## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3595/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perlindungan Hukum Kewiraswastaan Dalam Berinvestasi Di Perusahaan Startup

## Abram Pambudi Bowoarota

## Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 7 Juli 2022 Publish 6 November 2022 As  technology  develops  in  this  Industrial  Revolution  of  4.0,technology    companies  have gained the spotlight among other business sectors. Many business actors are competing to establish a company or known as a startup in the technology sector. Depart from the facts; the question arises: how is the condition of Indonesia to protect the entrepreneurship for startups? Through legal approach, this paper will explain current legal condition and legal structure of the Indonesian innovation system. The reason to review the law is to relate with the government’s target to create 1000 digital startups alike as in Silicon Valley level size. Therefore, legal framework review becomes useful to explain the condition of the law as a supporting  system.  In  this  sense,  the  legal  prescription  can  be  generated  to  confirm Indonesian Laws, Indonesian government categorizes the innovative industry as a creative industry.  However,  there  is  still  no  resolute  concept  to  follow.  Therefore,  some  of  law adjustment  is  needed  to  support  the  government’s  plan  to  pursue  commercialized innovation.
Keywords:
Analysis Entrepreneurship Legal Protection
Start-up Company
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 7 Juli 2022 Publish 6 November 2022
Seiring  berkembangnya  teknologi  di  era  Revolusi  Industri  4.0  ini,  perusahaan  teknologi menjadi sorotan di antara sektor bisnis lainnya. Banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba mendirikan perusahaan atau dikenal dengan istilah startup di bidang teknologi. Berangkat dari  fakta;  timbul  pertanyaan:  bagaimana  kondisi  Indonesia  untuk  melindungi kewiraswastaan bagi para startup ? Melalui pendekatan hukum, tulisan ini akan menjelaskan kondisi hukum  dan  struktur  hukum  sistem  inovasi  Indonesia  saat  ini.  Alasan peninjauan undang-undang tersebut terkait dengan target pemerintah untuk menciptakan 1000 startup digital seukuran Silicon Valley. Oleh karena itu, tinjauan kerangka hukum menjadi berguna untuk menjelaskan kondisi hukum sebagai sistem pendukung. Dalam pengertian ini, resep hukum  dapat  dihasilkan  untuk  meneguhkan  Hukum  Indonesia,  pemerintah  Indonesia mengkategorikan industri inovatif sebagai industri kreatif. Namun, masih belum ada konsep tegas  untuk  diikuti.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  beberapa  penyesuaian  hukum  untuk mendukung perkembangan kewiraswastaan di Indonesia.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Abram Pambudi Bowoarota
Universitas Indonesia, Email: abram.pambudi@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Startup adalah  bisnis  atau  usaha  yang  baru  didirikan  dalam  fase  pengembangan  dan  riset  pasar. Pendanaan sangat penting untuk setiap startup atau usaha bisnis dan sangat sulit bagi startup mana pun untuk mengajukan konsep kepada pemodal ( investor ) dan membujuk mereka untuk berinvestasi di dalamnya. Bagian besar dari pasar pendanaan adalah modal ventura ( venture capital – “ VC ”), investasi malaikat ( angel investor ), pinjaman  pemerintah,  dan  pendanaan  awal.  Ada  juga investor informal  atau angel  investor bisnis  yang dianggap sebagai individu dengan kekayaan bersih tinggi yang menginvestasikan uang mereka sendiri bersama dengan waktu dan keahlian mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Indonesia merupakan pasar  yang  menarik  bagi  ekonomi  digital,  tidak  hanya  disebabkan oleh  perkembangan  teknologi dan  invasi internet tetapi juga para investor yang ikut mengambil risiko melalui dananya di industri high-risk-high-return ini.
Badai  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  pun  menghantui  perusahaan startup ,  padahal  ekonomi tengah pulih dari imbas Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dimana baru-baru ini dilaporkan 3 (tiga) perusahaan startup yang melakukan efisiensi seperti Zenius, Link Aja, hingga JD.ID . Menurut Managing Plug and Play Indonesia , Wesley Harjono, secara global, terjadi penyesuaian kembali atau readjustment dari sisi valuasi market terhadap perusahaan teknologi secara umum di era post- pandemi seperti saat ini.
Mengingat  dan  menimbang  juga  bahwa investor tidak  selalu  berperilaku  rasional,  melainkan keputusan mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk faktor psikologis, demografis, interpersonal, dan  lingkungan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (“ UUPM ”)  dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“ UUPT ”), perlindungan hukum atau legal protection terhadap kewiraswastaan ( entrepreneurship ) bagi pendiri perusahaan maupun investor di Indonesia sebagai subyek hukum yang dilindungi masih perlu ditelaah lebih dalam agar konstruksi perlindungan hukum dapat membentuk pelayanan yang diberikan aparat penegak hukum dan aparat keamanan seperti OJK yang jelas dan baik.
Di  perusahaan  teknologi  terbuka  (Tbk.),  mengakibatkan banyak investor menarik  investasi  mereka. Sementara  di  dunia startup mengakibatkan  selera  ( appetite )  investasi  berkurang.  Sehingga startup yang sebagian  besar  masih  bertumpu  dari  dana  hasil  fundraising  harus  melakukan  efisiensi  yang  akhirnya  dapat mengakibatkan  layoff atau  PHK.  Akibatnya, startup dapat  diprediksikan  sulit  mencari investor baru.  Y Combinator (YC),  salah  satu investor terkemuka  di  Silicon  Valley,  menyebut  kinerja  saham  perusahaan teknologi yang buruk di bursa berdampak signifikan terhadap aktivitas investasi venture capital . Dalam suatu investasi, perlindungan dan jaminan hukum sangat diperlukan untuk melindungi investor dari risiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan investasi terlepas dari sejatinya investor yang  harus  siap  menghadapi  risiko  dalam  berinvestasi.  Ditambah  lagi  terdapat  beberapa kasus tindakan manipulasi pasar pernah terdeteksi, tetapi tidak semua pelaku dapat tertangkap. Jika tidak hati- hati, bahkan dapat juga terjadi sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang sebenarnya bukan  sebagai pelaku yang  bersalah  melakukan  kejahatan  dan  secara  rasional  tidak  bersalah  sama  sekali.  Seperti  pada  Putusan Nomor  44/Pdt.G/2013/PN.Plg  dimana  terjadi  wanprestasi  yang  melibatkan  27  (dua  puluh  tujuh) investor selaku Penggugat dengan dasar hukum Pasal 1243 KUHPerdata karena tidak dipenuhinya prestasi yang wajib diberikan  kepada  Para  Penggugat  dalam  perjanjian  Kerjasama  investasi  dengan  jasa  keuntungan  1/3  (satu pertiga) dari hasil atau keuntungan atau setara dengan 6% dari nilai investasi yang dikelola Tergugat secara efektif setiap bulan.
Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pasar modal begitu marak dan cukup rumit ( complicated ), maka sangat dibutuhkan suatu perangkat dan jaminan hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut teratur, wajar, dan adil bagi semua pihak. Alasan lainnya adalah diperlukannya penafsiran dari ketentuan pasar modal yang ada  saat  ini  yang  lebih  kondusif  agar  tidak  hanya  tercipta  keadilan,  ketertiban,  dan  efektivitas,  tetapi  juga dengan tetap memiliki unsur kepastian hukum. Atas dasar semua itulah lahirnya Hukum Pasar Modal ( Capital Market  Law / Securities  Law ).  Hukum pasar  modal  adalah  norma-norma  hukum  atau  aturan-aturan  hukum yang mengatur tentang segala segi yang berhubungan dengan pasar modal.
Dari  latar  belakang  di  atas,  Penulis  tertarik  untuk  menyusun  jurnal  dengan  judul,  “ Perlindungan Hukum  Kewiraswastaan  Dalam  Berinvestasi  di  Perusahaan  Startup ”.  Tulisan  ini  akan  membahas  dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap entrepreneurship bagi pendiri perusahaan maupun investor di Indonesia melalui pandangan UUPM dan UUPT.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  sudah  dipaparkan  pada  bagian  sebelumnya,  Penulis merumuskan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana kondisi hukum di Indonesia dalam melindungi entrepreneurship di dunia startup ? 2. Apakah pendiri perusahaan akan kehilangan kendali atas startup mereka yang menjadi perusahaan terbuka ( go public )?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  diungkapkan  pada  paragraf  sebelumnya,  tujuan  yang  hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengkaji  kondisi  hukum  di  Indonesia  dalam  melindungi entrepreneurship di  dunia startup .
2. Untuk  menganalisis  apakah  pendiri  perusahaan  akan  kehilangan  kendali  atas startup mereka yang menjadi perusahaan terbuka ( go public ).

## 2. METODE PENELITIAN
Bentuk  penelitian  yang  digunakan  merupakan  bentuk  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu penelitian  yang  dengan  maksud  menelaah  norma  hukum  tertulis  dan  studi  dokumen.  Penelitian  yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian fact-finding , yaitu penelitian yang bertujuan menemukan fakta
tentang suatu gejala yang diteliti.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi yang terdiri dari:
a) Bahan Hukum Primer yang digunakan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  111,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5253),  POJK  15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dll:
b) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penulisan berupa buku, skripsi, dan jurnal-jurnal melalui media  internet,  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap entrepreneurship bagi  pendiri perusahaan maupun investor di Indonesia melalui pandangan UUPM dan UUPT;
c) Bahan Hukum Tersier meliputi kamus dan buku tahunan. Dalam penulisan ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.
Metode analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 1 Metode kualitatif diperoleh dengan  melakukan  penelitian  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap entrepreneurship bagi  pendiri perusahaan maupun investor di Indonesia melalui pandangan UUPM dan UUPT.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Kondisi Hukum di Indonesia dalam Melindungi Entrepreneurship di Dunia Startup
Sebelum  berlakunya  hukum  perseroan  di  Indonesia  saat  ini,  secara  historis  segala  hal  yang berkaitan  dengan  perseroan  diatur  dalam  Pasal  36  sampai  dengan  Pasal  56  KUHP  yang  bersumber  dari Wetboek  van  Koophandel (WvK).  Pada  tahun  1971,  Pemerintah  Indonesia  memberlakukan  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia yang mengatur tentang hak suara yang sah bagi para pemegang saham menurut jumlah kepemilikan  sahamnya  dalam  perseroan.  Selanjutnya  pada  tahun  1995  untuk pertama  kalinya  Indonesia memiliki hukum perseroan yang komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ini berlaku selama 12 tahun sampai dengan  tanggal  16  Agustus  2007  dikeluarkan  peraturan  perundang-undangan  baru  tentang  perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut  sebagai  “ UUPT ”), perseroan terbatas atau kadang-kadang biasa disebut hanya 'perseroan' adalah perserikatan modal didirikan berdasarkan  kesepakatan  pemegang  saham.  Padahal  UUPT  di  Indonesia  baru-baru  ini  juga  mengakui korporasi  pemegang  saham  tunggal  untuk  usaha  mikro  dan  kecil.  Hukum  Perusahaan  Indonesia  dan umumnya  hukum  perusahaan  di  negara  lain  mengatur  subjek  serupa,  antara  lain,  prosedur  pendirian, pembagian  dan  kontribusi  saham,  pemegang  saham  (termasuk  aturan  mayoritas  dan  perlindungan minoritas), dewan dan sekretaris (sebagaimana berlaku), pembubaran dan kepailitan, pembubaran, dll. Di banyak  negara,  hukum  perusahaan  terus  menjadi  topik  yang  berubah  dengan  cepat  dan  sangat  dinamis. UUPT  juga  telah  menjadi  peraturan  perundang-undangan  utama  bagi  ketentuan  perundang-undangan lainnya,  seperti  undang-undang  investasi,  pasar  modal,  dan  undang-undang  kepailitan.  Sebagai  negara dengan sistem Civil Law , hukum Indonesia bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, UUPT telah menjadi sumber hukum utama dalam kaitannya dengan masalah perusahaan.
Di sisi lain, sebagai praktisi penghubung, startup pada praktiknya tidak selalu membutuhkan izin usaha.  Airbnb,  misalnya,  mengumumkan  melalui  halaman  web  resminya,  serangkaian  panduan  kepada orang-orang  yang  ingin  menggunakannya  sebagai  media  untuk  mengkomersialkan  propertinya  untuk penginapan jangka pendek, untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah tentang kewajibannya, termasuk  masalah  bisnis  lisensi  dan  perpajakan.  Sementara  itu,  Gojek  memperkenalkan  diri  sebagai “perusahaan  teknologi”  sehingga  tidak  diwajibkan  memiliki  izin  usaha  pengangkutan,  sehingga menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme perlindungan bagi mitra usaha untuk bekerja sebagai “mitra” mereka, seperti juga bagi konsumennya.
Kedua, bagi perusahaan startups , masalah permodalan memang menjadi kendala besar. Menyikapi permasalahan  tersebut,  pemerintah  mulai  mendorong  keberadaan venture  capital ,  sebuah  lembaga pembiayaan  alternatif  yang  dapat  menawarkan  bantuan  keuangan  segar  kepada  bisnis startup melalui penyertaan modal. Neil Cross mendefinisikan aktivitas venture capital sebagai pembiayaan berbasis risiko yang  dilakukan  dalam  bentuk  penyertaan  modal  pada  perusahaan  dengan  potensi  pengembangan  yang
tinggi. Perusahaan venture  capital juga  memberikan  nilai  tambah  berupa  bantuan  manajemen  dan kontribusi  terhadap  pengelolaan  keuangan startup secara  keseluruhan.  Masalah  hukum  dalam  skema pembiayaan ini berkisar pada kemungkinan perusahaan venture capital untuk mengambil alih atau bahkan melikuidasi startup yang terus menerus di bawah tingkat kinerja tertentu.
Lalu,  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  para  pengusaha  yang  telah  mempelopori  ide  dan mencurahkan  segenap  kemampuannya  pada  bisnis  tersebut?  Bagaimana  pula  perlindungan  hukum  bagi para investors yang telah menginvestasikan sebagian dari kekayaannya pada bisnis tersebut? Sampai hari ini, masih belum ada konsep tegas untuk diikuti. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian hukum untuk mendukung perkembangan kewiraswastaan di Indonesia. Seperti yang dikatakan Rudiantara, Ketua Indonesia  Fintech  Society (IFSoc),  dalam Kompas  TV  Live pada  2  Juni  2022, startup tidak  perlu  diatur terlalu ketat karena perusahaan startup adalah industri inovasi. Seharusnya, perusahaan startup di Indonesia diberikan  kebijakan  afirmatif  ( affirmative  policy )  untuk  memfasilitasi  ekosistem  yang  sehat  bagi  para startups .  Dengan  pendekatan  ini, startup dianggap  sebagai  sektor  lemah  yang  perlu  dibantu  dengan berbagai program bantuan permodalan atau skema kredit, bantuan teknis dan kerjasama perusahaan besar. Salah satu solusinya mungkin adalah Self-Regulatory Organizations (SRO) karena perkembangan startup yang dinamis namun tetap dapat berkembang secara aman dan adil.
Meski kebijakan ini belum berhasil meningkatkan kualitas startup , khususnya di level mikro dan kecil. Hal ini disebabkan oleh bagaimana usaha sosial mempengaruhi kebijakan inovasi sosial di tingkat paling  dasar.  Kedua,  implementasi  kebijakan  perusahaan  sosial  memiliki  beberapa  implikasi  mendasar yang memerlukan pendekatan multidisiplin dari perspektif antropologi dan sosiologi. Untuk memfasilitasi integrasi  yang  lebih  baik  antara  misi  sosial  dan  tujuan  bisnis  sebagai  dua  sisi  mata  uang  yang  sama, penerapan kebijakan perusahaan sosial harus dilokalisasi ke akar budaya daerah Indonesia. Ketiga, kajian Penulis menawarkan tantangan kolaborasi pemerintah, akademisi dan startup dalam mengembangkan rasa saling  percaya  dan  nilai-nilai  bersama  yang  membutuhkan  adaptasi  budaya  program  serta  penegakan hukum untuk mencegah aktivitas rent-seeking dalam program. Lebih banyak pekerjaan saat ini diperlukan untuk menyempurnakan temuan baru kami dan untuk memperluasnya lebih jauh.
