## Gerakan Trasnasional Dan Partisipasi Pengembangan Pendidikan (Studi Kasus Pada Pesantren Salafi Jihadi di NTB)
Abdul Malik Universitas Islam Negeri Mataram Email Coresponden*: abdul.malik@uinmataram.ac.id

## Abstrak
Pasca  era  refomasi  tahun  1998  varian  pesantren  mengalami  perkembangan  yang  signifikan, diantara  pesantren  yang  mengalami  berkembangan  adalah  pesantren  salafi.  Seiring  terjadi  perubahan kondisi masyarakat dan situasi politik nasional pesantren salaf yang bercorak salafi berkembang menjadi tiga type baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan wawasan kebangsaan pada pesantren Salafi Jihadis, yang selama ini diduga berafiliasi pada kelompok gerakan Islam radikal. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  terapan  (applied  qualitative  research)  dengan  pendekatan Interpretive  Phenomenology  (IP).  Data-data  dianalisis  secara  kritis  berdasarkan  hasil  wawancara mendalam.  Responden  sampel  survei  dipilih  secara  purposive,  yang  merupakan  narasumber  wawancara mendalam dari stakeholders pesantren. Penelitian ini dilakukan pada 2 provinsi: Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren salaf yang bercorak salafi jihadis lebih rentan diinfiltrasi oleh kelompok gerakan Islam “radikal” dengan indikasi bahwa model pesantren tersebut tidak memiliki  relasi  yang  kuat  dengan  pemerintah,  cenderung  memandang  bahwa  pemerintah  sebagai  thogut dan memandang bahwa aktivitas menghormati bendera merah putih hukumnya haram .
Kata Kunci : Salafi, Jihadis, Radical, Pesantren

## PENDAHULUAN
Bicara  sistem  Pendidikan  di  Indonesia tidak  bisa  lepas  dua  type  system  Pendidikan yakni  system  Pendidikan  umum  dan  system Pendidikan Islam. Meskipun system Pendidikan  islam  pada  masa  era  Sukarno sampai  masa  akhir  era  Suharto  tidak  populis dan  bahkan  secara  politik  kebijakan  tidak mendapatkan  perhatian  khusus  dari  kedua pemerintah  tersebut.  Kondisi  ini  sebagai kelanjutan  dari  warisan  kebijkan  penjajahan Belanda.  Menurut  Salik  (2018)  bahwa The Islamic  school  system  in  the  country  was marginalized  historically  by  the  Dutch colonial  administration  and  remained  so  in post-independence  years  by  the  Sukarno government,  following  the  collapse  of  the Suharto regime in  1998, however,  the number
of  madrasahs  (including  pesantren)  increased nationwide .
Pasca  era  reformasi,  sistem  pendidikan islam  dengan  segala  tipologinya  mendapatkan kebebasan  untuk  berkembang.  Karena  itu sekarang  ini,  Indonesian  menjadi  rumah  bagi sistem  pendidikan  islam  terbesar  di  dunia  di mana  ribuan  madrasah  melayani  kebutuhan pendidikan  anak-anak  dari  keluarga  muslim (Abubakar  dkk,  2020).  Salah  satu  tipe  sistem pendidikan islam  yang paling tua di  Indonesia adalah  pesantren  salaf.  Pesantren  pada awalnya  dikembangkan  oleh  dua  organisasi Islam  terbesar  yakni  NU  dan  Muhammadyah yang  berafiliasi  pada  corak  Islam  tardisional dan  modern,  akan  tetapi  pasca  reformasi pesantren  mengalami  perkembangan  tidak hanya  dalam  hal  jumlah,  model  manajemen
pesantren,  tipologi  akan  tetapi  juga  ideologi pesantren.
Perkembangan  Pesantren  tidak  lagi berinduk  kepada  kedua  organisasi  besar tersebut,  di  mana  pola  penetrasi  dilakukan melalui jalur jaringan keilmuan yang tersambung  sehingga  afiliasi  pemahaman keagamaan  mengikuti  pesantren  induk.  Itu sebabnya  pesantren  yang  masih  memegang kuat kultur dan tradisional pesantren cenderung memiliki poros utama yang disebut sebagai  kyai  (figure)  sebagai  representasi model  pemahaman  keagamaan  yang  diajarkan (Ahmad,  2018).  Perkembangan  pesantren dewasa ini, tidak lagi berbasis pada figure dan tradisi asli pesantren sebagai mana pada masa- masa awal.
Salah  satu  faktor  yang  mendorong perkembangannya varian pesantren akhir-akhir ini  adalah  menguatnya  keberadaan  kelompok- kelompok  gerakan  islam  (Ali,  2017).  Baik kelompok  gerakan  islam  yang  berafiliasi  pada politik praktis seperti PKS (Prosperous Justice Party  atau  Partai  Keadilan  Sosial)  maupun yang  non  partisipan  seperti  organisasi  islam the islamic defenders front atau Front Pembela Islam (FPI), Majelis Muslim Indonesia (MMI), and  Liberation  Party  atau  Hizbat-Tahrir (Anton,  2018)  .  Beberapa  kelompok  ini kemudian  disebut  sebagai  gerakan  kelompok revivalisme  Islam  yakni  kelompok  yang berusaha  menghidupakan  kembali  nilai-nilai
islam  yang  ideal  sebagai  reaksi  terhadap ketidakadilan  hukum,  social,  dan  ekonomi  . Salah  satu  jalan  yang  ditempuh  oleh  beberapa kelompok  gerakan  ini  di  dalam  merawat ideologi gerakannya adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren. Keberadaan pesantren yang berafiliasi  atau  terinfiltrasi  oleh  beberapa kelompok  gerakan  islam  tersebut  dicurigai tidak  mengakomodir  nilai-nilai  dan  wawasan kebangsaan, seperti tidak mengikuti kurikulum pemerintah  dan  tidak  melakukan  upacara hormat bendara merah putih.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif terapan (applied qualitative research) dan menggunakan pendekatan Interpretive Phenomenology (IP).
Data  dianalisis  secara  kritis  berdasarkan hasil wawancara mendalam. Responden dipilih secara  purposive  yang  merupakan  narasumber wawancara mendalam dari stakeholders pesantren.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  8 provinsi:  Aceh,  Banten,  Jawa  Barat,  Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  Kalimantan  Selatan, Sulawesi  Selatan,  dan  Nusa  Tenggara  Barat. Dengan  pendekatan  ini  penelitian  bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengeksplorasi  bagaimana  Menakar  Praktek Wawasan  Kebangsaan  Pada  Pesantren  Salafi Jihadis;  Studi  Atas  Kelompok  Gerakan  Islam di  Indonesia.  Pengumpulan  data  dilakukan
dengan  teknik  in-depth  interview  (wawancara mendalam)  dan  pengamatan.  Wawancara mendalam  dalam  studi  ini  akan  menelusuri pandangan  200  narasumber  yang  terdiri  dari pimpinan  pesantren,  pengurus  pesantren,  guru pesantren  senior,  guru  pesantren  junior,  dan pengurus organisasi santri di 40 pesantren dari 8 provinsi lokasi riset.
Kategori  pesantren  yang  menjadi  lokus studi  ini  dibagi  ke  dalam  2  kategori  besar, yaitu  Pesantren  Salafiyah  dan  Pesantren Reformis.  Dari  40  pesantren  yang  akan menjadi  lokus  penelitian  di  8  provinsi didistribusikan ke 20 pesantren salafiyah  yang bercorak  salafi  (50%)  dan  20  pesantren reformis (50%). Distribusi narasumber berdasarkan  kategori  pesantren  di  setiap provinsi. Pada setiap provinsi lokasi penelitian akan  ada  5  pesantren  yang  menjadi  sasaran penelitian  dan  dari  masing-masing  pesantren akan  diambil  5  narasumber  yang  akan diwawancarai.  Jadi  narasumber  penelitian  ini berjumlah  25  orang  setiap  provinsi  (5  orang setiap pesantren).
