## ETIKA DALAM WUJUD AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Oleh :

## Imam Maulana Yusuf
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln.R.E. Martadinata No. 150 Ciamis
Abstrak
Keterbatasan  dan  kurangnya  kontrol  dari  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  dewasa  ini,  seolah  telah  menjadi  culture  yang  cenderung  dilestarikan  dan  bahkan dijadikan  sebagai  hal  yang  lumrah.  Masyarakat  selalu  diposisikan  kedudukannya  sebagai  kaum yang  tidak  memiliki  kekuasaan,  tertindas  oleh  penguasa  dan  tidak  diberikan  akses  yang  leluasa terhadap pemerintahan. Untuk itu, perlu disusun suatu kerangka sistem untuk membuka kepekaan masyarakat  sebagai  bentuk  public  check  and  ballances  yang  tujuan  untuk  mengembalikan kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintahan dan  sekaligus sebagai  solusi dalam memperbaiki tata  kelola  pemerintahan,  yaitu  dengan  mengedepankan  peranan  etika  dalam  mewujudkan akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  mencoba  menitikberatkan  perhatiannya  pada aktivitas  atau  kegiatan  para  aparatur  pemerintah  atau  pejabat  publik  yang  berada  pada pemerintahan demokratis, dimana secara etika harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
Key Word : Etika dan Akuntabiitas

## I. PENDAHULUAN
Maraknya  fenomena korupsi  sebagai dampak penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia semakin memperburuk  kepercayaan  publik  terhadap perilaku  birokrasi  saat  ini.    Perilaku  yang ditunjukan  oleh  pejabat  negara  yang  cenderung berorientasi  pada  kepentingan  pribadi  tentunya telah  banyak  merugikan  publik  dan  telah menimbulkan  budaya  masyarakat    “ permisive ” sehingga  secara  perlahan  menyebabkan  semakin akut  tingkat  korupsi  dan  bahkan  merajalela  ke berbagai bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Korupsi saat ini telah menjadi issu penting yang  menjadi  perhatian  dari  dunia  internasional. Berbagai  tindakan  dan  upaya  senantiasa  terus dilakukan  sebagai  bentuk  pencegahan  dan pemberantasan  terhadap  korupsi  agar  mampu memberikan  harapan  terhadap  publik  tentang terwujudnya  sistem  pemerintahan  yang  bersih dan  terbebas  dari  tindakan  dan  perilaku  pejabat yang  menyimpang.  Selama  ini  tindakan  atau praktek korupsi yang terjadi di tubuh pemerintahan, kerapkali dikaitkan dengan pemahaman  sistem  demokrasi  yang  setengah hati.  Hal  ini  dikarenakan  mekanisme  untuk melahirkan kekuasaan yang dibentuk berdasarkan pemilihan  dan  suara  rakyat  malah  berpeluang terjadinya  negosiasi  dan money  politic sebagai akar  yang  dapat  menumbuhkan  korupsi  dalam kekuasaan.
Budaya  politik  dan  perilaku  masyarakat yang kurang dapat dihayati sebagai penentu nasib dan perkembangan pemerintahan semakin memperburuk  keadaan  situasi  dan  kondisi  dalam tata kelola pemerintahan. Masyarakat sebagai inti kekuatan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan demokratis yang seharusnya menempatkan posisinya  sebagai  kontrol  terhadap  kekuasaan semakin  tenggelam  dengan  munculnya  berbagai regulasi  (aturan)  yang  memberikan  adanya batasan  serta  jarak  antara  masyarakat  dengan kekuasaan.
Partisipasi  masyarakat  selama  ini  hanya diberikan  porsi  yang  terbatas  dalam  lingkup pemerintahan  karena  masih  kuatnya  budaya patronase  dilingkup  birokrasi  pemerintahan. Kapasitas kelembagaan masyarakat dalam memberikan  kontrol  terhadap  kekuasaan  di pemerintahan  seringkali  dapat  dengan  mudah diintervensi oleh kekuatan-kekuatan yang dibentuk  melalui  kewenangan  para  pejabat  yang berkuasa  di  pemerintahan.    Disamping  itu, tatanan  organisasi  pemerintahan  yang  cenderung mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya desakan politik yang menuntut agar disediakannya porsi jabatan politik  dalam tingkat hierarki  birokrasi  yang  lebih  tinggi,  sehingga menyebabkan  semakin  berkaburnya makna netralitas  birokrasi  yang  seharusnya  bebas  dari muatan-muatan politik justru semakin menunjukan  adanya  intervensi  dari  kekuatan politik yang berkuasa.
Disamping  itu,  seiring  dengan  semakin menguatnya  kewenangan  otonomi  daerah  yang didukung  oleh  faktor-faktor  dari  budaya  seperti primordialisme,  komunalisme  dan  sikap  mental feodalistik-paternalistik  telah  melahirkan  sistem pemerintahan  daerah  yang  berorientasi  pada kekuasaan  dan  bagi-bagi  kursi jabatan  di  daerah. Pemerintahan Daerah seolah memberikan kesempatan  bagi  para  penguasa  di  daerah  untuk membentuk  dinasti  kekuasaan  dan  kerajaan  para pejabat ( officialdome ) sehingga cenderung mengarahkan perilaku birokrasi untuk
mensakralkan  kekuasaannya  dengan  aturan- aturan/peraturan  daerah  (Perda)  yang  bermuatan kepentingan  dan memicu terjadinya kesewenang- wenangan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.
Sementara  itu,  permasalahan  lain  yang masih  menjadi  perhatian  publik  selama  ini sebagai  dampak  dari  terjadinya  penyimpangan kekuasaan  dalam  pemerintahan,  yaitu  berkaitan dengan  penyediaan  dan  pemenuhan  kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan,
kesehatan dan pemenuhan
kesejahteraan.  Hal  ini  tentunya  mencerminkan tentang  adanya  kelemahan  dari  pelaksanaan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  terutama  dari unsur  masyarakat  selaku  kontrol  terhadap pengelola dan penyelenggara pemerintahan.
