## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration

## Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah

## ( Digital Local Government )

## I Gede Agus Wibawa dan Lilik Antarini
Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali- Indonesia
Corespondence E-mail: benkland@yahoo.com

## Abstract
Digital system with various programs, such as website, SMS Center / Call Center, e-paper, Integrated One-Stop Service (PTSP),  e-ID  card,  e-planning,  e-budgeting,  e-procurement,  e-warehouse  can  encourage  increased  transparency management  of  regional  budgets,  encouraging  the  formation  of  strengthening  legal  certainty  and  obedience  to  the  law (rule of law) for the implementation of regional government in carrying out their duties. By implementing a digital system, aspects of effectiveness and work efficiency can be improved as well. Digital systems that provide space for transparency can ultimately  encourage  increased  responsiveness  of  local  government administrators,  the  community  as  the  owner of sovereignty is also given the same space (equality / equity) in obtaining services from the local government apparatus. Keywords: Digital system, Good Governance and Service Quality.

## Abstrak
Sistem digital dengan berbagai  programnya, seperti  website, SMS Center/Call  Center, e-paper, Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP),  e-ktp,  e-planning,  e-budgeting,  e-procurement,  e-warehouse  mampu  mendorong  peningkatan  transparansi pengelolan anggaran daerah, mendorong terbentuknya penguatan kepastian hukum dan ketaatan terhadap hukum (rule of law)  bagi  para  penyelenggaran  pemerintahan  daerah  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Dengan  menerapkan  sistem  digital, aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula. Sistem digital yang memberikan ruang transparansi akhirnya dapat mendorong pula peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat sebagai pemilik  kedaulatan  juga  diberikan  ruang  yang  sama  (kesetaraan/equity)  dalam  memperoleh  layanan  dari  aparatur pemerintah daerah.
Kata kunci: Sistem digital, Good Gover nance dan Kualitas Pelayanan.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2019, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Wibawa, I. G. A., & Antarini, L. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government) . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5(1): 57-71.

## 1.  Pendahuluan
Sistem  Digital  Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah (Digital  Local  Government) sangat  terkait dengan  transparansi  pemerintahan  sebagai  salah  satu  karakteristik Good  Governance sebagaimana konsep  yang  ditawarkan  United  national  Development  Program  (UNDP).  Sistem  itu  harus  mampu mendorong  terbangunnya  transparansi  pemerintahan,  mengingat  transparansi  merupakan  salah  satu aspek  yang menjadi  tuntutan reformasi di  Indonesia tahun 1998. Pada masa Orde Baru transparansi pemerintahan  merupakan  keniscayaan  karena  Indonesia  berada  di  bawah  bayangan  otoritarianisme yang membelenggu Indonesia selama 32 (tiga puluh dua) tahun.
Pada saat  yang sama perilaku birokrasi  yang korup mengakibatkan terabaikannya transparansi pemerintahan  itu.  Publik  dalam  hal  ini  rakyat  tak  berdaya  dan  tak  mampu  memperoleh  akses

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 58
Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
informasi  terkait  dengan  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah,  apalagi  kebijakan  tentang  keuangan negara dan atau pengelolaan keuangan daerah. Rendahnya transparansi  pemerintahan pada masa  itu yang  sebenarnya  dapat  diperbaiki  dengan  mengaplikasikan  sistem  digital  dalam  tata  kelola pemerintahan daerah, justru pemerintah daerah belum banyak dan belum mampu melaksanakannya.
Pengabaian  aspek  transparansi  pemerintahan  berdampak  terhadap  buruknya  akuntabilitas pemerintahan  daerah,  akhirnya  bermuara  pada  kekecewaan  rakyat  terhadap  praktek  pemerintahan secara umum di Indonesia hingga pada akhir masa Rezim Orde Baru. Lalu muncul gelombang besar reformasi dengan beberapa agenda tuntutan rakyat. Salah satu tuntutannya adalah reformasi birokrasi serta  pemberantasan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN).  Dengan  tuntutan  itu  diharapkan  dapat mewujudkan transparansi pemerintahan yang diselenggarakan oleh negara dari level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Setelah  reformasi  berjalan  pemerintah  pusat  mulai  menata  negara  menuju  kondisi  yang  lebih baik  sebagaimana  tuntutan  yang  diharapkan  oleh  rakyat.  Hal  mendasar  yang  dilaksanakan  salah satunya melakukan perubahan UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali perubahan/amandemen. Kemudian pemerintah  menata  ulang  posisi-posisi  lembaga  tinggi  negara,  serta  membentuk  lembaga-lembaga negara  baru,  memekarkan  jumlah  provinsi  serta  memekarkan  jumlah  kabupaten,  yang  semata-mata bertujuan untuk lebih cepat mampu menjawab tuntutan-tuntutan reformasi.
Salah satu lembaga baru yang lahir pada masa reformasi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat aspek pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan aspek yang paling  ditekankan  oleh  rakyat.  Kehadiran  KPK  pada  masa  reformasi  yang  diikuti  dengan  reformasi birokrasi,  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik,  menekan perilaku  birokrasi  yang  korup  dan  pada  akhirnya  dapat  mencapai  transparansi  pengelolaan  negara/ transparansi  pemerintahan,  yang diwujudkan dengan menerapkan atau mengimplementasikan sistem digital, baik di tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah serta pemerintah desa.
Lalu bagaimana sistem digital tata kelola pemerintahan daerah diterapkan di Indonesia? Apakah sistem  digital  itu  sudah  merata  diterapkan  di  seluruh  Indonesia?  Dan  urusan-urusan  apa  saja  yang telah menggunakan sistem digital? Hal-hal itulah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## 2.  Konsep

## Teori Sistem
Sistem  dapat  diartikan  sebagai  kesatuan  yang  terbentuk  dari  beberapa  unsur  (elemen).  Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang mengikat dan fungsional.  Masing-masing  kohesif  satu  sama  lain,  sehingga  ketotalitasannya  unit  terjaga  utuh eksistensinya.  Tinjauan  tersebut  adalah  pandangan  dari  segi  bentuknya.  Jadi  pengertian  sistem, disamping dapat diterapkan pada hal yang bersifat “immaterial” atau suatu proses “immaterial”, juga dapat  diterapkan pada hal  yang bersifat  material. Untuk  yang bersifat  “immaterial” penguraian atau penentuan  “model”-nya  lebih  cenderung  berfungsi  sebagai  alat  analisis  dan  merupakan  cara,  tata, rencana,  skema,  prosedur  atau  metode.  Sistem  adalah  suatu  cara  yang  mekanismenya  berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan mekanismenya sering disebut otomatis.
Menurut  Easton  (1971),  teori  sistem  adalah  suatu  model  yang  menjelaskan  hubungan  tertentu antara  sub-sub  sistem  dengan  sistem  sebagai  suatu  unit  (yang  bisa  saja  berupa  suatu  masyarakat, serikat buruh, organisasi pemerintah).
Ciri-ciri Sistem menurut Easton antara lain sebagai berikut :
a.  Sistem  mempunyai  batas  yang  di  dalamnya  ada  saling  hubungan  fungsional,  terutama  dilandasi beberapa bentuk komunikasi.
b.  Sistem  terbagi  ke  dalam  sub-sub  sistem  yang  satu  sama  lainnya  saling  melakukan  pertukaran

