## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : 10.31629/juan.v11i01.5946

## IMPLEMENTASI PENGUATAN BELA NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## Lamidi
1
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 1
Penulis Korespondensi: lamidi.bpsdm@aol.com
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 01-08-2023 Accepted: 07-08-2023 Published: 09-08-2023 Saat  ini  peerwujudan  bela  negara  tidak  lagi  dalam  wujud  fisik  perang dalam memaknai dan menjalankan fungsi bela negara, akan tetapi lebih pada  penguatan  bela  negara  pada  aspek  kekuatan  sosial,  ekonomi masyarakat sehingga masyarakat juga terlibat bela negara dalam konteks yang dimiliki masyarakat, terutama masyarakat yang ada diperbatasan. Upaya penguatan bela negara di daerah perbatasan ditopang oleh kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  yang  kuat  seperti  akses  informasi, kesejahteraan,  partisipasi  dalam  penguatan  ekonomi  masyarakat  dan negara  serta  menjaga  kerukunan  dan  kebersamaan  ditengah-tengah masyarakat. Desain penelitian dirancang dengan pendekatan penelitian kualitatif  yang  dilakukan  dengan  paradigma  post positivism .  Temuan yang  berkaitan  dengan  situasi  terkini  tentang  fenomena  perilaku masyarakat  terkait  aksi  bela  negara  di  wilayah  perbatasan  Provinsi Kepulauan  Riau  sangat  diperlukan  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi pemerintahan  daerah  secara  khusus  maupun  pemerintahan  dalam cakupan nasional karena fenomena ini telah digariskan menjadi prioritas pembangunan  nasional  dalam  kurun  waktu  10  tahun  terakhir.  Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini memberdayakan 2 tahapan  teknis  penelitian  yang  saling  menguatkan  yakni  wawancara mendalam dan focus group discussion. Penerapan penguatan aplikasi bela negara  bagi  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  Kepulauan  Riau  telah dilaksanakan  oleh  pemerintahan  daerah  terkait  dengan  baik.  Namun demikian implementasi kebijakan penguatan bela negara tersebut masih diwarnai oleh adanya kinerja pencapaian yang belum optimal menggapai sasaran bela negara khususnya pada dimensi perwujudan kesejahteraan masyarakat  yang  tersebar  di  berbagai  pulau  kecil  terluar  wilayah perbatasan. Kata Kunci;
Bela Negara; Masyarakat Sosial; Kebijakan Daerah.

## Abstract
Related to these conditions, this study intends Existing Conditions to convey that  the  findings  of  the  study  illustrate  the  need  for  human  resource development which includes the development of knowledge, skills of citizen servants,  and  the  development  of  attitudes  as  human  resources  as  civil servants who uphold ethical guiding values but still reach the development of global competition. By reaching out to global competition, it is explained that the core value in efforts to develop practices and thoughts about ASN administration  in  the  Riau  Islands  Provincial  Government  Environment. The  research  design  was  designed  with  a  qualitative  research  approach conducted  with  the  paradigm  of  post-positivism.  Findings  related  to  the current  situation  regarding  the  phenomenon  of  community  behavior related to state defense actions in the border areas of Riau Islands Province are  needed  as  consideration  for  local  governments  specifically  and
Keyword; State Defense; Citizen; Regional Policy. governments  in  the  national  scope  because  this  phenomenon  has  been outlined as a national development priority in the last 10 years. Data and information collection techniques in this study empower 2 technical stages of research that reinforce each other, namely in-depth interviews and focus group discussions. The implementation of state defense strengthening for communities in the border area of Riau Islands has been successful for local governments. However, there is still room for improvement in achieving the policy's  target.  Specifically,  the  dimension  of  community  welfare  has  not been evenly distributed across the various small islands beyond the border area.

## PENDAHULUAN
Kondisi  faktual  aplikasi  aksi  bela  negara  bagi  masyarakat  khususnya  di  wilayah  perbatasan Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi kekhawatiran yang serius. Dinamika perkembangan lingkungan  strategis  telah  menciptakan  spektrum  ancaman  yang  semakin  kompleks  dan berimplikasi  terhadap  pertahanan  negara.  Pandemi  Covid-19  merupakan  ancaman  yang menimbulkan  dampak  yang  sangat  besar  berupa  krisis  ekonomi  yang  mengarah  pada  resesi, pertumbuhan  ekonomi  menurun  tajam,  bahkan  minus  dialami  banyak  negara  di  dunia. Kelangkaan  pangan,  energi,  dan  lapangan  kerja,  banyaknya  pengangguran,  serta  munculnya ketakutan  dan  ketidakpastian,  kompleksitas  persoalan  serta  ketidakjelasan  atas  situasi  yang berkembang mewarnai kondisi sosial dan budaya masyarakat (Peraturan Menteri Pertahanan Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Kebijakan  Pertahanan  Negara,  2022). Perkembangan lingkungan strategis pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman yang  dapat  memicu  instabilitas  kawasan  diantaranya  konflik  Laut  China  Selatan  yang  secara umum berlangsung di sebagian besar wilayah perbatasan Propinsi Kepulauan Riau.
Diskusi ini menunjukkan urgensi pengembangan berbagai cara yang dilakukan agar masyarakat menyadari  pentingnya  kebangkitan  nasional  di  berbagai  sektor  serta  terciptnya  kedamaian ditengah-tengah  masyarakat  dengan  melakukan  berbagai  upaya  deteksi  dini  konflik,  karena konflik  akan  mendorong  terjadi  permusuhan  diantara  masyarakat,  penguatan  ekonomi masyarakat, pemenuhan kebutuhan jaringan komunikasi di seluruh Provinsi Kepri terutama bagi kepentingan  pendidikan,  penguatan  peran  lembaga  kemasyaratan,  keagamaan    dalam pemahaman nilai-nilai bela negara serta memberkan pemahaman kepada berbagai elemen dan lapisan masyarakat tentang pentingnya bela negara non militer yang harus dikuatkan ditengah- tengah masyatakat agar terhindar dari ancaman yang dapat memecah belah masyarakat.
Masyarakat  wilayah  perbatasan  Kepulauan  Riau  jauh  dari  akses  perhubungan,  perekonomian dan  pergerakkan  ekonomi  langsung  akan  berdampak  pada  bagaimana    kehidupan masyarakatnya  seperti  pemenuhan  pangan  (sembako),  tempat  tinggal  yang  layak,  Kesehatan, Pendidikan semuanya berdampak pada aspek sosial masyarakat secara luas. Sehingga jika tidak menjadi perhatian pemerintah akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada negara yang dinilai abai atau tidak memperhatikan masyarakatnya, sementara masyarakat yang ada di wilayah perbatasan negara lain kehidupannya mencukupi dan terperhatikan.
Dalam  dimensi  kondisi  perekonomian  masyarakat  wilayah  perbatasan  Kepulauan  Riau, tercermin  dari  hasil  perhitungan  Indeks  Kemahalan  Daerah  Kabupaten    Kepulauan  Anambas menempati  Indeks  tertinggi  ke  3  dan  Natuna  indeks  ke  4  setelah  Papua (https://www.bps.go.id/indicator/4/128/1/indeks-kemahalan-konstruksi.html). Hal ini disebabkan  oleh  aspek  geografis  kepulauan  yang  sangat  jauh  dari  pusat  sumber-sumber perekonomian  dan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  sulitnya  transportasi, artinya  bahwa  untuk  penguatan  bela  negara  di  daerah  perbatasan  provinsi  Kepri  bukan  saja memberikan  pemahaman  bela  negara  dalam  bersikap  sebagai  warga  negara  kepada  negara, tetapi  ada  upaya  lain  yang  harus  dilakukan  pemerintah  dalam  menanamkan  bela  negara  dari aspek  lainnya  terlebih  dahulu  yang  meyakinkan  masyarakat  perbatasan  bahwa  pemerintah
sebagai  pelaksana  negara  hadir  memberikan  jaminan  kehidupan  masyarakat  secara  utuh sehingga  kehidupan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  masyarakat  tetap  terjaga  masyarakat  hidup dalam jaminana kecukupan sandang, pangan, Kesehatan dan pendidikannya sehingga cita-cita dari  tujuan  nasional  menghadirkan    kesejahteraan  bagi  masyarakat  dapat  terwujud  dengan demikian  pemaknaan  bela  negara  bukan  saja  pada  aspek  memperhatikan  tumpah  darah  dan keutuhan NKRI dari kedaulatan fisik wilayah tetapi bagaimana penguatan bela negara hadir dari kesadran masyarakat karena, karena masyarakat sudah memperoleh perhatian dari negara yang dikelola oleh pemerintah.
Kondisi kehidupan masyarakat yang ada diperbatasan Kepulauan Riau saat ini dibayangi oleh kondisi  lingkungan  masyarakat  negara  lain  yang  ada  diperbatasan.  As’ari  (2017)  menyatakan kehidupan masyarakat perbatasan Kepri di Natuna jauh tertinggal dari masyarakat perbatasan di Malaysia sehingga akses kebutuhan masyarakat lebih mudah di dapat dari negara tetangga. Ini menggambarkan bahwa berbagai upaya harus dilakukan pemerintah secara bersama-sama agar nasionalisme  dan  semangat  bela  negara  masyarakat  di  perbatasan  tidak  terpengaruhi,  maka perlu upaya masif pemerintah komprehensif penguatan ideologi kebangsaan dari aspek ekonomi, sosial, budaya, Kesehatan dan Pendidikan.
Komitmen  pemerintah  daerah  akan  suatu  permasalahan  dapat  mencermati  cerminan  alokasi anggarannya  pada  bidang  pembangunan  terkait  permasalahan  tersebut  (Yudharta,  2017). Demikian pula yang terwujud pada konteks membangun Kepulauan Riau. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat deskripsi postur Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah dengan sasaran  penguatan  pemahaman  bela  negara  bagi  masyarakat  secara  signifikan  mengalami peningkatan  dengan  rata-rata  kenaikan  pertahun  92,  87  Persen.  Akan  tetapi  meski  setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengupayakan peningkatan tersebut, dinamika konstelasi  yang  mengancam  kedaulatan  di  wilayah  perbatasan  juga  mengalami  peningkatan situasi  yang  terus  menjadi  kekhawatiran  bersama  masyarakat.  Pada  saat  yang  bersamaan dinamika tersebut justru meningkat karena secara geografis, wilayah perbatasan Kepri dimaksud merupakan area yang sangat luas. Dalam urgensi inilah kajian bermaksud mengisi gap yang ada secara faktual saat ini, sehingga hasil kajian mampu mencapai kemanfaatan perbaikan pemikiran maupun praktek pemerintahan melalui kebijakan yang responsif.
Kehadiran  kajian  yang  sistematis  maupun  ilmiah  yang  menempatkan  fokus  Bela  Negara  oleh masyarakat di wilayah perbatasan masih sangat terbatas kuantitasnya. Kajian sebelumnya dalam skala nasional justru didominasi oleh aspek pendidikan bela negara pada suasana atau kondisi pendidikan formal terukur sebagaimana Supardi (2020) yang difokuskan aplikasi bela negara pada lokus perguruan tinggi, atau yang memfokuskan pada aplikasi semangat bela negara secara umum sebagaimana Suwarno Widodo (2011) dan Gumelar (2020) yang membatasinya hanya pada  kaum  pemuda  saja.  Dalam  skala  internasional  kajian  aksi  bela  negara  oleh  masyarakat justru  diarahkan  kepada  suatu  situasi  ancaman  tertentu  sebagaimana  aksi  terorisme, pelanggaran hak asasi manusia dan lainnya (United Nations Human Rights, 2014). Sedangkan fenomena yang terjadi di sebagian besar wilayah perbatasan Kepulauan Riau merujuk kepada ATHG  yang  demikian  kompleks.  Dengan  demikian  kehadiran  hasil  kajian  ini  nantinya  secara strategis  memiliki  letak  spesifik  dan  semakin  memperkaya  referensi  baik  secara  akademis maupun  praktis  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan  mengembangkan  atau  memperbaiki kondisi perwujudan bela negara oleh masyarakat Indonesia khususnya yang tersebar di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dinamika lingkungan strategis daerah perbatasan akan membawa implikasi baik positif maupun negatif  pada  sisi  lain  secara  bersamaan,  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung mempengaruhi perkembangan nasional. Implikasi positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional, dalam hal ini perkembangan perdagangan antar  negara sehingga dapat menghasilkan  devisa negara  (Ragimun et al., 2022).  Lebih lanjut disampaikan penguatan perdagangan antar negara khususnya di daerah perbatasan membawa implikasi  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Setiawan  et  al.  (2017)  Dalam
pandangannya  bahwa  yang  perlu  dipikirkan  adalah  kulturasi  dan  dampak  domino  dari perkembangan  budaya  luar  kepada  kehidupan  sosial  masyarakat  termasuk  cara  berpikir kebangsaan.
Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  berbatasan  langsung  dengan  beberapa  negara  Asean  secara ekonomi  akan  menguntungkan  masyarakat  perbatasan  terutama  dampak  ekonomi  dari perdagangan antar negara. Akan tetapi secara sosial yang tak terkontrol seperti dampak arus perkembangan  teknologi  informasi  yang  memungkinkan  masyarakat  terutama  yang  arus informasi dari luar lebih besar dibandingkan informasi dari dalam. Perbatasan Kepulauan Riau akan lebih banyak menerima informasi dari luar negeri dibandingkan dari dalam negeri, serta jika  pengawasan  yang  lemah  akan  berdampak  pada  terjadi  penyelundupan  orang  dan  barang terutama  Narkoba  ini  implikasi  negatif  menyebabkan  meningkatkan  potensi  ancaman  bagi kelangsungan  hidup  masyarakat  perbatasan  dan  negara.  Sehingga  penguatan  nilai-nilai  bela negara masyarakat perbatasan adalah membangun pola kepedulian untuk bekerjasam menjaga kedaulatan negara bukan saja dari aspek wilayah negara tetapi ancaman yang berimplikasi pada retensi masyarakat.
Lingkup  strategis  dibidang  keamanan  yang  lebih  luas  tidak  hanya  membahas  tentang  perang antar  bangsa,  namun  perkembangan  isu  dalam  hubungan  internasional,  yang  terjadi  saat  ini mendorong strategi menjadi bagian dari bagaimana sebuah negara dan daerah yang berada di perbatasan  membuat  strategi  penguatan  keamanan  masyarakat  yang  lebih  luas  mengingat persoalan bangsa berada pada kekuatan masyarakatnya dalam konteks ini bagaimana penguatan bela nagera non militer sebagai bentuk kemampuan awal bela negara bagi masyarakat yang perlu ditingkatkan  secara  berkelanjutan.  Semua  kekuatan  ini  dipengaruhi  oleh  kebijakan  politik, kebijakan luar negeri, persoalan kemanusiaan serta kondisi eksternal lainnya seperti Covid-19 yang berdampak pada eskalasi ekonomi dunia (Triyawan & Fendayanti, 2021).
Penanganan  covid-19  adalah  bagian  dari  upaya  penguatan  bangsa  dalam  bela  negara  dengan penguatan  strukutur  sosial  masyarakat  membangun  keadaran  bersama  untuk  kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang lebih luas. Nashir et al. (2021) dalam penelitiannya yang berfokus  pada  aspek  Geopolitics,  Geostrategy,  and  Strategy,  menjelaskan  bahwa  konfigurasi geografi menjadi refleksi bagi para pengambil kebijakan untuk memanfaatkan peluang termasuk bagaimana  kebijakan  daerah  memanfaatkan  peluang  strategis  daerah  sebagai  kekutan  yang bukan  sekedar  simbol  tetapi  bagaimana  kebijakan  daerah  mengarahkan  masyarakat  pada tatanan dan implementasi dalam pemanfaatan kebijakan.. Sehingga bela negara sebagai kekuatan sosial  masyarakat  dan  kekeuatan  bagi  bangsa  dan  negara  dengan  berbagai  upaya  yang  dapat dilalukan oleh bangsa dan negara agan masyarakatnya menjadi kuat dan tidak rentan dipecah belah oleh berbagai isu yang menerpa bangsa Indonesia.

## METODE
Desain  penelitian  dirancang  dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan    dengan paradigma post positivisme .  Paradigma  post-positivisme  ini  dipilih  karena  penelitian  tentang penguatan  bela  negara  di  Kepulauan  Riau  dipandang  sebagai  ” observed  facts” yang  akan menghasilkan ” knowledge  based  on  experience ”,  yaitu  suatu  konsep  baru  yang  disusun berdasarkan  temuan  penelitian  tentang  pengembangan  bela  negara.  Hal  ini  diperkuat  oleh pendapat Akcam et al., (2019; Creswell, (2012), berpendapat terdapat dua pendekatan kualitatif yang dapat digunakan, tergantung pada kecanggihan filosofis pengamatannya. Satu pendekatan merujuk  pada  asumsi  paradigma  kualitatif  dan  memberikan  contoh-contoh  spesifik  untuk menggambarkan  asumsi  paradigma  kualitatif.  Sejalan  dengan  pemikiran  Creswel  juga dikemukaakan  pikiran  Sugiyono  (2019)  menggambarkan  bahwa  penelitian  sosial  masyarakat yang menguji kondisi dinamis akan lebih cocok menggunakan paradigma penelitian kualitiatif karena  akan  lebih  mudah  dalam  menggambarkan  kondisi  dilapangan  berdasarkan  fakta penelitian.
Pilihan  desain  dan  pendekatan  kualitatif  yang  menyatakan  gambaran  jelas  fenomena  kajian
dipandang sebagai keleluasaan untuk menghasilkan suatu atribusi pengetahuan baru. Temuan yang berkaitan dengan situasi terkini tentang fenomena perilaku masyarakat terkait aksi bela negara  di  wilayah  perbatasan  Provinsi  Kepulauan  Riau  sangat  diperlukan  sebagai  bahan pertimbangan bagi pemerintahan daerah secara khusus maupun pemerintahan dalam cakupan nasional karena fenomena ini telah digariskan menjadi prioritas pembangunan nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (PRN Indonesia 2014 s.d 2024).
Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini memberdayakan 2 tahapan teknis penelitian yang saling menguatkan. Adapun kedua teknik tersebut secara rinci dapat mencermati poin-poin  berikut  ini.  (1)  Wawancara  secara  mendalam  yang  dilakukan  sebagai  cara pengumpulan  data  primer  dari  para  informan  penelitian.  Pedoman  yang  dipergunakan  saat teknis  wawancara  dirancang  untuk  mengetahui  kondisi  terkini  dan  harapan  masyarakat terhadap  penguatan  bela  negara.  Wawancara  akan  mengumpulkan  serta  mengkonfirmasi fenomena  kajian  terhadap  informan  kunci  representasi  masyarakat  yang  benar-benar memahami dan bersinggungan rutinitasnya pada area perbatasan di wilayah Kepulauan Riau. Selanjutnya (2) Focus Group Discusion bertujuan untuk menggali informasi tentang penguatan bela  negara  di  Kawasan  perbatasan  melalui  diskusi  terbatas  dengan  melibatkan  berbagai Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan penguatan bela negara seperti : Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  Badan  Perbatasan,  Biro Pemerintahan, Dinas ESDM dan Dinas Komunikasi dan Informatikan. Forum Kerukunana Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),  dan  Forum  koordinasi  Penanggulangan  Terorisme  (FKPT).  Keberadaan  teknik focus group  discussion ini  merupakan  katalisator  penghimpunan  informasi  penelitian  melalui wawancara  sebelumnya.  Sehingga  dihasilkan  informasi  dan  data  penelitian  yang  valid  untuk mendukung penarikan kesimpulan dan rekomendasi kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum dalam penguatan bela negara di kawasan perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh ( holistic ), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/ Kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif,  baik  secara  horizontal  di  pusat  maupun  vertikal  dengan  pemerintah  daerah. Sedangkan  jangkauan  pelaksanaannya  bersifat  strategis  sampai  dengan  operasional  dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat,

## a. Analisis  Penerapan  Penguatan  Bela  Negara  di  Wilayah  Perbatasan  Provinsi Kepulauan Riau.
Pembangunan  dan  program  kebijakan  penguatan  bela  negara  di  kawasan  perbatasan secara  spesifik  dapat  menggunakan  berbagai  macam  skenario  dan  kebijakan  guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengembangan dan implementasi nilai bela negara  di  berbagai  aspek  kehidupan.  Namun  pada  dasarnya  bahwa  penguatan  bela negara diwilayah Provinsi Kepulauan Riau harus mampu menuntaskan 3 (tiga) nilai besar penguatan  bela  negara  di  wilayah  perbatasan.  (1)  Kesenjangan  pembangunan,  (2) Kesejahteraan, serta (3) Kerukunan. Kondisi permasalahan tersebut sangat sesuai dengan hasil wawancara, FGD, serta tujuan dari program yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam penguatan bela negara di kawasan perbatasan. Sehingga masalah  nasionalisme  tidak  terlalu  dikhatirkam  mengingat  masyarakat  perbatasan memiliki  nasiolisme  dan  sangat  mencintai  Indonesia,  karena  brertahun-tahun masyarakat perbatasan lebih banyak mendapat akses dari luar negeri, sehingga kedepan bagaimana  penguatan  nasionalisme  dan  bela  negara  dibidang  ekonomi,  kesejahteraan
dan aksesibilitas lebih menjadi perhatian.
Menghadapi dinamika perubahan lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin kompleks  dan  tidak  pasti,  maka  aparaturnya  dituntut  memiliki  integritas  dan  kualitas yang  mumpuni.  Dalam  skala  lokal,  salah  satu  masalah  yang  perlu  dituntaskan  adalah mengenai kuantitas dan kualitas SDM di sektor publik, di mana keduanya meruapakan permasalahan yang cukup dilematis. Dari segi kualitas, kondisi SDM sektor publik dapat dikatakan  sangat  heterogen  yang  disebabkan  oleh  berbagai  alasan  seperti  sistem rekruitmen PNS yang masih lemah, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat yang  menghasilkan  lulusan  dari  tingkat  SD  sampai  perguruan  tinggi  masih  sangat bervariasi  kualitasnya,  sistem  pendidikan  dan  pelatihan  aparatur  yang  belum  mantap, serta  sistem  pembinaan  karier  yang  juga  belum  mantap.  Di  samping  itu,  masih  ada kendala lain yang menjadi hambatan dalam pengembangan SDM di sektor publik, yakni masih terbatasnya dana pemerintah untuk pembinaan dan pengembangan pegawai.
Untuk  mewujudkan  sosok  aparatur  yang  mempunyai  kualitas  dan  daya  saing  tinggi tersebut, maka beberapa aspek yang perlu dibina adalah pembinaan inisiatif, kreatifitas, kepercayaan terhadap diri sendiri, tanggung jawab, dinamika atau mobilitas, kemampuan menyesuaikan  diri,  kesiapan  untuk  menerima  pengetahunan  baru,  sadar    terhadap kualitas, kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan bermusyawarah untuk mufakat, memiliki loyalitas terhadap organisasi, siap untuk melakukan pengambilan keputusan, memiliki  pemahaman  terhadap  suatu  sistem  yang  kompleks,  memiliki  kemampuan berkomunikasi,  serta  mempunyai  semangat  untuk  bekerja  untuk  bekerja  secara kelompok.
Untuk  mengimplementasi  kebijakan  penguatan  bela  negara  merupakan  suatu  upaya untuk  mencapai  tujuan-tujuan  dengan  sasaran  tertentu  dan  dalam  waktu  tertentu. Dengan  demikian  yang  diperlukan  dalam  implementasi  kebijakan  adalah  berupa tindakan-tindakan  yang  sah  atau  implementasi  dalam  suatu  rencana  untuk  mencapai tujuan  yang  ditentukan.  Proses  pencapaian  penguatan  bela  negara  dapat  dimulai  bila tujuan-tujuan  kebijakan  umum  yang  telah  ditetapkan,  program-program  pelaksanaan telah dibuat dan anggaran telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan dalam konteks ini adalah penguatan bela negara.
Pencapaian  kebijakan  tidak  hanya  sekedar  merupakan  mekanisme  bagaimana menterjemahkan  tujuan  kebijakan  kepada  proses  administrasi  rutin  dan  Teknik organisasi,  melainkan  lebih  jauh  dari  pada  itu,  melibatkan  berbagai  faktor  mulai  dari sumber  daya,  hubungan  antar  unit  organisasi,  tingkat-tingkat  birokrasi,  kelompok masyarakat  sampai  kepada  golongan  politik  yang  mungkin  tidak  menyetujui  terhadap kebijakan  dan  tujuan  yang  sudah  ditetapkan.  Berbagai  faktor  tersebut  terdapat  dalam setiap  lingkungan  pemerintahan  daerah  yang  senantiasa  pula  berinteraksi  dengan lingkungan berbagai kelompok masyarakat, organisasi msyarakat dan sekitarnya. Dengan demikian,  pencapaian  penguatan  bela  negara  tidak  dipandang  semata-mata  sebagai tindakan teknik dan administrasi tetapi juga merupakan tindakan politik yang melibatkan berbagai stakeholder dengan kepentingan masing-masing.
b. Faktor  Strategis  Keberhasilan  Kebijakan  Penguatan  Bela  Negara  di  Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.
Fokus utama faktor yang menjadi perhatian khusus temuan kajian ini menyangkut faktor strategis  yang  diharapkan  mampu  meningkatkan  aplikasi  bela  negara  di  wilayah perbatasan  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Tantangan  pada  masa  mendatang  akan  terus mengalami  perubahan  baik  itu  dikarenakan  berkembangnya  strategi  perekonomian maupun  dinamika  politik  yang  diberlakukan  oleh  negara-negara  tetangga.  Dengan demikian pemahaman maupun kapasitas menerapkan bela negara bagi masyarakat pada
wilayah  perbatasan  Negara  esatuan  Republik  Indonesia  khususnya  pada  lokasi  kajian hendaknya juga mengalami peningkatan yang signifikan.
Diskusi dalam temuan ini dikuatkan berdasarkan hasil focus group discussion yang telah menempatkan sapek sumber daya manusia sebagai faktor strategis utama. Penentuan ini dalam konteks membangun aplikasi bela negara di wilayah perbatasan Kepulauan Riau karena sumber daya manusia dipandang sebagai fondasi penting yang menopang kualitas dan kapabilitas upaya bela negara di lokasi strategis nasional tersebut. Hal ini juga senada dengan makna bahwa bela negara merujuk kepada psikis (mental) personal masyarakat yang memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku,  percaya  akan  kemampuan  diri  sendiri,  tahan  uji,  pantang  menyerah  dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional (Retno Susanti, 2019). Juga secara formal memotivasi perwujudan bela negara juga sebenarnya mengacu kepada kewajiban anggota masyarakat yang diatur dalam konsepsi pertahanan negara (Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, 2002). Dengan demikian hasil temuan maupun diskusi terbatas bersama ahli memiliki pandangan yang sama tentang penguatan good citizen practice melalui penguatan pembangunan aspek sumber daya manusia bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.
Banyak  pemikiran  yang  menyepakati  bahwa  kesejahteraan  masyarakat,  kualitas kesehatan  serda  pencapaian mindset pembangunan  yang  didukung  oleh  kualitas pendidikan masyarakat yang memadai adalah kesatuan dimensi yang menjadi cerminan kualitas SDM masyarakat saat ini. Anggapan ini dipandang memiliki relevansi yang sangat baik  bagi  sustainibilitas  kebijakan  penguatan  bela  negara  khususnya  di  wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga cita-cita mewujudkan format aplikasi Bela negara berupa rutinitas sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai– nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 mampu diaplikasikan secara nyata oleh  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  Kepulauan  Riau.  Pengertian  ini  memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk melakuan aktifitas bela negara. Secara sederhana skema pengembangan ataupun peningkatan implementasi kebijakan penguatan aksi bela negara masyarakat di wilayah perbatasan tersebut dapat mencermati deskripsi bagan berikut ini.

## Gambar 1. Harmonisasi Kebijakan Pengutan Bela Negara Masyarakat Wilayah Perbatasan Kepulauan Riau.
Sumber : Kompilasi Diskusi dan Temuan Kajian Penulis, 2023.
Bela  negara  dalam  hasil  pengkajian  ini  telah  menempatkan  pemikiran  yang  integratif antara upaya masyarakat sebagai subjek utama pembangunannya maupun pemerintah daerah  yang  menjadi  akselerator  pembangunan  aksi  bela  negara  yang  mampu dilaksanakan oleh masyarakat khususnya pada wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan

## Incremental process of citizen capacity building
Penguatan Derajat Kesehatan Masyarakat Penguatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Penguatan Kesejahteraan Masyarakat
Harmonisasi Pembangunan SDM
Riau. Dengan asumsi dukungan aspek lingkungan pembangunan daerah yang kondusif, dibutuhkan  harmonisasi  kebijakan  penguatan  penerapan  bela  negara  oleh  masyarakat yang  berdomnisili  pada  pulau-  pulau  kecil  wilayah  perbatasan  Kepulauan  Riau. Harmonisasi kebijakan penguatan bela negara yang dimaksudkan yakni merujuk kepada hasil pengkajian yakni faktor strategis penguatan Sumber Daya Manusia yang tercermin dari  implementasi  kebijakan  pembangunan  kualitas  kesehatan,  pendidikan  dan kesejahteraan  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  menyangkut  subjek  utama  Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau,  pemerintah  kabupaten/  kota  terkait,  serta  pemeritah  pusat. Secara bertahap ( incrementally) keadaan perwujudan bela negara masyarakat di wilayah perbatasan  mapu  meningkat  secara  signifikan  dan  berkelanjutan,  sehingga  aksi  bela negara benar- benar secara utuh mampu meningkatkan kewaspadaan dan pertahanan negara.

## c. Sinergitas Faktor Strategis Penguatan Bela Negara di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau
Atas  dasar  diskusi  dan  temuan  penelitian  pada  bagian  sebelumnya,  diketahui  bahwa penguatan  aspek  sumber  daya  manusia  melalui  penguatan  faktor  penguatan  derajat kesehatan  masyarakat,  kualitas  pendidikan  masyarakat  dan  penguatan  kesejahteraan masyarakat masih menjadi kekhawatiran bersama. Baik hasil pengumpulan data kajian melalui wawancara mendalam dan data sekunder juga diketahui adanya tuntutan untuk meningkatkan  kewaspadaan  daerah  di  tengah-tengah  kondisi  saat  ini  yang  sangat dinamis  dan  sulit  diperkirakan.  Oleh  karena  demikian,  menyangkut  upaya  penguatan penerapan bela negara di wilayah perbatasan Kepulauan, tidak dapat dipisahkan dengan berbagai  faktor  penting  yang  berkaitan  seperti;  Kualitas  Pendidikan  Masyarakat, Kesejahteraan perekonomian masyarakat, serta masyarakat wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil bahasan sebelumnya mendeskripsikan diperlukan adanya suatu integrasi yang harmonis antara kewaspadaan terhadap lingkungan yang mempengaruhi (environtment) kebijakan  penguatan  penerapan  bela  negara  di  wilayah  perbatasan Kepulauan Riau dengan kondisi factual ekonomi kesejahteraan masyarakat, pendidikan sosial  budaya  maupun  kondisi  kesehatan  masyarakat  wilayah  perbatasan  yang berkualitas.  Ruang  kosong  inilah  yang  secara  stategis  menempatkan  pemerintahan daerah seperti Provinsi Kepulauan Riau untuk segera melakukan pengisian peran melalui integrase antar dimensi/ faktor yang berkaitan di lapangan tersebut. Secara sederhana dapat memperhatikan pola hubungan seperti berikut ini.

## Gambar 2. Integrasi Faktor Strategis Penguatan Bela Negara Masyarakat Wilayah Perbatasan Kepulauan Riau
Sumber : Hasil Telaah Diskusi dan Temuan Kajian Penulis, 2023.
Capaian hasil atau kinerja penguatan bela negara tentu membutuhkan format penguatan Kewaspadaan dan ketahanan pada daerah strategis sebagaimana keadaannya di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Ketahanan dan kewaspadaan ini secara integrative merupakan bagian penguat (katalisator) yang secara nyata tidak dapat dipisah- pisahkan pada  rutinitas  kehidupan  masyarakat  (Suryatni,  2019).  Hal  ini  dikarenakan  sebagai konsekwensi terhadap kondisi pembangunan dengan dilemma dan tantangannya yang senantiasa  berjalan  secara  dinamis  seiring  perkembangan/  peningkatan  kebutuhan masyarakat  akan  terobosan  baru  pemerintah  daerah  khususnya  dalam  hal  proses pemenuhan  kebutuhan  pendidikan  sosial  budaya  yang  berkualitas,  kesehatan masyarakat serta fundamental kesejahteraan ekonomi masyarakat (Mallén-Broch et al., 2023) khususnya di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.
Arah  pencapaian  penguatan  bela  negara  merupakan  visi  yang  sangat  penting  dalam  upaya menguatkan  bela  negara  di  wilayah  perbatasan  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Selalu  terdapat  dua kemungkinan  terkait  peluang  daerah  mewujudkan  percepatan  penerapan  bela  negara  pada wilayah  strategis  dimaksud.  Kemungkinan  arah  penurunan  yang  tentunya  memiliki kecenderungan negatif dan melemahkan, maupun pencapaian positif yakni kinerja yang selalu mengalami peningkatan secara berkelanjutan (bagian kanan pada gambar). Untuk itu kehadiran penguat  ataupun  katalisator  berupa  integrasi  faktor  kewaspadaan  dan  ketahanan  daerah strategis menjadi penopang pada terobosan daerah sebagaimana upaya membangun di wilayah perbatasan  yang  diperankan  saat  ini  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Penguatan seperti  ini  dipandang  sebagai  suatu  sikap  yang  sangat  strategis  mengingat  bahwa pengejawantahan bela negara merupakan cerminan perilaku masyarakat (Lin et al., 2016) yang secara rutin melaksanakan pola interaksi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bela negara dan ketahanan negara memiliki hubungan yang signifikan dalam mewujudkan dan mempertahankan  ketahanan  negara  seperti  yang  tersirat  dan  tersurat  dalam  alinea  ke  IV Pembukaan  UUD  NRI  1945.  Ketahanan  nasional  sebagai  konsepsi  adalah  konsep  khas  bangsa Indonesia sebagai pengaturan, penyelegara bernegara dengan berlandasankan ajaran AstaGatra.
Sust ainib ilitas Pen capa ian Hasil Peng uatan Bela Negara Katalisator Kewaspad aan dan Ketaha nan Daera h Strategis Kesejahte raan Ekon omi, Kualitas P endidikan , Sosial Budaya da n Kualitas K esehatan Masyaraka t Kondisi Eks isting Bela Negara Penc apai an T anpa Kata lisat or
Oleh karena itu, konsepsi ketahanan nasional merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan  ketangguhan  bangsa  yang  mengandung  kemampuan  mengembangkan  kekuatan  nasional dengan  pendekatan  kesejahteraan  dan  keamanan  nasional,  sehingga  geostrategi  Indonesia bukanlah  merupakan  geopolitik  untuk  kepentingan  politik  dan  perang,  dengan  demikian twawasan  nusantara  tidak  menganut  teori  ekspansionisme,  kekerasan,  dan  okupasi.  Untuk mewujudkannya  diperlukan  peran  aktif  setiap  warga  negara,  tanpa  terkecuali,  dalam  ikut pembelaan negara sesuai dengan keahlian masing-masing yang pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi negara.

## SIMPULAN
Pengkajian  tentang  upaya  penguatan  perwujudan  bela  negara  bagi  masyarakat  di  wilayah perbatasan  memiliki  urgebsi  yang  cukup  beralasan.  Disamping  secara  kuantitas  masih  relatif jarang, juga eksistensi tantangan maupun ancaman dari luar wilayah NKRI justru berkembang secara  dinamis.  Berdasarkan  informasi  maupun  temuan  pengkajian  ini,  dapat  menyimpulkan beberapa hal berikut. (1) Penerapan penguatan aplikasi bela negara bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kepulauan Riau telah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah terkait dengan baik. Namun demikian implementasi kebijakan penguatan bela negara tersebut masih diwarnai oleh adanya kinerja pencapaian yang belum optimal menggapai sasaran bela negara khususnya pada dimensi  perwujudan  kesejahteraan  masyarakat  yang  tersebar  di  berbagai  pulau  kecil  terluar wilayah  perbatasan;  (2)  Penerapan  bela  negara  di  perbatasan  Kepulauan  Riau  lebih dititikberatkan  kepada  kesejahtraan  perekonomian  masyarakat,  pendidikan,  kesehatan, transportasi dan jaringan informasi; (3) Pengkajian telah mengkonfirmasi bahwa faktor strategis yang  memerlukan  pengembangan  dan  peningkatan  lebih  lanjut  berdasarkan  analisis  temuan maupun  diskusi  dalam  focus  group  discussion  adalah  faktor  sumber  daya  manusia  yang merupakan  cerminan  utama  kekuatan  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  untuk  menerapkan nilai-nilai penting bela negara dengan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akcam, B. K., Guney, S., & Cresswell, A. M. (2019). Research Design and Major Issues in Developing Dynamic  Theories  by  Secondary  Analysis  of  Qualitative  Data. Systems , 7 (3),  40. https://doi.org/10.3390/systems7030040
As’ari,  H.  (2017).  Policy  Implementation  of  the  Outer  Islands  Management  at  Kepulauan  Riau Province. Public Policy and Administration Research , 7 (3), 40–47.
Creswell, J. W. (2012). Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. In Educational Research (4th Editio). University of Nebraska.
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 23 (2002).
Gumelar, R. (2020). Peran Masyarakat, pemuda dalam Bela Negara . 1–9.
Nashir, A. K., Komeini, Y., & Rosdiana, H. (2021). Strategic Environment, Strategist, and Strategy.
Jurnal Global & Strategis , 15 (1), 103. https://doi.org/10.20473/jgs.15.1.2021.103-126
Ragimun,  R.,  Handoko,  R.,  Rosjadi,  I.,  Mutaqin,  M.,  &  Yasin,  A.  (2022).  Kinerja  Perdagangan Indonesia-Singapura  Dan  Malaysia. Jurnal  Perspektif  Bea  Dan  Cukai , 6 (1),  28–45. https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1540
PERATURAN  MENTERI  PERTAHANAN  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN  2022 KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2022, 1 (2022).
Retno Susanti. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan . 10.
Setiawan,  I.  M.  B.,  Agung,  I.,  Yufridawati,  &  Irmawati,  A.  (2017). Akulturasi  Kebudayaan  Pada Masyarakat di Wilayah 3T: Peran PKBM Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat .
Sugiyono. (2019). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . CV. Alfabeta.
Supardi,  S.  (2020).  Menciptakan  Semangat  Bela  Negara  Dalam  Lingkungan  Perguruan  Tinggi. Anterior Jurnal , 19 (2), 50–54. https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1506
Suwarno Widodo. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. Jurnal Ilmiah CIVIS , 1 (1), 21. http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/572
Triyawan, A., & Fendayanti, Z. E. U. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi. Forum Ekonomi , 23 (2), 223–230. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/8082 United Nations Human Rights. (2014). CIVIL SOCIETY SPACE AND THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS SYSTEM A Practical Guide for Civil Society . https://www.ohchr.org/sites/default/files/CS_space_UNHRSystem_Guide_0.pdf
Yudharta, I. P. D. (2017). Komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Anggaran Pro Publik Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Thaun 2016. Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika , 8 (2).