## PERILAKU SUAP DALAM PENYELESAIAN TILANG OLEH MASYARAKAT KEPADA POLISI LALU LINTAS PERCUT SEI TUAN (PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM)
Tika Puspita Sari * , Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia Agusmidah , Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

## PENDAHULUAN
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  dan integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan  umum.  Kenyataannya, keadaan lalu lintas yang tidak teratur di jalan raya, seolah-olah sudah merupakan pemandangan yang tidak  asing  lagi.  Ada  yang  menyalahkan  jalan  raya,  ada  yang  menyalahkan  kendaraan,  bahkan menyalahkan  kinerja  para  polisi  lalu  lintas  yang  kurang  profesional.  Namun  jelas  sekali  adalah akibatnya,  yakni  korban  jiwa  manusia,  terlukanya  manusia,  serta  kerugian  yang  tidak  sedikit. Walaupun akibatnya sudah dapat diduga terlebih dahulu, akan tetapi perbuatan melanggar peraturan lalu  lintas,  masih  juga  berlangsung  terus  menerus  dilakukannya.  Pengguna  jalan  raya  seolah-olah lupa, bahwa perbuatannya dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain (Valeri, 2018 , p. 6).
Pelaku pelanggaran lalu lintas sejatinya akan dikenakan sanksi denda tilang yang diatur dalam UU  No.  22  Tahun  2009  sebagai  bentuk  penegakan  hukum  terhadap  alternatif  dalam  penyelesaian tilang terhadap penekanan dalam aspek hukum bagi pelanggar lalu lintas sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas, sebab itu diharapkan pengguna jalan mematuhi aturan- aturan berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran (Rahayu, 2020 , p. 27). Secara sederhana pelanggaran itu diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum (Prodjodikoro, 2003 , p. 33).

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
The  community  generally  bribes  traffic  police  because  they  want  to  finish quickly  and  the  assumption  is  that  the  Percut  Sei  Tuan  community always thinks  that  the  ticket  process  is  convoluted,  difficult  and  complicated  and takes  time  and  effort  to  make  people  lazy  to  complete  the  ticket  in accordance with the proper procedures for solving a ticket, the length of the process law enforcement and long queues become images in the minds of the public when passing through official law enforcement channels. This will no longer  be  indifferent  to  the  opportunity  for  the  Percut  Sei  Tuan  Police  to resolve traffic violations peacefully by accepting bribes from the public. This research is a type of descriptive research. The data in this study is primary data  or  data  collected  by  the  researchers  themselves.  Data  collection techniques  in  this  study  are  interviews,  questionnaires,  and observation as well  as  literature.  The  data  obtained  were  analyzed  using  the  Miles  and Huberman qualitative data analysis technique. The results of the study show that the motives that cause people to bribe in completing fines to the Percut Sei Tuan Police are internal factors: traffic violations are considered normal, public awareness is low, people want to be practical, people are lazy through official procedures following ticket trials or paying fines to banks is difficult and  requires  a  long  process.  External  factors:  economy,  sense  of  kinship. While  efforts  to  deal  with  bribery:  Police  who  abuse  their  authority  by accepting bribes by the public in completing ticketing without going through a  set  procedure  will  be  subject  to  sanctions  by  the  National  Police's professional code of ethics, imposing criminal fines for traffic offenders, the need for outreach to the public .
Received Revised Accepted Published 16/01/2023 28/01/2023 02/03/2023 06/03/2023

## KEYWORDS
Bribery conduct; ticket; public; traffic police.

## CITATION (APA 6 th Edition)
Sari, T. P., & Agusmidah (2023). Perilaku Suap dalam Penyelesaian Tilang oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas Percut Sei Tuan (Pendekatan Sosiologi Hukum). MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7 (1), 139-150.
*CORRESPONDENCE AUTHOR tikapuspitasari2605@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6527
Namun terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematikkah yang selalu menimbulkan suatu permasalahan di jalan raya (Rahayu, 2020 , p. 31). Kepatuhan masyarakat yang masih rendah terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan  serta  kurangnya  kesadaran  dan  disiplin  dari  masyarakat  dalam  budaya  berlalu  lintas  di  jalan raya,  sehingga  pelanggaran  lalu  lintas  pada  umumnya  berupa  pelanggaran  rambu  lalu  lintas  dan lampu  pengatur  lalu  lintas  seperti  larangan  berhenti,  menerobos  lampu  merah,  tanpa  surat  dan kelengkapan kendaraan dan lain-lainnya (Prihatini, 2016 , p. 2).
Hal  ini  sudah  sering  menjadi  kebiasaan  masyarakat  untuk  tidak  disiplin  dan  selalu mengabaikan  dalam  mematuhi  peraturan  lalu  lintas.  Sebab  itu  ketika  dalam  situasi  di  mana pengendara  harus  berurusan  dengan  penegak  hukum,  para  pengemudi  cenderung  ingin menyelesaikan  masalah  kasus  tersebut  secara  cepat,  sehingga  hal  ini  sudah  tak  acuh  lagi  akan menimbulkan kesempatan aparat kepolisian lalu lintas Polsek Percut Sei Tuan dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai terhadap masyarakat (artinya menerima suap dari masyarakat) ataupun tidak menjalankan amanat undang-undang terkait prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas (Sastrini & Surata, 2018 , p. 44).
