## STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Agus Hendrayady e-mail: agushendrayady05081973@gmail.com
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji

## Abstrak
Salah satu provinsi yang mengalami masalah di wilayah perbatasan adalah Provinsi Kepulauan  Riau.  Ini  karena  Provinsi  Kepulauan  Riau  memiliki  wilayah  perbatasan  yang sangat  luas,  masih  ada  kekurangan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  potensi  baik  oleh pemerintah maupun sektor swasta, penanganan perbatasan yang tidak maksimal dan sektoral, tingkat  pendidikan  dan  kesejahteraan  masih  rendah,  kurangnya  fasilitas  keamanan  dan infrastruktur  dan  pertahanan,  mengakibatkan  lemahnya  pengawasan  berbagai  pelanggaran batas  negara,  kurangnya  integrasi  program  dan  kegiatan  untuk  pengembangan  daerah perbatasan.

## Abstract
One of the provinces experiencing  problems in  the border region  is the Riau  Islands Province. This is because Riau Islands Province has a very wide border area, there is still a lack  of  management  of  natural  resources  and  potential  both  by  the  government  and  the private  sector,  the  handling  of  the  border  that  is  not  maximal  and  sectoral,  the  level  of education  and  welfare  is  still  low,  the  lack  of  security  facilities  and  infrastructure  and defense,  resulting  in  weak  supervision  of  various  violations  of  state  borders,  the  lack  of integration of programs and activities for the development of border areas.
Keywords : Strategy, Development, Border Areas.

## Pendahuluan
Tujuan  pembangunan  tidak  lain adalah  untuk  mensejahterakan  rakyat  atau menjadi  lebih  baik  dari  sebelumnya. Bukanlah  suatu  hal  yang  mudah  bagi bangsa  Indonesia  untuk  melaksanakan pembangunan  apalagi  dengan  kondisi Indonesia yang sangat beranekaragam. Oleh karena  itu,  untuk  membangun  Indonesia harus  disesuaikan  dengan  keadaan  wilayah dimana  pembangunan  itu  dilaksanakan. Mulai dari daerah perkotaan sampai daerah pedesaan, daerah pegunungan atau pedalaman  maupun  yang  tinggal  di  daerah pesisir,  sampai  pada  yang  tinggal  di perbatasan  darat  maupun  yang  tinggal  di perbatasan laut.
Provinsi  Kepulauan  Riau  yang merupakan  salah  satu  wilayah  perbatasan
juga  mengalami  beberapa  masalah  yang berkaitan dengan perbatasan, yaitu :
1. Perbatasan memiliki bentangan kawasan yang sangat luas.
2. Pengelolaan potensi sumber daya alam oleh  negara  maupun  swasta  masih kurang  terutama  potensi  sumber  daya yang ada di laut.
3. Perbatasan  belum  ditangani  secara maksimal dan masih bersifat sektoral.
4. Pendidikan dan kesejahteraan
masyarakat masih rendah jika dibandingkan  dengan  masyarakat  di negara tetangga seperti Singapura.
5. Sarana  dan  prasarana  pertahanan  dan keamanan  masih  minim,  dan  ini menyebabkan  lemahnya  pengawasan terhadap pelanggaran batas negara.
6. Program  dan  kegiatan  pengembangan kawasan perbatasan belum terpadu.
7. Upaya  promosi  potensi  pembangunan di pulau-pulau kecil yang minim.
8. Peralatan, frekuensi dan tenaga
keamanan di laut masih terbatas.
9. Pasokan listrik belum memadai.
Berdasarkan uraian pada latar belakang yang menunjukkan bahwa wilayah  perbatasan  merupakan  masalah yang  krusial  yang  harus  mendapatkan perhatian  baik  oleh  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah, tidak terkecuali wilaya  perbatasam  Provinsi  Kepulauan Riau.  Demi kemudahan  arah  dalam penelitian maka penulis membatasi masalahnya  yaitu Strategi  Pembangunan Wilayah  Perbatasan  Provinsi  Kepulauan Riau .
Untuk  mempermudah  penelitian,
maka  dipandang  perlu  untuk  penulis memberikan
rumusan masalahnya, sehingga  jelas arah dan tujuan pembahasan masalah penelitian tersebut. Adapun perumusan masalahnya adalah : Bagaimana
Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan
Wlayah Propinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut,  maka  yang  menjadi  tujuan penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui bagaimana  strategi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan wilayah perbatasan sehingga pembangunan  menjadi  merata  dan  dapat mensejahterakan masyarakat.
Tinjuan Pustaka Era  reformasi  yang  sedang  dilalui bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi  kendala  dalam  pembangunan. Adapun  masalah  pembangunan  menurut Listyaningsih  (2014  :  52  -  56),  adalah masalah  penduduk,  masalah  pengelolaan sumber  daya  alam,  masalah  pertumbuhan ekonomi  dan  pembiayaan  pembangunan, masalah perkembangan ekonomi dan pemerataan,  masalah  institusional  dan mentalitas birokrat, masalah ekologi internasional,  dan  masalah  sosial  budaya. Pendapat  senada  juga  dikatakan  oleh Budianta
(2016:1),
bahwa dalam
pelaksanaan  pembangunan  saat  ini  masih banyak  ditemukan  masalah  yang  belum dapat dipecahkan, yaitu masalah kemiskinan,  kesenjangan  kemajuan  antara wilayah di  Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI), kesenjangan  kemajuan  antara  kota-desa, masalah ketenagakerjaan, masalah lingkungan hidup, dan sebagainya. Wilayah  yang  perkembangannya cukup tertinggal pembangunannya dibandingkan  wilayah  lain  di  Indonesia adalah wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan identik dengan daerah perdesaan, daerah pinggiran, daerah tertinggal, atau daerah miskin yang cenderung  termaginalkan.  Dalam  Program Nawacita  Jokowi  –  JK  pada  agenda  ketiga berbunyi : Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat  daerah-daerah  dan  desa dalam kerangka Negara Kesatuan . Maknanya  adalah  bahwa  tugas  Negara melindungi  kepentingan  nasional  Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan..
Hadi (2017 : 3), menyatakan bahwa isu  strategis  wilayah  perbatasan  adalah pertumbuhan  ekonomi  yang  lamban  dan pelayanan  sosial  dasar  yang  minim, ketersediaan  energi  yang  minim  di  daerah perbatasan  negara,  terisolirnya  masyarakat karena  keterbatasan  infrastruktur  dasar, akses telekomunikasi yang minim, pengembangan  pusat  kegiatan  strategis nasional  yang  belum  efektif,  aktivitas illegal  masih  banyak  karena  pengamanan masih  minim,  dan  masih  mementingkan ego sektoral dalam mengelola perbatasan.

## Metode Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan  metode  riset  kepustakaan, yaitu  dengan  mempergunakan  data-data sekunder dari sumber-sumber yang dijadikan  objek  penelitian,  baik  buku-buku atau  literatur,  media  elektronik  (situs internet), media online,  yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini
dilakukan  dengan  menggunakan  studi kepustakaan .

## Temuan dan Analisis
1. Strategi
Kata  Strategi  berasal  dari  bahasa Yunani, Strategos ,  yang  berarti  komandan militer. Dengan arti seperti ini maka strategi sering  disamakan  dengan  taktik,  padahal keduanya  berbeda.  Strategi  lebih  bersifat dinamis  karena  merupakan  sebuah  proses sehingga mengikuti perubahan yang terjadi. Taktik lebih bersifat tetap karena dilakukan pada  suatu  waktu  saja.  Selain  itu  strategi memiliki  pilihan  alternatif  yang  lebih banyak daripada taktik. (Nilasari, 2014 : 2 - 3).
Pengertian  Strategi  menurut  Alfred Chandler (dalam Nilasari, 2014 : 3), adalah penetapan  sasaran  dan  tujuan  jangka panjang  suatu  perusahaan  atau  organisasi dan  alokasi  sumber  daya  untuk  mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Nawawi,  2005  :  147),  Strategi  diartikan sebagai  kiat,  cara  dan  taktik  utama  yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan  fungsi-fungsi  manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi.
2. Strategi Pembangunan
Strategi  pembangunan  adalah  suatu
cara  untuk  mencapai  visi  dan  misi  yang dirumuskan dalam  bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. ( http://sandyherdians.wordpress.com/2013/04/0 7/strategi-pembangunan/ . Sementara pendapat lain menyatakan
bahwa strategi pembangunan adalah suatu tindakan pemilihan atas  faktor-faktor yang dijadikan faktor  utama  (penentu)  pada  jalannya proses pertumbuhan.
( http://dewirzain.blogspot.com/2013/05/makala h-strategi-pembangunan.html .)
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi strategi pembangunan antara lain:
a. Kependudukan dan sosial budaya
b. Wilayah dan lingkungan
c. Sumber daya alam serta persebarannya
d. Kualitas sumber daya manusia terhadap penguasaan  ilmu  pengetahuaan  dan teknologi
e. Manajemen nasional
f. Kemungkinan
pengembangan.
