Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No. 1 (2021): 106-130
Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat) *

## Maretta Trimirza*; Ramlan; Rahayu Repindowaty Harahap
Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: marettatrimirza@gmail.com
Submission :   4 November 2020 Revision :   5 November 2020 Publication :   18 Maret 2021

## Abstract
Coral reefs and all the life contained in them are one of the most valuable natural assets. Various damages done by humans have caused damage to  the  ecosystem  that  marine  resources  are  reduced.  The  case  of  the collision by the cruise ship M.V. Caledonian Sky in Raja Ampat is causing damage to coral reefs, it needs protection and responsibility. This study aims  to:  First,  identify  and  analyze  how  the  protection  of  the  marine environment  against  coral  reefs  is  caused  by  the  M.V.  Cruise  Ship. Caledonian Sky based on international law and national law. Second, knowing  and  analyzing  how  the  M.V.  Caledonian  Sky  for  damage  to coral  reefs  based  on  UNCLOS  1982  and  national  laws.  The  research method  used is normative  juridical  research,  by  examining document studies  using  a  variety  of  secondary  data  or  library  materials.  The results  of  this  study  are  First,  protection  of  the  marine  environment against damage to coral  reefs by the M.V. cruise ship. Caledonian Sky according to international law in accordance with UNCLOS 1982 article 194 paragraphs (1) and (2) concerning measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment. According to national laws protecting the marine environment against damage to coral reefs by the cruise  ship  M.V.  Caledonian  Sky  is  regulated  in  laws  concerning  the protection of the marine environment and applies in Indonesia. Second, Cruise  Ship  Legal  Liability  M.V.  Caledonian  Sky  for  Damage  to  Coral Reefs  according  to  international  law  is  regulated  in  UNCLOS  1982
Article  193  concerning the  sovereign  rights of  the  State  to  exploit  its natural  resources  and  Article  235  concerning  responsibility  and compensation obligations. According to national law, it is stipulated in laws  concerning  accountability  and  applies  in  Indonesia.  Third,  the London-based  Noble  Calidonia  Company  has  acknowledged responsibility for this case. To prevent the occurrence by Caledonian Sky cruises, Indonesia must establish signs for certain areas to be used as shipping activities. Second, in upholding national law and international law in the supervision of marine waters in Indonesia, the government of the Republic of Indonesia must affirm and apply existing laws correctly and clearly in order to become a deterrent effect for ship operators and ship  captains  to  prevent  this  kind  of  happening  again  in  Indonesian marine. Third, in resolving cases of damage to coral reefs, Law Number 32  of  2009  concerning  Environmental  Protection  and  Management, Article 87 paragraphs (1) and (2) can be used.
Keywords:  Coral  Reefs;  Marine  Environmental  Protection; UNCLOS 1982

## Abstrak
Terumbu  karang  dan  segala  kehidupan  yang  terdapat  didalamnya merupakan salah satu  kekayaan  alam yang  bernilai tinggi. Berbagai kerusakan  yang  dilakukan  manusia  menyebabkan  kerusakan ekosistem  sehigga  sumber  daya  laut  berkurang.  Kasus  penabrakan yang  dilakukan  kapal  pesiar  M.V.  Caledonian  Sky  di  Raja  Ampat membuat  kerusakan  terumbu  karang  sehingga  perlunya perlindungan  dan  pertanggujawaban.  Penelitian  ini  bertujuan  yaitu Pertama,  mengetahui  dan  menganalisa  bagaimana  perlindungan lingkungan  laut  terhadap  terumbu  karang  atas  kerusakan  yang dilakukan  Kapal  Persiar  M.V.  Caledonian  Sky  berdasarkan  hukum internasional  dan  hukum  nasional.  Kedua,  mengetahui  dan menganalisa  bagaimana  pertanggungjawaban  hukum  kapal  persiar M.V.  Caledonian  Sky  atas  kerusakan  terumbu  karang  berdasarkan UNCLOS  1982  dan  hukum  nasional.  Maka  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  mengkaji  studi dokumen  yang  menggunakan  berbagai  data  sekunder  atau  bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah Pertama, Perlindungan lingkungan laut terhadap kerusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar M.V.  Caledonian  Sky  menurut  hukum  internasional  sesuai  dengan UNCLOS 1982 pasal 194 ayat (1) dan (2) mengenai tindakan-tindakan untuk  mencegah,  mengurangi,  dan  mengendalikan  pencemaran lingkungan laut. Menurut  hukum  nasional  perlindungan  lingkungan laut terhadap kerusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar M.V.  Caledonian  Sky  diatur  dalam  perundang-undangan  yang
mengenai  perlindungan  lingkungan  laut  serta  berlaku  di  Indonesia. Kedua, Pertanggungjawaban Hukum Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky atas  Kerusakan  Terumbu  Karang  menurut  hukum  internasional diatur  dalam  UNCLOS  1982  Pasal  193  mengenai  Hak  kedaulatan Negara untuk mengeksploitasikan kekayaan alamnya dan Pasal 235 mengenai tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi. Menurut hukum nasional  diatur  dalam  perundang-undangan  yang  mengenai pertanggungjawaban serta berlaku di Indonesia. Ketiga, Perusahaan Noble Calidonia yang berbasis di London telah mengakui bertanggung jawab atas kasus ini. Diharapkan pertama, Untuk mencegah terjadinya kejadian  seperti  yang  dialami  oleh  kapal  pesiar  Caledonian  sky, Indonesia  harus  menetapkan  tanda  bagi  kawasan-kawasan  tertentu untuk  digunakan  sebagai  kegiatan  pelayaran.  Kedua,  Dalam menegakkan  hukum  nasional  dan  hukum  internasional  dalam pengawasan  perairan  laut  di  Indonesia,  pemerintah  Republik Indonesia  harus  menegaskan  dan  mengaplikasikan  undang-undang yang telah ada secara benar dan jelas agar menjadi efek jera bagi pihak operator kapal dan kapten kapal agar mencegah hal seperti ini terjadi lagi  di  perairan  laut  Indonesia.  Ketiga,  Dalam  penyelesaian  kasus kerusakan terumbu karang ini dapat digunakannya Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 87 ayat (1) dan (2).
Kata  Kunci:  Perlindungan  Lingkungan  Laut;  Terumbu  Karang; UNCLOS 1982

