## Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Argomulyo Melaju
Putri Septiawati 1 , Muhammad Wisanggeni 2 , Nidia 3 , Rigel Nurul Fathah⁴ Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyiyah Yogyakarta E-mail: putrisep09200@gmail.com, wisanggeni@gmail.com, ninid1204@gmail.com, rigelnurul@unisayogya.ac.id

## Article History:
Received: 15 Juni 2023 Revised: 30 Juni 2023 Accepted: 05 Juli 2023
Abstract: BUMDes adalah proyek desa yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan, dibutuhkan kepengurusan yang baik untuk menunjang operasional BUMDes yang baik pula. Namun di banyak desa khususnya Argomulyo hasilnya tidak terlihat cukup baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembentukan dan kepengurusan BUMDes di desa Argomulyo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendirian BUMDes di Argomulyo telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun masa pandemi COVID-19 menjadi momentum yang buruk sehingga BUMDes ini berhenti beroperasi dan baru berlanjut lagi di bulan Agustus 2022 dan membuat kepengurusan juga mengalami pergantian dan memerlukan banyak adaptasi baru.
Keywords: Bumdes; Strategi Pengembangan; Panggung Lestari
PENDAHULUAN Badan Usaha Desa (BUM Desa) pada dasarnya adalah lembaga yang didirikan oleh desa. Pendirian BUMDesa merupakan bagian dari pemenuhan kewenangan yang diatur dalam undang- undang, yang diatur dalam: UU Desa No. 6 Tahun 2014. Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 yaitu : ayat 1 Desa dapat mendirikan desa Perusahaan yang disebut BUM Desa (2) Perusahaan desa dikelola secara kekeluargaan dan semangat gotong royong. (3) Perkumpulan Desa dapat melakukan usaha dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya (Adawiyah, 2018). Usaha Bumdes merupakan salah satu penunjang perekonomian di Indonesia. (Fathah; RN & DA, Hafni, 2023). Peraturan daerah tersebut menjadi nyata dalam rangka perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah diarahkan untuk membentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kepastian hukum dalam sistem negara kesatuan republik indonesia, oleh karena itu keberadaan desa sebagai satu kesatuan baik lembaga negara maupun masyarakat biasa sangatlah penting dan strategis. Sebagai lembaga negara, desa merupakan pemimpin dalam pelayanan sosial.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Pembangunan nasional merupakan hasil integrasi dari pembangunan-pembangunan di desa yang serasi, terpadu, berdaya guna serta berhasil guna (Adisasmita, 2006). Sesuai dengan amanat Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemenfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi lokKeberadaan Bumdes sebagai lembaga sosial untuk kepentingan masyarakat sebagai penyedia layanan berupa produk barang maupun jasa sekaligus merupakan unit bisnis dan pusat pendapatan yang bertujuan mencari laba. Tujuan pendirian Bumdes adalah untuk memperkuat perekonomian Desa serta dibentuk sesuai dengan kebutuhan, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat (Hardiani, M & M, Rifandi, 2023).
. Pada saat yang sama, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum merupakan landasan sistem kemasyarakatan Indonesia yang sangat kuat, sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis. Jadi desa adalah model dan spesimen yang sangat baik untuk mengamati secara dekat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa berdasarkan peraturan daerah. BUMDes juga diharapkan mampu menggerakkan dan mengelola ekonomi pedesaan. Aset ekonomi desa harus sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat desa. Isi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kekompakan dan swadaya untuk memperkuat aspek keuangan lembaganyaPengelolaan manajerial dan tata kelola keuangan yang buruk menjadi salah satu penyebab Bumdes tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bumdes juga belum memanfaatkan pemasaran digital untuk memasarkan produknya (Kusumawati, R; Akmalia, A; M, Rifandi, 2022). Padahal pemerintah sudah mengucurkan triliunan anggaran untuk program Dana Desa namun belum dimanfaatkan secara optimal terutama oleh Badan Usaha Milik Desa. Perusahaan harus merumuskan strategi baru untuk mempertahankan keunggulan perusahaannya dalam persaingan bisnis saat ini (Fitri, FW & Retnaningdiah, D, 2022).
Keberadaan BUMDes di Desa Argomulyo diharapkan dapat mendukung lahirnya kembali sosial demokrasi di desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mengelola BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa dalam BUMDes tidak akan berkurang lagi. Di sisi lain, pemerintah desa juga dapat kreatif dan inovatif dalam mengelola kegiatan ekonomi desa melalui properti BUMDes untuk membangun ekonomi daerah yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan barang dan jasa pen gganti daerah, dan meningkatkan aktivitas antar pemerintah daerah. Pelayanan yang optimal bagi konsumen. BUMDes dapat eksis dengan tujuan sebagai pemberi pengaruh pembangunan daerah dan berperan sebagai penggerak terciptanya sektor usaha di pedesaan, namun biaya produksi dan administrasinya tidak terlalu tinggi.
BUMDes Argomulyo sudah didirikan sejak tahun 2017 yang lalu, namun pada mada Pandemi 2020 BUMDes Argomulyo mengalami masalah ekonomi. Permasalahan BUMDes yaitu turunnya perekonomian dan sulitnya memasarkan produk ke masyarakat. Karena alasan tersebut BUMDes Argomulyo berhenti beroperasi dan baru berlanjut di Agustus 2022. Setelah kembali beroprasi kepengurusan BUMDes Argomulyo mengalami pergantian. Pembuatan kepengurusan baru menimbulkan permasalahan dari aspek sumberdaya dikarenakan ketidaktahuan pengurus baru tentang tugasnya masing – masing. Sehingga permasalahan dari BUMDes Argomulyo
terletak pada pergantian kepengurusan yang lama periode 2017 ke pengurusan periode baru 2022 (setelah berhenti pandemi) menyebabkan ketidak tahuan pengurus dari periode baru dikarenakan tidak adanya pembekalan tentang tugas pengurus masing – masing dan BUMDes Argomulyo belum berjalan maksimal sebagai penggerak perekonomian desa. tujuan dari penulisan jurnal ini sebagai evaluasi BUMDes Argomulyo tentang kepengurusan yang harus dibenahi supaya BUMDes Argomulyo mengalami kemajuan.
Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis ingin mengkaji serta menganalisa pendirian dan kepengurusan BUMDes Argomulyo dalam jurnal yang berjudul “Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Argomulyo Kabupaten Bantul” .

## LANDASAN TEORI
A. Desa Desa ialah suatu kesatuan hokum dimana bertempat tinggal suatu masyakarat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo Kartohadikusuma, 1953) sementara itu desa menurut UU Nomor 6/2014 Tentang Desa, yaitu desa dan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintaham Desa menurut UU no 6/2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyakarat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
BUMDes adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

## C. Kepengurusan BUMDes
Pengelolaan BUMDES Menurut PKDSP (2007), pengelolaan BUM Desa harus diljalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Untuk membangun BUM Desa diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. Pengelolaan BUM Desa akan melibatkan pihak ketiga yang tidak hanya berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam kabupaten.
P osisi struktur BUMDes dalam pelaksana operasional BUMDes sekurang- kurangnya dijabat oleh direktur, sekretaris dan bendahara. Sementara sejajar dengan pelaksana operasional terdapat pengawas/dewan pengawas bumdes. Kemudian pada
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
tingkatan di atasnya terdapat penasehat bumdes yang dijabat langsung secara ex-officio oleh kepala desa. Pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pada pasal 15 struktur BUMDes ini dituangkan secara jelas bahwa susunan pengurus BUMDes terdiri atas penasehat bumdes, pelaksana operasional dan juga pengawas bumdes. Pada bagian lain dijelaskan juga komposisi isi penasehat, pelaksana operasional dan dewan pengawas serta tugas, pokok dan fungsi struktur masing-masing.
Membangun Indonesia dari desa adalah salah satu fokus pemerintah saat ini, hal ini dengan adanya undang-undang desa yang memberikan keleluasaan pemerintah desa mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam pengelolaan BUMDES yang baik, pengelolaan modal atau aset harus bisa dijadikan acuan guna mendapatkan keuntungan atau benefit. Dari keuntungan tersebut secara langsung mau pun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa secara umum. Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam membangun BUMDES . -Tahap Perencanaan Dalam tahap perencanaan yang harus dikerjakan adalah pembentukan organisasi, menentukan jenis usaha, membuat kerangka usaha. Ketiga hal tersebut harus direncanakan dengan matang dan detail agar badan usaha dapat terwujud dan berkembang dengan baik.
- Tahap Pengamatan Dalam tahapan pengamatan ini sangat penting untuk benar-benar memahami potensi perkembangan usaha yang akan dijalankan melalui BUMDES tersebut. - Tahap Penataan dan Seleksi Setelah menyelesaikan tahap pengamatan dan mendapatkan data potensi apa saja yang dapat dijadikan usaha BUMDES selanjutnya perlu melakukan penataan. Hal ini penting karena dalam tahap pengamatan biasanya akan banyak jenis usaha yang muncul, maka kemudian harus dilakukan seleksi dan penataan yang tepat, sehingga dapat diperoleh usaha mana yang paling memiliki potensi dan dapat dijadikan sebagai usaha andalan. - Tahap Pemeliharaan Usaha BUMDES yang telah berjalan harus memiliki pemeliharaan yang baik, hal ini wajib hukumnya karena dana desa yang menjadi modal penggerak harus benar-benar tersalurkan sesuai peruntukannya dan memberikan keuntungan. Pemeliharaan ini meliputi menyisihkan keuntungan untuk keperluan penyusutan peralatan, keperluan teknologi baru dan pemeliharaan umum dari terjaminnya keamanan usaha.
- Tahap Pelaporan Dalam melakukan usaha apa pun jenis usahanya harus memiliki pelaporan usaha, hal ini berguna sebagai indikator keberhasilan suatu usaha. Dalam membuat pelaporan harus teliti dan adanya transparansi untuk evaluasi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat desa.
Dengan menjalankan tahapan-tahapan yang ada maka terwujudnya BUMDES yang berkembang dan sukses akan terlaksana.
Komposisi struktur bumdes pada bagian penasehat hanya dijabat oleh kepala desa secara ex-officio. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hanya kepala desa sebagai perwakilan perangkat desa yang diperbolehkan duduk dalam kepengurusan BUMDes. Karena pada pasal-pasal lain pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa terdapat penegasan berbeda antara struktur pemerintahan desa dengan struktur bumdes sebagai kepengurusan. Selanjutnya komposisi struktur pelaksana operasional
bumdes sedikitnya dijabat oleh direktur bumdes, sekretaris bumdes dan bendahara bumdes. Pada posisi pengawas BUMDes dapat dijabat oleh 1 orang dan/atau lebih dari satu orang. Jika pengawas bumdes dijabat oleh lebih dari 1 orang, maka disebut dengan dewan pengawas bumdes. Pada musyawarah desa, masyarakat dapat mengusulkan dewan pengawas bumdes diisi oleh orang-orang yang memiliki kecakapan di bidang keuangan dan program kerja. Agar nantinya dapat melakukan pengawasan secara komprehensif kepada pelaksana operasional bumdes dengan baik. Segala struktur bumdes, nama pengurus dan sistem penggajian dituliskan dalam anggaran rumah tangga bumdes. Kemudian disahkan dalam Musyawarah desa melalui peraturan desa. Nantinya pada tahun selanjutnya, para pengurus BUMDes ini akan melakukan pertanggungjawaban dihadapan Musyawarah Desa kembali.
D. Tujuan Pembentukan BUMDes
BUMDes Argomulyo didirikan bermaksud sebagai upaya mewadahi dan menyelenggarakan kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan kerja sama antar desa. BUMDes Argomulyo juga mempunyai tujuan seperti : 1. Meningkatkan Perekonomian Dasar
2. Memanfaatkan Aset Desa untuk kesejahteraan Desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa 4. Membuka lapangan kerja
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat
6. Meningkatkan pendapatan masayrakat Desa dan pendapatan asli desa

## METODE PENELITIAN
Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul menjadi tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 lalu. Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini dibutuhkan data-data yang dapat menjadi gambaran permasalah dengan rinci untuk menjawab seluruh tujuan penelitian. Menurut Juanda (2009) data dapat dibagi menjadi data sekunder dan juga data primer berdasarkan cara memperolehnya. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan tujuan menjawab permasalahan penelitian, sedangkan pengertian dari data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh dari publikasi hasil kajian yang telah dilakukan oleh suatu instansi lainnya.
Pada penelitian ini jenis data yang digunakan ada 2, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer yang digunakan di dalam penelitian ini memiliki fungsi sebagai bahan- bahan analisis permasalahan sekaligus untuk menjawab tujuan penelitian. Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara bersama 3 pelaksana operasional BUMDes Argomulyo yang terdiri dari kepala bumdes, sekretaris, dan bendahara Sedangkan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terkait dengan profil BUMDes beserta dokumen-dokumen legalitas BUMDes Arogmulyo.
Pemilihan responden pada penelitian ini melalui metode pruposive sampling menggunakan teknik non probability sampling . Non probabilistik sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan ketentuan tidak memberikan peluang yang sama bagi semua anggota yang ada pada populasi untuk dipilih menjadi sampel (Narbuko & Achmadi, 2013). Peneliti yang menganggap bahwa seseorang itu memiliki informasi terkait dengan kebutuhan penelitian merupakan dasar pertimbangan pemilihan responden dalam purposive sampling (Darmawan, 2013). Kriteria yang digunakan dalam keputusan pengambilan sampel adalah responden yang memiliki pengetahuan tentang kondisi BUMDes Argomulyo; responden merupakan pengelola
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
BUMDes Argomulyo. Responden dalam penelitian ini meliputi 3 pelaksana operasional BUMDes Argomulyo yang terdiri dari Kepala BUMDes, Bendahara , dan Sekertaris.

## Tabel 1 Responden Partisipasi Penelitian
Analisis data adalah suatu proses setelah pengumpulan data dilakukan, di mana bagiannya meliputi pendeskripsian data dan pengelompokan data itu sendiri, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi fakta (Suharsaputra, 2012). Metode analisis data ini sendiri merupakan proses olah data yang dapat digunakan sebagai jawaban tujuan didalam penelitian. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif berasal dari hasil wawancara kuesioner dan juga observasi di lapangan. Evaluasi BUMDes Argomulyo meliputi proses pembentukan dan juga proses pelaksaan selama tahun 2022. Proses pembentukan dilihat dari sejak adanya sosialisasi BUMDes, musyawarah desa dan juga penetapan Perdes (Putra, 2015). Sedangkan untuk analisis pelaksanaan BUMDes dilakukan peneliti dengan melihat omzet, jumlah karyawan, sumbangan terhadap PADes, serta bantuan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat (Suryanto, 2018).
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Metode ini dipilih dalam penelitian untuk menganalisis strategi pengembangan yang diterapkan oleh Bumdes Panggung Lestari dikarenakan badan usaha ini dapat dikatakan sebagai Bumdes yang berhasil sehingga perlu diidentifikasi kiat suksesnya dan diterapkan pada Bumdes lainnya yang sejenis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2011) teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan (Library Research), dan penelusuran data online. Berdasarkan sumber dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan sumber primer dan sekunder untuk memperkuat dari masing-masing sumber. Sedangkan teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara dengan pengelola Bumdes Panggung Lestari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pembentukan BUMDes Argomulyo Melaju Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Maka tujuannya yaitu untuk mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberikan himbauan kepada pemerintah desa melalui Surat Edaran Bupati yang berisi bahwa setiap desa dianjurkan untuk membentuk BUMDes. Berdasarkan surat edaran tersebut pemerintah desa dan masyarakat mengadakan musyawarah pembentukan BUMDes. Musyawarah pembentukan BUMDes Argomulyo dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, ketua-ketua RT dan RT, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tujuan pembentukan BUMDes Argomulyo Melaju yaitu agar dapat meningkatkan
NO NAMA JENIS KELAMIN USIA JABATAN DI BUMDES PENDIDIKAN 1. Hotman Lilianes Simaremare Perempuan 40 tahun Kepala BUMDes Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2. Sartini Perempuan 43 tahun Bendahara LPK Desanta (1999– 2001) 3. Dito Ismanto Laki-laki 32 tahun Sekretaris Universitas Pembangunan Nasional Veteran "UPN"
Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rangka menganalisis kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, memaksimalkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan serta pelayanan masyarakat, dan membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
Pada awalnya seluruh kegiatan dan tujuan BUMDes berjalan baik sejak tahun berdirinya yaitu 2017, namun seiring berjalanya waku BUMDes Argomulyo Melaju sempat break momentum yang buruk bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena alasan tersebut BUMDes ini berhenti beroperasi dan baru berlanjut lagi di bulan Agustus 2022. Setelah kembali beroperasi, kepengurusan BUMDes Argomulyo mengalami pergantian. Pergantian kepengurusan BUMDes Argomulyo dilakukan berdasarkan hasil musyawarah di Aula Desa Argomulyo. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya kepengurusan periode pertama, adanya pengunduran diri pengurus, serta perlunya pengembangan unit-unit usaha. Sehingga kepala desa, pengurus BPD, dan peserta rapat menyepakati bahwa untuk menyelamatkan BUMDes Argomulyo perlu segera dibuat tim baru. Pergantian kepengurusan BUMDes ini menunjukkan ada permasalahan dari aspek sumber daya manusia. Dibutuhkan manajemen personalia yang baik dengan menempatkan sumber daya yang berkompeten dalam menjalankan usaha BUMDes (Nilawati, 2018). Proses pemilihan pengurus BUMDes Argomulyo dilakukan dengan sistem musyawarah, tidak ada syarat khusus dalam pemilihan pengurus BUMDes di Desa Argomulyo. Ketua dan anggota pelaksana BUMDes Argomulyo dipilih secara musyawarah dengan mempertimbangkan kemauan dan kemampuan masing-masing individu. Padahal didalam Permende PDTT Nomor 4 tahun 2015 dijelaskan bahwa syarat utama menjadi pelaksana operasional BUMDes adalah masyarakat desa yang tinggal minimal 2 tahun, memiliki wawasan kewirausahaan dengan pendidikan minimum SMA/SMK sederajat, dan tidak merangkap jabatan di pemerintahan desa. Sehingga pemilihan pelaksana operasional BUMDes seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman kewirausahaan seseorang.

## Tabel 2 Analisis Evaluasi Bumdes Melaju
NO INDIKATOR BUMDes SESUAI TIDAK SESUAI 1. BUMDes Mempunyai Laporan Keuangan. V  Bumdes Argomulyo Melaju proses pencatatan laporan keuanganya masih manual tulis tangan, menyajikan kas masuk dan kas Keluar. 2. Meluasnya Cakupan Konsumen. V  BUMDes Argomulyo Melaju selain mencakup diwilayah setempat BUMDes ini juga berkeingan untuk meluaskan cakupan konsumen di berbagai daerah. 3. Kemampuan Karyawan dalam Menjalankan Tugasnya. V  Pada BUMDes Argomulyo Melaju ini Bendahra belum mencatat laporan keuangan sesuai aturan yang ditetapkan, Pada
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
BUMDes Argomulyo Melaju ini mencatat laporan dengan tulis tangan dan hanya menyajikan kas masuk dan kas keluar.
Tugas Bendahara sendiri yaitu menyusun rencana anggaran. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi. 4. Memberikan dampak positif dan bagi masyarakat setempat. V  BUMDes Argomulyo Melaju memiliki berbagai unit usaha salah satunya yaitu pemesana snack makan, Masyarakat setempat dapat bekerja sama dan mendapatkan dampak positif dengan cara mendapatkan imbas pembuatan snack makan dari konsumen yang memesan di BUMDes Argomulyo Melaju.  Kepuasan masyarakat desa cenderung positif dan tinggi terhadap manfaat dari adanya BUMDes. Indikatornya apabila BUMDes mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat seperti  membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peluang pendidikan,
memperbaiki akses  transportasi dan lain-lain serta mencegah konflik (karena adanya persaingan dengan usaha-usaha sejenis di desa masing-masing) 5. Strategi pemasaran V  Strategi Pemasaranya sendiri pada BUMDes Argomulyo Melaju ini sudah menggunakan media sosial yaitu : Facebook, WA, dan dari mulut ke mulut.

## KESIMPULAN
Dengan adanya BUMDesa di Desa Argomulyo, mendukung lahirnya kembali sosial demokrasi di desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mengelola BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa dalam BUMDes tidak akan berkurang lagi. Maka perlunya dibentuk BUMDes di Desa Argomulyo serta menetapkan pihak-pihak yang akan mengurus BUMDes yang bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rangka menganalisis kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, memaksimalkan potensi
perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan serta pelayanan masyarakat, dan membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Serta sebagai wadah yang dapat menampung berbagai jenis usaha perekonomian di desa agar terbebas dari pengaruh rentenir. Secara pembentukan dan juga kesesuaian regulasi BUMDes Argomulyo memang sudah baik, namun masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi momentum yang buruk bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Masalah ekonomi yang dihadapi baik BUM Desa maupun masyarakat semakin kompleks akibat pandemi COVID-19. Permasalahan tersebut antara lain turunnya perekonomian desa akibat kesulitan yang dialami petani untuk memasarkan produknya, turunnya UMKM, turunnya daya beli masyarakat, dan bertambahnya beban ekonomi desa akibat banyaknya pemudik. kembali ke desa dengan masalah karena bekerja di kota. Karena alasan tersebut BUMDes ini berhenti beroperasi dan baru berlanjut lagi di bulan Agustus 2022 dengan kepengurusan baru yang membutuhkan banyak adaptasi..
PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS Terimakasih kepada Universitas ‘ Aisyiyah Yogyakarta yang telah mendukung proses penelitian ini dan BumdesArgomulyo Melaju , yang telah membantu proses pengambilan data penelitian.

## DAFTAR REFERENSI
Adiatma Nugraha, K. (2019). EVALUASI PENYELANGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) REJO MULYO, DESA GOGIK, KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG. JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK . Amri, K. (2015). Evaluasi program badan usaha milik desa (BUMDes). JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) . Darmawan, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Juanda, B. (2009). Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Bogor: IPB Press.
Junaidi, M. (2015). EVALUASI PELAKSANAAN (BUMDES) BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS EKONOMI SYARIAH DI DESA TEMUREJO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI.
Narbuko, C., & Achmadi, A. (2013). Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Suharsaputra, U. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan Tindakan. Bandung: Refika Aditama.
Suryanto, R. (2018). Peta Jalan BUMDES Sukses. Yogyakarta: PT Syncore Indonesia. Undang- Undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
Ulul Hidayah, S. M. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : Strudi Kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Adawiyah, Robiatul. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 6(3 ). http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpbb8358af48full.pdf Efendi, S. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (4), 327–338. https://jurnal.unigal.ac.id
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial , 19 (2), 1–11.
https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1 Iyan, Mawung, A. S., & Mantike, B. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. Journal of Environment and Management , Vol 1(2), 103–111. https://e- journal.upr.ac.id/index.php/jem/article/view/1745/1599
Kartikasari, Y., & Anggarani, D. (2021, March). Strategi Pengembangan Bumdes Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes Di Desa Sumberporong. In Conference on Economic and Business Innovation (CEBI) (pp. 765-773). Mazlan, Ismail, I., & Juharni. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Desa Polewali). J. Paradigma Administrasi Negara , 2 (2), 86–90. Peraturan Desa. (2013). Peraturan Desa No 7 Tahun 2013, tentang pendirian BUMDES. Yogyakarta: Pemerintah Desa Panggungharjo. Pradini, R. N. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) , 57–67. https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i1.1000 Zandri, L., Putri, N., & Fahmi, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 6 (9), 1–12. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9816 MADN Nasional 2021. Bangkit Dari Desa, Kemendes Targetkan Lahir 5.700 BUMDes Bersama. https://www.desarupe.web.id/artikel/2021/2/12/bangkit-dari-desa-kemendes- targetkan-lahir-5700-bumdes-bersama diakses 3 Februari 2023.
S Hartati, RN Fathah. (2022 ). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid 19 . Jurnal Akuntansi dan Governance Volume 2 Nomor 2 Hal. 119-129 RA; Fathah, RN. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Industri Kesehatan. 5 th National Conference on Accounting and Finance. Vol 4 (1). 513-521
DA Hafni; FM Rahmawati. Pengelolaan Keuangan Pendidikan Pada Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19 . Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Vol 5 (2) . 93-104
Kusumati, R; Akmalia, A; M, Rifandi. (2023). Pendampingan Usaha Rumaham Din’s Roti & Snack : Penggunaan Pemasaran Digital dan Aplikasi Buku Kas. MATAPPA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 5 (3). 366- 370.
Fitri, FW; Retnaningdiah, Dian. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Kesehatan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Vol 6(1). 55-65.