## PERKAWINAN ANTAR WANGSA : ANALISIS PERWARISAN DALAM ADAT BALI
(Kajian Masyarakat Aktif Bali)

## A.A. Istri Ngurah Dyah Prami dan Nazrina Zuryani
1 Universitas Gadjah Mada dan Universitas Udayana dyahprami@yahoo.co.id dan nazrinazuryani@yahoo.com

## ABSTRACT
Adat regulations in Bali is not only contradict dualism of men and women as purusa  pradana ,  it  gives  the mipil (registration  at  village  level)  to  men. Besides  this  patriarchy  system,  in  marriage  especially  there  is  also wangsa influence; they are the groups of Brahmin, Ksatria, Waisya and Sudra. Each group  as  Etzioni 2 (1968)suggests  taking  up  different  positions  in  Balinese active  society.  They  are  bounded  in  patterns  of  banjar  with Awig-awig (written  agreement),  in  familial  ( menyama  braya )  or  clan  patterns,  and complex  marriage  engagements. Ategen  asuwun is  a  newly  concept  of inheritance   (2  parts for  sons  and  1  part for  daughters) based  on  marriage engagement for contemporary Balinese adat regulations. Wangsa system in adat  marriage  is  the  impetus  of  Balinese  women’s  problems.  Marriage    is displacing  women  as  limited ninggal  kedaton from  theirfathers  temple  to their husband’s temple. Social construction in society has prohibited a high caste/ wangsa woman  to  marry  lower  caste  man  ( nyerorod marriage).  This wangsa system has limited Balinese women’s right to inherit even they are in the same clan and wangsa. As a result, never marriage woman is one of the choise to get her inheritance. In the anuloma marriage where as a high caste  man  marry  a  lower  caste  woman,  the  concept  of  limited ninggal kedaton is still taking place and modern familial system has given daughers the  one  part  of tatadan inheritance.  However,  the  anomaly  is  given  to  a newly religious converted woman by marriage where is full ninggal kedaton gives no inheritance at all to her.
Key words: Balinese women, Intercaste marriage, Inheritance rights
1 Makalah  ini  hasil  kolaborasi  mahasiswi  S2  dan  mantan  dosen  pembimbing  yang masing-masing makalah telah disajikan dalam Konferensi Internasional Feminisme tanggal 23- 24  September  2016  yang  diselenggarakan  oleh  Jurnal  Perempuan  di  Arion  Swiss-Belhotel Kemang Jakarta.
2 Lihat  bab  15  pada  buku  Margareth  M  Poloma,  Sosiologi  Kontemporer  (Rajawali  Pers, 2013) hal 352-373.

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan menjadi satu tahap tersendiri pada masyarakat Hindu di Bali yang mengenal empat fase di dalam siklus kehidupan  manusia yang disebut dengan Catur Asrama 3 .  Keempat  fase  tersebut  meliputi  tahap brahmacari,  grehasta,  wanaprasta dan bhiksuka ( sanyasin ) .  Brahmacari merupakan  tahap  dimana  seseorang  melakukan  usaha menuntut  ilmu  pengetahuan. Grahasta disebut  juga  sebagai  tahap  berumah  tangga. Wanaprasta merupakan  tahap  persiapan  menuju  masa bhiksuka .  Pada  tahap  ini seseorang  mulai  melepaskan  segala  kewajibannya.Terakhir  adalah  tahap Bhiksuka dimana  seseorang  mulai  melepaskan  unsur  keduniawian  yang  mengikatnya. Perkawinan  merupakan  bagian  dari  masa Grahasta. Perkawinan  menjadi  suatu penanda adanya peralihan dari masa dewasa menuju masa berumah tangga. Ada tiga aspek penting di dalam perkawinan, yaitu aspek sosial, religius, dan hukum.
Perkawinan  Adat  Bali  tidak  terlepas  darikonsep Purusa dan Pradana yang berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat  Bali.  Kedua  konsep  tersebut  merujuk  pada kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kehidupan  masyarkat  setempat.  Konsep yang menurut Korn 4 sebagai sistem kekeluargaan di Bali yang memiliki keistimewaan, yaitu  mengusahakan  selama  mungkin  kewajiban-kewajiban  di  dalam  menjalankan keagamaan yang dijalankan oleh pretisentana (keturunan) laki-laki menurut garis lurus. Bahkan  jika  dalam  suatu  keluarga  tidak  dikaruniai  oleh  anak  laki-laki,  maka  sangat dimungkinkan untuk mengangkat anak ( pemerasan anak sentana ).
Umumnya perkawinan adat Bali menganut sistem patrilinial, yang mana garis keturunan  mengikuti  garis  keturunan  laki-laki  (ayah).  Dengan  kata  lain  bahwa, perempuan  yang  telah menikah  akan  mengikuti  keluarga  suaminya.Meskipun  secara umum  sistem  patrilinial  berlaku  dalam  perkawinan  adat  Bali,  akan  tetapi  dalam beberapa  kasus  sistem  matrilinial  dapat  ditemui  dalam  perkawinan nyeburin atau nyentana. Di  dalam  perkawinan  adat  Bali  itu  sendiri  ada  empat  bentuk  perkawinan yang biasa dilakukan, yaitu perkawinan mepadik, perkawinan kejangkepan, perkawinan merangkat atau nyerorod ,  dan  perkawinan pada  gelahang. Keempat  bentuk  perkawinan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda-beda di dalam hukum adat Bali. Hal ini mengingat,  bahwa  perkawinan  di  dalam  hukum  adat  Bali  tidak  hanya  memiliki konsekuensi  sosial-budaya,  tetapi  juga  juga  berkaitan  erat  dengan  aspek  religius  dan hukum.
Perkawinan berkaitan erat dengan tanggung jawab atau kewajiban ( swadharma ) seseorang  terhadap  keluarga  maupun  masyarakat.  Tanggung  jawab  atau  kewajiban tersebut  berkaitan  dengan  aktivitas  keagamaan  ( parhyangan), aktivitas  kemanusiaan ( pawongan ), dan aktivitas yangberkaitan dengan pemeliharaan lingkungan ( palemahan ). Terkait dengan aspek sosial-budaya, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikannya  status  di  dalam  masyarakat.  Dalam  hukum  adat  Bali,  mereka  yang sudah menikah akan memperoleh pengakuan penuh dari masyarakat sebagai anggota krama desa dan berhak atas hak dan tanggung jawab yang sama seperti anggota krama desa lainnya.  Di  Bali  perkawinan  tidak  hanya  dipandang  sebagai  jembatan  dalam penyatuan dua individu, tetapi juga berkaitan  dengan hubungan antara keluarga dan
3 Jaman, I Gede. Membina Keluarga Sejahtera (Grha Jagatdhita) . Surabaya: Paramita, 1998.
4 Lihat    Atmaja,  Jiwa.  2008. Bias  Gender  Perkawinan  Terlarang  Pada  Masyarakat  Bali. Denpasar: Udayana University Press, hal 2
masyarakat.  Maka  dari  itu,  perkawinan  menjadi  bagian  penting  dalam  menentukan kedudukan  seseorang  di  masyarakat.  Status  yang  diperoleh  seseorang  dari  suatu perkawinan  juga  ditentukan  olehdengan    siapa  perkawinan  tersebut  dilakukan  dan bagaimana sistem wangsa di Bali sangat menentukan apakah suatu perkawinan dapat diterima atau tidak.
