## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 848-854 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3006 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending
Hendri*, Suriyanto, Resi Pranacitra STIH IBLAM *Correspondence email: hendri.khuan@gmail.com
Abstrak. Industri  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  (LPBBTI)  atau  yang  dikenal sebagai  Fintech  P2P  Lending  sangat  diminati  oleh  masyarakat  yang  unbankable,  hal  ini  kemudian  menarik banyak  platform  P2P  lending  ilegal  juga  turut  meramaikan  industri  ini.  Salah  satu  permasalahan  hukum  yang timbul  kemudian  yaitu  adanya  penyelewengan  data  pribadi  pengguna  pinjaman  yang  dilancarkan  oleh penyelenggara  pinjaman  online  ilegal  tersebut.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  hukum normatif (studi kepustakaan). Hasil dari penelitian  ini  yaitu  bentuk perlindungan  hukum terhadap  data pribadi pengguna  fintech  peer  to  peer  lending  ditinjau  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia antara  lain  berupa  perlindungan  hukum  preventif  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  menerbitkan  beberapa peraturan terkait fintech peer to peer lending yaitu POJK LPBBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI. Selain itu  terdapat  perlindungan  represif  yang  memiliki  fungsi  untuk  menyelesaikan  apabila  terjadi  sengketa dikemudian  hari  melalui  Pengadilan  dalam  lingkup  Peradilan  Umum  atau  melalui  Instansi  Pemerintah  yang merupakan  lembaga  banding  administrasi  dengan  memberikan  sanksi  administratif  bagi  pelaku  pelanggaran. Upaya yang dapat dilakukan pengguna fintech peer to peer lending apabila mendapati terjadinya kebocoran data pribadi  pengguna  pada  platform  penyelenggara  fintech  peer  to  peer  lending  tersebut  yaitu  dapat  melakukan upaya  hukum  non-yudisial  atau  non  litigasi  (di  luar  peradilan)  atau  upaya  hukum  yudisial  atau  litigasi (peradilan).
Kata kunci : Data Pribadi; Fintech P2P Lending; Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum
Abstract. The Information Technology-Based Mutual Funding Service Industry (LPBBTI) or known as Fintech P2P Lending is in great demand by the unbanked, this has attracted many illegal P2P lending platforms to also enliven this industry. One of the legal problems that arose later was the misuse of personal data of loan users carried out by the illegal online loan providers. This research was conducted using the normative legal method (library study). The results of this study are a form of legal protection for personal data of fintech peer to peer lending  users  in  terms  of  the  applicable  laws  and  regulations  in  Indonesia,  including  preventive  legal protection.  In  Preventive  legal  protection  on  online  lending  and  borrowing  services  based  on  financial technology,  the  government  issued  several  regulations  related  to  fintech  peer  to  peer  lending,  namely  POJK LPBBTI  and  SEOJK  LPMUBTI  Governance.  In  addition,  there  is  also  repressive  protection  which  has  a function  to  resolve  disputes  in  the  future  through  the  Court  within  the  scope  of  General  Courts  or  through Government  Agencies  which  are  administrative  appeal  institutions  by  providing  administrative  sanctions  for perpetrators of violations. Efforts that can be taken by fintech peer to peer lending users if they find that there has been a leak of user personal data on the platform of the fintech peer to peer lending provider, that is, they can  take  non-judicial  or  non-litigation  (out  of  court)  legal  remedies  or  judicial  or  litigation  (judicial)  legal remedies.
Keywords: Personal Data; Fintech P2P Lending; Legal Certainty; Legal Protection

## PENDAHULUAN
Salah satu contoh platform jasa  keuangan yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha fintech adalah  pinjaman  dana online. Praktik  bisnis pinjaman online ( Peer  to  Peer  Lending ) menghubungkan  pemberi  pinjaman  dengan peminjam  secara online. Efek  yang  timbul karena  perkembangan  tekfin  ini  tidak  hanya yang bersifat baik saja, namun banyak juga efek
serta problema-problema yang timbul, khususnya yang ada pada jasa peminjaman uang secara online dengan  memanfaatkan Fintech atau Fintech Peer to Peer Lending . Pertumbuhan Fintech  Peer  to  Peer  Lending  di  Indonesia lumayan  pesat.  Hal  ini  diakibatkan  bermacam faktor  antara  lain  ialah  kemudahan  dalam  akses layanan keuangan yang kilat, nyaman, profesional,  seamless  serta  contactless,  disisi
lain  waktu  pencairan  dana  pula  relatif  pendek. Tingginya minat masyarakat atas adanya Fintech P2P  Lending  dapat  dilihat  dengan  data  jumlah penyaluran  pinjaman  bulanan  yang  telah disalurkan  kepada  peminjam  hingga  sampai menggapai  Rp  19,22  triliun  per  Agustus  2022. Nilai  ini  naik  1,17%  bila  dibanding  bulan  Juli 2022 ialah sebesar Rp 18,99 triliun (OJK, 2022).
Terdapat  beberapa  kasus  terkait  bisnis fintech dari  beberapa  Putusan  Pengadilan  yang sudah inkracht yaitu  antara  lain  Putusan Pengadilan  Negeri Jakarta  Utara  Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Utr  yang  menyatakan Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam  dakwaan  kedua  (Putusan  Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr). Kasus selanjutnya terdapat dalam Putusan
Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN  Lbp  yang  telah  diputus oleh  Majelis  Hakim  dengan  menyatakan Terdakwa    terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti yang  ditujukan  secara  pribadi”  sebagaimana dalam  dakwaan  Alternatif  Kedua  Penuntut Umum  (Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk Pakam  Nomor  2077/Pid.Sus/2021/PN  Lbp). Selain  itu  kasus  terkait  bisnis fintech dalam Putusan  Pengadilan  yang  sudah inkracht seperti pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang diputus oleh  Majelis  Hakim  dengan  menyatakan Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti yang  ditujukan  secara  pribadi”  sebagaimana dalam  dakwaan  Alternatif  Kedua  Penuntut Umum  (Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk Pakam Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN Lbp).
Salah  satu  permasalahan  hukum  yang timbul  konflik  norma  hukum  yaitu  kesenjangan atau  potensi  fakta  hukum  yg  seharusnya  ( das sollen ) dan fakta hukum yang senyatanya terjadi ( dass  sein )  terkait  masih  maraknya  aksi
kejahatan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara fintech  illegal untuk  menggunakan  data  pribadi konsumen  yang  pada  akhirnya  disalahgunakan untuk  kepentingan  sepihak.  Penyalahgunaan data  pribadi  konsumen  merupakan  suatu  tindak kejahatan.  Oleh  sebab  itu  pentingnya  regulasi dalam  pengaturan  kerahasiaan  dari  data  pribadi konsumen  (Pakpahan,  Chandra  and  Dewa, 2020).  Setelah  menunggu  sejak  2019,  akhirnya Undang-Undang  Nomor  27  tahun  2022  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  telah  disetujui  dan disahkan.  Pengesahan  ini  bertepatan  dengan masih  banyak  kebocoran  atas  data  pribadi. Seperti  yang  dimuat  dalam  pertimbangannya, Undang-Undang  ini  berfungsi  untuk  menjamin hak  warga  negara  atas  perlindungan  diri  pribadi dan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  serta menjamin  pengakuan  dan  penghormatan  atas pentingnya  perlindungan  data  pribadi.  Undang- undang  ini  diharapkan  menjadi  payung  hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal  warga  negara  dan  para  penyelenggara pemerintahan (Jannah, 2022).

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode hukum  normatif  ataupun  studi  kepustakaan ( Literature  review ).  Literature  review  ialah  tata cara  riset  yang  bertujuan  untuk  mengambil intisari  dari  riset  yang  sudah  terdapat  lebih dahulu  buat  dicoba  analisis  terhadap  topik  yang hendak  diteliti  (Snyder,  2019).  Tipe  atau  sifat penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  tipe  penelitian  deskriptif.  Bentuk penelitian  dalam  penelitian  ini  merupakan penelitian Perspektif. Penelitian ini menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif,  oleh karena  itu  data  yang  diperlukan  sebatas  data sekunder dengan analisis deduktif.

## HASIL
Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap  Data Pribadi Pengguna Fintech Peer to Peer Lending ditinjau  dari  Peraturan  Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia
Perubahan  dari  model  perdagangan  dan peminjaman  uang  secara  konvesional  yang kemudian  berubah  ke  era  revolusi  industri  4.0 dimana  kemudahan  yang  diperoleh  yaitu masyarakat  tidak  perlu  lagi  berbelanja  maupun meminjam  uang  harus  datang  ke  lembaga pembiayaan  atau  perbankan,  namun  saat  ini telah  hadir  perkembangan  teknologi  seperti e- commerce yaitu  fintech.  Kemudahan  dari perkembangan  teknologi  ini  yaitu  masyarakat
cukup  melakukan  transaksi  dirumah  ataupun  di mana  saja  (Mahira,  Yofita,  &  Azizah,  2020). Semua  bentuk  pengaturan  dan  pengawasan Fintech  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan OJK  sebagai  regulator  difokuskan  pada  upaya memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen (Wahananews,  2022).  Saat  ini  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru untuk industri  teknologi  finansial  pendanaan  bersama atau fintech  peer-to-peer lending atau  yang tertuang  dalam  POJK  Nomor  10/POJK.05/2022 tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis Teknologi Informasi.
Perlindungan  data  pribadi  juga  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik,  yang  tercantum  dalam Pasal  26  ayat  (1).  Penyelenggara fintech wajib memberikan perlindungan data pribadi atas data nasabah  sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  44  ayat (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  10  /POJK.05/2022  Tentang Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi  Informasi,  Penyelenggara  wajib:
(Pasal 44 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022)  (1)  menjaga  kerahasiaan, keutuhan,  dan  ketersediaan  Data  Pribadi,  data transaksi,  dan  data  keuangan  yang  dikelolanya sejak  data  diperoleh  hingga  data  tersebut dimusnahkan; (2) memastikan tersedianya proses  autentikasi,  verifikasi,  dan  validasi  yang mendukung  kenirsangkalan  dalam  mengakses, memproses,  dan  mengeksekusi  Data  Pribadi, data  transaksi,  dan  data  keuangan  yang dikelolanya;  (3)  menjamin  bahwa  perolehan, penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pengungkapan Data  Pribadi,  data  transaksi,  dan  data  keuangan yang  diperoleh  oleh  Penyelenggara  berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan  data  keuangan,  kecuali  ditentukan  lain  oleh ketentuan  peraturan  perundang  undangan;  dan; (3)  memberitahukan  secara  tertulis  kepada pemilik  Data  Pribadi,  data  transaksi,  dan  data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan  kerahasiaan  Data  Pribadi,  data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
Selain itu OJK juga mewajibkan penyelenggara  Fintech  untuk  menyediakan layanan  konsumen  dimana  konsumen  bisa mendapatkan  semua  informasi  terkait  produk- produk  yang  ditawarkan  oleh  Fintech.  Semua kepentingan konsumen harus benar-benar terlindungi.  Jika  ada  pihak  yang  melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka
pihak  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  berupa sanksi administrasi dan juga sanksi lainnya yang ditentukan  oleh  OJK.  Terakhir,  dalam  rangka memperkuat  perlindungan  konsumen  khususnya untuk  nasabah  Fintech  P2L  pada  15  Juli  2022 OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022  Tentang  Layanan  Pendanaan Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  (POJK LPBBTI/Fintech  P2P  Lending).  Berdasarkan beberapa  peraturan  terkait  perlindungan  hukum terhadap  data  pribadi  pengguna  fintech  peer  to peer  lending  tersebut  maka  menurut  analisis penulis  bahwa  terdapat  beberapa  bentuk perlindungan antara lain:
1. Perlindungan Hukum Preventif . Perlindungan Hukum
Preventif ini merupakan perlindungan  yang  memiliki  sifat  yaitu pencegahan,  dimana  sebelum  seseorang  itu dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau  tindakan  yang  bersifat  negatif  atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan  atau  meniadakan  kejadian perbuatan  yang  konkrit  (Satjipto,  2005). Dalam  perlindungan  hukum  secara  Preventif pada  layanan  pinjam  meminjam  dana online berbasis financial  technology pemerintah menerbitkan  beberapa  peraturan  terkait fintech  peer  to  peer  lending  yaitu  POJK LPBBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI.
