## Jurnal Keislaman
p-ISSN: 2089-7413 and e-ISSN: 2722-7804 Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## NIKAH ONLINE PERSPEKTIF KAEDAH FIQH AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAISIR
Syamsuddin Muir Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau syamsuddin.muir@gmail.com
Jumni Nelli Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jumni.nelli@uin-suska.ac.id
Rahman Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau rahman@uin-suska.ac.id
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3685

## Abstract
Marriage is one of the most appropriate and honorable ways to continue offspring. Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 stipulates that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. From the provisions of Article 2 paragraph (1) it is clear that those who are Muslim must heed the provisions and Islamic law in entering into marriage. Current technological developments are leading society towards the globalization of telecommunications, media and informatics. In the current condition, there are many problems that arise in a contract through electronic media, for example, online marriages where consent and consent transactions are carried out through connectivity or activities that are connected to a network or internet system (via online). Starting from the problems above, fiqh as a product of human thought related to  Islamic  law  must  be  able  to  provide  juridical  answers  to  changes  that  occur  in  society.  Therefore, opportunities for fiqh studies must always be open, and must be carried out by taking into account the social implications of the application of the products of legal thought, while maintaining their relevance to the will of the Qur'anic doctrines regarding human behavior.
Keywords : online marriage, fiqh rules, al-masyaqqah

## Abstrak
Perkawinan merupakan satu cara yang paling tepat dan terhormat untuk melangsungkan keturunan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut jelas bahwa bagi mereka yang beragama Islam harus mengindahkan ketentuan ketentuan dan hukum Islam dalam melangsungkan Perkawinan. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi  telekomunikasi  media  dan  informatika.  Pada  kondisi  saat  ini  banyak  permasalahan- permasalahan  yang  timbul  dalam  suatu  akad  melalui  media  elektronik,  misalnya  nikah  online  yang transaksi  ijab  kabulnya  dilakukan  melalui  keadaan  konektivitas  atau  kegiatan  yang  terhubung  dengan suatu  jaringan  atau  sistem  internet  (via  online).  Berawal  dari  persoalan  di  atas,  fiqh  sebagai  produk pemikiran  manusia  yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam  harus  mampu  memberikan  jawaban  yuridis

## Syamsuddin Muir, Jumni Nelly, Rahman
terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, peluang kajian fiqih harus senantiasa terbuka, dan harus di lakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk- produk pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin al-Qur’an tentang tingkah laku manusia.
Kata Kunci : nikah online, kaedah fiqih, al-masyaqqah.

## Pendahuluan
Melihat perkembangan Teknologi Informatika (TI) begitu pesat, dan perkembangan ini telah merambah  ke  segala  aspek  kehidupan  sosial  di  Indonesia.  Terlebih  lagi  dalam  dunia komunikasi yang berbasis kemudahan, kecepatan dan efisien dalam melakukan hubungan perseorangan  secara  langsung.  Konteksnya  dengan  hukum  Islam  yang  bersifat  universal, maka hukum juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat.
Salah  satu  indikasinya  adalah  adanya  penggunaan  perkembangan  telekomunikasi sebagai  media  untuk  melakukan  perikatan  perkawinan.  Persoalannya  hukum  Islam  dan hukum  positif  belum  mengatur  secara  spesifik  tentang  kaidah  atau  hukum  perkawinan melalui teknologi telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan  pesat  jika  dibandingkan  dengan  perkembangan  substansi  hukum.    Oleh  karena  itu diperlukan  pembaharuan  hukum  melalui  reformasi  hukum,  atau  penafsiran  guna memberikan  manfaat  atau  kemashlahatan  sosial  bagi  masyarakat.  Reformasi  hukum  ini dilakukan  guna  mengisi  kekosongan  hukum  khususnya  terkait  dengan  perkembangan pernikahan  menggunakan  teknologi  komunikasi.  Sehingga  persoalan  pernikahan  lewat telepon,  video  call,  internet,  dan  lainnya    perlu  mendapatkan  perhatian  secara  serius  dan perlu kajian lebih mendalam.
Urusan  perkawinan  di  Indonesia  telah  dipayungi  oleh  Undang-Undang  Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan- aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan, pewarisan dan ekonomi Islam ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia.  Kedua  dasar  hukum  mengenai perkawinan  dan  urusan  keluarga  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  pijakan  hukum  bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan. 1
Namun, dengan perkembanggan teknologi, pada tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta telah terjadi  proses  akad  nikah antara  seorang  laki-laki  Ario  Sutarto  bin  Darmo  Atmodjo  warga Jakarta dan seseorang perempuan Nurdiani Harahap binti H. Baharudin Harahap yang juga warga  Jakarta.  Tapi,  proses  akad  nikah  tersebut  dilakukan  melalui  media  telepon.  Sebab, mempelai  laki-laki  sedang  berada  di  Amerika  untuk  menyelesaikan  studinya,  dan  kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Indonesia ataupun pulang ke amerika.
1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Naskah  Resmi DPR  RI  – Sekretaris Negara RI.
Atas  dorongan  kedua  belah  pihak  yang  ingin  segera  menikah,  maka  pihak  laki-laki berinisiatif  mengirimkan  surat  untuk  akad  nikah.  Lalu  atas  inisiatif  dari  pihak  orang  tua mempelai  perempuan  bahwa  proses  akad  nikah  dilakukan  melalui  media  telepon  saja. kemudian  pihak  perempuan  menghadap  kepada  kepala  KUA  Kebayoran  Baru  dan mendapatkan persetujuan, maka akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1989 pukul 10.00 WIB, atau pukul 22.00 waktu Indiana Amerika Serikat, dihadiri oleh perangkat perkawinan, para undangan, serta saksi dan mempelai perempuan dan saksi dari pihak laki- laki yang berada di Amerika Serikat, dan diawasi langsung oleh kepala KUA. 2
Hal  ini  juga  dilakukan  oleh  pasangan  Dewi  Tarumawati  dan  Syarif  Abdurrahman Ahmad pada dengan menggunakan media Teleconference pada 4 Desember 2006 silam, yang mana  kedua  pasangan  berada  ditempat  berbeda,  yaitu  Dewi  Tarumawati  yang  berada  di Bandung  dan  Syarif  Abdurrahman  Ahmad  di 304  Oakland  Ave  Apt  9  Pittsburg PA  15213 Amerika Serikat, melangsungkan pernikahan di kantor Indosat Landing Point jln. Terusan Buah  Batu  Bandung.    pernikahan  Dewi  Tarumawati  dengan  Syarif  Abdurrahman  Ahmad sebelumnya hampir sama dengan pernikahan umumnya, ada mempelai laki-laki hadir tidak secara  fisik  dan  sighat  akadnya  tidak  satu  majelis  melainkan  dalam  bentuk  gambar  dan televisi. Televisi yang berukuran 29 inci menjadi pusat perhatian puluhan kerabat yang hadir dalam  acara  tersebut,  khususnya  orang  tua  Dewi  Tarumawati  dan  Syarif  Abdur  Rahman Ahmad. 3
Selain contoh di atas, ada juga ditemukan prosesi akad nikah dengan jarak jauh pada tanggal 11 Januari 2006 antara Rita Sri Mutiari Dewi (50) di Bandung dengan Wiriadi Sutrisno (52)  di  California.  Prosesi  akad  nikah  dihadiri  oleh  kakak  kandung  Rita  yang  sekaligus menjadi  wali  nikahnya,  serta  Ny.  Wiryawan, ibu  Rita,  kepala  Penghulu  Kecamatan  Andir, Kota  Bandung,    Sohidin  Efendi,  dan  beberapa  orang  lainnya  termasuk  saksi.  Akad  nikah dilangsungkan melalui video konferensi menggunakan Voice Over Internet Protocol ( VOIP ). 4

## Metode Penelitian
Penalitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Deskriptif. Data  yang  dibutuhkan  adalah  data-data  yang  berupa  data  deskriptif  dan  bersumber  dari buku,  jurnal  maupun  artikle-artikle  yang  menyuguhkan  kasus  sebagai  sebuah  contoh. Berangkat dari studi kasus yang telah digambarkan oleh beberapa media mapun karya tulisa, peneliti kemudian melakukan analisa mendalam secara deskriptif.

## Pembahasan
Rukun Akad Nikah
2 Sadiani, Nikah Via Telepon:Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, n.d., 52.
3 Rohmat, “Hukum Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (Net Meeting Teleconference) Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Syafi’i” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2007), 2.
4 Akhmad  Fadly  Syahputera,  “Pandangan  Ulama  Kabupaten  Bantul  Terhadap  Akad  Nikah  via Telekonferensi” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 1–2.

## Syamsuddin Muir, Jumni Nelly, Rahman
Dalam  perspektif  hukum  Islam,  nikah  atau  kawin  secara  etimologi  (lughah)  berarti kumpul  atau  bersatu,  sedangkan  secara  terminologis  (istilah)  berarti  ‘aqd  (ikatan)  yang menghalalkan  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  yang  semula  terlarang. 5 Dalam pelaksanaan akad nikah itu berupa rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. 6
Dari definisi akad nikah tersebut dapat dipahami bahwa rukun nikah mencakup dari definisi akad nikah itu sendiri yaitu : Pertama, ada mempelai laki-laki dan wanita. Kedua, ada wali. Ketiga, dua orang saksi dan keempat adalah shighat nikah.
Ahli hukum Islam di Indonesia bersepakat tentang terjadinya suatu akad nikah apabila rukun dan syarat akad nikah telah terpenuhi, yaitu:
1. Kedua pasangan akil baligh (cukup umur dan memiliki akal sehat).
2. Ada wali nikah dari pihak pengantin perempuan.
3. Ada  mahar  yang  wajib  diberikan  kepada  pengantin  perempuan  dari  pengantin laki-laki setelah resmi menikah.
4. Hadir 2 orang saksi laki-laki beragama Islam, merdeka serta adil.
5. Ada prosesi ijab qabul, ijab yaitu sebuah pernyataan mempelai perempuan yang diucapkan  oleh  wali  nikah  pihak  perempuan.  Qabul  yaitu  suatu  ungkapan mempelai laki-laki untuk menyatakan kesiapan dan kerelaan menerima suatu akad dari  wali  nikah  mempelai  perempuan  serta  menyebutkan  mahar  (mas  kawin) dalam pernikahannya.
6. Mengadakan  walimatul  ursy  (pesta  pernikahan)  sebagai  tanda  peresmian pernikahan.
7. Pernikahan  harus  tercatat  oleh  pegawai  pencatat  nikah  sebagai  bukti  otentik terjadinya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 7
Berbicara tentang akad nikah, dapat dilihat bahwa dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan tentang akad nikah. Ketentuan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1947 hanya secara umum saja tidak menyangkut permasalahan hukum nikah secara substantif.    Dalam  KHI  dijelaskan  pada ketentuan  umum  huruf  c  bahwa  akad  nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Dari ketentuan umum tersebut telah mancakup aspek rukun nikah.
Pasal  28 dalam  KHI  dinyatakan  juga  bahwa  Akad  nikah dilaksanakan  sendiri  secara pribadi  oleh  wali  nikah  yang  bersangkutan.  Wali  nikah  mewakilkan  kepada  orang  lain. Dalam konteks ini jika wali nikah tidak mampu untuk menjadi wali dalam akad nikah, maka dapat  diwakilkan  kepada  wali  hakim,  sebagaimana  bunyi  Pasal  20  Ayat  (2)  menyatakan
5 Al-Ramli, 363.
6 Syamsuddin Muhammad Abi Abbas, Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Manhaj (Bairut: Dar Al-Kitab Al- Ilmiyah, 1993), 209.
7 Ahmad  Atabik  and  Koridatul  Mudhiiah, Pernikahan  Dan  Hikmahnya  Perspektif  Hukum  Islam ,  vol.  5 (Yudisia, 2014), 293–94.
bahwa Wali nikah terdiri dari Wali nasab dan Wali hakim. Dalam KHI juga dijelaskan secara teknis bahwa yang mngucapkan qabul adalah calon mempelai pria sendiri. Namun, dalam hal-hal  tertentu  ucapan  qabul  nikah  dapat  diwakilkan  kepada  pria  lain  dengan  ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

## Akad Nikah Online
Pada masa dahulu, akad nikah tidak satu majelis itu dikenal dengan akad nikah melalui tertulis  (surat).  Dalam  masalah  ini,  para  ulama  fiqh  zaman  dulu  berbeda  pendapat menanggapinya. Sebagian ulama fiqh klasik ada yang membolehkannya, dan sebagian pula ada  yang  melarangnya.  Dalam  masalah  ini,  ulama  fiqh  terbagi  kepada  dua  pendapat: 8 Pertama : pendapat  ulama  fiqh  yang  tidak  membolehkan  melakukan  akad  nikah  melalui tulisan (surat), kecuali dalam kondisi darurat, seperti orang bisu. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama fiqh, yaitu ulama fiqh Mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali. Kedua: pendapat ulama  fiqh  yang  membolehkan  dilaksanakan  akad  nikah  melalui  tulisan  (surat).  Ini merupakan pendapat ulama Mazhab Hanafi.
Dasar pendapat mayoritas ulama fiqh itu adalah:
1. Akad  nikah itu  mesti dilaksanakan dalam  satu  waktu dengan cara ijab  dan  kabul pada  akad  nikah  dalam  satu  majelis  secara  langsung  tanpa  ada  senggang  waktu. Bahkan  dalam  Mazhab  Syafii,  lafaz  qabul  dari  mempelai  lelaki  itu  mesti  segera diucapkan setelah selesai lafaz ijab dari wali mempelai perempuan.
2. Mesti  ada  saksi  pada  saat  berlangsung  akad  nikah.  Saksi  dalam  akad  nikah  itu merupakan syarat sah akad nikah dalam Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali. Itu juga  pendapat  Umar  bin  Khattab,  Ali  bin  Abu  Thalib,  Ibnu  Abbas,  Sa’id  Ibnu  al- Musayyib, Jabir bin Zaid, Ibrahim bin Yazid al-Nakh’iy, Qatadah bin Di’amah bin Aziz, Sufyan al-Tsauri, Abdurrahman al-Auza’iy, dan lainnya. Cuma, dalam Mazhab Maliki,  saksi  dalam  akad  nikah  boleh  saja  tidak  ada  di  waktu  berlangsung  akad nikah,  tapi cukup  dengan iklan atau  pemberitahuan  saja ketika  berlangsung akad nikah.
Dasar hukum Mazhab Hanafi yang membolehkan akad nikah dilakukan melalui tulisan atau surat adalah peristiwa Ummi Habibah bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsy hijrah ke Habsyah (Etopia), dan suaminya meninggal dunia di Habsyah. Lalu Raja Habsyah, al-Najasyi menikahkannya  bersama  Rasulullah  Saw.  Kemudian  al-Najasyi  mngirim  Ummi  Habibah kepada Rasulullah Saw bersama dengan Syurahbil bin Hasanah (HR. Imam Abu Dawud).
8 Badar  Nashir  al-Suaiby, Al-Masail  al-Fiqhiyyah  al-Mustajiddah  Fi  al-Nikah  (Wazarah al-Auqaf  Wa  al- Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait (kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait, 2014), 120.

## Syamsuddin Muir, Jumni Nelly, Rahman
Peristiwa pernikahan itu bermula dari tindakan Rasulullah Saw berkirim surat kepada al-Najasyi  yang  isinya  meminang  Ummi  Habibah.  Lalu  al-Najasyi  sebagai  Raja  bertindak menjadi wali Ummi Habibah menikahkannya dengan Rasulullah Saw. 9
Namun begitu, Mazhab Hanafi yang membolehkan akad nikah melalui surat itu mesti memenuhi syarat berikut ini: 10
1. Pelaku akad nikah itu tidak berada di tempat (ghaib)
2. Ketika mengirim surat akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi
3. Penerima  surat  akad  nikah  (pihak  perempuan)  melafazkan  penerimaan  (qabul) dengan suara, bukan dengan tulisan.
4. Perempuan yang menerima surat akad nikah itu, mesti didampingi dua orang saksi. Lalu dia membacanya dan menerimanya di hadapan dua orang saksi tersebut.
Akad nikah melalui alat komunikasi canggih pada saat ini belum dikenal pada masa dahulu.  Namun  begitu  kita  perlu  melihat  syarat-syarat  yang  mesti  terpenuhi  pada pelaksanaan akad nikah sebagaimana yang dijelaskan berbagai mazhab fiqh. Yaitu pelapasan ijab kabul, kedua belah pihak yang melaksanakan akad saling bisa mendengar (satu majelis), beriringan  langsung  antara  ijab  dan  kabul,  kedua  saksi  mendengar  lafaz  ijab  dan  kabul. Syarat-syarat yang ditetapkan para ulama fiqh itu terpenuhi dalam pelaksanaan akad nikah melalui alat komunikasi saat ini.
Namun begitu, para ulama masa kini berbeda pendapat dalam menanggapi isu ini: 11
1. Ulama  yang  mengesahkan  pelaksanaan  akad  nikah  melalui  telepon  atau  akad nikah  online.  Seperti  Syaikh  Musthafa  al-Zarqa,  Syaikh  Wahbah  al-Zuahili,  Dr. Muhammad Uqlah, Dr. Badran Abu al-Ainain.
2. Mayoritas ulama kontemporer tidak membolehkan melakukan akad nikah melalui telepon  atau  akad  nikah  online.  Sikap  ini  juga  merupakan  fatwa  resmi  di  Arab Saudi.
Dulu, di tanah air, beberapa kalangan cendikiawan elite memberikan tanggapan seperti yang dilakukan oleh Menteri Agama Munawir Syadzali dan Ketua MUI Pusat K.H. Hasan Basri.  Beliau  berdua  kompak  menentang  perkawinan  tersebut  dan  menyatakan  bahwa perkawinan model demikian tidak sah hukumnya. 12
Senada dengan beberapa cendikiawan di atas, beberapa Ulama yang terkumpul dalam sebuah wadah Ormas Keagamaan yang terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama pada kesempatan forum Bahtsul Masail pada tahun 2010 di Makassar memutuskan bahwa akad nikah  tidak  dapat  dilakukan  secara  telekonferensi  karena  berbeda  dengan  akad  lainnya.
9 Uamah Umar al-Asyqar, Mustajiddat Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa al-Thalaq (Yordania: Dar al- Nafais, 2000), 105.
10 al-Asyqar, 106.
11 Muhajir,  “Studi  Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  No.  1751/P/1989  Tentang Perkawinan Melalui Telepon,” Al- Qadha 5, no. 1 (2018): 10.
12 “Fikih  Kontemporer:  Hukum  Transaksi  Bisnis  Dan  Pernikahan  Melalui  Media  Telekomunikasi,” Keputusan Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhu’iyyah Muktaar Ke-32 Nahdlatul Ulama (Asrama Haji Sudiang, Makassar, 13 Rabiul Akhir 1432).
Adapun  akad  dalam  jual  beli  diperbolehkan  karena  yang  diperakadkan  adalah  barang sementara  dalam  akad  nikah  yang  diperakadkan  adalah  manusia yang  mulai  di sisi  Allah sehingga  sakralitas  perkawinan  menuntut  adanya  ketentuan  yang  jelas  dan  cenderung baku. 13
Pernyatan  berbeda  datang  dari  Ormas  Keagamaan  lainnya  yakni  Muhammadiyah. Dalam situs resminya, Muhammadiyah.or.id, dijelaskan bahwa akad nikah via telekonferensi adalah  sebuah  bentuk  dari  pembaruan  hukum  sebab  perubahan  zaman.  Adapun  problem yang menjadi perdebatan para ulama adalah tentang itti ḥ ad almajlis yang dipahami berbeda antara apakah satu tempat (itti ḥ ad al- makan), atau satu waktu (itti ḥ ad al-zaman), atau satu posisi (itti ḥ ad al- haiah). Menurut pernyataan mereka, para Ulama sebenarnya telah sepakat bahwa akad nikah jarak jauh itu sah hukumnya dengan sandaran dalil bahwa terdapat contoh pembahasan dalam literatur klasik tentang seorang lelaki yang mengakad nikah perempuan melalui surat yang dikirimkan. 14

## Satu Majlis Akad
Kalau  dilihat  masalah  yang  berkaitan  dengan  satu  majelis  dalam  akad  nikah  itu, terdapat  dua  penafsiran  terhadap  apa  yang  dimaksud  dengan  ittihad  (bersatu)  majelis sebagai  berikut: 15 Pertama, maksud  ittihad  al-majelis  ialah  bahwa  ijab  dan  kabul  harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam  dua  jarak  waktu  terpisah.  Artinya    ijab  diucapkan  dalam  satu  upacara,  kemudian setelah upacara ijab selesai, kabul diucapkan pula dalam acara berikutnya. Dalam hal yang disebut terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah  bisa jadi dilakukan dalam  satu  tempat  yang  sama,  namun  karena  kesinambungan  antara  ijab  dan  kabul  itu terputus,  maka  akad  nikah  tersebut  tidak  sah.  Maka,    persyaratan  bersatu  majelis,  adalah menyangkut  keharusan  kesinambungan  waktu  antara  ijab  dan  kabul,  bukan  menyangkut kesatuan tempat. Karena seperti dikemukakan di atas, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud. Oleh karena itu akad nikah tidak sah. Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah dalam menjelaskan arti bersatu majelis bagi ijab kabul, menekankan pada pengertian arti bersatu majelis bagi ijab dan kabul, menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan kabul. 16 Kedua, pendapat  yang  mengatakan  bahwa  bersatu  majelis  diisyaratkan,  bukan  saja untuk  menjamin  kesinambungan  antara  ijab  dan  kabul,  tetapi  sangat  erat  hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepala  bahwa ijab  dan  kabul itu  betul-betul  diucapkan  oleh  kedua  orang  yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa di antara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang
13 Muhammadiyah, “Apa Hukumnya Akad Nikah Melalui Video Call ?,” Muhammadiyah.or.id, accessed April  13,  2020,  http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-11239-detail-apa-hukumnya-akad-nikahmelalui-video- call-.html.
14 Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer ,  Cet.III  (Jakarta:  Kencana, 2010), 3.
15 M. Zein, 10.
16 M. Zein, 7.

## Syamsuddin Muir, Jumni Nelly, Rahman
saksi. tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara  yakin  akan  keabsahan  ijab  dan  kabul,  baik  dari  segi  redaksinya,  maupun  dari  segi kepastian  bahwa ijab dan  kabul itu  diucapkan  oleh  kedua  belah  pihak. Dimaklumi  bahwa keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarnya. Akan tetapi, bahwa redaksi  itu  benar-benar  asli  diucapkan  oleh  kedua  orang  yang  sedang  melakukan  akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak yang mengucapkan itu secara langsung.
Pendapat  inilah  yang  dipegangi  (mu’tamad)  di  kalangan  ulama-ulama  mujtahid, terutama kalangan ulama Mazhab Syafi’i. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini, kesaksian orang  buta  tidak  dapat  diterima  untuk  akad  nikah.  Imam  Ibnu  Hajar  al-Haitami,  seorang pakar  hukum  fiqh  Mazhab  Syafi’i  (wafat  tahun  973  H)  dalam  kitabnya Tuhfatul  Muhtaj , menolak  kesaksian  orang  buta,  alasannya  karena  kesaksian  nikah  harus  didasarkan  atas penglihatan  dan  pendengaran.  Kesaksian  orang  buta  menurutnya  sama  dengan  kesaksian seseorang yang berada dalam gelap gulita.  Kedua kesaksian itu tidak sah, karena sama-sama tidak dapat melihat yang sedang melakukan akad, dan karena itu ia tidak dapat memastikan bahwa ijab dan kabul benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakat.
Syekh Abdul Hamid al-Syarwani dalam komentarnya terhadap ketetapan Ibnu Hajar tersebutn mengatakan: “kesaksian orang dalam kondisi gelap tidak sah, karena tidak dapat mengetahui  kedua  orang yang  sedang melakukan  akad”.  Sedangkan  berpegangan  kepada suara saja tidak dapat memadai. Seandainya kedua orang saksi mendengar ijab dan kabul, tetapi  tidak  melihat  kedua  orang  yang  mengucapkannya,  meskipun  dua  orang  saksi mengetahui betul bahwa ijab dan kabul adalah suara dari kedua belah pihak, namun akad nikahnya  tetap  dianggap  tidak  sah,  dengan  alasan  tidak  dilihat  dengan  mata  kepala  (al- mu’ayanah).  Dengan  kondisi  begitu,  sebagian  ulama  membolehkan  akad  nikah  melalui telpon  atau  alat  telekomunikasi  lainnya,  karena  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad nikah  itu  bisa  saling  melihat,  saling  mendengar,  dan  dua  saksi  juga  bisa  melihat  kedua mempelai, dan bisa mendengar dengan jelas ijab kabul yang mereka diucapkan.
Maka  tidak  heran,  Dr.  Usamah  al-Asyqar  menerima  pendapat  ulama  yang membolehkan akad nikah melalui telpon atau online. Sebab, syarat-syarat dalam akad nikah yang ditetapkan para ulama klasik itu terpenuhi dalam akad nikah melalui alat komunikasi saat ini. 17 Sikap ini juga yang dipilih oleh Dr. Badar Nashir al-Subai’iy. 18

## Kaedah Fiqh
Kaidah fiqhiyyah adalah dasar hukum syara’ yang bersifat umum, dari aturan tersebut diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya. 19 Hasbi Ash-Shiddiqi menyimpulkan  kaidah  fiqhiyyah  sebagai  kaidah-kaidah  hukum  yang  bersifat  umum  yang diambil dari  dalil-dalil  umum yang  bersumber  dari al-Quran dan al  Hadits,  yang  menjadi
17 al-Asyqar, Mustajiddat Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa al-Thalaq , 111.
18 al-Suaiby, Al-Masail  al-Fiqhiyyah  al-Mustajiddah  Fi  al-Nikah  (Wazarah  al-Auqaf  Wa  al-Syuun  al- Islamiyyah Daulah al-Kuwait , 115.
19 Ali Ahmad An-Nadwi, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Beirut: Daar al Qalam, 1991), 41.
pokok  kaidah-kaidah  kulliyah  yang  dapat  disesuaikan  dengan  banyak  juz’iyyah, sebagaimana  yang  dimaksudkan  syara’  dalam  meletakkan  mukallaf  dibawah  beban  taklif, dan untuk memahami rahasia tasyri’ dan hikmah yang terkandung didalamnya. 20
Kaidah fikih berawal dari identifikasi beberapa fakta hukum yang mirip dan memiliki kesamaan motif secara induktif, lalu membuat kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum yang bisa diterapkan pada masalahmasalah juz’iyyah sejenis yang masuk dalam ruang lingkupnya. Ini mengartikan bahwa kaidah fiqhiyyah hekekatnya juga bersumber atau menyerap dari al- Quran dan Sunnah namun tidak secara langsung. Karena kaidah fikih diambil dari fikih, dan fikih dihasilkan dari ushul fikih melalui proses ijtihad yang mana bersumber dari al-Quran dan Sunnah. 21
Setidaknya  Ada  lima  kaidah  pokok  dalam  fikih  yang  telah  digeneralisir  para  ulama fikih dari berbagai masalah furuiyah yang ada dengan nalar induktif. Lima kaidah ini hampir mengatur seluruh bab kajian fikih baik ibadah maupun muamalah. Kemudian dari kelima kaidah ini melahirkan cabangcabang kaidah lain yang masih senafas dengan kaidah utama. 22 1. Segala sesuatu tergantung tujuan ( )
روملأا اهدصاقمب
2. Yakin tidak hilang karena adanya keraguan ( ) نيقيلا لا لازي كشلاب 3. Kesulitan mendatangkan kemudahan ) ةقشملا بلجت ريسيتلا (
4. Kemadlaratan harus dihilangkan ( رارضلا لازي ) 5. Tradisi/adat itu dapat menjadi hukum ( ةداعلا ةمكمح )
Namun begitu, kaedah fiqh yang diutarakan ini hanya menguatkan lagi dasar hukum bagi ulama yang membolehkan akad nikah melalui telepon atau secara online. Kaedah fiqh yang  berhubungan  dengan  kasus  nikah  melalui  telepon  dan  lainnya  itu  ialah  adanya kesulitan membuat akad nikah secara langsung dalam satu majelis. Seperti berjauhan negara, atau  masa  covid  dahulu  dengan  berbagai  pembatasan  kontak  sosial.  Jadi,  kaidah  fikih berawal  dari  identifikasi  beberapa  fakta  hukum  yang  mirip  dan  memiliki  kesamaan  motif secara induktif, lalu membuat kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum yang bisa diterapkan pada  masalahmasalah  juz’iyyah  sejenis  yang  masuk  dalam  ruang  lingkupnya.  Ini mengartikan  bahwa  kaidah  fiqhiyyah  hekekatnya  juga  bersumber  atau  menyerap  dari  al- Quran dan Sunnah namun tidak secara langsung. Karena kaidah fikih diambil dari fikih, dan fikih dihasilkan dari ushul fikih melalui proses ijtihad yang mana bersumber dari al-Quran dan Sunnah.
Kaedah fiqh yang berkaitan erat dengan masalah ini adalah kaedah:
ُ ةَّقشَملَا ب ل ِجت ر يْسِيّتلا
Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”
Maknanya, apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dan pelaksanannya, baik kepada badan, jiwa, atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu
20 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam I (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25.
21 Ibrahim Muhammad al-Hariry, Al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fqhiyyah al-Kulliyah (Oman: Dar Ammar, 1998), 84.
22 Muhammad Shidqi al-Burnu, Al-Wajiz Fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 218.
Syamsuddin Muir, Jumni Nelly, Rahman
diringankan  sehingga  tidak  menyusahkan  lagi. 23 Makna  kaidah  tersebut  adalah  kesulitan menyebabkan  adanya  kemudahan.  Maksudnya  adalah  bahwa  hukum-hukum  yang  dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subyek hukum), maka syariah meringankannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Hal itu sesuai dengan dasar kaedah, firman Allah SWT dan hadits Nabi,
رَسۡعلۡاُم ک بُ دي ۡرِيَُلاَُوَُرَسۡيلۡاُم ك بُ  هللّٰاُ دي ۡري
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)
جرَحَُن ۡمُِنِيۡدِلاُىِفُم ۡك يۡلعَُلَعجَُامَُو
“ Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ”. (QS. Al-Hajj: 78).
ي ُُِي ُ س ُْر َُلاوَُاو ُ ُِع ت ُ س ُْر ُ شِبوَُ،او ُْر ََُلاوَُاو ُ اوُْر فَن ت
“Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari.” (HR. Bukhari).
Oleh karena itu, para ulama membagi masyaqqah (kesulitan) ini menjadi tiga tingkatan, yakni:25
1. Al-Masyaqqah al-Azhimmah (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/ atau rusaknya anggota badan. Karena menjaga jiwa (nyawa) lebih utama daripada mengorbankan jiwa dalam pelaksanaan ibadah.
2. Al-Masyaqqah  al-Khafifah  (kesulitan  yang  ringan),  seperti  rasa  sedikit  sakit  di tangan  atau  kepala.  Kesulitan  seperti  ini  tidak  berpengaruh  dalam  mendapatkan keringan.  Karena  menggapai  kemaslahatan  lebih  utama  dari  menolak  kesulitan seperti itu.
3. Al-Masyaqqah al-Mutawasithah (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan). Bila kesusuhan bagian ini mendekati kepada kesusahan yang pertama, maka diberikan keringanan.
Nah, pada masa covid 19 dulu itu memang ada kesulitan besar membuat akad nikad secara  langsung  dalam  satu  majelis.  Maka  kondisi  itu  mendukung  kebenaran  akad  nikah melalui  telepon  dan  alat  lainnya.  Berjauhan  negara  dengan  tugas  yang  tidak  bisa  di tinggalkan, juga menimbulkan kesulitan membuat akad nikah dalam satu majelis secara tatap muka,  maka  hal  itu  bisa  dijadikan  dasar  kebolehan  nikah  melalui  telepon  atau  alat komunikasi lainnya.

## Kesimpulan
Ulama  berbeda  pendapat  mengenai  pernikahan  melalui  telepon.  Pendapat  pertama mengatakan  sah  dilakukan  apabila  syarat  nikah dan  rukunnya  telah  terpenuhi.  Sementara pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa pernikahan seperti ini tidak sah, karena akad harus  dilakukan  dalam  satu  tempat  di  mana  kedua  belah  pihak  dapat  bertemu  secara
23 Al-Ramli, Ghayah Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan , 200.
langsung. Dalam kondisi darurat, tidak bisa dibuat akad nikah tatap muka dalam satu majelis, maka  kaedah  fiqh  itu  bisa  dijadikan  dasar  mendukung  pendapat  sebagian  ulama  yang membolehkan akad nikah secara online.

## Daftar Pustaka
Abi Abbas, Syamsuddin Muhammad. Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Manhaj. Bairut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993.
Al-Ramli, Muhammad bin Ahmad. Ghayah Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan. Beirut: Dar AlKutub Al-Islamiyah, 2012.
An-Nadwi, Ali Ahmad. Al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Beirut: Daar al Qalam, 1991. Ash-Shiddieqy, Hasbi. Pengantar Hukum Islam I. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Asyqar,  Uamah  Umar  al-.  Mustajiddat  Fiqhiyyah  Fi  Qadhaya  Al-Zawaj  Wa  al-Thalaq. Yordania: Dar al-Nafais, 2000.
Atabik,  Ahmad,  and  Koridatul  Mudhiiah.  Pernikahan  Dan  Hikmahnya  Perspektif  Hukum Islam. Vol. 5. 2 vols. Yudisia, 2014.
Burnu,  Muhammad  Shidqi  al-.  Al-Wajiz  Fi  Idhah  Qawaid  al-Fiqh  al-Kulliyah.  Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
“Fikih  Kontemporer:  Hukum  Transaksi  Bisnis  Dan  Pernikahan  Melalui  Media Telekomunikasi.”  Keputusan  Komisi  Bahtsul  Masail  Ad-Diniyyah  Al-Maudhu’iyyah Muktaar  Ke-32  Nahdlatul  Ulama.  Asrama  Haji  Sudiang,  Makassar,  13  Rabiul  Akhir 1432.
Hariry, Ibrahim Muhammad al-. Al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fqhiyyah al-Kulliyah. Oman: Dar Ammar, 1998.
M. Zein, Satria Effendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Cet.III. Jakarta: Kencana, 2010.
Muhajir. “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon.” Al- Qadha 5, no. 1 (2018).
Muhammadiyah. “Apa Hukumnya Akad Nikah Melalui Video Call ?” Muhammadiyah.or.id. Accessed  April  13,  2020.  http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-11239-detail-apa- hukumnya-akad-nikahmelalui-video-call-.html.
Rohmat,. “Hukum Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (Net Meeting Teleconference) Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Syafi’i.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2007.
Sadiani. Nikah Via Telepon:Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, n.d.
Suaiby,  Badar  Nashir  al-.  Al-Masail  al-Fiqhiyyah  al-Mustajiddah  Fi  al-Nikah  (Wazarah  al- Auqaf Wa al-Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait. kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al- Syuun al-Islamiyyah Daulah al-Kuwait, 2014.
Syahputera, Akhmad Fadly. “Pandangan Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Akad Nikah via Telekonferensi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.