima  bentuk  pemerintahan oligarki.  Pe-merintahan  di  bawah  kekuasaan  kelompok  kecil,  orang-orang  yang
20 Ira M Lapidus, A History of Islamic Societies, terj. Ghufron A. Mas’adi, Sejarah Sosial Umat Islam, h. 67-68.
21 Ira M Lapidus, A History of Islamic Societies, terj. Ghufron A. Mas’adi, Sejarah Sosial Umat Islam, h. 70.
22 J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Cet. V; Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 178-179.
23 Komaruddin Hidayat (Editor), Islam Negara dan  Civil  Society, gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2005), h. 80.
berpengaruh atas masyarakat. Ia juga tidak membenarkan pemerintahan demokrasi. Kekuasaan ter-tinggi berada di tangan orang banyak yang menimbulkan kerusuhan dan  kerusakan. 24 Kekhawatiran    Abi  Rabi’  terhadap  bentuk -bentuk  pemerintahan selain  raja,  yang  membuka  peluang  munculnya  gerakan-gerakan  provokasi  dari kelompok masyarakat yang dapat berujung pada kekacauan dalam masyarakat.
Al- Qur’an  memang  tidak  menetapkan  bentuk  pemerintahan  yang  baku,  cara atau  mekanisme  tertentu  dalam  memilih  seorang  kepala  negara.  Karena  itu,  dalam pentas sejaraah ketatanegaraan Islam muncul berbagai model atau cara pengangkatan kepala negara Islam, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai sampai kepada cara yang dianggap tidak demokratis, atau dengan cara revolusi berdarah.
Puncak  sistem  kendali  pemerintahan  berada  di  tangan  penguasa    (khalifah) dan keluarga kerajaan. Otoritas kekuasaan terletak pada keluarga, bukan pada ang- gota-anggota yang ditunjuk. Tidak ada hukum baku  yang mengatur pergantian ke- kuasaan, yang ada hanyalah tradisi suksesi damai dan pemerintahan yang panjang. Awal  abad  ke-17  M, penguasa  selalu  digantikan  oleh  salah  seorang  putranya. Setelah  itu,  yang  lazim  berlaku  adalah  manakala  seorang  penguasa  mangkat  atau lengser, maka digantikan oleh anaknya yang tertua. Kedudukan di bawah penguasa ditempati  oleh sadr-i  azam, pejabat  tinggi (menteri  besar).  Jabatan  ini  memiliki kekuasaan  di  bawah  sang  penguasa  yang  dibantu  oleh  sejumlah wazir lain  yang mengendalikan militer dan pemerintah provinsi serta pelayanan sipil. 25 Jadi suksesi kepala pe-merintahan dilakukan secara tertutup, hanya hubungan kekeluargaan.
Jika  pada  masa  klasik  dan  pertengahan  pemikiran  tentang  kenegaraan tidak  mempersoalkan  integrasi  agama  dengan  negara,  maka  katika  Islam bersentuhan de-ngan Barat, secara berangsur-angsur muncul gagasan-gagasan baru yang  di  antaranya  mendukung  pemisahan  agama  dan  negara.    Al- Qur’an  dan  al - hadist  sebagai  sumber  ajaran  Islam  tidak  menyebutkan  secara  jelas  bentuk pmerintahan  yang  baik,  tetapi  hanya  menjelaskan  prinsip-prinsip  etika  moral  dan norma-norma  hukum.  Oleh  karena  itu,  umat  Islam    dibolehkan  dan  diberi kesempatan  untuk memetuskan bentuk kelem-bagaan negara yang dipandang cocok dengan kondisi zaman.
Pada  tahun  1839,  Tanzimat  muncul  sebagai  sebuah  kelompok  yang  mela- kukan  gerakan  reformasi  sosial  dan  politik  yang  mengubah  kesultanan  Turki Usmani  dengan  mengintegrasikan  ke  dalam  lembaga-lembaga  model  Barat.  Sadik Rifat  salah  seorang  tokoh  Tanzimat  berpendapaat  bahwa  peradaban  dan  kemajuan Barat  dapat  diwujudkan  karena  ada  suasana  damai  dan  hubungan  baik  antara negara-negara  Eropa.  Kemakmuran  suatu  negara  bergantung  pada  kemakmuran rakyat  dan  ke-makmuran  rakyat  dapat  diperoleh  dengan  meghilangkan pemerintahan  absolut,  rakyat  merasa  tidak  aman  dan  tenteram.  Hal  itu  membuat mereka  kurang  giat  berusaha.  Demikian  pula  kejujuran  dalam  pekerjaan  hilang, korupsi banyak dijalankan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan  umum.  Kese-muaanya  ini  membawa  produktivitas  menurun  sehingga akhirnya  membawa  kepada  kejatuhan  negara. 26 Kekuasan  yang  tidak  jelas,  tugas
24 Komaruddin Hidayat (Editor), Islam Negara dan  Civil  Society, gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, h. 268.
25 Albert Hourani, A History of The  Arab Poeples, terj. Irfan Abu Bakar, Sejarah Bangsa-bangsa Muslim, h. 414-415.
26 Harun  Nasution, Pembaharuan  dalam  Islam:  Sejarah  Pemikiran  dan  Gerakan (Cet.  VIII, Jakrta: BUlan Bintang, 1991), h. 98.
dan  kewenangan  penguasa  tidak  dibatasi  oleh  undang-undang  berdampak  buruk terhadap  kelangsungan  bahkan  kemunduran  negara  Turki.  Untuk  mengobatinya memerlukan  undang-undang  dan  peraturan  yang  mengikat  para  penguasa  negara dan harus tunduk kepadanya.
Mustafa Rasyid Pasya sebagaimana Sadik Rifat mempunyai pengaruh yang besar  terhadap  penguasa  sehingga  pada  masa  Abdul  Majid  mengeluarkan  sebuah piagam, Hatt-i Syerif (Piagam Gulhane). Piagam itu menjelaskan bahwa pada masa permulaan  Kerajaan  Usmani,  syariat  dan  undang-undang  negara  dipatuhi  sehingga kerajaan  menjadi  besar  serta  kuat  dan  rakyat  hidup  dalam  kemakmuran.  Tetapi seratus    lima  tahun  terakhir,  syariat  dan  undang-undang  tak  diperhatikan  lagi, akibatnya membawa kepada kelemahan dan kemunduran Kerajaan Turki. 27 Kondisi pemerintahan  membutuhkan  undang-undang  yang  sesuai  dengan  perkembangan zaman, termasuk kondisi sosial masyarakat yang beragam.
Salah  satu  regulasi  urusan  negara  meniru  model  Barat  dan  penetapan prinsip-prinsip  kebebasan,  persamaan  dan  persaudaraan  antara  seluruh  rakyat dengan  berbagai  aliran.  Selain  itu,  juga  melakukan  gerakan  westernisasi  negara Turki  dengan  tiga  poin  penting,  yaitu  1)  mengambil  sistem  Barat  dalam  regulasi militer, logistik-persenjataan, sistim administrasi dan pemerintahan, 2)
mengarahkan  masyarakat  pada  sekularisme  dan  keluar  dari  sistem  Islam  dalam bidang  kenegaraan  dan  kema-syarakatan,  dan  3)  menuju  sentralisasi  kekuasaan  di Konstatinopel dan daerah-daerah. 28
Pada  tahun  1876,  deklarasi  UU    karena  ada  keinginan  yang  kuat,  tekanan politik  untuk  membentuk  parlemen  yang  dipandang  keinginan  rakyat.  Konstitusi tersebut terdiri atas 119 pasal yang selanjutnya disebarkan keseluruh negara untuk diterapkan  di  seluruh  wilayah  pemerintahan  Turki.  Pemilihan  anggota  parlemen dilakukan pertama kali dalam sejarah pemerintahan Turki Usmani. Tetapi uji coba konstitusi  ini  tidak  berumur  lebih  dari  satu  tahun  karena    Sultan  Abdulhamid membubarkan  par-lemen  sampai  waktu  yang  tidak  ditentukan.  Hal  ini  tidak menimbulkan reaksi di dalam negeri karena konstitusi itu tidak didukung oleh opini publik  atau  kekuatan  rakyat,  hanya  sekelompok  kecil  dari  kalangan  pemikir. Konstitusi  tersebut  digantung  selama  lebih  dari  30  tahun. 29 Pada  tahun  1908, revolusi  Turki  Muda  (koalisi  pen-dukung  reformasi,  termasuk  kaum  sekuler  dan nasionalis)  memaksa  Abdulhamid  II  menghidupkan  kembali  parlemen  dan menjalankan  lagi  konstitusi  1876. 30 Jadi,  pemerintahan  Turki  menghadapi  gejolak politik  karena  keinginan  yang  kuat  untuk  melakukan  perubahan  sistem pemerintahan yang semakin melemah.
