PENGARUH PRODUK DOMESTIK DAERAH BRUTO, PENDUDUK, DAN PENANGGURANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN SELATAN (Surti, Setyo Tri Wahyudi, Lutfi Asnan Qodri, Syahrial Shaddiq) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## EFFECT OF  GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT, POPULATION,  AND UNEMPLOYMENT ON POVERTY IN SOUTH KALIMANTAN
Surti1, Setyo Tri Wahyudi2, Lutfi Asnan . Qodri3, Syahrial Shaddiq4 Universitas Achmad Yani Banjarmasin 1
Universitas Brawijaya 1,2 Universitas Negeri Malang 3
Universitas Lambung Mangkurat 4

## ABSTRACT
Poverty  is  a  problem  faced  by  almost  all  developing  countries,  there  is  no  problem  in  Indonesia.  South Kalimantan is one of the provinces in South Kalimantan with the third-smallest population; this problem is not a concern. The problem of the number of poor people in 13 districts/cities is  the main problem faced by South Kalimantan. The  poverty that occurs  is  the result of  a  large  population, such as  Banjarmasin with the  largest population  also  has  the  highest  number  of  poor  people  among  other  districts/cities  in  South Kalimantan. The sticky rice of residents in the capital city and surrounding cities has resulted in the inability of employment opportunities to absorb work as a whole, resulting in an effect that returns to Banjarmasin. This unemployment will work on the inability to earn income to meet the needs of life and face poverty. Policies related to leading sectors  also  need  to  be  considered where  the  economic sector  that  should  be spurred  into  a  leading  sector  is the  sector  with  the  largest  employment  absorption  and  the  sector  that  has  links  with  the  sector  so  that  the majority  of  the  population  of  South  Kalimantan can  increase.  The  results  of  the analysis state that except for gross  regional  domestic  product  (GRDP),  population  and  unemployment have  a  significant  individual  effect  on poverty. However, simultaneously the three independent variables affect poverty. The data was analyzed using the Least Square Panel using data on poverty, population, unemployment, and GRDP of 13 cities/districts in South Kalimantan from 2016 to 2020.
Keywords: Poverty, GRDP, Population, Unemployment, South Kalimantan

## PENGARUH PRODUK DOMESTIK DAERAH BRUTO, PENDUDUK, DAN PENANGGURANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN SELATAN

## ABSTRAK
Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  dihadapi  oleh  hampir  semua  negara  berkembang,  tidak  ada  masalah  di Indonesia.  Kalimantan  Selatan  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Kalimantan  Selatan  dengan  jumlah  penduduk terkecil  ketiga;  masalah  ini  tidak  menjadi  perhatian.  Permasalahan  jumlah  penduduk  miskin  di  13 kabupaten/kota  menjadi  permasalahan  utama  yang  dihadapi  Kalimantan  Selatan.  Kemiskinan  yang  terjadi diakibatkan  oleh  jumlah  penduduk  yang  besar,  seperti  Banjarmasin  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  juga mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak diantara kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Ketan yang dialami  warga  ibu  kota  dan  sekitarnya  mengakibatkan  tidak  mampunya  lapangan  kerja  dalam  menyerap lapangan  kerja  secara  menyeluruh  sehingga  berdampak  kembali  ke  Banjarmasin.  Pengangguran  ini  akan berdampak pada ketidakmampuan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghadapi kemiskinan. Kebijakan terkait sektor unggulan juga perlu diperhatikan dimana sektor perekonomian yang patut dipacu  menjadi  sektor  unggulan  adalah  sektor  dengan  penyerapan  tenaga  kerja  terbesar  dan  sektor  yang mempunyai keterkaitan dengan sektor tersebut sehingga mayoritas penduduk  Kalsel dapat meningkatkan. Hasil analisis menyatakan bahwa selain produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk dan pengangguran mempunyai  pengaruh  individual  yang  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Namun  secara  simultan  ketiga  variabel independen  tersebut  mempengaruhi  kemiskinan.  Data  dianalisis  menggunakan  Least  Square  Panel  dengan menggunakan data kemiskinan, jumlah penduduk, pengangguran, dan PDRB 13 kota/kabupaten di Kalimantan Selatan pada tahun 2016 hingga 2020.
Kata Kunci: Kemiskinan, PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kalimantan Selatan
e-ISSN: 2685-5607

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  dan  tantangan  bagi  seluruh  negara  di  dunia,  khususnya  bagi  negara berkembang seperti Indonesia. Bagi Indonesia, permasalahan kemiskinan bukanlah hal baru; permasalahan ini selalu menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah. Menurut Bappenas (2013), Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi.  Namun  hal  ini  juga  terkait  dengan  rendahnya  tingkat  pendidikan,  kesehatan,  dan  ketida kmampuan mereka  berpartisipasi  dalam  pembangunan  serta  berbagai  permasalahan  terkait  pembangunan  manusia. Diperlukan perencanaan yang matang dan terukur untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Menurut Kuncoro (1997), Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi antara lain pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Efektivitas dalam mengurangi jumlah penduduk  miskin  merupakan  salah  satu  strategi  atau  instrumen  pembangunan.  Menurunnya  jumlah  penduduk miskin  menjadi  salah  satu kriteria  utama dalam  memilih sektor basis pembangunan (Simatupang, 2013). Baik pemerintah  pusat  maupun  daerah  telah  berupaya  melaksanakan  berbagai  kebijakan  dan  program  pengentasan kemiskinan. Kebijakan dan program yang dijalankan belum mampu  menghilangkan permasalahan yang sudah lama  menjadi  momok  di  Indonesia  dan  beberapa  daerah  di  dalamnya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  strategi pengentasan  kemiskinan  yang  tepat  sasaran  dan  terintegrasi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  ini. Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terkecil ketiga setelah Bali dan DKI Jakarta. Kondisi  tersebut  menempatkan  Kalimantan  Selatan  sebagai  provinsi  dengan  jumlah  penduduk  terkecil dibandingkan  provinsi  lain  di  Pulau  Kalimantan,  yakni  sebesar  4,83  persen  pada  September  2020,  meningkat sebesar 4,83 persen. 0,45 persen dibandingkan Maret 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh hadirnya pandemi coronavirus  disease 2019  (COVID-19_  saat  itu  yang  menyebabkan  jumlah  penduduk  Kalimantan  bertambah. Selatan adalah terpaksa berhenti akibat pandemi yang disebabkan oleh virus corona dan sebagainya (Surti et al., 2022).  Meskipun  Kalimantan  Selatan  di  Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  miskin  yang  relatif  sedikit, namun  jika  dilihat  dari  kabupaten/kota  terlihat  jumlah  penduduk  miskin  antar  kabupaten/kota  cukup  besar. Tabel  1.1  menunjukkan  jumlah  penduduk  miskin  di  13  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi dan berperan sebagai pusat industri dan dunia usaha rata-rata mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 692 orang..

## Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020
Kabupaten/Kota Penduduk Miskin (Orang) 2016 2017 2018 2019 2020 Tanah Laut 15.240 15.308 14.870 15.449 14.787 Kotabaru 14.780 14.440 15.167 15.287 14.597 Banjar 17.360 16.846 15.615 15.914 15.124 Barito Kuala 15.710 15.643 14.085 14.488 14.251 Tapin 6.810 7.011 6.979 6.507 5.899 Hulu Sungai Selatan 14.420 13.447 12.224 12.636 12.385 Hulu Sungai Tengah 16.220 16.169 16.140 16.096 15.470 Hulu Sungai Utara 15.380 15.352 14.919 15.398 14.718 Tabalong 15.400 15.003 14.874 15.222 14.695 Tanah Bumbu 17.480 17.016 17.063 17.348 16.832 Balangan 7.090 7.213 7.214 7.266 7.064 Banjarmasin 28.750 28.932 29.240 29.648 31.307 Banjarbaru 11.060 11.539 10.643 11.221 10.745
Sumber: BPS Kalimantan Selatan (diolah)
Tabel  1.  di  atas  menjelaskan  bahwa  meskipun  terjadi  penurunan  rata-rata  di  setiap  kabupaten/kota  dan  tingkat provinsi,  namun  sebaliknya  untuk  ibu  kota  provinsi  yaitu  Banjarmasin  justru  mengalami  peningkatan  jumlah penduduk miskin dari tahun 2016 hingga tahun 2020. penurunan tersebut hanya terjadi pada tahun 2018 namun kemudian meningkat kembali pada tahun berikutnya. Angka Gambar 1.1 menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kemiskinan  yang  signifikan  antara  Banjarmasin  dengan  Kabupaten/Kota  lainnya.  Banjarmasin  menduduki peringkat pertama di Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk terkecil
PENGARUH PRODUK DOMESTIK DAERAH BRUTO, PENDUDUK, DAN PENANGGURANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN SELATAN (Surti, Setyo Tri Wahyudi, Lutfi Asnan Qodri, Syahrial Shaddiq) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
terdapat di Kabupaten Tapin, disusul Kabupaten Balangan dan Banjarbaru. Kondisi tersebut merupakan penduduk miskin di Kalimantan Selatan tepat di ibu kota provinsi.
Gambar 1. Diagram Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2020
Gambar  1.  di  atas  menunjukkan  jumlah  kabupaten/kota  yang  cukup  besar  di  Kalimantan  Selatan.  Penulis mengelompokkan  kondisi  di  atas  menjadi  tiga  kategori  yaitu  kabupaten/kota  dengan  jumlah  penduduk  miskin terbesar, sedang, dan terkecil. Kategori penduduk miskin terbesar adalah Banjarmasin sebanyak 31.307 jiwa atau 7,28 persen. Persentase tersebut berada di atas persentase penduduk miskin di tingkat provinsi yang sebesar 4,83 persen.  Kemudian  kategori  sedang,  Kabupaten  Tanah  Laut  3,43  persen,  Kabupaten  Kotabaru  3,39  persen, Kabupaten  Banjar  3,51  persen,  Kabupaten  Batola  3,31  persen,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  (HST)  3,94 persen, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 3,42 persen, Kabupaten Tabalong 3,41 persen. persen, Kabupaten Tanah Bumbu 3,91 persen. Kategori ketiga dengan jumlah  penduduk  miskin terendah adalah Kabupaten Tapin 1,37 persen, Kabupaten Balangan 1,64 persen, Kota Banjarbaru 2,50 persen, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)  2,88  persen.  Dari  data  tersebut,  kemiskinan  di  Kalimantan  Selatan  dapat  dikatakan  dengan  persentase sebesar  4,83  persen  didominasi  oleh  penduduk  di  Kota  Banjarmasin.  Banyaknya  penduduk  miskin  di kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan  salah  satu  penyebabnya  adalah  banyaknya  penduduk  di  kabupaten/kota tersebut.  Kota  Banjarmasin  dengan  luas  wilayah  yang  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  kabupaten/kota  lain  di Kalimantan Selatan, yaitu hanya 0,18 persen dari total luas wilayah Kalimantan Selatan, dan mempunyai jumlah penduduk  terbesar  yaitu  16,09  persen  dari  total  penduduk  Kalimantan  Selatan  seperti  terlihat  pada  tabel  2  di bawah.

## Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020
Kabupaten/Kota Populasi (Orang) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tanah Laut 324.283 329.286 334.328 339.195 343.890 348.966 Kotabaru 320.208 325.827 331.326 336.719 342.217 325.622 Banjar 554.443 563.062 571.573 580.026 588.066 565.635 Barito Kuala 298.282 302.304 306.195 310.016 313.595 313.021 Tapin 181.778 184.330 186.672 189.081 191.372 189.475 HSS 227.153 229.889 232.587 235.217 237.702 228.006 HST 260.292 263.376 266.501 269.384 272.419 258.721 HSU 225.386 228.528 231.594 234.604 237.573 226.727 Tabalong 239.593 243.477 247.106 250.809 254.322 253.305 Tanah Bumbu 325.115 334.314 343.193 351.673 360.187 322.646 Balangan 123.449 125.534 127.503 129.505 131.428 130.355 Banjarmasin 675.440 684.183 692.793 700.869 708.606 657.663 Banjarbaru 234.371 241.369 248.423 255.597 262.719 253.442
Sumber: BPS Kalimantan Selatan (diolah)
Banjarmasin  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  dibandingkan  kabupaten/kota  lain  di  Kalimantan  Selatan  yang hanya memiliki luas wilayah 0,18 persen tentu bukan perkara mudah untuk memberikan ruang yang cukup bagi angkatan  kerja  untuk  mencari  pekerjaan  atau  menciptakan  lapangan  kerja,  sehingga  mengakibatkan  terjadinya pengangguran  yang  kemudian  berdampak  akhir.  pada  tenaga  kerja.  Kemiskinan  akibat  ketidakmampuan menggunakan  daya  beli  akibat  tidak  mempunyai  pendapatan  yang  memadai.  Meski  mempunyai  angka kemiskinan  terendah  di  Pulau  Kalimantan,  bahkan  terendah  ketiga  di  Indonesia,  namun  pengangguran  di Kalimantan  Selatan  juga  menunjukkan  nilai  terendah  di  Kalimantan.  Berdasarkan  data  BPS,  pada  tahun  2020 tingkat  pengangguran  terbuka  di  Kalimantan  Selatan  sebesar  4,74  persen,  sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan Kalimantan Tengah yang sebesar 4,58 persen. Fenomena lain yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah jumlah pengangguran terbesar pada tahun 2020 terjadi di ibu kota provinsi yaitu Kota Banjarmasin sebesar 8,32 persen. Tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2016–2020
Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tanah Laut 2,77 2,93 3,70 3,42 3,41 3,57 Kotabaru 3,69 3,94 4,28 4,89 4,94 4,96 Banjar 3,15 3,29 3,11 3,03 3,01 3,87 Barito Kuala 2,03 2,21 3,99 2,99 2,51 2,93 Tapin 1,31 1,79 4,39 4,22 3,8 3,73 Hulu Sungai Selatan 2,74 2,64 2,02 2,43 2,56 2,24 Hulu Sungai Tengah 4,09 4,05 4,13 3,63 2,96 3,9 Hulu Sungai Utara 3,09 3,37 4,11 3,91 3,48 4,49 Tabalong 4,38 4,12 3,88 3,09 3,3 3,07 Tanah Bumbu 4,21 4,76 6,53 6,34 6,18 6,95 Balangan 1,06 1,34 1,9 2,34 2,33 2,46 Kota Banjarmasin 5,45 6,02 8,87 8,25 7,69 8,32 Kota Banjarbaru 5,30 5,35 5,51 5,2 5,06 5,54
Sumber: BPS Kalimantan Selatan (diolah)
Selain beban kemiskinan, beban pengangguran juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah. Data pada Tabel 3 menunjukkan Kota Banjarmasin memiliki jumlah pengangguran tertinggi yaitu 8,32 persen. Jumlah tersebut  meningkat  sebesar  0,63  persen  dibandingkan  tahun  2019.  Peningkatan  tersebut  kembali  ditenggarai dengan  adanya  pandemi  COVID-19  yang  terjadi  sepanjang  tahun  2020.  Tidak  hanya  Kota  Banjarmasin  yang mengalami  peningkatan  jumlah  pengangguran  pada  tahun  2020  namun  juga  terjadi  di  hampir  seluruh kabupaten/kota lainnya. kota-kota kecuali Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin yang mengalami penurunan angka pengangguran dengan persentase yang kecil. Pemerintahan di berbagai wilayah  di  dunia  mengalami  fluktuasi  pertumbuhan  ekonomi  yang  dicapainya  dalam  catatan  statistik.  Ukuran keberhasilan program di negara-negara dunia ketiga sering kali dinilai berdasarkan tingkat output dan pendapatan nasional  (Todaro,  2002).  Sejak  awal  tahun  1970-an  ada  anggapan  bahwa  jika  pembangunan  tidak  dibarengi dengan  pemerataan  hasil  pembangunan  kepada  masyarakat  miskin,  maka  mustahil  hasil  yang  optimal  akan tercapai. Pada periode ini muncul teori-teori baru seperti New-Keynesian Theory of Growth and Distribution yang dikemukakan oleh Kaldor (1955) dan Passineti (1962) dalam Permana (2012). Salah satu indikator untuk menilai potensi  daerah  adalah  melalui  Produk  Domestik  Regional  (PDRB)  yang  dapat  dihasilkan  oleh  masing-masing sektor  di  kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Tabel  4  menunjukkan  PDRB  menurut  sektor  usaha  pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin kembali menunjukkan bahwa sebagai ibu kota provinsi  yang  juga  berperan  sebagai  pusat  industri  dan  bisnis,  Kota  Banjarmasin  mempunyai  PDRB  tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya. Sementara itu kabupaten/kota dengan sektor basis pertambangan dan penggalian, khususnya pertambangan batu bara, juga memiliki PDRB yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota dengan sektor primer berbasis pertanian, khususnya pertanian padi di Kalimantan Selatan, Indonesia.
Tabel 4. PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dengan Harga Konstan Tahun 2020
PENGARUH PRODUK DOMESTIK DAERAH BRUTO, PENDUDUK, DAN PENANGGURANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN SELATAN (Surti, Setyo Tri Wahyudi, Lutfi Asnan Qodri, Syahrial Shaddiq) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
Kabupaten/Kota Luas (Km2) Populasi PDRB Kontribusi Provinsi (%) PDRB Sektor Pertambang an (%) Tanah Laut 3.631,35 344.730 10 161 901,3 5 7,74 27,75 Kotabaru 9.482,73 318.853 17 313 030,2 0 13,19 23,24 Banjar 4.668,00 542.204 11 734 081,9 0 8,94 18,04 Barito Kuala 2.996,46 309.749 5 762 363,68 4,39 0,09 Tapin 2.700,82 178.841 6 358 877,79 4,85 34,38 HSS 1.804,94 221.200 4 651 199,3 3 3,54 13,38 HST 1.472,00 250.782 4 834 068,80 3,68 0,75 HSU 892,70 221.55 7 3 303 290,06 2,52 0,22 Tabalong 3.766,97 238.000 14 487 981,69 11,04 49,57 Tanah Bumbu 5.006,96 310.309 15 391 917,8 8 11,73 40,86 Balangan 1.878,30 125.288 9 178 010,8 1 6,99 66,93 Banjarmasin 72,00 647.003 21 926 805,83 16,71 0,00 Banjarbaru 371,00 221.735 6 119 216,1 4 4,66 4,13

