DOMINASI YOU TUBE, WHATSAPP, DAN FACEBOOK DI INDONESIA: POTENSI ANCAMAN LAYANAN OTT (OVER-THE-TOP) ASING TERHADAP

## KEDAULATAN NEGARA
Ajeng Tiara Bangga R., Daffa Putra Arta L., Gita Bunga B., Khusnul Muasaroh D., Lina Nur K., Putri Ayu C., Velia Rahmi
Universitas Diponegoro Email : ajeng99tiara@gmail.com

## ABSTRAK
Kehadiran  layanan  OTT  (Over-The-Top)  di  Indonesia  terutama  dalam  tiga  platform  besar  yakni  Youtube, WhatsApp, dan Facebook mewarnai fenomena globalisasi. Kemudahan fitur yang ditawarkan masing-masing platform mulai memunculkan kekhawatiran terkait keamanan dalam penggunaan tiga layanan OTT tersebut. Berbagai kasus yang muncul tentunya tidak dapat diremehkan, karena merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan  OTT  asing  terhadap  struktur  otoritas  negara.  Dengan  keberadaan  ketiga  aplikasi  yang mendominasi  di    Indonesia  ini,  tentunya  diperlukan  pengawasan  yang  lebih  dari  otoritas  negara.  Dalam penelitian  ini,  penulis  akan    menjelaskan  mengapa  keberadaan  OTT  asing  di  era  globalisasi  ini  dapat berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia? Permasalahan ini akan dijelaskan melalui dua diantara empat konsep kedaulatan yang dijelaskan oleh S.D Krasner, diantaranya konsep Interdependence Sovereignty dan Domestic Sovereignty. Dalam penulisannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi literatur atau kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa OTT memiliki potensi untuk mengancam kedaulatan Indonesia dan menimbulkan permasalahan baru karena belum adanya regulasi khusus  yang  mengatur  mengenai  OTT,  sehingga  OTT  yang  didominasi  oleh  aktor  global  dapat  terus menjalankan  bisnis  lintas  batas  negaranya  tanpa  terbebani  kewajiban  hukum.  Selain  itu  negara  dapat dikatakan  telah  gagal  dalam  melakukan  kontrol  dan  menerapkan  otoritasnya  dalam  menerapkan  regulasi mengenai pergerakan OTT asing yang ada dalam batas wilayah negaranya sendiri.
Kata kunci: OTT, Kedaulatan, Regulasi, Ancaman.

## ABSTRACT
The  presence  of  OTT  services  (Over-The-Top)  inIndonesia,  especially  in  three  major  platforms,    Youtube, WhatsApp, and Facebook has  influenced the phenomenon of globalization. The ease of features offered by each platform began to raise security concerns regarding the use of OTT services. Various cases that arise certainly can not be underestimated, because it is a form of violations committed by foreign OTT against the structure of state authority . With the existence of these three dominating applications in Indonesia, of course, more supervision is required from the state authorities. In this study, the authors will attempt to explain why the  existence  of  foreign  OTT  in  this  era  of  globalization  can  have  potential  in  threatening  Indonesia's sovereignty? This issue will be explained through two from the four concepts of sovereignty described by S.D Krasner, including the concepts of Interdependence Sovereignty and Domestic Sovereignty. This study uses a qualitative approach with the method of analysis of literature studies. The results of this study show that OTT has  the  potential  to  threaten  Indonesia's  sovereignty  and  raise  new  problems  because  there  is  no  specific regulation governing OTT, so that OTT dominated by global actors can continue to run their cross-border business without being burdened with legal obligations. In addition, the state can be said to have failed in controlling and applying its authority in implementing regulations on the movement of foreign OTT within the territorial boundaries of its own country.
Keywords: OTT, Sovereignty, Regulation, Threats

## PENDAHULUAN
Arus  globalisasi  yang  semakin  menyeluruh  di  dunia  turut  dirasakan  oleh  masyarakat Indonesia.  Berbagai  kemudahan  dan  akses  yang  dapat  dijangkau  khususnya  di  bidang telekomunikasi merupakan dampak positif adanya globalisasi di bidang teknologi. Penyedia layanan berbasis internet berlomba-lomba untuk menghadirkan platform dengan fitur yang menggiurkan agar semakin menarik minat pasar. Kehadiran platform tersebut menimbulkan polemik dan spekulasi yang datang dari berbagai ahli maupun akademisi,mengingat bahwa platform-platform  tersebut  bersifat  intangible  atau  tak  berwujud,  serta  berbagai kekhawatiran yang muncul  terkait sejauh mana  platform-platform yang termasuk layanan OTT  tersebut  dalam  menjamin  keamanan  data  penggunanya.  Pengguna  internet  aktif khususnya di Indonesia semakin tahun semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun  jumlah  pengguna  yang  aware  terhadap  keamanan  data  pribadinya  masih  terbilang sedikit. Setidaknya dari 75 persen pengguna internet di Indonesia, baru sekitar 57,8 persen saja yang data pribadinya dirasa aman di internet terlepas dari berbagai kasus kebocoran data pelanggan layanan OTT (CNN Indonesia, 2021).
Lalu  munculnya  layanan over-the-top sebagai  platform  hiburan  dan  layanan  yang hidup  dari trafik pengunjung  internet  berada pada posisi  dilematis.  Terdapat  3 aplikasi  di layanan  OTT  yang  dinilai  dominan  di  Indonesia  ialah  YouTube,  Facebook,  Whatsapp. Penggunaan 3 media raksasa ini memiliki pengguna aktif setiap bulannya. Menurut website Hootsuite (We  are  Social) ,  YouTube  ,Whatsapp  dan  Facebook  menempati  posisi  3  besar dalam penggunaannya di Indonesia (Hootsuite, 2019). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode 2019-2020 terkait penetrasi pengguna internet di Indonesia, menunjukkan pengguna internet Indonesia berjumlah 73,7 persen, angka ini mengalami kenaikan 64,8 persen dari tahun 2018 (Aditya Wicaksono  Irawan  DKK,  2019).  Dengan  besarnya  kekuatan  yang  dimiliki  OTT  asing  di Indonesia,  kemudian  menimbulkan  kekhawatiran  apakah  kedaulatan  Indonesia  berpotensi terancam  oleh layanan OTT asing ini? Sebelum membahas lebih dalam, mari melihat makna kedaulatan  yang  dapat  didefinisikan  ke  dalam  dua  hal  yakni  sebagai  pengawas  dan wewenang  tertinggi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  negara,  serta  dalam  menjaga ketertiban.  Kedaulatan  memiliki  artian  kekuasaan  tertinggi  terletak  di  suatu  negara  itu sendiri  dan  tidak  terletak  di  negara  lain.  Dalam  konsep  hukum  internasional,  kedaulatan berhubungan  dengan  suatu  pemerintahan  yang  memiliki  kendali  penuh  dalam  urusan negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial geografisnya, dan dalam konteks
tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri.  Dapat  disimpulkan  kedaulatan  yaitu  kekuasaan  tertinggi  Negara  untuk  mengurus wilayah dan rakyatnya.
Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa keberadaan  OTT  asing  di  era  globalisasi  memiliki  potensi  untuk  mengancam  kedaulatan Indonesia?  Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  tulisan  ini  berargumen  bahwa  sejauh mana  layanan  OTT  asing  di  Indonesia  dapat  dikatakan  berpotensi  mengancam  bagi kedaulatan  negara  adalah  bergantung  pada  bagaimana  kita  memandang  atau  memaknai konsep kedaulatan negara. Dan dari sudut pandang konsep kedaulatan domestik (domestic sovereignty) dan kedaulatan interdependensi (interdependence sovereignty) , maka dominasi OTT  asing  di  Indonesia  dapat  dikatakan  mengancam  bagi  kedaulatan  negara  jika  kita mendasarkan  pada  kegagalan  pemerintah  Indonesia  dalam  mengontrol  arus  teknologi informasi  yang  menembus  batas-batas  negara  dan  ketidakmampuan  pemerintah  dalam menggunakan  otoritasnya  untuk  meregulasi  pergerakan  OTT  asing  di  dalam  perbatasan negaranya.
Tulisan ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut: Bagian pembahasan pertama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dominasi layanan OTT (over-the-top) asing di Indonesia  seperti  YouTube,  WhatsApp  dan  Facebook.  Lalu  pembahasan  kedua  akan dipaparkan mengenai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh dominasi layanan OTT asing di Indonesia. Dan bagian terakhir adalah analisis mengenai potensi ancaman layanan OTT asing terhadap kedaulatan Indonesia ditinjau dari perspektif domestic dan interdependence sovereignty .

## KERANGKA ANALISIS
Sebelum  membahas  lebih  lanjut  mengenai  beberapa  bentuk  konsep  dari  kedaulatan  atau Sovereignty  yang  akan  digunakan  dalam  pembahasan  ini,  kita  terlebih  dahulu  harus memahami apa yang dimaksud dengan Sovereignty ,  pada dasarnya konsep kedaulatan atau Sovereignty berasal dari bahasa latin yakni “Superanus”. Yang artinya adalah posisi teratas. Kedaulatan negara itu ada karena hal ini sudah merupakan sifat dasar negara dan merupakan ciri  yang  sudah  hakiki  bagi  sebuah  negara.  negara  dikatakan  berdaulat  artinya  negara memiliki  kekuasaan  tertinggi,  meskipun  telah  memiliki  kekuasaan  tertinggi,  namun kekuasaan negara ini akan terbatas pada wilayah negara yang bersangkutan, karena jika tidak
tentunya  akan  berbenturan  dengan  kedaulatan  dari  negara  lainnya  (Mochtar Kusumaatmadja, 2003).
Sementara  menurut  Jenick  Radon,  pada  tahun  2014,  ia  menjelaskan  bahwa kedaulatan  atau Sovereignty merupakan  suatu  bentuk  dari  kekuasaan  absolut  atas  sebuah wilayah  yang  kemudian  kedaulatan  inilah  yang  akan  menjadi  dasar  dalam  pembentukan suatu negara, dengan memahami mengenai konsep kedaulatan negara, akan dapat membantu untuk memahami, mengamati serta mengevaluasi bagaimana kedudukan negara dalam suatu konteks hubungan internasional yang pada dasarnya bersifat dinamis (Riyanto, 2012).
Menurut Jean Bodin, dalam bukunya yang berjudul Six Livres de Republique, dan dalam karangan Hobbes yang berjudul Leviathan,  kedaulatan dirumuskan sebagai suatu hal yang  sifatnya  instrumental,  dan  kedaulatan  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  negara  untuk melindungi  masyarakatnya  dan  dibutuhkan  juga  untuk  menciptakan  tertib  sosial  di negaranya.  Hal  ini  sedikit  berbeda  dengan  penjelasan  oleh  Rousseau,  dimana  Rousseau memandang  kedaulatan  merupakan  perwujudan  dari  keinginan  negara  untuk  membangun dan menciptakan ketertiban umum. (Anggoro, 2004).
Menurut S.D Krasner, ia menjelaskan kedaulatan kedalam empat jenis kedaulatan, diantaranya Interdependence Sovereignty, Domestic Sovereignty, Westphalian or Vattelian Sovereignty ,  dan  yang  terakhir  yakni International  Legal  Sovereignty .  Dalam  melakukan analisis terhadap permasalahan ini, maka penulis akan menggunakan dua dari empat konsep kedaulatan menurut Krasner, yakni Interdepence Sovereignty dan Domestic Sovereignty .
