## Vol. 21 No. 1 October 2021 | Hal. 8 – 18
email: jmd@unj.ac.id

## Perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi covid-19
Abd. Chaidir Marasabessy a,1 *, Nurdiyana a,2 , Setiawati a,3 Ichwani Siti Utami a, 4
Prodi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Indonesia 1 dosen02633@unpam.ac.id; 2 dosen02080@unpam.ac.id; 3 dosen02084@unpam.ac.id, 4 dosen00655@unpam.ac.id *Korespondensi penulis
Informasi artikel ABSTRAK Diterima: 30-07-2021 Disetujui: 21-09-2021 Kata kunci: Perilaku pemilih Pemilu Covid-19 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi riil perilaku pemilih pada pemilihan umum  kepala  daerah  Kota  Tangerang  Selatan  dalam  masa  pandemi  Covid-19,  dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pada Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  dalam  masa  pandemi  Covid-19.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Subjek  penelitian  adalah  warga masyarakat di wilayah Benda Baru Kecamatan Pamulang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa; 1) Partisipasi pemilih pada ajang pemilihan kepala daerah tahun 2020 di wilayah Benda Baru  Pamulang  sebanyak  18.982  jiwa  atau  mencapai  61  persen  dan  yang  tidak menggunakan hak pilih sebanyak 12.132 atau mencapai 39 persen, dari total jumlah jiwa pilih sebanyak 31.114 jiwa pilih. Sementara perilaku pemilih dalam menentukan hak politiknya masih didominasi oleh sosok figur dan politik uang ( money politics ). 2) Kekhawatiran  warga  akan  keselamatan  jiwa  akibat  penularan  wabah  covid-19  yang menjadi  faktor  utama  menurunnya  partisipasi  masyarakat  dalam  menggunakan  hak pilih pada pemilihan kepada daerah di wilayah Benda Baru Pamulang Kota Tangerang Selatan. ABSTRACT Received:
30-07-2021
Accepted:
21-09-2021 Keywords: Voter behavior, elections, the Covid-19 pandemic Voter  Behavior  in  Regional  Head  Elections  South  Tangerang  City  During  the Covid-19 Pandemic. This study aims to analyze the real condition of voter behavior in the South
Tangerang City Regional Head Election during the Covid-19 pandemic, and identify factors that influence voter behavior in the South Tangerang City Regional Head Election during the Covid-19 pandemic. This research is a descriptive qualitative research. The research subjects were community members  in  the  Benda  Baru  area,  Pamulang  District.  Data  collection  is  done  by  interview, observation, and documentation. The results of the study concluded that; 1) Voter participation in the 2020 regional head election in the Benda Baru Pamulang area was 18,982 people or reached 61 percent and 12,132 people did not exercise their right to vote, or 39 percent, of the total number of people  voting  as  many  as  31,114  people.  Meanwhile,  the  behavior  of  voters  in  determining  their political rights is still dominated by figures and money politics. 2) Citizens' concerns about life safety due to the transmission of the covid-19 outbreak which is the main factor in the decline in public participation in exercising their right to vote in elections to regions in the Benda Baru Pamulang area,
South Tangerang City.
Copyright © 2021 (Abd. Chaidir Marasabessy, Nurdiyana, Setiawati, Ichwani Siti Utami). All Rights Reserved
How to Cite: Marasabessy, A.C., Nurdiyana, Setiawati, & Utami, I.S. (2021). Perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi covid-19 . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 21(1), 8-18. DOI: http://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.22147
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The author (s) holds the copyright.

## Pendahuluan
Pemilihan  umum  atau  pemilihan  kepala daerah  dapat  dikatakan  menjadi  suatu  jembatan
dalam  menentukan  bagaimana  pemerintahan dapat  dibentuk  secara  demokratis.  Oleh karenanya rakyat menjadi penentu dalam memilih
pemimpin  yang  kemudian  akan  mengarahkan perjalanan  suatu  bangsa.  Dalam  sistem  politik, pemilihan  umum  bermakna  sebagai  saran penghubung  antara  infrastruktur  politik  dengan suprastruktur  politik,  sehingga  akan  terciptanya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karenanya,  dalam  proses  demokratisasi,  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  dalam negara yang kemudian termanifestasikan melalui pemilihan  umum  yang  dilaksanakan  setiap  lima tahun  sekali.  Keikutsertaan  warga  negara  dalam pemilihan  umum  merupakan  hak  politik  setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang.
Studi tentang pemilihan umum menghasilkan  beberapa  tipe  perilaku  pemilih. Keikutsertaan  warga  negara  dalam  pemilihan umum serangkaian kegiatan membuat keputusan yaitu  apakah  memilih  atau  tidak  memilih  dalam pemilihan  umum.  Jika  memutuskan  untuk memilih,  apakah  yang  dipilih  partai  politik  atau figur  (kandidat).  Hal  ini,  menunjukkan  bahwa tindakan  politik  warga  negara,  memang  selalu bergerak  dari  tidak  terlibat  sama  sekali,  terlibat secara terbatas hingga terlibat secara penuh dalam kegiatan politik. Mereka yang tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik dalam arti sikap masa bodoh atau apatis dapat disebabkan beberapa hal, di  antaranya;  sikap  acuh  tak  acuh,  tidak  tertarik pada  politik,  kurang  mengerti  masalah  politik, tidak  yakin  bahwa  usaha  dalam  memengaruhi kebijakan  publik  akan  berhasil  dan  lain sebagainya.
Perilaku  politik  dapat  katakan  sebagai proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  proses politik. Hal ini dijelaskan Ramlan Surbakti, bahwa kegiatan  ini  meliputi  antara  lembaga-lembaga pemerintah,  kelompok-kelompok,  dan  individu- individu  di  dalam  masyarakat  dalam  rangka pembuatan,  pelaksanaan,  dan  penegakan keputusan  politik.  Kegiatan  yang  dilakukan  itu pada  dasarnya  dibagi  ke  dalam  2  (dua)  bagian, yaitu  fungsi-fungsi  politik  yang  dipegang  oleh masyarakat,  namun  fungsi  pemerintahan, maupun  fungsi  politik,  biasanya  dilaksanakan oleh  struktur  tersendiri,  yaitu  suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik pemerintah dan infrastruktur  politik  bagi  fungsi-fungsi  politik Masyarakat.  Oleh  karena  itu,  partisipasi  politik sangat  memengaruhi  jumlah  suara  dari  setiap calon  kepala  daerah  yang  mencalonkan  diri. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat  kerberhasilan  Pilkada  semakin  tinggi (Surbakti, 2010; Mopeng, 2016).
Jadi, partisipasi politik sangat memengaruhi  jumlah  suara  dari  setiap  calon
kepala  daerah  yang  ada.  Hal  inilah  yang merupakan  penyebab  berhasil  atau  tidaknya pemilihan umum di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi warga negara dalam pemilihan umum, maka semakin tinggi pula kerberhasilannya, dan pada gilirannya demokrasi kita akan menjadi baik dan berkualitas.
Sebagaimana dijelaskan Miriam
Budiardjo,  bahwa  partisipasi  politik  sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik  yaitu dengan  cara  memilih  pemimpin  negara  secara langsung  atau  tidak  langsung,  memengaruhi kebijakan  pemerintah.  Kegiatan  ini  mencakup tindakan  seperti  memberikan  suara  dalam pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  umum, menjadi  anggota  partai  atau  kelompok kepentingan,  mengadakan  hubungan  dengan pejabat  pemerintah  atau  anggota  parlemen (Miriam Budiardjo, 2000).
Pemilihan Kepala Daerah di 270 wilayah di Indonesia  tahun  2020  yang  dilakukan  secara serentak  tahun  2020  berbeda  dari  sebelumnya. Pilkada  serentak  yang  digelar  pada  tanggal  9 Desember 2020 dalam situasi pandemi Covid-19 belum  mereda.  Dengan  situasi  yang  demikian, maka  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) melakukan pembatasan di seluruh tahapan guna mencegah  potensi  penyebaran  virus  Covid-19 tersebut. Dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 13  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas PKPU  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan  Pilkada  serentak  lanjutan  dalam kondisi  bencana  non-alam  Covid-19  mengatur secara  spesifik  terkait  dengan  larangan  yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Namun seiring berjalannya  masa  kampanye  pemilihan  Kepala Daerah yang dimulai bulan September 2020, para pasangan  calon  kepala  daerah  mencari  siasat untuk  mengumpulkan  dukungan  masyarakat dalam  situasi  pandemi  Covid-19.  Bila  dicermati kondisi  ini  sangat  memprihatinkan,  karena  baik kandidat maupun simpatisan terkesan mengabaikan  protokol  kesehatan,  padahal penularan  wabah  Covid-19  masih  cukup  tinggi. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di  beberapa  titik  di  wilayah  Benda  Baru Kecamatan  Pamulang,  terungkap  bahwa  warga masyarakat yang mengikuti silahturahmi (kampanye)  terkesan  abai  terhadap  protokol kesehatan,  bahkan  kandidat  maupun  tim  sukses tidak  memberikan  arahan  pada  warga  untuk menjaga jarak, padahal situasi pandemi Covid-19 masih  cukup  tinggi  penularannya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  warga  abai  terhadap
PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
Abd. Chaidir Marasabessy 1 , Nurdiyana 2 , Setiawati 3 , Ichwani Siti Utami 4 Hal. 8-18
keselamatan  jiwa    mereka  pada  situasi  genting seperti  ini.  Di  sisi  lain,  kandidat  maupun  tim suksesnya terkesan sengaja membiarkan kerumunan  warga  bahkan  lupa  akan  anjuran pemerintah  terkait  dengan  penerapan  protokol kesehatan.  Oleh  karena  itu, patut  diduga  ada terjadi  praktik  politik  uang  dalam  kampanye tersebut.  Dugaan  ini  juga  didasarkan interview terhadap 2 (dua) warga setempat bahwa memang ada  pemberian  sejumlah  uang  dengan  jumlah yang variatif antara lima puluh ribu rupiah hingga seratus  ribu  rupiah  dalam  kegiatan  silahturahmi tersebut.
Berangkat  dari  paparan  tersebut,  peneliti tertarik  untuk  meneliti  perilaku  pemilih  pada pilkada  dalam  masa  pandemi  Covid-19.  Fokus permasalahan  dalam  penelitan  ini  adalah, bagaimanakah rasionalitas perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi Covid-19 dan faktor apa  yang  memengaruhi  perilaku  pemilih  pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi Covid-19? Peneltian ini  bertujuan;  untuk  menganalisis  kondisi  riil perilaku  pemilih  pada  pemilihan  umum  kepala daerah  Kota  Tangerang  Selatan  dalam  masa pandemi  Covid-19  dan  mengidentifikasi  faktor- faktor yang memengaruhi perilaku pemilih pada Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi Covid- 19.
Secara  teoritis  manfaat  yang  diharapkan dari  penelitian  ini  adalah  dapat  memperkaya khazanah  kajian  ilmu  politik  dalam  upaya pengembangan  ilmu  pengetahuan,  menambah pengalaman  dalam  meningkatkan  pengetahuan, kemampuan dalam melakukan penelitian sebagai peneliti,  dan  secara  praktis  sebagai  bahan masukan  atau  informasi  bagi  penelitian  lebih lanjut  yang  tertarik  mengkaji  fenomena  yang serupa.

## Metode
Lokasi  penelitian  di  wilayah  Kelurahan Benda  Baru  Kecamatan  Pamulang  Kota Tangerang  Selatan.  Pertimbangan  peneliti memilih  lokasi  tersebut,  karena;  1)  penyebaran wabah pandemi covid-19 masih cukup tinggi, 2) biaya  dan  alokasi  waktu,  serta  akses  ke  lokasi penelitian mudah dijangkau. Jenis penelitian yang digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif.  Menurut Moleong  (2007)  penelitian  deskriptif  kualitatif adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami oleh  subjek  penelitian,  misalnya  perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik  dan  dengan  cara  alamiah  dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data  yang  digunakan,  meliputi;  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil observasi  dan  wawancara  yang  mendalam, sedangkan  data  sekunder  diambil  dari  artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian  dimaksud.  Subjek  penelitian  adalah warga  masyarakat  di  wilayah  Benda  Baru Kecamatan  Pamulang.  Instrumen  pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis  data  yang  dilakukan  secara  interaktif, dengan  merujuk  pada  model  Miles  dan Huberman (Sugiyono, 2016) meliputi; 1) aktivitas pengumpulan  data,  2)  reduksi  data,  dan  3) penyajian data, dan
penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Perilaku  Pemilih  dalam  Masa  Pandemi Covid-19
Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020  yang  digelar  di  270  daerah  relatif  sukses dilaksanakan, meski demikian, pemilihan umum kepala  daerah  berlangsung  di  tengah  wabah pandemi  Covid-19,  tak  terkecuali  warga  yang berdomisili  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Di wilayah  Kelurahan  Benda  Baru  Kecamatan Pamulang, Pemungutan suara berlangsung di 97 Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  dengan menjalankan  protokol  kesehatan  sesuai  dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19. Berdasarkan hasil pengamatan  yang  dilakukan,  para  Petugas  PPS menggunakan alat pelindung diri seperti, masker, sarung  tangan,  sementara  pemilih  memakai masker  maupun  penutup  wajah.  Selain  itu,  di setiap  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  juga disediakan handsanitizer maupun tempat mencuci tangan.  Pemungutan  suara  juga  berlangsung  di sejumlah tempat isolasi mandiri di rumah dengan petugas yang mendatangi rumah pemilih. Meski demikian,  sejumlah  warga  masyarakat  mengaku tidak  mau  datang  ke  tempat  pemungutan  suara (TPS) untuk menggunakan haknya karena mereka masih khawatir dengan potensi penularan wabah virus Covid-19. Oleh karena itu, pilkada serentak tahun  2020  bakal  tercatat  dalam  sejarah  sebagai
peristiwa  politik  besar  yang  digelar  di  tengah wabah pandemi Covid-19.
Selanjutnya  berdasarkan  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 83/PL.02.1- Pu/01/3674/KPU  Kot/XI/2020  tentang daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Walikota dan  Wakil  Walikota  Tangerang  Selatan  tahun 2020,  di  wilayah  Kelurahan  Benda  Baru Kecamatan  Pamulang,  yang  mempunyai  hak pilih  pada  pemilihan  Kepala  Daerah  sebanyak 31.114  jiwa  pilih,  terdiri  dari  pemilih  laki-laki sebanyak  15.373  dan  pemilih  perempuan sebanyak 15.741, yang tersebar pada 97 Tempat Pemungutan Suara (KPU Tangsel, 2020).
Berikut  daftar  pemilih  tetap  (DPT) wilayah  Benda  Baru  Kecamatan  Pamulang dalam  pemilihan  umum  kepala  daerah  tahun 2020,  dapat  ditunjukkan  pada  tabel  berikut (KPU Tangsel, 2020):
Tabel 1. Jumlah DPT No Jumlah Jiwa Pilih Laki- laki Perempuan 1 15.373 15.741
Dari  hasil  temuan  di  lapangan pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Daerah  Kota Tangerang Selatan, di wilayah Kelurahan Benda Baru  Kecamatan  Pamulang  dalam  masa pandemi  Covid-19,  memperlihatkan  bahwa partisipasi warga dalam menggunakan hak pilih dalam  pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2020 masih  rendah.  Berdasarkan  data  pemilih  tetap (DPT)  di  Kelurahan  Benda  Baru  Kecamatan Pamulang,  tahun  2020  berjumlah  31.114  jiwa. Warga  yang  menggunakan  hak  pilih  pada pemilihan kepala daerah berjumlah 18.982 jiwa, sedangkan  yang  tidak  menggunakan  hak  pilih (golput) berjumlah 12.132 jiwa (KPU Tangsel, 2020). Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan pada pemilihan umum  kepala  daerah  tahun  2020  di  Wilayah Benda Baru Kecamatan Pamulang, menunjukkan bahwa partisipasi warga masyarakat  dalam  pemilihan  Kepala  Daerah Kota  Tangerang  Selatan  tahun  2020  masa pandemi  Covid-19  masih  rendah,  walaupun secara  persentase  terdapat  peningkatan,  tetapi hanya  mencapai  2,2  persen.  Dari  hasil rekapitulasi  perolehan  suara  pada  pemilihan umum  kepala  daerah  Kota  Tangerang  Selatan pada  wilayah  Kelurahan  Benda  Baru Kecamatan  Pamulang,  menunjukkan  bahwa
partisipasi  pemilih  dalam  ajang  pemilihan kepala  daerah  sebanyak  18.982  jiwa  atau mencapai 61 persen dan warga masyarakat yang tidak  menggunakan  hak  pilih  (golput)  pada Pilkada  sebanyak  12.132  atau  mencapai  39 persen,  dari  total  jumlah  jiwa  pilih  sebanyak 31.114 jiwa pilih. Apabila dibandingkan dengan pemilihan  umum  kepala  daerah  periode sebelumnya  di  ajang  pemilihan  umum  kepala daerah tahun 2015 partisipasi warga masyarakat Benda  Baru  Kecamatan  Pamulang  hanya mencapai    58,80  persen,  di  mana  dari  jumlah jiwa  pilih  sebanyak  28.629  jiwa,  dan  yang menggunakan  hak  pilih  sebanyak  16.833  jiwa sedangkan  yang  tidak  menggunakan  hak  pilih (golput)  sebanyak  11.796  jiwa.  (KPU  Tangsel, 2015).
Dengan  demikian,  maka  dapat dikatakan  bahwa  tingkat  partisipasi  warga masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kota Tangerang  Selatan  tahun  2020  masih  rendah. Hal  ini  disebabkan  warga  masih  merasa khawatir  dan  merasa  ketakutan  dengan penularan Covid-19 yang sampai saat ini masih cukup tinggi. Hal ini juga didasarkan pada hasil interview peneliti dengan beberapa petugas PPS yang ada di lapangan.
Kekhawatiran  warga  untuk  tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah  tahun 2020 di wilayah Kelurahan Benda Baru  Kecamatan  Pamulang  Kota  Tangerang Selatan  dalam  situasi  pandemi  Covid-19  ini cukup beralasan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020 dikhawatirkan dapat menimbulkan  klaster  baru,  mengingat  bahwa wabah  pandemi  penularan  virus  Covid-19 belum  juga  berakhir.  Di  mana  setiap  tempat pengumutan  suara  (TPS)  akan  terjadi kerumunan warga yang akan menggunakan hak politiknya pada pemilihan kepala daerah. Kondisi  ini  jauh  sebelumnya  telah diprediksi.  Hasil  survei  Lembaga  Survei Indonesia  (LSI)  tahun  2020,  yang  dirilis  oleh CNN  Indonesia,  menunjukkan  sebanyak  46 persen  warga  tidak  mendatangi  tempat pemungutan suara (TPS) pada pilkada Serentak tahun  2020  yang  dilaksanakan  dalam  situasi genting  akibat  penularan  Covid-19,  sehingga potensi  penurunan  angka  partisipasi  warga dalam Pilkada akan terjadi (CNN, 2020).
Meskipun,  kelompok  pakar  Covid-19 Gugus  Tugas  Dewi  Nur  Aisyah,  melalui konferensi pers di BNPB menyimpulkan hasil pemantauan  pemilihan  kepala  daerah  serentak
PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
Abd. Chaidir Marasabessy 1 , Nurdiyana 2 , Setiawati 3 , Ichwani Siti Utami 4 Hal. 8-18
(Pilkada)  2020  di  34.014  titik  di  229 Kabupaten/Kota menunjukkan tingkat kepatuhan  pemilih  terhadap  penerapan protokol  kesehatan  cukup  tinggi,  berada  pada kisaran 96,59 persen serta kerentanan terhadap jarak  fisik  berada  pada  kisaran  91,46  persen. Lebih  lanjut  dikatakan,  tingkat  kepatuhan protokol  kesehatan  tertinggi  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara,  sedangkan  penerapan protokol  kesehatan  di  Provinsi  Papua  relatif kecil (CNN, 2020).
Hasil penelitian menunjukkan,
masyarakat  pemilih  rasional  di  wilayah  Benda Baru Pamulang justru lebih mempertimbangkan  aspek  keamanan  pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pertimbangan ini juga merupakan hal mendasar. Atas  dasar  itu,  penulis  menyimpulkan  bahwa rendahnya partisipasi politik pada Pilkada 2020 diakibatkan  warga  masih  khawatir  dengan penularan  wabah  Covid-19  cukup  tinggi, sehingga warga lebih memilih tinggal di rumah demi  menjaga  kesehatan  dan  kenyamanan mereka  karena  kurang  terjamin  tingkat keamanan di tiap-tiap TPS.
