Diversity UIKA Bogor E-ISSN: 2776-9798 http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity
Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng Selama Pandemi Covid-19
Laila Puteri Aryanto a , Mita Adinda b , Nolasita Anggreny c , Regita Ayu Lestari d*
A,b,c,d Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *Corresponding author e-mail: rgtayulstr@gmail.com
DOI : XXXXXX

## ABSTRAK
Minyak  goreng  memiliki  peran  sentral  dalam  kebutuhan  pangan  masyarakat  Indonesia,  dengan sekitar 90,27% rumah tangga turut serta dalam konsumsinya. Meskipun Indonesia sebagai salah satu produsen  minyak  sawit  terbesar,  fluktuasi  harga  dan  kelangkaan  terjadi,  memengaruhi  akses masyarakat terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji dampak kebijakan pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng oleh Pemerintah Indonesia pada Maret 2022. Dari hasil penelitian, kebijakan tersebut bertujuan  memberikan  fleksibilitas  pada  harga  minyak  goreng,  mengatasi  kelangkaan,  dan mendorong produksi dalam negeri. Pencabutan HET menciptakan pasokan melimpah namun dengan harga  yang  tinggi,  memengaruhi  daya  beli  masyarakat  dan  menghadirkan  risiko  praktik  kartel. Evaluasi  menyeluruh  diperlukan  untuk  mengatasi  tantangan  tersebut  dan  memastikan  stabilitas pasar serta harga yang terjangkau.
Kata kunci: Minyak goreng, Harga Eceran Tertinggi, Kelangkaan, Pasar, Kartel

## ABSTRACT
Cooking  oil  has  a  central  role  in  the  food  needs  of  Indonesian  society,  with  around  90.27%  of households participating in its consumption. Even though Indonesia is one of the largest palm oil producers, price fluctuations and shortages occur, affecting people's access, especially the lower middle economic groups. This research uses a qualitative descriptive method to examine the impact of the policy of lifting the Highest Retail Price (HET) for cooking oil by the Indonesian Government in  March  2022.  From  the  research  results,  the  policy  aims  to  provide  flexibility  in  the  price  of cooking  oil,  overcome  shortages,  and  encourage  domestic  production.  The  revocation  of  HET creates abundant supply but at high prices, affects people's purchasing power and presents the risk of  cartel  practices.  A  thorough  evaluation  is  needed  to  overcome  these  challenges  and  ensure market stability and affordable prices.
Keywords : Cooking oil, Highest Retail Price, Scarcity, Market, Cartel
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Minyak goreng merupakan salah satu komponen penting dalam kebutuhan pangan masyarakat  Indonesia.  Pemerintah  mengakui  pentingnya  minyak  goreng  sebagai kebutuhan  pokok  yang  ketersediaan  dan  harganya  harus  dijaga  agar  tidak mengalami fluktuasi yang merugikan konsumen. Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan  bahwa  sekitar  90,27%  rumah  tangga  di  Indonesia  berpartisipasi dalam  konsumsi  minyak  goreng.  Minyak  goreng  berbahan  baku  kelapa  sawit menjadi  yang  paling  banyak  digunakan,  mencapai  pangsa  sekitar  90% dibandingkan dengan jenis minyak lainnya.
Namun, situasi harga minyak goreng menjadi tidak stabil, terutama dalam beberapa bulan  terakhir  tahun  2022,  meskipun  Indonesia  menjadi  salah  satu  penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Kelangkaan minyak goreng dapat diklasifikasikan dalam  beberapa  faktor,  seperti  kenaikan  harga  CPO  dunia  yang  membuat pengusaha  lebih  memilih  menjual  ke  luar  negeri,  kewajiban  pemerintah  akan program B30 (campuran 30% untuk biodiesel), kondisi pandemi yang belum reda, serta adanya indikasi permainan mafia minyak goreng. Klasifikasi ini menunjukkan terganggunya produksi dan distribusi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Pada  tahun  2022,  situasi  pasar  menunjukkan  kelangkaan  minyak  goreng  yang mengakibatkan  harga  jual  melambung  hingga  mencapai  Rp.  40.000  per  liter. Masyarakat bereaksi dengan antrian panjang saat ada operasi pasar dari pemerintah atau swasta, pembelian dalam jumlah besar, dan penimbunan minyak goreng. Hal ini  menghambat  akses  masyarakat  terhadap  kebutuhan  pokok  ini,  terutama  bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini menarik perhatian tim peneliti untuk mengkaji secara mendalam terkait kelangkaan minyak goreng dalam tinjauan kebijakan publik. Minyak goreng dipandang sebagai kebutuhan primer yang langka di  pasaran,  yang  menghambat  dan  sulit  didapatkan  oleh  masyarakat.  Situasi  ini berpotensi  memberikan  dampak negatif, terutama bagi  mereka  yang berada pada lapisan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  jenis  penelitian kepustakaan  atau  library  research.  Pendekatan  ini  melibatkan  pengumpulan  data atau karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian, dengan fokus pada sumber- sumber  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  meneliti  buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang  diinvestigasi.  Menurut  Sugiyono  (2007:  1),  metode  penelitian  kualitatif merupakan  suatu  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  objek  yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan  secara  gabungan,  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Minyak  goreng  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  masyarakat  Indonesia, karena hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi minyak goreng setiap harinya.  Baik  untuk  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  seperti  memasak  maupun untuk  berdagang.  Minyak  goreng  atau  disebut  RBD  (Refined,  Bleached, Deodorized) Olein merupakan salah satu hasil olahan kelapa sawit  yang menjadi bahan makanan pokok yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Minyak goreng dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi  dan  politik.  Menurut  surat  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pengawasan Obat  dan  Makanan  Nomor:  02240/B/SK/VII/1991  tentang  pedoman  persyaratan mutu serta label dan periklanan makanan yang dimaksud minyak goreng (cooking oil)  adalah  minyak  yang  diperoleh  dari  atau  dengan  cara  memurnikan  minyak nabati, dengan tujuan untuk menghilangkan bahan-bahan logam, bau, asam lemak bebas dan zat-zat warna.
Pada saat pandemi covid-19 sempat terjadi kelangkaan minyak goreng, yang mana stok  terbatas  dan  harga  yang  melambung  tinggi,  sehingga  menyebabkan  panic buying di  kalangan masyarakat  (Asrindah Nasution, December 2021).   Efek dari panic  buying  ini  menyebabkan  masyarakat  menjadi  implusif  buying,  mereka membeli minyak goreng sebanyak-banyaknya untuk  stok  sehingga menyebabkan persediaan dipasaran semakin menipis dan mahal (Siska Yuli Anita,2022). Padahal pemerintah saat itu sudah menetapkan harga eceran tertinggi di Rp 14.000/liter.
Pencabutan Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng oleh  Pemerintah  Indonesia  merupakan  respons  terhadap  dinamika  pasar  dan tantangan yang muncul akibat penerapan kebijakan sebelumnya. Sejak akhir tahun 2021,  persediaan  minyak  goreng  di  Indonesia  mengalami  penurunan  drastis, menyebabkan  kenaikan  harga  yang  signifikan.  Untuk  mengatasi  hal  ini, Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  (Kemendag  RI)  mengambil langkah-langkah  seperti  menetapkan  HET,  Domestic  Market  Obligation  (DMO), dan  Domestic  Price  Obligation  (DPO)  mulai  27  Januari  2022.  Meskipun  HET ditetapkan  pada  Rp  14.000/liter  dengan  variasi  harga  untuk  berbagai  kemasan, penerapan  kebijakan  ini  menciptakan  ketidakseimbangan  di  pasar.  Produsen minyak goreng mengalami kesulitan dalam menjaga persediaan karena harga CPO yang  lebih  tinggi  daripada  HET.  Beberapa  pabrik  bahkan  terpaksa  tutup  karena tidak dapat mempertahankan operasionalnya dengan ketentuan tersebut. Selain itu, distribusi dan ketersediaan minyak goreng di pasaran menjadi terganggu.
Sebagai  langkah  untuk  mengembalikan  keseimbangan  pasar  dan  merespons permasalahan  yang  muncul,  Pemerintah  memutuskan  untuk  mencabut  kebijakan penetapan  HET  pada  minyak  goreng.  Pencabutan  ini  bertujuan  untuk mengembalikan  mekanisme  pasar  bebas  dan  memberikan  fleksibilitas  kepada produsen dalam menentukan harga sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Pemerintah  percaya  bahwa  dengan  mencabut  HET,  pasar  akan  dapat  mengatur dirinya  sendiri  dengan  lebih  efisien.  Pencabutan  kebijakan  penetapan  HET  pada minyak goreng dapat diinterpretasikan sebagai langkah strategis pemerintah untuk memberikan  ruang  gerak  kepada  produsen  dan  menjaga  stabilitas  pasar.  Dengan kembalinya  pasar  sebagai  penentu  harga,  diharapkan  akan  terjadi  peningkatan persediaan,  distribusi  yang  lebih  lancar,  dan  harga  yang  mencerminkan  kondisi pasar  yang  sebenarnya.  Keputusan  ini  mencerminkan  upaya  pemerintah  untuk mencapai  keseimbangan  antara  perlindungan  konsumen  dan  mendukung kelangsungan industri minyak goreng di Indonesia.
Pencabutan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) terkait minyak goreng adalah langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menanggapi dinamika pasar. Tujuan utamanya  adalah  memberikan  fleksibilitas  pada  harga  minyak  goreng, memungkinkan  penyesuaian  dengan  kondisi  pasar  yang  berubah-ubah  dan  harga internasional.  Diharapkan,  langkah  ini  tidak  hanya  memastikan  ketersediaan minyak goreng yang lebih luas, tetapi juga mencegah terjadinya kelangkaan akibat perbedaan  harga  domestik  dan  internasional  yang  menciptakan  insentif penyelundupan.
Selain  itu,  pencabutan  HET  juga  bertujuan  untuk  menggerakkan  pasar  domestik dengan memberikan insentif bagi produsen untuk menjual minyak goreng di dalam negeri. Respons terhadap perbedaan harga antara CPO domestik dan internasional juga  menjadi  fokus  pemerintah,  yang  berupaya  menyesuaikan  harga  agar  tetap kompetitif  di  pasar  dalam  negeri.  Langkah  ini  diharapkan  mampu  mengatasi tindakan  tidak  bertanggung  jawab  seperti  penyelundupan  dan  penimbunan  yang menjadi penyebab kelangkaan.
Dengan  pencabutan  kebijakan  HET  ini,  pemerintah  berharap  menciptakan lingkungan  pasar  yang  lebih  dinamis  dan  menjamin  ketersediaan  minyak  goreng yang memadai. Selain itu, upaya ini juga merupakan respons yang tanggap terhadap ketidakseimbangan  harga  yang  dapat  memicu  permasalahan  pasokan  dan kelangkaan di pasar, serta bertujuan untuk memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah merespon kelangkaan minyak menetapkan beberapa beberapa kebijakan yaitu :
1. Menetapkan harga minyak goreng curah seharga Rp 14.000/liter
2. Badan  Pengelola  Dana  Perkebunan  Kelapa  Sawit  (BPDPKS)  akan memberikan subsidi, agar masyarakat  mendapatkan minyak  goreng curah dengan harga Rp14.000,00/liter.
3. Harga minyak kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian.
Pemerintah  juga  melakukan  pertemuan  dengan  para  produsen  minyak  goreng melalui  Kementerian  Perindustrian  dan  meminta  para  produsen  minyak  goreng untuk  segera  mendistribusikan  minyak  goreng  kepada  masyarakat.  Kemudian Menteri  Perdagangan  juga  akan  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang akan berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.  Kebijakan  tersebut  dinamakan  kebijakan  satu  harga  yang  tertuang  dalam Permendag  No.  3  Tahun  2022  yang  kemudian  diganti  dengan  kebijakan  HET melalui Permendag No. 6 Tahun 2022. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan DPO  dan  DMO  melalui  Permendag  No.  2  Tahun  2022  untuk  menjamin ketersediaan  pasokan  minyak  goreng  dengan  harga  terjangkau.  Sayangnya, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sesuai harapan. Harga minyak goreng masih tinggi,  bahkan  terjadi  kelangkaan  minyak  goreng  di  beberapa  tempat.  Faktor penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi atas kebijakan yang diambil dan lemahnya pengawasan.
Pemerintah  resmi  mencabut  kebijakan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  minyak goreng  kemasan  per  16  Maret  2022. Dampak  dari  pencabutan  kebijakan  Harga Eceran  Tertinggi  (HET)  terkait  minyak  goreng  adalah  stok  minyak  goreng khususnya dalam bentuk kemasan melimpah di pasaran namun dengan harga yang tinggi. Penentuan harga minyak goreng kemasan melalui mekanisme pasar secara instan  dapat  mengatasi  kelangkaan  barang  tersebut,  tetapi  menurunkan  daya  beli masyarakat,  khususnya  yang  berada  dalam  rentang  garis  kemiskinan.  Kenaikan harga minyak goreng juga secara langsung menaikkan biaya produksi pelaku usaha kuliner  dan  industri  makanan  sehingga  menyebabkan  berkurangnya  profit  usaha yang diperoleh. Pelaku usaha terpaksa menaikkan harga produk atau menurunkan kuantitas  guna  menjaga  keberlangsungan  usaha  mereka.  Hal  tersebut  berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat selaku konsumen.
Efektivitas  pencabutan  Kebijakan  Penetapan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET) Minyak Goreng di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika pasar  dan  ketersediaan  minyak  goreng.  Langkah  ini  diambil  sebagai  respons terhadap  kelangkaan  minyak  goreng  yang  terjadi  di  Indonesia,  yang  dipicu  oleh sejumlah faktor termasuk penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri oleh produsen, kenaikan harga minyak goreng di pasar dunia, dan dampak pandemi  Covid-19.  Pencabutan  HET  diumumkan  melalui  Permendag  Nomor  11 Tahun  2022,  yang  mencabut  Permendag  Nomor  6  Tahun  2022  dan  menetapkan aturan  baru  terkait  harga  eceran  minyak  goreng.  Harga  minyak  goreng  kemasan
akan  menyesuaikan  dengan  harga  pasar,  sementara  harga  minyak  goreng  curah akan tidak lagi terikat pada HET sebelumnya, yang mencapai Rp. 14.000/liter atau Rp.  15.500/kilogram.  Dengan  mencabut  HET  pada  minyak  goreng  kemasan, pemerintah  berusaha  menstabilkan  pangsa  pasar  dan  mencegah  minyak  goreng melimpah  ke  luar  negeri,  mengingat  sebelumnya  diterapkan  Domestic  Market Obligation  (DMO)  dan  Domestic  Price  Obligation  (DPO)  untuk  mengendalikan ekspor dan harga dalam negeri.
Implementasi kebijakan ini menimbulkan sejumlah dampak yang perlu dievaluasi secara mendalam. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat praktik kartel di pasar minyak goreng dengan konsentrasi rasio sebesar 46,5% oleh empat perusahaan  besar.  Dugaan  kesepakatan  ini  muncul  ketika  harga  minyak  goreng secara serentak naik dari Rp. 12.000/liter menjadi Rp. 20.000/liter pada akhir tahun 2021.  Penerapan  HET  menyebabkan  para  pelaku  usaha  "hilang  secara  serentak," mengakibatkan kelangkaan dan meningkatnya harga. Ketika pemerintah mencabut HET, pasar kembali dihadapkan pada keberadaan minyak goreng, namun dengan harga yang melonjak tiba-tiba menjadi Rp. 25.000/liter. Kompaknya peningkatan harga  ini  menjadi  sinyal  bagi  KPPU  untuk  menduga  adanya  kesepakatan  antara pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. Dengan demikian, meskipun pencabutan HET sejauh ini memberikan ruang lebih besar bagi pasar, perlu diperhatikan bahwa efektivitas  kebijakan  ini  kemungkinan  dipengaruhi  oleh  praktek  kartel  dan  kerja sama  antara  pelaku  usaha,  yang  mengarah  pada  ketidakstabilan  harga  dan ketersediaan di pasar.

## SIMPULAN
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  menanggapi  kelangkaan  minyak  goreng selama  pandemi  COVID-19  mencakup  pencabutan  kebijakan  Harga  Eceran Tertinggi  (HET)  yang  diharapkan  mengembalikan  stabilitas  pada  pasar.  Namun, dampaknya  tidak  selalu  sesuai  dengan  harapan.  Meskipun  pencabutan  HET meningkatkan ketersediaan minyak goreng di pasar, harga yang tinggi menghambat daya  beli  masyarakat,  terutama  yang  berada  dalam  kelompok  ekonomi  rendah. Ketidakstabilan  harga  juga  diindikasikan  oleh  dugaan  adanya  praktik  kartel, menunjukkan tantangan besar dalam menjaga pasar yang sehat dan stabil.
Implementasi  kebijakan  ini  mencerminkan  respons  pemerintah  terhadap  situasi darurat, tetapi juga menyoroti kelemahan dan potensi risiko baru. Meskipun tujuan pencabutan HET adalah memberikan fleksibilitas pada pasar, adanya praktik kartel menunjukkan bahwa stabilitas harga dan ketersediaan belum sepenuhnya terjaga. Evaluasi  mendalam  diperlukan  untuk  menemukan  solusi  yang  lebih  efektif, termasuk  pengawasan  yang  lebih  ketat  untuk  mencegah  praktik  kartel  yang merugikan konsumen dan stabilitas pasar.
Dalam  konteks  ini,  terlihat  bahwa  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  berusaha mengatasi kelangkaan minyak goreng dan menyeimbangkan kebutuhan pasar dan industri.  Namun,  masih  ada  tantangan  besar  yang  harus  diatasi,  seperti  praktik kartel  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  harga.  Dalam  konteks  ini,  evaluasi menyeluruh  diperlukan  untuk  menemukan  pendekatan  yang  lebih  efektif  dalam menjaga stabilitas pasar dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Kebijakan  pencabutan  HET  merupakan  langkah  strategis  dalam  menanggapi kelangkaan  minyak  goreng.  Namun,  dampaknya  terhadap  stabilitas  harga  dan ketersediaan  masih  belum  sepenuhnya  terjamin.  Evaluasi  yang  mendalam  dan pengawasan yang lebih ketat atas praktik kartel akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasar yang sehat dan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

## REFERENSI
Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2017). Principles of Corporate Finance (12th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Choi, A. S., Lee, C. K., Tanaka, K., & Xu, H. (2018). Value spillovers from the Korean DMZ areas and social desirability. Journal of Behavioral and Experimental Economics , 75 (April), 95–104. https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.04.010
Choudhry, M. (2018). An Introduction to Banking: Principles, Strategy and Risk Management (2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
Hsiao, Y. J., & Tsai, W. C. (2018). Financial literacy and participation in the derivatives markets. Journal of Banking and Finance , 88 , 15–29. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.11.006 Hull, J. C. (2018a). Options, Futures, and Other Derivatives (9th ed.). Harlow: Wiley.
Hull, J. C. (2018b). Risk Management and Financial Institutions (5th ed.). Hoboken: Wiley. Jones, C. P., & Jensen, G. (2016). Investment: Analysis and Management (13th ed.). Hoboken:Wiley.
Kenton, W. (2018). Financial Literacy. Retrieved January 15, 2019, from https://www.investopedia.com/terms/f/financial-literacy.asp
Parise, G. (2018). Threat of entry and debt maturity: Evidence from airlines. Journal of Financial Economics , 127 (2), 226–247. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.11.009
Nasution, A. (2021). Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga dam Kelangkaan Minya Goreng di Kota Medan.
https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jubisco/article/viewFile/1845/1498
Insan, A. (2022). Urgensi transparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng.
Purwanti, M.N. & Hariri, A. (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Anita, S.Y. (2022). Pengaruh Panic Buying terhadap Minat Beli Konsumen Secara Implse Buying Pada  Produk Minyak goreng.
https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/viewFile/770/464
Gani, R.A. (2023). Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumem terhadap Pembelian Minyak Goreng Kemasan Pada Saat covid di Kota Tasikmalaya.
Annita, E. (2020). Analisis Pandemic Covid-19 Terhadapat Harga Sembako.
Ariyono, K.Y. (2022). Panic Buying Penyebab terjadinya impulse buying Pada Pembelian Minyak Goreng.
Alfahmi, J.M.H., Yuniari, S.E. & Fachrezi, F.T.A. (2023). Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19)
Alamsyah, D., Mayasari., Lubis,  F.O. (2023). Analisis Wacana Kritis Tanggapan Megawati terhadap Persoalan Kelangkaan Minyak Goreng.
Wahyudi, R.F. & Suriati, S. (2022). Analisis Komunikasi Krisis Pemerintah Pusat Republik Indonesia (RI) Dalam Mengatasi Krisis Minyak goreng.
Jusmiari. & Sabir, M. (2023). Konsep Ihtikār Minyak Goreng pada Masa Pandemi; Studi Komparatif Empat Mazhab.
Ali, M., Kartawan., Suharsono., Nurydin, E. (September, 02). Pelatihan Pembuatan Minyak Kelapa Secara Fermentasi bagi Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.
Pratama, A.P.R., Setyawati, R., Kangramanto, L.B. & Wlandari, S.A. (2023). Urgensi Pengaturan Lenienci Program Terhadapat Dugaan Kartel Atas Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia. https://www.review-
unes.com/index.php/law/article/view/479
Syahfitri., Amwa, D.R. & Aisyah. R. (2022). Peran Pemerintah Terhadap Supply Chain Management Pada Produk Minyak Goreng.
Mudjiyanto, B., Tawaang, F., Nugroho, A.C., Lusianawati, H. & Launa. (2022). Disonansi Kognitif Elite Politik dan Pejabat Publik Dalam Menghadapi Fenomena Kelangkaan Minyak Goreng.
Syafuddin, K. & Lusianawati, H. (2022). TERBENTUKNYA OPINI PUBLIK TERHADAP KENAIKKAN HARGA MINYAK GORENG YANG BERDAMPAK PADA UMKM DI TWITTER.
Wahyuni, F. & Saputra, P.R. (2022). STRATEGI DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MENGATASI PANIC BUYING PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.
Harahap, D.A. (2022). Membaca Karakter Konsumen Ketika Panic Buying, Brand or Product Utility?
http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/30237/7.%20Membaca %20Karakter%20Konsumen%20Ketika%20Panic%20Buying%2C%20Brand%20o r%20Product%20Utility.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Nur, Z.R. (2022). KELANGKAAN MINYAK GORENG DALAM TINJUAN KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN MARELAN).
Lesmana, A. (2023). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN MINYAK GORENG TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU.