## Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Melalui Peradilan Adat Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
Rifqi Candra Gunawan 1 , Dara Quthni Effida 2 1,2 Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia Email Koresponden: rifqikasda@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai 18 perkara tindak Pidana ringan yang  dapat  diselesaikan  melalui  peradilan  adat Gampong ,  kewenangan  lembaga  adat  yang diatur  dalam  pasal  4  Qanun  Aceh  Nomor  10  tahun  2008,  Untuk  mendukung  mekanisme adat,  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  antara  Gubernur,  Kapolda,  dan  Majelis  Adat  Aceh tanggal  20  Desember  2011,  yang  dijabarkan  dengan Peraturan  Gubernur  Nomor  60  Tahun 2013.  Dalam  hal  ini  peradilan  adat  diberikan  kewenangan  untuk  terlebih  dahulu menyelesaikan  sengketa/perselisihan  secara  adat  sebelum  dilimpahkan  kepada  pihak kepolisian.  Proses  penyelesaian  tindak  pidana  ringan  di Gampong Bumi  Sari  diselesaikan melalui proses adat namun dalam prosesnya masih belum Efektif dapat dilihat dari adanya tindak  pidana  ringan  yang  terulang,  fluktuatifnya  angka  tindak  pidana  ringan,  dilakukan oleh  pelaku  yang  sama  dengan  tindak  pidana  yang  sama,  serta  tidak  adanya  saksi  yang berbeda  yang  di  terapkan  bagi  pelaku  yang  menanggulangi  tindak  pidana  yang  serupa. Penyebab  terjadinya  ketidak-efektifan  hukum  pidana  adat  di Gampong Bumi  Sari diakibatkan  oleh:  Tidak  adanya  dokumen  pertinggal  mengenai  kasus  yang  terjadi  di Gampong ,  tidak  adanya  partisipasi  masyarakat,  hanya  sekedar  mengakui  hukum  adat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian Yuridis Empiris, dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi lapangan.
Kata kunci: Efektivitas, Perkelahian, Peradilan Adat

## Pendahuluan
Negara mengakui dan menghormati persatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya  selama  masih  hidup,  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip-prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  diatur  dalam undang-undang,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  18b  ayat  2  UUD  1945.  Demi persatuan  Masyarakat  Adat,  pengamanan  konstitusional  memberikan  landasan hukum yang kokoh. Namun, agar masyarakat adat tetap eksis dan bertahan, upaya nyata  menuju  persatuan  masyarakat  adat  itu  sendiri,  serta  upaya  negara  melalui instrumen hukum, mutlak diperlukan untuk revitalisasi (Lesmana, 2020).
Hukum adat merupakan aturan yang tidak  terkodifikasikan hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan  tetap  hidup  selama  masyarakatnya masih memenuhi  hukum  adat  yang  telah  diwariskan  kepada  mereka  dari  para  nenek moyang  sebelum  mereka  (Efendi,  2023).  Keberadaan  hukum  adat  dan
kedudukannya  dalam    tata   hukum    nasional    tidak    dapat  dipungkiri  (Andriyadi, 2022). Hukum adat akan  selalu  ada  dan  hidup  di  dalam masyarakat, hukum adat adalah  hukum  yang  benar-benar  hidup  dalam  kesadaran  hati  nurani  warga masyarakat yang tercermin dalam sikap serta tindakan mereka sesuai dengan  adat- istiadatnya    dan    pola  sosial  budaya  yang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional (Manarisip, 2013).
Upaya  yang  dikakukan  dalam  penanggulangan  kejahatan  selama  ini dilakukan  secara  penal  dan  non  penal.  Memanfaatkan  tradisi  masyarakat  sebagai nilai luhur adalah cara yang lebih efisien dalam melakukan sesuatu. Secara umum, jika penegak hukum tidak memperhatikan atau mengabaikan nilai-nilai budaya dan moral, maka akan gagal. Dalam penegakan hukum, nilai-nilai budaya menjadi faktor penting.  Nilai,  konsep,  sikap,  dan  tindakan  yang  berkaitan  dengan  hukum merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum.  Friedman  memahaminya  dalam kerangka budaya hukum (Fitriati, 2017).
