Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)  Sebagai  Upaya  Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

## Harson Gasim
Widyaiswara Ahli Madya  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo,Indonesia
Email: harsonlamu@yahoo.co.id

## Abstract
The potential of marine resources that is large enough owned by Gorontalo Regency in reality has not been able to give maximum contribution for improving coastal community welfare. The most dominant issue facing coastal areas is the problem of poverty. The purpose of this study is to find out how far the  impact  of  this  PEMP  program on poverty  alleviation  in  District  Batudaa  Pantai  Gorontalo.  The type of this study is an evaluative study. The type of evaluation study used  is a descriptive evaluation of  assessing  and analyzing  data  by  describing  or  describing  existing  data  and analyzing  the  results. The  results  show  that  the  KMP  selection  mechanism  has  not  yet  given  room  for  participation  in decision-making and empowerment of the poor; Disbursement mechanism and fund management less effective,  not  transparent;  Strengthening  of  socio-economic  organization  of  society  not  yet  effective and process of assistance less than optimal
Keywords: E valuation; Program; Policy, Empowerment.

## Abstrak
Potensi  sumber daya laut yang  cukup besar  yang dimiliki Kabupaten Gorontalo dalam kenyataannya belum  mampu  memberikan  kontribusi  secara  maksimal  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat pesisir.  Persoalan  yang  paling  dominan  yang  dihadapi  wilayah  pesisir  justru  masalah  kemiskinan. Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  dampak  program  PEMP  ini  terhadap penanggulangan  kemiskinan  di  Kecamatan  Batudaa  Pantai  Kabupaten  Gorontalo.Adapun  tipe penelitian  ini  merupakan  suatu  studi  evaluatif.  Jenis  studi  evaluasi  yang  digunakan  adalah evaluasi deskriftif yaitu menilai dan menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang  telah  ada  dan  menganalisanya  Hasil  penelitian  menunjukkan  Mekanisme  pemilihan  KMP belumlah  memberi  ruang  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pemberdayaan  masyarakat miskin;  Mekanisme  pencairan  dan  pengelolaan  dana  kurang  efektif,  tidak  transparan;  Penguatan organisasi sosial ekonomi masyarakat belum efektif serta proses pendampingan kurang optimal
Kata Kunci: Evaluasi; Program; Kebijakan; Pemberdayaan

## PENDAHULUAN
Potensi sumber daya laut yang cukup besar  yang  dimiliki  Kabupaten  Gorontalo dalam kenyataannya belum mampu memberikan  kontribusi  secara  maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.    Persoalan  yang  paling  dominan yang  dihadapi  wilayah  pesisir  justru masalah kemiskinan.
Pada saat ini, di Kabupaten Gorontalo  terdapat  sekitar  5.634  jiwa nelayan  beserta  keluarganya  yang  berada pada  59  desa  pesisir  di  daerah  ini    atau 1.39 % dari total jumlah penduduk 404.820 jiwa  (LEPP-M3  Payulimo,  2002).  Dari jumlah  5.634  jiwa  nelayan  ini,  1.974  jiwa atau  35.04  %  berada  di  Kecamatan
Batudaa Pantai (Biro Sosial Setda
Kab.Gorontalo, 2004) yang sebagian besar merupakan  penduduk  miskin.  Padahal Kecamatan  Batudaa  Pantai  wilayahnya berada  dan  berbatasan  langsung  dengan Perairan  Teluk  Tomini  (Teluk  Gorontalo) yang  memiliki  kekayaan  hayati  yang terlengkap  di  dunia  (beraneka  ragam) (Presnas  Publising,  2002)  dengan  potensi sumber  daya  alam  kelautan  dan  perikanan tangkap yang melimpah.
Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka
menanggulangi  kemiskinan  masyarakat pesisir  di  Kecamatan  Batudaa  Pantai, misalnya  IDT,  KUT,  PPK,  dan  program aksi  lainnya,  tetapi  pada  evaluasi  akhir, hasilnya kurang sesuai dengan harapan dan jauh dari sasaran.
Belajar  dari  kegagalan  dari  berbagai program  di  atas  maka  pada  Tahun Anggaran 2002, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melaksanakan program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir (PEMP), dengan mengalokasikan  dana  dampingan  melalui sistem  avalis    Bupati  Gorontalo,  semata- mata diharapkan guna peningkatan kesejahteraan  masyarakat  pesisir  yang selama ini sering terpinggirkan.
Melalui  program  PEMP,  kepada  9 desa  dari  12  desa  di  kecamatan  Batudaa Pantai yaitu Desa Huwongo, Biluhu Barat, Lobuto,  Luluo,  Biluhu  Tengah,  Lamu, Tontayuo,  Biluhu  Timur  dan  Desa  Lopo, disalurkan  sejumlah  dana  yang  diavalis dengan dana PEMDA Kabupaten Gorontalo.
Mengingat  bahwa  pada  saat  ini program  PEMP  telah  dinyatakan  selesai pelaksanaannya,  maka  perlu  di  evaluasi guna mengetahui seberapa jauh dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan  di  Kecamatan  Batudaa  Pantai Kabupaten Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Adapun  tipe  penelitian  ini  pada dasarnya  adalah  merupakan  suatu  studi evaluatif.  Jenis  studi  evaluasi  yang digunakan  adalah evaluasi  deskriftif yaitu menilai  dan  menganalisa  data  dengan  cara menggambarkan  atau  mendeskripsikan data  yang  telah  ada  dan  menganalisanya untuk  mendapatkan  gambaran  umum. Peneliti    bukan    saja    memberikan gambaran      fenomena-fenomena,    tetapi juga  mungkin  membuat    prediksi    serta mendapatkan  makna  dan  implikasi  dari suatu  masalah  yang  ingin  dipecahkan (Gunawan Sumodinigrat, 2010).
Sesuai  dengan  tujuan  dan  kebutuhan analisis,  maka  populasi  dalam  penelitian ini  adalah  semua  anggota  kelompok masyarakat  pemanfaat  (KMP)  program PEMP  di  Kecamatan  Batudaa  Pantai.
Sedangkan  yang  menjadi      sampel  dalam penelitian ini adalah Kelompok Masyarakat  Pemanfaat  Sinar  Desa  Lamu yang  beranggotakan  20  Kepala  Keluarga, dan  Kelompok  Masyarakat  Pemanfaat Starmon Desa Tontayuo juga beranggotakan 20 Kepala Keluarga.
Dengan  demikian,  responden  penelitian ini.
Dalam  rangka  memperoleh  data  dan informasi  yang  lengkap  dan  memadai, maka  peneliti  akan  menggunakan  teknik pengumpulan data sebabagi berikut :
1.  Observasi.  Teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  melalui  pengamatan langsung  terhadap  fenomena  sosial yang  tampak  pada  obyek  penelitian pada  tempat  dinama  suatu  kebijakan atau program (PEMP) pernah
dilaksanakan.
2.  Wawancara. Dilakukan terhadap imporman yang telah ditetapkan ditetapkan antara : 1) Unsur penanggung jawab proyek yaitu Kadis/Wakadis  Dinas  Perikanan  dan Kelautan Kabupaten Gorontalo (pejabat yang  berkompotensi  lainnya),  Ketua Team  Leader  Konsultan  Manajemen, Ketua  Pengurus  LEPP-M3,  Camat Batudaa  Pantai  dan  Para  pengurus KMP,  para  Kepala  Desa  dan  Tokoh Masyarakat  di  Kecamatan  maupun  di Desa masing-masing lokasi penelitian.
3.  Dokumentasi. Teknik dilakuakan dalam rangka  mendapatkan  data  sekunder, diperoleh melalui penelusuran terhadap dokumen-dokumen, literatur-literatur dan  laporan-laporan  serta  arsip-arsip pada  kantor  terkait  yang  berhubungan dengan  program  PEMP  seperti    kantor Konsultan  Manajemen,  Kantor  LEPP- M3,    dan  Dinas  Perikanan  dan Kelautan.  Karena  dalam  banyak  kasus,
penelitian  harus  lebih  mengandalkan dokumentasi daripada  survei,  karena data  dokumentasi  mengatasi  kendala ruang  dan  waktu  suatu  penelitian (Riswandha Imawan, 2004).
Untuk  data  hasil  wawancara  dari suatu sumber data di corss-check kan dengan  hasil  wawancara  dari  sumber  data lain. Dari sini dapat diketahui ada-tidaknya perbedaan  pendapat,  pandangan  atau pemikiran  tentang  suatu  obyek  diantara sumber data tersebut.
Demikian juga dengan data dukumen-dokumen  yang  ada  di  tingkat aparat  dan  organisasi  di crosscheck kan dengan dokumen-dokumen dan fakta yang ada pada sumber lain dan hasil wawancara dengan responden. Sedangkan analisis data yang  bersifat  kuantitatif  akan  dilakukan dengan menggunakan analisis tabel frekwensi dan cross-tabulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kemiskinan Masyarakat Pesisir
Sunyoto    Usman  (2004:127-129) mengemukakan sedikitnya ada dua macam perspektif  yang  lazim  dipergunakan  untuk mendekati  kemiskinan,  yaitu  perspektif kultural dan perspektif struktural. Perspektif  kultural  mendekati  kemiskinan pada  tingkat  analisis:  individual,  keluarga dan  masyarakat.  Pada  tingkat  individual ditandai  dengan  sifat  paroial,  apatisme, fatalisme  atau  pasrah  pada  nasib,  boros, tergantung  dan  inferior.  Pada  tingkat keluarga ditandai dengan anggota keluarga yang  besar  dan  pada  tingkat  masyarakat ditandai  dengan  tidak  terintegrasinya masyarakat dengan instutsi-institusi masyarakat  secara  efektif.  Sedangkan menurut  perspektif  struktural,  kemiskinan merupakan  dampak  dari  sistem  ekonomi
yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern sehingga hanya  mengutamakan  pertumbuhan  dan kurang  memperhatikan  pemerataan  hasil pembangunan.
Berdasarkan  defenisi  diatas,  bahwa karakteristik  kemiskinan  yang  muncul  dan dialami oleh masyarakat pesisir di kecamatan  Batudaa  Pantai  Kabupaten Gorontalo  merupakan  akumulasi  antara persfektif  kultural  (sosio-budaya)  dan persfektif struktural. Hal ini dapat dirumuskan  (1)  adanya  kelompok  anggota masyarakat  yang  secara  struktur  tidak mempunyai  kemampuan  yang  memadai untuk  mencapai  tingkat  kehidupan  yang memadai  dan  adanya  kesenjangan  akibat tidak mempunyai akses untuk menggunakan  faktor  produksi  tertentu  (2) adanya
individual, keluarga dan masyarakat secara kultural memiliki budaya  miskin  ditandai  dengan  sifat paroial,  apatisme,  fatalisme  atau  pasrah pada  nasib,  boros, tergantung  dan  inferior. Pada  tingkat  keluarga  ditandai  dengan anggota  keluarga  yang  besar  dan  pada tingkat  masyarakat  ditandai  dengan  tidak terintegrasinya masyarakat dengan instutsi- institusi masyarakat secara efektif.

## Organisasi Sosial Ekonomi Masyarakat
Max  Weber  (dalam  Miftah  Thoha, 2007) dalam pandangan klasiknya, mengemukakan  bahwa  suatu  organisasi atau  kelompok  kerja  sama  mempunyai unsur-unsur  antara  lain  :  (1)  merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya  di  dalam  organisasi  tersebut; (2)  mempunyai  batasan-batasan  tertentu dengan demikian seseorang dapat melakukan  hubungan  interaksi  dengan lainnya  tidak  atas  kemauan  sendiri;  (3) merupakan  kumpulan  tata  aturan  yang
membedakan  dengan  kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses  interaksi  diantara  orang  yang bekerja  sama  di  dalamnya,  sehingga interaksi  tersebut  tidak  timbul  begitu  saja; (4)  merupakan  suatu  kerangka  hubungan yang  berstruktur  yang  didalamnya  berisi wewenang, tanggungjawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.
Hierarki kewenangan seperti berkonsekuensi sebuah organisasi menghendaki ada pimpinan  atau  kepala  dan  bawahan  atau staf.
Pendapat di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan suatu kelompok atau entitas  sosial  yang  sadar  bekerjasama secara  terpadu  dalam  suatu  konteks tertentu,  menurut  batas-batas  dan  fungsi- fungsi  tertentu,  guna  mencapai  suatu tujuan bersama tertentu atau suatu perangkat  tujuan-tujuan  bersama  tertentu. Untuk  dengan  sadar  dapat  bekerjasama secara  terpadu  diperlukan  manajemen. Untuk  dapat  merupakan  suatu  kelompok atau  kesatuan  sosial,  maka  orang-orang yang bersangkutan harus melakukan interaksi  sosial.  Interaksi  sosial  ini  harus berlangsung  secara  seimbang  dan  serasi sehingga  terjadilah  suatu  pola  gerak  yang terkoordinasikan. Bekerjasama untuk mencapai  tujuan  bersama  yang  tertentu berarti  adanya  suatu  usaha,  dan  jika dilakukan  dengan  bentuk  hukum  ysng tertentu maka terjadilah suatu badan usaha. Dengan  adanya  batas-batas  yang  tertentu, maka  dalam  kelompok  dapat  diadakan pembagian  kerja  yang  akan  melahirkan tugas-tugas  dan  fungsi-fungsi.  Selain  itu, batas-batas organisasi tersebut dapat membedakan  antara  warga  organisasi  dan non  warga  organisasi.  Dengan  para  warga organisasi dapat diadakan berbagai macam relasi/ikatan,  misal  kontrak  sosial,  kontrak
manajemen, pelimpahan wewenang,
penugasan,  dan  pertanggungjawaban,  dan sebagainya.

## Evaluasi Dampak Program
Langbein  (1980),  membagi  studi evaluasi  program  menjadi  dua  pengertian, yakni  :            (1)  Studi      deskriptif,      yaitu evaluasi    program    yang    dilihat    dari proses  implementasi  program  tersebut sesuai  dengan  pedoman  yang  ada,  sumber daya dan fasilitas apa saja yang digunakan dalam  program  tersebut    serta  bagaimana pemanfaatannya.  Dari  segi outcomes yang dipertanyakan  adalah  siapa  saja  yang terlibat  dalam  program.  Apakah    program telah  menjangkau  mereka  yang  dianggap sesuai  dengan  tuntutan  mereka;  (2)  Studi kausal,  mempertanyakan  apakah  suatu program atau proyek menghasilkan sesuatu dengan kebutuhan yang diinginkan, apabila  implemntasi  program  atau  proyek telah memperoleh hal yang terbaik.
