This is an open-access article under the CC-BY License

## Journal of Economics Development Issues
U R L : h t t p : / / J E D I . u p n j a t i m . a c . i d / i n d e x . p h p / J E D I

## Analisis Dampak Pertambangan terhadap Ekonomi dan Lingkungan di
Provinsi Papua (Studi Kasus PT Freeport Indonesia)
🖂 Restuning Amalia 1
1 Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Jalan Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.
Received: November 05, 2022; Published: February 28, 2023

## A B S T R A C T
The  mining  and  quarrying  activities  carried  out  by  PT  Freeport  Indonesia  in  Papua  Province  greatly  affect  the economic  and  environmental  aspects.  This  study  aims  to  analyze  the  economic  impact,  especially  GRDP,  and  the environment  caused  by  PT  Freeport.  The  research  methodology  in  this  study  uses  quantitative  analysis  where  the data obtained are sourced from the Central Statistics Agency. The results of this study indicate that the mining and quarrying  sector  has  the  highest  contribution  compared  to  other  sectors  as  evidenced  by  the  average  contribution rate  in  2017-2021  of  37.38%.  On  the  environmental  aspect,  the  presence  of  PT  Freeport  causes  environmental damage as evidenced by the accumulation of tailings containing acid rock water.
Keywords: Economic growth; environment; GDRP.

## ABSTRAK
Aktivitas  pertambangan  dan  penggalian  yang  dilakukan  oleh  PT  Freeport  Indonesia  di  Provinsi  Papua  sangat berpengaruh  pada  aspek  ekonomi  dan  lingkungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  ekonomi khususnya  PDRB  dan  lingkungan  yang  ditimbulkan  oleh  PT  Freeport.  Metodologi  penelitian  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis kuantitatif  dimana data  yang didapat bersumber  dari  BPS  Provinsi  Papua.  Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  sektor  pertambangan  dan  penggalian  memilki  kontribusi  tertinggi  dibandingkan  dengan sektor  lainnya  yang  dibuktikan  dengan  angka  rata-rata  kontribusi  tahun  2017-2021  sebesar  37.38%.  Pada  aspek lingkungan,  keberadaan  PT  Freeport  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  yang  dibuktikan  dengan  penumpukan tailings yang mengandung air asam batuan.
Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, lingkungan, PDRB .

## How to cite:
Amalia,  R.  (2023).  Analisis  Dampak  Pertambangan  terhadap  Ekonomi  dan  Lingkungan  di  Provinsi  Papua  (Studi Kasus PT Freeport Indonesia). Journal of Economics Development Issues, 6(1) , 25-32.
https://doi.org/10.33005/jedi.v6i1.154.

## PENDAHULUAN
Papua adalah provinsi  terbesar dan terluas pertama yang terletak di  pesisir utara Tanah Papua,  Indonesia. Provinsi  Papua  berdiri  pada  tanggal  1  Mei  1963  yang  sebelumnya  bernama  Irian  Jaya.  Berdasarkan  BPS tahun 2021, luas wilayah Papua mencapai  319.036,05  km2  yang terbagi  menjadi  29 kabupaten atau kota. Luas  wilayah  ini  merupakan  19,3%  dari  luas  Negara  Indonesia  yang  mencapai  1.890.750  km2 (pemkam.go.id).  Jumlah  penduduknya  sebesar  3.379.302  dengan  kepadatan  penduduk  relatif  kecil  yaitu sekitar  6  jiwa  per  km2.  Wilayah  Papua  didominasi  oleh  pulau-pulau  yang  jumlahnya  mencapai  2.515. Penyebaran pulau tersebut paling banyak di wilayah Papua Barat yang mencapai 1917 pulau.
Secara astronomis,  Papua terletak di antara 130°  - 141° BT dan 2°25’ LU sampai 9° LS.  Provinsi Papua  beribukota  di  Jayapura  yang  memiliki  batas  wilayah  sebelah  utara  dengan  Samudera  Pasifik,  di selatan  bersebelahan  dengan  Laut  Arafuru,  sebelah  barat  Provinsi  Papua  Barat,  dan  sebelah  timur  Papua New  Guinea.  Berdasarkan  topografinya,  pegunungan  utara  di  Provinsi  Papua  terdiri  dari  Pegunungan Kobowre  di  Nabire,  Pegunungan  Sudirman  di  Enarotali,  Puncak  Jayawijaya  di  Jayawijaya,  Pegunungan Vanres  di  Mamberamo,  Pegunungan  Gauntier,  dan  Pegunungan  Wisnumurti.  Puncak  Jayawijaya merupakan  suatu  perluasan  Cordilera  yang  mengubah  dataran  tinggi  Papua  yang  berpusat  di  Papua  New Guinea dengan luas sepanjang 400 mil dari arah timur ke barat menyebrangi bagian tengah Papua.
Provinsi  Papua  merupakan  daerah  yang  terkenal  akan  potensi  sumber  daya  mineral  dan  energi seperti tembaga, besi, logam, perak, emas, dan minyak bumi. Potensi ini sudah diketahui oleh banyak orang bahkan  sampai  ke  luar  negeri.  Menurut  data  geoportal  milik  Kementerian  ESDM,  terdapat  paling  tidak  8 potensi  mineral  yang  tersebar  di  seluruh  Papua.  Apabila  Papua  Tengah  terbentuk  maka  potensi  tambang mineral logam semakin menguat dengan perkiraan 57 titik daerah yang berpotensi menghasilkan tambang mineral.  Total  keseluruhan  daerah  yang  berpotensi  menghasilkan  mineral  logam  sebanyak  24  titik  di Provinsi Papua dan 16 titik yang tersebar di Papua Barat.
Daerah yang berpotensi  menghasilkan mineral  logam yang pertama terletak di  area tambang emas milik  PT  Freeport  Indonesia  yang  mencakup  Kabupaten  Paniai,  Intan  Jaya,  dan  Puncak.  Yang  kedua, tersebar  di  deretan  kepulauan  Raja  Ampat.  Pulau  Gaga  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menjadi perhatian di mana daerah ini merupakan lahan gundul dan hanya ditumbuhi pohon perdu. Namun, dibalik itu  semua  daerah  Gaga  menyimpan  bijih  laterit  nikel  melimpah  di  bawah  permukaan  pulau.  Berdasarkan evaluasi  yang  dilakukan  PT  Aneka  Tambang,  menunjukkan  bahwa  jumlah  cadangan  sumber  daya  bijih nikel  di  Papua  masuk  ke  dalam  urutan  ketiga  di  dunia  setelah  Goro,  Kaledonia  Baru  dengan  kadar  1,55 persen. Ketiga, Jayapura dan sekitarnya terdapat potensi mineral logam yang besar. Menurut Kementerian ESDM,  salah  satu  jalur  tektonik  di  Papua  yang  menyimpan  kandungan  mineral  melimpah  adalah Pegunungan Cycloop yang terletak di Jayapura.
PT  Freeport  Indonesia  (PTFI)  merupakan  salah  satu  perusahaan  tambang  terkenal  di  dunia  yang beroperasi  di  dataran  tinggi  Pegunungan  Sudirman,  Kabupaten  Mimika,  Provinsi  Papua.  Perusahaan  ini merupakan  afiliasi  dari  Freeport  McMoran  (FCX)  dan  Mining  Industry  Indonesia  (MIND  ID).  PTFI melakukan  penambangan  kemudian  memproses  hasil  tambang  tersebut  menjadi  bijih  yang  mengandung tembaga, perak, dan emas.  Kemudian hasil tambang tersebut  dijual  ke seluruh belahan dunia terutama ke PT  Smelting  yaitu  smelter  tembaga  yang  berlokasi  di  Indonesia.  Sejak  tahun  1967,  PTFI  telah  berhasil mengelola  sumber  daya  alam  di  Papua.  Tak  heran  jika  industri  pertambangan  menjadi  pendongkrak perekonomian nasional.
Keberadaan  PT  Freeport  di  Indonesia  masih  mendapat  kecaman  dari  berbagai  pihak  masyarakat. Pasalnya,  selain  dapat  mengurangi  tingkat  pengangguran  dan  kemiskinan  bagi  masyarakat  dan  sebagai sumber  pendapatan  negara,  industri  pertambangan  juga  mencemari  sungai  dan  merusak  hutan  di  sekitar lokasi  tambang  yang  kerusakannya  mencapai  ribuan  hektar.  Dampak  positif  adanya  PTFI  diwujudkan dalam kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan ketrampilan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Sedangkan dampak negatif PTFI terhadap masyarakat sekitar berhubungan langsung dengan lingkungan fisik, seperti pencemaran tanah, udara, air, dan kerusakan hutan. Dengan adanya dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan PTFI, pemerintah sebagai pemangku kebijakan bertanggungjawab untuk menanggulangi masalah tersebut sehingga dampak negatif dari aktivitas
pertambangan  dapat  diminimalisir.  Berdasarkan  pemaparan  dari  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana dampak aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia terhadap aspek ekonomi dan lingkungan di Provinsi Papua.
Penelitian  tentang  analisis  dampak  pertambangan  terhadap  ekonomi  dan  lingkungan  di  Provinsi Papua  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  pertumbuhan  ekonomi  serta  lingkungan  yang  ditimbulkan karena  aktivitas  pertambangan  oleh  PT  Freeport  Indonesia  (FTPI).  Penelitian  ini  diharapkan  mampu memberikan  gambaran  secara  umum  bagi  masyarakat,  pemerintah,  dan  instansi  terkait  untuk  lebih memperhatikan  kondisi  ekonomi  dan  lingkungan  di  Provinsi  Papua.  Selain  itu,  juga  dapat  menjadi pertimbangan  dalam  membuat  dan  mengembangkan  strategi  kebijakan  yang  tepat  untuk  kemakmuran ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan di daerah tersebut.

## KAJIAN LITERATUR
Penelitian  mengenai  dampak  pertambangan  terhadap  perubahan  ekonomi  dan  lingkungan  di  Provinsi Papua      sudah      banyak      dilakukan      oleh  beberapa  peneliti  dengan  variabel  penelitian  yang  beragam. Kajian  literatur  yang  pertama  berasal  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nadiya  Nur  Arafah  dkk  yang berjudul “Analisis Dampak Kegiatan Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Provinsi Papua”. Hasil dalam  penelitian  tersebut  menyebutkan  bahwa  industri  pertambangan  dan  penggalian  berpengaruh  pada peningkatan PDRB di Provinsi Papua. Hal ini dibuktikan dengan angka rata-rata kontribusi pertambangan dan penggalian dari tahun 2018-2019 sebesar 29,49% dari total PDRB Papua (Arafah, Shevia, Stephanie, & Tunaimah, 2022).
Sektor  pertambangan  tembaga  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  pembangunan perekonomian  di  Provinsi  Papua.  Untuk  memaksimalkan  dampak  positif  dari  keberadaan  sektor pertambangan  tembaga  di  Papua  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  pendekatan  pragmatis  dan pendekatan sistematis. Dengan hadirnya sektor pertambangan tembaga di Provinsi Papua telah memberikan banyak manfaat di bidang ekonomi. Dampak tersebut antara lain menciptakan kesempatan kerja baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  sistem  keterkaitan  antar  industrial  dan  efek  induksi  pendapatan (Suciyanti, Suseno, & Saleh, 2017).
Sektor  pertambangan  merupakan  kegiatan  padat  modal  sehingga  membutuhkan  investasi  yang cukup  besar.  Investasi  secara  umum  akan  berdampak  pada  masyarakat  maupun  pertumbuhan  ekonomi  di daerah karena dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan kegiatan ekonomi, pendapatan nasional  ,  dan  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  masyarakat.  Dampak  positif  adanya  investasi  di  sektor pertambangan logam yaitu terjadinya peningkatan PDRB total Provinsi Papua, PDRB sektor pertambangan dan  pertanian,  serta  nilai  tambah  dalam  hal  tenaga  kerja  di  sektor  pertambangan  (Rosyid,  Ginting  dan Wibowo, 2020).
Pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan  sudah  seharusnya  mengambil  kebijakan  yang  didasarkan pada kepentingan publik. Mengacu pada UU   No.4   tahun   2009,   tentang   Minerba   yang membuka ruang bagi pemerintah daerah dalam mengeluarkan IUP sehingga sangat rawan terjadinya penyelewengan kewenangan. Pemberian izin investasi yang begitu mudah dikhawatirkan dapat mengesampingkan hak-hak perlindungan  di  area  pertambangan  dan  memicu  konflik  sosial  di  masyarakat.  Jika  dilihat  dari  aspek prospektifnya,  kegiatan  pertambangan  lebih  banyak  merugikan  masyarakat  di  sekitar  tambang  seperti banjir, polusi udara, pencemaran air, dan tanah. Sedangkan para pemilik perusahaan tidak akan merasakan dampak yang sedemikian rupa karena setelah sumber daya tambang habis mereka akan kembali ke tempat masing-masing  dengan  berbagai  macam  kekayaan  yang  mereka  miliki.  Sementara  di  daerah  bekas tambang, banjir lumpur, hilangnya mata pencaharian penduduk setempat,  dan kerusakan lingkungan akan menjadi bayang-bayang yang pada akhirnya menyeret masyarakat di lubang kemiskinan (Risal, Paranoan, & Djaja, 2013).
Indikator  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  wilayah  dapat  diukur  menggunakan  variabel  PDRB. Sektor pertambangan (tanpa migas dan sub sektor penggalian) belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi  di  sektor  hulu  sampai  hilir.  Pembangunan  di  sektor  pertambangan  dan  penggalian  merupakan bagian dari sektor primer yang nantinya dapat berpengaruh besar terhadap perekonomian di suatu wilayah
apabila berhubungan kuat dengan sektor bangunan atau konstruksi dan sektor industri non migas. (Hidayat, Rustiadi & Kartodihardjo, 2014).

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif di mana penulis menggunakan beberapa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua tahun 2017-2021. Selain itu, penulis juga memperoleh data yang bersumber dari internet, artikel, dan jurnal yang digunakan untuk  menganalisis  dampak  ekonomi  dalam  hal  ini  PDRB  dan  dampak  lingkungan  di  Provinsi  Papua. Kemudian  data  dikumpulkan  dan  diolah  menggunakan  Microsoft  Excel.  Variabel  dalam  penelitian  ini menggunakan dua variabel  yaitu variabel  dependen dan variabel  independen. Variabel  dependen meliputi pendapatan  PDRB  Provinsi  Papua  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  variabel  indepen  adalah pendapatan PDRB pada sektor pertambangan dan kontribusi sektor pertambangan yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika dilihat dari perspektif ekonomi, keberadaan PT Freeport di Mimika Papua, tentu membawa perubahan yang  sangat  besar  terhadap  perekonomian  masyarakat  di  daerah  setempat.  Hal  ini  tercermin  dari  total Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  yang  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Tabel  1  adalah  data mengenai PDRB Provinsi Papua tahun 2017-2021 menurut lapangan usaha.
Berdasarkan Gambar 1, PDRB di Papua tahun 2017-2021 nilainya cenderung fluktuatif. Hal ini bias dilihat  PDRB  tahun  2017  sebesar  148 818 289,86  dan  meningkat  ditahun  2018  sebesar  159 711 852,59. Pada  tahun  2019  mengalami  penurunan  yang  cukup  drastis  dengan  total  PDRB  sebesar  134 562 239,59. Kemudian  pada  tahun  2020  kembali  meningkat  sebesar  137.677.571,32  dan  tahun  2021  sebesar 158.611.039,00.  Jadi  dari  gambar  1,  dapat  disimpulkan  bahwa  total  PDRB  di  Papua  secara  keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2017- 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

## Gambar 1. PDRB ADHK Papua 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Papua 2017-2021
Berdasarkan Tabel 1 tentang PDRB Papua tahun 2017-2021, menggambarkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2017, sektor  pertambangan  dan  penggalian  menyumbang  PDRB  sebesar  62.174.059,72  (juta  rupiah)  dari  total PDRB. Pada tahun 2018, sektor tersebut  kembali  menyumbang PDRB tertinggi  yaitu 68 611 175,14 (juta rupiah)  atau  sebesar  43%  dari  total  PDRB.  Pada  tahun  2019,  PDRB  sektor  pertambangan  masih
menyumbang PDRB tertinggi yaitu 28,9%. Namun, di tahun tersebut kontribusinya mengalami penurunan yang  cukup  drastis  karena  adanya  peralihan  sistem  tambang.  Kontribusi  sektor  pertambangan  tertinggi terjadi  pada  tahun  2018  sebesar  43%  dengan  total  PDRB  Papua  sebesar  159.711.852,59  (juta  rupiah). Sedangkan  kontribusi  terendah  terjadi  di  tahun  2019  sebesar  28,9%  dengan  total  PDRB  sebesar 134.562.239,59.  Walaupun  nilainya  mengalami  penurunan,  namun  di  tahun  berikutnya  PDRB  di  Papua mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

## Tabel 1. Pendapatan PDRB Provinsi Papua 2017-2021
Lapangan Usaha 2010 [Seri 2010] PDRB ADHK (Dengan tambang) (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 16 070 489,49 16 602 562,48 16 608 106,37 16 496 259,41 16 754 976,00 B. Pertambangan dan Penggalian 62 174 059,72 68 611 175,14 38 925 046,24 45 395 083,96 63 915 452,00 C. Industri Pengolahan 2 885 410,16 3 048 371,65 3 010 407,59 2 859 434,04 2 853 499,00 D. Pengadaan Listrik dan Gas 48 572,90 51 920,50 55 484,92 54 950,23 58 121,00 E. Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 79 390,62 83 930,14 81 115,91 78 781,82 81 789,00 F. Konstruksi 16 215 455,80 17 139 235,87 18 689 442,01 18 531 081,54 19 257 532,00 G. Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11 901 553,87 12 659 355,59 13 463 340,93 13 129 134,73 13 888 814,00 H. Transportasi dan Pergudangan 6 310 010,91 6 825 146,42 7 231 553,76 4 799 334,45 5 090 760,00 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1 002 397,63 1 056 636,24 1 113 666,47 925 148,24 938 469,00 J. Informasi dan Komunikasi 5 299 285,70 5 485 886,54 5 887 489,26 6 106 728,03 6 295 318,00 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2 069 620,99 2 180 429,77 2 273 745,19 2 240 424,95 2 293 479,00 L. Real Estate 3 516 199,51 3 746 188,46 3 974 607,41 3 965 361,38 4 247 215,00 M,N. Jasa Perusahaan 1 657 680,74 1 768 814,27 1 888 211,49 1 744 314,22 1 778 496,00 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 12 737 609,87 13 231 851,45 13 716 325,68 13 690 532,03 13 561 131,00 P. Jasa Pendidikan 3 064 733,42 3 192 964,39 3 406 328,52 3 384 493,71 3 227 353,00 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2 248 583,06 2 377 349,19 2 492 202,01 2 587 409,37 2 619 669,00 R,S,T,U. Jasa lainnya 1 537 235,46 1 650 034,49 1 745 165,82 1 689 099,20 1 748 966,00 PDRB Papua 148 818 289,86 159 711 852,59 134 562 239,59 137 677 571,32  158 611 039,00

## Sumber: Badan Pusat Statistik Papua 2017-2021
Berdasarkan Tabel 2, laju pertumbuhan PDRB Papua tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 15,11% dari tahun sebelumnya. Hal ini diikuti dengan laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tahun 2021 yang juga mengalami peningkatan sebesar 40,80% dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan kedua sektor dari tahun 2017-2021 dapat  dikatakan nilainya berfluktuasi.  Hal  ini terbukti dari laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan sektor pertambangan mencapai  titik terendahnya pada tahun 2020 dan 2017 yaitu sebesar 2,32% dan 3,90%. Anjloknya Laju pertumbuhan tersebut disebabkan karena adanya peralihan kegiatan  tambang  dari  area  terbuka  ke  area  tambang  bawah  tanah  sehingga  mengharuskan  kegiatan pertambangan  dan  penggalian  untuk  sementara  diberhentkan.  Pada  tahun  2018  laju  pertumbuhan  PDRB Papua sebesar 7,37% dan laju pertumbuhan pertambangan penggalian sebesar 10,52%. Laju pertumbuhan tertinggi  baik  PDRB  maupun  sektor  pertambangan  dan  penggalian  terjadi  di  tahun  2019  yaitu  sebesar
15,72%  dan  43,21%.  Meskipun  laju  pertumbuhan  PDRB  dan  Pertambangan  sempat  menurun  di  tahun 2020, namun keduanya kembali mengalami peningkatan di tahun 2021.

## Tabel 2. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Papua 2017-2021
Tahun PDRB (Juta Rp) Pertambangan & Pengangguran (Juta Rp) Kontribusi Sektor Pertambangan & Penggalian pada PDRB (%) Laju Pertumbuhan PDRB (%) Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan & Penggalian (%) 2017 148.818 62.174. 41,78% 4,64% 3,90% .289,86 059,72 2018 159.711 68.611. 42,96% 7,37% 10,52% .852,59 175,14 2019 134.562 38.925. 28,93% 15,72% 43,21% .239,59 046,24 2020 137.677 45.395. 32,97% 2,32% 16,62% .571,32 083,96 2021 158.611 63.915. 40,30% 15,11% 40,80% .039,00 452,00

## Sumber: Badan Pusat Statistik 2017-2021
Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  sektor  pertambangan  dan  penggalian  tahun 2017-2021  sangat  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Papua.  Hal  ini  tercermin  dari  besarnya kontribusi  sektor  pertambangan  dan  penggalian  dibandingkan  sektor  lainnya.  Oleh  karena  itu,  dengan adanya  PT  Freeport  di  Papua  dapat  berpengaruh  positif  pada  sektor  ekonomi  khusunya  pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yang tercermin dari PDRB yang semakin meningkat. Ketika PDRB meningkat, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan, tingkat pengangguran, serta dapat menjadi pendongkrak perekonomian nasional.
Dibalik dampak positif yang diberikan, PT Freeport juga memberikan dampak negatif yang begitu besar pada aspek ekonomi. Menurut Peraturan  UU No.4  Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Pasal  33  ayat  3  UUD  1945  mengenai  substansi  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  “dikuasai  negara”  dan “dipergunakan  sebesar-  besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”.  Namun,  apa  yang  terjadi  selama  ini  justru kebalikan  dari  Undang-Undang  tersebut.  Keberadaan  PT  Freeport  telah  menimbulkan  kesenjangan  sosial ekonomi bagi masyarakat Papua khususnya Suku Kamoro. Kesenjangan sosial ekonomi timbul karena PT Freeport tidak berhasil dalam merealisasi janji-janji yang diberikan untuk mensejahterakan masyarakat Suku  Kamoro  dan  Suku  Amungme.  Suku  ini  merupakan  suku  asli  Papua  dimana  PT  Freeport melakukan  operasional  perusahaannya.  Menurut  data  dari  PT  FPI,  hanya  20%  masyarakat  Papua  yang menjadi  tenaga kerja di  perusahaan tersebut.  Kebanyakan dari mereka bukan merupakan suku asli daerah tersebut.
Suku  Kamoro  merupakan  suku  asli  Papua  yang  mayoritas  penduduknya  bermatapencaharian sebagai  nelayan.  Dengan  adanya  penambangan  di  daerah  tersebut,  wilayah  dataran  rendah  yang  menjadi lahan  masyarakat  dalam  mencari  ikan  kini  tercemar  oleh  limbah.  Akibatnya,  masyarakat  Suku  Kamoro beralih  ke  mata  pencaharian  untuk  mencari  sumber  pendapatan  lain  selain  menjadi  nelayan.  Masyarakat kebanyakan  beralih  menjadi  petani  dengan  bercocok  tanam  di  daerah  yang  lebih  tingg.  Di  samping  itu, mereka juga menjadi peternak untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Jika  dilihat  dari  perspektif  lingkungan,  Keberaan  PT  Freeport  berdampak  buruk  pada  kerusakan lingkungan.  Menurut  data  yang  dilansir  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI),  aktivitas pertambangan  Freeport telah menghasilkan 1 milyar ton  sampah dalam bentuk  tailings yang mengandung air  asam  batuan  yang  dialirkan  ke  sungai  Aghwon,  Otomona,  dan  Ajkwa.  Pembuangan  tailings  yang mengandung  air  asam  batuan  ini  jelas  memberikan  dampak  negatif  terhadap  ekosistem  sekitar,  seperti kerusakan  habitat  di  muara  serta  terkontaminasinya  rantai  makanan  bagi  spesies  hewan  dan  tumbuhan  di muara. Limbah dari asam batuan ini sudah sampai pada level yang melanggar standar limbah cair industri
yang  dapat  membahayakan  tanah.  Rata-rata  air  tanah  yang  berada  di  sekitar  penambangan  sudah mengalami  pencemaran  logam  yang  sangat  berat.  Logam  berat  memiliki  tingkat  pencemaran  sejuta  kali lebih buruk terhadap lingkungan yang salah satunya berdampak pada sedimentasi di Sungai Ajkwa.
Selain  itu,  PT  Freeport  juga  menghasilkan  emisi  gas  karbondioksida  yang  dapat  mengakibatkan hujan asam.  Hujan asam tersebut  telah menghilangkan biodiversitas di  area baik  yang berdekatan dengan lokasi  tambang  maupun  area  yang  jauh  dari  area  tambang  namun  termasuk  dalam  wilayah  tersebut. Wilayah kehutanan seluas 23.000 Ha juga mengalami kerusakan akibat hujan asam yang ditimbulkan dari limbah pertambangan. Hujan asam  akan meningkatkan keasaman air di sungai tersebut sehingga biota air yang  ada  didalamny  terganggu  akibat  rusaknya  rantai  makanan  yang  menjadi  sumber  kehidupan  biota tersebut.
Dampak  buruk  yang  ditimbulkan  akibat  aktivitas  pertambangan  tentunya  sangat  berpengaruh terhadap  kehidupan  masyarakat  Papua  khusunya  Suku  Kamoro  yang  hidup  di  lokasi  dekat  tambang. Pasalnya,  mereka  kehilangan  sumber  daya  alam  yang  menjadi  sumber  utama  kebutuhan  hidup  mereka sehari-hari. Kerusakan alam dapat membawa pengaruh buruk bagi masyarakat miskin karena mereka hidup hanya  mengandalkan  kekayan  dari  alam.  Tentunya  dampak  tersebut  menjadi  tantangan  yang  besar  bagi untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini dan membuat kebijakan yang tegas agar bisa memberikan efek  jera  dan  dapat  meminimalisir  kerusakan  alam  yang  disebabkan  karena  PT  Freeport.  Uang  yang dihasilkan PT freeport untuk negara tidak akan pernah dapat menggantikan kekayaan alam yang perlahan musnah akibat keserakahan manusia.

## SIMPULAN
Salah satu perusahaan tambang yang terkemuka di dunia adalah PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terletak di  dataran  tinggi  Pegunungan  Sudirman,  Kabupaten  Mimika,  Provinsi  Papua.  Keberadaan  PT  Freeport  di Indonesia  dapat  menyediakan  lapangan  pekerjaan  yang  luas  bagi  warga  negara  Indonesia  dan  menjadin sumber pendapatan negara.
Selain  itu,  sektor  pertambangan  juga  berdampak  langsung  pada  kerusakan  lingkungan  seperti pencemaran air sungai dan kerusakan ribuan hektar hutan di sekitar lokasi tambang. Dampak positif adanya PTFI  yaitu  adanya  peningkatan  SDM  yang  dilakukan  dengan  cara  memperbaiki  kualitas  pendidikan, pelatihan ketrampilan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Sedangkan dampak  negatif  PTFI  terhadap  masyarakat  sekitar  dengan  lingkungan  fisik,  seperti  pencemaran  tanah, udara, air, dan kerusakan hutan.
Jika  dilihat  dari  perspektif  ekonomi,  keberadaan  PT  Freeport  membawa  perubahan  yang  sangat besar terhadap perekonomian masyarakat di daerah setempat. Sektor pertambangan dan penggalian sangat berpengaruh  dalam  pertumbuhan  ekonomi  di  Papua.  Hal  ini  dibuktikan  dari  besarnya  kontribusi  sektor pertambangan dan penggalian dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya PT Freeport di Papua dapat berpengaruh positif yang tercermin dari PDRB yang semakin meningkat.
PT  Freeport  juga  memberikan  dampak  negatif  yang  begitu  besar  pada  aspek  ekonomi.  Menurut Peraturan  UU  No.4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Minerba  dan  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945  tentang substansi  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  “dikuasai  negara”  dan  “dipergunakan  sebesar-  besarnya  untuk kemakmuran  rakyat”.  Namun,  realitas  yang  terjadi  selama  ini  justru  kebalikan  dari  Undang-Undang tersebut. Keberadaan PT Freeport telah menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi bagi masyarakat Papua khususnya  Suku  Kamoro.  Kesenjangan  sosial  ekonomi  timbul  karena  PT  Freeport  tidak  berhasil  dalam merealisasi  janji-  janjinya  untuk  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Suku  Kamoro  dan  Suku Amungme di mana suku ini merupakan suku asli Papua yang berada di lokasi pertambangan tersebut.
Jika  dilihat  dari  perspektif  lingkungan,  keberadaan  PT  Freeport  berdampak  buruk  pada  kerusakan lingkungan.  Pembuangan  limbah tailings yang  di  dalamnya  mengandung  air  asam  batuan  ini  jelas berdampak negatif terhadap ekosistem  sekitar, seperti kerusakan habitat  di  muara serta terkontaminasinya rantai  makanan  bagi  spesies  hewan  dan  tumbuhan  di  muara.  Selain  itu,  PT  Freeport  juga  menghasilkan emisi  gas  karbondioksida  yang  dapat  mengakibatkan  hujan  asam.  Hujan  asam  akan  meningkatkan keasaman air di sungai sehingga biota air yang ada di dalamnya terganggu akibat rusaknya rantai makanan
yang  menjadi  sumber  kehidupan  biota  tersebut.  Dampak  buruk  yang  ditimbulkan  akibat  aktivitas pertambangan  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap  kehidupan  masyarakat  Papua  khususnya  Suku Kamoro yang hidup di lokasi dekat tambang. Pasalnya, mereka kehilangan sumber daya alam yang menjadi sumber utama kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hal ini menjadi permasalahan serius yang harus segera ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  Indonesia.  Untuk  meminimalisir  kerusakan  alam  yang  disebabkan  PT Freeport,  pemerintah  Indonesia  perlu  mempertegas  kebijakan  yang  sudah  ada  agar  kedepannya  oknum- oknum dalam operasional tambang bisa lebih memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat   Statistik   (BPS)   Provinsi   Papua. Diakses melalui: https://papua.bps.co.id . PT Freeport Indonesia (PTFI). Diakses melalui: https://ptfi.co.id
Arafah, Nadiya Nur, Shevia, Stephanie, & Mutiara Kamila Tunaimah (2022). Analisis Dampak Kegiatan Pertambangan  dan  Penggalian  terhadap  PDRB  Provinsi  Papua. Jurnal  Disrupsi  Bisnis  15-20 . http://dx.doi.org/10.36986/impj.v2i1.18
Astuti,  Amelia  Dwi  (2018).  Implikasi  Kebijakan  Indonesia  dalam  Menangani  Kasus  Pencemaran Lingkungan  oleh  PT.  Freeport  terhadap  Keamanan  Manusia  di  Mimika  Papua. Journal  of International Relations 547-555. https://ejournal3.undip.ac.id .
Hidayat,  Wahyu,  Ernan  Rustiadi,  &  Hariadi  Kartodihardjo  (2014).  Dampak  Sektor  Pertambangan terhadap Perekonomian Wilayah di Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Economia ,  65-80. https://doi.org/10.21831/economia.v10i1.4095
Risal, Semuel, DB. Paranoan, & Suarta Djaja (2013). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  di  Kelurahan  Makroman. Jurnal  Administrative  Reform 516-530. Diakses melalui http://dx.doi.org/10.52239/jar.v1i3.482 411-426. https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1128 .
Rosyid,  Fadhila  Achmadi,  Fandi  Arapenta  Ginting,  &  Arjo  Prawoto  Wibowo  (2020).  Analisis  Dampak Investasi  terhadap  Perekonomian  Daerah:  Studi  Kasus  Investasi  Pertambangan  Mineral  Logam Provinsi Papua. Indonesian Mining Professionals Journal, 11-28.
https://doi.org/10.36986/impj.v2i1.18
Saleh,  Ridwan,  &  Trisnawan  Suseno  (2017).  Dampak  Keberadaan  Usaha  Pertambangan  Tembaga  di Papua  terhadap  Perekonomian  Nasional:  Analisis  Input-Output. Jurnal  Teknologi  Mineral  dan Batubara 237-252. https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol13.No3.2017.266 .
Suciyanti,  Meitha,  Triswan  Suseno,  &  Ridwan  Saleh  (2017).  Analisis  Dampak  Kegiatan  Pertambangan Tembaga  terhadap  Perekonomian  Provinsi  Papua.  Jurnal  Teknologi  Mineral  dan  Batubara,  75-92. https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol14.No1.2018.394 .
Ratih. (2014). Dampak Operasional PT.Freeport. eJournal Hubungan Internasional