PELAYANAN PUBLIK BAGI PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA
Sugi Rahayu dan Utami Dewi sugirahayu@uny.ac.id dan utami.dewi@uny.ac.id
This research aims to analyze public policy and service implemented to people with disability. This research is important and interesting because of lack of government’s attention in fulfilling the rights of people with disability. This qualitative descriptive research shows that Yogyakarta City  Government  has  made  serious  effort  to  give  friendly  public  service  to  people  with disability.  Education  Office  has  launched  inclusive  education  program  to  give  them opportunity to access equal and indiscriminative education. Furthermore, the presence of Blind Corner in Arpusda shows City Government’s effort to equalize them. In term of health, there is Jamkesmas special for people with disability, even though in its practice it is still rarely used by the group. In term of social, Social, Labor, and Transmigration Office has given some aids and  capital  mentoring  every  month  to  families  with  disability  and  employed  them.  The presence  of  Transjogja  and  special  vehicle  for  them  is  effort  to  equalize  them  in  society. However, programs to make friendly service have not been optimum because of the obstacles in its implementation. Human resource barrier, budget and people’s stigma toward people with disability make fair public service implementation is less effective.
Keywords: public service, disability, Yogyakarta City.
Menjadi  difabel  ditengah  masyarakat  yang  menganut  paham  ‘normalisme’,  paham pemuja  kenormalan,  dimana  semua  sarana  umum  yang  ada  didesain  khusus  untuk  ‘orang normal’ tanpa adanya fasilitas bagi difabel adalah sangat sulit. Dipandang kasihan atau tidak dianggap dalam bermasyarakat adalah sesuatu yang acap kali kita lihat dilingkungan difabel. Bahkan  pusat  rehabilitasi  sekalipun  diciptakan  menjadikan  mereka  ‘berbeda’  dengan  orang lain. Terlebih dengan sebutan ‘rehabilitasi’ difabel disetarakan dengan para pecandu narkotika dan  obat  obatan  terlarang  seolah  mengalami  kecacatan  adalah  sebuah  penyakit  yang  harus segera diobati. Akan tetapi benarkah menjadi difabel adalah setara dengan digerogoti penyakit? Seseorang  yang  memang  diciptakan  dengan  satu  ‘perbedaan’  oleh  Sang  Pencipta  mungkin tidaklah  membutuhkan  rehabilitasi  melainkan  lebih  membutuhkan  persamaan  derajat  dan pengakuan dari lingkungannya.
Jumlah difabel di Indonesia pada tahun 2007 diprediksi sekitar 7,8 juta jiwa (Suharto, Edi,  2010).  Sebuah  angka  yang  sebenarnya  relatif  kecil  dibandingkan  jumlah  penduduk Indonesia  pada  waktu  itu  berjumlah  sekitar  220  juta  jiwa.  Walaupun  demikian  selayaknya semangat  pelayanan  tidak  dipengaruhi  jumlah  besar  atau  kecilnya  pengguna  layanan.  Para difabel juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara  lainnya.  Dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  nasional  yang  bertujuan
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para difabel tersebut. Termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik.
Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya, minimnya sarana pelayanan sosial  dan  kesehatan  serta  pelayanan  lainnya  yang  dibutuhkan  oleh  para  difabel,  termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan difabel dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas tersebut berupa hambatan arsitektural, membuat difabel kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik.
Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta khususnya. Aksesibilitas difabel yang  dijanjikan  pemerintah  dalam  UU  No  4  th  1997  pada  prakteknya  tetap  saja  belum mempermudah  akses  pergerakan  mereka.  Beberapa  sarana  umum  yang  dibangun  dengan mempertimbangkan  difabel  bahkan  pada  pelaksanaannya  masih  saja  menyulitkan  mereka. Tempat  ibadahpun bahkan masih belum ramah terhadap keberadaan para difabel.
Selain UU No 4/1997 yang khusus mengatur pemenuhan hak difabel, pemerintah juga telah  mengeluarkan  dan  mengimplementasikan  Undang-Undang  Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang    Pelayanan  Publik.  UU    NO  25/2009  tersebut  bertujuan  untuk    memberikan kejelasan  dan  pengaturan  mengenai  pelayanan  publik  bagi  seluruh  warga  negara  termasuk penduduk  yang  berkebutuhan  khusus  yaitu  kaum  difabel.    Undang-Undang  ini  secara  tegas menyatakan  bahwa  pelayanan  publik  memiliki  beberapa  asas    yang  mengamanahkan kemudahan aksesibilitas kepada difabel. Namun demikian, tampaknya kehadiran UU tersebut belum  mapu  menjadi  pegangan  bagi  penyelenggara  pemerintahan  untuk  memberikan pelayanan  publik  tanpa  diskriminasi.  Para  difabel  masih  menemui  hambatan  fisik  dan psikologis dalam memperoleh hak-hak mereka.
Konsep  pelayanan  publik  memiliki  makna  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  konsep pelayanan  umum  atau  pelayanan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  ketiga  istilah tersebut  saling  dipertukarkan.  Pelayanan  publik  menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (Meneg  PAN)  Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003,  memberikan  pengertian  pelayanan  publik  yaitu  segala  kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Fungsi  pelayanan  publik  adalah  salah  satu  fungsi  fundamental  yang  harus  diemban pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah.  Fungsi  ini  juga  diemban  oleh BUMN/BUMD  dalam  memberikan  dan  menyediakan  layanan  jasa  dan  atau  barang  publik. Dalam  konsep  pelayanan,  dikenal  dua  jenis  pelaku  pelayanan,  yaitu  penyedia  layanan  dan penerima  layanan.  Penyedia  layanan  atau service  provider (Barata,  2003:  11)  adalah  pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan da penyerahan barang ( goods ) atau jasa-jasa ( services ). Penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan ( customer ) atau konsumen ( consumer ) yang menerima layanan dari para penyedia layanan.
Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan non-diskriminatif, seperti  tercantum  dalam  UU  no  25/2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Menurut  UU  tersebut, pelayanan  publik  dikatakan  baik  jika  memenuhi  beberapa  asas-asas  kepentingan  umum, kepastian  hukum,  kesamaan  hak,  keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  keprofesionalan, partisipatif,  persamaan  perlakuakn/tindak  diskriminatif,  keterbukaan,  akuntabilitas,  fasilitas dan  perlakukan  khusus  bagi  kelompok  rentan,  ketepatan  waktu,  serta  kecepatan  kemudahan dan  keterjangkauan. Dengan  demikian,  jelas  bahwa  seharusnya  pelayanan  publik  tetap memperhatikan  keadilan  dan  ramah  terhadap  masyarakat  berkebutuhan  khusus  seperti  kaum  difabel sebagai salah satu kelompok masyarakat rentan selain wanita dan anak-anak.
Difabel menurut Undang-Undang No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, adalah setiap  orang  yang  mempunyai  kelainan  fisik  dan/atau  mental,  yang  dapat  mengganggu  atau merupakan  rintangan  dan  hambatan  baginya  untuk  melakukan  aktivitas  secara  selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental, dan (c) penyandang cacat  fisik  dan  mental.  Dalam Declaration  of  The  Rights  of  Disabled  Persons (1975) disebutkan bahwa  seorang difabel adalah seseorang yang tidak dapat menjamin keseluruhan atau  sebagian  kebutuhan  dirinya  sendiri  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia  pada  normalnya dan/atau  kehidupan  sosialnya  sebagai  akibat  dari  kekurangan  fisik  dan  atau  kemampuan mentalnya.
Difabel bukan hanya merupakan orang-orang penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan ditengah-tengah hidupnya maupun  para  penderita  penyakit  yang  mengalami  gangguan  melakukan  aktivitas  secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental. Beberapa jenis gangguan yang menyebabkan
tergolongnya seseorang menjadi difabel adalah sebagai berikut : tuna netra (buta), tuna rungu (tuli), tuna wicara (bisu), tuna daksa (cacat tubuh), tuna grahita (cacat mental) dan tuna ganda ( komplikasi antara dua atau lebih bentuk kecacatan).
Undang-undang  No.  4  tahun  1997  menegaskan  bahwa  difabel  merupakan  bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap difabel berhak memperoleh: (a) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan , pendidikan, dan kemampuannya; (c) perlakuan yang sama  untuk  berperan  dalam  pembangunan  dan  menikmati  hasil-hasilnya;  (d)  aksesibilitas dalam  rangka  kemandiriannya;  (e)  rehabilitasi,  bantuan  sosial,  dan  pemeliharaan  taraf kesejahteraan sosial; dan (f) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan  kehidupan  sosialnya,  terutama  bagi  difabel  anak  dalam  lingkungan  keluarga  dan masyarakat.
Pada prakteknya difabel memang diberikan hak-hak tersebut. Hak atas pendidikan, hak atas  pekerjaan  sesuai  kecacatan,  aksesibilitas,  dan  yang  lainnya.  Akan  tetapi  hak  tersebut semata mata difasilitasi oleh pemerintah tanpa ada pengarahan kepada difabel dan masyarakat keluarga  penyandang  cacat  tersebut.  Contohnya  dalam  praktek  pendidikan  yang  diberikan pemerintah berupa SLB. Pemerintah membangun SLB walaupun dengan jumlah yang belum memadai.  Akan  tetapi  minimnya  sosialisasi  dari  pemerintah  tentang  pendidikan  difabel  ini menciptakan pengekangan hak tersebut dalam keluarga para penyandang cacat.
Anggapan tentang kecacatan  yang merupakan sebuah penyakit  yang tidak dapat  lagi disembuhkan membuat keluarga keluarga difabel berputus asa dan beranggapan bahwa mereka tidaklah  membutuhkan  pendidikan.  Padahal  difabel  sama  halnya  dengan  orang  lain.  Hanya keterbatasan  fisiklah  (dan  mental  bagi  penyandang  tuna  grahita)  yang  membuat  mereka ‘berbeda’  dari  orang  lain.  Dan  perbedaan  tersebut  pada  dasarnya  bukan  alasan  mereka mempunyai Hak Asasi yang berbeda dari olang lain. Lain lagi kasusnya pada hak mendapatkan pekerjaan  yang  layak  bagi  difabel  yang  pada  intinya  tetap  saja  perhatian  masyarakat  dan pemerintahlah yang dituntut lebih dibanding apa yang masyarakat punya pada saat ini.
Selain  UU  No.  4/1997,  pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Pengaturan aksesibilitas pelayanan lebih lanjut bagi difabel secara lebih jelas dan gamblang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1998  tentang  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Difabel dalam PP ini dijamin kesamaan kesempatan
dalam hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Agar  difabel  dapat  berperan  serta  secaramaksimal  aksesibilitas  bagi difabel dijamin.
Kebijakan  terbaru  berkaitan  dengan  difabel  khususnya  di  Propinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta adalah Peraturan Daerah No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini mencakup tentang penerapan pendidikan inklusi, pekerjaan  kepada  difabel  (adanya  penghargaan  kepada  perusahaan  yang  memberikan pekerjaan  kepada  difabel),  kebijakan  jaminan  pembiayaan  kesehatan  daerah  kepada  difabel serta beberapa kebijakan layanan yang sudah mulai berpihak kepada difabel. Pasal 3 perda ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DIY menjamin hak-hak kaum difabel meliputi hak  dalam  bidang  pendidikan,  ketenagakerjaan,  kesehatan,  sosial,  seni,  budaya,  olah  raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kualitatif,  dimana  peneliti  bertujuan  untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan pelayanan publik berkaityang diberikan kepada difabel baik pelayanan fisik maupun non-fisik. Penelitian ini difokuskan di Kota Yogyakarta dengan  beberapa  pertimbangan. Pertama ,  Kota  Yogyakarta  merupakan  salah  satu  pusat pendidikan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  terkenal  sebagai  Kota  Pendidikan.    Kota Yogyakarta  merupakan  kota  pendidikan,  dimana  berbagai  perguruan  tinggi,  ilmuwan,  dan aktivis  pemerhati  masalah-masalah  sosial  kemasyarakatan  berada  dan  berani  memberikan penilaian  kritis  terhadap  sebuah  kebijakan  pemerintah  khususnya  bagi  difabel.  Kedua, Pemerintah Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori the best dalam memberikan pelayanan kepada  publik.  Peneliti  akan  menganalisis  apakah  pelayanan  yang  baik  tersebut  juga  sudah diterapkan bagi kaum berkebutuhan khusus. Ketiga , pertimbangan praktis, yaitu kemudahan akses bagi peneliti.
Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.  Teknik analisa data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisa  kualitatif.  Proses  analisa  data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun data  dalam  satuan-satuan.  Satuan-satuan  itu  kemudian  dikategorisasikan  pada  langkah berikutnya.  Pengkategorian  itu  dilakukan  sambil  membuat  koding.  Tahap  terakhir  adalah mengadakan  pemeriksaan  keabsahan  data.  Setelah  tahap  ini  selesai,  maka  baru  dilakukan
penafsiran data (Moleong, 1990). Sehingga tahap-tahap dalam analisa data kualitatif meliputi: pemrosesan  satuan  data,  reduksi  data,  pengkategorisasian  data  termasuk  pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data.
Terakhir, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu melalui tiga tahapan pengecekan: Pertama , triangulasi sumber data,  yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara  dengan  data  hasil  observasi  dan  survei .  Kedua ,  melakukan  peer  review  untuk mengetahui pendapat para peneliti dan pakar lain yang melakukan penelitian serupa. Ketiga , peneliti akan melakukan triangulasi  teori,  yaitu membandingkan data empiris  dengan kajian teoritis yang telah berkembang dan diakui kebenarannya.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Setiap  warga  negara  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  sama  dari pemerintah, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus atau kaum difabel. Kaum difabel tidak hanya menjadi urusan Dinas Sosial tetapi mereka juga membutuhkan pelayanan yang adil dalam bidang pendidikan, kesehatan, aksesibilitas fisik pada bangunan hingga hak berpolitik. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana pemberian pelayanan diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial lainnya.
Jumlah difabel di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2011 adalah 35. 264 orang, dan untuk Kota Yogyakarta sendiri berjumlah 3.353 orang atau  sekitar  9.  51  %  dari  total  jumlah  kelompok  berkebutuhan  khusus  di  DIY.  Berdasrakan jenis  kelamin,  penyandang  cacat  di  Kota  Yogyakarta  adalah  seperti  terlihat  dalam  tabel    1 berikut ini.
Tabel 1. Jumlah Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta Tahun 2011
NO KETERANGAN JUMLAH % 1 Laki-laki 1.836 54,76 2 Perempuan 1.517 45,24 JUMLAH 3.353 100,00
Ada beberapa pelayanan bagi para difabel di Yogyakarta, yaitu sebagai berikut.
Pelayanan Pendidikan

## Pendidikan Inklusi
Hak  setiap  warga  negara  adalah  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  dan  tanpa diskriminasi.  Hak  pendidikan  ini  juga  berlaku  kepada  orang  berkebutuhan  khusus  atau penyandang  cacat  atau  yang  biasa  disebut  difabel  (different  ability).  UU  No.  4  Tahun  1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan hak setiap  warga negara untuk  memperolah pendidikan sesuai  dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat, dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan  masyarakat  umum.  Orang  tua  bisa  mendaftarkan  anak  difabel  mereka  ke  sekolah umum.  UU  No.  4  Tahun  1997  pasal  12  mewajibkan  lembaga-lembaga  pendidikan  umum menerima  para  difabel  sebagai  siswa.  Kewajiban  seperti  inilah  yang  disebut  sebagai  model inklusi.
Model inklusi adalah peluang bagi terjadinya interaksi sosial antara para difabel dan masyarakat pada umumnya. Sejak disyahkannya Peraturan Walikota Yogyakarta No : 47 / 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di kota Yogyakarta, Pendidikan Inklusi mulai di laksanakan  secara  intensif.  Dinas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta  memaknai  Perwal  tersebut sebagai  dasar  bahwa  untuk  menyusun  regulasi  yang  memudahkan  akses  bagi  Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk dapat bersekolah di sekolah umum bersama sama dengan anak normal lainnya. Setiap anak usia sekolah wajib diterima di sekolah umum, selama sekolah yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk melayaninya. Sekolah Inklusi memberikan peluang bagi siswa dengan setiap perbedaannya untuk dapat berhasil dalam belajar di sekolah reguler (umum). Sehingga sekolah inklusi mensyaratkan adanya keterbukaan, keadilan, tanpa diskriminasi, ramah dan terbuka dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan  yang  ada  pada  siswa  /ABK.  Hal  ini  berbeda  dengan  kurun  waktu  sebelumnya, pendidikan bagi ABK hanya dapat dilayani oleh Sekolah Luar Biasa (SLB).
Keputusan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta  No  :  0063/2009  tentang Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  di  Kota  Yogyakarta,  mempunyai implikasi  pada  kebijakan  pemberian  SK  bagi  sekolah  yang  mempunyai  anak  didik berkebutuhan  khusus  menjadi  sekolah  penyelenggara  Pendidikan  Inklusi  (SPPI).  Tercatat sebagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi saat ini 21 sekolah mulai jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Kebijakan ini gayung bersambut dengan semangat yang tinggi para Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Guru Reguler yang mempunyai anak didik berkebutuhan khusus  (ABK).  Mereka  layak  mendapat  apresiasi,  karena  beban  kerja  ekstra  untuk memodifikasi  kurikulum,  metode  dan  proses  pembelajaran,  mampu  dilaksanakan  tanpa
mengeluh. Kesulitan dalam mendidik ABK menjadi tantangan dan menjadi bahan kajian dalam pertemuan konferensi kasus pada Forum Guru Pendamping Khusus (GPK), hal ini berdampak pula pada peningkatan mutu dan jiwa korps GPK Kota Yogya .
Tahun 2011-2012 kegiatan semakin berkembang, diklat-diklat teknis peningkatan mutu guru  inklusi  sudah  terlaksana,  misalnya:  TOT  Pendidikan  Inklusif  kerjasama  Hellen  Keller International/HKI- Dikpora DIY dengan materi inti asesmen siswa dan modifikasi kurikulum. Stake  Holder  yang  peduli  semakin  banyak  yaitu  adanya Resource  Centre ,  Forum  Sekolah Penyelenggara  Pendidikan  Inklusi  (SPPI)  Kota  Yogyakarta  (SPPI)  ,  dan  Forum  Guru Pendamping  Khusus  (GPK)  Kota,  sebagai  wadah  para  "konsultan  intern"  sekolah  inklusi. Kerjasama Dinas Pendidikan dengan UNY, UGM dan SLBN 2 Yogyakarta diharapkan makin meningkatkan  kualitas  Pendidikan  Inklusi  di  Kota  Yogyakarta.  Bhakan  Pemerintah  Kota Yogyakarta telah meraih Inclusive Education Award tahun 2012 ini.
Inclusive Education Award merupakan pengakuan pemerintah pusat terhadap kemajuan Pendidikan  Inklusi  untuk  Kota  Yogya  yang  sudah  dievaluasi  selama  3  bulan.  Dengan penghargaan  tersebut  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  semakin  berbenah  agar  anak  -  anak berkebutuhan khusus (ABK) yang selama ini terpinggirkan, akan dapat mengakses pendidikan yang lebih layak sebagaimana anak anak bangsa yang lain.
Sayangnya,  belum  banyak  difabel  yang  mengakses  sekolah  model  inklusi  akibat minimnya  informasi  mengenai  sekolah  inklusi,  ketiadaan  biaya,  infrastruktur  yang  kurang mendukung  serta  kondisi  kultural  budaya  yang  cenderung  menyembunyikan‘  anak  difabel karena  dianggap  sebagai  aib.  Selain  itu  terdapat  beberpa  masalah  berkaitan  dengan penyelenggaraan  sekolah  inklusi  ini.  Sekolah-sekolah  inklusi  yang  dibuka  tidak  dibarengi dengan penyiapan guru-guru untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jumlah Guru Pendamping Khusus yang ada sampai saat ini adalah 75 orang. Jumlah ini jauh dari idealnya. Disamping  itu,  penyediaan  sarana  belajar  yang  aksesibel  seperti  gedung  sekolah  dan  media belajar  yang  aksesibel  juga  belum  maksimal  dalam  pengembangan  dan  penyelenggaraan sekolah inklusi di Kota Yogyakarta (Wawacara dengan Bp. Agus Widodo, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta).

## Sekolah Luar Biasa (SLB)
Selain sekolah inklusi, untuk penyediaan kebutuhan pendidikan bagi difabel, Sekolah Luar  Biasa  merupakan  pilihan.  Berbeda  dengan  sekolah  inklusi  yang  tidak  membedakan perlakuan antara siswa biasa dan berkebutuhan khusus, Sekolah Luar Biasa hanya menampung mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Saat ini di Kota Yogyakarta terdapat 7 SLB  yang  merupakan  kewenangan  dari  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Dinas
Pendidikan  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  tidak  mempunyai  tugas  dan  wewenang  dalam mengurusi SLB ini.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 62 Sekolah Luar Biasa negeri dan swasta yang dapat  dibedakan  berdasarkan  tipenya  yakninya:  (a)  SLB  tipe  A  :  Diperuntukkan  bagi  Tuna Netra,  (b)  SLB  tipe  B  :  Diperuntukkan  bagi  Tuna  rungu  dan  tuna  wicara,  (c)  SLB  tipe  C  : Diperuntukkan bagi tuna grahita, dan (d) SLB tipe D: Diperuntukkan bagi tuna daksa.
Beberapa  hal  yang  ditekankan  dalam  penyelenggaraan  SLB  sebagai  lembaga pendidikan Indonesia adalah: (a) Tunanetra: membaca dan menulis braille, orientasi mobilitas, (b)  Tunarungu:  Bina  Bicara,  Bina  Persepsi  Bunyi  dan  Irama,  (c)  Tunagrahita:  Binadiri, Sensomotor, (d) Tunadaksa  :  Bina  gerak,  sensomotor,  Behaviour  Terapi,  (e)  Umum:  Play terapi, Music Terapi, Physioterapi, Hidroterapi, dan Occupational terapi.
Blind Corner di Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda)
Blind Corner bagi difabel merupakan layanan baru setelah menjalankan kegiatan Bank Buku 2010. Sebagai sasaran bukan hanya tunanetra di Kota Yogyakarta tetapi untuk siapa saja yang  membutuhkan.  Pelayanan  Blind  Corner  adalah  berbasis  IT  yang  menyediakan  1 perangkat  komputer  yang  menggunakan  software  JAWS.  Dengan  aplikasi  ini    komputer membacakan setiap teks yang tertera di layar PC sehingga dapat disimak pengunjung tunanetra. Perpusda  juga  telah  melengkapi  dengan  koleksi  buku  elektronik  diantaranya  novel-novel Indonesia  terkenal,  buku  bicara  digital,  file  digital  sehingga  tunanetra  dapat  membaca  buku umum melalui proses scanning dan pemanfaatan program JAWS. Juga disediakan pendamping untuk membantu pengunjung tunanetra dalam mencari buku sampai dengan pemanfaatannya.
Kepala  Kantor  Arpusda  Kota  Yogyakarta,  Dra.  Sri  Sulastri  mengungkapkan  bahwa setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menuntut ilmu. Para tuna netra tidak dapat melihat tetapi lebih peka bisa menggunakan indera lainnya untuk berinteraksi dengan  lingkungan.  Atas  dasar  itulah  Arpusda  berupaya  mengakomodasi  kebutuhan  para difabel dengan menyediakan perangkat komputer yang adaptif. Layanan ini diharapkan dapat memenuhi  kebutuhan  tunanetra  akan  aksesibilitas  informasi  sebagai  upaya  menuju perpustakaan inklusif yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
Sementara  itu,  sarana  dan    prasarana  bangunan  dan  gedung  pada  lingkungan  Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terutama bangunan sekolah belum memberikan kemudahan bagi difabel  secara  maksimal.  Sarana  prasarana  bangunan  sekolah  memang  disesuaikan  dengan kebutuhan  masin-  masing  sekolah,  seperti  yang  terdapat  di  Sekolah  Dasar  Negeri  (SDN) Giwangan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 15, yang termasuk sebagai sekolah penyelenggara  pendidikan  inklusi,  sudah  terdapat  lantai  landai  yang  dilengkapi  dengan
pegangan besi untuk tuna daksa dan  lantai yang timbul untuk tuna netra. Peralatan penunjang untuk  belajar  siswa  juga  tersedia,  seperti  globe  timbul  dan  huruf  braille.  Pada  dua  sekolah inklusi tersebut tersedia juga pengajar yang terdiri dari guru biasa dan guru pendamping khusus yang  bertugas  mendampingi  para  difabel  yang  menuntut  ilmu  di  sekolah  tersebut.  Namun jumlah dari guru pendamping khusus belum memadai. Sementara itu, dana untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus adalah hanya sebesar 2% dari total dana pendidikan Kota Yogyakarta.

## Pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan

## Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
Ada  beberapa  kegiatan  rehabilitasi  dan  pelayanan  sosial  yang  dilakukan. Pertama, kursus sulam. Kursus ketrampilan menyulam  diikuti oleh 15 orang difabel. Dalam program ini dinas sosial menjalin kemitraan dengan SMKN 4 Nitikan dan Forum Komunikasi Keluarga Dengan  Anak  Kecacatan  (FKADK).    Pendampingan  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  selama  1 tahun sampai didapatkan adanya kesepakatan antara difabel dan FKADK. Dimana kesepakatan ini berisi  upaya untuk membentuk usaha berbasis kelompok. Selama ini yang sudah terbentuk adalah usaha produksi payet yaitu pada tahun 2011. Dana diperoleh atas pengajuan dari dinas sosial dan FKADK kepada Kementrian Sosial. Dana yang dialokasikanuntuk pengembangan usaha tersebut adalah sejumlah 3 juta/kelompok usaha.
Kedua, Program Pemberdayaan Keluarga Difabel. Program pemberdayaan ini berupa pemberian bantuan stimulan usaha dalam bentuk uang tunai dengan jumlah 1 juta per keluarga. Bantuan ini dapat diperoleh ketika keluarga difabel mengajukan proposal bantuan dana kepada FKADK dan dinas sosial.  Selanjutnya untuk  menetukan kelayakan penerima bantuan, dinas sosial melakukan verifikasi oleh tim survei dengan melakukan studi kelayakan atau kunjungan ke rumah-rumah keluarga pemohon bantuan untuk memastikan kelayakan pemberian bantuan. Pada tahun 2012 ini terdapat 20 keluarga difabel di Kota Yogyakarta yang menerima bantuan tersebut.  Setelah  proses  verifikasi  dan  penentuan  keluarga  penerima  bantuan,  dinas  sosial, FKADK  dan  keluarga  penerima  membuat  kesepakatan  tentang  penggunaan  uang  bantuan tersebut.  Setiap  keluarga  difabel  penerima  bantuan  akan  mendapatkan  pengawasan  dan pendampingan  dari  kelompok  pendamping  yaitu  dinas  sosial.  Dalam  penggunaan    dana bantuan tersebut ditegakkan asas transparansi yaitu dengan adanya laporan penggunaan dana usaha kreatif.
Ketiga, Program  bantuan  pemberian  alat  bantu  bagi  kaum  difabel.  Alat  bantu  yang diberikan berupa kursi roda, kaki palsu, tongkat, alat bantu dengar, dsb. Dalam pemberian alat bantu ini,  dinas sosial bekerjasama dengan YAKUM dan dokter Harso dari Solo. Pada tahun
2012  Dinas  Sosial  menerima  18  proposal  pengajuan  bantuan  alat  bantu,  namun  yang  dapat direalisasikan hanya 16 proposal. Dalam memberikan alat bantu ini, dinas sosial melakukan proses seleksi dan kelayakan sebagaimana penentuan bantuan bagi keluarga difabel. Pengajan proposal dilakukan oleh keluarga difabel dengan bantuan   IKPSM (Ikatan Keluarga Pekerja Sosial  Masyarakat).  Untuk  selanjutnya    IKPSM  menyerahkan  proposal  kepada  dinas  sosial untuk dilakukan proses seleksi.
Keempat, Program santunan jaminan hidup dari Kementerian Sosial. Pada tahun 2012 ini tercatat 33 keluarga difabel telah mendapatkan santunan jaminan hidup berupa dana dan kelima, Kegiatan  Pemberdayaan  Tenaga  Kerja  Penca  (Difabel).  Dalam    rangka  pembinaan tenaga kerja Aksus (Angkatan Kerja Khusus) dimana didalamnya termasuk tenaga kerja penca (Difabel),  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penca (Difabel) Tahun 2012, yang pelaksanaannya  dari  dana  APBN.Kegiatan  Pemberdayaan  Tenaga  Kerja  Penca  (Difabel) Tahun 2012 ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 14 April 2012 di Hotel Pangeran Emas yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 95, Yogyakarta.
Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang penyandang cacat (Difabel),  yang keseluruhannya merupakan penyandang cacat fisik (tuna daksa). Dari 20 peserta tersebut,1 orang berasal dari Kota  Yogyakarta,  11  orang  dari  Kabupaten  Bantul,  7  orang  dari  Kabupaten  Sleman,  dan  1 orang dari Kabupaten Kulon Progo. Selama mengikuti kegiatan ini, peserta memperoleh bekal pengetahuan kewirausahaan dan bantuan sarana usaha, yaitu 10 orang usaha warung kelontong dan 10 orang usaha pengolahan makanan kecil.
Materi yang diberikan kepada peserta antara lain: Motivasi Usaha, Pengelolaan Usaha Kelontong,  Cara  Menentukan  Jenis  Usaha,  Pengelolaan  Usaha  Makanan  Kecil,  Strategi Pemasaran, Manajemen Produksi, Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga, Pembukuan Praktis Usaha Kecil, Kalkulasi Usaha, Mengenal Lembaga Keuangan, dan Pembuatan Proposal Usaha. Narasumber-narasumber  pada  kegiatan  ini  berasal  dari  Dinas  Sosial  dan  Tenaga  Kerja (Disnakertrans) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ardhana, SMEDC UGM, Komunitas Hijau,SMKN 4 Yogyakarta dan praktisi pengusaha yang menyampaikan Success Story. Selain memperoleh materi di dalam kelas, para peserta juga mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada  Toko Usaha Pertanian di daerah Gentan, Jalan Kaliurang, milik Bapak Ir. Marjoko yang sebelumnya  juga  memberikan  materi  kepada  para  peserta.  Selain  PKL  di  Toko  Usaha Pertanian,  para  peserta  juga  diberikan  pelatihan  praktek  pengolahan  makanan  kecil,  dengan instruktur  dari  SMKN  4  Yogyakarta.  Setelah  mengikuti  pelatihan,  peserta  memperoleh pengetahuan  kewirausahaan,  baik  teori  maupun  praktek,  dengan  harapan  termotivasi  untuk
menjadi  wirausaha  mandiri  yang  pada  akhirnya  dapat  memperluas  lapangan  pekerjaan  bagi orang lain pada umumnya dan difabel pada khususnya.

## Pengembangan dan Penyaluran Kerja
Dalam  bidang  pengembangan  tenaga  kerja  ini,  Dinas  Sosial  membantu  dalam menyalurkan  kaum  difabel  dalam  mencari  kerja.  Dalam  Undang  –  undang  dan  Peraturan Pemerintah, termasuk Perda No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang  Disabilitas  disebutkan  bahwa  perusahaan  yang  mempunyai  100  pekerja,  maka harus  memasukkan  1  (  satu  )  kaum  difabel  untuk  dipekerjakan  pada  perusahaan  tersebut. Namun perusahaan juga mempunyai kriteria dalam memasukkan kaum difabel tersebut dan ini bersifat tidak memaksa.
Dinas Sosial memberikan penghargaan kepada perusahaan  yang menempatkan kaum difabel di perusahaannya dalam bentuk pemberian gaji sebesar 25% dari gaji yang diberikan oleh perusahaan tersebut selama 1 ( satu ) tahun dan memberikan jaminan Jamsostek.
Pada  tahun  2009,  ada  sebanyak  60  orang  difabel  yang  disalurkan  oleh  dinas  sosial kepada perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan jahit di daerah Kota Gede yang kebetulan pemilik  dari  perusahaan  tersebut  juga  kaum  difabel.  Selain  penyaluran  tenaga  kerja,  Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan memberikan serangkaian pelatihan kepada difabel, meliputi: (a) Pelatihan  kerja,  (b)  Pelatihan  Tenaga  Kerja  Mandiri,  dan  (c)  Pelatihan  Teknis  (contohnya  : bordir dan jahit).
Dari jenis pelatihan yang diberikan kepada difabel, tampaknya program-program yang ditawarkan telah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan difabel akan keterampilan praktis siap kerja. Disamping frequensi pelatihannya yang masih minim, jenis pelatihan yang ditawarkan juga telah tidak lagi  mengikuti  kebutuhan dunia kerja. Di saat  dunia kerja sudah merambah generasi  multi  media  dan  computer,  pelatihan-pelatihan  bagi  difabel  masih  berhenti  pada menjahit, pertukangan dan sablon. Pada akhirnya, lulusannya hanyalah kembali menjadi buruh yang tidak lagi up to date dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Belum  lagi  jika  melihat  testimony  beberapa  difabel  yang  merasakan  dan  mengetahui  persis bagaimana pelatihan-pelatihan semacam itu diselenggarakan hanya sebagai proyek pemerintah semata. Hal tersebut menunjukkan bahwa difabel, sejauh ini masih ditempatkan sebatas obyek, dan bukan subyek yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka.

## Pelayanan Kesehatan
Kesehatan merupakan hak dasar warga negara. Artinya, dalam kondisi dimana seorang warga negara tidak mampu mengupayakannya, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Sebuah langkah maju adalah bahwa pada saat sekarang ini, telah ada beberapa
skema  jaminan  kesehatan  yang  diselenggarakan  untuk  rakyat  seperti  JAMKESMAS, JAMKESSOS  dan  JAMKESDA.  Namun,  dari  pengalaman  yang  dirasakan  oleh  difabel, jaminan-jaminan  kesehatan  tersebut  ternyata  tidak  mampu  menjawab  kebutuhan  kesehatan difabel.  Salah  satu  masalahnya  adalah  terbatasnya  item-item  obat  dan treatment yang ditanggung,  sementara  penyakit  yang  melanda  tidak  pernah  mau  peduli  apakah  yang menyandangnya orang miskin atau kaya.
Meski di Indonesia khususnya Kota Yogyakarta belum ada suatu penelitian mengenai tingkat  kerawanan  kesehatan  bagi  difabel,  namun  diyakini  bahwa  pada  tingkat  difabilitas tertentu, tingkat kerawanannya akan jauh lebih tinggi dibanding  yang non difabel. Misalnya bagi difabel dengan paraplegi, setiap bulannya mereka membutuhkan perawatan kesehatan dan biaya-biaya  medis  yang  tidak  bisa  ditangguhkan.  Artinya,  jika  dengan  penghasilan  yang menurut kategori yang saat ini berlaku, mereka tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin, tetapi setelah dikurangi dengan biaya-biaya kesehatan yang rutin harus mereka keluarkan, bisa jadi penghasilan mereka tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.
Melihat permasalahan di atas, jelas bahwa jaminan kesehatan  yang sudah ada belum dirasa  mampu  menjawab  kebutuhan  difabel  akan  jaminan  kesehatan,  dan  untuk  itu,  perlu dikembangkan  sebuah  mekanisme  jaminan  kesehatan  yang  sensitive  difabel  dan  mampu menjawab kebutuhan rakyat akan jaminan kesehatan.

## Aksesibilitas Perhubungan

## Transjogja
Sebagai  sarana  transportasi  umum  yang  terbilang  murah  dan  menjangkau  seluruh bagian kota jogja, kehadiran Transjogja dengan segala kenyamanannya disambut hangat oleh masyarakat  Yogyakarta  secara  umum,  termasuk  para  difabel.  Apalagi  Transjogja  dijanjikan dapat  diakses  oleh  semua  masyarakat  dan  juga  menyediakan  sarana  sarana  penunjang  agar dapat  ikut  andil  dalam  transportasi  masyarakat  difabel.  Beberapa  hal  yang  telah  dilakukan adalah menyediakan kursi  yang dapat lipat di setiap bus Transjogja dan pembangunan halte bus  Transjogja  yang  ramah  difabel.  Akan  tetapi,  upaya  pelayanan  tersebut  ternyata  dalam prakteknya tidak selalu memberikan kemudahan bagi difabel.
Beberapa  hal  tetap  saja  kurang  memperhatikan  keberadaan  para  difabel  sebagai konsumen.  Difabel  masih  mengalami  kesulitan  dalam  mengaksesnbus  kota  terutama  bagi difabel pengguna kursi roda. Beberapa hambatan bagi difabel dalam penggunaan Transjogja adalah adanya space yang terlalu lebar antara halte dan bis yang berhenti, ramp yang ada sering berbatasan langsung dengan tiang bendera, taman, pohon, dan benda benda lain tanpa ada space
bagi  kursi  roda,  dan  perbedaan  ketinggian  dimana  umumnya  halte  lebih  tinggi  20  –  30  cm dibanding pintu bis.
Space yang terlalu lebar antara halte dan bis  yang berhenti menyulitkan difabel baik tunanetra, pengguna kursi roda, maupun penderita semi ambulant (gangguan berjalan tapi tanpa menggunakan kursi Roda) naik maupun keluar bis. Ramp dipintu keluar terlalu curam. Bahkan hampir  mencapai  45  derajat.  Hal  ini  tentunya  akan  menyulitkan  bagi  difabel  berkursi  roda maupun  pihak  keluarga  yang  mendorong  kursi  roda  tersebut.  Padahal  berdasarkan  standar fasilitas difabel  ideal  ramp  mestinya mempunyai  ukuran 1:12  hingga 1:15 antara tinggi dan alasnya.
Ramp yang ada sering berbatasan langsung dengan tiang bendera, taman, pohon, dan benda  benda  lain  tanpa  ada  space  bagi  kursi  roda  hingga  menyulitkan  difabel  naik  maupun turun  dari  halte.Adanya  perbedaan  ketinggian  yang  cukup  besar  antara  jalan  dan  halte transjogja tanpa adanya ramp yang membatasi.
Perbedaan ketinggian dimana umumnya halte lebih tinggi 20 – 30 cm dibanding pintu bis  menyulitkan difabel  keluar dari bis.Beberapa hal  tersebut  mungkin  terlihat  cukup sepele bagi masyarakat secara umum, akan tetapi bagi difabel terutama pengguna kursi roda hal hal kecil  tersebut  sangatlah  menyulitkan  mereka.  Padahal  dalam  pasal  5 Standard  Rules  on  the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 1993 menjelaskan bahwa Negara menjamin  aksesibilitas  difabel  di  Negara  setempat  dan  pada  9  Desember  1975,  PBB mendeklarasikan  Hak-Hak  Penyandang  Cacat  melalui  resolusi  no.  3447(XXX)  untuk meningkatkan kualitas hidup kaum difable yang harus diikuti oleh seluruh negara anggotanya. Resolusi  ini  menjamin  persamaan  hak  sebagai  warga  negara  tanpa  melihat  kecacatan, menjamin hak untuk bekerja secara produktif dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta pelarangan perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap kaum difabel.
Dalam menyikapi masalah masalah tersebut  PT Jogja Tugu Trans mulai  melakukan pembenahan dari segi desain dan posisi lahan yang digunakan sebagai halte trans. Beberapa perbaikan yang mulai dilakukan penyedia Transjogja adalah; (a) Halte didisain lebih menjorok di pintu keluar menuju bis bertujuan agar mempermudah difabel keluar masuk bis, (b) Ram yang  tidak  terlalu  curam.  Hal  ini  diharapkan  mampu  meringankan  beban  dalam  mendorong kursi roda para difabel. Dalam hal ini kemiringan ram ideal sudah dapat dilihat pada halte  Jl. KH Ahmad Dahlan, (c) Halte hendaknya dibangun dan menyisakan space lebih kurang 2 m di sebelah kanan dan sebelah kiri ram agar ketika turun difabel tidak langsung berhadapan dengan taman,  tiang  bendera,  dan  tiang  listrik  sebagaimana  pada  halte  Transjogja  Jl.  KH  Ahmad Dahlan, Gembiraloka, Jl. Brigjen Katamso, (d) Penyediaan ram di batas antara jalan raya dan
trotoar yang ada diatasnya, dan (e) Pintu halte dibangun sama tinggi dengan pintu bis dengan lebih teliti.

## Terminal Giwangan
Selain  Transjogja,  Giwangan  sebagai  terminal  terbesar  Yogyakarta  sendiri  harusnya dibangun  ramah  difabel  mengingat  kevitalan  sarana  ini  dalam  menunjang  kehidupan masyarakat.  Sedangkan  prakteknya  terminal  ini  tidak  mempunyai  fasilitas  yang  baik  bagi difabel selain sepasang ramp dengan kemiringan yang sudah memadai 1:12 tanpa ada fasilitas yang lain.
Menurut  keterangan  bagian  informasi  terminal  tersebut  difabel  yang  ada  khususnya tunadaksa  biasanya  hanya  digendong  pihak  keluarga  di  terminal  tersebut  karena  memang minimnya  fasilitas  bagi  difabel.  Apalagi  banyaknya  jenjang  tinggi  ke  lantai  dua  di  terminal tersebut  tanpa  dilengkapi  ramp  alternatif.  Hal  ini  seolah  membuktikan  bahwa  kemudahan transportasi hanya milik kaum ‘normal’.
Selain itu, toilet  yang ada di  tempat  tersebut  terbilang belum ramah difabel.  Dengan lebar pintu masuk lebih  kurang lima puluh  sentimeter, kursi roda tentunya tidak  akan dapat memasuki pintu tersebut.  Selain itu, WC jongkok tanpa adanya pegangan (railing) biasanya juga menyusahkan bagi  para difabel.  Hal  ini sangat  kontras jika dibandingkan dengan toilet ramah difabel yang sudah disediakan di pusat pusat perbelanjaan dengan disain ramah difabel yang  sudah dikembangkan di Jakarta.

## Stasiun Tugu
Stasiun  Tugu  sebagai  stasiun  terbesar  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pun  belum memberikan akses kemudahan bagi difabel. Pada pintu masuk utama, difabel pengguna kursi roda mengalami kesulitan untuk masuk area stasiun karena harus menaiki tangga, tanpa ada jalan  landai.  Beberapa  waktu  yang  lalu,  seorang  penyandang  difabel  mengadukan  PT  KAI khususnya  Stasiun  Tugu  kepada  Ombudsman  Republik  Indonesia  (ORI)  karena  kurang menyediakan  fasilitas  yang  ramah  difabel.    Menurutnya  PT  KAI  belum  mengakomodasi permintaan pelayanan non fisik bagi kaum difabel. Misalnya adalah arahan menuju loket bagi difabel. Petugas khusus pun menurutnya belum ada . Namun demikian, beberapa fasilitas umum seperti toilet telah memberikan kemudahan bagi difabel dengan penyediaan toilet khusus bagi difabel.

## Sepeda Motor Bagi Difabel
Kepolisian  Daerah  DIY  mengeluarkan  Surat  Nomor  B/4965/XII/2008/Ditlantas ditujukan  kepada  Kepala  Poltabes/Kepala  Polres  se-DIY  perihal  Pembuatan  Surat  Izin Mengemudi untuk Penyandang Cacat pada10 Desember 2008 lalu. Ada tiga hal pokok yang
harus  dilaksanakan  oleh  Poltabes/Polres:  (a)  Tidak  ada  diskriminasi  dalam  pengurusan  SIM antara  difabel  dan  nondifabel,  (b)  Memberikan  pelayanan  dan  menyediakan  sarana  dan prasarana  bagi  difabel  yang  dapat  mempermudah  difabel  mengurus  SIM,  (c)  Difabel diperbolehkan melakukan modifikasi kendaraan bermotor dengan berpedoman pada ketentuan yang ada. Peraturan ini memang baru berlaku di kota Yogyakarta. Sedangkan di kota besar lain seperti Jakarta dan Semarang peraturan ini memanglah belum diterapkan.

## Marka Rambu
Saat ini salah satu marka rambu yang disediakan oleh Dinas Perhubungan untuk difabel adalah di daerah Malioboro. Jadi marka rambu digunakan untuk penyeberangan kaum difabel yaitu dengan memencet tombol yang ada pada samping marka tersebut.

## Aksesibilitas Bangunan dan Fasilitas Umum
Selama ini kaum difabel masih mengalami kesulitan dalam mengakses bangunan dan prasarana  fisik  yang  ada  di  Kota  Yogyakarta.  Sebagai  contoh,  ketika  memasuki  Komplek Kantor  Pemerintah  Kota  Yogyakarta,  bagian  Hubungan  Masyarakat  misalnya,  para  difabel berkursi roda tampak kesulitan ketika harus menaiki tangga tanpa ada jalur khusus kursi roda. Hal  seperti  ini  masih  sangat  sering  dijumpai  di  hampir  semua  bangunan  perkantoran pemerintah  dan  swasta.  Pihak-pihak  yang  berwenang  melakukan  pembangunan  prasarana gedung  belum  banyak  mempertimbangkan  kemudahan  akses  bagi  difabel.  Hanya  pada sejumlah  kecil  fasilitas  publik,    seperti  Hotel  Quality  dan  Puskesmas  II  Umbulharjo  Kota Yogyakarta, telah aksesibel  bagi  kaum  difabel  dengan tersedianya jalan landai  sebagai  jalur khusus bagi pengguna kursi roda serta toilet khusus difabel.
Pada  beberapa  fasilitas  publik  yang  ada  di  Kota  Yogyakarta,  Dinas  Permukiman  dan Prasarana Wilayah telah membuat dan membangun fasilitas umum yang ramah difabel yaitu jalan khusus atau trotoar bagi difabel di beberapa ruas jalan utama Kota Yogyakarta khususnya Jalan  Malioboro.  Pengerjaan  penambahan  blok  khusus  dilakukan  di  Jalan  Taman  Siswa, lingkar  stadion  Kridosono,  Jalan  Supomo,  Jalan  Diponegoro,  dan  di  Titik  Nol  Kilometer Yogyakarta. Menurut Kepala Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Toto Suroto,  di ruas jalan- jalan tersebut, sebelumnya masih sering dipergunakan untuk berjualan dan parkir kendaraan bermotor.
Lajur blok  penanda sebagai  tanda jalan difabel  diberi  warna kuning.  Lajur berada di bagian tengah trotoar dengan desain berbeda memiliki tanda menonjol pada permukaan jalan. Tanda  tersebut  merupakan  standar  penanda  jalan  khususnya  tunanetra  dan  penyandang  low vision.
Namun demikian saat ini, jalan khusus atau trotoar tersebut telah banyak beralih fungsi menjadi lahan parkir atau bahkan sebagai tempat berjualan para pedagang kaki lima khususnya di Jalan Malioboro. Tindakan dari Dinas Kimpraswil adalah pada tahun ini telah menata ulang trotoar  dan  mengupayakan  penyediaan  trotoar  yang  baru  serta  melakukan  pencegahan  dan pengawasan  untuk  keteralihan  fungsi  menjadi  lahan  parkir  juga  dilakukan.  Upaya  yang dilakukan adalah dengan meninggikan jalur supaya tidak mudah dialihkan sebagai lahan parkir kendaraan  bermotor.  Selain  itu,  Dinas  Kimpraswil  juga  memberikan  persyaratan  bagi  para pengembang perkantoran dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan jalan khusus/jalan landai dan toilet khusus difabel sebagai bentuk kemudahan aksesibilitas difabel  terhadap prasarana fisik di Kota Yogyakarta.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Sejumlah  program  dan  pembangunan  telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota Yogyakarta  dalam  penyediaan  pelayanan  pendidikan,  perhubungan,    sosial  dan ketenagakerjaan.  Beberapa  pelayanan  tersebut  meliputi: pertama, pelayanan  pendidikan (pendidikan inklusi, sekolah luar biasa, dan blind corner di Arpusda). Kedua, pelayanan sosial dan ketenagakerjaan yang terdiri dari rehabilitasi dan pelayanan sosial (Kursus sulam, Program Pemberdayaan Keluarga Difabel, Program bantuan pemberian alat bantu bagi kaum  difabel, Program  santunan  jaminan  hidup  dari  Kementerian  Sosial,  dan  Kegiatan  Pemberdayaan Tenaga  Kerja  Difabel),  dan  pengembangan  dan  penyaluran  kerja. Ketiga, Aksesibilitas perhubungan: bis Transjogja, terminal Giwangan, Stasiun Tugu, sepeda motor bagi difabel dan marka rambu. Keempat , Aksesibilitas bangunan dan fasilitas umum: pembuatan trotoar khusus difabel  dan  fasilitas  umum  ramah  difabel  seperti  jalan  landai  dan  toilet  khusus  di  pusat perbelanjaan  dan  perkantoran.  Sedangkan  untuk  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  yang  ada seperti JAMKESMAS, JAMKESSOS dan JAMKESDA belum memenuhi seluruh kebutuhan penyandang disabilitas.

## Saran
Difabel  juga  adalah  bagian  masyarakat  yang  berhak  akan  pelayanan  publik  yang memadai.  Selama  ini  pelayanan  yang  diberikan  kepada  mereka  kurang  setara  dengan  yang diperuntukkan bagi non-difabel. Oleh karena itu, sejumlah saran dikemukakan agar masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) mampu eksis dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, peningkatan anggaran yang dikhususkan untuk pemenuhan hak-hak difabel. Kedua, sosialisasi  kepada  masyarakat  bahwa  difabel  adalah  membutuhkan  pendampingan  dan pelayanan yang setara dengan non-difabel. Sikap yang diharapkan adalah penerimaan secara
wajar  dan  meniadakan  diskriminasi  serta  stigmasasi. Ketiga, peran  serta  aktif  seluruh stakeholders dalam pemberian pelayanan bagi kaum difabel. Keempat, sistem pengawasan atau monitoring terhadap fasilitas umum agar tetap diperuntukkan seperti tujuan semula, misalnya trotoar khusus bagi difabel memang harus dipertahankan, jangan sampai diperuntukkan untuk kegiatan lain seperti parkir atau pedagang kaki lima. Kelima, sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan  pemerintah  tentang  difabel  seperti  termaktub  dalam  UU  no  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik.

## Daftar Pustaka
Atep Adya Barata. (2003). Dasar-dasar Pelayanan Prima . Gramedia: Jakarta. Dwiyanto, Agus. (2008). Pelayanan Inklusif , makalah disampaikan pada diskusi terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI di Hotel Sahira Bogor, 9-10 Oktober 2008.
Joshi, Anuradha and Mick Moore. (2003). Institutionalised Co-production: Unorthodox Public Service Delivery in Challenging Environments . The Institute of Development Studies. Brighton
Kiser, Larry L. & Stephen L. Percy. (1980). The Concept of Coproduction and Its Implication for  Public  Service  Delivery .  Paper  presented  at  the  1980  Annual  Meetings  of  the American  Society  for  Public  Administration,  on  April  13-16.  Indiana  University Bloomington.
LAN. (2008). Kajian Pelayanan Untuk M a s y a r a k a t  D e n g a n Kebutuhan Khusus. Jakarta; LAN RI.
Lembaga Administrasi Negara. (2003). Penyusunan Standar Pelayanan Publik . LAN. Jakarta. Leisher, Susannah Hopkins & Stefan Nachuk. (2006). Making Services Work for the Poor: A Syinthesis of Nine Case Studies from Indonesia, (Online), (http://www.innovations.harvard.edu/).
Ma r z u k i. P e n y a n d a n g Ca c a t Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for
Disability
and Health, (Online), (http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-,  diunduh  pada  bulan Oktober 2012).
Moloeng, Lexy. (1990). Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya
Nawawi,  Hadari.  (1998).  M etode  Penelitian  Bidang  Sosial ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press
Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. (1995). Instrumen Penelitian Bidang Sosial , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Nurcholis,  Hanif.  (2005). Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah .  PT. Grasindo. Jakarta.