## Wajah Hukum

## Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional

## Putri Hasian Silalahi, Fiorella Angella Dameria
FakuLtas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang Correspondence: putri.205200011@stu.untar.ac.id, fiorella.205200124@stu.untar.ac.id
Abstract.  In  this  era  of  globalization,  internet  technology  is  growing  rapidly  from  time  to  time.  The  right  to privacy data is part of the privacy rights inherent in every individual. Until now the internet can be used as a new tool to commit a crime, especially cyber crime. The network is broad and can break through the barriers of national borders, enabling the occurrence of a cyber crime that can be carried out by crossing national borders or  better  known  as  transnational  crime.  This  cyber  crime  can  cause  great  losses  both  material  and  non- material. Moreover, cyber crime that is transnational in nature makes cyber crime require special treatment to handle  it.  Indonesia  carried  out  two  handlings  both  externally  and  internally.  Externally,  Indonesia  and  the National  Police  cooperate  with  the  Australian  Federal  Police.  Meanwhile,  internally  Indonesia  formed institutions such as Id-SIRTII, Trust+positive, the birth of the European Union Convention On Cybercrime Bill, Cyber Defense Competition, Development of Cyber Defense. External handling is carried out by the Indonesian government to overcome Cyber crime that is across national borders.

## Keywords :  Transnational Crime, Cyber crime, Data Leak
Abstrak. Di era globalisasi ini teknologi internet berkembang pesat dari waktu ke waktu. Hak atas data privasi merupakan bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap Individu. Hingga saat ini internet dapat dijadikan sebagai sarana baru untuk melakukan suatu kejahatan, terutama kejahatan cyber crime . Jaringan yang luas dan dapat menerobos penyekat batas negara, memungkinkan terjadinya suatu kejahatan cyber yang dapat dilakukan dengan  cara  melewati  lintas  batas  wilayah  negara  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  kejahatan  Transnasional. Kejahatan cyber  crime ini  dapat  menimbulkan  kerugian  yang  besar  baik  dari  materi  maupun  non  materi. Terlebih cyber  crime yang  bersifat  Transnasional  menjadikan Cyber  crime membutuhkan  perlakuan  khusus untuk menanganinya. Indonesia melakukan dua penanganan baik secara eksternal maupun internal. Penanganan secara  eksternal,  Indonesia  dengan  Polri  melakukan  kerjasama  dengan Australia  Federal  Police .  Sedangkan secara internal Indonesia membentuk lembaga seperti Id-SIRTII, Trust+positif, lahirnya RUU European Union Convention  On  Cybercrime,  Cyber  Defence  Competition ,  Pembangunan Cyber  Defence .  Penanganan  secara eksternal  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  mengatasi Cyber  crime yang  berada  di  Lintas  batas Negara.
Kata kunci : Kejahatan Transnasional, Cyber crime , Kebocoran Data

## PENDAHULUAN
Pengembangan  teknologi  yang  kian  pesat  kini  menyebabkan  segala  kegiatan  manusia  agar dapat  dilakukan  melalui  media  jaringan  komunikasi  dan  internet.  Sebuah  infographic  dari WebHostingBuzz menunjukkan jumlah pengguna internet pada tahun 1995 hanya berjumlah 16 juta orang saja. Pada pertengahan tahun 2010, angka tersebut meningkat pesat hingga hampir mencapai 2 triliun orang. Dengan kata lain, sejak tahun 2010, sekitar 28% dari keseluruhan populasi di dunia telah menggunakan  internet.  Jumlah  terbanyak  pengguna  internet  di  dunia  berasal  dari  benua  Asia,  yaitu dengan  3,8  miliar  pengguna.  Kemudian,  diikuti  oleh  benua  Afrika  dengan  1  miliar  pengguna  dan Eropa  dengan  800  juta  pengguna.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  perkembangan  teknologi  dapat mempengaruhi kehidupan sehari hari terhadap setiap orang di seluruh dunia. 1
Munculnya  situs  penelusuran  dan  media  sosial  turut  mendorong  perkembangan  internet  yang pesat  ini.  Seperti  Google,  Facebook,  YouTube,  Yahoo,  Tik  Tok,  Instagram,  Twitter  serta  dengan ratusan juta situs yang beredar di dunia maya dan bertambahnya jumlah perangkat yang mendukung koneksi  internet,  perkembangan  teknologi  yang  satu  ini  akan  terus  meningkat.  Dari  perkembangan tersebut  dapat  membawa  dampak  positif  dan  juga  dapat  menimbulkan  dampak  negatif.  Dampak positif  dari  perkembangan teknologi  terutama internet  dapat mempermudah  bagi  kita  untuk mencari
1 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data- Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.htm, diaskses pada 15 Maret 2023

## Putri Hasian Silalahi dan Fiorella Angella Dameria, Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data
Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional
informasi dengan cepat dan mudah, dalam berkomunikasi juga lebih fleksibel,  serta bisa menghibur melalui sarana media sosia yang telah ada saat ini. Tidak hanya dampak positif saja, perkembangan teknologi internet juga memiliki dampak negatif yang merugikan atau dapat disebut cyber crime . Penggunaan teknologi  internet  juga menciptakan  tantangan  yang  baru mengenai  perlindungan terhadap  privasi  dan  data  pribadi  seseorang.  Hal  tersebut  merupakan  yang  paling  sering  dianggap remeh dan sebenarnya mempunyai dampak yang sangat merugikan serta merupakan salah satu cyber crime yaitu  kebocoran data  pribadi.  Patut  dimengerti bahwa  kebocoran  data sangat berhubungannya dengan pembobolan data. Saat  data tidak sengaja terekspos ke internet serta situs yang tidak aman, seorang  peretas  dapat  dengan  mudah  akan  segera  mengakses  informasi  pribadi  seseorang   untuk melakukan  pembobolan  data  ( data  breach ).  Terlambatnya  peningkatan  keamanan  instrumen  serta regulasi  menjadi  salah  satu  penyebab  lemahnya  proses  proteksi  atau  perlindungan  mengenai  privasi dan data pribadi khususnya dalam ruang lingkup cyber crime . 2
Arti cyber  crime sendiri  ialah  jenis  kejahatan  yang  dilakukan  melalui  komputer  dan  juga jaringan  internet.  Komputer  sendiri  juga  digunakan  sebagai  alat  utama  untuk  melakukan  tindakan cyber crime , tetapi seringkali komputer juga dapat dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Cyber crime sudah  menjadi  ancaman  yang  merajalela  bagi  kelangsungan  hidup  manusia  yang  akibatnya sukar  untuk  ditangani , hal ini diakibatkan  karena   pesatnya  perkembangan teknologi  informasi yang berada  di  Indonesia . Maka  dari  itu, Badan  Siber dan Sandi  Negara  (BSSN) yang  dimana  menjadi lembaga  pelayanan  publik  resmi  negara  yang  bertujuan  untuk  menjaga  keamanan  siber  di  negara Indonesia menjadi perhatian publik karena dinilai tidak bisa melindungi data pribadi masyarakatnya yang  dimana  para  hacker  dapat  dengan  mudah  mengakses  data  pribadi  seseorang ,  akibatnya masyarakat menjadi tidak puas dengan performa kinerja lembaga siber dan sandi negara. Berdasarkan hasil  analisa  pengukuran  terhadap  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Pelayanan  Publik  lembaga  BSSN, dapat ditarik kesimpulan jika taraf kepuasan masyarakat Indonesia terhadap lembaga siber dan sandi negara  ini  menurun,  yang  awalnya  82,1  menjadi  76,54. Karenanya,  diperlukan  peran  penting  dari pihak kehumasan yang berperan menjadi penjaga serta pemulihan nama baik Badan Siber dan Sandi Negara yang sudah rusak akibat dari dampak kebocoran data publik. 3
Mengamati mengenai bahaya akan kebocoran data serta penyebaran data pribadi secara illegal, maka  sebagian  negara  sudah  melakukan  perlindungan  pada  beberapa  instrumen  hukum.  menjadi contoh,  perlindungan  ini  dituangkan  pada  beberapa  pasal  Undang-Undang  Dasar  1945  Republik Indonesia :
Pasal 28 G ayat (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28 H ayat (4) : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun. 4
Selain itu terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang  mengaturnya  dan  berbagai  Peraturan  Pelaksana  yang  memberikan  perlindungan  terkait kebijakan perlindungan data pribadi.
Perlindungan  data  pribadi  atau  privasi  ternyata  bukan  saja  sebagai  isu  nasional,  tetapi  telah menjadi  transnasional.  Keadaan  ini  dikarenakan  batas  negara  bisa  diterobos  dengan  teknologi komunikasi yang semakin pesat. Pertukaran serta pembobolan data melalui media komunikasi saat ini bisa  dilakukan  dimana  saja  dan  kapan  saja.  Maka  dari  itu,  dalam  tulisan  ini  penulis  akan  mengkaji mengenai  perlindungan  hukum  atas  penyalahgunaan data  pribadi  serta  peran  penegak  hukum  dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi sebagai kejahatan transnasional. 5
2 Ernest Dimitria, 2011, “Penggunaan Interner Berkembang Pesat”,   https://www.jagatreview.com/2011 /03/penggunaan-internet-berkembang-pesat/, diakses pada 15 Maret 2023
3 Badan  Siber  dan  Sandi  Negara,  2021,  “Survei  Kepuasan  Masyarakat”,  https://bssn.go.id/survei- kepuasan-masyarakat/ , diakses pada 15 Maret 2023
4 UUD 1945 Pasal 28 G dan H

## Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan penelitian
Pada  penelitian ini tentunya  menggunakan  suatu  pendekatan  penelitian  dengan tujuan  agar  dapat mempermudah  dalam  melakukan  penelitian,  Pendekatan  penelitian  merupakan  metode  atau  cara mengadakan  penelitian 6 .  Sesuai  dengan  jenis  penelitiannya  yaitu  penelitian  hukum  normatif (Yuridis-Normatif)  maka  dapat  digunakan  lebih  dari  satu  pendekatan.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang  -  undangan  ( Statuta  Approach ).  Diadakannya  Pendekatan perundang-undangan  tujuannya  untuk  meneliti  aturan  perlindungan  data  pribadi  mengenai kebocoran data dalam lingkup cyber crime sebagai kejahatan transnasional.

## 2. Rancangan Kegiatan
Dalam sebuah penelitian tentunya ada rancangan kegiatan yang dengan tujuan agar penelitian yang telah  dibuat  mendapatkan  hasil  yang  baik  serta  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Adapun rangcangan  kegiatan  dalam  penelitian  ini  yaitu  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  data pribadi  mengenai  kebocoran  data  dalam  lingkup cyber  crime sebagai  kejahatan  transnasional dengan  menggunakan  peraturan  pemerintah  indonesia  yaitu  UU  ITE.  Peneliti  melakukan penelitian ini selama 1 bulan yaitu dari bulan Maret hingga April 2023.

## 3. Ruang Lingkup atau Objek
Ruang  lingkup  serta  objek  harus  ada  dalam  suatu  penelitian  dengan  tujuan  sebagai  pembatas terkait  suatu  peristiwa  hukum  yang  dikasi  serta  diteliti  oleh  peneliti  terhadap  suatu  penelitian. Adapun  ruang  lingkup  terkait  masalah  yang  sedang  diteliti  yaitu  permasalahan  kebocoran  data serta penyalahgunaan data pribadi dalam lingkup cyber crime dengan menggunakan UU ITE serta juga sanksi yang di berikan sesuai dengan undang-undang tersebut.
Selanjutnya  objek  di  dalam  suatu  penelitian  tentunya  sangat  diperlukan  sebab  objek  tersebut adalah  suatu  target  yang  yang  hendak  diteliti  sang  peneliti  menggunakan  cara  ilmiah.  dengan demikian,  objek  pada  ilmu  hukum  merupakan  hukum  itu  sendiri. 7 Maka  dari  itu,  objek  pada penelitian  ini  yaitu  perlidungan  hukum  data  pribadi  mengenai  kebocoran  data  sebagai  kejahatan transnasional, baik dari hukum di indonesia maupun hukum internasional.

## 4. Bahan Dan Alat Utama
Dalam  penelitian  hukum  tidak  mengenal  adanya  data,  dikarenakan  dalam  penelitian  hukum khususnya  Yuridis  Normatif  bersumber  dari  penelitian  hukum  yang  diperoleh  dari  kepustakaan bukan dari lapangan maka dari itu istilah yang dikenal yaitu bahan dan alat hukum. Bahan dan alat hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu UU ITE.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ini adalah bahan hukum yang isinya terkait dengan ajaran atau doktrin para  ahli,  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  membantu  dan  atau menunjang  bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  yang  akan  memperkuat  penjelasannya  di dalamnya.  Data  ini  biasanya  digunakan  untuk  melengkapi  data  primer  dan  memberikan petunjuk  ke  arah  mana  peneliti  melangkah. 8 Di  antara  bahan-bahan  hukum  sekunder  dalam penelitian  ini  adalah  buku-buku,  tesis,  disertasi,  undang  –  undang,  jurnal  dan  dokumen- dokumen  yang  mengulas  tentang  perlindungan  data  pribadi  mengenai  kebocoran  data  dalam lingkup cyber crime sebagai kejahatan transnasional.
c. Bahan hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus  hukum,  ensiklopedia,  majalah, arikel,  jurnal,  undang  –  undang,  koran  dan  lain  sebagainya.  Bahan  hukum  tersier  ini  berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat di  dalam  Bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder.Dalam  penelitian  perlidungan
6 Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, hal 23.
7 Ishaq, (2017). Metode Penelitian Hukum , Bandung : Alfabeta, halaman 71.
8 I Made Pasek Diantha, (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Jakarta : Kencana, halaman 144.
hukum  data  pribadi  menganai  kebocoran  data  dalam  lingkup cyber  crime sebagai  kejahatan transnasional  ini  bahan  hukum  tersier  yang  dipakai  yaitu  situs  internet  yang  berhubungan dengan perlidungan hukum data pribadi serta sanksi yang berlaku jika menyalahgunakan data pribadi.  Alat  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dimana  penelitian  ini  merupakan penelitian hukum normatif maka alat utamanya yaitu dokumen yang terkait dengan perlidungan data pribadi dari penyalahgunaan data dan kebocoran data pribadi.
5. Tempat
Di  dalam  suatu  penelitian  untuk  menentukan  terjadinya  suatu  permasalahan  pasti  ada  tempat. Tempat  dalam  penelitian  ini  adalah  negara  Indonesia  karena  mengaji  perlindungan  hukum  data pribadi yang berada di indonesia serta UU ITE di indonesia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang terdapat pada penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen yaitu studi dengan cara membuat kajian yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang  berafiliasi  dengan  kaidah  perundang-undangan  maupun  dokumen-dokumen  yang  telah  ada. Maka  dari  itu,  pada  bagian  dalam  analisis  hukum  normatif  ini  peneliti  mengerjakan  kajian dokumennya  berupa  mengkaji  UU  ITE  nanti  akan  dikaitkan  dengan  buku-pustaka,  jurnal,  artikel serta website internet yang ada hubungannya dengan perlidungan hukum terhadap data pribadi.

## 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  merupakan  suatu  atribut  atau  sifat  atau  nilai  dari  obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta  setelahnya  ditarik  kesimpulannya. 9 Definisi  variabel-variabel  penelitian  harus  dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut :
a. Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  adalah  perlidungan  untuk  berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan oleh  aparat  penegak  hukum  dengan  tujuan  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 10
b. Data Pribadi Menurut  UU  tentang  perlindungan  data  pribadi,  dijelaskan  bahwa  data  pribadi  merupakan setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan / atau non elektronik.
c. Kebocoran Data
Kebocoran data adalah transmisi data sensitif yang secara tidak sengaja bisa diakses oleh pihak tidak berwenang, baik ditransfer secara elektronik atau fisik. Ancaman kebocoran data biasanya terjadi melalui web dan email. Selain itu, bisa juga melalui perangkat penyimpanan data seluler, misalnya  media optik, hard drive , dan laptop.
d. Cyber crime Cyber  crime adalah  setiap  aktivitas  seseorang,  sekelompok  orang,  badan  hukum  yang menggunakan  komputer  sebagai  sarana  melakukan  kejahatan,  atau  menjadikan  komputer sebagai  sasaran  kejahatan.  Semua  kejahatan  tersebut  adalah  bentuk-bentuk  perbuatan  yang bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  baik  dalam  arti  melawan  hukum  secara material  maupun  melawan  hukum  secara  formal  atau  secara  singkat  yaitu  penggunaan komputer secara ilegal. 11
e. Kejahatan Transnasional
Kelompok  terorganisir  yang  tujuan  utamanya  mendapat  uang  baik  secara  legal  maupun  tidak legal  dengan  menjual  barang  dagangan  apapun  yang  dapat  memberikan  keuntungan  dengan resiko  sesedikit  mungkin.  Kegiatan  ini  meliputi  jual  beli  senjata,  narkotika,  kejahatan
9 Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods ). Bandung: Alfabeta, halaman 38.
10 C.S.T.  Kansil,  1989,  Peng antar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta  :  Balai  Pustaka, halaman 102
11 Andi Hamzah, (1992), Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26
kekerasan,  pemerasan,  pencucian  uang,  pornografi,  prostitusi,  kejahatan  komputer,  dan ekologi. 12

## 8. Teknik Analisis
Mengingat dalam peneletian ini merupakan penelitian normatif maka analisis data dalam penelitian perlindungan  hukum  data  pribadi  mengenai  kebocoran  data  dalam  lingkup cyber  crime sebagai kejahatan  transnasional  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Secara  kualitatif,  yaitu  mendeskripsikan kualitas serta  data  secara memadai pada  bentuk  kalimat  yang teratur,  logis,  tidak  tumpang  tindih dan  efisien untuk memudahkan pemahaman dan  interpretasi data. Maka dari itu, pada penelitian normatif ini menyampaikan penjelasan terkait dengan hal yang diteliti sesuai data yang ada dimana data  tersebut  mempunyai  mutu  yang  berkualitas  dan    hasil  penelitian  ini  dibuat  dalam  bentuk kalimat-kalimat yang teratur serta sistematik, dimana kalimat-kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Singkat Internet
Keberadaan  internet  diawali  dengan  adanya  rangkaian  pusat  yang  dibentuk  oleh  Badan penelitian asal Amerika yaitu ARPA (Advanced Research Projects Agency) pada tahun 1969. Badan penelitian ini memiliki kontribusi yang besar bagi perkembangan teknologi dunia. Akhirnya, ARPA memutuskan  untuk  membuat  jaringan  komputer  yang  dinamai  ARPANET  pada  tahun  1969.  Berkat adanya  ARPANET,  para  peneliti  tersebut  bisa  mengumpulkan  data-data  lewat  server  dan berkomunikasi satu sama lain. Pada saat itu, ARPANET berbentuk jalur atau kabel telepon dan dapat digunakan  oleh  kalangan  tertentu  saja.  Untuk  mempercepat  proses  transmisi  data,  ARPANET mengajak kerjasama NOVEL untuk menciptakan data-data tersebut bisa dipecah menjadi paket yang lebih kecil lewat teknologi packet switching. 13
Di indonesia internet muncul sekitar pada tahun 1990-an. saat itu, internet lebih dikenal dengan sebutan  Paguyuban  Network.  Berikut  merupakan   beberapa  nama  yang  berjasa  terhadap pembangunan  internet  di  Indonesia  yaitu,   M.  Samik  Ibrahim,  Suryono  Adisoemarta,  Muhammad Ihsan,  Robby  Soebiakto,  Putu,  Firman  Siregar,  Adi  Indrayanto,  serta  Onno  W  Purbo.  Proses pembangunan  jaringan  internet  pada  Indonesia terjadi  lebih  kurang tahun  1992  sampai  1994.  Setiap tokoh  tersebut  sudah  memberi  sumbangsih  melalui  keahliannya  dengan  menciptakan  jaringan komputer  serta  internet  pada  Indonesia.  Seiring  berjalannya  waktu,  internet  di  Indonesia  mulai mengalami  perkembangan.  Layanan  ISP  pertama  di  Indonesia  diluncurkan  menggunakan  nama IPTEKNET  pada  1994.  sementara  itu,  di  tahun  yang  sama,  PT  IndoInternet  atau  IndoNet  didirikan dan  mulai beroperasi.
Semakin  tahun  perkembangan  internet  di  Indonesia  semakin  maju.  saat  ini,  masyarakat Indonesia  telah  mampu  menghasilkan  akses  internet  sendiri  dari  ragam  perangkat  elektronik. kemudian,  pada  1995,  mulai  ada  internet  yang  bisa  diakses  di  luar  negeri.  dengan  memakai  remote browser  Lynx  di  Amerika  serikat,  para  pemakai  internet  di  Indonesia  mampu  mengakses  internet tersebut.  Satu  tahun  berselang,  di 1996,  usaha  warung  internet  atau  disingkat  warnet  mulai tumbuh. sementara  itu,  di  tahun  1998,  internet  telah  memegang  peranan  krusial  pada  berbagai  kegiatan reformasi serta perubahan demokrasi di Indonesia.Internet akan terus berkembang dari tahun ketahun dan semakin mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun. 14

## Perkembangan Penggunaan Internet
Berdasarkan  dari   laporan  We  Are  Social  dan  Hootsuite, jumlah  pengguna  internet  di  seluruh dunia  sudah  mencapai  5,07  miliar  orang  di  Oktober  2022.  Jumlah  dari  angka  tersebut  mencapai
12 Bambang Cipto, (2010), Hubungan Internasional di Asia Tenggara , Yogyakarta:Pustaka Pelajar,  Hal 224
13 Cicin  Yulianti,  2022,  “Sejarah  Internet  Dimulai  Tahun  1969,  Bagaimana  Awal  Mulanya?”, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6370204/sejarah-internet-dimulai-tahun-1969-bagaimana-awal- mulanya diakses pada 18 Maret 2023
14 Verelladevanka  Adryamarthanino,  2023,  “Sejarah  Internet  di  Indonesia,  Ada  Sejak  Orde  Baru” https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/30/150000579/sejarah-internet-di-indonesia-ada-sejak-orde- baru?page=all, diakses pada 18 Maret 2023
63,45%  dari   populasi  global  yang  totalnya  7,99  miliar  orang.  Jumlah  pengguna  internet  global  di Oktober  2022  melambung  3,89%  dibandingkan  periode  tahun  lalu  ( year-on-year /yoy),  yang  masih 4,88  miliar  orang  di  Oktober  2021.  Sebagian  besar  pengguna  internet  global  atau  92,1%  memakai handphone  untuk online. handphone  kini  menyumbang  lebih  dari  55%  waktu online kita  dan menyumbang  hampir  60%  dari  lalu  lintas web dunia.  Meski  handphone  sangat  populer,  laporan tersebut menyebut dua pertiga pengguna internet global masih memakai laptop dan komputer dalam melakukan aktivitas online mereka.
Seiring dengan pertumbuhan pengguna internet, pengguna media sosial pada seluruh dunia juga terus  semakin  tinggi  sampai  mencapai  4,74  miliar  orang  di  Oktober  2022,  setara  59,32%  penduduk dunia.  Laporan  ini  menyatakan  terdapat  190  juta  pengguna  baru  yang  bergabung  ke  media  sosial antara  Oktober  2021  hingga  Oktober  2022.Jika  dirata-ratakan,  secara  global ada  lebih  dari  setengah juta pengguna media sosial baru setiap hari, atau 6 pengguna baru per detiknya. 15
Selain  perkembangan  penggunaan  internet  di  dunia  yang  sangatlah  bertambah  dari  tahun ketahun,  di  indonesia  sendiri  juga  penggunaan  internetnya  juga  semakin  berkembang  pesat  dan bertambah populasinya setiap tahunnya. Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia  sudah  mencapai  212  juta  di  Januari  2023.  Pernyataan  tersebut  berarti  sekitar  77%  dari populasi  Indonesia  telah  menggunakan  internet.  Angka  penggunaan  internet  pada  Januari  2023 bertambah  tinggi  3,85%  dibanding  pada  tahun  lalu.  Berdasarkan  Januari  2022,  jumlah  pengguna internet di Indonesia tertulis sebanyak 205 juta jiwa.  Melihat fenomena ini, jumlah pengguna internet di  Indonesia  selalu   bertambah  setiap  tahunnya.  Akan  halnya,  peningkatan  pengguna  internet  di indonesia terjadi pada 2017.
Rata-rata  orang  Indonesia memakai  internet  selama  7  jam  42 menit setiap  harinya.  Selain itu, 98,3% pengguna internet di Indonesia memakai telepon genggam.  Meski begitu, Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak penduduknya belum terkoneksi internet. We Are Social mencatat, ada 63,5  juta  penduduk  di  indonesia  yang  belum  terkoneksi  internet  pada  awal  2023.   Jumlah  tersebut merupakan  yang  terbesar  kedelapan  di  dunia.  Posisi  pertama  ditempati  yaitu  India  dengan  730  juta penduduk belum terkoneksi internet. 16

