Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index

## Implementasi Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease Covid-19 Berdasarkan Permenkes Nomor 18 Tahun 2021
Chahyadi Roro Sakti 1 , Hedy Herdiana 2 , Harimat Hendrawan 3
1,2,3 Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Maju, Indonesia Corresponding author: chayadi@gmail.com

## ABSTRACT
Background:  Coronavirus  Disease  (COVID-19)  is  a  pandemic  that  cannot  be  avoided  and  is  endemic throughout the world, including Indonesia. Vaccination is considered the most effective effort to overcome the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to find out the Implementation of Minister of Health Regulation Number 18 of 2021 concerning Implementation of Vaccinations in the Context of Mitigating the Coronavirus Disease COVID-19 Pandemic in Sukabumi Regency.
Method: This qualitative research was a case study approach. This research was carried out in Sukabumi Regency  from  July  to  August  2021.  There  were  5  informants  in  this  research.  In  this  study,  the  data collection  instrument  used  was  an  in-depth  interview  guide  assisted  by  a  voice  recorder  and  writing instruments. Based on the results of the COVID-19 Vaccination research in Sukabumi Regency, it provides an  overview  of  the  government  procedures  received  by  Sukabumi  Regency  which  are  suitable  for administering the vaccine and how many people also justify the accuracy of related procedures.
Results:  Based  on  the  stated  success  of  an  implementation  which  policy  sources,  implementing agencies/agencies,  communication,  attitudes  of  implementers,  and  geographical,  economic,  social  and political. The policy taken is quite appropriate by giving vaccines to prevent the spread and exposure of corona even though there are reasons for administering the vaccine, namely that people still do not believe in the efficacy and benefits of the vaccine, there are residents who do not administer the vaccine. Conclusion: The policies taken were appropriate enough to provide vaccines in preventing the spread and exposure of corona even though there are reasons for administering the vaccine, namely that people still do not believe in the efficacy and benefits of the vaccine, there are residents who do not administer the vaccine.
Keywords: Permenkes Number 18 of 2021, Implementation of Vaccinations, Coronavirus Pandemic

## ABSTRAK
Latar  Belakang:  Coronavirus  Disease  (COVID-19)  merupakan  pandemi  yang  tidak  bisa  dihindari  dan melanda diseluruh bumi  termasuk Indonesia. Vaksinasi merupakan upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease COVID-19 di Kabupaten Sukabumi.
Metode: Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi pada bulan Juli – Agustus 2021. Informan penelitian ini sebanyak 5 informan.  Untuk  telaah  mengumpulkan  instrumen  pendataan  menggunakan  panduan  tanya  jawab komprehensif serta menggunakan perlengkapan perekaman suara serta peralatan menulis. Berdasarkan hasil  penelitian  vaksinasi  COVID-19  di  Kabupaten  Sukabumi  memberikan  pandangan  dalam  prosedur pemerintah yang diterimanya oleh Kabupaten Sukabumi sesuai untuk pemberian vaksinnya serta berapa masyarakatnya juga membenarkannya ketepatan dalam prosedur terkait.
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
Hasil: Berdasarkan yang dikemukakan keberhasilan suatu implementasi, yaitu sumber-sumber kebijakan, badan/instansi pelaksana, komunikasi, sikap para pelaksana, dan geografis, ekonomi, sosial dan politik. Kebijakan yang diambil sudah cukup tepat dengan memberikan vaksin dalam mencegah penyebaran serta terpaparnya corona meskipun terdapat penyebab untuk penyelenggaraan vaksinnya yaitu masyarakatnya masih  tidak  percaya  akan  khasiat  serta  manfaatnya  vaksinnya  terdapat  warganya  tidak  melakukan pemberian vaksinnya.
Kesimpulan: Penelitian ini memberikan kebijakan yang diambil sudah cukup tepat dengan memberikan vaksin  dalam  mencegah  penyebaran  serta  terpaparnya  korona  meskipun  terdapat  penyebab  untuk penyelenggaraan  vaksinnya  yaitu  masyarakatnya  masih  tidak  percaya  akan  khasiat  serta  manfaatnya vaksinnya terdapat warganya tidak melakukan pemberian vaksinnya.
Kata Kunci: Permenkes Nomor 18 Tahun 2021, Pelaksanaan Vaksinasi, Pandemi Coronavirus
©2022 Author Under the licence CC BY-SA 4.0

