INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5415-5425 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kekuatan Putusan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Tau Lokak Empat Pada Masyarakat Adat Wet Sesait
Atika Zahra Nirmala 1 ✉ , Zahratul’ain Taufik 2 , Nunung Rahmania 3
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: atikazahra@unram.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Masyarakat hukum adat memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan suatu permasalah, seperti yang terdapat pada masyarakat hukum adat Wet Sesait yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Dalam menghadapi permasalahan yang muncul seperti dalam ranah pidana, masyarakat ini memiliki cara unik dalam penyelesaiannya yaitu melalui tau lokak empat.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan penyelesaian tindak pidana  melalui tau lokak empat pada masyarakat adat Wet Sesait.  Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis yuridis  dan  pendekatan  kasus,  kemudian  dianalisis  dengan  teknik  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bagi orang yang melakukan pelanggaran dan diselesaikan melalui tau lokak empat, maka pelanggar tersebut harus melaksanakan pemenuhan kewajiban adat yang disebut sebagai dedosan. Bahkan jika pelanggar tidak mampu memenuhi, maka pihak keluarga harus turut serta untuk memenuhi dedosan tersebut. Jadi putusan dari tau lokak empat bersifat final dan memiliki kekuatan mengikat dan memaksa bagi semua anggota masyarakat.
Kata Kunci : Kekuatan Putusan, Penyelesaian Tindak Pidana, Tau lokak empat, Wet Sesait
Abstract
Customary law communities have a unique way of resolving a problem, as found in the Wet Sesait customary law community located in North Lombok Regency. In dealing with problems that arise such as in the criminal realm, this community has a unique way of solving them, namely through tau lokak empat.  This research aims to find out how the strength of the decision to resolve a criminal offense through tau lokak empat in the Wet Sesait customary society.  This research is an  empirical legal research with the method of juridical sociological approach and case approach, then analyzed with qualitative descriptive techniques. The results of this study show that for people who commit offenses and are resolved through tau lokak empat, the violator must carry out the fulfillment of customary obligations called dedosan. Even if the violator is unable to fulfill, the family must participate in fulfilling the dedosan. So the decision of the tau lokak empat is final and has binding and compelling power for all members of the community.
Keyword: Crime Resolution, Strength of Judgment,  Tau lokak empat, Wet Sesait

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum, di mana semua permasalahan dalam kehidupan sosial  diatur  oleh  hukum.  Namun,  dalam  masyarakat  yang  sangat  beragam  seperti Indonesia, ada juga hukum tidak tertulis, atau hukum adat, yang telah berlaku secara turun temurun. Bahkan sebelum bangsa Eropa datang ke nusantara, Indonesia telah memiliki sistem hukumnya sendiri jauh sebelum negara ini merdeka. Ketika bangsa Eropa tiba di nusantara,  penduduk  setempat  telah  memiliki  sistem  hukum  yang  berfungsi  sebagai panduan untuk kehidupan bersama dan dikenal sebagai "hukum adat" (Hidayat, 2019).
Hukum  adat  adalah  hukum  yang  tidak  tertulis,  hidup,  tumbuh  dan  berkembang dalam  setiap  kelompok  masyarakat  sebagai  aturan  hidup  bermasyarakat  yang dipertahankan dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat. Hukum adat berbeda antara satu  kelompok  masyarakat  dengan  kelompok  masyarakat  lainnya  dan  selalu mempertahankan  kemurniannya  yang  merupakan  warisan  turun  temurun(Safrijal  et  al., 2023).    Sebagaimana  pendapat  Von  Savigny  bahwa  hukum  mengikuti Volkgeist  dari masyarakat  tempat  hukum  itu  berlaku,  karena volkgeist  masing-masing  masyarakat berlain-lainanan (Sudaryatmi, 2012).
Adat  istiadat  yang  dimiliki  oleh  setiap  masyarakat  di  suatu  wilayah  tertentu merupakan  bagian  berharga  dari  warisan  budaya  yang  perlu  dijaga  dan  dilestarikan, sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945 18 B ayat (2) bahwa “ Negara mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  Adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang ”. Artinya, pasal tersebut memberikan pengakuan  serta menjadi landasan yuridis bagi perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.
