DOI: 10.31933/jihhp.v1i1.354
Received: 17/12/2020 ,   Revised: 17/12/2020, Publish: 17/12/2020

## PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
Steven Ferico 1 , Elsa Putri Aryanti 2 , Maisya Hanifah Salsabila 3
1) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, fericosteven@gmail.com 2) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, elsaputriaryanti@gmail.com 3) Student of State Financial Polytechnic STAN, South Tangerang, Indonesia, mhanifahsalsabila@gmail.com

## Corresponding Author: Steven Ferico 1
Abstrak: Pemberantasan  korupsi  seringkali  menemui  jalan  buntu.  Hal  ini  disebabkan permasalahan  korupsi  tidak  hanya  terjadi  dan  terdapat  di  lingkungan  birokrasi  baik  di lembaga eksekutif,  yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor  swasta,  dunia  usaha,  dan  lembaga-lembaga  dalam  masyarakat  pada  umumnya.  Oleh sebab  itu,  pada  dasarnya  persoalan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  bukan  hanya merupakan  persoalan  dan  penegakan  hukum  semata,  melainkan  juga  merupakan  persoalan sosial  dan  psikologi  sosial.  Muhammad,  Saleh  (2006)  menjelaskan  bahwa  mewujudkan penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara semata, melainkan juga masyarakat serta semua komponen negara. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  memahami  berbagai  peran  masyarakat  untuk memberantas  korupsi.  Metode penulisan  yang digunakan  adalah kualitatif deskriptif dengan Sumber  data  yang  digunakan  penulis  dengan  data  primer  berupa  hasil  observasi  terhadap keadaan  lingkungan  masyarakat  dan  data  sekunder  berupa  informasi  mengenai  obyek penelitian  yang  bersifat  publik  serta  melalui  studi  kepustakaan.  Dalam  pemberantasan korupsi,  masyarakat  memiliki  peran  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi,  sebagai pencegah,  berperan  dalam  co-government,  berperan  sebagai  pendukung  efektivitas penegakan  hukum,  sebagai  pengguna  teknologi,  dan  sebagai  sarana  pembaruan  mantan pelaku  korupsi.  Melaui  pelaksanaan  peran-peran  tersebut  secara  aktif  dan  konsisten diharapkan eksistensi korupsi tidak lagi ada.
Kata Kunci: Peran Masyarakat, Korupsi, Pemberantasan Korupsi.

## PENDAHULUAN
Pemberantasan korupsi seringkali menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan permasalahan korupsi  tidak  hanya  terjadi  dan  terdapat  di  lingkungan  birokrasi  baik  di  lembaga  eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha,  dan  lembaga-lembaga  dalam  masyarakat  pada  umumnya.  Oleh  sebab  itu,  pada dasarnya  persoalan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  bukan  hanya  merupakan  persoalan dan  penegakan  hukum  semata,  melainkan  juga  merupakan  persoalan  sosial  dan  psikologi sosial yang sama-sama sangat parahnya dengan persoalan hukum, sehingga masalah tersebut harus  dibenahi  secara  simultan.  Korupsi  merupakan  persoalan  sosial  dimana  korupsi  telah
mengakibatkan  hilangnya  pemerataan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Korupsi juga  merupakan  penyakit  sosial  yang  sulit  disembuhkan  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai psikologi sosial.
Korupsi seringkali berasal dari dalam diri setiap individu, yaitu adanya sifat tamak/rakus manusia.  Sifat  tamak    terjadi  ketika  seseorang  mempunyai  hasrat  besar  untuk  memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas  terhadap apa  yang telah dimiliki. Kemudian adanya  gaya hidup  konsumtif,  apabila  tidak  diimbangi  dengan  pendapatan  yang  memadai  maka  akan membuka  peluang  seseorang  untuk  melakukan  berbagai  tindakan  demi  memenuhi  hajatnya. Di  sisi  lain,  moral  yang  kurang  kuat  seringkali  menjadikan  seseorang  mudah  tergoda  untuk melakukan  tindakan  korupsi  yang  tidak  jarang  godaan  tersebut  berasal  dari  atasan,  teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Permasalahan  korupsi  telah  mengemuka  seiring  dengan  sejarah  bangsa  Indonesia. Kemunculan korupsi pada masa lalu ditolerir hingga menjadi sesuatu  yang membudaya dan mengadat hingga saat ini. Sebagai contoh, pada zaman kerajaan, budaya korupsi di Indonesia pada  prinsipnya  dilatarbelakangi  oleh  adanya  kepentingan  atau  motif  kekuasaan  dan kekayaan. Sementara pada zaman penjajahan, budaya korupsi berkembang dikalangan tokoh- tokoh  lokal  yang  sengaja  dijadikan  sarana  politik  oleh  penjajah  untuk  menjalankan  daerah administratif  tertentu.  Sementara  pada  zaman  modern,  warisan  budaya  penjajah  kolonial, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak serta merta lenyap begitu saja. Hal tersebut tercermin dari banyaknya praktik korupsi yang terjadi.
Setiap  tahunnya  Indonesia  mengalami  kenaikan  dalam  hal  jumlah  asset.  Berdasarkan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP)  sejak  tahun  2014  hingga  2018  mengalami kenaikan  sebesar  Rp2.414,36  triliun,  yaitu  dari  Rp3.910,92  triliun  menjadi  sebesar Rp6.325,28  triliun.  Seringkali  angka-angka  yang  begitu  besar  tersebut  menjadikan  peluang bagi  segelintir  oknum  pegawai  negeri  atau  pejabat  negara  untuk  melakukan  tindak  pidana korupsi. Data kenaikan jumlah asset negara dapat digambarkan melalui Chart 1.
Source: Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
Chart 1. Data of Total State Assets period of 2014-2018
Di sisi lain, sepanjang 2014 hingga 2018, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mampu mengamankan uang negara senilai Rp1,49 triliun serta beberapa aset negara untuk kemudian difungsikan  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  kurun  waktu  tersebut,  jumlah pengembalian asset atas korupsi terjadi paling besar pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp532,4 miliar.  Dalam  kurun  waktu  tersebut  pula,  KPK  telah  melakukan  penindakan  kepada  911 orang  pejabat  publik dan swasta atas tindakan koruptif  yang telah dilakukan.  Hal  ini berarti bahwa  terjadinya  kenaikan  asset  negara  cenderung  diikuti  kenaikan  kasus  tindak  pidana korupsi. Adapun grafik pengembalian asset atas korupsi pada tahun 2014 hingga 2018 dapat digambarkan melalui Chart 2.
0 1 2 3 4 5 6 7 2014 2015 2016 2017
2018
Source: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Chart 2. Repayment of State Funds Resulting from Corruption Eradication
Sementara  itu,  BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  mencatat  jumlah  penduduk  dari  tahun  ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami kenaikan sebanyak 12.851 jiwa, yaitu dari sebelumnya 252.164 jiwa menjadi 265.015 jiwa. Hal ini menandakan bahwa  Indonesia  memiliki  peluang  besar  untuk  memberantas  eksistensi  korupsi  melalui pemberdayaan  peran  masyarakat  secara  keseluruhan.  Adapun  data  peningkatan  penduduk Indonesia dapat digambarkan melalui Chart 3.
Source: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Chart 2. Indonesian Population
Masyarakat  Indonesia  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  informasi  publik,  mendapatkan pekerjaan  dan  kehidupan  yang  layak,  mengembangkan  diri,  menggunakan  fasilitas  publik, serta  kemudahan  mengakses  pendidikan  dan  kesehatan,  dan  lain  sebagainya.  Dalam mengakomodasi  pemenuhan  hak-hak  tersebut,  pemerintah  memerlukan  pendanaan  yang diperoleh  dari  masyarakat  itu  sendiri  untuk  kemudian  diatur  dan  dikelola  sedemikian  rupa sehingga setiap hak tersebut dapat terlaksana bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, selain membayar  pajak,  masyarakat  juga  memiliki  kewajiban  untuk  mengawasi  pengelolaan keuangan  yang  dijalankan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  ditujukan  agar  pengelolaan  keuangan tersebut  dapat  dijalankan  dengan  baik  serta  untuk  memastikan  hak-hak  tersebut  dapat terpenuhi seutuhnya.
Muhammad, Saleh (2006) menjelaskan bahwa  mewujudkan penyelenggaran  negara  yang bersih  dan  bebas  dari  korupsi  bukan  hanya  tanggung  jawab  dari  penyelenggara  semata, melainkan  juga  masyarakat  serta  semua  komponen  negara.  Masyarakat  hendaknya  tidak hanya  dijadikan  objek  penyelenggaraan  negara  tetapi  juga  harus  dilibatkan  sebagai  subjek. Dalam hal ini, masyarakat bukan hanya berarti rakyat yang dipimpin melainkan juga seluruh
2 3 2014 2015 2016 2017
2018
manusia  sebagai  komponen  negara  yang  meliputi  pemerintah  (eksekutif),  wakil  rakyat (legislative),  dan  aparat  penegak  hukum  (yudikatif)  untuk  mewujudkan  negara  yang  bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk menganalisis dan memahami berbagai peran masyarakat untuk memberantas korupsi. Fokus perhatian penelitian ini dipusatkan pada penggalian peran masyarakat  dalam pemberantasan korupsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

## KAJIAN PUSTAKA

## Korupsi
Salama  (2014)  mendefinisikan  korupsi  sebagai  an  act  of  abuse  the  authority,  identical with theft, something that not run correctly, and using public money for personal and group interest  intentionally.  Sementara  Rose  Ackerman  (1999)  dalam  Indriati  (2014)  menjelaskan bahwa korupsi adalah pembayaran illegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan yang disertai absennya pertumbuhan. Hasil penelitian Bhargava (2005) menunjukkan bahwa corruption is commonly defined as the abuse of public or corporate office for private gain.

## Jenis-Jenis Korupsi
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 mengelompokkan sebanyak 30 perbuatan korupsi ke dalam 7 jenis, yaitu:
(1) Kerugian Keuangan Negara, meliputi (a) melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan  dapat  merugikan  keuangan  negara  dan  (b)  menyalahgunakan  kewenangan  untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
(2) Suap-Menyuap,  meliputi  (a)  menyuap  pegawai  negeri,  (b)  memberi  hadiah  kepada pegawai  karena  jabatannya,  (c)  pegawai  negeri  menerima  suap,  (d)  pegawai  negeri menerima  hadiah  yang  berhubungan  dengan  jabatannya,  (e)  menyuap  hakim,  (f) menyuap advokat, serta (g) hakim dan/atau advokat menerima suap.
(3) Benturan  Kepentingan  dalam  Pengadaan,  meliputi  pegawai  negeri  turut  serta  dalam pengadaan yang diurusnya.
(4) Gratifikasi, meliputi pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
(5) Penggelapan dalam Jabatan, meliputi (a) pegawai negeri menggelapkan atau membiarkan penggelapan  uang,  (b)  pegawai  negeri  memalsukan  buku  untuk  pemeriksaan administrasi,  (c)  pegawai  negeri  merusak  bukti,  (d)  pegawai  negeri  membiarkan  orang lain merusak bukti, dan (e) pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti.
(6) Pemerasan,  meliputi  (a)  pegawai  negeri  memeras  dan  (b)  pegawai  negeri  memeras pegawai negeri lain.
(7) Perbuatan  Curang,  meliputi  (a)  pemborong  berbuat  curang,  (b)  pengawas  proyek membiarkan  perbuatan  curang,  (c)  rekanan  Tentara  Nasional  Indonesia  atau  Polisi Republik  Indonesia  berbuat  curang,  (d)  pengawas  rekanan  Tentara  Nasional  Indonesia atau  Polisi  Republik  Indonesia  membiarkan  perbuatan  curang,  (e)  penerima  barang Tentara  Nasional  Indonesia  atau  Polisi  Republik  Indonesia  membiarkan  perbuatan curang, dan (f) pegawai negeri menyerobot tanah negara.

## Masyarakat
Menurut Kontjaraningrat dalam Effendy (1998), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang  saling  bergaul  atau  dengan  istilah  lain  saling  berinteraksi.  Ahli  sosiolog  Amerika, Coleman  (1998)  dalam  Tamboto&  Manongko  (2019)  mengatakan  bahwa  society  is  not  a single entity, but a variety of different entities, having two characteristics in common: they all
consist of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure. Sementara Ralp Linton (1956) dalam Satria (2015) mengartikan masyarakat  sebagai  kelompok  manusia  yang  telah  hidup  dan  bekerja  sama  cukup  lama sehingga  mereka  dapat  mengatur  diri  mereka  dan  menganggap  diri  mereka  sebagai  suatu kesatuan  sosial  dengan  batas  batas  yang  dirumuskan  secara  jelas.  Soerjono  Soekanto  dalam Hetharia,  dkk  (2016)  menjelaskan  bahwa  masyarakat  terdiri  atas  beberapa  unsur,  yaitu  (1) beranggotakan  minimal  dua  orang,  (2)  anggotanya  sadar  sebagai  satu  kesatuan,  (3) berhubungan  dalam  waktu  yang  cukup  lama  yang  menghasilkan  manusia  baru  yang  saling berkomunikasi  dan  membuat  aturan-aturan  gubungan  antaranggota  masyarakat,  serta  (4) menjadi  sistem  hidup  bersama  yang  menimbulkan  kebudayaan  serta  keterkaitan  satu  sama lain sebagai anggota masyarakat.

## Masyarakat yang Baik
Talizi (1990) mengemukakan konsep good community yang mengandung sembilan nilai, meliputi:
 Setiap  anggota  masyarakat  berinteraksi  satu  dengan  yang  lain  berdasar  hubungan pribadi.
 Komunitas  memiliki  otonomi,  kewenangan,  dan  kemampuan  mengurus  kepentingan sendiri.
 Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri.
 Distribusi  kekayaan  yang  merata,  setiap  orang  berkesempatan  yang  sama  dan  bebas menyatakan kehendaknya.
 Kesempatan  setiap  anggota  untuk  berpatisipasi  aktif  dalam  mengurus  kepentingan bersama.
 Komunitas  memberi  makna  kepada  anggotanya  sejauh  mana  pentingnya  komunitas bagi seorang anggota.
 Di dalam komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat.
 Di dalam komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berkepentingan.
 Di dalam komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas memiliki kemampuan untuk managing conflict

## Pemberantasan Korupsi
Klemenčič & Stusek (2008) berpendapat bahwa fight against corruption is a phenomenon the  prevention,  investigation  and  prosecution  of which  need  to  be  approached  on  numerous levels,  using  spesific  knowledge  and  skills  from  a  variety  of  fields.  Dalam  politik  hukum, Risnain  (2014)  mengatakan  bahwa  pemberantasan  korupsi  merupakan  bagian  dari  arah pembangunan  hukum  yang  diarahkan  untuk  menghilangkan  kemungkinan  terjadinya  tindak pidana  korupsi  serta  mampu  menangani  secara  tuntas  permasalahan  yang  terkait kolusi,korupsi  dan  nepotisme.  Sementara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pasal  1  butir  ke-3, pemberantasan  tindak  psidana  korupsi  adalah  serangkaian  tindakan  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  korupsi  melalui  upaya  koordinasi,  supervisi,  monitor, penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dengan  peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Upaya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  telah  dilakukan  diantaranya  melalui pembentukan lembaga antikorupsi dan peraturan perundang-undangan tentang
pemberantasan korupsi. Berdasarkan jurnal yang ditulis Badjuri (2011) dan artikel detik.com yang ditulis Sudrajat (2017), terdapat beberapa lembaga antikorupsi yang pernah dibentuk di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
 Operasi Militer Khusus pada tahun 1957
 Badan  Pengawas  Kegiatan  Aparatur  Negara  dan  Panitia  Retooling  Aparatur  Negara pada tahun 1959
 Operasi Budhi pada tahun 1963
 Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi pada tahun 1964
 Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967
 Tim Empat dan Komisi Anti Korupsi pada tahun 1970
 Pemsus Restitusi pada tahun 1987
 Operasi Penertiban pada tahun 1997
 Tim  Gabungan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Komisi  Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara pada tahun 1999
 Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002.
Pemerintah  juga  melakukan  upaya  pemberantasan  melalui  penegakan  hukum  dengan menerbitkan  beberapa  produk  hukum  yang  mengatur  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, meliputi:
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Inpres  Nomor  9  Tahun  2011  tentang  Rencana  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi.
Sementara  itu,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  melalui buku Pendidikan Anti  Korupsi untuk Pendidikan Tinggi memaparkan bahwa  Indonesia juga telah berupaya memberantas korupsi melalui kerja sama internasional, seperti melalui United Nations,  World  Bank,  serta  OECD  (Organization  for  Economic  Co-Operation  and Development).

## METODE PENELITIAN

## Sumber Data
Purhantara  (2010)  menjelaskan  bahwa  sumber  data  pada  penelitian  merupakan  faktor yang  sangat  penting  karena  sumber  data  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  kualitas  dari hasil  penelitian.  Berdasarkan  jenis  sumber  data  yang  diperoleh  penulis,  terdapat  dua  jenis sumber  data  yang  digunakan,  yaitu  data  primer  berupa  hasil  observasi  penulis  terhadap keadaan  lingkungan  masyarakat  dan  data  sekunder  berupa  informasi  mengenai  obyek penelitian yang bersifat publik serta melalui studi kepustakaan.

## Analisis Data
Analisis  data  kualitatif  yang  digunakan  adalah  analisis  data  di  lapangan  dengan  model Miles dan Huberman yang mana model ini, dalam Sugiyono (2016, p. 246), memiliki empat tahapan.  Tahapan  tersebut  yang  pertama  adalah  pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis melalui teknik pengumpulan data secara kualitatif meliputi observasi dan studi kepustakaan. Tahapan  kedua  yaitu  reduksi  data  dimana  penulis  merangkum,  memilih  hal-hal  pokok, memfokuskan  pada  hal  yang  penting  untuk  dicari  tema  dan  polanya  serta  membuang  yang tidak perlu atau tidak relevan dengan topik yang dibahas. Tahapan ketiga yaitu penyajian data berupa  deskripsi  hasil  pengolahan  data.  Serta  yang  terakhir  yaitu  kesimpulan  dan  verifikasi dimana penulis menarik kesimpulan yang masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila
setelah  kembali  ke  lapangan  didapatkan  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten  sehingga kesimpulan yang ada merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun teknik analisis ini dapat ditunjukan melalui Figure 1.
Source: Miles& Huberman dalam Sugiyono (2016)
Figure 1. Data Analysis

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat sipil memiliki peran kunci dalam memerangi korupsi. Masyarakat sipil, pada akhirnya,  adalah  pihak  yang  paling  terkena  dampak  korupsi.  Oleh  sebab  itu,  masyarakat memiliki  kepentingan  yang  besar  berkenaan  dengan  pemberantasan  korupsi.  Adapun  peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Masyarakat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi
Konstitusi  negara  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  pada  pasal  1  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa,  kedaulatan  sepenuhnya  berada  di  tangan rakyat  dan  wajib  dijalankan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Kedaulatan  adalah suatu  konsep  mengenai  kekuasaan  tertinggi  (Jimly  Asshiddiqie,  1994:  22).  Jean  Jacques Rousseau dalam Salam (2012) juga mengemukakan  pendapat  yang sejalan dengan Undang- Undang, yaitu bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, yang diserahkan kepada Pemerintah itu  hanyalah  kekuasaan  untuk  menjalankan  kedaulatan  rakyat.  Dalam  konteks  negara demokrasi,  kita  mengetahui  bahwa  kekuasaan  pemerintah  itu  diberikan  oleh  rakyat  kepada seseorang  lewat  pemilihan  umum.  Oleh  sebab  itu,  baik  atau  buruknya  pemerintah  yang berkuasa  sangat  bergantung  pada  masyarakat  itu  sendiri.  Termasuk  dalam  hal  eksistensi korupsi  di  Indonesia juga ditentukan oleh masyarakat  yang memilih  pejabat-pejabat  negara. Akan  menjadi  sangat  aneh  dan  tidak  konsisten  apabila  masyarakat  menginginkan  punahnya korupsi, namun tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Sehingga pada akhirnya, pemimpin yang  lahir  tidak  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Selain  itu,  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  juga  memperbolehkan  mantan  terpidana kasus  korupsi  untuk  kembali  menyalonkan diri  sebagai  pejabat  negara.  Hal  ini menandakan bahwa ada tidaknya peluang korupsi oleh pejabat negara sangat ditentukan oleh masyarakat. Tanpa mengesampingkan peluang betobatnya koruptor, masyarakat perlu mempertimbangkan dengan serius mengenai terpilihnya kembali mantan koruptor menjadi pejabat negara. Hal ini mengingat  kepercayaan  yang  diberikan  masyarakat  justru  dihancurkan  dan  tanpa  ada  rasa malu  justru  meminta  kembali  kepercayaan  tersebut.  Hal  lain  yang  perlu  dipertimbangkan adalah  kekayaan  negara  yang  dikorupsi  belum  tentu  telah  seutuhnya  dikembalikan.  Belum lagi  kerugian  non  materil  yang  ditimbulkan  atas  korupsi  yang  dilakukan  ketika  itu,  seperti melambatnya  pengentasan  kemiskinan  serta  pembiayaan  negara  lainnya  yang  tertunda.
Adapun  dalam  rentang  waktu  14  tahun,  mulai  dari  tahun  2004  hingga  2018,  jumlah  orang yang  terjerat  kasus  tindak  pidana  korupsi  terbanyak  dilakukan  oleh  anggota  DPR/  DPRD, yaitu sebanyak 229 orang. Secara lebih lengkap, dapat digambarkan melalui Chart 3.
Source: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Chart 3. Tindak Pidana Korupsi Menurut Profesi

## Masyarakat sebagai Pencegah
Selama  ini,  pendekatan  pemberantasan  korupsi  yang  dijalankan  pemerintah  Indonesia, lebih  cenderung  ke  arah  represif.  Hal  ini  juga  merupakan  paradigma  yang  berkembang  di masyarakat,  bahwa  pendekatan  tersebut  dinilai  sebagai  upaya  yang  efektif  untuk menimbulkan  efek  jera.  Namun  faktanya,  praktik  korupsi  masih  terjadi  secara  massif  dan sistematis,  baik  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  BUMN  atau  BUMD  maupun  dalam  sendi- sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan strategi  preventif  secara  komprehensif  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  diantaranya  strategi edukatif.  Strategi  edukatif  adalah  upaya  pemberantasan  korupsi  dengan  mendorong masyarakat  untuk  berperan  serta  memerangi  korupsi  sesuai  dengan  kapasitas  dan kewenangan  masing-masing.  Masyarakat  perlu  proaktif  menanamkan  nilai-nilai  kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika mulai dari tingkat  sekolah  dasar  hingga  ke  perguruan  tinggi  sedini  mungkin  sehingga  budaya  korupsi yang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah budaya  yang buruk di mayarakat diharapkan dapat  berkurang  dan  melahirkan  generasi  penerus  bangsa  dengan  integritas  yang  tinggi  dan jiwa  anti  korupsi.  Secara  lebih  konkret  dapat  dilakukan  dengan  pertama-tama  mengenalkan dan memberikan pengertian untuk tidak melakukan perilaku koruptif dalam keseharian, yaitu dengan  misalnya  datang  dan  pulang  sekolah  tepat  waktu,  tidak  menyontek,  serta  disiplin. Tindakan  pencegahan  akan  mempunyai  dampak  positif  terhadap  proses  pemberantasan korupsi,  seperti  yang  telah  disampaikan  oleh  Pradiptyo  (2009)  dalam  Alfaqi  dan  Habibi (2017)  bahwa  pencegahan  dan  tindakan  preventif  akan  lebih  bermanfaat  dalam  mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi.

## Masyarakat dalam Co-Government
Peningkatan  kemampuan  masyarakat  agar  menjadi  aktif  sangat  diperlukan.  Selama  ini, selalu  tersedia  anggaran  untuk  investasi  dalam  bidang  human  capital  dan  physical infrastructures,  namun  penyediaan  peraturan  perundang-undangan  dan  anggaran  pemerintah yang  secara  rutin  mendukung  kegiatan  kelompok  dalam  masyarakat  (social  capital)  untuk memerangi  korupsi  tidak  dianggap  prioritas  dan  justru  dianggap  berbahaya.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  oleh  Sujatmiko  (2002)  yang  menyatakan  bahwa  dibutuhkan keadaan  di  mana  sebagian  dari  masyarakat  (infrastruktur)  atau  civil  society  organizations baik di pusat dan daerah didukung dengan peraturan dan anggaran serta terintegrasikan secara komprehensif  dan  permanen  dengan  negara  (suprastruktur)  dalam  menjalankan  pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme checks and balances pada suprastruktur (oleh legislatif dan yudikatif terhadap eksekutif). Mekanisme ini dapat disebut co-government dan dalam bidang pembangunan maka upaya sinergi ini disebut co-production dimana  pemerintah  bekerja  sama  (complementary)  dengan  swasta  dalam  menghasilkan produk atau jasa. Sebenarnya dukungan peraturan dan anggaran untuk kelompok masyarakat ini  dapat  merupakan  investasi  untuk  membuat  “alarm”  yang  mencegah  bencana  korupsi. Lembaga yang perlu diprioritaskan adalah lembaga pengawas eksekutif, parlemen, pemantau yudikatif, transparansi anggaran, anti korupsi, pengawas kekayaan, dan pemantauan hak asasi manusia.  Melalui  penggunaan  pola  seperti  ini,  setiap  tindakan  penyelenggara  negara  yang berpotensi  korupsi  dapat  dipantau  secara  terus-menerus  oleh  jaringan  lokal,  nasional,  dan global dari  co-government  tersebut.  Kegiatan ini  menghasilkan semacam  hypercontrol  yang memang  sepadan  untuk  mengatasi  hypercorruption.  Tingginya  partisipasi  masyarakat menjadi  lebih  berpengaruh  jika  dikembangkan  jaringan  dengan  masyarakat  global  terutama lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah korupsi.

## Masyarakat Sebagai Pendukung Efektivitas Penegakan Hukum
Efektivitas  penegakan  hukum  dalam  korupsi  bukan  hanya  diciptakan  oleh  lembaga pemerintahan,  seperti  polisi,  jaksa,  hakim,  advokat,  dan  KPK,  melainkan  juga  masyarakat yang  sangat  berperan  penting  di  dalamnya.  Penegakan  hukum  memiliki  unsur  kepercayaan yang  berasal  dari  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  kepercayaan  yang  membaik  dan  dukungan masyarakat dapat membuat penegakan hukum menjadi efektif. Institusi penegak hukum, agar mempunyai kualitas dan integritas yang baik, juga memerlukan dukungan dari sikap proaktif masyarakat.  Masyarakat  harus  membiasakan  diri  mengurus  segala  sesuatu  melalui  birokrasi yang benar dan tidak mencari jalan pintas, masyarakat juga tidak perlu segan dan takut untuk menegur institusi penegak hukum. Korupsi akan hilang jika ada kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum yang mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi.  Di sisi lain, penegakan  hukum  yang  efektif  dapat  mengurangi  jumlah  kejahatan  yang  terjadi.  Dengan mengurangi  korupsi,  secara  tidak  langsung  juga  dapat  mengurangi  kejahatan  yang  lain. Adapun  beberapa  strategi  pemberantasan  korupsi  yang  dapat  dilakukan  masyarakat  melalui dukungan terhadap efektivitas penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Mengenal korupsi lebih dekat
Masyarakat perlu mengambil bagian untuk benar-benar mengenal segala sesuatu yang berkaitan  dengan  korupsi.  Hal  ini  mengingat  beberapa  tindakan  yang  sebenarnya sederhana  dan  dekat  dengan  kita,  seringkali  juga  termasuk  ke  dalam  perbuatan  yang koruptif.  Sebagai  contoh,  apabila  kita  bekerja  namun  datang  terlambat  ataupun  pulang lebih  dahulu  daripada  jadwal  yang  seharusnya,  maka  tindakan  demikian  juga  merupakan
korupsi,  yaitu  dalam  hal  waktu  bekerja.  Hal  ini  jugalah  yang  menjadikan  korupsi  sukar untuk diberantas, yaitu karena kurangnya pemahaman dan perbuatan nyata yang sederhana terkait korupsi.
b) Mengetahui  hak  dan  kewajiban  dalam  hukum  yang  berkaitan  dengan  pemberantasan korupsi
Pengetahuan  dan  pemahaman  dalam  hukum  merupakan  hal  yang  penting  untuk menjadi  perhatian  bersama.  Hal  ini  mengingat  banyaknya  kasus  pengungkapan  korupsi yang justru menyerang balik pengungkap. Dalam  hal  ini seringkali terjadi pada fase atau tahap peradilan yang disebabkan kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam memberantas korupsi di mata hukum. Pada kasus lain juga didapati bahwa koruptor yang telah tertangkap kemudian dibebaskan oleh peradilan karena satu dan lain hal  yang tidak diperhatikan  oleh  pengungkap  korupsi  sehingga  menjadi  suatu  celah  bagi  koruptor membebaskan diri atau meringankan hukuman melalui hukum yang berlaku.
c) Kerja sama dan komitmen
Pemberantasan  korupsi  memerlukan  kerja  sama  yang  baik  antar  anggota  masyarakat, baik  dalam  satu  wilayah  maupun  antar  wilayah.  Masyarakat  dalam  suatu  wilayah  yang tingkat  korupsinya  kecil  dapat  membantu  wilayah  lain  untuk  memberantas  korupsi. Misalnya  dengan  melakukan  diskusi  untuk  bertukar  pikiran  sehingga  juga  dapat dimungkinkan dilakukannya adopsi metode memberantas korupsi. Komitmen yang kokoh juga  sangat  diperlukan.  Hal  ini  untuk  menjaga  konsistensi  perlawanan  terhadap  korupsi. Korupsi  hendaknya  tidak  diberikan  ruang  atau  kelonggaran  sehingga  melalui  tekanan- tekanan dan konsistensi tersebut,  diharapkan dapat meniadakan korupsi.

## Masyarakat sebagai Pengguna Teknologi
Era revolusi industri  4.0 menjadikan teknologi begitu dekat dengan keseharian  manusia, termasuk  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Teknologi  sangat membantu  individu  dalam  mengerjakan  sesuatu.  Selain  itu,  perkembangan  teknologi, khususnya  teknologi  sistem  informasi  dan  komunikasi,  memungkinkan  untuk  dilakukannya upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi.  Masyarakat  dapat  memanfaatkan  teknologi  untuk berbagai  aktivitas  sebagai  upaya  mereduksi  peluang  terjadinya  korupsi.  Contoh  sederhana adalah  penggunaan  media  sosial  untuk  komunikasi  keluarga,  misalnya  komunikasi  bahwa telah  dititipkan  uang  SPP  untuk  kemudian  dibayarkan  kepada  sekolah,  komunikasi  jadwal mulai dan berakhirnya jam pelajaran di sekolah, atau komunikasi pengeluaran uang jajan oleh anak  melalui  grup  keluarga  tersebut.  Selain  itu,  masyarakat  juga  dapat  menerapkan pengelolaan  keuangan  RT/RW  secara  online  sehingga  segala  sesuatu  yang  dilakukan pengurus  RT/RW  dapat  terlaksana  dengan  akuntabel  dan  transparan.  Pada  akhirnya, penerapan  teknologi  tersebut  akan  mampu  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  teknologi hendaknya  juga  senantiasa  membantu  dan  mendorong  pemerintah  melaksanakan  e- government  dengan baik dan komprehensif pada  semua lini  penyelenggaraan pemerintahan, tidak  terkecuali  dalam  hal  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  yang  birokratis  dan  terkesan kaku  dieliminasi  melalui  pemanfaatan  e-government  sehingga  pelayanan  public  menjadi lebih  fleksibel  dan  lebih  berorientasi  pada  kepuasan  masyarakat.  E-government  menjadikan pelayanan  publik  dapat  diakses  24  jam,  kapanpun  dan  darimanapun  pengguna  berada.  E- government  juga menjadikan pelayanan publik tidak dilakukan secara face-to-face sehingga pelayanan  menjadi  lebih  efisien.  Melalui  e-government  pelayanan  public  dapat  diberikan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan  pelayanan  yang  sederhana.  Transparansi  dan  akuntabilitas  public  juga  dapat terealisasi,  yaitu  dengan  kemudahan  akses  informasi  sehingga  pada  akhirnya  akan  dapat
mengurangi  korupsi.  Untuk  lebih  meningkatkan  perkembangan  e-government  di  Indonesia baik  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  maka  perlu  adanya  komitmen  dari  pemerintah  dalam menyempurnakan pengembangan e-government terutama dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi, regulasi, serta sosialisasi. Bila dilakukan secara serius hal ini mendukung terciptanya  sitem  pemerintahan  atau  e-government  yang  clean  dan  good  governance  bebas dari  korupsi.  Dengan  begitu,  diharapkan  juga  E-Government  Development  Index  (EGDI) Indonesia,  yang  merupakan  representasi  pengembangan  e-government,  dapat  mengejar Singapura  yang  memiliki  indeks  tertinggi  di  Asia  Tenggara.  Adapun  perbandingan  EGDI 2018 negara-negara di Asia Tenggara dapat digambarkan melalui Chart 4.
Source: Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
Chart 4. EGDI 2018 Asia Tenggara

## Masyarakat sebagai Sarana Pembaruan Mantan Pelaku Korupsi
Orang-orang  yang pernah melakukan tindakan korupsi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mereka lahir dari masyarakat sehingga sudah seharusnya melalui masyarakat pulalah mereka dibarui.  Penyesalan  tentu  dan  seharusnya  dirasakan  oleh  mantan  pelaku  korupsi.  Namun demikian,  pemulihan  sangat  diperlukan  agar  nantinya  tindakan  koruptif  tidak  lagi  terulang. Dengan kembali bermasyarakat, mantan pelaku korupsi akan lebih kokoh untuk menghindari tindakan koruptif.  Bermasyarakat  dalam hal  ini tentu bukan bergaul  kembali dengan pelaku atau  calon  pelaku  korupsi  lainnya,  melainkan  dengan  masyarakat  umum  dan  lingkungan sekitar, seperti tetangga sebelah rumah, maupun tetangga RT/RW. Hal ini mengingat mantan pelaku  korupsi  seringkali  menutup  diri  bahkan  hingga  hukuman  yang  dijatuhkan  telah  usai. Tentu  bukan  pilihan  yang  tepat  untuk  menutup  diri,  namun  sebaliknya  membuka  diri  untuk masyarakat  dan  orang-orang  sekitar  dapat  membantu  pelaku  korupsi  untuk  pulih  dari kesalahan  yang  telah  dilakukannya.  Masyarakat  juga  hendaknya  lebih  berpikir  terbuka terhadap  mantan  pelaku  korupsi.  Masyarakat  dapat  merangkul  mantan  pelaku  beserta keluarganya  untuk  kembali  bergaul  dan  bersosialisasi,  misalnya  dengan  mengajak  arisan RT/RW,  melakukan  olahraga  bersama,  ataupun  mengajak  gotong  royong  membersihkan lingkungan.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  nantinya  akan  dapat  menanamkan  nilai  yang  baik kepada  mantan  pelaku  korupsi  beserta  keluarganya.  Dengan  demikian,  masyarakat  mampu membarui  mantan  pelaku  korupsi  untuk  meninggalkan  kesalahannya  dan  mengambil
pelajaran  atas  kesalahannya  tersebut.  Di  samping  itu,  secara  tidak  langsung,  diharapkan mantan pelaku korupsi dapat memberikan kesaksian bagi semua, khususnya bagi orang-orang yang memiliki niat untuk korupsi, bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang memiliki dampak negative yang sangat besar.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Masyarakat  berperan  untuk  memastikan  terlaksananya  komitmen  politik  secara  yang berkelanjutan,  administrasi  yang  akuntabel,  dan  prosedur  yang  sederhana.  Hal  ini  dapat dicapai  lebih  cepat  jika  masyarakat  aktif  mengambil  tanggung  jawab  untuk  berinteraksi dengan  organisasi  pemerintah.  Masyarakat  merupakan  pemegang  kedaulatan  tertinggi sehingga  baik  atau  buruknya  suatu  pemerintahan  juga  dipengaruhi  oleh  masyarakat  yang memilih  pejabat  negara  itu  sendiri.  Masyarakat  juga  merupakan  pencegah  dimana  sangat diperlukan  tindakan  proaktif  dalam  menanamkan  nilai-nilai  kejujuran  serta  kebencian terhadap  korupsi  melalui  pesan-pesan  moral  serta  pendidikan  etika  sedini  mungkin.  Dalam co-government,  masyarakat  juga  merupakan  bagian  dari  mekanisme  checks  and  balances sehingga akan tercipta kolaborasi dan hubungan komplementer yang baik. Penegakan hukum juga dapat terlaksana dengan baik dengan pertama-tama masyarakat mengenal korupsi lebih dekat,  memahami  hak  dan  kewajiban  dalam  hukum  serta  membangun  kerja  sama  dan komitmen.  Sebagai  pengguna  teknologi,  masyarakat  dapat  memanfaatkan  teknologi  untuk berbagai  aktivitas  sebagai  upaya  mereduksi  peluang  terjadinya  korupsi.  Masyarakat  juga memiliki  peran  sebagai  sarana  pembaruan  mantan  pelaku  korupsi  sehingga  sisa-sisa pemikiran korupsi dapat benar-benar dituntaskan.
Namun  demikian,  masyarakat  perlu  mendapat  arahan  dan  bimbingan  secara  konstruktif serta  memperoleh  dukungan  untuk  reformasi  yang  diperlukan.  Hanya  dengan  cara  ini, perubahan  terhadap  kebijakan  dan  kelembagaan  dapat  terlaksana  secara  nyata  dan berkesinambungan.  Di  sisi  lain,  negara  juga  perlu  menunjukkan  dukungan  dan  sikap  ramah terhadap  badan-badan  masyarakat  sipil.  Negara  juga  hendaknya  selalu  melakukan  evaluasi terhadap  pengaturan  dengar  pendapat  dalam  prosedur  peraturan  dan  perundang-undangan sehingga suara  yang didengar oleh para pejabat  dan pembuat keputusan  merupakan  aspirasi sesungguhnya dari masyarakat tentang apa yang masyarakat butuhkan.

## Suggestion
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  penulis  mengajukan  beberapa  saran  demi  peningkatan upaya pemberantasan korupsi, di antaranya:
1) Diharapkan  pemerintah  terus  mendorong  masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  baik  secara  perorangan,  melalui organisasi masyarakat, ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat dan memberi ruang untuk  membuat  pernyataan  politik,  membuat  pernyataan  lewat  petisi,  maupun  aksi demonstrasi anti korupsi.
2) Diharapkan  pemerintah  terus  berupaya  untuk  mengoptimalkan  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  terutama  melalui  penguatan  integritas  dan  etika penyelenggara  negara,  reformasi  birokrasi  dan  keterbukaan  informasi  public  karena penyelenggaralah  yang  paling  berpeluang  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi, terutama apabila penyelenggara negara tersebut tidak mempunyai integritas dan etika yang baik dan tidak ada keterbukaan informasi kepada publik.
3) Para  penegak  hukum  agar  dapat  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  tentang korupsi,  para  hakim  agar  memberikan  hukuman  bagi  koruptor  yang  setimpal  dengan perbuatannya,  serta  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  ikut  serta  meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
4) Masyarakat  harus  membangun  suatu  budaya  anti  korupsi  di  mulai  dari  hal  kecil  dengan membiasakan hal kepengurusan tanpa suap-menyuap yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah.
5) Pemimpin  masyarakat,  baik  di  pusat  maupun  daerah  hendaknya  mampu  mengakomodasi masyarakat  yang  dipimpinnya  untuk  membuka  diri  terhadap  para  mantan  pelaku  korupsi demi  pemulihan  dan  pembaruan  mental  sehingga  residu  nilai  koruptif  dapat  benar-benar sirna.

## DAFTAR RUJUKAN
Alfaqi,  M.  Z.,  Habibi,  M.  M.,  &  Rapita,  D.  D.  2017.  “Peran  Pemuda  dalam  Upaya Pencegahan  Korupsi  dan  Implikasinya  terhadap  Ketahanan  Wilayah”. Jurnal Ketahanan Nasional . Vol. 23(3), 320-337.
Amin, Rofi Miftahul. 2018. Analisis Strategi Bersaing melalui Pendekatan Resource Based- View  Guna  Mencapai  Sustainable  Competitive  Advantage  (Studi  pada  Desa  Wisata Sanankerto) . Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
Anonim. 2018. 2014-2018, KPK Selamatkan Uang Negara Rp1,5 Triliun . [Online] Tersedia https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/21/2014-2018-kpk-selamatkan- uang-negara-rp-15-triliun . [04 Desember 2019].
Anonim.  2019. Cek  Data:  Berapa  Jumlah  Penegak  Hukum  Terjerat  Kasus  Korupsi? . [Online]  Tersedia https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/17/cek-data- berapa-pejabat-penegak-hukum-terjerat-kasus-korupsi . [05 Desember 2019].
Anti-Corruption  Clearing  House. Sejarah  Panjang  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia .
[Online]  Tersedia https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah- panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia . [03 Desember 2019].
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional. Aspek  Hukum  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia . [Online]
Tersedia https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_in donesia.pdf . [03 Desember 2019].
Badan  Pusat  Statistik.  2013. Proyeksi  Penduduk  Indonesia  2010-2035 .  [Online]  Tersedia https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MDUzZDI1YmVkMmU 0ZDYyYWFiMzM0NmVj&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1Ymx pY2F0aW9uLzIwMTMvMTAvMDcvMDUzZDI1YmVkMmU0ZDYyYWFiMzM0N mVjL3Byb3lla3NpLXBlbmR1ZHVrLWluZG9uZXNpYS0yMDEwLTIwMzUuaHRt bA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0xMi0wNSAxNjoyMjoxMQ%3D%3D . [05 Desember 2019].
Badjuri, Achmad. 2011.  “Peranan Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai  Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) . Vol.18, 1.
Bhargava,
V. 2005. The
Cancer of Corruption . [Online] Tersedia http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Corruption.pdf . [03 Desember 2019].
Dwiputrianti,  Septiana.  2009.  ”Memahami  Strategi  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia”. Jurnal Ilmu Administrasi . Vol. 6 (3).
Effendy, N. 1998. Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat . Jakarta: EGC.
Erdianto,  Kristian.  2018. Putusan  MA:  Eks  Koruptor  Boleh  “Nyaleg” .  [Online]  Tersedia https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/20183281/putusan-ma-eks-koruptor- boleh-nyaleg . [05 Desember 2019].
Indriati, E. 2014. Pola dan Akar Korupsi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kamil,
Mustofa. Pengertian Masyarakat . [Online] Tersedia
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031 001-MUSTOFA_KAMIL/pengertian_masyarakat.pdf . [03 Desember 2019].
Kementerian  Keuangan  RI.  2015. Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun  2014 (Audited) . [Online] Tersedia https://www.kemenkeu.go.id/media/5996/lkpp-2014.pdf . [03 Desember 2019].
Kementerian  Keuangan  RI.  2016. Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun  2015 (Audited) . [Online] Tersedia https://www.kemenkeu.go.id/media/5997/lkpp-2015.pdf . [03 Desember 2019].
Kementerian  Keuangan  RI.  2017. Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun  2016 (Audited) . [Online] Tersedia https://www.kemenkeu.go.id/media/10236/lkpp- 2016.pdf . [03 Desember 2019].
Kementerian  Keuangan  RI.  2018. Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun  2017 (Audited) . [Online] Tersedia https://www.kemenkeu.go.id/media/10117/lkpp- 2017.pdf . [03 Desember 2019].
Kementerian  Keuangan  RI.  2019. Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun  2018 (Audited) . [Online] Tersedia https://www.kemenkeu.go.id/media/12590/lkpp- 2018.pdf . [03 Desember 2019].
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI.  2011. Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk Perguruan Tinggi . Jakarta: Kemendikbud.
Klemenčič,  G.,  &  Stusek,  J.  2008. Specialised  Anti-Corruption  Institutions:  Review  of Models . OECD Publishing.
Muchsin,  Sigit.  2018.  “Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. E-Journal Unsrat: Lex Societatis . Vol. 6(9).
Muhammad,  Faizal  Saleh.  2006. Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Pemberantasan  Korupsi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih . Tesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Purhantara,  Wahyu.  2010. Metode  Penelitian  Kualitatif  untuk  Bisnis .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Risnain,  M.  2014.  “Kesinambungan  Politik  Hukum  Pemberantasan  Korupsi”. Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional . Vol. 3(3), 311-327.
Sari,  Tita  Puspita.,  Isnaeni  Resti.  2019.  “E-Government:  Teknologi  Melawan  Korupsi”. Jurnal Eresha: Teknologi Informasi . Vol. 14(2).
Sujatmiko,  I.  G.  2002.  “Hypercorruption  dan  Strategi  Pemberantasan  Korupsi”. Indonesian Journal of Criminology . Vol. 2(1).
Salama, N. 2014. “Motif dan Proses Psikologis Korupsi”. Jurnal Psikologi . Vol. 41(2), 149- 164.
Satria,  A.  2015. Pengantar  Sosiologi  Masyarakat  Pesisir .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Sondhi,  Sunil.  2000. Combating  Corruption  in  India:  The  Role  of  Civil  Society .  [Online] Tersedia
https://pdfs.semanticscholar.org/7ab2/a40da494f4ac73fad105ff62fd9562e04e4a.pdf . [04 Desember 2019].
Sudrajat.  2017. Sejak  1959,  Indonesia  Punya  8  Lembaga  Pemberantas  Korupsi .  [Online] Tersedia https://news.detik.com/infografis/d-3692033/sejak-1959-indonesia-punya-8- lembaga-pemberantas-korupsi . [03 Desember 2019].
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Tamboto,  H.  J.,  Si,  M.,  &  Manongko,  A.  A.  C.  2019. Model  Pengentasan  Kemiskinan Masyarakat  Pesisir:  Berbasis  Literasi  Ekonomi  dan  Modal  Sosial .  Malang:  Seribu Bintang.
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [Online] Tersedia https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang- undang/uu302002.pdf . [04 Desember 2019].
Widowati, Dyah Puspito Dewi. 2018. Survei PBB 2018: Peringkat E-Government Indonesia . [Online]  Tersedia https://bpptik.kominfo.go.id/2018/08/23/5938/survei-pbb-2018- peringkat-e-government-indonesia/ . [09 Desember 2019].
Widyastuti,  Anastasia  Reni. Peran  Masyarakat  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Korupsi .  [Online]  Tersedia https://www.ust.ac.id/assets/file/penelitian/dr-anastasia- reni-widyastuti-sh-m-hum_1519273457.pdf . [09 Desember 2019].