Tidak  hanya  itu,  perkawinan  juga  berkaitan  erat  dengan  aspek  religius,  yang mana  perkawinan  baru  dianggap  sah  jika  dilakukan  berdasarkan  agama  yang bersangkutan. Selain itu, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang juga menentukan tanggung  jawabnya  ( swadharma- nya ) terhadap  pura  keluarga  dan  pura  desa.  Anak laki-laki  yang  sudah  menikah  tidak  hanya  memiliki  tanggung  jawab  terhadap masyarakat  adat  ( krama adat)  tempat  dia  tinggal,  tetapi  juga  memiliki  kewajiban melanjutkan persembahyangan di sanggah atau merajan keluarganya 5 .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Perkawinan  juga  terkait  dengan  aspek  hukum,  baik  hukum  adat  maupun hukum negara karena hak dan kewajiban suami isteri, termasuk didalamnya berkaitan dengan hak waris. Waris dalam bahasa Bali berarti  keturunan. Ada dua istilah dalam hukum  adat  Bali  yang  berkaitan  dengan  hak  waris,  yaitu ategen dan asuwun.  Ategen merupakan  istilah  yang digunakan  untuk  menggambarkan hak waris bagi  anak  laki- laki  adalah  dua  bagian.  Sementara asuwun merupakan  istilah  pembagian  satu  bagi anak perempuan. Istilah ategen asuwun berarti dua berbanding satu (MDP, 2011). Etzioni (1968) menjabarkan masyarakat aktif memiliki kemampuan pengarahan kemasyarakatan  ( societal  guidance ) 6 melalui self  guiding yaitu  pengembangan  sendiri pelembagaan  masyarakatnya.  Salah  satunya  dengan  MDP,  yang  kepanjangan  dari Majelis  Utama  Desa  Pakraman.  Lembaga  ini  menerbitkan  himpunan  hasil-hasil pasamuan agung III. Sebelum adanya Pasamuan Agung III, hak waris bagi perempuan Bali  tidak  pernah  diakui  dalam  hukum  perkawinan  adat  Bali.  Akan  tetapi  setelah Pasamuan  Agung  tersebut  dilakukan  barulah  perempuan  Bali  memperoleh  hak- haknya di dalam pernikahan.

## Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan Antar Wangsa
Wangsa atau kasta merupakan  sistem  sosial  yang  berlaku  pada  masyarakat Bali.Sistem  tersebut  didasarkan  pada  garis  keturunan . Dalam  sistem wangsa ada  satu keturunan  yang  dianggap  lebih  tinggi  dan  ada  yang  dipandang  lebih  rendah. Demikian  pula  ada  kelompok  keturunan  yang  secara  tradisional  mendapatkan  hak- hak  istimewa  terutama  dalam  pergaulan  adat 7 .  Berlakunya  sistem wangsa atau kasta menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok sosial yang disebut dengan istilah Catur Wangsa.  Catur  Wangsa yang  terdiri  dari Wangsa  Brahmana,  Wangsa  Ksatriya,  Wangsa Waisya, dan Wangsa  Sudra masing-masing  memiliki  kedudukan  yang  berbeda  di masyarakat . Dari  keempat  golongan  tersebut,  masyarakat  yang  berasal  dari wangsa Brahmana, Ksatriya, dan Waisya disebut sebagai golongan Triwangsa. Kelompok tersebut
5 Ibid, hal 4 6 Ibid, hal 356
7 Sudantra, 2002, Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan, Suatu Perspektif Normatif , Jurnal Studi Jender Srikandi, Vol. 2 No 2 Juli 2002
dipandang  memiliki  status  sosial  yang  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan masyarakat  yang  berasal  dari wangsa  Sudra .  Hal  tersebut  dikarenakan  golongan Triwangsa dipandang  sebagai  kalangan  bangsawan  dalam  masyarakat  Bali. Pengelompokan berdasarkan catur wangsa ini tidak hanya mengatur status dan peran seseorang  di  dalam  masyarakat,  tetapi  juga  telah  menimbulkan  adanya  stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Dikatakan demikian karena sistem tersebut menempatkan golongan Brahmana pada struktur yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh golongan Ksatriya, Waisya dan Sudra.
Tanpa  disadari,  stratifikasi  sosial  yang  ditimbulkan  dari  adanya  penggolongan berdasarkan caturwangsa telah  menimbulkan  pro  dan  kontra  terutama  jika  terjadi perkawinan antarwangsa .  Ada  dua  jenis  perkawinan antarwangsa yang  berlangsung dalam  perkawinan  adat  Bali. Pertama, perkawinan  yang  terjadi  antara  laki-laki  dari wangsa  yang  lebih  tinggi  dengan  perempuan  dari  wangsa  yang  lebih  rendah. Kedua, perkawinan yang terjadi antara perempuan dari wangsa lebih tinggi dengan laki-laki- laki dari wangsa yang lebih rendah.
Perkawinan  pada  prinsipnya  merupakan  suatu  ikatan  lahir  bathin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Ada  dua  bentuk  perkawinan  yang  umum  dilakukan  dalam  hukum  adat  Bali, pertama adalah  perkawinan  dimana  perempuan  mengikuti  keluarga  suami. Kedua, perkawinan nyentana/nyeburin yang  mana  dalam  perkawinan  tersebut  justru  pihak laki-laki  yang  mengikuti  keluarga  istri.  Meskipun  secara  umum  masyarakat  di  Bali menganut  sistem  patrilineal,  tetapi  perkawinan  matrilineal  tidak  dilarang  jika dilakukan (di Tabanan, Badung, Denpasar).
Dalam  konteks  budaya  Bali  yang  menganut  ideologi  patriarkhi  secara  tidak langsung  mengkodratkan  bahwa  laki-laki  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi dibandingkan  perempuan,  bahwa  perempuan  harus  dikuasai  oleh  laki-laki  dan merupakan  bagian  dari  harta  milik  lelaki 8 .  Dengan  berlakunya  ideologi  tersebut berimplikasi  pada  kedudukan  perempuan  dalam  perkawinan  adat  Bali.  Perkawinan adat  Bali  dapat  dibedakan  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  perkawinan anuloma dan pratiloma. Berdasarkan  kitab Menawa  Dharmacastra yang  merupakan  kitab  hukum Hindu  Bali  menyebutkan  mengenai  perkawinan anuloma dan pratiloma. Perkawinan anuloma adalah  perkawinan  yang  dilakukan  antara  laki-laki  dari wangsa  Brahmana, Ksatrya, dan Waisya dengan perempuan dari wangsa Sudra . Sementara yang dimaksud dengan  perkawinan pratiloma adalah  perkawinan  yang  terjadi  antara  laki-laki  dari wangsa Sudra dengan perempuan dari wangsa Brahmana, Ksatrya, dan Waisya 9 . Perkawinan anuloma dan pratiloma berkaitan erat dengan sistem wangsa atau kasta yang  berlaku  di  Bali.  Pada  dasarnya    perkawinan  adat  Bali  dilaksanakan menggunakan prinsip pepadan ( pada =sama, sederajat) dalam artian bahwa perkawinan yang  dilaksanakan  sebaiknya  dengan  orang  dari wangsa atau kasta yang  sama.  Hal tersebut  mengindikasikan  bahwa  perkawinan  adat  Bali  cenderung  bersifat  endogami klan. Maka dari itu, perkawinan antarwangsa tidak dianjurkan dalam perkawinan adat
8 Bhasin,  K  dan  N.  S.  Khan.1995. Persoalan  Pokok  mengenai  Feminisme  dan Revolusinya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
9 Sadnyini,  Ida  Ayu.  2016. Sanksi  Perkawinan  Terlarang  Di  Bali  Dulu  dan  Kini. Denpasar: Udayana University Press
Bali.Terlebih lagi, jika perkawinan tersebut terjadi pada perempuan dari wangsa lebih tinggi dengan laki-laki yang memiliki wangsa lebih rendah darinya. Ada dua bentuk perkawinan pratiloma yang dikenal dalam perkawinan adat Bali, yaitu  perkawinan asu  pundung dan alangkahi  karang  hulu. Perkawinan asu  pundung adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  perempuan  dari wangsa  Brahmana dengan laki-laki  dari wangsa  Ksatrya,  Waisya, dan Sudra. Sementara,  yang  dimaksud  dengan perkawinan alangkahi karang hulu adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dari wangsa  Ksatrya dengan  laki-laki  dari wangsa  Waisya dan Sudra, serta  perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dari wangsa Waisya dengan laki-laki dari wangsa Sudra (Paswaran DPRD No. 11 Tahun 1951 dari Atmaja, 2008: 149). Perkawinan anuloma dan pratiloma memiliki  tata  cara  yang  berbeda  dalam melangsungkan upacaranya. Hal ini dipengaruhi oleh status sosial yang dimiliki oleh pihak laki-laki. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, ada empat cara perkawinan di  dalam  perkawinan  adat  Bali,  yaitu  perkawinan mapadik (meminang) , perkawinan kejangkepan (dijodohkan) , perkawinan merangkat atau nyerorod (kawin  lari),  dan perkawinan pada gelahang. Mapadik atau meminang merupakan istilah yang digunakan apabila  perkawinan  tersebut  dilangsungkan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan wangsa yang sama ( pepadan ) atau bila perkawinan tersebut dilakukan oleh laki-laki dari wangsa  yang  lebih  tinggi  dengan  perempuan  dari wangsa yang  lebih  rendah. Sementara  perkawinan kejangkepan merupakan  perkawinan  yang  terjadi  dari  hasil perjodohan  yang  dilakukan  oleh  kedua  orang  tua  calon  mempelai.  Sedangkan  yang dimaksud dengan perkawinan merangkat atau nyerorod adalah perkawinan yang terjadi apabila  pihak  perempuan  memiliki  wangsa  yang  lebih  tinggi  dari  laki-lakinya. Terakhir  adalah  perkawinan pada  gelahang. Perkawinan pada  gelahang adalah perkawinan  yang  terjadi  apabila  si  mempelai  perempuan  dan  mempelai  laki-laki sama-sama merupakan anak tunggal. Oleh karena itu, pasangan tersebut memiliki dua kewajiban (ayah-ayahan) baik itu di desa sang mempelai perempuan maupun di desa si  mempelai  laki-laki.  Hal  tersebut  oleh  masyarakat  setempat  disebut  dengan  istilah negen dadua.
Berkaitan dengan perkawinan dengan cara mepadik, ada beberapa tahapan yang harus  dilewati  sebelum sepasang  mempelai  dikawinkan. Mapadik sendiri  berasal  dari padik yang  berarti  pinang  atau  lamar.  Sehingga  mapadik  sendiri  dapat  diartikan sebagai upaya meminta seorang gadis untuk dikawinkan dengan seorang pria. Upaya tersebut  dilakukan  oleh orang  tua  atau  keluarga  calon  mempelai  pria.Prosesi mepadik harus  melewati  tahapan  yang  terdiri  dari bungkah (awal), madia (tengah),  dan tugtug (akhir).
Pada tahap bungkah (awal) keluarga calon mempelai laki-laki akan mendatangi rumah calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niatnya meminang si gadis. Tahap  selanjutnya  yaitu  tahap madia, dimana  dalam  tahapan  ini  terjadi  kesepakatan- kesepakatan  diantara  kedua  belah  pihak  terkait  dengan  lamaran  yang  dilakukan. Sehingga pada tahap ini kedua belah pihak (yang melamar dan yang dilamar) sudah memperoleh kesepakatan apakah lamaran tersebut diterima atau ditolak. Jika lamaran yang  dilakukan  oleh  pihak  laki-laki  diterima,  tahap  selanjutnya  yaitu tugtug sebagai tahap akhir dari prosesi mepadik.
Pada  tahap tugtug pihak  keluarga  calon  mempelai  laki-laki  akan  kembali mendatangi rumah keluarga calon mempelai perempuan dengan disertai iring-iringan pihak keluarga besar untuk membawa tetukon, basan pupur, dan raja panomah. Tetukon
adalah  materi  pemberian  keluarga  pria  yang  terdiri  dari  seperangkat  busana  wanita beserta  perhiasan,  yang  bobot  nilainya  sepadan  dengan  tingkat  sosial  yang bersangkutan. Penyerahan tetukon kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  calon  mempelai  laki-laki  sebagai  simbol  bahwa pertunangan  sudah  dilakukan  dan  si  gadis  yang  sudah  dilamar  akanmenjadi  “gadis terlarang”.  Pasca  prosesi mepadik ,  perkawinan  paling  lambat  dilaksanakan  dalam kurun waktu enam bulan.
Seperti  yang  sudah  diungkapkan  sebelumnya  bahwa  prosesi mepadik tidak hanya dilakukan pada perkawinan pepadan (sederajat/ wangsa yang sama), tetapi juga dapat dilakukan jika calon mempelai laki-laki memiliki wangsa yang lebih tinggi dari pihak  perempuan.  Ketika  perkawinan  terjadi  pada  perempuan  yang  berasal  dari wangsa lebih rendah dari laki-lakinya, maka perempuan tersebut melewati tahap yang disebut dengan me nek wangi ( me nek berarti naik, dan wangi berarti harum). Me nek wangi disimbolkan  sebagai  prosesi  menaikkan  derajat  seorang  perempuan  yang  menikah dengan  laki-laki  dari wangsa yang  lebih  tinggi.  Setelah  perkawinan  dilangsungkan, perempuan tersebut tidak lagi memakai namanya sewaktu gadis, melainkan dipanggil dengan sebuatan jero.
Dengan  meningkatnya  derajat  perempuan  tersebut  menjadi jero, maka  nama panggilannya  diganti  sesuai  statusnya  yang  baru.  Misalnya,  Ni  Wayan  Dastri, perempuan jaba yang  dikawini  oleh  seorang  laki-laki Triwangsa ,  diganti  namanya menjadi Jero Ratna, dan sebagainya, yang biasanya menggunakan nama-nama bunga. Meskipun  seolah  adanya  peningkatan  status  sosial  dari  perempuan  yang  menikah dengan  laki-laki  dari wangsa yang  lebih  tinggi,  tapi  di  sisi  lain  hal  tersebut  justru merupakan bentuk diskriminasi yang dialami perempuan. Hal ini karena, perempuan yang menjadi jero akan kehilangan identitasnya karena adanya perubahan nama yang dialami oleh perempuan tersebut.
Konsekuensi  lain  yang  harus  dihadapi  oleh  perempuan  yang  menjadi jero menurut  Sadnyini 5 ,  antara  lain,  saat  dilangsungkannya  upacara  perkawinan  sesajen yang  digunakan  saat  perkawinan  tersebut  diletakkan  secara  terpisah  antara  sesajen yang diperuntukkan bagi mempelai laki-laki dan sesajen untuk mempelai perempuan. Bekas  sesajen  yang  diperuntukkan  bagi  mempelai  perempuan  tidak  akan  diterima (dikonsumsi)  oleh  keluarga  suaminya,  melainkan  akan  diberikan  kepada  keluarga mempelai  perempuan  atau  kerabat  terdekat  suami  yang  memiliki wangsa sama  atau lebih  rendah  dari  sang  mempelai  perempuan.  Tidak  hanya  sampai  disitu  saja, diskriminasi  yang  diterima  oleh  perempuan  yang  menjadi jero terlihat  dari  adanya larangan melakukan kewajiban mendoakan ( nyumbah ) roh orang tua kandungnya saat upacara ngaben /upacara kematian.
Selain itu, perempuan yang menjadi jero juga diwajibkan menggunakan bahasa Bali  halus  untuk  berbicara  dengan  keluarga  suaminya  dan  juga  pada  anak- anaknya.Pemaknaan  terhadap  konsep me nek  wangi hanya  berlaku  bagi  keluarga perempuan.Artiannya  setelah  seorang  perempuan  menjadi jero, keluarga  dari perempuan tersebut diwajibkan untuk menggunakan bahasa Bali halus saat berbicara dengan perempuan tersebut. Meskipun telah menjadi bagian dari keluarga suaminya, akan  tetapi  kedudukan  dari  perempuan  yang  menjadi jero tidaklah  sama  dengan
5 ibid, hal 5
perempuan yang sederajat. Demikian pula dengan hak-hak yang diterimanya, dibatasi oleh etika-etika yang berlaku di rumah suaminya.
Di  sisi  lain  saat  pergi  ke  rumah  keluarganya,  perempuan  yang  menjadi jero tidak  lagi  diperlakukan  sama  oleh  keluarganya.  Cenderung  keluarga  akan menunjukkan sikap antipati. Ini disebabkan karena adanya perubahan struktur bahasa yang  digunakan,  yang  juga  berpengaruh  terhadap  tindakan-tindakan  yang ditunjukkan. Karena statusnya yang kini sudah meningkat, maka perempuan tersebut tidak  lagi  diperkenankan    makan  bersama-sama  dengan  keluarganya.  Keluarganya pun  tidak  lagi  bisa  memanggilnya  dengan  namanya  saat  gadis,  tetapi  harus memanggilnya  dengan  sebutan jero .  Berasarkan  ilustrasi  tersebut  terlihat  bahwa perempuan  yang  melakukan  perkawinan  dengan  laki-laki  dari wangsa yang  lebih tinggi  mengalami  kondisi  yang  dilematis.  Disatu  sisi  mereka  belum  diterima sepenuhnya di rumah suaminya, tapi di sisi lain mereka sudah kehilangan hak-haknya di rumah orang tuanya.
Berbeda  dengan  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  cara mepadik dalam perkawinan anuloma, pada  perkawinan asu  pundung dan alangkahi  karang  hulu perempuan yang akan dikawinkan tidaklah dipinang melainkan dibawa lari oleh calon mempelai  laki-laki  ke  rumah  orang  tua  mempelai  laki-laki  untuk  selanjutnya dilakukan prosesi upacara perkawinan. Cara perkawinan yang demikian disebut juga dengan istilah nyerorod/merangkat. Hal ini dilakukan karena perkawinan tersebut tidak memperoleh  restu  dari  pihak  keluarga  perempuan.  Biasanya  hal  tersebut  disebabkan status sosial ( wangsa ) pihak laki-laki lebih rendah dari pihak perempuan. Akan tetapi, perkawinan nyerorod akan berkorelasi dengan hilangnya martabat seorang perempuan saat  dilangsungkannya  perkawinan  tersebut.  Hal  ini  terlihat  dari  konsekuensi  yang diterima  perempuan  yang  melakukan  perkawinan asu  pundung dan alangkahi  karang hulu diwajibkan  melakukan  prosesi patiwangi ( pati berarti  mati,  padam  dan wangi berarti harum ).
Prosesi patiwangi dimaksudkan  sebagai  simbol  hilangnya  hak-hak  perempuan tersebut sebagai perempuan dari wangsa yang lebih tinggi.Selain itu, prosesi patiwangi dilakukan  karena  dianggap  telah  melanggar  nilai-nilai  adat  yang  telah  diwariskan secara  turun-temurun.    Setelah  memutuskan  untuk  melakukan  perkawinan  dengan laki-laki  dari wangsa yang  lebih  rendah  darinya,  perempuan  tersebut  akan  mengikuti status  sosial  dari  suaminya.  Hal  tersebut  berdampak  pada  berubahnya  relasi  antara perempuan tersebut dengan keluarganya. Bagi sebagian perempuan yang melakukan perkawinan asupundung dan alangkhi karang hulu mereka dilarang untuk mengunjungi keluarganya,  sekalipun  jika  mereka  ingin  mengunjungi  keluarganya  mereka  harus menunggu  selama  enam  bulan.  Selain  itu,  perempuan  yang  melakukan  perkawinan nyerorod diwajibkan  untuk  menggunakan  bahasa  Bali  halus  saat  berbicara  dengan keluarga  suaminya.  Demikian  pula  dengan  perilakunya  saat  datang  ke  rumah  orang tuanya diatur berdasarkan etika pergaulan kaum Triwangsa. Hingga saat ini, perkawinan nyerorod / merangkat masih menimbulkan gejolak di masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena  perkawinan nyerorod / merangkat dianggap menyalahi  tatanan  sosial  di  masyarakat.  Sebelum  adanya  Keputusan  DPRD  Bali Nomor  11  Tahun  1951  tentang  perkawinan  antara Catur  Wangsa di  Bali,  para  pelaku perkawinan antarwangsa ( asu  pundung dan alangkahi  karang hulu)  memperoleh  sanksi adat  yang  berat.  Sanksi  yang  dulu  pernah  diterapkan  pada  pelaku  perkawinan asu pundung dan alangkahi karang hulu antara lain sanksi melabuh geni atau terjun ke dalam
api, melebok atau  dibuang  ke  dalam  laut  dengan  kaki  diikat/digandoli  dengan  batu, dan  sanksi selong atau  dibuang  ke  suatu  daerah.  Meskipun  saat  ini  sanksi  tersebut tidak  lagi  diterapkan,  akan  tetapi  secara  sosiologis  masih  ada  beberapa  masyarakat yang  menerapkan  sanksi  sosial  bagi  pelaku  perkawinan asu  pundung dan alangkahi karanghulu .
Perempuan  yang  melakukan  perkawinan nyerorod sering  dipandang  sebelah mata  karena  perempuan  yang  melakukan  perkawinan  dengan  cara nyerorod seolah- olah  mendatangi    laki-laki.  Bahkan  tidak  jarang  perempuan  yang  melakukan perkawinan  dengan  cara nyerorod dipandang  sebagai  perempuan  yang  diambil  di sembarangan  tempat  karena  perkawinannya tidak  direstui  dan  tidak  dilepaskan  oleh keluarganya.  Dampak  dari  adanya  stigma  tersebut  adalah  tidak  dihargainya perempuan  di  rumah  suaminya.  Di  sisi  lain  dengan  melakukan  perkawinan  dengan cara nyerorod menimbulkan kesan bahwa harga diri perempuan rendah/jatuh di mata masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pesamuan Agung III {Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali}
Sebelumtahun  1900an  perempuan  Bali  memiliki  status  yang  sangat  rendah (pers.  Com,  Windia,  28  Juli  2016)  hingga  harus  pula  menceburkan  diri  ke  api pembakaran  mayat  suaminya  ( mesatya ).  Saat  itu  dapat  dikatakan  hingga  nyawa  istri- pun (biasanya selir atau permaisuri raja) harus hilang bersama wafatnya sang suami. Penjajah Belanda telah menghapuskan tradisi mesayta tersebut.
Pencerahan  yang  dibawa  oleh  Raden  Adjeng  Kartini  memungkinkan perempuan  Bali  mengecap  pendidikan  tinggi,  bekerja  di  ranah  publik,    dirinya-pun harus pula sempurna di ranah domestik (menyiapkan sarana upacara agama, merawat keluarga  luas  suami  dan  keluarga  intinya).  Sebelum  adanya  keputusan  Pesamuhan Agung  MUDP  Bali,  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  hukum  agama  Hindu  adalah konteks kapurusa bahwa  harta  warisan  dilanjutkan  hanya  kepada  ahli  waris  laki-laki saja,  sedangkan  perempuan  hanya  mendapatkan  pemberian  yang  disebut  harta bawaan  ( tatadan )  yang  pemberiannya  tergantung  kepada  kedudukan  ahli  waris  laki- laki.Keluarga  modern  memberikan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  kepada anak perempuan selain harta bawaan ayah dan ibunya.
Dalam sistem pewarisan di Bali, pencatatan harta pusaka dibagi tiga yaitu:
1. Harta Pusaka Leluhur ( tetamian )
2. Harta bersama suami-istri ( gunakaya )
3. Harta bawaaan dari masing-masing suami-istri ( tatadan )
Adat  Bali  terutama  hukum  warisnya  kini  memasuki  era  baru.Dulu  perempuan Balitidak  berhak  atas  warisan  dari  orang  tuanya,  kini  perempuan  Bali  memiliki setengah  dari  hak  waris  yang  diberikan  kepada  saudara  laki-lakinya.  Ketentuan mengenai hak waris perempuan Bali ini merupakan hasil Pesamuhan Agung III yang digelar  pada  15  Oktober  2010  dan  dituangkan  dalam  Keputusan  Pesamuhan  Agung MUDP  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010.  Perempuan  Bali  mendapat tempat  dalam  mengurus  dan  meneruskan swadharma atau  tanggung  jawab  keluarga dengan Pesamuhan Agung mengatur ketentuan baru terkait hak ahli waris bagi kaum perempuan ( predana ). Keputusan ini kini terus disosialisasikan ke desa-desa pakraman di  seluruh  Bali  agar  ditindaklanjuti  dengan  mengadopsinya  ke  dalam awig-awig atau pararem yang bagi masyarakat awam atau penduduk non Bali perlu dipelajari kembali
sebagai  bentuk  transformasi  sosial  posisi  perempuan  Bali  yang  tengah  mengalami peningkatan.
Walaupun  demikian  proses  perubahannya,  dalam  Keputusan  Pesamuhan  Agung MUDP  Bali  itu  memilah  kondisi  aturan  bagi  perempuan  yang  telah  menikah.  Ahli waris  yang  kawin  ke  luar  dan  berstatus pradana atau  tidak  berada  di  rumah  --dalam istilah  Bali  disebut ninggal  kadaton  terbatas-- ,  berhak  atas  sepertiga  dari  warisan gunakaya (hasil kerja/harta gono gini) orang tuanya, setelah dikurangi sepertiga untuk duwe  tengah atau  dana  untuk  perawatan  orang  tua.  Dengan  kata  lain,  perempuan mendapat  setengah  dari  harta  warisan gunakaya yang  diterima  oleh  saudara  laki- lakinya yang berstatus purusa .
Lebih  sulit  bagi  perempuan  Bali  yang  karena  menikah  dan  mengikuti  agama suaminya, maka posisinya jatuh di mata keluarga. Ahli waris ini dikategorikan ninggal kadaton  penuh atau  pindah  agama  dan  tidak  berhak  sama  sekali  atas  harta  warisan, tetapi  ia  dapat  diberikan  bekal  ( jiwa  dana )  oleh  orang  tuanya.  Biasanya  bekal (berbentuk  benda  seperti  emas,  kendaraan  atau  uang  yang  diberikan  sebelum pernikahan atau upacara perkawinan sesuai suaminya yang non Hindu itu.
Ciri  pada  pewarisan  keluarga  yang    tidak  memiliki  anak  laki-laki  adalah  anak perempuannya diminta kawin kaceburin/nyentana atau mengambil sentana rajek 10 yaitu jika  terjadi  satu  pasangan  hanya  memiliki  satu  putri  tunggal  yang  ketika  menuju pernikahan,  sang  ayah  yang  sedang  menghadap  maut  sempat  meminta    kesediaan pacar putrinya untuk nyentana atau  berada  pada status perempuan (tidak berlaku di Buleleng,  Gianyar  dan  Karangasem).  Maka  perempuan  yang  meminta sentana statusnya mipil yang terdaftar dalam desa adat (kasus A). Artinya sebagai perempuan kapurusa dirinya atau perempuan yang mendapat pengukuhan melanjutkan tugas dan tanggung jawab swadharma orang tua tanpa keluhan sang suami (lihat kasus B). Karena sang  suami  telah  melakukan sentana  rajek /laki-laki  dalam  posisi  diadopsi  oleh keluarga  istrinya.  Secara  hukum  positif,  perempuan  ini  membayar  pajak  bumi  dan bangunan  rumah  keluarga  mendiang  ayahnya,  menyelenggarakan  upacara  agama Hindu lengkap dengan dana punia/derma yang harus tersedia dan menyiapkan dana untuk  upacara  pengabenan  atau  kremasi  ibunya  yang  menjanda.  Perempuan  ini menjadi  warga  aktif  secara  adat  (Etzioni)  walaupun  kadang  menimbulkan  belas kasihan  warga  desa  terhadap  suaminya  yang  berdiri  di  sebelah  kiri  sebagai  simbol posisi perempuan.
Jelaslah  bahwa  harta tetamian (harta  pusaka  atau  leluhur),  tetap  melekat  pada purusa atau  pihak  laki-laki  karena  dalam  ajaran  agama  Hindu,  swadharma  atau tanggung jawab diberikan kepada anak laki-laki dan dia yang mempunyai kewajiban material  dan  immaterial  dalam  keluarga  besarnya.  Namun  dalam  kasus sentana rajek , harta tetamian melekat kepada kapurusa yang secara fisik adalah pradana atau putri tunggal dari keluarga tersebut.

## Perempuan yang Bercerai
Mulih  daha berarti  “kembali  gadis”  yang  dalam  kasus  perceraian,  adalah kembalinya  seorang  putri  kepada  keluarga  aslinya.  Mulih  berarti  kepulangan  yang disepakati  pihak  laki  atau  perempuan  untuk  dapat  kembali  ke  rumah  remajanya
10 Artadi, 2012 . Hukum Adat Bali dengan aneka masalahnya . Denpasar: Pustaka Bali Post
dengan  hak  dan  kewajiban  yang  sama.  Kedua  suami-istri  yang  bercerai  berhak  atas pembagian harta bersama dengan prinsip bagi rata. Anak bisa diasuh pihak ibu tanpa memutuskan hubungan hukum dan kekeluargaan dari pihak ayah.
Bagi perempuan atau laki-laki yang bercerai, “Aturan ini lebih baik dibanding aturan  pewarisan  lain  seperti  Paswara  1900  pada  zaman  kolonial  dan awig-awig desa pekraman  lainnya  yang  tak  mengatur  secara  jelas  hal  ini,”  kata  Windia  (Jagadhita, www.balisaja.com  2015).  Ketentuan  hak  waris  perempuan  Bali    diharapkan  dapat segera  diatur  dalam pararem atau  kesepakatan  bersama  di  setiap  desa  adat.  Tujuan sosialisasi  aturan  ini  adalah  bagi bendesa (kepala  desa  adat)  untuk  dapat  segera memasukkan  ketentuan  ini  dalam pararem dan awig-awig (ketentuan  tertulis)  yang menerima kehadiran para janda dalam lingkungan keluarga asalnya.
Keputusan  Pasamuhan  Agung  III  Majelis  Desa  Pakraman  Bali  dengan ketentuan perceraian sebagai berikut:
a. Pasangan  suami-istri  yang  akan  melangsungkan  perceraian,  harus menyampaikan kehendaknya (baca: bercerai) itu kepada prajuru banjar atau desa  pakraman. Prajuru wajib  memberikan  nasihat  untuk  mencegah terjadinya perceraian.
b. Apa bila terjadi perceraian maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses  adat,  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengajukan  ke  pengadilan negeri untuk memperoleh keputusan.
c. Menyampaikan  salinan  (copy)  putusan  perceraian  pengadilan  atau  akte perceraian  kepada prajuru  banjar atau  desa  pakraman.  Pada  saat  yang bersamaan,  prajuru  banjar  atau  desa  pakraman  menyarankan  kepada warga  yang  telah  bercerai  supaya  melakukan  upacara  perceraian  sesuai dengan agama Hindu.
d. Prajuru  mengumumkan  ( nyobyahang )  dalam  rapat  banjar  atau  rapat  desa pakraman  bahwa  pasangan  suami  istri  bersangkutan  telah  bercerai  secara sah  menurut  hukum  nasional  atau  hukum  adat  Bali,  sekalian  menjelaskan swadharma  dari  masing-masing  mantan  pasangan  suami  istri  tersebut  di banjar atau desa pakraman, setelah perceraian (MUDP, 2010: 46-47).
Akibat  dari  perubahan  hukum  perceraian  ini  kemudian  diatur  status  baru  dari pasangan yang bercerai sebagai berikut:
a. Setelah  perceraian,  pihak  yang  berstatus Pradana (istri  dalam  perkawinan biasa  atau  suami  dalam  perkawinan  nyeburin)  kembali  ke  rumah  asalnya dengan  status  mulih  daha  dan  mulih  teruna,  sehingga  kembali melaksanakan  swadharma  (kewajiban)  berikut  swadikara  (hak)-nya dilingkungan keluarga asal.
b. Masing-masing  pihak  berhak  atas  pembagian  harta  gunakaya  (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip pedum pada (dibagi sama rata).
c. Setelah  perceraian,  anak  yang  dilahirkan  dapat  diasuh  oleh  ibunya,  tanpa memutuskan  hukum  dan  hubungan pasidikaran (darah)  anak  tersebut dengan  keluarga purusa ,  dan  oleh  karena  itu  anak  tersebut  mendapat jaminan hidup dari pihak purusa (MUDP, 2010: 47).
Sebagai  contoh,  pembagian  hak  waris  yang  sama  sejak  lama  sudah diberlakukan  di  desa  Bali  Aga,  Tenganan  Pegringsingan,  Kecamatan  Manggis, Kabupaten  Karangasem.  Desa  kuno  ini  menganut  sistem  pewarisan  parental.  Baik
anak  laki-laki  maupun  perempuan  mendapatkan  hak  waris  yang  sama.  Tak  ada pembedaan  dengan  sistem  pembagian  yang  adil.  Warisan  dibagi  setelah  dipotong biaya upacara orangtuanya yang meninggal. Sementara rumah yang ditinggalkan akan menjadi hak dari anak yang terkecil. Namun yang diwarisi itu bukan saja harta benda jikalau  orangtuanya  itu  memiliki  utang,  mereka  juga  harus  menanggungnya.Kondisi anak  terkecil  menempati  dan  mewarisi  rumah  orang  tua  dikatakan  sebagai  sistem pewarisan minorat. Di daerah Bangli berlaku sistem pewarisan  mayorat, dimana putra pertama  atau  tertua  mewarisi  tanah  dan  bangunan  keluarganya  serta  berkewajiban menjalankan  swadharma  dengan  mempertahankan  tradisi  dan  upacara  adat  dan agama Hindu.
Dalam kasus perempuan yang bercerai dan ‘mulih daha’ maka keberterimaan kehadirannya  kembali  di  rumah  asalnya  adalah  karena  belas  kasihan.  Windia  (2016) menyatakan bahwa ‘mulih daha’ adalah fenomena kemanusiaan yang harus diterima baik  oleh  keluarga  inti  (ayah  ibu)  atau  bila  kedua  orang  tua  telah  tiada,  peran kemanusiaan  mayorat  atau  minorat  dari  saudara  kandung  laki-lakinya  adalah  tolak ukur sistem kekeluargaan ( menyama-braya) di Bali.

## Janda ditinggal Mati
Surat  edaran  hasil  diskusi  hukum  adat  di  Bali  tertanggal  4  Maret  1971 menyimpulkan  bahwa    “Janda  bukan  sebagai  ahli  waris,  ia  hanya  berhak  menikmati harta  bagian  suami”.  Artadi 11 seorang  pakar  hukum  adat  di  Bali  mempertanyakan “sudah  sesuaikah  dengan  perasaan  keadilan  masyarakat  Bali  jika  janda  tinggal  mati digariskan  kedudukannya  seperti  diatas,  walaupun  Mahkamah  Agung  RI  pada prinsipnya tetap menghendaki ‘janda adalah ahli waris’”.
Masalah  hak  waris  di  Bali  adalah  masalah  kompleks  mengenai  kedudukan suami  istri  dan  anak  terhadap  harta  pusaka  dan  harta  gunakaya.  Apa  bila  seorang janda  berada  dalam  posisi  memiliki    suami    yang  dalam  keluarganya  adalah  anak tertua  dengan  sistem  pewarisan  mayorat,  menurut  hukum  adat  Bali,  sejatinya  tak hanya  membagi  harta  warisan  tapi  mengandung  arti  pelestarian  dan  pengurusan kewajiban  pewaris.  Janda  tersebut  berhak  atas  warisan  dengan  status ninggal  kedaton terbatas,  juga  bila  dia  tidak  mempunyai  anak  laki-laki  dan  meminta  suami  dari putrinya  n yentana ,  maka  sang  menantu  berhak  atas  harta  warisan  dan  apa  bila  yang bersangkutan  memiliki  anak  angkat,  jatuh  pula  kepadanya  asas ategen  asuwun (dua banding satu). Dua bagian bagi laki-laki dan satu bagian bagi kaum perempuan.
Misalnya Kasus A , ada tiga orang ahli waris syah dengan ibunya seorang janda yang sakit-sakitan. Putri pertama (seorang bidan muda) adalah anak yang melanjutkan swadharma orang tuanya karena pengukuhan purusa telah meminta putri pertama ini mengambil sentana (suami yang diadopsi sebagai pradana).Sehingga ada empat orang yang  berhak  sebagai  ahli  waris  yaitu;  ibu  janda  yang  ditinggal  mati  suaminya,  putri pertama  yang  menjadi purusa dengan  suami  sebagai sentana  pradana dan  putri bungsu.Warisan ategen  asuwun ini  dibagi  empat  orang  yang  berasal  dari  dua  pertiga harta gunakaya (istilah lazim harta bersama suami yang meninggal dunia dan istri yang ditinggalkannya atau harta gono-gini).
Mengapa  harta  bawaan  suami  istri  itu  hanya  dibagi  dua  pertiga?  Karena sepertiga harta gono gini itu dijadikan penambah duwe tengah (milik kedua belah pihak
11 Ibid, hal 59
sebagai tambahan harta pusaka dan dana memelihara leluhur). Tidak hanya itu, sang menantu  adopsi  mendapat    bagian  juga  yaitu  harta  gunakaya  dibagi  sama  dengan ketiga  perempuan  di  keluarga  itu.  Putri  kedua/bungsu  maupun  ibu  mereka  yang janda hanya berhak tinggal sementara di rumah  tua (di desa asal misalnya di daerah Tabanan) yang putri bungsu tersebut sambil melanjutkan sekolahnya tinggal bersama kakak  kandung,  kakak  adopsi  dan  sang  ibu  di  rumah  lain  (harta  bawaan).  Apa  bila kelak  putri bungsu ini menikah secara biasa (tanpa berpindah agama) maka dia tidak berhak  lagi  tinggal  di  rumah  tua  maupun  rumah  klan/keluarga  asli.  Dia  harus  ikut suami dan apa lagi bila si bungsu menikah  dan  berpindah agama maka ia tidak lagi dianggap  sebagai  ahli  waris,  hilanglah  haknya  atas  penjualan  rumah  harta  bawaan ibunya yang janda tersebut.
Kasus  ini  menarik  ditinjau  dari  kajian  sosiologi  kontemporer  yang  mengajak masyarakat Bali untuk melakukan tuntunan diri ( self guiding ) sebagai masyarakat aktif (Etzioni, 1968) dan memberikan ruang bagi perempuan Bali untuk menjadi wajib pajak yang aktif. Kasus B , sentana rajek adalah perkawinan putri tunggal sebut saja Ayu yang menjadi kapurusa (status ahli waris laki-laki). Misalnya perkawinan ini ajek dan secara adat  mendapat  dukungan,  maka  Ayu  dapat  menjalankan  kewajiban  perpajakan daerah dengan membayar pajak bumi dan bangunan serta membayar dana punia (pajak keagamaan) yang diwariskan kedua orang tuanya.
Putri  dan Bagus pada kasus lainnya, menikah dengan status keduanya menjadi purusa dikenal  dengan  perkawinan padagelahang .  Artinya  status  perkawinan  adat kedua pasangan ini memungkinkan mereka masing-masing menjadi wajib pajak aktif. Baik  Ayu  maupun  Bagus  telah  menjadi  warga  yang  aktif  memenuhi  kewajiban perpajakan  daerah,  terutama  dalam  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  serta membayar retribusi daerah (dana kebersihan, dana lingkungan dll). Dengan kata lain, hukum  adat  yang  mendapat  revisi  dan  perbaikan  secara  terus  menerus  akan menjadikan warganya aktif partisipatif tanpa bias-bias gender yang menyebabkan satu posisi gender lebih rendah dari pada biner gender yang lainnya.
Jagadhita  (2015, www.balisaja.com )  mengingatkan  agar  warga  adat  di  desa- desa  Pakraman  Bali  mengutamakan  musyawarah  mufakat,  sesuai  dengan  anjuran pakar  hukum  adat  Bali  yang  juga  Nayaka  MUDP  Provinsi  Bali,  Wayan  P.  Windia. Windia  menyatakan  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pekraman  (MUDP)  pada  2010 yang bisa menjadi rujukan penyelesaian perkara soal waris menurut hukum adat Bali. “Hakim  dan  pihak  bersengketa  disarankan  mengutamakan  keputusan  MUDP  dari pada  rujukan  lain  yang  sebelumnya  berlaku,”  tambahnya.  Tentunya  keputusan  baru ini  lebih  memberikan  keadilan  kepada  perempuan  karena  memberikan  kepastian tentang  kedudukan  istri  dan  anak  terhadap  warisan  saat  berumahtangga  dan  jika bercerai atau ditinggal mati oleh suami.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Sistem wangsa yang  berlaku  di  Bali  memiliki  implikasi  yang  cukup  besar terhadap perkawinan yang terjadi di Bali. Berlakunya sistem wangsa dalam kehidupan masyarakat  Bali,  menjadikan  perkawinan  yang  dianjurkan  berdasarkan  hal  tersebut adalah perkawinan pepadan (sederajat atau dengan wangsa yang sama). Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan antarwangsa terjadi dalam perkawinan adat Bali. Ada dua bentuk perkawinan antarwangsa , yaitu perkawinan anuloma dan patriloma.
Perkawinan anuloma adalah  perkawinan  yang  terjadi  antara  laki-laki  dari wangsa yang  lebih  tinggi  dengan  perempuan  dari wangsa yang  lebih  rendah. Sedangkan  perkawinan patiloma yang  terdiri  dari  perkawinan asu  pundung dan alangkahi karang hulu adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dari wangsa yang  lebih  tinggi  dengan  laki-laki  dari wangsa yang  lebih  rendah.  Kedua  bentuk perkawinan  tersebut  menimbulkan  diskriminasi  terhadap  perempuan  Bali  yang disebabkan adanya perkawinan antarwangsa. Perkawinan anuloma telah menyebabkan hilangnya identitas perempuan Bali yang disebabkan adanya perubahan nama karena pernikahan  tersebut.  Tidak  hanya  hilangnya  identitas  pada  perempuan  yang melakukan perkawinan anuloma hak-haknya sebagai anak dan juga istri pun menjadi kian terbatas.
Diskriminasi  yang  dialami  oleh  perempuan  tidak  hanya  dalam  perkawinan pratiloma,  tetapi  juga  dalam  perkawinan asu  pundung dan alangkahi  karang  hulu. Pada pernikahan  tersebut  perempuan  dilarang  untuk  mengunjungi  keluarganya.Selain  itu, perempuan  yang  melakukan  perkawinan asu  pundung dan alangkahi  karang  hulu diwajibkan untuk menggunakan bahasa Bali halus saat berbicara dengan keluarganya. Demikian  pula  dengan  perilakunya  saat  datang  ke  rumah  orang  tuanya  diatur berdasarkan  etika  pergaulan  kaum Triwangsa. Perempuan  yang  melakukan perkawinan asu pundung dan alangkahi karang hulu seolah tidak memiliki harga diri dan martabat  karena  perkawinannya  dilaksanakan  dengan  cara nyerorod dan  tidak memperoleh  restu  dari  orang  tua  pihak  perempuan.  Kondisi  tersebut  menjadikan perempuan  Bali  yang  melakukan  perkawinan asu  pundung dan alangkahi  karang  hulu tidak dihargai di rumah suaminya. Bagi perempuan yang menikah dengan berpindah agama  ke  selain  Hindu,  baginya  tidak  ada  lagi  hak  waris  akibat  restu  orang  tuanya telah hilang dan saudara laki-lakinya tidak perduli lagi kepadanya.
Sementara  di  sisi  lain  fenomena  pewarisan ategen  asuwun di  Bali memungkinkan  posisi  perempuan  Bali  meningkat  dan  setara  dengan  posisi perempuan  lain  di  luar  Bali.  Pada  banyak  kasus  persengketaan  dan  pertikaian  hak waris, pelakunya adalah kaum laki-laki. Perempuan Bali sejak lama tidak bersuara dan tidak pula mencoba memaksakan kehendaknya mendapat bagian dari sistem waris itu. Secara  kasat  mata  budaya  patriarkhi  melekat  kuat  dalam  kepemilikan  tanah  dan bangunan.Kini  dengan  perempuan  mendapatkan  hak  waris  sebagian  dari  saudara prianya atas keputusan MUDP, posisinya di mata adat desa pakraman telah inklusif. Perempuan  berhak  menjadi  wajib  pajak  dan  membayar  kewajiban  pajak  bumi  dan bangunan rumah dan tanah warisan orang tuanya.

## 5. REFERENSI
Artadi, IK, 2012. Hukum Adat Bali dengan aneka masalahnya . Denpasar: Pustaka Bali Post
Atmaja,  Jiwa.  2008. Bias  Gender  Perkawinan  Terlarang  Pada  Masyarakat  Bali. Denpasar: Udayana University Press
Bhasin,  K  dan  N.  S.  Khan.1995. Persoalan  Pokok  mengenai  Feminisme  dan Revolusinya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Fiansyah,  R  2016. Kebijakan Pajak Rugikan Perempuan yang Bekerja, http://ekbis.sindonews.com/read/1080737/33/kebijakan-pajak-rugikan- perempuan-yang-bekerja-1453907391 diunduh tanggal 10 Juni 2016 Goode, William J. 2007. Sosiologi Keluarga . Jakarta: Bumi Aksara
Jagadhita, P. 2015. Perempuan Bali Kini Berhak dapat Warisan, Begini Perhitungannya , diambil dari http://www.balisaja.com/2015/12/perempuan- bali-kini-berhak-dapat.html diunduh tanggal 30 Juni 2016
Jaman, I Gede. Membina Keluarga Sejahtera (Grha Jagatdhita) . Surabaya: Paramita, 1998.
MUDP, 2011. Himpunan Hasil-hasil Pasamian Agung III MDP Bali .
Rhismawati, NL, (2013) Hak Waris Perempuan Bali Didesak Masuk Perarem diunduh dari http://www.antarabali.com/berita/38415/hak-waris- perempuan-bali-didesak-masuk-perarem p ada tanggal 20 Juni 2016
Sadnyini, Ida Ayu. 2016. Sanksi Perkawinan Terlarang Di Bali Dulu dan Kini. Denpasar: Udayana University Press
Sudarma,  I  Putu. Bias  Gender  dalam  Perkawinan  Beda  Wangsa  pada  Masyarakat  Hindu  di Bali. Denpasar: Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN)
Suryawati, Cok Istri. 2010. “Kepemimpinan Perempuan Pejuang Bali: Studi Kasus Ida I Dewa  Agung  Istri  Kanya  (Perspektif  Kajian  Budaya)”.Program  Pascasarjana Universitas Udayana. (Tesis belum terbit).