Analisis data bertujuan untuk menafsirkan data atau informasi yang diperoleh  melalui  in-depth  interview  dan pengamatan  serta  mengkategorisasi  informasi tersebut  dengan  mengacu  kepada  tujuan, kerangka konseptual penelitian, dan pertanyaan penelitian sebagai panduan (guidelines).  Analisis  data  pada  akhirnya
bertujuan  untuk  menemukan  pola  yang  sama dan  berbeda  serta  konsep-konsep  yang  dapat menjelaskan  lebih  jauh  tingkat  wawasan kebangsaan  pesantren  salifi  jihadis  yang diduga  terinfiltrasi  oleh  kelompok  gerakan Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  kajian  ini,  kategori  Salafi  sengaja dibedakan dengan pesantren modernis, meskipun  dalam  beberapa  segi  orientasi puritanistiknya  memiliki  irisan,  terutama dengan  Muhammadiyah  dan  Persis.  Dalam bentuknya yang konservatif, Salafisme cenderung  kontra  budaya  lokal,  dengan komitmen  yang  kaku  pada  pemahaman keislaman  Salaf  al-Shalih  di  Abad  ke-7 Masehi.  Merujuk  pada  pandangan  Abubakar dkk (2020) bahwa  pada tingkat  yang ekstrim, Salafisme  menunjukkan  radikalisme  dalam paham  dan  sikap  politik,  meskipun  varian lainnya  cenderung  menolak  sikap  menentang pemerintah  yang  sah.  Karena  itu  pesantren salafi dapat dibagi ke dalam 3 corak: 1) Salafi- Puris (tidak berpolitik dan menerima pemerintah  selama  Muslim);  2)  Salafi  Haraki (berpolitik  dan  aktif  mengeritik  pemerintah atas  dasar  nilai-nilai  Salafis);  dan  3)  Salafi Jihadi  (memandang  sudah  saatnya  untuk berjihad  menegakkan  sistem  Islam  menurut ajaran Salafi).
Adapun  pesantren  yang  diinfiltrasi  oleh kelompok  gerakan  islam  ini  memiliki  varian
yang beragam sesuai dengan corak salafi yang ada.  Diantaranya  Pesantren  Umar  Bin  Khatab (Salafi  Jihadi-Bima)  NTB,  Pesantren  Ibnu Mas’ud  (Salafi  Wahabi)  NTB,  Pesantren Wahdah  Islamiyah  (Salafi  Haraki)  Sulawesi Selatan,  Pesantren  Ali  Bin  Abi  Tholib  (Salafi Wahabi) Jawa Timur, Pesantren Al-Muttaqien Jepara (Salafi Wahabi) Jawa Tengah, Pesantren  Al  hasan  Bekasi  (Salafi  Wahabi) Jawa  Barat.  Dalam  penelitian  ini  lebih  focus pada  infiltrasi  yang  dilakukan  oleh  kelompok gerakan  Islam  yang  berafiliasi  pada  Salafi Jihadis,  meskipun  akan  dieksplorasi  beberapa kelompok  gerakan  islam  lain  secara  singkat sebagai data pembanding (Tahir, 2020) .
Berdasarkan informasi di atas, mayoritas pesantren  yang  berkembang  memiliki  afiliasi pada kelompok gerakan islam. Semua gerakan yang bernuansa fundamentalis memiliki karakteristik  tertentu  (Ali,  2017).  Kenyataan banyak  diantara  para  ahli  seperti  Oliver  Roy, John  L.  Esposito,  dan  Marshall  GS  Hodgson meyakini  bahwa  gerakan  islam  ini  adalah bagian  dari  entitas  politik  islam  yang  tidak dipisahkan dari eksitensi Islam sebagai agama. Umumya  gerakan  politik  islam  ini,  cenderung dipandang  secara  pejorative  dan  prejudice, meskipun  kenyataannya  di  gerakan  politik islam  memiliki  banyak  varian  (Supriadi  dkk, 2020).
Gerakan islam politik umumnya direpresntasikan  oleh  dua  kelompok  gerakan
islam,  yakni  islamic  parties  dan  islamic  mass organizations.  Kontestasi  gerakan  organisasi massa  islam  dengan  partai  islam  ini  menjadi factor penyebab  yang mempengaruhi orientasi pergerakan  islam  ( Budijanto  dan  Rahmanto, 2021) .    Pada  awalnya  kelompok  oraganisasi Islam yang berpengaruh di Indonesia, hanyalah  NU  dan  Muhammadiya.  Kedua organisasi  islam  besar  ini  secara  historis  dan ideologis  memiliki  jejak  relasi  intelektual dengan ulama yang ada di Mecca dan Cairo.
Merujuk pada pandangan Rahman tersebut  bahwa  perkembangan  intelektual islam  diwarnai  oleh  perkembangan  intelektual di  Timur  Tengah.  Persentuhan  itu  dipandang baik karena berdampak positif bagi perkembangan  beberapa  ideologi  kelompok gerakan  islam  dan  lembaga  pendidikan  islam. Di  sisi  lain,  sejak  meluasnya  isu  radikalisme dan terorisme global pasca 11 september 2002 (Salik,  2019),  beberapa    organisasi  massa islam  yang  muncul  dan  menguat  belakangan pasca  era  reformasi  1998,  seperti  Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI),  Front  Pembela  Islam (FPI),  Salafi,  Majelis  Mujahidin  Indonesia (MMI) juga mewarnai perkembangan lembaga pendidikan  islam  seperti  pesantren  dan kelompok  kajian  islam  yang  diidentikkan sebagai kelompok islam konservatif.
Corak  keislaman  yang  dikembangkan oleh  beberapa  organisasi  massa  islam  yang muncul  belakangan  tersebut  dianggap  tidak
memiliki  akar  kuat  dengan  tradisi  keislaman yang sudah berkembang cukup lama karena itu pemahaman  agama  kelompok  tersebut  sering dihubungkan dengan gerakan islam transnasional.  Gerakan  islam  transnasional  ini dianggap  lebih  formalistic,  militant,  and radical.  Dalam  beberapa  hal  yang  lebih partikular  seperti  doctrine  dan  ideology  dari kelompok  tersebut  dikenal  mengembangkan doktrin  loyalty  and  disavowal  dan  condong pada  ideology takfir or takfiriyyah dengan tujuan politik mewujudkan khilafah islamiyah. Asumsi  ini  kemudian  menjadi  dasar  bagi beberapa penstudi gerakan islam untuk melihat bagaimana organisasi gerakan islam melakukan  pengembangan  pemahaman  islam melalui lembaga pendidikan pesantren (Rahman  dkk,  2020).  Lebih  jauh  dari  itu, organisasi gerekan islam ini seringkali menjadi indicator  untuk  menghakimi  apakah  pesantren kategori  radikal,  tardisionalis  atau  moderat (Minardi, 2018).

## Pesantren Salafi dan Wawasan Kebangsaan
Pesantren  tradisional  umumnya  lebih banyak  berafilasi  pada  organisasi  Nahdatul Ulama (NU) dengan pola, pesantren membangun pertalianyang sifatnya bergantung pada  ketokohan  seorang  figur  organisasi  yang disebut  kiyai.  Tidak  hanya  itu,  pola  ini dipresentasikan melalui kemampuan pesantren yang  memiliki  apa  yang  disebut  sebagai kompetensi social linking ( Najmudin dan Said,
2020) . Suatu  kompetensi  komunitas  pesantren menciptakan keterhubungan dengan pemerintah  sekaligus  masyarakat,    Salah  satu cara  menakar  wawasan  kebangsaan  suatu pesantren adalah dengan melihat social linking yang  dimiliki  dan  dibangun  oleh  pesantren tersebut  ( Arafat,  2020) .  Umumnya,  semakin intens  dan  dekat  relasi  pesantren  dengan pemerintah maka semakin berpotensi pesantren tersebut memiliki wawasan kebangsaan  yang  baik  (Muna,  2021).  Seperti yang ditemukan pada pesantren yang berafilisi pada  Muhammadiya  bercorak  modernis  dan NU  bercorak  tradisional.  Kompetensi social linking ini  kemudian  mendorong  kedua pesantren  tersebut  menjadi  lebih  inclusive dengan dunia luar terutama dengan pemerintah (Tahir, 2020).
Sementara  pesantren  bercorak  salafi Jihadis  yang  sejak  awal  diduga  terinfiltrasi oleh  gerakan  kelompok  islam  transnasional dan bahkan radikal sama sekali tidak memiliki social  linking dengan  pemerintah.  Akibatnya, pesantren model ini memiliki jarak dan bahkan tidak jarang bertolak belakang atau bertentangan  dengan  pemerintah.  Beberapa aktivitas  partikular  pesantren  Salafi  Jihadis yang dianggap bertentangan dengan pemerintah misalnya pesantren tersebut adalah tidak  mengadakan  upacara  bendera  merah putih  karena  meyakini  bahwa  menghormati bendara  itu  hukumnya  haram  (Hefni  dan
Uyun,  2020).  Bahkan  pada  sikap  yang  lebih ekstrim pemerintah diangggap thogut . Aritnya pesantren  seperti  ini  dengan  sangat  jelas berpotensi tidak memiliki wawasan kebangsaan sama sekali,  sebaliknya pesantren jenis  ini  hanya  memiliki  atau  membangun kompetensi social  bonding dengan  sesama komunitasnya  sebagai  bentuk  rasa  keterikatan ideologis.
Wawasan  Kebangsaan  Sebagai  Faktor Pelindung
Salah  satu  pintu  masuk  radikalisme dalam  pesantren  adalah  diterimanya  eks radikal  masuk  pesantren  sebagai  pengajar maupun  sekadar  tinggal  di  sekitar  lingkungan pesantren.  Pesantren  Umar  bin  Khatab  adalah salah  satu  yang  memiliki  resiko  karena pesantren  tersebuti  dikelola  oleh  eks  radikal yang  telah  menerima  hukuman  penjara. Beberapa  anak-anak  muda  yang  disinyalir radikal  tinggal  di  sekitar  pesantren,  bergaul baik  intens  maupun  tidak  dengan  anggota komunitas  pesantren.  Menurut  pengakuan pengelola  pesantren  ini,  pandangan  dan  sikap politik mereka tidak lagi seradikal sebelumnya.  Artinya  mereka  telah  mengalami proses deradikalisasi. Namun, persepsi mereka tentang sistem demokrasi sebagai produk kafir dan  harapan  penerapan  syariat  oleh  negara walaupun  bukan  dengan  cara  revolusioner menunjukkan  benih-benih  itu  masih  ada. Kontak  yang  intens  dengan  mereka  yang
masih  bergabung  dengan  ISIS  dan  jaringan radikal  lainnya  meningkatkan  faktor  resiko. Dengan demikian, data faktual diatas merupakan representasi dari model pemahamana  keagamaan  yang  dimiliki  oleh pesantren Salafi Jihadis.
