## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN ACEH YANG DIKEPALAI OLEH PEREMPUAN

## Abstract
This  Study  aims  to  analyze  poverty households  in  Aceh  headed  by  female  who  are focused on female headed households aged ≥ 60 years. Variables in this study were taken based on social and economics aspects, include education, profession  and  health.  The  authors  used  a descriptive qualitative analysis method., The data used  is  secondary  data.  The  data  consisted  of cross  section  data,  obtained  from  TKP2K  Aceh Province. The results showed that the majority of school  participation  rates  in  female  headed- households only had elementary school education and were aged ≥ 60 years. The profession sector of  female  headed-households  tends  to  work  as  a farmer  and  plantation,  the  percentage  of  female headed-households aged ≥ 60 years who works is very low compared to female headed-households at other age levels. The majority of female headed- households  who  have  chronic  diseases  and disabilities  are  mostly  found  in  female  headed- households aged ≥ 60 years. Chronic diseases that are most often found in female headed-households are  rheumaticsm  and  hypertension,  while disabilities  that  are  most  often  found  are physically disabled and blind.

## Gedung EKP, Prodi Ekonomi Pembangunan
FEB Unsyiah Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111 Telp/Fax: (0651) 7551265 Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id
©2021 FEB Unsyiah. All rights reserved.

## Izza Hazhiyah 1
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala E-mail: izzahazhiyah6@gmail.com
Muhammad Nasir 2 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Email: nasirmsi@unsyiah.ac.id
Keywords: Female headed-households, poverty, education, profession, health

## INFORMASI ARTIKEL
Dikirim: 4 Mei 2021 Diterima setelah revisi:30 Juli 2021 Diterima: November 2021 Dipublikasi: November 2021

## 1. Pendahuluan
Kemiskinan merupakan suatu isu global yang dihadapi banyak negara di dunia. Penurunan kemiskinan  menjadi  isu  serius  dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs)  atau  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terbukti dari masuknya penurunan kemiskinan dan kelaparan menjadi  tujuan  pertama  dan  kedua,    pada    tahun  2015 Millenium  Development  Goals (MDG) mentapkan pengahpusan kemiskinan (extreme poverty) dan kelaparan sebagai sasaran utama acuan kemajuan suatu negara serta dibangunnya komitmen global dalam rangka mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun (Nanga, et al., 2018).
Menurut  Haughton  &  Shahidur  (2010)  salah  satu  karakteristik  penyebab  kemiskinan  yaitu rumah tangga dan individu. Karakteristik rumah tangga dan individu dilihat dari aspek demografi seperti jumlah anggota rumah tangga, struktur usia, rasio ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga. Dari aspek ekonomi seperti, status pekerjaan, jam kerja, dan harta benda yang dimiliki. Dan aspek sosial seperti, status kesehatan dan nutrisi, pendidikan, dan tempat tinggal.
Sebuah  karakteristik  kemiskinan  membutuhkan  identifikasi  kemiskinan  dalam  hal  variabel social ekonomi seperti lokasi rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, ukuran keluarga, gender  kepala  rumah  tangga,  status  pekerjaan,  sektor  pekerjaan,  dan  kondisi  lingkungan perumahan rumah tangga (Hondai, 2005).
Menurut  Haughton  &  Shahidur  (2010)  salah  satu  karakteristik  penyebab  kemiskinan  yaitu rumah tangga dan individu. Karakteristik rumah tangga dan individu dilihat dari aspek demografi seperti jumlah anggota rumah tangga, struktur usia, rasio ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga. Dari aspek ekonomi seperti, status pekerjaan, jam kerja, dan harta benda yang dimiliki. Dan aspek sosial seperti, status kesehatan dan nutrisi, pendidikan, dan tempat tinggal.
Rumah  tangga yang dikepalai oleh perempuan merupakan segmen masyarakat termiskin di dunia ketiga karena tidak ada laki-laki yang dapat memberi nafkah dalam rumah tangga tersebut. Perempuan hanya menduduki kekayaan kurang dari 1 persen di dunia. Sebanyak 84 persen orang miskin dunia diduduki oleh perempuan dan didalamnya terdapat anggota keluarga yang dikepalai oleh perempuan (Sasmita, 2011).
Pada teori global, perbedaan kemiskinan antar rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki terdapat ketimpangan. Dalam sebuah penelitian yang  mengidentifikasi  hubungan  antara  kepala  rumah  tangga  perempuan  dan  kemiskinan pendapatan, Nigeria  Demographic  and  Health  Survey (NDHS)  mengemukakan  bahwa  kepala rumah tangga perempuan lebih miskin daripada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki, hasil
analisis  empiris  menunjukkan  bahwa  rumah  tangga  yang  dikepalai  oleh  perempuan  adalah kelompok termiskin dari orang miskin (Oginni dkk., 2013).
Mallick & Rafi (2009) mengemukakan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih rentan terhadap aspek-aspek kemiskinan karena perempuan terbebani oleh kegiatan rumah tangga  dan  kegiatan  tambahan  dalam  menyiapkan  anak-anak  bersekolah  dan  menghasilkan pendapatan. Tingkat sosial ekonomi dan pencapaian anak-anak dari rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan disekolah lebih rendah daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Sehingga kepala  rumah  tangga  perempuan  tidak  dapat  berinvestasi  dalam  pembentukan  sumber  daya manusia untuk masa depan dan kemungkinan mentransmisikan kemiskinan ke generasi berikutnya lebih tinggi.
Di  Indonesia  suatu  rumah  tangga  dikatakan  miskin  apabila  pengeluaran  rumah  tangga perkapita sebulan dibawah garis kemiskinan dan tidak miskin apabila pengeluaran rumah tangga perkapita  sebulan  diatas  garis  kemiskinan(Badan  Pusat  Statistik,  2020).  Garis  Kemiskinan  dari tahun  2015-2019  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Nilai  garis  kemiskinan  Indonesia  pada tahun  2015  sebesar  Rp.330.776,-  dan  terus  mengalami  kenaikan  hingga  tahun  2019  sebesar Rp.425.250,-.
Tabel 1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Maret Tahun 2015-2019 Tahun Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 2015 11,22 28.592.790 2016 10,86 28.005.390 2017 10,64 27.771.220 2018 9,82 25.949.800 2019 9,41 25.144.720 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 .
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020) seperti pada Tabel 1 tersebut terdapat data persentase  dan  jumlah  penduduk  miskin  Indonesia  periode  Maret  2015-2019.  Secara  umum, jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  masih  cukup  tinggi,  akan  tetapi  terus  terjadi  penurunan setiap tahunnya. Di Indonesia, pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 28.005.390 jiwa  atau  10,86  persen  dari  total  261,1  juta  penduduk  Indonesia,  menurun  587,4  juta  jiwa  dari tahun 2015 sebesar 28.592.790 jiwa dengan penurunan 0,36 persen dari 11,22 persen. Kemudian pada tahun 2019, jumlah persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 25.144.720  jiwa, jumlah ini  berkurang  805,080    jiwa  dari  tahun  2018  yaitu  sebesar  25.949.800  jiwa.  Terjadi  penurunan sebesar 0,41 persen dari tahun 2018 sebesar 9,82 persen menjadi 9,41 persen pada tahun 2019.
Setiap provinsi memiliki kapasitas yang berbeda dalam upaya penurunan kemiskinan.  Aceh menjadi  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Aceh  (APBA) terbesar di Indonesia. Akan tetapi Aceh masih menduduki peringkat 10 besar provinsi termiskin di Indonesia yaitu posisi ke 6 termiskin dan menduduki peringkat pertama termiskin di Sumatera (Badan Pusat Statistik, 2020).
Tabel 2. Jumlah dan persentase penduduk miskin Aceh Maret tahun 2010-2019 Tahun Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh Jumlah/(Jiwa) Persentase (%) 2010 861.850 20,98 2011 894.800 19,57 2012 909.040 19,46 2013 842.420 17,60 2014 881.270 18,05 2015 851.590 17.08 2016 848.440 16,73 2017 872.610 16,89 2018 839.490 15,97 2019 819.440 15,32
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.
Berdasarkan data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi terdapat pada tahun  2012  sebesar  909.040  jiwa  penduduk  miskin  dengan  persentase  19,46  persen.  Kemudian terjadi penururan yang signifikan pada tahun 2013 hingga tahun 2016 yaitu 848.440 jiwa penduduk miskin dengan persentase 16,73 persen. Kemudian terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun  2017  yaitu  sebesar  872.610  jiwa  dengan  persentase  16,89  persen.  Selanjutnya  terjadi penurunan kembali secara signifikan pada tahun 2018 hingga 2019 sebesar 819.440 jiwa dengan 15,32  persen  penduduk  miskin.  Angka  kemiskinan  Aceh  yang  masih  sangat  tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan belum berhasil sepenuhnya, salah satu tujuan dari pembangunan adalah memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat (Atmawikarta A. , 2009).
Tabel 3.

## Jumlah dan persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Aceh Tahun 2018
Usia Jumlah KRTP (Ribu) Persen Usia di bawah 45 Tahun 13.309 11,99 Usia 45-59 Tahun 34.976 31,52 Usia 60 Tahun keatas 62.680 56,49 Total 110.965
Sumber: TKP2K (Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Provinsi Aceh, 2020.
Berdasarkan data pada Tabel 3. menunjukkan bahwa terdapat data rumah tangga miskin tahun 2018  terdapat  110.965  ribu  jiwa  rumah  tangga  yang  dikepalai  oleh  perempuan  yang dikelompokkan dalam 3 tingkatan umur. Pada rumah tangga yang di kepalai perempuan usia di bawah 45 tahun terdapat 11,99 persen atau sebesar 13.309 ribu rumah tangga. Sedangkan pada usia 45-59 tahun terdapat sebanyak 34.976 kepala rumah tangga yang dikepalai perempuan atau sebesar 31,52%. Kelompok usia 60 tahun ke atas menduduki hampir sebagian besar total rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan yaitu 56,49 persen atau sebesar 62.680 KRT. Jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan usia 60 tahun keatas ini menduduki hampir dari sebagian total kepala rumah tangga perempuan. Oleh karena itu,  jumlah kepala rumah tangga perempuan banyak di duduki oleh usia 60 tahun keatas ini perlu menjadi perhatian utama karena pada dasarnya penduduk  usia  60  tahun  ke  atas  telah  terjadi  penurunan  produktivitas  seiring  dengan  umurnya, penurunan tingkat mobilitasnya, kesehatan dan penurunan inteligensi. Akan tetapi mereka harus tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kajian ini akan difokuskan pada kemiskinan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan yang berusia  60  tahun  keatas  yang  dilihat  berdasarkan  aspek  sosial  dan  ekonomi,  antara  lain; pendidikan, pekerjaan dan kesehatan.

## 2. Tinjauan Teoritis

## Kemiskinan
Menurut  Bank  Dunia  dalam  Nanga,  dkk.,  (2018)  kemiskinan  berkaitan  dengan  ketiadaan tempat  tinggal,  rendahnya tingkat  pendidikan,  ketiadaan  lapangan  pekerjaan, rendahnya  tingkat kesehatan,  kehilangan  anak  karena  penyakit  karena  ketiadaan  akses  terhadap  air  bersih, ketidakberdayaan dan kurangnya representasi, keterwakilan dan kebebasan.
Kemiskinan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004- 2009 merupakan suatu kondisi dimana seseorang/individu atau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hal ini beranjak dari pendekatan basis hak bahwa masyarakat miskin memiliki hak- hak  dasar  yang  sama  dengan  masyarakat  lainnya.  Hak-hak  dasar  yang  dimaksud  meliputi perempuan atau laki-laki dapat memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, pertanahan, air bersih, sumber daya alam dan lingkungan hidup, mendapat perlakuan rasa aman atau tidak mendapat ancaman tindak kekerasan dan mendapat hak berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik.
Menurut Avenzora & Karyono (2008) ada empat bentuk kemiskinan, yaitu:
1. Kemiskinan  Absolut  adalah  kondisi  dimana  pendapatan  seseorang/sekelompok  berada dibawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan standar sandang dan pangan,pendidikan, kesehatan, perumahan untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Kemiskinan  relatif  adalah  kemiskinan  yang  terjadi  karena  pengaruh  kebijakan pembangunan  yang  tidak  dapat  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat  sehingga menyebabkan ketimpangan.
3. Kemiskinan  kultural  adalah  kemiskinan  akibat  sikap  dan  kebiasaan  seseorang  atau masyarakat  yang  berasal  dari  budaya  atau  adat  istiadat  yang  berupa  sikap  malas,  tidak hemat atau boros, tidak kreatif dan ketergantungan dengan pihak lain.
4. Kemiskinan  struktural  adalah  kemiskinan  yang  disebabkan  karena  rendahnya  akses terhadap sumbar daya yang terjadi pada suatu tatanan sosial budaya dan sosial politik yang kurang  mendukung  atas  pembebasan  kemiskinan.  Kemiskinan  ini  terkadang  memiliki unsur diskriminatif.

## Rumah Tangga Miskin
Seseorang  atau  rumah  tangga  dikatakan  miskin  apabila  kondisi  kehidupannya  serba kekurangan  sehingga  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Batas  kebutuhan  dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dalam rupiah (Jacobus, et al., 2018). Badan Pusat Statistik (2008) menentukan 14 kriteria rumah tangga miskin, yaitu;
1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu yang murah.
3. Jenis  dinding  tempat  tinggal  terbuat  dari  bambu  atau  rumbia  atau  kayu  dengan  kualitas rendah atau tembok yang tidak diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar di rumah atau menggunakan fasilitas  buang air besar bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan.
6. Bahan bakar yang digunakan untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah.
7. Mengkonsumsi daging atau susu atau ayam hanya satu kali dalam seminggu.
8. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
9. Hanya mampu makan satu atau dua kali dalam sehari.
10. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
11. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah buruh tani, petani dengan luas lahan 500 m 2 , nelayan, buruh perkebunan, buruh bangunan, dan lain-lain dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak bersekolah atau tidak tamat SD atau hanya SD
13. Tidak  memiliki  tabungan  atau  tidak  memiliki  barang  yang  mudah  dijual  dengan  nilai minimal Rp 500.000,-  seperti emas, sepeda motor kredit/non-kredit, kapal motor, ternak atau barang modal lainnya.
Kriteria  kemiskinan  tersebut  bersifat  multidimensi  dimana  tingkat  kedalaman  kemiskinan setiap rumah tangga miskin berbeda, semakin banyak kriteria yang terpenuhi maka semakin miskin pula  rumah  tangga  tersebut.  Untuk  melihat  profil  kemiskinan  dapat  dilihat  karakteristik  rumah tangga  miskin  yang  dapat  dianalisis  mencakup  karakteristik  pendidikan,  demografi  dan ketenagakerjaan (Sa'diyah, 2012).

## Pendidikan Kepala Rumah Tangga
Menurut Avenzora & Karyono (2008) hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangatlah penting  karena  pendidikan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mempengaruhi  angka kemiskinan,  orang  yang  tingkat  pendidikannya  lebih  baik  akan  memiliki  peluang  lebih  rendah menjadi miskin.
Berdasarkan penelitian Rini & Sugiharti (2016)  rumah tangga yang memiliki kepala rumah tangga berpendidikan rendah memiliki kemungkinan miskin lebih tinggi daripada kepala rumah tangga yang berpendidikan menengah ke atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kepala rumah  tangga  sangat  menentukan  tingkat  kemiskinan  suatu  keluarga.  Pendidikan kepala  rumah tangga menjadi penentu dan sangat mempengaruhi pola pikir dalam pengambilan suatu keputusan.
Tingkat pendidikan kepala rumah tangga merupakan hal yang sangat vital karena pendidikan adalah  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penghasilan  dan  kepala  rumah  tangga  merupakan sumber  penghasilan  utama  sehingga  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dalam  menentukan kesejahteraan suatu rumah tangga (Jacobus, et al., 2018).

## Pekerjaan Kepala Rumah Tangga
Lapangan  usaha  atau  sektor  yang  menjadi  sumber  penghasilan  utama  rumah  tangga merupakan  salah  satu  karakteristik  ketenagakerjaan  yang  menggambarkan  perbedaan  antara
rumah  tangga  miskin  dan  ridak  miskin.  Profil  rumah  tangga  miskin  seringkali  melekat  kepada mereka yang bekerja di sektor pertanian, buruh tani, perkebunan, nelayan serta pencari kayu dan madu di hutan (Avenzora & Karyono, 2008).
Faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kemiskinan  rumah  tangga  adalah  jenis  pekerjaan  utama rumah tangga tersebut karena menjadi faktor penentu besarnya pendapatan dan pengeluaran yang diterima oleh rumah tangga. Setiap jenis pekerjaan memiliki tingkat upah yang berbeda-beda, upah minimum yang diterima dari sektor pertanian akan lebih rendah dibandingkan sektor lain seperti industri  dan  mayoritas  kepala  rumah  tangga  miskin  di  Indonesia  cenderung  bekerja  di  sektor pertanian  baik  dalam  sub  sektor  pertanian  tanaman  pangan,  perikanan  maupun  perkebunan (Jacobus, dkk., 2018).
Isdijoso, et al. (2016) menetapkan indikator dalam sektor pekerjaan yaitu; apakah keluarga bekerja di sektor pertanian, perdagangan, industri, jasa atau keluarga tersebut menerima transfer dari keluarga lain (pengangguran).

## Kesehatan Kepala Rumah Tangga
Kesehatan  dan  kemiskinan  menurut World  Bank (2002)  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Apabila  kesehatan  buruk  maka  menyebabkan  menurunnya  produktivitas  dan mengahabiskan tabungan  rumah tangga yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan.
Pada  umumnya  penduduk  miskin  lebih  rentan  terhadap  penyakit  karena  keterbatasannya terhadap akses air bersih, sanitasi serta kecukupan gizi. Kemudian penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan karena terdapat kesenjangan yang besar dengan petugas kesehatan, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan terbatasnya pengetahuan dalam menghadapi serangan penyakit (Atmawikarta, 2009).
Isdijoso, et al. (2016) menetapkan indikator dalam hal kesehatan yaitu;  apakah rumah tangga tersebut pergi ke pengobatan modern jika sakit, apakah air minum nya berasal dari sumur yang terlindungi, apakah rumah tangga tersebut memiliki kamar mandi sendiri, apakah ada balita yang meninggal pada tiga tahun terakhir dalam rumah tangga tersebut, dan apakah luas rumah tinggal minimal 8 m² per anggota rumah tangga dan beralas tanah.
Hasil  kajian  Gender  Lockley,  et  al.  (2013)  menyatakan  bahwa  pada  umumnya  perempuan yang sudah menikah menjadi kepala rumah tangga ketika pasangannya memiliki penyakit kronis dan disabilitas/kecacatan.

## Kepala Rumah Tangga Perempuan
Menurut Astina (2014)  kepala rumah tangga perempuan merupakan suatu rumah tangga yang di  kepalai  oleh  perempuan  dimana  perempuan  yang  harus  mencari  nafkah  untuk  keluarga  dan berperan  sebagai  kepala  keluarga  yang  bertanggung  jawab  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dan menghidupi keluarganya.
Penyebab terjadinya perempuan kepala rumah tangga disebabkan karena ditinggal oleh suami karena  perceraian  atau  meninggal  dunia,  suami  yang  sakit  menahun,  cacat  tubuh  dan  lain sebagainya. Kepala rumah tangga perempuan masih banyak yang didera oleh masalah kesulitan ekonomi, buta akses informasi , buta aksara dan rentan mengalami tindak kekerasan. Bagi keluarga mampu,  rumah  tangga  yang  dikepalai  oleh  perempuan  tidak  memberikan  pengaruh  yang  besar terhadap  kehidupan  perekonomian  namun  sebaliknya,  keluarga  miskin  yang  dikepalai  oleh perempuan sangat merasakan kesulitan ekonomi (Astina, 2014).
Menurut  hasil  penelitian  Rini  &  Sugiharti  (2016)  mengatakan  bahwa  rumah  tangga  yang dikepalai oleh perempuan memiliki kemungkinan miskin lebih besar daripada rumah tangga yang dikepalai  oleh  laki-laki.  Hal ini  sesuai  dalam  Todaro,  et  al.  (2006)  yang  menyatakan  penyebab utama  kemiskinan  adalah  banyak  perempuan  yang  menjadi  kepala  rumah  tangga,  rendahnya kesempatan dan kapasitas perempuan dalam memiliki pendapatan sendiri dan perempuan dibatasi untuk menikmati hak berpendidikan dan pekerjaan layak di sektor formal.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini mengkaji tentang rumah tangga miskin Aceh yang dikepalai oleh perempuan. Penelitian ini dibatasi oleh rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan usia ≥ 60 tahun. Data ini terdiri dari data cross section, data tersebut merupakan data BDT (basis data terpadu) dari TKP2K Provinsi  Aceh  tahun  2018.  Data  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif. Kajian ini akan fokus pada beberapa aspek sosial dan ekonomi, antara lain: pendidikan, pekerjaan dan kesehatan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data dari BDT TKP2K pada tahun 2018, sebanyak 110.965 RT miskin di Aceh dikepalai  oleh  perempuan.  KRT  Perempuan  tersebut  dikelompokkan  dalam  tiga  tingkatan  usia yaitu usia dibawah 45 tahun, 45-59 tahun dan 60 tahun keatas. Pengelompokkan usia ini dilihat berdasarkan tingkat produktivitas dan tingkat kesehatan penduduk. KRT yang berusia dibawah 45 tahun merupakan kelompok yang memiliki tingkat produktivitas dan kesehatan yang tinggi, namun
seiring  bertambah  nya  usia  maka  tingkat  produktivitas  dan  kesehatan  akan  terus  menurun. Kelompok usia 60 tahun keatas memiliki tingkat produktivitas dan kesehatan yang paling rendah. Pada penelitian ini difokuskan pada KRT perempuan yang berusia 60 tahun keatas namun KRT yang berusia dibawah 45 tahun dan 45-59 akan disajikan untuk melihat perbandingan yang terjadi antar kelompok usia.
Profil  KRT  Perempuan  di  lihat  dari  aspek  sosial  dan  ekonomi.  Dari  aspek  sosial  yaitu: pendidikan KRT (dilihat pada tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, PT, dan lainnya), dan kesehatan KRT (dilihat dari penyakit kronis dan disabilitas), sedangkan dari aspek ekonomi yaitu: pekerjaan KRT  yang  dilihat  berdasarkan  sektor  pekerjaan  yang  paling  sering  ditemui  KRT  Perempuan (pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa kemasyarakatan pemerintahan dan perorangan, industri pengolahan dan sektor lainnya).
Berdasarkan Tabel 4. terlihat mayoritas KRT miskin di Aceh berusia 60 tahun ke atas, yaitu sebanyak 62.680 RT miskin atau 56,49 persen dengan jumlah tertinggi dijumpai pada kabupaten Aceh  Utara  yaitu  11.760.  Kemudian  Bireuen  memiliki  mayoritas  KRT  yang  berusia  60  tahun keatas yaitu 8.297 RT. KRT Perempuan miskin yang berusia dibawah 45 tahun memiliki jumlah paling sedikit antara jumlah kelompok usia lainnya yaitu 13.309 RT atau 11,99 persen.
Tabel 4.

## Kondisi RT Miskin Dikepalai Perempuan di Aceh Tahun 2018
No Kabupaten/Kota Usia dibawah 45 Tahun Usia 45-59 Tahun Usia ≥ 60 Tahun TOTAL 1  Aceh Barat 363 1.220 2.198 3.781 2  Aceh Barat Daya 338 987 1267 2.592 3  Aceh Besar 746 2.246 5.624 8.616 4  Aceh Jaya 223 576 942 1.741 5  Aceh Selatan 577 1.875 3.910 6.362 6  Aceh Singkil 295 719 1.032 2.046 7  Aceh Tamiang 543 1.835 3.762 6.140 8  Aceh Tengah 431 1.074 1.660 3.165 9  Aceh Tenggara 246 660 398 1.304 10  Aceh Timur 1.380 3.738 5.737 10.855 11  Aceh Utara 2.783 6.357 11.760 20.900 12  Bener Meriah 258 384 301 943 13  Bireuen 1.296 4.150 8.297 13.743 14  Gayo Lues 163 340 200 703 15  Kota Banda Aceh 192 524 594 1.310 16  Kota Langsa 194 598 412 1.204 17  Kota Lhokseumawe 352 971 919 2.242 18  Kota Sabang 59 127 271 457
19  Kota Subulussalam 194 390 419 1.003 20  Nagan Raya 559 1.295 2.835 4.689 21  Pidie 1.540 3.082 6.123 10.745 22  Pidie Jaya 417 1.282 3.080 4.779 23  Simeulue 160 546 939 1645 TOTAL 13.309 34.976 62.680 110.965
Sumber: TKP2K Provinsi Aceh, 2020.

## Tingkat Pendidikan KRT Perempuan Miskin Aceh Berusia > 60 tahun
Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang disajikan dalam Tabel 5. diperoleh informasi bahwa dari 62.680 RT miskin yang KRT-nya berusia 60 tahun keatas, terdapat 43.406 KRT yang berpendidikan  tertinggi  SD  atau  setara  69,25  persen.  Melihat  persentase  ini,  dapat  disetarakan bahwa lebih dari ½ KRT Perempuan miskin di Aceh yang berusia 60 tahun keatas berpendidikan SD.  Sedangkan  KRT  Perempuan  berpendidikan  SMP  yaitu  sebanyak  2.121  KRT  dengan persentase dibawah 10 persen yaitu 3.38 persen. Sedangkan yang berpendidikan SMA hanya 529 RT. Sedikit sekali KRT Perempuan yang menyelesaikan Perguruan tinggi yaitu hanya 12 KRT saja. Sisanya hampir 1/4  KRT Perempuan yang tidak bersekolah, mengikuti paket A,B dan C dan lainnya yaitu sebanyak 16.612 KRT atau setara dengan 26,50 persen.
Jika  dianalisis  secara  mendalam,  terlihat  bahwa  terdapat  daerah-daerah  yang  memiliki persentase  KRT  perempuan  miskin  tertinggi  berpendidikan  SD.  Kabupaten  Simeulue  memiliki persentase  tertinggi  KRT  perempuan  miskin  berpendidikan  SD,  yaitu  87,22  persen.  Secara sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa  dari  100  KRT  Perempuan  miskin  berusia  60  tahun  keatas, sebanyak 87 KRT berpendidikan SD. Keadaan yang hampir serupa terjadi di Kabupaten Bireuen dengan  persentase  79,50  persen.  Secara  absolut,  Kabupaten  Aceh  Utara  memiliki  8.830  KRT Perempuan yang berpendidikan SD. Kabupaten Bireuen memiliki 6.596 KRT  berpendidikan SD dan Kabupaten Aceh Timur memiliki jumlah KRT Perempuan miskin berpendidikan SD sebanyak 4.507 RT.
Tabel 5.

## Distribusi RT Miskin Dikepalai Perempuan Berusia ≥ 60 tahun Berdasarkan Sektor Pendidikan
di Aceh No. Kabupaten/Kota Usia diatas 60 Tahun Jumlah dan Persentase Tingkat Pendidikan KRT Perempuan Miskin SD % SMP % SMA % PT % Lainnya % 1 Aceh Barat 2.198 1.131 51,46 52 2,37 5  0,23 0  0,00 1.010  45,95 2 Aceh Barat Daya 1.267 919 72,53 23 1,82 9  0,71 0  0,00 316  24,94 3 Aceh Besar 5.624 3.897 69,29 314 5,58 76  1,35 2  0,04 1.335  23,74 4 Aceh Jaya 942 492 52,23 12 1,27 0  0,00 0  0,00 438  46,50 5 Aceh Selatan 3.910 2.771 70,87 58 1,48 24  0,61 0  0,00 1.057  27,03
6 Aceh Singkil 1.032 516 50,00 18 1,74 6  0,58 0  0,00 492  47,67 7 Aceh Tamiang 3.762 2.642 70,23 114 3,03 25  0,66 1  0,03 980  26,05 8 Aceh Tengah 1.660 1.114 67,11 158 9,52 69  4,16 2  0,12 317  19,10 9 Aceh Tenggara 398 267 67,09 54  13,57 23  5,78 0  0,00 54  13,57 10 Aceh Timur 5.737 4.507 78,56 114 1,99 24  0,42 1  0,02 1.091  19,02 11 Aceh Utara 11.760 8.830 75,09 202 1,72 39  0,33 4  0,03 2.685  22,83 12 Bener Meriah 301 229 76,08 5 1,66 4  1,33 0  0,00 63  20,93 13 Bireuen 8.297 6.596 79,50 466 5,62 98  1,18 0  0,00 1.137  13,70 14 Gayo Lues 200 66 33,00 2 1,00 0  0,00 0  0,00 132  66,00 15 Kota Banda Aceh 594 383 64,48 92  15,49 28  4,71 0  0,00 91  15,32 16 Kota Langsa 412 295 71,60 43  10,44 13  3,16 0  0,00 61  14,81 17 Kota Lhokseumawe 919 635 69,10 66 7,18 28  3,05 2  0,22 188  20,46 18 Kota Sabang 271 183 67,53 21 7,75 5  1,85 0  0,00 62  22,88 19 Kota Subulussalam 419 117 27,92 3 0,72 0  0,00 0  0,00 299  71,36 20 Nagan Raya 2.835 1.454 51,29 45 1,59 7  0,25 0  0,00 1.329  46,88 21 Pidie 6.123 3.496 57,10 128 2,09 31  0,51 0  0,00 2.468  40,31 22 Pidie Jaya 3.080 2.047 66,46 99 3,21 14  0,45 0  0,00 920  29,87 23 Simeulue 939 819 87,22 32 3,41 1  0,11 0  0,00 87 9,27 TOTAL 62.680  43.406 69,25  2.121 3,38 529  0,84 12  0,02 16.612  26,50
Sumber: TKP2K Provinsi Aceh, 2020

## Pekerjaan KRT Perempuan Miskin di Aceh Berusia > 60 tahun
Dari  hasil  analisis  terhadap  data  yang  disajikan  dalam  Tabel  6.  diperoleh  informasi  sektor pekerjaan yang paling banyak ditemui pada KRT Perempuan.  Dari total jumlah 62.680 RT miskin yang  KRT-nya  perempuan  berusia  60  tahun  keatas,  sektor  pertanian  adalah    sektor  pekerjaan tertinggi  yang  paling  banyak  ditemui  KRT  Perempuan  yaitu  sebanyak  12.146  KRT  atau  setara 19,38 persen..
Jika di analisis secara mendalam, Aceh Tenggara memiliki persentase KRT perempuan miskin tertinggi yang bekerja pada sektor pertanian yaitu 50,00 persen, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dari 100 KRT yang bekerja di sektor pertanian terdapat 50 KRT yang bekerja pada sektor tersebut.  Sedangkan  pada  sektor  perkebunan,  Bener  Meriah  memiliki  persentase  58,14  persen. Pada sektor perdagangan dan industri pengolahan, Banda Aceh memiliki persentase tertinggi yaitu 11,28 persen dan 4,71 persen. Langsa memiliki persentase pada sektor JKPP yaitu 12,86 persen. Namun  secara  absolut,  Aceh  Utara  memiliki  jumlah  KRT  tertinggi  yang  bekerja  pada  sektor pertanian, yaitu 2.928 KRT perempuan. Sedangkan Aceh tengah memiliki 795 KRT yang bekerja pada  sektor  perkebunan.  Pada  sektor  perdagangan  dan  sektor  JKPP,  Aceh  Tamiang  memiliki jumlah KRT Perempuan tertinggi di Aceh Tamiang yaitu sebanyak 119 dan 123 KRT. Sedangkan pada  sektor  Industri  Pengolahan,  Pidie  memiki  265  KRT  Perempuan  yang  bekerja  pada  sektor tersebut.

## Tabel 6.
Distribusi RT Miskin Dikepalai Perempuan Berusia ≥ 60 tahun Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Aceh
Kabupaten/Kota Usia ≥ 60 Tahun Jumlah dan Persentase KRT Perempuan Miskin Berdasarkan Sektor Pekerjaan Pertani an % Perk ebun an % Perdag angan % (JK PP) % IP % Lain nya % Aceh Barat 2.198 542 24,66 90 4,09 36 1,64 23 1,05 10 0,45 1.497 68,11 Aceh Barat Daya 1.267 155 12,23 31 2,45 22 1,74 17 1,34 7 0,55 1.035 81,69 Aceh Besar 5.624 1.042 18,53 39 0,69 111 1,97 36 0,64 54 0,96 4.342 77,20 Aceh Jaya 942 357 37,90 15 1,59 5 0,53 2 0,21 1 0,11 562 59,66 Aceh Selatan 3.910 461 11,79 133 3,40 69 1,76 16 0,41 24 0,61 3.207 82,02 Aceh Singkil 1.032 93 9,01 107 10,37 48 4,65 28 2,71 6 0,58 750 72,67 Aceh Tamiang 3.762 298 7,92 341 9,06 119 3,16 123 3,27 33 0,88 2.848 75,70 Aceh Tengah 1.660 82 4,94 795 47,89 41 2,47 22 1,33 11 0,66 709 42,71 Aceh Tenggara 398 199 50,00 64 16,08 5 1,26 1 0,25 1 0,25 128 32,16 Aceh Timur 5.737 1.039 18,11 285 4,97 61 1,06 85 1,48 39 0,68 4.228 73,70 Aceh Utara 11.760 2.928 24,90 582 4,95 59 0,50 60 0,51 106 0,90 8.025 68,24 Bener Meriah 301 1 0,33 175 58,14 5 1,66 2 0,66 0 0,00 118 39,20 Bireuen 8.297 2.021 24,36 245 2,95 109 1,31 39 0,47 89 1,07 5.794 69,83 Gayo Lues 200 34 17,00 43 21,50 3 1,50 0 0,00 9 4,50 111 55,50 Kota Banda Aceh 594 1 0,17 0 0,00 67 11,28 62 10,44 28 4,71 436 73,40 Kota Langsa 412 14 3,40 7 1,70 31 7,52 53 12,86 7 1,70 300 72,82 Kota Lhokseumawe 919 54 5,88 4 0,44 37 4,03 63 6,86 11 1,20 750 81,61 Kota Sabang 271 1 0,37 7 2,58 16 5,90 9 3,32 8 2,95 230 84,87 Kota Subulussalam 419 26 6,21 51 12,17 13 3,10 1 0,24 1 0,24 327 78,04 Nagan Raya 2.835 389 13,72 224 7,90 68 2,40 16 0,56 26 0,92 2.112 74,50 Pidie 6.123 1.439 23,50 160 2,61 102 1,67 58 0,95 265 4,33 4.099 66,94 Pidie Jaya 3.080 717 23,28 60 1,95 80 2,60 14 0,45 101 3,28 2.108 68,44 Simeulue 939 253 26,94 72 7,67 22 2,34 8 0,85 9 0,96 575 61,24 TOTAL 62.680 12.146 19,38 3.530 5,63 1.129 1,80 738 1,18 846 1,35 44.291 70,66
Sumber: TKP2K Provinsi Aceh, 2020

## Tingkat Kesehatan KRT Perempuan Miskin di Aceh Berusia > 60 tahun
Dari hasil analisis terhadap data, seperti yang disajikan dalam  Tabel 7 . diperoleh informasi bahwa  dari  62.680  KRT  perempuan  yang  berusia  60  tahun  keatas,  terdapat  hampir  1/3  KRT Perempuan yang mengalami penyakit kronis, yaitu sebanyak 18.912 KRT atau setara 30,17 persen dan disabilitas sebanyak 2.406 KRT atau 3,84 persen. Pada Gambar 1.6., menunjukkan penyakit kronis dan disabilitas yang sering ditemui pada KRT Perempuan. Jumlah tertinggi sebanyak 3.993 KRT atau 6,37 persen KRT perempuan memiliki penyakit Hipertensi dan Rematik sebanyak 1.669 KRT.  Sedangkan  pada  disabilitas  sebanyak  598  KRT  mengalami  tuna  netra/buta  dan  cacat tubuh/tuna daksa sebanyak 562 KRT.
Jika dianalisis secara lebih mendalam, Langsa memiliki persentase penyakit kronis tertinggi KRT  perempuan  yaitu  44,17  persen  dan  Aceh  Jaya  sebanyak  40,45  persen.  Sedangkan  pada disabilitas, Sabang memiliki Persentase disabilitas tertinggi yaitu 6,64 persen KRT perempuan dan Nagan Raya memiliki persentase 5,61 persen KRT Perempuan.
Secara absolut, Aceh utara memiliki jumlah tertinggi KRT yang mengalami penyakit kronis dan  disabilitas,  yaitu  3.595  KRT  dan  519  KRT  yang  mengalami  disabilitas.  Kemudian  Bireuen memiliki  sebanyak  2.677  KRT  yang  mengalami  penyakit  kronis  dan  275  KRT  perempuan penyandang disabilitas. Selanjutnya, Aceh Timur memiliki jumlah KRT Perempuan yang memiliki penyakit kronis sebanyak 2.062 KRT dan 258 KRT penyandang disabilitas.
Tabel 7.
Distribusi RT Miskin Dikepalai Perempuan Berusia ≥ 60 tahun
Berdasarkan Tingkat Kesehatan di Aceh
Sumber: TKP2K Provinsi Aceh, 2020
No. Kabupaten/Kota Kesehatan KRT Usia 60 tahun keatas Sakit Kronis Disabilitas/ Cacat Jumlah Persen Jumlah Persen 1 Aceh Barat 488 22,20 87 3,96 2 Aceh Barat Daya 398 31,41 62 4,89 3 Aceh Besar 1.758 31,26 150 2,67 4 Aceh Jaya 381 40,45 47 4,99 5 Aceh Selatan 752 19,23 150 3,84 6 Aceh Singkil 275 26,65 52 5,04 7 Aceh Tamiang 1.275 33,89 125 3,32 8 Aceh Tengah 422 25,42 67 4,04 9 Aceh Tenggara 65 16,33 13 3,27 10 Aceh Timur 2.062 35,94 258 4,50 11 Aceh Utara 3.595 30,57 519 4,41 12 Bener Meriah 88 29,24 9 2,99 13 Bireuen 2.677 32,26 275 3,31 14 Gayo Lues 63 31,50 5 2,50 15 Kota Banda Aceh 195 32,83 15 2,53 16 Kota Langsa 182 44,17 3 0,73 17 Kota Lhokseumawe 263 28,62 22 2,39 18 Kota Sabang 108 39,85 18 6,64 19 Kota Subulussalam 150 35,80 19 4,53 20 Nagan Raya 664 23,42 159 5,61 21 Pidie 2.003 32,71 229 3,74 22 Pidie Jaya 734 23,83 93 3,02 23 Simeulue 314 33,44 29 3,09 TOTAL 18.912 30,17 2.406 3,84

## Gambar 1.

## Sebaran Jenis Penyakit Kronis dan Disabilitas

## Profil RT yang Dikepalai Perempuan Berusia 60 Tahun Keatas
Kepala  rumah  tangga  perempuan  merupakan  suatu  rumah  tangga  yang  di  kepalai  oleh perempuan  dimana  perempuan  yang  harus  memberi  nafkah  dan  bertanggung  jawab  dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya. Provinsi Aceh memiliki total sebanyak 110.965 KRT yang dikepalai oleh perempuan dengan mayoritas KRT yang berusia 60 tahun keatas yaitu 62.680 KRT.
Dilihat dari segi pendidikan, KRT perempuan usia 60 tahun keatas yang berpendidikan SD memiliki jumlah 3 kali lebih banyak dari KRT yang berusia dibawah 45 tahun, namun pendidikan SMP,  SMA  dan  Perguruan  Tinggi  terlihat  lebih  rendah  dibandingkan  RT  yang  dikepalai Perempuan berusia dibawah 45 tahun dan usia 54-59 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas KRT berusia 60 tahun keatas memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu SD. KRT yang memiliki pendidikan rendah sangat rentan untuk menjadi miskin dan diperparah dengan tingkat  produktifitas  yang  sangat  rendah  pada  usia  lanjut  yang  menyebabkan  KRT  Perempuan tersebut semakin tidak berdaya. Hal ini sejalan dengan penelitian Rini dan Sugiharti (2016) yang menyatakan  bahwa  kepala  rumah  tangga  yang  memiliki  pendidikan  yang  rendah  memiliki kemungkinan miskin lebih besar dari kepala rumah tangga yang berpendidikan menengah keatas.
Jika  dilihat  dari  segi  pekerjaan,  status  bekerja  pada  KRT  perempuan    usia  60 tahun  keatas cenderung  sangat  rendah  dibandingkan  dengan  tingkat  usia  lainnya.  Pada  usia  60  tahun  keatas sangat sedikit KRT Perempuan yang mampu bekerja karena pada dasarnya tingkat produktivitas, imunitas, dan kekuatan pada fisik KRT Perempuan sangat rendah, sehingga kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan sangatlah kecil. Namun, terdapat kurang lebih sebanyak 32,8 persen KRT perempuan masih mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.KRT Perempuan  Aceh  paling  banyak  ditemui  bekerja  pada  sektor  pertanian,  perkebunan,  dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan penelitian Avenzora dan Karyono  (2008) yang menyatakan profil rumah tangga miskin seringkali melekat kepada mereka yang bekerja di sektor pertanian, buruh  tani,  perkebunan,  nelayan  serta  pencari  kayu  dan  madu  di  hutan.  Dan  pada  penelitian
196 136 101 562 115 49 598 422 52 47 46 81 0.31 0.22 0.16 0.90 0.18 0.08 0.95 0.67 0.08 0.07 0.07 0.13
Disabilitas KRT Perempuan Usia 60 Tahun keatas

## JUMLAH PERSENTASE
196 136 101 562 115 49 598 422 52 47 46 81 0.31 0.22 0.16 0.90 0.18 0.08 0.95 0.67 0.08 0.07 0.07 0.13
Disabilitas KRT Perempuan Usia 60 Tahun keatas
JUMLAH PERSENTASE
Isdijoso  dkk.,  juga  menetapkan  indikator  rumah  tangga  miskin  dalam  sektor  pekerjaan  yaitu apakah  keluarga  tersebut  bekerja  di  sektor  pertanian,  perdagangan,  industrti,  jasa  atau  keluarga tersebut menerima transfer dari keluarga lain atau tidak bekerja.
Selanjutnya  jika  dilihat  dari  segi  kesehatan,  persentase  KRT  Perempuan  yang  memiliki penyakit  kronis  dan  disabilitas  tertinggi  berada  pada  KRT  Perempuan  yang  berusia  60  tahun keatas.  Tingkat  kesehatan  dan  imunitas  seseorang  terus  menurun  seiring  petambahan  usianya sehingga  sangat  mudah  bagi  KRT  Perempuan  yang  berusia  60  tahun  keatas  rentan  memiliki penyakit  kronis,  namun  tidak  jarang  keluarga  miskin  yang  enggan  mencari  pengobatan  ketika mereka sakit yang disebabkan karena terbatasnya sumberdaya.
Berdasarkan  teori  lingkaran  setan  Nurske  (19953),  ketika  suatu  rumah  tangga  dikatakan miskin,  maka  pendapatannya  rendah  sehingga  pemenuhan  pangan  dan  jasa  nya tidak  tercukupi dengan baik yang akan menyebabkan kebutuhan nutrisi dan pendidikannya tidak layak, sehingga anak dari keluarga miskin tersebut tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan mengalami kekurangan nutrisi, selain itu juga memungkinkan bagi seorang ibu hamil melahirkan anak yang cacat/disabilitas sehingga memiliki kemungkinan yang besar keluarga miskin tersebut mewariskan kemiskinan pada jangka panjang.

## 5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis terhadap data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:
1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat partisipasi sekolah pada KRT Perempuan miskin di Aceh cenderung sangat rendah. Mayoritas KRT Perempuan di Aceh hanya berpendidikan SD dan berusia 60 tahun keatas. KRT Perempuan Miskin Aceh yang berpendidikan SD banyak dijumpai pada Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Bireuen.
2. Hasil  dari  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  sektor  pekerjaan  KRT  Perempuan cenderung berprofesi sebagai petani padi, palawija dan perkebunan. Secara persentase, KRT Perempuan berusia 60 tahun cenderung lebih rendah dari tingkatan usia lainnya yang diduga hal tersebut disebabkan oleh tingkat produktivitas dan kesehatan yang rendah sehingga banyak KRT Perempuan yang tidak dapat bekerja. KRT Perempuan yang berprofesi sebagai petani padi dan palawija banyak dijumpai pada Kabupaten Aceh Utara dan KRT Perempuan yang berprofesi pada sektor perkebunan banyak di jumpai pada Kabupaten Aceh Tengah.
3. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa KRT Perempuan yang memiliki penyakit
Kronis dan Disabilitas banyak ditemui pada KRT Perempuan yang berusia 60 tahun keatas.
Mayoritas  KRT  Perempuan  menderita  penyakit  Rematik  dan  Hipertensi.  Sedangkan  pada disabilitas banyak dijumpai KRT Perempuan yang cacat tubuh/tuna daksa dan tuna netra/buta. KRT Perempuan yang memiliki penyakit kronis dan disabilitas paling banyak ditemui pada Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Bireuen.

## Implikasi Kebijakan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya,  analisis data dan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi/saran yang dapat dipergunakan kedepannya:
1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pengembangan basis data penerima manfaat terpadu agar menghasilkan data akurat mengenai siapa yang berhak menjadi penerima bantuan sosial serta  membuat  kebijakan-kebijakan  khusus  yang  dapat  meringankan  beban  hidup  KRT Perempuan Miskin yang berusia 60 tahun keatas dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan sosial tunai secara bijak dan tepat sasaran.
2. Pemerintah  diharapkan  dapat  membuat  program-program  jaminan  kesehatan  yang berkesinambungan khususnya bagi KRT Perempuan miskin sehingga mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dari aspek ekonomi atau sosial lain  yang  dapat  digunakan  dalam  melihat  profil  rumah  tangga  miskin  yang  dikepalai  oleh perempuan.

## Daftar Pustaka
Astina, R. (2014). Hubungan Antara Status Kepala Keluarga dengan  Kemiskinan di Kecamatan
Sukamakmur Kabupaten Aceh besar.
Atmawikarta, A. (2009). Investasi Kesehatan untik Pembangunan Ekonomi.
Avenzora, A., & Karyono, Y. (2008). Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan tahun 2008.
Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2020).
Haughton, J., & Shahidur, R. (2010). Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta:
Salemba Empat.
Hondai. (2005).
Isdijoso,  W.,  Suryahadi, A.,  & Akhmadi.  (2016). Penetapan  Kriteria  dan  Variabel  Pendataan
Penduduk  Miskin  yang  Komprehensif  dalam  Rangka  Perlindungan  Penduduk  Miskin  di Kabupaten/Kota. The SMERU Research Institute.
Jacobus,  E.  H.,  Kindangen,  P.,  &  Walewangko,  E.  N.  (2018).  Analisis  Fakto-Faktor  Yang
Mempengaruhi  Kemiskinan  Rumah  Tangga  di  Sulawesi  Utara. Jurnal  Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah .
Lockley, A.,  Tobias,  J.,  &  Bah, A.  (2013). Hasil  Kajian  Gender  dari  Basis  dataTerpadu. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Nanga, M., HW, E. F., Rahayuningsih, D., Dinayati, E., Aulia, F. M., Rismalasari, M., et al. (2018).
Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah. (2004-2009). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2004-
2009. Jakarta: BAPPENAS.
Rini, A.  S.,  &  Sugiharti,  L.  (2016).  Faktor-Faktor  Penentu  Kemiskinan  di  Indonesia: Analisis
Rumah Tangga. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan .
Sasmita, S. (2011). Peran Perempuan Suku Minangkabau yang menjadi Kepala Keluarga (PEKKA) bagi Penciptaan ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kecamatan Padang Timur. Humanus , 82.
TKP2K Provinsi Aceh. (2020). Basis Data Terpadu.