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  maritim  memanfaatkan  fungsi  laut secara maksimal. Fungsi laut dapat dibagi atas sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai  sarana  untuk  penaklukan,  sebagai  tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, sebagai alat pemisah dan pemersatu bangsa. 1 Laut dapat digunakan oleh manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya,  jalur  lintas  pelayaran,  kepentingan pertahanan dan keamanan, dan kepentingan lainnya.
1 Didik  Mohamad  Sodik,  Hukum  Laut  Internasional  dan Pengaturannya  di  Indonesia,  PT  Refika  Aditama,  Bandung,  2014, hal. 1.
Wilayah  laut  cenderung  lebih  besar  dibumi  jika dibandingkan  dengan  wilayah  daratan  terlihat  dalam  kondisi geografis  bumi  wilayah      lautan  menduduki  ¾      atau  sekitar 70%   dari   total wilayah   permukaan bumi. Mengenai   Wilayah laut sudah diatur oleh United  Nations  On  The  Law  Of  The Sea 1982,  Maka  dalam  hal  wilayah    laut  terdiri  dari  perairan pedalaman,  laut teritorial,  perairan  negara  kepulauan,  zona tambahan,    zona  ekonomi eksklusif,   landasan  kontinen,   laut bebas,  Kawasan dasar laut teritorial. 2
Terumbu  Karang  menjadi  pondasi  atau  dasar    bagi komunitas  kehidupan  laut  yang  dinamis  dan  amat  beragam. Sedangkan  karang  merupakan  sebagian  makhluk  pembentuk terumbu,  selebihnya  adalah  organisme  yang  lain.  Ekosistem terumbu karang mempunyai manfaat yang bermacam-macam, yaitu  sebagai  digunakan  sebagai  bahan  obat-obatan, dimanfaatkan sebagai objek wisata bahari dan sebagai penahan gelombang untuk melindungi pantai dari bahaya abrasi.
John  Nevill,  sebagaimana  dikutip  oleh  Emmy  Latifah, menyatakan terdapat lima hal yang mengancam kehidupan dan keberlangsungan ekosistem perairan, yaitu: 3
1. climate change as a result of rising carbon dioxide level  at  atmosphere,  as  well  as  impacts  from damage to the ozone layer;
2. overfishing with attendant bycatch problems, both from industrial fishing, recreational fishing, illegal, unregulated,  and  unreported  fishing  (IUU),  and ghost fishing;
2 Ririn Ardila dan Akbar Kurnia P, “Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia  (Studi  Kasus  Klaim  Cina  Atas  Laut  Natuna Utara)” Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 01 No. 03,
2020, hal. 359.
3 Emmy Latifah dan Moch Najib Imanullah, “Applying Precautionary Principle in Fisheries Management”, Jambe Law Journal, Vol. 01 No.
01, 2018, hal. 13-14.
3. habitat  damage,  including  destruction  of  coral reefs,  mangroves,  natural  freshwater  flows  (and passage),  coastal  foreshores,  coastal  wetlands, which  largely  caused  by  fishing  gear  (bottom trawling);
4. pollution:  including  nutrients,  sediments,  plastic litter, noise, hazardous and radioactive substances; discarded  fishing  gear,  microbial  pollution,  and trace  chemicals  such  as  carcinogens,  endocrine- disruptors, and info-disruptors; dan
5. ecosystem alterations caused by the introduction of alien  organisms,  especially  those  transported  by vessel ballast water and hull fouling.
Kerusakan  (degradasi)  ekosistem  terumbu  karang  di Indonesia  disebabkan  oleh  enam  faktor  utama,  yaitu: penambangan  karang  (coral mining)  untuk  keperluan  bahan bangunan,  pembuatan  jalan,  dan  bahan  hiasan,  penggunaan bahan   peledak   bom,   bahan beracun,   dan   teknik- teknik  destruktif  lainnya  dalam  aktivitas  penangkapan  ikan di   kawasan   terumbu   karang,  kegiatan wisata bahari yang  kurang  memperhatikan  kelestarian  sumber  daya alam laut,  pencemaran,  baik  yang  berasal  dari  kegiatan-kegiatan ekonomi  pembangunan  di  darat  maupun di  laut,  sedimentasi akibat pengelolaan  lahan  atas  (upland areas)  yang  tidak  atau kurang  mengindahkan  kaidah-kaidah  ekologis  (pelestarian lingkungan),  konservasi  kawasan  terumbu  karang  menjadi kawasan pemukiman, bisnis, industri dan
lainnya
melalui kegiatan  reklamasi, seperti  yang terjadi  di  manado, lampung dan pantai carita, dan sebab-sebab alamiah, termasuk pemanasan global yang
telah mengakibatkan “coral   bleaching" dan  ledakan  populasi  binatang  bulu  seribu
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
(acanthaster planci). 4 Garis  besar  kerusakan  ekosistem terumbu  karang  di  laut  Indonesia  ada  beberapa  hal  yang dilakukan nelayan atau hal-hal karena alam atau iklim global. Berdasarkan    hasil    penelitian    Pusat    Penelitian  Oseanografi Lembaga  Kondisi    kesehatan  laut  menurun  diakibatkan  oleh perubahan  iklim  di  dunia.  Peningkatan    iklim    akan meningkatkan    keasaman  air  laut  dimana  terumbu  karang, sebagai penyedia makanan, pekerjaan, dan melindungi ratusan juta  manusia  dari  badai  akan  punah  pada  tahun  2050.  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa ada 1.259 lokasi kawasan terumbu karang yang ada di Indonesia  terdapat  sekitar  30,02%  dalam  kondisi  kurang (tutupan karang hidup 0-24%); 37,97% mengalami kerusakan dengan kondisi cukup (tutupan karang hidup 25-49%); 27,01% masih dalam kondisi baik (tutupan karang hidup 50-74%), dan hanya  tinggal    5,00%  dalam    kondisi    sangat    baik  (tutupan karang  hidup  75-10%).  Kerusakan  terumbu  karang  paling parah  terjadi  di  Indonesia  bagian  timur  yaitu  40,29%  dalam kondisi  kurang,  upaya  pemulihan  perlu  dilakukan  untuk menanggulangi kerusakan lebih besar”. 5
Salah  satu  kasus  pencemaran  lingkungan  laut  yang terjadi yaitu, pada 3 Maret 2017 Indonesia diberitakan kejadian penabrakan terumbu karang di Raja Ampat yang dilakukan oleh kapal  pesiar  Caledonian  Sky  (Kapal  Asing  berbendera  negara Bahama dan dimiliki perushaan tur operator Noble Caledonia yang  berbasis  di  London,  Inggris).  Hasil  dari  investigasi  awal pemerintah  menunjukkan  luas  kerusakan  terumbu  karang
4 https://www.academia.edu/39097659/PELESTARIAN_DAN_PER LINDUNGAN_PADA_TERUMBU_KARANG , diakses pada Hari Selasa Tanggal 18 Februari Tahun 2020 pada Pukul 23.06 WIB.
5 Tasia Masyitah, “Pertanggung Jawaban Kapal Caledonian Sky Atas Kerusakan Terumbu Karang Yang Berada Di Raja Ampat”, Skripsi Sarjana  Hukum  Universitas  Sumatra  Utara  (USU),  Medan,  2018, hal. 18-19.
kurang lebih mencapai 1,8 hektar. Kawasan daerah terjadinya penabrakan kapal asing merupakan zona pemanfaatan terbatas kawasan konservasi perairan Selat Dampier daerah Kepulauan Raja  Ampat  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Kelautan  dan Perikanan No 36/KEPME-KP/2014 tentang Penetapan Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat.
Kapal kandas saat melakukan tur pengamatan burung di Pulau  Waigeo,  kapal  diduga  kandas  akibat  nahkoda  hanya memonitor  Global  Positioning  System  (GPS)  dan  radar  tanpa memperhitungkan  pasang  surut  air  laut.  Kapal  akhirnya terjebak  di  perairan  dangkal  dan  baru  bisa  ditarik  keluar setelah air kembali naik. Rusaknya ekosistem terumbu karang yang  diakibatkan  kapal  persiar  dapat  terjadi  karena  kapal masuk  ke  perairan  dangkal,  dikarenakan  Human  Eror  atau nakoda  yang  membawa  kapal  bergeser  dari  rute  yang seharusnya  sejauh  setengah  mil  dan  nakoda  yang  tidak memperhatikan navigasi untuk alur laut kepulauan dan faktor alam yaitu pasang surutnya air laut.
Raja  Ampat  ditetapkan  sebagai  Kawasan  Konservasi Perairan  Nasional  (KKPN)  karena  memiliki  keanekaragaman sumber  daya  alam  yang  tinggi  berupa  terumbu  karang, mangrove,  litoral  dan  rumput  laut.  Wilayah  ini  terletak  di “jantung” kekayaan terumbu karang dunia yang dikenal dengan sebutan  Segitiga  Karang/Coral  Triangle.  Kawasan  Konservasi Perairan Nasional (KKPN) di Raja Ampat ini merupakan salah satu kawasan yang memiliki fauna ikan karang terkaya di dunia yang terdiri dari paling sedikit 1,074 spesies serta merupakan areal  pembesaran  bagi  sebagian  besar  jenis  penyu  yang terancam punah. 6
6 http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan  konser vasi/details/1/64#:~:text=Raja%20Ampat%20ditetapkan%20se bagai%20Kawasan,sebutan%20Segitiga%20Karang%2FCoral%2 0Triangle. ,  diakses  pada  Hari  Jumat  Tanggal  5  Juni  Tahun  2020 pada pukul 02.07 WIB.
Kerusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar M.V. Caledonian Sky menyebabkan kerugian yang cukup besar dialami dalam penabrakan kapal-kapal di perairan Indonesia. Ketentuan  dalam  UNCOLS  1982,  negara  wajib  bertanggung jawab  untuk  pemenuhan  kewajiban-kewajiban  internasional mereka  berkenaan  dengan  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan laut, maka Indonesia melakukan dan menindak atas kerusakan  terumbu  karang  sebagai  tanggung  jawab  yang dilakukan  negara  berdasarkan  ketetentuan  dalam  UNCLOS 1982 dan hukum nasionalnya.
Perlindungan  terhadap  lingkungan  laut  khususnya terumbu karang yang diperlukan karena sebagai tempat tinggal biota laut dan sumber daya alam bagi Negara Indonesia. Maka dari  masalah  diatas  penulis  mengangkat  judul  penelitian tentang  “Analisis  Hukum  Perlindungan  Lingkungan  Laut Terhadap  Terumbu  Karang  Menurut  UNCLOS  1982  (Studi Kasus  Kerusakan  Terumbu  Karang  Yang  Dilakukan  Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky Di Raja Ampat)”.

