## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA

## ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN PADA PERUMDA TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU
Zakky Abdillah Usman 1 , Ahmad Junaidi 2
Universitas Muhammadiyah Bengkulu 1,2
zakkyabdillahusman@gmail.com 1
INFORMASI ARTIKEL  ABSTRAK :
Riwayat Artikel: Diterima : 10/06/2024 Direvisi  : 15/06/2024 Disetujui  : 22/06/2024

## Keywords:
Tax Planning, Income Tax Article 21, Savings Strategy
Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Strategi
Penghematanz
The  aim  of  the  research  is  to  calculate  and  compare  employee PPh  21  planning  using  the  net  method  and  gross  up  method,  as well  as  comparing  PPh  21  with  the  gross  up  method,  as  a strategy  to  save  tax  payments.  The  research  method  was descriptive,  carried  out  at  the  Perumda  Tirta  Hidayah  office, Bengkulu  City.  Data  collection  takes  the  form  of  documents: Employee  Salary  List,  Company  Profit  and  Loss  Report,  and descriptive  data  analysis.  The  research  results  revealed  that  of the 134 permanent employees of Perumda Tirta Hidayah, only 47 employees had tax debts. The amount  of  tax owed by employees for  one year using the net  method  is  IDR. 26,673,374 and using the  gross  up  method  of  Rp.  28,912,320.  There  is  a  difference  in PPh  21  withheld  between  the  two  methods  of  IDR.  2,238,946. Companies that use the gross up method are more economical in paying taxes, in this way the company provides allowances to its employees  so  that  the  profits  obtained  are  small.  With  small profits, the taxes are also small.
Tujuan  penelitian  untuk  menghitung  dan  membandingkan perencanaan  PPh  21  pegawai  dengan  metode  netto  dan  metode gross up, serta membandingkan PPh 21 dengan metode gross up, sebagai  strategi  penghematan  pembayaran  pajak.  Metode penelitian  secara  deskriptif,  dilakukan  di  kantor  Perumda  Tirta Hidayah  Kota  Bengkulu.  Pengumpulan  data  berupa  dokumen: Daftar  Gaji  Pegawai,  Laporan  Laba  Rugi  Perusahaan,  dan analisis  data  secara    deskriptif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan bahwa dari 134 pegawai tetap Perumda Tirta Hidayah, hanya 47 pegawai  yang  mempunyai  utang  pajak.  Jumlah  pajak  yang terutang karyawan selama satu tahun dengan metode netto adalah Rp.  26.673.374  dan  menggunakan  metode  gross  up  sebesar  Rp. 28.912.320. Terdapat selisih PPh 21 yang dipotong antara kedua metode  tersebut  sebesar  Rp.  2.238.946.  Perusahaan  yang menggunakan  metode  gross  up  lebih  hemat  dalam  membayar pajak, dengan cara ini perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawannya sehingga keuntungan yang diperoleh kecil. Dengan keuntungan kecil, pajaknya juga kecil.

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA

## PENDAHULUAN
Pajak  bagi  perusahaan  adalah  beban,  karena  salah  satu  hal  yang  diinginkan  oleh perusahaan  adalah  memperoleh  laba  sebesar-besarnya  namun  peningkatan  laba  perusahaan semakin  besar  juga  pajak  perusahaannya.  Perusahaan  mengetahui  bahwa  salah  satu pengurang laba adalah pajak. Dari berbagai jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satu diantaranya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (Resmi, 2014). Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) yang dapat dijadikan sebagai beban adalah tunjangan atau kenikmatan atau fasilitas yang berhubungan dengan PPh 21, yang ditanggung oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Beban  pajak  yang  ditanggung  oleh  perusahaan  menjadikan  perusahaan  harus mengefisiensikan  beban  pajaknya  agar  perusahaan  dapat  memaksimalkan  laba  bersih  yang harapkan dan dapat menarik bagi para pemegang saham.
Menurut  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  101/PMK.010/2016  adalah  pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan  dalam  bentuk  apa  pun  yang  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Perusahaan berusaha untuk  meminimalkan  beban  pajaknya.  Pajak  bagi  perusahaan  merupakan  beban  yang  dapat mengurangi laba bersih dari perusahaan itu sendiri, sehingga dilakukan strategi tertentu untuk menguranginya.  Strategi  ini  adalah  salah  satu  bagian  dari  perencanaan  pajak.  Perencanaan pajak dilakukan agar perusahaan dapat menghemat beban pajak yang akan disetorkan kepada pemerintah,  dan  juga  agar  pengeluaran  kas  yang  seharusnya  digunakan  untuk  pembayaran pajak  dapat  dialokasikan  untuk  pengadaan  sumber  daya  baru  bagi  perusahaan  untuk memperlancar  operasional  perusahaan  (Puspitasari,  2015).  Pihak  manajemen  perusahaan berusaha  menginginkan  agar  pajak  yang  dibayar  oleh  perusahaannya  bisa  diminimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak dengan harapan memperoleh penghematan pajak untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak.
Menurut  Andani  dan  Burhanudin  (2015), tax  planning atau  perencanaan  pajak  adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi  potensi pajaknya, yang tekanannya kepada  pengendalian  setiap  transaksi  yang  ada  konsekuensi  pajaknya. Tax  planning mempunyai  tujuan  untuk  mengendalikan  agar  dapat  mengefisiensikan  jumlah  pajak  yang akan  ditransfer  ke  pemerintah,  melalui  apa  yang  disebut  sebagai  penghindaran  pajak  ( tax avoidance )  yang  merupakan  perbuatan  legal  yang  masih  dalam  ruang  lingkup  peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan pengelakan pajak ( tax evasion ). Tax planning ini adalah  mengefisienkan  pembayaran  pajak  terhutang,  melakukan  pembayaran  pajak  dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.
Pajak  Penghasilan  pasal  21  pegawai  dalam  berbagai  perusahaan  ditanggung  oleh perusahaan.  Metode  ini  disebut  dengan Net  Method .  Dengan  metode  ini  Pajak  Penghasilan pasal  21  karyawan  dibayar  oleh  perusahaan  sehingga Take  Home  Pay yang  diperoleh  oleh karyawan  adalah  gaji  bersih  yang  sudah  dipotong  pajak. Gross  Up  Method adalah  metode dimana  perusahaan  memberikan  tunjangan  pajak  yang  besarnya  sesuai  dengan  Pajak Penghasilan  pasal  21  yang  dipotong  dari  karyawan.  Dengan  metode  ini  pegawai  akan mendapatkan Take  Home  Pay yang  lebih  besar  karena  gaji  yang  diperoleh  masih  ditambah dengan  tunjangan  pajak.  Penelitian  Anggraini  dan  Khairani  (2013),  tentang  Analisis Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas  Karyawan  Pada  PT.  Connectra  Utama Palembang  Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  bahwa  menerapkan Gross  Up Method akan  memberikan  manfaat  bagi  perusahaan  yaitu  selain  memberikan  tunjangan kepada karyawan juga dapat  memperkecil penghasilan kena pajak perusahaan karena beban

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
yang  timbul  dari  tunjangan  pajak  bisa  menjadi  pengurang  pendapatan  ( deductible  expense ) sehingga beban Pajak 21 menjadi lebih kecil, dan komersial yang ditanggung perusahaan.
Penelitian  Arham  (2016),  tentang  Analisis  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 Pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Tuminting,  melalui  perbandingan  perhitungan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  dengan Net  Method dan Gross  Up  Method .  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  komparatif  yaitu  membandingkan hasil  perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang  digunakan  oleh  perusahaan  dengan perhitungan Net  Method .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perhitungan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  yang  digunakan  perusahaan  adalah Gross  Up  Method melalui pemberian  tunjangan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  sebagai  penambah  unsur  penghasilan  bagi pegawai,  hal  ini  menyebabkan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang  harus  dibayar  perusahaan menjadi  lebih  besar  dibandingkan  jika  perusahaan  menggunakan  perhitungan  Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Net Method .
Kurniawan dan Dewi (2019) meneliti penerapan perencanaan pajak PPH 21 karyawan tetap  menggunakan  metode gross  up sebagai  upaya  penghematan  beban  pajak  penghasilan badan  pada  Rumah  Sakit  Asih  Abyakta.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa perhitungan kembali PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode gross up , diperoleh PPh badan yang akan dibayarkan oleh rumah sakit menjadi lebih kecil dikarenakan terdapat tunjangan  pajak  yang  diberikan  kepada  karyawan  sesuai  dengan  beban  PPh  pasal  21  yang akan dibayarkan. Febria dan Madjid (2019) meneliti penerapan perencanaan pajak PPH Pasal 21 sebagai upaya efisiensi beban pajak wajib pajak badan. Hasil penelitian ini mendapatkan penerapan  perencanaan  pajak  penghasilan  pasal  21  sebagai  strategi  efisiensi  pembayaran pajak  dengan  ketentuan  jika  dana  di  Baitul  Mall  tidak  mencukupi.  Dengan  kebijakan tax planning tidak  berlebihan  dalam  memperkecil  beban  pajak  sehingga  tidak  terlalu  kikir mengeluarkan  harta  berupa  penghasilan  yang  diterima  dengan  memanfaatkan  berbagai kemungkinan celah yang dapat ditempuh melalui peraturan perpajakan.
Cahyono, et al. (2022) meneliti strategi penghematan pembayaran pajak Penghasilan 21 pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung mendapatkan hasil bahwa apabila dengan memakai  metode gross  up PDAM  Tirta  Mangutama  Badung  menyetor  pajak  senilai  Rp. 271.382.152. sedangkan apabila menggunakan metode gross maupun metode net nilai pajak terutang  untuk  PPh  Pasal  21  senilai  Rp.  Rp.271.248.547.  Perumda  Tirta  Hidayah  Kota Bengkulu adalah perusahaan BUMD yang berorientasi pada pendistribusian air bersih untuk masyarakat Kota Bengkulu. Di samping merupakan usaha milik daerah namun juga Perumda Tirta  Hidayah  adalah  usaha  profit  yang  menghasilkan  laba.  Usaha  yang  dapat mengoptimalkan  laba  yaitu  dengan  mengefisiensikan  pajak  penghasilan  pasal  21.  Hal  ini dilandasi  karena  Perumda  Tirta  Hidayah  mempunyai  134  orang  pegawai  tetap  (Sub  Bagian SDM Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu), sehingga dengan banyaknya pekerja, Perumda Tirta Hidayah memiliki biaya yang tinggi untuk membayarkan hak pekerja.
Dasar  pengenaan  pajak  dari  pajak  penghasilan  yaitu  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP). Penghasilan  Kena  Pajak  ini  berbanding  lurus  dengan  pajak  penghasilan  terutang  yang  akan dibayar. Semakin besar PKP maka semakin besar pula beban pajak penghasilan terutang yang akan  dibayar.  Begitu  pula  sebaliknya,  Semakin  kecil  PKP  maka  semakin  kecil  pula  beban pajak penghasilan terutang yang akan dibayar.  Oleh sebab itu, Wajib Pajak selalu berupaya untuk  memperkecil  PKP  dengan  cara  tidak  melanggar  peraturan  perpajakan.  Berdasarkan uraian  pada  latar  belakang  permasalahan,  maka  tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis penerapan  perencanaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  sebagai  strategi  penghematan pembayaran pajak perusahaan pada Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu.

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA

## TINJAUAN LITERATUR Pajak Penghasilan Pasal 21
Pasal  4  ayat  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan mendefinisikan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun.  Pajak  penghasilan  Pasal  21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa, atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi.  Subjek  pajak  dalam  negeri,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2011).
Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun  2008,  besarnya  tarif  Pajak  Penghasilan  yang  diterapkan  atas  PTKP  bagi  Wajib  Pajak dalam negeri, sebagai berikut:
1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta adalah 5%
2. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta adalah 15%
3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta - Rp 500juta adalah 25%
4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%
5. Untuk  Wajib  Pajak  yang  tidak  memiliki  NPWP,  dikenai  tarif  PPh  21  sebesar  20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar  diperoleh  nilai  Penghasilan  Kena  Pajak  yang  akan  dihitung  sebagai  objek  pajak penghasilan milik wajib pajak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016,  terhitung  1  Januari  2016,  PTKP  2016  (PTKP  terbaru)  yang  berlaku adalah sebagai berikut:
1. Untuk  Wajib  Pajak  orang  pribadi  Rp.54.000.000  per  tahun,  WP  orang  pribadi  per bulan Rp.4.500.000
2. Tambahan Wajib Pajak kawin Rp.4.500.000 per tahun.
3. Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp.4.500.000 per tahun.
4. Tambahan  untuk  anggota  keluarga  yang  menjadi  tanggungan  (maksimal  3  orang) masing-masing Rp.4.500.000 per tahun.
Besarnya PTKP 2016 jika dilihat dari status  perkawinan WP  (TK = tidak kawin ;  K= kawin ; /tanggungan) :
Tabel 1.

## PTKP dari Status Perkawinan WP
TK/0 = Rp. 54.000.000 per tahun
TK/1 = Rp. 58.500.000 per tahun TK/2 = Rp. 63.000.000 per tahun TK/3 = Rp. 67.500.000 per tahun
K/0 = Rp.58.500.000 per tahun
K/1 = Rp.63.000.000 per tahun K/2 = Rp.67.500.000 per tahun K/3 = Rp.72.000.000 per tahun

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA

## Metode Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21
Menurut  Harjo  (2017),  terdapat  dua  metode  penghitungan  pemotongan  pajak penghasilan pasal 21, sebagai berikut.

## Net Method
Dalam  Metode  ini  seluruh  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  menjadi  tanggungan  pemberi kerja/perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai ( Take home pay ) utuh dan  tidak  dipotong  dengan  PPh  Pasal  21.  Metode  ini  mencatat  tanggungan  PPh  Pasal  21 sebagai biaya operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat  menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak Pemberi Kerja, Karena beban ini  dianggap  sebagai  kenikmatan.  Tata  cara  perhitungan  pajak  penghasilan  pasal  21 menggunakan net method.
Tabel 2. Net Method Gaji XXX (i) Tunjangan Jabatan (jika ada) XXX (ii) Premi (jika ada) XXX + Penghasilan bruto XXX Pengurangan : 1. Biaya jabatan: 5% x penghasilan bruto XXX 2. Iuran (jika ada) XXX + XXX + XXX - Penghasilan neto sebulan XXX (iii) Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto sebulan XXX (iv) Penghasilan Tidak Kena Pajak XXX - Penghasilan Kena Pajak Setahun XXX PPh Pasal 21 terutang setahun XXX PPh Pasal 21 terutang per bulan XXX

## Sumber: Direktorat Jendral Pajak (2016)

## Gross Up Method
Dalam  metode  ini  pemberi  kerja  memberikan  tunjangan  Pajak  Penghasilan  PPh  Pasal 21 kepada pekerja/pegawai yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong. Metode ini  mencatat  tanggungan  PPh  Pasal  21  dapat  menjadi  pengurang  penghasilan  bruto  dalam rangka  menentukan  Penghasilan  Kena  Pajak  pemberi  kerja  karena  PPh  Pasal  21  tersebut diberikan  dalam  bentuk  tunjangan  yang  menambah  penghasilan  pekerja.  Tata  cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan gross up method
Tabel 3.
Gross Up Method Gaji XXX Tunjangan PPH 21 XXX + (i) Tunjangan Jabatan (jika ada) XXX

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
(ii) Premi (jika ada) XXX + Penghasilan bruto XXX Pengurangan : 1. Biaya jabatan: 5% x penghasilan bruto XXX 2. Iuran (jika ada) XXX + XXX + XXX - Penghasilan neto sebulan XXX Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto sebulan XXX Tunjangan Pajak XXX + Penghasilan Tidak Kena Pajak XXX - Penghasilan Kena Pajak Setahun XXX PPh Pasal 21 terutang setahun XXX PPh Pasal 21 terutang sebulan XXX
Sumber: Direktorat Jendral Pajak (2016)
Menurut  Yunus  (2019),  untuk  menghitung  besarnya  tunjangan  pajak  menggunakan rumus matematis PPh Pasal 21 Gross Up adalah sebagai berikut : Lapisan 1 : Untuk PKP 0 – 50.000.000
Tunjangan PPh = (PKP x 5%)
0,95
Lapisan 2 : Untuk PKP 50.000.000 – 250.000.000
Tunjangan PPh = (PKP x 15%) − 5.000.000 0,85
Lapisan 3 : Untuk PKP 250.000.000 – 500.000.000
Tunjangan PPh = (PKP x 25%) − 30.000.000 0,75
Lapisan 4 : Untuk PKP > 500.000.000
Tunjangan PPh = (PKP x 35%) − 55.000.000
0,70
Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Strategi umum untuk melakukan Tax Planning (Silitonga, 2013), yaitu:
1. Tax Saving
Tax  saving merupakan  upaya  efisiensi  beban  pajak  melalui  pemilihan  alternatif pengenaan  pajak  dengan  tarif  yang  lebih  rendah.  Misalnya  perusahaan  yang  memiliki penghasilan  kena  pajak  lebih  dari  Rp.100  juta  dapat  melakukan  perubahan  pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
2. Tax avoidance
Tax  avoidance merupakan  upaya  efisiensi  beban  pajak  dengan  menghindari  pengenaan pajak  melalui  transaksi  yang  bukan  merupakan  objek  pajak.  Misalnya  perusahaan  yang masih  mengalami  kerugian,  perlu  mengubah  tunjangan  karyawan  dalam  bentuk  uang

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak.
3. Menghindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan. Menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan, antara lain:
a. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan
b. Sanksi pidana atau kurungan

## 4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak
Menunda  pembayaran  kewajiban  pajak  tanpa  melanggar  peraturan  yang  berlaku  dapat dilakukan  melalui  penundaan  pembayaran  PPN.  Penundaan  ini  dilakukan  dengan menunda  penerbitan  faktur  pajak  keluaran  hingga  batas  waktu  yang  diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.
5. Mengoptimalkan Kredit Pajak
Wajib  pajak  sering  kurang  memperoleh  informasi  mengenai  pembayaran  pajak  yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di kantor Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu Jalan Hibrida XV  No.  81  Kelurahan  Sidomulyo  Kecamatan  Gading  Cempaka  Kota  Bengkulu.  Adapun waktu  pelaksanaan penelitian ini dilakukan kurang lebih selama satu  bulan, terhitung Maret sampai April 2023. Subjek yang menjadi penelitian ini adalah pajak PPh 21 karyawan tetap Perumda  Tirta  Hidayah  Kota  Bengkulu.  Objek  penelitian  merupakan  komponen  yang berbeda dengan subjek penelitian. Objek penelitian adalah gagasan utama dari penelitian itu sendiri.  Objek  penelitian  adalah  konsep  yang  agak  luas,  mencakup  banyak  properti.  Objek penelitian ini adalah karyawan yang wawancarai sebanyak satu orang.
Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bendahara  Gaji  dan  karyawan  yang  mengurusi  pajak  PPh  21.  Sedangkan  pengumpulan dokumentasi dari Daftar Gaji Pegawai, Laporan Laba Rugi Perusahaan.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan langkah-langkah yaitu :
1. Menganalisis data gaji karyawan, yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan.
2. Menghitung  besarnya  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  karyawan  dengan menggunakan Net  Method dan Gross  Up  Method sebagai  strategi  penghematan pembayaran pajak perusahaan.
3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara Net Method dengan Gross  Up  Method dan  melihat  dampak  penerapan Gross  Up  Method dalam strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Unsur-unsur Pajak Penghasilan di Perumda Tirta Hidayah
Unsur-unsur pembentuk  Pajak Penghasilan Pasal  21 di  Perumda Tirta Hidayah adalah sebagai berikut:

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
1. Gaji Pokok, ditentukan dengan pangkat atau golongan dan masa kerja dari masing- masing  karyawan.  Sedangkan  untuk  direktur  2,5  kali  gaji  karyawan  tertinggi  di perusahaan.
2. Tunjangan  Istri  atau  Suami,  diberikan  kepada  karyawan  yang  berstatus  kawin sebesar  10%  dari  gaji  pokok.  Karyawan  yang  berstatus  tidak  kawin,  meninggal, bercerai tidak mendapat tunjangan istri atau suami.
3. Tunjangan  Anak,  diberikan  kepada  karyawan  yang  mempunyai  anak  berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah sebesar 5% dari gaji pokok untuk setiap anak. Tunjangan tersebut diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
4. Tunjangan Jabatan Struktural, diberikan hanya kepada Kepala Bagian sebesar Rp. 1.725.000 dan Kepala Sub Bagian sebesar Rp. 1.150.000.
5. Tunjangan  Jabatan  Non  Struktural,  diberikan  hanya  karyawan  yang  menduduki jabatan non struktural sebesar Rp. 632.000.
6. Tunjangan Air, diberikan kepada setiap karyawan sebesar Rp. 100.000
7. Tunjangan  Beras,  diberikan  sebesar  Rp.150.000  dikali  jumlah  anak  dan  istri  atau suami jika ada.
8. Tunjangan  Sandang  Pangan,  diberikan  kepada  setiap  karyawan  sebesar  Rp. 300.000
9. Tunjangan  Lainnya,  diberikan  kepada  karyawan  yang  ditunjuk  sebagai  pengelola website ,  koordinator website sebesar  Rp.  500.000  dan  anggota  sebesar  Rp. 450.000. Tunjangan lainnya juga diberikan kepada karyawan yang menjadi admin pelaporan LHKP sebesar Rp. 350.000
10. Potongan  Dana  Pensiun,  dihitung  berdasarkan  gaji  dasar  pokok  ditambah tunjangan anak, tunjangan suami/istri, tunjangan air, tunjangan beras dan tunjangan sandang  pangan  dikalikan  dengan  5%  yang  dibayar  oleh  karyawan  dengan potongan gaji, lalu 14,3% nya akan di bayar oleh perusahaan
11. Potongan BPJS, dikenakan kepada masing-masing karyawan sebesar 2% dari gaji pokok dan sisanya sebesar 3% dibayarkan oleh perusahaan.
12. Potongan  JHT,  dikenakan  kepada  masing-masing  karyawan  sebesar  2%  dari  gaji pokok dan sisanya sebesar 3% dibayarkan oleh perusahaan.

## Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Net Method
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada Perumda Tirta Hidayah dengan menggunakan Net Method dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.
PPh Pasal 21 menggunakan Net Method an. Asnul Adila (i) Gaji 3.517.200 (ii) Tunjangan 2.853.440 + Penghasilan bruto 6.370.640 Pengurangan : (i) Biaya jabatan: 5% x penghasilan bruto 318.532 (ii) BPJS 70.344 (iii) JHT 70.344  +

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
459.220 - Penghasilan neto sebulan 5.911.420 Penghasilan neto setahun 12 bulan x penghasilan neto sebulan 70.937.040 Penghasilan Tidak Kena Pajak  (K/2) 67.500.000 - Penghasilan Kena Pajak Setahun 3.437.040 PPh Pasal 21 terutang setahun (5% x 3.437.040) 171.852 PPh Pasal 21 per bulan = 171.852/12 14.321

## Pajak Penghasilan 21 dengan menggunakan Gross Up Method
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu dengan menggunakan Gross Up Method dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:
Tabel 5.
PPh Pasal 21 menggunakan Gross Up Method an. Asnul Adila Penghasilan bruto setahun 76.447.680 Pengurangan : (i) Biaya jabatan: 5% x penghasilan bruto 3.822.384 (ii) BPJS 844.128 (iii) JHT 844.128 + 5.510.640 - Penghasilan neto setahun 70.9373.040 Penghasilan Tidak Kena Pajak  (K/2) 67.500.000 - Penghasilan Kena Pajak Setahun 3.437.040 PPh Pasal 21 terutang setahun (5% x 3.437.040) 171.852 PPh Pasal 21 per bulan = 171.852/12 14.321
Lapisan 1 : Untuk PKP 0 – 50.000.000
Tunjangan PPh = (3.437.040 x 5%)
0,95 = 180.897
Perhitungan  Pajak  Penghasilan  pasal  21  setahun  beserta  tunjangan  Pajak Gross  Up Method adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 21 setahun Beserta dengan Tunjangan Pajak Penghasilan bruto setahun 76.447.680 Pengurangan :

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
(i) Biaya jabatan: 5% x penghasilan bruto 3.822.384 (ii) BPJS 844.128 (iii) JHT 844.128 + 5.510.640 - Penghasilan neto setahun 70.937.040 Tunjangan Pajak 180.897+ 71.117.937 Penghasilan Tidak Kena Pajak  (K/2) 67.500.000 - Penghasilan Kena Pajak Setahun 3.617.937 PPh Pasal 21 terutang setahun (5% x 3.617.937) 180.897
Perbandingan  Sebelum  dan  Sesudah  Dimasukkannya  Tunjangan  Pajak  dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan  dari  tabel  hasil  perhitungan  PPh  Pasal  21  sebelum  dan  sesudah dimasukkannya  tunjangan  pajak  yang  sesuai  dengan Net  Method dan Gross  Up  Method , maka perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 7.

## Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Net Method dan Gross Up Method
No. Nama Perbandingan Selisih Net Method Gross Up Method 1 Samsu Bahari, St.,Mm 9.118.306   10.433.301   1.314.995 2 Ir. Elandha 1.410.996     1.485.259 74.263 3 Afriantalo Nihil Nihil Nihil 4 Agung Serimbuane Nihil Nihil Nihil 5 Agus Supriyanto Nihil Nihil Nihil 6 Asnul Adila 171.852        180.897 9.045 7 Bahrul Lulian, St 735.294        773.994 38.700 8 Bambang Edi, Se 269.551        283.738 14.187 9 Bayu Dwi Prawira Nihil Nihil Nihil 10  Brigita, Se 692.804        729.267 36.463 11  Burhan Dahri 171.852        180.897 9.045 12  Dahri, St 269.994        284.204 14.210 13  Darmawansyah Nihil Nihil Nihil 14  Dedi Natas Nihil Nihil Nihil 15  Desiswati 57.939         60.989 3.049 16  Eki Hermanto, S.Ikom 165.833        174.561 8.728 17  Endang Indra P. 320.352       337.213 16.861 18  Erni Hartati, Se 38.384 40.405 2.020 19  Faisal Amansyah Nihil Nihil Nihil

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
No. Nama Perbandingan Selisih Net Method Gross Up Method 20 Fendi Hatkunjaya 1.033.146     1.087.522 54.376 21 Goldman Suryanto Nihil Nihil Nihil 22 Hadi Ismanto Nihil Nihil Nihil 23 Hadiwinata 171.852        180.897 9.045 24 Hariansyah, S.Ip 250.184       263.352 13.168 25 Hazizah, Se 538.666        567.017 28.351 26 Hermansyah 13.768          14.493 725 27 Jamilatul Latifa 453.166       477.017 23.851 28 Jhoni Gusti Nihil Nihil Nihil 29 Leni Aryani, Se 667.534        702.667 35.133 30 Linda Marleni Nihil Nihil Nihil 31 Liza Nelvi. Sh 257.843        271.413 13.571 32 Mardi Ahmad, St 148.356        156.164 7.808 33 Marhusen, Se 68.610          72.221 3.611 34 Marleni, St. 318.183        334.929 16.746 35 Maulia Febriani 269.994        284.204 14.210 36 Meileniwati, Spd 479.016        504.227 25.211 37 Novian Andesta 32.262          33.960 1.698 38 Piping Septiansyah Nihil Nihil Nihil 39 Pita Kartini, S.Ak 667.788        702.934 35.147 40 Rahma Julita, Se 324.665        341.752 17.088 41 Rizkan 353.199        371.789 18.589 42 Rodi Hartono, Se 700.110       736.958 36.848 43 Rudi Hartono, Se.,Mm 99.399       104.631 5.232 44  Sondang Bertua, Sp 988.678     1.040.713 52.036 45  Sri Suzani 209.120        220.127 11.006 46  Suhermin Nihil Nihil Nihil 47  Sumiyati 16.981          17.875 894 48  Sundari 272.562       286.907 14.345 49  Supriyanto Nihil Nihil Nihil 50  Syahdeli Irsan, St 590.226       621.291 31.065 51  Syahrial Nihil Nihil Nihil 52  Syamsu Hidayah, St 922.400       970.948 48.547 53  Syamsuardi 55.098          57.998 2.900 54  Tjik Chairi 279.380        294.085 14.704 55  Tusirman 281.019        295.809 14.790 56  Yanwar Pribadi, Se 1.153.926 1.214.659 60.733 57  Yasin Purwinarto, St 597.744        629.204 31.460 58  Yoki Sukandi 211.112       222.223 11.111 59  Yudiansyah, St 78.198          82.314 4.116 60  Yunizal Helmi 353.199 371.789 18.589

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
No. Nama Perbandingan Selisih Net Method Gross Up Method 61 Zainudin 122.837       129.302 6.465 62 Zuryati 269.994       284.204 14.210 63 Tabarani Nihil Nihil Nihil 64 Sukarji Nihil Nihil Nihil 65 Purwono Nihil Nihil Nihil 66 Eko Irawan Nihil Nihil Nihil 67 Hendri Susanto Nihil Nihil Nihil 68 Rudiansyah Nihil Nihil Nihil 69 Leni Yustina Nihil Nihil Nihil 70 Zainal Arifin Nihil Nihil Nihil 71 Sukiman Kanedy Nihil Nihil Nihil 72 Radius Fiko Nihil Nihil Nihil 73 Rosnelli Nihil Nihil Nihil 74 Supriyadi Nihil Nihil Nihil 75 Hermansyah. S Nihil Nihil Nihil 76 Hambali Nihil Nihil Nihil 77 Haryanto Nihil Nihil Nihil 78 Herman Nihil Nihil Nihil 79 Mariman Nihil Nihil Nihil 80 Riduan Saputra Nihil Nihil Nihil 81 Dedy Harianto Nihil Nihil Nihil 82 Budi Agusti Nihil Nihil Nihil 83 Darul Qutni Nihil Nihil Nihil 84 Novi Syabri Nihil Nihil Nihil 85  Edi Slamet Nihil Nihil Nihil 86  Yas Budaya Nihil Nihil Nihil 87  Febri Wangsa Saputra Nihil Nihil Nihil 88  Devi Putra Yudha Nihil Nihil Nihil 89  Kurnia Megawati Nihil Nihil Nihil 90  Miswar Joni Nihil Nihil Nihil 91  Agung Pamungkas Nihil Nihil Nihil 92  Mistian Sekroles Nihil Nihil Nihil 93  Doni Indra Saputra Nihil Nihil Nihil 94  Soni Anggriawan Nihil Nihil Nihil 95  Wahyu Susilo Nihil Nihil Nihil 96  Leson Novean Saputra Nihil Nihil Nihil 97  Ahmad Ismail Nihil Nihil Nihil 98  Aditiah Nihil Nihil Nihil 99  Ahmad Syukur Variazye Nihil Nihil Nihil 100  Budi Satria Eka Putra Nihil Nihil Nihil 101  Edison Nihil Nihil Nihil 102  Frendi Satria Nihil Nihil Nihil

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
No. Nama Perbandingan Selisih Net Method Gross Up Method 103  Imeldi Ramadhan Nihil Nihil Nihil 104  Iwan Setiawan Nihil Nihil Nihil 105  Pepen Mardiansyah Nihil Nihil Nihil 106  Paisal Hadi Nihil Nihil Nihil 107  Samsul Antoni Lubis Nihil Nihil Nihil 108  Tomi Zekwanto Nihil Nihil Nihil 109  Zuli Mardiansyah Nihil Nihil Nihil 110  Hardiansyah Nihil Nihil Nihil 111  Aziz Nihil Nihil Nihil 112  Agustian Shaputra Nihil Nihil Nihil 113  Suyetno Nihil Nihil Nihil 114  Achmad Goesty M. St. Nihil Nihil Nihil 115  Denny Dhaniel Nihil Nihil Nihil 116  Joni Iskandar Nihil Nihil Nihil 117  Haris Riski Nihil Nihil Nihil 118  Henderi Nihil Nihil Nihil 119  Rahman Hakim Nihil Nihil Nihil 120  Refki Fahlevi Nihil Nihil Nihil 121  Samsul Irwan Nihil Nihil Nihil 122  Endriko Nihil Nihil Nihil 123  Relison Agustian Nihil Nihil Nihil 124  Lawry Yanti Siregar Nihil Nihil Nihil 125  Sherly Fitriyani Nihil Nihil Nihil 126  Feri Yandika Nihil Nihil Nihil 127  Erawan Trisdianto Nihil Nihil Nihil 128  Novira Utami, St Nihil Nihil Nihil 129  Yudo Dwi Okta Saputra, St. Nihil Nihil Nihil 130  Rehza Marvianto H Nihil Nihil Nihil 131  Endi Kumara, S.Kom Nihil Nihil Nihil 132  Khairil Azwar, S.Ak Nihil Nihil Nihil 133  Indah Fitri Ningsih, S.Ak Nihil Nihil Nihil 134  Wawo Kusmayani, Sm Nihil Nihil Nihil Jumlah 26.673.374   28.912.320   2.238.946
Berdasarkan  Tabel  6  perbandingan  perhitungan  PPh  Pasal  21  tersebut,  maka  terjadi perbedaan  perhitungan  PPh  pasal  21  yang  dipotong.  Dimana  menurut  perhitungan Net Method PPh  pasal  21  yang  dipotong  sebesar  Rp.  26.673.374,-.  Sedangkan  menurut perhitungan Gross  Up  Method PPh  pasal  21  yang  seharusnya  dipotong  yaitu  sebesar  Rp. 28.912.320,-. Kemudian terjadi selisih yang dipotong antara Perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung Net  Method dengan  perhitungan  PPh  pasal  21  yang  dihitung Gross  Up  Method sebesar Rp. 2.238.946,-.

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA

## Analisis Dampak Terhadap Laporan Laba Rugi
Berdasarkan  dari  hasil  perhitungan  tunjang  PPh  Pasal  21  di  atas  maka  penulis  akan memasukkan  tunjangan  pajak  pada  laporan  laba  rugi  perusahaan  untuk  melihat  dampak setelah  dimasukkannya  tunjangan  pajak.    Laporan  laba  rugi  yang  diperoleh  dari  Perumda Tirta Hidayah sebelum dan sesudah dimasukkan tunjangan pajak adalah sebagai berikut :
Tabel 8.

## Laporan Laba Rugi Perumda Tirta Hidayah Tahun 2022
Keterangan Sebelum Penerapan Gross Up Method Sesudah Penerapan Gross Up Method Pendapatan usaha Air 47.006.708.600 47.006.708.600 Non air 4.109.152.600 4.109.152.600 Pendapatan non usaha Pendapatan lain-lain 250.154.692,39 250.154.692,39 Biaya usaha Pegawai 20.840.839.188 20.840.839.188 Pemakaian BBM 845.442.728 845.442.728 Pemakaian bahan kimia 2.307.817.800 2.307.817.800 Listrik 11.184.326.185 11.184.326.185 Pemeliharaan 977.538.128,84 977.538.128,84 Penyisihan piutang 9.892.679.903,53 9.892.679.903,53 Penyusutan 9.459.791.148 9.459.791.148 Operasional lainnya 446.086.344,57 446.086.344,57 Biaya non usaha Beban lain-lain 1.088.535.995 1.088.535.995 Rugi sebelum pajak (3.726.430.468,45) (3.755.324.788,19) Rugi bersih (3.255.714.464,45) (3.755.324.788,19)
Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beban pajak penghasilan pada tahun 2022 sebelum memasukkan tunjangan pajak sebesar Rp. (3.255.714.464,45) dan beban pajak perusahaan sesudah memasukkan tunjangan pajak sebesar Rp. (3.755.324.788,19). Dari hasil perbandingan di atas beban pajak perusahaan sesudah dan sebelum memasukkan beban pajak tahun memiliki selisih sebesar Rp. 28.912.320. Cara penerapan tax planning yang baik untuk mengefisiensikan  pembayaran  pajak  pada  Perumda  Tirta  Hidayah  Kota  Bengkulu  adalah dengan  menggunakan Gross  Up  Method .  Dengan  menggunakan Gross  Up  Method dapat mengefisiensi  beban  pajak  perusahaan,  karena  dengan  memberikan  tunjangan  pajak  pada karyawannya  untuk  menunjang  tambahan  pendapatan  di  luar  gaji  dan  dapat  mengurangi penghasilan terhutang kerena pemberian tunjangan pajak.
Tax  planning dengan  menggunakan gross  up  method mengakibatkan  PPh  pasal  21 untuk  pegawai  naik,  dan  membuat  pengeluaran  perusahaan  lebih  besar  untuk  menyetorkan PPh  pasal  21  terutang.  Tetapi  pada  keseluruhan  memberikan  penurunan  beban  pajak penghasilan.  Dengan  menerapkan gross  up  method menyebabkan  beban  pajak  penghasilan mengalami penurunan, maka PPh pasal 21 yang terhutang semakin kecil sehingga perusahaan dapat  melakukan  efisiensi  beban  pajak  penghasilan.  Hasil  penelitian  ini  mendukung Anggraini  dan  Khairani  (2013)  bahwa  menerapkan Gross  Up  Method akan  memberikan

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
manfaat  bagi  perusahaan  yaitu  selain  memberikan  tunjangan  kepada  karyawan  juga  dapat memperkecil  penghasilan  kena  pajak  perusahaan  karena  beban  yang  timbul  dari  tunjangan pajak  bisa  menjadi  pengurang  pendapatan  ( deductible  expense )  sehingga  beban  Pajak  21 menjadi lebih kecil, dan komersial yang ditanggung perusahaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis penerapan tax planning Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai strategi  penghematan  pajak  perusahaan  dan  pembahasan  yang  telah  dilaksanakan,  maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:
1) Diketahui  dari  134  karyawan  tetap  Perumda  Tirta  Hidayah  hanya  47  karyawan yang  memiliki  pajak  terutang.  Besaran  seluruh  pajak  terutang  karyawan  selama satu tahun dengan net method sebesar Rp. 26.673.374 dan dengan gross up method sebesar  Rp.  28.912.320.  Besaran  PTKP  akan  menentukan  besaran  Penghasilan Kena  Pajak  (PKP)  yang  merupakan  dasar  pengenaan  dan  pemotongan  Pajak Penghasilan 21.
2) Terjadi  selisih  PPh  21  yang  dipotong  antara  yang  dihitung Net  Method dengan perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung Gross Up Method sebesar Rp. 2.238.946. Perusahaan menggunakan gross up method lebih hemat dalam pembayaran pajak, metode ini perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan agar laba menjadi kecil dengan kecilnya laba maka kecil juga pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andani, B. C., & Burhanudin. (2015). Analisis Tax Planning Melalui Deductible Expenses dan Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Komersial dan Fiskal Atas Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT. Wahana Semesta Banten). Jurnal Akuntansi, 2 (1), 103-120.
Anggraini, T. P., & Khairani. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang. Jurusan Akuntansi , 2 (1), 1-9. Arham, M.  I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero)  Cabang  Tuminting. Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi, 4 (1), 1-13.
Cahyono, S. W., Datrini, L. K., & Rini, I. G. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan  Pasal  21  Sebagai  Strategi  Penghematan  Pembayaran  Pajak  Perusahaan Pada  PDAM  Tirta  Mangutama  Kabupaten  Badung. Jurnal  Riset  Akuntansi Warmadewa, 3 (1), 17-19.
Febria,  D.  N.,  &  Madjid,  S.  (2019).  Analisis  Penerapan  Perencanaan  Pajak  (Tax  Planning) PPH  Pasal  21  sebagai  Upaya  Efisiensi  Beban  Pajak  Wajib  Pajak  Badan. Majalah Sainstekes, 6 (1), 20-30.
Harjo, D. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Kurniawan,  D.  P.,  &  Dewi,  A.  R.  (2019).  Analisis  Penerapan  Perencanaan  Pajak  PPH  21 Karyawan  Tetap  Menggunakan  Metode  Gross  Up  Sebagai  Upaya  Penghematan Beban  Pajak  Penghasilan  Badan  pada  Rumah  Sakit  Asih  Abyakta. Jurnal  Ilmiah Bisnis dan Perpajakan, 1 (2), 1-14. Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Puspitasari, L. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat  Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2 (1), 1-5.

## JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
Resmi, S. (2014). Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Silitonga, L. (2013). Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan pada CV. Andi Offset Cabang Manado. Jurnal EMBA, 1 (1), 829-835.
Yunus,  M.  (2019).  Penerapan  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Sebagai  Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. Jurnal Tangible, 4 (1), 1-10.