2. Perlindungan  Hukum  Represif . Perlindungan hukum  represif  memiliki  fungsi  untuk menyelesaikan apabila  terjadi  sengketa dikemudian  hari  (Hadjon,  2011).  Agar  dapat menjalankan  perlindungan  hukum  yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia,  terdapat  berbagai  badan  hukum yang  secara  parsial  mengurus  permasalahan- permasalahan  yang  timbul.  Badan-Badan tersebut  selanjutnya  dikelompokkan  menjadi 2  (dua)  bagian,  yaitu: (1) Pengadilan  dalam lingkup  Peradilan  Umum; dan  (2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi
Pada  akhirnya  dalam  menjamin  kepastian hukum  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  data  pribadi  pengguna  fintech  peer  to peer  lending  ditinjau  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  akhirnya setelah menunggu sejak 2019, akhirnya Undang- Undang  Nomor  27  tahun  2022  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  disetujui  untuk diundangkan.  Pengesahan  ini  bertepatan  dengan kian  banyaknya  kasus  kebocoran  data  pribadi
penduduk. Seperti dimuat dalam
pertimbangannya,  Undang-undang  ini  berfungsi untuk  menjamin  hak  warga  negara  atas perlindungan  diri  pribadi  dan  menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan  dan  penghormatan  atas  pentingnya perlindungan data pribadi.
Upaya  yang dapat dilakukan  Pengguna  Fintech Peer  to  Peer  Lending  Apabila  Mendapati Terjadinya  Kebocoran  Data  Pribadi  Pengguna pada  Platform  Penyelenggara  Fintech  Peer  to Peer Lending tersebut
Kemajuan  teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidpuan  perekonomian  yang  lebih  baik (Wahyuni,  2019).  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial  dikategorikan  ke  dalam:  sistem pembayaran;  pendukung  pasar;  manajemen investasi  dan  manajemen  risiko;  pinjaman, pembiayaan,  dan  penyediaan  modal;  dan  jasa finansial lainnya (Yuking, 2018).
Dalam  kasus  ini  sering  kali  terjadi intimidasi  berupa  teror  dari  pihak  pemberi pinjaman  online  melalui  pengalihan  kontak  dan penyebarluasan  data  pribadi  dengan  maksud memberikan  ancaman  yang  menimbulkan  rasa takut  bagi  penggunannya  dan  mencemarkan nama baik pengguna pinjaman dengan mengirimkan gambar foto kartu tanda penduduk atau  foto  pengguna  kepada  pihak-pihak  yang dikenal  ataupun  yang  tidak  dikenal  (Syailendra, et.all ,  2022).  Privasi  adalah  tingkatan  interaksi atau  keterbukaan  yang  dikehendaki  oleh seseorang  pada  suatu  kondisi  atau  situasi tertentu,  dimana  situasi  yang  dirasa  sebagai privat  atau  tidak  yang  menentukan  adalah subjektifitas  dan  kontrol  (ruang  interpersonal dan  territorial)  dari  seseorang  tersebut  (Helmy, 2022).
Pengguna  pinjaman  sebagai  konsumen sudah seharusnya mendapatkan hak perlindungan data pribadi yang juga diatur pada Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UU  Perlindungan Konsumen). Sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyebutkan bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta  benda  yang  dibawah  kekuasaannya,  serta berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi. Transaksi  pinjaman  online  juga  diatur  dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE). Secara  khusus  OJK  sebagai  penyelenggara layanan  pinjaman  mengeluarkan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  10/POJK.05/2022  Tentang  Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi
Informasi  dan  peraturan  lainnya  sebagai regulator  agar  layanan  pinjaman online dapat bekerja sesuai fungsinya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal 29  ayat  (1)  pun  menyatakan  bahwa  “Setiap orang  berhak  mendapat  perlindungan  diri pribadi...” memang tidak dijelaskan perlindungan  diri  seperti  apa  namun  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  perlindungan  data pribadi juga termasuk perlindungan diri dari hak privasi, di mana setiap orang memiliki hak untuk menutup  atau  merahasiakan  hal-hal  yang sifatnya  pribadi  (Wiranjaya  dan  Ariana , 2016). Kebocoran  data  pribadi  bukan  hanya  termasuk ke  dalam  pelanggaran  hukum,  melainkan  juga pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian,  dapat  diketahui  bahwa  perlindungan data pribadi harus dilindungi oleh negara karena setiap  orang  memiliki  hak  privacy  rights  untuk merahasiakan  hal-hal  yang  bersifat  pribadi.  Jika dikaitkan  dengan  teori  privasi  bahwa  privasi merupakan  konsep  abstrak  yang  mengandung banyak makna. Penggambaran populer mengenai privasi antara lain adalah hak individu untuk  menentukan  apakah  dan  sejauh  mana seseorang  bersedia  membuka  dirinya  kepada orang  lain  atau  privasi  adalah  hak  untuk  tidak diganggu.  Privasi  merujuk  padanan  dari  Bahasa Inggris  privacy  adalah  kemampuan  satu  atau sekelompok  individu  untuk  mempertahankan kehidupan  dan  urusan  personalnya  dari  publik, atau  untuk  mengontrol  arus  informasi  mengenai diri mereka (Yuwinanto, 2015)
Data pribadi juga termasuk hal yang harus dilindungi  karena  data  pribadi  meliputi  hak privasi  dari  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri. Secara  luas  privasi  dibagai  menjadi  beberapa golongan  (Munir,  2002),  namun  yang  paling masuk  ke  dalam  kasus  kebocoran  data  pribadi yang  lebih  berhubungan  kepada  teknologi  dan internet  yaitu  mengenai  privasi  atas  informasi yang  menyangkut  dan  berkaitan  dengan  cara pengumpulan  informasi  mengenai  data  pribadi misal  seperti  informasi  profil  diri,  informasi kredit  dan  catatan  kesehatan,  karena  informasi informasi  seperti  tersebut  dapat  diretas  melalui internet.  Pada  dasarnya  tujuan  debat  dirangkai
menjadi  2  (dua)  pertemuan,  yaitu  penyelesaian melalui  pengadilan  dan  penyelesaian  tidak melalui pengadilan.  Upaya hukum non yudisial dengan  cara  pengaduan  kepada  pengawas  yaitu Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  akan  memberikan peringatan  atau  teguran  kepada  penyelenggara dan  upaya  hukum  yudisial  melalui  proses penegakan  hukum  setelah  pelanggaran  terjadi dengan  maksud  untuk  mengembalikan  atau memulihkan  keadaan.  Upaya  hukum  ini  dapat dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan  ke pengadilan  tidak  hanya  untuk  menggugat penyelenggara fintech peer to peer lending yang telah  menyebarluaskan  data  pribadi  peminjam, tetapi  juga  kepada  pihak  ketiga  dan  pihak  yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data  pribadi  yang  telah  menyalahgunakan  data pribadi tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  tersebut,  telah menjamin  adanya  kepastian  hukum  mengenai perlindungan  terhadap  data  pribadi.  Jika dikaitkan  dengan  teori  kepastian  hukum  bahwa menurut  Gustav  Radbruch,  kepastian  hukum adalah  “ Scherkeit  des  Rechts  selbst ”  (kepastian hukum  tentang  hukum  itu  sendiri)  (Ali,  2010). Pengesahan  Undang-Undang  Nomor  27  tahun 2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam rangka  memberikan  kepastian  hukum  kepada pengguna  atau  konsumen e-commerce yang merasa  dirugikan  akibat  dari  kebocoran  data pribadi.  Di  dalam  Naskah  Akademik  Undang- Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  yang diterbitkan  oleh  Kemkominfo  melalui  website BPHN  mengkutip  Pasal  5  Undang-Undang  No. 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  yang  mengatakan  bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang- Undangan  perlu  dilakukan  asas  pembentukan peraturan  perundang-undang  yang  baik.  Maka dalam  hal  ini  bentuk  analisis  dari  asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang baik agar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dapat diterima  masyarakat,  menghasilkan  analisis sebagai berikut:
(a) Kejelasan tujuan, bahwa  setiap pembentukan peraturan  perundangundangan  harus  ada kejelasan  yang  hendak  dicapai.  Dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan perlindungan  data  pribadi  sudah  jelas  tujuan yang hendak dicapai adalah untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dan melindungi hak privasinya.
