## Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat
Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective
Musyfikah Ilyas Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id
Info Artikel Abstract
Diterima
18 September
2017

## Revisi I
16 Oktober
2017 Revisi II 12 Nopember 2017

## Disetujui
04 Desember 2017 Sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  perspektif  maslahat  memberikan perlindungan,  jaminan,  informasi  tentang  kehalalan  produk  yang dikonsumsi  dan  digunakan  masyarakat.  Kebutuhan  konsumen  terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan maslahat dharuriyyah karena  faktor  kemajuan  pengetahuan  dan  teknologi  menyebabkan semakin  rumitnya  menentukan  produk  halal  atau  haram,  sehingga dibutuhkan  penetapan  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal.  Maslahat dharuriyah dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. .
Kata Kunci : Sertifikasi, Labelisasi, Halal, Maslahat.
Certification and labeling halal products of maslahat perspective provides protection,  guarantees,  information  about  halal  products  consumed  and used  by  society.  Consumer  demand  of  halal  certification  and  product labeling  is  categorized  as  maslahat  dharuriyyah  because  of  the improvement  of  knowledge  and  technology  led  to  the  growing complexity  to  determine  the  lawful  or  unlawful  of  the  product,  so  that the establishment of certification and labeling of halal products is truly needed.  Maslahat  dharuriyah  can  be  implemented  gradually  and continuously.
Keywords : Certification, Labeling, Halal, Maslahat
Musyfikah Ilyas

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian  pada  umumnya  dan  khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang  dan  atau  jasa  yang  dapat  dikonsumsi.  Di  samping  itu,  globalisasi  dan perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  telekomunikasi  dan informatika  telah  memperluas  ruang  gerak  arus  transaksi  barang  dan  atau  jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa ditawarkan bervariasi  baik  produksi  luar  negeri  maupun  produksi  dalam  negeri.  Kondisi  yang demikian  pada  satu  pihak  mempunyai  manfaat  bagi  konsumen  karena  kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan  dan  kemampuan  konsumen.  Di  sisi  lain,  kondisi  dan  fenomena  tersebut diatas  dapat  mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak seimbang  dan  konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah.  Konsumen  menjadi  objek aktivitas  bisnis  untuk  meraup  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha melalui  kiat  promosi,  cara  penjualan  serta  penerapan  perjanjian  standar  yang merugikan konsumen. 1
Atas  dasar  kondisi  sebagaimana  dipaparkan  diatas,  perlu  upaya  pemberdayaan dan perlindungan konsumen dalam hal sertifikasi dan labelisasi produk halal yang pada dasarnya sangat terkait dengan hajat kehidupan orang banyak.
Pada  dasarnya  manusia  dengan  akal  pikirannya  dapat  mengetahui  jenis-jenis makanan yang layak untuk dirinya. Manusia dengan akalnya membuat aturan tentang wewenang, hak dan kewajiban antara sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya. Akal pikiran  manusia  sesungguhnya  dapat  mengetahui  makanan  apa  yang  pantas  dan  baik untuk dirinya, baik secara kepatutan, kesehatan, maupun norma sosial.
Dalam  al-Quran,  Allah  memerintahkan  manusia  mengkonsumsi  makanan  dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik.
1 M.Sadar, Moh.Taufik Makaroi, Habloel Mawardi, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Cet.I; Jakarta: Akademia, 2012), h. 2

## Q.S. al Maidah (5): 88
                                                                                     
Terjemahan:
Dan  makanlah  makanan  yang  halal  lagi  baik  dari  apa  yang  Allah  telah  rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi  kemanfaatannya,  yaitu  yang  mengandung  manfaat  dan  maslahat  bagi  tubuh, mengandung  gizi,  vitamin,  protein  dan  sebagainya.  Makanan  tidak  baik  selain  tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan. 2
Ayat  ini  memerintahkan  untuk  memakan  yang  halal  lagi  baik.  Maksud  ayat tersebut tidak terbatas pengertiannya hanya pada makanan, tetapi juga produk-produk lainnya, seperti kosmetika, obat dan barang gunaan lainnya yang harus halal.  Namun pada  zaman  sekarang,  yang  diikuti  perkembangan  teknologi  proses  pengolahan makanan  minuman,  kosmetika  dan  obat  telah  melibatkan  proses  yang  kompleks  dan mengandung  aneka  ragam  bahan  sehingga  permasalahan  makanan,  minuman  obat kosmetika dan barang gunaan halal menjadi tidak seimbang, penetapan kehalalan suatu produk halal tidaklah mudah.
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  pangan  dewasa  ini menyebabkan semakin rumitnya menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Produk-produk  pangan  olahan  semakin  banyak  beredar  juga  membutuhkan  penetapan kehalalannnya,  tidak  hanya  dari  bahan  bakunya  tetapi  juga  mencakup  penyediaan bahan,  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjualan,  dan penyajian  produk.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  pengetahuan  yang  cukup  memadai tentang  pedoman  atau  standar  hukum  Islam  untuk  mengetahui  kehalalan  dan keharaman suatu produk.
2 Departemen Agama, Al- Qur’an dan Tafsirnya , Jilid 3 (Cet.III; Jakarta: Lembaga Percetakan al- Qur’an Departemen Agama, 2009), h. 6.
Musyfikah Ilyas
Negara menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya,  terkhusus  bagi  umat  Islam  diperlukan  adanya  jaminan  kehalalan  terhadap semua  produk  makanan,  minuman,  obat,  kosmetika  dan  barang  gunaan  yang diperdagangkan  dan  tentunya  banyak  dikonsumsi  umat  Islam.  Jaminan  halal  tersebut bukan hanya dinyatakan oleh produsen, tetapi harus melalui suatu proses pemeriksaan dan  assessment  secara  objektif  oleh  lembaga  pemeriksa  halal. 3 Keterangan  bahwa sistem  produk  telah  dinyatakan  halal  adalah  dengan  pemberian  sertifikasi  halal sedangkan  produk  yang  dihalalkan  untuk  konsumen  diinformasikan  status kehalalannya dengan tanda halal pada kemasan produknya.
Sertifikasi  dan  labelisasi  halal  haruslah  memenuhi  kaidah  syariah  yang ditetapkan  dalam  penetapan  kehalalan  suatu  produk  pangan,  dalam  hal  ini  akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat standar halal yang digunakan,  personil  yang  terlibat  dalam  sertifikasi  dan  auditing,  dan  yang  kalah pentingnya adalah mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Dengan demikian diperlukan adanya sesuatu standard sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.
Kasus  besar  salah  satu  produk  penyedap  rasa  (MSG)  dari  PT.  Ajinomoto Indonesia  (dan  PT.  Ajinex  Internasional)  pernah  mencuat  di  permukaan  sangat meresahkan masyarakat dalam proses produksinya sejak bulan juni 1999 sampai akhir Nopember  2000  diketahui  telah  menggunakan  bahan  penolong  berupa  bactosoytone yang  ternyata  mengandung  unsur  babi. 4 Produk  penyedap  rasa  (MSG)  dari  PT. Ajinomoto  Indonesia  yang  menggunakan  bactosoytone  dalam  proses  produksinya adalah  haram.  Belajar  dari  kasus  tersebut  maka  Mejelis  Ulama  Indonesia  (MUI) berusaha  berperan  untuk  menentramkan umat  Islam  dalam masalah  kehalalan  produk pangan  demgan  cara  mendirikan  lembaga  pengkajian  pangan,  obat-obatan  dan kosmetika MUI (LPPOM MUI) untuk melakkan pengkajian produk halal.
Indonesia  sebagai  Negara  yang  mayoritas  penduduknya  muslim  dan  sebagai Negara  berpenduduk  beragama  Islam  terbesar  di  dunia  sudah  sepantasnya menempatkan masalah penyediaan produk yang halal pada posisi yang penting. Umat
3 Departemen  Agama, Pedoman  Labelisasi  Halal,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji, 2003. H. 5
4 Departemen  Agama, Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 350-357.
Islam  berhak  untuk  mendapatkan  perindungan  dan  jaminan  hukum  atas  kehalalan barang-barang  yang  dikonsumsi  dan  digunakannya,  baik  produk  yang  diproduksi  di dalam negeri maupun yang dari luar.
Untuk  menginformasikan  kepada  masyarakat  bahwa  produk  yangdijual  telah halal,  pemerintah  telah  mengatur  regulasi  hukum  yang  berkaitan  dengan  undang- undang  nomor  7  tahun  1996  tentang  pangan,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label  dan  iklan  pangan  dan  Undang-undang  nomor  33  Tahun  2014  tentang  jaminan produk halal.
Regulasi  aturan  produk  halal  telah  ada  namun  tidak  dipungkiri  masih  belum memasyarakat  secara  luas,  sehingga  masyarakat  masih  bingung  untuk  mendapatkan produk  yang  benar-benar  terjamin  kehalalannya.  Hal  ini  karena  tidak  sedikit  produk- produk  yang  mencamtumkan  tanda  halal  secara  ilegal,  pengolahan  pangan  dan  non pangan,  status  kehalalan  dari  produk-produk  yang  berada  di  pasaran  menjadi  sangat rawan, disebabkan proses pengolahan menjadi sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak  serta  pelaku  usaha  yang  lain.  Proses  produksi  di  industri  akan  melibatkan berbagai ingredient,  baik  bahan  baku,  bahan  tambahan  dan  bahan  penolong,  yang sering didatangkan dari supplier lain. Tidak sedikit ingredient yang digunakan diimpor dari  Negara  lain  yang  mayoritas  penduduknya  non  muslim,  yang  memungkinkan bahannya  berstatus  syubhat  atau  bisa  juga  haram.  Pegolahan  makanan  dalam produksinya  menggunakan  enzim,  shortening,  lemak  hewani,  bahan  baku  berbasis daging,  flavor  dan  lain  sebagainya.  Bahan-bahan  terebut  sangat  rawan  dari  kehalalan karena bisa  saja mengadung bahan yang  diharamkan. Oleh karena itu peran maslahat pada  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  membawa  dampak  yang  sangat  besar sehingga  umat  mendapatkan  manfaat  yang  sangat  besar  dan  menumbuh  kembangkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi, menggunakan dan memanfaatkan produk halal dan selektif memilih produk yang sudah tersertifikasi dan berlabelisasi halal. Atas dasar ini akan dikaji tentang fungsi dan peranan maslahat dalam hukum Islam dengan melihat  perubahan  dan  perkembangan  situasi  dan  kondisi  masyarakat  tentang sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal.  Dengan  cara  ini  pula  akan  diketahui  peluang maslahat  sebagai  pertimbangan  dalam  membangun  hukum  Islam  di  masa  sekarang.
Musyfikah Ilyas
Oleh  karena  itu  akan  dijelaskan  tentang  bagaimana  sertifikasi  dan  labelisasi  produk halal perspektif maslahat.

## PEMBAHASAN
Kata  halal  berasal  dari  akar  kata  yang  berarti  “lepas”  atau  “tidak  terikat”. Sesuatu  yang  halal  artinya  sesuatu  yang  terlepas  dari  ikatan  bahaya  duniawi  dan ukhrawi.  Dalam  bahasa  hukum,  kata  halal  berarti  boleh.  Kata  ini  mencakup  segala sesuatu  yang  dibolehkan  agama,  baik  dibolehkan  itu  bersifat  sunnah,  anjuran  untuk dilakukan,  atau  makruh  (anjuran  untuk  ditinggalkan),  maupun  mubah  (netral/  boleh- boleh saja).
Produk adalah barang dan/ atau jasa yag terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk kimiawi, produk  biologi, produk rekayasa genetik, serta  barang  gunaan  yang  dipakai,  digunakan  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat. Produk  halal  merupakan  produk  yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai  dengan  syariat Islam. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan  penyelenggara  jaminan  produk  halal  berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  yan dikeluarkan majelis ulama. Labelisasi halal adalah tanda kehalalan suatu produk. 5
Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya,  Negara  berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  tentang kehalahan  produk  yang  dikomsumsi  dan  digunakan  masyarakat  karena  produk  yang beredar  di  kalangan  masyarakat  belum  semua  terjamin  kehalalannya.  Kebutuhan konsumen  terhadap  produk  yang  beredar  di  masyarakat,  terkadang  membutuhkan produk yang mengadung unsur tertentu dan terkadang menghindari unsur tertentu pula. Ketidakmampuan  konsumen  untuk  mengevaluasi  apakah  produk  itu  dijamin kehalalannya  atau  tidak  sehingga  dibutuhkan  lembaga  yang  mempunyai  kualifikasi untuk  mengevaluasi  hal  tersebut.  Lembaga  itulah  yang  nantinya  berhak  untuk mensertifikasi suatu produk.
Pedoman  dan  terselenggaranya  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal,  tentunya akan merujuk pada aturan perundangan nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal  yang  selanjutnya  disebut  JPH  mulai  dari  penyelenggaraan  yang  berasaskan
5 Pasal 1 angka 2, 10, 11, Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
perlindungan;  keadilan;  kepastian  hukum;  akuntabilitas  dan  transparansi;  efektivitas dan efisiensi; serta profesionalitas.
Penyelenggaraan  JPH  bertujuan:  a.  memberikan  kenyamanan,  keamanan, keselamatan,  dan  kepastian  ketersediaan  Produk  Halal  bagi  masyarakat  dalam mengonsumsi  dan  menggunakan  Produk;  dan  b.  meningkatkan  nilai  tambah  bagi Pelaku  Usaha  untuk  memproduksi  dan  menjual  Produk  Halal.  Hal  ini  dikarenakan produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat  halal.  Frasa  wajib  pada  Undang-undang  tersebut  memerlukan reinterpretasi jika dihubungkan dengan maslahat.
Untuk  menjalankan  Undang-undang  tersebut  akan  dibentuk  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan BPJPH yang berwenang: a.  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  JPH;  b.  menetapkan  norma,  standar, prosedur,  dan  kriteria  JPH;  c.  menerbitkan  dan  mencabut  Sertifikat  Halal  dan  Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan  sosialisasi,  edukasi,  dan  publikasi  Produk  Halal;  f.  melakukan  akreditasi terhadap  LPH;  g.  melakukan  registrasi  Auditor  Halal;  h.  melakukan  pengawasan terhadap  JPH;  i.  melakukan  pembinaan  Auditor  Halal;  dan  j.  melakukan  kerja  sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
Dalam  melaksanakan  wewenang  tersebut  BPJPH  bekerja  sama  dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; Lembaga Pemeriksa Halal; dan Majelis Ulama Indonesia.  Kerja  sama  BPJPH  dengan  kementerian  dan/atau  lembaga  terkait sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga  terkait  untuk  pemeriksaan  dan/atau  pengujian  Produk.  Kerja  sama  BPJPH dengan  MUI  dilakukan  dalam  bentuk  sertifikasi  Auditor  Halal;  penetapan  kehalalan Produk;  dan  akreditasi  Lembaga  Pemeriksa  Halal.  Penetapan  kehalalan  Produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.
Bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.  Bahan yang dimaksud tersebut berasal dari: a. hewan; b. tumbuhan; c. mikroba; atau d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.
Musyfikah Ilyas
Bahan  yang  berasal  dari  hewan  yang  diharamkan  sebagaimana  dimaksud  meliputi:  a. bangkai;  b.  darah;  c.  babi;  dan/atau  d.  hewan  yang  disembelih  tidak  sesuai  dengan syariat.  Bahan  yang  berasal  dari  hewan  yang  diharamkan  selain  sebagaimana  yang telah disebutkan diatas ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
Bahan  yang  berasal  dari  tumbuhan  pada  dasarnya  halal,  kecuali  yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Bahan  yang  berasal  dari  mikroba  dan  bahan  yang  dihasilkan  melalui  proses  kimiawi, proses  biologi,  atau  proses  rekayasa  genetik  diharamkan  jika  proses  pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
Selanjutnya  mengenai  Proses  Produk  Halal  mulai  dari  lokasi,  tempat,  dan  alat PPH  wajib  dipisahkan  dengan  lokasi,  tempat,  dan  alat  penyembelihan,  pengolahan, penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian  Produk  tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya; bebas dari  najis;  dan  bebas  dari  Bahan  tidak  halal.  Pelaku  Usaha  yang  tidak  memisahkan lokasi,  tempat,  dan  alat  PPH  dapat  dikenai  sanksi  administratif  berupa  peringatan tertulis atau denda administratif.
Mengenai pelaku usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai  sistem  JPH;  b.  pembinaan  dalam  memproduksi  Produk  Halal;  dan  c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan  tidak  diskriminatif.  Pelaku  Usaha  yang  mengajukan  permohonan  Sertifikat  Halal wajib:  a.  memberikan  informasi  secara  benar,  jelas,  dan  jujur;  b.  memisahkan  lokasi, tempat  dan  alat  penyembelihan,  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan, pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian  antara  Produk  Halal  dan  tidak  halal;  c. memiliki  Penyelia  Halal;  dan  d.  melaporkan  perubahan  komposisi  Bahan  kepada BPJPH. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a. mencantumkan Label  Halal  terhadap  Produk  yang  telah  mendapat  Sertifikat  Halal;  b.  menjaga kehalalan  Produk  yang  telah  memperoleh  Sertifikat  Halal;  c.  memisahkan  lokasi, tempat  dan  penyembelihan,  alat  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan,
pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian  antara  Produk  Halal  dan  tidak  halal;  d. memperbarui  Sertifikat  Halal  jika  masa  berlaku  Sertifikat  Halal  berakhir;  dan  e. melaporkan  perubahan  komposisi  Bahan  kepada  BPJPH.  Pelaku  Usaha  yang  tidak melakukan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda administratif; atau pencabutan Sertifikat Halal.
Pada  tahapan  selanjutnya  mengenai  tata  cara  memperoleh  sertifikat  halal. Permohonan  Sertifikat  Halal  diajukan  oleh  Pelaku  Usaha  secara  tertulis  kepada BPJPH.  Permohonan  Sertifikat  Halal  harus  dilengkapi  dengan  dokumen  data  Pelaku Usaha; nama dan jenis Produk; daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan proses pengolahan  Produk.  Selanjutnya  penetapan  kehalalan  produk  dilakukan  oleh  MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal MUI  mengikutsertakan  pakar,  unsur  kementerian/lembaga,  dan/atau  instansi  terkait. Sidang  Fatwa  Halal  memutuskan  kehalalan  Produk  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. Keputusan  Penetapan  Halal  Produk  ditandatangani  oleh  MUI.  Keputusan  Penetapan Halal  Produk  disampaikan  kepada  BPJPH  untuk  menjadi  dasar  penerbitan  Sertifikat Halal. Dalam hal Penerbitan sertifikat halal pada Sidang Fatwa Halal menetapkan halal pada  Produk  yang  dimohonkan  Pelaku  Usaha,  BPJPH  menerbitkan  Sertifikat  Halal. Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan  Sertifikat  Halal  kepada  Pelaku  Usaha  disertai  dengan  alasan.  Sertifikat Halal  diterbitkan  oleh  BPJPH  paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak keputusan  kehalalan  Produk  diterima  dari  MUI.  Penerbitan  Sertifikat  Halal  wajib dipublikasikan  oleh  BPJPH.  BPJPH  menetapkan  bentuk  Label  Halal  yang  berlaku nasional. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label  Halal  pada  kemasan  Produk;  bagian  tertentu  dari  Produk;  dan/atau  tempat tertentu pada Produk. Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi administratif  berupa  teguran  lisan;  peringatan  tertulis;  atau  pencabutan  Sertifikat Halal.
Musyfikah Ilyas
BPJPH  melakukan  pengawasan  terhadap  JPH,  Pengawasan  JPH  dilakukan terhadap  LPH;  masa  berlaku  Sertifikat  Halal;  kehalalan  Produk;  pencantuman  Label Halal;  pencantuman  keterangan  tidak  halal;  pemisahan  lokasi,  tempat  dan  alat penyembelihan,  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjualan, serta  penyajian  antara  Produk  Halal  dan  tidak  halal;  keberadaan  Penyelia  Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
Masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam  penyelenggaraan  JPH.  Peran  serta masyarakat dapat berupa: melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar. Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.
Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  semua  Peraturan  Perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai  JPH  dinyatakan  masih  tetap  berlaku  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  UndangUndang  ini.  Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Dari  manifestasi  penjabaran  Undang-undang  tersebut  diatas  dapat  dipetakan sebagai berikut:

## Bahan Produk Halal
Bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri dari bahan baku, bahan olahan,  bahan  tambahan,  dan  bahan  penolong.  Bahan  yang  dimaksud  berasal  dari hewani, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melaui proses kimiawi, proses biologi  atau  proses  rekayasa  genetik.  Bahan  yang  berasal  dari  hewani  pada  dasarnya halal kecuali yang diharamkan menurut syariat Islam. Bahan yang berasal dari hewan yang  diharamkan  seperti  bangkai,  darah,  babi  dan  atau  hewan  yang  disembelih  tidak sesuai dengan syariat. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai  syariat  Islam  dan  memenuhi  kaidah  kesejahteraan  hewan  serta  kesehatan masyarakat veteriner. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang  memabukkan  dan  atau  membahayakan  kesehatan  bagi  orang  yang mengkonsumsinya.  Bahan  dari  mikroba  dan  bahan  yang  dihasilkan  melalui  proses kimiawi,  proses  biologi,  atau  proses  rekayasa  genetik  diharamkan  jika  proses
pertumbuhan dan atau pembuatannya tercampur, terkandung dan/ atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
Proses Produk Halal
Lokasi  tempat  dan  alat  proses  produk  halal  wajib  dipisahkan  dengan  lokasi, tempat  dan  alat  penyembelihan,  pengolahan,  penyimpangan,  pengemasan, pendistribusian,  penjualan  dan  penyajian  produk  halal.  Lokasi  dan  tempat  dan  alat proses produk halal wajib untuk dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal.
Tata cara memperoleh sertifikat halal
Pengajuan  permohonan  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan  melengkapi dokumen  data,  Penetapan  lembaga  pemeriksa  halal  oleh  BPJPH  untuk  menetapkan lembaga  pemeriksa  halal,  pemeriksaan  dan  pengujian  kehalalan  produk,  penetapan kehalalan  produk  dilakukan  oleh  MUI  dalam  sidang  fatwa  dan  keputusan  kehalalan produk  diterima  dari  MUI,  maka  badan  penyelenggara  jaminan  produk  halal menerbitkan sertifikat pada produk halal.
Labelisasi halal
Terbitnya  sertifikasi  halal  maka  pelaku  usaha  wajib  mencantumkan  label  halal pada  kemasan  produk,  bagian  tertentu  dari  produk  dan/  atau  tempat  tertentu  pada produk  yang  tentunya  label  yang  dicantumkan  yang  telah  ditetapkan  oleh  badan penyelenggara jaminan produk halal yang berlaku nasional.
Label  sebagai  informasi  berfungsi  : pertama,  mengubah  perilaku  konsumen terhadap  produk, kedua  mengakomodasi  preferensi  konsumen  serta  meningkatkan keamanan  pangan  ( food  safety)  dan  ketiga,  sebagai  jaminan  bahwa  Negara  sedang mempertimbangkan  kepentingan  konsumen  ( cunsemur  interests). 6 Dengan  demikian, tujuan dari label adalah sebagai informasi untuk membantu konsumen mengindetifikasi produk makanan yang paling sesuai dengan pilihan mereka. Jika konsumen mengetahui identitas  suatu  produk  dengan  jelas,  memungkinkan  bagi  konsumen  untuk  memilih produk  yang  disukai  dalam  konteks  ini,  memberikan  informasi  adalah  upaya meningkatkan  kesejahteraan  dan  meningkatkan  kebebasan  konsumen  untuk
6 Zulham, Hukum Perlindunan Konsumen (Cet. II; Kencana: Jakarta, 2013), h. 116
Musyfikah Ilyas
menggunakan  hak  pilih  mereka,  karena  konsumen  membuat  keputusan  berdasarkan informasi yang ada pada label. Jadi label sangat membantu konsumen untuk mendapat informasi  yag  akurat  mengenai  produk  tersebut  bagi  kemanfaatan  dan  kesejahteraan konsumen.
Sertifikasi dan labelisasi halal membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling  bersaing  ( competing  products).  Informasi  inilah  yang  dibutuhkan  konsumen pada  produk  panganan  halal,  dengan  informasi  yang  simetris,  konsumen  dapat menentukan pilihannya untuk mengkonsumsi produk panganan halal, karena informasi yang  simetris  merupakan  kesejahteraan  ( walfare)  bagi  konsumen,  sehingga  dengan sertifikasi dan dan labelisasi tercipta keadilan bagi konsumen.
Sertifikasi dan labelisasi halal Perspektif Maslahat
Sertifikasi  dan  labelisasi produk  halal  merupakan  hasil  pemikiran  hukum  Islam yang semuanya dibangun  atas pertimbangan maslahat. Misi yang dibawa oleh agama Islam  sendiri  adalah  untuk  kemaslahatan  manusia.  Begitu  pula  ketentuan-ketentuan hukumnya,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pertimbangan  maslahat  atau  tidak.  Namun demikian,  apa  yang  disebut  “kemaslahatan”  dari  masa  ke  masa  selalu  me ngalami perubahan  dan  perkembangan  seiring  dinamika  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat. Maslahat berasal dari kata al-islah yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada  fisik  sedangkan  tentram  berorientasi  pada  psikis.  Lawan  dari  maslahah  adalah mafsadat dari fasada yafsudu artinya sesuatu yang merusak dan tidak baik.
Dalam perspektif Islam konsep maslahat identik dengan manfaat. Segala sesuatu yang  mengandung  manfaat  bagi  dari  upaya  untuk  memperolehnya  maupun  upaya menghindarkannya  dari  bahaya.  Maslahat  adalah  manfaat  yang  menjadi  tujuan  Allah swt.  terhadap  hambanya,  dalam  hal  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta benda.  Sementara  manfaat  adalah  kenikmatan  atau  sesuatu  yang  menjadi  perantara pada  kenikmatan  dan  menolak  bahaya  ataupun  semua  yang  menjadi  perantaranya. Manfaat  merupakan  suatu  standar  yang  berhubungan  dengan  kebaikan  dalam kehidupan manusia. Manfaat dan maslahat yang ada dalam hukum Islam yaitu manfaat yang  sesuai  fitrah  manusia,  karena  Islam  adalah  agama  yang  sesuai  dengan  fitrah demikian pula dengan hukum-hukum yang terkait dengannya.
Maslahat  bisa  dijadikan  dalil,  dampak  maslahat  dan  mafsadah  tidak  hanya  di dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan akhirat, jadi pekerjaan yang menghasilkan sesuatu  yang  baik  walaupun  hasinya  tidak  secara  langsung  maka  termasuk  kategori amal saleh. Setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan hasil yang baik di masa sekarang dan yang akan datang adalah termasuk maslahat. Maslahat tidak dinilai dari kenikmatan  materi  saja,  akan  tetapi  sesgala  sesuatu  yang  menjadi  kebutuhan  bagi tubuh, jiwa dan roh manusia. Maslahat agama menjadi dasar bagi maslahat yang lain, dan posisinya harus didahulukan. 7
Maslahat  diartikan  sebagai  manfaat  atau  pekerjaan  yang  mengandung  manfaat. Menurut  Imam  al-Gazali  maslahat  adalah  mengambil  manfaat  dan  menolak kemudharatan  dalam  rangka  memenuhi  tujuan-tujuan  syariat.  Maslahat  dikemukakan ulama ushul fikh dalam membahas metode yangdipergunakan saat melakukan istinbat yaitu menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash. 8
Dalam  konteks  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal,  maka  konsep  maslahat sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
Bentuk Maslahat
Maslahat  dapat  dikategorikan  dalam  dua  bentuk  yaitu  pertama  mewujudkan manfaat,  kebaikan  dan  kesenangan  untuk  manusia  yang  disebut عفانملا  بلج (membawa manfaat).  Kebaikan  dan  kesenangan  itu  ada  yang  langsung  dirasakan  oleh  yang melakukan  saat  melakukan  perbuatan  yang  disuruh  itu.  Kedua  menghindari  umat manusia  dari  kerusakan  dan  keburukan  yang  disebut دسافملا  عرد (menolak  kerusakan). Kerusakan  dan  keburukan  itu  ada  yang  langsung  dirasakannya  setelah  melakukan perbuatan  yang  dilarang,  ada  juga  yang  pada  waktu  berbuat,  dirasakannya  sebagai sesuatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Pembagian Maslahat
1. Al-Maslahah ad-daru>riyyah ( ةيرورض )
Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama,
7 Ika  Yunia  Fausia  dan  Abdul  Kadir, Prinsip  dasar  Ekonomi  Islam  Perspektif  Maqasishid  al- Syari’ah (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2015), h.111-112
8 Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV (Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1143
Musyfikah Ilyas
memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara  keturunan  dan  memelihara  harta, yang selanjutnya diistilahkan al-masalih al-khamzah. Misalnya untuk memelihara akal  adalah  faktor  dalam  menentukan  kehidupannya,  sehingga  Allah  swt. menjadikan  akal  sebagai  sesuatu  yang  pokok.  Untuk  itu  Allah  swt.  melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal dan hidup manusia.

## 2. Al-Maslahah al Hajjiyah ( ةيجاح )
Maslahah  al-hajjiyyah,  yaitu  kemaslahatan  yang  dibutuhkan  dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan  untuk  mempertahankan  dan  memelihara  kebutuhan  dasar  manusia. Misalnya dalam muamalah dibolehkan bekerjasama dalam pertanian muza>raa>h.
3. Al-Maslahah Takhsiniyah ( ةينيسحت )
Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan makan makanan yang bergizi. 9
Kebutuhan  konsumen  terhadap  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal dikategorikan sebagai maslahat dharuriyyah karena terkait dengan kemaslahatan yang keberadaanya  sangat  dibutuhkan  oleh  kehidupan  manusia,  sebagai  pemenuhan kebutuhan  hajat  hidup  orang  banyak.  Sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  sebagai maslahat daruriyyah tentu saja dilakukan secara bertahap karena sangat sulit dilakukan sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  secara  bersamaan  oleh  karenanya  diperlukan pemetaan produk mana yang diprioritaskan, sehubungan dengan itu maka dibutuhkan peraturan pemerintah lebih lanjut.
Dengan  adanya  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  membantu  masyarakat  memilih dan  menginformasikan  mengenai  produk  halal  sebagai  kebutuhan  dalam  rangka memenuhi kemaslahatan yakni menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  tentu  sangat  dianjurkan  karena  terkait mendatangkan  kebaikan  dan  manfaat  dan  tentunya  menjauhkan  dari  kemudaratan, sebagaimana kaidah ushul sebagai berikut:
دسافملا عردو حلاصملا بلج
9 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 (Cet IV; Jakarta: Kencana, 2008), h. 207-215.
“ Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan ” .
شلأا ىف لصلأا
لإا ةيفانلا ءاي ىفو ةحاب
ةمرحلا ةراضلا ءايشلأا
“Hukum  asal  sesuatu  yan g  bermanfaat  adalah  boleh  dan  hukum  asal  sesuatu  yang berbahaya adalah haram”.

## ةمرحلا ىلعربتعم ليلد مقي ملام ةحابلإاءايشلأا ىف لصلأا
“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya”.
Seluruh syariat adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih  maslahat,  pekerjaan  manusia  ada  yang  membawa  kepada  maslahat,  adapula yang  menyebabkan  kepada  mafsadat.  Baik  maslahat  dan  mafsadat  ada  yang  untuk kepentingan  dunia  dan  adapula  yang  untuk  kepentingan  akhirat,  dan  ada  juga  yang untuk kepentingan dunia sekaligus akhirat. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariat dan seluruh yang mafsadat dilarang oleh syariat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkatan  tertentu  tentang  kebaikan  dan  manfaatnya  serta  pahalanya,  dan  setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan dalam keburukan dan kemudharatannya.
Kemaslahatan dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib dilaksanakan, ada yang  sunnah  dilaksanakan  dan  ada  yang  mubah  dilaksanakan  dan  kemafsadatan  ada yang haram dilakukan dan ada yang makruh dilakukannya. 10
Dengan  demikian  kemaslahatan  terhadap  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, dan dianjurkan untuk dilakukan karena terkait dengan perintah  kewajiban  untuk  mengkonsumsi  produk  halal,  dan  tindakan  preventif  di  era sekarang untuk mengetahui produk halal atau produk tidak halal maka tidak ada jalan lain selain pelaku usaha melakukan sertifikasi produknya dan mencantumkan labelisasi produk halal yang tentunya memudahkan masyarakat untuk memenuhi hajatnya.
Dalam Q.S. al- A’raf (7) : 31
10 Izzuddin bin Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz I (Dar al-Jail, 1980), h. 11.
Musyfikah Ilyas
                                                                                       
                            
Terjemahan :  Hai anak Adam, pakailah  pakaianmu yang indah  di Setiap (memasuki) mesjid,  Makan  dan  minumlah,  dan  janganlah  berlebih-lebihan.  Sesungguhnya  Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
Hadis yang berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang di konsumsi
نبي مارحلاو نيبي للاحلا
نم ريثك نهملعيلا تاهبتشمرومأامهنيبو نيبو

## )ملسم هاور( هضرعو هنيدل أربتسا دقف تاهبشلا ىقتا نمف سانلا
Artinya :
“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada  hal-hal  yang  mutasyabihat  (syubhat,  samar-samar,  tidak  jelas  halal  haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya ”.
Banyaknya  produk  yang  beredar  tidak  jelas  status  hukumnya,  halal  atau  haram bahkan  terkadang  syubhat.  Dengan  demikian  mengkonsumsi  dan  memanfaatkan  dan menggunakan produk halal dianjurkan yang sudah tersertifikasi dan memiliki labelisasi halal agar terhindar dari produk tidak halal yang berakibat keraguan pada masyarakat sebagai konsumen.
Maslahat sertifikasi dan labelisasi produk halal antara lain:
1. Perlindungan terhadap ummat Islam dalam menjalankan ajarannya Banyaknya kasus yang muncul yang sangat menyakiti umat Muslim di Indonesia yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  konsumen  dan  dunia usaha, yaitu : kasus bakso yang mengandung daging babi di Bandung (1984) kasus makanan  yang  mengandung  bahan  daging  babi  (1988) 11 dan  kasus  vaksin
11 Ma’ruf Amin, “Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yan Lebih Besar” Jurnal Halal, No. 103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 20.
meningitis  jemaah  haji  yang  mengandung  enzim  babi  (2009) 12 menyikapi  hal  ini tentunya sangat merugikan umat Islam. Meskipun sertifikasi dan labelisasi produk halal  menunjukkan  perlindungan  terhadap  umat  muslim  untuk  menjalankan ajarannya,  namun  sekaligus  umat  lainnya  karena  semua  membutuhkan  produk yang halal lagi baik untuk kelangsungan hidupnya, karena halal dan tayyib tentu mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, implementasi kaidah maslahat, seraya mengurangi  kemungkinan  terjadinya  mudharat  atau  bahkan  maksiat  yang dilarang.

## 2. Memberikan keadilan
Regulasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah ditetapkan,  namun  masih  saja  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  dilakukan secara sukarela, sehingga keadilan yang diinginkan oleh ummat Islam masih sulit didapatkan  karena  muncul  keragua-raguan,  misalnya  tempat-tempat  umum  yang banyak  dijajakan  makanan  namun  sering  kali  menjadi  tanda  tanya  apakah produknya  halal  atau  produknya  tidak  halal.  Oleh  karena  itu  penyelenggaraan jaminan  produk  halal  berasaskan  perlindungan,  keadilan,  kepastian  hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efesiensi serta profesionalitas. 13

## 3. Kesehatan
Jaminan  produk  halal  berarti  ada  upaya  menuju  terciptanya  kesehatan  jiwa masyarakat  yang  seoptimal  mungkin  baik  dari  segi  intelektual  emosional,  dan psikososial.  Rasa  aman  dan  ketenangan  mengkonsumsi  produk  halal  akan membawa  seseorang  pada  kenyamanan  jiwa  yang  berimbas  pada  sikap  dan tindakan  masyarakat  dimana  mereka  tinggal.  Pola  mengkonsumsi  makanan  tidak halal  akan  menimbulkan  efek  kejiwaan  mental  yang  mendalam.  Maka  tidaklah berlebihan  bila  banyak  yang  mengindikasikan  bahwa  keberingasan,  perkelahian dan tidak bersahabat dari masyarakat tidak lepas dari pola mengkonsumsi produk tidak halal .
12 Fokus, “Mendamba Vaksin Menginitis Halal”, Jurnal Halal No. 78 Th. XII Tahun 2009, Jakarta : LPPOM MUI, h. 8.
13 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamina Produk Halal.
Musyfikah Ilyas
Pada  kenyataannya  memang  pihak-pihak  yang  kerap  dirugikan  dalam ketidakjujuran  produsen  terhadap  informasi  isi  bahan  produk  adalah  bayi  dan wanita hamil. Padahal jelas bahwa kedua faktor itulah yang akan menjadi tulang punggung  Negara  Indonesia  ke  depan.  Dengan  demikian  semakin  memperkuat sinyalemen permasalahan dalam produk halal dapat mengancam keutuhan Negara bukanlah  isapan  jempol  belaka. 14 Beberapa  penyakit  yang  ditimbulkan  karena menkonsumsi  produk  tidak  halal  misalnya  mengkonsumsi  daging  babi  yang berdampak  pada  kesehatan,  menimbulkan  penyakit  bagi  manusia  karena mengandung kuman dan parasite 15 .