Keragaman etnis di Indonesia mengandung aspek multi sosial (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat umum yang memiliki kumpulan etnis yang berbeda-beda dalam budaya, bahasa, nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaannya yang  dianggap  sebagai  metode  positif  untuk  membangun  ketahanan  secara  lokal (Muhammad Ashar, 2019)
Di  Aceh,  secara  khusus  beberapa  tindak  Pidana  dapat  diselesaikan  melalui Peradilan  adat  tanpa  harus  melaporkannya  ke  pihak  kepolisian.  Dalam menyelesaikan  berbagai  kasus  yang  menyangkut  dengan  adat,  yakni  kasus  yang berkaitan  langsung  dengan  pidana  adat,  tentu  akan  ada  sanksi  yang  menyertainya (Shanty dkk., 2018). Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah supaya timbulnya efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya (Efendi & Hadana, 2021). Sehingga,  masyarakat  yang  akan  melakukan  suatu  kejahatan  akan  berpikir  lebih, mengingat sanksinya yang cukup tegas. Dalam menyelesaikan perkara pidana adat, proses  penyelesaian  tentunya  bertujuan  untuk  mendamaikan  para  pihak  yang berperkara (Novita,  2017).
Penyelesaian perkara pidana ringan di Gampong Bumi Sari, Kec. Beutong, Kab. Nagan  Raya  khususnya  mengacu  pada  Qanun  No  9  Tahun  2008  mengenai  18 perkara Pidana ringan yang diselesaikan secara adat. Peran lembaga adat (peradilan adat)  digunakan  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  ringan  yaitu  di  bidang keamanan,  ketenteraman,  kerukunan,  dan  ketertiban  masyarakat,  lembaga  adat mempunyai kewajiban menjadi wahana partisipasi masyarakat (Rahma, 2021). Serta lembaga  adat  digunakan  untuk  mencari  penyelesaian  masalah  sosial  secara  adat. Namun pada Praktiknya kasus yang diselesaikan belum memberikan efek jera pada Pelakunya  misalnya  kasus  Perkelahian  yang  terjadi  setiap  tahunnya  meningkat, bahkan  pelaku  dalam  kasus  perkelahian  mengulangi  pada  kasus  perkelahian berbeda (Wawancara, Tri Tokoh Masyarakat Bumi Sari, 24 Agustus 2022)
Menurut  Pasal  16  dan  Pasal  17  Peraturan  Gubernur  Nomor  60  Tahun  2013 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Adat,  tindak  pidana  ringan  harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian hukum adat. Adapun dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  ringan,  peradilan  adat  dipercayakan  untuk menyelesaikan  masalah  tersebut.  Untuk  mendukung  mekanisme  adat,  Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20  Desember  2011,  yang  dijabarkan  dengan  Peraturan  Gubernur  Nomor  60  Tahun 2013.  Dalam  hal  ini  peradilan  adat  diberikan  kewenangan  untuk  terlebih  dahulu menyelesaikan  sengketa/perselisihan  secara  adat  sebelum  dilimpahkan  kepada pihak  kepolisian  (Anshari,  &  Aminah,  2022).  Hal  ini  diatur  dalam  poin  ke-1  SKB, yang  isinya  menyatakan  bahwa  sengketa/perselisihan  yang  terjadi  pada  tingkat Gampong dan  mukim  yang  bersifat  ringan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13, Pasal  14,  dan  Pasal  15  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008,  diselesaikan  secara  adat (Sururi  & Mansur, 2019).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dalam bahasa Inggris, disebut empirical legal research , dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah empirisch  juridisch  onderzoek adalah  semacam  eksplorasi  ligitimasi  yang  membedah dan melihat siklus hukum di mata publik. Sebagai cara berperilaku yang asli, sebagai kekhasan  sosial  yang  tidak  tertulis  yang  dialami  oleh  setiap  orang  dalam  aktivitas publik.  Ada  beberapa  perspektif  tentang  bagaimana  hukum  bekerja  dalam masyarakat.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden serta informan.  Responden  dalam  penelitian  ini  Yaitu  Bapak  Basir  Daut  dan  Informan yaitu  Bapak  Hendri  Veri  Susanto,  Tokoh  Adat  Tri,  Pelaku  JUN,  Korban  RM. Melakukan Validasi data penelitian kondisi aktual objek penelitian diharapkan dapat digambarkan  dengan  data  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  Analisis pengumpulan  data  setelah  data  dikumpulkan  kemudian  dipilih  yang  memiliki validasi  yang  baik  dan  melakukan  pengolahan  data.  Dan  langkah  terakhir  yaitu melakukan  Penyimpulan  data  yaitu  pengumpulan  data  yang  telah  dikumpulkan untuk disajikan (Muhaimin, 2020).

