JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)
Volume 12 Nomor 1 (Maret 2024)
E-ISSN : 2746-8178 DOI :   10.47828/jianaasian.v12i1.207
Public Trust: Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan
Karolus Tatu Sius 1* , Yasinta Y. Palan Peten 2 , Kresensia Vemmilia Raju 3 , Hendrikus L. Kaha 4 , Frans Nyong 5
1,2,3,4,5 Prodi Administrasi Publik, Universitas Katolik Widya Mandira, Jl. Jend Achmad Yani No 50-52 Kelurahan Merdeka, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85225
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 26/06/2024 Revised 09/07/2024 Accepted 15/07/2024

## Abstract
The general objective of the Family Hope Program (PKH) is to reduce poverty, increase the accessibility of poor people to public services, especially education and health. PKH targeting is based on Integrated Social Welfare Data (DTKS) which is an update of the results of the Social Protection Program Data Collection (PPLS). Efforts to improve the welfare of the poor often stumble over fundamental problems related to data collection. Problems that arise from data not being in sync are inclusion errors and exclusion errors. As a result, the aid distributed is not on target and does not even fulfill the citizens' sense of justice. As a result, the level of public trust in the government decreases. This research aims to obtain an overview of the impact of data collection on public trust. This research uses a qualitative approach  with  data  collection  methods  using  interviews  and  secondary  data  analysis.  The  research results show that there are still  very poor household (RTSM) in Cunca Lolos Village that have not yet become beneficiary group (KPM) PKH. This exclusion error occurs because the data collection and data updating process has not been carried out in the DTKS. The impact on the issue of public trust among citizens. Those who are eligible but are not targeted by the program consider the government to be unfair in its services and policies. Finally, citizens do not participate actively in public activities.
Keywords: Public Trust, Inclusion Error, Exclusion Error, Data Collection, PKH

## Abstrak
Tujuan  umum  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yakni  mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Targeting  PKH  didasarkan  atas  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang  merupakan pembaharuan  dari  hasil  Pendataan  Program  Perlindungan  Sosial  (PPLS).  Upaya  perbaikan kesejahteraan  masyarakat  miskin  sering  tersandung  masalah  fundamental  terkait  pendataan. Masalah  yang  muncul  dari  tidak  sinkronnya  data  yakni  inclusion  error  dan  exclusion  error. Akibatnya, bantuan yang didistribusikan tidak tepat sasaran bahkan tidak memenuhi rasa keadilan warga. Dampaknya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait dampak pendataan pada public trust. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan  analisis  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  Rumah  Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Cunca Lolos yang belum menjadi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH. Exclusion  error ini  terjadi karena proses  pendataan dan  update  data yang belum  dilakukan dalam  DTKS.  Dampaknya  pada  persoalan  public  trust  warga.  Mereka  yang  eligible  namun  tidak
menjadi sasaran program mengganggap pemerintah tidak adil dalam pelayanan dan kebijakannya. Akhirnya warga tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan publik.
Kata Kunci: Kepercayaan Publik, Inclusion Error, Exclusion Error, Pendataan, PKH
PENDAHULUAN Hampir semua negara terutama negara berkembang mengalami  persoalan  kemiskinan yang terus menjadi tantangan pemerintah.  Chambers  menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan integrated  concept yang  mencakup lima  dimensi, antara lain: kemiskinan (proper),
ketidakberdayaan
(powerless),  kerentanan  menghadapi situasi  darurat  (state  of  emergency), ketergantungan  (dependence),  dan keterasingan  (isolation)  baik  secara geografis maupun sosiologis (Chambers,  1987).  Kemiskinan  hadir dalam berbagai bentuk dan penyebab. Menurut Suryawati (2005), kemiskinan  dibagi  dalam  empat bentuk,  yakni:  kemiskinan  absolut yang  merupakan  kondisi  tidak terpenuhinya kebutuhan dasar; kemiskinan  relatif  yang  merupakan kondisi ketidakadilan dalam distribusi kebijakan dan pelayanan pembangunan;  kemiskinan  kultural yang  merupakan  faktor  budaya;  dan kemiskinan  struktural  sebagai  akibat struktur sosial politik yang memiskinkan. Upaya pengentasan kemiskinan  di  Indonesia  awalnya dilakukan berbasis sektor dan instansi pemerintah  sehingga  pendataan, kebijakan,  implementasi  program, basis  pengukuran  dan  hasil  tersebar pada  setiap  kementerian/  lembaga bahkan  berbagai  level  pemerintahan. Oleh  karena  itu,  pada  tahun  2010, pemerintah berinisiatif untuk membangun konvergensi lintas sektor dan  instansi  melalui  pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K dibentuk berdasarkan  Peraturan  Presiden Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  96  Tahun  2015 tentang  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan.  Mandat  tim  yang  terdiri dari  berbagai stakeholders ini  yakni: memperbaiki sasaran program berbasis  rumah  tangga  dan  wilayah, serta memperbaiki mekanisme penyaluran program. Salah satu tugas awal TNP2K saat itu yakni melakukan integrasi  data  yang  bersumber  dari hasil Pendataan Program Perlindungan  Sosial  (PPLS)  oleh Badan  Pusat  Statistik  dan  data-data Kementerian  Sosial.  Data-data  yang sudah  terintegrasi  sejak  tahun 2010/2011 kemudian dijadikan basis dalam  berbagai  program  jaring pengaman  sosial Conditional  Cash
Transfers (CCT)  seperti  Program Keluarga Harapan (PKH).
PKH    membawa  dampak penurunan  kemiskinan,  peningkatan kualitas  pendidikan  dan  kesehatan sebagaimana hasil penelitian (Muliana et  al.,  2021).  Angka  kemiskinan Indonesia  dalam  10  tahun  terakhir sejak tahun 2012 mengalami penurunan.  Data  yang  dilansir  BPS, menunjukkan  pada  September  2012 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai  28,71  juta  jiwa  (11,66%) dan  terus  menurun  hingga  mencapai 26,36 juta (9,57%) jiwa di tahun 2022. Bahkan  data  BPS  menunjukkan penurunan pada Maret 2023 menjadi
*) Penulis Korespondensi E-mail : karolustatus1@lembaga.ac.id
25,90  juta    (9,36)  jiwa.  Persentase penduduk  miskin  pada  Maret  2023 sebesar  1,14  juta  (9,96%),  menurun
0,09  %  poin  terhadap  Maret  2022
(Https://Bps.Go.Id, n.d.).
Sementara  itu,  pada  level daerah  sebagaimana  data  BPS Kabupaten  Manggarai  Barat,  Nusa Tenggara  Timur  menunjukkan  angka kemiskinan  dari  tahun  2017-2019 cenderung  stagnan.  Hingga  tahun 2019, angka kemiskinan di Manggarai Barat  masih  pada  kisaran  49,23  ribu jiwa, hampir sama dengan tahun 2017 yang  berada  pada  angka  49,39  ribu jiwa. Wajah kemiskinan di pedesaan menampilkan potret buram kehidupan  warga,  termasuk  di  Desa Cunca  Lolos,  Kecamatan  Mbeliling,
Kabupaten  Manggarai Barat.  Desa ini berpenduduk  sekitar  729  jiwa  yang terdiri  dari  190  KK.  Dari  190  KK terdapat  98  KK  yang  masuk  kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan sebanyak 82 KK yang mendapatkan PKH. Sekitar 16 KK yang tercatat  sebagai  RTSM  namun  belum mendapatkan  PKH.  Masih  banyaknya warga  yang eligible namun  belum terdata sebagi penerima PKH (exclusion  error)  membuat  warga mengeluhkan  kinerja  pemerintah. Belum  lagi  kekecewaan  muncul karena  sebagian  penerima  yang sebenarnya mampu namun menerima
PKH  (inclusion  error).  Proses  dan hasil  pendataan  seperti  ini  sangat mempengaruhi penilaian dan kepercayaan  publik  (public  trust) terhadap  kinerja  dan  keberpihakan pemerintah. Penelitian  terkait  PKH  sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu membahas implementasi  PKH  (Kushardiyanti, 2020), modal sosial pelaksanaan PKH (Indrasawarni, 2023), kepuasan penerima  manfaat  terhadap  PKH (Muhtadi  &  Choirunnisa,  2019),
efektivitas  PKH  (Sanjaya  &  Parmiti, 2022).  Berbagai  temuan  dalam penelitian  ini  belum  mengulas public trust akibat  proses  pendataan  dan data lapangan yang tidak mengakomodir  masyarakat  yang eligible .  Menurut  Van  de  Walle  et  al.
(2008) public  trust telah  banyak diperbincangkan pada berbagai negara karena berkaitan juga dengan legitimasi  politik  dan  kinerja  para aparatur  negara.  Kepercayaan  publik merupakan fondasi dimana legitimasi lembaga  publik  dibangun  dan  sangat penting  untuk  menjaga  kohesi  sosial. Kepercayaan publik bergantung pada respons  perilaku  dari  publik  terkait dengan  kinerja  pemerintah  (OECD, 2020). Dalam beberapa dekade terakhir, public trust menarik perhatian para ahli Ilmu Administrasi Publik  dalam  berbagai  studi  dan publikasi. Public  trust kemudian menjadi  isu  yang  dikaji  dalam administrasi  publik  dan  ilmu  politik (Herzlinger, 1996; Kim, 2005). Fokus studi pada public trust didorong oleh fakta  umum  yang  ditemukan  pada berbagai  negara  terkait  menurunnya kepercayaan  publik  pada  organisasi sektor  public  (Van  de  Walle  et  al.,
2008). Fenomena menurunnya kepercayaan warga menjadi tantangan  bagi  pemerintah  untuk meningkatkan  kinerja  dan  layanan nya.  Pemerintah  berusaha  untuk meningkatkan  legitimasi,  daya  saing nasional,  dan  kepatuhan  publik terhadap  kebijakan  pemerintah  (Lee & Yu, 2013).
Public trust dipandang sebagai salah  satu  modal  sosial  yang  dapat mendukung kerjasama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Houston & Harding, 2013). Berbagai temuan riset menjelaskan  bahwa public  trust  in government dapat  meningkatkan kepatuhan publik terhadap
implementasi  kebijakan  pemerintah dan peran pemerintah dalam kebijakan  tertentu  (Chanley  et  al., 2000; Hetherington, 2004)). Kepercayaan  publik  ditimbulkan  dari kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah itu sendiri (Van de Walle et  al.,  2008).  Kinerja  pemerintah berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas,  dan  daya  tanggap  yang dirasakan masyarakat (Beshi & Kaur,
2020).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  bagaimana  proses  dan hasil  pendataan    penerima  PKH berdampak  pada public  trust atas kinerja  dan  pelayanan  pemerintah. Studi  ini  dilakukan  di  Desa  Cunca Lolos, Kecamatan Mbeling, Kabupaten Manggarai Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha mendeskripsikan alasan-alasan mengapa  warga  desa  percaya  (trust) atau  tidak  percaya  (distrust)  kepada kinerja pemerintah dalam hal pendataan  dan  distribusi  PKH  secara adil. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Cunca Lolos, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat. Waktu yang dibutuhkan sekitar 12  bulan.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui wawancara dengan
10  orang  informan  kunci  seperti: Kadis/ Kabid Dinas Sosial Kabupaten Manggarai  Barat,  Kepala  Desa,  BPD, Pendamping  PKH  Kecamatan,  warga yang  menerima  PKH,  warga  yang eligible  tetapi  tidak  menerima  PKH, dan warga lainnya.
Peneliti  akan  mengorganisir
data  dan  informasi  yang  sudah terkumpul, memilah, mengkategorikan,  menemukan  pola dan menganalisisnya. Analisis dilakukan bertahap sesuai
pengelompokan  narasumber.  Setelah itu akan dilakukan analisis alasan dan dampaknya inclusion dan exclusion error penerima PKH pada public trust.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kriteria PKH: Penentuan KPM Desa Cunca Lolos Program  Keluarga  Harapan (PKH)  dari  sisi  regulasi  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  1
Tahun  2018.  Sasaran  utama  PKH yakni  keluarga  dan/atau  seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan  fakir  miskin,  memiliki komponen  kesehatan,  pendidikan, dan/atau  kesejahteraan  sosial.  Agar masuk  dalam  kriteria  penerima  PKH maka pemerintah menetapkan syarat khusus  dari  data  yang  sudah teridentifikasi  dari  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Permensos    No.  1  Tahun  2018  pada pasal  5  menyebutkan  bahwa  kriteria penerima PKH meliputi beberapa hal.
Pertama, komponen kesehatan, seperti: ibu hamil/ menyusui dan anak berusia  0  (nol)  sampai  dengan  6 (enam)  tahun.  Kedua,  komponen pendidikan,  seperti:  anak  sekolah dasar/  madrasah  ibtidaiyah  atau sederajat;  anak  sekolah  menengah pertama/  madrasah  tsanawiyah  atau sederajat;  anak  sekolah  menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat; anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua  puluh  satu)  tahun  yang  belum menyelesaikan  wajib  belajar  12  (dua belas)  tahun.  Ketiga,  komponen kesejahteraan  sosial  seperti:  lanjut usia  mulai  dari  60  (enam  puluh) tahun,  dan    penyandang  disabilitas diutamakan  penyandang  disabilitas berat.
Kriteria  penentuan  Kelompok
Penerima  Manfaat  (KPM)  di  atas dijadikan  basis  kepesertaan  warga Desa  Cunca  Lolos  yang  menerima PKH. Jumlah penduduk di Desa Cunca
Lolos sebanyak 729 jiwa yang terdiri dari 190 KK.    Sejak tahun 2018, Desa Cunca Lolos ditetapkan sebagai lokasi penerima PKH dengan total KPM yang berbeda setiap tahun.
Tabel 1.Data Penerima PKH Tahun 2018-2023 No Tahun Jumlah Penerima 1 2018 98 KK 2 2019 98 KK 3 2020 96 KK 4 2021 96 KK 5 2022 96 KK 6 2023 82 KK Sumber: Desa Cunca Lolos, 2024 Perubahan data penerima KPM
terjadi  karena  sistem  pemutakhiran data  yang  ditetapkan  dalam program PKH.  Pemutakhiran  dilakukan  untuk memperoleh  kondisi  terkini  anggota KPM  PKH.  Data  tersebut  digunakan untuk melakukan verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.
Beberapa  perubahan  informasi  dari KPM  yang  mempengaruhi  jumlah penerima  antara  lain:  perubahan status  KPM;  perubahan  komponen kepesertaan;  perubahan  fasilitas kesehatan  yang  diakses;  perubahan fasilitas  pendidikan  yang  diakses; perubahan  domisili  KPM;  pengaduan dan  sanksi  kepada  peserta  PKH  yang tidak memenuhi komitmen.
Program  Keluarga  Harapan adalah  program  bantuan  sosial  yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan  keluarga  di  Indonesia. Jika dilihat dari data mata pencaharian  dan  pendapatan  warga maka  sebagian  besar  warga  Desa
Cunca  Lolos  merupakan  masyarakat berpenghasilan rendah.

## Tabel 2. Jenis Pekerjaan dan
Penghasilan Sumber: Desa Cunca Lolos, 2024 Mata  pencaharian  penduduk desa Cunca Lolos umumnya merupakan petani dengan pendapatan  rata-rata  Rp.  500.000  - Rp.1.000.000/ bulan. Mereka menggantungkan kehidupan dari hasil pertanian  seperti:  menanam  padi, sayuran, dan buah-buahan. Penghasilan  sebagian  besar  warga tentunya  tidak  dapat  memenuhi semua kebutuhan keluarga yang rata- rata  terdiri  dari  5  orang  dalam  satu keluarga.  Karena  itu  sesuai  data  di Desa,  maka  hampir  semua  keluarga petani  tergolong RTSM.
Exclusion Error dan Inclusion Error :
Persoalan Data Pemilihan  daerah  dan  KPM PKH merupakan salah satu mekanisme  dan  prosedur  sebelum PKH  berjalan  di  tingkat  pelaksanaan operasional.  Menurut  Kepala  Desa Cunca  Lolos  dan  pendamping  PKH, penentuan lokasi dan KPM diputuskan oleh  pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini Kementerian  Sosial.  Penentuan  KPM dipilih berdasarkan: kriteria kelayakan ekonomi terutama keluarga rentan,  data  dan  hasil  verifikasi, kerentanan  sosial  dan  kemiskinan, jumlah  tanggungan  dalam  keluarga dan kondisi keluarga, serta partisipasi dalam  program  pendidikan  dan kesehatan. Kriteria ini didukung pula dengan  beberapa  data  administratif seperti:  Kartu  Keluarga,  foto  copy KTP,  KIS,  KIP,  dan  lain-lain.  Basis datanya diperoleh dari Pusdatin DTKS yang menjadi acuan untuk melakukan verifikasi di lapangan oleh
pendamping  PKH  Kecamatan  dan Pemerintah Desa.