( http://dewirzain.blogspot.com/2013/05/ma
kalah-strategi-pembangunan.html .) 3. Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik
Indonesia  memandang  bahwa  wilayah perbatasan  merupakan  beranda  terdepan negeri,  yang  tentunya  memiliki  nilai strategis  yang  tidak  kalah  dengan  daerah lainnya.  Indonesia  yang  merupakan  negara maritim tentunya memiliki sejumlah perbatasan  laut  dengan  negara  tetangga, disamping  juga  perbatasan  darat,  bahkan perbatasan udara. Setiap wilayah perbatasan tentunya  memiliki  persoalannya  masing- masing.  Kebanyakan  persoalan-persoalan tersebut menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan dan persoalan lainnya.
Mantan  Menteri  Dalam  Negeri Gamawan Fauzi, menyatakan bahwa, ―Kebutuhan  dasar  untuk  mereka  yang tinggal di perbatasan harus dipenuhi seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Kalau kebutuhan hidup mereka  itu  tidak  terpenuhi,  maka  mereka akan pergi ke negara tetangga‖. (Poskotanews.com/2014/02/26/mendagri- minta-bnpp-prioritaskan-penanganan- perbatasan/.)  Jika  wilayah  perbatasan  terus tertinggal  dan  terabaikan  akan  muncul masalah  yang  semakin  rumit  di  kemudian hari.
Wilayah  perbatasan  tidak  seimbang dengan wilayah di negara tetangga. Contoh wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan darat  dengan  negara  tetangga,  Kalbar dengan Malaysia, Kaltara dengan Malaysia, Papua  dengan  Papua  Nugini,  serta  wilayah Indonesia  yang  berbatasan  laut  dengan negara  tetangga,  Kepulauan  Riau  dengan Singapura,  Malaysia,  Vietnam,  Kamboja, dan Thailand. Kesenjangan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga  terletak  pada  masalah  ekonomi,
pendidikan,  kesehatan,  sosial  keamanan, bahkan infrastruktur.
Siti  Zuhro  pengamat  Politik  dari LIPI  mengatakan  bahwa  :  ―Persoalan perbatasan selama ini bukan hanya tantangan  tapi  sudah  menjadi  ancaman karena  ada  keinginan  mereka  untuk bergabung  dengan  negara  tetangganya,  dan itu  bukan  isu  baru  tapi  sudah  lama‖. (Poskotanews.com/2015/08/22/tangani- perbatasan-jangan-hanya-wacana/).
Pendapat  Siti  Zuhro  ini  juga  bisa  dilihat dari  pernyataan  Julius,  tokoh  masyarakat Simantipal,  Lumbis  Ogong,  Nunukan,
Kalimantan Utara, ―Kalau tidak
diperhatikan,  kami  akan  angkat  kaki  ke Malaysia‖,  pernyataan  ini  disampaikannya dihadapan  ratusan  penduduk  di  Balai  Desa Simantipal,  pada  hari  Rabu,  3  Agustus 2016.  Ancaman  ini  disampaikan  Julius dengan  asumsi  jika  pemerintah  Indonesia tidak  (juga)  memperhatikan  penduduk  di wilayah perbatasan tersebut. (http://nasional.tempo.co/read/792966/tak- diperhatikan-warga-perbatasan-ancam-jadi- wn-malaysia).
Di  bidang  sosial  keamanan  masih sering terjadi illegal logging atau penyelundupan  kayu,  pertambangan  liar  , dan  ini  harus  diwaspadai.  Apalagi  untuk wilayah  Kepulauan  Riau  masih  sering terjadi Illegal  Fishing,  Human  Trafficking , penyelundupan    Narkoba,  penyelundupan barang-barang ilegal seperti barang kebutuhan pokok, barang elektronik, pakaian  bekas.  Untuk  infrastruktur  di wilayah  perbatasan  pernah  dialami  sendiri oleh  mantan  Menteri  Dalam  Negeri Gamawan Fauzi pada saat masuk perbatasan  Indonesia  di  Entikong  melalui Kuching Malaysia Timur, Beliau menyatakan  bahwa ―Infrastruktur  di perbatasan  di  negara  tetangga  memang bagus
sekali‖.
(Poskotanews.com/2014/02/26/  mendagri- minta-bnpp-prioritaskan-penanganan- perbatasan/.).
Masyarakat  diwilayah  perbatasan lebih  mudah  mengakses  pendidikan  dan kesehatan  ke  negara  tetangga.  Masyarakat
yang  tinggal  di  wilayah  perbatasan  saat akan berobat lebih memilih pergi ke negara tetangga. Karena mungkin fasilitas medisnya lebih bagus, dibandingkan dengan  yang  ada  didaerahnya.  Contoh masyarakat Kalbar yang terkadang memilih berobat  di  Kuching  Malaysia  Timur, masyarakat  Batam  dan  Tanjungpinang (Kepulauan  Riau)  yang  memilih  berobat  di Singapura dan Malaysia. Bahkan
masyarakat  Simantipal,  Lumbis  Ogong, Nunukan,  Kalimantan  Utara,  menyatakan bahwa  ketika  sakit,  mereka  berobat  di Malaysia  tanpa  biaya,  bahkan  pemerintah Malaysia  memberikan  fasilitas  jauh  lebih baik  dibanding  Indonesia.  Bukan  hanya fasilitas  kesehatan,  salah  satu  masyarakat Simantipal  yang  mengaku  memiliki  KTP Malaysia  juga  menyatakan  bahwa  ia mendapat  tunjangan  pendidikan  bagi  2 (dua)  orang  anaknya  yang  bersekolah sebesar  Rp.  1,5  juta  setiap  bulan,  sehingga ia bisa menerima Rp. 3 juta. ( http://nasional.tempo.co/read/ 792966/tak- diperhatikan-warga-perbatasan-ancam-jadi- wn-malaysia). 4. Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Demi mengatasi segala
permasalahan yang ada di wilayah perbatasan  seluruh  Indonesia  termasuk wilayah  perbatasan  Provinsi  Kepulauan Riau,  maka  pemerintah  Indonesia  telah merancang  RPJMN  yang  akan  menjadi acuan  bagi  pemerintah  kabupaten  dan  kota untuk  membuat  RPJMD  mulai  dari  tahun 2010-2015 dan dilanjutkan dengan RPJMD 2016-2021.  RPJMD  2010-2015  Provinsi Kepulauan  Riau  memuat  isu  –  isu  strategis daerah  yang  terkait  dengan  wilayah perbatasan, yaitu :
1. Adanya ketimpangan pembangunan antar  wilayah  yang  tinggi,  baik  antar kawasan (khususnya Batam dan wilayah lainnya), ibukota dan satelitnya,  serta  pusat  dan hinterland - nya.
2. Optimalisasi penanganan wilayah
perbatasan,  pulau-pulau  terdepan  dan pulau-pulau  kecil  di  wilayah  Provinsi
Kepulauan Riau sebagai pusat
pertumbuhan  serta  pertahanan  dan keamanan.
Sedangkan  didalam  RPJMD  2016- 2021  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah memuat  isu  –  isu  strategis  daerah  yang terkait  dengan  wilayah  perbatasan  sebagai berikut :
1. Kesenjangan antar daerah cukup tinggi.
2. Pengembangan wilayah perbatasan belum optimal.
3. Pengembangan kemaritiman dan pariwisata.
4. Konektivitas  antar  pulau  dan  antar kabupaten/kota.
Keterkaitan  antara  misi  dari  RPJMD dengan isu-isu strategis ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kesenjangan  antar  daerah  cukup  tinggi dijabarkan  dalam  misi  kedua  (2)  yaitu meningkatkan  daya  saing  ekonomi melalui  pengembangan  infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota,  misi  keempat  (4)  yaitu meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat,  penanganan  kemiskinan dan  penyandang  masalah  kesejahteraan sosial  (PMKS),  misi  kelima  (5)  yaitu meneruskan  pengembangan  ekonomi berbasis  maritim,  pariwisata,  pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan  ekonomi  dan  mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan  ketahanan  pangan,  serta misi  kedelapan  (8)  yaitu  meningkatkan daya  dukung,  kualitas  dan  kelestarian lingkungan hidup.
2. Pengembangan wilayah perbatasan
belum  optimal  dijabarkan  dalam  misi kelima (5) yaitu meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim,  pariwisata,  pertanian  untuk mendukung  percepatan  pertumbuhan ekonomi  dan  mengurangi  kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.
3. Pengembangan kemaritiman dan pariwisata dijabarkan dalam misi
kelima (5) yaitu meneruskan pengembangan ekonomi berbasis
maritim,  pariwisata,  pertanian  untuk mendukung  percepatan  pertumbuhan ekonomi  dan  mengurangi  kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan  pangan,  misi  ketujuh  (7) yaitu meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan  baku  lokal,  dan  misi  kedelapan (8)  yaitu  meningkatkan  daya  dukung, kualitas  dan  kelestarian  lingkungan hidup.
4. Konektivitas  antar  pulau  dan  antar kabupaten/kota  dijabarkan  dalam  misi pertama  (1)  yaitu  mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis,  demokratis,  berkeadilan,  tertib, rukun  dan  aman  di  bawah  payung budaya Melayu.
Keterkaitan antara RPJMD 2016-2021 yang  berfokus  dengan  wilayah  perbatasan dengan  isu  strategis  daerah  yang  berkaitan dengan  wilayah  perbatasan  tersebut  juga tergambarkan  secara  jelas  didalam  tujuan dan  sasaran  yang  akan  dicapai  oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai  dengan  tahun  2021,  yaitu  sebagai berikut :
1. Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan, dan nasionalisme di masyarakat,  dengan  sasaran  : terciptanya  lingkungan  yang  aman, tenteram,  tertib  dan  kondusif  serta meningkatnya jiwa nasionalisme masyarakat.
2. Meningkatkan
ketersediaan infrastruktur  dan  keterhubungan  antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata, dengan sasaran :
a. Terhubungnya antar pulau dan antar kabupaten/kota di wilayah provinsi.
b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan provinsi.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana  pengairan  untuk  mendukung produktivitas  pertanian,  dengan  sasaran
:  meningkatnya  fungsi  sarana prasarana pengairan (irigasi).
4. Meningkatkan  penyediaan  prasarana dan sarana dasar  masyarakat agar dapat hidup secara layak, dengan sasaran :
a. Meningkatnya  kapasitas  dan  fungsi sanitasi dan air bersih/minum.
b. Meningkatnya  kualitas  lingkungan pemukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan.
c. Meningkatnya rasio elektrifikasi.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan
berkualitas, dengan sasaran :
a. Meningkatnya  status  kesehatan  dan gizi  ibu  dan  anak,  pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
b. Meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan rujukan.
6. Menurunkan  angka  kemiskinan  baik  di wilayah  perdesaan  maupunperkotaan, dengan sasaran : Menurunnya
persentase penduduk miskin. 7. Meningkatkan  keberdayaan  masyarakat perdesaan, dengan sasaran : Meningkatnya  keberdayaan  ekonomi masyarakat dan kelembagaan masyarakat perdesaan.
8. Meningkatkan produksi perikanan, budidaya  perikanan  tangkap,  dan  hasil olahan  perikanan,  dengan  sasaran  : Meningkatnya  produksi  perikanan  dan hasil olahan perikanan.
9. Meningkatkan  kunjungan  wisata  baik nusantara maupun  mancanegara dengan sasaran : Meningkatnya jumlah kunjungan  wisatawan  nusantara  dan mancanegara.
10. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat  secara  merata  di  seluruh kabupaten/kota dengan sasaran :
Meningkatnya  ketersediaan,  distribusi dan konsumsi pangan yang be ragam, bergizi, berimbang dan aman serta  terjangkau  bagi  masyarakat  di seluruh wilayah.
11. Meningkatkan keterpaduan
pembangunan wilayah perbatasan
dengan sasaran : Meningkatnya pembangunan wilayah perbatasan.
12. Meningkatkan  ekspor  dan  produktivitas industri  berbahan  baku  lokal,  dengan sasaran :
a. Meningkatnya  kuantitas  dan  omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal. b. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana dan prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan. 13. Menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan sasaran :
a. Lestarinya  sumber  daya  kelautan dan perikanan.
b. Menurunnya kasus Illegal, Unreported  and  Unregulated  (IUU) Fishing . (Pemprov Kepri, 2016 :v-9 – v-11). Berkaitan  dengan  masalah  wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau didalam program RPJMD memasukkan  program  mengenai  masalah perbatasan ini, yaitu : 1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
2. Program  Pengembangan  Pesisir,  Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Program  Pengembangan,  Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terdepan.
4. Program  Peningkatan  Kesadaran  dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut. (Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Riau). Adapun rencana induk pengembangan wilayah  perbatasan  di  Provinsi  Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :
1. Memacu  peningkatan  kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat perbatasan yang sinergis dengan perekonomian wilayah  negara tetangga dan wilayah lainnya.
2. Meningkatkan efektivitas pembangunan wilayah perbatasan melalui pemberdayaan lembaga ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan.
3. Mengembangkan  SDM  sebagai  modal penggerak pembangunan wilayah perbatasan.
4. Membuka  isolasi  dan  keterbelakangan wilayah  perbatasan  (fisik  maupun informasi), dengan membangun
infrastruktur yang memadai.
5. Mengelola  sumberdaya  kelautan  untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan  antar  pemerintah  dan pemerintah daerah maupun antar pelaku  usaha.  (Sumber  :  Bappeda Provinsi Kepulauan Riau).
Sementara  itu,  strategi  yang  dapat digunakan  untuk  pengembangan  wilayah perbatasan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau adalah sebagai berikut :
1. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan.
2. Membangun dengan pendekatan kesejahteraan.
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Meningkatkan  perlindungan  sumber daya alam
5. Meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia (SDM)
6. Meningkatkan kerjasama pembangunan. (Bappeda Provinsi Kepulauan Riau).
Pembangunan wilayah perbatasan pada  dasarnya  dilakukan  dengan  2  (dua) pendekatan,  yaitu  pendekatan  keamanan ( security) ,  dan  pendekatan  kesejahteraan ( prosperity) , atau ada juga yang menyebutnya  dengan  istilah  pendekatan tembok dan mangkok. Pendekatan keamanan  ( security) pada  dasarnya  untuk memelihara batas wilayah kedaulatan NKRI dan  pertahanan  keamanan  negara.  Bukan membatasi  masyarakat  untuk  melakukan aktivitas  di  pulau  terdepan.  Sedangkan pendekatan kesejahteraan ( prosperity) bertujuan  untuk  terciptanya  kemakmuran dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  di perbatasan  yang  berkelanjutan.  Dengan melindungi masyarakat untuk memanfaatkan  potensi  ekonomi  di  pulau terdepan.
Tahun 2011, Provinsi Kepulauan Riau memperoleh  dana  dari  pemerintah  pusat senilai  Rp.  100  miliar  untuk  pembangunan daerah  perbatasan.  Sementara  pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri mengalokasikan  dana  sebesar  Rp.  232 miliar melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di tahun 2011, dana tidak digunakan  untuk  hal  tertentu  saja,  tetapi juga  untuk  kebutuhan  yang  lain,  seperti jalan, listrik dan sumber air bersih di pulau- pulau  yang  kesulitan  mendapatkannya. Untuk anggaran yang dialokasikan pemerintah  provinsi  akan  dialokasikan dengan  sasaran  mengentaskan  warga  dari kemiskinan dan memberdayakan masyarakat  pulau-pulau  terluar,  seperti program  rehabilitasi  rumah  tidak  layak huni, pengembangan budidaya rumput laut, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan sarana infrastruktur pendukung ekonomi  kerakyatan.    Dengan  konsep  ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pembangunan  antara  daerah  perkotaan dengan pulau-pulau. Sektor kelautan menjadi prioritas karena Provinsi
Kepulauan Riau berada di perbatasan.
Program  ini  bersifat  permanen  serta harus  dilaksanakan  di  19  pulau  terdepan  di Provinsi  Kepulauan  Riau, artinya  bahwa di wilayah  perbatasan  Provinsi  Kepulauan Riau,  khususnya  di  pulau-pulau  terdepan harus  memiliki  aktivitas  ekonomi  dan sosial.  Pemerintah  pusat  menganggarkan dana  sebesar  Rp.  1,618  Triliun  pada  tahun 2017 untuk membangun wilayah perbatasan di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Komitmen pemerintah  ini  diawali  dengan  adanya pencanangan program Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan
Perbatasan  (Gerbangdutas)  di  Kabupaten Natuna.  Adapun  tujuannya  adalah  untuk mensosialisasikan  kebijakan  dan  program kegiatan  pembangunan  wilayah  perbatasan negara.  Termasuk  juga  dalam  rangka peninjauan  lapangan  atas  masalah  dan kendala pembangunan daerah, untuk mencari solusinya.
( http://www.viva.co.id/berita/bisnis/892215- proyek-perba tasan-di-kepulauan-riau-
berbiaya-rp1,61-triliun).  Dana  sebesar  ini dapat  digunakan  dalam  berbagai  dimensi pembangunan, salah satunya adalah dimensi  pemerataan  dan  antar  wilayah, dimana  pembangunan  wilayah  perbatasan di Kepulauan Riau diarahkan pada pembangunan  untuk  mendukung  wilayah perbatasan  seperti  percepatan  rehabilitasi rumah layak huni, pasar, sekolah,
puskesmas, Program
Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK), upaya  penyelesaian  batas  negara  serta peningkatan  elektrifitas  terutama  di  pulau- pulau  kecil  dan  daerah  terpencil  melalui Pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya  (PLTS),  Pembangkit  Listrik  Tenaga
Mikro Hidro (PLTMH) serta Pengembangan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Listrik dan pembangunan pelabuhan/dermaga
di wilayah  perbatasan.  Selain  itu,  Provinsi Kepulauan  Riau  merupakan  wilayah  yang strategis  yang  perlu  didukung  dalam  hal konektivitas. Prioritas dalam hal konektivitas  ditujukan  untuk  mendukung Pusat  Kegiatan  Nasional  (PKN),  Pusat Kegiatan  Wilayah  (PKW)  serta  Pusat Kegiatan  Strategis  Nasional  (PKSN)  dan KPBPB  Batam  yang  ada  di  wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dalam hal konektivitas laut, beberapa pembangunan pelabuhan dan kapal penyeberangan  juga  menjadi  prioritas  yang ditujukan  untuk  meningkatkan  konektivitas untuk mengurangi
kesenjangan intrawilayah  dan  antarwilayah.  Tahun depan diharapkan bisa rampung pembangunan  beberapa  aspek  lainnya, misalnya  aspek  sosial  dan  ekonomi. ( http://www.viva.co.id/ berita/bisnis/892215- proyek-perbatasan-di-kepulauan-riau- berbiaya-rp1,61-triliun).
Kota  Batam  juga  termasuk  wilayah yang  berbatasan  langsung  dengan  negara tetangga  Malaysia  dan  Singapura.  Harapan yang ditaruh pada Batam adalah agar Batam menjadi daerah industri, pariwisata, perkapalan, dan jasa. Apalagi Batam berada pada  jalur  pelayaran  Internasional,  Selat Malaka  dan  Selat  Singapura.  Dengan
demikian Batam dapat dimanfaatkan lokasinya  yang  berbatasan  dengan  negara asing  tersebut  dengan  menjadi  andalan pembangunan  dan  perekonomian  nasional pada  umumnya  dan  Kepulauan  Riau khususnya. Sehingga memang sudah seharusnya  Batam  menjadi  lebih  maju, bukan justru tertinggal daripada daerah lain.
Kota  Batam  dirancang  menjadi  kota industri,  pariwisata,  perkapalan,  dan  jasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko : ―Pengelolaan potensi maritim harus menjadi  prioritas  dan  perlu  kerja  ekstra, khususnya  di  wilayah  perbatasan  NKRI yang  berbatasan  langsung  dengan  negara tetangga  Malaysia  dan  Singapura,  yakni Kota Batam‖. ( http://antarakepri. com/berita/24757/batam-manfaatkan-
perbatasan-sebagai-kelebihan ).  Lebih  lanjut Triyono Budi Sasongko menyatakan bahwa :  ―Dipandang  perlu  terobosan  dalam pengelolaan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga terwujudnya  3  (tiga)  domain  utama,  yaitu penegasan  batas wilayah  negara, keamanan batas  wilayah  negara  dan  pembangunan daerah  batas  wilayah  negara,  kokohnya NKRI  dan  harkat  martabat  negara‖. ( http://antarakepri.com/ berita/24757/batam- manfaatkan-perbatasan-sebagai-kelebihan ).
Bentuk-bentuk lain dari pembangunan di  wilayah  perbatasan  baik  yang  dilakukan oleh  pemerintah  pusat  maupun  oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain  program  Tol  Laut,  hal  ini  dilakukan karena  Kepulauan Riau wilayahnya  banyak laut. Kebijakan lain yang dibuat pada masa pemerintahan  Jokowi – JK adalah terbitnya PP  105  yang  memudahkan  masuknya kapal-kapal yard asing ke Indonesia, hal ini disampaikan oleh  Kadis  Kominfo Pemprov Kepri  Guntur  Sakti.  Lebih  lanjut  beliau mengatakan : ―Saat ini ada 4000 yard yang parkir  di  Singapura,  itu  adalah  pasar  besar di  depan  mata  kita.  Selama  ini,  mereka masih  bermain  di  Filipina  dan  daerah  lain. Padahal  kita  punya  destinasi  yang  jauh lebih  luas  dan  indah,  kita  juga  punya  jalur equator  di  Lingga.  Disamping  kebijakan
bebas  visa  masuk  ke  Indonesia,  dimana dengan  kebijakan  bebas  visa  masuk  ini Kepri  mendapat  rezeki  nomplok  karena memiliki  17  pelabuhan  fery  internasional.‖ ( https://m.batamtoday.com/ berita99783- Pembangunan-di-Perbatasan-Kepri-Masih- Hadapi-Berbagai-Kendala. html ).
Di  bidang  infrastruktur,  dalam  hal  ini infrastruktur  kelistrikan  PT.  PLN  Wilayah Riau  dan  Kepulauan  Riau  menghadapi kendala,  terutama  untuk  wilayah-wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dikarenakan  kondisi  geografis  Kepulauan Riau  yang  mayoritas  adalah  laut,  faktor cuaca  dan  iklim  yang  tidak  menentu  dan tidak ada fasilitas bongkar muat pelabuhan. Saat  ini  wilayah-wilayah  di  Provinsi Kepulauan  Riau  yang  telah  teraliri  listrik baru  77,34%  dengan  target  di  tahun  2019 telah teraliri 100%.

## Penutup
Berdasarkan  hasil pembahasan pada penelitian ini, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut :
a. Pembangunan wilayah perbatasan bukan  hanya  upaya  pemerintah  pusat tetapi  juga  merupakan  tanggungjawab pemerintah  daerah  sehingga  dapat mewujudkan kesejahteraan
bagi masyarakat.
b. Pembangunan wilayah perbatasan memerlukan  koordinasi  dan  kerjasama pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)  dan  Badan  Daerah  Pengelola Perbatasan  (BDPP),  sehingga  wilayah dapat  terjaga  dan  terkelola  dan  dapat dibanggakan  sebagai  beranda  terdepan NKRI.
c. Strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau untuk pembangunan wilayah perbatasan  adalah  dengan  menjadikan kawasan  perbatasan  sebagai  beranda terdepan, membangun dengan pendekatan kesejahteraan, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan perlindungan sumber daya alam, meningkatkan  kualitas  sumber  daya
manusia (SDM), meningkatkan kerjasama pembangunan.
Adapun  saran  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan  harus  mencakup  semua wilayah  baik  darat  maupun  laut,  dari pegunungan  sampai  perbatasan,  dari pedalaman sampai dengan pesisir.
2. Untuk  membangun  wilayah  perbatasan sangat  dibutuhkan  kerjasama  yang bukan  hanya  semangat  ―sesaat‖  tetapi harus  dituntaskan  hingga  masyarakat tidak lagi merasakan adanya diskriminasi  terhadap  pembangunan yang  bersifat  ―Jawa Centrist”, tetapi bersifat ―Indonesia Centrist” . Segala  bentuk  rogram  pembangunan terutama  untuk  wilayah  perbatasan  harus terus  dilakukan  dan  disertai  dengan anggaran yang memadai

## Daftar Pusataka
Budianta,  Aziz,  2016, Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan  Pembangunan  Wilayah di Indonesia, http://www.academia.edu/ 5356056/Pertahanan. Didownload pada  hari  Sabtu,  28  Oktober  2017, pukul 11.30 Wib.
http://dewirzain.blogspot.com/2013/05/makalah- strategi-pembangunan.html .
Didownload  pada  hari  Senin,  08 Oktober 2018, pukul 15.25 Wib. http://nasional.tempo.co/read/792966/tak- diperhatikan-warga-perbatasan-ancam- jadi-wn-malaysia .  Didownload  pada hari  Minggu,  29  Oktober  2017, pukul 17.40 Wib.
https://harryhidayat.wordpress.com/2013/04/21/st rategi-pembangunan/ . Didownload pada  hari  Senin,  08  Oktober  2018, pukul 15.30 Wib.
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/892215-
proyek-perbatasan-di-kepulauan-riau- berbiaya-rp1,61-triliun . Didownload pada hari Minggu, 29 Oktober 2017, pukul 18.08 Wib.
http://antarakepri. com/berita/24757/batam- manfaatkan-perbatasan-sebagai-kelebih- an. Didownload  pada  hari  Minggu, 29 Oktober 2017, pukul 22.42 Wib.
https://m.batamtoday.com/berita99783- Pembangunan-di-Perbatasan-Kepri- Masih-Hadapi-Berbagai-Kendala.html . Didownload  pada  hari  Minggu,  29 Oktober 2017, pukul 18.03 Wib. Listyaningsih, 2014, Administrasi Pembangunan : Pendekatan Konsep dan  Implementasi ,  Graha  Ilmu,
Yogyakarta,
Nawawi, Hadari, 2005, Manajemen Strategik  :  Organisasi  Non  Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi  di  Bidang  Pendidikan , Gadjah  Mada  University  Press,
Yogyakarta.
Nilasari, Senja,  2014, Manajemen Strategi itu  Gampang  :  Untuk  Pemula  & Orang Awam , Dunia Cerdas,
Jakarta.
Poskotanews.com/2014/02/26/mendagri- minta-bnpp-prioritaskan- penanganan-perbatasan/. Didownload  pada  hari  Sabtu,  28 Oktober 2017, pukul 11.44 Wib.
Poskotanews.com/2015/08/22/tangani- perbatasan-jangan-hanya-wacana/. Didownload  pada  hari  Sabtu,  28 Oktober 2017, pukul 11.12 Wib.