Nadya Galang Kaharap, Pujiyono Suwadi, dan Anang Setiyawan, “Aspek Hukum Rupiah Digital Dalam Transaksi Jual Beli Tanah,” Yurispruden:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Malang 7,  no.  2  (20  Juni  2024):  239–53, https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21691.

## Volume 7, Nomor 2, Juni 2024.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index

## Aspek Hukum Rupiah Digital Dalam Transaksi Jual Beli Tanah

## Nadiya Galang Kaharap, Pujiyono Suwadi, Anang Setiyawan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36, Jebres, Kota Surakarta 57126, (0271) 646994/634880
Email: nadiyagalang@gmail.com Article Abstract Article History Received: May 4, 2024;
Reviewed: May 11, 2024; May 12, 2024 Accepted: Jun 1, 2024; Published: Jun 20, 2024:

## DOI:
10.33474/yur.v7i2.21691
Digital  currency  as  a  transaction  medium  with  the  idea  of introducing a decentralised currency. The absence of government intervention indirectly can potentially replace the unit of value of legal tender in a country. Efforts were made to anticipate this, and Bank  Indonesia  developed  the  Central  Bank  Digital  Currency (CBDC) or digital rupiah as stipulated in Law Number 4 of 2023 concerning The Development and Strengthening of The Finansial Sector.  The  provision  does  not  explicitly  regulate  security  for digital  rupiah  users.  The  research  aims  to  analyse  the  legal aspects of using digital rupiah as a transaction tool for land sale and purchase payments. The research method used is normative legal  research  with  a  statutory  and  conceptual  approach.  The development  of  the  digital  rupiah  is  inseparable  from  various risks,  plus  the  absence  of  adequate  regulations  so  that  digital rupiah cannot be used in land sale and purchase transactions. Keywords: Digital Rupiah; Land Transactions; Cash Principle

## Abstrak
Mata  uang  digital  sebagai  media  transaksi  dengan  ide  untuk memperkenalkan  jenis  mata  uang  yang  terdesentralisasi.  Tidak ada  campur  tangan  pemerintah  secara tidak  langsung  berpotensi mengganti satuan nilai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  ialah Bank Indonesia mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC)  atau  rupiah  digital  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan Penguatan  Sektor  Keuangan.  Dalam  ketentuan  tersebut,  belum diatur  secara  tegas  mengenai  keamanan  bagi  pengguna  rupiah digital.  Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  aspek  hukum penggunaan  rupiah  digital  sebagai  alat  transaksi  untuk pembayaran  jual  beli  tanah.  Metode  penelitian  yang  digunakan ialah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan dan konseptual. Pengembangan dari rupiah digital tidak terlepas dari berbagai risiko ditambah belum adanya regulasi yang
memadai  sehingga  rupiah  digital  belum  bisa  digunakan  dalam transaksi jual beli tanah.
Kata Kunci: Rupiah Digital; Jual Beli Tanah; Asas Tunai

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi saat ini, mendorong proses digitalisasi  disegala aktivitas  manusia,  termasuk  dalam  transaksi keuangan  dan  ekonomi.  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  memiliki  salah  satu simbol  kedaulatan  negara  ialah  mata  uang rupiah  yang  disimbolkan  dengan  (Rp),  yang digunakan  sebagai    alat    transaksi. 1
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  yang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan  satu-satunya  lembaga  yang berwenang  melakukan  pengelolaan  rupiah digital.  Dasar  hukum  dalam  penggunaan rupiah  digital  untuk  aktivitas  pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam keamanan  bertransaksi  jual  beli  tanah  ialah Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 2
1 Mawar Ardiansyah dkk., “Membangun Kesadaran Mata Uang Nasional: Sosialisasi Rupiah Di SMPN 4 Satap Jagoi  Babang,” Jurnal Pengabdian Multidisiplin 3, no. 3 (6 November 2023): 1, https://doi.org/10.51214/00202303641000.
2 Muhammad Azis Ramdhani Sobari Afiatin, Neni Sri Imaniyati, dan Diana Wiyanti, “Keabsahan Jual Beli Non- Fungible  Token  (Nft) Pada  Metaverse  Yang  Dimiliki  Oleh  Ransverse  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Bandung Conference Series: Law Studies 4, no. 1 (28 Januari 2024): 299, https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9835.
3 Ahmad  Akbar,  “Analisis  Perbandingan  Dengan  Menggunakan  Uang  Elektronik  (E-Money)  dan  dengan Menggunakan  Kartu  Kredit  (Studi  Kasus  Pada  Bank  BUMN  Periode  2010-2015),” Jurnal  Mandiri:  Ilmu Pengetahuan, Seni dan Teknologi 3, no. 1 (Juni 2019): 2, https://doi.org/10.33753/mandiri.v3i1.59.
4 Mahbub Munawir, “Tinjauan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah,” Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 7, no. 1 (21 Januari 2021): 51,
https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.764.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang  membahas  mengenai  penggunaan rupiah  digital,  yakni  pada  penelitian  yang ditulis  oleh  Ahmad  Akbar, 3 sebagaimana dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan yakni  membahas  rupiah  digital  sebagai inovasi  untuk  pembayaran  non  tunai. Perbedaan  penelitiannya  ialah    penelitian tersebut membahas mengenai proses transaksi yang digunakan menggunakan kartu kredit,  sedangkan  dalam  penelitian  ini menggunakan  uang  elektronik.  Penelitian lainnya yang ditulis oleh Mahbud Munawir 4 , memiliki kesamaan yakni membahas penggunaan uang digital. Perbedaan penelitiannya  ialah  pada  penelitian  tersebut penggunaan  uang  digital  yang  digunakan sebagai  alat  transaksi  di  perusahaan, pertokoan  dan  sebagainya,  sedangkan  pada penelitian  ini  jenis  penggunaan  uang  digital
digunakan  sebagai  alat  transaksi  untuk  jual beli tanah.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan  belum  mengatur  secara  tegas mengenai  keamanan  penggunaan  rupiah digital  bagi  penggunanya.  Dalam  hal  ini diperlukan  untuk  mengantisipasi  potensi risiko yang ditimbulkan dari munculnya mata uang  digital  dimasa  yang  akan  datang  dan menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral yang menerbitkan rupiah digital. 5 Masyarakat sebagai  pengguna  dari  uang  rupiah  tentunya mengharapkan  adanya  keamanan  dalam melakukan  transaksi  menggunakan  rupiah digital. Regulasi  yang    belum  jelas  dapat menimbulkan  risiko  khususnya  di  kalangan Notaris dan PPAT, 6 ditambah dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan  para  pihak  yang  melakukan jual beli tanah tetap bisa memilih menggunakan rupiah digital.