Sehungan dengan penelitian, menggunakan  jenis  studi  evaluasi  bentuk pertama  yaitu evaluasi  deskriftif ,  yaitu akan  berusaha  mendapat  gambaran  umum tentang    4  aspek  utama  pelaksanaan program  model  PEMP  yaitu  mekanisme pemilihan  KMPs,  mekanisme  pengelolaan dan  pencairan  dana,  penguatan  organisasi sosial  ekonomi  dan  proses  pendampingan. Apakah  program  PEMP  dilaksanakan menurut  pedoman?  Fasilitas  sumberdaya apa  yang  telah  digunakan  oleh  program tersebut, sehingga diharapkan hasil dicapai memberi  dampak  pada  masyarakat  pesisir di Kecamatan Batudaa Pantai.
Karakteristik  Masyarakat  Pesisir  Di Kecamatan Batudaa Pantai
Masyarakat pesisir Kecamatan Batudaa  Pantai  Kabupaten  Gorontalo merupakan  masyarakat  nelayan  (pelaut). Artinya  laut  begitu  kuat  melekat  dan mempengaruhi interaksi keseharian
mereka,  sehingga  apa  pun  profesi  mereka, laut  tetap  menjadi  sumber  kehidupan  baik langsung  maupun  tidak  langsung.  Melihat segi kejiwaannya sebagai nelayan, masyarakat  pesisir  Batudaa  Pantai  sulit dipisahkan  dari  laut.  Dengan  permainan perahu katir kecil (tradisional) tanpa mesin menerjang  pecahnya  ombak  dipantai  dan badai  lautan  yang  ganas,  tak  membuat nyali menjadi ciut.  Potensi kekuatan nyali mereka  sebenarnya  membentuk  pribadi tegas  sehingga  mampu  bertahan  hidup dalam keadaan serba sulit (baca kemiskinan).
Dari  segi  pendidikan,  masyarakat pesisir  Batudaa  Pantai  memiliki  tingkat pendidikan  dan  anak-anaknya  rata-rata rendah  menyebabkan  sulitnya  bagi  anak- anak  mereka  untuk  mencari  alternatif pekerjaan  lain  dan  cenderung  menurunkan pekerjaan  orang  tuanya  sebagai  nelayan. Selain  itu  mereka  juga  cenderung  banyak anak  dan  dalam  hal  ini  merupakan cerminan dari keinginan mereka agar anak- anaknya  ikut  membantu  dalam  mencari nafkah.
Akibat rendahnya pendidikan dimiliki  menyebabkan  masyarakat  pesisir. di  Kecamatan  Batudaa  Pantai  tidak  dapat membayangkan  pekerjaan  lain  yang  lebih mudah  sesuai  dengan  kemampuan  yang mereka miliki. Keterampilan untuk menjadi  nelayan  bersifat  amat  sangat sederhana  dan  hampir  sepenuhnya  dapat dipelajari  dari  orang  tua  mereka  maka sejak  sejak  mereka  masih  kanak-kanak. Oleh karena itu tidak mudah untuk beralih pekerjaan  lain,  sehingga    terbiasa  dengan pola  penghasilan  yang  segera  ( instant )
dimana penghasilan diperoleh setiap mereka pulang dari melaut. Boleh dikatakan hampir setiap hari bisa menghasilkan  uang  walaupun  dengan jumlah yang tidak pasti.
Dari  uraian  di  atas,  pada  prinsipnya menyatakan  bahwa  kondisi  masyarakat pesisir  di  Kecamatan  Batudaa  Pantai sangat  tergantung  dari  sumber  daya  yang dikuasai yaitu pesisir dan kelautan. Adanya keterkaitan yang sangat erat antara kualitas hidup mereka dengan sumber daya wilayah pesisir.  Juga  dapat  digambarkan  bahwa lingkungan  wilayah  pesisir  Kecamatan Batudaa Pantai memiliki ciri-ciri permasalahan antara lain a) secara geografi terpencil;  b)  aksebilitas  terbatas;  c) ketergantungan terhadap sumber daya alam tinggi;  d)  ikatan  kekerabatan  kuat;  e) pengetahuan kearifan masih kuat.
Selain beberapa hal diatas,
masyarakat pesisir (nelayan) di Kecamatan Batudaa Pantai memiliki kemiripan dengan  masyarakat  petani.  Misalnya, seperti usaha mereka berskala kecil dengan peralatan  dan  organisasi  pasar  yang sederhana. Eksploitasi sering terjadi berkaitan  dengan  masalah  kerjasama  dan sebagian  besar  dari  mereka  tergantung pada produksi yang bersifat subsisten serta memiliki  keragaman  dalam  tingkat    dan perilaku ekonomi.

## Stratifikasi  Sosial  Masyarakat  Pesisir Batudaa Pantai
Stratifikasi  sosial  atau  pelapisan sosial  adalah  penggambaran  kelompok- kelompok  dalam  susunan  yang  hirarkis, berjenjang.  Susunan  hirarkis  seperti  itu muncul karena kehidupan manusia dilekati oleh  nilai,  yang  tidak  dimiliki  oleh makhluk  lain  seperti  misalnya  terhina, diremehkan, ternista, manusia menyandang nilai  tersebut.  Keberadaan  nilai  itu  selalu
akan memberi harga pada penyandangnya, karena  siapa  yang  memperoleh  lebih banyak  harga  yang  bernilai  semakin terpandang bernilai tinggi dalam kehidupan kelompoknya, dan nilai ini tidak sama  pada  setiap  masyarakat.  Secara umum  hal-hal  yang  mengandung  nilai berkaitan  dengan  harga  kekayaan,  jenis mata pencaharian, pengetahuan/pendidikan ,  ketutrunan,  keagamaan.  Bagi  masyarakat pesisir  (nelayan)  yang  dipandang  bernilai adalah  pemilikan  alat  tangkap  perikanan (modern).  Maka  seberapa  besar  pemilikan atau penguasaan seseorang terhadap peralatan tangkap perikanan akan menentukan  kedudukannya  mereka    di tengah masyarakat.
Pengusaan  dan  pemilikan  terhadap peralatan  tangkap  perikanan  melahirkan struktur  sosial  di  masyarakatnya  pesisir Batudaa Pantai yaitu :
1.   Nelayan  kaya  (juragan)  yang  terdiri dari  :  a)  juragan  yang  memiliki  kapal ( pamo ) sehingga mempekerjakan nelayan  lain  sebagai  ABK  tanpa  ia sendiri harus bekerja;   b) juragan yang memiliki  kapal  tetapi  ia  sendiri  ikut bekerja sebagai anak kapal.
2.   Nelayan  sedang, yang  kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan  pokok  dengan  bekerja sebagai  nelayan  dan  memiliki  perahu tanpa  mempekerjakan  tenaga  dari  luar keluarganya;
3.   Nelayan  tradisonal  miskin  ( bulotu ) yang  pendapatan  tidak  mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga ditambah dengan pekerjaan lain.
Jika  diamati  hirarki  atau  stratifikasi sosial di atas, maka untuk lokasi penelitian, tidak  terdapat  nelayan juragan atau
nelayan  kaya  yang  memiliki  armada penangkapan  ikan purse  siene (pajeko).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sektor  usaha perikanan tersebut tidak saja membutuhkan/padat  modal  tetapi    juga dibutuhkan manejemen usaha yang  mapan (modern)  sementara  nelayan  di  lokasi penelitian relatif berpendidikan rendah dan terbiasa dengan manejemen tradisonal/rumah  tangga.  Satu  usaha purse siene (pajeko) merupakan sebuah
kelompok nelayan yang anggotanya minimal  20  orang.  Konsekuensi  dari pengelompokan  ini,  akan  berdampak  pada kedudukan  dalam  kelompok  misalnya  : kapten/nahkoda,  juru  mesin,  juru  angin, juru masak, ABK, juru dorong. Kedudukan dan fungsi tersebut mempengaruhi pendapatan  yang  diperoleh.    Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam kelompok  nelayan purse  siene (pajeko) maka semakin besar pula pendapatan yang diterimanya.
Bila  dilihat  dari  segi  pembagian hasil,  pada  umumnya  sistem  bagi  hasil pemilik  modal  (pejoko  dan  usaha  lainnya) dengan nelayan ABK menggunakan sistem 50 % untuk pemilik modal dan 50 % untuk nelayan ABK. Dari 50 % pembagian untuk nelayan  ABK,  akan  dibagi  lagi  oleh anggotanya  sesuai  jumlah,  peran  dan kedudukan  mereka  dalam  kelompok.  Cara penghitungan hasil netto pendapatan sekali melaut  adalah  jumlah  penjualan  hasil tangkapan  dikurangi  dengan  biaya  operasi melaut. Dengan demikian, sistem pembagian hasil seperti ini, tetap saja yang diuntungkan  adalah  sepemilik  modal sedangkan  nelayan  ABK  tetap  dalam posisi marginal.
Padatnya  modal  dan  dibutuhkannya sistem  manajemen  perusahaan  dalam mengelola  usaha purse  siene (pajeko) menjadi  salah  satu  faktor,  jenis  usaha  ini
tidak dilakoni nelayan di lokasi penelitian. Disamping  faktor  tersebut, watak, nelayan tradisional  di  lokasi  penelitian  adalah nelayan  tuna,  dimana  sistem  operasional penangkapan  ikan  maupun  manajemen usaha sangatlah sederhana.
Sratifikasi atau hirarki sosial nelayan yang  paling  kaya  di  lokasi  penelitian adalah  nelayan  pemilik  kapal/perahu ( pamo ) penangkap tuna, yang mempekerjakan  ABK  dan  ada  sebagian mereka  bekerja  sebagai  ABK.  Usaha penangkapan  ikan  tuna  ini,  maksimal dibutuhkan  5  sampai  8  nelayan  dalam kelompok,  dimana  biasanya  langsung dinahkodai oleh pemilik kapal/perahu.
Sehubungan penelitian yang
dilakukan,  maka  fokus  penelitian  ini dilakukan  terhadap  nelayan  tradisional miskin  ( buloto )  atau  nelayan  penangkap tuna,  mereka  memiliki  perahu  dengan menggunakan layar dan dayun, pendidikan dan  keterampilan  relatif  rendah,  yang berdampak pada lemahnya dalam mengelola  penghasilan,  cenderung  hanya berpikir  untuk  keperluan  jangka  pendek yaitu  untuk  sekedar      mempertahankan hidup sehari-hari..
Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Pesisir (PEMP) Pemilihan Kelompok Masyarkat Pemanfaat (KMP) Hasil temuan di lapangan menunjukkan mekanisme pemilihan anggota  KMP  “tidak  melibatkan  tokoh masyarakat, tetapi atas penunjukkan langsung  Kepala  Desa.  Bahkan  Sekretaris Desa pun tidak mengetahui siapa-siapa KK yang  dipilih  menjadi  KMP.  Dari  40 Respoden yang diajukan pertanyaan tentang  aktor-aktor  yang  dilibatkan  dalam penentuan  dan  pemilihan  calon  KMP
sebanyak 38 anggota atau 95 % menyatakan  bahwa  inisiatif  pembentukan kelompok  lebih  banyak  dari  kepala  desa, sedangkan  sisanya  2  anggota  5  % menyatakan  melibatkan  unsur  masyarakat lainnya.
Menurut  pengamatan,  dari  buku harian  kelompok  tentang  catatan  kegiatan sangat  sedikit  dan  tidak  teratur,  hal  ini menunjukkan  bahwa  pengurus  kelompok tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Hal tersebut di atas diperkuat  dengan  jawaban  kuisioner,  yaitu sebanyak  35  anggota  87,5  %  menyatakan jarang  sekali  mereka  membuat  laporan kegiatan,  hanya  hal-hal  tertentu  saja, sedangkan  5  anggota  atau  12,5  % menjawab  bahwa  kalau  setiap  kegiatan selalu mereka buat catatannya.
Dari  kedua  data  tentang  mekanisme pemilihan  angota  KMP  diuraikan  di  atas, pemilihan kurang dipersiapkan dan lemahnya  pengetahuan  anggota  kelompok dalam
mengadministrasi kegiatan kelompok  menunjukkan  bahwa  kelompok ini dipilih dan dibentuk tanpa kriteria yang jelas.  Hal  ini  diperkuat  dengan  jawaban respoden atas daftar pertanyaan, bahwa 37 responden  atau  92,5  %  menyatakan  tidak mengetahui kriteria atau persyaratan untuk menjadi  anggota  KMP.  Sedangkan  1 anggota atau 7,5 % menyatakan mengetahui  kriteria  atau  persyaratan  untu menjadi anggota KMP.
Data-data  di  atas  bila  ditelaah, menunjukkan bahwa pemilihan dan pembentukan  KMP  pada  program  PEMP di  Kecamatan  Batudaa  Pantai  masih menggunakan  pola  lama  yaitu  masih bersifat top  down walaupun  esensinya adalah  pemberdayaan  masyarakat,  tetapi tidak  menyediakan  mekanisme  penyaluran aspirasi  masyarakat  sehingga  penentuan kelompok  sasaran  yang  miskin,  masih
menggunakan menggunakan kacamata dan standar  pemerintah,  sehingga  kadang bantuan  itu justru  jatuh  kepada  yang  tidak membutuhkan.
Kondisi  ini  menunjukkan  dalam pembentukan KMP belum memberi peluang  dan  ruang  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  pengambilan  dan penetapan  keputusan.  Padahal  partisipasi dan peranserta mereka sangat urgen karena masyarakat  lebih  mengerti  kondisi  dan masalah yang sedang mereka hadapi.

## Pencairan dan Pengelolaan Dana
Sumber  dana  program  PEMP  2002 yang diberikan kepada Kekompok Masyarakat  Pemanfaat    yang  ada  di Kecamatan  Batudaa  Pantai  Kabupaten Gorontalo  berasal  dari  Program  PEMP dan  dana  avalis/penjamin  Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
Mengenai  sumber  dana  program PEMP,  hasil  pengamatan  menunjukkan bahwa  40  responden  atau  100  % menyatakan  bahwa  dana  tersebut  berasal dari  Bupati  selaku  Pemerintah  Daerah Kabupaten Gorontalo, bahkan ada segelintir  dari  mereka  mengatakan  bahwa dana  tersebut  berasal  dari    bantuan  partai Golkar.  Keadaan  di  atas  menunjukkan, kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan.  Penjelasan  yang  benar,  akan memberi  pemahaman  kepada  masyarakat akan  tujuan,  maksud,  dan  aturan  main pelaksanaan program. Jika dalam sosialisasi  saja  sudah  tercipta  opini  bahwa dana ekonomi produktif bantuan merupakan    Bupati,  apalagi  bantuan  dari partai, maka akan semakin rendah tanggungjawab mereka dalam
pengembalian pinjaman.
Dana  bantuan  ekonomi  produktif program PEMP, yang diterima secara tunai oleh  KMP  hanya  sebesar  10%  dari
keseluruhan dana, selebihnya dalam bentuk  paket  barang  (dalam  berita  acara).
Hasil  konfirmasi  dengan  pihak  Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gorontalo  tentang  penyaluran  bantuan dana ekonomi produktif kepada KMP tidak dalam  bentuk  uang  tunai  dengan  alasan adanya  khawatiran  KMP  tidak  dapat menggunakan bantuan modal usaha dengan  efektif.  Oleh  karena  itu,  atas kesepakatn  dengan  Team  Konsultan  dan LEPP-M3  untuk  tidak  memberikan  dalam bentuk  uang  tunai  tetapi  dalam  bentuk paket  barang  yang  dibutuhkan  KMP. Diakui  bahwa  kesepakatan  ini  tidak melibatkan KMP tetapi atas inisiatif kami.
Berdasarkan data yang ada, menunjukkan  bahwa  proses  penyaluran dana  bantuan  ekonomi  produktif    program PEMP kepada KMP belum optimal, karena prosesnya  tidak  berikan  langsung    (tunai) melainkan  hanya  dalam  berita  acara penyerahan.  Hal  ini  mengindikasi  masih akutnya  patologi  birokasi,  apabila  ada kaitannya  dengan  dana,  maka  birokrasi itu sulit  untuk  koperatif, equality, dan transparan.  Keadaan  ini  telah  membuka peluang  kebocoran  dan  penyelewengan serta  KKN,  dan  ini  terbukti  adanya mark up terhadap  pengadaan  barang  dan  bahan pendukung  usaha  yang  dikembangkan KMP.
Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang berorientasi pada
perubahan  pola  sikap,  tingkah  laku  dan watak, haruslah sejauh mungkin memperhatikan  konteks,  faktor eksogen penting,  tetapi  harus  diselaraskan  dan memperhatikan suara-suara kelompok target sasaran. Jika tidak, maka kegagalan-
kegagalan  program  tetap  saja  tidak terhindarkan.

## Penguatan  Organisasi  Sosial  Ekonomi Masyarakat
Sehubungan dengan pelaksanaan Program  PEMP  2002  di  Kecamatan Batudaa  Pantai,  telah  dibentuk  Lembaga Ekonomi  Pemberdayaan  Pesisir  Mikro Mitra  Mina  (LEPP-M3)  yang  diberi  nama
PAYULIMO (Panca Sila). Melihat fungsinya strategis maka LEPP-M3 PAYULIMO secara kelembagaan haruslah  didukung  oleh  tenaga  tenaga profesional dan berpengalaman.
Dari data yang didapat melalui daftar pertanyaan  yang  diberikan  kepada  40 responden atau 100 %. Hal ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  sangat mengharapkan berdirinya lembaga ekonomi  semacam  LEPP-M3  Poyulimo, karena selama ini kehadiran lembaga resmi pemberi  modal  usaha  belum  ada.  Namun karena  lembaga  ini  terletak  di  ibukota kabupaten yang jaraknya cukup jauh, maka kehadirannya  kurang  dirasakan  dan  tidak lancarnya  hubungan  antara  KMP  dengan LEPP-M3. Padahal kerjasama kedua lembaga  sangat  menentukan  keberlanjutan program PEMP.
Mengenai  peranan  LEPP-M3  dalam rangka  mengawal  program  PEMP,  hasil kesimpulan  wawancara  dengan  beberapa anggota  KMP  mereka  mengatakan  kurang merasakan  fungsi  lembaga  ini.  Mereka hanya  beberapa  kali  saja,  berhubungan dengan LEPP-M3. Pengurus dan anggotanya,  kelompok  tidak  mengetahui persis jumlah dan orangnya.
Berdasarkan beberapa data  yang ada, disimpulkan  bahwa  penguatan  organisasi sosial  ekonomi  masyarakat  kurang  efektif disebabkan  karena  LEPP-M3  sulit  diakses oleh  KMP,  dan  tidak  kapable  baik
mengenai  organisasi,  pengurus,  maupun pengalaman dalam mengelola keuangan.

## Pendampingan  Kelompok  Masyarakat Pemanfaat
Hasil  temuan  di  lapangan,  dari  40
responden untuk semua kategori pertanyaan  mengenai  kehadiran  tenaga pendamping, frekuensi pendampingan, dan hubungan antara KMP dengan
pendamping, semua atau 100 % memberikan jawaban tidak pernah mengetahui  kehadiran,  tidak  pernah  ada pendampingan,  dan  sehingga  hubungan antara  KMP  tidak  pernah  berkangsung. Data  ini    menunjukkan  bahwa  kehadiran tenaga  pendamping  tidak  pernah  ketahui oleh KMP yang didampingi, karena tenaga pendamping  tidak  pernah  melakukan pertemuan  sehingga  otomatis  hubungan antara  mereka  dengan  KMP  tidak  dapat berlangsung sebagaimana diharapkan.
Para tenaga pendamping tidak didukung oleh pemahaman yang kuat akan karakteristik  masyarakat  pesisir  serta  latar belakang pendidikan yang kurang memadai,  baik  menyangkut  juklak  dan juknis, maupun pemdampingan  itu sendiri. Hal  ini  berdampak  kurang  optimalnya pendampingan kelompok masyarakat pemanfaat.
Selain itu, realita dilapangan menunjukkan  bahwa  tenaga  pendamping hanya  bekerja  sesuai  proyek,  lebih  banyak berada  di  luar  lokasi  kelompok  sasaran sehingga  hasilnya  kurang  mengembirakan. Keadaan  ini  menyebabkan  masyarakat tidak  mengalami  kemajuan  kualitas  hidup karena  mereka  tidak  dapat  memanfaatkan hasil jerihnya dari melaut.
Berdasarkan  data  di  atas,  dapatlah disimpulkan,  bahwa  pendampingan  tidak berjalan  sebagaimana  yang  diinginkan program. Penyebabnya, antara lain,
pendampingan bekerja menggunakan logika  proyek,  tidak  menetap  di  lokasi kelompok sasaran, serta tenaga pendamping  tidak  memiliki  kemampuan baik  segi  pengetahuan  pendampingan maupun dari segi perikanan dan kelautan.

## PENUTUP

## Simpulan
Mekanisme pemilihan KMP belumlah memberi ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat miskin, juga tidak memberikan peran  yang  strategis  bagi  swasta  dan berbagai  pihak  dalam  mengatasi  masalah kemiskinan yang mereka hadapi; Mekanisme  pencairan  dan  pengelolaan dana  kurang  efektif,  tidak  transparan, artinya  KMP  belum  diberi  kesempatan berpartispasi mengelola dan mendayagunakan  dana  bantuan  secara langsung,  keadaan  ini  memberi  peluang kebocoran dan penyelewengan dana program,  dan  masih  mengikuti  logika proyek; Penguatan organisasi sosial ekonomi masyarakat belum efektif, karena pengurus LEPP-M3 yang kurang kapabilitasnya,  baik  dalam  mengelola organisasi sendiri maupun dalam membina KMP dan lemahnya peranserta masyarakat dalam  mengakses  LEPP-M3  dan  lembaga terkait lainya; Proses Pendampingan kurang  optimal,  hal  ini  disebabkan  karena sarana  dan  prasarana  terutama  sarana transportasi  tidak  memadai  untuk  menuju lokasi  sasaran,  tenaga  pendamping  tidak mempunyai kapabilitas dalam pendampingan  maupun  bidang  yang  akan didampingi,  serta  kurangnya  intensif  yang diterima.
Saran
Sebaiknya mekanisme pemilihan
KMP memberi ruang partisipasi masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan
dan  pemberdayaan  masyarakat  miskin, serta memberikan peran yang strategis bagi stakeholders  dalam  mengatasi  masalah kemiskinan  khususnya  masyarakat  pesisir; Sebaiknya  mekanisme  pencairan  dan pengelolaan dana dilakukan secara transparan, KMP diberi kesempatan berpartispasi mengelola
dan mendayagunakan  dana  bantuan  secara langsung  ;  Sebaiknya  pemilihan  pengurus LEPP-M3  dilakukan  secara  selektif  untuk menghasilkan  pengurus  yang  memiliki kapabilitas,  sehingga  mampu  mengelola organisasi dan mampu melakukan pembinaan pada  KMP ; Sebaiknya tenaga pendamping diseleksi secara khusus sesuai karakteristik  lokasi  dampingan,  sehingga dapat  melakukan  pendampingan  secara optimal  dan  proses    pendampingan seyogyanya dilakukan secara purna waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Niode,  Alim  S.  2003. Abad  Besar Gorontalo . Gorontalo : Presnas Publi shing.
BPS Kabupaten
Gorontalo. 2003. Kecamatan  Batudaa  Pantai  Dalam Angka Tahun 2003. Departemen  Perikanan  dan  Kelautan, 2002. Pedoman Umum Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Pesisir (PEMP). Departemen
Perikanan dan Kelautan. Jakarta.
Imawan,  Riswandha,  2004. Metodologi Penelitian Ilmu Politik. Yogyakarta  : Program  Ilmu  Politik,  Konsentrasi Politik  Lokal  dan  Otonomi  Daerah,
UGM. Langbein,  Laura  Irwin.  1980. Discovering Whethe Programs work : A Giude to Statistical  Methods  for  Program Evaluation . London
: Scott,
Foresman and Company.
LEPP-M3 Payulimo. 2002. Laporan Tahunan Lembaga Ekonomi Pengembangan  Pesisir  Mikro  Mitra Mina (LEPP-M3) . LEPP-M3 Payulimo. Limboto. Gorontalo.
Sumodiningrat, Gunawan, 2010. Pemberda yaan  Masyarakat  &  JPS ,  Jakarta  :
Gramedia Pustaka Utama,
Thoha, Miftah, 2007. Perilaku Organisasi, Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya .
Jakarta: Raja Grafindo Persada Usman, Sunyoto, 2004 . Pembangunan dan Pemnberdayaan Masyarakat . Yogyakarta  :  Pustaka    Pelajar