Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 11 No. 2, Desember 2016 | 103-118

## JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA
p-ISSN : 1907-2902 (Print) e-ISSN : 2502-8537 (Online)

## KEMITRAAN DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP: STRATEGI  UNTUK KELANGSUNGAN USAHA DAN  PEKERJAAN

## (PARTNERSHIP IN THE FISHERY SECTOR: STRATEGIES FOR BUSINESS AND EMPLOYMENT SUSTAINABILITY)
Devi Asiati dan Nawawi
Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Korespondensi penulis : deviasiati@gmail.com

## Abstract
Partnership and empowerment development of fishermen  community  is  one  way  that  can  be  taken  to ensure the continuity of business and employment in the fishery  sector. This  attempt  also  promotes  the improvement  of  social  and  economic  condition  of fishermen  community through income enhancement and property alleviation, reduces fisherman’s dependency on traditional  capital  institution,  and  achieves  more equitable and sustainable development. This paper aims to  review  the  concept  of  partnership  and  empowerment of workers in the fisherysector and to analyze alternative policy  strategies  of  fishermen’s  partnership  and employment  through  strengthening  the  internal  aspect (institutional  approach)  and  the  external  aspects (infrastructure and capacity support). The analyzed data derived  from  field  research  in  Tegal  and  Cilacap, Central Java in 2013 and 2014. This paper confirms that the  synergy  between  the  government,  fishermen,  and business  has  a  very  important  role  in  supporting  the successful  implementation  of  the  partnership  program and  the  empowerment  of  fishermen.  Furthermore,  it  is important  to  establish  and  improve  capabilities  of fishermen group in local level, to supervise and monitor the  implementation  of  activities  involving  all  fisheries’ stakeholders,  and  to  establish  strategic  polices  that support  fishermen’s  autonomy  in  fisheries  equipment ownership, the business capital, marketing network, and production process.
Keywords:  Partnership,  Empowerment,  Fisherman, Business and Employment Continuity

## Abstrak
Pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat  nelayan  merupakan  salah  satu  kebijakan strategis  yang  dapat  ditempuh  untuk  menjamin keberlangsungan  usaha  dan  pekerjaan  di  sektor perikanan.  Upaya  tersebut  juga  dapat  mendukung peningkatan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  nelayan yang  lebih  luas,  melepas  ketergantungan  nelayan terhadap  lembaga  permodalan  tradisional,  serta  sarana mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mereview konsep  kemitraan  dan  pemberdayaan  tenaga  kerja  di sektor  perikanan  dan  menganalisis  alternatif  strategi kebijakan  melalui  penguatan  aspek  interal  (pendekatan kelembagaan)  dan  aspek  eksternal  (kelengkapan infrastruktur dan daya dukung). Menggunakan pendekatan kualitatif, data  yang digunaan dalam tulisan ini  berasal  dari  penelitian  lapangan  di  Kota  Tegal  dan Kabupaten  Cilacap,  Jawa  Tengah,  tahun  2013-2014. Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa    sinergi  antara pemerintah,  kelompok  nelayan,  dan  dunia  usaha memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mendukung keberhasilan  pelaksanaan  program  kemitraan  dan pemberdayaan  nelayan.  Untuk  mendukung  hal  tersebut, diperlukan  upaya  peningkatan  kapabilitas  organisasi kelompok  nelayan,  pendampingan  dan  pengawasan pelaksanaan  kegiatan  yang  melibatkan  berbagai  unsur kelembagaan  kenelayanan,  dan  pelaksanaan  strategi kebijakan  dan  program  yang  sasarannya  mencakup pencapaian  kemandirian  kelompok  nelayan  terhadap kepemilikan  peralatan  tangkap,  permodalan  usaha, pemasaran hasil, dan pengolahan hasil produksi.
Kata  Kunci :  Kemitraan,  Pemberdayaan,  Nelayan, Kelangsungan Pekerjaan dan Usaha

## PENDAHULUAN
Permasalahan ketenagakerjaan Indonesia tidak berhenti  pada  permasalahan  klasik  ketenagakerjaan, yaitu tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang masih tinggi, namun permasalahan  juga  dialami  oleh  dunia  usaha. Produktivitas  tenaga  kerja  masih  tergolong  rendah sementara  pengembangan  usaha  yang  semakin kompetitif  dalam  era  globalisasi  membutuhkan peningkatan daya saing dan ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan dan kompetensi yang lebih baik. Tantangan ketenagakerjaan ini semakin berat mengingat  sebagian  besar  usaha  di  Indonesia merupakan  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM).  Oleh karena  itu,  keberhasilan  pembangunan  harus  dilihat dari  pertumbuhan  ekonomi  pada  semua  skala  sektor ekonomi,  mulai usaha skala besar, menengah, hingga skala kecil.
Hingga  saat  ini  telah  banyak  program  terkait pemberdayaan  dan  kemandirian  ekonomi  terutama yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Implementasi kebijakan  tersebut  dilakukan  melalui  berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin di perkotaan dan  perdesaan.  Tujuan  utamanya  adalah  bagaimana mengeluarkan  kelompok  masyarakat  tersebut  dari kemiskinan,  agar  semakin  berdaya,  dan  mandiri secara ekonomi untuk siap  bersaing dengan kekuatan ekonomi  di  sekitarnya  baik  yang  berasal  dari  dalam maupun luar negeri.
Namun  demikian  berbagai  program  tersebut  banyak menuai  kritik  terutama  dari  aspek  target  sasaran  dan keberhasilannya. Keberhasilannya semakin dipertanyakan  ketika  hasil  akhir  dari  pelaksanaan program pemberdayaan bukan menciptakan kemandirian  melainkan  ketergantugan  yang  semakin tinggi,  misalnya  terhadap  bantuan  pemerintah (Manahan,  2009).  Pada  banyak  kasus,  program pemberdayaan tidak berkesinambungan, yaitu berhenti  setelah  pelaksanaan  program  dinyatakan selesai  (Nawawi,  2013).  Ini  artinya  ada  banyak kesalahan  dan  kelemahan  dari  berbagai  program pemberdayaan  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh pemerintah dan sekaligus diperlukan adanya perbaikan (Darwin, 2003).
Berdasar konsep pembangunan yang berkembang saat ini,  kemitraan  dan  pemberdayaan  merupakan  model pembangunan  yang  banyak  mendapat  perhatian. Kemitraan dan pemberdayaan pada dasarnya merupakan  sebuah  konsep  terpisah  walaupun  dalam praktiknya  dapat  saling  melengkapi.  Pada  pola  yang sederhana, keterkaitan antara kemitraan dan pemberdayaan dapat dilihat pada berbagai
implementasi kebijakan pemerintah khususnya terkait peningkatan  kesejahteraan  kelompok  masyarakat tertentu, seperti kelompok petani, nelayan dan pekerja informal.
Keterkaitan antara kemitraan dan pemberdayaan dapat juga  dilihat  dari  defenisi  kedua  konsep  tersebut  yang intinya  adalah  sama,  yakni  membangun  kepercayaan, menciptakan kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan.  Kemitraan  merupakan  suatu  bentuk hubungan  kerja  yang  terjadi  antara  dua  pihak  atau lebih  yang  berbagi  komitmen  untuk  mencapai  tujuan dengan menggabungkan sumber daya dan mengkoordinasi  kegiatan  bersama.  Kemitraan  hanya dapat  terbentuk  apabila  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalamnya  telah  memiliki  kesepakatan.  Konsep kemitraan itu sendiri mengandung proses membangun kepercayaan,  pemecahan  masalah  bersama  dan mengelola  hubungan  antara  pihak-pihak  yang  terkait di dalamnya (Sukada dkk, 2007).
Sementara  pemberdayaan  dalam  pengertian  yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat.  Upaya  tersebut  dilakukan  melalui penciptaan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan masyarakat  berkembang,  peningkatan  kemampuan masyarakat    dalam  membangun    melalui  berbagai bantuan  dana,  pelatihan,  pembangunan  prasarana dan sarana  (fisik  dan  sosial)  serta  kelembagaan,  dan perlindungan  atau  pemihakan  kepada  yang  lemah untuk  mencegah  persaingan  yang  tidak  imbang  dan menciptakan    kemitraan  saling  menguntungkan. Dalam  hal  ini,  kemitraan  dan  pemberdayaan merupakan suatu strategi yang tepat dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sumodiningrat, 2007).
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  konsep kemitraan  dan  pemberdayaan  tenaga  kerja  untuk kelangsungan  pekerjaan,  serta  memberikan  alternatif strategi  kebijakan  terkait  dengan  pemberdayaan  dan kemandirian ekonomi masyarakat. Data yang digunakan  berasal  dari  hasil  penelitian  pada masyarakat  nelayan  di  Kota  Tegal  dan  Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, tahun 2013 – 2014. Kajian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  dianalisis secara deskriptif.

