Jurnal Ilmu Hukum
Volume 11, Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 11 Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## WEWENANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
Aprillia Kurniawati 1* , Beni Hidayat 2
1* Aprillia Kurniawati; Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Indonesia, email  : aprlkr10@gmail.com 2 Beni  Hidayat;  Fakultas  Hukum,  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta,  Jalan  Brawijaya,  Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Indonesia, email  : beny@umy.ac.id

## INFO ARTIKEL
Abstract Riwayat Artikel Diterima: 1 September 2023 Direvisi: - Diterima: 1 September 2023 Diterbitkan: September 2023
Public  Service  is  an  activity  to  meet  service  needs  in  accordance with  laws  and  regulations.  Supervision  of  the  delivery  of  public services  is  carried  out  by  internal  supervisors  and  external supervisors. Internal supervision is carried out by direct superiors in  accordance  with  laws  and  regulations.  Meanwhile,  external supervision is carried out by the ombudsman, the community, the DPR, the DPRD, and the District/City DPRD. The research method in this paper uses normative legal methods. The normative legal method  is  a  scientific  research  procedure  to  find  truth  based  on scientific  logic  from  the  normative  side  through  a  statutory approach  (statue  approach),  supported  by  secondary  data  by collecting  literature  study  data  using  qualitative  descriptive analysis.  The  Ombudsman  was  first  born  in  Indonesia  based  on Presidential Decree Number 44 of 2000 and became a demand of the  reform  era  to  create  a  clean,  transparent  and  corruption-free government .
Keywords: Public service; Ombudsman; Service. DOI:
https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2
Copyright  ©2023  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  merupakan  serangkaian  kegiatan  guna  memenuhi  kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas  jasa,  barang,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 dan di undangkan pada 18 Juli 2009. Penyelenggara pelayanan publik
meliputi  setiap  institusi  penyelenggara  negara,  lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan undang – undang kegiatan pelayanan publik, korporasi, dan juga badan hukum lain  yang  dibentuk  untuk  kegiatan  pelayanan  publik.  Kegiatan  pelayanan  publik  harus mengacu pada beberapa asas, seperti asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak,  keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  profesional,  partisipatif,  tidak  diskriminatif,  dan keterbukaan. 1
Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  menjadi  salah  satu  hal  untuk  menciptakan pemerintahan  yang  lebih  baik,  bersih,  dan  efisien  guna  meningkatkan  kesejahteraan  serta menciptakan  kepastian  hukum  bagi  seluruh  masyarakat.  Masyarakat  juga  mengharapkan agar  terwujudnya  aparatur  penyelenggara  negara  dan  pemerintahanan  yang  efektif  dan efisien,  jujur,  bersih,  terbuka  serta  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  maka  perlu dibentuk  lembaga negara  yang  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik. 2 Selain  itu masyarakat  juga  berhak  mengetahui  sistem,  mekanisme  dan  prosedur  dari  pelayanan,  dan juga berhak mendapatkan tanggapan dari keluhan yang telah diajukan .
Selain  mempunya  hak,  masyarakat  juga  mempunyai  kewajiban  sesuai  dengan  UU Nomor  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  yaitu  mengawasi  serta  memberitahukan kepada penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang didapat tidak sesuai dengan standar pelayanan; melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada Ombudsman apabila penyelenggaraan tersebut tidak memperbaiki pelayanan; mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem, dan mekanisme prosedur dalam mendapatkan pelayanan; dan menjaga dan turut memelihara sarana dan prasara pelayanan umum dan berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara.
Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dilakukan  oleh  pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan  peraturan  perundang – undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  pengawasan  eksternal dilakukan  oleh  :  a)  ombudsman  sesuai  dengan  peraturan  perundang – undangan,  b) masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik,  dan  c)  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  ,  Dewan
1 Vanya  Karunia  Mulia  Putri,  “Pelayanan  Publik:  Pengertian  Dan  Asas - Asasnya,” Kompas.Com ,  last modified 2021, accessed August 25, 2023,
https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/151008069/pelayanan-publik-pengertian-dan-asas- asasnya.
2 Setiadjeng Kadarsih, “Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun 2008,” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 2 (2010): 175 – 182.
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 11, Nomor 2, September 2023
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. 3 Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  wewenang  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode hukum normatif.  Metode hukum  normatif  merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah  guna  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  dari  sisi  normatifnya  melalui  pendekatan  perundang – undangan ( statue approach ), didukung dengan data – data sekunder dengan cara pengumpulan data studi pustaka mengunakan analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Ombudsman
Ombudsman 4 pertama  kali  lahir  di  Swedia  pada  tahun  1809,  sebagai  seorang  yang melindungi kepentingan individu dari pelanggaran pelayanan publik oleh aparatur negara. Pembentukan  Ombudsman  di  Swedia  dilatarbelakangi  kekuasaan  kerajaan  yang  absolut, sehingga  masyarakat  menghendaki  perubahan  signifikan  dengan  mengikutsertakan masyarakat dan lebih terbuka terhadap nilai demokrasi.
Meskipun institusi bernama Ombudsman pertama kali berdiri di Swedia, namun konsep pengawas pelayanan publik yang memiliki prinsip – prinsip mengutamakan keadilan telah ada sejak masa kekaisaran Romawi dengan nama institusi Tribunal Plebis, zaman Dinasti Tsin (221  M)  dengan  nama  lembaga Control  Yuan atau Censorate ,  dan  masa  Khalifah  Umar  bin Khattab (634-644 M) di Baghdad yang memposisikan diri sebagai Muhtasib , yaitu orang yang menerima  keluhan  dan  menjadi  mediator  dalam  mengupayakan  proses  penyelesaian perselisihan antara masyarakat dan pejabat pemerintah.
Ombudsman  pertama  kali  lahir  di  Indonesia  menjadi  tuntutan  era  reformasi  untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada saat itu, pemerintah melakukan berbagai upaya perubahan untuk menampung aspirasi masyarakat.  Karena  itu  salah  satunya  dibentuklah  lembaga  pengawasan  Penyelenggaraan Negara  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2000  tentang  pembentukan  Komisi Ombudsman  Nasional  tertanggal  10  Maret  2000.  Kedudukan  Ombudsman  RI  semakin
3 Inggit  Akim,  “Pengawasan  Ombudsman  Terhadap  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Pada  Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19),” Jurnal Akta Yudisia 6, no. 1 (2021): 1 – 20.
4 Ombudsman  RI,  “Sekilas  Ombudsman,” Ombudsman.Go.Id ,  accessed  August  25,  2023, https://ombudsman.go.id/profiles/index/pftt.
diperkuat  dengan  ditandatanganinya  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia.  Dengan  adanya  Undang-Undang  ini,  instistusi  Komisi Ombudsman  Nasional  berubah  nama  menjadi  Ombudsman  RI.  Kemudian,  dibentuk  juga Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Undang-Undang  ini dibentuk untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat atau good governance dan clean governance .

## 2. Ombudsman Republik Indonesia
Institusi pengawasan Ombudsman merupakan sebuah lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  Badan  Hukum  milik  Negara  serta  Badan Swasta  atau  perseorangan  yang  diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan  publik  tertentu yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah. 5
Ombudsman  menjadi  lembaga  negara  yang  bersifat  mandiri  dan  tidak  memiliki hubungan  organik  dengan  lembaga  negara  dan  instansi  pemerintahan  lainnya,  erta  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 6
Tujuan dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia ialah untuk mewujudkan negara hukum  yang  demokratis,  adil  dan  sejahtera;  mendorong  penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan  penduduk  memperoleh  keadilan,  rasa  aman,  dan  kesejahteraan  yang  semakin  baik; membantu  menciptakan  dan  meningkatkan  upaya  untuk  pemberantasan  dan  pencegahan praktikpraktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; meningkatkan budaya  hukum  nasional,  kesadaran  hukum  masyarakat,  dan  supremasi  hukum  yang berintikan kebenaran serta keadilan. 7
Ombudsman  berpegang  pada  asas  mendengarkan  kedua  belah  pihak  dan  tidak menerima imbalan apapun baik dari yang melapor maupun yang terlapor. Juga, ombudsman
5 Pasal  1  Undang – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik Indonesia.
6 Pasal  2  Undang – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik Indonesia.
7 Kadarsih, “Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun 2008.”
tidak  menyibukkan  diri  dengan  perlindungan  hukum  dalam  arti  yang  sesungguhnya,  ia menguji tindakan atas norma-norma yang pantas.

## 3. Kewenangan Ombudsman RI
Wewenang  berarti  hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak. 8 Wewenang  merupakan implementasi  pelaksanaan  asas  legalitas  dalam  negara  hukum.  Dalam  negara  hukum wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang – undangan yang berlaku. R.J.H.M Huisman  mengemukakan  bahwa  organ  pemerintahan  tidak  dapat  menganggap  bahwa  ia memiliki  sendiri  wewenang  pemerintahan.  Kewenangan  hanya  diberikan  oleh  undang- undang. 9
Ombudsman  sebagai  lembaga  negara  yang  bersifat  mandiri  dan  tidak  memiliki hubungan  organik  dengan  lembaga  negara  dan  instasi  pemerintahan,  serta  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  bebas  dari  campur  tangan  kekuasaan  lainnya. Ombudsman  bersifat  mandiri  agar  menjaga  netralitas  supaya  pelaksanaannya  bebas  dari intervensi pihak manapun. Secara yuridis Ombudsman bertujuan:
a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
b. mendorong  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c. meningkatkan  mutu  pelayanan  negara  di  segala  bidang  agar  setiap  warga  negara  dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dankesejahteraanyang semakin baik;
d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;
e. meningkatkan  budaya  hukum  nasional,  kesadaran  hukum  masyarakat,  dan  supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 10
Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 , Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan  termasuk  yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
8 Kamus Besar bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, Hlm 612
9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 103.
10 Pasal 4 Undang – Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
pelayanan  publik  tertentu  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Yang  menjadi  obyek  pengawasan  Ombudsman  adalah  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  diselenggarakan oleh  penyelenggara  negara  pemerintahanan,  termasuk  Badan Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  juga  Badan  Hukum  Milik  Negara maupun swasta atau perseorangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik.
Pada praktiknya masih banyak aparatur negara yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan  standar  pelayanan  publik,  salah  satunya  maladministrasi.  Maladministrasi  adalah perilaku  yang  tidak  wajar,  atau  berdasarkan  tindakan  yang  tidak  baralasan  ( unreasonable ), tidak  adil  (unjust),  menekan  ( oppressive ),  improrer  dan  diskriminatif. 11 Pejabat  publik  yang memiliki  kewenangan  dalam  hal  pelayanan  publik  dapat  melakukan  maladministrasi  dan tentunya  menimbulkan  kerugian  materiil  danatau  immateriil  bagi  perorangan  dan masyarakat.
Apabila masyarakat dan/atau perseorangan yang merasa dirugikan oleh tindakan atau perbuatan  aparatur  negara  yang  mana  bertindak  sebagai  pemegang  kekuasaan  pelayanan publik, maka dapat melaporkannya kepada Ombudsman.  Laporan adalah pengaduan atau penyampaian  fakta  yang  diselesaikan  atau  ditindaklanjuti  oleh  Ombudsman  yang disampaikan  secara  tertulis  atau  lisan  oleh  setiap  orang  yang  telah  menjadi  korban Maladministrasi. 12 Akan  tetapi  bukan  berarti  semua  laporan  dapat  ditindaklanjuti  sampai ketahap pemeriksaan, ada syarat – syarat yang harus dipenuhi. Syarat – syarat laporan antara lain : a) memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat  lengkap  pelapor;  b)  memuat  uraian  peristiwa,  tindakan,  atau  keputusan  yang dilaporkan secara rinci; dan c) sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak terlapor atau atasannya, tetapi laporan tersebut tidak  mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.
Apabila terlapor atau saksi tidak memenuhi panggilan Ombusdman sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut, maka dapat dilakukan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008.  Ombudsman  meminta  penjelasan  secara  tertulis kepada terlapor, dan terlapor harus memberikan penjelasan paling lambat 14 hari terhitung
11 Agus  Triono  and  Hs  Tisnanta,  “Model  Penyelesaian  Maladministrasi  Oleh  Ombudsman  Di  Masa Pandemi Dalam Mewujudkan Keadilan Administratif,” Universitas Lampung 2, no. 1 (2021): 1 – 45.
12 Ombudsman,  “PERATURAN  OMBUDSMAN  RI  NO.  026  TAHUN  2017_.Pdf,”  2016, https://ombudsman.go.id/publikasi/unduh/67/PO_file_20180117_104007.pdf.
sejak diterimanya permintaan penjelasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 13
Setelah menerima laporan, Ombudsman memeriksa laporan untuk mengetahui apakah laporan belum lengkap atau sudah lengkap. Apabila laporan belum lengkap, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada pelapor untuk melengkapi laporan tersebut. Dalam jangka watu 30 hari pelapor harus melengkapi laporan tersebut, dan apabila melewati jangka waktu  30  hari  pelapor  belum  melengkapi  laporan  maka  pelapor  dianggap  mencabut laporannya.  Lalu  apabila  Ombudsman  menyatakan  laporan  lengkap,  dapat  dilakukan pemeriksaan  substantif  yang  menyatakan  bahwa  Ombudsman 14 : a)  tidak  berwenang melanjutkan  pemeriksaan ,  Ombudsman  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pelapor paling lambat 7 hari sejak hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman, isi dari pemberitahuan  itu  dapat  memuat  saran  kepada  pelapor  untuk  menyampaikan  laporannya kepada instansi lain yang berwenang, dan b) berwenang melanjutkan pemeriksaan . Hasil pemeriksaan dari Ombudsman dapat berupa : a) menolak laporan , atau b)  menerima laporan dan meberikan rekomendasi.
Penolakan diberikan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan ditandatangani oleh ketua Ombudsman. Apabila laporan diterima  dan  diberikan  rekomendasi  ada  beberapa  ketentuan  yang  harus  ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008.

## KESIMPULAN
Pelayanan  Publik  termuat  di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun  2009  dan  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara.  Pada  faktanya  masih  banyak penyimpangan yang dilakukan dan tidak memenuhi standar pelayanan publik. Hal tersebut menyebabkan masyarakat maupun perorangan mengalami kerugian secara materiil dan/atau immateriil.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  maka  dibentuklah  Ombudsman  berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2000  tentang  pembentukan  Komisi  Ombudsman Nasional tertanggal 10 Maret 2000 dan diperkuat dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia.  Ombudsman  menjadi lembaga  negara  yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan
13 Siti Hasanah et al., “Pengawasan Ombudsman Dalampenyelenggaraan Pelayanan Publikberdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009” (2019): 33– 49.
14 Dimas Utomo, “Cara Melaporkan Maladministrasi Ke Ombudsman,” Hukumonline.Com , last modified 2018,  accessed  August  27,  2023,  https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-melaporkan-maladministrasi- ke-ombudsman-lt5c0f05a7f0bbe.
publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum  milik  negara  serta  badan  swasta,  maupun  perseorangan  yang  diberi  tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Triono, and Hs Tisnanta. “Model Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman Di Masa Pandemi Dalam Mewujudkan Keadilan Administratif.” Universitas Lampung 2, no. 1 (2021): 1 – 45.
Akim, Inggit. “Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).” Jurnal Akta Yudisia 6, no. 1 (2021):
1 – 20.
Hasanah,  Siti,  Dosen  Fakultas,  Hukum  Universitas,  Muhammadiyah  Mataram,  Idea  Islami Parasatya,  Dosen  Fakultas,  Hukum  Universitas,  and  Muhammadiyah  Mataram. “Pengawasan  Ombudsman  Dalampenyelenggaraan  Pelayanan  Publikberdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009” (2019): 33– 49.
Kadarsih,  Setiadjeng.  “Tugas  Dan  Wewenang  Ombudsman  Republik  Indonesia  Dalam Pelayanan  Publik  Menurut  Uu  No.  37  Tahun  2008.” Jurnal  Dinamika  Hukum 10,  no.  2 (2010): 175 – 182.
Ombudsman.  “PERATURAN  OMBUDSMAN  RI  NO.  026  TAHUN  2017_.Pdf,”  2016. https://ombudsman.go.id/publikasi/unduh/67/PO_file_20180117_104007.pdf.
Ombudsman  RI.  “Sekilas  Ombudsman.” Ombudsman.Go.Id .  Accessed  August  25,  2023. https://ombudsman.go.id/profiles/index/pftt.
Putri, Vanya Karunia Mulia. “Pelayanan Publik: Pengertian Dan Asas - Asasnya.” Kompas.Com . Last modified 2021. Accessed August 25, 2023.
https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/151008069/pelayanan-publik- pengertian-dan-asas-asasnya.
Utomo, Dimas. “Cara Melaporkan Maladministrasi Ke Ombudsman.” Hukumonline.Com . Last modified 2018. Accessed August 27, 2023.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-melaporkan-maladministrasi-ke- ombudsman-lt5c0f05a7f0bbe.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.