Meskipun  demikian,  pesantren  yang terinfiltrasi  oleh  kelompok  gerakan  islam, tidak  berarti  secara  otomatis  terpapar  radikal, akan  tetapi  tergantung  sejauh  mana  faktor pelindung  dan  ketahanan  yang  dimiliki  oleh pesantren  tersebut.  Diantara  faktor  pelindung dan  ketahanan  yang  dimaksud  adalah  tingkat kedekatan pesantren dengan pemerintah dalam pengertian  intensitas  kerjasama  pesantren dengan  pemerintah  dalam  beragam  program, kemudian  kedekatan  dengan  masyarakat sekitar, dan melaksanakan kegiatan pendidikan yang  bisa  memupuk  nilai-nilai  nasionalisme, seperti  upacara  bendara,  pramuka,  cinta  alam, dan merayakan hari-hari besar nasional (Nuna, 2021). Bagaimanapun, radikalisme merupakan faktor social yang spektrumnya merentang dari lingkungan  makro  (global),  lingkungan  messo (nasional),  hingga  lingkungan  mikro  (local). Merujuk  pada  perspektiv  ini  maka  faktor penyebab  pesantren  bertindak  radikal  menjadi tidak tunggal. Seperti faktor hubungan dengan pemerintah,  hubungan  dengan  masyarakat, kondisi  ummat  Islam,  aktivitas  pendukung pendidikan,  kondisi  social,  dan  ekonomi
menjadi  factor-faktor  yang  membentuk  proses radikalisasi (Niaz dkk, 2018).
Infiltrasi  kelompok  gerakan  islam  ke dalam  pesantren  pada  dasaranya    tidak  selalu dapat  dikaitakan  dengan  proses  radikalisasi pesantren,  akan  tetapi  proses  infiltrasi  lebih banyak  bersinggungan  dengan  persoalan reformasi  system  dan  nilai  pendidikan  Islam yang  selama  ini  telah  diajarkan  pada  system sekolah umum, dinilai tidak banyak memberikan  pengaruh  pada  pembentukkan akhlak dan kesalehan anak didik. Bagaimanapun  agama  dan  pendidikan  dalam konteks  pesantren  seperti  dua  sisi  mata  uang yang  sama  dan  hidup  berdampingan  dalam transformasi budaya pada masyarakat muslim. Selain  itu,  kebangkitan  pendidikan  islam terutama  pesantren  yang  bercorak  salafi  pada periode  pasca-reformasi  dapat  juga  dilihat sebagai  manifestasi  perlawanan  terhadap dominasi  pendidikan  sekuler  (Salik,  2019). Uraian  pada  sisi  ini  sering  terlewatkan  dalam diskursus perkembangan corak pesantren salafi selama ini.

## KESIMPULAN
Rendahnya  wawasan  kebangsaan  yang dimiliki  suatu  pesantren  mengindikasikan kemampuan  pesantren  dalam  membangun social  linking ,  yakni  suatu  kompetensi  warga masyarakat menciptakan keterhubungan dengan pemerintah. Dengan demikian, semakin  besar  kemampuan  sebuah  komunitas
dalam membangun identitas dirinya, membangun  jembatan  sosial  dengan  identitas lain, serta menciptakan keterhubungan dengan lembaga  pemerintah,  maka  semakin  kuat ketahanannya  terhadap  pengaruh  radikalisme, esktremisme  dan  kekerasan  lainnya.  Merujuk pada  hipotesisi  ini  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pesantren  salafi  jahadis  memiliki kerentanan  yang  sangat  tinggi  terhadap terpaparnya radikaliseme karena itu yang perlu dilakukan  berdasarkan  kajian  ini  adalah pemerintah  harus  membangun  ketahanan (building resilience) lembaga pendidikan Islam dengan  beberapa  langkah  strategis pertama , mengarusutamakan  lima  pilar  kebangsaan secara maksimal pada semua level pendidikan. Kedua ,  mengarusutamakan  pemahaman  islam Ahlussunnah walJama'ah. Karena itu setidaknya  ada  empat  hal  dalam  menjalankan pembangunan  ketahanan.  Pertama,  mencegah kontak  warga  pesantren  dengan  gerakan  dan paham radikal, Kedua, mendelegitimasi ideologi radikal, Ketiga, menghilangkan prasangka  kebencian  kepada  identitas  yang berbeda dan keempat, mengatasi isu ketidakadilan terhadap umat Islam

## DAFTAR PUSTAKA
Arafat,  E.  M.  (2020).  Integrasi  Keilmuan  di Pesantren dalam
Menjawab
Problematika Kebangsaan Kekinian. Prosiding Nasional, 3, 225-232.
Abubakar, Irfan, Hemay, Idris, Simun, Junaidi,
Malik.  Resiliensi  Komunitas  Pesantren terhadap  Radikalisme;  Social  Bonding,
Social  Bridging,  Social  Linking.  Pen. CSRC. Jakarta: 2020 Ahmad  Darmadji,  ‘Pondok  Pesantren  Dan Deradikalisasi  Islam  Di  Indonesia’, Millah, 11.1 (2018),.
Ali  Maksum,  ‘Discourses  on  Islam  and
Democracy in Indonesia: A Study on the Intellectual  Debate  between  Liberal Islam  Network  (JIL)  and  Hizbut  Tahrir Indonesia  (HTI)’,  Journal  of  Indonesian Islam, 11.2 (2017), 405–22.
Anton Minardi, ‘The New Islamic Revivalism in  Indonesia  Accommodationist  and Confrontationist’,  Journal  of  Indonesian Islam, 12.2 (2018), 247–64
Budijanto,  O. W.,  & Rahmanto, T. Y.  (2021).
Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi  Pendidikan  Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia.  Jurnal  HAM,
12(1), 57.
Hefni, W., & Uyun, Q. (2020). Pendampingan Kader  Pesantren  Sebagai  Aset  Modal Sosial dalam Penguatan Moderasi Beragama.  Dimas:  Jurnal  Pemikiran
Agama  Untuk  Pemberdayaan,  20(2),
175.
Muna,  N.  N.  (2021).  Pendidikan  Karakter Kebangsaan  Berbasis  Syi’ir  Lokal  di Pesantren  Salafiyah  Kapurejo  Pagu
Kabupaten  Kediri.  INOVATIF:  Jurnal
Penelitian  Pendidikan,  Agama,  dan
Kebudayaan, 7(2), 70-86.
Najmudin,  N.,  &  Said,  S.  (2020).  Penanaman
Nilai  Moderasi  Islam  Dan  Wawasan
Kebangsaan Pada Santri Pondok Pesantren  Salafi  Jami’atul  Ikhwan Kabupaten Serang Banten. Jurnal Pendidikan  Karakter  JAWARA  (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel), 6(1).
Niaz  Asadullah  and  Maliki,  ‘Madrasah  for
Girls  and  Private  School  for  Boys?  The Determinants  of  School  Type  Choice  in Rural and Urban Indonesia’, International  Journal  of  Educational Development, 62.November 2017
(2018), 96–111.
Rahman,  A.  B.  D.  U.  L.,  Nurlela,  N.,  & Rahmawan,  A.  D.  (2020).  Relasi  Islam Kultural  dan  Politik  Islam  dalam Mewujudkan  Masyarakat  Madani  Di
Indonesia. SUPREMASI:
Jurnal
Pemikiran,  Penelitian  Ilmu-ilmu  Sosial,
Hukum dan Pengajarannya, 15(1), 69.
Supriadi,  E.,  Ajib,  G.,  &  Sugiarso,  S.  (2020).
Intoleransi  dan  Radikalisme  Agama: Konstruk LSM tentang Program Deradikalisasi.  JSW  (Jurnal  Sosiologi Walisongo), 4(1), 53-72.
Salik.  M.  Conserving  moderate  Islam  in Indonesia:  An  analysis  of  Muwafiq's speech  on  online  media.  Journal  of Indonesian Islam. (2019).. vol 13. nomor 2. halaman 373-394
Tahir,  I.,  &  Tahir,  I.  (2020).  Perkembangan Pemahaman  Radikalisme  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(2), 74-83.