Gender analysis in empowering women-headed family in Mojosongo Village,

## Surakarta
Irma Maulidatul Husna * , Rina Herlina Haryanti **
* Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia Email: irmaulida@student.uns.ac.id
** Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia Email: rinaherlinaharyanti@staff.uns.ac.id
* Corresponding author, email: irmaulida@student.uns.ac.id
Received: July 13, 2021   Accepted: September 1, 2021  Published: September 30, 2021

## ABSTRACT
This paper discusses the achievement for the level of equality in the women- headed  family  empowerment  program  in  Mojosongo  Village,  Surakarta City.  A  woman  is  one  of  the  population  groups  that  are  sustainable  to poverty.  Women  experiencing  poverty  are  women  who  become  the  head  of the family. In Surakarta City, there are 11.502 women-headed families with a  low  welfare  level.  To  resolve  this  problem,  the  Office  of  Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (PPPAPM) of  Surakarta  made  an  innovation  program  by  forming  the  Pekka  (Women- Headed Family Empowerment) Forum in five poverty-stricken villages, one of which is Mojosongo. Mojosongo is a village that has the highest number of  women-headed  families,  namely  727  people  from  five  poverty-stricken villages.  This  study  used  gender  analysis  of  the  Longwe  model  to  see  the level  of  equality  on  women-headed  family  empowerment  in  Mojosongo, Surakarta  City.  The  method  used  in  this  study  was  qualitative  descriptive, and  the  data  collection  was  obtained  by  observations,  interviews,  and documentation. The results of the study show that the level of equality in the women-headed family in Mojosongo only reached the second stage, namely access.  Meanwhile,  in  the  stages  of  awareness,  participation  and  control have  not  been  achieved. There  are  two  implications  of  this  study,  namely practical  and  theoretical  implications.  For  practical  implications,  the Surakarta  City  Government  can  use  it  as  recommendations  for empowerment programs, especially the women-headed family empowerment.  The  theoretical  implications  are  expected  to  add  to  the research  literature  on  gender  analysis  of  the  Longwe  model  in  women's empowerment.
Keywords: Empowerment; gender; women-headed family.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  ketercapaian  tingkat  kesetaraan  pada  program pemberdayaan  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  Kota Surakarta.    Perempuan  merupakan  salah  satu  kelompok  penduduk  yang rentan  terhadap  kemiskinan.  Perempuan  yang  banyak  mengalami kemiskinan  ialah  perempuan  yang  menjadi  kepala  keluarga.  Di  Kota Surakarta  ini  terdapat  11.502  perempuan  kepala  keluarga  yang  tingkat kesejahteraannya  masih  rendah.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Pemberdayaan Masyarakat  (PPPAPM)  Kota  Surakarta  membuat  program  inovasi  yaitu membentuk Forum Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) di lima kelurahan kantong  kemiskinan  salah  satunya  Kelurahan  Mojosongo.  Kelurahan Mojosongo merupakan kelurahan yang memiliki  jumlah perempuan kepala keluarga  terbanyak  yaitu  727  orang  dari  lima  kelurahan  kantong kemiskinan. Tulisan ini menggunakan analisis gender model Longwe untuk melihat  sampai  pada  tingkat  apa  kesetaraan  dalam  pemberdayaan perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo,  Kota  Surakarta. Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini  adalah  deskriptif kualitatif  dan  pengumpulan  data  diambil  dengan  observasi,  wawancara, dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  kesetaraan perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  secara  keseluruhan hanya  sampai  pada  tingkat  kedua  yaitu  akses.  Sedangkan  pada  tingkat kesadaran, partisipasi, dan kontrol belum tercapai. Implikasi penelitian ini ada  dua  yaitu  implikasi  praktis  dan  teoritis.  Untuk  implikasi  praktis  dapat digunakan  oleh  Pemerintah  Kota  Surakarta  sebagai  bahan  masukan mengenai  program  pemberdayaan  khususnya  pemberdayaan  perempuan kepala keluarga. Adapun implikasi teoritisnya diharapkan dapat menambah literatur  riset  mengenai  analisis  gender  Longwe  dalam  pemberdayaan perempuan.
Kata Kunci: Gender; pemberdayaan; perempuan kepala keluarga.

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan  kemiskinan  masih  dialami  oleh  Indonesia  yang  memiliki  jumlah penduduk  sebanyak  270,20  juta  jiwa.  Seperti  pernyataan  berikut  ini  bahwa  seluruh negara  dapat  mengalami  dan  menghadapi  permasalahan  berupa  kemiskinan,  tidak terkecuali  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia  (Aziz  et  al,  2016).  Badan  Pusat Statistik (BPS) RI mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta  jiwa  atau  sekitar  9,78%  (BPS,  2020).  Dibedakan  menurut  jenis  kelamin  dan  usia penduduk,  diperoleh  nilai Head  Count  Index penduduk  perempuan  pada  Maret  2020 sebesar  9,96%  (BPS,  2020).  Artinya,  terdapat  9,96  persen  penduduk  perempuan  yang berstatus miskin.
Perempuan  merupakan  salah  satu  kelompok  penduduk  yang  rentan  terhadap kemiskinan. Menurut UNDP dalam Fitri dan Vonda (2016) kemiskinan dan perempuan semakin dilihat sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan internasional, salah
satu  alasannya  adalah  karena  banyak  orang  termiskin  di  dunia  yaitu  dari  kalangan wanita.  Kemiskinan  yang  dialami  perempuan  menjadi  perhatian  penting  dalam pembangunan.  Terdapat  keterkaitan  antara  perempuan  dengan  kondisi  kemiskinan, dimana  ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan  gender  yang  berakar  dari  budaya  patriarki turut menjadikan kedekatan identitas perempuan dengan kemiskinan.
Perempuan yang banyak mengalami kemiskinan ialah perempuan yang menjadi kepala keluarga. Hal ini dibuktikan dengan data presentase perempuan kepala keluarga di  Indonesia  yang  miskin  yaitu  mencapai  15,88%  (BPS,  2020).  Perempuan  sebagai kepala  keluarga  memiliki  resiko  bertambahnya  beban  kegiatan  yang  ditanggungnya  di sektor publik dan domestik. Perempuan yang menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga  disebabkan  oleh  beberapa  hal  antara  lain:  karena  perceraian,  suami  merantau, perempuan  yang  hamil  dan  mempunyai  anak  setelah  di  tinggal  oleh  laki-laki,  serta karena  suami  meninggal  dunia  (Putri,  Darwis,  &  Basar,  2015). Sejak  ada  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  perempuan  bisa disebut sebagai kepala keluarga secara legal formal. Perempuan bisa memperoleh kartu keluarga sendiri  tanpa harus bergabung dengan  orang tua atau mantan suami sehingga bisa mengakses pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Namun kenyataannya secara kultural perempuan kepala keluarga masih tidak dianggap di masyarakat.
Masyarakat  masih  menganggap  sebuah  keluarga  lazimnya  dikepalai  oleh seorang  laki-laki.  Peran  gender  yang  melekat  secara  otomatis  pada  seorang  laki-laki ialah  sebagai  kepala  keluarga  dan  sebaliknya  perempuan  melekat  peran  gendernya sebagai  ibu  rumah  tangga.  Perempuan  kepala  keluarga  masih  mengalami  diskriminasi oleh lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Ernawati (2013) bahwa istri ibu  rumah  tangga  dan  laki-laki  adalah  kepala  rumah  tangga  sekaligus  pencari  nafkah, menjadi sesuatu yang dianggap taken for granted , alamiah, dan bukan konstruksi sosial yang  setiap  saat  bisa  berubah.  Karena  itu  ketidakadilan  gender  bisa  terjadi  dalam lingkungan  masyarakat.  Ketidakadilan  gender  dipengaruhi  oleh  adanya  bermacam penafsiran  tentang  makna  gender  itu  sendiri.  Seringkali  gender  disamakan  dengan sex (jenis  kelamin),  dan  pembagian  peran  serta  tanggung  jawabnya  masing-masing  telah dibuat  dan  berlaku  dari  tahun  ke  tahun,  dari  abad  ke  abad,  bahkan  peran  gender  oleh masyarakat  kemudian  diyakini  seolah-olah  merupakan  kodrat  yang  diberikan  Tuhan (Mutmainnah,  2019).  Dengan  demikian,  perlu  adanya  upaya  untuk  mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada perempuan kepala keluarga.
Upaya  yang dapat ditempuh salah satunya  yaitu dengan melaksanakan program pemberdayaan  perempuan  kepala  keluarga  agar  lebih  dapat  memandirikan  dirinya sendiri untuk menghidupi keluarganya dan dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Karena program pemberdayaan merupakan sebuah cara pembangunan yang bersifat kerakyatan yang  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  derajat  sebagian  masyarakat  yang  masih mengalami  kemiskinan  dan  keterbelakangan  (Noor,  2011).  Adapun  penjelasan  lain mengenai pemberdayaan masyarakat yaitu yang dinyatakan oleh Chamber (1995) dalam Noor (2011) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah ide pembangunan ekonomi yang
menjunjung  nilai-nilai  masyarakat  dalam  pembangunan  yang  bersifat empowerment, people-centered, participatory, and sustainable .
Menurut BPS, di Jawa Tengah presentase kepala keluarga perempuan sebanyak 16,84%  pada  tahun  2019.  Kemiskinan  di  Jawa  Tengah  sedikit  dipengaruhi  oleh perempuan  yang  terpaksa  menjadi  kepala  keluarga  dan  jika  dipersentasekan  hingga mencapai  angka  40%  (jatengprov.or.id,  2019).  Oleh  sebab  itu  pemerintah  terus berupaya  untuk  menghapuskan  segala  bentuk  diskriminasi  dan  marginalisasi  yang terjadi  pada  perempuan  dalam  isu  gender,  salah  satunya  dengan  Pengarusutamaan Gender (PUG).
Untuk mendukung kebijakan pengarusutamaan gender dan meningkatkan peran perempuan  dalam  pembangunan,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) Kota Surakarta membuat inovasi program Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga.  Program  pemberdayaan  merupakan  salah satu  kebijakan  pemerintah  untuk  mengentaskan  kemiskinan.  Di  Kota  Surakarta  ini terdapat  11.502  perempuan  kepala  keluarga  yang  tingkat  kesejahteraannya  masih rendah.  Dalam  program  pemberdayaan  perempuan  kepala  keluarga  dibentuk  sebuah forum  di  setiap  kelurahan  yang  disebut  dengan  Forum  Pekka  (Perempuan  Kepala Keluarga). Program  ini bertujuan untuk  meningkatkan taraf hidup  dan taraf intelektual para  perempuan  kepala  keluarga  di  Surakarta  agar  dapat  lebih  terlibat  dalam pembangunan. Forum Pekka ini sudah berdiri di 5 (lima) kelurahan kantong kemiskinan yang  dijuluki  dengan  Mojang  Sekati  yaitu  Kelurahan  Mojosongo,  Pajang,  Semanggi, Kadipiro, dan Tipes.
Dalam  tulisan  ini,  penulis  mencoba  untuk  menganalisis  keberhasilan  dari program  pemberdayaan  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo.  Karena kelurahan  ini  memiliki  perempuan  kepala  keluarga  miskin  terbanyak  dari  kelima kelurahan  yang  merupakan  kantong  kemiskinan  yaitu  sebanyak  727  orang.  Jika dibandingkan dengan kelima kelurahan lainnya seperti Kelurahan Tipes yang memiliki 279  orang,  Kelurahan  Kadipiro  188  orang,  Kelurahan  Semanggi  652  orang,  dan Kelurahan Pajang 501 orang, maka Kelurahan Mojosongo memiliki jumlah perempuan kepala keluarga terbanyak (BPS Kota Surakarta, 2018). Pentingnya pemberdayaan bagi perempuan  kepala  keluarga  ini  agar  dapat  meningkatkan  kemandirian  dan  partisipasi perempuan  dalam  pembangunan  nasional.  Melalui  pemberdayaan,  perempuan  kepala keluarga  dapat  meningkatkan  kesadarannya  serta  dapat  memampukan  kehidupan  diri dan keluarganya.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Untuk  menunjukkan  kebaruan  dari  penelitian  ini,  penulis  membandingkan dengan  beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  pemberdayaan  perempuan  yang  juga dijadikan  sebagai  acuan  dalam  penelitian.  Pada  beberapa  penelitian  terdahulu  seperti penelitian  oleh  Susanti  (2013)  yang  menilai  tingkat  keberdayaan  perempuan  kepala keluarga  dalam  program  PEKKA  di  Desa  Dayah  Tanoh,  Kabupaten  Pidie,  Aceh
menunjukkan adanya dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan, akses terhadap sumberdaya,  kesadaran  kritis,  partisipasi  dan  kontrol  perempuan  kepala  keluarga. Namun  untuk  perempuan  kepala  keluarga  yang  berusia  lanjut  belum  sepenuhnya berdaya  dengan  tercapainya  tingkat  keberdayaan  kesejahteraan,  akses,  kesadaran, partisipasi,  dan  kontrol  karena  mereka  mengikuti  program  pemberdayaan  hanya  untuk mengisi  waktu  luang,  berkumpul  bersama,  dan  memperoleh  informasi.  Ada  relevansi antara  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini  yaitu  sama-sama  menganalisis  tingkat keberdayaan  atau  tingkat  kesetaraan  perempuan  kepala  keluarga  dalam  program pemberdayaan perempuan kepala keluarga.
Penelitian  lain  oleh  Mutiara  (2017)  yang  menganalisis  keberhasilan  program pemberdayaan  perempuan  pada  para  Buruh  Gendong  di  Pasar  Beringharjo  dilihat  dari teori  gender  Longwe.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  telah  sampai  pada  tingkat partisipasi. Sedangkan dalam aspek kontrol masih dikatakan rendah karena daya tawar mereka terhadap upah yang lebih baik juga masih sulit terwujud. Dengan kata lain, para Buruh  Gendong  di  Pasar  Beringharjo  belum  mampu  mengontrol  daya  tawar  upah mereka  agar  lebih  baik.  Relevansi  antara  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  penulis adalah  sama-sama  menganalisis  tingkat  kesetaraan  dalam  pemberdayaan  perempuan dengan menggunakan teori gender Longwe.
Analisis  gender  Longwe  ini  diperkenalkan  oleh  Sara  Hlupekile  Longwe  yang digunakan  untuk  menganalisis  tingkat  kesetaraan  dalam  pemberdayaan  perempuan. Tingkat  kesetaraan  dalam  analisis  gender  Longwe  ini  memiliki  5  tingkat  kesetaraan yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  kemungkinan  intervensi  perempuan  dalam pembangunan. Berikut adalah konsep lima tingkat kesetaraan:
Gambar 1. Piramida  Konsep  Kesetaraan  Gender  Sara  Longwe.  Sumber:  March,  et  al (1999: 94).
March, et al (1999) menjelaskan bahwa tingkat kesetaraan ini bersifat hierarkis. Jika  intervensi  hanya  berkonsentrasi  pada  kesejahteraan  maka  tidak  mungkin  tercapai pemberdayaan  perempuan.  Tingkat  kesetaraan  dalam  analisis  gender  Longwe didefinisikan lebih detail sebagai berikut:
a. Kesejahteraan
Longwe  mendefinisikan  ini  sebagai  tingkat  kesejahteraan  materi  pada perempuan.  Apakah  perempuan  memiliki  akses  yang  sama  dengan  laki-laki  terhadap
Kontrol Pasrtisipasi Kesadaran Akses
Kesejahteraan
Menunjukkan arah peningkatan menuju pemberdayaan dan kesetaraan. Semakin meningkat kesetaraan, maka semakin berdaya.
sumber  daya  seperti  kebutuhan  primer,  peningkatan  pendapatan,  dan  akses  terhadap perawatan  kesehatan.  Tetapi  jika  intervensi  terbatas  pada  tingkat  kesejahteraan  ini, maka  disini  berbicara  tentang  perempuan  yang  diberi  manfaat  ini,  daripada memproduksi  atau  mendapatkan  manfaat  seperti  itu  untuk  diri  mereka  sendiri.  Oleh karena  itu,  ini  adalah  tingkat  pemberdayaan  nol,  di  mana  perempuan  adalah  penerima manfaat pasif yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi.
b. Akses
Akses  ini  didefinisikan  sebagai  kesamaan  akses  perempuan  dan  laki-laki  ke fasilitas  pemasaran,  kredit/pinjaman  modal,  semua  layanan  publik  seperti  pendidikan dan  kesehatan.  Longwe  menunjukkan  kesetaraan  akses  itu  diperoleh  dengan menerapkan  prinsip  kesetaraan  kesempatan,  yang  biasanya  memerlukan  reformasi hukum  dan  praktik  administrasi  untuk  menghilangkan  semua  bentuk  diskriminasi terhadap perempuan.
c. Kesadaran
Dalam  analisis  gender  Longwe  aspek  ini  dipahami  sebagai  suatu  kesadaran pemahaman tentang gender dan peran perempuan dalam pembangunan. Kesadaran juga melibatkan keyakinan bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin harus adil dan menyenangkan untuk  kedua belah pihak, dan tidak melibatkan dominasi  ekonomi atau politik dari satu jenis kelamin. Ini melibatkan kesadaran bahwa relatif kurangnya akses perempuan  ke  sumber  daya  sebenarnya  muncul  dari  praktik  dan  aturan  diskriminatif yang  memberikan  prioritas  akses  dan  kontrol  kepada  laki-laki.  Oleh  karena  itu, penyadaran  terkait  dengan  dorongan  kolektif  untuk  bertindak  untuk  menghapus  satu atau  lebih  praktik  diskriminatif  yang  menghambat  akses  perempuan  ke  sumber  daya. Keyakinan  pada  kesetaraan  seksual  adalah  dasar  dari  kesadaran  gender,  dan  dari partisipasi kolektif dalam proses pemberdayaan perempuan.

## d. Partisipasi
Longwe  mendefinisikan  ini  sebagai  partisipasi  perempuan  yang  setara  dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan, dalam pembuatan kebijakan, administrasi, dan perencanaan.  Partisipasi  merupakan  tingkat  tindakan  yang  melengkapi  kesadaran.  Itu adalah aspek yang sangat penting dari sebuah proyek pembangunan, dimana partisipasi dimaknai  dengan  keterlibatan  dalam  penilaian  kebutuhan,  perumusan  proyek, implementasi, dan evaluasi. Kesetaraan partisipasi berarti melibatkan perempuan dalam membuat keputusan dimana komunitas mereka akan terpengaruh, dalam proporsi yang cocok dengan proporsi mereka di komunitas yang lebih luas.
e. Kontrol
Istilah  ini  menunjukkan  kontrol  perempuan  atas  proses  pengambilan  keputusan melalui  penyadaran,  untuk  mencapai  kesetaraan  kendali  atas  distribusi  manfaat  dan faktor-faktor produksi. Kesetaraan kontrol berarti keseimbangan kontrol antara pria dan
wanita, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi. Mereka telah mengambil apa yang menjadi  milik  mereka,  dan  tidak  lagi  menunggu  tanpa  batas  untuk  diberikan  sumber daya semata-mata atas kebijakan manusia, atau atas kehendak otoritas patriarkal.

## 3. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif. Penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  diarahkan  untuk  memberikan  gejala- gejala,  fakta-fakta  atau  kejadian-kejadian  secara  sistematis  dan  akurat,  mengenai  sifat- sifat  populasi  atau  daerah  tertentu  (Hardani  et  al,  2020).  Data  diperoleh  melalui wawancara , dokumentasi, dan observasi. Informan yang digunakan sebagai sumber data dipilih  dengan  teknik purposive  sampling .  Informan  yang  dipilih  diantaranya  adalah Kepala  Seksi  Pengarusutamaan  Gender  dan  Perlindungan  Perempuan  Dinas  P3APM Kota  Surakarta  yang  selanjutnya  akan  disebut  dalam  pembahasan  sebagai  DP3APM1 dan  tiga  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  yang  selanjutnya  akan disebut  sebagai  Ibu  SH,  Ibu  SJ,  dan  Ibu  SM.  Sumber  data  dokumentasi  berasal  dari Laporan  Laboratorium  Kepemimpinan  Diklat  Pim  IV  Angkatan  XVI  Tahun  2018 pembentukan  forum  pekka  milik  Kepala  Seksi  PUG  dan  Perlindungan  Perempuan DP3APM  Kota  Surakarta,  foto-foto  kegiatan  pemberdayaan,  dan  Laporan  Aksi Perubahan  Pada DP3APM  Kota Surakarta Tahun 2020.  Validitas data  yang digunakan yaitu  dengan  triangulasi  teknik.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  model interaktif milik Miles dan Huberman serta analisis gender Sara H. Longwe.

## 4. TEMUAN DAN DISKUSI
Penelitian ini menjabarkan analisis tingkat kesetaraan  yang mengacu pada teori gender  Longwe.  Namun  sebelum  melangkah  lebih  jauh  ke  analisis  gender  Longwe, penulis  ingin  mendeskripsikan  terlebih  dahulu  mengenai  program  pemberdayaan perempuan  kepala  keluarga  yang  dilakukan  oleh  DP3APM  Kota  Surakarta. Pembentukan  Forum  Pekka  dimaksudkan  sebagai  wadah  partisipasi  perempuan  dalam pembangunan sehingga diharapkan perempuan kepala keluarga khususnya mereka yang rentan dapat mempunyai kekuatan dan kemampuan yang baik dalam hal mental maupun kemampuan  untuk  meningkatan  ekonomi.  Forum  Pekka  dibentuk  satu  kelurahan  yang terdiri dari 10 orang sehingga terdapat 50 perempuan kepala keluarga di  Forum Pekka Kota  Surakarta.  Setelah  terbentuk  Forum  Pekka  di  Kota  Surakarta,  DP3APM mengadakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi untuk penguatan ketahanan keluarga.
Untuk  mencapai  tujuan  dari  dibentuknya  Forum  Pekka,  ada  beberapa program/kegiatan  yang  dilakukan  oleh  DP3APM  Kota  Surakarta  dalam  rangka pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo di antaranya  yaitu sebagai berikut:
a. Pelatihan Soft Skill dan Hard Skill
Setelah  dibentuknya  Forum  Pekka  di  lima  kelurahan  Mojang  Sekati,  para perempuan kepala keluarga mengikuti kegiatan pelatihan soft skill dan penguatan mental  dengan  dipaparkan  materi  tentang  ketahanan  keluarga.  Kemudian  juga
para  perempuan  kepala  keluarga  mengikuti  pelatihan hard  skill mengenai pengemasan dan pemasaran produk yang efektif.
b. Pelatihan Keterampilan
Setelah  dibentuknya  forum  ini,  para  perempuan  kepala  keluarga  di  Mojosongo mengikuti  beberapa  pelatihan  keterampilan  seperti  pembuatan  sabun  cuci,  sabun mandi,  membuat  sandal  dan  keset.  Selanjutnya  pada  tahun  2020,  karena  akibat dari pandemi Covid-19, DP3APM Kota Surakarta membuat kegiatan peningkatan produktivitas ekonomi untuk perempuan kepala keluarga dengan membuat masker dan face  shield yang  kemudian  akan  didistribusikan  ke  rumah  sakit  di  Kota Surakarta.  Dari  kegiatan  pembuatan  masker  dan face  shield tersebut,  perempuan kepala keluarga di Mojosongo mendapatkan upah per bijinya.  Kemudian di awal tahun  2021  dilakukan  pelatihan  kembali  yaitu  pelatihan  merajut.  Pelatihan keterampilan yang diikuti tidak semuanya sama, karena ada beberapa perempuan kepala  keluarga  yang  berhalangan  hadir  ketika  DP3APM  Kota  Surakarta mengadakan pelatihan keterampilan.
c. Pertemuan Rutin Forum di Tingkat Kelurahan
Pertemuan  ini  dilakukan  setiap  2  bulan  sekali  untuk  mengevaluasi  dan memonitoring  perkembangan  pelatihan  yang  telah  didapatkan,  dan  juga membahas  permasalahan  yang  dihadapi  dengan  dampingan  kelurahan.  Dalam wawancara  penulis  terhadap  para  perempuan  kepala  keluarga  di  Mojosongo, peran  kelurahan  tidak  terlihat  dalam  perkembangan  Forum  Pekka.  Informan perempuan  kepala  keluarga  di  Mojosongo  menyatakan  bahwa  tidak  ada pendampingan dari tingkat  kelurahan. Mereka melakukan pertemuan rutin hanya dengan  anggota  yang  dilaksanakan  setiap  2  bulan  sekali  sebelum  pandemi  dan hanya  3  kali  saat  pandemi  tahun  2020.  Pertemuan  rutin  tersebut  membahas mengenai  permasalahan  yang  dihadapi  dari  tiap  anggota,  membahas  tentang penjualan sabun cuci  piring, membahas keuangan forum,  dan membahas tentang usaha lain yang akan dilakukan bersama.
d. Pertemuan Rutin Forum di Tingkat Kota
Pertemuan  ini  dilakukan  setiap  6  bulan  sekali  dengan  mengumpulkan  Forum Pekka dari lima kelurahan. Pertemuan diadakan di Dinas P3APM Kota Surakarta dan  membahas  mengenai  permasalahan  serta  kendala-kendala  di  forum  tingkat kelurahan. Pertemuan rutin tersebut hanya dihadiri ketua sebagai perwakilan dari setiap Forum Pekka di Kota Surakarta.
Analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melihat  sejauh  mana  tingkat kesetaraan  perempuan  kepala  keluarga  dan  apakah  telah  mencapai  pemberdayaan. Tingkat  kesetaraan  yang  dimaksud  dalam  teori  gender  Longwe  ialah  terdiri  dari  lima tingkat  kesetaraan  yaitu  kesejahteraan,  akses,  kesadaran,  partisipasi,  dan  kontrol. Tingkat  kesetaraan  ini  dapat  digunakan  untuk  menilai  kemungkinan  intervensi
perempuan  dalam  suatu  pembangunan.  Jika  tingkat  kesetaraan  sudah  mencapai  pada tingkat  kontrol  maka  perempuan  telah  berdaya.  Dengan  demikian,  lima  tingkat kesetaraan  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  yang  secara  lebih terperinci dikaji sebagai berikut:

## 4.1. Kesejahteraan
Sara  H.  Longwe  mendefinisikan  tingkat  kesejahteraan  ini  dilihat  dari  akses perempuan  terhadap  kebutuhan  primer,  peningkatan  pendapatan,  dan  akses  terhadap perawatan  kesehatan  (March  et  al,  1999).  Dalam  temuan  penelitian  ini  dari  aspek peningkatan  pendapatan,  terdapat  sedikit  perubahan  dari  para  perempuan  kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo yang tadinya hanya mendapatkan uang dari pekerjaan utama mereka, kini mereka mendapatkan tambahan uang dari penjualan usaha kecilnya. Usaha  kecilnya  yaitu  menjual  produk  sabun  cuci  piring  hasil  pembuatan  sendiri  dan kerupuk  karak  beras  merah  tanpa  pengawet.  Mereka  melakukan  usaha  kecil  tersebut dengan  modal  dari  uang  kas  Forum  Pekka  Mojosongo.  Berkat  usaha-usaha  tersebut mereka mendapatkan tambahan penghasilan sekitar Rp.100.000 per minggu.  Ide usaha penjualan  produk  sabun  cuci  piring  muncul  berkat  pelatihan  pembuatan  sabun  cuci piring  yang  dilakukan  oleh  DP3APM  Kota  Surakarta  untuk  para  perempuan  kepala keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo.  Setelah  pelatihan  tersebut,  Ibu  SH  selaku  ketua Forum  Pekka  di  Kelurahan  Mojosongo  mengajak  anggotanya  untuk  mengumpulkan modal  dan  berwirausaha  bersama.  Pembuatan  sabun  cuci  piring  dipilih  karena  dalam membuatnya tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak.
Selanjutnya  dari  aspek  kebutuhan  primer,  para  perempuan  kepala  keluarga  di Kelurahan  Mojosongo  tidak  kesulitan  untuk  mendapatkan  pasokan  bahan  pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka mampu memenuhinya dari hasil pendapatan utama mereka  dan  ada  yang  menggunakan  hasil  pendapatan  dari  usaha  Forum  Pekka.  Dari aspek  perawatan  kesehatan,  para  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo tidak  kesulitan  untuk  mendapatkannya.  Mereka  tidak  kesulitan  untuk  mendapatkan perawatan  kesehatan  ketika  mereka  sakit  bahkan  dua  diantara  tiga  perempuan  kepala keluarga  yang  diwawancarai  mendapatkan  jaminan  kesehatan  dari  pemerintah  berupa Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS).  Dengan  demikian,  berdasarkan  tiga  aspek  yang  telah disebutkan  yaitu  aspek  peningkatan  pendapatan,  kebutuhan  primer,  dan  perawatan kesehatan,  para  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  telah  mencapai tingkat kesejahteraan.

## 4.2. Akses
Ketercapaian  aspek  akses  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  akses  terhadap  fasilitas pemasaran, kredit/pinjaman modal, dan akses ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan  (March  et  al,  1999).  Pada  aspek  ini  penulis  membahas  akses  yang  dimiliki para  anggota  Forum  Pekka  terhadap  sumber  daya,  peningkatan  produktivitas  serta bagaimana  Forum  Pekka  mampu  menjadi  sarana  bagi  para  anggotanya  untuk memperoleh  akses  dan  fasilitas  publik. Pertama, para  perempuan  kepala  keluarga  di
Kelurahan  Mojosongo  mendapatkan  fasilitas  pemasaran  berupa  pembukaan  bazar  di Balaikota  dan  DP3APM  Kota  Surakarta  memberikan  fasilitas  pemasaran  lainnya  yaitu dengan memasarkan produk mereka di lingkungan dinas Kota Surakarta. Kegiatan bazar yang  diadakan  oleh  DP3APM  Kota  Surakarta  ada  dua  yaitu  Bazar  Hari  Kartini  dan Bazar Hari Ibu. Kedua bazar tersebut diselenggarakan pada tahun 2019.
Kedua, akses  lain  yang  didapatkan  para  perempuan  kepala  keluarga  di Kelurahan Mojosongo ialah dengan adanya kegiatan berupa Jaring Pengaman Ekonomi (JPE)  yang  memiliki  dua  tahap.  Kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan produktivitas  ekonomi  pada  era  pandemi  di  tahun  2020.  Kegiatan  JPE  ini  termasuk dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk Forum Perempuan Berdaya Surakarta. Forum tersebut merupakan gabungan dari berbagai forum perempuan di Kota Surakarta seperti Forum  Pekka,  perempuan  penyandang  disabilitas,  purna  pekerja  migran  Indonesia, kader  dan  anggota  PKK.  Pada  bulan  Mei  2020  JPE  Tahap  I  yaitu  pembuatan  masker, dan bulan Agustus 2020 yaitu pelaksanaan JPE Tahap II dengan pembuatan face shield . Dari adanya kegiatan tersebut, Forum Pekka  Kelurahan Mojosongo mendapatkan upah sekitar  Rp.4000.000  yang  kemudian  uang  tersebut  dibagikan  kepada  anggotanya  dan sisanya disimpan untuk kas forum.
Ketiga, pada hal akses terhadap kredit/pinjaman modal, para perempuan kepala keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  tidak  meminjam  modal  ke  manapun.  Hal  tersebut dikarenakan mereka tidak berani mengambil resiko, mereka merasa usaha yang mereka kembangkan masih kecil-kecilan dan takut tidak bisa mengembalikan dana modal yang dipinjamkan  kepada  mereka. Keempat ,  para  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan Mojosongo  dalam  mendapatkan  akses  layanan  publik  seperti  pendidikan  anak  dan kesehatan  tidak  mengalami  kesuliatan  dan  tidak  ada  perubahan  apapun  setelah mengikuti  Forum  Pekka.  Akses  layanan  pendidikan  seperti  pendidikan  dan  kesehatan yang mereka dapat ini tidak dipengaruhi oleh keikutsertaannya sebagai anggota  Forum Pekka di Kelurahan Mojosongo.
Dengan  demikian,  dari  berbagai  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  melalui Forum  Pekka,  para  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  dapat memperoleh  akses  seperti  fasilitas  pemasaran  dan  peningkatan  produktivitas  dengan bergabungnya  ke  dalam  Forum  Perempuan  Berdaya  Surakarta.  Sedangkan  akses pinjaman modal tidak didapatkan oleh mereka karena terlalu beresiko bagi usaha yang masih  kecil.  Akses  layanan  publik  seperti  pendidikan  dan  kesehatan  telah  mereka dapatkan sebelum mengikuti Forum Pekka.

## 4.3. Kesadaran
Sara H. Longwe mengungkapkan tingkat kesadaran ini dapat dilihat dari adanya pemahaman  tentang  gender  dan  peran  perempuan  dalam  pembangunan  (March  et  al, 1999). Berdasarkan temuan pada penelitian ini, para perempuan kepala keluarga belum memiliki  kesadaran  dan  pemahaman  tentang  gender  dan  peran  perempuan  dalam pembangunan.
Kesadaran  yang  baru  muncul  dari  perempuan  yang  tergabung  dalam  Forum Pekka Mojosongo  yakni  perempuan kepala keluarga tetap dapat memiliki kemandirian dan  mental  yang  tangguh  meski  sudah  tidak  ada  suami.  Mereka  sadar  dan  memahami bahwa mereka harus bisa mandiri dan tangguh mentalnya karena mereka hidup sendiri dengan  anak-anaknya.  Kesadaran  tersebut  telah  muncul  semenjak  mereka  menjadi perempuan  kepala  keluarga.  Mereka  menjadi  lebih  yakin  dan  percaya  diri  bahwa mereka dapat hidup selayaknya perempuan lain bahkan bisa lebih mandiri.
Para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo belum memahami dan belum  menyadari  sepenuhnya  bahwa  mereka  juga  bisa  berperan  dalam  pembangunan. Namun  mereka  hanya  menyadari  posisi  mereka  sebagai  perempuan  kepala  keluarga yang  harus  mandiri  karena  sudah  tidak  ada  lagi  laki-laki  yang  mendampingi  mereka. Dengan  demikian,  belum  ada  kesadaran  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan Mojosongo mengenai gender dan peran perempuan dalam pembangunan.

## 4.4. Partisipasi
Aspek  partisipasi  yang  dimaksud  pada  penelitian  ini  adalah  keterlibatan  atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi (March et al, 1999). Berdasarkan temuan pada penelitian ini, partisipasi  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  dapat  dilihat  melalui rapat  anggota  Forum  Pekka  dan  keterlibatannya  dalam  proses  evaluasi  pemberdayaan perempuan kepala keluarga.
Partisipasi  perempuan  kepala  keluarga  dalam  proses  monitoring  dan  evaluasi yang  dilakukan  di  Dinas  P3APM  Kota  Surakarta  hanya  ketua  forum  yang  dilibatkan sebagai perwakilan perempuan kepala keluarga dari tiap kelurahan. Meskipun demikian, para anggota Forum Pekka di Kelurahan Mojosongo tetap dapat menyalurkan pendapat, kritik,  dan  sarannya  melalui  rapat  anggota  yang  dilakukan  setiap  dua  bulan  sekali  di tingkat  kelurahan.  Rapat  tersebut  biasanya  diselenggarakan  di  tiap  rumah  anggota secara  bergantian.  Perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  dapat  terlibat dalam memberikan pendapat, kritik maupun saran dalam sebuah forum. Pendapat yang mereka  sampaikan  hanya  seputar  pelaksanaan  pemberdayaan  perempuan  kepala keluarga yang dilakukan oleh DP3APM Kota Surakarta.
Selanjutnya  dalam  penetapan  kebutuhan  atau  pembuatan  kebijakan,  para perempuan kepala keluarga di Kelurahan Mojosongo belum ikut terlibat. Mereka tidak terlibat dalam pembuatan keputusan di tingkat  yang lebih tinggi baik dalam penetapan kebutuhan  maupun  dalam  formulasi  program  pemberdayaan  yang  akan  dilaksanakan dan formulasi kebijakan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pada tingkat partisipasi ini  belum  sepenuhnya  tercapai  karena  keterlibatan  para  perempuan  kepala  keluarga  di Kelurahan  Mojosongo  hanya  pada  konteks  tertentu  yang  tidak  jauh  dari  program pemberdayaan perempuan kepala keluarga.

## 4.5. Kontrol
Sara  H.  Longwe  mendefinisikan  tingkat  kontrol  sebagai  tingkat  paling  tinggi dimana  perempuan  memiliki  kendali  atas  proses  pengambilan  keputusan  melalui penyadaran dan partisipasi, hal ini dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan kendali atas faktor-faktor produksi dan distribusi manfaat. Kesetaraan kontrol berarti keseimbangan kontrol  antara  laki-laki  dan  perempuan,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  mendominasi (March et al, 1999).
Berdasarkan  temuan  pada  penelitian  ini,  kontrol  dalam  pengambilan  keputusan dari  para  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  dilihat  dari kemampuannya  mengambil  keputusan  pada  ranah  Forum  Pekka. Pertama, kontrol dalam  hal  mengambil  keputusan  untuk  menyuarakan  pendapat  dalam  Forum  Pekka tingkat  kelurahan  maupun  dalam  Forum  Pekka  tingkat  kota.  Namun  dalam  forum tingkat  kota  hanya  ketua  sebagai  perwakilan  dan  mampu  menyampaikan  pendapatnya dalam  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  DP3APM  Kota  Surakarta  sebagai  pihak pemberdayaan.
Kedua, kontrol  perempuan  kepala  keluarga  atas  pengambilan  keputusan  dalam menentukan  usaha  apa  yang  akan  dikembangkan  setelah  mengikuti  pelatihan keterampilan.  Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  para  perempuan  kepala  keluarga  di Kelurahan  Mojosongo  mengembangkan  usaha  sabun  cuci  piring  dan  kerupuk  karak beras merah. Keputusan untuk berwirausaha tersebut ditentukan bersama-sama anggota Forum Pekka Kelurahan Mojosongo.
Ketiga, kontrol perempuan kepala keluarga dalam mengambil keputusan di ranah rumah  tangga.  Mereka  menjadi  satu-satunya  yang  bisa  mengambil  keputusan  untuk keluarganya.  Namun  para  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  dalam mengambil keputusan dalam keluarganya masih ada campur tangan dari pihak lain baik itu  orang  tua  maupun  saudara.  Berdasarkan  uraian  penjelasan  ketiga  hal  mengenai kontrol  para  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  yang  dapat dikemukakan  dalam  penelitian  ini,  menunjukkan  bahwa  mereka  mampu  mengambil keputusan  untuk  mengemukakan  pendapat  dan  kritiknya  terhadap  program pemberdayaan yang sedang berjalan, serta memutuskan pengembangan usaha apa yang akan  dilakukan.  Dengan  demikian,  para  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan Mojosongo belum sampai pada tingkat kontrol. Mereka hanya mampu memiliki kontrol terhadap  konteks  tertentu  yang  satu  linier  dengan  program  pemberdayaan  perempuan kepala keluarga.

## 5. SIMPULAN
Program  pemberdayaan  perempuan  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo yang  dilakukan  melalui  pembentukan  Forum  Pekka  belum  sampai  pada  tingkat  paling tinggi yaitu kontrol tetapi masih pada tingkat akses dilihat dari analisis gender Longwe dengan  lima  tingkat  kesetaraan.  Pada  aspek  kesejahteraan,  para  perempuan  kepala keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo  telah  mencapai  kesejahteraan  karena  dapat
menghasilkan  pendapatan  tambahan  meskipun  hanya  sedikit  dan  bisa  mencukupi kebutuhan primer serta perawatan kesehatan yang memadai. Pada tingkat akses, mereka mendapatkan  akses  pemasaran  dari  DP3APM  dan  juga  lingkungan  mereka.  Selain  itu layanan  publik  berupa  pendidikan  dan  kesehatan  pun  sudah  mereka  dapatkan  bahkan sebelum  ikut  dalam  Forum  Pekka.  Sedangkan  akses  pinjaman  modal  belum  mereka dapatkan  karena  menurut  mereka  terlalu  beresiko  untuk  usaha  yang  masih  kecil. Meskipun  begitu,  mereka  tetap  dikatakan  telah  sampai  pada  tingkat  akses  ini  karena mereka telah mendapatkan akses pemasaran dan layanan publik yang lebih menunjang kehidupan.
Pada  aspek  kesadaran  menurut  Sara  H.  Longwe  dapat  tercapai  jika  para perempuan  telah  memiliki  pemahaman  tentang  gender  dan  peran  perempuan  dalam pembangunan. Sedangkan perempuan kepala keluarga  di  Kelurahan  Mojosongo belum memiliki pemahaman mengenai dua hal itu. Selanjutnya aspek partisipasi dapat tercapai jika  para  perempuan  mampu  terlibat  aktif  dalam  penetapan  kebutuhan,  formulasi proyek,  implementasi,  dan  evaluasi.  Sedangkan  perempuan  kepala  keluarga  di Kelurahan  Mojosongo  hanya  mampu  terlibat  dalam  evaluasi  dimana  mereka memberikan pendapat  dan saran kepada DP3APM Kota Surakarta. Pada aspek kontrol juga belum tercapai, dilihat dari belum mampunya mereka dalam mengambil keputusan pada ranah yang lebih luas.

## Referensi
Aziz, G.A., Eny R., Warsilan. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Jurnal  Ekonomi  Keuangan,  dan  Manajemen, 12(1), 29-48. doi: http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v12i1.798 8
Badan  Pusat  Statistik.  (2019). Profil  perempuan  Indonesia  2019. Desember. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.
Badan Pusat Statistik. (2020). Profil kemiskinan di Indonesia September 2019. Januari. BPS RI. Jakarta.
Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.  (2017). Jumlah kepala keluarga per Kecamatan Surakarta semester 1 tahun 2017. Surakarta.
Ernawati.  (2013).  Menyibak  perempuan  kepala  keluarga. Jurnal  Muwazah, 5(2), 154- 162. Diambil dari http://e-
journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/343
Fitri,  Cut  Dian.  P.  I.  Vonda.  (2016).  How  The  Commitment  to  Achieve  Sustainable Development  Goals  Impacts  Poor  Women  in  Aceh  Province,  Indonesia. Gender Equality:  International  Journal  of  Child  and  Gender  Studies,  2(2), 51-58. http://dx.doi.org/10.22373/equality.v2i2.1465
Fujiani, E. Dede, Y. Darusman, L. Oktiwanti. (2019). Pemberdayaan perempuan kepala keluarga  (pekka)  melalui  pelatihan  berwirausaha  (Studi  pada  kelompok  Zahra Prima  di  Kelurahan  Sukamanah  Kecamatan  Cipedes  Kota  Tasikmalaya).
Indonesian Journal of Adult and Community Education, 1(1), 20-25. Diambil dari https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/20002
Hardani., Helmina A., Jumari.,  Evi F.U., Ria R.  I., Roushandy  A. F., Dhika J. S., Nur H.A.  (2020). Metode  penelitian  kualitatif  dan  kuantitatif. Yogyakarta:  Pustaka Ilmu.
Humas  Jateng.  Genjot  penurunan  kemiskinan,  Jateng  bidik  pemberdayaan  perempuan kepala keluarga. (2019, Februari 11). Diambil dari
https://jatengprov.go.id/publik/genjot-penurunan-kemiskinan-jateng-bidik- pemberdayaan-perempuan-kepala-keluarga/
March,  C.,  I.  Smyth,  dan  M.  Mukhopadhyay.  (1999). A  Guide  to  Gender  Analysis Frameworks. Oxford: Oxfam GB.
Mutmainnah.  (2019).  Kesenjangan  Gender  Ditinjau  dari  Perspektif  Islam. Gender Equality:  International  Journal  of  Child  and  Gender  Studies,  5(1), 1-8. http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5374
Noor,  Munawar.  (2011).  Pemberdayaan  masyarakat. Jurnal  Ilmiah  CIVIS,1(2) ,  87-99. https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.591
Putri,  O.N,  Rudi  S.D  &  Gigin  G.K.B.  (2015).  Pemberdayaan  perempuan  kepala keluarga. Prosiding  KS:  Riset  &  PKM Unpad,  Bandung.  Diambil  dari http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13538
Rawung,  Selfi.  (2020). Laporan  aksi  perubahan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan  Anak  dan  Pemberdyaaan  Masyarakat  Kota  Surakarta. Surakarta, Indonesia: Dinas PP, PA, dan PM Kota Surakarta.
Setyowati, Tri. (2018). Laboratorium kepemimpinan Diklat Pim IV Angkatan XVI tahun 2018 . Surakarta, Indonesia: Dinas PP, PA, dan PM Kota Surakarta.
Susanti,  Elly.  (2013).  Tingkat  keberdayaan  perempuan  kepala  keluarga  (Kasus  pada Program  PEKKA  di  Desa  Dayah  Tanoh  Kecamatan  Mutiara  Timur  Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). Jurnal Agrisep, 14(2) ,44-53. Diambil dari http://jurnal.unsyiah.ac.id/agrisep/article/view/2374