Dalam  penelitian  ini  fokus  membahas mengenai  aspek  hukum  keamanan  bagi penggunaan  rupiah  digital  dalam  transaksi ekonomi, khususnya untuk transaksi
5 Yudi  Anton  Rikmadani,  “Tantangan  Hukum  E-Commerce  Dalam  Regulasi  Mata  Uang  Digital  (Digital Currency)  Di  Indonesia,” Supremasi: Jurnal Hukum 3, no. 2 (5 April 2021): 186, https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.312.
6 Yana Sukma Permana, “Perlindungan Hukum Notaris Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah,” Jurnal Ilmu Hukum The Juris 6, no. 1 (18 Juni 2022): 227, https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.432.
7 Mazmur Septian Rumapea, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik,” Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 18, no. 3 (15 April 2019): 36, https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1185.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005), 35.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 133.
penjualan  dan  pembelian  tanah  dengan mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan Penguatan Sektor Keuangan. Bank Indonesia selaku  pemegang  wewenang  dalam  bank sentral  dapat  mengantisipasi  risiko  yang ditimbulkan  dari  penerbitan  rupiah  digital sebagai pengganti uang kartal dalam transaksi ekonomi, termasuk jual beli tanah. Transaksi digital  harus  mempunyai  kemampuan  untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. 7
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif,  dengan  mengkaji  proses  aturan hukum 8 yang berkaitan dengan perkembangan  rupiah  digital  sebagai  alat transaksi pembayaran. Penelitian ini menggunakan  dua  bahan  hukum  berupa bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Teknik analisis pendekatan berupa pendekatan  perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual  approach), 9 serta  menggunakan teknik  pengumpulan  bahan  hukum  berupa studi kepustakaan (study library).
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  mengenai
aspek  hukum  yang  digunakan  dalam penggunaan  rupiah  digital  sebagai  alat transaksi untuk  pembayaran  jual beli tanah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aspek Hukum Penggunaan Rupiah Digital di Indonesia
Sistem  pembayaran  merupakan  aspek penting dalam perekonomian terutama dalam
menjamin terlaksananya transaksi pembayaran. 10 Pada saat ini alat pembayaran tidak  hanya  uang  yang  berbentuk  kertas, tetapi  terdapat  alat  pembayaran  berupa  non kertas  ( paperless) atau  non  tunai  ( cashless society ). 11 Transaksi  non  tunai  cukup mendominasi,  sebagaimana  Bank  Indonesia menunjukkan  hampir  95%  transaksi  uang dalam  jumlah  yang  besar  dan  yang  sifatnya mendesak  semua  dilakukan  dengan  non tunai. 12
Inovasi  disruptif  pada  bidang  jasa keuangan dalam bentuk uang digital merupakan  teknologi  dan  konsep  ekonomi berbagi yang sampai saat ini terus berlangsung. 13 Berdasarkan  Pasal  34  huruf a
Peraturan Bank Indonesia Nomor
10 Lola Malihah dkk., “Analisis SWOT Terhadap Motivasi Penggunaan Transaksi Non Tunai (E- Money Syariah) oleh  Pelaku  UMKM,” Musyarakah:  Journal  of  Sharia  Economic  (MJSE) 1,  no.  2  (14  Oktober  2021):  90, http://dx.doi.org/10.24269/mjse.v1i2.4183.
11 Tri Yuliati dan Tri Handayani, “Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital Qris Sebagai Alat Pembayaran Pada UMKM,” Community Development  Journal : Jurnal  Pengabdian  Masyarakat 2,  no.  3  (14  November 2021): 812, https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2612.
12 Muhammad Dzakki Abdurrohim, Paramita Prananingtyas, dan Sartika Nanda Lestari, “Analisa Yuridis Digital Currency (Mata Uang Digital) Dalam Prespektif Keuangan Di Indonesia,” Diponegoro Law Journal 8, no. 1 (11 Januari 2019): 569, https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25353.
13 Tajuk Ika dkk., Bunga Rampai : Disruptive Mindset, Sektor Jasa Keuangan (Bogor: IPB Press, 2018), 212.
14 Itok  Dwi  Kurniawan  dkk.,  “Transformasi  Penggunaan  Cryptocurrey  Melalu  Bitcoin  Dalam  Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen di Indonesia,”
Jurnal Hukum Mimbar Justitia 7, no. 1 (30 Juni 2021): 73, https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1886.
18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran  yang menjelaskan  bahwa  untuk  pelaksanaan pemrosesan  transaksi  pembayaran  dilarang dengan menggunakan virtual currency. Mata uang  virtual  yang  dikeluarkan  oleh  otoritas moneter  diperoleh  dengan  menambang, membeli,  atau  memindahkan  hadiah  yang mencakup Bitcoin, Blockhain, Dash,
Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt,
Peercoin,  Primecoin,  Ripple, dan Ven . 14
Dalam Pasal 34 juga menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya  penyelenggara  jasa  sistem pembayaran  untuk  mengelola  nilai  yang dapat  dipersamakan  dengan  nilai  uang  yang dapat digunakan di luar lingkup perizinan dari lembaga yang berwenang.
Berdasarkan  ketetapan  tersebut,  alasan kuat  yang  menjadi  dasar  dari  keputusan pelarangan  ini  ialah  karena  tidak  adanya otoritas  yang  dapat  bertanggung  jawab  atas penggunaan virtual  currency , karena sistem desentralisasi pada blockchain dimana penyebaran data yang sudah ditandai kepada pihak-pihak  lain  ( individu,  organisasi,  atau grup) dengan    penyebaran    data    kepada
pihak-pihak    (tidak    terpusat).  Artinya  tidak ada    badan    yang    bertanggungnjawab  dan membawahi  sistem  jaringan  tersebut,  jika terjadi    penggunaan    dari virtual  currency tersebut  dilakukan.
Eksistensi bitcoin sebagai virtual curreny sangat  diminati,  keuntungan  yang  dimiliki salah  satunya  ialah  tidak  dikendalikan  oleh pihak  manapun.  Penggunaan bitcoin di Indonesia  bukan  merupakan  pembayaran yang sah, statusnya sebagai alat perdagangan tergolong berisiko tinggi dalam hal keamanan, 15 sehingga  perlu  adanya  edukasi maupun  sosialisasi  dari  pemerintah  kepada masyarakat  tentang  hak  dan  kewajiban  bagi seseorang menggunakan bitcoin . 16
Berbeda halnya dengan blockhain , yang merupakan  salah  satu  database  jaringan dengan menggunakan sistem yang kompleks, sehingga  transaksi  yang  dilakukan  lebih aman. 17 Blockchain menggunakan  kode kriptografis,  sehingga  kegagalan  yang  akan
15 Muhammad Basywar dan Fikri Haekal Amdar, “Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa NU dan Muhammadiyah,” Al-Kharaj 1, no. 1 (14 Juni 2021): 74, https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1545.
