## ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
PP NO. 46 TAHUN 2013
(Studi pada KPP Pratama Pasuruan)
Dewi Rahmawati 1)
Bety Nur Achadiyah 2)
1 Universitas Negeri Malang dhewi_rahmaa@yahoo.com
2 Universitas Negeri Malang bety.achadiyah@um.ac.id
Abstract: The level of obedience is the willingness of the taxpayers to fulfill their tax obligations that is appropriate with an applicable tax laws. Before paying the tax payable, the taxpayer have to calculate the amount of the tax payable. In this case there are calculations that inappropriate or incorrect, so the Tax Office (KPP) will held an inspection and issued the Tax Assessment Letter (SKP). This research is to observe the magnitude of the differences before and after application of goverment regulation No. 46 year 2013 of the level a tax obedience and tax audit rate. This study is a comparative research. The population is the entire taxpayer there are registered as taxpayers of goverment regulation No. 46 year 2013 and the sample is  863 of Taxpayer from the monthly report. Data in this research is a secondary data from sie PDI for taxpayer compliance’s data and from sie Service for tax audit’s data. For the analysis were used Wilcoxon Signed Test. The result  of the research is  decreasing of the level  of tax obedience in paying tax payable after goverment regulation No. 46 year 2013 was applied. However from the tax inspection, the ordinance can reduce the number of errors calculation of the tax payable by the taxpayers. The limitedness of this research was able to see compliance formally only, can not figure materially compliance or state of actual taxpayer out .
Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Inspection, Goverment Regulation No. 46 of 2013, Pratama Tax Office Pasuruan.
Pajak memiliki kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan  negara  dari  sektor  nonmigas. Penerimaan pajak dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara yang tertuang dalam  APBN  (Resmi,  2014:1).  Hasil  dari penerimaan pajak ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai  pengeluaran  negara,  baik  untuk pembiayaan  pembangunan  maupun  untuk pembiayaan anggaran rutin.
Sistem perpajakan di Indonesia beberapa kali
mengalami  reformasi.  Reformasi  terbesar  terjadi pada tahun 1983 yaitu perubahan sistem perpajakan dari Official  Assessment  System  menjadi Self Assessment System. Reformasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  untuk  mencapai  target  penerimaan  pajak yang  telah  ditetapkan.  Dalam Self  Assessment System,  masyarakat  diberi  kepercayaan  penuh untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Sedangkan pegawai pajak (fiskus) hanya bertugas memberikan
pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak (tax  compliance) merupakan salah satu bentuk kesadaran wajib pajak dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan. Menurut Widodo (2012:68), kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua  jenis  yaitu  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan material.  Kepatuhan  formal  merupakan  suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak  secara  formal  sesuai  dengan  Ketentuan Undang-Undang. Kepatuhan tersebut dapat dilihat dari  aspek  kesadaran  wajib  pajak  untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), ketepatan waktu dalam membayar pajak dan pelaporan.
Pemeriksaan pajak dapat diidentifikasi melalui jumlah  penerbitan  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP) yang  terdiri  dari  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar  (SKPKB),  Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih Bayar  (SKPLB)  dan  Surat  Ketetapan  Pajak Nihil(Rudi&Ilyas, 2010:58).
Berdasarkan  data  dari  Kementrian  Koperasi dan UKM, jumlah UMKM yang ada di Indonesia sebanyak  54.1114.821  unit  pada  tahun  2010. Sedangkan pada tahun 2011, terdapat peningkatan sebanyak 2% dengan jumlah 55.206.444 unit. Pada tahun  2012  jumlah  UMKM  juga  mengalami peningkatan  meskipun  hanya  mencapai  1,8% dengan jumlah 56.206.444 unit. Dan pada tahun 2013 terdapat peningkatan yang cukup tinggi sebesar 3%, sehingga total UMKM yang terdaftar di Indonesia sebanyak 57.900.787 unit. Untuk unit Usaha Besar, terdapat  4.676  unit  pada  tahun  2010.  Terjadi peningkatan  yang  cukup  tinggi  sebesar  6%  pada tahun 2011 dengan jumlah 4.952 unit. Pada tahun 2012  jumlah  usaha  besar  di  Indonesia  terjadi peningkatan meskipun hanya 0,3% sebanyak 4.968 unit.  Dan  pada  tahun  2013  terjadi  peningkatan sebesar  2%,  sehingga  total  Usaha  Besar  di Indonesia sebanyak 5.066 unit.
Saat ini pemerintah mulai melirik sektor Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak.  Omzet  dan  laba  yang  diperoleh  UMKM memang  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  dengan perusahaan besar, namun keberadaan UMKM ini hampir dapat dijumpai disetiap daerah dan mampu memberikan  sumbangsih  cukup  besar  bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Produksi
Domestik  Bruro  (PDB)  tahun  2011,  UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB. Namun jika dilihat dari sisi penerimaan pajak, kontribusi UMKM sangat kecil yaitu kurang lebih 5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebutmerupakan suatu indikasi bahwa tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.
Penelitian ini didukung dengan adanya Theory Planned  of  Behavior  yang  dikemukakan  oleh Ajzen (1985) yang menyatakan bahwa salah satu faktor  yang  mempengaruhi  timbulnya  niat berperilaku seseorang (Behaviour Beliefs) adalah adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku (Control  Beliefs).  Dalam  penelitian  ini penerapan  PP  No.46  Tahun  2013  merupakan peraturan yang mendukung, dimana peraturan ini lebih  memberikan  kemudahan  bagi  Wajib  Pajak UMKM  untuk  menghitung,  membayar,  dan melaporkan  besarnya  pajak  terutang.      Dengan adanya  peraturan  ini,  diharapkan  dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak patuh dan dapat mengurangi jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang  diterbitkan  oleh  KPP  karena  kesalahan perhitungan besarnya pajak terutang.

## METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian komparatif  (Comparative  research),  yaitu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (Supriyanto, 2009:117).
Penelitian ini menggunakan uji beda (paired sample  T-test) untuk  menguji  perbedaan  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dan  tingkat  pemeriksaan pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013.

## Populasi
Populasi penelitian adalah totalitas objek atau keseluruhan  item  psikologis  yang  dibatasi  oleh kriteria tertentu (Supriyanto, 2009:120). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak aktif PP  No.46  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama Pasuruan periode Juli 2011-Juni 2015 yang berjumlah 1.535 Wajib Pajak.

## Sampel
Pengambilan  sampel  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode purposive sampling (pengambilan sampel bertujuan). Dengan
Rahmawati, Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak,
kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:
- Wajib Pajak terdaftar sebagai WP PP 46,
- Wajib  pajak  rutin  melaksanakan  pelaporan pajak selama periode penelitian,
Dari kriteria yang ditentukan, diperoleh sampel sebanyak 863 Wajib Pajak dengan laporan aktivitas disajikan  dalam  bentuk  laporan  bulanan.  Teknis analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis dengan cara uji beda menggunakan Paired sampel T-testjika  data  berdistribusi  normal  dan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test jika data tidak berdistribusi normal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Berikut adalah data jumlah Wajib Pajak PP 46 yang aktif melaksanakan pembayaran pajak:

## Tabel 4.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
(*) menunjukkan adanya peningkatan. Sumber: KPP Pratama Pasuruan, