Jurnal Ulunnuha P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050 Vol. 10 No.2/Desember 2021

## IMPLEMENTASI AYAT-AYAT HUDUD DALAM TAFSIR AL-AZHAR SESUAI KONTEKS NEGARA INDONESIA
Satria Tenun Syahputra UIN Sunan Kalijaga E-mail: Satriatenun.syahputra@gmail.com
Abstract:
This    article  discuss  about  the  implementation  of  Islamic  law’s  verses  in  al-Azhar exegesis  to  Indonesian  context,  being  a  largest  moslem’s  country  in  the  world, Indonesia do not constitute the holy Quran as the primary sources of the country’s law,  but  rather  to  constitute  UUD  1945  as    a  primary  sources  of  the  law  and Pancasila  as  the  country’s  constitution,  the  status  of  HAMKA  as  a  stateman  who have started his career away before  the establishment of the country and also as a well-known Islamic scholars, and the author of one of the famous Quranic exegesis in Indonesia Tafsir al-Azhar become the  source  of the scientific problem, how  was the position of HAMKA as an islamic scholars to convey the islamic law firmly and explicitly,  in  the  other  hand,  he  must  adjust  his  exegesis  and  implement  it  to Indonesian context which has their own product of law and constitution to demolish criminality,  by  using  qualitative  reasearch  (Library  Research)  with  the  method  of analisys-descriptive  aproach  focused  to  the  al-Azhar  exegesis  found  the  efforts  of HAMKA to integrate the islamic law with the country’s law and constitution, and is able to be implemented accordingly and simultenously, and also has a similarity, in addition  there  is  also  an  opportuniy  to  constitute  the  islamic  law  to  be  the  official law of the country by submitting the program to the government, based on the first pillar of Pancasila “ Believe in the One and Only God” which HAMKA stated as the fundamental power of Pancasila.
Keywords : Implementation, Islamic Law, al-Azhar Exegesis, HAMKA, Indonesia

## Abstrak:
Artikel  ini  membahas  tentang  implementasi  ayat  ayat hudud dalam  tafsir  al-Azhar sesuai konteks negara Indonesia, sebagai negara dengan penganut Islam terbesar di dunia,  Indonesia    tidak  menempatkan  al-Quran  sebagai  sumber  hukum  utama, melainkan  menjadikan  UUD  1945  sebagai  dasar  hukumnya  dan  Pancasila  sebagai dasar  negaranya,  status  HAMKA  sebagai  seorang  negarawan  yang  telah  berkiprah semenjak  awal  berdirinya  negara  ini,  sekaligus  seorang  ahli  agama  terkemuka  dan pengarang  salah  satu  kitab  tafsir  terkemuka  di  Indonesia  yaitunya tafsir al-Azhar menjadi  sumber  kegelisahan  ilmiah,    bagaimana  posisi  HAMKA  sebagai  seorang ulama harus menyampaikan hukum-hukum Islam secara tegas dan jelas, serta harus menyesuaikan penafsirannya dan mengimplementasikannya dengan konteks Negara Indonesia  yang  notabenenya  mempunyai  produk  hukum  sendiri  dalam memberantas  kriminalitas,    dengan  menggunakan    penelitian  kualitatif  ( Library Research ) dengan metode pendekatan analisis-deskriptif yang terfokus kepada kitab Tafsir al-Azhar, ditemukan  adanya upaya HAMKA untuk mengintegrasikan hukum Islam  dengan  hukum  Negara  Indonesia  serta  dapat  diimplementasikan  secara
bersamaan, dan mempunyai titik kesamaan, serta adanya peluang yang besar untuk menjadikan  hukum  Islam  sebagai  salah  satu  undang-undang  yang    dipakai  oleh negara,  dengan  mengajukannya  sebagai  rancangan  undang-undang  baru,  yang dilandaskan  kepada  sila  pertama  “ Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ”  yang  disebut HAMKA sebagai urat tunggang Pancasila.
Kata Kunci : Implementasi, Hudud, Tafsir al-Azhar, HAMKA, Indonesia

## PENDAHULUAN
Dalam syariat Islam, salah satu peran  agama  dalam  meminimalisir kejahatan,  terdapat  beberapa  aturan berupa  sanksi  yang  akan  didapatkan oleh  pelaku  sebagai  pelajaran  dan pencegahan,  serta  menimbulkan  efek jera  agar  tidak  dilakukan  lagi  oleh  si pelaku  maupun  orang  lain  setelah mendapatkan hukuman tersebut, kejahatan  dalam  hukum  pidana  Islam disebut jarimah , yaitunya larangan- larangan syar’i yang  diancam  oleh Allah  Swt  dengan  hukuman had yang merupakan  ancaman  hukuman  yang telah  ditentukan  bentuk  dan  jumlanya dan  menjadi  hak  Allah  semata  dalam menentukannya 1 ,  akan  tetapi  dalam penerapannya  sesuai  konteks  negara dan  bangsa,  tentu  tidak  semua  negara di dunia mengimplementasikan hukum Islam  sebagai  dasar  hukum  yang diterapkan  di  negaranya,  termasuk Indonesia,  negara  dengan  penduduk muslim  terbesar  di  dunia,  merupakan negara  yang  menjadikan  UUD  1945 sebagai dasar hukumnya dan Pancasila sebagai  dasar  negaranya 2 ,  posisi HAMKA
sebagai ulama dan negarawan  muslim  yang  hidup  dan
1 Reni  Surya,  “Klasifikasi  Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam,” Samara 2, no. 2 (Juli 2018): h.
531.
2 Munawir, “Tafsir Indonesia Tentang Penerapan  Hukum  Allah:  Studi  Pribumisasi HAMKA terhadap QS. Al-Maidah: 44, 45 dan 46 dalam Tafsir al-Azhar,” Nun 4, no. 1 (2018): h. 84.
berpengaruh  sejak  awal  berdirinya negara ini dalam menafsirkan ayat-ayat hudud di  dalam  al-Quran  menjadi sumber kegelisahan ilmiah, di satu sisi harus  menjelaskan  dan  menegaskan hukum  Allah  di  dalam  al-Quran diantaranya  tentang  ayat-ayat hudud dan  di  sisi  yang  lain  mesti  berupaya menyesuaikan  penafsirannya  dengan konteks  negara  Indonesia    yang notabenenya mempunyai produk hukum  sendiri  terhadap  kejahatan  dan kriminalitas ( Jarimah ).
Tafsir al-Azhar karya HAMKA memang sudah menjadi objek penelitian yang melatarbelakangi lahirnya  berbagai  sarjanawan  dan intelektual  muslim  yang  meneliti, mengkaji  serta  menganalisa  konten penafsiran  yang  menghasilkan  banyak karya  ilmiah  berupa  buku,  tesis, desertasi  maupun  jurnal  ilmiah, meskipun begitu jarang sekali ditemukan  publikasi  terbaru  yang mengkaji  tentang  ayat-ayat  hukum  di dalam tafsir al-Azhar, diantaranya yang penulis  temukan  jurnal  yang  berjudul Tafsir  Indonesia  Tentang  Penerapan Hukum  Allah:  Studi  Pribumisasi HAMKA  terhadap  QS.  Al- Maidah :  44, 45  dan  46  dalam  Tafsir  al-Azhar oleh Munawir,  akan  tetapi  jurnal  ini  tidak mengkaji  ayat-ayat  hukum  terutama ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan hukum hudud , fokus  kajian  jurnal  ini adalah QS.  al- Maidah ayat  44,  45  dan 46  tentang  penerapan  hukum  Allah serta  bagaimana  proses  pribumisasi yang  dilakukan  HAMKA  untuk
mengintegrasikan  antara  hukum  Allah dan  hukum  negara,  dalam  jurnal tersebut  HAMKA  berupaya  keras mendialogkan  antara  dua  realitas yaitunya  realitas  agama  dan  realitas negara  Indonesia 3 ,  jurnal  lain  yang penulis temukan dengan tema “ Dakwah HAMKA  Dalam  Menjawab  Isu-Isu Kenegaraan  Dalam  Tafsir  Al-Azhar” oleh Akmal R. G. Hsb dan Agustina, di dalam  jurnal  ini  dijelaskan  posisi HAMKA  sebagai  seorang  negarawan sekaligus  pakar  ilmu-ilmu  keagamaan yang  secara  tegas  mengatakan  bahwa dasar  negara  Indonesia  semestinya bukan  Pancasila,  melainkan  adalah Islam, akan tetapi di lain sisi HAMKA menerima  nilai-nilai  Pancasila  sebagai sesuatu  yang  selaras  dengan  prinsip- prinsip  dasar  keislaman,  terutama  sila ke-1  “ Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ” yang disebutnya sebagai urat tunggang Pancasila 4 .
Ayat-ayat  hukum  dalam  al- Quran  sangat  banyak,  dan  tidak memungkinkan untuk dibahas sekaligus dalam sebuah artikel, namun untuk  meninjau  pandangan  HAMKA terkait  pengimplementasian  ayat-ayat hukum sesuai konteks negara Indonesia, penulis membatasi pembahasan  dalam  tafsir  al-Azhar terkhusus  kepada  ayat-ayat hudud seputar masalah perampokan, pemberontakan, zina dan mencuri yang diberi  sanksi  berupa  hukuman  mati, salib,  potong  tangan  dan  kaki  secara silang,  hukuman  cambuk  dan  rajam bagi  pezina,  serta  potong  tangan  bagi pencuri,  dalam  tafsir  tersebut  secara tegas  dan  jelas  disebutkan  bentuk-
3 h. 104.
4 Akmal  R.  G  dan  Agustina  Hsb,
“Dakwah HAMKA Menjawab Isu-Isu Keagamaan Dalam Tafsir Al-Azhar,” Tsaqafah
15, no. 1 (Mei 2019): h. 87-88.
bentuk  sanksi  yang  diterima  si  pelaku kejahatan,  serta  batasan-batasan  yang berlaku  dalam  hukum  Islam,  akan tetapi semua hukum  tersebut tidak ada satupun  yang  sesuai  dengan  tatanan hukum  pidana  yang  dipakai  oleh negara  Indonesia,  hukuman  mati misalnya,  dianggap  sebagai  hukuman yang  bertentangan  dengan  UUD  1945 yang  menjamin  hak  setiap  warga negara  diantaranya  yaitu  hak  untuk hidup 5 ,  di  Pasal  28  I  ayat  (1)  UUD 1945 (Amandemen Kedua) disebutkan:
“ Hak  untuk  hidup,  hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan  pikiran  dan  hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk tidak diperbudak,  hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar  hukum  yang  berlaku  surut adalah  hak  asasi  manusia  yang tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan apapun ” Hal ini menimbulkan kegelisahan ilmiah yang perlu ditemukan jawabannya dalam tafsir al- Azhar  karangan  HAMKA,  selaku seorang  negarawan  yang  agamis  serta ahli  dalam  ilmu-ilmu  keagamaan tentunya  mempunyai  ide-ide  dan pemikiran  untuk  mengintegrasikan hukum  Islam  dengan  Hukum  negara Indonesia,  dalam  tulisan  ini  akan dijawab bagaimana implementasi ayat- ayat Hudud dalam  tafsir  al-Azhar sesuai  konteks  negara  Indonesia, tinjauan Had hukuman  mati,  salib, cambuk dan potong tangan.
5 Chuzaimah  Batubara,  “Qishash: Hukuman  Mati  Dalam  Perspektif  Al-Quran,” Miqot 34, no. 2 (Juli 2010): h. 209.

## METODE PENELITIAN
Objek  kajian  dalam  tulisan  ini adalah  hukum  Islam  yang  terfokus kepada hudud, yang  dikomparasikan dengan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia,  serta  meninjau  upaya HAMKA  dalam  mengintegrasikan kedua  hukum  tersebut  agar  dapat diimplementasikan sesuai konteks yang ada,  tulisan  ini  merupakan  kajian pustaka  ( Library  Research )    dengan mengumpulkan  data-data  terkait  tema bahasan, yang bersumber dari tafsir al- Azhar  karya  HAMKA  sebagai  sumber primer  dan  publikasi  ilmiah  lainnya sebagai  sumber  sekunder,  dengan metode  pendekatan  analisis-deskriptif yang  diharapkan  mampu  menjawab kegelisahan ilmiah yang telah disebutkan sebelumnya serta berkontribusi  bagi  perkembangan  ilmu pengetahuan  terutama  di  bidang  ilmu al-Quran dan Tafsir.

## PEMBAHASAN

## Biografi Hamka
HAMKA  merupakan  akronim dari  Haji  Abdul  Malik  Karim Amrullah,  lahir  di  Sungai  Batang Maninjau,  Sumatera  Barat,  pada tanggal  16  Februari  1908  M/  13 Muharram  1326  H 6 ,  lahir  di  keluarga yang agamis, ayahnya bernama Shaykh Abdul Karim Amrullah (1875-1945 M) adalah seorang pimpinan  religius  yang terpengaruh  oleh  pemikiran  reformis Arab,  hal  ini  membuat  Shaykh  Abdul Karim  Amrullah  sebagai  pimpinan reformasi  Islam  di  Minangkabau 7 ,
6 Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual  Al-Azhar  Karya  Buya  HAMKA,” El -Umdah 1, no. 1 (Juni 2018): h. 27. 7 Ilyas  Daud,  “Quranic  Exegesis  as Social Criticism: The Case of Tafsir al-Azhar,” Ulul Albab 21, no. 1 (2020): h. 26.
ayahnya  mendirikan  jurnal  reformis yang  bernama al- Munir terinspirasi dengan jurnal al-Manar yang didirikan oleh  Rasyid  Ridha  di  Mesir,  sebagai salah  satu  media  paling  efektif    yang digunakan Ridha dalam menyebarluaskan pemikiran Muhammad  Abduh,  yang  kemudian melahirkan  tafsir  kontemporer  yaitu Tafsir  al- Manar , tafsir  ini  mempunyai pengaruh  yang  sangat  besar  di  Asia Tenggara terutama di Melayu- Indonesia,  dan  kolonial  Belanda berusaha  melarang  tersebarnya  tafsir ini  di  Nusantara,  dan  juga  terdapat interaksi antara jurnal al- Munir dengan
al- Manar dengan menerbitkan beberapa  terjemahan  jurnal  yang sebelumnya sudah terbit di majalah al- Manar ,  HAMKA  tumbuh  dalam suasana  lingkungan  reformis  yang dibangun  oleh  ayahnya,  hal  itu berpengaruh  sangat  luas  baginya  yang tampak  dari  sikapnya  terhadap  ulama dan adat tradisional Minangkabau 8 . HAMKA mengawali pendidikannya dengan belajar membaca  al-Quran  bersama  orang tuanya  di  rumah  sampai  khatam,  lalu mereka  pindah  dari  Maninjau  ke Padang Panjang yang merupakan basis pergerakan  kaum  muda  Minangkabau saat  itu  tahun  1914  M,  dimulai  pada usia 7 tahun HAMKA mulai mengenyam pendidikan agama, pertama  kali  dikirim  oleh  ayahnya  ke sekolah diniyyah Pasar Usang,
kemudian  pindah  ke  surau  Jembatan Besi  tempat  ayahnya  mengajar  agama dengan  cara  klasik  yang  kemudian terkenal  saat  ini  dengan  nama
8 Mun’im  Sirry,  “What’s  Modern About  Modern  Tafsir:  A  Closer  Look  at HAMKA’s  Tafsir  al-Azhar,” The  Quran  in Malay- Indonesian World: Rouledge Studies in The Quran , 2016, h. 199.
Thawalib,  namun  karena  cepat  merasa bosan, HAMKA meninggalkan sekolah yang didirikan ayahnya dan menfokuskan diri di sebuah perpustakaan  yang  didirikan  oleh Zainuddin  Labai  el-Yunusi,  hal  ini memberikan  dampak  positif  bagi perkembangan HAMKA dengan kempertajam  kemampuannya  dalam bercerita  dan  menulis,  beliau  juga pernah  dikirim  ke  sekolah  Shaykh Ibrahim  Musa  Parabek,  Bukittinggi, untuk melanjutkan pendidikannya akan tetapi  juga  tidak  berlangsung  lama karena  pada  tahun  1924  HAMKA meninggalkan  ranah  Minang  dan merantau ke Yogyakarta, masa pendidikan  formal  yang  diikuti  oleh Buya  HAMKA  hanya  lebih  kurang tujuh tahun 9 .
HAMKA  tidak  memiliki  latar belakang pendidikan formal yang kuat, ilmu  pengetahuan  yang  dimilikinya diperoleh  secara  otodidak,  hobinya dalam  membaca  serta  keinginan  yang kuat  untuk  belajar  dari  tokoh-tokoh Islam  terutama  setelah  merantau  ke tanah  Jawa,  telah  memperkokoh  dan mempertajam ide-ide dan pemikirannya sehingga mencapai level akademik yang tidak perlu dipertanyakan  lagi  kualitasnya,  hal  itu dibuktikan  dengan  berbagai  prestasi yang  ditorehkannya  dengan  menulis lebih dari seratus buku, editor majalah ternama,  dosen  di  berbagai  perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pimpinan organisasi  serta  pernah  menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI),  pada  tanggal  21  Januari  1958 HAMKA  mendapat  gelar  Doctor Honorius  Causa  dari  Universitas  al-
9 Aviv  Alviyah,  “Metode  Penafsiran Buya HAMKA Dalam Tafsir al-Azhar,” Jurnal Ilmu  Ushuluddin 15,  no.  1  (Januari  2016):  h. 27.
Azhar  Cairo  Mesir,  pada  tahun  1966 Universitas  Dr  Mustopo  memberikan gelar  Profesor  (Guru  Besar),  dan  pada tahun  1974  Universitas  Malaya  juga memberikan gelar doktor kehormatan 10 ,  HAMKA  sebagai  tokoh panutan masyarakat dan ulama dituduh atas upaya yang mengancam keselamatan  presiden  Soekarno,  atas tuduhan  tersebut  HAMKA  dijebloskan ke  penjara,  dalam  masa  tahanan  ini
HAMKA menyempurnakan dan merampungkan  penulisan Tafsir  al-
Azhar serta  buku Antara  Fakta  dan Khayal,  Tuanku  Rao, namun  setelah orde  baru  bangkit  dan  PKI  ditumpas barulah beliau dilepaskan dari tuduhan dan dibebaskan, setelah mengundurkan diri  dari  MUI,  HAMKA  masuk  rumah sakit selama seminggu akibat serangan jantung dan pada tanggal 24 Juli 1981, beliau  meninggal  dunia  di  usia  73 tahun 11 .

## Sekilas Tentang Tafsir Al-Azhar
Tafsir  al-Azhar merupakan buku  tafsir  al-Quran  yang  ditulis  oleh HAMKA  yang  kemudian  dikenal sebagai Magnum  Opus dari  karya- karyanya, dalam pendahuluan tafsirnya beliau  mengatakan  latar  belakang penulisan  kitab  tersebut  diantaranya karena  tingginya  minat  generasi  muda Islam  di  Indonesia  dan  di  daerah- daerah  yang  berbahasa  Melayu  untuk mempelajari  al-Quran  dan  tafsirnya, akan  tetapi  mereka  tidak  mempunyai bekal yang mumpuni
untuk
10 H.  M  Jamil,  “HAMKA  dan  Tafsir al-Azhar,” Istishlah 12,  no.  2  (Juli  2016):  h. 123-125. 11 Moh  Thoriqul  Chaer  dan  Fitriah  M Suud,  “Pendidikan  Anak  Perspektif  HAMKA, Kajian  Q.S  Luqman/31:  12-19  Dalam  Tafsir Al-Azhar,” Southeast  Asian  Jurnal  of  Islamic Education 2, no. 2 (2020): h. 131-132.
menafsirkan al-Quran secara langsung, seperti  bekal  Bahasa  Arab  dan  lain- lain,  beliau  mencontohkan  kondisi  ini dengan  mengatakan  “ rumah  telah kelihatan,  jalan  ke  sana  tidak  tahu ” dan  juga  adanya  golongan  peminat Islam  yang  dikenal  dengan  juru dakwah atau muballigh yang terkadang memiliki sedikit banyaknya kemampuan  berbahasa  Arab  akan tetapi  memiliki  kekurangan  dalam pengetahuan  umum  lainnya,  sehingga mereka  merasa  canggung  untuk menyampaikan  dakwahnya,  terlebih lagi tugas dakwah kedepannya semakin berat,  karena  setiap  pendakwah  akan berinteraksi  dengan  masyarakat  yang cerdas,  oleh  karena  itu  butuh penjelasan  yang  komprehensif  untuk melepaskan  dahaga  jiwa  yang  mereka rasakan, oleh karena itu kitab tafsir ini ditulis 12 . Penamaan Tafsir al-Azhar serupa  dengan  nama  mesjid  yang didirikan di halaman rumahnya Kebayoran Baru, hal  ini diinspirasikan oleh  Shaykh  Mahmud  Shalthuth dengan harapan agar tumbuhnya minat keilmuan dan lahirnya banyak intelektual  di  Indonesia,  HAMKA memperkenalkan  tafsirnya  sewaktu mengisi  kajian  subuh  di  mesjid tersebut,  lantas  kemudian  setiap ceramah subuhnya ditulis dan dipublikasikan  di  majalah  bernama
Gema  Islami 13 ,  dimulai  dari  surat al- Kahfi juz 15, akan tetapi setelah beliau dijebloskan ke penjara setelah tuduhan berkhianat  terhadap  tanah  airnya, disitulah beliau
memanfaatkan
12 Abdulmalik  Abdulkarim  Amrullah,
Tafsir  al-Azhar (Singapura:  Pustaka  Nasional PTE LTD, t.t.), jilid 1, h. 4.
13 Muhammad  Miftahuddin,  “Sejarah Media  Penafsiran  di  Indonesia,” Nun 6,  no.  2 (2020): h. 130.
waktunya untuk menyelesaikan tafsirnya  30  juz,  pada  tahun  1967  M akhirnya Tafsir  al-Azhar pertama  kali diterbitkan 14 ,  tafsir al-Azhar ditulis dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah  ditetapkan  ulama  tafsir  seperti merujuk  kepada  kaedah  Bahasa  Arab, tafsiran  salaf, asbab  al- Nuzul , nasikh mansukh , Ilmu  Hadis,  Fikih,  Ushul Fikih, Tasawwuf dan lain lain.
Howard  M  Federspiel  dalam tulisannya menyebutkan beberapa kelebihan  kitab  tafsir  ini  yang menekankan  pelajaran-pelajaran  yang terdapat  dalam  al-Quran  sekaligus konteksnya  dalam  dunia  Islam  agar mudah dipahami, yang bertujuan untuk memberikan  pemahaman  lebih  dalam terhadap kandungan al-Quran, tafsir ini diawali  dengan  penyebutan  teks  al- Quran  dan  maknanya  serta  catatan penting  di  setiap  ayat,  serta  indeks, kesimpulan  dan  daftar-daftar  istilah penting 15 , tafsir  al-Azhar adalah  tafsir yang  termashur  terutama  dikalangan masyarakat Asia, yang sering mengangkat fenomena-fenomena sosial di  tengah-tengah  masyarakat  untuk kemudian  dicarikan  solusinya  melalui penafsiran  al-Quran,  mengangkat  isu- isu kontemporer yang sering diperdebatkan dan sangat menggelisahkan dikalangan masyarakat,  HAMKA  juga  berupaya melakukan rekontruksi terhadap praktek  amalan-amalan    menyimpang ( Bid,ah )  didalam  penafsirannya,  serta mengkritisi adat istiadat yang dianggapnya  telah  keluar  jalur  dan
14 Alviyah,  “Metode  Penafsiran  Buya HAMKA Dalam Tafsir al-Azhar,” h. 28.
15 Howard  M.  Federspiel, Popular Indonesian  Literature  of  The  Quran ,  Cornell Modern  Indonesia  Project,  Southeast  Asia Program  (New  York:  Cornell  University, 1994), h. 61-62.
tidak  sesuai  dengan  ajaran  agama Islam 16 .
Penafsiran  Hamka  Seputar  Ayat- Ayat Hudu<d 1. Had  Perampok,  Begal  dan Pemberontak Q.S Al- Maidah /5: 33 Q.S al- Maidah /5: 33
merupakan  salah  satu  diantara  ayat- ayat Hudud yang  membahas  tentang hukuman  yang  diberikan  oleh  Allah Swt  kepada  pelaku  kejahatan    seperti perampok,  penyamun,  begal  yang untuk  menjamin  kelancaran  aksinya, mereka tidak segan mencelakai bahkan membunuh  korbannya,  hal  ini  yang disebutkan  di  dalam  al-Quran  sebagai orang-orang  yang  memerangi  Allah dan  Rasul-Nya  serta  berbuat Fasad (kerusakan)  diatas  muka  bumi  yang menghilangkan  rasa  aman  dan  damai hidup di  bawah  naungan  hukum  Allah dan  Rasul-Nya,  secara  individual maupun kelompok, sebelum menafsirkan ayat ini, HAMKA menjelaskan  terlebih  dahulu  tentang sebab turunya ayat tersebut, diantaranya  dari  sahabat  Anas  bin Malik  bahwa  ada  dua  suku  dari  Ukal dan  Urainah  datang  ke  Madinah menemui  Rasul,  mereka  meminta keterangan tentang Islam serta memeluk agama Islam setelahnya, akan tetapi  karena  mereka  merasa  kurang cocok  dengan  cuaca  Madinah,  mereka meminta  izin  kepada  Rasul  untuk menginap  di  luar  Madinah,  lalu  Rasul meminjamkan beberapa ekor unta yang susunya dapat mereka minum, setiba di luar  kota,  di  tempat  bernama  Harrah mereka  berbelot  dan  menyatakan  diri
16 Nurhasanah,  “Pemikiran  HAMKA dan Nasaruddin Umar tentang Peran
Perempuan Dalam Kesetaraan Gender,” Jurnal
Al  -Tadabbur 5,  no.  2  (November  2020):  h. 286.
keluar  ( Murtad )  dari  Islam  yang  baru saja  mereka  peluk,  lantas  mereka membunuh    si  pengembala  unta, mencongkel mata mereka dan membawa  pergi  unta-unta  tersebut, mendengar  kejahatan  besar  tersebut, Rasul mengirim patroli khusus mengejar mereka sampai dapat, dengan murkanya  patroli  tersebut  memotong tangan-tangan  mereka,  mencongkel mata  mereka  dengan  besi  panas,  lalu dibiarkan  di  lapangan  Harrah  sampai mati 17 .
Rasulullah Saw melarang sahabatnya  untuk  menganiaya  seorang terhukum,  akan  tetapi  ada  keterangan yang  menyatakan  bahwa  larangan tersebut ada sebelum peristiwa ini, dan Q.S  al- Maidah /5:  33 ini  turun  setelah kejadian  tersebut,  dan  tidak  ada keterangan bahwa Rasul
memerintahkan  tim  patroli  untuk bertindak  seperti  itu,  tidak  pula  ada rasa  bersalah  serta  penyesalan  atas peristiwa  itu,  HAMKA  menafsirkan orang orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya  sebagai  kelompok  yang berusaha mengusik kedamaian masyarakat  yang  merasa  aman  di bawah  naungan  hukum  Allah  dan Rasul-Nya,  mengangkat  senjata  tidak pada  tempatnya,  berperang  bukan karena alasan yang dibenarkan syariat, merampas,  merampok,  menyamun dengan maksud merampas harta benda orang  lain,  dan  tidak  segan-segan membunuh pemiliknya jika diperlukan, menurut HAMKA ada dua pelanggaran besar  di  dalam  ayat  tersebut, pertama, memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya dengan  cara  melanggar  peraturan  dan hukum  Allah  secara  terang-terangan, kedua, menghancurkan  keamanan  dan
17 Amrullah, Tafsir al-Azhar , jilid 3, h. 1711.
ketertiban  dengan  berbuat  kekacauan dan  kerusuhan  ( Fasad )  di  muka  bumi, yang  mengakibatkan  tidak  ada  lagi keamanan  jiwa,  harta,  dan  keamanan kehormatan diri perempuan 18 . HAMKA  menyimpulkan Had yang  berlaku  bagi  kelompok  yang melakukan  perbuatan  tersebut  dibagi menjadi  empat  pilihan, pertama, hukum bunuh yang dilakukan di depan orang banyak, dilakukan dengan sangat cepat  dan  tangkas,  apakah  dengan senjata  api  ataupun  dipancung  dengan pedang  yang  sangat  tajam, kedua, hukum salib dengan cara diikat di kayu lalu disalib di depan banyak orang dan dibiarkan  sampai  mati  atau  dibunuh setelah  beberapa  saat  tergantung  di kayu  salib  tersebut, ketiga, dipotong tangan  dan  kakinya  secara  silang, maksudnya  jika  yang  dipotong  adalah tangan  kanannya  maka  pada  bagian kaki  hendaklah  dipotong  sebelah  kiri, begitu  sebaliknya,  dan  hendaklah segera  dihentikan  pendarahannya  agar dia tidak mati karena kehabisan darah, agar  dia  dapat  hidup  dalam  keadaan seperti  itu  sebagai  hukuman  baginya,
keempat ,  diasingkan, ini adalah hukuman  yang  paling  ringan  bagi  si pelaku  jika  dibandingkan  dengan hukuman-hukuman sebelumnya, hal ini sebagai bentuk penghinaan atas mereka yang  melakukan  dosa  yang  sangat besar, serta sebagai  pelajaran dan efek jera  bagi  yang  melihat  mereka  agar tidak melakukan tindakan serupa 19 . 2. Had Mencuri Q.S Al- Maidah /5: 38 Q.S  al- Maidah /5:  38 berbicara tentang had bagi  pencuri,  HAMKA mendefenisikan
pencuri sebagai
18 Amrullah, jilid 3, h. 1712–13.
19 Amrullah, jilid 3, h. 1716.
pengambil hak milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, maling sewaktu  orang  tidur,  mencopet  ketika orang  terlengah,  berbeda  dengan perampok  yang  merampas  hak-hak orang  lain  dengan  paksa  disertai kekerasan, dalam menafsirkan ayat ini, HAMKA  menggunakan  pendekatan sosial, menggambarkan betapa sulitnya seseorang  meraih  harta  benda  yang diinginkannya melalui jalan yang halal, akan tetapi hilang dalam seketika dicuri orang lain, menurut HAMKA tindakan seperti  ini  harus  diganjar  dengan hukuman berat yaitunya potong tangan, dari  ujungnya  sampai  ke  pergelangan tangan,  tanpa  memandang  apakah pencuri  tersebut  laki-laki  ataupun perempuan,  hukuman  potong  tangan baru  akan  dilaksanakan  jika  harga barang  yang  dicuri  mencapai  batas minimal  yang  telah  ditentukan  oleh Rasulullah  Saw,  dan  sudah  diterapkan oleh  khalifah  yang  empat,  yaitunya seperempat  dinar  emas  atau  setara dengan itu, atau tiga dirham jika diukur dengan perak, hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah Ra, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ashabus sunan sebagai berikut:
Rasulullah Saw memotong tangan pencuri pada seperempat dinar atau lebih.
Dan  hukuman  potong  tangan tersebut  harus  dilakukan  dengan  bukti yang  kuat  ( Bayyinah ),  dan  hukuman tersebut  bisa  tidak  dilaksanakan  jika korban  pencurian  sudah memaafkan  si pencuri  sebelum  kasusnya  sampai kepada hakim 20 . Menurut  HAMKA  hukuman potong  tangan  bagi  pencuri  memang sekilas  terlihat  kejam,  akan  tetapi  jika melihat  dampak  yang  timbul  dalam
20 Amrullah, jilid 3, h. 1730.
masyarakat,  hukuman  tersebut  dirasa pantas  untuk  menjaga  keamanan  dan ketentraman masyarakat, untuk menjelaskan hal ini HAMKA menggambarkan  kondisi  kota-kota besar seperti Jakarta, Kairo, New Delhi yang  biasanya  jika  seprang  pencuri tertangkap,  hanya  akan  dihukum beberapa  bulan  saja,  dan  hal  ini dianggap  sebagai  istirahat  sementara bagi mereka, tidak ada keinginan untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut, karena mereka tidak pernah mendapatkan  hukuman  yang  keras, mereka sanggup membentuk kelompok-kelompok  yang  mampu mencuri  dan  merampok  dalam  jumlah besar,  seperti  perampokan  bank,  toko perhiasan dan lain-lain, hal  ini diawali oleh  pencurian  kecil  yang  tidak dihukum  dengan  hukuman  yang membuat  jera  pelakunya,  jika  sejak awal dilakukan potong tangan dihadapan  orang  banyak,  orang  tentu akan berfikir dua kali sebelum mencuri,
karena  mereka  akan  membawa  tanda sebagai  pencuri  seumur  hidup  mereka dengan  hilangnya  tangan  yang  dipakai untuk  mencuri  tersebut,  hukuman seperti inilah yang dibutuhkan, terlebih lagi  dengan  meningkatnya  berbagai bentuk kejahatan di era moderen ini 21 . Lebih  jauh  lagi  HAMKA menjelaskan apabila hukum yang telah ditentukan  Tuhan  dapat  diterima dengan  baik  dan  dijadikan  undang- undang, setiap negeri masih mempunyai  tanggung  jawab  lainnya, yaitu  memperbaiki  ekonomi,  diantara sebab  meningkatnya  kejahatan  adalah akibat dari sosial ekonomi, akan tetapi tidak  hanya  itu  saja,  jiwa  dan  pribadi yang  baik  juga  diperlukan,  karena sering  ditemukan  meskipun  ekonomi
21 Amrullah, jilid 3, h. 1731.
negara telah pulih, ada juga orang yang mempunyai  jiwa  yang  tidak  bersih, yang ringan saja tangannya mengambil milik  orang  lain,  walaupun  kondisinya sangat  berkecukupan,  oleh  sebab  itu menurut  HAMKA  sebelum  ayat-ayat tentang had perampok,  pemberontak, perusak  tatanan  sosial  dan  pencuri disebutkan,  diawali  terlebih  dahulu dengan ayat  yang menganjurkan  untuk bertakwa, mencari perantara ( Wasilah ) untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah, agar  tidak  menjadi  pribadi  yang merusak tatanan masyarakat 22 , di awal penafsiran ayat ini HAMKA menyebutkan  ada  dua  cara  yang  telah ditentukan Allah Swt untuk meminimalisir  kejahatan, pertama dengan  takwa,  memperbaiki  diri, mengendalikan  jiwa, kedua, dengan menetapkan  hukuman  badan  ( Hudud ) bagi  pelaku  kejahatan  yang  tidak mempunyai  sifat  takwa  dan  tidak mampu  mengendalikan  jiwa  sehingga menjadi  bobrok  dan  mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat dengan melanggar ketentuan-ketentuan dan  hukum-hukum  agama  yang  telah ditetapkan  oleh  Allah  Swt  dalam kitabnya serta dijelaskan oleh
Rasulullah Saw melalui Hadis.
3. Had Zina Q.S Al- Nur /24: 2 Q.S  al- Nur /24:  2 merupakat ayat yang membahas tentang Had zina, menurut  HAMKA  zina  dalam  Islam adalah  persetubuhan  yang  terjadi  di luar  nikah,  meskipun  suka  sama  suka, menurutnya dalam menjalankan hukum Islam  tidak  cukup  berpegang  kepada al-Quran saja akan tetapi perlu merujuk juga kepada Hadis Nabi, oleh sebab itu sesuai al-Quran dan Hadis, pelaku zina dikategorikan  kepada  dua  bagian,
22 Amrullah, jilid 3, h. 1732.
pertama, laki-laki  ataupun  perempuan yang  telah baligh dan  berakal  serta sudah  berada  di  dalam  hubungan pernikahan  ( Muhshan ),  hukuman  yang diberikan kepada pelaku zina muhshan adalah  hukuman  rajam  dengan  cara diikat  lalu  dibawa  ke  tempat  ramai yang dihadiri oleh kaum muslimin dan dilempari  dengan  batu  sampai  mati, meskipun  hukuman  rajam  tidak disebutkan dalam al-Quran akan tetapi hal itu disebutkan dalam Hadis melalui perawi-perawi  yang  dapat  dipercaya bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan  hukuman  tersebut  terhadap pelaku  zina muhshan , riwayat  tersebut menjadi hujjah atas berlakunya hukum rajam, kedua, pelaku  zina  yang  belum pernah  melakukan  hubungan  badan atau  belum  menikah,  maka  dihukum sesuai  ketentuan  yang  terdapat  dalam Q.S  al- Nur /24:  2 dengan  dicambuk atau  dipukul  dengan  rotan  sebanyak seratus  kali,  di  tempat  ramai  yang dihadiri oleh kaum muslimin 23 .
HAMKA  menekankan  dalam menegakkan had zina  apakah  itu  zina muhshan atau ghairu  muhshan tidak boleh  ditunda-tunda  atau  dicarikan alasan  untuk  menolaknya  atas  dasar kasihan ( Ra’fah ) dan tenggang menenggang, hukuman yang keras dan tegas  seperti  itu  menurut  HAMKA untuk  memelihara  tujuan  agama  yang lima  ( Maqashid al-Syari’ah )  diantara maqashid tersebut memelihara kehormatan dan keturunan, oleh karena itu  zina  diharamkan  dan  diganjar hukuman yang berat bagi pelakunya, di zaman  khalifah  Ali  bin  Abi  Thalib pernah diterapkan hukuman bakar bagi pelaku  homoseksual  dan  lesbian ( Liwath wa  al- Sihaq )  bahkan  ada hukuman  mati  bagi  orang  yang
23 Amrullah, jilid 7, h. 4863–65.
tertangkap menyetubuhi binatang, beratnya  hukuman  zina  menunjukkan besarnya dosa pelakunya dan pedihnya siksa  yang  akan  diterima  di  akhirat kelak, HAMKA mengharuskan terpenuhnya beberapa syarat sebelum si pelaku  zina  dihukum  jilid  maupun rajam, yaitunya pertama, yang bersalah mengakui  di  depan  hakim  bahwa  dia telah  berzina,  dan  meminta  untuk dihukum,  hal  ini  sangat  jarang  terjadi, namun  pernah  terjadi  di  masa  Rasul bagi  orang-orang  yang  mempunyai derjat  keimanan  yang  tinggi, kedua, apabila seorang perempuan hamil tanpa diketahui  siapa  bapaknya, ketiga, terdapat  empat  orang  saksi  yang  dapat dipercaya kesaksiannya
melihat seseorang  berbuat  zina,  akan  tetapi apabila  saksi  tidak  cukup,  menurut HAMKA  hendaklah  saksi  tunggal tersebut  menutupi  hal  itu,  karena  dia akan dituduh mencemarkan nama baik atau menuduh  seseorang berzina  tanpa bukti serta mendapatkan hukuman atas tuduhan tersebut 24 .
Implementasi Ayat-Ayat Hudud Dalam  Tafsir  Al-Azhar  Sesuai Konteks Negara Indonesia 1. Implementasi Hukuman Mati,  Salib,  Potong  Silang  (Tangan dan Kaki)
Dalam  Hukum  Islam had bagi perampok,  perompak,  pembuat  onar dan  kerusakan  di  bumi  ( al- Muharabah wa al- Ifsad ) adalah hukuman mati atau salib  atau  dipotong  tangan  dan  kaki secara  silang,  atau  dibuang  dan diasingkan  di  muka  bumi  ke  tempat terpencil 25 , menurut Imam Abu
24 Amrullah, jilid 7, h. 4870.
25 Muhammad  Ali  As-Shabuni, Rawa’i  al-Bayan  Tafsiru  Ayat  al-Ahkam  Min al-Quran (Beirut, Libanon: Muassasah Manahil Urfan, 1980), jilid 1, h. 551.
Hanifah,  Syafi’i  dan  Ahmad  sanksi yang diberikan kepada pelaku berbeda- beda  sesuai  dengan  beratnya  tindakan yang  dilakukan,  jika  mengambil  harta dan membunuh korban maka hukumannya disalib, jika tidak mengambil harta akan tetapi membunuh maka hukumannya dibunuh,  jika  hanya  mengambil  harta dengan  paksa  dan  tidak  membunuh maka  hukumannya  dipotong  tangan dan  kaki  secara  silang,  bila  hanya menakut  nakuti  dan  tidak  berhasil mengabil  harta  maka  hukumannya diasingkan,  dan  semua  keputusan sanksi ini diserahkan kepada imam atau hakim  untuk  menentukan  hukuman yang mana yang akan diberikan kepada pelaku sesuai kejahatan yang diperbuat 26 . Menurut konteks negara Indonesia  yang  berdasarkan  kepada UUD 1945, hukuman bagi para pelaku tindak  kejahatan  tersebut  tercantum dalam hukum positif negara Indonesia, terdapat dalam pasal 365 ayat 1 sampai 4 KUHP 27 sebagai berikut:
(1).  Diancam  dengan  pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang  didahului,  disertai  atau  diikuti dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  terhadap  orang  dengan maksud  untuk  mempersiapkan  atau mempermudah  pencurian,  atau  dalam hal tertangkap tangan untuk
memungkinkan  melarikan  diri  sendiri atau  peserta  lainnya,  atau  untuk  tetap menguasai  barang  yang  dicuri,  (2). Diancam  dengan  pidana  penjara
26 Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah (Kairo, Mesir: Maktabah Dar al-Turast, t.t.), h. 400.
27 KUHP,  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya (Surabaya:  Grahamedia  Press,  2015),  h.  108- 109.
paling  lama  dua  belas  tahun,  jika perbuatan  dilakukan  di  waktu  malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup  yang  ada  rumahnya,  di  jalan umum  atau  kereta  api  atau  trem  yang sedang  berjalan,  jika  perbuatan dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih dengan  bersekutu,  jika  masuk  ke tempat  melakukan  kejahatan  dengan merusak  atau  memanjat  atau  dengan kunci  palsu,  perintah  palsu  atau pakaian  jabatan  palsu,  (3).  Jika perbuatan  mengakibatkan  kematian maka  diancam dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  belas  tahun,  (4). Diancam  dengan  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup,  atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian  dan  dilakukan  oleh  dua orang  atau  lebih  dengan  bersekutu, disertai  pula  oleh  salah  satu  hal  yang diterangkan dalam ayat no 1 dan 2.
Dalam tafsir  al-Azhar setelah menjelaskan  batasan-batasan  serta hukuman  yang  akan  didapatkan  oleh pelaku  tindak  kejahatan hirabah dan ifsad , dan  menjelaskan  perbedaan pendapat  di  kalangan  ulama fiqh , HAMKA menjelaskan bahwa ketetapan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang telah memerangi  Allah dan  Rasul-Nya  dengan  berbuat  huru- hara, kerusuhan, kekacauan,
mengganggu
keamanan dan ketentraman  masyarakat,  merupakan hak  langsung  dari  seorang  Imam  atau Kepala Negara, sebab menurut HAMKA  Kepala  Negara  adalah  wakil Allah  dan  Rasul  dalam  menegakkan hukum  dan  pelindung  ketentraman
orang  banyak 28 ,  jika  dikembalikan kepada  konteks  negara  Indonesia  yang dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Negara  tentu  urusan  ini  dikembalikan kepada  hukum  dan  undang-undang yang berlaku di Indonesia, sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal 365  ayat  3  dan  4  KUHP  diatas,  maka implementasi  ayat had yang  terdapat dalam Q.S  al- Maidah /5:  33 dalam tafsir  al-Azhar disesuaikan  dengan kondisi  yang  berlaku  di  Indonesia dibawah  pengawasan  Kepala  Negara, yang pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan hukum pidana dalam Islam, dan bertujuan  sama  meskipun  dengan urutan  yang  berbeda,  dalam  hukum Islam  dihukum  dengan  dibunuh, disalib,  potong  tangan  dan kaki  secara silang, dipenjara sesuai dengan tingkat kejahatan  yg  diperbuat  dan  putusan hukum  diserahkan  kepada  hakim,
sedangkan dalam undang-undang hukum  pidana  Indonesia  (KUHP) dihukum  dengan  penjara  minimal selama  9  tahun  hingga  hukuman penjara  seumur  hidup,  dan  hukuman mati bagi tindak pidana berat.
2. Implementasi Hukuman Potong Tangan Had bagi pencuri dalam hukum
Islam  merupakan  potong  tangan,  akan tetapi  para  ulama fiqh mempunyai perbedaan  pendapat  mengenai  batas minimal  jumlah  pencurian  sehingga dapat disanksi dengan hukuman potong tangan,  menurut  Abu  Hanifah  dan  al- Tsaury  sebanyak  sepuluh  dirham keatas,  sedangkan  menurut  Malik  dan Syafi’i  seperempat  dinar  keatas  atau
28 Amrullah, Tafsir al-Azhar , jilid 3, h. 1715.
setara dengan tiga dirham 29 , perbedaan pendapat  juga  ada  seputar  batasan pemotongan  tangan,  menurut  ulama kontemporer  dari  pergelangan  tangan, bukan  dari  siku  bukan  pula  dari  bahu atau  lengan,  menurut  kelompok Khawarij  dari  bahu  atau  lengan,  ada juga yang berpendapat cukup dipotong jari-jarinya  saja,  akan  tetapi  pendapat yang  jumhur  mengatakan  tangan dipotong dari pergelangan sebagaimana yang  telah  dilakukan  oleh  Rasulullah, Umar  bin  Khattab  dan  Ali  bin  Abi Thalib,  dan  jika  mencuri  lagi  untuk kedua  kalinya  maka  dipotong  kaki kirinya  dan  jika  mencuri  lagi  untuk ketiga  kalinya  menurut  Hanafi  dan Hambali  cukup  dipenjara  sampai bertaubat  sedangkan  menurut  Maliki dan  Syafi,iah  dipotong  tangan  kirinya dan jika mencuri lagi dipotong kakinya yang satu lagi 30 .
Hukuman  potong  tangan  diatas berbeda  dengan  hukum  pidana  yang ada  di  Indonesia,  dalam  pasal  362 KUHP 31 dinyatakan sebagai berikut: Barang  siapa  mengambil barang  sesuatu,  yang  seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan  cara  melawan  hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana  penjara  paling  lama  lima tahun,  atau  pidana  denda  paling banyak sembilan ratus rupiah.
Pasal  diatas    merupakan rumusan pokok tindak pidana pencurian,  yang  merupakan  jenis kejahatan  yang  ditujukan  terhadap
29 As-Shabuni, Rawa’i  al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam Min al-Quran , jilid 1, h. 554.
30 As-Shabuni, jilid 1, h. 555.
31 KUHP,  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya , h. 107.
harta  benda,  semua  itu  telah  dibahas dalam  KUHP  buku  kedua  Bab  XXII tentang  kejahatan  terhadap  harta, dimulai  dengan  pasal  362  KUHP hingga  pasal  367  KUHP,  yang dikelompokkan  kedalam  beberapa jenis,  yaitu  pencurian  biasa  (pasal  362 KUHP),  pencurian dengan  pemberatan (pasal  363  KUHP),  pencurian  ringan (pasal  364  KUHP),  pencurian  dengan kekerasan  (pasal  365  KUHP),  dan pencurian  dalam  kalangan  keluarga (pasal  367  KUHP),  di  setiap  pasal memiliki ancaman pidana yang berbeda sesuai  dengan  bentuk,  waktu  dan tempat  tindak  pidana  dilakukan 32 , asumsi  penulis,  hukuman  yang  ada  di Indonesia  terkesan  lebih  rumit  dari pada  hukum  Islam  yang  membagi hukuman pidana pencurian kepada dua bentuk yaitunya had potong tangan dan ta’zir ,  had potong  tangan  diberikan kepada  pencuri  yang  mengambil  harta orang  lain  melebihi  batas  minimal sebagai  mana  yang  telah  disebutkan diatas,  sedangkan ta’zir diberikan kepada  pencuri  dalam  jumlah  kecil yang  tidak  mencapai  batas  minimal pencurian tersebut.
Dalam tafsir al-Azhar HAMKA menjelaskan  bahwa  potong  tangan merupakan  solusi  untuk  mengurangi tindak  pidana  pencurian,  oleh  karena itu  HAMKA  berusaha  meyakinkan kepada  setiap  elemen  yang  sedang melakukan peninjauan terhadap hukuman  potong  tangan  bagi  pencuri agar usaha tersebut tidak boleh terhenti, karena  kejahatan  semakin  memuncak apalagi  di  era  moderen  seperti  saat sekarang  ini,  akan  tetapi  HAMKA
32 Rusmiati, Syahrizal, dan Mohd Din, “Konsep  Pencurian  Dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  Pidana  Islam,” Siah  Kuala  Law  Journal 1,  no.  1  (2017):  h. 344-345.
masih membuka peluang hukuman lain untuk  diterapkan,  karena  menurutnya Islam  memperkenalkan  yang  namanya ijtihad  hakim,  artinya  tidak  setiap adanya kasus pencurian yang tertangkap  lalu  langsung  saja  dipotong tangannya,  hakim  memiliki  peran penting  dalam  menentukan  hukum yang  akan  diberikan  kepada  pelaku tindak  pidana  pencurian  tersebut 33 , melalui pendapat ini, penulis berasumsi bahwa  hukuman  bagi  tindak  pidana pencurian  yang  ada  di  Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362  KUHP  hingga  pasal  367  KUHP masih  memiliki  sinkronisasi  dengan hukum  pidana  Islam,  karena  Islam masih  membuka  peluang  bagi  hakim untuk  menentukan  hukuman  yang setimpal  bagi  pelaku  kejahatan  yang bisa  disesuaikan  dengan  hukum  yang ada  di  Indonesia,  lebih  lanjut  lagi HAMKA  menjelaskan  bahwa  khalifah Umar  bin  Khattab  pernah  mencabut hukuman  potong  tangan  terhadap pencuri,  namun  pencabutan  hukuman itu  disesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi  yang  ditemukan  di  tempat kejadian perkara 34 .
3. Implementasi Hukuman Cambuk dan Rajam Dalam  hukum  Islam  pelaku zina  dicambuk  seratus  kali  bagi  yang belum menikah ( Ghairu Muhshan ) dan dirajam  atau  dilempari  batu  sampai mati  bagi  yang  sudah  menikah ( Muhshan ) 35 ,  sedangkan  dalam  pasal 284  KUHP  dengan  pidana  penjara paling  lama  sembilan  bulan,  zina
33 Amrullah, Tafsir al-Azhar , jilid 3, h. 1732.
34 Amrullah, jilid 3, h. 1733.
35 As-Shabuni, Rawa’i  al-Bayan Tafsiru Ayat al-Ahkam Min al-Quran , jilid 2, h. 20.
adalah  persetubuhan  yang  dilakukan oleh  seorang  laki-laki  atau  perempuan yang  sedang  terikat  perkawinan  yang sah  dengan  seorang  laki-laki  atau perempuan  yang  bukan  istri  atau suaminya 36 , dengan pengertian tersebut dapat  dikatakan  bahwa  yang  terikat oleh  pasal  perzinaan  menurut  hukum negara  Indonesia  hanyalah  orang  yang sudah  menikah,  apabila  kedua  pelaku zina  sedang  tidak  terikat  hubungan pernikahan  maka  KUHP  tidak  dapat menjeratnya,  sedangkan  dalam  pasal 284  ayat 2 KUHP menegaskan bahwa perbuatan zina hanya bisa  dituntut atas pengaduan  dari  suami  atau  istri  yang tercemar,  sehingga  apabila  tidak  ada pengaduan  dari  suami  atau  istri  yang sah  maka  kasus  memungkinkan  untuk ditiadakan,  akan  tetapi  di  Indonesia juga  berlaku  hukum  adat,  keputusan hukum  berada  di  tangan  kepala  adat, namun  hukuman  ini  hanya  bersifat sederhana  dengan  teguran,  denda  adat atau  pengasingan  dan  tidak  diterima lagi  di  kampung  tersebut 37 ,  meskipun begitu  hukuman  seperti  ini  tidak menimbulkan  efek  jera  di  tengah tengah masyarakat.
Dalam tafsir al-Azhar HAMKA menganggap  zina  sebagai  penyakit masyarakat  yang  mesti  dihilangkan, bahkan  menurutnya  zina  merupakan salah satu penyebab runtuhnya peradaban, akan tetapi karena had zina sudah  ditetapkan  dengan  tegas  dan jelas  dalam  Islam,  penulis  tidak menemukan  upaya  sinkronisasi  antara
36 Syamsul  Huda,  “Zina  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,” Hunafa 12,  no.  2 (2015): h. 387. 37 Ririn  Isna  Magfiroh  dan  Ashif  az- Zafi,  “Eksistensi  Fikih  Dalam  Penerapan Hukum Zina Di Indonesia,” Jurnal Diktum 18, no. 1 (2020): h. 111-112.
hukum  Islam  mengenai  perzinaan dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  meskipun  begitu HAMKA masih memberikan keleluasaan  kepada  hakim  untuk mengambil keputusan apakah seseorang  sudah  pantas  dihukum dengan had perzinaan  atau  belum, karena setiap orang yang berzina tidak dapat  dicambuk  atau  dirajam  dengan batu  begitu  saja  tanpa  adanya  bukti- bukti  yang  jelas  yang  ditetapkan melalui keputusan hakim 38 , oleh karena itu  mengimplementasikan had zina sesuai  hukum  Islam  di  negara Indonesia  akan  terasa  sulit,  terutama hukuman  rajam  sampai  mati,  karena menurut  HAMKA  negara  Indonesia merupakan  negara  yang  ideal  dengan kondisi umat saat ini, akan tetapi bukan negara  ideal  sesuai  pandangan  Islam, umat Islam wajib menegakkan hukum- hukum  Allah,  namun  hukum  tersebut bisa  terlaksana  secara  totalitas  dalam keadaan  ideal,  yaitunya  negara  Islam, sedangkan  dalam  keadaan  yang  tidak ideal,  umat  Islam  tidak  diharuskan menerapkan hukum-hukum Allah secara sempurna, karena hal itu berada diluar  batas  kemampuan  manusia, meskipun begitu jika umat Islam sudah berada dalam negara yang ideal dalam pandangan  Islam,  maka  kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum Allah  secara  utuh  merupakan  suatu keharusan 39 .

## KESIMPULAN
Setelah menganalisa lebih
lanjut  pendapat  HAMKA  dalam tafsir
38 Amrullah, Tafsir al-Azhar , jilid 7, h. 4870.
39 “Tafsir Indonesia Tentang
Penerapan  Hukum  Allah:  Studi  Pribumisasi HAMKA terhadap QS. Al-Maidah: 44, 45 dan 46 dalam Tafsir al-Azhar,” h. 104.
al-Azhar seputar  ayat-ayat hudud , dapat  disimpulkan  bahwa  HAMKA berupaya  mengintegrasikan  antara hukum  Islam  dengan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang berlaku di negara Indonesia, mengenai hukuman hirabah , ifsad dan saraqah HAMKA mengembalikan semua keputusan  hukum  kepada  Imam  atau Kepala  Negara  dalam  hal  ini  di Indonesia  disebut  Presiden,  karena menurutnya Kepala Negara merupakan wakil Tuhan untuk menjaga keamanan dan  ketentraman  masyarakat  dari kejahatan  dan  kekerasan,  dan  seorang Presiden  tentu  menyerahkan  putusan hukum  kepada  hakim  sesuai  dengan undang  undang  yang  berlaku  di Indonesia  yaitunya  UUD  1945  dan KUHP,  karena  di  dalam  Islam,  hakim juga  diberi  keleluasaan  dalam  ijtihad hukum, walau hukum Islam dan KUHP sekilas terlihat berbeda dalam menetapkan hukuman bagi pemberontak,  perampok,  perampas harta dengan berkelompok menggunakan  kekerasan,  dan  tindak pidana pencurian, akan tetapi mempunyai  titik  temu,  dalam  hukum Islam diawali dengan hukuman terberat yaitunya  hukuman  mati,  hingga penahanan  sebagai  hukuman  teringan dan pengambilan keputusan diserahkan kepada ijtihad hakim, sedangkan dalam KUHP  dimulai  dari  hukuman  9  tahun penjara  sebagai  hukuman  teringan hingga  penjara  seumur  hidup  atau hukuman  mati  sebagai  hukuman terberat  sesuai  tingkat  kejahatan  yang dilakukan  dan  putusan  hukum  juga berada ditangan hakim. Lain halnya dengan implementasi had zina  di  Indonesia, menurut  HAMKA tidak  semua  hukum Islam  dapat  diterapkan  di  Indonesia, karena  Indonesia  bukanlah  negara
Islam  yang  mampu  menggunakan hukum  Islam  sebagai  dasar  negaranya secara  totalitas,  meskipun  begitu menurutnya Indonesia merupakan negara  yang  cocok  dengan  situasi  dan kondisi  sosial  masyarakatnya  yang menjadikan  “ Ketuhanan  Yang  Maha Esa ” sebagai sila pertama
PANCASILA  yang  merupakan  dasar negara  Indonesia,  selama  sila  itu  ada masih  ada  harapan  untuk  meninjau hukum-hukum  Islam  agar  dijadikan undang-undang  resmi  yang  berlaku, dalam  kondisi  seperti  itu  HAMKA beranggapan bahwa tidak ada kewajiban  bagi  masyarakat  muslim Indonesia  untuk  menerapkan  hukum- hukum Allah secara totalitas, karena itu diluar  batas  kesanggupan  mereka, namun  spirit-spirit  keislaman  harus tetap  melekat  dalam  jiwa  masyarakat muslim  untuk  mengimplementasikan hukum  tersebut  dalam  setiap  jiwa, tulisan  ini  sangat  terbatas  sedangkan ayat-ayat  hukum  di  dalam  al-Quran banyak  sekali,  penulis  berasumsi  akan sangat  menarik  sekali  melihat  upaya HAMKA  dalam  mengintegrasikan ayat-ayat  yang  membahas  tentang hukum  Islam  ( Hudud )  dengan  hukum pidana Indonesia  (KUHP) dalam tafsir al-Azhar , sebagai rekomendasi penelitian  lanjutan  bagi  yang  berminat membahas tema ini secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alviyah,  Aviv.  “Metode  Penafsiran Buya  HAMKA  Dalam  Tafsir al-Azhar.” Jurnal Ilmu Ushuluddin 15,  no.  1  (Januari 2016).
Amrullah,  Abdulmalik  Abdulkarim.
Tafsir  al-Azhar .  Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.
As-Shabuni,  Muhammad  Ali. Rawa’i al-Bayan  Tafsiru  Ayat  al- Ahkam  Min  al-Quran .  Beirut, Libanon:  Muassasah  Manahil Urfan, 1980. Batubara, Chuzaimah. “Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif  Al-Quran.” Miqot 34, no. 2 (Juli 2010).
Daud,  Ilyas.  “Quranic  Exegesis  as Social  Criticism:  The  Case  of
Tafsir  al-Azhar.” Ulul  Albab 21, no. 1 (2020). Huda, Syamsul. “Zina Dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.” Hunafa 12,  no.  2
(2015).
Husnul  Hidayati.  “Metodologi  Tafsir Kontekstual  Al-Azhar  Karya
Buya HAMKA.” El -Umdah 1, no. 1 (Juni 2018).
Jamil,  H.  M.  “HAMKA  dan  Tafsir  al- Azhar.” Istishlah 12, no. 2 (Juli 2016).
KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Beserta  Penjelasannya . Surabaya:  Grahamedia  Press, 2015. M.  Federspiel,  Howard. Popular Indonesian  Literature  of  The Quran . Cornell Modern Indonesia  Project,  Southeast Asia  Program.  New  York: Cornell University, 1994.
Magfiroh,  Ririn  Isna,  dan  Ashif  az- Zafi.  “Eksistensi  Fikih  Dalam
Penerapan  Hukum  Zina  Di
Indonesia.” Jurnal  Diktum 18,
no. 1 (2020). Miftahuddin,  Muhammad.  “Sejarah Media Penafsiran di Indonesia.” Nun 6, no. 2 (2020).
Munawir.  “Tafsir  Indonesia  Tentang Penerapan  Hukum  Allah:  Studi Pribumisasi  HAMKA  terhadap
QS.  Al-Maidah:  44,  45  dan  46 dalam  Tafsir  al-Azhar.” Nun 4, no. 1 (2018). Nurhasanah.  “Pemikiran  HAMKA  dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan  Dalam  Kesetaraan Gender.” Jurnal  Al  -Tadabbur 5, no. 2 (November 2020).
R.  G,  Akmal,  dan  Agustina  Hsb. “Dakwah  HAMKA  Menjawab Isu-Isu Keagamaan Dalam Tafsir  Al-Azhar.” Tsaqafah 15, no. 1 (Mei 2019). Rusmiati,  Syahrizal,  dan  Mohd  Din. “Konsep Pencurian Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana dan Pidana Islam.” Siah Kuala  Law  Journal 1,  no.  1 (2017). Sabiq,  Sayyid. Fiqh  al-Sunnah .  Kairo,
Mesir: Maktabah Dar al-Turast, t.t.
Sirry, Mun’im. “What’s Modern About Modern  Tafsir:  A  Closer  Look at  HAMKA’s  Tafsir  al-Azhar.” The Quran in Malay- Indonesian  World:  Rouledge
Studies in The Quran , 2016. Surya,  Reni.  “Klasifikasi  Tindak Pidana  Hudud  dan  Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam.” Samara 2,  no.  2  (Juli 2018). Thoriqul  Chaer,  Moh,  dan  Fitriah  M Suud. “Pendidikan Anak Perspektif  HAMKA,  Kajian Q.S  Luqman/31:  12-19  Dalam Tafsir  Al-Azhar.” Southeast Asian Jurnal of Islamic Education 2, no. 2 (2020).