Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023  |pp: 1352-1358 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1024

## Pembentukan Peraturan Negeri tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir di Negeri Nusaniwe
1) Elsa Rina Maya Toule*, 2) Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, 3) Vica Jillyan Edsti Saija 1)2)3) Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Indonesia Email Corresponding: vicasaija@gmail.com*

## I. PENDAHULUAN
Sebagai  negara  kepulauan  terbesar,  maka  Indonesia  dapat  mengandalkan  sektor  kelautan  sebagai pengahasil  sumber  daya  alam  yang  membangun  dan  memberikan  kesejahteran  bagi  masyarakatnya,  salah satu  yang  memiliki  arti  strategis  adalah  wilayah  pesisir  laut  dan  pulau-pulau  kecil  yang  menghasilkan sumber  daya  alam.  Menurut  Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang  Nomor  27  tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Undang-Undang No. 27 Tahun 2007), wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci:
Pembentukan Peraturan Negeri Nusaniwe Pengelolaan Wilayah pesisir
Sebagai  wilayah  yang  lautannya  lebih  luas  daripada  daratan,  maka  pengelolaan  laut memiliki peranan penting bagi Maluku, termasuk didalamnya adalah wilayah pesisir, yang merupakan  salah  satu  wilayah  yang  dijadikan  pemukiman  oleh  penduduk,  sekaligus memiliki sumber daya alam, yang jika dikelola dengan sebaik mungkin akan mendatangkan pendapatan  bagi  wilayah  tersebut  dan  menunjang  pembangunan.  Oleh  karena  itu, diperlukan  upaya  untuk  menata  pengelolaan  wilayah  pesisir,  yang  dimulai  dengan pembuatan produk hukum pada tataran yang paling bawah, yaitu desa atau negeri (sebutan untuk  desa  adat).  Adapun  tujuan  pelaksanaannya  yaitu  meningkatkan  pemahaman masyarakat  Negeri  Nusaniwe  tentang  pentingnya  pengelolaan  wilayah  pesisir,  dan mendampingi  pembentukan  Peraturan  Negeri  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  dan perlindungan  wilayah  pesisir  Negeri  Nusaniwe,  dengan  metode  pelaksanaan  antara  lain berupa sosialisasi tentang perlindungan wilayah pesisir dan pembentukan peraturan negeri, Fokus Grup Diskusi (FGD), dan pendampingan pembentukan rancangan peraturan negeri. Adapun  hasil  yang  diperoleh  yaitu  masyarakat  dapat  memahami  pentingnya  pengelolaan wilayah  pesisir,  masyarakat  dapat  memahami  proses  pembuatan  peraturan  negeri,  dan mengahasilkan draft rancangan peraturan negeri .

## A B S T R A C T
Keywords: Establishment Regulations Negeri Nusaniwe Management Coastal areas
As an area whose sea is wider than the land, the management of the sea has an important role for Maluku, including the coastal area, which is one of the areas used as settlements by residents,  as  well  as  having  natural  resources,  which  if  managed  as  well  as  possible  will bring  in  income  for  the  region  and  support  development.  Therefore,  efforts  are  needed  to organize the management of coastal areas, which begins with the creation of legal products at  the  lowest  level,  namely  village  or  negeri  (as  the  customary  village  is  called).  The purpose of its implementation is to increase the understanding of the people of the Negeri of Nusaniwe about the importance of managing coastal areas, and to support the establishment of a Negeri Regulation governing the management and protection of the coastal areas of the Negeri  of  Nusaniwe,  with  implementation  methods  including  socialization  regarding  the protection of coastal areas and the formation of state regulations, Focus Group Discussion (FGD),  and  assistance  in  drafting  state  regulations.  The  results  obtained  are  that  the community  can understand  the  importance of  managing  coastal  areas,  the  community  can understand the process of making state regulations, and produce drafts of negeri regulations.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023  |pp: 1352-1358 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1024
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Undang-Undang No. 1 Tahun 2014), maka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan, dan pengendalian  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu  pengetahuan  dan  manajemen  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  rangka  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentunya faktor kelautan jika didayagunakan dengan seoptimal mungkin, dapat menjadi bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat Indonesia.
Di  Indonesia,  terdapat  beberapa  wilayah  provinsi  yang  memiliki  karakteristik  kepulauan  sehingga wilayah  kelautannya  sangat  dominan  dibanding  wilayah  daratnya,  salah  satunya  adalah  Provinsi  Maluku. Provinsi  Maluku  (Permukiman,  2020),  dikenal  sebagai  provinsi  kepulauan,  dilansir  dari  perkim.id,  luas wilayah  Provinsi  Maluku  712.479  Km 2 terdiri  dari  daratan  54.185  Km 2 (7,6%)  dan  lautan  658.294 Km 2 (92,4%).  Berdasarkan  data  tersebut,  maka  dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa  luas  wilayah  laut  Maluku lebih  luas  dari  pada  daratan,  sehingga  laut  menjadi  komponen  utama  dalam  kehidupan  orang  Maluku, dengan  demikian  laut  harus  sumber  daya  alam  (SDA)  yang  terkandung di  dalamnya  harus  dikelola  dengan baik sebagai warisan kekayaan kepada generasi yang akan datang, salah satunya yang harus dikelola dengan baik yaitu wilayah pesisir.
Untuk mengelola wilayah pesisir Maluku, pemerintah provinsi mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Perda  ini  menyebutkan  bahwa sesuai  Peraturan  Daerah  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Daerah  otonom memperoleh  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab,  yang  terwujud  dalam  pengaturan, pembagian, dan penggunaan sumber daya daerah. Dijelaskan pula bahwa salah satu tantangan terbesar di era globalisasi dan otonomi daerah adalah pesatnya perkembangan informasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  mobilisasi  sumber  daya  manusia  yang  tinggi.  Persaingan  komparatif  dan kompetitif yang sangat ketat antar wilayah pesisir dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya pesisir, dan perubahan  mendasar  dalam  kebijakan  publik  terkait  pengelolaan  pesisir  telah  menyebabkan  perubahan kebijakan  pengelolaan  pesisir  dan  laut  serta  pulau-pulau  kecil.  Jika  sebelumnya  paradigma  pembangunan wilayah pesisir yaitu membangun pesisir, kini menjadi wilayah pesisir membangun.
Lebih lanjut, terkait dengan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat diatur dalam Undang-Undang No.  7  Tahun  2007,  setelah  itu  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2014,  dan  perubahan  terakhir dapat  ditemukan  dalam  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Tenaga  Kerja (Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020),  yang  mana  dalam  salah  satu  pengaturan  kewajiban  masyarakat disebutkan  bahwa  melaksanakan  program  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  yang disepakati di tingkat desa. Dengan demikian desa diberikan kewenangan secara atribusi untuk melaksanakan program yang disepakati berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Sejalan dengan hal itu, maka berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014),  maka  Kepala  Desa  (Raja)  dan  Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD) atau  sebutan  lainnya  (di  Negeri  Nusaniwe  disebut  Saniri)  dapat  membuat  Peraturan  Desa  yang  merupakan kerangka  hukum dan kebijakan  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dan  Pembangunan Desa.  Salah satu  hal  yang  dapat  diatur  dalam  Peraturan  desa  adalah  menyangkut  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir,  hal  ini menjadi  penting  mengingat  pemanfaatan  sumber  daya  di  wilayah  pesisir,  dapat  mengakibatkan  konflik pemanfaatan  sumber  daya  dan  bahaya  bagi  lingkungan  pesisir  yang  harus  dihadapi  oleh  masyarakat  yang tinggal di sekitarnya, sehingga dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pula dapat melindungi wilayah pesisir.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dirasa  perlu  untuk  mendampingi  masyarakat  dalam  melakukan pengelolaan  wilayah pesisir  melalui  suatu  peraturan  desa  atau  peraturan  negeri  (sebutan  untuk  desa  adat  di kota  Ambon). Adapun desa  yang  dijadikan  sasaran  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  (PKM)  adalah Desa Adat/Negeri Nusaniwe, yang terletak di Kota Ambon Provinsi Maluku.
Maluku  mempunyai  tatanan  hukum  adat  serta  berbagai  macam  kearifan  lokal  yang  tentunya  masih hidup  dan  berkembang  sampai  dengan  saat  ini.  Hal  ini  dapat  kita  jumpai  pada  Kawasan  Ambon-Lease,  di daerah ini terdapat sistem hukum adat yang begitu kuat hidup dan mengakar dalam lapisan sosial masyarakat (Namakuele, 2022).
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023  |pp: 1352-1358 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1024
PKM  ini  dilakukan  dengan  tujuan:  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  Negeri  Nusaniwe  tentang pentingnya  pengelolaan  wilayah  pesisir,  dan  mendampingi  pembentukan  Peraturan  Negeri  (Perneg)  yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir Negeri Nusaniwe.

## II. MASALAH
Negeri menurut Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Perda  No.  8  Tahun  2017),  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  memiliki  batas  wilayah,  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  rumusan  pasal  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Nusaniwe merupakan salah satu Negeri. Negeri Nusaniwe merupakan sebuah negeri di wilayah pesisir Pulau Ambon,  yang  memiliki  pesisir  yang  terbuka  karena  berada  di  ujung  semenanjung  Nusaniwe,  berhadapan dengan Laut Banda. Negeri ini terbagi atas 2 (dua) wilayah berbeda atau tidak terletak pada 1 (satu) lokasi yang  sama.  Lokasi  di  depan  Kantor  Negeri  Nusaniwe  dan  sekitarnya,  berhadapan  dengan  pesisir  yang semakin hari dapat dilihat  telah terkikis oleh  ombak (abrasi), hal ini bukan hanya dipengaruhi semata-mata oleh faktor alam tapi juga akibat pengambilan pasir dan kerikil di wilayah pesisir.
Gambar 1. Lokasi Kegiatan (Wilayah Pesisir Negeri Nusaniwe)

## III. METODE
Kegiatan  ini,  dilaksanakan  dalam  beberapa  tahapan  yang  diikuti  oleh  responden  sebanyak  40  peserta. Metode  pelaksanaan  antara  lain:  Sosialisasi,  Fokus  Grup  Diskusi  (FGD),  Pembuatan  Rancangan  Peraturan Negeri (Ranperneg), dan Pembahasan atau Pegujian Draft Ranperneg. Sebagai langkah mula dalam kegiatan ini,  maka  tim  melakukan  pendekatan  dengan  Pemerintah  Negeri  untuk  membuat  kerja  sama  dengan Pemerintah  Negeri  sebagai  mitra.  Setelah  itu,  tim  dan  narasumber  terkait  memberikan  pengetahuan  kepada masyarakat  tentang  pengelolaan  dan  perlindungan  sumber  daya  wilayah  pesisir  melalui  sosialisasi. Selanjutnya tim menggali isu terkait dengan fokus pengabdian atau melakukan identifikasi isu lewat diskusi yang  dibangun  dengan  masyarakat  (FGD).  Setelah  merumuskan  isu-isu  atau  problematika  terkait  wilayah pesisir,  maka  tim  membantu  dalam  pembuatan  produk hukum  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  wilayah pesisir. Dalam tahapan ini,  tim bertindak sebagai fasilitator untuk mendampingi pemerintah negeri  bersama Saniri  Negeri  dan  perwakilan  masyarakat  dalam  pembuatan  Ranperneg.  Metode  terakhir  yaitu  melakukan pengujian atau pembahasan kepada Ranperneg tersebut, Bersama dengan Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, dan perwakilan masyarakat.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  prakiraan  nilai  ekonomi  potensi  dan kekayaan  laut  Indonesia  yang  telah  dihitung  para  pakar  dan lembaga  terkait  dalam  setahun  mencapai  149,94  miliar  dollar  AS  atau  sekitar  Rp  14.994  triliun.    Potensi ekonomi kekayaan laut tersebut meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS, bioteknologi laut total 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar AS, minyak bumi sebesar  6,64 miliar  dollar  AS  dan  transportasi  laut  sebesar  20  miliar  dollar  AS  (Suryanti, Supriharyono,  & Anggoro,  2019).  Dari  data  yang  disajikan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sumberdaya  pesisir  dan  lautan kita memiliki arti penting bagi pembangunan nasional.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023  |pp: 1352-1358 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1024
Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2002, pentingnya sumberdaya pesisir dan lautan bagi pembangunan nasional,  dapat dilihat dari aspek ekonomi, aspek ekologis, aspek pertahanan dan  keamanan,  serta  aspek  pendidikan  dan  pelatihan.  Salah  satu  contoh  dari  aspek  ekonomi,  total  potensi lestari  dari  sumber  daya  perikanan  laut  Indonesia  diperkirakan  mencapai  6,7  juta  ton  per  tahun,  masing- masing 4,4 juta ton di perairan teritorial dan perairan nusantara serta 2,3 ton di perairan ZEE. Sedangkan di kawasan  pesisir,  selain  kaya  akan  bahan-bahan  tambang  dan  mineral  juga  berpotensi  bagi  pengembangan aktivitas  industri,  pariwisata,  pertanian,  permukiman,  dan  lain  sebagainya.  Seluruh  nilai  ekonomi  potensi sumberdaya pesisir dan laut mencapai 82 milyar dollar AS per tahun (Andiyan & Rachmat, 2020).
Berdasarkan  data  tersebut,  maka  sektor  kelautan  memiliki  potensi  tinggi  untuk  mendatangkan pendapatan  bagi  negara,  sehingga  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pengelolaan  sumber  daya  alam  kelautan, salah  satunya  adalah  kawasan  pesisir.  Hal  ini  tentu  menjadi  perhatian  pemerintah,  yang  kemudian merumuskan  tujuan  dari  pengelolaan  wilayah  pesisir  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Pasal  4  Undang- Undang No. 1 Tahun 2014.
Pengelolaan  wilayah  pesisir,  bukan  hanya  merupakan  kewenangan  pemerintah  (pusat)  tapi  juga pemerintah  daerah.  Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2007  yang mengatur  bahwa  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  wajib  dilakukan  dengan  cara mengintegrasikan kegiatan:
a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. antar-Pemerintah Daerah;
c. antarsektor;
d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.
Lebih  lanjut  pembagiannya  dapat  ditemukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  (Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014),  yang  mengamanatkan  bahwa  pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah  12  mil  di  luar  minyak  dan  gas  bumi,  dan  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam sub urusan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Oleh karena  itu,  sepatutnya  provinsi  masing-masing,  memperhatikan  persoalan  yang  terkait  dengan  kelautan, pesisir,  dan  pulau-pulau  kecil,  dimulai  dengan  memperhatikan  aspek  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum bagi pengelolaannya.
Mengingat karakteristik wilayah Maluku yang terdiri dari kepulauan, maka fokus terhadap ketiga hal di atas,  menjadi  penting.  Hal  ini  menjadi  alasan  bagi  tim  untuk  melakukan  pengabdian  di desa/negeri  dengan kebutuhan  pengelolaan  dan  perlindungan  wilayah  pesisir,  sehingga  Negeri  Nusaniwe  menjadi  alasan  tim melakukan pengabdian.
Pelaksanaan  kegiatan  ini  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan sebelumnya.  Adapun  tahapan  yang  pertama  adalah  tim  terlebih  dahulu  melakukan  pendekatan  dengan Pemerintah  Negeri  Nusaniwe  sebelum  melaksanakan  kegiatan  PKM.  Yang  dimaksud  dengan  Pemerintah Negeri  dalam  definisinya,  sama  dengan  Pemerintah  Desa  karena  di  dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014  mengakui  desa  atau  sebutan  lainnya.  Menurut  Pasal  1  Angka  3  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Kepala  Desa  dalam  peristilahan  desa  adat  di  Maluku,  pada umumnya disebut dengan Raja, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dengan demikian, Pemerintah Negeri merupakan Raja yang dibantu dengan perangkat desa. Hal ini sejalan dengan pengertian Pemerintah Negeri yang  termaktub  dalam  Pasal  1  Angka  16  Perda  No.  8  Tahun  2017,  bahwa  Pemerintah  Negeri  adalah penyelenggara pemerintahan di negeri.
Dalam  tahapan  awal  ini,  tim  membangun  komunikasi  untuk  meminta  kesediaan  Pemerintah  Negeri Nusaniwe  menjadi  mitra  PKM  tim,  setelah  itu  tim  berkoordinasi  lebih  lanjut  untuk  menentukan  waktu pelaksanaan  sosialisasi,  Fokus  Grup  Diskusi  (FGD)  dan  pendampingan  pembuatan  Perneg  di  negeri Nusaniwe.
Tahapan kedua adalah tim membagikan pengetahuan lewat kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir  Negeri Nusaniwe,
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023  |pp: 1352-1358 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1024
dan  memberikan  pemahaman  tentang  bagaimana  proses  pembentukan  sebuah  perneg  yang  berbasis partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat di negeri Nusaniwe.
Partisipasi  masyarakat  desa  dalam  menyalurkan  aspirasinya  dalam  perumusan  peraturan  desa, mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukungoleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Musyawarah desa yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis. Produk  hukum  desa  dirumuskan  secara  demokratis  sehingga  tercipta  pengelolaan  sumberdaya  desa  secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial (Purnama, Rahardjo, Haryani, & Iswati, 2022).
Dalam  pembuatan  Perdes  atau  Perneg  dengan  melibatkan  masyarakat  merupakan  h al yang  harus  tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pembentukan peraturan desa adalah terwujudnya  demokratisasi  pada  masyarakat  desa  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Muhammad  Hatta, bahwa  demokrasi  yang  dikembangkan  bukan  menjiplak  demokrasi  barat  secara  menyeluruh,  akan  tetapi demokrasi  yang  berakar  dari  karakter  masyarakat  asli  Indonesia,  yakni  demokrasi  kekeluargaan  yang berdasarkan pada permusyawaratan (Marhum & Meronda, 2021).
Sosialisasi atau penyuluhan dilakukan sebagaimana pada umumnya, yaitu:
1) Tim  yang  terdiri  dari  anggota  tim  PKM  dan  rekan  sejawat  berperan  sebagai  narasumber  untuk menyampaikan materi.
2) Peserta merupakan Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, dan perwakilan masyarakat negeri Nusaniwe.
3) Tanya jawab dan diskusi.
Dalam  pengaturannya,  definisi  Saniri  Negeri  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1  Angka  20  Perda  No.  8 Tahun  2017,  yaitu  badan  legislatif  negeri  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  bersama-sama  kepala pemerintahan  negeri  membahas  dan  menyepakati  Peraturan  Negeri,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat,  serta  mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan  negeri  oleh  pemerintah  negeri.  Sehinggga Saniri Negeri memiliki peran dalam pembentukan Perneg.
Tahapan  yang  ketiga  adalah  tim  melakukan  FGD  dengan  peserta  untuk  menggali  isu-isu  yang  terkait dengan  fokus  pengabdian  atau  melakukan  identifikasi  isu  atau  masalah.  Adapun  masalah  yang  ditemukan oleh tim lewat kegiatan ini antara lain:
a. pengambilan pasir yang tidak terkontrol di pantai sehingga mengakibatkan abrasi
b. pembuangan  bahan  bakar  minyak  dari  motor  ikan  atau  motor  laut  yang  berlabuh  di  wilayah  laut Negeri Nusaniwe
c. pengambilan batu, kerikil, dan lain-lain yang dilakukan secara bebas
d. peranan kewang (penjaga) dalam menjaga lingkungan hidup, hanya terbatas pada hutan saja. Isu-isu  tersebut  disampaikan  oleh  masyarakat  maupun  Pemerintah  Negeri  dan  Saniri  Negeri  sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Isu-isu yang disampaikan oleh peserta, merupakan bagian dari sumber daya alam yang ditemukan di wilayah pesisir.

## Gambar 2. Sosialisasi dan FGD
Ekosistem di Kawasan pesisir menyediakan berbagai sumber daya alam, baik sebagai sumberdaya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Sumberdaya alam yang tak terbarukan atau tak dapat  pulih  misalnya  minyak  bumi,  mineral  batuan.  Sumber  daya  alam  yang  terbarukan  atau  dapat  pulih misalnya sumber daya alam hayati (Utina, Nusantari, Katili, & Tamu, 2018). Sejalan dengan perkembangan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023  |pp: 1352-1358 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1024
zaman,  maka  pertumbuhan  penduduk  semakin  meningkat  dan  tingkat  pembangunan  semakin  tinggi, termasuk di wilayah pesisir seperti untuk pemukiman, pelabuhan, pariwisata, dan sebagainya.
Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami  kerusakan  akibat  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  orang  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam atau akibat bencana alam (Nurbani, Nugraha, Pitaloka, & Zunnuraeni, 2021). Alasan tersebut dapat dijadikan sebagai  alasan  untuk  membentuk  produk  hukum  yang  dapat  melindungi  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau kecil di Indonesia, sehingga kemudian dibentuklah Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.
Selain itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir  secara berkelanjutan,  terpadu, dan berbasis  masyarakat  relatif  kurang.  Kurang  dihargainya  hak  masyarakat  adat/lokal  dalam  pengelolaan sumber daya pesisir seperti sasi, seke, panglima laot. Terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Kenyataan tersebut menunjukan bahwa prinsip pengelolaan pesisir terpadu belum  terintegrasi  dengan  kegiatan  pembangunan  dari  berbagai  sektor  dan  daerah.  Sistem  pengelolaan pesisir  tersebut  belum  mampu  mengeliminasi  faktor-faktor  penyebab  kerusakan  dan  memberi  kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya non-hayati disubstitusi dengan  sumber  daya  lain (Indradi,  2019).  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  tindakan  pengelolaan  pesisir  yang teratur,  sehingga  pembentukan  produk  hukum,  menjadi  dasar  bagi  kepastian  hukum dan perlindungan bagi wilayah  pesisir.  Adapun  pembentukan  Peraturan  Negeri,  dapat  mengatur  dari  perencanaan  sampai  dengan sanksi yang dapat diberikan sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan di Negeri Nusaniwe.
Dalam  rangka  merealisasikan  pembuatan  produk  hukum  tersebut,  maka  tahapan  keempat  yaitu pendampingan  pembuatan  Ranperneg.  Perneg  sendiri  dalam  pengertiannya  adalah  Perturan  tertulis  yang ditetapkan  oleh  Kepala  Pemerintah  Negeri  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Saniri  Negeri, sebagaimana  yang  termaktub  di  dalam  Pasal  1  Angka  13  Perda  No.  8  Tahun  2017.  Apabila  mengacu  dari Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Undang- Undang  No.  12  Tahun  2011)  Jo  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Jo  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  111  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa  (Permendagri  No.  111  Tahun  2014), maka Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri terlibat dalam pembentukan Perneg.
Tahapan  keempat  ini  dibagi  menjadi  2  (dua)  bagian,  yaitu  pendampingan  kepada  masyarakat  dalam pembentukan perneg dengan cara, membantu penyusunan dan pembobotan draft  Ranperneg yang dilakukan oleh  tim  kepada  Pemerintah  Negeri  dan  Saniri  Negeri  Nusaniwe,  untuk  menghasilkan  sebuah  perneg  yang mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, berdasarkan isu-isu hukum terkait dengan perneg yang telah digali  dari  Pemerintah  Negeri,  Saniri  Negeri,  dan  masyarakat  Negeri  Nusaniwe.  Bagian  selanjutnya  yaitu melakukan  pembahasan  atau  pengujian  terhadap  draft  Ranperneg  yang  telah  dihasilkan,  bersama  dengan peserta  yang  terdiri  dari  Pemerintah  Negeri,  Saniri  Negeri,  dan  perwakilan  masyarakat  negeri  Nusaniwe. Pembahasan/pengujian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari peserta.

## Gambar 3. Pembahasan/Pengujian Draft Ranperneg
Sebagai jenis peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan tunduk pula pada  tahapan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundanga, dan penyebarluasan (Redi, 2018). Idealnya dalam pembentukan suatu Peraturan  Desa/Negeri  berdasarkan  dasar  hukum  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  tahapan pembentukannya  terdiri  dari  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  penetapan,  pengundangan,
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                   e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2  Juni 2023  |pp: 1352-1358 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1024
penyebarluasan,  evaluasi  dan  klarifikasi.  Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  tim  sebagai  bentuk  pengabdian kepada  masyarakat,  yang  semoga  dapat  diterima  sebagai  Perneg  Nusaniwe,  setelah  melewati  tahapan- tahapan yang disebutkan di atas.
Adapun draft Ranperneg yang dihasilkan, dengan muatan sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum, Bab II  Asas,  Tujuan,  dan  Sasaran,  Bab  III  Ruang  Lingkup,  Bab  IV  Jenis-Jenis  Sumber  Daya  Pesisir,  Bab  V Perlindungan  Wilayah  Pesisir,  Bab  VI  Pengawasan,  Bab  VII  Sanksi,  Bab  VIII  Ketentuan  Penutup.  Dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini, maka tim mendapatkan hasil yang dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wilayah pesisir
2. Peserta memahami teknik-teknik pembuatan Perneg, dan menghasilkan draft Ranperneg
Dengan  dilaksanakannya  tahap  terakhir  ini,  maka  diharapkan  draft  yang  dihasilkan  dapat  memberikan kepastian  hukum kepada  Negeri  dan  perlindungan  hukum  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  sehingga  hak masyarakat  adat/lokal  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dapat  direalisasikan  demi  dan  untuk kepentingan bersama dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.

## V. KESIMPULAN
Dengan  adanya  kegiatan  ini,  maka  masyarakat  dapat  memahami  pentingnya  pengelolaan  wilayah pesisir,  terkhusus  di  Negeri  Nusaniwe  yang  wilayah  pesisirnya  berhadapan  dengan  lautan  bebas.  Selin  itu, masyarakat  dapat  memahami  proses  pembuatan  peraturan  negeri  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  dan perlindungan  wilayah  pesisir  Negeri  Nusaniwe  sebagai  bentuk  peraturan  negeri  partisipatif  karena  bukan hanya  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Negeri  dan  Saniri  Negeri  saja,  tetapi  juga  melalui  partisipasi masyarakat.  Keseluruhan  peningkatan  pemahaman  yang  dilakukan  merupakan  bentuk  penguatan  kapasitas terhadap masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam pembentukan produk hukum di tingkat bawah (peraturan negeri) agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Pattimura, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Pattimura,  dan  mitra  pengabdian  Pemerintah  Negeri  Nusaniwe,  Kota Ambon.

## DAFTAR PUSTAKA
Andiyan,  &  Rachmat,  A.  (2020).  Penerapan  Konsep  Pengembangan  Wilayah  Pesisir  dengan  Memanfaatkan  Potensi Sumber Daya Kelautan. Arsitektur Archicentre , 52-53. Indradi, S. S. (2019). Hukum Administrasi Negara. Malang: Setara Press.
Marhum,  U.,  &  Meronda,  M.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembentukan  Peraturan  Desa  Menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014:  Studi  Kasus  Desa  Wawosanggula  Kecamatan  Puriala,  Konawe,  Sulawei Tenggara. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora , 144.
Namakuele, F. F. (2022). Saniri Negeri Dalam Tata Hukum Nasional. Yogyakarta: Zahir Publishing. Nurbani, E. S., Nugraha, L. G., Pitaloka, D., & Zunnuraeni. (2021). PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT OLEH PEMERINTAH DESA (STUDY DI DESA SENGGIGI, LOMBOK BARAT). Kompilasi Hukum , 174. Permukiman,  P.  d.  (2020,  September  30). perkim.id .  Retrieved  from  perkim.id:  https://perkim.id/profil-pkp/profil- perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-maluku/
Purnama,  T.  Y.,  Rahardjo,  M.,  Haryani,  A.  T.,  &  Iswati,  R.  (2022).  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESADI DESA KERASWETAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI. DAYA - MAS : Media Komunikasi HasilPengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat , 30. Redi, A. (2018). Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Suryanti, Supriharyono, & Anggoro, S. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Semarang: Undip Press. Utina,  R.,  Nusantari,  E.,  Katili,  A.  S.,  &  Tamu,  Y.  (2018). Ekosistem  dan  Sumberdaya  Alam  Pesisir  Penerapan Pendidikan Karakter Konversi. Yogyakarta: Deepublish Publisher.