## KONSEP DAN KEBIJAKAN TERKAIT KEMITRAAN
Dalam  UU  No  20 Tahun  2008 tentang  Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah,  Kemitraan  atau  “ partnership ” mengandung  pengertian  adanya  hubungan  kerjasama antara  dua  atau  lebih  pihak  yang  bersinergis  dan bersifat sukarela atas dasar saling memerlukan, saling
memperkuat,  saling  menguntungkan.  Dalam  hal  ini, tidak ada pihak yang dirugikan, masing-masing pihak yang bermitra akan mendapat manfaat dari kerjasama tersebut.  Kemitraan  usaha  adalah  hubungan  antar pelaku usaha yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling  menguntungkan  dalam  hubungan  kerja  yang sinergis  (Kartasismita,  1996).  Dengan  kata  lain, kemitraan  usaha  merupakan  hubungan  kerjasama pelaku usaha yang sejajar, terutama dalam pengambilan  keputusan,  dilandasi  prinsip  saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
Kemitraan  sebagai  upaya  untuk  mengembangkan usaha  kecil  dimulai  sejak  dicanangkannya  Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada tahun 1996 di Jimbaran, yaitu menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang menjadikan kemitraan usaha sebagai program untuk mengembangkan usaha kecil sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang  Undang Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Usaha  Kecil.  Gerakan ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mepersempit kesenjangan  yang  terjadi  antara  usaha  kecil, menengah  dengan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  dan  swasta  skala  besar.  Selain  itu,  gerakan ini  juga  bertujuan  untuk  menghindarkan  praktek monopoli  oleh  perusahaan  besar  dengan  cara mengajak  perusahaan  besar  melakukan  kemitraan bersama  koperasi  atau  usaha  kecil  dan  menengah. Bagi  usaha  kecil,  kerjasama  dalam  bentuk  kemitraan dengan  usaha  besar  merupakan  salah  satu  strategi untuk mengembangkan dan menjaga keberlangsungan usaha.  Bantuan  yang  diberikan  baik  oleh  pemerintah maupun usaha besar tidak hanya terbatas pada modal usaha  tetapi  penyuluhan  maupun  bimbingan  dan pemasaran hasil produk.
Kebijakan  pemerintah  terkait  kemitraan  usaha  diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha  Kecil.  Kemudian  dijabarkan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.  Definisi  kemitraan  menurut  Undang- undang Nomor 9 tahun 1995 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar  disertai  pembinaan  dan  pengembangan  oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperlihatkan  prinsip  saling  memerlukan,  saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Berdasarkan definisi tersebut, kemitraan bertujuan untuk menumbuhkan  dan  meningkatkan  kemampuan  usaha kecil  dan  menengah  melalui  pembinaan  dan pengembangan  oleh  usaha  besar.  Pada  dasarnya, usaha besar dan menengah, memiliki kelebihan dalam hal permodalan, teknologi dan pemasaran dibandingkan usaha kecil.
Sementara  itu,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah kemudian  dijabarkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  UU  No 20  Tahun  2008,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1, butir  4  bahwa  :  Kemitraan  adalah    kerja  sama  dalam keterkaitan  usaha,  baik  langsung  maupun  tidak langsung  atas  dasar  prinsip  saling  memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku  usaha mikro,  kecil, dan  menengah dengan  usaha  besar.  Dalam  undang-undang  itu  juga disebutkan  bahwa  dalam  kemitraan  mencakup pemberdayaan  terhadap  usaha  kecil  melalui  proses alih  keterampilan  bidang  produksi  dan  pengolahan, pemasaran,  permodalan,  sumberdaya  manusia,  dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Pemberdayaan  usaha  juga  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  dengan  melakukan  pengembangan  usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi dan pengendalian.

## KONSEP DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang menjelaskan  berbagai  upaya  memperkuat  posisi seseorang  melalui  penumbuhan  kesadaran  dan kemampuan  individu  yang  bersangkutan.  Hal  ini dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  persoalan yang  dihadapi  dan  memikirkan  langkah-langkah untuk  mengatasinya.  Melalui  pemberdayaan  akan memperkuat  individu,  kelompok  atau  masyarakat tertentu    dalam    berpartisipasi,  mengontrol,  dan memengaruhi lembaga yang akan berdampak terhadap    kehidupannya.  Pemberdayaan  menekankan bahwa  seseorang  dapat  memperoleh  ketrampilan, pengetahuan,  dan  kekuasaan  yang  cukup  untuk memengaruhi  kehidupannya  dan  orang  lain  (Parsons, et al, 1994 dalam Hadi, tanpa tahun). Oleh karena itu, pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan seseorang,  khusunya  kelompok  rentan  dan  lemah, agar  dapat  memiliki  akses  terhadap  sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan, berpartisipasi dalam proses pembangunan,  dan  mengambil  keputusan-keputusan yang  memengaruhi  kehidupan  mereka  (Hadi,  tanpa tahun). Mekanisme pemberdayaan dan pengembangan usaha  membutuhkan  suatu  lembaga  atau  kelompok pekerja  yang  terdiri  dari  beberapa  anggota  yang memiliki  usaha  sejenis,  seperti  kelompok  petani  atau nelayan. Keberadaan kelembagaan petani dan nelayan memfasilitasi  mereka  untuk  memperoleh  berbagai bentuk pemberdayaan. Peran dan keberadaan lembaga diharapkan sejalan dengan berkembangnya kebersamaan usaha.
Menurut Kartasasmita (1996), upaya memberdayakan masyarakat,  dapat  dilihat  dari  tiga  sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang  memungkinkan potensi  masyarakat  berkembang (enabling). Di  sini titik  tolaknya  adalah  pengenalan  bahwa  setiap manusia,  setiap  masyarakat,  memiliki  potensi  yang dapat  dikembangkan.  Artinya,  tidak  ada  masyarakat yang sama sekali tanpa daya,  karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat  potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam  rangka  ini  diperlukan  langkah- langkah  lebih  positif,  selain  dari  hanya  menciptakan iklim  dan  suasana.  Perkuatan  ini  meliputi  langkah- langkah  nyata,  dan  menyangkut  penyediaan  berbagai masukan (input), serta  pembukaan  akses  ke  dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat  menjadi  makin  berdaya.  Untuk  itu,  perlu ada  program  khusus  bagi  masyarakat  yang  kurang berdaya,  karena  program-program  umum  yang berlaku  untuk  semua,  tidak  selalu  dapat  menyentuh lapisan  masyarakat  ini. Ketiga, memberdayakan mengandung  pula  arti  melindungi.  Dalam  proses pemberdayaan,  harus  dicegah  yang  lemah  menjadi bertambah  lemah,  oleh  karena  kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.
Long Wee (1999), mengemukakan konsep pemberdayaan  yang  ditujukan  pada  kelompok perempuan. kerangka pemikiran Long Wee menekankan  empat  aspek  yang  merupakan  ‘ level  of equality  and  empowerment ’,  yaitu:  (1)  Akses,  (2) Penyadaran,  (3)  Partisipasi,  dan  (4)  Kontrol. Akses, menekankan  pada  perlunya  ketersediaan  ruang  atau kemudahan  yang  sama  bagi  kelompok  masyarakat seperti  kesetaraan  akses  informasi  kredit,  pelatihan, fasilitas  pemasaran  dan  semua  pelayanan  umum  dan pemanfaatan  fasilitas.  Kesamaan  akses  Informasi berarti  tidak  ada  hambatan  untuk  memperoleh informasi  yang  meliputi  ilmu  pengetahuan,  program dan  kinerja  pemerintah,  hak  dan  kewajiban  dalam bermasyarakat,  ketentuan  tentang  pelayanan  umum, perkembangan  permintaan  dan  penawaran  pasar. Penyadaran menekankan    pada  kesadaran  akan pengertian  perbedaan  jenis  kelamin    dan  jender, kesetaraan  dalam  pembagian  pekerjaan  dan  tidak adanya  dominasi  satu  pihak  ke  pihak  lain  sehingga memungkinkan  kelompok  masyarakat  berpartisipasi dalam  proses  pembangunan.  Selanjutnya partisipasi menekankan pada kesetaraan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan  dan  administrasi.  Penekanan  partisipasi pada  bagaimana  masyarakat  diberdayakan  dan  peran apa yang akan dimainkan setelah menjadi bagian dari
kelompok yang diberdayakan. Menurut Sumodiningrat  (1989)  menyediakan  ruang  partisipasi bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam pembangunan  adalah  memberi  mereka  otoritas  dan kontrol  atas  keputusan  mengenai  sumber-sumber pembangunan.  Partisipasi  masyarakat  miskin  dalam menetapkan  prioritas  pembangunan  pada  tingkat nasional  maupun  daerah  diperlukan  guna  menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana,  dan  tenaga  ahli)    yang  terbatas secara  nasional  maupun  pada  tingkat  daerah dialokasikan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas masyarakat  miskin  tersebut.  Sementara aspek kontrol m enekankan  pada  pengawasan  terhadap  proses pengambilan  keputusan  melalui  penyadaran  dan mobilisasi  untuk  mencapai  kesetaraan  pengawasan terhadap faktor-faktor  produksi dan distribusi keuntungan.  Dengan  kesetaraan  pengawasan,  tidak perlu  satu  kelompok  mendominasi  kelompok  lain, demikian pula kelompok laki-laki terhadap perempuan,  kelompok  yang  kuat  terhadap  yang lemah.
Sumodiningrat (1977) mengemukakan bahwa strategi untk  memberdayakan  masyarakat  dapat  dilakukan melalui  tiga  hal,  yaitu:  (1)  menciptakan  suasana  atau iklim  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat berkembang; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki  masyarakat;  (3)  pemberian  perlindungan dalam  proses  pemberdayaan  harus  dicegah  yang lemah  menjadi  lebih  lemah.  Selanjutnya  Suharto (2005)  mengemukakan  bahwa  strategi  pemberdayaan dapat  dilakukan  melalui  tiga  pendekatan,  yaitu  :  (1) Pendekatan mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien  secara  individu  melalui  bimbingan,  konseling, stress management, crisis intervention ; (2) Pendekatan mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompk  klien.  Pemberdayaan  dilakukan  dengan menggunakan  kelompok  sebagai  media  intervensi. Pendidikan  dan  pelatihan,  dinamika  kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  keterampilan dan  sikap-sikap  klien  agar  memiliki  kemampuan memecahkan  permasalahan  yang  dihadapinya;  (3) Pendekatan  makro,  pendekatan  ini  disebut  juga sebagai  strategi  sistem  besar  ( large-system  strategy ), karena  sasaran  perubahan  diarahkan  pada  sistem lingkungan  yang  lebih  luas.  Perumusan  kebijakan, perencanaan  sosial,  kampanye,  aksi  sosial, lobbying , pengorganisasian  masyarakat,  manajemen  konflik, adalah  beberapa  strategi  dalam  pendekatan  ini. Sementara  Sipahelut  (2010)  menyatakan  bahwa pendekatan  kelembagaan  sebagai  basis  dalam kegiatan pemberdayaan memiliki beberapa keuntungan  sebagai  berikut:  (1)  memperbesar kemampuan  sumberdaya  dan  meningkatkan  skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki masyarakat; (2)
meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, pasar, teknologi, dan kebijakan; (3) mengembangkan kemampuan koordinasi dan kerjasama  kemitraan  dalam  pengelolaan  kegiatan ekonomi  kolektif  untuk  mendukung  dinamika ekonomi  kawasan,  dan  4)  memudahkan  pegontroan terhadap perjalanan ekonomi bersama.
Program  pemberdayaan  disektor  perikanan  tangkap khususnya  terhadap  nelayan  telah  banyak  dilakukan oleh  berbagai  pihak  terutama  pemerintah  melalui Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan.  Program pemberdayaan  yang  sudah  dilakukan  antara  lain bantuan  peralatan  tangkap  (alat  tangkap  dan  mesin kapal)  dan  bantuan  dana  bergulir  dalam  bentuk simpan  pinjam  kepada  ibu-ibu/istri  nelayan  untuk kegiatan  ekonomi  produktif.  Program  pemberdayaan nelayan  tersebut  sebagian  besar  berjalan  tidak berkelanjutan,  berhenti  setelah  selesai  program sehingga  dampak  jangka  panjang  kurang  tercapai. Berdasarkan studi Program COREMAP di Kepulauan Riau  menunjukkan  bahwa  keberlanjutan  berbagai kegiatan  kelompok  usaha  masyarakat  (Pokmas) sangat  berkaitan  dengan  kelanjutan  program  dan tanpa  pengawasan  dan  pendampingan  yang  memadai maka kebelanjutan usaha kelompok kurang terjamin ( Asiati dan Nagib, 2011). Selain itu, target dan capaian tujuan  program  kurang  teridentifikasi  secara  jelas sehingga  terkesan  hanya  menghabiskan  alokasi  dana untuk  meningkatkan  kesejahteraan  nelayan.  Begitu juga  evaluasi  dan  monitoring  pasca  program pemberdayaan nelayan kurang berjalan optimal.