## BACKGROUND
Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan pandemi yang belum dapat terhidari berserta  mewabah  diseluruh  dunia  termasuk  Indonesia.  Virus  korona  sebagai  wabah untuk mendeteksi gejalanya dapat menularkan melalui udara yang terhirup kejalan nafas. Untuk wabah tersebut terjadi dicina.(Dwianto, 2020)
WHO (World Health Organization) menyatakann virus korona ialah suatu wabah dunia serta diIndonesia suatu  kemunculan wabah yang daruat  medis dan  wabah bukan dari  alam,  yang  bisa  menyebabkan  meninggal  tetapi  terdapat  aspek  merugikan perekonomian  sangat  luas.  Pandemi  korona  disebabkan  gejala  medis  oleh  penduduk Indonesia serta berdampak merugikan perekonomian yang luas untuk negeri, serta aspek meningkatannya derajat medis penduduk bisa terganggu untuk pemasukan perencanaan negeri.(Aminah & Amaliyah, 2021)
Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh  aktivitas  pendidikan,  membuat  pemerintah  dan  lembaga  terkait  harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Upaya pemerintah salah  satunya  menetapkan  kegiatan  pembelajaran  dan  bekerja  secara daring (dalam jaringan),  dan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Pelaksanaan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan. 3 Selain  itu,  upaya  pemerintah  melalui kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menanggulangi penyebaran dan penularan COVID-19  yaitu  Inmendagri  Nomor  23  Tahun  2021  Tentang  Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko  Penanganan Coronavirus  Disease 2019  Di  Tingkat  Desa  Dan  Kelurahan  Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967
http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 dan level 3 Coronavirus Disease 2019 dan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Coronavirus Disease 2019(Hida, 2022)
Pada  awal  Tahun  2021,  Presiden  Joko  Widodo  telah  menandatangani  kontrak pengadaan  vaksin  COVID-19  dengan  Sinovac,  Novavax,  AstraZeneca  dan  BioNTech- Pfizer. Vaksinasi merupakan upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19.  Melalui  vaksinasi,  diharapkan  dapat  terbentuk herd  immunity yaitu  suatu kondisi dalam masyarakat yang sebagian besar populasinya telah memiliki antibodi atau kebal  terhadap suatu  penyakit menular.(Armanto  Makmum &  Siti  Dadhilah Hazhiyah, 2020)
Data sasaran dan pencapaian vaksin COVID-19 per 27 Juli 2021 di Indonesia yaitu untuk  sasaran  vaksinasi  sebanyak  208.265.720  jiwa,  vaksinasi  dosis  1  sebanyak 44.551.337  (21,39%)  jiwa  dan  dosis  2  sebanyak  17.933.565  (8,61%).  target  serta tercapainya  vaksinnya  korona  di  Provinsi  Jawa  Barat  yaitu  untuk  target  vaksinasinya sebesar  37.907.814  jiwa,  vaksinasi  dosisnya  1  sebanyak  5.409.958  (14,27%)  jiwa  dan dosis  2  sebanyak  2.056.333  (5,42%).  Sasaran  dan  pencapaian  vaksin  COVID-19  di Kabupaten Sukabumi yaitu untuk sasaran vaksinasi sebanyak 1.672.214 jiwa, vaksinasi dosis 1 sebanyak 232.440 (13,90%) jiwa dan dosis 2 sebanyak 72.305 ( 4,32%).(Armanto Makmum & Siti Dadhilah Hazhiyah, 2020)
Tujuan pemberian vaksin COVID-19 yaitu untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak  jatuh  sakit  akibat  COVID-19  dengan  cara  menimbulkan  atau  menstimulasi kekebalan  spesifik  dalam  tubuh  dengan  pemberian  vaksin.  Pro  dan  Kontra  vaksinasi COVID-19 membuat pelaksanaan vaksinasi mengalami hambatan sehingga pemerintah menetapkan aturan baru untuk mengatasi masalah tersebut.
Upaya–upaya  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Kabupaten  Sukabumi  dalam  rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 yaitu upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum  protokol  kesehatan  sebagai  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  Coronavirus Disease  2019  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Bupati  Sukabumi  Nomor  56 Tahun  2020.  Selain  itu  sesuai  dengan  Surat  Perintah  tugas  Bupati  Sukabumi  Nomor 800/5901-um  yaitu  memerintahkan  dalam  melakukan  upaya-upaya  dalam  rangka penanganan  dan  pengendalian  Covid-19  dengan  Vaksinasi  Covid-19  kepada  seluruh masyarakat  di  wilayah  Kabupaten  Sukabumi  dengan  melakukan  pembinaan  dan koordinasi dengan lintas sector, melakukan penggalian sasaran vaksinasi dan pencapaian sasaran  vaksinasi,  memastikan  pencapaian  target  vaksinasi  dan  melaporkan perkembangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.(Syariah et al., 2022)
Pandemi  COVID-19  yang  telah  mewabah  di  dunia  termasuk  Indonesia  telah memberikan  dampak  berbagai  bidang  kehidupan,  baik  bidang  kesehatan,  politik, pendidikan, hingga ekonomi, kemudian wabah pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Penyebaran virus yang sangat cepat saat ini masuk pada varian delta
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
menyebabkan  peningkatan  upaya  dan  gerak  cepat  dalam  pencegahannya.  Vaksinasi merupakan  alternatif  untuk  memberikan  imunitas  bagi  masyarakat  dalam  menghadapi virus COVID-19. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  18  tahun  2021  dan  telah  diubah  lagi  dengan  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2021.
Kejadian penyebaran virus  di  Kabupaten Sukabumi per 27 Juli 2021 dari Satuan Tugas (SATGAS) penanggulangan COVID-19 Kabupaten Sukabumi menyebutkan data pasien cukup tinggi. Pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan total 3.897 orang yaitu 444 orang  aktif,  3.359  orang  sembuh  dan  83  orang  meninggal.  Untuk  keadaan probable dengan  total  255  orang  yaitu  16  orang  isolasi,  116  sembuh  dan  123  orang  meninggal. Untuk keadaan suspek dengan total  5.343 orang yaitu isolasi  161 orang dan discarded 5.154  orang.  Untuk  keadaan  kontak  erat  dengan  total  2.042  orang  yaitu  1.393  orang discarded sembuh  dan  608  orang  karantina.  Peningkatan  kasus  luar  biasa  tersebut membuat  Bupati  Sukabumi  sebagai  penanggung  jawab  Satgas  COVID-19  untuk memberikan  perintah  kepada  seluruh  jajaran  kesehatan  hingga  ke  masyarakat  untuk membantu  mempercepat  kegiatan  vaksinasi  di  daerah.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Coronavirus  Disease COVID-19 di Kabupaten Sukabumi.

## METHODS
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,    ditujukan  agar  mendefinisikan  ataupun menggambarkan  kenyataan  kesosialan  yang  terjalin  terdapat  dimasyarakat  yang dilaksanakan  di  Kabupaten  Sukabumi  pada  bulan  Juli  –  Agustus  2021.(Saryono  & Anggraeni, 2013)
Sampel dipilih secara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data  dengan  pertimbangan  tertentu.8  Prinsip  kesesuaian  mengacu  pada  pemilihan informan  berdasarkan  relevansinya  dengan  topik  telaah.  Untuk  mematuhi  prinsip keselarasan, telaah mencari narasumber kunci yang memiliki signifikansi atau keahlian terkait  dengan  materi  subjek  penelitian  yaitu  Kepala  Satuan  Gugus  Tugas  COVID-19 Kabupaten Sukabumi, Ketua Tim Vaksinasi Kabupaten Sukabumi, Ketua Tim Pelaksana Vaksinasi dan masyarakat yang sudah di vaksinasi. (Bungin, 2017)

## Pengukuran dan Prosedur
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967
http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
Pengamatan langsung dilakukan di Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.  Wawancara  juga  dilakukan  untuk  pengumpulan  data.  Dialog  tersebut terjadi  antara  dua  individu  yaitu  pewawancara  untuk  menyampaikan  pertanyaan serta  narasumber  untuk  pemberian  respons  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan. Informasi  dari  lima  narasumber  diperoleh  melalui  tanya  jawab  komprehensif  ( in- depth interview ) dengan bebas serta tidak secara kekhususan.(Wijaya, 2018) Telaah dokumen  mengggunakan  cara  mengumpulkan  dan  menganalisis  dokumen- dokumen.  Hasil  wawancara  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dan  dijelaskan berdasarkan  ekspresi,  bahasa,  pilihan  kata,  atau  konsep  asli  dari  narasumber. (Bungin, 2007)

## Analisis dan etika penelitian
Analisis data dalam penelitian kualitatif pada prinsipnya berfokus dalam bentuk induksi- interpretasi-konseptualisasi. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  antara  lain,  meliputi Triangulasi  sebagai  teknik  pengecekan  keabsahan  pengunaaan  pendataan  dengan berulang-ulang  dalam  mendapatkan  data  serta  menganalsis  data.  Teknik  ini  untuk pengujian kredibilitas data dengan mengecek sesuai dengan sumber datanya.(Alfansyur & Mariyani, 2020)
Interpretasi data berarti pengembangan ide berdasarkan findings yakni judul/skema serta framework ,  serta  menggabungkan  dari  kerangka  konsep  sangat  luasnya  serta komprehensif. Klarifikasi melakukan kolaborasi serta kemudian menganalisis pendataan meyakinkan  telaah  menyelesaikan,  komplit  serta  akurat.  Klarifikasi  pendataaan  bisa mempunyai  makna  pencarian  perihal  kebaruan,  keunikan  ataupun  bermakna.  (Bungin, 2007).  Penelitian  ini  sudah  lolos  uji  etik  pada  komisi  etik  UIMA  dengan No.5890/Sket/Ka-Dept/RE/UIMA/VIII/2023.

## RESULTS

## Sumber Daya Manusia
Studi ini menemukan bahwa berdasarkan pernyataan informan diperoleh informasi mengenai sumber daya manusia terkait pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sukabumi, berikut kutipan wawancaranya:
“Untuk jumlah tenaga (sebagai pelaksana) di tingkat kecamatan yaitu tenaga dari puskesmas  yang  meliputi  pendaftaran,  skrining  yang  dilaksanakan  oleh  dokter, penyuntikan  dan  observasi.  Untuk  jumlah  tenaga  vaksinasi  kita  sudah  mencukupi. Pengaturan pekerjaan dilaksanakan oleh koordinator yang bertanggungjawab atas tata kelola  di  Puskesmas,  dan  umumnya  beliau  yang  memberikan  uraian  terhadap  saya. Sebelum  pelaksanaan  aktivitas  tersebut,  kami  memberikan  pendampingan  seperti penilaian  performa,  jika  terjadi  penurunan  pencapaian  target,  misalnya  bagaimana strategi untuk mengajak masyarakat datang ke puskesmas. Solusi tersebut kemudian akan
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
disampaikan  oleh  penanggung  jawab  kepada  kader,  tokoh  masyarakat,  dan  langsung kepada  masyarakat.  Selanjutnya,  kami  melakukan  pemeliharaan  terhadap  vaksin  dan masih  banyak  hal  lain,  tetapi  contohnya  seperti  itu.  Selama  pelaksanaan  kegiatan, kadang-kadang  terselenggara  dengan  baik,  kadang-kadang  belum  terlaksana  dengan baik  penyebabnya  cuacanya,  misalnya  hujan  deras  maupun  rintik-rintik,  habisnya persediaan  vaksin,  dan  masalah  lainnya.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  kami memindahkan masyarakat ke pos atau lokasi lain yang terdekat. (Kepala Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sukabumi)
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) untuk kegiatan  atau  pelaksanaan  Vaksinasi  COVID-19  sudah  mencukupi  yang  terdiri  dari bagian pendaftaran, bagian verifikasi, bagian skrining, bagian penyuntikan, dan bagian observasi. Perihal tersebut tingkat pelaksanaan aktivitas vaksinasi di tingkat kecamatan. Meskipun  jumlah  staf  vaksinasi  dianggap  mencukupi,  masih  terdapat  tantangan  dalam menjaga  konsistensi  pelaksanaan  vaksinasi.  Koordinator  yang  bertanggung  jawab  atas tata  kelola  di  Puskesmas  memiliki  peran  penting  dalam  organisasi  pekerjaan.  Namun, pelaksanaan  aktivitas  vaksinasi  terkadang  tidak  konsisten  dan  dapat  dipengaruhi  oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca, persediaan vaksin, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan  strategi yang efektif untuk  memastikan bahwa aktivitas vaksinasi  dapat berjalan  lancar  dan  efisien,  tanpa  terpengaruh  oleh  hambatan  potensial  seperti  cuaca buruk atau keterbatasan pasokan vaksin.(Penyimpanan et al., 2023).
Perancangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  mengenai  agenda  peningkatan tenaga  medis  tahun  2011-2025,  (YS  Romadhona,  2018)    terdapat  penekanan  pada pembaharuan  serta  pengamatan  peringkat  tenaga  medis.  Rencana  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  tenaga  kesehatan  sesuai  dengan  kompetensi  yang  diharapkan. Tujuannya  yaitu  untuk  mendorong  menyelenggarakan  layanan  medis  untuk  semua masyarakat  Indonesia.  Sesuai  temuan  tanya  jawab  komprehensif  dengan  seorang narasumber mengungkapkan:
"Sehubungan  dengan  pelatihan,  saya  merupakan  penerima  pelatihan.  Saya bertugas  sebagai  koordinator.  Saya  memberikan  bimbingan  kepada  mereka,  terutama terkait  vaksinasi.  Pelatihan  ini  diadakan  setahun  sekali  dan  saya  yang mengorganisasikannya karena saya juga yang mengatur vaksinasi. Pelatihan itu sudah diperoleh 12 bulan  sekali dan dilaksanakan dikarenakan untuk penjadwalan vaksinnya. Pelatihan  itu  sudah  didapatkan  setahun  sekali  dan  dilakukan  karena  saya  juga  yang mengatur  vaksin.  Pembinaan  diberikan  setiap  tahun  baik  itu  dari  Dinas  Kesehatan maupun dari tingkat  Puskesmas untuk setiap karyawannya, khususnya sekarang untuk tim  vaksinasi  COVID-19.” (Kepala  Satuan  Gugus  Tugas  COVID-19  Kabupaten Sukabumi)
Dalam  situasi  menangani  pandemi  COVID-19,  pelatihan  bagi  tim  vaksinasi memegang  peran  penting.  Namun,  hasil  wawancara  menunjukkan  beberapa  isu  yang
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
perlu  diperhatikan.  Pertama,  frekuensi  pelatihan  yang  hanya  dilakukan  sekali  dalam setahun mungkin tidak cukup mengingat permintaan yang tinggi akan vaksinasi. Kedua, pemahaman  yang  mendalam  tentang  berbagai  jenis  vaksin  dan  mekanisme  kerjanya sangat penting untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat dengan tepat. Selain  itu,  penting  juga  untuk  memiliki  panduan  yang  jelas  tentang  penanganan  efek samping  vaksin.  Ketiga,  tersedianya  sumber  daya,  termasuk  persediaan  vaksin,  harus dijamin  agar  pelaksanaan  vaksinasi  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Terakhir,  koordinasi yang  efektif  antara  berbagai  pihak,  seperti  Dinas  Kesehatan,  puskesmas,  dan  tim vaksinasi,  menjadi  faktor  kunci  keberhasilan  program  vaksinasi.  Dengan  mengatasi permasalahan  ini,  program  vaksinasi  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  efisien  dan masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proses vaksinasi.

## Sarana dan Prasarana
Mengenai  sarana  dan  prasarana  kegiatan  vaksinasi  di  Kabupaten  Sukabumi diperoleh informasi sebagai berikut.
“Untuk sarana kita sudah lengkap ada vaksinnya, termosnya. Kemudian untuk cek tekanan darah serta format dan kartu vaksin. Tempatnya kami di kantor balai desa atau tempat  –  tempat  strategis  yang  telah  disepakati  bersama  untuk  pelaksanaan  vaksinasi COVID-19 ini.” (Ketua Tim Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Sukabumi)
“Karena  sebagian  besar  pelaksanaan  vaksinasi  dilakukan  di  ruangan  besar, sebelumnya kita atau pihak puskesmas berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak desa, kader  kesehatan,  ataupun  tokoh  masyarakat  dalam  rencana  pelaksanaan  vaksinasi COVID-19. Jadi untuk persiapan sarana dan prasarana di tempat vaksinasi, saya kira sudah siap dalam pelaksanaan vaksinasi. Begitu juga dengan jadwal vaksinasi yang telah diinformasikan jauh jauh hari sebelum pelaksanaan. (Ketua Tim Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Sukabumi)
Sarana  dan  prasarana  terkait  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  di  Kabupaten Sukabumi diharuskan mempunyai fasilitas serta perlengkapan untuk pendukung aktivitas dalam  tiap  jadwal  kesehatannya.  Perihal    berkaitan  dengan  pelaksanaan  vaksinasi COVID-19 di tingkat kecamatan. Dalam konteks ini, kerjasama dengan pihak puskesmas, desa, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat memiliki peran yang signifikan. Meskipun persiapan fasilitas dan infrastruktur di tempat vaksinasi telah dilakukan sebelumnya dan jadwal  vaksinasi  telah  disosialisasikan  secara  memadai,  masih  terdapat  beberapa tantangan  yang  perlu  diperhatikan.  Perlu  ditingkatkan  koordinasi  yang  efisien  dan berkelanjutan  antara  berbagai  pihak  terkait  guna  memastikan  kelancaran  pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, peninjauan ulang atas kesiapan tempat vaksinasi untuk memenuhi standar  yang  diperlukan  guna  mencegah  potensi  kendala  selama  pelaksanaan,  seperti antrean  panjang  atau  keterbatasan  ruang.  Evaluasi  yang  cermat  akan  menjadi  langkah penting  dalam  memastikan  suksesnya  program  vaksinasi  COVID-19  di  tingkat kecamatan ini.
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index

## Perencanaan dan Pelaksanaan Vaksinasi
Informasi  dari  Ketua  Satgas  Kabupaten  Sukabumi  ditujukan  untuk  mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pemerintah terkait vaksinasi COVID-19.
" Kabupaten  Sukabumi  mengintegrasikan  implementasi  vaksinasi  COVID-19 sebagai elemen dari pendekatan pencegahan pandemi COVID-19. Penerapan vaksinasi bertujuan untuk menjaga masyarakat dari penularan Virus korona yang mengakibatkan penyakit dan kematian akibat virus tersebut. Namun, jika cakupan vaksinasi rendah dan tidak merata, artinya sejumlah besar warga tidak menerima vaksinasi, maka dampaknya adalah tidak terbentuknya kekebalan kelompok yang dapat mengekang penyebaran virus, tidak  terputusnya  rantai  penularan,  dan  akhirnya  pandemi  tidak  dapat  dikendalikan karena kurangnya imunitas komunal. Selain itu, produktivitas juga berpotensi menurun, yang  berimplikasi  pada  dampak  ekonomi  dan  sosial  yang  lebih  besar,  selain  dampak kesehatan.  Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  ketersediaan  vaksin  masih  terbatas, sehingga  pemberian  vaksin  dilakukan  secara  bertahap.  Oleh  karena  itu,  pemberian vaksin  harus  diimbangi  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  yang  ketat,  termasuk penggunaan  masker,  mencuci  tangan,  dan  menjaga  jarak  fisik  minimal  1-2  meter." Kepala Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sukabumi)
Pelaksanaan vaksinasi memerlukan perencanaan. Dalam merencanakan vaksinasi membuat suatu tim serta penjadwalan dan kebutuhan vaksinasi berikut hasil wawacara dari tim vaksinasi:
" Sebelum melaksanakan vaksinasi, kita telah menyusun rencana terlebih dahulu. Kemudian, kita melakukan langkah-langkah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan di lapangan melibatkan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, berkomunikasi dengan Ketua RT untuk bantuan, menyiapkan daftar sasaran berdasarkan  usia,  serta  mempersiapkan  logistik  vaksinasi,  termasuk  peralatan  dan vaksin. Selain itu, juga melakukan pencatatan dan pelaporan setelah kegiatan vaksinasi selesai. Semua ini merupakan tanggung jawab puskesmas."Terjemahan ini memberikan kontrast  antara  perencanaan  yang  dilakukan  sebelumnya  dengan  langkah-langkah implementasi yang dilakukan di lapangan. (Ketua Tim Pelaksana Vaksinasi COVID-19 Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukabumi)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  Langkah-langkah  sesuai  dengan  rencana tersebut  dijalankan,  melibatkan  upaya  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat, berkomunikasi dengan Ketua RT untuk bantuan, menentukan sasaran berdasarkan usia, dan mempersiapkan segala perlengkapan serta vaksin. Setelah pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab puskesmas. Terjemahan ini menggambarkan kontrast antara perencanaan awal dan pelaksanaan di lapangan.
Seluruh  tahapan  sesuai  dengan  rencana  tersebut  diimplementasikan,  untuk menentukan  target  sasaran  berdasarkan  usia,  serta  menyediakan  semua  peralatan  dan
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
vaksin yang diperlukan. Setelah pelaksanaan vaksinasi selesai, pencatatan dan pelaporan menjadi bagian yang tak kalah penting dalam tugas puskesmas. Keseluruhan proses ini menunjukkan  perbedaan  antara  perencanaan  yang  telah  disusun  dengan  baik  dan bagaimana  pelaksanaannya  berlangsung  di  lapangan.  Perihal  sesuai  hasil  wawancara menyatakan:
“penjadwalan  dilakukan  dari  mulai  tingkat  kabupaten  sampai  ke  tingkat kecamatan  itu  sudah  dilaksanakan.“ Guna  membantu  merencanakan  acara  ini,  saya mengundang  kepala  Puskesmas.  Tugasnya  mengoreksi  mereka  yang  tahu  mana  yang perlu  dan  mana  yang  tidak.  Perencanaan  pelaksanaan  kampanye  vaksinasi  dimulai dengan penyusunan rencana vaksinasi di lapangan, perhitungan jumlah sasaran, objek, kebutuhan  vaksin,  kebutuhan  logistik,  permintaan  dan  pengiriman  vaksin,  penyusunan rencana kerja, penyusunan rencana pelaksanaan kampanye vaksinasi hingga pencatatan dan  laporan,  pra-pembukaan,  Persiapan  pembukaan  dan  setelah  pembukaan,  dan kegiatan  lainnya,  yaitu  bagaimana  memberitahukan  dan  berkoordinasi  dengan departemen  pemerintah  seperti  kepala  desa  dan  stafnya,  konsultasi,  merencanakan kegiatan  pembersihan,  serta  lainnya”. (Kepala  Satuan  Gugus  Tugas  COVID-19 Kabupaten Sukabumi)
Penjadwalan  kegiatan  vaksinasi  dimulai  dari  pukul  08.00  pagi  hingga  selesai. Vaksinasi tidak dilaksanakan di puskesmas untuk mencegah penyebaran penyakit baru ke  masyarakat.  Di  luar  gedung,  pelaksanaan  vaksinasi  telah  diatur  sebelumnya  dan lokasinya  dipilih  secara  strategis,  seperti  di  kantor  desa  atau  tempat  lain  yang  telah disetujui bersama. Diluar gedung, pelaksanaan vaksinasi melibatkan beberapa tahapan, yaitu pendaftaran, skrining, penyuntikan, dan observasi.
“Pelaksanaannya rutin, jika saya yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan vaksinnya dikarenakan penyimpanannya di puskesmas, saya membawa termos dan juga data sasaran vaksinasi dalam bentuk kertas. Kader, tokoh masyarakat, dan pihak lintas sektor  hanya  membantu  mengajak  masyarakat  datang  ke  lokasi  vaksinasi  tanpa menyuntikkan vaksin sendiri. (Ketua Tim Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Sukabumi)
Berdasarkan  informasi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  vaksinasi telah berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari pendaftaran hingga observasi dalam upaya vaksinasi COVID-19.(Wahyuni et al., 2021)

## Promosi Kesehatan Tentang Vaksinasi
Dalam  rangka  meningkatkan  tingkat  penerimaan  vaksinasi  di  masyarakat, pentingnya mendukung dan mengoordinasikan upaya para penanggung jawab di berbagai tingkat  administratif  menjadi  sangat  jelas.  Tindakan  isolasi  terhadap  individu  yang menolak vaksinasi, yang merupakan bagian dari strategi ini, membutuhkan peran penting dari koordinator dalam memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai vaksinasi kepada individu yang menolaknya. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memengaruhi
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
cara  koordinasi  lintas  sektor  dilakukan,  dengan  pertemuan  virtual  menjadi  alternatif utama,  meskipun  terkadang  pertemuan  langsung  terbatas  karena  kesibukan  pekerjaan. Meskipun demikian, komitmen untuk melaksanakan isolasi penolakan vaksinasi sesuai dengan rencana tetap tetap dipegang teguh sebagai bagian dari strategi promosi kesehatan guna  meningkatkan  tingkat  penerimaan  vaksinasi  di  masyarakat,  dengan  fokus  pada pentingnya vaksinasi dalam upaya pencegahan penyakit. Berikut hasil wawancara
“Ooh… aktivitas yaitu isolasi penolakan vaksinasi itu dilaksanakan. dikarenakan saya  juga  mendukung  terhadap  tiap  penanggung  jawabnya  di  wilayah  kabupaten ataupun  tingkat  kecamatan dan di  tingkat  desa harus  itu melakukan isolasi  penolakan vaksinasi  Terhadap  penduduk  untuk  dilakukan  pembimbingan  dari  koordinatornya. Untuk koordinasi lintas sektor dialaksanakan 12 bulan 1 kali terkadang terbatas untuk melakukannhya  dikarenakan  terdapatnya  perkembangan  digital  dalam  bentuk  virtual untuk pertemuannya. Bila ketemu terkadang tidak bertemu dikarenakan aktivitas kerja masing-masing”. (Kepala Satuan Gugus Tugas Anti-Vaksinasi Kabupaten Sukabumi)
“ Yang menyebarkan penyakit itu semua kalangan ataupun instansi – instansi untuk penyebarannya  terkadang  tiap  hari  terkadang  menyebarkannya  langsung  mulai aktivitasnya. Dikarenakan keinginannya (warganya) yang sakit berkunjungnya jadi bisa langsung  diberikan  banyak  juga  orangnya  yang  berkunjung  untuk  pengobatan.  Bila berkunjungan  sangat  kecil  kami  tidak  melaksanakannya  dikarenakan  pimpinan berkeinginan untuk melanutkan kedaerah lainnya. Dan vaksinasi itu penting disebarkan biar mereka tahu” . (Kepala Satuan Gugus Tugas Anti-Vaksinasi Kabupaten Sukabumi)
Kunjungan medis yang tidak teratur dan tingkat kehadiran pasien yang bervariasi dapat berkontribusi    secara  signifikan  pada  penyebaran  penyakit.  Selain  itu,  kebijakan  yang tidak jelas tentang kelanjutan aktivitas di wilayah lain juga dapat menjadi masalah. Oleh karena itu, tindakan lebih lanjut diperlukan untuk menyebarkan informasi penting tentang vaksinasi  guna  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  vaksinasi  dalam pencegahan penyakit. (sesuai hasil wawancara)

## Kerja Sama Antar Lintas Sektor
Kerja  sama  antar  lintas  sektor  (KALS)  adalah  pendekatan  yang  esensial  dalam menghadapi masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan multidimensional. Dalam konteks ini, berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, bergandengan tangan untuk mengatasi tantangan kesehatan dengan cara  yang  terintegrasi.  Sebagai  contoh,  kolaborasi  antara  instansi  kesehatan,  lembaga pendidikan,  dan  kelompok  lingkungan  untuk  mempromosikan  gaya  hidup  sehat  di sekolah-sekolah  adalah  implementasi  nyata  dari  pendekatan  KALS.  Dengan menggabungkan  sumber  daya  dan  pengetahuan  dari  berbagai  sektor,  KALS  dapat menciptakan  sinergi  yang  memaksimalkan  pemanfaatan  sumber  daya,  mengurangi tumpang tindih program, dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat.  Terutama  dalam  situasi  seperti  pandemi  COVID-19,  di  mana  tantangan
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
kesehatan  juga  berkaitan  dengan  dampak  sosial  dan  ekonomi  yang  rumit,  kerja  sama lintas sektor menjadi semakin penting dalam merancang solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut hasil wawancara yang penelaah dapatkan:
“Permasalahan berkoodirnasi  oleh lintas  sektor  buruk,  terdapat    permasalahan. Kami juga  tidak pernah  terinfokan dan undangan untuk mereka untuk aktivitas dalam melaksanakannya  misalnya  penyebaran  vaksinasinya.  Melakukan  rapat  selama    13 minggu  di  minilok  triwulan.  Untuk  rapat  yang  diicarakan  mengenai  temuan  aktivitas diwilayahnya.  Bila    pencapaian  belum  tercapai  tim  untuk  memberikan  jalan  keluar kepada  mereka ”.  (Ketua  Tim  Pelaksana  Penyebaran  Penyakit  COVID-19  Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukabumi)
“Ooh itu terdapatnya agenda misalnya pengadaaan tiap 12 bulan 1 kali diadakan rapat  untuk  pembahasan  pedanaan  ABD  kemudian  melibatkan  terhadap  kader  untuk rapat  tersebut  namun  aktivitasnya  tidak  tiap  harinya.  Untuk    lintas  sektor  terdapat agenda  MMD  (program  bidan  desa)  tim  membuatkan  perencanaannya  untuk  rapat dengan mereka 12 bulan untuk bidan desa tim bertugas mengkoordinasi”. (Ketua Tim Pelaksana Penyebaran Penyakit COVID-19 Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukabumi)
Terkait berkerjasama lintas sektor serta aktivitas vaksinasi, temuan implementasi cukup bagus, pertemuan dijadwalkan 14 hari sebelumnya dan pertemuan dilakukan setiap tiga bulan sekali.(sesuai hasil wawancara )

## Kondisi Sosial, Geografis dan Pendidikan
Banyaknya    pihak  yang  meragukan  keefektifan  dan  kemanjuran  vaksin  korona  . Seberapa  dari  perorangan  terpadat  penolakan  dalam  vaksinnya.  Vaksin  Sinovac  untuk vaksinasi korona telah menjalani uji klinis dalam beberapa tahap dan telah mendapatkan izinnya  melalui  BPOM  serta  MUI.  Meski  begitu,  ada  beberapa  perdebatan  di  antara mereka  yang  menolak  vaksin  korona  .  Selain  itu,  ada  kendala  lain  seperti  persediaan vaksin yang terbatas, pendistribusian vaksin korona , terkadang harus menunggu berhari- hari ketika vaksin habis, bahkan nomor antrean daftar vaksin tidak tersedia karena banyak orang, ini mempengaruhi terhadap capaian vaksin di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil  wawancara  terhadap  Ketua  Tim  Vaksinasi  di  tingkat  Kecamatan  dan  Puskesmas, mengatakan bahwa :
"Vaksinasi COVID-19 memiliki signifikansi yang sangat penting bagi kita sebagai anggota masyarakat dan lingkungan sekitar. Bagi mereka yang sudah menerima dosis pertama  vaksin,  sangat  disarankan  untuk  melanjutkan  dengan  dosis  kedua.  Tidak melakukannya akan mengakibatkan kekebalan yang tidak lengkap. Individu yang telah diundang  untuk  dosis  kedua  harus  mengikutinya  tanpa  pengecualian.  Sebelum memberikan  vaksin,  petugas  kesehatan  akan  melakukan  pemeriksaan  awal  untuk mengatasi segala kekhawatiran atau keluhan dari individu, memastikan bahwa vaksinasi dilakukan dengan tepat." (Anggota Masyarakat yang Telah Divaksinasi)
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
"Di  kecamatan  kami,  hanya  sekitar  40%  dari  populasi  yang  ditargetkan  telah menjalani vaksinasi COVID-19. Tingkat vaksinasi yang rendah ini bisa disebabkan oleh pasokan vaksin yang terbatas, yang datang secara bertahap. Selain itu, tantangan yang dihadapi  oleh  penduduk,  seperti  jadwal  yang  padat  dan  masalah  kesehatan,  telah berkontribusi  pada  tingkat  vaksinasi  yang  rendah,  meskipun  petugas  kesehatan  sudah siap. Selain itu, sebagian besar wilayah kami ditandai oleh medan pegunungan, dengan pemukiman  yang  tersebar  atau  terpencil  serta  akses  jalan  yang  sulit,  yang  semakin mempersulit situasi." (Anggota Masyarakat yang Telah Divaksinasi)
Lebih lanjut, ditekankan bahwa tidak perlu merasa cemas terkait vaksinasi. Vaksin telah melewati uji coba dan penelitian yang ketat, menjamin keamanan dan efikasinya. Disarankan agar tidak membiarkan informasi yang salah mempengaruhi individu untuk tidak  divaksinasi,  dan  keraguan  apa  pun  sebaiknya  langsung  dibahas  dengan  para profesional kesehatan yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang proses vaksinasi." (Anggota Masyarakat yang Telah Divaksinasi)

## PEMBAHASAN
Faktor-faktor  yang  memengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  vaksinasi COVID-19  di  Kabupaten  Sukabumi  dapat  diperinci  ke  dalam  beberapa  aspek  utama, seperti  sumber-sumber  kebijakan,  karakteristik  badan  pelaksana,  sikap  para  pelaksana, kinerja kebijakan publik, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Berikut adalah uraian lebih lanjut untuk masing-masing aspek tersebut:

## Sumber-Sumber Kebijakan
Sumber-sumber  kebijakan  merujuk  pada  landasan  hukum  dan  dasar  kebijakan vaksinasi  COVID-19  di  Kabupaten  Sukabumi.  Kebijakan  ini  dapat  berakar  pada peraturan  nasional,  peraturan  daerah,  atau  pedoman  dari  organisasi  kesehatan global.(Syakti  et  al.,  2023).  Pentingnya  sumber-sumber  kebijakan  ini  adalah  untuk memberikan  kerangka  hukum  yang  kuat  yang  mendukung  pelaksanaan  vaksinasi. Evaluasi  yang  cermat  terhadap  sumber-sumber  kebijakan  ini  perlu  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  mereka  sesuai  dengan  situasi  lokal  dan  dapat  dijalankan  dengan efektif.  Sumber  daya  manusia  sangat  berperan  dalam  proses  terlaksananya  Vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja Kabupaten Sukabumi.  Dalam hal ini, seluruh elemen atau instansi ikut berperan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Sumber daya manusia yang lebih diprioritaskan yaitu tenaga kesehatan di Tingkat Puskesmas atau Kecamatan, karena hal ini lebih langsung dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Berdasarkan Data Tenaga  Kesehatan  Di  Kabupaten  Sukabumi  Pada  Tahun  2022.  fasilitas  juga  sangat berperan  dalam  tercapainya  implementasikan  vaksinya  korona  ini.  Standarisasi  serta spesifikasi  peralatan  vaksinasi  dan  vaksin  yang  dimiliki  merupakan  suatu  persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam penyediaan peralatan vaksinasi dalam terlaksananya
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
Vaksinasi COVID-19. Sarana dan prasarana untuk mempunyai dengan kejadian sangat bagus menyesuaikan oleh tangung jawab pemakaianya.

## Karakteristik Badan Pelaksana
Karakteristik badan pelaksana mencakup elemen-elemen seperti jumlah personel, pengalaman, dan ketersediaan sumber daya. Pada titik ini, esensial untuk memverifikasi bahwa  badan  pelaksana  memiliki  jumlah  staf  yang  memadai  dan  terlatih  untuk menjalankan program vaksinasi dengan baik. Tak kalah pentingnya adalah ketersediaan infrastruktur dan peralatan yang diperlukan, termasuk penyimpanan vaksin  yang tepat, yang harus mudah diakses dan digunakan.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Imunisasi(Untuk  Memenuhi  Salah  Satu  Persyaratan Mencapai Gelar Ahli Madya Farmasi Pada Prodi III Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan & Elleniyati, 2018) yang menyebutkan bahwa sasaran untuk setiap jenis kegiatan pelayanan imunisasi  dihitung  berdasarkan  angka  jumlah  penduduk,  pertambahan  penduduk  serta angka kelahiran dari hasil sensus penduduk atau Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan oleh BPS.

## Sikap Para Pelaksana
Sikap dan motivasi para pelaksana vaksinasi, seperti tenaga kesehatan, relawan, dan kader  kesehatan,  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  menentukan  kesuksesan implementasi.  Sikap  yang  positif  dan  komitmen  untuk  memberikan  vaksin  kepada masyarakat  adalah  faktor  kunci.  Diperlukan  pendekatan  efektif  dalam  memberikan pelatihan,  pemahaman,  dan  dukungan  kepada  para  pelaksana  agar  mereka  tetap termotivasi dan melaksanakan vaksinasi dengan baik. Sikap untuk melakukan peraturan ialah aspek terkait tiga dari pendekatannya tentang melakukan suatu peraturan publiknya. Untuk  melakukan strateginya, Kabupaten Sukabumi berpedoman pada Permenkes No. 18 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease COVID-19.(Anggareny & Pitriana, 2021)  tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan Pengendalian     COVID-19. Pemerintah diharapkan tidak  mengeluarkan  kebijakan  yang  kontraproduktif  dengan  tujuan  bernegara  dan mengkonstruksikan  tujuan  penyelesaian  COVID-19  dengan  memaksakan  logika  pasar kepada  rakyatnya.  Jika  menggunakan  logika  pasar,  maka  pasar  memiliki  kekuasaan “mengendalikan”  negara  untuk  menyediakan  semua  komoditas  yang  mendukung keberlangsungan  pasar  (kapitalisme).  Dukungan  tersebut  berupa  pembangunan infrastruktur,  kebijakan  kompetisi  dan  segala  urusan  yang  terkait  dengan  kepentingan pasar.
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index

## Kinerja Kebijakan Publik
Kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kabupaten Sukabumi dapat memengaruhi pelaksanaan  vaksinasi.  Ketersediaan  anggaran  dan  sumber  daya,  aksesibilitas  layanan kesehatan  oleh  masyarakat,  serta  dukungan  politik  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah, semuanya  dapat  memengaruhi  keberhasilan  vaksinasi.  Faktor-faktor  sosial  dan  budaya juga dapat memengaruhi tingkat penerimaan vaksinasi. kebijakan publik adalah apapun juga  yang  dipilih  pemerintah,  apakah  mengerjakan  sesuatu  itu  atau  tidak  mengerjakan (mendiamkan)  sesuatu  itu  (whatever  goverment  choose  to  do  or  not  to  do).  Kebijakan Publik  memiliki  karakteristik  Selalu  mempunyai  tujuan  tertentu  atau  merupakan  suatu tindakan yang berorientasi tujuan dan Berisi tindakan-tindakan pejabat pemerintah(Rahayu, 2023).

## CONCLUSION
Simpulan dari penelaah mengenai implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sukabumi dapat dirangkum sebagai berikut:
Aspek Penting: Dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan vaksinasi COVID- 19,  terdapat  beberapa  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan.  Ini  termasuk  sumber- sumber  kebijakan  yang  memberikan  dasar  hukum,  karakteristik  badan  pelaksana  yang melibatkan sumber daya dan infrastruktur, sikap positif dan motivasi para pelaksana, serta kinerja kebijakan publik dalam mencapai target vaksinasi.
Kerja  Sama  Antar  Sektor:  Kolaborasi  lintas  sektor  menjadi  kunci  dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non- pemerintah,  dan  komunitas  lokal,  harus  bekerja  sama  untuk  mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengatasi tantangan yang rumit.
Tantangan  Lokal  yang  Diperhatikan:  Kondisi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  di Kabupaten Sukabumi memengaruhi pelaksanaan vaksinasi. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dukungan politik, dan faktor budaya memainkan peran penting dalam tingkat penerimaan vaksinasi.
Peran  Para  Pelaksana:  Sikap  dan  komitmen  para  pelaksana  vaksinasi  memiliki dampak yang signifikan. Pelatihan, dukungan, dan pemahaman yang diberikan kepada mereka  dapat  meningkatkan  motivasi  mereka  dalam  memberikan  vaksin  kepada masyarakat.
Evaluasi  dan  Pemantauan  Berkelanjutan:  Evaluasi  dan  pemantauan  yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program vaksinasi. Ini mencakup pemantauan pencapaian target, pengukuran kinerja, dan penyesuaian strategi jika diperlukan.
Dalam rangka meningkatkan tingkat penerimaan dan efektivitas vaksinasi COVID- 19 di Kabupaten Sukabumi, penting untuk terus mengidentifikasi hambatan, memperkuat
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
kerja  sama  antar  sektor,  dan  memberikan  dukungan  yang  diperlukan  kepada  para pelaksana  vaksinasi.  Dengan  mengatasi  aspek-aspek  ini,  diharapkan  vaksinasi  dapat berjalan lebih lancar dan berkontribusi pada upaya pencegahan penyebaran virus korona di komunitas tersebut.
1 b REFERENCES
Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik
, Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. Historis , 5 (2), 146–150. Aminah,  A.,  &  Amaliyah,  E.  (2021).  Knowledge,  Attitudes  and  Behavior  of  Nursing Students Towards the Covid-19 Pandemic In Indonesia. Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan , 6 (1), 91–96. https://doi.org/10.30604/jika.v6i1.436
Anggareny,  W.,  &  Pitriana,  P.  (2021).  Upaya  Pemberian  Pelayanan  Berkualitas  Pada Program Gebyar Vaksinasi di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung. Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung , 26 (14), 1–9. https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/358/317 Armanto Makmum, & Siti Dadhilah Hazhiyah. (2020). Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksinasi Covid 19. Molucca Medica , 13 (2), 52–59. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497/2312
Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif : Komunikasi (1st ed.). Kencana Pranada Media Group.
Bungin, B. (2017). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In Kencana . Dwianto, A. R. (2020). Masuki New Normal, Hindari 5 Kebiasaan Ini agar Kekebalan Tubuh Tak Menurun . DetikHealth Rabu, 27.
Penyimpanan,  P.,  Di,  V.  C.-,  Puskesmas,  S.,  Sakit,  R.,  Drs,  O.,  &  Bukittinggi,  M.  H.
(2023). Akademi  Farmasi  Imam  Bonjol  Bukittinggi  Submitted :  March  3  ,  2023 ; Accepted : March 28 , 2023 JP : Jurnal Pharmacopoeia PENDAHULUAN Covid- 19  (  Corona  virus  disease  19  )  adalah  suatu  penyakit  yang  mudah  menular disebabkan oleh virus varian baru Severe Ac . 2 (1), 41–53. Rahayu, H. S. (2023). Straegi Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Pandemi Covid-19 . 3 (1), 45–50.
Saryono, & Anggraeni, D. M. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Issue January).
Syakti, P. M., Purwanti, D., & Sampurna, R. H. (2023). Di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar). Jurnal Ilmu Administrasi , 14 (1), 22–32. Syariah,  F.,  Hukum,  D.  A.  N.,  Negeri,  U.  I.,  &  Hidayatullah,  S.  (2022). ROBI NURDIANSYAH .
Untuk  Memenuhi  Salah  Satu  Persyaratan  Mencapai  Gelar  Ahli  Madya  Farmasi  Pada Prodi III Farmasi  Fakultas  Ilmu Kesehatan, D. D., & Elleniyati, R. (2018). Karya Tulis  Ilmiah  Program  Studi  D  Iii  Farmasi  Fakultas  Ilmu  Kesehatan  Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2018. Berdasarkan Permenkes , 9 .
Wahyuni,  Y.,  Purnamawati,  D.,  Fauziah,  M.,  &  Putri,  A.  (2021).  Gambaran  sikap  dan perilaku  pencegahan  penularan  covid-19  di  Kabupaten  Sukabumi. Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ , 1 (1), 4–8.
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/10612 Wijaya, H. (2018). Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif (Prof.
Journal Nursing Care,10(1) March 2024
P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238 DOI : http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967
http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index
Burhan Bungin). ResearchGate , March , 1–45.
YS Romadhona, K. S. (2018). Analisis sebaran tenaga kesehatan puskesmas di indonesia berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Jurnal Kesehatan Masyarakat Manarang .