16 Muhammad  Vikri  Aditama,  “Perlindungan  Para  Pihak  Yang  Melakukan  Perjanjian  Menggunakan  Bitcoin Sebagai  Objek  Perjanjian,” Journal  Locus  Penelitian  dan  Pengabdian 3,  no.  2  (Februari  2024):  157, http://dx.doi.org/10.58344/locus.v3i2.2461.
17 Muhammad Asrul Maulana dan Mochamad Tanzil Multazam, “Virtual Land: Deciphering Blockchain-Based Property Transactions and Their Legal Implications,” Jurnal Wawasan Yuridika 7, no. 1 (30 Maret 2023): 83, https://doi.org/10.25072/jwy.v7i1.574.
18 David  Lee  Kuo  Chuen  Chuen  dan  Linda  Low, Inclusive  Fintech  Blockchain,  Cryptocurrency,  and  ICO (Singapore: Singapore University of Social Sciences, 2018), 17.
19 Febri  Noor  Hediati,  “Pemkembangan  Mata  Uang Kripto  dan  Pelindungan  Hukum Terhadap Investasi  Mata Uang Kripto di Indonesia,”
Pawiyatan
29, no. 2 (25 Juni 2022):
49, https://doi.org/10.31331/pawiyatan.v29i02.2162.
20 Muhammad  Wildan  Habibi,  Luthfiah  Nurul  Izza,  dan  Rahma  Thalita,  “Transaksi  Pembayaran  Melalui Cryptocurrency  Dalam  Perspektif  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  Nahdlatul  Ulama  (NU),” Komparatif:  Jurnal  Perbandingan  Hukum  Dan  Pemikiran  Islam 3,  no.  1  (21  November  2023):  46, https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1928.
21 Rustam  Magun  Pikahulan,  “Implementasi  Fungsi  Pengaturan  Serta  Pengawasan  Pada  Bank  Indonesia  Dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Terhadap Perbankan,” Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan 1,  no.  1  (4 Maret 2020): 41, https://doi.org/10.18196/jphk.1103.
terjadi  sangat  kecil.  Adapun  jika  terjadi kegagalan  di  jaringan  digital peer-to-peer diprogram  dan  memungkinkan  pembayaran online dikirim  langsung tanpa memerlukan perantara. 18 Adanya  mata  uang  kripto  atau uang  digital  yang  digunakan  sebagai  alat transaksi  pembayaran  yang  digunakan  oleh komunitas  tertentu  sebagai  aset  investasi, 19 dan  dapat  diperjualbelikan  selama  menjauhi kegiatan  spekulatif   dan  tidak  bertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia  Nomor  17  Tahun  2015  tentang Kewajiban  Penggunaan  Rupiah  di  Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 20
Salah  satu  tugas  dan  fungsi  Bank Indonesia  sebagai  bank  sentral  adalah  untuk mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 21 Bank Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan aset kripto karena akan berpotensi mengganggu
stabilitas keuangan dan investasi di
Indonesia.
Dalam  penggunaan virtual  currency mungkin saja tidak diberikan informasi  yang cukup  lengkap  dan  pengetahuan  dari  risiko penggunaannya.  Selain itu tidak adanya aset bernilai  ekonomis  sebagai  dasar  dalam penerbitan  instrumen  keuangan  ( underlying asset )  sebagai  dasar  harga  serta  nilai dagangnya yang berfluktuaktif dalam penggunaan virtual currency . Tidak amannya sistem virtual  currency ,  karena  dapat mempengaruhi  stabilitas  moneter  dalam pemerintah  di  beberapa negara seperti Rusia, China,  Inggris  dan  India. 22 Pada  bagian konsideran Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik menyatakan bahwa:
“Untuk  memastikan  penyelenggaraan uang elektronik yang aman efisien, lancar dan  andal,  dibutuhkan  pengaturan  dan mekanisme pengawasan terstruktur, menyeluruh  serta  terintegrasi  melalui kelembagaan,  standar  keamanan,  proses domestik dan perlindungan”.
Antisipasi  dengan  peraturan  perundangan yang  komprehensif,  untuk  mengaplikasi rupiah  digital,  tidak  banyak  mengalami kekurangan dan ketidaksesuaian serta menjadi  hal  yang  penting  bagi  lembaga  dan konsumen, terutama dalam transaksi jual dan beli tanah.
22 Tim CNBC Indonesia, “Tegas! OJK & 7 Negara Beri Warning Bahaya Uang Kripto,” Tegas! OJK & 7 Negara beri Warning Bahaya Uang Kripto, 11 Februari 2022, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220211124317- 37-314713/tegas-ojk-7-negara-beri-warning-bahaya-uang-kripto.
Negara  Indonesia  telah  memiliki  dasar hukum, meskipun tidak secara komprehensif dan masih diperlukan aturan selanjutnya oleh peraturan  Bank  Indonesia.  Selain  itu diperlukan  juga  regulasi  yang  berkaitan dengan  penggunaan  rupiah  digital  untuk transaksi jual beli tanah yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan  dengan  jelas.  Mata uang digital juga diharapkan dapat memenuhi tiga  fungsi  dasar  uang  yang  telah  terpenuhi oleh  CBDC,  adalah  (1)  sebagai  alat penyimpan nilai ( store of value ), (2) alat tukar atau pembayaran ( medium of exchange ), dan (3)  alat  ukur  nilai  barang  dan  jasa  ( unit  of account). Peredaran  uang  digital  dikontrol oleh  bank  sentral  dan  berlaku  sebagai representasi digital mata uang (nilai pembayaran) di suatu negara.
Regulasi  lain  yang    mengatur  mengenai uang digital ialah Pasal 10 Ayat (2) Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan,  pada  bagian  penjelasan  bahwa yang  dimaksud  dengan  rupiah  digital  adalah rupiah dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh  Bank  Indonesia  dan  merupakan kewajiban  moneter  Bank  Indonesia.  Pada Pasal 5 juga mencantumkan tentang penataan kelembagaan otoritas keuangan yang
mengubah, menghapus, pengaturan baru yang ditetapkan. Regulasi ini merupakan
penyempurnaan  dari  regulasi  yang  lama, sehingga  dalam  implementasinya  sistemnya masih terbatas.
