Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 21-26| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN PENGANJURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
I Wayan Ajus Sentana Putra, I Made Sepud, Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Semakin banyaknya  kemunculan organisasi baru sebagai akiat dari adanya kekebasan mengeluarkan pendapat, berserikat  dan  berkumpul  memicu  timbulnya  pengungkapan  perbedaan  pendapat.  Hal  itu  berwujud  aspek demorkasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya kebebasan berorganisasi diikuti dengan tindakan anarksis  yang  dilakukan  oleh  beberapa  organisasi  yang  merupakan  jawaban  nyata  akiat  adanya  mekanisme hukum yang tidak berjalan dengan baik. Jadi, daripada tidak berjalan, orgnaisasi lebih baik mengambil tindakan dengan berjalan secara sendiri. Perilaku seperti itu tanpa sadar merupakan tindakan melawan hukum. Masalah yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  pengaturan  tindak  pidana  penganjuran  organisasi kemasyarakatan  dan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  kekerasan  dalam  penganjuran  organisasi kemasyarakatan  dimaksud.  Tipe  penelitian  ini  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan.  Analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  metode  deskriptif.  Pengaturan  tindak  pidana  penganjuran organisasi  kemasyarakatan  diatur  dalam  Pasal  55  dan  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Bentuk  delik atau unsur penyertaan dalam pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri dari empat jenis delik, antara lain  yaitu:  pleger,  doenpleger,  uitlokker  dan  medepleger.  Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana kekerasan  penganjuran  organisasi  kemasyarakatan  terwujud  dalam  aturan  yang  mewajibkan  pembuat  dan pelaku  sama  dijatuhi  hukuman;  akan  tetapi  pihak  pendukung  dapat  dihukum  lebih  ringan  dari  pembuat,  yakni dikurangi dengan sepertiga dari maksimum pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, asisten dihukum maksimal 15 tahun penjara.
Kata Kunci : Kekerasan; Ormas; Pidana; Penganjuran

## Abstract
The increasing number of new organizations appearing as a result of the freedom of expression, association and assembly, triggers the expression of dissent. It manifests aspects of democracy in the life of the nation and state. Freedom  of  association  followed  by  anarchist  actions  taken  by  several  organizations  serves  as  a  real  answer due to the existence of legal mechanisms that do not work well. So, rather than not working, the organization is better  to  take  action  by  walking  alone.  Such  behavior  is  unconsciously  an  act  against  the  law.  The  problem examined in this study relates to the regulation of criminal acts advocating social organizations and criminal liability against perpetrators of violence in the advocacy of such social organizations. This type of research is normative legal research with a statutory approach. Analysis of legal material is done by descriptive method. The regulation of criminal acts advocating social organizations set forth in Articles 55 and 56 of the Criminal Code.  The  form  of  offense  or  the  element  of  inclusion  in  article  5  of  the  Criminal  Law  Code  consists  of  four types  of  offenses,  including:  pleger,  doenpleger,  uitlokker  and  mediepleger.  The  criminal  liability  of perpetrators of violent acts advocated by social organizations is manifested in a rule requiring the makers and perpetrators  to  be  equally  punished;  however,  supporters  can  be  sentenced  lighter  than  the  maker,  which  is reduced by one third of the maximum criminal offense threatened with capital punishment or life imprisonment, the assistant is sentenced to a maximum of 15 years in prison.
Keywords: Violence; Civil Society Organization; Criminal; Advocacy

## I. PENDAHULUAN
Proses  pembangunan  bangsa  diawali  sejak  adanya  rasa  sadar  dari  rakyat  baik  individu  maupun berkelompok  yang  bertujuan  dan  mempunyai  landasan  yang  sama.  Organisasi masyarakat  (Ormas) dibangun  karena  adanya  cita-cita  membangun  kesadaran  berkelompok  dengan  tujuan  untuk
kepentingan  bersama  guna  menyelesaikan  permasalahan  umum  yang  terjadi  (Wibowo  &  Harefa, 2015;  Kurniawan,  2018). Bentuk  organisasi  y a n g   digunakan  ini  memiliki  banyak  perbedaan dengan  partai politik.
Ormas  didirikan  oleh  sekelompok  masyarakat  berdasar  persamaan  kegiatan  umum,  profesi, tujuan,  dan  fungsi  antara  lain:  agama,  pendidikan,  budaya,  ekonomi,  hukum,  dan  sebagainya (Hardiyanto,  2018).  Ormas  sebagai  peran  masyarakat  dalam  menjalankan  pembangunan  untuk kehidupan yang adil dan sejahtera. Eksistensi organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah terbentuk sejak awal abad ini dan memiliki posisi paling strategis untuk proses nasional Indonesia.
Beberapa  ormas  sudah  melaksanakan  aktivitas  positif  melibatkan  masyarakat,  seperti melindungi  lingkungan,  seperti  Forum  untuk  Lingkungan  (Walhi),  memberi  bantuan  masyarakat dalam  lembaga  bantuan  hukum  (LBH)  dan  di  area  lain  dengan  untuk  memainkan  peran  di  mana kegiatan  sosial  dilakukan  secara  damai  dengan  memberdayakan  masyarakat.  Di  sisi  lain,  ada  juga organisasi  yang  melakukan  tindakan  melawan  hukum.  Keberadaan  organisasi  untuk  beberapa kalangan  adalah  baik,  karena  itu  tidak  hanya  kendaraan  untuk  kegiatan,  tetapi  juga  sarana  untuk menyalurkan  keinginan  dan  pikiran,  baik  dalam  tingkat  internal  organisasi,  dan  dalam  konteks penyaluran pikiran dan opini dalam kehidupan Negara (Situmeang dkk., 2012).
Tanggung  jawab  untuk  menerapkan  keamanan  publik  adalah  tanggung  jawab  semua  aspek masyarakat,  baik  aparatur  negara  dan  masyarakat  secara  menyeluruh  (Nuriyanto,  2014).  Gangguan adalah produk dari komunitas itu sendiri. Berhasil tidaknya organisasi ditentukan oleh kualitas SDM yang  dimiliki,  etika,  kepribadian  anggota  organisasi,  dengan  lain  perkataan:  sumber  daya  manusia adalah sumber organisasi (Bukit dkk., 2017). Jika terdapat organisasi sosial yang bertentangan dengan prinsip-  prinsip  negara  Pancasila,  maka  disitulah  pemerintah  berperan  guna  melakukan  pembinaan melalui  kebijakan  kemitraan  adalah  bahwa  semua  aspek  masyarakat  berperan  dalam  menjaga  agar lingkungan merkea tetap aman dan tertib.
Beragai kajian tentang pertanggungjawaban pidana atas berbagai tindakan kejahatan dalam satu dekade memiliki fokus pada bentuk kejahatan, perlindungan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pada  ranah  hukum.  Kekerasan  merupakan  seuah  bentuk  kejahatan  yang  dapat  dijatuhi  hukuman pidana  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  beberapa  peraturan  di  luar KUHP  (Anjari,  2014).  Perdangan  illegal juga  merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana  kejahatan, tetapi peraturan perundang-undangn yang dapat digunakan untuk melindungi korban dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku ialah No. 5 Tahun 1990 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  (Saputra,  2016).  Terkait  dengan  perlindungan  korban  kekerasan  seksual  dan pertanggungjawabannya  ditentukan  dalam  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, Peraturan  No  64  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduktif  (Ramada,  2017)  Kekerasan  terhadap perempuan  juga  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  dilarang  dalam  peraturan  perundang-undangan Republik Indonesia. Kajian penelitian sebelumnya terhadap objek ini mengungkap mengenai tindakan kejahatan  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (Sari  &  Purwanti,  2018).  Kemudian,  pertanggungjawaban  pidana perusahaan di Indonesia juga diatur dalam KUHP dan KUHAP dan di luar itu (Maradona, 2018).
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menyoroti  dua  permasalahan:  (1)  Bagaimanakah  pengaturan tindak  pidana  penganjuran  organisasi  kemasyarakatan?  (2)  Bagaimanakah  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan penganjuran organisasi kemasyarakatan? Melihat sering terjadinya kasus  tindak  pidana  penganjuran  organisasi  kemasyarakatan  memicu  pentingnya  telaah  untuk mengungkap  bentuk-bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  hal  tersebut  sekaligus untuk menguraikan bentuk pertanggungjawaan bagi pelaku tindakan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  normatif  adalah  tipe  penelitian  yang  digunakan  dengan  pendekatan  peraturan perundangan, yaitu  hukum  diasumsikan sebagai  aturan hukum  sebagai  acuan  bertingkah  laku  yang pantas (Amiruddin & Asikin, 2012),  pendekatan  konseptual (Conseptual  Approach) dan  pendekatan sosial  kemasyarakatan  ( Comumunity  Based )  (Marzuki,  2006).  Bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier  digunakan  sebagai  data  penelitian  ini.  Studi  dokumentasi  digunakan  untuk  teknik pengumpulan  data  (Suratman,  2009).  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan  beberapa anggota organisasi, baik yang pelaku maupun korban. Selain itu, hasil-hasil penelitian dan literature
yang berkaitan dikumpulkan dan dibaca untuk bandingkan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Peraturan  Perundang-undangan,  KUHP  dan  KUHAP  jug  abaca  terutama  yang  terkait  dengan organisasi  kemasyarakatan.  Data  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif.  Setelah data dianalisis, disajikan dengan memberikan pembahasan. Langkah terakhir ialah menarik simpulan dalam kaitan dengan hasil penelitian yang berpatokan pada rumusan permasalahan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan  Penganjuran Ormas
Tindak  pidana kerap  terlaksana  karena  adanya  keterlibatan orang  lain atau bersama-sama bersama sejumlah besar pelaku (massa). Ini sesuai dan membutuhkan penyelidikan ke dalam relasi kedua belah pihak  untuk  membuat  terang  dan jelas  bahwa  pertanggungjawaban  pidana atau  pertanggungjawaban otoritas penegak hukum pada pihak-pihak dilihatkan secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab.
Bentuk-bentuk  penyertaan  terdapat  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana  yang  menyatakan  dapat  dipidana  sebagai  pembuat  (dader)  dari  suatu  perbuatan  atau  tindak pidana yang berbunyi:
Ayat  (1)  Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  lakukan  dan  turut  serta melakukan  yang titerjemahkan  diam  bahasa  belanda  menjadi zin  die  net  feit  plegen,  doen  plegen  en medeplegen.
Ayat  (2)  Mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu,  dengan  menyalahgunakan kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman  atau  penipuan,  atau  dengan memberikan  peluang,  sarana  atau  informasi,  dengan  sengaja  mendorong  orang  lain  untuk melakukan tindakan kriminal atau zij die het feit uitloken.
Adapun  bentuk  dari  pembantuan  tertera  pada  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidanan yang menentukan bahwa dapat di pidana sebagai medeplictge atau pembantu suatu kejahatan adalah berbunyi :
Ayat (1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang di lakukan. Ayat  (2)  Mereka  yang  sengaja  memberi  peluang,  fasilitas  atau  informasi  untuk  melaksanakan kejahatan.
Ketentuan  Pasal  55  dan  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini,  dapat  diambil kesimpulan  bahw  yang  dimaksud  dengan  istilah  penyertaan  adalah  apabila  ikut  sertanya  seseorang atau  lebih  pada  saat  orang  lain  melakukan  suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana  (Wirjono,  2009). Walaupun  ciri-  ciri  penyertaan  atau deelneming pada  suatu strafbaar  feit atau  perbuatan  pidana  itu ada, namun jika didalam delik tersangka terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang, akan tetapi tidak  setiap  orang  yang  bersangkutan  yang  turut  serta  dalam  tindak  atau  perbuatan  pidana  tersebut bisa dikatakan menjadi seorang bisa diberi pidana.
Perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  beberapa  orang  atau  kelompok secara massal  atau  yang  dilkukan  oleh  lebih  dari  satu  orang, didalam hukum pidana di Indonesia mengenal  istilah  tersebut  dengan  delik  atau  unsur  penyertaan  yang  temasuk  dalam  bentuk  khusus dari  hukum  pidana  di  Indonesia.  Adapun  bentuk  dari  delik  atau  unsur  penyertaan  dalam  Pasal  5 KUHP terdapat  4  delik  penyertaan  antara  lain (Schaffmeister dkk., 2015):
1. Pleger atau  yang  melakukan  perbuatan  pidana  ialah  satu  orang  pada  dasarnya  adalah  pribadi (individu)  yang  jelas  melakukan  tindakan  sempurna  yang  memenuhi  semua  elemen  perumusan pelanggaran dan yang dalam kasus ini melakukan kejahatan secara sendiri.
