## PERBEDAAN PERSEPSI WAJIB PAJAK PERORANGAN DAN WAJIB PAJAK TENAGA AHLI TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DI KOTA BENGKULU
Iprianto, SE, Akt, M.Si

## Universitas Muhammadiyah Bengkulu

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris perbedaan persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang terdiri dari pertokoan, rumah makan, dokter, dan jasa profesi hukum lainnya terhadap pelaksanaan self assessment system untuk pajak penghasilan (PPh). Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang  berada  diwilayah  Kota  Bengkulu.  Sampel  pada  penelitian  ini  dengan  berdasarkan  metode purposive sampling.Data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang digunakan diperoleh melalui penyebaran kuisioner dari 128 responden wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli (pertokoan, rumah makan, dokter, jasa profesi hukum lainnya) yang ada di Kota Bengkulu. Data diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Sciene) versi 13. Alat analisis yang digunakan  adalah  Independent  Sample  T-test.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat perbedaaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system di Kota Bengkulu. Dilihat dari mean wajib pajak perorangan sebesar 47,90 dan wajib pajak tenaga ahli sebesar 60,23. Hal  ini  berarti  wajib  pajak  perorangan  kurang  memahami cara  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  pajak  terhadap  pelaksanaan  self  assessment  system. Sedangkan  wajib  pajak  tenaga  ahli  lebih  memahami  cara  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan pajak terhadap pelaksanaan self assessment system.Oleh karena itu, wajib pajak tenaga ahli memiliki persepsi yang lebih baik terhadap pelaksanaan self assessment system di Kota Bengkulu.
Kata Kunci : Persepsi  Wajib  Pajak  Perorangan  dan  Wajib  Pajak  Tenaga  Ahli,  self      assessment system.

## Abstract
This  study  aimed  to  find  empirical  evidence  of  differences  in  the  perception  of  individual taxpayers  and  tax  payers  experts  consisting  of  shops,  restaurants,  doctors,  and  other  professional services to the legal system for the implementation of self assessment tax (income tax). Self assessment system is a system of tax collection authorized the taxpayer to determine the amount of the tax itself terhutang.Populasi  of  this  study  was  individual  taxpayers  and  tax  payers  experts  have  a  Taxpayer Identification Number (TIN), which is the region of the city of Bengkulu. The samples in this study with purposive sampling.Data based method used is primary data. The primary data used were obtained through the distribution of questionnaires from 128 respondents individual taxpayers and tax payers experts (shops, restaurants, physicians, other legal professional services) in the city of Bengkulu. The data were processed using SPSS (Statistical Package for Social Sciene) version 13. The analysis tools are independent  sample  T-test.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  is  a  difference  in  perception between individual taxpayers and tax payers experts on the implementation of self-assessment system in
the city of Bengkulu. Judging from the mean of 47.90 for individual taxpayers and tax payers experts at 60.23. This means that individual taxpayers do not understand how to calculate, pay, and report on the implementation  of  self-assessment  tax  system.  While  experts  taxpayers  better  understand  how  to calculate, pay, and report on the implementation of self assessment tax system.Oleh Therefore, experts taxpayers have a better perception of the implementation of the self-assessment system in the city of Bengkulu.
Keywords : Perception of Individual Taxpayers and Taxpayer experts, self-assessment system.

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Untuk menjalankan pemerintah dan pembangunan di suatu Negara, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber penghasilan salah satunya adalah pajak. Namun sekarang ini pajak yang dapat ditagih belum optimal, hal itu dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu Pemungutan pajak merupakan perwujudan atas kewajiban  kenegaraan  dan  partisipasi  anggota  masyarakat  untuk  membayar  pajak  dalam  memenuhi keperluan  pembiayaan  Negara  dan  pembangunan  Nasional  guna  terciptanya  keadilan  sosial  dan kemakmuran yang merata baik materi maupun spritual (Ilyas dan Bruton, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak untuk memenuhi keperluan pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.
Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi  “Segala  pajak  untuk  untuk  kepentingan  Negara  diatur  berdasarkan  undang-undang”. Yang merupakan  dasar  hukum  dari  system  pemungutan  pajak  di  Indonesia.  Semua  pajak  yang  berlaku  di Indonesia merupakan dasar hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum, karena semua jenis pajak ditetapkan oleh Dewan perwakilan rakyat kemudian disahkan oleh presiden. Untuk menjalankan pemerintah dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal.
Menurut Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008, pajak adalah peralihan uang/harta dari sektor swasta/individu kesektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat  ditunjuk.  Pajak  mengurangi  pendapatan  seseorang,  dan  mengurangi  daya  beli  individu. Mempunyai dampak besar pada ekonomi individu (mikroekonomi), sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola individu. Selain itu menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2010) Pajak adalah iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi),  yang  langsung  ditunjukan  dan  digunakan  untuk  membayar pengeluaran pemerintah. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap wajib pajak harus membayar kewajibannya menurut peraturan umum undang-undang yang berlaku.
Menurut  Mardismo  (2010:7)  mengemukakan  bahwa official  assessment  system merupakan sistem  pemungutan  yang  memberi  wewenang  kepada  fiskus  untuk  menentukan  besarnya  pajak terhutang oleh wajib pajak. Sedangkan self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan diberlakunya system ini, diharapkan realisasi pembayaran
pajak semakin membaik, karena dengan adanya pemotong dan pemungut ini wajib pajak mau tak mau harus memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurut  Waluyo  (2010) Tax  reforn juga  menerapkan self  assessment  system ,  yaitu  suatu pemungutan Pajak dimana wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun perlu disadari self assessment system membutuhkan kesadaran wajib pajak, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak  diberikan  kepercayaan  untuk  menghitung,  menyetorkan,  melaporkan  dan mempertanggungjawabkan besarnya pajak yang terhutang (Mardiasmo, 2010:7).
Menurut Marisa (2007:4), salah satu faktor yang mempengaruhi perhitungan pajak adalah sikap atau persepsi dari wajib pajak. Pajak dianggap menjadi beban yang mengurangi pendapatan wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak cenderung untuk mengalihkan atau mengurangi jumlah beban tersebut, baik dengan cara yang legal maupun dengan melakukan usaha yang bertentangan dengan hukum. Rendahnya kepatuhan  dan  kesadaran  wajib  pajak  dapat  dilihat  dari  sangat  kecilnya  jumlah  wajib  pajak  yang memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  yang  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunannya  (Sadhani,  2004:5).Dengan  demikian,  pelaksanaan self  assessment  system sulit  berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
Menurut  Tarjo  dan  Kusumawati  (2005)  Pada  umumnya  wajib  pajak  melaporkan  pajak terhutangnya  bukan  karena  kesadaran  mereka  sendiri,  melainkan  adanya  denda  apabila  tidak menyampaikan  sesuai  dengan  waktu  yang  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  dari  hasil  penelitiannya menunjukkan bahwa self assessment system di Bangkalan belum terlaksana dengan baik, Wajib pajak masih  banyak  yang  belum  dapat  menghitung  sendiri  pajak  terutangnya.  Sedangkan  menurut  Marisa (2007) perlunya ada pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa wajib pajak untuk memudahkan para wajib pajak dalam menghitung besar nya pajak yang harus disetorkan. Menurut Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan self assessment system belum terlaksana dengan baik oleh wajib pajak di Kota Bengkulu, dan terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak terhadap pelaksanaan self assessmen system . Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan self assessment system dapat berjalan dengan baik apabila wajib pajak dapat menghitung, memotong dan menyetorkan pajak terhutangnya sebelum jatuh tempo yang ditentukan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bengkulu, terdapat banyak wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu, wajib pajak yang berada di Kota Bengkulu harus dapat aktif dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya,  agar  wajib  pajak  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dalam  menggunakan pelaksanaan self assessment system . Penelitian ini mengangkat isu tentang pelaksanaan self assessment system khususnya  pada  wajib  pajak  di  Kota  Bengkulu.  Hal  ini  menarik  karena  fenomena  yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa wajib pajak telah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan  para  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Padahal self  assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang  memberi kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Sampel pada penelitian ini yaitu wajib pajak perorangan dan wajib pajak Tenaga ahli yang telah memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  sedangkan  populasinya  adalah  seluruh  wajib  pajak perorangan    dan  wajib  pajak  Tenaga  ahli  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  di  Kota Bengkulu.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji perbedaan  persepsi  wajib  pajak  perorangan dengan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system.
Atas pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Perbedaan Persepsi Wajib Pajak Perorangan Dan Wajib Pajak Tenaga Ahli Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Di Kota Bengkulu”.

## Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah : Apakah terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system di Kota Bengkulu ?

## Batasan Masalah
Agar  penelitian  ini  lebih  terarah  dan  tidak  menyimpang  dari  pokok  permasalahan,  maka penelitian  ini  dibatasi  pada  masalah  persepsi  wajib  pajak  perorangan  dan  wajib  pajak  tenaga  ahli terhadap pelaksanaan self assessment system untuk pajak penghasilan (PPh) di Kota Bengkulu.

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah  Untuk  menemukan  bukti  empiris perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system di Kota Bengkulu.

## Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi bahan perbandingan antara konsep, teori dan praktek  mengenai  perpajakan,  khususnya  persespi  wajib  pajak  terhadap  pelaksanaan self assessment system .
2. Bagi aparat pajak diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menerapkan system perpajakan yaitu self assessment system .
3. Bagi  peneliti  selanjutnya,  dapat  memberikan  tambahan  bukti  empiris  yang  dapat  digunakan referensi atau bahan masukan.

## Tinjauan Pustaka

## Teori Atribusi
Menurut Robert Konopaske (2007:123) salah satu pendekatan yang menyediakan dasar untuk memahami hubungan antara persepsi dan perilaku adalah teori atribusi. Teori atribusi dengan proses dimana  individu  menginterprestasikan  bahwa  peristiwa  disekitar  mereka  disebabkan  oleh  bagian lingkungan mereka yang secara relatif stabil. Berdasarkan teori atribusi, penyebab yang dipersepsikan dari suatu peristiwalah dan bukan peristiwa aktual itu sendiri yang mempengaruhi perilaku orang. Secara lebuh spesifik, individu akan berusaha menganalisis mengapa peristiwa tertentu muncul dan hasil dari analisis tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka dimasa mendatang.
Proses antribusi juga dapat menjadi hal yang penting dalam memahami perilaku dari orang lain. Perilaku orang dapat diperiksa atas dasar keunikan, konsistensi, dan konsensus. Keunikan merupakan tingkatan  dimana  seseorang  perilaku  yang  sama  pada  waktu  yang  berbeda.  Konsensus  merupakan tingkatan  dimana  orang  lain  menunjukkan  perilaku  yang  sama.  Mengetahui  sejauh  mana  perilaku seseorang menunjukkan kualitas ini dapat bermanfaat dalam membantu kita dalam memahami perilaku tersebut.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  pendekatan  dari  atribusi  terhadap
pemahaman perilaku wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli merupakan hal yang penting untuk  mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak  tersebut,  dan  pemerintah  harus  memahami  atribusi  yang dibuat wajib pajak perorangan dengan wajib pajak tenaga ahli yang akan berdampak positif terhadap pelaksanaan self assessmen system .

## Definisi Persepsi
Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2001:825) mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Sedangkan Rakhmat (2004:25) mendefinisikan persepsi adalah pengalaman tentang obyek,  peristiwa  atau  hubungan-hubungan  yang  diperoleh  dengan  menyimpulkan  informasi  yang menafsirkan pesan.
Robins  (1996:32)  menyatakan  bahwa  persepsi  adalah  suatu  proses  dengan  mana  individu- individu  mengorganisasikan  dan  menafsirkan  kesan-kesan  indera  mereka  agar  memeberikan  makna bagi lingkungan mereka. Sedangkan Arfan dan Ishak (2005:42) mendefinisikan persepsi adalah suatu proses  memperhatikan  dan  menyeleksi,  mengorganisasikan  dan  menafsirkan  stimulus  lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan, persepsi merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Robbins (1996:34) mengemukakan faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut: 1. Faktor dalam situasi seperti waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan sosial.
2. Faktor yang mempersepsi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, pengharapan.
3. Faktor pada target seperti hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan.

## Pengertian Pajak
Pajak  digunakan  untuk  pembangunan  yang  berguna  bagi  kepentingan  bersama  karena  pajak merupakan  salah  satu  usaha  untuk  mewujudkan  kemandirian  suatu  bangsa  atau  negara  dalam pembiayaan  pembangunan  yaitu  menggali  sumber  daya  yang  berasal  dari  dalam  negeri.  Dari  sudut pandang ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejashteraan.
Menurut  Djayadiningrat  (Waluyo  dan  Wirawan,  2010:3),  pajak  adalah  kewajiban  untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan-peraturan  yang ditetapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  negara  secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
Menurut  Soemitro  (Mardiasmo,  2010:1),  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Sedangkan menurut P. J. A. Andyani (Waluyo dan Wirawan, 2010:4), pajak adalah iuran kepada negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terhutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas-tugas  negara  yang menyelenggarakan pemerintah.
Dari definisi diatas disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang diatur oleh undang-undang dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara.

## Pengertian Pajak penghasilan (PPh)
Menurut pasal 4 ayat 1 undang-undang PPh no. 36 tahun 2008, yang dimaksud penghasilan yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. M e n u r u t   S i t i Resmi dalam buku perpajakan (2005:74) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  satu  tahun  pajak.  Sedangkan Menurut Early Suandi dalam buku perpajakan (2006:86), penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan  kewajiban  yang  mengakibatkan  kenaikan  equitas  yang  tidak  berasal  dari  kontribusi penanamalan modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa (fees), bunga, deviden, royalty dan sewa.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  pajak  penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan terhadap wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya.

