Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditim- bulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan
I Wayan Werasmana Sancaya* dan I Made Aditya Mantara Putra Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia *wvimo@gmail.com

## Abstrak
Secara  fakta  dapat  diamati  bahwa  pengemudi  angkutan  tidak  jarang  melakukan  tindakan  yang  diakibatkan  kesengajaaan ataupun kelalaian  yang berakibat  pada kerugian bagi  orang lain, yang dalam hal  ini  baik kerugian materiil ataupun kerugian immateriil.  Hal  tersebut  dapat  digambarkan  seperti  misalnya  tindakan  pengemudi  yang  sedang  mengendarai  kendaraannya secara  tidak  wajar  dalam  arti  pada  saat  menjalankan  tugas  pengemudi  sedang  dalam  keadaan  tidak  fit,  lelah  atapun  dalam pengaruh  alkohol  atau  obat  terlarang  yang  tentu  sangat  berpengaruh  terhadap  kemampuannya  untuk  mengemudi  kendaraan, sehingga terjadi kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merasa perlu untuk meneliti tingkat dan bentuk tanggungjawab perusahaan transportasi angkutan barang. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Hasil  daripada  penelitian  yaitu  mengenai  pengaturan pertanggungjawaban  perusahaan  angkutan  dalam  hal  terjadi  kerugian  yang  diakibatkan  pengemudi  selama  kegiatan penyelenggaraan pengangkutan pada Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar dan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dituangkan juga dalam perjanjian kontrak kerja antara perusahaan pengangkutan dengan pengemudi. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan yakni Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar terhadap pengemudi, perusahaan sebelum memperkerjakan pengemudi sudah mengikutsertakan pengemudi tersebut dengan Asuransi. Namun apabila biaya asuransi masih kurang mencukupi untuk mem-back up pembiayaan pengemudi yang  mengalami  kecelakaan  tersebut  maka  kekurangan  biaya  akan  ditanggung  oleh  perusahaan.  Sedangkan  bentuk pertanggungjawaban pada perusahaan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar yakni bertanggungjawab sesuai dengan isi daripada perjanjian kontrak kerja yang menyatakan tanggungjawabnya dalam nominal yang sudah ditentukan.
Kata Kunci : Pengemudi; per usahaan angkutan; tanggungjawab

## Abstract
In fact,  it can be  observed that  transport drivers often take actions due  to deliberate  action or negligence  which result in losses to others, in this case either material or immaterial losses. This can be described as for example the actions  of  a  driver  who  is  driving  his  vehicle  inappropriately  in  the  sense  that  when  carrying  out  his  duties  the driver is not fit, tired or under the influence of alcohol or illegal drugs which of course greatly affects his ability to drive a vehicle, resulting in accidents and cause harm to others. Based on this description, the researcher feels the need to examine the level and form of responsibility of goods transportation companies. This type of research used in  this  research  is  a  type  of  empirical  legal  research.  The  result  of  the  research  is  regarding  the  responsibility arrangement  of  the  transportation  company  in  the  event  of  a  loss  caused  by  the  driver  during  transportation activities  at  the  Denpasar  Cambodia  Post  Office  and  PT.  Maharani  Prema  Sakti  Denpasar  refers  to  Law  No. 22/2009 concerning Road Transportation Traffic, which is also stated in the work contract agreement between the transportation company and the driver. The form of company responsibility, namely the Denpasar Cambodia Post Office to the driver, the company before hiring the driver has included the driver with insurance. However, if the insurance costs are still insufficient to back up the financing of the driver who had the accident, the company will bear the shortage of costs. While the form of responsibility to the company PT. Maharani Prema Sakti Denpasar, which  is  responsible  in  accordance  with  the  contents  of  the  work  contract  agreement  which  states  his responsibilities in a predetermined nominal.
Keywords: Dr iver ; tr ansportation company; r esponsibility
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 37
Published: 30/01/2021
How To Cite: Sancaya, I, W, W., Putra, I, M, A, M. ( 2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditim- bulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (1). Pp 37 - 43. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86

## I.  PENDAHULUAN
Transportasi  saat  ini  sangat  memiliki  peranan didalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena transportasi  sangat  dibutuhkan  oleh  seluruh lapisan  masyarakat  dalam  kegiatan  sehari-hari. Hal  tersebut  dilihat  dari  semakin  meningkatnya kebutuhan  daripada  jasa  angkutan  terhadap mobilitas  orang  serta  barang  khususnya  di Indonesia.  Dari  pernyataan  ini  maka  dilihat  dari besarnya  peran  transportasi,  maka  sangat  perlu untuk  dilakukannya  tata  kelola  dalam  suatu sistem  terkait  dengan  transportasi  nasional  demi terwujud  dan  tersedianya  jasa  transportasi  yang aman  dan  nyaman  serta  biaya  yang  dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dilihat dari  besarnya  peranan  transportasi  ini  dan semakin  tinggi  angka  kebutuhan  terhadap  jasa angkutan  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa perlunya  penataan  terhadap  suatu  sistem transportasi nasional yang terpadu.
Seperti yang diketahui bahwa alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi dari darat, laut dan  udara.  Dari  3  alat  transportasi  ini  dikatakan bahwa  sangat  memegang  peranan  yang  sangat penting  dan  saling  mengisi  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya  masing-masing  sebagat  alat angkut orang ataupun barang. Pengangkutan juga disebut  memiliki  peran  yang  sangat  penting  oleh karena  didalamnya  mengatur  mengenai  seluruh kegiatan ekonomi dan kegiatan dalam masyarakat pada  umumnya  agar  dapat  berjalan  dengan  baik dan lancar (Muhammad, 2000).
Kemajuan teknologi dan informasi memberikan implikasi kepada kemajuan peningkatan  arus  transportasi.  Transportasi dimaksud adalah kegiatan pengangkutan. Barang- barang  yang  dihasilkan  oleh  pabrik  atapun produsen-produsen  dapat  sampai  di  tangan pedagang  atau  pengusaha  yang  dalam  hal  ini hanya bisa dilakukan dengan jalan pengangkutan, kemudian  selanjutnya  dari  pedagang  atau pengusaha  kepada  konsumen  tentu  juga menggunakan  jasa  pengangkutan  ini.  Dalam  hal ini  pengangkutan  dapat  dilakukan  oleh  orang, kendaraan  yang  diperbantukan  atau  ditarik  oleh binatang,  kendaraan  bermotor,  kapal  laut,  kereta api,  kapal  sungai,  pesawat  udara  dan  sebagainya (Adji,  1991). Jika  dilihat  dari  hal  ini  maka permasalahannya  disini  adalah  penyediaan  alat transportasi  masal  yang  memadai,  nyaman  dan aman,  murah  serta  tepat  waktu  dalam penyelenggaraannya (Muhammad, 2000).
Transportasi  disini  juga  merupakan  dasar
untuk  mendukung  perkembangan  masyarakat, pembangunan ekonomi kreatif serta pertumbuhan industrialisasi  di  Indonesia.  Tentu  disini  dengan adanya  kehadiran  transportasi  ini  menyebabkan adanya pembagian pekerjaan ataupun spesialisasi menurut keahlian sesuai dengan adat istiadat dan budaya dalam suatu bangsa atau daerah. Dari hal tersebut  maka  pertumbuhan  suatu  negara tergantung  kepada  tersedianya  jasa  angkutan dalam  suatu  negara  yang  bersangkutan (Salim, 1993). Dengan  terpenuhinya  kebutuhan  dalam bidang angkutan atau transportasi ini, mempengaruhi  lancarnya  perekonomian  serta meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat,  sehingga jasa angkutan ini sangat dapat menjadikan efisien dan menghemat waktu.
Pembangunan  terhadap  pengangkutan  atrau trasnportasi  ini  tidak  lepas  dari  aspek pengaturannya,  dengan  mana  pengangkutan  di Indonesia sudah diatur dalam peraturan-peraturan terkait  dengan  jasa  angkutan,  antara  lain KUHPerdata  buku  ketiga  tentang  perikatan, KUHDagang  Buku  II  titel  ke  V.  Selain  itu pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  kebijakan dalam  bidang  transportasi  darat,  antara  lain dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Jasa Angkutan  Jalan  sebagai  pengganti  daripada Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992,  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1993 Tentang Angkuran Jalan yang masih tetap berlaku dan  digunakan  walaupun  Peraturan  Pemerintah Nomor  41  Tahun  1993  merupakan  pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.
Jika dilihat dalam penyelenggaraan pengangkutan,  secara  operasionalnya  dilakukan oleh  pengemudi  ataupun  sering  disebut  sebagai sopir  angkutan,  dengan  mana  pengemudi  ini merupakan  pihak  yang  mengikatkan  dirinya untuk  menjalankan  tugas  dalam  kegiatan pengangkutan  atas  perintah  daripada  pengusaha angkutan.  Pengemudi  dalam  melaksanakan tugasnya memiliki tanggungjawab untuk menjalankan kewajibannya yaitu untuk mengangkut  barang  sampai  pada  tempat  tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan selamat yaitu pada proses  pemindahan  barang  dari  satu  tempat  ke tempat  yang  dituju  dapat  berlangsung  dengan aman  dan  tanpa  adanya  hambatan.  Sehingga tujuan  pengangkutan  dapat  terlaksana  dengan lancar  dan  sesuai  dengan  nilai  guna  masyarakat (Tjakranegara, 1995).
Halaman 38
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan
Dilihat  dari  fakta-fakta  yang  ada,  dapat diamati  bahwa  penyelenggaran  angkutan  yang dalam  hal  ini  adalah  pengemudi,  tidak  jarang melakukan  tindakan-tindakan  yang  diakibatkan kelalaian ataupun kesengajaan dan mengakibatkan  kerugian  bagi  pengendara  atau orang  lain,  baik  itu  kerugian  materiil  ataupun kerugian immateriil. Sebagai suatu perumpamaan saja tindakan pengemudi yang secara tidak wajar pada  saat  mengemudi  dalam  keadaan  tidak  fit, kelelahan,  ataupun  sedang  dalam  pengaruh alkohol maupun obat terlarang yang mempengaruhi kinerjanya dalam bertugas sebagai penyelenggara  pengangkutan  yang  menimbulkan kerugian terhadap orang lain.
Sebagaimana  amanah  Konstitusi  Pasal  28  D ayat  (1)  maka  pengemudi  sebagai  warga  negara Indonesia  memiliki  hak  untuk  memperoleh jaminan  perlindungan  serta  kepastian  hukum yang  adil  dalam  lingkup  haknya  sebagai  warga negara. Konsep kepastian dan keadilan harus pula tercermin  dalam  aspek  pengemudi  melaksanakan perintah  yang  diberikan  oleh  perusahaan pengangkutan.
Untuk menjamin hak
konstitusional warga negara khususnya pengemudi  yang  melaksanakan  perintah  yang diberikan oleh perusahaan pengangkutan.
Ketentuan  yang  dapat  diamati  adalah  Pasal 191  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 disebutkan  bahwa  “Perusahaan  Angkutan  Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan  oleh  segala  perbuatan  orang  yang dipekerjakan  dalam  kegiatan  penyelenggaraan angkutan”.  Mengamati  pada  bunyi  Pasal  191 tersebut  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  apakah tanggungjawab  dimaksud  merupakan  corporate renponsibility atau personal responsibility, karena bagaimanapun  dalam  perspektif  hukum  perdata tertuang  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  sebgai berikut  :  “tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian itu  karena  kesalahannya  untuk  menggantikan kerugian  tersebut”.  Sehingga  dapat  saja  si pengemudi  apabila  terbukti  lalai  atau  bersalah untuk  ikut  bertanggungjawab  secara  perdata terhadap  kerugian  yang  diakibatkan  karena kelalaiannya  dalam  melaksanakan  kegiatan pengangkutan.
Hal  yang  tidak  dapat  dilepaskan  ialah tanggungjawab perusahaan (corporate responsibility),  ketika  berbicara  dalam  konteks alat  angkutan  sebagai  operasional  perusahaan
yang  menyebabkan  kerugian  bagi  orang  lain selama  proses  pelaksanaan  jasa  pengangkutan. Dalam perspektif yang berbeda tentu orang yang dirugikan harus memperoleh pertanggungjawaban dari  yang  melakukan  kesalahan  baik  dalam perspektif perdata atau pidana.
