INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2458-2470 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perspektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua
Nes Tabumi
Universitas Sam Ratulangi Manado Email: nestabuni95@gmail.com

## Abstrak
Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan wawancara dan obsservasi lapangan, sumber data adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yaitu Observasii, Dokumentasi, Wawancara Terstruktur. Teknik analsissata dalam peneiian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penaikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat harus persamaan atau  berpihakan  dengan  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Papua,  maka  perspektif  Papua  bahwa  hal tersebut terjadi tidak domokratis serta tidak memahami sejarah dan karakter orang asli  Papua, agar tujuan negara bisa dapat memenuhi dalam melakukan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) di Papua dengan strategi-strategi politik yang didominasi oleh pemerintah dengan suatu tindakan yang dapat  mewujudkan  dalam  kemampuan  melaksanakan  pembangunan  serta  kesejahteraan  bagi masyarakat Papua dan pada umumnya bagi negara Indonesia. Perspektif pada penerimaan DOB ini adalah tujuan utama yang harus di organisir oleh banyak orang yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, namun keinginan dari pada masyarakat ini melalui aspirasinya tidak dilakukan dan lalu pemerintah dapat mengambil langkanya sebaga insiatif dalam merealisasikan DOB di papua. Kata Kunci: Perspektif Pemerintah, Daerah Otonomi Baru, Provinsi Papua

## Abstract
This  type  of  research  is  a  qualitative  method  that  can  be  carried  out  using  interviews  and  field observations,data  sources  are  observation  data.  Data  colletion  techniques  are  observation, documentation, structured interviews. The analytical techniques in this research are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclution. The result of the research show that the central government’s policies mus be equal or siding with the regional government in Papua Province, so the Papuan perfective that this is happening is not democratic and does not understand the history and character of indigeous Papuans, so the state ‘s goals can be fulfilled in carrying out the expansion of  the  new  Aotonomous  Region  (PBOD)  in  Papua  with  political  strategies  dominated  by  the government with action that can translate into the ability to implement development and prosper for the  Papuan  people  and  in  general  for  the  Indonesian  state.  This  perspective  on  accepting  new autonomous regions is the main goal that must be organized bt many people in Papua province and west papua province, but the wishes of these people through their aspirations are not carried out and then the government can taje this opportunity as an initiative in realizing new autonomus regions in Papua.
Keywords: Government’s Persfective, New Autonomous Regions, Papua Province

## PENDAHULUAN
Pada Tahun 2022, pulau Papua mengalami pemekaran daerah, dimana mengasilkan 4  (empat)  provinsi  baru.    Sebelumnya,  ada  cuma  2  (dua)  provinsi,  yaitu  Provinsi  Papua sebagai induk yang beribukota di Jayapura dan pemekaran pertama Provinsi Papua Barat, selanjutnya ada bertambah menjadi empat provinsi baru, yang terdiri dari Provinsi Papua Selatan yang beribukota di kota Merauke, Provinsi Papua Tengan yang beribukota di Kota Nabire,  Provinsi  Papua  Pegunungan  yang  beribukota    di  Kabupaten  Jayawijaya  Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya yang beribukota  di kota Sorong.
Pemerintah  pusat  melalui  bapak  Ir.  Haji  Joko  Widodo  sebagai  Presiden  Republik Indonesia juga menegaskan bahwa untuk dimekarkan di wilayah Papua merupakan salah satu wujud untuk menciptakan pemerataan pembangunan (pada hal untuk meredam isu politik papua merdeka).  Selain itu, dengan adanya daerah otonimi baru, diharapkan akan mempermudahkan  jangkauan  layanan  di  tanah  Papua.  Pemekaran  wilayah  Papua merupakan aspirasi yang berasal dari segelintir pejabat papua yang masa jabatannya habis serta masyarakat itu sebagai keluarga pejabat Papua habis masa jabatannya itu sendiri.
Provinsi  Papua  ini  memiliki  berbagai  macam  keunikkan,  meliputi  beragam kebudayaannya, ekonomi dan lain-lain. Ada pendapat bahwa dalam persiapan pemekaran daerah di Papua, pemerintah daerah di Papua yang merupakan orang asli Papua, bahkan pemerintah  pusat  tidak  perna  survei  di  lapangan  untuk    melihat  dari  sisi  kekuatan  dan
kelemahan,  baik itu sumber daya manusianya, ekonomi, serta kemajuan pembangunannya di wilayah tersebut (orang-orangnya yang bisa dapat maju secara pendidikan, usaha-usaha dan berbagai aspek yang ada).
Adanya  penolakan pemekaran daerah baru yang di lakukan oleh orang asli Papua dan  lainnya,  menimbulkan rasa ketakutan, rasa gelisa dan lain-lain, hal ini terjadi karena pemerintah  pusat  tidak  dapat  melakukan  pendekatan  yang  baik  dalam  mengambil aspirasinya  dan  juga  tidak  perna  melibatkan  lembaga-lembaga  yang  berwenang berdasarkan  peraturan  pemerintah  melalui  kesepakatan  bersama  yang  di  atur  menurut peraturan perundang-undangan.
Beragam  pendapat  yang  terhadap  daerah  otonomi  baru  ini  akan  berdampak merugihkan bagi orang Papua dan ada juga yang berpendapat akan berdampak baik atau kesejahtraan bagi orang Papua itu sendiri, sehingga adanya senggelintir orang disetujui, maka terbentuklah ketiga daerah otonomi baru tersebut. Namun kenyataannya Pemerintah provinsi  Papua  untuk  melihat  bahwa  adanya  pemekaran  ketiga  (3)  Pemekaran  Provinsi Daerah Otonomi Baru, (DOB) di tanah Papua pada tahun 2022 ini adalah bagi generasi anak cucu orang asli Papua, serta ketiga DOB ini dapat memiliki batas wilayah dengan masing- masing berlokasi ibu kota provinsi.
Pemerintah  Provinsi  Papua  juga  dapat  melakukan  dalam  bentuk  Tuntutan  atau menuntut bahwa pemerintah pusat harus memberikan provinsi berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua. Namun kenyataan yang terjadi adalah adanya pro dan kontrak bahwa ada  yang  mendukung  pemekaran  adalah  antara  senggelintir  orang  baik  dari  elemen- elemen bupati yang mengabisnya jabatan dua periode dan DPR RI juga demikian serta yang menolak  pemekaran  adalah  pemerintah  Papua  serta  lembaga-lembaga  yang  mewakilih rakyat Papua lainnya bersama seluruh rakyat Papua yang ada di tanah leluhutnya sendiri, dengan adanya kekuatan besar yaitu berdasarkan dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan negara melakukan intimindasi pada pasal 67 bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP di Provinsi Papua.
Kesadaran Orang Asli Papua (OAP) untuk dapat mengambil bagian dalam berbagai jabatan yang ada di dalam system pemerintah Indonesia ini dengan tujuan untuk memenuhi hidup  bersama-sama,  individu  dan  sekelompok  orang  dengan  keinginan  akan mendapatkan  kekuasaan  agar  mengatur  serta  mengurusinya  urusan  rumah  tangga  itu sendiri  melalui  aturan  UU  yang  berlaku.  Namun  di  Provinsi  Papua  ini  membutuhkan banyaknya sumber daya manusia (SDM) untuk mengola serta melaksanakan pembangunan di Papua secara baik dan benar, sehingga masyarakat bisa dapat merasakan pelayanan-
pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Papua  sesuai  dengan  tugas tanggungjawabnya yang di berikan Pemerintah Pusat.
Pemekaran daerah di Provinsi Papua mengalami gejolak, sehingga proses perumusan kebijakan  pemekaran  daerahnya  tidaklah  muda.  Ada  banyak  hasil  penelitian  yang menemukan  bahwa  kebijakan  dalam  hal  memberikan  pemekaran  daerah  baru  tersebut tidak bisa mendapatkan se-maksimal mungkin, karena hal ini didominasi oleh kepentingan elit politik untuk mempertahankan wilayah papua ini di dalam negara. Konsep Politisi lokal dalam pascareformasi, yang menunjukkan adanya desentralisasi (otonomi khusus) dapat mendorong lahirnya praktik dinasti politik. Muqoyyidin, 2013.
Menurut Riwanto Tirtosudarmo, 2007, dalam Muksin. 2022 adalah yang memegang kekuasaan (negara) inilah yang dapat memiliki berbagai modal yakni dasar kehidupan sosial ekonomi, politik, serta budaya ini cenderung untuk mengendalikan kekuasaan di tingkat local. Dalam konteks yang namanya pemekaran daerah ini pemerintahhpusat dan daerah, dapat melakukan pemekaran ialah dari para elite politik lokal ( pejabat orang asli papua itu sendiri) uuntuk merebut kekuasaan tersebut dengan semena-mena ada pada pemerintahan pusat, sehingga kesan dari pemekaran hanyalah arena pada pertarungan dan pembagian kekuasaan.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  pemekaran  wilayah  baru  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  bersama  penerima  pemekaran  daerah  otonomi  baru (DOB) elit papua lainnya dalam konsep di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganlisis pada perspektif penerimaan DOB di Papua. Peneliti dapat dilakukan penelitian dengan mengambil judul : Perspektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Daerah Otonomii Baru Di Provinsi Papua.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dapat melakukan dengn wawancarai dan obsservasi kelapangan, sumber data adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data  yaitu  Observasii,  Dokumentasi,  Wawancara  Terstruktur.  Teknik  analsissata  dalam peneiian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penaikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian    ditemukan  bahwa  kebijakan  pemekaran  daerah  otonomi  baru  di Papua memiliki berbagai motif. Hal ini, sangat berimplikasi pada sosial, politik, ekonomi, pembangunan,  keamanan,  pertahanan  dan  budaya  Papua.  Penelitian  ini  dibatasi  pada dampak politik, ekonomi dan budaya di Papua.
Pembahasan ini dapat di tunjuhkan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari sisi kacamata dengan cara Perspektif Pemerintah Papua pada penerimaan Pemekaran Daerah Provinsi Baru  ini  merupakan  Pemerintah  Pusat  tidak  menghormati  UU  sebagai  Konstitusi  yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa  Pemekaran  daerah  pada  tatanan  filosofisnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan untuk  masyarakat  setempat.  Dilihat  dari  segi  historis,  The  Founding  Fathers,  telah menetapkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menjadi sebagai suatu dasar hukum bagi pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu :
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernuur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Susunan  tata  cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam UndangUndang.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwa yang terjadi kontroversi antara Pemerintah Daerah  dan Pemerintah Pusat  dapat  membawa dampak yang baik maupun buruk dalam berbagai  lima  Faktor,  yakni:  a.  Ekonomi,  b.  Politik,  c.  Budaya,  d.  Infrastruktur  dan  e. Keamanan. Bagi masyarakat di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, hasil yang dapat melalui  informan  juga  dapat  memerikan  pandangan  yang  optimis  saja,  namun  yang menjadi masalah adalah pemerintah pusat tidak mendengar aspirasi rakyat papua secara langsung. Pemekaran  pro-kontra ini  juga fenomena  lama  tersebut persoalan besar  bagi wilayah di Provinsi Papua yaitu:

## 1. Faktor Politik
Politik  identitas  di  ruang  publik  di  tanah  Papua  dapat  juga  dilihat  sebagai  alat perjuangan.  Apabila  mengobservasi  perkembangan  terkini  di  Papua,  segala  bentuk kekerasan yang dimotori Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat cenderung tidak lagi menarik simpati sebagian masyarakat  Papua. Meskipun  politik identitas  dapat dikatakan sebagai suatu kemunduran demokrasi karena mengabaikan prinsip keadilan dan kompetisi yang sehat, kasus di tanah Papua memang unik. Demarginalisasi melalui kebangkitan politik identitas  dapat  juga  dianalisis  sebagai  langkah  untuk  mengkontestasi  kebijakan  afirmasi atau proteksi terhadap OAP oleh pemerintah yang selama ini dianggap telah gagal.
Kenyataan yang terjadi di provinsi papua dalam hal DOB tersebut Negara langsung saja  dapat  melakukan  tindakan  secara  terstruktur  dengan  inisiatip  dan  memberikan pemekaran  keempat  provinsi  baru  dan  tidak  melalui  persetujuan  MRP,  DPRP  bersama gubernur papua bapak Lukas Enembe, S.IP.,M.H pada hal pejabat papua (kedua lembaga) ini tidak menolak dalam hal menerima pemekaran DOB di provinsi papua tersebut, maka timbulah kontroversi dalam hal cara pandang yang berbeda pada pemerintah pusat dan Negara.

## 2. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi menjadi hal penting untuk pertimbangan daerah akan dimekarkan. Berdasarkan data mereka yang pro, sebagian besar pengendali kebijakan di Papua. Baik dari  institusi  Pemda,  militer,  perusahaan  nasional  dengan  internasional,  ditambah  lagi masyarakat  adat  yang  pro  pembangunan  dengan  dalih  dukung  pemekaran.  Demi meningkatkan  taraf  hidup  orang  Papua,  mengimplementasikan  pemberdayaan  orang Papua agar mandiri. Kehadiran provinsi-provinsi  baru  bukan karena  mencari kedudukan dan jabatan, tetapi lebih kepada peningkatan kesejahteraan. Para pemangku kepentingan berpendapat bahwa masalah yang terjadi di Papua bermula dari kesenjangan sosial sejak zaman Presiden Soeharto. Selama lebih dari 32 tahun Papua ditinggalkan, dianaktirikan, dan ditelantarkan.
Otonomi  daerah  (daerah  otonom)  ini  dapat  menjadi  salah  satu  tujuan  utama  atau instrumen dalam peningkatan lajunya pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam rangka kesejahteraan  bagi  masyarakat  papua  di  Republik  Indonesia,  apabila  pembangunan  di daerah mengacu pada potensi daerah atau geografis, tata pemerintahan, terutama yang berkaitan  dengan  birokrasi,  pemerintahan  itu  sendiri,  maka  hal  tersebut  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  tidak  ada  bermanfaat  dalam  hal  pemekaran  daerah  ini.  Daerah  hasil pemekaran  tersebut  dapat  diharapkan  pada  tujuan  utama  yang  menjalankan  untuk
menggerakkan  roda  bergeraknya  pertumbuhan  perekonomian,  kegiatan  administrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

## 3. Faktor Budaya
Papua memiliki tujuh wilayah adat. Menurut Benhur kalau pembagian wilayah itu tidak dilakukan  secara  jelas dan transparan, akan terjadi kesalahpahaman  di masyarakat yang berujung  pada  konflik  horisontal.  "Pihak  akademisi  dan  pemerintah  dalam  panitia pemekaran ini sama sekali tidak ada transparansi dengan masyarakat adat dan itu akan terjadi. Kalau sudah terjadi maka orang akan bertahan di wilayahnya masing-masing dan saya  pikir  segala  sesuatu  akan  berujung  pada  demo  dan  orang-orang  akan  ribut,"  kata Benhur (Www.bbc.com, 2021) (dalam Pugu, 2022).
Langkah mengukur (reinstrumentasi) dan pengendalian suatu proses untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhan dalam cakupan pada OTSUS papua.
a. Akomondasi tata  kelola  dari masing-masing  suku. Kerangka adaptasi yang  induktif terhadap nilai-nilai local.
b. Re-orientasi  dari  ekonomi  growth  _  people  centered  depelopmen  (pertumbuhan  _ pembangunan yang berpusat pada manusia)
c. Pengemangan praktek pemerintahan berbasis kepapuaan.
d. Pemerataan, keseimbangan, keadilan dan kemampuan
e. Pembangunan  yang  melibatkan  orang  asli  papua  (tidak  memarginalkan).  Lalu melakukan  pendekatan  humanity  security  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar masyarakat.
f. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan politik (DPRD dan MRP) untuk artikulasi kepentingan  masyarakat  orang  papua  Pembentukkan  kelembagaan  setingkat kementerian untuk akselerasi pembangunan di provinsi papua. (Webinar Kamis, 25 fembruari 2021).
Dalam penelitian tersebut peneliti mendapatkan informasi melalui  lembaga legislative dalam  hal  ini  MRP  di  Provinsi  Papua  dapat  melakukan  wawancara  langsung  dan memberikan asum-asumsi pada pemekaran DOB terjadi kontroversi anatara  pemerintah daerah  baik  legislative/MRP,  DPRP  dan  Pemerintah  Provinsi  Papua  merasa  bahwa Pemerintah  Pusat/Negara  sudah  melakukan  ketidak  adilan  terhadap  Undang-Undang OTSUS bagi Provinsi Papua, yakni:
a. Tokoh  pemerintah  membentuk  tim  untuk  melaporkan  informasi  tentang  aspirasi orang papua untuk pemekaran DOB kempat provinsi baru di tanah papua
b. Intimindasi  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2001  tentang  OTSUS  bagi  provinsi
Papua dalam pasal 67 yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 2 tahunn 2021, tentang Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua juga pasal sama 67 dan memiliki ayat, dengan mendadak dari pemerintah pusat
c. Kebijahkan  pemerintah  pusat  dalam  memberikan  pemekarana  daerah  baru  DOB adalah meligitimasi aspirasi orang papua
d. Orang Asli Papua merasa, bahwa pemekaran dengan mendadak ini adalah  negara melakukan pendekatan militer tersebut selalu saja ada ada pemaksaan brikan DOB, pembunuhan,  penindasan  dan  selalu  saja  terjadi  dengan  terganggunya  pskologi orang-orang yang berada di papua itu sendiri.
e. Untuk mengatasi permasalahan pro dan kontra tersebut, berargumentasi bahwa perlu memberikan  ruang  yang  lebih  luas  bagi  masyarakat  Papua  untuk  menentukan kebutuhannya. Berdasarkan dalam Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP).

## 4. Factor Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah:
a. Bidang SDA
b. Jalan dan Jembatan
c. Permukiman
d. Perumahan
Keterbatasan aksebilitas wilayah ( banyak daerah belum bisa dijangkau akses darat), akibat dari itu harga barang lainnya juga terjangkau. Dalam hal ini, DOB Papua dianggap mampu memperpendek rentang kendali masyarakat sehingga jangkauan dan akses untuk transportasi  dari  Kabupaten  ke  Provinsi  menjadi  lebih  baik.  Selain  itu,  kebijakan  ini diharapkan  bisa  membuka  lapangan  pekerjaan  baru  dan  mengangkat  perekonomian masyarakat  di daerah tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 terkait  dengan Otonomi Khusus Papua, pelaksanaan dan implementasi dari hal tersebut sangatlah efektif. Dengan adanya DOB mampu memberikan sebuah peluang baru terhadap proses terjadinya keberlangsungan pembangunan yang ada di wilayah Papua. Selasa, 26 September 2023 - 18:48 WIB.

## 5. Faktor Keamanan
Keaman  bagi  tanah  papua  adalah  sangat  sulit  untuk  mengidentifikasi  secara  luas, karena  dilihat  dari  pemekaran  tersebut  merupakan  kejadian  masa  lalu  dan  masa  kini menjadi Persoalan konflik politik, konflik sosial dan tindakan criminal separatism.
Adapun beberapa konflik di papua, yaitu :
a. Konflik Politik Papua Merdeka (TNI/POLRI VS TPNPB-OPM/KKB)
b. Konflik  regulagusi  birokrasi  di  dalam  pemerintahan  di  Papua  baik  Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan Juga dalam Lembaga Legislatif
c. Konflik anatara Orang Papua Yang Menjadi Pro-Kontra
d. Suku  Orang  Papua  yang  banyak  dengan  keinginan  pribadi  untuk  memekarkan Desa/Kampung  dan  Distrik  sendiri,  sehingga  menimbulkan  konflik  sesama  satu dengan yang lain. Oleh sebab itu sulit untuk mengawal dalam keamanan di Papua Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  menjelaskan bahwa, ada beberapa aspirasi  pemekaran  di  Papua  dan  Papua  Barat,  antara  lain;  Provinsi  Papua  Tabi  Saireri, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua  Barat,  serta  Provinsi  Papua  Barat  Daya.  Spirit  pemekaran  Papua  adalah  karena luasnya wilayah dan perlu adanya percepatan pembangunan di tanah Papua, serta upaya memperteguh  keutuhan  wilayah  Indonesia.  Akar  utama  masalah  gangguan  keamanan disana adalah masalah ekonomi, masalah kemiskinan dan lain-lain, sehingga pemekaran menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah birokrasi. Mahfud MD, dalam acara Coffee Morning, di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (30/11).
