## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 2 June 2022: TheJournalish Hal. 113-121 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.259

## Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Desa  di  Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman
Asdar Mono (1), Rijel Samaloisa (2)
(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Email Korespondensi: Asdarmono250@gamil.com
Abstrak: Penelitian ini menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kalurahan Condongcatur yaitu mendorong  partisipasi  masyarakat  untuk  membangun  desanya  sendiri  dan  agar  menjadi  lebih  baik    dan keterlibatan  masyarakat  harus  aktif  dalam  pembangunan.  Berawal  dari  temuan  tersebut, peneliti  tertarik  untuk mengetahui  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  di  Kalurahan  Condongcatur,  Kapanewon Depok,  Kabupaten  Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Untuk  menjelaskan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan,  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan pemilihan informan sesuai dengan tujuan peneliti ini. Pemerintah kalurahan Condongcatur dan mendorong partisipasi masyarakat secara umum sudah paham kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Partisipasi masyarakat terlibat cukup aktif, namun belum mampu memberikan data dan informasi menyeluruh.  Dalam melaksanakan strategi pemerintah kalurahan Condongcatur mengalami kendala yang meliputi kurangnya anggaran dana dan kesadaran masyarakat yang belum optimal.
Kata kunci; Partisipasi; Masyarakat; Pembangunan.
Abstract: This study explains community participation in development in the Condongcatur sub-district, namely encouraging community participation to build their own village and to make it better and community involvement must be active in development. Starting from these findings, researchers are interested in knowing how community participation in development is in the Condongcatur Village, Kapanewon Depok, Sleman Regency, Yogyakarta Special  Region.  To  explain  community  participation  in  development,  this  study  uses  a  qualitative  descriptive research  method.  Data  collection  methods  were  carried  out  through  interviews  and  observations  with  the selection of informants in accordance with the objectives of this researcher. The government of the Condongcatur sub-district and encouraging public participation in general already understands the development activities that are  carried  out  every  year.  Community  participation  is  quite  active,  but  has  not  been  able  to  provide comprehensive data and information. In implementing the government's strategy, the Condongcatur sub-district experienced obstacles including a lack of budget funds and public awareness that was not optimal.
Keywords: Participation; Public; Development.
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-02-26; Direvisi 2022-03-26; Disetujui: 2022-04-12

## PENDAHULUAN
Pemerintah Desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai pasal 1 ayat 2 artinya penyelenggaraan Pemerintah yang berperan dalam kepentingan masyarakat setempat sesuai sistem pemerintahan yang ada di negara kesatuan repoblik Indonesia. Penjelasan dari pemerintrah desa sebagai dari bagian dari sistem penyelenggaraan  pemerintahan  dimana  kepemerintahannya  dibawah  langsung  dari  pemerintah  kabupaten  atau daerah. Fungsi dari adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pelayan pembina, pengayom dan menggerakkan peran serta masyarakat. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2016 pasal 24 berbunyi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya didasarkan pada asas, kepastian hukum, tertip penyelenggaraan pemerintah,  tertip  untuk  kepentingan  umum  transparansi,  proposionalitas,  profesionalitas,  akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipasi.
Pemimpin Desa atau Kalurahan yang ada di Indonesia dinamakan Kepala Desa atau Lurah dan juga sebagai pimpinan  tertinggi  pada  pemerintahan  Kalurahan.  Wilayah  Kapanewon  Depok  Kabupaten  Sleman  terdapat
Kalurahan  Condongcatur  dimana  kepala  Desa  yang  menjabat  adalah  bapak  Reno  Chandra  Sangaji,  S.IP. Kalurahan  Condongcatur  terbagi  menjadi  18  Padukuhan  64  Rukun  Warga  (RW),  208  Rukun  Tetangga  (RT). Adapun jumlah penduduk yang ada di Kalurahan Condongcatur sejumlah 37.179 jiwa pada Tahun 2015.
Pemerintah  desa  tidak  cukup untuk  menyampaikan  aspirasi  masih  ada  aspirasi-aspirasi  belum  terwakili untuk masuk kemudian menjadi poin penting termasuk pertimbangan dalam mencerahkan sebuah permohonan di desa. Strategi baru pemerintah desa yang di buat untuk bisa mengakomodasi lagi suara-suara selama ini yang tidak sempat  terakomodasi  dalam  pencerahan-pencerahan  formal.  Pemerintah  yang  terbuka  untuk  melibatkan masyarakat walaupun tidak secara keseluruhan paling tidak ada komunitas-komunitas yang kemudian dijadikan sebagai  salah  satu  titik  simpul  yang  bisa  digerakkan  memenuhi  kebutuhan  pemerintah  desa  dalam  rangka merencanakan untuk menjawab persoalan di masyarakat. Pembangunan yang ada di Desa Condongcatur supaya betul-betul tepat sasaran tidak salah langka dan salah arah. Makanya desa menginisiasi untuk membuat strategi dalam rangka memaksimalkan masukan yang diperoleh dari tingkat result.
Peran  serta  masyarakat  sebagai  pendorong  dalam  pembangunan  di  Desa  bisa  terwujud  dengan  adanya musyawarah  perencanaan  pembangunan  (musrembang).  Musrembang  itu  sendiri  adalah  alat  yang  digunakan sebagai  penjaring  aspirasi  sebanyak-banyaknya  dan  penjaring  peran  serta  masyarakat.  Pemerintah  Kalurahan dalam  menampug  dan  mewujudkan  pemerintah  kalurhan  menampung  dan  mewujudkan  pembangunan  baik pembangunan  fisik  atau  non  fisik  yang  berasal  dari  bawah  dapat  diusulkan  pada  pelaksanaan  musrembang dikarnakan muswarah perencanaan pembangunan sebagai salah satu forum umum untuk menampung hal tersebut. Disamping  itu  musrembang  bisa  juga  dilaksanakan  pada  tingkatan  pemerintah  kecamatan,  kabupaten/kota, maupun provinsi dibantu oleh elemen tokoh masyarakat diwilyah tersebut.
