## [35]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan
Vol. I Bulan Maret 2016

## Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buton Tahu n 2012
(Studi Pada Kelurahan Jaya Bakti Kecamatan Sampolawa)

## Jusri
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36 Baubau

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  partisipasi  masyarakat Kelurahan Jaya Bakti Kecamatan Sampolawa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buton.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data dikumpulkan melalui (1) Penelitian kepustakaan  (2)  Penelitian  lapangan  (3)  wawancara  dan  (4)  Dokumentasi.  Data  kemudian dianalisis secara interaktif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  Kelurahan  Jaya  Bakti  tergolong rendah. Yakni : (1) Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai Pemilih Pada Pemilukada, (2) Partisipasi  pada  pelaksanaan  Kampanye  Calon  Kepala  Daerah  adapun  partisipasi  hanya dilakukan  oleh  adanya  motivasi  sebagai  huburan  semata,  dan  (3)  partisipasi  pada  saat pelaksanaan  pemungutan  suara.  Beberapa  factor  yang  menyebabkan  rendahnya  partisipasi seperti;    minimnya  pengetahuan  politik  masyarakat,  minimnya  sarana  informasi  tentang proses pemilukada dan jauhnya lokasi pemungutan suara.
Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilukada, Buton

## [36]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016

## A. Pendahuluan
Otonomi  daerah  membawa  dampak  yang luas terhadap berkembangnya demokrasi di Indonesia,  serta  membawa  harapan  besar untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran daerah.Melalui pemilihan kepala  daerah  secara  langsung  masyarakat dapat  menentukan  pilihannya  sendiri.  Hal ini  akan  membawa  perubahan  pandangan masyarakat  terhadap  pemerintahan  di daerah,  karena  calon  yang  akan  memimpin dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Proses  ini membuktikan adanya sikap demokratis dan transparansi bagi rakyat yang akan memilih seorang  pemimpin  secara  terbuka.  Selain itu  pemimpin  yang  terpilih  nantinya  akan memberikan  kemampuan  yang  terbaik dalam mengelola dan mengatur kepemerintahannya. Harapan terbesar adalah  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan akan lebih baik melalui Pemilukada langsung ini.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  merupakan  momentum  yang  baik dalam  proses  penyelenggaraan  demokrasi di  Indonesia  yang  semakin  terbuka  dan akuntabel. Perubahan ini setidaknya membawa  implikasi  yang  besar  bagi kehidupan  di  daerah.  Pemimpin  di  daerah akan mendapat legitimasi yang kuat melalui Pemilukada  langsung.  Dengan  demikian masyarakat akan memiliki trust yang tinggi pada  pemimpinnya  untuk  bersama-sama membangun  daerahnya.  Hal  inilah  yang menjadi  modal  dasar  dalam  pelaksanaan pembangunan  di  daerah  yaitu  sebagai modal  sosial  dan  kohesivitas  masyarakat lokal  yang  memiliki  nilai  stratetegis  dalam pelaksanaan democratic  governance di tingkat lokal.
Harapan  besar  pemerintah  dengan adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah rakyat dapat mengetahui dan memahami isi yang  terkandung  dalam  undang-undang
tersebut, sehingga lebih dapat meningkatkan  pengetahuan  serta  wawasan politik  atau  pendidikan  politik  yang  lebih dewasa  terutama  lebih  memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah.  Implikasi  lebih  lanjut  melalui pemahaman   undang-undang  tersebut  akan membuat  rakyat  menjadi  paham  politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik,  serta  masyarakat  lebih  kreatif dalam  memilih  calon  kepala  daerah  yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun  daerahnya  untuk  maju  dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik. Dalam konteks
penguatan demokratisasi, pemilukada langsung berpeluang  untuk  melakukan  pematangan dan  penyadaran  berdemokrasi.  Masyarakat yang  memiliki  kesadaran  berdemokrasi merupakan  langkah  awal  dalam  menuju proses demokrasi yang benar dan substansial.  Inilah  kehidupan  demokrasi yang sebenarnya, bukan demokrasi inprosedural yang selama ini telah dijalankan  dalam  kehidupan  berdemokrasi. Jangan  demokrasi  dimaknai  sebagai  proses yang memiliki implikasi anggaran besar dan tidak  bermanfaat,  terjadinya  konspirasi, pelanggaran  dan  keamanan  yang  tidak terjamin, etika politik yang terabaikan, saat inilah cara pandang demikian harus dirubah walaupun  realitas  ini  terlihat  dari  proses demokrasi langsung yang justru menimbulkan  berbagai  persoalan  yang kompleks.  Tingkat  konflik  yang  tinggi, konspirasi  politik,  money  politic  bahkan dampak  lain  adalah  tingginya  korupsi  di daerah.
Terlepas  dari  permasalahan  tersebut sebenarnya  Pemilukada  langsung  memiliki makna  strategis  yaitu  pendidikan  politik sekaligus  penguatan  potensi  lokal  yang selama  ini  terabaikan.Pendidikan  politik tersebut  dapat  efektif  hanya  melalui pendidikan kewarganegaraan ( civic