## Sumber: BPS Kalimantan Selatan (diolah)
Banjarmasin sebagai pusat bisnis dan perdagangan menduduki peringkat pertama kontribusi PDRB Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp21.926.805.830.000,- atau 16,71 persen. Padahal Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi tidak  memiliki  sektor  pertambangan  dan  luas  wilayahnya  cukup  kecil  dibandingkan  kabupaten  dan  kota  lain, yaitu hanya 72,00 km2. Sedangkan kabupaten dengan sektor pertambangan dasar dan pertambangan mempunyai PDRB  yang  cukup  besar  seperti  Kabupaten  Balangan  dimana  66,93  dari  PDRB  tersebut  merupakan  sektor pertambangan dan pertambangan dengan jumlah PDRB sebesar Rp9.178.010.810.000,-. Meski hanya mewakili 6,99% PDRB Kalsel, namun dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terkecil di antara wilayah lain di Kalsel, angka  tersebut  tergolong  besar.  Hal  serupa  juga  terjadi  di  Kabupaten  Tapin  yang  mempunyai  PDRB  sektor pertambangan  sebesar  34,38%  dan  pertumbuhan  sebesar  Rp.  2.186.182.184,-  jumlah  tersebut  lebih  banyak dibandingkan  total  PDRB  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  sebagai  PDRB  terkecil.  Kondisi  tersebut  diibaratkan, walaupun kontribusi kabupaten/kota yang berbasis pertambangan dasar dan PDRB Provinsi Kalsel tidak  terlalu besar  terhadap  PDRB  Provinsi  Kalsel,  namun  PDRB  tersebut  masih  jauh  lebih  besar  dibandingkan  sektor  lain yang  berbasis  pertambangan.  dan  pertambangan.  Hal  ini  berdampak  pada  luas  wilayah  yang  tidak  terlalu  luas atau  jumlah  penduduk  yang  cukup  banyak  sehingga  PDRBnya  tidak  terlalu  besar  dibandingkan  sektor  lainnya sehingga pertanian mendominasi dan mendominasi dalam terbentuknya PDRB kabupaten tersebut. Kesenjangan ekonomi jika dilihat dari PDRB adalah  kabupaten/kota berkembang  yang sektor pertambangan dan pemekaran sebagai  basis  menghasilkan  PDRB  lebih  besar  dibandingkan  kabupaten/kota  yang  sektor  pertambangan  dan pembangunannya  tidak  berbasis  sektoral.  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDB)  di  atas  harga  konstan digunakan  untuk  menunjukkan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  secara  keseluruhan  dari  tahun  ke  tahun. Berdasarkan data statistik, penulis mencoba mengkaji bagaimana faktor-faktor berupa jumlah penduduk, jumlah penduduk,  dan  besaran  PDRB  suatu  kabupaten/kota  mempengaruhi  kemiskinan  di  kabupaten/kota  itu  sendiri. Dengan  karakteristik  yang  berbeda-beda  atau  varian  yang  berbeda  antar  kabupaten/kota  bagaimana  variabel- variabel  independen  di  atas  mempengaruhi  kemiskinan  di  kabupaten/kota  akibat  perbedaan  tersebut,  maka perlakuan  kebijakannya  mungkin  juga  harus  berbeda.  Maka  penelitian  ini  mencoba  untuk  meningkatkan pengaruh  kemiskinan  di  setiap  kabupaten/kota  sebagai  masukan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengambil kebijakan  serta  bagaimana  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  menyikapi  permasalahan  di  daerahnya khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, Republik Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  keadaan  kekurangan  uang  dan  barang  yang  menjamin  kehidupan.  Berdasarkan  BPS (2012),  kemiskinan  adalah  ketidakmampuan  ekonomi  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok  berupa  pangan  dan bukan  pangan  yang  diukur  dari  sisi  persaingan.  Menurut  Ravallion  dalam  Arsyad  (2010)  kemiskinan  adalah kelaparan,  tunawisma,  tidak  adanya  biaya  pengobatan.  Dari  kedua  definisi  di  atas,  kemiskinan  dapat  diartikan sebagai  ketidakmampuan  dalam  memenuhi  berbagai  kebutuhan  seperti  sandang,  pangan,  papan,  pendidikan,
kesehatan,  dan  lain  sebagainya.  Menurut  Nugroho  (2017)  kemiskinan  adalah  suatu  kondisi  absolut  atau  relatif yang  menyebabkan  seseorang  atau  sekelompok  orang  di  suatu  daerah  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  berdasarkan  nilai  atau  norma  tertentu  yang  berlaku  di  masyarakat  karena  faktor alam,  budaya,  dan  sosial.  penyebab.  Atau  konstruksi.  Djoyohadikusumo  (2017)  juga  mengemukakan  konsep kemiskinan yang ditandai dengan taraf hidup yang rendah dan tertekan.

## Faktor Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan terjadi karena hal-hal yang bersifat alamiah atau kultural dan hal-hal yang bersifat non-alamiah atau struktural  (Arsyad,  2010).  Sedangkan  menurut  Paul  Spicker  (2014)  penyebab  kemiskinan  dapat  dibedakan menjadi  empat  konsep,  yaitu  penjelasan  individu,  penjelasan  keluarga,  penjelasan  subkultur,  penjelasan struktural. Berdasarkan penjelasan di atas,  maka dapat dikatakan  kata  kunci  faktor penyebab kemiskinan dapat berasal dari diri sendiri (faktor alam), dan dari lingkungan sekitar (faktor non alam) (Shaddiq, 2021).

## Pengukuran Kemiskinan
BPS  (2013)  berpendapat  bahwa  pengukuran  garis  kemiskinan  merupakan  konversi  yang  menggambarkan pemenuhan  kebutuhan  kalori  sebesar  2.100  kilokalori  per  kapita  sehari.  Perhitungan  komoditi  tersebut didasarkan  pada  paket  kebutuhan  pokok  yang  diwakili  oleh  52  jenis  komoditi  pangan.  Sedangkan  garis  non- kemiskinan pangan digunakan sebagai presentasi atas kebutuhan dasar non-makanan, yaitu kebutuhan minimum perumahan,  sandang,  pendidikan,  dan  kesehatan.  Untuk  perhitungannya  diwakili  oleh  satu  paket  komoditi kebutuhan  pokok  non  pangan  yang  terdiri  dari  51  jenis  komoditi  perkotaan  dan  47  jenis  komoditi  perdesaan. Sedangkan menurut Sajogya dalam Arsyad (2010), kelompok masyarakat miskin ada tiga, yaitu miskin, sangat miskin, dan  miskin. Masyarakat  miskin  mengkonsumsi 320 kg beras per kapita per tahun  untuk perdesaan dan 480 kg untuk perkotaan, golongan sangat miskin mengkonsumsi beras per kapita per tahun sebanyak 240 kg di perdesaan dan 360 kg di perkotaan, serta masyarakat miskin yang memiliki konsumsi beras per kapita per tahun sebesar  180  kg  di  perdesaan  dan  270  kg  di  perkotaan.  Namun  sejak  tahun  1997  kelompok  miskin  dihilangkan dan  digantikan  dengan  kategori  hampir  miskin  dengan  konsumsi  beras  per  kapita  per  tahun  sebesar  480  kg  di pedesaan dan 720 kg di perkotaan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang pendapatan keluarganya kurang dari angka absolut yang dikenal dengan garis garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah angka, jumlah, atau  tingkat  pendapatan  mutlak  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  dimana  pendapatan  keluarga  kurang  dari jumlah tersebut menurut undang-undang dan dinyatakan miskin. Oleh karena itu, garis absolut merupakan angka absolut, bukan standar relatif, sehingga akan lebih banyak keluarga yang terdorong keluar dari garis kemiskinan dalam  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  meningkatkan  pendapatan  seluruh  kelompok  pendapatan  secara keseluruhan (Mankiw, 2003).

## Teori Lingkaran Kemiskinan
Nurkse (2016) yang mengatakan “a Poor Country is Poor because it is Poor” (negara miskin). Miskin karena dia miskin).  Menurut  Ragnar  Nurkse,  terdapat  dua  lingkaran  perangkap  kemiskinan,  yaitu  dari  segi  penawaran (supply)  dimana  rendahnya  tingkat  pendapatan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat produktivitas  menyebabkan  kemampuan  masyarakat  untuk  menabung  rendah.  Kemampuan  menabung  yang rendah  menyebabkan  tingkat  pembentukan  modal  rendah,  rendahnya  pembentukan  modal  menyebabkan kekurangan  modal,  sehingga  produktivitas  rendah  dan  seterusnya.  Dari  segi  permintaan  (demand),  di  negara- negara miskin insentif untuk berinvestasi sangat rendah karena luas pasar berbagai jenis barang terbatas, hal ini disebabkan  pendapatan  masyarakat  sangat  rendah.  Pendapatan  masyarakat  sangat  rendah  karena  tingkat produktivitas  yang  rendah,  sebagai  wujud  dari  tingginya  tingkat  pembentukan  modal  yang  terbatas  pada  masa lalu.  Adam  Smith  menilai  manusia  merupakan  faktor  produksi  primer  yang  menentukan  kesejahteraan  suatu bangsa.  Keramahtamahan,  alam  (tanah)  belum  ada  sumber  daya  manusia  yang  pandai  mengolahnya  sehingga bermanfaat  bagi  kehidupan.  Smith  juga  melihat  alokasi  sumber  daya  manusia  yang  efektif  bagi  pertumbuhan ekonomi  pemula.  Setelah  perekonomian  tumbuh,  akumulasi  modal  (fisik)  mulai  diperlukan  untuk  menjaga perekonomian  tetap  tumbuh.  Dengan  kata  lain,  alokasi  sumber  daya  manusia  yang  efektif  merupakan  syarat penting bagi pertumbuhan perekonomian (Mulyadi, 2016).

## Populasi
Menurut Klasik (2023) jumlah penduduk pada umumnya dipandang sebagai hambatan terhadap sejumlah besar pembangunan baru yang disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan demikian, beban tersebut dianggap  sebagai  pembangunan  menuju  Tambunan  (2016),  Dari  sisi  permintaan,  jumlah  penduduk  yang  besar merupakan  potensi  besar  bagi  pertumbuhan  pasar  yang  menjadi  faktor  tumbuhnya  kegiatan  ekonomi.  Dari  sisi penawaran,  jumlah  penduduk  yang  besar  dengan  pendidikan  dan  kesehatan  yang  baik,  disiplin  dan  etos  kerja yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi. Di sisi lain, jumlah penduduk merupakan faktor utama dalam
PENGARUH PRODUK DOMESTIK DAERAH BRUTO, PENDUDUK, DAN PENANGGURANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN SELATAN (Surti, Setyo Tri Wahyudi, Lutfi Asnan Qodri, Syahrial Shaddiq) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
menentukan jumlah kebutuhan konsumsi bahan-bahan yang perlu disediakan, serta jumlah fasilitas umum yang perlu  dibangun  di  suatu  wilayah  (Robinson,  2012).  Menurut  Maier  dalam  Didu  (2016)  diantara  para  ahli pembangunan  terdapat  konvensi  bahwa  laju  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  tidak  hanya  merugikan penyediaan  pangan,  namun  juga  menghambat  pengembangan  tabungan,  cadangan  devisa,  dan  sumber  daya manusia. (Putera dkk., 2022). Penduduk merupakan aset pembangunan yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi,  jumlah  penduduk  dapat  menjadi  “beban”  dalam  pembangunan  jika  peningkatan  jumlah  penduduk  tidak dibarengi dengan  kualitas penduduk (Silastri, 2017). Said (2001), menjelaskan bahwa penduduk adalah jumlah penduduk  yang  mendiami  suatu  wilayah  pada  waktu  tertentu  dan  merupakan  hasil  proses  demografi  yaitu kesuburan,  kematian,  dan  migrasi.  BPS  Indonesia  (2013)  menjelaskan  bahwa  penduduk  adalah  semua  orang yang berdomisili di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau berdomisili  kurang  dari  6  bulan  tetapi  6  bulan  bertujuan  untuk  menetap.  Pendapat  lain  berpendapat  bahwa pertumbuhan populasi telah dan akan terus menjadi masalah karena semakin banyak orang yang menggunakan lebih  banyak  sumber  daya  terbatas  yang  tersedia  di  bumi,  sehingga  mengurangi  potensi  pertumbuhan  jangka panjang (Lee, 2005). Pertumbuhan penduduk mempengaruhi banyak fenomena seperti struktur  umur penduduk suatu  negara,  migrasi  internasional,  kesenjangan  ekonomi,  dan  besarnya  angkatan  kerja  suatu  negara.  Faktor- faktor ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tujuan dari artikel ini adalah  untuk  menggunakan  data  historis  jangka  panjang  dan  tinjauan  atas  karya  teoritis  dan  empiris  mengenai hubungan  antara  pertumbuhan  populasi,  total  output  dan  output  per  kapita  untuk  menilai  implikasi  evolusinya terhadap  kesenjangan  ekonomi,  kebijakan  migrasi  internasional,  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara  umum (Peterson, 2017).

## Pertumbuhan Populasi
Menurut  Mulyadi  dalam  Mahsunah  (2014),  pertumbuhan  penduduk  disebabkan  oleh  empat  komponen  yaitu kelahiran  (fertilitas),  kematian  (mortalitas),  migrasi  masuk  dan  migrasi  keluar.  Pertumbuhan  di  Kalimantan Selatan  tumbuh  berjajar  secara  geometri.  Dimana,  r  adalah  laju  pertumbuhan  penduduk,  Pt  adalah  jumlah penduduk pada akhir periode; Po adalah jumlah penduduk pada awal periode dan n adalah jumlah tahun dalam periode  tersebut.  Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  penduduk  adalah  sekelompok  orang  yang menempati  suatu  wilayah  tertentu  yang  sewaktu-waktu  dapat  berubah  akibat  proses  kelahiran,  kematian,  dan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain di Indonesia (Kusuma et al., 2016).

## Pengangguran
Selain  jumlah  penduduk,  yang  mempengaruhi  kemiskinan  adalah  komponen  faktornya.  Menurut  BPS  (2013) Pengangguran  adalah  seseorang  yang  dapat  dikategorikan  dalam  angkatan  kerja  (15  tahun  sampai  dengan  64 tahun)  yang  tidak  mempunyai  pekerjaan  dan  sedang  mencari  pekerjaan.  Sedangkan  menurut  Soekirno  dalam Usman (2018) partisi adalah seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat  tertentu,  namun  tidak  dapat  memperoleh  pekerjaan  yang  diinginkan.  Sedangkan  menurut  Irawan  dan Suparmoko  dalam  Usman  (2018)  partisi  adalah  mereka  yang  berada  pada  kelompok  umur  bekerja  dan  mencari pekerjaan  pada  tingkat  upah  yang  berlaku.  Dari  penjelasan  di  atas  maka  dapat  menjadi  kata  kuncinya  adalah pengangguran  suatu  angkatan  kerja  yang  aktif  mencari  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  keterampilan  dan pendidikan yang dimilikinya, namun karena terbatasnya kesempatan kerja mereka belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Penyebab pengangguran antara lain terbatasnya kesempatan kerja; kurangnya keahlian  yang  dimiliki  pencari  kerja;  kurangnya  informasi  dan  akses  mengenai  pekerjaan  di  perusahaan  yang kekurangan  staf;  kesempatan  kerja  yang  tidak  merata;  dan  belum  maksimalnya  upaya  pemerintah  dalam memberikan  pelatihan  untuk  meningkatkan  soft  skill  serta  budaya  malas  dan  mudah  menyerah  dalam  mencari pekerjaan (Shaddiq  &  Wanidison, 2021).  Menurut  Kuncoro  (2016),  pendekatan  pembangunan  tradisional  lebih diartikan sebagai pembangunan yang lebih fokus pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Lebih  lanjut,  pembangunan  ekonomi  tidak  semata-mata  diukur  berdasarkan  pertumbuhan  produk  domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, namun harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar  ke lapisan  masyarakat dan siapa  yang  menikmati hasilnya.  Dengan demikian, turunnya PDRB suatu daerah  didasarkan  pada  kualitas  dan  konsumsi  rumah  tangga.  Dan  jika  tingkat  pendapatan  penduduk  sangat terbatas,  banyak  rumah  tangga  miskin  yang  terpaksa  mengubah  pola  pangan  pokoknya  ke  barang  yang  paling murah dengan kuantitas yang lebih sedikit (Kabul, 2023).

## Metode Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder  yang  berasal dari laporan  Badan Pusat  Statistik (BPS) tahun  2016  sampai dengan  tahun  2020; data  yang  diteliti  meliputi data jumlah  penduduk  miskin,  jumlah
penduduk,  pengangguran,  dan PDRB.  Sumber data juga berasal  dari  Sekretaris Daerah Biro  Keuangan Provinsi Kalimantan  Selatan  dan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  khususnya  pada  tahun  2016  hingga  tahun 2020.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  panel  yang  merupakan  gabungan  antara  time  series  dan  cross- bagian.  Data  time  series  periode  2016  –  2020  sedangkan  data  cross-section  sebanyak  13  kabupaten/kota  di Kalimantan  Selatan.  Populasi  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi Kalimantan  Selatan.  Metode  Pengumpulan  Data  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif, sehingga  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  dokumentasi  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Sekretaris  Daerah  Biro Keuangan  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  dan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  dengan  mengambil seluruh populasi dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

## Definisi Variabel
Jumlah  penduduk  sebagai  variabel  bebas  adalah  jumlah  penduduk  yang  mendiami  suatu  wilayah  pada  waktu tertentu  waktu  dan  merupakan  hasil  dari  proses  demografi,  kesuburan,  kematian,  dan  migrasi.  BPS  Indonesia (2013)  menjelaskan  bahwa  penduduk  adalah  semua  orang  yang  berdomisili  di  wilayah  geografis  Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi 6 bulan bertujuan  untuk  menetap.  Data  kependudukan  didapat  dari  BPS  Kalimantan  Selatan  pada  tahun  2016  hingga 2020  untuk  13  Kabupaten/Kota  di  provinsi  ini.  Pengangguran  sebagai  variabel  independen  kedua  merupakan angkatan  kerja  yang  secara  aktif  mencari  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  keterampilan  dan  pendidikan  yang dimilikinya,  namun  karena  terbatasnya  kesempatan  kerja,  mereka  belum  mendapatkan  pekerjaan  yang  sesuai dengan  keinginannya.  Data  pengangguran  dalam  penelitian  ini  adalah  pengangguran  terbuka  dari  13 kabupaten/kota  di  PDRB  Kalimantan  Selatan.  Variabel  independen  ketiga  adalah  Produk  Domestik  Regional Bruto merupakan total nilai tambah bruto yang meningkat dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Perhitungan nilai tambah adalah  nilai  produksi  dikurangi  biaya  antara.  Nilai  tambah  bruto  disini  meliputi  komponen  pendapatan  (upah dan  gaji,  bunga,  sewa  tanah  dan  keuntungan),  pajak  tidak  langsung  bersih.  Jadi  dengan  menjumlahkan  nilai tambah bruto masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto seluruh sektor tersebut di atas, maka diperoleh  Produk  Domestik  Regional  Bruto  di  atas  harga  pasar.  Dalam  penelitian  ini  PDRB  yang  digunakan berasal  dari  13  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Kemiskinan  sebagai  variabel  terikat  adalah  ketidakmampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  yang  meliputi kebutuhan pangan dan non pangan. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang berada pada batas bawah atau disebut  garis  kemiskinan.  Garis  kemiskinan  merupakan  nilai  rupiah  yang  harus  dikeluarkan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup,  baik  kebutuhan  minimum  pangan  maupun  kebutuhan  minimum  non-makanan.  Pada penelitian  ini  data  kemiskinan  berasal  dari  jumlah  penduduk  miskin  di  13  kabupaten/kota  di  Kalimantan Selatan yang diperoleh dari BPS setempat.

## Analisis Panel Data
Menurut  Gujarati  (2012),  data  panel  (pooled  data)  atau  disebut  juga  data  longitudinal  merupakan  gabungan antara data cross section dan data time series. Data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap  satu  individu.  Menurut  Ajija,  dkk  (2011)  ada  tiga  metode  yang  digunakan  untuk  mengestimasi  data panel, yaitu: Model Pooled Least Square (Common Effect), Model Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect), Pada metode  Fixed  Effect  estimasi  dilakukan  dengan  pembobotan  (  berat  penampang)  atau  General  Least  Square (GLS).  Tujuan  pembobotan  adalah  untuk  mengurangi  heterogenitas  antar  unit  penampang  (Gujarati,  2012). Model Pendekatan Efek Acak, Dalam model efek acak, parameter yang berbeda antar wilayah dan seiring waktu dimasukkan dalam kesalahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan model Least Square  Panel  (PLS).  Analisis  regresi  data  panel  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  memodelkan pengaruh  variabel  prediktor  terhadap  variabel  respon  pada  beberapa  sektor  pengamatan  suatu  objek  penelitian selama jangka waktu tertentu. Selain itu, regresi data panel juga digunakan untuk memprediksi variabel respon pada masing-masing sektor yang ada.

## Model Regresi
Kumpulan  data  panel  umumnya  mencakup  blok  berurutan  atau  data  lintas  bagian,  yang  di  dalamnya  masing- masing  terdapat  rangkaian  waktu.  Kumpulan  data  panel  yang  khas,  termasuk  wilayah,  tahun,  PDRB,  jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran dari tahun 2016 hingga 2020. Menurut Robert. A Yaffe (2003) Berapapun jumlah  variabelnya,  struktur  data  melahirkan  dua  ukuran  variabel  yang  mempunyai  satuan  observasi  cross- sectional,  yang  dalam  hal  ini  adalah  wilayah  i.  dengan  referensi  temporal,  t,  dalam  hal  ini  tahun.  Istilah kesalahan memiliki dua dimensi, satu untuk wilayah dan satu lagi untuk jangka waktu. Dalam contoh ini ada 13
PENGARUH PRODUK DOMESTIK DAERAH BRUTO, PENDUDUK, DAN PENANGGURANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN SELATAN (Surti, Setyo Tri Wahyudi, Lutfi Asnan Qodri, Syahrial Shaddiq) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
kabupaten/kota  dan  jangka  waktu  6  tahun.  Model  regresi  data  panel  dinyatakan  dalam  bentuk  persamaan berikut:
LogPoorit = αi + β1logPopit + β2LogUnempit + β3logGRDPit + eit
Dimana,  LogPoorit  adalah  kemiskinan  di  kabupaten  i  pada  waktu  t,  LogPopit  adalah  jumlah  penduduk  di kabupaten  i  pada  waktu  t,  LogUnempit  adalah  pengangguran  di  kabupaten  i  pada  waktu  t,  LogPDRB  adalah PDRB di kabupaten i pada waktu t, e adalah sisa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Dalam  artikel  ini  data  dianalisis  dengan  menggunakan  model  uji  Least  Square  Panel  yang  artinya  data  yang digunakan merupakan kombinasi Cross section dan Time series. Data yang digunakan terdiri dari 13 kabupaten dan  kota,  sedangkan  tahun  pengamatan  dimulai  dari  tahun  2015  hingga  tahun  2020.  Artikel  ini  menggunakan beberapa data yaitu angka kemiskinan, PDRB, jumlah penduduk dan juga angka pengangguran. Simbol beberapa variabel dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. Sumber data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan yang kemudian di regresi menggunakan aplikasi E-Views.
Variabel Simbol Kemiskinan Miskim PDRB PDRB Populasi Pop Pengangguran Peng
Sumber : Penulis (2021)

## Chow Tes
Sumber : Penulis (2021)
Hasil Uji Chow adalah jika H0 menyebutkan Commond Effect dan H1 menyebutkan Fix Effect. Pada tabel 2.1 terlihat nilai probabilitas sebesar 0.9973 lebih besar dari nilai alpha 0,05 dapat diartikan uji yang sesuai pada Commond Effect.

## Hausman Tes
Uji Hausman bertujuan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).
Dari hasil uji Hausman diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,5316. Jika  dilihat dari hipotesis Ho adalah REM dan  H1  adalah  FEM.  Jadi  dari  uji  Hausman  menunjukkan  angka  yang  lebih  besar  dari  nilai  alpha  0,05  atau REM lebih tepat dibandingkan FEM.

## Hasil Regresi
Hasil regresi yang dilakukan menggunakan Analisis Data Panel dengan Random Effect Model dapat dilihat pada tabel  di  bawah  ini.  Model  Random  Effect  sendiri  digunakan  apabila  variabel  dependen  secara  individual  tidak mempunyai korelasi dengan variabel independen.
Hasil uji data panel di atas menunjukkan bahwa jika variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan Pengangguran sama dalam satu waktu dan tidak ada perubahan maka perubahannya akan tetap sebesar 10,96. Jika terjadi peningkatan PDRB  sebesar  satu  rupiah  maka  akan  memberikan  peningkatan  kemiskinan  sebesar  0,000000236  orang.  Jika terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar satu orang maka akan memberikan peningkatan kemiskinan sebesar 0,997438 orang. Jika kenaikan tingkat Pengangguran sebesar satu persen maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan sebanyak 2.309525 orang.

## Pembahasan
Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan Variabel PDRB mempunyai koefisien regresi positif dengan nilai sebesar 0,000000236  untuk  kemiskinan.  Artinya  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  PDRB  terhadap kemiskinan. Hasil tersebut sesuai dengan data, jika dilihat pada tabel 1.1 terlihat bahwa Kota Banjarmasin sebagai penghasil  PDRB  terbesar  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  sebesar  Rp.  21.926.805,83,  namun  jumlah  penduduk miskin  juga  terbanyak  yaitu  31.307  jiwa.  Sedangkan  Hulu  Sungai  Utara  yang  merupakan  kabupaten  dengan PDRB  terkecil  sebesar  Rp3.303.290.06  bukan  merupakan  kabupaten  dengan  jumlah  penduduk  terkecil  yaitu. Jumlah penduduk miskin di sini sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Tapin sebanyak 5.899 jiwa padahal PDRB yang dihasilkan kabupaten  ini mencapai Rp. 6.358.877,79 atau peringkat ketujuh dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan  Selatan.  Dari  data  di  atas  menarik  bahwa  Kabupaten  Tapin  sebagai  kabupaten  dengan  kekayaan terkecil  adalah  kabupaten  dengan  sektor  pertambangan  dan  pembangunan  sebagai  basis  sebesar  34,48%  dan menduduki  peringkat  keempat  tertinggi  kabupaten/kota  dengan  pertambangan  dan  pembangunan  tertinggi. sektor di Kalimantan Selatan. Begitu pula dengan Kabupaten Balangan yang merupakan kabupaten dengan laju pertambangan  tertinggi  dan  peningkatan  tertinggi  diantara  kabupaten/kota  lain  di  Kalimantan  Selatan,  yang memiliki  jumlah  penduduk  miskin  kedua  terkecil  dibandingkan  kabupaten/kota  lainnya.  Pada  penelitian selanjutnya dapat dilihat pengaruh sektor dasar terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  Dama  et  al  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Kota  Manado.  Artinya variabel  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dapat  dijelaskan  tidak  lepas  dari  kemiskinan  di  Kota Manado.  Susanti  (2013)  memaparkan  hasil  penelitian  serupa  dimana  PDRB  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan  di  24  kota/kabupaten  di  Jawa  Barat.  Hasil  yang  tidak  signifikan  dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik antara satu daerah dengan daerah lainnya, termasuk basis sektor terkait yang  dimiliki  masing-masing  daerah.  Sedangkan  penelitian  yang  mendukung  hasil  artikel  tersebut  adalah penelitian  Redha  (2018)  dimana  penulis  menemukan  bahwa  variabel  Produk  Domestik  Regional  Bruto  tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Kalimantan Selatan tahun 2010.  – 2015  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0,4072.  Tidak  adanya  pengaruh  PDRB  terhadap  kemiskinan  dapat disebabkan karena Kalimantan Selatan mempunyai tiga sektor basis yaitu  sektor pertambangan dan penelitian dengan kontribusi sebesar 24,39 persen terhadap PDRB khususnya batubara yang mendominasi sektor ini yaitu sebesar 92,39 persen (BPS Kalimantan Selatan, 2020) ternyata hanya menyerap 3,90 persen dari total angkatan kerja  yang  ada.  Sedangkan  sektor  dengan  penyerapan  tenaga  kerja  terbesar  adalah  pertanian,  kehutanan,  dan perkebunan  sebagai  sektor  basis  kedua  dengan  serapan  tenaga  kerja  sebesar  35,19  persen  (BPS  Kalimantan Selatan, 2018). Sayangnya jumlah ini terus menurun dari tahun ke tahun.
PENGARUH PRODUK DOMESTIK DAERAH BRUTO, PENDUDUK, DAN PENANGGURANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN SELATAN (Surti, Setyo Tri Wahyudi, Lutfi Asnan Qodri, Syahrial Shaddiq) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
Misalnya pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja pada sektor ini sebesar 43,02 persen, namun seiring berjalannya waktu  dengan  semakin  berkurangnya  lahan  pertanian  yang  beralih  fungsi  menjadi  lahan  pemukiman  dan kesejahteraan  petani  Kalimantan  Selatan  yang  masih  kurang,  banyak  masyarakat  yang  beralih  pekerjaan  ( Chartady, 2023). Padahal sektor ini menjadi tumpuan yang seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi para  pelakunya,  terutama  sektor-sektor  lain  yang  mempunyai  keterkaitan  dengan  sektor  tersebut,  misalnya industri  pengolahan  makanan  dan  minuman  menduduki  peringkat  ketiga  tertinggi  dalam  PDRB  Kalimantan Selatan tahun 2020. kondisi di atas seharusnya dapat mensejahterakan para pelaku sektor ini dan meningkatkan jumlah pekerja di sektor ini  yang pada akhirnya  mengurangi jumlah perpindahan dan meningkatkan daya beli masyarakat (Jamil et al., 2023).

## Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan
Variabel  jumlah  penduduk  mempunyai  nilai  koefisien  positif  dengan  nilai  sebesar  0,9974  untuk  kemiskinan terdistribusi.  Artinya  apabila  terjadi  pertambahan  jumlah  penduduk  sebesar  1  orang  maka  akan  mampu meningkatkan  kemiskinan  sebesar  0,9974  orang.  Dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  jumlah  penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hal ini dapat disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja yang memadai akan meningkatkan jumlah pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Hasil tersebut sesuai teori dan penelitian yang menjadi landasan teori penelitian ini, dimana menurut Nelson dan Leibstein  terdapat pengaruh  langsung  antara pertumbuhan  penduduk terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Nelson  dan  Leibstein  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  di  negara  berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan dalam jangka panjang  akan  mengalami  penurunan  kesejahteraan  dan  bertambahnya  jumlah  penduduk  miskin  (Yulyanti  et  al., 2023).  Lebih  lanjut  Menurut  (2018)  mengungkapkan  bahwa  jumlah  penduduk  dalam  pembangunan  ekonomi suatu  daerah  merupakan  permasalahan  yang  mendasar  karena  pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  terkendali dapat  mengakibatkan  tidak  tercapainya  tujuan  pembangunan  ekonomi,  kesejahteraan  masyarakat  dan pengentasan  kemiskinan.  Menurut  teori  Malthus  (Skuosen,  2009)  jumlah  penduduk  cenderung  meningkat secara  geometrik,  sedangkan  produksi  pangan  (sumber  daya  alam)  cenderung  meningkat  berdasarkan aritmatika.  Akibatnya  terjadi  ketidakseimbangan  antara  sumber  daya  bumi  yang  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  penduduk  yang  terus  meningkat.  Dengan  kata  lain  apabila  pembangunan  sumber  daya  tidak  dapat mendukung  pembangunan  kependudukan  maka  akan  menimbulkan  kemiskinan.  Lebih  lanjut  menurut  Coale Hoover (dalam Susanti, 2016) bahwa pertumbuhan penduduk sebagai gangguan pembangunan (Shaddiq et al., 2023).
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  Banjarmasin  dengan  luas  wilayah  72  km2  memiliki  jumlah penduduk  terbanyak  diantara  kabupaten/kota  lainnya.  Sejalan  dengan  itu,  jumlah  penduduk  miskin  di  kota  ini juga merupakan yang terbesar. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyaknya penduduk usia non produktif yaitu sebesar 30,21 persen (BPS Kalimantan Selatan, 2021). Jumlah tersebut cukup besar untuk ditanggung oleh penduduk  usia  produktif.  Untuk  itulah  jumlah  penduduk  di  Banjarmasin  harus  dikendalikan  dengan  baik  agar jumlah penduduk dapat ditekan. Karena wilayahnya yang cukup kecil, lapangan usaha yang tersedia terbatas dan persaingan semakin tinggi sehingga mereka yang tidak mampu bersaing pada akhirnya akan terjerumus ke dalam kemiskinan.  Sedangkan  Tapin  sebagai  kabupaten  dengan  jumlah  penduduk  miskin  terkecil  memiliki  jumlah penduduk terkecil kedua diantara kabupaten/kota lainnya, sedangkan Kabupaten Balangan yang memiliki jumlah penduduk  miskin  terkecil  menempati  urutan  kedua.  Berdasarkan  keterangan  di  atas  terlihat  bahwa  jumlah penduduk  mempengaruhi  jumlah  penduduk  miskin  dan  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  pada  artikel  ini (Sari et al., 2023).

## Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan
Dampak pengangguran terhadap kemiskinan dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan, dimana setiap  penambahan  1  orang  berdampak  pada  peningkatan  jumlah  penduduk  miskin  sebesar  2.309.525  rakyat. Menurut  Arsyad  (2010),  pengangguran  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan  ekonomi  dan  sosial,  serta mengakibatkan  tidak  adanya  pendapatan  yang  pada  akhirnya  dapat  menyebabkan  menurunnya  kesejahteraan. Menurunnya kesejahteraan akibat menganggur, dapat menimbulkan peluang terjebak dalam kemiskinan. Arsyad menyatakan  terdapat  hubungan  erat  sekali  antara  tingkat  pengangguran,  besarnya  kemiskinan,  dan  tidak meratanya distribusi pendapatan. Tingginya angka pengangguran, perekonomian berpotensi mengurangi peluang peningkatan produktivitas daerah, dan secara sosial mencerminkan semakin besarnya beban masyarakat. Dengan demikian,  secara  perlahan  masyarakat  akan  terdorong  ke  kelompok  penduduk  miskin.  Mahsunah  (2013)  dalam penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pengangguran  mempunyai  dampak  langsung  dan  signifikan  terhadap
kemiskinan.  Menurut  pendapat  Sukirno  (2004)  menyatakan  bahwa  dampak  buruk  dari  pengangguran  adalah berkurangnya  pendapatan  masyarakat  yang  pada  akhirnya  menurunkan  tingkat  kesejahteraan  yang  dicapai seseorang.  Selain  jumlah  penduduk,  pengangguran  terbesar  juga  terdapat  di  Banjarmasin  sebagai  pusat  industri dan  bisnis.  Banjarmasin  memiliki  tingkat  pengangguran  sebesar  8,32  persen  atau  setara  dengan  59.546  orang. Jumlah ini relatif besar dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan.

## Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Pengangguran terhadap Kemiskinan
Sekaligus baik variabel PDRB, jumlah penduduk maupun dampaknya terhadap kemiskinan di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Pada hasil analisis data panel terlihat Fhitung lebih besar dari F tabel yang berarti secara bersama-sama  variabel  independen  berpengaruh  terhadap  kemiskinan.  Menurut  Smith  pertumbuhan  penduduk mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Warga  senang  melihat  dari  sisi  lapangan  kerja  yang  merupakan pasokan  bagi  pasar  tenaga  kerja  di  suatu  daerah.  Jika  pertumbuhan  penduduk  dan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  tidak  didapat.  Perhatian  dari  pemerintah,  dapat  menyebabkan  pertumbuhan  penduduk  tidak terkendali.  Hal  ini  mengkhawatirkan  bertambahnya  jumlah  sihir  dan  bertambahnya  jumlah  penduduk  miskin. Jumlah penduduk  yang besar tentunya dengan  ketersediaan lapangan  kerja yang cukup dan jumlah  yang tinggi akan  mempengaruhi  tingkat  pembangunan.  Dapat  digambarkan  kemampuan  suatu  struktur  struktur  ekonomi dalam  menyediakan  lapangan  kerja,  yang  sangat  mempengaruhi  pemerataan  pendapatan  dan  pemerataan kesejahteraan  masyarakat.  Merujuk  pada  pendapat  Arsyad  (2010)  terdapat  hubungan  erat  sekali  antara  tingkat klub, besarnya kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Padahal PDRB yang besar tidak menjamin suatu  kabupaten/kota  akan  mempunyai  masyarakat  yang  sejahtera  jika  tidak  ada  penduduk  dan  diproduksi  di daerah tersebut

## PENUTUP
Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal  ini  dikarenakan  sektor  basis  di  Kalimantan  Selatan  yang  merupakan  sektor  unggulan  dalam  jumlah kabupaten/kota  tidak  menyerap  tenaga  kerja  yang  besar  sehingga  tidak  mampu  mengatasi  permasalahan  di daerah.  Kalimantan  Selatan  yang  berupaya  mensejahterakan  masyarakat.  Sedangkan  dua  variabel  independen lainnya  yaitu  jumlah  penduduk  dan  pengaruh  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kemiskinan. Namun secara bersama-sama PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan.
Jumlah  penduduk  yang  besar  disertai  dengan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  maka semakin tinggi produktivitas tenaga kerja untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran  yang  dapat  diberikan  untuk  mengentaskan  penduduk  miskin  adalah  dengan  mengulangi  keberhasilan sektor  pertanian  (sektor  informal)  yang  mampu  swasembada  pangan,  karena  sektor  tersebut  khususnya  sektor informal  Sektor  ini  merupakan  sektor  tenaga  kerja  pertanian  terbesar  di  hampir  seluruh  kabupaten/kota  di Kalimantan Selatan. Namun demikian, masih kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan para pelaku sektor ini banyak  yang  akhirnya  pindah  ke  sektor  lain  atau  menganggur  saat  mencari  pekerjaan  yang  tepat.  Selain merupakan sektor dengan daya serap energi yang besar, sektor kehutanan dan perikanan mempunyai keterkaitan dengan sektor pertanian lainnya, termasuk sektor industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, termasuk perkebunan di dalamnya. Sehingga perlu perhatian dan kebijakan yang terintegrasi antara sektor hulu yang  menjadi  basis  dan  sektor  hilir.  Alangkah  baiknya  jika  pengolahan,  pemberdayaan,  dan  pelatihan disampaikan  kembali  di  KUD  sehingga  memudahkan  petani  dalam  mendapatkan  semua  yang  diperlukan. Melalui  Dinas  Koperasi  dan  UKM.  Koperasi  dan  UKM  (sektor  informal)  merupakan  usaha  mandiri  yang terbukti mampu bertahan dalam krisis dan berkontribusi terhadap perekonomian negara. Untuk mengembalikan kedudukan koperasi yang tidak layak dan menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat tentang koperasi maka perlu  adanya  penyaringan  dalam  pendirian  koperasi  dan  melindungi  UMKM  dengan  cara  memberikan  kredit modal  dengan  bunga  rendah  melalui  kredit  baik  yang  diberikan  oleh  koperasi  atau  pemerintah.  melalui  usaha yang  dilakukan  pengolahan  koperasi.  Sehingga  diharapkan  masyarakat  tidak  lagi  hanya  tinggal  di  satu kota/kabupaten  sehingga  menambah  beban  kabupaten/kota  dalam  menjamin  kesejahteraan  masyarakatnya, terutama dalam  memberikan  kesempatan kerja  yang  memadai, dengan  kebijakan dan pemerintah  yang terlibat. kesejahteraan  petani  di  kabupaten  yang  mampu  menarik  penduduk  untuk  pindah  ke  kabupaten  tersebut  dan tujuan pemerataan penduduk, peningkatan PDRB di tingkat kabupaten/kota dan penurunan jumlah perpindahan dapat  diatasi.  Terkait  dengan  kesenjangan  penduduk  di  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Selatan,  BKKBN hendaknya lebih memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin, karena banyak penduduk terkonsentrasi  di  sana,  sehingga  permasalahan  pengangguran  dan  kemiskinan  tidak  dapat  dihindari.  Menjadi fokus utama pencanangan keluarga berencana lebih baik dilakukan di kabupaten/kota  yang  mempunyai jumlah penduduk  dan  angka  kelahiran  tinggi.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  memberikan tanggung  jawab  kepada  bidan  di  tingkat  desa/kelurahan  atau  di  fasilitas  kesehatan  seperti  Puskesmas  untuk menjadi  duta  Keluarga  Berencana  (KB),  sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  dan  konsultan  kepada
masyarakat  umum.  masyarakat  yang  belum  mengenal  KB.  Pemerintah  hendaknya  tidak  hanya  memperhatikan pendidikan  formal  saja,  karena  pendidikan  nonformal  juga  mampu  menghasilkan  tenaga  kerja  yang  produktif seperti tempat yang terbuka untuk umum semoga bermanfaat memberikan pelatihan kreativitas.

## DAFTAR RUJUKAN
Alhempi, R. R. (2023). The Effect of Company Size and Corporate Governance Mechanisms on   Profit
Management Activities in Industry 4.0. Fadilurrahman, M., Ramadhani, R., Kurniawan, T., Misnasanti, M., & Shaddiq, S. (2021). Systematic Literature Review of Disruption Era in Indonesia: The Resistance of Industrial   Revolution 4.0. Journal of Robotics and Control (JRC) , 2 (1), 51-59.
Alhempi, R. R. (2023). The Effect of Sales Growth, Company Size, and Good Corporate
Governance on Financial Distress In Trading Companies In The Retail Trade Sub-Sector Listed  on  the  Indonesia  Afek Exchange For The 2018-2020 Period.
Ardianti, E., Alhempi, R. R., & Shaddiq, S. (2023). The effect of the use of information  technology, internal control systems, and human resource competence on the
accountability  of  village  fund  management  in Bungaraya district.
Arsyad, L (2010) Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan (2020) https://kalsel.bps.go.id/ Bappenas Republik Indonesia (2020) https://www.bappenas.go.id/id Dan  Pengangguran  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Kalimantan  Selatan.  Jurnal  Ilmu Databoks (2014) Jumlah Pekerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kalimantan Selatan Dataset   Satu   Data   Banua   Prov.   Kalimantan   Selatan   (2021)   https://data.kalselprov.go.id Didu,  Saharuddin  and  Fauzi,  Ferry  (2016)  Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  Pendidikan  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak, Jurnal Ekonomi-Qu Vol 6 No.1 : 100-114,
Ekonomi dan Pembangunan Vol. 3 N0. 2 : 570 – 584. Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau, Jurnal Ekonomi Regional Unimal Vol. 1 Gujarati, D.N. dan D.C. Porter (2012) Dasar Dasar Ekonometrika, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta. Hermanto  S,  Dwi  W.  (2008)  Dampak  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Penurunan  Penduduk  Miskin  Di  Indonesia:
Proses Pemerataan Dan Pemiskinan, Direktur Kajian Ekonomi, Institusi Pertanian Bogor.
Jamil, P. C., Monica, V., Shaddiq, S., & Alhempi, R. R. (2023). The Effect of Financial Literature
and Financial Efficiency On Investment Decisions (Case Study on Students in Pekanbaru City). Kabul, E. R. (2023). Analysis of Customer Service Quality Management in Implementation of TSM Kodawari at TAM Workshop.
Chartady, R. (2023). Index Scale of Total Quality Management Implementation on the   Performance
of
MSMEs Producers of GRC.
Kalimantan.         https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/02/16         /bps-sebut-angka- kemiskinan-di-kalsel- hal  terendah-di-regional-kalimantan?page=2  (Accessed  Juni,   5, Kemiskinan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kab. Brebes Tahun 2009-2011, hal Kompas.com (2020) Kemiskinan: Definisi, Jenis, dan Faktor Penyebabnya Available at :
https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/24 /172143169/kemiskinan-definisi-jenis-
dan-faktor penyebabnya?page=all. (Accessed Juni, 5, 2021)
Kusuma, B. N., Santoso, D. B., Shaddiq, S., Wijaya, F. D., & Ardiyanto, I. (2016). An Optimal   Design of Solar Water Pump System with Considering Cost and Effectiveness: Indonesian  Perspective.
Lee, Chien Chiang (2005) Energy consumption and GDP in developing countries: A cointegrated panel analysis, Energy Economics Vol.27 Issue. 3 : 415-427.
Marmujiono,   Slamet   Priyo   (2014)   Analisis   Faktor-Faktor   Yang   Mempengaruhi   Tingkat Mudrajad,  Kuncoro (1997) Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah,  dan  Kebijakan,  UPP  AMP No.2 : 10–15.
Noor,  Z.B  (2016)  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Jumlah  Penduduk  Miskin  Di  Provinsi  Kalimantan Selatan Pada Periode 2009-2013. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Nurainah    (2019)    Analisis    Pengaruh    Kesempatan    Kerja,    Belanja    Bantuan    Sosial    Dan Pasaribu, Anjas (2020) Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Tingakat Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2017. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto,  Pengangguran  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. Jurnal Matematika Integratif Vol. 9 No.1 : 1-18.
Permana,  Anggit  Yoga  (2012)  Analisis  Pengaruh  Pdrb,  Pengangguran,  Pendidikan,  Dan  Kesehatan  Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Provinsi  Kalimantan  Selatan, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 2 No.1 : 63 – 75.
Peterson,  E.  W.  F.  (2017)  The  Role  of  Population  in  Economic  Growth.  Sage  Journal.  First Published, October, 2017 : 1-15.
Purwanti,  I  (2018)  Pengaruh  Pengendalian  Perkembangan  Penduduk,  Pengangguran,  Dan  Kemiskinan  Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Wilayah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia Vol. 9 N0. 01 : 61 – 75.
Putera, A. R., Aisyah, L., Misnasanti, M., Mahfudzah, A., & Shaddiq, S. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Lembaga Kursus Bahasa Inggris: Antara Profit dan Pemenuhan Kebutuhan Siswa. Jurnal
Bahana Manajemen Pendidikan , 11 (1), 48-54.
Redha,  F.  I  (2018)  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di  Provinsi Kalimantan Selatan 2010 – 2015. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Robinson, James (2012) The Role of Elites in Economic Development. Econ Paper Oxport University Press. UK. Said,
Rusli.  2001.  Pengantar  Ilmu  Kependudukan,  Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan  Ekonomi  dan  sosial, Jakarta.
Sari, M. P., Firdaus, A. R., Pibriani, W. A., Shaddiq, S., Alamsyah, B., & Siregar, R. (2023). Effect of
Environmental Uncertainty, Competence of Human Resources, and Infrastructure on Quality  of  Financial
Statements.
Sari, Y.M and Sa’roni, C (2020) Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Ketimpangan Pendapatan,
Shaddiq, S. (2021). A Nexus among Reliability Improvement of Distribution System with Optimal
Placement and Capacity of Wind-Based Distributed Generation
Management. Journal  ICTEE , 2 (2),  1- 19.
Shaddiq, S., & Wanidison, E. (2021). Training Programs Needed to Develop Young
Entrepreneurs from Training Institutions in Bandung: A Qualitative Perspective. SMBJ: Strategic Management Business
Journal , 1 (01), 26-38.
Shaddiq, S., Zulkarnain, I., & Anggraini, N. (2023). The Influence of Human Resource and
Marketing Competence, Morality, Whistleblowing, and Internal Control System on the Prevention  of  Fraud  in  Village Financial Management in Karimun Regency.
Skousen, Mark (2009) Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro, Prenada, Jakarta. Sudirwo, S., & Shaddiq, S. (2023). Analysis of Culinary MSME Business Performance through   Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Training in South Kalimantan. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 6 (1), 334-353. Sukirno, S (2010) Makroekonomi Teori Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta. Susanti, Sussy. 2013. Surti, S., Shaddiq, S., Suhaimi, A., & Abdillah, M. H. (2022). The Potency of the Tumih Village  Farmer Community's Participation in the Agricultural Development Planning   Strategy. Gorontalo Development Review , 5 (2), 141-155.
Todaro, Michael, P (2002) Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi Delapan, Elangga, Jakarta. Tribun  Banjarbaru  (2021)  BPS  Sebut   Angka  Kemiskinan   di  Kalsel  Terendah   di  Regional Usman, U and Diramita (2018) Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Yaffee, Robert A (2003) A Primer for Panel Data Analysis, Connect Journal Fall 2003 Edition, New York University. YKPN, Yogyakarta.
Yulyanti, S., Lestari, R. A., Shaddiq, S., & Alhempi, R. R. (2023). The Effect Of NPLS and LDR on the Profitability of Conventional Commercial Banks Listed on the IDX.
Yusuf, A., Ariyanto, S., Hidayat, D., Apriliani, M., Shaddiq, S., & Alhempi, R. R. (2023). The   Influence  of Understanding Good Governance, Professionalism, Leadership Style, and
Organizational  Commitment  on Auditor Performance.