WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol.5 No.2

## PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KEADILAN BERMARTABAT
Franciscus Xaverius Wartoyo 1 , Teguh Prasetyo 2 1,2 Universitas Pelita Harapan Karawaci Tangerang
1 Email : yoyokwartoyo97@gmail.com 2 Email: teguh.praseto@uph.edu
Informasi Artikel:
Dikirim: (1 Agustus 2021) ; Direvisi: (1 Oktober 2021); Diterima: (25 Oktober 2021)
Publish (31 Oktober 2021)
Abstrak: Problematika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Hukum Keadilan Bermartabat. Adanya pembatasan kegiatan masyarkat selama pandemi covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan  pemerintah  dalam  mencegah  penyebaran  virus  telah  banyak  diabaikan,  sehingga diperlukan kebijakan dengan pendekatan teori keadilan sosial bermartabat yang mampu menarik simpati warga negara dan masyarakat Indonesia. Sehingga mereka mau melaksanakan peraturan- peraturan yang  diberlakukan  pemerintah dan  menyadari  kepentingan peraturan  itu  sendiri  dalam mencegah  wabah  lebih jauh  serta bersedia  menaati  aturan-aturan  dengan  tersebut  dengan  penuh kesadaran  dan  demi  kepentngan  bersama  karena  sesungguhnya  pembatasan  kegiatan  masyarakat dalam masa pandemi saat ini, dilakukan untuk memanusiakan manusia agar selalu sehat, sehingga upaya  pemerintah  dalam  mencegah  penyebaran  virus  covid-19  mendapat  dukungan  dari  warga negara  masyarakat  Indonesia  dengan  penuh  kesadaran  untuk  mematuhi  segala  bentuk  protokol kesehatan yang telah ditentukan.
Kata Kunci : pembatasan kegiatan, regulasi pemerintah, keadilan sosial, bermartabat.
Abstract: The Problems of Restricting Community Activities in the Perspective of Dignified Justice Law Theory. The existence of restrictions on community activities during the Covid-19 pandemic  has  caused  various  complex  problems.  Compliance  with  government  regulations  and policies in preventing the spread of the virus has been largely ignored, so a policy with a dignified social justice theory approach is needed that is able to attract the sympathy of Indonesian citizens and society. So that they want to implement the regulations imposed by the government and realize the  importance  of  the  regulations  themselves  in  preventing  further  outbreaks  and  are  willing  to comply  with  these  rules  with  full  awareness  and  for  the  common  interest  because  in  fact  the limitation of community activities during the current pandemic is done to humanize humans so that they are always healthy, so that the government's efforts to prevent the spread of the Covid-19 virus get support citizens of the Indonesian society with full awareness to comply with all forms of health protocols that have been determined.
Key Word: limitation of activities, government regulation, social justice, dignity.

## PENDAHULUAN
Sejak adanya pandemi virus covid-19 pada  satu  tahun  silam  tepatnya  tanggal bulan  Maret  2020,  presiden  telah mengeluarkan  peraturan    pemerintah  yang ditanda tangani pada 31 Maret 2020 tentang PSBB  atau  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar yaitu PP Nomor 21 Tahun 2020.
Adanya pembatasan itu sendiri, selain untuk mencegah menyebarnya virus hingga pelosok daerah dengan cepat, ternyata juga memberi dampak pada kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti bidang  ekonomi  yang  paling  parah,  dan hingga saat sekarang menjadi problematika masyarakat  dengan  perubahan  penting dalam  kehidupan  masyarakat  dan  warga negara dalam pemerintahan, perekonomian dan agama, dari keakraban bermasyarakat, baik sosial ekonomi hingga agama, maupun kehidupan  manusia  karena  makhluk  sosial tidak  terlepas  dari  kepuasannya  terhadap pergaulannya  dalam  masyarakat  yang bersifat berkumpul atau berkerumun.
Alenia  keempat  dalam  pembukaan UUD RI 1945 menyebutkan bahwa:
“Kemudian  daripada  itu  untuk membentuk  suatu  pemerintah  Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...”
Kalimat  dalam  pembukaan  tersebut memberikan  pernyataan  bahwa  negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena  itu  pemerintah  perlu  mengeluarkan
beberapa  regulasi  yang  tepat,  sehingga tidak  menimbulkan  problematika  yang lebih  buruk  dengan  adanya  pembatasan sosial  berskala  besar  tersebut,  karena karakter masyarakat yang kurang terhadap kedisiplinan dalam mematuhi peraturan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut dapat dirumuskan satu permasalahan yaitu bagaimana  peran  negara  dalam  penegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat  dalam  perspektif  Pancasila sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi  warga  negara  dan  masyarakat Indonesia.

## METODE
Metode penelitian hukum
digunakan  sebagai  pendekatan  pengkajian permasalahan  yang  dibahas  berdasarkan perspektif  normatif  dengan  landasan filosofi  Pancasila,  dan  fakta  dengan landasan literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  paparannya  di  webinar, Guntur Hamzah menjelaskan bahwa faktor utama dalam mencegah menyebarnya virus pandemik  covid-19  yaitu  dengan  melalui kebijakan dan peraturan yang diundangkan. Langkah-langkah  kebijakan  yang  diambil, pertama dan terpenting, merupakan payung hukum  yang  jelas. Kedua ,  tersedianya peraturan  sebagai  ukuran  teknis  dari
kerangka  hukum  saat  ini. Ketiga ,  adanya payung hukum untuk pemangku kepentingan dalam menghambat
menyebarnya covid-19, lebih lanjut Guntur memberikan  penjelasan  untuk  peraturan sebaiknya  tidak  terlalu  ketat,  tidak  terlalu banyak  peraturan  dalam  kuantitas,  dan peraturan  tersebut  tidak    dapat  ditolak (Hamzah, 2020).
Pemerintah  sebaiknya  menggunakan teknologi sebagai bagian penting yang perlu dibenahi  untuk  mendukung  implementasi kebijakan.  Jika  teknologi  bisa  dijadikan media  penyampai  pada  setiap  kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan pemerintah bisa  disampaikan  ke  publik,  sehingga  bisa diterapkan  dengan  lancar,  dan  publik memahaminya  dengan  cara  yang  tidak banyak  interpretasi.  melibatkan  publik dalam  memahami  peraturan  pemerintah. Seperti  keputusan  pemerintah  tentang sanksi  sosial  utama,  di  mana  pemerintah menerapkan penutupan ruang gerak massa. Atau  dapat  dikatakan  pemberian  batas wilayah  hanya  dapat  dilakukan  jika dianggap segera, karena jumlah korban jiwa telah  meningkat  secara  signifikan  di wilayah  tersebut.  Namun,  larangan  dalam Peraturan ini hanya berlaku di sekolah dan hari kerja; membatasi aktivitas keagamaan di masyarakat; serta pembatasan aktivitas di area  dan  tempat  umum.  Sekilas  aturan  ini dapat  dianggap  tidak  efektif,  namun  jika mengacu  pada  faktor  sosial  ekonomi masyarakat,  kebijakan  ini  dapat  diterima,
dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi  masyarakat  yang  belum  siap mendapatkan  sanksi  lengkap  di  negara tetangga. Mengingat implikasi dari penerapan tersebut, maka akan berdampak lebih  langsung  terhadap  perekonomian dalam  negeri.  Peran  UMKM  dalam perjalanan  perekonomian  dalam  negeri cukup  besar  sebab  berhasil  menopang sebanyak  60.34%  PDB  yang  disumbang oleh  UMKM  dan  menyerap  tenaga  kerja sebanyak 97,22% (Choirunnisa, 2020).
Hal  tersebut  cukup  layak  untuk dijadikan  faktor  penyebab  bagaimana masyarakat  terkesan  mengabaikan  wabah dan  aturan-aturan  yang  dibuat  pemerintah tersebut, seolah-olah tidak memperdulikan- nya,  karena  berbagai  informasi  itu  dengan mudah  dapat  diakses  oleh  masyarakat melalui media sosial juga.
Banyak  informasi  virus  corona  yang beredar  di  media  sosial  terlihat  sangat menakutkan.  Berita  itu  juga  belum  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena  informasi  yang  bersumber  dari negara, memberi jaminan untuk melindungi seluruh warga negara dan rakyat Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut serta  dalam  penyelenggaraan  ketertiban dunia. Hal itu tertuang dalam bait keempat UUD RI 1945. Tujuannya tidak lebih dari kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  Jaminan  tindak  lanjut  dialihkan  ke UUD RI 1945 (Wartoyo, 2020).
Jaminan  tentang  konstitusional  bagi penerapan  undang-undang  di  bidang kesehatan di dalam UUD RI 1945 terdapat 4  (empat)  pasal. Pertama ,  Pasal  28A menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak  untuk  hidup  dan  hak  untuk mempertahankan  hidupnya”. Kedua ,  Pasal 28H  (1)  menyatakan  bahwa  “setiap  orang berhak hidup lahir batin, mendapat tempat tinggal,  lingkungan  hidup  yang  layak  dan sehat,  serta  memperoleh  akses  pelayanan kesehatan”. Ketiga , Pasal 34 (3) menyatakan  bahwa  “Negara  bertanggung jawab  atas  penyediaan  kesehatan  dan pelayanan publik yang memadai”. Keempat , Pasal 28I (4) menyatakan bahwa “Negara
bertanggung jawab atas
penyediaan  kesehatan  dan  pelayanan masyarakat yang memadai”.
Berdasarkan perspektif Pancasila, hal ini dapat dibangun di atas amanat Pancasila. Pancasila  merupakan  bagian  dari  jati  diri dan  identitas  bangsa  Indonesia,  karena membahas  tentang  Indonesia  tidak  dapat lepas dari Pancasila (Hastangka, 2019).
Pancasila adalah dasar negara. Inilah maksud  dan  tujuan  pertama  yang  harus dicapai  saat  melakukan  sidang  BPUPKI. Melalui  proses  diskusi  yang  menarik, elegan  dan  bijaksana,  dapat  disampaikan kesimpulan  akhir  bahwa  Pancasila  adalah dasar dari bangsa Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu, tidak ada penyebutan lain yang  lebih  spesifik  tentang  Pancasila
sebagai dasar negara (Sudjito, & Muhaimin, 2020).
Untuk menjamin keamanan manusia, pada  prinsip  kedua  dan  kelima  seperti "kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab"  dan "keadilan  sosial  untuk  semua.  Warga negara  Indonesia".  Kata  "hanya"  Perintah kedua  dan  kelima  menjelaskan  bahwa tuntutan  keadilan  atas  tanah  Indonesia merupakan kebutuhan nasional, kesimpulannya berupa perintah pemerintah agar amanah ini dilaksanakan sesuai dengan cita-cita  Pancasila  dan  UUD  RI  1945. Indonesia.
Wujud  implementasi  nilai  Pancasila pada setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah  di  masa  Pandemi  Covid-19 dijelaskan  Sabrina  sebagaimana  dikutip oleh Hasrul (2020) berdasarkan penafsiran atas  sila-sila  dalam  Pancasila. Pertama , “perintah  Tuhan.  Covid-19  adalah  ciptaan Tuhan  Yang  Maha  Esa,  penyebarannya adalah pengaturan Tuhan. Oleh karena itu, kita  perlu  meningkatkan  keimanan  dan dedikasi  serta  berdoa  agar  Covid-19  habis atau teratasi sendiri atau bersama-sama, lalu mendorong  lebih  banyak  lagi  kebiasaan baik,  seperti  memberi  bantuan  atau sedekah, dan lain sebagainya”.
Kedua , prinsip kemanusiaan.
