Akibat Hukum

## Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Program Jamsostek

## Siti Nurhasanah
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung Email : siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Program  Jamsostek  merupakan  program  publik  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1993  Tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja, yang  memberikan  hak  dan  kewajiban  secara  pasti  ( compulsory )  bagi  pengusaha dan  tenaga  kerja.Pada  kenyataannya  masih  ada  perusahaan  yang  tidak  mengikut serta  kan  tenaga  kerja  dalam  program  jamsostek,  sehingga  menimbulkan  akibat hukum  pada  perusahaan  yaitu  adanya  sanksi  administratif  dan  sanksi  kurungan, dan  ini  secara  tegas  telah  ditetapkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1992  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  tahun  1993  tentang  Penyelenggaraan Program  Jamsostek sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010.
Kata Kunci : Perusahaan, Program Jamsostek, Akibat Hukum
I. Pendahuluan Seiring perkembangan pembangunan  semakin  meningkat, secara  tidak  langsung  memberikan makna bahwa meningkatnya pembangunan yang terjadi dikarenakan  peran  manusia  dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera,  adil  dan  makmur  baik materiil  maupun  spiritual.  Hal  ini diwujudkan dalam bentuk penciptaan tenaga  kerja  melalui  lapangan  kerja dan  memperluas  kesempatan  kerja dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup bagi  diri  sendiri  maupun  keluarga. Peran  serta  tenaga  kerja  dalam pembangunan  nasional  tentu  diiringi dengan berbagai resiko yang dihadapinya,  oleh  karena  itu  bagi tenaga kerja harus diberikan perlindungan  hukum,  pemeliharaan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan  tenaga  kerja  sehingga dapat lebih meningkatkan produktivitas  tenaga  kerja  dalam perusahaan secara nasional. Program Jaminan Sosial Tenaga  Kerja  merupakan  bentuk perlindungan  hukum  yang  bertujuan pemeliharaan kesehatan serta
kesejahteraan  tenaga  kerja  dalam menanggulangi  resiko-resiko  dalam bekerja dan menciptakan ketenangan kerja pada perusahaan, selain itu juga jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dapat mendukung kemandirian  dan  harga  diri  manusia dalam  menghadapi  berbagai  resiko sosial ekonomi dalam kehidupan diri dan keluarga.Tindaklanjut perlindungan  hokum  dalam  bentuk Jamsostek, oleh Pemerintah dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  1992  Tentang  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  yang  isinya mengatur mengenai pemberian jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan pemeliharaan  kesehatan,  jaminan hari tua dan jaminan kematian.
Jamsostek  di  Indonesia  wajib dilaksanakan  oleh  semua  perusahaan dan  tenaga  kerja,  hal  ini  ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1993,

## menyatakan  bahwa  “  program
Jamsostek  wajib  dilaksanakan  setiap perusahaan”,  selanjutnya  Pasal  17 UU  No.3  Tahun  1992,  menyatakan bahwa”  Peserta  program  Jamsostek
adalah pengusaha dan pekerja (tenaga  kerja).  Jelas  bahwasannya program Jamsostek wajib hukum nya untuk dilaksanakan perusahaan dengan program memberikan jaminan  social,  memberi  hak  kepada tenaga kerja dan membebani kewajiban pada kedua pihak terutama  perusahaan  selaku  pihak pengusaha.Program wajib ini dimaksudkan  untuk  mencegah  para pekerja  dari  kemerosotan  kualitas hidup , akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan  yang  tidak  ikut  dalam program jamsostek dan belum mendaftarkan  karyawannya  sebagai peserta dengan dalih misalnya perusahaan  baru  berdiri  sehingga pegawainya pun masih dalam training. 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 juga menjelaskan dengan  tegas  bahwasanya  iuran jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan  kesehatan  ditanggung pengusaha,  sementara  iuran  jaminan hari  tua  ditanggung  bersama  oleh pengusaha dan tenaga kerja, dan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program  jamsostek  dikenakan  sanksi pidana dan sanksi administrasi.
Menindaklanjuti penjelasan- penjelasan  yang  ada  maka  perlu diadakan penelitian dengan permasalahan:Bagaimanakah hubungan  hukum  yang  terjadi  dalam
Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  dan Bagaimanakah  akibat  hukum  bagi perusahaan yang tidak melaksanakan
1 Lampung post, 12 Desember 2010
program  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja.

## II. Pembahasan

## 2.1. Filosofi dan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jamianan  Sosial  Tenaga  Kerja dilandasi dengan filosofis
kemandiriin  dan  harga  diri  manusia dalam  menghadapi  resiko  social ekonomi.  Kemandirian  berarti  tidak tergantung  pada  orang  lain  dalam membiayai  perawatan  sewaktu  sakit, dalam  membiayai  hidup  di  hari  tua dalam mengurus keluarga jika meninggal  dunia.  Harga  diri  berarti jaminan-jaminan  tersebut  diperoleh sebagai hak bukan atas belas kasihan orang  lain,  karena  memang  jaminan social merupakan hak tenaga kerja.
Dalam melearisasikan jaminan- jaminam  dalam  program  jamsostek memerlukan  pembiayaan  yang  harus ditanggung  oleh  pengusaha  dan tenaga  kerja.  Namun  hendaknya tidak terlalu memberatkan dan masih dalam batas-batas yang dapat
dijangkau, oleh karena itu perlindungan  yang  berikan  juga hanya bersifat dasar dan esensial saja seperti yang ditetapkan dalam peraturan  pelaksana  dari  UU  No.  3 Tahun 1992, yaitu Peraturan Pemerintah  nomor  14  Tahun  1993
Tentang  penyelenggaraan  program jaminan  social  tenaga  kerja  yang sampai  saat  ini  telah  mengalami 5(lima)  kali  perubahan  dan  yang terakhir  yaitu  Perstursn  Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 yang kesemua nya ditujukan untuk meninggatkan pelayanan bagi peserta jaminan social tenaga kerja.
Jaminan-jaminan yang diberikan juga  harus  memberikan  kemanfaatan bagi  tenaga  kerja  dan  keluarganya dalam menghadapi resiko-resiko
sosial  ekonomi  yang  bersangkutan. Pembiayaan dan kemanfaatan jamsostek  dapat  optimal,  apabila pelaksanaannya harus dilakukan secara  gotong  royong,  dimana  yang muda membantu yang lebih tua, yang sehat membantu yang sakit, dan yang berpenghasilan  tinggi    membantu yang berpenghasilan rendah.
2.2. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
a. Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja maupun penyakit  akibat  kerja  merupakan risiko  yang  dihadapi  oleh  tenaga kerja  yang  melakukan  pekerjaan, untuk menggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya  yang  diakibatkan oleh  kematian  atau  cacat  karena kecelakaan  kerja  baik  fisik  maupun mental,  maka  perlu  adanya  jaminan kecelakaan kerja. Mengingat gangguan  mental  akibat  kecelakaan kerja sifatnya sangat relative sehingga  sulit  ditetapkan  derajat cacatnya maka jaminan dan santunan hanya diberikan dalam hal terjadinya cacat mental tetap yang mengakibatkan  tenaga  kerja  yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.

## b. Jaminan Kematian
Tenaga  kerja  yang  meninggal dunia  bukan  akibat  kecelakaan  kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan,  dan  sangat  berpengaruh pada  kehidupan  social  ekonomi  bagi keluarga  yang  ditinggalkan.  Oleh karena itu diperlukan jaminan kematian  dalam  upaya  meringankan beban  keluarga  baik  dalan  bentuk biaya  pemakaman  ataupun  santunan berupa uang .
c. Jaminan Hari Tua Jaminan hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena  tidak  lagi  mampu  bekerja. Akibat  terputusnya  upah  tersebut menimbulkan  kerisauan  bagi  tenaga kerja  dan  mempengaruhi  ketenangan kerja  sewaktu  mereka  masih  bekerja terutama bagi mereka yang berpenghasilan  rendah.  Jaminan  hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala  pada  saat  tenaga  kerja mencapai  usia  55  (lima  puluh  lima) tahun  atau  memenuhi  persyaratan tertentu.

## d. JaminanPemeliharaan Kesehatan
Pemeliharaan kesehatan diamksudkan  untuk  meningkatkan produktifitas  tenaga  kerja  ,  sehingga dapat  melaksanakan  tugas  sebaik- baiknya dan merupakan upaya kesehatan  dibidang  penyembuhan (kuratif).  Oleh  karena  itu  upaya penyembuhan memerlukan dana yang  tidak  sedikit  dan  memberatkan jika  dibebankan  kepada  perorangan, maka  sudah  selayaknya  diupayakan penggulangan kemampuan masyarakat melalui program jamsostek.  Disamping  itu  pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan  kesehatan  tenaga  kerja yang  meliputi  upaya  peningkatan (promotif),  pencegahan  (preventif), menyembuhkan (kuratif), dan pemulihan  (rehabilitative),  dengan demikian  diharapkan  tercapainya derajat  kesehatan  tenaga  kerja  yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan pemeliharaan kesehatan selain  untuk  tenaga  kerja  yang bersangkutan juga untuk keluarga.
2.3.  Hubungan  Hukum    Dalam Jamsostek
Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga  kerja  untuk  mengatasi  resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggarannya menggunakan mekanisme  asuransi  sosial.  Sebagai program publik, Jamsostek memberikan  hak  dan  membebani kewajiban  secara  pasti  (compulsory) bagi  pengusaha  dan  tenaga  kerja berdasarkan  Undang-Undang  No.  3 tahun  1992,  berupa  santunan  tunai dan pelayanan medis, sedang kewajibannya adalah membayar iuran.  Iuran  program  JAMSOSTEK dihitung  berdasarkan  persentase  dari upah  keseluruhan  sebulan  yang diterima  oleh  tenaga  kerja,  Kecuali perhitungan  iuran  JPK  ditetapkan atas  dasar  upah  sebulan  yang diterima tenaga kerja setinggi- tingginya  Rp.  1.000.000,-  dengan pengertian  upah  lebih  dari  Rp. 1.000.000,-  hanya  dihitung  Rp. 1.000.000,- Program ini memberikan perlindungan  bersifat  dasar,  untuk menjaga  harkat  dan  martabat  manusia jika  mengalami  resiko-resiko  sosial ekonomi  dengan  pembiayaan  yang terjangkau  oleh  pengusaha  dan  tenaga kerja. Resiko  sosial  ekonomi  yang ditanggulangi  oleh  program  tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacad, hari  tua  dan  meninggal  dunia,  yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya  penghasilan  tenaga  kerja atau  membutuhkan  perawatan  medis.
Jaminan  Kecelakaan  Kerja  memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja  yang  mengalami  kecelakaan  pada saat  mulai  berangkat  bekerja  sampai tiba  kembali  dirumah  atau  menderita penyakit akibat hubungan kerja.Hak dan
Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Program Jamsostek Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan  usahanya  dan  berani menggalang  tujuan  yang  lebih  besar,
demikian pula premi-premi yang terkumpul  dalam  suatu  perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan  sebagai  dana  untuk  usaha pembangunan.  Hasilnya  akan  dapat dinikmati  masyarakat. 2 Dengan  adanya kegunaan positif tersebut, maka keberadaan  program  jamsostek  untuk kepentingan perlindungan diri terhadap perusahaan  khususnya  para  tenaga kerja perlu dipertahankan dan dikembangkan.
Dalam  proses  penyelenggaraan akan melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak, yaitu: a. Hak Perusahaan atau Pengusaha 1. Menerima sertifikat atau tanda  bukti  telah  menjadi peserta Jamsostek setempat.
2. Menerima  bukti  penerimaaan iuran apabila melakukan pembayaran iuran setiap bulannya.
3. Menerima kembali dana yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dalam kasus kecelakaan kerja 4. Menerima  pelayanan  yang terbaik
b. Kewajiban  Perusahaan  atau
Pengusaha 1. Mendaftarkan  seluruh  tenaga kerja dalam program jamsostek sesuai dengan
2 Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam H.Man Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, perlindungan tertanggung,asuransi deposito, usaha perasuansian, Bandung 2004
hal 1
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
2. Melaporkan  dengan  benar data tentang perusahaan,
tenaga  kerja,  upah  serta perubahan kegiatan perusahaan 3. Mencatat  setiap  penambahan dan pengurangan tenaga kerja beserta  perubahan  upah  yang terjadi  dan  melaporkannya kepada  pihak  penyelenggara (BUMN) setiap bulannya.
4. Melaksanakan  iuran  bulanan tepat  waktu  (paling  lambat tanggal 15 bulan berikutnya)
5. Melaporkan perubahan mengenai; alamat perusahaan; kepemilikan perusahaan;  jenis  dan  bidang usaha c. . Hak Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1993,  hak-hak  atas tenaga kerja terdapat dalam ketentuan  Pasal  3  ayat  (2)  yang menyatakan  “  Setiap  tenaga  kerja berhak  atas  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja”,  jaminan  sosial  tenaga  kerja yang  dimaksud  adalah  Jaminan Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Jaminan Kematian  (JK),  JKM,  dan  JPK.  Hal ini  terlihat  jelas  dalam  beberapa Pasal didalam UU No. 3 Tahun 1992. Mengenai  hak  tenaga  kerja  dalam JKK  ditentukan  dalam  Pasal  8  ayat (1) dan (2) serta Pasal 9.
Pasal  8  :  Tenaga  kerja  yang tertimpa  kecelakaaan  kerja  berhak menerima  jaminan  kecelakaan  kerja (ayat 1), termasuk tenaga kerja dalam jaminan  kecelakaan  tenaga  kerja yaitu:
a. Magang dan murid  yang bekerja pada  perusahaan  baik  yang menerima upah maupun tidak
b. Mereka yang memborong pekerjaan  kecuali  jika  yang memborong adalah perusahaan c. Narapidana  yang  dipekerjakan diperusahaan (ayat 2).
Pasal 9 :  Jaminan kecelakaaan Kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 8 ayat (1),meliputi:
a. Biaya Pengangkutan
b. Biaya  pemeriksaan,  pengobatan, dan/atau perawatan
c. Biaya rehabilitasi
d. Santunan  berupa  uang  yang meliputi:  santunan  sementara tidak  mampu  bekerja;  santunan cacat  sebagian  untuk  selama- lamanya;  santunan  cacat  total untuk  selama-lamanya baik  fisik maupun  mental;  dan  santunan kematian
d.   Kewajiban Tenaga Kerja Setiap  tenaga  kerja  yang menjadi peserta jamsostek, berkewajiban:
1. Memberikan data pribadi dengan jelas  dan  benar  pada  saat pendaftaran
2. Bagi yang sudah pernah terdaftar kemudian  pindah  kerja  wajib melaporkan  nomor  KPJ  yang terdahulu kepada pemimpin perusahaan  yang  baru  untuk dilaporkan  pada  penyelenggara (BUMN).
Sedangkan  hak  tenaga  kerja mengenai JK terdapat dalam Pasal 12 ayat  (1)  dan  ayat  (2),  yaitu  Tenaga kerja  yang  meninggal  dunia  bukan akibat  kecelakaan  kerja,  keluarganya berhak atas jaminan kematian sebagimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:  biaya  pemakaman  dan santunan berupa uang.
Hak  tenaga  kerja  berkenaan dengan  JHT  (Jaminan  Hari  Tua) terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat  (2)  serta  Pasal  15,  sedangkan
hak  tenaga  kerja  terhadap  JHT terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat  (2),  yaitu  Tenaga  kerja,  suami atau istri, dan anak berhak memperoleh  jaminan  pemeliharaan kesehatan.  Jaminan  pemeliharaan kesehatan  meliputi:  rawat  jalan tingkat  pertama;  rawat  jalan  tingkat lanjutan;  rawat  inap;  pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;  penunjang  diagnostik; pelayanan  khusus  dan  pelayanan gawat darurat. Menindalanjuti penjelasan- penjelasan  mengenai  hak  tenaga  kerja diatas,  dapat  dijelskan  bahwasannya hak  tenaga  kerja  yaitu:  (1)  menerima kartu  peserta  jamsostek  (KPJ)  ,  (2) menerima  jaminan  yaitu  berupa  uang yang  merupakan  realisasi  atas  JKK,  JK, dan JHT, (2) berupa pelayanan yaitu JPK.
Adapun hak-hak Peserta Program JPK: 1. Memperoleh  kesempatan  yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal  dan  menyeluruh,  sesuai kebutuhan dengan standar pelayanan yang ditetapkan, kecuali pelayanan khusus  seperti  kacamata,  gigi palsu,  mata  palsu,  alat  bantu dengar,  alat  Bantu  gerak  tangan dan  kaki  hanya  diberikanÂ Â kepada  tenaga  kerja  dan  tidak diberikan kepada anggota keluarganya 2. Bagi  Tenaga  Kerja  berkeluarga peserta tanggungan yang diikutkan  terdiri  dari  suami/istri beserta 3 orang anak dengan usia maksimum  21  tahun  dan  belum menikah.
3. Memilih fasilitas kesehatan diutamakan  dalam  wilayah  yang sesuai  atau  mendekati  dengan tempat tinggal.
4. Dalam keadaan Emergensi peserta  dapat  langsung  meminta pertolongan pada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk oleh PT Jamsostek (Persero) ataupun tidak 5. Peserta berhak mengganti fasilitas  kesehatan  rawat  jalan Tingkat  I  bila  dalam  Kartu
Pemeliharaan  Kesehatan  pilihan fasilitas  kesehatan  tidak  sesuai lagi  dan  hanya  diizinkan  setelah 6 (enam) bulan memilih fasilitas kesehatan  rawat  jalan  TingkatÂ I, kecuali pindah domisili
6. Peserta  berhak  menuliskan  atau melaporkan  keluhan  bila  tidak puas  terhadap  penyelenggaraan JPK  dengan  memakai  formulir JPK yang disediakan diperusahaan tempat tenaga kerja bekerja, atau PT. JAMSOSTEK (Persero) setempat 7. Tenaga  kerja/istri  tenaga  kerja berhak atas pertolongan persalinanÂ   kesatu,  kedua  dan ketiga
8. Tenaga kerja yang sudah mempunyai 3 orang anak sebelum menjadi peserta
program  JPK,  tidak  berhak  lagi untuk  mendapatkan  pertolongan persalinan. 3
Sedangkan  kewajiban  Peserta Program JPK meliputi :
1. Menyelesaikan Prosedur administrasi,  antara  lain  mengisi formulir Daftar Susunan KeluargaÂ  (Formulir Jamsostek 1a). 2. Menandatangani Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK)
3. Memiliki  Kartu  Pemeliharaan Kesehatan  (KPK)  sebagai  bukti 3 www.bumn.go.id/jamsostek /tentang- kami/product diakses 16 november 2013
diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 4. Mengikuti  prosedur  pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan
5. Segera  melaporkanÂ   kepada PT. JAMSOSTEK (Persero) bilamana terjadi perubahan anggota  keluarga  misalnya  : status  lajang  menjadi  kawin, penambahan  anak,  anak  sudah menikah  dan  atau  anak  berusia 21 tahun. Begitu pula sebaliknya apabila  status  dari  berkeluarga menjadi lajang
6. Segera melaporkan kepada Kantor PT. JAMSOSTEK (Persero) apabila Kartu Pemeliharaan  Kesehatan  (KPK) milik  peserta  hilang/rusak  untuk mendapatkan penggantian dengan membawa surat keterangan  dari  perusahaan  atau bilamana  masa  berlaku  kartu sudah habis.
7. Bila  tidak  menjadi  peserta  lagi maka  KPK  dikembalikan  ke perusahaan. 4
Program  Jamsostek  adalah  hak setiap  tenaga  kerja,  baik  dalam hubungan kerja maupun tenaga kerja luar hubungan kerja. Oleh karena itu, program  Jamsostek  tersebut  wajib dilakukan  oleh  setiap  perusahaan (pasal  3  ayat  [2]  jo.  pasal  4  ayat  (1) dan  ayat  (2)  UU  No.  3  Tahun  1992 tentang Jamsostek). Bahkan ditegaskan kembali  dalam  UU No. 3 Tahun  1992  bahwa  pengusaha  dan tenaga  kerja  wajib  ikut  dalam program Jamsostek (pasal 17). Persyaratan dan tata cara kepesertaan dalam program Jamsostek  diatur  lebih  lanjut  dalam PP  No.  14  Tahun  1993  tentang Penyelenggaraan  Jamsostek,  yang antara lain disebutkan, bahwa
4 ibid
pengusaha yang (telah) mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh)  orang  tenaga  kerja,  atau membayar  upah  paling  sedikit  Rp1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga  kerjanya  dalam  program Jamsostek pada badan
penyelenggara,  yakni  PT  Jamsostek (Persero).  Demikian  ketentuan  pasal 2  ayat  (3)  PP  No.  14  Tahun 1992. Hal  ini  mempertegas  bahwa status  badan  penyelenggara  (PT. Jamsostek) sebagai  penanggung, dan ini  keterkaitan  dengan  pihak-pihak dalam hukum asuransi yang menyatakan bahwa “dalam jamsostek  ada  pihak  penanggung yaitu BUMN selaku badan penyelenggara,  sebagai  tertanggung yaitu pengusaha dan ada pihak ketiga yang  berkepentingan  yaitu  tenaga kerja”. 5
Berlandaskan ketentuan- ketentuan tersebut diatas memperjelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pengusaha sebagai  pihak  tertangung  dan  badan penyelenggara sebagai pihak penanggung  lahir bukan berdasarkan suatu  perjanjian  dari  kesepakatan kedua  belah  pihak,  akan  tetapi disebabkan adanya ketentuan undang-undang  yang  bersifat  wajib, dan  pihak  ketiga  yaitu  tenaga  kerja merupakan pihak yang berkepentingan,  selanjutnya  apabila dilihat  dari  tujuan  jamsostek  untuk memberikan perlindungan
dan meningkatkan  kesejahteraan  tenaga kerja, maka hubungan hukum asuransi  digolongkan  asuransi  sosial yang  bersifat  wajib  ( compulsory insurance ).
Dengan  demikian,  apabila  di perusahaan  telah  mempekerjakan
5 Abdulkadir Muhammad. 2006  Hukum Asuransi Indonesia.PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 224.
pekerja  (dalam  hubungan  kerja)  100 orang  atau  lebih,  maka  tentu  sudah sangat wajib ikut dan mengikutsertakan  tenaga  kerjanya dalam  program  Jamsostek  pada  PT Jamsostek (Persero). Kalau perusahaan tidak ikut/tidak mengikutsertakan  tenaga  kerjanya dalam  Program  Jamsostek,  maka selain diancam dengan sanksi hukuman kurungan (penjara) selama- lamanya  6  (enam)  bulan  atau  denda setinggi-tingginya  Rp50  juta  (pasal 29  ayat  [1]  UU  No.3  Tahun  1992) juga  kemungkinan  dikenakan  sanksi administratif  berupa  pencabutan  izin usaha  (pasal  47  huruf  a  PP  No.14 Tahun  1992).  Bahkan,  perusahaan diwajibkan menanggung semua konsekuensi  yang  terjadi  dan  terkait dengan  program  jaminan  sosial tersebut, seperti konsekuensi bilamana  terjadi  kecelakaan  kerja, kematian  dan/atau  jaminan  hari  tua serta  jaminan  pelayanan  kesehatan (pasal 8 ayat [1] dan pasal 12 ayat [1] pasal  14  ayat  [1]  dan  pasal  16  ayat [1] UU No.3 Tahun 1992).
2.4. Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Mengikuti Program Jamsostek Undang-undang Nomor 3 Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja  mencantumkan  sanksi terhadap  setiap  orang  yang  tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan.Sanksi  pidana  ditentukan dalam  Pasal  29  sedangkan  sanksi administrasi,ganti  rugi,atau  denda menurut  Pasal  30  Undang-undang tersebut,akan  diatur  lebih  lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
a. Hukuman kurungan atau
denda
Sanksi  pidana  yang  ditentukan dalam  Pasal  29  Undang-undang Nomor  3  Tahun  1992  berupa kurungan  atau  denda.  Pasal  29  ayat (1) Undang-undang tersebut selengkapnya  menentukan,  ”Barang siapa  tidak  memenuhi  kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan  ayat  (3);  Pasal  18  ayat  (1),  ayat (2),  ayat  (3),  ayat  (4),  dan  ayat  (5); Pasal  19  ayat  (2);  Pasal  22  ayat  (1) dan  Pasal  26,  diancam  dengan hukuman  kurungan  selama  lamanya 6  (enam)  bulan  atau  denda  setinggi tingginya  Rp.  50.000  000,-  (lima puluh juta rupiah).”
Dalam ayat (2) ditentukan”Dalam  hal  pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama lamanya 8 (delapan)  bulan.”  Tindak  pidana sebagaimana  tersebut  dalam  ayat  (1) adalah  pelanggaran.Artinya  tindak pidana  tersebut  tidak  digolongkan kepada kejahatan,yang ancaman hukumannya lebih berat. Wiryono Prodjodikoro mengemukakan  bahwa  “..hukuman kurungan  hanya  diancamkan  pada tindak-tindak  pidana  yang  bersifat ringan.” 6 Jadi tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 29  tersebut  diatas  termasuk  tindak pidana ringan. Ancaman hukumannyapun  bersifat  alternative. Dapat  dipilih  hukuman  kurungan atau denda, tergantung kepada tuntutan jaksa dan putusan hakim
Akibat hukum bagi perusahaan yang  tidak  menjalankan  program
6 Wiryono Projodikoro, Asas asas Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta 2003, hal181
jamsostek  ini  adalah  Pengusaha dapat dikenai sanksi berupa hukuman kurungan  selama-lamanya  6  (enam) bulan  atau  denda  setinggi-tingginya Rp  50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah).
Apabila  setelah  dikenai  sanksi tersebut  si  pengusaha  tetap  tidak mematuhi ketentuan yang dilanggarnya,  maka  ia  dapat  dikenai sanksi ulang berupa hukuman kurungan selama-lamanya 8 (delapan)  bulan  dan  dicabut  ijin usahanya, apabila pengusaha melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Tidak  memenuhi  hak  buruh untuk mengikuti program
Jamsostek;
2) Tidak melaporkan adanya kecelakaan kerja yang menimpa  tenaga  kerja  kepada Kantor  Depnaker  dan  Badan Penyelenggara  dalam  waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam (2 hari); 3) Tidak melaporkan kepada Kantor  Depnaker  dan  Badan Penyelenggara  dalam  waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam (2 hari) setelah si korban dinyatakan  oleh  dokter  yang merawatnya  bahwa  ia  telah sembuh,  cacad  atau  meninggal dunia; 4) Apabila  pengusaha  melakukan pentahapan kepesertaan program jamsostek, tetapi melakukan  juga  pentahapan pada program jaminan kecelakaan kerja (program kecelakaan kerja mutlak diberlakukan  kepada  seluruh buruh tanpa terkecuali); Hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan  yang  telah  diatur  dalam Pasal  29  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  3 tahun 1992 & pasal 27 sub a PP No. 14  tahun  1993.  Sanksi  lain  yang
mungkin diterapkan
adalah berdasarkan  ketentuan  Pasal  29  ayat (1)  dan  (2)  UU  No.  3  tahun  1992 pada Pengusaha dapat dikenai sanksi berupa  hukuman  kurungan  selama- lamanya  6  (enam)  bulan  atau  denda setinggi-tingginya  Rp  50.000.000,- (lima  puluh  juta  rupiah).  Apabila setelah  dikenai  sanksi  tersebut  si pengusaha  tetap  tidak  mematuhi ketentuan  yang  dilanggarnya,  maka ia  dapat  dikenai  sanksi  ulang  berupa hukuman  kurungan  selama-lamanya 8  (delapan)  bulan  dan,  apabila pengusaha melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) tidak mengurus hak tenaga kerja yang  tertimpa  kecelakaan  kerja kepada  Badan  Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya;
2) tidak  memiliki  daftar  tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan- perubahan dan daftar kecelakaan kerja  di  perusahaan  atau  bagian perusahaan yang berdiri sendiri; 3) tidak menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan  yang  berhubungan dengan penyelenggaraan program jamsostek kepada Badan Penyelenggara;
4) menyampaikan  data  yang  tidak benar  sehingga  mengakibatkan ada  tenaga  kerja  yang  tidak terdaftar sebagai peserta program jamsostek; 5) menyampaikan  data  yang  tidak benar  sehingga  mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada si korban; 6) menyampaikan  data  yang  tidak benar  sehingga  mengakibatkan kelebihan  pembayaran  jaminan oleh Badan Penyelenggara;
7) apabila pengusaha telah memotong  upah  buruh  untuk iuran  program  jamsostek  tetapi
tidak  membayarkannya  kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan; b. Sanksi Administrasi Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  29  ayat  (1) dan  ayat  (2),  menurut  Pasal  30
Undang-undang  Nomor  3  Tahun 1992,  terhadap  pengusaha,  tenaga kerja,  dan  Badan  Penyelenggara yang  tidak  memenuhi  ketentuan Undang-undang  ini  dan  peraturan pelaksanaannya  dikenakan  sanksi administrasi,  ganti  rugi,  atau  denda yang  akan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah.
Sanksi  sebagaimana  tersebut diatas diatur dalam Pasal 47 Peraturan  Pemerintah  Nomor  14 tahun  1993  tentang  Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  84
Tahun 2010.
Pada intinya Pasal 47 Peraturan Pemerintah tersebut menentukan:
a. Pengusaha  yang  tidak  memenuhi ketentuan Pasal  12 ayat  (3), Pasal 4,  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  6  ayat (2),  Pasal  18  ayat  (1),  ayat  (2), dan  ayat  (3),  dan  Pasal  19  serta Pasal  20  ayat  (1),  dan  telah diberikan  peringatan  tetapi  tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha.
b. Pengusaha  yang  tidak  memenuhi ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda  sebesar  2%  untuk  setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang
seharusnya dibayar.
c. Badan  Penyelenggara  yang  tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diamaksud dalam Pasal 26
Undang-undang  Nomor  3  tahun 1992 dikenakan ganti rugi sebesar 1% dari jumlah jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan  Pemerintah  ini,untuk setiap  hari  keterlambatan  dan dibayarkan  kepada  tenaga  kerja yang bersangkutan.
Apabila  sanksi  yang  akan dikenakan adalah sanksi
administratif  berupa  pencabutan  izin usaha,  maka  BAP  yang  dibuat  oleh pegawai pengawas dinas tenaga kerja akan  diteruskan  oleh  pihak  dinas tenaga kerja kepada kejaksaan negeri untuk  dilakukan  pengusutan  atau penyidikan  lebih  lanjut  sampai  ke pengadilan negeri. Keputusan pengadilan negeri berupa pencabutan izin  usaha  dilakukan  bersama  pihak polri dan kejaksaan negeri. Selain sanksi-sanksi yang sudah  disebutkan  diatas,  ada  pula sanksi administratif berupa
pencabutan  ijin  usaha  seperti  yang diatur  dalam  Pasal  47  sub  a  PP  No. 14  tahun  1993. Peringatan  ini  dapat dikenakan apabila pengusaha melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1)    tidak  mendaftarkan  perusahaan dan  tenaga  kerjanya  sebagai peserta program Jamsostek kepada  Badan  Penyelenggara walaupun perusahaannya memenuhi kriteria untuk berlakunya program Jamsostek; 2)    tidak menyampaikan kartu
peserta  program  jaminan  sosial tenaga  kerja  kepada  masing- masing  tenaga  kerja  dalam waktu  paling  lambat  7  (tujuh) hari  sejak  diterima  dari  Badan Penyelenggara;
3)    tidak melaporkan perubahan:
a.       alamat perusahaan
b.       kepemilikan perusahaan
c.       jenis atau bidang usaha
d.       jumlah  tenaga  kerja  dan keluarganya  -  besarnya  upah setiap  tenaga  kerja  palling lambat  7  (tujuh)  hari  sejak terjadinya perubahan;
4  )    tidak  memberikan  pertolongan pertama  pada  kecelakaan  bagi tenaga kerja
III. Penutup Pasal  22  ayat  (1)  UU  No.  3
Thn 1992 dan PP No. 14 tahun 1993,
menjelaskan adanya kewajiban pengusaha  membayar  iuran  dan melakukan  pemungutan  iuran  yang menjadi  tanggungjawab  tenaga  kerja melalui  pemotongan  upah  tenaga kerja  serta  membayarkannya  pada badan  penyelenggara  dengan  waktu ysng telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa ada hubungan hukum berdasarkan antara pengusaha sebagai tertanggung dan  badan penyelenggara  (PT.  Jamsostek  ) selaku tertanggung serta tenaga kerja selaku pihak yang berkepentingan. Dalam  penyelenggaraan  jamsostek sebagaimana diatur dalam  UU No. 3 Thn 1992 , ada  dua jenis sanksi yang diberikan  kepada  pengusaha  selaku penanggungjawab  jamsostek  yaitu sanksi  administratif  dan  pidana, yaitu:   Hukuman penjara atau denda (Pasal  29  UU  No.  3  Th  1992)    dan Denda atas keterlambatan
pembayaran iuran ( Pasal 22 ayat (1)
UU  No.  3  Th  1992  jo  Pasal  10  ayat (3) PP No. 14 Th 1993

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum.PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, _________________________,2006 .Hukum  Asuransi  Indonesia. PT. Cutra Aditya Bakti, Bandung, Ginting Jamin, 2007. Hukum Perseroan  Terbatas.PT.  Citra Aditya bakti  lampung H.  Man  Suparman  Sastrawidjaja, 2004.Hukum Asuransi ; Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian.  PT.  Alumni, Bandung Abdulkadir Muhammad. 2006. Hukum  Perusahaan  Indonesia (Cetakan Ketiga Revisi) Citra Aditya Bakti. Bandung. Wiryono  Projodikoro,  2003  .Asas asas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1992  Tentang  Jaminan  Sosial tenaga kerja Peraturan  Pemerintah  Nomor  14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial tenaga kerja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  76  Tahun 2007 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah  Nomor  14  Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Tenaga Kerja Harian umum Lampung post, 2010 http//www.jamsostek.com www.bumn.go.id/jamsostek/tentang- kami/product diakses 16 november 2013