Setelah kalah  dalam  Perang  Dunia  I,  Kerajaan  Turki  dibagi-bagi sebagaimana  yang  termuat  dalam  perjanjian Sevres yang  ditandatangani  pada Agustus  1920,  Istanbul  di  duduki  oleh  pasukan  Britania  dan  Prancis.  Mustafa Kemal  tampil  meng-galang  sebuah  gerakan  nasional  Turki,  mengadakan
27 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, h. 99.
28 Kamal Sa’id Habib, al - Akalliyāt wa al - Siyāsah fi al - Khubrati al- Islāmiyah, terj. Ahmad Fahrurrozi dkk., Kaum  Minoritas    dan  Politik  Negara  Islam, h.  517,  Asep  Gunawan, Artikulasi  Islam  Kultural  dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persasda, 2004), h.134.
29 Kamal  Sa’id  Habib,  al - Akalliyāt  wa  al - Siyāsah  fi  al - Khubrati  al- Islāmiyah,  terj.  Ahmad Fahrurrozi dkk., Kaum Minoritas  dan Politik Negara Islam, h. 537-538.
30 John L. Esposito (Editor  Kepala), The Oxford Encyclopedia of Islam Word, terj. Eva Y.N dkk., Ensiklopedi Oxfor Dunia Islam Modern, jilid VI, ( Cet. II; Bandung, Mizan, 2002), h. 345, Lihat pula, Rana Bokhari dan Muhammad Seddon, Ensiklopedia Islam, jilid III, (Jakarta: Erlangga, t.th.), h. 107.
perlawanan  dalam  perang  kemerdekaan  Turki  (1919-1923)  dan  berhasil  meraih kemenangan. 31 Kerajaan  Turki  semakin  tampak  kelemahan  dalam  tubuh pemerintahan  yang memerlukan reformasi sistem pemerintahan.
Mustafa  Kemal  sebagai  pemimpin  gerakan nasional  yang  ingin melihat  pemerintahan  Turki  yang  kuat  dan  maju,  maka  ia  melakukan  perubahan struktur  lembaga  kenegaraan  yang  diusulkan  kepada  Dewan  Nasional,  yang dibentuk pada tahun 1920 untuk mengahapuskan lembaga kesultanan dan disetujui dewan pada tahun 1922 dan sebagai gantinya dibentuk Republik Turki pada bulan Oktober 1923 dan Mustafa Kemal dipilih sebagai Presidennya. Meskipun dilakukan perubahan  bentuk  pemerintahan,  namun  tetap  agama  resmi  negara  adalah  agama Islam. Dalam pada itu khalifah masih tetap memegang kekuasaan yang melahirkan kerancuan  dalam  ketatanegaraan,  maka  pada  tanggal  3  Maret  1924,  lembaga kekhalifahan  pun  dihapus  oleh  Dewan  Nasional  sekaligus  berakhir  pemerintahan bentuk  khilafah  di  dunia  Islam. 32 Dengan  demikian  pemerintahan Turki  menjadi pemerintahan  yang  berbentuk  republik  pertama  di  dunia  Islam  sebagai  akibat  dari perubahan  sosial  politik  yang  berkembang,  terutama  pengaruh  kemajuan  yang diraih oleh Barat.

## C. Birokrasi  Pemerintahan Turki dalam Penyelenggaraan Ketatanegaraan
Pada  periode awal,  sebagian  besar  kendali  pemerintahan  berada  di  tangan  para kemandan  militer,  para  anggota  kelompok  penguasa  negara  yang  tergabung  ke  dalam kerajaan  dan  penduduk  perkotaan  yang  terdidik.  Menjelang  abad  ke-16,  para  petinggi pemerintahan-para  wazir,  komandan  militer,  dan  gubernur  provinsi- sebagian  besar diambil  dari  keluarga  penguasa.    Anggota  rumah  tangga  istana  berasal  dari  kalangan militer  yang  direkrut  melalui devsirme, para  budak  yang  dibawa  dari  Kaukasus,  atau anggota keluarga penguasa sebelumnya. Semua lapisan memiliki peluang untuk masuk ke  dalam  rumah  tangga  istana  yang  selanjutnya  mereka  dilatih  secara  baik  untuk melayani segala kepentingan istana. 33 Jadi, pemerintahan Turki berusaha melanggengkan  kekuasaannya  melalui  penguatan  birokrasi  istana  dengan  cara menampung  berbagai  kalangan  komunitas  masyarakat,  yang  juga  menimbulkan  kesan positif karena tidak membeda-bedakan latar belakang etnis dan agama.
Pemerintahan  Turki  adalah  pemerintahan  yang  menentang  rasisme  dan  tidak membeda-bedakan  rakyatnya  berdasarkan  suku  bangsa,  melainkan  berdasarkan agamanya.  Pembedaan  ini  pun  hanya  secara  fungsional,  bukan  secara  parsial,  karena orang-orang  yang  agamanya  berbeda  dengan agama  negara  resmi,  mereka juga  adalah rakyat  yang  terikat  dengan hak  dan  kewajiban.  Orang-orang  yang  berbeda  akidah  dan agamanya  merupakan  bagian  dari  rakyat  pemerintahan  Turki,  sebagaimana  warga negara  lainnya  dalam  hal  hak  dan  kewajiban. 34 Jadi  pemerintahan  Turki  mengakui fluralitas  dan  memberikan  hak  dan  kewajiban  yang  sama  terhadap  setiap  warganya tanpa memperhatikan perbedan, suku atau agama.
31 John  L.  Esposito  (Editor    Kepala), The  Oxford  Encyclopedia  of  Islam  Word, terj.  Eva  Y.N dkk., Ensiklopedi Oxfor Dunia Islam Modern, h. 107.
32 J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 180-181.
33 Albert Hourani, A History of The  Arab Poeples, terj. Irfan Abu Bakar, Sejarah Bangsa-bangsa Muslim, h. 418
34 Kamal  Sa’id  Habib,  al - Akalliyāt  wa  al - Siyāsah  fi  al - Khubrati  al- Islāmiyah,  terj.  Ahmad Fahrurrozi dkk., Kaum Minoritas  dan Politik Negara Islam, h. 347
Setiap  warga  negara,  baik  Muslim  atau  pun  non-Muslim  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama  di  depan  hukum  dalam  hal  keterlibatan  dalam  militer, administrasi,  pajak,  penerimaan di  lembaga  pendidikan  serta  pekerjaan  di  sektor publik. 35 Dalam  skala  yang  besar  pada  abad  ke  15  dan  ke-16,  rekrutmen  aparat pemerintah diambil dari kalangan pemuda Kristen, yang selanjutnya memeluk Islam. Mereka dilatih dan dididik di sekolah istana raja yang didirikan oleh Mehmed II dan dilanjutkan  oleh  pemerintahan  selanjutnya.  Selain  itu,  juga  di  kalangan  budak  atau tawanan anggota,  atau “pemberontak”  yang  datang  ke  sultan  mendapatkan perlakuan yang  sama.  Seluruh  anggota  kelas  pemerintah  membentuk  kebangsawanan  Turki- Islam,  muallaf  dari  Kristen  membentuk devsirme yang  terpisah,  sehingga  kelompok ini berebut kekuasaan serta gengsi. Pemerintahan Turki pun menempuh jalan dengan memosisikan  setara  (seimbang)  guna  mengendalikan  dan  memanfaatkan  keduanya. Anggota  kelas  pemerintahan  dibagi  menjadi  lemabga-lembaga  menurut  fungsinya. Lembaga kerajaan (istana) di Istana Topkapi Sarayi terdiri atas dua cabang: Layanan Dalam  ( enderūn ), biasa disebut Harem, bertugas menghasilkan, memelihara, melatih serta  menghibur  sultan,  yang  personilnya  terdiri  atas  sultan  sendiri,  isterinya,  selir, anak-anak, serta budak; Layanan Luar ( birūn ) dipimpin oleh wazir besar (sadr-i azam) dan mencakup pejabat lain yang memegang jabatan wazir dan gelar pasha (pasa), yang bertemu  sebgai  dewaan  (divan)  kerajaan  dalam  bagian kubbealti dari  halaman  istana kedua  bertugas  mengawasi  serta  memimpin  sisa  sistem    Usmaniyah  untuk  sultan. Lembaga  pencatat  (kalemiye),  membentuk  perbendaharaan  sultan  dan  mencakup semua  “pria  berpena”  ( ehl-I  kalem),  melakukan  tugas  administratif  kelas pemerintahan,  terutama  menilai  dan  mengumpulkan  pajak,  membuat  pengeluaran, serta  menuliskan  perintah  kerajaan  dan  sebagian  besar  dokumen  administif  lain. Lembaga  militer  (siyfiye )  mencakup  pria  “berpedang”  ( ehl-i  seyf),  bertugas memperluas  dan  membela  kesultanan  serta  menjaga    ketertiban  dan  keamanan: pasukan  berkuda  (sipahi),  yang  diperintah  sebagian  besar  oleh  anggota  bangsawan Turki-Islam;  angkatan  darat  Janissari  (yeniseri),  senjata  militer  kaum devsirme, yang merupakan  bagian  terpenting  pasukan  Usmaniyah. 36 Dengan  demikian,  pembinaan lembaga  pemerintah  dan  unsur-unsurnya  memperkuat  administrasi  dan  pelayanan publik.
Untuk  memperkuat  militer  kerajaan  dibentuk  pula  pasukan  garnisun,  angkatan laut  dan  polisi  kota.  Pasuka  angkatan  laut  di  bawah  komando  admiral  besar  yang dijadikan gubernur Aljazair serta mengendalikan tugas bea di sebagian besar pelabuhan Laut  Tengah    untuk  memperoleh  pendapatan  yang  diperlukan  untuk  pembiayaan pasukan, seperti pasuka artileri (topciyan) dan angkatan lainnya. 37
Kerajaan  Turki,  juga    menaruh  perhatian    terhadap    pembinaan  agama  yang  di bawah  sebuah  lembaga  agama  atau  budaya  (ilmiye)  yang  dipimpin  oleh Seyhulislam (syaikh al- Islām ), beranggotakan “pria berpengetahuan” ( ehl-I ilm, ulema), yang terdiri tidak  saja  imam  atau  orang  yang  mengabdi  di  masjid,  tetapi  juga  hakim  (qadi)  dan mufti, serta orang lain dalam dunia budaya (orang yang digelari efendi), demikian pula
35 John  L.  Esposito  (Editor    Kepala), The Oxford  Encyclopedia  of  Islam  Word, terj.  Eva  Y.N dkk., Ensiklopedi Oxfor Dunia Islam Modern, h. 346.
36 John  L.  Esposito  (Editor    Kepala), The  Oxford  Encyclopedia  of  Islam  Word, terj.  Eva  Y.N dkk., Ensiklopedi Oxfor Dunia Islam Modern,  h. 132.
37 John  L.  Esposito  (Editor    Kepala), The  Oxford  Encyclopedia  of  Islam  Word, terj.  Eva  Y.N dkk., Ensiklopedi Oxfor Dunia Islam Modern,  h. 132.
anggota kelas pencatat, yang juga harus menjalani pelatihan agama. 38 Lembaga agama mengatur  pula  urusan-urusan  non  Muslim  di  dalam  negara,  memberikan  kepada mereka  hak  kemerdekaan  untuk  memilih  pemimpin  keagamaaan  mereka,  hak menjalankan  urusan-urusan  khusus  mereka  dalam  pengajaran,  hak  peradilan  (pidana dan  sipil)  maupun  pajak  di  bawah  pimpinan  mereka.  Setiap  kelompok  non  Muslim adalah  golongan  yang  merdeka,  yang  mempunyai  aliran  keagamaan  yang  beragam. Lembaga  ini  berfungsi  sebgai  fasilitator  antara  negara  dengan  pengikut  golongan- golongan  keagamaan. 39 Jadi,  peran  negara  terhadap  agama  sangat  dominan  dalam rangka membina umat beragama, dan antara agama dan negara. Hal ini dapat berjalan lama,  tetapi  dalam  perkembangan  berikutnya,  terutama  memasuki  zaman  modern terjadi  perubahan  mendasar  dengan  menghilangkan  deteriminasi  negara  terhadap agama.
Perubahan  yang  dilakukan  oleh  Mustafa  Kemal  sangat  radikal,  melakukan pembaruan  Turki  modern  di  atas  pijakan  westernisasi,  sekularisai,  dan  nasionalisme. Namun  demikian,  menurut  Harun  Nasution  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Muham- mad  Iqbal  bahwa  sekularisasi    yang  dilakukannya  itu  tidak  sampai  menghilangkan agama  dan  Kemal  tidak  berhasil  membuat  Turki  lepas  sama  sekali  dari  ikatan  agama karena  rakyatnya masih  memegang  teguh  Islam,  karena  selain  kebergamaan  masya- rakat  Turki  yang  mendalam  tidak  serta  merta  dihapuskan,  demikian  pula  negara  juga membutuhkan lembaga-lembaga Islam. 40 Jadi sekularisasi bukan berarti mening-galkan agama, tetapi pemisahan urusan agama dan politik, meninggalkan simbol-simbol agama atas nama kepentingan politik atau jastifikasi politik.

## D. Kesimpulan
1. Turki  didirikan  oleh  Qayigh  Oghus  dari  salah  satu  anak  suku  Turki  yang mendiami sebelah Barat gurun Gobi, atau daerah Mongol dan daerah Utara negeri Cina, yang dipimpin oleh Sulaiman.  Kerajaan Turki Usmani dari masa ke masa wilayahnya  semakin  bertambah  luas  sampai  meliputi  beberapa  wilayah  tiga benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Kerajaan Turki Usmani mendapatkan dukungan dari kekuatan militer yang tangguh.  Kerajan Turki Usmani merupakan salah satu pemerintahan  Islam  yang  paling  lama  bertahan  walaupun  mengalami  pasang surut.
2. Pemerintahan  Turki  Usmani  dipimpin  oleh  seorang  khalifah,  yang  memiliki kekuasaan,  selain  pemimpin  agama,  juga  sebagai  kepala    negara,  yang selanjutnya  mengalami  perubahan  menjadi  negara  republik,  khalifah  sebagai pemimpin  agama  ditiadakan  dan  juga  sultan  sebagai  kepala  negara  ditiadakan diganti  dengan  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  seorang  kepala  negara  disebut presiden.
3. Pemerintahan  Turki  Usmani  dalam  menjalankan  pemerintahannya  dibantu  oleh wazir besar dan beberapa menteri yang menjalankan pelayanan pemerintahan.
38 John  L.  Esposito  (Editor    Kepala), The  Oxford  Encyclopedia  of  Islam  Word, terj.  Eva  Y.N dkk., Ensiklopedi Oxfor Dunia Islam Modern,  h. 132.
39 Kamal  Sa’id  Habib,  al - Akalliyāt  wa  al - Siyāsah  fi  al - Khubrati  al- Islāmiyah,  terj.  Ahmad Fahrurrozi dkk., Kaum Minoritas  dan Politik Negara Islam, h. 398.
40 Kamal  Sa’id  Habib,  al - Akalliyāt  wa  al - Siyāsah  fi  al - Khubrati  al- Islāmiyah,  terj.  Ahmad Fahrurrozi dkk., Kaum Minoritas  dan Politik Negara Islam, h. 113.

## DAFTA PUSTAKA
Bastoni, Hepi Andi. Sejarah Para Khalifah. Jakarta: Putaka al-Kautsar, 2008.
Bokhari, Raana dan Muhammad Seddon. Ensiklopedia Islam. Jilid III, (Jakarta: Erlangga, t.th.
Dewan Redaksi. Ensiklopedi  Islam. Cet. IX; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
Esposito, John L. (Editor). Islam and Development Religion and Sociopolitical Change diterjemahkan  oleh  A.  Rahman  Zainuddin  dengan  judul Identitas  Islam  pada Perubahan Sosial Politik. Cet. I; Jakarta: 1986.
Esposito,    John  L.  (Editor    Kepala).  The  Oxford  Encyclopedia  of  Islam  Word diterjemahkan oleh Eva Y.N dkk. dengan judul Ensiklopedi Oxfor Dunia Islam Modern.  Jilid VI,  cet. II; Bandung, Mizan, 2002.
Faruqi, Ismail al- dan Lois Lamya al-Faruqi. The Ultural Atlas of Islam diterjemahkan oleh Ilyas Hasan dengan judul: Atlas Budaya, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang. Cet. IV; Bandung: Mizan, 2003.
Gunawan,  Asep. Artikulasi  Islam  Kultural  dari  Tahapan  Moral  ke  Periode  Sejarah. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persasda, 2004.
Habib,  Kamal  Sa’id.  al - Akalliyāt  wa  al - Siyāsah  fi  al - Khubrati  al- Islāmiyah diterjemahkan oleh Ahmad Fahrurrozi dkk. dengan judul: Kaum Minoritas  dan Politik Negara Islam. Cet. I; Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 1428 H/2007 M.
Hidayat,    Komaruddin  (Editor). Islam  Negara  dan  Civil  Society,  gerakan  dan Pemikiran Islam Kontemporer. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2005.
Hourani,  Albert. A History of The  Arab Poeples diterjemahkan oleh Irfan Abu Bakar dengan judul Sejarah Bangsa-bangsa Muslim. Cet. I; Bandung: Mizan, 2004.
Http://copyduty.blogspot.com/2011/06/makalah-pmdi-pembaharuan-islam-di- turki.html, 2-11-201.
Iqbal,  Muhammad  dan  Amin  Husen  Nasution. Pemikiran  Politik  Islam  dari  Masa Klasik Hingga Indonesia Kontempore. Cet. I; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
Lapidus, Ira M. A History of Islamic Sociieties diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas’adi dengan  judul Sejarah  Sosial  Umat  Islam. Cet.  II;  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2000.
Mugni, A. Syafiq. Sejarah Kebudayaan di Turki. Jakarta: Logos, 1997.
Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jilid I, cet. V; Jakarta: UI Press, 1985.
Pulungan, J. Suyuti. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Cet. V; Jakarta: P.T.
Raja  Grafindo Persada, 2002.
Syantanawi, Ahmad. Dā’irat al - Ma’ārif al -I slāmiyah. Kairo: al- Sya’ab, t.th.
Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam. Jakaarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.