Keterbatasan  dan  kurangnya  kontrol  dari masyarakat
terhadap penyelenggaraan pemerintahan  dewasa  ini,  seolah  telah  menjadi kultur  yang  cenderung  dilestarikan  dan  bahkan dijadikan  sebagai  hal  yang  lumrah.  Masyarakat selalu  diposisikan  kedudukannya  sebagai  kaum yang  tidak  memiliki  kekuasaan,  tertindas  oleh penguasa  dan  tidak  diberikan  akses  yang  leluasa terhadap  pemerintahan.  Partisipasi  masyarakat dalam  pemerintahan  yang  seharusnya  dapat menciptakan kebijakan pemerintahan yang berkualitas hanya  dijadikan sebagai ruang publik yang  semu,  artinya  keterlibatan  dan  akses masyarakat  terhadap  pemerintahan  hanya  dapat dirasakan  oleh  segelintir  masyarakat  yang memiliki bergaining power yang cukup kuat, dan terkadang  dipengaruhi  oleh  agenda  seting  dari para birokrat dan pejabat yang berkuasa sehingga bernuansa kepentingan yang bersifat privat.
Birokrasi  pemerintahan  yang  seharusnya bekerja  untuk  melayani  masyarakat  berdasarkan aturan  dan  norma  yang  tidak  bertentangan dengan  kaidah  hukum  serta  bersikap  netral  tidak memihak  pada  penguasa,  malah  sebaliknya  dan menunjukan  sikap  keberpihakan  dengan  sengaja membentuk  budaya  birokrasi  feodal  yaitu cenderung  loyal  ke  atas  dan  menekan  ke  bawah
yang  jauh  dari  kepentingan  publik.  Kondisi demikian apabila tidak segera dilakukan pembenahan  dan  perubahan  maka  memicu terjadinya bad governace , karena
penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dilakukan oleh  para  pejabat  menjadi  tidak  akuntabel  atau tidak  sesuai  dengan  harapan  dan  keinginan masyarakat.
Beberapa ilustrasi tersebut, hanya sebagian kecil  dari  permasalahan  yang  terjadi  dalam proses penyelenggaraan tata  kelola pemerintahan di  negeri  ini.  Oleh  karena  itu,  di  akhir-akhir dekade  ini  berbagai  upaya  dan  perbaikan  terus dikumandangkan dan di demonstrasikan mengingat  banyak  sekali  hal  yang  masih  perlu dibenahi  dan  bahkan  dilakukan  perubahan  agar senantiasa dapat menciptakan
pola penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ).  Akan tetapi seiring dengan berbagi upaya perbaikan yang telah dilakukan pemerintahan,  mulai  dari  revitalisasi  sampai dengan  reformasi,  dan  bahkan  saat  ini  muncul istilah  revolusi  mental,  namun  dipandang  belum mampu menyentuh akar masalah yang sebenarnya.
Untuk  itu,  perlu  disusun  suatu  kerangka sistem  untuk  membuka  kepekaan  masyarakat sebagai  bentuk  publik check  and  ballances yang tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintahan  dan  sekaligus sebagai  solusi  dalam  memperbaiki  tata  kelola pemerintahan.  Sebagaimana  layaknya  suatu pemerintahan  demokratis,  maka  setiap  aktivitas dalam  penyelenggaraan  pemerintah  harus  dapat dipertanggungjawabkan  terhadap  masyarakat. Hal  ini,  dikarenakan  dalam  suatu  negara demokrasi,  kedudukan  dan  posisi  masyarakat merepresentasikan  kekuatan  yang  menciptakan terbentuknya pemerintahan dan kekuasaan.
Komponen masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan mandat kekuasaannya kepada pemerintah agar senantiasa dapat  dikendalikan  dan  dikontrol  oleh  publik, sehingga menghindari adanya intervensi kekuatan-kekuatan lain  yang  dapat  menimbulkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan. Wujud yang dapat dilakukan dalam melakukan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan, yaitu lebih menekankan  pada  bentuk  pertanggungjawaban dari  pemerintah  itu  sendiri  melalui  para pejabatnya,  agar  dalam  melaksanakan  setiap aktivitas  pengelolaan  pemerintahan  tidak  hanya dipertanggungjawabkan  kepada  pejabat  yang lebih tinggi, akan tetapi merasa
bertanggungjawab  terhadap  masyarakat  sebagai pemberi  amanat.  Selama  ini,  pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,  hanya  berkisar  tentang  laporan kinerja  birokrasi  yang  cenderung  lebih  pada pendekatan normatif prosedural yaitu berdasarkan garis hierarki jabatan dan kewenangan  dari  bawah  ke  atas.  Sementara penekanan berupa kesadaran akan adanya amanat rakyat  yang  harus  ditunjukan  melalui  sikap  dan perilaku  pejabat  yang  dapat  diterima  dan diapresiasi  sebagai  penerapan  aturan  formal, masih  sebatas  retorika  dan  belum  dapat diwujudkan menjadi suatu prodak nyata.
Dalam hal ini pemerintah kiranya memperkenalkan  konsep  akuntabilitas  yang bersifat  nyata  dan  benar  menunjang  terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dan pengembangan  tata  kelola  pemerintahan  yang demokratis  dengan  berlandaskan  etika  sebagai suatu  pertimbangan  atas  nilai-nilai  yang  dapat diterima  baik  oleh  masyarakat.  Selanjutnya, dalam  kesempatan  ini  muncul  satu  pertanyaan tentang bagaimana peranan etika dalam mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan II. KAJIAN LITERATUR
a. Konsepsi Etika Dalam Pemerintahan Istilah  etika  berasal  dari  bahasa  Yunani yaitu  “Ethos”  yang  berarti  sifat  atau  adat,  dan kata jadian  yaitu  “ Ta Ehtika ”  yang dipakai  filsuf Plato  dan  Aristoteles  (384-322  SM)  untuk menerangkan studi mereka tentang nilai-nilai dan cita-cita  Yunani.  Etika  adalah  nilai-nilai  dan norma-norma  moral  yang  menjadi  pegangan seseorang  atau  suatu  kelompok  dalam  mengatur tingkah lakunya (Bertens,2004).
Dalam ensiklopedi Indonesia, etika disebut sebagai  ilmu  ke-susilaan  yang  menentukan bagaimana  sepatutnya  manusia  hidup  dalam masyarakat;  apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk. Sedangkan  secara  etimologis,  etika  berasal  dari kata  ethos  (bahasa  Yunani)  yang  berarti kebiasaan  atau  watak.  Etika  menurut  bahasa Sansekerta lebih berorientasi  kepada  dasar-dasar, prinsip,  aturan  hidup  (sila)  yang  lebih  baik  (su). Etika  menurut  Bertens  dalam  (Pasolong,  2007) adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak.
Secara  Epistimologis  etika    dan  moral memiliki  kemiripan,  namun  sejalan  dengan perkembangan  ilmu  dan  kebiasaan  dikalangan cendekiawan ada pergeseran arti. Etika cenderung  dipandang  sebagai  suatu  cabang  ilmu dalam  filsafat  yang  mempelajari  nilai  baik  dan buruk  manusia.  Sedangkan  moral  adalah  hal-hal
yang  mendorong  manusia  untuk  melakukan tindakan  yang  baik  sebagai  kewajiban  atau norma.
Etika  merupakan seperangkat nilai sebagai pedoman,  acuan,  referensi,  acuan,  penuntun  apa yang  harus  dilakukan  dalam  menjalankan tugasnya,  tapi  juga  sekaligus  berfungsi  sebagai standar  untuk  menilai  apakah  sifat,  perilaku, tindakan atau sepak terjangnya dalam menjalankan  tugas  dinilai  baik  atau  buruk.  Oleh karenanya,  dalam  etika  terdapat  sesuatu  nilai yang  dapat  memberikan  penilaian  bahwa  sesuatu tadi dikatakan baik, atau buruk.
Sementara  pemerintah  itu  sendiri  menurut kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (Balai  Pustaka, 1997) diperoleh penjelasan tentang kata perintah, memerintah,  pemerintah  dan  pemerintahan. Selanjutnya  kata    pemerintah,  dijelaskan  sebagai sistem  menjalankan  wewenang  dan  kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah.  Sedangkan  pemerintahan  adalah, proses,  cara,  tindakan/perbuatan  memerintah. (Mustafa,  2013).  Untuk  lebih  tegasnya  bahwa pemerintah  itu,  dapat  dijelaskan  sebagai  suatu bentuk  organisasi  yang  tugasnya  menjalankan suatu  sistem  pemerintahan,  yaitu  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif.  Kemudian  pemerintahan lebih  tegasnya  mencakup  aparatur  negara  yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat  kelengkapan  negara  yang  menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara.
Selanjutnya
dalam konteks penyelenggaraan  pemerintahan  penerapan  istilah etika lebih diperuntukan pada sikap, perilaku dan moral  yang  harus  mampu  ditunjukan  oleh  para pejabat berdasarkan nilai-nilai dasar  yang dianut. Pandangan  atas  etika  dalam  pemerintahan  masih merupakan  isu  yang  sangat  vital,  mengingat munculnya  berbagai  permasalahan  dalam  tata kelola  pemerintahan  cenderung  diakibatkan  dari kebobrokan  moralitas  dan  rendahnya  penerapan etika ditataran para pejabat.
Keban  (2014)    menyatakan  pendapatnya bahwa etika dapat  menjadi  faktor yang mensukseskan  tetapi  juga  sebaliknya  menjadi pemicu  dalam  menggagalkan  tujuan  kebijakan, struktur  organisasi,  serta  manajemen  publik.  Hal tersebut  didasarkan  pada  pandangan  ketika moralitas  dari  para  penyusun  kebijakan  rendah, maka  kualitas  kebijakan  yang  dihasilkanpun sangat rendah. Begitupun bila struktur  organisasi publik  yang  disusun  berdasarkan  kepentingan- kepentingan  tertentu  yang  berbeda  dengan kepentingan  publik,  maka  struktur  organisasi tersebut tidak akan efektif.
Bila  merujuk  pada  beberapa  penjelasan diatas menempatkan posisi etika dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk
kedalam  salah  satu  dimensi  yang  sangat  krusial.
Etika  pada  saat  ini  jadikan  sebagai  landasan berfikir  dan  bertindak  bagi  para  penyelenggara pemerintahan, karena etika merupakan konstruksi yang membangun bagaimana sebuah tingkah laku pejabat pemerintah dapat
dipertanggungjawabkan.  Dalam  hal  ini  etika mengarahkan  para  pelaku  pemerintahan  untuk menciptakan  birokrasi  yang  efektif  dan  efisien, serta  responsif  untuk  mendukung  tata  kelola pemerintahan yang demokratis.
Disisi
lain, terbentuknya etika pemerintahan tidak terlepas dari etika yang ada di masyarakat  sebagai  suatu  sistem  nilai  yang dipengaruhi  oleh  norma,  aturan,  adat,  dan budaya.  Sistem  nilai  tersebut  berimplikasi terhadap  dimensi  lain  sehingga  mewarnai  sikap dan  perilaku  yang  nantinya  dapat  dipandang  etis atau  tidak  etis.  Anggapan  ini  didasarkan  pada alasan  atau  logika  yang  digunakan  dalam menafsirkan  makna  etika  akan  merujuk  pada hubungan  dengan  tindakan  baik  dan  buruk. Sejalalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  dalam The Public Dictionary (Chandler  & Plano, 1988) mendefinisikan etika sebagai cabang filsafat yang berkenaan  dengan  nilai-nilai  yang  berhubungan dengan  perilaku  manusia,  dalam  kaitannya dengan  benar  atau  salah  suatu  perbuatan,  dan baik  atau  buruk  motif  dan  tujuan  dari  perbuatan tersebut.
Denhardt  (1988)  dalam  Keban  (2014) secara  umum  mengelompokkan  nilai-nilai  moral dari enam nilai besar atau dikenal dengan sebutan six  great  ideas ,  meliputi  :  1)  Nilai  kebenaran ( Truth ),  2)  Nilai  Kebaikan  ( Goodness ),  3)  Nilai
Keindahan ( Beauty ), 4) Nilai Kebebasan ( Liberty ),  5)  Nilai  Kesamaan  ( Equality ),  dan  6)
Nilai Keadilan (Justice). Nilai-nilai yang dikemukakan  oleh  Denhardt  merujuk  pada kenyataan dalam bermasyarakat bahwa pemikiran  yang  mendasari six  great  ideas melihat  pada  kehidupan  seseorang  itu  sering dinilai  dari  tutur  kata,  sikap  dan  perilaku  apakah sejalan dengan nilai-nilai tersebut.
Begitupun dalam etika  pemerintahan dipandang  sebagai  bentuk  profesional  standar (Kode etik) atau moral atau right rules of conduct (aturan  berprilaku  yang  benar)  yang  seharusnya dipatuhi  dan  ditunjukan  oleh  para  pejabat  publik selaku pemberi layanan kepada masyarakat. Oleh karena  itu,  etika  pemerintahan  merupakan  suatu aturan  atau  standar  yang  diterapkan  dalam pengelolaan  managerial  sebagai  arahan  moral
bagi  para  pejabat  dalam  memberikan  pelayanan terhadap  masyarakat.  Dalam  etika  pemerintahan ada asumsi bahwa melalui penghayatan etis yang baik  seorang  aparatur  akan  dapat  membangun komitmen  untuk  menjadikan  dirinya  sebagai teladan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan. b. Konsepsi Akuntabilitas Dalam

## Penyelenggaraan Pemerintahan
Fenomena  tentang  pertanggungjawaban atau  yang  sering  disebut  akuntabilitas  masih menimbulkan  perbedaan  persepsi  diantara  ahli dan tokoh terutama  dalam  konsep penerapannya, hal  ini  dikarenakan  pertanggungjawaban  dalam pengelolaan  pemerintahan  lebih  menekankan sebagai  mekanisme  kontrol  yang  dilakukan secara  internal  yang  hanya  bisa  diwakili  oleh lembaga  legislatif.  Namun  seiring  dengan perkembangannya tentang tata kelola pemerintahan  yang  harus  diselenggarakan  secara efektif  dan  efisien,  maka  untuk  menghindari terjadinya  penyalahgunaan  dalam  kekuasaan pemerintahan dan menimbulkan kepekaan publik, mekanisme chek  and  balances harus  pula dilakukan oleh masyarakat.
Sebagaimana  dijelaskan  didalam  Instruksi Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan  setiap  instansi  pemerintah  sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  negara  untuk mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber  daya, pelaksanaan  kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas  melalui  proses  penyusunan  rencana strategis,  rencana  kinerja,  dan  pengukuran kinerja. (Safroni, 2012).
Akuntabilitas  menurut  Mardiasmo  (2004)
adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu  media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara periodik.  Pendapat  lain  mengenai  Akuntabilitas, adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban  atau  untuk  menjawab  dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/badan  hukum/pimpinan  kolektif  suatu organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau pertanggungjawaban. (LAN : 2000).
Berdasarkan  pada  beberapa  pengertian terkait dengan akuntabilitas sebagaimana diuraikan  di  atas,  maka  memberikan  suatu pemaknaan tentang akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai suatu bentuk mekanisme kontrol terhadap para pejabat berdasarkan hieraki dan profesionalisme  dalam  mengukur  kinerja  dan perilaku birokrasi. Akan tetapi dalam konteks
penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis, tentunya  pertanggungjawaban  atau  akuntabilitas harus  ada  kaitannya  dengan  publik.  Dalam pemerintahan yang terbentuk berdasarkan kekuasaan  rakyat  para  pelaksana  pemerintahan tidak  hanya  memberikan  pertanggungjawaban secara  profesional  sebagai  bentuk  normatif prosedural  kepada  pimpinan  atau  lembaga  yang lebih  tinggi.  Namun  secara  etika  para  pejabat harus  pula  memberikan  pertanggungjawabannya kepada  publik  untuk  diberikan  penilaian  atas keberhasilan  atau  kekurangan  terhadap  apa  yang telah dilakukan pemerintah.
Mardiasmo (2004) dalam bukunya menyebutkan  akuntabilitas  dipahami  sebagai kewajiban  pihak   pemegang  amanah  ( agent ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan  segala  aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal ) yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, Mardiasmo (2004) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas  publik  terdiri  atas  dua macam, yaitu: 1. Akuntabilitas Vertikal ( vertical accountability ). Pertanggungjawaban  vertikal ( vertical accountability ) adalah pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  dana kepada  otoritas  yang  lebih tinggi,  misalnya pertanggungjawaban  unit-unit  kerja  (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah  pusat,  dan  pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal ( horizontal accountability ). Pertanggungjawaban horizontal ( horizontal accountability ) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Selanjutnya  menurut  Paul  dalam  (LAN,
2000)  membagi  akuntabilitas  dalam  tiga  aspek, yang meliputi :
1. Akuntabilitas Demokratis , yang  menekankan akuntabilitas menurut instansi yang memberikan kewenangan dan tanggungjawab. 2. Akuntabilitas Profesional,
yang menitikberatkan  pada  norma  dan  standar profesi  masing-masing  dengan  memberikan
kebebasan  dalam  menentukan public  interest untuk kepentingan masyarakat. 3. Akuntabilitas  hukum,    yang  menitikberatkan penilaian kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dalam menyediakan public goods dan public services. Disamping itu, Sulistoni (2003) memberikan pandangannya mengenai pemerintahan  yang accountable memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi  penyelenggaraan  pemerintah  secara terbuka,  cepat,  dan  tepat  kepada  masyarakat,  (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi  publik,  (3)  Mampu  memberikan  ruang  bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan  dan  pemerintahan,  (4)  Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap  kebijakan  publik  secara  proporsional,  dan (5)  Adanya  sarana  bagi  publik  untuk  menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian  pelaksanaan  program  dan  kegiatan pemerintah.
Selanjutnya,  menurut Yango  dalam  (LAN, 2000) akuntabilitas dapat dirinci sebagai berikut : 1. Akuntabilitas tradisional/reguler, yang menitikberatkan  pada  kepatuhan  terhadap peraturan-peraturan terkait bidang fiskal dan administrasi publik guna  mengukur  efisiensi dan kualitas pelayanan.
2. Akuntabilitas manajerial, yang menitikberatkan pada aspek manejerial yang menyangkut  efisiensi  dalam  menggunakan anggaran,  harta  kekayaan,  sumber  daya manusia, dan sumber daya lainnya.
3. Akuntabilitas  program,  yang  menitberarkan pada  pencapaian  pelaksanaan  program  yang telah  ditetapkan  sesuai  dengan  tujuan  dan ruang lingkup tugasnya.
4. Akuntabilitas  proses,  yang  menitiberatkan pada tingkat pencapaian kesejahteraan sosial dari  setiap  pelaksanaan  kebijakan  yang dipengaruhi  oleh  faktor  etika  dan  moral dalam proses pelaksanaannya.
Berdasarkan  pada  beberapa  uraian  terkait dengan penjelasan akuntabilitas, maka akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya merupakan bentuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dari  setiap  individu  atau  lembaga  sebagai pengelola  sumber  daya  publik  agar  senantiasa disampaikan  sebagai  informasi  secara  transparan dan  berdasarkan  prinsip-prinsip  pengelolaan pemerintahan terhadap masyarakat sebagai ukuran  kinerja  agar  dapat  diketahui  oleh masyarakat  sebagai  jawaban  atas  pertanyaan
mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan  akan  dilakukan  organisasi  sektor publik. Sementara  itu,  Rasul,  (2002)  memberikan argumentasinya terkait dengan dimensi akuntabilitas, yaitu meliputi : 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran ( accuntability  for  probity  and  legality ) Akuntabilitas hukum terkait dengan
dilakukannya  kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan  lain yang  disyaratkan  dalam organisasi,  sedangkan  akuntabilitas  kejujuran terkait  dengan  penghindaran  penyalahgunaan jabatan,  korupsi  dan  kolusi.  Akuntabilitas hukum  menjamin  ditegakkannya  supremasi hukum,  sedangkan  akuntabilitas  kejujuran menjamin  adanya  praktik  organisasi  yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial  yang  dapat  juga  diartikan  sebagai akuntabilitas kinerja ( performance accountability )  adalah  pertanggungjawaban untuk  melakukan  pengelolaan  organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi  hendaknya  merupakan  program yang  bermutu  dan  mendukung  strategi  dalam pencapaian  visi,  misi  dan  tujuan  organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada  pelaksanaan program
4. Akuntabilitas  kebijakan.  Lembaga  -  lembaga publik  hendaknya  dapat  mempertanggung jawabkan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan dengan  mempertimbangkan  dampak  dimasa depan.  Dalam  membuat  kebijakan  harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
5. Akuntabilitas  finansial.  Akuntabilitas  ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga  publik  untuk  menggunakan  dana publik  ( public  money )  secara  ekonomis, efisien  dan  efektif, tidak ada pemborosan  dan kebocoran  dana,  serta  korupsi.  Akuntabilitas financial ini  sangat  penting  karena  menjadi sorotan  utama  masyarakat.  Akuntabilitas  ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan  kinerja  financial  organisasi kepada pihak luar.
Thoha  (2014)  menjelaskan  bahwa  dalam suatu  pemerintahan  demokratis  memberikan account perhitungan terhadap apa yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya
menerima  amanat  dari  rakyat,  adalah  suatu perbuatan  yang  mengandung  etika  luhur.  Sikap ini  jika  tidak  dilakukannya  maka  pejabat  atau badan tersebut tidak beretika.
Dari uraian pendapat tersebut, memberikan suatu  pandangan  tentang  ukuran  atau  pedoman yang  harus  dilakukan  sebagai  mekanisme pertanggungjawaban  atau  akuntabilitas  agar dapat  menciptakan  suatu  kondisi  peningkatan moral  para  pejabat  (birokrat)  dengan  menyadari bahwa  setiap  keputusan  dan  tindakan  yang diambil,  bukan  hanya  dipertanggungjawabkan secara  langsung  terhadap  atasan  atau  lembaga yang lebih tinggi, tetapi harus dapat menimbulkan kepercayaan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban  atas  amanah  yang  telah diberikan masyarakat.

## III. PEMBAHASAN
a. Etika  Sebagai  Wujud  Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Selama  ini  pandangan  masyarakat  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kekuasaan yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  negara,  baik ditingkat pusat maupun daerah masih meninggalkan berbagai  catatan  merah  diberbagai bidang, praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan,  korupsi,  intervensi  kekuatan  politik terhadap  pemerintahan  dan  berbagai  tindakan yang  bertentangan  dengan  norma  dan  ketentuan formal,  masih  menjadi  bagian  dalam  tata  kelola pemerintahan  di  negara  ini.  Disamping  itu, mentalitas  pejabat  negara  seringkali  dihadapkan dengan  ego  kekuasaan  sehingga  memposisikan sebagai  penguasa  yang  harus  dilayani  bukan untuk melayanai masyarakat.
Terlepas  dari  hal  itu  semua,  untuk  dapat menciptakan tata  kelola pemerintahan  yang baik ( good  governance ),  maka  pembentukan  aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi agar senantiasa  menghindarkan  dirinya  dari perbuatan tercela,  karena  merasa  terpanggil  untuk  menjaga kewibawaan negara, dapat diawali dari penguatan penghayatan  etis  sebagai  bentuk  profesionalisme dalam  melakukan  pekerjaan.  Sebagai  suatu pekerjaan  menuntut  standar-standar  yang  tinggi karena memiliki serangkaian urusan yang bersifat kompleks,  maka  menempatkan  para  aparatur pemerintah/pejabat  negara  sebagai  golongan pekerjaan  yang  memiliki  derajat  tinggi  di masyarakat.
Profesionalisme  mempunyai  makna  yaitu berhubungan  dengan  profesi  dan  memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Wignjosoebroto  (1999)  dalam  Widodo  (2007) mengemukakan  profesionalisme  adalah  suatu
paham  yang  menciptakan  adanya  suatu  kegiatan kerja  di  dalam  masyarakat.  Kegiatan-kegiatan tersebut yakni meliputi : 1) Merefleksikan adanya itikad  untuk  merealisasikan  nilai  kebajikan  yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, yang karena itu tidak  mengharapkan  upah  materiil  dari  pihak profesional  pelakunya,  melainkan  tegaknya kehormatan  diri.  2)  Dikerjakan  berdasarkan kemahiran  teknis  yang  bermutu  tinggi,  karena mensyaratkan  adanya  pendidikan  dan  latihan bertahun-tahun  secara  eksklusif  dan  berat.  3) Dalam  pelaksanaannya  menundukan  diri  pada kontrol sesama organisasi, berdasarkan  kode  etik yang  dikembangkan  dan  disepakati  bersama  di dalam organisasi.
Apabila  ditinjau  dari  sudut  etika  tentunya profesionalisme  mencerminkan  suatu  perilaku dalam  merealisasikan  nilai-nilai  tertentu  yang dijunjung  tinggi  dalam  kehidupan  masyarakat. Aparatur  Pemerintah  atau  pejabat  publik  sebagai penyelenggara
pemerintahan senantiasa merupakan  orang-orang  pilihan  dari  hasil  seleksi dengan  berbagai  spesifikasi  atau  keahlian  dan dipercaya memiliki
kemampuan untuk
menduduki jabatan-jabatan tertentu beserta kewenangannya  untuk  memberikan  pelayanan publik  yang  diharapkan  masyarakat. Oleh  karena itu,  setiap  tindakan  yang  dilakukannya  tidak dianggap sebagai aktivitas biasa, namun menunjukan  adanya  komitmen  berupa  standar perilaku  sebagai  sebuah  prinsip  atau  nilai-nilai moral  sebagai  rujukan  sekaligus  media  kontrol untuk mencegah terjadinya malpraktik.
Pandangan  bagi  aparatur  pemerintah  yang dinyatakan  profesional,  tidak  hanya  mempunyai keahlian  dalam  menyelesaikan  setiap  tugas  dan beban  pekerjaan  yang  menjadi  kewajibannya berdasarkan  spesifikasi  keilmuwan  atau  keahlian yang  dimilikinya,  akan  tetapi  profesional  yang benar-benar mampu melaksanakan
tanggungjawab  yang  dibebankan  sebagai  amanat dari  masyarakat  dengan  tidak  menyalahgunakan kewenangan, mengutamakan kepentingan publik, dan  menjamin  setiap  kebijakan  atau  program yang  dilakukan  berorientasi  pada  kemaslahatan masyarakat.
Profesionalisme  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  yang  selama  ini  menjadi  tuntutan bagi para aparatur pemerintah mencoba mempertegas  gagasan  tentang  penerapan  prinsip kemanfaatan dan produktifitas dalam melaksanakan pekerjaan, akan tetapi  hal tersebut tentunya  dinilai  belum  komplet  apabila  tidak disertai  dengan  adanya  transparansi  terhadap masyarakat  sehingga  dapat  menghindari  adanya prasangka  negatif  dan  ketidakpercayaan  publik.
Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintahan yang  baik  dan  bersih,  wujud  profesionalisme aparatur  pemerintah,  adalah  lebih  menekankan pada  kualitas  hasil  pekerjaan  yang  jelas  yang dapat dirasakan oleh publik.
Aparatur  pemerintah  yang  menjadikan etika  sebagai  bentuk  profesionalisme  dalam pekerjaan  tidak  akan  selalu  terbelenggu  oleh prosedur kerja  yang rumit dan berjenjang, namun akan  selau  menggunakan  akal  sehat  dan  hati nurani sebagai patokan dalam setiap melaksanakan pekerjaan, sehingga dengan demikian  akan  mengarahkan  pada  perwujudan hasil  pekerjaan  berdasarkan  kepuasan  semua pihak.  Setiap  tindakan  dan  aktivitas  yang dilakukan  aparatur  pemerintah  harus  bersifat konkret  tidak  sekedar  janji  atau  program  yang minim  realisasi,  namun  berusaha  mewujudkan apa  yang  diinginkan  masyarakat  ( get  the  job done ).
Etika  menjadikan  sebagai  pedoman  apa yang  harus  dilakukan  di  dalam  setiap  sendi kehidupan  bukan  sekedar  sebagai  seperangkat nilai  yang  harus  ditunjukan  dan  menuntut  apa yang  harus  dilakukan.  Tetapi  etika  memberikan upaya  kesadaran  untuk  berbuat  tindakan  yang bermanfaat,  berfaedah  atau  berguna  bagi  semua pihak.  Etika akan mengarahkan seseorang untuk bertanggungjawab  apa  yang  akan  dilakukan  dan apa  yang  telah  dilakukan,  karena  meskipun pengelolaan  pemerintah  dilakukan  oleh  para pelaku yang profesional
berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diatur
berdasarkan  undang-undang,  akan  tetapi  sebagai wujud etika dalam pemerintahan yang demokratis harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada publik.
Widodo (2007) mengemukakan setidaknya dalam  berorganisasi,  dikenal  tiga  macam  etika, yaitu  etika  individu,  etika  organisasi  dan  etika profesi.  Etika  perorangan  menentukan  baik  atau buruk  perilaku  orang  perorangan  (individu)  lain. Sementara etika organisasi menetapkan parameter  dan  merinci  kewajiban-kewajiban organisasi itu sendiri, serta menggariskan konteks tempat  keputusan-keputusan  etika perorangan itu dibentuk.  Etika  perorangan  justru  harus  dimiliki oleh  setiap  orang  yang  menjadi  pengabdi masyarakat. Etika  organisasi sebagai aturan  yang dicerminkan  dalam  struktur  organisasi  dan fungsi-fungsi  serta  prosedur,  termasuk  sistem intensif dan disintensif dan sanksi-sanksi berdasarkan  aturan.  Sedangkan  etika  profesional berkaitan  dengan  pekerjaan  seseorang.  Etika profesional  berlaku  dalam  suatu  kerangka  yang diterima  oleh  semua  yang  secara  hukum  atau
secara  moral  mengikat  mereka  dalam  kelompok profesi yang bersangkutan.
Dengan  demikian,  etika  sebagai  wujud profesionalisme dalam
penyelenggaraan pemerintahan  menjadikan  aparatur  pemerintah sebagai seorang pribadi  yang bukan hanya  mahir dalam  bidang  tugas  dan  kewenangannya  dalam mengelola  pemerintahan,  namun  dapat  bertindak berdasarkan tanggungjawab   moral  yang  disadari terhadap  masyarakat  ( public )  yang  ditunjukan dengan  sikap,  dan  mental  yang  mengutamakan keadilan,  tidak  memihak  (netral)  dan  peka terhadap ketimpangan  yang terjadi di masyarakat serta  memegang  tegus  komitmen  sebagai  suatu etik dalam memberikan pelayanan yang terbaik.
b. Etika Sebagai Akuntabilitas Publik
Dalam
menciptakan tata kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) banyak sekali konsep pemikiran yang mengarahkan  agar  tindakan  para  aparatur pemerintah  mampu  mengembangkan  program aksi yang  dinamis  dan  bermanfaat  bagi masyarakat.  Namun  perhatian  tersebut  lebih banyak  difokuskan  pada  peningkatan  kinerja, efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pemberian pelayanan, namun sedikit perhatian yang dikhususkan  pada  akuntabilitas  publik  atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban yang  selama  ini  dilakukan  oleh  aparatur penyelenggara  pemerintahan  lebih  menekankan pada hierarki kewenangan berdasarkan posisi dan jabatan,  yaitu  mengalir  dari  bawah  ke  atas  atau dari bawahan kepada atasan. Artinya pejabat atau aparatur  pemerintah  yang  berada  di  level  bawah harus  memberikan  laporan  pertanggungjawaban pekerjaan  pada  pejabat  yang  berada  di  atasnya. Namun  hal  itu,  dipandang  masih  cenderung menimbulkan adanya penyelewengan dan tindakan-tindakan negosiasi  yang mengarah pada penyimpangan kewenangan. Sistem  akuntabilitas  yang  selama  ini diterapkan lebih bersifat internal, artinya pemahaman akuntabilitas sebatas pertanggungjawaban  dari  setiap  individu  atau satuan  kerja  dengan  dimensi  yang  lebih  menitik beratkan pada penggunaan anggaran dan diarahkan hanya untuk memenuhi aspek formalitas.  Sementara  akuntabilitas  yang  bersifat output  berupa  tolak  ukur  kinerja  atau  kriteria yang jelas berdasarkan indek kepuasan masyarakat masih minim perhatian. Akuntabilitas publik  yang  harus  dapat  ditunjukan  oleh  para penyelenggara  negara,  senantiasa  sebagai  bagian dari  aktualisasi  diri  atas  potensi  yang  dimiliki
dengan  melakukan  tugas  dan  tanggungjawabnya secara sungguh-sungguh.
Herman  Finner  (1941)  dalam  Muhajir (1996), menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan  konsep  yang  berkenaan  dengan standar  eksternal  yang  menentukan  kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik).  Akuntabilitas  dimulai  dari  orang  atau institusi  yang  berada  di  luar  dirinya.  Karena  itu, akuntabilitas  sering  disebut  sebagai  tanggung jawab yang bersifat objektif ( objective responsibility ). Dari penjelasan tersebut memberikan suatu gambaran bahwa akuntabilitas pada  dasarnya  datang  dari  luar  sebagai  bentuk penilaian  dan  pengukuran  atas  apa  yang  telah dilakukan,  melalui  sikap  atau  tindakan  yang selalu mengedepankan kepentingan publik.
Pemahaman atas setiap keluhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat menjadi tolak  ukur  utama  sebagai  bentuk  pertanggung jawaban  yang  dapat  dikatakan  baik  dan  mudah untuk diterima oleh publik.
Kendati  seperti  itu,  akuntabilitas  publik bukan  berarti  bebas  dari  kemungkinan  adanya ketidakjujuran, karena akuntabilitas atau pertanggungjawaban  yang kerap dilakukan hanya sebatas pada laporan dan informasi yang sifatnya tertulis  yang  seolah  harus  nampak  ke permukaan dengan menonjolkan sisi kebaikan dan keberhasilan  atas  pelaksanaan  program  yang telah  dilakukan,  tidak  menuangkan  bagaimana proses  itu dilakukan,  akan  tetapi hanya memperlihatkan  hasil  dari  apa  yang  telah dikerjakan.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat mewujudkan akuntabilitas publik yang sebenarnya perlu kiranya ditekankan pada tataran normatif  berupa  etika  yang  ketika  apa  yang sedang  dikerjakan  dapat  dipertanggungjawabkan pada publik, supaya tidak terjadi malpraktek atau menggunakan  berbagai  cara  yang  tidak  sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan.
Etika  sebagai  wujud  akuntabilitas  publik, memang  masih  dinilai  sebagai  suatu  hal  yang bersifat  abstrak  alias  berada  pada  posisi  yang samar,  karena  etika  tidak  berbicara  benar  atau salah,  namun  lebih  pada  baik  atau  buruk  atas suatu  hal  yang  dikerjakan.  Untuk  itu,  agar  etika menjadi  suatu  yang  bersifat  konkret  dan  benar dapat  dirasakan  serta  diberikan  penilaian,  maka aparatur pemerintah sebagai pengelola pemerintahan  senantiasa  mengembangkan  setiap tindakan  atau  aktivitas  dalam  mengemban  tugas sebagai pelayan
masyarakat dengan mengedepankan nilai dan norma yang berkembang  dimasyarakat,  seperti  :  kejujuran,
kepastian  hukum,  kemudahan,  kemanfaatan  dan efektivitas biaya.
Safroni  (2012)  memberikan  pendapatnya bahwa  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  pada  diri seseorang  terdapat  tuntutan,  yaitu  tuntutan internal  atau  spiritual  yang  tumbuh  dari  dalam dirinya  untuk  mempertanggungjawabkan  semua perilaku  dan  pekerjaannya  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  tuntutan  yang  berasal  dari lingkungan  tugas  dan  fungsinya.  Rasa  tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sesungguhnya  merupakan  dorongan  yang  kuat dan  berdampak  pada  tanggung  jawabnya  dalam mewujudkan akuntabilitas seseorang, tetapi tidak mudah  untuk  mengukurnya  dalam  pelaksanaan tugasnya.  Sebaliknya,  tanggung  jawab  kepada lingkungan  terutaa  lingkungan  internal  dan eksternal  organisasi  lebih  mudah  mengukurnya, karena  norma  dan  standar  yang  digunakan  jelas sudah  ada  dalam  mekanisme  dari  sistem  dan prosedur kerja.
Berdasarkan  pandangan  dari  Safroni,
melihat
akuntabilitas
sebagai bentuk pertanggungjawaban  antara  manusia  dengan tuhannya,  artinya  untuk  dapat  menciptakan aparatur pemerintah yang dapat
bertanggungjawab  atas  apa  yang  dilakukannya, terlebih  dahulu  harus  menyadari  bahwa  setiap manusia  harus  mempertanggungjawabkan  amal dan  perbuatannya  dihadapan  Tuhan  Yang  Maha Esa.  Dengan  demikian,  maka  apapun  tindakan yang  dilakukan  pada  hakekatnya  akan  selalu didasari  atas  kesadaran  dan  dorongan  untuk senantiasa  memberikan yang  terbaik  agar menghasilkan  kemaslahatan  bagi  semua  pihak. Disamping  itu,  faktor  kepercayaan  terhadap ajaran  agama  menjadi  faktor  yang  menentukan setiap tindakan yang dilakukan dengan senantiasa menjadikan  dimensi  ibadah  sebagai  dasarnya, karena pada hakekatnya sesuatu yang mempunyai tujuan baik tidak pernah membenarkan  cara  yang  tidak  bermoral  dalam mencapainya. Berdasarkan  dari  uraian  tersebut,  maka analisa yang dapat dikemukakan dalam merepresentasikan etika sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,  yaitu menujuk pada tindakan  yang dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  atau  pejabat publik  senantiasa  tidak  hanya  dilihat  dari  ukuran formal  sebagai  suatu  prosedur,  namun  dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat dengan  selalu  bersikap  konsisten  atas  nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan mengutamakan kemanfaatan  yang  dapat  dirasakan  oleh  semua
pihak.  Selain  dari  pada  itu,  wujud  akuntabilitas publik  yang  sebenarnya  akan  selalu  berkaitan dengan  moral  yang  merupakan  kristalisasi  dari ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, patokan- patokan,  kumpulan  peraturan-peraturan  dan ketetapan baik lisan maupun tulisan.

## IV. KESIMPULAN
Dari  uraian  yang  telah  dikemukakan  di awal  tulisan  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa peranan  etika  dalam  mewujudkan  akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan,  menitikberatkan perhatiannya  pada  aktivitas  atau  kegiatan  para aparatur  pemerintah  atau  pejabat  publik  yang berada  pada  pemerintahan  demokratis,  secara etika harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.  Disamping  itu,  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  senantiasa  harus diawali  dan  dimulai  dari  dalam  diri  seorang aparatur  pemerintahan,  yang  mana  harus  selalu merasa  sadar  untuk  menghindari  upaya-upaya atau  praktek-praktek  yang  mengarah  pada kerusakan  dan  menyakiti  hati  masyarakat.  Untuk itu,  penguatan  dari  sisi  nilai-nilai,  gagasan, norma,  standar  dan  aturan  hukum  perlu  terus dilakukan  agar  menciptakan  aparatur  pemerintah yang profesional dan akuntabel terhadap publik.
Harapan  penulis,  mudah-mudahan  tulisan ini  dapat  menjadi  suatu  rujukan  atau  asumsi untuk  sedikit  menjadi  bahan  pembuka  pemikiran dan  memberikan  harapan  terhadap  terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bertens, K. 2004. Etika . Gramedia. Jakarta Chandler,  R.C  &  J.S.  Plano.  1988. The  Public Administration Dictionary. Second
Edition,  Santa  Barbara,  CA:ABC-CLIO Inc.
Keban,  Yeremias  T.  2014. Enam  Dimensi Strategis  Administrasi  Publik,  Konsep, Teori dan Isu . (Edisi Ketiga). Yogyakarta ; Gavamedia. LAN  &  BPKP.  2000. Akuntabilitas  dan  Good Governance , Jakarta: LAN. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Andi. Muhadjir,  Darwin.  1996. Dalam  Demokrasi
Indonesia Kontemporer . Riza Noer Afandi
(E.d). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Mustafa, H. Delly. 2013. Birokrasi
Pemerintahan . Bandung : Alfabeta Rasul,  Syahrudin.  2003.  Pengintegrasian  Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif  UU  NO.  17/2003  Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI.
Safroni,  H.M.  Ladzi.  2012. Manajemen  dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia,  (Teori, Kebijakan  dan  Implementasi ).  Malang: Aditya Media Publishing. Sulistoni,  G.,2003. Fiqh  korupsi:  Amanah  Vs Kekuasaan .  Nusa  Tenggara  Barat  : SOMASI. Pasolong,  Harbani.  2007. Teori  Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
Widodo,  Joko.  2007. Membangun  Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang :  Banyumedika . Thoha,  Miftah.  2014. Birokrasi  Politik  & Pemilihan  Umum  Di  Indonesia. Jakarta  : Prenadamedia Group.