Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi

## ASEAN
U Sudjana* DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a5

## Abstrak
Pembangunan  hukum  untuk  peningkatan  daya  saing  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah telah dilakukan sebelum dan pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 melalui beberapa peraturan perundang-undangan baik pembaruan hukum maupun pembentukan hukum baru. Namun pembangunan hukum tersebut masih perlu dilakukan terus menerus secara berkesinambungan karena upaya peningkatan daya saing UMKM mempunyai akibat yang luas terhadap bidang-bidang lainnya. Dengan demikian diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi  baik  di  antara  perundang-undangan  terkait  lainnya,  maupun  dalam  rangka pelaksanaan MEA 2015, namun tetap memperha kan kepen ngan nasional .
Kata kunci: daya saing, kesepakatan, MEA, pembangunan hukum, UMKM.
Legal Development on The Compe veness Enhancement of Micro, Small, and Medium Enterprise Prior and A er the Enactment of ASEAN Economic

## Community

## Abstract
The  legal  development  to  increase  the  compe veness  of  small  and  medium  micro enterprise has been done prior and a er the enactment of ASEAN Economic Community 2015  through  some  legisla on,  both  in  legal  reform  and  the  establishment  of  new  law. However, the construc on of the law s ll needs to be done con nuously on an ongoing basis to improve the compe veness of small and medium micro enterprises, since it will aﬀect extensively to other areas. Thus, it requires harmoniza on and synchroniza on between legisla on related, as well as in the framework of the implementa on of the AEC in 2015, while s ll considering na onal interests.
Keywords: compe veness, agreement,, AEC, legal development, small and medium micro enterprises.

## A.  Pendahuluan
Kesepakatan  Indonesia  untuk  merealisasikan  gagasan  mengenai Associa on  of South  East  Asian  Na ons/ ASEAN Free  Trade  Area (AFTA), ASEAN  Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai  anggota World  Trade  Organiza on (WTO)  dan Asia  Paciﬁc  Economic
*    Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur 35 Bandung, , S.H, M.Si, Dr. sdjana@yahoo.com (Universitas Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Coopera on (APEC), telah menunjukan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem  perekonomian  yang  bebas/terbuka,  dan  secara  dak  langsung  memacu perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  untuk  lebih  meningkatkan  daya  saingnya,¹ terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
UMKM  merupakan  pelaku  ekonomi  nasional  yang  mempunyai  peran  yang sangat  pen ng  dalam  pembangunan  perekonomian  dikarenakan  kegiatan usahanya  mampu  memperluas  lapangan  kerja  dan  memberikan  pelayanan ekonomi  secara  luas  kepada  masyarakat.  UMKM  sebagai  salah  satu  pilar  utama ekonomi  nasional  yang  memberikan  kontribusi  dalam  pertumbuhan  ekonomi mendominasi lebih dari 95% struktur perekonomian nasional. Di tengah tuntutan kemampuan bersaing di dalam negeri yang masih dilindungi proteksi pemerintah, UMKM  harus  mampu  menghadapi  tantangan  berupa  persaingan  global  yang berasal dari berbagai bentuk usaha mendorong integrasi pasar antar negara. Oleh karena itu, UMKM perlu meningkatkan daya saing melalui kesempatan, dukungan, perlindungan  hukum,  dan  pengembangan  usaha  seluas-luasnya  sebagai  wujud keberpihakan  yang  tegas  kepada  kelompok  usaha  ekonomi  rakyat  tersebut, mengingat UMKM memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara sosial ekonomi maupun sosial poli k.²
Berdasarkan  hal  itu,  peran  dan  potensi  UMKM  semakin  pen ng  bagi pembangunan  ekonomi  nasional  sehingga  beralasan  untuk  meningkatkan  daya saing semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung  pertumbuhan  perekonomian  daerah.  Pemerintah  perlu  untuk membantu  memenuhi  kebutuhan  dan  fasilitas  yang  diperlukan  dalam  rangka menghadapi tantangan globalisasi ekonomi yang sarat dengan persaingan bisnis. Globalisasi  ekonomi  telah  mendorong  terjadinya  berbagai  perubahan  di  dalam sektor  perdagangan  yang  mengindikasikan  telah  diterapkannya  perdagangan bebas,  yang  dimulai  di  tahun  2010  melalui ASEAN  Plus  China  Free  Trade  Area (ACFTA),³ kemudian MEA  tahun 2015.⁴
¹ Y. Sri Susilo, “Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Implementasi CAFTA dan MEA”, Bule n Ekonomi , Vol. 8, No. 2, Agustus 2010, hlm. 70.
²   (1) Fungsi sosial ekonomi, sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah  sampai  sedang,  menyumbangkan  lebih  dari  sebagian  pertumbuhan  ekonomi  serta  kontribu f perolehan devisa negara; (2) Fungsi sosial poli k, sektor ini juga sangat pen ng terutama dalam penyerapan tenaga  kerja  serta  upaya  pengentasan  kemiskinan,  karena  sifat  sebarannya  dan  keterkaitannya  yang  erat dengan sektor pertanian juga sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan.
³   Komitmen ini  dak terlepas dari perkembangan perdagangan antara Associa on of South East Asian Na ons (ASEAN) dan Tiongkok yang makin meningkat dan merupakan inisia f ekonomi yang pen ng bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan diri sebagai kekuatan ekonomi dunia yang sangat diperhitungkan pada abad ke-21. ⁴   Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada tahun 1997, yaitu para pemimpin ASEAN akhirnya memutuskan untuk melakukan pengubahan ASEAN dengan menjadi suatu kawasan makmur, stabil, dan sangat bersaing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil dan mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi (ASEAN Vision 2020). Kemudian dilanjutkan  pada  KTT  Bali  pada  bulan  Oktober  pada  tahun  2003,  para  pemimpin  ASEAN  mengeluarkan

## 299 PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Bahri mengatakan bahwa:
“Penerapan MEA 2015 merupakan bentuk integrasi ekonomi regional. Dengan  asumsi,  persaingan  bebas  di  kawasan  Asia  Tenggara  akan memicu  se ap  negara  anggota  ASEAN  melakukan  eﬁsiensi  yang op mal  dan  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Apabila mekanisme tersebut berjalan dengan baik, maka semua  negara  yang  terlibat  akan  memperoleh  keuntungan,  meski keuntungan tersebut  dak merata sebarannya.”⁵
Sedangkan Bangun mengatakan bahwa “persaingan bebas di antara negara anggota ASEAN akan  semakin ketat. Negara yang memiliki daya saing  nggi akan membuka kesempatan lebih besar untuk dapat menjadi pemenang, dan sebaliknya, negara yang memiliki daya saing rendah semakin ter nggal”.⁶
Berdasarkan Global Compe veness Report 2014-2015 yang disampaikan oleh World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia berada di peringkat ke-34 dari 144 negara atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 di posisi ke-38. Kondisi  ini  tentu  menjadi  modal  yang  posi f  bagi  pemerintah,  khususnya menghadapi  tantangan  ekonomi  global  yang  kian  kompe f.  Dengan  beberapa perbaikan yang gencar dilakukan pemerintah, tahun 2013 posisi Indonesia kembali melesat ke peringkat 38.⁷ Dicapainya posisi tersebut menjadikan Indonesia kembali diperhitungkan  dalam  ekonomi  dunia,  sehingga  secara  tegas  Bank  Dunia memasukkan  Indonesia  ke  dalam  10  besar  ekonomi  dunia  berdasarkan  metode perhitungan Purchasing Power Party (PPP).⁸
Penentu  Daya  Saing  ( Compe veness  Determinants )  itu  sendiri  dapat dipaparkan sebagai berikut:⁹
1)  Indeks  Persepsi  Korupsi  ( Corrup on  Percep on  Index ).  Indeks  ini  mengukur ngkat persepsi korupsi di sektor publik di seluruh negara melalui skala yang
pernyataan bahwa MEA akan menjadi sebuah tujuan dari perilaku integrasi ekonomi regional di tahun 2020, Asean Security Community dan beberapa komunitas sosial Budaya ASEAN  merupakan dua pilar yang  dak bisa terpisahkan dari komunitas ASEAN.
⁵ Akhmad  Farhan,  “Perbandingan  Daya  Saing  Indonesia  Di  Antara  Negara-Negara  ASEAN”, h ps://www.researchgate.net/publica on/295073891_Perbandingan_Daya_Saing_Indonesia_Diantara_Ne gara-Negara_ASEAN , diakses 5 Januari 2017.
⁶ Ibid.
⁷   Joko Tri Haryanto, "Kualitas Belanja, Kinerja, dan Daya Saing Indonesia",
, diakses 7 Januari 2017. h p://www.kemenkeu.go.id/en/node/43572
⁸ Ibid. Dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,8% dalam periode 10 tahun terakhir, pengelolaan ekonomi makro  yang  makin prudent ,  ditambah  kualitas  pertumbuhan  yang  inklusif  dan  berkelanjutan.  Namun demikian, pemerintah tetap wajib memperha kan beberapa aspek yang masih menjadi catatan, khususnya terkait dengan persoalan kesenjangan dan ke mpangan beberapa faktor dan indikator daya saing tersebut. Secara umum, penilaian terhadap indikator infrastruktur dan konek vitas mengalami perbaikan di posisi 56, lebih  baik  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Indikator  lainnya  yang  menunjukkan  kriteria  posi f  adalah indikator  kualitas  hubungan  antara  pemerintah  dan  swasta,  hingga  14  peringkat  di  posisi  53,  begitu  pula indikator eﬁsiensi pemerintahan yang berada di posisi  36.
⁹ Akhmad Farhan, Loc.cit.

## Pembangunan Hukum Peningkatan Daya Saing UMKM Sebelum dan Pasca MEA 300
digunakan dari 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih).¹⁰ Korupsi di sektor publik akan menghambat jalannya pembangunan, meruntuhkan kepercayaan terhadap  pemerintah,  dan  perubahan  iklim  usaha  sehingga  menimbulkan ekonomi biaya  nggi;
2)  Indeks  Kebebasan  Ekonomi  ( Freedom  of  Economy  Index ).  Beberapa  aspek kebebasan  ekonomi  yang  dievaluasi  misalnya  ngkat  keterbukaan  ekonomi untuk  investasi  global  atau  perdagangan.  Namun  sebagian  besar  fokus  pada kebijakan dalam suatu negara, menilai kebebasan individu untuk menggunakan tenaga  kerja  atau  keuangan  tanpa  ada  hambatan,  dan  campur  tangan pemerintah.¹¹ Singapura menunjukkan dirinya sebagai salah satu negara yang memberikan  kemudahan  dalam  melakukan  ak ﬁtas  ekonomi.  Dengan  skor ter nggi  di  antara  negara  ASEAN  yakni  89,4,  Singapura  menjadi  urutan  ke-2 dunia.  Malaysia  memperoleh  skor  70,8  dengan  urutan  ke-31  sedangkan Indonesia  masih  ter nggal  di  belakang  Thailand  dan  Filipina.  Hal  ini memperlihatkan bahwa kebebasan ekonomi di Indonesia masih kurang baik. Aturan hukum yang sering tumpang  ndih, proses perizinan yang  dak lepas dari  prak k  korupsi  dan  lain  sebagainya  sering  menjadi  kendala  ak vitas ekonomi;
3)  Kemudahan dalam berbisnis ( Ease of Doing Business ). Data dalam The Doing Business dari Bank Dunia menggambarkan peran pen ng kebijakan pemerintah dalam ak vitas keseharian perusahaan kecil dan menengah. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mendorong agar peraturan dibuat lebih eﬁsien, dapat diakses oleh  yang  berkepen ngan  dan  mudah  diimplementasikan.  Dengan  demikian diharapkan  para  pengusaha  (UMKM)  dapat  menjalankan  usahanya  dengan berkompe si secara adil serta dapat mengembangkan diri dengan berinovasi.¹² Indonesia hanya menempa  urutan ke-114 di  ngkat dunia dalam kemudahan berbisnis, ter nggal jauh dari negara-negara di sekitarnya.  Singapura berada di peringkat 1, Malaysia ke-18, Thailand ke-26, Vietnam ke-78, Filipina ke-95, dan Brunei ke-101. Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja, Laos, dan Myanmar yang  ekonominya  masih  belum  berkembang.  Hal  ini  menggambarkan  dak mudah untuk menjalankan bisnis di Indonesia karena banyak hambatan dan rintangan  yang  harus  dihadapi  oleh  investor  untuk  memulai  usahanya.
¹⁰   Joko Tri Haryanto, Loc.cit. Singapura menempa  posisi ter nggi dengan skor 84 dan menempa  urutan ke-7 dunia, disusul oleh Malaysia skor 52 dan urutan ke-50, Thailand dan Filipina skor 38 dengan urutan ke-85 serta Indonesia skor 34 dan urutan ke-107. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia diiden kkan dengan budaya korupsi yang sudah menjalar di sektor publik.
¹¹ Ibid. Sepuluh aspek yang diukur dari kebebasan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori besar: (1) Aturan  hukum  (hak  milik,  bebas  dari  korupsi);  (2)  Ukuran  pemerintah  (kebebasan  ﬁskal,  pengeluaran pemerintah); (3) Eﬁsiensi regulasi (kebebasan bisnis, kebebasan tenaga kerja, kebebasan moneter); dan (4) Keterbukaan pasar (kebebasan perdagangan, kebebasan investasi, kebebasan ﬁnansial).
¹² Ibid.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Sementara  di  negara-negara  lain,  investor  diberikan  kemudahan  agar  mau menjalankan bisnis di negara tersebut. Birokrasi yang mudah, murah, dan cepat adalah daya tarik bagi para pengusaha untuk membuka usaha di suatu negara;¹³ dan
4)   Indeks Daya Saing Global ( Global Compe veness Index /GCI). Perbedaan dalam menentukan faktor penentu ini telah diadopsi dalam GCI dengan memasukkan rata-rata  ter mbang  dari  berbagai  komponen  yang  berbeda,  masing-masing mengukur  aspek  yang  berbeda  dari  daya  saing.¹⁴  Indeks  daya  saing  global menunjukkan Indonesia berada di posisi ke-4 di antara negara anggota ASEAN dan urutan ke-34 di dunia.¹⁵ Kategori persyaratan dasar ( basic requirement ) yang menjadi salah satu aspek dari penilaian GCI, mengakibatkan Indonesia skornya ter nggal  dibandingkan  dengan  kompe tor  terdekatnya,  yaitu  Thailand  dan Malaysia.  Hanya  pada  aspek  ins tusi,  Indonesia  lebih  baik  dari  Thailand  dan lingkungan makro ekonomi Indonesia lebih  nggi skornya dari Malaysia. Begitu juga  jika  dilihat  dari  2  kategori  yang  lain  yaitu  pendorong  eﬁsiensi  ( eﬃciency enhancer ) dan faktor inovasi dan kecanggihan. Indonesia harus mengakui masih banyak  yang  perlu  diperbaiki,  pasar  barang  dan  tenaga  kerja  belum  eﬁsien, penggunaan teknologi masih belum lengkap, pendidikan  nggi dan pela han sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu dibenahi,¹⁶ serta dari sisi aspek perundang-undangan.
Kondisi  faktual  tersebut  memerlukan  upaya  untuk  melakukan  berbagai kebijakan  integral, yaitu melalui re-evaluasi terhadap perundang-undangan berupa pembangunan  hukum  agar  dapat  mendorong  peningkatan  daya  saing  terutama UMKM  pasca  berlakunya  MEA  2015.  Secara  mikro,  hal  ini  berakibat  posi f  bagi pertumbuhan ekonomi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan dalam  tataran  makro,  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  secara  kumula f  dapat mencerminkan  keadaan  ekonomi  Indonesia  dibandingan  dengan  negara-negara lainnya sekaligus memposisikan kedudukan Indonesia sebagai negara berdaya saing nggi di antara negara-negara ASEAN.
¹³ Ibid. Salah  satu  alasan  mengapa  Indonesia  dianggap  sebagai  negara  yang  sulit  untuk  memulai  bisnis dikarenakan investor yang akan memulai bisnis di Indonesia memerlukan 10 prosedur dan 52,5 hari kerja, dibandingkan dengan Singapura yang hanya membutuhkan 3 tahapan dan 2,5 hari kerja saja. Begitu juga dengan  pengusaha  yang  akan  melakukan  kegiatan  ekspor  dan  impor.  Untuk  ekspor  hanya  memerlukan  4 dokumen dengan proses selama 17 hari dan biaya mencapai USD572. Sementara untuk impor, diperlukan 4 dokumen selama 26 hari kerja dengan biaya USD647 per kontainer. Apabila dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia kalah dalam  ngkat eﬁsiensi. Untuk ekspor, Malaysia perlu 4 dokumen dengan 11 hari kerja dan biaya  USD525,  begitu  dengan  impor  yang  hanya  membutuhkan  8  hari  kerja  dengan  biaya  USD560  per kontainer.
¹⁴ Ibid.
¹⁵ Ibid. Singapura berada di depan, bahkan menjadi peringkat 2 di dunia, Malaysia berada di urutan berikutnya dengan urutan ke-20 sedangkan Thailand berada di urutan ke-31.
¹⁶ Ibid.

## Pembangunan Hukum Peningkatan Daya Saing UMKM Sebelum dan Pasca MEA 302
Kajian ini berbeda dengan peneli an sebelumnya yang dilakukan oleh Setyani Irmawa  dengan judul ”Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Unggulan Provinsi Jawa Tengah untuk Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015”,¹⁷ yang mengkaji  secara  khusus  di  tempat  tertentu  dengan  pendekatan  ekonomi, sedangkan kajian ini bersifat umum melalui pendekatan norma f.

## B.  Peningkatan  Daya  Saing  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Melalui Pembangunan Hukum Sebelum dan Pasca Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
Indonesia merupakan negara hukum dalam ar  materil atau negara kesejahteraan yang  mengandung  makna  bahwa  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk mensejahterakan  rakyatnya.  Hal  itu  sejalan  dengan  salah  satu  tujuan  nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD  1945),  yaitu  memajukan  kesejahteraan  umum  melalui  pembangunan, terutama  pemberdayaan  UMKM  yang  mempunyai  peran  sentral  dalam  ak vitas ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal itu, fungsi negara dapat dibagi menjadi 2 bagian,  yakni: pertama ,  fungsi  reguler  melipu   poli k,  diploma k,  yuridis,  dan administra f;  dan kedua ,  fungsi  pembangunan.¹⁸  Pembangunan  dalam  ar   luas melipu   semua  bidang  kehidupan  termasuk  hukum,¹⁹  sehingga  diperlukan pembangunan hukum khususnya berkaitan dengan peningkatan daya saing UMKM untuk mengan sipasi globalisasi ekonomi (MEA).
Mochtar  Kusumaatmadja mengemukakan  Teori  Hukum  Pembangunan,  yaitu peranan hukum untuk menjamin bahwa perubahan yang itu terjadi dengan cara yang teratur.²⁰ Selain itu, teori tersebut juga menjelaskan konsepsi hukum sebagai sarana  pembaharuan  adalah  hukum  dalam  ar   kaedah  atau  peraturan  hukum memang  dapat  berfungsi  sebagai  pengatur  ke  arah  kegiatan  manusia  yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.²¹
Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari pendapat Roscoe Pound. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi 'Law as a tool of social engineering' yang merupakan in  pemikiran dari aliran Pragma cal  Legal  Realism itu  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  kemudian
¹⁷   Lihat  Setyani  Irmawa ,  “Strategi  Peningkatan  Daya  Saing  Industri  Unggulan  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk Menghadapi  ASEAN Economic  Community (AEC)  2015”, Skripsi, Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri Semarang, 2015, , diakses 17 Januari 2017. h p://lib.unnes.ac.id/22269/1/7111411053-s.pdf ¹⁸   Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan  Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Yogjakarta:  Liberty,  1992,  hlm  5-6  sebagaimana  diku p  oleh  Ibrahim  R, Prospek  BUMN  dan Kepen ngan Umum, Bandung: PT Citra Aditya Bak , 1997, hlm. 10.
¹⁹   Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan poli k hukum pada dasarnya melipu  substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
²⁰   Mochtar Kusumaatmadja , Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 19.
²¹   Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional , Jakarta: Bina Cipta, 1976, hlm. 4.
303 PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
dikembangkan di Indonesia.²² Dengan demikian, hukum  dak sekedar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada dalam masyarakat, melainkan berusaha untuk menciptakan  hal-hal  atau  hubungan-hubungan  yang  baru,²³  sehingga  dapat disimpulkan bahwa perspek f yang dominan di Indonesia menunjukan pen ngnya hukum  sebagai  sarana  bagi  perubahan-perubahan  sosial  atau  sarana  pem- bangunan.²⁴  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  Friedman  mengatakan  bahwa hukum  sebagai  rekayasa  sosial  dak  pasif,  melainkan  harus  mampu  digunakan untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan  kemauan  masyarakat,²⁵  sehingga  hukum  berfungsi  sebagai agent  of moderniza on and instrument of social engineering .²⁶
Komar  Kantaatmadja  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  hukum sebagai sarana pembaharuan adalah “hukum harus mampu memenuhi kebutuhan sesuai  dengan  ngkat  kemajuan  serta  tahapan  pembangunan  di  segala  bidang, sehingga dapat diciptakan keter ban dan kepas an hukum untuk menjamin serta memperlancar  pelaksanaan  pembangunan“.²⁷  Karena  itu,  hukum  menjadi  suatu alat yang  dak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.²⁸ Sedangkan Sunarya Hartono²⁹  menyebutkan  tentang  makna  dari  pembangunan  hukum,  yaitu: menyempurnakan  (membuat  sesuatu  yang  lebih  baik);  mengubah  agar  menjadi lebih baik dan modern; mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama karena  dak diperlukan dan dak cocok dengan sistem baru. Pembangunan hukum tersebut harus berkesinam- bungan agar  dak ke nggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan menghendaki  adanya  konsepsi  hukum  yang  berfungsi  mendorong  dan  meng- arahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern.³⁰
Pembangunan  hukum  dilakukan  melalui penetapan  kebijaksanaan  mengenai perkembangan  hukum,  yaitu  pembinaan  hukum  di  bidang-bidang  hukum  yang dapat  diperbaharui  dan  bidang-bidang  hukum  yang  sebaiknya  dibiarkan  dulu. Secara umum dapat dikatakan bahwa bidang-bidang hukum yang erat kaitannya
²² Ibid, hlm. 9. Lihat juga Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum , PT Citra Aditya Bak , Bandung, 2001, hlm. 78-79.
²³   Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum , Cetakan ke-1, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 143-145.
²⁴   Mulyana W. Kusumah, Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan , Bandung: Alumni, 1982, hlm. 4.
²⁵   W. Friedman, Legal Theory, dalam buku Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , yang disusun oleh Sudjana, Bandung: Widya Padjadjaran, 2011, hlm. 14.
²⁶   Sumantoro, Hukum Ekonomi , Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 180.
²⁷  Komar Kantaamadja , “Peran dan Fungsi Profesi Hukum dalam Undang-undang Perpajakan”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Pajak IMNO-UNPAD , Juli 1985.
²⁸   Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum..., Op.cit. , hlm. 20. ²⁹   Sunarya   Hartono , “Sejarah  Perkembangan  Hukum  Nasional  Indonesia  Menuju  Sistem  Hukum  Nasional”, Makalah , 1991.
³⁰   Bandingkan dengan Sunarya  Hartono, Ibid.
Pembangunan Hukum Peningkatan Daya Saing UMKM Sebelum dan Pasca MEA 304
dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat sementara dibiarkan dahulu, sedangkan yang bidang-bidang hukum yang bersifat netral lebih tepat bagi usaha pembaharuan.³¹  Salah  satu  bidang  hukum  yang  bersifat  netral  adalah  Hukum Perusahaan, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan UMKM.
Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, op mal, dan berkesinambungan  melalui  pengembangan  iklim  yang  kondusif,  pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas- luasnya,  sehingga  mampu  meningkatkan  kedudukan,  peran,  dan  potensi  UMKM dalam  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan  dan  peningkatan pendapatan  rakyat,  penciptaan  lapangan  kerja,  dan  pengentasan  kemiskinan.³² Salah  satu  prinsip  pemberdayaan  UMKM  adalah  peningkatan  daya  saing,³³  yang sejalan  dengan  Teori  Keunggulan  Kompara f  dan  Kompe f  (David  Ricardo  dan John Stuart Mill) dan Teori Daya Saing Model Diamond Porter (Michael Porter) yang dilengkapi oleh Teori Daya Saing Model Sembilan Faktor (Dong-Sung Cho).
Tujuan  pemberdayaan  UMKM  yaitu  menumbuhkan  dan  mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.³⁴ Usaha kecil adalah usaha  ekonomi  produk f  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  dak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria  usaha  kecil.³⁵  Usaha  menengah  adalah  usaha  ekonomi  produk f  yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  dak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau usaha  besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan.³⁶ Sedangkan Kriteria UMKM didasarkan pada memiliki kekayaan bersih dan memiliki hasil penjualan tahunan.³⁷
Vukovik  (et.al)  mengatakan  bahwa  daya  saing  ( compe veness )  memiliki beberapa deﬁnisi dan teori.³⁸ WEF mendeﬁnisikan daya saing sebagai seperangkat ins tusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan  ngkat produk vitas suatu negara. Tingkat produk vitas akan menentukan  ngkat kemakmuran yang dapat
³¹   Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum..., Op.cit. , hlm. 23-24.
³²   Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).
³³   Pasal 4 huruf d UU UMKM.
³⁴   Selengkapnya tujuan pemberdayaan UMKM diatur dalam Pasal 5 UU UMKM. ³⁵   Pasal 1 angka 2 UU UMKM. ³⁶   Pasal 1 angka 3 UU UMKM. ³⁷   Lihat Pasal 6 UU UMKM. ³⁸   Vukovic, D., Jovanovic, A., dan Djukic, M, “Deﬁning Compe veness through the Theories of New Economic Geography and Regional Economy”, Journal of the Geographical Ins tute Jovan Cvijic, SASA, 62(3), 2012, hlm 49–64.
305 PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
dicapai dengan ekonomi dan  ngkat pengembalian investasi dalam perekonomian, yang akan menjadi pendorong utama  ngkat pertumbuhan.³⁹ Sedangkan menurut Michael  E.  Porter,  daya  saing  adalah  fondasi  kemakmuran  berdasarkan  potensi produk f  perekonomian  suatu  negara  yang  pada  gilirannya  akhirnya  ditetapkan oleh  produk vitas  perusahaan  yang  ditentukan  oleh  kecanggihan  operasi  dan strategi perusahaan serta kualitas lingkungan bisnis ekonomi mikro.⁴⁰
Pendekatan  yang  sering  digunakan  untuk  mengukur  daya  saing  dilihat  dari beberapa  indikator  yaitu  keunggulan  kompera f  dan  keunggulan  kompe f. Menurut  Tarigan,  keunggulan  kompera f  adalah  suatu  kegiatan  ekonomi  yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Lebih lanjut,  is lah compara ve  advantage (keunggulan  kompara f)  mula-mula dikemukakan  oleh  David  Ricardo  sewaktu  membahas  perdagangan  antara  dua negara.⁴¹  Dalam  teori  tersebut, Ricardo  membuk kan  bahwa  apabila  ada  dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor  barang  yang  bagi  negara  tersebut  memiliki  keunggulan  yang kompera f maka kedua negara tersebut akan beruntung. Keunggulan kompe f merupakan ukuran daya saing, yaitu kemampuan suatu negara atau suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri.⁴²
Teori  Keunggulan  Kompara f  yang  dikemukakan  oleh  John  Stuart  Mill sebagaimana  diku p  oleh  Nopirin,⁴³  menyatakan  bahwa  suatu  negara  akan menghasilkan  dan  kemudian  mengekspor  suatu  komoditas  yang  memiliki compara ve  advantage terbesar  yaitu  suatu  komoditas  yang  dapat  dihasilkan dengan  lebih  murah  dan  mengimpor  komoditas  yang  memiliki compara ve disadvantage yaitu komoditas yang apabila dihasilkan sendiri memerlukan biaya yang  besar.  Teori  ini  pada  dasarnya  menyatakan  bahwa  nilai  suatu  komoditas ditentukan  oleh  banyaknya  tenaga  kerja  yang  dicurahkan  untuk  memproduksi barang  tersebut.  Semakin  banyak  tenaga  yang  dicurahkan  untuk  memproduksi komoditas tersebut, maka akan semakin mahal nilai komoditas tersebut.⁴⁴
Michael E. Porter sebagaimana diku p oleh dalam R Hendra Halwani⁴⁵ dalam bukunya  yang  terkenal, The  Compe ve  Advantage  of  Na on ,  mengemukakan
³⁹  Akhmad Farhan, Loc.cit. ⁴⁰ Ibid.
⁴¹   Suci  Ana  Winta  Ritonga,  “Analisis  Determinan  Daya  Saing  Ekonomi  Kabupaten  Batu  Bara”, h p://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50293/3/Chapter%20II.pdf , diakses 15 Januari 2017. ⁴²  Akhmad  Farhan, Loc.cit. Menurut  Tarigan,  seorang  perencana  wilayah  harus  memiliki  kemampuan  untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. Dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin pen ng. Sektor ini memilik keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.
⁴³   Nopirin, Ekonomi Internasional, Yogyakarta: BPFE, 2012, hlm 7-35
⁴⁴   Akhmad Farhan, Loc.cit .
⁴⁵   Bandingkan dengan R. Hendra Halwani, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, Edisi Kedua , Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 43-44

## Pembangunan Hukum Peningkatan Daya Saing UMKM Sebelum dan Pasca MEA 306
adanya  korelasi  langsung  antara  dua  faktor  produksi  (sumber  daya  alam  yang melimpah dan sumber daya manusia yang murah) yang dimiliki suatu negara yang dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional. Namun banyak negara yang memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat besar tetapi memiliki  daya  saing  perdagangan  internasional  yang  terbelakang.  Begitu  juga dengan  ngkat upah yang rela f murah, justru berkorelasi erat dengan rendahnya mo vasi bekerja keras dan berprestasi.
Hasil akhir Porter menyebutkan bahwa peran pemerintah sangat mendukung dalam peningkatan daya saing selain faktor produksi yang tersedia. Industri suatu negara  yang  sukses  dalam  skala  internasional  pada  umumnya  didukung  oleh  4 atribut, yaitu: (1) kondisi faktor produksi yang baik; (2) permintaan dan tuntutan mutu  dalam  negeri  yang  nggi;  (3)  industri  hulu  atau  hilir  yang  maju;  dan  (4) persaingan domes k yang ketat. Keunggulan kompe f yang hanya didukung oleh satu  atau  dua  atribut  saja  biasanya  dak  akan  dapat  bertahan,  sebab  keempat atribut  tersebut  saling  berinteraksi  posi f  pada  negara  yang  sukses  dalam meningkatkan daya saing. Di samping peluang, peran pemerintah juga merupakan variabel  tambahan  yang  cukup  signiﬁkan  seper   penerapan  kebijakan an trust , regulasi, deregulasi, atau kondisi konsumen.⁴⁶
Teori  Daya  Saing  Model  Diamond  Porter  menjelaskan  bahwa  suatu  negara secara  nasional  dapat  meraih  keunggulan  kompe f  apabila  memenuhi  empat persyaratan yang saling terkait tersebut dan membentuk empat k sudut dari poin yang dinamakan bangunan intan. Semakin  nggi  ngkat persaingan perusahaan di suatu negara, maka semakin  nggi  ngkat daya saing internasionalnya.⁴⁷ Kemudian Teori  Daya  Saing  Model  Sembilan  Faktor  oleh  Dong-Sung  Cho,  melengkapi  hasil kajian  dari  Michael  E.  Porter.  Cho  menerangkan  bahwa  Model  Diamond  Porter menunjukkan industri dapat mempertahankan daya saing internasional pada saat keempat penentu tersebut ada, tetapi teori tersebut menjelaskan perekonomian di negara  maju.  Sehingga  modelnya  perlu  dimodiﬁkasi  agar  dapat  diterapkan  pada negara yang sedang berkembang atau terbelakang karena negara tersebut harus mampu menciptakan daya saing internasional tanpa selalu memiliki salah satu dari empat penentu tersebut.⁴⁸
Analisis Porter  dak mampu menjelaskan keberhasilan yang telah dicapai oleh Korea maupun Taiwan pada abad ke-20. Karena itu, suatu model yang baru harus mencapai  dua  sasaran  yaitu pertama ,  lebih  baik  dalam  mengevaluasi  elemen manakah  yang  telah  memberikan  kontribusi  pada  daya  saing  internasional  dari
⁴⁶   Apabila ingin memenangkan kompe si, terdapat 5 kekuatan yang harus menjadi bahan per mbangan, yaitu melipu : (1) karakter persaingan di antara pesaing; (2) ancaman masuknya pesaing baru; (3) ancaman dari produk  atau  jasa  penggan ;  (4) bargaining  posi on pemasok;  dan  (5) bargaining  posi on konsumen. Penjelasan lebih lanjut lihat Setyani Irmawa , Loc.cit .
⁴⁷ Ibid. ⁴⁸ Ibid.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
perekonomian  negara  terbelakang,  dan kedua ,  mampu  menunjukkan  sebuah negara  dapat  memperbaiki  keunggulan  nasionalnya.⁴⁹  Model  sembilan  faktor memiliki empat penentu ﬁsik dari daya saing internasional, yaitu: (1) sumber daya yang dianugerahkan; (2) lingkungan bisnis; (3) industri terkait dan pendukung; serta (4) permintaan domes k. Selain faktor ﬁsik, terdapat pula empat faktor manusia, yakni: (1) pekerja; (2) poli si dan birokrat; (3) para wirausahawan; serta (4) manajer dan insinyur yang profesional. Kemudian faktor terakhir adalah peris wa peluang eksternal.⁵⁰
MEA memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN.⁵¹ Para anggota  negara ASEAN termasuk Indonesia yang telah menyepaka  perjanjian tersebut perlu menyesuaikan kebijakan ekonominya melalui pembangunan hukum baik berupa revisi atau perubahan dan pembaruan terhadap hukum yang sudah ada atau  pembentukan  hukum  yang  baru  untuk  mengan sipasi  akibat  kesepakatan integrasi ekonomi, yaitu semakin ketatnya daya saing produk, demi peningkatan daya  saing  UMKM  dan  taraf  hidup  serta  ngkat  kesejahteraan  seluruh  rakyat Indonesia.
MEA merupakan bentuk kerja sama⁵² dengan ciri-ciri utama, yaitu:⁵³ 1) Kawasan ekonomi yang sangat kompe f; 2) Memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata; 3) Daerah-daerah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global; dan  4)  Basis  dan  pasar  produksi  tunggal.  Sedangkan  langkah-langkah  strategis UMKM  serta  pemerintah  dalam  menghadapi  MEA  melipu :⁵⁴  meningkatkan keunggulan  kompe f  UMKM;  meningkatkan  penggunaan  teknologi;  penguatan daya  saing;  pengamanan  pasar  domes k;  penguatan  ekspor;  bimbingan  yang berkesinambungan; serta koordinasi dan sinergitas aparat pusat dan daerah.
Kebijakan industri nasional berkaitan dengan peningkatan daya saing Indonesia dilakukan  melalui  penguatan  struktur  industri  dan  peningkatan  dukungan  iklim
⁴⁹ Ibid. ⁵⁰ Ibid.
⁵¹   ASEAN, “ASEAN Economic Community (AEC)”, h p://www.asean.org/storage/2012/05/56.-December-2015- Fact-Sheet-on-ASEAN-Economic-Community-AEC-1.pdf , diakses 18 Januari 2017.
⁵²   Bentuk kerja sama MEA ialah: pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas; pengakuan terkait kualiﬁkasi profesional; konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi; memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan; meningkatkan infrastruktur; melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN; memperpadukan segala industri yang ada di seluruh wilayah  untuk  dapat  mempromosikan  sumber  daerah;  dan  meningkatkan  peran  dari  sektor  swasta  untuk dapat membangun MEA. Purnama Kusumaastu , Ega Maharani Asih, Carmidah, "Strategi dan Langkah-Lagkah UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015", Journal & Proceeding FEB Unsoed , Vol. 5, No. 1, 2015, , diakses 19 Januari h p://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/ar cle/viewFile/ 641/pdf_84 2017.
⁵³ Ibid.
⁵⁴   Penjelasan selengkapnya lihat dalam Ibid.
Pembangunan Hukum Peningkatan Daya Saing UMKM Sebelum dan Pasca MEA 308
industri.⁵⁵ Penguatan struktur industri dilakukan melalui pengembangan kemam- puan  sektor  industri  dan  pasar  dalam  negeri  dan  ASEAN  sebagai base-load. ⁵⁶ Peningkatan  dukungan  iklim  industri  dilakukan  melalui:  (1)  meningkatkan  daya saing short term ; (2) meningkatkan daya saing medium term ; dan (3) meningkatkan daya  saing long  term .⁵⁷  Kebijakan  tersebut  perlu  memperha kan  keunggulan kompe f yang dimiliki Indonesia dan mengan sipasi kelemahan-kelemahannya, agar  ke ga  faktor  tersebut  dapat  menjadi  daya  dorong  dalam  peningkatan  daya saing,  khususnya  bagi  UMKM.  Peningkatan  daya  saing  sebagai  in   peningkatan dukungan iklim industri perlu mendapat dukungan legislasi, dalam ar  peraturan perundang-undangan  terkait  harus  mendukung  kepen ngan  nasional  yaitu perlindungan industri UMKM, tetapi di lain pihak juga harus dapat memanfaatkan pasar ASEAN (MEA) untuk mengakomodasi kepen ngan nasional dalam hubungan internasional atau regional.
Jika melihat blueprint MEA , terdapat beberapa pengaturan di bidang hukum yang  perlu  untuk  segera  ada  penyesuaian  ( adjustment ).  Se daknya  terdapat  14 bidang pengaturan peraturan perundang-undangan yang perlu untuk disesuaikan dengan  akan  berlakunya  MEA  tersebut.  Bidang-bidang  itu  adalah  perdagangan, perindustrian, investasi, tenaga kerja, pangan, pertanian, kehutanan, perpajakan, perlindungan  konsumen,  kekayaan  intelektual,  transportasi  udara,  kesehatan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah.⁵⁸
⁵⁵  Kacung  Abdullah,  “Kesiapan  Industri  Kecil  Menengah  dalam  Rangka  Menyongsong  Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”, Presentasi disampaikan oleh Dirjen IKM pada acara launching Aplikasi Interna onal Trade and Investment Summit 2015 di Jakarta, 28 Agustus 2014, h ps://www.slideshare.net/abdul300483/ kesiapan-ikm-menghadapi-mea-2015 , diakses 20 Januari 2017. ⁵⁶ Ibid. Penguatan struktur industri dilakukan dengan cara: 1) Pengembangan kemampuan industri dalam jangka waktu panjang (35 klaster industri dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional-Perpres  28/2008); dan  2)  percepatan  pengembangan  sektor  indutri  hingga  2015: a.  industri hilir berbasis agro, migas dan bahan tambang mineral; b. industri berbasis SDM dan pasar domes k; c. Industri kecil dan menengah, dll.
Sedangkan  memanfaatkan  pasar  dalam  negeri  dan  ASEAN  sebagai base-load melalui  peningkatan enforcement ; pengaturan lebih lanjut pelabuhan; membangun peraturan teknis untuk menghilangkan impor produk  dak standar; meningkat compliance produk ke ASEAN; membangun kemampuan market & industrial intelligence ; membangun early warning system ; membangun kemampuan advocacy ekspor ke ASEAN dan membangun produk spesiﬁk Indonesia.
⁵⁷ Ibid. (1) Meningkatkan daya saing ( short term ) melipu : menurunkan biaya modal, biaya energi dan biaya manpower serta  biaya  logis k;  ketersediaan  bahan  baku;  biaya  logis k  iklim  investasi  (perizinan,  pungli; insen f ﬁskal, bea masuk ditanggung pemerintah); (2) Meningkatkan daya saing ( medium term ), melipu : jaminan pasokan impor untuk meredam produk ilegal; op malisasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri  (P3DN);  menghilangkan  gangguan  keamanan;  (3)  Meningkatkan  daya  saing  ( long  term )  melipu : peningkatan  faktor  pendukung  industri;  membangun  kemampuan  sumber  daya  manusia  industri;  dan membangun R&D ( research & development ) Industri.
⁵⁸   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana diku p oleh Akhmad Aulawi, "Arah Pembangunan Hukum Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015”, Jurnal Rechtvinding , Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hlm 4  tersedia dalam
25 Januari 2017.
h p://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=21.diakses

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Terdapat dua hal yang perlu dilakukan dalam menyesuaikan arah pembangunan hukum  nasional  dengan  akan  diselenggarakannya  MEA  2015. Pertama , perlu membuat grand design arah pembangunan hukum nasional yang mengadopsi nilai dan tujuan MEA atau pun forum internasional lainnya yang dapat mempengaruhi pembangunan  hukum  nasional  Indonesia. Kedua ,  menyesuaikan  substansi  atau muatan  yang  terdapat  dalam  14  bidang  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan pelaksanaan MEA. Dalam membuat grand design arah harus sejalan dengan semangat dan tujuan MEA dengan tetap mengedepankan koridor dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia.⁵⁹
RPJPN  2005-2025  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2007  (UU  RPJPN  2005-2025)  belum  terlihat  secara  konkret  dukungan pembangunan hukum nasional dalam menghadapi perubahan perdagangan inter- nasional  yang  salah  satunya  dalam  bentuk  MEA.  Dalam  salah  satu  visi  pem- bangunan nasional yang tertera dalam RPJPN disebutkan bahwa visi pembangunan nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan  Indonesia  berperan  pen ng  dalam  per- gaulan dunia Internasional.⁶⁰ Selanjutnya, dalam RPJPN 2005-2025, tercantum arah pembangunan  dalam  rangka  menciptakan  bangsa  Indonesia  yang  berdaya  saing khususnya  dalam  memperkuat  perekonomian  domes k  dengan  orientasi  dan berdaya saing global.⁶¹ Oleh karena itu, perlu implementasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dalam ar  pembangunan hukum mengarahkan tujuan yang hendak dicapai yaitu mengan sipasi perubahan perdagangan global.
Indonesia  telah  memberlakukan  hukum  persaingan  berperan  ak f  menjadi centre  of  excellence dalam  pengembangan  hukum  persaingan  usaha  di  ASEAN melalui  pembagian  pengalaman.⁶²  Dalam  perspek f  kompe si,  konsekuensi terbukanya pasar akibat peredaran barang dan jasa adalah persaingan baru, pasar bersangkutan  baru  dan  potensi  ketersentuhan  pelaku  usaha  Indonesia  dengan hukum  persaingan  negara-negara  tetangga.⁶³  Oleh  karena  itu,  evaluasi  ulang terhadap  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek
⁵⁹ Ibid.
⁶⁰ Ibid.
⁶¹ Ibid. Untuk  itu  perlu  melakukan:  (1)  pengembangan  rantai  pertambahan  nilai  melalui  diversiﬁkasi  produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulu, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2)  penguatan  hubungan  antar  industri  yang  terkait  secara  horizontal  termasuk  industri  pendukung  dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan mul nasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan  kapasitas  kolek f,  antara  lain,  melipu   sarana  dan  prasarana  ﬁsik  (transportasi,  komunikasi, energi,  serta  sarana  dan  prasarana  teknologi;  prasarana  pengukuran,  standardisasi,  pengujian,  dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pela han tenaga kerja industri).
⁶²   Masnur Tiurmaida Malau, “Aspek Hukum Peraturan  dan Kebijakan Pemerintah  Indonesia dalam menghadapi Liberalisasi  Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi Asean 2015”, Jurnal Rechtvinding, Vol. 3, No. 2, Agustus 2014, BPHN, hlm. 169 tersedia dalam   27 Januari 2017.
⁶³ Ibid.

## Pembangunan Hukum Peningkatan Daya Saing UMKM Sebelum dan Pasca MEA 310
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM dan PUTS) agar sesuai dengan perdagangan global perlu dilakukan melalui pembaruan hukum terutama berkaitan dengan persaingan usaha antar negara.
Pembangunan hukum dalam ar  pembentukan hukum yang telah dilakukan pemerintah    sebelum  MEA  berlaku  berkaitan  dengan  perdagangan  adalah disahkannya    Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  (UU Perdagangan). Dalam per mbangan UU tersebut dijelaskan:
“… b. Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan  merupakan  penggerak  utama  dalam  pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan  produksi  dan  memeratakan  pendapatan  serta  mem- perkuat daya saing Produk Dalam Negeri.
c.  Peranan  Perdagangan  sangat  pen ng  dalam  meningkatkan pembangunan  ekonomi,  tetapi  dalam  perkembangannya  belum memenuhi  kebutuhan  untuk  menghadapi  tantangan  pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan poli k ekonomi yang lebih memberikan  kesempatan,  dukungan,  dan  pengembangan  ekonomi rakyat  yang  mencakup  koperasi  serta  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. d.  Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Perdagangan  meng- haruskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. …” Kebijakan  pemerintah  melalui  UU  Perdagangan  menunjukkan  upaya  untuk mengan sipasi  perkembangan  ekonomi  global  tetapi  melindungi  kepen ngan nasional masyarakat Indonesia terutama dalam rangka meningkatkan persaingan yang  kompe f  pada  MEA  2015,  karena  MEA  mendasarkan  kegiatannya  pada freedom, terutama pasar bebas antara negara-negara ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari substansi UU Perdagangan yang menerapkan sistem ekonomi campuran, yaitu pemerintah mengelola sektor ekonomi dan bahan pokok yang berkaitan dengan dengan hajat hidup orang banyak, namun tetap mengizinkan sektor swasta untuk ikut berpar sipasi dalam ak vitas perekonomian melalui MEA 2015.⁶⁴
Pembaruan  hukum  di  bidang  perindustrian  dilakukan  dengan  disahkannya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Perindustrian  (UU  Perindustrian) yang menggan kan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang  dianggap  sudah  dak  sesuai  dengan  perubahan  paradigma  pembangunan
⁶⁴  Amrina Rosyada, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014: Bentuk Strategi atau Bentuk Ke dakpercayaan Diri dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015?”, h ps://ideasforaec.wordpress.com/2015/10/18/ undang-undang-nomor-7-tahun-2014-bentuk-strategi-atau-bentuk-ke dakpercayaan-diri-dalam- menghadapi-asean-economic-community-2015/ , diakses 21 Januari 2017.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
industri. Bagian Menimbang UU Perindustrian huruf c mengatakan:
“Pembangunan  industri  yang  maju  diwujudkan  melalui  penguatan struktur  Industri  yang  mandiri,  sehat,  dan  berdaya  saing,  dengan mendayagunakan  sumber  daya  secara  op mal  dan  eﬁsien,  serta mendorong  perkembangan  industri  ke  seluruh  wilayah  Indonesia dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepen ngan nasional.” Selanjutnya Penjelasan Umum UU Perindustrian berbunyi:
“Globalisasi  dan  liberalisasi  membawa  dinamika  perubahan  yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi  pengaruh  yang  paling  dirasakan  adalah  terjadi  persaingan  yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat  kebijakan  yang  tepat,  perencanaan  yang  terpadu,  dan pengelolaan yang eﬁsien dengan memperha kan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.”
Salah  satu  alat  untuk  meningkatkan  mutu,  eﬁsiensi  produksi,  memperlancar transaksi  perdagangan  (termasuk  industri),  mewujudkan  persaingan  usaha  yang sehat dan transparan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK).⁶⁵ Penjelasan Umum UU tersebut mengatakan:
“Bangsa  Indonesia  harus  memiliki  daya  saing  sehingga  mampu mengambil  manfaat  dari  perkembangan  era  globalisasi.  Dalam konteks  tersebut,  daya  saing  harus  dipandang  sebagai  kemampuan untuk  mengop malkan  sumber  daya  yang  dapat  melindungi kepen ngan  negara,  keselamatan,  keamanan,  dan  kesehatan  warga negara  serta  perlindungan  ﬂora,  fauna,  dan  pelestarian  fungsi lingkungan hidup. Sedangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum,  daya  saing  harus  dipandang  sebagai  kemampuan  meng- op malkan sumber daya dalam memanfaatkan pasar global sebagai sarana peningkatan kemampuan ekonomi bangsa Indonesia.”
⁶⁵  Standardisasi  adalah  proses  merencanakan,  merumuskan,  menetapkan,  menerapkan,  memberlakukan, memelihara,  dan  mengawasi  Standar  yang  dilaksanakan  secara  ter b  dan  bekerja  sama  dengan  semua Pemangku Kepen ngan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarnisasi dan Penilaian  Kesesuaian/UU  SPK).  Penilaian  Kesesuaian  adalah  kegiatan  untuk  menilai  bahwa  barang,  jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan (Pasal 1 Angka 2 UU SPK).  Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus  semua  pihak/pemerintah/keputusan  internasional  yang  terkait  dengan  memperha kan  syarat keselamatan,  keamanan,  kesehatan,  lingkungan  hidup,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, pengalaman,  serta  perkembangan  masa  kini  dan  masa  depan  untuk  memperoleh  manfaat  yang  sebesar- besarnya. (Pasal 1 Angka 3 UU SPK).

## Pembangunan Hukum Peningkatan Daya Saing UMKM Sebelum dan Pasca MEA 312
Di  bidang  hukum  kekayaan  intelektual  pasca  MEA  berlaku,  telah  dilakukan pembangunan  hukum  berupa  pembaruan  hukum  yaitu  revisi  terhadap  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geograﬁs (UU Merek dan IG). Penjelasan umum UU Paten mengatakan:
“Peranan teknologi menjadi perha an utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan mening- katkan  pertumbuhan  ekonomi.  Di  berbagai  negara  maju,  kebijakan ekonomi  dan  kebijakan  teknologi  semakin  terintegrasi  dan  disela- raskan  untuk  meningkatkan  daya  saing  nasional.  Dengan  demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pendayagunaan teknologi  dalam  sektor  produksi  untuk  peningkatan  perekonomian nasional dan penghargaan terhadap teknologi dalam negeri.”
UU  Paten  memberikan  arahan  bahwa  produk  atau  proses  teknologi  yang dihasilkan oleh UMKM mendapat perlindungan hukum, sehingga pihak lain  dak dapat menggunakan tanpa izin pemegang paten atau apabila meminta izin (lisensi), maka pemegang paten berhak atas hak ekonomi (royal ). Selain itu, kreasi tersebut akan  memberikan  nilai  tambah  terhadap  produk  (barang  atau  jasa)  atau  proses yang diberikan paten sehingga akan meningkatkan daya saing  karena memiliki nilai jual yang lebih  nggi.
Selanjutnya, bagian Menimbang UU Merek dan IG berbunyi:
“a.  di  dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi internasional  yang  telah  dira ﬁkasi  Indonesia,  peranan  Merek  dan Indikasi Geograﬁs menjadi sangat pen ng terutama dalam menjaga persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan,  pelindungan  konsumen, serta pelindungan UMKM dan industri dalam negeri;
b.  bahwa  untuk  lebih  meningkatkan  pelayanan  dan  memberikan kepas an  hukum  bagi  dunia  industri,  perdagangan,  dan  investasi dalam  menghadapi  perkembangan  perekonomian  lokal,  nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi,  perlu  didukung  oleh  suatu  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  Merek  dan  Indikasi  Geograﬁs  yang  lebih memadai.”
Berdasarkan UU tersebut secara tegas disebutkan merek dan IG pen ng dalam melindungi  UMKM  untuk  memberikan  kepas an  hukum  bagi  perdagangan  dan investasi baik nasional maupun regional (MEA). Dengan demikian, produk barang atau jasa UMKM yang dilindungi UU Merek dan IG akan mempunyai daya saing dibandingkan dengan produk yang  dak bermerek karena salah satu fungsi merek adalah jaminan kualitas dan reputasi. Selanjutnya, IG menunjukan asal daerah atau

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
tempat  produk  tersebut  dihasilkan  dan  memiliki  kualitas  tertentu,  sehingga penunjukan  daerah  tertentu,  misalnya  produk  buatan  UMKM  Tasikmalaya berkaitan  erat  dengan  peningkatan  daya  saing  bagi  UMKM  daerah  yang bersangkutan, karena produknya selain berkualitas juga akan lebih mudah dikenal oleh konsumen lokal, nasional atau regional.
Sebelum MEA berlaku, dalam rangka peningkatan daya saing nasional Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi integrasi ekonomi regional tersebut yaitu dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Associa on of  South  East  Asian  Na ons (Keppres  37/2014)  dan  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Associa on of South East Asian Na ons (Inpres 6/2014).
Komite Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keppres 37/2014 mempunyai tugas  sebagai  berikut:  a)  mengoordinasikan  persiapan  pelaksanaan  MEA;  b) mengoordinasikan  percepatan  peningkatan  daya  saing  nasional  dalam  rangka pelaksanaan  MEA;  c)  mengambil  langkah-langkah  penyelesaian  hambatan  dan permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan MEA serta peningkatan daya saing nasional;  dan  d)  mengoordinasikan  pelaksanaan  sosialisasi  kepada  seluruh pemangku  kepen ngan (stakeholder )  terhadap  persiapan  dan  pelaksanaan  MEA serta  peningkatan  daya  saing  nasional.⁶⁶  Sedangkan  Inpres  6/2014  pada  in nya mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan  tugas,  fungsi,  dan kewenangan masing-masing pejabat yang ditunjuk untuk secara terkoordinasi dan terintegrasi melakukan peningkatan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan  MEA  serta  pelaksanaan  peningkatan  daya  saing  nasional  dan persiapan pelaksanaan   MEA dengan strategi yang telah ditentukan dalam Inpres tersebut.
Kebijakan pemerintah untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan sebelum dan pasca berlakunya MEA 2015, pada dasarnya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana konsep Teori Negara Kesejahteraan. Implementasi kebijakan tersebut  melalui  pembangunan  hukum  (pembaruan  hukum  atau  pembentukan hukum secara terus menerus dan berkesinambungan) sebagai sarana perubahan masyarakat dalam ar  hukum berperan dalam pembangunan agar dapat berjalan dengan  ter b  seper   yang  dikemukakan  oleh  teori  hukum  pembangunan. Selanjutnya,  substansi  pembangunan  hukum  diarahkan  untuk  peningkatan  daya saing terutama bagi UMKM perlu memperha kan faktor-faktor penentu daya saing dengan memperha kan keunggulan kompe f yang dimiliki Indonesia dan Teori
⁶⁶   Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Associa on of South East Asian Na ons .

## Pembangunan Hukum Peningkatan Daya Saing UMKM Sebelum dan Pasca MEA 314
Daya Saing Model Sembilan Faktor yang dikemukakan oleh Dong-Sung Cho untuk melengkapi Teori Daya Saing Model Diamond Michael Porter agar dapat menjawab peningkatan  daya  saing  internasional  di  negara-negara  berkembang,  seper Indonesia.
Berdasarkan Teori Daya Saing Model Sembilan Faktor, Indonesia mempunyai keunggulan kompe f, yaitu sumber daya alam berlimpah, lingkungan bisnis cukup kondusif  untuk  pemasaran  barang  dan  jasa,  industri  terkait  dan  pendukung meskipun belum lengkap tetapi sudah tersedia, serta permintaan domes k dapat diharapkan dengan penduduk terbanyak ke-4 dunia. Selanjutnya tenaga kerja kerja banyak dan mempunyai potensi tetapi memang perlu dididik agar berkompeten di bidangnya, poli si dan birokrat memang harus diakui masih perlu dibenahi, para wirausahawan (termasuk UMKM) mempunyai harapan untuk berkembang melalui pemberdayaan,  manajer,  dan  insinyur  yang  profesional  cukup  memadai. Sedangkan  peris wa  peluang  eksternal  juga  mempunyai  posisi  strategis  karena Indonesia  berada  di  antara  dua  benua,  dan  telah  menjalin  kerja  sama  dengan negara-negara  ASEAN  dan  negara  maju  lainnya,  mera ﬁkasi  konvensi  terkait peningkatan daya saing. Dengan demikian, apabila dikaji menurut Teori Daya Saing Model Sembilan Faktor (meskipun masih ada hambatan dan kendala) dilengkapi dengan  kebijakan  di  bidang  perundang-undangan  yaitu  pembangunan  hukum, maka  Indonesia  mempunyai  potensi  untuk  menjadi  negara  yang  memiliki  daya saing  nggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, sehingga tujuan nasional  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  konsep  negara kesejahteraan dapat tercapai.

## C.  Penutup
Pembangunan  hukum  untuk  peningkatan  daya  saing  UMKM  telah  dilakukan sebelum dan pasca berlakunya MEA 2015 melalui beberapa peraturan perundang- undangan  baik  pembaruan  hukum  maupun  pembentukan  hukum  baru.  Namun pembangunan  hukum  tersebut  masih  perlu  dilakukan  terus  menerus  secara berkesinambungan  karena  upaya  peningkatan  daya  saing  UMKM  mempunyai akibat  yang  luas  terhadap  bidang-bidang  lainnya,  sehingga  memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi baik di antara perundang-undangan terkait lainnya, maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  MEA  2015,  namun  dengan  tetap  mem- perha kan  kepen ngan  nasional.  Pembangunan  hukum  perlu  dilakukan  secara simultan  pasca  berlakunya  MEA  2015  adalah  di  bidang  UMKM  (seper   pangan, pertanian,  penanaman  modal,  ekspor  impor),  lembaga  pembiayaan  ketenaga- kerjaan, persaingan usaha,  serta bidang perpajakan.
Da ar Pustaka Buku Ibrahim R, Prospek BUMN dan Kepen ngan Umum, PT Citra Aditya Bak , Bandung, 1997.
Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum , PT Citra Aditya Bak , Bandung, 2001.
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional , Bina Cipta, Jakarta, 1976.
___________________ ,  Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.
Mulyana W. Kusumah, Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan , Alumni, Bandung, 1982.
Nopirin, Ekonomi Internasional, BPFE, Yogyakarta, 2012. R. Hendra Halwani, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, Edisi Kedua , Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
Satjipto  Rahardjo, Pemanfaatan  Ilmu-Ilmu  Sosial  bagi  Pengembangan  Studi Hukum , Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 1977.
Sudjana, Perlindungan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu, Widya  Padjadjaran, Bandung, 2011. Sumantoro, Hukum Ekonomi , UI Press, Jakarta, 1986.

## Dokumen Lain
Akhmad Aulawi, "Arah Pembangunan Hukum Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015”, Jurnal  Rechtvinding ,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional (BPHN), h p://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=21.diakses 25 Januari 2017
Akhmad  Farhan,  “Perbandingan  Daya  Saing  Indonesia  Diantara  Negara-Negara ASEAN”, h ps://www.researchgate.net/publica on/295073891_ Perbandingan_Daya_Saing_Indonesia_Diantara_Negara-Negara_ASEAN , diakses 5 Januari 2017.
Amrina  Rosyada,  “Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014:  Bentuk  Strategi  atau Bentuk Ke dakpercayaan Diri dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015?”, h ps://ideasforaec.wordpress.com/2015/10/18/undang-undang- nomor-7-tahun-2014-bentuk-strategi-atau-bentuk-ke dakpercayaan-diri- dalam-menghadapi-asean-economic-community-2015/ ,  diakses  21  Januari 2017.
Associa on  of  South-East  Asian  Na ons,  “ASEAN  Economic  Community  (AEC)”, h p://www.asean.org/storage/2012/05/56.-December-2015-Fact-Sheet-on- ASEAN-Economic-Community-AEC-1.pdf , diakses 18 Januari 2014.
Pembangunan Hukum Peningkatan Daya Saing UMKM Sebelum dan Pasca MEA 316
Joko  Tri  Haryanto,  "Kualitas  Belanja,  Kinerja,  dan  Daya  Saing  Indonesia",
h p://www.kemenkeu.go.id/en/node/43572 , diakses 7 Januari 2017. Kacung Abdullah, “Kesiapan Industri Kecil Menengah dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”, Presentasi disampaikan oleh Dirjen IKM pada acara launching Aplikasi Interna onal Trade and Investment Summit 2015 di Jakarta, 28 Agustus 2014, h ps://www.slideshare.net/abdul300483/ kesiapan-ikm-menghadapi-mea-2015 , diakses 20 Januari 2017. Komar  Kantaamadja , “Peran  dan  Fungsi  Profesi  Hukum  dalam  Undang-undang Perpajakan”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Pajak IMNO-UNPAD , Juli 1985.
Masnur Tiurmaida   Malau, “Aspek Hukum Peraturan   dan Kebijakan Pemerintah Indonesia  dalam  menghadapi  Liberalisasi  Ekonomi  Regional:  Masyarakat Ekonomi Asean 2015”, Jurnal Rechtvinding, Vol. 3, No. 2, Agustus 2014, BPHN,
h p://rechtsvinding.bphn.go.id/view/?id=170 diakses 27 Januri 2017
Purnama  Kusumaastu ,    Ega  Maharani  Asih,  Carmidah,  "Strategi  dan  Langkah- Lagkah UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015",
Journal & Proceeding FEB Unsoed , Vol. 5, No. 1, 2015, h p://jp.feb.unsoed.ac.id /index.php/sca-1/ar cle/viewFile/641/pdf_84 , diakses 19 Januari 2017. Setyani Irmawa , “Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Unggulan Provinsi Jawa Tengah untuk Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015”, Skripsi,
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015,
h p://lib.unnes.ac.id/22269/1/7111411053-s.pdf , diakses 17 Januari 2017. Suci Ana Winta Ritonga, “Analisis Determinan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Batu Bara”, h p://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50293/3/
Chapter%20II.pdf , diakses 15 Januari 2017. Sunarya   Hartono , “Sejarah  Perkembangan  Hukum  Nasional  Indonesia  Menuju Sistem Hukum Nasional”, Makalah , 1991.
Vukovic, D., Jovanovic, A., dan Djukic, M, “Deﬁning Compe veness through the Theories  of New Economic Geography and Regional Economy”, Journal of the Geographical Ins tute Jovan Cvijic, SASA, 62(3),  2012.
Y.  Sri  Susilo,  “Strategi  Meningkatkan  Daya  Saing  UMKM  dalam  Menghadapi Implementasi CAFTA dan MEA”, Bule n Ekonomi, Vol. 8, No. 2, Agustus 2010.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2014  tentang  Standarnisasi  dan  Penilaian Kesesuaian
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geograﬁs.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2014  Tentang  Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Associa on of South East Asian Na ons .
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya  Saing  Nasional  Dalam  Rangka  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi Associa on of South East Asian Na ons ).
Pembangunan Hukum Peningkatan Daya Saing UMKM Sebelum dan Pasca MEA 318