b. Analisa Kemungkinan Kehilangan Kendali Pendiri Perusahaan atas  Startup Mereka yang Menjadi Perusahaan Terbuka (Go Public)
Pendiri startup ,  yang  biasanya  harus  menyerahkan  kendali  atas  perusahaan  mereka  untuk mendapatkan pembiayaan VC, diyakini akan mendapatkan kembali kendali jika terjadi Penawaran Umum Perdana  ( Initial  Public  Offering –  “ IPO ”).  Pandangan  ini  diperkuat  oleh  arti-penting  media  dari  para pendiri terkemuka seperti Mark Zuckerberg dari Facebook, Sergey Brin dan Larry Page dari Google, dan Evan Spiegel dari Snap. Hilangnya Travis Kalanick dari posisi Direktur Utama ( Chief Executive Officer – “ CEO ”)  daripada  perusahaan Uber sebelum  IPO,  Uber  tampaknya  menjadi  pengecualian  yang membuktikan aturan tersebut.
Memang,  kemungkinan  akuisisi  kembali  kontrol  pendiri  melalui  IPO  mendasari  teori  yang berpengaruh mengapa VC membutuhkan pasar saham yang kuat. Berdasarkan teori ini, pasar saham yang menyambut IPO memungkinkan keluarnya VC yang dapat mengembalikan kendali kepada para pendiri, memungkinkan VC untuk secara implisit memberi para pendiri "opsi beli pada pengendalian ( call option on control )" yang berharga yang dapat mereka gunakan jika berhasil. Kemampuan VC untuk menawarkan opsi  panggilan  ini,  klaim  teori  ini,  membuat  pembiayaan  VC  lebih  dapat  diterima  oleh  pendiri  yang mencintai kontrol dan dengan demikian dapat memacu lebih banyak "kesepakatan" pendiri-VC.
Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan  lembaga-lembaga  penunjang  kegiatan  pasar  modal  yang  mana  para  pihak  tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Perlindungan hukum bagi pendiri perusahaan dan juga investor merupakan masalah krusial karena banyak ditemukan bukti praktek penyalahgunaan sumber-sumber daya perusahaan yang berlangsung secara ekstensif. Selain itu, banyak kasus pasar modal yang muncul seperti saham hilang, kasus IPO, short selling , penipuan  saham,  manipulasi  pasar,  dan  perdagangan  orang  dalam.  Padahal  mekanisme  perdagangan  di pasar  modal  merupakan  kepercayaan,  bila  kepercayaan  itu  hilang,  maka  pasar  modal  akan  runtuh  dan berimbas kepada sektor lain, terutama sektor ekonomi. UUPM merupakan salah satu tatanan hukum yang diperlukan  dalam  menunjang  pembangunan  ekonomi. Investor merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat penting dalam aktivitas pasar modal karena dia yang memenuhi kebutuhan tambahan modal bagi emiten, mengembangkan  pasar,  dan  merupakan  salah  satu  pemegang  saham  disamping  pemegang  saham  yang lainnya,  yaitu  emiten,  direksi,  komisaris,  pegawai  dan  kreditor.  Namun  seringkali  hak-hak investor ini
terabaikan  karena  kurangnya  akses  informasi  terhadap  sumber  daya  perusahaan  dibanding  emiten.  Oleh karenanya  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  adil  dan  seimbang  dengan  emiten,  melalui intervensi norma-norma hukum yang sengaja diciptakan oleh negara, sebab perlindungan hukum terhadap investor ini  tidak  cukup  dengan  mengandalkan  aspek  norma-norma  kebebasan  berkontrak  semata. Mengenai hubungan antara investor dan emiten telah ada pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“ UUPT ”), termasuk hak-hak mereka, namun itu tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor di pasar modal.
Hubungan antara UUPM dengan UUPT merupakan Lex Specialis dengan Lex Generalis . UUPM sebagai Lex Specialis dan UUPT sebagai Lex Generalis , dan seperti diketahui bahwa Lex Specialis dapat berbeda  dari  ketentuan  umum  atau Lex  Generalis .  UUPT  telah  memberikan  kewenangan  kepada pembentuk  Undang-Undang  untuk  mengatur  hak-hak investor di  dalam  UUPM  ke  depan  agar  lebih memberikan kepastian hukum, terutama dalam pengaturan ganti rugi, keterbukaan informasi dan ketentuan pidana.
Pendekatan yang ditempuh oleh UUPM saat ini di dalam mengatur pasar modal, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, ` Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas . Dari pendekatan kelembagaan  seperti  adanya  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam),  Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), serta OJK, mereka  tidak  hanya  mempunyai  kewenangan  perdata  tetapi  juga  mempunyai  kewenangan  publik  yakni menjalankan  sebagian  dari  fungsi  pemerintahan.  Sementara  dari  pendekatan  aktivitas,  UUPM  memuat pembatasan-pembatasan  bagi  pihak-pihak  tertentu  didasarkan  pada  jiwa  dan  semangat  `persaingan  yang sehat`,  seperti  keharusan  adanya  transparansi,  kewajiban  pelaporan,  dan  larangan-larangan  seperti manipulasi  pasar, insider  trading ,  penyampaian  informasi  yang  tidak  benar  dan  menyesatkan,  serta pengaturan mengenai sanksi baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana.
Bentuk nyata perlindungan hukum yang tepat untuk menghadapi kasus seperti diatas adalah dengan melakukan  tindakan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  pencegahan  ( preventive )  dan  represif.  Tindakan perlindungan hukum ini juga masih berkaitan erat dengan hak konsumen dalam memanfaatkan lembaga jasa keuangan. Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh otoritas bursa untuk mencegah hal gangguan sistem  terjadi  kembali  adalah  memberikan  pembinaan  dan pendidikan konsumen. Hal  ini  sesuai  dengan Pasal 4 huruf (f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“ UUPK ”). Bursa memberikan  edukasi  bagi  anggota  bursa  juga  terhadap  konsumen  yang  telah  terdaftar  sebagai investor tentang transaksi efek serta simulasi tindakan ( mock trading ) yang harus dilakukan oleh anggota bursa juga investor jika terjadi force majeure atas perangkat kegiatan Transaksi. Jalur perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh investor pasar modal jika mengalami kerugian adalah  melalui  jalur  litigasi  atau  penyelesaian  melalui  pengadilan  dan  jalur  nonlitigasi.  Dalam  kasus  ini seorang investor mengadukan perihal gangguan sistem dan kerugian yang dialaminya ke Yayasan Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI)  merupakan  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  bergerak  di  bidang perlindungan konsumen. Pengaduan yang diterima oleh YLKI oleh investor bursa merupakan salah satu tugas YLKI dan merupakan hak dari investor tersebut sebagai konsumen lembaga jasa keuangan. Tujuan berdirinya  YLKI  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran  kritis  konsumen  tentang  hak  dan  tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya
Hal ini sesuai dengan Pasal 44 UUPK yang menyatakan bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya  masyarakat  bertugas  untuk  membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya  termasuk didalamnya menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen. Selain melalui jalur hukum sesuai UUPK, pihak investor yang  dirugikan  juga  dapat  menempuh  perlindungan  hukum  di  bawah  rezim  UUPM  dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”) sebagai dasar hukum berdirinya pasar modal di Indonesia serta peraturan pelaksanaannya yaitu salah satunya Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham (“ POJK 22 ”).
Dua hal ini bukanlah sesuatu yang bertentangan melainkan, menurut Penulis, tersedianya pilihan hukum untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa di pasar modal. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM dan UU OJK terhadap konsumen pasar modal atau investor merupakan Lex Specialis dari ketentuan perlindungan hukum dalam UUPK sebagai Lex Generalis. UUPK menaungi seluruh kegiatan usaha yang memanfaatkan  barang  dan  jasa  sedangkan  UUPM  dan  UU  OJK  menjadi  dasar  hukum  perlindungan terhadap  pihak  yang  memanfaatkan  lembaga  jasa  keuangan  khususnya  pasar  modal.  Sebagai  proyeksi lanjutan,  jika investor dirugikan  oleh  kegiatan  pemanfaatan  jasa  keuangan,  maka investor berhak  untuk mengadukan hal ini kepada layanan konsumen OJK. Sebagai otoritas pengawas tunggal dan terintegrasi
bagi  jasa  keuangan  di  Indonesia,  OJK  berkewajiban  untuk  memperketat  pengawasan  terhadap  sistem remote trading di bursa. Berdasarkan kasus diatas, jika kemudian hari terjadi lagi pengaduan oleh investor maka  OJK  berkewajiban  untuk  memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu  kepada  lembaga  jasa keuangan (dalam kasus ini adalah Bursa Efek Indonesia) untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan tersebut.
Penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  sebagian  untuk  menjelaskan  masuk  akal  dari  klaim  bahwa kemampuan  VC  untuk  menggunakan  prospek  keluarnya  IPO  sebagai  sarana  untuk  memberikan  opsi panggilan  kepada  pendiri  pada  kontrol  dapat  menjelaskan  mengapa  pasar  saham  yang  dalam  dan  likuid diperlukan untuk mempertahankan ekosistem VC yang kuat.

## 4. KESIMPULAN
Startup sering  menghadapi  hambatan  karena  mereka  dilarang  menjalankan  bisnisnya  di negara-negara  maju  utama  karena  sifatnya  yang  mengganggu,  yang  selanjutnya  menjadi  ancaman bagi bisnis yang sudah ada sebelumnya dan masyarakat yang mapan dengan tatanan yang mapan. Sebaliknya, startup di Indonesia disambut hangat baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Alasan yang mendasari adalah bahwa startup membuka peluang bisnis baru lapangan kerja, memaksimalkan kapasitas  yang  menganggur,  dan  mendorong  pengembangan  sektor  informal  lainnya,  yang  pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyadari betapa pesatnya startup di Indonesia mendisrupsi masyarakat perkotaan, pemerintah tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan startup merambah  lebih  jauh,  sementara  para  pelaku  bisnis  konvensional  perlahan  menggarap  pasar. Merupakan tugas pemerintah untuk menanggapi status quo yang bermasalah, di mana kesenjangan regulasi dan ketidakpastian hukum masih menjadi masalah utama.
Regulasi  yang  adil  harus  dibuat  untuk  mengakomodasi startup yang  sedang  berkembang. Peraturan tersebut harus mengartikulasikan mekanisme perpajakan dan perizinan yang jelas, sehingga startup harus  dibuat  dalam  bentuk  Perseroan  Terbatas.  Juga  harus  menyeimbangkan  hak  dan kewajiban dalam menerima investasi, serta mendorong persaingan usaha yang sehat sesuai dengan norma  hukum  yang  ada.  Pendekatan  praktis  Amanda  Sens  terhadap  keadilan  yang  mendorong kerjasama dan musyawarah dari masing-masing pemangku kepentingan, dalam hal ini termasuk para pemula  dan  pemain  konvensional,  adalah  pendekatan  yang  lebih  baik  untuk  digunakan  oleh perancang undang-undang dalam merumuskan peraturan yang adil untuk bisnis startup di Indonesia. Pengenalan saham kelas ganda diharapkan dapat mendorong unicorn dan decacorn Indonesia untuk terdaftar di BEI, sementara penerbitan Saham dengan Hak Suara Multipel selama IPO akan membantu  menghilangkan  kekhawatiran  para  pendiri  dan investor atas  potensi  hilangnya  kendali perusahaan.  Melalui  penggunaan  Saham  dengan  Hak  Suara  Multipel,  mereka  dapat  terus mempertahankan  kendali  meskipun  memiliki  persentase  saham  yang  lebih  rendah  dibandingkan dengan yang ada di tangan publik yang berinvestasi.
Namun untuk saat ini, Penulis berharap POJK 22 selain berguna untuk mendorong unicorn dalam negeri, OJK juga dapat menyelesaikan permasalahan tidak terpenuhinya perlindungan hukum investor berupa hak atas informasi yang benar, jelas tentang kondisi jasa keuangan remote trading system dan hak untuk mendapatkan  pembinaan serta edukasi tentang sistem transaksi efek beserta back up system , menyebabkan terlanggarnya aspek perlindungan hukum bagi investor di bursa.
Perlindungan hukum bagi pendiri perusahaan startup dan juga investor menurut UUPM dan UU  OJK  bersifat  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  bersifat  preventif  ditunjukkan  dari ketentuan-ketentuan  yang  mengharuskan pembinaan, edukasi  serta  pengawasan  dari  otoritas  bursa dan  pengawas,  sedangkan  perlindungan  hukum  bersifat  represif  adanya  penerapan  sanksi  berupa sanksi administratif sebagai ultimum remedium bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi  pasar  modal.  Lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan  ini  adalah  OJK.  Jika  terjadi sengketa  antara investor dan  otoritas  SRO  maka  dapat  diselesaikan  melalui  litigasi  ataupun  non- litigasi  dengan  memanfaatkan  lembaga  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dan alternatif penyelesaian sengketa khusus pasar modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Dwi Nuryanto, “ Problem  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang  Berasal  Dari Predicate Crime Perbankan ”, Bestuur, 7.1 (2019), 54 https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437 diakses pada tanggal 18 Juni 2022; Calopa,  M.K.,  Horvat,  J.,  Lalic,  M,  “ Analysis  of  Financing  Sources  for  Startup  Companies.”
(Management
Journal, 2014).
http://moj.efst.hr/management/Vol19No2-2014/3-
KlacmerCalopa_et_al.pdf diakses pada tanggal 18 Juni 2022; Charles, A. and Kasilingam, R. “Does Individual’s Investment Personality Explore Their Investment Success? ”, (Asian Journal of Management Research, 2014);
Dahulu.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  “ Arsip  Dokumentasi  Setjen  DPR  RI  2021 RisalahRapat  Panitia  Khusus  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pasar  Modal  Tahun 1995 ”. (Jakarta, Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI, 2021); Garg, A., and Shivam, A.K, “ Funding to Growing Startups ”, (Research Journal of Social Sciences, 2017), http://www.aensiweb.net/AENSIWEB/rjss/rjss/2017/July/22-31.pdf diakses  pada tanggal 18 Juni 2022;
Indonesia,   Keputusan Direksi BEI Jakarta No. KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Indonesia,   Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-01/PM/1998 tentang Ketentuan Indonesia,   Peraturan OJK No. 32 Tahun 2015 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Indonesia,   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; Indonesia,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
Khairandy ,  Ridwan.  Perseroan  Terbatas,  Doktrin,  Peraturan  Perundang-undangan,  dan Yurisprudensi. Yogyakarta: Total Media, 2009;
Mason, C. M. “ Informal Sources of Venture Finance ” The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures Journal: International Handbook of Entrepreneurship , (Kluwer, In Parker, S. (Eds), 2005), https://doi.org/10.1007/978-0-387-32313-8_10 diakses pada tanggal 18 Juni 2022; Nomor I-A tentang Pencatatan Efek Bersifat Saham; dan
Noviasih Muharam,  “Perlindungan  Hukum  Bagi Investor Dalam  Pembelian  Kembali  Sahamnya”,

## Pranata
Oliver, M.C., and Marshall, E.A.. Company Law (12th ed.). United Kingdom: Pitman Publishing, 1994.
Pelaksanaan Emisi melalui Bursa;
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2012; Sri Mamudji , et al ., “ Metode Penelitian dan Penulisan Hukum” , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta, 2005); dan Supriyanto. “Retrospektif Ilmu Administrasi Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016; dan Sutantya  R.  Hadhikusuma  dan  Sumantoro,  Pengertian  Pokok  Hukum  Perusahaan:  Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996;
Sutantya  R.  Hadhikusuma  dan  Sumantoro,  Pengertian  Pokok  Hukum  Perusahaan:  Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996