## DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR PADA SUAMI AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN/Skt)
Luthfita Yuliana Nur Yumna S
E-mail : Luthfitayuliana07@gmail.com Mahasiswa Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Ambar Budhisulistyawati E-mail : ambarbudhi@gmail.com
Dosen Fakultas Universitas Sebelas Maret

## Article Information

## Abstract
Keywords: Marriage;  Divorce;
Child Detention
Kata Kunci : Perkawinan;
Perceraian; Hak Asuh Anak The purpose of this article is to find out the basic considerations of  judges  in  deciding  divorce  case  Nomor  12/Pdt.G/2018/ PN.Surakarta.  The  method  used  in  this  legal  article  applies perspective and is applied. The advice used is an update carried out to resolve broad legal issues to find out custody or child custody of divorced husbands. The collection of legal material is done by studying  the  literature.  This  research  is  based  on  primary  legal material consisting of laws and court decisions and secondary legal material consisting of books, journals, and articles. The return of legal material in this revision uses literature study or document study techniques. The results obtained are the basic law in collecting child custody from divorce, in this decision in accordance with the provisions of the Marriage Law, the Child Protection Act, and the judge’s decision. In this case, the judge must consider everything that happened at the hearing.

## Abstrak
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Skt dalam menetapkan hak asuh anak pada suami. Metode yang digunakan dalam artikel hukum ini bersifat prespektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi untuk mengetahui hak pemeliharaan atau hak asuh anak pada suami akibat perceraian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil yang diperoleh adalah dasar
hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada suami akibat perceraian, dalam putusan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan keputusan dari hakim. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan segala hal yang terjadi di persidangan.

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi. Perkawinan dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Hal inilah yang sebenarnya  merupakan esensi nilai yang dikendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Tujuan adanya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu maka baik suami atau istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Hilman Hadikusuma, 2003:25).
Berdasarkan UU Perkawinan selain  mengatur mengenai perkawinan, juga mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian di Indonesia, secara khusus bagi pasangan suami istri selain beragama Islam, dimana perkawinan dan pengaturan perceraian diatur dalam hukum perdata serta putusnya perkawinan ditetapkan melalui Pengadilan Negeri. Berkaitan dengan perceraian maka salah satu permasalahan yang terjadi diantaranya mengenai perselisihan hak asuh anak, namun demikian sesuai ketentuan  Undang-Undang tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahanan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), undang-undang tersebut menjadi salah satu sumber rujukan hukum bagi perkawinan dan pengaturan hak asuh untuk pasangan selain beragama Islam. Dalam ketentuan tersebut pada dasarnya tidak mengatur secara jelas apabila terjadi sengketa mengenai orang tua yang berhak menjadi pemegang hak asuh anak akibat putusnya perkawinan, berbeda dengan putusnya perkawinan akibat perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh atas anak yang berumur di bawah 12 tahun menjadi hak ibu (H. Setiono. 2012:98).
Secara Umum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan pengaturan perselisihan hak asuh anak tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 41 huruf a dari UU Perkawinan, yang mengatur bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan akan memberikan keputusan.
Dalam hal ini, UU tentang Perkawinan tidak mengatur apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak. (Subekti.2003:13).
Setelah terjadi perceraian ditentukan hak asuh anak tersebut akan jatuh baik pihak ibu maupun pihak ayah. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah anak dibawah umur yang belum berakal. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 secara garis besar menetapkan bahwa hak asuh anak dibawah umur selayaknya diberikan kepada ibu dengan pertimbangan ibu memiliki kedekatan kejiwaan dengan sang anak. Namun kenyataan yang terjadi di persidangan belum tentu sesuai dengan hal tersebut, dimana putusan Hakim di Pengadilan Surakarta yang menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan atau hak asuh anak pada suami akibat perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta secara khusus dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Skt

## B.  Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus  (case approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah-telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam pendekatan kasus (case approach) yang menjadi pokok kajian adalah Ratio-decidendi yaitu alasan-alasan hukum oleh hakim untuk sampai kepada putusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Peter Mamud Marzuki. 2013:134). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif atau biasa disebut doktrinal yaitu penelitian hukum yang yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Dalam penelitian hukum ini sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Permasalahan yang sering terjadi akibat perceraian adalah mengenai perselisihan hak asuh anak, namun sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, UU Perkawinan, maupun UU Perlindungan Anak pada dasarnya tidak mengatur secara jelas mengenai perselisihan sengketa mengenai orang tua yang berhak menjadi pemegang hak asuh anak akibat putusnya perkawinan tersebut. Berbeda dengan putusnya perkawinan akibat perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, karena ketentuan sudah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa hak asuh anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibunya.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merujuk mengenai pemeliharaan anak terdapat dalam pengaturan perselisihan hak asuh anak untuk beragama selain Islam dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan yaitu sebagai berikut:
-  Pasal 41 huruf a dari UU Perkawinan, yang mengatur bahwa: “Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan akan memberikan keputusan.”
-  Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menegaskan bahwa: “setelah terjadi perceraian terhadap kedua orang tua, masing- masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri  mengenai siapakah diantara kedua orang tua yang akan memelihara anak tersebut,  kecuali terjadi pemecatan terhadap kekuasaan orang tua.”
Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata maupun UU Perkawinan sepenuhnya menyerahkan bahwa penentuan mengenai hak auh anak kepada Hakim untuk menentukan siapa yang berhak antara ibu atau bapak untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya. Selanjutnya selain mengacu pada ketentuan KUHPerdata dan UU Perkawinan, penetapan mengenai hak asuh anak juga merujuk pada ketentuan UU Perlindungan Anak yang mana penentuannya didasarkan atas pertimbangan yang merujuk pada kepentingan terbaik bagi anak, hal ini secara eksplisit termuat dalam -  Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau  aturan  hukum  yang  sah  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
Selain mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, maka sumber hukum lain yang dapat menjadi rujukan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan penetapan hak asuh anak yang mana dalam beberapa Yurisprudensi terkait, menetapkan bahwa hak asuh anak seharusnya jatuh kepada ibu sepanjang hakim menilai bahwa tidak ada alasan yang dapat mengakibatkan hak pemeliharaan anak berada di penguasaan bapaknya. Hal ini sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu:
-  Putusan MA RI No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menegaskan:
“Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”
-  Putusan MA RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 yang pada pokoknya menegaskan:
Dalam  hal  terjadi  perceraian,  maka  anak-anak  di  bawah  umur  berada  di  bawah perwalian Ibu Kandungnya”.
-  Putusan MA RI No. 239 K/SIP/1990 yang pada pokoknya menegaskan : “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”
Berdasarkan beberapa sumber hukum yang penulis uraikan tersebut di atas, dan membandingkan dengan Yurisprudensi yang ada, maka terdapat kesamaan norma hukum yang dapat menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak bagi pasangan yang beragama selain Islam, yaitu dengan mempertimbangkan hak asuh dari sudut pandang kepentingan yang terbaik bagi anak.
Selanjutnya, dalam gugatan perceraian di Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Skt Pengadilan Negeri Surakarta diketahui bahwa Suami sebagai Penggugat menggugat cerai istri sebagai Tergugat karena memang sudah tidak ada kemungkinan untuk dipersatukan dalam rumah tangga. Selama masa perkawinan  antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur. Pertimbangan hakim untuk mengabulkan perceraian tersebut karena Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis menjalin hubungan sebagai suami dan istri.
Mengenai permintaan Penggugat agar penikahan dengan Tergugat diputus cerai, maka penulis terlebih dahulu menganalisa mengenai sah dan tidaknya perkawinan kedua belah pihak tersebut, yang mana setelah penulis menganalisa putusan berdasarkan bukti-bukti yang termuat dalam putusan diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah sah berdasarkan undang-undang dan dilangsungkan dalam kepercayaan kedua belah pihak yang keduanya beragama Kristen. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:
“Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
Setelah memeriksa sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim memutuskan menerima permintaan Penggugat dengan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus cerai. Jika merujuk pada nilai utama dari UU Perkawinan, maka sesungguhnya perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan, apabila memang berbagai macam cara dan upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan perkawinan sama sekali tidak berhasil. Adapun ketentuan dalam mengajukan gugatan perceraian yang dilakukan harus mempunyai alasan-alasan kuat yang menyebabkan perkawinan tersebut harus diputus cerai oleh Pengadilan. Faktor yang sering menjadi permasalahan pada perceraian yaitu percekcokan, percekcokan adalah pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus yang dapat dibuktikan di Pengadilan, dan apabila benar bahwa percekcokan tersebut terjadi terus menerus dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi perkawinan antara kedua pihak, maka menurut Penulis sudah tepat jika Majelis Hakim dalam kasus ini menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,
karena percekcokan yang telah berlangsung secara terus menerus sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut
-  Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:
(1)  “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  Sidang  Pengadilan  setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
(2)  “Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara  suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”.
-  Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
“Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
Dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Skt selain mengajukan gugat cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan tuntutan mengenai hak asuh anak supaya hak pemeliharaan anaknya tersebut jatuh kepada Ayahnya. Dalam putusannya Majelis hakim menetapkan bahwa kedua anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku bapaknya. Dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu untuk  memelihara  kedua  anak-anaknya  karena  Tergugat  memiliki  cacat  fisik atau penyakit yaitu mengalami penyumbatan saluran bilirubin dan gangguan hati sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri sah dan sebagai seorang istri selama 5 bulan.
Setelah memeriksa alat bukti dan saksi maka Majelis hakim dalam pertimbangan dan putusannya mengabulkan permohonan Penggugat dan menyatakan bahwa Hak pemeliharaan atau Hak Asuh kedua anaknya berada pada pihak Penggugat selaku bapaknya dengan pertimbangan bahwa selama berpisah 7 (tujuh) bulan diketahui bahwa kedua anaknya lebih dekat secara kejiwaan dengan Penggugat serta Penggugat juga mempunyai penghasilan tetap yang cukup dibanding dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat pengasuhan terhadap kedua anaknya diberikan kepada bapaknya sampai kedua anaknya tersebut dewasa dan/atau menikah, tetapi dengan ketentuan bahwa Penggugat harus tetap memberi kesempatan bagi ibunya untuk bisa menengok kedua anaknya tersebut setiap ada kesempatan tanpa syarat apapun.
Lebih lanjut, pada putusan No. 12/Pdt.G/2018/PN Skt. hakim menilai bahwa Penggugat selaku ayahnya berhak mendapatkan hak asuh anaknya sedangkan Tergugat selaku ibunya tidak mendapat hak asuh terhadap anaknya akan tetapi Tergugat diperbolehkan untuk menjenguk kedua anak-anaknya. Hal ini
dikarenakan kondisi Tergugat terkadang mengalami penurunan dan diharuskan menjalani perobatan/ perawatan di Rumah Sakit.  Dari uraian diatas penulis sependapat dengan putusan majelis hakim bahwa mengenai hak asuh anak atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat selaku bapaknya, dikarenakan karena dalam contoh kasus yang telah disebut sebelumnya dijelaskan bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan suami serta anaknya, dikarenakan penyakit yang di derita oleh Tergugat yang saat itu harus menjalani perawatan sakitnya di Malaysia dan setelah keluar dari Rumah Sakit selama menjalani masa perawatan jalan tidak berusaha bertemu kedua anak-anaknya dan berkomukasi dengan Penggugat pun hanya melalui media elektronik sampai 7 (tujuh) bulan lamanya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan selama 7 (tujuh) bulan tersebut anak-anaknya lebih dekat kejiwaan dengan Penggugat sebagai ayahnya serta mempunyai penghasilan tetap yang cukup dibandingkan dengan Tergugat.
Setelah Majelis Hakim memutuskan bahwa hak pemeliharaan atau hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku bapaknya, Penggugat diberi kesempatan untuk menjaga dan mendidik anaknya hingga dewasa atau menikah. Akan tetapi apabila suami sebagai pemegang hak pemeliharaan (hak asuh) anak telah melalaikan dan tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 33 UU Perlindungan anak menyatakan dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam ketentuan UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian tidak mengakhiri kekuasaan orang tua, maka ayah dan ibu setelah bercerai tetap memiliki kekuasaan sebagai orang tua untuk mengasuh, mendidik, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak selama kekuasaan itu tidak dicabut.
Setelah terjadinya perceraian tentu akan menimbulkan permasalahan. Umumnya bagi yang tidak mendapatkan hak asuh anak tersebut dikarenakan kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan anak kandungnya. Dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Skt telah menetapkan bahwa hak pemeliharaan atau hak asuh anak diberikan kepada ayah, maka hal ini menjadi permasalahan bagi ibu dari anaknya tersebut dikarenakan hubungan antara ibu dan anaknya akan terpisah dan terbatas sehingga hubungannya menjadi merenggang dan terkadang ibu merasa menjadi orang asing bagi anak kandungnya dan terkadang dari pihak pemegang hak asuh anak menghalangi komunikasi dengan anaknya. Pada dasarnya setelah terjadinya perceraian, kedua orang tua mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 UU Perkawinan
yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya.
Tentunya setiap anak juga memiliki hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Mengenai hal ini ada pengecualian, yaitu jika ada alasan bahwa orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang si anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain. Dalam ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Namun, perlu dipahami dalam hal pemisahan ini antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak:
1). bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
2). mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3).  memperoleh pembiayaan hidup dari kedua anaknya; dan
4).  memperoleh hak anak lainnya.
Berdasarkan hal-hal tersebut, salah satu dari kedua orang tua mempunyai hak untuk mengasuh anak dan anak juga mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya. Akan tetapi, apabila pihak ayah menghalangi ibu untuk bertemu anak-anaknya padahal ibu merasa mampu memelihara pertumbuhan dan perkembangan anak, maka ibu dapat meminta ke Pengadilan dengan mengajukan gugatan hak asuh atas anaknya.

## D.  Simpulan
Pada putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Skt mengenai hak pemeliharaan atau hak asuh anak, dalam putusan Majelis Hakim telah tepat dan benar dengan menetapkan hak asuh anak jatuh kepada suami dalam kasus ini, dikarenakan jika merujuk pada analisis sumber hukum yang ada baik dalam norma KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka terdapat suatu norma hukum yang harus menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak asuh anak, yaitu dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi sang anak, dan hal ini telah sesuai jika melihat fakta-fakta di Persidangan yang mana dalam kasus ini terbukti bahwa sang bapak lebih mampu dari segi kesehatannya dan penghasilan ekonomi untuk mengurus anaknya serta memiliki hubungan emosional yang lebih dekat dengan anaknya.

## E. Saran
Majelis Hakim dalam memutuskan perkara mengenai hak asuh anak harus merujuk pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak  sebagaimana yang termuat dalam norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur mengenai hak asuh dan perlindungan anak dimana Majelis Hakim perlu menetapkan dalam putusan kewajiban orang tua untuk berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak atau lembaga konseling perlindungan anak untuk memantau perkembangan dan perlindungan anak, dan selain itu Majelis Hakim juga hrus menegaskan kewajiban orang tua dalam merawat dan mengasuh anaknya dengan baik sesuai dengan prinsip keentingan terbaik untuk anak seperti kewajiban menumbuh kembangkan dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan pendidikan anak, kesehatan anak, dan pertumbuhan moral dan kepercayaan anak sesuai dengan agama yang dianut. Sebaiknya pihak yang mendapatkan hak asuh anak menjalankan kewajiban pemeliharaan anak dengan baik dan tidak menghalang-halangi mantan pasangannya untuk menemui dan merawat anaknya secara bersama- sama sebagai orang tua.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Irma Setyowati Soemitro.1990. Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak . Jakarta:Bumi Aksara
Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Setiono.2012. Hukum Orang Pribadi dan Hukum Keluarga . Surakarta: UNS Press Subekti.2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.

## Internet
Damang, “Hak Asuh Ibu”, http://www.negarahukum.com/hukum/hak-asuh-ibu.html. Diakses pada 07 November 2019 Pukul 20.35.

## Jurnal
Aziah Risma Jheria, Dendy Setiyanjaya, Nur Rohadi. 2015. “ Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Nomor 0536/PDT.G/2012/PA.SKA.)”. Jurnal Serambi Hukum. Volume 08. Nomor 02. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Anjar  S  C  Nugraheni,  C  Nugraheni,  Diana  Tantri  C,  Zeni  Luthfiyah.  2013. “Komparasi  Hak  Asuh  Anak  Dan  Hak  Nafkah  Anak  Dalam  Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta”. Yusticia Jurnal Hukum. Volume 2. Nomor 3. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Indira Inggi A, Mulyadi, Yunanto. 2016. “ Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Putusnya Perkawinan Karena Perceraian ”. Diponegoro Law Review. Volume 5. Nomor 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Maswadi. 2017.” Hak  Asuh  Anak  Yang  Belum  Dewasa  Setelah  Perceraian”. JPPUMA:Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Volume 5. Nomor 1. Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan.
Umar Haris Sanjaya.2015. ”Keadilan  Hukum  Pada  Pertimbangan  Hakim  Dalam Memutuskan  Hak  Asuh  Anak”.  Yuridika. Surabaya: Airlangga University Press
Matthew M. Stevenson, dkk. 2013. “ Father’s, Divorse, and Child Custody” . Volume 13. Nomor 2. New York: Psychology Press
Ashley, Sanford, Ira Mark, William.2015.” Moral Intuitions about Fault, Parenting, and  Child  Custody  After  Divorce” . Nebraska Lincoln. Volume 20. Nomor 3.
Inggris: Digital Commons University of Nebraska
Joan B.Kelly.2014.” The  Determination  of  Child  Custody”.  The  Future  of  Children. Volume 4. Nomor 1. Amerika Serikat: Priceton University Press

## Peraturan Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Putusan
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Skt