ANALISIS BELANJA PEGAWAI DALAM APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019-2020
(Studi Kasus Anggaran Belanja Pegawai di Masa Pandemic Covid-19)
Yan Megawandi, Mulyaningsih yanmegawandi @gmail.com, mulyaningsih@gmail.com

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19  berakibat  pada  berkurangnya  jumlah  APBD  padahal  di  saat  yang  sama  untuk  mengatasi  pandemi maka belanja publik justru harus ditingkatkan baik untuk mengurangi penyebaran dan antisipasi dampaknya. Penelitian ini  ingin  melihat  bagaimana  dampak  Covid-19  pada  anggaran  belanja  pegawai  di  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui observasi pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan  bahwa  belanja  pegawai  pada  belanja  tidak  langsung  mengalami  penurunan  sebesar  6,66  persen. Sedangkan belanja pegawai pada pos belanja langsung mengalami kenaikan sangat tinggi yaitu mencapai 200,73 persen. Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  kenaikan  pada  belanja  honor  PNS  sebesar  954,81  persen  dan  kenaikan  belanja pegawai  non  PNS  221,97    persen,  serta  belanja  pegawai  BOS  sebesar  19,31  persen.  Meningkatnya  belanja  pegawai tersebut  membuat  persentase  belanja  pegawai  terhadap  belanja  daerah  secara  total  Tahun  2020  merupakan  yang tertinggi dalam lima Tahun terakhir yaitu 35,38 persen.
Kata Kunci: anggaran, belanja pegawai, pandemi Covid-19

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has resulted in the  reduction of the amount of local budget (APBD), whereas at the same time,  to  overcome  the  pandemic,  public  spending  must  be  increased  to  reduce  the  virus  spread  and  anticipate  its impacts. This study tries to see how the impact of Covid-19 on the allocated budget of personnel expenditure in the Provincial Government of the Kepulauan Bangka Belitung Province. The analysis method applied in this research is descriptive  qualitative.  Primary  and  secondary  data  were  collected  through  direct  observations,  interviews,  and documentation. The results showed that personnel expenditure on indirect expenditures decreased by 6.66 percent. Meanwhile, personnel expenditure in direct expenditures increased very high, which reached 200.73 percent. These were  due  to  the  increases  in  the  expenditure  on  the  honorarium  for  civil  servants  by  954.81  percent,  in  the expenditure  for  non-civil  servants  by  221.97  percent,  and  the  personnel  expenditure  on  School  Operational Assistance (BOS) by 19.31 percent. The increases in personnel expenditures made the percentage of total personnel expenditures to total regional spending in 2020 the highest in the last five years, which was 35.38 percent.
Keywords: budget, personnel expenditure, Covid-19 pandemic

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  akan  berhasil  jika  peran dan  fungsi  organisasi  pemerintah  yang  mengemban tugas-tugas  pemerintahan  dijalankan  sesuai  dengan amanat  undang-undang.  Keberhasilan  organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.  Dalam  rangka  pencapaian  tujuan  nasional dan tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan  peran  serta  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) sebagai  unsur  aparatur  negara,  abdi  negara  dan  abdi masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan pemerintahan dan tugas pembangunan. Widjaja  (1990)  menyebutkan  bahwa  Pegawai Negeri Sipil  bukan  hanya  aparatur  pemerintah,  melainkan juga  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  yang  pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Oleh karena itu, perlu  adanya  penataan  organisasi  perangkat  daerah. Salah  satu  bentuk  penataan  organisasi  perangkat daerah—sebagaimana  diatur  dalam  Dampak  dari Pandemi  Covid  -19  yang  menyebabkan  krisis  di berbagai  tempat  di  belahan  dunia  mau  tidak  mau  juga turut  mempengaruhi  situasi  secara  global,  nasional  dan lokal yang kemudian ikut memperkeruh situasi ekonomi saat  ini.    Kondisi  tersebut  menyebabkan  pemerintah  di negara-negara seluruh dunia memperbaiki dan mengantisipasi melalui berbagai kegiatan guna meningkatkan  kinerja  dalam  hal  penanganan  pandemi. Banyaknya  korban  yang  berjatuhan  dengan  kecepatan yang cukup menghawatirkan menyebabkan penanganan yang  dilakukan  melalui  lintas  bidang  sektor  dan kegiatan.
Pemerintah  Republik  Indonesia  mengambil kebijakan untuk mengatasi dan mengendalikan persebaran  virus  tersebut,  diantaranya  dengan  kebijakan social  distancing atau  menjaga  jarak  sosial  hingga kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)
yang  diterapkan  oleh  masing-masing  Pemerintah Daerah.  Akibat  yang  terlihat  kemudian  angka pertumbuhan  menjadi  tergerus.  Di  kwartal  pertama 2020 Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  telah  mengeluarkan data  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  hanya mampu  tumbuh  sebesar  2,97  persen.  Pendemi  ternyata menurunkan  laju  perekonomian.  Bila  dilihat  dari  sisi demand,  konsumsi  masyarakat,  misalnya  transportasi, dan  juga  belanja.  Menurut  Menteri  Keuangan,  Sri Mulyani  ( https://www.kemenkeu.go.id/ 10  Mei  2020) penurunan yang berlangsung cukup besar dari perkiraan semula.  Angka  inflasi  yang  0,84  persen  di  kwartal pertama  2020  memang  terkesan  cukup  baik  pada kondisi  normal,  namun  menurut  Menkeu  hal  tersebut justru  harus  diwaspadai  ketika  terjadi  dimasa  pandemi karena bukan tidak mungkin fenomena tersebut sebagai gambaran  dari  adanya  penurunan permintaan  akibat physical distancing yang telah dan sedang dilakukan.