Jadi  pemerintah  condongcatur  ini  dalam  menentukan  pembangunan  betul-betul  berasal  dari  usulan masyarakat  melalui  RT,  RW,  nanti  dirumuskan  ditingkat  padukuhan.  Program  Padukuhan  adalah  program unggulan  dari  pemerintah  kelurahan  yang  disusun  oleh  masyarakat  di  tingkat  Rt,  Rw  sehingga  mereka mengusulkan kemudian pemerintah betul-betul mendorong program tersebut, maka yang terjadi adalah partisipasi masyarakat menjdi besar.

## TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan ( public policy is whatever gavernments choose to do or not to do ). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengadung makna bahwa (1) kebijakan  publik  tersebut  dibuat  oleh  badan  pemerintah,  bukan  organisasi  swasta.’(2)  kebijakan  publik menyangkut  pilihan  yang  harus  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  badan  pemerintah.  Kebijakan  pemerintah untuk tidak membuat progaram baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan.
James  E.  Anderson  (1979:3)  mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam buku ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh  pejabat  atau  badan  pemerintah  dalam  bidang  tertentu,  misalnya  bidang  pendidikan,  politik,  ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

## Pemerintahan Desa
Pemerintahan  desa  sebagai  unit  dari  lembaga  pemerintah  yang  paling  berdekatan  dengan  masyarakat, posisi dan kedudukan hukum hingga saat ini selalu menjadi perdebatan ditinggkat elit politik. Penerapan UU No. 32/2004,  kemudian  diterbitkan  lagi  tentang  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  selain menimbulkan  implikasi  pada  perubahan  atau  hubungan  desa  dengan  pemerintah  supradesa,  juga  membawa perubahan  dalam  relasi  kekuasaan  antara  kekuatan  politik  di  level  desa.  Perubahan  ke  arah  interaksi  yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya: (1) Dominasi peran biokrasi mengalami pergeseran digantika dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari; (2) Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam UU yang baru. Dimana badan legeslatif baru  ini  berperan  sebagai  pengayom  adat-istiyadat,  membuat  peraturan  Desa  bersama  dengan  Kepala  Desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyrakat,  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan pemerintah desa; dan (3) Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan. Artinya proses politik, pemerintah dan  pembangunan  di  desa  tidak  lagi  bermuara  dari  kebijakan  pemerintah  pusat  secara  terpusat  ( top-down), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat.

## Ruang Publik
Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat  menyatakan  opini-opini,  kepentingan-kepentingan  dan  kebutuhan-kebutuhan  mereka  secara  diskursif. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang  publik  merupakan  wadah  yang  mana  warganegara  dengan  bebas  dapat  menyatakan  sikap  dan  argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik bukan hanya sekedar fisik, maksudnya sebuah institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi warga itu sendiri. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya. Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk melawan mesin-mesin pasar/kapitalis dan mesin-mesin politik.
Habermas  membagi-bagi  ruang  publik,  tempat  para  aktor-aktor  masyarakat  warga  membangun  ruang publik, pluralitas (keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela, dst) publisitas (media massa, institusi-institusi kultural, dst) keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral), legalitas (struktur- struktur hukum umum dan hak-hak dasar). Jadi kita dapat tarik kesimpulannya bahwa ruang publik bukan hanya ada satu, tetapi ada banyak ruang publik di tengah-tengah masyarakat warga. Kita tidak dapat membatasi ruang publik, ruang publik ada di mana saja. Di mana ada masyarakat yang duduk berkumpul bersama dan berdiskusi tentang  tema-tema  yang  relevan,  maka  disitu  hadir ruang  publik.  Selain  itu,  ruang  publik  tidak  terkait  dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun politik, oleh katena itu, ruang publik tidak terbatas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif dikarnakan kondisi yang diteliti masih tergolong  alamiah  dilingkungan  yang  di  dalamnya  ada  cara  pemerintah  desa  sebagai  pendorong  peran  serta masyarakat  pada  pembangunan.  penelitian  ini  berlokasi  di  Kalurahan  Condongcatur  Kapanewon  Depok Kabupaten Sleman yang mana dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Mei 2022. Tujuan dari penelitian kualitatif  deskriptif  yaitu  untuk  menjelaskan  karakteristik  dari  objek,  orang,  sekelompok  orang,  lembaga, lingkungan, kejadian, atau keadaan yang menyeluruh serta terperinci. (Lubis dkk, 2019). Sehingga tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini untuk mendiskripsikan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan  Condongcatur  Kapanewon  Depok  Kabupaten  Sleman.  Pemilihan  lokasi  dengan  metode  purposive dilakukan karena mampu memberikan gambaran yang bersifat khusus atas fenomena yang terjadi pada penelitian yang  dilakukan.  Sedangkan  penentuan  sampling  dengan  metode  snowball  sampling  yang  digunakan  untuk menentukan narasumber supaya yang menjadi narasumber benar-benar kompoten untuk memberikan informasi sesuai dengan tema yang di teliti. Adapun jumlah infoman adalah 13 orang yang meliputi komponen dari Lurah, Staf LMP, PKK, BPKal, KWT, Karang Taruna, Hubungan Masyarakat, Paguyupan PAUD, Tokoh Masyarakat, Camat,  Dukuh  dan  Babinkantimas.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Penggunaan observasi sebagai sumber data penelitian karna data yang didapat jauh lebih lengkap lebih  detil  dan  bisa  melihat  sampai  tingkat  pemahaman  atau  makna  pada  setiap  perilaku  yang  ada  (sugiyono, 2013:64). Wawancara dibutuhkan untuk mengarahkan kepada seseorang, peristiwa, aktifitas, lembaga, semangat, perasaan dan lainnya yang dilaksanakan dua orang yakni yang mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan sesuai yang di teliti kepada narasumber. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini supaya bisa sebagai penguji, penafsir,  dan  memprediksi  kegiatan  dokumentasi  dilakukan  sebagai  upaya  yang  terkait  pada  peran  serta masyarakat  di  dalam  pembangunan  fisik  maupun  non  fisik  di  Kalurahan  Condongcatur  Kapanewon  Depok Kabupaten Sleman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Jenis Pembangunan
Pembangunan  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  pembangunan  fisik  dan  pembangunan  non  fisik.  Didalam pembangunan, terdapat unsur-unsur perubahan, tujuan, dan potensi. Unsur perubahan merupakan perubahan dari sesuatu yang kurang menuju kesempurnaan. Unsur tujuan yaitu tujuan yang hendak diarahkan oleh manusia untuk kelestarian,  kesejahteraan,  dan  kebahagiaan.  Unsur  potensi  yaitu  potensi  masyarakat  yang  terdapat  dalam masyarakat dan kemudian dapat digunakan untuk membiayai perencanaan. Oleh sebab itu, untuk merealisasikan unsur-unsur tersebut diperlukan adanya realisasi yang nyata dalam pembangunan.
Tujuan utama pembangunan adalah untuk menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan non fisik perlu disinergikan agar tujuan utama pembangunan dapat tercapai. Pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana  pemerintahan,  seperti  jalan,  jembatan,  pasar,  pertanian  dan  irigasi.  Pembangunan  non  fisik  meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan non fisik mengedepankan  sumber  daya  manusia,  karena  dengan  adanya  pembangunan  non  fisik  menjadi  dasar  untuk
melakukan  pembangunan  fisik.  Oleh  sebab  itu,  pembangunan  tidak  lepasa  dari  ruang.  Pendidikan,  kesehatan, ekonomi,  dan  lainnya  mengembang  gerak,  interaksi,  difusi  dan  arus  yang  memerlukan  ruang.    Tanpa  adanya ruang, maka pengembangan tersebut tidak dapat disebut sebagai pembangunan.
“Pembangunan ada dua macam ada pembangunan fisik dan non fisik dua-duanya kita garap semampunya semua jawaban positif, karena lurah tidak pernah melakukan satu keputusan sendiri atau dengan anggota lembaga. Bapak dengan pengurus LPM dan mengambil sikap keputusan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi kenapa karena  hampir  keseluruhan  kebijakan  pembangunan  fisik  yang  ada  di  kalurahan  condongcatur  muaranya  dari masyarakat. Karena ada proses istilah pramusduk (musyawarah padukuhan) yang mulai tahun 2022 ini besiknya tidak lagi di padukuhan tapi sekarang besiknya di Kalurahan, mungkin condongcatur satu-satunya kalurahan yang pembangunan fisik non fisik yang berbasis elit, mulai tahun 2022  setiab RW itu mendapat dana dari Kalurahan ADD itu 40 Juta kali dengan 64 RW kalau dulu besiknya di padukuhan yang berjumlah 18 yang dulu rata-rata setiap satu padukuhan mendapatkan 70 – 100 juta. Ada perubahan yang luar biasa ditingkat RW jadi program itu kalau dulu pramusduk (pramusawarah Padukuhan) yang dihadiri oleh ada ketua RT, perwakilan PKK Ibu-ibu, perwakilan  Pemuda,  tokoh  masyarakat  disitu  semua  terlibat.  Dari  pramusduk  itu  ada  beberapa  gambaran  oh sekarang ini padukuhan ini sekarang kita pembangunan jalan, jalannya berapa meter lebar berapa meter permeter berapa bajatnya nanti muncul. Baru nanti diputuskan dari musduk yang hadiri juga sama tidak satu atau dua orang semua elemen masyarakat itu terlibat.”

## Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Kalurahan Condongcatur Dalam Pembangunan
Ketigabelas  informan  memberikan  jawaban  yang  hampir  sama,  bahwa  masyarakat  ikut  berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan melalui pemberian ide dan gagasan, uang, dan tenaga dalam memberikan dukungan untuk pembangunan dikelurahan mereka.
Masyarakat  menyampaikan  pendapatnya  melalui  ruang  publik  yang  merupakan  inisiatif  warga  lalu direalisasikan oleh pemerintah kalurahan. Tujuan ruang publik ini sendiri dipakai pemerintah dalam berkampanye di bidang politik. Jadi saat ruang publik menjadi sebuah idola bagi para calek reprentasi partai politik mengenai bagaimana  mengkomunikasikan  dengan  masyarakayt  secara  langsung.  Ruang  publik  inilah  pula  yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyampaikan gagasan-gagasan untuk pembangunan di kalurahan setempat.
“Kontribusi masyarakat dalam program kegiatan pembangunan, secara keseluruhan konstribusinya sangat besar baik pemikiran, biaya, tenaga ini menurut saya sangat besar.  Kenapa saya katakan seperti itu ketika kita hanya memberikan dana 1 M (miliyar) saja kita sampaikan kemasyarakat ketika diwujudkan sebuah program itu bisa 2 M (miliyar) lebih uang dari mana itu kalau bukan dari kostribusi dari masyarakat itu terjadi disemua tempat dan kita ini sangat bangga sekali dengan masyarakat kita. Kita yang diberikan sebagai kepercayaan itu pak ini ada gedung dananya desa hanya sekian oh siap pak nanti kita carikan.”
Reno  Candra  Sangaji,  S.IP  selaku  Lurah  Condongcatur  menilai  bahwa  masyarakat  sangat  besar memberikan  kontribusi  dalam  proses  pembangunan  baik  secara  fisik  maupun  non  fisik.  Masyarakat  setempat benar-benar  memberikan  curahan  tidak  hanya  sekedar  omongan  belaka  melainkan  juga  waktu,  tenaga  bahkan sampai  uang  dalam  membantu  terwujudnya  pembangunan  di  kalurahan  tersebut.  Konstribusi  ini  tentunya membuat pembangunan berkembang karena tujuan yang diberikan tidak sekedar saja dari masyarakat di kalurahan condongcatur.

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kalurahan Condongcatur
Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
Sesuai dengan focus pembahasan pada tulisan ini, maka Lurah selaku pemerintah di Kalurahan harus mengupayakan tindakan yang menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat, agar kebutuhan masyarakat dapat benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Dengan demikian, segala proses pembangunan yang dilakukan baik di jalur  pemerintahan,  maupun  secara  kemasyarakatan  harus  melalui  aspirasi/ide/gagasan  yang  disampaikan  oleh masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.
Strategi  yang  kedua  adalah  bagaimana  masyarakat  itu  juga  memperhatikan  apa  yang  tentunya  menjadi program kerja pemerintah kalurahan jadi dengan cara kita memberikan bantuan yang betul-betul dibutuhkan saya yakin dan percaya masyarakat itu akan betul-betul memaksimalkan bantuan dari pemerintah. Kemudian disitulah ada  sebuah  hubungan  yang  betul-betul  hubungan  emosional  kenapa  karena  pemerintah  disini  sebagai petanggungjawab  mengelola  keuangan  memberikan  bantuan.  Kemudian  masyarakat  yang  mengusulkan  sesuai apa yang mereka usulkan ini salah satu pertemuan yang luar biasasehingga program-program yang di rencanakan apa  bila  masyarakat  betul-betul  membutuhkan  itu  insyaallah  akan  selesai  dan  kedepannya  setelah  jadipun
masyarakat akan memeliharanya program-program telah dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan. Itu salah satu itu nanti kita turun kebawah kemudian penganggaran kita langsung kemasyarakat.
Yang  ketiga  adalah  bagaimana  pengawasan  terhadap  program  itu  betul-betul  bisa  menjadi  kewajiban berdua  antara  pemerintah  kalurahan  dan  msayarakat  juga  menerima  bantuan.  Salah  satu  partisipasi  yang menonjol adalah bangunan yang sudah selesai masyarakat itu setelah pasrtisipasi mereka menggunakan dana swadaya itu memelihara gedung-gedung paud, gedung pertemuan, memelihara saluran yang telah kita bangun bersama  itu  salah  satunya  masyarakat  itu  istilanya  setelah  diberikan  fasilitas  kemudian  memelihara  atau menjaganya. Sehingga keberlangsungan itu lebih lama dan lebih langgeng sehingga manfaat dari pembangunan itu bisa dirasakan hingga 1,2,3 tahun tapi mungkin bisa digunakan pada kurung waktu tertentu.”
Wawancara  dengan  Lurah  Condongcatur  bapak  Reno  Candra  Sangaji,  S.IP,  menunjukan  bahwa  dalam Startegi  yang  dimunculkan  oleh  pemerintah  dalam  mendorong  masyarakat  condongcatur  juga  perlu  diacungi jempol.  Karena  seyogyanya,  keduanya  saling  keterkaitan  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  sehingga diperlukan adanya kerja sama yang baik oleh keduanya untuk mencapai pembangunan sesuai harapan. Seperti dijabarkan  diatas,  bahwa  kepercayaan  satu  sama  lain  adalah  penunjang  yang  membuat  pembangunan  dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, suara masyarakat yang juga dipertimbangkan oleh pemerintah penting dalam pembangunan.
Kemudian, pemerintah setelah mendapatkan gagasan dari masyarakat memberikan fasilitas dan melakukan pengawasan untuk pembangunan yang mana amanah tersebut benar-benar adanya diwujudkan. Bisa dilihat bahwa masyarakat condongcatur ddapat dikatakan memiliki loyalitas tinggi sampai berpartisipasi tidak hanya segi tenaga tapi  juga  materi.  Kondisi  ini  tentu  sudah  seharusnya membuat  pemerintah  menjaga  dengan  baik  amanah yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan kalurahan condongcatur.

## Pembangunan Di Kalurahan Condongcatur Dikaitkan Dengan Konsep Teori Ruang Publik Habermas
Kata Publik ( public) berasal dari nahasa latin yaitu “publicus”. Dalam masyarakat Romawi Kuno, kata publicus mengandung  dua  arti,  yaitu  milik  rakyat  sebagai  satuan  politis  atau  milik  Negara;  dan  sesuai  dengan rakyat sebagai seluruh penduduk atau kata lain untuk “umum”. Kedua makna tersebut menyiratkan dua hal yaitu suatu ruang tempat hal-hal umum dibicarakan dan suatu subjek hukum, yakni rakyat.
Habermas  berpandangan bahwa  ruang  public  berkaitan  dengan  aktivitas  suatu  komunitas  bahasa,  dan bahkan dengan akal sehat manusia, maka ia sebuah ruang yang terbentuk lewat interaksi dan komunikasi sosial (Hardiman,2010).  Ruang  public  adalah  wahana  dimana  setiap  kepentingan  terungkap  secara  gambling.  Setiap warga masyarakat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dan terdorong untuk mendahulukan kepentingan bersama dan mencapai konsensus mengenai arah masyarakat tersebut ke depan dan menemukan solusi bersama dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  teori  ruang  public  Habernas  ini  digunakan  dalam  partisipasi  masyarakat dalam  menyampaikan  ide/gagasan,  kritik  dan  saran  kepada  pemerintah.  Dalam  praktiknya  dilakukan  melalui adanya musduk (musyawarah padukuhan), dan forum musyawarah untuk manjarig aspirasi masyarakat.
“jadi dari namanya kita ada musduk musyawarah padukuhan, musyawarah kampung, musyawarah RT itu yang formal itu memang dilaksankan secara berkala bagaimana kita meminta usulan dari masyarakat secara resmi  dilingkup  RT,  RW  atau  Pemuda.  Kemudian  yang  gak  resmi  ya  itu  tadi  ketika  kita  menghadiri  sesuatu upacara tahzia kematian kita ketemu orang-orang yang mereka bebas bercerita. Kemudian kita di pos kampling ketemu orang tua-tua yang lagi ronda mereka perlukesah itu salah satu saluran. Kemudian kita di daftar dalam satu grup misalnya kita didalm satu grup KWT kelompok tani, grup pertenakan itu pun timbul pembicaraan, grup olahraga  semua  ada  jadi  itu  saluran  yang  perlu  kita  pertimbangkan  itu  bisa  mengluarkan  kebijakan  bagi pemerintahan kalurahan. Kita ada yang resmi kemudian yang gak resmi juga ada kalaupun itu menjadi sebuah tulisan sudah menjadikan kita pemikiran untuk mejadikan program kita.
Mereka yang memberikan ide atau saran bagaimana kelanjutan ide dan saran. Jadi begini saran atau ide bahkan kritik ini bagi pemerintahan kalurahan adalah suatu yang positif karena ada orang yang peduli terhadap kinerja pemerintahan. Pak ternyata ini tidak bagus pak jangan dilanjutkan pak ini bagus sekali jangan hanya satu periode pak dua periode nanti kita jalankan pak, pak ini butuh penambahan pak, pak ini butuh pengurangan pak dan sebagainya. Ini salah satu kritik dasaran dan kemuidan kita harus bisa merespon kritik saranatau ide- ide  itu  dengan  bijaksana  lagi  karena  kenapa  masyarakat  sudah  memikirkan  segitunya  dan  kita  disini  sebagai pengelola kebijakan untuk merespon sebaik-baiknya. Jangan sampai kita fokus kemudian kita tekan juga karena itu kita tersinggung kita baperan itu gak boleh karena mereka ril dari masyarakat.”
Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa musyawarah dan mufakat sebagai salah satu bentuk adanya ruang publik yang dibuka seluasnya untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, ide, maupun gagasan serta kritik dan sarannya kepada pemerintah, sehingga dengan adanya komunikasi yang terbuka dan berjalan secara sehat antara masyarakat dengan pemerintah maka akan memudahkan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan tanggungjawabnya dalam melakukan pembangunan.

## Pemerintah Kalurahan Meningkatkan Partisipasi Warga Di Musrenbangdes
Partisipasi  dalam  pembangunan  di  Kalurahan  Condongcatur  untuk  mengembangkan  kemandirian masyarakat demi akselerasi pembangunan. kepedulian masyarakat cukup baik dalam menanggapi pembangunan sangat  penting  dan  memberikan  dampak  dalam  mempengaruhi  tahapan  selanjutnya  untuk  pelaksanaan pembangunan demi menjaga serta memelihara hasil-hasil pembangunan.
Pembangunan  partisipatif  ini  juga  merupakan  keterlibatan  masyarakat  antara  dari  pemerintah  dan masyarakat  bawah.  Pembangunan  partisipatif  dilihat  dari  tingkatan  makro  yang  bersifat “top  down” dengan tingkatan  mikro  yang  kontektual  dan  bersifat “bottom  up”. Perencanaan  ini  yang  dilakukan  untuk mengembangkan program perencanaan dari bawah sampai ketingkat atas. Dalam pembangunan partisipatif, tiap tahapan  pembangunan  mulai  dari  pengenalan  persoalan  dan  perumusan  kebutuhan,  perencanaan  dan pemrograman,  pelaksanaan,  pengoperasian  dan  pemeliharaan  merupakan  kesepakatan  bersama  antara  pelaku pembangunan yang terlibat. dimana seluruh proses pembangunan sekaligus merupakan proses belajar bagi tiap pihak yang terlibat. Dalam partisipasi warga tersebut melalui berbagai proses, mekanisme dan tahapan penggalian dan jaring aspirasi dari tingkat bawah yaitu RT, RW, Dusun/Padukuhan yang diikuti oleh seluruh komponen dan unsur masyarakat.
Musrembangdes  kegiatan  perkumpulan  waraga  desa  untuk  membicarakan  permasalahan  yang  ada  di desa. Musrembangdes bisa terlaksana dan berjalan dengan baik dan berkualitas apabila dipersiapkan dengan baik pula melalui koridor dan mekanisme yang seharusnya serta komitmen pemerintah desa.
“Sebelum  dilaksanakan  Musrembangdes,  kami  selaku  pemerintah  desa  telah  menyiapakn  kebutuhan penyelengaraan  Musyawarah  yang  terdiri  dari  unsur  peraangkat  desa  dan  lembaga  Desa,  dengan  susunan anggota dari ketua, seketaris, bendahara, seksi acara, seksi materi, seksi logistik, dan pemandu untuk menyiapkan segala urusan Musremabangdes. Sehingga partisipasi masyarakat dalam mengikuti terlaksanakan dengan baik dan apa yang disampaikan bisa terlaksanakan.”
Dari  informasi  yang  disampaikan  oleh  Lurah  tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa  persiapan musrembangdes oleh kalurahan sudah di kawal dan direncanakan dengan baik sejak tahapan awal yaitu dengan menyiapkan  penyelengaraan  Musyawarah  oleh  pemerintah  kalurahan  yang  akan  bertugas  menyiapkan  dan memfasilitasi segala keperluan pelaksanaan Musrebangdes sehingga masyarakat yang hadir bisa menyampaikan partisipasi dengan baik.
“Dalam Musrembangdes merupakan titik akhir musyawarah warga yang sudah diawali dari Musduk di tingkat Padukuhan yang melibatkan unsur-unsur RT, RW, Tokoh Masyarakat, Pemuda/Karang taruna, PKK yang mewakili  masyarakat  kemudian  hal  tersebut  dilanjutkan  dalam  Musdes  (Musyawarah  Desa)  dan  setelah dinyatakan  sepakat  nantinya  akan  di  sampaikan  dalam  Musrenbangdes.  Didalam  Musrembangdes  inilah program pembangunan baik pembangunan fisik dan non fisik yang berasal dari masyarakat di rencanakan, baik pembangunan  fisik  maupun  non  fisik  semua  berasal  dari  masyarakat  di  rencanakan,  baik  menjadikan penyemangat dari masyarakat ketika mereka memiliki sebuah program pemerintah mendukung dan memfasilitasi. Rapat yang diselengarakan BPD antara lain Musyawarah Intern BPD, Musyawarah BPD dengan Pemerintah yang sifatnya Koordinasi maupun evaluasi dan Musyawarah Desa. Untuk Partisipasi rapat tersebut di Kalurahan Condongcatur partisipasinya sudah sangat bagus”.
Informan  di  atas  kita  ketahui  bahwa  Musrembangdes  telah  dilaksanakan  di  Kalurahan  Condongcatur dengan mengundang perwakilan dari masing-masing Padukuhan, Lembaga Desa, BPD, Perangkat Desa. Artinya semua unsur dari semua wilayah Padukahan dan unsur lembaga desa sudah diajak terlibat untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat Padukuhan.
Pertanyaan beberapa informan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan Musrembangdes di Kalurahan Condongcatur sudah terlaksana sesuai mekanisme yang ada, yaitu pihak Pemerintah Kalurahan sudah mengundang secara resmi unsur-unsur terkait, baik itu perwakilan dari padukuhan (RT, RW), lembaga-lembaga desa  (karang  taruna,  PKK,  LPM,  BPD)  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  yang  hadir  untuk  melaksanakan
pertemuan      kegiatan  musrembangdes  agar  proses  perencanaan  pembangunan  betul-betul  terlaksana  secara partisipatif sehingga perencanaan pembangunan mendasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat.
Seperti kita ketahui bahwa partisipasi pembangunan masyarakat merupakan kebersamaan keterlibatan dari diri masyarakat yang sadar untuk terlibat kegiatan pembangunan agar tujuan yang dicapai berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. Sehingga kegiatan partisipasi dibutuhkan kebersamaan dan kesadaran dalam memberikan respons  terhadap  pembangunan  sehingga  tujuan  yang  dicapai  dan  dapat  bertanggung  jawab  atas  hasil pembangunan. proses kegiatan musrembangdes dilakukan dengan bentuk partisipasi memberikan bantuan fisik, pemikiran, tanggapan, saran, dan ide untuk menyusun rancangan pembangunan.
Partisipasi  masyarakat  menjadi  sangat  penting  untuk  mengetahui  kebutuhan  masyarakat  yang  ingin dibangun  bersama  sehingga  pembangunan  yag  di  rencanakan  tidak  mengalami  kegagalan  dalam  program pembangunan. oleh karena itu masyarakat sangat dilibatkan dalam pembangunan agar pencapain bisa terealisasi dengan  baik.  Sehingga  masyarakat  menjadi  percaya  diri  dengan dilibatkan dalam proses  pembangunan  karena keinginan masyarakat sendiri ikut mengusulkan program pembangunan sehingga mereka akan lebih mengetahui dan ada rasa memiliki serta memelihara hasil-hasil pembangunan tersebut.

## Kendala Kalurahan Dalam Partisipasi Masyarakat
Dalam melaksanakan strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintah Kalurahan Condongcatur mengalami beberapa kendala, yang meliputi kurangnya anggaran dana dan kesadaran masyarakat yang belum optimal. Kurangnya anggaran dana dari pemerintah membuat pembangunan terhambat. Kegiatan  partisipasi  memiliki  beberapa  kendala  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  partisipasi  dalam pembangunan, kendala yang dihadapi dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang bersifat dapat menghambat keberhasilan program.
Penulisan ini kita dapat melihat bahwa permasalahan yang memperhambat dan mempengaruhi misalnya faktor usia, terbatasnya ekonomi, kurangnya pengetahuan, susahnya dapat pekerjaan dan pendapatan penghasilan. Kendala  yang  dihadapi  masyarakat  dengan  ini  peneliti  menyimpulkan  yang  menjadi  kendala  ialah  tingkat partisipasi masyarakat yang belum bergantungan satu sama lain segingga mempengaruhi proses pembangunan.
Sebelum menyusun sebuah perencanaan, diawali dengan pengenalan persoalan yang dihadapi masyarakat dari  level  terbawah  atau  level  basis.  Salah  satu  ciri  perencanaan  partisipatif  adalah  terfokus  pada  kepentingan masyarakat,  dan  juga  berdasarkan  pada  masalah  dan  kebutuhan  yang  dihadapi  masyarakat.  Untuk  menjawab kebutuhan  dan permasalahan tersebut  maka  dilakukan  identifikasi  dan  penetapan  permasalahan,  menggali  dan mengumpulkan masalah-masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat.
“Harus mendengar suara dari paguyupan PAUD masalah pembangunan di desa Condongcatur, jelas ada karena memang paguyupan PAUD Condongcatur itu kita menaungi PAUD non formal di bawah PKK jadi SPS yang notabenya berbasis masyarakat semuanya dibiayai masyarakat. Pendidikan PAUD kita ambil murni dari kader setempat yang dilihat sedemikian rupa untuk jadi guru PAUD jadi memang tidak ada besik guru PAUD disana  hanya  beberapa  orang  saja  besik  guru.  Saya  juga  tidak  memiliki  besik  guru  makanya  dari  situ  harus belajar sementara tuntutan pendidikan sedemikian rupa apa lagi sekarang PAUD sudah disejajarkan formal dan non-formal itu sejajar sarat dan ketentuan berlaku. Kedinas Pendidikan sarat ketentuan berlaku dan otomatis S1 linier.  Padahal  yang  kita  di  non-formal  SPS  (satuan  PAUD  sejenis)  itu  cuma  lulusan  SMA  tidak  linier  latar belakang kader diploma permasalah utamanya disitu dan juga sarana prasarana.”
Dari informan yang di atas, salah satu guru PAUD menyampaian data dan informasi tentang permasalahan fasilitas pendidikan yang masih belum tersediakan yaitu sarana prasarana awalnya satuan PAUD sejenis (SPS) karena kegiatan yang terintegrasi dengan Posiandu dan Posiandu itu hanya pertumbuhan sementara perkembangan anak itu diabaikan. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak harus seiring sejalan kemudian pemerintah membuatkan  program  PAUD  yang  bisa  diakses  masyarakat  luas  dengan  biaya  yang  lebih  murah.  Namun  di Kalurahan Condongcatur meningkatkan potensi di gelar uji kopetensi jadi guru PAUD yang tidak linier itu bisa dilaksanakan dengan uji kopetensi semua biaya ditanggung oleh Pemerintah Kalurahan.
“Ya  kendala  itu  pasti  ada,  jadi  kendala  yang  sering  kita  hadapi  di  dalam  pengembangan  desa condongcatur yang pertama tentunya maslah bagaimana anggaran yang kita punya kemudian pemanfaatan yang cocok  untuk  masyarakat  seperti  apa  yang  mampu  melibatkan  masyarakat.  Permasalahan  partisipasi  yang mempengaruhi masyarakat dalam mengabil suatu keputusan sehingga kita membebaskan kegiatan pelaksanaan program pembangunan menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.”
Di  Kalurahan  Condongcatur  dalam  partisipasi  pembangunan  masyarakat  sudah  di  sediakan  tempat berkumpul atau ruang, dari orang tua, remaja, pemuda dan perempuan dalam memberikan masukan ide dan saran.
Disumpulkan  bahwa  permasalahan  partisipasi  menjadi  faktor  pertama  dalam  mengambil  keputusan  bersama. Sehingga pemerintah kalurahan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pembangunan yang dibutuhkan sebagaimana yang diharpkan.
“Ya saya melihat kendala yang di hadapi dalam pengembangan Desa Condongcatur ini adalah positif dan  negatif,  karena  kendala  Condongcatur  itu  sudah  faktanya  perkotaan  tetapi  yuridisnya  masih  perdesaan. Penduduk  Desa  Condongcatur  dengan  jumlah  penduduk  sekitar  50.000  jiwa  dan  belum  lagi  penduduk  yang berasal dari wilayah luar yang tinggal di Condongcatur, merupakan masyarakat yang heterogen dan memiliki mobilitas yang sangat tinggi.”
Dari pernyataan informan di atas menegaskan bahwa pengembangan Kalurahan Condongcatur memiliki mobilitas  yang  tinggi  dalam hal  pembangunan  sehingga  masyarakat  menginginkan  pembangunan  yang  merata dan  sarana  prasarana  yang  memadai  seperti  jalan  yang  bagus.  sehingga  orang-orang  atau  penduduk  anggota masyarakat  peduli  dalam  pengembangan  Kalurahan  Condongcatur  adalah  masyarakat-masyarakat  yang  sudah lama tinggal di Condongcatur dan penduduk asli Condongcatur.
“Masalah  yang  dihadapi  penyanda  Disabilitas  adalah  masih  banyaknya  jalan  yang  kurang  baik  dalam melancarkan akses transportasi masyarakat apa lagi kami sebagai penyanda Disabilitas susah untuk melewati jalan yang bergelombang dan berlubang. Kebutuhan yang  diperlukan yaitu pembangunan fisik terutama jalan yang merupakan hasil musyawarah lingkungan setempat.”
Dari berbagai pendapat informan tersebut, hampir semua maslah yang dirasakan dan disampaikan adalah persoalan sarana dan prasarana lingkunan maupun pembangunan, artinya sebagian besar wilayah di Kalurahan Condongcatur masih menghadapi persoalan pemerataan pembanguna fisik yaitu gedung dan sarana transportasi. Selain  itu  juga  kemampuan  masyarakat  dalam  mengenali  persoalan  masih  lemah,  dan  cenderung  cari  yang mudahnya, sehingga persoalan yang dikemukakan baru persoalan sarana prasarana fisik dan lebih kearah usulan semata,  bukan  murni  penggalian  masalah  dan  kebutuhan,  sehingga  data  dan  informasi  mengenai  persoalan, maslah, potensi dan kebutuhan belum maksimal.
Penyampain  informasi  dengan  tulisan  adalah  perencanaan yang  telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu  oleh masyarakat  dengan  melihat  kondisi  dilingkungan  masyarakat,  namun  belum  dapat  memperkuat  perencanaan tersebut juga disampaikan secara lisan perdebatan di tingkat desa karena banyak usulan dari pihak lain. Kondisi seperti  ini  memerlukan  sebuah  interaksi  yang  baik  dimana  antar  masyarakat  saling  ikut  serta  dan  mampu memberikan  saran  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Dari  informan  kita  mampu  mengidentifikasi kebutuhan  prioritas  masyarakat  untuk  kegitan  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan.  infromasi  pelaksanaan kegaitan  yang  disampaikan  belum  di  dasari  dengan  kebutuhan  utama,  sehingga  program  pembangunan  tidak berfungsi  sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  kebanyakan  penentuan  progaram  yang  dibangun  berdasarkan kepentingan atasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat sudah cukup baik terlibat dalam  memberikan  usulan  kegiatan-kegiatan  pembangunan,  sehingga  mampu  untuk  memberikan  data  dan informasi secara detail dan menyeluruh dalam partisipasi pembangunan di Kalurahan Condongcatur.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian di dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut: Secara umum masyarakat Kalurahan Condongcatur sudah paham kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun  di  desanya.  Sebagai  upaya  dalam  mendorong  partisipasi  masyarkat  dalam  pembangunan  kalurahan condongcatur, media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang berperan penting dalam pelaksanaan sosialisasi kepada  masyarakat.  Media  sosial  yang  biasanya  digunakan  adalah  whatsapp  group,  facebook,  dan  instagram. Penggunaan media sosial ini dapat digolongkan kepada public space . Kegiatan yang di lakukan oleh Kalurahan Condongcatur  terlaksana  sesuai  mekanisme  yang  ada,  yaitu  pihak  pemerintah  desa  sudah  mengundang  unsur- unsur baik secara tertulis maupun dengan lisan yaitu menggunakan media Group WhatsApp untuk hadir dalam kegiatan  musrembangdes.  Partisipasi  yang  dilakukan  masyarakat  keterlibatan  sudah  cukup  baik  dalam memberikan usulan kegitan perencanaan pembangunan sehingga mampu menyelesaikan program pembangunan yang  telah  disepakati  bersama.  Dalam  melaksanakan  strategi  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan,  pemerintah  Kalurahan  Condongcatur  mengalami  beberapa  kendala,  yang  meliputi  kurangnya anggaran dana dan kesadaran masyarakat yang belum optimal.
Partisipasi sangat terkait dengan keterlibatan semua pihak secara sadar dalam suatu proses pembangunan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu seluruh proses hendaknya melibatkan semua pihak dari mulai perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi,  terutama  dalam  pengambilan  keputusan  bersama.  Partisipasi  sangat didasari  oleh  tujuan  untuk  menghargai  harta  dan  martabat  manusia  sebagai  mahluk.  Perlunya  meningkatkan
kualitas  dialog  dengan  masyarakat,  Pemerintah  Kalurahan  Condongcatur  dapat  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas dialog pada saat musrembangdes, dan forum-forum lain untuk mendorong partisipasi masyarakat agar lebih tertarik untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, Pemerintah Kalurahan Condongcatur juga dapat meningkatkan kualitas dialog di media Group WhatsApp, Facebook, warung-warung kopi, di pos-pos ronda atau di angkringan yang biasa menjadi tempat masyarakat untuk berkumpul.

## DAFTAR PUSTAKA
Soetomo, 2015, pemberdayaan masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Drs. AG. Subarsono, M.si.,MA, 2016, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Muhamad  Mu’iz  Raharjo,  2021, Pokok-Pokok  dan  sistem  Pemerintahan  Desa  (teori,  Regulasi,  dan Implementasi), PT Raja Grafindo Persada, Depok. Budi Hardiman, 2010, Ruang Publik. Jogjakarta: Penerbit Kanisius.
Lubis, Z., Manaf, A., Hj. Ahmad, H., Abdullah, M., Junoh, M. (2019), Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial, edisi I, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Sugiyono (2020), Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Alfabeta, Bandung. Sugiyono (2019), Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif, dan R&D , Penerbit Alfabeta, Bandung.
Sugiyono, 2010 Penelitian Kualitatif. Kencana. Jakarta Arifin 2010. Radiansyah, Rifi Rivani. 2019. Konsumerisme Hingga Hiper-Realitas Mondong,  Hendra.  2013. Peran  Pemerintah  Desa  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pembangunan Desa . Governance