## MEMBANGUN MODEL HUKUM YANG MEMERHATIKAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN : TELAAH PARADIGMA KONSTRUKTIVISME
Oleh :

## Aditya Yuli Sulistyawan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang
Email : aditya_yuli@yahoo.co.id Abstrak Abstract Hak atas kebutuhan seksual bertalian erat dengan hak-hak  sipil dasar yang tercantum dalam aturan-aturan HAM baik secara nasional maupun internasional. Pengingkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan  pengingkaran pula terhadap  state of nature  (sifat alamiah) seorang  narapidana sebagai manusia. Berbagai temuan mengenai aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan fenomena yang tidak bisa diabaikan. Berbagai aktivitas seksual yang dilakukan,  seperti masturbasi, praktek homoseksual, kekerasan seksual hingga bisnis seks di Lembaga Pemasyarakatan merupakan temuan yang nyata ditemukan di lapangan. Keadaan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memerhatikan kebutuhan seksual narapidana melalui suatu model hukum yang humanis, misalnya melalui implementasi Cuti
Mengunjungi Keluarga (CMK).

## The right to sexual needs closely
related to basic civil rights set forth in the rules of human rights both nationally and internationally. The denial of the existence of a biological need for prisoners is also a denial of the state of nature (nature) of the prisoners as human beings. Various findings concerning sexual fulfillment activities inmates in prison is a phenomenon that can not be ignored. Various sexual activity, such as masturbation, homosexual practice, sexual violence to sex in the prison business is a real finding was found in the field. The situation is expected to encourage the government to pay attention to the sexual needs of inmates through a model of humane laws, for example through the implementation of the Visiting Family Leave (CMK), implementation and procurement conjugal conjugal visit rooms in each prison.

## Kata Kunci : kebutuhan seksual, narapidana, paradigma konstruktivisme

## A.  Pendahuluan
Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan yang sebelumnya dikukuhkan secara internasional tentang ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan  melalui Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Terdapat 95 pasal yang harus menjadi ketentuan dari negara- negara anggota dalam memperlakukan tahanan, tidak terkecuali di Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota PBB.
Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja.  Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Namun, sepertinya penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masih berkutat dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Disamping itu, banyak kendala terkait fasilitas di Rutan seperti persoalan higienitas, sanitasi dan keterbatasan tempat.
Kehidupan  penjara sebagaimana digambarkan dalam film the Shawsank Redemption  karya Frank Darabont tentang kejamnya kehidupan di penjara, sebenarnya adalah potret sesungguhnya dari kehidupan di penjara. Sebagaimana gambaran tersebut, kehidupan dalam penjara di Indonesia juga masih identik dengan masalah-masalah seperti
kekerasan antara narapidana, kerusuhan, pelarian dan perilaku seksual menyimpang sebagai gambaran nyata suatu problem yang dihadapi oleh Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.
Sisi negatif penjara di Indonesia merupakan pembahasan yang menarik untuk dikaji. Salah satu yang terjadi adalah munculnya fenomena epidemiologi tumbuh kembangnya perilaku seksual yang menyimpang. Prevalensi penyimpangan seksual di penjara yang 7,5 kali lebih banyak dibandingkan pada  populasi masyarakat umum, menunjukkan puncak gunung es permasalahan yang bermuara pada kelebihan kapasitas dan sumber daya yang minim di penjara. Sudah bukan rahasia lagi, kondisi penjara yang tidak manusiawi dan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas  merupakan pemandangan umum yang terjadi di Indonesia, sangat tidak manusiawi sebagaimana diungkapkan dalam kumpulan tulisan "Menggugat dari Balik Penjara". 1
Sebagaimana diketahui, pemenuhan hasrat biologis memang kebutuhan pokok bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ketika berada di penjara, tentunya pemenuhan hasrat ini menjadi terganggu. Dalam buku "Di Balik Ruang Praktik", Dr. Boyke menjelaskan bahwa pria yang mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya bisa berakibat melakukan penyimpangan seks. Kasus perilaku menyimpang seksual banyak terjadi dalam penjara seperti anal seks yang terjadi karena tersumbatnya saluran seks dari narapidana. Hubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual) di penjara sudah lazim dan bukan merupakan barang baru lagi. Akibatnya, setiap saat selalu ada narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks tersebut. Biasanya yang menjadi
1 Wakhudin (editor), 2004, Menggungat dari Balik Penjara: Surat-surat Politik A.M. Fatwa , Bandung, Prima Netcom Inaya.
korban pemuas nafsu seks sesama narapidana adalah yang usianya relatif muda. 2
Hasil penelitian di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di enam provinsi seluruh Indonesia yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham selama 3 bulan dari 4 Mei hingga 6 Agustus 2009, menyebutkan penyimpangan perilaku seksual Warga Binaan Pemasyarakatan sangat bervariasi dilihat dari objek dan cara memperoleh objek. Penelitian ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari Kepalas Lapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib, Kasi Binadik, dan Wali Narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana menunjukkan hasil : 81 persen atau 264 narapidana mengatakan mereka merasa tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan masturbasi dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan. 3
Untuk mengatasi keadaan sebagaimana digambarkan diatas, dukungan penuh terhadap pemerintah yang mewacanakan pengadaan fasilitas khusus untuk pemenuhan kebutuhan biologis para narapidana perlu mendapat dukungan. Namun demikian kebijakan tersebut harus diikuti dengan aturan-aturan yang ketat dalam pelaksanaannya untuk menghindari penyalahgunaannya, misalnya ijin hanya diberikan kepada pasangan suami istri yang sah.
Tidak dapat disangkal lagi bahwa perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang, menghendaki pengaturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu. Hampir setiap bidang
2 Boyke Dian Nugraha, 2009, Di Balik Ruang Praktik Dr. Boyke , Jakarta, Bumi Aksara.
3 Niken Widyarani, 2010, Urgensi Ruang Intim di Penjara , diakses melalui joglosemar.co. pada tanggal 3 Februari 2013.
kehidupan sekarang ini kita jumpai dalam peraturan hukum. Hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia, termasuk juga dalam hal pengaturan kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

## B. Perumusan Masalah
Sebagaimana uraian diatas, urgensi sebuah model hukum yang memerhatikan kehidupan seksual narapidana terlihat secara nyata. Konstruksi hukum yang humanis mengenai kehidupan seksual narapidana memang dibutuhkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang sifatnya mendasar. Melalui kajian paradigmatik yang merupakan studi filsafat hukum, penulis akan mengulas permasalahan :
1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan selama ini?
2. Bagaimanakah model hukum yang memerhatikan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
C.  Pembahasan

## 1. Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Kebutuhan  ﬁsiologik  (physiological needs),  misalnya  makanan, minuman, istirahat atau tidur, dan seks, merupakan kebutuhan pertama dan utama yang wajib dipenuhi oleh tiap individu. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, orang dapat mempertahankan hidup  dari kematian. Dalam konteks narapidana, pemerintah  mengatur bagaimana  pemenuhan  kebutuhan  dasar    ﬁsiologi    terutama kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, akan tetapi kebutuhan ﬁsiologi  lain  seperti  kebutuhan  seksual  belum  ada  aturan  secara eksplisit. Roni R. Nitibaskara mengatakan bahwa kebutuhan  seks
merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum. 4
Banyak pihak menduga bahwa  kegagalan negara dalam memenuhi hak atas kebutuhan seksual  warga binaan pemasyarakatan dapat berimplikasi negatif di  lingkungan Lembaga Pemasyarakatan misalnya dengan kerapnya  terjadi penyimpangan seksual dan pelarian. Terkait dengan isu tersebut, berdasarkan hasil penelitian di 11  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di enam provinsi Indonesia yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama  tiga bulan (4 Mei hingga 6 Agustus 2009), digambarkan bahwa penyimpangan perilaku seksual narapidana sangat bervariasi berdasarkan objek dan cara memperoleh objek. Penelitian tersebut ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri  dari kepala Lembaga Pemasyarakatan, kepala bidang pembinaan,  kepala bidang keamanan dan ketertiban, kepala seksi pembinaan  dan pendidikan, dan wali narapidana, serta 22 orang termasuk  keluarga narapidana. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 81  persen atau sejumlah 264 narapidana menyatakan tidak nyaman  ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Selanjutnya, sebanyak 78 persen atau 244 narapidana  sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan  masturbasi, dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas  seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan.
Fenomena tersebut tentu  mengkhawatirkan, mengingat fungsi pemasyarakatan yang utama   ialah sebagai proses pembinaan warga binaan ketika reintegrasi  dengan masyarakat sosial.
4 Penelitian    Badan    Penelitian    dan   Pengembangan   Kementerian    Hukum    dan    HAM Republik Indonesia Tahun 2012.

## JURNAL ILMU HUKUM
Selain hasil penelitian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penulis juga sangat tertarik dengan hasil reportase investigasi yang pernah dilakukan oleh Ronald Tanamas mengenai bisnis seks di Lapas. 5 Hasil investigasi di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba yang dilakukan oleh Ronald Tanamas menemukan data yang cukup mengejutkan. Dipaparkannya temuan mengenai bisnis seks di Rumah Tahanan Salemba menunjukkan bahwa aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual di Lembaga Pemasyarakatan memang menunjukkan fenomena yang tidak dapat diabaikan.
Berikut ini adalah kutipan hasil investigasi Ronald Tanamas di Rumah Tahanan Salemba : 6
Dua perempuan muda terlihat asyik ngobrol di kafetaria Rumah Tahanan (Rutan) Salemba. Penampilan keduanya terlihat seksi. Kehadiran dara cantik itu, tentunya saja jadi pemandangan tersendiri bagi para pembesuk dan narapidana di Rutan tersebut. “Itu Jablay Mas,” bisik salah seorang sipir yang kebetulan sedang istirahat di kafetaria itu. Sipir itu melanjutkan, kafetaria di Rutan Salemba memang sudah menjadi “pangkalan” bagi para Jablay, sebutan untuk perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka datang khusus untuk melayani para napi di Rutan Salemba.
Fenomena mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) di lingkungan Rutan Salemba bukanlah hal yang tabu di lingkungan tersebut. Bertempat di Kafetaria Rutan Salemba, bisnis seks tersebut dijajakan. Kafetaria di Rutan Salemba memang sudah menjadi “pangkalan” bagi para Jablay, sebutan untuk perempuan pekerja seks komersial (PSK).
5 Ronald Tanamas, Bisnis Seks di Penjara : Antara Sipir, Jablay dan Toilet , www.detiknews.com., dipublikasikan pada 6 Desember 2007.
6 Ibid.
Mereka datang khusus untuk melayani para narapidana di Rutan Salemba. 7
Berikut ini adalah penggalan berita hasil investigasi yang dilakukan Ronald Tanamas sebagaimana dipublikasikan oleh Detik News : 8
Ruangan seluas 10 x 6 meter tersebut juga dilengkapi warung kecil yang menjual aneka makanan dan minuman ringan. “Kalau mau beli kondom juga ada di kantin itu,” ujar Ayu, Jablay yang biasa mangkal di Rutan Salemba.  Ayu mengaku dirinya tidak merasa risih berada di area penjara, yang notabene tempat para pelaku kejahatan mendekam. Bahkan ia mengaku sangat aman beroperasi di sana. Sebab pelanggannya tidak berani macam-macam. Apalagi ia dan teman-teman seprofesi mendapat jaminan keamanan dari para sipir di Rutan tersebut. Keberadaan para jablay ini memang jadi berkah tersendiri bagi para sipir. Selain mendapatkan uang dari sewa ruangan untuk perbuatan mesum tersebut, beberapa diantaranya ada juga yang merangkap sebagi calo. Para sipir seperti ini biasanya menawarkan jasa pelayanan seks kepada para narapidana di Rutan Salemba. Ia akan mendapat bagian dari Jablay Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000 per sekali transaksi.
Tarif  para  Jablay  yang  beroperasi  di  Rutan  Salemba  berkisar Rp. 200.000,-  hingga Rp. 300.000,-  per sekali kencan, tergantung negosiasi. Soal ruangan tempat yang disediakan terdiri dari beberapa kelas. Ada kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Sebab di Rutan itu ada beberapa ruangan yang bisa dijadikan tempat pelepasan hasrat seksual narapidana. Misalnya  di ruang Bagian Hukum dan Pelayanan Tahanan (BHPT), ruang penyidikan, atau di Ruang Meeting  sipir. Masing-masing ruangan dilengkapi matras dan kipas angin. Ruangan ini disebut kelas bisnis.
Kalau mau agak mewah dengan fasilitas AC, TV, DVD, dan sofa empuk, ruang tamu Kepala Rutan pun bisa digunakan. Tapi untuk ruangan eksekutif ini hanya bisa digunakan Sabtu dan Minggu. Selain dari itu tidak bisa disewakan.
7 Ibid.
8 Ibid

## JURNAL ILMU HUKUM
Tarif sewa ruangan itu tentunya berbeda. Untuk ruang yang disebut kelas bisnis harganya Rp. 250.000,-  per satu jam. Sedangkan untuk ruang eksekutif di ruang Kepala Rutan, harga yang dipatok Rp. 500.000,-  per sembilan puluh menit. Bagi narapidana yang berkantong cekak juga tersedia harga sewa kelas ekonomi, seharga Rp. 50.000,-  dengan durasi 30 menit. Ruangan yang digunakan adalah toilet. “Biar di Toilet nggak masalah. Yang penting hasrat bisa tersalurkan,” kata Suryo, sebut saja begitu, narapidana yang menghuni Blok N. Fasilitas yang disediakan di toilet memang ala kadarnya, yakni hanya sebuah bangku kayu. Toh meski fasilitas terbatas ruang toilet banyak yang diminati. Ini lantaran harganya relatif murah dibanding ruangan lainnya.
Pengelola kelas toilet pun berbeda dengan kelas lainnya. Bila ruang kelas bisnis dan eksekutif dikelola sepenuhnya oleh sipir, sedangkan toilet dikelola oleh narapidana senior yang disebut Tahanan pendamping (Tanping). Narapidana ini bertugas menerima uang sewa dan berjaga di depan toilet. Sebab seluruh toilet pintunya tidak bisa dikunci dari dalam.   Meskipun dikelola narapidana, uang hasil sewa sebagian besar disetorkan ke sipir. Hitungannya, 70 % untuk sipir dan 30 % dibagi narapidana yang mengelola, termasuk foreman  atau kepala suku.
Para Jablay pun tidak merasa risih bila harus melayani narapidana di ruangan yang serba terbatas itu. Misalnya Windi, teman seprofesi Ayu. Secara blak-blakan ia mengatakan, justru merasa lebih senang bila melayani di toilet. Sebab, kata Windi, waktunya relatif singkat, yakni hanya 20 menit sampai 30 menit. Sehingga ia bisa melayani napi yang lain yang ingin berkencan dengannya.
Bisnis seks di Lembaga Pemasyarakat rupanya merupakan fenomena yang banyak terjadi. Bahkan bisnis seperti ini pun dilakukan di dalam ruang petugas Lapas yang tentunya dengan memberikan sejumlah uang sewa kepada petugas.  Berikut ini adalah penggalan berita mengenai bisnis seks yang juga terjadi di Lapas Cipinang : 9
9 Ibid.
Di Lapas Cipinang yang merupakan Lapas terbesar di Jakarta terdapat beberapa ruangan yang bisa digunakan untuk bermesraan. Untuk yang berkantong tipis, napi bisa menggunakan tempat latihan band  para napi. Tempat ini berada di dekat ruang besukan. Ruangan yang hanya disekat dengan tembok setinggi 1,5 meter ini dibandrol dengan harga Rp. 150.000,-  per jam. Untuk napi berkantong sedang, bisa memilih ruangan pemeriksaan atau registrasi narapidana yang terletak di dalam. Tempat ini dibandrol dengan harga Rp. 250.000,-. Sedangkan bagi napi berkantong tebal, bisa menggunakan ruangan Kepala LP, yang berfasilitas lengkap dan mewah. Ruangan berukuran 3 x 3 meter ini dibandrol dengan harga Rp. 600.000,-  ribu untuk 2 jam. Seorang sipir di LP Cipinang mengatakan, bisnis sewa-menyewa ruangan di LP Cipinang sudah menjadi rahasia umum. Sebab uang hasil sewa itu seluruhnya dibagi rata untuk menambah kesejahteraan sipir. “KPLP dan seluruh sipir di sini juga sudah tahu, lumayan buat nambah pemasukan di dapur ” katanya kepada detikcom di kantin LP Cipinang.
Perihal bisnis seks di Lembaga Pemasyarakatan bukanlah satu- satunya temuan yang mengejutkan. Fenomena homoseksual dan kekerasan seksual juga marak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Berikut ini adalah temuan investigasi Ronald Tanamas mengenai perihal tersebut : 10
Bagi napi yang tidak punya uang tentu saja jadi masalah. Selain tidak punya uang untuk membayar sewa, mereka juga tidak mampu membayar PSK jika ingin berkencan. Kondisi ini dialami anak hilang, napi yang tidak pernah dibesuk keluarga atau teman. Untuk memuaskan hasrat seksnya golongan ini terpaksa melakukan anal seks dengan sesama napi. Lokasi kencannya adalah setiap sudut sepi yang ada di area LP Cipinang.  Menurut informasi yang dihimpun detikcom, napi yang menjadi korban pemuas nafsu seks sesama napi adalah yang usianya masih relatif muda, yakni belasan tahun. Napi belia ini selalu menjadi sasaran napi-napi yang dewasa. Mereka
10 Ibid.
selalu dijadikan obyek untuk menuntaskan hasrat seks yang terhambat tersebut.
Berbagai penelitian yang menunjukkan perilaku pemenuhan kebutuhan seksual narapidana sebagaimana dipaparkan diatas merupakan fenomena yang harus diperhatikan. Pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi bagi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata nilai masyarakat serta tidak mencederai nilai keadilan publik.

## 2. Model Hukum yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menggariskan bahwa : “Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatannya dan nama baiknya”.
Apabila dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat (2) dalam Kovenan tersebut, maka pada prinsipnya hak atas masalah pribadi dan keluarga merupakan hak sipil yang dapat dikurangi dengan basis justifikasi yang sah menurut kovenan tersebut. Berangkat dari pemahaman hak tersebut, maka hak atas kebutuhan seksual sebagai bentuk turunan dari hak atas masalah pribadi dan keluarga, pada prinsipnya dapat dikurangi atau dibatasi oleh negara.
Dalam konteks individu yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, tentu saja derajat proporsionalitas pembatasan tersebut akan berbeda dengan yang tidak menjalani masa tahanan. Pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi bagi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata nilai masyarakat serta tidak mencederai
nilai keadilan publik. Model hukum yang memerhatikan kebutuhan seksual narapidana antara lain :
a. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)
Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dilakukan oleh narapidana dengan memanfaatkan beberapa instrumen formal yang ada, seperti hak untuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) seperti yang diatur dalam pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan aturan pelaksanaannya yaitu PP 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (telah diperbaharui dengan PP 28 Tahun 2006).
Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) tertuang dalam  Pasal 14 ayat 1 (j) Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa ”narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga” yaitu berupa kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya selama 2 x 24 jam  atau selama dua hari bagi narapidana yang memenuhi syarat.  Kesempatan tersebut dapat digunakan dalam hal pemenuhan  kebutuhan seksual bagi pasangan yang sudah menikah.
Syarat-syarat yang  harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh CMK perlu  dipermudah sehingga mereka tidak kehilangan haknya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kehakiman Tahun 2001, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh CMK, yaitu: berkelakuan baik, hukuman dua belas bulan,  telah menjalani setengah masa pidana, dan terhadapnya dilakukan  penelitian kemasyarakatan dan pemberitahuan ke kantor wilayah  setempat.
b. Conjugal Visit

## JURNAL ILMU HUKUM

## Conjugal visit  adalah kunjungan ke dalam Lembaga
Pemasyarakatan di mana seorang narapidana diijinkan untuk menghabiskan waktu selama beberapa jam atau hari secara pribadi dengan pengunjung, biasanya suami/isteri/pasangan mereka yang dilakukan dalam suatu ruangan yang telah disediakan. Dalam kesempatan ini, para pihak dapat terlibat dalam hubungan seksual dan diakui bahwa kunjungan seperti ini dapat melestarikan ikatan keluarga dan meningkatkan peluang keberhasilan untuk pada akhirnya narapidana kembali ke kehidupan di luar penjara. Selain  itu, conjugal visit berfungsi sebagai insentif untuk memotivasi  narapidana dalam mematuhi berbagai aturan dalam Pemasyarakatan dan untuk menghindari  pelanggaran  yang  mungkin    mendiskualiﬁkasi  mereka dari memiliki kunjungan suami-istri.
Negara-negara lain yang memberikan fasilitas  conjugal visit antara lain adalah Denmark, Belanda, dan Swedia. Di negara tersebut, conjugal visit diberikan dalam bentuk mengijinkan narapidana  untuk dikunjungi suami/isteri/pasangannya dalam waktu tiga jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, kamar mandi, dan fasilitas  lain.
Di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu California,  conjugal visit  diberikan kepada narapidana yang memiliki suami/ isteri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual. Di Pakistan, ijin diberikan kepada narapidana pria untuk  dikunjungi istrinya dalam waktu sebulan dua kali selama satu  malam. Negara lain yang juga memberikan fasilitas  conjugal visit  ini antara lain adalah Australia, Brazil, Prancis, Thailand, dan Saudi  Arabia, yang masing- masing mempunyai aturan dalam menerapkan  conjugal visit tersebut. Di beberapa negara maju, conjugal visit bahkan dapat dijadikan
reward bagi narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman.
Pada prinsipnya, terdapat banyak model pemenuhan kebutuhan  seksual bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.  Dengan memperhatikan konteks Indonesia, terdapat beberapa  alternatif model pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual bagi  narapidana adalah pengadaan conjugal room atau lebih sering disebut  ‘bilik asmara’ di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai  sarana conjugal visit.  Implementasi conjugal visit  tak bisa dilepaskan dari kebutuhan ruang biologis (conjugal room) yang harus disediakan di Lembaga Pemasyarakatan.
Pembuatan  conjugal room  merupakan salah satu pilihan yang logis. Pilihan  demikian dapat mengakomodasi kepentingan narapidana,  keluarga, maupun dari aspek keamanan.  Namun tentu saja, fasilitas  conjugal visit ini akan lebih  banyak menemui kendala bila dibandingkan dengan alternatif  lainnya antara lain yaitu kurangnya SDM untuk melakukan  pengawasan, lokasi yang minim dibandingkan dengan jumlah  narapidana yang melebihi kapasitas, biaya besar dalam pembangunan  dan perawatan, harus adanya persetujuan tokoh agama serta  mekanisme pelaksanaan kunjungan yang belum mempunyai  aturan yang jelas. Praktik pembuatan ”kamar biologis” di Polres Kota Medan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Lembaga  Pemasyarakatan dalam membuat conjugal room : 11
Ruang biologis dibangun khusus di dalam Rutan Polresta Medan dengan luas 2 x 3 meter, lengkap dengan pendingin ruangan,  televisi, dan tempat tidur. Ruang biologis tersebut sengaja disiapkan  untuk tahanan agar dapat menyalurkan hasrat biologisnya bersama  sang istri, sembari menunggu proses penyusunan Berkas Acara  Pemeriksaan selesai. Bagi tahanan yang ingin menyalurkan hasratnya, harus  mengikuti
11 www.balitbangham.go.id , diakses pada 2 November 2013.
aturan yang telah ditetapkan, di antaranya harus  menyerahkan buku nikah. Ruang biologis ini dapat digunakan  pada  hari Selasa, Jumat dan Sabtu, dengan pemakaian ruang selama 30 menit dari pukul 14.30 WIB hingga pukul 15.30 WIB. Selain itu,  tahanan yang menggunakan ruang biologis tersebut juga tidak  akan dikenakan kutipan apa pun.

## D.   Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa hal sebagai kesimpulan bahwa model hukum yang memerhatikan kebutuhan seksual narapidana dapat direalisasikan melalui penerapan : Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), penerapan conjugal visit sebagaimana diimplementasikan pada banyak negara, sekaligus pengadaan  conjugal room  sebagai sarana yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.
Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat memberikan saran bahwa Pemerintah harus melakukan pengkajian terhadap berbagai fenomena yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Berbagai temuan mengenai aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual yang selama ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan harus segera disikapi secara tepat, melalui instrumen hukum yang tepat. Implementasi  conjugal visit  melalui sarana  conjugal room  harus segera direalisasikan oleh pemerintah.
Namun, kesiapan pemerintah mengenai hal tersebut terkait pengawasan dan teknis pelaksanaan conjugal visit  harus diperhatikan. Berbagai ketentuan teknis mengenai hal tersebut kiranya diatur secara ketat melalui instrumen peraturan yang mampu meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.

## E. Daftar Pustaka
Dian Nugraha, Boyke, 2009, Di Balik Ruang Praktik Dr. Boyke, Jakarta, Bumi Aksara.

## Indarti, Erlyn  , 2010, Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat
Hukum, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Undip Semarang.
Laporan Penelitian   Badan   Penelitian   dan   Pengembangan   Kementerian Hukum    dan    HAM   Republik Indonesia Tahun 2012.
Priyanto, Dwidja, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.
Salim, Agus. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial  (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan penerapannya). Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.
Ronald Tanamas, Bisnis Seks di Penjara : Antara Sipir, Jablay dan Toilet, www.detiknews.com., dipublikasikan pada 6 Desember 2007.
Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Wakhudin (editor), 2004, Menggungat dari Balik Penjara: Surat-surat Politik A.M. Fatwa, Bandung, Prima Netcom Inaya.
Widyarani, Niken, 2010, Urgensi Ruang Intim di Penjara, diakses melalui joglosemar.co. pada tanggal 3 Februari 2013.