Jika  kita  berangkat  dari  gagasan  dasar teori pilihan rasional Coleman dalam (Ritzer & Douglas,  2012)  yang  dikutip  Rejeki  dijelaskan bahwa  tindakan  perseorangan  mengarah  pada satu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang  ditentukan  oleh  nilai  atau  preferensi (pilihan).  Coleman  juga  menambahkan  bahwa aktor  adalah  dianggap  sebagai  individu  yang memiliki  tujuan,  aktor  juga  memiliki  suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan, yaitu menggunakan pertimbangan  secara  mendalam  berdasarkan kesadarannya, selain itu juga aktor mempunyai kekuatan  sebagai  upaya  untuk  menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya (Rejeki, 2016).
Menurut  penulis,  atas  dasar  pilihan yang bernilai dasar itulah yang dijadikan pijakan masyarakat rasional dalam menentukan pilihan dan tindakan politiknya. Oleh karena itu pihak penyelenggara harus bekerja ekstra ketat untuk meyakinkan  masyarakat  pemilih  rasional  serta memberikan proteksi bahwa TPS adalah tempat yang  nyaman.  Sehingga  Pilkada  di  masa pandemi  Covid-19  yang  menurut  berbagai pihak  seolah-olah  terkesan  dipaksakan,  dapat terimbangi  dengan  kebijakan-kebijakan  pihak penyelenggara  dalam  memastikan  proteksi keselamatan  pemilih  dalam  menyalurkan  hak konstitusionalnya.  Karena  pada  situasi  urgen
seperti  ini,  pemilih  rasional  bukan  saja menjatuhkan pilihannya atas bobot kualitas visi misi  kandidat  semata,  tetapi  lebih  pada pertimbangan keselamatan jiwa mereka. Hal ini menjadi  poin  penting  apabila  Pilkada dilaksanakan  dalam  kondisi  pandemi  wabah Covid-19.
Meskipun  demikian,  ajang  Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020, khususnya di  wilayah  Benda  Baru  Kecamatan  Pamulang, tidak terlepas dari praktik money politics . Penulis juga menemukan bahwa secara politis, pemilih didominasi faktor imbalan dalam bentuk uang dalam  menentukan  pilihannya.  Berdasarkan hasil interview ,  ditemukan  sebagian  pemilih masih  bergantung  pada  imbalan  uang  bahkan terungkap juga ada yang diiming-iming oknum politisi  akan  diberikan  fasililtas.  Hal  ini  juga turut  memengaruhi  pilihan  politik  mereka. Kecenderungan  warga  dalam  menentukan pilihan politik bukan karena partai politik atau tingkat pendidikan, kesamaan etnis/suku, tetapi kecenderungan  pada  imbalan  uang.  Karena pada  setiap  perhelatan  Pemilu  baik  pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, pemilih pragmatis  selalu  mewarnai  ajang  demokrasi yang  dilaksanakan  5  (lima)  tahun  sekali. Keterlibatan seseorang dalam berbagai aktivitas politik tentunya dihubungkan dengan motivasinya.  Terutama  berkaitan  dengan lingkungan sosialnya. Karena lingkungan sosial menjadi  variabel  yang  akan  menggerakan munculnya motivasi.
Perilaku  politik  dan  pilihan  politik adalah  sebuah  konstruksi  sosial.  Sebagai manifestasi  sikap  politik,  pilihan  politik  tidak dapat dipisahkan dari budaya politik yang oleh Almond dan Verba, yang dikutip Nursal, (2004) diartikan sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan juga  bahwa  pelaksanaan  pemilihan  umum kepala  daerah  Kota  Tangerang  Selatan  tahun 2020  dalam  situasi  pandemi  Covid-19,  masih ada  ditemukan  praktik  politik  uang.    Padahal dalam  momentum  pemilihan  umum  kepala daerah  yang  seharusnya  dilaksanakan  dengan asas  jujur,  adil,  bebas,  dan  rahasia,  masih  saja dikotori  dengan  kampanye  terselebung  yang dilakukan  oknum  politisi  dengan  menyisipkan kegiatannya  dengan  cara-cara  yang  tidak  adil, yaitu  dengan  cara  memberikan  sejumlah  uang kepada  warga.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
dalam  pelaksanaan  Pilkada  politik  uang  masih mewarnai pesta demokrasi ini. Maraknya politik uang (money  politics) ini  seolah-olah  dianggap sesuatu  yang  biasa  saja.  Bahkan  dianggap sebagai  suatu  strategi  yang  dapat  menjaring pundi-pundi  suara  dari  warga  masyarakat setempat. Dan ironisnya lagi, masyarakat yang ditawari  dengan  uang  dan  berbagai  janji-janji dari oknum politisi tertentu justru warga dengan mudah  menerimanya.  Mereka  berdalil  bahwa hal ini sebagai momentum untuk memperoleh fasilitas  dari  calon  untuk  kepentingan  warga setempat.  Sehingga  terkadang  sulit  dibedakan antara  bantuan  dan  mana  yang  kategori  suap (jual beli suara).
Dengan  demikian,  dapat  diasumsikan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah  tentang  politik  cenderung  tidak  kritis menanggapi  persoalan  ini.  Mereka  cenderung berorientasi  pada  uang  yang  berjumlah  tidak seberapa, jika dibandingkan dengan memikirkan pada perbaikan kondisi pemerintahan  dalam  jangka  panjang.  Sehingga praktek  politik  uang  menjelang  pemilu  seakan menjadi hal yang lazim dilakukan dan warga pun berasumsi  bahwa  hal  ini  adalah  sesuatu  yang biasa saja.
Perilaku  pemilih  atau  sikap  politik warga  masyarakat  tersebut  merupakan  sebuah contoh  kecil.  Dan  masih  banyak  perilaku pemilih masih dipengaruhi perilaku yang mudah termobilisasi  dan  sangat  resistensi  terhadap figur  lain  ketika  ada  yang  mencoba mengacaukan pilihan politik mereka. Sehingga rasionalitas  pemilih  pada  pemilihan  umum terkadang  hilang  dengan  strategi  para  oknum- oknum  politisi  yang  menjalankan  politik  uang (money politics) . Hal ini juga yang mengakibatkan sedikit  kesulitan  untuk  membedakan,  mana pemilih yang rasional dengan pemilih yang tidak rasional.  Karena  masih  banyak  warga masyarakat  di  wilayah  Kelurahan  Benda  Baru yang menentukan pilihan politiknya didasarkan pada suatu imbalan (uang). Sehingga kekuatan mesin  politik  (partai  politik)  dapat  dikatakan tidak  berperan  besar  dalam  memperoleh simpati  warga  pada  pemilihan  umum  kepala daerah.  Pada  sisi  lain  perilaku  pemilih  yang pragmatis  masih  saja  ditemukan  dalam  setiap pelaksanaan pemilu/pilkada.
