## Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
1 Widya Kurniati Mohi, 2 Nuzlan Botutihe
12 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 96181
E-mail: 1 widyakurniati@umgo.ac.id ; 2 nuzlanbotutihe@umgo.ac.id
Received: 16 Oktober 2020; Revised: 26 Oktober 2020; Accepted: 18 Desember 2020

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  and  find  out  the  strategies  implemented  by  the  Regional  Government, especially  the  Kelurahan  Governments  in  Gorontalo  District  in  providing  maximum  service  to  the community.  This  study  uses  qualitative  research  methods  with  the  intention  of  comprehensively knowing  several  things  related  to  the  implementation  of  E-Gov  and  to  reveal  the  phenomena  that occur  in  the  application  of  E-Gov.  The  results  showed  that  the  capacity  or  ability  of  the  Gorontalo District  government  in  implementing  the  ¬E-Gov  concept  needs  to  be  evaluated  and  continuously improved,  especially  in  relation  to  the  budget.  This  can  be  seen  from  the  limited  funds  that  are  not allocated  specifically  for  the  Electronic  Government,  the  limited  allocation  of  funds  that  have  been budgeted by the Government in Gorontalo District is still insufficient for E-Government development, so  that  activities  carried  out  follow  the  amount  of  the  budget  given,  in  other  words  the  budget  can affect effectiveness of the implementation of activities carried out in the application of E-Government, so that the use and utilization of the budget must be effective and efficient. the implementation of E- Gov in Gorontalo District has been going well. However, there are still some obstacles that are faced, this can be seen from the human resources recruited to manage the Electronic Government who do not have the competence and expertise in this field and some do not even have expertise in the technology field. This is a big challenge for the Gorontalo District government
Keywords: Strategy; Regional Government; Electronic Systems

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  menganalisis  dan  mengetahui  strategi  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah khususnya  Pemerintah  Kelurahan  yang  ada  di  Kabupaten  Gorontalo  dalam  memberikan    pelayanan yang  maksimal  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan maksud  untuk  mengetahui  secara  komprehensif  beberapa  hal  terkait  dengan  pelaksanaan  E-Gov  dan mengungkap fenomena yang terjadi dalam penerapan E-Gov. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas atau kemampuan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menerapkan konsep E-Gov perlu dilakukan evaluasi  dan  terus  ditingkatkan  terutama  terkait  dengan  anggaran.  Hal  ini  terlihat  dari  keterbatasan dana yang tidak dialokasikan khusus untuk Electronic Government,terbatasnya alokasi dana yang telah dianggarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Gorontalo masih belum mencukupi untuk pengembangan E-Government, sehingga kegiatan yang dilakukan mengikuti jumlah anggaran yang diberikan, dengan kata  lain  anggaran  dapat  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  di  dalam penerapan  E-Government,  sehingga  penggunaan  dan  pemanfaatan  anggaran  harus  efektif  dan efisien.penerapan  E-Gov  di  Kabupaten  Gorontalo  sudah  berjalan  dengan  baik.  Namun,  masih  ada beberapa kendala yang dihadapi,  hal ini dapat dilihat dari sumber daya manusia yang direkrut dalam mengelola Electronic Government belum memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tersebut bahkan ada yang tidak memiliki keahlian di bidang teknologi
Kata Kunci: Strategi; Pemerintah Daerah; Sistem Elektronik
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.2.115-124.2020

## PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  dengan  internet  sebagai  prodak unggulannya  pada dasarnya adalah gotong royong  elektronik  terbesar.  Betapa  tidak satu  perangkat  komputer  yang  kita  punya bisa  dihubungkan  dengan  jutaan  komputer sedunia. Dengan demikian betapa besarnya sinergitas  yang  dihasilkan  dari  kerjasama jutaan  komputer,  tanpa  memandang  siapa yang mengoperasikan, apakah dari kalangan  mana,  kulit  hitam,  putih  atau berwarna. Juga tanpa memandang golongan politik dan ideologi.
Gotong  royong  ini  memang  luar biasa,  menembus  banyak  negara  tanpa batas. Mereka  bersedia bergabung dengan gotong royong elektronik melalui ini, suatu perubahan  yang  besar  dari  budaya  abad informasi  ini.  Kini  perkembangan  dunia informasi  sudah  begitu  pesat,  makin  hari penemuan teknologi informasi ini semakin canggih  dan  semakin  murah,  sehingga efieiseni  yang  dijanjikan  menjadi  semakin menarik minat masyarakat(Sudarto,2006).
Upaya  yang  harus  dilakukan  untuk mengatasi kondisi tersebut adalah memperbaiki  kualitas  penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  berkesinambungan dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan publik  sesuai  harapan  masyarakat,  karena pelayanan  publik  merupakan  fungsi  utama pemerintah  yang  akan  diberikan  kepada publik.  Oleh  sebab  itu  penyelenggaraan pelayanan  publik  akan  terwujud  apabila prinsip  dari Good  Governance diterapkan.
Salah satu ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance) adalah pada kualitas
pelayanan.  Oleh  sebab  itu  pemanfaatan perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah (Neneng Siti
Maryam 2016).
Perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  telah  menawarkan  solusi dalam  meningkatkan  kinerja  pelayanan pubik  yang  dapat  mewujudkan  prinsip- prinsip Good  Governance .    Di  era globalisasi  seperti  sekarang  ini  dimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat tentu mempengaruhi  berbagai  sektor  kehidupan termasuk  di  bidang  pemerintahan  yang diwujudkan  dalam  sebuah  sistem  yang disebut Electronic  Government (E-Gov). electrnic  Government merupakan  suatu sistem  dimana  pemerintah  memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  dalam  proses  pemerintahan baik dalam memberikan pelayanan, pengelolaan keuangan, perumusan kebijakan dan (Jiko Tri Nugraha 2018). Belakangan ini Telah banyak Negara yang telah bertransformasi dalam meningkatkan  pelayanannya  dari  cara Tradisional  ke  cara  yang  memanfaatkan Teknologi Informasi, yang berbasis internet.  Termasuk  Indonesia  yang  telah mengadopsi konsep Elektronik Government (E-Gov) sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan
(Hardjaloka,2014).
Semakin  besarnya  peran  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dalam proses  bisnis  membuat  banyak  lembaga berlomba mengimplementasikan TIK untuk  proses  terintegrasi.  Berdasarkan hasil  evaluasi,  pengembangan  e-Gov  di Indonesia masih dijumpai  banyak  problem yang  secara  umum  berpangkal  dari kesalahan  pandangan  atau  paradigma tentang  E-Gov.  Faktor  teknis  dan  non teknis  penghambat  E-Gov  juga  telah diidentifikasi  dalam  beberapa  kajian. Interoperabilitas antar aplikasi juga menjadi tuntutan mendesak dalam pengembangan e-Gov di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan data
multisektoral  dalam  rangka  pengambilan kebijakan  untuk  mengatasi  problem  yang melibatkan  data  dari  antar  sektor  terkait (Istiyanto & Sutatnta, 2012).
Permasalahan  klasik  yang  kemudian didapatkan  kemudian  tidak  terlepas  dari permasalahan  klasik  yang  sebenarnya hampir  terjadi  di  setiap  wilayah  yang  ada di  Indonesia,  seperti  fasilitas  sarana jaringan  (Server),  Kapasitas  SDM  dan pemahaman  publik  terhadap  layanan  E- Gov  Sendiri  seperti  pada  penelitian  Nur (2014),  Sosiawan,  (2015)  dan  penelitian Irawan  (2018)  menunjukkan  permasalahan sarana  menjadi  kendala  dalam  layanan  E- Gov.
Hal ini juga yang kemudian terjadi di di  Kabupaten  Gorontalo.  Dimulai  dari keterbatasan fasilitas Sistem Jaringan (IT), kapasitas Sumber daya (Operator pelaksana) hingga masyarakat yang kurang memahami  bagaimana  mengurus  segala urusan
administrasi berbasis IT dikarenakan  ada  beberapa  pertimbangan dari sisi kebudayaan yang masih dijunjung oleh sebagian masyarakat sehingga masyarakat  masih  terkesan  “tabuh”  dalam menggunakan fasilitas E-Gov. yang penulis  dapatkan  dalam  observasi  awal  di beberapa  kelurahan  yang  ada.  Pada dasarnya Pemerintah Daerah sudah berupaya  dan  telah  menerapkan  Strategi dalam  meningkatkan  pelayanan  berbasis SPBE di beberapa instansi tersebut, namun kenyataannya  didapatkan  fakta  bahwa pelayanan berbasis.
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) berdasarkan Perpres Nomor 95 2018  tentang  SPBE  diturunkan  dengan Perbup  Nomor  50.  Tahun  2019  tersebut kemudian masih menemui beberapa kendala,  yakni  pemahaman  masyarakat masih kurang tentang sistem Pemerintahan Berbasis  Elektroik,  begitupun  dengan sosialisasi  tentang  E-Gov  baru  sampai  ke internal  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)
belum  mencakup  semua    masyarakat secara merata.
Sehingganya  penelitian  ini  kemudian dilakukan  untuk  mengetahui  sekaligus menganalisis  bagaimana  Strategi  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat berbasis SPBE. Manfaat dari penelitian ini nantinya untuk mendapatkan data komprehensif terkait strategi dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gorontalo,  yang  nantinya  dapat  menjadi bahan  dalam  analisis  kebijakan  dalam pelayanan publik berbasis SPBE.
Adapun kajian penelitian yang relevan mengenai penelitian ini yakni : Hasil penelitian dari Edy Susena, dan Dewi  Amelia  Lestari  (2016)  mengenai “Efektivitas
Penerapan
Electronic Government Terhadap  Pelayanan  Publik Di Kabupaten Sragen”, dari hasil peneltian menunjukkan bahwa Electronic
Government di  kabupaten  Sragen  sudah efektif  penerapannya  hal  ini  dibuktikan dengan  pemerintah  Kabupaten  Sragen sudah  berhasil  menyusun  e-goverment dengan  baik  hal  ini  berdampak  pada meningkatnya pelayanan publik di Kabupaten  Sragen  dan  masyarakatnya telah  memanfaatkan E-Government di kabupaten Sragen dengan baik dan saat ini pemerintah sedang mengupayakan perawatan  dan  mengembangkan  sistem- sistem  yang  diperlukan  oleh  pemerintah dan masyarakat
Perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian  terdahulu  mengenai Electronic Government adalah  pada  kajian  teori  yang digunakan  dalam  menganalisis  penerapan Electronic  Government .  Dalam  Penelitian ini menggunakan hasil kajian dari Hardvard  JKF  School  of  Government (Indrajit  2004),  untuk  melihat  seberapa jauh  pelaksanaan Electronic  Government yang dinilai dari tiga elemen yaitu support, capacity dan value .  Selain  itu,  penelitian
ini  mengkaji  realisasi  dari  penerapan E- Gov .

## METODE PENELITIAN
Penelitian direncanakan dilaksanakan maksimal  selama  bulan  Agustus  2020- September  2020  yang  meliputi  tahap pengusulan,  persiapan,proses  penelitian, pengolahan  data,  dan  penyusunan  laporan. Sedangkan  lokasi  penelitian  dilaksanakan di  Kantor  Sekretariat  Daerah  Gorontalo dan Dinas Kominfo Gorontalo.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif   didasarkan pada  pertimbangan  bahwa  data  akan diperoleh dengan lebih lengkap, mendalam dan  terpercaya  serta  dapat  ditemukan kejadian  dalam  konteks  sosial.  Data  yang bersifat keyakinan, kebiasaan, sikap
mental,  dan  budaya  yang  dianut  oleh seorang  dapat  dikemukakan  dengan  jelas Secara kualitatif bertujuan untuk mengetahui atau
menggambarkan kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti sehingga  memudahkan  penulis  untuk mendapatkan  data  yang    objektif  dalam rangka  mengetahui,  memahami  Strategi Pelayanan  Publik  Berbasi  Elektronik Government  di  Lokasi  Penelitian  yang telah  ditetapkan.  Populasi  Penelitian  ini nantinya  berada  di  Kantor  Sekretariat Daerah  dan  Dinas  Kominfo  Kabupaten Gorontalo  yang  ada  Informan  di  setiap Dinas terkait. Selanjutnya informan maupun  key  informan.ditentukan  dengan teknik purposive sampling
Adapun  informan  yang  dipilih adalah  sebagai  berikut:Asisten  1  Setda Kabupaten Gorontalo,  Kepala Bagian Tata Pemerintahan  Setda  Kabupaten  Gorontalo, Kepala  Bagian  Ekonomi  Pembangunan Setda Kabupaten Gorontalo,  Kepala  Sub
Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo. Kepala Bidang Aplikasi dan
Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten  Gorontalo  dan staff/operator IT Sumber  data  yang  digunakan  terdiri dari  sumber  data  primer  yaitu  melalui wawancara dengan informan dan melakukan observasi lapangan dan sumber data  sekunder  yaitu  berupa  catatan-catatan yang  diperoleh  dari  lapangan.  Metode pengumpulan data menggunakan wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.
Analisis  data menggunakan teknik analisis dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014).
Adapun  aktivitas  dalam  analisis  data nantinya ialah Reduksi data (Data Reduction),  Menampilkan  Data  (Data
Display) dan Verifikasi data (Data Verification).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Electronic Government secara umum didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk mentransformasikan  kegiatan  pemerintah,
yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  serta  penyampian layanan  (Forman  et  al,  2005).  Istilah Electronic  Government  mengarah  pada pemanfaatan teknologi digital dalam organisasi  pemerintahan  agar  terwujudnya sebuah  organisasi  yang  lebih  efektif  dan transparan. Melalui Electronic Government diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat  lebih  baik,  efektivitas  internal organisasi pemerintahan semakin meningkat  dan  akses  masyarakat  terhadap informasi  dalam  lingkungan  pemerintahan semakin mudah (Kase, 2010; Nugraha,2018; Aprilia et al., 2014). Penelitian mengenai Elektronik
Government (E-Gov)  pada  dasarnya  sudah banyak  dilakukan  oleh  para  akademisi maupun  praktisi  yang  ada  di  Indonesia namun  riset  yang  dilakukan  lebih  banyak menjelaskan  implementasi  dan  evaluasi
dari  pelaksanaan  E-Gov.  untuk  penelitian yang  akan  dilakukan  nantinya  lebih melihat  bagaimana  Analisis  Strategi  yang telah  dilakukan  dalam  Pelayanan  Publik oleh  Pemda  Kabupaten  Gorontalo,  dengan pertimbangan  kearifan  lokal  yang  dimiliki oleh  Masyarakat  Gorontalo.  Sehingga  hal ini  kemudian  menjadi  pembeda  dengan beberapa  riset  sebelumnya.  Kontribusi keilmuan  dalam  penelitian  ini  nantinya juga  akan  nampak  terkait  bagaimana konsep  Pemerintahan  kekinian  dengan paradigma  baru  dapat  dipadupadankan dengan konsep kearifan lokal yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia Berdasarkan hasil kajian dari Hardvard  JKF  School  of  Government, dalam  menerapkan  konsep  Electronic Government  pada  sektor  publik,  ada  tig elemen  sukses  yang  harus  diperhatikan yaitu Support;  Capacity dan Value. Berikut  adalah  uraian  pembahasan  dari ketiga  elemen  sukses  dalam  konsep Electronic Government yaitu:
1. Support Penerapan konsep Electronic Government  tidak  akan  berjalan  baik apabila  tidak  ada  dukungan  dari  pihak pemerintah  dan  masyarakat.  Dukungan pelaksanaan
konsep Electronic Government  dapat  efektif  apabila  mulai dilakukan  oleh  pimpinan  pemerintahan pusat  kemudian  pemerintahan  daerah,  hal ini diakibatkan oleh budaya birokrasi yang bekerja  dengan  model  manajemen  top down.
Adapun dukungan
yang dimaksudkan adalah dalam bentuk kesepakatan bersama dari pihak pemerintah  untuk  menerapkan  konsep digitalisasi dalam pelayanan publik sehingga  akan  terwujud  sebuah  pelayanan yang  efektif,  efisien  dan  transparan  serta akuntabel.
