## PENERAPAN DIVERSI PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Nia Afrina Warasman Marbun warasmanmarbun@gmail.com Universita Sahid Jakarta

## ABSTRAK
Anak  merupakan  amanah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dalam  dirinya  melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan setiap Anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap Anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya  tanpa  Anak  tersebut  meminta.  Dalam  perkembangan  kearah  remaja kemudian dewasa, terkadang seorang Anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya  sekarang  implementasi  untuk  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  oleh Anak yang berkonflik dengan hukum membaik setelah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mengupayakan konsep diversi. Rumusan masalah penelitian 1. Apakah Proses Diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sudah Menjamin Kepastian Hukum?,  2.  Bagaimana  Implementasi  Diversi  oleh  Korban,  Pelaku  serta  Pihak  ketiga dapat  terwujud?  Adapun  tujuan  penelitian  1.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis kepastian hukum tentang proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Untuk mengetahui  dan  menganalisis  mengenai  implementasi  yang  dilakukan  oleh  korban, pelaku serta pihak ketiga dalam mewujudkan divesi.

## Kata Kunci :Diversi, Penyelesain perkara anak, Masalah hukum

## ABSTRACT
The child is a mandate from the Almighty God who is inherently inherent in his dignity and  as  a  whole  human  being,  and  every  Child  has  dignity  and  dignity  worthy  of  high regard  and  every  Child  born  must  obtain  his  rights  without  the  Child  asking.  In  the development  towards  adolescents  and  later  adults,  sometimes  a  child  who  does something  out  of  control,  he  does  bad  deeds.  So  that  it  harms  yourself  and  others.  In practice, the implementation for resolving cases outside the court by children in conflict with  the  law  has  improved  after  Law  No.  11  of  2012  concerning  the  Criminal  Justice System  for  Children  is  to  seek  the  concept  of  diversion.  Formulation  of  research problems 1. What is the Diversity Process in Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal  Justice  System  Already  Guarantees  Legal  Certainty?  2.  How  can  the
implementation of diversity by victims, perpetrators and third parties be realized? The research  objectives  1.  To  find  out  and  analyze  the  legal  certainty  about  the  diversion process  in  the  juvenile  justice  system.  2.  To  find  out  and  analyze  the  implementation carried out by victims, perpetrators and third parties in realizing divesi.

## Keywords: Diversion, Settlement of child cases, legal issues

## 1. PENDAHULUAN
Proses  penyidikan  Anak  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak  dianggap kurang  memperhatikan  perlakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  dan  kewajiban Anak. Seharusnya didalam proses penyidikannya Anak harus diperlakukan dengan baik dalam proses penyidikannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  tanggal  3  Juli  2012  memberikan  pembedaan perlakuan  dan  perlindungan  terhadap  pelaksanaan  hak-hak  dan  kewajiban  Anak, khususnya  Anak  sebagai  tersangka  dalam  proses  peradilan  pidana,  yaitu  meliputi seluruh  prosedur  acara  pidana,  mulai  dari  upaya  penyelidikan  kepolisian,  penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 : 1
1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
2) Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal tindak pidana yang dilakukan:
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak berlaku 2 tahun setelah diundangkan, dengan kata lain semua yang diamanatkan dalam Undang-Undang  tersebut  berlaku  pada  tahun  2014  termasuk  upaya  diversi.  Secara umum  dapat  kita  lihat  proses  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Anak  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :
1. Penyidikan.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Proses penyidikan yang wajib dirahasiakan.
5. Proses penyidikan terhadap Anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun.
6. Pemberkasan perkara.
Secara  khusus,  perhatian  dunia  terhadap  perlindungan  Anak  memang  telah dimulai  sejak  munculnya  Deklarasi  Jenewa  tentang  Hak-hak  Anak  pada  tahun  1924.
1 Republik Indonesia, 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesai Nomor 5332, Jakarta
Deklarasi  itu  telah  diakui  pula  dalam  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia (Universal Declaration  of  Human  Right) tahun  1948.  Berawal  dari  peristiwa  tersebut,  dalam perkembangan  selanjutnya  pada  tanggal  20  November  1959  Majelis  Umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengesahkan  Deklarasi  Hak-hak  Anak (Declaration of the Right of the Child) yang memuat sepuluh prinsip Hak-hak Anak. Adanya  Deklarasi  Hak-hak  Anak  ditindak  lanjuti  dengan  Konvensi  Hak-hak Anak (Convention  on  the  Right  of  the  Child) yang  termuat  dalam  Resolusi  PBB  No. 40/25 tanggal 20 November 1989. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi Anak, Konvensi Perlindungan Anak, menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang  harus  diberikan  oleh  negara-negara  peserta  terhadap  Anak  pelaku  tindak  pidana. Dalam  Pasal  37  Konvensi  Hak-hak  Anak  dikatakan  bahwa  seorang  Anak  tidak  boleh mengalami  perlakuan  yang  tidak  manusiawi.  Perampasan  kemerdekaan,  penangkapan dan penahanan, termasuk dalam menjatuhkan hukuman merupakan upaya terakhir.
Secara psikologis, “Anak” bukan “orang dewasa dalam ukuran mini”, melainkan “Anak”  merupakan  subjek  yang  masih  rawan  dalam  tahap  perkembangan  kapasitas, yang sangat  erat  kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak  hidup  dan  hak  kelangsungan  hidupnya,  hak  atas  tumbuh  dan  berkembang  Anak serta  hak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. 2 Dalam  keadaan  konkret, misalnya  gangguan  tumbuh  dan  berkembang  Anak  yang  terpenjara  akibat  putusan pidana,  maka  terjadilah  kerugian  konstitusional  Anak  untuk  kelangsungan  hidup  dan hak tumbuh dan berkembang Anak, walaupun sah menurut hukum formil.
Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, salah satu yang mungkin cukup menarik perhatian masyarakat  luas adalah “kasus  sandal  jepit” yang  terjadi  di  Palu  pada  awal  tahun  2012  silam.  Dimana  AAL  yang  saat  itu masih  berusia  15  tahun  digiring  ke  pengadilan  karena  mencuri  sandal  jepit, sehingga  mengundang  rasa  simpati  masyarakat  yang  beramai-ramai mengumpulkan  sandal  sebagai  bentuk  dukungan  kepadanya.  Pada  akhirnya. hakim menyatakan ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman berupa dikembalikan kepada orang tuanya. 3
Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  khususnya Anak terlebih dahulu harus melihat apa saja yang menjadi hal-hal yang menghapuskan, mengurangi  atau  memberatkan  pidana,  karena  dalam  aturannya  hukuman  bagi  Anak sebagai pelaku tindak pidana di bedakan dengan hukuman yang di jatuhkan pada orang dewasa.
Bahwa  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  mengatur  secara  jelas  dan  tegas  penyelesaian  perkara  Anak  yang  berhadapan dengan  hukum  melalui  diversi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  yang berbunyi : 4
“(1)  Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”
2 Muhammad Deniardi, M. Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar , “Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak” Jurnal Penelitian Hukum, vol2, no3, (Mei 2013) hlm 338.
3 ibid
4 Republik Indonesia, Loc.cit , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pada  prakteknya  sekarang  implementasi  untuk  penyelesaian  perkara  diluar pengadilan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum membaik setelah adanya Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yaitu  dengan mengupayakan konsep diversi. Sebagai contoh kasus di Jakarta Selatan yaitu Anak usia 8  tahun  yang  masih  sekolah  dasar  dengan  kealpaannya  menyebabkan  temannya meninggal,  kasus  ini  dapat  dijalankan  dengan  upaya  diversi  dan  telah  mendapatkan penetapan  pengadilan  sebagai  timbulnya  persetujuan  untuk  diversi.  Namun implementasi  diversi  sebagaimana diamanatkan  Undang-Undang tersebut diatas belum berjalan  secara  maksimal  di  Indonesia  oleh  karena  pelaksanaan  diversi  belum tersosialisai dengan baik dalam pergaulan masyarakat.
Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis merasa sangat tertarik  untuk  mengkaji  dalam  penelitian  ini  mengenai  penerapan  sistem  peradilam pidana  Anak  dalam  Undang-Undang  sistem  peradilan  pidana  Anak.  Hal  ini  tentunya akan  sangat  berhubungan  erat  dengan  penegak  hukum  khususnya  penanganan  perkara Anak yang berhadapan dengan hukum oleh polri.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  empiris/sosiologis.  Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap  efektifitas  hukum.    Digunakan  penelitian  tipe  empiris/sosiologis  dikarenakan untuk  memperoleh  data  dilapangan  berkaitan  dengan  penerapan  diversi  terhadap  anak yang  melakukan  tindak  pidana  dan  mendalami  mengenai  suatu  gejala  hukum  serta implementasinya.

## 3. PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  yang  dapat  menjamin  kepastian  hukum, ketertiban  dan  perlindungan  hukum  dengan  menjaga  keselarasan,  keseimbangan  dan keserasian  antara  moralitas  sipil  yang  didasarkan  oleh  nilai-nilai  aktual  di  dalam masyarakat  beradab.  Penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses  kegiatan  yang  meliputi berbagai  pihak  termasuk  masyarakat  dalam  kerangka  pencapaian  tujuan,  adalah merupakan  keharusan  untuk  melihat  penegakan  hukum  pidana  sebagai  suatu  sistem peradilan pidana. 5
Penegakan  hukum  bukan  semata-mata  pelaksanaan  Perundang-undangan  saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 6
1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek  menyelenggaraan  penegakan  hukum  di  lapangan  seringkali  terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan  merupakan  suatu  rumusan  yang  bersifat  abstrak  sedangkan  kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2) Faktor penegak hukum
Salah  satu  kunci  dari  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas atau  kepribadian  dari  penegak  hukumnya  sendiri.  Dalam  kerangka  penegakan
5 Badra Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23
6 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 8-11
hukum  dan  implementasi  penegakan  hukum  bahwa  penegakan  keadilan  tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu  kemunafikan.  Dalam  rangka  penegakan  hukum  oleh  setiap  lembaga penegak  hukum,  keadilan  dan  kebenaran  harus  dinyatakan,  terasa,  terlihat  dan diaktualisasikan.
3) Faktor sarana dan fasilitas Sarana  dan  fasilitas  yang  mendukung  mencakup  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan  yang  cukup.  Tanpa  sarana  yang  memadai,  penegakan  hukum  tidak berjalan lancar dan penegak hukum tidak menjalankan peranan semestinya.
4) Faktor masyarakat Masyarakat  mempunyai  pengaruh  yang  kuat  terhadap  pelaksanaan  penegakan hukum,  sebab  penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan  semakin  memungkinkan  penegakan  hukum  yang  baik.  Semakin  rendah tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat,  maka  akan  semakin  sukar  untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5) Faktor Kebudayaan Kebudayaan  Indonesia  merupakan  dasar  dari  berlakunya  hukum  adat.
Berlakunya  hukum  tertulis  (perundang-undangan)  harus  mencerminkan  nilai- nilai  yang  menjadi  dasar  hukum  adat.  Semakin  banyak  penyesuaian  antara peraturan  Perundang-undangan  dengan  kebudayaan  masyarakat,  maka  akan semakin mudahlah dalam menegakannya.
Sejak diterbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  pada  semua  tingkatan  proses  peradilan  pidana  penegak  hukum  wajib untuk melakukan Diversi. Namun perlu dipahami bahwa diversi hanya dapat dilakukan pada Anak usia anak yang diatur pada Pasal  2  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, berbunyi: 7
“Diversi  diberlakukan  terhadap  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)    tahun  atau  telah  berumur  12  (dua belas)  tahun  meskipun  pernah  kawin  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”
Kemudian  diversi  dilaksanakan  sesuai  dengan  Pasal  7  Undang-Undang  No  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam  dengan  pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan  dari  tindak  pidana  sebelumnya.    Tujuan  utama  dari  pelaksanaan  sistem peradilan  Anak  adalah  untuk  melindungi  Anak  dan  memberikan  kepentingan  terbaik untuk Anak.
Berkaitan  dengan  prinsip  pokok  sistem  peradilan  pidana  Anak,  maka  proses penyelenggaraan  keadilan  restroratif  pada  dasarnya  dilakukan  melalui  diskresi (kebijakan) dan Diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal  untuk  diselesaikan  secara  musyawarah.  Pada  Undang-Undang  No.  11  Tahun
7 Republik Indonesia, Op.Cit, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2
2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tertuang  pula  sanksi  apabila  tidak melaksanakan  upaya  diversi,  sehingga  adanya  sanksi  tersebut  dapat  menguatkan Undang-Undang  sistem  peradilan  pidana  ini  menjadi  suatu  produk  hukum  yang mempunyai kepastian hukum.
Peran  Korban,  Pelaku  serta  Pihak  ketiga  sangat  diperlukan  dalam  pelaksanaan diversi. Agar pelaksanaan diversi dapat terwujud, tentunya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan  dan  juga  kepentingan  korban  dan  pelaku  dapat  terpenuhi  sepanjang  tidak menyalahi  aturan  hukum.  Tugas  pihak  ketigapun  mengawasi  jalannya  diversi  serta memberikan informasi manfaat dari upaya diversi sendiri.
Berikut persyaratan penerapan dalam proses diversi: 8
a) Pertama ,  harus  terdapat  niatan  atau  itikad  dari  para  pihak  termasuk  masyarakat. Itikad  ini  muncul  dari  hati  nurani  untuk  memaafkan  pelaku  tindak  pidana.  Tanpa ada niatan dari semua pihak maka restorative justice mustahil untuk diwujudkan.
b) Kedua ,  pelaku  tindak  pidana  benar-benar  menyesal  dan  berjanji  tidak  mengulangi perbuatannya.  Pelaku  dalam  hal  ini  harus  meminta  maaf  kepada  korban  dan keluarganya.
c) Ketiga ,  bentuk  perdamaian  berjalan  secara  seimbang  yang  membuat  korban  atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
d) Keempat ,  bentuk  penyelesaian  antara  pelaku  dan  korban  atau  keluarganya  dapat diterima  oleh  masyarakat.  Walaupun  masyarakat  tidak  terkena  secara  langsung tindak pidana, namun pada dasarnya suatu tindak pidana merupakan peristiwa yang meresahkan  masyarakat.  Hal  ini  berkaitan  pula  dengan  tujuan restorative  justice. Jika  masyarakat  menerimanya  maka  pelaku  pun  dapat  diterima  kembali.  Apabila keempatnya  telah  terpenuhi  maka  tidak  seharusnya  aparat  penegak  hukum  yang menangani  membuat  keputusan  yang  bersifat  kaku.  Misalnya  saja  apabila  perkara sudah  terlanjur  dilimpahkan  ke  pengadilan,  tidak  harus  menjatuhkan  hukuman maksimal  kepada  pelaku,  vonis  hendaknya  mempertimbangkan  perdamaian  yang telah dibuat antara pelaku dan korban atau keluarganya.
Proses  diversi  tahan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  pengadilan  dalam sistem peradilan pidana Anak adalah sebagai berikut: 9
1. Sejak  dalam  tahap  masuknya  perkara  Anak,  penyidik  telah  dapat  melakukan diversi,  baik  penyidik  sebagai  penegak  hukum,  maupun  penyidik  bertugas sebagai  penjaga  ketertiban,  pengayoman  masyarakat.  Jika  penyidik  tidak melakukan diversi, maka penyidik akan meneruskan kepenuntutan.
2. Pihak  penuntut  umum  setelah  menerima  pelimpahan  perkara  dari  kepolisian, dapat menentukan apakah perkara akan dilimpahkan ke pemeriksaan pengadilan, atau perkara tersebut dilakukan diversi.
3. Pengadilan  Anak  setelah  menerima  pelimpahan  perkara  tersebut,  maka  akan melakukan  seleksi  untuk  menentukan  diteruskan  pada  pemeriksaan  secara
8 Kelik Pramudya, Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel : Keseimbang antara Pelaku dan Korban dalam Restoratif Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance between Perpetrators and Victims in Restorative Justice, http://click- gtg.blogspot.co.id/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html , Diakses pada tanggal 2 Maret 2016
9 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jogyakarta: Genta Publishin, 2010, hlm.74
formal dalam sidang Anak atau akan dilakukan pemeriksaan informal yang sama dengan diversi.
4. Setelah  perkara  diperiksa  secara  formal,  dalam  hal  ini  pun  dapat  menetapkan dilakukan  pelepasan  kembali  ke  masyarakat,  ataupun  perkara  tersebut  akan diputus bebas ataupun diputus dilakukan pembinaan dalam lembaga atau di luar lembaga.
5. Setelah  dilakukan  pembinaan  tersebut,  maka  terhadap  pelakunya  dibebaskan kembali ke masyarakat.
Bentuk-bentuk  hasil  kesepakatan  diversi  antara  lain  dapat  berupa  perdamaian dengan  atau  tanpa  ganti  kerugian,  penyerahan  kembali  kepada  orang  tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, pelayanan masyarakat. 10
Penulis berpendapat bahwa pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana harus diberikan  kewenangan  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  yang  menimpanya. Kewenangan  di  sini  terbatas  pada  niatan  untuk  menyelesaikan  perkara  secara  cepat melalui jalan damai. Jadi,  ada dua pilihan bagi  korban;  Pertama,  apabila  pihak korban mempunyai  niatan  untuk  berdamai  dan  memaafkan  pelaku,  maka restorative  justice diterapkan  serta  korban  dapat  berperan  secara  aktif.  Kedua,  apabila  tidak  ada  niatan damai dari korban atau kekuarganya, maka perkara pidana tersebut menjadi wewenang penuh  aparat  penegak  hukum  dengan  tetap  memperhatikan  kerugian  yang  diderita korban.  Dengan  demikian  keseimbangan  antara  pelaku  dan  korban  dapat  terwujud  di tengah-tengah masyarakat. 11
Setelah  upaya  diversi  dianggap  berhasil  maka,  wajib  dilaporkan  kepada  ketua pengadilan  untuk  mendapatkan  penetapan  upaya  diversi  yang  telah  dilakukan, penetapan  tersebut  akan  diberikan  kepada  pihak  pelapor  dan  diduga  terlapor  sebagai arsip pribadi.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  permasalahan  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam  pelaksanaan  proses  diversi  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  menjamin  Kepastian  hukum  sehingga  apabila  aparat  penegak hukum  tidak  melaksanakan,  maka  dapat  terjadi  pelanggaran  hak  Anak  dan dapat diberikan sanksi kepadanya.
2. Implementasi diversi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak merupakan pemenuhan HAM dan Hak Anak yang berdaulat dan adil bagi setiap pihak yang terlibat. Dengan saling memaafkan antara pihak korban dan pihak pelaku dalam proses  diversi,  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dapat  terlepas  dari  rasa diskriminasi  dan  timbul  efek  jera  dalam  hatinya  agar  tidak  mengulangi
10 Republik Indonesia , Op.Cit., Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 11
11 Kelik Pramudya, Op.Cit.
perbuatannya kembali. Implementasi Diversi tentu perlu juga didukung dengan peningkatan  pemahaman  terhadap  aparat  penegak  hukum  yang  menangani Anak agar diversi dapat terwujud dengan baik.

## B. Saran
Adapun yang menjadi saran dari skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada aparat penegak  hukum,  terkait  dengan  perubahan  prinsip-prinsip  dasar  dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan Anak.
2. Bagi  Aparat  Penegak  Hukum,  hendaknya  meningkatkan  perannya  dalam memperhatikan  nasib  dan  kepentingan  pelaku  Anak.  Sehingga  tidak  hanya memperhatikan hak-hak  sebagai  korban saja untuk dilindungi, tetapi  hak-hak pelaku dapat benar-benar terlindungi

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku – Buku:
B. Simanjuntak, Kriminologi, Bandung : Tarsito 1984. Badra  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001. Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Cet ke 2, Jakarta : Sinar Grafika 2004. Binsar  M.  Gultom, Pandangan  Kritis  Seorang  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  di Indonesia, Jakarta : Gramedia 2012. Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa Kesalahan , cetakan ke 4,  Jakarta : Prenada Media 2011.
Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003. Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak ,  Jakarta : Djambatan 2000. Heru Prasadja dan Titing Martini, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Jakarta : Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat 1998.
Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia, Jakarta  :  Balai  Pustaka 1989.
Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia, cet.1, Bandung : P.T Alumni, 2014.
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, cet 1, Refika Aditama 2008. Marlina, Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum  Pidana, Medan : USU Press 2010.
--------, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice, Bandung : Refika Aditama, 2009.
Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak , Jakarta : Grasindo 2000.
Nandang  Sambas, Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia, Yogyakarta  : Graha Ilmu, 2010.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
Ninik  Widiyanti  dan  Panji  Anoraga, Perkembangan  Kejahatan  dan  Masalahnya, Jakarta : Pradya Paramita 1987.
P.A.F  Lamintang, Dasar  Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  cetakan  ke  3,  Bandung  : Citra Aditya Bakti 1997.
Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, cet 1, Bandung : Mandar Maju 1997.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana,  Lembaran  Negara  RI  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.
Republik  Indonesia,  1986,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  Tentang  Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, Jakarta
Republik  Indonesia,  2012,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Jakarta Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606, Jakarta.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelaksaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052, Jakarta
Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012