Berkaca  dari  fenomena  tersebut,  maka diasumsikan  bahwa  pendidikan  politik  di Indonesia  saat  ini  belum  menyentuh  pada seluruh  lapisan  masyarakat.  Selain  itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang politik
yang  baik.  Sehingga  dikhawatirkan  akan mengakibatkan kualitas politik menjadi buruk di masa yang akan datang. Sikap masyarakat yang membenarkan  politik  uang  demi  perbaikan fasilitas merupakan bukti bahwa budaya politik warga masyarakat masih rendah. Kemungkinan perasaan  jengkel  juga  dari  warga  masyarat terhadap oknum-oknum politisi yang kerap kali melakukan tindakan koruptif. Seakan masyarakat  merasa  bahwa  tidak  ada  cara  lain untuk  meningkatkan  fasilitas  setempat  kecuali dengan  memanfaatkan  uang  dari  calon  dalam momentum pemilu/pilkada ini.
Pelanggaran  yang  seringkali  terjadi pada  pelaksanaan  pemilihan  umum  atau pemilihan kepala daerah, dengan adanya praktik politik uang seperti ini, justru dapat mencederai demokrasi yang dibangun dengan susah payah, bahkan  politik  uang (money  politics) yang  masih saja  terjadi  pada  momen  pilkada,  seakan menjadi  suatu  hal  yang  biasa  saja,  sehingga mencoreng  makna  dari  demokrasi  yang sesungguhnya.
Sebagaimana  dikatakan  Damsar  dan Indrayani (2015) yang dikutip oleh Fitriani et al (2019),  bahwa  berbagai  pemikiran  teori  yang dikemukakan  oleh  George  Caspar  Homans, Peter  Blau,  Richard  Emerson,  John  dan Harrold  Kelly,  maka  dapat  ditarik  suatu pemahaman  bahwa  teori  pertukaran  memiliki asumsi  dasar  sebagai  makhluk  yang  rasional, memperhitungkan  untung  rugi.  Lebih  lanjut dikatakan Damsar dan Indrayani (2015) bahwa teori pertukaran melihat bahwa manusia terus- menerus  terlibat  dalam  memilih  di  antara perilaku-perilaku  alternatif,  dengan  pilihan mencerminkan cost  and  reward (biaya  dan ganjaran)  yang  diharapkan  berhubungan dengan  garis-garis  perilaku  alternatif  tersebut, dimana dapat dikatakan bahwa suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung rugi (Fitriani et al , 2019).
Dari  teori  pertukaran  ini,  kita  bisa melihat  bahwa  fenomena  politik  uang  yang terjadi tidak terlepas dari interaksi sosial antara individu  dengan  calon,  keuntungan  ataupun kerugian yang bisa didapatkannya dari praktek politik  uang  yang  terjadi  dalam  pemilu  yang akhirnya  menjadi  pertimbangan  masyarakat dalam  menentukan  preferensi  mereka  dalam memilih  calon  dalam  pemilu  (Fitriani et  al ,
2019).  Sehingga  dengan  demikian,  dapat dikatakan bahwa dalam momen seperti ini, uang terkadang  menjadi  alat  yang  sangat  ampuh
PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
Abd. Chaidir Marasabessy 1 , Nurdiyana 2 , Setiawati 3 , Ichwani Siti Utami 4 Hal. 8-18
dalam  memengaruhi  warga  masyarakat  guna memilih calon kepala daerah tertentu.
Dalam  pandangan  Charles  Andrain (1992) yang dikutip Damsar (2015), mengungkapkan  bahwa  kekuasaan  dimengerti sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (aset kemampuan)  untuk  memperoleh  kepatuhan (tingkah  laku  menyesuaikan)  dari  orang  lain. Lebih lanjut dikatakan Charles Andraian, bahwa mendapatkan kekuasaan, seseorang membutuhkan  sumber  daya  yang  bisa digunakan untuk menunjang dan membantunya dalam  mendapatkan  kekuasaan  tersebut, bahkan  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki seseorang  bisa  mendapatkan  kekuasaan  dan mampu membuat orang lain tunduk dan patuh terhadap apa yang diinginkannya. Sebab dengan ekonomi  seseorang  akan  mampu  untuk melakukan berbagai usaha dengan sumber daya ekonomi  yang  dimiliki  tersebut  untuk mendapatkan  apa  yang  menjadi  tujuannya dalam hal ini adalah kekuasaan.
Faktor yang Memengaruhi Perilaku Pemilih pada Pilkada dalam Masa Pandemi Covid-19.
Pelaksanaan  pemilu/pilkada di  tengah pandemi
Covid-19 diprediksi akan
memengaruhi  jumlah  warga  masyarakat  yang akan  datang  ke  tempat  pemungutan  suara (TPS). Dari aspek rasionalitas perilaku pemilih, dipastikan  bahwa  warga  masyarakat  lebih mempertimbangkan  faktor  keamanan  dan keselamatan  di  saat  berada  di  Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari penularan Covid- 19.  Berdasarkan  hasil  temuan  di  lapangan, bahwa  faktor-faktor  yang  memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah  Kota  Tangerang  Selatan  tahun  2020 dalam  masa  pandemi  Covid-19,  di  wilayah Kelurahan  Benda  Baru  Kecamatan  Pamulang, di  antaranya  faktor  keamananan  dan keselamatan akibat penyebaran Covid-19 yang hingga sampai saat ini belum juga berakhir. Hal ini juga menjadi pertimbangan warga tidak mau datang  ke  tempat  pemungutan  suara  (TPS) untuk  menggunakan  hak  pilih  politiknya.
Sebagian warga (pemilih rasional)
mengungkapkan  bahwa  dengan  adanya penerapan  protokol  kesehatan  di  setiap  TPS, bukan berarti warga masyarakat telah terjamin keselamatannya  dalam  menyalurkan  hak  pilih dalam kondisi pandemi Covid-19. Oleh karena itu,  warga  lebih  cenderung  mengambil  sikap dengan berdiam diri di rumah dan tidak datang
ke TPS untuk menggunakan hak pilih, dengan alasan mudah tertular Covid-19.
Kekhawatiran  warga  untuk  tidak menggunakan  hak  pilih  dalam  pemilu/pilkada dalam  masa  pandemi  Covid-19,  cukup beralasan,  karena  di  beberapa  pemberitaan  di beberapa  media  televisi,  banyak  tokoh-tokoh politik maupun organisasi kemasyarakatan yang menghimbau agar pelaksanaan pemilu/pilkada di tengah pandemi Covid-19 bisa dimundurkan hingga  wabah  pandemi  ini  berakhir,  karena dikhawatirkan  akan  menjadi  klaster  baru penularan  virus  Covid-19.  Kalau  dilihat  dari pendekatan  rasional  terkait  dengan  bagaimana pemilih menghitung untung rugi kalau memilih. Sehingga  pemilih  rasional  akan  mencari berbagai  informasi  dengan  sendirinya,  baik melalui  media  televisi  maupun  media  cetak, yang  rasional  ini  penting  karena  faktor keselamatan  dan  kesehatan  juga  akan dipentingkan ketika warga memilih calon kepala daerah.
Selain  itu,  faktor  sosok  figur  juga menjadi  pertimbangan  pemilih.  Pemilih  yang aktif akan melihat siapa figur yang paling cocok untuk  dipilih  termasuk  melihat  program- program  kandidat  yang  sesuai  kebutuhan  dan menguntungkan  masyarakat.  Bagaimana  cara kandidat  mengemas  program-program  yang dibutuhkan pemilih rasional sehingga membuat pemilih  merasa  penting  untuk  menggunakan hak  pilihnya  karena  program-program  yang ditawarkan kandidat akan membawa perubahan bagi kepentingan publik.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa  faktor  figur  juga  merupakan  salah  satu yang  menjadi  pertimbangan  perilaku  pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Beberapa program  yang  biasanya  diusung  figur  (calon) akan  menjadi  pertimbangan  bagi  warga masyarakat  dalam  menjatuhkan  pilihan  pada saat  pemilu/pilkada.  Sebagaimana  ditegaskan Nursal  (2004)  bahwa  kualitas  figur  seringkali menentukan  keputusan  pilihan  dibandingkan isu karena orang lebih mudah terinformasi oleh fakta  mengenai  manusia  dibandingkan  fakta tentang isu.
Selain faktor figur yang merupakan salah satu  pertimbangan  bagi  masyarakat  dalam menentukan  pilihan  politiknya,  ternyata preferensi lain yang tak kalah pentingnya adalah perilaku  pemilih  skeptis  yang  masih  saja mewarnai  hajatan  pemilihan  umum  kepala daerah.  Mereka  mengharapkan  semacam imbalan  dari  calon  kepala  daerah  sebelum
menggunakan  hak  pilihnya.  Hasil  temuan penelitian, membuktikan bahwa praktik politik uang  pada  pilkada  tahun  2020  khususnya  di wilayah  Benda  Baru  Kecamatan  Pamulang masih  terjadi  menjelang  hari  pencoblosan. Bahkan  mereka  mengungkapkan  bahwa pemberian uang oleh oknum tim sukses dengan nominal yang variatif.
Beberapa  pernyataan  yang  diperoleh dari  hasil interview dengan  sejumlah  informan terungkap bahwa politik jual beli suara memang ada,  akan  tetapi  untuk  membuktikannya  perlu dikuatkan  dengan  data  yang  akurat.  Karena warga  terkesan  tutup  mulut.  Bahkan  disaat peneliti  menanyakan  terkait  dengan  politik uang,  terdapat  beberapa  warga  di  wilayah Kelurahan Benda Baru Pamulang tidak bersedia menjawab. Dengan demikian, maka hal tersebut justru memperkuat asumsi bahwa politik uang menjelang  pemilihan  umum  kepala  daerah memang benar ada tetapi sulit untuk dibuktikan. Praktik  politik  uang  ( money  politics )  tidak  dapat dihindari  di  ajang  pemilihan  kepala  daerah (pilkada).  Fenomena  ini  sering  terjadi,  baik pemilihan secara langsung atau tidak langsung. Yang  oleh  Mahfud  MD,  dikatakan bahwa  politik  uang  hanya  berupa  bentuk  dari pemilihan  kepala  daerah  oleh  DPRD  maupun pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih rakyat.  Lanjut,  Mahfud,  bahwa  jika  pemilihan secara  langsung,  maka  politik  uang  yang diberikan berupa eceran, kalau lewat DPRD itu borongan, kita bayar ke partai, kalau ke rakyat, bayar ke rakyat pakai amplop satu persatu. Jadi, tinggal  kita  mau  eceran  apa  borongan,  sama- sama tidak bisa hindari pada waktu itu. Mahfud mengakui,  praktik  politik  uang  ini  bukan  hal yang mudah diatasi (CNN, 2020).
Senada  dengan  itu,  ungkap  oleh  Siti Zuhro,  bahwa  praktik  ini  biasanya  dilakukan karena  para  calon  memanfaatkan  kondisi ekonomi rakyat. Lebih lanjut dikatakan Zuhro, praktik-praktik  seperti  ini  dihindari  oleh  para peserta  pilkada  demi  kualitas  demokrasi  yang lebih  baik.  Memang  ada  yang  tidak  mampu, masih menghadapi kemiskinan dan sebagainya, tapi  janganlah  kesengsaraan  masyarakat  itu dieksploitasi dengan uang receh (Zuhro, 2019).
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  politik uang (money  politics) itu,  diperlukan  keseriusan penyelenggara  pemilu  dalam  penegakkan hukum dan pengawasan yang ketat serta sanksi yang berat bagi yang menerima maupun calon kepala  daerah  yang  melakukan  praktik-praktik
curang  dalam  pemilihan  umum  seperti  politik uang (money politics).
Pilkada  serantak  yang  dilaksanakan  di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda. Sehingga  sejumlah  masyarakat  masih  diliputi rasa  khawatir,  bahwa  pelaksanaan  pilkada melalui  tahapan  kampanye  calon  hingga  pada pemungutan  suara  di  Tempat  Pemungutan Suara  (TPS)  akan  menimbulkan  kluster  baru kasus Covid-19. Meskipun demikian, pelaksanaan  pilkada  tetap  berlangsung  sesuai dengan protokol kesehatan.
Menyelenggarakan  pemilihan  umum (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 memang merupakan  sebuah  tantangan  tersendiri.  Satu hal  yang  terpenting  adalah  kesehatan  dan keselamatan  masyarakat  tetap  menjadi  yang utama.  Maka  dari  itu,  pelaksanaan  protokol kesehatan  harus  dilakukan  secara  ketat  oleh penyelenggara  pemilu  untuk  menjamin keselamatan  masyarakat.  Namun  demikian, situasi  di  lapangan  nampaknya  masih  terdapat banyak  pelanggaran  protokol  kesehatan,  baik dilakukan para pasangan calon, pendukungnya maupun  warga  masyarakat  yang  mempunyai hak pilih.
Munculnya  pemilih  yang  rasional terkait dengan beberapa kondisi, yaitu Pertama, tingkat  pendidikan  yang  memadai  karena berhubungan  dengan  kemampuan  pemilih melakukan  pertimbangan  berdasarkan  akal sehat  dan  logika  politik  yang  lazim.  Kedua, faktor  kondisi  ekonomi  yang  mapan  atau memadai,  yaitu  kesungguhan  pemilih  untuk berkonsentrasi  pada  pertimbangan  politiknya tanpa  dipengaruhi  oleh  hal-hal  lain.  Ketiga, kondisi  yang  kondusif  terkait  dengan  keadaan lingkungan  sekitar  yang  mendukung  pemilih untuk memberikan suara politiknya saat pemilu (Asrinaldi, 2014). Selain  itu,  faktor  uang  juga  menjadi penentu  warga  masyarakat  dalam  pemilihan kepala  daerah  Kota  Tangerang  Selatan.  Di beberapa lokasi wilayah Benda Baru Kecamatan Pamulang,  dari  hasil  wawancara  terungkap bahwa warga dalam menyalurkan hak suaranya atas  dasar  politik  uang.  Politik  uang  ini  juga memberikan  andil  yang  cukup  besar  dalam mempengaruhi pilihan politik warga di wilayah Benda Baru Kecamatan Pamulang. Politik uang (money  politics) terjadi  di  beberapa  tempat  di wilayah  Benda  Baru  yang  dilakukan  beberapa oknum-oknum tertentu dengan cara membagi- bagikan  amplop  berisikan  sejumlah  uang kepada  sejumlah  warga  masyarakat  dengan
PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
Abd. Chaidir Marasabessy 1 , Nurdiyana 2 , Setiawati 3 , Ichwani Siti Utami 4 Hal. 8-18
pesan untuk memilih kandidat tertentu. Praktik politik  uang  yang  seringkali  terjadi  dalam pemilu/pilkada  di  setiap  daerah  tidak  dapat dihindari.  Warga  seolah-oleh  menganggap  hal ini  adalah  sesuatu  yang  sudah  biasa  terjadi. Fenomena politik uang yang sering terjadi pada setiap  hajatan  pilkada  tentunya  tidak  terlepas dari perilaku oknum elit politik itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  riset  yang  dilakukan The  Latin  Amarican  Public  Opinion  Project (LAPOP) American Barometer, Afrobaromter, Money  Politics  Project  di  Asia  Tenggara menunujukkan  bahwa  Indonesia  berada  pada peringkat  3  (tiga)  dunia  yang  paling  banyak melakukan  praktik  jual  beli  suara  atau  politik uang. Indonesia hanya kalah bersaing dibanding Uganda  dan  Benin  (Pahlevi  dan  Amrurobbi, 2020).
Perilaku pemilih yang berorientasi pada uang  juga  disebabkan  para  oknum-oknum politisi  tidak  mampu  memberikan  pendidikan politik  yang  baik  kepada  warga  masyarakat. Selain itu, juga perilaku koruptif oknum politisi. Sebagaimana diungkap Fitriyah dalam tulisannya  yang  berjudul  “Fenomena  Politik Uang  dalam  Pilkada”  dikatakan  bahwa suburnya politik uang juga tidak lepas dari cara pandang  masyarakat  pemilih  yang  permisif terhadap  politik  uang  itu.  Pada  proses demokrasi  di  Indonesia  termasuk  demokrasi pada akar rumput, praktik politik uang tumbuh subur,  karena  dianggap  suatu  kewajaran, masyarakat  tidak  peka  terhadap  bahayanya. Mereka  membiarkannya  karena  tidak  merasa bahwa money  politics secara  normatif  adalah perilaku yang harus dijauhi (Fitriyah, 2013). Supriyanto (2005) menjelasakan bahwa berdasarkan  aktor  dan  wilayah  operasinya, politik uang bisa dibedakan menjadi 4 (empat) lingkaran,  yaitu;  Pertama,  transaksi  antara  elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon yang akan menjadi
pengambil kebijakan/keputusan  politik.  Kedua,  transaksi antara  pasangan  calon  dengan  partai  politik yang  mempunyai  hak  dalam  mencalonkan. Ketiga, transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye  dengan  petugas-petugas  yang mempunyai  kewenangan  dalam  menghitung perolehan  suara.  Dan  yang  keempat,  transaksi antara  calon  dengan  tim  kampanye  dengan massa  pemilih  (pembelian  suara).  Lebih  lanjut dikatakan  Supriyanto,  bahwa  di  lingkaran keempat  inilah  pembelian  suara  langsung kepada  pemilih  ( vote  buying )  terjadi.  Terdapat sejumlah  jenis  yang  masuk  kategori  jual  beli
suara  tersebut,  di  antaranya  adalah  pemberian uang  transpor  kampanye,  janji  membagi uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk  membangun  tempat  ibadah,  serangan fajar  dan  lain-lain  (Supriyanto,  2005;  Wahyu Yonan, 2018).
Praktik jual beli suara atau politik uang yang sering terjadi pada momen pemilu/pilkada ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum. Di  sisi  lain  adalah  sulitnya  pembuktian  akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai politik uang,  serta  sebagian  masyarakat  menganggap hal ini merupakan sesuatu yang biasa saja. Dan ironisnya  lagi,  masyarakat  semakin  permisif dengan praktik politik uang dan jual beli suara di pemilu/pilkada. Dengan demikian, maka hal ini  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat  pendidikan dan  kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  masih rendah  turut  menjadi  penyebab  lahirnya pandangan politik yang sempit bahkan terkesan subjektif.  Kondisi  ini  juga  diperburuk  dengan adanya tindakan beberapa oknum politisi yang menghalalkan  segala  cara  untuk  mencapai tujuan,  sehingga  menyebabkan  pilihan  politik menjadi tidak rasional.
Menurut Manzetti dan Wilson (2007), yang  dikutip  Pahlevi  dan  Amrurobbi  (2020) mengungkapkan  bahwa  perilaku  masyarakat yang  cenderung  lemah  dalam  mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang.
Seharusnya  para  kontestan  (pasangan calon)  yang  bertarung  pada  setiap  pesta demokrasi (pilkada) dalam merekrut simpatisan (tim  sukses)  yaitu  orang-orang  yang  memiliki kredibilitas  dan  mempunyai  integritas  yang tinggi dalam menjunjung tinggi arti dan tujuan demokrasi  yang  sesungguhnya,  sehingga  cita- cita  demokrasi  dapat  tercapai  sesuai  dengan harapan rakyat. Para elite politik harus mampu meletakan  nilai-nilai  demokrasi  yang  sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang menjunjung  tingggi  norma-norma  dalam kehidupannya.  Oleh  karena  itu,  dalam  setiap momentum  pemilu/pilkada  harus  dijadikan pesta demokrasi yang dapat memberikan warna dan dinamika sosial yang lebih demokrastis dan beradab.
Masyarakat harus diberikan kebebasan dalam  menentukan  pilihannya,  karena  peran aktif  masyarakat  sangat  menentukan  dalam melahirkan  sosok  pemimpin  yang  berkualitas, pemimpin  yang  mampu  menjembatani  dan memberikan  solusi  terhadap  persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat, pemimpin
yang  dapat  memwujudkan  pemerintahan  yang adil  sesuai  apa  yang  menjadi  cita-cita masyarakat. Di lain pihak masyarakat juga harus lebih  peka  dan  menjadi  pemilih  yang  cerdas yang  mampu  membidik  serta  membedakan mana  kandidat  yang  betul-betul  bekerja  untuk kepentingan  rakyat  dan  mana  yang  hanya mengumbar janji-janjinya. Para calon pasangan harus memberikan sosialisasi politik (pendidikan  politik)  dengan  menyajikan program-program  yang  dapat  membawa dampak positif untuk masyarakat serta mampu meyakinkan pemilih (masyarakat) melalui upaya dan strategi kampanye yang lebih mendidik.
