## Penyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat Lainnya
Completion of State Property Certificate  in Other Certified  Land Sector
Zahra Ats Tsaurah 1* , Fokky Fuad 2 , M. Nazir Salim 3
1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, Indonesia
2 Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia email: atsaurah@gmail.com
Submitted: August 8, 2023 Accepted: September 8, 2023  Publish: September 10, 2023
Abstract: This research focuses on the importance of BMN certification in recording land assets in an orderly manner, using land certificates as proof of title. Data from SIMAN DJKN shows that there are still 53,293  plots of land that have not been certified, including those that have been certified but not the  names  of  current  BMN  users.  The  research  uses  legal  research  methods  by  analyzing legal regulations and conducting interviews with regulatory implementers. The research results show that the management of BMN assets is regulated in PP 27  of 2014.  Other certified land plots are usually obtained  from  BMN  transfers  through  sales,  exchanges,  grants,  or  government  capital.  Land registration regulations are based on the UUCK and UUPA and their implementing regulations. Other certified land parcels originating from individual or legal entity certificates need to relinquish rights first, while those originating from government agency certificates that are not current BMN users do not need to relinquish rights. Other certified land parcels whose physical data have not changed do not require re-measurement, except for Measurement Letters issued before the enactment of PP 24  of 1997,  which  need  to  be  validated. However, other  certified  land  plots  whose physical  data have changed need to be re-measured.
Keywords: Land Registration, BMN Assets, Land of Government Agencies
Abstrak : Penelitian ini  fokus pada  pentingnya sertifikasi  BMN dalam  mencatat  aset tanah  secara tertib menggunakan sertipikat tanah sebagai bukti hak. Data dari  SIMAN DJKN menunjukkan bahwa masih ada  53.293  bidang tanah yang belum bersertipikat, termasuk yang telah bersertipikat bukan atas  nama  Pengguna  BMN  saat  ini.  Penelitian  menggunakan metode  penelitian  hukum  dengan menganalisis  peraturan  hukum  dan  wawancara  dengan  pelaksana  peraturan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengelolaan  aset  BMN  diatur  dalam  PP  27  Tahun  2014.  Bidang  tan ah bersertipikat lainnya biasanya diperoleh dari  pemindahtangan BMN melalui  penjualan, pertukaran, hibah,  atau  sebagai  modal  pemerintah. Peraturan pendaftaran tanah  didasarkan pada  UUCK dan UUPA serta  aturan  pelaksananya. Bidang  tanah  bersertipikat  lainnya  yang  berasal  dari  sertipikat perorangan atau badan hukum perlu melepaskan hak terlebih dahulu, sementara yang berasal dari sertipikat instansi pemerintah yang bukan Pengguna BMN saat ini tidak perlu melepaskan hak. Bidang tanah bersertipikat lainnya  yang data  fisiknya tidak berubah tidak memerlukan pengukuran ulang, kecuali Surat Ukur yang diterbitkan sebelum berlakunya PP 24 Tahun 1997  perlu divalidasi. Namun, bidang tanah bersertipikat lainnya yang data fisiknya berubah perlu melakukan pengukuran ulang.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Aset BMN, Tanah Instansi Pemerintah
Tsaurah at al, P enyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat … 221

## Pendahuluan
Salah satu  upaya  penjagaan Aset  Barang Milik Negara (Aset  BMN) yaitu  dengan tata kelola aset BMN yang tertib dan baik. Informasi dari berbagai media dan pengalaman yang dialami, terdapat bidang tanah yang tercatat sebagai aset BMN diklaim masyarakat sehing ga menjadi tanah aset BMN bersengketa bahkan sampai berperkara ke pengadilan  (Budiyanto, 2020). Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah menyatakan  bahwa  penggunaan,  pemanfaatan, pemindahtanganan,  penatausahaan,  pemeliharaan,  dan  pengamanan  BMN  berada  pada tanggung jawab masing-masing pengguna  barang yang menguasai dan menggunakan BMN tersebut  (Risma,  2017;  Shastiana  Putri  &  Ardini,  2020;  Widyasari et  al .,  2021).  Dengan terwujudnya pengelolaan BMN yang baik dan tertib akan terlaksana tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib penguasaan fisik (Azzuhri & Haryati, 2021). Dari pemaparan di atas, tanah aset  BMN  perlu  dikelola  dengan  baik  dan  tertib  oleh  pengguna  BMN  untuk  mencegah terjadinya klaim dari pihak lain.
Aset  BMN berupa  tanah  merupakan  aset  yang memiliki jumlah dan  nilai yang besar sehingga  pengelolaan  aset  BMN  berupa  tanah  perlu  dilakukan  dengan  tertib  (Budiyanto, 2020).  Sudah  seyogyanya,  satuan  kerja  pengguna  BMN  melaksanakan  pendaftaran  tanah untuk  aset BMN. Pendaftaran tanah diperlukan agar tanah aset BMN tercatat dengan tertib dan memiliki alat bukti hak berupa sertipikat tanah. Adanya alat bukti  hak berupa sertipika t tanah memberikan pengamanan terhadap aset tersebut  agar tidak dapat diklaim oleh pihak lain.
Pada Rapat Koordinasi Program Percepatan Pensertipikatan BMN Tahun Anggaran 2023 di  Jakarta  tanggal  1-3  Maret  2023,  Direktur  Perumusan  Kebijakan  Kekayaan  Negara menekankan tujuan utama dari Sertipikasi BMN, yaitu untuk mengamankan aset BMN. Dalam konteks  pelaksanaan legalisasi aset BMN,  apabila Kantor  Pertanahan  menghadapi kendala dalam penerbitan  sertipikat tanah,  setidaknya  satuan  kerja Pengguna BMN harus  memiliki peta  bidang  tanah  (PBT)  yang  memastikan letak,  batas,  dan  luas  bidang  tanah  aset  BMN tersebut  secara  jelas  (Diroya  &  Syaiful  Ubed,  2020).  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, Kementerian  ATR/BPN    melalui  program  Inventarisasi  Tanah  Instansi  Pemerintah  (INTIP) melaksanakan  identifikasi bidang  tanah  aset  BMN yang  tidak  dapat  disertipikasi.  Program INTIP bertujuan untuk  mencegah terjadinya tumpang tindih pemilikan tanah pada kemudian hari. Program tersebut  terdiri atas kegiatan pengumpulan,  pengolahan  dan  penyajian data pertanahan meliputi penguasaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah instansi pemerintah (Rokhman et al., 2021). Program INTIP perlu dilaksanakan untuk  mengantisipasi di kemudian hari jika terdapat klaim dari pihak lain dan mengajukan permohonan sertipikasi atas  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  dalam  aset  BMN,  Kementerian  ATR/BPN  dapat menolak permohonan tersebut.
Dalam kenyataannya,  saat  ini  banyak  aset  BMN  yang  belum  dilakukan  pendaftaran tanah sehingga berpotensi  aset tersebut  hilang atau dikuasai oleh pihak lain. Menurut data Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dalam Petunjuk  Teknis nomor  5/Juknis-
HK.02/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Kegiatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah  (Juknis  Sertipikasi  BMN),  Saat  ini,  terdapat  dua  kategori  aset  tanah  BMN  yang memerlukan perhatian, yaitu 53.293 bidang tanah yang belum memiliki sertipikat dan 14.652 bidang yang telah bersertipikat, namun  belum sesuai dengan ketentuan  yang berlaku. Data ini  dihimpun  melalui pencatatan  aset  yang  dilakukan  oleh  DJKN.  Aset  BMN  yang  belum bersertipikat  adalah  yang  belum  memiliki  sertipikat  atau  belum  pernah  didaftarkan. Sementara itu, aset BMN yang bersertipikat lainnya adalah yang sudah  memiliki sertipikat, namun subjek haknya bukan pengguna BMN saat ini. Sebagai contoh,  sertipikatnya mungkin mencantumkan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai jangka waktu, atau hak pakai selama dipergunakan, tetapi subjek haknya adalah pemegang hak terdahulu.
Untuk  kategori bidang tanah belum sesuai ketentuan  adalah bidang tanah yang sudah bersertipikat dengan subyek hak atas nama instansi pemerintah tetapi belum sesuai dengan ketentuan  pencantuman  nama  pemegang  hak  yaitu  Pemerintah  Republik  Indonesia  cq. Kementerian/Lembaga. Hal  tersebut  biasa  terjadi  pada  instansi  pemerintah  yang  berubah nama Kementerian/Lembaganya tetapi tugas pokok dan fungsinya masih sama. Bidang tanah belum  sesuai  dengan  ketentuan  dapat  dilaksanakan  proses  pemeliharaan  data  dengan mekanisme ganti nama (Nugroho & Astuti, 2020). Mekanisme ganti nama ini berbeda dengan peralihan hak karena subjek  hak tidak beralih. Prosedur ganti nama terjadi akibat ketentuan perundang-undangan  nama pemegang haknya berubah atau penulisan nama pemegang hak tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 2  Peraturan  Bersama Menteri  Keuangan  dan  Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia  nomor 186/PMK.06/2009  nomor  24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
Data SIMAN merupakan data aset BMN yang dimiliki oleh DJKN berdasarkan perolehan tanah  sehingga data  aset  BMN tersebut  dapat  bertambah  atau  berkurang jumlahnya  saat diproses  sertipikasi BMN. Hal ini terjadi karena tanah aset BMN akan diukur sesuai dengan kaidah kadastral. Pengukuran  secara kadastral merupakan pengukuran  batas bidang  tanah yang menghasilkan data berupa letak, batas dan luas  (Bambang Sudarsono, 2008). Misalnya, berdasarkan  data  SIMAN  dalam  satu  bidang  tanah  terdapat  batas  alam  atau  jalan  yang membelah satu  bidang tersebut  maka jumlah bidang tanah  kegiatan sertipikasi BMN akan bertambah. Selain itu apabila terjadi perolehan aset BMN baru maka jumlah target Sertipikasi BMN tanah akan bertambah (Suryono, 2023).
Target sertipikasi  BMN  yang  masih  akan  bertambah  membuat  beban  legalisasi aset BMN menjadi cukup berat diemban oleh DJKN, Kementerian ATR/BPN dan pengguna BMN. Sebab,  sesuai dengan  Peraturan Pemerintah No.  18  Tahun  2021 tentang  Hak Pengelolaan, Hak Atas  Tanah, Satuan  Rumah Susun  dan Pendaftaran  Tanah (PP 18  Tahun 2021)  dengan status bersertipikat hak pakai selama dipergunakan tidak dapat beralih dan dialihkan dengan kegiatan pemeliharaan data.  Dengan demikian, apabila suatu aset BMN telah bersertipikat hak pakai selama dipergunakan, dan hendak  dialihkan kepada instansi  lainnya maka proses peralihannya harus melalui mekanisme pelepasan hak terlebih dahulu.
Tsaurah at al, P enyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat … 223
Setelah  ditempuh  mekanisme  pelepasan  hak,  maka  aset  BMN  tersebut  baru  bisa dimohonkan  ulang  pendaftaran  tanahnya,  sebagaimana pendaftaran  tanah  pertama  kali. Pemberlakuan  PP  18  Tahun  2021  tersebut  mengakibatkan  target  sertipikasi  BMN  tidak kunjung  usai  (wawancara  dengan  Fendi-Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat,  2023).  Kondisi tersebut dinilai oleh instansi pemerintah lain sebagai prosedur yang panjang dan tidak efisien. Dalam sebuah  forum  resmi,  Kepala Kantor  Pertanahan  Jakarta Barat menyampaikan,  ada sedikit keengganan untuk  melaksanakan aturan tersebut karena merasa proses pendaftaran tanah aset sesuai  PP 18 Tahun  2021 tidak efektif, bahkan  mengerjakan ulang sesuatu  yang sudah pernah dilakukan (harus mengukur ulang). Hal ini berbeda dengan sebelum munculnya PP 18 Tahun 2021, dimana proses peralihan hak cukup  dilakukan dengan pemeliharaan data pertanahan asal sesuai persyaratan (Ginting, 2017).
Konsekuensi  kebijakan  tersebut  akan  menghambat  laju  legalisasi  aset  BMN  dan kegiatan  pendaftaran  tanah  pertama kali  pada  aset  BMN akan  semakin  sulit  diselesaikan secara  cepat.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  kajian  ini  hadir  dengan  tujuan mengetahui prosedur pendaftaran tanah aset BMN pada bidang tanah bersertipikat lainnya melalui pendaftaran tanah pertama kali dan/atau kegiatan pemeliharaan data pertanahan.
Kajian ini merupakan persoalan  baru dan  tidak banyak  peneliti  yang ambil perhatian terkait persoalan  tersebut.  Sejauh  penelusuran  penulis,  belum  ada kajian yang membahas mengenai  sertipikasi  Barang  Milik  Negara  pada  bidang  tanah  bersertipikat  lainnya   yang berdasarkan PP  18 Tahun  2021.  Fokus  beberapa kajian lebih  pada aspek  lainnya, misalnya karya Hardini  dan  Ngadino  (2019)  yang  lebih  menekankan  pada  alas hak  yang  digunakan untuk pendaftaran tanah aset pemerintah. Studi  Kahfi (2017) di Lampung dan Studi Widyasari et al (2021) fokus membahas manajemen pengelolaan aset BMN terutama fokus  bagaimana mengelola dan  mendata  aset  BMN  dengan  baik.  Menarik  melihat  studi  Diroya dan  Ubed (2020)  dan  studi  Rivandi  dan  Muhammad, yang  menyoroti  strategi percepatan  sertipikasi tanah  aset  BMN  dan  membahas  beberapa  permasalahan  yang  ada  dan  upaya mengoptimalkan  percepatannya.  Namun  Rivandi  dan  Muhammad  belum  membahas persoalan yang muncul sejak lahirnya PP 18 Tahun 2021 yang dianggap oleh berbagai pihak sebagai pelambatan legalisasi aset BMN. Hal ini menempatkan kajian ini merupakan  kajian yang  baru  karena  melihat  bagaimana  kebijakan  yang  lahir  dari  PP  18  Tahun  2021  atas sertipikasi BMN pada bidang tanah yang telah bersertipikat dan mengalami pelambatan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum.  Metode penelitian  hukum  adalah  pendekatan  dalam melakukan  penelitian  yang  berkaitan  dengan aspek  hukum  untuk  memahami, menganalisis, dan  memecahkan  problem  hukum  dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang aspek yang diinginkan (Sonata,  2014).  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan  narasumber  pelaksana Sertipikasi BMN dan sumber-sumber hukum formil. Metode ini melibatkan pendekatan yang khusus  untuk  mengumpulkan  data, menganalisis sumber, mengidentifikasi, dan memahami
kasus atau permasalahan hukum yang ada, dan menginterpretasikan data dan informasi yang relevan. Metode penelitian hukum dapat mencakup beberapa langkah seperti pengumpulan data, analisis normatif, analisis empiris, dan sintesis atau perbandingan (Rianto, 2016).
Penelitian  dilakukan  dengan  cara  menelusuri  bahan  kepustakaan  dan  peraturan perundang-undangan  yang sedang dibahas. Penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya berupa data primer dan data sekunder,  baik wawancara maupun berbagai jurnal terbaru, serta dokumen  lainnya. Analisis yang dilakukan dengan melibatkan sumber hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, hasil wawancara dan studi lapangan, dan dokumen-dokumen  hukum  terkait lainnya. Tujuannya untuk  memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku (Rideng, 2013).

## Hasil dan Pembahasan

## Pengaturan Mengenai Pengelolaan Aset BMN
Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  2014  (PP  27  Tahun  2014)  tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan dasar utama pelaksanaan  pengelolaan aset BMN. Berdasarkan Pasal 6 PP 27 Tahun 2014, setiap Pengguna BMN berwenang dan bertanggung jawab  melakukan  pencatatan  dan  inventarisasi  aset  BMN  yang  digunakan  dan  dikuasai. Menteri Keuangan  berperan  mengelola aset  BMN dan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  bertugas  untuk  mengadministrasikan aset  tanahnya.  Di luar itu,  peran penting dalam mengelola dan mensertipikatkan aset BMN yakni pihak yang menguasai dan menggunakan aset BMN tersebut.
Berdasarkan Juknis  Sertipikasi BMN, setiap Pengguna BMN bertanggung jawab untuk melakukan  inventarisasi  dan  identifikasi  terhadap  aset  BMN,  termasuk  tanah  yang  masih belum  bersertipikat,  yang  sudah  bersertipikat  namun  belum  sesuai  ketentuan,  serta yang sudah  bersertipikat.  Proses  sertipikasi  BMN  ini  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku di bidang pertanahan. Dalam prinsipnya, pelaksanaan sertipikasi BMN mengikuti tata cara dan prosedur  yang serupa dengan kegiatan sertipikasi hak atas tanah lainnya. Namun, yang  membedakannya  adalah  adanya  kebutuhan  untuk  melepaskan  hak  terlebih  dahulu, sehingga tanah dapat kembali menjadi milik negara sebelum diberikan hak atas tanah kepada pemegang hak yang baru.
Aset BMN yang memiliki sertipikat lainnya umumnya diperoleh melalui proses peralihan BMN, yang dalam peraturan tata kelola BMN dikenal dengan istilah pemindahtanganan BMN. Konsep ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 165/PMK.06/2021 yang mengubah Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  111/PMK.06/2016  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (PMK Pemindahtanganan BMN). Menurut peraturan tersebut,  barang milik negara adalah semua barang yang diperoleh  dari APBN atau sumber lain yang sah. Peralihan hak atas tanah aset BMN berkaitan erat dengan pemindahtanganan BMN,  yang  dapat  dilakukan  melalui berbagai  cara seperti  penjualan,  pertukaran  dengan barang setara, hibah, atau penggunaannya sebagai modal pemerintah. Aset BMN yang tidak lagi diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dapat dipindahtangankan setelah
Tsaurah at al, P enyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat … 225
status  penggunaannya  ditetapkan.  Sesuai  dengan  PMK  Pemindahtanganan  BMN,  terdapat beberapa metode pemindahtanganan BMN yang dapat dilakukan sebagai berikut:

## a. Penjualan
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang atau aset milik negara kepada pihak lain dengan menerima ganti berupa uang. Pertimbangan dilaksanakan penjualan BMN karena aset  BMN  tersebut  sudah  tidak  optimal  atau  tidak  digunakan  lagi, secara ekonomis  lebih menguntungkan  dijual dan sebagai pelaksanaan ketentuan  peraturan perundang -undangan. Aset  BMN tersebut  dijual dengan cara lelang kecuali dalam hal tertentu. Menurut  Pasal 14 PMK Pemindahtanganan  BMN menjelaskan bahwa dalam situasi  tertentu,  tidak  diperlukan proses  lelang, contohnya  adalah  penjualan  bangunan  rumah  negara golongan  III  kepada penghuninya  yang memenuhi syarat, atau dalam keadaan lain yang telah dijelaskan dalam pasal ini.
Berdasarkan PMK Pemindahtangan BMN, prosedur penjualan aset BMN diawali dengan proses  penilaian  aset  oleh  Penilai  Pemerintah  atau  Penilai  Publik  yang  ditetapkan  oleh Pengelola Barang. Penilai  akan  menyampaikan  nilai  batasan  terendah  untuk  menjual  aset BMN  sebagai  dasar  penetapan  limit  lelang  kepada  Pengelola/Pengguna  BMN.  Proses penjualan  barang  milik  daerah  dilakukan  kerjasama  dengan  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  dan hasil penjualan barang tersebut  sepenuhnya  disetorkan  ke kas negara (Hartanto, 2019). Penjualan aset BMN secara lelang ini dilaksanakan paling lama 6 (enam)  bulan  sejak  persetujuan  penjualan  dikeluarkan  oleh  Pengelola  BMN.  Apabila  aset BMN  belum  terjual  saat  jangka  waktu  berakhir  maka  perlu  dilakukan  penilaian  ulang. Penjualan lelang ulang dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, apabila aset BMN masih tidak laku terjual maka Pengelola Barang melakukan alternatif bentuk lain Pengelolaan BMN.
Setelah  transaksi  penjualan  berhasil  dilaksanakan,  tahap  selanjutnya  adalah pelaksanaan serah terima barang. Serah terima barang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan mengacu pada Risalah Lelang jika penjualan melibatkan prosedur lelang,  atau  dengan  menggunakan  akta  jual  beli  yang  dibuat  oleh  PPAT  jika  penjualan dilakukan tanpa melalui prosedur lelang. Selain itu, dalam proses serah terima barang, dibuat pula Berita Acara Serah Terima Barang sebagai dokumen yang mencatat secara resmi  proses serah terima tersebut. Dengan demikian, dokumen pemindahtanganan aset BMN terdiri dari Risalah Lelang atau akta jual beli PPAT dan Berita Acara Serah Terima Barang.
b. Pelaksanaan Tukar Menukar
Pelaksanaan tukar  menukar aset BMN dapat  dilakukan  antara pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat kepada pihak lainnya. Definisi tukar menukar BMN yaitu  masing-masing pihak,  saling memberikan barang yang nilainya sama sekurang- kurangnya dengan nilai seimbang. Tukar menukar aset BMN dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan  operasional penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi penggunaan aset BMN, atau tidak  tersedianya  dana dalam APBN.   Konsep  utama  yang diusung  pelaksanaan  tukar menukar  ini  yaitu  aset  tanah  BMN  sudah  tidak  sesuai  dengan  tata  ruang  wilayah  atau
penataan kota  sehingga perlu dicari lokasi pengganti, aset BMN belum dimanfaatkan secara optimal,  penyatuan  aset  BMN  yang  lokasinya  terpisah  atau  tersebar,  atau  pelaksanaan rencana strategis pemerintah/negara.
Pelaksanaan  pemindahtanganan  aset  BMN  melalui tukar  menukar  dibuatkan  berita acara serah terima barang. Selanjutnya, keputusan penghapusan barang dan keterangan atau laporan  pelaksanaan  penghapusan  barang  dari  Daftar  Barang Pengguna.  Pihak  Pengelola Barang menghapus  aset  dari Daftar  BMN  dengan  mengeluarkan  keputusan  penghapusan barang. Selanjutnya  mengeluarkan keputusan  penetapan  status  penggunaan untuk  barang - aset pengganti.  Barang pengganti dicatat sebagai BMN oleh  Pengguna Barang pada Daftar Barang Pengguna oleh Pengelola Barang dalam Daftar BMN.
c. Pelaksanaan Hibah
Hibah merujuk pada tindakan pengalihan kepemilikan BMN, baik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau sebaliknya, maupun pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain tanpa  adanya kompensasi  dalam bentuk  aset atau barang. Umumnya, hibah  dilakukan dalam  konteks  kepentingan  sosial,  keagamaan,  kemanusiaan,  serta  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah. Kegiatan hibah  dibagi menjadi dua  kategori, yaitu tata cara hibah untuk  tanah  dan bangunan  yang telah menjadi aset Pengelola Barang, dan tata cara hibah  untuk  tanah dan  bangunan  yang awalnya direncanakan dan  dibiayai  untuk tujuan hibah sebagaimana tercantum dalam dokumen anggaran.
Dokumen hasil pelaksanaan hibah berupa berita acara serah terima barang dan naskah hibah. Berdasarkan berita acara serah terima barang, BMN yang dihibahkan dihapuskan oleh Pengguna  Barang dan/atau  Kuasa  Pengguna  Barang dari  Daftar Barang Pengguna  Barang dan/atau  Daftar  Barang  Kuasa  Pengguna.  Penghapusan  BMN  tersebut  diterbitkan  surat keputusan  penghapusan  oleh  Pengguna  Barang dan  wajib  melaporkan  kepada  Pengelola Barang  selambat-lambatnya  sebulan  sejak  dikeluarkannya  keputusan  penghapusan. Pengguna  Barang menyampaikan  salinan  keputusan  pencoretan  barang  dan  berita  acara serah terima kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya satu bulan setelah serah terima. Berdasarkan salinan dokumen tersebut, Pengelola Barang mengeluarkan barang tersebut dari Daftar Barang Milik Negara dengan mengeluarkan keputusan pencoretan barang.

## d. Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dari BMN
Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan aset BMN semula milik negara yang  tidak  dipisahkan  menjadi  kekayaan  negara tersendiri  untuk  dipertanggungjawabkan sebagai modal negara/saham pada  Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan hukum  lain yang dimiliki oleh  pemerintah. Penyertaan  modal pemerintah  dilaksanakan  untuk  mendirikan,  mengembangkan,  dan  meningkatkan  kinerja Badan Hukum milik Negara/Daerah.
Pelaksanaan  penyertaan  modal  pemerintah  pusat  bersumber  dari  BMN  disusun berdasarkan rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah pusat untuk  Presiden.  Berdasarkan peraturan  pemerintah  tentang  penyertaan  modal, Pengelola
Tsaurah at al, P enyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat … 227
Barang  akan  menyerahkan  barang  kepada  penerima  penyertaan  modal  dari  pemerintah pusat.  Penyerahan  BMN  tersebut  dituangkan  dalam  berita  acara  serah  terima  barang. Berdasarkan berita acara tersebut, Pengelola Barang mengeluarkan keputusan penghapusan BMN dari Daftar aset atau BMN.

## Pengaturan Pertanahan Mengenai Sertipikasi BMN
Sertipikasi  BMN  adalah  salah  satu  program  prioritas  nasional  yang  ingin  segera diselesaikan  oleh  pemerintah  dengan  harapan  agar  seluruh  aset  BMN,  khususnya  tanah, dapat memiliki sertipikat hak atas tanah untuk  menjamin legalitas dan keamanannya. Untuk aset BMN yang berada di bawah subyek  hak instansi pemerintah, pemberian hak atas tanah umumnya berupa hak  pakai selama dipergunakan, yang berlaku selama aset BMN tersebut digunakan sesuai  peruntukannya.  Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan sertipikasi BMN, Menteri Keuangan dan Kepala BPN-RI bekerja sama dalam merumuskan peraturan bersama. Pengaturan pertanahan yang menjadi dasar peraturan bersama ini mengacu pada Undang - undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok  Agraria (UUPA)  beserta peraturan turunannya.
Seiring perjalanan waktu,  banyak  terjadi dinamika pengaturan mengenai pertanahan. Peraturan  mengenai  pertanahan  tak  luput  juga  diatur  dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja (UUCK).  Dengan  berlakunya  UUCK  perlu  ditetapkan  peraturan  pemerintah  turunannya, kemudian  terbit  PP  No.  18  Tahun  2021  tentang  Hak Pengelolaan, Hak  Atas  Tanah,  Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. PP tersebut muncul berdasarkan perintah UUCK Pasal 142 dan 185 yang kemudian mengatur beberapa hal terkait tata cara pendaftaran aset BMN yang telah bersertipikat dan kemudian menimbulkan beberapa persoalan. Penulis mencoba mendudukan  persoalan  tersebut  terkait Sertipikasi BMN berdasarkan UUPA  dan  UUCK  (PP No. 18 Tahun 2021):
Tabel 1. Pengaturan pertanahan mengenai Sertipikasi BMN berdasarkan UUPA dan UUCK
UUPA UUCK UU  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar Pokok-pokok  Agraria (UUPA); UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.  2 tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja (UUCK) diubah menjadi UU; PP  No.  40  Tahun  1996  tentang  Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara; PP  No.  18  Tahun  2021  tentang  Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; PP  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah; Pemen  ATR/Ka  BPN  RI  No.  18  Tahun  2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah; Pemen  ATR/Ka  BPN  RI  No.  3  Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan PP  No.  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah; Pemen  ATR/Ka  BPN  RI  No.  16  Tahun  2021 tentang  Perubahan Ketiga atas Pemen ATR/Ka BPN  RI  No.  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  PP  No.  24  Tahun  1997  Tentang
Pendaftaran Tanah;
Permenag/Ka BPN RI No. 3 Tahun 1999 tentang  Pelimpahan Kewenangan  dan Pembatalan  Keputusan  Pemberian Hak Atas Tanah Negara; Permenag/Ka BPN RI No. 9 Tahun 1999 tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara dan Hak Pengelolaan;
Ketentuan  penutup  dalam UUCK  menyebutkan  bahwa  semua peraturan pelaksanaan dari  Undang-Undang  yang  telah  diubah  oleh  UUCK  akan  tetap  berlaku  selama  tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang  ini,  dan  wajib  disesuaikan  dalam  batas  waktu  tiga bulan. Oleh karena itu, semua peraturan yang terkait dengan masalah pertanahan, baik yang merujuk pada UUPA maupun yang diterbitkan setelah UUCK, akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUCK.
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  mengatur prinsip-prinsip dasar, tujuan, serta aspek pokok  dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, termasuk ketentuan  mengenai pendaftaran tanah  pertama kali. Secara esensial, PP  No.  24 Tahun  1997 memberikan kerangka kerja untuk  pelaksanaan pendaftaran  tanah. Salah  satu tujuan  utamanya  adalah memberikan jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum kepada pemegang hak yang terdaftar dalam sertipikat tanah (Mujiburohman, 2018; Poniskori, 2017; Santoso,  2010; Sumarja, 2010; Surayya, 2020). Secara khusus, untuk mencapai tujuan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  UUPA,  kegiatan  pendaftaran  tanah  diarahkan  untuk mencakup seluruh  objek bidang tanah di Indonesia,  dengan tujuan mewujudkan  ketertiban administrasi  pertanahan  yang  efisien.  PP  24  Tahun  1997  membagi kegiatan  pendaftaran tanah menjadi dua, yaitu pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pendaftaran  tanah  atau  legalisasi  aset  pertama  kali  dilakukan  terhadap  obyek pendaftaran tanah yang belum pernah terdaftar (Ardani, 2019; Muljono, 2016). Dengan kata lain,  kegiatan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  berlaku  untuk  bidang  tanah  yang  belum bersertipikat.  Pertama,  pelaksanaan  legalisasi tanah  pertama  kali  dapat  dilakukan  secara sistematik,  yakni  dilakukan  pendaftaran  tanah  serentak  dalam  suatu  desa-kelurahan didasarkan dengan suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh menteri. Kedua secara sporadik, yakni dilakukan terhadap satu atau beberapa obyek yang berbeda pada desa-kelurahan dan dilaksanakan  atas  dasar permintaan  pemilik  bidang  tanah  sendiri,  dan  keduanya  kegiatan tersebut  tidak  memiliki  perbedaan  secara  prinsip.  Lain  halnya  untuk  pemeliharaan  data pendaftaran tanah, kegiatan ini memiliki titik perbedaan yang krusial. Kegiatan pendaftaran tanah  pertama  kali  pada  obyek  yang  belum  pernah  terdaftar,  sehingga  perlu  dilakukan pengukuran bidang tanah atau biasa disebut data fisik dan pengumpulan dan penelitian alas haknya atau biasa disebut data yuridis.
Tsaurah at al, P enyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat … 229
Sementara  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  dilaksanakan  dalam  rangka menyesuaikan  data  fisik dan  data yuridis  karena terjadi  perubahan  di  kemudian  hari atau biasa  disebut updating  data .  Sehingga,  kegiatan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah dilaksanakan karena terjadi perubahan  data fisik atau data  yuridis atas  obyek  pendaftaran tanah yang sudah terdaftar atau sudah bersertipikat. Selain terjadi perubahan data fisik dan data  yuridis,  pembebanan  hak  atas  tanah  juga  wajib  didaftarkan  melalui  kegiatan pemeliharaan data  pendaftaran  pertanahan.  Perbedaan  utamanya  dari pendaftaran  tanah pertama kali, yakni tidak perlu dilakukan pengukuran bidang tanah dan pemberian hak atas tanah,  cukup  menuliskan  pencatatan  perubahan  pada  tabel  Pendaftaran  Peralihan  Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya pada sertipikat dan buku tanah. Ketika terjadi peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, lelang dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, cukup dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sehingga tidak perlu pengukuran ulang atau pembuatan  surat keputusan pemberian hak kembali. Perubahan yang dilakukan yaitu membubuhkan  catatan pada tabel Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan  Pencatatan Lainnya pada sertipikat dan  buku tanah.

## Pelepasan Hak pada Bidang Tanah Bersertipikat Lainnya
Berdasarkan  Juknis  Sertipikasi  BMN,  bidang  tanah  bersertipikat  lainnya  merupakan tanah bersertipikat yang telah tercatat sebagai aset Kementerian/Lembaga namun masih atas nama perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah lainnya yang bukan Pengguna BMN saat ini. Berdasarkan asalnya, bidang tanah bersertipikat lainnya dapat dibedakan menjadi:
a. Berasal dari sertipikat perorangan atau badan hukum
Aset BMN dapat diperoleh dengan membeli tanah yang sudah bersertipikat atas nama perorangan atau badan hukum, misal instansi pemerintah membeli bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik atau hak guna bangunan  atas nama perorangan. Menurut  Pasal 132 PMNA  3  Tahun  1997,  diatur  mengenai  pendaftaran  pembaharuan  dan  perubahan  hak. Apabila subyek hak atas tanah berubah dari perorangan atau badan hukum menjadi instansi pemerintah,  maka  terjadi  perubahan  hak  atas  tanah  menjadi  hak  pakai  selama  masih dipergunakan.
Hakikatnya,  pendaftaran  pembaharuan  hak  dan  perubahan  hak  merupakan pendaftaran hapusnya  hak yang dilakukan bersamaan dengan pendaftaran hak baru kepada bekas  pemegang  hak  yang  sama.  Hak  atas  tanah  yang  berubah  ditujukan  untuk  bekas pemegang hak  yang sama  dalam rangka peningkatan  hak. Penyebutan  peningkatan  hak ini biasa disebut untuk perubahan hak yang berjangka waktu menjadi hak milik, misal perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik (Sariwati & Anggriawan, 2022). Prosedur pendaftaran pembaharuan hak dan perubahan hak mengganti buku tanah dan sertipikat lama dinyatakan tidak berlaku lalu diganti dengan buku  tanah dan sertipikat baru yang nomor haknya  baru. Akan  tetapi,  untuk  kebijakan  tertentu  khususnya  yang  bersifat  massal,  buku  tanah  dan sertipikat lama dapat dipergunakan dengan mencoret ciri-ciri hak semula yang tidak sesuai
lagi dan menggantinya dengan ciri-ciri hak yang baru. Namun pemegang hak dapat bermohon penggantian buku tanah dan sertipikat tersebut dengan blanko yang baru. Kebijakan ini untuk mengefisienkan penggunaan blanko sertipikat dan buku tanah.
Berdasarkan  keadaan  tersebut  perubahan  hak  dapat  terjadi  bersamaan  dengan pemberian  hak  baru  apabila  subjek  pemegang haknya  sama.  Sedangkan  sertipikasi  BMN berasal  dari  sertipikat  perorangan  atau  badan  hukum  beralih  subjek  pemegang  haknya kepada  instansi  pemerintah sehingga perlu dilakukan  pelepas hak  terlebih  dahulu.  Setelah hak  atas  tanah  dilepaskan  maka  status  tanahnya  menjadi  tanah  negara.  Selanjutnya, sertipikasi BMN dapat diproses dengan pemberian hak pakai selama dipergunakan.
b. Berasal dari sertipikat instansi pemerintah yang bukan Pengguna BMN saat ini Definisi  berasal dari sertipikat instansi pemerintah yang bukan Pengguna BMN saat ini yaitu pemegang hak sertipikat lama merupakan instansi pemerintah dan aset BMN dialihkan kepada  instansi  pemerintah  lainnya  karena  pemindahtangan  BMN.  Misalnya,  pemerintah kota  memiliki  aset  BMN  sudah  bersertipikat  hak  pakai  selama  dipergunakan  lalu menghibahkan  aset  BMN  tersebut  kepada  pemerintah  pusat  untuk  pembangunan  kantor pelayanan. Menurut Pasal 60 PP 18 Tahun 2021, aset BMN pemerintah kota harus dilepaskan terlebih dahulu menjadi tanah negara kemudian baru dimohonkan  kembali untuk  sertipikasi BMN dengan mekanisme pendaftaran tanah pertama kali. Artinya, kegiatan sertipikasi BMN tidak  akan  pernah  terselesaikan  apabila  setiap  pemindahtangan  BMN  antar  instansi pemerintah harus menempuh kegiatan pendaftaran tanah pertama kali.
Selanjutnya  Pasal  52  PP  18  Tahun  2021  menyatakan  bahwa  hak  pakai  selama dipergunakan berlaku selama dipergunakan dan dimanfaatkan. Hal ini perlu penjelasan lebih rinci  mengenai  “selama  dipergunakan  dan  dimanfaatkan”  karena  ketika  aset  BMN  itu dipindahtangankan antar instansi pemerintah akan tetap dipergunakan dan dimanfaatkan. Di samping  itu,  pemegang  hak  yang  baru  merupakan  pemegang  hak  yang  memenuhi  syarat sebagai subjek hak pakai selama dipergunakan karena instansi pemerintah juga sehingga hak pakai selama dipergunakan tetap berlaku.
Berdasarkan Pasal 61 PP 18 Tahun 2021 menyebutkan  bahwa hak pakai hapus  karena diubah haknya menjadi hak atas tanah lain dan pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek  hak.  Artinya,  peralihan hak  pakai  selama dipergunakan  ke  sesama  instansi pemerintah  tidak  menyebabkan  hapusnya  hak  pakai  selama dipergunakan.  Pertama,  aset BMN yang beralih ke sesama instansi pemerintah tidak berubah menjadi hak atas tanah yang lain,  tetap  hak  pakai  selama  dipergunakan.  Kedua,  aset  BMN  beralih  kepada  pihak  yang memenuhi syarat sebagai subjek  hak pakai selama dipergunakan. Dengan begitu, peralihan hak  pakai  selama  dipergunakan  ke  sesama  instansi  pemerintah  tidak  perlu  dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu.
Dari pemaparan di atas, perlu penjelasan  lebih rinci mengenai Pasal 60 PP  18  Tahun 2021 berkenaan dengan bunyi “tidak dapat beralih, dialihkan kepada pihak lain, atau diubah haknya”.  Akibat  bunyi  tersebut,  sertipikat  hak  pakai  selama  dipergunakan  tidak  dap at menempuh prosedur  peralihan hak atau pemeliharaan data. Padahal kenyataannya, banyak
Tsaurah at al, P enyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat … 231
peralihan aset BMN ke sesama instansi pemerintah yang tidak mengakibatkan hapusnya  hak pakai selama dipergunakan tersebut.

## Pengukuran Ulang pada Bidang Tanah Bersertipikat Lainnya
Bidang  tanah  bersertipikat  lainnya  mengartikan  bahwa  kegiatan  pendaftaran  tanah pertama kali telah dilaksanakan. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali mencakup kegiatan pengumpulan  data  fisik  dan  pengumpulan  data  yuridis  (Ahmad et  al .,  2020).  Data  fisik diperoleh  dari  kegiatan  pengukuran  bidang  tanah  yang  dituangkan  dalam  Gambar  Ukur kemudian  produk  akhirnya  berupa  Surat  Ukur.  Informasi  tekstual  dan  informasi  geografis tentang lokasi bidang tanah disajikan  melalui Surat Ukur (Anindyati et al ., 2020). Berdasarkan data fisiknya, bidang tanah bersertipikat lainnya dibedakan menjadi:
a. Data Fisik Tidak Berubah
Maksud  data  fisik  tidak  berubah  yaitu  batas  bidang  tanah  tidak  berubah  dan penguasaan fisiknya masih tetap. Seperti penjelasan di atas, data fisik diwujudkan dalam surat ukur. Menurut Pasal 132 ayat (4) PMNA 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa apabila surat ukur masih dapat digunakan, pengukuran  ulang tidak perlu dilakukan. Secara tegas, apabila tidak terjadi perubahan  batas bidang tanah  maka surat ukur dapat dipergunakan dan tidak perlu dilaksanakan  pengukuran  ulang. Hal ini  perlu  dilakukan  agar sertipikasi  BMN  pada  bidang tanah yang bersertipikat lainnya dapat lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga ukur.
Fakta  di  lapangannya,  peralihan  hak  pakai  selama  dipergunakan  selalu  dilakukan pengukuran kembali . Menurut Fadhil, 2023 menyatakan bahwa banyak sertipikat aset BMN merupakan produk  lama yang didaftarkan sebelum berlakunya PP 24 Tahun 1997, sehingga banyak pengukuran belum dilakukan secara kadastral dan perlu divalidasi data fisiknya serta diplot dalam aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Berdasarkan Pasal 43 PMNA 3 Tahun 1997, untuk  bidang tanah yang telah terdaftar sebelum peraturan ini memang  harus dilakukan divalidasi data fisik atas bidang tanah dengan membuat peta pendaftaran. Saat ini, pembuatan  surat  ukur  dilakukan  secara digital  dengan  menggunakan  sistem  aplikasi KKP (Ahmad et al. , 2020).
Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa surat ukur  yang diterbitkan setelah PP 24  Tahun  1997  dapat  dipertahankan  data  fisiknya  selama  tidak  ada  perubahan.  Apabila kenyataannya  di lapangan, batas-batas bidang  tanah tidak  diketahui,  lebih baik melakukan pengembalian batas berdasarkan gambar ukur terdahulu. Namun, mekanisme pengembalian batas  akan  terkendala  karena  menemukan  gambar  ukur  lama cukup  sulit  (Fadhil,  2023). Gambar ukur merupakan gambar suatu  bidang tanah atau lebih yang dibuat oleh juru ukur saat melakukan pengukuran yang memuat data hasil pengukuran bidang tanah. Berdasarkan Pasal 30 PMNA 3 Tahun 1997, seluruh data hasil pengukuran dicatat pada gambar ukur dan harus dapat  digunakan untuk  pengembalian batas bidang tanah  apabila diperlukan  (Portal, 2021; Setyowati et al ., 2022).
Mengapa lebih baik menempuh skema pengembalian batas bukan pengukuran ulang? Selain  efisien  dan  mengurangi biaya  pengeluaran  negara, hal  ini  juga untuk  menghindari
kesalahan  pada pengukuran  ulang yang  dapat  mengakibatkan  pengurangan luasan  bidang tanah akibat salah penunjukan batas bidang tanah, perbedaan alat pengukuran dan penyebab teknis  lainnya  yang  mengakibatkan  luasan  tanah  berkurang.  Pengurangan  luasan  bidang tanah ini tentu  akan merugikan negara karena saat perolehan bidang tanah diberikan ganti kerugian berdasarkan surat ukur terdahulu.
Secara tegas, apabila terjadi pemindahtanganan BMN antar instansi yang data fisik tidak berubah, Kantor Pertanahan tidak perlu melakukan pengukuran ulang dan proses sertipikasi BMN dapat ditempuh dengan peralihan hak. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat (Kemen  PUPR)  telah  mengerjakan sejumlah  ruas jalan  pada  tahun 2022 dan telah disertipikasi atas nama Kemen PUPR kemudian hendak menghibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (wawancara dengan Fendi-Kantor Pertanahan Jakarta Barat, 2023).  Berkenaan dengan contoh  di  atas, sertipikasi BMN antar instansi  sebenarnya  dapat ditempuh dengan peralihan hak dan tidak perlu dilakukan pengukuran ulang. Data fisik bidang tanah tidak berubah sehingga tidak efisien apabila dilakukan pengukuran ulang kembali.
b. Data Fisik Berubah
Data fisik berubah ini biasa terjadi pada perolehan aset BMN dengan Pengadaan Tanah bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum. Aset BMN diperoleh secara massal sekaligus yang diproses  sesuai aturan dan  kemudian menjadi aset BMN. Misalnya, pengadaan  tanah untuk pembangunan jalan tol, bidang tanah diperoleh dengan pembebasan tanah masyarakat dan diberikan ganti kerugian. Trase jalan tol tentu  panjang dan terdiri atas beberapa bidang tanah yang digabungkan menjadi satu.
Berdasarkan Pasal 81 Permen ATR/Ka BPN RI No. 19 Tahun 2021 tentang Kententuan Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2021 menyebutkan,  salah satu tahapan pengadaan tanah yaitu pelepasan objek pengadaan tanah. Pelepasan hak objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak  yang  berhak  kepada  negara  di  hadapan  kepala  kantor  pertanahan  setempat  atau pejabat yang ditunjuk  oleh ketua pelaksana pengadaan tanah bersamaan dengan pemberian ganti  kerugian.  Pelepasan  hak  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan umum salah satunya dipengaruhi oleh subjek hak atas tanahnya (Dewi & Salim, 2020; Pitasari et  al., 2020).  Pelepasan  tersebut  dibuatkan  berita  acara pelepasan  hak  objek  pengadaan tanah. Berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah disampaikan oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
Setelah  dilepaskan  hak  atas  tanahnya,  maka  bidang  tanah  tersebut  menjadi  tanah negara.  Ketika  terjadi  pelepasan  hak  maka  terjadi  pemutusan  hubungan  hukum  antara pemegang hak dengan objek pengadaan tanah. Apabila pelaksanaan pengadaan tanah telah dilaksanakan,  langkah  selanjutnya  yaitu  penyerahan  hasil  pelaksanaan  Pengadaan  Tanah dapat secara keseluruhan  atau bertahap paling lama empat belas hari sejak pelepasan hak objek  pengadaan  tanah.  Hasil pelaksanaan  pengadaan tanah  digunakan  oleh  instansi  yang memerlukan tanah untuk disertipikasi. Ketika berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah diserahkan  secara  keseluruhan,  tugas  dan  tanggungjawab  pelaksana  pengadaan  tanah berakhir.
Tsaurah at al, P enyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat … 233
Hasil pengadaan tanah  ini kemudian  disebut  sebagai tanah  aset  BMN. Aset  BMN  ini harus segera dimohonkan sertipikat hak atas tanahnya oleh instansi yang memerlukan tanah kepada kantor pertanahan paling lambat 30 hari sejak penerimaan berita acara penyerahan hasil  pengadaan  tanah.  Data  fisik  untuk  sertipikasi  BMN  menggunakan  surat  ukur  yang didasarkan peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi oleh Satgas A. Apabila peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi oleh satgas A belum tersedia, maka instansi pengguna barang mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan  batas  keliling kepada  kantor  pertanahan  setempat.  Pengukuran  dan  pemetaan ulang  aset  BMN  perlu  dilakukan  karena  aset  BMN  diperoleh  dari  penggabungan  atas beberapa bidang tanah. Pengukuran ulang juga perlu dilakukan apabila data fisik bidang tanah berubah  baik karena  bidang tanah  digabungkan,  dipecah, dipisah  atau penyebab  lain yang merubah fisik bidang tanah.

## Penutup
Pengelolaan aset BMN diatur dalam PP  27 Tahun  2014, yang mengamanatkan setiap Pengguna  BMN  untuk  melakukan  pencatatan  dan  inventarisasi  terhadap  aset  BMN  yang mereka gunakan dan kuasai. Salah satu aspek dari pengelolaan aset BMN adalah pelaksanaan sertipikasi BMN, yang mencakup berbagai jenis aset, seperti tanah yang belum bersertipikat, yang sudah bersertipikat dengan status  lainnya, dan yang sudah  bersertipikat namun belum sesuai dengan ketentuan.  Aset BMN yang telah bersertipikat dengan status lainnya biasanya diperoleh melalui pemindahtanganan BMN, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.  165/PMK.06/2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 111/PMK.06/2016  tentang  Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan  Barang Milik Negara (PMK  Pemindahtanganan  BMN).  Proses  pemindahtanganan  ini  dapat  dilakukan  melalui berbagai  cara,  seperti  penjualan,  pertukaran  dengan  barang  setara,  hibah,  atau penggunaannya sebagai modal pemerintah.
Berlakunya  UUCK  melahirkan  peraturan  turunannya  yaitu  PP  No.  18  Tahun  2021. Lahirnya PP tersebut menimbulkan beberapa persoalan untuk  sertipikasi BMN. Sebelumnya, peraturan pertanahan berlandaskan UUPA  dan peraturan pemerintah dibawahnya yaitu  PP No. 40 Tahun 1996 dan PP No. 24 Tahun 1997. Ketentuan  penutup  UUCK disebutkan bahwa semua  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  yang  telah  diubah  oleh  UUCK  tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUCK.
Pelepasan  hak  pada  bidang  tanah  yang  bersertipikat  lainnya  dapat  dibedakan berdasarkan sumbernya,  yaitu berasal dari sertipikat perorangan atau badan  hukum,  serta berasal dari sertipikat instansi  pemerintah yang tidak lagi menjadi Pengguna  BMN saat ini. Sertipikasi  BMN  berasal  dari  sertipikat  perorangan  atau  badan  hukum  beralih  subjek pemegang haknya kepada instansi pemerintah sehingga perlu dilakukan pelepas hak terlebih dahulu.  Sertipikasi BMN yang berasal dari sertipikat instansi  pemerintah beralih ke sesama instansi pemerintah tidak menyebabkan hapusnya  hak pakai selama dipergunakan sehingga tidak perlu dilepaskan hak pakai selama dipergunakannya.
Berdasarkan data fisiknya, bidang tanah bersertipikat lainnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data fisik yang tidak mengalami perubahan dan data fisik yang mengalami perubahan.  Untuk  data fisik yang tidak mengalami perubahan,  jika data fisik tersebut telah tervalidasi, tidak diperlukan pengukuran ulang. Namun, jika data fisik belum tervalidasi, maka diperlukan pengembalian batas agar data fisik perolehan tanah tetap akurat. Sementara itu, untuk  data  fisik  yang  mengalami  perubahan,  diperlukan  pengukuran  ulang  secara menyeluruh.

## Rekomendasi
Sertipikasi  BMN  pada  bidang  tanah  bersertipikat  lainnya  memiliki  kondisi-kondisi tertentu  yang perlu  penanganan  berbeda-beda.  Penyesuaian  pelaksanaan  sertipikasi BMN berdasarkan  asal  sertipikat  dan  data  fisiknya  dapat  menyederhanakan  prosedur  dan meminimalisir perbedaan  luasan  yang  diukur.  Harapannya,  Direktorat  Pengaturan  Tanah Pemerintah dapat memberikan surat edaran pelaksanaan Sertipikasi BMN berdasarkan kajian dalam  tulisan  ini.  Penulis  berharap  kajian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  untuk penyelesaian sertipikasi aset BMN berupa tanah.

## Daftar  pustaka
Ahmad, H., Sutaryono,  M., & Aisiyah, N. (2020). Pemanfaatan Smart PTSL Sebagai Instrumen Pengumpul, Pengolah dan Pengintegrasi Data Fisik dan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tunas Agraria , 3 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.116
Anindyati, F. D., Farid, A. H., & Andari, D. W. T. (2020). Urgensi Autentikasi dan Legalisasi Arsip Pertanahan Hasil Digitalisasi. Tunas Agraria , 3 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.121 Ardani, M. N. (2019). Keterkaitan Asas Terjangkau dari Pendaftaran Tanah dengan Pelayanan Pendaftaran Tanah Berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk  Pertama Kali Terhadap Pihak Tertentu. NOTARIUS , 12 (1). https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23763
Azzuhri,  A.  A.,  &  Haryati,  D.  (2021).  Dinamika  Regulasi  dan  Aspek  Tranparansi  dalam Mendorong  Kompetisi  pada  Pengaturan  Pemanfaatan  Barang  Milik Negara/Daerah.

## Kontrak Pemerintah. Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan, 59
Bambang Sudarsono,  A. L. N. (2008). Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral Dengan Metode Identifikasi Peta Foto. Universitas Diponegoro , 29 (1), 1 – 99.
Budiyanto,  A. (2020). Pengamanan  Barang Milik Negara Dalam Rangka  Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum . Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Sariwati, R., &  Anggriawan, F.  (2022).  Implementasi Peningkatan  Hak  Atas  Tanah dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik untuk Tanah Perumahan. Bhirawa Law Journal , 3 (1), 33 – 41. https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7996
Dewi, N. L. G. M. P., & Salim, M. N. (2020). Berakhir di Temon: Perdebatan Panjang Pengadaan Tanah untuk [New] Yogyakarta International Airport (YIA) . STPN Press.
Tsaurah at al, P enyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat … 235
Diroya, A.,  & Syaiful  Ubed,  R. (2020).  Tinjauan Pelaksanaan  Sertifikasi BMN Berupa Tanah dalam Rangka Pengamanan  Barang Milik Negara Pada  KPKNL  Semarang. Indonesian Rich Journal , 1 (2). https://doi.org/10.31092/irj.v1i2.12
Ginting, A. Y. (2017). Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai Objek Jaminan. LEX CRIMEN , 6 (4).Hardini, F., & Ngadino. (2019).  Peralihan Hak Atas Tanah dengan Hibah sebagai Aset Daerah. NOTARIUS , 12 (2).
Hartanto, N. (2019). Implementasi PP. No. 27 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya  Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. Journal of Management Review , 2 (3), 223. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799 Kahfi,  S.  (2017).  Peralihan  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Berupa  Tanah  dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 10 (4). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.804
Mujiburohman,  D. A. (2018). Potensi  Permasalahan Pendaftaran  Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 4 (1), 88 – 101.
Muljono,  B. E. (2016). Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik  melalui Pengakuan
Hak. Jurnal Independent , 4 (1). https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.45
Nugroho,  H.  A.,  &  Astuti,  W.  (2020).  Penerapan  Asas  Mutakhir Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran  Tanah  Pada  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Sragen. Jurnal Discretie , 1 (2). https://doi.org/10.20961/jd.v1i2.50230
Pitasari, P., Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah Untuk  Bandara Baru di Yogyakarta. Tunas Agraria , 3 (1). https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.66
Poniskori, T. (2017). Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lex Privatum , 5 (2).
Portal, L. (2021). Pengertian Gambar Ukur . Land Portal.
Rianto, D. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Suatu Pengantar . Prenada Media. Rideng, I. W. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya , 1 (1).
Risma,  A.  (2017).  Pemanfaatan  Barang Milik  Negara  Idle  Dalam  Bentuk  Sewa  Menyewa Sebagai Upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak. In Ekp (Vol. 13, Issue 3).
Rokhman, T. N., Suyudi, B., & Aisiyah, N. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Collecting dan  Plotting  Pertanahan  (Si-Copilot)  untuk  Kegiatan  Inventarisasi  Tanah  Instansi Pemerintah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten. Tunas  Agraria , 4 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.159
Said, A. R. A. (2015).Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat  - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 9 (4), 505 – 530.
Santoso,  U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah . Kencana.
Setyowati,  S.,  Eliana, Suryani,  R., Ekawati,  D.,  &  Naib.  (2022).  Pengukuran  Awal  Kepastian Hukum Atas Tanah. Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1).
Shastiana Putri, F., & Ardini, L. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi ,
9 (1).
Sonata,  D.  L.  (2014).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik  dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 15 – 35.
Sumarja, F. X. (2010). Hukum Pendaftaran Tanah . Penerbit Universitas Lampung.
Surayya,  I.  (2020).  Idiologi  Hukum  Pendaftaran  Tanah  Dalam  Sistem  Hukum  Agraria.
Jatiswara , 34 (1). https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.224
Widyasari, S.  A.,  Saro,  S.  M.,  &  Kinasih,  R. W.  (2021).  Pengelolaan  Kekayaan  Barang Milik Negara (Bmn)  Dalam Pemanfaatan  Tanah  Aset  (Studi  Kasus  Pada  Pt.  Kai  Sumatera Barat). In JMAN jurnal mahasiswa 5 (2).