## DETERMINANTS OF ACTIVE COLLECTION ACTIONS FOR THE DISBURSEMENT OF TAX ARRANGES AT KPP PRATAMA KARANGANYAR

## DETERMINAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KARANGANYAR
Elisa Nur Aziza 1 , Kartika Hendra Titisari 2 , Dimas Ilham Nur Rois 3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta 1,2,3 elisa.aziza11@gmail.com 1

## ABSTRACT
Active tax collection action is a law enforcement action carried out by the Directorate General of Taxes so that Taxpayers pay off their tax arrears. This tax collection action also helps to secure tax revenues and prevent  tax  assessments  from  expiring.  This  research  aims  to  test  and  analyze  the  effect  of  active  tax collection  actions  in  the  form  of  letters  of  warning,  forced  letters,  blocking  of  bank  accounts,  and confiscation of assets on the disbursement of tax arrears at KPP Pratama Karanganyar. The data used in this  research  is  secondary  data  obtained  from  KPP  Pratama  Karanganyar.  The  sample  used  in  this research was 100 taxpayers with the largest amount of tax arrears from 2018 to 2022. The data analysis technique  used  was  descriptive  statistical  analysis  and  multiple  linear  analysis  to  test  the  research hypothesis. The results of this research show that letters of warning, letters of force, and confiscation of assets have an influence on the disbursement of tax arrears. Meanwhile, blocking bank accounts has no effect on disbursement of tax arrears . Keywords : Active Tax Collection Action; Disbursement Of Tax Arrears

## ABSTRAK
Tindakan penagihan pajak aktif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak yang dimiliki. Tindakan penagihan pajak ini juga membantu untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah ketetapan pajak tidak daluwarsa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tindakan penagihan pajak aktif berupa surat teguran, surat paksa, pemblokiran rekening bank, dan penyitaan aset terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Karanganyar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Karanganyar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak dengan jumlah tunggakan pajak terbesar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat teguran, surat paksa, dan penyitaan harta berpengaruh  terhadap  pencairan  tunggakan  pajak.  Sedangkan  pemblokiran  rekening  bank  tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.
Kata Kunci : Tindakan Penagihan Pajak Aktif, Pencairan Tunggakan Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan komponen
paling utama dalam penerimaan negara. Pada  APBN  tahun  2023  penerimaan pajak  mempunyai  target  Rp  2.021,2 triliyun  rupiah.  Saat  ini,  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan percepatan  reformasi  organisasi  salah satunya  dengan  adanya  Perbaruan Sistem  Inti  Administrasi  Perpajakan (PSIAP).  Reformasi  organisasi  ini diharapkan dapat memperluas basis data dan meningkatkan penerimaan pajak.
Sejak  tahun  1983  sampai  dengan sekarang,  Indonesia  menerapkan  sistem perpajakan  yaitu  sistem  pajak self-
assessment . Sistem pajak self- assessment ini  berarti  bahwa  Wajib Pajak  diberikan  kewenangan  untuk menghitung, memotong dan/atau memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan sistem self-assessment ini  mempunyai risiko  ketidakpatuhan  dalam  kewajiban perpajakan  yang  dilakukan  oleh  Wajib Pajak.  Saat  Wajib  Pajak  tidak  patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya, maka DJP akan melakukan tindakan berupa memberikan sanksi  administrasi  maupun  sanksi pidana.  Atas  pemberian  sanksi  ini terbitlah  produk  hukum  berupa  Surat Tagihan  Pajak  (STP)  dan  Surat Ketetapan  Pajak  (SKP)  yang  kemudian menimbulkan utang pajak atau tunggakan pajak yang harus dibayar oleh
Wajib Pajak.
Menurut  Maiga  (2015),  fungsi administrator  pajak  juga  termasuk memastikan  kepatuhan  penuh  dan penegakan pajak yang efektif oleh wajib pajak. Rosid (2020) dalam penelitiannya menjelaskan  peta  strategi  administrasi pajak adalah bahwa tindakan penegakan hukum  yang  terdiri  dari  pemeriksaan pajak  yang  efektif,  penagihan  utang pajak yang efektif dan investigasi pidana yang  efektif  akan  menaikkan  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak.  Tindakan penagihan  adalah  salah  satu  tindakan penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh DJP agar Wajib Pajak membayar utang pajak yang dimiliki guna mengamankan penerimaan negara. Tindakan penagihan mulai dilakukan  oleh  DJP  apabila  ketetapan yaitu STP dan SKP telah melewati jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan pasal 1 UU  No.  19  Tahun  2000  tentang Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa, penagihan  pajak  adalah  serangkaian tindakan  agar  penanggung  pajak melunasi  utang  pajak  dan  biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan  seketika  dan  sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan  penyitaan,  melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan penagihan menjadi sangat  penting  agar  Wajib  Pajak melunasi  utang  pajak  yang  dimilikinya dan  menjadi  bagian  dari  pengamanan
penerimaan  negara.  Selain  itu  tindakan penagihan  juga  penting  dilakukan sebelum  ketetapan  pajak  menjadi daluwarsa.
Penelitian  yang  pernah  dilakukan sebelumnya  menunjukkan  hasil  yang berbeda-beda  antara  pengaruh  tindakan penagihan  pajak  terhadap  pencairan tunggakan  pajak.  Dalam  penelitian Mellinia  dan  Sari  (2022)  menunjukkan bahwa  Surat  Tagihan  Pajak,  Surat Teguran,  dan  Surat  Paksa  mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan  pajak,  sedangkan  Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)  tidak  mempunyai  pengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Kediri tahun 2017
-  2021.  Hasil  penelitian  Putra  dan Muslim  (2022)  menunjukkan  bahwa Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa mempunyai  pengaruh  positif  terhadap pencairan  tunggakan  pajak  pada  KPP Pratama Bandung Cicadas pada periode 2011 – 2021. Namun hasil yang berbeda diperoleh  dalam  penelitian  Winarsih (2019)  yang  menunjukkan  bahwa  surat teguran dan surat paksa tergolong tidak efektif  baik  ditinjau  dari  segi  jumlah lembar  maupun  nilai  nominal  yang tertera  dalam  surat  teguran  dan  surat paksa  yang  diterbitkan  oleh  KPP Pratama  Bantaeng.  Begitupula  pada penelitian Maisyaroh et al. (2019) yang menunjukkan hasil bahwa Surat Teguran dan  Surat  Paksa  tidak  mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, sedangkan Surat Perintah Melaksanakan  Penyitaan  mempunyai pengaruh  dalam  pencairan  tunggakan pajak PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta tahun 2015 – 2018.
Berdasarkan  fenomena  dan  hasil beberapa penelitian sebelumnya, peneliti ingin  mencoba  menguji  pengaruh tindakan  penagihan  aktif  berupa  Surat Teguran,  Surat  Paksa,  Penyitaan,  dan Pemblokiran terhadap pencairan
tunggakan  pajak  atas  100  Wajib  Pajak dengan  tunggakan  pajak  tertinggi  yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono (2018)  data  kuantitatif  didasari  dengan positivistic (data konkrit), berupa angka- angka dan diukur menggunakan statistik sebagai  alat  uji  penghitungan  untuk menghasilkan suatu kesimpulan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji  dan  menganalisis  pengaruh tindakan  penagihan  pajak  aktif  berupa surat  teguran,  surat  paksa,  pemblokiran rekening  bank,  dan  penyitaan  aset terhadap  pencairan  tunggakan  pajak pada  KPP  Pratama  Karanganyar. Populasi  penelitian  adalah  Wajib  Pajak terdaftar  yang  mempunyai  tunggakan pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Karanganyar  periode  2018  - 2020.  Sedangkan  sampel  penelitian adalah 100 Wajib Pajak terdaftar dengan tunggakan  terbesar  di  KPP  Pratama Karangnyar periode 2018 – 2022.
Penelitian  menggunakan  data sekunder.  Pengujian  dilakukan  dengan analisis regresi linear berganda.
Persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:
ϒ  = α + βX 1 + βX 2 + βX 3 + βX 4 + e_ Keterangan: ϒ    : pencairan tunggakan pajak α     : konstanta βX1 : koefisien regresi surat teguran βX2 : koefisien regresi surat paksa βX3 : koefisien regresi pemblokiran rekening βX4 : koefisien regresi penyitaan aset e_   : error
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Hasil pengujian statistik deskriptif ditunjukkan  pada  Tabel  1  sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber : Data diolah 2023
Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas
Hasil  pengujian One  Sample Kolmogorov-Smirnov ditunjukkan  pada
Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data diolah 2023 Data penelitian mengalami distribusi  tidak  normal  karena  jumlah data yang banyak yaitu 500 data dan nilai data yang terlalu ekstrim dimana banyak data  yang  bernilai  0.00.  Data  yang mendekati  0.00  atau  sama  dengan  0.00 akan menyebabkan distribusi yang tidak normal atau skewness (miring).
2. Uji Heteroskedastisitas Hasil pengujian heteroskedastisitasan dengan uji Glejser ditunjukkan  pada  Tabel  3  sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data diolah 2023
Variabel N Min Max Mean Std. Dev Surat teguran (X1) 500 0.00 1.00 0.1330 0.32860 Surat paksa (X2)  500 0.00 1.00 0.1098 0.29396 Pemblokiran Rekening (X3) 500 0.00 0.11 0.0002 0.00492 Penyitaan Aset (X4) 500 0.00 1.00 0.0410 0.18245 Pencairan Tunggakan Pajak (Y) 500 0.00 1.00 0.0871 0.24349 Indikator Value  Syarat  Keterangan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 > 0,050 Data Terdistribusi Tidak Normal Model Nilai Signifikansi  Value Keterangan Surat teguran (X1) > 0,05 0,000 Terjadi Heteroskedasitas Surat paksa (X2) > 0,05 0,000 Terjadi Heteroskedasitas Pemblokiran Rekening (X3) > 0,05 0,004 Terjadi Heteroskedasitas Penyitaan Aset (X4) > 0,05 0,000 Terjadi Heteroskedasitas
Data penelitian mengalami keheteroskedasitisitasan  karena  data penelitian  mengalami  distribusi  yang tidak normal atau skewness (miring).
3. Uji Multikolinearitas Hasil dari pengujian Multikolinearitas Tolerance (T)  dan Variance Inflation Factor (VIF) ditunjukkan  pada  Tabel  4  sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Hasil  pengujian  menunjukkan semua  variabel  independen  mempunyai nilai  Tolerance  (T)  >  0,10  dan  nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10,00 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.
4. Uji Autokolerasi
Hasil  dari  pengujian  autokorelasi dengan Uji Durbin Watson  ditunjukkan pada Tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi
Sumber : Data diolah 2023 Hasil  pengujian  menunjukkan tidak  terjadi  autokolerasi  dalam  model regresi dalam penelitian ini.

## Analisis Regresi Linear Berganda
1. Model Regresi Linear Berganda Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:
ϒ  = α + βX1+ βX2+ βX3 + βX4 + e_
Adapun hasil dari pengujian model regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel 6 sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Model Regresi
Sumber : Data diolah 2023 Dari hasil pengujian maka persamaan  regresi  dalam  penelitian  ini dapat diuraikan sebagai berikut: ϒ  = 3,875 + 0,199X1 + 0,332X2 -
2,688X3 + 0,608X4
2. Uji Kelayakan Model
Hasil  dari  pengujian  kelayakan model  dengan  menggunakan  uji  F ditunjukkan  pada  Tabel  7  sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Uji F
Sumber : Data diolah 2023 Nilai F hitung > F tabel yaitu 84,411 > 2,39  dan  nilai  Sig  <  0,05  yaitu  0,00  < 0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa model regresi memenuhi uji kelayakan.
3. Uji Hipotesis
Hasil  pengujian  hipotesis  dengan uji  t  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  8 sebagai berikut:
Tabel 8.Hasil Uji Hipotesis
Sumber : Data diolah 2023 Hasil uji hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:
(1) Hasil pengujian menunjukkan bahwa  nilai  t hitung untuk  variabel independen  Surat  teguran  adalah sebesar  7,683  dan  lebih  besar  dari t tabel yaitu sebesar 1,965 (t hitung > t tabel =  7,683  >  1,965).  Tingkat signifikansi  menunjukkan  nilai
Variabel Tolerance VIF Signifikansi  Value  Signifikansi Value Surat teguran (X1) > 0,10 0,988  < 10,00 1,013 Surat paksa (X2) > 0,10 0,979  < 10,00 1,021 Pemblokiran Rekening (X3) > 0,10 0,986  < 10,00 1,014 Penyitaan Aset (X4) > 0,10 0,995  < 10,00 1,005
Model Durbin Watson du < d < 4-du 1 1,948 1,837 < 1,948 < 2,163
Model Unstandardized Coefficients B (Constant) 3,875 Surat teguran 0,199 Surat paksa 0,332 Pemblokiran Rekening -2,688 Penyitaan Aset 0,608 Model  F Hitung F Tabel Sig Ketentuan Kesimpulan 1 84,411 2,39 0,000 < 0,05 Model Layak Hipotesis t hitung t tabel Sig. Kriteria Surat teguran (H1) 7,683 > 1,965 0,000 < 0,05 Surat paksa (H2) 11,429 > 1,965 0,000 < 0,05 Pemblokiran Rekening (H3) -1,556 > 1,965 0,120 < 0,05 Penyitaan Aset (H4) 13,117 > 1,965 0,000 < 0,05
sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  taraf signifikansi 0,05 (nilai Sig < 0,05 =
0,000 < 0,05). Dengan demikian Ha dapat diterima atau dengan kata lain bahwa  surat  teguran  berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “Surat  teguran  berpengaruh  positif terhadap pencairan tunggakan pajak” diterima. (2) Hasil pengujian menunjukkan bahwa  nilai  t hitung untuk  variabel independen  surat  paksa  adalah sebesar 11,429 dan lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,965 (t hitung > t tabel =  11,429  >  1,965).  Tingkat signifikansi  menunjukkan  nilai sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  taraf signifikansi 0,05 (nilai Sig < 0,05 = 0,000 < 0,05). Dengan demikian Ha dapat diterima atau dengan kata lain bahwa  surat  paksa  berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis  kedua  yang  menyatakan “Surat  paksa  berpengaruh  positif terhadap pencairan tunggakan pajak” diterima.
(3) Hasil pengujian menunjukkan bahwa  nilai  t hitung untuk  variabel independen  Pemblokiran  Rekening adalah sebesar -1,556 dan lebih kecil dari  t tabel yaitu sebesar 1,965 (t hitung <  t tabel =  -1,556  <  1,965).  Tingkat signifikansi  menunjukkan  nilai sebesar 0,120 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (Sig > 0,05 = 0,120 >  0,05).  Dengan  demikian  Ha ditolak atau dengan kata lain bahwa pemblokiran rekening tidak mempunyai  pengaruh  terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis  ketiga  yang  menyatakan “Pemblokiran Rekening berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak” ditolak. (4) Hasil pengujian menunjukkan bahwa  nilai  t hitung untuk  variabel independen  Penyitaan  Aset  adalah sebesar 13,117 dan lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,965 (t hitung > t tabel =  13,117  >  1,965).  Tingkat signifikansi  menunjukkan  nilai sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  taraf signifikansi 0,05 (nilai Sig < 0,05 = 0,000 < 0,05). Dengan demikian Ha dapat diterima atau dengan kata lain bahwa  penyitaan  aset  berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “Penyitaan Aset berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak” diterima.
4. Uji Koefisien Determinasi Hasil  dari  pengujian  koefisien determinasi R-square (R 2 )  ditunjukkan pada Tabel 9 sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil Uji R2

## Sumber: data diolah (2023)
Hasil pengujian menunjukkan nilai Adjusted R-Square adalah sebesar 0,401. Artinya  surat  teguran,  surat  paksa, pemblokiran  rekening,  dan  penyitaan aset  memiliki  pengaruh  sebesar  40,1% terhadap    pencairan  tunggakan  pajak. Sedangkan  sisanya  sebesar  59,9%  atas pencairan  tunggakan  pajak  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Surat  Teguran  terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
Berdasarkan hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 8 menunjukkan bahwa surat teguran berpengaruh positif Model Adjusted r square Kesimpulan 1 0,401 Varibel Surat teguran, Surat paksa, Pemblokiran Rekening,  dan  Penyitaan Aset  memiliki  pengaruh sebesar  40,1%  terhadap
Pencairan Tunggakan Pajak
terhadap pencairan tunggakan pajak atas Wajib  Pajak  yang  menjadi  100 penunggak  pajak  terbesar  di  KPP Pratama  Karanganyar  selama  kurun waktu 2018 – 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan  kesamaan  dengan  hasil penelitian (Mellinia dan Sari, 2022) dan (Putra  dan  Muslim,  2022)  yang menyatakan  bahwa  surat  teguran mempunyai  pengaruh  yang  positif terhadap  pencairan  tunggakan  pajak.
Akan tetapi penelitian ini menunjukkan hasil berbeda dengan penelitian (Maisyaroh et al., 2019) dan (Harahap et al., 2022) yang menyatakan bahwa surat teguran tidak mempunyai pengaruh atas pencairan tunggakan pajak.
Surat  teguran  adalah  tindakan penagihan aktif pertama yang dilakukan terhadap  Wajib  Pajak  setelah  Surat Ketetapan Pajak jatuh tempo dan belum dilakukan  pembayaran  atau  pelunasan. Surat  teguran  diterbitkan  Kantor Pelayanan Pajak dan dikirimkan kepada Wajib  Pajak  sebagai  langkah  untuk mengingatkan  Wajib  Pajak  bahwa mereka memiliki tunggakan pajak yang harus  segera  diselesaikan  dengan melakukan  pembayaran.  Dalam  waktu paling cepat 21 hari setelah surat teguran diterbitkan  apabila  Wajib  Pajak  belum melakukan  pembayaran  atas  tunggakan pajak yang dimiliki maka akan dilakukan tindakan  penagihan  aktif  selanjutnya yaitu penerbitan dan penyampaian surat paksa. Sehingga untuk menghindari hal tersebut  Wajib  Pajak  akan  segera melakukan  pembayaran  atas  tunggakan pajak  yang  dimiliki  kecuali  ada  faktor lain  yang  mempengaruhi  kemampuan pembayaran  atas  tunggakan  pajak  oleh Wajib Pajak.
Pengaruh  Surat  Paksa  terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
Berdasarkan hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 8 menunjukkan bahwa  surat  paksa  berpengaruh  positif
terhadap pencairan tunggakan pajak atas Wajib  Pajak  yang  menjadi  100 penunggak  pajak  terbesar  di  KPP Pratama  Karanganyar  selama  kurun waktu 2018 – 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan  kesamaan  dengan  hasil penelitian  (Mellinia  dan  Sari,  2022),
(Putra  dan  Muslim,  2022),  dan (Masrullah et al., 2022) yang menyatakan bahwa surat paksa mempunyai  pengaruh  yang  positif terhadap  pencairan  tunggakan  pajak.
Akan tetapi penelitian ini menunjukkan hasil berbeda dengan penelitian (Alumu et al., 2017) dan (Kurniasari et al., 2019) yang  menyatakan  bahwa  surat  paksa tidak mempunyai pengaruh atas pencairan tunggakan pajak. Surat  paksa  diterbitkan  Kantor Pelayanan  Pajak  paling  cepat  21  hari setelah  surat  teguran  diterbitkan  dan Wajib Pajak belum melakukan pelunasan  atas  tunggakan  pajak  yang dimiliki. Surat paksa kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung  oleh  Jurusita  Pajak  Negara. Penyampaian  Surat  paksa  secara langsung  oleh  Jurusita  Pajak  diikuti dengan upaya persuasif agar Wajib Pajak segera  melunasi  tunggakan  pajak  yang dimiliki  agar  terhindar  dari  tindakan penagihan  pajak  selanjutnya,  yaitu pemblokiran rekening dan penyitaan aset Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak. Karena jangka waktu dari penyampaian Surat paksa dengan tindakan penagihan aktif selanjutnya cukup pendek yaitu 2 x 24 jam, maka Wajib Pajak relatif segera melunasi tunggakan pajak yang dimiliki untuk menghindari pemblokiran rekening dan/atau penyitaan aset kecuali ada  faktor  lain  yang  mempengaruhi kemampuan pelunasan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak.

## Pengaruh  Pemblokiran  terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
Berdasarkan hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 8 menunjukkan bahwa pemblokiran rekening berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak atas Wajib Pajak yang menjadi 100 penunggak pajak terbesar di KPP Pratama Karanganyar selama kurun waktu 2018 – 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan  kesamaan  dengan  hasil penelitian  (Harris  dan  Sulfan,  2022) yang  menyatakan  bahwa  pemblokiran rekening tidak efektif terhadap pencairan tunggakan pajak.
Pemblokiran rekening milik Wajib Pajak  dan/atau  Penanggung  Pajak dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak paling  cepat  2  x  24  jam  setelah penyampaian  surat  paksa  dan  Wajib Pajak  masih  belum  juga  melunasi tunggakan  pajak  yang  dimilikinya. Pemblokiran rekening dilakukan dengan mengirimkan Surat Permohonan Pemblokiran  Rekening  kepada  bank yang  selanjutnya  ditindaklanjuti  oleh bank tujuan dengan melakukan pemblokiran rekening dan pemberitahuan  saldo  rekening  apabila Wajib  Pajak  memang  terdaftar  sebagai nasabah  disana.  Namun  apabila  Wajib Pajak  tidak  terdaftar  pada  bank  yang dituju,  maka  bank  akan  mengirimkan surat  konfirmasi  bahwa  Wajib  Pajak bukan merupakan nasabah mereka.
Pemblokiran rekening Wajib Pajak menjadi  tidak  berpengaruh  terhadap pencairan  tunggakan  pajak  karena beberapa  faktor  seperti  Jurusita  Pajak Negara  tidak  mengetahui  informasi kepemilikan rekening bank Wajib Pajak sehingga Surat Permohonan Pemblokiran Rekening dikirimkan kepada  hampir  semua  bank  yang mengakibatkan  tindakan  ini  kurang efisien  dan  efektif.  Selain  itu,  jawaban konfirmasi  dari  bank  yang  terlalu  lama terkait dengan pemblokiran dan pemberian saldo rekening apabila Wajib
Pajak terdaftar sebagai nasabah, maupun konfirmasi  bahwa  Wajib  Pajak  bukan merupakan  nasabah.  Saldo  rekening yang  dilakukan  pemblokiran  tidak terlalu besar atau tidak sebanding dengan jumlah  tunggakan  yang  dimiliki  Wajib Pajak juga membuat tindakan pemblokiran  rekening  ini  kurang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Pengaruh Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Berdasarkan hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 8 menunjukkan bahwa  penyitaan  aset  berpengaruh positif  terhadap  pencairan  tunggakan pajak atas Wajib Pajak yang menjadi 100 penunggak  pajak  terbesar  di  KPP Pratama  Karanganyar  selama  kurun waktu 2018 – 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan  kesamaan  dengan  hasil penelitian (Mellinia dan Sari, 2022) dan (Maisyaroh  et  al.,  2019)  yang menyatakan  bahwa  penyitaan  aset berpengaruh  positif  terhadap  pencairan tunggakan pajak. Akan tetapi penelitian ini  menunjukkan  hasil  berbeda  dengan penelitian  (Harahap  et  al.,  2022)  yang menyatakan bahwa penyitaan aset tidak berpengaruh  atas  pencairan  tunggakan pajak.
Penyitaan  aset  Wajib  Pajak dan/atau  Penanggung  Pajak  dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dengan menerbitkan  Surat  Perintah  Melakukan Penyitaan  kepada  Wajib  Pajak  paling cepat  adalah  2  x  24  jam  setelah penyampaian  surat  paksa  dan  belum dilakukan  pelunasan  atas  tunggakan pajak  yang  dimiliki.  Penyitaan  aset dilakukan  untuk  menguasai  aset  Wajib Pajak  dan/atau  Penanggung  Pajak  yang kemudian  akan  digunakan  untuk melunasi tunggakan pajak yang dimiliki. Aset  yang  disita  dapat  berupa  tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, mesin, rekening bank, dan aset bergerak
atau tidak bergerak lainnya milik Wajib Pajak dan/atau Penunggak Pajak. Paling cepat 14 hari setelah dilakukan penyitaan dan  Wajib  Pajak  belum  juga  melunasi tunggakan  pajak  yang  dimiliki,  maka aset  sita  tersebut  kemudian  didaftarkan untuk  dilakukan  lelang  di  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Hasil  penjualan  lelang  tersebutlah  yang nantinya  dipindahbukukan  ke  rekening negara untuk melunasi tunggakan pajak. Karena  penyitaan  aset  Wajib  Pajak biasanya  akan  mempengaruhi  kegiatan operasional  Wajib  Pajak  dan/atau Penanggung Pajak serta untuk menghindari  dilakukannya  lelang  maka setelah asetnya disita, Wajib Pajak akan segera  melakukan  pelunasan  atau berkomitmen  untuk  segera  melakukan pelunasan  atas  tunggakan  pajak  yang dimiliki  dalam  waktu  yang  relatif  tidak lama.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  ini memiliki keterbatasan yang perlu untuk diperhatikan  sebagai  perbaikan  dan pengembangan  penelitian  berikutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penentuan  sampel  penelitian  yaitu  100 Wajib  Pajak  yang  memiliki  tunggakan pajak terbesar selama tahun 2018 sampai dengan  2022.  Hal  ini  karena  terdapat kemungkinan  data  pada  penelitian  ini bias  karena  sampel  Wajib  Pajak  yang teliti  berubah  atau  bukan  Wajib  Pajak yang sama di setiap periode
penelitiannya.
Wajib  Pajak  yang  mempunyai tunggakan  terbesar  dapat  berubah-ubah setiap  tahunnya.  Penyebabnya  adalah adanya ketetapan pajak baru yang terbit tahun  berjalan  yang  akan  menambah jumlah tunggakan dan adanya pelunasan terhadap  tunggakan  pajak,  baik  dari pembayaran, upaya hukum pengurangan atau pembatalan sanksi, atau pemindahbukuan  yang  menyebabkan
berkurangnya  tunggakan  pajak.  Hal  ini membuat  jumlah  tunggakan  pajak dinamis dan dapat merubah posisi Wajib Pajak  dengan  tunggakan  terbesar  tiap tahunnya.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa tindakan  penagihan  aktif  berupa  surat teguran, surat paksa, dan penyitaan aset berpengaruh  positif  terhadap  pencairan tunggakan  pajak  pada  KPP  Pratama Karanganyar selama tahun 2018 sampai dengan  2022.  Sedangkan  tindakan penagihan  aktif  berupa  pemblokiran rekening berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan  pajak  pada  KPP  Pratama Karanganyar selama tahun 2018 sampai dengan 2022. Implikasi Penelitian yang dilakukan memberikan  tambahan  pengetahuan untuk  masyarakat  di  bidang  perpajakan terkait tindakan penagihan aktif sebagai upaya  penegakan  hukum  dan  tindakan penagihan  hukum  yang  dilakukan  oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal  Pajak  sebagai  bahan  evaluasi atas efektivitas kegiatan penagihan aktif yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan  terkait  kegiatan  penagihan pajak.  Selain  itu  penelitian  ini  dapat memberikan  tambahan  informasi  dan referensi  yang  dapat  digunakan  dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian  yang  sama  tentang  pengaruh indakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran,  penyampaian Surat  Paksa,  pelaksanaan  kegiatan pemblokiran  rekening,  dan  pelaksanaan
penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak.
Saran Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan  penelitian  ini,  maka disarankan  untuk  penelitian  berikutnya dapat menggunakan sampel Wajib Pajak yang  sama  setiap  periode  penelitian. Peneliti  selanjutnya  dapat  menentukan terlebih dahulu sampel Wajib Pajak yang akan  digunakan  pada  awal  periode penelitian  yang  kemudian  akan  dibawa pada periode penelitian selanjutnya. Hal ini  dikarenakan  terdapat  kemungkinan rangkaian  tindakan  penagihan  dapat dilakukan  lintas  tahun  pada  satu  Wajib Pajak  mengingat  daluwarsa  penagihan adalah lima tahun pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alumu,  Sumaryani  Ode,  Stanly  W. Alexander, dan Sonny Pangerapan. 2017. Analisis Pengaruh  Pelaksanaan  Sistem Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Orang  Pribadi.  Jurnal  Riset Akuntansi    Going    Concern  12. Vol. 2 hlm 345-356. Basrowi,  Basrowi.  2019.  The  Effect  of Tax Supervision and Tax Collection  on  Obedience  To  Pay Taxes and Tax Revenue. Indonesian Journal of Accounting and  Governance,  Vol.  3,  No.  1, June 2019. Fitrisyah, Aidil. 2014. Pengaruh Penagihan  Pajak  Dengan  Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap  Penerimaan  Tunggakan Pajak  Badan  Pada  Kpp  Pratama Palembang Seberang Ulu. Akuntabilitas:  Jurnal  Penelitian Dan  Pengembangan  Akuntansi Vol. 8 No. 1 Januari 2014. Ghozali,  I.  2016.  Aplikasi  Analisis Multivariete  Dengan  Program
IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. Hamudi, Simbarashe. 2022. An Assessment  Of  The  Effectiveness Of  Tax  Revenue  Collection:  A Case Study Of Zimbabwe. Journal of  Tax  Administration  Vol  7:1 2022. Harahap,  Fikri  Hamzah  et  al.,  2022. Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan  Surat  Teguran, Surat  Paksa,  dan  Surat  Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  di
KPP  Pratama  Lhokseumawe). Jurnal  Akuntansi  Malikussaleh (JAM),  Volume  1,  No.  2, September 2022. Harris,  Fikri  dan  Sulfan.  2022. Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan  Aktif  Di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.
Jurnal  Pajak  Indonesia  Vol.6,
No.2, (2022), Hal.310-326. Khodijah,  Masayu  Luthfiah  Siti, Yuhanis  Ladewi,  dan  Fadhil Yamaly. 2021. Pengaruh Pelaksanaan  Penagihan  Pajak terhadap  Pencairan  Tunggakan Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak
Pratama  Palembang  Ilir  Barat. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Keuangan  Vol.  10,  No.  2,  Juli 2021.
Kurniasari, Putri, Suharyono, dan Agus Iwan  Kesuma.  2016.  Efektivitas Penagihan  Pajak  Dengan  Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di
Balikpapan.  Jurnal  Ekonomi  dan
Keuangan, Volume 13, Nomor 1. Kurniawan,  Panca  dan  Pamungkas, Bagus.  2006.  Penagihan  Pajak  di Indonesia. Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang. Maiga, Sekou. 2015. The Impact of Tax Collection  in  Achieving  Revenue
Targets:  The  Directorate  General of  Taxes  of  Mali  Case  Study.
Theoretical  Economics  Letters, 2015, 5, 403-409.
Maisyaroh, Umul, Fadjar Harimurti dan Suharno.  2019.  Pengaruh  Surat Teguran,  Surat  Paksa  dan  Surat Perintah  Melaksanakan  Penyitaan Terhadap  Pencairan  Tunggakan Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi. Jurnal  Akuntansi  dan  Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No.4 Desember 2019. Mardiasmo.  2016.  Perpajakan  Edisi Revisi  Tahun  2016.  Yogyakarta  : Penerbit Andi. Mardiasmo.  2019.  Perpajakan  Edisi Terbaru.  Yogyakarta  :  CV  Andi Offset.
Masrullah,  Sri  Mulyaningsih,  dan Endang Winarsih. 2022. Pengaruh Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa Terhadap  Efektivitas  Pencairan Tunggakan  Pajak  (Studi  Kasus Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Kabupaten  Bulukumba Tahun  2019-2021.  Jurnal  Mirai Manajemen  Vol  7,  No.  1  (2022)
Pages 51 – 60. Mellinia,  Elva  Aulia  dan  Rida  Perwita Sari.  2022.  Pengaruh  Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas  Pencairan  Tunggakan Pajak  Pada  KPP  Pratama  Kediri. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha  (Volume  13  No  :  04 Tahun 2022). Paraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 189/PMK.03/2020  tentang  Tata
Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas  Jumlah  Pajak  Yang  Masih Harus Dibayar.
Priantara,  Diaz.  2013.  Perpajakan Indonesia  Edisi  Revisi  2.  Jakarta:
Mitra Wacana Media. Priyatno,  Duwi.  2014.  SPSS  22 Pengolah  Data  Terpraktis  (T.  A. Prabawati (ed.)). Andi Yogyakarta. Putra,  Firdian  Aditya  dan  Ade  Imam Muslim. 2022. Pengaruh Tindakan Penagihan  Pajak  Dengan  Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Review  of  Applied  Accounting Research  Volume  2,  No.  2, October 2022. Rosid, Arifin & Romadhaniah. Assessing the effectiveness of law enforcement  in  improving  tax compliance: An empirical investigation. Working Paper – 8th TARC Conference 2020. Shahroodi, Seyed Mohammad Mousavi.
2010. Investigation of the effective factors  in  the  efficiency  of  tax system. Journal of Accounting and Taxation  Vol.  2(3),  pp.  42-45, October 2010.
Stephania  dan  Martok,  Yenni.  2022. Comparative  Study  on  Tax Collection And Tax Administration System of Indonesia dan Malaysia. Journal of Accounting & Management Innovation  Vol.  6  No.  1,  January 2022, pp. 158 – 181. Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat. Sudijono,  Anas.  (2010).  Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press. Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2018).  Metode  Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Sunjoyo,  et  al.  (2013).  Aplikasi  SPSS untuk  Smart  Riset,  Bandung: Alfabeta. Undang-Undang  No.  19  Tahun  2000 tentang  Penagihan  Pajak  Dengan Surat Paksa. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021 tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan.
Winarsih,  Endang.  2019.  Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan  Surat  Teguran  dan  Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak
Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Bantaeng.  Equilibrium Volume 8. No. 1. Tahun 2019 Hal. 6-12. https://www.infopublik.id/kategori/nusa ntara/723069/tak-kunjung-lunasi- utang-pajak-kkp-pratama- merauke-blokir-rekening- penunggak https://www.liputan6.com/bisnis/read/5 199672/blokir-rekening- pengemplang-pajak-djp- sambangi-6-bank https://www.pajak.com/pajak/rincian- penerimaan-pajak-2023-target-rp- 1-718-t/