## RISIKO SYARIAH DAN RISIKO PELAPORAN: TANTANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA EFEK SYARIAH

## Grandis Imama Hendra
grandis@tazkia.ac.id
Institut Agama Islam Tazkia & UIN Maulana Malik Ibrahim

## ABSTRACT
This study aims to identify potential sharia risk and reporting risk in companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII). The number of companies registered in JII is 30 companies. The data is obtained from the financial statements of the JII company using content analysis based on the fatwa of DSN MUI  and  PSAK  sharia.  The  results  show  that  the  non-halal  income  of  the  JII  company  had  an average of 1.03% of the total revenue. This is still relatively low, because the Financial Services Authority (OJK) provides a maximum tolerance for non-halal income of 10%. However, there is no roadmap for the 10% tolerance in the future so that the tolerance will be lower. In addition, the interest expense paid has an average of 18.49% of the total expense. There is still no restriction on interest payments to JII companies, because spending on unlawful things is part of transactions that are not in accordance with sharia. 30% of companies have Islamic bank accounts, both checking and savings accounts. In terms of reporting, the company still recognizes non-halal income (interest) as the main income and interest expense as a deduction from sales revenue. This is very contrary to sharia. This study tries to provide criticism and input on companies registered on JII.
Keywords : Sharia Risk, Reporting Risk, JII, Sharia PSAK

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengidentifikasi  potensi  risiko  syariah dan  risiko  pelaporan  pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Jumlah perusahaan yang terdaftar di JII sebanyak  30  perusahaan.  Data  diperoleh  dari  laporan  keuangan  perusahaan  JII  dengan menggunakan  analisis  konten  berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  dan  PSAK  syariah.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pendapatan  non  halal  perusahaan  JII  memiliki  rata-rata  1.03%  dari  total pendapatan. Hal ini masih tergolong rendah, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan toleransi maksimal pendapatan non halal sebesar 10%. Namun, toleransi 10% tersebut belum ada roadmap  ke  depan  agar  toleransi  tersebut  menjadi  lebih  rendah.  Selain  itu,  beban  bunga  yang dibayarkan memiliki rata-rata 18.49% dari total beban. Hal tersebut masih belum ada pembatasan pembayaran bunga pada perusahaan JII, karena pengeluaran untuk hal yang haram merupakan bagian dari transaksi yang tidak sesuai syariah. 30% perusahaan memiliki rekening bank syariah baik  giro  maupun  tabungan.  Selain  itu,  beberapa  perusahaan  juga  telah  mengimplementasikan PSAK 111 tentang akuntansi Wa’d. Dalam hal pelaporan, perusahaan masih mengakui pendapatan non  halal  (bunga)  sebagai  pendapatan  utama  dan  beban  bunga  sebagai  pengurang  pendapatan penjualan. Hal ini sangat bertentangan dengan syariah. Penelitian ini mencoba memberikan kritik dan masukan pada perusahaan yang terdaftar pada JII.
Kata Kunci: Risiko Syariah, Risiko Pelaporan, JII, PSAK syariah

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  dekade  terakhir, ekonomi  syariah  semakin  ber-kembang seiring dengan me-ningkatnya kesadaran masyarakat  muslim  akan  pentingnya bertransaksi  sesuai  Al  qur  an  dan Assunnah.  Selain  sektor  perbankan, sektor  manufaktur,  pegadaian  dan asuransi juga  mengalami  perkembangan dengan adanya dukungan dari pemerintah,  khususnya  Otoritas  Jasa
Keuangan  (OJK).  Bursa  efek  Indonesia
(BEI)  memfasilitasi  masyarakat  muslim yang ingin berinvestasi di saham dengan mengeluarkan  dua  indeks,  yaitu  Jakarta Islamic  Index  (JII)  dan  Indeks  Saham Syariah  Indonesia  (ISSI).  OJK  bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI)
mengeluarkan  surat  keputusan  No 19/D.04/2017  tentang  Daftar  Efek Syariah (DES). Surat keputusan tersebut menerangkan  tentang  perusahaan  yang memiliki  kategori  sebagai  efek  syariah. Perusahaan yang terdaftar di JII sebanyak
30 perusahaan dan yang terdaftar di ISSI sebanyak  361  perusahaan.  Sedangkan perusahaan  yang  ditetapkan  oleh  OJK sebagai  efek  syariah  sebanyak  339 perusahaan. Kapitalisasi efek syariah per Januari 2018 mencapai Rp. 2.372 Triliun untuk JII dan Rp. 3.854 Triliun.
Perkembangan tersebut merupakan suatu kemajuan implementasi ekonomi  Islam  di  negara  Indonesia.
Namun  yang  menjadi  permasalahan adalah  sejauh  manakah  perusahaan tersebut  menerapkan  syariah  dan melakukan proses akuntansi syariah yang tepat.  Walaupun  terdapat  toleransi  dari masing-masing  penerbit  indeks  saham syariah, seperti JII memberikan toleransi maksimal  pendapatan  non  halal  adalah 10%.  Hal  tersebut  perlu  perlakuan akuntansi  yang  sesuai  dengan  syariah agar  tidak  tercampur  antara  yang  halal dan  yang  haram.  Ketidakpatuhan perusahaan  terhadap  syariah  mungkin memicu  kurangnya  minat  masyarakat muslim  terhadap  investasi  di  saham syariah.  Sebagaimana  diberitakan  oleh Rahman  (2017),  bahwa  indeks  saham syariah stagnan di awal 2018.
Perusahaan  yang  dikategorikan sebagai  efek  syariah  seharusnya  tidak hanya  dilihat  dari  jenis  produk  atau jasanya saja, tetapi proses akuntansi dan kepatuhan  terhadap  syariah  juga  harus memenuhi kaidah akuntansi yang sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Jika kedua  hal  tersebut  diabaikan,  maka potensi  risiko  yang  akan  mungkin muncul  adalah  risiko  pelaporan  dan risiko  syariah.  Risiko  akuntansi  akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan  perusaha-an.  Ketidakpatuhan terhadap  standard  akuntansi  dalam  hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan  akan  berdampak  pada kualitas  informasi  yang  diterima  oleh stakeholder perusahaan. Kesalahan dalam perlakuan akuntansi terhadap akun tertentu  menyebabkan  kualitas  laporan keuangan menjadi kurang baik. Sehingga hal  tersebut  perlu  direview  kembali laporan keuangan yang
telah dipublikasikan  oleh  masing-masing
perusahaan  agar  sesuai  dengan  kaidah akuntansi dan syariah.
Selain  risiko  pelaporan,  risiko syariah  berpotensi  akan  timbul  jika kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariah  dilanggar.  Hal  ini  menjadi tanggungjawab manajemen dalam memastikan  bahwa  informasi  laporan keuangan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah.  Karena  hasil  dari  laporan keuangan menjadi basis informasi dalam penentuan  bagi  hasil  atau  pembagian dividen untuk para investor.
Toleransi maksimal 10%
pendapatan non halal yang diterima oleh perusahaan  menjadi  ukuran  dalam klasifikasi  efek  syariah  (Hanafi,  2011). Ketika  dalam  perlakuan  akuntansi  atas dana  non  halal  tersebut  tidak  sesuai prinsip  syariah,  maka  laba  yang didapatkan mengandung hal yang haram. Kesalahan  dalam  perlakuan  akuntansi tersebut  bisa  menimbulkan  baik  risiko pelaporan  maupun  risiko  syariah.
Mukhlisin (2015) mengungkapkan bahwa berapa pun pendapatan non halal yang  didapatkan  oleh  perusahaan  tidak boleh  dinikmati  oleh  perusahaan  atau diakui sebagai pendapatan utama.
Berdasarkan    pemaparan  di  atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  Risiko  operasional  yang berpotensi timbul pada perusahaan yang dikategorikan  sebagai  efek  syariah. Risiko  operasional  tersebut  terdiri  dari risiko  pelaporan  dan  risiko  syariah. Penelitian ini bertujuan:
a. Mengidentifikasi  risiko  syariah yang  dihadapi  oleh  perusahaan yang terdaftar pada efek syariah.
b. Mengidentifikasi risiko pe-laporan yang  dihadapi  oleh  perusahaan yang terdaftar pada efek syariah.

## Definisi Risiko
Definisi  risiko  menurut  kamus Oxford adalah kemungkinan bahaya atau kerusakan  terhadap  sesuatu  yang diasuransikan. Sedangkan dalam finance, Risiko didefinisikan sebagai probabilitas bahwa  pe-ngembalian  investasi  yang sebenarnya  lebih  rendah  dari  perkiraan yang diharapkan. Dalam ekonomi, risiko didefiniskan sebagai adanya
ketidakpastian tentang hasil masa depan sedangkan  kemungkinan  lebih  dari  satu hasil  dan  hasil  akhirnya  tidak  diketahui atau  tidak  jelas.  Namun  risiko  dalam Islam  diartikan  sebagaimana  dalam bahasa  arab  “gharar”  yaitu  bahaya, kecurangan dan kesalahan, dalam istilah lain  juga  disebutkan  sebagai  “khathr” yang artinya kekhawatiran, bahaya, atau risiko (Hidayat, 2011). Rasulullah SAW melarang  tindakan  yang  menimbulkan gharar  yang  akan  mengakibatkan kerugian,  ketidak-adilan  dan  memakan harta yang bukan menjadi haknya.
Hamilton, et al. (2019) mengungkapkan bahwa manajer cenderung melakukan penyesuaian untuk mencapai target kinerja keuangan. Hal ini berdampak  pada  risiko  pelaporan  yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Secara  tradisional,  rasio  keuangan tertentu  seperti  rasio  lancar  dan  rasio leverage  telah  digunakan  untuk  tujuan ini.  Isyarat  informasi  lainnya  seperti variabilitas  laba  akuntansi  dan  ukuran aset  juga  telah  dipekerjakan  sebagai proxy  untuk  risiko  entitas.  Penelitian menunjukkan bahwa angka akuntansi ini memiliki  implisit,  jika  tidak  eksplisit maka  akan  berdampak  pada  ekspektasi risiko  analis  keuangan  dan  pasar sekuritas.
Manajemen  risiko  diperboleh-kan dalam  Islam  untuk  meng-antisipasi  hal- hal  yang  mungkin  terjadi.  Oleh  karena itu,  pihak  manajemen  perusahaan  harus patuh  terhadap  prinsip-prinsip  syariah untuk  melindungi  setiap  individu  atau setiap  harta  yang  dimiliki  oleh  individu agar  terbebas  dari  hal  yang  haram ( hifdzul Mal ) yang merupakan tujuan dari maqasid syariah.
Praktek  manajemen  risiko  dalam surat Al-Baqarah 2:195:
ۛ ِﺔَﻜُﻠْﻬﱠﺘﻟﺍ ﻰَﻟِﺇ ْﻢُﻜﻳِﺪْﻳَﺄِﺑ ﺍﻮُﻘْﻠُﺗ  َﻻ َﻭ ِ ﱠ[ ِﻞﻴِﺒَﺳ ﻲِﻓ ﺍﻮُﻘِﻔْﻧَﺃ َﻭ ۛ ﺍﻮُﻨِﺴْﺣَﺃ َﻭ َﻦﻴِﻨِﺴْﺤُﻤْﻟﺍ  ﱡﺐ ِﺤُﻳ َ ﱠ[ ﱠﻥِﺇ
Dan  belanjakanlah  (harta  bendamu)  di jalan  Allah,  dan  janganlah  kamu menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena
sesungguhnya  Allah  menyukai  orang- orang yang berbuat baik.
Begitu juga dalam Surat Yusuf 12:67:
ﺎَﻳ َﻝﺎَﻗ َﻭ ٍﺏﺍ َﻮْﺑَﺃ  ْﻦِﻣ ﺍﻮُﻠُﺧْﺩﺍ َﻭ ٍﺪ ِﺣﺍ َﻭ ٍﺏﺎَﺑ  ْﻦِﻣ ﺍﻮُﻠُﺧْﺪَﺗ  َﻻ ﱠﻲِﻨَﺑ ُﻢْﻜُﺤْﻟﺍ ِﻥِﺇ ۖ ٍءْﻲَﺷ  ْﻦِﻣ ِ ﱠ[ َﻦِﻣ ْﻢُﻜْﻨَﻋ ﻲِﻨْﻏُﺃ ﺎَﻣ َﻭ ۖ ٍﺔَﻗ ِّﺮَﻔَﺘُﻣ َﻥﻮُﻠِّﻛ َﻮَﺘُﻤْﻟﺍ ِﻞﱠﻛ َﻮَﺘَﻴْﻠَﻓ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻭ ۖ  ُﺖْﻠﱠﻛ َﻮَﺗ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ۖ ِ ﱠ ِ•  ﱠﻻِﺇ
Dan  Ya'qub  berkata:  "Hai  anak-anakku janganlah  kamu  (bersama-sama)  masuk dari  satu  pintu  gerbang,  dan  masuklah dari  pintu-pintu  gerbang  yang  berlain- lain;  namun  demikian  aku  tiada  dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir)
Allah. Keputusan menetapkan  (sesuatu)  hanyalah  hak Allah;  kepada-Nya-lah  aku  bertawakkal dan  hendaklah  kepada-Nya  saja  orang- orang yang bertawakkal berserah diri". "
Nabi Muhammad SAW  bertanya kepada orang  Badui  mengapa  dia  membiarkan unta  itu  tidak  diikat.  Orang  Badui menjawab: "Saya percaya kepada
Tuhan".  Oleh  karena  itu,  Nabi  SAW bersabda: "Ikatlah untamu, maka percayalah kepada Tuhan."
Hadist di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintah-kan orang-orang Badui untuk tidak melepaskan  untanya  yang  tidak  terikat kemudian mempercayakan kepada Tuhan.  Sebagai  gantinya,  orang  Badui diperintahkan  untuk  mengikat  untanya lalu  menaruh  kepercayaannya  kepada Tuhan.
Dalil-dalil  di  atas  menunjukkan bahwa  manajemen  risiko  dalam  Islam sangat  dianjurkan  untuk  menghindari dari  hal  yang  tidak  diinginkan.  Risiko harus  diantisipasi  agar  tidak  me- nimbulkan kerugian bagi setiap pemangku kepentingan terhadap
perusahaan.

## Risiko Syariah
Risiko syariah adalah suatu bentuk risiko  operasional  yang  menyebabkan risiko  kerugian  finansial  yang  mungkin dialami  perusahaan  sebagai  akibat ketidakpatuhan  terhadap  prinsip-prinsip
syariah dalam setiap transaksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Dewan  Pengawas  Syariah  atau  otoritas terkait  di  yurisdiksi  yang  relevan (Ginena,  2014).  Kepatuhan  syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework  manajemen  risiko  dan mewujudkan  budaya  kepatuhan  dalam mengelola  risiko  perusahaan  terhadap kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah ( shariah compliance )  juga  memiliki  standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan  bagian  dari  tata  kelola lembaga ( corporate governance ). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi  pemenuhan  seluruh  prinsip syariah  dalam  lembaga  yang  memiliki wujud  karakteristik,  integritas  dan kredibilitas  di  bank  syariah  maupun lembaga  keuangan  syari’ah  non  bank. Dimana  budaya  kepatuhan  tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan perusahaan  terhadap  prinsip-prinsip syariah.
Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan  berfungsi  sebagai  pelaksana dan  pengelola  risiko  kepatuhan  yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen  risiko.  Fungsi  kepatuhan melakukan  tugas  pengawasan  yang bersifat  preventif  dan  menjadi  elemen penting dalam pengelolaan dan operasional  perusahaan,  baik    bank syariah,  pasar  modal,  asuransi  syariah, pegadaian  syariah  maupun  lembaga keuangan  syariah  non  bank.  Hal  ini dilakukan  untuk  memastikan  bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam  maupun  lembaga  keuangan syari’ah  non  bank  telah  sesuai  dengan ketentuan  dan  peraturan  perundang- undangan  Bank  Indonesia,  Pemerintah,
Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan  hukum  yang  telah  ditetapkan dalam  standar  internasional  IFSB, AAOIFI,  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS). Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan
pengawasan terhadap  kepatuhan  syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS melengkapi tugas pengawasan yang diberikan  oleh  komisaris,  dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya
permintaan  dari  nasabah  agar  bersifat normatif  dan  berorientasi  bisnis  dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap Hukum Islam. DPS terdiri dari pakar syariah  yang mengawasi  aktivitas dan  operasional institusi  finansial  untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip- prinsip syariah. Dewan syariah mengemban  tugas  dan  tanggungjawab besar  dan  berfungsi  sebagai  bagian stakeholders,  karena  mereka  adalah pelindung  hak  investor  dan  pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan terhadap perusahaan.

## Risiko Pelaporan
Risiko  pelaporan  merupakan  suatu bentuk risiko yang berpotensi menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan  kurang  berkualitasnya informasi  yang  dihasilkan  dari  proses akuntansi.  Proses  akuntansi  terdiri  dari pengakuan (pencatatan), pengukuran dan pengungkapan.

## Pengakuan
Pengakuan  atas  transaksi  yang dilakukan  oleh  perusahaan  harus memenuhi  kaidah  akuntansi  yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah.  Ketidaksesuaian  tersebut akan  menimbulkan  potensi  risiko yang  berdampak  pada  kualitas laporan keuangan.

## Pengukuran
Pengukuran  nilai  transaksi  dalam proses  akuntansi  harus  dilakukan dengan  tepat.  Dalam  akuntansi dikenal  berbagai  macam  metode pengukuran,  yaitu  biaya  histori, nilai  pasar,  nilai  buku  dan  nilai wajar. Setelah munculnya standard akuntansi internasional International  Financial  Reporting Standard (IFRS), pengukuran nilai
wajar  lebih  banyak  digunakan dalam  proses  akuntansi.  Hal tersebut  dikarenakan  nilai  wajar lebih relevan dibandingkan dengan biaya histori. Penyajian Dalam laporan keuangan, terdapat berbagai macam komponen diantaranya adalah neraca, laporan laba  rugi,  arus  kas,  laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan  keuangan.  Dalam laporan perbankan syariah, terdapat tambahan laporan perubahan dana kebajikan, laporan perubahan dana zakat  dan  laporan  dana  investasi terikat. Salah dalam menempatkan atau menyajikan informasi keuangan  maka  akan  berdampak pada  rendahnya  kualitas  laporan keuangan.

## Pengungkapan
Informasi yang berkualitas adalah informasi  yang  mudah  difahami oleh  pengguna.  Semakin  banyak informasi yang diungkapkan maka semakin  memberikan  manfaat kepada  pengguna.  Selain  itu,  pe- nempatan informasi harus dilakukan dengan tepat agar tidak terjadi  kesalahfahaman  bagi  si pengguna  informasi.  Misalnya, jika salah menempatkan pendapatan  non  halal  dalam laporan  keuangan,  maka  hal tersebut bisa menimbulkan kesalahan  dalam  penentuan  laba maupun posisi keuangan.
Dari  keempat  komponen  proses akuntansi di atas, manajemen perusahaan harus melakukan proses tersebut dengan tepat  dan  benar  untuk  menghasilkan kualitas informasi yang tinggi. Kesalahan dalam pelaksanaan ketiga proses tersebut dapat mengakibatkan Risiko yang dapat merugikan para stakeholder, baik Risiko kerugian, ketidakadilan dan lain sebagainya.
Sebagaimana  penelitian  yang dilakukan  Ryan  (2012)  melakukan penelitian  empiris  mengenai  relevansi perusahaan  dan  informasi  laporan keuangan  untuk  evaluasi  risikonya.
Penelitian  tersebut  merekomendasi-kan agar  pembuat  kebijakan  pelaporan keuangan  meminta  atau  mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelaporan  risikonya  dengan  empat  cara, yaitu:
a. Perusahaan  harus  melaporkan laporan  laba  rugi  komprehensif bahwa:  (1)  menggunakan  nilai wajar  atau  atribut  pengukuran akuntansi yang kaya informasi dan (2) memisahkan komponen pendapatan  komprehensif  yang terutama  didorong  oleh  variasi arus  kas  dari  aktivitas  yang didorong  terutama  dengan  variasi biaya modal. Laporan pendapatan komprehensif tersebut akan memberi pengguna laporan keuangan  dengan  fleksibilitas untuk menghitung angka akuntansi ringkasan  alternatif  dan  untuk melakukan  berbagai  jenis  analisis penilaian risiko.
b. Perusahaan  harus  melakukan  dan mengungkapkan  hasil  uji  balik estimasi  akrual  sebelumnya  yang signifikan,  yang  mengindikasikan adanya kecenderungan dan penggerak revisi terhadap perkiraan tersebut, dan menggambarkan  dampak  revisi tersebut terhadap angka akuntansi ringkasan  saat ini atau  yang  akan datang.
c. Perusahaan  harus  mengumpulkan dan  me-nyajikan  pengungkapan risiko  dalam  format  tabel  atau format  terstruktur  lainnya  yang mempromosikan ke-gunaan informasi tersebut. Mengidentifikasi praktik
pengungkapan  terbaik  yang  ada dan  mendorong  praktik  terbaik adalah  cara  paling  alami  untuk melakukan hal ini.
d. Untuk pengungkapan risiko
berbasis  model,  perusahaan  harus mengungkapkan  atribut  historis dan berpandangan ke depan utama dari  model  dan  implementasinya dalam praktik, sensitivitas keluaran model, dan
pembandingan  model  terhadap portofolio eksposur standar.

## Penelitian Terdahulu
Sunder  (2015)  mengungkapkan bahwa risiko dan ketidakpastian melekat pada  lingkungan  dan  fungsi  akuntansi. Laporan  akuntansi,  sistem,  norma,  dan peraturan membantu orang memutuskan, dan juga menentukan bagaimana mereka memutuskan  di  lingkungan  tersebut. Berbagai  teori  normatif  dan  deskripsi untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian  menghasilkan  implikasi yang  berbeda  untuk  akuntansi.  Elemen teori  akuntansi  yang  berbeda  dalam penekanan pada nilai historis versus nilai pasar dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam  teori  risiko  dan  pengambilan keputusan.  Hubungan  yang  sebagian besar tidak dikenal antara teori akuntansi yang  saling  bertentangan  dan  asumsi implisit masing-masing tentang keputusan berisiko dapat membantu kita mendamaikan,  memahami  dan  maju melampaui  debat  akuntansi  pada  abad yang lalu.
Che  Azmi et  al. (2016)  bertujuan untuk menguji alasan di balik rendahnya tingkat  pengungkapan  terkait  Syariah, terutama perusahaan yang sesuai dengan Syariah, untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana perusahaan- perusahaan ini mengungkapkan informasi  terkait  Syariah  dalam  laporan tahunan mereka, dan bagaimana pengguna  profesional  dari  laporan  ini mencari  untuk  pengungkapan  tersebut. Penelitian tersebut merupakan penelitian eksploratif berdasarkan wawancara terstruktur dengan individu yang terlibat dalam  penyusunan  laporan  tahunan perusahaan yang memenuhi syariah dan pengguna  laporan  tahunan  profesional. Sebagian besar perusahaan dan pengguna profesional  Syariah  yang  diwawancarai setuju  bahwa  informasi  terkait  Syariah yang  paling  relevan  paling  umum dipahami  sebagai  informasi  yang ditemukan  dalam  laporan keuangan  dan catatannya (pengungkapan terkait akuntansi). Tanggapan mereka menunjukkan  bahwa  ada  keterpecahan antara praktik pengungkapan konvensional  terhadap  item  tanggung jawab  sosial  perusahaan  dan  informasi terkait Syariah.
Woods, Linsley and Maffei (2017) menjelaskan bahwa gejolak besar dalam ekonomi,  politik,  sosial  dan  lingkungan akhir-akhir ini telah memancing perasaan ketidakpastian yang besar dan menyoroti berbagai  risiko  yang  beragam  dan kompleks.
Terorisme,
ancaman kesehatan  seperti  Ebola  dan  Zika, perubahan iklim dan risiko maya adalah contoh risiko yang relatif baru dan sulit dihadapi  pemerintah  dan  warganya. Munculnya  risiko  baru  disertai  dengan peningkatan  fokus  pada  manajemen risiko.  Selain  itu,  telah  ada  perluasan dalam  kosa  kata  seputar  manajemen risiko, untuk memasukkan konsep seperti risk  appetite,  budaya  risiko,  tata  kelola risiko dan ketahanan. Sejak diterbitkannya  Kerangka  Pengendali-an Internal  COSO  pada  tahun  1992 (diperbaharui pada tahun 2015)
Enterprise  Risk  Management  telah menjadi  semakin  umum,  dan  standar manajemen  risiko  lainnya  seperti  ISO 31000 Prinsip dan pedoman manajemen risiko (2009) telah dipublikasikan untuk memberikan  panduan  kepada  organisasi mengenai  persyaratan  utama  sistem manajemen  risiko.  Krisis  keuangan global dan kejadian risiko lainnya, seperti kecelakaan nuklir Fukushima pada tahun 2011  dan  penarikan  kembali  kendaraan bermotor  karena  saklar  pengapian  yang salah  pada  tahun  2014,  telah  berfungsi untuk menggarisbawahi kebutuhan perusahaan  dan  organisasi  dari  semua jenis  untuk  tidak  memahami  apa  itu risiko  mungkin  timbul  dan  bagaimana mengelolanya  secara  efektif  untuk memastikan tujuan strategis terpenuhi.
Marzouk,  Linsley  and  Verma (2017)  melakukan  penelitian  untuk mengeksplorasi ketersediaan pe- ngungkapan  risiko  dalam  laporan tahunan  perusahaan  Malaysia  dengan berfokus pada bagian non-keuangan dari laporan.  Selain  itu,  penelitian  tersebut bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris karakteristik  perusahaan  sampel  dan
untuk  membandingkan  tingkat  risiko yang dihadapi oleh perusahaan-
perusahaan  dengan  pengungkapan  yang dibuat.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  terssebut  adalah  analisis konten.  Sebanyak  100  laporan  tahunan perusahaan  tercatat  dianalisis  untuk melacak tingkat pengungkapan risiko dan hubungan terhadap karakteristik perusahaan  dan  strategi  diversifikasi diuji.  Teori  pemangku  kepentingan digunakan untuk menjelaskan keterkaitan  antara  variabel-variabel.
Jumlah total kalimat yang didedikasikan untuk diskusi mengenai informasi risiko oleh perusahaan Malaysia sangat sedikit bila  dibandingkan  dengan  penelitian tahun  2006  yang  dilakukan  oleh  Lisley dan Shrives di Inggris. Ukuran memang penting  dan  terbukti  signifikan  dengan hasil regresi. Temuan tersebut diharapkan  dan  dapat  dijelaskan  dari teori stakeholder.

## Kerangka Pemikiran
Penelitian  ini  mencoba  untuk mengidentifikasi risiko operasional, yaitu risiko  pelaporan  dan  risiko  syariah. Sebagai  bagian  dari  efek  syariah, perusahaan  seharusnya  tidak  hanya dilihat dari sisi produk dan jasanya saja, namun  juga  dilihat  dari  pelaporan  dan aktivitas perusahaan.
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah
explanatory  study ,  yaitu  menjelaskan data  dari  laporan  keuangan  masing- masing  perusahaan  yang  terdaftar  di indeks  efek  syariah.  Selain  itu,  peneliti melakukan interview dengan para pakar syariah.  Penelitian  akan  dilakukan  di Indonesia dengan cara meninjau laporan keuangan  perusahaan  yang  terdaftar  di
Jakarta  Islamic  Index  (JII).  Periode laporan keuangan tahun 2019.
Data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari laporan keuangan yang  telah  dipublikasikan  oleh  masing- masing perusahaan yang terdaftar di JII. Perusahaan yang terdaftar di JII sebanyak 30 perusahaan.
Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian  ini  ialah  Fatwa  MUI  terkait yang telah dipublikasikan melalui media website  yang  digunakan  untuk  menguji kepatuhan syariah pada perusahaan yang terdaftar  di  Jakarta  Islamic  Index  (JII) Data  dikumpulkan  dari  survei    laporan keuangan  tahunan  yang  dipublikasikan melalui  website  resmi  masing-masing perusahaan.  Laporan  keuangan  yang digunakan  adalah  laporan  keuangan tahun 2017.
Data  yang  telah  didapatkan dianalisis menggunakan metode  analisis konten  menggunakan  basis  pernyataan standard  akuntansi  keuangan  (PSAK) syariah  dan  fatwa  DSN  MUI.  Dalam penelitian  ini  fokus  terhadap  perlakuan akuntansi  dana  non  halal  yang  diakui sebagai  pendapatan  oleh  perusahaan yang  terdaftar  pada  efek  syariah. Pendapatan  dana  non  halal  tersebut merupakan toleransi maksimal 10% dari efek syariah (Hanafi, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Statistik Tabel  4.1.  menunjukkan  bahwa minimal pendapatan dana non  halal yang diperoleh pada perusahaan yang terdaftar di  Jakarta  Islamic  Index  adalah  0.01% dan maksimal adalah 3.48%. Sedangkan rata-rata  dana  non  halal  yang  diperoleh adalah sebesar 1.03%. Hal ini menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang terdaftar  di  Jakarta  Islamic  Index  (JII) adalah  masih  relatif  kecil,  masih  di kisaran  1%.  Rata-rata  pendapatan  non halal diperoleh dari bunga yang diterima oleh perusahaan dari tabungan giro atau deposito pada bank konvensional.
Risiko Pelaporan Risiko Syariah
Risiko Operasional

## Tabel 4.1. Prosentase Pendapatan Dana
Non Halal Terhadap Total Pendapatan Prosentase Pendapatan Non halal Min Max Mean 0.01% 3.48% 1.03%
Tabel  4.2  menunjukkan  bahwa prosentase  beban  bunga  terhadap  total beban  usaha  pada  perusahaan  yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII). Data menunjukkan beban bunga minimal 0.47% dan maksimal 46.41%, sedangkan rata-rata  beban  bunga  sebesar  18.49%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran dana  untuk  beban  bunga  masih  cukup tinggi  pada  perusahaan  yang  terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII).
Tabel 4.2. Prosentase Pengeluaran
Beban Non Halal Terhadap Total Pendapatan Prosentase Pengeluaran Beban Non halal Min Max Mean 0.47% 46.41% 18.49% Beberapa perusahaan telah menggunakan pernyataan standar akuntansi  keuangan  syariah  (PSAK
Syariah)  dan    layanan  bank  syariah. Perusahaan  yang  menggunakan    PSAK syariah  berjumlah  9  perusahaan  atau 30%  dari  total  jumlah  perusahaan  dan perusahaan  yang  menggunakan  layanan bank  syariah  berupa  tabungan  giro  dan deposito  syariah  adalah  sebanyak  10 perusahaan atau 30 %, yang terdiri dari 9 perusahaan telah menggunakan deposito bank  syariah  dan  8  perusahaan menggunakan  rekening  Giro  Bank syariah  sebagaimana  dijelaskan  pada tabel 4.3.

## Tabel 4.3. Penggunaan PSAK Syariah dan Rekening Bank Syariah
Keterangan  Jumlah  Prosentase Penggunaan PSAK Syariah 9 30% Perusahaan Memiliki 10 30%
rekening Bank syariah Rekening Tabungan Bank syariah 9 30% Rekening Giro Bank syariah 8 27%

## Risiko Syariah pada Perusahaan JII
Perusahaan  yang  terdaftar  di
Jakarta  Islamic  Index  (JII)  adalah perusahaan yang telah memnuhi ketentuan Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebagai  saham  syariah.  screening dilakukan  dengan  ketentuan  perusahaan yang  mem-produksi  produk  halal  dan pendapatan  non  halal  tidak  lebih  dari 10% dari total pendapatan.
Standar maksimal 10% pendapatan  non  halal  seharusnya  tidak boleh  dijadikan  sebagai  landasan  dalam meng-klasifikasikan saham
yang berbasis  syariah.  Saham  yang  berbasis syariah  harus  benar-benar  bebas  dari transaksi  yang  dilarang  dalam  hukum syariah,  yaitu  terbebas  dari  maysir, gharar  dan  riba..  Sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  FATWA  MUI  No.40, Bab V, Pasal 5, poin e:
“Margin trading, yaitu melakukan  transaksi  atas  Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman  berbasis  bunga  atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut.”
Fatwa  lainnya  adalah  FATWA  MUI No.40, Bab III, Pasal 3, poin 2:
Jenis  kegiatan  usaha  yang bertentangan  dengan  Prinsip- prinsip Syariah, yaitu b. lembaga keuangan konvensional  (ribawi),  termasuk perbankan dan asuransi konvensional e.  melakukan  investasi  pada Emiten  (perusahaan)  yang  pada saat  transaksi  tingkat  (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga  keuangan  ribawi  lebih dominan darimodalnya;
“Giro  yang  tidak  dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga” (Fatwa MUI No. 1/DSN- MUI/IV/2000) Tabungan yang tidak dibenarkan secara  syari’ah,  yaitu  tabungan yang  berdasarkan  perhitungan bunga. ” (Fatwa  MUI  No. 1/DSN-MUI/IV/2000) “Deposito yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga” (Fatwa MUI No. 3/DSN- MUI/IV/2000)
“Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah  SAW,  yakni  riba nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya” “Praktek  pembungaan  tersebut hukumnya  adalah  haram,  baik dilakukan  oleh  Bank,  Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu” (Fatwa MUI No. 1/DSN-MUI/I/2004) Fatwa di atas menunjukkan bahwa transaksi  yang  mengandung  bunga adalah  hukumnya  haram.  Transaksi tersebut dapat berupa penerimaan bunga maupun  pengeluaran  untuk  membayar bunga. Pengeluaran dana untuk membayar  bunga  atas  utang  yang diperoleh  dari  bank  konvensional merupakan  salah  satu  hal  yang  tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Dalam aturan  syariah,  harta  harus  diperoleh dengan  cara  halal  dan  disalurkan  untuk yang halal. Sebagaimana dalam hadist di bawah ini:
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
ٍﻊَﺑْﺭَﺃ ْﻦَﻋ ُﻝَﺄْﺴُﻳ ﻰﱠﺘَﺣ ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟﺍ َﻡ ْﻮَﻳ ٍﺪْﺒَﻋ ﺎَﻣَﺪَﻗ ُﻝ ْﻭُﺰَﺗَﻻ ׃ ْﻦَﻋ ِﻪِﻟﺎَﻣ  ْﻦَﻋ َﻭ ؟ ُﻩَﻼْﺑَﺃ َﻢْﻴِﻓ ِﻪِﺑﺎَﺒَﺷ ْﻦَﻋَﻭ ؟ ُﻩﺎَﻨْﻓَﺃ َﻢْﻴِﻓ ِﻩ ِﺮْﻤُﻋ ِﻪْﻴِﻓ َﻞِﻤَﻋ ﺍَﺫﺎَﻣ ِﻪِﻤْﻠِﻋ ْﻦَﻋ َﻭ ؟ ُﻪَﻘَﻔْﻧَﺃ َﻢْﻴِﻓ َﻭ ُﻪَﺒَﺴَﺘْﻛﺍ َﻦْﻳَﺃ ْﻦِﻣ
؟
"Tidaklah  bergerak  kedua  kaki seorang  hamba  di  hari  kiamat hingga ditanya 4 (empat) perkara: Tentang umurnya untuk apa  ia  pergunakan?  Waktu mudanya untuk apa ia habiskan?
Hartanya dari mana ia dapatkan dan ke mana ia belanjakan? Dan tentang  ilmunya, apa  saja  yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya ?” (HR. Tirmidzi) َﻻ  ٌﺕﺎَﻬِﺒَﺘْﺸُﻣ ﺎَﻤُﻬَﻨْﻴَﺑ َﻭ ٌﻦِّﻴَﺑ َﻡﺍَﺮَﺤْﻟﺍ ﱠﻥِﺇَﻭ ٌﻦِّﻴَﺑ َﻝَﻼَﺤْﻟﺍ ﱠﻥِﺇ َﺃَﺮْﺒَﺘْﺳﺍ  ِﺕﺎَﻬُﺒﱡﺸﻟﺍ  ﻰَﻘﱠﺗﺍ  ِﻦَﻤَﻓ  ِﺱﺎﱠﻨﻟﺍ َﻦِﻣ ٌﺮﻴِﺜَﻛ ﱠﻦُﻬُﻤَﻠْﻌَﻳ
ْﻦَﻣ َﻭ ِﻪ ِﺿ ْﺮِﻋ َﻭ ِﻪِﻨﻳِﺪِﻟ ِﻡﺍَﺮَﺤْﻟﺍ ﻰِﻓ َﻊَﻗ َﻭ ِﺕﺎَﻬُﺒﱡﺸﻟﺍ ﻰِﻓ َﻊَﻗ َﻭ
َﻻَﺃ ِﻪﻴِﻓ َﻊَﺗ ْﺮَﻳ ْﻥَﺃ ُﻚِﺷﻮُﻳ ﻰَﻤ ِﺤْﻟﺍ َﻝ ْﻮَﺣ ﻰَﻋ ْﺮَﻳ ﻰِﻋﺍﱠﺮﻟﺎَﻛ ُﻪُﻣ ِﺭﺎَﺤَﻣ ِ ﱠt ﻰَﻤ ِﺣ ﱠﻥِﺇ َﻭ َﻻَﺃ ﻰًﻤ ِﺣ ٍﻚِﻠَﻣ ِّﻞُﻜِﻟ ﱠﻥِﺇ َﻭ “ Sesungguhnya  yang  halal  itu jelas,  sebagaimana  yang  haram pun  jelas.  Di  antara  keduanya terdapat  perkara  syubhat  -yang masih samar- yang tidak
diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang  terjerumus  dalam  perkara syubhat,  maka  ia  bisa  terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana  ada  pengembala yang menggembalakan ternaknya  di  sekitar  tanah larangan yang hampir menjerumuskannya.  Ketahuilah, setiap  raja  memiliki  tanah larangan  dan  tanah  larangan Allah  di  bumi  ini  adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. ” (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599)
Seharusnya  perusahaan  yang  dianggap sesuai  syariah  tidak  memperoleh  dan tidak  membelanjakan  untuk  hal  yang tidak  halal,  seperti  menerima  atau mengeluarkan  dana  untuk  membayar bunga.  Hasil  tersebut  mendukung penelitian Ginena (2014) yang
menyatakan  bahwa  risiko  syariah  dan risiko  operasional  memberikan  dampak yang  berbahaya  bagi  perusahaan  dan stakeholder.  Reddy  and  Fu  (2014)  juga
menemukan  bahwa  terdapat  perbedaan yang signifikan antara saham syariah dan saham konvensional dalam hal risiko.

## Reporting Risk of Company Listed on Islamic Stock
Risiko  pelaporan  berpotensi  terjadi  di perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar di  Jakarta  Islamic  Index  (JII).  Selama perusahaan  tersebut  tidak  mengacu pada  pernyataan  standar  Akuntansi Keuangan Syariah (PSAKS), khususnya  PSAK  101  dalam  hal penyajian  laporan  keuangan  syariah, maka  pasti  terjadi  risiko  pelaporan. PSAK Syariah tidak hanya diperuntukkan  perbankan  syariah  saja, namun  untuk  seluruh  entitas  yang berbasis  syariah.  Jakarta  Islamic Index(JII)  merupakan  kumpulan  dari perusahaan-perusahaan
yang memenuhi persyaratan sebagai anggota perusahaan  yang  beroperasi  secara syariah,  namun  masih  ada  beberapa toleransi dari penerapan prinsip-prinsip syariah.  Berikut  adalah  hasil  analisa laporan  keuangan  perusahaan  yang terdaftar  di  JII  yang  berpotensi menimbulkan risiko pelaporan.
a. Pengakuan Dalam laporan keuangan perusahaan, terdapat dua pencatatan terkait dana non halal (bunga),  yaitu  pencatatan  atas pendapatan bunga dan pencatatan  atas  pengeluaran (beban)  dana  untuk  membayar bunga.  Pengakuan  pendapatan bunga  sebagai  bagian  dari pendapatan utama tidak dibenarkan dalam syariah. Bunga seharusnya diakui sebagai pendapatan  non  halal  dan dilaporkan pada perubahan dana kebajikan (Ikatan Akuntan Indonesia,  2017).  Sedangkan pengakuan atas transaksi pembayaran  bunga  seharusnya tidak  diakui  sebagai  beban bunga,  karena  tidak  dibenarkan dalam syariah islam membelanjakan harta untuk yang tidak halal. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan
perussahaan yang terdaftar di JII, pengeluaran dana untuk pembayaran  bunga  lebih  tinggi dari  pada  pendapatan  bunga. Rata-rata  pembayaran  bunga sebesar 18.49% dari total beban dan terdapat salah satu perusahaan yang memiliki pengeluaran dana untuk membayar bunga hingga 46.41% dari  total  beban.  Hal  ini menunjukkan bahwa operasional perusahaan  masih  jauh  dari penerapan prinsip-prinsip syariah. b. Pengukuran Dalam  mengukur  pendapatan dana non halal, hal itu dilakukan berdasarkan jumlah yang
diterima.  Hal  ini  mayoritas laporan  keuangan  perusahaan yang terdaftar di JII sudah sesuai dengan  SAK  Syariah  (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).
c. Penyajian
Pendapatan  non  halal  pada perusahaan  yang  terdaftar  pada JII, rata-rata menyajikan pendapatan tersebut pada pendapatan utama. Hal ini tidak sesuai  dengan  SAK  syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Dana non halal seharusnya disajikan pada kewajiban segera (current liability) agar  segera  disalurkan untuk  fasilitas  umum  seperti jalan,  jembatan  dan  jamban. Selain  itu,  perusahaan  membuat laporan khusus terkait penerimaan dan penyaluran dana non  halal  sebagaimana  yang dijelaskan pada PSAK 101.
d. Pengungkapan
Perusahaan  yang  terdaftar  pada
Jakarta Islamic Index (JII) tidak mengungkapkan pendapatan
bunga  sebagai  pendapatan  non halal  dan  pengeluaran  dana untuk  beban  bunga  sebagai
pembayaran untuk  sesuatu  yang tidak halal. Sehingga pendapatan non  halal  tersebut  tercampur dengan pendapatan utama perusahaan  dan  sebagian  dana digunakan  untuk  membayar yang tidak halal (bunga).

## KESIMPULAN
Penerapan aktivitas ekonomi berbasis  syariah  semakin  berkembang, diawali dari perbankan syariah, keuangan mikro syariah, asuransi syariah dan pasar modal  syariah.  Hotel  syariah  dan pariwisata  syariah  juga  sudah  menjadi wacana  para  akademisi  dan  praktisi dalam  mengembangkan  ekonomi  Islam.
Penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi potensi risiko syariah dan risiko pelaporan laporan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan yang terdaftar di  Jakarta  Islamic  Index  (JII).  Dengan menggunakan  analisis  konten  terhadap 30  laporan  keuangan  tahun  2017  yang diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di  JII,  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:
a. Kategori  saham  syariah  yang digunakan  oleh  JII  masih tergolong  jauh  dari  penerapan prinsip-prinsip syariah. Pemberian  toleransi  maksimal 10% pendapatan  non halal dari total pendapatan sudah dipenuhi oleh
perusahaan-perusahaan yang  tergabung  di  JII.  Namun, ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan, yaitu beban bunga yang  oleh  perusahaan  dan perusahaan yang menjadi tempat investasi  perusahaan  JII  juga perlu dibatasi sebagai persyaratan  saham  berbasis syariah. b. Pendapatan  dari  sumber  non halal  (bunga)  tidak  disebutkan dalam  laporan  keuangan.  Selain itu,  perlakuan  dana  non  halal tidak  sesuai  dengan  PSAK syariah  yang  menjadi  acuan entitas  yang  berbasis  syariah. Penerimaan  dana  non  halal
bercampur  dengan  pendapatan utama,  seharusnya  pendapatan tersebut dilaporkan dalam laporan dan kebajikan. Pengeluaran dana untuk membayar  bunga  seharusnya juga  perlu  dibatasi,  karena mengeluarkan dana untuk sesuatu yang haram sangat tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah.
Laporan  keuangan  perusahaan memiliki  tujuan  memberikan informasi  kepada  investor  dan stakeholder  lainnya  sebagai bahan  pengambilan  keputusan. Salah dalam memberikan informasi maka akan berdampak salah dalam pengambilan keputusan.  Perusahaan  wajib mengungkapkan  informasi  yang tidak sesuai prinsip syariah. Hal ini    bertujuan  untuk  melindungi para stakeholder dari penerimaan yang tidak halal.

## Implikasi Penelitian
Hasil penelitian ini memberikan wawasan terhadap para stakeholder diantaranya adalah a. Menjadi  bahan  pertimbangan investor  muslim  yang  ingin menginvestasikan  dananya  di perusahaan yang patuh terhadap syariah. b. Memberikan  wawasan  kepada pihak regulator dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang terdaftar  di  indeks  saham syariah.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini memiliki beberapa keterbatasan di antaranya adalah a. Penelitian ini dianalisis berbasis konten laporan keuangan perusahaan  yang  terdaftar  di indeks saham syariah
b. Pembahasan hanya menggunakan uji PSAK Syariah dan fatwa MUI.
c. Penelitian hanya dilakukan di perusahaan Indonesia

## Rekomendasi Penelitian
Berdasarkan  keterbatasan  penelitian  di atas,  berikut  rekomendasi  penelitian diantaranya adalah
a. Pengambilan  data  hendaknya juga  dilakukan  dengan  cara interview  dari  beberapa  praktisi perusahaan,  pakar  dan  ahli syariah b. Pembahasan ditambahkan dengan hasil interview pakar dan ahli ekonomi syariah. c. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan  dengan  menambah sample  dari  perusahaan  di negara-negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Che Azmi, A., Ab Aziz, N., Non, N. and Muhamad,  R.  (2016)  ‘ Sharia disclosures’, Journal  of  Islamic Accounting and Business Research , 7(3), pp. 237–252. doi: 10.1108/JIABR-03-2016-0029. Dar, M. R., Azeem, M. and Masood, O. (2013) ‘Operational risk management,  risk  management approaches,  and  risk  mitigation techniques :  challenges  faced  by Islamic  financial  services’, IOSR Journal of Business and Management , 11(2), pp. 72–79. Ginena,  K.  (2014a)  ‘Sharī‘ah  risk  and corporate  governance  of  Islamic banks’, Corporate  Governance:
The  international  journal  of business in society , 14(1), pp. 86– 103.  doi:  10.1108/CG-03-2013- 0038.
Hamilton, E. L. et al. (2019) ‘The effects of a public indicator of accounting aggressiveness  on  managers’ financial  reporting  decisions’,
Managerial Auditing  Journal , 34(8), pp. 986–1007. doi:
10.1108/MAJ-07-2018-1955. Hanafi,  S.  M.  (2011)  ‘Perbandingan Kriteria  Syari  ’  ah  Pada  Indeks Saham Syari ’ ah Indonesia ’, Asy- syir’ah  Jurnal  Ilmu  Syariah  dan
Hukum , 45(II), pp. 1325–1342.
Hidayat,  Taufiq  (2011)  Buku  Pintar Investasi Syariah, Jakarta: Mediakita. Marzouk, M., Linsley, P. and Verma, S. (2017)  ‘Risk  reporting’,  in The Routledge Companion to Accounting  and  Risk ,  pp.  64–81.
doi: 10.4324/9781315716756.
Mukhlisin,  Murniati  (2015)  Saham Syariah,  Cocok  untuk  keuangan keluarga kita?. diakses tanggal 20 Maret 2018, http://sakinah.mysharing.co/1466 5/saham-syariah-cocok-untuk- keuangan-keluarga-kita/
Rahman,  Riska  (2017)  Analis:  Indeks saham  syariah  masih  stagnan  di 2018,  dikases  tanggal  15  Maret 2018, http://investasi.kontan.co.id/news/ analis-indeks-saham-syariah- masih-stagnan-di-2018.
Reddy,  K.  and  Fu,  M.  (2014)  ‘Does Shariah Compliant Stocks Perform Better  than  the  Conventional Stocks?  A  Comparative  Study Stocks  Listed  on  the  Australian Stock Exchange’, Asian Journal of Finance  &  Accounting ,  6(2),  p. 155. doi: 10.5296/ajfa.v6i2.6072. Ryan,  S.  G.  (2012)  ‘Risk  reporting quality:  Implications  of  academic research  for  financial  reporting policy’,  in Accounting and Business  Research ,  pp.  295–324. doi: 10.1080/00014788.2012.681855.
Sunder, S. (2015) ‘Risk in Accounting’,
Abacus ,  51(4),  pp.  536–548.  doi:
10.1111/abac.12060. Toms, S. (2012) ‘Accounting-based Risk Measurement:  An  Alternative  to Capital  Asset  Pricing  Model Derived Discount Factors’, Australian  Accounting  Review , 22(4), pp. 398–406. doi:
10.1111/j.1835-
2561.2012.00194.x.
Woods,  M.,  Linsley,  P.  and  Maffei,  M. (2017)  ‘Accounting  and  Risk Special  Issue:  Editorial’, British Accounting  Review ,  pp.  1–3.  doi:
10.1016/j.bar.2016.11.002.
Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 10, Vol.01 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869