## KELANGSUNGAN USAHA DAN PEKERJAAN
Dalam  konteks  pembangunan  ketenagakerjaan  di Indonesia,  terdapat  tiga stakeholder ,  yaitu  dunia usaha,  tenaga  kerja  dan  pemerintah.  Masing-masing pihak  berkepentingan    memiliki  peran  dan  fungsi sesuai  kapasitasnya,  tetapi  saling  membutuhkan  dan integral dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah  berperan  dalam  membuat  kebijakan  dan program  pelaksanaan,  pemantaaun  dan  evaluasi terhadap  pelaksanaan  kemitraan  usaha  nasional  serta membuat  pedoman  tentang  kemitraan  melalui peraturan perundangan. Peran fasilitasi dari pemerintah dilakukan dengan mengupayakan penyediaan  dan  memfasilitasi  kebutuhan  modal, teknologi, maupun jaringan pemasaran dalam dan luar negeri sehingga masyarakat mempunyai peluang yang sama.  Dalam  hal  pengawasan,  pemerintah  yang diwakili oleh menteri teknis bertanggung jawab dalam memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kemitraan
sesuai  dengan  bidang  tugas  masing-masing.  Dunia usaha  sebagai  salah  satu  stakeholder  menyediakan kesempatan  kerja  bagi  tenaga  kerja.  Kegiatan  usaha dan produksi yang dilakukan membutuhkan sejumlah tenaga  kerja  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha. Sementara  tenaga  kerja  sebagai  salah  satu  faktor produksi  menyediakan  jasa  tenaga  kerja  bagi  dunia usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengembangan  dunia  usaha  yang  bersifat  kompetitif dalam  era  globalisasi  memerlukan  pekerja  yang memiliki tingkat produktivitas tinggi untuk kelanjutan usaha.
Kerjasama  kemitraan  merupakan  salah  satu  strategi yang  dilakukan  oleh  usaha  kecil  untuk  menjaga keberlanjutan  pekerjaan.  Keberlangsungan  pekerjaan dapat  tercapai  jika  pemanfaatan  faktor  produksi, peningkatan  kualitas  dan  produktifitas  tenaga  kerja berjalan  seirama.  Dalam  suatu  kegiatan  produksi, setidaknya ada empat faktor produksi yang berpengaruh  pada  keberhasilan  dan  keberlanjutan usaha,  yaitu  ketersediaan  bahan  baku  (tanah  dan sumberdaya alam), tenaga kerja, modal dan teknologi. Tenaga  kerja  yang  profesional  dan  memiliki produktivitas tinggi sangat diperlukan bagi kelanjutan usaha.  Produktifitas  tenaga  kerja  dipengaruhi  oleh pendidikan, keahlian,  kemampuan, sikap dan perilaku dari  para  pekerja  yang  ada  dalam  suatu  unit  usaha. Selain  produktivitas,  keterampilan  sangat  diperlukan untuk  bisa  mencapai  sasaran  keberlangsungan  kerja. Keterampilan  adalah  kemampuan  yang  dimiliki seseorang  untuk  melakukan  aktivitas  pekerjaan. Kelangsungan usaha dan pekerjaan melalui kemitraan dapat  terjadi  karena  dalam  kerjasama  kemitraan terjadi  alih    teknologi,  pengetahuan/keterampilan, sumberdaya manusia, cara belajar dan modal (Kamil, M, 2006).
Hubungan  kemitraan  yang  berjalan  seimbang  dapat menciptakan pemberdayaan terhadap kelompok  mitra sebagaimana tercantum dalam UU No 20 Tahun 2008 bahwa    kemitraan  mencakup  pemberdayaan  terhadap usaha  kecil  melalui  proses  alih  keterampilan  bidang produksi  dan  pengolahan,  pemasaran,  permodalan, sumberdaya  manusia,  dan  teknologi  sesuai  dengan pola  kemitraan.  Namun  perbedaan  kepentingan  dapat berpengaruh  pada  terjadinya  kemitraan  yang  berjalan tidak  seimbang  antar  pihak  yang  bermitra.  Dalam program kemitraan yang dilakukan oleh pihak swasta (perusahaan)  sering  mengedepankan  aspek  sosial (kesejahteraan),  tetapi  pertimbangan  keuntungan ekonomi  jauh  lebih  dominan.  Sebab  misi  utamanya adalah meraih keuntungan dari setiap hubungan bisnis yang tercipta. (Lopulalan, 2010).
Sumber: PPK-LIPI, 2014
Hasil  kajian  PPK-LIPI,  2014  menunjukkan  bahwa setidaknya  terdapat  lima  manfaat  yang  dapat diperoleh  usaha  kecil  dalam  kerjasama  kemitraan dengan  pihak  lain  untuk  kelangsungan  usaha  dan pekerjaan.  Kelima  manfaat  tersebut  yaitu  (1) Peningkatan akses sarana dan prasarana produksi; (2) Peningkatan akses permodalan, (3) Perluasan jaringan dan  kepastian  pemasaran,  4)  Peningkatan  kapasita kelembagaan,  dan  5)  Peningkatan  kapasitas  SDM. Terkait  dengan  kelima  manfaat  tersebut,  program pemberdayaan pemerintah dan perusahaan besar/BUMN memberi akses bagi usaha kecil (tenaga kerja)  untuk  mendapatkan  bantuan  sarana  dan perasarana produksi serta bantuan permodalan. Begitu juga program pelatihan dan peningkatan keterampilan memberi  kesempatan  bagi  tenaga  kerja  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam berusaha. Kepastian  pemasaran  dimungkinkan  terjadi melalui pola kemitraan dagang antara usaha besar dan usaha  kecil.  Program  pemberdayaan  oleh  pemerintah biasanya  diberikan  melalui  kelompok  tenaga  kerja, seperti  kelompok  nelayan  atau  kelompok  tani. Mekanisme  pemberdayaan  melalui  kelompok  pekerja dapat  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  pekerja (seperti petani atau nelayan).
Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional  diperlukan  partisipasi  dan  dukungan  dari semua  pihak.  Dukungan  tersebut  dapat  diwujudkan dengan  berbagai  macam  cara  mulai  dari  dukungan dana,  akses  sampai  kepada  tataran  implementasi. Sektor ketenagakerjaan sebagai lokomotif pembangunan  nasional  telah  menjadi  prioritas kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah
berupa kebijakan
mengatasi
pengangguran, kebijakan kemitraan untuk memberdayakan  masyarakat,  kebijakan  perlindungan terhadap  buruh  dan  kebijakan  yang  mendukung investasi.  Implementasi  berbagai  program  tersebut, tentunya membutuhkan konsep sebagai fondasi dalam menjalankan program sehingga program tersebut tepat sasaran  (Nawawi,  2013).  Salah  satu  program  yang selama  ini  dipakai  untuk  mengangkat  ekonomi masyarakat  adalah  program  kemitraan.  Program  ini dalam  implementasi  membutuhkan  dukungan  mulai dari pemerintah, pihak swasta, kelompok masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

## PROGRAM KEMITRAAN DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP
Sektor perikanan tangkap merupakan salah satu sektor ekonomi  yang  berperan  penting  dalam  perekonomian di  Indonesia.  Selain  menjadi  sumber  pendapatan penduduk,  sektor  perikanan  tangkat  menjadi  andalan bagi  masyarakat  pesisir  sebagai  sumber  mata pencaharian. Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 mencatat  jumlah  penduduk  15  tahun  keatas  yang bekerja  di  sektor  perikanan  tangkat  mencapai  1,85 persen  (1.945.786  orang).  Berdasarkan  data  dari Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP),  pada tahun  2011,  jumlah  rumah  tangga  perikanan  tangkap mencapai  920.129  rumah  tangga,  meningkat  0,86 persen  dari  tahun  sebelumnya  (KKP,  2012).  Pada rumah  tangga  perikanan  tangkap  di  laut  mengalami peningkatan  rata-rata  1,68  persen  per  tahun. Pertambahan  jumlah  nelayan  tersebut  juga  seiring dengan  pertambahan  jumlah  kapal  penangkap  ikan. Berdasarkan  data  FAO,  peningkatan  jumlah  kapal nelayan  mencapai 11 persen, dari 348.425 pada tahun
Pemerint ah Dunia Usaha Tenaga Kerja Kemitraan: -Saling memerlukan -Saling mempercayai -Saling memperkuat -Saling menguntungkan Pemberdayaan Kelangsungan usaha dan pekerjaan
Dampak
 Peningkatan akses sarana dan prasaran
produksi  Peningkatan akses permodalan
 Perluasan jaringan dan kepastian pemasaran  Peningkatan kapasistas kelembagaan  Peningkatan kapasitas SDM
2007 menjadi 390.770 pada tahun 2009. Dalam kurun waktu  dua  dekade,  peningkatan  jumlah  nelayan Indonesia  tercatat  telah  mencapai  dua  kali  lipat. Besarnya  penduduk  berprofesi  sebagai  nelayan mengindikasikan  tingginya  tingkat  ketergantungan masyarakat pesisir terhadap potensi sumber daya laut. Kondisi  ketenagakerjaan  pada  sektor  perikanan tangkap  masih  didominasi  oleh  kelompok  nelayan kecil  ( small  scale  fishery )  atau  nelayan  tradisional. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan  jo  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009,  nelayan  kecil  adalah  orang  yang  mata pencahariannya  melakukan  Penangkapan  Ikan  untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 Gross Ton (GT). Dari jumlah 2,7 juta jiwa nelayan, sebanyak 95,6 persennya merupakan nelayan tradisional  yang  beroperasi  di  sekitar  pesisir  pantai. Berdasarkan  data  KKP  (2012),  sebanyak  80  persen rumah tangga di sektor perikanan merupakan nelayan skala kecil yang tidak  memiliki perahu atau memiliki perahu  tanpa  motor.  Selanjutnya  data  FAO  (2005) memperkirakan  bahwa  dari  total  38  juta  orang  yang dikategorikan  sebagai  nelayan  pada  tahun  2002, sejumlah  90  persen  diantaranya  merupakan  nelayan kecil.  Jumlah  tersebut  akan  bertambah  100  juta  lagi apabila  juga  termasuk  pekerjaan-pekerjaan  lainnya (pemrosesan dan penjualan hasil tangkap). Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh nelayan (nelayan  kecil)  menjadikan  kelompok  ini  identik dengan  kemiskinan.    Bahkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  berbagai  lembaga  penelitian  dan perguruan tinggi menyatakan bahwa kehidupan sosial ekonomi  masyarakat  nelayan  atau  penduduk  yang bergerak di sektor perikanan berada dalam  kelompok masyarakat  miskin  dan  hampir  miskin.  Selanjutnya menurut  Kusnadi  (2004),  kemiskinan  nelayan disebabkan  oleh  faktor  internal,  berkaitan  dengan kondisi  internal  sumberdaya  nelayan  dan  aktifitas kerja  nelayan  (kemapuan  modal  dan  alat  tangkap, hubungan  kerja  dengan  pemilik  modal,  gaya  hudup dan  sebaginya),  dan  faktor  eksternal  yaitu  faktor- faktor yang berkaitan diluar diri dan aktifitas nelayan (kebijakan pemerintah, pemasaran dan sebagainya).
Nelayan  merupakan  pelaku  utama  dalam  kegiatan perikanan yang memproduksi hasil perikanan melalui kegiatan  penangkapan  ikan  di  laut.  Nelayan  dapat dibedakan berdasarkan kepemilikan alat tangkap ikan, yaitu 1) nelayan pemilik, yaitu nelayan yang memiliki alat  penangkapan,  baik  yang  langsung  turun  ke  laut maupun  yang  menyewakan  pada  orang  lain,  dan  2) nelayan buruh, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat tangkap  ikan  tetapi  mereka  bekerja  pada  orang  lain yang memiliki alat tangkap ikan.
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  nelayan tangkap  adalah  keterbatasan  teknologi  penangkapan ikan.  Produksi  hasil  tangkap  nelayan  masih  rendah karena  masih  menggunakan  perahu  tanpa  motor  dan perahu  motor  berkapasitas  kecil.  Salah  satu  upaya meningkatkan hasil tangkap dengan mengganti perahu motor  tempel  dan  perahu  tanpa  motor  menjadi  kapal motor yang lebih besar. Berkaitan dengan pemberdayaan  masyarakat  nelayan,  salah  satu  hal penting untuk diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  melalui penguatan kapasitas nelayan (Dillon, 2012). Pemberdayaan  tenaga  kerja  khususnya  bagi  para nelayan  meliputi  lima  variabel  pokok. Pertama , kapasitas  nelayan  yang  meliputi  kepemilikan  alat tangkap utama (perahu). Kedua, sosial kemasyarakatan  berupa  pengembangan  kelembagaan dan  organisasi  kemasyarakatan  yang  secara  langsung memberdayakan nelayan. Ketiga, inovasi lokal berupa pengembangan  teknologi. Keempat, pengembangan iklim  usaha  yang  memungkinkan  perluasan  jaringan dan  kepastian  pemasaran. Kelima, berkembangnya keberdayaan  nelayan  dalam  melakukan  kerjasama global (Harfina, 2013).
Penguatan  kapasitas  nelayan  akan  lebih  cepat terlaksana  apabila  terjadi  hubungan  antara  beberapa pihak  pemangku  kepentingan  yang  tertarik  dengan kegiatan  perikanan  dan  peningkatan  kehidupan nelayan. Namun kenyatannya, kerjasama dan kemitraan  antar kelompok nelayan dengan pihak lain, yaitu  pemerintah  dan  perusahaan-perusahaan  yang mengelola  ikan  masih  terbatas.  Penting  adanya pengelolaan  sumber  daya  perikanan  dan  kelautan bersifat komprehensif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir mulai dari produksi sampai pemasaran.
Dalam  pengembangan  usaha  kecil  di  setor  perikanan tangkap  di  Indonesia,  terdapat  beberapa  pola  atau bentuk  kemitraan  antara  usaha  kecil  dengan pengusaha  besar,  yang  dapat  digolongkan  sebagai berikut (Arifin Z, 2009):
1. Pola  kemitraan  inti-plasma.  Pada  pola  ini umumnya  merupakan  hubungan  antara  petani, kelompok  tani/nelayan  sebagai  plasma  dengan perusahaan  inti  yang  bermitra  usaha.  Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan  teknis,  manajemen,  menampung, mengolah  dan  memasarkan  hasil  produksi. Sedangkan kelompok mitra berkewajiban memenuhi  kebutuan  perusahaan  inti  sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.
2. Pola  Kemitraan  subkontrak.  Pola  ini  merupakan pola kemitraan antara perusahaan dengan kelompok  mitra  yang  memproduksi  komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari  hasil  produksinya.  Pada  pola  ini  ditandai dengan  adanya  kesepakatan  tentang  kontrak bersama  yang  menyangkut  volume,  harga,  mutu dan  waktu.  Pola  ini  sangat  bermanfaat  dalam transfer  alih  teknologi,  modal,  ketrampilan,  dan produktivitas.
3. Pola  Kemitraan  dagang  umum.  Pola  ini merupakan  hubungan  usaha  dalam  pemasaran hasil produksi. Dalam pola ini pihak yang terlibat adalah  pihak  pemasaran  dengan  kelompok  usaha pemasok  komoditas  tertentu.  Penerapan  pola banyak  dijumpai  pada  kegiatan  agribisnis hortikultura,  dimana  kelompok  tani  hortikultura bergabung  dalam  bentuk  koperasi  kemudian bermitra  dengan  swalayan  atau  supermarket. Pihak  kelompok  tani  berkewajiban  memasok barang-barang  dengan  persyaratan  dan  kualitas produk yang telah disepakati bersama.
4. Pola  kemitraan  kerjasama  operasional.  Pola kemitraan  ini  merupakan  pola  hubungan  bisnis yang  dijalankan  oleh  kelompok  mitra  dengan perusahaan  mitra.  Umumnya  kelompok  mitra adalah kelompok yang menyediakan lahan, sarana dan  tenaga  kerja.  Sedangkan  perusahaan  mitra menyediakan  biaya,  modal,  manajemen  dan pengadaaan  sarana  produksi  lainnya.  Terkadang perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar  dengan  meningkatkan  nilai  tambah  produk melalui  pengolahan  dan  pengemasan.  Pola  ini sering  diterapkan  pada  usaha  perkebunan  tebu, tembakau,   sayuran   dan   pertambakan.   Dalam pola      ini      telah      diatur  tentang      kesepakan pembagian hasil dan resiko.
Kemitraan  sektor  perikanan  tangkap  merupakan  pola kemitraan  kerjasama  operasional,  yaitu  nelayan  yang menyediakan  tenaga  kerja  dengan  juragan  sebagai pemilik  modal  menyediakan  kapal  dan  biaya  melaut atau  lebih  dikenal  dengan  hubungan  patron-klient. Namun  dalam  prakteknya  hubungan  kerjasama berjalan  tidak  seimbang  karena  nelayan  sangat tergantung  pada  juragan  yang  memiliki  modal  dan alat  tangkap.  Nelayan  terikat  dengan  juragan  karena ‘pinjaman  uang’  sekaligus  sebagai  perjanjian kerjasama  tidak  tertulis  antara  nelayan  dengan juragan,  seperti  yang  terjadi  pada  nelayan  Tegal (Asiati, dkk, 2010). Kondisi ini menyebabkan nelayan akan  selalu  terikat  dengan  juragan  karena  tidak mampu untuk membayar hutang yang semakin besar. Pinjaman  uang  pada  nelayan  merupakan  salah  satu
cara  untuk  menjaga  hubungan  kerja  antara  juragan dengan  nelayan  tidak  terputus.  Pembagian  hasil  yang tidak  memihak  pada  nelayan  karena  nelayan menerima  hasil  yang  lebih  kecil  dibandingkan nelayan.  Begitu  juga  harga  ikan  yang  dijual  ke supplier sekaligus  juragan,  lebih  rendah  dari  harga pasar.  Hal  ini  menyebabkan  nelayan  semakin  sulit untuk keluar dari kemiskinan.
FAKTOR  YANG  MENENTUKAN  KEBER- HASILAN
PROGRAM KEMITRAAN
DI

## SEKTOR PERIKANAN
Terdapat banyak faktor yang menentukan keberhasilan  pelaksanaan  program  kemitraan  dan pemberdayaan. Dilihat menurut kekuatan pengaruhnya,  keberhasilan  program  kemitraan  dan pemberdayaan  dapat  dilihat  pada  kondisi  aspek internal  maupun  eksternal  (Dillon,  2012:12).  Aspek internal menyangkut institusi pelaksana kegiatan yang meliputi pemerintah, pelaku usaha, dan pihak swasta. Sementara  aspek  eksternal  meliputi  kelengkapan infrastruktur  pendukung  dan  daya  dukung  potensi usaha  yang  tersedia.  Berikut  uraian  kondisi  kedua faktor  berpengaruh  berdasarkan  studi  kasus  yang dilakukan di dua lokasi penelitian yakni di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap.
 Faktor Internal: Peran Pemerintah,

## Kelompok Nelayan, dan Dunia Usaha
Sinergi  antara  pemerintah,  kelompok  nelayan,  dan dunia  usaha  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam mendukung  keberhasilan pelaksanaan program kemitraan  dan  pemberdayaan  nelayan.  Idealnya, pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  dan  memiliki kemampuan penganggaran diharapkan dapat memfasilitasi  berbagai  program  kemitraan  dan pemberdayaan  dengan  melibatkan  kelompok  nelayan dan  dunia  usaha.  Pelaksanaan  program  juga seharusnya  dintegrasikan  bersama  program  lainnya dari  dinas-dinas  teknis  terkait,  sehingga  tidak  terjadi tumpang  tindih  dalam  pelaksanaan  program  dan kelompok/individu penerima program.
Bagi  kelompok  nelayan,  sebagai  objek  dan  subjek pelaksanan program, dituntut profesionalisme organisasi  yang  memungkinkan  nelayan  mampu mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan menentukan alternatif  solusi  terhadap  kendala  yang  dihadapi. Dalam  konsep  kemitraan  dan  pemberdayaan  yang ideal, kelompok nelayan seyogyanya mampu menawarkan  program-program  pemberdayaan  yang benar-benar mereka butuhkan dan mampu mengangkat  kemandirian,  bukan  hanya  sekedar menerima  program  yang  diberikan  oleh  pemerintah
maupun  dunia  usaha.  Untuk  mencapai  hal  tersebut, maka  prasyarat  menciptakan  kelompok  nelayan  yang tangguh  dan  professional  harus  diprioritaskan sebelum  pelaksanaan  program  pembedayaan  benar- benar diimplementasikan.
Sementara bagi kelompok dunia usaha, posisi mereka memiliki  peran  strategis  sebagai  penghubung  rantai pemasaran, pengolahan produk lanjutan, serta transfer pengetahuan  dan  informasi  terkait  pengembangan industri perikanan  tangkap. Melalui kapasitas permodalan  yang  dimiliki,  seharusnya  dunia  usaha mampu  dan  mau  menggandeng  kelompok  nelayan dan  pemerintah  untuk  bersama  mengembangkan usaha.  Hal  tersebut  menjadi  penting,  karena  dunia usaha  juga  tidak  mungkin  berkembang  tanpa  adanya dukungan  dari  nelayan  dan  juga  pemerintah.  Intinya, ketiganya memiliki kepentingan dan peran yang tidak dapat  digantikan.  Maka  dari  itu,  sinergi  ketiga pemangku  kepentingan  ini  melalui  peran  dan prasyarat  keberadaannya  menjadi  penting  ketika bicara  tentang  keberhasilan  program  kemitraan  dan pemberdayaan khususnya bagi kelompok nelayan.
Pembelajaran dari program kemitraan dan pemberdayaan  kelompok  nelayan  yang  selama  ini dijalankan  di  Kota  Tegal  dan  Kabupaten  Cilacap menunjukkan  bahwa  sinergi  antar  kelembagaan  yang dimaksud  kurang  berjalan  optimal.  Inisiatif  program biasanya selalu berasal dari pemerintah daerah (dinas teknis), sementara kelompok nelayan dan dunia usaha umumnya  hanya  menunggu  pelaksanaan  program. Kalaupun  ada  inisiatif  kemitraan  dari  dunia  usaha, biasanya  merupakan  bagian  dari  program Corporate Social  Responsibility (CSR)  yang  peruntukannya tidak  khusus  untuk  menjamin  keberlangsungan kegiatan  kenelayanan.    Selain  itu,  antara  pemerintah, kelompok nelayan, dan dunia usaha masih terkonsentrasi  pada  penyelesaian  masalah  yang masing-masing  mereka  hadapi.  Pemerintah  daerah misalnya  dihadapkan  pada  keterbatasan  anggaran pemberdayaan  yang  selanjutnya  menuntut  keharusan kemampuan  pelaksanaan  program  yang  benar-benar efektif  dan  berkesinambungan.  Kalaupun  terdapat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, masih  sangat  terbatas  pada  kegiatan  skala  kecil  baik dari  aspek  kepesertaan  maupun  dampak  yang ditimbulkan.
Keterbatasan
anggaran juga mengakibatkan
proses pendampingan dan pengawasan  pelaksanaan  program  tidak  berjalan efektif  sehingga  keberlanjutan  program  seringkali dipertanyakan.
Pada  sisi  kelompok  nelayan,  masih  belum  mampu berkembang  lebih  baik  mengingat  pengalaman membangun  organisasi  yang  masih  minim  dan
kualitas SDM yang rendah. Apalagi ditambah dengan karakter  nelayan  di  kedua  daerah  tersebut  yang  lebih terbiasa bekerja secara individu sehingga membutuhkan  proses  penyesuaian  untuk  bisa  bekerja bersama  dalam  sebuah  kelompok  nelayan.  Masalah kemiskinan  nelayan  juga  masih  menjadi  isu  krusial dan  penanganannya  perlu  intervensi  multisektor. Sementara  di  kalangan  dunia  usaha,  kerjasama  yang dikembangkan  masih  sangat  minim.  Padahal  potensi pengembangan  usaha  kenelayanan,  terutama  industri pengolahan  hasi  laut,  di  kedua  daerah  tesebut memiliki potensi yang cukup besar. .

##  Faktor  Eksternal:  Daya  Dukung  Ekonomi Daerah
Daya  dukung  ekonomi  daerah  memiliki  peran strategis  dalam  mendukung  pengembangan  usaha perikanan  baik  yang  bersifat backward maupun inward  linkages .  Suatu  daerah  yang  memiliki kapabilitas sarana dan prasarana pendukung pengembangan  industri  perikanan  dipastikan  mampu meningkatkan  nilai  tambah  dari  produksi  perikanan yang  dihasilkan.  Daya  dukung  tersebut  diantaranya ketersediaan  dan  kelengkapan  pelabuhan  kapal  ikan, tempat  pelelangan  ikan,  pasar  ikan,  dan  usaha pengolahan  hasil  ikan  (produk  turunan).  Keberadaan daya  dukung  sarana  dan  prasarana  tersebut  diakui akan  berdampak  positif  terhadap  meningkatnya kesempatan  nelayan  untuk  mengoptimalkan  usaha melalui kerjasama yang saling menguntungkan.
Sementara itu,  ketersediaan  industri  pengolahan hasil ikan  ditengarai  telah  memberikan  efek  berantai terhadap  memungkinkannya  pengembangan  usaha perikanan  di  suatu  daerah.  Hal  tersebut  karena keberadaannya dapat menghidupkan kegiatan ekonomi sektor lainnya, terutama sektor perdagangan dan  pengolahahan  bahan  makanan.  Keberadaan industri  pengolahan  ikan  juga  dapat  berkontribusi positif terhadap  meningkatnya jumlah  kunjungan  dan kegiatan  pariwisata  pesisir  di  suatu  daerah.  Artinya, pengembangan  industri  hilir  perikanan  tangkap memungkinkan  adanya  efek  berganda  ( multiplier effect )  bagi  peningkatan  kesejahteraan  nelayan,  baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pembelajaran dari Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap terkait  pengembangan  industri  pengolahan  hasil  laut dikedua daerah tersebut dapat dikatakan masih belum berkembang  optimal.  Umumnya  nelayan  di  kedua daerah tersebut berperan sebatas penyedia bahan baku ikan  yang  pengolahannya  dilakukan  di  daerah  lain. Dengan  kondisi  seperti  itu,  maka  nilai  tambah ekonomi  yang  lebih  besar  tidak  menjadi  keuntungan kedua  daerah  tersebut.  Belum  lagi  jika  dikaitkan
dengan  berbagai multiplier  effect yang  ditimbulkan. Hal  tersebut  diperparah  dengan  minimnya  daya dukung  sarana  dan  prasarana  kegiatan  kenelayanan, seperti  kelengkapan  pelabuhan  ikan  dan  pasar  ikan. Maka  tidak  mengherankan  jika  nelayan  di  kedua lokasi  tersebut  lebih  tertarik  untuk  menjual  hasil tangkapan  dalam  bentuk  ikan  segar  dan  belum tertaraik untuk pengolahan yang menghasilkan produk turunan dari hasil olahan ikan laut.
Untuk  mendukung  peningkatan  kegiatan  pengolahan hasil  perikanan  tangkap,  kedua  daerah  tersebut  harus mampu  meningkatkan  ketersediaan  akses,  baik  dari sisi  sarana  prasarana  perikanan  maupun  dukungan kebijakan  yang  dapat  mengangkat  produk  hasil perikanan tangkap. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangnan usaha kecil mikro terkait pengolahan hasil  perikanan  tangkap  yang  melibatkan  kelompok nelayan  dan  mitra  usaha  perdagangan,  termasuk  juga koperasi dan kelembagaan ekonomi lainnya di daerah. Jika  hal  ini  dapat  dilakukan  maka  aktivitas  ekonomi perikanan  tangkap  di  kedua  daerah  tersebut  tidak hanya  berasal  dari  hasil  tangkapan  nelayan,  tetapi juga  akan  merambah  pada  sektor  perdagangan  yang memiliki  keterkaitan  dengan  pengembangan  sektor perikanan yang lebih bervariasi.

## KEMITRAAN DAN STRATEGI KELANG- SUNGAN USAHA DAN PEKERJAAN DI SEKTOR  PERIKANAN  TANGKAP:  CATATAN REKOMENDASI
Uraian  di  bawah  ini  menjelaskan  beberapa  usulan strategi  yang  dapat  ditempuh  dalam  kerangka pengembangan  kemitraan  dan  pemberdayaan  yang melibatkan  pihak  pemerintah,  dunia  usaha,  dan kelompok  nelayan.  Terdapat  empat  aspek  yang dijadikan dasar dalam penentuan strategi pengembangan  kemitraan  dan  pemberdayaan  yakni (1)  strategi  peningkatan  kelengkapan  peralatan tangkap; (2) strategi penguatan dan peningkatan akses permodalan;  (3)  strategi  peningkatan  promosi  dan pemasaran  hasil  perikanan  tangkap;  (4)  strategi pengolahan pasca produksi; dan (5) strategi penguatan kelembagaan nelayan (kelompok nelayan).

##  Kelengkapan Peralatan Tangkap
Kelengkapan  peralatan  tangkap  merupakan  bagian terpenting  untuk  mendukung  kegiatan  kenelayanan. Keberadaannya  dapat  menentukan  hasil  tangkapan nelayan  karena  semakin  lengkap  berarti  ada kemungkinan  hasil  tangkapan  juga  semakin  baik. Salah satu kelengkapan peralatan tangkap yang sangat penting bagi nelayan adalah kepemilikan perahu/kapal dan jaring ikan.
Pembelajaran  dari  berbagai  program  pemberian bantuan peralatan tangkap yang selama ini dijalankan pemerintah adalah tidak semua nelayan membutuhkan kapal/perahu  dan  jaring  ikan  dengan  kemampuan besar.  Pemberian  kapal/perahu,  misalnya,  perlu disesuaikan  dengan  keinginan,  kemampuan  dan karakteristik wilayah perairan tempat dimana nelayan biasanya  menangkap  ikan.  Program  serupa,  seperti yang  pernah  dilakukan  oleh  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kota  Tegal,  dapat  menjadi  pembelajaran yang baik, bagaimana program pemberian perahu/kapal  dari  pemerintah  daerah  setempat berhasil  meningkatkan  kesejahteraan  nelayan  Kota Tegal. Dalam pelaksanaan program tersebut kelompok  nelayan  dilibatkan  dari  awal  untuk menentukan desain kapal, pengawasan pengerjaannya, penentuan siapa yang akan menerima, kecocokan jenis jaring, hingga penguasaan keterampilan perawatan perahu. Pemahaman terhadap alat  tangkap  yang  ramah  lingkungan  juga  penting untuk terus disebarluaskan kepada nelayan. Kelengkapan  alat  tangkap  menjadi  tidak  ada  artinya jika  nelayan  tetap  menggunakan  alat  tangkap  yang merusak.  Jika  sumber  mata  pencaharian  nelayan  di laut terganggu artinya keberlanjutan kegiatan kenelayanan  di  masa  depan  juga  akan  sulit dikembangkan.

##  Penguatan Permodalan
Masalah  kemampuan  dan  kebutuhan  permodalan menjadi  identik  menimpa  banyak  nelayan  kecil  di Indonesia. Kemiskinan dan sulitnya akses permodalan dari lembaga keuangan modern (terutama perbankan) menyebabkan banyak nelayan terjerat dan sangat  tergantung  pada  kelembagaan  permodalan tradisional seperti rentenir, juragan, dan pelepas uang. Bahkan, pada banyak kasus, nelayan kecil juga sangat tergantung  pada  pemodal  tradisional  untuk  urusan pemenuhan  kebutuhan  pokok  rumah  tangga.  Padahal untuk mendapatkan pinjaman modal dari kelembagaan  tradisional  tersebut,  nelayan  harus membayarnya  dengan  tingkat  bunga  pinjaman  yang tinggi.  Dampaknya,  nelayan  kecil  menjadi  sangat terikat  kepada  pemodal  tradisional  dan  terus  terjerat kemiskinan.
Selama  ini  telah  banyak  program  terkait  penguatan permodalan  nelayan,  khsusunya  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Salah  satu  tujuan pelaksanaan  program  tersebut  adalah  memutus ketergantungan  mata  rantai  nelayan  kepada  pemodal tradisional.  Melalui  berbagai  program  yang  ada, pemerintah  berupaya  memberikan  fasilitas  kredit lunak  bagi  nelayan  yang  pengembaliannya  dapat diatur  sesuai  kemampuan  nelayan.  Namun  tidak
jarang  program  tersebut  tidak  terjangku  oleh  nelayan kecil  karena  kendala  administratif  dan  kemampuan keuangan nelayan yang tidak mendukung.
Pembelajaran dari Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap terkait  penguatan  permodalan  nelayan  adalah  perlu adanya  mekanisme  pemberian  kredit  permodalan yang melibatkan kelompok nelayan. Strateginya dapat dilakukan  melalui  pemberian  dana  bergulir  kepada anggota  kelompok  nelayan  yang  pemanfaatannya diberikan  untuk  mendukung  pembelian  peralatan tangkap  dan  operasional  kenelayanan.  Pemberian dana  bergulir  tersebut  dimaksudkan  sebagai  stimulus kemudahan akses permodalan bagi nelayan kecil yang selama ini sulit terjangkau akses permodalan lembaga perbankan.  Pemberian  bantuan  permodalan  kepada kelompok  nelayan  dapat  dikatakan  lebih  aman  dan berhasil dibanding jika bantuan permodalan diberikan langsung  kepada  individu  nelayan.  Apalagi  jika permodalan  tersebut  berasal  dari  pemerintah  yang umumnya dianggap sebagai bantuan oleh nelayan.
Mekanisme  penyaluran  dana  bergulir  disesuaikan dengan kemampuan kelompok nelayan dan dilakukan bersamaan  dengan  penguatan  kelompok  nelayan, khususnya  terkait  pengelolaan  keuangan.  Selain  itu, pendampingan  dan  pengawasan  penyaluran  dana bergulir  juga  perlu  dilakukan  agar  tidak  terjadi penyimpangan.  Dalam  hal  ini,  pengawasan  dan pendampingan  dari  dinas  terkait  menjadi  sangat penting  agar  ada  jaminan  keberlanjutan  dan komunikasi  yang  efektif  antara  pemberi  bantuan permodalan  dengan  kelompok  nelayan.  Strategi  lain yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  pemberian insentif  tambahan  dana  bergulir  bagi  kelompok nelayan  yang  berhasil  meningkatkan  kemampuan permodalan  dan  pinjaman  kepada  anggotanya. Strategi  ini  diyakini  dapat  memicu  setiap  kelompok nelayan,  khususnya  pengurus  kelompok,  untuk mengoptimalkan dana bergulir yang mereka terima.

##  Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap
Pemasaran  dalam  kegiatan  perikanan  tangkap berkaitan erat dengan ketersediaan tempat pelelangan dan  pasar  ikan.  Bagi  nelayan  dengan  kemampuan modal  dan  peralatan  tangkap  yang  besar,  tempat pelelangan  ikan  merupakan  pilihan  utama  untuk memasarkan hasil tangkapan. Mereka umumnya tidak memiliki kesulitan dalam pemasaran hasil tangkapan. Selain  memiliki  kemudahan  akses  pemanfataan pelelangan ikan, mereka biasanya juga telah memiliki rekanan  pemasaran  hasil  tangkapan  khususnya  di industry pengolahan ikan.
Para nelayan besar ini umumnya menggunakan kapal motor  di  atas  35  GT  dibantu  banyak  Anak  Buah Kapal  (ABK)  untuk  mencari  ikan  selam  1-2  minggu. Modal  operasional  penangkapan  ikannya  pun  tidak sedikit,  karena  setiap  kali  melaut  dibutuhkan  modal puluhan  bahkan  ratusan  juta  rupiah.  Maka  tidak menghrankan jika hasil ikan tangkapannya pun dalam jumlah  besar  dan  membutuhkan  pelelangan  ikan sebagai tempat pemasaran yang cepat dan efisien.
Para pembeli di pelelangan ikan adalah para pedagang dan  pemasok  kebutuhan  industri.  Untuk  menjadi pembeli  di  pelelangan  ikan  juga  tidaklah  mudah, karena  biasanya  mensyaratkan  adanya  jaminan sejumlah uang sebagai bagian dari sistem pelelangan. Di  banyak  daerah  di  Indonesia,  tempat  pelelangan ikan  biasanya  dikelola  oleh  sebuah  unit  khusus  di bawah  dinas  terkait.  Namun  demikian  ada  juga  di daerah  tertentu  dimana  pengelolaan  pelelangan  ikan dilakukan oleh organisasi kenelayanan setempat.
Sementara  bagi  nelayan  kecil,  mengikuti  sistem pelelangan tampaknya tidak memungkinkan. Umumnya  hasil  tangkapan  nelayan  kecil  jumlahnya sangat  terbatas.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh keterbatasan  jarak  wilayah  tangkap  dan  waktu penangkapan.  Biasanya,  wilayah  tangkapan  nelayan kecil berada di sekitar perairan lepas pantai dan waktu tangkap  yang  tidak  lebih  5  jam  per  hari.  Mereka bekerja  secara  individu  dan  hasil  tangkapan  (jenis ikan)  sangat  bervariasi  baik  dari  berat  dan  ukuran ikan.  Dengan  keadaan  seperti  ini,  maka  tempat  yang memungkinkan  untuk  menjual  hasil  tangkapan  ikan nelayan kecil adalah di pasar ikan.
Tempat  pelelangan  ikan,  sebenarnya  juga  bisa dimanfaatkan oleh nelayan kecil. Namun pengelolaannya seharusnya dibedakan dengan nelayan  besar.  Pembelajaran  di  Kota  Tegal  dan Kabupaten  Cilacap,  pemerintah  daerah  setempat memiliki  pengelolaan  pelelagan  ikan  yang  berbeda antara  nelayan  kecil  dan  besar.  Tujuan  utamanya memberikan  kepastian  pasar  bagi  nelayan  kecil  dan besar  serta  kemudahan  bagi  konsumen  untuk memperoleh hasil tangkapan ikan.
Untuk  mendukung  pemasaran  hasil  tangkapan  bagi nelayan  kecil,  keberadaan  pasar  ikan  menjadi  sangat penting. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan khusus terutama bagi daerah yang banyak masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Pengelolaannya  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah setempat  untuk  menjamin  adanya  kelangsungan pemeliharaan  dan  ketersediaan  kelengkapan  sarana dan prasarana pendukung. Untuk mendukung pengembangan kelembagaan ekonomi nelayan,
pemerintah juga dapat bekerjasama dengan kelembagaan  nelayan  (koperasi  nelayan)  dan  pihak swasta  dalam  pengembangan  pasar  ikan.  Dalam  hal ini keberadaan pasar ikan tidak hanya sebagai tempat jual  beli  ikan,  tetapi  diharpakan  dapat  juga  menjadi pusat  pertukaran  informasi  dan  pemberdayaan nelayan.

##  Pengolahan Pasca Produksi
Pengolahan  paska  produksi  hasil  perikanan  ditujukan untuk  mendapatkan  nilai  ekonomi  yang  lebih  besar dari  hasil  perikanan  tangkap.  Untuk  mewujudkan  hal tersebut,  hasil  produksi  perikanan  seharusnya  tidak berhenti  pada  penjualan  ikan  segar,  tetapi  diolah menjadi berbagai produk turunan khususnya makanan berbahan baku ikan.
Selama  ini,  keterlibatan  nelayan  khususnya  nelayan kecil  dalam  pengolahan  hasil  ikan  masih  sangat minim.  Nelayan  kecil  masih  terpaku  pada  penjualan dalam  bentuk  ikan  segar.  Padahal  pengolahan  hasil tangkapan  menjadi  produk  turunan  berbahan  ikan dapat  menjadi  peluang  peningkatan  pendapatan  bagi nelayan.  Apalagi  peluang  pasar  untuk  produk pengolahan hasil ikan masih sangat terbuka luas.
Pembelajaran dari Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap ditemukan bahwa diantara penyebab minimnya minat nelayan untuk merambah usaha pada pengolahan hasil tangkapan adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan yang dimiliki. Keterbatasan permodalan (khususnya  peralatan  pengolahan)  juga  menjadi kendala  terbesar  dalam  mendukung  pengohalan  hasil ikan  bagi  nelayan.    Selain  itu,  kebiasaan  (budaya) nelayan yang ingin mendapatkan hasil instant (cepat) karena desakan kebutuhan juga dapat diduga menjadi penyebab  rendahnya  minat  nelayan  untuk  mengolah hasil tangkapan.
Strategi  yang  dapat  dilakukan  untuk  mendorong peningkatan minat nelayan untuk mengolah ikan hasil tangkapan  ke  bentuk  produk  yang  bernilai  tinggi adalah  dengan  mengikutsertakan  ibu  rumah  tangga (istri nelayan) sebagai pelaku utama kegiatan tersebut. Penekanan  terhadap  peran  ibu  rumah  tangga  nelayan menjadi  penting  karena  biasanya  dalam  keluarga nelayan  terdapat  garis  pembagian  kerja  yang  jelas. Dalam  keluarga  nelayan,  suami  biasanya  berperan sebagai  pencari  ikan,  sedangkan  istri  bertanggung jawab terhadap penjualan hasil ikan.
Pada  tahap  awal,  pemberdayaan  ibu  rumah  tangga nelayan  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  praktik pengolahan  ikan  menjadi  berbagai  bahan  pangan, seperti  nugget,  sosis,  kerupuk  ikan,  dan  berbagai
produk makanan lainnya. Kegiatan tersebut juga perlu dibarengi  dengan  penguatan  minat  usaha  dan pengetahuan  terkait  manajemen  keuangan  agar muncul  inisiatif  dari  diri  kelurga  nelayan  untuk tertarik dalam pengembangan usaha pengolahan hasil ikan.  Selanjutnya,  pemerintah  dan  dunia  usaha sebagai  mitra  nelayan  dapat  berkontribusi  sebagai pendamping  dan  membuka  peluang  pemasaran produk yang dihasilkan. Kegiatan ini juga seharusnya diintegrasikan  dengan  program  bantuan  permodalan bagi kelompok nelayan sehingga permasalahan akibat keterbatasan  akses  permodalan  dapat  teratasi  dalam satu lingkup program yang saling melengkapi dengan sasaran kelompok dan keluarga nelayan.

##  Penguatan Kelompok Nelayan
Penguatan  kelembagaan  nelayan  menjadi  sangat penting terutama terkait pelaksanaan berbagai strategi yang  telah  dijelaskan  di  atas.  Apalagi  selama  ini sasaran berbagai program kemitraan dan pemberdayaan  bagi  masyarakat  nelayan  selalu berbasis  pada  kelompok.  Tujuannya  adalah  agar pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan program  dapat  berkelanjutan.  Untuk  mendukung penguatan  kelembagaan  nelayan,  maka  diperlukan berbagai  strategi  yang  tujuannya  adalah:  (1) Pembentukan  kelompok  nelayan  yang  pembinaannya langsung  dibawah  dinas  terkait;  (2).  Pemberdayaan SDM  nelayan  melalui  penguatan  kelompok  nelayan; (3).  Penguatan  kelompok  nelayan  melalui  peran koperasi  nelayan  sebagai  bagian  dari  upaya peningakatan  kesejahteraan  anggota;  (4)  Peningkatan pelibatan  aspirasi  dan  partisipasi  kelompok  nelayan dalam  perencanaan  program  pemerintah  terkait pemberdayaan nelayan; dan (5) Penguatan managerial keorganisasisan  kelompok  nelayan,  khusunya  bagi pengurus kelompok.
Implementasi dari berbagai strategi tersebut diharapkan  dapat  mendukung:  (1)  Penguatan  peran kelompok  nelayan  melalui  revitalisasi  organisasi:  (2) Peningkatan  akses dan paritispasi kelompok nelayan dalam penentuan kegiatan/program terkait kenelayanan; (3) Peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan  dan  pendampingan  berbagai  program pemberdayaan  yang  melibatkan  kegiatan  kelompok nelayan;  (4)  Peningkatan  peran  kelembagaan  nelayan dalam penyelesaian konflik yang seringkali terjadiantar  nelayan  karena  perebutan  wilayah tangkapan;  dan  (5)  Memperluas  jaringan  keterlibatan antara  pemerintah,  dunia  usaha,  dan  kelompok nelayan  dalam  pengembangan  industri  pengolahan hasil ikan.
Secara  ringkas,  penjelasan  terkait  strategi  kemitraan  dan  pemberdayaan  untuk  menjami  kelangsungan  pekerjaan masyarakat  nelayan  dengan  melibatkan  ketiga  unsur  yakni  pemerintah,  dunia  usaha,  dan  kelompok  nelayan  dapat dilihat pada matrik berikut ini:
Strategi  Kemitraan  dan  Pemberdayaan  Untuk  Menjamin  Kelangsungan  Pekerjaan  Masyarakat  Nelayan:  Kasus  di Kota Tegal dan Kabupaten Cilacap
Aspek Kegiatan Prioritas Kebijakan dan Program Sasaran Pencapaian a. Kelengkapan Peralatan Tangkap  Ketersediaan  alat  produksi  penangkapan ikan yang lebih memadai dan menunjang keberlangsungan pekerjaan sebagai nelayan.
 Meningkatkan jumlah produksi/hasil tangkapan.
 Strategi  pelibatan  aspirasi  kelompok nelayan  dalam  menentukan  jenis  dan desain  kapal  sesuai  kapasitas  dan kebutuhan nelayan lokal.
 Strategi  partisipasi  kelompok  nelayan dalam proses pengawasan dan
penyelesaian  pembuatan  kapal  sesuai desian yang diinginkan.
 Ketersediaaan  alat  dan  armada  tangkap (khsusunya  ketersediaan  bahan  bakar minyak)  yang  sangat  penting  untuk mendukung pengembangan
usaha perikanan.
 Meningkatnya kapasitas
tangkapan khsusunya bagi nelayan kecil.
 Menguatnya kelompok nelayan dalam mengelola  program  pemberian  alat  tangkap khususnya yang berasal dari pemerintah.
 Meningkatnya  jumlah  bantuan  peralatan tangkap  yang  sesuai  dengan  kebutuhan nelayan.
 Meningkatnya  kesadaran  nelayan  terhadap pelarangan  penggunaan  alat  tangkap  yang tidak ramah lingkungan.
 Memberikan  insentif  kredit  atau  bantuan program  bagi  nelayan  yang  menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.
 Meningkatnya  peran  kelembagaan  nelayan dalam penyelesaian konflik kenelayanan.
 Kemudahan  persyaratan  yang  ringan  bagi nelayan  kecil  dalam  memanfaatkan  fasilitas koperasi nelayan.
b. Permodalan  Pemberian  tambahan  modal dalam
memperlancar kegiatan kenelayanan melalui  mekanisme  pemberian  dana bergulir yang pengelolaannya melibatkan kelompok nelayan  Pemberian bantuan modal bersifat stimulus sehingga dapat mengurangi dan memutus  ketergantungan  nelayan  kecil pada tengkulak/juragan -walaupun dalam prakteknya masih sulit dihapuskan.
 Pembelajaran  nelayan  untuk  bekerja secara kelompok (berorganisasi): merencanakan, menjalankan, dan mengawasi program yang telah
disepakati secara kelompok.
 Pengawasan dan pendampingan pengelolaan permodalan untuk menjamin keberlangsungan program yang dilakukan.  Pemberian insentif tambahan
permodalan bagi kelompok nelayan yang berhasil mengelola dana bergulir dengan baik (tingkat pengembalian yang tinggi).
 Meningkatnya  jumlah  dan  cakupan  bantuan dana bergulir bagi nelayan.
 Meluasnya  pemberian  fasilitas  kredit  bagi nelayan  dengan  persyaratan  peminjaman  dan pengembalian yang disesuaikan (pro nelayan).
 Meningkatnya  pemberian  program  dana bergulir  untuk  pemilikan  armada  kapal  yang lebih layak bagi nelayan kecil.
 Menguatnya evaluasi dan pengawasan terhadap  sistem  pinjaman  modal  melalui pendampingan  dari  unsur  lain  di  luar pemerintah (LSM).
 Meluasnya  pengelolaan  usaha  tambahan  di luar  kegiatan  utama  kenelayanan,  khususnya bagi  ibu  rumah  tangga  nelayan  melalui pengolahan  pasca  produksi  (pengolahan produk makanan berbahan ikan).
 Meningkatnya profesionalitas kelompok nelayan  dalam  mengembangkan  berbagai program  pemberdayaan  yang  diinisiasi  oleh pemerintah,  dunia  usaha,  serta  kelompok nelayan.
c. Pemasaran  Penyediaan  fasilitas  tempat  pelelangan ikan  (TPI)  yang  layak  bagi  nelayan besar dan kecil.
 Pembangunan pasar ikan yang pengelolaannya melibatkan peran
pemerintah,  dunia  usaha,  dan  kelompok nelayan.
 Keikutsertaan  kelompok  nelayan  dalam berbagai  kegiatan  pameran  berbahan baku ikan sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan permintaan produk olahan ikan.
 Perda  hari  tertentu  dalam  seminggu menu  makan  berbahan  baku  ikan (contoh: perda Pemda Kota Depok).
 Meningkatnya  penyediaan  fasilitas/prasarana yang  mendukung  pengembangan  daerah pesisir  yang  identik  sebagai  pusat  kuliner produk  olahan  ikan  dan  sentra  pasar  ikan (terutama untuk kebutuhan pemasaran nelayan kecil, pedagang ikan, dan masyarakat pembeli  ikan).  Meningkatnya  kerjasama pemasaran  antara  produsen  produk  makanan berbahan  baku  ikan  dengan  pelaku  usaha ekonomi  (misalnya:  supermarket,  toko  oleh- oleh/suvenir, waralaba, hotel, restauran).  Sosialisasi gerakan dan penyadaran konsumsi produk ikan untuk peningkatan gizi masyarakat. d. Pengelolaan pasca produksi  Pelatihan  pengolahan  ikan  menjadi makanan  yang  berbahan  baku  ikan melibatkan  kelompok  ibu  ruma  tangga nelayan dan pelaku usaha di daerah.
 Pemanfaatan Kelompok Usaha Bersama (KUB)  –  Kelompok  Pengolah  untuk mempermudah
pengolahan dan pemasaran produk hasil olahan ikan.  Bantuan modal dan peralatan pengolahan produk berbahan baku ikan.
 Memperluas  sasaran  pembinaan  pelatihan pada keluarga nelayan.
 Meningkatnya kualitas (penggunaan teknologi  tepat  guna)  produk  makanan berbahan  baku  ikan  yang  dihasilkan  oleh istri-nelayan.
 Menguatnya pendampingan untuk peningkatan  hasil  dan  kualitas  produk  yang dihasilkan.
 Tumbuhnya  peningkatan  minat  masyarakat nelayan untuk mengembangkan usaha di luar mata  pencaharian  utama  sebagai  nelayan
(alternatif usaha) e. Penguatan kelompok nelayan
 Pembentukan  kelompok  nelayan  yang pembinaannya  langsung  dibawah  dinas terkait.
 Pemberdayaan  SDM  nelayan  melalui penguatan  kelompok  nelayan  terutama terkait pengelolaan manajemen keuangan dan pengembangan usaha diluar kegiatan kenelayanan.
 Penguatan  kelompok  nelayan  melalui peningkatan peran koperasi nelayan
 Peningkatan pelibatan aspirasi dan partisipasi  kelompok  nelayan  dalam perencanaan  program  pemerintah  terkait pemberdayaan nelayan.
 Penguatan  managerial  keorganisasisan kelompok nelayan, khusunya bagi pengurus kelompok nelayan.
 Penciptaan alternatif mata pencaharian di luar sektor kenelayanan
 Meningkatnya akses dan paritispasi kelompok nelayan dalam penentuan kegiatan/program terkait kenelayanan.
 Menguatnya peran kelompok nelayan melalui revitalisasi organisasi dan kapabilitas pengurus kelompok nelayan.
 Meningkatnya peran pemerintah dan lembaga  lokal  dalam  monitoring  dan pendampingan kegiatan kelompok nelayan.
 Meningkatnya  peran  kelompok  nelayan dalam  penyelesaian  konflik  antar  nelayan yang  biasanya  dipicu  akibat  perebutan wilayah  tangkapan  dan  penggunaan  alat tangkap yang merusak (pukat).
 Berkembangnya unit usaha kelompok nelayan diluar kegiatan utama kenelayanan
 Meningkatnya peran serta ibu rumah tangga nelayan dalam peningkatan sumber pendapatan keluarga nelayan.

## KESIMPULAN
Pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat  nelayan  merupakan  salah  satu  cara  yang dapat  ditempuh  untuk  menjamin  keberlangsungan usaha  dan  pekerjaan  di  sektor  perikanan.  Selain meningkatkan  pendapatan,  pengembangan  kemitraan dan  pemberdayaan  masyarakat  nelayan  juga  dapat mendukung peningkatan ekonomi dan sosial penduduk  yang  lebih  luas.  Di  samping  itu, pengembangan  kemitraan dan  pemberdayaan  nelayan sangat  diperlukan  untuk  mengurangi  kemiskinan nelayan,  melepas  ketergantungan  nelayan  terhadap lembaga  permodalan  tradisional,  dan  sebagai  sarana untuk  mencapai  pembangunan  yang  lebih  adil  dan berkelanjutan.
Tanpa  adanya  sinergi  pelibatan  pihak  pemerintah, dunia  usaha,  dan  kelompok  nelayan,  maka  upaya pengembangan  kemitraan dan  pemberdayaan  nelayan untuk  menjamin  kelangsungan  pekerjaan  di  sektor perikanan  tangkap  tidak  akan  berhasil  dengan  baik. Untuk  mewujudkannya,  diperlukan  strategi  yang komprehensif  dan  terpadu  yang  mencakup  berbagai kebijakan  dan  program  pemberdayaan  dengan mempertimbangkan keberadaan faktor internal maupun  eksternal.  Faktor  internal  meliputi  daya dukung masing-masing pihak yakni pemerintah, dunia usaha,  dan  kelompok  nelayan  untuk  berkontribusi sesuai  dengan  peran,  fungsi  dan  kapabilitasnya. Sementara  keberadaan  faktor  eksternal  berkaitan dengan  sejauh  mana  komitmen  pemerintah  pusat  dan daerah untuk mendukung pengembangan usaha terkait pengolahan hasil perikanan tangkap.
Tulisan ini semakin menegaskan bahwa pengembangan  kemitraan dan  pemberdayaan  nelayan dapat dilakukan jika terdapat sinergi antara pemerintah  daerah,  dunia  usaha  dan  kelompok nelayan.  Pembelajaran  yang  ditemukan  dari  studi kasus  di  Kota  Tegal  dan  Kabupaten  Cilacap  adalah perlunya  membangun  dan  meningkatkan  kapabilitas dan kepengurusan kelompok nelayan di tingkat lokal. Upaya  ini  penting  dilakukan  terutama  dalam  tahal awal pelaksanaan program kemitraan dan pemberdayaan  bagi  nelayan  khususnya  bagi  nelayan kecil mengingat banyaknya hambatan dan keterbatasan  individu  nelayan  kecil  ketika  mereka harus  bekerja  dalam  sebuah  kelompok.  Membangun komunikasi  yang  berkelanjutan  dan  melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelyan juga perlu dijadikan prioritas. Pada kasus nelayan di Kota Tegal ditemukan  bahwa  keberhasilan  dalam  program bantuan  alat  tangkat  terjadi  karena  adanya  upaya
pelibatan  kelompok  nelayan  sejak  awal  mendesain kapal,  pengerjaan  hingga  pembagiannya  ke  sejumlah kelompok  nelayan.  Kelompok  yang  mendapatkan bantuan  alat  tangkap  juga  diberikan  ketrampilan perawatan  sehingga  alat  tangkap  yang  diberikan bermanfaat  dalam  jangka  panjang.    Untuk  menjamin keberlanjutan, program pendampingan dan pengawasan  pelaksanaan  kegiatan  juga  sangat diperlukan  terutama  dari  pemerintah  daerah  dan melibatkan  u  unsur  kelompok  nelayan  dan  aparat pemerintahan di tingkat desa. Selanjutnya, diperlukan strategi  kebijakan  dan  program  yang  sasarannya mencakup pencapaian kemandirian kelompok nelayan di bidang peningkatan kepemilikan peralatan tangkap, permodalan  usaha,  pemasaran  hasil,  dan  pengolahan hasil  produksi.    Jika  hal  tersebut  dapat  dilakukan, maka  tidak  menutup  kemungkinan  akan  tercipta peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asiati,  Devi  dkk.  2010. Kemitraan  Antara  Tenaga  Kerja,
Dunia Usaha dan Pemerintah Untuk
Kelangsungan  Pekerjaan, Laporan  Penelitian, PPK-LIPI
Asiati,  Devi  dan  Laila  Nagib.  2011. Program  Coremap  di
Desa Mapur Kabupaten Kepulauan Riau, Mamfaat dan Perubahan Pendapatan
Masyarakat, Indonesia Pintar Publishing, 2011. Arifin,  Zainal.,  2009, Alternatif  Pola  Kemitraan  untuk Usaha Perikanan. (http://web.ipb.ac.id/~psp//?pilih=news&mod=yes &aksi=lihat&id=339. Diakses  pada  tanggal  :  23 Maret 2013
Dillon,  H.S.  2012. An  Indonesian  Renaissance  :  Sebuah Konsep  Pemikiran .  Penerbit  Buku  Kompas, Jakarta.
Darwin,  2003. Model  Pemberdayaan  Usaha  Kecil  dan Menengah . LIPI Press: Jakarta
FAO,  2005, Increasing  the  Contribution  of  Small  Scale Fisheries  to  Poverty  Alleviation  and  Food Security. Food  and  Agriculture  Organization  of United Nation .
FAO,  2005, Increasing  the  Contribution  of  Small  Scale Fisheries  to  Poverty  Alleviation  and  Food Security, Food  and  Agriculture  Organization  of United Nation .
Harfina,  dkk.  2012. Pemberdayaan,  Kemitraan  dan Kelangsungan  Pekerjaan  di  Sektor  Pertanian . Laporan Penelitian. Jakarta : PPK LIPI
Hadi, A. Purbathun. Tanpa Tahun. Konsep Pemberdayaan,
Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan .http://suniscome.50webs.com/32%
20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20K elembagaan.pdf  .Diakses  pada  tanggal:  23  Maret 2013
Kusnadi,  2004. Polemik  Kemiskinan  Nelayan, Penerbit Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan: Bantul.
Kamil,  Mustofa.  2006, Strategi  Kemitraan  Dalam
Membangun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Departemen  Pendidikan  Nasional
Badan Peneliti dan Pengembangan: Bandung
Kertasasmita,  G.  1996. Kemitraan  Dalam  Pembangunan Nasional  dengan  Tinjauan  Khusus  Dalam Pembangunan  Perkotaan, Makalah  pada  Seminar Nasional  Urban  dan  Regional  Development Institute (URDI, Jakarta, 23 September 1996).
KKP.  2012.  Statistik  Kelautan  dan  Perikanan  Indonesia Tahun  2012.  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan Indonesia. Jakarta.
Longwe, Hlupekile Sara. 1999. The Women’s
Empowerment  (Longwe)  Framework,  dalam A
Guide  to  Gender-Analysis  Framework oleh Candida  &  Ines  Smith,  Oxpord:  An  Oxfam Publication.
Lopulalan,  Yoisye.  2010. Analisis  Dampak  Kemitraan Perikanan  Tangkap  Terhadap  Kondisi  Ekonomi Wilayah .  Jurnal  “Amanisal”  SP  FPIK  Unpatti- Ambon. Vol. 1. No.1, Mei 2010. Hal 56 – 66.
Manahan,  Juari.  2009. Pengantar  Kebijakan  Publik . Penerbit Quality: Jogyakarta
Nawawi.  2008.  Produktivitas  Tenaga  Kerja  Indonesia: Ukuran  dan  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh, dalam Pengembangan  Sumber    Daya  Manusia: diantara Peluang dan  Tantangan, Prijono Tjiptoheriyanti dan LAila Nagib (Ed), LIPI Press:
Jakarta
Nawawi. 2013. Optimalisasi Peran Kelembagaan Kemitraan Pertanian Tanaman Pangan dan Faktor- Faktor  yang  Berpengaruh:  Kasus  Kecamatan Papar  Kabupaten  Kediri,  dalam  “ Dinamika Kemitraan  Dan  Pemberdayaan  Tenaga  Kerja Perdesaan ”, Laporan Penelitian, PPK-LIPI
Sukada,  dkk.  2007. CSR  for  Better  Life: Indonesian Context Membumikan Bisnis Berkelanjutan
Memahami  Konsep  dan  Praktik  Tanggungjawab Sosial  Perusahaan .  Jakarta  :  Indonesia  Bisnis Link
Sipahelut  M.,  2010. Analisis  Pemberdayaan  Masyarakat Nelayan  Di  Kecamatan  Tobelo,  Kabupaten Halmahera  Utara ,  Thesis,  Institut  Pertanian Bogor: Bogor.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  1995, tentang Usaha Kecil. www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/... /parent/457. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/280 29/node/1011/undangundang-nomor-20-tahun- 2008. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2013  tentang
Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008, http://peraturan.go.id/pp/nomor-17-tahun-2013- 11e44c4ea98b2b80882e313231353436.html. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  1997  tentang Kemitraan. http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/316 /node/677/pp-no-44-tahun-1997-kemitraan. Diakses pada tanggal: 23 Maret 2013.