## OPEN ACCESS

## KAJIAN PERBANDINGAN KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN ANTAR-KECAMATAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DI KABUPATEN KERINCI
Wellvy Firstia Diany 1 , Fadjar Hari Mardiansjah 1 1 Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

## Abstrak
Kesempatan untuk mengikuti pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban setiap warga negara berdasarkan amanat konstitusi negara, yang juga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan merupakan suatu pelayanan dasar  yang  sangat  penting  di  dalam  proses  pembangunan  wilayah  maupun  nasional.  Untuk  mewujudkan  tekad  tersebut,  pemerintah menuangkan urusan pendidikan ke dalam kebijakan desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyediakan dan  mengelola  penyelenggaraan  pelayanan  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Dengan  menggunakan  kasus  pemekaran  wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada tahun 2008, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak pemekaran terhadap pelayanan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di daerah. Penelitian yang mempergunakan data sekunder dari data statistik daerah ini mengamati tingkat pelayanan fasilitas pendidikan, yang direpresentasikan oleh tingkat kecukupan sediaan fasilitas di setiap wilayah, dan melakukan perbandingannya antarwilayah untuk memahami dinamika tingkat pelayanan sebelum dan sesudah pemekaran. Analisis yang dilakukan mengacu kepada standar pelayanan nasional serta memanfaatkan perhitungan yang menggunakan model Koefisien Indeks Gini dilakukan untuk melihat perbandingan pemerataan penyediaan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan antarkecamatan. Selain itu, perhitungan yang dilakukan secara antartahun dilakukan untuk memahami dinamika pemerataan sebelum dan sesudah pemekaran terjadi. Hasil penelitian memperlihatkan menurunnya tingkat pelayanan yang berasal dari ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan secara agregat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dimana terkonsentrasinya beberapa jenis layanan fasilitas pendidikan menengah Kabupaten  Kerinci  pada  wilayah  Kecamatan  Sungai  Penuh  memberi  pengaruh  kepada  perubahan  tingkat  pelayanan  dan  tingkat pemerataan layanan setelah dilakukan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci.
Kata kunci: Kabupaten Kerinci; Kota Sungai Penuh; otonomi daerah; pelayanan pendidikan; pemekaran wilayah

## Abstract
Educational opportunity is a right and obligation for every citizen based on the mandate of constitution, which also become government’s obligation to provide. Therefore, education service is a very important basic service in the regional as well as national development process. To fulfil this determination, the government has incorporated education affairs to the decentralization policy, in which local governments are given the authority to provide and manage the delivery of basic and secondary education services. Using the case of the split of Kerinci Regency and the formation of Sungai Penuh City in 2008, this study aimed to analyze the impact of the split on primary and secondary education facilities in the regions. This study uses secondary data from regional statistical data, observes the level of service of educational facilities, which is represented by the level of adequacy of the availability of facilities in each region, and compares the regions to understand the dynamics of the level of service before and after the split. Analysis was carried out by referring to national service standards and utilizing calculations through the Gini Index Coefficient model to see the comparison of distribution of service provision of educational facilities between subdistricts. In addition, interyear calculations are carried out to understand the dynamics of equity before and after the split. The result shows a decrease in the level of service originating from the availability of educational facilities in whole Kerinci Regency and Sungai Penuh City, where the concentration of several types of Kerinci secondary education facility services in the Sungai Penuh subdistrict has an influence on changes of service levels and the level of distribution of services after the split of Sungai Penuh City from Kerinci Regency.
Keywords: educational facilities and services; Kerinci Regency; local autonomy; regional split; Sungai Penuh City

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu aspek pelayanan negara yang sangat penting dalam pembangunan nasional, seperti yang diamanatkan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah, setidaknya atas pembiayaan dari negara atau pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 1945). Dengan demikian, pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang didelegasikan kepada pemerintah daerah di masa otonomi daerah. IIASA dalam Nyarkoh (2016) menyatakan bahwa penyediaan pendidikan yang baik tidak hanya untuk meningkatkan  pendapatan  individu  saja,  tetapi  juga  menjadi  salah  satu  syarat  untuk  terjadinya  pertumbuhan  dan pembangunan  ekonomi  daerah  dan  nasional  dalam  jangka  panjang.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Schultz  dalam Widiansyah (2017) yang menyatakan bahwa pembangunan sektor pendidikan, dengan manusia sebagai fokus intinya, telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.
Kebijakan  otonomi  daerah  telah  menjadi  landasan  dan  prinsip  utama  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  di  Indonesia (Winardi, 2017). Otonomi daerah berarti memberikan hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengelola  beberapa  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  publik  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  salah  satunya  adalah  penyelenggaraan  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Faguet  (2004) mengharapkan bahwa otonomi daerah membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dengan menyesuaikan tingkat penyediaan dengan kebutuhan kelompok atau unit yang lebih kecil di daerah. Namun, indikasi yang terjadi di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan fasilitas terhadap penduduk yang dilayani. Penyediaan pelayanan  fasilitas  pendidikan  tidak  hanya  penting  bagi  para  penduduk,  tetapi  juga  sangat  penting  bagi  masa  depan wilayahnya.  Prakoso  (2018)  mengatakan  perkembangan  suatu  wilayah  sangat  terkait  dengan  ketersediaan  sarana  dan prasarana wilayah, khususnya sarana perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.
Kabupaten  Kerinci  yang  merupakan  bagian  dari  Provinsi  Jambi,  mengalami  pemekaran  daerah  menjadi  dua  wilayah administrasi yakni Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Sungai Penuh, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kerinci dan juga merupakan tempat berlokasinya kabupaten tersebut di masa lalu, berubah status administratif menjadi daerah kota. Pemekaran ini mempengaruhi sistem pusat pelayanan yang ada di kabupaten tersebut, mengingat Sungai Penuh juga menjadi  pusat  pelayanan  untuk  seluruh  wilayah  di  Kabupaten  Kerinci  sebelum  pemekaran.  Di  satu  sisi,  pemekaran mengharapkan  adanya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  melalui  pengoptimalan  fungsi  penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana yang lebih baik. Namun disisi lain, pemekaran juga mengurangi  sediaan  fasilitas  pendidikan  yang  terdapat  di  kabupaten  tersebut  sebagai  konsekuensi  dari  pemekaran  yang menjadikan seluruh sarana sekolah yang berlokasi di wilayah Sungai Penuh menjadi milik dari Kota Sungai Penuh. Padahal, banyak diantara fasilitas pendidikan tersebut yang juga merupakan orientasi tujuan dari sejumlah murid terutama pada jenjang pendidikan menengah yang ada di wilayah lain di Kabupaten Kerinci.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tingkat pelayanan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Kerinci pada masa otonomi daerah, sebelum dan sesudah dilakukannya pemekaran daerah. Kabupaten Kerinci merupakan kabupaten  yang  mengalami  pemekaran  daerah  yang  mengakibatkan  kawasan  ibukota  kabupatennya  di  masa  lalu,  yaitu Kecamatan Sungai Penuh, turut menjadi bagian yang dimekarkan sebagai bagian wilayah dari daerah lain pasca pemekaran. Pentingnya  penelitian  dinamika  tingkat  pelayanan  fasilitas  dalam  konteks  pemekaran  daerah  ini  tidak  saja  akan  mampu memperlihatkan  bagaimana  pengaruh  terjadinya  pemekaran  daerah  terhadap  tingkat  pelayanan  pendidikan  berdasarkan ketersediaan  fasilitasnya,  namun  juga  dapat  memperlihatkan  apakah  kebijakan  pemekaran  daerah  di  dalam  era  otonomi daerah mampu meningkatkan pelayanan pendidikan berdasarkan ketersediaan dan penyediaan fasilitasnya.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 SISTEM PUSAT PELAYANAN
Sistem  pusat  pelayanan  merupakan  arahan  yang  mengatur  pendistribusian  sarana  dan  prasarana  wilayah  untuk membangun organisasi ruang melalui pengaturan dan pengelolaan sistem pusat-pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi,
sosial, dan budaya. Ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana di suatu wilayah memiliki proporsi yang berbeda-beda, tergantung kepada kekuatan sistem pendukung keberadaan sarana dan/atau prasarana tersebut. Utari (2015) menjelaskan bahwa wilayah dengan tingkat ketersediaan fasilitas yang lebih baik akan menjadi pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan bagi wilayah lain yang memiliki tingkat ketersediaan fasilitas yang kurang baik. Perbedaan dan variasi seperti inilah yang memunculkan adanya hirarki pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Rondinelli dalam Rusmansyah (2006) menjelaskan bahwa hierarki atau tingkatan kota akan mempengaruhi fungsi dari kota itu sendiri, dimana kota-kota itu sendiri memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam memberikan pelayanan. Terdapat delapan fungsi dari kota menengah dan kecil, antara lain sebagai pusat pelayanan umum dan sosial, pusat komersial dan pelayanan jasa, pusat pemasaran dan perdagangan regional, pusat penyediaan dan pemrosesan produk-produk pertanian, pusat industri kecil, pusat transportasi dan komunikasi regional, pusat  penarik  migrasi  dari  pedesaan  dan  menjadi  sumber  pendapatan  bagi  daerah  perdesaan,  serta  sebagai  pusat transformasi sosial (Rondinelli, 1983). Berbicara mengenai pusat pelayanan, Christaller (1933) mendefinisikan teori tempat sentral  ( central  place  theory )  sebagai  satu  kesatuan  unit  dasar  permukiman  dengan  dilengkapi  pusat-pusat  pelayanan  di dalamnya,dimana jumlah penduduk menjadi salah satu penentu dalam tingkat pelayanan pusat sentral yang membentuk satu fungsi. Menurut Sutriadi dalam Citraningtias (2009), terdapat dua faktor yang mempengaruhi jumlah, luas dan sebaran, serta hirarki dari pusat-pusat pelayanan di suatu wilayah, yaitu ambang batas minimum jumlah penduduk dan jangkauan wilayah pelayanan. Tiap pusat memiliki kebutuhan batas ambang penduduk yang dilayaninya, yaitu jumlah minimum penduduk yang dibutuhkan  untuk  dilayani  dari  suatu  pusat  pelayanan  masyarakat  guna  mendukung  kelancaran  sediaan  pelayanan  atas barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  tersebut.  Tiap  pusat  pelayanan  membutuhkan  penduduk  pendukung  minimum  sesuai dengan  jenis  fasilitas-fasilitas  pelayanan  yang  merupakan  elemen  dari  pusat  pelayanannya.  Tiap  pusat  pelayanan  juga memiliki jangkauan pasar tertentu, yaitu suatu jarak pelayanan dimana seseorang dapat dan bersedia untuk mencapai fasilitas- fasilitas pelayanan yang ada di pusat pelayanan. Adapun satuan jarak yang dimaksud bisa berupa jarak fisik, waktu tempuh maupun ongkos, atau kombinasi dari ketiganya.

## 2.2 KEADILAN RUANG ( SPATIAL JUSTICE )
Keadilan  ruang  merupakan  kerangka  kerja  analitis  yang  membuat  ruang  dipahami  sebagai  produksi  fisik,  sosial  dan mental,  dimana  pemahaman  didalamnya  melibatkan  pemahaman  bagaimana  hubungan  spasial  menghasilkan  hubungan sosial (Williams, 2013). Pengertian lain juga dikemukakan oleh Rocco (2014) bahwa keadilan ruang mengacu pada bagaimana masyarakat  dapat  mengakses  barang  publik,  layanan  dasar,  peluang  ekonomi  dan  lingkungan  yang  sehat  melalui perencanaan tata ruang yang adil, inklusif dan efisien, dimana desain dan pengelolaan ruang serta ketersediaan sumber daya perkotaan dan pedesaan yang berbeda menuntut adanya intervensi di dalamnya.
Dalam mewujudkan ruang yang adil dan merata tentu saja memerlukan adanya dukungan dari berbagai pihak, dukungan berupa  kebijakan  hukum  ataupun  pembangunan  fisik  secara  langsung.  Dalam  sebuah  penelitian  menyebutkan  bahwa terpenuhinya karakteristik serta kriteria sosial merupakan keberhasilan pembangunan berdasarkan konsep keadilan ruang (Setiawan  &  Syahbana,  2017).  Jika  konsep  keadilan  ruang  dilihat  dari  perspektif  Undang-Undang  penataan  ruang  yang berlaku di Indonesia maka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi salah satu sumber sebagai dasar dalam penataan ruang dengan berasaskan keadilan, dimana segala bentuk perencanaan struktur ruang dan pola ruang yang ada di suatu wilayah sangat didasarkan kepada prinsip adil dan merata. Hal ini dimaksudkan agar semua wilayah mampu berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara adil dan merata.

## 2.3 KEBUTUHAN FASILITAS PELAYANAN SOSIAL
Kebutuhan merupakan aspek yang harus dipenuhi oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari guna mencapai kehidupan  yang  nyaman  dan  sejahtera,  dimana  salah  satu  aspek  yang  termasuk  ke  dalam  kebutuhan  tersebut  adalah kebutuhan  fasilitas  sosial.  Menurut  Lupioadi  dalam  Sofyan  (2013)  fasilitas  merupakan  penampilan,  kemampuan  sarana prasarana dan keadaan lingkungan sekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya kepada eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung), perlengkapan, dan peralatan. Penyediaan fasilitas membutuhkan adanya peran dari lembaga/instansi yang memiliki andil dan kewenangannya di dalam pembangunan, yang dapat berupa perseorangan, kelompok, pemerintah, dan swasta. Pemerataan  ketersediaan  fasilitas  pelayanan  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  prinsip  keadilan  ruang.  Prinsip  ini  lebih memperhatikan bagaimana manfaat dari fasilitas atau sumber daya terdistribusi secara adil berdasarkan distribusi kebutuhan atau  penduduknya  (Soja,  2016).  Pemerataan  dapat  diwujudkan  melalui  standarisasi  pelayanan  minimum  dengan
memperhatikan  bahwa  setiap  individu  dapat  mengakses  berbagai  layanan  tersebut  Hay  dalam  Dadashpoor,  Rostami,  & Alizadeh (2016). Pemerataan pelayanan fasilitas sosial berdasarkan distribusi penduduknya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses pelayanan fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menunjang aktivitasnya sehari-hari.
Pemerintah sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan fasilitas sosial untuk masyarakat, bertanggung jawab untuk menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses dan memperoleh layanan fasilitas secara baik dan merata. Menurut Sujarto dalam Citraningtias & Kustiwan (2009) fasilitas sosial sebagai aktivitas atau material yang dapat melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan sosial, mental, dan spiritual, diantaranya terdapat fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan dan kemasyarakatan, rekreasi, olahraga serta perkuburan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yeates dalam Sukmawati & Yuliastuti (2014) bahwa fasilitas sosial sebagai aktivitas dan materi yang melayani kebutuhan masyarakat dalam memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual. Menurut Vincent; Committee Rooms; dan Delwp Victoria dalam Setiawan & Syahbana (2017) fasilitas sosial merupakan bagian dari infrastruktur masyarakat dan infrastruktur publik, dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup.
Utoro  (2006)  dalam  penentuan  dan  pendistribusian  fasilitas  harus  di  pertimbangkan  berbagai  faktor  yang  mungkin mempengaruhi. Menurut Suyarto (1977) terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan dan pendistribusian fasilitas sosial, antara lain sebagai berikut:
a. Faktor manusia yang akan mempergunakan pusat-pusat pelayanan. Faktor ini menyangkut mengenai pertimbangan- pertimbangan  mengenai  jumlah  penduduk  yang  akan  mempergunakan  pelayanan  tersebut,  kepadatan  penduduk, perkembangan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai, potensi masyarakat, pola kebudayaan dan antropologi.
b. Faktor lingkungan manusia melaksanakan kegiatan hidupnya. Lingkungan ini menyangkut mengenai skala lingkungan dalam  arti  fungsi  dan  peranan  sosial  ekonominya,  jaringan  pergerakan,  letak  geografi  lingkungan,  dan  sifat keterpusatan lingkungan.

## 2.4 PENGUKURAN TINGKAT PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN
Prinsip keadilan menjadi salah satu aspek utama dalam proses perkembangan wilayah. Hal ini merupakan prinsip dasar yang  harus  dipertimbangkan  dalam  mengurangi  kesenjangan  yang  terjadi  akibat  dari  adanya  proses  pembangunan. Penerapan konsep keadilan dan kesetaraan memerlukan adanya sikap melepas faktor untung-rugi dengan memperhatikan kebutuhan setiap wilayah dan kelompok sosial masyarakatnya, dimana setiap kelompok sosial memiliki kebutuhan yang bisa berbeda-beda Decimal & Sen dalam Setiawan & Syahbana (2017). Kesenjangan merupakan suatu hal yang bisa dipahami, dimana  hal  tersebut  terjadi  akibat  dari  adanya  proses  pembangunan  (Wilonoyudho,  2009).  Saat  ini  pemerintah  sudah berupaya mewujudkan pembangunan yang lebih berimbang, termasuk di dalam penyediaan pelayanan pendidikan, melalui kebijakan desentralisasi pemerintahan serta dibarengi kerja sama langsung pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan di masing-masing wilayah.
Kesenjangan  wilayah  merupakan  suatu  kondisi  yang  menyebabkan  adanya  perbedaan  tingkat  kesejahteraan  dan perkembangan  ekonomi  antarwilayah,  yang  juga  diakibatkan  oleh  adanya  perbedaan  tingkat  pelayanan.  Permasalahan kesenjangan yang terjadi saat ini masih didominasi oleh adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan,  serta  rendahnya  akses  masyarakat  terhadap  sarana  prasarana  sosial  ekonomi  (Ratnasari  &  Santoso,  2014). Kesenjangan antarwilayah yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya perbedaan latar belakang demografis, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas dan ketersediaan sumber daya yang berbeda.

## 2.4.1 Standar Kecukupan Sarana Pendidikan
Dalam pemenuhan kebutuhan dan pemerataan fasilitas pendidikan pemerintah sudah memiliki standar minimal pelayanan yang harus dipenuhi dalam penyediaan sarana pendidikan, yang mana hal ini diatur dalam SNI 03-1733-2004 tentang tata
cara  perencanaan  lingkungan  perumahan  di  perkotaan,  yang  mana  dalam  aturan  tersebut  memuat  beberapa  hal  yang berkaitan dengan pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Kecukupan Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah
No Jenis Sarana Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa) Peserta Didik (Murid) Koefisien layanan 1 Sekolah Dasar (SD) 1.600 240 6,67 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4.800 240 13,3 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 4.800 240 13,3
Sumber: Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, 2004
Dari ketentuan standar pelayanan tersebut, maka dapat dihitung tingkat kecukupan pelayanan sarana/fasilitas sekolah menggunakan rumus sebagai berikut:
Kecukupan sarana sekolah = Koefisien Layanan × ( !"#$%& ()*)+,% -./.0 !"#$%& ()1/"/"0 ()1/"0"12 )
Beberapa ketentuan menurut Standar Nasional Indonesia (2004) tersebut adalah:
a. Sekolah Dasar (SD) Penyediaan fasilitas untuk sekolah dasar ini untuk melayani 1.600 jiwa penduduk dengan luas lahan minimal 2.000 m ² , dengan radius pencapaian maksimal sejauh 1.000 m 2 , dimana di dalam satu sekolah tersebut menampung sebanyak 240 siswa, setiap 1 kursi yang disediakan melayani sekitar 6,67 murid.
b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penduduk minimal yang dilayani oleh fasilitas pendidikan SMP ini adalah sebesar 4.800 jiwa dengan radius pencapaian minimal 1.500 m 2 dengan daya tampung sebanyak 240 siswa. Untuk 1 kursi yang disediakan menampung 13,3 murid di tingkat SMP, dimana ketersediaan 1 kursi untuk melayani murid ini dikenal dengan sistem koefisien layanan.
c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Penduduk minimal yang dilayani oleh fasilitas pendidikan SMA ini sebanyak 4.800 jiwa, dibangun diatas lahan dengan luas minimal 12.500 m 2 , dimana radius pencapaiannya adalah 3.000 m 2 , dengan daya tampung siswa sebanyak 240 murid, untuk setiap 1 kursi disediakan untuk 13,3 orang murid.
Meskipun standar pelayanan minimal untuk fasilitas pendidikan sudah ditetapkan, masih terdapat kesenjangan di beberapa wilayah di Indonesia. Winardi (2017) menyebutkan desentralisasi pendidikan masih merupakan kesenjangan regional dalam pengembangan  pendidikan  di  Indonesia.  Hal  ini  dilihat  dari  kurangnya  fasilitas  sekolah  di  beberapa  daerah  di  Indonesia, sehingga hal ini mempengaruhi rasio jumlah sekolah dengan jumlah siswa dan rasio jumlah sekolah dengan jumlah guru di beberapa  wilayah.  Sehingga  dengan  demikian  diperlukan  adanya  suatu  kajian  lebih  lanjut  mengenai  seberapa  jauh kesenjangan yang terjadi dalam pelayanan fasilitas pendidikan.

## 2.4.2 Pemerataan Pelayanan Fasilitas Pendidikan
Dalam penyediaan pelayanan fasilitas pendidikan, diperlukan adanya distribusi yang merata untuk menghindari terjadinya kesenjangan. Kesenjangan wilayah yang terjadi ini dapat berimplikasi terhadap terganggunya stabilitas dan pertumbuhan perekonomian, yang mana hal ini menyebabkan kurang optimalnya penggunaan sumber daya manusia, ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta meningkatkan risiko terjadinya krisis (Vo, et. al., 2019). Dengan adanya hal tersebut memerlukan adanya pembangunan dengan pendekatan yang berbeda di setiap wilayah untuk menghindari kesenjangan yang terjadi. Dalam hal mengetahui besarnya kesenjangan wilayah yang terjadi dapat dilihat dari kesenjangan pendapatan per kapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan akses ke perbankan (Kurniati, Suharso, & Surjono, 2010). Untuk mengetahui ukuran dari ketimpangan yang terjadi dapat dilihat dari kurva Lorenz (lihat Gambar 1) dan Koefisien Indeks Gini, yang mana kurva Lorenz ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat kesenjangan yang dilihat dari diagonal utama pada bujur sangkar, hal ini ditunjukkan dengan semakin lurus garis diagonal yang dibentuk maka menyatakan semakin kecil tingkat kesenjangan yang terjadi dan begitupun sebaliknya.

## Gambar 1.  Kurva Lorentz
Sedangkan Indeks Gini digunakan untuk melihat tingkat pemerataan suatu variabel yang ingin dilihat kesenjangannya. Menurut Bustomi (2012) Indeks Gini pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) agregat pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan yang diperoleh, yang mana jika hasil perhitungan  yang diperoleh 0 maka semakin kecil tingkat kesenjangan atau dengan kata lain distribusi pendidikan sudah semakin merata, jika semakin mendekati 1 menyatakan distribusi pendidikan yang semakin buruk.
Gini = ∑ 𝑖 > 1  ∑ 𝑗 │ Yi - Yj
Keterangan:
N = Jumlah observasi Yi dan Yj = Nilai pendapatan per kapita, namun untuk Gini pendidikan Yi dan Yj adalah tahun pencapaian sekolah.
Dari hasil perhitungan koefisien Indeks Gini maka disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut: GR <0.3 artinya distribusi merata dengan baik

## 0.3 ≤ GR ≤ 0.5 artinya distribusi sedang GR > 0.5 distribusi buruk

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Kerinci, yang mengalami pemekaran daerah yang melahirkan Kota Sungai Penuh di tahun 2008, dengan mengambil lima buah kecamatan termasuk Kecamatan Sungai Penuh yang dahulu berfungsi sebagai ibu kota kabupaten dan sekaligus juga sebagai pusat pelayanan di kabupaten tersebut. Kabupaten ini memiliki 11 kecamatan di tahun 2005 yang kemudian dimekarkan menjadi 17 kecamatan sebelum mekar di tahun 2008, sehingga tinggal memiliki 12 buah kecamatan pasca pemekaran di tahun 2008. Kemudian jumlah kecamatannya meningkat menjadi 16 kecamatan di tahun 2013 hingga saat ini. Sementara itu, kelima kecamatan di Kota Sungai Penuh berkembang menjadi delapan kecamatan sejak tahun 2013. Penelitian ini menstrukturkan wilayah Kabupaten Kerinci ke dalam empat buah bagian wilayah, yaitu Kawasan Utara-Siulak, Kawasan Tengah-Air Hangat, dan Kawasan Selatan-Danau Kerinci, serta Kawasan Sungai Penuh yang nantinya dimekarkan menjadi Kota Sungai Penuh. Dengan penstrukturan ini, maka perhitungan tingkat kecukupan fasilitas pendidikan dilakukan  pada  tiga  level  kawasan,  yaitu  kecamatan,  bagian  wilayah  kabupaten,  dan  level  kabupaten.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kuantitatif,  dengan  menggunakan  analisis  tingkat  pelayanan  fasilitas  per kecamatan  dan/atau  sub-wilayah  tadi  yang  perhitungannya  memanfaatkan  data  statistik  kewilayahan  tentang  jumlah penduduk, jumlah sekolah beserta jumlah muridnya di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA). Data statistik tersebut dianalisis dengan menggunakan unit analisis kecamatan, yang diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang berbasiskan kepada standar pelayanan penduduk yang diatur dalam SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan  kawasan  perumahan  dan  permukiman  perkotaan.  Untuk  mendapatkan  gambaran  dinamika  pengaruh pemekaran daerah tersebut, maka analisis dilakukan dalam beberapa waktu tertentu, sebelum dan setelah pemekaran, yaitu tahun 2005, 2010 dan 2015.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 TINGKAT KECUKUPAN LAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KERINCI DAN KOTA SUNGAI PENUH
Tabel  2  memperlihatkan  bahwa  tingkat  pelayanan  pendidikan  Sekolah  Dasar  merupakan  jenjang  pendidikan  dengan tingkat pelayanan yang tertinggi bila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Secara agregat tingkat pelayanan SD berdasarkan kecukupan fasilitasnya di Kabupaten Kerinci pada tahun 2005 mencapai 97%. Pemekaran daerah pada tahun 2008 telah mempengaruhi perubahan tingkat kecukupan pelayanan pendidikan menjadi 90% pada tahun 2010, yang kemudian menurun  menjadi  85%  pada  tahun  2015.  Tabel  2  memperlihatkan  perkembangan  tingkat  kecukupan  pelayanan  fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci, untuk ketiga jenis/jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik secara parsial untuk tiap kecamatan, bagian wilayah, maupun secara agregat seluruh kabupaten dan Kota Sungai Penuh, pada tahun 2005, 2010 dan 2015.  Tingkat  pelayanan  agregat  Kabupaten  Kerinci  untuk  SD  tersebut  tidak  jauh  berbeda  apabila  dibandingkan  dengan tingkat pelayanannya di masing-masing bagian wilayah atau kawasan. Perbedaan yang signifikan baru tampak terlihat pada tingkat pelayanan di level kecamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penurunan tingkat kecukupan layanan diakibatkan oleh terjadinya pertambahan penduduk di setiap kawasan, termasuk di kecamatan-kecamatan di dalamnya.
Pada  Tabel  2  tersebut,  tampak  bahwa  pemekaran  daerah  memberi  dampak  kepada  menurunnya  tingkat  kecukupan layanan fasilitas Pendidikan SD. Penurunan tidak hanya terjadi secara agregat, tetapi juga pada setiap Kawasan dan termasuk juga  kecamatan  di  dalamnya.  Penurunan  tingkat  kecukupan  layanan  tidak  hanya  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Kerinci melainkan  juga  terjadi  di  wilayah  Kota  Sungai  Penuh  yang  baru  lahir  di  tahun  2008.  Terdapat  kecenderungan  beberapa kecamatan lama (kecamatan induk), seperti Kecamatan Kayu Aro, Air Hangat, dan Gunung Raya di Kabupaten Kerinci, dan juga Kecamatan Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh, yang mengalami penurunan dari tahun 2005 ke tahun 2010 namun Kembali meningkat di tahun 2015. Besar kemungkinan kecenderungan tersebut diakibatkan karena kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kecamatan-kecamatan pusat pelayanan utama di kawasannya masing-masing, sehingga berkurangnya tingkat kecukupan pelayanan di kecamatan-kecamatan pusat tadi segera mendapat respons penambahan fasilitas pendidikan, baik yang disediakan oleh fasilitas sekolah negeri maupun oleh fasilitas pendidikan swasta.
Kondisi yang berbeda tampak pada jenjang pendidikan SMP. Secara agregat tingkat kecukupan layanan pendidikan SMP di Kabupaten Kerinci berada di bawah 60% pada tahun 2005-2015. Pada Tabel 2 diperlihatkan bahwa pada tahun 2010 untuk beberapa kecamatan induk setelah adanya pemekaran mengalami peningkatan kecukupan layanan seperti di Kecamatan Kayu  Aro.  Namun,  untuk  beberapa  kecamatan  lainnya  mengalami  penurunan  pelayanan  setelah  adanya  pemekaran (Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Merangin dan Kecamatan Keliling Danau). Kota Sungai Penuh  pasca  dimekarkan  mengalami  perubahan  yang  cenderung  meningkat  dari  tahun  2005.  Perubahan  yang  terjadi  di Kecamatan Sungai Penuh pada tahun 2015 cukup signifikan jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya,  terjadi peningkatan  di  atas  100%  dari  tahun  sebelumnya.  Tingginya  peningkatan  yang  terjadi  di  Kecamatan  Sungai  Penuh  ini dipengaruhi oleh mekarnya dua wilayah kecamatan baru yaitu Kecamatan Pondok Tinggi dan Sungai Bungkal sebagai wilayah pemekaran Kecamatan Sungai Penuh, pemekaran tersebut membagi jumlah penduduk untuk masing-masing kecamatan di dalamnya.
Pembagian jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap perubahan daya tampung sekolah setelah adanya pemekaran. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Sujarto dalam Utoro (2006) bahwa faktor yang mempengaruhi pendistribusian fasilitas sosial  adalah  manusia  dengan  mempertimbangkan  mengenai  jumlah  penduduk  yang  akan  mempergunakan  pelayanan tersebut, kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai, potensi masyarakat, pola kebudayaan dan antropologi.
Berdasarkan  kewenangan  pengelolaan  pendidikan,  jenjang  pendidikan  SMP  berada  dalam  kewenangan  pemerintah Kabupaten Kerinci, sejatinya dengan adanya pemekaran pelayanan pendidikan bisa diperbaiki dengan memeratakan jumlah murid dengan memperhitungkan sebaran jumlah penduduk untuk masing-masing wilayah. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kualitas ideal pelayanan. Dengan demikian, pemerataan dapat diwujudkan melalui standarisasi pelayanan minimum dengan memperhatikan  bahwa  setiap  individu  dapat  mengakses  berbagai  layanan  tersebut  Hay  dalam  Dadashpoor,  Rostami,  & Alizadeh (2016).
Pada jenjang pendidikan SMA, jika dilihat secara agregat untuk kecukupan layanannya di bawah 50% pada tahun 2005- 2015. Kondisi ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pelayanan pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Pada Tabel 2  diperlihatkan  bahwa  tingkat  kecukupan  layanan  yang  terdapat  di  Kabupaten  Kerinci  masih  sangat  rendah,  terlihat  di beberapa kecamatan dengan pelayanan di bawah 20% seperti di Kecamatan Kayu Aro (kecamatan induk) pada tahun 2005, dan Kecamatan Gunung Tujuh serta Depati VII yang merupakan kecamatan pemekaran pada tahun 2015.
Tabel 2. Tingkat Kecukupan Layanan Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2015 No Nama Kecamatan Tingkat Kecukupan Layanan SD (%) Tingkat Kecukupan Layanan SMP (%) Tingkat Kecukupan Layanan SMA (%) Tahun 2005 Tahun 2010 Tahun 2015 Tahun 2005 Tahun 2010 Tahun 2015 Tahun 2005 Tahun 2010 Tahun 2015 1 Kayu Aro 91 88 129 63 68 44 17 40 59 2 Gunung Tujuh - 87 89 - 46 35 - 6 11 3 Kayu Aro Barat - - 62 - - 69 - - 28 4 Gunung Kerinci 93 88 76 58 53 53 20 23 23 5 Siulak - 83 96 - 58 40 - 39 47 6 Siulak Mukai - - 55 - - 62 - - 23 Kawasan Utara Siulak 92 92 86 61 60 50 18 33 35 7 Air Hangat 98 76 116 70 69 68 33 70 0 8 Air Hangat Barat - - 68 - - 34 - - 131 9 Air Hangat Timur 96 91 70 59 54 44 36 35 22 10 Depati VII - 84 70 - 47 33 - 0 10 11 Sitinjau Laut 115 106 68 72 40 31 55 108 50 Kawasan Air Hangat 103 103 88 68 54 42 40 53 35 12 Danau Kerinci 130 108 77 74 57 44 40 58 61 13 Keliling Danau 89 94 70 59 54 48 39 38 41 14 Gunung Raya 114 103 143 - - 30 - - 27 15 Bukit Kerman - - 68 56 59 53 22 44 31 16 Batang Merangin 67 91 122 34 48 64 23 32 43 Kawasan Selatan Danau Kerinci 96 96 98 27 59 47 31 42 42 Kabupaten Kerinci 97 97 90 38 56 47 29 41 37 17 Sungai Penuh 97 86 107 88 119 332 129 99 330 18 Pondok Tinggi - - 58 - - 36 - - 62 19 Sungai Bungkal - - 61 - - 78 - - 9 20 Tanah Kampung - 41 72 - 53 64 - 48 40 18 Kumun Debai - 39 71 - 47 42 - 81 96 22 Hamparan Rawang 98 92 71 59 70 81 35 13 9 23 Pesisir Bukit - 102 83 - 49 62 - 209 257 24 Koto Baru - - 75 - - 21 - - 107 Kawasan Kota Sungai Penuh 97 97 81 78 82 87 96 102 101
Adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kecukupan layanan pendidikan SMA dengan pendidikan SD dan SMP, membuktikan bahwa terdapat kemungkinan bahwa penduduk dengan umur SMA sudah memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal memilih lokasi sekolah. Kondisi tersebut memungkinkan untuk penduduk yang ada di suatu wilayah bersekolah di
wilayah  yang  lain.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  ketidakmerataan  jumlah  murid  di  setiap  wilayah,  sehingga  menimbulkan minimnya kecukupan layanan di beberapa wilayah tertentu.
Selain dari rendahnya tingkat kecukupan pelayanan, di Kecamatan Air Hangat pada tahun 2015 belum memiliki layanan pendidikan  SMA.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pemekaran  wilayah  Air  Hangat  dengan  Air  Hangat  Barat,  sehingga  secara administrasi sekolah yang dulunya menjadi bagian dari Kecamatan Air Hangat berpindah pengelolaan kepada kecamatan pemekarannya.  Dilihat  dari  Kota  Sungai  Penuh  masih  terdapat  beberapa  kecamatan  yang  memiliki  tingkat  kecukupan pelayanan di bawah 20%, namun untuk Kecamatan Sungai Penuh memiliki tingkat kecukupan pelayanan di atas 300%, karena sebagian besar sarana pendidikan memusat di kecamatan tersebut. Kedudukan Kecamatan Sungai Penuh sebagai wilayah dengan pelayanan tertinggi menguntungkan beberapa wilayah di sekitarnya, dimana menurut Utari (2015) dikatakan bahwa wilayah dengan tingkat fasilitas yang baik akan menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah yang memiliki tingkat fasilitas yang kurang baik, terutama bagi wilayah Kabupaten Kerinci yang lokasinya berdekatan dengan wilayah Kota Sungai Penuh pada umumnya.

## 4.2 TINGKAT PEMERATAAN PENYEDIAAN PELAYANAN FASILITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN KERINCI

## 4.2.1 Tingkat Pemerataan Penyediaan Fasilitas Sekolah Dasar
Perkembangan  distribusi  pelayanan  fasilitas  pendidikan  SD  di  Kabupaten  Kerinci  mengalami  perubahan  sebelum pemekaran dan setelah pemekaran (lihat Gambar 2). Pada tahun 2005 rasio Gini pelayanan pendidikan SD berada di angka 0.08,  kemudian  mengalami  perubahan  menjadi  0.06  pada  tahun  2010  dan  0.16  pada  tahun  2015.  Menurunnya  tingkat pemerataan pelayanan pendidikan dipengaruhi oleh pemekaran wilayah pada tahun 2008. Dalam kurun waktu 2005-2015 terdapat penambahan sebanyak 5 (lima) kecamatan baru yang mempengaruhi kondisi pemerataan pelayanan secara agregat. Beberapa  kecamatan  yang  baru  dimekarkan  memiliki  pelayanan  yang  sedikit  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan kecamatan induknya. Untuk tahun 2010 pelayanan terendah berada di Kecamatan Air Hangat sebesar 76%, dan tertinggi di Kecamatan Danau Kerinci sebesar 108%, dari kedua wilayah tersebut diketahui bahwa terdapat selisih pelayanan sebesar 32%, sedangkan di tahun 2015 Kecamatan Siulak Mukai yang memiliki tingkat kecukupan pelayanan sebesar 55%, sedangkan Kecamatan Gunung Raya sebesar 143%. Dari kedua wilayah tersebut terdapat selisih pelayanan sebesar 87%. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi faktor dalam menurunnya pemerataan pelayanan di tahun 2015.
Jika pemerataan pelayanan yang terjadi di Kabupaten Kerinci pasca pemekaran mengalami penurunan, hal sebaliknya dialami oleh Kota Sungai Penuh. Pada Gambar 3 diketahui bahwa untuk tahun 2010 tingkat pemerataan pelayanan di Kota Sungai Penuh memiliki Indeks Gini sebesar 0.66 dengan kategori pemerataan buruk. Hal ini sejalan dengan tingkat kecukupan pelayanan  pada  tahun  tersebut  yang  memiliki  selisih  pelayanan  sebesar  63%  dengan  pelayanan  tertinggi  berada  di Kecamatan Pesisir Bukit sebesar 102%, dan terendah di Kecamatan Kumun Debai sebesar 39%.
Sedangkan untuk tahun 2015 mengalami perbaikan pemerataan pelayanan menjadi 0.40 dengan kategori pemerataan sedang. Perbaikan pemerataan pelayanan yang terjadi di tahun 2015 ini dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat kecukupan pelayanan di tahun tersebut. Jika awalnya pelayanan terendah berada di angka 39%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 61%, dan tertinggi sebesar 107%. Sehingga, untuk selisih keduanya hanya berkisar di angka 46%, angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan selisih pelayanan pada tahun 2010.
Perbedaan pemerataan yang terjadi antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat kecukupan layanan, hal ini juga tidak lepas dari adanya pengaruh sejarah pemekaran pada tahun 2008 yang telah mempengaruhi perubahan layanan. Merujuk kepada yang terjadi di Kota Sungai Penuh, sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Adrianto, Syamsurizaldi, & Zetra, 2018) bahwa kesenjangan yang terjadi di antarwilayah ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan  latar  belakang  demografis,  geografis,  ketersediaan  infrastruktur  dan  budaya  yang  tidak  sama,  serta  kapasitas sumber daya yang berbeda.
(a) 2005 (b) 2010 (c) 2015
Gambar 2. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SD Kabupaten Kerinci tahun 2005-2015
(a) 2010
(b) 2015
Gambar 3. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SD Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015

## 4.2.2 Tingkat Pemerataan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pendistribusian pelayanan sarana pendidikan SMP dilihat dari angka Indeks Gini menunjukkan pendistribusian pelayanan yang cukup baik. Pada Gambar 4 untuk kondisi sebelum pemekaran angka Indeks Gini untuk pelayanan fasilitas sekolah SMP berada di angka 0.11, kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2010 menjadi 0.08, dan 0.15 pada tahun 2015. Perubahan nilai Indeks Gini untuk masing-masing tahun di Kabupaten Kerinci tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan perkembangan wilayah dan perubahan kecukupan layanan di masing-masing kecamatan untuk tahun tersebut.
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.08 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.06 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.16 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.66 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.66
(a) 2005 (b) 2010
(c) 2015
Gambar 4. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMP Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2015
Perubahan yang terjadi dalam kurun waktu lima belas tahun menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kerinci sudah baik. Perubahan nilai Indeks Gini ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat kecukupan pelayanan di tahun tersebut. Seperti yang terjadi di tahun 2010 setelah pemekaran, wilayah dengan tingkat kecukupan tertinggi berada di Kecamatan Air Hangat sebesar 69%, dan terendah di Kecamatan Sitinjau Laut sebesar 40%, sedangkan pada tahun 2015 untuk pelayanan tertinggi berada di angka 69%, dan terendah sebesar 30%. Dari kedua tahun tersebut, diperoleh selisih layanan sebesar 29% tahun 2010, dan 39% di tahun 2015. Perubahan selisih layanan yang terjadi menginterpretasikan bahwa terdapat perbaikan pelayanan saat setelah pemekaran dilakukan. Di lain sisi, selisih pelayanan ini mempengaruhi perubahan nilai Indeks Gini, karena pada faktanya besaran selisih menggambarkan tingkat pemerataan pelayanan di masing-masing kecamatan.
Perubahan nilai Indeks Gini untuk masing-masing tahun di Kabupaten Kerinci tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan perkembangan wilayah dan perubahan kecukupan layanan di masing-masing kecamatan untuk tahun tersebut. Perubahan yang terjadi dalam kurun waktu lima belas tahun menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kerinci sudah baik. Perubahan nilai Indeks Gini ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat kecukupan pelayanan di tahun tersebut. Seperti yang terjadi di tahun 2010 setelah pemekaran, wilayah dengan tingkat kecukupan tertinggi berada di Kecamatan Air Hangat sebesar 69%, dan terendah di Kecamatan Sitinjau Laut sebesar 40%, sedangkan pada tahun 2015 untuk pelayanan tertinggi berada di angka 69%, dan terendah sebesar 30%. Dari kedua tahun tersebut, diperoleh selisih layanan sebesar 29% tahun 2010, dan 39% di tahun 2015. Perubahan selisih layanan yang terjadi menginterpretasikan bahwa terdapat perbaikan pelayanan saat setelah pemekaran dilakukan. Di lain sisi selisih pelayanan ini mempengaruhi perubahan nilai Indeks Gini karena pada faktanya besaran selisih menggambarkan tingkat pemerataan pelayanan di masing-masing kecamatan.
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.11 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.08 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.15
(a) 2010 (b) 2015
Gambar 5. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMP Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015
Pada Gambar 5 untuk penurunan pemerataan pelayanan yang terbesar dialami oleh Kota Sungai Penuh pasca dimekarkan dari Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2010 tingkat pemerataan pelayanannya berada dalam kategori baik dengan nilai Indeks Gini sebesar 0.20. Pada tahun tersebut untuk tingkat pelayanan tertinggi berada di angka 119% di Kecamatan Sungai Penuh, dan terendah di angka 47% di Kecamatan Kumun Debai. Dari kedua wilayah tersebut diperoleh selisih layanan sebesar 72%, sedangkan untuk tahun 2015 memiliki selisih layanan sebesar 311%. Hal ini karena terdapat pemusatan pelayanan di satu kecamatan yakni Kecamatan Sungai Penuh, sehingga memperbesar angka kesenjangan pemerataan pelayanan agregat.

## 4.2.3 Tingkat Pemerataan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas
(a) 2005
(b) 2010

## (C) 2015
Gambar 6. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMA Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2015
Pemerataan  pelayanan  fasilitas  pendidikan  SMA  memiliki  kesenjangan  yang  cukup  besar  jika  dibandingkan  dengan pemerataan pelayanan SD dan SMP. Berdasarkan angka Indeks Gini pada tahun 2005-2015 (lihat Gambar 6) menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan Kabupaten Kerinci berada dalam kategori pemerataan sedang dengan nilai Indeks Gini yang
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.20 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.40 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.32 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.35 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini = 0.38
semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2005 dengan enam belas kecamatan nilai Indeks Gini untuk pemerataan pelayanan pendidikan berada di angka 0.32. Dari angka ini jika dilihat dari sisi tingkat kecukupan pelayanan menunjukkan bahwa Kabupaten Kerinci memiliki selisih layanan sebesar 112%, dengan pelayanan tertinggi sebesar 129% dan terendah sebesar 17%. Sedangkan untuk rata-rata pelayanan di masing-masing kecamatan berkisar di angka 10-100%. Perbedaan yang paling mendasar dalam hal pemerataan pelayanan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terlihat bahwa untuk jenjang pendidikan SMA memiliki pelayanan yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan SD dan SMP.
Dalam hal pemerataan untuk jenjang pendidikan SMA berada dalam kategori pemerataan sedang, dengan pelayanan tertinggi dari tahun 2005-2015 sebesar 131% di Kecamatan Air Hangat Barat, sedangkan yang terendah berada di angka 10% di Kecamatan Depati VII. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa dalam penyediaan pelayanan pendidikan SMA belum terlalu baik untuk masing-masing kecamatan. Selain dari rendahnya tingkat kecukupan, terdapat kecamatan yang belum terlayani oleh  sarana  pendidikan  SMA  seperti  Kecamatan  Air  Hangat.  Hal  ini  terjadi  akibat  adanya  pemekaran  kecamatan  baru, sehingga menggantikan kewenangan administratif sekolah di kecamatan lama (induk) ke kecamatan baru. Dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam saat pemekaran wilayah dilakukan, belum mempertimbangkan aspek layanan pendidikan.
Untuk Kota Sungai Penuh (lihat Gambar 7) meskipun secara kecukupan sudah lebih baik dari Kabupaten Kerinci, namun karena  adanya  pemusatan  pelayanan  di  Kecamatan  Sungai  Penuh  pada  tahun  2015  mencapai  300%  mengakibatkan besarnya  kesenjangan  yang  terjadi  pada  tahun  tersebut.  Hal  inilah  yang  menjadi  faktor  menurunnya  tingkat  pemerataan pelayanan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh secara keseluruhan.
(a) 2010
(b) 2015
Gambar 7. Distribusi Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMA Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2015

## 5. KESIMPULAN
Penelitian ini memperlihatkan bahwa proses pemekaran daerah, terutama pemekaran daerah yang melakukan pemekaran kawasan pusat pelayanan dari suatu kabupaten induk untuk menjadi suatu daerah baru, seperti kasus pemekaran Kabupaten Kerinci  yang  memekarkan  wilayah  Kecamatan  Sungai  Penuh  yang  merupakan  ibu  kota  dan  sekaligus  kawasan  pusat pelayanan Kabupaten Kerinci di masa lalu menjadi daerah baru yaitu Kota sungai Penuh, memiliki potensi untuk mengubah tingkat  pelayanan  fasilitas  apabila  proses  pemekaran  tersebut  tidak  diiringi  dengan  upaya  pembangunan  fasilitas-fasilitas pelayanan yang tersedia pada kawasan pusat pelayanan yang dimekarkan tersebut. Disadari bahwa pembangunan fasilitas- fasilitas  tersebut  bukan  merupakan  suatu  proses  pembangunan  yang  mudah,  karena  membutuhkan  dukungan  dana pembangunan dan juga waktu yang tidak sedikit. Namun ketiadaan proses pembangunan fasilitas-fasilitas yang mengiringi proses pemekaran daerah tersebut akan berdampak pada menurunnya tingkat pelayanan fasilitas pada kabupaten induk, setidaknya dari sudut pandang ketersediaan atau penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanannya.
Sebaliknya,  apabila  proses  pemekaran  daerah  tersebut  dilakukan  juga  dengan  diiringi  oleh  kebijakan  pembangunan fasilitas-fasilitas  pelayanan  yang  ditujukan  untuk  “mengganti”  ketersediaan  fasilitas-fasilitas  pelayanan  yang  sebelumnya tersedia di kawasan pusat pelayanan, tetapi kemudian berubah menjadi fasilitas- fasilitas pelayanan milik daerah lain akibat dari pemekaran yang dilakukan, maka proses pemekaran yang dilakukan akan turut dapat dilakukan untuk meningkatkan
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Gini= 0.39 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Gini= 0.46
tingkat pelayanan fasilitas yang terdapat di suatu daerah yang menjadi kabupaten induk dalam suatu proses pemekaran. Apalagi  apabila  proses  pembangunan  fasilitas-fasilitas  yang  dilakukan  untuk  mengembalikan  tingkat  pelayanan  tersebut dilakukan dalam suatu strategi distribusi pembangunan yang tepat, maka proses pemekaran daerah yang diiringi dengan proses pembangunan kembali tersebut, dapat diarahkan untuk meningkatkan kondisi dan tingkat pelayanan fasilitas kepada kondisi yang lebih baik.
Penelitian ini memperlihatkan adanya penurunan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan SD yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai penuh, terutama pada tingkat kecukupannya pasca pemekaran yang dilakukan pada tahun 2008. Penurunan  tersebut  tidak  hanya  terjadi  pada  masa  seketika  pasca  pemekaran  (yang  diperlihatkan  dari  kondisi  tingkat kecukupannya di tahun 2010), tetapi juga pada jangka pendek pasca pemekaran (yang diperlihatkan oleh kondisi tingkat ketersediaannya  di  tahun  2015).  Dalam  konteks  Kabupaten  Kerinci,  penurunan  kondisi  tingkat  pelayanan  tersebut  terjadi karena berkurangnya sediaan fasilitas sekolah dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci, akibat dari pemekaran daerah, yang tidak segera diiringi oleh pembangunan fasilitas-fasilitas sekolah dasar yang lain sebagai “pengganti” fasilitas-fasilitas yang “hilang” karena telah menjadi fasilitas yang dimiliki oleh daerah lain, yaitu Kota Sungai Penuh. Berkurangnya fasilitas pendidikan SD di Kabupaten Kerinci pasca pemekaran tersebut juga telah menurunkan tingkat kesetaraan sediaan pelayanan fasilitas SD di kabupaten ini, yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka koefisien Gini ketersediaan fasilitas SD Kabupaten Kerinci  dari  0,08  di  tahun  2005  menjadi  0,16  di  tahun  2015.  Sedangkan  pada  Kota  Sungai  Penuh,  penurunan  kondisi ketersediaan tersebut diakibatkan oleh adanya pemekaran wilayah, dalam arti pembentukan kecamatan-kecamatan baru di Kota Sungai Penuh pasca pemekaran daerah atau pembentukan Kota Sungai Penuh tersebut.
Kondisi yang berbeda ditampilkan pada pelayanan fasilitas pendidikan SMP dan SMA, yang sejak awal memiliki tingkat pelayanan yang sangat berbeda dengan tingkat pelayanan fasilitas SD. Perbedaan tingkat pelayanan ini ditunjukkan dengan tingkat kecukupan yang hanya 38% dan 29% untuk fasilitas SMP dan SMA di tahun 2005, yang berada jauh dibawah tingkat kecukupan fasilitas SD yang mencapai 97% di tahun yang sama. Tingkat kecukupan fasilitas SMP dan SMA mengalami kenaikan pada tahun 2010 pada kedua daerah yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, walau kemudian keduanya mengalami  penurunan  lagi  di  tahun  2015  di  kedua  daerah  tersebut.  Penurunan  tingkat  pelayanan  juga  tampak  dari  sisi kemerataan  ketersediaan  fasilitas  antar-kecamatan,  yang  ditunjukkan  oleh  meningkatnya  angka  koefisien  Gini  pada ketersediaan fasilitas SMP dan SMA di kedua daerah, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas SMP dan SMA yang dilakukan belum mampu meningkatkan tingkat pelayanannya kepada kondisi yang ideal, yang berada pada angka kecukupan yang berkisar pada angka 90an persen dengan nilai angka atau Indeks Gini yang berada dekat kepada angka 0,0.
Berbasiskan kepada hasil analisis yang dilakukan, maka penelitian ini merekomendasikan agar proses pemekaran daerah juga dilakukan dengan melakukan audit atau penilaian tingkat pelayanan fasilitas yang terdapat pada daerah dan wilayah akan dilakukan pemekaran, terutama apabila pemekaran yang dilakukan akan memisahkan wilayah kawasan atau lokasi pusat pelayanan fasilitas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas pelayanan sosial lainnya menjadi bagian wilayah dari daerah lainnya yang dihasilkan oleh proses pemekaran tersebut. Pelaksanaan audit dan penilaian tingkat pelayanan fasilitas ini dapat memberi perhatian kepada pengembangan strategi pemenuhan kebutuhan pelayanan fasilitas sosial dari masyarakat pada kabupaten induk maupun di daerah hasil pemekarannya, agar kegiatan pemekaran yang dilakukan juga dapat diarahkan untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan fasilitas yang ada dalam masyarakat, baik yang terdapat di kabupaten induk maupun di daerah baru hasil pemekarannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto,  Syamsurizaldi,  S.,  &  Zetra,  A.  (2018).  Manajemen  Program  Pengembangan  Destinasi  Pariwisata  oleh  Dinas  Pariwisata, Kebudayaan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Kerinci. Jurnal  Administrasi  Dan  Kebijakan  Publik , 3 (3),  226–238. https://doi.org/10.25077/jakp.3.3.226-238.2018
Badan  Standardisasi  Nasional  Republik  Indonesia.  (2004). SNI  03-1733-2004  Tata  Cara  Perencanaan  Lingkungan  Perumahan  di Perkotaan . Diakses dari: http://nawasis.org/portal/digilib/read/sni-03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan-perumahan-di- perkotaan/51450 Christaller.  (1933). The  Central  Place  of  Southern  Germany.  Terjemahan.  Baskin  C.W.,  dalam  A  Critique  and  Translation  of  Walter Christaller ‟ s Die Zentralen Orte In Suddeutschland .
Citraningtias, C., & Kustiwan, I. (2009). Studi Perbandingan Karakteristik Pemanfaatan Fasilitas Penghuni Perumahan di Kawasan Coklat dan  Kawasan  Hijau  di  Kota  Bandung. Jurnal  Perencanaan  Wilayah  Dan  Kota , 20 (2),  109–126.  Diakses  dari: https://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4172/2252
Dadashpoor, H., Rostami, F., & Alizadeh, B. (2016). Is Inequality in The Distribution of Urban Facilities Inequitable? Exploring A Method for Identifying Spatial Inequity in an Iranian City. Cities , 52 , 159–172. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.12.007 Faguet, J. P. (2004). Does Decentralization Increase Government Responsiveness to Local Needs? Evidence from Bolivia. Journal of Public Economics , 88 (3–4), 867–893. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00185-8 Kurniati, A. C., Suharso, T. W., & Surjono. (2010). Kajian Disparitas Sebagai Solusi Dalam Penentuan Pemilihan Kecamatan Baru di Kota Pasuruan. Jurnal Tata Kota Dan Daerah , 2 (2). Nyarkoh, E. (2016). The Degree of Autonomy in Colleges of Education in Ghana: A Comparative Study of Before and After their Upgrade to  Tertiary  Status .  Diakses  dari:  https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54536/Final-Thesis-for-Submission- .pdf?sequence=1
Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 . Diakses dari:
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi . Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39660 Prakoso,  F.  B.  (2018). Analisis  Tingkat  Perkembangan  Wilayah  Kecamatan  di  Kabupaten  Klaten  Tahun  2005  -  2015 .  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ratnasari,  Y.,  &  Santoso,  E.  B.  (2014).  Penentuan  Tipologi  Kesenjangan  Wilayah  di. Jurnal  Teknik  Pomits , 3 (2),  125–130. https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7238
Rocco,  R.  (2014).  Why  Discuss  Spatial  Justice  in  Urbanism  Studies? Spatial  Justice .  Diakses  dari:  http://cdiwsnc.org/wp- content/uploads/2019/09/why-discuss-spatial-justice-in-urbanism-studies_roberto-rocco.pdf
Rondinelli,  D.  A.  (1983).  Implementing  Decentralization  Programmes  in  Asia:  A  Comparative  Analysis. Public  Administration  and Development , 3 (3), 181–207. https://doi.org/10.1002/pad.4230030302 Rusmansyah.  (2006). Arahan  Pengembangan  Kawasan  Barat  Kabupaten  Bangka (Universitas  Diponegoro).  Universitas  Diponegoro.
Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/15861/
Setiawan,  R.,  &  Syahbana,  J.  A.  (2017).  Kesetaraan  Tingkat  Pelayanan  Fasilitas  Sosial  Dalam  Perspektif  Keadilan  Ruang. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 13 (4), 487–502. https://doi.org/10.14710/pwk.v13i4.18267 Sofyan, I. L., Pradhanawati, A., & Nugraha, H. S. (2013). Pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas , melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening pada Star Clean Car Wash Semarang. Diponegoro Journal of Social and Politic , 1–12. Diakses dari: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/2505
Soja, E. W. (2016). The City and Spatial Justice. In Justice et Injustice Spatiales (pp. 56–72). Presses universitaires de Paris Nanterre. Sukmawati, A. M., & Yuliastuti, N. (2014). Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Sosial di Perumahan Bukit Kencana Jaya Semarang. Jurnal Teknik PWK , 3 (3), 371–381. Diakses dari: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/5611 Suyarto, J. (1977). Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari Segi Perencanaan Lokal . Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.
Utari, M. G. E. S. (2015). Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2014. Jejak: Journal of Economics and Policy , 8 (1), 62–72. https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3856 Utoro, R. I. (2006). Kajian Optimalisasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar di Kota Kecamatan Jalancagak - Subang . Universitas Diponegoro.
Vo, D., Nguyen, T., Tran, N., & Vo, A. (2019). What Factors Affect Income Inequality and Economic Growth in Middle-Income Countries? Journal of Risk and Financial Management , 12 (1), 40. https://doi.org/10.3390/jrfm12010040
Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. Cakrawala , 17 (2), 207–215. Diakses dari: https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2612/1797
Williams, J. (2013). Toward a Theory of Spatial Justice . Diakses dari: http://www.wpsanet.org/papers/docs/Williams, Spatial Justice, WPSA 2013.pdf Wilonoyudho,  S.  (2009).  Kesenjangan  dalam  Pembangunan  Kewilayahan. Forum  Geografi , 23 (2),  167–180. https://doi.org/10.23917/forgeo.v23i2.5009
Winardi. (2017). Decentralization of Education in Indonesia—A Study on Education Development Gaps in the Provincial Areas. International Education Studies , 10 (7), 79–93. https://doi.org/10.5539/ies.v10n7p79