Impelementasi konsep Electronic Government yang efektif harus mendapatkan dukungan dari seluruh
elemen  pemerintahan.  Peran  pimpinan menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam mendukung penerapan
Electronic Government  yang  bukan  hanya  menyusun konsep,  tetapi  harus  menjadi  motivator pada proses pelaksanaan konsep tersebut.
Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan support atau dukungan adalah bagaimana peran pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  dalam mendukung  penerapan  konsep  E-Gov  agar terwujudnya sebuah pelayanan publik yang efektif  dan  efisien.  Berdasarkan  hasil penelitian  dan  analisis  penulis  dapat diketahui bahwa penerapan konsep Electronic Government mendapat dukungan  yang  luar  biasa  baik  dari pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  bahkan pemerintah  Desa  yang  ada  dilingkungan Kabupaten  Gorontalo.  Hal  ini  terlihat  dari adanya relasi antara pemerintah Kecamatan dan Desa dalam mengalokasikan  berbagai  sumber  daya (manusia, finansial, tenaga, waktu,
informasi). Kesungguhan  Pemerintah  Kabupaten Gorontalo dalam mengembangkan Electronic  Government  dapat  dilihat  dari beberapa  fitur  layanan  yang  sudah  mulai dikembangkan  berbasis  digital,  meski belum  menjangkau  semua  pelayanan.
Penyetoran  jumlah  pajak  melalui  E- Billing,penginputan  dan  saat  ini  sedang diupayakan  sebuah  Sistem  Informasi  yaitu sebuah  aplikasi  yang  memuat  seluruh informasi terkait Profil wilayah Kabupaten Gorontalo.  Selain  itu,  pemerintah  juga melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat terkait  pemanfaat  teknologi  informasi  di bidang  pemerintahan,  melalui  pertemuan- pertemuan tertentu dengan masyarakat dan melalui media sosial.
2. Capacity
Capacity adalah adanya unsure kemampuan  yang  dimiliki  pemerintah
dalam  mewujudkann  konsep    Electronic Government. Dalam penelitian ini, ada tiga hal  yang  perlu  diperhatikan  pemerintah, yaitu  adanya  pengalokasian  anggaran untuk  pelaksanaan  konsep  Elcetronic Government,  ketersediaan  infrastruktur teknologi informasi serta fasilitas
pendukung lainnya dan ketersediaan sumber  daya  manusia  sebagai  pengelola Electronic Government tentu harus mempunyai kompetensi dan keahlian yang sesuai. Dapat diuraikan sebagai berikut
a. Sumberdaya Finasial
Sumberdaya  finansial  adalah  salah satu  aspek  penting  dalam  menunjang penerapan  Electronic  Govermenti  dalam suatu  daerah.  Sumberdaya  finansial  perlu dipersiapkan  dengan  baik  untuk  persiapan penerapan
Electronic
Government.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis peneliti  dapat  diketahui  bahwa  kapasitas atau  kemampuan  pemerintah  Kabupaten Gorontalo  dalam  menerapkan  konsep  E- Gov  perlu  dilakukan  evaluasi  dan  terus ditingkatkan terutama terkait dengan anggaran. Hal ini terlihat dari keterbatasan dana yang tidak dialokasikan khusus untuk Electronic Government, oleh sebab itu saat ini pemerintah Kabupaten Gorontalo bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Desa yang  berada  di  lingkungan  Kecamatan menganggarkan dana untuk pengembangan
E-Government melalui Dana Desa.
Terbatasnya  alokasi  dana  yang  telah dianggarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Gorontalo  masih  belum  mencukupi  untuk pengembangan  E-Government,  sehingga kegiatan yang dilakukan mengikuti jumlah anggaran  yang  diberikan,  dengan  kata  lain anggaran  dapat  mempengaruhi  efektivitas pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  di dalam  penerapan  E-Government,  sehingga penggunaan  dan  pemanfaatan  anggaran harus efektif dan efisien.
b. Kelengkapan Infrastruktur
Infrastruktur  merupakan  keperluan fisik yang harus disediakan oleh organisasi sebagai alat dan layanan atau fasilitas agar sistem berjalan dengan maksimal.
Infrastruktur  merupakan  peran  penting  di dalam  kaitannya  dengan  penerapan  E- Government. Kondisi infrastruktur untuk penerapan  E-Government  di  Kabupaten
Gorontalo  masih  belum  optimal.  Hal  ini terlihat  dari  pemerintah  setempat  sering mengalami  kendala  pada  ketersediaan jaringan internet yang jangkauannya belum luas, kemudian sistem jaringan yang sering mengalami  gangguan  yang  mengakibatkan keterlambatan penyampaian infromasi melalui  media  online,  selain  itu  juga beberapa  wilayah  di  Kabupaten  Gorontalo sebagian  berada  di  pelosok  yang  sulit dijangkau jaringan sehingga mengakibatkan penerapan Electronic Government di wilayah tersebut mengalami hambatan. c. Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia merupakan faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan konsep Electronic Government.  Ketersediaan  sumberdaya manusia  dalam  hal  ini  adalah  pengelola Electrnic  Government  harus  memiliki kompetensi dan keahlian dibidang teknologi  sehingga  sesuai  dengan  konsep Electronic Government. Berdasarkan hasil
wawancara penerapan  E-Gov  di  Kabupaten  Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi,  hal ini dapat dilihat dari sumber daya manusia yang  direkrut  dalam  mengelola  Electronic Government  belum  memiliki  kompetensi dan keahlian di bidang tersebut bahkan ada yang  tidak  memiliki  keahlian  di  bidang teknologi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi  pemerintah  Kabupaten  Gorontalo. Namun saat ini, baik Pemerintah
Kecamatan  maupun  Desa  saling  bekerja sama  untuk  terus  melakukan  upaya-upaya agar  konsep  E¬-Gov  dapat  terealisasi,  di mulai  dari  memberikan  pelatihan  atau bimbingan teknis kepada para aparat untuk meningkatkan
keahlian dalam mengoperasikan aplikasi lebih khusus. 3. Value
Elemen  ketiga  adalah  value    yang berarti penerapan konsep Electronic Government  harus  ada  implikasi  yang diperoleh baik pemerintah maupun masyarakat.  Hasil  wawancara  dengan informan di Kabupaten
Gorontalo menyatakan  bahwa  penerapan  konsep digitalisasi dalam lingkup pelayanan masyarakat mendapatkan kemudahan, selain  itu  diharapkan  adanya  peningkatan literasi  terkait  konsep  tersebut  mengingat belum seluruhnya warga masyarakat paham akan konsep Electronic
Government.
Sosialisasi  pemanfaatan  Electronic Government  paling  efektif  adalah  melalui interaksi  langsung  antara  pemerintah dengan  masyarakat.  penerapan  konsep Electronic Government selain dapat meningkatkan  kinerja  pemerintah,  namun juga berarti adanya transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang berpusat masyarakat (demokrasi). Sosialisasi  belum  dilaksanakan  secara luas sampai pada masyarakat. Studi Electronic Government
sebenarnya  telah  banyak  yang  melakukan penelitian  dan  mengkaji  penerapannya  di Indonesia. Pada penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi  perbandingan.  Hasil  penelitian dari  Nunik  Retno  Herawati  (2014)  dengan judul  Penerapan  Electronic  Government Dalam Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik: Studi  Kasus  Penelitian  Kabupaten/Kota Jawa
Tengah, menjelaskan bahwa Electronic Government di Kabupaten/Kota
di  Jawa  Tengah  sudah  diterapkan  hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  situs  web  dari pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, namun dalam penerapannya pemerintah  setempat  masih  mengalami kendala  diantaranya  adalah  beberapa  situs web  yang  tidak  bisa  diakses,  mengenai transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah hanya  ada  beberapa  situs  web  Kabupaten yang memiliki tampilan mengenai pengelolaan  keuangan.  Selain  itu,  hasil penelitian  dari  Siti  Mutia  Nurcahyani Liputo  (2015)  “Penerapan  E-Government Kelurahan Di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota  Makassar”,  Hasil  penelitian  adalah penerapan  Electronic  Government  di Kantor  Kelurahan  Karampuang  telah cukup  optimal.  Hasil  penelitian  tersebut menyatakan bahwa setelah adanya penerapan  konsep  Electronic  Government dalam  proses  pelayanan  publik  oleh pemerintah  Kelurahan  Karampuang  sudah cukup  maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari proses  pemberian  pelayanan  melalui  E- Government  kelurahan  Karampuang  lebih efektif dan efisien dibandingkan sebelumnya.  Melalui  penerapan  Konsep Electronic Government di kelurahan Karampuang  tersebut  membawa  dampak baik  bagi  masyarakat  yang  menerima pelayanan.
Hasil  penelitian  dari  Edy  Susena, S.Kom, M.Kom, dan Dewi Amelia Lestari, S.Kom, MM (2016) “Efektivitas Penerapan Electronic Government Terhadap  Pelayanan  Publik  Di  Kabupaten Sragen”, dari hasil peneltian menunjukkan bahwa Electronic Government di kabupaten Sragen sudah efektif penerapannya  hal  ini  dibuktikan  dengan pemerintah Kabupaten Sragen sudah berhasil  menyusun  e-goverment  dengan baik hal ini berdampak pada meningkatnya pelayanan publik di Kabupaten Sragen dan masyarakatnya  telah  memanfaatkan  E-
Government  di  kabupaten  Sragen  dengan baik  dan  saat  ini  pemerintah  sedang mengupayakan perawatan dan mengembangkan sistem-sistem yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan Electronic Government  dapat  diambil  kesimpulan bahwa, Electronic Government telah diterapkan  dan  berjalan  dengan  baik. Namun terlepas dari hal tersebut, penerapan  Electronic  Government  masih mengalami  kendala  secara  garis  besar masalahnya ketersediaan infrastruktur yang memadai, situs web yang tidak bisa diakses dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  tidak  berbeda jauh  dengan  penelitian  yang  dilakukan  di Kabupaten  Gorontalo,  hasil  penelitian menunjukan penerapan Electronic Governemnt  di  Kabupaten  Gorontalo mengalami  beberapa  kendala  diantaranya adalah  kurangnya  ketersediaan  sumber daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi dan keahlian dibidang teknologi informasi, kemudian terbatasnya infrastruktur teknologi  dan  kurangnya  pemahaman masyarakat  terkait  dengan  perkembangan teknologi  yang  ada  dan  tidak  adanya alokasi  dana  khusus  untuk  pengelolaan Electronic  Government.  Namun,  saat  ini pemerintah  terus  melakukan  evaluasi terkait  dengan  hal  tersebutagar  penerapan Electronic  Government  di  Kabupaten Gorontalo dapat terealisasi dengan baik.
Penelitian  mengenai  studi  Electronic Government  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk  bagaimana  mengetahui  dan  melihat perkembangan  dari  penerapan  E-Gov sendiri khususnya di Kabupaten Gorontalo Kabupaten  Gorontalo  dan  secara  umum  di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi  suatu  bahan studi  perbandingan  untuk  Pemerintah dalam melakukan pengembangan
Electronic  Government  dalam  rangka meningkatkan pelayanan publik,  dan transparansi  serta  akuntabilitas  dalam sistem  pemerintahan.  Selain  itu  penelitian tentang  studi  Electronic  Government  ini dapat  dijadikan  sebagai  perbandingan selanjutnya  dan  akan  menjadi  bahan masukan  dalam  pemikiran  ilmiah  untuk kelengkapan kajian menegenai perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan persoalan pengembangan konsep Electronic Government.

## PENUTUP Kesimpulan
Penerapan  Electronic  Government  di
Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya  dukungan  yang  luar  biasa  dari pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  untuk pelaksanaan  konsep  E-Gov  dalam  rangka penyelenggaraan  pelayanan  publik,  hal  ini terlihat  dari  adanya  beberapa  aktivitas pemerintahan yang sudah berbasis aplikasi. Pada  sisi  kemampuan,  secara  umum pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  masih mengalami  kendala  terutama  dalam  hal penyediaan  infrastruktur  yang  belum memadai  dan  ketersediaan  sumber  daya manusia dalam hal ini pengelola sistem E- Gov yang belum memiliki kompetensi dan keahlian  di  bidang  teknologi.  Namun secara keseluruhan baik pemerintah maupun  masyarakat  merasakan  adanya manfaat dari penerapan E-Gov. Masyarakat lebih merasakan adanya keterbukaan informasi, mendapat
pelayanan  yang  efektif  dan  efisien  serta pemerintah  lebih  transparan  dan  akuntabel dalam memberikan pelayanan.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  maka  saran
yang  dapat  diberikan  agar  pelaksana pengembangan Electronic  Government dapat  berjalan  semakin  optimal  adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia khususnya aparatur  pemerintah  masih  perlu dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan aparatur pemerintah
secara terus menerus.
2. Perlu  adanya  peningkatan  jumlah sarana  dan  prasarana  infrastruktur pendukung penerapan Electronic
Government .
3. Perlu  pengalokasian  dana  khusus untuk pengembangan Electronic Government di Kabupaten Gorontalo 4. Perlu  adanya  sosialisasi  secara  terus menerus  kepada  masyarakat  tentang keberadaan  penerapan Electronic
Government dan pemanfaatannya. 5. Perlunya kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mensiasati hambatan-hambatan  yang  muncul dalam penerapan Electronic Government.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, S. N., Wijaya, A. F., & Suryadi, S. (2014).  Efektivitas  Website  Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan  Pelayanan  Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). Wacana Journal
of Social and Humanity Studies, 17(2),
126-135.
Forman, C., Goldfarb, A., & Greenstein, S.
(2005).  Geographic  location  and  the diffusion  of  Internet  technology.
Electronic  Commerce  Research  and Applications, 4(1), 1-13.
Hardjaloka,  L.  (2014).  Studi  penerapan  e- government  di  indonesia  dan  negara
lainnya  sebagai  solusi  pemberantasan korupsi di sektor publik. Jurnal Rechts Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional, 3(3), 435-452.
Indrajit, Richardus Eko.  (2004) Electronic Government  “Strategi  Pembangunan Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis Teknologi  Digital”.  Yogyakarta, Andi
Joko  Tri  Nugraha.  (2018).  E-Government
Dan  Pelayanan  Publik    (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan    E-Government  Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal  Komunikasi  Dan  Kajian Media (Volume 2, No.1) Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J.  (2014).  Qualitative  Data Analysis,  A.  Methods  Sourcebook Edition 3.
Irawan,  A.  (2018).  Sistem  Pelayanan
Publik  Berbasis  E-Government  Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Societas: Jurnal Ilmu
Administrasi Dan Sosial, 7(1), 20-37.
Istiyanto,  J.  E.,  &  Sutanta,  E.  (2012).
Model Interoperabilitas Antar Aplikasi e-Government. Jurnal Teknologi Technoscientia, 137-148. Kase, J. (2010). Perencanaan StrategisSistem  Informasi  (SI)  Pada Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan. Thesis, Universitas GadjahMada.
Neneng Siti Maryam. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.  Jurnal  Ilmu  Politik  Dan Komunikasi (Volume VI No. 1)
Nugraha,  J. T. (2018). E-Government  Dan Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang Elemen  Sukses  Pengembangan  E- Government Di Pemerintah Kabupaten
Sleman).  Jurnal  Komunikasi  dan Kajian Media, 2(1), 32-42.
Nur,  E.  (2014).  Penerapan  e-government publik  pada  setiap  skpd  berbasis pelayanan di kota palu. Jurnal Penelitian  Komunikasi  dan  Opini Publik, 18(3), 123749.
Sosiawan,  E.  A.  (2015,  June).  Tantangan dan Hambatan dalam implementasi E- Government  di  Indonesia.  In  Seminar Nasional  Informatika  (SEMNASIF) (Vol. 1, No. 5).
Sudarto,  Y.  (2006).  E-government  dan
reformasi
birokrasi menuju pemerintahan  yang  baik.  Bandung: KNTIK.
.