## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3150/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Analisa Hukum Terhadap Implikasi Kewajiban Kepemilikan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) dan Dahsuskim (Kemudahan Khusus Keimigrasian) Untuk Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Laut Indonesia;
Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 317/Pid.Sus/2018/Pn Amb.

## Muhammad Hanif Ramadhan
Article Info Abstrak Article history: Received : 16 Maret 2022 Publish: 23 Maret 2022 Tulisan  ini  membahas  mengenai  jenis-jenis  perizinan  yang  diperoleh  dari Pemerintah Indonesia untuk melangsungkan usaha perikanan di laut Indonesia. Fokus  utama  dari  penulisan  ini  adalah  berkaitan  dengan  izin  yang  diberikan oleh dua Badan Eksekutif yaitu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik
Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) melalui Direktur  Jenderal  (Dirjen)  Imigrasi  Republik  indonesia.  Izin-izin  yang  akan dibahas  oleh  Penulis  dalam  tulisan  ini  adalah  Izin  Mempekerjakan  Tenaga Asing  (IMTA)  yang  dikeluarkan  oleh  Menaker  dan  Kemudahan  Khusus Keimigrasian  (Dahsuskim).  Penulis  juga  menggunakan  studi  kasus  yaitu Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor:  317/Pid.Sus/2018/Pn  Amb  yang  mana dalam  perkara  ini  kedua  Izin  tersebut  menjadi  pokok  permasalahan  karena adanya  tumpang  tindih  antar  dua  Izin  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah tersebut. Penulis ingin menjabarkan serta pada akhir tulisan akan memberikan sedikit kesimpulan dan saran sehingga perkara yang sama tidak akan terulang kembali di masa depan.
Keywords:
IMTA, Dahsuskim, TKA,
Tumpang Tindih This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author Muhammad Hanif Ramadhan ramadhan.hanif@outlook.com

## 1. PENDAHULUAN
Republik  Indonesia  adalah  Negara  Maritim,  yang  dimaksud  dalam  Istilah  Negara Maritim  disini  adalah  Negara  yang  letaknya  berada  dalam  kawasan  laut  yang  luas  dan  juga Indonesia  memiliki  banyak  pulau-pulau  besar  maupun  kecil  yang  membentang  dari  Sabang hingga Merauke.
Laut merupakan ruang perairan di bumi yang menghubungkan daratan serta keragaman bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan juga diatur pula dalam hukum internasional.
Laut memiliki banyak makna penting bagi keberlangsungan hidup manusia.  Laut  sejak dahulu kala sudah menjadi sarana penyambung hidup manusia dari segi transportasi antar benua dan  negara.  Selain  menjadi  jalur  transportasi,  laut  juga  memiliki  banyak  sumber  daya  alam didalamnya  yang  dapat  dinikmati  oleh  manusia  pada  umumnya.  Hal  tersebut  tercantum  dalam Pasal  3d  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan  yang  menyatakan  bahwa penyelenggaraan  kelautan  bertujuan  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  kelautan  secara berkelanjutan  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  bagi  generasi  sekarang  tanpa mengorbankan generasi mendatang.
Dalam  pengelolaan  dan  pelestarian  sumber  daya  laut  Pemerintah  Indonesia  melalui Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  sesui  kewenangannya  melakukan  pengelolaan kelautan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  melalui  pemanfaatan  dan  pengusahaan
Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Pemanfaatan sumber daya kelautan yang dimaksud pada ketentuan pasal tersebut salah satunya meliputi perikanan.
Pemerintah  memberikan  keleluasan  kepada  pemeran-pemeran  bisnis  yang  ingin bergerak dalam usaha perikanan di Indonesia. Salah satu cara untuk bisa bergerak dalam usaha perikanan  tersebut  adalah  melalui  izin-izin  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  berlaku,  guna  melakukan  usaha  bisnis  perikanan  para  pelaku  usaha diperbolehkan  memperkerjakan  tenaga  asing  untuk  melangsungkan  kegiatan  usahanya.  Salah satu contoh izin yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha perikanan adalah Rencana Penggunaan Tenaga Asing (RKPTA) sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Izin-izin yang yang seharusnya diurus dan diperoleh oleh pelaku usaha  perikanan  untuk  memperkerjakan  tenaga  asing  bertujuan  untuk  menghindari illegal fishing.
Penulis  hendak  menganalisa  salah  satu  putusan  pengadilan  yaitu  Putusan  Pengadilan Nomor:  317/Pid.Sus/2018/Pn  Amb.  Dalam  perkara  tersebut  setidaknya  ada  beberapa  hal  yang menurut  Penulis  menarik  untuk  patut  dibahas  dan  dianalisa.  sebelum  masuk  kepada  rumuan masalah  Penulis  hendak  memberikan  beberapa  fakta  secara  ringkas  yaitu:  Pertama,  Terdakwa dalam  perkara  ini  adalah  Direktur  Utama  PT  Biota  Indo  Persada,  Perusahaan  yang  bergerak dalam  usaha  perikanan  di  kawasan  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN)  Ambon.  Kedua, perusahaan  tersebut  tergabung  dalam  perusahaan  perikanan  Mabiru  Grup  bersama  dengan  PT Tanggul Mina Nusantara dan PT Jaring Mas yang memiliki satu izin unit pengolahan ikan pada PT  Mabiru  Industries.  Ketiga,  untuk  melangsungkan  kegiatan  usaha  perikanan,  PT  Biota  Indo Persada memperkerjakan ABK atau Tenaga Kerja Asing (TKA) yang disediakan oleh pihak luar negeri. Keempat, bahwa terdapat adanya data awak kapal pada setiap kapal penangkap ikan dan data orang asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Ambon. Kelima, PT Biota Indo Persada tidak pernah memiliki Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang disahkan oleh Pejabat  berwenang  dimana  IMTA  menjadi  kewajiban  bagi  setiap  pemberi  kerja Tenaga  Asing (TKA),  Keenam,  berdasarkan  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa,  PT  Biota  Indo  Persada sudah  memiliki  Dahsuskim  (Kemudahan  Khusus  Keimigrasian)  sehingga  secara  hukum  PT Biota Indo Persada sudah seharusnya tidak perlu lagi mengurus atau memiliki IMTA.
Melalui  tulisan  ini  penulis  setidaknya  akan  menelaah  secara  dalam  serta  akan memberikan  gagasan  terhadap  permasalahan  mendasar  yang  menyebabkan  adanya  perkara seperti  yang  dijadikan  studi  kasus  oleh  penulis  dengan  harapan  perkara  seperti  ini  tidak  akan terulang  kembali  dan  menimpa  kepada  pemeran-pemeran  bisnis  perikanan  di  perairan  laut  di Indonesia yang mempekerjakan tenaga asing sebagai pegawainya.

## 1.1.Pokok masalah:
Berdasarkan  fakta-fakta  singkat  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  Penulis  hendak mengajukan Rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:
1. Mengapa  terdapat  dua  jenis  perizinan  dari  dua  kementrian  yang  berbeda  dalam memberikan izin untuk memperkerjakan tenaga asing yang bekerja di laut Indonesia?
2. Bagaimana cara mengharmonisasikan Peraturan Menteri terkait agar perkara seperti ini tidak terulang kembali?
2. HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1.Terdapat  dua  jenis  perizinan  dari  dua  kementrian  yang  berbeda  dalam  memberikan izin untuk memperkerjakan tenaga asing yang bekerja di laut Indonesia.
1. Perizinan Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Beserta Turunannya
Tenaga  Kerja  Asing  atau  yang  selanjutnya  disingkat TKA  pada  dasarnya  diatur dalam  peraturan  Perundang-undangan  yang  memiliki  fungsi  membantu  para  Pelaku usaha  untuk  melaksanakan  kegiatan  usahanya,  TKA  adalah  warga  negara  asing pemegang  visa  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  bekerja  di  wilayah  Indonesia.  Dalam penggunaan  TKA  tersebut  para  Pemberi  Kerja  TKA  diharuskan  mengurus  segala keperluan  seperti  yang  telah  tertulis  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  seperti
membuat  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  atau  yang  selanjutnya  disingkat RPTKA  dan  kemudian  mendapatkan  Izin  Mempekerjakan  Tenaga  Asing  atau  yang selanjutnya disingkat IMTA.
RPTKA itu sendiri adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh  pemberi  kerja TKA  untuk  jangka  waktu  tertentu  yang  disahkan  oleh  Menteri  atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan IMTA adalah sebuah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
Berbicara  mengenai  Peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  maka  harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  agar  dapat  melihat  kedudukan  dari  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan yang sudah disebutkan secara singkat di atas. Kedudukan atau hierarki yang  diakui  adalah  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan  Presiden (Perpres),  Peraturan  Daerah  (Perda),  dan  Peraturan  Kabupaten/Kota  (Pemkab/Perkot), namun dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ada jenis peraturan yang  memiliki  sifat  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Dasarnya, misalnya Peraturan Menteri kalaupun diperintahkan oleh Peraturan Dasarnya  dalam hal ini  adalah  UU  Ketenagakerjaan  maka  itu  adalah  Peraturan  perundang-undangan  yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan diakui sebagai jenis perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  ketentuan  peralihan  yang  tecantum  dalam,  UU  Nomor  10  tahun  2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa norma keputusan yang sifatnya  mengatur  dianggap  sebagai  keputusan,  dan  yang  sifatnya  mengatur regeling harus dibaca sebagai peraturan. Maka secara Norma dianggap bukan sebagai beschiking . Dalam studi kasus ini yang dijadikan dasar adanya perkara karena adanya dugaan pelanggaran terhadap pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Setiap  pemberi  kerja  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  wajib  memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”
Apabila  ditarik  lebih  mundur  mengenai  timbulnya  perkara  ini  maka  harus memperhatian  laporan  polisi  yang  diterbitkan  oleh  pihak  Kepolisian,  yaitu  Laporan Polisi  Nomor:  LP/136/VII/2016/Ditpolair  tertanggal  13-07-2016.  Pada  dasarnya  dalam Laporan  Polisi  tersebut  terdapat  pernyataan  bahwa  pihak  kepolisian  salah  satunya menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 Tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  sebagai  dasar  hukumnya,  akan tetapi  Peraturan  Menteri  tersebut  telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  pada tanggal  29  Juni  2015  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  67  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  16  Tahun  2015 Tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing,  sehingga  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  12  tahun 2013 tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.
2. Perizinan Berdasarkan UU Keimigrasian Beserta Turunannya
Sedikit memberikan fakta pada studi kasus, bahwasannya PT Biota Indo Persada dimana terdakwa didudukan sebagai Direktur Utama dari Perusahaan tersebut memang selaku  sponsor  Tenaga  kerja  Asing  (TKA)  yang  bekerja  sebagai  Anak  Buah  Kapal (ABK) pada Kapal Motor (KM) jaya Sejahtera 101 GT 198 dengan jumlah ABK Asing sebanyak  26  warga  Thailand,  KM  Jaya  Sejahtera  102  GT  294  dengan  jumlah  ABK Asing  20  warga  Thailand  dan  KM  Jaya  Sejahtera  104  GT  294  dengan  jumlah  ABK Asing 25 orang  warga Thailand. Seluruhnya berjumlah kurang lebih 71 orang. Seluruh ABK  asing  tersebut  bekerja  di  perairan  Indonesia  khususnya  pada  Zona  Ekonomi Eksklusif (ZEE) dekat perairan arafura yang kesemuanya memiliki kemudahan Khusus Keimigrasian. Yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  43  ayat  (2)  huruf  d  UU  No.  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  jo  Pasal  100  Peraturan  Pemerintah  No  31  Tahun  2003  tentang Pertaturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 1 dan Pasal
2  Keputusan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor:  F-658.IZ.01.10  Tahun  2003  tentang Kemudahan  Khusus  Keimigrasian, sehingga apa  yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur  PT  Biota  Indo  Persada  sebagai  sponsor  yang  memperkerjakan  orang  asing sebagai  Awak  Kapal  atau  ABK  asing  tersebut  adalah  dalam  melaksanakan  Undang- Undang keimigrasian.
Mengacu  dalam  Perkara  ini,  PT  Biota  Indo  Persada  yang  dipimpin  oleh Terdakwa  dalam  perkara  ini  mempekerjakan  Anak  Buah  Kapal  (ABK)  yang  faktanya menggunakan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  tidak  pernah  mengurus  perizinan  yang seharusnya diurus di Dinas Ketenagakerjaan dibawah Kementrian Ketenagakerjaan atau Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada kala itu. Akan tetapi, Terdakwa telah mengurus  dan  menggunakan  izin  dari  Dirjen  Imigrasi  berupa  Kemudahan  Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) yang merupakan turunan dari UU Keimigrasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Keimigrasian yang berbunyi:
“ Dalam  hal  tertentu  Orang  Asing  dapat  dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki visa ”
Selanjutnya Pasal 43 ayat (2) UU Kemigrasian menyatakan:
“Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) adalah: nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas  kapal  laut  atau  alat  apung  yang  datang  langsung  dengan  alat  angkutnya untuk  beroperasi  di  perairan  Nusantara,  laut  teritorial,  landas  kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.”
Kemudian  sehubungan  dengan  UU  Keimigrasian,  Peraturan  Pelaksananya  yang dalam  hal  ini  adalah  Keputusan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor:  F-658.IZ.01.10 Tahun  2003  tentang  Kemudahan  Khusus  Keimigrasian  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 1 yang berbunyi:
1. “Ayat  (1). Direktur  Jenderal  Imigrasi  memberikan  Izin  Tinggal  Terbatas Kemudahan  Khusus  Keimigrasian,  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Keputusan Dahsuskim, kepada tenaga ahli warga negara asing yang bekerja sebagai nakhoda, awak  kapal/alat  apung  yang  beroperasi  di  wilayah  perairan  wilayah  Republik Indonesia,  perairan  nusantara,  laut  teritorial  atau  pada  instalasi  landas  kontinen atau  pada  Zona  Ekonomi  Eksklusif  berupa  kemudahan  di  bidang  Visa,  Izin Keimigrasian, Pendaftaran Orang Asing dan Izin Masuk Kembali.”
2. “Ayat (2). Keputusan Dahsuskim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan berdasarkan  permintaan  sponsor  yang  akan  mempekerjakan  orang  asing  sebagai tenaga ahli yang bekerja sebagai nakhoda, awak kapal/alat apung.”
3. “Ayat  (3). Permintaan  sponsor  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  harus dilampiri  dengan  daftar  orang  asing  yang  Akan  dipekerjakan  pada  kapal/alat apung.”
Dalam  Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor:  F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang  Kemudahan Khusus  Keimigrasian sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 yang menyatakan:
“Orang  asing  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  dapat  memasuki  wilayah Indonesia  tanpa  diwajibkan  memiliki  visa  jika  masuk  dengan  kapalnya  setelah memperoleh Keputusan Dahsuskim.”
Faktanya PT Biota Indo Persada selaku sponsor dari Tenaga Kerja Asing /Awak Kapal Asing yang memiliki Dahsuskim sebenarnya telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak per awak kapal kepada Dirjen Imigrasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan penjelasan pada peraturan diatas dapat dikatakan bahwa awak kapal asing  atau  ABK  asing  sebagai  pemegang  Dahsuskim  sesuai  dengan  pasal  2  Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 jo pasal 43 ayat (2) huruf
d  UU  Keimigrasian  dapat  dibebaskan  dari  Kewajiban  memiliki  Visa  yang  notabene adalah syarat dari diterbitakannya IMTA yang didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan.
3. Analisa  Terhadap  Kedua  Jenis  Perizinan  yang  diterbitkan  oleh  dua  Instansi Pemerintah yang Berbeda Dalam Studi Kasus
Terhadap  kedua  jenis  Perizinan  yang  ada  dan  diterbitkan  oleh  Dinas Ketenagakerjaan  dan  Direktur  Jenderal  Imigrasi,  terdapat  Pendapat ahli  yang  dijadikan pertimbangan  hukum  dalam  putusan  studi  kasus  makalah  ini.  UU  Keimigrasian  jo Keputusan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor:  F-658.IZ.01.10  Tahun  2003  yang menyatakan  bahwa  Pemegang  Dahsuskim  mengenyampingkan  kewajiban  untuk memiliki IMTA bagi awak kapal asing atau tenaga kerja asing karena UU Keimigrasian merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generali dari UU Ketenagakerjaan jo Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  16  tahun  2015  tentang  Tata Cara Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  yang  merupakan Lex  Generalis karena  tercantum didalamnya  yang  menyatakan  bahwa  Tenaga  Kerja  Asing  adalah  warga  negara  asing pemegang visa. Sedangkan UU Keimigrasian dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor:  F-658.IZ.01.10  Tahun  2003  dengan  jelas  dan  tegas  mengatur  bahwa  warga negara  asing  khusus  yang  bekerja  sebagai  nahkoda  asing  dan  awak  kapal  asing dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
Berdasarkan  keterangan  tersebut  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja  Asing  adalah  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  UU  Ketenagakerjaan  dan apabila  dikaitkan  dengan  dakwaannya,  tempus  delicti  pada  tahun  2011  hingga  tahun 2014 dan pada saat itu Peraturan Menteri yang berlaku adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  12  tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga Kerja  Asing  yang sudah dicabut sudah seharusnya tidak berlaku lagi. Hal ini berkaitan dengan  asas  hukum  non-retroaktif  yang  tercantum  dalam  Pasal  28I  UUD  1945  yang menyatakan:
“Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai pribadi  di  hadapan  hukum,  dan hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
Serta  pada  pasal  1  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  12 tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga  Asing  sebagai  peraturan  Pelaksana dari UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:
“Tenaga  Kerja  Asing  yang  selanjutnya  disingkat  TKA,  adalah  warga  Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.”
Jika  dikaitkan  dengan Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  yang  memiliki  Dahsuskim  maka ketentuan  dari  Peraturan  Menteri  diatas  dapat  dikatakan  tidak  dapat  diterapkan, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  43  ayat  (2)  huruf  d  UU  Keimigrasian  yang menyatakan:
“Orang  Asing  yang  dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki  Visa  sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) adalah: nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas  kapal  laut  atau  alat  apung  yang  datang  langsung  dengan  alat  angkutnya untuk  beroperasi  di  perairan  Nusantara,  laut  teritorial,  landas  kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.”
Dan juga diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor:  F-658.IZ.01.10 Tahun  2003  tentang  Kemudahan  Khusus  Keimigrasian  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal 2 yang menyatakan:
“ Orang  asing  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  dapat  memasuki  wilayah Indonesia  tanpa  diwajibkan  memiliki  visa  jika  masuk  dengan  kapalnya  setelah memperoleh Keputusan Dahsuskim.”
Berdasarkan klausul dari  peraturan-peraturan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemegang  Dahsuskim  dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki  Visa  maka  yang  bekerja  di wilayah Indonesia hanya bekerja sebatas sebagai awak kapal dan nahkoda saja.
Dibawah  ini  adalah  tabel  perbedaan  dasar  hukum  mengenai  legalitas  pengerjaan Awak  Kapal  Asing  atau  ABK  asing  yang  diatur  dalam  UU  Keimigrasian  beserta turunannya sebagai lex spesialis jika disandingkan dengan UU Ketenagakerjaan beserta turunannya sebagai lex generalis.
Tabel 1. Tenaga Kerja Asing/ABK Asing dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki Visa Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing  pemegang  Visa  dengan  maksud bekerja di wilayah Indonesia UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ,  Pasal  43  ayat  (2)  huruf  d yang  menyatakan:  Orang  asing  yang dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki  visa adalah  nakhoda,  awak  kapal  atau  tenaga ahli asing diatas kapal laut.
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal  1  ayat  (13)  yang menyatakan:  Tenaga  Kerja  asing  adalah warga  asing  pemegang  visa  dengan  maksud bekerja di wilayah Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  No.31  Tahun 2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan
UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian , Pasal 100
yang menyatakan:  Orang  asing  dari  Negara tertentu sebagaimana dimaksud dan nakhoda,  kapten  pilot  atau  awak  yang sedang  bertugas  dialat  angkut  dibebaskan dari  kewajiban  memiliki  visa  kunjungan, dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi.
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal  42  ayat  (1)  yang menyatakan:  Setiap  Pemberi  kerja  yang memperkerjakan tenaga asing wajib memiliki izin  tertulis  dari  menteri  atau  pejabat  yang ditunjuk.
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian ,
pasal 1, 2 dan 3  yang menyatakan bahwa: Direktur  Jenderal  Imigrasi  memberikan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian,  yang  selanjutnya  disebut dengan  Keputusan  Dahsuskim,  kepada tenaga  ahli  warga  negara  asing  yang bekerja  sebagai  nakhoda,  awak  kapal/alat apung yang beroperasi di wilayah perairan wilayah  Republik  Indonesia,  perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas  kontinen  atau  pada  Zona  Ekonomi Eksklusif  berupa  kemudahan  di  bidang Visa,  Izin  Keimigrasian,  Pendaftaran Orang  Asing  dan  Izin  Masuk  Kembali. Keputusan
Dahsuskim
sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dikeluarkan berdasarkan  permintaan  sponsor  yang akan  mempekerjakan  orang  asing  sebagai tenaga ahli yang bekerja sebagai nakhoda,
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  No.12  Tahun  2013  tentang Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing, (SUDAH  TIDAK  BERLAKU  DAN DICABUT).
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing, Pasal  1 ayat  (1)  yang  menyatakan:  Tenaga  Kerja Asing  yang  selanjutnya  disingkat  TKA, adalah  warga  Negara  asing  pemegang  visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia .
2.2.Harmonisasi  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Direktur  Jenderal Imigrasi
1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Tahapan Untuk Menyelesaikan  Permasalahan  Tumpang  Tindih  Antar  Peraturan  Perundang- Undangan
Pertama-tama  yang  harus  diperhatikan  daripada  arti  harmonisasi  peraturan perundang-undangan adalah bertujuan untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memadukan,  dan  menyempurnakan  konsepsi  suatu  rancangan  undang-undang  dengan undang-undang  lain  yang  lebih  tinggi,  sederajat,  atau  lebih  rendah,  dan  hal-hal  lain selain  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  disusun  secara  sistematis,  tidak bertentangan  atau  tumpang  tindih.  Ini  adalah  konsekuensi  dari  hirarki  perundang- undangan.
Sebagai  salah  satu  perangkat  hukum,  keberadaan  Peraturan  Menteri  masih diperlukan guna mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang  didelegasikan  secara  jelas.  Tindakan  menteri  mengeluarkan  peraturan  tersebut didasarkan  pada  tertib  administrasi  pemerintahan  dalam  rangka  memperlancar penyelenggaraan atau kepentingan prosedural lainnya.
Harmonisasi  dalam  perumusan  peraturan  perundang-undangan  memiliki  fungsi penting.  Untuk  memastikan  tidak ada  tumpang  tindih  antar  regulasi.  Dengan  kata  lain, harmonisasi  dalam  pembentukan  regulasi  bertujuan  untuk menyelaraskan  aturan-aturan yang terdapat dalam muatan regulasi. Jika terjadi tumpang tindih antara aturan materiil yang satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi kekacauan dalam penegakan hukum. Sementara  itu,  terdapat  dualisme  hukum  yang  akan  mengganggu  prosedur  penegakan hukum itu sendiri.
Proses  harmonisasi  dilakukan  di  semua  level,  mulai  dari  tahap  perencanaan hingga  pembahasan.  Tingkat  pembahasan  yaitu  tingkat  pembahasan  internal  /  antar kementerian  serta  tingkat  koordinasi  harmonisasi  yang  dilaksanakan  di  lingkungan Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Jika  proses  harmonisasi  sudah  dilakukan  sejak  awal, diharapkan proses koordinasi harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM akan lebih mudah dan memakan waktu yang lebih singkat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  nomor  20  tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Harmonisasi, Distribusi, dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang-undangan.
Dalam  UU  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan diatur bahwa proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus disusun berdasarkan  hierarki  hukum.  Hirarkinya  sendiri  dapat  pada  pasal  2  disebutkan  bahwa “Pancasila  adalah  sumber  hukum  Indonesia.”  Selain  itu  pada  pasal  selanjutnya  yaitu pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “UUD 1945 adalah hukum dasar pembuatan undang- undang”. Juga menurut pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:
a. UUD 1945;
b. TAP MPR;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Gubernur; dan
g. Peraturan Kabupaten / Kota.
awak kapal/alat apung. Permintaan sponsor  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (2)  harus  dilampiri  dengan  daftar orang  asing  yang  Akan  dipekerjakan  pada kapal/alat apung.
Dalam  pasal  8  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  “Jenis  peraturan  perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain peraturan yang ditetapkan oleh Dewan  Permusyawaratan  Rakyat  (DPR),  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR), Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPD),  Mahkamah  Agung  (MA),  Mahkamah  Konstitusi (MK),  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Komisi  Yudisial  (KY),  Bank  Indonesia, Menteri,  Lembaga  Negara  atau  komisi  yang  setingkat  oleh  undang-undang  atau Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi (DPRD),  Gubernur, DPR  Kabupaten / Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa atau  yang sederajat  ”.  Kemudian  dijelaskan ayat  berikut  yaitu  ayat  (2)  yang  berbunyi  “Peraturan Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui  dan  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang atau Peraturan yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.”
Dengan  adanya  peraturan  yang  telah  disebutkan  di  atas  secara  jelas  mengatur kekuatan hukum dan kekuatan mengikat dari setiap peraturan perundang-undangan yang ada.  Hukum  dan  peraturan  material  mungkin  tidak  mengandung  substansi  yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Materi peraturan perundang-undangan hanya  dapat  membuat  peraturan  yang  menjelaskan  lebih  rinci  tentang  undang-undang terkait dan melaksanakan undang-undang tersebut.
2. Metode-metode  yang  dapat  digunakan  untuk  mengharmonisasikan  Peraturan Perundang-Undangan
Pada  dasarnya  ada  tiga  metode  untuk  mengharmonisasikan  peraturan  perundang- undangan. Yaitu:
i. Mengubah  /  mencabut  pasal  tertentu  yang  mengalami  ketidakharmonisan  atau seluruh  pasal  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan,  oleh  instansi  / lembaga  yang  berwenang  yang  membentuknya.  Artinya,  jika  salah  satu  regulasi terbukti  tumpang  tindih  satu  sama  lain,  maka  regulasi  yang  tumpang  tindih  harus dicabut atau diubah segera mungkin dari lembaga yang bersangkutan;
ii. Melakukan penyerahan Peninjauan Kembali kepada Pengadilan sebagai berikut:
a. Untuk  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  Undang-Undang  terhadap  UUD 1956 maka harus diujikan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
b. Untuk melakukan peninjauan Kembali terhadap Peraturan Perundang-Undangan terhadap  Undang-Undang  maka  diujikan  di  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.
iii. Menerapkan prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:
a. Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Peraturan Perundang-Undangan pada tingkat yang lebih tinggi mengesampingkan  perundang-undangan  di  tingkat  yang  lebih  rendah,  kecuali substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur hal-hal yang diatur di bawah kewenangan legislatif di tingkat yang lebih rendah oleh undang- undang.
b. Lex Specialis Derogat Legi Generalis
Prinsip  ini  menyiratkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat khusus  dalam  pengaturannya  akan  mengesampingkan  peraturan  perundang- undangan yang bersifat umum. Ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam asas  ini,  seperti  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Negara  Hukum  tetap  berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam peraturan khusus tersebut. Maka istilah lex specialis harus sama dengan istilah lex generalis .
c. Lex Posterior Derogat Legi Priori
Prinsip ini memiliki arti bahwa aturan hukum yang sekarang akan menggantikan aturan  hukum  yang  lama.  Asas  ini  juga  memuat  asas-asas  seperti,  Hukum  baru
harus sama atau lebih tinggi dari Hukum yang lama, dan peraturan hukum yang baru dan yang lama mengatur aspek yang sama.
Prinsip  ini  antara  lain  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  dualisme  yang  dapat menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Dengan  adanya  asas  Lex  posterior  derogate  legi priori,  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pencabutan  peraturan  perundang-undangan sebenarnya  tidak  begitu  penting.  Secara  hukum,  ketentuan  lama  yang  sama  tidak  akan berlaku lagi ketika aturan hukum baru-baru ini mulai berlaku.
Sebagai contoh dengan menggunakan asas ini berarti undang-undang atau peraturan yang sangat baru akan menimpa yang lama, misalnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak berlaku lagi karena sudah diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan Batubara dengan isinya yang sama dan telah disahkan oleh pemerintah
3. Merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015 tentang  Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing Dengan Menggunakan Regulatory Impact Analysis (RIA)
Ada istilah atau teknik lain yang dapat digunakan untuk sistem harmonisasi terhadap Peraturan  Dirjen  Keimigrasian  dan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  yaitu  dengan mengaplikasikan Regulatory  Impact  Analysis (RIA).  Metode  RIA  dapat  digunakan untuk  memastikan  penerapan  opsi  kebijakan  yang  paling  efisien  dan  efektif  secara sistematis.
RIA  adalah  dokumen  yang  dibuat  sebelum  peraturan  terbaru  yang  diperkenalkan. Tujuan  RIA  adalah  memberikan  secara  rinci  dan  sistematis  menilai  potensi  dampak regulasi  baru  untuk menilai  apakah  regulasi  kemungkinan  untuk mencapai  tujuan yang diinginkan.  Kebutuhan  akan  RIA  muncul  dari  fakta  bahwa  regulasi  secara  umum berdampak besar dan seringkali sulit untuk meramalkan tanpa studi dan konsultasi rinci dengan  pihak  yang  terkena  dampak.  RIA  secara  umum  dilakukan  dalam  konteks komparatif  dengan  berbagai  cara  untuk  mencapai  tujuan  yang  dianalisis  dan  hasilnya akan dibandingkan satu sama lain.
Dalam  hal  ini,  RIA  mendapatkan  keuntungan  dari  memastikan  secara  sistematis menentukan  pilihan  kebijakan  yang  paling  efisien  dan  efektif.  Selain  itu,  RIA  dapat mengukur motif tes di balik pilihan kebijakan yang diambil, apakah suatu aturan dibuat karena  kepentingan  publik  luas  atau  lebih  dominan  untuk  kepentingan  pembuat kebijakan  atau  kelompok  tertentu.  RIA  dapat  memberikan  alasan  perlunya  intervensi pemerintah, dengan alasan bahwa regulasi adalah alternatif terbaik, memberikan alasan bahwa regulasi memberikan manfaat yang lebih besar daripada biayanya, menunjukkan bahwa  konsultasi  yang  memadai  telah  dilakukan,  dan  menunjukkan  kepatuhan  dan mekanisme implementasi sebagai penentuan.
Terkait  proses  harmonisasi  yang  dapat  dilakukan  terhadap  dua  peraturan  yaitu Peraturan  Dirjen  Imigrasi  dan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  berdasarkan penjelasan di atas maka salah satu peraturan tersebut harus diubah atau dicabut.
Proses  harmonisasi  lain  yang  bisa  dilakukan  adalah  mengkaju  kembali  baik  isi klausul Peraturan Dirjen Imigrasi maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, bersama dengan  instansi  pemerintah  terkait  dan  melakukan  identifikasi  tafsir  yang  tumpang tindih  dari  kedua  regulasi  tersebut.  Identifikasi  dalam  tafsir  didasarkan  pada  tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sejarah.
Dalam  praktiknya,  harmonisasi  regulasi  dapat  dilakukan  jika  masing-masing instansi  terkait  yaitu  Kementerian  Hukum  dan  HAM  melalui  Direktorat  Jenderal Imigrasi  dan  Kementrian  Ketenagakerjaan  dapat  berkomunikasi  dan  duduk  bersama dalam mengkaji regulasi terkait penerapan sistem kendali mutu dan pengendalian biaya. Penerapan  asas lex  specialis  derogat  legi  generali sangat  penting  untuk  diterapkan sebagai dasar penyusunan regulasi. Selain itu, perlu juga diperhatikan penerapan prinsip superior lex superior derogat legi inferiori dalam penyusunan kedua regulasi tersebut.

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  dan  pemaparan  yang  telah  disampaikan  diatas,  penulis  hendak menyimpulkan beberapa poin yang akan disampaikan sebagai berikut:
1. Mengenai  adanya  dua  Peraturan  yang  mengatur  tentang  keharusan  dalam  memiliki  izin untuk bekerja di area laut Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Dirjen Imigrasi yang  seharusnya  dianggap  sebagai Lex  Specialis dari  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan. Alasannya  adalah  karena  didalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  16  Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  hanya  mengatur  bagaimana  cara pelaku-pelaku  usaha  yang  hendak  menggunakan  tenaga  kerja  asing  (TKA)  yang  tidak spesifik apakah tenaga kerja asing yang bekerja di darat, laut ataupun udara. Dengan adanya Peraturan  yang  diterbitkan  oleh  Dirjen  Imigrasi  yang  bisa  dikatakan  adalah Lex  Specialis dari UU Ketenagakerjaan karena dalam Peraturan tersebut mengatur secara khusus tentang tenaga kerja asing yang akan bekerja di perairan dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
2. Mengenai  proses  harmonisasi  terhadap  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  dan  Peraturan Dirjen  Imigrasi  ini  dapat  digunakan  dengan  beberapa  strategi,  yaitu  mengubah  /  mencabut pasal-pasal  tertentu  yang  mengalami  ketidakharmonisan  atau  seluruh  pasal  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkutan,  oleh  instansi  tersebut/instansi  berwenang  yang membentuknya.  Mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali  kepada  lembaga  peradilan yang  berisi  pengujian  Undang-Undang  terhadap  UUD  ke  Mahkamah  Konstitusi  dan pengujian  Perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  tersebut  ke  Mahkamah  Agung. Menerapkan  beberapa  prinsip  hukum  seperti  prinsip  lex  specialis  derogat  legi  generalis, prinsip lex superior derogat legi inferiori, dan prinsip lex posterior legi priori. Menerapkan Regulatory Impact Analysis baik pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Menggunakan  Tenaga  Kerja  Asing  maupun  Peraturan  Dirjen Imigrasi  untuk  melihat  regulasi  mana  yang  masih  bisa  diselaraskan.  Yang  mana  apabila peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud  sudah  harmonis  maka  kasus  serupa  yang menimpa Terdakwa dalam perkara studi kasus tidak akan terjadi lagi karena sudah hampir dipastikan  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  Terdakwa  dalam  menjalankan  aktifitas bisnisnya  hanya  mengacu  kepada  UU  Keimigrasian  beserta  turunannya.  Serta  apabila dihubungkan  secara  luas  mengenai  Kementrian  yang  dapat  memberikan  izin  mengenai penggunaan TKA di laut maka Kementrian Kelautan dan Perikanan juga dapat membentuk sebuah  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mana  disitu mengatur  secara  spesifik  tentang penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  yang  hendak  melakukan  aktifitas  bisnis  perikanan  dilaut Indonesia.  Dan  apabila  hal tersebut  menuai  kesulitan maka  Kementrian  Hukum  dan  HAM melalui  Dirjen  Imigrasi,  Kementrian  Ketenagakerjaan  serta  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan  harus  segera  membahas  dan  membuat  Peraturan  Perundang-Undangan  yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas diatas.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, FH UII Press, Hal. 56 Indonesia,  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  16  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ps 1 ayat (1).
Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 1 ayat (1). Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/Pn Amb., hal 7.
Rachmat  Trijono,  “Alternatif  Model  Analisis  Peraturan  Perundang-undangan”, Jurnal  Rechts Vinding, Vol. 1 number 3, December 2012.

## Peraturan Perundang-Undangan
Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Cara Menggunakan Tenaga Kerja Asing; Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
Undangan;
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

## BUKU DAN JURNAL
Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, FH UII Press;
Daerah  Dengan  Hak  Uji  Materiil  Mahkamah  Agung.  (Jurnal  Hukum  Perancangan  Peraturan Perundang - undangan Vol. 1 No. 1 - Mei 2015).
Mohammad Zamroni. Menakar Korelatifitas Antara Harmonisasi Peraturan Rachmat  Trijono,  “Alternatif  Model  Analisis  Peraturan  Perundang-undangan”, Jurnal    Rechts Vinding, Vol. 1 number 3, December 2012.

## PUTUSAN PENGADILAN
Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 317/Pid.Sus/2018/Pn Amb.