Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 520 - 528 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1886

## Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh
ECI 1 , Dr.Delfia Tanjung Sari 2 .
1 Magister Manajemen, Institute Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, Indonesia
2 Universitas Andalas, Padang,Indonesia email: pemadameci@gmail.com

## Abstract
Satuan  Bidang Pemadam Kebakaran  adalah  fenomena latar belakang penelitian berdasarkan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  :  16  Tahun  2020,  Tentang  Pedoman  Nomenklatur  Dinas Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Provinsi  dan  Kabupaten  /  Kota.  Selain  Berdasarkan  dari  Permendagri nomor  16  Tahun  2020  dalam  penulisan  penelitian  ini  juga  di  jabarkan  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Wali kota Payakumbuh terkait Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.
Dari  hasil  observasi  awal  penulis  menemukan  bahwa  Maka  Kota  Payakumbuh  sudah  menindak  lanjuti peraturan  tersebut  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Pencegahan, Penanggulangan  Bahaya  Kebakaran  Dan  Pelayanan  Non  Kebakaran.  Dan  Keputusan  Kepala  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  Nomor  :  300/07/SK/POLPP-PYK/2024,  Tentang  Perubahan  Pertama Keputusan  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  Koyta  Payakumbuh  Nomor  : 300/07/SK/POLPP-  PYK/2021  Tentang  Pembentukan  Tim  Pemadaman  dan  Pengendalian  Kebakaran  dalam Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2024. Pada saat ini Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh masih berupa Bidang yang bergabung dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota  Payakumbuh. Kepala Bidang Pemadam  Kebakaran  Kota  Payakumbuh  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  dengan  jabatan  Administrator ataun  Eselon  III.a.  Dilihat  dari  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  dari  Bidang  Pemadam  Kebakaran  Kota  Payakumbuh memiliki  capaian  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM) bidang  Pemadam  Kebakaran  dalm  mencapai  tujuan  misi Penyelamatan  dan  pencegahan  bahay  kebakaran  di  Kota  Payakumbuh.  Serta  Tugas  Pokok  Fungsi  Pemadam Kebakaran  Kota  Payakumbuh  sesuai  dengan  Slogan Panca  Darma  Pemadam  Kebakaran,  yaitu:  Melaksanakan Pencegahan,  Penegdalian  Kebakaran,  Penyelamatan  Kebakaran  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat,  serta Penanggulangan  Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu Pemadam Kebakaran juga bertugas serba bisa bukan hanya sekedar penyelamatan bahaya  kebakaran saja akan tetapi juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan  Sosialisasi  terhadapa  penangganan  kebakaran  dan  bahaya  serta  dampak  dari  kejadian  kebakaran  kepada masyarakat. Dan juga Pemadam Kebakaran melukan kegiatan tugas menerima laporan mengevakuasi hewan liar dan  berbahaya  yang  kerap  membuat  resah  serta  mengkhawatirkan  masyarakat,  agar  dapat  memberikan  rasa nyaman  dan  aman.  Serta  Pemadam  Kebakaran  dilatih  untuk  melakukan  penyelamatan  korban  bencana kebakaran, evakuasi, kecelakaan bencana alam dan kejadian gawat darurat lainnya.
Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dianalisis menggunakan teori yang objektif. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner dan Wawancara. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitiaan, yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang diamati. 1 Penggunaan  kualitatif  disebabkan  karena  peneliti  merupakan  instrumen  utama  yang  akan  mengamati secara lansung semua tingkah laku manusia yang akan menjadi objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2020, sementara Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi  secara  parsial  mempengaruhi  terhadap  keberhasilan  pengimplementasi  kebijakan  Nomenklatur Dinas  Pemadam  Kebakaran  disetiap  propinsi  atau  pun kabupaten kota yang memiliki Unit
Keselamatan  Pemadam  Kebakaran,  khususnya  di  Kota Payakumbuh.
Kata kunci: , Pengembangan, Kelembagaan, Peraturan Daerah, Kapasitas, Aparat.
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pada  Penulisan  Penelitian  ini  Penulis  mengambil  fenomena  latar  belakang  penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020, Tentang Pedoman  Nomenklatur  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Provinsi  dan  Kabupaten  / Kota. Selain Berdasarkan dari Permendagri nomor 16 Tahun 2020 dalam penulisan penelitian ini juga di  jabarkan  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Wali  kota  Payakumbuh  terkait  Pemadam  Kebakaran Kota Payakumbuh.
Maka  Kota  Payakumbuh  sudah  menindak  lanjuti  peraturan  tersebut  dengan  mengeluarkan Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Pencegahan,  Penanggulangan  Bahaya  Kebakaran Dan  Pelayanan  Non  Kebakaran.  Dan  Keputusan  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam Kebakaran  Nomor  :  300/07/SK/POLPP-PYK/2024,  Tentang  Perubahan  Pertama  Keputusan  Kepala
Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 520 - 528 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1886
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  Koyta  Payakumbuh  Nomor  : 300/07/SK/POLPP-PYK/2021 Tentang Pembentukan Tim Pemadaman dan Pengendalian  Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2024.
Pada saat ini Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh masih berupa Bidang yang bergabung dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Kepala  Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan jabatan Administrator ataun Eselon III.a.  Dilihat  dari  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  dari  Bidang  Pemadam  Kebakaran  Kota  Payakumbuh memiliki  capaian  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bidang  Pemadam  Kebakaran  dalm  mencapai tujuan misi Penyelamatan dan pencegahan bahay kebakaran di Kota Payakumbuh. Serta Tugas Pokok Fungsi  Pemadam  Kebakaran  Kota  Payakumbuh  sesuai  dengan  Slogan  Panca  Darma  Pemadam Kebakaran,  yaitu:  Melaksanakan  Pencegahan,  Penegdalian  Kebakaran,  Penyelamatan  Kebakaran dalam Pemberdayaan Masyarakat, serta Penanggulangan  Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu  Pemadam  Kebakaran  juga  bertugas  serba  bisa  bukan  hanya  sekedar  penyelamatan  bahaya kebakaran  saja  akan  tetapi  juga  melaksanakan  kegiatan  Penyuluhan  dan  Sosialisasi  terhadapa penangganan  kebakaran  dan  bahaya  serta  dampak  dari  kejadian  kebakaran  kepada  masyarakat.  Dan juga  Pemadam  Kebakaran  melukan  kegiatan  tugas  menerima  laporan  mengevakuasi  hewan  liar  dan berbahaya  yang  kerap  membuat  resah  serta  mengkhawatirkan  masyarakat,  agar  dapat  memberikan rasa  nyaman  dan  aman.  Serta  Pemadam  Kebakaran  dilatih  untuk  melakukan  penyelamatan  korban bencana  kebakaran, evakuasi, kecelakaan bencana alam dan kejadian gawat darurat lainnya.
.

## METODE PENELITIAN
Metode  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitiaan,  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Penggunaan  kualitatif disebabkan  karena  peneliti  merupakan  instrumen  utama  yang  akan  mengamati  secara  lansung  semua tingkah  laku  manusia  yang  akan  menjadi  objek  penelitian.  Hal  ini  menurut  peneliti  sesuai  untuk memahami makna dan realitas dari dampak konflik tersebut dengan mendeskripsikan fakta dan kondisi pada  waktu  konflik  itu  terjadi.  Penulis  menguraikan  penulisan  dengan  mengunakan  metode Penulisan Kualitatif dengan memakai Teori Kelembagaan dan Teori Organisasi Pemerintahan
Dari  penjelasan  tersebut,  maka  relevan  jika  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan kualitatif.  Sedangkan  pendekatan  studi  kasus  adalah  proses  mengkaji  kasus,  sekaligus  hasil  dari pengkajian tersebut. Dengan demikian penelitian menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif adalah suatu  jenis  penelitian  untuk  membuat  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai  Evaluasi  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2020  Kota  Payakumbuh.  Dari penjelasan diatas maka pada penelitian kali ini termasuk dalam instrumental case study.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  Penulis  lakukan,  maka  diperoleh  kesimpulan  yaitu,  : Dengan  Menerapkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16  Tahun  2020  Tentang Nomenklatur  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Propinsi  Kabupaten  /  Kota.  Pasal  2 Menegaskan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki Tugas Meneyelenggarakan  urusan  Pemerintahan  di  Bidang  kebakaran,  peneyelamatan  dan  penangganan bencana, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peneyelamatan dan perlindungan masyarakat.
Pemerintah  Kota  Payakumbuh  ,  sebagai  salahsatu  organisasi  pemerintah  dalam  kerangka pemberian  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  maka  tugas  pelayanan  publik  dalam  rangka menanggulangi  bencana  kebakaran  ditugaskan  kepada  Bidang  Pemaadam  Kebakaran  yang  masih bergabung pada Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Pemadam Kebakaran.