Data  penerima  PKH  diseleksi dari  DTKS  yang  awalnya  merupakan hasil  pendataan  BPS  pada  Program Perlindungan Sosial (PPLS) dan data- data  Kementerian  Sosial  pada  tahun 2011.  Basis  data  ini  kemudian menimbulkan banyak persoalan dalam program-program perlindungan  sosial,  salah  satunya PKH.  Lambanya  update  data  oleh operator  data  di  tingkat  Kabupaten/ Kota  dan  pengajuan  data  yang  tidak valid dari pemerintah desa/ kelurahan sering menimbulkan inclusion  error dan exclusion  error . Fenomena  ini  terjadi  karena  banyak warga  yang eligible dan  layak menerima  bantuan  namun  tidak terdata  dalam  DTKS  atau  sebaliknya. Padahal, pemerintah sudah menyediakan aplikasi SIKS-NG (Sistem  Kesejahteraan  Sosial  Next Generation) dan aplikasi Sagis Mobile
(Social Affair Geographic Information System Mobile) untuk mempermudah proses  pendataan  dan  verifikasi  di lapangan.  Penetapan  data  juga  dapat dilakukan setiap bulan menggunakan aplikasi  SIKS-NG  sesuai  amanat Permensos  Nomor  3  Tahun  2022. Tanggung  jawab  pengelolaan  DTKS untuk  verifikasi  dan  validasi  data diserahkan kepada Pemerintah Daerah  sesuai  Pedoman  dalam Permensos  Nomor  28  Tahun  2017.
Namun  dalam  prakteknya  banyak daerah  yang  belum  mengeluarkan regulasi  turunan  dan  dukungan pendanaan  untuk  Dinas  Sosial/ operator  untuk  Bimtek  (Nugroho,
2021). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi  persoalan inclusion  error
dan exclusion  error .  Salah    satunya melalui  sinergitas  lintas  kementrian sebagaimana  tertuang  dalam    Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  3  Menteri
Nomor  360.1/KMK.07/2020  antara Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan  Menteri  Keuangan  tentang dukungan  percepatan  pemutakhiran DTKS.  Kerja  sama  ini  mencakup bimbingan  teknis,  pengawasan  serta pembinaan  terhadap  Pemda  yang lamban  melakukan  update  data (Bhakti et al., 2024).
Public Trust Sebagai Reaksi Warga Data  awal  list  KPM  PKH  yang diperoleh  dari  Pemerintah  Pusat sering menjadi polemik di masyarakat dan  menimbulkan  berbagai  reaksi. Tanggapan  terutama  datang  dari mereka  yang  juga  merupakan  RTSM namun  tidak  masuk  dalam  list  nama penerima PKH. Di satu sisi, pendamping  PKH  sudah  melakukan verifikasi  dengan  sistem  wawancara mengenai  keadaan  dan  kondisi  serta komponen yang menjadi kriteria KPM yakni  partisipasi  dalam  bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Namun sebagian masyarakat  yang  eligible  tidak diverifikasi  oleh  pendamping  PKH karena  namanya  tidak  masuk  dalam pre-list . Di sisi lain, para pendamping PKH  juga  tidak  dapat  mengajukan nama-nama masyarakat kurang mampu,  yang  belum  mendapatkan bantuan PKH, sebab data peserta PKH sudah ada pada data DTKS. Keterbatasan  intervensi  pendamping PKH  dalam  merubah  DTKS  juga ditemukan oleh (Arlina & Nain, 2021). Walaupun  setiap  bulan  dilakukan pemutakhiran data PKH oleh pendamping  namun  terbatas  pada informasi  terkait  apakah  KPM meninggal atau pindah ke daerah lain. Kondisi  ini  juga  ditemui  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh (Tamuntuan et al., 2023) di Kelurahan Pinaras, Kecamatan Tomohon Selatan,
Kota Tomohon. Ketidakakuratan dalam penentuan graduasi kondisi
kemiskinan  di  lapangan  merupakan persoalan  pelik  karena  indikator kemiskinan masing-masing desa berbeda  (Pratiwi  et  al.,  n.d.).  Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan warga, terutama mereka yang eligible terhadap  kinerja  pemerintah.  Warga yang  tidak  menerima  bantuan menaruh kecurigaan kepada pendamping  PKH  dan  pemerintah desa. Banyak kali kesalahan ditimpakan  kepada  pemerintah  pada level paling bawah, walaupun pemerintah  desa  menyatakan  bahwa sudah  mengirimkan  data-data  RTSM ke pihak kabupaten. Persoalan data ini akhirnya  menimbulkan  persoalan kepercayaan  publik  (public  trust) kepada kinerja pemerintah desa.