Permasalahan yang memungkinkan terjadi atas penggunaan rupiah digital adalah ancaman keamanan siber (dunia maya/internet).  Ancaman  keamanan  siber (dunia maya/internet) yakni adanya ancaman operasional, tanggung jawab dan wewenang, serta  ancaman  data  pribadi  yang  dapat merugikan materi dan asumsi yang ditimbulkan jika diadopsi dengan cara masif dan besar. 23
Rupiah  digital  memiliki  cakupan  akses terbatas  yang  hanya  didistribusikan  untuk penyelesaian  transaksi wholesale (operasi moneter, transaksi pasar valas,  dan transaksi pasar  uang).  Berbeda  halnya  dengan  uang rupiah  digital  ritel  (r-rupiah  digital),  yang memiliki  cakupan  akses  yang  terbuka  untuk publik  serta  dapat  didistribusikan  untuk berbagai  transaksi  ritel  dalam  bentuk pembayaran maupun transfer, oleh personal/individu  maupun  bisnis  ( merchant dan  korporasi). 24 Keterbatasan  distribusi rupiah digital dan belum adanya regulasi yang memadai  dalam  penggunaan  rupiah  digital
23 Pratama  Firdaus  Sendy,  “The  Urgency  of  Money  Laundering  Policy  Reform  for  Digital  Rupiah Implementation,” Pamflet Journal
2, no. 1 (11 Desember 2023): 60,
https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.118.
24 Wina Paul, “Pengembangan Uang Rupiah Digital Melalui Teknologi Blockhain,” Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan 3, no. 1 (19 Januari 2022): 24.
25 M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia,” Jurnal Supremasi 11, no. 2 (31 Agustus 2021): 2, https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284.
26 Shinta  Ayu  Purnamawati  dkk.,  “Digital  Rupiah  as  a  Proponent  of  Financial  Inclusion:  A  Study  of  Legal Strengthening Aspects,” dalam KnE Social Sciences , 2024, 10, https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14701.
untuk  transaksi  jual  beli  tanah  sehingga belum dapat dilaksanakan.
Terdapat  sekitar  86%  bank  sentral  yang ada  di  dunia  sedang  melakukan  pengkajian tentang  mata  uang  digital Central  Bank Digital  Currency (CBDC),  salah  satunya ialah BI (Bank Indonesia). 25 Dalam perkembangannya  bank  Indonesia,  masih berada pada tahapan percobaan ( experiment ), untuk  penerapan  CBDC.  Bank  Indonesia dengan  rupiah  digital  juga menerbitkan consultative  paper untuk  mendapatkan berbagai masukan berkaitan dengan perluasan rupiah digital (CBDC). Keberadaan consultative  paper tersebut  memberikan penjelasan  perkembangan  rupiah  digital setiap tahapan, yaitu teknologinya dan fungsi dasarnya  (penerbitan,  pemusnahan,    transfer dana). Selain  itu  dalam consultative  paper juga membahas akibat dari penerbitan rupiah digital,  sebagai    alat  pembayaran,  moneter dan kestabilan keuangan. 26
Uang  rupiah  digital  sesuai  dengan tujuannya    memperkuat  kondisi  uang  digital dan  stabilitas  sistem  keuangan  dapat  terjaga dari  risiko  eksternal.  Kelebihan  uang  digital dapat  memperluas  keuangan  inklusif,  yaitu untuk  wilayah  yang  tidak  terjangkau  dalam
pelayanan  keuangan  (perbankan). 27 Sistem pencatatan yang berbeda seperti uang rupiah biasa, rupiah digital di simpan dalam bentuk platform  digital, sebagaimana  pencatatan dilakukan  secara  transparan  dan real  time serta  konsumen  dapat  memantau  langsung aktivitas terjadi pada aplikasi konsumen.
Digitalisasi  uang  rupiah  membawa keunggulan  dari  sisi  pengawasan  karena diawasi langsung oleh otoritas yang berwenang. 28 Biaya  transaksi  yang  rendah serta waktu dalam melakukan transaksi lebih cepat  dan  praktis  sehingga  memungkinkan transaksi lebih efisien secara waktu. 29
Sehubungan dengan risiko dan keamanan  siber  diperlukan  adanya  analisis yang mendalam dan berkelanjutan mengenai pengamanan  data  pengguna,  serta  pengawas pihak  eksternal.  Risiko  penerapan  rupiah digital lainnya ialah adanya ancaman privasi,
meningkatnya kejahatan digital,
penyalahgunaan data yang tidak bertanggungjawab,  terjadinya  manipulasi
keadaan,  penyebab  inflasi  baru,  mengancam hilangnya beberapa pekerjaan lama, meningkatnya  kemiskinan,  dan  mengubah tatanan  sistem  keuangan  yang  sudah  ada. 30
27 Robertus  Nugroho  Perwiro  Atmojo  dan  Fokky  Fuad,  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Konsumen Pemegang  Aset  Kripto  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  To-Ra :  Hukum  Untuk  Mengatur  Dan  Melindungi Masyarakat 9, no. 2 (31 Agustus 2023): 264, https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260.
28 Nanda Adhi Purusa, “Apa itu rupiah digital? Apa manfaatnya? Bagaimana tantangannya?,” The Conversation, 30 Januari 2023, http://theconversation.com/apa-itu-rupiah-digital-apa-manfaatnya-bagaimana-tantangannya- 198383.
29 Vani  Wirawan, “Understanding Indonesia E-Law and Democracy:  Challenge and Hope,” DiH: Jurnal  Ilmu Hukum 18, no. 1 (26 Februari 2022): 109, https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.5775.
30 Dyah Tiara Putri Anggraeni dan Enjat Munajat, “Potensi Rupiah Digital Menjadi Solusi Baru Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan Indonesia,” Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 4, no. 3 (28 Januari 2022): 1319, https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial.
Bank Indonesia sebagai pengendali keuangan harus  memastikan  sistem  teknologi  yang diterapkan  sebagai  pengedar  uang  rupiah digital  memiliki  kualitas  pertahanan  yang kuat  terhadap  segala  gangguan  atau  risiko dari serangan siber di skala global.
Berdasarkan  hal  tersebut,  memerlukan waktu  yang  cukup  lama  serta  harus  terdapat penyesuaian  pada  setiap  lapisan  masyarakat yang  tidak  terbatas  pada  daerah  perkotaan, melainkan  juga  yang  berada  di  pedesaan maupun di pelosok Indonesia. Bank Indonesia  beserta  pemerintah  untuk  terus mensosialisasikan  terkait  penerbitan  dari rupiah  digital  ini  agar  masyarakat  dapat memahami  pengertian  dan  cara  kerja  dari rupiah  digital  ini  serta  penggunanya  dalam kehidupan  sehari-hari,  sehingga  masyarakat Indonesia  benar-benar  siap  dengan  hadirnya rupiah  digital  dalam  melakukan  berbagai transaksi.

## Aspek Hukum Penggunaan Rupiah Digital Dalam Transaksi Jual Beli Tanah
Transaksi jual beli yang tidak menggunakan  mata  uang  rupiah,  secara yuridis transaksi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011
tentang  Mata  Uang  dan  tidak  memenuhi unsur  esensialia  dari  jual-beli  termasuk  jual beli tanah. 31 Tata cara jual beli hak atas tanah sudah  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok  Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah. 32
Secara hukum, tanah memegang peranan kunci  untuk  kelangsungan  hidup  seluruh umat  manusia.  Tanah  memiliki  arti  yang sangat  penting,  dalam  kehidupan  manusia yang bergantung pada tanah. 33 Bertambahnya populasi  manusia  di  bumi,  manusia  selalu berusaha  untuk  memperoleh  tanah  dengan melakukan  perjanjian  jual  beli  tanah. 34
Sahnya    perjanjian   jual  beli  tanah  diatur dalam  Pasal  1230  KUH  Perdata. 35 Jual  beli tanah  ini  merupakan  perjanjian  konsensuil yang dikeluarkan sebagai perjanjian yang sah, yang  mengikat  dan  mempunyai  kekuatan hukum  saat  tercapainya  kesepakatan  pihak
31 Billa  Ratuwibawa  Nyimasmukti,  Mustika  Setianingrum  Wijayanti,  dan  Dewi  Bella  Juniarti,  “An  Essential Elements in Virtual Land Buying Transactions as Digital Asets in Metaverse Based Onn Indonesian Positive Law,” Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum  Indonesia  Law  Journal 3,  no.  1  (1  Januari  2023):  43, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57585.
32 Dian Anggraini Wahyuningrum dan Siti Malikhatun Badriyah, “Perlindungan Hukum Untuk Pembeli Akibat Kelalaian  PPAT  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah,” Notarius 17,  no.  1  (30  April  2024):  233, https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.42068.
33 M. Adib Luthfi dan Akhmad Khisni, “Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Lunas Pembayarannya,” Jurnal Akta 5, no. 1 (5 Maret 2017): 65, https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2532.
34 Cici  Fajar  Novita,  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Jual  Beli  Tanah  Tanpa  Akta  PPAT  (Wilayah  Kecamatan Tinombo),” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 3, no. 2 (2014): 1.
35 Besty  Habeahan  dan  Aurelius  Rizal  Tamba,  “Perlindungan  Hukum  Pembelian  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli Melalui  Sistem  Elektronik,” Nommensen  Journal  of  Legal  Opinion 2,  no.  1  (25  Januari  2021):  51, https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208.
36 Meyske Tanamal, Teng Berlianty, dan Theresia Louize Pesulima, “Jual Beli Tanah dan Bangunan Atas Objek Jaminan Utang,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 4 (30 Juni 2022): 362, https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i4.1097.
penjual  dan  pembeli  mengenai  harga  dan barang yang tak bergerak, misalnya tanah. 36
Berdasarkan  Pasal  5  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1960    tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  menyatakan bahwa:
“Hukum  agraria  yang  berlaku  atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,  dengan  sosialisme  Indonesia serta  dengan  peraturan-peraturan  yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan  peraturan  perundangan  lainnya, segala  sesuatu  dengan  mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”
Berdasarkan uraian pasal tersebut
menjelaskan bahwa hukum tanah nasional di Indonesia adalah hukum adat, sehingga dalam pelaksanaannya harus menggunakan konsepsi,  asas-asas,  lembaga  hukum,  dan sistem  hukum  adat.  Salah  satu  asas  yang digunakan  ialah  ssas  terang  dan  tunai  yang merupakan  prinsip  hukum  adat  yang  dianut dalam  hukum  tanah  nasional  Indonesia
sebagai  hukum  yang  melengkapi  hukum tanah positif yang tertulis dalam hukum adat dan tidak berada di luar, berhadapan ataupun bertentangan dengan hukum tanah nasional. 37
Pelaksanaan  jual  beli  hak  atas  tanah  di Indonesia  harus  berlandaskan  hukum  adat yang berlaku di daerah tersebut, sebagaimana pihak penjual menyerahkan tanahnya kepada pembeli  untuk  selama-lamanya  pada  saat pembeli  membayar  harga  tanah  tersebut kepada  penjual.  Pada  beberapa  daerah  di Indonesia hukum adat mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari hukum positif.
Jual  dan  beli  serta  hak  untuk  tanah,  di Indonesia  merupakan  pengalihan  hak  atas tanah  yang  paling  sering  dilakukan  oleh masyarakat  baik  perorangan  maupun  badan hukum.  Hal  ini  disebabkan  karena  jual  beli tanah  adalah  perbuatan  hukum  penyerahan tanah  untuk  selama-lamanya  dengan  penjual menerima  pembayaran  sejumlah  uang,  yaitu harga pembelian. 38
Peralihan  hak  atas  tanah  melalui  proses jual  beli  yang  bersumber  dari  hukum  adat dapat  berpindah  karena  jual  beli  bersifat
37 Budi  Harsono, Boedi  Harsono,    Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok Agraria,  Isi,  dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2003), 777.
38 Stella Defany Muslim dan Fransiscus Xavierius Arsin, “Penerapan Asas Terang  dan Tunai Dalam Jual Beli Hak  Atas  Tanah  Yang  Hendak  Dibatalkan  Sepihak,” Jurnal  Supremasi ,  13  September  2023,  62, https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2193.
39 Ayu Larasati dan Raffles Raffles, “Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan  Indonesia,” Zaaken:  Journal  of  Civil  and  Business  Law 1,  no.  1  (19  Februari  2020):  135, https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i1.8288.
40 Ghazahra Vesti Rana dan Tiurma Mangihut Pitta Allagan, “Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Pembaruan Data Sertipikat Ditinjau Berdasarkan Sifat Terang Dan Tunai,” JATISWARA 36, no. 3 (29 November 2021): 263, https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.339.
41 Muslim, Stella Defany, dan Fransiscus Xavierius Arsin., “Penerapan Asas Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Hendak Dibatalkan Sepihak”, Jurnal Supremasi 13, no. 2 (13 September 2023) : 60-69. https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2193
terang dan tunai. 39 Penerapan terang dan tunai dalam  hukum  adat  pada  aspek  jual  beli  di pertegas kembali dengan keluarnya Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No. 123/K/Sip1979. 40 Sifat terang dan tunai dalam jual  beli  hak  atas  tanah  juga  tidak  dapat dibatalkan  secara  sepihak  apabila  telah memenuhi  kedua  sifat  yang  dianut  dari hukum adat di Indonesia. 41
Sifat terang merupakan penyerahan hak atas  tanah  yang  dilaksanakan  di  hadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk membuatkan Akta autentik ialah Notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Peraturan  Jabatan  Notaris    yang menjelaskan  terkait  dengan  kewenangan notaris.
Selain itu, Notaris juga dapat melakukan  legalisasi  surat  (akta  di  bawah tangan)  sebagaimana  berdasarkan  Pasal  2 Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  huruf  a  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah . 42 Selain  notaris  terdapat  PPAT  yang memiliki  tugas  pokok  untuk  melaksanakan sebagai  kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan membuat akta yang digunakan sebagai bukti telah melaksanakan perbuatan hukum mengenai  hak  atas  tanah  dan  satuan  rumah susun.
Dalam  melaksanakan  tugas,  notaris maupun  PPAT  mempunyai  kewajiban  yang didasari  pada  asas tabellionis  officium fideliter excercebo . Guna menjalankan tugas
secara  tradisional,    notaris  dan  PPAT  harus datang  mendengar,  melihat  serta  segala proses pembuatan akta, membacakan isi akta, juga  turut  dalam  tanda  tangan  bersama  para penghadap dan saksinya. 43
Sifat  tunai  mengandung  arti  keserta- mertaan, yang utamanya dalam hal pemenuhan  prestasi.  Sifat  tunai  memberi pengertian  bahwa  suatu  tindakan  berupa perbuatan  nyata,  perbuatan  simbolis  atau pengucapan  akan  serta  merta  menyelesaikan tindakan  hukum  serentak  dengan  waktunya manakala  ia  melakukan  perbuatan  menurut hukum  adat  yang  berarti  dilakukan  secara langsung. 44 Jual    beli    hak  atas  tanah  secara adat masih merupakan alternatif yang   masih
42 Ninik Darmini, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Kewenangannya Melakukan Legalisasi Perjanjian Di Bawah Tangan,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 12, no. 4 (29 Desember 2023): 903, https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p11.
43 Muhammad  Resky  Dirgananda,  Suardi  Suardi,  dan  Muh  Akbar  Fhad  Syahril,  “Kedudukan  Saksi  Dalam Pembuatan Akta Notaris,” Jurnal Litigasi Amsir 10, no. 4 (8 Agustus 2023): 337.
44 Suriyaman Mustari Pide, Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang , 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 182.
45 Muh Galil Gibran, Rofiq Laksamana, dan Dian Aries Mujiburohman, “Keabsahan Jual Beli Di Bawah Tangan Tanah Transmigrasi Di Kabupaten Mamuju Tengah,” Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 5, no. 1 (20 Januari 2022): 4, https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.8897.
46 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 382.
dipilih  oleh      masyarakat,  terutama    pada masyarakat    yang    jauh  dari    kota,    karena lebih  mudah   dan efisien,  selain itu   biaya masih  terjangkau . 45 Tunai  dalam  adat merupakan suatu perbuatan atau pemindahan hak  tanah,  segala  pembayaran  dilakukan secara bersamaan. 46
Pasal  1  angka  6  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pencucian  Uang menyebutkan bahwa:
“Transaksi  keuangan  tunai  adalah transaksi  keuntungan  yang  dilakukan dengan  menggunakan  uang  kertas  dan/ atau  uang  logam,  terhadap  hal  tersebut tidak menyebutkan bahwa rupiah digital masuk dalam kategori transaksi
keuangan tunai”.
Hal tersebut tentu dapat menjadi permasalahan  terkait  dengan  transaksi  jual beli tanah yang menganut asas tunai. Contoh lain  yang  juga  masih  belum  jelas  dalam pelaksanaan untuk investasi pembelian lahan virtual, misalnya dengan menggunakan mata uang  digital  jenis  kripto  yang  masih  banyak menuai  gejolak  dalam  pelaksanaan  hukum .
Regulasi  yang  masih  lemah,  tentunya  akan menghambat  penggunaan  rupiah  digital dimasa yang datang.
Pemerintah  perlu  merumuskan  regulasi khusus  dalam  sistem  perundangan  di Indonesia,  yang  berhubungan  dengan  aturan jual  beli  tanah  dengan  transaksi  perbankan melalui  jaringan  internet  ( online ),    sehingga memberikan  jaminan  hukum  dan  keadilan.
Aturan dalam jual beli tanah di Indonesia juga masih  menggunakan  hukum  tanah  nasional yaitu  hukum  adat,  dimana  proses  jual  beli tanah  ialah  adanya  sifat  terang  dan  tunai. Dalam implementasinya mengakibatkan  jual beli  tanah  dengan  rupiah  digital  tidak  dapat dilakukan  sehubungan  dengan  peraturan perundangan yang ada.

## KESIMPULAN
Pengaturan  jual  dan  beli  tanah  di Indonesia  yang  masih  menggunakan  hukum tanah  nasional  yaitu  hukum  adat  dan menganut  asas  terang  dan  tunai  merupakan permasalahan  dalam  penggunaan  rupiah digital sebagai alat transaksi karena ketiadaan regulasi  khusus    yang  berhubungan  dengan aturan  jual  beli  tanah  dengan  transaksi menggunakan  rupiah  digital . Risiko  yang akan  dihadapi  dalam  penggunaan  rupiah digital  ialah    adalah   cakupan akses  terbatas dan  terbuka  untuk  transaksi  pembayaran, keamanan  data  privasi  dan  penyalahgunaan, keamanan siber (dunia maya/internet).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrohim,  Muhammad  Dzakki,  Paramita Prananingtyas,  dan  Sartika  Nanda Lestari.  “Analisa  Yuridis  Digital Currency  (Mata  Uang  Digital)  Dalam Prespektif  Keuangan  Di  Indonesia.”
Diponegoro  Law  Journal 8,  no.  1  (11 Januari 2019): 567–91. https://doi.org/10.14710/dlj.2019.2535 3.
Aditama,  Muhammad  Vikri.  “Perlindungan Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian Menggunakan  Bitcoin  Sebagai  Objek Perjanjian.” Journal  Locus  Penelitian dan  Pengabdian 3,  no.  2  (Februari 2024): 154–63. http://dx.doi.org/10.58344/locus.v3i2.2 461.
Afiatin,  Muhammad  Azis  Ramdhani  Sobari,
Neni Sri Imaniyati, dan Diana Wiyanti. “Keabsahan  Jual  Beli  Non-Fungible Token  (Nft)  Pada  Metaverse  Yang Dimiliki Oleh Ransverse Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah.” Bandung  Conference  Series: Law Studies 4, no. 1 (28 Januari 2024):
298–305.
https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.983
5.
Akbar,  Ahmad.  “Analisis  Perbandingan
Dengan Menggunakan Uang Elektronik (E-Money)  dan  dengan  Menggunakan Kartu  Kredit  (Studi  Kasus  Pada  Bank BUMN  Periode  2010-2015).” Jurnal Mandiri:  Ilmu  Pengetahuan,  Seni  dan Teknologi 3,  no.  1  (Juni  2019):  1–19. https://doi.org/10.33753/mandiri.v3i1. 59.
Anggraeni,  Dyah  Tiara  Putri,  dan  Enjat Munajat.  “Potensi  Rupiah  Digital Menjadi  Solusi  Baru  Pemberantasan Korupsi  Di  Pemerintahan  Indonesia.”
Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi dan  Keuangan 4,  no.  3  (28  Januari
2022): 1304–22. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iS pesial. Ardiansyah,  Mawar,  Nabilla  Shalsabilla Az- Zahra  Burhan,  Cristian  Zendrato,  dan Wahyu Akbar. “Membangun Kesadaran Mata Uang Nasional: Sosialisasi  Rupiah  Di  SMPN  4  Satap Jagoi  Babang.” Jurnal  Pengabdian Multidisiplin 3,  no.  3  (6  November 2023): 1–7.
https://doi.org/10.51214/00202303641 000.
Atmojo,  Robertus  Nugroho  Perwiro,  dan Fokky  Fuad.  “Upaya  Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen
Pemegang  Aset  Kripto  Di  Indonesia.”
Jurnal  Hukum  To-Ra :  Hukum  Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat
9,  no.  2  (31  Agustus  2023):  254–76. https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260.
Basywar,  Muhammad,  dan  Fikri  Haekal Amdar. “Fatwa-Fatwa Transaksi Digital:  Studi  Komparatif  Fatwa  Nu dan Muhammadiyah.” Al-Kharaj 1, no. 1 (14 Juni 2021): 62–75. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.
1545.
Chuen,  David  Lee  Kuo  Chuen,  dan  Linda Low. Inclusive  Fintech  Blockchain,
Cryptocurrency,  and  ICO .  Singapore:
Singapore University of Social Sciences, 2018. Darmini,  Ninik.  “Tanggung  Jawab  Notaris Dalam  Kewenangannya  Melakukan Legalisasi Perjanjian Di Bawah Tangan.” Jurnal  Magister  Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 12, no. 4 (29 Desember 2023): 902–21. https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v 12.i04.p11.
Dirgananda,  Muhammad  Resky,  Suardi Suardi,  dan  Muh  Akbar  Fhad  Syahril. “Kedudukan  Saksi  Dalam  Pembuatan Akta  Notaris.” Jurnal  Litigasi  Amsir 10, no. 4 (8 Agustus 2023): 336–56. Gibran,  Muh  Galil,  Rofiq  Laksamana,  dan Dian Aries Mujiburohman. “Keabsahan Jual  Beli  Di  Bawah  Tangan  Tanah Transmigrasi  Di  Kabupaten  Mamuju Tengah.” Yurispruden: Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Islam Malang 5, no. 1 (20 Januari 2022): 1–15. https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.8897 . Habeahan, Besty, dan Aurelius Rizal Tamba. “Perlindungan Hukum Pembelian Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui Sistem Elektronik.” Nommensen Journal  of  Legal  Opinion 2,  no.  1  (25
Januari 2021): 47–54. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208 .
Habibi,  Muhammad Wildan, Luthfiah  Nurul Izza,  dan  Rahma  Thalita.  “Transaksi Pembayaran  Melalui  Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Dan Nahdlatul Ulama (NU).” Komparatif: Jurnal
Perbandingan  Hukum  Dan  Pemikiran Islam 3, no. 1 (21 November 2023): 45– 67. https://doi.org/10.15642/komparatif.v3 i1.1928.
Harsono,  Budi. Boedi  Harsono,    Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan  Undang-undang  Pokok Agraria,    Isi,    dan  Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan, 2003.
Hediati,  Febri  Noor.  “Pemkembangan  Mata Uang  Kripto  dan  Pelindungan  Hukum Terhadap  Investasi  Mata  Uang  Kripto di Indonesia.” Pawiyatan 29, no. 2 (25 Juni 2022): 48–60. https://doi.org/10.31331/pawiyatan.v2 9i02.2162. Ika, Tajuk, Lokot Zein Nasution, Muhammad
Afdi  Nizar,  Tri  Achya  Ngasuko,
Suparman Zen Kemu, Abdul Aziz, dan Abimanyu Y. Bunga Rampai : Disruptive Mindset, Sektor Jasa
Keuangan . Bogor: IPB Press, 2018. Kurniawan,  Itok  Dwi,  Satryo  Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, Harjono Harjono, dan Muhammad  Rustamaji.  “Transformasi Penggunaan Cryptocurrey Melalu Bitcoin  Dalam  Transaksi  Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection)  Konsumen  di  Indonesia.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 7, no. 1 (30 Juni 2021): 65–86. https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.188 6.
Larasati, Ayu, dan Raffles Raffles. “Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli  Menurut  Hukum  Pertanahan Indonesia.” Zaaken:  Journal  of  Civil and Business Law 1, no. 1 (19 Februari
2020): 127–44. https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i1.8 288.
Luthfi,  M.  Adib,  dan  Akhmad  Khisni. “Akibat  Hukum  Terhadap  Peralihan Hak  Milik  Atas  Tanah  Yang  Belum Lunas Pembayarannya.” Jurnal Akta 5, no.  1  (5  Maret  2017):  65–74. https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.253 2.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum .
Jakarta: Prenada Media, 2005.
———. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
Maulana, Muhammad Asrul, dan Mochamad Tanzil  Multazam.  “Virtual  Land:
Deciphering Blockchain-Based Property Transactions and Their Legal Implications.” Jurnal Wawasan Yuridika 7, no. 1 (30 Maret 2023): 81– 99.
https://doi.org/10.25072/jwy.v7i1.574. Munawir,  Mahbub.  “Tinjauan  Penggunaan Uang  Elektronik  Dalam  Perspektif Hukum Syariah.” Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum  Islam,  Ekonomi  dan  Bisnis 7, no.  1  (21  Januari  2021):  51–64.
https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.76
4.
Muslim,  Stella  Defany,  dan  Fransiscus
Xavierius  Arsin.  “Penerapan  Asas Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Hak Atas  Tanah  Yang  Hendak  Dibatalkan Sepihak.” Jurnal Supremasi , 13 September 2023, 60–69. https://doi.org/10.35457/supremasi.v13 i2.2193. Novita,  Cici  Fajar.  “Tinjauan  Hukum Terhadap  Jual  Beli  Tanah  Tanpa  Akta PPAT (Wilayah Kecamatan Tinombo).” Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal
Opinion 3, no. 2 (2014): 1–9.
Nyimasmukti,  Billa  Ratuwibawa,  Mustika Setianingrum  Wijayanti,  dan  Dewi Bella Juniarti. “An Essential Elements in Virtual Land Buying Transactions as Digital Asets in Metaverse Based Onn Indonesian  Positive  Law.” Ikatan Penulis  Mahasiswa  Hukum  Indonesia Law Journal 3, no. 1 (1 Januari 2023):
40–59.
https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57 585.
Paul,  Wina.  “Pengembangan  Uang  Rupiah Digital Melalui Teknologi Blockhain.”
Jurnal  Al-Amar:  Ekonomi  Syariah, Perbankan  Syariah,  Agama  Islam, Manajemen  Dan  Pendidikan 3,  no.  1 (19 Januari 2022): 17–31.
Permana,  Yana  Sukma.  “Perlindungan Hukum  Notaris  Dalam  Perjanjian  Jual Beli  Tanah.” Jurnal  Ilmu  Hukum  The Juris 6,  no.  1  (18  Juni  2022):  225–37. https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.432. Pide, Suriyaman Mustari. Adat Dahulu, Kini dan  Akan  Datang .  1  ed.  Jakarta:
Prenada Media Group, 2012.
Pikahulan,  Rustam  Magun.  “Implementasi Fungsi  Pengaturan  Serta  Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan.” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 1, no. 1 (4 Maret 2020): 41–51. https://doi.org/10.18196/jphk.1103.
Purnamawati, Shinta Ayu, Radhityas Kharisma Nuryasinta, Fadjar Ramdhani Setyawan,  Syariful  Alam,  Muhammad Luthfi, Yaris Adhial Fajrin, dan Yohana Puspitasari  Wardoyo.  “Digital  Rupiah as  a  Proponent  of  Financial  Inclusion: A  Study  of  Legal  Strengthening Aspects.” Dalam KnE Social Sciences , 1–14, 2024. https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.147 01. Purusa, Nanda Adhi. “Apa itu rupiah digital? Apa manfaatnya? Bagaimana tantangannya?”  The  Conversation,  30 Januari 2023.
http://theconversation.com/apa-itu- rupiah-digital-apa-manfaatnya-
bagaimana-tantangannya-198383.
Rana, Ghazahra Vesti, dan Tiurma Mangihut Pitta  Allagan.  “Keabsahan  Jual  Beli
Tanah Tanpa
Pembaruan Data
Sertipikat  Ditinjau  Berdasarkan  Sifat Terang  Dan  Tunai.” JATISWARA 36, no.  3  (29  November  2021):  262–71.
https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.33 9.

## Rikmadani, Yudi Anton. “Tantangan Hukum
E-Commerce  Dalam  Regulasi  Mata Uang  Digital  (Digital  Currency)  Di Indonesia.” Supremasi:  Jurnal  Hukum 3,  no.  2  (5  April  2021):  177–92. https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i 2.312.
Rohman,  M.  Najibur.  “Tinjauan  Yuridis Normatif  Terhadap  Regulasi  Mata Uang  Kripto  (Crypto  Currency)  di Indonesia.” Jurnal Supremasi 11, no. 2 (31 Agustus 2021): 1–10. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11 i2.1284. Rumapea,  Mazmur  Septian.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Penggelapan  Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik.” Jurnal  Hukum  Kaidah: Media  Komunikasi  dan  Informasi Hukum  Dan  Masyarakat 18,  no.  3  (15 April 2019): 27–39. https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.118 5. Sendy,  Pratama  Firdaus.  “The  Urgency  of Money  Laundering  Policy  Reform  for Digital Rupiah Implementation.” Pamflet Journal 2, no. 1 (11 Desember 2023): 58–82. https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v 2i1.118. Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia . Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2020.
Tanamal,  Meyske,  Teng  Berlianty,  dan
Theresia  Louize  Pesulima.  “Jual  Beli
Tanah  dan  Bangunan  Atas  Objek Jaminan Utang.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 4 (30 Juni 2022): 361–73.
https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i4.10 97.
Tim  CNBC  Indonesia.  “Tegas!  OJK  &  7 Negara  Beri  Warning  Bahaya  Uang Kripto.”  Tegas!  OJK  &  7  Negara  beri Warning  Bahaya  Uang  Kripto,  11 Februari 2022. https://www.cnbcindonesia.com/tech/2 0220211124317-37-314713/tegas-ojk- 7-negara-beri-warning-bahaya-uang- kripto.
Ulfita, Rifka. “Pembelian Lahan Virtual pada Platform Metaverse Menggunakan
Mata  Uang  Kripto  Perspektif  Hukum Islam.” el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi  Syariah 2  (31  Maret  2024): 11–25. https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.8
300.
Wahyuningrum,  Dian  Anggraini,  dan  Siti
Malikhatun  Badriyah.  “Perlindungan Hukum Untuk
Pembeli Akibat Kelalaian PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli  Tanah.” Notarius 17,  no.  1  (30 April 2024): 232–47. https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.420 68.
Wirawan, Vani. “Understanding Indonesia E- Law  and  Democracy:  Challenge  and Hope.” DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum 18, no.  1  (26  Februari  2022):  108–20. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.5775. Yuliati, Tri, dan Tri Handayani. “Pendampingan  Penggunaan  Aplikasi Digital  Qris  Sebagai  Alat  Pembayaran Pada UMKM.” Community Development Journal : Jurnal Pengabdian  Masyarakat 2,  no.  3  (14 November 2021): 811–16. https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2612.