Ketika  dijabarkan  kembali  dalam  aktivitas pengangkutan  oleh  perusahaan  angkutan  tentu terdapat  banyak  pihak  yang  terlibat  utamanya perusahaan  angkutan  (coorporate)  maupun pengemudi pada perusahaan pengangkutan. Tentu jika  dikaitkan  dengan  fakta  di  lapangan,  belum terdapat kejelasan dalam hal terjadi kerugian bagi orang  lain  ketika  penyelenggaraan  pengangkutan dilaksanakan.
Dalam penelitian
sebelumnya, (PitriAdiGunarti,  Sukranatha  &  Pujawan,  2018) mengungkapkan Dalam hukum Indonesia dikenal 2  (dua)  cara  yang  dapat  ditempuh  apabila  dalam suatu perjanjian pengangkutan terjadi wanprestasi yaitu  jalur  litigasi  dan  jalur  non  litigasi.  Dimana melalui  jalur  litigasi  para  pihak  yang melaksanakan  perjanjian  apabila  terjadi  suatu wanprestasi  dalam  perjanjian  tersebut  dapat melakukan  gugatan  melalui  peradilan  yang berada  dalam  lingkungan  peradilan  umum, sedangkan  melalui  jalur  non  litigasi  dilakukan guna  untuk  mencapai  kesepakatan  antara  para pihak  mengenai  bentuk  dan  besarnya  kerugian yang  diderita  oleh  pihak  yang  dirugikan.  Dalam penelitian  lainnya, (Mahda,  2014) menemukan Bentuk  pertanggungjawaban  pihak  pengangkut akibat  kehilangan  dokumen  oleh  konsumen pengguna jasa pengangkutan yaitu berupa 10 kali biaya  pengiriman  barang.  Dikarenakan  dokumen sulit  dinilai  secara  ekonomi  maka  pihak pengangkut  membuat  suatu  sistem  dalam  proses penggantian  dokumen  yang  tidak  diasuransikan yaitu  sama  halnya  dengan  barang  lain  yaitu  10x biaya kirim guna mempermudah pihak pengangkut.  Namun  berbeda  jika  dokumen tersebut  diasuransikan,  untuk  dokumen  yang diasuransikan  pengirim  harus  membayar  biaya asuransi  dan  memberikan  copy  dokumen  terkait. Terdapat  biaya  penanggungan  khusus  bagi dokumen yang diasuransikan.
Jika dilihat dari hal tersebut diatas maka dalam penelitian  ini  akan  berusaha  dibahas  perihal subyek  penanggungjawab  apakah  si  pengemudi jasa pengangkutan ataukah perusahaan pengangkutan  itu  sendiri,  apabila  terdapat kerugian  yang  timbul  akibat  dari  kelalaian pengemudi dalam pelaksanaan jasa

## Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
pengangkutan.  Tidak  lupa  pula  akan  dibahas perihal  hubungan  hukum  pengemudi  dan perusahaan pengangkutan yang menjadi penalaran  disertai  dengan  teori  hukum  untuk menentukan  siapa  yang  sejatinya  memiliki tanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkkan  oleh  kerugian  yang  timbul  selama proses  penyelenggaraaan  jasa  pengangkutan. Dalam  hal  ini  peneliti  merasa  perlu  untuk mengkaji  dan  melakukan  penelitian  secara  lebih mendalam mengenai pengaturan pertanggungjawaban  perusahaan  angkutan  dalam hal terjadi kerugian yang diakibatkan pengemudi selama  kegiatan  penyelenggaraan  pengangkutan dan implementasi pertanggungjawaban perusahaan  angkutan  terhadap  kerugian  yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan pengangkutan.

## II.  METODE
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang dipergunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum empiris,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  aspek hukum,  yang  dengan  mana  tidak  saja  sebagai bentuk  norma  yang  pasif  tetapi  hukum  dan peraturan  dalam  implementasinya.  Hal  tersebut lazim dapat dikatakan atau sering disebut dengan penelitian  non  doktrinal  atau  socio  legal.  Hal tersebut didasarkan bahwa penelitian ini mengkaji terhadap pertanggungjawaban perusahaan angkutan  dalam  hal  terjadi  kerugian  yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan  angkutan.  Jenis  penelitian hukum  empiris  disebut  juga  sebagai  jenis penelitian hukum sosiologis (Soekanto, 1986).
Penelitian  ini  juga  digambarkan  untuk mengetahui  fakta  serta  sinkronisasinya  dengan pendekatan  meninjau  langsung  ke  lapangan dengan  sampel  pada  1  (satu)  Perusahaan  BUMN serta  1  (satu)  Perusahaan  Swasta.  Peneliti  akan melakukan  observasi,  studi  dokumen,  dan wawancara  langsung  kepada  informan  pada lokasi yang telah ditentukan.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan  Dalam  Hal  Terjadi  Kerugian  Yang Diakibatkan Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan
Secara umum konsep perusahaan dapat dilihat dari  aspek  hukum  maupun  non  hukum,  dalam pengertian sehari-hari  banyak  orang  mengartikan perusahaan  sebagai  sebuah  lembaga  yang berhubungan  dengan  perdagangan,  misalnya
perusahaan roti, perusahaan rokok, dan sebagainya.  Ada  pula  yang  mengartikan perusahaan  sebagai  menjalankan  kegiatan  yang tujuannya mencari keuntungan.
Menurut  pendapat  Molengraaft  mengenai pengertian  perusahaan  dari  sisi  ekonomi  bahwa perbuatan  yang  dilaksanakan  secara  terus- menerus,  bertindak  keluar  untuk  mendapatkan penghasilan  dengan  menyerahkan  barang-barang ataupun  mengadakan  perjanjian  perniagaan.  Jadi disini dapat dikatakan bahwa harus terdapat unsur -unsur,  yaitu  terus  menerus  atau  tidak  terputus- putus, secara terang-terangan, karena hal ini tentu berhubungan dengan pihak ketiga dalam kualitas tertentu,  karena  disini  kita  dalam  menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian perniagaan  tersebut  harus  didasarkan  atas  niat memperoleh dana.
Beranjak  dari  pengertian  tersebut  dapat dipahami  bahwa  perusahaan  merupakan  suatu identitas  berbadan  hukum,  yang  menjalankan kegiatan  dalam  waktu  yang  relatif  lama  dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi (komersial). Perusahaan  merupakan  badan  hukum,  yangmana badan hokum tersebut dapat berbentuk perseroan, perum,  perseroan  terbatas,  firma,  perusahaan perorangan,  maupun  koprasi.  Perusahaan  dapat dikelola  oleh  Negara  dalam  bentuk  BUMN  dan BUMD  ataupun  dapat  dikelola  oleh  swasta. Perusahaan  swasta  dapat  bebentuk  usaha poerorangan,  persekutuan  perbadan  hukum/ persekutuan  komanditer,  persekutuan  firma, perseroan  terbatas  atau  koperasi.  Perusahaan swasta berorientasi kepada keuntungan sedangkan perusahaan  yang  dikelola  oleh  Negara  ber orientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan sosial,  meskipun  tidak  mengkesampingkan  juga tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan.  Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  yang  merupakan  peraturan  khusus mengenai  pengangkutan  darat  dan  mengatur terselenggaranya angkutan umum yang mengangkut orang dan/atau barang. Menurut  pendapat  H.M.N  Purwosutjipto, menyatakan bahwa kewajiban daripada pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan selamat (Purwosutjipto,  1981). Ketentuan  mengenai pengaturan  tanggungjawab  perusahaan  ini  dapat dilihat  dalam  Pasal  191  Undang-Undang  Nomor
Halaman 40 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan
22  Tahun  2009  yang  menyebutkan  bahwa “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  segala perbuatan  orang  yang  dipekerjakan  dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”. Mengamati pada  bunyi  Pasal  191  tersebut  tidak  dijelaskan lebih  lanjut  apakah  tanggungjawab  dimaksud merupakan corporate renponsibility atau personal responsibility .  Karena  bagaimanapun  dalam perspektif  hukum  perdata  tertuang  dalam  Pasal 1365  KUHPerdata  sebagai  berikut  :  “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang yang menimbulkan kerugian  itu  karena kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian tersebut”.  Sehingga  dapat  saja  si  pengemudi apabila  terbukti  lalai  atau  bersalah  untuk  ikut bertanggungjawab  secara  perdata  terhadap kerugian  yang  diakibatkan  karena  kelalaiannya dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan.
Jika  dilihat  dalam  perspektif  hukum  pidana, kelalaian atau kealpaan masuk menjadi salah satu unsur  subyektif  dalam  pemenuhan  unsur  delik perihal  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian terhadap  orang  lain.  Terpenuhinya  unsur  yang lain  dapat  mengarahkan  pengemudi  untuk dikenakan  delik  dan  sanksi  pidana  akibat kelalaian  yang  disebabkan  olehnya  ketika pelaksanaan  kegiatan  pengangkutan.  Perusahaan dapat  bergerak/melakukan  kegiatan  usaha  dalam berbagai  bidang  bisnis  salah  satunya  bidang jasa pengangkutan. Jasa pengangkutan disini memiliki arti  yakni  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk memindahkan  benda/orang  dari  suatu  tempat ketempat  lainnya  dengan  tujuan  meningkatkan nilai dan/kegunaan benda/orang tersebut.
Perusahaan  swasta  yang  bergerak  di  bidang transportasi  dapat  diidentifikasi  bahwa  dalam penyelenggaraannya  terdapat  beberapa  pihak yang  dilibatkan.  Pihak-pihak  yang  dilibatkan antara  lain  pihak  perusahaan  atau  pemilik kendaraan  bermotor  serta  pihak  penumpang. Dilihat  dari  hal  tersebut  maka  perusahaan angkutan  juga  memiliki  kewajiban  untuk  turut serta  dalam  bertanggungjawab  atas  tindakan  dari pengemudi  yang  telah  dipekerjakannya,  dengan mana  disini  Pasal  1367  KUHPerdata  sebagai landasan utama untuk pertanggungjawabannya.
Adapun isi daripada Pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan  bahwa  “Seseorang  tidak  hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh  perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  perbuatan atas  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya
ataupun  atas  barang-barang  yang  berada  dalam pengawasannya”.  Dilihat  dari  pasal  tersebut memberikan  arti  bahwa  seorang  majikan memiliki  tanggungjawab  secara  tidak  langsung atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh  pekerjaannya  sejauh  hal  tersebut  terjadi dalam konteks pekerjaan.
Jika  dilihat  penjelasan  tersebut  diatas  maka pengaturan pertanggungjawaban perusahaan angkutan  dalam  hal  terjadi  kerugian  yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan  pengangkutan  pada  Kantor  Pos Cabang  Kamboja  Denpasar  dan  PT.  Maharani Prema  Sakti  mengacu  pada  Undang-Undang  No 22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Angkutan Jalan,  dan  mengenai  tanggung  jawab  perusahaan angkutan diperkuat oleh Pasal 1367 KUHPerdata yang  dituangkan  juga  dalam  perjanjian  kerja antara perusahaan pengangkutan dengan pengemudi.
Implementasi  Pertanggungjawaban  Perusahaan Angkutan  Terhadap  Kerugian  Yang  Diakibatkan Pengemudi  Selama  Kegiatan  Penyelenggaraan Pengangkutan
Kantor  Pos  Indonesia  merupakan  salah  satu perusahaan  BUMN  Indonesia  yang  bergerak  di bidang  layanan  pos.  Badan  usaha  pos  ini  juga merupakan  perseroan  terbatas.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2013 mengenai  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS, dijelaskan bahwa :
“pos  adalah  layanan  komunikasi  tertulis  dan/ atau  surat  elektronik,  layanan  paket,  layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.”
Jika  dikaitkan  dengan  fungsinya  Kantor  Pos Indonesia  (persero)  dapat  dikatakan  sebagai perusahaan  angkutan  umum  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  Lintas  Angkutan  jalan,  yang  menyebutkan bahwa :
“Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan  yang  menyediakan  jasa  angkutan orang  dan/atau  barang  dengan  kendaraan  umum dijalan.”
Mengutip  dari  Pasal  tersebut  diatas  maka penyelenggaraan  perusahaan  POS  ini  merupakan perwujudan  dari  fungsi  pengangkutan,  yang artinya memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya, yang memiliki maksud untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  nilai  antar
Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
bangsa.  Oleh  sebab  itu  maka  dapat  dikatakan bahwa  dibentuknya  perusahaan  Kantor  Pos Indonesia  lebih  diarahkan  untuk  menunjang kebutuhan kepentingan masyarakat umum dengan memberikan  pelayanan  yang  sebaik  mungkin terhadap  masyarakat  diseluruh  tanah  air Indonesia,  serta  menjalin  dan  mempererat kerjasama  dalam  hubungan  antar  bangsa.  Disini tentu  jelas  terpapar  bahwa  Kantor  Pos  Indonesia ini  dibangun  oleh  negara  yang  memiliki  tujuan untuk  meningkatkan  pembangunan  nasional. Selain  itu  dengan  dapat  berjalannya  kegiatan daripada  perusahaan  Kantor  Pos  Indonesia  ini, memberikan  kontribusi  seperti  mempercepat pembangunan  jaringan  komunikasi  antar  daerah dan  bertujuan  untuk  menunjang  pembangunan nasional demi kepentingan masyarakat umum.
Dilihat  dari  hal  ini  maka  implementasi pertanggungjawaban perusahaan angkutan terhadap  kerugian  yang  diakibatkan  pengemudi selama  kegiatan  penyelenggaraan  pengangkutan mendapatkan  hasil  dari  dari  wawancara  dengan Bapak  Komang  Wisnu  selaku  kepala  Cabang Kantor Pos Kamboja Denpasar dan Bapak Buddy Agung  Berata  Astawa  selaku Supervisor PT. Maharani  Prema  Sakti  Denpasar.  Kedua perusahaan tersebut dapat dinyatakan bahwa telah melaksanakan tanggungjawab perusahaan menurut  undang-undang  dan  perjanjian  antara perusahaan dan pengemudi.
Adapun  pertanggungjawaban  Kantor  Pos Cabang  Kamboja  Denpasar  berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak Komang Wisnu selaku kepala  Cabang  Kantor  Pos  Kamboja  Denpasar, menyatakan  bahwa  bentuk  pertanggungjawaban perusahaan  terhadap  pengemudi  yang  lalai  dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yaitu bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  kerugian tersebut. Dalam hal ini apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian terhadap pengemudinya,  pihak  perusahaan  sebelum memperkerjakan pengemudi sudah
mengikutsertakan  pengemudi  tersebut  dengan Asuransi.  Namun  apabila  biaya  asuransi  masih kurang mencukupi  untuk  mem- back  up pembiayaan pengemudi yang mengalami kecelakaan tersebut maka kekurangan biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Disamping itu dalam hal terjadinya kerugian terhadap orang lain, maka pihak  perusahaan  akan  melakukan  upaya penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan.
Kemudian  mengenai  Pertanggungjawaban Perusahaan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar,
dalam  hal  pengemudi  melakukan  kelalaian  yang menyebabkan  kerugian  pada  orang  lain,  menurut Bapak  Buddy  Agung  Berata  Astawa  selaku Supervisor menyatakan  bahwa  apabila  terjadi kelalaian pengemudi yang menyebabkan kerugian terhadap  orang  lain,  dalam  hal  ini  sesuai perjanjian  kerja,  dapat  tertera  apabila  kerugian yang ditimbulkan sejumlah lebih kecil atau sama dengan  Rp.3.000.000  maka  akan  sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengemudi, dan apabila lebih  dari  Rp.  3.000.000  maka  nilai  setelah Rp.3.000.000  akan  ditanggung  oleh  perusahaan sebesar  50%.  Hal  ini  sudah  diterangkan  kepada pengemudi  sebelum  pengemudi  menyatakan bersedia  bekerja  pada  perusahaannya.  Mengenai Penyelesaian  permasalahan  jika  dalam  hal pengemudi  lalai  dan  menyebabkan  kerugian terhadap orang lain, maka pihak perusahaan juga akan  mengupayakan  jalan  keluarnya  maka  pihak perusahaan akan menempuh jalur hukum.
