## PERENCANAAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG DARAT DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM UNTUK MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

## Yusep Ginanjar Kristyono Ratmoko

## Abstrak
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Untuk mewujudkan MEA tersebut, para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan November 2007 di Singapura, menyepakati ASEAN Econimic Communty (AEC) Blueprint , sebagai acuan seluruh  negara anggota  dalam mengimplementasikan  komitmen  MEA. MEA  adalah  keniscayaan bagi   indonesia   khususnya   untuk Usaha   Mikro   Kecil   dan Menengah (UKM). Salah satu Kabupaten di Indonesia yang harus mempersiapkan  UMKM  menghadapi  MEA  adalah  kabupaten Bandung    Barat    (KBB).    Kesiapan    itu    harus    bisa diimplementasikan melalui strategi-strategi yang dapat menjadikan UMKM di KBB  mempunyai kemampuan dalam memaksimalkan performanya ditengah gempuran produk-produk dari negara-negara lain yang tergabung dalam MEA.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Dilakukan di kabupaten bandung barat dengan mengambil data di dinas koperasi dan UKM, serta observasi langsung ke beberapa UMKM yang ada di kabupaten  Bandung Barat. Serta dilakukan wawancara pada para pihak terkait.
Hasil dari penelitian ini yaitu perencanaan strategis yang dicanangkan adalah        meningkatkan kualitas dan standar produk,      meningkatkan akses finansial, Meningkatkan kualitas SDM  dan  jiwa  kewirausahaan  UMKM,  meningkatkan  akses  dan transfer teknologi bagi UKM untuk pengembangan UKM inovatif, memfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan promosi di luar negeri.
Kata Kunci : MEA, UMKM, Bandung Barat, Perencanaan Strategis

## Latar Belakang
Pada  saat  ini  sudah  diimplemetasikan  secara  bertahap mengenai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA terwujud dari keinginan negara-negara anggota Association of South East Asia Nations (ASEAN) untuk mewujudkan  ASEAN menjadi kawasan perekonomian yang solid dan diperhitungkan  dalam percaturan perekonomian Internasional. Para Pemimpin ASEAN telah  sepakat untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015 dengan 4 pilar, yaitu (1) pasar tunggal dan  basis produksi, (2)  kawasan ekonomi berdaya saing  tinggi,  (3) kawasan  dengan pembangunan  ekonomi  yang setara dan  (4) kawasan  yang  terintegrasi  penuh  dengan ekonomi global.      Dengan adanya MEA, tujuan yang ingin dicapai adalah adanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih ( skilled labour ),    serta    aliran    investasi    yang    lebih    bebas.    Dalam penerapannya  MEA akan  menerapkan 12  sektor  prioritas,  yaitu perikanan, e-travel , e-ASEAN ,  automotif,  logistik,  industri  berbasis kayu, industri berbasis karet, furniture , makanan dan minuman, tekstil serta kesehatan.
Bagi Indonesia,  pembentukan MEA 2015 akan memberikan beberapa  tantangan  yang  tidak  hanya bersifat internal  di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti Cina dan India. Persaingan yang  ketat  ini  akan  berdampak  pada  harga  yang  kompetitif  pula, bukan  hanya  komoditi/produk/jasa  unggulan  industri besar  (UB), tetapi juga sektor Usaha Mikro, Kecil  dan Menengah (UMKM) karena kesamaan karakteristik produk.   Menyadari peran UMKM sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan
cukup    dominan    dalam    perekonomian,    maka    pencapaian kesuksesan  MEA 2015  mendatang  juga  akan  dipengaruhi  oleh kesiapan UMKM.
UMKM  di Indonesia  telah  terbukti mampu  bertahan  dari goncangan  ekonomi  dan  menjadi  penyelamat  bagi  perekonomian pada  krisis keuangan  tahun  1997 dan krisis  global  2008. Jumlah UMKM di Indonesia  saat ini sekitar 55  juta, dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Meski secara kuantitas sangat besar dan menyerap banyak tenaga kerja, pangsa dalam pendapatan nasional masih sekitar 57%.
Di Indonesia,  UMKM  hingga  saat  ini  masih  menghadapi berbagai permasalahan baik yang bersifat klasik atau intermediate atau advanced . Permasalahan tersebut bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain atau antar sektor atau perusahaan pada sektor yang sama.  Namun, ada  sejumlah  permasalahan  yang  umum dihadapi oleh semua UMKM. Walaupun perkembangan  UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh  masalah  internal  yang  dihadapi  UMKM, yaitu:  rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  UMKM dalam manajemen, organisasi,  penguasaan  teknologi, dan  pemasaran,  lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM dan terbatasnya  akses UMKM  terhadap  permodalan, informasi,  teknologi  dan  pasar serta faktor  produksi  lainnya.  Sedangkan  masalah  eksternal  yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan
bahan  baku.  Juga  yang  menyangkut  perolehan  legalitas  formal yang  hingga  saat  ini  masih  merupakan  persoalan  mendasar  bagi UMKM di Indonesia
Dalam menghadapi MEA 2015 perlu  dilakukan penguatan UMKM  yang  merupakan  tulang  punggung  perekonomian  nasional, terlebih dalam era  MEA dimana akan terjadi integrasi ekonomi di kawasan  ASEAN  dan  akhirnya  akan  mendorong  kompetisi  di bidang perekonomian. Berangkat dari permasalahan di atas bahwa UMKM yang seharusnya menjadi aktor penting bagi pengembangan perekonomian Indonesia,  tetapi belum mendapat  sokongan  dan perlindungan dalam menjalankan usahanya, maka perlu dilakukan kajian  mendalam  guna  menjabarkan  bagaimana  peran  penting UMKM  dan  daya dukung  pemerintah dalam  membangun  sektor UMKM  untuk  persiapan  mengahadapi  MEA  2015 secara menyeluruh.  Pembatasan  bidang  dalam  penelitian  ini merujuk pada linieritas ASEAN Economic Community (AEC)
Blueprint /Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menuntut    Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab  rumusan  masalah  berikut: Bagaimana  perencanaan Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat  meningkatkan  kapasitas Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dalam  menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?
Penelitian  dilakukan  menggunakan pendekatan  kualitatif untuk  memahami  fenomena-fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi  serta aktivitas (Moleong, 2006:10). Kemudian menggunakan  metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk
107 107 107
menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang  sedang  terjadi  atau  ada (John, 2010).
Adapaun  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  dokumentasi, observasi dan wawancara.

## Kerangka Teoritis
Kaum pluralis menganggap  bahwa studi dalam Hubungan Internasional  bukan  hanya  pada hubungan  antara  negara-negara saja,  karena  dalam  Hubungan Internasional  didalamnya  terdapat pula  hubungan antara  masyarakat,  kelompok-kelompok,  dan organisasi-organisasi yang berasal dari negara berbeda atau lintas batas internasional. Hubungan  kerja sama yang coba diciptakan kaum pluralis ternyata menguntungkan ketimbang gengsi  militer para kaum realis. Sehingga Viotti dan Kauppi berasumsi mengenai dasar-dasar Pluralisme yaitu :  (1) Non-state actors adalah faktor utama dalam world politics , (2) State bukan unitary actor (3) State’s behavior selalu rasional, (4) Agenda atau isu-isu dalam Hubungan Internasional.  Beranjak  pada  hal  tersebut  maka  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  pluralisme  dengan asumsi bahwa keterlibatan UMKM menjadi aktor internasional sebagai bagian dari pluralisme.

## Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat
Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06º 41’ - 07º 19’  Lintang Selatan  dan  107º  22’ - 108º 05’ Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas
wilayah 1.305,77 Km2 atau 130.577,40 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah  administrasi  Kecamatan  yaitu  Lembang, Parongpong, Cisarua,  Cikalongwetan,  Cipeundeuy,  Ngamprah, Cipatat,
Padalarang,  Batujajar,  Cihampelas,  Cililin,  Cipongkor,  Rongga, Sindangkerta,  Gununghalu  dan  Saguling.  Secara  Geografis Kabupaten  Bandung  Barat Terletak  di antara  60,3  73’ sampai dengan 70,1 31’ Lintang Selatan dan 1070,1 10’ sampai dengan 1070,4 40’ Bujur Timur.
Jumlah penduduk  Kabupaten  Bandung Barat yang cukup besar dapat dijadikan aset pembangunan bila kualitas  sumber daya manusianya (SDM) dikelola dengan baik. Tahun 2013 jumlah penduduk  Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.614.495 orang, penduduk  laki-laki berjumlah 820.305 orang,  sedangkan perempuan  794.190  orang,  sehingga  rasio  jenis  kelaminnya mencapai  1,03.  Dengan  rata-rata  kepadatan  penduduk per kilometer persegi  mencapai 1.236 jiwa, dimana Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan  penduduk yang paling tinggi yaitu sebanyak 4.605 orang per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Gununghalu merupakan kepadatan yang terendah yaitu sebesar 452 orang per kilometer persegi.

## Struktur Ekonomi Bandung Barat
Pada  tahun  2013  sektor  sekunder  masih  mendominasi perekonomian  Kabupaten  Bandung  Barat.  Struktur  ekonomi Kabupaten  Bandung  Barat  pada periode  2011-2013  tampak mengalami  pergeseran,  meskipun  relatif  sangat  kecil. Selama periode  tersebut  sektor  sekunder  mengalami penurunan selama
109 109 109
tiga tahun terakhir dari 51,31 persen (2011) menjadi 50,85 persen (2013).  Sektor  Perdagangan  Hotel  Restoran  (PHR)  menunjukkan perkembangan  yang cukup  signifikan selama tiga tahun terakhir. Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan  tempat  wisata alam  yang  representatif.  Potensi tersebut mendorong  kinerja sektor  ini  bergerak  secara  simultan  untuk mendukung  pengembangan  obyek  wisata  yang  ada.  Sektor primer merupakan  sektor  dengan  andil  terkecil,  yang  disumbangkan  oleh sektor pertanian, yaitu 14,57. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini mengalami kenaikan sebesar 2,5 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 11,83 persen menjadi 14,57  persen. Pada tahun 2012 pertanian  khususnya  nilai  tambah komoditi  tanaman  pangan sempat mengalami perlambatan karena berkurangnya luas  panen akibat  kekeringan. Namun  pada  saat  ini,  sektor  pertanian khususnya  sub sektor tanaman bahan makanan mengalami percepatan.  Diakui  bahwa  kegiatan  sub  sektor  ini sangat dipengaruhi  oleh kondisi  alam, tetapi  berbagai  upaya terus dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi lahan, sarana produksi dan teknologi yang ada agar  produksi pertanian terus meningkat.  Selain  tanaman  pangan,  Kabupaten  Bandung  Barat memiliki potensi yang sangat bagus dalam pengembangan tanaman hortikultura.
Namun secara umum, perekonomian Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh sektor industri dengan andil sebesar 41,76  persen. Diikuti oleh  sektor  (PHR) dan  sektor  pertanian dengan kontribusi sebesar 21,22 persen dan 11,87 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per  kapita atas dasar berlaku
110 110 110
selama  kurun  waktu  2011-2013  menunjukkan  peningkatan yang cukup  berarti.  PDRB  per  kapita/tahun  Atas  Dasar Berlaku Kabupaten  Bandung  Barat tahun  tahun  2010  Rp.  19,354,913.13 meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 21,721,238.05,- dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 24,675,243.28,-.
Pertumbuhan  PDRB  per  kapita  atas dasar  harga  berlaku tahun  2013  mencapai  10,06  persen  dibandingkan  tahun sebelumnya.  Peningkatan  PDRB  per kapita  atas  dasar  berlaku tidak  menggambarkan  peningkatan secara  riil,  tetapi lebih disebabkan  adanya pengaruh  kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar  konstan  2000  yang menggambarkan  nilai  tambah  riil penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010 sebesar Rp. 8,502,534.79,- dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 9,016,250.41,- Sedangkan  PDRB  per  kapita  tahun  2013  mencapai Rp. 9,552,080.77,- atau tumbuh sebesar 4,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Perkembangan investasi di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat  dari perkembangan  Pembentukan Barang Modal Tetap Bruto  (PMTB). Selama  periode 2009-2012  PMTB di  Kabupaten Bandung  Barat  menunjukkan  peningkatan  yang  cukup  signifikan dari 1.972.801,27 juta rupiah pada tahun 2009 menjadi 2.953.271,09  juta  rupiah  pada  tahun 2012.  Dilihat dari  institusi pelaku  PMTB terbagi  empat  yaitu: swasta,  rumah  tangga, Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemerintah.

## Kondisi UMKM di Kabupaten Bandung Barat
Setiap bisnis pasti  akan mengalami  pasang surut serta untung  dan  rugi dalam  perjalanannya.  Faktor-faktor  pendukung dan penghambat  pun  menjadi salah satu indikator kemunduruan atau  kemajuan  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM) di Kabupaten  Bandung  Barat.  Ada  beberapa  masalah  yang  umum dihadapi oleh pengusaha  kecil dan menengah di Kabupaten Bandung  Barat,  yaitu  keterbatasan  modal  kerja  dan/atau  modal investasi, kesulitan  mendapatkan  bahan  baku  dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, SDM dengan  kualitas  yang  baik  (terutama  manajemen  dan  teknisi produksi),  informasi  khususnya  mengenai  pasar dan  kesulitan dalam  pemasaran  (termasuk  manajemen  dan  teknisi  distribusi). Adapun penjelasannya seperti di bawah ini:

## 1. Kesulitan Pemasaran
Dalam literatur, pemasaran  sering  dianggap  sebagai  salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Hasil dari suatu studi lintas negara  yang  dilakukan  oleh  James  dan  Akrasanee (1998) di sejumlah negara ASEAN menunjukkan bahwa pemasaran adalah  termasuk growth constraint yang  dihadapi  oleh banyak pengusaha kecil dan menengah (masalah ini dijumpai tidak terlalu serius  di  Singapura). Pada  dasarnya jika  UMKM  tidak  melakukan perbaikan  yang  cukup  di  semua  aspek-aspek  yang  terkait  dengan pemasaran  seperti  kualitas produk  dan  kegiatan  promosi, maka sulit sekali bagi UKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam era
112 112 112
promosi maka sulit sekali bagi UKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.
Hasil studi lapangan  pada  UMKM  di Kabupaten  Bandung Barat  menunjukkan  bahwa  salah  satu  aspek  yang  terkait  dengan masalah  pemasaran  yang  umum  dihadapi  oleh  UMKM  adalah tekanan -tekanan  persaingan,  baik di  pasar  domestik  dari produk produk  serupa  buatan  luar  negeri dan impor, maupun  di pasar ekspor.  Jika  melihat  fakta  pada  saat  ini,  negara-negara Asia  yang terkena  krisis keuangan  seperti Indonesia,  Filipina dan  Korea Selatan,  masalah  pemasaran  bisa  menjadi  lebih  serius,  karena sebagai  salah  satu  efek  dari  krisis  tersebut  akses  ke  kredit  bank menjadi  sulit  (kalau  tidak dapat  dikatakan  tertutup  sama sekali), ditambah lagi dengan mahalnya bahan baku yang pada umumnya diimpor, dan permintaan pasar dalam negeri yang menurun karena merosotnya tingkat pendapatan riil  masyarakat per  kapita. Akibatnya dapat diduga bahwa banyak UKM tidak memiliki sumber daya  produksi  yang  cukup  untuk  paling  tidak  mempertahankan volume  produksi dan  memperbaiki  kualitas  dari  produk-produk mereka, dan ini berarti mereka semakin sulit untuk meningkatkan atau bahkan mempertahankan tingkat daya saing mereka di pasar domestis maupun pasar internasional.
113 113 113

## 2. Keterbatasan Finansial
UKM diKabupaten Bandung Barat menghadapi dua masalah utama  dalam  aspek  finansial: mobilisasi  modal  awal ( start-up capital )  dan akses ke  modal  kerja  dan  finansial  jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walau pada umumnya modal awal bersumber dari modal  (tabungan)  sendiri  atau  sumber-sumber  informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi,  apa  lagi untuk  investasi  (perluasan  kapasitas  produksi atau  menggantikan  mesin-mesin  tua).  Sementara,  mengharapkan sisa dari kebutuhan  finansial sepenuhnya  dibiayai oleh dana  dari perbankan jauh dari realitas. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika hingga saat ini walaupun begitu banyak  skema-skema kredit dari  perbankan dan  dari  bantuan BUMN,  sumber-sumber pendanaan  dari  sektor informal masih  tetap  dominan  dalam pembiayaan  kegiatan  UKM,  terutama usaha  mikro/rumah  tangga. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Tambunan (1994 dan 2000), hal ini disebabkan  oleh pengusaha yang tinggal di daerah yang relatif  terisolasi,  persyaratan  terlalu  berat,  urusan administrasi terlalu  bertele-tele  dan kurang  informasi  mengenai skema- skema perkreditan yang ada dan prosedurnya.
Di  Kabupaten  Bandung  Barat dalam hal  jenis  kepemilikan modal, baik di kelompok IK maupun IRT  jumlah pengusaha yang membiayai    usahanya    sepenuhnya    dengan    uang    sendiri    atau dengan modal sendiri dan pinjaman, lebih banyak daripada jumlah pengusaha  yang menggunakan  100 persen modal dari pihak lain. Walaupun komposisinya bervariasi menurut golongan besar
114 114 114
industri, baik di IK  maupun di IRT  sebagian besar dari jumlah pengusaha  dengan 100 persen modal sendiri terdapat di industri makanan,  minuman  dan  tembakau, industri  kulit,  tekstil  dan produk-produknya,  dan  industri  kayu,  bambu  dan  rotan  serta produk-produknya.

## 3. Keterbatasan SDM
Keterbatasan SDM  juga  merupakan  salah  satu  kendala serius bagi banyak  UKM di Kabupaten  Bandung Barat, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship , manajemen, teknik produksi, pengembangan  produksi, engineering design, quality control , organisasi bisnis, akuntansi, data processing , teknik pemasaran dan  penelitian  pasar.  Sedangkan,  semua  keahlian  ini sangat dibutuhkan  untuk  mempertahankan atau  memperbaiki  kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.
Perencanaan  Strategis  Pemerintah Kabupaten  Bandung  Barat dalam Penguatan Kapasitas UMKM
Dari data gambaran  umum Kabupaten Bandung Barat yang dihasilkan bahwa ada banyak UMKM yang terdaftar di pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Akan tetapi, dalam kenyataannya yang sangat aktif melakukan usaha hanya sepertiganya.  Adapun perencanaan strategis pemerintah Kabupaten Bandung Barat
115 115 115
berdasarkan persoalan-persoalan yang muncul di atas adalah sebagai berikut :

## 1. Meningkatkan kualitas dan standar produk
Guna  dapat  memanfaatkan  peluang  dan  potensi  pasar  di kawasan  ASEAN  dan  pasar  global,  maka  produk  yang  dihasilkan UKM haruslah memenuhi kualitas dan standar yang sesuai dengan kesepakatan ASEAN dan negara tujuan. Dalam kerangka itu, maka UKM  harus  mulai  difasilitasi  dengan  kebutuhan  kualitas  dan standar produk yang dipersyaratkan oleh pasar ASEAN maupun di luar  ASEAN.  Peranan  dukungan  teknologi  untuk  peningkatan kualitas  dan  produktivitas  serta  introduksi  desain kepada  para pelaku  UKM  yang  ingin  memanfaatkan  pasar  ASEAN  perlu segera dilakukan.
Berdasarkan  hasil wawancara  menurut  Bupati  Kabupaten Bandung Barat,   Abu Bakar, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten  Bandung  Barat  telah  berupaya  untuk  memberikan pelatihan  untuk  peningkatan  kualitas  dan  standar produk. Berdasarkan  data Badan  Pusat  Statistik (BPS),  di Kabupaten Bandung  Barat ada  sekitar  42.000  pelaku  usaha,  tetapi  data  itu sudah  lama.  Pada  2016,  kami  sendiri  mencatat  setidaknya  ada sekitar  20.300  pelaku  usaha  dari  semua  jenis  usaha.  Sementara yang sudah terbina  oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) ada  5.940  pelaku usaha.  Jadi,  sebetulnya  masih  banyak  pelaku usaha yang perlu dibina dan dibantu dalam meningkatkan kualitas dan standar produk agar UMKM di  Kabupaten Bandung Barat dapat berkembang menjadi pengusaha besar.
116 116 116

## 2. Meningkatkan akses finansial
Isu finansial dalam  pengembangan bisnis UKM sangatlah klasik.  Selama  ini, belum banyak  UKM yang  bisa  memanfaatkan skema  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  perbankan. Hasil  survey Regional Development Institute (REDI,  2002) menyebutkan bahwa ada  3 gap yang  dihadapi  berkaitan  dengan  akses  finansial  bagi UKM, (1) aspek formalitas, karena   banyak UKM yang  tidak memiliki  legal  status;  (2)  aspek  skala usaha,  dimana  sering  sekali skema kredit yang disiapkan perbankan tidak sejalan dengan skala usaha UKM; dan (3) aspek informasi, dimana perbankan tidak tahu UKM mana yang harus dibiayai, sementara itu UKM juga tidak tahu  skema  pembiayaan  apa  yang  tersedia  di  perbankan.  Oleh karena itu, maka ketiga gap ini harus diatasi, diantaranya dengan peningkatan kemampuan bagi SDM yang dimiliki UKM, perbankan serta pendampingan UKM. Pada sisi  lain, harus juga diberikan informasi    yang    luas    tentang    skema-skema    pembiayaan    yang dimiliki perbankan.
Para Pengusaha UMKM di Kabupaten Bandung Barat sudah mulai  dikordinasikan  dan  dikonsolidasikan  untuk  dapat meningkatkan  akses  finansial.  Memang  dalam  hal  ini  pemerintah belum  melakukan  upaya  secara  langsung  mendatangi  para perbankan  atau membuat  peraturan  dan  program  secara umum untuk  UMKM.  Akan  tetapi,  langkah  yang  diambil  oleh  Kabupaten Bandung  Barat  adalah  dengan  memberikan  bantuan  permodalan secara  langsung  pada  2000  perempuan  yang  menyandang  status janda  dan  melakukan  usaha  kecil melalui  program PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). Setiap kelompok
117 117 117
usaha    diberikan modal    10    juta    dari    pemerintah Kabupaten Bandung   Barat dan   sebagiannya lagi mendapat   25 juta perkelompok dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu untuk UMKM secara  umum pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengarahkan dan memfasilitasi UMKM nya  untuk  bisa  mengikuti  program  yang  dilakukan  oelh Provinsi Jawa  Barat,  yaitu  program  Kredit  Cinta  Rakyat  atau  KCR  melalui Bank Jawa Barat (BJB) untuk UMKM. Hal tersebut telah dilakukan mulai dari tahun 2012.

## 3. Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM
Secara umum kualitas SDM pelaku UKM di Indonesia masih rendah. Terlebih  lagi spirit kewirausahaannya.  Kalau  mengacu pada data UKM pada tahun 2008,  tingkat kewirausahaan di Indonesia hanya 0,25% dan pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 0,273%.  Memang hal  ini  sangat  jauh ketinggalan  dengan negara- negara lain di dunia, termasuk di Asia dan ASEAN. Sebagaimana di Singapura,  tingkat kewirausahaan  di Singapura  lebih dari  7% demikian juga di Amerika Serikat (USA), tingkat kewirausahaannya sudah mencapai 11,9%.
Oleh karena itu,  untuk memperkuat kualitas dan kewirausahaan UKM di Indonesia,  maka diperlukan adanya pendidikan dan latihan keterampilan, manajemen, dan pendidikan kilat  (diklat) teknis  lainnya  yang  tepat,  yang  sesuai dengan kebutuhan.    Pengembangan    kewirausahaan juga perlu ditingkatkan. Pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada tanggal 2 Februari 2011 ditindaklanjuti dengan langkah konkrit,
118 118 118
seperti  penyusunan grand strategy pengembangan  kewirausahaan dan pelaksanaan di lapangan yang dilakukan dalam kaitannya dan bertanggung jawab. Hal penting yang  juga perlu diperhatikan adalah  perlunya  dukungan  modal  awal terutama  bagi  wirausaha pemula.
Turunan dari program tersebut maka pemerintah Kabupaten Bandung barat untuk dapat meningkatkan jiwa usaha memberikan beasiswa pada para petani muda dan pelaku usaha kecil menengah agar  bisa  mempu  mengembangkan usahanya.  Selain  dari  itu, khususnya untuk para petani muda diberikan program magang ke Jepang agar bisa mengembangkan produk pertaniannya.
4. Memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi UKM untuk pengembangan UKM inovatif
Akses  dan  transfer  teknologi untuk  UKM  masih  merupakan tantangan  yang  dihadapi  di Indonesia  khususnya Kabupaten Bandung  Barat.  Peranan  inkubator,  lembaga  riset dan  kerjasama antara lembaga riset dan perguruan  tinggi serta dunia  usaha untuk  alih teknologi perlu digalakkan. Kerjasama atau kemitraan antara perusahaan besar, baik dari dalam dan luar negeri dengan UMKM harus didorong untuk alih teknologi dari perusahaan besar kepada UKM. Praktik seperti ini sudah banyak berjalan di beberapa negara  maju,  seperti  USA,  Jerman, Inggris,  Korea,  Jepang  dan Taiwan.  Model-model  pengembangan  klaster  juga harus dikembangkan,  karena  melalui model tersebut  akan  terjadi  alih teknologi kepada dan antar UKM.
Bagi    pemerintah    daerah    Kabupaten    Bandung    Barat tantangan  yang paling  penting  adalah transfer  pengetahuan teknologi untuk pengembangan produk dan pemasaran. Untuk hal ini   pemerintah Kabupaten   Bandung   Barat   memaksimalkan berbagai  pelatihan  dan  pendidikan  melalui  berbagai  lembaga diantaranya  adalah Balai  Penelitian Tanaman  Sayuran (BALITSA), Balai  Pengembangan  Perbibitan Ternak Sapi  Perah (BPPT-SP)  dan Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja (BBPPK) Lembang. Sementara  untuk  hasil  kerajinan  dan  produk  kreatif melalui Dekranasda Kabupaten Bandung Barat.
Pelatihan  teknologi  lainnya  adalah mengenai  pemasaran melalui online .  Pelatihan  teknologi  dan  informasi  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  melalui  Balai Informasi Cermat.  Di Balai Informasi Cermat masyarakat secara umum  dan  khususnya  para  pelaku usaha  diberikan  pelatihan mengenai website dan pemasaran secara online .
5. Memfasilitasi  UKM berkaitan  akses  informasi dan promosi di luar negeri
Bagian terpenting  dari proses produksi adalah masalah pasar. Sebaik apapun  kualitas produk yang dihasilkan, kalau masyarakat atau   pasar tidak mengetahuinya, maka   produk tersebut  akan  sulit  dipasarkan.  Oleh  karena  itu,  maka  pemberian informasi  dan  promosi  produk-produk  UKM,  khususnya  untuk memperkenalkan di pasar ASEAN harus ditingkatkan.
Promosi  produk,  bisa  dilakukan  melalui  dunia  maya atau mengikuti kegiatan-kegiatan pameran di luar negeri. Dalam
120 120 120
promosi produk ke luar negeri ini perlu juga diperhatikan kesiapan UKM  dalam  penyediaan  produk  yang  akan  dipasarkan.  Sebaiknya dihindari mengajak UKM ke luar negeri, padahal mereka belum siap untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Dalam kaitan ini, bukan  saja kualitas  dan  desain  produk  yang harus diperhatikan,  tetapi  juga  tentang  kuantitas  dan  kontinuitas produknya.
Selain  dari  itu guna  mendorong  daya  saing  produk-produk dari  para  pelaku usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM), Dewan  Kerajinan  Nasional  Daerah  (Dekranasda)  bersama  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  Bandung Barat membuka  Gerai  UMKM  di  Jalan  Seskoau,  Lembang.  Diharapkan, Gerai UMKM itu bisa menjadi pelengkap tujuan wisata di kawasan Lembang (Pikiran Rakyat,2017).

## Penutup
MEA  memang  suatu  kondisi  yang  harus  bisa  dilewati  oleh segenap  elemen  bangsa Indonesia  khususnya  UMKM.  Hasil  dari penelitian  yang  dilakukan  terlihat  bahwa  ada  berbagai  persoalan yang  muncul  yaitu  keterbatasan  kemampuan  Sumber  Daya Manusia  (SDM),  keterbatasan  finansial dan  persoalan  pemasaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat telah  mempersiapkan  strategi memaksimalkan  kapabilitas  UMKM dalam  bersaing  dengan  UMKM  yang  lain  baik  dari  dalam  negeri maupun dari luar negeri.
Program-program  yang  dicanangkan  adalah:  Meningkatkan kualitas dan standar produk; Meningkatkan akses finansial;
Meningkatkan  kualitas SDM  dan  jiwa  kewirausahaan  UMKM; Memperkuat  dan  meningkatkan  akses  dan  transfer  teknologi  bagi UKM untuk  pengembangan  UKM  inovatif; Memfasilitasi  UKM berkaitan  akses  informasi  dan  promosi  di  luar  negeri. Sebagian program telah dilaksanakan dan mulai terlihat hasilnya.
Daftar Pustaka
Abdul Wahab, Solichin. (2002). Analisis Kebijaksanaan dari
Formulasi ke
Implementasi
Kebijaksanaan
Negara,
Jakarta, PT. Bumi Aksara
Agustino, Leo. (2005). Politik dan Otonomi Daerah. Banten : Untirta Press.
Ali M, Takdir. (2013). Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia. Yogyakarta. The Phinisi Press.
Arikunto Suharsimi (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.
Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Djelantik, Sukawarsini. (2008). Diplomasi antara Teori dan Praktik.
Jakarta : Graha Ilmu.
Gaffur, Abdul at all. (2006).Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Jawahir Thontowi, Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa
Barat dan DIY ) JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 16 APRIL 2009: 149-168).
Kushandajani. (2011). Makna Otonomi Daerah Di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir. Semarang : FISIP UNDIP
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Mazmanian Daniel A. dan Paul A. Sabatier, 1983. Implementation and Public Policy. America, Foresman and Company.
Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung,
PT. Remaja Rosdakarya.
2001. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan
keempatbelas, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (anggota
IKAPI).
Obsatar Sinaga, Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
Administratur. Vol. 3 \ No. 3 \ Desember 2010