## REVITALISASI KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Binov Handitya* dan Khifni Kafa Rufaida Universitas Ngudi Waluyo Jl. Diponegoro 186 Ungaran, Kabupaten Semarang binovhanditya24@gmail.com

## Abstract
Forest  is  natural  resource  that  functions  to  keep  the  temperature  in  earth  always  stable.  The current state of the forest is very alarming because ofthe logging, destruction and pillaging of forest products and other activities such as forest fires. The urgency of writing this article to see the effectiveness of a policy related to forest protection with facts that develop inthe community. The formulation of Law Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction as an effort of the government in protecting forest sustainability must be appreciated, but  in  practice  the  enforcement  of  all  legal  norms  contained  in  these  rules  still  cannot  be considered asthe perfect effect. Therefore it is necessary to revitalize the provisions of criminal acts in the Act.
Keywords: Environmental Sustainability; Forest Destruction; Criminal Acts

## Abstrak
Hutan merupakan kekayaan alam yang mempunyai fungsi menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Keadaan  hutan  saat  ini  sangat  memprihatinkan  dengan  adanya  pembalakan  hutan,  perusakan serta  penjarahan  hasil  hutan  dan  aktifitas  lain  seperti  pembakaran  hutan.  Urgensi  penulisan artikel  ini  untuk  melihat  efektifitas  suatu  kebijakan  terkait  dengan  perlindungan  hutan  dengan fakta  yang  berkembang  di  masyarakat.  Perumusan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan  sebagai  upaya  pemerintah  dalam melindungi  kelestarian hutan  harus memperoleh apresiasi, sedangkan dalam praktik penegakan norma hukum yang termuat dalam aturan tersebut masih belum berlaku secara sempurna. Oleh karenanya perlu diadakan revitalisasi ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut.
Kata Kunci: Kelestarian Lingkungan; Perusakan Hutan; Tindak Pidana

## A.   Pendahuluan
Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran  rakyat,  cenderung  menurun kondisinya.  Meningkatnya  erosi    dan menurunnya  aliran  air  terutama  adalah akibat  pengundulan  hutan  pada hulu  daerah aliran sungai menunjukkan tingkat reboisasi dan  penghijauan  belum  berhasil  menang dalam  berpacu  dengan  kecepatan  perusakan hutan (Akhmaddhian, 2013). Bentuk perusakan  hutan  yang  lainnya  dengan  cara
pembakaran  hutan  untuk  pembukaan  lahan baru.  Beberapa  wilayah  hutan  yang  ada  di pulau-pulau  besar  dengan  kawasan  hutan yang  sangat  luas  seperti  di  hutan  Sumatera banyak  dilakukan  pembakaran  hutan  untuk membuka  lahan  baru.  Terdapat  informasi dari  penduduk  asli  Padang,  berdasarkan keterangan  dari  warga  tersebut  aktifitas pembakaran kawasan hutan untuk membuka lahan baru itu dilakukan karena dinilai lebih ekonomis  dari  pada  harus  menggunakan teknologi  yang  lainnya.  Dari  kepentingan yang  sifatnya  sesaat  itu  dan  hanya  untuk
memenuhi  kepentingan  golongan  tertentu tidak  pernah  berfikir  mengenai  dampak buruk dari pembakaran hutan.
Hutan  sebagai  paru-paru  dunia  yang semakin  kehilangan  fungsinya  karena  tidak mampu  menstabilkan  panas  bumi  akan berpengaruh  pada  mencairnya  gletser  di kutub  yang  akan  menimbulkan  naiknya permukaan  air  laut  sehingga  ketika  air  laut pasang menyebabkan banjir. Dapat dibayangkan beberapa puluh tahun ke depan bisa  juga  panas  bumi  semakin  meningkat dan  mungkin dapat  menimbulkan  gangguan kesehatan pada kulit manusia seperti kanker kulit.  Perlindungan  hutan  saat  ini  bukan hanya  menjadi  problem  yang  bersifat regional  (nasional)  tetapi  sudah  merupakan problem  dunia  (global).  Hal  ini  terkait dengan  fungsi  hutan  dalam  memelihara keseimbangan ekologis yang juga berpengaruh  terhadap  iklim  global,  seperti efek  ‘panas  global’  yang  dapat  mengancam keselamatan jiwa manusia (Niapele, 2014).
Untuk  menjamin  status,  fungsi,  kondisi hutan  dan  kawasan  hutan  seperti  yang digambarkan  di  atas  perlu  dilakukan  upaya perlindungan  hutan  yaitu  mencegah  dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan  oleh  perbuatan  manusia,  ternak, kebakaran,  daya-daya  alam,  hama  dan penyakit.  Termasuk  dalam  pengertian perlindungan  adalah  mempertahankan  dan menjaga  hak-hak  negara,  masyarakat  dan perorangan  atas  hutan,  kawasan  hutan  dan hasil  hutan  serta  investasi  dan  perangkat yang  berhubungan  dengan  pengelolaan hutan.  Agar  pelaksanaan  pengurusan  hutan dapat  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang ingin  dicapai,  maka  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan  pelaksanaan  pembangunan kehutanan  baik  langsung  maupun  tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui  rencana  peruntukan  hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi yang menyangkut  tentang  kehutanan  (August, 2008).
Mewujudkan  kelestarian  fungsi  hutan juga  tidak  akan  pernah  lepas  dari  peran pemerintah  dalam  membangun  sebuah kebijakan  perlindungan  hutan.  Tercatat pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan hutan sebagai upaya mendukung terciptanya kondisi  hutan  yang  tetap  terjaga.  Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memuat ketentuan tindak pidana namun  belum  dapat  memberikan  dampak pada  kelestarian  hutan  yang  dicitakan.  Hal inilah  menjadi  permasalahan  yang  akan dikaji dalam artikel ini, yaitu bagaimanakah peran  hukum  dalam  menjaga  kelestarian fungsi  hutan  dan  bagaimana  revitalisasi tindak pidana dalam UU No 18 Tahun 2013 tentang  pencegahan  dan  pemberantasan perusakan hutan.

## B. Pembahasan

## 1. Peran  Hukum  Dalam  Menjaga Kelestarian Fungsi Hutan
Kuatnya pengaruh variabel politik serta ekonomi dan tradisi hukum tertulis ( positive law tradition ) terhadap kebijakan pengelolaan  lingkungan  membawa  dampak negatif terhadap politik hukum dan substansi regulasi  pengelolaan  lingkungan  ( state based  environmental  management )  (Bram, 2014).  Masalah  lingkungan  yang  ada  di Indonesia
terutama berakar dari keterbelakangan  pembangunan. Karena berbeda  dinegara  industri  yang  maju  dalam rangka  mengatasi  masalah  lingkungan dengan menghentikan pertumbuhan pembangunan  ( zero  growth ),  maka  di Indonesia
diperlukan pertumbuhan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi agar  permasalahan  kerusakan  lingkungan dapat teratasi (Daud Silalahi, 2001).
Walaupun  pada  peraturan  yang  sudah ada  seperti  dalam  UU  No  18  Tahun  2013 Tentang  Pencegahan  dan  Pemberatasan Perusakan  Hutan  sudah  jelas  dimuat  sanksi pidana  namun  tidak  dapat  berlaku  secara efektif.  Maka  perlu  dilihat  bagaimana bentuk  sanksi  pidana  itu  dapat  berlaku
secara  maksimal  sedangkan  masyarakat  di daerah  tertentu  mungkin  sudah  tak menghiraukan  ada  tidaknya  aturan  tersebut. Pada tataran pengembangan baik pemerintah maupun  masyarakat  harus  berpikir  lebih dalam bagaimana cara memberikan manfaat yang  lebih  atau  menjadikan  peluang  hutan yang  kita  miliki  untuk  dikembangkan  lebih luas.  Sebagai  contoh  pemanfaatan  hutan sebagai wahana rekreasi yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah setempat.
Selanjutnya  perlu  dikaji  pada  peran masyarakat  untuk  mendukung  pengelolaan hutan  secara  nyata.  Bagaimana  penulis katakan bahwa masyarakat harus mendukung dalam pengelolaan hutan secara nyata,  karena  didasarkan  sangat  tampak sekali bahwa masih banyak masyarakat yang tidak  memedulikan  kelestarian  lingkungan hutan. konsep partisipasi masyarakat dengan cara  masyarakat  diperbolehkan  untuk memasuki hutan dan memanfaatkan sumber dayanya  selama  tidak  melanggar  peraturan yang  ditetapkan  Perhutani.  Apabila  ada masyarakat  yang  merusak  hutan  baik sengaja  atau  tidak,  Perhutani  bukan  satu- satunya pihak yang mengawasi. Masyarakat juga  ikut  mengawasi  dan  mencegah  karena perusakan  akan  mengurangi  keuntungan yang  didapat  dari  petak  lahan  bersangkutan (Anomsari,  2013).  Masyarakat  harus  mulai peduli  terhadap  peningkatan  kegiatan pengrusakan  hutan  yang  terjadi  dan  kita tidak  boleh  hanya  diam  saja.  Bentuk kepedulian masyarakat dengan cara menegur secara langsung kepada pelaku pengrusakan, membuat  papan-papan  larangan,  dan  aktif melaporkan kepada dinas lingkungan hidup, atau ke pemerintahan setempat.
Sebagai  langkah  represif,  hukum  dapat memberikan  penghukuman  bagi  manusia yang  melakukan  pelanggaran  hukum  dan harus  menciptakan  efek  jera  pada  pelaku. Untuk maksud dan tujuan memberikan efek jera  tersebut  maka  instrumen  hukum  itu harus  juga  memuat  sanksi,  yang  akan diberlakukan  secara  tegas  jika  ada  manusia yang  melakukan  pelanggaran  aturan  atau norma hukum. Norma hukum sendiri hanya
sebatas rule atau jalur dimana manusia harus bertindak  dalam  batasan  yang  telah ditentukan itu. Sedangkan tujuan yang ingin ditentukan dari proses pemberlakuan hukum itu  untuk  menciptakan  keadaan  masyarakat baldatun  toyyibatun  wa  rabbun  ghafur. Sejatinya  masyarakat  ada  atau  tidaknya hukum  yang  dirumuskan  dalam  bentuk normatif dalam aturan perundang-undangan, mereka  memiliki self  regulations masing- masing.  Sifat  represif  yang  dimiliki  oleh norma hukum hanya semata-mata memberikan  efek  menakut-nakuti  akan tetapi  tingkat  kesadaran  hukum  pada masyarakat  tidak  semakin  tinggi.  Hal  itu terjadi karena hukum tidak dijadikan sebagai budaya,  masyarakat  belum  sampai  pada tingkat  membudayakan  hukum.  Budaya hukum telah tercapai jika masyarakat dalam suatu  wilayah  yuridiksi  tidak  bergantung pada hukum dalam mencapai keseimbangan kehidupan masyarakatnya.
Justru the living  law yang  memiliki peran  lebih  efektif  dalam  mengatasi  setiap bentuk  penyelewengan  terhadap  aturan. Dalam  setiap  masyarakat  selalu  ada  hukum yang  tumbuh  dan  berkembang  yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan perilaku manusia di dalamnya. Hukum  tersebut  dikenal  dengan  istilah the living  law dalam  bentuk  kebiasaan ( costume ),  adat  istiadat,  kepercayaan,  dan sebagainya. The  livinglaw mempunyai peranan  yang  tidak  kalah  dengan  hukum positif  dalam  menata  pergaulan  masyarakat (Hadi,  2017).  Secara defacto bahwa masyarakat  adat  setempat  lebih  kuat  dalam menjaga  kelestarian  fungsi  hutan  yang terlihat  dari  beberapa  suku  atau  masyarakat adat  yang  ada  di  negara  ini.  Suku  Boti  di Nusa  Tenggara  Timur  misalnya,  suku  Boti sangat  mencintai  alamnya  dan  memiliki peraturan  adat  yang  sangat  unik  yang  patut dilestarikan  dan  dikembangkan  di  beberapa tempat  lain  di  negara  Indonesia.  Yang menjadi  fokus  pada  masyarakat  Suku  Boti ada  peraturan  adat  yang  melarang  setiap warganya untuk menebang pohon, jika tidak ada  kebutuhan  yang  sangat  mendesak. Melihat  apa  yang  dilakukan  pada  suku  ini,
maka  tidak  heran,  apabila  di  dalam perkampungan Boti terlihat sangat teduh dan rindang serta memiliki udara yang sejuk.
2. Revitalisasi  Tindak  Pidana  Dalam UU  No  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

## Perusakan Hutan
Perusakan  hutan  telah  berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan  banyak  pihak,  baik  nasional maupun  internasional.  Kerusakan  yang ditimbulkan  telah  mencapai  tingkat  yang sangat mengkhawatirkan  bagi kelangsungan hidup  bangsa  dan  negara  (Sodik,  2015). Menurut  Eddy  O.S.  Hiariej  dalam  bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana” disebutkan bahwa  perusakan  hutan  dikategorikan sebagai  salah  satu primary  green  crime, dimana  teori green  crime sendiri  pada dasarnya  mempelajari  degradasi  lingkungan hidup  yang  dilihat  dari  pendekatan kriminologi . Green crime mencoba menganalisa  dan  mengevaluasi  kebijakan termasuk  peran  serta  masyarakat,  korporasi dan pemerintah atas tindakan-tindakan yang membahayakan dan mengakibatkan kerusakan  lingkungan  (Hiariej,  2016).  Dari kacamata green crime terlihat adanya upaya mereposisi pemahaman masyrakat dari yang semula  kejahatan  lingkungan  dianggap sesuatu  hal  yang  biasa,  sekarang  menjadi permasalahan  serius  yang  harus  segera diselesaikan.
Lingkungan  hidup  yang  terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya  sebagai  kehidupan  dan  memberi manfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat (Muhamad  Erwin,  2015).  Sedangkan  dalam masa  kontemporer  ini  peran  hukum terkadang  digunakan  untuk  alat  pemuas hawa  nafsu  dan  untuk  mencari  tampuk kekuasaan semata. Setidaknya untuk menciptakan  masyarakat  yang  baik  dengan menggunakan  alat  yang  dinamakan  hukum, masyarakat  harus  mau  konsisten  dalam melakukan law  enforcement (penegakan hukum).  Sedangkan  dalam  melakukan penegakan  hukum  terdapat  beberapa  unsur
yang mempengaruhinya. Menurut Lawrence M.  Friedman  unsur-unsur  yang  dapat mempengaruhi  penegakan  hukum  yaitu substance , structure dan culture .  Agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ketiga  unsur  dalam  penegakan  hukum tersebut akan penulis jelaskan secara singkat dan  padat  ke  dalam  paragraf-paragraf setelahnya.  Penegakan  hukum  lingkungan dimulai dengan penataan hukum lingkungan. Penataan  dapat  dikatakan  tercapai  apabila semua  persyaratan  mengenai  pemenuhan kebijakan lingkungan terpenuhi oleh subyek hukum lingkungan (Sukanda Husin, 2009).
Substance memberikan  pemahaman bahwa  substansi  dalam  hukum  yang  telah disepakati harus dapat dijalankan secara baik dan  dapat  berdampak  secara  nyata  bagi kehidupan  masyarakat.  Secara  mudah  agar dapat memahami substansi dalam mempengaruhi  bekerjanya  hukum  dengan baik maka dalam membentuk sebuah aturan harus  disesuaikan  dengan  keinginan  rakyat. Rakyat  inilah  yang  berdaulat  penuh  untuk membentuk  serta  menggunakan  aturan  ini untuk mempermudah menjalankan kehidupannya. Keadaan yang terbalik justru kita  sebagai  pembentuk  hukum  malah diperbudak oleh ciptaan sendiri. Hemat kata penulis,  jika  ingin  menciptakan  aturan secara baik harusnya dengan cara menginisiasi setiap kebutuhan yang diinginkan  masyarakat. Structure dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum atau law  enforcemet dalam  kehidupan bermasyarakat. Sangat disadari bahwa peran oknum  penegak  hukum  mempunyai  andil yang  cukup  besar  dalam  fase  penegakan hukum.  Maka  dari  itu  untuk  menciptakan efektifitas  pemberlakuan  hukum  yang sempurna  dalam  masyarakat  harus  dengan oknum penegak hukum yang sempurna pula. Culture merupakan perwujudan dari bekerjanya  hukum  secara  efektif  dan sempurna.  Masyarakat  secara  alamiah memiliki self regulation untuk menciptakan ketertiban  hukum  walaupun tidak  sempurna bagi  kehidupan  yang  luas.  Namun setidaknya self regulation yang  menjadi modal  dasar  secara  minimal  ini  dapat
dikembangkan  untuk  menciptakan  budaya hukum  pada  masyarakat  jika  diarahkan dengan  tepat.  Penegakan  hukum  dapat berjalan  secara  sempurna  jika  masyarakat mempunyai kebiasaan untuk membudayakan hukum.
Embrio hukum yang
berupa kedisiplinan  dalam  menjalankan  setiap aturan  akan  terasa  mudah  jika  masyarakat telah  terbiasa  melakukan  hal-hal  yang menjadi kesepakatan di masyarakat itu. Jika masyarakat  telah  membiasakan  diri  untuk melakukan  taat  hukum,  maka  dengan sendirinya bekerjanya hukum itu akan lebih ringan.  Indikasi  masyarakat  itu  baik  jika mesin  hukum  itu  bekerja  secara  ringan. Menurut  Andi  Hamzah,  penegakan  hukum yang  cocok  dengan  kondisi  Indonesia meliputi  segi  preventif  dan  represif, terutama yang memiliki keterlibatan pemerintah  untuk  turut  aktif  meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat.  Lebih  lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan  sangatlah  rumit,  karena  hukum lingkungan  berdiri  di  atas  titik  pertemuan pelbagai bidang hukum, seperti administratif,  perdata,  dan  pidana,  bahkan kadangkala  sampai  menyentuh  juga  hukum pajak,  pertanahan,  tata  negara,  dan  hukum internasional  baik  publik  maupun  privat (Andi Hamzah, 2005).
Bahwa dikatakan dalam konsideran UU Nomor  18  Tahun  2013,  perusakan  hutan telah  menjadi  kejahatan  yang  sangat  luar biasa,  terorganisir  dan  berdampak  buruk bagi  kelangsungan  hidup  manusia.  Perlu penanganan  khusus  dalam  mengatasi perilaku  yang  dapat  merusak  kelestarian hutan  dengan  dasar  aturan  yang  kuat  dan mendukung. Masyarakat tidak boleh terdiam saja, sementara kerusakan hutan telah terjadi banyak  manusia  tidak  menyadari  perilaku yang  mereka  perbuat  sangat  berdampak buruk  pada  kelestarian  hutan.  Perilaku pembakaran  hutan  untuk  membuka  lahan, pembalakan  liar  guna  mengasilkan  pundi- pundi rupiah ataupun menghilangkan fungsi hutan sebagai lahan hijau untuk pembangunan  infrastruktur  dengan  tidak melihat dampak
kerusakan yang
ditimbulkan.  Walaupun  telah  ada  peraturan yang mengatur terhadap segala perlindungan hutan  akan  tetapi  penegakan  hukum  harus terus dilaksanakan.
Suatu  perbuatan  pidana  atau  kejahatan yang  berdampak  pada  kerusakan  hutan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara  pidana  tersendiri.  Seseorang  yang telah  melakukan  tindak  pidana  belum  tentu dapat  dipidana  karena  sebelum  menentukan terdakwa  dipidana,  terlebih  dahulu  harus ditetapkan  dua  hal  yaitu  apakah  perbuatan terdakwa  merupakan  tindak  pidana  atau bukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak perbuatan pidananya  (Wirya,  2015).  Dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  pencegahan  dan  pemberantasan hutan,  dijelaskan  bahwa  dalam  melakukan pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan hutan  harus  berlandaskan  pada  beberapa asas:  keadilan  dan  kepastian  hukum, keberlanjutan, tanggungjawab negara, partisipasi  masyarakat,  tanggung  gugat, prioritas serta keterpaduan dan koordinasi.
Upaya preventif dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan sosialisasi yang akan  membangun  kesadaran  masyarakat terhadap  pentingnya  perlindungan  hutan, terhadap  pelaku  tindak  pidana  tidak langsung  dihukum  namun  pelaku  tindak pidana  membuat  surat  pernyataan  dengan mengakui  kesalahannya  dan  tidak  akan mengulangi tindak pidana apabila mengulangi lagi maka akan dihukum sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  (Syithah  et  al., 2017).  Pemenuhan  kebutuhan  sumber  daya aparatur  pengamanan  hutan  harus  terpenuhi agar  pengawasan  serta  bentuk  penindakan pada  kegiatan  yang  dapat  merusak  hutan dapat  teratasi.  Pemerintah  juga  wajib memperhatikan pemenuhan kebutuhan sarana  dan  prasarana  pencegahan  dan pemberantasan  perusakan  hutan.  Kegiatan pengelolaan  lingkungan  hutan  akan  lebih baik jika sarana yang disediakan mendukung kegiatan  tersebut,  mengingat  pada  daerah- daerah  dengan  kawasan  hutan  biasanya
minim  dengan  prasarana  yang  mendukung pengawasan fungsi hutan.
Dalam  Pasal  10  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013  menjelaskan  bahwa setiap  tindak  perusakan  hutan  harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke  sidang  pengadilan  guna  penyelesaian secepatnya.  Dari  pasal  tersebut  terlihat bahwa  keseriusan  negara  dalam  menjamin perlindungan  keseimbangan  fungsi  hutan. Akan tetapi makna dari adanya ketentuan itu masih  kabur,  nyatanya  dalam  praktek  di lapangan  yang  terjadi  tidaklah  demikian. Banyak tindak pidana perusakan hutan tidak ada  tindakan  dari  pemerintah  sehingga pengrusakan hutan tetap terjadi dan sekarang kawasan  hutan  semakin  hari  semakin  rusak dan menjadi gundul. Ketentuan dalam Pasal 10  itupun  tidak  memberikan  maksud  yang eksplisit,  mengingat  dalam  pelaksanaannya tidak  dapat  memberikan  dampak  positif yang  berlebih  pada  penanganan  kasus pengrusakan  hutan.  Walaupun  demikian Pasal  itu memberikan pemahaman bagi  kita semakin  dipercepat  proses  yang  dilalui dalam penanganan tindak pidana pengrusakan  hutan,  segera  mungkin  dapat memutus rantai pengrusakan hutan sehingga kerusakan yang ditimbulkan dapat dihentikan secepat mungkin.
Ketentuan  perbuatan  perusakan  hutan dalam  undang-undang  disebutkan  dengan pembalakan  liar  atau  setiap  pemanfaatan  di kawasan  hutan  yang  tidak  dengan  izin pemerintah yang dilakukan secara
terorganisir.  Namun  dalam  Pasal    11  Ayat (3) terdapat ketentuan yang lebih mempersempit  eksistensi  penegakan  hukum dalam  pemberantasan  perusakan  hutan karena  memuat  aturan  bahwa  kelompok terstruktur  yang  melaksanakan  pemanfaatan di  kawasan  hutan  secara  terorganisir  tidak termasuk  kelompok  masyarakat  yang bertempat  tinggal  di  dalam  dan/atau  di sekitar  kawasan  hutan  yang  melakukan perladangan  tradisional  dan/atau  melakukan penebangan  kayu  di  luar  kawasan  hutan konservasi  dan  hutan  lindung  untuk keperluan  sendiri  dan  tidak  untuk  tujuan komersial.  Padahal  secara  catatan  banyak
kelompok  masyarakatt  disekitar  yang  justru melakukan  pengrusakan  hutan  walaupun mungkin  secara  tidak  langsung.  Seperti contoh  ketika  para  masyarakat  membuka lahan  perladangan  yang  dengan  merusak pohon di kawasan hutan dipastikan pada saat itu  sedang  terjadi  perusakan  hutan.  Kita dapat  membayangkan  satu  orang  membuka lahan  akan  mempengaruhi  orang  lain  yang dari  situ  akan  berdampak  kerusakan  hutan yang  meluas  karena semakin banyak  pohon yang akan ditebang.
Kelalaian  seorang  pejabat  dalam menjalankan  tugasnya  juga  memberikan konsekuensi  yang  berat  seperti  tertuang dalam  Pasal  106  yang  berbunyi  “ Setiap pejabat  yang  melakukan  kelalaian  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  28  huruf  h  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu  milyar  rupiah) ”.  Jika  merujuk  pada ketentuan  tersebut,  maka  tugas  seorang pejabat  (Polisi  Kehutanan)  sangat  vital sekali  karena  dalam  menjalankan  tugasnya tidak  boleh  lalai  sekalipun  berhadapan dengan  beberapa  pandangan  masyarakat yang  mengatakan  bahwa  kekayaan  alam yang ada di hutan berhak untuk diambil.
Revitalisasi  dalam  ketentuan  tindak pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2013  tentang  pencegahan  dan pemberantasan  perusakan  hutan  perlu  kita sikapi  secara  progresif.  Bahwa  ketentuan pidana telah dirumuskan secara baik, namun efek  yang  ditimbulkan  belum  dapat dirasakan.  Perusakan  hutan  terus  terjadi  di daerah-daerah  masih  banyak  penebangan pohon  di  kawasan  hutan  yang  dilakukan oleh beberapa masyarakat setempat ataupun kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para pengusaha dengan illegal logging atau yang sering  diketahui  sebagai  pembalakan  liar. Untuk  menyikapi  terjadinya  perusakan fungsi  hutan  itu  maka  tindakan  nyata  serta saling  sinergi  antara  bagian-bagian  yang saling  mendukung proses  penegakan
terhadap  tindak  pidana  perusakan  hutan harus segera diwujudkan.

## C. Simpulan
Pada hakikatnya kewajiban perlindungan hutan sebagaimana ditegaskan dalam  pasal  69  Undang-undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
menjelaskan  peran  serta  masyarakat  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Menjadi  sebuah  kewajiban  bagi masyarakat  di  sekitar  kawasan  hutan  untuk ikut  menjaga  kelestarian  dan  keseimbangan dalam  melakukan  pemanfaatan  hutan. Apabila  dilakukan  pengkajian  lebih  lanjut lagi dalam kaitannya
pengelolaan lingkungan  hidup  maka  Pasal  70  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009 menjamin  masyarakat  untuk  memiliki  hak dan  kesempatan  yang  sama  dan  seluas- luasnya  untuk  berperan  aktif  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.
Dalam  Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2013  tentang  pencegahan  dan pemberantasan  Perusakan  hutan,  dijelaskan bahwa  dalam  melakukan  pencegahan  dan pemberantasan  perusakan  hutan  harus berlandaskan  pada  beberapa  asas:  1) keadilan dan kepastian hukum; 2)
keberlanjutan; 3) tanggung jawab negara; 4) partisipasi  masyarakat;  5)  tanggung  gugat;
6)  prioritas;  serta  7)  keterpaduan  dan koordinasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmaddhian,  S.  (2013).  Peran  Pemerintah Daerah  Dalam  Mewujudkan  Hutan Koservasi  Berdasrkan  Undang-Undang Nomor  41  tahun  1999  Tentang
Kehutanan (Studi di Kabupaten
Kuningan). Jurnal  Dinamika  Hukum , Vol.13 (3),
446–456. https://doi.org/10.20884/1.JDH.2013.13 .3.250 Andi  Hamzah.  (2005). Penegakan  Hukum
Lingkungan . Sinar Grafika.
Anomsari,  E.  T.  (2013).  Partisipasi
Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Hutan Bersama  Masyarakat  (Studi  Kasus  Di Kecamatan  Karanggayam,  Kebumen).
Natapraja , 1 (1), 29–45. https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3463
August,  P.  S.  (2008).  Pelestarian  Fungsi Hutan  dan  Lingkungan  Hidup  Dalam Prespektif  Hukum  Lingkungan. Visi , Vol 16 (3), 575–594.
Bram, D. (2014). Politik Hukum
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup .  Setara Press.
Daud  Silalahi.  (2001). Hukum  Lingkungan Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Lingkungan di Indonesia . Alumni.
Hadi,  S.  (2017).  Hukum  Positif  Dan  The
Living Law (Eksistensi
dan Keberlakuannya  dalam  Masyarakat). DiH  Jurnal  Ilmu  Hukum , Vol.13 (26), 259–266.
Hiariej,  E.  O.  S.  (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka. Muhamad Erwin. (2015). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia . Refika Aditama.
Niapele,  S.  (2014).  Kebijakan  perlindungan hutan  pada  kawasan  hutan  lindung  Kie Matubu  Kota  Tidore  Kepulauan. Agrikan:  Jurnal  Ilmiah  Agribisnis  Dan
Perikanan , Vol.7 (1), 79–86. https://doi.org/10.29239/j.agrikan.7.1.79
-86
Sodik,  A.  (2015).  Peran  polri  dalam pemberantasan perusakan hutan. Jurnal Pembaharuan  Hukum , Volume  II (3), 419–426.
Sukanda  Husin.  (2009). Penegakan  Hukum Lingkungan di Indonesia . Sinar Grafika.
Syithah, E., Suhaimi, & Taqwaddin. (2017). Kebijakan  Pemerintah  Aceh  Dalam Penegakan  Hukum  Kehutanan. Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4 (1), 29–33.
Wirya,  A.  (2015).  Kebijakan  Formulasi Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan Tindak  Pidana  Kehutanan. Jurnal  IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan , Vol.3 (7), 19–41.