## JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL
Volume 6 No 2 July 2024 E-ISSN: 2656-4378 P-ISSN: 2655-5689 Journal Homepage: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index ,
Analisis Investasi Dalam Negeri, Upah Minimum, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur
Nadia Afny Zuraida 1*) , Kiky Asmara 2)
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia 1,2
Email : nadiaafnyz@gmail.com 1

## ABTRACT
The  main  goal  in  the  global  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  agreement  is  to  end poverty. Appropriate and efficient government intervention is needed to reduce poverty. This research  analyzes  the  influence  of  domestic  investment,  minimum  wages  and  government spending  in  reducing  poverty  in  East  Java.  Multiple  linear  regression  analysis  was  used  as parameter  estimation  for  this  research.  The  data  used  a  time  series  period  2008-2022.  The results show that there is a significant negative relationship between domestic investment and government  spending  on  the  poor  people.  This  means  that  when  domestic  investment  and government  spending  increase,  it  will  reduce  the  poor  people  in  East  Java.  However,  this  is different from the minimum wage which has a positive and significant relationship to the poor people.  When  the  minimum  wage  increases,  it  has  no  effect  on  the  number  of  poor  people  in East Java. So it can be concluded that the government can optimize domestic investment and government spending to end the problem of poverty in East Java.
Keywords: Domestic  Investment,  Provincial  Minimum  Wage,  Government  Expenditures, and Poor People

## ABSTRAK
Tujuan  utama  dalam  kesepakatan  global  Sustainable  Development  Goals  (SDGs) adalah menyelesaikan kemiskinan bentuk apapun. Diperlukan intervensi pemerintah secara  tepat  dan  efisien  dalam  mengurangi  kemiskinan.  Penelitian  ini  menganalisis pengaruh  adanya  investasi  dalam  negeri,  upah  minimum,  dan  pengeluaran pemerintah  dalam  menurunkan  angka  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Analisis regresi  linier  berganda  dijadikan  sebagai  estimasi  parameter  untuk  penelitian  ini. Digunakan  data time  series periode  2008-2022.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan terdapat  hubungan  negatif  yang  signifikan  antara  investasi  dalam  negeri  dan pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya ketika investasi dalam  negeri  dan  pengeluaran  pemerintah  naik,  maka  akan  menurunkan  penduduk miskin  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Namun  berbeda  dengan  upah  minimum  yang memiliki  hubungan  positif  dan  signifikan  terhadap  penduduk  miskin.  Ketika  upah minimum  meningkat,  tidak  berpengaruh  dengan  penduduk  miskin  di Provinsi  Jawa Timur.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  dapat  mengoptimalkan  adanya investasi  dalam  negeri  dan  pengeluaran  pemerintah  untuk  mengakhiri  masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
Kata  Kunci: Investasi  Dalam  Negeri,  Upah  Minimum,  Pengeluaran  Pemerintah,  dan Jumlah Penduduk Miskin

## PENDAHULUAN
Salah satu tujuan meningkatkan pembangunan nasional melalui terciptanya lapangan  pekerjaan  dan  kesejahteraan  untuk  seluruh  rakyat  sehingga menurunkan  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia.  Kemiskinan  dideskripsikan sebagai  kurangnya  pendapatan  seseorang  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup pokoknya  (Mubyarto, 2004).  Tolak  ukur  menentukan individu  tergolong  miskin atau  tidak  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  perbandingan  antara pendapatan/konsumsi seseorang dengan standar yang telah ditentukan. Artinya, seseorang akan dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi standar tersebut (Haughton  &  Khandker,  2012).  Sedangkan  menurut  BPS  mendefinisikan kemiskinan  menjadi  keadaan  individu  terbatas  dalam  mencukupi  hidupnya sehari-hari.  Berbeda  dengan  teori  Nurkse,  bahwa  kemiskinan  disebabkan  oleh tiga  hal  yaitu  ketidaksempurnaan  pasar,  keterbelakangan  dan  keterbatasan modal.  Apabila  modal  rendah  maka  produktivitas  akan  rendah  sehingga menyebabkan  munculnya  kemiskinan.  Adanya  kemiskinan  akan  membuat tabungan dan investasi menurun. Penyebab kemiskinan akan terus berhubungan dalam lingkaran setan.
Kemiskinan  menjadi  tolak  ukur  dalam  menentukan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  sehingga  perlu  diperhatikan  upaya  pengentasan  kemiskinan  secara komprehensif.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  seseorang  yang  dikatakan dalam  kategori  miskin  jika  rata-rata  pengeluaran  perkapita  setiap  bulan  suatu rumah tangga berada dibawah garis kemiskinan. Menurut Perpres No. 7 Tahun 2005  tentang  RPJMN,  kemiskinan  dapat  ditinjau  dari  kemampuan  seseorang dalam  memenuhi  sandang,  pangan,  dan  papan.  Apabila  suatu  rumah  tangga tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  sandang,  ppangan,  dan  papan,  maka  rumah tangga  tersebut  dikategorikan  miskin.  Kemiskinan  juga  sering  disebut  sebagai keadaan  seseorang  yang  kekurangan  uang  dan  barang  dalam  menjalani kehidupannya  sehari-hari.  Pengeluaran  seseorang  dapat  mencerminkan kemampuannya  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonominya  (Annisa  &  Anwar, 2021).
Masalah  kemiskinan  menjadi  isu  kritis  secara  global  bagi  semua  negara. Penurunan  kemiskinan  sudah  termasuk  dalam  tujuan  pembangunan  negara, sehingga  diperlukan  kebijakan  yang  menyeluruh  dan  teratur  dalam  mengatasi masalah  ini  (Wicaksana  &  Primandhana,  2023).  Masalah  kemiskinan  pastinya juga  terjadi  di  negara  Indonesia.  Sebagai    negara  berkembang,  isu  kemiskinan berkembang  menjadi  berbagai  konsekuensi  sosial  maupun  ekonomi.  Perlu adanya  kebijakan  secara  terus-menerus  dan  intensif  serta  keterlibatan  banyak pihak  dalam  memerangi  kemiskinan  (Alvin  &  Hukom,  2023).  Dalam menanggulangi  kemiskinan  diperlukan  suatu  program  pembangunan  yang produktif  melalui  pendampingan  secara  intensif  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin (Yustika, 2006).
Dalam  Kuncoro  (2010),  Ragnar  Nurkse  dalam  teori  lingkaran  setan kemiskinan menjelaskan fenomena lingkaran setan kemiskinan di negara-negara
miskin.  Teori  ini  dimulai  dari  produktivitas  yang  rendah  disebabkan  oleh ketidaksempurnaan  pasar  dan  modal  yang  terbatas.  Produktivitas  rendah berimplikasi pada perolehan upah yang rendah. Rendahnya upah yang diterima akan  membuat  pekerja  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya  sehingga  dapat dikatakan  sebagai  penduduk  miskin.  Dalam  teori  ini  juga  dijelaskan  salah  satu penyebab  kemiskinan  adalah  keterbatasan  modal.  Adanya  modal  yang  terbatas akan  menghambat  kreativitas  masyarakat,  sehingga  akan  membuat  lapangan pekerjaan akan berkurang dan tidak cukup menampung banyaknya tenaga kerja yang  terus  bertambah  sehingga  hal  ini  tentu  akan  meningkatkan  jumlah kemiskinan.
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  terus  berupaya  memerangi  isu kemiskinan. Pada tahun 2022, BPS menyebutkan jumlah penduduk di Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa dengan 55,94% atau sekitar 154,28 juta jiwa merupakan penduduk Pulau Jawa. Penduduk miskin mencapa 4.181,29 ribu jiwa menjadikan Provinsi  Jawa  Timur  sebagai  provinsi  dengan  angka  kemiskinan  tertinggi. Adanya  kemiskinan  yang  tinggi  di  Provinsi  Jawa  Timur  membuat  pemerintah terus  berupaya  dalam menurunkan angka  kemiskinan.  Basri  (2002) menyatakan bahwa  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan,  sangat  penting  untuk  melakukan restrukturisasi  terhadap  sistem  yang  otoriter  dan  monopoli  dengan  strategi memperkuat  posisi  politik  dan  ekonomi  bagi  kelompok  masyarakat  miskin. Penguatan  politik  melibatkan  revisi  aturan yang  semula  membatasi  untuk  lebih memfasilitasi, sementara dalam penguatan ekonomi, fokusnya adalah mengubah struktur  ekonomi  yang  monopoli  menjadi  lebih  adil  dan  mendukung,  sehingga akses kelompok masyarakat miskin terhadap sumber daya dapat ditingkatkan.