Public trust merupakan bentuk kepercayaan  yang  diberikan  oleh individu  atau  kelompok  dalam  suatu institusi  sosial  atau  suatu  sistem (Straten  et  al.,  2002).  Walaupun  ada banyak  studi  terkait public  trust namun  muncul  juga  berbagai  kritik.
Para  ahli  administrasi  publik  dinilai gagal mengembangkan sebuah model kepercayaan publik yang mengeksplorasi konsep dan ketepatan indikator public trust serta implikasinya (Kim, 2005). Public trust juga  lahir  dari  beberapa  pertanyaan pokok
yang rumit, seperti:
pemerintahan  yang baik  untuk  siapa, dan  buruk  untuk  siapa  (Farazmand, 2017).  Kepercayaan  adalah  konsep yang memiliki banyak segi, kompleks, dan  agak  ambigu,  bahkan  dianggap sebagai  hal  yang  sulit  untuk didefinisikan  dan  diselidiki  (Cheema, 2010;  van  der  Meer,  2010). Konsekuensinya, konsep kepercayaan dapat  memiliki  banyak  makna  yang berbeda  gri(Grimmelikhuijsen  et  al., 2013).  Tidak  mengherankan  jika banyak  orang,  akademisi,  jurnalis, lembaga  pendanaan,  dan  pemerintah memiliki  pandangan  yang  berbeda- beda
mengenai kepercayaan.
Meskipun  ada  beragam  pandangan tentang  kepercayaan,  para  ahli berasumsi bahwa kepercayaan adalah keadaan  psikologis  yang  melibatkan kesediaan  untuk  mengambil  risiko berdasarkan harapan positif dari niat atau perilaku(Yang & Holzer, 2006). Sebaliknya,  Thomas  (1998) menyatakan  bahwa  kepercayaan didasarkan  pada  keyakinan,  bukan ekspektasi.  Ekspektasi  menyiratkan bahwa  kita  menghitung  probabilitas apakah  individu  akan  melakukan tindakan  tertentu.  Jadi,  meyakini bahwa  orang  lain  berbuat  baik dianggap sebagai bentuk kepercayaan yang  paling  lemah.  Lebih  jauh  lagi, kepercayaan  terhadap  pemerintah mengacu  pada  tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah untuk  'melakukan  hal  yang  benar', bertindak secara  tepat dan  jujur  atas nama  masyarakat  (Barnes  &  Gill,
2000).  Secara  umum,  kepercayaan mengacu pada kesediaan mengandalkan  orang  lain  untuk bertindak atas nama kita berdasarkan keyakinan  bahwa  mereka  memiliki kapasitas  untuk  membuat  keputusan yang  efektif  dan  mempertimbangkan kepentingan kita (Houston & Harding, 2013).
Kepercayaan pada pemerintah juga  diperlukan  agar  lembaga- lembaga  publik  berfungsi  secara  adil dan  efektif  (Gordon,  2000;  Parker  et al., 2008). Masyarakat melihat kinerja pemerintah  tidak  hanya  dari  sudut pandang  pemberian  layanan,  namun juga  dari  efektivitas  serta  keadilan kebijakan dan etika pemerintah (Yang
&  Holzer,  2006).  Salah  urus  dan ketidakpercayaan  masyarakat  dapat terjadi jika pemerintah dan pejabatnya tidak menanggapi kebutuhan  warga  negara  (Cheema, 2010).

## KESIMPULAN
Program  Keluarga  Harapan menemukan  beberapa  tantangan penting  baik  dari  sisi  pendataan maupun dampaknya pada public trust . DTKS  yang  menjadi  basis  data  awal penerima  PKH  seringkali  terjebak dalam  fenomena inclusion  error dan exclusion  error karena  sejarah pendataan  awal  sejak  tahun  2011. Lambannya update data  pada  tingkat daerah menyebabkan berbagai reaksi pada  masyarakat  di  level  desa  oleh warga  yang  eligible  namun  tidak masuk  dalam  DTKS.  Berbagai  upaya telah  dilakukan  pemerintah  untuk mengatasi fenomena tersebut dengan aplikasi  SIKS-NG  dan    Sagis  Mobile.
Namun kenyataan di lapangan, proses update data belum maksimal. Akibatnya  muncul  kecurigaan  dan ketidakpercayaan  warga  terhadap keberpihakan dan pelayanan pemerintah. Public trust jika dibiarkan tergerus  maka  akan  menjadi  pemicu konflik  horisontal  dan  vertikal  di masyarakat.  Bahkan,  pada  jangka panjang  dapat  meningkatkan  sikap apatis warga dalam berbagai program pembangunan pemerintah.

## REFERENSI
Arlina, G. Muhammad. , & Nain, Umar. (2021).  Implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam Peningkatan Kesejahteraan   Keluarga  di  Desa
Liliriawang  Kecamatan  Bengo Kabupaten one (Studi Kasus: PKH Bidang  Pendidikan).  Jurnal  Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer, 9(2). Barnes, C., & Gill, D. (2000). Declining Government  Performance?  Why
Citizens Don’t Trust Government. New  Zealand’s  State  Services Commission - Working Paper , 9 . Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust  in  Local  Government:
Explaining  the  Role  of  Good Governance  Practices. Public Organization Review , 20 (2), 337– 350.
https://doi.org/10.1007/s11115 -019-00444-6 Bhakti, M. R. S., Lesmana, A. Candra., & Taryana,  Agus.  (2024).  Strategi Pemerintah Dalam Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kementerian Sosial Tahun 2021- 2022. Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) , 74–81.
Chambers,  R.  (1987).  Pembangunan Masyarakat  Desa  ,  Mulai  Dari Belakang. In LP3ES . Chanley, V. A., Rudolph, T. J., & Rahn, W.  M.  (2000).  The  origins  and consequences  of  public  trust  in government:  A  time  series analysis. Public Opinion Quarterly , 64 (3). https://doi.org/10.1086/31798 7 Cheema, G. S. (2010). Building Trust in government : An Introduction. In Building  Trust  in  Government  - Innovations in Governance Reform in Asia .
Farazmand,  A.  (2017).  Governance Reforms:  the  Good,  the  Bad,  and the  Ugly;  and  the  Sound: Examining the Past and Exploring the Future of Public Organizations. Public Organization Review , 17 (4), 595– 617. https://doi.org/10.1007/s11115
-017-0398-y Gordon,  M.  T.  (2000).  Public  trust  in government:  The  US  media  an agent of accountability International Review of Administrative Sciences. Review of Administrative Sciences ,
6 (2), 297–310.
Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G.,
Hong,  B.,  &  Im,  T.  (2013).  The Effect  of  Transparency  on  Trust
in Government: A Cross‐National Comparative  Experiment. Public Administration  Review , 73 (4),
575–586.
https://doi.org/10.1111/puar.1 2047 Herzlinger,  R.  E.  (1996).  Can  public trust in nonprofits and governments be restored?
Harvard Business Review , 74 (2). Hetherington, M. J. (2004). Why Trust Matters:  Declining  Political  Trust and  the  Demise  of  American Liberalism . Princeton University Press. Houston, D. J., & Harding, L. H. (2013).
Public  Trust  in  Government Administrators. Public  Integrity ,
16 (1), 53–76. https://doi.org/10.2753/PIN109
9-9922160103
https://bps.go.id . (n.d.). Indrasawarni, N. L. P. M. (2023). Modal Sosial  dalam  Graduasi  Sejahtera Mandiri Program Keluarga Harapan  di  Provinsi  Bali. Jurnal Pemikiran  Sosiologi , 10 (1),  35. https://doi.org/10.22146/jps.v1
0i1.81752 Kim, S. E. (2005). The role of trust in the  modern  administrative  state an integrative model. In Administration  and  Society (Vol. 37, Issue 5). https://doi.org/10.1177/00953 99705278596 Kushardiyanti,  K.  Ayu.  (2020). Implementasi  Program  Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Pancakarya  Kecamatan  Ajung Kabupaten Jember. Jurnal Ekuilibrium  Universitas  Jember , 4 (1), 1–16.
Lee,  S.  J.,  &  Yu,  H.  J.  (2013).  Factors affecting public servants’ trust in citizens:  A  case  study  of  South Korean central government officials. International  Review  of Public  Administration , 18 (3). https://doi.org/10.1080/12294
659.2013.10805265 Muhtadi, M., & Choirunnisa, I. (2019). Implikasi  Kualitas  Pelayanan Program Keluarga Harapan terhadap  Kepuasaan  Penerima Manfaat di Kelurahan Beji Depok. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat:  Media  Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan , 3 (2), 397–424.
https://doi.org/10.14421/jpm.2 019.032-08 Muliana,  L.,  Mursyidin,  M.,  &  Siregar, M.  (2021).  Dampak  Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten  Aceh  Barat. Jurnal Public Policy , 7 (2), 92. https://doi.org/10.35308/jpp.v7 i2.3417 Nugroho,  Y.  K.  (2021). Efektivitas
Penerapan Aplikasi Siks-Ng Untuk Pengolahan  Data  Kemiskinan  Di Kecamatan  Siman  Kabupaten Ponorogo . Universitas Muhammadiyah Ponorogo. OECD.  (2020). Webinar  Series: Building  a  New  Paradigm  for
Public Trust . OECD.Org. Parker,  S.,  Spires,  P.,  Farook,  F.,  & Mean,  M.  (2008). State  of  trust how  to  build  better  relationships between  councils  and  the  public .
Demos.
Pratiwi, S. Wahyu. , Astuti, R. Sunu. , & Santoso,  R.  .  Slamet.  (n.d.).
Evaluasi  Retrospektif  Program
Keluarga  Harapan  (Pkh)  Bidang Pendidikan Dalam Mengentaskan
Kemiskinan Di Kecamatan Sarang Kabupaten  Rembang. Journal  Of Public  Policy  And  Management Review , 12 (2). Sanjaya, D. B., & Parmiti, L. S. (2022).
Efektifitas  Program  Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan  Kemiskinan  di Kabupaten  Buleleng. Saraswati:
Jurnal  Kelitbangan  Kabupaten Buleleng , 1 (1), 49–71. Straten,  G.  F.  M.,  Friele,  R.  D.,  &
Groenewegen, P. P. (2002). Public trust in Dutch health care. Social
Science  and  Medicine , 55 (2).
https://doi.org/10.1016/S0277- 9536(01)00163-0 Suryawati,  C.  (2005).  memahami kemiskinan secara
multidimensional. Jmpk , 08 (03). Tamuntuan, C. G. D. . ,  Sampe, S. . , &
Pangemanan,  F.  N.  (2023). Transparansi Pendataan Penerima  Bantuan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  Di Kelurahan  Pinaras  Kecamatan
Tomohon Selatan Kota Tomohon. Jurnal  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan , 3 (1). Thomas,  C.  W.  (1998).  Maintaining and  restoring  public  trust  in government  agencies  and  their employees. Administration  and
Society , 30 (2).
https://doi.org/10.1177/00953
99798302003
Van de Walle, S., Van Roosbroek, S., &
Bouckaert, G. (2008). Trust in the public  sector:  Is  there  any evidence for a long-term decline? In International  Review  of Administrative  Sciences (Vol.  74, Issue 1). https://doi.org/10.1177/00208 52307085733 van  der  Meer,  T.  (2010).  In  what  we trust?  A  multi-level  study  into trust  in  parliament  as  an evaluation of state characteristics. International Review of Administrative Sciences ,
76 (3). https://doi.org/10.1177/00208 52310372450 Yang,  K.,  &  Holzer,  M.  (2006).  The performance-trust link: Implications  for  performance measurement. Public Administration  Review , 66 (1). https://doi.org/10.1111/j.1540- 6210.2006.00560.x