Kemudian ada juga dua aspek yang menjadi konkrit agar dinilai bahwa Pemekaran daerah  otonomi  baru  (DOB)  dapat  kita  melakukan  di  tanah  Papua,  adalah  kepentingan Negara dan bangsa, sehingga hal itu harus diutamakan sebagai integrasi nasional. Kedua hal dimensi dalam melihat DOB Papua tersebut pada perspektif bahwa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat menambah pemekaran baru lagi, agar pengembangan daerah menjadi prioritas bagi kedua provinsi di Papua.
PP  Nomor  106  tahun  2021  tentang  Kelembagaan  dapat  dibentukksatu  badan  oleh SBY,yakni  Badan  Pengarah  Percepatan  Pembangunan  Otonomi  Khusus  yang  berada langsung  di  bawah  Wakil  Presiden.  Kelembagaan  ini  adalah  penyerahan,  pemberian kewenangan totalitas dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengurus wilayah, mengurus masyarakat yang tertuang dalam 106 hal ini harus di apresiasi. Hal ini untuk mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan untuk mencapai tujuan negara, sehingga dapat dibutuhkan kerja kolaborasi.
Sejumlah anggota DPR bersama pemerintah berpandangan bahwa seberapa banyak terdapat  di  dalam  urgensinya  pembentukan  keempat  provinsi  baru  bagi  Papua,  adalah langka dalam hal percepatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah, agar pembangunan tersebut  lebih  berfokus  pada  rentang  kendali  lebih  dekat;  dan  upaya  menciptakan pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien;  memperkuat  eksistensi  serta  kokoh  dalam melaksanankan masing-masing peran yang ada di wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial;  memperhatikan  luas  wilayah  setiap  calon  provinsi  dibanding  dengan  tingkat
pelayanan  belum  optimal  sehingga  masih  terjadi  kesenjangan  dan  ketimpangan pembangunan;  serta  keberadaan  daerah  otonom  baru  untuk  menjawab  tantangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Undang-undan Nomor 2 tahun 2021 dengan adanya Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsip Papua  Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di  Papua,  yaitu  Undang-Undang  Nomor.14  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Provinsi Papua  Selatan,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang  Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Namun adanya perbandingan dalam peningkatannya kesejahteraan bagi masyarakat, serta  pertimbangan,  bahwa  sebagai  orang-orang  elit  politikus  dan  keamanan  dinilai  ini menjadi factor utama yang dominan dengan melatar belakangi bahwa pemekaran Papua ini  menjadi  empat  (4)  DOB.  Hal  inilah  yang  dikhawatirkan,  karena  kenyataannya  hanya menguntungkan kelompok elite lokal yang pragmatis serta memenuhi kebutuhan strategi politik dan keamanan pemerintah pusat terhadap Papua.
Bilamana terjadi pemekaran itu terjadi seperti apa? Karena di papua ini dapat memiliki wilayah yang terbagi dua yakni bagian gunung ini sulit untuk melakukan pembangun serta masalah keamanan memang tantangan yang mendasar dan di bagian pantai juga dapat menghadapi  kesenjangan  ekonomi  sosial  hal  tersebut  dilihat  perkembangan  wilayah. namun  memberikan  pikiran  dan  pandangan  buat  semua  bahwa  dengan  kebijakan- kebijakan  yang  dilakukan  oleh  negara,  yaitu  kebijakan  percepatan  pembangunan  atau afirmatif  itu  sejak  tahun  2020-2021,  beberapa  hal  yang  ingin  sampaikan  bahwa  inpres nomor 5 tahun 2007 itu terkait dengan percepatan pembangunan dipapua.
Pada  tahun  2021  dalam  Undang-undang  nomor  21  tahun  2001  tentang  otonomi khusus  bagi  provinsi  papua  dengan  harapan  lahirnya  OTSUS  ini  orang  papua  menjadi tuannya di negerinya sendiri, namun hari ini banyak rakyat yang memang tidak merasakan atau mendapatkan keadilannya. Kemudian di tahun 2008 itu ada UU nomor 35 tahun 2008 itu merevisi UU OTSUS provinsi papua dan papua barat. Kemudian di tahun 2015 perprs nomor 2 tahun 2015 terkait dengan RPJM 2015-2019. Di tahun 2017 itu percepatan inpres nomor  9  tahun  2017  percepatan  pembangun  kesejahteraan  di  papua  dan  papua  barat. Pada  tahun  2019  perpres  nomor  7  tahun  2019  itu  pengandaan  barang  dan  jasa  bagi pengusasha orang asli papua sampai dengan hari ini orang pengusaha OAP juga belum mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih luas untuk bisa mengerjahkan pekerjaan yang lebih besar di negerinya sendiri.
Tujuaan pemekaran ini untuk mempercepat pembangunan dan juga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat orang papua untuk mendukung  kemajuan di segala aspek, yakni pendidikan, ekonomi, kesehatan, pembangunan lainnya, sehinggga dapat menjadi dasar dirinya untuk memberikan dukungan terus-menerus mendorong serta mendukung realisasi dari pemerintah pusat tentang rencana untuk pemekaran Otonomi baru di Provinsi Papua. Dengan penelitian tersebut dapat memberikan peluang-peluang besar bagi orang asli papua dalam mengembangkan pertumbuhan pembangunannya.

## SIMPULAN
Pemerintah  daerah  lain  juga  yang  menganggap  bahwa  dalam  memberikan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memang sebuah keniscayaan dan dapat dinilai sebagai dampak dari salah urus Papua selama  ini.  Meskipunn  demi kian  proses  ‘pengawalan’  terhadap  manifestasi  politik identitas di era DOB ini, masyarakat tetap dan perlu dilakukan untuk menghindari konflik baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terjadi pada orang asli papua ini merupakan peristiwa nyata yang mengormbankan nyawa manusia yang tinggal di tanah papua baik itu pendatang maupun orang papua iyu sendiri.
Provinsi Papua ini memiliki berbagai macam dampak dalam menerima Pemekaran Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  di  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat,  karena  pemekaran berdasarkan fenomena lama yang diidentik dengan pemekaran india-belanda pada saat benlanda berkuasa atas di tanah Indonesia lebih khusus lagi di Provinsi papua. Adapun beberapa aspek masalah dalam kehidupan, yakni :
a. Factor Politik di Pemekaran Provinsi Papua merupakan suatu peristiwa masa lalu dan juga timbul pada saat ini dengan adanya Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), agar tujuan negara untuk mensejahterahkan rakyat papua melalui pembangunan. Kemudian di era pemekaran daerah provinsi papua ini dengan berbagai motif politik baik itu politik local atau daerah, politik nasional
b. Factor Ekonomi merupakan provinsi papua sangat menurun angka kemiskinan 26,55 persen  tertinggi  se-Indonesia dan Papua Barat 21,5 persen  ini data  dari 2019 hal tersebuut BPS baru merilis data. Orang papua merasa bahwa semua baik itu semua pedagang keciel maupun besar yang di papua di kerjakan oleh orang-orag dari luar papua semua, karena hal tersebut kenyataan di lapangan.
c. Factor Budaya merupakan pemekaran pada d era colonial belanda sampai di era Indonesia merdeka dan hal ini merupakan kebiasaan negara dalam hal memberikan pemekarana daerah otonomi baru di negara republic indinesia. Ada juga orang asli
papua yang dapat melakukan dengan menggunakan nama suku dan di tanah papua ini memiliki tujuh suku besar dan di dalamnya juga ada suku keciel dengan jumlah semuanya adalah Kelompok suku asli di Papua terdiri dari 255 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Akibat daripada itu mereka juga meminta pemekaran desa, kecamatan dan lain sebagainya untuk kebutuhan seharai-hari.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan Pemerintah Pusat harus persamaan atau berpihakan dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua, maka perspektif Papua bahwa hal tersebut terjadi tidak domokratis serta tidak memahami sejarah dan karakter orang asli Papua, agar tujuan negara bisa dapat memenuhi dalam melakukan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) di Papua dengan strategi-strategi politik yang didominasi oleh  pemerintah  dengan  suatu  tindakan  yang  dapat  mewujudkan  dalam  kemampuan melaksanakan  pembangunan  serta  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Papua  dan  pada umumnya bagi negara Indonesia.
Perspektif pada penerimaan DOB ini adalah tujuan utama yang harus di organisir oleh  banyak  orang  yang  berada  di  Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat,  namun keinginan  dari  pada  masyarakat  ini  melalui  aspirasinya  tidak  dilakukan  dan  lalu pemerintah  dapat  mengambil  langkanya  sebaga  insiatif  dalam  merealisasikan  DOB  di papua.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhenyamin Hoessein dan Phillip Mawhod (Widjaja. HAW. (2014) ibid:100-101).
Bratakusumah. (2016). Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat   Pertumbuhan Ekonomi KotaTasikmalaya. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 7 No 1.
Dita,  Angga.  (2021).  RUU  Pemekaran  Papua  Mulai  Dibahas  Tahun  2022.  Retrieved  From Https://Papua.Inews.Id  Website:  Https://Papua.Inews.Id/Berita/RuuPemekaran-Papua- Mulai-Dibahas-Tahun-2022/4. Google Scholar
Harmantyo,D. (2010). Pemekaran  Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. MAKARA of Science Series, 11(1), 16 – 22.
Hembring  Jessie.  2023.  Dampak  Dari  Pemekaran  Provinsi  Papua  Selatan,  Provinsi  Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua.
Lopulalan J Eliza. 2018. Jati Diri Orang Asli Papua dalam Pusaran Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. Socia Jurnal Ilmu-Ilmu
Sosial. Vol 15. No 1. DOI: https://doi.org/10.21831/socia.v15i1.20801
Maisari Rini. 2022.  Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah  Otonomi  Baru  di  Papua..  Jurnal  Lex-Renaissance.  https://journal.uii.ac.id/Lex-
Renaissance/article/view/26421/15463
Markus Haluk (2010). Mati atau Hidup Hilangya Harapan Hidup dan Hak Aasasi Manusia di Papua. Muksin  Dafrin,  Sahrail  Robo,  Ahmad  Rizali  Pawane,  Sahrul  Pora.  (2022)    .Jurnal  Ilmiah  iIlmu Pemerintahan, Vol.6, No. 2, 2021
Muksin  Dafrin,  Sahrail  Robo,  Ahmad  Rizali  Pawane,  Sahrul  Pora.  2021.  Motif  Politik  Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua. JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN Vol.6, No. 2, DOI: 10.14710/jiip.v6i2.1181
Muksin,D.,  Purwaningsih  2,  t.,  &  Nurmandi,  a.  (2019).  Praktik  dinasti  politik  di  aras  lokal  pasca reformasi :studi  kasus  abdul  gani  kasuba dan  ahmad  hidayat  mus  pada pilkada  provinsi maluku utara. Jurnal wacana politik - issn 2502 - 9185 : E-ISSN: 2549-2969, 4(2), 133 – 144
Muqoyyidin,  A.  (2013).  Pemekaran  wilayahdan  otonomidaerah  pasca  reformasi  di  indonesia: konsep,fakta empiris dan rekomendasi ke depan. Jurnal konstitusi, 10 (2), 287 – 310,.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  129  tahun  2000,  tentang  Persyaratan  Pembentukan  dan  Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah,
Pugu  Melyana.  (2022)  Pro  dan  Kontra  Usu  Pemekaran  Papua  Suatu  Kajian  Hubungan Internasional.  Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia.  Vol.  7,  No.  4, file:///C:/Users/Asus/Downloads/6656-Article%20Text-21460-1-10-20220405.pdf
Sucahyo, Nurhadi. (2021). Pemekaran Papua: Demi Orang Asli Atau Nafsu Politisi? Retrieved From Https://Www.Voaindonesia.Com  Website:  Https://Www.Voaindonesia.Com/A/Pemekaran- Papua-Demi-Orang-Asli-Atau Nafsu-Politisi-/5793740. Html
Taa  Alexander,  Muhammad  Ali,  &  Wisang  Candrabintari.  2017.  Dampak  pemekaran  Wilayah terhadap  keutuhan  Budaya  Masyarakat    Distrik  Aifat  Utara  di  Kabupaten  Maybarat. file:///C:/Users/Asus/Downloads/jurnalumsorong,+Journal+manager,+ARTIKEL+ALEXAND
ER+(32-43+faksi).pdf
Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua merubah menjadi Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang DOB di provinsi papua
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undan-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah