INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10874-10885 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Literasi Pembingkaian Berita Dimedia Massa
(Pembingkaian Berita Revisi UU ITE Di Kompas.Id)
Sarwo Edy 1 ✉ , Didi Permadi 2 , Arya Eka Rahadi 3
Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasakti tegal Email : edysarwo7624@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan melibatkan beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Sejak pertama kali disahkan pada tahun 2008 UU ITE dianggap sebagai UU yang membatasi kebebasan berpendapat.  Revisi UU ITE menjadi kabar  baik bagi Masyarakat  khususnya bagi aktifis yang  selalu  menyuarakan  kebebasan  berpendapat.  Pemberitaan  Revisi  UU  ITE  menjadi topik yang hangat untuk dijadikan tema diskusi diberbagai media massa. Hal ini mengingat sudah banyak korban yang berujung jeruji besi sejak UU ITE ini disahkan. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  kontruksi  pembingkaian  berita    media  massa  Kompas.id terkait  pemberitaan  Revisi  UU  ITE.  Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah konsep framing Robert N. Entman dengan jenis penelitian kualitatif.
Kata Kunci : Pembingkaian Berita , Revisi UU ITE,

## Abstract
Abstracts are written in English and Indonesian. The abstract should be clear, concise, and descriptive.  The  abstract  should  stand  alone,  means  that  no  citation  and  figures  and equation format in the abstract. Consider it the advertisement of your article. The abstract should tell the prospective reader what you did and highlight the key findings. This abstract should  provide  a  brief  background  of  the  problem  (preferably  1-2  sentences),  clear objective of paper, research method in short, and a brief summary of results/findings, and short conclusion. Avoid using technical jargon and uncommon abbreviations. You must be accurate, brief, clear and specific. Use words which reflect the precise meaning. The abstract should be precise and honest. Please follow word limitations (100‐150 words) and written in one paragraph (maximum 150 words), font Yu Gothic UI, size 11, spaced 1 Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

## PENDAHULUAN
Perkembangan dunia digital saat ini turut menyumbang berkembanganya isu dalam dunia  komunikasi  secara  signifikan.  Percepatan  informasi  yang  tak  terbatas  menghasilkan berbagai  tantangan,  seperti  penyebaran  misinformasi,  dilema  etika,  dan  kebutuhan  akan regulasi yang terus berkembang. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi ini harus diimbangi dengan perkembangan SDM manusia itu sendiri. Hal ini daharapkan agar tidak terjadi  konflik  konflik  di  media  digital.  Media  siber  atau  media  digital  merupakan  hasil konvergensi telematika yang mencakup perangkat (perangkat keras dan perangkat lunak), jaringan (network), dan telekomunikasi (telefoni) (Anton Hendrik Samudra, 2020) . Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  di  Indonesia  memiliki  sejarah  yang panjang  dan  melibatkan  beberapa  perubahan  dari  waktu  ke  waktu.  UU  ITE  pertama  kali diberlakukan  pada  tahun  2008.  Tujuan  utama  UU  ini  adalah  untuk  mengatur  transaksi elektronik, menyelenggarakan keamanan informasi, serta melindungi hak dan kepentingan pribadi dalam penggunaan informasi elektronik. UU ITE awal ini mencakup berbagai aspek, seperti  transaksi  elektronik,  keamanan  informasi,  sertifikasi  elektronik,  dan  pelanggaran- pelanggaran yang terkait. UU ITE diharapkan mampu mengatur ketaatan hukum pada ruang digital.  Ruang  digital  kini  menjadi  wadah  bagi  hampir  semua  aktivitas  masyarakat,  mirip dengan aktivitas yang terjadi di ruang fisik. Transformasi ini menandakan bahwa masyarakat kita telah beralih dari ruang fisik ke ruang digital. Oleh karena itu,  kerangka hukum yang
mencakup tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak hanya terkait dengan ruang-ruang fisik, tetapi juga merambah ke dalam ruang-ruang digital (Rohmy & Suratman, 2021).
UU  ITE  juga  menjadi  sorotan  karena  beberapa  pasal  yang  dianggap  kontroversial, terutama terkait dengan kemerdekaan berbicara dan ekspresi di dunia maya. Beberapa pihak mengkritik  UU  ITE  karena  dianggap  dapat  disalahgunakan  untuk  menekan  kebebasan berpendapat dan berbicara di ruang digital. UU ITE seringkali menjadi dasar hukum dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan penggunaan media sosial, penyebaran informasi di  internet, dan tindakan-tindakan  cybercrime lainnya.  Beberapa kasus juga  menimbulkan perdebatan  tentang  sejauh  mana  batasan  kebebasan  berbicara  dalam  konteks  digital. Beberapa kalangan dan aktivis menyuarakan perlunya reformasi UU ITE untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia. Upaya reformasi ini terkadang melibatkan diskusi di tingkat legislatif dan masyarakat sipil.
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlu menjaga berbagai kepentingan hukum dengan tujuan melindungi hak kebebasan berbicara, baik dalam bentuk ekspresi  lisan  maupun  tertulis.  Namun  dalam  prakteknya  Undang-Undang  ITE,  yang diharapkan menjadi landasan utama dalam mengatur konten di internet, malah dianggap sebagai  undang-undang  yang  memiliki  elastisitas  tinggi  dan  dapat  ditafsirkan  dengan berbagai cara. Seiring berjalannya waktu, UU ITE mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan.  Perubahan  tersebut  dilakukan  melalui  proses  revisi  dan  amendemen  yang dilakukan  oleh  DPR  (Dewan  Perwakilan  Rakyat).  Beberapa  perubahan  bertujuan  untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi informasi, sementara yang lainnya mungkin dimaksudkan untuk memperkuat ketentuan-ketentuan tertentu.
Di  awal  tahun  2024,  masyarakat  Indonesia  ramai  membicarakan  revisi  UU  ITE.  Mirip seperti 3 tahun sebelumnya, muncul lagi pro-kontra terkait rencana revisi UU ITE. Revisi UU ITE  menjadi  kabar  baik  bagi  Masyarakat  khususnya  bagi  aktifis  yang  selalu  menyuarakan kebebasan  berpendapat.  Pemberitaan  Revisi  UU  ITE  menjadi  topik  yang  hangat  untuk dijadikan tema diskusi diberbagai media massa. Hal ini mengingat sudah banyak korban yang berujung jeruji besi sejak UU ITE ini disahkan. Adanya anggapan beberapa pasal karet dalam UU ITE ini menjadikan alasan utama banyak pihak untuk terus mendorong perubahan atau revisi  dalam  UU  ITE..  Koalisi  Masyarakat  Sipil  untuk  Advokasi  UU  ITE  (Koalisi  Serius)
menganggap  bahwa  revisi  UU  ITE  masih  mengandung  pasal-pasal  yang  kontroversial, termasuk  pencemaran  dan  penyerangan  nama  baik,  ujaran  kebencian,  penyebaran  dan informasi palsu. Pasal ini dianggap dapat memperpanjang risiko terhadap masyarakat dalam mendapatkan informasi dan melaksanakan hak kebebasan berekspresi di Indonesia.(Aliansi Jurnalis Independen, 2024).
Berdasarkan  catatan  Southeast  Asia  Freedom  of  Expression  Network  (SAFEnet), sepanjang  2013  hingga  tahun  2022,  terdapat  500  orang  yang  menjadi  korban  pasal bermasalah UU ITE. Setelah melalui proses revisi, pada tanggal 4 januari 2024 Presiden Joko Widodo menandatani Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) . Hasil Revisi UU  ITE  menjadi  perbincangan  banyak  orang  karena  dianggap  masih  jauh  dari  harapan Masyarakat.  Polemik  ini  pun  muncul  di  beberapa  Headline  media  massa,  salah  satu  nya adalah  media  online  Kompas.co.  Media  massa  mempunyai  kewenangan  penuh  dalam penentuan  Headline  pemberitaan.  Penetapan  judul  (headline)  merupakan  kegiatan  yang melibatkan  pemilihan  isu  berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  editor.  Isu-isu  yang menarik dan memiliki nilai tinggi akan menjadi berita utama. Berita yang paling populer di media  memiliki  keunikan  tersendiri,  karena  mampu  membangkitkan  minat  pembaca  dan dapat  merubah persepsi khalayak (Putri et al., 2024) . Salah satu cara implementasi yang dapat  digunakan  untuk  memahami  interpretasi  realitas  pada  suatu  berita  dalam  sebuah media adalah melalui analisis framing. Analisis framing dikenal sebagai proses pembingkaian media massa terhadap pemberitaan tertentu.
Penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  tentang  framing  pemberitaan  media    telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Rury Trisnawati, dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis  Framing  Pada  Pemberitaan  Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  ITE Pornografi  Di  Media  Online  Detik.Com  Dan  Republika  Online  Periode  Juni  2021 ” menyimpulkan  bahwa  Detik.com  dan  Republika  Online  menyuarakan  pendekatan  yang berbeda  terhadap  isu  RUU  Pornografi.  Detik.com  menyarankan  agar  pemerintah  tidak tergesa-gesa  dalam  menyetujui  RUU  Pornografi.  Dengan  kata  lain,  detik.com merekomendasikan  penundaan  pengesahan  RUU  tersebut,  mengingat  kontroversi  yang semakin  meluas di masyarakat.  Di sisi lain, Republika menginginkan agar RUU Pornografi
segera  disahkan  untuk  mengantisipasi  perkembangan  pornografi  dan  untuk  melindungi generasi muda bangsa dari dampak kerusakan moral akibat pornografi (Trisnawati, 2021) .
Penelitian  selanjutnya  yang  mengkaji  tentang  analisis  framing  pemberitaan  media dilakukan oleh Ika Novita dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul “ Konstruksi  Realitas  Media (Analisis  Framing  Pemberitaan UU  Cipta  Kerja  Omnibus  Law  Dalam  Media  Online Vivanews Dan Tirto.Id) terdapat kesimpulan bahwa Vivanews, sebagai penerbit berita dengan kepemilikan yang memiliki keterkaitan politik, menunjukkan sikap yang sangat berhati-hati dalam  melaporkan  informasi  yang  bersifat  sensitif.  Di  sisi  lain,  Tirto.id,  dalam  penyajian beritanya,  mencerminkan  aspirasi  masyarakat  yang  mayoritas  berasal  dari  latar  belakang pekerja/buruh  korporat,  sehingga  berita  yang  disajikan  cenderung  mengandung  elemen penolakan, ketidaksetujuan, dan kontroversi.(Novita, 2021)
Lebih  lanjut  penelitian  tentang  analisis  framing  media  dilakukan    oleh  Paramita, Kartinawati,  dan  Wiryawan  menunjukkan  bahwa  dalam  pemberitaan  peristiwa  penutupan Thomas  Cup  2020  yang  dipublikasikan  oleh  CNN  Indonesia.com,  fokus  utamanya  adalah pada  seleksi  wawancara  dengan  individu  yang  memiliki  kewenangan  dalam  peristiwa tersebut, seperti atlet, pejabat Kemenpora, dan lain sebagainya. Akibatnya, pemberitaan yang disajikan oleh CNN Indonesia.com cenderung lebih objektif dan netral. Sebaliknya, Pikiran Rakyat.com  dalam  liputannya  terhadap  upacara  penutupan  Thomas  Cup  2020  kurang intensif,  dan  pemilihan  informan  dilakukan  dengan  cakupan  tanggapan  yang  lebih  luas (Prajna Paramita et al. n.d.,2022)
Dari  beberapa  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  media  massa  masih mempunya kekuatan penuh untuk membingkai sebuah peristiwa berdasarkan kepentingan dan kebijakan media massa itu sendiri. Media massa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk opini Masyarakat melalui kekuatan pembingkaian sebuah berita. Framing yang dilakukan oleh media masssa memiliki dampak yang signifikan pada cara masyarakat memahami dan merespons suatu isu atau peristiwa. Media massa memiliki sudut pandang atau perspektif pemberitaan yang ditentukan oleh kebijakan masing-masing media. Dalam menyajikan informasi, media massa memiliki beragam kepentingan, termasuk dari pemilik modal, aspek ekonomi, pembentukan citra media, dan kepentingan eksternal institusi media (Rustono Farady Marta, 2021)