Pelaksanaannya akan mempersiapkan rumah  sakit  misi  dan  pusat  pelayanan kesehatan  di  kabupaten  atau  kota  dengan peralatan  kesehatan  yang  lengkap.  Begitu
juga  dengan  tenaga  kesehatan,  medis, keamanan,  dan  infrastruktur  lainnya,  serta penyediaan  layanan  bagi  orang  yang dipantau,  pasien  positif  Covid-19,  dan pemakaman.
Memberikan sosialisasi
dalam kehidupan  dan  berperilaku  sesuai  praktik kesehatan  dengan  mensterilkan  fasilitas umum, kantor, tempat, komunitas, dan lain- lain.  Selain  itu,  menerima  dan  merespon kebutuhan kesehatan dan kesehatan sehari- hari para tenaga kerja asing Indonesia yang kembali ke negara asalnya.
Ketiga ,  ketetapan  persatuan.  Untuk
mengatasi  masalah  covid-19,  pemerintah telah  membentuk  kelompok  kerja  multi komponen dan mengajak seluruh
pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif  dalam  mencegah  penyebaran  covid- 19. Keempat ,  peraturan  dalam  demokrasi.
Pada pelaksanaan peraturan dalam demokrasi  dilakukan  dengan  memenuhi kebutuhan, aspirasi, keinginan dan kontribusi suara masyarakat saat mengalami  kesulitan  dalam  kehidupannya karena adanya pandemi Covid-19. Kelima ,
Negara  Hukum.  Masyarakat  dan  wraga negara yang mengalami sakit karena covid- 19  menerima  perawatan  kesehatan  gratis tanpa  diskriminasi,  bahkan  di  daerah  atau komunitas  yang  membutuhkan  sterilisasi, pelatihan,  bantuan  makanan,  karantina sementara, secara berkeadilan.
“Sosial  Distancing atau  sekarang disebut  dengan Physical  Distancing”
adalah  salah  satu  upaya  yang  dilakukan pemerintah  untuk  menjegah  persebaran virus  corona  (Santoso  &  Santoso,  2020).
Pemerintah dengan demikian telah mengupayakan membantu warga negaranya untuk  menyekat  penyebaran  virus  yang mematikan  tersebut.  Jujur  saja  cara melakukannya tidak sama, seperti menghindari kontak langsung dengan orang lain,  apalagi  orang  asing.  Hubungan langsung  seperti,  seperti  jabat  tangan, pelukan,  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu, ketika  berbicara  dengan  seseorang,  seperti yang  direkomendasikan  oleh  pemerintah, seseorang  harus  berada  dalam  jarak  tiga kaki  dari  orang  tersebut  untuk  mencegah cairan  masuk  ke  dalam  tubuh.  Pemerintah merekomendasikan  hal  seperti  ini  kepada banyak  orang  untuk  menghindari  risiko virus corona.
Pelaksanaan  kewajiban  konstitusio- nal  pemerintahan  merupakan  salah  satu gerakan politik yang dapat menentukan cara pandang pemerintahan. Masyarakat membutuhkan landasan untuk melaksanakan  kebijakan  dan  tanggung jawab untuk melaksanakannya. Pemerintah harus  mengutamakan  kepercayaan  publik dalam mengevaluasi kebijakan publik yang positif. Artinya, pemerintah harus transparan dan efektif dalam mengkomunikasikan ketentuan regulasi dan kebijakan  yang  dibuatnya  pada  saat pandemi  sehingga  berlaku  untuk  sektor masyarakat
tertentu.
Selain
implementasinya, dalam pelaksanaan monitoring  yang  dilakukan  pemerintah dapat  berkontribusi  pada  pencapaian kebijakan  melalui  kepercayaan  publik (Sakti,  2018).  Oleh  karena  itu,  kepatuhan dalam  pemantauan  dan  penegakan  hukum membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan kabupaten. Dan dukungan negara terhadap  sarana  dan  prasarana  dapat mendorong warga untuk terus
menggulirkan  kebijakan  yang  mematuhi regulasi  terkait  memutus  mata  rantai pandemi  virus  tanpa  mengorbankan kegiatan  lain  ke  TPA  selain  di  roda ekonomi.  berjalan  lurus,  dan  aktivitas sehari-hari  orang  seperti  perayaan.  yang tidak diganggu oleh politik.
Pada  lain  pihak,  warga  masyarakat dianggap  sebagai  sentra  kebijakan  untuk menjalankan suatu program atau kebijakan dengan  baik.  Merupakan  tanggung  jawab masyarakat  yang  sadar  untuk  menerapkan sejumlah kebijakan untuk mencapai tujuan ini dan menganalisis pengalaman yang telah terjadi.  Kemudian  menyajikan  informasi berupa  perilaku  sosial,  persepsi  terhadap pelayanan  pemerintah,  dan  kepercayaan terhadap  otoritas,  sebagai  prediktor  yang dapat memperkuat kedisiplinan masyarakat (Fitriah,  2019).  Mengingat  hal  lain  dalam mematuhi  kebijakan  pemerintah  jika pemerintah  dan  masyarakat  tidak  bekerja sama,  akan  dapat  menimbulkan  pro  dan
kontra  dari  sudut  pandang  tertentu  dan penggunaan waktu yang tidak efisien.
Kurang  patuhnya  masyarakat  dalam mematuhi peraturan pemerintah merupakan salah satu bentuk ketidaktaatan yang terjadi sebagai  akibat  dari  kesadaran  pada kenyataan  sosial  yang  tidak  mengganggu atau menyakitkan. Salah satu
penyimpangan dari situasi ketidakpatu-han adalah  tingkat  kepercayaan  sekelompok orang  untuk  berpindah  ke  otoritas  yang lebih bermakna.
Perlu  kiranya  diperhatikan  bahwa bangsa  Indonesia  hendaknya  memahami bahwa  Pancasila  sebagai  ilmu,  sebagai filsafat  dan  tidak  bertentangan  dengan agama, hal itu merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa (Wibowo, 2020).
Teori  kebijakan  hukum  bagi  para pelanggar  peraturan  dan  bagaimana menaati  suatu  kepatuhan  hukum  agar bejalan,  dengan  suatu  pemerataan  bentuk keadilan yang disebut teori hukum keadilan bermartabat.
Tujuan  hukum  yang  bermartabat mengacu  pada  Pancasila  sebagai  sumber inspirasi hukum bagi semua. Teori keadilan mulia  menolak  postulat  sistem;  Bekerja menuju  suatu  tujuan,  khususnya  keadilan yang mulia, yang berarti hak asasi manusia (keadilan nge  Wong  ke  Wong ).  Itulah sebabnya  dalam  Justicia  dignna,  Pancasila mengejawantahkan nilai-nilai sentral sosial politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.
Dalam keadilan yang mulia,
Pancasila  adalah  jiwa  rakyat  ( volksgeist ).
Rujukan  kepada  Pancasila  sebagaimana diperlukan  pada  tanggal  17  Agustus  1945 untuk mendeklarasikan Indonesia.
Proklamasi  menyerukan  pembentukan sistem  peradilan  yang  bersih  sebagai  hasil penyaringan  dan  perubahan  pemahaman dan pemahaman konsep, aturan, dan prinsip hukum  yang  digunakan  oleh  penjajah. Dalam  keadilan  yang  bermartabat,  tujuan hukum  harus  memuaskan  kebebasan dengan  etos  nasional.  Tujuan  ini  disebut juga reformasi hukum (Rizky dkk, 2020).
Sebagai  dasar  dan  falsafah  negara pelaksanaan Pancasila perlu direalisasikan, sehingga  tertanam  nilai-nilai  Pancasila dalam setiap perilaku warga negara, hal itu dapat  mencegah  terjadinya  konflik  antar suku, agama, dan daerah serta menghindari adanya  keinginan  pemisahan  dari  Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu  perlu  dilakukan  pemahaman  secara berangsur-angsur kepada lapisan masyarakat tentang Pancasila dan
UndangUndang  Dasar  ’45,  sehingga  akan timbul  jiwa  persatuan  dan  kesatuan (Wartoyo, 2019).

## PENUTUP
Pada dasarnya tidak ada masyarakat perorangan maupun golongan tertentu yang senang  jika  terpisah  dari  kelompoknya akibat  peraturan physical  distancing atau social  distancing tersebut.  Agar  warga
negara tidak merasa tertindas dengan segala macam  bentuk  regulasi  yang  membuat warga tidak patuh, karena untuk mematuhinya mesti mengorbankan aktivitas  sehari-harinya  dalam  perputaran roda  ekonomi  baik  perdagangan  maupun berkerumun,  maka  pemerintah  telah mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya melalui pendekatan dalam berkeadilan sosial.
Keadilan  sosial  menurut  teori hukum  keadilan  bermartabat  perlu  juga dipertimbangkan  sebagai  bagian  dari implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam mengatur  perundang-undangan  maupun ketentuan  yang  sifatnya  pidana,  sehingga pendekatan  keadilan  bermartabat  yang sesungguhnya  dapat  menjadi  bagian  dari simpati  warga  negara  dalam  mendukung peraturan  dan  kebijakan  pemerintah tersebut.  Tidak  hanya  itu  saja,  melainkan juga warga negara akan dengan senang hati dan  taat  mematuhi  peraturan  yang dijalankan  oleh  negara,  seperti  menjaga protokol  kesehatan  dalam  masa  pandemi dengan  3M  yaitu  menggunakan  masker, mencuci tangan tiap saat, dan menjaga jarak dengan orang lain.

## DAFTAR RUJUKAN
Chorunnisa, S., 2020, Corona virus desease 2019  (Covid-19)  dalam  perspektif filsafat  ilmu, Justitia:  Jurnal  Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 3, pp. 535-346.
Fitriah,.A.E, Iskandar, Z., Z., 2019, Faktor- Faktor Psikolgis Sebagai Determinan
Kepatuhan  Pajak:  Studi  Eksplorasi Pada Wajib Pajak, SYMPHATIC , Vol.
6 No. 1, hal. 99-110. Hamzah, M. Guntur, 2020, Konstitusi dan Kebijakan Publik dalam Penyelamatan  Kehidupan  Bersama. Disampaikan pada Webinar Nasional APHTN-HAN Sumatera Utara . Selasa, 2 Juni 2020 Hasrul,  M.,  2020,  Aspek  Hukum
Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  Dalam Rangka Penanganan Covid-19. Hastangka, 2019. Politik Pemaknaan Atas Pancasila Pada Era Pascareformasi. Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter, vol. 2, no 2, hal. 17-24. Rizky, R.K., Kwang, V.C., Ethan, A., dan Hartanto, B., 2020, Upaya Pencegahan Terjadinya Diskriminasi Pekerja Pasca Perawatan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Jurnal Lemhannas Vol. 8 No. 3,hal. 377- 390 Sakti,  F.T.,  dan  Fauzia,  S.N.,  2018, Pengaruh  Pengawasan  Pajak  Hotel Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak, JISPO , Vol. 8 No. 1, hal. 160- 173. Santoso, D.H., dan Santoso, A., 2020, Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Mbridge Press. Sudjito, S., & Muhaimin, H., 2020, Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila Dan Upaya Menangkal Tumbuhnya Radikalisme Di Indonesia, Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter , vol. 2, no. 1, hal. 1-16. Wartoyo, FX., 2019, Kearifan Lokal Budaya Jawa Dalam Perspektif Pancasila, Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter , vol. 2, no. 2, hal. 83-88. ___________, 2020, Peran Negara Menghadapi Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Lingkungan Hayati, Waskita: Jurnal Pendidikan
Nilai dan Pembangunan Karakter , vol. 4, no. 1, hal. 57-6.
Wibowo, W., 2020, Merefleksi Demokrasi Pasca Pilpres 2019 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter , vol. 4, no. 1, hal. 67-80.