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 59
Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
(seperti antara desa dengan pemerintah daerah  atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat).
c.  Sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari dan menterjemahkan masukan (input) menjadi beberapa jenis keluaran (output) .
Sementara,  Friedrich  (1963)  dalam  buku “ man  and  his  Government ” mengemukakan  definisi sistem,  yaitu  apabila  beberapa  bagian  yang  berlainan  dan  berbeda  satu  sama  lain  membentuk  suatu kesatuan,  melaksanakan  hubungan  fungsional  yang  tetap  satu  sama  lain  serta  mewujudkan  bagian- bagian  itu  saling  tergantung  satu  sama  lain.  Sehingga  kerusakan  suatu  bagian  mengakibatkan kerusakan keseluruhan, maka hubungan yang demikian disebut sistem.
Sedangkan  teori  sistem  menurut  Rush  &  Althoff  (2008)  menyatakan  bahwa  gejala  sosial merupakan bagian dari politik tingkah laku yang konsisten, internal dan reguler dan dapat dilihat serta dibedakan, karena itu kita bisa menyebutnya sebagai : sistem sosial, sistem politik dan sejumlah sub- sub sistem yang saling bergantung, seperti ekonomi dan politik.
Sebenarnya  tiap-tiap  sistem  yang  ada  dalam  masyarakat  itu  tidak  otonom  atau  tertutup  tetapi terbuka, dalam arti suatu sistem akan dipengaruhi oleh sistem yang lain. Setiap sistem akan menerima input dari sistem lainnya dan sistem akan memproses input tersebut dalam bentuk output bagi sistem lainnya.
Dari beberapa konsep dan teori tentang sistem tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem itu  memiliki  unsur-unsur  atau  bagian-bagian,  yang  kesemuanya  saling  berkaitan  serta  saling mempengaruhi,  sehingga  hubungan-hubungan  itu  akan  memberikan  kontribusi  terhadap  keluaran (output) sebagai hasil kerjanya.
Selanjutnya,  terkait  dengan  tema  tulisan  ini  yang  membahas  Sistem  Digital  Tata  Kelola Pemerintahan  Daerah,  dimana  hal  itu  telah  menjadi  satu  keharusan  untuk  dilaksanakan  sebagai konsekuensi  kemajuan  peradaban  manusia  dalam  Era  Digital  saat  ini  yang  sering  disebut  Era  4.0 ( dibaca  Era  Four  Poin  Zero ).  Keharusan  bagi  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk  dapat mengimplementasikan sistem tersebut dengan baik, dalam rangka menjawab tuntutan-tuntutan publik, sehubungan  dengan  tugas  pokok  fungsi  pemerintah  dalam  hal  memberikan  pelayanan  publik, melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat  dan  melaksanakan  serta  mendorong  percepatan pembangunan (Ndraha, 2011).

## Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Untuk memahami Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah perlu didefinisikan terlebih dahulu  pengertian  atau  terminologinya.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata “ digital ” berasal  dari  kata digitus, yang  dalam  Bahasa  Yunani  berarti  jari-jemari.  Dan  apabila  dihitung  jari- jemari orang dewasa maka berjumlah 10 (sepuluh). Nilai 10 itu terdiri dari 2 radix/digit, yaitu 1 dan 0, oleh karena itu digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on (bilangan binner) . Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis  datanya.  Dari  pengertian  atau  definisi  kata  “digital”  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Sistem  Digital  adalah  suatu  sistem  yang  berfungsi  untuk  mengukur  suatu  nilai  yang  bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrip berupa digit-digit atau angka-angka, contohnya bilangan integral  atau  pecahan.  Dan  “sistem  digital”  memiliki  pengetian  suatu  sistem  elektronik  yang  setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengelolaan sinyal diskrit.
Akhirnya  dapat  dipahami  bahwa  Sistem  Digital  Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah  adalah  tata kelola  pemerintahan  daerah  yang  menerapkan  atau  menggunakan  sistem  digital  atau  komputerisasi (teknologi informatika). Misalnya : penerapan/implementasi KTP Elektronik (e-ktp) , e-budgeting, e- planding, dll.
Implementasi atau penerapan Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah bertujuan untuk
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 60 Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih baik (Good Governance). Dengan menerapkan  sistem  digital  diharapkan  prinsip-prinsip Good  Governance sebagainama  acuan United Nation  Development  Program  (UNDP) dapat  terwujud.  Sembilan  karakteristik Good  Governance menurut UNDP itu antara lain sebagai berikut :
a. Partisipasi (Participation).
b.  Transparansi (Transparency).
c.  Akutabilitas (Accountability).
d.  Efektif dan Efesien (Effective and efficient).
e. Kepastian Hukum (Rule of Law).
f. Responsif (Responsive).
g. Konsensus (Consensus).
h.  Kesetaraan dan Inklusif (Equality and Inclusiveness).
i.  Visi Strategis (Strategic vision).
Penerapan Sistem  Digital  dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di  Indonesia dalam rangka mewujudkan good  governance telah  dilakukan  sejak  awal  reformasi  atau  era  tahun  2000  dengan pioner  terdepan  saat  itu  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Jembrana  di  Provinsi  Bali.  Pada  masa  itu banyak pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi belajar ke Kabupaten Jembrana. Hampir semua  daerah  telah  mengunjungi  Kabupaten  Jembrana  untuk  melihat  atau  menyaksikan  langsung praktek  tata  kelola  pemerintahan  daerah  berbasis  digital  (teknologi  informatika).  Kemudian  daerah- daerah  lain  ikut  menerapkan,  bahkan  terdapat  beberapa  daerah  justru  menjadi  lebih  baik  dengan melakukan  terobosan-terobosan  baru  atau  inovasi,  misalnya  Pemerintah  Kota  Surabaya  yang menerapkan e-paper yaitu  penulisan  disposisi  Walikota  dengan  menggunakan  tablet/android. Pemerintah  DKI  Jakarta  dan  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  yang  menerapkan e-budgeting . Paradigma  implementasi  Sistem  Digital  Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah  menjadi  suatu  keharusan bagi daerah-daerah, karena hal itu merupakan salah satu  cara untuk menjawab tuntutan transparansi pemerintahan yang diinginkan publik atau masyarakat.
Lima  belas  tahun  terakhir  setelah  reformasi  telah  banyak  daerah  yang  konsisten  menerapkan sistem  digital,  beberapa  diantaranya  menunjukkan  kemajuan  yang  sangat  signifikan,  contohnya  : Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  menerapkan  sistem  keuangan  daerah  dengan  program e- budgeting ,  menerapkan  e-musrenbang,  mengiplementasikan  e-palning,  juga  menerapkan  aplikasi smart  city yang  dapat  diakses  dari  android  (telpon  pintar)  setiap  warga  ;  selanjutnya  Pemerintah Kota  Surabaya  memelopiri  pemasangan  website/portal  bagi  setiap  kelurahan,  kecamatan  dan Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD);  di  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  diterapkan  pula pengelolaan  keuangan  daerah  dengan e-budgeting yang  lebih  detail  ;  kemudian  Pemerintah  Kota Denpasar mengembangkan sistem pelayanan perijinan satu pintu/satu atap, yang selanjutnya model- model itu menjadi rujukan nasional untuk dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia.
Bagaimana  melihat  dan  menyimpulkan  bahwa  sistem  digital  itu  dapat  digunakan  untuk mencapai  prinsip-prinsip Good  Governance sebagaimana  standar  UNDP.  Hal  itulah  yang  menjadi pembahasan  dalam  tulisan  ini.  Mulai  dari  pengaruh  sistem  digital  terhadap  tingkat  partisipasi masyarakat, pengaruhnya terhadap ketaatan pada hukum, pengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah hingga bagaimana hal itu mampu menumbuhkan visi strategis elit di daerah. Paradigma atau fenomena  yang  berkembang  akan  dipaparkan  dengan  menggunakan  pendekatan New  Public Governance  (NPG) sebagai  salah  satu  paradigma  administrasi  publik  yang  sedang  tumbuh  dan berkembang saat  ini. Selanjutnya kerangka berpikir sebagaimana tersebut di  atas digambarkan pada Gambar 1 di bawah ini :
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 61 Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)

## Gambar 1

## Kerangka Berpikir
Tulisan  ini  membahas  sistem  digital  yang  terkait  dengan  kewenangan  pemerintah  kabupaten/ kota  dan  sistem  digital  yang  sudah  pernah  dikembangkan  di  Indonesia.  Karena  itu,  maka  Program Satuan  Manunggal  Satu  Atap  (Samsat)  yang  merupakan  kewenangan  pemerintah  provinsi  tidak dibahas  dalam  makalah  ini,  demikian  juga  dengan e-archive yang  sampai  saat  ini  belum  ada pemerintah kabupaten/kota yang dapat menerapkannya. Tetapi harapannya semoga dalam waktu yang tidak lama sudah ada pemerintah kabupaten/kota yang mampu menerapkan e-archive tersebut.

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## Website/Portal Dan Good Governance
Salah  satu  karakteristik Good  Governance menurut  UNDP  adalah  partisipasi.  Partisipasi masyarakat dapat dijadikan satu tolok ukur tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah. Aspek “partisipasi” sebagaimana pendapat Arstein (1969) bahwa tingkat partisipasi  suatu  kelompok  masyarakat  dapat  diukur  apakah  tergolong  tinggi  atau  rendah.  Semakin tinggi  kepedulian  masyarakat  terhadap  proses  formulasi  kebijakan  publik  di  suatu  daerah,  maka semakin tinggi tingkat partisipasinya. Arstein membuat 8 (delapan) tingkatan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik, sebagaimana Gambar 2 sebagai berikut :

## Tabel 1

## Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein
8. Kendali Masyarakat (Citizen Control)
Kekuasaan Masyarakat (Degrees of Citizen Power) 7. Delegasi Kekuasaan (Delegated Power) 6. Kemitraan (Partnership) 5. Peredaman (Placation) Semu (Degress of Tokenism) 4. Konsultasi (Consultation) 3. Penginformasian (Information) 2. Terapi Tidak Partisipatif (Non Participation) 1. Manipulasi (Manipulation)
Sumber : Sherry Arstein dalam Ahmad dkk. (2003)
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 62

## Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
Mencermati fenomena perkembangan tata kelola pemerintahan daerah  yang terjadi  sejak awal reformasi,  salah  satunya  adalah  fenomena  keberadaan  website  atau  portal  milik  pemerintah  daerah. Hampir  semua  pemerintah  daerah  telah  memilikinya,  meski  terdapat  perbedaan  kualitas  dalam pengelolaannya.  Dari  fenomena  itu  dapat  dilihat  atau  diamati  terjadinya  peningkatan  sirkulasi informasi antara masyarakat dengan pemerintah daerahnya. Sirkulasi informasi itu dapat dilihat pada jumlah kunjungan masyarakat ke website milik pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan kepedulian masyarakat  terhadap  apa  saja  yang  dipublikasikan  dalam  website,  termasuk  di  dalamnya  tentang kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah.
Untuk terus mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat tumbuh semakin tinggi, maka sistem digital  harus  terus  dikembangkan,  pada  konteks New  Public  Governance  (NPG) ,  aspek  kepuasan publik harus menjadi  fokus perhatian dengan meningkatkan kualitas layanan, dalam  hal  ini kualitas pengelolaan  website/portal  milik  pemerintah  daerah  harus  terus  disempurnakan,  data  yang ditampilkan atau disediakan harus data yang valid (updating) . Seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang terbukti  telah  mampu  menjadi  Juara  dalam  KABTA  Web  Awards  Tahun  2015  yaitu  pemerintah kabupaten/kota  yang  mampu  menampilkan  website  terbaik.  Ternyata  kondisi  itu  juga  berhubungan dengan  Index  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dimana  di  ketiga  daerah  tersebut  di  atas  ternyata  IPM masyarakatnya tegolong tinggi (Data BPS RI Tahun 2014 dan 2015). Kemudian fakta menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan masyarakat atau klien ke dalam website mereka rata-rata berkisar 244.652 per-bulan, (www.surabaya.go.id). Fenomena itu mengidikasikan bahwa ternyata pengelolaan website atau  portal  milik  pemerintah  daerah  dapat  mempengaruhi  pencapaian good  governance di  suatu daerah.
Sumber : https://www.kemendagri.go.id/documents/dapok2018/mobile/index.html;2018. Website  atau  portal  pemerintah  daerah  yang  dikelola  dengan  baik  juga  akan  mendorong penguatan  transparansi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  contohnya  pemerintah  daerah  dapat menampilkan postur anggaran daerah setiap tahunnya. Sehingga data itu dapat diketahui oleh publik/ masyarakat.  Hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK  RI)  sebagai  salah  satu  aspek akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  juga  dapat  diupload  ke  dalam  website,  agar masyarakat  mengetahui  bagaimana  pertanggung-jawaban  penggunaan  anggaran  daerah  oleh  para pejabat  daerah.  Dan  hampir  semua  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  telah  menampilkan  postur anggarannya dan hasil pemeriksaan BPK RI ke dalam website milik pemda masing-masing.
Website yang dikelola dengan baik dapat mendorong peningkatan aspek efektifitas dan efisiensi

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 63
Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
kerja  yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya misalnya memudahkan pemerintah daerah membantu  memasarkan  produk-produk  unggulan  daerah.  Aspek  kepastian  hukum  juga  dapat diperoleh  oleh  masyarakat,  misalnya  disediakannya  data  informasi  tentang  tata  cara  pengurusan administrasi kependudukan, pengurusan perijinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dll.
Dalam website juga dapat ditampilkan atau dibuatkan ruang untuk menyapa warga, menjawab keluhan-keluhan  warga  sebagaimana  website  milik  Pemerintah  Kota  Surabaya  dengan  portalnya berjudul SAPAWARGA.
Keberadaan  ruang  SAPAWARGA  dalam  website  Pemerintah  Kota  Surabaya  tentunya meningkatkan  sikap  responsif  para  aparatur  penyelenggara  pemerintahan  daerah.  Website  itu  juga memberi  ruang  kepada  publik  untuk  tidak  ragu  berkomunikasi  dengan  pemerintah  daerah,  sehingga aspek kesetaraan sebagai salah satu karakteristik good governance dapat tumbuh berkembang dengan lebih  baik,  serta  benar-benar  dapat  dirasakan  publik/masyarakat.  Kemudian  dengan  adanya komunikasi  yang  intensif  antara  publik  dengan  penyelnggara  pemerintahan  daerah,  akan  dapat menambah  wawasan  para  warga  dan  para  aparatnya  sehingga  dapat  bermuara  terhadap  tumbuhnya visi-visi  strategis  yang  super  diantara  mereka,  selanjutnya  dapat  digunakan  untuk  menyempurnakan program pembangunan pada masa mendatang.

## SMS/Call Center Dan Good Governance
Sejalan dengan tumbuh berkembangnya website/portal hampir di semua pemerintahan daerah di  Indonesia,  keberadaan  SMS/Call  Center  juga  ikut  dikembangkan  dan  diaplikasikan,  hanya  masih terdapat perbedaan cara pengelolaan. Ada pemerintah daerah yang sudah sangat baik mengelola SMS/ Call  Center  tetapi  masih  banyak  pula  yang  belum  mampu  mengelolanya  dengan  baik.  Bahkan  ada yang sama sekali jarang menindaklanjuti SMS/Call Center yang telah dimilikinya. Keberadaan SMS/ Call Center biasanya inklud dengan website-nya, Gambar 3 pada halaman 6 tentang Jumlah website milik  pemerintah  daerah  di  Indoensia  menunjukkan  bahwa  masih  ada  beberapa  daerah  yang  belum memiliki  website,  terdapat  11  pemerintah  kabupaten  yang  belum  memilikinya,  dan  ada  beberapa daerah yang telah memiliki website namun masih offline sehingga belum bisa atau tidak bisa diakses.
Tiga pemerintah daerah  yang selalu menjadi  juara dalam pengelolaan SMS/Call Center masih terus  didominasi  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya,  Pemerintah  Kota  Denpasar  dan  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa  intensitas  warga  menyampaikan  informasi  atau  aspirasi kepada  pemerintah  daerah  cukup  tinggi,  artinya  hal  itu  mengindikasikan  bahwa  tingkat  partisipasi masyarakatnya  bukan  lagi  partisipasi  semu  (sebagaimana  tingkatan  Partisipasi  menurut  Arstein, Gambar 2 halaman 5). Warga atau masyarakat telah aktif peduli terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  daerah  serta  masyarakat  telah  memahami  kewenangan  serta  tugas  tanggung  jawab  yang harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah.  Sikap  aktif  masyarakat  seperti  itu  juga  menunjukkan bahwa  masyarakat  memahami  apa  yang  menjadi  hak  mereka,  mengetahui  hal-hal  normatif  yang berkaitan  dengan  aspirasinya  serta  hal-hal  normatif  yang  terkait  dengan  tugas  pokok  fungsi pemerintah daerah. Itu merupakan bagian penting dari karakteristik “ rule of law ” dalam konsep Good Governance .
Keberadaan SMS/Call Center memiliki motif utama untuk  lebih responsif menangani  keluhan warga/masyarakat,  memberikan  persamaan  hak  untuk  menyampaikan  masukan  kepada  pemerintah daerah,  kemudian  memberi  ruang  bagi  tercapainya  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  melaksanakan kewajiban dalam melayani masyarakat. Faktor akuntabilitas juga dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah  dengan  cara  lebih  transparan,  lebih  terbuka  kepada  masyarakat,  sehingga  warga  masyarakat ikut aktif mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggunakan anggaran daerah.
Fungsi  dan  manfaat  SMS/Call  Center  dalam  konteks New  Publik  Governance  (NPG) sebagai
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 64 Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
sebuah paradigma baru administrasi publik memberikan penguatan hubungan atau penguatan kontak jaringan antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan daerah, dan dengan sendirinya ketika hal  itu  terus  berjalan  baik  serta  berkelanjutan,  maka  apa  yang  disebut  sebagai civil  society dapat terbangun dengan semakin kuat. Kemudian akan sangat jelas akan bermuara terhadap meningkatnya partisipasi  warga/masyarakat  dalam  pembangunan  daerah.  Karena  salah  satu  doktrin  NPG  berfokus pada  penguatan  inter  organisasi  dan  lingkungan  di  sekitar  organisasi,  dalam  hal  ini  organisasi pemerintah daerah dan lingkungan di sekitarnya.

## E-Paper Dan Good Governance
E-paper atau  surat  elektronik  tidak  semata-mata  model  sirkulasi  email,  namun  lebih  dari  itu, tepatnya  memiliki  pengertian  yang  lebih  luas.  Jadi  tidak  hanya  sebatas  email  biasa,  tetapi mengembangan software atau aplikasi khusus tata naskah dinas pemerintah daerah. Dan jawaranya di Indonesia  adalah  Pemerintah  Kota  Surabaya  mereka  mengembangkan  model  pengisian  dan pengelolaan  disposisi  surat  dengan  menggunakan  teknologi  informasi.  Walikota  Surabaya  cukup mendisposisi surat melalui tablet atau android, kemudian langsung diteruskan ke pejabat di bawahnya. Model software demikian jelas akan lebih menguntungkan, lebih cepat sampai kepada pejabat terkait (lebih efektif) dan tidak menghabiskan kertas sebanyak model manual (lebih efesien). Model disposisi demikian juga jauh lebih transparan, setiap orang bisa membuka aksesnya, jadi banyak karakteristik Good Governance yang didorong untuk semakin meningkat.
Model e-paper seperti  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  seharusnya  segera dapat ditiru oleh daerah-daerah lain, terutama daerah-daerah yang tingkat kualitas SDM Aparaturnya tergolong  sudah  baik  serta  siap  untuk  melaksanakannya,  telah  siap  dari  sisi  penguasaan  teknologi informasi,  telah  siap  sarana  prasarana  untuk  menyelenggarakannya,  terutama  ketersediaan  basis jaringan internet.
Penerapan model itu tentunya sangat bergantung kepada kesungguhan dan komitmen pimpinan pucak  pemerintah  daerah,  bila  kepala  daerah  belum  memiliki  komitmen  dan  kesungguhan  maka niscaya aplikasi model itu dapat diterapkan di suatu daerah, jadi kata kuncinya  adalah visi strategis kepala daerah, yang merupakan satu karakteristik dari konsep Good Governance .
Pengembangan e-paper juga  dapat  diadvokasi  oleh  pemerintah  atasan,  termasuk  oleh pemerintah  pusat.  Tetapi  sebelum  mengadvokasi  pemerintah  daerah,  maka  tentu  saja  atau  menjadi suatu keharusan bagi pemerintah atasan terlebih dahulu mampu menerapkannya/mengaplikasikannya dengan lebih baik. Advokasi bisa dilakukan dengan membuat regulasi khusus agar pemerintah daerah didorong  atau  bahkan  diharuskan  menerapkan e-paper tersebut.  Kemudian  bagi  daerah  yang  dapat melaksanakan  dengan  sangat  baik,  sekiranya  diberikan  penghargaan  tidak  hanya  dalam  bentuk sertifikat  juara,  tetapi  dalam  bentuk  materi  atau  bantuan  untuk  mengembangkan  tata  kelola pemerintahan  dengan  berbasis  sistem  digital.  Atau  bentuk-bentuk  kemudahan  lainnya  yang  mampu merangsang kinerja aparaturnya, sehingga dapat terus mengembangkan kemampuannya mengelola e- paper atau sistem digital lainnya.
Konteks  NPG  melihat e-paper sebagai  sebuah  nilai  baru  dalam  tata  kelola  pemerintahan daerah,  sebuah  terobosan  brilian  karena  mampu  mempercepat  komunikasi  antara  atasan  dengan bawahan,  mampu  menerobos  pakem  konvensional  yang  penuh  dengan  pemborosan  waktu, pemborosan  sarana  (kertas  dll).  Dimana  nilai  utama  yang  dikedepankan  adalah  kecepatan  berbuat (responsif) menangani masalah-masalah  yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dan sepatutnya e- paper terus  dikembangkan  menjadi  semakin  baik,  menjadi  semakin  canggih  serta  mungkin  menjadi lebih smart.

## Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Sistem  Pelayanan  Terpadu  Ijin  Satu  Pintu  (PTSP)  merupakan  model  pelayanan  yang  telah
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 65 Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
dilaksanakan hampir di semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, layanan ini merupakan jenis atau model pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Semua jenis pelayanan  yang menjadi  tugas  pokok  fungsi  dan  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  dilaksanakan  dalam  satu gedung,  model  pelayanan  satu  pintu  atau  satu  atap (one  stop  service) ,  mulai  dari  pelayanan administrasi  kependudukan  (KTP,  Kartu  Keluarga),  pelayanan  Surat  Ijin  Usaha,  pembayaran  Pajak Bumi  dan  Bangunan,  dll.  Model  ini  sebenarnya  baik  untuk  mendorong  peningkatan  partisipasi masyarakat,  masyarakat  mau  mengurus  kepentingannya  sendiri  tanpa  melalui  pihak  lain  (misalnya melalui jasa makelar atau biro jasa).
Tumbuhnya prinsip-prinsip atau karakter Good Governance sangat dimungkinkan menjadi lebih baik dengan menerapkan Sistem Pelayanan Ijin Satu Pintu/Satu Atap, mendorong ketaatan terhadap hukum  bagi  penyelenggara  pemerintahan  daerah  dan  juga  masyarakat.  Adanya  kejelasan  prosedur pelayanan, adanya kejelasan biaya pelayanan setiap jenis layanan administrasi, serta adanya kepastian waktu penyelesaian surat-surat atau ijin yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pemohon. Sehingga model  pelayanan  ini  tentu  saja  menjadi  keharusan  bagi  setiap  pemerintah  daerah  untuk melaksanakannya.  Dan  pemerintah  pusat  harus  terus  memantau,  mengevaluasi  serta  mengadvokasi Model  PTSP,  bahkan  pemerintah  pusat  sebagai  intitusi  Pembina  harus  bisa  memastikan  untuk memberi sanksi bagi daerah yang belum dapat melaksanakan model pelayanan seperti itu.
Bagi daerah-daerah yang belum mampu melaksanakan dengan baik, atau mungkin sama sekali belum mampu memiliki lembaga PTSP, dapat belajar ke daerah-daerah yang sudah mapan dan sangat maju  model  pelayanannya.  Tiga  daerah  yang  masih  terdepan  dan  terus  berinovasi  dalam melaksanakan model tersebut, dipegang oleh Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana hasil penilaian Tim Indonesian Digital Society Award  (IDSA)  Tahun  2014,  bahwa  Pemerintah  Kota  Surabaya  menjadi  Juara  1,  Pemerintah  Kota Denpasar menjadi Juara 3 untuk kategori Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi Juara 1 untuk kategori Pemerintah Kabupaten.
Tabel 2
Pemenang Indonesia Digital Society Award (IDSA) Tahun 2014
KATEGORI : GOVERNMENT KATEGORI : OVERALL SOCIETY KOTA RANGKING PENGHARGAAN KOTA RANGKING PENGHARGAAN Surabaya 1 Platinum Banda Aceh 1 Platinum Bogor 2 Gold Sukabumi 2 Gold Denpasar 3 Gold Balikpapan 3 Gold Yogyakarta 4 Silver Makassar 4 Silver Cimahi 5 Silver Bukittinggi 5 Silver KABUPATEN RANGKING PENGHARGAAN KABUPATEN RANGKING PENGHARGAAN Sleman 1 Platinum Banyuwangi 1 Platinum Lamongan 2 Gold Gresik 2 Gold Banyumas 3 Gold Agam 3 Gold Kutai Timur 4 Silver Bantul 4 Silver Banyu Asin 5 Silver Bandung 5 Silver
Sumber : www.detiknews ; 2014.
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  juga  membantu  mempermudah  menyelesaikan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 66 Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
pekerjaan  bagi  para  penyelenggara  pemerintahan  daerah  sehingga  prinsip  efisiensi  dan  efektifitas dapat ditingkatkan. Prinsip “responsif” sebagai salah satu karakteristik Good Governance juga dapat lebih  meningkat,  karena  adanya  interaksi  langsung  antara  pemohon  (warga  masyarakat)  dengan aparatur pemerintah daerah sebagai pemberi layanan. Hal-hal yang menjadi keluhan warga segera bisa ditindaklanjuti.  Dengan  menerapkan  PTSP  juga  menunjukkan  adanya  kesetaraan  antara  pemberi layanan dan penerima layanan, juga adanya kesetaraan bagi semua warga yang dilayani, tidak ada lagi istilah  perlakuan  khusus  tanpa  didasari  aturan  hukum  yang  jelas,  kecuali  perlakuan  khusus  bagi kelompok  masyarakat  inklusif.  Apalagi  istilah  menginginkan  pelayanan  lewat  jalan  tol  atau  lewat pintu  belakang.  Demikian  kelebihan-kelebihan  yang  dimiliki  Model  PTSP  dibandingkan  dengan model  pelayanan  konvensional  sebelumnya.  Salah  satu  pendorong  untuk  lebih  memberdayakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berujung pada  kemampuan  daerah  untuk  berinovasi.  Telah  banyak  daerah  yang  mampu  melakukan  inovasi guna  mendorong  kemajuan  PTSP  di  daerahnya  masing-masing.  Pada  Tabel  2  berikut  dapat  dilihat daerah-daerah yang memiliki kemajuan dalam melakukan inovasi.

## Tabel 2
Pemenang Inovasi Daerah Tahun 2019
KATEGORI KATEGORI KABUPATEN RANGKING PENGHARGAAN KOTA RANGKING PENGHARGAAN Banyuwangi 1 Platinum Denpasar 1 Platinum Kulon Progo 2 Gold Bogor 2 Gold Malang 3 Gold Bontang 3 Gold Situbondo 4 Silver Malang 4 Silver Banggai 5 Silver Cimahi 5 Silver
Sumber : http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-beri-penghargaan-daerah-terinovatif/;2019.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dikaji dari perspektif NPG dengan akar-akar teoritisnya adalah  teori  institusi (institution  theory) dan  teori  jaringan (network  theory) melihat  bahwa  model pelayanan  tersebut  mengharuskan  adanya  penguatan  institusi  pemerintah  daerah,  adanya  kerjasama yang  kuat  saling  membutuhkan,  saling  mendukung  antar  OPD  sehingga  mampu  memberikan pelayanannya yang terbaik kepada masyarakat. Hubungan dan jaringan komunikasi tidak hanya antara OPD dengan OPD lainnya tetapi  juga hubungan dan jaringan antara personil  yang ada di  dalamnya sehingga  tumbuh  consensus  yang  sama,  satu  consensus  untuk  memberikan  yang  terbaik  kepada masyarakat.

## Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
Model  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  sebenarnya  diinspirasi  dari  model  kartu Automatic Teller Mechine (ATM) dan kartu kredit yang biasa digunakan oleh perbankkan, dimana sebuah kartu bisa  memberikan  banyak  manfaat  kepada  pemegangnya.  Kemudian  di  era  tahun  2004  muncul Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) di Kabupaten Jembrana - Provinsi Bali, dimana program itu menggunakan basis data kependudukan  yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),  namun  KTP  saat  itu  masih  bersifat  konvensional,  dikatakan  KTP  itu  berlaku  nasional,  tetapi belum terekam dalam satu server di tingkat pusat. Jadi KTP masa itu hanya istilahnya saja nasional, namun faktanya belum dikelola oleh server secara nasional.
Di  awal  Program  JKJ  di  Kabupaten  Jembrana  yang  basis  data  kependudukannya  hanya  di
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 67 Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
tingkat lokal atau pemerintah daerah, pengelolaan KTP mulai dikembangkan agar terkoneksi dengan Program  JKJ,  sehingga  pada  masa  keemasan  Program  JKJ  itu  setiap  masyarakat  Jembrana  cukup hanya  menunjukkan  KTP  dapat  berobat  gratis  di  dokter  umum,  dokter  gigi,  puskesmas  dan  RSUD Kabupaten  Jembrana.  Bahkan  pada  masa  itu  anak-anak  yang  usianya  belum  mencapai  usia  dewasa atau  belum  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  juga  dicetakkan  KTP  guna  memudahkan  mendaftar  saat berobat.  Artinya,  sebenarnya  pada  masa  itu  secara de  facto sudah  ada  dicetak  KTP  untuk  anak (sementara saat ini konsep KTP untuk anak sedang diwacanakan di tingkat pemerintah pusat).
Sukses  dan  diterimanya  dengan  baik  Program  JKJ  oleh  masyarakat  setempat  pada  masa  itu, mendorong  penggagas  JKJ  dan  pemerintah  daerah  untuk  mencoba  mengembangkan  apa  yang dinamakan  J-SMART.  Rencana  besar  J-SMART  adalah  mengkoneksikan  KTP  dengan  JKJ  serta dengan  rekening  bank  serta  bila  memungkinkan  dengan  Surat  Ijin  Mengemudi.  Namun  rencana  itu tidak  dapat  terlaksana  seiring  dengan  berakhirnya  masa  kepemimpinan  Prof.  drg.  I  Gede  Winasa sebagai Bupati Jembrana. Tetapi makna dan pengetahuan tata kelola pemerintahan yang dapat diambil dari  kasus  itu  adalah  bahwa  E-KTP  sudah  mulai  digagas  di  tingkat  pemerintah  daerah (local government) ,  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  daerah  pada  masa-masa  itu  telah  berlari lebih  jauh  dibandingkan  dengan  pemerintah  pusat.  Salah  satu  indikasinya  misalnya  diadopsinya Program  JKJ  itu  oleh  hampir  semua  pemerintah  daerah  di  Indonesia,  termasuk  oleh  Pemerintah Provinsi  Bali  di  bawah  kepemimpinan  Gubernur  Made  Mangku  Pastika  dengan  Program  Jaminan Kesehatan  Bali  Mandara  (JKBM).  Kemudian  secara  nasional  Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono menyusulnya  dengan  melaksanakan  Program  Jamkesmas.  Semua  program  itu  basis  datanya  adalah basis data kependudukan (KTP dan KK).
Konsistensi  dalam  implementasi e-KTP akan  memberikan  kepastian  data  jumlah  penduduk suatu  daerah,  termasuk  jumlah  penduduk  Indonesia  secara  pasti.  Karena  kecil  kemungkinan terdaftarnya satu orang lebih dari sekali, mengingat dalam implementasi e-KTP saat ini menggunakan sensor retina mata. Artinya, ketika basis data  yang dimiliki jelas dan pasti, maka akan memberikan kemudahan  bagi  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  hal  merencanakan  pembangunan daerah  dan  rencana  pembangunan  nasional.  Kepastian  jumlah  penduduk  juga  akan  memudahkan dalam  membagi  postur  anggaran  dalam  rangka  pembangunan,  demikian  pula  sehubungan  dengan menyusun  regulasi  sistem  politik  nasional  yang  sangat  berkaitan  dengan  jumlah  penduduk,  daerah pemilihan  serta  ambang  batas  perolehan  suara  untuk  dapat  lolos  sebagai  anggota  DPR,  DPD  dan DPRD.
Konteks NPG melihat implementasi e-KTP dengan berbagai fakta di lapangan, mengharuskan pemerintah  terus  berupaya  menyempurnakannya.  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  dalam bingkai  NKRI  semestinya  terus  melakukan  perbaikan-perbaikan,  menyempurnakan  program  e-KTP sehingga  dimungkinkan  pada  masa  depan  muncul  inovasi  atau  terobosan  baru  yang  dapat menggabungkan  e-KTP  dengan  identitas-identitas  lainnya,  misalnya  dengan  Surat  Ijin  Mengemudi, Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  ATM,  Kartu  Kredit,  dll.  Pemerintah  tidak  hanya  cepat  puas dengan  hasil  pencapaian  saat  ini,  upaya-upaya  untuk  menghasilkan  karya  terbaik  harus  ditumbuh kembangkan.

## Sistem Keuangan Daerah Bebasis Teknologi Informatika (e-budgeting)
Sistem  keuangan  daerah  berbasis  teknologi  informatika  dikenal  dengan  istilah e-budgeting , dimana  model  tata  kelola  keuangan  daerah  sebagaimana  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  disempurnakan  dengan  membuatkan  aplikasi (software), sehingga  memberi  kemudahan  bagi  para  aparatur  penyelenggara  pemerintahan  daerah dalam  membantu  pimpinan  daerah  menyusun  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD). Penerapan e-budgeting sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Good Governance , aspek transparansi pengelolaan  anggaran  daerah  dapat  ditingkatkan,  semua  pihak  dapat  mengetahui  secara  detail pemanfaatan anggaran daerah.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 68
Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
E-budgeting juga memberikan kemudahan bekerja bagi  para penyusun APBD sehingga aspek efektifitas  dan  efisiensi sebagai  salah  satu  karakteristik Good  Governance dapat  didorong untuk  terus  meningkat. E-budgeting yang  dalam  pengelolaan  mengharuskan  adanya  Standar  Biaya Masukan (Standar Harga Satuan Barang/Jasa) untuk setiap tahun anggaran berjalan untuk setiap item/ jenis  barang  dan  jasa,  tentu  saja  memberi  manfaat  besar  bagi  pemerintah  daerah  dan  masyarakat sebagai pemilik anggaran. Hal itu memberi kepastian berapa banyak atau berapa besar jumlah satuan barang  atau  jasa  yang  diperlukan  dalam  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  atau  kegiatan.  Sehingga anggaran yang digunakan benar-benar berbasis kinerja.
Penerapan e-budgetin g  juga  akan  memaksa  para  penyelengara  pemerintahan  daerah  untuk selalu mentaati aturan pengelolaan keuangan daerah, karena sistemlah yang bekerja, ketika input data tidak  sesuai  dengan  sistem  maka  sistem  tidak  akan  dapat  berjalan.  Misalnya  jenis  program  dan kegiatan  harus  sesuai  dengan  katalog  yang  ditentukan  oleh  sistem,  apabila  inputnya  tidak  sesuai dengan  katalog  sistem  maka  input  itu  akan  ditolak.  Dengan  demikian  maka  sangat  jelas  bahwa penerpan e-budgeting sangat mendukung atau meningkatkan aspek “ rule of law ” sebagai salah satu karakteristik Good Governance .
E-budgeting yang  merupakan  sebuah  sistem  atau  model  memaksa  pimpinan  daerah  dan aparaturnya  untuk  memiliki  konsensus  yang  sama (Concensus  Orientation) ,  berorientasi  maksimal terhadap  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  konsensus  terhadap  peningkatan  kualitas dan  kuantitas  pelayanan  publik.  Adanya  konsensus  bersama  dan  disertai  kesungguhan  untuk melaksanakan  konsensus  itu  merupakan  prasyarat  mutlak  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita bersama. Hal  tersebut  juga merupakan salah satu  karakteristik Good Governance . Artinya bahwa e- budgeting sangat mendorong peningkatan prinsip-prinsip Good Governance .

## Perencanaan Berbasis Elektronik (E-Planning)
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  berbasis  elektronik  disebut e-planning merupakan  salah satu  amanat  dalam  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  Dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal-hal, substansi, program dan kegiatan yang diatur dalam  Permendagri  Nomor  86  Tahun  2017  itu  dibuatkan software sehingga  dapat  diaplikasikan  ke dalam  sistem  komputer.  Selanjutnya  sistem  itu  dikoneksikan  dengan  proses  penyusunan  anggaran daerah  (APBD).  Sehingga  terbangun  sistem  yang  berkaitan  antara  dokumen  perencanaan pembangunan  daerah  dengan  rencana  pembiayaan  setiap  tahun  anggaran  dalam  APBD.  Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) merupakan alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.  Dengan  adanya  alat  bantu  e-planning,  pemerintah  daerah  dapat  memaksimalkan  sistem  dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.
Proses atau tahapan e-planning dari awal tahapan perencanaan sampai tersusunnya dokumen perencanaan tetap sama dengan tahapan perencanaan secara konvensional, yang membedakan hanya pada  penggunaan  teknik  atau  sistem  informatika,  data-data  perencanaan  diinput  ke  dalam  sistem komputer  yang  sudah  disiapkan.  Sehingga  dengan  cara  itu  tidak  ada  aspirasi  masyarakat  yang tercecer,  namun  sistem  juga  akan  bekerja  untuk  memfinalkan  program  atau  kegiatan  apa  saja  yang menjadi skala prioritas setiap tahun anggaran. Proses atau model seperti itu sangat jelas mendorong meningkatnya  karakteristik  prinsip-prinsip Good  Governance ,  diantaranya  mendorong  peningkatan partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi untuk pembangunan daerah.
E-planning juga  mendorong  peningkatan  ketaatan  aparat  pemerintah  daerah  dan  masyarakat
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 69 Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
terhadap hukum (rule  of  law) mengingat  sistem  yang dibangun dalam e-planning telah disesuaikan dengan  aturan  normatif  yang  menjadi  payung  hukumnya,  misalnya  jenis  katalog  atau  item  nama program atau kegiatan harus sesuai dengan mekanisme yang ada dalam sistem. Jika nama atau jenis program  kegiatan  tidak  sesuai  dengan  katalog  sistem  maka  input  datanya  tidak  dapat  diterima  atau ditolak.  Praktek e-planning yang  sudah  berjalan  baik  dan  dapat  dijadikan  rujukan  adalah  praktek yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi, sementara  untuk  pemerintah  provinsi  dapat  merujuk  kepada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta. Pemerintah  DKI  Jakarta  telah  menerapkan e-planning,  e-budgeting,  e-musrenbang yang  kemudian dihubungkan dengan data smart city .

## Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)
E-procurement adalah  proses  pengadaan  barang/jasa  yang  dilakukan  secara  elektronik  yang berbasis  web/internet  dengan  memanfaatkan  fasilitas  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang meliputi  pelelangan  umum,  pra  kualifikasi  dan sourcing secara  elektronik  dengan  menggunakan modul berbasis website.
E-procurement di  Indonesia  lebih  dikenal  dengan  istilah  LPSE  atau  Layanan  Pengadaan Secara  Elektronik,  yang  diterapkan  sejak  tahun  2010.  Pada  waktu  itu  baru  hanya  48  (empat  puluh delapan)  instansi  pemerintah,  baik  instansi  pusat  maupun  daerah  yang  telah  menerapka e- procurement .
Penerapan E-Procurement sebagai  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  memiliki  prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa  Pemerintah,  prinsip-prinsip  tersebut  adalah: (1)  Efisien ,  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran  dengan  kualitas  yang  maksimum; (2)  Efektif ,  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus  sesuai dengan  kebutuhan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  serta  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya; (3)  Transparan, berarti  semua  ketentuan  dan  informasi  mengenai  pengadaan  barang/jasa bersifat  jelas  dan  dapat  diketahui  secara  luas  oleh  penyedia  barang/jasa  yang  berminat  serta  oleh masyarakat  pada  umumnya; (4)  Terbuka, berarti  pengadaan  barang/jasa  dapat  diikuti  oleh  semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; (5) Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara  sebanyak  mungkin  penyedia  barang/jasa  yang  setara  dan  memenuhi  persyaratan,  sehingga dapat  diperoleh  barang/jasa  yang  ditawarkan  secara  kompetitif  dan  tidak  ada  intervensi  yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa; (6) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; ( 7)  Akuntable ,  berarti  harus  sesuai  dengan  aturan  dan  ketentuan  yang  terkait  dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Proses  pengadaan  barang/jasa  yang  dilakukan  dengan e-procurement secara  signifikan  akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu  biaya  operasional  dapat  dikurangi  secara  signifikan  karena  tidak  diperlukan  lagi  penyerahan dokumen  fisik  dan  proses  administrasi  yang  memakan  waktu  dan  biaya.  Keuntungan  lainnya penggunaan  e -procurement secara  makro  yaitu  ;  terjadinya  efisiensi  dalam  penggunaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), serta dapat mendorong persaingan yang sehat antar pelaku usaha, sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional.

## Pengelolaan Gudang/Depo Secara Elektronik (E-Warehouse)
E-warehouse adalah proses pengelolaan gudang/depo milik pemerintah daerah yang dilakukan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 70 Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
secara  elektronik  yang  berbasis  web/internet  dengan  memanfaatkan  teknologi  informatika. Pergudangan berfungsi menyimpan barang milik pemerintah daerah dalam jumlah dan waktu tertentu yang  kemudian  didistribusikan  ke  lokasi  yang  akan  dituju  berdasarkan  kebutuhan  daerah.  Kendala yang  dihadapi  pengelola  gudang/depo  adalah  akurasi  pergerakan  barang  dan  menghitung  rentang waktu  barang  disimpan.  Dibutuhkan  kontrol  aktivitas  pergerakan  barang  dan  dokumen  untuk meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  gudang  agar  jumlah  dan  rentang  waktu  barang  disimpan  dalam nilai minimum atau sesuai perencanaan.
E-warehouse yang  didukung  teknologi  informatika  untuk  membantu  pengawasan  pergerakan barang  masuk,  pergerakan  dalam  gudang (warehouse) dan  barang  keluar.  Penerapan e-warehouse memberikan kemudahan pengelolaan gudang dan memberi nilai tambah antara lain sebagai berikut :
a.  Memudahkan  pengelola e-warehouse memberikan  informasi  ketersediaan  suatu  barang  kepada pimpinan daerah atau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menitipkannya.
b.  Penempatan  barang  yang  ditentukan  oleh  sistem  sehingga  memudahkan  penyimpanan, pengambilan dan perhitungan stok.
c.  Ketersediaan beragam informasi mengenai level barang dan utilitas gudang, memudahkan analisis untuk menyusun strategi penggunaan gudang yang lebih efisien.
d.  Meminimalisir kecurangan oknum aparatur dalam penggunaan barang-barang pakai habis, seperti misalanya : kebutuhan kertas, kebutuhan tinta komputer, alat tulis kantor lainnya. Sehingga terjadi efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatannya, pada sisi lain dapat memberikan manfaat terhadap efektifitas penggunaan anggaran daerah.

## 4.  Simpulan
Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa belum semua Pemerintah Kabupaten dapat  menerapkan  Sistem  Digital  Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah  secara  maksimal,  hal  itu disebabkan  oleh  beberapa  aspek,  baik  aspek  Sumber  Daya  Manusia,  aspek  ketersediaan  anggaran daerah  serta  aspek  kesiapan  teknis  (sarana,  prasarana  serta  jaringan  internet).  Untuk  mendorong perkembangannya  Kementerian  Dalam  Negeri  dengan  kementerian  terkait  lainnya  telah  melakukan berbagai  upaya  guna  mempercepat  daerah-daerah  lain  dapat  meniru  apa  yang  sudah  dicapai  oleh Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  dan  Pemerintah  Kota  Surabaya,  salah  satunya  dengan mengadakan Lomba Inovasi Daerah setiap tahunnya.
Sistem  Digital  Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah  dengan  berbagai  bentuk,  model  dan programnya,  yang  berkaitan  dengan  upaya  penyelasaian  urusan-urusan  pemerintahan  daerah  dapat memberikan  manfaat  yang  sangat  besar  kepada  pemerintah  daerah  yang  melaksanakannya, memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Sistem Digital itu pada konteks tata kelola pemerintahan juga  mampu  mendorong  peningkatan  karakteristik  prinsip-prinsip Good  Governanc e  sebagaimana yang  menjadi  konsep  UNDP.  Mampu  mendorong  peningkatan  partisipasi  masyarakat  untuk  aktif berperan  serta  dalam  formulasi  kebijakan  daerah,  dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan daerah.
Sistem digital dengan berbagai programnya, seperti website , SMS Center/Call Center, e-paper, Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) ,  e-ktp,  e-planning,  e-budgeting,  e-procurement,  e-warehouse mampu  mendorong  peningkatan  transparansi  pengelolan  anggaran  daerah,  mendorong  terbentuknya penguatan  kepastian  hukum  dan  ketaatan  terhadap  hukum (rule  of  law) bagi  para  penyelenggaran pemerintahan  daerah  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Dengan  menerapkan  sistem  digital  aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula. Sistem digital yang memberikan ruang transparansi  akhirnya  dapat  mendorong  pula  peningkatan  sikap  responsif  para  penyelenggara pemerintahan  daerah,  masyarakat  sebagai  pemilik  kedaulatan  juga  diberikan  ruang  yang  sama (kesetaraan/equity) dalam memperoleh layanan dari aparatur pemerintah daerah.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 71 Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government)
Sistem  digital  yang  dikelola  dengan  baik  dan  berkelanjutan,  dengan  konsisten  secara  terus menerus  serta  sungguh-sungguh  melakukan  updating  data,  akan  mampu  mendorong  tumbuhnya kesadaran  bersama,  terbangunnya  kesamaan  persepsi  untuk  melakukan  perbaikan  bersama,  yang selanjutnya  pada  konteks  yang  lebih  besar  akan  mampu  menumbuhkan  lingkungan  bersama  bagi tumbuhnya ide-ide kreatif (inovasi) serta berkembangnya visi strategis untuk membangun daerah.

## Daftar Pustaka
Ahmad, R. G., & dkk. (2003). Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Penyusunan Kebijakan Partisipatif (Edisi ke 2). Jakarta: PSHK Jakarta.
Easton, D. (1971). The Political System . New York: Alfred A.Knopf Inc.
Friedrich, C. J. (1963). Man And His Government . New York: McGraw-Hill.
Ndraha, T. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) . Jakarta: Rineke Cipta.
Rush, M., & Althoff, P. (2008). Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta: Rajawali Press.
Setjen  DPD  RI.  2009.  Perlindungan  Masyarakat  Miskin  Terhadap  Akses  Kesehatan  Pada  Konteks Desentralisasi. Pusat Kajian Kebijakan Dan Hukum DPD RI.
LAN RI. 2000. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP). LAN RI Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  Dan Evaluasi  Pembangunan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Dan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah
http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-beri-penghargaan-daerah-terinovatif/
https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6045-daftar-top-99-sinovik-tahun-2019 https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6044-pengumuman-no-b-163-pp-00-05- 2019
https://data.go.id/dataset https://www.jakarta.go.id https:// www.surabayakota.go.id https:// www.banyuwangikab.go.id https:// www.kemedagri.go.id https:// www.denpasarkota.go.id
https://www.kemendagri.go.id/documents/dapok2018/mobile/index.html