Dari  penjelasan  tersebut  diatas  maka  dapat dinyatakan bahwa bentuk daripada pertanggungjawaban,  berarti  kewajiban  untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang telah terjadi dan kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  atau pemulihan  atas  tindakan  pengemudi  yang  tentu menimbulkan  kerugian  terhadao  orang  lain. Disini  terlihat  bahwa  jika  dikaitkan  dengan pengangkutan,  maka  tanggungjawab  daripada pengemudi yang sedang menjalankannya tugasnya  maka  bentuk  pertanggungjawabannya adalah kesediaan untuk membayar ganti kerugian kepada  penumpang  atapun  pekerja  pengirim, penerima  dan  pihak  ketiga  yang  timbul  akibat penyelenggaraan pengangkutan menurut Undang- undang dan Kontrak perjanjian antara perusahaan dan pengemudi.

## IV. SIMPULAN
Dilihat dari uraian dan pembahasan sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  maka peneliti  dapat  memberikan  simpulan  yaitu Pengaturan pertanggungjawaban perusahaan angkutan  dalam  hal  terjadi  kerugian  yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan  pengangkutan  pada  Kantor  Pos Cabang  Kamboja  Denpasar  dan  PT.  Maharani Prema  Sakti  Denpasar  mengacu  pada  Undang- Undang  No  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas Angkutan  Jalan,  yang  dituangkan  juga  dalam perjanjian  kontrak  kerja  antara  perusahaan pengangkutan  dengan  pengemudi;  kemudian simpulan  dari  permasalahan  kedua  yaitu  Bentuk
Halaman 42
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan
pertanggungjawaban  perusahaan  yakni  Kantor Pos  Cabang  Kamboja  Denpasar  terhadap pengemudi  yang  lalai  dan  mengakibatkan kerugian  terhadap  orang  lain  yaitu  perusahaan bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  kerugian yang diakibatkan oleh pengemudi dan juga orang lain yang dirugikan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban  pada  perusahaan  PT.
Maharani Prema Sakti
Denpasar yakni bertanggungjawab  sesuai  dengan  isi  daripada perjanjian  kontrak  kerja  yang  menyatakan tanggungjawabnya  dalam  nominal  yang  apabila lebih  dari  Rp.  3.000.000  maka  nilai  setelah nominal tersebut akan ditanggung oleh
perusahaan sebesar 50%. Dari penjelasan simpulan tersebut diatas maka peneliti juga memberikan saran, yaitu pengaturan mengenai pertanggungjawaban perusahaan angkutan terhadap pengemudi
tersebut seharusnya  dapat  dibuat  lebih  terperinci  dalam sebuah  perjanjian  yang  menjelaskan  mengenai bentuk  tanggung  jawab  dan  sanksi  terhadap pengemudi  yang  lalai  dalam  tugasnya  dan  juga dalam  perekrutan  pengemudi  penyelenggara angkutan  agar  lebih  optimal  mempekerjakan seseorang  guna  meminimalisir  permasalahan- permasalahan  terkait  dengan  kerugian  terhadap orang lain dan juga perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, S. U. (1991). Hukum Pengangkutan di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mahda.  (2014).  Tanggung  Jawab  Pengangkut Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Hilangnya Dokumen (Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 4 Huruf h UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  di  JNE Agen  Jagalan  Kota  Malang). Kumpulan  Jurnal Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya. Retrieved from http:// hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/ hukum/article/view/373
Muhammad,  A.  (2000). Hukum  Perdata  Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Peraturan  Pemerintah  No.  41  Tahun  1993  tentang
Angkutan Jalan
PitriAdiGunarti,  N.,  Sukranatha,  A.,  &  Pujawan,  I. (2018). Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian  Pengguna  Jasa  Angkutan  Barang Karena  Kelalaian Pekerjanya  Dalam Perjanjian Pengangkutan  (Studi  Kasus  CV.  Duta DewataTransportindo)  ?. Kertha  Semaya  :
Journal  Ilmu  Hukum,  4 (2),  1-15.  Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/
kerthasemaya/article/view/40877
Purwosutjipto.  (1981). Pengertian  Pokok  Hukum Dagang  Indonesia  3  Hukum  Pengangkutan . Jakarta: Djambatan. Salim,  H.  A.  A.  (1993). Manajemen  Transportasi . Jakarta: PT Raja Grafindo.
Soekanto,  S.  (1986). Pengantar  Penelitian  Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Supramono,  G.  (2007). Hukum  Perseroan  Terbatas . Jakarta: Djambatan. Tjakranegara, S. (1995). Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang . Jakarta: Rineka Cipta. Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License