Praktik  dan  Disparitas  Putusan  Hakim  Dalam  Menetapkan Force  Majeure di Indonesia

## Muhammad Irfan Hilmy
Irfanhilmy3@gmail.com
Muhammad Fadhali Yusuf

## mfadhaliyusuf@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Article History: Submitted : 21 Mei  2020; Accepted: 03 September 2020; Published: 22 September 2020.

## Abstract
Force  majeure  becomes  one  of  debtor's  objections  when  there  is  a  default  in  an agreement.  In  determining  the  circumstances  included  in  the  force  majeure criteria,  the judge considers the clause of the agreement and the effect that results from a situation on the fulfillment of the achievement. Every incident may not be said to be a force majeure because  it  sees  how  much  influence  factors  that  influence  achievement  of  achievement. Force majeure is determined because of several things based on the cause, nature, subject, and scope. Juridical provisions related to force majeure in Indonesia are contained in the Civil  Code,  Laws  and  Jurisprudence.  This  paper  will  discuss  the  practice  of  determining force  majeure  in  Indonesia,  which  refers  to  a  judge's  decision  that  sets  a  situation  as  a force majeure. The purpose of this paper is to find out the judge's analysis in rejecting or establishing  a  forceful  situation.  The  research  method  used  in  this  paper  is  normative juridical  or  also  called  doctrinal  law  research.  The  author  refers  and  reviews  the jurisprudence that discusses force majeure to find out the differences in analysis caused by differences in case backgrounds.
Keywords : Force majeure; Jurisprudence; Agreement

## Abstrak
Force  majeure  menjadi  salah  satu  tangkisan  debitur  ketika  terjadi  wanprestasi  dalam suatu  perjanjian.  Dalam  menentukan keadaan  yang  masuk  dalam  kriteria force  majeure hakim  mempertimbangkan  klausula  perjanjian  serta  pengaruh  yang  dihasilkan  akibat suatu  keadaan  terhadap  pemenuhan  prestasi.  Setiap  kejadian  belum  tentu  dapat dikatakan  sebagai  force  majeure  karena  melihat  seberapa  besar  faktor  pengaruh  yang mempengaruhi  pemenuhan  prestasi.  Force  majeure  ditetapkan  karena  beberapa  hal berdasarkan penyebabnya, sifatnya, subjeknya, dan ruang lingkupnya. Ketentuan yuridis terkait  force  majeure  di  Indonesia  terdapat  dalam  KUH  Perdata,  Undang-Undang,  dan yurisprudensi. Tulisan ini akan membahas praktik penetapan force majeure di Indonesia
Volume 1 Nomor 2 Juni 2020 Halaman 182-201 ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
yang  mengacu  pada  putusan  hakim  yang  menetapkan  suatu  keadaan  sebagai  force majeure.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  analisis  hakim  dalam  menolak atau  menetapkan  suatu  keadaan  memaksa.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif  atau  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal. Penulis  mengacu  dan  mengulas  pada  yurisprudensi  yang  membahas  mengenai  force majeure  untuk  mengetahui  perbedaan  analisis  yang  disebabkan  karena  perbedaan  latar belakang perkara.
Kata kunci: Keadaan memaksa; yuridprudensi; perjanjian

## A. Pendahuluan
Dalam  setiap  perjanjian  tentu  debitur  dan  kreditur  akan  menentukan  terkait  dengan objek yang  akan diperjanjikan. Untuk  memberikan  kepastian  hukum terkait  pemenuhan prestasi yang diperjanjikan tersebut maka kedua belah pihak harus menentukan daluarsa pemenuhan  prestasi  sekaligus  menjaga  agar  debitur  tidak  sewenang-wenang  dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitur menurut Undang-Undang dapat berupa: 1
1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.
Dalam  hal  tidak  melakukan  suatu  perbuatan,  tidak  dapat  diartikan  bahwa  debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Tidak melakukan suatu perbuatan yang dimaksud  adalah  ketika  prestasi  yang  diperjanjikan  tersebutlah  yang  memerintahkan untuk tidak dilakukan.
Namun bukan berarti pemenuhan prestasi tidak dapat ditangguhkan atau digugurkan sepenuhnya. Artinya dalam pemenuhan prestasi tersebut tidaklah bersifat mutlak untuk dilaksanakan.  Dalam  paradigma  hukum  sendiri  ada  beberapa  istilah  yang menggambarkan  dapat  disimpanginya  hukum  mengingat  pula  bahwa  perjanjian merupakan suatu bagian hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
Dalam  hukum  pidana  dikenal  istilah overmacht atau  daya  paksa  yang  dapat membebaskan  terdakwa  pidana  dari  segala  tuntutan.  Ketentuan  tersebut  dapat  dilihat dalam  Pasal  48  KUH  Pidana.  Hukum  Tata  Negara  pun  memiliki  istilah  yang menggambarkan  keadaan  serupa  yang  dikenal  sebagai  keadaan  darurat  yang  dapat dilihat  dalam  Pasal  12  UUD  NRI  1945.  Lalu  selanjutnya  dalam  hukum  perdata  pun mengenal  dengan  keadaan  serupa  tersebut  dengan  istilah  yang  berbeda  dan  dikenal dengan istilah force majeur atau keadaan memaksa.
1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, ( Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 123
Klausul  mengenai force  majeure termaktub  dalam  Pasal  1244  dan  Pasal  1255  yang menjelaskan mengenai keadaan memaksa dan memberikan debitur keringanan dalam hal tidak adanya suatu penggantian biaya, kerugian maupun bunga apabila debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan dalam perjanjian.
Tentu  dalam  pelaksaan  perjanjian  dengan  debitur  melakukan  tangkisan,  tidak  dapat dilakukan  dengan  semena-mena  tanpa  ada  instrumen  hukum  yang  menegaskan  bahwa keadaan  tersebut  memanglah  keadaan  memaksa.  Diperlukan  putusan  hakim  untuk menetapkan  suatu  keadaan  sebagai  keadaan  memaksa  dalam  perjanjian  serta  meninjau ulang  isi  perjanjian  untuk  melihat  klausul  yang  mengatur  mengenai  keadaan  memaksa tersebut.
Di  Indonesia  terkait  dengan  keadaan  memaksa  selain  telah  diatur  melalui  KUH Perdata,  ada  banyak  sekali  yurisprudensi  hakim  untuk  menentukan  suatu  keadaan dianggap  memaksa  ( force  majeure) atau  bukan  dikategorikan  dalam  keadaan  memaksa. Misalnya  saja  putusan  hakim  pertama  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  keadaan memaksa adalah Putusan Mahkamah Agung No. 15K/Sip/1957 yang menyatakan bahwa perampasan  mobil  oleh  bala  tentara  jepang  dianggap  sebagai  keadaan  memaksa.  Lalu dalam  putusan  lain  yang  tidak  menetapkan  suatu  keadaan  memaksa  adalah  Putusan Mahkamah  Agung  No.  Reg.  558K/Sip/1971  yang  menyatakan  bahwa  mengisi  bensin dengan  cara  yang  tidak  aman  dan  mengakibatkan  pada  kebakaran  bukanlah  suatu keadaan  memaksa.  Dalam  dua  putusan  hakim  tersebut  sudah  terdapat  perbedaan putusan hakim untuk menentukan suatu keadaan memaksa atau tidak namun yang perlu ditekankan  adalah  memang  tidak  semua  peristiwa  dapat  dikatakan  sebagai  keadaan memaksa.  Sehingga  perlu  diketakui  dan  didalami  hal-hal  yang  menyebabkan  suatu peristiwa  untuk  dikatakan  sebagai  keadaan  memaksa.  Oleh karenanya  terjadi  disparitas antara  putusan  hakim  yang  disebabkan  oleh  latar  belakang  terjadinya  suatu  keadaan memaksa.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  adapun  pembahasan  yang  akan  dibahas  melalui penulisan  ini  adalah  praktik  hukum  di  Indonesia  dalam  menetapkan  suatu  keadaan memaksa  ( force  majeure). Tujuan  dalam  penulisan  ini  untuk  mengetahui  serta menganalisis  dinamika  praktik  penetapan  keadaan  memaksa  di  Indonesia  oleh  hakim sehingga  dapat  terlihat  disparitas  yang  disebabkan  oleh  latar  belakang  keadaan  dan pertimbangan hakim.
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  Yuridis  Normatif  atau  disebut  juga penelitian  hukum  doktrinal 2 ,  yaitu  penulis  menelaah  bahan  hukum  primer  kemudian dilanjutkan  dengan  penelitian  terhadap  bahan  hukum  sekunder  untuk  menjawab permasalahan  yang  menjadi  bahasan  penelitian.  Penulis  mengacu  pada  yurisprudensi hakim  terdahulu  serta  KUH  Perdata  dalam  menganalisa  praktik  penetapan  keadaan memaksa di Indonesia.

## B. Pembahasan
1. Tinjauan Umum Force Majeure
Force  Majeure pertama  kali  digunakan  dalam  hukum  Perancis  yang  dikenal  dengan code  napole on  atau code  civil. Dalam  praktiknya  dahulu  memang force  majeure menjadi keadaan  yang  membebaskan  debitur  dari  segala  kewajiban  yang  harus  dipenuhinya. 3 Dalam  ketentuan  hukum  Indonesia, force  majeure diatur  melalui  rumusan  1244,  1245, dan  1444  KUH  Perdata.  Dari  pasal-pasal  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa force majeure adalah keadaan  yang  melepaskan  seseorang  atau  suatu  pihak  yang  mempunyai kewajiban  untuk  dipenuhinya  berdasarkan  suatu  perikatan,  yang  tidak  atau  tidak  dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggungjawab untuk memberi ganti rugi, biaya, dan bunga, dan/atau dari tanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut. 4
Sebagai  bahan  perbandingan  keadaan  memaksa  tersebut  dapat  pula  dirujuk  melalui Unidroit Principles of International Commercial Contracts ( UPICC 2004). Pasal 7.1.7 dalam UPICC 2004 menjelaskan secara tegas mengenai keadaan force majeure. Dalam Pasal 7.1.7 tersebut  pada  intinya  menerangkan  bahwa  keadaan  memaksa  tersebut  harus  diikuti dengan  pengaruh  yang  diberikan  hingga  terhambatnya  proses  pemenuhan  prestasi sehingga tidak serta merta suatu keadaan dapat dikatakan sebagai force majeure apabila tidak ada pengaruh yang timbul kepada pelaksanaan prestasi.
Mengacu  pada  KUH  Perdata  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  unsur  keadaan memaksa yang meliputi: 5
a. Peristiwa yang tidak terduga;
b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
2 Sukismo B, Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis, (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa Ugm, 2008), hlm. 8 3 A.  Samer  Ezeldin,  Ph.D.  and  Amr  Abu  Helw, Proposed  Force  Majeure  Clause  for  Construction Contracts  under  Civil  and  Common  Laws,  Journal  of  Legal  Affairs  and  Dispute  Resolution  in Engineering and Construction, (2018), hlm. 1 4 Rahmad  S.S.  Soemadipradja, Penjelasan  Hukum  Tentang  Keadaan  Memaksa,  ( Jakarta:  Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 3
5 Rahmad, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, hlm. 5-6
c. Tidak ada itikad buruk dari debitur;
d. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
e. Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
f. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
g. Keadaan di luar kesalahan debitur;
h. Debitur tidak gagal berprestasi;
i. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun ;
j. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.
Konsep keadaan  memaksa  juga  dijelaskan  oleh beberapa  ahli  seperti  R. Subekti yang menjelaskan  bahwa  keadaan  memaksa  berkaitan  dengan  debitur  yang  harus menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang  sama  sekali  tidak  dapat  diduga,  dan  di  mana  ia  tidak  dapat  berbuat  apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. R. Subekti menjelaskan bahwa  tidak  terlaksananya  atau  keterlambatan  dalam  pemenuhan  prestasi  bukanlah disebabkan  karena  kelalaian  debitur  melainkan  terhadap  hal-hal  yang  tidak  terduga sehingga debitur bebas dari segala tuntutan maupun prestasinya. 6
Adapun  akibat  dari  keadaan  memaksa  terhadap  perikatan  menurut  Mariam  Darus yang mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi dapat bekerja adalah sebagai berikut: 7
1) Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
2) Debitur  tidak  dapat  dikatakan  berada  dalam  keadaan  lalai  dan  karena  itu  tidak dapat menuntut;
3) Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
4) Pada  perjanjian  timbal  balik  maka  gugur  kewajiban  untuk  melakukan kontraprestasi.
Keadaan  memaksa  didasarkan  pada  beberapa  kriteria  untuk  menyatakan  benar- benar terjadinya keadaan memaksa. 8 Kriteria pertama adalah berdasarkan penyebabnya yang disebabkan oleh keadaan alam, keadaan darurat, musnahnya atau hilangnya objek, dan  karena  kebijakan  pemerintah.  Perbedaan  antara  keadaan  alam  dengan  keadaan darurat  terletak  pada  situasi  yang  mempengaruhi  terhambatnya  pelaksanaan  prestasi. Keadaan  alam  cenderung  pada  situasi  alamiah  yang  tidak  dapat  diduga  serta  dihindari karena sifatnya alamiah dan terjadi berdasarkan mekanisme alam. Hal tersebut merujuk
6 R. Subekti. Hukum Perjanjian, ( Jakarta: PT Intermasa, 1992), hlm. 55 7 Mariam Darusdkk, Kompilasi  Hukum Perikatan, ( Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 2001), hlm. 26- 29 8 Rachmad, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa., hlm. 8-10
pada  berbagai  bencana  alam  (longsor,  gempa  bumi,  banjir,  badai,  gunung  meletus  dan situasi  alamiah  lainnya).  Sedangkan  keadaan  darurat  merupakan  situasi  kondisi  yang tidak  wajar  namun  tidak  terjadi  secara  alamiah  melainkan  berdasarkan  keadaan  sosial, seperti  blokade,  peperangan,  pemogokan,  terorisme,  kerusuhan  massa,  dan  lain-lain. Keadaan  memaksa  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah    dimaksudkan  pada kebijakan yang mengakibatkan suatu objek perjanjian tidak mungkin untuk dilaksanakan, seperti kebijakan pemerintah dalam menerapkan karantina wilayah sehingga tidak dapat dilakukan pelaksanaan prestasi bagi perikatan yang terjadi antar daerah karantina.
Kriteria  keadaan  memaksa  yang  kedua  adalah  berdasarkan  sifatnya  yaitu,  tetap  dan sementara.  Perbedaannya adalah  apabila  tetap  maka  tidak  mungkin untuk  dilaksanakan suatu  prestasi  sedangkan  sementara  mengakibatkan  tertundanya  perikatan.  Kriteria selanjutnya  adalah  berdasarkan  subjeknya  yaitu  objektif  serta  subjektif.  Keadaan memaksa  objektif  yaitu  yang  menyebabkan  prestasi  tidak  mungkin  dilakukan  oleh siapapun,  sedangkan  keadaan  memaksa  subjektif  adalah  menimbulkan  kesulitan pelaksanaan  bagi  debitur  tertentu.  Kriteria  keempat  adalah  berdasarkan  ruang lingkupnya yaitu keadaan memaksa umum dan khusus.  Keadaan memaksa umum dapat berupa  iklim,  kehilangan  dan  pencurian  yang  mengakibatkan  objek  tersebut  rusak  atau hilang,  sedangkan  keadaan  memaksa  khusus  yaitu  berupa  berlakunya  suatu  peraturan perundang-undangan,  dalam  hal  ini  prestasi  bukan  berarti  tidak  dapat  dilakukan melainkan tidak boleh dilakukan.

## 2. Keadaan Memaksa dalam Yurisprudensi dan Peraturan Perundang-Undangan
Konsep force majeure di Indonesia diatur melalui KUH Perdata, peraturan perundang- undangan,  maupun  tertuang  dalam  yurisprudensi.  Seperti  yang  telah  dibahas  diatas bahwa  dalam  KUH  Perdata,  ketentuan  mengenai force  majeure dapat  dirujuk  melalui ketentuan  Pasal  1244,1245,  dan  1444  KUH  Perdata.  Selain  itu,  dalam  peraturan perundang-undangan  juga  terdapat  ketentuan-ketentuan  mengenai force  majeure .  Salah satu  UU  yang  mengatur  mengenai force  majeure adalah  dalam  UU  No.  2  Tahun  2017 tentang jasa konstruksi yang mencabut UU No. 18 Tahun 1999. Dalam penjelasan Pasal 47 huruf J  UU No. 2 Tahun 2017 keadaan memaksa diklasifikasikan ke dalam dua keadaan yaitu mutlak dan tidak mutlak. Selain UU tentang jasa konstruksi, ketentuan force majeure juga  diatur  melalui  UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang  ketenagakerjaan.  Pada  Pasal  164 diatur  bahwa  pengusaha dapat  melakukan  pemutusan  hubungan kerja  yang  disebabkan
kerugian  atau  keadaan  memaksa.  Ketentuan  keadaan  memaksa  tersebut  sebagai  alasan pengusaha dalam melakukan PHK terhadap pekerja secara sah.
Dalam  yurisprudensi,  putusan  mengenai  keadaan  memaksa  yang  dilaksanakan  oleh Mahkamah  Agung  dan  pengadilan  dibawahnya  belum  memberikan  tafsiran  yang  lebih luas dan sesuai dengan kata-kata yang terdapat dalam UU. 9 Yurisprudensi yang memuat mengenai force  majeure dapat  dirujuk  melalui  putusan  pengadilan  niaga  No 21/Pailit/2004/PN Niaga Jkt.Pst, lalu Putusan MA Reg. No. 15 K./Sip./1957, Putusan Ma Reg. No. 24 K/Sip./1958, Putusan MA No. Reg. 558 K/Sip/1971, dan Putusan MA Reg. No. 3389  K/PDT/1948,  serta  Putusan  MA  Reg.  No.  409  K/Sip/1983.  Yurisprudensi  diatas menetapkan  suatu  keadaan  dikatakan  dalam  keadaan  memaksa  atau  tidak  sehingga apabila menelaah lebih dalam maka dapat dibandingkan alasan-alasan menerapkan suatu keadaan memaksa atau tidak.

## 3. Putusan Hakim Mengenai Force Majeure
a. Putusan Mahkamah Agung No 587/PK/Pdt/2010
Dalam  putusan  ini  yang  bertindak  sebagai  pemohon  yang  mengajukan  peninjauan kembali  ada  CV.  Borco  Utama  dan  termohon  adalah  Transenergy  Grinding,  INC.  Bahwa sebelumnya  yang  menjadi  penggugat  adalah  Transenergy  Grinding  dan  tergugat  adalah CV. Barco Utama. Gugatan tersebut akibat tergugat yang lalai tidak mengirimkan prestasi dan  terlambat  melakukan  pengiriman  prestasi  kepada  tergugat  sehingga  penggugat mengalami kerugian. Objek prestasi dalam perkara ini adalah batubara yang seharusnya dikirimkan  oleh  tergugat  kepada  penggugat.  Namun  penggugat  hanya  mengirimkan batubara  ke  Philipina  dan  hanya  melakukan  pengiriman  pertama,  padahal  yang diperjanjikan  adalah  empat  kali  pengiriman  serta  tidak  mengirimkan  batubara  ke Thailand. Dalam perkara ini tergugat beralasan bahwa ada keadaan diluar kehendak para pihak  yaitu  hujan  deras  yang  mengakibatkan  banjir  dan  jembatan  rusak.  Dalam  tingkat kasasi majelis Hakim Agung berpendapat bahwa hujan deras yang mengakibatkan banjir salah seorang warga berkedudukan di Jakarta Utara, melakukan bukanlah force majeure .

## Analisis
Dalam  amar  putusannya  majelis  hakim  menolak  permohonan  pemohonan  dan membebankan  pembiayaan biaya  perkara kepada  pemohon.  Menurut  Mahkamah  Agung interpretasi  hujan  deras  merupakan  suatu  kekhilafan  hakim  pada  tingkat kasasi,  karena dalam perjanjian jual beli batubara Pasal 8 ayat 2.1.b dijelaskan bahwa banjir merupakan
9 Rahmat, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, hlm. 6
salah  satu  kategori force  majeure .  Hakim  menilai  bahwa  pemohon  tidak  secara  sepihak atau  sewenang-wenang  untuk  tidak  melakukan  perjanjian  kepada  termohon  karena dalam  Pasal  8  tersebut  dijelaskan  bahwa  apabila  pengiriman  terlambat  dengan  alasan force majeure maka dapat dilakukan penjadwalan ulang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Mengacu pada Pasal 1244-1245, R. Subekti berpendapat bahwa “ keadaan memaksa merupakan keadaan yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa  dalam arti debitur terpaksa tidak dapat  menepati  janjinya ”. 10 R.  Subekti  selanjutnya  menjelaskan  bahwa “hal  tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang tidak salah tidak boleh  dijatuhi  sanksi-sanksi  yang  diancamkannya  atas  kelalaian” . 11 Majelis  hakim berpendapat  bahwa  robohnya  jembatan  dan  banjir  merupakan  hal  yang  diluar  kuasa pemohon.
Dalam  putusannya  majelis  hakim  berpandangan  bahwa  memang  hujan  dapat diprediksi akan turun dengan intensitas tinggi saat musim penghujan namun banjir serta robohnya  jembatan  tidak  dapat  diprediksi  yang  merupakan  akibat  dari  hujan  deras tersebut.  Majelis  hakim  menolak  permohonan  pada  tingkat  peninjauan  kembali  bukan karena  keadaan  memaksa  yang  disampaikan  oleh  pemohon  melainkan  karena  hal  lain yang dianggap menjadi kesalahan pemohon.
Menurut hemat penulis, dalam melihat keadaan memaksa hakim mempertimbangkan terkait  klausul  yang  terdapat  dalam  perjanjian  serta  keadaan  yang  tidak  dapat  diduga oleh tergugat dalam hal ini CV. Borco Utama. Oleh karenanya keadaan hujan deras tidak dapat  semata-mata  dikatakan  sebagai force  majeure selama  tidak  ada  pengaruh  yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan prestasi atau tidak terlaksananya prestasi.
b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087K/PDT/2001

## Kasus Posisi :
Penggugatan  terhadap  satu  perusahaan  disebabkan  oleh  tidak  terlaksanannya  suatu prestasi  dalam  hubungan  hukum  perjanjian  pengikatan  jual  beli  rumah  susun. Tergugat tak kunjung menyerahkan rumah  susun yang  dibeli  penggugat,  padahal penggugat telah membayar lunas kewajibannya. Tergugat berdalih tidak dapat menyerahkan rumah susun dikarenakan telah terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu.
10 Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 55
11 Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 55
Tergugat  sebagai  pemohon  kasasi  mengajukan  argumentasi  tentang force  majeure , yaitu  krisis  moneter  adalah  merupakan  keadaan  memaksa  yang  tentunya  dapat dikategorikan  sebagai  keadaan force  majeure .  Karena  bagaimanapun,  krisis  moneter merupakan  suatu  keadaan  yang  tidak  dapat  diduga  dan  dihindari  oleh  siapapun.  Krisis Moneter  yang  terjadi  sudah  seharusnya  menjadi  pertimbangan  Hakim  Tingkat  Pertama karena  apabila  terjadi  salah  penafsiran  mengenai  pengertian  ini,  maka  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak  yang  dikalahkan  dalam  perkara.  Padahal apabila  menilik  fakta  yang  terjadi,  krisis  moneter  telah  memporak-porandakan perekonomian dan dampaknya  telah dirasakan oleh seluruh pengusaha di Indonesia.
Pada  Tingkat  Banding,  Pengadilan  Tinggi  mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk sebagian  dan  menghukum  tergugat  untuk  mengembalikan  uang  pembayaran  rumah susun,  dan  menghukum  tergugat  membayar  ganti  rugi  kepada  penggugat.  Pada  Tingkat Kasasi, MA membenarkan Putusan judex facti dari Pengadilan Tinggi.
Analisis :
Apabila menganalisis putusan tersebut, hakim MA dalam membenarkan Putusan judex facti memiliki  pertimbangan  bahwa  dalil  yang  diajukan  tergugat  bahwa  krisis  moneter yang  terjadi  merupakan  keadaan force  majeure adalah  tidak  tepat.  Hakim  MA mempertimbangkan  bahwa    terjadinya  krisis  moneter  tidak  serta  merta  dapat mempengaruhi  pelaksanaan  penyerahan  rumah  susun  yang  telah  diperjanjikan.  Hal  ini dikarenakan  dampak  krisis  moneter  yang  ditimbulkan  kepada  tergugat  adalah  naiknya biaya pelaksanaan kontrak yaitu pembangunan rumah susun. 12 Sehingga dalam kasus ini, tergugat  masih  dimungkinkan  untuk  dapat  melaksanakan  kontrak  pemenuhan  rumah susun  tersebut,    hanya  saja  biaya  pelaksanaan  kontrak  yang  dikeluarkan  oleh  tergugat menjadi lebih tinggi dari biasanya.
Penulis  mengamini  dalil force  majeure yang  diajukan  tergugat  tidak  dapat  diterima karena  dampak  yang  terjadi  kepada  tergugat  tidak  memenuhi  unsur-unsur  keadaan memaksa. Seperti yang dikemukakan oleh ahli Abdulkadir Muhammad yang menguraikan unsur-unsur terjadinya force majeure sebagai berikut,
1. Keadaan  yang  menunjukkan  tidak  dapat  dipenuhinya  prestasi  karena  suatu peristiwa yang membinasakan dan menghancurkan benda objek perjanjian;
2. Keadaan  yang  menunjukkan  tidak  dapat  dipenuhinya  prestasi  karena  suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi;
12 Anandisa  Syakbandiah,2015, Tinjauan  Hukum  terhadap  Wanprestasi  Akibat  Keadaan  Memaksa (Overmacht / Force Majeure) Studi Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2001 Mahkamah Agung , Jurnal, hlm. 11
3. Keadaan  yang  menunjukkan  ketidakpastian  karena  tidak  dapat  diketahui  atau diduga  akan  terjadi  pada  saat  mengadakan  perjanjian  baik  oleh  debitur  maupun kreditur. 13
Hakim MA memperkuat kembali kondisi force majeure dalam krisis moneter melalui Putusan  MA  RI  Nomor  2914  K/Pdt/2001  yang  menolak  penghentian  pelaksanaan prestasi dengan dalil force majeure atas kondisi krisis moneter. Dalam putusan ini, Hakim MA  memutuskan  tergugat  (Perusahaan  pengelola  kertas)  telah  melakukan  wanprestasi terhadap pihak bank. 14
Berkaitan dengan kondisi ini, hakim MA telah memperkuat kembali melalui Putusan MA RI Nomor 1787 K/Pdt/2005 yang akhirnya menjadi salah satu Yurisprudensi tetap di Indonesia. Dalam Yurisprudensi ini, ratio decidendi hakim MA dalam mempertimbangkan penolakan alasan krisis moneter sebagai force majeure adalah karena dalam kondisi krisis moneter,  tergugat  masih  dapat  mengusahakan  pelaksanaan  prestasi  dengan mendapatkan penyandang dana terbaru, dan biaya proyek yang diperjanjikan oleh kedua belah  pihak  dinyatakan  dalam  bentuk  US$  (Dollar  Amerika  Serikat)  sehingga  tidak terkena  dampak  dari  terjadinya  krisis  moneter  di  Indonesia.  Hakim  MA  juga  melihat keadaan saat itu yang belum ada ketentuan resmi dari Pemerintah mengenai penetapan Krisis  Moneter  sebagai  keadaan force  majeure .  Oleh  karena  itu,  Hakim  MA  dalam putusannya,  menolak  kondisi  krisis  moneter  sebagai  keadaan force  majeure dengan pertimbangan tersebut.
c. Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 558K/Sip/1971
Kasus Posisi :
Penggugat dalam kasus ini merupakan seorang Direktur Perusahaan Otobis NV Indah yang bus miliknya terbakar habis hingga tidak bisa digunakan kembali. Terbakarnya  bus milik  penggugat  disebabkan  karena  tindakan  tergugat  2  yang  lalai  ketika  sedang mengisikan  bensin  menggunakan  ember  dan  ember  tersebut  terbakar  hingga  mengenai bus  milik  penggugat.  Dalam  kasus  ini,  Tergugat  2  merupakan  karyawan  dari  tergugat  1 yang merupakan Perusahaan Otobis NV Bintang.
Berkaitan dengan terbakarnya bus milik  penggugat, maka penggugat meminta ganti rugi kepada  tergugat  untuk  biaya  penggantian  bus  tersebut.  Namun,  tergugat  tidak  mau
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 28 14 Willy  Tiono, Tanggung  Jawab  Pemberi  Fidusia/Debitur  dalam  Perjanjian  Jaminan  Fidusia  Atas Musnahnya  Objek  Fidusia Di Tangan  Debitur Karena Overmacht (Analisis  Putusan MA Nomor 2914 K/Pdt/2001) , Skripsi.
bertanggung  jawab  atas kebakaran  tersebut  dengan  alasan  bahwa  terjadinya  kebakaran tersebut  merupakan  keadaan  force  majeure,  sehingga  dalam  keadaan  tersebut,  tergugat tidak mengetahui akan terjadinya kebakaran dan karenanya tergugat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya.
Pengadilan  Negeri  dalam  putusannya  memutuskan  untuk  menjatuhi  hukuman  bagi Tergugat  2,  yaitu  kurungan  penjara.  Pengadilan  Tinggi  pada  putusannya  membenarkan putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut.  Begitupun  pada  tingkat  kasasi,  Mahkamah  Agung pada  putusannya  menguatkan  judex  facti  dari  Pengadilan  Negeri  dan  Tinggi.  MA berpendapat  force  majeure  yang  diajukan  tergugat  tidak  dapat  diterima,  hal  ini disebabkan karena terbakarnya bus tersebut disebabkan karena kelalaian tergugat dalam mengisi  bahan bakar dengan cara yang  sudah  sepatutnya diketahui  siapapun berbahaya dan dapat menimbulkan resiko yang lebih besar apabila tetap dilakukan.
Sehingga dalam kasus ini, Tergugat 1 sebagai perusahaan tempat tergugat 2 bekerja juga menanggung  resiko  dari  kelalaian  yang  dilakukan  pekerjanya.  Hal  ini  mengharuskan Tergugat 1 untuk ikut mengganti kerugian yang timbul atas kasus tersebut.