Realitas  dan  framing  sebuah  media  massa  tidak  muncul  begitu  saja,  framing pemberitaan  media  dikendalikan  oleh  media  itu  sendiri  atas  dasar  berbagai  aspek kepentingan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti pembingkaian sebuath berita  dari  media  massa.  Dimulai  dari  penetapan  tema,  melalui  proses  wawancara  dan pemilihan narasumber yang telah diatur sesuai kebijakan redaksi, proses kegiatan jurnalistik tidak  hanya  melibatkan  aspek  teknis  jurnalistik  semata.  Dalamnya  terdapat  unsur pembingkaian  suatu  peristiwa  oleh  media  (Eriyanto.,  2002)Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji bagaimana media online Kompas.co membingkai pemberitaan tentang revisi UU ITE yang ramai dibicarakan. Keputusan portal berita online Kompas.co menjadikan isu Revisi UU ITE sebagai Headline pemberitaan menarik untuk dikaji. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana redakasi Kompas.co membingkai sebuah pemberitaan dalam hal ini adalah pemberitaan Revisi UU ITE yang menjadi sorotan public saat ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif  dimana Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku manusia, dan interaksi sosial melalui analisis data non-numerik seperti teks, wawancara, dan observasi. Dalam konteks penelitian berjudul "LITERASI PEMBINGKAIAN BERITA DI MEDIA MASSA (Pembingkaian Berita Revisi UU ITE di Kompas.id)," pendekatan kualitatif sangat relevan karena  memungkinkan  peneliti  untuk  mengeksplorasi  dan  menginterpretasikan  bagaimana Kompas.id membingkai berita terkait revisi UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing,  yang  merupakan  teknik  kualitatif  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  elemen- elemen  framing  dalam  teks  berita,  seperti  tema,  narasi,  dan  struktur  berita.  Melalui  analisis mendalam terhadap teks-teks berita, penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana isu revisi UU  ITE  disajikan  kepada  publik,  termasuk  bagaimana  aspek-aspek  tertentu  ditekankan  atau dikesampingkan,  serta  implikasi  dari  framing  tersebut  terhadap  pemahaman  dan  persepsi publik.  Dengan  demikian,  penelitian  kualitatif  ini  memberikan  wawasan  yang  kaya  dan komprehensif tentang dinamika komunikasi massa dan peran media dalam membentuk opini publik terkait isu penting ini.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  pengumpulan  teks  berita tentang  Revisi  UU  ITE  yang  dipublikasikan  di  situs  Kompas.co.  Peneliti  memilih  Kompas.co
sebagai  objek  penelitian  dan  menggunakan  portal  media  daring  tersebut  sebagai  sumber informasi. Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengn cara mengamati portal berita online Kompas.co yang memberitakan isu atau tema Revisi UU ITE. Peneliti menemukan 5 judul berita di portal berita online Kompas.co yang berkaitan dengan isu Revisi UU ITE. Kelima berita tersebut akan digunakan peneliti sebagai objek penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman. Pendekatan Entman lebih menitikberatkan pada cara proses seleksi muncul dari berbagai aspek realitas, menyebabkan beberapa bagian menjadi lebih signifikan daripada yang lain. Selain itu, Entman  menekankan  penempatan  informasi  yang  lebih  akurat  dalam  konteks  tertentu, memungkinkannya untuk mengalokasikan lebih banyak perhatian pada satu sisi daripada yang lainnya.(Eriyanto, 2011).
Elemen  pokok  dalam  membentuk  frame,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Entman,  adalah pendefinisian masalah. Melalui unsur ini, dapat diamati bagaimana para wartawan memahami atau  mengartikan  peristiwa  yang  mereka  liput.  Media  juga  mampu  menentukan  nilai  atau perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai kelompok atau, sebaliknya, dianggap menyimpang dari norma-nilai yang berlaku dalam Masyarakat (Eriyanto., 2002)
Elemen framing media Entman, sebagaimana diuraikan sebelumnya, akan menjadi dasar acuan untuk analisis dalam penelitian ini. Pemilihan model framing Entman dipandang sangat relevan, karena melalui penggunaannya, peneliti dapat mengklarifikasi isu yang sedang dibahas, sekaligus menyajikan gambaran nyata tentang urgensi Revisi UU ITE pada saat ini.
Elemen  utama  yang  membentuk  frame,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Entman,  adalah pendefinisian masalah. Melalui elemen ini, dapat terlihat bagaimana wartawan memahami atau memberikan makna pada peristiwa yang diliput, dan media dapat menentukan apakah nilai atau perilaku  yang  terlibat  sesuai  atau  menyimpang  dari  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Selanjutnya,  identifikasi  penyebab  masalah  merupakan  unsur  yang  dapat  diidentifikasi  dari pelaku  atau  korban  masalah  tersebut.  Evaluasi  moral  adalah  elemen  yang  tercermin  melalui alasan yang digunakan untuk meyakinkan agar dipercayai oleh publik. Terakhir, rekomendasi penyelesaian masalah adalah elemen di mana diusulkan cara penanggulangan masalah atau prediksi hasil (Eriyanto., 2002)
Elemen  framing  media  Entman,  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  akan  menjadi
landasan analisis utama dalam penelitian ini. Pemilihan model framing Entman dianggap sangat relevan  karena  melalui  penggunaannya,  peneliti  dapat  dengan  jelas  menguraikan  isu  yang menjadi  fokus  penelitian,  sambil  memberikan  gambaran  yang  akurat  tentang  realitas  terkait Revisi UU ITE.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kompas.id  mengangkat  isu  revisi  UU  ITE  yang  diberitakan  sebagai  pasal  yang bermasalah dan banyak pasal karet di dalamnya. Kontroversi yang terjadi pada revisi UU ITE menjadi pembahasan hangat di kalangan media. Pada penelitian kali ini, peneliti  memilih empat berita dari kompas.id yang di terbitkan pada Januari 2023 – Desember 2024 mengenai revisi UU ITE. Peneliti menggunakan metode analisis framing yang dikemukakan oleh Robert N Entman. Dari pengamatan penulisan mengenai framing dari pemberitaan tersebut adalah sebagai  berikut.  Dalam  analisis  framing  model  Robert  N  Entman  menggunakan  empat perangkat  framing  yang  melihat  pada  pemberian  definisi,  penjelasan,  evaluasi,  dan rekomendasi  pada  suatu  wacana  yang  digunakan  untuk  menekankan  kerangka  berpikir tertentu  terhadap  pada  suatu  peristiwa    yang  direncanakan.  Perangkat  framing  tersebut antara lain :
Tabel 1. Framing Kompas.id Terhadap Pemberitaan Revisi UU ITE Define Problems (Penjelasan mengenai masalah 1. Kontroversi disahkannya revisi UU ITE yang dipandang sebagaian masyarakat masih menjadi UU yang yang bermasalah Diagnose Causes (Memperkirakan sumber permasalahan) 1. Revisi yang dilakukan tidak menyeluruh dan masih meninggalkan pasal-pasal yang bemasalah 2. Pengesahan revisi UU ITE yang masih bermasalah masih membuka celah kriminalisasi Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) 1. Revisi sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan pakar yang ahli di bidangnya.

## 2. Pembuatan UU sebaiknya
dilakukan dengan sejelas jelasnya untuk menghindari pasal karet yang bisa digunakan untuk kriminalisasi. 3. Pengesahan sebaiknya dilakukan setelah benar-benar pasal dalam UU tersebut tidak bermasalah lagi. Treatment Recommendation (Cara penyelesaiian) 1. Pemerintahan menggandeng pakar yang benar-benar ahli di dalam bidangnya untuk saling berdiskusi. 2. Tidak tergesa-gesa dalam mengesahkan UU hingga
dipastikan sudah tidak ada pasal yang bermasalah.
Dalam pemberitaan mengenai revisi UU ITE yang diberikan oleh kompas.id berdasarkan dari periode bulan pemberitaan yang peneliti ambil, respon yang di dapat lebih ke sentimen negatif tentang tidak setujunya pengesahan RUU ITE. Dalam pemberitaan kompas.id ini lebih memfokuskan pada revisi UU ITE dan pengesahan UU ITE yang masih terbilang bermasalah setelah di revisi.
Model framing yang dikembangkan oleh Robert N Entman melihat framing dalam dua dimenasi  besar  yakni,  seleksi  isu  dan  penekanan  pada  aspek  -  aspek  tertentu  yang berhubungan  dengan  realitas  isu  yang  mempengaruhi  bagaimana  pemberitaan  ditulis. Berikut  pembahasan  empat  berita  mengenai  isu  revisi  UU  ITE  di  media  online  kompas.id dalam kurun waktu Januari 2023 - Desember 2024.
Define Problem (Penjelasan Masalah)
Kompas.id  memframing  mengenai  revisi  UU  ITE  yang  belum  dilakukan  secara menyeluruh sehingga masih terdapat pasal karet yang masih di pertahankan. Hal ini yang kemudian  yang  menjadi  pro  kontra  di  masyarakat,  baik  masyarakat  umum  maupun  para pakar yang ahli di bidang teknologi.
Dalam pemberitaan yang ditulis kompas.id, menjelaskan bahwa anggota komisi 1 DPR berencana  untuk  melakukan  revisi  UU  ITE  namun  hanya  bersifat  terbatas,  yaitu  proses harmonisasi pasal-pasal yang sudah diatur di KUHP.
Hal  ini  lalu  ditanggapi  kontra  oleh  Direktur  Eksekutif  Southeast  Asia  Freedom  of Expression Network dan para akademisi yang berharap dilakukan revisi total dan lebih luas terhadap UU ITE agar pasal karet yang bermasalah bisa dihilangkan, revisi yang dilakukan juga diharapkan melibatkan para praktisi dan kelompok ahli.
Selain  mengenai  revisi  framing  masalah  lainnya  yang  ditulis  oleh  kompas.id  adalah mengenai pengesahan revisi UU ITE yang dianggap masih bermasalah dan masih membuka celah  kriminalisasi  menggunakan  UU  ITE  yang  bermasalah.  Dalam  pemberitaan  juga dijelaskan oleh kompas.id bahwa permasalahan lainnya adalah proses revisi sampai disahkan, isi naskah dari UU ITE belum dibuka ke publik, hal ini yang menjadi kekecewaan berbagai kalangan termasuk Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks).
Diagnose Causes (Memperkirakan sumber permasalah)
Dalam  framing  yang  dilakukan  oleh  kompas.id  juga  menjelaskan  faktor-faktor  yang menjadikan  revisi  UU  ITE  dan  pengesahannya  masih  bermasalah  dan  perlu  perbaikan kembali.
Kompas.id  menjelaskan  faktor-faktor  tersebut  berdasarkan  pendapat  para  praktisi, akademisi,  dan  organisasi  masyarakat  mengenai  revisi  UU  ITE  yang  terkesan  setengah – setengah  dan  tidak  terbuka  sehingga  membuat  masyarakat  bertanya-tanya  apakah  pasal yang bermasalah sudah benar – benar di perbaiki atau belum.
Hal lain yang menjadi permasalahan adalah mengenai pengesahan revisi UU ITE, karena pada saat revisi terkesan setengah – setengah dan tidak terbuka, hal ini menjadikan UU ITE yang sudah disahkan tetap membuka celah kriminalisasi.
Dalam framing Diagnose Causes yang dilakukan oleh kompas.id terkesan hati – hati, karena  semua  penulisan  didasarkan  pada  opini  seseorang  baik  itu  DPR,  ahli,  maupun akademisi sehingga dalam empat pemberitaan yang peneliti ambil tidak ada opini pribadi dari kompas.id.

## Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)
Di  tengah  kontroversi  revisi  UU  ITE  yang  bermasalah,  DPR  dan  presiden  tetap mengusahakan untuk merevisi ulang UU ITE untuk menghilangkan pasal yang bermasalah. Revisi UU ITE sudah dipastikan untuk menghindari hal – hal negatif  yang terjadi di ranah internet.  Meskipun  hadirnya  revisi  UU  ITE  banyak  menimbulkan  kontra  tetapi  tetap  bisa digunakan  oleh  masyarakat  yang  benar – benar  membutuhkan  perlindungan  di  ranah internet.
Individu  atau  kelompok  yang  memanfaatkan  pasal  karet  yang  bermasalah  untuk mengkriminalisasi  dan  membungkam  kebebasan  berpendapat  membuat  revisi  UU  ITE dipandang buruk, hal ini yang kerap menjadi keresahan masyarakat mengenai revisi UU ITE. Treament Recommendation  (Menekankan Penyelesaian Masalah)
Kompas.id  dalam  pemberitaannya  juga  memframing  mengenai  cara  penyelesaian masalah.  Dijelaskan  dalam  pemberitaan  bawah  pentingnya  pemerintah  melakukan  revisi dengan secara terbuka dan melibatkan berbagai kalangan masyarakat terutama praktisi dan akademisi dalam membahas revisi UU ITE.
Dengan  begitu  revisi  dapat  disaksikan  oleh  masyarakat  umum  dan  pemerintah mendapat masukan dari para pakar yang ahli dibidangnya, dengan begitu diharapkan revisi UU  ITE  dapat  menghilangkan  pasal  karet  yang  bermasalah  sehingga  tidak  mengancam kebebasan berpendapat.

## SIMPULAN
Setiap  media  selalu  mempunyai  sudut  pandang  dan  penilaian  tersendiri  terhadap suatu peristiwa, ini merupakan suatu bentuk konstruksi realitas yang ada. Adanya ideologi maupun kepentingan yang berbeda tiap media menjadikan hal ini sebagai salah satu faktor penyebab pembingkaian dalam media berbeda-beda. Hal paling nyata dalam pembingkaian suatu peristiwa adalah pemilihan sudut pandang, judul, narasumber, hingga diksi.
Dari hasil analisis mengenai framing kompas.id terhadap pemberitaan revisi UU ITE yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan metode framing Robert N Entman maka ditemukan  hasil  sebagai  berikut:  1)  Pemberitaan  kompas.id  terhadap  revisi  UU  ITE menampilkan revisi yang dilakukan tidak maksimal dan masih terbuka celah kriminalisasi pada
saat  revisi  UU  ITE  disahkan.    2)  Dalam  pembingkaian  yang  dilakukan  kompas.id, mendefinisikan bahwa diagnose causes atau sumber masalahnya adalah revisi UU ITE yang tidak  dilakukan  secara  menyeluruh  dan  terbuka,  sehingga  mendapat  penentangan  dari masyarakat umum maupun para pakar.  3) keputusan moral judgment yang  dibingkai oleh kompas.id menuntut  bahwa revisi UU ITE harus dilakukan secara  benar dan terbuka agar menghindari  penyalahgunaan  pasal  karet  untuk  mengkriminalisasi  yang  menyebabkan terbungkamnya  kebebasan  perbedapat.  4)  kemudian  kompas.id  menekankan  mengenai penyelesaian  masalah  atau  treatment  recommendation  dengan  melakukan  revisi  secara meyeluruh dan terbuka serta melibatkan para pakar yang ahli di bidangnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliansi Jurnalis Independen. (2024, January 4). REVISI KEDUA UU ITE: MASIH MEMPERTAHANKAN PASAL-PASAL KARET YANG LAMA, MENAMBAH PASAL BARU YANG SANGAT BERBAHAYA. Anton Hendrik Samudra. (2020). PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI MEDIA
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU ITE. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50.
Eriyanto. (2002). Analisis Framing. Penerbit LKIS Yogyakarta.
Eriyanto. (2011). Analisis Framing : Konstruksi Ideologi, Dan Politik Media. Lembaga Kajian Islam dan
Studi.
Novita, E. (2021). KONSTRUKSI REALITAS MEDIA (ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN UU CIPTA KERJA
OMNIBUS LAW DALAM MEDIA ONLINE VIVANEWS DAN TIRTO.ID). Jurnal Syntax Admiration, 2. Prajna Paramita, N., Kartinawati, E., & Wiryawan, H. (n.d.). Analisis Framing pemberitaan Tidak Berkibarnya Bendera Merah Putih di Upacara Penutupan Thomas Cup 2020 (Studi di cnn indonesia.com dan pikiran rakyat.com) (Vol. 1, Issue 2).
Putri, I. M., Eka, ;, & Qurniawati, F. (2024). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PENUTUPAN TIKTOK
SHOP PADA PORTAL BERITA CNNINDONESIA.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID. Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi, 9(4), 30 – 42.
https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i1.155
Rohmy, A. M., & Suratman, T. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. DAKWATUNA Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam, 7(2).
Rustono Farady Marta, Johannes Kurniawan, Laurencia Steffanie Mega Wijaya Kurniawati, Nurlina
Bangun, & Cholifah. (2021). Komparasi Tiga Bingkai Media sebagai Implementasi Precede-Proceed untuk Kegiatan Game Lokal Kreasi Indonesia 2020. Jurnal Ilmu Komunikasi, 20.
Trisnawati, R. (2021). ANALISIS FRAMING PADA PEMBERITAAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG- UNDANG ITE PORNOGRAFI DI MEDIA ONLINE DETIK.COM DAN REPUBLIKA ONLINE PERIODE JUNI 2021.