## ANALISIS DAN PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN KEUANGAN

## NASIONAL
Sylvia Nabila 1 , Siti Syaidah 2 , Asmak ul Hosnah 3
1 2 3 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Email: 1 sylvianabila8@gmail.com , 2 sitsyaaa2309@gmail.com 3 asmak.hosnah@unpak.ac.id

## Abstract
The journal provides an explanation of the Analysis and Regulation of the Crime of Money Theft  as  a  National  Financial  Crime.  This  journal  was  created  with  the  aim  of  providing learning about the definition of the crime of money laundering, the money laundering process and the methods commonly used by money launderers. In this journal, provisions will also be discussed that money laundering criminal law. The problem of money laundering criminal acts is not only related to the laws in force in Indonesia but also related to national financial and economic problems. The method used in writing this journal is a normative juridicial approach method  which  is  a  comprehensive  analysis  of  legal  sources,  primary  and  guided  by  legal provisions.
Keywords: Legal Regulation, Money Laundering and Criminal Law
.
Vol. 7 No. 2 (2023)

## Abstrak
Jurnal  ini  memberikan  penjelasan  tentang  Analisis  dan  Pengaturan  Terhadap Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Sebagai  Kejahatan  Keuangan  Nasional.  Jurnal ini  dibuat  bertujuan  untuk  memberikan  pembelajaran  mengenai  definisi  tindak pidana  pencucian  uang,  proses  pencucian  uang  serta  metode  yang  umum digunakan  pelaku  pencucian  uang.  Dalam  jurnal  ini  juga  akan  dibahas  terkait ketentuan  hukum  tindak  pidana  pencucian  uang.  Permasalahan  tindak  pidana pencucian  uang  ini  tidak  hanya  berhubungan  dengan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  tetapi  juga  berhubungan  dengan  permasalahan  keuangan  dan perekonomian nasional. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat analisis menyeluruh terhadap sumber-sumber  hukum  primer  dan  berpedoman  dengan  ketentuan  undang- undang.
Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Pencucian Uang, dan Hukum Pidana.

## A. Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman,  istilah  pencucian  uang ( money  laundering )  sudah  menjadi pengetahuan  umum  di  zaman sekarang. Tindak pidana pencucian  uang  di  Indonesia termasuk  fenomena  baru,  sebab secara luas baru menjadi perhatian  sejak  diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2002  mengenai  Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang- Undang  ini  selanjutnya  diubah dengan  diterbitkannya  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2003. Sebelumnya, hukum di Indonesia tidak  mengakui  tindak  pidana pencucian  uang,  namun  di negara-negara Barat seperti Prancis,  Inggris,  serta  Amerika Serikat,  pencucian  uang  sudah lama  dikenal.  Hal  ini  disebut sebagai money laundering . Pencucian uang ialah tindakan yang dilaksanakan untuk menyamarkan  sumber  kekayaan yang  didapat  dari  kegiatan  ilegal, sehingga  harta  atau  uang  itu seolah-olah  berasal  dari  aktivitas yang  legal  dan  sah. 1 Berdasarkan ketentuan  dalam  Pasal  2  UU Nomor  15  Tahun  2002,  tindak pidana  yang  dapat  menjadi pemicu pencucian uang termasuk korupsi,  penggelapan,  pencurian, terorisme, penculikan, perdagangan manusia (budak/wanita/anak/senjata
1 Asep  Nursobah,  “Pencucian  Uang”,
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik  Indonesia,  28  Oktober  2021, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go .id/glosarium-hukum/1897-pencucian- uang
terlarang), psikotropika, narkotika,  kejahatan  perbankan, penyelundupan barang/tenaga kerja/migran,  penyuapan,  serta penipuan. 2 Praktik pencucian uang memiliki dampak yang signifikan, baik  pada  kestabilan  keuangan ataupun ekonomi secara keseluruhan.  Kegiatan  pencucian uang  termasuk  kejahatan  yang kompleks  dan  melintasi  batas negara,  seringkali  melibatkan jumlah uang dalam jumlah besar. Dengan  adanya  pencucian  uang ini  kita  harus  lebih  waspada, karena pencucian uang bisa dapat menyeluruh  ke  berbagai  negara, bahkan bisa jadi sebagai kejahatan keuangan  global.  Maka  dari  itu kami selaku penulis akan menguraikan suatu metode- metode  yang  umum  digunakan oleh pelaku pencucian uang, serta Teknik  untuk  melacak  arus pencucian  uang.  Dengan  adanya uraian ini semoga dapat menyadarkan  kita  semua  bahwa perilaku itu merupakan perbuatan yang salah untuk dilakukan. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif  yakni  penelitian  hukum dengan pendekatan analisis. Pendekatan  ini  dilakukan  dengan menganalisa bahan-bahan hukum primer,  seperti  prinsip-prinsip hukum,  teori-teori,  konsep,  serta peraturan  perundang-undangan yang  relevan  dengan  topik penelitian  ini.  Penelitian  ini disajikan
secara lengkap,
2 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2002  Tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang.
mendalam dan metodis sebagaimana  yang  diharapkan dari suatu karya ilmiah.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  arus  pencucian  uang dan  efektifitas  peraturan  undang- undang  untuk  menghadapi  tindak pidana  pencucian  uang  sebagai kejahatan keuangan nasional?
2. Bagaimana  metode  yang  umum dilakukan  pelaku  pencucian  uang dan solusi pencegahannya meninjau dari metode yang umum dilakukan pelaku pencucian uang?

## C. Hasil dan Pembahasan Pengertian Pencucian Uang
Istilah  pencucian  uang  berasal dari  Bahasa  Inggris,  yakni  “ money laundering”. Apa  yang  dimaksud dengan “money laundering?” jawabannya adalah belum ada definisi tetap  mengenai  definisi  pencucian uang karena setiap negara mempunyai  pengertian  tersendiri berdasarkan  pandangan  hukum  yang berbeda.  Meskipun  demikian,  pakar hukum  di  Indonesia  sudah  sepakat untuk  menafsirkan money  laundering sebagai pencucian uang. Banyak definisi mengenai pencucian  uang  sudah  dikemukakan oleh  pakar-pakar  hukum.  Menurut
Welling, “money  laundering” ialah “ money  laundering  is  the  process  by  which one counceals the existence, illegal source, or illegal  application  of  income,  and  than disguises  that  income  to  make  it  appear legitimate.” 3
3 Wiyoto,  “Money Loundry yang  bersumber dari  perdagangan  Narkoba”,  Universitas Muhammadiyah Malang, 2018,
Definisi pencucian uang terdapat juga  dalam  ketentuan  umum  pasal  1 UU  No.  8  Tahun  2010  yang menjelaskan  bahwa  pencucian  uang merujuk  pada  segala  tindakan  yang memenuhi  kriteria  tindak  pidana sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU No. 8 Tahun 2010. 4
Secara  umum,  pencucian uang  merujuk  pada  proses  yang dilaksanakan  oleh  individu  ataupun kelompok dengan maksud menyembunyikan  atau  mengubah hasil  dari  tindak  kejahatan,  termasuk kejahatan ekonomi, keuangan nasional, serta kegiatan ilegal lainnya, sehingga asal-usulnya tidak terdeteksi. Pencucian  uang  biasanya  melibatkan penyembunyian  atau  penyelundupan harta kekayaan seperti uang, aset, dan barang  berharga,  sehingga  bisa dipergunakan  tanpa  diketahui  jika harta itu dari aktivitas yang melanggar hukum.  Melalui money  loundry ,  harta kekayaan  yang  berasal  dari  kegiatan ilegal  dapat  diberikan  tampilan  yang sah secara hukum. 5

## Proses Pencucian Uang
Jika  kita  lihat  dari  definisi diatas,  dapat  kita  ketahui  tahapan kegiatan  proses  pencucian  uang, diantaranya:
1. Tahap Penempatan (Placement Stage)
https://lab- hukum.umm.ac.id/id/pages/studi-klinis- 1.html
4 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Pelajari  dan Hindari  Kejahatan  Pencucian  Uang”, Sikapi  Uangmu  Otoritas  Jasa  Keuangan, 2019, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEn d/CMS/Article/10470
Dalam  tahap  ini  adalah pelaku mengubah atau mengkonversi uang hasil kegiatan illegalnya kedalam jumlah  yang  sangat  kecil  melalui sistem  keuangan  sehingga  harta kekayaan,  asset  atau  uang  yang  telah diubah  menjadi  nominal  yang  sangat kecil  itu  tidak  dapat  terdeteksi. Biasanya  uang  yang  besar  itu  ditaruh kedalam  rekening  atau  dipergunakan untuk  membeli  asset  berharga  yang bisa  dijadikan  investasi  untuk  dijual kembali,  atau  digunakan  untuk membeli cek yang akan didepositokan  ke  rekening  bank  lain. Bentuk kegiatannya, antara lain:
1)  Melakukan  penyetoran  dana  ke dalam rekening bank, yang sering kali diikuti dengan pengajuan pembiayaan atau kredit;
2)  Melakukan  penyetoran  uang kepada  Penyedia  Jasa  Keuangan (PJK)  sebagai  pembayaran  kredit dengan  tujuan  mengaburkan  jejak transaksi;
3)  Melakukan  penyelundupan  uang tunai dari satu negara ke negara lain; 4) Membiayai sebuah usaha yang sah, sehingga  mengubah  uang  tunai menjadi pembiayaan atau kredit; 5)  Membeli  barang-barang  berharga untuk  kebutuhan  pribadi,  dan memberikan hadiah kepada pihak lain yang  pembayarannya  dilaksanakan melalui (PJK).
2. Tahap  Penyebaran  ( Layering Stage ) Setelah  uang  hasil  kejahatan masuk  ke  dalam  rekening  pelaku, pelaku akan memulai tahap selanjutnya  yaitu  pemindahan  saldo yang dimaksudkan untuk memisahkan  dana.  Dana  tersebut alirkan  dengan  cara  melakukan pembelian  serta  penjualan  alat-alat keuangan, atau para pelaku mengirimkan  uang  itu  melalui “ electronic  funds/wire  transfer ”  kepada beberapa  bank  yang  ada  di  belahan negara  lain.  Tindakan  penyebaran  ini memiliki  rezim  anti money  laundering , pada  beberapa  waktu,  para  pelaku melakukan kegiatan pembelian seolah-olah pelaku sedang melakukan kegiatan jual beli kemudian melakukan  pembayaran  via  transfer dengan  alasan  pembayaran  yaitu membeli  barang  atau  jasa  sehingga tindakan  itu  terlihat  seperti  kegiatan jual  beli  yang  sah.  Secara  umum bentuk kegiatan ini diantaranya: 1)  Pemindahan  dana  dari  satu lembaga  keuangan  ke  lembaga keuangan  lainnya,  baik  dalam  satu negara ataupun lintas negara; Penggunaan uang tunai yang disimpan untuk mendukung transaksi yang legal;
Transfer  uang  tunai  melintasi  batas negara  melalui  jaringan  bisnis  yang sah  ataupun  melalui  perusahaan penampung ( shell company ). 3. Tahap
Pengumpulan ( Integration Stage ) Tahap  ini  ialah  upaya  untuk menggunakan  harta  illegal  yang terlihat legal, sehingga dapat dinikmati secara langsung manfaatnya.  Upaya  ini  dilakukan dengan menginvestasikan harta kekayaan  illegal  kedalam  kegiatan ekonomi  yang  sah  misalnya  seperti pembelian  rumah  mewah,  asset berharga, mobil mewah, atau ditanamkan kedalam bentuk kegiatan usaha seperti bisnis skincare, makanan yang hasilnya dapat dinikmati  secara  langsung.  Dalam melakukan  kegiatan  tersebut,  pelaku
tidak  akan  memikirkan  hasil  yang didapatkannya, karena tujuan utamanya  adalah  menyamarkan  harta kekayaan ilegal tersebut dan menghilangkan  asal  usulnya  sehingga dapat digunakan dengan aman.
Tiga  kegiatan  tersebut  bisa terjadi  secara  individual  atau  secara bersamaan,  tetapi  biasanya  dilakukan secara  bersamaan  atau  tumpang tindih.
Metode  Pencucian  Uang  Yang Umum Digunakan Pelaku Pencucian Uang Pencuci uang biasanya menggunakan metode untuk menghindari deteksi dan menyembunyikan sumber sebenarnya dari  mana  uang  mereka  berasal.
Beberapa  metode  yang  paling  umum adalah smurf,  mule,  dan  shell yang diuraikan di bawah ini.
 Smurf
Bertentangan  dengan  apa  yang mungkin  Anda  yakini,  ini  tidak  ada hubungannya  dengan  kartun  klasik anak-anak.  Smurf  merupakan  istilah penggunaan  untuk  menggambarkan pelaku  pencucian  uang  yang  ingin menghindari dalam pengawasan pemerintah.  Mereka  melakukan  ini dengan menggunakan langkah penempatan,  pelapisan,  dan  integrasi untuk  menyembunyikan  uang.  Uang dalam jumlah besar disimpan di bank yang  berbeda  dengan  menggunakan transaksi yang lebih kecil.
 Bagal Mules  adalah  individu  yang disewa  oleh  pelaku  pencucian  uang untuk membantu melaksanakan skema pencucian mereka. Bagal uang sama  seperti  bagal  narkoba,  yang mungkin  terlibat  dalam  skema  ini
atau mungkin direkrut tanpa disadari. Namun  alih-alih  menyelundupkan narkoba,  orang-orang  ini  membawa uang.
Orang-orang  yang  direkrut biasanya  didekati  oleh  para  pelaku pencucian  uang  dan  sering  kali  tidak mengetahui  skema  tersebut.  Mereka mungkin  terpikat  dengan  dijanjikan pekerjaan  yang  memberikan  imbalan dalam jumlah besar. • Kerang Shell atau korporasi cangkang adalah perusahaan yang tidak memiliki aktivitas atau operasi bisnis, operasi fisik, aset, atau karyawan apa pun.  Banyak  cangkang  adalah  badan usaha  sah  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  uang  dan  mendanai operasional  perusahaan  rintisan  atau untuk mengelola merger atau akuisisi.
Teknik  Analisis  Untuk  Melacak Arus Pencucian Uang
• Penataan
Penataan, atau disebut sebagai  smurfing  atau  praktik penataan simpanan, mencakup proses cermat dalam memecah-mecah sejumlah  besar  dana  terlarang menjadi transaksi yang lebih kecil dan tidak  mencolok.  Tujuan  utama  dari teknik  ini  adalah  untuk  secara  cerdik menghindari  kewajiban  pelaporan keuangan  dan  mengurangi  tingkat pengawasan  yang  dilakukan  oleh otoritas  yang  waspada.  Dengan mengadopsi  pendekatan  ini,  para pelaku  pencucian  uang  berusaha untuk  tetap  berada  di  bawah  radar dan  menghindari  pengawasan  badan pengawas.
• Penyelundupan Uang Tunai
Secara Massal
Penyelundupan  uang  tunai dalam  jumlah  besar  mencakup praktik  terlarang  yang  secara  fisik mengirimkan  sejumlah  besar  mata uang  melintasi  perbatasan  atau wilayah,  dengan  cerdik  menghindari pengawasan  peraturan  dan  sistem deteksi yang canggih. Dalam
mencapai  tujuan  jahatnya,  para penjahat  sering  mengeksploitasi  jalur transportasi  yang  rentan,  dengan terampil  melakukan  manuver  untuk mengangkut  dana  yang  mereka peroleh secara tidak sah secara diam- diam.
• Bisnis Padat Uang Tunai Para  pelaku  pencucian  uang secara strategis memanfaatkan perusahaan-perusahaan  yang  padat uang, meliputi perusahaan- perusahaan seperti kasino yang ramai, restoran-restoran  yang  berkembang pesat, dan toko-toko ritel yang ramai, di mana transaksi tunai dalam jumlah besar  merupakan  hal  yang  biasa. Dengan kemahirannya, mereka mencampurkan  dana  yang  mereka peroleh  secara  tidak  sah  dengan pendapatan  sah  yang  dihasilkan  oleh bisnis-bisnis  tersebut,  dengan  licik menyembunyikan asal usul keuntungan  moneter  mereka  yang meragukan. • Investasi pada Komoditas Dengan  melakukan  investasi
dalam  bidang  komoditas,  yang mencakup  aset  berharga  seperti logam  mulia,  batu  permata  yang indah, atau karya seni yang menawan, para  pelaku  pencucian  uang  dengan terampil  mengeksploitasi  cara  untuk menanamkan  aura  legitimasi  pada keuntungan  haram  mereka.  Aset-aset yang menarik ini, dihargai karena nilai inherennya,  memiliki  keunggulan dalam  hal  portabilitas,  kemudahan
penyimpanan, dan kemudahan penjualan, menjadikan tugas menelusuri  sumber  awal  dana menjadi tantangan yang membingungkan. • Pencucian Berbasis Perdagangan Pencucian berbasis perdagangan  mencakup  manipulasi transaksi  perdagangan  internasional yang menipu, dengan sengaja mengaburkan  nilai  asli  barang  atau jasa  yang  diperdagangkan.  Melalui skema licik yang melibatkan penyajian harga, jumlah, atau bahkan kualitas  komoditas  yang  salah,  para penjahat  dengan  cerdik  menavigasi dunia  transaksi  lintas  batas  yang rumit.  Jaringan  penipuan  yang  rumit ini  memungkinkan  mereka  secara diam-diam memindahkan dana melintasi batas negara, dengan mulus menyamarkan  asal  muasal  transaksi keuangan mereka yang tidak sah.
• Penangkapan Bank Penangkapan  bank  (bank
capture)  berkaitan  dengan  infiltrasi jahat  ke  lembaga-lembaga  keuangan oleh  penjahat  yang  dengan  terampil mengeksploitasi  kerentanan  yang melekat  dalam  struktur  sistem perbankan  yang  rumit.  Melalui manipulasi  licik  terhadap  proses internal  atau  kolusi  rahasia  dengan karyawan  bank  yang  terlibat,  para pelaku  yang  tidak  bermoral  ini menavigasi  cara  kerja  lembaga tersebut, secara diam-diam menyalurkan  dana  terlarang  melalui jalur yang tampaknya sah, menghindari deteksi dan menimbulkan sedikit kecurigaan. • Kasino Para  pelaku  pencucian  uang sering  kali  memanfaatkan  peluang melimpah yang diberikan oleh kasino, terpikat oleh besarnya transaksi tunai
dan  pengawasan  peraturan  yang relatif  terbatas.  Dengan  terampil memanfaatkan lingkungan
ini, mereka  dengan  cerdik  mengubah dana  terlarang  mereka  menjadi  chip kasino,  terlibat  dalam  perjudian sementara  untuk  memberikan  ilusi legitimasi  atas  kekayaan mereka  yang tercemar.  Selanjutnya,  para  penjahat cerdik ini melanjutkan untuk menebus  chip  mereka,  mendapatkan cek  sebagai  imbalannya.  Manuver cerdik ini secara efektif menyembunyikan asal usul dana yang tidak  sah  dan  memberikan  kesan validasi yang sah.
• Gaji Hitam Gaji  orang  kulit  hitam menunjukkan praktik terlarang dalam memberi  upah  kepada  karyawan melalui  cara-cara  terselubung,  yang dilakukan di luar batas-batas dokumentasi  resmi  dan  pencatatan yang  sah.  Teknik  rahasia  ini memberikan kedok bagi para penjahat, yang memungkinkan mereka untuk secara mulus mencampurkan  dana  haram  mereka ke dalam struktur perekonomian yang sah,  dengan  menyamar  sebagai pencairan gaji yang bonafid.
• Amnesti Pajak
Kadang  kala,  para  pelaku pencucian uang memanfaatkan ketersediaan  program  amnesti  pajak atau  inisiatif  pengungkapan  sukarela yang  dilakukan  oleh  badan-badan pemerintah.  Dengan  memasukkan dana  yang  sebelumnya  dirahasiakan ke  dalam  pembayaran  pajak,  orang- orang  yang  tidak  bermoral  ini  dapat memanipulasi sistem untuk memberikan  legitimasi  atas  kekayaan mereka  yang  diperoleh  secara  tidak sah, sehingga secara efektif menghindari pengawasan yang ketat.
• Pencucian Transaksi
Pencucian  transaksi  berkisar pada  seni  licik  dalam  menyamarkan transaksi  terlarang  dengan  kedok aliran  pembayaran  yang  sah.  Para pelaku  pencucian  uang  yang  licik dengan  terampil  mengeksploitasi platform atau bisnis yang sah sebagai saluran  untuk  memproses  transaksi jahat  mereka,  sehingga  secara  efektif menyembunyikan aktivitas ilegal yang mendasarinya dan menjadikan pendeteksian  sebagai  tantangan  yang berat. • Pencucian dunia maya Setelah semakin menonjolnya
mata  uang  kripto  dan  munculnya sistem  keuangan  online,  pencucian uang  telah  memperluas  cakupannya melalui  bidang  pencucian  siber. Penjahat cerdik memanfaatkan kekuatan mata uang digital, memanfaatkan transaksi online anonim,  dan  menavigasi  jaringan jaringan keuangan yang rumit, dengan cerdik  mengaburkan  asal  dan  tujuan sebenarnya  dari  dana  terlarang mereka.
Pengaturan Undang-Undang Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pengaturan  terkait  hukuman atas  kejahatan  pencucian  uang  diatur dalam  UU  No.  15  Tahun  2002 mengenai  Tindak  Pidana  Pencucian Uang yang sudah direvisi dengan UU No.  25  Tahun  2003  serta  UU  No.  8
Tahun 2010 yang merupakan peraturan baru. Berdasarkan Pasal 98
UU  No.  8  Tahun  2010,  semua peraturan  pelaksanaan  UU  yang mengatur  pencucian  uang  tetap berlaku kecuali jika sudah diganti atau
bertentangan  dengan  ketentuan  yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010. 6 Aturan  hukum  lain  yang mengatur  terkait  pencegahan  serta penanggulangan
tindak pidana pencucian  uang  dapat  ditemukan dalam  PP  Nomor  61  Tahun  2021 mengenai  Modifikasi  terhadap  PP Nomor  43  Tahun  2015  mengenai Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan dan  Penanggulangan  Tindak  Pidana Pencucian Uang. 7 Meskipun  UU  No.  8  Tahun 2010  memberlakukan  hukuman  yang berat,  jumlah  kasus  pencucian  uang terus meningkat. Para pelaku pencucian  uang  tetap  melakukan tindak pidana ini dikarenakan mereka menganggap  bahwa  pidana  tersebut tidak  sebanding  dengan  jumlah keberhasilannya.  Faktanya  rumusan Undang-Undang  pun  tidak  dapat sepenuhnya  menghentikan  seseorang untuk  melakukan  pencucian  uang. Maka  dari  itu  supaya  para  pelaku mendapatkan  efek  jera,  pemerintah mengadakan  pemaksimalan  pidana yang  dimaksudkan  agar  pelaku  dapat mempertimbangkan  kerugian  yang dihasilkan  dari  tindakan  pencucian uang. Adapun pemaksimalan pidana seperti:
• Pidana  Penjara,  Dalam  Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2010 disebutkan bahwa  setiap  orang  yang melakukan tindakan membayarkan,  mengalihkan,
6 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
7 Baca Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun  2021  Tentang  Pihak  Pelapor Dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
mentransfer,  menempatkan, membawa keluar negeri,
menitipkan,  menghibahkan, membelanjakan,  mengubah bentuk,  atau  menukarkan dengan  mata  uang  ataupun surat  berharga  atas  Harta Kekayaan  yang  diketahuinya, dapat dihukum dengan pidana  penjara  maksimal  20 tahun. • Pidana  Denda,  sama  halnya pada pasal 3 UU No.8 Tahun
2010  pelaku  pencucian  uang diaancam  dengan  pidana denda  maksimal  sepuluh miliar rupiah.
• Pemulihan  Aset  diatur  dalam pasal  67  ayat  (1),  (2),  dan  (3) UU  Nomor  8  Tahun  2010.
Pasal  ini  menyatakan  bahwa apabila  tidak  ada  orang  atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan  dalam  waktu  20 hari setelah tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK akan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada penyidik  untuk  dilakukan penyelidikan.  Apabila  pelaku tindak pidana tidak ditemukan  dalam  waktu  30 hari, penyidik bisa mengajukan permohonan kepada  pengadilan  negeri untuk  memutuskan  apakah harta  kekayaan  tersebut  akan menjadi  aset  negara  atau dikembalikan  kepada  pihak yang  berhak  dalam  waktu maksimal 7 hari.

## D. Kesimpulan
Kesimpulan yang bisa penulis berikan  dari  pembahasan  diatas  ialah pencucian  uang  masih  menjadi masalah  serius  yang  harus  selalu diawasi  oleh  pihak  yang  berwenang seperti  PPATK  yang  bertugas mencegah  serta  memberantas  tindak pidana  pencucian  uang.  Banyak pengertian  pencucian  uang  yang beragam  di  tiap  negara,  namun  arti atau  maksud  pencucian  itu  sendiri pasti sama yaitu menyangkut mengenai tindak pidana yang merupakan kejahatan nasional.
Banyak  metode  dan  teknik  yang selalu  berkembang  dijalankan  oleh para  pelaku money  loundry ,  sehingga diperlukan  aturan  pidana  yang mengatur tindak pidana tersebut agar para pelaku dapat mempertimbangkan  lagi  perbuatan yang  akan  dilakukannya.  Namun, hingga  sekarang  pencucian  uang masih  marak  dilakukan  yang  berarti peraturan  perundang-undangan  pun tidak  sepenuhnya  dapat  mencegah pelaku  pencucian  uang  maka  dari  itu pemerintah harus semakin memperketat  kebijakan  hukum  yang berlaku  dan  menghukum  pelaku dengan  hukuman  yang  seadil-adilnya agar  tidak  terjadi  lagi  di  kemudian hari peningkatan kasus tindak pidana pencucian uang ini.
Daftar Pustaka Undang-Undang Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 61  Tahun  2021  tentang Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015  tenang  Pihak  Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2003  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2002  tentang  Tindak
Pidana Pencucian Uang Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Atika, Nur. (2023). KEWENANGAN  JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Jurnal Cakrawala Ilmiah. 2(7).
Denniagi,  E.  (2021). Analisis  Ke- Ekonomian  Pemidanaan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  Dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang. Lex Renaissance, 6(2), 246-264. Nasution,  Asnan.,  dkk.  (2022). ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR  8  TAHUN  2010 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Jurnal Rectum, 4(1), 395-405.
Nugroho,  N.,  Sunarmi,  S.,  Siregar, M.,  &  Munthe,  R.  (2020). Analisis  terhadap  Pencegahan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang oleh  Bank  Negara  Indonesia. ARBITER:  Jurnal  Ilmiah Magister  Hukum,  2(1),  100- 110.
Nugroho,  Nur.,  dkk.  (2020). Analisis Terhadap  Pencegahan  Tindak
Pidana  Pencucian  Uang  oleh Bank Negara Indonesia. Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(1), 100-110. Tulung,  S.  V.,  &  Yusuf,  H.  (2024). DAMPAK PENCUCIAN UANG TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEAMANAN  NASIONAL BERDASARKAN KEBIJAKAN  DI  NEGARA INDONESIA. Jurnal Dimensi Hukum, 8(1). Utami,  S.  (2021). Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Terhadap  Uang Virtual  Money  Laundering  on Virtual  Money. Al-Adl:  Jurnal Hukum, 13(1), 1-27.
Internet Fuat, M., Widyaiswara. 2014. MENGENALI PROSES PENCUCIAN UANG (MONEY  LAUNDERING) DARI  HASIL  TINDAK PIDANA. [Online]  Tersedia:
https://pusdiklatwas.bpkp.go
.id/konten/show/1013 [Diakses  pada  tanggal  23 Maret 2024]
Humas Rutan Pelaihari. 2024. Hukum Pidana. [Online]  Tersedia: https://rutanpelaihari.kemen kumham.go.id/informasi- publik-2/infographis/hukum- pidana [Diakses  pada  28 Maret 2024]
Kepaniteraan  Mahkamah  Agung.
2021. Situs  Web  Kepaniteraan Mahkamah  Agung  RI  Pencucian Uang [Online] Tersedia: https://kepaniteraan.mahkam ahagung.go.id/glosarium-
hukum/1897-pencucian-uang [Diakses  pada  tanggal  23 Maret 2024]
Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang [Online] Tersedia: https://sikapiuangmu.ojk.go.i d/FrontEnd/CMS/Article/1 0470 [Diakses  pada  tanggal 23 Maret 2024]
Tim  Investopedia.  2023. Metode  Apa Yang Digunakan Untuk Mencuci Uang?. [Online]  Tersedia: https://www-investopedia- com.translate.goog/ask/answ ers/022015/what-methods- are-used-launder- money.asp?_x_tr_sl=en&_x_ tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr _pto=tc [Diakses pada tanggal 23 Maret 2024]
Tookitaki.  2020. Mengungkap  Rahasia: Menjelaskan  Teknik  Pencucian Uang  di  Era  Digital. [Online]
Tersedia: https://www-
tookitaki- com.translate.goog/complian ce-hub/what-are-some- largely-used-money-
laundering- methods?_x_tr_sl=en&_x_tr _tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_ pto=tc [Diakses  pada  tanggal 23 Maret 2024]
Wiyoto.  2018.  Money  Loundry  yang bersumber  dari  perdagangan Narkoba.  [Online]  Tersedia: https://lab- hukum.umm.ac.id/id/pages/ studi-klinis-1.html [Diakses pada tanggal 16 Juni 2024]