## [37]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
education ).Aktualisasi  dari civic  education terletak  kepada  tingkat  partipasi  politik rakyat  di  setiap  momentum  politik  seperti pemilu  ataupun  Pemilukada.  Partisipasi politik  yang  lemah  berakibat  pada  sebuah realitas  politik  yang  kini  menggejala  di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah  yaitu  terjadinya  kesenjangan  politik antara  masyarakat  sipil  dengan  lembaga kekuasaan  lokal,  di  mana  aktor  pelaksana kekuasaan  lokal  sering  melakukan  langkah pengambilan  dan  pelaksanaan  kebijakan politik  yang  tidak  selaras  dengan  aspirasi kolektif masyarakat sipil.
Buton adalah  salah satu kabupaten di Indonesia yang telah melaksanakan Pemilukada  secara  langsung  sejak  tahun 2006, dan saat itu jugalah masyarakat mulai berpartisipasi langsung terhadap penentuan calon pemimpinnya untuk pertama  kalinya.  Masyarakat  sebagai  aktor utama  dalam  pemilihan  ini  dituntut  agar lebih  partisipatif  dalam  segala  bentuk tahapan penyelenggaraan pemilukada.
Partisipasi yang diharapkan  tentunya bukanlah  hanya  sekedar  dilihat  dari  satu aspek  saja  tetapi  harus  dilihat  dari  semua aspek  tahapan  penyelenggaraan  termasuk kesadaran  masyarakat  akan  terjaganya keamanan  dan  stabilitas  politik  pada  saat menjelang dan sesudah pelaksanaan Pemilukada tersebut.
Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten Buton dilaksanakan dengan aman walaupun masih  terjadi  kelemahan-kelemahan  pada tingkat  penyelenggara  pemilukada.  Hal tersebut setidaknya berdampak pada tingkat  partisipasi  masyarakat  terhadap proses  pemilihan.  Di  Kelurahan  Jaya  Bakti kecamatan sampolawa, partisipasi masyarakat  terhadap  pemilihan  kepala daerah  cenderung  menurun.Hal  ini  bisa dilihat  dari  peran  serta  masyarakat  mulai dari pendaftaran pemilih, respon masyarakat  terhadap  daftar  wajib  pilih, tahapan kampanye dan pemungutan suara.Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai
faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, jenuhnya masyarakat  terhadap  pemilihan  langsung atau  juga  disebabkan  karena  kurangnya minat masyarakat terhadap figur-figur yang ada.Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  :  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan  Pemilukada  di  Kelurahan Jaya Bakti Kecamatan
Sampolawa Kabupaten Buton. B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Kualitatif dengan  Informan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berjumlah  8  orang.  Untuk memperoleh data, informasi-informasi, keterangan dan fakta-fakta, penulis menggunakan  teknik  pengumpulan  data Penelitian kepustakaan, Penelitian lapangan dan  Wawancara.  Teknik  analisa  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Reduksi  data,  Sajian  data  dan  Penarikan kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## a. Pendaftaran Wajib Pilih
Dalam  setiap  PEMILU,  baik  itu  pemilihan DPR,  DPRD,  DPD,  Presiden  dan  pemilihan Kepala  Daerah  selalu  melalui  tahapan  atau proses  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya oleh  pihak  penyelenggara.  Adapun  tahapan awal dalam penyelenggaraan pemilu tersebut adalah pendaftaran wajib pilih.Biasanya,  Panitia  Pemungutan  Suara menerima  Daftar  Pemilih  Sementara  dari Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota untuk kemudian divalidasi sebelum ditetapkan  sebagai  Daftar  Pemilih  tetap (DPT).
Sebelum  ditetapkan  sebagai  Daftar Pemilih  Tetap  terlebih  dahulu  pihak penyelenggara (PPS) mengumumkan Daftar Pemilih  Sementara  (DPS)  yang  ditempel  di

## [38]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
papan pengumuman untuk meminta tanggapan    masyarakat  terhadap  DPS tersebut.  Hal  inilah  sebagai  tahap  awal masyarakat dimintai secara langsung  untuk berpartisipasi
dalam tahapan penyelenggaraan PEMILUKADA.
Seharusnya seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi wajib pilih dapat  memastikan  namanya  apakah  sudah terdaftar  dalam  Daftar  Pemilih  Sementara tersebut.  Bila  tidak  terdaftar,  maka  pada saat itu juga masyarakat dapat mendaftarkan  dirinya  untuk  didata  sebagai wajib  pilih  tambahan  yang  nantinya  akan tercatat  dalam  daftar  pemilih  tertap.Peran serta  masyarakat  dalam  tahapan  ini sangatlah  penting  karena  akan  berdampak langsung terhadap penyelenggaraan PEMILUKADA.
Berdasarkan gambaran tersebut diatas  maka  sangat  jelas  bahwa  tingkat partisipasi masyarakat dalam hal mengecek namanya  dalam  Daftar  Pemilih  Sementara yang  terpampang  di  papan  pengumuman masih sangat rendah.
Hasil  wawancara  dengan  ketua  PPS Kelurahan  Jaya  Bakti  menyatakan  bahwa presentase partisipasi masyarakat terhadap proses pendaftaran pemilihsementara sangatlah  rendahbila  dibandingkan  dengan pemilu sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari respon/partisipasi    masyarakat  terhadap pengumuman  Daftar  Pemilih  Sementara yang  ditempel  pada    papan  pengumuman. Kebanyakan    partisipasisifatnya  hanya berhubungan dengan kepentingan- kepentingan  untuk  para  calon  dalam  artian bahwa  para  tim-tim  sukses  yang  langsung mengecek  nama-nama  wajib  pilih  pada Panitia  Pemungutan  Suara  yang  mereka anggap bahwa nama-nama yang mereka cek tersebut adalah para pendukungnya.
Rendahnya  partisipasi  masyarakat tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor antara lain :
1) Kurangnya
sosialisasi atau penyebarluasan  informasi  oleh  pihak
penyelenggara  terhadap  masyarakat bahwa Daftar Pemilih Sementara telah dipampang  di  papan  pengumuman pada  lokasi  yang  telah  ditentukan sehingga masyarakat tidak tau menahu  tahapan  pendaftaran  wajib pilih mulai dilaksanakan.
2) Tidak  adanya  respon  masyarakat terhadap proses pengumuman karena mereka  menganggap  telah  terdaftar sebagai wajib pilih tanpa mengeceknya terlebih dahulu.
3) DPS  yang  dipampang  hanya  terpusat pada  satu  tempat  saja  sehingga sebagian  masyarakat  masih  terlalu jauh untuk menjangkaunya.
Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, diharapkan agar pihak penyelenggara : 1) Lebih intensif lagi dalam mensosialisasikan pengumuman kepada  masyarakat  terhadap  proses pendaftaran pemilih 2) Agar Daftar Pemilih sementara ditempel dimasing-masing lingkungan sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat.
Sedangkan  bagi  masyarakat  yang diharapkan  dalam proses  ini  adalah keterlibatannya  langsung  mulai  dari  awal hingga  ditetapkannya  pemilih  sebagai  DPT. Sehingga  dengan  demikian  masyarakat akan  tau  persis  mengenai  prosedur  yang ada  dalam  setiap  tahapan.  Kenyataan seperti  ini  kadang  dianggap  sepele  oleh kebanyakan  masyarakat  tetapi  justru  hal inilah  yang  menjadi  gambaran  atau  tolak ukur terhadap pola pikir masyarakat dalam mengambil bagian pada proses demokrasi.
Setelah proses tersebut diatas, selanjutnya  pemilih  perlu  memastikan apakah  dirinya  benar-benar  telah  terdaftar sebagai  wajib  pilih  dalam  daftar  pemilih sementara  yang  kemudian  nantinya  akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
Rendahnya  partisipasi  masyarakat dalam  hal  memastikan  dirinya  terdaftar

## [39]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
atau tidak dalam daftar pemilih berimplikasi pada sering terrjadinya kesalah pahaman antara masyarakat dengan  Panitia  Pemungutan  Suara  atau pihak penyelenggara Pemilu padahal sistim pendataan  pemilih  bersifat  pasif  artinya bahwa PPS hanya mengumumkan DPS yang diperoleh dari KPU kabupaten dan selanjutnya  meminta  respon  masyarakat terhadap  nama-nama  yang  diumumkan tersebut.  Hal  ini  berarti  bahwa  partisipasi masyarakat  dalam  tahapan  ini  sangat diharapkan.  Selanjutnya  jika  wajib  pilih tidak  terdaftar  maka  diharapkan  agar segera  menghubungi  Panitia  Pemungutan Suara  (PPS)  untuk  dimasukkan  dalam daftar  pemilih  tambahan  yang  nantinya akan dijadikan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Tingginya presentase partisipasi masyarakat  untuk  menghubungi  panitia penyelenggara  bagi  mereka  yang  tidak terdaftar  disebabkan  oleh  beberapa  faktor antara lain :
1) Sudah  ditetapkannya  Daftar  Pemilih Tetap dan waktu pelaksanaan pemungutan suara sudah dekat sehingga  informasi  mengenai  daftar wajib pilih bisa diperoleh dari berbagai sumber.
2) Adanya kepentingan-kepentingan kandidat melalui tim suksesnya untuk mengecek  nama-nama  yang  dianggap simpatisannya.
3) Tahapan  pendaftaran  pemilih  masih berlangsung  dalam  artian  bahwa partisipasi  masyarakat  sendiri  yang muncul  untuk  didaftarkan  sebagai wajib pilih.
Olehnya  itu  untuk  meminimalisir permasalahan tersebut diatas maka
diharapkan  agar  masyarakat  tau  tentang jadwal  pendaftaran  pemilih  yang  rentang waktunya biasanya beberapa bulan sebelum  pemungutan  suara.Kepada  para elit  politik  diharapkan  agar  pengawasan pendaftaran  pemilih  dilakukan  bersamaan
dengan pengumuman Daftar Pemilih Sementara  oleh  PPS  bukan  nanti  setelah ditetapkannya Daftar
Pemilih Tetap sehingga tidak bisa lagi untuk didaftarkan.

## b. Pelaksanaan Kampanye
Kampanye adalah salah satu tahapan dalam penyelenggaraan  Pemilu  yang  dilakukan oleh  pasangan  calon  Bupati  /  Wakil Bupati.Pada  tahap  ini,  pasangan  calon melakukan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara pemilu. Dalam setiap kampanye, pasangan calon akan memaparkan visi dan misinya serta program  kerja  yang  akan  dilaksanakan  bila nantinya  mereka  akan  terpilih  sebagai Bupati / Wakil Bupati. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang  menjadi  program  utama  dari  para calon  tersebut  sehingga  ada  suatu  nilai perbandingan  antara  calon  yang  satu dengan yang lainnya.
Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi  Tenggara  Nomor  3  Tahun  2008 tentang Pedoman Teknis Kampanye
Pemilihan  Umum  Bupati  dan  Wakil  Bupati Buton  disebutkan  bahwa  kampanye  adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan
calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk
meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan  dukungan  sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan  calon  secara  lisan  atau  tertulis dalam  bentuk  dan  jadwal  waktu  yang  telah ditetapkan.