Penduduk Percut Sei Tuan masih menganggap suap sebagai hal yang wajar, lumrah dan tidak menyalahi aturan. Sehingga proses hukum pada operasi tertib lalu lintas di Kec. Percut Sei Tuan, tidak berjalan  dengan  baik  dan  cacat  hukum,  akibatnya dari  masyarakat  itu  sendiri  dan  juga  akibat  dari oknum-oknum  anggota  kepolisian  yang  tidak  melakukan  tugasnya  dengan  baik.  Razia  tilang  yang dilakukan dalam rangka menertibkan masyarakat ini justru menjadi lahan subur praktik suap yang dilakukan  oleh  penegak  hukum  (Sastrini  &  Surata, 2018 ,  p.  45).  Aparat  penegak  hukum  yang diharapkan  dapat  menjalankan  tugasnya  secara  jujur  dan  tegas  dalam  menegakkan  hukum  yang berkaitan  dengan  penyelesaian  tilang,  namun  dalam  perjalanannya  malah  banyak  aparat  penegak hukum yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu sendiri (Suparni & Sianturi, 2011 , p. 8).
Padahal  jelas,  tugas  polisi lalu lintas  diberikan wewenang  untuk  mengawasi  dan  melakukan penindakan  berupa  tilang  di  jalan  raya,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Penindakan  oleh  jajaran  polisi  lalu  lintas  biasanya dilakukan pada saat terdapat pelanggaran dalam berlalu lintas, baik pada saat dilakukan operasi atau ketika  polisi  melihat  adanya  potensi/telah  dilakukan  suatu  tindakan  pelanggaran  (Faktawan  & Kautsar, 2022 , p. 86). Oleh sebab itu, tilang sendiri merupakan bukti dari pelanggaran, yang memiliki fungsi sebagai undangan kepada pelanggar Lalu-lintas untuk menghadiri sidang pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita dengan polisi lalu lintas (Polantas) dari pelanggar (Sudjianto, 2020 , p. 155).
Namun tetap saja, asumsi masyarakat Percut Sei Tuan selalu beranggapan bawah proses tilang yang  berbelit,  sulit  dan  ribet  serta  dalam  waktu  dan  tenaga  membuat  masyarakat  malas  untuk menyelesaikan  tilang  sesuai  dengan  prosedur,  sehingga  hal ini  sering    dijadikan  celah  oleh  oknum polisi lalu lintas (Polantas) Percut Sei Tuan untuk melakukan pelanggaran tersebut, yang seharusnya menjadi wewenangnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas (Sudjianto, 2020 , p. 156). Padahal diketahui penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ) diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan,  sehingga  jika  pelanggaran  di  jalan  dilakukan  dengan  menerbitkan  surat  tilang  bagi pelanggar Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ) (Pietersz, 2010 , p. 24).
Oleh  sebab  itu,  warga  Percut  Sei  Tuan  menganggap  remeh  hukum  tak  dapat  dipercaya, hilangnya kepercayaan dari sebagian masyarakat terhadap hukum, pemerintah dan lembaga negara lainnya,  walaupun  pemerintah  secara  bertahap  telah  melakukan  berbagai  upaya  perubahan  dalam hukum namun dinilai tidak tepat sasaran, karena mafia hukum dan mafia peradilan masih memegang
tumpuk  kekuasaan  dalam  penegakan  hukum,  maka  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  patuh terhadap  peraturan  yang  ada  saat  ini  jika  perilaku  oknum  penegak  hukumnya  sendiri  melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (Ully, 2020 , p. 8).
Peranan  aparat  hukum  sangat  menentukan  proses  penegakan  hukum  dalam  suatu  negara, karena sebaik apa pun aturan hukum yang dibuat, bila kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan  menghambat  pelaksanaan  penegakan  hukum  tersebut.  Pada  hakikatnya,  hal  ini  merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Oleh sebab itu, Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Soekanto, 2017 , p. 13).
Penerapan  aturan  tersebut  masih  kurang  efektif  karena  hipotesis  awal  ini  menunjukkan beberapa  masyarakat  aturan  tersebut  belum  tersosialisasikan  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat Percut  Sei  Tuan,  sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengerti  akan  aturan  tersebut. Kebiasaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai melakukan penyuapan terhadap polisi lalu lintas (Polantas) Polsek Percut Sei Tuan dalam hal ini dilakukan secara kekeluargaan, inilah yang semakin  berkembang  dalam  masyarakat  saat  ini,  padahal  masyarakat  seharusnya  harus  diberi pengetahuan  tentang  aturan-aturan  dalam  berlalu  lintas  dan  memberi  sanksi  yang  tegas  kepada mereka yang mengindahkan aturan tersebut. Bukan hanya pengendara yang harus diberikan sanksi, melainkan aparat itu sendiri juga harus mendapatkan sanksi serupa, karena sebagai aparat penegak hukum  yang  diberikan  amanat  oleh  undang-undang,  harus  menjalankan  amanat  tersebut  sebaik mungkin bukan malah membiarkan masyarakat hidup dalam lingkungan yang tidak taat akan aturan dengan adanya kebiasaan menyelesaikan pelanggaran secara damai dalam melakukan suap terhadap polisi lalu lintas (Polantas) Polsek Percut Sei Tuan, tanpa harus melalui prosedur yang ada.
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari perilaku suap di kalangan  masyarakat  serta  upaya  untuk  menanggulangi  tersebut.  Sehingga  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perilaku masyarakat melakukan tindakan suap dalam penyelesaian tilang kepada Polisi Lalu Lintas (Polantas) Percut Sei Tuan;  (2)  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  perilaku  masyarakat  untuk mencegah suap terhadap polisi lalu lintas (Polantas) Percut Sei Tuan.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif.  Pada  konteks  hukum  penelitian  yang  bersifat deskriptif  merupakan  jenis  penelitian  yang  menarik  minat  para  pemerhati  ilmu  sosial  terhadap fenomena hukum sebagai fenomena sosial (Irwansyah, 2022 , p. 39). Teknik sampling dalam penelitian ini adalah simple random sampling dengan total sampel berjumlah 40 orang 34 orang dari masyarakat dan 6 orang dari Polsek Percut Sei Tuan.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk  memperoleh  data  primer  dengan  studi  lapangan  dengan  menggunakan  teknik  wawancara dengan anggota Polantas Polsek Percut Sei Tuan, kuesioner oleh masyarakat, dan observasi langsung di lapangan, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dengan cara mempelajari UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku-buku literatur dan jurnal terkait (Irwansyah & Yunus, 2020 , p. 22; Krisna, Sugiarta, & Subamiya, 2021 , p. 339). Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif  guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang ditemukan. Data dianalisis menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Masyarakat Melakukan Tindakan Suap dalam Penyelesaian Tilang Kepada Polisi Lalu Lintas (Polantas) Percut Sei Tuan
Alfred Schutz mengatakan tindakan para aktor pelaku suap tidak muncul begitu saja, tetapi ada  yang  melalui  kontroversi  panjang  untuk  dievaluasi  dengan  mempertimbangkan  kondisi  sosial, ekonomi,  budaya,  dan  norma  etika  agama  atas  dasar  tingkat  kemampuan  pemahaman  sendiri sebelum tindakan itu dilakukan, maka menurut Von Savigny hukum merupakan satu kesatuan dari berbagai aspek sosial kemasyarakatan, misalnya budaya, agama, politik dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan masyarakat. Maka apa yang dibentuk, diterapkan dan ditegakkan sebagai hukum harus sesuai dengan aspek sosial budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengumpulan  seluruh  data  dengan  observasi,  wawancara, dan  kuesioner  diketahui  faktor  penyebab  perilaku  masyarakat  melakukan  tindakan  suap  dalam penyelesaian tilang adalah:
Pada dasarnya masyarakat harus patuh hukum, berani mengakui kesalahan, menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri terkait dengan  ketertiban  lalu  lintas  yang  dilanggarnya.  masyarakat  yang  melakukan  tindakan  yang menyimpang,  dengan  menyuap  petugas  Kepolisian  apabila  tersangkut  pelanggaran  lalu  lintas, tentunya tak lepas dari peran petugas kepolisian itu sendiri, maka oknum anggota petugas Kepolisian yang menerima suap, akan ditindak tegas sesuai dengan kode etik kepolisian. Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan tugas polisi lalu lintas adalah Melayani, Melindungi, dan Mengayomi masyarakat (Tranfika, 2019 , p. 215).
Setelah  dilakukan  wawancara  dengan  pihak  kepolisian  lalu  lintas  Polsek  Percut  Sei  Tuan dengan  mewawancarai  bapak  Iptu  Jafri  Binsar  Simamora  mengatakan  pelanggaran  lalu  lintas  yang terjadi  dikarenakan  kurang  disiplinnya  masyarakat  dalam  berkendara  dan  dengan  jumlah pertumbuhan  penduduk  yang  meningkat  setiap  tahunnya  di  ikuti  dengan  peningkatan  jumlah kendaraan juga membuat jumlah pelanggaran ikut meningkat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan  yang  begitu  pesat  pola  pikir  masyarakat  juga  ikut  mengalami  perkembangan  yang praktis termasuk dalam berkendara di jalan raya yang menginginkan sesuatu instan, cepat bahkan terkadang  tidak  memikirkan  keselamatan  berkendara  untuk  dirinya  maupun  orang  lain,  sehingga dengan muda untuk berpikir melakukan tindakan suap lalu akan aman untuk berlalu lintas.
Selain  itu,  Iptu  Dimpos  Hutabarat  juga  memberikan  keterangan  bahwasanya  peningkatan pelanggaran  lalu  lintas  menjadi  tantangan  baru  bagi  pihak  Kepolisian  untuk  mampu  menerapkan sangsi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. “Adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas  dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa  kepemilikan  akan  sesuatu.  Salah  satu  cara  untuk  menekan  pelanggaran  adalah  dengan melakukan  sanksi  administratif  (tilang)  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian.  Namun  asumsi masyarakat berpikir yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum  anggota  polisi  untuk  saling  berkompromi  agar  kepentingan  masing-masing  bisa  tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku karena pastinya sering terjadi unsur kekeluargaan yang sering meminta  tolong  secara  instan,  kemudian  kekurangan  ekonomi  untuk  menjadikan  uang  tambahan atau uang masuk, maka jika terjadi seperti ini silahkan laporkan kembali oknum polisi yang melanggar tersebut, sehingga oknum tersebut bisa dikenakan sanksi kode etik profesi Polri.
Adapun, kapolsek Percut Sei Tuan AKP Jan Piter Napitupulu SH MH mengatakan, pihaknya sudah  berpengalaman  untuk  melakukan  razia  tilang,  namun  masyarakat  selalu  ingin  praktis,  tidak mau rumit dan ribet sehingga masyarakat berpikir malas untuk melakukan proses tilang apalagi harus melakukan pembayaran di bank, terutama dengan masyarakat awam ketika tertangkap tilang maka
ia  kebingungan  untuk  menyelesaikannya  sehingga  mencari  celah  menghubungi  keluarga  untuk meminta bantuan agar lolos dari jeratan tilang.
Dengan demikian, dari hasil wawancara dengan narasumber kepolisian lalu lintas Percut Sei Tuan pada tanggal 03 Januari 2023 di atas, maka penulis mendapatkan kesimpulan faktor penyebab masyarakat melakukan suap dalam penyelesaian tilang kepada polisi lalu lintas Polsek Percut Sei Tuan yaitu;
Faktor internal adalah faktor penunjang terjadinya perilaku suap dalam penyelesaian tilang yang berasal dari dalam pengemudi kendaraan, adalah sebagai berikut:
1) Adanya  pola  pikir  yang  menganggap  bahwa  pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi  sebagai tindakan biasa dan di anggap lumrah sehingga dengan melakukan suap kepada polisi lalu lintas dengan cara damai, ketimbang harus melalui prosedur tilang.
2) Kesadaran masyarakat redah, masyarakat tidak  mampu menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukan sebagai wujud kesalahan yang harus  di hindari, sehingga  selalu berasumsi jikalau tertangkap razia melakukan suap degan aman.
3) Faktor masyarakatnya sendiri juga tidak mau ribet kesibukan dan efisiensi waktu saat ditilang maka  untuk  mencari  aman  masyarakatnya  malah  melakukan  suap  dengan  pengganti  uang damai kepada aparat kepolisian lalu lintas dan oknumnya pun juga memberikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan tilang tersebut.
4) Kemalasan  dari  sebagian  masyarakat  untuk  melalui  prosedur  resmi  yang  telah  ditetapkan apabila  terjadi  pelanggaran,  karena  masyarakat  merasa  kalau  harus  mengikuti  sidang  tilang atau membayar denda ke Bank itu ribet dan terbelit-belit.
Faktor eksternal adalah faktor penunjang terjadinya perilaku suap dalam penyelesaian tilang yang berasal dari luar pengemudi kendaraan, adalah sebagai berikut:
1) Faktor  ekonomi,  biaya  yang  murah  merupakan  salah  satu  alasan  masyarakat  melakukan tindakan suap kepada Polisi Lalu Lintas dikarenakan dengan cara tersebut masyarakat tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus membayar sesuai dengan denda yang  tercantum  dalam  undang-undang,  karena  tanpa  harus  mengikuti  persidangan  atau kendaraan  di  sita.  Hal  ini  bertentangan  dengan  aturan  berlaku,  karena  hal  ini  tidak  sesuai dengan kode etik dari pada aparat penegak hukum yaitu Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri.
2) Faktor rasa kekeluargaan, degan adanya keluarga di kepolisian, Karena biasanya si Pelanggar mempunyai  keluarga  di  Kepolisian,  sehingga  dengan  adanya  anggota  Kepolisian  yang mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  warga  masyarakat,  maka  tidak  menutup kemungkinan, akan adanya saling membantu dengan membebaskan dari jeratan sanksi tilang. Mengingat  anggota  Kepolisian  menjunjung  tinggi  jiwa  korsa  antar  sesama  anggota  Polisi. Sehingga  tentunya  bila  ada  salah  satu  keluarga  anggota  Kepolisian  yang  mendapat  masalah pada operasi tertib lalu lintas, maka tentunya akan dibebaskan, hal inilah yang salah karena membuat penilangan tidak berjalan.
Namun  ketika  mewawancarai  kepala  kepolisian  lalu  lintas  (Kasatlantas)  Percut  Sei  tuan,  ia mengemukakan  padahal  penyelesaian  tilang  itu  tidak  cukup  rumit.  Kenapa?  karena  masyarakat seharusnya lebih memahami alternatif penyelesaian, padahal penyelesaian tilang itu cukup muda dan diputus secara singkat. Maka ia memberi tahu  ada dua alternatif yang bisa dilakukan ketika ditilang yaitu menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas. Ketika menerima tuduhan, maka yang diminta  adalah  surat  tilang  warna  biru,  artinya  pelanggar  tidak  perlu  mengikuti  sidang  untuk mendapatkan pembelaan dari hakim. Jika meminta surat tilang biru ini bisa langsung membayar uang
denda melalui transfer pada bank yang dituju. Biasanya bank yang ditunjuk adalah BRI (wawancara dengan  Kompol  Ronald  Sipayung,  Kasatlantas  Polsek  Percut  Sei  Tuan03  Januari  2023).  Untuk biayanya diketahui lebih mahal jika disesuaikan undang-undang lalu lintas yang berlaku. Sedangkan apabila pelanggar menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna merah. Kemudian pelanggar  diberikan  kesempatan  untuk  membela  diri  atau  minta  keringanan  kepada  hakim.  Pada umumnya  tanggal  sidang  maksimum14  hari  dari  tanggal  kejadian,  tergantung  hari  sidang  tilang  di Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan (Rahayu, 2020 , p. 216).
Tak hanya sebatas itu, penulis juga menggunakan penelitian untuk mendapatkan data dengan menggunakan kuesioner, terhadap kepuasan mengenai respons masyarakat terhadap perilaku suap dalam penyelesaian tilang kepada polisi lalu lintas Polsek Percut Sei Tuan.

## Gambar 1. Respons masyarakat terhadap perilaku suap polisi lalu lintas Sumber: dokumentasi penulis
Berdasarkan  hasil  kuesioner  bahwa,  80,6%  pernah  menyuap  polisi  lalu  lintas  ketika  dalam penyelesaian  tilang,  dan  sisanya  19,4%  mengatakan  tidak  pernah  melakukan  penyuapan  terhadap polisi lalu lintas, ini berarti menunjukkan pada umumnya, masyarakat Percut Sei Tuan masih melekat budaya penyuapan yang kental terhadap penyelesaian tilang terhadap Polantas Percut Sei Tuan.
Gambar 2. Alasan masyarakat melakukan perilaku suap kepada polisi lalu lintas

## Sumber: Dokumentasi penulis
Dari  hasil  kuesioner  mengapa  melakukan  tindakan  suap  terhadap  polisi,  masyarakat  lebih banyak  cenderung  beranggapan  lebih  cepat  selesai  urusannya  yaitu  63,3%  karena  tidak  mau mengambil pusing mengenai tilang, 16,7% tidak ingin repot karena beranggapan proses yang berbelit- belit sehingga masyarakat beranggapan ambil jalan pintas melakukan penyuapan, 20% Biaya murah masyarakat beranggapan jikalau tidak melakukan suap maka urusannya harus datang ke persidangan membayar uang denda tilang, belum lagi calo yang ada di persidangan, serta membayar uang denda ke bank.

## Gambar 3. Pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan masyarakat Sumber: Dokumentasi penulis
Dari  hasil  kuesioner  pelanggaran  apa  yang  dilakukan  masyarakat,  maka  30%  kelengkapan surat, 23,3% kelengkapan kendaraan, 46,7% melanggar rambu-rambu lalu lintas.

## Gambar 4: Respons petugas kepolisian saat menerima suap yang dilakukan masyarakat Sumber: Dokumentasi penulis
Dari  hasil  kuesioner  respons  petugas  kepolisian  saat  menerima  suap  dari  masyarakat  yaitu pada umunya polisi lalu lintas (Polantas) Polsek Percut Sei Tuan menerima uang suap tersebut hal ini di buktikan dengan respons masyarakat yaitu 96,6% menerima suap, sedangkan 3,4% menolak. Hal ini terbukti Polisi lalu lintas (Polantas) Polsek Percut Sei tuan masih sangat respons terhadap budaya suap untuk penyelesaian tilang.
Gambar 5. Tingkat nepotisme dalam penyelesaian tilang

## Sumber: dokumentasi penulis
Dari hasil kuesioner tersebut, jikalau mempunyai keluarga di kepolisian masyarakat meminta bantuan dalam penyelesaian tilang, respons masyarakat lebih mengacu terhadap jawaban ya 86,7% artinya nepotisme masih sangat mengakar di Percut Sei tuan ini sehingga urusan penyelesaian tilang
dianggap mudah, sedangkan 13,3% tidak. Minimnya jikalau tidak ada saudara/kerabat tersebut yang dikenal dalam hal ini Polantas.
Gambar 6. Tempat perkara penyelesaian pelanggaran lalu lintas

## Sumber: dokumentasi penulis
Dari  hasil  kuesioner  tersebut,  tempat  perkara  penyelesaian  pelanggaran  lalu  lintas  yaitu tempat  kejadian  73,3%,  kantor  polisi  23,3%,  pengadilan  0,4%.  Artinya  masyarakat  tidak  mematuhi aturan  yang  berlaku  dalam  penyelesaian  tilang,  namun  masyarakat  lebih  banyak  melakukan penyelesaian  tilang  di  tempat  dengan  melakukan  penyuapan  terhadap  polisi  lalu  lintas  Percut  Sei tuan.
Berdasarkan  hasil  kuesioner  maka  penulis  menyimpulkan  bahwasanya  aturan  berlalu  lintas yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan belum terlaksana sebagaimana mestinya dengan baik yaitu Pasal 267 ayat (1) tentang tata cara penindakan pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  angkutan  jalan  yaitu  Setiap  pelanggaran  di  bidang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  yang  diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan  cepat  dapat  dikenai  pidana  denda berdasarkan penetapan Pengadilan. Kenapa? karena pada dasarnya faktor kultur masyarakat masih begitu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai dengan  melakukan  penyuapan  terhadap  polisi  lalu  lintas  Percut  Sei  Tuan  dikarenakan  kultur masyarakat yang cenderung lebih memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan cara damai dengan melakukan suap ketimbang harus melalui prosedur yang sudah ada.
Kasus seperti tilang pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satu caranya  adalah  diselesaikan  melalui  persidangan.  Akan  tetapi  banyak  masyarakat  yang  tidak  mau untuk menyelesaikan kasus tilang di persidangan, melihat bahwa persidangan membutuhkan waktu yang lama dan harus mengikuti prosedur dari aturan persidangan yang tergolong ribet (Setiyawan & Farida, 2021 ,  p.  117).  Sebagian  besar  masyarakat  yang  ditilang  polisi  lalu  lintas  lebih  memilih  jalan damai  melakukan  penyuapan  terhadap  polisi  lalu  lintas  daripada  melalui  persidangan.  Maka berdasarkan  observasi  di  lapangan  salah  satu  narasumber  mengatakan  kepada  penulis:  ia  sering ditilang oleh polisi lalu lintas Percut Sei Tuan, namun tidak membuatnya jera dan tetap mengulangi perbuatannya  terus  menerus  (wawancara  dengan  Ainun  Mardiah,  04  Januari  2023).Menurut pengalamannya  terjadinya  penyelesaian  tilang  sangat  mudah  urusannya,  karena  mudahnya penyelesaian  tilang  hanya  dilakukan  dengan  jalan  damai  menyuap  kepada  polisi  lalu  lintas  polsek Percut Sei Tuan yang bertugas, sehingga setiap kali ia melakukan kasus tilang maka dilakukan dengan perilaku menyuap polisi lalu lintas Percut Sei Tuan, sehingga sudah menjadi kebiasaannya yang terus dilakukan, karena ia lebih memilih melakukan suap terhadap polisi lalu lintas Percut Sei Tuan dari pada berurusan di pengadilan.
