## SISTEM PEMILU PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA DI INDONESIA:
MELAHIRKAN KORUPSI POLITIK?

## Diah Ayu Pratiwi
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
diah_mahdan@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  di  Indonesia  yang  melahirkan  perilaku korupsi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisa  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  yang melahirkan  korupsi  dikalangan  anggota  DPR  dan  DPRD.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  dekriptif.  Sumber  data  yang  digunakan,  yaitu  data  primer  yang berdasarkan  peraturan  perundangan  dan  dokumen  resmi  yang  terkait  sistem  pemilu  di  Indonesia. Sedangkan data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, artikel dari majalah,  surat  kabar,  atau  jurnal  ilmiah,  siaran  pers,  serta  penelitian  yang  terdahulu  yang  berkaitan dengan sistem pemilu daftar terbuka dan korupsi politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  bertujuan  agar  menghasilkan  wakil  rakyat  yang akuntabel  dan dekat  dengan  konstituennya.  Sistem pemilu  ini  berpotensi melahirkan  korupsi  politik karena biaya politik yang mahal selama berkompetisi dalam pemilu.
Kata Kunci: sistem pemilihan umum, proporsional daftar terbuka, legislatif, korupsi politik.

## Abstract
This study examines an open proportional electoral system in Indonesia that cause political corrupt. The purpose of this study is to analyze an open proportional election system that generates corruption among  members  of  Parliament  and  DPRD.  This research  uses  qualitative research  with  descriptive approach.  Sources  of  data  used,  namely  the  primary  data  based  on  laws  and  official  documents related  to  the  electoral  system  in  Indonesia.  Secondary  data  include  literature  that  is  relevant  to research in the form of books, articles magazines, newspapers, or scientific journals, press releases, and previous research relating to open list election systems and political corruption. The findings of this  study  indicate  that  the  application  of  an  open  proportional  electoral  system  aims  to  produce representative  who  is  accountable  and  close  to  the  constituents.  This  electoral  system  has  the potential  to  generate  political  corruption  due  to  the  expensive  political  costs  of  competing  in  the election.
Keywords : open proportional election system, parliaments, political corruption

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan Pemilhan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari sistem demokrasi yang  dianut  oleh  Negara  yang  demokratis.  Pemilu  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kebutuhan pemerintahan  akan  keabsahan  kekuasaannya,  tetapi  juga  sebagai  sarana  bagi  rakyat  agar dapat  mengartikulasikan  aspirasi  dan  kepentingan  dalam  kehidupan  bersama.  Masyarakat dapat  memilih  wakil-wakil mereka yang  akan duduk di  parlemen sebagai anggota legislatif atau pemimpin eksekutif melalui pemilu. Pemilu yang diselenggarakan secara transparan dan damai,  serta  menghasilkan  pemimpin  yang  terpilih  oleh  suara  mayoritas,  maka  negara tersebut dapat dikatakan sebagai Negara yang demokrasi. Namun sebaliknya, apabila pemilu yang  diadakan  membawa  Negara  dalam  kekacauan  baik  vertikal  maupu  horizontal,  maka Negara tersebut dapat dikatan Negara yang gagal dalam melaksanakan demokrasi.
Sistem  pemilu  merupakan  wujud  dari  demokrasi  perwakilan  ( representative democracy ),  secara  sederhana  diartikan  sebagai  penyaluran  kedaulatan  rakyat.  Asshidique (2011)  menjelaskan  bahwa  ada  empat  tujuan  dari  penyelenggaraan  pemilu,  yakni  (1)  untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di  lembaga  perwakilan;  (3)  untuk  melaksanakan  prinsip  kedaulatan  rakyat;  (4)  untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
Secara  umum,  ada  tiga  sistem  pemilu  di  dunia  yaitu  sistem  pluralitas/mayoritas, sistem  proporsional,  dan  sistem  campuran  (Reynolds,  2005).  Keempat  rumpun  ini melahirkan  sedikitnya  12  sistem  utama,  dimana  setiap  sistem  pemilu  memiliki  varian masing-masing  dan  ditetapkan  secara  berbeda  di  berbagai  Negara  di  dunia.  Lahirnya berbagai macam varian dalam sistem pemilu yang diterapkan oleh berbagai Negara di dunia mempunyai satu tujuan utama, yaitu menutupi kelemahan dari sebuah sistem pemilu namun tetap mempertahankan kelebihannya.
Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  dalam menjalankan  pemerintahannya.  Dalam  sejarah  perkembangan  penyelenggaraan  pemilu  di Indonesia,  sejak  tahun  1955  Indonesia  menerapkan  sistem  pemilu  representasi  proporsional (perwakilan  berimbang)  dan  sistem  multipartai  sebagai  sistem  kepartaiannya.  Hasil  pemilu 1955 menunjukkan bahwa sistem multi partai yang berlaku pada saat itu menghasilkan empat kekuatan utama, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI dari 170 partai politik (parpol) yang ikut
dalam  pemilu.  Pada  masa  Orde  Baru,  pemilu  dimulai  tahun  1971  diikuti  oleh  10  kontestan (PNI,  NU,  Parmusi,  Parkindo,  Murba,  PSII,  Perti,  Katolik,  IPKI,  dan  Golkar).  Pada  tahun 19971  diawali  perdebatan  mengenai  kemungkinan  perpindahan  ke  sistem  yang memungkinkan  para  anggota  parlemen  dapat  dipilih  secara  langsung  dengan  menggunakan sistem  pluralitas/mayoritas  (sistem  distrik).  Namun,  pada  Pemilu  Tahun  1977,  1982,  1987, 1992, dan 1997 sistem yang diterapkan tetap menggunakan sistem representasi proporsional dengan daftar calon tertutup.
Pada  masa  Orde  Baru,  Golkar  selalu  menang  mutlak  dalam  setiap  Pemilu  dan memiliki  kursi  mayoritas  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  sehingga  selalu  mendukung kebijakan  rezim  Soeharto  tanpa  adanya  kritikan.  Dikarenakan  selama  Orde  Baru  sistem pemilu tidak dirancang untuk mewadahi berbagai kemungkinan perubahan, maka pada tahun 1998  terjadi  gerakan  rakyat  yang  bertujuan  untuk  merubah  situasi  dan  kondisi  yang  ada terutama  pada  politik  dan  pemerintahan  Indonesia.  Gerakan  ini  disebut  sebagai  gerakan reformasi.  Pasca  dilengserkannya  Soeharto,  pada  tahun  1999  diselenggarakan  pemilu  yang diikuti  oleh  48  parpol.  Pada  pemilu  tahun  1999  menghasilkan  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu, dan partai Golkar diurutan kedua.
Era reformasi merupakan sebuah awal transisi demokrasi dari rezim otoriter menuju rezim  yang  demokratis.  Setelah  pemilu  1999,  agenda  utama  yang  dilaksanakan  adalah melakukan  reformasi  di  bidang  politik  yang  diawali  dengan  amandemen  UUD  1945  oleh MPR  yang  membahas  mengenai  sistem  pemilu  yang  diatur  secara  umum  dalam  Bab  VIIB. Mengacu  pada  Bab  VIIB  ini,  pilihan  sistem  pemilu  yang  akan  digunakan  sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Amandemen UUD 1945 dilanjutkan dengan perubahan terhadap paket  UU  bidang  politik  yang  meliputi  UU  tentang  Partai  Politik,  UU  tentang  Pemilu,  dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Sehingga, pada Pasal 22E ayat (2)  menyebutkan  bahwa  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  serta  pemilihan  umum anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  merupakan  bagian  dari  rezim  pemilu,  selain pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.
Perdebatan  mengenai  perbaikan  sistem  pemilu  terus  menerus  bermunculan, setidaknya  hingga  masuknya  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tentang  Pemilu  anggota
DPR, DPD, dan DPRD tahun 2003. Wacana mengenai perubahan sistem pemilu representasi proporsional dengan daftar calon tertutup diganti menjadi sistem distrik (pluralitas/mayoritas)  mewarnai  perdebatan  pada  RUU  pemilu.  Sistem  pemilu  proporsional yang  dilaksanakan  pada  tahun  1999  sangat  jauh  dari  harapan  akan  hadirnya  akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituen, dikarenakan rakyat tidak mengetahui siapa yang dipilih dan siapa yang terpilih, mengingat pada pemilu 1999 rakyat hanya memilih gambar parpol tanpa mengetahui  siapa  calonnya.  Solusi  dari  sistem  pemilu  yang  tepat  diterapkan  di  Indonesia adalah sistem distrik, karena memiliki akuntabilitas yang tinggi dibandingkan dengan sistem proporsional.  Sistem  distrik  ini,  rakyat  mempunyai  peranan  besar  menentukan  siapa  yang menjadi wakilnya
Terkait  RUU  pemilu,  fraksi-fraksi  yang  ada  di  DPR  memiliki  beragam  pandangan mengenai sistem pemilu. Lima parpol besar diantaranya PDIP, Golkar, PKB, PAN, dan PPP memiliki  pandangan  yang  sama  bahwa  sistem  pemilu  representasi  proporsional  masih relevan  diterapkan  di  Indonesia,  namun  perlu  ada  perbaikan  dalam  sistem  pengkaderan/ rekrutmen  di  partai  politik.  Kemudian  lahirlah  UU  No  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan Umum  Anggota  DPR,  DPRD,  dan  DPD  sebagai  landasan  yuridis  penyelenggaraan  pemilu tahun 2004. UU pemilu ini menjelaskan bahwa sistem pemilu untuk pemilihan anggota DPR dan  DPRD  menggunakan  sistem  proposional  daftar  terbuka.  Sementara,  pemilihan  anggota DPD  menggunakan  sistem  distrik  berwakil  banyak.  Pemilu  2004  diikuti  oleh  24  parpol, dengan partai Golkar sebagai pemenang pemilu dan PDIP menempati diurutan kedua.
Pasca  Pemilu  2004,  terjadi  perdebatan  mengenai  sistem  pemilu  ini.  Perbedaan pandangan  mengenai  sistem  pemilu  terjadi  diantara  kalangan  parpol  dan  NGO  (Organisasi Non  Pemerintah).  Beberapa  parpol,  diantaranya  PKB  dan  PDIP  merasa  dirugikan  dengan formula pemilihan atau cara menghitung perolehan kursi dengan menggunakan metode kuota largest remainder atau sisa suara terbanyak.  Dimana parpol yang memiliki suara signifikan dalam suatu daerah pemilihan menjadi tidak bermakna ketika dikonversi menjadi kursi akibat dikategorikan  sebagai  sisa  suara  yang  kalah  dibandingkan  dengan  perolehan  suara  parpol lainnya yang belum diperhitungkan dalam penghitungan tahap sebelumnya.
Sementara itu, Bagi kalangan NGO seperti CETRO (Centre for Electoral Reform) dan Perludem  (Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi),  sistem  pemilu  tahun  2004  belum
mencerminkan sistem yang akuntabel, karena para wakil rakyat masih sangat ditentukan oleh parpol  (Pahlevi,  2015).  Hal  ini  mengacu  pada  Pasal  6  ayat  1  UU  No.  12  tahun  2003,  yang menjelaskan  bahwa  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak  dapat  menjadi  calon  terpilih, akan  tetapi  ketentuan  tersebut  dibatasi  dengan  adanya  persyaratan  lain  yang  memberikan ruang bagi parpol dalam menentukan calon terpilihnya, kecuali calon anggota legislatif yang memperoleh suara sesuai Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP).
Dalam  penyelenggaraan  pemilu  2009,  tidak  berbeda  jauh  dengan  pemilu  2004  yaitu masih  menggunakan  sistem  proporsional  dengan  daftar  terbuka  dan  penentuan  calon terpilihnya  melalui  suara  terbanyak.  Perbedaan  penyelenggaraan  pemilu  2004  dengan  2009 adalah diterapkannya ambang batas parlemen  ( parliamentary threshold ) sebesar 2,5 persen. Peserta pemilu 2009 diikuti oleh 34 parpol nasional dan 6 parpol lokal di Aceh. Parpol yang menempati  urutan  teratas  dalam  perolehan  suara  dan  kursi  terbanyak  ditempati  oleh  Partai Demokrat,  dengan  20,85%  perolehan  suara  dan  148  perolehan  kursi.  Partai  Golkar menempati  urutan  kedua  dengan  perolehan  suara  14.45%  dan  106  perolehan  kursi (Pengumuman KPU 2009).
Penyelenggaraan  Pemilihan  Legislatif  tahun  2014  dilaksanakan  dengan  format  yang hampir  sama  dengan  pemilu  tahun  2009,  yaitu  menggunakan  sistem  proporsional  daftar terbuka  dengan  suara  terbanyak.  Namun,  pemilu  tahun  2014  menerapkan  ambang  batas parlemen  meningkat  menjadi  3,5%.  Sistem  pemilu  pada  tahun  2014  ini  mengedepankan keterbukaan,  yaitu  masyarakat  bisa  memilih  sendiri  calon  legislatif  (caleg)  yang  mereka dukung. Undang-Undang (UU) yang digunakan untuk  pemilu  tahun 2014 adalah UU No.  8 Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sistem ini membuat para wakil rakyat semakin dekat dengan konstituennya, sehingga akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  fungsi  terhadap  rakyat  semakin  nyata.  Namun  sistem  ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem proporsional daftar terbuka adalah  membuat  masyarakat  lebih  selektif  dalam  memilih  calonnya  dan  menyeleksi  caleg secara  rasional.  Sementara  itu,  kelemahan  sistem  proporsional  daftar  terbuka  adalah  suara terbanyak  memberikan  potensi  para  caleg  menggunakan  kekayaannya  untuk  melakukan pendekatan-pendekatan  secara  finasial  demi  memperoleh  suara  dan  dukungan  dari
masyarakat. Jika dipandang dari sisi keadilan, keterwakilan dengan suara terbanyak sangatlah adil,  namun  dengan  suara  terbanyak  pula  dapat  timbul  perilaku  caleg  yang  mengandalkan modal  untuk  mempengaruhi  massa.  Sehingga,  muncul  pendukung-pendukung  yang  mudah dimobilisasi  demi  kepentingan  caleg.  Pendekatan  finansial  dapat  melahirkan  perilaku konstituen (pemilih) yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat.
Selain  itu,  pola  pencalonan  legislatif  didasarkan  pada  daftar  nama  calon  dengan nomor  urut  yang  ditentukan  oleh  partai  politik  tetapi  penetapan  calon  terpilih  dilakukan berdasarkan  pada  suara  terbanyak.  Dalam  artian  bahwa  suara  yang  diberikan  oleh  pemilih kepada  nama  calon  lebih  tinggi  nilainya  dibandingkan  dengan  suara  yang  diberikan  oleh pemilih kepada partai politik. Pemilih yang mencoblos berdasarkan pada tanda gambar partai politik  hanya  ikut  mempengaruhi  partai  politik  memperoleh  kursi,  tetapi  tidak  ikut menentukan  siapa  yang  menjadi  calon  terpilih.  Hal  ini  tentu  saja  akan  memperlemah  peran partai politik dalam pemilu, dimana parpol hanya sekedar menjadi alat dan kendaraan politik bagi  calon  legislatif  dan  konstituen  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  suara.  Ketika pemberian  suara  lebih  penting  daripada  suara  parpol,  dan  ketika  penetapan  calon  terpilih dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh calon, maka parpol tidak saja kehilangan legitimasi dari rakyat tetapi juga kehilangan peran sebagai peserta pemilu.
Secara  normatif,  penyelenggaraan  sistem  pemilu  proporsional  daftar  terbuka dimaksudkan  untuk  menghasilkan  para  wakil  rakyat  yang  akuntabel  dan  amanah  terhadap yang  diwakili  atau  rakyat  (konstituen),  karena  mereka  dipilih  secara  langsung  oleh konstituennya.  Namun  dalam  realitasnya,  pelaksanaan  sistem  pemilu  proporsional  daftar terbuka  justru  melahirkan  sistem  pemilu  yang  berpusat  pada  calon  kandidat,  dimana  yang terjadi bukan kompetisi antarparpol, melainkan kompetisi antar- calon dari partai yang sama di  dapil  yang  sama  ( intra-party  competition ).  Karena  kompetisi  sangat  ketat,  terjadilah ketidakpastian  akan  prospek  keterpilihan.  Makin  tidak  pasti  akan  keterpilihan,  makin  besar kecenderungan  melakukan  korupsi  (mendapatkan  uang  dari  negara  secara  tidak  sah)  untuk melakukan  kampanye  dengan  segala  cara,  termasuk  ”membeli”  suara  pemilih    (Surbakti, 2016).
Realitas demikian mengakibatkan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem pemilu  yang  sangat  mahal  dalam  sejarah  pemilu  di  Indonesia,  terutama  bagi  para  calon
kandidat karena biaya politik yang tinggi. Mahalnya biaya politik untuk meraih kursi di DPR dan DPRD telah melahirkan perilaku korupsi dikalangan para politisi, terutama mereka yang telah  terpilih  dan  duduk  di  DPR  dan  DPRD.  Setelah  pasca  pemilu,  korupsi  politik  yang dilakukan  oleh  politisi  menguat  salah  satunya  karena  biaya  politik  yang  dikeluarkan  pada saat  pemilu  tidak  sebanding  dengan  pendapatan  yang  mereka  selama  mereka  menjabat menjadi politisi.
Berdasarkan  realitas  tersebut,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menjawab persoalan  mengapa  sistem  pemilu  proporsional  daftar  terbuka  melahirkan  korupsi  politik dikalangan para politisi.

## KERANGKA TEORI

## Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka
Pilihan  atas  sistem  pemilu  merupakan  salah  satu  keputusan  kelembagaan  paling penting  bagi  demokrasi  manapun.  Setiap  demokrasi  harus  memilih  sebuah  sistem  pemilu untuk  memilih  badan  legislatifnya.  Sementara  itu,  krisis  politik  di  setiap  negara  demokrasi membawa  momentum  bagi  perubahan  sistem  pemilu,  bahkan  tanpa  krisis  politik  pun  para penganjur  pembaharuan  politik  berupaya  menjadikanperubahan  sistem  pemilu  sebagai agenda politik.
Keputusan untuk mengubah, atau mempertahankan sebuah sistem pemilu seringkali dipengaruhi oleh dua keadaan, yaitu (1) para aktor politik tidak memiliki pengetahuan dasar dan informasi sehingga berbagai pilihan dan konsekuensi sistem-sistem pemilu yang berlaian tidak sepenuhnya dimengerti; atau (2) para aktor politik menggunakan pengetahuan mereka tentang  sistem  pemilu  untuk  mempromosikan  desain-desain  yang  menurut  mereka  akan menguntungkan  bagi  keunggulan  partisan  mereka  sendiri  (Reynolds,  2005).  Pilihan-pilihan tersebut  tentu  saja  memiliki  konsekuensi  bagi  tumbuhnya  kesehatan  politik  yang  baik  atau justru bisa mendatangkan konsekuensi rusaknya prospek demokrasi di negara tesrsebut.
Sistem  pemilu  di  Indonesia  menggunakan  sistem  proporsional,  dimana  satu  daerah pemilihan memilih beberapa wakil dari partai politik yang ikut dalam pemilu. Sistem pemilu proporsional  mengakomodir  suara  konstituen,  sehingga  hasilnya  lebih  representatif.  Sistem ini  juga  mengakui  dan  menghargai  hak-hak  politik  kaum  minoritas  dan  memberikan  ruang publik untuk persaingan antar partai politik.
Sistem proporsional ( proportionate representative) diartikan sebagai sistem transfer suara  ke  kursi  parlemen  sesuai  dengan  proporsi  perolehan  suara  rakyat.  Proporsional representatif  terdiri  dari  dua  macam,  yaitu list yaitu  berdasarkan  daftar;  dan single transferable  votes yaitu  berdasarkan  peringkat.  Umumnya  Sistem  Proporsional  Daftar terbuka mempunyai lebih dari satu calon dalam satu daerah pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa akan ada lebih dari satu kursi parlemen yang akan diperebutkan. Di Indonesia, jumlah minimal  kursi  dalam  satu  daerah  pemilihan  adalah  tiga  kursi. List memiliki  tiga  pola,  yaitu daftar  tertutup  atau close  list ,  daftar  terbuka  atau open  list dan  daftar  bebas  atau free  list (Reynolds,  2005).  Pada  sistem  daftar  terbuka,  pemilih  tidak  hanya  dapat  memilih  partai pilihan mereka, namun juga kandidat yang diusung dalam partai tersebut.
Pada pola daftar terbuka, calon adalah yang utama atau candidate centered . Hal ini membuat calon dari partai yang sama harus bersaing untuk mendapatkan suara. Tentunya hal ini  berpotensi  untuk  melahirkan  konflik  internal  partai  dan  juga  keadaan  antar  calon  yang fragmentasi.  Kondisi  tersebut  membuat  para  calon  harus  menjaring  suara  konstituennya dengan  memaksimalkan  pendekatan  secara  personal  dan  mengurangi  penggunaan  nama partai  saat  melakukan  pendekatan.  Bagi  para  calon  yang  memiliki  hubungan  dan  jaringan sosial yang baik dan kepemimpinan yang kuat di masyarakat, maka hanya perlu mempererat loyalitas dari para konstituennya untuk dapat menang.
Sistem  Proporsional  Daftar  Terbuka  juga  merupakan  sistem  pemilihan  umum dimana kursi yang tersedia di parlemen pusat akan diperebutkan oleh partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan perimbangan suara yang diperoleh partai politik tersebut. Perimbangan dapat digambarkan seperti ini, 1:400.000 yang berarti 400.000 pemilih diwakili oleh satu wakil di parlemen. Negara dilihat sebagai suatu daerah pemilihan dimana suara  yang  diperoleh  seorang  calon  di  suatu  daerah  dapat  ditambahkan  dengan  perolehan suara  dari  daerah  lain,  sehingga  besar  kemungkinan  setiap  partai  politik  akan  memperoleh kursi di parlemen pusat.
Sistem  Proporsional  Daftar  Terbuka  merupakan  sistem  yang  diusulkan  oleh pemerintah  dan  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Pemilu  Nomor  8  Tahun  2012.  Dalam sistem  ini,  rakyat  langsung  memilih  calon  yang  diusulkan  oleh  partai  politik.  Sistem  ini meningkatkan  akuntabilitas  wakil  rakyat  terhadap  konstituennya.  Secara  konkret,  wakil rakyat di suatu daerah pemilihan akan diketahui jelas oleh rakyat di daerah tersebut. Rakyat mengetahui  siapa  yang  mewakili  mereka  dan  siapa  yang  bertanggungjawab  untuk
menyuarakan suara mereka di parlemen.

## Korupsi Politik
Korupsi  politik  secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  melawan  hukum dan  moral  karena  menyalahgunakan  kekuasaan  dan  kewenanagan  yang  dimiliki  seseorang untuk  kepentingan  dirinya,  kelompok  atau  pihak-pihak  lain  yang  untuk  saling  mencari keuntungan  secara  ekonomi  maupun  politik  (Alkostar,  2010).    Pejabat  negara  yang  terlibat dalam  korupsi  politik  biasanya  menggunakan  kewenangan  yang  ada  ditangannya  untuk mendapatkan keuntungan, baik material maupun non material.
Definisi  korupsi  politik  sendiri  menurut  Kamus  Internasional  Hukum  dan  Legal adalah penyalahgunaan kekuasaaan politik oleh pemimpin pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan  pribadi  dan  korupsi  politik  juga  berarti  melakukan  tindakan  korupsi  untuk mempertahankan  kekuasaan.  Namun,  penggunaan  kekuasaan  untuk  tujuan  lain  misalnya represi  terhadap  lawan  politik  dan  penggunaan  polisi  secara  brutal  tidak  termasuk  korupsi politik.  Korupsi  politik  terjadi  pada  tingkat  tertinggi  dalam  suatu  sistem  politik,  dan  dapat dibedakan dari administrasi dan korupsi birokrasi. Dia juga dapat dibedakan dari bisnis dan korupsi sektor privat (Purbolaksono, 2017).
Korupsi politik dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama , akumulasi dan ekstraksi di mana  pejabat  pemerintah  menggunakan  dan  menyalahgunakan  kekuasaan  yang  ada ditangannya  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  sektor  privat,  dari  pajak  pemerintah,  dan dari  sumber  ekonomi  secara  besar-besaran.  Contohnya  adalah  korupsi  yang  dilakukan sebagai rent-seeking di  mana  para  calon  pemimpin  mencari  modal  keterpilihannya  melalui janji  pemberian  proyek  tertentu  kepada  pemodal  politiknya  ketika  dia  menjabat. Kedua adalah  mengambil  keuntungan  dari  sumber-sumber  seperti  dana  publik  untuk menyelamatkan  dan  memperkuat  kekuasaannya.  Hal  ini  biasanya  dilakukan  dengan memberikan  dukungan  dan  patronasi  politik  kepada  kelompok  tertentu.  Termasuk didalamnya adalah distribusi keuangan dan material yang memberikan manfaat, keuntungan dan memanjakan pihak tertentu (Purbolaksono, 2017)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu  pendekatan  yang menekankan  pada  penarikan  kesimpulan  berdasarkan  interpretasi  terhadap  suatu  fenomena
ataupun  fakta.  Proses  penelitian  kualitatif  lazimnya  mengikuti  pola  induktif  dimana penelitian  diawali  dengan  pengamatan  terhadap  suatu  fenomena  atau  fakta  empiris  yang spesifik  dan  unik  yang  kemudian  diterjemahkan  menjadi  sebuah  generalisasi  empiris  yang pada  akhirnya  dapat  menghasilkan  sebuah  teori  baru  mengenai  fenomena  atau  fakta  yang diteliti.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  studi  kasus  ( case  study ); berdasarkan  pemikiran  Bryman  (2004)  bahwa  studi  kasus  merupakan  suatu  analisis  yang seksama  dan  intensif  terhadap  sebuah  kasus  tunggal.  Metode  ini  biasanya  mencoba  untuk memahami kompleksitas  dan sifat  khas dari kasus yang diteliti;  fokus penelitian antara lain terhadap suatu komunitas, sekolah, keluarga, organisasi, individu, atau peristiwa tertentu.
Dalam  konteks  penelitian  ini  akan  mengikuti  pemikiran  Bennet  (2004)  mengenai definisi  studi  kasus  yaitu  analisa  mengenai  suatu  aspek  dari  peristiwa  sejarah  yang didefinisikan secara baik. Bennet juga menambahkan mengenai suatu peristiwa sejarah yang terdiri dari bermacam-macam variabel, diantaranya variabel bebas ( independent ) dan variabel terikat  ( dependent ),  sehingga  dalam  suatu  studi  kasus  seorang  peneliti  dapat  memfokuskan diri terhadap aspek-aspek yang menarik baginya.
Penelitian  ini  memusatkan  pada  penelitian  atas  bahan-bahan  berupa  peraturan perundangan, maupun dokumen resmi yang terkait sistem pemilu di Indonesia. Penelitian ini disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  analisis.  Pengumpulan  data  sekunder  meliputi  literatur yang  relevan  dengan  penelitian  berupa  buku,  artikel  dari  majalah,  surat  kabar,  atau  jurnal ilmiah,  kliping,  siaran  pers,  serta  penelitian  yang  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  sistem pemilu daftar terbuka dan korupsi politik.

## PEMBAHASAN

## Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka
Sistem  pemilu  di  Indonesia  telah  mengalami  perubahan,  dari  sistem  proporsional daftar  tertutup  menjadi  daftar  tebuka.  Dalam  perubahan  tersebut  tidak  sepenuhnya  terbuka, namun  lebih  cenderung  pada  sistem  proporsional  semi  daftar  terbuka.  Hal  ini  dikarenakan dalam  penentuan  mengenai  siapa  yang  akan  mewakili  partai  dalam  perolehan  kursi  di parlemen tidak didasarkan pada perolehan suara terbanyak melainkan tetap berdasarkan pada nomor  urut.  Meskipun  ada  calon  kandidat  diluar  nomor  urut,  maka  calon  tersebut  harus memiliki suara yang mencukupi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) (Marijan, 2012).
Keputusan  MK  Nomor  22  dan  24/PUU-VI/2008  yang  mengabulkan  permohonan pengujian  undang-undang  Pasal  124  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPRD,  dan  DPD.  Putusan  inilah  yang  mengubah  sistem pemilu  di  Indonesia  menjadi  sistem  pemilu  proporsional  daftar  terbuka  dengan  suara terbanyak.  Permasalahan  pun  muncul  dalam  keputusan  tersebut,  karena  MK  tidak  merinci mengenai  apakah  suara  terbanyak  diartikan  sebagai  mayoritas  atau  pluralitas.  Mengingat sistem  pemilu  mengalami  perubahan,  namun  terdapat  usulan  untuk  melakukan  modifikasi sistem proporsional lanjutan. Apabila pada pemilu 2004 menggunakan sistem daftar setengah terbuka,  untuk  pemilu  selanjutnya  terdapat  usualan  untuk  menggunakan  sistem  daftar terbuka.  Dengan  demikian,  nomor  urut  daftar  calon  tidak  lagi  menjadi  ukuran  untuk menentukan  calon  mana  yang  mewakili  partai  di  dalam  perolehan  kursi.  Suara  terbanyak menjadi ukuran dalam menentukan calon yang terpilih.
Penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka tdak terlepas dari pro dan kontra di  kalangan  masyarakat,  tetapi  juga  dikalangan  fraksi  yang  duduk  di  parlemen  dalam merumuskan  RUU  tentang  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Perdebatan  yang  lebih substantif tentang sistem pemilu terjadi pada tahun 2008 ketika dilakukan proses perumusan terhadap RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian menjadi UU Nomor 10 Tahun 2008. Pembahasan mengenai pilihan sistem pemilu menjadi materi utama yang  diperdebatkan,  yaitu  apakah  hendak  menggunakan  sistem  proporsional  terbuka,  atau proporsional  terbuka  terbatas,  atau  kembali  menggunakan  sistem  proporsional  tertutup. Pembahasan  lainnya  yang  memiliki  kaitan  langsung  dengan  pilihan  sistem  pemilu  adalah beberapa aspek lain dalam sistem pemilu, yaitu pembentukan daerah pemilihan, alokasi kursi tiap  daerah  pemilihan,  ambang  batas  ( threshold ),  dan  konversi  suara  menjadi  kursi.  Aspek- aspek  tersebut  menjadi  bagian  dari  proses  perumusan  terhadap  sistem  pemilu  secara keseluruhan.
Pada akhirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD,  dan  DPRD  direvisi  menjadi  Undang-Undnag  Nomor  8  Tahun  2012  dengan menetapkan  sistem  pemilu  tahun  2014  menggunakan  sistem  pemilu  proporsional  daftar terbuka. Apabila dicermati, saat ini sudah digunakan sistem suara terbanyak dalam penentuan calon  terpilih,  melalui  formula  pemilihan  yang  diatur  dalam  UU.  Terdapat  kecenderungan penggunaan  sistem  pluralitas-mayoritas  ( plurality-majority )  meskipun  dengan  dasar  sistem perwakilan  berimbang  ( proportional  representation ).  Namun  demikian  tujuan  utama  dari
proses  perumusan  sistem  pemilu  ini  adalah  mendekatkan  antara  wakil  dan  yang  diwakili (rakyat atau konstituen).
Namun,  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  ini  terus  disorot  karena  dinilai  sebagai tingginya  biaya  politik,  khususnya  bagi  calon  kandidat.  Biaya  kampanye  masing-masing calon anggota legiilatif dalam setiap penyelenggaraan pemilu akan mengalami kenaikan terus menerus.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  penyelenggaraan  pemilu  2009,  biaya  kampanye diperkirakan  mencapai  3,3  milyar  rupiah  dan  pada  tahun  2014  biaya  kampanye  mengalami kenaikan yang cukup tinggi diperkirakan dapat mencapai 4,6 milyar rupiah.

## Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Dan Korupsi   Politik
Sistem  pemilu  proporsional  daftar  terbuka  dengan  suara  terbanyak  tidak  hanya memperlemah  partai  politik  sebagai  sebuah  institusi  demokrasi  menjadi  sekedar  event organizer  tetapi  juga  dapat  memberikan  insentif  bagi  para  calon  legislatif,  pemilih  dan petugas  pemilu  dalam  transaksi  jual  beli  suara.    Ketika  suara  yang  diberikan  kepada  nama calon lebih penting daripada suara yang diberikan kepada Partai Politik, dan ketika penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan urutan jumlah suara yang diperoleh calon, maka Partai Politik  tidak  saja  kehilangan  legitimasi  dari  rakyat  tetapi  juga  kehilangan  peran  sebagai peserta  pemilu.  Ketika  jumlah  kursi  yang  diperebutkan  di  setiap  Dapil  berkisar  antara  4 sampai dengan 9 kursi, maka peluang partai politik ‘kecil’ memperoleh kursi semakin besar. Seorang  calon  tidak  perlu  mencapai  suara  mayoritas  ataupun  BPP  untuk  dapat  ditetapkan sebagai calon terpilih. Seorang calon hanya memerlukan jumlah suara lebih banyak daripada jumlah  suara  calon  lain  dari  Partai  yang  sama  dan  di  Dapil  yang  sama  untuk  ditetapkan sebagai  calon  terpilih.  Ketika  peran  calon  jauh  lebih  penting  daripada  partai  dalam melakukan  kampanye,  maka  Besaran  Dapil  ukuran  Sedang  dan  penetapan  calon  terpilih berdasarkan  jumlah  suara  lebih  banyak  merupakan  potensi  untuk  melakukan  transaksi  jual beli suara. Jual beli suara akan difasilitasi oleh Partai Politik pemegang otoritas apakah calon tersebut  nantinya  akan  diberi  suara  atau  tidak.  Hal  ini  menyebabkan  setelah  calon  terpilih duduk di parlemen, mereka berlomba-lomba mencari modal guna mengembalikan mahar.
Selain  itu,  sistem  ini  akan  meminimalkan  loyalitas  calon  terhadap  parpol.  Hal  ini terlihat  dari banyaknya  politikus  yang pindah partai  karena partai  asalnya tidak mengusung dalam  pemilu  legislatif.  Tentu  saja  ini  akan  melahirkan  calon  legislatif  karbitan  dan mengakibatkan  krisis  kewibawaan  parpol.  Sistem  pemilu  ini  juga  menstimulasi  kampanye
berpusat  pada  calon.  Reputasi  personal  calon  lebih  penting  daripada  reputasi  partai.  Tidak heran apabila sistem pemilu seperti ini seringkali disebut sebagai Sistem Pemilu Proporsional yang  berpusat  pada  kandidat.  Hal  ini  tidak  lain  karena  setiap  calon  melakukan  kampanye relatif bebas dari intervensi partai politik yang mencalonkan. Calon tidak hanya menentukan strategi  dan  taktik  kampanye,  tetapi  juga  menentukan  tema  kampanye.  Calon  tidak  hanya mencari  dana  kampanye  sendiri,  tetapi  juga  menentukan  sendiri  penggunaan  dananya (Surbakti,  2016).  Perolehan  suara  terbanyak  dalam  pemilu  belum  tentu  identik  dengan kualitas  politisi  yang  duduk  di  parlemen,  karena  sistem  pemilu  ini  membuka  peluang  bagi calon-calon  popular  untuk  dipilih  tanpa  kompetensi,  dibandingkan  dengan  calon-calon berkompeten  tapi  tidak  popular.  Dari  sisi  sirkulasi  elite  sistem  suara  terbanyak  memang sangat  baik,  namun  dari  sisi  kualitas  belum  menjamin  kualitas  yang  duduk  di  lembaga parlemen.
Dalam  penentuan  calon  terpilih,  Mietzner  (2009)  menjelaskan  bahwa  sistem penentuan  calon  terpilih  berdasarkan  suara  terbanyak  telah  menjadikan  pemilu  menjadi sangat mahal dan melahirkan problem yang multikompleks. Pengaturan sistem pemilu 2009 dan  2014  yang  didasarkan  pada  suara  terbanyak  telah  memprovokasi  lahirnya  model kompetisi  antar  calon  dalam  pemilu  yang  tidak  sehat.  Sebab,  orientasi  meraih  suara terbanyak telah mendorong caleg banyak melakukan kecurangan guna merayu pemilih dalam berbagai bentuk, seperti: pembagian uang tunai antara Rp. 50.000 - Rp.200.000 per pemilih, pemberian door prize, bantuan sosial, pembelian pulsa, pemberian pakaian, pengobatan gratis hingga  perbaikan  infrastruktur  seperti  pengaspalan  jalan,  semenisasi  dan  perbaikan  fasilitas publik. Berbagai bentuk kecurangan ini dapat dikualifikasikan sebagai politik uang (Riwanto, 2014).
Berangkat  dari  realitas  diatas,  dapat  diasumsikan  bahwa  sistem  pemilu  proporsional daftar  terbuka  dengan  suara  terbanyak  merupakan  pemilu  dengan  biaya  politik  yang  tinggi. Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universutas Indonesia (LPEM- FEUI) merilis biaya kampanye caleg DPR mencapai Rp.1,18 miliar - Rp.4,6 miliar. rentang biaya  kampanye  caleg  DPR  yakni  kurang  dari  Rp.787  juta  (kurang/sedikit),  Rp.787  juta  - Rp1,18 miliar (optimal), Rp1,18 miliar - Rp.4,6 miliar (wajar), Rp.4,6 miliar - Rp.9,3 miliar (tidak  wajar)  dan  lebih  dari  Rp.9,3  miliar  (tidak  rasional).    Sementara  berdasarkan  hasil penelitian,  biaya  kampanye  seorang  caleg  DPRD  provinsi  yakni  kurang  dari  Rp.320  juta (kurang/  sedikit),  Rp.320  -  Rp.481  juta  (optimal),  Rp.481  juta  -  Rp.1,55  miliar  (wajar),
Rp.1,55 miliar -- Rp3 miliar (tidak wajar), lebih besar dari Rp.3 miliar (tidak rasional). Dana sebesar  itu  untuk  keperluan:  percetakan,  tekstil,  transportasi  dan  komunikasi,  jasa komunikasi  media,  dan  pengerahan  massa  (Antara  Bali  News,  2014).  Lebih  lanjut  LPEM- FEUI menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh anggota DPR selama lima tahun yakni Rp.5,3 miliar - Rp.5,4 miliar. Sementara pendapatan seorang anggota DPRD provinsi, yakni Rp.1,6  miliar  -  Rp1,8  miliar.  Rentang  pendapatan  tersebut  berasal  dari  pendapatan  resmi maupun  tidak  resmi. seorang  caleg  akan  jor-joran  dalam  membiayai  kampanyenya  dengan harapan  caleg  tersebut  bisa  mengembalikan  modalnya  ketika  dia  berhasil  menjabat  sebagai anggota dewan (Dewi, 2014).
Logikanya,  biaya  politik  yang  begitu  mahal  pada  saat  kampanye  menimbulkan potensi  besar  bagi  anggota  DPR  dan  DPRD  yang  terpilih  berperilaku  korupsi  politik.  Para anggota  DPR  dan  DPRD  harus  mengembalikan  modal  uang  yang  dilakukan  saat berkompetisi dalam pemilu. Perilaku korupsi politik ini diperkuat dari tahun ke tahun, selalu saja  ada  kasus  –  kasus  korupsi  yang  menjerat  anggota  DPR  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK).  Berbagai  kasus  suap  dan  korupsi  menjerat  para  anggota  DPR  dan  DPRD. Pada periode 2009 – 2014 sebanyak 36 orang anggota DPR dari berbagai lintas partai terjerat kasus  korupsi.  Sementara  itu,  sejak  dilantik  pada  tanggal  1  Oktober  2014,  sudah  7  (tujuh) orang  dari  560  anggota  DPR  periode  2014  –  2019  ditangkap  oleh  KPK  dengan  dugaan menerima suap.
Motif korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR selain untuk mengembalikan modal pada  saat  kampanye  pemilu,  juga  disebabkan  tidak  jelasnya  model  pembiayaan  organisasi partai  politik  untuk  survavilitas  partai.  Sisi  investasi  finansial  untuk  memenuhi  kebutuhan partai  tak  terbatas.  Pada  saat  bersamaan,  partai  adalah  institusi  yang  didesain  tidak  dengan motif mencari laba. Partai adalah institusi nirlaba, tetapi melibatkan investasi tak terhingga. (Pamungkas, 2008).
Idealnya,  sistem  pemilu  merupakan  perwujudan  dari  kedaulatan  rakyat.  Namun, melihat realitas yang terjadi  saat  ini kedaulatan  rakyat  tergantikan dengan kedaulatan uang. Dimana  uang  menjadi  faktor  utama  kemenangan  parpol  dan  caleg  dalam  pemilu,  dengan mengabaikan ide, gagasan dan platform partai politik itu sendiri.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
1. Penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak di Indonesia dimaksudkan  agar  dapat  menghasilkan  para  wakil  rakyat  yang  akuntabel  dan  dekat  dengan konstituennya.
2. Partai politik perlu memperkuat sistem rekrutmen dan kaderisasi politik guna menghindari rekrutmen  instan  yang  didasarkan  pada  popularitas,  guna  menghindari  munculnya  calon legislatif karbitan.
3. Sistem  pemilu  proporsional  daftar  terbuka  dngan  suara  terbanyak  ini  berpotensi menimbulakn  perilaku  korupsi  politik  di  kalangan  anggota  DPR  dan  DPRD  dikarenakan biaya politik selama pemilu yang sangat mahal.
4. Memperkuat  penyelenggaraan  pemilu  dalam  pencegahan,  pengawasan,  dan  penindakan praktik politik uang guna mencegah terjadinya korupsi politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshidique,  Jimmly.  (2011). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Edisi  I  Cet.  Ketiga.
Jakarta: Rajawali Pers.
Bennett, Andrew. (2004). Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages, Models,  Numbers,  and  Cases:  Methods  for  Studying  International  Relations, Eds. Detlef F. Sprinz & Yael Wolinsky-Nahmias, Ann Arbor: University of Michigan Press.
Bryman,  Alan.  (2004). Social  Research  Methods . Second  edition.  New  York:  Oxford University Press.
Dewi, Anita  Permata.  (2014). Biaya  Kampanye  Seorang  Caleg  DPR  Ditaksir  Rp.  1,18
Miliar . Antara Bali News. Di unduh dari
https://bali.antaranews.com/berita/50027/biaya-kampanye-seorang-caleg-dpr-ditaksir- rp118-miliar Januari 2018.
Marijan,  Kacung.  (2012). Sistem  politik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi  Pasca  Orde Baru . Jakarta: Kencana.
Mietzner,  Marcus.  (2009) .  Indonesia’s  2009  Election:  Populism,  Dynesties,  and  The
Consolidated  of  the  Party  System,  Analysis , Paper, Sydney : Lowy  Institute  for International Policy.
Pahlevi,  I.  (2015). Sistem  Pemilu  Di  Indonesia  Antara  Proporsional  dan  Mayoritarian .  (I. Pahlevi,  Ed.)  (Edisi  Pert).  Jakarta:  Pusat  Pengkajian,  Pengolahan  Data  dan  Informasi (P3DI).
Pamungkas,  Sigit.  (2008). Korupsi  dan  Politikus .  Kompas,  7  Agustus  2008.  di  unduh  di http://sigitp.staff.ugm.ac.id/?p=10 tanggal Januari 2018.
Purbolaksono,  Arifanto.  (2017). Korupsi  Politik  di  Kasus  E-KTP .  Di  unduh  dari https://theindonesianinstitute.com/korupsi-politik-di-kasus-e-ktp.html Januari 2018.
Riwanto,  Agus.  (2014). Menyoal  Kecurangan  Pemilu .  Republika.  Di  unduh  dari https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01NUraUr5Iz4iLcImXGTcY 4ADhV7g%3A1582198335399&ei=P25OXoP8F9Ke4-
EPxvyH0A8&q=Riwanto%2C+Agus.+%282014%29.+Menyoal+Kecurangan+Pemilu.+ Republika%2C+30+April+2014&oq=Riwanto%2C+Agus.+%282014%29.+Menyoal+K ecurangan+Pemilu.+Republika%2C+30+April+2014&gs_l=psy- ab.12...301744.301744..303951...0.0..0.984.1991.0j1j6-2......0....2j1..gws- wiz.......35i39.GDNixKfqz6E&ved=0ahUKEwjDl_uNhODnAhVSzzgGHUb-
AfoQ4dUDCAo Januari 2018.
Reynolds,  Andrew.  Reilly,  Ben  &  Ellis,  Andrew  (2005). Desain  Sistem  Pemilu:  Buku Panduan  Baru  International  IDEA .  (K.  N.  Agustyati,  Ed.)  (Edisi  Terj).  Swedia: International IDEA.
Surbakti,  R.  (2016). Korupsi  dan  Sistem  Pemilu . Opini  Kompas ,  pp.  1–4.  di  unduh  di https://www.aipi.or.id/admin/assets/pdf/pdf_file/27052016_Korupsi_dan_Sistem_Pemil u.pdf.
Artidjo, Alkostar. 2010. Korupsi Politik Di Negara Modern . Yogyakarta: FH UII Press.