## ANALISIS KASUS BERDASARKAN TEORI SOSIOLOGI HUKUM PENGAMEN DAN ANAK JALANAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
PASAL 34 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
Benny Chandra 

## PT Pelnas Vesindo Lintas Samudra

## Abstract
Batam City is an area located in an area close to other countries. This will certainly  trigger  rapid  growth.  However,  this  also  creates  a  new  problem with the emergence of street singers and underage street children crowding the  streets  of  Batam.  The  presence  of  street  singers  and  street  children  in Batam  City  is  a  factor  that  makes  the  author  interested  in  discussing  this research.  The  conclusion  from  the  case  analysis  based  on  the  sociological theory of street singers and street children is a form of social inequality that occurs in Batam City. the existence of street singers and street children was found at a red light intersection. By promoting buskers and street  children can have a negative impact, one of which can disturb road users. This also has  an  impact  on  the  economy  of  the  city  of  Batam  and  for  the  people themselves.  Singers  and  street  children  also  have  an  influence  on  the orderliness  of  Batam  City.  If  viewed  from  the  sociological  theory  of  law, cases of street singers and underage street children that occurred in Batam City,  there  is  feedback  between  social  and  community  morals.  In  this  case the Batam city government has a role in controlling street singers and street children.  This  is  also  contained  in  Mochtar  Kusumaatmadja's  theory,  that the  development  created  by  the  government  can  provide  protection, education and understanding of religion so that buskers and street children can  provide  solutions  in  a  better  way.  Meanwhile,  Dumairy's  theory explains  that  there  is  a  concern  from  the  government  in  eradicating  street singers and children. The role of the Batam City government in overcoming braking  and  street  children  by  providing  guidance  and  coaching  through the Batam City Social Service.
Keywords : Injustice, Sociology of Law

## Abstrak
Kota  Batam  merupakan  daerah  yang  terletak  dalam  wilayah  yang berdekatan  dengan  negara  lain.  Hal  ini  tentu  akan  memicu  pertumbuhan yang  cukup  pesat.  Namun  hal  ini  juga  memberikan  masalah  baru  dengan munculnya  pengamen  dan  anak  jalanan  di  bawah  umur  yang  memadati jalan-jalan yang ada di kota Batam. Adanya pengamen dan anak jalanan di Kota  Batam  merupakan  faktor  yang  membuat  penulis  tertarik  membahas penelitian  ini.  Adapun  kesimpulan  dari  analisis  kasus  berdasarkan  Teori
 Alamat korespondensi: bennychandra.fu@gmail.com
Sosiologi  Hukum  pengamen  dan  anak  jalanan  merupakan  bentuk kesenjangan sosial  yang  terjadi di  Kota Batam.  Keberadaan pengamen dan anak  jalan  banyak  ditemukan  di  persimpangan  lampu  merah.  Dengan menjamurkan pengamen dan anak jalanan dapat  memberikan dampak yang negatif,  salah  satunya  dapat  mengganggu  pengguna  jalan.  Hal  ini  juga berdampak  pada  perekonomian  Kota  Batam  maupun  bagi  masyarakatnya sendiri.  Pengamen  dan  anak  jalanan  juga  memberikan  pengaruh  terhadap ketertiban  Kota  Batam.  Jika  ditinjau  dari  Teori  Sosiologi  Hukum,  kasus pengamen  dan  anak  jalanan  di  bawah  umur  yang  terjadi  di  Kota  Batam, bahwa  adanya  umpan  balik  antara  sosial  dengan  moral  masyarakatnya. Dalam  hal  ini  pemerintah  Kota  Batam  mempunyai  peranan  terhadap penertiban  pengamen  dan  anak  jalan.  Hal  ini  juga  terdapat  dalam  teori Mochtar  Kusumaatmadja,  bahwa  pembangunan  yang  diciptakan  oleh dengan  pemerintah  dapat  memberikan  pengayoman,  pendidikan  dan pemahaman agama sehingga pengamen dan anak jalanan dapat memberikan solusi  dengan  cara  yang  lebih  baik.  Sedangkan  dalam  teori  Dumairy menjelaskan  bahwa  adanya  kepedulian  pemerintah  dalam  memberantas pengamen  dan  anak  jalanan.  Peranan  pemerintah  Kota  Batam  dalam mengatasi  pengeman dan anak jalanan dengan  memberikan bimbingan  dan pembinaan melalui Dinas sosial Kota Batam.
Kata Kunci: Ketidakadilan, Sosiologi Hukum

## A. Latar Belakang Masalah
Batam  merupakan  daerah  kepulauan,  di  mana  letak  Kota  Batam berdekatan dengan negara tetangga,  seperti Singapura sekaligus Batam juga merupakan  Pusat  Perdagangan  antara  kedua  negara.  Maju  dan  mundurnya suatu  daerah  tergantung  dengan  masyarakatnya  sendiri.  Dalam  hal  ini peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengelola suatu daerah. Salah satu  peranan  pemerintah  dalam  mengelola  suatu  daerah  adalah  menata  dan mengendalikan  masyarakatnya,  khususnya  pengamen  dan  anak  jalanan. Pemerintah Kota Batam dalam memberikan pembinaan terhadap pengamen dan anak jalanan harus didasari dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.  Dengan  banyaknya  ditemui  pengamen  dan  anak  jalanan dapat  memberikan  dampak  negatif.  Selain  itu  juga  berpengaruh  terhadap kemajuan  Kota  Batam.  Kegiatan  yang  dilakukan  pengamen  dan  anak  jalan pada  umumnya  bertentangan  dengan  dengan  norma-norma  yang  berlaku, bahkan  bertentangan  dengan  agama  dan  kesusilaan.  Pada  umumnya pengamen  dan  anak  jalan  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  dan penggangguran.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  pengamen  dan anak  jalanan  melakukan  aktivitas  di  persimpangan  lampu  merah.  Kegiatan yang  dilakukan  oleh  anak  jalanan  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari adalah  mengamen  dan  meminta-minta.  Hal  ini  dilakukan  untuk  bertahan hidup.
Pada  umumnya  kegiatan  ataupun  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh pengamen  dan  anak  jalanan  tidak  jarang  mengalami  situasi  yang  tidak kondusif dan tidak nyaman bahkan dapat mengancam perlindungan bagi diri pengamen  dan  anak  jalanan.  Dengan  demikian  fungsi  dan  peranan pemerintah Kota Batam sangat dibutuhkan, demi melindungi pengamen dan anak  jalanan.  Barda  Nawawi  Arief,  mendefinisikan  bahwa  perlindungan hukum  diberikan  kepada  orang  atau  masyarakat  dalam  bentuk  kebebasan dan hak-hak asasi manusia. 1
Definisi anak  dijelaskan  dalam Undang-Undang  RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih  dalam  kandungan. 2 Di  Kota  Batam  sudah  banyak  memperlihatkan bahwa  anak-anak  yang  berumur  kurang  dari  18  tahun  sudah  menjalankan aktivitasnya  di  jalan  raya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Begitu  juga dengan  Di  kota-kota  besar  lainnya.  Dengan  maraknya  pengamen  dan  anak jalanan  ini,  maka  berdampak  terhadap  kelancaran  lalu  lintas  bahkan  dapat mengganggu bagi pejalan kaki.
Maraknya  pengamen  dan  anak  jalanan  di  kota  Batam,  tentu  menjadi sebuah  pertanyaan  besar,  bagaimana  sikap  pemerintah  kota  Batam  dalam mengatasi  pengamen  dan  anak  jalanan.  Pasal  34  UUD  1945  dijelaskan bahwa  “fakir  miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara”.  Dengan maraknya  pengamen  dan  anak  jalanan  di  Kota  Batam,  seharusnya  sudah tugas pemerintah dalam  menyelesaikan permasalahan pengaemen dan anak jalanan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Salah  satu  bentuk  yang diberikan  dalam  mengatasi  pengamen  dan  anak  jalanan  di  Kota  Batam adalah  dengan  memberikan  bimbingan  dan  pembinaan  yang  rutin,  hal  ini bertujuan agar pengamen dan anak jalanan tidak lagi beraktivitas di jalanan. Di samping itu pengamen dan anak jalanan memiliki skill dan kemampuan untuk dapat dikembangkan di masyarakat.
Dari  uraian  di  atas  tentang  pengamen  dan  anak  jalanan,  penulis tertarik  untuk  menganalisa  serta  membahas  tentang  analisis  kasus berdasarkan  Teori  Sosiologi  Hukum  pengamen  dan  anak  jalanan  di  bawah umur terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
1 Muhammad Nasir Djamil, Anak Tidak Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. III, hal. 29.
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir (1).

## B. Perumusan Masalah
Dengan maraknya pengamen dan anak jalanan di kota Batam, penulis tertarik  untuk  membuat  rumusan  dalam  permasalahan  pengamen  dan  anak jalanan, yaitu:
1. Bagaimana  kajian  kasus  anak  jalanan  dan  pengamen  di  bawah  umur  di Kota Batam jika ditinjau dari Sosiologi Hukum?
2. Bagaimana  efektifitas  pemerintah  terhadap  penertiban  kasus  pengamen dan anak jalanan di Kota Batam?

## C. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  dapat  digunakan  untuk  mendapatkan  data  dengan tujuan adan kegunaan tertentu. Dalam pembuatan jurnal ilmiah ini, Peneliti ini menggunakan metode Kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang penulis lakukan  terhadap  objek  penelitian  ini  adalah berbentuk Penelitian Hukum Normatif. Menurut Amiruddin dalam bukunya Pengantar Metode  Penelitian  Hukum, Penelitian  Hukum  Normatif adalah  penelitian hukum  doktrinal,  atau penelitian  yang  menjelaskan  bahwa  hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan ( law  in  books )  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan bentuk berprilaku manusia yang dianggap pantas.
Subjek hukum  dalam penelitian  adalah orang  yang  mempunyai  hak, manusia  pribadi  atau  badan  hukum  yang  berhak,  berkehendak  dalam melakukan perbuatan hukum. Dalan jurnal ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan  studi  kasus, dan  survey.  Dimana  Penulis melakukan  survey  terhadap  anak jalanan  di  Kota  Batam. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan adalah pendekatan Sosiologis dan yuridis. Soebekti  memaparkan  bahwa  Sosiologi  adalah  suatu  cabang  ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analisis mempelajari hubungan timbal balik  antara  hukum  sebagai  gejala  sosial,  dengan  gejala sosial  lain  dan memiliki karakteristik, sedangkan yang dimaksud dengan pendektan yuridis merupakan dasar hukum yang berhubungan dengan anak jalanan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kasus Pengamen dan Anak Jalanan di Kota Batam
Kasus pengamen dan anak jalanan di Kota Batam semakin hari terus  meningkat.  Hal  ini disebabkan oleh banyak pengangguran yang terjadi  di  Kota  Batam.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  Penulis  di lapangan,  maka  diperoleh  informasi  bahwa  keberadaan  anak  jalanan di  Kota  Batam  hari  demi  hari  terus  meningkat.  Mereka  melakukan
pekerjaan  sebagai  pengemis,  pengamen,  dan  penjual  koran  yang melakukan  kegiatan  di  persimpangan  lampu  merah  di  Kota  Batam. Adapun  beberapa  tempat  kegiatan  anak  jalanan  seperti  lampu  merah panbil,  lampu  merah  Nagoya  hill,  lampu  merah  jodoh  dan  lampu merah  simpang  Empat  Sungai  Jodoh,  Simpang  Bascam  dan  lain-lain tempat yang dijadikan oleh anak jalanan untuk mencari nafkah.
Dari  hasil  survey  dan  observasi  Penulis  di  lapangan,  diketahui bahwa  informasi  yang  diperoleh  terakait  alasan  anak  jalanan melakukan  pekerjaan  mengamen  di  jalanan  adalah  karena  memang factor  ekonomi,  karena  menurut  Rifka  (anak  jalanan  Lampu  merah Panbil).  Keadaan  ekonomi  keluarga  yang  menuntut  mereka  untuk mengamen,  sehingga  pekerjaan  ini  harus  dilakukan. 3 Hal  lain  juga ditemukan  info  dari  Udin  (anak  penjual  Koran  Simpang  Empat Nagoya Hill), menuturkan bahwa alasan melakukan pekerjaan penjual Koran  adalah  karena  untuk  membantu  ekonomi  keluarga. 4 Pekerjaan ini  sudah  lama  ditekuni  setiap  hari  yang  dilakukan  setelah  pulang sekolah. Bahkan untuk melakukan pekerjaaanya ini didampingi orang tua yang menunggu di Pinggir jalan dan diikuti oleh adik-adik mereka. Hal  ini  tentu  saja  sangat  memprihatinkan  karena  tidak  seharusnya anak  dalam  usianya  masih  membutuhkan  pendidikan  menjadi mengemban tugas dengan mencari nafkah. Hal yang sama juga terjadi di Simpang Barelang di mana terdapat sekelompok anak-anak dengan asiknya  bernyanyi  di  depan  pengendara  mobil  dan  motor  untuk mendapatkan  uang.  Anak-anak  yang  beraktifitas  di  jalanan  ini bertujuan  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  sekaligus untuk bertahan hidup di Kota Batam.
Berdasarkan  hasil  observasi  Penulis  di  beberapa  persimpangan lampu  merah  kota  Batam,  maka  diperoleh  keterangan  bahwa pekerjaan ini terpaksa mereka lakukan untuk menafkahi anak mereka serta untuk dapat bertahan hidup. Pada umumnya pengamen dan anak jalanan  melakukan  aktivitas  di  jalan  raya  atas  kehendak  kemauannya sendiri serta ajakan teman-teman yang sebaya dengan mereka. Selain itu ada juga pengamen dan anak jalanan melakukan kegiatan ini untuk membantu orang tua. 5
3 Rifka, Wawancara, (Batam:  Penjual  Koran  Simpang  lampu  merah  Panbil),  tanggal  12  Januari 2019 pukul 20.00 wib
4 Udin, Wawancara, (Batam:  Pengamen  Simpang  Empat  Nagoya  Hill),  tanggal  12  Januari  2019 pukul 17.00 wib
5 Siti, Wawancara, (Batam:  Penjual  Koran  Simpang  Barelang),  tanggal  15  Januari  2019  pukul 11.00 wib
Beberapa  kasus  tersebut  di  atas  mewakili  dari  kasus  pengamen dan  anak  jalanan  yang  melakukan  aktivitas  di  jalanan.  Dengan maraknya  pengamen  dan  anak  jalanan  di  Kota  Batam,  tentu  sudah menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  Kota  Batam,  agar pengemen  dan  anak  jalanan  mendapat  perhatian  dari  pemerintah daerah  kota  Batam.  Salah  satu  tugas  pemerintah  daerah  kota  Batam adalah  memberikan  pembinaan  terhadap  pengamen  dan  anak  jalanan sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  Pasal  34  UUD  1945. Dengan  adanya  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Batam  diharapkan  mampu  mengurangi  jumlah  pengamen  dan  anak jalanan di Kota Batam.
2. Kajian Pengamen di Kota Batam Ditinjau Dari Sosiologi Hukum
1) Kajian Umum Sosiologi Hukum
Sosiologi Hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Sosiologi yang berarti  kawan.  Dalam  Bahasa  Yunani,  Sosiologi  yaitu  kata  atau berbicara.  Sedangkan  Hukum  dapat  diartikan  sebagai  aturan.  Jadi yang  dimaksud  dengan  Sosiologi  Hukum  adalah  ilmu  yang mempelajari suatu tingkah laku manusia dengan memahami tindakan- tindakan  dalam  sosial  serta  ilmu  mempelajari  timbal  balik  antara hukum  dengan  kehidupan  sosial  lainnya.  Yang  dimaksud  dengan sosial  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  mempertimbangkan  dan beradaptasi dalam lingkungan orang lain.
R.Otje Salman (1992), yang dimaksud dengan Sosiologi Hukum yaitu  suatu  masalah  yang  memusatkan  pandangannya  pada  hukum dengan  wujud  pengalaman  dalam  kehidupan  sehari-hari. 6 Dalam sosiologi  tidak  dapat  mengamati  atau  melakukan  penilaian  terhadap hukum-hukum  yang  berlaku.  Sedangkan  yang  menjadi  objek pengamatan  dalam  hukum  sosiologi  adalah  tingkah  laku  seseorang yang  taat  terhadap  hukum  maupun  terhadap  orang  yang  melanggar hukum  itu  sendiri.  Jadi  objek  dalam  sosiologi  merupakan  perubahan hukum  dan  tingkah  laku  seseorang  dalam  lingkungan  masyarakat.
Objek  yang  terdapat  dalam  Sosiologi  Hukum  adalah  badan  lembaga atau  instansi  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  hukum  itu  sendiri, seperti pembuat Undang-undang, polisi dan lembaga hukum lainnya.
Beberapa  obyek  sosiologi  hukum  menurut  Achmad  Ali  (2002) dapat dirangkum dalam beberapa aspek, yaitu: 7
a. Hukum sebagai interaksi sosial. Yang dimaksud dengan hukum sebagai  interaksi  sosial  adalah  berjalannya  hukum  dengan  baik di  dalam  masyarakat,  sehingga  munculnya  hidup  damai  dalam lingkungan masyarakat.
6 R.Otje Salman, Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, Bandung: Penerbit Armico, 1992), hal. 3
7 Zainudin  Ali, Sosiologi  Hukum ,  (Jakarta:  Penerbit  Sinar  Grafika,  2008)  dan    Lihat  Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum , (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 8-10
b. Hukum  dapat  dikelompokan  dalam  sosial,  di  mana  kelompok sosial merupakan suatu kegiatan beberapa orang atau lebih yang diatur oleh hukum yang berlaku.
c. Hukum sebagai kebudayaan, yaitu tradisi hukum yang terjadi di dalam  lingkungan  masyarakat  secara  turun-temurun,  sehingga menjadi budaya masyarakat itu sendiri.
d. Hukum  dapat  dikatakan  sebagai  lembaga  sosial,  dimana lembaga  sosial  ini  berada  di  tengah-tengah  masyarakat  atau sekelompok orang.
e. Hukum  sosial,  yaitu  memperhatikan  pasal-pasal  pada  Peraturan Perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum.
f. Hukum dengan kekuasaan dan kewenangan. Misalnya: Presiden,
kekuasaan dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945. g. Hukum dengan perubahan sosial.  Perubahan sosial meliputi  (1)
Perubahan  sosial  yang  mempengaruhi  perubahan  hukum,  (2)
Perubahan hukum yang menimbulkan perubahan sosial
h. Hukum  dengan  masalah  sosial.  Masalah  sosial  dalam  hal  ini adalah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  hukumnya, yakni dengan KUHP dan Hukum Acara Pidana.
Emile.D,  menjelaskan  bahwa  dalam  lingkungan  masyarakat
harus  rasa  solidaritas  sosial,  hal  ini  terdapat  dalam  masyarakat sederhana  di  mana  kaidah  hukumnya  bersifat represif (yang diasosiasikan  dalam  hukum  pidana),  dan  solidaritas  sosial  organis yaitu  terdapat  dalam  masyarakat  modern  di  mana  kaidah  hukumnya bersifat restitutif (yang  diasosiasikan  dalam  hukum  perdata). 8 Jika dikaji  dari  teori  sosiologi  hukum,  bahwa  kasus  pengamen  dan  anak jalanan di bawah umur yang terjadi di Kota Batam merupakan kajian yang  ada  pengaruh  timbal  balik  antara  aneka  macam  gejala-gejala sosial Sosiologi hukum menjelaskan terjadinya praktik-praktik hukum, sebab,  faktor  yang  berpengaruh,  latar  belakang  masalah  dan sebagainya.  Sosiologi  Hukum  senantiasa  menguji  kesahihan  empiris ( empirical validity ) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, yaitu sesuai-tidaknya  dengan  peraturan  dengan  bunyi  atau  teks  dari peraturan itu. 9
Menurut  Soedjono  yang  dikutip  dalam  buku  Soebekti  yang berjudul  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Hukum  Sosiologi  yaitu  ilmu  yang mempelajari tentang karakter hukum, di mana hukum dapat dianalisis
8 Prof.Dr.  Donald  Albert  Rumokoy,  S.HAL.,  M.HAL.  dan  Frans  Maramis,  S.HAL.,  M.HAL., Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 2-3.
9 Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum , (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011), hal. 3.
berdasarkan  empiris  bagaimana  hubungan  hukum  dengan  sosial. 10
Adapun yang dipelajari dalam Ilmu Sosiologi Hukum adalah: 11
a. Pengaruh  timbal  balik  dengan  macam  gejala-gejala  sosialnya. Hal ini berlaku dengan hubungan ekonomi dan agama, keluarga dan moral, dan sebagainya.
b. Pengaruh  umpan  balik  antara  gejala  sosial  dengan  non  sosial, seperti geografis, biologis dan sebagainya.
Selain  itu  Hukum  Sosiologi  dapat  juga  didefinisikan  sebagai perintah dan larangan yang mengatur ketertiban suatu masyarakat. Hal ini  bertujuan  agar  orang  atau  masyarakatnya  dapat  taat  dan  patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan. 12 Untuk menjaga keseimbangan serta menjamin  kelangsungan hidup suatu  masyarakat, maka dibuat aturan-aturan yang berhubungan dengan masyarakat. Hal ini harus dilandaskan dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. 13

## 2) Definisi Pengamen dan Anak Jalanan
Pengamen  merupakan  sekelompok  orang  yang  melaksanakan suatu kegiatan atau menampilkan karya seni dengan tujuan agar orang lain  dapat  merasa  terhibur  dengan  karya  seni  yang  ditampilkan. Sedangkan anak jalanan atau diistilahkan dengan street children yaitu anak  yang  melakukan  segala  aktivitasnya  di  jalanan.  Pada  umumnya anak  yang  di  jalanan  ini  merupakan  anak-anak  yang  tersisih  dan kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, sehingga anak-anak tersebut hidup di jalanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Departemen  sosial  Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa anak  jalanan  sebagian  besarnya  cenderung  menghabiskan  waktunya untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dengan  cara  meminta-minta  dan bahkan  ada  juga  anak-anak  yang  mengamen  di  tempat-tempat  umum lainnya sebagai tempat untuk berusaha mencari nafkah. 14
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak  jalanan  adalah  anak-anak  yang  menghabiskan  waktunya  untuk mencari nafkah di jalanan ataupun di tempat-tempat umum lainnya.
3) Faktor-Faktor  Penyebab  Munculnya  Pengamen  dan  Anak Jalanan Kota Batam
10 Soebekti. Pengantar Ilmu Hukum . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 51.
11 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis ).  Cet.  II;  (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002).
12 Cansil. C. S. T. 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 38
13 Cansil. S.T. Op.Cit ., hal. 40
14 Departemen  Sosial  RI, Petunjuk  Teknis  Pelayanan  Sosial  Anak  Jalanan ,  (Jakarta:  Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), hal. 20.
Dengan  maraknya  pengamen  dan  anak  jalanan  di  Kota  Batam, perlu  diketahui  faktor-faktor  maraknya  pengamen  dan  anak  jalanan, yaitu: 15
a. Faktor ekonomi.
Secara  garis  besar  pengamen  dan  anak  jalanan  orang  yang kurang  ekonominya  kurang.  Pada  umumnya  anak  jalanan  mencari nafkah  di  jalan  dengan  mengamen  dan  meminta-minta  agar  dapat memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Mereka  mengamen  di  jalanan disebabkan  tidak  adanya  pekerjaan.  Sehingga  untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat dicapai, bahkan untuk makan saja tidak  ada.  Oleh  karena  itu  mereka  terpaksa  mengamen  dan meminta-minta  di  jalanan.  Anak-anak  pengamen  sering  disuruh orang  tua,  bahkan  orang  tua  mengajarkan  kepada  anak-anaknya dari  kecil  untuk  mengamen  dan  meminta-minta  di  jalanan. Sehingga pengendara yang lain merasa prihatin atau kasihan. b. Faktor keluarga. Faktor keluarga juga menjadi  salah satu penyebab maraknya pengeman  dan  anak  jalanan.  Hal  ini  sesuai  dengan  studi  yang dilakukan  oleh  UNICEF,  bahwa  anak-anak  yang  turun  ke  jalan (children of the street) , menunjukan bahwa motivasi mereka hidup di  jalanan  bukanlah  sekedar  desakan  ekonomi,  melainkan  karena adanya  kekerasan  dan  keretakan  kehidupan  rumah  tangga  orang tuanya. Bagi pengamen dan anak-anak berpikiran bahwa lebih enak hidup di jalanan, hal ini dapat memberikan alternatif dibandingkan dengan  hidup  dalam  keluarganya  yang  penuh  dengan  kekerasan yang tidak dapat mereka hindari. c. Faktor lingkungan. Adanya  faktor  lingkungan  karena  adanya  ajakan  dari  teman sebaya  karena  bekerja  sebagai  penjual  koran,  dengan  kata  lain pengamen dan anak jalanan di Kota Batam mudah terpengaruh oleh teman-teman  yang  sebaya.  Hal  ini  sering  terjadi  pada  anak-anak remaja untuk melakukan kegiatan di jalanan. Oleh karena itu peran perkembangan  sosial  remaja,  harga  diri  yang  positif  sangat berperan  dalam  pembentukan  pribadi  yang  kuat,  sehat  dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, termasuk mampu berkata “tidak” untuk hal-hal negatif.
Berdasarkan  informasi  yang  diliput  oleh  Batam  Pos  serta didukung  dengan  survey  ke  lapangan  bahwa  terdapat  beberapa  tiitik dari anak jalanan dan pengemis di Kota Batam sebagai berikut: 16 a. Lampu merah kawasan industri Batamindo.
15 Keputusan Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor: 15  A/HUK/2010  Tentang  Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (2010).
16 Batam Pos Kota Batam, Tahun 2020.
Di  lokasi  ini  kerap  terlihat  beberapa  pengamen  yang  “menjual” suaranya kepada para pengendara saat menunggu lampu lalu lintas menyala hijau.
b. Lampu Merah Kepri Mall Di  sini  tidak  hanya  pengamen,  di  lampu  merah  Kepri  Mall  juga kerap  terlihat  para  pengemis  yang  mengharapkan  belas  kasihan pengendara baik roda dua maupun roda empat. Pengemis biasanya tidak sendiri. c. Lampu Merah di Kawasan Baloi dan Nagoya Di  lokasi  ini  aktivitas  PMKS  bahkan  berlangsung  hingga  malam hari.  Dari  pantauan  batampos.co.id  sekitar  pukul  21.00  WIB mereka masih terlihat bergerak di antara para pengendara. Upaya  pemerintah  dalam  mengurangi  pengamen  dan  anak jalanan  telah  dilakukan,  baik  oleh  lembaga  swadaya  masyarakat, maupun organisasi profesi, dan sosial, bahkan orang perorangan telah membantu pengamen dan anak jalanan agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan kumuh dan terhindari dari kekerasan yang dilakukan oleh orang  lain.  Peran  pemerintah  dalam  mengurangi  pengamen  dan  anak jalanan ini terkadang tidak dapat berjalan dengan baik, karena adanya faktor-faktor lain yang dirasakan oleh anak-anak jalanan tersebut. Berdasarkan  observasi  yang  telah  Penulis  lakukan  terhadap pengamen  dan  anak  jalanan  yang  di  bawah  umur  di  Kota  Batam, diketahui  bahwa  faktor-faktor  yang  terjadi  dalam  kegiatan  maupun aktivitas  yang  dilakukan  pengeman  dan  anak  jalan  adalah  faktor ekonomi,  hal  ini  dikarenakan  tingginya  tingkat  pengangguran  dan pemutusan  hubungan  kerja  di  Kota  Batam.  Faktor  lainnya  adalah lingkungan. 17 Di  mana  tidak  tertatanya  suatu  daerah  di  Kota  Batam, sehingga dapat menciptakan daerah yang kumuh
4) Bentuk Kegiatan Anak Jalanan
Bagon  Suyanto  (2013) 18 mendefinisikan,  bentuk-bentuk kegiatan pengamen dan anak jalanan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk adalah:
a. Anak-anak yang melakukan aktivitasnya di jalanan. Anak-anak  yang  melakukan  aktivitasnya  di  jalanan  pada umumnya  menjalani  hidup  serta  berkembang  di  jalanan.  Seluruh kebutuhannya  didapatkan  dari  jalanan  termasuk  makanan  dan pekerjaan.  Anak-anak  seperti  ini  dapat  mempengaruhi  lingkungan hidup  sekitarnya.  Anak  yang  biasa  hidup  di  jalanan  masih mempunyai  hubungan  yang  baik  dengan  keluarganya  masing- masing.  Pada  umumnya  anak-anak  ini  mencari  uang  di  jalanan
17 Observasi Penulis di lapangan pada beberapa titik dilakukannya Pengamen dan anak jalanan di bawah umur di Kota Batam, Tahun 2020.
18 Bagon Suyanto, Masalah Sosial Anak , (Jakarta:  PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), Cet. II; hal. 199.
untuk keperluan yang lain. Hanya sebagian kecil saja anak-anak ini mencari nafkah untuk membantu ekonomi orang tua.
b. Anak  yang  memenuhi  kebutuhan  hidup  di  jalanan  ( Children  who make ends meet on the streets ),
Yang  dimaksud  dengan  memenuhi  kebutuhan  di  jalanan adalah  anak-anak  yang  mencari  nafkah  di  jalanan.  Dalam  hal  ini anak-anak sering mendapatkan kekerasan dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan sekitarnya. c. Anak-anak yang sepenuhnya hidup di jalanan. Anak yang sepenuhnya hidup di jalanan, sebagian besar tidak mempunyai  tempat  tinggal,  walaupun  anak  mempunyai  hubungan yang  kuat  dalam  keluarga.  Kebanyakan  dari  anak-anak  seperti  ini dipengaruhi  oleh  ajakan  teman-teman  sebaya  mereka.  Kegiatan anak  yang  sepenuhnya  hidup  di  jalanan  adalah  mengamen  dan meminta-minta  ke  pejalan  kaki  maupun  ke  pengendara.  Pada umumnya  anak  seperti  melepaskan  lelahnya  di  bawah  jembatan, emperan  toko  termasuk  tempat-tempat  yang  tidak  layak  dijadikan tempat istirahat. 5) Masalah yang Dihadapi Anak Jalanan di Kota Batam
Maraknya  pengamen  dan  anak  jalanan  di  Kota  Batam dikarenakan  kurangnya  lapangan  kerja.  Selain  itu  anak-anak  yang hidup  di  jalanan  biasanya  kurangnya  ilmu  pengetahuan  yang dimilikinya.  Selain  itu  pengamen  dan  anak  jalanan  tidak  bersekolah, sehingga mereka tidak mempunyai pendidikan yang baik. 19 Jika dikaji menurut  Undang-Undang  tentang  perlindungan  anak,  bahwa  anak berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Peran  pemerintah Kota Batam dalam menangani pengamen dan anak jalanan yang putus sekolah  dapat  memberikan  kemudahan  sebagai  sarana  untuk memperkecil  dan  mengurangi  jumlah  anak-anak  yang  tidak  dapat melanjutkan pendidikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Penulis  di  lapangan  khususnya berkenaan dengan keberadaan anak jalanan dan pengamen yang ada di Kota Batam yang sering terjadi di lampu merah beberapa titik di Kota Batam.  Di  antara  tempat-tempat  yang  biasanya  dijadikan  sebagai tempat  untuk  mencari  nafkah  oleh  para  anak  jalanan  di  Kota  Batam seperti  di  Simpang  Kabil  Kepri  Mall,  Simpang  lampu  merah  Panbil Batamindo, Simpang Lampu Merah Nagoya Hill Batam. Sebagaimana yang telah Penulis lakukan survey, bahwa mereka melakukan kegiatan mengamen  dan  sebagai  penjual  koran  karena  tekanan  ekonomi. Bahkan  ada  dari  mereka  dari  hasil  observasi  Penulis,  putus  sekolah karena tekanan ekonomi keluarga. Sehingga mereka menjadi tumpuan
19 Observasi Penulis di lapangan pada beberapa titik dilakukannya Pengamen dan anak jalanan di bawah umur di Kota Batam, Tahun  2020.
dalam  rumah  tanggga  karena  orang  tua  mereka  (ayah)  mengalami Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  dari  perusahaan. 20 Begitu  juga yang  dilakukan  di  Simpang  lampu  merah  Panbil  Mall  Batamindo, seorang  anak  yang  masih  dalam  usia  sekolah  menjadi  penjual  koran karena  tuntutan  ekonomi  keluarga.  Sebagai  penjual  koran  dilakukan untuk membantu  menafkahi  ekonomi keluarga, namun  untuk  sekolah masih berjalan, namun sebagai penjual koran dilakukan setelah pulang dari sekolah. 21
3. Peranan  Pemerintah  Terhadap  Penertiban  Kasus  Anak  Jalanan dan Pengamen di Bawah Umur Kota Batam
Upaya pemerintah dalam  mewujudkan kesejahteraan  pengamen dan  anak  jalanan  dengan  memberikan  bimbingan  serta  pembinaan, sebagaimana  yang  diatur  dalam  UUD  1945.  Salah  satu  fungsi pemerintah  dalam  mengatasi  pengamen  dan  anak  jalanan  adalah dengan membuat program rumah singgah, agar setiap anak-anak yang hidup  di  jalanan  dapat  beristirahat  dengan  nyaman.  Selain  itu  tugas pemerintah  Kota  Batam  adalah  dengan  memberikan  pembinaan berupa,  pembinaan  pencegahan,  pembinaan  berkelanjutan  maupun rehabilitas  terhadap  pengamen  dan  anak  jalanan.  Hal  ini  bertujuan agar  setiap  anak  jalanan  memiliki  pengetahuan  untuk  dapat dikembangkan  di  masyarakat.  dengan  adanya  pembinaan  tersebut, maka  pemerintah  dapat  mengurangi  kegiatan  pengamen  dan  anak jalanan di kota Batam. Pemerintah sudah menetapkan regulasi terkait upaya perlindungan  anak,  tentunya  termasuk  anak  jalanan.  Pada  Undang- Undang Perlindungan  Anak nomor 23 tahun 2002  sebagaimana yang di  ubah  oleh  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  No.23  tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak dinyatakan  bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi. 22 Begitu  pula  dalam  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  juga  dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya  hak  anak  itu  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum
20 Yani, Wawancara ,  (Batam:  Anak  Jalanan  di  bawah  Umur  sebagai  penjual    koran,  8  Agustus 2020, Pukul 13.00 WIB).
21 Lisa, Wawancara ,  (Batam:  Anak  Jalanan  sebagai  Penjual  Koran  di  bawah  umur,  15  Agustus 2020, pukul 14.00 WIB).
22 Lembaran  Negara, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak , (Jakarta: Lembaran Negara, 2002), Pasal 1.
bahkan  sejak  dalam  kandungan. 23 Menurut  Budi  Hasanah,  dkk, menjelaskan  bahwa  demi  kelangsungan  hidup  anak  jalanan  harus dilindungi  agar  dapat  hidup,  dan  berkembang.  Hal  ini  bertujuan  agar anak-anak  jalanan  dapat  menikmati  hidup  sebagaimana  mestinya.
Adapun  bentuk  layanan  terhadap  anak  jalanan  dapat  dilihat  pada diagram dibawah ini: 24

## Sumber:   Keputusan Mentri Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak
Fungsi pemerintah Kota Batam dalam menangani masalah anak jalanan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2002
Tentang Ketertiban Sosial adalah:
Pasal 3 1. “Setiap  orang  atau  badan  dilarang  meminta  bantuan  atau sumbangan  dengan  cara  dan  alasan  apapun  baik  dilakukan sendiri-sendiri  ataupun  bersama-sama  di  jalan-jalan,  jalur  hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat  umum  lainnya  tanpa  izin  tertulis  dari  Walikota  atau Pejabat yang ditunjuk”. 2. “Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang/dana/sumbangan  yang  tidak  berkaitan  dengan  kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial”.
Pasal 5 Setiap  orang  atau  badan  yang  berada  dan  atau  berdomisili  di  Kota Batam dilarang:
1. Melakukan  usaha  penampungan,  penyaluran  dan  perbuatan sebagai pengemis.
2. Melakukan perbuatan sebagai gelandangan.
23 Lembaran  Negara, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Lembaran Negara, 1999), Pasal 52 ayat (1) dan (2).
24 Keputusan  Menteri  Sosial  RI  Nomor  15  A/HUK/2010  tentang  Panduan  Umum  Program Kesejahteraan Sosial Anak
Gultom, 25 mendefinisikan bahwa terdapat beberapa hak anak di antaranya:
1. Hak  untuk  dapat  hidup  dan  berkembang  serta  berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat manusia, sekaligus mendapat perlindungan dari kekerasan
2. Anak  berhak  untuk  mendapatkan  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan yang ditempatinya.
3. Setiap  anak  berhak  serta  melakukan  ibadah  sesuai  dengan agamanya yang dianutnya. 4. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua asuh. Dalam  amandemen  UUD  RI  Tahun  1945  Pasal  28B  dijelaskan bahwa  anak  berhak  untuk  dilindungi  dari  kekerasan  fisik.  Selain  itu anak  juga  berhak  untuk  tidak  memiliki  pekerjaan  yang  beresiko terhadap  dirinya  sendiri  serta  merusak  kesehatan  jasmani  dan  rohani baik  dari  fisik  maupun  mental.  selain  itu  setiap  anak-anak  terlantar berhak mendapat perlindungan dari pemerintah.
Oleh  karena  itu  pemerintah  harus  bekerja  keras  agar  upaya dalam  mengatasi  anak  jalanan  dapat  berjalan  dengan  baik,  seperti memberikan  bimbimbingan  terhadap  anak-anak  jalanan  serta menyediakan  fasilitas  kesehatan,  fasilitas  olahraga  termasuk  fasilitas umum  lainnya  yang  layak.  Sehingga  pelaksanaan  penertiban pengamen  dan  anak  jalanan  dapat  berjalan  secara  baik  dan  efektif.
Dalam  hal  ini  tentu  adanya  kerjasama  antara  masyarakat  dengan pemerintah dalam mengatasi anak jalanan. Sebagaimana peran Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  untuk  melakukan  pengejaran terhadap  pengemis  dan  anak  jalan,  berupaya  melakukan  pendekatan terhadap  anak  jalanan,  pengamen  dan  anak  jalanan  guna  diberikan pembinaan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum  di  tengah- tengah  masyarakat  meliputi  aspek  keberhasilannya;  dan  aspek kegagalannya.  Aspek  keberhasilan  hukum  efektif  di  tengah-tengah masyarakat  dalam  penerapannya  dapat  ditentukan  oleh  faktor-faktor yang  meliputi  penerapan  hukum  itu  sendiri,  struktur  hukum,  kultur dan  fasilitas  hukum  yang  dimiliki  oleh  hukum  itu  sendiri.  Norma hukum  dikategorikan  berhasil  atau  tidak  dapat  dinilai  dari  ketaatan dari  masyarakat  menjalankan  hukum  tersebut  di  masyarakatnya. Sedangkan  aspek  kegagalan  hukum  itu  efektif  di  masyarakat dipengaruhi  oleh  faktor  norma  hukum  yang  kabur  atau  tidak  jelas, aparatur  hukum  yang  korup,  atau  masyarakat  yang  tidak  sadar  atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia sangat minim. 26
25 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan , ( Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama,2014), hal. 100.
26 Salim,  Erlies  Septiana  Nurbani. Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi , Edisi I, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 304
4. Teori-teori  yang  Berhubungan  Dengan  Pengamen  Dan  Anak Jalan
Beberapa  landasan  konsep  teori  yang  berkaitan  dengan kebijakan pemerintah terhadap pengamen dan anak jalanan adalah:
1) Teori  Kewenangan  (Alokatif,  Distributif,  Stabilitatif  dan Dinamisatif) oleh Dumairy Menurut  Dumairy  menyatakan  bahwa  sistem  yang  mengatur serta  menjalin  hubungan  ekonomi  antar  manusia  dengan  seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri  atas  unsur  unsur  manusia  sebagai  subjek:  barang-barang ekonomi  sebagai  objek,  serta  seperangkat  kelembagaan  yang mengatur  dan  menjalinnya  suatu  kegiatan  berekonomi.  Perangkat kelembagaan  dimaksud  meliputi  lembaga  lembaga  ekonomi  (formal maupun  non  formal):  cara  kerja  mekanisme  hubungan,  hukum  dan peraturan  peraturan  perekonomian,  serta  kaidah  dan  norma  norma lainnya (tertulis maupun tidak tertulis: yang dipilih atau diterima atau ditetapkan  oleh  masyarakat  ditempat  tatanan  kehidupan  yang bersangkutan  berlangsung,  jadi  dalam  seperangkat  kelembagaan  ini termasuk juga kebiasaan, perilaku atau etika masyarakat, sebagaimana mereka  terapkan  dalam  berbagai  aktivitas  yang  berkenaan  dengan pemanfaatan  sumber  daya  bagi  pemenuhan  kebutuhan.  Hal  ini dilakukan senada dengan  keberadaan  dari lembaga Rehabiltasi Sosial
Non  Panti  yang  berupaya  memberikan  pembekalan  kepada  korban baik  itu  pengemis  dan  anak  jalanan  di  bawah  umur  untuk mendapatkan  pelayanan  dan  perlindungan  dari  negara.  Sehingga amanat  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  34 dapat terlaksana secara baik. 2) Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja
Pembangunan  ekonomi  bukanlah  sekedar  masalah  baru  dalam ilmu  ekonomi,  karena  studi  tentang  pembangunan  ekonomi  telah menarik  perhatian  para  ekonomi  sejak  jaman  Merkantilisme,  Klasik, Marxs dan Keynes. 27 Dalam Teori Hukum Pembangunan ini terdapat model  pembangunan  yang  merata.  Apabila  dijabarkan  lebih  lanjut maka secara teritis Teori Hukum Pembangunan Mochtar
Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal ( Policy Approach ) ditambah dengan teori hukum dari  Roscoe  Pound.  Mochtar  Kusumaatmadja,  mengolah  semua masukan  tersebut  dan  menyesuaikan  pada  kondisi  Indonesia. 28 Ada sisi  yang  menarik  dari  teori  yang  disampaikan  Leswell  dan  Mc. Dougal  dimana  diperlihatkan  betapa  pentingnya  kerjasama  antara pengemban  Hukum  teoritis  dan  penstudi  ( scholars )  serta  pengemban
27 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan , (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), Cet. 3, hal.1.
28 Shidarta, Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam  Kontek  ke  Indonesian ,  (Jakarta:  Penerbit  CV Utomo, 2006), hal. 411.
hukum  praktis  praktis  ( specialists  in  decision )  dalam  proses pengemban  kebijakan  Publik,  yang  disatu  sisi  efektif  secara  Politis, namun disisi lain juga bersifat mencerahkan.
Teori  Hukum  Pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja memperagakan  pola  kerjasama  dengan  melibatkan  keseliruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial. Moctar
Kusumaatmadja  juga  menambahkan  adanya  tujuan  pragmatis  (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roescoe Pound dan Eugen
Ehclich dimana terlihat hubungan antara pernyataan Laswell dan Mc.
Dougal  bahwa  kerjasama  antara  penstudi  hukum  dan  praktisi  hukum melahirkan  teori  hukum  ( theory  about  law ).  Teori  yang  mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan pragmatis Moctar secara cemerlang mengubah  pengertian  hukum  sebagai  alat  ( tool )  menjadi  hukum sebagai  sarana  ( instrument )  untuk  membangun  masyarakat.  pokok pokok  pikiran  yang  melandasi  konsep  tersebut  adalah  ketertiban  dan keteraturan  dalam  usaha  pembangunan  dan  pembaharuan  memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan  dapat  mengerahkan  kegiatan  manusia  ke  arah  yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. 29
Oleh  karena  itu  hukum  yang  hidup  di  tengah  masyarakat diperlukan hukum  yang  tertulis,  sehingga Moctar berpendapat  bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari pada hukum sebagai alat pembangunan, karena:
a. Peranan  peraturan  perundangan-undangan  di  Indonesia  dalam pembaharuan hukum lebih menonjol, minsalnya bila dibandingkan  dengan  Amerika  serikat  yang  menempatkan Yurisprudensi  (khususnya  putusan Supreme  court )  pada  tempat yang lebih penting. b. Konsep  hukum  sebagai  “alat”  akan  mengakibatkan  hasil  yang tidak  jauh  berbeda  dengan  penerapan  ”legisme”  sebagai  pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti. Apabila  “hukum’  disini  termasuk  juga  hukum  International,
maka  konsep  hukum  sebagai  sarana  pembangunan  dan  pembaharuan masyarakat diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai  landasan  kebijakan  hukum  nasional. 30 Moctar  secara  lisan memang pernah menegaskan bahwa ia lebih suka jika teorinya diberi predikat” Teori Hukum Pembangunan” 31
29 Lili  Rasjidi,  dkk., Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum, (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 1982), Cet. 1, hal. 79.
30 Ibiden.,
31 Shidarta, Moctar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan , (Jakarta: ISPEMA Institut, 2012), hal.  9.
Biasanya  orang  menggambarkan  Teori  Hukum  Pembangunan dengan  mengaitkan  dengan  beberapa  tulisan  beliau,  berjudul  (1) Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, (2)
Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembanguan Nasional, (3) Hukum,
Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Ketiganya muncul pada era  1970-an  periode  paling  produktif  bagi  Moctar  dalam memunculkan pemikiran Teori nya Tentang Hukum Hukum. 32 Menurut Shidarta, Pokok-pokok pikiran Moctar akan ditempatkan  secara  kritis  dalam  interaksinya  dengan  Pemikiran Hukum  yang  bersinggungan  dengan  nama-nama  seperti,  F.  S.  C Northrop, Halod D. Laswell. Myes S. Mc Dougal. dan Rescoe Pound, Istilah  Teori  Hukum  Pembangunan  memang  tidak  muncul  secara inplisit  dalam  tulisan  tulisan  Moctar,  justru  istilah  tersebut dipopulerkan  oleh  rekan-rekan  di  Universitas  Padjajaran,  sebagian kecil  ada  yang  menyebut  sebagai  Mazhad  hukum  UNPAD,  kata Mazhab  ”tampaknya  tidak  terlalu  tepat  digunakan  disini  karena  di lingkungan  Universitas  Padjajaran  tidak  terlihat  ada  kelompok  Filsuf dan  ahli  hukum  yang  menerima  prinsip  prinsip  pemikiran  Moctar untuk menerapkan,  dan  mengembangkannya  dalam  praktek pengajaran dan kerjasama antar mereka. Suatu  Pengecualian  dapat  disebutkan  disini  adalah  H.  Lili Rasjidi  yang  secara  individu  memasukkan  materi  Teori  hukum
Pembangunan  dalam  mata  Kuliah  yang  diajarkannya  di  Program Pasca  Sarjana,  Bersama  dengan  I.B  Wyasa  (seorang  Ahli  Hukum  di
Luar UNPAD), ia sempat  menulis  dengan Penuh apresiasi  Pemikiran Moctar,  Mereka  membedakan  antara  Teori  Hukum  Pembangunan Kusumaatmadja dan Teori Hukum (dari Moctar). Teori yang pertama mencakup didalamnya teori yang kedua. Sebagaimana akan diuraikan, berikut ini, Teori hukum Pembangunan dimata kedua Penulis tersebut, adalah  Penjumlahan  antara  Teori  Hukum  Moctar  dengan  Teori Hukum  Pound  (minus  konsepsi  mekanis)  dan  disesuaikan  dengan kondisi  hukum  Indonesia,  Teori  hukum  Moctar  sendiri  adalah Gabungan  dari  Teori  Kebudayaan  Northrop  dan  Teori  Publik  Policy Laswell-Mc Dougal. Moctar Kusumaatmadja, menyatakan lebih suka menyebut  pemikiran  pemikiran  Northrop,  Lasswell,  Mc  Dougal  dan Pound  yang  diserap  itu  sebagai  pendekatan  dari  sebagai  teori.  Besar kemungkinan  dengan  menyebut  pendekatan,  tidak  menimbulkan beban terlalu besar di pundak Moctar untuk menyesuaikan diri dengan detail konstruksi teoritis masing-masing pemikiran itu. 33
32 Ibid
33 Ibid

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  Teori  Sosiologi  Hukum  pengamen  dan  anak  jalanan  di bawah umur  terdapat  dalam  Pasal  34 Undang-Undang Dasar    Tahun 1945, menjelaskan bahwa keberadaan anak jalanan dan pengamen di Kota Batam merupakan  suatu  bentuk  kesenjangan  sosial  yang  terjadi  di  Kota  Batam. Disatu  sisi  Batam  merupakan  kota  yang  kaya  berdekatan  dengan  negara lain,,  lokasi  yang  strategis,  sehingga  kemajuan  negara  lain  dapat memberikan dampak pada perekonomian Batam itu sendiri. Namun dengan kondisi  yang  dilatarbekangi  oleh  faktor  ekonomi,  sosial,  budaya  dan pendidikan,  amka  hal  ini  memunculkan  permasalahan  terutama  dalam  hal tidak tertibnya pada tempat-tempatnya yang dijadikan lokasi bagi pengamen dan anak terlantar.
Maraknya  pengamen  dan  anak  jalanan  merupakan  suatu  kesenjangan sosial  yang  terjadi  di  Kota  Batam.  Jika  tidak  dicarikan  solusi  yang  tepat dalam  mengatasi  pengamen  dan  anak  jalanan,  maka  akan  dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu norma atau aturan yang memuat tentang kebijakan dan sanksi terhadap pengamen dan anak jalanan di Kota Batam.
Peran  pemerintah  terhadap  pelaksanaan  penertiban  pengamen  dan anak  jalanan  Kota  Batam  dapat  melakukan  dengan  menerapkan  Teori Dumairy, di mana campur tangan Pemerintah dalam mengatasi anak jalanan di  Kota  Batam  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  dilakukan  secara alokatif,  distributif,  stabilitatif  dan  dinamisatif.  Dengan  memberikan bimbingan serta memberikan fasilitas umum bagi anak terlantar merupakan langkah  yang  baik  untuk  mensejahterakan  anak-anak  terlantar  di  Kota Batam. Dengan adanya peran pemerintah   untuk  memperbaiki kesenjangan yang  terjadi  secara  merata.  Di  mana  dapat  melibatkan  semua  pihak  baik orang  tua,  masyarakat,  sampai  kepada  Lembaga  Swadaya  Masyarakat sampai  pada  pemerintah  untuk  dapat  ikut  dalam  mengatasi  mengenai pengamen  dan  anak  jalanan.  Ketika  semuanya  sudah  menyatukan  visi  dan tujuannya,  maka  hal  yang  diinginkan  yaitu  mewujudkan  keseimbangan kesenjangan  sosial  yang  terjadi  dapat  diatasi  dan  dengan  membuat  adanya lembaga  Pusat  Rehabilitasi  Non  Panti  bagi  pengamen  dan  anak  Jalanan yang tidak memiliki tempat tingggal dengan memberikan keterampilan dan ilmu pengetahuan sehingga mereka terhindar dari berbuat kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman  Kanang, Hukum  Perlindungan  Anak  Dari  Eksploitasi  Seks Komersial  Persepektif  Hukum  Nasional  dan  Internasional, Cetakan Pertama, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis ). Cet. II; (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002).
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis ). Cet. II; (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002).
Bagon  Suyanto, Masalah  Sosial  Anak ,  Cet.  II  (Jakarta:    PT  Fajar  Interpratama Mandiri, 2013).
Budi  Hasanah  dan  Liza  Diniarizky  Putri, Efektivitas  Program  Penanggulangan Anak  Jalanan  Berbasis  Community  Development  di  Kota  Serang  (Studi Pada  Program  Rumah  Singgah), (Universitas  Serang  Raya:  Jurnal  Ilmu Administrasi, 2018, ISSN: 2301-573X (Print), ISSN: 2581-2084).
Cansil. C. S. T. 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan , (Jakarta: Departemen  Sosial Republik Indonesia, 2005).
Departemen  Sosial, Intervensi  Psikososial, (Jakarta:  Direktorat  Kesejahteraan Untuk Keluarga Dan Lanjut Usia, 2001).
Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H. dan Frans Maramis, S.H., M.H., Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum , (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011).
Keputusan  Menteri  Sosial  RI  Nomor  15  A/HUK/2010  tentang  Panduan  Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak
Lili Rasjidi, dkk., Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1982).
Lincolin  Arsyad, Ekonomi  Pembangunan ,  Cet.  3,  (Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN, 2016).
Lisa, Wawancara , (Batam: Anak Jalanan sebagai Penjual Koran di bawah umur, 15 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB).
M.  Nasir  Djamil, Anak  Tidak  Untuk  Dihukum (Cet.  III;  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015).
Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Jakarta:  kencana, 2013).
R.Otje  Salman, Sosiologi  Hukum  Suatu  Pengantar, Bandung:  Penerbit  Armico, 1992).
Rifka, Wawancara, (Batam:  Penjual  Koran  Simpang  lampu  merah  Panbil), tanggal 12 Januari 2019 pukul 20.00 wib
Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Tesis dan Diserttasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013).
Salim,  Erlies  Septiana  Nurbani. Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis dan Disertasi , Edisi I, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kontek ke Indonesian , (Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006).
Shidarta, Moctar  Kusuma  Atmadja  dan  Teori  Hukum  Pembangunan ,  (Jakarta: ISPEMA Institut, 2012).
Siti, Wawancara, (Batam:  Penjual  Koran  Simpang  Barelang,  tanggal  15  Januari 2019 pukul 11.00 WIB).
Soebekti. Pengantar Ilmu Hukum . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum , (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989).
Sugiyono. Metode  Penelitian  Manajemen  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methodes), Penelitian Tindakan (Action Research) dan Penelitian Evaluasi) . Cetakan ke 6, (Bandung: Alfabeta, 2018).
Suyanto Bagong. Masalah Sosial Anak . (Jakarta: Kencana, 2010).
Udin, Wawancara, (Batam: Pengamen Simpang Empat Nagoya Hill), tanggal  12 Januari 2019 pukul 17.00 WIB
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.
Windhu Putra, Perekonomian Indonesia , (Depok: Rajawali Pers, 2018).
Yani, Wawancara , (Batam: Anak Jalanan di bawah Umur sebagai penjual  koran, 8 Agustus 2020, Pukul 13.00 WIB).
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Zainudin Ali, Sosiologi Hukum , (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008).