## Pengelolaan Data Serta Informasi Pribadi di Indonesia
Perkembangan  teknologi  informasi  komunikasi  berbasis  personal  komputer  telah  berkembang sangat  pesat  di  masyarakat.  masyarakat  lalu  dimudahkan  menggunakan  perkembangan  teknologi tersebut. 17 salah satu kemudahan teknologi yang dirasakan masyarakat ialah dengan adanya internet. Penggunaan internet di berbagai bidang kehidupan tidak saja menghasilkan segala sesuatunya sebagai lebih  praktis,  tetapi  juga  memunculkan  sejumlah  konflik  termasuk  pada  bidang  hukum.  salah  satu persoalan hukum yang bisa ada yakni berkaitan dengan perlindungan data pribadi ( the protection of privacy rights ).
Hubungan  masyarakat  digital  dalam  menggunakan  internet  sangat  bergantung  di  ketersediaan ( availability ),  keutuhan  ( integrity )  serta  kerahasiaan  ( confidentiality )  informasi  pada  ruang  siber, 18 menjadi  contoh  jika  seorang  melakukan  transaksi  atau  registrasi  pada  suatu  organisasi  atau  mailing list  pada  internet,  maka  yang  bersangkutan  wajib  mengirimkan  data-data  pribadi  tertentu 19 .  Adapun perkara-perkara pencurian data pada Indonesia Adalah sebagai berikut:
1. Kasus Pembobolan atau Pencurian Data pribadi
15 Cindy Mutia Annur, 2022, “Jumlah Pengguna Internet Tembus 5 Miliar Orang pada OK]ktober 2022”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/23/jumlah-pengguna-internet-global-tembus-5-miliar-orang- pada-oktober-2022, diakses pada 18 Maret 2023
16 Monavia  Ayu  Rizaty,  2023,  "Pengguna  Internet  di  Indonesia  Sentuh  212  Juta  pada  2023", https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023,  diakses  pada 18 Maret 2023.
17 Nani widya sari, 2018, kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer, jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan, Vol. 5, No. 2, Halaman 578.
18 Hidayat  Chusnul  Chotimah,  2019,  Tata  Kelola  Keamanan  Siber  Dan  Diplomasi  Siber  Di  Indonesia Dibawah Kelembagaan Badan Siber Dan Sandi Negara, Jurnal politica, Vol. 10, No. 2, Halaman 114
19 Rosalinda Elsina Latumahina, 2014, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Halaman 14
kasus  pembobolan  serta  kebocoran  data  dan  informasi  ialah  problematika  yang  sedang terjadi di Indonesia. Gemalto melaporkan, jumlah data yang dibobol per harinya mencapai 6,9 juta data.  Hal  ini  berdasarkan  laporan  pencurian  data  sejak  2013  hingga  2018  yang  jumlahnya sebanyak  14,6  miliar,  dan  hanya  4  persen  dari  jumlah  tersebut  yang  dilindungi  enkripsi  oleh pemiliknya.  Jika  dihitung  secara  statistik,  jumlah  data  yang  hilang  paling  banyak  berasal  dari perusahaan  media  sosial  sebanyak  56,11  persen  diikuti  dengan  data  milik  instansi  pemerintah dengan presentasi 26,62 persen dari keseluruhan data yang dibobol 20 .
Asal kebocoran data di semua sektor tersebut dari peretasan pihak luar ( malicious outsider ) serta  pihak  dalam  ( malicious insider ),  kebocoran  data  yang  tidak  disengaja  akibat  sistem  tidak aman ( accidental loss ), hacktivist, gawai atau ponsel yang raib, perangkat pemeras ( ransomware ), serta  berbagai  sumber  yang  tidak  bisa  diketahui.  Peretasan  data  pengguna  mampu  terjadi  Bila sistem  proteksi  data  pada  situs  tadi  tidak  ketat.  Akibatnya,  data  pribadi mampu diperjualbelikan. Padahal,  jaminan  perlindungan  data  telah  diatur  pada  Pasal  15  ayat  (1)  UU  ITE,  yang mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan platform. 21

## 2. Kasus Jual Beli Data dan Informasi Pribadi
Data  dan  informasi  pribadi  adalah  hal  harus  dilindungi  dan  disimpan  secara  ketat  supaya tidak  terjadi  kasus  peretasan  maupun  penjualan  data  pribadi  dan  informasi  yang  dilakukan  oleh pihak  ataupun  orang  yang  tidak  bertanggungjawab.  Kejadian  pembobolan  atau  pencurian  data pribadi  terjadi  karena  lemahnya  pengawasan  dan  juga  sebagian  perusahaan  maupun  instansi pemerintah  tidak  mengetahui  bagaimana  seharusnya  mengelola  data  yang  baik  dan  juga menggunakannya.
Kasus  penjualan  data  pribadi  seseorang  seperti  data  kependudukan  menunjukkan  bahwa pengelolaan data dan informasi tidak dikelola, diawasi, dan disimpan dengan baik dan aman. Data pribadi  yang  seharusnya  disimpan  dan  dilindungi  dengan  baik,  justru  beberapa  oknum  yang memperjual  belikan  data  dengan  bebas  mulai  dari  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  KTP elektronik  (KTP-el)  dan  Kartu  Keluarga  (KK).  Belum  adanya  regulasi  atau  aturan  tentang kejahatan  siber  dan  juga  kejahatan  pada  penyalahgunaan  data  dan  informasi  pribadi  merupakan salah satu penyebab tingginya kasus penyalahgunaan data dan informasi di Indonesia . Pemerintah perlu mempertimbangkan pengamanan pada infrastruktur informasi dan ekonomi digital. 22

## Tinjauan Atas Cyber crime serta Kaitannya dengan Tindak Penyalahgunaan Data pribadi
Cyber  crime adalah  salah  satu  bentuk  baru  dari  kejahatan  di  dunia  modern  yang  berbasis kecanggihan teknologi yang bersifat universal dimensional pada lingkup dunia maya yang berdampak negatif  di  realitas  kehidupan  manusia  yang  sesungguhnya.  Barda  Nawawi  Arief  mengutip  pendapat Volodymyr  Golubev  yang  menjelaskan  bahwa cyber  crime menjadi  bentuk  baru  dari  perilaku  anti- sosial Cyber  crime seringkali  diidentikan  dengan  kejahatan  komputer  atau  computer  crime.The  US Department  of  Justice  menyampaikan  pengertian  tentang  computer  crime  sebagai  setiap  perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan perihal komputer untuk menangani,mengkaji serta menuntutnya.
Tindak  penyalahgunaan  data  pribadi  Bila  dikaitkan  menggunakan cyber  crime termasuk  jenis cyber crime yang berbentuk infringements of privacy dimana bentuk cyber crime ini ialah mengambil data  pribadi  seseorang  yang  sudah  diisi  serta  terkomputerisasi  pada  bentuk  formulir  data  pribadi  yg lalu  data  tadi  dimanfaatkan  sang  pelaku cyber  crime untuk  melakukan  tindakan  yang  bisa mengakibatkan kerugian secara materi juga non-materi bagi korban. 23
20 Agustin  Setyo  Wardani,  2019,  Malindo:  Kebocoran  Data  Gara-Gara  Mantan  Staf  Perusahaan Kontraktor, https://www.liputan6.com/tekno/read/4069498/malindo-kebocoran-datagara-gara-mantan-staf- perusahaan-kontraktor (Diakses Pada 5 April 2023)
21 Rommy  Roosyana,  2019,  Pemerintah  mesti  lindungi  privasi  dan  data  pribadi  warganya,  [online] tersedia di: https://beritagar.id/artikel/berita/pemerintah-mesti-lindungi-privasi-dan-datapribadi- warganya  (Diakses Pada 05 April 2023)
22 Tirto.id,  2019,  UU  ITE  Dinilai  Belum  Cukup  Lawan  Kejahatan  Siber,  [online]  tersedia  di: https://tirto.id/uu-ite-dinilai-belum-cukup-lawan-kejahatan-siber-dgqU  (Diakses Pada 14 Desember 2019).
23 Satrio,  Muhamad  Bayu.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Dalam  Media  Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia.” JCA of LAW, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal 53.

## Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional

## Penyebab Terjadinya Kebocoran Data Pribadi Dalam Ruang Cyber crime
Kehidupan  individu  seakan  transparan  karena  kepercayaan  akan  tujuannya  mengumbar kehidupan pribadi di sosial  media. pada banyak hal, media online sangat berguna seperti persaingan ilmu  manajemen  media,  pasar  online  (e-commerce),  serta  yang  terutama  sebagai  sumber  berita terupdate.  Sayangnya,  masih  besar  orang  yang  memuat  privasinya  pada  berbagai  kancah  media online,  dominan  pada  antaranya  karena  lalai  atau  tidak  memahami  menahu  terhadap  dampak  atau ancaman apa saja yang bisa disebabkan kedepannya bila mengumbar privasi. berbagai aktualisasi diri yang dipertunjukkan pada ranah media online misalnya facebook, instagram, twitter, youtube,tiktok, game  serta  banyak  sekali  aplikasi  ataupun  media  sosial  lainnya  rentan  terhadap  dampak  buruk  , bahkan  diskriminasi  sosial  kerap  terjadi.  Hal  ini  berasal  dari  ‘badmind’  sebagai  akibatnya mengakibatkan  terjadinya  kejahatan  pada  dunia  siber  ( cyber  crime ),salah  satunya  kebocoran  data ( data leakage ).
Di  luar  negeri,masalah  privasi  ini  merupakan  perhatian  yang  utama.tak  jarang  saat  mengisi suatu  formulir  yang  menanyakan  data  pribadi  (nama,alamat,tempat  dan  tanggal  lahir,  agama,  status dan  lain  sebagainya)  tanpa  informasi  yang  jelas  tentang  penggunaan  data  ini.  Hal  ini  dapat memberikan peluang pada para pelaku tindak kejahatan menggunakan cara memegang data ini untuk diperjualbelikan  atau  dimanfaatkan  secara  tidak  bertanggung  jawab.  Bila  privasi  ini  dikaitkan menggunakan  aktivitas  e-commerce  yang  cakupannya  ialah  seluruh  dunia,  maka  kebijakan  privasi menjadi salah satu hambatan perniagaan antarnegara.Bila pelaku bisnis di Indonesia tak menerapkan kebijakan  privasi,mitra  bisnis  di  luar  negeri  tadi  tidak  bersedia  melakukan  transaksi  bisnis.Mereka berkewajiban menjaga privasi dari client atau users mereka. 24
Penerapan  Konsep  Indonesian  Data  Protection  System  (IDPS)  Melalui  Pengelolaan  Data  dan Informasi Sebagai Upaya perlindungan Data Pribadi
Indonesia Data Protection System (IDPS) merupakan sebuah sistem yang mampu mengurangi kejahatan siber khususnya pada penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Sistem ini bekerja untuk mengamankan data pribadi seseorang pada central data atau pusat pengumpulan data, selain itu IDPS juga memastikan pengelolaan data dan informasi seseorang dikelola dengan tepat, jika adanya sebuah koordinasi  dari  sistem  ini.  Sistem  IDPS  ini  dilekatkan  kepada  Kementerian  Komunikasi  serta Informatika  (Kominfo)  yang  dimana  IDPS  memiliki  2  unsur  yang  sangat  krusial  atau  urgent,  yaitu central  data  atau  data  authority  dan  data  officer.  Central  data  atau  data  authority  manfaatnya  ialah untuk mengumpulkan serta mengamankan setiap data dan info langsung yang masuk dari data officer, maka  dari  itu  data  officer  ditempatkan  di  semua  perusahaan  serta  instansi  pemerintahan  yang melakukan pengelolaan data dan informasi pribadi supaya lebih praktis untuk melakukan koordinasi terkait dengan data serta informasi pribadi yang dimiliki seseorang.
Central  data  atau  data  authority  adalah  tempat  ataupun  sentra  penyimpanan  data  serta  hanya dikelola  oleh  orang  yang  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  pengolahan  data  serta  informasi pribadi  tersebut,  central  data  juga  harus  mempunyai  keamanan  yang  sangat  ketat  sebab  merupakan tempat  utama  penyimpanan  data.  Sedangkan  data  officer  adalah  orang-orang  yang  memiliki wewenang  dan  keahlian  yang  ditunjuk  oleh  central  data  atau  data  authority  buat  melakukan pengelolaan data serta informasi pribadi di setiap perusahaan dan instansi pemerintah, yang lalu pada pekerjaannya ini  wajib melakukan  koordinasi  tentang pengelolaan  data  serta  informasi  pribadi  yang dikelola  sekali  dalam  24  jam,  supaya  central  data  memiliki  informasi  yang  up  to  date  terhadap pengelolaan data pribadi oleh perusahaan dan instansi pemerintah.
Kerjasama  Kominfo  menjadi  implementasi  dari  sistem  IDPS  ini  sangat  dibutuhkan  supaya IDPS pada implementasinya sebagai sebuah sistem yang kuat serta kokoh terhadap berbagai ancaman. ID-SIRTII,  ID-CERT,  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  Bareskrim  Polisi  Republik  Indonesia,  BSSN, serta  satuan  siber  Tentara  Nasional  Indonesia,  artinya  wujud  nyata  pemerintah  dalam  menyikapi tantangan  cybercrime  yang  terjadi  di  Indonesia,  tetapi  kelima  lembaga  tersebut  masih  belum menjangkau  sepenuhnya  terkait  menggunakan  data  protection  dan  data  surveillance,  perlindungan data  yang  dimaksud  merupakan  perlindungan  data  serta  informasi  yang  dimiliki  oleh  seseorang,
24 “Tinjauan   Yuridis   Perlindungan   Data   Pribadi   Terkait   Kebocoran  Data  Dalam  Ruang  Cyber Crime.” PETITUM, Vol.10, No.1,April 2022, hal 72.

## Putri Hasian Silalahi dan Fiorella Angella Dameria, Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional
keempat  lembaga  ini  hanya  penekanan  pada  penanggulangan,  dan  deteksi  dini,  serta  tidak memperhatikan bagaimana sebenarnya pengelolaan data dan informasi seseorang itu, apakah data dan informasi pribadi seseorang telah dikelola secara tepat serta baik, menggunakan adanya kerjasama ini juga sekaligus lembaga yang bertugas Kementerian Komunikasi dan Informatika ISSN (Badan Siber dan Sandi Negara) Melakukan kerjasama ID- SIRTII (Indonesian Security Incident Response team on Internet Satuan Siber TNI Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Indonesian Data Protection System  ID-CERT  (Indonesian  Computer  Emergency  Response  Team)  melakukan  pengawasan terhadap kinerja oleh data officer. Kerjasama yang dilakukan kominfo oleh keempat lembaga ini ialah untuk menaikkan keamanan siber di bidang pengelolaan data serta informasi pribadi.  IDPS menjadi sebuah sistem sebagai sebuah solusi dari permasalahan pengelolaan data serta informasi pribadi yang saat ini menjadi problem pada Indonesia. Hal ini ditunjukkan menggunakan identifikasi problematika yang sudah diuraikan sebelumnya. 25

## Pengaturan Perlindungan Hukum atas Data Pribadi
Pengaturan  perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  bisa  diperoleh  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang ada, contohnya UU ITE yang mengatur perihal perlindungan data pribadi. Selain itu, perlindungan hukum juga bisa diperoleh sesuai peraturan yang dibuat oleh situs, misalnya kebijakan privasi atau privacy policy, privacy notice, privacy statement juga ketentuan-ketentuan layanan situs. Proses  perlindungan  bagi  data  pribadi  di  Indonesia,  diatur  pada  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  No.20  tahun  2016  tentang  perlindungan  Data  pribadi  dalam  Sistem  elektronik. Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  pada  hal  ini  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika,terdiri  atas  sepuluh  tahapan.  Adapun  tahapan  perlindungan  data  langsung  adalah perolehan  dan  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisisan,  penyimpanan,  penampilan,  pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan suatu data pribadi.
UU  ITE  sudah  menyampaikan  definisi  atas  tindak  penyalahgunaan  data  pribadi  dalam  media elektronik,yaitu  sebagai  tindakan  dengan  sengaja  mengakses  komputer  serta/atau  sistem  komputer milik orang lain secara tidak sah dan  tanpa izin menggunakan bermaksud untuk menerima informasi elektronik  serta/atau  Dokumen  elektro  dan   melakukan  pembobolan  atas  sistem  keamanan  personal komputer   tersebut.istilah  mengakses  pada  definisi  ini  artinya  istilah  yang  sangat  populer dipergunakan  pada  bidang  informasi  dan   Transaksi  elektronika  (selanjutnya  dianggap  ITE).  Istilah dasar  mengakses  ialah  akses.  UU  ITE  memberi  tafsir  otentik  tentang  akses,  yaitu  sebuah  aktivitas melakukan  interaksi  menggunakan  sistem  elektronik  yang  berdiri  sendiri  atau  jaringan (Indonesia,2008). Adapun ketentuan pidana tersebut ada di Pasal 30 ayat 1 s.d 3. 26
Selain  itu  ada  juga  di  dalam  Pasal  3  Ayat  (4)  Per  kominfo  Nomor  5  tahun  2020  yang  berisi bahwa  pemerintah  mewajibkan  PSE  privat  untuk  melaporkan  seperti  sistem  elektronik,  Uniform Resource  Locator  (URL),  deskripsi  model  bisnis,  data  pribadi  yang  diproses  lalu  keterangan  lokasi pengelolaan, pemrosesan dan penyimpanan data sistem elektronik. Definisi data pribadi berdasarkan Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Pasal  1  Angka  1  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik  (“Permenkominfo  20/2016”)  bahwa  “Data Pribadi merupakan  data  perorangan tertentu  yang  disimpan,  dirawat,  dan  dijaga kebenaran  dan  juga dilindungi kerahasiaannya”. Dalam hal ini, yang termasuk data pribadi perorangan diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU 24/2013, meliputi:
a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
b. Sidik jari;
c. Iris mata;
d. Tanda tangan; dan
e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
25 Aswandi,  Ririn.  ”  Perlindungan  Data  dan  Informasi  Pribadi  Melalui  Indonesian  Data  Protection System (IDPS).” Jurnal Legalatif , vol 3, no 2,  Juni 2020, hal 177-183
26 Satrio,  Muhamad  Bayu.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Dalam  Media  Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia.” JCA of LAW, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal 52.

## Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional
Data  pribadi  penduduk  termasuk  dan  wajib  disimpan  serta  dilindungi  oleh  negara.  Maka  dari itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  privasi  artinya  hak  dari  seseorang  untuk  mendapatkan  kebebasan atau  keleluasaan  pribadi.  Berkaitan  dengan   hak  privasi  dan  data  pribadi  dapat  ditemukan  melalui Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD”) yang bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi.”  selanjutnya,, keterkaitan dari  hak privasi dan data pribadi diatur didalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 11  Tahun  2008  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  Undang  nomor  19  tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), yang berisi: “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”
Dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi terletak atas hak dari seseorang untuk membuka atau juga menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dan juga kebebasan dari orang tersebut. Hukum yang ada sekarang, bisa dinyatakan  belum komprehensif untuk mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Lebih dari 30 undang-undang yang mengatur mengenai  perlindungan  data  pribadi  secara  sectoral.  Dari  peraturan  perundang  undangan  tersebut dapat  dilihat  bahwa  sudah  adanya  perlindungan  data  pribadi,  tetapi  belum  komprehensif pengaturannya  akibatnya  masyarakat  pada  umumnya  masih  berpikir  kebocoran  data  pribadi  tidak terlalu penting serta menanggapinya dengan hal yang biasa saja. 27

## Akibat hukum Atas Tindak Penyalahgunaan Data pribadi
Akibat hukum artinya segala dampak yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yg ditimbulkan sebab peristiwa- peristiwa tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri sudah ditentukan atau diklaim sebagai akibat  hukum.  Berkaitan  dengan  definisi  tadi,  maka  akibat  hukum  yang  ditimpakan  bagi penyelenggara  media  elektronik  yang  melakukan  tindak  penyalahgunaan  data  pribadi,menurut ketentuan Pasal 46 ayat 1 s.d.3 UU ITE artinya berupa hukuman penjara paling usang enam sampai delapan  tahun  serta  dikenakan  denda  sebanyak  Rp.600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)  sampai Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) .Selain itu, pihak penyelenggara media elektronik akan menghadapi  gugatan  dari  pemilik  data  pribadi,Bila  terdapat  kerugian  yang  muncul  dari  tindakan tersebut.  Akibat   hukum  yang  lain  bagi  penyelenggara  media  elektronik,atas  tindak  penyalahgunaan data pribadi ialah penyelenggara media elektronik yang mengelola data pribadi untuk disalahgunakan dikenai  sanksi  administratif  berupa  peringatan  lisan,peringatan  tertulis,penghentian  sementara kegiatan  media  elektronik  serta  pengumuman  melalui  situs  internet  atau  website  milik  media elektronik tersebut (Kementerian Komunikasi dan  Informatika,2016). 28
Selain  itu,  jika  tindakan  pembobolan  data  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar Pasal 30 Ayat (3) UU ITE, yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum  mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apapun  dengan  melanggar, menerobos,  melampaui,  atau  menjebol  sistem  pengaman.”  Atas  perbuatannya,  pelaku  dapat  dijerat pidana  penjara  paling  lama  8  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  800.000.000.-  Akan  tetapi sampai  sejauh  ini  Indonesia  belum  punya  undang-undang  khusus  yang  dalam  menanggulangi penyalahgunaan  data  pribadi.  Di  Indonesia  aturan  mengenai  hal  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  26 Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  perubahan  atas  UU  No  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan  Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun  2019  tentang  penyelenggaraan  sistem dan transaksi elektronik. 29
27 Pertiwi,  Endah.  “ Analisis  Yuridis  Terhadap  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Pengguna  Media  Sosial.” Jurnal Rechten: Riset hukum dan Hak Asasi Manusia , V o l . 2, N o . 1,  2020, hal 3- 4.
28 Satrio,  Muhamad  Bayu.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Dalam  Media  Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia.” JCA of LAW, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal 53.
29 Pertiwi,  Endah.  “ Analisis  Yuridis  Terhadap  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Pengguna  Media  Sosial.” Jurnal Rechten: Riset hukum dan Hak Asasi Manusia, V o l . 2, N o . 1,  2020, hal 5.

## Putri Hasian Silalahi dan Fiorella Angella Dameria, Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional
Perbandingan Penegakkan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana  Transnasional Cybercrime di Indonesia dengan negara lain
Convention  on  Cybercrime sudah  menganjurkan  beberapa  indikasi  bahwa  dunia  harus menangani  perbuatan  jahat  tentang  penyalahgunaan  TI  (Teknologi  Informasi)  dalam  ruang  lingkup kejahatan internasional ini. Peralatan yang dipergunakan negara untuk menangani cybercrime ini ialah berupa  hukum  yang  difungsikan;  salah  satu  fungsinya  adalah  untuk  mencegah  terbentuknya  serta tersebarnya  permasalahan cybercrime ini,  tentunya  harus  melakukan  penanganan  apabila  masalah cybercrime sudah dibuktikan telah mengecam serta merugikan masyarakat dan juga negara. Nyatanya, ketersediaan  teknologi  informasi  tidak  dengan  sendirinya  timbul  dengan  mudah  dan  cepat,  serta terdapat  banyak  pihak  di  dalamnya  yaitu  pihak  penyedia  jasa  internet  biasa  disebut  dengan  ISP (Internet  Service  Provider),  penyedia  jaringan  akses  (Connection  Provider),  penyedia  content (Information Provider) dan penyedia search engine yang biasa disebut portal dan juga terdapat pihak lain yang disebut sebagai pemilik informasi.
Pada  putusan  terhadap  tersangka  tindak  pidana  transnasional  pada  kejahatan  cybercrime  di Indonesia,  pejabat  penegak  hukum  diwajibkan  mempunyai  alat  bukti  atau  petunjuk  yang  memadai sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 17 KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan : “Hakim tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan bahwa  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya. Berlandaskan  ketetapan  pada  pasal  tersebut, pembuktian terhadap perkara pidana terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya keyakinan hakim  dan  keyakinan  tersebut  harus  didasarkan  pada  alat  bukti  yang  telah  ditentukan  oleh  undang- undang. Kemudian yang berkaitan dengan cybercrime yang dimana serba dunia maya.
Negara  yang  memiliki  undang-undang  untuk  mengatasi  kejahatan  di  dunia  maya serta  mempunyai taktik untuk mengatasi kejahatan cybercrime ini ialah negara Amerika Serikat dan Inggris.  Negara  Amerika  Serikat  telah  lebih  dulu  mewujudkan  dokumen  elektronik  yang  telah dihasilkan dalam aplikasi bisnis. Pada Januari 2021, anggota pada tindak pidana komputer serta HAKI Departemen  Kehakiman  AS  sudah  mencetuskan  kebijakan  khusus  yang  berhubungan  dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
Kepolisian  Amerika  Serikat  mengemukakan  hasil  riset  mereka  mengenai  korban  kejahatan cybercrime  yang  berada  di  20  negara  tertinggi  selain  di  Amerika  Serikat.  Negara  Amerika  Serikat menjadi negara yang paling rentan terhadap kejahatan yang ada di dunia maya. Negara-negara yang menduduki  posisi  5  besar  terhadap  kejahatan  cybercrime  diantaranya,  Inggris,  India,  Australia,  dan juga Prancis.
Jika  dilihat  dari  sisi  pelaksanaan  penegakan  hukum,  penelitian  atau  pemeriksaan  yang  telah dilaksanakan oleh FBI yang bekerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga yang berada di setiap negara  bagian  di  Amerika  Serikat.  Negara  Amerika  Serikat  memiliki  Cyber  Action  Team,  yang dimana mereka adalah sekelompok ilmuwan komputer dimana semuanya memiliki penyuluhan dalam bahasa komputer, penyelidikan forensik, serta analisis perangkat lunak seperti aplikasi.
Parlemen Negara Inggris juga sudah mencetuskan tentang Data Protection Act of 1984 and the Computer Misuse Act of 1990. Untuk melaksanakan penanggulangan  terhadap kejahatan cybercrime, Secretary of State for the Home Department mengeluarkan kebijakan berupa :
1. Coordinate activity across Government to tackle crime and address security on the internet in line with  the  strategic  objectives  laid  out  in  the  UK  Cyber  Security  Strategy .  (Koordinasi  aktivitas lintas  Pemerintah  guna  menghadapi  kejahatan  dan  keamanan  internet  dengan  tujuan  strategis mengamankan dunia cyber di seluruh Inggris Raya).
2. Reduce the direct harms by making the internet a hostile environment for financial criminals and child  sexual  predators,  and  ensuring  that  they  are  unable to  operate  effectively  through  work  to disrupt  crime  and  prosecute  offenders. (Mengurangi/menghalangi  bahaya  serangan  langsung terhadap  sistem  dengan  cara  membuat  lingkungan  yang  tidak  ramah/keras  terhadap  para  pelaku kejahatan  finansial  dan  para  pelaku  kejahatan  sexual  terhadap  anak  sehingga  membuat  mereka tidak dapat mengoperasikan kegiatan kejahatan mereka melalui sistem internet);
3. Raise public confidence in the safety and security of the internet, not only through tackling crime and abuse, but through the provision of accurate and easy-to-understand information to the public on the threats. (Meningkatkan kepercayaan publik dalam hal keamanan dan kenyamanan internet,

## Putri Hasian Silalahi dan Fiorella Angella Dameria, Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data
Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional
tidak hanya dengan menghadang kejahatan internet tapi juga melalui edukasi-edukasi yang akurat dalam menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan kejahatan cyber ). 4. Support  industry  leadership  to  tackle  cyber  crime,  and  work  with  industry  to  consider  how products  and  online  services  can  be  made  safer  and  security  products  easy  to  use. (memberi dukungan penuh kepada pelaku industri yang berhubungan dengan jasa dan produk-produk online yang membangun untuk menjawab/menangani kejahatan cyber ); 5. Work  with  international  partners  to  tackle  the  problem  collectively. (Meningkatkan  kerjasama- kerjasama internasional dengan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara di dunia dalam hal penangkalan kejahatan cyber ).
Kebijakan  tersebut  mengkoordinasikan  kegiatan  di  seluruh  Pemerintah  untuk  mengatasi kejahatan dan mengatasi keamanan di internet sesuai dengan tujuan strategis yang ditetapkan dalam UK Cyber Security Strategy . 30

## Konvergensi Penanggulangan Penyalahgunaan Data Pribadi
Seluruh  upaya  serta  peraturan  dalam  menanggulangi  penyalahgunaan  data  pribadi  yang  telah ada, khususnya yang berkaitan dengan data pribadi saat ini tengah menjadi proses konvergensi. Arti dari Terminologi “konvergensi” merupakan istilah yang berasal dari  Bahasa Inggris yang diserap ke dalam  Bahasa  Indonesia.  Terminologi  tersebut  sudah  mendapat  tempat  sebagai  Bahasa  Indonesia yang baku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvergensi berarti,  “keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat.” Hal ini ialah suatu konsep yang mengeksplanasikan proses atau upaya menggabungkan  pengaturan-pengaturan  tentang  data  pribadi  yang  beredar  di  berbagai  instrumen hukum  ke  dalam  satu  instrumen  hukum  tersendiri.  dengan  demikian  perlindungan  data  pribadi mempunyai tempat yang sui generis (berdiri sendiri). Keadaan pengaturan tentang data pribadi pada Indonesia, saat ini tengah berada pada keadaan yang divergen, atau lawan dari kata konvergensi. 31 Konvergensi  perlindungan  privasi  serta  data  pribadi  ini  bukan  hanya  terjadi  pada  Indonesia, melainkan  pula  tersebar  di  berbagai  belahan  dunia,  tanpa  terkecuali  dalam  lingkup  negara  juga organisasi internasional. Uni Eropa sudah mempunyai The European Union DP Directive (Directive) diperkenalkan tahun 1995 dengan tujuan untuk mengharmonisasi peraturan nasional di antara negara- negara  anggota  EU.  Directive  tersebut  diklaim  menjadi  satu  di  antara  rezim  yang  paling  kuat. Hongkong  telah  mempunyai  Personal  Data  Privacy  Ordinance  of  1995  (PDPO)  menjadi  peraturan perundang-undangan nasional pertama yang mengatur persoalan privasi dan  data pribadi data secara komprehensif.   Privasi  atas  data  pribadi  masyarakat  Malaysia  dilindungi  melalui  The  Personal  Data Protection  Act  No.  709  of  2010  (PDPA  Malaysia)  Sedangkan,  privasi  serta  data  pribadi  pada Singapura dilindungi secara sektoral oleh The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapore).
Konvergensi  dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  data  pribadi  pada  transaksi  elektronik esensial  bagi  Indonesia  perlu  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  data  pribadi  yang  setara menggunakan  negara-negara  lain.  Pengaturan  yang  akan  disusun  pada  rancangan  undang-undang dibutuhkan  akan  menempatkan  Indonesia  sejajar  dengan  negara-negara  yang  tingkat  perekonomian terbilang maju, yang sudah menerapkan hukum tentang penanggulangan penyalahgunaan data pribadi. ada kepentingan untuk memberikan proteksi data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Hal ini  akan lebih mendorong serta memperkuat  posisi  Indonesia menjadi  sentra  bisnis  terpercaya, yang artinya  suatu  strategi  kunci  pada  ekonomi  nasional  Indonesia.  Hal  ini  akan  lebih  mendorong  serta memperkuat  posisi  Indonesia  menjadi  sentra  bisnis  terpercaya,  yang merupakan suatu  strategi  kunci pada ekonomi nasional Indonesia. Selain itu rancangan undang-undang yang melindungi data pribadi
30 Sinaga,  Mustika  Indah  Jelita.  “Penetapan  Tersangka  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Transnational Cybercrime  Menurut  Sistem  Hukum  Di  Indonesia.” Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia ,  Vol.  7,  No.  3 Maret 2022
31 Jacques  René  Zammi,  The  Court  of  Justice  Invalidates  Decision  2016/1250  on  the  Adequacy  of  the Protection Provided by the EU-US Data Protection Shield (Luxembourg, 2020), hal 1, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/20 20-07/cp200091en.pdf

## Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional
akan mengatasi ancaman penyalahgunaan data pribadi konsumen dan  memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. 32

## SIMPULAN
Salah  satu  bentuk  suatu  kejahatan  yang  muncul  karena  adanya  penggunaan  teknologi  yang dimana  harus  dihindari  dan  diberantas  keberadaannya  disebut  dengan  Cybercrime.  Kejahatan  ini merupakan  suatu  perbuatan  atau  kegiatan  yang  melanggar  peraturan  dan  kelangsungan  dalam kehidupan  masyarakat  dan  tentunya  juga  melanggar  hukum.  Perkembangan  teknologi  yang  sangat meningkat  begitu  cepat  saat  ini  disebabkan  karena  adanya  perkembangan  yang  mengikat  dengan kebutuhan  manusia  yang  dimana  semakin  meningkat  karena  akan  adanya  teknologi.  Maka  dari  itu sesuai dengan perkembangannya, banyak orang-orang yang berniat untuk menyalahgunakan teknologi tersebut.
Penggunaan  internet  yang  tidak  terbatas  mengakibatkan  banyak  sekali  orang-orang  yang mengakses berbagai macam situs dari yang jelas sampai tidak jelas. Oleh karena tidak adanya batasan dalam  penggunaan  internet  maka  bermunculan  berbagai  kejahatan  teknologi. Topik  yang  selalu diperdebatkan  oleh  masyarakat  ialah  mengenai  keamanan  data  atau  laporan.  Menjaga  kerahasiaan data menjadi hal yang sangat penting bagi semua orang dikarenakan penggunaan internet yang tidak terbatas ini.
Pelaku kejahatan akan memanfaatkan celah keamanan yang ada yang terdapat pada sistem, agar dapat  dengan  mudah  diretas  serta  melakukan  manipulasi  pada  sebuah  data  atau  laporan.  Perangkat atau  alat  yang  dipakai  oleh  negara  untuk  mengatasinya  dan  guna  menjalin  kerjasama  antar  negara dalam  membentuk  keamanan  dunia  yang  dikenal  dengan  istilah  Cyber  Law.  Gunanya  cyber  law adalah  untuk  melindungi  rakyat  atau  publik  secara  nasional  dari  ancaman  kejahatan cyber  crime . Peran  serta  antar  negara  diharapkan  agar  berupaya  mengeluarkan  sebuah  peraturan  yang  lebih  kuat serta  memberi  impak  global.  adanya  cyber  law  yang  tegas  di  internasional  sekiranya  mampu memangkas kejahatan pada dunia maya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Jalarta: Rineka Cipta. Diantha,  I.  M.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum. Jakarta: Kencana.
Kansil, C. (1989). Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta. Hamzah,  A.  (1992), Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer , Jakarta: Sinar Grafika. Cipto, B.  (2010), Hubungan Internasional di Asia Tenggara , Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

## Jurnal
Aswandi,  R.  (2020,  June).  Perlindungan  Data  dan  Informasi  Pribadi  Melalui  Indonesian  Data Protection System (IDPS). Jurnal Legalatif, III , 177-183.
Bolu,  H.  B.,  &  Usman,  D.  (2022,  April).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Data  Pribadi  Terkait Kebocoran Data Dalam Ruang Cybercrime. Jurnal Petitum, X , 72.
Chotimah,  H.  C.  (2019).  Tata  Kelola  Keamanan  Siber  dan  Diplomasi  Siber  di  Indonesia  Dibawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara. Jurnal Politica, II , 114.
Jelita,  M.  I.  (2022, March 3).  Penetapan  Tersangka  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmiah Indonesia, VII .
Latumahina, R. E. (2014). Aspek Data Pribadi di Dunia Maya. Jurnal Gema Aktualita, III , 14.
Pratiwi, E. (2020). Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial. Jurnal Rechten, II , 5.
Rumlus,  M.  H.  (2020,  August).  Kebijakan  Penanggulangan  Pencurian  Data  Pribadi  Dalam  Media Elektronik. Jurnal HAM, XI .
32 Rumlus,  Muhamad  Hasan.  “Kebijakan  Penanggulangan  Pencurian  Data  Pribadi  dalam  Media Elektronik.” JURNAL HAM, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020,  hal 292-293.

## Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional
Sari, N. W. (2018). Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer.
Jurnal Surya Kencana Dua, V , 578.
Satrio, M. B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook di Indonesia. JCA of LAW, I .
Website https://beritagar.id/artikel/berita/pemerintah-mesti-lindungi-privasi-dan-datapribadi-warganya https://bssn.go.id/survei-kepuasan-masyarakat/ https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/23/jumlah-pengguna-internet-global-tembus-5- miliar-orang-pada-oktober-2022 https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023 https://tirto.id/istana-klaim-pandemi-terkendali-meski-kasus-covid-19-membubung-go2c https://tirto.id/uu-ite-dinilai-belum-cukup-lawan-kejahatan-siber-dgqU https://www.datatilsynet.no/contentassets/af24dc8c175f475099bf54eddda31079/cp200091en.pdf https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6370204/sejarah-internet-dimulai-tahun-1969-bagaimana- awal-mulanya https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data- Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 https://www.liputan6.com/tekno/read/4069498/malindo-kebocoran-datagara-gara-mantan-staf- perusahaan-kontraktor Khttps://www.kompas.com/stori/read/2023/01/30/150000579/sejarah-internet-di-indonesia-ada-sejak- orde-baru?page=all

## Peraturan Hukum Nasional dan Hukum Internasional
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan. Transaksi Elektronik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 tahun 2016 tentang perlindungan Data pribadi dalam Sistem elektronik
Pasal 3 Ayat (4) Per kominfo Nomor 5 tahun 2020
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Pasal  1  Angka  1  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”)
Undang-  Undang  No.  24  Tahun  2014  Pasal  84  ayat  (1),  tentang  keterangan  cacat  fisik  dan/atau mental,  Sidik  jari,  Iris  mata,  Tanda  tangan  dan   Elemen  data  lainnya  yang  merupakan  aib seseorang.
Pasal  26  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  perubahan  atas  UU  No  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun  2019  tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
Pasal 17 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP Data Protection Act of 1984 and the Computer Misuse Act of 1990 The European Union DP Directive (Directive) tahun 1995 The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia) The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapore)