## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.31598/juinhum.3.3.5777.392-397

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI-PHK DAN DIRUMAHKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19
I Komang Wahyu Permana, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Komang Arini Styawati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia wahyu.permana19500@gmail.com , nyomansugiartha14@gmail.com , arinistyawati@gmail.com

## ABSTRAK
Akibat  pandemi  mengakibatkan  banyak  pekerja  dirumahkan  atau  di-PHK.  Permasalahan  yang  timbul  adalah Bagaimanakan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  yang  di-PHK  akibat  Pandemi  Covid-19?  Dan Bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  yang  dirumahkan  akibat  Pandemi  Covid-19?.  Penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dipilih  untuk  melakukan  penelitian  ini.  Hasil Berdasarkan pembahasan terkait perlindungan hukum pekerja yang di-PHK dan dirumahkan, maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  yang  di-PHK  akibat  dampak  Pandemi  COVID-19 adalah  larangan  terhadap  PHK  dengan  berbagai  alasan  dan  kepastian  kompensasi  yang  diterima  apabila  PHK tidak dapat dihindari. Larangan untuk melaksanakan PHK dengan berbagai alasan diatur pada Pasal 153 UU Cipta Kerja sedangkan kepastian kompensasi terhadap pekerja yang di-PHK diatur pada Pasal 156 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja.  Selain  itu,  mekanisme  hukum  dalam  keberatan  terhadap  PHK  diatur  dalam  PP  No. 35/2021 sehingga perusahaan tidak melakukan PHK hanya dari satu pihakSetelah dilakukan penelitian diketahui bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  yang  di-PHK.  Tujuan  PHK  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh perusahaan  dan  diharapkan  hal  terakhir  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  jika  hal  tersebut  memang  mendesak. Meskipun  secara  pasti  mengenai  pekerja  yang  dirumahkan  dalam  UU  Ketenagakerjaan  tetapi  aturan  tersebut dijelaskan dan diatur dalam SE Kemnaker Nomor: SE-05/M/BW/1998 yang mengatur tentang pengusaha harus tetap membayar upah secara penuh yang berupa upah pokok dan tunjangan selama pekerja dirumahkan kecuali diatur ada aturan lain dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Kesempatan Bekerja Bersama.   akibat Pandemi  tertuang  dalam  Pasal  153  dan  156  UU  Cipta  Kerja.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  adalah pencegahan, memperjelas mekanisme dan memberikan kepastian kompensasi.
Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, dirumahkan, Pandemi COVID-19

## ABSTRACT
Due to the pandemic, many  workers have been laid  off or laid  off. The problem that arises is how is the legal protection for workers who have been laid off due to the Covid-19 pandemic? And how is the legal protection for workers  who  have  been  laid  off  due  to  the  Covid-19  pandemic?  Normative  legal  research  with  a  statutory approach was chosen to conduct this research. Results Based on the discussion related to the legal protection of laid-off and laid-off workers, it can be concluded that legal protection for workers who have been laid off due to the  impact  of  the  COVID-19  pandemic  is  a  prohibition  against  layoffs  for  various  reasons  and  certainty  of compensation received if layoffs cannot be avoided. . The prohibition on carrying out layoffs for various reasons is regulated in Article 153 of the Job Creation Law, while the certainty of compensation for laid-off workers is regulated in Article 156 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. while the certainty of compensation for laid-off workers is regulated in Article 156 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In addition, the legal mechanism in objecting to layoffs is regulated in PP. 35/2021 so that companies do not lay off only from one party. The purpose of layoffs is a right that is owned by the company and is expected to be the last thing the company does if it is urgent. to pay full wages in the form of basic Keywords: termination of employment, paid leave, COVID-19 Pandemic

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
COVID-19  merupakan  pandemi  yang  melanda  seluruh  negara  di  dunia  sejak  November  2019  yang pertama  kali  terkonfirmasi  di  Wuhan,  China.  Dampak  yang  sangat  signifikan  ditimbulkan  oleh
penyebaran COVID-19 yang begitu masifnya ke seluruh sendi kehidupan masyarakat dunia termasuk pada  bidang  ekonomi. (Krisna,  2021) Pandemi  COVID-19  mempengaruhi  ekonomi  global  dan menciptakan  ketidakpastian baik secara  ekonomi dan kebijakan  sosial. Hal ini menyebabkan banyak pelaku ekonomi atau pengusaha mengalami kesulitan dalam menentukan rencana bisnisnya.
Mayoritas  kegiatan  usaha  berdampak  signifikan  dari  pandemi  COVID-19  ini.  Badan  Pusat Statistik mencatatkan bahwa 57,29% dari Usaha Menengah Besar (UMB) dan 66,77% Usaha Menengah Kecil  (UMK)  mengalami  penurunan  pendapatan  di  Triwulan  III  2020.  Para  pelaku  usaha  harus mengambil kebijakan strategis untuk mempertahankan usaha mereka.
Salah satu kebijakan strategis yang diambil adalah penghematan biaya operasional usaha dengan cara  melakukan  pengurangan  tenaga  kerja  dengan  cara  pengurangan  jam/hari  kerja  pekerja, merumahkan  pekerja  bahkan  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  masal.  Hal  ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pendapatan dan pekerjaannya.
PHK  atau  merumahkan  pekerja  merupakan  salah  satu  langkah  yang  sering  dilakukan  oleh pengusaha untuk menekan pengeluaran operasional perusahaan agar perusahaan masih dapat berjalan. Diketahui bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan akibat bekerja hal ini sesuai dengan pasal 28 D UUD 1945. Pemerintah harus hadir untuk tegaknya hak setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan meskipun pada masa Pandemi COVID-19; dimana negara harus memberikan perlindungan bagi warganegaranya.
UU  Ketenagakerjaan  tidak  mengatur  secara  tegas  tentang  tindakan  merumahkan  atau  pekerja yang dirumahkan. Dirumahkan mengacu pada suatu keadaan yang menyebabkan pekerja tidak bekerja, tidak digaji, namun masih dalam perjanjian kerja. (Putra, A. C. E., 2021) Keadaan pandemi yang terjadi saat  ini  berdampak  banyak  terjadinya  pekerja  yang  dirumahkan.  PPKM  yang  mengatur  berjalannya suatu  usaha  yang  tertera - dalam  Instruksi - Menteri - Dalam - Negeri - No.  24  tahun  2021  tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Masyarakat  Level - 4  dan  Level - 3 Coronavirus  Disease  2019 sempat dilakukan di wilayah Bali dan Jawa.
Selain merumahkan karyawan, pemutusan hubungan kerja merupakan suatu pengakhiran sumber nafkah bagi pekerja/ buruh dan keluarganya yang dilakukan oleh pengusaha. Pemutusan hubungan kerja merupakan awal hilangnya mata pencaharian bagi pekerja/buruh yang juga menyebabkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Dalam beberapa kasus, perusahaan merasa tidak sanggup membayar upah pekerjanya dalam situasi darurat karena akibat pembatasan aktivitas di lingkup dunia ketenagakerjaan dan bisnis telah berdampak pada menurunnya omzet atau penghasilan keuntungan perusahaan. (Krisgawati, V., & Antari, 2020)
Berdasarkan  aturan  dan  instruksi  tersebut,  aktivitas  pada  lingkungan  usaha  tidak  mendasar dilaksanakan pemberlakuan seratus persen kerja yang dilakukan di rumah; lingkungan usaha mendasar dapat  melakukan  aktivitas  kerja - dengan - maksimal  lima  puluh  persen  kapasitas,  sedangkan  pada lingkungan usaha mendasar pemerintahan dengan kapasitas dua puluh lima persen karyawan kerja dari rumah, dan lingkungan usaha kritikal dapat dilaksanakan seratus persen.
Selain merumahkan pekerja, banyak perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak terhadap karyawannya  yang  dilakukan  untuk  menekan  angka  pengeluaran  operasional  yang  terus  menumpuk tetapi kegiatan usaha yang dilakukan tidak lancar akibat pandemi covide-19 ini.
PHK merupakan hak yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan hal terakhir yang dilakukan oleh  perusahaan  jika  hal  tersebut  memang  mendesak.  Meskipun  secara  pasti  mengenai  pekerja  yang dirumahkan  dalam  UU  Ketenagakerjaan  tetapi  aturan  tersebut  dijelaskan  dan  diatur  dalam  SE Kemnaker Nomor: SE-05/M/BW/1998 yang mengatur tentang pengusaha harus tetap membayar upah secara  penuh  yang  berupa  upah  pokok  dan  tunjangan  selama  pekerja  dirumahkan  kecuali  diatur  ada aturan lain dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Kesempatan Bekerja Bersama. (Harianto, 2016) Sedangkan untuk PHK, hal ini tertuang pada UU Ketenagakerjaan pada Pasal - 164 dan Pasal 165. Banyak perusahaan yang tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja yang  telah  dirumahkan.  Oleh  sebab  itu  hal  tersebut  harus  dikaji  dan  diteliti.  Atas  dasar  pemikiran tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan  mengadakan  penelitian  dengan  judul: “PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PEKERJA  YANG  DIRUMAHKAN  DAN  DI-PHK AKIBAT PANDEMI COVID-19”.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  maka  dapat  diformulasikan  rumusan  masalah sebagai yakni bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja yang dirumahkan akibat Pandemi Covid-19?

## II. METODE PENELITIAN
penelitian  hukum  normatif  merupakan  jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Metode Statute Approach (Pendekatan Perundang-Undangan) dan Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual) merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini .

## III . HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang di-PHK Akibat Pandemi Covid-19
Surat perjanjian merupakan salah satu bukti yang digunakan oleh perusahaan dan pekerja sebagai acuan dalam bekerja dan berapa lama pekerja itu dapat bekerja dalam perusahaan tersebut. perjanjian kerja juga  sebagai  kepastian  hukum  bagi  perusahaan  dan  pekerja.  Setiap  perjanjian  kerja  akan  berisikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak  yang dimiliki oleh perusahaan dan pekerja dan akan  disetujui dan ditandatangani oleh wakil perusahaan dan karyawan yang memiliki keperluan.
Dalam surat perjanjian kerja berisikan berapa lama pekerja tersebut tetapi dalam perjanjian kerja tersebut juga diatur mengenai pemutusan hubungan kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dalam KUH Perdata Pasal 1244 dan Pasal 1245 dapat disimpulkan belum mampu memberikan perlindungan hukum  yang  kuat  dan  mutlak  bagi  pekerja  atau  buruh  yang  terdampak  PHK.  Pasal  tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban akibat dari PHK.
PHK dilakukan dengan membebani perusahaan untuk memenuhi perjanjian bersama supaya hak pekerja  yang  terkena  PHK  dapat  diselamatkan  dan  dilindungi  dan  dengan  sendirinya  kewajiban  dan tugas dari perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan pasal 61 UU Ketenagakerjaan. Perusahaan harus dan  dituntut  secara  hukum  untuk  bisa  melakukan  tugas  dan  kewajibannya  secara  tuntas  berkenaan dengan  hak  dari  seorang  pekerja  yang  terkena  PHK  yang  timbul  sebagai  akibat  pandemi  ini  yang dilakukan sesuai dengan pasal 1 ayat 23 UU Ketenagakerjaan.
Perlindungan hukum berkaitan dengan fungsi serta peran dari adanya hukum itu sendiri dalam hal mengatur dan tentunya dalam hal melindungi masyarakat terhadap permasalahan yang muncul di dalam pergaulan masyarakat itu. (Putra,  I. D. G. A. M., 2022) . Terkait dengan perlindungan terhadap pekerja dengan PKWT dalam kenyataannya belum terjadi dengan optimal yang tentunya menyebabkan hak-hak yang sudah tentu diperoleh oleh pekerja belum terlaksana dengan baik. (Pohan, 2020) Pemberian  uang  kompensasi  harus  diberikan  sesuai  dengan  kewajiban  pemberi  kerja  atau perusahaan  dengan  ketentuan  hubungan  kerja  tersebut  merupakan  PKWT  yang  diberikan  kepada pekerja  saat  berakhirnya  PKWT  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  15  PP No.  35/2021.  Apabila  pekerja atau  perusahaan  mengakhiri  hubungan  kerja  secara  sepihak  sebelum  masa  akhir  kerja  yang  sesuai dengan  perjanjian  kerja  maka  sesuai  dengan  pasal  17  PP  No.  35/2021  maka  pemberi  kerja  harus memberikan  uang  kompensasi  sesuai  dengan  pasal  15  ayat  (1)  dengan  besarnya  kompensasi  sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 16 PP ini.
PKWTT  merupakan  salah  satu  jenis  perjanjian  kerja  yang  memiliki  batas  waktu  bekerja  yang tidak tentu. PHK yang dilaksanakan dalam PKWTT tertuang dalam UU Ketenagakerjaan. Pengakhiran hubungan kerja terjadi jika pekerja sudah tidak bernyawa, perjanjian kerja sudah berakhir waktunya, berakhir  berdasarkan  hukum,  berakhir  akibat  keadaan  memaksa  yang  telah  dicantumkan  dalam perjanjian kerja.
Perlindungan hukum bagi pekerja yang di-PHK akibat Pandemi COVID-19 adalah Pasal 153 dan 156 UU Cipta Karya dan PP No. 53/2021. Pasal 153 menjabarkan larangan untuk melaksanakan PHK dengan beberapa alasan yang dimuat sedangkan Pasal 156 memuat terkait hak yang diperoleh pekerja ketika  PHK  dilaksanakan.  Selain  itu  PP  No.  53/2021  juga  mengatur  ketentuan  perjanjian  kerja, pesangon, dan PHK. Oleh karena itu UU Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang  diberikan  pemerintah  pada  pekerja  sehingga  walaupun  pekerja  mengalami  PHK,  hak-hak  yang melekat pada pekerja tersebut tetap diperoleh.
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19
Peningkatan kinerja dan kualitas pekerja harus dibarengi dengan agunan hidup yang dapat  dipercaya dan esau dalam bentuk perlindungan secara hukum terhadap pekerja yang sesuai dan dilandasi martabat harkat serta HAM itu sendiri. (Khakim, 2003) Akibat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak hak  pekerja  dan  hal-hal  yang  sudah  semestinya  didapatkan  seorang  pekerja  menjadi  berantakan  dan melenceng dari ketentuan hukum yang diterapkan dalam masyarakat.
Berdasarkan SE Kemnaker SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 menyatakan bahwa pengusaha yang mengalami  dampak  sehingga  kemungkinan  besar  juga  berdampak  kepada  tenaga  kerjanya  terlebih dahulu  harus  mengupayakan  hal-hal  tertentu  sebelum  melakukan  PHK.  Upaya  tersebut  salah  satu contohnya adalah meliburkan pekerjanya atau merumahkan buruh atau pekerjanya dengan dilakukan secara bergilir dan berurutan untuk sementara atau sampai keuangan atau ekonomi perusahaan perlahan mulai seimbang. Berdasarkan SE tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan dapat melakukan upaya merumahkan pekerja daripada melakukan PHK terhadap pekerja demi membantu kestabilan ekonomi pekerja tetap berjalan.
Pandemi Covid-19 ditemukan di bulan Desember 2019 di Wuhan, salah wilayah yang terletak di negara Cina. Penyebaran sangat cepat sekali dan merupakan virus yang mematikan yang telah banyak menelan  korban  jiwa  baik  tenaga  medis  maupun  anggota  masyarakat  sebagai  rakyat  biasa,  pejabat negara  dan  kepala  negarapun  tidak  luput  menjadi  korban  Covid-19.  Wabah  Covid-19  merupakan masalah  global  telah  berjangkit  dibanyak  Negara  termasuk  negara-  negara  besar  di  dunia,  seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggiris, Rusia ( Syafrida, Safrizal, & Suryani, 2020) Terlepas dari adanya jaminan bagi setiap warga negara terkait hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dalam dunia ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang sering muncul yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), selanjutnya disingkat dengan PHK, yang tidak jarang juga, dapat menimbulkan konflik hubungan industrial, konflik antara pengusaha dengan pekerja/buruh, yang mengakibatkan terjadinya pengangguran .(Matompo, 2020) .
Merumahkan  karyawan  dan/atau  PHK  menjadi  alternatif  pilihan  yang  sering  dilakukan  oleh perusahaan untuk menekan pengeluarannya, hal ini semata agar perusahaan dapat tetap bertahan hidup. Tetapi selain dampak yang dialami perusahaan, ternyata terasa juga oleh karyawan yang dirumahkan atau di-PHK yang mengakhibatkan berkurang atau hilangnya pendapatan/pemasukan, sedangkan harga kebutuhan  sehari-hari  meningkat  apalagi  saat  krisis  pandemi  Covid19  terjadi,  alasan  kenaikan  harga tersebut  karena  gangguan  pada  rantai  pasokan  pangan  domestik,  guncangan  lain  yang  memengaruhi produksi pangan, serta hilangnya pendapatan dan pengiriman uang menciptakan ketegangan yang kuat dan risiko keamanan pangan di banyak negara. (Nurmayanti, 2020)
Menanggapi keresahan masyarakat itu Kemnaker membuat dan menerbitkan SE Kemnaker No. M/  3/  HK.  04/  III/  2020  yang  ditujukan  kepada  Gubernur  di  seluruh  Indonesia  dengan  tujuan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  pekerja  terutama  pada  hal  pengupahan  dalam  kaitannya  dengan Pandemi COVID-19 serta memberi upaya penyebaran, penanggulangan, dan penangganan kasus terkait COVID-19  di  lingkungan  kerja.  SE  tersebut  sudah  seharusnya  menjadi  tolak  ukur  dalam  penerapan kebijakan berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam masa pandemi COVID-19 ini.
Berdasarkan salah satu poin yang terdapat dalam SEL yang dijelaskan di atas diketahui bahwa pemberi  kerja  atau  perusahaan  yang  melaksanakan  pembatasan  dalam  aktivitas  usaha  sebagai  akibat kebijakan  yang  diterapkan  dalam  daerah  masing-masing  yang  dilakukan  oleh  pemerintahnya  yang dilakukan untuk mencegah dan menangani pandemi COVID-19 ini.
Dalam salah satu poin di dalam Surat Edaran tersebut, disebutkan bahwa bagi perusahaan yang melakukan  pembatasan  kegiatan  usaha  akibat  kebijakan  pemerintah  di  daerah  masing-masing  guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang mengakibatkan sebagian atau seluruh pegawai atau karyawan  perusahaan  tersebut  tidak  masuk  kerja  dengan  mempertimbangkan  pemasukan  perusahan maka pemberian upah dan cara pemberiannya disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.
Berdasarkan SE tersebut diatur mengenai tata cara pengupahan terhadap pekerja yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Mengenai ketentuan car-cara pengupahan pekerja buruh yang termasuk golongan  ODP  atau  OTG  yang  dibuktikan  dengan  keterangan  oleh  dokter  yang  mengharuskan  dan menghimbau  untuk tidak kerja paling lama 14 hari atau sesuai  standar Kementerian Kesehatan  yang dijelaskan bahwa upahnya harus tetap dibayar atau diberikan dengan sepenuhnya. Pemberian upah ini merupakan  salah  satu  langkah  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  SE  yang  telah
dijelaskan di atas memberikan perlindungan baik terhadap pekerja atau buruh dan juga bagi pengusaha atau pemberi kerja.
Berdasarkan  pasal  82A  ayat  (1)  UU  Cipta  Kerja  setiap  pekerja  yang  dirumahkan  masih merupakan bagian dan karyawan dari perusahaan sehingga pekerja atau buruh tersebut masih memiliki kewajiban dan hak sesuai dengan isi surat kesepakatan kerja. Selama tidak adanya pemutusan hubungan kerja karyawan atau buruh masih berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan isi surat perjanjian.
Terkait ketentuan perlindungan  hukum pada  pekerja yang dirumahkan dimuat berdasarkan SE Kemnaker  No.  SE-05/M/BW/1998  mengatur  terkait  pekerja  yang  dirumahkan  bahwa  pemberi  kerja masih  wajib  memberikan  upah  kepada  pekerjanya  yang  dirumahkan  kecuali  telah  diatur  secara  lain dalam perjanjian kontrak kerja yang disepakati, jika pemberi kerja tidak sepenuhnya memberikan upah kepada buruh hal ini dapat dirundingkan bersama serikat pekerja.
Apabila  perusahaan  merumahkan  pekerja  dan  tidak  membayar  upah  semestinya  tanpa  adanya pengaturan  dalam  perjanjian  kerja,  pengaturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama,  dan  tanpa perundingan  terlebih  dahulu  dengan  serikat  pekerja  dan/  atau  para  pekerja  maka  hal  tersebut  dapat diselesaikan dengan jalur hukum.
Berdasarkan UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan jalur hukum yang dapat dilakukan bagi pekerja terdapat tiga tahap yang harus dilaksanakan secara runtut. Tahap yang pertama harus dilakukan adalah  Bipartit,  merupakan  perembukan  antara  pekerja  dengan  pemberi  kerja  untuk  melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (terkait permasalahan hak antara pekerja dengan pemberi kerja).  Yang  kedua  adalah  Tripartit,  merupakan  penyelesaian  perselisihan  antara  pekerja  dengan pemberi  kerja,  menggunakan  cara  mediasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.  Tahap  Ketiga  adalah  langkah  Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Langkah  ini  adalah langkah yang bisa dilakukan oleh pekerja atau pemberi kerja melalui sistem gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencangkup tempat pekerja atau buruh bekerja.
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun istilah pekerja yang dirumahkan tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, pekerja yang dirumahkan tetap mendapatkan perlindungan hukum untuk memperoleh hak yang memang didapatkan pada pekerja itu. SE Kemnaker No.  SE-05/M/BW/1998  tentang  tentang  Upah.  Pekerja  yang  harus  dirumahkan  dan  bukan  di  PHK merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  dirumahkan  sehingga  pekerja  tetap memperoleh  hak  mereka  dalam  hal  pengupahan.  Secara  spesifik  terhadap  pekerja  yang  dirumahkan sebagai akibat pandemi COVID-19, SE Kemnaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 mengatur hak pekerja yang dirumahkan. Perusahaan harus tetap membayarkan upah pekerja dengan ketentuan pada perjanjian kerja bersama.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  terkait  perlindungan  hukum  pekerja  yang  di-PHK  dan  dirumahkan,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  yang  di-PHK  akibat  dampak Pandemi COVID-19 adalah larangan terhadap PHK dengan berbagai alasan dan kepastian kompensasi yang diterima apabila PHK tidak dapat dihindari. Larangan untuk melaksanakan PHK dengan berbagai alasan diatur pada Pasal 153 UU Cipta Kerja sedangkan kepastian kompensasi terhadap pekerja yang di-PHK diatur pada Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, mekanisme hukum dalam keberatan terhadap PHK diatur dalam PP No. 35/2021 sehingga perusahaan tidak melakukan PHK hanya dari satu pihak.
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  yang  dirumahkan  akibat  dampak  pandemic  COVID-19 adalah kepastian dalam pengupahan dan status kepegawaian dimana tertuang pada SE Kemnaker No. M/3/HK.04/III/2020. Surat Edaran tersebut diatur kepastian mengenai pengupahan pada pekerja yang terdampak COVID-19. Lebih lanjut dijelaskan pekerja yang dirumahkan masih merupakan bagian dari perusahaan  dan  berstatus  sebagai  pekerja  serta  terikat  dengan  hubungan  kerja  antara  buruh  dan perusahaan yang bersangkutan.

## 2. Saran
Diharapkan  pelaksanaan  PHK  dan  merumahkan  pekerja  mengacu  pada  ketentuan  pemerintah  yang mengaturnya  dan  perjanjian  kerja  bersama  yang  dibuat  pengusaha  dan  pekerja  oleh  karena  itu
diperlukan  peraturan  yang  lebih  komprehensif  yang  menguraikan  mekanisme  dalam  pengaturan khususnya pada pekerja yang dirumahkan sehingga hal tersebut dapat memberikan kepastian baik bagi pekerja dan pengusaha.
Masyarakat  diharapkan  mengetahui  ketentuan  terhadap  PHK  dan  pekerja  yang  dirumahkan sehingga peristiwa ini dapat diminimalisir khususnya sebagai akibat Pandemi COVID-19.

## DAFTAR BACAAN
Harianto, A. (2016). Hukum ketenagakerjaan: makna kesusilaan dalam perjanjian kerja . Laksbang PRESSindo . Khakim, A. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Krisgawati,  V.,  &  Antari,  P.  E.  D.  (2020). Sosialisasi  Hak  Tenaga  Kerja  Yang  Dirumahkan  Akibat  Pandemi Covid-19 . Di PT . Global Retailindo Pratama .
Krisna, I. G. (2021). “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19,” ,. Konstruksi Hukum , 2 , 2 .
Matompo,  O.  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  Asing  Di  Indonesia.  Legal  Standing. Ilmu Hukum , 4 (2), 12. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4351912/lonjakan-harga-pangan-selama-pandemi-ancam-ketahanan- pangan-dunia
Pohan, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum Ketenagakerjaan. MLJ Merdeka Law , 2 , 1.
Putra,  A.  C.  E.  (2021).  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  yang  Dirumahkan  Akibat  Pandemi  Covid-19,” Universitas Airlangga. Jurisdiction , 4 , 3.
Putra, I. D. G. A. M. (2022). “Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Pekerja Penyandang Disabilitas Pada Badan Hukum Nirlaba di Yayasan Bunga Bali,.” Konstruksi Hukum , 3 , 2.
Syafrida,  Safrizal,  &  Suryani,  R.  (2020).  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Masa  Pandemi  Covid-19  Perusahaan Terancam Dapat Dipailitkan. Pamulang