INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10509-10526 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Dalam Retur Barang Sistem Cash On Delivery (COD)
Fenny Angelina Simbolon 1 ✉ , Abraham Ferry Rosando 2
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : fennyangelina722@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  karena  teknologi  yang  semakin  berkembang  berkaitan  juga  dengan berkembangnya dalam hal perekonomian yang membuat sistem transaksi pun semakin berkembang dengan  maraknya  transaksi  online.  Banyak  yang  lebih  memilih  transaksi  online  karena  banyak kemudahan  yang  didapat  namun  adapula  kerugiannya  baik  dalam  segi  konsumen  maupun  pelaku usaha  sendiri.  Dalam  transaksi  online  banyak  konsumen  yang  memilih  menggunakan  sistem pembayaran dengan sisten Cash On Delivery (COD) karena sistem tersebut dapat menjangkau banyak konsumen  yang  tidak  memiliki  rekening  tetap  dapat  melakukan  transaksi  online.  Dan  dalam  hal transaksi online terdapat pengembalian barang yang sering kali menjadi masalah yang kompleks baik bagi  pembeli  maupun  penjual.  Sehingga  penelitian  ini  lebih  mengacu  pada  pengembalian  barang ( retur) yang dilakukan oleh pembeli melalui platform marketplace dan hal ini menimbulkan kerugian kepada  penjual.  Untuk  konsumen  yang  merasa  dirugikan  dalam  melakukan  transaksi  online  sudah mempunyai  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen(UUPK)  yang  mengatur,  namun  bagi  pelaku usaha belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk  memperlihatkan  bahwa  pelaku  usaha  juga  sudah  seharusnya  memiliki  perlindungan  hukum untuk menjaga terjaminnya transaksi tersebut bagi pelaku usaha terutama apabila barang retur dalam sistem Cash On Delivery (COD) mengalami kerusakan saat barang tersebut sampai di pelaku usaha. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  da  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual approach), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual.
Kata Kunci : Pelaku Usaha; Retur; Cash On Delivery (COD)

## Abstract
This research was conducted because the growing technology is also related to the development in terms of the economy which makes the transaction system even more developed with the rise of online transactions. Many prefer online transactions because of the many conveniences obtained but there are  also  disadvantages  both  in  terms  of  consumers  and  business  actors  themselves.  In  online transactions,  many  consumers  choose  to  use  a  payment  system  with  the  Cash  On  Delivery  (COD) system because the system can reach many consumers who do not have accounts can still make online transactions. And in terms of online transactions there are returns of goods which are often a complex problem for both buyers and sellers. So that this research refers more to the return of goods (returns) made by buyers through the marketplace platform and this causes losses to the seller. For consumers who feel disadvantaged in conducting online transactions, there is already a Consumer Protection Law that  regulates  it,  but  for  business  actors  there  is  no  specific  law  that  regulates  it.  Therefore,  this research aims to show that business actors should also have legal protection to maintain the guarantee of these transactions for business actors, especially if returned goods in the Cash On Delivery (COD) system are damaged when the goods arrive at the business actor. This research uses normative legal research and the approach used is a statute approach and conceptual approach, which approaches the problem from a conceptual angle.
Keywords : Business Actors, Retur, Cash On Delivery (COD)

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  teknologi  dari  masa  ke  masa  didukung  juga  dengan  hadirnya internet,  mempengaruhi   perekonomian  dunia.  Perkembangan  teknologi  berkaitan dengan perkembangan di bidang perekonomian, karena kedua hal tersebut saling terkait dan  mendukung.  Semakin  berkembangnya  teknologi  berakibat  juga  terutama  di Indonesia, karena semakin berkembangnya teknologi maka proses dalam sistem jual beli atau  transaksi  pun  semakin  berkembang.  Awalnya  dalam  hal  transaksi  harus mempertemukan  penjual  dengan  pembeli,  dimana  transaksi  tersebut  disebut  jual  beli tradisional. Hal tersebut masih  dapat  kita temui, namun  sudah lebih jarang  hal tersebut ditemui karena  kita dapat membeli apapun yang kita butuhkan melalui transaksi online. Transaksi online atau bisa disebut dengan mall online ( marketplace) adalah transaksi yang dilakukan  tanpa harus mempertemukan penjual  dengan pembeli, transaksi itu  dilakukan dengan  perantara  media  internet  atau  aplikasi  yang  menyediakan  jasa  transaksi online. Marketplace  yang  biasanya  kita  ditemui  dihadirkan  berupa  aplikasi  yang memberikan tempat untuk melakukan transaksi secara online  bagi penjual dan pembeli, beberapa contoh marketplace yang beredar yaitu shopee, tokopedia, lazada, tiktokshop, blibli, dan masih banyak yang lain.
Maraknya marketplace  membuat  banyak  orang  pula  menggunakannya,  yang dimana hal tersebut juga mempermudah pembeli dalam berbelanja apa yang diperlukan karena pembeli tidak perlu keluar rumah barang yang dibutuhkan dapat diantar sampai ke rumah. Belanja online menjadi semakin populer di kalangan pelanggan Indonesia karena kemudahannya, riset penelitian dari  We Are Social bulan April 2021 menunjukkan bahwa hingga  88,1%  (delapan  puluh  delapan  koma  satu  persen)  pengguna  internet  Indonesia lebih suka membeli komoditas atau barang secara online. (Yaqin 2019). Pastinya ada juga kerugian  yang  ditimbulkan  dari  pada  transaksi  online,  untuk  pembeli  dalam  hal  produk yang  dikirim  penjual  berbeda  dengan  apa  yang  mereka  beli,  jika  produk  yang  diterima rusak,  dan  sebagainya.  Bagi  penjual  dapat  mengalami  kerugian  apabila  pembeli  yang menolak menerima barang pesanannya yang sudah sampai dirumahnya. Adapun transaksi online ini juga mengubah kehidupan perekonomian, karena menciptakan peluang bisnis baru  dan  menciptakan  lapangan  serta  mempermudah  pekerjaan  bagi  orang  yang  ingin berjualan  namun  tidak  memiliki  stand  atau  tempat  karena  modal  maupun  hal  lainnya. Proses  transaksi  online  melalui  platform e-commerce  melibatkan  banyak  pihak  yang berbeda  baik  pihak  platform e-commerce,  pembeli,  penjual  maupun  jasa  pengiriman. Pihak-pihak  tersebut  saling  berhubungan  dalam  transaksi  online,  jika  dalam  transaksi online tersebut terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi tanggungjawabnya secara penuh maka transaksi tersebut dapat terhenti atau tidak terlaksana.
Oleh karena adanya transaksi ini dibutuhkannya juga adanya jasa pengiriman atau biasa  disebut  dengan  eskpedisi  untuk  mengirim  barang  dari  penjual  agar  sampai  ke tempat  pembeli,  maka  semakin  banyak  jasa  pengiriman  barang  yang  tersedia  untuk mempermudah  dalam  hal  pengiriman  barang.  Berbagai  sistem  pembayaran  yang disediakan marketplace  dalam  mendukung  pengguna  dalam  memenuhi  kebutuhan ataupun kepentingannya dalam bertransaksi. Dalam metode pembayaran yang disediakan marketplace  pun  beragam,  yaitu  cash  on  delivery  (COD),  pembayaran  melalui  debit, transfer  bank,  ataupun  dari  indomaret  dan  yang  lainnya.  Salah  satu  sistem  pembayaran tersebut  yang  banyak  digunakan  dalam  transaksi  yaitu  sistem cash  on  delivery  (COD), yang dimana sistem tersebut. Dalam proses transaksi online penjual dapat dijuga disebut dengan  pelaku  usaha.  Antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  diyakini  banyak  konsumen yang  merasa  rentan  dan  dirugikan  akibat  kontrol  yang  kuat  dari  pelaku  usaha,  namun dalam transaksi online dengan metode COD (Cash On Delivery), pelaku usaha lemah dan sering  terjadi  kerugian  akibat  kerugian  yang  disebabkan  oleh  tindakan  konsumen tersebut.(Reza 2020).
Adanya  sistem  pembayaran  tersebut  mempermudah  konsumen  namun  dilain  hal merugikan  pihak  penjual,  dikarenakan  dalam  sistem  pembayaran  COD  pembeli  dapat menolak  membayar  barang  pesanan  yang  sudah  sampai  di  mereka  dengan  berbagai macam alasan.  Alasan yang biasanya digunakan pembeli untuk menolak pesanan yang sudah sampai yaitu tidak ada uang, atau anaknya yang memesan, tidak merasa memesan barang ataupun hanya iseng memesan sehingga paket ditolak dan dikembalikan (retur) ke penjual kembali oleh pihak eskpedisi dan masih banyak lagi. Barang yang sudah ditolak pembeli  maka  akan  dikembalikan  oleh  pihak  ekpedisi  kepada  penjual,  dan  tidak  jarang barang  tersebut  sampai  di  penjual  sudah  dalam  keadaan  rusak  atau  tidak  dapat  dijual kembali. Barang dalam sistem pembayaran COD juga terkadang diretur karena ada pihak kurir  yang  tidak  mau  mengantar  ke  alamat  pesanan  sehingga  barang  tersebut  akhirnya diretur.  Hal  -  hal  tersebut  membuat  penjual  rugi  karena  paket  tidak  dapat  dijual kembali. Mengacu dari latar belakang diatas,  penulis melakukan penelitian dengan judul “ BENTUK  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PELAKU  USAHA  ONLINE  DALAM  RETUR BARANG SISTEM CASH ON DELVERY (COD)”.

## METODE PENELITIAN
Jenis dari penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dari pemeriksaan data kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum doktrinal ( doctrinal research). Dalam penulisan  penelitian  ini  menggunakan  dua  model  pendekatan,  yaitu  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conseptual approach),  yaitu  mendekati  permasalahan  dari  sudut  konseptual.  Bahan  hukum  yang digunakan  untuk  dapat  menunjang  dari  penulisan  ini  dikelompokan  menjadi  3  (dua) bagian, yaitu mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni metode teknik analisis secara analisis deskriptif  yang  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  dengan  bahan-bahan hukum  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  maupun  tersier  yang  kemudian dikumpulkan menjadi satu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Legalitas Perjanjian Transaksi Online Yang Menggunakan Sistem Pembayaran COD
Berlangsungnya  transaksi  online  dikaitkan  dengan  paham  perikatan  yang  sudah diatur  dalam  kitab  KUHPerdata.  Transaksi  online  terjadi  ketika  penjual  dan  pembeli mengadakan  perjanjian  melalui  sistem  elektronik.  (Yudana  and  others  2022).  Dalam
perikatan  hukum  perdata,  suatu  perjanjian  atau  kontrak  antara  dua  pihak  yang mewajibkan  mereka  untuk  melakukan  atau  memberikan  sesuatu.  Terkait  perikatan  ini diatur  dalam  Bab  V  KUHPerdata  yang  tertera  dalam  (Pasal  1313-1794)  dimana  ini membahas  tentang.  Kesepakatan  online  antara  penjual  dan  pembeli  dapat  dianggap sebagai sebuah perikatan karena dalam transaksi online, pembeli setuju untuk membayar harga  yang  disepakati  dan  penjual  setuju  untuk  memberikan  barang  atau  jasa  kepada pembeli.  KUHPerdata  didalamnya  terdapat  prinsip-prinsip  perikatan,  yaitu  kesepakatan, objek, sebab, dan akibat hukum, dan hal-hal tersebut tetap berlaku dalam transaksi online (Hidayat 2023). Dalam tansaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan kesepakatan mengenai  objek  yang  akan  diperdagangkan  dan  harga  yang  harus  dibayarkan.  Dalam konteks  transaksi  online,  prinsip-prinsip  lain  terkait  perikatan  tetap  berlaku,  termasuk keabsahan,  penegakan  perikatan,  dan  penyelesaian  sengketa.  Namun,  ada  beberapa faktor  khusus  yang  perlu  dipertimbangkan  ketika  bertransaksi  online,  seperti  pertukaran informasi elektronik, keamanan transaksi online dan perlindungan konsumen. Pemerintah Indonesia  telah  menerapkan  undang-undang  transaksi  elektronik,  seperti  UU  ITE  dan undang-undang  terkait  lainnya,  untuk  mencegah  dan  mengatasi  masalah  ini.Walaupun Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata(KUHPerdata)  tidak  mengatur  secara  spesifik mengenai transaksi online, namun paham perikatan dan asas-asas hukum kontrak dalam KUHPerdata tetap berlaku dalam transaksi online. Maka dari itu, dalam transaksi elektronik sangat penting bagi semua pihak yang terlibat didalamnya untuk mematuhi asas hukum perdata,  menjalankan  kewajiban  memperoleh  haknya,  serta  memahami  aturan  hukum yang berlaku.
Adanya kaitan antara perikatan dan transaksi tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat melakukan  suatu  transaksi  diperlukan  adanya  kesepakatan  dan  kesepahaman  antara pihak-pihak yang terlibat. Keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang sekaligus menjadi  pedoman dalam pembuatan perjanjian secara online. Terjadinya suatu  transaksi  dapat  dianggap  sah  apabila  penjual  dan  pembeli  telah  mencapai kesepakatan,  meskipun  barang  belum  diserahkan  dan  harganya  belum  dibayar.  Hal  ini diatur dalam Pasal 1458  KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu transaksi  dianggap sah  apabila  para  pihak  yang  terlibat  telah  mencapai  kesepakatan,  meskipun  barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Selain itu, kata sepakat antar pihak-pihak yang terlibat menjadi salah satu unsur penting dalam membuat suatu perjanjian yang sah. (Yudana and others 2022). Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  Dalam  peristiwa  ini,  terjalin  antara  dua  orang.  Suatu  perjanjian  menetapkan
tanggung  jawab  pihak  yang  mengadakan  kontrak.  Perjanjian  adalah  serangkaian  kata yang  mengandung  janji  atau  komitmen  secara  lisan  atau  tertulis.  Dengan  demikian, hubungan  antara  perikatan  dan  perjanjian  adalah  bahwa  perjanjian  itu  menerbitkan perikatan.  Perjanjian  adalah  sumber  perikatan,  di  samping  sumber-sumber  lain  (Husaini 2014). Dalam Pasal 1313 KUHPerdata sudah diatur mengenai definisi perjanjian yaitu suatu perbuatan di mana  satu  orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang  lain atau lebih.
Dalam  perjanjian  terdapat  pembuatan  kontrak,  seperti  yang  kita  ketahui sebelumnya  untuk  hal  hukum  kontrak  bersifat  tertutup,  tetapi  sekaramg  hukum  hukum kontrak  menjadi  menganut  sistem  terbuka  dengan  seiring  berjalannya  waktu.  Asas kebebasan berkontrak adalah asas dalam membuat perjanjian, yang berarti setiap orang bebas  untuk  mengadakan  suatu  perjanjian,  termasuk  dalam  transaksi  online,  selama perjanjian  tersebut  dibuat  secara  sah  dan  tidak  melanggar  aturan  hukum,  norma,  dan ketertiban  umum.  Asas  kebebasan  berkontrak  diatur  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata  dan dalam  pembuatan  perjanjian  tersebut  juga  harus  memenuhi  syarat  sah  dari  suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Transaksi online dan transaksi konvesional  umumnya  memiliki  subjek  dan  objek  yang  sama.  Tetapi  yang  menjadi pembeda antara keduanya yaitu terdapat pada pihak-pihak yang terlibat, pada transaksi online para pihak tidak bertatap muka/melakukan transaksi secara langsung. Oleh karena hal itu transaksi online didasarkan pada rasa saling percaya antar pihak yang terlibat dan menjadikan  hal  tersebut  memiliki  keterbatasan.  Akibat  adanya  keterbatasan  tersebut sehingga  dalam  transaksi  online  menimbulkan  risiko  terjadinya  penipuan  maupun wanprestasi lebih tinggi. Salah satu perbedaan transaksi online dan konvensional adalah pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung. Akibatnya, sulit menentukan secara jelas  kualitas  barang  atau  benda  yang  dijual  secara  online,  serta  menimbulkan ketidakpastian  dan  risiko  bagi  pembeli  dan  penjual.  Transaksi  secara  online  atau  tidak bertatap muka walaupun tidak tertulis dalam KUHPerdata tetapi tetap merupakan sebuah transaksi, dimana konsumen atau pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan dalam persetujuan (Hidayat 2023).
Dalam pengertian transaksi COD yang diberikan oleh Cita Serfian dalam bukunya, COD adalah suatu transaksi yang terjadi pada suatu lokasi dimana pedagang dan pembeli menyelesaikan  transaksinya  pada  suatu  tempat  yang  telah  disepakati  dengan  cara membayar di tempat (Yudana and others 2022). Sistem pembayaran COD adalah metode pembayaran yang  digunakan  dalam transaksi online  dimana pembeli membayar barang pada  saat  barang  diterima(Ardwita  2022).  Dengan  penjelasan  diatas,  maka  penjual  dan
pembeli memasuki perjanjian jual beli yang sah dan mengikat secara hukum dalam sistem pembayaran COD. Perjanjian tersebut wajib memiliki sebab atau pertimbangan yang sah, yang  merupakan  faktor  penting  dalam  keabsahan  perjanjian  dan  COD  sudah  termasuk dalam suatu perjanjian karena adanya kesepakatan dan sudah memenuhi unsur dari syarat sahnya suatu perjanjian dengan kontrak elektronik yaitu (Fauzi and others 2011) :
1. Adanya  kata  sepakat,  kata  sepakat  yang  dimaksud  disini  yaitu  para  pihak  yang mengikatkan  diri.  Artinya  para  pihak  harus  menyepakati  apa  yang  akan  disepakati tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan, kesalahan dan hanya atas kemauan sendiri. Dan  dalam  hal  sistem  pembayaran  COD,  kontrak  merupakan  faktor  yang  dianggap penting  dalam  perjanjian  transaksi.  Berdasarkan  Pasal  1347  KUHPerdata,  sepakat sudah terjadi saat pembeli atau konsumen menekan tombol “pesan sekarang” maka sudah  setuju,  untuk  membeli  suatu  barang  lewat  internet.  Pada  saat  tersebutlah konsumen dan pelaku usaha telah terikat . Maka “ pesan sekarang ” adalah bentuk dari kesepakatan  pada  transasksi  online  bagi  orang  yang  menggunakan  sistem  COD. Syarat awal didalam transaksi online umumnya diawali dengan pernyataan setuju, dan pada  Pasal  20  UU  ITE  No.  11  Tahun  2008  sudah  mengatur  tentang  syarat  serta ketentuan penawaran yang disetujui dalam hal transaksi. Apabila pihak konsumen dan pelaku  usaha  telah  sepakat  untuk  melaksanakan  suatu  perjanjian  transaksi  tersebut, dengan  itu  para  pihak  telah  terikat  dan  mempunyai  kewajiban  dalam  menaati perjanjian yang sudah dibuat tersebut.