## Analisis :
Apabila  menelaah  Putusan  MA  RI  Reg.  No.  558  K/Sip/1971  yang  membahas  tentang tindakan pengisian bensin yang dilakukan oleh tergugat 2 sebagai karyawan dari tergugat 1, menyebabkan terbakarnya bus milik penggugat. Sebagaimana tergugat 1 dan tergugat 2  mendalilkan  bahwa  tindakan  tersebut  termasuk  kedalam  tindakan force  majeure , karena  terjadi  diluar  kuasa  tergugat  dan  tergugat  tidak  dapat  melakukan  apa-apa terhadapnya.
Dalam perkara ini, MA menolak alasan force majeure yang didalilkan tergugat, dengan pertimbangan  bahwa,  ketika  tergugat  mengisi  bensin  secara  tidak  aman  dan  patut diketahuinya bahwa cara-cara yang dilakukan tersebut merupakan cara yang berbahaya dan  apabila  dilakukan  berpotensi  menyebabkan  hal  yang  tidak  diinginkan,  merupakan bukan  keadaan force  majeure .  Karena  sudah  sepatutnya,  tergugat  mengetahui  bahwa mengisikan  bensin  pada  kendaraan  bermotor  dengan  menggunakan  ember  dan  bukan menggunakan pompa bensin sebagaimana mestinya, merupakan hal yang lalai dan dapat menimbulkan  resiko.  Sehingga  ketika  tergugat  lalai  dalam  mengisikan  bensin  dan menyebabkan  kebakaran  pada  bus  milik  pengugat,  maka  tergugat  sudah  sepatutnya menanggung resiko karena kelalaiannya sendiri dalam melakukan pekerjaan tersebut.
Menanggapi  tergugat  2  yang  merupakan  karyawan  yang  lalai  dalam  melaksanakan pekerjannya,  apabila  merujuk  pada  ketentuan  KUHPerdata,  maka  tergugat  1  sebagai perusahaan  tempat  tergugat  2  bekerja,  wajib  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  yang dilakukan  oleh  pekerjanya,  dalam  hal  ini  tergugat  2.  Pertanggung  jawaban  ini  diamini oleh putusan MA yang menetapkan bahwa terdapat pihak lain 15 ikut bertanggung jawab atas kesalahan pekerjanya.
Sehingga,  apabila  menelaah  secara keseluruhan  perkarayang dalam  hal  ini  menolak keadaan force  majeure yang  didalilkan  oleh  tergugat,  dengan  pertimbangan  bahwa tergugat  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  pengisian  bensin  yang  menyebabkan kebakaran  bus  tersebut  merupakan force  majeure merupakan  tindakan  yang  tepat  dan diperkuat dengan kondisi Tergugat 2 yang tidak dapat membuktikan hal tersebut karena memang  sudah  sepatutnya  siapapun  mengetahui  bahwa  tindakan  pengisian  bensin dengan  cara yang tidak  aman  dapat menimbulkan akibat  dan  resiko. Adapun akibat dan resiko  ini  terjadi  bukan  karena force  majeure ,  melainkan  karena  kelalaian  tergugat  2 dalam melaksanakan dan juga kelalaian tergugat 1 karena sudah seharusnya bertanggung jawab atas kelalaian tergugat 2.
Berdasarkan  analisis  putusan  tersebut,hakim  MA dalam  memutus  perkara tersebut, memiliki  kecenderungan  untuk  mempertimbangkan  faktor  dasar  kelalaian  yang dilakukan  oleh  tergugat,  faktor  kelalaian  ini  yang  mendasari  Hakim  MA  dalam  menolak alasan force majeure tersebut. Hakim MA memandang bahwa  tindakan pengisian bensin secara  tidak  aman  tersebut  merupakan  hal  yang  sudah  patut  diketahui  oleh  siapapun bahwa  tindakan  tersebut  dapat  menimbulkan  resiko  yang  serius.  Hal  ini  diperkuat dengan  definisi force  majeure menurut  R.Subekti  yang  bertentangan  dengan  alasan tergugat dalam mendalilkan kondisi force majeure. 16 Sehingga berkaitan dengan putusan ini,  Pendapat  MA  selaras  dengan  pengadilan  dibawahnya,  yaitu  Pengadilan  Tinggi  dan Pengadilan  Negeri  yang  berkaitan  dengan  penerapan judex  facti yangsudah  tepat  dan konsisten dalam penerapannya.
d. Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 409K/Sip/1983
Kasus posisi :
Penggugat  dalam  kasus  ini  adalah  Rudy  Suardana  yang  merupakan  pihak  yang mengadakan  perjanjian  terhadap  tergugat  yaitu  Perusahaan  Pelayaran  Lokal.  Perjanjian ini berisi tindakan pengangkutan barang milik penggugat oleh tergugat. Tergugat berjanji
15 Tergugat 1, yaitu Pengusaha NV Bintang
16 R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta : PT Intermasa, 2001,) hlm. 150
untuk menyerahkan barang milik penggugat pada lokasi dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Namun pada lokasi dan waktu yang disepakati, tergugat tidak kunjung menyerahkan barang yang sudah diperjanjikan tersebut. Sehingga, atas kasus ini penggugat mengajukan ganti rugi terhadap wanprestasi tersebut.
Berkaitan dengan ganti rugi tersebut, tergugat tidak bersedia untuk mengganti karena tergugat  berdalih  bahwa  barang  yang  diperjanjikan  tersebut  telah  diangkut  oleh  kapal milik  pihak  ketiga  dan  kapal  tersebut  tenggelam  pada  saat  berlayar.  Sehingga tenggelamnya  kapal  ini  menurut  tergugat  merupakan  keadaan force  majeure yang  tidak dapat diprediksi dan karenanya tidak dapat berbuat apa-apa.
Pengadilan  Negeri  pada  putusannya  menyatakan  bahwa  tergugat  telah  melakukan wanpretasi dan diharuskan untuk mengganti kerugian yang terjadi. Hal ini dikuatkan oleh Putusan  Pengadilan  Tinggi  yang  menyatakan  bahwa  tergugat  wanprestasi.  Namun  pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatakan judec facti Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan  Negeri.  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  tergugat  tidak  dapat dimintakan  pertanggung  jawaban  apabila  tergugat  dapat  membuktikan force  majeure tersebut.  Sehingga,  tergugat  pada  kasus  ini  telah  membuktikan  bahwa  kejadian tenggelamnya  kapal  tersebut  tidak  dapat  diprediksi  dan  karenanya  tidak  dapat  berbuat apa-apa.  Tergugat  juga  telah  mendapatkan  izin  berlayar  dari  syahbandar  yang membuktikan bahwa kapal tersebut sudah laik layar.
Analisis :
MA dalam Putusan judex juris yaitu Putusan MA RI No.409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984, membatalkan Putusan judex facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibawahnya.  Pengadilan  Tinggi  dalam  tingkat  banding  menguatkan  putusan  Pengadilan Negeri  yang  memutus  bahwa  Tergugat 17 telah  wanprestasi  dengan  tidak  diserahkannya barang  penggugat  sesuai  dengan  perjanjian  pengangkutan  barang  yang  telah  disepakati sebelumnya.  Tergugat  mendalikan  bahwa  tidak  dapat  dilaksanakannya  penyerahan barang  tersebut  disebabkan  karena  telah  terjadinya force  majeure dalam  proses pengangkutan  barang.  Keadaan force  majeure didalilkan  dengan  dasar  kejadian  kapal yang  mengangkut  barang  milik  penggugat,  telah  hancur  tenggelam  karena  diterjang ombak yang besar.
Tergugat  memperkuat  dalilnya  dengan  menyampaikan  bahwa  kapal  yang  telah hancur  diterjang  ombak  besar  tersebut,  sebelumnya  telah  mendapat  izin  berlayar  dari syahbandar  dan  telah  dinyatakan  laik  laut  dan  tidak  ada  kelebihan  muatan.  Tergugat
17 Rudy Suardana, dalam hal ini sebagai tergugat
merasa  bahwa  keadaan  tenggelamnya  kapal  disebabkan  karena  terjangan  ombak  besar, merupakan  keadaan  diluar  kuasa  tergugat  dan  dalam  hal  ini  tergugat  tidak  dapat melakukan  apa-apa  sehingga  keadaan  seperti  ini  patut  dikategorikan  sebagai force majeure .
Apabila  menelaah  Putusan  MA  yang  memutuskan  bahwa  keadaan  tersebut  dapat dikategorikan sebagai force majeure , maka mengakibatkan tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban  atau  penggantian  kerugian  terhadap  barang  tersebut.  Dalam Putusan  ini,  MA  berpendapat  bahwa  tergugat  telah  membuktikan  bahwa  kejadian  yang terjadi  memang  diluar  kehendaknya,  dengan  pembuktian  kapal  yang  telah  melalui pemeriksaan sehingga mendapatkan izin berlayar dan telah dinyatakan laik laut, sehingga apabila  kapal  tenggelam  padahal  sudah  diketahuinya  bahwa  kapal  tersebut  layak  dan aman  untuk  berlayar  maka  tenggelamnya  kapal  tersebut  patut  dikategorikan  sebagai suatu force majeure .
Sehingga  dalam  kasus  ini,  MA  mengakui  adanya force  majeure terhadap  kejadian tenggelamnya  kapal  karena  ombak,  dengan  syarat  pembuktian  yang  terang  benderang dan jelas bahwa tergugat telah melakukan berbagai upaya sebelumnya untuk memastikan bahwa  kapal  yang  berlayar  tersebut  dalam  keadaan  baik.  Dengan  demikian,  tergugat dalam  perkara  ini  tidak  dibebankan  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  penggugat, akibat  tidak  dipenuhinya  prestasi  yang  diperjanjikan  yang  disebabkan  telah  terjadinya suatu keadaan yang siapapun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya.
Berdasarkan  analisis  putusan  tersebut,  Terdapat  konsistensi  hakim  MA  dalam memutuskan perkara ini, berkaca pada Yurisprudensi terdahulu, yaitu Putusan MA No. 15 K/Sip/1957.  Hakim  menerapkan  yurisprudensi  terdahulu  sebagai  yurisprudensi  tetap, yang  memiliki  kesamaan  perkara  yaitu  terjadi  risiko  perang,  kehilangan  benda  objek perjanjian  yang  disebabkan  dari  kuasa  Yang  Maha  Besar.  Konsistensi  ini  terbukti  dan diperkuat  dengan  penalaran  serta  penafsiran  hakim  mengenai  Kecenderungan  untuk memandang niat batin dan keadaan tergugat dalam melaksanakan prestasinya. Terbukti juga  bahwa  hakim  menerima  alasan  tergugat  bahwa  sebelum  berangkatnya  kapal tersebut,  tergugat  telah  mengurus  izin  berlayar  dan  laik  laut.  Oleh  karenanya,  dengan pertimbangan niat batin, keadaan, dan yurisprudensi sebelumnya, penulis merasa  bahwa hakim MA telah menerapkan konsistensi dalam penerapan hukum pada putusan ini.
e. Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 3389K/Sip/1984
Kasus posisi :
Penggugat dalam kasus ini adalah R.P Adanto Notonindito yang merupakan pihak yang mengadakan  perjanjian  dengan  tergugat  yaitu  PT  Tirta  Santika.  Dalam  perjanjian  ini, Penggugat menyewakan kapal bernama MV OSAM TREK yang dipergunakan oleh tergugat untuk mengangkut muatan aspal dengan berat 4.800 ton. Dalam perjanjian ini, penggugat menyewakan kapal selama 12 hari dan telah disepakati oleh tergugat apabila melebihi 12 hari  tersebut,  maka  diharuskan  untuk  membayar  biaya demurrage sebesar Rp2.000.000,00 per hari.
Ternyata  dalam  perjalanannya,  Kapal  tersebut  terlambat  selama  27  hari  sehingga menurut  perjanjian,  tergugat  diharuskan  untuk  membayar  biaya demurrage sebesar Rp54.000.000,00  kepada  penggugat.  Namun  tergugat  menolak  untuk  membayar  biaya tersebut  dengan  alasan  bahwa  telah  dikeluarkannya  Surat  Direksi  Perusahaan  Aspal Negara  yang  mengatur  tentang  aturan  lalu  lintas  dan  bongkar  muat  barang.  Surat  ini mengharuskan  untuk  tergugat  agat  menunggu  giliran  dalam  memuat  aspal  tersebut. Adapun  waktu yang  diatur  pada  tanggal  17  Mei  hingga  19  Mei  1983.  Sehingga  menurut tergugat, hal ini merupakan  keadaan force majeure yaitu telah dikeluarkannya  perintah, keputusan,  serta  tindakan  administratif  dari  penguasa  yang  tidak  dapat  diatasi  oleh tergugat dan karenanya tergugat tidak dapat berbuat apa-apa.
Pengadilan Negeri dalam putusannya memutus tergugat wanprestasi dan menghukum tergugat  agat  membayar  biaya demurrage ditambah  bunga  keterlambatan  pembayaran terhitung  sejak  6  Juni  1982  hingga  pembayaran  terlunasi  sebesar  2%.  Dalam  tingkat banding,  Pengadilan  Tinggi  pada  putusannya  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri. Hakim  Pengadilan  Tinggi  berpendapat  bahwa  dengan  dikeluarkannya  Surat  dari Penguasa  setempat  tersebut,  maka  kapal  diharuskan  untuk  menunggu  giliran  sampai waktu  muat  tiba.  Ini  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  diatasi  oleh  tergugat,  sehingga Pengadilan Tinggi mengamini bahwa tindakan ini merupakan keadaan force majeure.
Pada  tingkat  kasasi,  Mahkamah  Agung  membatalkan judex  facti putusan  Pengadilan Tinggi, hal ini didasari bahwa keadaan force majeure yang didalilkan tergugat tidak dapat diterima  karena  Direksi  Perusahaan  Aspal  Negara  merupakan  pihak  yang  berkontrak, bukan  sebagai  Penguasa setempat.  Oleh karena  itu,  Mahkamah  Agung  menolak keadaan force  majeure tersebut  dan  mengharuskan  tergugat  untuk  mengganti  biaya demurrage tersebut.

## Analisis :
Apabila  menelaah  Putusan  MA  RI  No.  3389  K/PDT/1984  tersebut,    MA  berpendapat bahwa alasan tergugat mengenai terlambat dilaksanakannya Charter Partij yaitu terdapat force  majeure karena  terbitnya  Surat  Direksi  Perusahaan  Aspal  Negara  yang menyebabkan tergugat terlambat dalam melaksanakan Charter Partij, bukan merupakan termasuk ke dalam force majeure . MA dengan putusan judex juris , membatalkan putusan judex facti karena terdapat kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Tinggi dibawahnya.
Dalam  putusan judex  facti ,  Pengadilan  Tinggi  memutuskan  untuk  membatalkan putusan  Pengadilan  Negeri  dengan  pertimbangan  bahwa  ketika  kapal  NV  OSAM  TREK menunggu  untuk  dimuatkan  barang,  yaitu  pada  tanggal  17-19  mei  1983,  hal  tersebut merupakan  suatu  kejadian  yang  tidak  dapat  diatasi  oleh  tergugat.  Sehingga  hakim Pengadilan  Tinggi  berpendapat  bahwa  kejadian  ini  merupakan force  majeure . Force majeure yang dimaksudkan Pengadilan Tinggi merupakan proses penungguan pemuatan barang  yang  berarti  proses  tersebut  merupakan  suatu  tindakan  administrasi  dari penguasa  setempat.  Proses  penungguan  pemuatan  barang  tersebut  membuat  tergugat melanggar  Charter  Partij  yang  berisi  bahwa  proses  pemuatan  barang  hanya  dapat dilakukan sebanyak dua belas hari, apabila melebihi maka tergugat akan dikenakan biaya sebesar Rp2.000.000,00 untuk satu hari kapal menunggu.
Berdasarkan  kasus  tersebut,  MA  berpendapat  bahwa force  majeure yang dikemukakan  oleh  tergugat,  berupa  terbitnya  Surat  Direksi  Perusahaan  Aspal  Negara, adalah keliru karena Direksi bukan penguasa melainkan sebagai pihak yang berkontrak. Direksi  berperan  sebagai  pihak  yang  memiliki  kontrak  dan  mengeluarkan  Surat  Direksi Perusahaan  Aspal  Negara  atas  dasar  hubungan  kontrak.  Dengan  demikian,  alasan  yang dikemukakan oleh  tergugat tentang  adanya force majeure untuk membebaskan tergugat mengganti kerugian tidak berdasarkan hukum dan tergugat diharuskan untuk mengganti kerugian atas pelanggaran Charter Partij tersebut.
Hal ini membuktikan bahwa MA memang mengakui keberadaan force majeure dalam suatu  tindakan  administrasi  oleh  penguasa  setempat,  terlebih  apabila  dampak  dari implementasi  tindakan  administrasi  tersebut  menganggu  dan  menghambat  kemampuan salah satu pihak baik secara penuh maupun parsial untuk memenuhi suatu prestasi yang diperjanjikan.
Setelah  menelaah  dan  menganalisis  putusan  ini,  penulis  merasa  terdapat inkonsistensi  penerapan  hukum  yang  dilakukan  Hakim  MA  pada  putusan  ini.  Apabila
melihat  yurisprudensi  terdahulu,  yaitu  Putusan  MA  No.24  K/Sip/1958.  Mengingat yurisprudensi  terdahulu,  hakim  menerima  kondisi force  majeure yang  disebabkan  oleh terjadinya Act  of  God .Inkonsistensi  ini  terjadi  karena  hakim  dalam  memutus  tidak mengikuti  yurisprudensi  terdahulu  yang  pokok  perkaranya  sama,  padahal  sudah seharusnya hakim menghindari disparitas dan inkonsistensi putusan dengan menerpakan standar  hukum  yang  sama  terhadap  perkara  serupa,  sehingga  yurisprudensi  ini  dapat diprediksikan  oleh  pencari  keadilan. 18 Meskipun,  hakim  di  Indonesia  menganut  sistem civil  law dan  terdapat konsep kemerdekaan  hakim  dalam  memutus  putusannya.  Penulis memiliki  pendapat  berbeda  mengenai  pertimbangan  Hakim  MA  dalam  menafsirkan bahwa direksi yang menerbitkan Surat Direksi Perusahaan Aspal merupakan pihak yang berkontrak  bukan  sebagai  pihak  penguasa.  Dengan  dasar  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  195  Tahun  1961  penulis  berpendapat  bahwa  Hakim  MA  telah  luput dalam memeriksa penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi. Hakim MA dalam putusan ini berpendapat bahwa Direksi Perusahaan Aspal Negara merupakan pihak yang berkontrak, bukan  sebagai  penguasa.  Hal  ini  tidak  selaras  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  secara  jelas  mengklasifikasikan  Perusahaan  Aspal  Negara  sebagai Perusahaan  negara.  Sehingga  dalam  hal  ini,  Surat  Direksi  Perusahaan  Aspal  yang dikeluarkan oleh Direksi merupakan suatu force majeure yaitu terjadinya Act of God .

## 4. Disparitas Putusan
Perbedaan  isi  putusan  dalam  menetapkan  keadaan force  majeure pada  putusan hakim diatas sangat tergantung dengan pengaruh yang diberikan atas keadaan terhadap suatu pemenuhan prestasi. Bahkan hal yang disebabkan dengan terjadinya bencana alam belum  tentu  dapat  dikatakan force  majeure apabila  tidak  ada  pengaruh  terhadap pemenuhan prestasi.
18 Prof.  Dr.  Paulus  Efendi  Lotulung, Meningkatkan  Kualitas  Peradilan  TUN  Dengan  Persamaan Persepsi Dalam Penerapan Hukum , Makalah dipresentasikan pada rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009

## DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
Tabel 1.1 Putusan Keadaan Memaksa Pertimbangan hakim Amar Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587/PK/Pdt/2010 Hujan deras yang menyebabkan  banjir dan jembatan rubuh Hujan deras yang menyebabkan  banjir dan  rembatan  rubuh adalah  sesuatu  yang tidak  dapat  diduga. Memang  hujan  dapat diprediksi namun akibat dari hujan tersebut  yang  tidak dapat diprediksi. Menerima keadaan memaksa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087K/PDT/2001 Krisis Moneter Krisis  moneter  pada saat itu tidak menyebabkan prestasi  sepenuhnya tidak dapat dilakukan, melainkan  masih  ada alternatif  lain  untuk melaksanakan prestasi. Menolak  keadaan memaksa. Putusan Mahkamah Agung No Reg 558/Sip/1971 Kebakaran yang diakibatkan oleh pengisian bensin menggunakan ember. Majelis hakim menganggap bahwa pengisian bensin dengan  menggunakan ember merupakan suatu  hal  yang  tidak sepatutnya  sehingga terjadinya  kebakaran merupakan suatu kelalaian. Menolak  keadaan memaksa. Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 409K/Sip/1983 Tenggelamnya  kapal yang mengangkut objek prestasi. Majelis Hakim menganggap bahwa tenggelamnya    kapal dengan  adanya  surat izin layak untuk berlayar  adalah  suatu keadaan  yang  tidak dapat diduga. Menerima keadaan memaksa. Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 3389K/Sip/1984 Adanya  surat  direksi yang  mengakibatkan terlambatnya Majelis hakim menganggap bahwa direksi yang Menolak Keadaan Memaksa
pemenuhan prestasi. mengeluarkan surat hanyalah  pihak  yang berkedudukan sebagai yang berkontrak  dalam  hal ini  dan  bukan  pihak
yang berkuasa.
Sumber: Analisa penulis

## C. Kesimpulan
Dalam  berbagai  putusan  hakim  diatas  praktik  penetapan force  majeure ditentukan oleh  keadaan  memaksa  yang  menyebabkan  suatu  pelaksanaan  prestasi  tidak  dapat dilakukan  sama  sekali  atau  terlambat  dalam  pelaksanaannya.  Pengaruh  keadaan memaksa  terhadap  pemenuhan  prestasi  menjadi hal  utama  yang  menjadi  pertimbangan hakim dalam menentukan suatu keadaan dianggap force majeure atau bukan.
Hakim  menganalisa  dalam  putusan  diatas  adalah  dengan  melihat  seberapa  besar pengaruh  suatu  keadaan  terhadap  pemenuhan  prestasi.  Apabila  suatu  keadaan  tidak memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  pemenuhan  prestasi  sehingga  masih dimungkinkan  untuk  melaksanakan  prestasi  maka  hal  tersebut  tidak  dapat  dianggap sebagai  keadaan  memaksa.  Sehingga  apabila  masih  ada  kesempatan  besar  untuk melaksanakan prestasi tidak dapat dikatakan suatu keadaan memaksa.
Klausula force  majeure dalam  perjanjian  pun  menentukan  kriteria  keadaan  memaksa untuk  melepaskan  debitur  dari  segala  kewajibannya  terhadap  kreditur.  Maka  debitur dalam  hal  ini  tidak  dengan  begitu  saja  melakukan  tangkisan  untuk  tidak  memenuhi prestasi.  Sehingga  disparitas  putusan  hakim  diatas  dipengaruhi  oleh  dua  hal  yaitu keadaan  yang  mempengaruhi  suatu  pelaksanaan  prestasi  dan  klausula  yang  terdapat dalam perjanjian antara debitur serta kreditur.

## Daftar Pustaka
B,  Sukismo. Karakter  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Sosiologis. Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2008.
Darus, mariam dkk. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
Ezeldin Samer, Amr Abu Helw. Proposed Force Majeure Clause for Construction Contracts under  Civil  and  Common  Laws, Journal  of  Legal  Affairs  and  Dispute  Resolution  in Engineering and Construction, (2018), DOI: 10.1061/(ASCE)LA.1943- 4170.0000255
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan . Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.
Soemadipradja,  Rahmad  S.S. Penjelasan  Hukum  Tentang  Keadaan  Memaksa. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010
Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa, 1992
Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa, 2003
Syakbandiah,  Anandisa. Tinjauan  Hukum terhadap Wanprestasi  Akibat  Keadaan  Memaksa (Overmacht / Force Majeure) Studi Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2001 Mahkamah Agung . Jurnal (2018).
Tiono,  Willy. Tanggung  Jawab  Pemberi  Fidusia/Debitur  dalam  Perjanjian  Jaminan  Fidusia Atas Musnahnya Objek Fidusia Di Tangan Debitur Karena Overmacht (Analisis Putusan MA Nomor 2914 K/Pdt/2001). Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2016.