Investasi  merupakan  penanaman  suatu  aset  yang  dilakukan  oleh  pihak investor yang digunakan  guna memberi barang-barang produksi dengan tujuan menambah  aset  perusahaan  guna  menaikkan  produksi  dari  segi  kuantitas maupun kualitas untuk kedepannya. Dalam Teori Harrod-Dommar menjelaskan bahwa  investasi  sangat  berperan  dalam  perekonomian  suatu  wilayah.  Investasi menjadi  indikator  yang  harus  dipenuhi  dalam  menciptakan  pertumbuhan  yang teguh dalam jangka panjang. Teori ini menjelaskan adanya investasi yang rendah akan  berimplikasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  berkurangnya  pendapatan masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang tidak lagi produktif (Murni, 2016).
Tiap  negara  akan  berusaha  menciptakan  iklim  yang  mendorong  investasi untuk  menumbuhkan  perekonomian  suatu  wilayah  salah  satunya  dengan mendorong  terbukanya  lapangan  pekerjaan  baru  sehingga  akan  mengurangi pengangguran  dan  membebaskan  masyarakat  dari  lingkaran  kemiskinan.  Salah satu  bentuk  investasi  adalah  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN). Menurut UU No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ialah kegiatan  penanaman  suatu  aset  oleh  investor  dalam  negeri  dan  dilakukan  di dalam  negeri.  Pertumbuhan  perekonomian  di  Provinsi  Jawa  Timur  didorong melalui investasi dalam negeri. Pada tahun 2022, realisasi PMDN tertinggi ketiga
di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur dengan 4.311 proyek atau sebesar 65,4 triliun.
Kemiskinan  dapat  disebabkan  karena  adanya  upah  yang  rendah  di  suatu wilayah. Upah minimum merupakan standar terkecil bagi pelaku industri dalam membalas  jasa  pekerja  di  lingkungan  kerja  (Putri  &  Putri,  2021).  Dalam  Teori Upah  Besi  yang  dikemukakan  oleh  David  Ricardo  (1772-1823)  menjelaskan tingkat upah pekerja akan meningkat apabila harga barang yang dibutuhkan oleh pekerja  juga  meningkat  (Jhingan,  2016).  Adanya  kualitas  manusia  yang  rendah akan berimplikasi terhadap penurunan produktivitas, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat upah para pekerja (Islami & Anis, 2019). Menurut Todaro &  Smith  (2014),  adanya  penetapan  upah  minimum  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  para  pekerja.  Berdasarkan  PP  No.  8/1981,  upah minimum  dikelompokkan  sebagai  regional,  sektoral  regional,  dan  sub  sektoral. Penetapan upah minimum digunakan pemerintah sebagai taraf terendah seorang pengusaha dalam memberikan gaji kepada pekerja sesuai dengan taraf hidup di wilayah  tersebut.  Adanya  penetapan  upah  minimum  diharapkan  dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  pekerja  sehingga  menjauhkannya  dari  jurang kemiskinan (Wiadnyana & Hadiyati, 2023).
Indonesia  merupakan  negara  yang  menggunakan  sistem  pemerintahan secara  desentralisasi,  sehingga  pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  dalam mengatur daerahnya masing-masing. Setiap daerah memiliki kemandirian fiskal daerah  yang  mengacu  pada  kemandirian  pemerintah  daerah  dalam menghasilkan pendapatan melalui pajak daerah, retribusi, dan sumber daya alam (Risdiyanto et al., 2023). Teori Wagner menjelaskan pengeluaran pemerintah akan mendorong  sektor  pendidikan  dan  kegiatan  pemerintah  lainnya  sehingga mengoptimalkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  menurunkan  angka kemiskinan di wilayah tersebut (Mangkoesoebroto, 2014).
Mankiw  (2018)  menyebutkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  atau  disebut juga  belanja  pemerintah  yang  diartikan  sebagai  kegiatan  pemerintah  dalam melakukan belanja barang dan jasa, termasuk biaya upah pegawai. Disimpulkan bahwa  pengeluaran  pemerintah  atau goverment  expenditure ialah  pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembiayaan program-program pemerintah dengan  tujuan  menstabilkan  perekonomian  di  suatu  wilayah.  Adanya pengeluaran  pemerintah  dapat  dilihat  melalui  realisasi  belanja  di  setiap  daerah. Pada tahun 2022, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur mencapai 94,02% dengan  anggaran  sebesar  31,5  triliun  rupiah,  sehingga  menjadikannya  sebagai provinsi  dengan  realisasi  belanja  terbesar  ke-10  di  Indonesia.  Semakin  besar realisasi belanja daerah,  mengindikasikan  bahwa semakin banyak program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Suparmoko, 2016).
Dengan  mempertimbangkan  latar  belakang  tersebut,  pokok  pembahasan utama  mengenai  permasalahan  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Dalam mengentaskan  fenomena  ini,  penulis  ingin  analisis  lebih  lanjut  tentang  dampak investasi  dalam  negeri,  upah  minimum,  dan  pengeluaran  pemerintah  yang menjadi faktor penting dalam penurunan angka kemiskinan. Maka penulis akan
Analisis Investasi Dalam Negeri, Upah …
mengambil penelitian berjudul “ Analisis Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Upah Minimum,  dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di Provinsi Jawa Timur”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data time series yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa  Timur  dan  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Provinsi  Jawa  Timur.  Variabel  independen  pada  penelitian  ini  meliputi  PMDN, upah  minimum  provinsi,  dan  belanja  daerah,  sedangkan  variabel  dependennya adalah  jumlah  penduduk  di  Provinsi  Jawa  Timur  dengan  periode  tahun  2008 hingga 2022. Penelitian ini disusun secara kuantitatif dengan melakukan analisis regresi  berganda  menggunakan  Eviews.  Persamaan  regresi  berganda  yang digunakan sebagai berikut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  memakai  analisis  regresi  linier  berganda.  Dilanjutkan  Uji Asumsi  Klasik,  sehingga  menciptakan  model  regresi  yang  sesuai  kriteria  BLUE ( Best Linier Unbiased Estimator ). Uji Asumsi Klasik mencakup Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, dan Uji Autokorelasi.

## Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2017), uji multikolinearitas menganalisis hubungan yang signifikan  dalam  variabel  independen.  Uji  ini  dilihat  melalui  nilai Variance Inflation Faktor (VIF) berikut.
Terlihat  pada Tabel  1 bahwa  nilai  keseluruhan  variabel  ( Centered  VIF ) dibawah 10. Disimpulkan model tersebut tidak mengalami gejala
multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Menurut  Ghozali  (2017),  uji  heteroskedastisitas  dilakukan  untuk  mencegah adanya  kesamaan  varian  pada  model  regresi.  Uji  ini  dapat  dilihat  melalui  Uji Breusch-Pagan melalui nilai signifikansi.
Dari Tabel  2 menunjukkan  nilai Prob.  Chi-Square sebesar  0,9525  dan  lebih besar dari 0,05, dan disimpulkan bahwa bebas dari heteroskedastisitas.

## Uji Normalitas
Menurut  Ghozali  (2017),  uji  normalitas  guna  melihat  persamaan  regresi sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini membandingkan nilai Jarque- Bera (JB). Nilai probability dari data tersebut sebesar 0,550858 atau lebih besar dari 0,05  (0,550858  >  0,05),  sehingga  uji  normalitas  terpenuhi  dan  data  terdistribusi normal.

## Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2017), uji autokorelasi untuk menyelidiki adanya korelasi antar  residual  model  regresi  periode  sekarang  dari  periode  sebelumnya.  Uji  ini dapat dilihat menggunakan LM test atau uji Breusch Godfrey sebagai berikut.
Terlihat pada Tabel 3 bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,6950 dan lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi.
Dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  pengujian  asumsi  klasik  sebelumnya menghasilkan  bahwa  tidak  ada  isu  multikolinearitas,  heterokedastisitas,  dan autokorelasi.  Oleh  karena  itu,  hasil  pengujian  tersebut  dapat  digunakan  untuk melanjutkan  analisis  regresi  linear  berganda.  Maksud  uji  ini  mengidentifikasi adanya  pengaruh  antara  investasi  dalam  negeri,  upah  minimum,  dan pengeluaran  pemerintah  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa Timur.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan hasil analisis, berikut persamaan yang akan digunakan. Jumlah Penduduk Miskin = 6661245,0 – 1,79E-08 X1 – 0,484963 X2 – 2,33E-08 X3 + e Interpretasi persamaan diatas sebagai berikut :
1. β 0 = 66661245,0, ketika variabel-variabel bebas dianggap konstan, maka nilai dari jumlah penduduk miskin (Y) meningkat adalah 6661245,0%.
2. β 1 = 1,79E-08 X1, ketika investasi dalam negeri mengalami kenaikan 1 satuan maka jumlah penduduk miskin berkurang 1,79E-08%.
3. β 2 =  -0,484963,  ketika  upah  minimum  mengalami  kenaikan  1  satuan  maka jumlah penduduk miskin berkurang -0,484963%.
4. β 3 = -2,33E-08, ketika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan 1 satuan maka jumlah penduduk miskin berkurang 2,33E-08%.
Setelah  dilakukan  analisis  linier  berganda,  maka  dilanjutkan  dengan  Uji Hipotesis.  Maksud  dari  uji  ini  adalah  mengetahui  adanya  hubungan  yang signifikan  antara  variabel  dalam  penelitian.  Uji  Hipotesis  melalui  Uji  Koefisien Determinasi (R 2 ), Uji Simultan F, dan Uji Parsial (Uji T).
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Menurut  Ghozali  (2017),  uji  ini  dilihat  melalui  koefisien R-Squared .  Nilai yang diperoleh dari analisis sebesar 0,863888 atau 86,38%.  Hal ini menunjukkan meskipun  86,38%  variasi  jumlah  penduduk  dijelaskan  oleh  investasi  dalam negeri, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin.  Namun  sisanya  13,62%  disebabkan  oleh  variabel  lain  yang  tidak terhitung.

## Uji Simultan F
Uji F dilakukan guna menganalisis pengaruh secara simultan pada variabel terikat  (Ghozali,  2017).  Nilai  F-hitung  sebesar  23.27190  dan  nilai  F-tabel  sebesar 3.708.  Disimpulkan  bahwa  F-hitung  >  F-tabel.  Selain  itu,  nilai F-statistic adalah 0.000046  (0.000046  <  0.05).  Disimpulkan  bahwa  investasi  dalam  negeri,  upah minimum, dan  pengeluaran pemerintah secara simultan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

## Uji Parsial (Uji T)
Uji T diperlukan untuk menjelaskan pengaruh setiap variabel secara parsial. Nilai  probabilitas  <  0,05  memperlihatkan  bahwa  variabel  dependen  terdapat pengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  variabel  independen.  Apabila  nilai probabilitas  >  0,05  menunjukkan  secara  parsial  variabel  dependen  tidak  adanya pengaruh signifikan terhadap variabel independen (Ghozali, 2017).

## Pengaruh Investasi Dalam Negeri terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Nilai t-hitung dari investasi dalam negeri yang diperoleh sebesar  -2.315618 dan nilai probabilitas sebesar 0.0409. Disimpulkan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh  signifikan  dalam  menurunkan  angka  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa Timur. Hal tersebut terlihat dari realisasi PMDN tahun 2022 mencapai 65,4 triliun rupiah atau sebanyak 25.673 proyek, sehingga membuat realisasi PMDN menjadi tertinggi  ketiga  di  Indonesia.  Adanya  proyek-proyek  realisasi  PMDN membuktikan  bahwa  telah  menyerap  banyak  tenaga  kerja,  sehingga    tingkat pengangguran  pada  tahun  2022  menurun  dari  tahun  sebelumnya  dari  5,74% menjadi 5,49%. Menurunnya tingkat pengangguran menjelaskan bahwa semakin banyak  penduduk  yang  memiliki  pekerjaan  sehingga  meningkatkan  taraf kemakmuran dan menekan proporsi penduduk miskin.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Jawa  Timur  sudah menggunakan modal investasi dalam negeri secara efisien. Penggunaan investasi ini akan membuka kesempatan bagi penduduk miskin dan membuat pemerataan sehingga  jarak  ketimpangan  antar  golongan  pendapatan  mengecil.  Temuan  ini konsisten dengan penelitian Wiganepdo & Soegoto  (2022); Pratama et al. (2022); Agustini & Panca Kurniasih (2017), bahwa PMDN  terdapat pengaruh negatif dan signifikan  terhadap  kemiskinan.  Investasi  berupa  PMDN  adalah  sebuah  modal dalam  membentuk  keseimbangan  pasar.  Kegiatan  penanaman  modal  yang digunakan  secara  efisien  dan  bersifat  padat  karya  sehingga  menyerap  tenaga kerja secara produktif. Hal tersebut akan berdampak pada kenaikan pendapatan bagi orang miskin sehingga kualitas hidup diatas batas kemiskinan.

## Pengaruh Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Nilai  t-hitung  dari  upah  minimum  sebesar  -1.498092  dan  nilai  probabilitas sebesar  0.0959.  Disimpulkan  bahwa  upah  minimum  memiliki  pengaruh  negatif namun  tidak  signifikan  terhadap  penduduk  miskin.  Dengan  kata  lain,  upah minimum  belum  tentu  dapat  meminimalisir  masalah  kemiskinan.  Upah minimum  belum  sepenuhnya  menciptakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat. Menurut  BPS,  Provinsi  Jawa  Timur  menjadi  salah  satu  provinsi  dengan  upah minimum  terendah  di  Indonesia.  Kenaikan  upah  minimum  yang  terjadi  setiap tahunnya  juga  tidak  sepadan  dengan  kenaikan  inflasi  di  Provinsi  Jawa  Timur. Pada tahun 2022, inflasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 6,52%.  Selain  itu  terjadi  kenaikan  upah  minimum  sebesar  1,2%  dari  tahun sebelumnya.  Namun  hal  ini  tidak  menurunkan  angka  kemiskinan  dikarenakan ketika  harga  kebutuhan  sehari-hari  naik,  pekerja  tetap  tidak  akan  cukup  untuk
memenuhi kebutuhannya.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003,  bahwa  upah  minimum  ditetapkan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  pekerja  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan terbebas  dari  kemiskinan.  Temuan  ini  relevan  dengan  penelitian  Putri  &  Putri (2021)  dan  Lestari  &  Susana  (2021),  bahwa  upah  minimum  tidak  ada  pengaruh yang signifikan terhadap masalah kemiskinan. Upah minimum yang meningkat dapat membantu mengurangi kemiskinan, Namun, ketika tingkat inflasi melebihi tingkat  pertumbuhan  upah,  yang  terjadi    sebaliknya  dimana  upah  yang ditawarkan tidak cukup bagi pekerja untuk menutupi biaya hidup pokok mereka.

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Nilai  t-hitung  dari  pengeluaran  pemerintah  sebesar  2.390617  dan  nilai probabilitas  sebesar  0.0358.  Disimpulkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dalam  mengentaskan  masalah  kemiskinan. Peningkatan  pengeluaran  pemerintah  berdampak  pada  tren  penurunan penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Realisasi  belanja  daerah  pada  tahun 2022 mencapai 94,02% atau setara dengan 31,5 triliun rupiah. Provinsi Jawa Timur juga berada pada urutan ke-10 dengan realisasi belanja daerah terbanyak.
Salah satu realisasi belanja daerah adalah untuk pembangunan infrastruktur. Sektor  infrastruktur  berpotensi  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  melalui proyek-proyek  pembangunan.  Infrastruktur  juga  berperan  dalam  menunjang mobilisasi  barang/jasa  maupun  manusia  sehingga  hal  ini  akan  membuat  harga barang/jasa  menjadi  lebih  terjangkau.  Adanya  infrastruktur  yang  memadai mampu  menarik  lebih  banyak  investor.  Sebesar  20%  dari  APBD  dialokasikan untuk  pendidikan.  Lalu  pengeluaran  pemerintah  juga  dialokasikan  untuk meningkatkan  pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Pengeluaran  pemerintah  juga dialokasikan untuk penguatan di bidang pendidikan maupun kesehatan dengan maksud  menaikkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Provinsi  Jawa Timur.  Hal  ini  dapat  ditinjau  dari  IPM  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  naik  pada tahun  2022  mencapai  72,75  dan  termasuk  dalam  kategori  IPM  tinggi.  Artinya, pemerintah telah menggunakan pengeluaran pemerintah secara optimal sebagai upaya  meningkatkan  IPM  di  Provinsi  Jawa  Timur.  IPM  yang  meningkat  akan berdampak positif pada produktivitas masyarakat. Produktivitas yang meningkat akan  menghasilkan  pendapatan  yang  lebih  tinggi,  dan  berimplikasi  pada penurunan penduduk miskin.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Akbar & Priana (2023) dan Nasution et al. (2023),  ketika  pengeluaran  pemerintah  meningkat  akan  menurunkan  jumlah penduduk miskin. Adanya pengeluaran pemerintah digunakan secara efisien dan efektif  untuk  konsumsi  sektor  publik  dalam  bentuk  subsidi  sehingga  dapat dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam pembangunan infrastruktur,  sektor  pendidikan  dan  kesehatan.  Hal  ini  akan  mendorong masyarakat  untuk  lebih  produktif  sehingga  memiliki  penghasilan  untuk  keluar dari garis kemiskinan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  dalam  mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dapat melalui pengoptimalan investasi dalam negeri  dan  pengeluaran  pemerintah.  Estimasi  model  persamaan  simultan menginterpretasikan bahwa investasi dalam negeri dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal tersebut sejalan dengan hipotesis awal. Artinya, ketika investasi dalam negeri dan pengeluaran  pemerintah  meningkat  maka  akan  menurunkan  angka  kemiskinan di  Provinsi  Jawa  Timur.  Penggunaan  investasi  secara  efisien  digunakan  untuk membuka  lapangan  kerja  dengan  pendapatan  yang  layak  sehingga  penduduk miskin  memperoleh  pekerjaan  dan  berkesempatan  dalam  meningkatkan  taraf hidup.  Adanya  pengeluaran  pemerintah  yang  digunakan  terutama  di  bidang pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur  secara  optimal  juga  menjadi  faktor pendorong  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  wilayah. Namun  adanya  upah  minimum  tidak  berpengaruh  yang  signifikan  terhadap penduduk  miskin.  Hasil  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis awal.  Nyatanya  upah minimum  yang  naik  setiap  tahunnya  tidak  menekan  penduduk  miskin dikarenakan tingkat  inflasi  yang  ikut  naik  setiap  tahunnya,  sehingga  penduduk miskin  akan  tetap  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya  karena  lonjakan  harga barang.
Pemerintah  dapat  menimbang  hasil  penelitian  ini  guna  merancang intervensi  yang  akan  digunakan  untuk  mengentaskan  kemiskinan  di  Provinsi Jawa Timur. Dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, pemerintah  harus  mengelola  modal  investasi  dengan  cara  melakukan pendistribusian  pada  sektor-sektor  ekonomi  di  setiap  kabupaten/kota  secara efisien.  Dengan  adanya  modal  yang  merata,  maka  ketersediaan  lapangan  kerja juga  akan  meningkat  dan  hal  ini  akan  berdampak  kepada  kesejahteraan masyarakat  yang  lebih  meluas.  Dalam  konteks  tersebut,  diperlukan  penguatan lebih  lanjut  terhadap  potensi  ekonomi  lokal,  mengingat  ketidakpastian  situasi ekonomi  global.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  diharapkan  juga  dapat mengalokasikan  dan  merealisasikan  pengeluaran  pemerintah  secara  maksimal dalam  pembangunan  infrastruktur  dan  fasilitas  pada  sektor  pendidikan  serta kesehatan  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  perekonomian  dan  menurunkan kemiskinan.  Perlu  adanya  keberpihakan  kepada  masyarakat  dalam  mengurangi adanya  rigiditas  pendistribusian  anggaran  sehingga  dapat  digunakan  secara efisien untuk memberdayakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustini,  Y.,  &  Panca  Kurniasih,  E.  (2017).  Pengaruh  Investasi  PMDN,  PMA, dan  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Jumlah  Penduduk  Miskin  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.
Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan , 6 (2), 97. https://doi.org/10.26418/jebik.v6i2.22986
Akbar,  F.  D.,  &  Priana,  W.  (2023).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah,
Pertumbuhan  Ekonomi,  dan  Upah  Minimum  Terhadap  Kemiskinan  di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Randai , 3 (2), 25 – 33. https://doi.org/https://doi.org/10.31258/randai.3.2.p.25-33
Alvin,  &  Hukom,  A.  (2023).  Faktor – Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemiskinan Di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  2013-2022. Jurnal  Ekonomi Manajemen Akuntansi , 29 (1), 85 – 96. https://doi.org/10.59725/ema.v29i1.75
Annisa, N., & Anwar, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Provinsi Aceh). Jurnal Ekonomi Regional Unimal , 4 (3), 1. https://doi.org/10.29103/jeru.v4i3.6056
Ghozali, I. (2017). Aplikasi Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi  dengan  Eviews  10 .  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro: Semarang.
Haughton,  J.,  &  Khandker,  S.  R.  (2012). Pedoman  Tentang  Kemiskinan  dan Ketimpangan . Jakarta: Salemba Empat.
Islami,  N.,  &  Anis,  A.  (2019).  Pengaruh  Upah  Minimum  Provinsi,  Pendidikan Dan  Kesehatan  Terhadap  Kemiskinan  Di  Indonesia. Jurnal  Kajian  Ekonomi Dan Pembangunan , 1 (3), 939. https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7721
Jhingan,  M.  .  (2016). Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan .  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada.
Kuncoro,  M.  (2010). Ekonomi  Pembangunan :  Teori  Masalah  Dan  Kebijakan . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Lestari,  S.,  &  Susana,  R.  R.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Upah  Minimum  dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Serta Dampaknya Pada
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. Jurnal Ekonomi Syariah Al-Mizan ,
4 (Juli 2021), 56 – 70.
Mangkoesoebroto, G. (2014). Ekonomi Publik (Edisi Ketiga) . Yogyakarta: BPFE.
Mankiw,  N.  G.  (2018). Pengantar  Ekonomi  Makro (Edisi  7).  Jakarta:  Salemba Empat.
Mubyarto. (2004). Teori Ekonomi Dan Kemiskinan . Yogyakarta: Aditya Media. Murni, A. (2016). Ekonomika Makro (Edisi Revisi) . Bandung: PT. Refika Aditama. Nasution, R. A., Silaban, S. J., & Humairah, Z. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah,  Pengangguran  Dan  Inflasi  Terhadap  Kemiskinan  Di  Provinsi Sumatera  Utara. Jurnal  Penelitian  Ekonomi  Manajemen  Dan  Bisnis
(JEKOMBIS) , 2 (2), 206 – 225.
https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i2.1562
Pratama,  A.  A.,  Lathifah,  I.  L.,  &  Desmawan,  D.  (2022).  Pengaruh  Tingkat Investasi  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  Terhadap  Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2011-2021. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen , 1 (2), 179 – 188.
Putri,  E.  M.,  &  Putri,  D.  Z.  (2021).  Pengaruh  Upah  Minimum,  Tingkat Pengangguran  Terbuka,  Pendidikan  Dan  Pengeluaran  Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan
Pembangunan , 10 (2), 106. https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00
Risdiyanto, E., Mollet, J. A., & Hutajulu, H. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal Dan  Belanja  Daerah  Terhadap  Kemiskinan  Di  Provinsi  Papua. Jurnal Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (2), 1813 – 1822.
https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12
Suparmoko, M. (2016). Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktik (Edisi Keenam) . Yogyakarta: BPFE.
Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2014). Economic  Development .  United  Kingdom: Pearson Education Limited.
Wiadnyana,  I.  G.  A.  N.  B.,  &  Hadiyati,  S.  (2023).  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Upah  Minimum,  Pendidikan  dan  Pengangguran  terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. J-MAS : Jurnal Manajemen Dan Sains , 8 (1), 722 – 731. https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.866
Wicaksana, W. A., & Primandhana, W. P. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita,  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan,  dan  Sektor Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Probolinggo.
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 23 (3), 3363. https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i3.4067
Wiganepdo,  S.,  &  Soegoto,  H.  (2022).  Peran  PMDN  dan  PMA  Terhadap Penurunan  Angka  Kemiskinan  di  Indonesia. JURISMA :  Jurnal  Riset  Bisnis Dan Manajemen , 12 (1), 1 – 15. https://doi.org/https://doi.org/10.34010/jurisma.v12i1.5838
Yustika,  A.  E.  (2006). PEREKONOMIAN  INDONESIA :  Deskripsi, Preskripsi,  dan Kebijakan . Malang: Bayumedia Publishing.