## c. Pemungutan Suara
Pemungutan  suara  merupakan  puncak pelaksanaan pemilu, dimana seluruh masyarakat Kelurahan Jaya
Bakti Kecamatan  Sampolawa  Kabupaten  Buton yang  terdaftar  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap diharapkan ikut berpartisipasi dalam

## [40]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
pemilihan  kepala  daerah  tersebut  agar seluruh  masyarakat  menentukan  secara berama-sama siapa figur yang akan menjadi pemimpin di daerahnya lima tahun kedepan.  Pemungutan  suara  dilakukan secara  serentak  di  Kecamatan  Sampolawa yang  terdiri  dari  12  Desa.Keterangan  yang diberikan  oleh  Ketua  KPUD  Kabupaten Buton menggambarkan bahwa secara umum  pelaksanaan  pemungutan  suara berlangsung  secara  tertib  dan  aman.Tidak ada hambatan yang berarti dalam melaksanakan  pemungutan  sura.  Hal  ini karena  adanya  koordinasi  yang  baik  antara semua  pihak  yang  terlibat  baik  KPUD, beserta  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dan  juga senantiasa  diawasi  oleh  panwaslu  serta peran  serta  atau  partisipasi  masyarakat sendiri  dalam  menjaga  keamanan  dan ketertiban di lingkungannya masing- masing.
Sebelum  hari  pemungutan  suara, KPPS  memberikan  kartu  panggilan  kepada para  wajib  pilih.Pemberian  kartu  panggilan tersebut  tentunya  berdasarkan  Daftar Pemilih  Tetap  yang  telah  disahkan  oleh Panitia  Pemungutan  Suara  yang  sudah dibagi  berdasarkan  jumlah  TPS  yang ada.Dalam  pelaksanaan  pemungutan  suara, yang  berhak  memberikan  suaranya  yaitu mereka  yang  telah  mempunyai  kartu panggilan.
Masih  adanya  wajib  pilih  yang  tidak diberikan  kartu  panggilan  disebabkan  oleh yang  bersangkutan  tidak  terdaftar  dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga mereka tidak dibenarkan  untuk  melakukan  pemungutan suara.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 149 ayat 1 yaitu  Pemilih  yang  berhak  mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi :
1) Pemilih  yang  terdaftar  pada  daftar pemilih tetap pada TPS yang
bersangkutan, dan
2) Pemilih  yang  terdaftar  pada  daftar pemilih tambahan.
Oleh  karena  itu  maka  bagi  yang  tidak terdaftar  dalam  daftar  pemilih  tetap  tidak diberikan  kartu  panggilan  dan  secara otomatis tidak dibolehkan untuk memilih.Dengan  demikian  maka  semua wajib  pilih  harus  memastikan  namanya dalam DPT untuk kemudian dapat diberikan kartu panggilan.
Selanjutnya  menjelang  pemungutan suara  kemungkinan  adanya  intervensi  dari pihak  lain  kepada  pemilih  untuk  memilih para calon.
Intevensi yang dimaksud pada kata ini bukanlah  mempengaruhi  seseorang  seperti halnya berkampanye atau mengkampanyekan  calon  ke  orang-orang untuk  dipilih  atau  berupa  pemberian  uang berupa transportasi untuk datang melakukan  kampanye  tetapi  intervensi yang  dimaksud  adalah  berupa  pemaksaan kehendak kepada wajib pilih untuk memilih seseorang calon atau lebih bersifat kekerasan / anarkis. Dari semua wajib pilih yang  telah  diberikan  kartu  panggilan tentunya  tidak  semua  akan  hadir  untuk melaksanakan pemilihan.
Dari  gambaran  tersebut,  dapat  dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam  pemungutan  suara  masih  sangat rendah.  Rendahnya  partisipasi  tersebut dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor antara lain :
1) Wajib  pilih  tidak  berada  di  tempat pada saat pemungutan suara
2) Sebagian masyarakat tidak melakukan pemilihan ( golput )
3) Sebagian  pemilih  sudah  lanjut  usia sehingga  untuk  menuju  ketempat pemungutan suara sudah tidak memungkinkan.
4) Pembagian  wajib  pilih  yang  teracak atau tidak berdasarkan pada
kedekatan  dengan  lokasi  tempat pemilihan. Dari berbagai
permasalahan

## [41]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016
tersebut  diatas,  diharapkan  agar  pihak penyelenggara  dapat  menempatkan  tempat pemungutan  suara  yang  mudah  terjangkau bagi  masyarakat  bukan  saja  dari  kalangan muda  tetapi  kalangan  tua  sekalipun  dapat menjangkau  lokasi  tempat  pemungutan suara  sehingga  permasalahan  tersebut dapat diminimalisir.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah sebagai berikut :
1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran pemilih pada Pemilukada di  Kelurahan  Jaya  Bakti  Kecamatan
Sampolawa Kabupaten Buton di sebabkan oleh disamping tidak tahunya  masyarakat  tentang  tahapan pendaftaran  wajib  pilih  juga  karena lokasi tempat dipampangnya pengumuman  Daftar  Pemilih  hanya terdapat pada satu titik saja. 2) Dalam pelaksanaan
kampanye, partisipasi  masyarakat  hanya  bersifat hiburan  dan  tidak  melihat  pada  visi dan  misi  yang  di  paparkan  oleh  para calon Bupati/Wakil Bupati.
3) Rendahnya  partisipasi  masyarakat pada  pemungutan  suara  disebabkan oleh ketidakberadaan wajib pilih pada
hari  pemungutan  suara,  mereka  tidak mau melaksanakan hak wajib pilihnya
(golput) dan jauhnya tempat
pemungutan  suara  dengan  tempat tinggalnya.

## 2. Saran
Adapun  saran-saran  yang  yang  perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
1) Dengan  masih  rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam  semua  tahapan penyelenggaraan
Pemilukada
di
Kelurahan  Jaya  Bakti  Kecamatan
Sampolawa  Kabupaten  Buton  maka diharapkan  agar  pada  pemilu-pemilu selanjutnya penyelenggara lebih
mensosialisasikan semua tahapan secara berjenjang.
2) Diharapkan  agar  pengumuman  daftar wajib  pilih  sementara  ditempel  pada masing-masing  lingkungan  sehingga mudah dilihat oleh semua masyarakat 3) Dalam  penempatan  wajib  pilih  pada masing-masing TPS agar mempertimbangkan kedekatan dengan lokasi tempat tinggalnya.

## [42]

## Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. I Bulan Maret 2016

## E. DAFTAR  PUSTAKA
Ach.  Wazir  Ws., et  al .,  ed.  1999. Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat . Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan  AusAID  melalui  Indonesia HIV/AIDS  and  STD  Prevention  and
Care Project.
Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Jakarta :Rineka Cipta.
………………………  2006, Prosedur  Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Jakarta :Rineka Cipta.
Isbandi  Rukminto  Adi.  2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan .Depok.FISIP UI Press. Koentjaraningrat.1982. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta : Dian Rakyat. Mikkelsen, Britha. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi  para  praktisi  lapangan .  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia
Miles, Mathew. B dan Huberman, Michael A,
1992, Analisa Data Kualitatif, Terjemahan, Jakarta :UI Press Nazir, Muhammad, 1999, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, kerjasama Yayasan Bina Dharma dengan Universitas  Kristen  Satya  Wacana, salatiga. Sugiono. 1998. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta. .Bandung :CV.Arum Bangkit. Sumampouw, Monique. (2004). “Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi  dengan  Menggunakan
Informasi  Spasial  yang  Partisipatif.” Jacub  Rais, et  al . Menata  Ruang  Laut Terpadu . Jakarta: Pradnya Paramita.
Sevilla, et.al.1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta :P.T. Prasshalindo.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No.  10  Tahun  2008 Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan  KPU  No.  63  Tahun  2009  tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan umum kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah.