PEMBAHARUAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM

## Herman Sujarwo
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo hermansujarwo@unsiq.ac.id

## Abstrak
Perhatian negara dan masyarakat kepada korban tindak pidana dapat dilaksanakan dengan  maksimal.  Dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia, perhatian  negara  lebih  banyak  tertuju  kepada  pelaku  tindak  pidana  sedangkan korban  menjadi  kurang  diperhatikan.  Dengan  adanya  adanya  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  tentang  perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  serta  peraturan  pelaksanannya, memunculkan  harapan  akan  perlindungan  kepada  korban  tindak  pidana,  apalagi dalam Undang-Undang tersebut memuat ketentuan tentang Restitusi yang menjadi hak korban yang diberikan oleh pelaku. Akan tetapi ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan untuk  menyempurnakan  Undang-Undang  tersebut.  Pembaharuan  tersebut seyogianya  mengacu  pada  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat.  Dalam  tatanan hukum yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari hukum barat, hukum adat dan hukum  Islam,  serta  dengan  melihat  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  sebagaian besar beragama Islam, maka sangatlah pantas apabila nilai-nilai ajaran hukum Islam bisa dijadikan bahan dalam pembaharuan hukum Indonesia sekarang ini.
Keyword: pembaharuan restitusi, saksi, korban, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hukum Islam

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam bebagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlindungan korban tindak pidana lebih banyak untuk melindungi pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam  berbagai  kesempatan  misalnya  dalam  kegiatan  perkuliahan,  seminar,  diskusi, serta  di  berbagai  media  masa,  lebih  banyak  memunculkan  bagaimana  pelaku  tindak pidana dapat terjamin hak-haknya. Walaupun sesungguhnya upaya untuk melindungi hak-hak pelaku  juga dirasakan belum dapat melindungi hak asasi pelaku tindak pidana itu sendiri.
Hak korban tindak pidana khusunya pemberian restitusi masih belum banyak diperhatikan  oleh  negara  maupun  masyarakat.  Masih  belum  seimbang  apabila dibandingkan dengan perhatian  terhadap pelaku tindak pidana. Seharusnya hak pelaku maupun hak korban tindak pidana haruslah diberi bobot perhatian yang seimbang dalam berbagai  sudut  pandang,  baik  kemasyarakatan,  keilmuan  bahkan  dalam  hal kemanusiaan.
Kritik  selalu  dilontarkan  sehubungan  dengan  banyaknya  peraturan  yang hanya fokus terhadap perlindungan pelaku tindak pidana, sementara itu fokus perhatian terhadap korban kurang diperhatikan. Peraturan perundangan yang memfokuskan pada perlindungan  pelaku  tindak  pidana,  sedangkan  perhatian  terhadap  korban  yang seharusnya  dilakukan  berdasarkan  penghormatan  atas  martabat  korban  seolah-olah dilupakan atau setidaknya kurang diperhatikan. 1
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara Indonesia sudah selangkah untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Salah satu bentuk perlindungan korban kejahatan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi  dan Korban  berupa  ganti  rugi kepada  korban  yang  diberikan  oleh  pelaku.  Ganti rugi yang dimasuk berupa pemberian Restitusi.
Namun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban  tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  melindungi  hak-hak  korban  tindak  pidana khusunya  dalam  hal  pemberian  restitusi/ganti  rugi  yang  diberikan  oleh  pelaku  tindak pidana  kepada  korban.  oleh  karena  itu  perlu  adannya  pembaharuan  dalam  undang undang tersebut dengan mengaju pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat salah satunya adalah hukum Islam.
Nilai-nilai  ajaran  hukum  Islam  merupakan  prinsip  dasar  dan  asas-asas  yang bersumber dari Al Qur’an yang merupakan pedoman bagi manusia dalam bertindak dan berperilaku.  Dalam  konseptualisasi  nilai-nilai  hukum  Islam,  dimana  nilai-nilai  agama
1 Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (Bandung : PT Refika Aditama, 2005),  Hlm 107.
Islam dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lebih bermartabat.
Allah  SWT  memberikan  wahyu  kepada  Nabi  Muhamad  SAW  untuk disampaikan  kepada  umat  manusia.  Wahyu  yang  diberikan  kepada  Nabi  Muhamad melalui Al Qur’an merupakan ajaran-ajaran yang berupa perintah maupun larangan serta petunjuk  kepada  umat  manusia  untuk  manusia  itu  sendiri  baik  di  dunia  maupun  di akhirat.  Allah  mewahyukan  agama  Islam  kepada  Nabi  Muhamad  dalam  bentuk  nilai- nilai  yang  dapat  mengantarkan  manusia  untuk  mencapai  kebahagian  baik  di  dunia maupun di akhirat.
Hukum yang berlaku di Indonesia haruslah berorientasi pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, oleh karena itu hukum Indonesia harus berorientasi pada nilai-nilai dalam  agama-agama  karena  agama-agama  merupakan  pengemban  utama  nilai-nilai dalam  masyarakat  meskipun  bukan  satu-satunya.  Aktualisasi  nilai-nilai  hukum  Islam dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  haruslah  terwadahi  dalam  setiap muatan produk perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar sampai kepada peraturan daerah.

## B. Pembahasan
1. Pengertian Korban
Menurut kamus Crime Dictionary, Victim (Korban) adalah orang yang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.
Arif Gosita mengartikan korban yaitu  orang-orang yang menderita jasmani maupun  rohanisebagai  akibat  tindakan  orang  lain  yang  memenuhi  kepentingan sendiri  atau  orang  laindan  bertentangan  dengan  kepentingan  serta hak  asasi  yang menderita. 2
Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of  Crime  and  Abuse  Power mendifinisikan korban (victim) :
Bagian A Pasal 1 (Victim of Crime)
“Victims”  means  persons  who,  individually  or  collectively,  have  suffered  harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment  of  their  fundamental  rights,  through  acts  or  omissions  that  are  in violations  of  criminal  laws  operative  within  Member  State,  including  those  laws proscribing criminal abuse of power.
Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan  korban adalah : Seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
2 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan. (Jakarta : Akademika Pressindo, 1993),  Hlm.  63
2. Pembaharuan  Pemberian  Restitusi  Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang  perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Restitusi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  korban  atau keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga. 3 Bentuk  restitusi  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 berupa 4 :
a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat  penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana
c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis
Pengajuan  permohonan  restitusi  kepada  pelaku  tindak  pidana  dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap  melalui  LPSK. 5 Ada  beberapa  kelemahan  yang  berkaitan  dengan restitusi  dalam  Undang-Undang  Saksi  dan  Korban  maupun  peraturan pelaksanaannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Pertama, Apabila restitusi  diajukan  setelah  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  korban  tindak pidanabaru dapat memperoleh restitusi setelah pelaku dinyatakan bersalah dan telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Hal  ini  sama  saja  dengan  kompensasi  yang harus  ada  pelaku  yang  dinyatakan  bersalah  terlebih  dahulu.  Apabila  dalam kenyataanya  telah  terjadi  tindak  pidana  dan  menunggu  putusan  pengadilan  yang memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  akan  terlalu  lama  bagi  korban  tindak pidana  untuk  menungu  pemberian  restitusi  dari  pelaku,  apalagi  jika  kemudian ditingkat akhir misalnya ternyata pelaku dinyatakan tidak bersalah, maka hilanglah kesempatan bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi.
Pengajuan restitusi sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun  2018  sebaiknya  diajukan  sebelum  putusan  pengadilan  yang  memperoleh kekuatan hukum  tetap. LPSK  dapat  mengajukan restitusi  kepada  penuntut  umum untuk dimuat dalam tuntutan pidananya. Hal ini akan dapat memberikan jaminan kepada  korban  tindak  pidana  untuk  secepat  mungkin  mendapatkan  restitusi  dari pelaku.
Kedua,  apabila  pelaku  sudah  dinyatakan  bersalah  telah  melakukan  tindak pidana  dan  sudah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  20018  pelaku  tindak  pidana  atau  pihak  ketiga  diberi waktu selama 30 hari semenjak keputusan pengadilan diterima untuk melaksanakan
3 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014
4 Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor 7 tahun 2018
5 Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018.
restitusi. 6 Tidak  ada  mekanisme  yang  memaksa  pelaku  atau  pihak  ketiga  untuk melaksanakan  restitusi,  apalagi  pelaku  sudah  di  menjalani  eksekusi  berada  di lembaga pemasyarakatan.
Dengan  demikian  korban  tindak  pidana  akan  lebih  cenderung  untuk memilih  mengajukan  kompensasi  daripada restitusi.  Dimana  ada  keterlibatan  dari negara untuk menanggung kerugian yang di derita korban.
3. Pembaharuan Pemberian Restitusi berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam Hukum  Islam  tidak  membedakan  istilah  kompensasi  maupun  restitusi sebagaimana dalam hukum positif Indonesia. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi  dan  Korban  sebenarnya  yang  paling  wajib  memberikan  ganti  rugi  kepada korban (restitusi) adalah pelaku hal ini bisa dilihat dari pengertian “kompensasi yaitu “karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung  jawabnya”.  Dengan  demikian,  kewajiban  utama  pembayaran  ganti  rugi tetap  dibebankan  kepada  pelaku.  Negara  hanya  baru  bisa  memberikan  ganti  rugi (kompensasi) apabila pelaku memang tidak bisa memberikan ganti ruugi (restitusi).
Islam  sangat  melindungi  korban  tindak  pidana.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari ketentuan  dalam  Al  Qur’an  maupun Hadis.  Perlindungan  korban secara  langsung dengan memberikan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak lain kepada korban  maupun  keluarga  korban.  Ganti  rugi  sebagai  bentuk  perlindungan  korban secara  langsung  bisa  disamakan  dengan  kompensasi  maupun  restitusi  dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.
Dalam surat Al Baqarah ayat 187, Allah berfirman : “Wahai oarang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas  berkenaan  orang  yang  dibunuh.  Orang  merdeka  dengan  orang merdeka,  hamba  sahaya  dengan  hamba  sahaya,  perempuan  dengan perempuan.  Tetapi  barang  siapa  memperoleh  maaf  dari  saudaranya hendaklah  dia  mengikutinya  dengan baik,  dan membayar  diyat  (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan  dan rahmat  dari  Tuhanmu.  Barangsiapa  melampaui  batas  setelah  itu,  maka  ia akan mendapat azab yang sangat pedih”. 7
Dalam  ayat  tersebut,  ada  penggalan  kata  yang  berbunyi  ...  Tetapi  barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula).... Al Qur’an Surat Al Baqarah  ayat  187  ini  menerengkan  apablia  ada  maaf  dari  keluarga  korban pembunuhan, maka hendaknya pelaku pembunuhan membayar diyat.
Sementara itu dalam Surat An-Nisa’ ayat 92 Allah berfirman:
“Dan  tidak  patut  bagi  seorang  yang  beriman  membunuh  seorang  yang beriman  (yang  lain),  kecuali  karena  tersalah  (tidak  sengaja).  Barang  siapa
6 Pasal 32 Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2018
7 QS. Al Baqarah : 178 dalam  Al Muyasar, Al Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008)
membunbuh  orang  yang  beriman  karena  tersalah  (hendaklah)  dia memerdekakan  seorang  hamba  sahaya  yang  beriman  serta  (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbubuh itu), kecuali (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi mu, padahal dia orang yang beriman, maka  (hendaklah  si  pembunuh)  memerdekakan  seorang  hamba  sahaya yang  beriman.  Dan  jika  dia  (si  terbunuh)  dari  kaum  (kafir)    yang  ada perjanjian  (damai)  antara  mereka  dengan  kamu,  maka  (hendaklah  si pembunuh)  membayar  tebusan  yang  diserahkan  kepada  keluarganya  (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak  mendapatkan  (hamba  sahaya),  maka  hendaklah  dia  (si  pembunuh) berpuasa  dua  bulan  berturut-turut  sebagai  tobat  kepada  Allah,  dan  Allah maha mengetahui maha bijaksana”. 8
Terhadap  korban  yang  mengalami  luka-luka,  Allah  juga  telah  berfirman dalam Al Qur’an Surat Al Ma’idah ayat 45 :
“Kami  telah  menetapkan  bagi  mereka  (Taurat)  bahwa  nyawa  (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash nya (balasan yang sama). Barang siapa melepas (hak qishash), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya.  Barang  siapa  tidak  memutus  perkara  menurut  apa  yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim” 9 .
Dalam  penggalan  ayat  tersebut  “Barang  siapa  tidak  memutus  perkara menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  maka  mereka  itulah  orang-orang  zalim”. Anjuran untuk memberi maaf bukanlah melecehkan qishash itu sendiri karena hukum qishash  mengandung  tujuan  yang  sangat  agung,  seperti  menghalangi  adanya  balas dendam,  sehingga  apabila  hukum  qishash  dilecehkan  kemaslahatan  tidak  akan tercapai  dan  akan  menyebabkan  kezaliman.  Dengan  demikian  putuskan  perkara sesuai yang telah diturunkan Allah yaitu melaksanakn qishash atau memberi maaf, karena seseorang yang tidak melaksanakan hal tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan qishash yang seimbang dia termasuk orang yang zalim. 10
Nilai-nilai  hukum  Islam  dalam  pemberian  restitusi  kepada  korban  tindak pidana yaitu :
a. Pembayaran Ganti Rugi Tidak Seluruhnya Dibebankan Kepada Pelaku
Ada kesepakatan diantara para ulama, bahwa diyat orang muslim yang merdeka  yaitu  seratus  ekor  unta  dalam  kasus  pembunuhan  sengaja  diyatnya mughallazhah  (diberatkan)  yang  diambil  dari  harta  orang  yang  membunuh dengan  diberikan  secara  tunai,  sedangkan  untuk  diyat  pembunuhan  tidak sengaja  adalah  mughallazhah  yang  wajib  dibayar  oleh  Aqilah  secar  tempo,
8 QS. An-Nisa’: 92 dalam  Al Muyasar, Al Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008)
9 QS. Al Ma’idah : 45 dalam  Al Muyasar, Al Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008)
10 M. Quraish Shihab. Tafsir Al Misbah. Volume 3 (Tanggerang : PT. Lentera Hati, 2016), Hlm. 133
sedangkan pembunuhan Khatha’ (salah) adalah Mukhaffafah (diringankan) yang wajib dibayar oleh aqilah secara tempo. 11
Apabila  pelaku  tidak  mempunyai  harta,  maka  kewajiban  untuk membayar  diyat  yaitu  aqilah  nya,  yaitu  merupakan  kerabat  dari  golongan ashabah.  Apabila  mereka  juga  tidak  mampu  membayar  diyat  juga,  maka kewajiban untuk membayar diyat ditanggung oleh Baitul Maal, agar darah tidak tertumpah sia-sia dan hati yang luka bisa terobati. 12
Penanggung diyat (aqilah) merupakan pihak yang dapat membayarkan diyat yang terdiri dari pihak dari ayah yaitu ahli waris ashabah. Dengan adanya penanggung  diyat,  hal  ini  dapat  dimasukan  bahwa  apabila  orang  yang melakukan  kejahatan  yang  menanggung  diyatnya  maka  dikhawatirkan  akan menghabiskan seluruh hartanya. Karena tidak ada pengawasan atas diri pelaku tindak pidana.
Dalam hadis riwayat Abu Harairah, ia berkata :”dua orang wanita dari suku  Hudzail  terlibat  pertengkaran,  salah  seorang  dari  mereka  melempar lawannya dengan batu sehingga ia dan janin dalam kandungannya meninggal, kemudia  mereka  mengangkat  kasus  tersebut  kepada  Rasulullah,  maka  beliau memutuskan bahwa diyat bagi janinnya adalah memerdekakan seorang  budak laki-laki atau budak wanita. Sedangkan diyat wanita itu dibebankan atas wali wanita yang membunuh. 13
Dalam  kitab  Shahiih  al-Bukhari,  sebagaimana  diriwayatkan  oleh Abdullah    bin  Umar,  bahwa  Rasulullah  telah  mengutus  Khalid  bin  al-Walid untuk  datang  kepada  Bani  Judzaimah  untuk  mengajak  mereka  masuk  Islam, akan tetapi mereka tidak bisa mengucapkan dengan baik dengan kalimat “kami masuk Islam”. Mereka hanya mengucapkan “kami telah keluar dari agama kami, agama  kaum  kami”,  kemudia  Khalid  membunuh  mereka.  Ketika  berita  ini sampai kepada Rasulullah beliau mengangkat kedua tangannya seraya berkata :”ya Allah sesungguhnya kami berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid.”  Kemudian  beliau  mengutus  Ali  untuk  membayar  diyat  orang-orang yang terbunuh dan ganti rugi harta benda mereka yang rusak, termasuk tempat makanan  dan  minuman  anjing  mereka. 14 Dari    hadis  tersebut  dapat  diperoleh kesimpulan  bahwa  kesalahan  kesalahan  Imam  dan  orang  yang  mewakilinya dapat dibebankan kepada Baitul Maal. 15
Dengan demikian Hal tersebut mengandung prinsip tolong menolong antara  pelaku  tindak  pidana,  keluarga  pelaku  serta  masyarakat  secara umum. Selain itu juga ada pertanggung jawaban dari negara atas tindak kejahatan yang
11 Imam Al Baghawi,. Syarh As Sunnah, Buku 9. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013),  Hlm. 501
12 Imam An Nawawi. 2015. Al Majmu’ Syarah Al Muhadzd zab. Jolid 26. (Jakarta : Pustaka Azam, 2015), Hlm.  395
13 Tim Pustaka Ibnu katsir,  Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 2 (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2016),  Hlm. 618
14 Ibid. Hlm. 619
15 Ibid
dilakukan warga negara ketika dilakukan dengan sengaja dan bersikap hati-hati ketika pembunuhan dilakukan dengan tidak sengaja. 16
Dalam  hal  pembunuhan  atau  penganiyayaan  secara  tidak  sengaja, keluarga pelaku juga dibebani kewajiban membayar diyat kepada korban atau keluarga  korban,  bahkan negara  melalui  baitul maal  nya  dibebani  pembayaran diyat  tersebut  apabila  uang  ganti rugi  dari  pelaku  maupun  keluarganya  tidak mencukupi. Pada prinsipnya, dalam Islam bahwa seseorang tidak menanggung dosa  orang  lain,  akan  tetapi  antara  pembuat  dan  korban  bersama-sama menghendaki  pengecualian  tersebut,  bahkan  pengecualian  tersebut  harus diwujudkan demi tegaknya keadilan dan persamaan untuk menjamin hak-hak korban. Pengecualian tersebut yaitu : 17
Pertama,  apabila  pelakunya  orang  miskin,  maka  jika  tidak diperkenankan adanya bantuan dari keluarga yang lain akan kehilangan hak si korban atau walinya dari hak ganti rugi yang seharusnya didapat oleh korban.
Kedua,    diyat  merupakan  hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku, namun  disisi  lain  diyat  merupakan  hak  kebandaan  berupa  ganti  rugi  kepada korban atau keluarganya, apabila pelakunya saja yang membayar kebanyakan korban  atau  keluarganya  tidak  menerimanya,  karena  pada  umumnya  orang yang  membuat  kekayaannya  lebih  sedikit  dari  jumlah  harta  yang  harus diberikan untuk membayar diyat.
Ketiga,  adanya  prinsip  tolong  menolong  dalam  ajaran  Islam,  karena kejahatan  yang  dilakukan  dengan  tidak  sengaja  dapat  terjadi  sewaktu-waktu dan dapat menimpa siapa saja. Kehidupan keluarga yang pada tabiatnya adalah tolong menolong dan kerjasama bisa mendasarinya.
Keempat,  Islam  sangat  menjunjung  tinggi  dalam  memelihara  jiwa, apabila  pelaku  tidak  dapat  membayar  diyat  sementara  keluarga  lain  yang mampu  tidak  diperkenankan  membantunya,  maka  hal  ini  sama  saja  menyia- nyiakan nyawa korban.
Dalam  perundang-undangan  Indonesia,  ganti  rugi  yang  diberikan kepada korban dapat berupa restitusi maupun kompensasi. Restitusi merupakan tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban, sedangkan kompensasi  merupakan ganti  rugi  yang  diberikan  oleh negara  kepada  korban apabila pelaku tidak mampu untuk membayar ganti rugi.
b. Adanya Ketentuan Yang Jelas Tentang Jumlah Ganti Rugi Kepada Korban Dalam  Undang-Undang  Perlindunga  Saksi  dan  Korban  tidak mencantumkan besarnya nilai restitusi. Majelis hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri berapa ganti rugi yang akan diberikan kepada koran. Walaupun korban sudah mengajukan sendiri besarnya restitusi yang tentunya
16 Ibid.
17 Makhrus Munajat, Hukum., Hlm. 320
sesuai  dengan  kebutuhan  korban,  akan  tetapi  penentuan  dapat  atau  tidaknya dikabulkan  permohonan  tersebut  dan  juga  berapa  besar  restitusi  yang  akan diterima semua tergantung dari majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.
Tidak  ada  aturan  yang  jelas  tentang  bagaimana  penghitungan  ganti kerugian yang pasti, dikarenakan ketentuan mengenai ganti kerugian yang ada kurang  sesuai  dalam  perkara  pelanggaran  HAM  yang  berat.  Seharusnya  ada perumusan  yang  lebih  jelas  mengenai  bentuk  dalam  perlindungan  kerugian tersebut dalam perkara pelanggaran HAM yang berat. 18
Hukum Islam sudah menentukan tentang restitusi atau ganti rugi (diyat) sudah  ditentukan.  Walaupun  ada  perbedaan  pendapat  diantara  para  fuqaha, namun  hal  itu  tidak  menghalangi  korban  mendapatkan  haknya  untuk memperoleh  restitusi/ganti  rugi.  Diyat  diberikan  dalam  tindak  pidana pembunuhan dan tindak pidana pelukaan/penganiayaan.
c. Pemenuhan Rasa keadilan Korban
Dalam hal pengertian kompensasi maupun restitusi sebagaimana yang tercantum  dalam  undang-undang,  maka  kompensasi  maupun  restitusi  dapat diberikan kepada korban atau keluarga korban. Akan tetapi harus ada putusan pengadilan  terlebih  dahulu  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  memang  benar- benar bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat.
Kompensasi  maupun  restitusi  juga  belum  tentu  dapat  langsung diberikan kepada korban walaupun pelaku sudah terbukti bersalah melakukan pelanggara  HAM  yang  berat.  Hal  ini  dikarenakan  pengajuan  kompensasi maupun  restitusi  harus  diajukan  tersendiri  oleh  korban  atau  keluarga  korban maupun kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  (LPSK).  Dengan  demikian,  hakim  tidak  akan  memutus  pemberian kompensasi  maupun  restitusi    apabila  tidak  ada  inisiatif  dari  korban  maupun keluarga korban.
Kompensasi  dan  juga  restitusi  tidak  serta  merta  menjadi  hak  korban maupun  keluarganya  dari  pelanggran  HAM  yang  berat  jika  terdakwa dinyatakan  tidak  bersalah  oleh  pengadilan,  meski  perkaranya  diakui  sebagai pelanggaran  HAM  yang  berat.  Dalam  pengadilan  ad  hoc    Timor-Timor, peristiwanya  diakui  sebagai  pelanggran  HAM  yang  berat  namun  pelaku dibebaskan dan tidak ada amar putusan terkait dengan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. 19
Dengan  demikian,  hak  korban  ataupun  keluarga  korban  pelanggaran HAM  yang  berat  untuk  mendapatkan  kompensasi  maupun  restitusi  menjadi belum  jelas.  Ketidakjelasan  tersebut  menimbulkan  rasa  ketidak  adailan  bagi korban.  Korban menjadi tidak diperhatikan, korban hanya sebagai pelengkap
18 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi Korban., Hlm. 14
19 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi Korban. Hlm. 14
saja  dipersidangan  dengan    memberikan  kesaksian  terhadap  kasus  yang menimpanya.
Setiap orang tentu saja tidak ingin menjadi korban tindak pidana, akan tetapi apabila ada orang menjadi korban tindak pidana maupun bagi keluarga atapun ahli warisnya tentu saja memerlukan perlakuan yang adil. Dalam hal ini, pelaku  bukan  hanya  dihukum  dengan  hukuman  setimpal  malainkan  juga adanya perlakuan yang adil kepada korban.
Dalam  aturan  hukum  di  banyak  negara,  pelaku  kejahatan  hanya dihukum dengan hukuman penjara bahkan sampai hukuman mati, akan tetapi negara hanya memperhatikan pelaku sementara korban/keluarga korban seolah dibiarkan saja yang seringkali mengalami penderitaan sebagai akbat dari suatu tindak  pidana  pelanggran  HAM  yang  berat.  Perhatian  negara  maupun masyarakat yang berbeda antara pelaku dan korban akan menimbulkan bentuk ketidakadilan sehingga memunculkan pelanggaran HAM yang baru.
Sebagi contoh, apabila ada sesorang lelaki sebagai kepala rumah tangga yang  menghidupi  istri  dan  anaknya  kemudian  dibunuh  atau  dianiaya  yang menimbulkan  luka  berat  sehingga  tidak  mampu  bekerja  untuk  menghidupi keluarganya, lalu siapakah yang akan menangung beban hidup istri dan anak lelaki  tersebut.  Karena  fokus  perhatian  negara  lebih  banyak  kepada  pelaku sehingga  korban  atau  keluarganya  menjadi  terlupakan.  Hal  inilah  yang  akan menimbulkan ketidakadilan khusunya bagi korban ataupun keluarga korban.
Hukuman  penjara  saja  belum  tentu  mendatangkan  keadilan  bagi korban  maupun  keluarga  korban.  Olah  karena  itu  dalam  Islam,  Allah  sangat menjaga  keseimbangan  keadilan  bukan  hanya  kepada  pelaku  malainkan  juga kepada  korban.  Dalam  hal  pembunuhan  disengaja  misalnya,  apabila  keluarga korban atau ahli waris korban menginginkan untuk pelaku tidak dibunuh, maka keluarga korban atau ahli waris korban bisa mendapatkan ganti rugi (diyat) dari pelaku. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 178  ....Tetapi  barang  siapa  memperoleh  maaf  dari  saudaranya  hendaklah  dia mengikutinya  dengan  baik,  dan  membayar  diyat  (tebusan)  kepadanya  dengan  baik (pula)....
Pembayaran  ganti  rugi  kepada  korban  memiliki  makna  yang  sangat baik,  karena  kebutuhan  ekonomi  keluarga  korban  tidak  lepas  dari  perhatian syariat  Islam.  Pentingnya  diyat  disini  sangat  dirasakan  apabila  korban merupakan  kepala  keluarga  bahkan  tulang  punggung  keluarganya.  Dalam hukum  Islam  menetapkan  pembayaran  diyat  yang  sangat  besar  hal  ini  untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga korban dimasa selanjutnya. Diyat yang diterima secara damai akan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan kesedihan hidupnya. 20
20 Ahmad Bahiej. Jurnal Asy-Syir’ah. Vol. 39 No 1, 2005
Pembayaran diyat kepada keluarga korban tindak pidana merupakan bukti bahwa Islam memberikan perlindungan kepada keluarga korban, sehingga terjadi keseimbangan antara korban/keluarga korban, pelaku dan masyarakat. 21 Dengan  adanya  pembayaran  diyat  tersebut,  maka  akan  tercapai  rasa keadilan  baik  yang  dirasakan  oleh  korban  tindak  pidana,  pelaku  maupun masyarakat. Dengan adanya pembayaran diyat bagi korban maupun keluarga korban, maka Islam sangat melindungi korban maupun keluarga korban.
Pemberian  diyat  dalam  hukum  Islam  bisa  menjadikan  korban  atau keluarga korban merasa terpenuhi keadilannya, sehingga mereka tidak menaruh dendam  atau  membalas  dengan  balasan  yang  lebih  kejam  kepada  pelakunya. Dalam  pembunuhan  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja,  kepentingan korban maupun keluarga korban untuk diperlakukan adil sangat diperhatikan. Berbeda  dengan  sistem  hukum  lain  yang  hanya  fokus  menangani  pelaku  dan tidak ada upaya untuk meringankan korban maupun keluarga korban. 22

## KESIMPULAN
Pemberian restitusi kepada korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, masih terdapat kekurangan yang belum sepenuhnya melindungi korban tindak pidana.
Dalam  pembaharuan  pemberian  restitusi  kepada  korban  tindak  pidana  dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengambil nilai-nilai hukum Islam untuk melengkapi kekurangan tersebut.  Nilai-nilai hukum Islam tersebut yaitu pembayaran ganti rugi tidak seluruhnya dibebankan kepada pelaku, adanya ketentuan yang jelas tentang jumlah ganti rugi kepada korban, pemenuhan rasa keadilan korban

## Daftar Pustaka
Baghawi, Imam Al. Syarh As Sunnah, Buku 9. Jakarta. Pustaka Azzam. 2013 Bahiej, Ahmad. Jurnal Asy-Syir’ah. Vol. 39 No 1, 2005 Faruk, Asadullah Al. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam. (Bogor : Galia Indonesia, 2009),
Hlm. 99-100
Gosita,  Arif.  Masalah  Korban  Kejahatan,  Kumpulan  Karangan.  Jakarta.  Akademika  Pressindo.
1993
Ibnu katsir,  Tim Pustaka. Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 2. Jakarta. Pustaka Ibnu Katsir. 2016 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi Korban
21 Ali Sodikin. Jurnal Asy Syir’ah. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 49, No, 1, 2015
22 Asadullah Al Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam. (Bogor : Galia Indonesia, 2009), Hlm. 99-100
Muladi,  Hak  Asasi  Manusia,  Hakekat,  Konsep  dan  Implikasinya  dalam  Perspektif  Hukum  dan Masyarakat. Bandung. PT Refika Aditama. 2005
Munajat,  Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta : Teras.2009. Muyasar, Al. Al Qur’an dan Terjemahannya. Bandung.Sinar Baru Algesindo, 2008 Nawawi, Imam An. Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab. Jolid 26. Jakarta. Pustaka Azam. 2015 Shihab, M. Quraish. Tafsir Al Misbah. Volume 3. Tanggerang.  PT. Lentera Hati, 2016) Sodikin, Ali.  Jurnal Asy Syir’ah. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 49, No, 1, 2015 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018  Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.