Interdependence Sovereignty merupakan suatu hal yang mengarah pada bagaimana kemampuan  dari  suatu  negara  dalam  melakukan  kontrol  terhadap  suatu  pergerakan mengenai arus informasi, gagasan atau ide, barang dan jasa, manusia, polutan, atau bahkan modal  yang  bergerak  melintasi  batas  negara  atau  wilayah  perbatasan  mereka.  Dalam  hal adanya globalisasi, beberapa pihak menilai bahwa kedaulatan atau Sovereignity suatu negara pada  dasarnya  mulai  terkikis,  hal  ini  tentunya  sebagai  akibat  dari  berkembang  pesatnya teknologi  yang  membuat  komunikasi  dan  transportasi  lintas  batas  menjadi  lebih  mudah untuk dilakukan. Dalam keadaan ini, negara sudah mulai kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap  suatu  pergerakan  baik  dalam  pergerakan  lintas  barang,  perpindahan  modal, perpindahan manusia ide, arus modal dan bahkan dalam perpindahan penyakit.. Dalam era globalisasi  ini  menurut  Krasner,  pemerintah  tidak  lagi  mampu  sepenuhnya  terlibat  dalam suatu  aktivitas  yang  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  dari  portofolio  yang  ada  dalam peraturan  mereka.  Contohnya  pada  masa  sekarang  ini,  pemerintah  mulai  kesulitan  dalam
melakukan  kebijakan  moneternya  secara  efektif  dikarenakan  adanya  arus  modal internasional.  negara  juga  sudah  kesulitan  dalam  mengatur  mengenai  pendidikan dikarenakan  sudah  berkembangnya  dunia  internet.    Negara  juga  sudah  kesulitan  dalam menjamin  kesehatan  bagi  masyarakatnya  dikarenakan  masyarakat  dari  suatu  negara  pada masa  ini  sudah  dapat  bergerak  dengan  cepat  ke  berbagai  belahan  dunia  lainnya. Permasalahan dalam hal ini, menurut Krasner, tidak lagi sekedar bagaimana otoritas negara terganggu melainkan mengenai bagaimana kontrol negara juga menjadi terganggu, negara mulai mengalami banyak tantangan terutama berkaitan dengan pengelola perbatasan mereka diakibatkan  oleh  munculnya  fenomena  globalisasi.  dalam  hal  ini  menurut  Krasner globalisasi  sudah  mengikis  kemampuan  negara  dalam  melakukan  kontrolnya  terhadap perbatasan wilayahnya (Krasner, 2001).
Selanjutnya ialah terkait dengan adanya konsep Domestic Sovereignty yang dilandasi dari  adanya  kemampuan  suatu  negara  yang  dapat  mengatur  sebuah  struktur  otoritas  yang mana dilakukan secara efektif. Dalam konsep ini terdapat pandangan dari dua tokoh hebat teori klasik terkait dengan kedaulatan. Bodin dan Hobbes merupakan tokoh terkenal dalam teori kedaulatan klasik, dalam menuliskan pengalamannya mereka membahas terkait dengan perang  yang  terjadi  di  eropa  akibat  dari  agama.  Dalam  buku  karya  Stephen  D.  Krasner, dirinya mengutip sebuah pembahasan dari Bodin yang mana mereka (Bodin dan Hobbes) ingin membangun sebuah sistem otoritas yang stabil yang mendapat pengakuan dari semua anggota politik yang terlepas dari afiliasi agama, yang sangat mendukung adanya struktur yang terpusat dan menolak pemberontakan (D. Krasner, 2001).
Adanya sebuah pengakuan terhadap suatu struktur otoritas merupakan bagian yang terpenting  dalam  sebuah  kedaulatan  domestik,  sebuah  politik  domestik  yang  dijalankan secara baik dan benar maka akan mewujudkan suatu struktur otoritas yang efektif dan sah (D.  Krasner,  2001).  Masalah  yang  dimunculkan  ialah  ketika  negara  kehilangan interdependensinya  memiliki  artian  negara  juga  kehilangan  kedaulatan  domestiknya. Dicontohkan  dalam  buku  (D.  Krasner,  2001)  terkait  adanya  perdagangan  obat-obatan terlarang ketika negara gagal dalam pengawasan perbatasan maka dapat dipastikan negara juga  gagal  mengawasi  penggunaan  obat  tersebut  di  masyarakatnya.  Ini  tentunya  menjadi suatu  yang  penting  bagi  setiap  negara,  untuk  perlu  meningkatkan  pengawasan  terhadap kontrol di wilayah domestiknya sendiri.

## PEMBAHASAN
Dominasi  Layanan  OTT  (over-the-top)  Asing  di  Indonesia  :  YouTube,  WhatsApp,

## Facebook
Layanan Over-the-Top atau  lebih  dikenal  dengan  layanan  OTT  merupakan  layanan  yang memuat  konten  online  berupa  informasi,  data,  audiovisual,  games,  ataupun  multimedia melalui  jaringan  maupun  infrastruktur  operator  meskipun  tidak  terlibat  secara  langsung. Industri  yang  dapat  dikatakan  baru  ini  beroperasi  di  atas  infrastruktur  jaringan  operator selular (Hartana, 2018). Atau dengan definisi lain, OTT merupakan layanan untuk sebuah proses atau kegiatan yang satu pihak menawarkan hal tersebut kepada satu pihak yang lain melalui  jaringan  dan  terdapat  nilai (value) kepada  pengguna/pelanggan  untuk  berbagai tujuan penggunaan oleh pengguna (Valentine, tt).
Pengguna layanan OTT adalah masyarakat yang secara umum menjadikan layanan OTT  sebagai  pengganti  telepon  yang  masih  berbasis  pulsa  dalam  melakukan  panggilan maupun  berkirim  pesan.  Karena  pada  dasarnya  layanan  OTT  menghindari  saluran  media melalui distribusi bersifat tradisional seperti jaringan telekomunikasi ataupun televisi yang masih  berbasis  kabel  dan  OTT  dinilai  memiliki  sistem  yang  lebih  fleksibel  dalam menggabungkan  konten  musik,video,  audio,  informasi  melalui  situs  web  resmi  OTT, aplikasi OTT, social networking dengan perangkat canggih seperti laptop dan smartphone (Shin,  2016).  Monetisasi  layanan  OTT  melalui  sistem  berbayar  berlangganan.    Sistem komunikasi  dengan  basis  layanan  OTT  seiring  dengan  meluasnya  globalisasi  mengalami peningkatan  dan  pengembangan  secara  pesat.  Penggunaan  istilah  OTT  semakin  lazim digunakan di berbagai kalangan akademisi maupun masyarakat secara umum. Layanan OTT yang merupakan penyedia konten servis yang dikonsumsi oleh banyak orang ini memerlukan kolaborasi  dengan  operator  telekomunikasi  agar  dapat  diakses  (Kominfo.go.id,  2018). Layanan  OTT  dinilai  berhasil  dalam  upaya  peningkatan  penjualan  smartphone  sebagai modal  paling  utama  para  pelanggan  layanan  data  khususnya  di  Indonesia.  Di  Indonesia sendiri, terdapat tiga aplikasi berbasis layanan OTT asing yang menduduki posisi tiga besar sebagai platform online yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia, yakni :
1. You Tube
Kehadiran OTT cukup digadang-gadang dapat menurunkan angka kasus pembajakan konten  secara  digital  maupun  fisik.  Sehingga  berbagai  layanan  OTT  hadir  untuk menyediakan konten video, musik, ataupun audio yang dapat diakses siapapun. Salah satu layanan  OTT  tersebut  adalah  Youtube.  Tak  terkecuali  di  Indonesia,  Youtube  menjadi platform penyedia layanan multimedia berupa video, audio, dan musik yang sangat diminati
masyarakat. Youtube menjadi penyedia layanan OTT yang paling populer di Indonesia pada 2018  lalu  dan  terus  meningkat,  karena  pengguna  aktif  internet  di  Indonesia,  lebih  dari sepertiganya menggunakan layanan Youtube baik yang berbayar atau gratis (Ayuwuragil, 2018). Dari pengguna aktif internet aktif Indonesia sejumlah lebih dari 196,7 juta menurut proyeksi  Badan  Pusat  Statistik,  9  dari  10  menonton  Youtube  untuk  berbagai  alasan  dan tujuan. Terutama pada saat pandemic seperti sekarang, terjadi signifikansi dalam perubahan pola  digital  yang  mana  menggunakan platform Youtube  sebagai  salah  satu  media  untuk Work From Home maupun Learning From Home (Irso, 2020)
2. WhatsApp
WhatsApp  dapat  dikategorikan  sebagai  penyedia  layanan  OTT  komunikasi  yang menggunakan  teknologi  berbentuk  aplikasi  untuk  menyediakan  layanan  mengirim  dan menerima  pesan,  panggilan    telepon,  video  hingga  berbagi  lokasi  terkini  secara  cepat. Hadirnya WhatsApp memudahkan manusia untuk berkomunikasi jarak jauh dengan biaya yang  murah  hanya  dengan  jaringan  internet  yang  stabil.  WhatsApp  juga  telah  menjadi platform yang  memudahkan  untuk  bertukar  berbagai  macam  informasi  seperti  gambar, video,  data  dan  suara  (Hartana,  2018).  WhatsApp  merupakan  aplikasi  perpesanan  paling dominan  yang  digunakan  di  seluruh  Indonesia  tak  terkecuali  di  Indonesia  dibandingkan dengan  kompetitornya  dalam  kategori  perpesanan  yakni  Telegram,  sehingga  ketika WhatsApp  mengkampanyekan  perubahan  kebijakannya  terkait  kebijakan  privasi,  tampak pengguna WhatsApp di Indonesia relatif loyal (CNN Indonesia, 2021). WhatsApp menjadi media  yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai  tujuan  oleh  lapisan  masyarakat.  Perusahaan yang  telah  diakuisisi  oleh  Facebook  tersebut  digunakan  untuk  bersosialisasi  dan penyampaian pesan secara individu maupun massal (Trisnani, 2017). WhatsApp mengakses data-data penggunanya berupa kontak nomor, informasi lokasi dan akses kamera.
3. Facebook
Media  sosial  Facebook  merupakan  layanan  OTT  yang  sudah  lama  populer  di Indonesia yang digunakan penggunanya untuk mendapatkan teman online atau berjualan di marketplace Facebook. Facebook menjadi platform untuk membentuk komunitas sesuai asal daerah,  kampus,  organisasi  atau  hanya  sekedar  membuat  linimasa.  Berbagai  data  pribadi dicantumkan  dalam  profil  Facebook  seperti  nama,  institusi  pendidikan,  umur,  agama, orientasi  politik  dan  seksual,  keluarga,  dan  lain  sebagainya.  Pengguna  Facebook  dapat dikatakan berasal dari seluruh lapisan masyarakat, tua-muda, kecil-besar dan seterusnya. Di
Facebook, penggunanya dapat membagikan story, status, foto dan video yang dapat dilihat oleh  publik  maupun  sesama  pengguna  Facebook  yang  sudah  berteman.  Meskipun  telah banyak sosial  media yang hadir sebagai  kompetitornya, namun pengguna  Facebook tidak serta merta berpindah hati, hal itu berkaitan dengan Facebook yang terus berbenah dalam mengembangkan fitur dan kebijakan privasinya.

## Masalah-Masalah  yang  Ditimbulkan  Akibat  Dominasi  Layanan  OTT  Asing  di Indonesia
Di era sekarang ini, OTT sudah menjadi bagian penting dan berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Hadirnya OTT dengan segala manfaat yang ditawarkannya bukan berarti bahwa tidak  ada  masalah  yang  menyertainya.  Masuknya  OTT  yang  merupakan  produk  asing  ke dalam  batas  kedaulatan  Indonesia  tentunya  menjadi  perhatian  tersendiri.  Namun  dengan masalah-masalah  yang  mengiringinya,  sayangnya  belum  ada  regulasi  yang  secara  tegas mengatur tentang OTT di Indonesia.
Kebocoran  data  para  pengguna  OTT  menjadi  masalah  yang  paling  sering  terjadi. Pada 2018 lalu, Facebook mengalami skandal penyalahgunaan data pribadi akibat bocornya 87 juta data penggunanya. Data-data pengguna Facebook ini digunakan oleh firma  analis data Cambridge Analytica untuk menarget para pemilih di pemilu AS 2016 (Kompas, 2019). Meskipun Indonesia bukan target utama dari kebocoran ini, tetapi data pengguna Facebook Indonesia  tidak  luput  dari  masalah  tersebut.  Dalam  laporannya,  Facebook  Indonesia mengungkapkan  fakta  bahwa  sebanyak  1.095.918  pengguna  Facebook  berpotensi  terkena dampak dari penyalahgunaan data akibat dari kebocoran yang terjadi. Dimana angka tersebut setara dengan sekitar 1,26 persen dari total jumlah pengguna yang terkena dampak secara global (CNN, 2019).