## Pembahasan/hasil

## A. Efektivitas Penyelesaian Kasus Perkelahian Melalui Peradilan Adat
Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Peradilan Adat suatu tindak pidana yang dilakukan di luar pengadilan maupun melalui proses litigasi. Penyelesaian non litigasi  dilakukan  sebelum  tindak  pidana  tersebut  diadili  di  pengadilan,  tujuannya adalah  untuk  mencari  penyelesaian  di  luar  pengadilan  agar  permasalahan  tidak terjadi  dan  tidak  harus  diproses  di  pengadilan  (Hamdi  &  Ikhwan,  2021).  Tujuan
penyelesaian  kejahatan  adat  adalah  untuk  mencapai  kesepakatan  yang menguntungkan baik korban maupun pelaku kejahatan dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu hukum tindak pidana adat mempunyai perbedaan antara satu kabupaten  dengan  kabupaten  lainnya  memperhatikan  pedoman  hukum  adat  yang berlaku  di  setiap  daerah,  pelaksanaan  Penyelesaian  pidana  bergantung  pada peraturan hukum adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat  (Aguswandi, 2021).
Friedman  dalam  tulisannya  mengatakan  bahwa  terdapat  tiga  elemen  yang membentuk  sistem  hukum.  Secara  spesifik,  pertama  substansi  hukum  ( legal substance ),  struktur  hukum  ( legal  structure )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ). Substansi  hukum  termasuk  di  dalamnya  keseluruhan  pokok  nilai  hukum  yang berisikan norma, asas, prinsip, dan kaidah, baik yang dikodifikasikan maupun yang tidak  dikodifikasi,  termasuk  di  dalamnya  ketetapan  institusi  peradilan.  Substansi hukum  menjadi  point  yang  penting  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  hukum (Hariansah, 2022).
Bapak  Hendri  Veri  Susanto  selaku  Keuchik Gampong Bumi  Sari,  juga menyampaikan pengakuan terhadap hukum adat dan hukum islam bagi masyarakat adat  aceh,  diibaratkan  seperti  dua  sisi  mata  uang.  Masyarakat  Desa  Bumi  Sari mengibaratkannya dengan ungkapan hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet (hukum dengan  adat  seperti  hubungan  zat  dengan  sifatnya).  Maknanya, zat dengan  sifat adalah  sesuatu  yang  berbeda,  dapat  diidentifikasikan  akan  tetapi  tidak  dapat dipisakan  (wawancara,  Hendri  Veri  Susanto  Keuchik Gampong Bumi  Sari,  25 Agustus 2022)
Kewenangan  lembaga  adat,  diatur  dalam  Pasal  4  Qanun  Aceh  Nomor  10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yaitu :
1. Menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat
2. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat  yang tidak  bertentangan dengan syari’at Islam
5. Menerapkan ketentuan adat
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan h. Menegakkan hukum adat (Surya  & Suhartini,  2019).
Bagi  setiap  masyarakat Gampong Bumi  Sari  yang  melakukan  setiap  tindak pidana  ringan  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008 tentang  kehidupan  adat  istiadat  melakukan  tindak  pidana  ringan  apapun,  maka peradilan  adat Gampong harus  terlebih  dahulu  menyelesaikan  permasalahannya untuk  diproses  sebelum  diadili  di  pengadilan  melalui  proses  litigasi.  Peran  aktif masyarakat  tentunya  di  harapkan  dalam  menjalankan  proses  peradilan  adat
Gampong ini,  namun  masyarakat  seakan  melimpahkan  sepenuhnya  terhadap aparatur Gampong (Wawancara, Keuchik Gampong Bumi Sari Hendri Veri Sasanto, 26 Agustus 2022).
Keistimewaan  daerah  setempat  dalam  hal  sejarah,  sebagian  besar memanfaatkan  peraturan  standarnya  sendiri,  yang  diliputi  dengan  sisi  positif  dari peraturan  Islam  melalui  fungsi  meunasah,  terlepas  dari  bagaimana  peningkatan kerangka  humanistik,  politik  dan  sakral,  namun  sisi  positif  dari  budaya  asli  masih melekat  dan  mempercepat  daerah  setempat.  Sebagai  kelompok  masyarakat Pedesaan,  tentunya  juga  mendapatkan  nasib  yang  sama  ketika  peraturan  publik berlaku,  tanpa  bantuan  orang  lain  sendi-sendi  hukum  adat  menjadi  bergeser  dan tidak berdaya (Novita,  2017)
Di  dalam  ketentuan  Qanun  Aceh  nomor  9  tahun  2008  terdapat  18  jenis perselisihan  yang  dapat  diselesaikan  melalui  proses  adat.  Di Gampong bumi  sari beberapa  bentuk  kasus  pelanggaran  yang  terjadi  dan  di  golongkan  sebagai  tindak pidana adat yaitu pencurian, perkelahian, penggelapan, hutang piutang, dan KDRT. Namun  dalam  hal  ini  tindak  pidana  perkelahian  merupakan  salah  satu  tindak pidana  yang  sering  terjadi  data  menunjukkan  fluktuatif  angka  pada  kasus  tindak pidana  perkelahian,  selalu  terjadi  setiap  tahunnya,  bahkan  dilakukan  oleh  orang yang sama .
Tabel.1
Kasus Perkelahian Di Gampong Bumi Sari No Kasus Gampong Bumi Sari 2018 2019 2020 2021 1 Perkelahian 2 1 1 3 Sumber: Bapak Basir Daut Selaku Kasi Pelayanan
Gampong Bumi Sari Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya.
Di Gampong Bumi  Sari  Sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku  perkelahian berupa  sanksi-saksi  adat  yang  disepakati  secara  bersama  yaitu  dapat  berupa: peusijeuk serta sayam ,  dikucilkan  dalam  masyarakat,  pencabutan  gelar  adat,  ganti rugi,  permintaan  maaf,  peringatan,  serta  nasehat.  sanksi  tersebut diberikan  kepada pelaku  tindak  pidana  perkelahian  tidak  ada  aturan  baru  yang  mengatur  sanksi terhadap  pelaku  serta  tidak  adanya  sanksi  yang  berbeda  terhadap  pelaku  yang berulang.
Terdapat  18  jenis  perselisihan  yang  dapat  diselesaikan  melalui  proses  adat, menurut  Qanun  Aceh  nomor  9  tahun  2008  tentang  pembinaan  adat.  Di Gampong Bumi  Sari,  pelanggaran  Adat  yang  sering  terjadi  yaitu  Perkelahian,  namun  sering kali  kasus  perkelahian  terulang  bahkan  dengan  orang  yang  sama.  Hal  ini  dapat terjadi  disebabkan  oleh  adanya  rasa  ketidakpuasan  terhadap  peradilan  yang  di lakukan  yang  memicu  rasa  dendam,  tidak  ingin  diselesaikan  ke  pihak  kepolisian
dikarenakan proses yang rumit yang menyebabkan tidak adanya rasa tunduk pada hukum adat, tidak adanya dokumen catatan hukum terdahulu yang dapat dijadikan sebagai  pertimbangan  hakim  pidana  adat  pada  saat  menjatuhkan  hukum  adat (Wawancara, Tri, 27 Agustus 2022)
Teori  utilitarianisme  Bentham  mengatakan  bahwa  hukuman  dapat dibenarkan  jika  pelaksanaannya  dapat  mewujutkan  dampak  efek  utama  yakni: pertama,  konsekuensi  hukuman  itu  ialah  mencegah  agar  di  masa  depan  kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si  korban  maupun  orang  lain.  Ciri  khas  hukuman  ini  bersifat  preventif  ke  masa depan  agar  orang  tidak  lagi  mengulangi  perbuatannya  dan  pemenuhan  rasa keadilan terkait kasus hukum tersebut (Fios, 2012).

## B. Faktor  Penyebab  Tidak  Efektifnya  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Perkelahian Melalui Peradilan Adat
Penyelesaian perkara pidana adat melalui lembaga adat menjadi sesuatu yang sangat  penting  bila  dikaitkan  dengan  adanya  ketidakpuasan  terhadap  putusan pengadilan  formal,  khususnya  dari  segi  keadilan  dalam  memutus  perkara-perkara pidana  yang  ada  dimensi  hukum  adatnya.  Masyarakat  adat  terkadang  tidak  puas karena  putusan  pengadilan  belum  mampu  mengembalikan  keseimbangan  magis yang  timbul  sebagai  akibat  dilakukannya  suatu  pelanggaran  adat  terhadap  nilai keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana perlu  dicari  dan  didiskusikan  secara  akademik  alternatif  pemikiran  hukum  yang memungkinkan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana adat untuk diadili melalui lembaga adat (Danil, 2012).
Tindak  pidana  ringan  yang  terjadi  di Gampong Bumi  Sari  dalam  proses penyelesaianya  tidak  langsung  melibatkan  aparat  penegak  Hukum  secara  formal. Akan  tetapi  bila  mana  penyelesaian  yang  dilakukan  tidak  menemukan  titik terang/penyelesaian  terhadap  permasalahan  yang  terjadi.  Maka  akan  masuk  ke tahap  selanjutnya  yaitu  melimpahkan  atau  melibatkan  perkara  ke  pihak  aparat penegak hukum, namun sejauh ini permasalahan yang terjadi di dalam Masyarakat Bumi Sari cenderung di selesaikan melalui proses dan mekanisme Adat yang ada di Gampong Bumi Sari (Wawancara, Keuchik Gampong Bumi Sari Hendri Veri Sasanto, 28 Agustus 2022)
Adapun  ada  beberapa  mekanisme  proses  dalam  penyelesaian  melalui peradilan  Adat  di Gampong Bumi  Sari  dapat  dilakukan  penyelesaian  melibatkan perangkat Gampong atau  penegak  hukum  sebagai  pihak  ketiga.  Maka  peran  pihak kepolisian  diharapkan  mampu  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dalam masyarakat  selaku  aparat  keamanan  (Wawancara,  Keuchik Gampong Bumi  Sari Hendri Veri Sasanto, 27 Agustus 2022)
Pada sistem hukum adat, hukum dipandang sebagai nilai dan rasa keadilan komunitas masyarakat hukum, sementara pada sistem hukum tertulis, cendrung di
pandang sebagai nilai dan rasa elit kekuasaan. Hukum kebiasaan yang juga disebut secara teori sebagai sistem hukum common law sistem, yang mana hukum berasal dari tatanan masyarakat hukum, sementara sistem hukum tertulis atau codified law system, hukum cenderung bersumber dari otoritas kekuasaan (Salle,  2020).
Di Gampong Bumi  Sari  memiliki  beberapa  penyebab  yang  menyebabkan ketidakefektifan  hukum  pidana  adat  yang  diterapkan,  sehingga  mengakibatkan sering terjadi perkelahian, dilakukan oleh orang yang sama serta kasus yang serupa, diantarnya :
1. Tidak adanya dokumen pertinggal mengenai kasus yang terjadi di Gampong . Hal ini mestinya menjadi sesuatu yang penting, bertujuan agar supaya kasus yang  telah diselesaikan di tingkat peradilan Gampong tidak  diselesaikan kembali kedua  kalinya  di  tingkat  peradilan  formal,  kecuali  dalam  kasus  tertentu  yang memang bukan merupakan kewenangan Gampong serta tidak dapat menemukan penyelesaian  terhadap  perkara  yang  terjadi,  penetapan  putusan  adat  dengan bentuk tertulis akan menambah bobot putusan itu sendiri, dokumen pertinggal ini pula  dapat  dijadikan  sebagai  cacatan  khusus  bagi  peradilan  adat  di  saat  kasus yang serupa kembali terjadi (Amdani,  2014)
2. Tidak adanya partisipasi masyarakat
Pendidikan, pengetahuan dan pemahaman hukum yang rendah akan menjadi kendala  dalam  pelaksanaan  hukum,  baik  berupa  tingginya  tingkat  pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Maka dari itu pula pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana adat yang terjadi agar masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahun hukum serta tercegahnya dari perbuatan melawan hukum (Zaman, 2018).
3. Hanya sekedar mengakui hukum adat
Kusumadi  Pudjosewojo  memberikan  pengertian  hukum  adat  adalah ”keseluruhan  aturan  hukum  yang  tidak  tertulis”.  Pengertian  tersebut  hampir sama  dengan  pengertian  yang  dikemukakan  oleh  Soepomo  yang  menyatakan ”hukum  adat  adalah  s i nonim  dari  ”hukum  tak  tertulis”  Hukum  yang  tidak tertulis  berarti  hukum  yang  tidak  dibentuk  oleh  badan  legislatif.  Namun terkadang  hanya  sekedar  pengakuan  terhadap  hukum  adat,  terkadang  dalam praktiknya  hukum  adat  hanya  sebagai  bukti  bahwa  hukum  adat  itu  ada  akan tetapi terjadi ketidakefektifan dalam penerapannya (Syahbandir, 2010).
Soerjono  Soekanto  mengemukakan  bahwa  hukum  dikatakan  efektif  apabila terjadi  dampak  hukum  yang  positif  yaitu  dipatuhinya  ketentuan  hukum  tersebut. Hukum  mencapai  tujuannya  dalam  membimbing  ataupun  merubah  perilaku manusia. Menurut Muladi mencegah kejahatan dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu  sama  lain  tidak  dapat  dipisahkan.  Bahkan  keduanya  dapat  dikatakan  saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.
Penanggulangan  kejahatan  secara  operasional  bekerja  lewat  suatu  sistem  yang disebut  Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  Sistem )  yang  di  dalamnya terkandung sub sistem pendukungnya (Kenedi, 2017).
Menurut  pengakuan  pelaku  bahwa  sanksi  hukum  adat  diberikan  lalu diterima agar perkara yang terjadi tidak diselesaikan kepada pihak kepolisian, selain itu  juga  disebabkan  oleh  ketidakpuasan  salah  satu  pihak  higga  terjadinya  dendam yang mengakibatkan terjadinya perkara yang serupa ( wawancara, tokoh masyarakat yang ikut menyelesaikan perkara, 28 Agustus 2022)
Teori Rekayasa Sosial Hans Kelsen  dalam  bukunya general theory of law and state berpandangan  bahwa  hukum  sebagai  tatanan  sosial  yang  dapat  dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya (Kusumawati, 2017).
Ketidakefektifan  hukum  terletak  pada  kemungkinan  pertentangan  antara tujuan  legislator  dengan  sifat  masyarakat  di  mana  hukum  akan  dijalankan.  Di sinilah,  perbedaan  antara  masyarakat  adat  dan  masyarakat  modern  yang  sering terjadi.  Dalam  masyarakat  hukum  adat  di  mana  peran  kepemimpinan  sangat berpengaruh,  orang-orang  dan  perwakilan  mereka  memiliki  peran  yang  jauh  lebih aktif  dalam  pembuatan  undang-undang  (Hamdi,  2020).  Menurut  Anthony  Allot, hukum yang bertentangan dengan adat istiadat dan aspirasi orang yang diperintah sangat  berpengaruh  pada  efektivitas  hukum.  Apabila  terjadi  pertentangan  antara tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  pembuat  undang-undang  dengan  sifat  dasar  dari masyarakat,  mereka  tidak  akan  mendapat  dukungan  dari  masyarakat (Cahyaningsih, 2020).
Adapun  Kasus-  kasus  perkara  yang  menjadi  kewenangan  peradilan  adat  di Desa Bumi Sari sebagaimana diatur dalam poin ke-1 SKB, yang isinya menyatakan bahwa  sengketa/perselisihan  yang  terjadi  pada  tingkat Gampong dan  mukim  yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, diselesaikan secara adat. Proses penyelesaian adat lebih sering  disebut  dengan  peradilan  adat,  atau  penyelesaian  melalui  musyawarah  dan perdamaian.  Pelaksanaannya  bertahap  peradilan  adat  tersebut  tidaklah  dilakukan secara formal atau didalam ruangan khusus seperti peradilan formal. Namun, rapat adat  atau  pengambilan  keputusan  yang  berlangsung  di  meunasah,  masjid,  atau kantor  desa,  wajib  dilakukan  di  tempat  umum.  Peradilan  adat  seringkali memberikan sanksi atau hukuman berupa:
1. Nasehat
2. Peringatan
3. Permintaan Maaf
4. Ganti rugi
5. Pencabutan gelar adat
6. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat
7. Sayam  (ganti  rugi  berupa  harta  yang  diberikan  oleh  pelaku  kepada korban/ahli  warisnya  terhadap  keluarnya  darah  atau  tidak  berfungsinya anggota  tubuh  akibat  penganiayaan)  serta  peusijiuek  (Wawancara,  Keuchik Gampong Bumi Sari Hendri Veri Sasanto, 25 Agustus 2022)
Apabila  ada  keselarasan  antara  ketentraman  dengan  ketertiban,  akan tercapailah suatu kedamaian dalam masyarakat (Suartina, 2020). Dengan  demikian, diharapkan keuchik Gampong dapat membina kedamaian yang berarti tidak adanya suatu  kekangan  terhadap  kebebasan  serta  tidak  ada  suatu  gangguan  terhadap ketertiban. Kedamaian tersebut merupakan tujuan hukum yang paling utama yang dapat dicapai melalui kepastian hukum dan persamaan hukum. Fungsi Kepala Desa adalah    menerapkan  hukum  sebagai  sarana  untuk  mengendalikan  dan memperbaharui masyarakat di desanya (Nainggolan, 2018).
Salah satu kasus  perkelahian yang terjadi di Gampong Bumi Sari  merupakan bentuk pidana adat. Aparatur Gampong dilibatkan tidak hanya karna adanya laporan korban,  tetapi  juga  jika  terjadi  perkelahian  yang  berdampak,  pada  ketenteraman masyarakat. Perkelahian yang terjadi di Gampong Bumi Sari di sebabkan oleh selisih paham antar warga, Berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh para pelaku dan aparatur Gampong , maka para pelaku diberikan sanksi. Para pelaku menerima sanksi-sanksi sebagai berikut:
1. Permintaan maaf yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban
2. Surat  tidak  akan  mengulangi  tindakan  yang  serupa  kepada  pihak  Aparatur Gampong .
3. Peusijuek ( Biaya peusijeuk ditanggung oleh pelaku) ( wawancara, Bapak Basir Daut , 29 Agustus 2020)
Hakim  berdasarkan  hukum  pidana  adat  tetap  menggunakan  proses penyelesaian  hukum  pidana  adat  yang  salah  satunya  masih  berlaku  sebagaimana tercermin  dalam  praktek  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. Mengemukakan  bahwa  Mereka  yang  melakukan  hubungan  seksual  di  luar pengadilan  dikenakan  saksi  adat  (reaksi  adat)  oleh  kepala  adat.  Tidak  dapat dikembalikan ke pengadilan negeri dengan tuduhan yang  sama melanggar hukum adat,  dan  di  kenakan  ketentuan  hukum  pidana  ketika  dijatuhi  hukuman  penjara (Mulyadi, 2015).
Bagi  Perkara  yang  tidak  dapat  diselesaikan/tidak  menemui  kata  sepakat dalam  proses  Peradilan  Adat,  maka  perkara  akan  diselesaikan  ditingkat kepolisian dengan menggunakan hukum Nasional melalui proses litigasi (Wawancara, Keuchik Gampong Bumi Sari Hendri Veri Sasanto, 29 Agustus 2022).

## Kesimpulan
Efektivitas  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Perkelahian  Melalui  Peradilan  Adat Di Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya belum terlaksana
dengan baik dapat terlihat dari kasus perkelahian yang terjadi dan telah diselesaikan secara adat terulang kembali dan meningkat setiap tahunya bahkan dilakukan oleh orang  yang  sama.  Faktor  penyebab  tidak  efektifnya  hukum  adat  disebabkan  oleh: sanksi  hukum  adat  diberikan  lalu  diterima  agar  perkara  yang  terjadi  tidak diselesaikan kepada pihak kepolisian, selain itu juga disebabkan oleh ketidakpuasan salah satu pihak hingga terjadinya dendam yang mengakibatkan timbulnya perkara yang  serupa,  Tidak  adanya  partisipasi  masyarakat,  serta  tidak  lebih  dari  sekedar pengakuan  terhadap  hukum  adat  tanpa  ada  rasa  tunduk  pada  hukum  dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

## Daftar Pustaka
Aguswandi,  P.  (2021).  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Melalui  Peradilan  Adat  Di Aceh. Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, 1 (2), 88-100.
Amdani,  Y.  (2014).  Proses  Pelaksanaan  Penyelesaian  Perselisihan  Di  Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa). Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum , 48 (1). https://doi.org/10.14421/ajish.v48i1.86
Andriyadi,  F.  (2022).  Status  Adat  yang  Terbentuk  dalam  Masa  Pandemi. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 2 (2), 104-112. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1429
Anshari,  N.,  &  Aminah,  A.  (2022).  Kewenangan  Peradilan  Adat  di  Aceh  Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 2 (2), 93-103. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356
Cahyaningsih,  D.  T.  (2020).  Mengurai  Teori  Effectiveness  of  Law  Anthony Allot. Journal Rechts Vinding Online , 2089-9009.
Danil,  E.  (2012).  Konstitusionalitas  Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian Perkara
Pidana. Jurnal
Konstitusi , 9 (3), 583-596. https://doi.org/10.31078/jk938
Darma,  I.  M.  W.  (2021).  New  Paradigm  of  Indonesian  Criminal  Law  Policy  to Formulate  Sanctions  for  Cases  of  Customary  Crimes. Padjadjaran  Jurnal  Ilmu Hukum (Journal Of Law) , 8 (2), 275-291. https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a6
Efendi,  S.  (2023).  The  Role  Of  Tuha  Lapan  In  Providing  Sanctions  For  Persons  Of Gampong  Traditional  Violations:  English. Progressive  Law  Review , 5 (01),  37-50. https://doi.org/10.36448/plr.v5i01.95
Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Social Development In Aceh. In Proceedings:  Dirundeng  International  Conference  on  Islamic  Studies (pp.  185- 196). https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034
Fios,  F.  (2012).  Keadilan  hukum  Jeremy  Bentham  dan  relevansinya  bagi  praktik hukum kontemporer. Humaniora , 3 (1), 299-309. https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315
Fitriati, F. (2017). Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui
Peradilan Adat. Jurnal Media Hukum, 24 (2), 164-171. https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0092.164-171
Hamdi, S. (2020). Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh Dalam Mensosialisasikan Nilai- Nilai  Pendidikan  Islam  Di  Wilayah  Barat-Selatan  Aceh.  Ar-Raniry:
International Journal of Islamic Studies, 5(1), 115-
137.http://dx.doi.org/10.22373/jar.v5i1.7578
Hariansah,  S.  (2022).  Analisis  Implementasi  Nilai-Nilai  Budaya  Hukum  dalam Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara:  Studi  Kritis  Pendekatan  Masyarakat, Budaya dan Hukum.
Krtha Bhayangkara,
16 (1), 121-130. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000
Hamdi,  S.,  &  Ikhwan,  M.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Implementasi Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 74-85.
Kenedi, J. (2017). Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia . Pustaka Pelajar.
Kusumawati,  Y.  (2017).  Representasi  Rekayasa  Sosial  Sebagai  Sarana  Keadilan Hukum. Sangaji:  Jurnal  Pemikiran  Syariah  dan  Hukum,  1 (2),  129-141. https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.199
Lesmana,  C.,  Mursalin,  A.,  &  Masburiah,  M.  (2020). Efektifitas  Hukum  Adat  Dalam Penyelesaian  Tindak  Kriminal  Ditinjau  Dari  Peraturan  Daerah  No.  1  Tahun  2012 (Studi  Kasus  Kelurahan  Selensi  Kecamatan  Kemuning  Indragiri  Hilir, Riau) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Manarisip,  M.  (2013).  Eksistensi  Pidana  Adat  Dalam  Hukum  Nasional. Lex Crimen , 1 (4).
Muhaimin, D. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: University Press
Muhammad Ashar, M. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu  Utara  (Perspektif  Hukum  Islam) (Doctoral  dissertation,  Institus  Agama Islam Negeri Palopo).
Mulyadi, L. (2015). Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik dan Prosedur . Bandung: PT. Alumni.
Nainggolan,  S.  D.  P.  (2018).  Kedudukan  Kepala  Desa  Sebagai  Hakim Perdamaian. University Of Bengkulu Law Journal , 3 (1), 54-67.
Novita, F. (2017). Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana  Adat  (Studi  terhadap  Efektifitas  Keberlakuan  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun 2008  di  Kecamatan  Kota  Sigli) (Doctoral  dissertation,  UIN  Ar-Raniry  Banda Aceh).
Rahma, I. (2021). Tinjauan Umum Tentang Delik Dan Sanksi Adat. Shibghah: Journal of Muslim Societies, 3 (2), 204-216.
Salle,  S.  (2020). Sistem  Hukum  dan  Penegakan  Hukum .  Makassar:  CV.  Social  Politic Genius (SIGn).
Shanty,  V.,  Adwani,  A.,  &  Yahya,  A.  (2018).  Indigenous  Sanction  of  Expulsion  in Central  Aceh  District  (Human  Rights  Perspective).  AL-IHKAM:  Jurnal Hukum  &  Pranata  Sosial,  13(2),  254-272.  https://doi.org/10.19105/al- lhkam.v13i2.1828
Suartina,  T.  (2020).  Between  Control  and  Empowerment:  Local  Government Acknowledgment  of  Adat  Communities  and  Adat  Villages  in  Indonesia. Indon. L. Rev., 10 , 340. http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.679
Sururi, L., Ali, D., & Mansur, T. M. (2019). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong . Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 21 (1), 61-76. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11407
Surya,  A.,  &  Suhartini,  S.  (2019).  Efektivitas  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan Melalui  Lembaga  Adat  (Sarak  Opat). Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum, 26(1), 91-112. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5
Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 12 (1), 1-13.
Zaman,  A.  (2018).  Usaha-Usaha  Memasyarakatkan  Hukum  Di  Dalam Masyarakat. JCH (Jurnal
Cendekia
Hukum) , 3 (2), 108-115. http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.17