Kemudian  masyarakat  lainnya  juga  mengakui  baginya  tilang  damai  degan  melakukan  suap sudah  menjadi  budaya  masyarakat  saat  ini  dan  tidak  hanya  dirinya  saja.  Sebelum  berpengalaman dengan tilang yang selalu berujung damai, awalnya ia pertama kali di tilang dengan berujung disidang pengadilan.  Hal  tersebut  membuatnya  mendapati  dirinya  dalam  susahnya  berurusan  dan  ribetnya
dengan birokrasi pengadilan. Berdasarkan pengalaman tersebut, pilihan untuk melakukan suap saat ditilang  menjadi  sebuah  lebih  utama  ketimbang  harus  berurusan  dengan  birokrasi  pengadilan. Sekalipun ia sadar bahwa tilang damai adalah perbuatan menyuap polisi lalu lintas yang salah, akan tetapi tetap ia tetap melakukannya sebagai kebiasaan karena ia sudah merasa nyaman (wawancara dengan Suhendri, 04 Januari 2023).
Selain itu, faktor kekeluargaan antara pelanggar dan oknum petugas polantas tergantung dari pada  petugas  yang  ada  di  lapangan,  lantaran  si  pelanggar  mempunyai  kerabat  yang  berada  di Kepolisian, sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya saling membantu demi terlepas  dari  sanksi  penilangan.  Mengingat  anggota  kepolisian  mempunyai  jiwa  korsa  yang  tinggi antar sesama anggota. Hal seperti inilah yang menjadi ketidakadilan dan pilih kasih dalam penegakan hukum.
Oleh sebab itu, faktor penegak hukum justru juga turut andil dalam hal ini, kurang tegasnya penegakan  hukum,  sehingga  hukum  yang  menangani  masalah  suap  tersebut  dianggap  remeh  dan rendah,  sehingga  membuat  masyarakat  menjadi  justru  ragu  dengan  sistem  hukum  di  negara  ini. Tindakan  suap  mudah  timbul karena  ada  kelemahan  di  dalam  peraturan  perundang-undang,  yang mencakup  yaitu  kualitas  peraturan  perundang-undangan  kurang  memadai,  peraturan  kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, sehingga dengan hal tersebut masyarakat beranggapan remeh.

## Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Perilaku Suap dalam Penyelesaian Tilang oleh Masyarakat Terhadap Polisi Lalu Lintas (Polantas) Percut Sei Tuan
Kedisiplinan berlalu lintas sangat berpengaruh terhadap berbagai pihak, tidak hanya terhadap pengemudi  kendaraan,  melainkan  juga  melibatkan  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  petugas polantas  (polisi  lalu  lintas),  maka  dari  kedisiplinan  itu  akan  memunculkan  kesadaran  masyarakat dalam berlalu lintas dan ketegasan menjunjung tinggi menegakkan peraturan yang ada oleh petugas kepolisian  lalu  lintas  (Faidah, 2015 ).  Sesuai  dengan  Teori  Hukum  Lawrence  M.  Friedman menerangkan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni ( struktur of law ) struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, ( substance of the law )  substansi  hukum  meliputi perangkat  perundang-undangan  dan  ( legal culture )  budaya  hukum merupakan  hukum  yang  hidup  ( living law )  yang  dianut  dalam  suatu  masyarakat  (Setiawan, 2017 ). Sehingga kesadaran akan kedisiplinan sangat di perlukan dalam upaya penegakan keteraturan berlalu lintas  dan  ketegasan  dari  aparat  penegak  hukum  juga  sangat  di  perlukan  apabila  terjadinya pelanggaran  berlalu  lintas  dalam  penyelesaian  tilang,  karena  pada  dasarnya  ketiga  unsur  yang dikemukakan  oleh  Friedman  tersebut  sangat  mempengaruhi  untuk  menanggulangi  perilaku masyarakat  dalam  perilaku  suap  terhadap  penyelesaian  tilang  oleh  polisi  lalu  lintas.  Sehingga seberapa  bagusnya suatu  peraturan  perundang-undangan  bila  penegak  hukum  dan  masyarakatnya tidak menjalankan aturan tersebut sebagaimana mestinya maka hukum akan berjalan tidak baik dan keadilan hanya angan-angan  (Kartika, 2014 ,  p.  6).  Dengan  demikian  adapun  upaya  yang  dilakukan untuk  menanggulangi  masyarakat  dalam  perilaku  suap  terhadap  penyelesaian  tilang  oleh  polantas Percut Sei Tuan adalah:
Upayanya, jika terdapat di lapangan polisi lalu lintas Percut Sei Tuan menyalahkan wewenang yang  ia  miliki  dengan  melakukan  damai  dengan  menerima  uang  suap  dalam  menyelesaikan  tilang tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan, maka polisi lalu lintas tersebut akan dikenakan sanksi melalui sidang kode etik Peraturan  Kapolri No.14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi  Polri, maka perlu dilakukan penindakan dengan tegas terhadap oknum aparat polantas Percut Sei Tuan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan jujur.