## B. Pembahasan dan Analisis
1. Perlindungan  Lingkungan  Laut  Terhadap  Terumbu
Karang atas  Kerusakan yang Dilakukan Kapal Persiar M.V.  Caledonian  Sky  Berdasarkan  UNCLOS  1982  dan Hukum Nasional Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
menjelaskan  perkembangan  penyelesaian  insiden  rusaknya terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat, akibat kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky. Kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat, seluas lebih dari 13.533 meter persegi akibat ditabrak kapal pesiar Caledonian Sky pada 4 Maret lalu. Kapal  pesiar  Caledonian  Sky  yang  ketika  berlayar menggunakan  bendera  Bahama  adalah  kapal  milik  dan dioperasikan oleh Swedia, namun pembelian tiket atau operasi juga  dilakukan  di  Inggris.  Kapten  kapal  Keith  Michael  Taylor
adalah warga negara Inggris yang tinggal di Amerika. Terumbu karang  yang  rusak  itu  berada  tepat  di  jantung  Raja  Ampat, sebuah  pusat  keanekaragaman  hayati  laut.  Kerugian  akibat terumbu karang yang rusak itu adalah ikan yang hilang, biota yang mati, ekosistem dan pariwisata.
Kapten Keith Michael Taylor sebelumnya diketahui sudah pernah  melakukan  pelanggaran  serupa  di  pelabuhan  Kuala Tanjung  –  Sumatera  Utara.  Dia  menjelaskan  bahwa  kapten kapalnya adalah warga negara Inggris tetapi tinggal di Amerika. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan pemerintah akan segera mengajukan  gugatan  hukum  terhadap  kaptennya.  Akibat tragedi  kandasnya  Kapal  Caledonian  Sky  yang  menghantam terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat, sektor pariwisata di  kawasan  konservasi  dan  ekowisata  tersebut  diperkirakan bakal terkena dampaknya.
Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman mengatakan bahwa jumlah 18.882 m²  itu dibagi menjadi  dua  gradasi  kerusakan  yang  berbeda,13.270  m² mengalami rusak total oleh kapal dan 5.612 m² rusak sedang akibat  hempasan  pasir  dan  pecahan  terumbu  karang  karena olah gerak kapal, namun terumbu karang yang rusak sedang itu mempunyai tingkat harapan hidup hanya tinggal 50 persen dan menjelaskan laporan tim teknis yang kini masih berada di Raja Ampat. 7

## a. Berdasarkan Hukum Internasional (UNCLOS 1982)
Pasal 145 dalam UNCLOS 1982 mengenai Perlindungan Lingkungan Laut menjelaskan bahwa:
7 https://www.voaindonesia.com/a/insiden-di-raja-ampat-indone sia-akan-minta-pertanggungjawaban-semua-pihak/3775111.htm l ,  diakses  pada  Hari  Selasa  Tanggal  4  Agustus  2020  pada  Pukul 19.53 WIB.
“Tindakan-tindakan  yang  perlu  berkenaan  dengan kegiatan-kegiatan  di  Kawasan  harus  diambil  sesuai dengan konvensi ini untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dari akibat-akibat yang merugikan yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut.  Untuk  tujuan  ini  Otorita  harus  menetapkan ketentuan-ketentuan,
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur  yang  tepat  untuk  inter  alia :  (a) pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran  dan  bahaya-bahaya  lainnya  terhadap lingkungan  laut,  termasuk  garis  pantai,  dan  gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut, dengan memberikan  perhatian  khusus  pada  kebutuhan  akan perlindungan  terhadap  akibat-akibat  buruk  dari kegiatan-kegiatan  seperti  pemboran,  pengerukan, penggalian,  pembuangan  limbah,  pembangunan  dan operasi  atau  pemeliharaan  instalasiinstalasi,  saluran- saluran  pipa  dan  peralatan-peralatan  lainnya  yang bertalian  dengan  kegiatan-kegiatan  itu  dan  (b) perlindungan  dan  konservasi  kekayaan-kekayaan  alam Kawasan dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut.” 8
Konvensi  Pasal  ini  membahas  mengenai    menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dari akibat- akibat  yang  merugikan  yang  mungkin  timbul  dari  kegiatan- kegiatan  di  laut,  pencegahan,  pengurangan  dan  pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut,  termasuk  garis  pantai,  dan  gangguan  terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut dan perlindungan dan konservasi kekayaan-kekayaan alam kawasan dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut. Tindakan- tindakan  kegiatan  di  kawasan  menjamin  perlindungan terhadap  lingkungan  laut  dari  akibat-akibat  yang  merugikan yang  mungkin  timbul  dari  kegiatan-kegiatan  tersebut  yaitu
pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya  lainnya  terhadap  lingkungan  laut  dan perlindungan  terhadap  kawasan  konservasi.  Dalam  UNCLOS Pasal  192  menyatakan  bahwa  “  Negara-negara  mempunyai kewajiban  untuk  melindungi  dan  melestarikan  lingkungan laut.” 9 Secara  tidak  langsung  dalam  konvensi  ini  mewajibkan negara  untuk  melakukan  pelesatarian  dan  perlindungan terhadap  lingkungan  laut  terutama  terumbu  karang  sebagai tempat  perlindungan.  Kewajiban  ini  memberi  hak  kepada negara untuk melakukan pengelolaan sumber daya lingkungan laut  dan  mengeskplortasi  sesuai  dengan  Pasal  193  dalam konvensi.
Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  guna  pencemaran terumbu  karang  dapat  mencegah,  mengurangi,  dan mengendalikan dilakukan dengan cara mengatur, menilai dan mengalisa  kerusakan  terumbu  karang  berdasarkan  metode ilmiah  mengenai  resiko  atau  akibat  dari  kerusakan  terumbu karang. Dalam Pasal 194 UNCLOS 1982 isinya mengenai negara harus  mengambil  segala  tindakan  yang  perlu  sesuai  dengan konvensi    untuk  mencegah,  mengurangi  dan  mengendalikan pencemaran  lingkungan  laut  dari  kegiatan  laut  sesuai kemampuan  mereka  dan  negara-negara  harus  mengambil segala  tindakan  yang  perlu  untuk  menjamin  agar  kegiatan- kegiatan  yang  berada  dibawah  yurisdiksi  atau  pengawasan mereka  dilakukan  dengan  cara  sedemikian  rupa  supaya tindakan-tindakan  tersebut  tidak  mengakibatkan  kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran kepada negara-negara lain dan  lingkungannya  agar  pencemaran  yang  timbul  dari tindakan-tindakan  dan  kegiatan  dibawah  yurisdiksi  atau pengawasan  mereka  tidak  menyebar  melampaui  daerah- daerah  yang  ada  di  bawah  pelaksanaan  hak-hak  kedaulatan mereka.
Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  guna  dapat mencegah, mengurangi, dan mengendalikan dilakukan dengan cara  mengatur,  menilai  dan  menganalisa  kerusakan  terumbu karang berdasarkan metode ilmiah mengenai resiko atau akibat dari  kerusakan  terumbu  karang  tesebut.  Negara  harus mengambil  segala  tindakan  untuk  menjamin  agar  kegiatan- kegiatan  yang  berada  dibawah  yurisdiksi  mereka  dilakukan agar  tindakan-tindakan  tersebut  tidak  mengakibatkan kerusakan disebabkan oleh pencemaran kepada negara-negara lain. Serta pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan  dibawah  yurisdiksi  mereka  tidak  menyebar melampaui daerah-daerah yang ada dibawah pelaksanaan hak- hak kedaulatan mereka.

## b. Hukum Nasional
Status  kenegaraan  merupakan  hal  pokok  mengingat Negara  sebagai  aktor  penting  dalam  hukum  internasional. Penguasaan suatu wilayah territorial menjadi salah satu factor dari  unsur  status  kenegaraan.  Pada  wilayah  ini  kekuasaan paling  tinggi  dimiliki  oleh  negara  yang  bersangkutan. 10
Pembagian  wilayah  territorial  terdiri  dari  wilayah  darat,  laut dan  udara.  Penentuan  batas  dengan  Negara  tetangga  perlu diperjelas pada tiga wilayah territorial ini.
Beberapa  pengaturan  yang  terkait  dengan  laut  diatur dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia.  Undang-Undang No. 32 tahun 2014 Tentang Kelautan  dalam Pasal 1 ayat (10) menjelaskan  “Pelindungan  Lingkungan  Laut  adalah  upaya sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  di  Laut  yang  meliputi
10 J.G.Starke.  Pengantar  hukum  internasional.Cetakan  ke-  13.  Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hal. 210.
konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut,
penanggulangan  bencana  Kelautan,  pencegahan  dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.” 11 Dalam  Pasal 1 ayat 10 menjelaskan perlindungan laut adalah upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  di  Laut.  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) berbunyi:
“ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.” 12
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  meliputi, perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan, pengawasan,  dan  penegakan  hukum.” 13 Dalam  hal  ini perlindungan  pengelola  lingkungan  hidup  dengan  cara perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “  (1)  Pengendalian  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  hidup  dilaksanakan  dalam  rangka  pelestarian
11 Undang-Undang No. 32 tahun 2014 Tentang Kelautan  dalam Pasal 1 ayat (10).
12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2).
13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4.
fungsi  lingkungan  hidup;  (2)  Pengendalian  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c.  pemulihan.  (3)  Pengendalian  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan  oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  sesuai  dengan kewenangan,  peran,  dan  tanggung  jawab  masing-masing.” 14
Pasal Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal ini  pengendalian  pencemaran  dilaksanakan  dalam  rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dilakukan  dengan  pencegahan,  penanggulangan  dan pemulihan.  Pengendalian  pencemaran  dilaksanakan  dengan dilaksanakan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan penanggung  jawab  usaha  atau  kegiatan  sesuai  dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
Pasal  53  menyatakan  setiap  orang  yang  melakukan pencemaran wajib
melakukan penanggulan serta
penanggulangan  yang  dimaksud  adalah  pemberian  informasi peringatan  pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan  hidup,  penghentian  sumber  pencemaran  atau kerusakan  lingkungan  dan  cara  lain  yang  sesuai  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perlindungan  ekosistem  terumbu  karang  di  wilayah perairan  Indonesia  dalam  undang-undang  ini  mengatur mengenai Pembentukan Kawasan Konservasi Laut (KKL). KKL merupakan  salah  satu  bentuk  pengelolaan  sumberdaya  agar terjaga kelestariannya, akibat dari kegiatan manusia. Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber
14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13.
Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  Pasal  4  berbunyi  “ Konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya merupakan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  Pemerintah  serta masyarakat.” 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 4  menyatakan  “  Konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya  merupakan  tanggung  jawab  dan  kewajiban Pemerintah  serta  masyarakat.  Pencegahan  ini  bentuk  dari perlindungan kawasan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan laut bertujuan pelesatarian wilayah pesisir.
2. Pertanggungjawaban  Hukum  Kapal  Persiar  M.V. Caledonian  Sky  atas  Kerusakan  Terumbu  Karang Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Hukum Nasional.

## a. Berdasarkan Hukum Internasional
Sebagai  sebuah  negara  kepulauan,  Indonesia  telah meratifikasi Konvensi UNCLOS 1982  ke dalam hukum nasional, pemerintah  Indonesia  telah  menindaklanjutin  dengan mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  yaitu Undang- undang No.17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 Pasal 193 tentang hak kedaulatan negara untuk mengeksploitasikan kekayaan alamnya bahwa “ Negara-negara mempunyai  hak  kedaulatan  untuk  mengeksploitasikan kekayaan  alam  mereka  serasi  dengan  kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk  melindungi  dan  melestarikan  lingkungan  laut”. 16 Maka dari  itu,  negara  memiliki  hak  kedaulatan  untuk  melakukan kewajiban  melindungi  dan  melestarikan  lingkungan  laut mereka.  Indonesia  memiliki  kewajiban  melindungi  dan melestarikan  lingkungan  laut  di  Raja  Ampat,  Papua  Barat.
15 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 4.
16 UNCLOS 1982, Pasal 193.
Kewajiban  umum    negara-negara  untuk  tanggung-jawab  dan kewajiban  ganti-rugi  terdapat dalam  bagian  IX  UNCLOS  1982 Pasal 235 yang mengatur ketentuan-ketentuan. Menyatakan:
“  (1)  Negara-negara  bertanggung  jawab  untuk pemenuhan  kewajiban-kewajiban  internasional  mereka berkenaan  dengan  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti- rugi  sesuai  dengan  hukum  internasional;  (2)  Negara- negara  harus  menjamin  tersedianya  upaya  menurut sistem  perundang-undangannya  untuk  diperolehnya ganti-rugi  yang  segera  dan  memadai  atau  bantuan lainnya  bertalian  dengan  kerusakan  yang  disebabkan pencemaran lingkungan laut oleh orang perorangan atau oleh badan hukum di bawah yurisdiksi mereka; dan (3) Dengan  tujuan  untuk  menjamin  ganti-rugi  yang  segera dan  memadai  bertalian  dengan  segala  kerugian  yang disebabkan  oleh  pencemaran  lingkungan  laut,  Negara- negara  harus  bekerjasama  melaksanakan  hukum internasional  yang  berlaku  dan  untuk  pengembangan selanjutnya hukum internasional yang berkenaan dengan tanggung  jawab  dan  kewajiban  ganti-rugi  untuk penaksiran mengenai kompensasi untuk kerusakan serta penyelesaian  sengketa  yang  timbul,  demikian  pula, dimana  perlu,  mengembangkan  kriteria  dan  prosedur- prosedur  pembayaran  ganti-rugi  yang  memadai  seperti halnya asuransi wajib atau dana kompensasi.” 17
Negara-negara  bertanggung  jawab  untuk  pemenuhan kewajiban-kewajiban  internasional  mereka  berkenan  dengan perlindungan  dan  pelestarian  terumbu  karang,  mereka  harus memikul  kewajiban  ganti-rugi  sesuai  dengan  hukum internasional.  Negara-negara  harus  menjamin  tersedianya upaya menurut sistem perundang-undangan untuk diperolehnya  ganti-rugi  yang  segera,  memadai  atau  bantuan lainnya yang disebabkan kerusakan terumbu karang oleh orang perorangan  atau  oleh  badan  hukum  dibawah  yurisdiksi
mereka.  Negara-negara  harus  menjamin  tersedianya  upaya menurut sistem perundang-undangannya untuk diperolehnya ganti-rugi  yang  segera.  Selain  itu,  negara-negara  harus bekerjasama  melaksanakan  hukum  internasional  berkenaan dengan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  ganti-rugi  untuk penaksiran  mengenai  kompensasi  atas    kerusakan  dan penyelesaian sengketa yang timbul serta kriteria dan prosedur- prosedur pembayaran ganti-rugi.

## b. Hukum Nasional
Beberapa  pengaturan  mengenai  hukum  nasional  untuk kasus penabrakan kapal pesiar M.V. Caledonian Sky terhadap terumbu  karang  yaitu:  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2014  Tentang  Kelautan  dalam  Pasal  52 menyatakan:
“(1)  Pencemaran  laut  meliputi:  a.  pencemaran  yang berasal  dari  daratan;  b.  pencemaran  yang  berasal  dari kegiatan  di  laut;  dan  c.  pencemaran  yang  berasal  dari kegiatan  dari  udara.  (2)  Pencemaran  laut  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  terjadi:  a.  di  wilayah perairan  atau  wilayah  yurisdiksi;  b.  dari  luar  wilayah perairan  atau  dari  luar  wilayah  yurisdiksi;  atau  c.  dari dalam wilayah  perairan  atau  wilayah  yurisdiksi  ke  luar wilayah  yurisdiksi  Indonesia.  (3)  Proses  penyelesaian sengketa  dan  penerapan  sanksi  pencemaran  laut sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan  prinsip  kehati-hatian.  (4)  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  proses  penyelesaian  dan  sanksi  terhadap pencemaran laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 18
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan menjelaskan macam-macam pencemaran laut, dapat
18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Pasal 52.
terjadi di wilayah mana saja dan proses penyelesaian sengketa serta  penerapan  sanksi.  Salah  satu  pencemaran  yang  terjadi berasal dari kegiatan di laut dan di wilayah yuridiksi Indonesia (Raja  Ampat)  serta  proses  penyelesaiannya.  Proses penyelesaiannya  seusai  dalam  pasal  ini  dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemaran membayar dan prinsi kehati- hatian dan ketentuan proses penyelesaian serta sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengadilan  yang  bertugas  dalam  masalah  ini  adalah Mahkamah  Pelayaran  yang  dibentuk  oleh  dan  bertanggung jawab kepada Menteri. Mahkamah Pelayaran memiliki susunan organisasi  dan  tata  kerja  yang  ditetapkan  dengan  peraturan menteri.  Mahkamah  Pelayaran  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  250,  memiliki  fungsi  untuk  melaksanakan  pemeriksaan lanjutan  atas  kecelakaan  kapal  dan  menegakkan  kode  etik profesi  dan  kompetensi  nakhoda  dan/atau  perwira  kapal setelah dilakukan pemeriksaan
pendahuluan oleh Syahbandar. 19 Mahkamah  pelayaran  yang  melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 87 ayat (1)  dan  (2)  berbunyi  “  (1)  Setiap  penanggung  jawab  usaha dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  perbuatan  melanggar hukum  berupa  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan hidup  yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain  atau lingkungan  hidup  wajib  membayar  ganti  rugi  dan/atau melakukan  tindakan  tertentu;dan  (2)  Setiap  orang  yang melakukan  pemindahtanganan,  pengubahan  sifat  dan  bentuk usaha,  dan/atau  kegiatan  dari  suatu  badan  usaha  yang
19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 250 dan 251.
melanggar  hukum  tidak  melepaskan  tanggung  jawab  hukum dan/atau  kewajiban  badan  usaha  tersebut.” 20 Maka  setiap penanggung jawab kegiatan yang perbuatan melanggar hukum berupa  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  wajib membayar ganti rugi tindakan tertentu. Dalam ayat (2) setiap kegiatan  dari  suatu  badan  hukum  melanggar  hukum  tidak melepaskan  tanggung  jawab  hukum  atau  kewajiban  badan usaha tersebut.
Pemerintah Indonesia memutuskan tidak akan menuntut kapten  kapal pesiar  MV  Calednoian  Sky  Keith  Michael  Taylor tersebut asalkan proses pertanggungjawaban dari pihak kapal pesiar M.V. Caledonian Sky terus berjalan. Noble Calidonia yang berbasis  di  London  telah  mengaku  bertanggung  jawab  atas kerusakan  itu  dan  mengatakan  pihaknya  kini  berusaha menyelesaikan  masalah  tersebut  sehingga  akhirnya  bisa dicapai  penyelesaian  yang  adil  dan  realistis. 21 Kasus  ini dimungkinkan  penyelesaiannya  diluar  pengadilan  untuk mencapai  kesepakatan  bisa  ganti-rugi,  tindakan  pemulihan akibat kerusakan, tindakan menjamin tidak terulang kerusakan dan  tindakan  mencegah  timbul  dampak  negatif.  Akan  tetapi proses  pertanggung  jawaban  atas  keruskan  terumbu  karang belum jelas.

## C. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka  kesimpulan  dari penulisan  ini  adalah  Pertama,  Perlindungan  lingkungan  laut terhadap  kerusakan  terumbu  karang  yang  dilakukan  kapal pesiar  M.V.  Caledonian  Sky  menurut  hukum  internasional sesuai  dengan  UNCLOS  1982  pasal  194  ayat  (1)  dan  (2) mengenai  tindakan-tindakan  untuk  mencegah,  mengurangi,
20 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 87 Ayat (1).
21 Tasia Masyitah, Op.Cit., hal 30.
dan  mengendalikan  pencemaran  lingkungan  laut.  Menurut hukum  nasional  perlindungan  lingkungan  laut  terhadap kerusakan  terumbu  karang  yang  dilakukan  kapal  pesiar  M.V. Caledonian Sky diatur dalam (1). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup;  (2).  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2014  Tentang Perubahan  atas  Undang-undang  No.27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil;  (3). Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati;  (4)Undang-Undang  No.  45  Tahun 2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.31  Tahun 2004  Tentang  Perikanan;  (5).  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2014  Tentang  Kelautan;dan  (6).  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya.
Kedua,  Pertanggungjawaban  Hukum  Kapal  Pesiar  M.V. Caledonian  Sky  atas  Kerusakan  Terumbu  Karang  menurut hukum  internasional  diatur  dalam  UNCLOS  1982  Pasal  193 mengenai  Hak  kedaulatan  Negara  untuk  mengeksploitasikan kekayaan alamnya dan Pasal 235 mengenai tanggung jawab dan kewajiban  ganti-rugi.  Menurut  hukum  nasional  diatur  dalam (1). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  (2).  Undang-Undang  No. 32  Tahun  2014  Tentang  Kelautan;  (3).  Undang-Undang  No.  1 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.27 Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil;dan  (4).  Undang-Undang  No.  45  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.31  Tahun  2004 Tentang Perikanan.
Artikel  ini  juga  menyimpulkan,  perusahaan  Noble Calidonia yang berbasis di London telah mengakui bertanggung jawab  atas  kerusakan  itu  dan  mengatakan  pihaknya  kini berusaha  menyelesaikan  masalah  tersebut  sehingga  akhirnya bisa  dicapai    penyelesaian  yang  adil  dan  realistis.  Kasus  ini dimungkinkan  penyelesaiannya  diluar  pengadilan  untuk
mencapai kesepakatan seperti: ganti rugi, tindakan pemulihan akibat kerusakan, tindakan menjamin tidak terulang kerusakan dan  tindakan  mencegah  timbul  dampak  negatif.  Penyelesaian ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemara membayar.

## Referensi Instrumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU Nomor 5 Tahun 1990. LNRI Tahun 1990 Nomor 49.
-----------.  Undang-Undang  Tentang  Pelayaran.  UU  Nomor  17 Tahun  2008.  LNRI  Tahun  2008  Nomor  64.  TLNRI Nomor 4849.
-----------.  Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  UU  Nomor  32  Tahun 2009  .  LNRI  Tahun  2009  Nomor  140.  TLNRI  Nomor 5059.
-----------.  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. UU Nomor  45  Tahun  2009.  LNRI  Tahun  2009  Nomor 154.TLNRI Nomor 5073.
-----------.  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil.  UU  Nomor  1 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 2.TLNRI Nomor 5490.
-----------.  Undang-Undang  Tentang  Kelautan.UU  Nomor  32 Tahun  2014.  LNRI  Tahun  2014  Nomor  294  .TLNRI Nomor 5503.
-----------.  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Hak  Dan  Kewajiban Kapal  Dan  Pesawat  Udara  Asing  Dalam  Melaksanakan
Hak  Lintas  Alur  Laut  Kepulauan  Melalui  Alur  Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. PP Nomor 37 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002 Nomor 21. TLNRI Nomor 4210.
-----------.  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Konservasi  Sumber Daya Ikan. PP Nomor 60 Tahun 2007. LNRI Tahun 2007
Nomor 134. TLNRI Nomor 4779.

## Konvensi Den Haag 1930.
The Geneva Convention on Fishing and Conservation of The Living Resourcecs  of  The  High  Seas  1958(Konvensi  Jenewa Perikanan  dan  Perlindungan  Kekayaan  Hayati  Laut Lepas 1958).
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).

## Buku
A’an  Efendi,  Freddy  Poernomo,  IG.  NG  Indra  S.  Ranuh,  Teori Hukum, Sinar Grafik, Jakarta Timur, 2017.
Aburaera Sukarno, Muhadar, Maskun, Filsafat hukum (Teori dan Praktik), Kencana, Jakarta, 2014.
Kusumaatmadja  Mochtar,  Perlindungan  dan  Pelestarian Lingkungan  Laut  (Dilihat  dari  Sudut  Hukum Internasional, Regional, dan Nasional), Sinar Grafika dan
Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992.
Parthiana I Wayan, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut
Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2014.
Marzuki  Peter  Mahmud,  Penelitian  Hukum,  Prenada  Media,
Jakarta, 2011.
Malcolm  N.  Shaw  QC,  Hukum  Internasional,    Nusa  Media, Bandung, 2013.
Ramlan,  Hukum  Internasional,  Fakultas  Hukum,  Universitas Jambis, Jambi, 2008.

## Sodik  Didik  Mohamad,  Hukum  Laut  Internasional  dan
Pengaturannya  di  Indonesia,  PT  Refika  Aditama, Bandung, 2014.
Sumbu  Telly, Ralfie Pinasang, Frans Maramis (Filsafat Hukum), Fakultas  Hukum  Universitas  Sam  Ratulangi,  Manado, 2016, hal. 22.

## Jurnal/Skripsi
Citra  Seftia  Mardiantari,  “Aspek  Hukum  Perlindungan Lingkungan  Laut  Dari  Kegiatan  Kapal  Perikanan  Di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah”, Skripsi Sarjana  Hukum  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
I  Wayan  Restu,  “Ekosistem  Terumbu  Karang  Dan  Statusnya (Studi  Kasus  Kondisi  Terumbu  Karang  Di  Provinsi Bali)”, Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan Dan Perikanan Universitas Udayana
Bali, Bali, 2016.
Panji  Nugraha,  “Perlindungan  Terhadap  Terumbu  Karang dalam  Pelestarian  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia Menurut  Hukum  Lingkungan  Internasional”,  Skripsi Sarjana Hukum Universitas Andalas (UNAND), Padang, 2018.
Theresia Margareth Tambunan, “Pertanggungjawaban Negara
Bendera  Terhadap  Penahanan  Kapal  Ditinjau  dari CONVENTION ON THE ARREST OF SHIP”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2016.
Tasia  Masyitah,  “Pertanggung  Jawaban  Kapal  Caledonian  Sky Atas Kerusakan Terumbu Karang Yang Berada Di Raja Ampat”,  Skripsi  Sarjana  Hukum  Universitas  Sumatra Utara (USU), Medan, 2018.

## Laman
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum diakses pada Hari Rabu Tanggal 19 Februari Tahun 2020 pada Pukul 02.45 WIB. https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa- Bangsa_tentang_Hukum_Laut , diakses pada Hari Kamis Tanggal 13 Februari Tahun 2020 Pukul 01.36 WIB. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, https://kbbi.web.id/analisis , diakses  pada  Hari  Rabu  Tanggal  27  November  2019 Pukul 20.53 WIB.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, https://kbbi.web.id/hukum , diakses  pada  Hari  Rabu  Tanggal  4  Maret  2020  Pukul 21.00 WIB
https://www.researchgate.net/publication/330449228_PELE STARIAN_TERUMBU_KARANG_DEMI_KELANGSUNGAN _EKOSISTEM_LAUT ,  diakses  pada  Hari  Selasa  Tanggal
18 Februari Tahun 2020 Pukul 19.20 WIB. https://www.academia.edu/7230224/HUKUM_INTERNASION AL_-_Tanggung_Jawab_Negara_State_Responsibility_ diakses pada Hari Rabu Tanggal 04 Maret Tahun 2020 pada Pukul 21.00 WIB.
https://www.academia.edu/31943676/Perlindungan_dan_Pe meliharaan_Lingkungan_Laut , diakses pada Hari Selasa Tanggal 18 Februari Tahun 2020 pada Pukul 19.40 WIB. https://www.academia.edu/39097659/PELESTARIAN_DAN_P ERLINDUNGAN_PADA_TERUMBU_KARANG , diakses pada Hari Selasa Tanggal 18 Februari Tahun 2020 pada Pukul 23.06 WIB.
http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan- konservasi/details/1/64#:~:text=Raja%20Ampat%20 ditetapkan%20sebagai%20Kawasan,sebutan%20Segit iga%20Karang%2FCoral%20Triangle. ,  diakses  pada Hari Jumat Tanggal 5 Juni Tahun 2020 pada pukul 02.07 WIB http://digilib.unila.ac.id/3574/12/BAB%20II.pdf , diakses pada Hari Jumat Tanggal 10 Juli 2020 Pukul 23.45 WIB.
https://kamushukum.web.id/arti-kata/hukum/ ,  diakses  pada Hari Jumat Tanggal 10 Juli 2020 Pukul 22.54 WIB. https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis- menurut-para-ahli-dan-secara- umum/#:~:text=Menurut%20Komaruddin%20(2001), dalam%20satu%20keseluruhan%20yang%20terpadu. , diakses  pada  Hari  sabtu  Tanggal  11  Juli  2020  Pukul 01.30 WIB.
https://www.akademiasuransi.org/2012/11/hukum-laut- internasional-dan.html , Pada Hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 Pukul 19.34.
https://www.voaindonesia.com/a/insiden-di-raja-ampat- indonesia-akan-minta-pertanggungjawaban-semua- pihak/3775111.html , diakses pada Hari Selasa Tanggal
4 Agustus 2020 pada Pukul 19.53 WIB. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7aba 421b852c659e27c833a7550cd970.pdf ,  diakses  pada Hari  Sabtu  Tanggal  28  November  Tahun  2020  pada Pukul 23.58 WIB.
https://media.neliti.com/media/publications/43170-ID- implikasi-aliran-positivisme-terhadap-pemikiran- hukum.pdf ,  diakses  pada  Hari  Sabtu  Tanggal  29
November Tahun 2020 pada Pukul 00.26 WIB https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf , diakses pada  Hari  Sabtu  Tanggal  29  November  Tahun  2020 pada Pukul 00.40 WIB.