Kebocoran data juga dialami oleh pengguna WhatsApp, aplikasi chatting di bawah Facebook. Pada 2020 lalu, data pengguna WhatsApp Web bocor di mesin pencarian Google. Praktisi  keamanan  siber,  Athul  Jayaram,  menyebutkan  sebanyak  300  ribu  nomor  yang tersambung  ke  WhatsApp  muncul  dalam  mesin  pencarian  Google  melalui  pengindeksan. Hal ini tentunya dapat menjadi pintu masuk bagi para hacker maupun pelaku kejahatan untuk melakukan cyber crime (CNBC, 2020). Sebagai respon atas masalah ini, WhatsApp telah menyelesaikannya  dengan  melakukan  penghapusan  indeks  halaman  web  terkait  sehingga nomor pengguna tidak lagi muncul dalam Google Search (CNBC, 2020). Pada awal 2021, WhatsApp  kembali  mencuri  perhatian  karena  adanya  pembaharuan  pada  Persyaratan Layanan  dan  Kebijakan  Privasinya  yang  dikhawatirkan  dapat  melanggar  hak  privasi
penggunanya.  Hal  ini  mendorong  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  untuk melakukan  pertemuan  dengan  perwakilan  WhatsApp  dan  Facebook  regional  Asia  Pasifik untuk  membahas  perlindungan  data  pengguna.  Menteri  Kominfo,  Johnny  Plate,  meminta WhatsApp  untuk  bersikap  transparan  terkait  dengan  kebijakan  barunya  dan  bersedia mematuhi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia (Kompas, 2021).
Kebocoran  data  juga  menimpa  pengguna  Instagram,  YouTube,  dan  TikTok.  Pada 2020  lalu  setidaknya  data  sebanyak  235  juta  pengguna  Instagram,  YouTube,  dan  TikTok bocor di internet. Dimana data yang bocor meliputi nomor telepon dan alamat email yang dapat disalah gunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan phising (CNBC, 2020).
Tak hanya bagi penggunanya, hadirnya OTT juga memberi dampak pada operator telekomunikasi  yang merasa dirugikan. Operator dituntut agar selalu melakukan investasi jaringan lokal untuk membuka akses yang lebih luas dengan membangun base transceiver station,  jaringan  serat  optik,  satelit,  dan  infrastruktur  jaringan  lainnya  (Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  2012).  Investasi  yang  dilakukan  pun merupakan  investasi  dalam  jumlah  besar  yang  dapat  membuat  operator  telekomunikasi kelimpungan,  ditambah  lagi  dengan  kondisi  wilayah  Indonesia  yang  belum  merata pembangunan infrastrukturnya. Sementara di pihak OTT, tidak ada beban seperti pajak yang harus mereka tanggung. Selain itu, OTT juga merebut pendapatan utama operator dalam hal voice dan messaging (Liputan6, 2020)
Dampak kehadiran OTT juga terjadi pada sektor periklanan (advertisement) karena memicu  terbentuknya  duopoli  oleh  Google  dan  Facebook.  Tercatat  pada  2019,  Google memiliki  keuntungan  hingga  Rp1.500  triliun,  sementara  Facebook  mendapatkan  sebesar Rp1.000 triliun dari bisnis  iklannya. Hal  ini tentunya membuat  para  agensi  publisher dan advertisement akhirnya bangkrut karena kalah bersaing (Media Indonesia, 2020).
Melihat banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh keberadaan OTT, tentunya hal ini menjadi suatu peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk segera membentuk regulasi pengaturan OTT. Regulasi  yang dibuat nantinya  akan mengatur bagaimana OTT  berjalan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di ranah digital. Selain itu, adanya regulasi yang mengatur OTT juga dapat menjadi pelindung kompetisi antara OTT dan pihak lain seperti operator  telekomunikasi  untuk  dapat  bersaing  secara  sehat.  Karena  keberadaan  OTT  di Indonesia selama ini tidak pernah membayar pajak untuk infrastruktur, menyebabkan OTT menerima keuntungan yang sangat besar (Media Indonesia, 2020). Trafik Facebook, Google,
Twitter,  YouTube,  dan  OTT  lainnya  yang  semakin  meningkat  memperlihatkan  bahwa regulasi  untuk  mengatur  OTT  yang  didominasi  aktor  global  di  Indonesia  masih  lemah (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2012). Direktur Wholesale & International Service Telkom, Dian Rachmawan, juga mengatakan bahwa regulasi untuk mengatur  OTT  sudah  sangat  mendesak  bagi  Indonesia  (Liputan6,  2020).  Maka  dari  itu, pemerintah Indonesia harus segera membentuk suatu regulasi yang secara khusus mengatur bagaimana  bisnis  OTT  berjalan  di  Indonesia  sebagai  bentuk  dari  intervensi  negara  untuk menjaga kedaulatannya.

## Potensi Ancaman Layanan OTT Asing terhadap Kedaulatan Indonesia Ditinjau dari Sudut Pandang Domestic dan Interdependence Sovereignty
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tulisan ini akan menggunakan konsep kedaulatan domestik (domestic  sovereignty) dan  kedaulatan  interdependent (interdependence sovereignty) milik  Stephen  D.  Krasner  untuk  menjelaskan  potensi  ancaman  yang  dapat ditimbulkan  oleh  dominasi  layanan  OTT (over-the-top) asing  di  Indonesia  terhadap kedaulatan  negara.  Sebelum  membahas  lebih  jauh,  secara  umum  kedaulatan  dapat didefinisikan  sebagai  hak  dan  kewajiban  internasional  yang  dimiliki  suatu  negara  dan mendapat pengakuan oleh hukum internasional secara menyeluruh (Crawford, 2014, p. 88). Dalam  konteks  tradisional,  prinsip  kedaulatan  negara  selalu  didasarkan  pada  gagasan territorial  yang  mengacu  pada  wilayah  fisik  suatu  negara.  Sehingga  kedaulatan  teritorial dapat  diartikan  sebagai  sejauh  mana  suatu  negara  dapat  menjalankan  otoritasnya  secara penuh dan eksklusif atas wilayah teritorialnya.
Namun,  di  era  globalisasi  seperti  sekarang  ini,  di  mana  kecanggihan  teknologi internet berkembang begitu pesat terutama dalam hal teknologi informasi, telah mendorong munculnya  dimensi  baru  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat.  Yakni  kemunculan  dunia maya  yang  tidak  lagi  mengenal  batas-batas  wilayah  suatu  negara.  Jejaring  infrastruktur teknologi  informasi  seperti  kabel  bawah  laut,  satelit,  jaringan  telekomunikasi,  server komputer dan lain sebagainya tersebut saling terhubung satu sama lain dari satu lokasi ke lokasi  lain  di  seluruh  belahan  dunia.  Oleh  karena  itu,  banyak  ahli  yang  kemudian berpendapat  bahwa  pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  tidak  dipungkiri  mampu meruntuhkan  batas-batas  negara  yang  pada  gilirannya  akan  mengikis  kekuasaan  serta kedaulatan suatu  negara (Kavanagh, 2015, pp. 100-101). Ancaman tersebut  akan menjadi semakin nyata jika teknologi informasi dalam suatu  negara telah banyak didominasi oleh
layanan  OTT (over-the-top) asing,  tanpa  adanya  regulasi  yang  secara  tegas  mengatur pergerakan operasi aplikasi-aplikasi berbasis layanan OTT asing tersebut.
Di Indonesia sendiri, aplikasi berbasis layanan OTT mendapat banyak perhatian dari masyarakat  karena  berbagai  layanan  dan  kemudahan  yang  ditawarkannya.  Mulai  dari kemudahan berkomunikasi dengan orang lain, mengakses musik dan film favorit, bermain game online , sampai memesan makanan siap antar. Sehingga, tidak heran jika penggunaan aplikasi  berbasis  OTT  di  Indonesia  meningkat  dengan  pesat  setiap  tahunnya.  Namun sayangnya, keberadaan aplikasi berbasis layanan OTT di Indonesia justru banyak didominasi oleh layanan OTT asing ketimbang aplikasi  buatan dalam negeri sendiri. Hal ini terbukti dari data statistik pada Januari 2020 yang menunjukkan bahwa mayoritas platform media sosial  yang diakses  oleh masyarakat  Indonesia  merupakan  aplikasi  berbasis layanan OTT asing seperti YouTube, WhatsApp dan Facebook. Data menunjukkan bahwa ketiga aplikasi tersebut  menempati  posisi  tiga  besar,  dengan  persentase  pengguna  berturut-turut  adalah 88%, 84% dan 82% dari jumlah populasi Indonesia (Kamp, 2020). Dominasi dari layanan OTT  asing  di  Indonesia  pada  perkembangannya  justru  memunculkan  problematika tersendiri.  Di  mana,  konsep  kedaulatan  negara  kembali  dipertanyakan  terkait  dominasi layanan  OTT  asing  yang  bebas  beroperasi  di  Indonesia  dan  nampaknya  tidak  mampu dikontrol oleh pemerintah.
Konsep  pertama  yang  dikemukakan  Stephen  D.  Krasner  sekaligus  yang  menjadi landasan  teori  dalam  tulisan  ini  adalah  kedaulatan  interdependen (interdependence sovereignty) .  Yakni  konsep  kedaulatan  yang  mengacu  pada  kemampuan  otoritas  publik untuk mengatur arus informasi, ide, barang, orang, polutan, ataupun modal yang melintasi perbatasan  negara  mereka  (Krasner,  2001,  p.  231).  Konsep  kedaulatan  interdependen  ini menekankan pada kontrol yang dimiliki suatu negara atas segala pergerakan yang melintasi perbatasan negaranya. Berkaitan dengan fenomena menjamurnya aplikasi berbasis layanan OTT asing di Indonesia seperti YouTube, WhatsApp dan Facebook, dapat kita lihat bahwa dominasi  ketiga  aplikasi  tersebut  dapat  menjadi  salah  satu  indikator  mulai  terkikisnya kedaulatan Indonesia jika ditinjau dari sudut pandang konsep kedaulatan interdependen. Hal ini tentu berkaitan dengan sifat dari teknologi informasi tersebut yang cenderung intangible atau tidak berwujud,  sehingga lebih mudah memasuki wilayah teritorial  suatu negara dan seolah-olah  mengaburkan  batas-batas  negara.  Karena  sifatnya  yang  tidak  berwujud  itulah yang kemudian menyebabkan aliran informasi dan data yang beredar di dunia maya melalui
aplikas-aplikasi  berbasis  layanan  OTT  asing  menjadi  sulit  dikontrol  oleh  pemerintah. Ditambah lagi, absennya aplikasi media sosial lokal yang dapat menjadi alternatif pengganti juga menjadi salah satu pemicu masyarakat kita lebih menggemari aplikasi berbasis layanan OTT asing seperti YouTube, WhatsApp dan Facebook. Fenomena ini telah menjadi bukti bahwa konsep kedaulatan interdependen yang sangat menekankan pada kontrol pemerintah atas segala pergerakan yang melintasi perbatasan negaranya tidak terpenuhi oleh pemerintah Indonesia.  Karena  realitanya,  aplikasi  berbasis  layanan  OTT  asing  dapat  dengan  bebas menembus batas-batas negara  Indonesia tanpa bisa dikontrol oleh pemerintah. Dan justru menjadi aplikasi yang merajai dunia maya Indonesia.
Konsep  kedua  adalah  kedaulatan  domestik (domestic  sovereignty) .  Yakni  konsep kedaulatan  yang  mengacu  pada  struktur  otoritas  di  dalam  suatu  negara  dan  kemampuan struktur  tersebut  untuk  mengatur  dan  menjalankan  kontrol  efektif  di  dalam  batas-batas wilayah  negara  mereka  (Krasner,  2001,  pp.  231-232).  Berbeda  dari  konsep  kedaulatan interdependensi,  kedaulatan  domestik  tidak  hanya  menekankan  kontrol  tapi  juga  otoritas yang  dimiliki  pemerintah.  Otoritas  sendiri  secara  sederhana  dapat  dimaknai  sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menetapkan kebijakan mengenai suatu permasalahan tertentu, yang mana penggunaan otoritas ini bergantung pada kerelaan  para  pengikut  untuk  mematuhi  kebijakan  dan  perintah  dari  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  memiliki  otoritas  tersebut  (Johnson,  1994,  p.  227).  Meskipun memiliki fokus yang sedikit berbeda, kedaulatan interdependensi dan kedaulatan domestik ternyata saling berkaitan. Karena, negara yang kehilangan kedaulatan interdependensi secara tidak langsung akan berpotensi kehilangan kedaulatan domestik.
Kehilangan kedaulatan domestik sebagai akibat hilangnya kedaulatan interdependensi juga sangat memungkinkan untuk dialami Indonesia. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah tidak mampu mencegah masuknya aplikasi berbasis layanan OTT asing ke Indonesia, maka konsekuensinya, pemerintah pun tidak akan mampu mengontrol pergerakan aplikasi tersebut di dalam batas-batas negaranya. Terbukti dari dominasi YouTube, WhatsApp dan Facebook yang telah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun demikian, pemerintah sebenarnya masih bisa menggunakan otoritas yang dimiliki untuk mengendalikan arus informasi dan data yang beredar melalui aplikasi  berbasis  layanan  OTT  asing  tersebut.  Kebijakan  yang  cukup  ekstrim  biasanya berupa pemblokiran atau penutupan akses ke situs internet ataupun aplikasi-aplikasi tertentu, yang biasanya akan berdampak pada menurunnya produktivitas dan efisiensi para pengguna
internet yang sudah sangat bergantung dengan aplikasi berbasis layanan OTT asing tersebut (Tsagourias, 2015, p. 19).
Di  Indonesia  sendiri,  sayangnya  belum  ada  regulasi  yang  secara  tegas  mengatur mengenai  keberadaan  OTT  asing.  Seperti  yang  telah  disebutkan  dalam  poin  pembahasan kedua, belum ada peraturan terkait pajak ataupun kewajiban OTT asing untuk bekerja sama dengan pelaku usaha lokal. Sehingga, banyak OTT asing yang sudah menikmati keuntungan sangat besar tanpa perlu repot-repot berinvestasi di Indonesia. Ketidaktegasan inilah yang justru  berdampak  merugikan  bagi  Indonesia  sendiri.  Seperti  operator  yang  tidak  bisa mendapatkan  manfaat  sepenuhnya  dari  dominasi  OTT  asing  di  Indonesia  yang  istilahnya hanya menumpang namun menghabiskan banyak konsumsi data, bandwidth maupun konten sehingga membuat lalu lintas data semakin tinggi. Dan ironisnya, OTT asing tersebut justru bisa leluasa memperoleh pendapatan dari sisipan iklan dalam layanan mereka. Pemerintah melalui PT Telkom Indonesia juga kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya dapat dimanfaatkan dan masuk ke dalam kas negara, akibat dari dominasi OTT asing yang justru tidak menyumbang pendapatan bagi kas negara.
Meskipun,  Pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  untuk  mencoba  merumuskan regulasi  terkait  keberadaan  OTT  asing  di  Indonesia,  namun  hal  tersebut  justru  mendapat tentangan dari pihak layanan  OTT  asing  seperti  Google dan Facebook yang menganggap bahwa peraturan yang diterbitkan Indonesia, yakni PP Postelsia yang mewajibkan kerjasama antara penyelenggara OTT asing dan telekomunikasi lokal, bertentangan dengan prinsip net neutrality yang bahkan tidak diadopsi oleh Indonesia (Media Indonesia, 2021). Namun, jika hal ini terus dibiarkan, dan Indonesia tidak segera mengambil sikap tegas terkait masalah layanan  OTT  asing,  maka  Indonesia  pun  tidak  hanya  akan  kehilangan  kedaulatan interdependensi  saja,  namun  juga  berpotensi  kehilangan  kedaulatan  domestiknya.  Karena seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kedaulatan  domestik  tidak  hanya menekankan kontrol namun juga otoritas yang dimiliki suatu negara. Maka, ketidakhadiran regulasi  yang  tegas  dalam  mengatur  keberadaan  OTT  asing  di  Indonesia  dapat  dijadikan indikator bahwa pemerintah Indonesia telah kehilangan kedaulatan domestiknya. Ditambah lagi, munculnya ancaman lain berupa kebocoran data masyarakat pengguna aplikasi berbasis layanan  OTT  asing  yang  seringkali  terjadi,  dan  dalam  hal  ini  pemerintah  tidak  dapat mengontrol  kebocoran  tersebut  akibat  dari  kehilangan  kedaulatan  interdependen,  maka
pemerintah  harus  lebih  waspada  lagi  terhadap  potensi  ancaman  terkikisnya  atau  bahkan kehilangan kedaulatan domestiknya.

## KESIMPULAN
Perkembangan  teknologi  informasi  mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat  di  era globalisasi.  Pesatnya  perkembangan  tersebut  juga  diikuti  oleh  menjamurnya  aplikasi- aplikasi  berbasis layanan OTT  asing  yang banyak mendominasi tidak hanya negara maju namun  juga  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Terbukti  dari  masifnya  penggunaan platform online seperti YouTube, WhatsApp, dan Facebook, yang menduduki peringkat 3 besar di Indonesia. Namun, dominasi aplikasi-aplikasi berbasis layanan OTT asing tersebut, pada  perkembangannya  justru  memunculkan  pertanyaan  terkait  potensi  terkikisnya kedaulatan  negara  Indonesia.  Hal  ini  didasarkan  pada  sudut  pandang  konsep  kedaulatan interdependensi  dan  domestik.  Jika  kedaulatan  dimaknai  dari  sudut  pandang  kedaulatan interdependensi  yang  menekankan  pada  kontrol  atas  segala  pergerakan  yang  melintasi perbatasan negara, maka jelas Indonesia telah kehilangan kedaulatannya. Karena dalam hal ini Indonesia jelas tidak mampu mencegah masuknya arus informasi dari layanan OTT asing yang  sifatnya  tidak  berwujud  ke  dalam  wilayah  Indonesia.  Ditambah  lagi,  pemerintah Indonesia  juga  tidak  mampu  mengontrol  kebocoran  data  masyarakat  pengguna  aplikasi layanan  OTT  asing,  sehingga  data  tersebut  dapat  diakses  dengan  bebas  oleh  pihak  luar. Sementara  dari  sudut  pandang  kedaulatan  domestik  yang  menekankan  pada  kontrol  dan otoritas, seberapa mengancam OTT asing tersebut bagi kedaulatan negara tergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menggunakan otoritasnya untuk membuat kebijakan yang dapat  mengontrol  pergerakan  OTT  asing  di  Indonesia.  Sayangnya,  dalam  hal  regulasi, pemerintah  Indonesia  masih  sangat  lemah  dalam  menghadapi  layanan  OTT  asing,  yang justru  berdampak  merugikan  bagi  operator  lokal  dan  pemasukan  negara.  Jika  Indonesia masih  terus  terbelenggu  dalam  lingkaran  tekanan  pihak  OTT  asing,  tidak  menutup kemungkinan bahwa kedaulatan Indonesia akan dipegang alih kendalinya oleh pihak OTT asing dalam hal kontrol terhadap masyarakat di dunia maya. Oleh karena itu, Indonesia perlu berkaca  pada  negara-negara  lain  seperti  Australia  dan  Kanada  yang  mulai  mengambil tindakan  tegas  dalam  menghadapi  dominasi  OTT  asing  yang  berpotensi  mengancam kedaulatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro,  K.  (2004).  Kedaulatan,  Teritorialitas,  dan  Keamanan  Pasca  Westphalia.  Jurnal Global, Hal.2.
Ayuwuragil, K. (2018). Youtube Jadi Aplikasi Media Paling Populer di Indonesia. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180406202852-213- 288967/youtube-jadi-aplikasi-media-paling-populer-di-indonesia
Crawford,  J.  (2014).  Chance,  Order,  Change  :  The  Course  of  International  .  The  Hague: Hague Academy of International Law.
CNBC Indonesia. (2020). Nomor WhatsApp Bocor di Google, Fitur Ini Biang Keroknya!. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200610063232-37-164246/nomor-whatsapp- bocor-di-google-fitur-ini-biang-keroknya diakses pada 8 April 2021.
CNBC  Indonesia.  (2020).  WhatsApp  Sudah  Bereskan  Skandal  Kebocoran  Nomor  HP  di Google.  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200612111640-37-164874/whatsapp sudah-bereskan-skandal-kebocoran-nomor-hp-di-google diakses pada 8 April 2021.
CNN  Indonesia.  (2021).  Marak  Pencurian,  Kominfo  Minta  WA-FB  Lindungi  Pengguna. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210317152212-185-618676/marak- pencurian-kominfo-minta-wa-fb-lindungi-data-pengguna
CNN  Indonesia.  (2019).  Sidang  Facebook  Kembali  Bergulir  di  PN  Jaksel  Hari  Ini. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190710101213-185-410776/sidang- facebook-kembali-bergulir-di-pn-jaksel-hari-ini diakses pada 8 April 2021 Franedya, Roy. (2020). Duh! 235 Juta Data Pengguna Instagram, Youtube & TikTok Bocor. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200826143301-37-182138/duh-235-juta-data- pengguna-instagram-youtube-tiktok-bocor diakses pada 8 April 2021. Hartana.  (2018).  Invasi  OTT  (Over  The  Top)  Terhadap  Bisnis  Telekomunikasi  dan  Arah Regulasi Pemerintah Indonesia. Universitas Mercu Buana Jakarta.
Irawan,  Aditya  Wicaksono  dkk.  (2019).  Laporan  Survei  Internet  APJII  (2019-2018).
Indonesia Survey Center (ISC).https://apjii.or.id/survei2019x/download/6CL50YJ9nRDSxVQZw3UajE4cBOX 8Nm /  diakses pada 8 April 2021. Irso.  (2020).  Dirjen  PPi:  Survei  Penetrasi  Pengguna  Internet  di  Indonesia  Bagian  Penting dari Transformasi Digital. Retrieved from Kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi- pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi- digital/0/berita_satker Iskandar. (2020). Regulasi OTT Sangat
Mendesak Bagi NKRI. https://www.liputan6.com/tekno/read/4327629/regulasi-ott-sangat-mendesak-bagi-nkri diakses pada 7 April 2021.
Johnson, D. P. (1994). Teori Sosiologi Klasik dan Modern . Jakarta: Gramedia Pustaka. Kamp, S. (2020). Hootsuite (We Are Social) : Indonesian Digital Report 2020. Singapore: Hootsuite (We Are Social).
Kavanagh,  C.  (2015).  Cybersecurity,  Sovereignty,  and  U.S.  Foreign  Policy.  American Foreign Policy Interests : The Journal of The National Commitee on American Foreign Policy, Vol. 37 : 100-112.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia.  (2012).  OTT,  Dicintai Sekaligus Dibenci. https://www.kominfo.go.id/content/detail/1788/ott-dicintai- sekaligus-dibenci/0/sorotan_ media diakses pada 7 April 2021.
Kominfo.go.id.  (2018).  Selaraskan  Regulasi  OTT,  Kominfo  Utamakan  Manfaat  Untuk
Masyarakat. Retrieved from Kominfo Indonesia:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/14095/selaraskan-regulasi-ott-kominfo- utamakan-manfaat-untuk-masyarakat/0/ berita_satker Krasner, S. D. (2001). Abiding Sovereignty. International Political Science Review, 22(3),
231-232.
Media Indonesia. (2020). Regulasi OTT dan Kedaulatan Nasional. https://mediaindonesia.com/opini/335923/regulasi-ott-dan-kedaulatan-nasional diakses pada 7 April 2021.
Media Indonesia. (2021). Sejumlah Over-The-Top Global Masih Tolak Kerja Sama dengan Lokal. https://m.mediaindonesia.com/teknologi/385248/sejumlah-over-the-top-global- masih-tolak-kerja-sama-dengan-lokal#:~:text=Layanan%20Over-The Top%20(bertentangan%20dengan%20  prinsip%20net%20neutrality    diakses  pada  8 April 2021.
Muchtar Kusumaatmadja, E. R. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni. Pertiwi,  Wahyunanda  Kusuma.  (2019).  Facebook  Didenda  Rp  70  Triliun  Akibat  Skandal Cambridge Analytica. https://tekno.kompas.com/read/2019/07/14/08170087/facebook- didenda-rp-70-triliun-akibat-skandal-cambridge-analytica diakses pada 8 April 2021.
Pratomo, Yudha. (2021). Kominfo Minta WhatsApp Transparan soal Data Pengguna yang Dikumpulkan.https://tekno.kompas.com/read/2021/01/11/19230077/kominfo-minta -whatsapp-transparan-soal-data-pengguna-yang-dikumpulkan?page=all  diakses pada 8 April 2021.
Riyanto,  S.  (2012,  December).  Kedaulatan  Negara  dalam  Kerangka  Hukum  Internasional Kontemporer. Yustisia, 1(3), 5-6.
Shin,  J.  P.  (2016).  Strategic  management  of  over-the-top  services:  Focusing  on  Korean consumer adoption behavior. Technological Forecasting and Social Change, 112.
Valentine,  L.  Z.  (tt).  Pertimbangan  Regulasi  Over  The  Top  (OTT)  dalam  Membangun Perekonomian di Indonesia. Universitas Mercubuana Jakarta.
We  Are  Social  Hootsuite.  (2019).  Digital  2019:  All  The  Data  And  Trends  You  Need  To Understand Internet, Social Media, Mobile, And E - Commerce Behaviours In 2019 . We  Are  Social  Hootsuite.  https://wearesocial.com/global-digital-report-2019/  diakses pada 8 2021.