Dengan demikian, hal yang sama memberikan penjelasan dari kepala Satlantas Percut Sei Tuan mengatakan “ia menghimbau masyarakat untuk tidak menitipkan uang tilang kepada petugas, yang mana  uang  tersebut  sebagai  uang  damai  dalam  perilaku  suap  dalam  penyelesaian  tilang  kepada petugas Polisi Lalau Lintas yang bertugas. Maka ia mengatakan seluruh pelaku pelanggaran lalu lintas akan di sidang dan juga terhadap aparat yang bertugas juga akan diperingati serta dijatuhkan dalam kode  etik,  untuk  itu  juga    pihaknya  akan  berkoordinasi  dengan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam menjatuhkan denda maksimal guna memberi efek jerah terhadap pelanggar lalu lintas serta kepada oknum  aparat  kepolisian lalu  lintas  yang  bertugas” (wawancara  dengan  Kompol  Ronald  Sipayung, Kasatlantas Polsek Percut Sei Tuan 03 Januari 2023).
Selanjutnya,  upayanya  yaitu  penegasan  memberikan  penilangan  kepada  pelanggar  untuk membuat efek jerah dengan memberlakukan penerapan pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas di  kawasan  Percut  Sei  Tuan  sesuai  dengan  pelanggarannya  baik  kecil,  sedang  dan  besar,  namun dengan  ketentuan  dana  yang  cukup  besar  dan  membuat  masyarakat  berpikir  jika  melakukan pelanggaran  tersebut  dan  diharapkan  semata-mata  untuk  mengurangi  terjadinya  pelanggaran  dan kecelakaan lalu lintas dengan harapan penilangan ini dilakukan dapat membuat efek jerah terhadap pelanggar tilang.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan sudah memberlakukan alternatif pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas adalah pidana kurungan atau pidana denda, namun besarnya jumlah denda yang dimuat UU No.22 Tahun 2009 tersebut belum membuat masyarakat menjadi efek jerah, karena dinilai biaya tersebut masih tergolong murah.
Maka  sebaiknya  Pemerintah  Percut  Sei  Tuan,  menetapkan  lebih  dalam  lagi  mengenai pengaturan denda tilang terhadap pelanggar, padahal jika kita merujuk pada setiap daerah seharusnya memiliki ukuran sendiri terhadap jumlah maksimum dan minimum denda yang akan diterapkan. Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menyebutkan:
“Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperhatikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi di wilayah hukumnya masing- masing.”
Oleh  karena  itu  dengan  Surat  Edaran  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  penjatuhan  atau pemberian  pidana  denda  bagi  pelanggar  digantungkan  pada  keadaan  dan  kemampuan  pada masyarakat setempat. Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada di dalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri,  dengan alasan  untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda (Suhariyono, 2012 , p. 215).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  hakim  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  yang menyatakan “aturan tilang tersebut memang menjadi acuan dalam penyelesaian tilang sesuai dengan aturan  UU  No.  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  bagi  hakim  dalam menerapkan  pidana  denda  bagi  pelanggar  lalu  lintas  di  Percut  Sei  Tuan,  namun  jika  hal  tersebut dianggap mudah oleh masyarakat dan tidak berdampak jera bagi pelanggar maka nantinya menjadi evaluasi  bagi  kami  pengadilan  jika  memutus  suatu  perkara  tilang  tersebut,  memang  sesuai  edaran Mahkamah Agung No.4/1993 Pengadilan Negeri memperhatikan secara teliti keadaan sosial ekonomi di wilayah hukumnya masing- masing, artinya dapat menentukan sesuai dengan keadaan” (wawancara dengan Mardiah, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, 04 Januari 2023). Maka penerapan pidana denda  ini  adalah  suatu  sistem  imbalan  dan  penderitaan,  yang  akibatnya  adalah  suatu  dukungan efektif yang dilakukan untuk mematuhi kaidah-kaidah.
Dengan  demikian  akan lebih  nyata  jika  Rancangan  KUHP  Nasional  telah  menjelma  dengan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara. Maka penerapan peraturan pidana dalam situasi tertentu, hakim harus mempunyai kebebasan:
1) Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimal ke maksimal dalam rumusan delik yang bersangkutan.
2) Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan atau denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan (Kuncoro, 2022 , p. 129).
Oleh sebab itu, efektivitas penerapan pidana denda dalam penyelesaian tilang terhadap polisi lalu lintas Percut Sei Tuan mempunyai tujuan:
1) Penanggulangan  dengan  cara  mencegah  yang  dilakukan  tindak  pidana  dengan  penegakkan norma demi pengayoman serta teraturnya masyarakat.
2) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  pelanggar  dalam  penyelesaian  tilang, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
3) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga  pelanggar  tersebut dapat jerah dan tidak mau mengulangi kesalahan tersebut.
Hasil riset yang telah diteliti  menunjukkan kepada peneliti, bahwa efektivitas pidana denda dalam UU No. 22 Tahun 2009 masih jauh dari pemidanaan, karena masih belum memberikan efek jera  bagi  pelanggar  tilang,  sehingga  menurut  ketentuan  dalam  pasal  30  KUHP,  tidak  ada  batasan waktu kapan dendanya harus dibayar, selain itu tidak ada tindakan lain yang dapat menjamin agar pelanggar dapat dipaksa harus membayar denda (Valeri, 2018 , p. 8).
Selan itu pula, upaya yang dilakukan yaitu perlunya bentuk sosialisasi oleh penegak hukum terhadap  masyarakat  mengenai  aturan  yang  sudah  diberlakukan  berkaitan  dengan  sanksi  yang dilanggar apabila melanggar peraturan dalam melakukan suap terhadap polantas tersebut. Sehingga melalui  sosialisasi  peraturan  lalu  lintas  maupun  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  masyarakat  atas pelanggaran lalu lintas sehingga tidak memberikan celah terhadap perilaku suap terhadap polisi lalu lintas dan tak kalah penting tentunya masyarakat lebih berhati-hati dan waspada ketika berlalu lintas karena  munculnya  kesadaran  dalam  dirinya  akibat  sudah  mengetahui  aturan  tersebut,  sehingga memunculkan masyarakat bebas dalam tindakan tilang.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  lalu  lintas  Percut  Sei  Tuan  Briptu Suhendra  Napitupulu,  ia  mengatakan “kami  kepolisian  berusaha  selalu berusaha  untuk mensosialisasikan  peraturan  lalu  lintas  yang  berlaku  tersebut  kepada  masyarakat,  terutama  dalam sektor  pendidikan  ditiap-tiap  sekolah  untuk  memberikan  arahan  kepada  generasi  penerus  untuk tidak  melakukan  praktik  suap  ketika  berkendara  kemudian  ditilang  oleh  polisi  lalu  lintas  dan memberikan arahan aturan yang diberlakukan dalam pengaturan lalu lintas, karena pada umumnya melihat  sekolah-sekolah  untuk  disosialisasikan  karena  banyak  siswa/i  pemula  yang  masih  tabuh terhadap aturan tersebut. Sehingga sangat perlunya sosialisasi diberikan tujuannya agar masyarakat paham  atas  kelakuan  yang  mereka  buat  yaitu  melakukan  suap  terhadap  polisi  lalu  lintas  adalah tindakan yang salah dan merugikan pribadi dan masyarakat .”

## SIMPULAN
Adanya pola pikir yang menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebagai tindakan biasa dan di anggap lumrah sehingga dengan melakukan suap kepada polisi lalu lintas dengan cara damai, ketimbang  harus  melalui  prosedur  tilang.  Kesadaran  masyarakat  redah,  masyarakat  tidak  mampu menyadari  bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  sebagai  wujud  kesalahan  yang  harus  di  hindari, sehingga  selalu  berasumsi  jikalau  tertangkap  razia  melakukan  suap  degan  aman.  Faktor  ekonomi,
biaya yang murah merupakan salah satu alasan masyarakat melakukan tindakan suap kepada Polisi Lalu  Lintas  dikarenakan  dengan  cara  tersebut  masyarakat  tidak  membutuhkan  biaya  yang  begitu banyak dibandingkan harus membayar sesuai dengan denda yang tercantum dalam undang-undang, karena  tanpa  harus  mengikuti  persidangan  atau  kendaraan  di  sita.  Hal  ini  bertentangan  dengan aturan berlaku, karena hal ini tidak sesuai dengan kode etik dari pada aparat penegak hukum yaitu Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri.

## REFERENSI
Faidah, M. (2015). Fenomenologi Tilang Damai oleh Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Gresik. Jurnal Paradigma , 3 (3).
Faktawan, F., & Kautsar, I. al. (2022). Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta). Wajah Hukum , 6 (1), 86. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.727 Irwansyah, & Yunus, A. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Kartika, S. (2014). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum , 1 (2).
Krisna, I. G., Sugiarta, I. N. G., & Subamiya, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 338 – 343. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343
Kuncoro, W. S. (2022). Peran Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Tulungagung.
Jurnal Kawruh Abiyasah: Jurnal Ilmiah Berkala Mutlidisiplin , 2 (2).
Pietersz, J. J. (2010). Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Sasi , 16 (3), 24 – 32. https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.783 Prihatini, S. (2016). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya oleh Kepolisian (Studi Kasus di Polres Sragen) (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Rahayu, P. T. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Magelang. Jurnal Sasi , 15 (2).
Sastrini, K., & Surata, I. N. (2018). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB). Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum , 6 (2). Setiawan, E. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Suap dalam Kasus Tilang pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Gorontalo (Skripsi). Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
Setiyawan, E. B., & Farida, H. (2021). Hukum Terhadap Penegakan  Pidana Suap oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas. Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum , 7 (2). Soekanto, S. (2017). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Sudjianto, M. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Terkait Penyalahgunaan Slip Tilang Kendaraan Bermotor. Novum: Jurnal Hukum , 7 (2). Suhariyono. (2012). Pembaruan Pidana Denda di Indonesia Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif . Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
Suparni, N., & Sianturi, B. (2011). Rampai Korupsi, Suap dan Grafitasi . Jakarta: Miswar.
Tranfika, K. D. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Dugaan Tindak Pidana Penyuapan dalam Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Terhadap Polisi. Jurnal Jurisprudentie , 3 (4). Ully, A. (2020). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Denda dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Kota Makassar Tahun 2018) (Skripsi). Universitas Hasanuddin, Makassar.
Valeri, A. (2018). Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHAP. Usu Law Journal , 7 (7).
© Tika Puspita Sari, Agusmidah | 2023