## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 2 Januari 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## LEGALITAS LELANG SUKARELA NON - EKSEKUSI DI INTERNET TANPA MELIBATKAN PEJABAT LELANG

## LEGALITY OF NON-EXECUTION OF VOLUNTARY AUCTIONS ON THE INTERNET WITHOUT INVOLVING AUCTION OFFICIALS
Attansya Rafli Rusaedi 1 , Ummi Maskanah 2 ,Lisa Herlani 3 dan Raden Nugraha Darmawan Varta Kusuma 4
1 Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan e-mail attansyar@gmail.com
2 Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan, e-mail ummi.maskanah@unpas.ac.id 3 Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan, e-mail lisa_helarni@yahoo.com
4 Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan, e-mail nugraha.kusuma@gmail.com

## ABSTRAK
Lelang mengikuti ciri-ciri perjanjian jual beli (1457 BW), di mana komponen barang dan harga sangat penting. Di sisi lain, baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi memerlukan kehadiran  Pejabat  Lelang.  Peraturan  Khusus  lelang,  ( Lex  Specialis ) Vendu  Instructie  dan Vendu  Reglement masih  berlaku  hingga  saat  ini.  PMK  Nomor  122  Tahun  2023  tentang Petunjuk Pengaplikasian Lelang juga membenahi cara lelang dilaksanakan. Lelang melalui internet  biasanya  dilakukan  tanpa  pejabat  lelang — seperti  eBay — melalui  platform  e- Marketplace Auction . Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi legalitas lelang sukarela yang  tidak  melibatkan  eksekusi  yang  dilaksanakan  di  internet  minus  kehadiran  petugas auction resmi  juga  untuk  mengeksplorasi  langkah-langkah  yang  mungkin  diambil  untuk melindungi para pihak dari kerugian finansial akibat pelanggaran kontrak. Penelitian ini adalah  penelitian  hukum  yang  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Berdasarkan  temuan  penelitian,  lelang  internet yang dilakukan tanpa petugas lelang dan dengan mempertimbangkan fitur perjanjian jual beli dianggap asli. Untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat adalah sah, Peraturan Perundang-undangan  mengizinkan  penggunaan  upaya  hukum  untuk  menyelesaikan konflik melalui peradilan dan lainya.
Kata Kunci : Lelang di internet; Pejabat Lelang; Ingkar Janji

## Abstract
The  advantages  of  a  trade  and  purchase  treaty  (burgerliik  wetboek)  are  followed  by  an auction, which is characterized by the fact that the components of the goods and the price are of great importance, Moreover, both execution and non-execution auctions need the presence of  an  auction  officer  special  Auction  Policies,  (Lex  Specialist)  Vendu  Instructie  and  Vendu Reglement  are  still  in  effect  today.  PMK  Number  122  of  2023  concerning  Instructions  for Auction  Applications  also  fixes  how  auctions  are  carried  out.  Internet  auctions  are  usually conducted  without  auction  officials — such  as  eBay — through  the  e-Marketplace  Auction program. This research resolves to regulate the rationality of connected volunteer vendues held  in  the  nonappearance  of  an  official  vendue  official  and  to  investigate  potential precautions that could be taken to shield participants from monetary losses brought on by contract violations. This research is legal research that uses a normative juridical approach, a contextual  approach,  and  a  case  approach.  Based  on  research  findings,  internet  auctions conducted  without  an  auction  officer,  considering  the  features  of  the  sale  and  purchase agreement, are considered genuine. To protect the legitimate interests of the parties involved, the Legislative Regulations permit the use of legal remedies to resolve conflicts, including using

## Jurnal de Facto 11(1) :1-16
the court system, arbitration, or other alternative resolution institutions (both traditional and the Internet).
Keywords: Internet auction; Auction Official; Broken Promise

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Lelang adalah penjualan barang di depan umum melalui penawaran lisan yang meningkat  secara  bertahap  atau  melalui  penurunan  penawaran  harga  dan  dapat dilakukan dengan penawaran harga tertutup dan tertulis. Proses ini diawali dengan upaya  mengumpulkan  calon  peminat  atau  pembeli  yang  dipimpin  oleh  petugas lelang Salah satu cara alternatif untuk menjual produk adalah lelang yang dimaksud di  sini.  Proses  ini  sangat  berbeda  dari  lelang  barang  atau  jasa  yang  dilakukan  di bawah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lelang pengadaan adalah jenis  transaksi  yang  dilakukan  antara  pemerintah  dan  entitas  hukum  yang menawarkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Sementara itu, lelang barang biasanya dipimpin oleh pejabat lelang dan melibatkan penjualan barang di muka umum kepada calon pembeli yang berminat. Penawaran harga yang menurun,  penawaran  lisan  yang  bertahap  naik,  atau  penawaran  tertutup  dan tertulis  adalah  beberapa  cara  untuk  melakukan  proses  ini.  Jika  debitur  tidak melakukan apa-apa terhadap kreditur, pelelangan objek non Eksekusi akan sangat mengganggu. 1 Dengan kemajuan waktu dan teknologi, lelang telah berevolusi dari teknik  tradisional  ke  platform  berbasis  internet.  Transisi  ini  telah  membuat partisipasi  dalam  lelang  lebih  mudah,  efektif,  dan  efisien  bagi  semua  pihak  yang terlibat.
Menurut  Pasal  12  dari  Panduan  Implementasi  Lelang  122/2023,  lelang  di internet didefinisikan sebagai lelang yang tidak memerlukan kehadiran fisik penjual lelang di tempat lelang. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan platform lelang di internet  atau  Platform  lelang  e-Marketplace,  memungkinkan  eksekusi  lelang melalui Internet. Dua e-Marketplace lelang di Indonesia adalah eBay dan lelang di internet pemerintah. 2
“Setiap  pelaksanaan  lelang  harus  dilakukan  oleh  dan/atau  di  hadapan  Kantor Lelang,  kecuali  dinyatakan  sebaliknya  oleh  Undang-Undang  atau  Peraturan Pemerintah,” menurut Pasal 21 PMK 122/2023. Namun, dalam praktiknya, proses lelang di internet, seperti apa yang dilakukan eBay, terjadi tanpa kehadiran petugas lelang.  Dalam  lelang  non-eksekusi  sukarela,  petugas  lelang  bertanggung  jawab
1 Rachmadi Usman, Hukum Lelang (Jakarta Selatan: Sinar Grafika, 2022). hlm 52.
2 Margono  Dwi  Susilo  and  Mirza  Prasetya,  “Lelang  Dengan  Platform  E-Marketplace  Auction Perbandingan  Antara  EBay  Dan  e-Auction  (Lelang.  Go.  Id),” Tersedia  pada:  https://www.  djkn. kemenkeu.  go.  id/artikel/baca/12812/Lelangdengan-Platform-e-Marketplace-Auction-Perbandingan- antara-eBaydan-e-Auction-lelanggoid. html (Diakses: 19 Agustus 2020) (2019).
untuk mengawasi lelang antara penjual dan  pembeli, terlepas  dari apakah  lelang tersebut  dilakukan  di  Internet  atau  tidak.  Sebuah  lelang  yang  dilakukan  tanpa kehadiran petugas lelang dapat mengakibatkan keadaan darurat.
Dengan  mempertimbangkan  keadaan  di  atas,  penelitian  ini  akan  membahas tentang keabsahan lelang non-eksekusi sukarela yang dilakukan di internet tanpa pejabat lelang dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari lelang ini.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  rumusan  permasalah penelitan ini adalah :
1. Bagaimana Legalitas lelang non-eksekusi sukarela yang dilakukan di internet tanpa adanya pejabat lelang?
2. Bagamana  perlindungan  hukum  dapat  diberikan  kepada  pihak  yang mengalami kerugian akibat dari lelang ini?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti bahwa itu  memeriksa  suatu  masalah  hukum  berdasarkan  standar  atau  prinsip  hukum positif  di  Indonesia. 3 Dan,  pendekatan  adalah  dengan  pendekatan  konseptual pendekatan  dan  kasus  pendekatan.  ( Case  Approach ).  Pendekatan  legislatif,  atau pendekatan  yang  digunakan  untuk  menentukan  aturan  tentang  validitas  lelang sukarela non eksekusi yang adakan di Internet dengan tidak ada kehadiran petugas lelang  dan  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  yang  terlibat.  Untuk menemukan konsep-konsep yang membentuk pemahaman dan dasar hukum yang relevan  untuk  membuat  argumen  hukum  dalam  memecahkan  kesulitan  hukum, pendekatan konseptual menggunakan sudut pandang dan teori yang dikembangkan dalam bidang hukum. 4 Selanjutnya, pendekatan kasus — atau pendekatan kasus — melibatkan  meninjau  berbagai  kasus  yang  terkait  dengan  masalah  yang  telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Penelitian ini akan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  legalitas pelaksanaan  lelang  sukarela  non-eksekusi  di  internet  serta  perlindungan  hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. 5
3 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2015). Hlm 42.
4 David  Tan,  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Nusantara: Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021). Hlm 12.
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, CV, 2018). Hlm 60.

## Jurnal de Facto 11(1) :1-16

## Pembahasan

## A. Legalitas Lelang di internet Model Lelang Non Eksekusi Secara Sukarela Tanpa Pejabat Lelang
Seperti yang di cantumkan pada PMK Pasal 21 122/2023 merujuk Pasal 1a VR, "Setiap  pelaksanaan  lelang  harus  dilakukan  oleh  dan/atau  di  hadapan    Pejabat Lelang,  kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah", Pejabat auction adalah  unsur  penting  dalam  pelaksanaan  lelang  dan  bertindak sebagai pemimpin lelang.
Sebagaimana diatur dalam PMK 122/2023, Pasal 1 Ayat 3, Kantor Lelang Kelas II  adalah  entitas  yang  secara  khusus  diberi  wewenang  oleh  hukum  untuk melakukan lelang non-eksekusi sukarela.
Menurut Pasal 1 Ayat (3) PMK 122/2023 , Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II terdiri  dari  "orang  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  diberi wewenang  khusus  untuk  melaksanakan  Lelang."  Jika  lelang  terjadi  secara  tidak sukarela, Kantor Lelang Kelas II berwenang untuk melakukan lelang. Jika terjadi gangguan  teknis  selama  lelang  di  internet,  peran  petugas  lelang  kelas  II  adalah bertindak  sebagai  regulator  dan  memenuhi  kewajiban  mereka  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia tahun 2020,  yakni  :  “Dalam  hal  terdapat  Gangguan Teknis dalam pelaksanaan lelang  dengan  penawaran  melalui  Aplikasi  Lelang  atau  Platform e-Marketplace Auction , Pejabat Lelang berwenang mengambil tindakan: 6
a. Membatalkan  lelang,  jika  Gangguan  Teknis  tidak  dapat  ditanggulangi  hingga jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang; atau
b. Melaksanakan  lelang  setelah  Gangguan  Teknis  dapat  ditanggulangi  sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang”.
Biasanya,  yang  di  maksud  dengan  lelang  adalah  penjualan  publik  di  mana barang-barang ditawarkan kepada publik. Akibatnya, aturan yang mengatur lelang tunduk pada ketentuan yang diuraikan dalam Bab III BW tentang transaksi yang melibatkan barang, termasuk lelang di internet. Penjualan, yang merupakan jenis kesepakatan yang dikenal sebagai "nominasi" atau "khususnya", harus mematuhi persyaratan validitas yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kode Sipil. Agar kontrak dapat dianggap valid, ia harus memenuhi empat karakteristik spesifik., yaitu: 7
a. Setuju dengan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kemampuan untuk membuat perikatan;
c. Suatu hal tertentu; dan
d. Alasan yang sah atau sah.
Kehadiran pejabat lelang sangat penting selama pelaksanaan lelang, termasuk pembuatan Risalah Lelang, yang didefinisikan sebagai "berita acara pelaksanaan
6 Edward  Cliff  Fransiscus  Liono  et  al.,  “Perkembangan  Penyelenggaraan  Lelang  Non  Eksekusi  Oleh Pejabat Lelang Kelas 2 ( Notaris ) Dimasa Pandemi Covid-19,” Uneslaw 5, no. 4 (2023): 4039–4054.
7 Usman, Hukum Lelang ...op.,cit. hlm 55.
lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  yang  merupakan  akta  autentik  dan mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna",  menurut  Pasal  1  angka  32  PMK 122/2023 .
Jika  lelang  di  internet  dilakukan  tanpa  penjual  yang  hadir,  tidak  ada  katalog lelang otomatis. Namun, tanpa petugas lelang, lelang elektronik atau  di internet bergantung pada bukti transaksi sebagai pengganti brosur lelang fisik. Menurut Pasal  28  PP  PMSE,  bukti  transaksi  otomatis  harus  disajikan  dalam  format elektronik. .
Mengacu  pada  Pasal  28  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik dan pasal 5 Undang Undang ITE menetapkan bahwa: 8
a. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetakannya diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.
b. Informasi  Elektronik,  Dokumen  Elektronik,  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti yang sah sesuai dengan hukum acara di Indonesia.
c. Selama penggunaan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah.
Pasal  28  dalam  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik  mengatur  bahwa  transaksi  elektronik,  termasuk  lelang  di  internet, harus  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  aspek  keamanan  dan  perlindungan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik sangat penting  untuk  menjamin  bahwa  hak-hak  konsumen  terlindungi  dan  transaksi dilakukan  secara  transparan  dan  adil.  Misalnya,  peraturan  ini  mengharuskan penyedia  platform  lelang  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  akurat mengenai  barang  yang  dilelang  serta  memastikan  bahwa  proses  lelang berlangsung dengan adil dan bebas dari penipuan.
Dalam konteks lelang di internet, Pasal 28 menekankan bahwa setiap transaksi harus  didokumentasikan  dengan  baik  dan  informasi  elektronik  yang  dihasilkan selama proses lelang harus dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah.  Ini memberikan  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi, baik penjual maupun pembeli.
Pasal  5  UU  ITE  menyatakan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini berarti bahwa  dalam  konteks  lelang  di  internet,  semua  dokumen  dan  informasi  yang dihasilkan  selama  proses  lelang,  seperti  penawaran,  konfirmasi  penjualan,  dan bukti pembayaran, dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.
Hal ini sangat relevan bagi lelang di internet yang dilakukan tanpa kehadiran pejabat lelang. Dalam situasi ini, keabsahan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak yang terlibat
8 Ika  Atikah,  “Pengaturan  Hukum  Transaksi  Jual  Beli  Online  (E-Commerce)  Di  Era  Teknologi,” Muamalatuna 10, no. 2 (2019): 1.
dalam  lelang.  Selain  itu,  penggunaan  informasi  elektronik  sebagai  alat  bukti membantu dalam mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan transparansi dalam proses lelang.
Lelang di internet yang dilakukan tanpa pejabat lelang resmi masih dianggap sah selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Dalam  konteks  ini,  keabsahan  lelang  di  internet bergantung  pada  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  mengatur  transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Lelang di internet di Indonesia diatur oleh beberapa  peraturan,  termasuk  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  dan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik.  Kedua  regulasi  ini memberikan  dasar  hukum  yang kuat  bagi pelaksanaan lelang  di internet,  dengan memastikan bahwa informasi elektronik yang digunakan dalam lelang diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. eraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menetapkan berbagai persyaratan untuk pelaksanaan transaksi elektronik, termasuk lelang di internet. Pasal  28  dari  peraturan  ini  menekankan  pentingnya  perlindungan  konsumen dalam  transaksi  elektronik,  memastikan  bahwa  hak-hak  konsumen  terlindungi dan transaksi dilakukan dengan transparan dan adil. Peraturan ini juga mengatur tentang  dokumentasi  dan  penyimpanan  informasi  elektronik  yang  dihasilkan selama  proses  lelang.  Semua  informasi  dan  dokumen  elektronik  harus didokumentasikan  dengan  baik  dan  disimpan  dengan  aman  untuk  memastikan bahwa  mereka  dapat  digunakan  sebagai  bukti  hukum  yang  sah  jika  terjadi sengketa.
Legalitas lelang di internet tanpa pejabat lelang didasarkan pada prinsip bahwa selama transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan informasi elektronik  yang  dihasilkan  diakui  sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah,  lelang tersebut dianggap sah. Ini berarti bahwa meskipun tidak ada pejabat lelang yang hadir  secara  fisik,  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik  tetap  memiliki keabsahan hukum.
Salah  satu  contoh  nyata  lelang  di  internet  tanpa  pejabat  lelang  adalah penggunaan  platform  e-Marketplace  Auction  seperti  eBay.  Dalam  platform  ini, proses  lelang  dilakukan  sepenuhnya  secara  elektronik  tanpa  kehadiran  pejabat lelang resmi. Meskipun demikian, transaksi yang dilakukan melalui platform  ini tetap sah dan diakui secara hukum karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ITE dan peraturan terkait lainnya.
Analisis dari kasus-kasus ini menunjukkan bahwa dengan adanya regulasi yang jelas  dan  perlindungan  hukum  yang  memadai,  lelang  di  internet  dapat  berjalan dengan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

## B. Perlindungan  Hukum Bagi Pihak - Pihak  Jika  Terjadi  Ingkar Janji Pada Lelang  Sukarela non eksekusi di Internet Tanpa Petugas Lelang
Seperti  disebutkan  diatas,  lelang  adalah  sebagian  bentuk  perjanjian  dan termasuk  dalam  kategori  perjanjian  jual  beli.  menurut  ketentuan  Pasal  37 Peraturan Pemerintah tentang PMSE, "Pelaku usaha dalam melakukan penawaran secara  elektronik kepada  pihak  lain  harus  dilakukan  berdasarkan  iktikad  baik", kejujuran  dan  keterbukaan  diperlukan  dalam  kegiatan  jual  beli  dan  lelang  di internet  atau elektronik. "Iktikad baik" dapat diartikan menjadi kejujuran atau hal yang  baik.  Ini  sangat  penting  karena  banyak  kasus  disebabkan  oleh  pihak  yang melupakan kewajibannya, yang disebut wanprestasi. 9
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  lelang  di  internet  mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan deskripsi, dan hak untuk mengajukan keluhan  jika  terjadi  masalah.  Pemerintah  dan  lembaga  terkait  memiliki  peran penting  dalam  mengawasi  dan  memastikan  bahwa  platform  lelang  mematuhi peraturan yang berlaku.
Dalam  konteks  hukum  sipil,  pembebasan  mengacu  pada  pelanggaran komitmen,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Buku  III  dari  Buku  Prosedur  Sipil. Pelanggaran  hanya  dapat  terjadi  ketika  ada  kesepakatan  bersama,  baik  yang diungkapkan  secara  lisan  atau  tertulis,  baik  sebagai  tindakan  formal  atau perjanjian rahasia. Individu non-kontrak tidak dapat diklasifikasikan sebagai non- performing . 10
Wanprestasi  dapat  dijelaskan  dalam  beberapa  bentuk,  sebagai  berikut. Pertama,  wanprestasi  terjadi  ketika  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  apa  yang telah disepakati untuk dilakukan. Kedua, wanprestasi juga dapat terjadi jika pihak tersebut melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian yang  telah  ditetapkan.  Ketiga,  wanprestasi  bisa  terjadi  jika  pihak  tersebut melaksanakan  apa  yang  dijanjikan  namun  dengan  keterlambatan.  Terakhir, wanprestasi  dapat  berupa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  tersebut,  yang menurut  perjanjian  seharusnya  tidak  dilakukan.  Semua  bentuk  wanprestasi  ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat, yang dapat menimbulkan  berbagai  konsekuensi  hukum  bagi  pihak  yang  melakukan wanprestasi. 11
Karena salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya atas alasan yang  dapat  diterima,  kegagalan  untuk  melakukannya  dianggap  sebagai ketidaksempurnaan  prestasi  atau  janji  yang  telah  disepakati 12 .  Jika  salah  satu
9 Sri  Soedewi  Masjchun  Sofwan, Hukum  Jaminan  Di  Indonesia,  Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan  Dan Jaminan Perorangan (Jakarta: Jakad Media Publishing, 2019).
10 Simanjuntak and SH, Hukum Lelang Di Indonesia ....,op.,cit. hlm 22.
11 Dian Dewi Khasanah et al., Hukum Perdata (Makasar: Sada Kurnia Pustaka, 2023). Hlm 14.
12 Cynthia Gunawann, Maryono Maryono, and Maman Sudirman, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet,” Blantika: Multidisciplinary Journal 1, no. 3 (2023): 100–118.
pihak gagal memenuhi kesepakatan, pihak yang terluka dapat menderita kerugian sebagai  akibat  dari  kegagalan  pihak  lain.  Oleh  karena  itu,  pihak  yang  dirugikan berhak menuntut kompensasi atas pelanggaran kontrak tersebut. Kreditur dapat mengajukan tuntutan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. 13
"Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  saat  pembeli  tidak  melunasi  kewajiban pembayaran lelang dalam jangka waktu yang telah ditentukan", kata Pasal 1 angka 36 PMK 122/2023 .Tanggung jawab dan perlindungan hukum sangat erat terkait. Setiap  tindakan  yang  memiliki  dampak  hukum  menimbulkan  tanggung  jawab hukum.  Dalam  hukum  perdata,  tindakan  hukum  biasanya  berhubungan  dengan perjanjian. Sebuah perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua atau lebih pihak yang sepakat untuk menciptakan hasil hukum tertentu, atau suatu tindakan hukum  yang  disepakati  untuk  menghasilkan  akibat  hukum. 14 Sehingga,  sebuah perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang terjalin antara dua pihak  atau  lebih,  yang  didasarkan  pada  kesepakatan  bersama.  Kesepakatan  ini bertujuan untuk menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat, di mana setiap pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi.  Dengan  demikian, perjanjian menjadi alat yang penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan setuju dengan ketentuan-ketentuan yang ada, serta siap untuk  menghadapi  akibat  hukum  jika  ada  pihak  yang  gagal  memenuhi kewajibannya. 15
Tanggung jawab para pihak terkait dalam pelaksanaan lelang di internet dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Setiap  orang  memiliki  hak  untuk  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi Informasi yang menyebabkan kerugian.
b. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Legislatif, masyarakat umum memiliki hak untuk  mengajukan  gugatan  kelompok  terhadap  entitas  yang  bertanggung jawab  atas  pengorganisasian  Sistem  Elektronik  dan/atau  penggunaan Teknologi Informasi yang mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat.
Menurut Pasal 38 Undang-Undang ITE, dalam kasus kerugian selama transaksi di  platform  lelang e-Marketplace ,  baik  penjual/pemilik  barang  maupun pembeli/pemenang  lelang  memiliki  hak  untuk  mengambil  tindakan  hukum terhadap penyedia platform. Ini termasuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penyedia.
Pasal 109 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/2023 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perdagangan melalui Aplikasi Lelang atau Platform e-
13 Hardjowohono Bayu, Dasar - Dasar Hukum Perdata Internasional (Jakarta: Gramedia, 2019). Hlm 59.
14 Agus Bandiyono et al., “Case Study of Public Sector Accounting in Indonesia: E-Auction Evaluation Using an Integrated Success Model Method As Part of Accounting Information System” (n.d.): 491– 515.
15 Hadibah  Z  Wadjo,  Hadibah  Zachra  Wadjo,  and  M  H  SH,  “Sistem  Hukum,” PENGANTAR  ILMU HUKUM (2023): hlm 34.
Marketplace Auction ,  pihak  yang  disebutkan  dalam  ayat  (1)  harus  mematuhi regulasi  yang  ada  selama  jangka  waktu  yang  ada,  setelah  diterbitkannya peringatan  tetap.  Ketentuan  ini  menekankan  pentingnya  kepatuhan  terhadap aturan  yang  telah  ditetapkan  untuk  menjaga  integritas  dan  transparansi  proses lelang  di  platform  digital.  Namun,  PMK  122/2023  tidak  secara  eksplisit menguraikan  sanksi  yang  akan  dikenakan  terhadap  penyedia  platform  e- Marketplace jika mereka gagal memenuhi ketentuan tersebut.
Ketiadaan  penjelasan  mengenai  sanksi  dalam  PMK  122/2023  menimbulkan pertanyaan tentang konsekuensi yang akan dihadapi oleh penyedia platform yang melanggar peraturan. Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada ketentuan lain  yang  relevan  untuk  mendapatkan  gambaran  lengkap  tentang  sanksi  yang berlaku.  Pasal  80  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik  mengatur  sanksi  administratif,  mengingat  bahwa  lelang  non- eksekusi  sukarela  ini  dilakukan  melalui  internet.  Pasal  ini  memberikan  dasar hukum  bagi  penerapan  sanksi  administratif  terhadap  penyedia  platform  yang tidak mematuhi peraturan, memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk menegakkan  kepatuhan  dan  memberikan  perlindungan  bagi  semua  pihak  yang terlibat dalam lelang. 16
Dengan demikian, meskipun PMK 122/2023 tidak menjabarkan sanksi secara rinci,  peraturan  lain  seperti  PP  PMSE  memberikan  kerangka  hukum  yang diperlukan untuk mengatasi pelanggaran oleh penyedia platform e-Marketplace. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang di internet dan memastikan bahwa semua pihak beroperasi sesuai dengan standar hukum yang berlaku .

## C. Langkah  Hukum  untuk  Menyelesaikan  Masalah  pada  Lelang  Non- Eksekusi  Secara  Mandiri  melalui  Internet  Tanpa  Kehadiran  Petugas Lelang
Pemerintah berperan dalam mengatur dan mengawasi lelang di internet untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Regulasi yang ada,  seperti  UU  ITE  dan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan lelang di internet. Usulan perbaikan regulasi dapat mencakup peningkatan mekanisme pengawasan,  penyederhanaan  proses  hukum  bagi  konsumen,  dan  peningkatan transparansi  dalam  proses  lelang.  Dengan  demikian,  pemerintah  dapat memastikan  bahwa  lelang  di  internet  berjalan  dengan  baik  dan  memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Kegagalan maupun kejahatan regulasi dari siapun dapat muncul karena adanya hubungan  kontraktual  atau  quasi-kontraktual.  Resolusi  cepat  diperlukan  untuk
16 Ir R Serfianto Dibyo Purnomo et al., Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka Dan Lelang Komoditi (Bandung: Galangpress Publisher, 2023). Hlm 77.
setiap  masalah  atau  perselisihan  yang  timbul  antara  pihak-pihak.  Dalam masyarakat,  penyelesaian  sengketa  dikategorikan  menjadi  dua  metode  yang berbeda:  litigasi  dan  non-litigasi.  Litigasi  mengacu  pada  proses  menyelesaikan sengketa atau konflik melalui sistem hukum, khususnya dengan membawa perkara ke  pengadilan.  Di  sisi  lain,  non  litigadi,  kadang-kadang  disebut  sebagai  solusi sengketa  luar  pengadilan  atau Alternative  Dispute  Resolution (ADR),  melibatkan menyelesaikan masalah tanpa melibatkan sistem peradilan. 17
Pasal 72 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) mengatur cara penyelesaian sengketa dalam lelang di internet. Pasal ini menyatakan bahwa: (1) Jika terjadi sengketa dalam lelang di internet, pihak-pihak tersebut  memiliki  hak  untuk  menyelesaikan  perselisihan  menggunakan pengadilan  atau  sistem  penyelesaian  sengketa  alternatif.  Penyelesaian  sengketa seperti  yang  disebutkan  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  secara  elektronik,  juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa di internet. Ini berarti bahwa sengketa yang muncul dari lelang di internet dapat diselesaikan melalui metode alternatif seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase yang dilakukan secara virtual.
Di  sisi  lain,  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik, khususnya Pasal 74, memberikan wewenang kepada para pihak untuk memilih penyelesaian alternatif yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan  untuk  menangani  masalah  yang  timbul  dari  perjanjian  PMSE internasional  mereka.  Jika  pihak-pihak  tidak  memilih  forum  yang  ditentukan, aturan hukum privasi internasional akan mengatur yurisdiksi pengadilan, panel arbitrase,  atau  badan  penyelesaian  sengketa  yang  sesuai  lainnya.  Hal  ini memastikan  bahwa  ada  kerangka  kerja  yang  jelas  dan  terstruktur  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  mungkin  timbul  dari  transaksi  lintas  batas,  yang sering kali melibatkan berbagai yurisdiksi hukum.
Otoritas  yang  ditugaskan  untuk  menyelesaikan  masalah  PMSE  jika  pihak memutuskan  untuk  menggunakan  salah  satu  forum  penyelesaian  sengketa internasional yang ditawarkan di Indonesia adalah lembaga arbitrase dan badan penyelesaian sengketa lainnya yang diakui secara internasional. Salah satu  cara untuk  menyelesaikan  perselisihan  antara  pihak-pihak  dalam  sengketa  kontrak adalah melalui arbitrase. Arbitrase harus dipilih oleh para pihak, yang juga harus setuju  untuk  mematuhi  keputusan  arbitrase.  Semua  pihak  dalam  perselisihan harus mengakui arbiter ini dan memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman yang diperlukan untuk menangani sengketa tersebut.
Arbitrase  menawarkan  beberapa  keuntungan  dibandingkan  dengan  proses pengadilan tradisional, termasuk proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan kerahasiaan yang lebih baik. Selain itu, keputusan arbitrase biasanya final dan mengikat, yang berarti bahwa pihak-pihak tidak dapat mengajukan banding atas
17 Susanti  Adi  Nugroho  and  M  H  SH, Manfaat  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (Prenada Media, 2019). Hlm 82.
keputusan tersebut, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang sangat terbatas. Hal ini memberikan kepastian dan finalitas dalam penyelesaian sengketa, yang sangat penting dalam konteks perdagangan internasional dan transaksi elektronik.
Dalam konteks lelang di internet, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami  dan  menyetujui  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  akan digunakan sebelum terjadi perselisihan. Dengan demikian, jika sengketa muncul, ada  jalur  yang  jelas  dan  disepakati  untuk  menyelesaikannya,  yang  membantu mengurangi  ketidakpastian  dan  potensi  konflik.  Keberadaan  peraturan  yang mengatur  penyelesaian  sengketa  ini  juga  meningkatkan  kepercayaan  publik terhadap  sistem  lelang  di  internet,  karena  mereka  tahu  bahwa  ada  mekanisme yang adil dan efektif untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.
Penyelesaian  sengketa  secara  elektronik  juga  menawarkan  fleksibilitas  yang lebih  besar,  karena  para  pihak  dapat  berpartisipasi  dalam  proses  penyelesaian sengketa dari mana saja, tanpa harus hadir secara fisik di lokasi tertentu. Ini sangat penting dalam konteks globalisasi dan peningkatan transaksi lintas batas, di mana para pihak mungkin berada di berbagai negara dengan zona waktu yang berbeda.
Secara  keseluruhan,  Pasal  72  dan  Pasal  74  Peraturan  Pemerintah  tentang Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  memberikan  kerangka  kerja  yang komprehensif  untuk  penyelesaian  sengketa  dalam  lelang  di  internet.  Dengan adanya peraturan ini, para pihak yang terlibat dalam lelang di internet memiliki perlindungan hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam sistem lelang di internet. Otoritas yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah PMSE jika pihak memutuskan untuk menggunakan salah satu forum penyelesaian sengketa internasional yang ditawarkan di Indonesia adalah:  Salah satu cara untuk menyelesaikan  perselisihan  antara  pihak-pihak  dalam  sengketa  kontrak  adalah arbitrase. Arbitrase harus  dipilih oleh  para  pihak, yang juga harus setuju untuk mematuhi keputusan arbitrase. Semua pihak dalam perselisihan harus mengakui arbiter  ini  dan  memastikan  bahwa  mereka  memiliki  pengalaman  yang diperlukan. 18
Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang berasal dari  lelang  non-eksekusi  mandiri  yang  dilakukan  melalui  internet  dapat diselesaikan  dalam  tiga  cara:  melalui  pengadilan  (litigasi),  melalui  metode penyelesaian  sengketa  alternatif  (non-litigasi),  atau  secara  elektronik  (resolusi sengketa internet). Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik,  ada  tiga  cara penyelesaian yang dapat dipilih. Litigasi di pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan formal. Proses ini dimulai dengan menghadirkan kasus  di  hadapan  hakim  yang  berwenang,  yang  akan  memutuskan  berdasarkan
18 D.  Ginting,  “Resolution  of  Land  Disputes  in  a  Perspective  of  Indonesia’s  Land  Law  Reformation,” International Journal of Applied Business and Economic Research 14, no. 2 (2016): 871–883.
argumen  dan  bukti  yang  diajukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Proses  ini  biasanya melibatkan berbagai tahapan, seperti pengajuan gugatan, pemeriksaan saksi, dan penyajian  bukti  lainnya,  sebelum  hakim  membuat  keputusan.  Keputusan  yang dibuat  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan  dapat  dieksekusi  secara paksa  jika  salah  satu  pihak  tidak  mematuhinya,  meskipun  proses  ini  dapat memakan  waktu  dan  biaya  yang  signifikan.  Selain  itu,  pengadilan  litigasi memastikan hak-hak semua pihak dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk penyelesaian sengketa. 19
Jenis penyelesaian sengketa di internet (ODR) dilakukan melalui media internet, sehingga para pihak dapat menyelesaikan masalah tanpa bertemu secara langsung. Pada  dasarnya,  metode  penyelesaian  sengketa  ODR  sama  dengan  metode penyelesaian  sengketa  konvensional  lainnya;  satu-satunya  perbedaan  adalah media yang digunakan, yaitu internet. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase, ODR termasuk  dalam  kategori  penyelesaian  sengketa  alternatif  (APS).  Cara penyelesaian  sengketa  meliputi  arbitrase  di  internet,  mediasi  di  internet,  dan negosiasi di internet. 20
Perselisihan  dan  konflik  sering  terjadi  dalam  proses  lelang,  terutama  ketika dilakukan  secara  di  internet,  antara  peserta  lelang  atau  pembeli  potensial  yang telah  dinyatakan  pemenang  lelang  tetapi  belum  membuat  pembayaran  yang disepakati untuk berbagai alasan. Dalam hukum, usaha ini disebut somasi. Namun, jika pembeli atau pemenang lelang yang gagal melaksanakan tidak menunjukkan keyakinan  baik,  penjual  atau  pemilik  barang  dapat  mengambil  tindakan  lebih lanjut sebagaimana Pasal 72 dan Pasal 74 PMSE 21 . Maka dari itu, dalam lelang yang dilaksanakan  melalui  internet,  peserta  lelang  dan  calon  pembeli  harus mendapatkan  perlindungan  selama  seluruh  proses  lelang.  Perlindungan  ini berlangsung  mulai  dari  saat  peserta  memasuki  proses  lelang  hingga  konsumen bisa  memenangkan  suatu  lelang  dan  mendapatkan  benda  yang  sesuai  dengan keadaan yang telah diumumkan dalam lelang. Hal ini berlaku dengan syarat bahwa pemenang  lelang  telah  memenuhi  semua  kewajibannya  sebagai  debitur,  seperti melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 22
Namun,  jika  pihak  yang  berhak  atas  barang  lelang  tidak  dapat  sepenuhnya menguasai barang tersebut, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke
19 H Sudiarto and M SH, Penghantar Hukum Lelang Indonesia (Surabaya: Prenada Media, 2021).
20 Ainon Marziah, Sri Walny Rahayu, and Iman Jauhari, “Proof The Minutes Of Auction For The Winner Of  Execution  Of  Mortgage  Rights;  [Pembuktian  Risalah  Lelang  Bagi  Pemenang  Eksekusi  Hak Tanggungan],” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan 7,  no.  2  (2019):  225  –  236, https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85175717794&doi=10.29303%2Fius.v7i2.631&partnerID=40&md5=3d4faf01c49a57d7043fe4440c6 9abdd.
21 Khasanah et al., Hukum Perdata ... op.,cit. hlm 36.
22 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan: Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3) (Surabaya: Sinar Grafika, 2019). Hlm 42.
Pengadilan Negeri setempat. Gugatan ini bertujuan untuk meminta pengosongan paksa  barang  lelang  yang  telah  dimenangkan  secara  sah  dalam  proses  lelang. Langkah hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemenang lelang diakui  dan  dihormati,  serta  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam  transaksi lelang.
Selain  itu,  pengajuan  gugatan  untuk  pengosongan  paksa  menjadi  langkah terakhir jika segala upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil. Langkah ini sangat  penting  karena  memastikan  bahwa  pemenang  lelang  dapat  memperoleh barang yang telah mereka menangkan tanpa halangan, sesuai dengan ketentuan hukum  yang  berlaku.  Proses  pengosongan  paksa  ini  tidak  hanya  memberikan kepastian  hukum  bagi  pemenang  lelang,  tetapi  juga  menjaga  integritas  dan kredibilitas  sistem  lelang  di  internet.  Tanpa  adanya  mekanisme  pengosongan paksa,  pemenang  lelang  mungkin  menghadapi  kesulitan  dalam  mengambil  alih barang yang telah mereka beli, yang dapat merusak kepercayaan terhadap proses lelang secara keseluruhan.
Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa lelang yang dilakukan  melalui  internet  berjalan  dengan  lancar  dan  adil.  Dengan  adanya jaminan bahwa hak pemenang lelang akan ditegakkan secara hukum, semua pihak yang terlibat dalam proses lelang akan merasa lebih aman dan percaya diri. Ini tidak hanya menguntungkan pemenang lelang, tetapi juga semua peserta lelang, karena mereka tahu bahwa sistem lelang tersebut dapat diandalkan dan memiliki mekanisme  yang  efektif  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Secara  keseluruhan, langkah pengajuan gugatan untuk pengosongan paksa memperkuat kepercayaan dan kepastian hukum dalam transaksi lelang di internet, yang pada akhirnya akan mendorong  lebih  banyak  orang  untuk  berpartisipasi  dalam  lelang  dan meningkatkan aktivitas perdagangan melalui internet.
Dengan  demikian,  penting  bagi  penyelenggara  lelang,  peserta,  dan  calon pembeli untuk memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, serta mengetahui hak dan kewajiban masing-masing selama proses lelang. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan lelang yang adil, transparan, dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan perdagangan melalui lelang di internet. 23

## KESIMPULAN
Lelang yang dilakukan melalui internet memiliki dasar hukum yang kuat karena mengadopsi  karakteristik  perjanjian  jual  beli  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1457  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW).  Selama  lelang  tersebut memenuhi  syarat  sah  perjanjian  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  1320  BW,  Lelang
23 Mafita Mafita, “Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,” Nurani Hukum 2, no. 2 (2020): 26–34.
non-eksekusi mandiri yang dilakukan di internet melalui web lelang digital minus pelaksana lelang adalah konkret memadu para pihak yang terlibat. Proses ini tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dan mewajibkan semua pihak yang terlibat untuk mematuhi hasil lelang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain itu,  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  122/2023,  yang  mengatur pelaksanaan  lelang,  berlaku  secara  keseluruhan  untuk  lelang  yang  dilakukan melalui  internet.  Ketentuan  dalam  PMK  122/2023  dapat  diterapkan  jika diperlukan untuk lelang yang dilakukan melalui internet, tanpa mengingat metode penawaran atau kehadiran kontestan lelang. Oleh karena itu, hal ini memastikan bahwa aturan dan peraturan yang berlaku untuk lelang konvensional tetap diikuti meskipun  lelang  dilakukan  melalui  platform  digital.  Berbagai  elemen  terlibat dalam  penerapan  peraturan  ini,  termasuk  prosedur  pendaftaran,  proses penawaran, dan penetapan pemenang lelang. Untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam setiap proses lelang, baik penjual maupun pembeli yang berpartisipasi  dalam  lelang  di  internet  harus  mematuhi  semua  peraturan  yang diatur  dalam  peraturan  tersebut.  Selain  itu,  aturan  ini  memastikan  bahwa transaksi  tetap  sah  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku, melindungi semua pihak yang terlibat.
Para  pihak  yang  terlibat  dalam  lelang  di  internet  juga  dilindungi  oleh  upaya hukum  penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Mereka  dapat  memilih  untuk  menyelesaikan  melalui  saluran tradisional  atau  di  internet  melalui  pengadilan,  arbitrase,  atau  organisasi penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya.  Semua  pihak  mendapat  manfaat  dari fleksibilitas  dan  keyakinan  hukum  ini,  yang  menjamin  perlindungan  hak-hak mereka  dan  penyelesaian  cepat  dan  adil  dari  setiap  perselisihan  yang  mungkin timbul. Dengan demikian, pelaksanaan lelang di internet tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa  yang  komprehensif.  Ini  memberikan  kepercayaan  dan  keamanan  bagi para  peserta  lelang,  serta  mendukung  perkembangan  dan  penerimaan  lelang digital sebagai metode transaksi yang terpercaya dan efektif.

## Daftar Pustaka
Buku
Atikah,  Ika. “Pengaturan  Hukum  Transaksi  Jual  Beli Di  internet  (E-Commerce)  Di  Era Teknologi.” Muamalatuna 10, no. 2 (2019): 1.
Bayu, Hardjowohono. Dasar - Dasar Hukum Perdata Internasional . Jakarta: Gramedia, 2019.
Ginting,  Elyta  Ras. Hukum  Kepailitan:  Pengurusan  Dan  Pemberesan  Harta  Pailit  (Hukum Kepailitan Buku 3) . Surabaya: Sinar Grafika, 2019.
Indarsyah,  Muh,  and  Amirulhaq  Nur. PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  HAK  CIPTA MATERI KOMEDI HASIL LELANG . Makasar: Universitas Hasanuddin, 2022.
Khasanah,  Dian  Dewi,  Anik  Iftitah,  Muhamad  Abas,  Baren  Sipayung,  Arvita  Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, et al. Hukum Perdata . Makasar: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
Liono, Edward Cliff Fransiscus, Erick Malombeke, Muhammad Rayhan Thariqi, and Dewi F. M. Daba Dida. “Perkembangan Penyelenggaraan Lelang Non Eksekusi Oleh Pejabat Lelang Kelas 2 ( Notaris ) Dimasa Pandemi Covid- 19.” Uneslaw 5, no. 4 (2023): 4039 – 4054.
Nugroho,  Susanti  Adi,  and  M  H  SH. Manfaat  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa . Prenada Media, 2019.
Purnomo, Ir R Serfianto Dibyo, S H Iswi Hariyani, S H Cita Yustisia Serfiyani, and others. Pasar  Komoditi:  Perdagangan  Berjangka  Dan  Lelang  Komoditi .  Bandung:  Galangpress Publisher, 2023.
Simanjuntak, P N H, and M Kn SH. Hukum Lelang Di Indonesia . Surabaya: Prenada Media, 2023.
Soekanto,  Soerjono. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2015.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan . Jakarta: Jakad Media Publishing, 2019.
Sudiarto, H, and M SH. Penghantar Hukum Lelang Indonesia . Surabaya: Prenada Media, 2021.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta, CV, 2018.
Usman, Rachmadi. Hukum Lelang . Jakarta Selatan: Sinar Grafika, 2022.
Wadjo, Hadibah Z, Hadibah Zachra Wadjo, and M H SH. “Sistem Hukum.” PENGANTAR ILMU HUKUM (2023): 34.
Wirawan, Aditya, and Donarin Donarin. “Rekonstruksi Pengumuman Lelang Melalui Media Surat.
Artikel Jurnal
Bandiyono, Agus, Politeknik Keuangan, Negara Stan, Tangerang Selatan, and Indonesia Coresponding  Author.  “Case  Study  of  Public  Sector  Accounting  in  Indonesia:  E -Auction Evaluation Using an Integrated Success Model Method As Part of Accounting Information System” (n.d.): 491– 515.
Ginting,  D.  “Resolution  of  Land  Disputes  in  a  Perspective  of  Indonesia’s  Land  Law Reformation.” International  Journal  of  Applied  Business  and  Economic  Research 14,  no.  2 (2016): 871 – 883.
Gunawann,  Cynthia,  Maryono  Maryono,  and  Maman  Sudirman.  “Kepastian  Hukum Pelaksanaan Lelang Di internet Melalui Media Internet.” Blantika: Multidisciplinary Journal 1, no. 3 (2023): 100 – 118.
Karina, Ahnia Septya, Sukarmi Sukarmi, and Endang Sri Kawuryan. “Keabsahan Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Dalam Pelaksanaan Lelang Elektronik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang.” Jurisdictie 11, no. 1 (2020): 10 – 18860.
Mafita, Mafita. “Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.” Nurani Hukum 2, no. 2 (2020): 26 – 34.
Marziah, Ainon, Sri Walny Rahayu, and Iman Jauhari. “Proof The Minutes Of Auction For The Winner  Of  Execution  Of  Mortgage  Rights;  [Pembuktian  Risalah  Lelang  Bagi  Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan].” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 7, no. 2 (2019): 225 – 236. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85175717794&doi=10.29303%2Fius.v7i2.631&partnerID=40&md5=3d4faf01c49a57d70 43fe4440c69abdd.
Noviandra, Nabila, Marjo, and Kartika Utama. “Pelaksanaan Lelang Di internet (E-Auction) Di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  (Kpknl)  Kota  Semarang.” Diponegoro Law Journal 9, no. 2 (2020): 403 – 414.
Novita, Dila, Ita Mariyatul Qibthiah, and Abdul Muis. “Implementation of Di internet Auction Services  (E-Auction)  At  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  (Kpknl)  Bekasi City.” KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 13, no. 1 (2022): 47 – 65.
Susilo, Margono Dwi, and Mirza Prasetya. “Lelang Dengan Platform E -Marketplace Auction Perbandingan  Antara EBay  Dan  e- Auction  (Lelang.  Go.  Id).” Tersedia  pada:  https://www. djkn. kemenkeu. go. id/artikel/baca/12812/Lelangdengan-Platform-e-Marketplace-Auction- Perbandingan-antara-eBaydan-e-Auction-lelanggoid.  html  (Diakses:  19  Agustus  2020) (2019).
Tan,  David.  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021).

## Website
Fa  Susilo,  Margono  Dwi,  and  Mirza  Prasetya.  “Lelang  Dengan  Platform  E -Marketplace Auction  Perbandingan  Antara  EBay  Dan  e- Auction  (Lelang.  Go.  Id).” Tersedia  pada: https://www.  djkn.  kemenkeu.  go.  id/artikel/baca/12812/Lelangdengan-Platform-e- Marketplace-Auction-Perbandingan-antara-eBaydan-e-Auction-lelanggoid. html (Diakses: 19 Juli  2024) .