Berdasarkan pasal tersebut perlakuan yang diberikan negara terhadap keberadaan hukum adat dan hak-hak tradisionalnya akan tergantung pada empat syarat, yaitu (Badu et al., 2021):  Pertama, hukum adat harus tetap ada, yang berarti bahwa masyarakat adat masih  memiliki  kemampuan  untuk  mempertahankan  keberadaannya  dan  tidak terpengaruh  oleh  globalisasi,  serta  anggota  komunitas  adat  masih  terikat  oleh  ikatan kekerabatan  yang  kuat.  Kedua,  hukum  adat  harus  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat, yang berarti aturan tradisionalnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat  Indonesia.  Ketiga,  ketentuan  tradisional  tersebut  harus  merupakan  praktik turun-temurun yang telah lama berlaku. Dan keempat, semua ini harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tidak membedakan antara  berbagai jenis hukum seperti hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum tata negara adat, dan sebagainya. Dampak logisnya adalah bahwa hukum adat tidak mengakui pemisahan yang jelas antara hukum pidana dan hukum perdata ( hukum privat), dan keduanya saling terkait  satu  sama  lain.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  perbedaan  prinsip  dalam  prosedur penyelesaian  pelanggaran  hukum  adat.  Jika  terjadi  pelanggaran,  fungsionaris  hukum seperti  penguasa  atau  kepala  adat  memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  tindakan konkret, baik atas inisiatif mereka sendiri atau berdasarkan pengaduan pihak yang merasa dirugikan (Mulyadi, 2013).
Hal  tersebut  sejalan  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Barda  Nawawi  “ meskipun umumnya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hanya terjadi dalam kasus perdata, dalam  praktiknya  tindak  pidana  sering  kali  juga  diselesaikan  tanpa  melalui  pengadilan melalui berbagai kebijaksanaan aparat penegak hukum atau melalui proses musyawarah atau rekonsiliasi yang ada dalam masyarakat (seperti musyawarah keluarga, musyawarah desa, atau proses hukum Adat lainnya)(Arief, 2008) ” . Hal ini bermakna bahwa ada alternatif penyelesaian perselisihan yang tersedia di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya  bergantung  pada  proses  hukum  melalui  pengadilan,  tetapi  juga  memilih menggunakan hukum adat, terutama bagi mereka yang masih memegang teguh nilai-nilai hukum adat.
Sebagaimana dalam masyarakat adat Wet Sesait yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih mempertahankan hukum adatnya. Wet Sesait merupakan wilayah di  Kabupaten  Lombok  Utara,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  yang  menjadi  wilayah
berlakunya  hukum  adat,  dan  mencakup  desa  Sesait,  Kayangan,  Pendua,  Santong,  dan Dangiang.  Dalam  penyelesaian  suatu  pelanggaran  yang  terjadi  di Wet  Sesait  tersebut diselesaikan melalui tau lokak empat. Tau lokak empat yaitu orang yang dituakan yang diberi amanah untuk melaksanakan tanggung jawab keadatan. Tau lokak empat terdiri dari  empat  orang  yang  memiliki  tanggung  jawab  masing-masing  yaitu mangku  gumi merupakan pemangku keadaatan, penghulu bertanggungjawab dalam menjalakan ritual adat berdasarkan agama, pemusungan bertanggung jawab menjalankan pemerintahan adat serta jintaka bertanggungjawab dalam menjalakan ritual dalam bercocok tanam.