Sebagaimana dikatakan Kartono (1996),  yang  dikutip  Pahlevi  dan  Amrurobbi (2020),  mengungkapkan  bahwa  sosialisasi politik  berbeda  dengan  pendidikan  politik, pendidikan politik mengubah proses sosialisasi politik,  sehingga  masyarakat  benar-benar mampu memahami nilai etis dalam perpolitikan dan mampu mempraktikannya.
Upaya  dan  strategi  yang  dapat dilakukan  pasangan  calon  lewat  kampanye dengan  menggunakan  berbagai  media  guna menarik  simpati  pemilih.  Upaya  dan  strategi yang  dapat  dilakukan  bisa  saja  dalam  bentuk apapun, namun tetap berpegang pada syarat dan ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  aturan pemilihan  umum/pilkada.  Sehingga  perilaku pemilih dalam menyalurkan hak suaranya pada pemilu/pilkada  tidak  atas  dasar  politik  uang ( money  politics ),  tendensi  maupun  ekspektasi, tetapi  pilihan  politiknya  didasarkan  pada  nalar rasional  dengan  berpijak  pada  program- program  kerja  dan  visi  misi  yang  ditawarkan oleh para calon pasangan.
Sebagaimana argumentasi Smith (1985) dan Arghiros (2001) yang dikutip Zuhro (2019), menyatakan  bahwa  nilai-nilai  demokrasi  telah mendasari  perilaku,  baik  elite  maupun masyarakat,  untuk  itu  sebagian  besar  pemilih terlebih  dulu  perlu  memiliki  kesadaran  dan kematangan  politik  yang  cukup  memadai. Dengan  cara  itu,  masyarakat  diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik (Zuhro, 2019).
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dalam konteks politik diperlukan edukasi  politik  kepada  warga  masyarakat tentang  konsekuensi  menerima  uang  dari kegiatan  politik  yang  dilakukan  oleh  oknum atau  calon  peserta  pemilihan  umum  kepala daerah (pilkada). Dengan demikian, masyarakat
akan memahami resiko yang mereka dapatkan dari  politik  uang  tersebut,  sehingga  praktik- praktik politik curang seperti ini dapat dihindari, sehingga pada gilirannya akan melahirkan pesta demokrasi yang bermartabat dan berkualitas.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa; 1) Partisipasi pemilih pada ajang pemilihan kepala daerah tahun 2020 di wilayah  Benda  Baru  Pamulang  sebanyak  18.982 jiwa  atau  mencapai  61  persen  dan  yang  tidak menggunakan  hak  pilih  sebanyak  12.132  atau mencapai 39 persen, dari total jumlah jiwa pilih sebanyak  31.114  jiwa  pilih.  Sementara  perilaku pemilih dalam menentukan hak politiknya masih didominasi  oleh  sosok  figur  dan  politik  uang (money  politics) .  2)  Kekhawatiran  warga  akan keselamatan jiwa akibat penularan wabah Covid- 19  yang  menjadi  faktor  utama  menurunnya partisipasi  masyarakat  dalam  menggunakan  hak pilih  pada  pemilihan  umum  kepala  daerah  di wilayah  Benda  Baru  Pamulang  Kota  Tangerang Selatan.

## Referensi
Asrinaldi, A. (2014). Pemilih Rasional dan Pemimpin Bekualitas , Media Indonesia. Budiardjo,  Miriam.  (2000). Dasar-Dasar  Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia
Cnnindonesia.com. (2020, 05 September). Survei LSI:  46  Persen  Warga  Enggan  ke  TPS  Saat Pandemi  Covid.  Diakses  pada  11  Januari 2021,
dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20 200905170358-32-543169/survei-lsi-46- persen-warga-enggan-ke-tps-saat-pandemi- covid . Cnnindonesia.com. (2020, 09 Desember). Satgas Klaim Kepatuhan Pemilih Pakai Masker 96,59 Persen. Diakses pada 12 Desember 2020, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20 201209183543-32-580164/satgas-klaim- kepatuhan-pemilih-pakai-masker-9659- persen . Damsar.  (2015). Pengantar  Sosiolosi  Politik .  Edisi ke-2.  Jakarta:  Kencana  Prenanda  Media Group.
Didik  Supriyanto.  Terbatas,  T.  D.  P.  (2005). Politik  Uang  Dalam  Pilkada.  Hotel  Acacia- Jakarta, 30.
Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019).  Fenomena  Politik  Uang  (Money Politic)  Pada  Pemilihan  Calon  Anggota
PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
Abd. Chaidir Marasabessy 1 , Nurdiyana 2 , Setiawati 3 , Ichwani Siti Utami 4 Hal. 8-18
Legislatif  di  Desa  Sandik  Kecamatan  Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. RESIPROKAL:  Jurnal  Riset  Sosiologi
Progresif Aktual, 1(1), 53-61.
Fitriyah.  (2013). Fenomena  Politik  Uang  Dalam Pilkada .  Politika:  Jurnal  Ilmu  Politik,  Vol.  3, Nomor 1, pp. 5-14, May. 2013.
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun
2020.
Kota-tangerangselatan.kpu.go.id.  (2020).  Daftar Pemilih  Tetap.  Diakses  pada  10  Desember
2020,
dari https://kota tangerangselatan.kpu.go.id/daftar-pemilih- tetap/ . Metro.tempo.co.  (2020,  16  Oktober).  KPU Tangerang Selatan Tetapkan 976.019 Pemilih di  Pilkada  2020.  Diakses  pada  12  Desember 2020, dari https://metro.tempo.co/read/1396669/kpu- tangerang-selatan-tetapkan-976019-pemilih- di-pilkada-2020. Moleong,  Lexy.J . (2007). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Mopeng,  Esther.  D.  (2016). Jurnal:  Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara. Ilmu pemerintahan FISIP Unsrat. Nursal, Adman. (2004). Political Marketing: Strategi Menenangkan  Pemilu,  Sebuah  Pendekatan  Baru Kampanye Pemilihan DPD, DPRD. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Pahlevi,  M.  E.  T.,  &  Amrurobbi,  A.  A.  (2020).
Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang  Melalui  Gerakan  Masyarakat  Desa. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 141-152.
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan  Kedua  atas  PKPU  Nomor  6 Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pilkada Serentak.
Pilkada2015.kpu.go.id. (2015). Hasil Hitung TPS (Form  C1)  Kelurahan  Benda  Baru.  Diakses pada 12 Januari 2021, dari
https://pilkada2015.kpu.go.id/tangselkota/p amulang/benda_baru . Rejeki, S. (2016). Strategi Bertahan Hidup Pada Musim Paceklik (Studi Deskriptif Kehidupan Petani Miskin Di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban) (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Wahyu,  Yohan.  (2018). Pembiayaan  Pemilu  di Indonesia:  Politik  Uang  dalam  Bingkai  Opini
Publik .  Jakarta:  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Yunita, P. Ratih dan Stanislaus, Sugiyarta. (2014).
Orientasi  Politik  Pemilih  Pada  Pemilu  Legislatif Tahun  2014. Journal  of  Social  and  Industrial Psychology.
Zuhro, Siti. R (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 . LIPI: Jurnal Penelitian Politik. Vol. 16.
No.1 Juni 2019.