Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 2 September 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal 697 – 709

## EFEKTIVITAS  PENERAPAN APLIKASI SISKEUDES SEBAGAI SISTEM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KOMPARATIF DI KOTA AMBON DAN
KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT)
Oleh :
Linda Grace Loupatty Jurusan Akuntansi FEB Universitas Pattimura Ambon E-mail:  lindagrace.loupatty@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  16  Agustus - 2022 Accepted  25 Agustus - 2022 Available Online 30  September - 2022 This research is a comparative study that aims to evaluate whether the application of the Village Financial System (Siskeudes) application and the Village Financial
Management  Oversight  System  in  Ambon  City  and  Kairatu  District,  West  Seram Regency has been running effectively. The conceptual framework in this study uses the  effectiveness  theory  of  Walter  Jack  Duncan  (1981)  using  indicators  of  goal attainment, integration and adaptability. The types of data used are primary data and  secondary  data.  Data  collection  techniques  are  observation,  interviews  and documentation. The results of the study show that the implementation of Siskeudes in  30  villages/countries  in  Ambon  City  has  been  running  effectively.  Around  25 Villages/Countries namely Leahari Country, Hutumuri Country, Rutong Country, Refinery  Country,  Hatalai  Country,  Ema  Country,  Hukurila  Country,  Naku Country,  Latuhalat  Country,  Nusaniwe  Country,  Seilale  Country,  Urimesseng Country,  Batu  Merah  Country,  Soya  Country,  Villages  Latta,  Nania  Village, Waiheru  Village,  Negeri  Halong,  Negeri  Hatiwe  besar,  Negeri  Laha,  Negeri Rumahtiga,  Negeri  Tawiri,  Hunuth  Village,  Poka  Village,  Wayame  Village  have implemented  village  financial  management  procedures  in  a  transparent, accountable, participatory, orderly and disciplined budget. And 5 other villages, namely Negeri  Amahusu, Negeri  Passo, Negeri  Hative Kecil, Galala Village and Negeri  Lama  Village,  are  still  in  the  process  of  improving  their  financial management  to  make  it  better.  The  monitoring  system  has  also  been  running effectively  so  that  the  implementation  of  Siskeudes  in  30  villages/countries  in Ambon City has had a very positive impact, which has been able to improve village financial management performance. However, the results of research in 6 villages in Kairatu District, West Seram Regency, namely in Kamarian Village, Seruawan Village,  Uraur  Village,  Waipirit  Village  and  Hatusua  Village,  show  that  the implementation of the siskeudes application and the village financial management monitoring system has not been effective. This is because the implementation of the siskeudes application is still offline. Financial reporting that is still offline creates many problems. Resulting in village government apparatus losing authority in the village  financial  management  process  to  become  more  transparent,  accountable and participatory, as well as more orderly and budget discipline. In addition to the offline application of the Siskeudes application, several factors were found which were considered to be obstacles in achieving goals, integration and adaptation of the Siskeudes application in  Kairatu  District, West  Seram Regency, namely; The quality of human resources, both village apparatus and village financial operators, is still inadequate, IT mastery is low, the submitting or posting process is only under the  authority  of  district-level  operators,  the  available  Internet  network  is inadequate, so the system often experiences errors, not  all types of activities are contained in the Siskeudes application, the needs of each village are not the same so that Siskeudes must be adapted to the needs of the village, the availability of IT infrastructure  facilities  in  the  village  is  inadequate,  lack  of  training,  technical guidance  and  assistance,  regulations  that  change  frequently  and  minimal operational budgets. Keyword : effectiveness,
siskeudes application, monitoring system, village finance

## 1. PENDAHULUAN
Dengan  disahkannya  UU  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  desa  diberikan  kesempatan yang  besar  untuk  mengurus  tata  pemerintahannya sendiri  serta  pelaksanaan  pembangunan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup masyarakat  desa.  Selain  itu  pemerintah  desa diharapkan  untuk  lebih  mandiri  dalam  mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki,  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan  desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Kekhawatiran terhadap pengelolaan keuangan  desa  yang  akuntabel,  transparan, partisipatif,  tertib  dan  disiplin  anggaran  menjadi dasar  dibuatlah  sebuah  aplikasi  pengelolaan keuangan  desa  atau  lebih  dikenal  dengan  nama Aplikasi Siskeudes. Hal  itu  juga  didukung  oleh Survei  yang  dilakukan  BPKP  pada  akhir  Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai  dari  pemerintah  desa  yang  minim  sarana prasarana  karena  kendala  supply  listrik,   hingga pemerintah  desa  yang  sudah  maju  karena  telah berbasis teknologi (web/internet).
Kualitas  SDM  rata-rata  belum  memadai (belum  memahami  pengelolaan  keuangan)  karena tingkat pendidikannya yang bervariasi. Di samping itu,  masih  terdapat  desa  yang  belum  menyusun Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  Desa,  belum memiliki  prosedur  yang  dibutuhkan  untuk menjamin  tertib  administrasi  dan  pengelolaan keuangan  serta  kekayaan  milik  desa,  serta   belum menyusun  laporan  sesuai  ketentuan.  Evaluasi APBDesa  juga  belum  didukung  kesiapan  aparat kecamatan  serta  pengawasan  belum  didukung SDM yang memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.( https://www.bpkp.go.id/sakd/ko nten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp ).
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  di beberapa  daerah  di  Indonesia  tentang  penerapan Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes),  misalnya penelitian    Cahyo,  Lukito  (2018),  Sulistyowati (2019),  William  Indra  S.  Mooduto  dan  Herlina Karim  (2020),  Zain,  Iqrha  (2020),  Shiella,  Tias Autdry  Permehi  (2021),  Loupatty,  L.G.  (2022), Dimana  hasil  penelitian-penelitian  tersebut  dapat memberi gambaran bahwa implementasi Siskeudes belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Banyak kendala  yang  dihadapi  desa  dalam  menerapkan aplikasi tersebut
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang  sebelumnya  dikenal  dengan  nama  SIMDA
Desa  adalah  merupakan  aplikasi  sederhana  yang dikembangkan  oleh  BPK-RI,  BPKP  bersama Ditjen  Bina  Pemerintahan  Desa  Kementerian Dalam  Negeri    dalam  rangka  meningkatkan kualitas  tata  kelola  keuangan  desa.  Aplikasi Siskeudes dikembangkan dalam rangka mengawal program prioritas pemerintah dalam Nawa Cita ke- 2  yaitu;  “ Membangun  Indonesia  dari  pinggiran dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.
Fitur-fitur dalam Aplikasi Siskeudes dirancang  sangat  sederhana  dan user  friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan  aplikasi  tersebut.  Namun  hingga saat ini Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) belum  dapat  dipergunakan  secara  maksimal. Kendala-kendala  yang  dihadapi  desa  dalam menerapkan  aplikasi  Siskeudes  adalah  sangat beragam.
Pertama ,  kompetensi  aparatur  desa  masih sangat rendah. Menurut Jack Gordon (1988) ada 6 aspek  yang  terkandung  di  dalam  konsep kompetensi,  diantaranya  adalah  pengetahuan ( knowledge ), Pemahaman ( understanding ), kemampuan  ( skill ),  nilai  ( value ),  Sikap  ( attitude ) dan  minat  ( interest ).  Maka  dalam  konteks kompetensi  aparatur  desa,  untuk  bisa  menjadi seorang  aparatur  desa  yang  kompeten,  maka seseorang itu harus memiliki tingkat pengetahuan, pemahaman,  kemampuan,  nilai,  sikap  dan  minat yang  baik  dan  cukup    terhadap  tugas  dan kewajibannya  sebagai  aparatur  desa.  Kompetensi aparatur desa masih sangat rendah mengakibatkan pengelolaan  keuangan  desa  dari  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  sampai dengan  pertanggungjawaban  belum  optimal. Sering terjadi ketidaksinkronan data antara kepala desa dan staf desa karena faktor disposisi.
Kedua, ketersediaan  sumberdaya  manusia yang  cakap  dan  handal  dalam  pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi belum memadai.  Banyak  desa  di  Indonesia  masih terkendala  pada  kemampuan  operator-operator Siskeudes yang belum mahir dalam mengoperasikan  sistem  tersebut,  dikarenakan kurangnya  bimbingan  teknis  berupa  pelatihan- pelatihan,  dan  adanya  upgrade  sistem  yang dilakukan secara periodik oleh BPKP.
Ketiga, kualitas  SDM  yang  rendah  dalam pengelolaan  keuangan  desa  berpengaruh  terhadap penggunaan  dana  desa  berupa  penggunaan  yang tidak sesuai dengan Permendesa PDTT, misalnya; pekerjaan yang dikerjakan pihak ketiga seluruhnya, kelebihan  pembayaran,  dan  pencairan  dana  desa dari  rekening  yang  tidak  sesuai  prosedur.  Akan berdampak  terhadap  pelaporan  keuangan  desa dalam  Aplikasi  Siskeudes.  Penelitian  yang
dilakukan oleh Wiguna, dkk (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.
Keempat , penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  secara  online  sering  terkendala ketersediaan  jaringan  listrik  dan  jaringan  internet ke seluruh desa. Ini merupakan kendala yang cukup urgent untuk diatasi. Bahwa membangun Indonesia dari  pinggiran  sesungguhnya  harus  merupakan sinergitas  dari  seluruh  komponen  perangkat pemerintahan  pusat  dan  daerah,  karena  di  era digitalisasi  ini,  infrastruktur  listrik  dan  jaringan internet sangat dibutuhkan.
Kelima, Letak Geografis dan topografi desa akan sangat berpengaruh terhadap  koordinasi dan pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa.  Hampir sebagian  besar  desa-desa  di  Indonesia  masih mengalami  kendala  transportasi  dan  komunikasi khususnya  desa-desa  di  daerah  3T  (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang sangat sulit dijangkau karena faktor geografis dan topografi desa.
Kendala-kendala tersebut diatas merupakan fenomena  yang  juga  terjadi  dalam  pengelolaan keuangan  desa  di  Kota  Ambon  dan  Kecamatan Kairatu  Kabupaten  Seram  bagian  Barat.  Kota ambon memiliki 10 desa dan 20 negeri (desa adat), sedangkan  Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram bagian  Barat  memiliki  6  desa.  Penelitian  ini dilakukan di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten  Seram  bagian  Barat  adalah  untuk melakukan komparasi terhadap penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sebuah sistem  pengawasan  desa,  yang    saat  ini  sudah menggunakan    Aplikasi  Siskeudes  online  dengan versi  rilis  V2.R2.04  atau  Siskeudes  2.0.4  yang dirilis  pertama  kali  oleh  Tim  Kemendagri  dan BPKP pada tanggal 20 September  2021.
Kota  Ambon  sebagai  Ibu  Kota  Provinsi Maluku  merupakan  barometer  dalam  mengukur efektivitas pelaksanaan sebuah kebijakan pemerintah pusat,  yang tentunya diharapkan tidak memiliki/mengalami  kendala-kendala  tersebut diatas.    Sedangkan  Kecamatan  Kairatu  adalah sebuah  kecamatan  di  Kabupaten  Seram  Bagian barat  yang  sangat  dekat  dengan  Kota  Ambon. Tetapi  memiliki  posisi  geografis  dan  topografi yang berbeda.
Kajian  penelitian  ini  akan  mengkomparasi penerapan  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) di kedua daerah tersebut. Permasalahan  penelitian  ini  adalah  apakah penerapan  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  dan  Sistem  Pengawasan  Pengelolaan Keuangan  Desa  di  Kota  Ambon  dan  Kecamatan Kairatu  Kabupaten  Seram  bagian  Barat  sudah berjalan  efektif.    Tujuan  penelitian  adalah  untuk
mengevaluasi  apakah  penerapan  aplikasi  Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat sudah berjalan efektif.

## 2. KAJIAN
PUSTAKA

## DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Efektivitas
“Efektifitas  adalah  suatu  keadaan  yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan  suatu  perbuatan  denngan  maksud tertentu  yang  memang  dikehendaki.  Maka  orang itu  dikatakan  efektif  kalau  menimbulkan  atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.  (The  Liang  Gie,  1967)”. Suatu  hal dikatakan  efektif adalah jika suatu kegiatan yang telah  dilakukan  memenuhi  target  yang  diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan.
Lebih  lanjut dikatakan   Richard M. Steirs, (1985 : 2) “Bahwa makin rasional suatu organisasi, makin  besar  kemampuan  yang  diperoleh  ke  arah tujuan,  organisasi  makin  efektif  pula.  Dengan demikian  efektifitas  dipandang  sebagai  tujuan akhir  oleh  sebagian  besar  organisasi  setidaknya secara  teoritis”.  Definisi  ini  menyatakan  bahwa efektifitas  dimaksudkan  seberapa  jauh  organisasi itu  mencapai  tujuan  sebegitu  jauh  pula  tingkat efektifitas  yang  telah  dicapai.  Berarti  suatu kebijakan  dapat  dianggap  sudah  efektif  apabila target dari tujuan kebijakan telah terpenuhi. Maka yang  dimaksud  Efektivitas  Kebijakan  adalah keberhasilan implemintasi kebijakan tersebut dapat dicapai secara tepat waktu.
Efektivitas  menurut  Arianto,2020  (dalam Loupatty,  L.  G.,  2022) adalah  unsur  pokok  untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Sedangkan menurut Sutra dan  Prabawa  (2020),  efektivitas  adalah  seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan  keluaran  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Ini  berarti  bahwa  apabila  suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik  dalam  waktu,  biaya  maupun  mutunya,  maka dapat dikatakan efektif.
Menurut  Walter  Jack  Duncan,  (1981) efektivitas  adalah  “sebuah  kebijakan  akan  terkait dengan pemenuhan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan  tersebut,  integrasi  sub-sub  sistem  dan derajad kepuasan masyarakat”. Efektivitas menurut    Duncan  (1981),  meliputi  pencapaian tujuan,  integrasi  dan  adaptasi.  Ukuran  tingkat efektivitas dikemukakan oleh Duncan dalam buku Richard  Steers,  Efektivitas  Organisasi  adalah sebagai berikut: (dalam Baria 2019; Alemmantara, 2019; Yoga, 2019) adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian Tujuan.
Keseluruhan upaya organisasi dalam pencapaian  tujuan  harus  dipandang  sebagai suatu  bentuk  proses.  Oleh  karena  itu,  agar pencapaian  tujuan  akhir  semakin  terjamin, diperlukan  pentahapan,  baik  dalam  segi pentahapan pencapaian bagian-bagiannya ataupun pentahapan dalam  arti periodesasinya. Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  2  sub-indikator, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret dalam pencapaian suatu organisasi.
2. Integrasi. Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi  untuk  mengadakan  sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai  macam  organisasi  lainnya.  Integrasi terdiri dari 2 sub-indikator,  yaitu prosedur dan proses sosialisasi
3. Adaptasi. Proses  penyesuaian  diri  yang  dilakukan individu untuk menyelaraskan dirinya terhadap perubahan  yang  terjadi  di  lingkungannya.
Adaptasi  terdiri  dari  peningkatan  kemampuan dan sarana prasarana.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan  desa  yang  didapatkan  melalui sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Jadi alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun terus bertambah (Arianto, 2020).
Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  suatu bentuk  tahap  atau  proses  dalam  mengelola keuangan  desa  yang  terdiri  dari  4  tahap  yaitu perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan  dan pelaporan keuangan desa (Malahika, 2018);
1. Perencanaan. Perencanaan  merupakan  tahap  perumusan program/kegiatan  yang  akan  dilaksanakan pada  desa  yang  bersangkutan.  Pemerintah desa  melakukan  perencanaan  dalam  rangka pembangunan  desa  yang  sesuai  dengan kewenangannya.
2. Pelaksanaan. Pelaksanaan  keuangan  desa  merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian secara bertahap dilaksanakan  dalam  proses  pembangunan desa.  Untuk  mencapai  target  pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik.
3. Penatausahaan. Penatausahaan  keuangan  desa  merupakan suatu  kegiatan  pada  tahap  ini  proses
penatausahaan  dalam  proses  pembangunan desa dan laporan harus dilakukan dengan baik. Dalam  tahap  ini  seluruh  kegiatan  yang  telah dilaksanakan  dikelompokan  dan  disusun dengan baik untuk dilaporkan.
4. Pelaporan. Pelaporan  keuangan  desa  yang  dimaksud adalah tahap terakhir dari bentuk pengelolaan keuangan  desa.  Setelah  semua  proses  telah selesai  akan  disusun  dalam  bentuk  laporan keuangan  dan  kemudian  akan  dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan.
Tahapan  tersebut  di  atas  sejalan  dengan Permendagri  No.  20  Tahun  2018  tentang pengelolaan  keuangan  desa  yang  menyebutkan, "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa. Sedangkan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa"  (Basri  dkk, 2021)

## Sistem Keuangan Desa
Sistem  keuangan  dana  desa  merupakan alat terpadu yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan  desa  yang  berdasarkan  pada  asas efisiensi,  ekonomis,  efektif,  transparan,  akuntabel dan auditable (Purnama dan Puspasari, 2019) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan  oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) bekerjasama  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri (Mendagri)  untuk  membantu  pemerintah  desa dalam  melakukan  pelaporan  keuangan  desa  yang bertujuan  agar  pengelolaan  keuangan  desa  bisa lebih  bersih,  tertib,  efektif  dan  efisien  serta terwujudnya  pengelolaan  keuangan  desa  yang transparan,  akuntabel  partisipatif  serta  dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran  (BPKP, 2018 dalam Febriyani dan Suprajitno, 2020).

## Aplikasi Siskeudes
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan
aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah  (BPKP)  yang  bekerjasama  dengan Kementerian  Dalam  Negeri  (Mendagri)  untuk membantu  pemerintah  desa  dalam  melakukan laporan  keuangan  desa  dengan  tujuan  agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif  dan  efisien  serta  terwujudnya  pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan, akuntabel
partisipatif serta dapat dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Febriyani dan Suprajitno 2020).
Aplikasi  keuangan  desa  ini  menggunakan database Microsoft  Acces sehingga  lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa  termasuk  dalam  kelompok  skala  kecil, sehingga  lebih  tepat  ditangani  secara  mudah dengan  database  acces  ini.  Penggunaan  aplikasi dengan menggunakan database SQL Server hanya dikhususkan  untuk  tujuan  tertentu  atau  volume transaksi  sudah  masuk  dalam  kategori  skala menengah (Abdullah dan Samad, 2019).
Fitur-fitur  yng  ada  dalam  aplikasi  sistem keuangan desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan  aplikasi  sistem  keuangan  desa. Proses  penginputan  sekali  dengan  transaksi  yang ada,  dapat  menghasilkan  output  berupa  dokumen penatausahaan  dan  laporan-laporan  yang  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain dokumen penatausahaan; Bukti penerimaan; Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP);  Surat  Setoran Pajak (SSP); dan pelaporan. (Indrianti, dkk., 2020).

## Dasar Hukum Siskeudes
UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa merupakan  suatu  tonggak  baru  dalam  sistem otonomi  desa,dalam  UU  ini  desa  diberi  otoritasi yang luas dalam mengelola tata pemerintah sendiri serta  termasuk  dalam  pelaksanaan  pembangunan desa  untuk  peningkatan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk mengelola  keuangan  dan  kekayaan  milik  desa. Penerimaan  dana  oleh  pemerintah  desa  tentunya akan  berdampak  pada  tuntutan  tanggungjawab pengelolaan tersebut dari pengelola (Puspasari dan Purnama, 2018)
Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa serta Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan  APB Desa.  Laporan  hasil  pengelolaan  keuangan  desa merupakan  sebuah  bentuk  pertanggungjawaban kinerja  terhadap  masyarakat  sesuai  dengan Permendagri  No.  113  Tahun  2014  mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengungkapan  dalam  bentuk  laporan  digunakan masyarakat untuk memberikan penilaian atas hasil kinerja  aparatur  desa  serta  sebagai  media  dalam menunjukan  transparasi  dan  akuntabilitas  segala informasi  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan keuangan desa (Puspasari dan Purnama, 2018).
Demi  membantu  penatausahaan  dana desa,  maka  Pemerintah  Pusat  (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang memadai  dan  dapat  diandalkan.  Melalui  aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan  desa. Penggunaan  Siskeudes  juga  dipertegas  dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat  Nomor  B.7508/01-16/08/2016  tertanggal  31 Agustus  2016  kepada  seluruh  kepala  desa  di Indonesia  untuk  memahami  dengan  baik  dan menggunakan  Siskeudes  dalam  pengelolaan keuangan desa (Yuandika dkk., 2020).

## Tujuan Siskeudes
Tujuan  dari  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  adalah  untuk  memudahkan  dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata suatu  kelola  keuangan  desa  secara  optimal  serta sebagai  alat  kendali/tolak  ukur  pengelolaan keuangan  desa  sehingga  tidak  keluar  dari  koridor peraturan  undang-undang  (Abbdulah  dan  Samad, 2019).
Selain itu menurut (Febriani dan Suprajitno,  2020),  Siskeudes  bertujuan  untuk membantu  pengelolaan  keuangan  desa  bisa  lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan  keuangan  desa  yang  transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan  disiplin  anggaran.  Sedangkan  Dewi  dan Julianto (2020) mengemukakan bahwa tujuan dari diciptakannya  Siskeudes  ialah  guna  memberikan bantuan dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

## Sistem Pengawasan Keuangan Desa
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda
bertugas melakukan pengawasan keuangan desa agar proses pembangunan  desa  lebih  akuntabel  sesuai  amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam  rangka  meningkatkan  pengawasan keuangan  Desa,  Pemerintah  telah  dan  akan  terus melakukan  upaya  pengawasan  yang  terintegrasi, efektif dan efisien, melalui:
a. Bupati/walikota  untuk  memberdayakan aparatur  pengawas  fungsional  di  daerah, serta  melakukan  pembinaan  kepada  desa untuk  pelaksanaan  keterbukaan  informasi di desa.
b. Mendorong bupati/walikota untuk mengoptimalkan peran organisasi perangkat  daerah  kabupaten/kota  dan kecamatan dalam
melaksanakan
pendampingan  teknis  penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
c. Meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan Dana Desa melalui pembentukan Sekretariat Pengawalan Dana  Desa  di  kabupaten/kota  yang beranggotakan aparat Dinas
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  Aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) dari Badan  Pengawas  Daerah  (Bawasda) kabupaten/kota dan polisi dari Polres.
d. Kerjasama  dengan  POLRI  melalui  MoU dengan  ruang  lingkup  sosialisasi  dan regulasi, fasilitasi pengamanan, penegakan hukum  dan  pengelolaan  dana  desa termasuk pertukaran informasi dan pembinaan;
e. Kerjasama  dengan  KPK,  Kejaksaan  dan BPKP  untuk  melakukan  pengawasan terhadap penggunaan dana desa;
f. Kerjasama  dengan  Perguruan  Tinggi, Organisasi  Kemasyarakatan,  dan  LSM yang tergabung dalam POKJA masyarakat sipil  dalam  melakukan  monitoring  dan pengawasan penggunaan dana desa; dan
g. Peningkatan  peran  Satgas  Dana  Desa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan  terhadap  penggunaan  dana desa. Selain itu juga dilakukan, penguatan kompetensi  tenaga  pendamping  untuk memperkuat  kapasitas  aparat  Desa  dalam perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,
dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  studi komparatif. Penelitian komparatif menurut Sugiyono  (2014:54)  adalah  “penelitian  yang membandingkan  keadaan  satu  variabel  atau  lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu  yang  berbeda”.  Adapun    studi  komparatif pada penelitian ini digunakan untuk membandingkan  efektivitas  penerapan  Siskeudes sebagai  Sistem  pengawasan  pengelola  kuangan desa  pada  desa/negeri  di  Kota  Ambon  dan Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian barat. Bahwasanya penerapan Siskeudes dimasing- masing  daerah  tentu  akan  menghadapi  persoalan yang  berbeda-beda,  sehingga  dibutuhkan  kajian yang  mendalam  tentang  apa  saja  permasalahan yang  dihadapi  desa/negeri  di  Kota  ambon  dan Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian barat,  dalam  perspektif  Teori  Efektivitas  Duncan dengan Indikator; pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten  Seram Bagian barat, Propinsi Maluku. Kota Ambon memiliki 20 Negeri  (Desa  Adat)  dan  10  Desa  sedangkan Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian Barat  memiliki  6  desa.  Fokus  Penelitian  adalah membandingkan  penerapan  Aplikasi  Siskeudes sebagai sistem pengawasan pengelolaan keuangan desa  pada  36  Desa/Negeri  di  Kota  Ambon  dan Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian Barat  .  Adapun  Desa/Negeri  yang  menjadi  lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 1.  Daftar Lokasi Penelitian
KOTA  AMBON No Nama Desa/Negeri Kecamatan 1 Negeri  Batu Merah Sirimau 2
Negeri  Hative Kecil
3 Negeri  Soya
4 Desa  Galala
5 Negeri  Nusaniwe
Nusaniwe
6 Negeri  Seilale
7 Negeri  Urimesing
8 Negeri  Latuhalat
9 Negeri  Amahusu
10 Negeri  Hative Basar
Teluk Ambon
11 Negeri  Laha
12 Negeri  Rumahtiga
13 Negeri Tawiri
14 Desa  Hunuth
15 Desa  Poka
16 Desa  Wayame
17 Negeri  Ema
Leitimur Selatan
18 Negeri  Hatalai
19 Negeri  Hukurila
20 Negeri  Hutumuri
21 Negeri  Kilang
22 Negeri  Leahari
23 Negeri  Rutong
24 Negeri  Naku
25 Desa  Latta
Teluk Ambon Baguala
26 Desa  Nania 27 Desa  Negeri Lama
28 Desa  Waiheru
29 Negeri  Halong
30 Negeri  Passo
KECAMATAN KAIRATU

## KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
1 Desa  Seruawan
Kairatu 2 Desa  Kamaran
3 Desa  Waimital
4 Desa  Hatusua
5 Desa  Uraur
6 Desa  Waipirit
Sumber: data diolah, 2022

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Komparasi  Efektivitas  Penerapan  Siskeudes Pada  Desa/Negeri  Di  Kota  Ambon  dan Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian Barat
Menurut Kumorotomo (2005:362), “Efektivitas  adalah  suatu  pengukuran  terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi”.  Komparasi  akan  dilakukan  dengan menggunakan  indikator  Teori  Efektivitas  Jack Duncan  (1981),  untuk  mengukur  sejauhmana penyelesaian program ataupun kebijakan Siskeudes  ini  dalam  mencapai  tujuan  tata  kelola keuangan  desa  yang  baik,  terintegrasi  dengan pihak-pihak terkait dalam menghasilkan pelaporan keuangan  desa  yang  transparan,  akuntabel,  dan partisipatif  serta  kemampuan  aparatur  desa  untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut.

## Pencapaian Tujuan
Indikator  pencapaian  tujuan  merupakan keseluruhan upaya aparatur desa dalam mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Dan  ini  merupakan  sebuah  proses    panjang  yang dimulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Titik krusial dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik  yaitu  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Pengelolaan  keuangan  desa  menyimpan  banyak
sekali  persoalan.  Hal  ini  disebabkan  desa  belum siap dalam mengelola anggaran yang sangat besar. Butuh  kemampuan  dan    komitmen  aparatur  desa yang  bersih,  jujur  dan  paham  terhadap  undang- undang  serta  semua  aturan-aturan  pengelolaan keuangan  yang  baik.  Dilain  sisi,  banyak  aparatur desa  yang    memiliki  tingkat  pendidikan  yang rendah,  skill  yang  terbatas  dan  pengetahuan  yang kurang  memadai.  Sehingga  butuh  peningkatan kapasitas  aparatur  desa  dalam  pengelolaan keuangan desa.
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan  kapasitas  aparatur  desa  dengan berbagai  pelatihan,  Bimtek  dan  pendampingan yang  intens  dilakukan  baik  di  Desa,  Kecamatan maupun  Kabupaten/Kota.  Semua  itu  dilakukan semata-mata  agar  pengelolaan  keuangan  desa dapat dilakukan secara transparan,  akuntabel dan partisipatif.  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  di  rancang  dengan  t ujuan untuk memudahkan desa dalam pelaporan keuangan.
Penelitian  ini  akan  membandingkan apakah penerapan Siskeudes di 30 Desa/Negeri di Kota  ambon  dan  6  desa  di  Kecamatan  Kairatu Kabupaten  Seram  bagian  Barat  sudah  menca pai tujuan  yang  diharapkan  pemerintah.  Pencapaian tujuan  akan  meliputi  kurun  waktu  dan  sasasaran yang  merupakan  target  konkrit  dalam  pencapaian suatu organisasi (Baria 2019; Alemmantara, 2019; Yoga, 2019). Sehingga hasil penelitian menunjukan bahwa di awal implementasinya tahun
2015,  desa-desa  ini  masih  kesulitan  untuk mencapai target waktu pelaporan keuangan. Masih kurangnya  sumberdaya  manusia  di  desa  yang paham dan handal dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes,  dan  belum  stabilnya  sistem  jaringan internet sehingga operasi sistem sering mengalami gangguan  teknis,  masih  membutuhkan  intervensi dari dinas terkait dalam hal entri dan posting akun- akun.
Seiring  berjalannya  waktu,  pemerintah Kota  Ambon  telah  berupaya  meningkatkan kapasitas aparatur desa agar lebih familiar dengan aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa,  menyediakan operator  Siskeudes  yang  handal,  pendampingan yang intens dalam proses pelaporan keuangan serta pengawasan melekat terhadap pengelolaan keuangan  desa.  Namun  kondisi  berbeda  terjadi pada 6 Desa di Kecamatan Kairatu. Bahwa hingga kini  desa-desa  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat masih terkendala dalam penerapan Aplikasi Sistem Keuangan  Desa  berbasis online .  Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat masih memberlakukan pelaporan  Sistem  Keuangan  berbasis offline.
Laporan Keuangan Desa dibuat secara manual dan diverifikasi  oleh  operator  di  tingkat  Kabupaten untuk  kemudian  dilaporkan  secara online. Tentu hal ini mengakibatkan pencapaian tujuan penerapan aplikasi Siskeudes tidak berjalan sesuai dengan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  Undang- Undang.  Bahwa  Siskeudes  bertujuan  untuk membantu  pengelolaan  keuangan  desa  agar  lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan  keuangan  desa  yang  transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan  disiplin  anggaran.  Karena  jika  pelaporan Keuangan  Desa  masih  dilakukan  secara offline , akan  memberi  peluang  adanya  intervensi  pihak- pihak  tertentu  dalam  memanipulasi  Laporan Keuangan Desa.
Dari  pengamatan  di  30  Desa/Negeri  di Kota  Ambon,  ditemukan  bahwa  Siskeudes  sangat membantu aparatur desa dalam membuat pelaporan keuangan desa. Sebanyak 25
Desa/Negeri dapat menyelesaikan tahapan pelaporan keuangan tepat waktu dan 5 desa lainnya masih dalam proses perbaikan tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik. Waktu yang disediakan untuk  mengoperasikan  Siskeudes    sudah  sangat memadai.  Dan  ada  beberapa  desa/negeri  yang belum mencapai target waktu disebabkan pada hal- hal teknis pelaksanaan, misalnya jaringan internet yang  sering  error,  dan  keterlambatan  penginputan transaksi.
Observasi  yang  dilakukan  pada    6  Desa  di Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian Barat,  ditemukan  bahwa  penerapan  aplikasi Siskeudes  belum  sesuai  dengan  aturan  pelaksana
yang  ditetapkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan Pemerintah  (BPKP),  karena  Sistem  Keuangan Desa  masih  dilakukan  secara offline. Hal  ini disebabkan  oleh  infrastuktur  sistem  Teknologi Informasi  belum  tersedia  merata  di  6  Desa  di Kecamatan Kairatu, mengakibatkan Akses Internet dan  jaringan  telephone  belum  memadai    serta supply  listrik  yang  sering  mengalami  gangguan. Pelaporan  keuangan  Desa  yang  masih  bersifat offline mengakibatkan  waktu  pelaporan  menjadi tidak  terkontrol.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  kondisi geografis  dan  topografi  desa  yang  jauh  dan terpencil  dari  ibukota  Kabupaten  yang  terletak  di kota  Piru  dan  didukung  oleh  Sarana  transportasi yang  belum  lancar,  mengakibatkan  Pelaporan Keuangan  desa  sering  tidak  tepat  waktu.  Dengan kondisi  seperti  ini,  sudah  saatnya  Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan berbagai  terobosan  untuk  mengatasi  hal-hal  yang krusial dalam penerapan aplikasi Siskeudes.

## Integrasi
Indikator integrasi merupakan pengukuran  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi untuk  mengadakan  sosialisasi,  pengembangan konsensus  (mengenai  kesepakatan  bersama),  dan komunikasi  dengan  berbagai  macam  organisasi lainnya.  Integrasi  terdiri  dari  prosedur  dan  proses sosialisasi (Baria 2019; Alemmantara, 2019; Yoga, 2019).
Hasil  penelitian  di  Kota  Ambon menunjukan  bahwa  sebanyak  25  Operator Siskeudes  di  30  Desa/Negeri  mengaku  bahwa Aplikasi  Siskeudes  tidak  sulit  untuk  dioperasikan dan  prosedur  penggunaan  aplikasi  cukup  mudah. Sedangkan  operator  Siskeudes  di  5  desa/negeri lainnya  masih  merasa  cukup  kesulitan  dalam mengoperasikan  sistem  ini  dan  belum  cukup familiar  dengan  fitur-fitur  Aplikasi  Siskeudes online  versi  rilis  V2.R2.04  atau  Siskeudes  2.0.4. Untuk itulah sosialisasi penerapan Siskeudes  terus digalakan  Pemerintah  daerah  Kota  Ambon  di  30 desa/negeri.
Kondisi  berbeda  terjadi  pada  integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada 6 desa di Kacamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian Barat.  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  tentang penerapan  Siskeudes  yang  masih  bersifat offline mengakibatkan  integrasi  sistem  berjalan  tidak sebagaimana  mestinya.  Bahwa  sistem offline mengakibatkan aparatur desa kehilangan otoritasnya.  Kewenangan  pelaporan  keuangan dapat  diintervensi  oleh  pihak-pihak  lain.  Dan pekerjaan operator Siskeudes di tingkat Kabupaten akan semakin berat dan dapat berakibat pelaporan keuangan menjadi tidak tepat waktu. Hal ini akan berdampak  pada  kinerja  pengelolaan  keuangan
desa.  Aparatur  Desa  dianggap  tidak  mampu menjalankan amanat  UU Desa No. 6 tahun 2014.
Desa-desa  di  Kecamatan  Kairatu  belum memiliki  sumberdaya  manusia  yang  berkompeten dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan  dapat  memberi  perhatian  yang  serius untuk  mengatasi  hal  ini.  Dengan  semakin  banyak pelatihan,  Bimtek  dan  pendampingan  yang  lebih intens  akan  membantu  desa-desa  yang  masih terkendala dalam sinergitas pengelolaan keuangan desa  untuk  dapat  menghasilkan  sebuah  pelaporan keuangan  desa  yang  transparan,  akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

## Adaptasi
Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang  dilakukan  individu  untuk  menyelaraskan dirinya  terhadap  perubahan  yang  terjadi  di lingkungannya.  Adaptasi  terdiri  dari  peningkatan kemampuan  dan  sarana  prasarana  (Baria  2019; Alemmantara,  2019;  Yoga,  2019).  Operator Siskeudes maupun aparatur desa wajib untuk terus meningkatkan  kemampuan  dalam  beradaptasi dengan  sistem  keuangan  desa  yang  akan  terus mengalami  pembaharuan/perbaikan.    Dan  hasil penelitian  di  Kota  Ambon  menunjukan  bahwa 68,97%  desa  sudah  dapat  beradaptasi  atau menyesuaikan diri dengan aplikasi Siskeudes yang sering  mengalami  perubahan.  Tetapi  ada  sekitar 31,03%  masih  belum  dapat  beradaptasi  dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. 62,07% desa  menyatakan bahwa Siskeudes dapat menjaga  keamanan  data  dari  pihak-pihak  yang merugikan  seperti  hacker,  dan  juga  dari  serangan virus.  Sedangkan  37,93%  desa  belum  paham  soal security  system dari  Aplikasi  Siskeudes  ini. Penggunaan  Aplikasi  Siskeudes  mampu  untuk menghindari  salah  saji  dalam  laporan  keuangan desa  dan  mampu  menyajikan  data  dengan  cepat dan akurat.
Sarana  dan  Prasarana  juga  merupakan faktor  penting  dalam  penerapan  Siskeudes  di  30 desa/negeri  di  Kota  Ambon.    Sebanyak  25 desa/negeri  menyatakan  bahwa  perangkat  keras (komputer;  laptop/desktop)  yang  tersedia  sangat memadai  untuk  penerapan  Siskeudes.  5  Desa lainnya  masih  belum  di  dukung  oleh  penyediaan sarana  dan  prasarana  yg  cukup.  Ketersediaan sumberdaya  manusia    yang  handal  dalam mempergunakan aplikasi Siskeudes telah dirasakan  cukup  memadai  di  20  Desa/Negeri  di kota ambon.
Jika  Dibandingkan  dengan  penerapan Siskeudes  di  Kecamatan  Kairatu,  ditemukan bahwa ke-6 desa (100%) belum dapat beradaptasi dengan Aplikasi Siskeudes karena Sistem
Pelaporan  Keuangan  Desa  masih  bersifat offline . Aparatur  desa  sangat  bergantung  pada  proses penginputan  yang  dilakukan    Operator  di  tingkat Kabupaten,  yang  terkadang  tidak  teliti  dalam proses  penginputan.  Sehingga  penginputan  harus dilakukan  berulang-ulang  karena human  error. Tentu hal ini sangat berpengaruh pada keakurasian data,  ketepatan  waktu  pelaporan  dan    proses pencairan  dana.  Ketergantungan  desa  pada operator  di  tingkat  Kabupaten  mengakibatkan aparatur  desa  sulit  beradaptasi  dengan  aplikasi Siskeudes.  Padahal  mereka  meyakini  bahwa Aplikasi  Siskeudes  sesungguhnya  akan  sangat membantu mereka dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
Penerapan  Siskeudes  secara  offline merupakan  Kebijakan  yang  ditempuh  oleh Pemerintah  Daerah,  dan  Kebijakan  ini  berlaku untuk  semua  desa    yaitu  sebanyak  92  desa  di Kabupaten  Seram  Bagian  Barat.  Kebijakani ditempuh karena beberapa faktor, yaitu; Ketersediaan  SDM  yang  kompeten  dalam mengoperasikan Aplikasi Siskeudes masih terbatas, Kondisi geografis dan topografi desa-desa di  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  yang  sebagian besar  terdiri  dari  pegunungan  mengakibatkan kendala  dalam  hal  keterjangkauan  desa-desa tersebut,  kemudian  sarana  transportasi,  dan ketersediaan  infrastuktur  teknologi  komunikasi yang belum memadai juga menjadi kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes berbasis online.
Sistem  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan Desa/Negeri  di  Kota  Ambon  dan  Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Desa adalah  usaha,  tindakan,  dan  kegiatan  yang ditujukan untuk
memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel,  tertib  dan  disiplin  anggaran,  serta partisipatif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pengawasan  Pengelolaan Keuangan  Desa  dilakukan  berjenjang  mulai  dari Menteri,  yang  melakukan  pengawasan  secara nasional  kemudian pengawasan  oleh  Aparatur Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP).  APIP adalah  Inspektorat  Jenderal  Kementerian  yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan  Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,  inspektorat  daerah  provinsi,  dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa yang  dilaksanakan  oleh  APIP  Kementerian,  APIP Daerah Provinsi,
dan APIP Daerah
Kabupaten/Kota  dilakukan dalam bentuk: Review,
Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan dan
Pengawasan lainnya seperti; Sosialisasi, Pendidikan  dan  Pelatihan,  Pembimbingan  dan Konsultasi  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan Desa,  l  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  dan Penguatan  pengawasan  berbasis  masyarakat. Dengan  Sistem  pengawasan  tersebut,  diharapkan bahwa  pengelolaan  keuangan    desa  dari  proses perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  dan pelaporan serta pertanggungjawaban akan menghasilkan  tata  kelola  keuangan  desa  yang transparan,  akuntabel,  partisipatif, tertib  dan disiplin anggaran.
Penelitian  komparasi  ini  membuktikan bahwa Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa  di  Kota  Ambon  telah  berjalan  dengan  baik, dibuktikan  dengan  indikator  pencapaian  tujuan, integrasi  dan  adaptasi  terhadap  penggunaan aplikasi  Siskeudes  telah  mencapai  82.76%. Dampak  positif  sangat  dirasakan  oleh  Pemerintah Desa  di  Kota  Ambon,  karena  laporan  keuangan dapat  dibuat  lebih  transparan,  akuntabel  dan partisipatif.  Siskeudes  juga  membantu  perangkat desa/negeri    dalam  pengelolaan  keuangan  desa menjadi lebih tertib dan disiplin anggaran.
Namun  masih  ada  5  desa/negeri  yang menghadapi  kendala  dalam  pencapaian  tujuan penggunaan  Aplikasi  Siskeudes  yaitu  diantaranya masalah :
a. Kompetensi Aparatur Desa dalam penerapan Sistem Keuangan Desa b. Kualitas  SDM  yang  paham  IT  masih kurang
c. Penggunaan  aplikasi  Siskeudes  belum maksimal,
d. Proses  submit  atau  posting  hanya  menjadi kewenangan operator,
e. Sistem  sering  mengalami  error  pada  saat updating data,
f. Keterbatasan sarana prasarana di Desa
g. Kurangnya pelatihan, Bimtek dan pendampingan
h. Peraturan yang sering berubah-ubah
i. Sering  mengganti  operator  baru,  dapat mengakibatkan pelaporan tidak tepat waktu dan pekerjaan menjadi lambat, dikarenakan operator  belum  familiar  dengan  fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Siskeudes.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  ini  harus menjadi  catatan  penting  Pemerintah  Daerah  Kota Ambon  untuk  melakukan  pembenahan  dalam penerapan  Aplikasi  Siskeudes,  dan  Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota terus melakukan pengawasan  terhadap  proses  perbaikan  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian Barat  mengindikasikan  kurangnya  pengawasan
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kota  terhadap Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintah Desa dalam penerapan Aplikasi Siskeudes di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Kebijakan Pemerintah  Daerah    Kabupaten  Seram  Bagian Barat  untuk  semua  desa  melaksanakan  Pelaporan Keuangan  Desa  dengan  sistem offline, adalah sebuah  kebijakan  yang  tidak  mendukung  prinsip transparansi,  akuntabilitas, partisipatif, tertib  dan disiplin  anggaran.  Sehingga  akan  menghasilkan tata kelola keuangan desa yang buruk. Pengelolan keuangan  desa  yang  buruk  dapat  mengakibatkan terjadi
penyelewengan dalam penggunaan/pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini dibuktikan  dengan  banyaknya    Kepala  Desa  atau perangkat  yang  terjerat  kasus  hukum.  Untuk  itu dibutuhkan  komitmen  kuat  aparatur  desa  dan pengawasan  yang  intens  dari  Kepala  Daerah terhadap  pengelolaan  keuangan  desa,  demi terwujudnya  desa  maju,  mandiri  dan  sejahtera. K ualitas  aparatur  pemerintah  desa  berpengaruh signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa ( Lewaru, T. S., Loupatty, L. G.,  Soepriadi, D. N., 2020)
Penerapan Aplikasi Siskeudes secara offline dapat  mengakibatkan  adanya  intervensi  pihak- pihak  terkait  dalam  Pelaporan  Keuangan  Desa, yang  dapat  meyebabkan  terjadinya  manipulasi laporan keuangan.  Pelaporan keuangan juga tidak dilakukan  secara  real  time,  yang  artinya  seluruh transaksi mulai dari permintaan uang sampai pada pencatatan  dan  pelaporan  tidak  dilakukan  sesuai tanggal  transaksi.    Penerapan  Aplikasi  Siskeudes secara offline , telah memberikan beban kerja yang tinggi  bagi  operator  Siskeudes  di  tingkat Kabupaten,  sehingga  berdampak  pada  ketepatan waktu  pelaporan,  terjadinya  salah  saji  yang material karena kesalahan dalam penginputan data yang sering tejadi berulang-ulang.
Selain  penerapan  Aplikasi  Siskeudes secara  offline,  ditemukan  beberapa  faktor  yang dianggap  menjadi  kendala  dalam  pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi aplikasi Siskeudes di Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian Barat adalah;
a. Kualitas sumber daya manusia, baik Aparatur Desa  maupun  operator  keuangan  desa  masih belum memadai
b. Penguasaan IT yang rendah
c. Proses  submit  atau  posting  hanya  menjadi kewenangan operator tingkat Kabupaten
d. Kesulitan mencetak secara manual
e. Tidak  mampu  merekam  data  dari  tahun  ke tahun, hanya 1 tahun anggaran per aplikasi
f. Jaringan  Internet  yang  tersedia  belum memadai, sehingga Sistem sering mengalami error
g. Jenis kegiatan belum semuanya termuat dalam Siskeudes
h. Kebutuhan  masing-masing  desa  tidak  sama sehingga Siskeudes harus disesuaikan dengan kebutuhan desa,
i. Ketersediaan  sarana  prasarana  IT  di  desa belum memadai.
j. Kurangnya pelatihan,
Bimtek
dan pendampingan
k. Peraturan yang sering berubah-ubah
j. Minimnya Anggaran operasional
Faktor-faktor  ini  harus  mendapat  perhatian penting  Kepala  Daerah,  untuk  segera  melakukan perbaikan sistem pelaporan keuangan desa berbasis online dalam aplikasi Siskeudes. Dan  Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat harus terus melakukan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. KESIMPULAN
a. Penerapan Aplikasi Siskeudes di 30
desa/negeri  di  Kota  Ambon    sudah  berjalan efektif.  Sekitar  25  Desa/Negeri  yaitu  Negeri Leahari,  Negeri  Hutumuri,  Negeri  Rutong, Negeri    Kilang,  Negeri  Hatalai,  Negeri  Ema, Negeri  Hukurila,  Negeri  Naku,  Negeri Latuhalat,  Negeri  Nusaniwe,  Negeri  Seilale, Negeri  Urimesseng,  Negeri  Batu  merah, Negeri  Soya,  Desa  Latta,  Desa  Nania,  Desa Waiheru, Negeri halong, Negeri Hatiwe besar, Negeri Laha, Negeri rumahtiga, Negeri Tawiri, Desa Hunuth, Desa Poka, Desa Wayame  telah melaksanakan prosedur pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib  dan  disiplin  anggaran.  Dan  5  desa lainnya, yaitu Negeri Amahusu, Negeri Passo, Negeri  Hative  Kecil,  Desa  Galala  dan  Desa Negeri  Lama,  masih  dalam  proses  perbaikan tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik. Sistem pengawasan juga telah berjalan efektif sehingga  penerapan  Siskeudes  pada  30 desa/negeri di Kota Ambon memiliki dampak yang sangat positif, yang mampu meningkatkan  kinerja  pengelolaan  keuangan desa.
b. Penerapan  Aplikasi  Siskeudes  di  6  desa  di Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian Barat yaitu di Desa Kamarian, Desa Seruawan,
Desa Uraur, Desa Waipirit dan  Desa Hatusua, menunjukan bahwa penerapan aplikasi siskeudes dan sistem pengawasan pengelolaan keuangan  desa  belum  berjalan  efektif.  Ini disebabkan karena penerapan aplikasi siskeudes  masih  bersifat  offline.  Pelaporan keuangan yang masih bersifat offline
menimbulkan
banyak permasalahan.
Mengakibatkan  aparatur  pemerintah  desa
kehilangan otoritas dalam  proses pengelolaan keuangan desa untuk menjadi lebih transparan, akuntabel,  dan  partisipatif,  serta  lebih  tertib dan  disiplin  anggaran.  Selain  penerapan Aplikasi  Siskeudes  secara  offline,  ditemukan beberapa  faktor  yang  dianggap  menjadi kendala dalam pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi  aplikasi  Siskeudes  di  Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu; Kualitas  sumber daya manusia, baik  Aparatur Desa  maupun  operator  keuangan  desa  masih belum  memadai,  Penguasaan  IT  yang  rendah, Proses  submit  atau  posting  hanya  menjadi kewenangan  operator  tingkat  Kabupaten, Jaringan Internet yang tersedia belum memadai,  sehingga  Sistem  sering  mengalami error, Jenis kegiatan belum semuanya termuat dalam aplikasi Siskeudes, Kebutuhan masing- masing  desa  tidak  sama  sehingga  Siskeudes harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  desa, Ketersediaan  sarana  prasarana  IT  di  desa belum memadai, Kurangnya pelatihan, Bimtek dan  pendampingan,  Peraturan  yang  sering berubah-ubah dan Minimnya Anggaran operasional.
6. REFERENSI
Abdullah  M.,  dan  Samad  A.,  (2019).  Pengaruh
Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi  Kasus  Desa  Tolaka,  Kecamatan Gane  Barat  Utara,  Kabupaten  Halmahera Selatan). Indonesian Journal on
Information System. 4(1):13-24.
Allemantara,  V.  R.  D.,  (2019).  Efektivitas Organisasi  Dewan  Adat  Dayak  Dalam Menunjang  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah Di  Kecamatan  Delta  Pawan  Kabupaten Ketapang.  Governance,  Jurnal  S1  Ilmu
Pemerintahan.
Arianto  A.,  dan  Kahpi  A.,  (2020).  Efektivitas
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).  Alauddin  Law  Development Journal (ALDEV). 2(2):183-194. Baria,  K.,  (2019).  Efektivitas  Pelayanan  Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Skripsi. Universitas Muhammadiyah  Makassar  Jurusan  Ilmu
Administrasi Negara.
Basri  Y.  M.,  Marianti  T.D.,  dan  Rofika.  (2021). Pengelolaan  Keuangan  Desa:  Analisis Faktor  Yang  Mempengaruhinya.  Jurnal Akuntansi. 8(1):34-50.
Dewi  P.  A.  Y.  R.,  dan  Julianto  I.  P.,  (2020).
Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi Keuangan Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Profesi, 11(2):281-292.
Febriyani  K.,  dan  Suprajitno,  D.,  (2020).  Analisis Pengaruh Technology  Acceptance  Model (TAM) Pada Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Studi Pada Pengelola Dana Desa Di Kecamatan  Sruweng).  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, JIMMBA. 2(4):515-528. Handayani  T.,  (2020).  Evaluasi  Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Desa-Desa Di Kecamatan  Tugumulyo  Kabupaten  Musi
Rawas.  Skripsi.  Universitas  Sriwijaya Fakultas Ekonomi.
Indrianti R., Herman M., dan Fibriyanita F., (2020).
Efektivitas  Penerapan  Sistem  Keuangan Desa  (Siskeudes)  Dalam  Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron.
Kusumastuti  D.  A.,  dan  Zahri  R.  M.  (2020).
Determinan  Sikap  Dalam  Penggunaan Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes). Inventory: Jurnal Akuntansi. 4(2)155-165. Latuheru,  A.,  (2017).  Penggunaan  Aplikasi Siskeudes  Mendapat  Perhatian  Serius. Intim News. (Diakses tanggal 1 Juni 2021). http://intim.news/2017/03/penggunaan- aplikasi-Siskeudes-dapat-perhatian-serius/
Lewaru, T. S., Loupatty, L. G.,  Soepriadi, D. N.
(2020).  Analisis  Pengaruh  Persepsi  dan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  Di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Jurnal Ekonomi, Sosial Humaniora,1(10), 113-143. Loupatty, L. G. (2022). EVALUASI PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NEGERI DI KOTA AMBON. Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 10 (1), 544-557.
Malahika  J.  M.,  Karamor  H.,  dan  Pusung  R.  J., (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Suwaan Kecamatan  Kalawat  Kabupaten  Minahasa Utara).  Jurnal  Riset  Akuntansi  Going. 13(4):574-583
Manasikana  A.,  (2019).  Pengaruh  Pelatihan, Kejelasan  Tujuan,  dan  Dukungan  Atasan, Terhadap  Implementasi  Sistem  Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Desa  Di  Kecamatan  Dawe  Kabupaten Kudus).  Skripsi.  Fakultas  Ekonoi  dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
Payapo, R. W.,  Loupatty, L. G. (2021). Building A Village From The Outside: A Study On The  Perception  And  Quality  Of  Village Government Apparatus In Management Of Village Funds In Regions, Latest, Outside, Frontest  In  Moa  Sub-District,  Southwest Maluku Regency. International Journal of Educational Research Social Sciences , 2 (6), 1616-1631.
Pratiwi  D.  N.,  Pravasanti,  Y.  A.  (2020).  Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana  Desa.  Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak.
20(2):217-223. Priyono  M.  E.  H.,  (2018).  Analisis  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas
Penggunaan  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) Di Kabupaten Brebes. Skripsi.
Universitas  Peradaban  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis.
Purnama  D.,  dan  Puspasari  O.  R.,  (2019).  Sistem Keuangan  Desa;  Studi  Pada  Pemerintah Desa  Di  Kabupaten  Kuningan.  JRKA, 5(2)137-145.
Puspasari  O.  R.,  dan  Purnama  D.,  (2018).
Implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  dan Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah
Desa  Di  Kabupaten  Kuningan.  Jurnal Kajian Akuntansi, 2 (2):145-159
Rivan  A.,  dan  Maksum  I.  R.,  (2019).  Penerapan
Sistem Keuangan Desa Dalam
Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Jurnal Administrasi Publik. 9(2):92-100.
Sugiyono,  (2018).  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Bandung: Alfabeta. Sulina I.G.A.T., Wahyuni M. A., dan Kurniawan P. S., (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Kaba-Kaba, Kecamatan  Kediri,  Kabupaten  Tabanan). Jurnal  Akuntansi  Program  S1,  Volume  8,
Nomor 2.
Suryaningsih  N.  K.,  dan  Adiputra  I  M  P.,  (2020).
Pengaruh Kompetensi Aparatur
Pemerintah  Desa,  Partisipasi  Pengguna, dan Usability  System terhadap  Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).  Jurnal  Akuntansi  Profesi. 11(1):34-46. Yuandika  N.,  Supheni  I.,  Budiono,  dan  Suwandi, (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan
Penatausahaan  Desa  Sukoharjo  Kecmatan Wilangan  Kabupaten  Nganjuk.  Jurnal Mutiara Akuntansi, 5(1):23-32.
Yusuf,  A.  M.  (2014).  Metode  Penelitian:
Kuantitatif, Kualitatif Penelitian
Gabungan.  Jakarta  :  Pranedamendia Group. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_ 2014_6.pdf http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/galle ry/permendagri_no_20_TH_20181. pdf https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet -Simda-Desa.bpkp