Dalam  Pelaksanaan  tugas  pada  bidang  Pemadam  Kebakaran  di  pimpin  oleh  satuu  orang Kepala  bidang  dengan  dua  Kepala  Seksi  yang  terdiri  dari  Kepala  Seksi  Sarana  dan  Prasarana  dan Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan juga di dukung oleh 3 tim pelaksan  operasional. Pemadam  Kebakaran  (Damkar),  yang  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  utama  melakukan kegiatan  persiapan,  pencegahan,  dan  penanganan  yang  berkaitan  dengan  kebakaran  berada  di  bawah bidang  pemadam  kebakaran  di  bidang  Kedaruratan  dan  Ketentraman.  Guna  mengurangi  hambatan hambatan  yang  terjadi  maka  Bidang  Pemadam  Kebakaran  Kota  Payakumbuh  harusnya  lebih  intens dalam memberikan pemahaman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 TAHUN 2020 ini terhadap pimpinan atau Kepala Daerah.

## Gambaran Umum
Kota Payakumbuh merupakan kota sedang, yang ditinjau secara kasat mata  kota Payakumbuh
Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 520 - 528 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1886
dikelilingi  oleh  wilayah  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dan  ditengah-  tengahnya  Kota  Payakumbuh berada.  Secara  atronomis  Kota  Payakumbuh  terletak  antara  00 0 10’  -  00 0 17’  Lintang  Selatan  dan antara  100 0 35’  -  100 0 45’  Bujur  Timur.  Berdasarkan  kondisi  wilayah  Kota  Payakumbuh  terdiri  dari lima kecamatan, yaitu :
1. Kecamatan Payakumbuh Barat 2. Kecamatan Payakumbuh Timur
3. Kecamatan Payakumbuh Selatan
4. Kecamatan Payakumbuh Utara 5. Kecamatan Payakumbuh Lamposi Tigo Nagori Kelima Kecamatan ini secara geografirnya berbatas batasan dengan wilayah Kabupaten Lima  Puluh  Kota.  00 0 10’ - 00 0 17’ Lintang Selatan dan  antara 100 0 35’  -
100 0 45’  Bujur  Timur  dan  antara  00010’-00017  Lintang  selatan  dan  antara  00035’-00045 Bujur Timur, Kota Payakumbuh mempunyai luas 80,43 KM 2 . Kecamatan yang paling Luas adalah Kecamatan Payakumbuh Barat dengan luas 19,06 KM2.  atau  23,70  persen,  sementara  kecamatan  dengan  wilayah  terkecil  yaitu  Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan luas 9,42 KM2 atau 11,71 persen.

## Geografis dan Demografi Kota Payakumbuh
Berdasarkan posisi geografinya Kota Payakumbuh dengan wilayah yang terdiri dari lima kecamatan. Payakumbuh termasuk dataran sedang dengan ketinggian ± 514 diatas permukaaan laut terletak antara
Adapun  jarak  Kota  Payakumbuh  dengan  capaian  ke  daerah  kota  dan  kabupaten lainnya sebagai berikut :
Jarak dari Kantor Balaikota  Ke : a. Ibukota Propinsi Sumatera Barat (Padang) b. Ibukota Prop.Riau (Pekan Baru)
c. Kota Bukittinggi
d. Kab.Tanah Datar (Batu Sangkar)
125 Km
129 Km 33 Km 40 Km
Berdasarkan elevansi ketinggian dari permukaan laut dataran dikota Payakumbuh berada pada rentang 450 m – 750 m.

## Kondisi  Penduduk dan Pemerintahan Kota Payakumbuh a. Bidang Pemerintahan dan Ketentraman & Ketertiban Umum
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  payung  hukum tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya mengatur tentang kecamatan.  Ada  beberapa  isu  strategis  yang  berkaitan  dengan  kecamatan  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  diantaranya  adalah  pembentukan  kecamatan (Psl 221) , klasifikasi kecamatan (Psl 223), tugas Camat (Psl 225) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan PP  17  Tahun  2018  merupakan  regulasi  terbaru  yang  mangatur  tentang  kecamatan menggantikan  PP  Nomor  19  Tahun  2008.  PP  Nomor  17  Tahun  2018  memiliki terdapat  beberapa  perbedaan  dengan  PP  sebelumnya  dan  beberapa  isu  strategis tentang  kecamatan,  diantaranya  adalah  kecamatan  merupakan  perangkat  daerah, kelurahan merupakan perangkat kecamatan, penunjukan camat melalui mekanisme seleksi, berbagai isu strategis lainnya. Peraturan Pemerintah Nomot 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam PP No 12 tahun 2022 ini juga dui bahas tentang  forum koordinasi pimpinan kecamatan. Isu strategis dalam PP ini adalah  camat  selaku  ketua  forkopimca  yang  bertugas  melaksanakan  urusan pemerintahan  umum  di  kecamatan.  Anggota  forkopimca  terdiri  dari  Kepala Kepolisian  Sektor  dan  Komando  Rayon  Militer  di  wilayah  kecamatan.  Peraturan Menteri  Dalam  negeri  Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  pelayanan  Administrasi terpadu Kota Payakumbuh  (MALL Pelayanan Publik). Dalam pelaksanaan MPP di kota payakumbuh, Walikota, Camat serta kepala OPD berperan  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  di  wilayah  kerja  masing-  masing yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  memperoleh  pelimpahan  kewenangan    dari Kepala    Daerah    untuk    menangani    sebagian
Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 520 - 528 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1886
urusan  otonomi  daerah  dan  penyelenggaraan  tugas-tugas  umum  pemerintahan.  Ada beberapa  isu  strategi  yang  terkadung  dalam  Permendagri  Nomor  4  Tahun  2010  ini, diantaranya  adalah  persyaratan  MPP  (terdiri  dari  persyaratan  subatantif,  teknis  dan administratif), adanya pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah kepada OPD,
dan  Kecamatan
sebagai simpul pelayanan publik, dan lain sebagainya.
Pelaksanaan MPP di kota Payakumbuh Timur sudah mengacu kepada Permendagri Nomor 4 tahun 2010 Tentang MPP.
Berdasarkan  aturan  dan  perundang  –  undangan  yang  ada  bidang  pemerintahan  dalam pelaksanaan kegiatan telah berkoordinasi dalam setiap kegiatan dengan stake holder terkait seperti :
Koordinasi dalam hal pembinaan Wawasan Kebangsaan, Ketertiban  Umum,  melalui  Babinsa,  dan  Babinkamtibmas  dari  unsur TNI  dan  POLRI  serta  Palanta  Kelurahan,  Karang  Taruna,  terkait  Pembinaan  Wawasan Kebangsaan Kecamatan Payakumbuh Barat berkoordinasi dengan Sekolah sekolah yang ada di Wilayah Kerja Kecamatan Payakumbuh Barat.

## Misi dan Visi Kota Payakumbuh
Dalam menjalankan setiap program kegiatannya disetiap  lini maka pemerintah kota payakumbuh memiliki Visi dan Misi diantaranya sebagai berikut :
VISI :
Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang. MISI :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Handal,  Sehat dan Kompetitif.
2.Membangun Perekonomian yang Tangguh, Unggul, Berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis  Ekonomi Kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama.
3.Meningkatkan Penataan kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan.
4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih.
5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Sekilas  Pemadam  Kebakaran
Kota Payakumbuh
A. Gambaran Umum
Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan  Pemerintah  Kota  Payakumbuh.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  untuk  mewadahi fungsi  dan  kewenangan  di  bidang  penanggulangan  kebakaran  sehingga  tercapai  sinergi  dalam pelaksanaan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  maka  perlu  membentuk  lembaga  yang  menangani  bidang penanggulangan  kebakaran.  Dengan  Peraturan  Daerah  ini  dibentuk  Bidang  Penanggulangan Kebakaran  Kota  Payakumbuh,  yang  tergabung  pertama  sekali  pada  Bagian  Umum  dan  BPK  ( Badan  Pemadam  Kebakaran  ),  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran,  Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pemadam Kebakaran, Kantor Kesbangpol dan Pemadam Kebakaran, Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  dan  Pemadam  Kebakaran,  serta  sudah  tiga tahun  terakhri  ini  kembali  bergabung  dengan  Dinas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam Kebakaran samapai saat sekarang.
Penanggulangan  Kebakaran  adalah  unsur  penunjang  Pemerintah  Daerah  dalam  bidang penanggulangan  dan  pencegahan  bahaya.  Kebakaran  mempunyai  tugas  melaksanakan  sebagian kewenangan  Daerah  di  bidang  penanggulangan  dan  pencegahan  bahaya  kebakaran  kebakaran. Bahwa  kewenangan  sub  bidang  Cipta  Karya  khususnya  pada  aspek  penanggulangan  bahaya kebakaran  selama  ini  telah  dilaksanakan  oleh  Bidang  Pemadam  Kebakaran  yang  diatur berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh  Nomor  23  Tahun  2007  Tentang Penanggulanagan  Bencana.  Dengan  ditetapkannya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor    25    Tahun    2000    tentang
Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 520 - 528 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1886
MOTTO Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam penanggulangan kebakaran.
2. Menciptakan kondisi yang aman/melindungi masyarakat melalui pengurangan risiko bencana kebakaran.
Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 520 - 528 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1886
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi serta berdasarkan
hasil kajian kelembagaan dan mengingat kondisi wilayah Kota Payakumbuh dengan luas wilayah sekitar 80 Km2 maka  Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh diusulkan untuk dikembangkan
kepasitas  kelembagaannya  diubah  menjadi  Kantor  Pemadam
Kebakaran Kota Payakumbuh yang mansiri dan berdiri sendiri..
Visi dan Misi Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Adapun Misi dan Visi Bidang PemadamKebakaran
Kota Payakumbuh
antaranya sebagai berikut : VISI Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh memiliki visi pada Tahun 2017 – 2024
” Terciptanya Aparatur Penanggulangan Kebakaran dan Rescue Yang Handal, Beretika dan Profesional
Dalam Mewujudkan Kota Payakumbuh Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”.

## MISI
Bidang Pemadam Kebakaran Kota PayakumbuhTahun 2017 – 2024
1.  Membangun  sistem  penanggulangan  kebakaran  dan  rescue  yang  handal,  terencana,  terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Bidang  Pemadam
Kebakaran
Kota Payakumbuh
”  Pantang  Pulang  Sebelum  Api  Padam  Walaupun  Nyawa  Taruhannya  “Dan  Uda  SAMAT  (Unit Damkat  Penyelamat  dan  Sahabat  Masyarakat. Misi  dan  Visi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Payakumbuh
Penelitian  ini  melibatkan  beberapa  informan  yang  dianggap  tahu  dan  memahami  serta  mengerti  dan menguasai masalah serta permasalahan yang diteliti. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Pemadam  Kebakaran  Kota  Payakumbuh,  Kepala  Seksi  Sarana  dan Prasarana  Pemadam  Kebakaran  dan  Satpol  PP  Kota  Payakumbuh  Kepala  Bidang  Pemadam  Kebakaran  dan Penyelamatan Kota Payakumbuh, 4 Orang Anggota Operasional Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dan 2 orang Pedagang kaki lima serta 2 pemilik cafe / resto yang ada di Kota Payakumbuh. Ditinjau dari jumlah maka informan dalam penelitian ada berjumlah 12 (dua belas) orang.
Dalam  hal  ini  peneliti  mengali  informasi  responden  tentang  hasil  evaluasi  pelaksanaan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 TAHUN 2020 terkait nomenklatur dan pengembanagn  Kapasitas Kelembagaan  Bidang  Pemadam  Kebakaran  serta  manfaatnya  bagi  Masyarakat  di  Kota  Payakumbuh,  dalam menerapkan  suatu  peraturan,  maka  peraturan  tersebut  haruslah  diinformasikan  dan  disebar  luaskan  kepada masyarakat  dan  Aparatur  Sipil  Negara  agar  masyarakat  tidak  mempunyai  alasan  untuk  tidak  mentaati peraturan  tersebut,  namun  apabila  peraturan  tersebut  tidak  diketahui  oleh  masyarakat  dan  Aparatur  Sipil Negara maka konsekuensinya aturan hukum tersebut dianggap tidak ada.
Setelah peneliti mengolah dan membahas hasil penelitian mengenai penelitian mengenai Nomenklatur Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 yang terkait pengembangan Kapasitas kelembagaan Bidang Pemadam Kebakaran  di  Kota  Payakumbuh  belum  tercapai  seoptimal  mungkin  dengan  asumsi  penerapannya  yang  tidak tercapai.
Pengembangan  Kelembagaan Bidang Pemadam Kebakaran

## Kota Payakumbuh
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN Pemadam kebakaran, Branwir, PMK, atau damkar adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk  menanggulangi  kebakaran.  Petugas  pemadam  kebakaran  selain  terlatih  untuk  menyelamatkan korban dari kebakaran, juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, dll. Dinas pemadam kebakaran dan/atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah unsur pelaksana  pemerintah  yang  diberi  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugastugas  penanganan masalah  kebakaran  dan  bencana  yang  termasuk  dalam  dinas  gawat  darurat  atau  Rescue  / (Penyelamatan)  seperti  Ambulans  dan  Badan  SAR  Nasional.  Para  Pemadam  Kebakaran  dilengkapi dengan  pakaian  anti-panas  atau  anti-api  dan  juga  helm  serta  boot/sepatu  khusus  dalam  melaksanakan tugas,  dan  biasanya  pakaianya  dilengkapi  dengan  scotlight  reflektor  berwarna  putih  mengkilat  agar dapat  terlihat  pada  saat  pelaksanaan  tugas.  Pembangunan  di  Kota  Payakumbuh  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan,  sebagai  gambaran  pada tahun  2007 lalu, laju  pertumbuhan  ekonomi  terdapat
Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 520 - 528 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1886
peningkatan  sebesar  3.87  %  serta  indeks  pembangunan  manusia  sebesar  68,90  %  selain  itu  masih terdapat beberapa indikator lainnya  yang menunjukan adanya suatu peningkatan secara bervariasi dan hal ini pun sudah barang tentu berpengaruh pula  terhadap  pertumbuhan dan perkembangan penduduk secara  alamiah  di  mana  kebutuhan  masyarakat  akan  berbagai  fasilitas  seperti  perumahan,  sarana  dan prasarana perbelanjaan, hiburan, transportasi serta fasilitas publik lainnya semakin tinggi.  Akan tetapi tingginya  kebutuhan  tidak  selalu  di  barengi  dengan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut serta  bertanggung  jawab  menjaga,  memelihara  dan  melestarikan  apa  yang  sudah  ada  dan  hal  ini berakibat  kepada  tingginya  ancaman  bahaya  khususnya  kebakaran  dari  waktu  ke  waktu.  Seperti  kita ketahui  bersama,  bahwa  kepedulian  masyarakat  termasuk  pemilik  &  pengguna  gedung  terhadap masalah  proteksi  kebakaran  dan  penyelamatan  jiwa  masih  kurang  dan  terbatas  pada  kota-kota  besar saja. Padahal kebakaran maupun bencanan lainnya dapat terjadi kapan saja, dimana saja ,dan pada siapa saja dengan tidak  menutup kemungkinan  terdapat korban jiwa serta  harta benda, hal tersebut seharusnya dapat dihindari atau paling tidak dapat ditekan seminimal mungkin.
Dinamika  pembangunan  akan  memunculkan  sejumlah  pemasalahan  yang  secara sistimatik  dan  terencana  perlu  diatasi  antara  lain  :  pertumbuhan  jumlah  &  mobilitas  penduduk, infrastruktur  yang  belum  sepenuhnya  mendukung  berkembangnya  daerah  hunian,  industri  dan perdagangan  yang  memerlukan  antisipasi  pola  penanganan  yang  berbeda.  Untuk  itu  diperlukan perhatian  terhadap  2  (dua)  aspek  pokok  yakni  aspek  pencegahan  dan  penanggulangan.  Dan  bila dibandingkan  dengan  aspek  penangulangan,  maka  aspek  pencegahan  mendapat  prioritas  yang  lebih tinggi. Hal ini disebabkan ancaman bahaya kebakaran makin tinggi. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain : 1. Peningkatan profesionalisme dalam penanganan bahaya kebakaran 2. Peningkatan koordinasi untuk kerjasama dengan instansi terkait 3. Penetapan kelembagaan swadaya sebagai  mitra  instansi  formal  dalam  perwujudan  3  (tiga)  pilar  antara  Pemerintah,  swasta  dan masyarakat  dalam  penanggulangan  kebakaran.  4.  Sosialisasi  dan  pendidikan  secara  sistematis  dan berkesinambungan.  5.  Penyediaan  fasilitas  yang  memadai  dalam  hal  penanggulangan  bahaya kebakaran dan bencana lainnya. 2. Latar Belakang Kelembagaan Dari informasi serta data-data  yang ada,  kelembagaan  pemadam  kebakaran  kota  payakumbuh  berawal  dari  tahun  1982  dengan  1  (Satu) buah mobil Pemadam Kebakaran TOYOTA FORWARD bantuan Pemerintah Pusat serta diawaki oleh 6  (Enam)  orang  personil  Tibum  dan  DPUK.  Selanjutnya  pada  tahun  1996  mulai  terbentuk  pasukan Pemadam  Kebakaran  yang  belum  terlembagakan  akan  tetapi  keberadaannya  berada  dibawah  Dinas Pekerjaan Umum  dengan penambahan 2 (Dua) buah kendaraan MERCY MB 70 serta diawaki oleh 10 (Sepuluh)  orang  anggota  dibawah  koordinator  saudara  Dedi.  Pada  tahun  2002  merupakan  awal terbentuknya, kelembagaan Bidang Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh melalui Peraturan Daerah No : 5 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota  Payakumbuh.  Maka  terbentuklah  Seksi  Pemadam  Kebakaran  pada  Dinas  Tata  Ruang  dan Bangunan / Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh dibawah kepemimpinan H. Muslim, S, SH. MH serta Drs.  Samsurizal  sebagai  Kepala  Seksi  Pertamanan  dan  Pemakaman  juga  sebagai  Pelaksana  Harian Unit  Pemadam  Kebakaran  yang  dibantu  oleh  20  (Dua  puluh)  orang  anggota.  Pada  saat  Ini  berarti bahwa  Pemadam  Kebakaran  di  Kota  Payakumbuh  ditempatkan  pada  Dinas  teknis  yang  menyentuh langsung  aspek  teknis  pelayanan  terhadap  masyarakat  dibidang  kebersihan,  pertamanan,  dan sebagainya  termasuk  di  dalamnya  tentang  pencegahan  dan  penanggulangan  bahaya  kebakaran. Mengenai    status    keberadaan Pemadam Kebakaran yang menginduk pada salah satu Dinas tidaklah menjadi teramat prinsip,  yang jelas hingga saat  ini pemadam  kebakaran dapat  menjalankan tugasnya sesuai  dengan  Tupoksi  yaitu  :
Pemadaman  bila  terjadi
Penyelamatan  jiwa  maupun  harta  benda  lainnya  baik  itu bencana lainnya. Melihat dari perkembangan pembangunan kota Payakumbuh yang  begitu pesat saat ini  maka  keberadaan  pemadam  kebakaran  menjadi  sangat  penting,  akan  tetapi  sebagai  infrastruktur dari  pembangunan  tersebut  haruslah  dibarengi  pula  oleh  faktor-faktor  pendukung  lainnya  seperti sumber  daya  manusia  pemadam  kebakaran  itu  sendiri  maupun  peralatan  yang  minimal  dapat membantu  kelancaran  tugas  sesuai  dengan  tupoksi  serta  tugas-tugas  lainnya.  Dalam  Peraturan Pemerintah  No  :  41  tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kelembagaan  Pemadam Kebakaran  tidak  tercantum  atau  diatur  secara  Khusus  sehingga  dimungkinkan  terdapat  perbedaan struktur kelembagaan Pemadam itu sendiri diberbagai daerah. Akan tetapi untuk di kota Payakumbuh Alhamdulillah, dipenghujung akhir tahun 2008 melalui Perda No : 10 tahun 2008 terbentuk lembaga baru Pemadam Kebakaran yakni “Bidang Pemadam Kebakaran” ( Esselon III/b ) pada Dinas BPBD Kota  Payakumbuh,  serta  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Walikota  Payakumbuh  No  :  821.23/Kep. 566-BKD/ 2008 tanggal 23 Desember 2008 telah ditunjuk Pejabat pada Bidang serta Kasie yang ada pada  struktur  Pemadam  Kebakaran  itu  sendiri.  3.  Visi  dan  Misi  Pemadam  Kebakaran  Kota
Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 520 - 528 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1886
Payakumbuh  pada  saat  kelembagaanya  UPTD  mempunyai  Visi  dan  Misi  sebagai  berikut  :  VISI  “ Terwujudnya  Payakumbuh  aman  dari  bahaya  kebakaran”  MISI  1.  Memberikan  pelayanan  yang terbaik bagi masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan 2. Menciptakan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran bersama masyarakat 3. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang penanggulangan kebakaran dan bencana lain. Selanjutnya saat ini Bidang  Pemadam  Kebakaran  mempunyai  Visi  dan  Misi  mengacu  pada  Visi  Pemerintah  Kota Payakumbuh  yaitu  “Payakumbuh  Menang”  yang  mempunyai  makna  merupakan  suatu  pencerminan dari aspek kepribadian, ciri khas, kumpulan peran, mandiri, berdaya saing, tangguh serta maju sesuai dengan  tata  nilai  masyarakat  Purwakarta  yang  berlandaskan  religi  keIslaman  dan  tata  nilai  lokal pilemburan,  maka  bidang  Damkar  mempunyai  Visi  yang  menginduk  pada DKP  yakni  : “Mewujudkan  Payakumbuh  yang  Bersih,  Indah,  Nyaman  dan  Berkarakter  menuju  Wibawa  Karta Raharja.”  Adapun  Misinya  :  1.  Memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  masyarakat  dalam  hal pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran  serta  penyelamatan.  2.  Menciptakan  kewaspadaan terhadap  bahaya  kebakaran  bersama  masyarakat.  3.  Peningkatan  kerjasama  dengan  instansi  terkait dalam  bidang  penanggulangan  kebakaran  dan  bencana  lain.  4.  Meningkatkan  ketahanan  lingkungan bersama masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya. 4. Rincian Pelaksanaan Tugas UPTD Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh mempunyai fungsi serta rincian tugas yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 4.1. Unit Pencegahan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh  saat ini telah memiliki Peraturan Daerah ( Perda ) No. 5 tahun 2007 tentang Ketertiban umum dan Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Payakumbuh, serta Perda No. 1  tahun  2022  tentang  Retribusi  Pemakaian  dan  Pemeriksaan  sarana  dan  peralatan  Pemadam Kebakaran,  dimana  ke-2  (Dua)  Perda  ini  menjadi  payung  hukum  Unit  Pencegahan  dalam melaksanakan tugas sehari-hari selain peraturan  yang  lainnya  mulai  dari  UU  No.
28  tahun  2002  tentang  bangunan  gedung,  peraturan  pemerintah,  Keputusan  Menteri  dan  sebagainya. Jumlah bangunan gedung/ industri di Kota Payakumbuh sampai  dengan akhir tahun 2008

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil  Penelitian dan Pembahasan yang telah penulis laksanakan  pada  Satuan  Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota  Payakumbuh  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.  Efektivitas  Pelaksanaan  Panca  Darma Kebakaran untuk pengendalian
Kebakaran    di    Kota    Payakumbuh Payakumbuh belum terlaksananya dengan optimal karena kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  kurang  memadai  (SDM),  kurangnya  anggaran  dalam pelatihan  petugas  dan  perawatan  sarana  dan  prasarana  pemadam  kebakaran,  serta  kurangnya sosialisasi pemadam kebakaran kepada masyarakat. .
1. Kendala dalam pelaksanaan Panca Dharma Kebakaran untuk pegendalian
Kebakaran  di  Kota  Payakumbuh  yang  dihadapi  oleh  Pemadam  Kebakaran  dalam melaksanakan tugas adalah belum adanya surat penugasan yang berlaku khusus terhadap Inspektur  Muda  Kebakaran  di  kota  Payakumbuh  yang  berguna  untuk  melindungi petugas Inspektur Muda Kebakaran  secara  hukum dalam  melakukan  kegiatan inspeksi, pengujian  dan  pemeliharaan  proteksi  kebakaran,  masih  kurangnya  personil  yang memiliki  kualifikasi  sebagai  inspektur  muda  kebakaran  di  kota  Payakumbuh  dan kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  proteksi  kebakaran  dan  belum  adanya dibentuk  sebuah  peraturan  khusus  di  kota  payakumbuh  yang  mengatur  tentang  syarat- syarat proteksi kebakaran dan sanksi terhadap proteksi kebakaran di kota Payakumbuh. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemadam  Kebakaran  Kota  Payakumbuh  untuk meminimalisir  kebakaran  menghimbau  dan  memberikan  sosialisasi  kemasyarakat bagaimana cara mencegah kebakaran dan mengunakan alat proteksi kebakaran.
2. Perlu  adanya  kemandirian  Bidang  Pemadam  Kebakaran  Kota  Payakumbuh  dalam menjalankan Tupoksinya setiap melaksanakan kegiatan aktifitas Pemadaman Kebakaran dikarenakan  pada  saat  ini  masih  tergabung  dibawah  Dinas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.yaitu Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Payakumbuh  dalam  pencegahan  dini  kebakaran  memberikan  himbauan,sosialisasi  dan pengawasan  terhadap  masyarakat  ataupun  yang  mempunyai  usaha  yang  rawan terjadinya kebakaran, Pelaksanaan pemadan    kebakaran    di    Kota
Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 520 - 528 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1886

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran sebagai berikut :
1. Diharapkan  ada  regulasi  kebakaan  di  Daerah  agar  pencegahan  kebakaran  diKota  Payakumbuh berjalan dengan baik
2. Diharapkan adanya penambahan tenaga ahli yang memiliki jabtan Funsional
3. mengenai proteksi Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.
4. Diharapkan  adanya  kesepakatan  dan  persetujuan  serta  dukungan  dari  unsure  pimpinan tertinggi serta dukungan dari pihak yang berwenang untuk membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Peneyelamatan diKota Payakumbuh.