2. Bagi pihak  yang akan membuat kontrak harus memiliki kecakapan  dalam  bertindak. Pengertian  kesanggupan  hukum  adalah  kesanggupan  seseorang  berkaitan  dengan hak  dan  kewajibannya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  yang  akibat  hukumnya telah  ditentukan  dalam  norma  hukum.  (Wirahutama  2018).  Ketika  para  pihak  ingin membuat suatu perjanjian maka diwajibkan untuk cakap, namun diberbagai keadaan ada  salah  satu  pihak  yang  tidak  cakap  menurut  hukum.  Menurut    Pasal  330 KUHPerdata “ seseorang yang telah dewasa adalah mereka yang telah berusia 21 tahun atau  telah  menikah.  Sedangkan  dalam  kecakapan  menikah,  menurut  Pasal  29 KUHPerdata  mengatur  untuk  laki-laki  berusia  18  tahun  sedangkan  perempuan  15 tahun ” .  Dalam  hal  pelaksanaan  perjanjian  transaksi  dengan  sistem  COD  maka kecakapan  para  pihak  tetap  diperlukan,  namun  dikarenakan  perjanjian  terbuat berdasarkan online dan mengakibatkan tidak bertemunya para pihak secara langsung. Sehingga  kadang  kala  salah  satu  pihak  masih  dibawah  umur  atau  salah  satu  pihak dianggap  tidak  cakap  untuk  melaksanakan  perjanjian  tersebut.  Seandainya  tidak terpenuhinya syarat daripada sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak
langsung  batal  tetapi  dengan  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  transaksi  tersebut yang  mengajukan  pembatalan  lantas  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan.  Selama tidak  adanya  pihak  yang  mengajukan  pembatalan  maka  perjanjian  transaksi  pada sistem COD tetap akan berjalan.
3. Terdapatnya obyek atau hal tertentu. Diharuskannya jelas perihal sebuah obyek dari suatu  perjanjian.  Seandainya  barang  adalah  hal  tertentu  dalam  sebuah  perjanjian, maka  mengenai  jenis,  jumlah,  harga,  berat,  serta  keterangannya  lainnya  harus  rinci dan jelas. Dalam transaksi COD, jika suatu produk dijual oleh pedagang atau pemilik usaha,  maka  penjual  harus  memberikan  informasi  mengenai  produk  tersebut, termasuk spesifikasi dan deskripsi yang jelas.
4. Suatu  sebab  yang  halal.  Para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  yang  memenuhi  ketiga unsur  di  atas  harus  menyatakan  secara  jelas  dan  tegas  alasan  diadakannya  kontrak tersebut.  Suatu  sebab  yang  halal  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam perjanjian transaksi melalui Internet di suatu marketplace yang menggunakan sistem COD  yang  tidak  boleh  dilakukan  jika  bertentangan  dengan  peraturan,  norma,  dan peraturan umum.
Dalam sistem COD ini pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan barang yang sesuai  seperti  apa  yang  mereka  pesan.  Apabila  produk/barang  yang  diterima  tidak sesuai  pesanan,  pembeli  berhak  menolak menerima barang dan mengembalikannya kepada  penjual  sesuai  prosedur  yang  telah  disediakan  pada marketplace  dimana mereka memesan. Pembeli juga dapat menuntut perlindungan hukum apabila penjual melanggar perjanjian dengan memberikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan. Dengan  demikian,  transaksi  COD  melibatkan  perjanjian  jual  beli  yang  sah  dan mengikat  secara  hukum.  Penjual  juga  memiliki  hak  untuk  mencari  perlindungan hukum jika pembeli melanggar perjanjian dengan tidak membayar barang pada saat barang  diterima,  yang  dikenal  sebagai  wanprestasi.  Terutama  barang  yang  ditolak tersebut  kembali  kepada  penjual  ( retur)  dengan  kondisi  rusak.  Penjual  dapat mengambil  tindakan  hukum  menuntut  ganti  rugi  untuk  kerugian  yang  ditimbulkan akibat pelanggaran perjanjian oleh pembeli. Sehingga sudah seharusnya baik penjual maupun  pembeli  mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam  perjanjian  yang  dilakukan, serta mereka dapat mencari perlindungan hukum jika pihak lain melanggar perjanjian.
B. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Retur Barang Pada Sistem Cash On Delivery
Perlu diketahui bahwa dalam transaksi online termasuk dalam sistem pembayaran COD, pembeli  dan  penjual memiliki hubungan   timbal balik yang  merupakan kewajiban dan hak  dari tiap pihak terkait satu sama lain dan transaksi COD yang dilakukan. Dalam Pasal  1513  KUHPerdata  mengatur  tentang  kewajiban  pembeli  yaitu “Kewajiban  utama  si pembeli  ialah  membayar  harga  pembelian,  pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana ditetapkan  menurut  persetujuan.  Namun  sering  dalam  praktiknya  juga  ditemukan  kasus wanprestasi yang terjadi dan hal tersebut merugikan pelaku usaha adalah dimana ketika pembeli  (konsumen) tidak  mau membayar pesanan COD ” . Akibat hukum yang  dihadapi pembeli jika wanprestasi, yakni(Yudana and others 2022):
a. Penjual akan melaporkan akun pembeli yang wanprestasi pada marketplace sehingga menyebabkan akun akan dibekukan;
b. Batalnya  perjanjian  yang  timbul  karena  kelalaian  atau  pelanggaran  pembeli  adalah tidak sah dan batal demi hukum;
c. Pasal 1234 KUHPerdata mengatur, apabila penjual menderita kerugian berupa biaya, maka pembeli wajib mengganti kerugian tersebut;
d. Pasal 181 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa pembeli harus menanggung biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan akibat dari wanprestasi yang dilakukannya. Maka karena  itu, pembeli tidak diperbolehkan secara  sepihak membatalkan  pesanan yang    sudah  diterima  dan  dibuka  atau  pun  menolak  pembayaran,  karena  hal  tersebut adalah kewajiban dari pembeli. Jika pembeli tidak puas dengan barang yang diterima atau terdapat  kesalahan  dalam  pemesanan,  pembeli  tetap  harus  membayar  dan  kemudian menggunakan fungsi pengembalian barang yang tersedia di marketplace tempat mereka memesan.  Agar  tidak  menyulitkan  pihak  perantara  yaitu  kurir  saat  menjalankan pekerjaannya dalam menerima pembayaran. Pada sistem pembayaran COD, pembeli juga seringkali  menjadikan  kurir  sebagai  sarana  dalam  pelampiasan  protesnya  atas  barang yang  tidak  sesuai  pesanan  mereka.  Padahal  didalam  praktiknya,  kurir  tidak  memiliki tanggung  jawab  terhadap  barang  yang  dipesan  oleh  pembeli  pada  sistem  pembayaran COD apabila barangnya tidak  sesuai  seperti apa yang  sudah disepakati dengan penjual. Karena tidak kesesuaian barang pesanan bukanlah kewajiban daripada kurir, yang dimana kurir hanya melaksanakan kewajibannya berdasarkan wewenang yang diberikan padanya. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1797  KUH Perdata  “ seseorang  yang  menjalankan kekuasaan tidak boleh berbuat sesuatu yang melebihi batas kekuasaannya ” , berarti dalam hal  melampaui  batas  tersebut  bukan  karena  kurir  dalam  bertanggung  jawab  atas
ketidaksesuaian  barang  maupun  penyebab  kerusakan  pada  suatu  barang.  Terlebih  lagi kurir  tidak  mengetahui  secara  rinci  mengenai  transaksi  yang  dilakukan  penjual  dengan pembeli,  walaupun  kurir  yang    bertemu  langsung  dengan  pembeli  tidak  ada  hubungan hukum antara kurir dan pembeli (Suriyadi 2021).
Perlu diketahui bahwa dalam transaksi online sistem pembayaran COD, posisi kurir hanyalah  pihak  yang  menggantikan  kekuasaan  dari  perusahaan  jasa  pengiriman  dalam pengiriman  barang.  Sehingga  adanya  ketidaksesuaian  maupun  kerusakan  barang  tidak diperbolehkan bagi pembeli melakukan penolakan dalam pembayaran, memaki ataupun melakukan hal yang tidak diperbolehkan kepada kurir. Apalagi jika benar dalam hal tidak sesuainya  atau  rusaknya  barang  tersebut  bukan  karena  kesalahan  atau  lalainya  kurir (Febriani  Jayadi  and  Suryawan  2020).  Namun  adapula  pihak  kurir  yang  tidak  mau mengantar pesanan ke tempat pembeli maupun pembeli yang tidak mau membayar yang menyebabkan pesanan tersebut dikembalikan ke penjual dan membuat penjual rugi. Maka dari  itu  penting  bagi  penjual  atau  bisa  juga  disebut  pelaku  usaha  untuk  memiliki perlindungan hukum yang  sah,    dengan  adanya  perlindungan hukum  berupa perlakuan atas  gagasan  sehinggi  mempunyai  pilihan  dalam  upaya  melindungi  serta  tempat pengaduan  untuk  korban  yang  merasa  dirugikan  dan  haknya  direnggut.  Dikarenakan perlindungan  hukum  didasarkan  pada  hak  dan  kewajiban  subjek  hukum,  dan  manusia termasuk subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum(Saputra and others 2020).  Bagi  pelaku  usaha  online  dapat  melakukan  upaya  perlindungan  hukum  preventif dengan cara :
a.  Diharuskan  bagi  penjual  atau  pelaku  usaha  untuk  mencantumkan  informasi  terkait deskripsi  barang  yang  mereka  jual  secara  rinci,  jujur  dan  sesuai  dengan  apa  yang dijualnya.  Agar  tidak  membuat  penyalahgunaan  pada  proses  transaksi  online  seperti penjual serta alamat website palsu karena informasi yang sedikit.
b. Penjual memberikan klausa baku serta syarat dan ketentuan yang tepat dan jelas untuk pembelian di akun toko online mereka untuk menghindari wanprestasi dari pembeli.
c. Untuk pesanan pembelian jumlah besar dalam sistem pembayaran COD, penjual harus melakukan  konfirmasi  ulang  kepada  pembeli,  perihal  alamat  pengriman,  keaktifan nomor  telfon  dan  yang  lainnya.  Hal  tersebut  agar  mengetahui  jaminan  dan  data administrasi  yang  dibuat  oleh  pembeli  sudah  benar  sehingga  pesanan  tersebut  bisa dikirim  penjual  dengan  aman  kepada  pembeli  serta  penjual  terlindungi  dari  pembeli yang beritidak buruk.
Sebaliknya,  penggunaan  hukum  represif  dapat  berfungsi  sebagai  penegakan hukum  jika  terjadinya  sengketa  baik  dengan  penyelesaian  non-litigasi  yaitu  diluar
pengadilan  dan  penyelesaian  litigasi  yaitu  melalui  pengadilan.  Tujuan  hukum  represif adalah pengembalian hak hukum  bagi pihak yang haknya telah direnggut atau dilangar oleh pihak lain, ada pula berbentuk mengembalikan nama baik penjual oleh pembeli atas kesalahan  yang  telah  dibuatnya  dalam  hal  memberikan  rating  yang  buruk  untuk  hal tersebut  tidak  sesuai  dengan  yang  sebenarnya,  serta  diberikannya  sanksi  denda pembayaran  kompensasi. Pasal  38  UU  ITE  secara  khusus  menjelaskan  tentang penyelesaian  sengketa  transaksi e-commerce ,  yaitu:  “Setiap  orang  dapat  mengajukan gugatan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  sistem  elektronik  dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan”. Selanjutnya  pada  Pasal  39  ayat  (1)  UU  ITE “ Gugatan  perdata  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan” (Ranto  2019).  Dibuatnya  UUPK  memiliki  tujuan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum baik kepada konsumen maupun pelaku usaha.
Walaupun  inti  utama  daripada  UUPK  adalah  melindungi  hak-hak  konsumen,  dan terdapat  beberapa  ketentuan  yang  menyertakan  perlindungan  terhadap  pelaku  usaha agar pelaku usaha tetap menjadi objek yang dilindungi. UUPK dibuat untuk menjadi dasar hukum  dalam  pemberian  jaminan  perlindungan  hukum  yang  jelas  dan  pasti  bagi konsumen  dan  juga  pelaku  usaha.  Dalam  UUPK  pun  menjelaskan  tentang  hak  yang dimiliki serta kewajiban yang harus ditaati oleh konsumen dan pelaku usaha. Maka dari itu, UUPK bisa dipahami sebagai semua peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan  kewajiban  yang  timbul  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumen  dan  pelaku  usaha. Menurut  penafsiran  Az  Nasution  konsep  hukum  perlindungan  konsumen  dari  UU Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  undang-undang  perlindungan  konsumen terdiri dari semua individu dan kelompok yang bekerja sama untuk melindungi konsumen dalam  hubungan  dan  masalah  yang  berkaitan  dengan  penyediaan  dan  penggunaan barang  (yaitu,  barang  dan  /  atau  jasa)  antara  pemasok  dan  konsumen  di masyarakat(Lukman  2010).  Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  Hukum  Perlindungan Konsumen,  diterapkan  ketika  pembeli  dan  penjual  yang  akan  mengadakan  hubungan hukum kemudian terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual karena dipicu kedudukan yang  tidak  seimbang  dan  mengakibatkan  sengketa  hukum.  Dalam  Pasal  6  UUPK menyebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, yakni sebagai berikut :
1. “ hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  Tindakan  konsumen  yang  beritikad tidak baik;
3. hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian  hukum sengketa konsumen;
4. hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. ” Dalam  Pasal 5  UUPK  memuat mengenai kewajiban Konsumen  kepada  pelaku usaha yaitu :
a. “ membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut ” .
Mengingat transaksi online dilakukan melalui pasar, maka keberadaan keterkaitan antara klausul baku dan transaksi online sepenuhnya relevan. Klausul baku berlandasakan pada Pasal 1 angka 10 UUPK yakni setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat  dan  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen(Iskandar 2017).  Oleh  karena  itu,  syarat  dan  ketentuan  baku  memegang  peranan  penting  dalam mengatur hubungan antara penjual dan pembeli. Klausula baku pada dasarnya mengacu pada  ketentuan  dasar  yang  ditetapkan  oleh  pihak  yang  memiliki  kedudukan  lebih  kuat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Klausula baku biasanya ditetapkan oleh pihak yang mempunyai  posisi  negosiasi  lebih  tinggi  dan  pihak  lain  diharapkan  menerimanya  tanpa perubahan.
Apabila  seseorang  akan  melakukan  transaksi  online,  mereka  harus  menyetujui syarat  dan  ketentuan  penggunaan  yang  telah  ditetapkan  oleh marketplace  yang didalamnya  termuat  klausula  baku.  Dalam  klausula  baku  tersebut  berisikan  terikatnya penjual  maupun  pembeli,  serta  mengatur  tentang  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab penjual dan pembeli pada transaksi online. Pasal 18 bab V UUPK memuat dan mengatur klausula baku yang menjelaskan tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Dalam hal transaksi:
1. “ Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  pelaku  usaha  baik  secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru, tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan  bahwa  konsumen  memberi  kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas,  atau  yang  pengungkapannya  sulit dimengerti.
3. Setiap  klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen  atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang- undang ini .”
Transaksi  online  diatur  dalam  undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain dari KUH Perdata dan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang lebih dulu mengatur nya.  Seperti dalam Pasal 1  angka  2  UU ITE  menyatakan  “Transaksi  Elektronik  adalah  Perbuatan  hukum  yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Bagi  konsumen  yang menolak membayar barang yang diterima melalui sistem pembayaran  COD dapat dikategorikan wanprestasi terhadap kewajiban  pembayarannya. Berdasar pada pasal 5 UUPK yang menyatakan bahwa konsumen wajib membayar sesuai harga barang yang telah disepakati dan harus beritikad baik saat menyelesaikan transaksi
pembelian  barang  dan  jasa  maka  tindakan  yang  dilakukan  konsumen  tersebut melanggarnya.  Harga  suatu  produk  adalah  nilai  yang  diberikan  pelanggan  sebagai kompensasi  atas  tawaran  tertentu  yang  berfungsi  untuk  memuaskan  kebutuhan  dan keinginannya.
Dari  sudut  pandang  konsumen,  harga  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting dalam  memutuskan  pembelian  suatu  produk,  harga  juga  mempengaruhi  keputusan pembeli untuk membeli atau tidak membeli produk tersebut. Oleh karena itu, konsumen harus membayar harga yang telah disepakati atas barang yang telah mereka terima, dan wanprestasi  untuk  melakukan  hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  tindakan  hukum  yang diambil  oleh  penjual  terhadap  mereka  (Tri  Indah  Lestari  2021).  Apabila  konsumen  lalai (wanprestasi)  dalam  memenuhi  kewajibannya  membayar  suatu  barang  atau  jasa, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pelaku usaha yang barangkali sudah berinvestasi dalam pembelian dan pengemasan barang tersebut. Dalam kasus seperti ini, pelaku usaha dapat meminta ganti rugi atau pembatalan pembelian dari konsumen yang wanprestasi. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1266,  Pasal  1267,  dan  Pasal  1517  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Pasal-pasal  tersebut  dalam  rangka  memberikan upaya  hukum  dalam  menuntut  ganti  rugi  ataupun  membatalkan  perjanjian  jual  beli apabila terjadi wanprestasi dari konsumen bagi pelaku usaha.
C. Bentuk  Pertanggungjawaban  Atas Retur  Barang  Rusak  Dalam  Sistem  COD  Dari  Pihak

## Ekspedisi dan Marketplace
Setiap  pihak  ekspedisi  memiliki  bentuk  pertanggungjawaban  untuk  barang  retur yang  rusak  bervariasi,  tergantung  daripada  kebijakan  yang  ditetapkan  pada  masing- masing perusahaan ekspedisi. Beberapa bentuk pertanggungjawaban yang perlu diketahui secara umum yang diberikan oleh pihak ekspedisi untuk barang retur rusak antara lain:
1. Pengembalian  dana:  Pihak  ekspedisi  dapat  mengembalikan  dana  sebesar  biaya  jasa yang digunakan atau bahkan lebih dari itu sebagai bentuk kompensasi atas kerusakan barang yang terjadi.
2. Pemberian  ganti  rugi:  Pihak  ekspedisi  dapat  memberikan  ganti  kerugian  atas kerusakan  barang  yang  terjadi.  Besarnya  ganti  rugi  yang  diberikan  umumnya ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  pihak  pengirim  dan  pihak  ekspedisi ataupun berdasar pada  kebijakan yang telah dibuat oleh pihak ekspedisi.
3. Penggantian  barang:  Pihak  ekspedisi  dapat  memberikan  ganti  barang  yang  rusak tersebut  dengan  barang  yang  sama  atau  serupa  untuk  mengganti  kerugian  yang ditimbulkan pada barang  pada saat pengiriman.
Namun,  bentuk  pertanggungjawaban  yang  diberikan  oleh  pihak  ekspedisi  dapat berbeda-beda  tergantung  pada  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  masing-masing perusahaan  ekspedisi.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  pihak  pengirim  mengetahui  tentang kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  perusahaan  ekspedisi  sebelum  mengirim  barang.  Jasa ekspedisi yang biasa digunakan yaitu J&T Express, dan mereka memiliki prosedur operasi standar pengiriman J&T Express yang mencakup aturan kerusakan yang ditimbulkan oleh pengirim  setelah  menggunakan    pengiriman  pada  perusahaannya.  Bentuk  kompensasi yang  diberikan  oleh  pihak  jasa  ekspedisi  adalah  dengan  memberikan  jaminan  kepada pengguna  jasa  pengangkutan  berupa  jaminan  material  dan  imaterial.  Jaminan  materiil meliputi ganti rugi atas benda bergerak dan tidak bergerak, sedangkan jaminan imateriil meliputi ganti rugi dalam bentuk uang atau jaminan tidak berwujud. (Baskara and others 2020).
Yang dimaksudkan dalam butir 10 Standar Operating Procedure J&T Express untuk pertanggungjawaban  adalah  dengan  mengganti  10  (sepuluh)  kali  biaya  pengiriman barang  dan  tidak  melampaui  biaya  Rp.  2.000.000,00  (dua  juta  rupiah).  Hal  tersebut diberikan  oleh  pihak  J&T  Express  bertujuan  untuk  menjaga  loyalitas  dan  kepercayaan pengguna  jasa  pengangkutan.  Purwosutjipto  dalam  tulisan  Anak  Agung  Ngurah  Bagus Baskara,  menjelaskan  bahwa  pihak  pengangkut  barang  dalam  hal  ini  J&T  Express  atau dengan sebutan lain yakni  pengirim, memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang dan menjamin  kondisi  dari  barang  yang  diangkut  tersebut  (Baskara  and  others  2020).  Jika pihak dari J&T Express dapat membuktikan secara tepat, akurat dan jelas bahwa kesalahan tersebut  bukan  kesalahan  dari  perusahaan  ekspedisi  melainkan  murni  kesalahan  pihak pengirim,  kesalahan  atau  keadaan  memaksa  ( force  majeure)  yang  menghalangi pengiriman barang dapat dipindah tangankan kepada penerima barang, hal tersebut yang akan melepaskan tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim barang kepada pihak  J&T Express (Gunarti and others 2018). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 468 ayat (2) dan (3)  KUHD,  bahwa “Pengangkut  diwajibkan  mengganti  segala  kerugian  yang  disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkannya, atau karena terjadi  kerusakan  pada  barang  itu,  kecuali  apabila  dibuktikannya  bahwa  tidak diserahkannya  barang  atau  kerusakan  tadi  disebabkan  oleh  suatu  malapetaka  yang selayaknya tidak dapat dicegah, atau cacat dari barang tersebut, atau oleh kesalahan dari yang  mengirimkannya”. Setelah  itu  pihak  ekpedisi  bertanggung  jawab  atas  perbuatan orang yang bekerja di tempat mereka, dan juga untuk segala benda yang dipergunakan pada  saat  menjalankan  pengangkutan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  apabila  dihubungkan dengan pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai asas tanggung jawab
pihak pengangkut pada saat penyerahan barang, maka pengangkut dianggap dianggap bertanggung  jawab  secara  praduga  ( Presumtion  Of  Liability  Principle)  atas  segala kesalahan atau kerugian yang terjadi selama proses pengangkutan barang, namun apabila perusahaan  pengangkutan  dapat  membuktikan  bahwa  pihaknya  tidak  bersalah,  maka dibebaskan dari tanggung jawab (Sukadana and Marwanto 2018).
Beberapa Marketplace  seperti  Shopee  dan  tokopedia  sendiri  memiliki  alur  untuk proses  ganti  rugi  Rusak/Hilang  dalam  pengiriman  untuk  jasa  ekspedisi  yang  ada  dalam marketplace bagi pembeli serta menyediakan customer service untuk membantu pembeli dalam mengajukan komplain pengembalian barang apabila barang rusak ataupun hilang pada  saat  pengiriman.  Dapat  diakses  pada  laman  pusat  dan  bantuan marketplace  yang dituju. Namun untuk penjual belum diketahui apakah memiliki alur yang sama atau tidak dalam mengklaim barang retur rusak akibat penolakan dalam sistem pembayaran COD.

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  didapat  dari penelitian diatas,  bahwa perjanjian transaksi  dengan sistem  pembayaran  COD  pada  suatu marketplace,  berpedoman  pada  KUHPerdata, peraturan  perundangan  yang  sudah  ada  serta  syarat  dan  ketentuan  dari  kontrak  baku. Didalam transaksi online dengan sistem pembayaran COD terdapat perlindungan hukum bagi  pihak yang menggunakannya. Dalam  Pasal 6 UUPK mengatur hak  daripada pelaku usaha, yang diibaratkan bahwa UUPK juga menjadikan pelaku usaha sebagai objek yang dilindungi,  tetapi  tidak  secara  khusus  seperti  halnya  bagi  konsumen.  Peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  perlindungan  bagi  pelaku usaha online dalam retur barang sistem COD terdapat dalam KUHPerdata, UUPK, UU ITE, dan Pada  PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik. Sehingga bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian karena barang retur rusak akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dapat menuntut untuk mengklaim haknya sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  serta  perjanjian  antara  para  pihak  dalam ketentuan  kontrak  sebagai  upaya  perlindungan  dalam  bentuk  hukum  represif.  Dalam bentuk  pertanggung  jawaban  bagi  pelaku  usaha  dari  pihak  espedisi  atas  barang retur yang  rusak  bervariasi,  tergantung  daripada  kebijakan  yang  ditetapkan  pada  masing- masing perusahaan ekspedisi. Beberapa bentuk pertanggungjawaban yang perlu diketahui secara  umum  yang  diberikan  oleh  pihak  ekspedisi  untuk  barang  retur  rusak  yaitu, pengembalian  dana,  pemberian  ganti  rugi,  dan  penggantian  barang.  Namun  dari  segi marketplace  dalam  betuk  pertanggungjawabannya  belum  dapat  ditemui  dari  beberapa Marketplace  seperti Shopee dan tokopedia  sendiri memiliki alur untuk  proses ganti  rugi
Rusak/Hilang  dalam  pengiriman  untuk  jasa  ekspedisi  yang  ada  dalam  marketplace  bagi pembeli  serta  menyediakan customer  service  untuk  membantu  pembeli  dalam mengajukan  komplain pengembalian  barang apabila barang rusak ataupun hilang  pada saat pengiriman.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardwita,  Ni  Made  Permata.  2022.  ‘Tinjauan  Yuridis  Tercapainya  Kesepakatan  Sebagai Implementasi Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada Aplikasi Shopee’: 1– 21
Baskara, Anak Agung Ngurah Bagus, I Made Udiana, and Anak Agung Ketut Sukranatha. 2020. ‘Tanggung Jawab J&T Express Apabila Terjadi Kerusakan Dalam Pengangkutan
Barang’, Kertha Semaya: Journal … , 8.2: 18 – 32 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/56671/33290>
Fauzi,  Rony,  Rahmad  Hendra,  and  Fakultas  Hukum  Unri.  2011.  ‘Perjanjian’, Syarat-Syarat Perjanjian: 8 – 59
Febriani  Jayadi,  Melly,  and  Ida  Bagus  Suryawan.  2020.  ‘Strategi  Pengembangan  Potensi Pariwisata Di Pantai Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi’, Jurnal Destinasi Pariwisata,
8.1: 10 <https://doi.org/10.24843/jdepar.2020.v08.i01.p02>
Gunarti, Ni Ketut Pitri Adi, A.A Ketut Sukranatha,  and I Made  Pujawan. 2018. ‘Tanggung Jawab  Pengangkut  Terhadap  Kerugian  Pengguna  Jasa  Angkutan  Barang  Karena Kelalaian Pekerjanya Dalam Perjanjian Pengangkutan (Studi Kasus CV. Duta Dewata
Transportindo)’, Kertha Semaya, 4.2: 1 – 14
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40877> Hidayat,  Bayu.  2023. Perlindungan  Hukum  Pelaku  Usaha  Terkait  Pengembalian  Barang (Retur) Pada Transaksi E-Commerce Shopee
Husaini.  2014.  ‘Bab  III  Tinjauan  Teoritis  Pelaksanaan  Perjanjian  Pemberian  Kredit  (P2K)
Usaha  Ekonomi  Desa  Kelurahan  Simpan  Pinjam  (Ued/K-Sp)  Kijang  Kencana  Di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir’: 33– 53
Iskandar,  M  Roji.  2017.  ‘Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam  Undang -Undang  Perlindungan Konsumen  Dan  Hukum  Perjanjian  Syariah’, Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan Syariah, 1.2: 200 – 216 <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2539>
Lukman, Dauri. 2010. ‘Analisa Yuridis Terhadap Peranan Pers Sebagai Sarana Perlindungan Konsumen  Melalui  Surat  Pembaca  (Studi  Kasus :  Sengketa  Antara  PT.  Duta  Pertiwi Tbk VS Pemilik Kios-Apartemen Mangga Dua) ’ : 61 – 108
Ranto, Roberto. 2019. ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam
64 <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>
Reza,  Nafa  Sofiana.  2020. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Dalam  Jual  Beli Online  Dengan  Metode  Pembayaran  Cash  On  Delivery  (COD)  Di  PT.  Shopee Indonesia
Saputra, Arikha, Muzayanah Muzayanah, and Fitika Andraini. 2020. ‘Penerapan Perjanjian Dalam  Hubungan  Kerja  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Driver  Online’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6.1: 266 <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23529>
Sukadana, Dewa Ayu Putri., and Marwanto. 2018. ‘Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Dalam Pengangkutan Udara’, Kertha Semaya, 6.3: 1 – 14
Suriyadi, Suriyadi. 2021. ‘Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual  Beli  Online  Dengan  Metode  Cash  On  Delivery’, El-Iqthisady :  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, 3.1 Juni: 32 – 43
Tri Indah Lestari, Afifah. 2021. ‘Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem Cash on Delivery (Cod)’, Jurnal Ilmu Hukum,
1.September:
1 – 11 <http://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/ld/article/view/301>
Wirahutama,  Danang.  2018.  ‘Kecakapan  Hukum  Dan  Legalitas  Tandatangan  Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik’, Masalah-Masalah Hukum, 47.2: 118 <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>
Yaqin,  A.  2019.  ‘Akibat  Hukum  Wanprestasi  Dalam  Jual  Beli  Online  Menurut  Undang - Undang Transaksi Elektronik’, Jurnal Dinamika, 25 (10): 6
Yudana,  I  Gede  Vera,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Desak  Gde  Dwi  Arini.  2022. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash On Delivery Pada
Marketplace’, Jurnal Interpretasi Hukum, 3.3: 379 – 80
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/5770>