4. Kepastian Hukum sebagai Warga Negara
Legalisasi  Undang-undang  nomor  33  Tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal akan  memberikan  kepastian  hukum  guna  memberikan  jaminan  atas  kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam penggunaan dan memanfaatkan produk halal. Serta untuk  mencegah  penipuan,  untuk  membantu  konsumen  memaksimalkan  pilihan mereka  terhadap  produk  untuk  kemanfaatan  atau  kesejahteraan  mereka.  Agar konsumen  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  terbaik  mereka  dan  berdasarkan pilihan mereka.
Pergeseran  paradigma  telah  terjadi  model  sukarela  ( voluntary)  ini,  jika  masih dipertahankan,  banyak  pihak  menjadi  korban  pelanggaran  norma  pelaku  usaha, terutama  konsumen.  Banyaknya  bukti  menunjukkan  pelaku  usaha  cenderung melakukan  pelanggaran,  utamanya  dalam  menggunakan  bahan  campuran  makanan (misalnya  bahan  pengawet,  pewarna,  ramuan  dan  penyedap  rasa).  Hal  ini  merupakan pengingkaran  pelaku  usaha  terhadap  norma  hukum  tentang  produk  halal  yang  ada meskipun masih bersifat parsial.
Paradigma  lain  adalah  sertifikasi  halal  bersifat  wajib  ( mandatory).  Undang- undang  jaminan  produk  halal  melakukan  perbuatan  hukum  ijtihadi  dengan  cara membuat  konstruksi  hukum  bahwa  sertifikasi  produk  itu  bersifat  wajib.
14 Departemen  Agama, Pedoman  Strategi  Kampanye  Sosial  Produk  Halal,  Jakarta:  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji, 2003. h.51-52.
15 Ahsin  W.  Al  Hafidz, Fikih  Kesehatan (Cet. I;  Jakarta:  Amzah,  2007),  h.192.  dan  Thobieb  al- Asyhar, Bahaya  Makanan  Haram  Bagi  Kesehatan  Jasmani  dan  Kesucian  Rohani  (Cet.  I;  Jakarta:  Al- Mawardi Prima, 2003), h. 186.
Konsekwensinya bahwa hukum wajib bersetifikat halal harus memiliki landasan baru. Sifat  wajib  bersertifikat  halal  berarti  undang-undang  jaminan  produk  halal  telah terlepas dari asas dan doktrin moral yang menjadi penyangganya asas suka rela.
Untuk maksud ini, undang-undang jaminan produk halal telah meletakkan kaidah baru  sebagai  dasar  baru  bagi  hukum  wajibnya  sertifikasi  produk.  Namun  demikian sebelum  kewajiban  bersertifikat  diberlakukan,  maka  jenis-jenis  produk  yang  wajib bersertifikat  halal  diatur  secara  bertahap  harus  ditetapkan  peraturan  pemerintah sebagai acuan dalam langkah selanjutnya. Sertifikasi produk halal dan labelisasi produk halal  dilakukan  untuk  memberikan  kepastian  status  kehalalan,  sehingga  dapat menenteramkan  batin  konsumen  dalam  mengkonsumsinya.  Kesinambungan  proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.

## PENUTUP
Kesimpulan:
1. Sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  perspektif  maslahat  merupakan  tujuan syariat  dalam  melindungi  umat  Islam  dalam  memenuhi  hajat  dan  memberikan kepastian  hukum  terhadap  kehalalan  suatu  produk  yang  dibuktikan  dengan sertifikasi dan labelisasi produk halal.
2. Sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan sebagai maslahah dharuriyah yang tentunya kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal dilakukan secara bertahap karena  keberadaanya  sangat  dibutuhkan  oleh  kehidupan  manusia.  untuk kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## Implikasi
Sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  sudah  sangat  mendesak  untuk  dilakukan karena  kesemuanya  itu  dapat  memberikan  jaminan  kepada  konsumen,  dan  keberadan maslahat  dalam  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  dapat menyelesaikan  persoalan umat  tentang  produk  halal  dan  menambah  wawasan  khazanah  keilmuan  perspektif hukum Islam.
Musyfikah Ilyas
Daftar Pustaka
Ahsin W. Al Hafidz, Fikih Kesehatan. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2007.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2. Cet IV; Jakarta: Kencana, 2008.
Departemen  Agama, Pedoman  Labelisasi  Halal,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji, 2003.
Departemen  Agama, Al- Qur’an  dan  Tafsirnya ,  Jilid  3.  Cet.III;  Jakarta:  Lembaga Percetakan al- Qur’an Departemen Agama, 2009.
Departemen  Agama, Himpunan  Fatwa  Majlis  Ulama  Indonesia.  Jakarta:  Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
Departemen  Agama, Pedoman  Strategi  Kampanye  Sosial  Produk  Halal,  Jakarta: Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelengaraan  Haji, 2003.
Ensiklopedia  Hukum  Islam  Jilid  IV.  Cet.  V;  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 2001.
Fokus,  “Mendamba  Vaksin  Menginitis  Halal”,  Jurnal  Halal  No.  78  Th.  XII  Tahun
2009, Jakarta: LPPOM MUI.
Ika Yunia Fausia dan Abdul Kadir, Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasishid al- Syari’ah . Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2015.
Izzuddin bin Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz I (Dar al-Jail, 1980), h. 11.
Ma’ruf Amin, “Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yan Lebih Besar” Jurnal Halal, No. 103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.
M. Sadar, Moh.Taufik Makaroi, Habloel Mawardi, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Cet.I; Jakarta: Akademia, 2012.
Thobieb  al-Asyhar, Bahaya  Makanan  Haram  Bagi  Kesehatan  Jasmani  dan  Kesucian Rohani. Cet. I; Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Zulham, Hukum Perlindunan Konsumen. Cet. II; Kencana: Jakarta, 2013.