## Objek Pajak Penghasilan
Menurut Mardiasmo (2009:133) objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  komsumsi  atau  menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.
Apabila  dilihat  dari  mengalirnya  penghasilan  kepada  subjek  pajak,  penghasilan  dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu :
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaris aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga dividen,royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat dklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti :
a. Keuntungan karena pembebasan hutang.
b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
d. Hadiah undian.

## Subjek Pajak Penghasilan
Subjek pajak adalah orang/badan yang disetujui oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 adalah:
a. Orang pribadi
b. Warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
c. Badan  terdiri  dari  PT,  CV,  perseroan  lainnya,  BUMN/BUMD  dengan  nama  dan  bentuk apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan, organisasi massa, organisasi sosial polotik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk yang lainnya.
d. Bentuk Usaha tetap (BUT).

## Tarif pajak
Berdasarkan  dengan  pasal  17  undang-undang  no.36  tahun  2008  Mardiasmo  (2009:144), besarnya pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam Negeri adalah sebagai berikut:

## Tabel 1

## Tarif pajak penghasilan bagi wajib wajib pajak orang pribadi

## Sumber: Mardiasmo Perpajakan Tahun 2009

## Fungsi Pajak
Terdapat beberapa fungsi pajak (Ilyas dan Bruton,2008), yaitu:
a) Fungsi Budgetair : disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya  sesuai  dengan  undang-undang  berlaku  yang  pada  waktunya  akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.
b) Fungsi reguler : merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  yang  letaknya  di  luar  bidang  keuangan.  Pajak  digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
c) Fungsi  demokrasi  :  yaitu  fungsi  yang  meruoakan  salah  satu  penjelmaanatau  wujud  sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi  ini  sering  dikaitkan  dengan  hak  seseorang  untuk  mendapatkan  pelayanan  dari pemerintah  apabila  ia  telah  melakukan  kewajiban  membayar  pajak,  bila  pemerintah  tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint).
d) Fungsi distribusi : yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
Pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2009:1), yaitu:
a) Fungsi  Budgetair,  yaitu  pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b) Fungsi Mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Dari  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  pajak  terdiri  dari  fungsi  Budgetair  dan fungsi mengatur.

## Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2009:2) mengemukakan syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut :
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
Adil  dalam  perundang-undangan  adalah  mengenakan  pajak  secara  umum  dan  merata,  serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan  memberi  hak  bagi  wajib  pajak  untuk  mengajukan  keberatan,  penundaan  dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Pajak diayur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, dimana memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.
Pemungutan  tidak  boleh  mengganggu  kelancaran  kegiatan  produksi  maupun  perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan prekonomian masyarakat.
3. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil).
Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem  pemungutan  yang  sederhana  akan  memudahkan  dan  mendorong  msyarakat  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Hambatan Pemungutan Pajak
Menurut  Waluyo  dan  Ilyas  (2010:14)  Hambatan  terhadap  pemungutan  pajak  dapat dikelompakkan sebagai berikut:
1. Perlawanan pasif
Yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak dan dapat disebabkan antara lain :
a. Perkembangan intelektual dan moral mastarakat.
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif yaitu meliputi usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk dari perlawanan aktig adalah sebagai berikut :
a. Tax avoidance , usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
b. Tax  evasion ,  usaha  meringankan  beban  pajak  dengan  cara  melanggar  undang-undang (menggelapkan pajak).

## Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Umum Perpajakan
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan antara lain sebagai berikut:
1. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,meliputi pembayar pajak,dan pemungut pajak,yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan.
2. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan  atau  modal  yang  merupakan  kesatuan  baik  yang melakukan usaha yang meliputi : perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik,atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Masa  pajak  adalah  jangka  waktu  yang  menjadi  dasar  bagi  wajib  pajak  untuk menghitung,menyetor,dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
4. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
5. Bagian Tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (tahun) pajak.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam masa pajak,dalam tahun  pajak,atau  dalam  bagian  tahun  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan.
7. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,termasuk  wakil  yang  menjalankan  hak  dan  memenuhi  kewajiban  wajib  pajak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Pengertian Wajib Pajak Perorangan Dengan Wajib PajakTenaga Ahli Wajib Pajak Perorangan
Wajib Pajak Perorangan adalah Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran (http://www.pajakonline.com).
Pengertian Pedagang Pengecer sendiri adalah orang pribadi yang melakukan:
a. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau b. Penyerahan jasa.

## Wajib Pajak Tenaga Ahli
Menurut Keputusan Menteri Keuangan tanggal 3 Juli 1984 Nomor 655/KMK.04/1984 tentang pelaksanaan  Pemotongan  Pajak  Penghasilan Atas  Penghasilan  Sehubungan  Dengan  Pekerjaan  Dari Tenaga Ahli Atau Persekutuan Tenaga Ahli Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Berupa Honorarium Atau Pembayaran  Lain  Sebagai  Imbalan  Atas  Jasa  Yang  Dilakukan  di  Indonesia,  bersama  ini  diberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai berikut :
1. Yang dimaksud dengan tenaga ahli ialah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam  memberikan  jasa  berdasarkan  keahliannya  tersebut  tidak  terikat  oleh  hubungan  kerja (melakukan  pekerjaan  bebas/memberikan  professional  services),  misalnya  akuntan,  dokter, pengacara, notaris, aktuaris, konsultan pajak, arsitek, designer dan sebagainya.
2. Tenaga ahli tersebut memberikan jasa yang lazim disebut jasa professional, sedang pekerjaan yang dilakukannya tanpa hubungan kerja lazim disebut juga pekerjaan bebas.
3. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, penyebutan tenaga ahli diikuti dengan "atau persekutuan  tenaga  ahli"  . Yang  dimaksud  dengan  persekutuan  tenaga  ahli  adalah  beberapa orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus, yang dalam memberikan jasanya orang-orang pribadi tersebut tetap berperan berdasarkan keahliannya masing-masing. Persekutuan itu dalam bahasa Asing disebut " partnership " (bahasa Inggris) atau " maatschap " (bahasa Belanda).
Sebagai  contoh  dapat  dikemukakan  :  beberapa  orang  dokter  spesialis  membentuk  klinik spesialis  atau  beberapa  pengacara  membentuk  persekutuan  pengacara,  yang  dengan persekutuannya tersebut masing-masing pribadi dapat berpraktek secara bebas di bawah nama persekutuan itu.
4. Dengan  demikian  yang  dimaksud  tenaga  ahli  atau  persekutuan  tenaga  ahli  tidak  termasuk misalnya  :  tukang  las  (ahli  las),  montir  (ahli  mesin),  tukang/ahli  pahat,  tukang/ahli  kayu, instalatur,  dan  sebagainya.  Karena  mereka  tidak  pernah  bekerja  dalam  suatu  persekutuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

## Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Siti Resmi, (2005:10), ada tiga system pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

## 1. System Self Assessment
Suatu  system  pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terhutang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu untuk  menghitung  pajak,  memahami  peraturan  perpajakan  yang  sedang  berlaku,  dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

## 2. System oficial assessment
Suatu  system  pemungutan  pajak  yang  memberikan  kewenangan  aparatur  perpajakan  untuk menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terhutang  setiap  tahunnya  sesuai  sesuai  dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian  berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  pemungutan  pajak  banyak  tergantung  pada aparatur perpajakan.

## 3. With Holding System
Suatu  system  pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang  kepada  pihak  ketiga  yang ditunjuk  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terhutang  oleh  wajib  pajak  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  perpajakan,  keputusan  presiden,  dan  peraturan  lainnya  untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

## Konsep Self Assessment System
Pengertian Self assessment system
Menurut Mardiasmo (2009:7) Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang sesuai dengan ketentuan  pajak  yang  berlaku.  Sedangkan  menurut  (Agus  Setiawan,  2008:1) Self  assessment  system adalah  system  yang  memberi  kepercayaan  penuh  dan  tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung,  memotong,  memperhitungkan,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri  pajak  yang  terhutang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ciri- ciri self assessment system adalah:
1. Wewenang utuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib  pajak  aktif,  yaitu  mulai  dari  menghitung  ,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri  pajak terhutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
Perbedaan Oficial Assessment System dan Self Assessment System
Tabel 2.2
Perbedaan Oficial Assessment System dan Self Assessment System
Sumber: Mardiasmo perpajakan 2009.
Dengan  demikian  dapat  disimpul  kan  bahwa,  perbedaan  dari  tabel  diatas  adalah Oficial assessment merupakan pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak fiskus untuk menentukan besarnya  pajak  yang  terhutang  oleh  wajib  pajak  dan  pihak  fiskus  bersifat  aktif,  sedangkan self assessment pemungutan yang memberi wewenang terhadap wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak nya yang terhutang dan wajib pajak bersifat aktif.

## Menghitung
Tahap pertama dalam pelaksanaan self assessment system adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk  melakukan  perhitungan.  Perhitungan  ini  memberi  hak  kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk dapat menentukan besarnya penghasilan kena pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan (Waluyo dan ilyas, 2010).

## Membayar
Tahap kedua setelah wajib pajak melakukan perhitungan wajib pajak terutangnya adalah wajib pajak berkewajiban membayar pajak sebesar pajak yang terhutang ke kantor Pos atau Bank Persepsi. Tarjo dan Kusumawati (2005) mengemukakan bahwa kebanyakan wajib pajak tidak membayar sendiri pajak terhutangnya, melainkan meminta jasa orang lain untuk membayar pajak terhutangnya. Dalam membayar  ini  diperlakukan  pemahaman  wajib  pajak  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  dan ketetapan dalam waktu pembayaran agar tidak terkena sanksi.

## Melapor
Tahap terakhir bagi wajib pajak adalah melaporkan mengenai berapa pajak terhutang dan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan kepada kantor pelayanan  pajak.  Untung  melaporkan  pajak  terhutangnya,  wajib  pajak  berkewajiban  untuk  mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut:
1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Surat Teguran berupa denda.

## Pengertian dan Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Menurut Mardiasmo (2009:23) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat  Jendral  pajak  kepada  wajib  pajak  sebagai  sebagai  sarana  administrasi  perpajakan  yang dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban perpajakannya. Terdapat fungsi pajak yaitu sebagai berikut:
1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
2. Untuk  menjaga  ketertiban  dalam  pembayaran  pajak  dan  dalam  pengawasan  administrasi perpajakan. Dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimilikinya.

## Pencantuman NPWP
Mardiasmo (2009:24) mengemukakan bahwa NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada:
1. Formulir pajak yang digunakan wajib pajak.
2. Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.
3. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

## Pendaftaran NPWP
Semua wajib pajak berdasarkan self assessment system wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan berlaku  juga  untuk  wanita  kawin  yang  dikenakan  pajak  terpisah  karena  hidup  terpisah  berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini  berkaitan  dengan  saat  pajak  terhutang  dan  kewajiban  mngenakan  pajak  terutang.  Mardiasmo (2009:25) mengemukakan bahwa jangka waktunya pendaftaran NPWP adalah:
1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan .
2. Wajib pajak orang pribadi yang tudak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP setahun, maka wajib pajak mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

## Penghapusan NPWP
Mardiasmo (2009:26) mengungkapkan bahwa NPWP dapat dihapus, antara lain karena:
1. Diajukan  permohonan  penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  oleh  Wajib  Pajak  dan/ahli warisannya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
3. Wanita  yang  sebelumnya  telah  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dan  menikah  tanpa
membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak.
4. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia ; atau
5. Dianngap perlu oleh Direktur jendral pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari  wajib  pajak  yang  sudah  tidak  memenuhu  persyaratan  subjektif  dan  atau  objektif  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Secara Umum
Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

## Kewajiban Wajib Pajak
1. Wajib Pajak Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Wajib Pajak menghitung, melapor dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. Wajib  pajak  Melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  dan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya.
4. Melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai  Barang  Mewah  (PPnBM)  yang  telah  dipungut,  Membuat  Faktur  Pajak,  Mengisi  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  melaporkan  ke  Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
5. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan pembukuan/pencatatan.

## Hak Wajib Pajak
1. Wajib Pajak Mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak Apabila Direktur Jendral Pajak (DJP) terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran, Wajib Pajak (WP) berhak menerima bunga 2% per bulan , maksimum 24 bulan.
2. Meminta  Surat  Perintah  Pemeriksaan,  melihat  Tanda  Pengenal  Pemeriksa,    mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Hak Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan dan keberatan diterima.
4. Wajib  Pajak  berhak  mendapatkan  perlindungan  kerahasiaan  atas  segala  informasi  yang disampaikan  kepada  Direktur  Jendral  Pajak  (DJP),  misalnya:  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Laporan Keuangan Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.

## Penelitian Terdahulu
Tarjo dan Kusumawati (2005), Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assesment system didaerah Bangkalan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa self assessment system di Bangkalan belum terlaksana dengan baik dan pelaksanaan self assessment system belum bisa diterapkan oleh wajip pajak orang pribadi terutama pemulik kos, karena rendahnya tingkat kejujuran wajib pajak dan kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Wajib pajak masih
banyak yang belum dapat menghitung sendiri pajak terhutangnya. Sedangkan dalam pembayaran pajak belum  terlaksana  dengan  baik,  sekalipun  wajib  pajak  telah  menyetorkan  pajak  terutangnya  sebelum jatuh tempo. Hal ini dikarenakan ada wajib pajak yang membayar pajak terutangnya tidak sesuai dengan penghitungannya.
Ria Marisa (2007), Menurut Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan self assessment system belum terlaksana dengan baik oleh wajib pajak orang pribadi di Kota Bengkulu dan terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak terhadap pelaksanaan self assessmen system. Pelaksanaan self assessment system dapat diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi seperti wajib pajak pertokoan, dokter, jasa profesi hukum, dan rumah makan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan self assessment system dapat berjalan dengan baik apabila wajib pajak dapat menghitung, memotong dan menyetorkan pajak terhutangnya sebelum jatuh tempo yang ditentukan.
Desi  Marlina  (2008),  hasil  penelitiannya  pengaruh tax  payer dan  pelayanan  informasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  perorangan  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan pajak penghasilan. Didapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman self assessment system terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan  tidak  terdapat  pengaruh  antara  tingkat  penghasilan  dan pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Rahmawati  (1997),  tentang  evaluasi  terhadap self  assessment  system pada  wajib  pajak penghasilan di Kabupaten Klaten, memberikan bukti bahwa pemahaman terhadap self assesment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Kerangka Analisis
Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan dari teori-teori diatas dan pendapat para ahli maka peneliti membuat sebuah kerangka analisis yang bertujuan untuk menjelaskan visualisasi hasil penelitian ini sehingga dapat mempermudah dalam pemahaman masalah.
Adapun kerangka analisisnya adalah sebagai berikut:

## Gambar 2.1 Kerangka Analisis
Berdasarkan kerangka analisis diatas dapat dijelaskan bahwa persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli mempunyai persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaaan self assessment system .

## Definisi Operasional
1. Persepsi adalah Suatu proses bagi seseorang dalam memahami dan menginterprestasikan suatu informasi sehingga menjadi suatu yang dapat dimengerti.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan  peraturan     perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk  melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Wajib  Pajak  perorangan  adalah  Wajib  Pajak  (WP)  yang  melakukan  kegiatan  usaha  sendiri dibidang perdagangan seperti pertokoan dan rumah makan.
4. Wajib  Pajak  tenaga  ahli  adalah  orang  pribadi  yang  mempunyai  keahlian  khusus  dalam memberikan  jasa  berdasarkan  keahliannya  tersebut  dan  tidak  terikat  oleh  hubungan  kerja (melakukan pekerjaan bebas/memberikan professional services).
5. Self Assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutangnya.

## Tabel 2.3

## Ikthisar indikator variabel dan sub indikator

## Hipotesis
Menurut  Mardiasmo  (2009:7) self  assessment  system merupakan  system  pemungutan  pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada pemerintah dan wajib pajak dalam melaksanakan sytem ini dengan cara menghitung, membayar, dan melapor pada pelaksanaan self assessment system .
Jadi  berdasarkan  peryataan  pendapat  diatas,  serta  hubungan  antara  landasan  teori,  kerangka konseptual terhadap masalah, maka hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini adalah:
H   =  Diduga terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli 0 terhadap pelaksanaan self assessment system .

## Metodologi Penelitian
1.   Tempat dan waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada beberapa wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang berada di Kota Bengkulu terutama kepada wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang telah melaksanakan self assessment system yang dipungut atas Pajak Penghasilan (PPh).
Penelitian ini dilakukan kurang lebih satu bulan, mulai dari bulan Mei sampai Juni Tahun 2012.

## 2.   Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  statistik  deskriptif  yaitu  gambaran  secara  umum  prosedur  dasar yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data dan penyajian data secara statistik. Variabel independen  yaitu  persepsi  wajib  pajak  perorangan  dan  wajib  pajak  tenaga  ahli  dan  variabel dependen yaitu pelaksanaan self assessment system .
Penelitian ini juga menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Idriantoro dan Supomo, 1999). Data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner  yang terdiri dari beberapa pertanyaan.

## Populasi dan Sampel Populasi Penelitian
Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2010:66). Menurut Djarwanto dan Subagyo, (2000) populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek yang karakteristiknya yang diduga. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak perorangan dan  wajib pajak tenaga ahli di Kota Bengkulu yang terdaftar di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Bengkulu,  yang  telah  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP).
Wajib pajak yang berdomisili di Kota Bengkulu untuk perincian populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 3.1
Populasi Wajib Pajak Perorangan dengan Wajib Pajak Tenaga ahli

## Sampel Penelitian
Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti (Martono, 2010:66). Sampel adalah sebagian dari populasi yang elemen-elemen anggota sampel merupakan populasi dari mana sampel itu diambil (Supranto, 2004). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berada diwilayah Kota Bengkulu.
Metode yang dipakai untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling . Purposive sampling adalah suatu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan  menggunakan  pertimbangan  tertentu  (umumnya  disesuaikan  dengan  tujuan  atau  masalah penelitian),  sehingga  diperoleh  sampel  pada  bagian  dari  populasi  yang  karakteristiknya  hendak diselidiki  dan  dianggap  bisa  mewakili  keseluruhan  populasi  (Indriantoro  dan  Supomo,  2002:131). Karakteristik purposive sampling dalam penelitian ini adalah:
1. Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajip Pajak (NPWP)
2. Wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.
3. Wajib pajak yang telah menggunakan pelaksanaan self assesment system .
Menurut Roscoe (Sugiyono:2007) mengemukakan jumlah untuk sampel pada penelitian adalah:
a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500.
b. Bila  sampel  dibagi  dalam  beberapa  kategori,  maka  jumlah  sampel  untuk  setiap  kategori minimal 30.
Berdasarkan uraian tersebut, untuk melakukan pengujian perbedaan dan agar populasi lebih terwakili maka peneliti menetapkan kuisioner yang akan disebarkan sebanyak 128 eksemplar dengan pembagian sebagai berikut:
Sumber: Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu (2012)

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini kuisioner atau melalui daftar pertanyaan. Kuisioner ditunjukkan  kepada  wajib  pajak  perorangan  dan  wajib  pajak  tenaga  ahli.  Untuk  menjamin  bahwa kuisioner  benar-benar  dijawab  oleh  wajib  pajak  perorangan  dan  wajib  pajak  tenaga  ahli  dan  tidak diwakilkan kepada orang lain, peneliti menggunakan cara langsung datang ke wajib pajak pertokoan, rumah  makan,  dokter,  dan  jasa  profesi  hukum  lainnya    dengan  menemui  secara face  to  face serta menjelaskan berkaitan dengan tujuan penelitian.
Menurut  Arikunto  (2006:133).  “Kuisioner  adalah  metode  pengumpulan  data  dengan  cara mengajukan  sejumlah  pertanyaan  tertulis  untuk  memperoleh  informasi  dari  responden  dalam  arti laporan tertentu tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui”. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis  memperoleh  data  yang  digunakan  dengan  mengajukan  sejumlah  pertanyaan  tertulis  guna
memperoleh data tentang adanya perbedaan persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system di Kota Bengkulu.

## Pengukuran Dengan Menggunakan Skala Likert
Menurut Sugiono (2010:134), skala pengukuran yang digunakan untuk menilai setiap jawaban responden  adalah  skala  likert,  dimana  skala  ini  memberikan  peluang  kepada  responden  untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan terhadap suatu pernyataan. Pernyataan yang  diberikan  berjenjang,    mulai  dari  tingkat  terendah  sampai  tertinggi.  Jawaban-jawaban  yang diberikan bobot, kemudian dijumlahkan untuk setiap responden guna dijadikan skor.

## Tabel 3.2

## Skala Likert
Dengan  Demikian  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  likert  ini  dapat  dilihat persepsi  wajib  pajak  perorangan  dan  wajib  pajak  tenaga  ahli  terhadap  pelaksanaan self  assessment system berdasarkan responden yang diberikan para wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli dapat dinilai positif atau negatif.

## Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah gambaran secara umum prosedur dasar yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data dan penyajian data secara statistik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS ( Statistical Package for Social Science ) versi 13.

## Uji Kualitas Data

## 1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak sahnya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji validitas yang digunakan adalah dengan kolerasi skor yang telah disusun berkolerasi positif dengan skor totalnya dan peluang ralat maksimumnya lebih kecil dari 0,05 (Gozhali 2006:126).

## 2. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengukur  menilai  konsisten  instrument  penelitian  dalam memberikan penilaian atas apa yang diukur serta digunakan juga untuk mengetahui keandalan atau sejauh mana hasil pengukuran terhadap konsisten, bila dilakukan pengukuran beberapa kali terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach's alpha coefficient dimana konstruk dapat dikatakan reliable apabila nilai koefisien cronbach's alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,060 (Ghozali, 2006:127). Nilai cronbach's alpha coefficient
hasil perhitungan diperoleh langsung dari hasil pengolahan data dengan sofware SPSS 13 for window.

## Uji Hipotesis
Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system di Kota Bengkulu digunakan Uji Independen Sample T-test . Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel yang memiliki hubungan yang  saling  bebas  dengan  menggunakan  tingkat  keyakinan  α  =  5%  dan  derajat  bebas,  df  =  n-2. Perhitungan uji independen sample t-test ini dibantu dengan program SPSS versi 13.
Menurut Sugiyono (2008:119) Uji independen t-test dirumuskan
Dimana : X  =  rata-rata sampel pertama Y  =  rata-rata sampel kedua Sd =  standar deviasi Hipotesis yang hendak diuji adalah :
H =  Terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib  pajak tenaga ahli 0 terhadap pelaksanaan self assesment system .
Keputusan yang diambil melihat nilai probabilitas (H ) yaitu : 0
Jika probabilitas < 0,05 : H  diterima 0 Jika probabilitas > 0,05 : H  ditolak 0

## Hasil Penelitian
Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli pada pelaksanaan self assessment system yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Data responden melalui kuisioner disebarkan pada bulan Juni. Untuk responden pertokoan dan rumah makan, peneliti menunggu responden pada saat mengisi kuisioner. Sedangkan untuk responden dokter dan jasa profesi  hukum  lainnya,  peneliti  mengantarkan  secara  langsung  kuisioner  dan  mengambil  kembali kuisioner pada batas waktu yang telah ditentukan. Metode yang dipakai untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling.
Jumlah keseluruhan kuisioner yang disebarkan adalah sebanyak 128 kuisioner. Kuisioner untuk responden  pertokoan  disebarkan  sebanyak  32  kuisioner.  Kuisioner  untuk  responden  rumah  makan sebanyak 32 kuisioner. Kuisioner untuk responden dokter disebarkan sebanyak 32 kuisioner. Kuisioner untuk  responden  yang  dikelompokkan  kedalam  jasa  profesi  hukum  lainnya  disebarkan  sebanyak  32 kuisioner. Kuisioner yang kembali sebanyak 120 kuisioner dengan tingkat pengembalian 96%. Dari tabel 4.1 dapat dilihat jumlah kuisioner yang kembali untuk pertokoan berjumlah 30 kuisioner (24%), rumah makan berjumlah 30 kuisioner (24%), dokter berjumlah 30 kuisioner (24%), dan jasa profesi lainnya  berjumlah  30  kuisioner  (24%).  Kuisioner  yang  tidak  kembali  berjumlah  8  kuisioner,  untik responden pertokoan berjumlah 2 kuisioner, rumah makan berjumlah 2 kuisioner, dokter berjumlah 2 kuisioner dan jasa profesi lainnya berjumlah 2 kuisioner.

## Rincian Pengembalian Kuisioner
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan ( field research ), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada objek  penelitian  untuk  mendapatkan  informasi  dengan  membagikan  kuisioner.  Hasil  penyebaran kuisioner untuk masing-masing sampel disajikan dalam tabel berikut ini :

## Tabel 2 Rincian kuisioner
Sumber : Data Primer yang diolah, 2012.
Dari Tabel 4.1 tersebut tampak bahwa tingkat pengembalian kuisioner untuk pertokoan sebesar 30 (24%) responden,   rumah makan sebesar 30 (24%) responden, dokter sebesar 30 (24%) responden, dan jasa profesi hukum lainnya sebesar 30 (24%) responden. Jadi, jumlah kuisioner yang kembali kepada peneliti sebesar 120 (94%) dan kuisioner yang tidak kembali sebesar 8 (6,6%) responden.
Latar belakang pendidikan yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu pendidikan SMA sebanyak 38 (31,7%) responden, Diploma (D3) sebanyak 4 (3,3%) responden, Strata 1 (S1) sebanyak 40 (33,3%) responden, Pascasarjana (S2) sebanyak 37 (30,8%) responden, dan Doctoral (S3) sebanyak 1 (0,8%) responden. Dapat dilihat dari 5 jenis pendidikan responden wajib pajak perorangan dan wajib pajak  tenaga  ahli  paling  banyak  adalah  dari  tingkatan  Strata  1  (S1)  sebanyak  40  orang  (33,3%) responden.Responden dalam penelitian ini yaitu Toko sebanyak 30 (25%) responden, Rumah makan sebanyak 30 (25%) responden, Dokter sebanyak 30 (25%), dan Jasa profesi hukum lainnya sebanyak 30 (25%) responden. Jadi, jumlah responden wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli sama banyak.

## Statistik Deskriptif Responden
Untuk  memberikan  gambaran  jawaban  responden  dari  masing-masing    variabel  penelitian, dapat dilihat dari tabel statistik deskriptif dibawah ini :

## Tabel 2 Statistik Deskriptif Wajib Pajak Perorangan
Sumber : data primer yang diolah, 2012
Berdasarkan  tabel  4.5  diatas  dapat  kita  lihat  statistik  deskriptif  jawaban  responden,  skor minimum dan maximum jawaban responden utuk wajib pajak perorangan terhadap pelaksanaan self assessment  system yaitu,  Menghitung  adalah  sebesar  6  dan  19  dengan  jawaban  rata-rata  responden sebesar 13,16 dan standar deviasi sebesar 3,237. Pernyataan membayar sebesar 7 dan 23 dengan jawaban rata-rata responden sebesar 17,88 dan standar deviasi sebesar 2,731. Pernyataan Melapor sebesar 7 dan 22 dengan jawaban rata-rata responden sebesar 16,85 dan standar deviasi sebesar 3,333.

## Tabel 3

## Statistik Deskriptif Wajib Pajak Tenaga Ahli
Sumber : data primer yang diolah, 2012
Berdasarkan  tabel  4.6  diatas  dapat  kita  lihat  statistik  deskriptif  jawaban  responden,  skor minimum dan maximum jawaban responden utuk wajib pajak perorangan terhadap pelaksanaan self assessment system yaitu, Menghitung adalah sebesar 14 dan 23 dengan jawaban rata-rata responden sebesar  18,83  dan  standar  deviasi  sebesar  1,897.  Pernyataan  Membayar  sebesar  19  dan  23  dengan jawaban responden sebesar 20,90 dan standar deviasi sebesar 1,068. Pernyataan Melapor sebesar 18 dan 23 dan standar deviasi sebesar 1,308.

## Hasil Statistik Deskriptif
Hasil  statistik  deskritif  akan  disajikan  dalam  tabel  berikut  ini  Tabulasi  data  tersebut  akan menunjukkan perbedaan nilai mean dari kedua sampel mengenai persepsi terhadap pelaksanaan self assessment system.

## Tabel 4 Hasil Deskriptif Statistik
Sumber : data primer yang diolah, 2012
Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  mean  dari  persepsi  wajib  pajak  perorangan  terhadap pelaksanaan self assessment system sebesar 47,90, sedangkan persepsi wajib pajak tenaga ahli memiliki mean  sebesar  60,23.  Berdasarkan  nilai  mean  tersebut  menunjukkan  bahwa  persepsi  wajib  pajak perorangan memiliki skor lebih kecil dibandingkan dengan persepsi  Wajib pajak Tenaga ahli.

## Hasil Uji Kualitas Data
Berdasarkan  metode  analisa  data  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  metode  penelitian, pengujian pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji kualitas data. Uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.

## Uji Validitas
Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur  (Arikunto,  1997:153).  Adapun  caranya  adalah  dengan  mengkorelasikan  antara  skor  yang diperoleh  pada  masing-masing  item  pertanyaan  dengan  skor  total  individu.  Pengujian  validitas  ini dilakukan  dengan  bantuan  komputer  menggunakan  program  SPSS  for  Windows  Versi  13.  Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan pengujian validitas terhadap 120 responden, terlebih dahulu dilakukan pengujian  terhadap  60  responden  untuk  menguji  alat  ukur  tersebut  dapat  dipergunakan  atau  tidak. Pengambilan  keputusan  berdasarkan  jika  nilai  Probabilitas  value/signifikan  <  0,05  maka  item  atau pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya (Ghozali, 2006). Adapun hasil pengolahan data tersebut dapat dibaca pada tabel dibawah ini :
Uji Validitas Variabel Menghitung terhadap Pelaksanaan self assessment system
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :

## Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Menghitung terhadap Pelaksanaan
self assessment system
** correlationis significant at the 0,01 level (2-tailled) * correlation signifikan at the , 0,05 level (2-tailled) Sumber : Data primer yang diolah, 2012
a.Listwise N = 120
Berdasarkan Tabel 5 diatas, hasil pengujian validitas menunjukkan korelasi positif level 0,01 dan 0,05  yang  berarti  bahwa  pertanyaan  dalam  kuisioner  mampu  mengungkapkan  persepsi  menghitung terhadap pelaksanaan self assessment system bagi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid sebagai item yang valid. Hasil uji validitas pertanyaan memperlihatkan bahwa pertanyaan pada variabel menghitung terhadap pelaksanaan self assessment system semuanya valid, sehingga dalam pengujian ini semua item berstatus valid.
Uji Validitas Variabel Membayar terhadap Pelaksanaan self assessment system
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :

## Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel Membayar terhadap Pelaksanaan
self assessment system
** correlationis significant at the 0,01 level (2-tailled)
* correlation signifikan at the , 0,05 level (2-tailled) Sumber : Data primer yang diolah, 2012 a.Listwise N = 120
Berdasarkan Tabel 6 diatas, hasil pengujian validitas menunjukkan korelasi positif level 0,01 dan 0,05 yang berarti bahwa pertanyaan dalam kuisioner mampu mengungkapkan persepsi membayar terhadap pelaksanaan self assessment system bagi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid sebagai item yang valid. Hasil uji validitas pertanyaan memperlihatkan bahwa  pertanyaan  pada  variabel  membayar  terhadap  pelaksanaan self  assessment  system semuanya valid, sehingga dalam pengujian ini semua item berstatus valid.
Uji Validitas Variabel Melapor terhadap Pelaksanaan self assessment system Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :

## Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel Melapor terhadap Pelaksanaan
self assessment system
** correlationis significant at the 0,01 level (2-tailled) * correlation signifikan at the , 0,05 level (2-tailled) Sumber : Data primer yang diolah, 2012 a.Listwise N = 120
Berdasarkan Tabel 7 diatas, hasil pengujian validitas menunjukkan korelasi positif level 0,01 dan 0,05 yang berarti bahwa pertanyaan dalam kuisioner mampu mengungkapkan persepsi melapor terhadap pelaksanaan self  assessment  system bagi  wajib  pajak  perorangan  dan  wajib  pajak  tenaga  ahli. Tabel tersebut  menunjukkan  bahwa  pertanyaan  yang  digunakan  untuk  mengukur  semua  variabel  dalam
penelitian ini dinyatakan valid sebagai item yang valid. Hasil uji validitas pertanyaan memperlihatkan bahwa pertanyaan pada variabel melapor terhadap pelaksanaan self assessment system semuanya valid, sehingga dalam pengujian ini semua item berstatus valid.

## Uji Reliabilitas
Uji Realibilitas data dalam penelitian ini menggunakan alat uji cronbach's Alpha, dapat dilihat pada Tabel 4.11. Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 15 pertanyaan mengenai cara menghitung, membayar, dan melapor terhadap pelaksanaan self assesment system memiliki tingkat konsisten yang paling tinggi. Tingkat konsisten dari keseluruhan pertanyaan mengenai cara menghitung, membayar, dan melapor terhadap pelaksanaan self assessment system baik karena pada tingkat diatas 0,5 yaitu dan, sehingga seluruh butir pertanyaan dalam kuisioner adalah reliabel.

## Tabel 8

## Hasil Pengujian Reliabilitas Data
Sumber : data primer yang diolah, 2012
Berdasarkan  Tabel  diatas,  dapat  terlihat  bahwa  seluruh  variabel  penelitian  memiliki Alpha Cronbach yang lebih besar dari 0,5 yaitu variabel menghitung sebesar 0,825, variabel membayar sebesar 0,743, dan variabel melapor 0,842. Sehingga dapat disimpulkan semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini berstatus reliabel.

## Pengujian Hipotesis
Dalam  penelitian  ini  pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  beda  yaitu Independen Sample T-test . Hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :
H =   Terdapat  perbedaan  persepsi  antara  wajib  pajak  perorangan  dan  wajib    pajak  tenaga  ahli 0 terhadap pelaksanaan self assessment system .
Pengujian  perbedaan  persepsi  wajib  pajak  perorangan  dan  wajib  pajak  tenaga  ahli  terhadap pelaksanaan self  assessment  system dilakukan  dengan independent  sample  t-test dan  diperoleh  hasil sebagai berikut :

## Tabel 9
Independen Sample T-Test
Hasil pengujian homogenitas varians terhadap pelaksanaan self assessment system diperoleh nilai F Sebesar 29,482 dengan signifikan sebesar 0,000. Dengan signifikan sebesar 0,000 nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kedua varian sampel tersebut tidak homogen. Selanjutnya maka akan digunakan hasil pengujian dengan equal variance not assumed yaitu diperoleh nilai t sebesar -10.953 dengan signifikan 0,00. Dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 maka berarti hipotesis penelitian (H ) diterima yaitu Terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib 0 pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system .

## Pembahasan Hasil Penelitian
Dari analisis data hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system di Kota Bengkulu.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H , diketahui bahwa Wajib pajak Tenaga ahli mempunyai 0 persepsi yang lebih baik daripada wajib pajak perorangan. Hal ini dapat dilihat dari mean wajib pajak tenaga ahli variabel menghitung sebesar 18,83, membayar sebesar 20,90, dan melapor sebesar 20,50. Sedangkan mean wajib pajak perorangan variabel menghitung sebesar 13,16, membayar sebesar 17,88, dan melapor sebesar 16,85. Oleh kerena itu, secara keseluruhannya mean wajib pajak tenaga ahli (60,23) yang  lebih  besar  dari  nilai  mean  wajib  pajak  perorangan  (47,90).  Perbedaan  persepsi  terhadap pelaksanaan self assessment system disebabkan karena wajib pajak tenaga ahli memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dalam cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak dibanding dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak perorangan dalam cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara self assessment system .
Menurut Robert Konopaske (2007:123) salah satu pendekatan yang menyediakan dasar untuk memahami hubungan antara persepsi dan perilaku adalah teori atribusi. Teori atribusi dengan proses dimana  individu  menginterprestasikan  bahwa  peristiwa  disekitar  mereka  disebabkan  oleh  bagian lingkungan mereka yang secara relatif stabil. Berdasarkan teori atribusi, penyebab yang dipersepsikan dari suatu peristiwalah dan bukan peristiwa aktual itu sendiri yang mempengaruhi perilaku orang. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system .
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu pendekatan dari atribusi terhadap pemahaman perilaku  wajib  pajak  perorangan  dan  wajib  pajak  tenaga  ahli  merupakan  hal  yang  penting  untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut, dan pemerintah harus memahami atribusi yang dibuat wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang akan berdampak positif terhadap pelaksanaan self assessmen system .

## Penutup
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan alat analisis statistik Independent Sample  T-test yang  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut :Terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap  pelaksanaan self  assessment  system di  Kota  Bengkulu . Dilihat  dari  mean  wajib  pajak perorangan sebesar 47,90 dan wajib pajak tenaga ahli sebesar 60,23. Wajib pajak perorangan kurang memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhadap pelaksanaan self assessment system .  Sedangkan  wajib  pajak  tenaga  ahli  lebih  memahami  cara  menghitung,  membayar,  dan melaporkan pajak terhadap pelaksanaan self assessment system .Berdasarkan teori atribusi, penyebab
yang dipersepsikan dari suatu peristiwalah dan bukan peristiwa aktual itu sendiri yang mempengaruhi perilaku  orang.  Teori  atribusi,  merupakan    proses  dimana  individu  menginterprestasikan  bahwa peristiwa  disekitar  mereka  disebabkan  oleh  bagian  lingkungan  mereka  yang  secara  relatif  stabil. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system .

## Saran
Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Peneliti  selanjutnya,  diharapkan  dapat  memperluas  objek  dalam  penelitian  ini  karena  wajib pajak yang melaksanakan self assessment system tidak hanya wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian dan dapat mempertimbangkan kemungkinan  adanya  variabel  lain  yang  mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  mengenai pelaksanaan self assessment system .
3. Sebaiknya penelitian dilakukan dengan memperbesar area penelitian yang tidak hanya di Kota Bengkulu tetapi diberbagai daerah lainnya untuk menjadi bahan perbandingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfan, Ikhsan dan muhammad ishak. 2005. Akuntansi keperilakuan . Jakarta: Salemba empat.
Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi kedua. Jakarta. Balai Pustaka.
Ilyas dan Bruton. 2008. Perpajakan Indonesia . Jakarta : Salemba empat.
Indrianto  dan  Supomo.  2002. Metodologi  Penelitian  bisnis  Untuk Akuntansi  dan  Manajemen. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
Imam Ghozali. 2006. Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS . Edisi 1 semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponogoro.
Iprianto. 2011. Modul Perpajakan . Bengkulu.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan, edisi revisi 2009 . Yogyakarta : CV. Andi Offset.
Mardiasmo. 2010 . Perpajakan , edisi revisi 2010 . Yogyakarta : CV. Andi Offset.
Marisa,R. 2007. Persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assesment system dikota bengkulu. FE UNIB.
Martono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia : Pembahasan sesuai dengan ketentuan  pelaksanaan perundang- undangan perpajakan terbaru, Buku 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Rakhmat, Jalaludin. 2004. Psikologi komunikasi . Edisi revisi Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Robbin,  Stepen  P.  1996. Perilaku  organisasi  konsep,  kotroversi,  aplikasi,  edisi  tujuh,  ahli  bahasa hadyana pujatmaka, Jakarta : PT Prenhanhallindao.
Robert Konopaske. 2007. Perilaku dan Organisasi . Bandung: Erlangga.
Siti Resmi. 2005. Perpajakan teori dan kasus . Jakarta : Salemba empat.
Suandi Erli. 2006. Perpajakan. Jakarta : Salemba empat.
Sugiyono. 2008. Metodologi Penelitian Bisnis . Bandung : Alfa Beta.
Suharsimi Arikunto. 2006. Manajemen penelitian . Jakarta : PT. Rineke Cipta.
Tarjo dan Kusumawati. 2005 . Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assesment system didaerah Bangkalan . Surabaya.
http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=345
www.pengertian wajib pajak.com
www.UUD Perpajakan terbaru.com