Secara ekonomi dampak yang kemudian terjadi adalah  melambatnya  kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang berakibat  pada  menurunnya  angka  pertumbuhan. Kondisi  penanganan  pandemic  selanjutnya  memaksa pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan peninjauan kembali terhadap rencana yang semula telah dilakukan.  Formula  refocusing  anggaran  selanjutnya menjadi  salah  satu  tema  penting  dalam  upaya mengefektifkan  kemampuan  pendanaan  pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Di  Kepulauan  Bangka  Belitung  sendiri  pada kondisi  pada  triwulan  pertama  2020,  BPS  melaporkan angka  pertumbuhan  yaitu hanya  1,  35  persen.  Hal  itu berarti  mengalami  perlambatan  lebih  separuh  bila dibandingkan  triwulan  I-2019  (y-on-y)  yang  tumbuh sebesar  2,81  persen.  Jika  dilihat  dari  sisi  produksi, perlambatan  kinerja  perekonomian  disebabkan  karena dua  lapangan  usaha  yang  mempunyai  kontribusi  besar mengalami  kontraksi  (pertumbuhan  negatif)  yakni lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta
Industri  Pengolahan.  Sedangkan  bila  dilihat  dari  sisi pengeluaran, perlambatan kinerja perekonomian dipengaruhi  oleh  komponen  Pembentukan  Modal  Tetap Bruto  dan  Ekspor  Luar  Negeri  yang  terkontraksi  pada triwulanI-2020.
( https://babel.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05 ).
Sebagai  bentuk  keseriusan  Pemerintah  pusat sendiri  telah  mengeluarkan  kebijakan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.  Perppu  tersebut  selanjutnya  dijadikan landasan  berbagai  kebijakan  pemerintah  pusat  seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Permen Keuangan Nomor 8 Tahun 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor  1  Tahun  2020,  maupun  pemerintah  daerah khususnya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan kebijakan refocusing  dan  realokasi  anggaran  untuk  penanganan Covid-19.
Pemerintah Daerah diharapkan oleh pemerintah pusat  untuk  melakukan  refocusing  kegiatan  dan realokasi anggaran, guna penanganan dampak penyebaran  wabah  Covid-19,  dengan  fokus  pada:  (1) Melaksanakan  kegiatan  penanganan  wabah  Covid-19; (2)  Melaksanakan  program  Jaring  Pengaman  Sosial ( Social  Safety  Net );  (3)  Melaksanakasn  program kegiatan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yang terdampak.
Gubernur  Kepulauan  Bangka  Belitung  dan Wakil  Gubernur  sendiri  turun  tangan  langsung  dalam memimpin  rapat  serta  memberikan  arahan  terkait bagaimana  refocusing  anggaran  seharusnya  dilakukan. Ketika memimpin rapat refocusing Gubernur mengeluarkan  kebijakan  terkait  refocusing  kegiatan dimaksud  yang  dibagi  dalam  tiga  tahapan.  Pertama, mengalokasikan anggaran sebesar Rp.32,8 miliar untuk penanggulangan  dan  penanganan  Covid-19;  kedua,
menyiapkan  alokasi  anggaran  untuk  program  jaring pengaman  sosial  sebanyak  Rp.  91  miliar;  dan  ketiga, melakukan  refocusing  terhadap  kegiatan-kegiatan yang  sudah  ada  di  Perangkat  Daerah  (PD)  melalui perubahan  terhadap  sasaran  kegiatan  yang  diarahkan sebagai  stimulant  bagi  bergeraknya  perekonomian masyarakat
( https://babelprov.go.id/content/perubahan-apbd- tahun-2020-refocusing-dan-realokasi-anggaran- penanganan-covid-19 ).
Di  tahap  awal  refocusing  yaitu  di  tahap pertama  akan  difokuskan  pada  dinas  sosial  dan  akan dikoordinasikan  bersama  pemerintah  kabupaten/kota agar  dapat  dibagikan  bantuan  utamanya    untuk  para pedagang dan pekerja harian informal, IKM, UMKM, dan masyarakat. Dana refocusing ini terutama berasal dari perubahan yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang  terdapat  di  perangkat  daerah.  Sementara  itu untuk tahap kedua akan lebih difokuskan kepada dana untuk sektor kesehatan .
Guna  mencukupi  semua  keperluan  tersebut, maka  kebijakan  untuk  sumber  pendanaannya  adalah dengan melakukan  kebijakan  realokasi  anggaran . Dalam  hal  ini  yang  dimaksudkan  antara  lain  ialah, menunda  alokasi  dana  bantuan  kepada  daerah bawahan  yang  bersifat  fisik,  menunda/mengurangi belanja hibah yang belum dilakukan penandatanganan Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD),  menunda alokasi kepada pemerintah desa, dan menggantikannya  dalam  bentuk  jaring  pengaman sosial, serta melakukan rasionalisasi belanja langsung Perangkat Daerah (PD).
Rasionalisasi  belanja  perangkat  daerah  di Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan cara menyeleksi  kembali  kegiatan  peningkatan  sarana  dan prasarana  aparatur  melalui  rasionalisasi  sebesar  70 persen.  Menghentikan  kegiatan  untuk  belanja  barang dan  jasa  yang  tidak  menyentuh  kepentingan masyarakat  secara  langsung.  Melakukan  negosiasi
ulang terhadap belanja modal yang sudah dilaksanakan dan  belanja  modal  lainnya  yang  sudah  ditandatangani. Menghentikan seluruh belanja yang belum dilelang dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan, sosialisasi, rapat, dan event yang melibatkan  orang  banyak.  Untuk  selanjutnya  rapat koordinasi,  sosialisasi,  dan  kegiatan  lainnya  dilakukan secara virtual  meeting ,  serta  belanja  perjalanan  dinas dalam kegiatan dihilangkan.
Selain  itu,  pemerintah provinsi  juga  telah menyiapkan beberapa tempat karantina untuk Penanganan  Covid-19.  Tempat  karantina  tersebut meliputi  Asrama  Haji,  Diklat,dan  Balai  Latihan  Kerja, sedangkan  untuk  para  ASN  dilakukan  himbauan  agar dapat  menggerakan  program  belanja  produk  IKM  dan UMKM  dengan  ikut  belanja  produk  IKM  dan  UMKM yang  diharapkan  mampu  membantu  para  pelaku  usaha IKM  dan  UMKM  yang  ada  di  Bangka  Belitung. Dengan  tujuan  gerakan  ini  bisa  lebih  besar  lagi  dan membantu  perekonomian  para  pelaku  IKM  dan UMKM.
Bila  melihat  arahan  scenario  yang  telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dimaksud  maka  akan  cukup  banyak  kegiatan- kegiatan  utamanya  yang  menyentuh  kepentingan  para pegawai  atau  aparatur  di  daerah.  Sebut  saja  kegiatan rapat  dan  perjalanan  dinas  serta  honor  kegiatan  yang akan terpangkas atau terkurangi dalam upaya mengatasi pandemic  Covid-19  di  Tahun  2020.  Dengan  kata  lain akan  tidak  sedikit  prioritas  kegiatan  menyangkut kepentingan  kepegawaian  yang  telah  disaring  dalam berbagai  pembahasan  pada  forum  perencanaan  mulai dari  dokumen  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah (RKPD),  KUA-PPAS  dan  APBD  terpaksa  harus ditunda  atau  dibatalkan  pelaksanaannya.  sebagaimana terlihat  dampak  Covid-19  terhadap  APBD  Tahun  2020 Kepulauan  Bangka  Belitung  yang  menimbulkan  defisit anggaran sebesar Rp. 550.928.222.162 atau 19,8 persen dari total belanja APBD 2020 sebesar RP.
2.775.738.991.930,58  bila  tidak  diantisipasi  dengan baik (Bahan  paparan  Sekda  Kep.  Bangka  Belitung: Kebijakan Refocusing dan Realoksi Anggaran 2020).
Kondisi pandemic dan anggaran yang mengharuskan  berbagai  pihak  melakukan gerakan keprihatinan  yang  antara  lain  diperlihatkan  dengan memberikan  perhatian  yang  lebih  besar  pada  upaya penanggulangan  dampak  pandemic  utamanya  pada masyarakat  yang  kurang  beruntung  secara  ekonomi dan  social.  Hal  tersebut  selayaknya  menjadi  tugas utama yang dilakukan oleh jajaran birokrasi.
Pertanyaannya  adalah:  Apakah  kondisi  yang cukup sulit seperti ini mampu  memaksa para birokrat di  daerah  untuk  mulai  berubah  menjadi  lebih professional  dalam  merancang  dan  mengelola  dana public?  karenanya penelitian  ini  ingin  mengetahui lebih  jauh  bagaimana  gambaran  anggaran  belanja pegawai  di  masa  Pandemi  Covid-19  dalam  APBD  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  pada  Tahun 2020.

## PENELITIAN TERDAHULU
Sanjaya,  Natta  (2020).  Kebijakan  Penganggaran  Daerah  di Masa  Pandemi  Covid-19  (Study  Kasus  pada  Pemerintah Provinsi  Banten).  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Volume 17 | Nomor 2| Desember 2020.
Junita,  Afrah,  (2015).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Perubahan  Anggaran  pada  Pemerintahan  Daerah.  Jurnal Manajemen dan Keuangan , Vol. 4, o.2, November 2015.
Rachma,  Mutmaina  Yowana  (2017).    Determinan  Belanja Pegawai  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi.  Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  dan  Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 3, Januari – Maret 2017.

## KONSEP TEORI

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD  merupakan  bentuk  pengelolaan  keuangan daerah  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang antara lain menyatakan bahwa  APBD  yang  terdiri  dari  pos  pendapatan  dan pengeluaran. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan  Lain  lain  PAD  yang sah,  kemudian  pendapatan  daerah  tersebut  oleh  daerah dipergunakan untuk membiayai belanja daerah.
Selanjutnya menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006  belanja  daerah  merupakan  semua  kewajiban  daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah tersebut  meliputi  semua  pengeluaran  dari  Rekening  Kas Umum  Daerah,  yang  mengurangi  ekuitas  dana  lancar, dimana  merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu  Tahun anggaran.  Belanja  daerah  juga  dipergunakan  dalam  rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  provinsi  atau  kabupaten/kota  yang  terdiri  atas urusan  wajib  dan  urusan  pilihan  yang  ditetapkan  dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja  daerah  jika  dikaitkan  dengan  program  dan kegiatannya  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis belanja  yaitu  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung. Belanja  langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan
program  dan  kegiatan      dan  pemerintah  daerah dan  dianggarkan  pada  belanja  Perangkat  Daerah. Belanja     yang  termasuk  dalam  belanja  langsung diantaranya  adalah:  belanja  pegawai  (upah  dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal.  Sedangkan  belanja  tidak  langsung  adalah belanja  yang  dianggarkan  tidak  terkait  secara langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan kegiatan.  Belanja  tidak  langsung  terdiri  dari belanja  pegawai  (gaji  dan  tunjangan,  uang representasi),  belanja  bunga,  belanja  subsidi, belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

## Belanja Pegawai
Belanja daerah bertujuan atau diharapkan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya,  semakin  banyak  pendapatan  daerah yang  mampu  diperoleh  maka  daerah  akan  semakin mampu  dan  mandiri  sebuah  daerah  dalam  membiayai belanja  daerahnya.  Agar  semakin  mandiri  dan berkualitas  suatu  daerah  maka  diperlukan  kesadaran dari  masyarakatnya  untuk  ikut  serta  menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi.
Belanja  aparatur  daerah  atau  yang  sering  pula disebut  dengan  belanja  pegawai  adalah  semua pengeluaran  daerah  yang  menjadi  beban  daerah  dalam satu  Tahun  anggaran  yang  Sebagian  besar  manfaatnya relative  lebih  banyak  dinikmati  oleh  aparatur  daerah (Ratminto, 2005).
Di dalam penyusunan APBD dengan pendekatan  kinerja,  sebelum  setiap  belanja  dibebankan kepada  masing-masing  bagian,  kelompok,  jenis,  objek dan  rincian  objek  belanja  di  muka,  terlebih  dahulu belanja  dianggarkan  dalam  anggaran  belanja  langsung dan anggaran belanja tidak langsung.
Secara  umum  rasio  belanja  pegawai  tidak
langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja  daerah  terhadap  pembayaran  gaji  pegawai  PNS daerah.  Karenanya  semakin  besar  rasionya  maka  semakin besar  belanja  daerah  yang  dibelanjakan  untuk  membayar gaji
pegawai  daerah.  Sebaliknya  pula,  semakin  kecil  angka rasionya  maka  semakin  kecil  belanja  daerah  yang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai daerah.
Adapun  komponan  yang  terdapat  dalam b elanja pegawai  pada  pos  belanja  tidak  langsung  meliputi  Belanja Gaji  dan  Tunjangan  yang  terdiri  dari  27  item  belanja; Belanja  Tambahan  Penghasilan  PNS  terdiri  dari  empat item;  Belanja  Penerimaan  Lainnya  Pimpinan  dan  Anggota DPRD  serta  KDH/WKDH  terdiri  dari  dua  item  belanja;
Insentif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dengan  empat  item belanja;dan  Insentif  Pemungutan  Restribusi  dengan  dua item belanja.
Pada  kenyataanya  jumlah  belanja  tidak  langsung seringkali  lebih  besar  dari  pada  belanja  langsung  Padahal belanja  langsung  berpengaruh  langsung  terhadap  tingkat perkembangan  perekonomian  daerah  dan  masyarakat, sehingga  seharusnyalah  porsi  belanja  langsung  ini  lebih besar  daripada  belanja  tidak  langsung.  Kondisi  ini  adalah disebabkan dengan semakin besarnya jumlah PNS dan/atau honorer  yang  digunakan  sebagai  aparatur  pelaksana  di daerah.
Sedangkan belanja pegawai dalam belanja langsung memberikan  gambaran  bahwa  di  dalam  berbagai  kegiatan yang  dilaksanakan  tetap  terdapat  pembiayaan  yang dibayarkan untuk pegawai/aparatur. Belanja pegawai dalam belanja  langsung  dimaksud  meliputi  belanja  PNS,  belanja non  PNS  dan  belanja  pegawai  BOS.  Dengan  demikian belanja  ini  akan  berkaitan  dengan  jumlah  atau  besaran honor yang diberikan kepada para penerimanya.
Penganggaran  belanja  baik  belanja  langsung maupun  tidak  langsung  secara  efektif  dan  efisien  akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Apa bila tidak dilakukan dengan baik akan terjadi ketidakadilan  dan  kesenjangan.  Kesenjangan  ini  tentunya
berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan, dikarenakan tidak jarang belanja pegawai sebagai anggaran belanja terbesar yang menyerap dana APBD, dimana idealnya belanja modal  seharusnya  lebih  besar  dari  belanja pegawai  karena  belanja  modal  secara  langsung digunakan untuk kepentingan publik.
Berdasarkan  data  dari  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  Kementerian Keuangan  (Kemenkeu),  dari  total  belanja  542 daerah  di  Indonesia  yang  mencapai  Rp.1.153,9 triliun, 35,6%  atau sebesar Rp.410,6 triliun dari anggaran  tersebut  direalisasikan untuk  belanja pegawai
( https://ekonomi.bisnis.com/read/20190719/ 10/1126443/alokasi-apbd-paling-dominan- untuk-belanja-pegawai- ).
Dari berbagai jenis belanja tadi maka salah satu jenis  belanja  atau  pengeluaran  yang  seringkali  menjadi pembicaraan  dan  sorotan  dalam  pengelolaan  APBD adalah  persoalan  belanja  pubilk  dan  belanja  aparatur atau belanja pegawai.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  mencermati  bagaimana  anggaran  belanja pegawai  di  masa  pandemic  Covid  di  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung.  Metode  yang  di  gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif. Pengumpulan  data  primer  dan  sekunder  dilakukan melalui hasil observasi pengamatan langsung, wawancara  dan  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan dengan  Anggota  Tim  Anggaran  yang  dipandang mengetahui dan menguasai persoalan.

## HASIL PEMBAHASAN
Kondisi  belanja  pegawai  di  era  Pendemi  Covid- 19  dilihat  dengan  terlebih  dulu  membandingkan  pos belanja  pada  APBD  2019  yaitu  kondisi  sebelum
pandemic dan di 2020 ketika wabah covid telah terjadi. Pada pos pendapatan secara umum terdapat penurunan sebesar 7,50 persen atau senilai RP. 207.094.121.429,90 di Tahun 2020 dibandingkan 2019. Penurunan pendapatan yang terbesar secara nominal berasal dari
PAD  sebesar  Rp.  136.507.171.844,90  atau  15,43  persen. Hal tersebut antara lain karena penurunan pada penerimaan pajak  daerah  yaitu  turun  sebesar  RP.  155.411.622.625,02 atau turun 19,67 persen.
Pada  pos  Dana  Perimbangan  terjadi  penurunan sebesar 6,11 persen atau Rp. 107.969.429.145,00 dibanding Tahun 2019. Penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya  penerimaan  Bagi  Hasil  yang  turun  sebesar 30,47  persen  atau  Rp.  69.725.943.000,00.  Demikian  pula dengan dana DAU yang turun RP. 102.880.431.000,00 atau turun 9,83 persen.
Sementara  itu  pada  pos  belanja  di  Tahun  2020 secara  umum  terdapat  penurunan  dibandingkan  Tahun sebelumnya  yaitu  berkurang  9,43  persen  atau  RP. 288.964.827.619,41.  Selanjutnya  akan  dilihat  bagaimana proporsi  belanja  tidak  langsung  dan  belanja  langsung terhadap  belanja  secara  keseluruhan  di  Tahun  2019  dan 2020.  Proporsi  belanja  tidak  langsung  ternyata  mengalami peningkatan  sebesar  1,67  persen  dibandingkan  proporsi Tahun  2019  dari  54,82  persen  menjadi  56,49  persen  di Tahun 2020.
Sedangkan  di  belanja  langsung  terjadi  penurunan sebanyak  1,67  persen  di  Tahun  2020  yang  proporsinya terhadap  total  belanja  hanya  43,50  persen,  di  Tahun  2019 proporsinya lebih baik yaitu 45,17 persen.
Tabel 1. Proporsi Belanja Langsung dan Tidak langsung
Uraian Tahun Anggaran 2019 2020 Belanja 3.064.703.819.549,99 2.775.738.991.930,58 Belanja langsung 1.384.548.946.972,00 1.207.559.362.621,00 Belanja tidak langsung 1.680.154.872.577,99 1.568.179.629.309,58 BTL/B 54,82 % 56,49 % BL/B 45,17 % 43,50 % Sumber: Olah data berdasarkan data Bakuda
Untuk Belanja Tidak Langsung terjadi penurunan  6,66  persen  atau  Rp.  111.975.243.268,41. Penurunan  tersebut  dikarenakan  berkurangnya  belanja tidak  langsung  pada  pos  belanja  Pegawai  sebesar  5,21 persen  atau  Rp.  43.306.921.274,41  belanja  bagi  hasil yang  berkurang  sebesar  Rp.  81.168.308.867,00  atau turun  18,18  persen,  pos  Bantuan  Keuangan  berkurang Rp. 49.399.733.690,00 atau 51,95 persen.
Sedangkan  belanja  Tidak  Langsung  yang mengalami  kenaikan  adalah  pada  pos  Belanja  Hibah yang bertambah RP. 24.117.915.940,00 atau meningkat 7,99  persen,  serta  Belanja  Tidak  Terduga  yang bertambah  RP.  34.781.804.623,00  atau  naik  803,72 persen.  Kenaikan  belanja  tidak  langsung  pada  pos belanja hibah dan belanja tidak terduga ini menggambarkan bagaimana antisipasi yang dilaksanakan dalam menghadapi masa pandemic Covid- 19  yang  memang  memerlukan  dukungan  pemerintah daerah  utamanya  kepada  masyarakat  di  daerah  yang terkena dampak pandemic seperti pemutusan hubungan kerja dan hilangnya pendapatan.
Sementara  untuk  Belanja  Langsung    terjadi penurunan  sebesar  RP.  176.989.584.351,00  atau  12,78 persen  yang  disumbangkan  oleh  penurunan  belanja barang jasa sebesar RP. 283.806.294.599,00 atau 34,30 persen dan belanja modal
senilai Rp. 30.857.625.062,00 atau 6,32 persen.
Berikut  disajikan  perbandingan  secara  umum pos  belanja  dalam  APBD  Kepulauan  Bangka  Belitung pada Tahun 2019 dan 2020.
Tabel  2.  Perbandingan  Pos  Belanja  APBD  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  Tahun  Anggaran  2019- 2020
N o Pos Belanj a Tahun Anggaran Selisih Anggara n 2020- 2019 (Rp) Seli sih % 2019 2020 1  Belanj a 3.064.703 .819.549, 2.775.738 .991.930, (288.964. (9,4 3)
99 58 827.619,4 1) 2  Belanj a Tidak Langs ung 1.680.154 .872.577, 99 1.568.179 .629.309, 58 (111.975. 243.268,4 1) (6,6 6) 3  Pegaw ai 831.673.0 01.025,99 788.366.0 79.751,58 (43.306.9 21.274,41 ) (5,2 1) 4  Subsid i - 3.000.000 .000,00 3.000.000 .000,00 #DI V/0 ! 5  Hibah 301.740.2 19.060,00 325.858.1 35.000,00 24.117.91 5.940,00 7,9 9 6  Bansos 750.000.0 00,00 750.000.0 00,00 - 0,0 0 7  Bagi hasil 446.568.5 77.113,00 365.400.2 68.246,00 (81.168.3 08.867,00 ) (18, 18) 8  Bantua n Keuan gan 95.095.47 9.172,00 45.695.74 5.482,00 (49.399.7 33.690,00 ) (51, 95) 9  Tidak Terdug a 4.327.596 .207,00 39.109.40 0.830,00 34.781.80 4.623,00 803 ,72 1 0 Belanj a Langs ung 1.396.956 .337.772, 00 1.207.559 .362.621, 00 (176.989. 584.351,0 0) (12, 78) 1 1 Belanj a Pegaw ai 68.587.32 3.000,00 206.261.6 58.310,00 137.674.3 35.310,00 200 ,73 1 2 Belanj a Barang jasa 827.415.0 64.868,00 543.608.7 70.269,00 (283.806. 294.599,0 0) (34, 30) 1 3 Belanj a Modal 488.546.5 59.104,00 457.688.9 34.042,00 (30.857.6 25.062,00 ) (6,3 2) 1 4 Surpl us/defi sit (302.270.6 63.669,62) (220.399. 957.480,1 1) (81.870.7 06.189,51 ) (27, 09)

## Sumber : Hasil Analisa, 2021

## KONDISI BELANJA PEGAWAI
Pada  jenis  belanja  pegawai  tidak  langsung  di Tahun 2020 seperti yang telah disampaikan terdahulu bila
diibandingkan  dengan  Tahun  2019  (sebelum Pandemi  Covid-19 mengalami  penurunan sebesar 5,21 persen.
Kondisi  yang  berbeda  terjadi  pada  belanja pegawai  di  belanja  langsung  yang  terdiri  dari  Belanja Honoraium  PNS;  Honorariun  non  PNS  dan;  belanja pegawai  BOS.  Uraian  belanja  honorarium  PNS  terdiri dari
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
Honorarium  Tim  Pengadaan  Barang  dan  Jasa; Honorarium  Tim  Pemeriksa  Barang  dan  Jasa;
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah; Honorarium Tim PPHP; honorarium Majelis
Pertimbangan  TPTGR;  Honorarium  tenaga  medis,  non medis,  paramedis  dan  non  paramedis  untuk  jasa pelayanan medis; Honorarium Tim kegiatan;
Honorarium Piket; Honorarium Tenaga Dokter Spesialis,  Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis.; serta Honorarium Tim PHO/FHO.
Sedangkan  pos  belanja  Honorariun  non  PNS terdiri  dari:  Honorarium  Pegawai  Honorer/tidak  tetap; Honorarium  Pelaksana/Peserta  Kegiatan;  Honorarium Piket;  Honorarium  Tim  kegiatan;  serta  Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah.
Untuk  belanja  Pegawai  BOS  adalah  belanja yang  dialokasikan  guna  Belanja  Pegawai  Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Tabel 3. Perbandingan Belanja Pegawai pada Pos BelanjaLangsung di APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran
2019-2020 Uraian Tahun Anggaran Persentase Naik/Turun 2019 2020 BELANJA LANGSUNG Rp. 1.396.956.337.772,00 Rp. 1.207.559.362.621,00 (12,78) Honorarium PNS; RP. 2.196.460.000,00 RP. 23.168.517.250,00 954,81
Honorariun non PNS Rp. 55.290.744.000,00 Rp. 178.019.243.060,00 221,97 Belanja pegawai BOS Rp. 4.252.524.000,00 Rp. 5.073.898.000,00 19,31
Apabila  pada  belanja  tidak  langsung  terdapat penurunan  anggaran  belanja  pegawai  maka  di  belanja langsung  yang  terjadi  justru  sebaliknya  yaitu  terdapat peningkatan jumlah belanja sebesar Rp. 136.674.335.310,00 atau  naik  200,73  persen  (Tabel  2) . Jika  melihat  pada nomenklatur  pos  belanja  pegawai  dalam  belanja  langsung ini  maka  ada    tiga  macam  jenis  belanja  yaitu  Belanja Honoraium  PNS,  Belanja  Honoraium  non  PNS  serta Belanja Pegawai BOS (Biaya Operasional Sekolah).
Pada  belanja  honorarium  PNS  ternyata  terdapat kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp.
2.196.460.000,00
bertambah menjadi RP. 23.168.517.250,00 di Tahun 2020 atau naik sebesar 954,81 persen.  Bila  dilihat  dari  jumlah  PNS,  hal  ini  terjadi sebaliknya,  yaitu  terjadi  penurunan  jumlah  PNS  di  Tahun 2020 sebanyak 104 orang dari 5469 di Tahun 2019 menjadi 5365 PNS di Tahun 2020.
Tabel 4. Jumlah PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Golongan Tahun 2018-2020 Golongan Tahun 2018 2019 2020 IV 792 794 805 III 3732 3968 3974 II 788 693 575 I 17 14 11 Jumlah 5329 5469 5365

## Sumber:BKPSDM Prov. Kep. Bangka Belitung
Belanja  honorarium  non  PNS  juga  mengalami kenaikan  dari  Rp.  55.290.744.000,00  di  Tahun  2019 menjadi  Rp.  178.019.243.060,00  atau  naik  sebesar  221,97 persen  di  Tahun  2020.  Sebagai  catatan  pada  tenaga  non PNS  atau  yang  sering  disebut  juga  sebagai  tenaga  kontrak berdasarkan data yang terdapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) memang terjadi
peningkatan  jumlah  dari      3112  orang  di  Tahun 2019  menjadi  3246  di  Tahun  2020  atau meningkat  sebesar  4,3  persen  saja.  Ada kemungkinan selama pandemic Covid-19 banyak direkrut  tenaga  kontrak  baru  guna  kegiatan penanganan  terkait  pelaksanaan  3T  (tracing, testing  dan  treatment)  yang  belum  terlaporkan datanya di BKPSDMD.
Untuk  belanja  pegawai  BOS  terjadi peningkatan belanja dari Rp. 4.252.524.000,00 di Tahun  2019  menjadi  Rp.  5.073.898.000,00  di Tahun 2020 atau naik 19,31 persen.
Peningkatan  anggaran  belanja  pegawai  di Tahun  2019  disebabkan  karena  Pemerintah  Provinsi Bangka  Belitung  menaikkan  Tambahan  Penghasilan Pegawai  (TPP)  ASN  yang  kenaikannya  bervariasi antara  20-50  persen.  Walau  pun  di  Tahun  yang  sama Pemerintah  Provinsi  Kepuluan  Bangka  Belitung menerapkan pendekatan single sallary dengan menghilangkan  belanja  honorarium  kegiatan  dan efisiensi  belanja  rutin  (ATK,  SPPD  satu  pintu, kebijakan pemanfaatan kendaraan operasional, pembatasan  jumlah  kendaraan),  yang  kemudian dikonversikan  untuk  kenaikan  TPP).  Namun  kenaikan TPP ternyata jumlahnya lebih besar dari konversi honor dan  hasil  efisiensi  pengalihan  belanja  barang  dan  jasa pada  belanja  rutin.  Hal  ini  juga  menyebabkan berkurangnya  pos  belanja  langsung  yang  dialihkan  ke belanja  pegawai  (tidak  langsung)  dalam  bentuk kenaikan TPP.
Sedangkan kenaikan di Tahun 2020 disebabkan beberapa  kebijakan  yang  bersifat  efisiensi  anggaran  di Tahun  2019  tersebut  dikembalikan  lagi  seperti  Tahun 2018 (tanpa upaya efisiensi). Misalnya bila sebelumnya di  Tahun  2019  honorarium  untuk  pengelola  keuangan (PA, PPK, PPTK, Pengurus Barang, dan lain lain tidak lagi  dibayarkan  karena  telah  dilakukan  peningkatan TPP,  maka  di  Tahun  2020  hal  itu  dibayarkan  kembali dengan  pertimbangan  faktor  resiko  dan  beban  kerja. Demikian  pula  kendaraan  operasional  kembali  boleh
dibawa  pulang  ke  rumah  lagi  dengan  pertimbangan  untuk memberikan  kemudahan  operasionalisasi  tugas  Kepala  Perangkat Daerah. Akan tetapi semua kebijakan tersebut tidak diikuti dengan penyesuaian  kembali  terhadap  besaran  TPP  (yang  sudah dinaikan).
Kondisi  tersebut  kemudian  menyebabkan  kenaikan  yang sangat  besar  pada  pos  belanja  pegawai.  Kondisi  ini  dapat menyebabkan citra negatif bagi aparatur dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai gambaran jika melihat trend belanja  pegawai  dengan  mengamati  persentase  belanja  pegawai terhadap  belanja  daerah  secara  total  dalam  kurun  waktu  lima Tahun terakhir,  maka Tahun 2020 merupakan yang tertinggi yaitu 35,38  persen.  Pada  Tahun  2017  tercatat  angka  yang  juga  cukup tinggi  yaitu  31,55  persen.  Namun  kondisi  tersebut  dapat dimaklumi  karena  di  Tahun  2017  adalah  pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang  menyebabkan  adanya tambahan  sekitar  2000  lebih  pegawai  di  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung.  Sedangkan  persentase  terendah dalam belanja pegawai adalah di Tahun 2015 yaitu 19,73 persen.
Tabel 5. Persentase Belanja Pegawai Terhadap Belanja Total APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran
2015-2020
TAHU N Belanja Pegawai (BP) Belanja Total APBD (BT) % Angga ran Tidak Langsung Langsung BP/ BT 2015 347.016.633. 146,16 92.273.195.3 30,00 2.226.354.387 .053,48 19,7 3 2016 429.926.074. 527,94 105.050.534. 080,00 2.354.864.921 .673,87 22,7 2 2017 667.619.827. 029,36 152.558.482. 700,00 2.598.989.042 .215,22 31,5 5 2018 705.272.537. 397,66 42.759.193.6 00,00 2.596.704.155 .898,11 28,8 0 2019 831.673.001. 025,99 68.587.323.0 00,00 3.064.703.819 .549,99 29,3 7 2020 788.366.079. 751,58 206.261.658. 310,00 2.775.738.991 .930,58 35,8 3
Hal  lain  yang  perlu  diingat  lagi  bahwa belanja  pegawai  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini belum  termasuk  belanja  perjalanan  dinas  yang  ada pada  belanja  langsung  yaitu  di  pos  belanja pengadaan  barang  dan  jasa.  Jumlahnya  cukup  besar yaitu sekitar Rp. 174 milyar lebih di 2020.
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  pernah membuat  pernyataan  yang  cukup  mengejutkan bahwa terdapat sekitar 70 persen APBD habis untuk belanja PNS
pemerintah daerah
( https://tirto.id/menilik-masifnya-alokasi-belanja- pegawai-pemerintah-daerah-emtP ). Menurut Sri Mulyani  yang  pernah  menjabat  sebagai  Direktur Pelaksanan  Bank  Dunia  ini,  efisiensi  dalam pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  kurang.  Hal  tersebut  terlihat  dari Efisiensi  yang  kurang  dilaksanakan.    Menurutnya, porsi  belanja  pegawai  masih  tinggi  yaitu  36  persen. Kemudian PNS juga penggunaan belanja barang dan jasa  terutama  perjalanan  dinas.  Sri  Mulyani menyampaikan data yang cukup mengejutkan bahwa Alokasi  APBD,  sebesar  31persen  habis  untuk perjalanan  dinas  dan  jasa  kantor.  Kemudian  36 persen  APBD  habis  untuk  belanja  gaji  pegawai. Dijelaskannya  pula  bahwa  APBD  tersebut    hampir 70  persen  untuk  mengurusi  orang-orang  pemda ( https://www.cnbcindonesia.com/news/2019111419 3254-4-115387/ ).
Khusus untuk pemerintah provinsi di Indonesia maka  kondisi  yang  dapat  dilihat  adalah  berdasarkan data dari BPS yang dipublikasi oleh tirto.id berikut ini: di Tahun 2016 dan 2017 besaran angka belanja pegawai di  provinsi  se  Indonesia  adalah  berkisar  antara  18,5 persen  sampai  26,3  persen  dari  total  belanja  di  APBD. Besaran  belanja  pegawai  tersebut  belum  termasuk seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yaitu belanja  barang  jasa  yang  didalamnya  terdapat  pula belanja perjalanan dinas dan honor kegiatan.
Para  pegawai  pemerintahan  apalagi  para  pejabat seharusnya  memperlihatkan  sikap  keprihatinan  dan  turut bersimpati  kepada  masyarakat  yang  mengalami  kesulitan  sangat hebat di masa pandemic. Tetapi peningkatan belanja pegawai juga dapat  ditafsirkan  bahwa  para  pegawai  utamanya  para  pengambil kebijakan  di  daerah  ini  belum  memiliki  kepedulian  yang  tinggi pada  substansi  persoalan  yang  dihadapi  daerah.    Jika  terhadap belanja-belanja  lain  di  luar  belanja  pegawai  dapat  dilakukan sejumlah  perubahan  berupa  pengalihan  dan  pengurangan  maka seharusnya  pada  pos  belanja  pegawai  yang  serupa  juga  dapat dilakukan bahkan dilakukan pertama untuk hal-hal yang memang tidak langsung terkait dengan kepentingan kinerja organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.
Fenomena  meningkatnya  belanja  pegawai  dalam anggaran  belanja  ini  sebenarnya  mudah  dilacak  sebagai kepentingan  politis  para  pejabat  (Kumorotomo:  2018) seperti  dalam  pengalokasian  dana  hibah  dan  bantuan  yang meningkat mendekati atau menjelang pilkada. Namun untuk kasus  belanja  pegawai  dalam  pos  belanja  langsung  dapat dikategorikan  sebagai budget  maximizer yang  bukan merupakan  hal  baru  dalam  bidang  administrasi  publik seperti  yang  diuraikan  oleh  Tullock  (1965),  Niskanen (1971)  atau  Balis  dan  Dion  (1991)  dalam  Kumorotomo (1918).  Intinya  adalah  bahwa  pegawai  pemerintah sebenarnya  adalah  aktor  rasional  yang  akan  cenderung berusaha  meningkatkan  besaran  anggaran  untuk  jabatan atau satuan kerja yang dikelolanya. Dengan demikian maka para pegawai akan terus berkeinginan untuk memaksimalkan  anggaran  untuk  membiayai  kegiatan  bagi dirinya  sampai  pada  titik  dimana  mereka  tidak  lagi  terlalu peduli  apakah  anggaran  tersebut  akan  memiliki  manfaat baik langsung ataupun tidak langsung kepada masyakat.
Hal  seperti  ini  nampaknya  agak  sejalan  dengan sinyalmen  yang  disampaikan  Abdullah  (2012  dalam  Junita 2015)  bahwa  kebijakan,  arah  dan  strategi  dalam penganggaran menjadi ajang pertarungan kekuatan, dimana masing-masing  pihak  dalam  hal  ini  pihak  eksekutif  dan legislatif  berupaya  untuk  memenuhi  kepentingannya masing-masing ( self-interest ), sehingga sering
mengorbankan  dan  mengabaikan  kepentingan publik.
Di dalam etika pelayanan publik terdapat seperangkat  nilai  yang  dapat  digunakan  sebagai acuan,  referensi,  dan  penuntun  bagi  birokrasi publik  atau  PNS  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya.  Salah  satu  nilai  tersebut  adalah nilai accountable yang  menurut  Harty  (1977) dalam  Yuniningsih  (Ed)  :  2018)  adalah merupakan  suatu  istilah  yang  diterapkan  guna mengukur apakah dana publik telah dipergunakan secara  tepat  dan  tidak  digunakan  secara  ilegal. Persoalannya sejauh mana masyarakat mengetahui bahwa informasi tentang
membengkaknya anggaran biasa pegawai tersebut  dapat  dengan  mudah  diperoleh?  Apakah Lembaga yang mendapat mandat untuk mengawal  berbagai  kepentingan  public  dalam anggaran sengaja tutup mata terhadap hal ini atau memang tidak sensitif melihat fenomena anggaran ini sebagai hal yang kurang pas di saat semua pihak berkonstrasi menghadapi pandemic.
Anggaran belanja merupakan indikator kualitas pelayanan  publik  yang  dapat  diberikan  dan  prioritas pembangunan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. (Sharkansky:  1967  dalam  Junita  :  2015).  Anggaran tersebut  juga  dapat  dipandang  sebagai  posisi  tawar ( bargaining  position )  dari  para  pembuat  keputusan anggaran  yang  ada  di  pemerintahan  (Rubin,  1996). Perubahan  anggaran  belanja  ( rebudgeting )  dengan demikian  dapat  menjadi  gambaran  akan  adanya perubahan  target  pelayanan  pubik  dan  orientasi pembangunan daerah, setidaknya untuk jangka pendek. https://syukriy.wordpress.com/2012/11/26/hubungan- keagenan-antara-kepala-daerah-dan-kepala-skpd/

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  terlihat bahwa memang terdapat penurunan pada jumlah belanja APBD  Provinsi  Kepulaun  Bangka  Belitung  di  masa
pendemi  Covid-19  yang  disebabkan  berkurangnya  pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan dari Pemerintah.  Pengurangan  jumlah  belanja  umumnya  terjadi  baik pada  pos  baik  pada  belanja  langsung  maupun  belanja  tidak langsung.
Belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  di  masa  Pandemi  Covid-19  kondisinya sebagai  berikut:  untuk  belanja  pegawai  pada  belanja tidak  langsung  mengalami  penurunan  sebesar  6,66 persen. Sedangkan belanja pegawai pada pos belanja langsung  mengalami  kenaikan  sangat  tinggi  yaitu mencapai 200,73 persen.  Hal tersebut terjadi karena adanya  kenaikan  pada  belanja  honor  PNS  sebesar 954,81 persen dan belanja pegawai non PNS sebesar 221,97  persen  serta  belanja  pegawai  BOS  sebesar 19,31 persen. Meningkatnya belanja pegawai tersebut membuat  persentase  belanja  pegawai  terhadap belanja  daerah  secara  total  maka  Tahun  2020 merupakan yang tertinggi dalam lima Tahun terakhir yaitu 35,38 persen.

## DAFTAR PUSTAKA
(2020). Bahan Paparan Sekretaris Daerah: Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran 2020. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Junita, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah. Jurnal Manajemen dan Keuangan , Vol. 4, o.2 November.
Kumorotomo, W. (2018). Politik Anggaran di Indonesia. Yogyakarta: PT Jogja Power.
Rachma, M. Y. (2005). Determinan Belanja Pegawai pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah , Vol. 4 No. 3, Januari-Maret 2017.
Rubin, I. S. (1990). Budget Theory and Budget Practice : How good the Fit. Chatham New Jersey: Chatham House Publishers.
Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus pada Pemerintahan Provinsi Banten. Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi , Volume 17 Nomor 2, Desember 2020.
Siagian. (1999). Patologi Birokrasi : Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta: Jakarta Ghalia.
Wahyudi  Kumorotomo;  Erwan  Agus  Purwanto  (ed).  (2005). Anggaran  Berbasis  Kinerja  Konsep  dan  Aplikasinya. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.
Yuningsing, T. (. (2018). Etika Administrasi Publik. Semarang: Program Doktor Administrasi, Publik Press FISIP UNDIP.
https://tirto.id/menilik-masifnya-alokasi-belanja-pegawai-pemerintah-daerah-emtP https://syukriy.wordpress.com/2012/11/26/hubungan-keagenan-antara-kepala-daerah-dan-kepala-skpd/ https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114193254-4-115387/
https://babelprov.go.id/content/perubahan-apbd-tahun-2020-refocusing-dan-realokasi-anggaran-penanganan-covid-19 https://babel.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05 ).
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190719/10/1126443/alokasi-apbd-paling-dominan-untuk-belanja-pegawai- https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114193254-4-115387/data-mengejutkan-sri-mulyani-70-apdb-habis-untuk- pns-pemda