Sebagaiamana kasus yang pernah terjadi yaitu kasus pencurian dimana diselesaikan melalui tau lokak empat, dimana seharusnya tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang  diselesaikan  melalui  jalur  hukum  sehingga  pelaku  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai dengan  perbuatannya,  tetapi  mereka  memilih  menyelesaikan  melalui tau  lokak  empat. Putusan  dari tau  lokak  empat  tersebut  menjadi  dasar  untuk  memberikan  sanksi  bagi pelaku, sanksi dalam masyarakat Wet Sesait disebut sebagai dedosan. Dedosan didasarkan pada tingkat perbuatannya. Dedosan tersebut harus dipenuhi oleh pelanggar. Berdasarkah hal  tersebut  perlu  untuk  diketahui  bagaimana  kekuatan  putusan  dari tau  lokak  empat dalam menyelesaikan suatu tindak pidana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  (Tan,  2021)    dimana penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  kekuatan  putusan tau  lokak  empat  dalam menyelesaikan  suatu  tindak  pidana.  Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  yuridis- sosiologis  serta  pendekatan  kasus.  Penelitian  dilakukan  di  Wet  Sesait  yang  terletak  di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis memilih lokasi ini karena daerah tersebut masih mempertahankan kuat hukum Adat yang telah diwariskan turun- temurun. Penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder bersumber dari arsip, jurnal,  literatur,  atau  artikel.  Teknik  pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui wawancara, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di Indonesia, di mana terdapat pluralisme hukum, masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum  negara  tetapi  juga  oleh  hukum  lokal,  terutama  dalam  hal  menyelesaikan perselisihan  di  antara  anggota  masyarakat.    Sebagaimana  diketahui  di  mana  pun  ada
masyarakat, maka di situ ada peradilan, atau paling tidak di mana ada masyarakat di situ ada sistem yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan diantara mereka(Rado et al.,  2016).    Masyarakat  adat  melandaskan  pada  nilai-nilai  filosofis,  pengorbanan, kebersamaan,  supranatural,  dan  keadilan  sebagai  dasar  dalam  praktik  penyelesaian sengketa.  Penyelesaian  sengketa  dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sistem, norma-norma politik, aspek ekonomi, dan keyakinan. Terdapat paling tidak dua jenis institusi penyelesaian sengketa yang dikenal dalam masyarakat, yaitu (Nurjaya, 2008): 1. Institusi penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional, berasal dari sistem politik dan hukum rakyat, serta berlangsung dalam tradisi.
2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh sistem politik dan hukum negara.
Bagi  masyarakat  adat  tentunya  lebih  memilih  institusi  penyelesaian  yang  bersifat tradisonal karena merupakan cerminan nilai yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat adat  selalu  mengutamakan  kepentingan  bersama  di  atas  kepentingan  individu. Kepentingan  bersama  merupakan  falsafah  hidup  yang  meresap  dalam  dada  setiap anggota  masyarakat  (Abbas,  2011).    Hukum  adat  lebih  mendominasi  dalam  mengatur kehidupan masyarakat yang memegang teguh hukum tersebut, meskipun hukum negara berlaku  untuk  semua  warga  negara.  Hal  ini  karena  hukum  adat  dianggap  lebih menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan masalah atau konflik daripada hukum positif (Jamin, 2011).
Pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi terjadi di dalam masyarakat adat Wet  Sesait  melalui  tau  lokak  empat  merupakan  bentuk  pemenuhan  keadilan  bagi masyarakat untuk menyelesaikan tindak pidana atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh  seseorang  untuk  mengembalikan  keseimbangan  yang  terjadi  seperti  semula. Penerapan  hukum  adat  dalam  masyarakat Wet  Sesait  bukanlah  hal  yang  baru  untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, melainkan sudah berlaku sejak zaman dahulu dan masih dipertahankan hingga saat ini.
Setiap  ada  pelanggaran  yang  terjadi  masyarakat Wet  Sesait,  mereka  cenderung menyelesaikan  melalui  adat,  penyelesaian  ini  dimulai  ketika  ada  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  nilai-nilai  yang  telah  turun  temurun  dilaksanakan  atau  dalam masyarakat Wet Sesait hal tersebut terangkum dalam adat tapsila yaitu adalah aturan mengatur  interaksi  antara  manusia  dengan  Tuhan,  sesama  manusia,  dan  alam  untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan selaras. Sehingga apabila terjadi pelanggaran didalam interaksi tersebut maka akan diselesaikan melalui tau lokak empat.
Adapun  proses  penyelesaiannya  dimulai  dengan  adanya  laporan  dari  masyarakat
yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya kepada krama gubuk, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang dilakukan oleh tau lokak empat, setelah dilakukan pemanggilan maka tau lokak empat akan melakukan klarifikasi kepada para  pihak  dan  meneliti  bukti.  Setelah  itu  jika  berdasarkan  hasil  klarifikasi  dan  bukti, pelapor tersebut terbukti melakukan maka selanjutnya tau lokak empat akan memutuskan dedosan yang akan diberikan kepada pelanggar, sedangkan jika tidak terbukti apa yang dituduhkan kepadanya maka tau lokak empat akan memutuskan terlapor tersebut tidak bisa dipersalahkan secara adat dan tentunya tidak akan dikenakan dedosan. Selanjutnya bagi  pihak  yang  tidak  mengakui  maka  akan  dilanjutkan  dengan  sumpah  dibawah  Al- Qur’an. Dan tidak dikenakan dedosan karena menurut masyarakat Tuhanlah yang akan memberikan sanksi atas perbuatannya. Kemudian bagi yang telah ditentukan dedosannya maka dia akan diberikan waktu untuk memenuhi dedosan tersebut, setelah sampai pada waktu yang ditentukan maka pelaku akan membawa dedosan tersebut ke kampu (sejenis rumah  adat). Dedosan  tersebut  merupakan  cara  memperbaiki  kembali  keadaan  yang terganggu  akibat  pelanggaran  tersebut  atau  menebus  kesalahan  atas  perbuatan  yang melanggar tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan doa selamat.
Penyelesaian  melalui tau  lokak  empat  mengikat  secara  batin  bagi  semua  warga masyarakat dimana dalam hal ini akan melatih kejujuran, menghilangkan kecurigaan, dan menanamkan rasa takut terhadap tindakan yang melanggar norma-norma tersebut. Selain itu,  ini  juga  berperan  dalam  membersihkan  desa  dari  perbuatan  yang  merusak keseimbangan  masyarakat.  Hal  ini  dicapai  melalui  pemenuhan  kewajiban  adat,  seperti membayar dedosan atau memenuhi tugas-tugas adat lainnya. Di sini, kita bisa melihat bahwa penyelesaian melalui adat yang mengikat masyarakat secara spiritual menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara anggota masyarakat. Ketika aturan-aturan ini memengaruhi aspek batin, hal  ini membentuk keyakinan yang kuat dalam diri individu untuk menerima dan patuh terhadap peraturan tersebut. Kepatuhan seseorang terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti (Bukido, 2017):
1) Ketakutan akan konsekuensi atau sanksi yang akan diterima jika hukum dilanggar.
2) Upaya untuk menjaga hubungan positif dengan kelompok sosial tertentu.
3) Usaha untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan pihak berwenang atau pemerintah.
4) Memastikan bahwa kepentingan pribadi tetap terlindungi.
5) Kesesuaian dengan nilai-nilai yang diyakini.
Dengan demikian, kepatuhan masyarakat Wet Sesait dapat sebabkan oleh beberapa
faktor.  Diantaranya  yaitu  rasa  takut  terhadap  sanksi/dedosan  jika  melanggar  aturan tersebut.  Sebagaimana  menurut  masyarakat Wet  Sesait  sanksi  yang  diterima  apabila melakukan sumpah lebih ditakuti dibandingkan dengan sanksi yang akan didapatkan jika menggunkan hukum negara. Hal ini menimbulkan rasa takut bagi warga  Wet Sesait untuk melanggara aturan yang telah ada. Dan biasanya bagi yang melanggar akan jera dan tidak berani  lagi  melakukan  pelanggaran.  Selain  itu,  penyelesaian  melalui tau  lokak  empat berfungsi  untuk  menjaga  hubungan  baik  antara  anggota  masyarakat,  dimana  ketika seorang  pelanggar  telah  menyelesaiakan  melalui tau  lokak  empat  dan  melaksanakan dedosannya,  dia  akan  diterima  kembali  di  dalam  masyarakat  dan    pada  saat  itu  dia mendapatkan pemulihan nama baik karena si pelaku telah mengakui dan beritikad baik untuk memenuhi dedosanya, hal ini tentunya berbeda jika penyelesaiannya tidak melalui tau lokak empat dan memenuhi kewajiban adat maka pelaku akan menjadi  buah bibir selama-lamanya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hal tersebut tergantung pada keyakinan masyarakat artinya penyelesaian melalui tau lokak empat ini bersesuaian dengan nilai-nilai yang mereka yakini.
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bagimana kekuatan berlakunya putusan dari tau  lokak  empat.  Kekuatan  berlaku  atau  keberlakuan  hukum  adalah  kemampuan hukum  itu  untuk  memaksa  orang  agar  menaatinya.  Hukum  Adat  tentunya  memiliki kekuatan berlaku, kekuatan berlakunya hukum Adat, sebagaimana hukum pada umumnya memiliki tiga hal yaitu:

## 1) Kekuatan berlaku secara sosiologis
Secara sosiologis, keberlakuan hukum mengacu pada kenyataan bahwa anggota masyarakat mematuhi hukum dalam prakteknya, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam  peraturan  hukum  tertulis.    Menurut  Satjipto  Rahardjo  bahwa:  “ hukum  Adat adalah hukum hidup yang berarti bahwa hukum Adat secara sosiologis benar-benar secara nyata dan dengan penuh kesadaran di taati oleh anggota masyarakat sebagai pendukungnya ”. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Van Vollen Hoven yang menyatakan  bahwa:  “ hukum  Adat,  meskipun  secara  formal  tidak  tertulis  dalam peraturan  perundang-undangan,  tetapi  benar-benar  di  taati  oleh  masyarakat. kekuatan berlaku seperti ini dikenal juga sebagai kekuatan berlaku secara materiel.
2) Kekuatan berlaku secara yuridis
Kekuatan  berlaku  secara  yuridis  merujuk  pada  kemampuan  hukum  untuk diterapkan  secara  paksa  kepada  anggota  masyarakat.  Kekuatan  ini  muncul  karena hukum telah disahkan oleh pihak berwenang, yakni para fungsionaris hukum yang memiliki kewibawaan yang diberikan oleh sistem hukum. Para petugas hukum atau
yang berwenang ini berperan sebagai perwakilan negara atau perwakilan hukum, dan sebagai  representasi  dari  negara  atau  hukum,  mereka  memiliki  kedaulatan  yang memungkinkan  mereka  untuk  memaksa  individu  untuk  patuh  terhadap  hukum. Dengan kekuasaan, kewenangan, dan wibawa yang mereka miliki, para petugas atau yang  berwenang  atau  fungsionaris  hukum  ini  juga  memiliki  otoritas  untuk mengenakan  sanksi,  denda,  atau  bahkan  tindakan  fisik  terhadap  individu  yang melanggar hukum atau menolak untuk mematuhi perintah hukum mereka.
3) Kekuatan berlaku secara filosofis merujuk pada fakta bahwa hukum memiliki dasar- dasar  filosofis  yang  mendukungnya.  Dasar-dasar  filosofis  sebuah  undang-undang, sebagai  contoh,  dapat  ditemukan  dalam  teks  undang-undang  itu  sendiri,  yang mencakup  prinsip-prinsip  dasar  yang  menjadi  dasar  pemikiran  di  balik  pembuatan undang-undang tersebut. Hal ini mencakup pertimbangan mengapa undang-undang tersebut  diciptakan  dan  tujuan  apa  yang  ingin  dicapai  melalui  undang-undang tersebut.
Kekuatan  berlakunya  hukum,  seperti  hukum  adat,  tergantung  pada  situasi  atau lingkungan yang memengaruhinya. Konteks berlakunya hukum adat melibatkan faktor- faktor  sosial  dan  budaya  di  mana  hukum  adat  tersebut  muncul,  berkembang,  dan berfungsi.  Meskipun  hukum  adat  tidak  terdokumentasikan  secara  tertulis,  namun masyarakat  dengan  sengaja  dan  sepenuh  hati  mematuhinya,  maka  kekuatan  hukum tersebut akan berlaku secara kuat secara praktis. Sebaliknya, jika hukum adat diikuti hanya setelah diresmikan secara tertulis, maka kekuatan hukumnya akan lebih bersifat formal.
Dengan memperhatikan putusan dari tau lokak empat,  dapat disimpulkan bahwa keberlakuan putusan tersebut memiliki aspek sosiologis, di mana masyarakat Wet Sesait secara  faktual  dan  sadar  sepenuhnya  mematuhi  keputusan  tersebut.  Adapaun  secara yuridis  putusan  tersebut  memiliki  kemampuan  untuk  diterapkan  secara  paksa  kepada pelanggar. Hal tersebut tercermin dari bagaimana putusan tersebut memaksa pelanggar untuk  harus  menyelesaikan  kewajiban  adatnya  bahkan  jika  si  pelaku  tidak  mampu memenuhi kewajiban adat tersebut pihak kelurga harus membantunya untuk memenuhi hal  tersebut.  Artinya  putusan  tersebut  harus  dipatuhi  dan  merupakan  suatu  kewajiban yang harus dilaksanakan karena sifatnya yang mengharuskan dan wajib.
Hal ini tentunya berbeda dengan keputusan pengadilan, di mana terdakwa memiliki hak-hak terkait dengan keputusan pemidanaan, seperti menerima atau menolak putusan tersebut.  Jika  terdakwa  menerima  putusan,  maka  putusan  pengadilan  akan  menjadi berkekuatan  hukum  tetap.  Namun,  situasinya  menjadi  lebih  kompleks  jika  terdakwa menerima  putusan,  tetapi  penuntut  umum  menolak  dan  mengajukan  banding.  Dalam
kasus ini, hak terdakwa untuk menerima putusan tidak mengurangi hak penuntut umum untuk mengajukan banding, sehingga putusan masih belum menjadi berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dieksekusi. Berbeda dengan itu, keputusan dari tau lokak empat bersifat final, sehingga tidak  diajukan lagi kepada pihak berwajib setelah diputus melalui tau lokak empat, dan pelaku harus menerima putusan tersebut.
Pemerintah setempat sangat menghargai adat yang dijalankan oleh masyarakat Wet Sesait. Ini terlihat ketika ada laporan ataupun aduan, pihak berwajib akan menanyakan apakah kasus tersebut telah diselesaikan secara adat atau tidak. Artinya pihak berwajib memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan hukum adat. Sebagaimana kasus yang pernah terjadi yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana seorang istri melakukan pengaduan ke pihak berwajib, pihak berwajib  melakukan  konfirmasi  terlebih  dahulu  kepada  para  pihak  apakah  diselesaikan secara  adat  atau  tidak,  dan  akhirnya  kedua  belah  pihak  memilih  menggunakan  adat dengan menyelesaikannya melalui tau lokak empat. Kemudian kasus tersebut diputus oleh tau lokak empat dan pihak berwajib cukup diberikan hasil keputusan adat tersebut sebagai bukti  bahwa  kasus  tersebut  telah  diputus  dan  telah  diberikan  saksi  sesuai  dengan ketentuan adat. Meskipun putusan dari tau lokak empat berisfat mengikat dan memaksa hal ini dianggap sebagai suatu yang memiliki pengaruh atau ikatan terhadap batin mereka.
Dengan kata lain, ketaatan terhadap  putusan tersebut terbentuk  karena  memiliki keterkaitan  langsung  dengan  nilai-nilai  batin  individu.  Sebagai  akibatnya,  masyarakat dengan sukarela melaksanakan adat tersebut, hal ini karena aturan adat tersebut berasal dari masyarakat mereka sendiri. Oleh karena itu, masyarakat merasa memiliki dorongan internal untuk mematuhi dan menjaga adat tersebut, sehingga ketaatan terhadap adat tersebut berasal dari kesadaran masyarakat sendiri dan bukan karena adanya tekanan atau paksaan.
Prinsip  dasar  yang  mendasari  kepatuhan  terhadap  hukum  adalah  bahwa  hukum berasal  dari  masyarakat  dan  mencerminkan  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  komunitas tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Eugen Ehrlich bahwa (Hadriani, 2021) “ pusat perkembangan  hukum  bukan  terletak  pada  peraturan-peraturan  tertulis,  keputusan pengadilan,  atau  dalam  ilmu  pengetahuan  hukum,  melainkan  dalam  masyarakat  itu sendiri ”. Faktanya, hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah hukum yang sebenarnya, dan hukum memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar norma- norma yang dibuat oleh pemerintahan. Ini berarti bahwa efektivitas hukum tergantung pada kemampuannya untuk mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Lebih lanjut, Ehrlich menekankan pentingnya agar hukum negara selaras dan sejalan
dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ehrlich mendorong agar pembuat undang- undang  tidak  menciptakan  peraturan  yang  bertentangan  dengan  hukum  yang  sudah berlaku  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  prinsip-prinsip  ini,  penting  bagi  hukum  di Indonesia,  khususnya  dalam  konteks  hukum  pidana,  untuk  menghormati  dan mengintegrasikan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Dengan cara  ini,  penegakan  hukum  dapat  lebih  memenuhi  rasa  keadilan  yang  diterima  oleh masyarakat.

## SIMPULAN
Kekuatan dari putusan penyelesaian tindak pidana melalui tau lokak empat adalah bersifat  final,  mengikat  dan  memaksa.  Putusan  tersebut  mengikat  semua  anggota masyarakat  dalam Wet  Sesait  dan  harus  dipatuhi.  Penggunaan  kata  "memaksa" mengindikasikan bahwa ini bukanlah pilihan, tetapi suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh masyarakat, dan jika tidak diikuti, akan ada sanksi. Jika sebuah kasus telah diselesaikan melalui tau lokak empat, maka tidak dibawa ke pihak berwajib, hasil putusan dari tau lokak empat tersebut bisa menjadi dasar bagi pihak berwajib bahwa telah diselesaikan melaui tau lokak empat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  S.  (2011). Mediasi  (Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  Dan  Hukum  Nasional). Kencana.
Arief, B. N. (2008). Mediasi Penal:Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan. Program Magister Ilmu hukum Pascasarjana UNDIP Semarang.
Badu,  L.  W.,  Kaluku,  J.  A.,  &  Kaluku,  A.  (2021).  Perlindungan  Hak-Hak  Konstitusional Masyarakat  Adat  di  Kabupaten  Boalemo  dalam  Penerapan  Sanksi  Adat. Jurnal Konstitusi, 18(1), 219 – 239. https://doi.org/10.31078/jk18110
Bukido, R. (2017). Hukum Adat. Deepublish.
Hadriani, N. L. G. (2021). Kontribusi Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional.
Maha  Widya  Bhuwana:  Jurnal  Pendidikan,  Agama  Dan  Budaya,  4(1),  1 – 9. http://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/bhuwana/article/view/1473
Hidayat, S. (2019). Completion of Delinquent Adultery in Tolaki Customary Law. Halu Oleo Legal Research, 1(1), 59 – 75.
Jamin,  M.  (2011). Peradilan  Adat  (Pergeseran  Politik  Hukum,  Perspektif  Undnag-Undang Otonomi Papua). Graha Ilmu.
Mulyadi,  L.  (2013).  EKSISTENSI  HUKUM  PIDANA  ADAT  DI  INDONESIA :  Pengkajian  Asas,
Norma,  Teori,  Praktik  dan  Prosedurnya. Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan,  2(2),  225. https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.225-246
Nurjaya, I. N. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum. Prestasi Pustaka.
Rado, R. H., Arief, B. N., Soponyono, E., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., Diponegoro, U., Penal, M., & Pidana, P. H. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di. 12, 266 – 276.
Safrijal, A., Faisal, Syahrin, A., & Rinaldi, Y. (2023). Settlement of Meugoe Blang Disputes Through Customary Law of Aceh. Journal of Law and Sustainable Development, 11(5), e525. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.525
Sudaryatmi, S. (2012). Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi. Masalah-Masalah Hukum, 41(4), 572 – 578.
Tan, D. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM  MENYELENGGARAKAN  PENELITIAN  HUKUM. NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(5), 1332 – 1336.