## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan
Ralia Fitria, Elizabeth Siregar, Erwin Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s Email Correspondence : raliafitria1@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui    prosedur kelayakan  pelaksanaan  pelelangan  barang  rampasan  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Jambi  dan  untuk  mengetahui kendala  dalam  pelaksanaan  pelelangan  barang  rampasan tersebut dan upaya untuk mengatasinya. Hasil penelitian adalah: Proses eksekusi terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu: 1)Pra Lelang yaitu sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. 2)Pelaksanaan Lelang sebagaimana
pelaksanaan  lelang  terhadap  barang  rampasan  tersebut  dapat dilaksanakan  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3)Pasca Lelang sebagaimana harus dilakukan langkah penyetoran dan laporan hasil lelang dan membuat  risalah  rapat.  Kendala  yang  sering  terjadi  dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan adalah pengeluaran surat izin  lelang  barang  rampasan  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan Agung RI yang perlu pertimbangan. Upaya yang dapat dilakukan dalam  menangani  masalah  lamanya  waktu  pengeluaran  izin pelaksanaan lelang dan penentuan harga limit barang rampasan perlu  adanya  tindakan  yang  cepat  dan  tegas  dari  Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Kata Kunci: Barang rampasan; pelaksanaan lelang

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2022-04-14
Accepted: 2022-04-29 Publish: 2022-04-30 KEYWORDS: Booty; executing auction

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  feasibility procedure for the auction of the booty carried out by the Jambi District  Attorney  and  to  find  out  the  obstacles  in  the implementation of the booty auction and the efforts to overcome it. The results of the research are: The execution process of the looted goods carried out by the Jambi District Attorney is carried out in 3 (three) stages, namely: 1) Pre Auction, namely before the sale of the booty auction, it is necessary to obtain a permit. 2) The implementation of the auction as well as the auction of the confiscated goods can be carried out and does not conflict with the applicable laws and regulations. 3) After the auction, as must be done steps to deposit and report the results of the auction and make minutes of the meeting. The obstacle that often occurs in the execution of the AGO's execution auction is the issuance of a permit  for  the  auction  of  looted  goods  carried  out  by  the Indonesian Attorney General's Office which needs consideration. Efforts  that  can  be  made  in  dealing  with  the  problem  of  the length  of  time  for  issuing  permits  to  conduct  auctions  and determining  the  limit  price  of  confiscated  goods  require  quick and  decisive  action  from  the  Attorney  General's  Office  of  the Republic of Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Keadilan  berjalan  beriringan  untuk  mengantarkan  bangsa  Indonesia  menuju ked amaian,  keamanan,  dan  ketenangan.  “Keadilan  selalu  mengandung  unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan dan karena itu lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan ”. 1 Pernyataan di atas, menjelaskan bahwa agar tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah adanya keadilan supaya kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati oleh masyarakat, akan tetapi pada praktiknya tidaklah semua orang mau menaati kaedah-kaedah hukum itu Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya  dari  setiap  perbuatan  yang  dapat  merugikan  apalagi    perbuatan    tersebut dapat  merusak  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. 2
Penindakan  setiap  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  melalui  proses peradilan pidana  yang  menyertakan  peran aparat penegak  hukum yang terdiri atas Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  dan  Lembaga  Pemasyaratakatan  yang  merupakan penegakan hukum. 3 Agar sesuatu peraturan hidup dimasyarakat, benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum maka peraturan hidup itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa, dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa.
Prabandaru mengatakan
bahwa,
“Peraturan -peraturan hidup kemasyarakatan  yang  dapat  memaksa  orang  supaya  mentaati  tata-tertib  dalam masyarakat serta memberikan sanksi/hukuman yang tegas terhadap siapa yang tidak mau  patuh  mentaatinya”. 4 Hukum  Acara  Pidana  sebagai  salah  satu  instrumen  dalam sistem  peradilan  pidana  yang  pada  pokoknya  memiliki  fungsi  utama,  R.  Subekti mengatakan bahwa:
1) Mencari dan menemukan kebenaran.
2) Pengambilan keputusan oleh hakim dan
3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil. 5
Menurut  Moeljanto  “Peristiwa  pidana  itu  ialah  suatu  pe rbuatan  atau  rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang- undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.” 6 Di dalam Hukum Acara Pidana, kita mengenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa pidana yang menyebutkan bahwa:
a. Pidana Pokok:
1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
1 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Bandung: Cetakan ketiga, PN Balai Pustaka, 1980, hlm. 39.
2 Yolla  Fitri  Amilia,  Haryadi,  Dheny  Wahyudi,  “Penyidikan  Tindak  Pidana  Prostitusi  secara Online”,  Pampas: Journal Of Criminal Law Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2, 1, 2021, hlm.
45.
3 Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, “Kedudukan Hukum Deponeeringdalam Sistem Peradilan Pidana”, Pampas: Journal Of Criminal Law Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2, 1 2021, hlm. 17.
4 Prabandaru, Ilham Syahputra, "Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri).”2012, hlm.
34.
5 R. Subekti dan Tjitrosoedibio, kamus hukum, Jakarta: pradnya paramitha, 2003, hlm. 53.
6 Moeljatno,  Asas-asas  Hukum  Pidana, Jakarta: Rineka  Cipta, 2002, hlm.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.
5. Pidana penutup.
b. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim. 7
Dari  Pasal  10  KUHP  tersebut  terhadap  pidana  tambahan  berupa  perampasan barang-barang  tertentu  pelaksanaannya  itu  dilakukan  oleh  pihak  jurusita  dan  pihak kejaksaan  bagian  eksekutor. 8 Teguh  Prasetyo  dalam  Moeljatno  mengatakan  bahwa, “Barang -barang tertentu yang dilakukan perampasan itu berdasarkan keputusan dari Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  itu  dapat  dilakukan  lelang,  dimanfaatkan  oleh pemerintah untuk kepentingan Negara atau Sosial atau dimusnahkan.” 9
Barang-barang  dinyatakan  untuk  lelang  dalam  pelaksanaannya  membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan dalam menentukan layak atau tidaknya atau menentukan  harga  dasar  barang-barang  yang  akan  dilakukan  lelang  itu  diserahkan kepada ahlinya. Di dalam peraturan pelaksanaan lelang barang rampasan, pelaksanaan lelang  itu  harus  selesai  dalam  jangka  dalam  jangka  waktu  4  (empat)  bulan. 10 Dari pernyataan  di  atas,  jika  dikaitkan  dengan  peraturan  hukum,  ada  hal-hal  yang  perlu diketahui dan pahami terlebih dahulu dari kaedah-kaedah tersebut. Berarti, tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum. Oleh karena itu untuk memahami  hukum  suatu  bangsa  dengan  sebaik-baiknya  tidak  hanya  dilihat  pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai pada asas-asas hukum dan juga badan atau orang sebagai pelaksana dari peraturan hukum tersebut. Asas hukum inilah yang memberi makna pada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum  di  dalam  menjalani  hidup  berbangsa  dan  bernegara.  Jadi,  di  dalam  upaya melakukan  perubahan  dalam  masyarakat  diperlukan  adanya  persamaan  di  dalam hukum  atau  sesuai  dengan  dikehendaki  oleh  masyarakat  yang  antara  lain  adanya perubahan di bidang sosial-ekonomi dan di bidang lainnya.
Dalam  bidang  hukum,  identifikasi  hukum  akan  menghasilkan  kesesuaian  atau ketidaksesuaian antara perilaku yang nyata dengan perilaku yang dirumuskan dalam peraturan. Apabila tidak sesuai berdasarkan teori tindakan sosial, maka ini berarti ada referensi  lain  yang  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  berperilaku. 11 Maka  penulis memaparkan  tentang  pelaksanaan  lelang  dan  badan-badan  hukum  yang  menangani lelang  tersebut  didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan yang ada  di  Indonesia  terutama  khusus  yang  terjadinya  di  kota  Jambi.  Adapun  peraturan- peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan ini, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat di dalam Pasal  1
7 Andi Hamzah,  Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 5-6.
8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, hlm. 5-6.
9 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: cetakan kelima, Rajawali Pers, 2014, hlm. 117.
10 Kejaksaan  Agung  RI. Himpunan Peraturan Tentang  Pembinaan, Jakarta: Kejaksaan  Agung RI, 1988,  hlm. 1211.
11 Nurdianto,  Y. “ Kendala  Jaksa  Selaku  Eksekutor  dalam  Melaksanakan  Lelang  Eksekusi Terdahap Barang Rampasan Negara yang Memiliki Status sebagai Jaminan Fidusia (Studi di Kejaksaan Negeri Malang) ” , Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1, 2 ,2014,
butir 16, Pasal 39, Pasal 45 Ayat (1), Pasal 46  Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal  273 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP.
Dalam  peraturan  pelaksanaan  lelang  barang  rampasan  menurut  Surat  Edaran Nomor  SE-03/B/B.5/8/1988  tentang  penyelesaian  barang  Barang  Rampasan, dijelaskan bahwa pelaksanaan lelang harus selesai dalam jangka waktu 4 (empat) bulan namun  pada  praktiknya  dijumpai  sering  adanya  keterlambatan  dalam  prosesnya,  hal tersebut terlihat ketika Kejaksaan Negeri Kota Jambi mengirimkan berkas-berkas atau meminta surat permohonan lelang dengan cara mengirimkan melalui kantor pos atau dengan e-mail tanggapan da begitu lama bahkan bisa sampai 5 (lima) bulan belum juga ada tanggapan sehingga Kejaksaan Negeri Kota Jambi perlu ke KPKNL secara langsung. Di Kejaksaan Negeri Jambi terdapat beberapa data pelelangan barang rampasan yang ditangani oleh pihak Kejaksaan seperti dalam tabel berikut:

## Tabel 1
Data Pelelangan Barang Rampasan Di Kejaksaan Negeri Jambi Tahun 2020 No . Berdasarkan Jenis Barang Harga Limit Ket. 1 Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN. Jmb tanggal 09 Agustus 2018 1  Unit  Truck  Mitsubishi Canter 125 Th.2017 warna kuning BG 8923 JC dengan STNK Rp. 86.601.00 0,- Lokasi: Rupbasan 2  Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 383/Pid/Sus/2018/PN Jmb tanggal 16 Agustus 2018 1  Paket  Truck  Mitsubishi PS  125  warna  kuning  BH 2035  XY  Nomor  Rangka MHMFE74P5HK172587 Nomor Mesin 4034TR60402 beserta kayu sebanyak 9.65 m3. Rp. 51.641.20 0,- Lokasi: Rupbasan 3  Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 16 Agustus 2018 1  Paket  Truck  Mitsubishi type  Center  PS  155  warna kuning BH 8507 QU Nomor Rangka MHMFE74P4P5HK167720 Nomor  Mesin  4D34T- R28698 beserta kayu sebanyak 9.053 m3 Rp. 62.354.00 0,- Lokasi: Rupbasan 4  Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 16 Agustus 2018 1  Paket  Truck  Mitsubishi Center PS 125 Tahun 2017 warna kuning BH 8515 QU Nomor Rangka MHMFE74P5HK168587 Nomor  Mesin  4D34TR3- 771 beserta kayu sebanyak 9.44 m3 Rp. 57.244.52 0,- Lokasi: Rupbasan
5  Putusan Pengadilan Negeri  Jambi  Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Jmb  tanggal  08  Januari 2019 1 unit KM. Putri Hawai Rp. 10.192.00 0,- Lokasi: Rupbasan 6  Putusan Pengadilan Negeri  Jambi  Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Jmb  tanggal  05  Maret 2019 1  unit  mobil  Honda  CRV warna abu-abu tahun 2009 plat  BK  805  SA  berserta kunci kontak Nomor Rangka MHRRE18409J800198 Nomor Mesin T8J16492 Rp. 88.957.00 0,- Lokasi: Rupbasan 7  Putusan Pengadilan Negeri  Jambi  Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 08 November 2018 - 1 buah tangki besi segi empat  yang  terbuat  dari plat yang berisikan minyak bumi -  Minyak  bumi  (crude  oil) sebanyak  9.150  (Sembilan ribu  serratus  lima  puluh) liter. Rp. 47.575.00 0,- Lokasi: Rupbasan

## Sumber: Kejaksaan Negeri Jambi
Pada  tabel  di  atas  terdapat  data  pada  tahun  2020  mengenai  pelelangan  barang rampasan  yang  ditangani  oleh  Kejaksaan  Negeri  Jambi.  Berdasarkan    Putusan Pengadilan  dari  tahun  2018-2019  dan  dilakukan  pelelangan  tersebut  ditahun  2020. Untuk penentuan harga limit yang dijatuhkan berdasarkan dari pihak KPKNL tergantung dari  kondisi  barang.  Bahwa  untuk  bisa  dilaksanakannya  pelelangan  tersebut berdasarkan putusan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap). Diketahui bahwa eksekusi Kejaksaan yang mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan  sitaan  sebagai  barang  bukti  dalam  perkara  pidana.  Barang  temuan  yang  sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan negara, dan juga barang sitaan yang cepat busuk atau rusak dapat didahulukan dilelang sebelum adanya putusan perkara yang mana uang hasil lelang digunakan untuk pengganti barang bukti dalam perkara itu.
Artikel ini akan membahas pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan. Maka dari itu dirumuskan masalah: 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Jambi ? dan 2) Apakah faktor yang menghambat pelaksanaaan lelang terhadap barang rampasan?

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, “yaitu penelitian yang  dilakukan terhadap  fakta  hukum  yang  ada  dengan  melakukan  penelitian secara langsung  ke  lapangan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  dan  masalah-masalah  yang timbul. Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini  adalah  deskriftif  analitis  yakni  dengan  menggambarkan  dan  menguraikan  secara
detail  fakta-fakta  dalam  pelaksanaan  lelang  terhadap  barang  rampasan  di  Kejaksaan Negeri Jambi.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan yang Dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi
Proses  lelang  eksekusi  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  Kejaksaan  Negeri  Jambi terhadap barang-barang rampasan sebelumnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun  tata  cara  yang  harus  dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan pelelangan terhadap barang rampasan ini adalah sebagai berikut:
a. Pra Lelang
Pra  lelang  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak Kejaksaan Negeri Jambi berdasarkan Putusan Pengadilan, menurut Bapak Pison Danu Wijaya, selaku Kepala KASI pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Jambi Pelaksanaan pra lelang terdiri beberapa tahapan, antara lain:
1) Sebelum  dijual  lelang  barang  rampasan  perlu  mendapat  izin.  Izin  untuk  menjual lelang barang rampasan diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi  dan  Jaksa  Agung  Muda.  Permohonan  izin  lelang  yang  diberikan  Kejaksaan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan Kejaksaan Tinggi sudah memberikan putusan apakah barang rampasan akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak. Permohonan  izin  menjual  lelang  barang  rampasan  harus  melampirkan  dokumen atau  surat-surat  yang  berkaitan  dengan  barang  rampasan  tersebut.  Adapun dokumen-dokumen  yang  harus  dilampirkan  adalah  turunan  putusan  pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti yang dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara.
2) Setelah disetujui atau dikabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang maka  pelaksanaan  lelang  barang  rampasan  yang  dimintakan  kepada  ahli  atau kepada Instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut.
3) Langkah  selanjutnya  adalah  menentukan  harga  dasar  atau  limit  yang  dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara tertulis. 12

## b. Pelaksanaan Lelang
Disetujuinya  atau  dikabulkannya  permohonan  izin  lelang,  serta  menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar dari barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang, maka berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, di Kejaksaan Negeri Jambi tercatat sebanyak 6 putusan barang rampasan yang di lelang pada tahun 2021.
Pada tabel di bawah terdapat data pada tahun 2021 mengenai pelelangan barang rampasan  yang  ditangani  oleh  Kejaksaan  Negeri  Jambi.  Berdasarkan    Putusan Pengadilan  dari  tahun  2019-2020  dan  dilakukan  pelelangan  tersebut  ditahun  2021. Untuk penentuan harga limit yang dijatuhkan berdasarkan dari pihak KPKNL tergantung
12 Wawancara dengan Bapak Pison Danu Wijaya, Selaku Kepala KASI Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, Tanggal 16 Agustus 2021.
dari kondisi barang tersebut. 13 Untuk tempat kendaraan dari tabel di atas bertempat di Polsek Kota Baru.

## Tabel 2
Kejaksaan Negeri Jambi Dengan Perantaraan KPKNL Jambi Melaksanakan
Lelang Barang Rampasan Pada Tahun 2021 No. JENIS BARANG HARGA LIMIT JAMINAN LELANG KET 1 Berdasarkan  Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 552/Pid.Sus.L.H/2020 Pn.Jmb Tgl 13 Oktober 2020 Harga Mobil : Rp. 66.660.000,- Harga Kayu : Rp. 6.910.579,- Total : Rp. 73.570.579,- + PSDH : Rp. 385.116.6,- Rp. 36.000.000,- Lokasi : Polsek Kota Baru 1  (Satu)  Paket  Mobil Truck  Merk  Tata  B 9552  NDD  beserta  94 (Sembilan puluh empat) keeping = 11.1460 M kayu gergajian dengan rincian  :  kelompok meranti  74  keping  = 8.8504  M  Kelompok Rimba  Campuran  20 keping = 2.2956 M BPKB, STNK (tidak ada) 2. Berdasarkan  Putusan Pengadilan Negeri Jambi  Nomor  551/ Pid.Sus.L.H/2020  Pn. Jmb  Tgl  13  Oktober 2020 Harga Mobil : Rp. 76.460.000,- Harga Kayu : Rp. 4.096.909,- Total : Rp. 80.556.909,- + PSDH : Rp. 216.797,- Rp. 40.000.000,- Lokasi: Polsek Kota Baru 1  (satu)  paket  mobil  1 Truck Hino Dutro Warna  Hijau  BE  9532 EV beserta 92 (Sembilan  puluh  dua) keeping  =  10.1072  M kayu  Bantalan/Olahan Jenis Rimba Campuran dengan  rincian  jenis BPKB, STNK (tidak ada)
Medang Labu 9 keping =  0.8924  M,  Jenis
Rengas  Tembaga  83 Keping = 9.2148 M 3. Berdasarkan  Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 607/Pid.Sus/2019 Pn.Jmb Tgl 23 November 2020 Harga Mobil : Rp. 95.842.000,- Harga Kayu : Rp. 10.082.422,- Total : Rp. 105.924.422,- + PSDH : Rp. 566.289,- Rp. 50.000.000,- Lokasi: Polsek Kota Baru 1  (satu)  Paket  Mobil Truck  jenis  Toyota Dyna  BG  8191  UL Warna  Merah  beserta 107  (Seratus  tujuh) Batang  Kayu  Jenis Meranti dengan bentuk Bantalan/ Olahan BPKB, STNK (tidak ada) 4. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pid.Sus/2021 Pn.Jmb Tgl 8 Februari 2021 Rp. 70.188.000,-
Rp.
35.000.000,- Lokasi : SBHM BPKB, STNK (tidak ada) 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hd Warna Kuning BG 8209 MF 5. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 822/Pid.Sus.L.H/2020 Pn.Jmb Tgl 8 Maret 2021 Harga Mobil : Rp. 95.601.000,- Harga Kayu : Rp. 6.219.248,- Total : Rp. 101.820.248,- +
PSDH :
Rp. 329.105,- Rp. 50.000.000,- Lokasi: Polsek Kota Baru 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubisi Canter Warna Kuning BH 8717 EI, Beserta Kayu Bantalan Olahan Jenis Rimba Campuran 90 Keping BPKB, STNK (tidak ada)
6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 821/Pid.Sus.L.H/2020 Pn.Jmb Tgl 8 Maret 2021 Harga Mobil : Rp. 84.034.000,- Harga Kayu : Rp. 4.694.542,- Total : Rp. 88.728.542,- + PSDH : Rp. 248.422,- Rp. 44.000.000,- Lokasi: Polsek Kota Baru 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubisi Canter Warna Kuning BG 8631  UH, Beserta Kayu Bantalan Olahan Jenis Rimba Campuran 86  Keping BPKB, STNK (tidak ada)
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Pison  Danu  Wijaya,  selaku Kepala KASI pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Jambi adapun proses pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap barang rampasan adalah sebagai berikut:
1) Diterbitkannya Keputusan Izin Lelang Diterbitkannya keputusan izin lelang barang rampasan baik yang dikeluarkan oleh Jaksa  Agung  Muda  yang  berwenang  menyelesaikan  barang  rampasan  dengan peraturan Kantor Lelang sesuai peraturan yang berlaku.
2) Setelah  diterbitkan  keputusan  izin  lelang  tersebut,  maka  pihak  panitia  lelang melakukan lelang
Berdasarkan  Pasal  1  angka  18  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang yang menyebutkan bahwa “pengumuman lelang  adalah  pemberitahuan  kepada  masyarakat  tentang  adanya  lelang  dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.” Pengumuman lelang ini diumumkan di Harian atau di masa media  lainnya  bahwa  Kejaksaan  setempat  akan  melakukan  pelelangan  barang- barang rampasan dan disebutkan jenis dan jumlahnya.
3) Mencari dan mengumpulkan peserta lelang Mengumpulkan  peserta  lelang  baik  peserta  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah dimana  lelang  dilaksanakan  maupun  peserta  yang  berada  di  luar  wilayah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut.
4) Setelah dilakukannya pengumuman lelang Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan oleh pihak Kejaksaan. Jika ada pelelangan tersebut  ternyata  penawaran  tertinggi  belum  mencapai  harga  dasar  yang ditentukan, maka pelelangan tersebut dinyatakan batal dan dibuatkan Berita Acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang. Sepuluh hari dari pelelangan itu pertama batal, maka pelelangan atas barang rampasan dimaksud diulang kembali,
dan  jika  pelelangan  yang  kedua  penawaran  tertinggi  juga  belum  mencapai  harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan ini pun dinyatakan batal. 14

## c. Pasca Lelang
Setelah pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap  barang  rampasan  tersebut  selesai  dilaksanakan,  maka  langkah  selanjutnya yang dilakukan oleh panitia penyelenggara lelang tersebut adalah:
1) Penyetoran dan laporan
Hasil  penjualan  lelang  barang  rampasan  merupakan  penerimaan  hasil  dinas Kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam melalui bank mandiri. Menurut Bapak Pison  Danu  Wijaya,  Selaku  Kepala  KASI  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:
Penyetoran  hasil  lelang  barang  rampasan  ke  Kas  Negara  dilakukan  oleh  juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan. Apabila pada Kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang tersebut  disetorkan  ke  Bank  Milik  Pemerintah  atau  Giro  Pos  untuk  rekening  Kas Negara dan terhadap biaya lelang dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.
2) Premi/Uang Ganjaran
Premi/uang ganjaran ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana  Lelang  Barang  Rampasan.  Adapun  tujuan  premi  ini  diberikan  kepada pihak-pihak  atau  Panitia  Pelaksana  Lelang  Barang  Rampasan  adalah  untuk merangsang  petugas-petugas  penegak  hukum,  seperti  terhadap  penyelesaian perkara  penyelundupan  dan  pelanggaran  wilayah  RI  baik  terhadap  Pelapor, Penyidik,  Penangkap  dan  Penuntut  Umum  serta  Pengadilan  dapat  diberikan premi/uang ganjaran.

## d. Membuat Risalah Rapat
Setelah  semua  rangkaian  kegiatan  lelang  barang  rampasan  selesai,  maka  pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan membuat risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut.
Menurut Bapak Pison Danu Wijaya, selaku Kepala KASI pengelolaan barang bukti dan  barang  rampasan  Kejaksaan  Negeri  Jambi  mengatakan  isi  dari  Risalah  Lelang tersebut adalah:
1) Bagian kepala, yang berisikan:
a) Tanggal dan huruf.
b) Nama kecil, tempat kedudukan juru lelang juga nama kecil, nama dan tempat kediaman dari kuasanya jika penjualan dilakukan di depannya.
c) Nama  kecil,  nama,  pekerjaan  dan  tempat  kediaman  dari  orang  untuk  siapa penjualan dilakukan, dengan uraian jika ia tidak dibuat atas namanya sendiri, tentang  kedudukannya,  ia  minta  diadakan  penjualan,  dan  dalam  keadaan
14 Wawancara dengan Bapak Pison Danu Wijaya, Selaku Kepala KASI Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, Tanggal 16 Agustus 2021.
bahwa juru lelang berdasar Pasal 20 harus menyakinkan bahwa penjual berhak untuk menjual pendapatnya tentang itu.
d) Tempat di mana penjualan itu dilakukan.
2) Keterangan  secara  umum  tentang  sifat  dari  barang  yang  dijual,  tapi  dalam menunjukkan  letaknya  dan  batasnya  barang-barang  tidak  bergerak  bukti  milik mutlak  harus  menurut  bunyi  kata-katanya,  dengan  menyebutkan  hak  dari  tanah- tanah  lain  yang  ada  di  atasnya  dan  beban  yang  membebani  barang-barang tersebut. 15

## 2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaaan Lelang Terhadap Barang Rampasan
Pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
a. Pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI
Surat  izin  lelang  barang  rampasan  yang  dikeluarkan  oleh  Kejaksaan  Agung Republik  Indonesia  ini  menjadi  faktor  utama  penghambat  pelaksanaan  lelang  barang rampasan karena di dalam mengeluarkan keputusan terhadap suatu barang rampasan ini,  baik  untuk  dilakukannya  pelelangan  atau  untuk  kepentingan  negara  dan kepentingan sosial atau  untuk dilakukannya pemusnahan terhadap barang rampasan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang dan jangka waktu yang lama.  Hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang (Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor SE/03/ B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan),  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  point  1  dari  Surat  Edaran  Kejaksaan Agung  RI  tersebut,  yang  menyebutkan jangka  waktu  4  (empat)  bulan  terhadap  nasib barang rampasan harus sudah dapat dilaksanakan. Ini berarti, penyelesaian terhadap barang rampasan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sedangkan pengeluaran izin lelang barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI. tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak sesuai (sinkron) dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Menurut  Bapak  Dewangga  Adhi  Pradana,  selaku  Bagian  Pembinaan  Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:
Keterlambatan  ini  dikarenakan  ada  kemungkinan  kondisi  barang-barang  itu menjadi rusak sehingga tidak dapat lagi mencapai nilai limit yang telah ditentukan, apabila tidak dicapainya harga limit yang dikehendaki dalam pelaksanaan lelang barang rampasan maka proses pelelangan tersebut tertunda. 16
b. Penentuan harga limit barang rampasan
Penentuan  harga  limit  ini  pihak  Kejaksaan  Negeri  bekerjasama  dengan  instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan pada point 4 dan point 5.
15 Wawancara dengan Bapak Pison Danu Wijaya, Selaku Kepala KASI Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, Tanggal 16 Agustus 2021.
16 Wawancara  dengan  Bapak  Dewangga  Adhi  Pradana,  Selaku  Bagian  Pembinaan  Kejaksaan Negeri Jambi, Tanggal 13 Agustus 2021.
Menentukan harga limit suatu barang rampasan juga membutuhkan jangka waktu yang  lama  dikarenakan  pihak  Kejaksaan  bekerjasama  dengan  pihak  KPKNL  harus menunggu  nomor  antrian  untuk  dapat  melakukan  pengecekan  barang  rampasan tersebut. Berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh narasumber kepada penulis, dijelaskan  bahwa  penentuan  harga  limit  suatu  barang  rampasan  ini  waktu  yang dibutuhkan lebih kurang 1 (satu) bulan. Apabila selanjutnya penentuan harga limit ini sudah  terlaksana  maka  pihak  Kejaksaan  Agung    harus  bertindak  dengan  cepat  atau dengan  kata  lain  pengeluaran  izin  lelang  terhadap  barang  rampasan  tersebut  harus segera  dikeluarkan  agar  pelaksanaan  lelang  terhadap  barang  rampasan  dapat dilaksanakan.
c. Kondisi barang yang rusak
Menurut Ibu Siti Purwati, selaku kasubsi barang rampasan Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:
Kondisi  barang  rampasan  ini  juga  mempengaruhi  pelaksanaan  lelang  terhadap barang  rampasan.  Kondisi  barang  rampasan  yang  masih  baik  tidak  ada pengaruhnya,  tetapi  terhadap  kondisi  barang  rampasan  yang  kurang  baik  akan sangat  berpengaruh  bagi  pencapaian  harga  limit  yang  diinginkan  oleh penyelenggara. Di samping itu juga ketertarikkan peserta lelang terhadap barang rampasan yang kondisinya kurang baik itu menjadi berkurang. 17
d. Sedikitnya peserta lelang yang meghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan
Peserta  lelang  ini  merupakan  salah  satu  unsur  yang  mempunyai  peranan  yang sangat penting terhadap suksesnya pelaksanaan lelang-lelang yang akan dilaksanakan oleh  pihak  terkait,  barang  rampasan  yang  akan  diselenggarakan  pelelangan  suatu barang rampasan tidak dapat dilakukan apabila:
1) Peserta lelang yang datang itu tidak sesuai dengan oleh panitia penyelenggara.
2) Pelaksanaan lelang suatu barang rampasan itu tertunda. Menurut Ibu Siti Purwati, selaku kasubsi barang rampasan Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:
Secara  tidak  langsung  hal  tersebut  di  atas  diperkirakan  akan  mempengaruhi terhadap  pencapaian  harga  limit  yang  diinginkan,  misalkan  harga  limit  yang diharapkan itu Rp.35.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi dari peserta lelang  yang  hadir  dan  penawaran  tertinggi  yang  dicapai  hanya  sebesar Rp.30.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah),  maka  pelaksanaan  lelang  barang rampasan  tersebut  ditunda  dan  untuk  selanjutnya  dalam  jangka  waktu  10 (sepuluh) hari dari pelelangan yang pertama itu akan diadakan lelang yang kedua untuk mencapai harga limit yang diinginkan. 18
Keempat faktor ini yang menjadi kendala di dalam proses lelang eksekusi barang rampasan oleh Kejaksaan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan barang  rampasan  tersebut,  yang  pada  akhirnya  berakibat  kepada  pelaksanaan  lelang terhadap barang rampasan.
17 Wawancara  dengan  Ibu  Siti  Purwati,  Selaku  Kasubsi  Barang  Rampasan  Kejaksaan  Negeri Jambi, Tanggal 13 Agustus 2021.
18 Wawancara  dengan  Ibu  Siti  Purwati,  Selaku  Kasubsi  Barang  Rampasan  Kejaksaan  Negeri Jambi, Tanggal 13 Agustus 2021.
Berdasarkan  hal  tersebut, selain  itu  dalam  hal  ini  terkait lelang  eksekusi  barang rampasan,  maka  kendala  yang  dihadapi  jaksa  dalam  proses  lelang  eksekutor  terkait barang  rampasan  meski  sudah  dijelas  diawal  bahwa  putusan  pengadilan  mengenai lelang barang rampasan yang langsung dapat dilaksanakan eksekusi oleh jaksa. Namun dalam proses lelang tersebut pastilah ada hambatan teknis maupun non teknis. Sesuai dengan informasi dari sebagian jaksa pada bagian pembinaan, seksi pidana umum dan seksi  pemberkasan  dalam  hal  ini  sebagai  narasumber  di  Kejaksaan  Negeri  Jambi. Berdasarkan  narasumber  bahwa  pelaksanaan  putusan  pengadilan  oleh  jaksa  selaku eksekutor  dalam  melakukan  penjualan  lelang  barang  yang  rampasan  yang  menemui bermacam-macam kendala untuk dilakukan.

## D. SIMPULAN
Artikel  ini  menyimpulkan  pertama, Proses eksekusi terhadap barang rampasan yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Jambi  diantaranya  dilakukan  dengan  3  tahap, yaitu pra lelang yaitu sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. Kedua Pelaksanaan Lelang sebagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut  dapat  dilaksanakan  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Serta  adanya  Pasca  Lelang  sebagaimana  harus  dilakukan langkah  penyetoran  dan  laporan  hasil  lelang  dan  membuat  risalah  rapat. Dan  kedua kendala  yang  sering  terjadi  dalam  pelaksanaan  lelang  eksekusi  Kejaksaan  adalah pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI yang perlu pertimbangan. Penentuan harga limit barang rampasan yang perlu pendapat ahli atau instasi yang terkait dengan barang rampasan tersebut. Kondisi barang yang rusak.  Dan  sedikitnya  peserta  lelang  yang  menghadiri  pelaksanaan  lelang  barang rampasan.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  menangani  masalah  lamanya  waktu pengeluaran izin pelaksanaan lelang dan penentuan harga limit barang rampasan perlu adanya  tindakan  yang  cepat  dan  tegas  dari  Kejaksaan  Agung  RI.  Upaya  menangani masalah kondisi barang rampasan yang kurang baik, upaya  penanggulangannya adalah dengan dilakukannya perawatan yang rutin terhadap barang rampasan tersebut. Upaya masalah kondisi barang rampasan yang kurang baik. Maksudnya adalah apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan lelang itu bagus dan menarik perhatian peserta lelang,  maka  yang  diharapkan  oleh  panitia  penyelenggara  tercapai  begitu  juga sebaliknya apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan itu kurang baik  maka  secara  tidak  langsung  minat  peserta  lelang  terhadap  pelaksanaan  lelang terhadap barang rampasan tersebut kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Keputusan  Jaksa  Agung,  Nomor  KEP-089/J.A/8/1988  Tanggal  5 Agustus 1988 tentang penyelesaian Barang Rampasan.

## Buku
C.S.T., Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Cetakan  ketiga,  PN Balai Pustaka, Bandung, 1980.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta,  1996. Moeljatno. Asas-asas  Hukum  Pidana , Rineka  Cipta, Jakarta,  2002.
Prasetyo,  Teguh. Hukum Pidana , cetakan kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
Subekti, R. dan Tjitrosoedibio. kamus hukum , pradnya paramitha, Jakarta, 2003.

## Jurnal
Amilia, Yolla, Fitri Haryadi, Dheny Wahyudi. “ Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online ”, PAMPAS: Journal  Of  Criminal ,  2,  1,  2021,  https://online journal.unja.ac.id/Pampas/ article/view/12413/10900
Prabandaru,  Ilham  Syahputra.  "Pelaksanaan  Lelang  Barang  Rampasan  Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)." Diversi 4.1,2018,
Ratnasari,  Desi,  Sahuri  Lasmadi,  Elly  Sudarti, “Kedudukan  Hukum  Deponeeringdalam Sistem  Peradilan  Pidana” ,  PAMPAS: Journal  Of  Criminal ,  2,  1,  2021, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053/10897
Y.,  Nurdianto.  2014, Kendala  Jaksa  Selaku  Eksekutor  dalam  Melaksanakan  Lelang Eksekusi  Terdahap  Barang  Rampasan  Negara  yang  Memiliki  Status  sebagai Jaminan  Fidusia (Studi  di  Kejaksaan  Negeri  Malang). Kumpulan  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(2).

## Internet
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/36~KMK.04~2002Kep.ht https://repository.unja.ac.id/597/1/2.%20Tulisan%20Sahuri%20L.pdf. https://www.gurupendidikan.co.id/fungsi-kejaksaan
https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE03%20B%20B.5%208%298