## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  145-163  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7460.145-163

## ANALISIS HUKUM PERAN KPU DALAM PROSES PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD DI SULAWESI SELATAN
Andi Riatul Mutia Juliastuty Sudirman 1 *, Marthen Arie 2 , Hamzah Halim 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
1 ariamutiajs@gmail.com, 2 marthenarie57@gmail.com, 3 anchapunggawa@gmail.com

## Abstrak
Penggantian  Antar  Waktu  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017.  Kurangnya  pengaturan mengenai kejadian force majeure, menunjukkan perlunya aturan yang khusus mengenai PAW. Undang-undang yang  mengatur  PAW  meliputi  UU  Pemerintahan  Daerah,  UU  MD3,  dan  UU  Partai  Politik.  Penelitian  ini bertujuan  menganalisis  pengaturan  substansi  dan  prosedur  PAW  serta  mengevaluasi  efektivitas  peran  Komisi Pemilihan  Umum  saat  proses  PAW  anggota  DPRD  di  Sulawesi  Selatan.  Penerapan  pengaturan  substansi  dan prosedur PAW penting untuk menilai kepatuhan hukum dan kualitas penyelenggaraan proses tersebut. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  empiris  dengan  mengumpulkan  data  melalui  wawancara  dan  kajian literatur. Analisis data dilakukan dengan  memeriksa hasil pengolahan data, mendukung oleh  hasil  wawancara, dan mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, dilaksanakan di KPU Kota Makassar, KPU Kota  Parepare,  dan  Kantor  DPD  II  Partai  Golkar  Kota  Parepare.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa efektivitas  peran  KPU  dapat  dinilai  berdasarkan  aspek-aspek  pendukung  efektivitas  hukum,  seperti  faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan  fasilitas,  masyarakat, dan kebudayaan. Terdapat perbedaan optimalisasi peran  KPU  Kota  Makassar  dan  Kota  Parepare  dalam  penanganan  proses  PAW,  dengan  KPU  Kota  Makassar dinilai  kurang  efektif  dan  belum  optimal  dibandingkan  dengan  KPU  Kota  Parepare.  Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat mendukung perbaikan kebijakan dan peran KPU dalam memastikan proses PAW yang efektif sesuai  dengan  prinsip  demokrasi,  seperti  pemerintahan  berdasarkan  hukum  (Konstitusi)  dan  persamaan kedudukan, berkeadilan sosial, serta pembatasan kewenangan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik atau instansi pemerintahan.
Kata Kunci: DPRD, Penggantian Antar Waktu (PAW), Peran KPU, Sulawesi Selatan

## Abstract
PAW  is  not  regulated  in  Law  Number  7  of  2017.  The  absence  of  regulations  regarding  force  majeure  events indicates  the  need  for  specific  rules  concerning  PAW.  The  laws  governing  PAW  include  the  Regional Government  Law,  the  People’s  Consultative  Assembly  Law,  the  People’s  Representative  Council  Law,  the Regional  Representative  Council  Law,  the  Regional  People’s  Representative  Council  Law,  and  the  Political Parties Law. This study aims to analyze the substance and procedures of PAW and evaluate the effectiveness of the  General  Election  Commission  (KPU)  in  the  PAW  process  for  DPRD  members  in  South  Sulawesi.  The application of substance regulations and PAW procedures is important for assessing legal compliance and the quality  of  the  process  implementation.  The  research  adopts  an  empirical  method,  collecting  data  through interviews  and  literature  review.  Data  analysis  involves  examining  processed  data,  supported  by  interview results, and referring to applicable legal regulations. The research was conducted at the Makassar City KPU, the Parepare City KPU, and the DPD II Office of the Golkar Party in Parepare City. The findings demonstrate that the effectiveness of the KPU’s role can be evaluated based on factors supporting legal effectiveness, such as legal factors, law enforcement, facilities and amenities, society, and culture. Differences exist in optimizing the  roles  of  the  Makassar  City  KPU  and  the  Parepare  City  KPU  in  handling  the  PAW  process,  with  the Makassar  City  KPU  being  deemed  less  effective  and  suboptimal  compared  to  the  Parepare  City  KPU.  This research is expected to support policy improvements and enhance the KPU’s role in ensuring an effective PAW process in accordance with democratic principles, including government based on law, equality, social justice, and limiting authority to prevent the abuse of power by public officials or government agencies.
Keywords: DPRD, KPU Role, PAW, South of Sulawesi

## I. PENDAHULUAN
Dalam  konteks  negara  demokrasi,  warga  negara  diberikan  perlindungan  yang  dijamin  oleh konstitusi untuk mempraktikkan hak-hak asasi yang menjadi dasar mereka, termasuk hak asasi politik yang  dianggap  sebagai  hak  dasar.  Implementasi  hak  asasi  politik  ini  di  negara-negara  demokrasi ditujukan  untuk  memberikan  peluang  seluas-luasnya  bagi  warga  negara  turut  terlibat  dalam  proses pemerintahan.  Keterlibatan  ini  dapat  terjadi  baik  melalui  partisipasi  dalam  birokrasi  pemerintah maupun melalui jalur di luar birokrasi pemerintah (Jurdi, 2018; Muntoha, 2009).
Salah  satu  indikator  dari  negara  hukum  yang  demokratis  adalah  adanya  pergantian kepemimpinan  yang  teratur  melalui  mekanisme  pemilihan  umum  (Ardin  et  al.,  2016;  Muttaqien, 2020).  Di  Indonesia,  kepercayaan  terhadap  lembaga  penyelenggara  pemilu  dapat  dibangun  melalui proses  pemilu  yang  demokratis,  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  penyelenggaraan  pemilu sebagaimana  tercantum  di  Pasal  22  E  ayat  1 UUD NRI  1945  (Subakti  &  Nugroho,  2015; Setyowati Karyaningtyas,  2019).  Dalam  rangka  mengakomodasi  dinamika  politik  di  Indonesia,  pengaturan mengenai pemilu akhirnya dirumuskan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Partisipasi  dalam  pemilihan  umum  merupakan  mekanisme  yang  digunakan  untuk  menentukan wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan politik. Sebagai perwakilan politik dalam sistem demokrasi,  tanggung  jawab  yang  diemban  memiliki  dampak  politik  yang  signifikan.  Selain menghadapi  konsekuensi  hukum  akibat  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang dapat  dikenai  sanksi  oleh  pengadilan  umum,  anggota  parlemen  juga  menghadapi  tantangan  politis yang  mungkin  muncul  baik  dari  partai  politik  yang  mereka  wakili  maupun  dari  konstituen  dan masyarakat umum (Salang, 2009; Suprianto, 2018).
Kedudukan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  wakil  rakyat  yang mempresentasikan kedaulatan rakyat di daerah ditegaskan di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.
Namun,  adakalanya  seorang  anggota  legislatif  Kabupaten/Kota  yang  telah  dinyatakan  terpilih atau  mendapatkan  suara  terbanyak  saat  pemilu,  di  masa  jabatannya  tiba-tiba  meninggal  dunia  atau dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal. Maka dari itu posisinya sebagai anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  digantikan  oleh  orang  lain.  Prosedur  pergantian  ini  lazim  dikenal dengan sebutan Penggantian Antar Waktu (PAW) (Prawira et al., 2019; Rida Farida, 2013)
Penggantian  Antar  Waktu  yang  sering  kali  disebut  sebagai recall (Inggris)  dalam  percakapan sehari-hari,  memiliki  beberapa  makna  etimologis.  Peter  Salim  (dalam  The  Contemporary  English- Indonesia),  kata  tersebut  merujuk  pada  tindakan  mengingat,  memanggil  kembali,  menarik  kembali, atau membatalkan. Secara terminologi, PAW mengacu pada metode penggantian pejabat politik yang telah dilantik sebelumnya.
Penggantian  antar  waktu  merupakan  suatu  pengisian  jabatan  anggota  legislatif  berdasarkan usulan  partai  politik  pengusung  atau  badan  kehormatan  dewan  tanpa  melalui  mekanisme  pemilu secara langsung (Haryani et al., 2022).
Dilakukannya  Proses  PAW  juga  menjadi  tugas  dari  KPU  Kabupaten/Kota,  sebagaimana dirumuskan  pada  PKPU  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penggantian  Antar  Waktu  Anggota  DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Ansori, 2019).
Pada konteks konsepsi negara hukum, prinsip dasarnya adalah setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan  oleh  pemerintah  harus  didasari  oleh  peraturan  perundang-undangan  atau  memiliki legitimasi  atau  kewenangan,  sehingga  dianggap  sah.  Prinsip  ini  konsisten  dengan  keyakinan  bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum (Ilmar, 2021).
KPU sendiri ketika ada peristiwa tersebut cukup menunggu datangnya surat dari Ketua DPRD yang  meminta  adanya  PAW  dari  partai  politik  yang  bersangkutan.  Kemudian  KPU  melakukan verifikasi  berkas  PAW  yang  diterima.  Namun  fakta  yang  terjadi  dilapangan  tetap  ditemukan persoalan, hal ini dikarenakan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan perannya dalam proses PAW anggota DPRD dianggap tidak sesuai atau tidak mematuhi aturan yang telah ada.
Di  Sulawesi  Selatan  khususnya  KPU  Kota  Makassar  dan  KPU  Kota  Parepare  dalam  proses PAW  mengalami  permasalahan,  baik  antara  pihak  KPU  Kota  dengan  Partai  Politik  maupun  pihak KPU  Kota  dengan  anggota  legislatif  yang  akan  di  PAW.  Beberapa  persoalan  tersebut  diantaranya adalah  adanya  perbedaan  nama  usulan  PAW  dari  partai  politik  dengan  putusan  nama  PAW  yang dikeluarkan  oleh  KPU,  sebagaimana  yang  terjadi  di  KPU  Kota  Parepare.  Permasalahan  lain  juga
muncul ketika PAW yang seharusnya hanya bisa dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Namun  terjadi  inkonsistensi  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  KPU Kota  Makassar.  KPU  Kota  Makassar  cenderung  langsung  menerima  begitu  saja  apa  yang  diberikan oleh partai politik, saat ada pengajuan penggantian dengan alasan sudah diberhentikan maka langsung diproses begitu saja oleh KPU Kota Makassar.
Penulisan  ini  berfokus  untuk  melihat  sejauh  mana  tingkat  efektivitas  peran  dari  KPU  Kota Makassar  dan  KPU  Kota  Parepare  dalam  mengimplementasikan  aturan  hukum  berkaitan  dengan substansi  maupun  prosedur  dalam  proses  PAW  anggota  DPRD  di  masing-masing  daerah.  Namun apakah  hal  tersebut  berjalan  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada  atau  tidak  menjadi  hal  yang  perlu dianalisa,  sebab  efektivitas  hukum  sesungguhnya  menegaskan  bahwa  setiap  peraturan  hukum  yang dibuat  oleh  lembaga  yang  berwenang  tidak  hanya  memiliki  tujuan  mengatur  masyarakat,  tetapi  juga mencerminkan  cita-cita,  harapan,  dan  kerangka  teleologis  yang  bertujuan  untuk  membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik di dalam kerangka subsistem sosial.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  empiris  dengan  tujuan  untuk  meninjau  hukum dalam  konteks  nyata  dan  menyelidiki  mekanisme  operasionalnya  di  dalam  masyarakat  (Irwansyah, 2020).  Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai implementasi  hukum, termasuk proses penegakan hukum, karena pendekatan penelitian ini memiliki potensi untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dalam penerapan dan penegakan hukum. Selain itu,  temuan  dari  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  landasan  untuk  merumuskan  peraturan perundang-undangan.
Dalam menghadapi isu-isu hukum, akses terhadap data dan sumber hukum yang relevan sangat penting.  Data  primer  menjadi  fokus  utama  dalam  penelitian  ini,  karena  data  primer  memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku  individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian dalam  studi  hukum  empiris.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  lebih  cenderung  pada pengumpulan  data  lapangan  seperti  observasi  dan  wawancara  dengan  para  pihak  yang  memiliki pengetahuan  dan  kapasitas,  antara  lain  Ketua  KPU  Kota  Makassar,  Anggota  KPU  Kota  Pare-Pare Divisi  Teknis  Penyelenggaraan  Pemilu,  dan  Sekretaris  Dewan  Pimpinan  Daerah  II  Partai  Golongan Karya  Kota  Pare-Pare.  Selain  itu,  dilakukan  juga  kajian  pustaka  yang  melibatkan  analisis  terhadap peraturan  perundang-undangan,  dokumen-dokumen  penting,  dan  karya  ilmiah  yang  relevan  dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaturan Substansi dan Prosedur PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Mengenai proses PAW, regulasinya diatur oleh tiga peraturan yaitu a) Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  b)  undang-undang  Pemerintahan  Daerah,  dan  c)  undang-undang  Partai Politik.
Proses  PAW  anggota  DPRD  tidak  dapat  terlepas  dari  proses  pemberhentian  anggota  DPRD yang  terjadi  terlebih  dahulu.  Proses  pemberhentian  dan  penggantian  anggota  DPRD  ini  tentu  saling berkaitan.  Apabila  ada  proses  penggantian  terhadap  seseorang  anggota  DPRD,  tentu  sebelumnya didahului  dengan  pemberhentian  anggota  DPRD  yang  telah  menjabat  terlebih  dahulu.  PAW merupakan  prosedur  pengisian  jabatan  anggota  lembaga  legislatif  yang  dilakukan  dari  hasil rekomendasi dari partai politik yang mendukung atau badan dewan kehormatan, tanpa melalui proses pemilihan  umum  langsung.  Dalam  konteks  ini,  KPU  berperan  sebagai  lembaga  yang  bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap semua aspek administratif yang berkaitan dengan kelayakan dan kepatutan  calon  yang  akan  mengisi  jabatan  legislatif  yang  kosong  sebelumnya.  Tahun  2022  KPU Kota  Parepare  melakukan  Penggantian  Antar  Waktu  terhadap  anggota  dari  Partai  Golkar  Kota Parepare  yang  bernama  Nurhatina  Tipu.  Nurhatina  Tipu  yang  meninggal  dunia,  digantikan  oleh Nasarong,  Anggota  Fraksi  Partai  Golkar  yang  memperoleh  suara  terbanyak  kedua  ketika  Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019.
Munculnya  permasalahan  ketika  diketahui  bahwa  nama  pengganti  antar  waktu  yang dikeluarkan oleh KPU Kota Parepare yaitu Nasarong, berbeda dengan nama yang diusung oleh DPD II  Partai  Golkar  Kota  Parepare  kepada  Badan  Kehormatan  yaitu  Hamran  Hamdani.  Masalah  juga
menimpa seorang anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Bulan Bintang pada tahun 2019 bernama Muhammad Said (anggota legislatif periode 2014-2019) yang dikabarkan mengundurkan diri. Beliau di  PAW  dengan  alasan  dirinya  tidak  lagi  terdaftar  sebagai  kader  Partai  Bulan  Bintang  disebabkan karena  telah  berpindah  partai,  namun  ternyata  belakangan  diketahui  bahwa  Muhammad  Said  tidak tercatat sebagai Caleg di KPU Kota Makassar untuk periode 2019-2024. dan digantikan oleh Haryadi Silere yang meraih suara terbanyak berikutnya ketika Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2014.
Isu  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  mendorong  pihak  terkait  untuk  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Negeri  Makassar.  Untuk  konteks  ini,  Lembaga  KPU  Kota  Makassar  juga  terlibat  karena telah memberikan tanggapan tertulis kepada  Badan Kehormatan terkait hasil  suara terbanyak  setelah Muhammad  Said  pada  pemilu  legislatif  periode  2014-2019,  yang  mengakui  bahwa  Haryadi  Silere telah  memenuhi  syarat  sebagai  Pengganti  Antar  Waktu  bagi  Muhammad  Said.  Namun,  Muhammad Said menentang hal ini dengan mengklaim bahwa pemberhentiannya dari Partai Bulan Bintang belum memiliki  putusan  inkrah  dari  pengadilan,  yang  bertentangan  dengan  peraturan  Komisi  Pemilihan Umum yang mensyaratkan adanya putusan inkrah sebagai syarat untuk penggantian antar waktu.
Hal  ini  berkaitan  dengan  Pasal  405  Undang-Undang  MD3.  Pasal  tersebut  menjelaskan persyaratan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kab/Kota. Dengan demikian, ketentuan  hukum  ini  menjadi  dasar  dalam  menilai  validitas  tindakan  KPU  Kota  Makassar  dalam menetapkan  Haryadi  Silere  sebagai  Pengganti  Antar  Waktu,  sementara  Muhammad  Said mempermasalahkan  ketidaktepatan  prosedur  yang  dilakukan  tanpa  putusan  inkrah  dari  pengadilan yang membenarkan pemberhentiannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Hamran  Hamdani  selaku  Sekretaris  DPD  II  Partai Golongan Karya Kota Parepare, menyatakan bahwa disamping syarat PAW yang telah diatur didalam undang-undang  maupun  peraturan  yang  ada,  partai  politik  juga  mengatur  terkait  hal-hal  yang  dapat membuat  partai  melakukan  PAW  terhadap  wakilnya  yang  duduk  sebagai  wakil  rakyat  atau  dalam kasus  ini  yaitu  anggota  DPRD,  seperti  tidak  aktif  di  kepartaian  baik  itu  keanggotaan  maupun kepengurusan,  tidak  aktif  di  seluruh  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  partai,  menjadi  salah  satu pejabat pemerintahan yang memperoleh gaji  yang berasal dari keuangan negara, dan lain sebagainya sesuai  dengan  ketentuan  partai  masing-masing.  Sebagaimana  yang  terjadi  terhadap  bapak  Nasarong yang tidak terpilih sebagai PAW dari alm. Nurhatina Tipu sebagaimana yang diusulkan oleh KPU.
Menurut hemat peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa Adanya proses PAW seorang anggota DPRD Kab/Kota didahului dengan adanya proses Pemberhentian. Berkaitan dengan syarat PAW juga diatur di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga setiap Partai Politik. AD Partai Politik merupakan Anggaran  Dasar  Partai  Politik,  sedangkan  Anggaran  Rumah  Tangga  ART  Partai  Politik  yaitu peraturan yang dibentuk sebagai suatu penjabaran dari Anggaran Dasar . Mekanisme PAW itu sendiri dibagi  menjadi  dua  cara  pengajuan  yaitu  diajukan  oleh  Partai  Politik  dan  PAW  yang  diajukan  oleh Badan Kehormatan  (Ketua DPRD). Dengan  demikian partai politik  juga memiliki tolak ukur  sendiri dalam menilai apakah bersyarat atau tidak orang yang akan di PAW dan Orang yang akan dicalonkan sebagai calon PAW seorang anggota DPRD Kab/Kota sebelumnya.
Mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu  seorang  anggota  legislatif  Kab/Kota  dapat  dilakukan oleh  Badan  Kehormatan  (Ketua  DPRD  Kota  Makassar)  dan  juga  dari  Partai  Politik  dengan  aturan yang  sangat  terperinci  dan  mendetail,  mulai  dari  peraturan  perundang-undangan  hingga  peraturan KPU  yang  telah  sesuai  dengan  asas-asas  hukum.  Mekanisme  dari  PAW  itu  sendiri  dimulai  dengan pimpinan partai menyurat ke pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang isi suratnya terkait usulan nama PAW  dari  partai  tersebut  kemudian  Pimpinan  DPRD  Kabupaten/Kotalah  yang  menyurat  ke  KPU perihal meminta nama peraih suara terbanyak berikutnya dari hasil pemilu sebelumnya dan tentunya terlebih  dahulu  KPU  Kabupaten/Kota  telah  melakukan  verifikasi  berkaitan  dengan  bersyarat  atau tidaknya orang tersebut sampai pada peresmian anggota PAW tersebut oleh Gubernur.
Peneliti  berkeyakinan  bahwa  adanya  suatu  tatanan  atau  hirarki  peraturan  perundang-undangan didukung  oleh  pernyataan  Hans  Kelsen  bahwa  norma  hukum  memiliki  struktur  yang  berjenjang  dan berlapis-lapis  dimana  norma  yang  di  bawahnya  berlaku,  berasal,  dan  berasal  dari  norma  yang  lebih tinggi.
Aturan yang membahas tentang Penggantian AntarWaktu menunjukkan realisasi dari tiga unsur penting  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  diusulkan  Bagir  Manan,  yaitu:  a)  Perundang- undangan  berbentuk  keputusan  tertulis,  sehingga  dapat  disebut  juga  hukum  tertulis;  b)  Peraturan perundang-undangan  dibentuk  oleh  pejabat  atau  jabatan  (badan,  organ)  yang  memiliki  kewenangan
untuk  membuat  peraturan  yang  berlaku;  dan  c)  Peraturan  perundang-undangan  bersifat  mengikat secara  umum,  dan  mencerminkan  terciptanya  asas  objektif  yang  jelas,  asas  kesesuaian  antar  jenis, hierarki  dan  materi  muatan,  asas  keterbukaan,  asas  kegunaan  dan  efektifitas,  serta  asas  kejelasan rumusan  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pedoman Formal pembentukan peraturan perundang-undangan, serta asas hukum yang dikemukakan oleh  A.  Hamid  S.  Attamimi  yaitu  asas  kejelasan  tujuan,  asas  perlunya  pengaturan,  asas  kepatutan materi muatan, dan asas dapat diidentifikasi. (Lutfil Anshori, 2019).
Terjadi perbedaan hasil dari penanganan PAW yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar dan DPRD  Kota  Parepare.  Peneliti  menemukan  bahwa  DPRD  Kota  Makassar  tidak  melakukan  satu tahapan  yakni  verifikasi  sekaligus  klarifikasi  terhadap  dokumen  dan  pihak  yang  memiliki  urusan dalam PAW sehingga memicu timbulnya permasalahan antara Muh. Said selaku Anggota DPRD Kota Makassar  tahun  2019-2023  yang  menyebabkan  ia  memasukkan  gugatan  ke  pengadilan  negeri. Sedangkan KPU Kota Parepare telah menjalankan mekanisme PAW sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan regulasi yang berlaku pada kasus PAW alm. Nurhatina Tipu anggota DPRD Kota Parepare yang bernaung dibawah partai Golkar.

## 3.2  Efektivitas  Peran  KPU  dalam  Proses  PAW  Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi Selatan
Kajian ini mengacu pada temuan berbagai penyelidikan  sebelumnya (Esse Yuspianti, 2022). Temuan penelitian ini mengungkap akibat hukum dari mekanisme pergantian sementara Ketua DPRD Kabupaten  Luwu  Timur.  walaupun  sama-sama  membahas  mengenai  Penggantian  Antar  Waktu  akan tetapi terdapat perberdaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dilihat dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Esse  Yuspianti  membahas  tentang  landasan  hukum  PAW dan  faktor-faktor  penghambat  PAW  Ketua  DPRD  Luwu  Timur  sedangkan  penelitian  ini  lebih  jauh membahas  tentang  pengaturan  substansi  dan  proses  PAW  serta  efektivitas  dari  KPU  dalam  proses PAW  anggota  DPRD  Kota  Makassar  dan  Kota  Pare-Pare,  perbedaan  selanjutnya  juga  dapat  dilihat dari  teori  hukum  yang  digunakan,  Esse  Yuspianti  dalam  penelitiannya  menggunakan  teori  kepastian hukum  dan  kewenangan  hukum  sedangkan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  perundang- undangan  dan  teori  efektivitas  hukum  untuk  mendukung  analisa  peneliti  dalam  menganalisis  suatu permasalahan.
Letak  persamaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sonbay  et  al. (2021),  yaitu  membahas  mengenai  PAW,  tetapi  juga  terdapat  perbedaan  yang  menonjol  dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  hasil  penelitian  Jon  Samuel,  yaitu  PAW  yang dimaksud dalam penelitian Jon Samuel ditujukan pada anggota DPR sedangkan dalam penelitian ini ditujukan  kepada  DPRD  Kabupaten/Kota.  Jon  Samuel  membahas  mengenai  kewenangan  Partai Politik  dalam  proses  PAW  Anggota  DPR  sedangkan  dalam  penelitian  ini  membahas  tentang  peran KPU  khususnya  KPU  Kota  Makassar  dan  KPU  Kota  Parepare  dalam  proses  PAW  juga  terkait efektivitas dari KPU itu sendiri.
Efektivitas  peran  KPU  saat  proses  PAW  di  Sulawesi  Selatan  adalah  suatu  hal  yang  penting untuk  dievaluasi.  Efektivitas  hukum  merupakan  faktor  utama  dalam  menilai  sejauh  mana  KPU Kabupaten/Kota  dapat  menjalankan  perannya  dengan  baik.  Menurut  soerjono  soekanto  untuk mengukur  efektivitas  tersebut,  perlu  dilihat  dari  beberapa  faktor  yang  meliputi  faktor  hukum,  faktor penegakan hukum dan faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
a. Faktor Hukum
Dalam  faktor  hukum,  peraturan  yang  mengatur  bidang  kehidupan  tertentu  haruslah  sistematis, sinkron, dan memadai secara kualitatif maupun kuantitatif.
Dalam  wawancara  dengan  Ketua  KPU  Kota  Makassar,  M.  Faridl  Wajdi,  diketahui  bahwa peraturan  terkait  peran  KPU  dalam  proses  PAW  sudah  cukup  jelas  dan  sinkron.  KPU  memberikan rekomendasi nama calon pengganti antar waktu berdasarkan perolehan suara terbanyak dari partai dan dapil  yang  sama  dengan  terlebih  dahulu  melakuakan  verifikasi  kelengkapan  berkas  PAW  dan  juga melakukan  klarifikasi  jika  terjadi  perselisihan  antara  pihak-pihak  yang  memiliki  keperluan  dalam PAW.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  peraturan  yang  berkaitan dengan  peran  KPU  Kabupaten/Kota  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  KPU  Kota  Makassar  dan
Kota  Pare-Pare.  Verifikasi  dokumen  pendukung  bagi  Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  yang diberhentikan sewaktu-waktu, baik oleh partai politik maupun Badan Kehormatan (Ketua  DPRD) di daerahnya  masing-masing,  merupakan  bagian  dari  pekerjaannya.  KPU  juga  dipercaya  untuk memvalidasi  temuan  perolehan  suara  sah  melalui  investigasi  dan  penelitian  terkait  model  EB-1  bagi Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota.  Selanjutnya,  KPU  memeriksa  Daftar  Calon  Tetap  (DCT)  DPRD kabupaten/kota pada pemilu sebelumnya dari partai politik dan dapil yang sama. Verifikasi ini selesai dalam  waktu  5  (lima)  hari  kerja  sejak  diterimanya  informasi  tentang  anggota  DPRD  kabupaten/kota yang akan diganti dari waktu ke waktu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.
Aturan terkait verifikasi dan klarifikasi tersebut diatur secara jelas dan terperinci di dalam Pasal 22  sampai  dengan  Pasal  26  PKPU  Nomor  6  Tahun  2019.  Walaupun  PAW  telah  diatur  didalam beberapa  regulasi  yang  dibentuk  dan  berlaku  sesuai  dengan  hierarki  peraturan  perundang-undangan dengan materi muatan yang sangat jelas dalam setiap pasalnya, akan tetapi peneliti menemukan celah pada peraturan peundang-undangan tersebut, apabila hal ini tidak dimasukkan maka dapat berdampak pada kesewenang-wenangan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
PKPU  sebagai  peraturan  yang  membahas  secara  lebih  khusus  terkait  dengan  peran  KPU Kabupaten/Kota  pada  saat  melakukan  proses  PAW  nyatanya  masih  belum  memadai  dari  materi muatan,  hal  itu  disebabkan  karena  setelah  dilakukannya  penelitian  oleh  peneliti,  peneliti  tidak menemukan adanya pasal dalam aturan tersebut yang membahas dan menjelaskan terkait sanksi yang tegas  kepada  pihak-pihak  yang  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  dalam  melakukan  proses pemberhentian  dan  penggantian  antar  waktu  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  ketika  tidak menjalankan  aturan  tersebut,  di  mana  sanksi  tersebut  berfungsi  untuk  menyeimbangkan  antara kewajiban dan larangan agar suatu peraturan dapat ditegakkan.
Untuk mengukur tingkat efektivitas peran KPU Kota Makassar dan Kota Pare-Pare dilihat dari faktor  hukumnya,  maka  menurut  hemat  peneliti  perlunya  dimasukkan  materi  muatan  yang  berkaitan dengan sanksi guna memastikan dan menunjang aturan terkait peran KPU sudah cukup memadai dari segi kualitatif maupun kuantitatif sehingga aturan tersebut dapat mendukung efektivitas dari KPU itu sendiri.

## b. Faktor Penegakan Hukum
PAW  anggota  DPRD  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang  berdampak  pada efektivitas  pelaksanaan  hukum.  Faktor-faktor  ini  terkait  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam proses  pembentukan  dan  pelaksanaan  hukum,  yang  dikenal  sebagai  penegakan  hukum.  Penegakan hukum  melibatkan  aparat  penegak  hukum  sebagai  komponen  utama  yang  bertanggung  jawab  untuk menjaga  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  manfaat  hukum  secara  proporsional.  Aparatur  penegak hukum  mencakup  berbagai  institusi  dan  individu,  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  peradilan,  penasihat hukum, dan petugas penjara di lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas mereka, penegak hukum  diwajibkan  untuk  mematuhi  etika  yang  berlaku  dalam  lingkup  profesional  mereka  dan mempertimbangkan  aspek  moral  dalam  pengambilan  keputusan.  Profesi  penegak  hukum  diatur  oleh kode etik yang memberikan pedoman dalam perilaku mereka.
Dalam menjalankan peran mereka, penegak hukum memiliki kewajiban untuk mematuhi etika yang berlaku dalam profesi mereka. Meskipun profesi penegak hukum telah memiliki kode etik yang diatur  secara  khusus,  namun  dalam  prakteknya  banyak  terjadi  pelanggaran  terhadap  kode  etik  yang telah  ditetapkan  dan  disepakati.  Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  yang  tidak memiliki  integritas  dan  dapat  dikatakan  tidak  beretika  dalam  menjalankan  tugas  profesinya, berdampak  negatif  terhadap  perkembangan  hukum  yang  diharapkan  oleh  negara  ini.  Selain  itu, tindakan  tersebut  juga  menimbulkan  pikiran  negatif  dan  mengurangi  kepercayaan  masyarakat terhadap  kinerja  penegak  hukum.  Hal  ini  menyebabkan  lambatnya  pembangunan  hukum  yang diharapkan oleh bangsa ini dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan  (Fitryani Siregar, 2018).
Menurut  (Asshiddiqie 2004), terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi mekanisme kerja aparat penegak hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi institusi penegak hukum beserta perangkatnya, budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparat  tersebut,  dan  perangkat  peraturan  yang  mendukung  kinerja lembaga dan mengatur  standar  kerja baik dalam segi materiil maupun prosedural. Dalam  pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tertulis ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk sejauh mana petugas  mematuhi  peraturan  yang  ada,  sejauh  mana  petugas  diberikan  kebijakan  yang  tepat,  contoh
yang diberikan oleh petugas  kepada masyarakat, dan  sejauh mana penugasan  yang diberikan kepada petugas disesuaikan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap wewenang mereka.
Menurut  pengamatan  Soerjono  Soekanto,  efektivitas  hukum  tertulis  dalam  konteks  aparat penegak  hukum  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  sebagai  berikut:  sejauh  mana  petugas  mematuhi peraturan  yang  ada;  sejauh  mana  petugas  diberikan  keleluasaan  untuk  menggunakan  kebijaksanaan mereka; contoh yang ditunjukkan oleh aparat hukum kepada masyarakat; dan sejauh mana penugasan yang  diberikan  kepada  aparat  hukum  diselaraskan  untuk  memberikan  batasan  yang  jelas  terhadap wewenang mereka.
KPU Kota Makassar dalam pelaksanaan proses PAW anggota legislatif (DPRD) Kota Makassar fraksi  partai  Golkar  bertentangan  dengan  Pasal  23  PKPU  6  Tahun  2019,  di  mana  pemjelasan  pasal tersebut calon anggota legislati yang akan diganti antar waaktu harus dipastikan sudah mengundurkan diri dengan sah, diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, dan telah menjadi anggota Partai Politik lain.  Hal  ini  kemudian  diperkuat  dengan  persyaratan  bahwa  calon  Pengganti  Antar  Waktu  (PAW) anggota  DPRD  kabupaten/kota  harus  terdapat  bukti  pernyataan  tertulis  dari  yang  bersangkutan  dan mendapatkan  dokumen  pembuktian  dalam  proses  klarifikasi.Fakta  yang  terjadi  dilapangan membuktikan  bahwa  KPU  Kota  Makassar  dalam  proses  PAW  dapat  dikatakan  tidak  efektif  dalam menjalankan perannya dilihat dari tidak optimal dan profesional dalam menegakkan aturan yang ada, diketahui  pula  KPU  Kota  Makassar  ketika  melakukan  proses  PAW  langsung  menerima  permintaan PAW yang diberikan oleh partai melalui Badan Kehormatan dengan memberikan  nama peraih suara terbanyak  berikutnya  tanpa  melakukan  verifikasi  dan  klarifikasi  terlebih  dahulu,  hal  ini mencerminkan  KPU  Kota  Makassar  dalam  melakukan  perannya  juga  tidak  menerapkan  prinsip kecermatan dan kehati-hatian.
Sedangkan  pada  kasus  Alm.  Nurhatina  Tipu  peneliti  menilai  bahwa  KPU  Kota  Parepare  telah menjalankan  perannya  secara  optimal  dan  profesional  dilihat  dari  pemenuhan  faktor  pendukung efektifitas  peran  KPU  Kabupaten/Kota  seperti;  ditegakkan  aturan  hukum,  dalam  melaksanakan perannya  KPU  Kota  Parepare  selalu  berpedoman  pada  apa  yang  telah  dirumuskan  dalam  peraturan perundang-undangan;  keaktifan  KPU  Kota  Pare-Pare  sebagai  penegak  hukum  dalam  melakukan klarifikasi  kepada  para  pihak  dan  verifikasi  terhadap  berkas  yang  diajukan  oleh  partai  kepada  pihak KPU, sehingga terjalin sinkronisasi antara apa yang menjadi tugas KPU Kota Parepare dan apa yang menjadi  batasan  dalam  kewenangannya;  dari  segi  sarana  dan  fasilitas,  KPU  Kota  Pare-Pare mempergunakan  sarana  dan  fasilitas  yang  ada  dengan  sebaik-baiknya  demi  kelancaran  proses  PAW (Penggntin  Antar  Waktu)  serta  tetap  menerapkan  prinsip  kecermatan  dan  kehati-hatian  dalam menjalankan  perannya.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  adanya  perbedaan  optimalisasi  kerja  dan tingkat efektifitas peran antara KPU Kota Makassar dan KPU Kota Parepare.
c. Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana  dan  fasilitas  yang  terkait  dengan  proses  PAW  (Penggantian  Antar  Waktu)  dalam menunjang peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota  sudah cukup memadai. Fasilitas tersebut  mencakup  sistem  informasi  seperti  SILON  (Sistem  Informasi  Pencalonan)  dan  SIMPAW (Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu). SILON merupakan sistem yang membantu KPU dalam melihat data terkait suara terbanyak dan identitas calon anggota legislatif. Sistem ini digunakan oleh KPU untuk mengakses identitas seluruh calon pada saat pemilihan umum. SILON dapat diakses oleh Partai Politik, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), dan KPU selama pemilu berlangsung. Setelah pemilu  selesai,  hanya  KPU  yang  dapat  mengakses  SILON.  SILON  berisi  dokumen  identitas  calon seperti SKCK, KTP, CV, surat keterangan tidak pernah dipidana, surat keterangan tidak sedang dalam keadaan  pailit,  serta  perolehan  suara  dari  masing-masing  calon.  SIMPAW,  di  sisi  lain,  adalah  data terintegrasi  dari  SILON.  Hanya  KPU  yang  dapat  mengakses  SIMPAW.  SIMPAW  berisi  dokumen- dokumen  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  melakukan  PAW.  Jika  ada  persyaratan  yang  tidak terverifikasi, PAW tidak dapat dilakukan.
Namun,  dalam  penelitian  tersebut,  ditemukan  perbedaan  pandangan  antara  Ketua  KPU  Kota Makassar dan sekretaris DPD II Partai Golongan Karya. Menurut Ketua KPU Kota Makassar, SILON dan  SIMPAW  sudah  cukup  memadai  dalam  mendukung  PAW,  meskipun  hanya  KPU  yang  dapat mengaksesnya.  Namun,  menurut  sekretaris  DPD  II  Partai  Golongan  Karya,  sistem  tersebut  tidak memberikan efek yang berarti bagi partai dan partai tidak memiliki kendali penuh terhadap data yang diinput ke dalam sistem. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan saran terkait PAW dalam menunjang
peran  KPU  sudah  cukup  memadai.  Namun,  dalam  hal  keterbukaan  dan  aksesibilitas  sistem,  masih terbatas  hanya  pada  KPU  Kabupaten/Kota.  Oleh  karena  itu,  perlu  ditingkatkan  proses  keterbukaan dan  aksesibilitas  sistem  tersebut  agar  partai  politik  juga  dapat  memanfaatkannya  secara  maksimal. Studi juga menemukan bahwa KPU Kota Parepare lebih baik dalam menggunakan fasilitas SIMPAW dalam melakukan verifikasi dokumen dalam proses PAW, dibandingkan dengan KPU Kota Makassar.
d. faktor masyarakat
Untuk  mengevaluasi  tingkat  efektivitas  implementasi  suatu  undang-undang,  penting  untuk memperhatikan kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum (Prakarsa et al., 2022). Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  digunakan  sebagai  pengukur  efektivitas,  yang  bergantung  pada kondisi  masyarakat,  seperti  pemahaman  terhadap  aturan  yang  ada,  penyebab  masyarakat  mematuhi peraturan, dan penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Anggota KPU Divisi teknis penyelenggara pemilu, dalam  proses  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW),  masyarakat  sebenarnya  secara  tidak  langsung  dapat terlibat.  Ini  disebabkan  oleh  adanya  ketentuan  hukum  dalam  mekanisme  PAW  yang  menyatakan bahwa  “jika  terdapat  laporan  tertulis  dari  masyarakat  mengenai  calon  Anggota  DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagai Pengganti Antar Waktu, KPU Kabupaten/Kota melakukan  klarifikasi  kebenaran  laporan  masyarakat  tersebut  kepada  instansi  terkait  dan/atau  Calon Pengganti Antar Waktu”. Namun, masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hal ini,  yang  mengakibatkan  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  PAW.Seperti  yang  terjadi saat proses PAW Alm. Nurhatina Tipu, KPU melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait tanpa adanya  informasi  tertulis  dari  masyarakat  berkaitan  dengan  tidak  bersyaratnya  calon  anggota  DPRD yang  namanya  ditetapkan  oleh  KPU  Kota  Pare-Pare  sebagai  Pengganti  Antar  Waktu  dari  Alm. Nurhatina Tipu. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi publik atau masyarakat dinilai sangat kurang dalam melihat persoalan tersebut.
Masyarakat  seakan-akan  kurang  peduli  dengan  hal  ini,  sedangkan  jika  melihat  ke  belakang pada  saat  pemilu  legislatif,  masyarakatlah  yang  memilih  orang-orang  tersebut,  oleh  sebab  itu  suara tersebut equivalent dengan titipan suara rakyat. oleh sebab itu KPU Kabupaten Kota khususnya dalam penelitian ini yaitu KPU Kota Makassar dan KPU Kota Pare-Pare memerlukan partisipasi masyarakat yang  lebih  guna  menunjang  efektivitas  peran  KPU  Kabupaten/Kota  dan  optimalisasi  kerja  KPU Kabupaten/Kota.
e. faktor kebudayaan
Variabel budaya, seperti karya, kreasi, dan cita-cita yang menjadi landasan interaksi sehari-hari, memainkan  peran  penting  dalam  keberadaan  manusia  dan  masyarakat.  Menurut  Soerjono  Soekanto, budaya  memiliki  fungsi  penting  bagi  individu  dan  masyarakat  dengan  memberikan  arahan  dalam perilaku,  aktivitas,  dan  sikap  saat  berinteraksi.  Akibatnya,  budaya  memberikan  kerangka  dasar tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam perilaku manusia. Semakin kuat  budaya  suatu  masyarakat,  maka  semakin  efektif  penerapan  hukum  dalam  masyarakat  tersebut (Mohd Yusuf Daeng M et al., 2023).
Menurut hasil survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) dan dikeluarkan  oleh  Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development  (OECD),  Indonesia menempati urutan ke-62 dari 70 negara dalam hal minat baca (literasi) (Larasati Dyah Utami, 2021). Dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa masih rendahnya minat baca dari warna masyarakat Indonesia yang berdampak pada rasa ingin tahu yang kurang atau rendah terhadap apa yang terjadi di sekitarnya terutama terkait dengan masalah hukum.
Tingkat  efektivitas  peran  KPU  diukur  dari  faktor  kebudayaan  dilihat  dari  bagaimana seharusnya  KPU  bertindak  dalam  menangani  persoalan  PAW  tersebut.  adanya  perbedaan  penentuan sikap  dari  KPU  Kota  Makassar  dan  Kota  Pare-Pare  dalam  menangani  persoalan  PAW.  KPU  Kota Makassar  dalam  proses  PAW  Muh.  Said  seolah  tidak  ingin  ikut  campur  dengan  persoalan  antara Partai  Bulan  Bintang  dan  Muh.Said  yang  mengakibatkan  KPU  Kota  Makassar  langsung  saja menerima  nama  PAW  yang  di  usungkan  oleh  Partai  Bulan  Bintang  melalui  pimpinan  DPRD  Kota Makassar pada saat itu tanpa melakukan perannya sebagaimana yang telah di tetapkan dalam aturan, dibandingkan dengan KPU Kota Parepare dalam menyikapi permasalahan PAW Alm.Nurhatina Tipu
dari Partai Golkar, KPU Kota Parepare secara aktif dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memeiliki urusan dalam PAW.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Pengaturan  substansi  PAW  (Pengganti  Antar  Waktu)  diatur  oleh  beberapa  aturan  regulasi antara lain: UU PEMDA, UUMD3, dan UU PARPOL.
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hasil  wawancara  dengan informan, mekanisme PAW anggota DPRD dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD dan Partai Politik. Prosedur penggantian antar waktu telah diatur secara terperinci dan mendetail dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan KPU, dengan mematuhi prinsip-prinsip  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Namun,  dalam  praktiknya,  terdapat perbedaan pelaksanaan antara KPU DPRD Kota Makassar dan KPU DPRD Kota Parepare. Perbedaan ini  terjadi  karena  KPU  Kota  Makassar  tidak  melakukan  verifikasi  dan  klarifikasi  yang  memadai terhadap  pihak-pihak  terkait  dan  dokumen  yang  ada,  sedangkan  KPU  Kota  Parepare  telah melaksanakannya  dengan  cermat  dan  terperinci  sehingga  tidak  menimbulkan  masalah  dalam mekanisme  PAW  pada  kasus  tersebut.  KPU  Kota  Makassar  juga  dinilai  kurang  efektif  dalam menjalankan  peranannya  dibandingkan  dengan  KPU  Kota  Parepare,  dengan  mempertimbangkan faktor  hukum,  penegakan  hukum,  dan  sarana  serta  prasarana  sebagai  indikator  keefektifan  peran tersebut.

## 4.2 Saran
Memberikan  batasan  terhadap  apa  yang  menjadi  hak  Partai  Politik  untuk  melakukan penggantian  terhadap  wakilnya  yang  duduk  sebagai  anggota  legislatif,  sebab dalam  pelaksanaannya, kewenangan  yang  sangat  besar  tersebut  justru  mengakibatkan  partai  politik  menjelma  menjadi kelompok-kelompok  oligarki.  Menurut  hemat  peneliti,  idealnya  partai  politik  tidak  lagi  memiliki kuasa  atas  seseorang  yang  telah  dipilih  oleh  rakyat  pada  saat  pemilihan  umum  calon  anggota legislatif.  Partai  politik  hanya  diperkenankan  untuk  melakukan  Penggantian  Antar  Waktu  terhadap anggotanya  apabila;  1)  dinyatakan  meninggal  dunia;  2)  mengundurkan  diri  dari  partai  politik pengusungnya;  3)  terjerat  kasus  hukum.  Juga  diperlukannya  penerapan  sanksi,  apabila  terjadi pelanggaran  di  dalam  proses  pengajuan  pemberhentian  dan  pengajuan  nama  pengganti  antar  waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan perundang-undangan hendaknya perlu di atur secara tegas terkait pemberian sanksi terhadap seluruh lembaga yang memiliki kapasitas dalam proses PAW yang tidak  melaksanakan  apa  yang  telah  menjadi  amanat  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Serta diperlukan sarana dan fasilitas tambahan dalam proses PAW yang dapat diakses baik dari pihak KPU Kabupaten,  Pimpinan  DPRD,  maupun  Partai  politik  yang  berfungsi  untuk  mempermudah  dan mempercepat sistem PAW dalam hal Koordinasi, klasifikasi serta verifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori,  L.  (2019). Legal  Drafiting  Teori  Dan  Praktik  Penyusunan  Peraturan  Perundang-Undangan. PT. RajaGrafindo Persada.
Ardin,  A.  I.,  Aburaera,  S.,  &  Arie,  M.  (2016).  Legal  Status  of  The  Election  Organizer  Ethics  Council:  An Anlysis of Indonesian Election System. International Journal of Scientific & Technology Research , 5 (2), 199. https://www.ijstr.org/final-print/feb2016/Legal-Status-Of-The-Election-Organizer-Ethics-Council- An-Analysis-Of-Indonesian-Election-Systems.pdf
Asshiddiqie, J. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia) . Sinar Grafika. Esse  Yuspianti.  (2022). Implikasi  Hukum  terhadap  Mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu  Ketua  DPRD
Kabupaten Luwu Timur [Universitas Hasanuddin].
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16641/2/B012172032_tesis_23-05-2022 1-2.pdf Fitryani Siregar, N. (2018). Efektivitas Hukum. Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan , 18 (2). https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23
Haryani,  A.  T.,  Iswati,  R.,  &  Wijaya,  M.  C.  (2022).  Analisis  Yuridis  Pelaksanaan  Penggantian  Antar  Waktu (PAW)  Anggora  DPRD  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Yustisia  Merdeka  Volume  8  Nomor  1,
Maret. Jurnal Yustisia Merdeka , 8 (1).
http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/140
Ilmar, A. (2021). Hukum Tata Pemerintahan (Bestuursrecht, Goverment Law) . PT Unhas Press. Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Mirra Buana Media. Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum . Kencana. Larasati  Dyah  Utami.  (2021). Tingkat  Literasi  Indonesia  di  Dunia  Rendah,  Ranking  62  Dari  70  Negara . Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/tingkat-literasi-indonesia-di-dunia- rendah-ranking-62-dari-70-negara?page=2
Mohd  Yusuf  Daeng  M,  Samosir,  M.,  Ridhol,  A.,  Berliani,  A.,  &  Saragih,  G.  M.  (2023).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Efetivitas  Penegakan  Hukum  Dalam  Pergaulan  Masyarakat. Jurnal  Pendidikan  Dan Konseling , 5 (2). https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13306 Muntoha.  (2009).  Demokrasi  dan  Negara  Hukum. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM , 16 (3). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3856
Muttaqien,  A.  (2020).  Implikasi  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  Anggota  DPR/DPRD  Oleh  Partai  Politik
Terhadap Demokrasi. Jurnal Sosial Humaniora Sigli , 3 (1).
http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/231 Prakarsa,  T.,  Shahrullah,  R.  S.,  &  Seroja,  T.  D.  (2022).  No  Title. Jurnal  USM  Law  Review , 5 (2). https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5717
Prawira,  A.,  Putra,  A.  N.  A.,  &  Dewi,  A.  A.  I.  A.  A.  (2019).  Pengaturan  Tentang  Penggantian  Antar  Waktu (PAW)  Pada  Anggota  Lembaga  Perwakilan  Republik  Indonesia. Kertha  Negara :  Journal  Ilmu  Hukum , 7 (12).
Rida  Farida.  (2013).  Mekanisme  Penggantian  Antar  Waktu  (Paw)  Anggota  Dpr  dan  Implikasinya  Dalam
Konsep Perwakilan Rakyat. Jurnal Cita Hukum , 1 (2).
https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2991/pdf Salang, S. (2009). Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan . PT Penebar Swadaya. Setyowati Karyaningtyas. (2019). Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula. Majalah Ilmiah Pelita Ilmu , 2 (1). http://jurnal.stiapembangunanjember.ac.id/index.php/pelitailmu/article/view/121
Sonbay,  J.  S., Suryawan,  I.  G.  B.,  &  I  Nyoman  Sutama.  (2021).  Mekanisme  Pergantian  Antar  Waktu  (PAW) Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Jurnal  Analogi  Hukum , 3 (2). https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3801 Subakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi Tentang Desain  Kelembagaan Pemilu  Yang Efektif, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan . Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. Suprianto, D. (2018). Analisis  Yuridis Penggantian  Antar  Waktu (Paw) Anggota DPRD Kota Pontianak Yang Terkait  Kasus  Tindak  Pidana  (Study  Kasus  Pada  Anggota  DPRD  Kota  Pontianak). Jurnal  NESTOR Magister Hukum , 4 (4). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/30332