2. Doenpleger atau  yang menyuruh  melakukan perbuatan  atau  tindak pidana adalah seorang yang mempergunakan  seorang  perantara  atau  orang  lain  yang  tidak  dapat  di  pidana  untuk  mencapai tujuannya.  Hal  ini  di  karenakan  bahwa  orang  yang  di  suruh  memiliki  ketidak  mampuan  dalam bertanggung jawab untuk itu adanya alasan pemaaf. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pihak
yang menyuruh atau actor intellectual dan pihak yang disuruh sebagai actor material serta peran sipembujuk bersifat limitatif.
3. Uitlokker atau  yang  menganjurkan  perbuatan  atau  tindak  pidana  dalah  seorang  yang  membujuk atau menganjurkan  untuk dapat  jalan  pada  orang  lain  untuk  rencana-rencana  sendiri,  agar  orang lain  atau  seseorang  melakukan  perbuatan  pidana.  Berkaitan  dengan  hal  ini  si  pembujuk menggunakan  sarana-sarana  pembujukan  seperti:  janji-janji,  pemberian-  pemberian,  kekerasan, penyalahgunaan  kekuasaan,  tipu  daya,  ancaman,  sarana-  sarana,  keterangan-keterangan  atau kesempatan-kesempatan.  Kedudukan  pihak  penganjur  atau  si  penganjur  dalam  hal  ini  adalah sebagai actor intellectualist dan yang dianjurkan atau si pelaku sebagai actor materialis, untuk itu peran si pembujuk tidak bersifat limitatif.
4. Medepleger atau  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  pidana  adalah  seseorang  yang  ikut  serta memberi  ide  melalui  komunikasi  bersama  orang  lain  dimana  menurut  kesepakatan  itu  mereka sama-sama melakukan delik pidana atau perbuatan pidana.

## Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Penganjuran  Organisasi Kemasyarakatan
Kekerasan membentuk firut yang khas dalam dokumen studi kejahatan dan bila dikaitkan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan menjadi faktor yang melengkapi bentuk kejahatan itu sendiri. Semakin  besar  frekuensi  kejahatan  yang  diikuti  oleh  masyarakat  akan  menjadi  penting  dan keseriusan  jenis  kejahatan  ini.  Sehingga  untuk  selanjutnya  perbedaan  persepsi  publik  terhadap model kejahatan ini telah terbentuk.
Dalam  kamus  bahasa  Indonesia,  kekerasan  didefinisikan  sebagai  karakter,  sifatnya  keras, merupakan tindakan seseorang mengakibatkan orang lain menjadi cidera dan meninggal dunia atau menyebabkan  kerusakan  fisik  atau  harta  benda  kepada  orang  lain,  atau  ada  paksaan.  Menurut pernyataan ini, kekerasan adalah bentuk tindakan  teruju  pada fisik  berakibat  cedera,  cacat,  sakit, atau  penderitaan bagi  orang  lain.  Unsur  yang  membutuhkan  perhatian ialah  bentuk  paksaan atau ketidaksabaran atau tidak ada kesepakatan dari pihak lain yang terluka.
Kekerasan  terletak  pada  benda-benda  fisik dan psikologis, hanya saja penekanannya adalah pada  bentuk  fisik  serangan  seperti  cedera  atau  cedera,  cacat  atau  kelainan  pada  tubuh  fisik tertentu  (Fakih,  1996).  Naum,  dapat  juga  terjadi  bahwa  itu  adalah  kekerasan  fisik,  tetapi  memiliki efek  berkelanjutan  pada  aspek  psikologis.  Parahnya  penderitaan  psikologis  juga  dapat  dialami oleh korban  kekerasan  fisik,  seperti  stres  yang  kemudian akan diikuti dengan aksi membunuh  diri. Pernyataan  yang lahir dan  umumnya berlaku, segala bentuk kekerasan adalah bentuk pelanggaran hak  asasi  manusia,  yang  berarti  bahwa  tindakan  kekerasan  di  lingkungan  maysarakat  misalnya, mengakibatkan hilangnya orang lain.
Tanggung  jawab  pidana  mengarah  pada  hukuman  bagi  pelaku  jika  ia  telah  melakukan kejahatan dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum (Kertanegara, 1954). Dilihat dari saat  tindakan  suatu  tindakan  jika  itu  melanggar  hukum.  Unsur  mampu  bertanggung  jawab,  antara lain:
1) Keadaan jiwanya;
a) Tidak mengalami gangguan sakit yang  terus menerus atau sementara (temporary);
b) Tidak  mengalami  cacat  dalam  pertumbuhan  (gagu,  idiot,  imbisil, dsb);
c) Tidak  ada  ganguan  karena  keterkejutan,  hipnotis,  kemarahan  yang  terlalu  penuh, pengaruh yang tidak disadari, demam.
2) Kemampuan jiwanya ;
a) Bisa menyadari hakekat tindakanya;
b) Bisa menunjukkan keinginannya untuk tindakan ini
c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
Tanggung  jawab  didasari  keadaan  dan  kemampuan  jiwa  tidak  keadaan  dan  kemampuan pikiran dari seseorang. Komponen dan subjek tanggung jawab pidana dijelaskan di bawah ini:
a. Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana
Seseorang  atau  pelaku  kejahatan  tidak  memiliki  tanggung  jawab  pidana  atau  didakwa melakukan tindak pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana dan tindakan pidana tersebut harus melanggar  aturan,  tetapi  bahkan  jika  ia  melakukan  tindak  pidana,  ini  tidak  se lalu  dapat  dikutuk. Seseorang yang melakukan kejahatan hanya dihukum jika dia terbukti secarahukum dan diyakinkan untuk berbuat salah. Menurut Saleh (1983), tidak masuk akal untuk meminta tersangka bertanggung jawab  atas  tindakannya  jika  tindakan  itu  sendiri  tidak  melanggar  hukum,  sehingga  dapat  juga dikatakan bahwa pertama-tama semestinya terdapat kepastian perihal tindak pidana, dan selanjutnya seluruh elemen kesalahan wajib juga terkait dengan tindak pidana yang dibuatnya, yaitu untukpada kesalahan yang mengarah ke hukuman terdakwa, maka dia harus:
1) Melakukan perbuatan pidana;
2) Mampu bertanggungjawab;
3) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4) Tidak adanya alasan pemaaf.
Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Selain itu istilah “pidana” merupakan istilah yang khusus dalam hukum pidana menggantikan istilah hukuman, perlu untuk membatasi konsep atau makna sentral yang mungkin memiliki ciri khas. Saleh  (1983)  menyatakan  “Pidana  adalah  reaksi  atas  delik,  dan  ini  berwujud  suatu  nestapa  yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.
Berdasarkan  UU  No.  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Sosial  diatur  mengenai pertanggungjawaban  pidana  atas  tindakan  kriminal  anggota  organisasi  sosial  atau  orang  yang mengadvokasi  organisasi  masyarakat  sipil,  sebuah  aturan  yang  mengatur  semua  aktivitas  dan  acara organisasi  sosial  demi  mencapai  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  dijadikan  contoh  bagi masyarakat  dalam  bertindak  dalam  masyarakat  umum.  Untuk  alasan  ini,  dengan  adanya  peraturan tersebut, setiap anggota organisasi massa memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota yang berjuang untuk negara dan masyarakat.
Dalam  praktiknya,  ada  berbagai  organisasi  komunitas  yang  melakukan  tindakan  melawan perundangan dan bahkan beberapa anggota organisasi berbentuk kelompok yang sebenarnya memiliki visi selain visi asli organisasi, sehingga masing-masing dari mereka pergi mencari anggota lain untuk pemenuhan tujuan mereka untuk kepentingan sendiri. Terkadang, tedapat anggota ormas mengambil perbuatan  anarkis  ketika  berdemonstrasi  atau  tindakan  yang  menyebabkan  tindakan  kriminal  yang menyebabkan korban, kerusakan lingkungan dan menyebabkan ruginya negara.
Terkait  tanggung  jawab  pidana  bagi  pelaku  kekerasan,  aktor  advokasi  dapat  dikategorikan sebagai  perintah  atau  insentif  untuk  melakukan  pemicu,  setidaknya  ada  lebih  dari  satu  orang,  yang secara individual dapat berupa perkumpulan orang-orang atau dinamakan kelompok intelektual. Aktor dan  seseorang  yang  direkomendasikan  atau  sering  direkomendasikan.  disebut actor  materialistic . Advokasi  berbentuk  aktor  intelektual  yang  mendorong  orang  lain  atau  pelaku  materialistis  tindak pidana.  Pemrakarsa  adalah  orang  yang  memuja  atau  mendorong  orang  lain  untuk  melakukan  suatu tindakan atau tindakan kriminal, menggerakkan orang lain untuk memenuhi apa yang ia usulkan. Hal ini terjadi  karena dipengaruhi atau dirayu oleh upaya atau metode dan upaya para pendukung untuk melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Buku II Hukum Pidana.

## IV. SIMPULAN
Pengaturan  tindak  pidana  penganjuran  organisasi  kemasyarakatan  tertuang dalam KUHP pada Pasal 55, 56. bentuk dari delik atau unsur penyertaan dalam pasal 5-nya terdapat 4 delik penyertaan antara lain: pleger, Doenpleger dan Uitlokker dan Medepleger.
Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  pelaku tindak pidana kekerasan  penganjuran  organisasi kemasyarakatan  terwujud  dalam  situasi  dimana  pembuat  dan  pelaku  keseluruhan  dipidana.  Namun pihak rekannya diberikan pidana lebih ringan dibanding pembuatnya, dikurangi 1/3 dari pengancaman terlama pidana yang dilakukan seperti yang ditemukan pada Pasal 57 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum  Pidana,  jikalau  kejahatan  diancam  pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup,  rekannya dipidana kurungan paling lama 15 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Rajawali Pers. Anjari,  W.  (2014).  Fenomena  Kekerasan  sebagai  Bentuk  Kejahatan  (Violence). E-Journal  Widya Yustisia , 1 (1),  42–51.  https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan- sebagai-bentuk-kejaha-60c284aa.pdf
Bukit,  B.,  Malusa,  T.,  &  Rahmat,  A.  (2017). Pengembangan  Sumer  Daya  Manusia (1st  ed.).  Zahir Pulishing. file:///C:/Users/Smile/Downloads/manajemen sumber daya manusia ( PDFDrive.com ).pdf
Fakih, M. (1996).  Posisi  Kaum  Perempuan  Dalam  Islam :  Tinjauan  Dari  Analisis  Gender. Tarjih , 1 , 22–37. Hardiyanto,  I.  (2018). Pengaturan  Pendirian  dan  Pembubaran  Organisasi  Masyarakat  pada  Masa Orde Baru dan Setelah Reformasi
[Universitas Islam Indonesia].
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Kertanegara, S. (1954). Catatan Kuliah Hukum Pidana 11 Mahasiswa PTIK Angkatan V . Kurniawan,  M.  B.  (2018).  Konstitusionalitas  Perppu  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Ormas  Ditinjau dari UUD 1945. Jurnal Konstitusi , 15 (3), 455. https://doi.org/10.31078/jk1531 Maradona.  (2018). Corporate  Criminal  Liability  in  Indonesia:  Regulation,  Implementation  and Comparison with the Netherlands . Erasmus University Rotterdam. Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum . Predana Media.
Nuriyanto,  N.  (2014).  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,  Sudahkah  Berlandaskan Konsep “Welfare State”? Jurnal Konstitusi , 11 (3), 428–453.
Ramada, D. P. (2017). Reality of Protection for Sexual Violence Victims: Comprehensive Protection Analysis  for  Sexual  Violence  Victims. IJCLS  (Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  Studies) , 2 (2), 168–183. https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i2.12324 Saleh, R. (1983). Stelsel Pidana Indonesia . Aksara Baru.
Saputra,  T.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Ilegal Satwa  Liar  yang  Dilindungi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  di  Wilayah  Hukum  Ditreskrimsus Polda Riau. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau , III (5), 1–12.
Sari,  A.  A.,  &  Purwanti,  A.  (2018).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap Perempuan Di Kota Demak. Masalah-Masalah Hukum , 47 (3), 317.
https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.317-337 Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. P. . (2015). Hukum Pidana . Liberty.
Situmeang,  I.,  Lubis,  D.  P.,  &  Saleh,  A.  (2012).  Bentuk  Komunikasi  Organisasi  Melalui  Kegiatan Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  Untuk  Pemberdayaan  Masyarakat. Jurnal  Komunikasi Pembangunan , 10 (1), 27–46. Suratman. (2009). Metode Penelitian Hukum . Alfabeta.
Wibowo, C., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah.
Jurnal Bina Praja , 07 (01), 01–19. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.01-19
Wirjono, P. (2009). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Ereco.