(b) Peraturan perundang-undangan harus dibentuk  oleh  lembaga  yang  berwenang. Untuk  itu  dimohonkan  kepada  DPR  atau lembaga  pemerintah  yang  berwenang  dalam pembentukkan  undang-undang  untuk  segera mengesahkan  UU  Perlindungan  Data  Pribadi tersebut.
(c) Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan  peraturan  perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat,  baik  secara  filosofis,  sosiologis, maupun  yuridis.  Efektivitas  perundang- undangan  Perlindungan  Data  Pribadi  apabila disahkan  akan  memberikan  bantuan  kepada masyarakat secara yuridis, karena masyarakat yang  merasa  dirugikan  atas  kebocoran  data pribadinya  dapat  melaporkan  kejadiannya kepada pengadilan agar dapat diproses, dapat meminta pertanggung jawaban kepada pemilik  e-commerce  yang  diduga  terjadi kebocoran  data  dan  meminta  pemerintah untuk  menindaklanjuti  pelaku  kebocoran data.
(d) Kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  bahwa setiap  peraturan  perundangundangan  dibuat karena  memang  benar-benar  dibutuhkan  dan bermanfaat  dalam  mengatur  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UU Perlindungan  Data  Pribadi  akan  menjadi undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih lagi proses perkembangan  teknologi  dan  internet  kian hari  semakin  dipercanggih.  Kerentanan sistem keamanan internet juga ikut berkembang,  tidak  ada  yang  bisa  menduga bahwa kapan kebocoran data akan terjadi.
Berdasarkan  analisis  diatas  dapat  dilihat bahwa pengesahan Undang-Undang Perlindungan  data  pribadi  dapat  dikatakan menjadi  solusi  pencegahan  kebocoran  data. Selain itu, masyarakat Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  juga  menuliskan  sembilan  hak konsumen,  namun  hak  yang  paling  mengikat dengan permasalahan kebocoran data adalah hak kelima  yang  tertulis,  “Hak  untuk  mendapat advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut.” Tidak dijelaskan secara tersirat, namun perlindungan  yang  dapat  dimiliki  konsumen adalah  termasuk  perlindungan  terkait  data
pribadi  yang  terdaftar  di  dalam e-commerce tujuan.
Hal-hal  yang  dilarang  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  27  tahun  2022  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dijelaskan  di  dalam Pasal  65,  yang  berbunyi:  (1)  Setiap  orang dilarang.  secara  melawan  hukum  memperoleh atau  mengumpulkan  data  pribadi  yang  bukan miliknya  dengan  maksud  untuk  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi; (2) Setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hukum mengungkapkan  Data  Pribadi  yang  bukan miliknya;  dan  (3)  Setiap  orang  dilarang  secara melawan  hukum  menggunakan  Data  Pribadi yang bukan miliknya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  penulis menganalisis bahwa upaya hukum yang dilakukan  oleh  pengguna fintech  peer  to  peer lending yaitu  upaya  hukum  non-yudisial  atau non  litigasi  (di  luar  peradilan)  dengan  cara pengaduan  kepada  pengawas  di  bidang  jasa keuangan  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang akan  memberikan  peringatan  atau  teguran kepada  penyelenggara  dan  upaya  hukum yudisial  atau  litigasi  (peradilan)    melalui  proses penegakan  hukum  setelah  pelanggaran  terjadi dengan  maksud  untuk  mengembalikan  atau memulihkan keadaan. Selain itu dengan pengesahan  Undang-Undang  Nomor  27  tahun 2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi diharapkan dapat menjadi solusi  kebocoran data pribadi karena korban atau pelaporan kebocoran data  memiliki  kepastian  hukum  dan  memiliki dasar  hukum  yang  jelas  untuk  melaporkan permasalahannya ke aparat penegak hukum agar korban dapat ditindaklanjuti.

## SIMPULAN
Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi  pengguna  fintech  peer  to  peer  lending ditinjau  dari  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  antara  lain  berupa perlindungan hukum preventif. Dalam perlindungan  hukum  secara  Preventif  pada layanan  pinjam  meminjam  dana online berbasis financial  technology pemerintah  menerbitkan beberapa  peraturan  terkait  fintech  peer  to  peer lending  yaitu  POJK  LPBBTI  dan  SEOJK  Tata Kelola  LPMUBTI.  Selain  itu  terdapat  pula perlindungan  represif  yang  memiliki  fungsi untuk  menyelesaikan  apabila  terjadi  sengketa dikemudian  hari  melalui  Pengadilan  dalam lingkup  Peradilan  Umum  atau  melaluio  Instansi Pemerintah  yang  merupakan  lembaga  banding
administrasi dengan memberikan sanksi administratif  bagi  pelaku  pelanggaran.  Upaya yang  dapat  dilakukan  pengguna  fintech  peer  to peer  lending  apabila  mendapati  terjadinya kebocoran  data  pribadi  pengguna  pada  platform penyelenggara  fintech  peer  to  peer  lending tersebut  yaitu  dapat  melakukan  upaya  hukum non-yudisial  atau  non  litigasi  (di  luar  peradilan) atau  upaya  hukum  yudisial  atau  litigasi (peradilan

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Bakar Munir et al. , 2002, Privacy and Data Protection . Malaysia: Sweet & Maxwell Achmad  Ali,  2010, Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  &  Teori  Peradilan
(Judicialprudence)  Termasuk  Undang-
Undang (Legisprudence) Volume I
Pemahaman  Awal ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Helmy Prasetyo Yuwinanto, Privasi Online  dan KeamananData, http://journal.unair.ac.id/d ownload-fullpapers-palim0d249692caf  ul l.pdf.
I  Dewa  Gede  Adi  Wiranjaya  dan  I  Gede  Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap  Pelanggaran  Privasi  Konsumen Dalam Bertransaksi Online, Kerta Semaya 4(4).
Komisioner,  D.,  &  Jasa,  O.  2022. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022
tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama Berbasis Teknologi Informasi .
Lina  Miftahul  Jannah,  2022,  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya”, https://fia.ui.ac.id/uu- perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan- implementasin ya .
Mahira,  D.  F.  F.,  Yofita,  E.,  &  Azizah,  L.  N. 2020. Consumer Protection System (CPS):  Sistem  Perlindungan  Data  Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept. Jurnal Legislatif , 287–302.
Moody  R.  Syailendra, et.al ,  2022,  Sosialisasi Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen Sebagai  Penguna  Pinjaman  Online  Di Kelurahan  Cipondoh  Tangerang, Seri Seminar  Nasional  Ke-IV  Universitas
Tarumanagara Tahun 2022
Otoritas  Jasa  Keuangan,  2022,  Statistik  Fintech
Lending Periode Agustus 2022, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data- dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintec h-Lending-Periode-Agustus-2022.as px
Pakpahan,  E.  F.,  Chandra,  L.  R.  And  Dewa,  A.
A.  2020,  Perlindungan  Hukum  Terhadap
Data  Pribadi  Dalam  Industri  Financial Technology, Veritas  Et  Justitia ,  6(2), 298–323. Doi: 10.25123/Vej.3778 Philipus  M.  Hadjon,  2011. Pengantar  Hukum
Administrasi Indonesia , Yogyakarta:
Gajah Mada Uneversity Press. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN Lbp Satjipto  Raharjo.  2005.  Ilmu  Hukum.  In Ilmu Hukum .
Snyder,  H.  2019,  Literature  Review  As  A Research  Methodology:  An  Overview And  Guidelines’, Journal  Of  Business Research , 104, 333–339. Doi:
Https://Doi.Org/10.1016/J.Jbusres.2019.0
7.039. Wahyuni,  Raden  Ani  E.  2019.  Implementation
Of  Legal  Protection  By  The  Government In  Order  To  Empowerment  Of  Micro
Small Medium Enterprise To Realize The Justice  Economy  (Research  Study:  The Office  of  Cooperative  and  Micro  Small and  Medium  Enterprise  Province  of Central  Java). Diponegoro  law  review , 4(1), 389. Yuking,
A. 2018. Urgensi Peraturan
Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Era Bisnis  Fintech, Jurnal  Hukum  &  Pasar Modal, 8. Ed. 16/2018. Wahananews,  2022, Fintech  dan  Peran  OJK dalam Perlindungan Konsumen .
https://konsu  mencerdas.id/berita/fintech- dan-peran-ojk-dalam-perlindungan- konsumen .
Yuwinanto,  H.  P.  2015.  Privasi  online  dan keamanan data. Palimpsest , (31), 11.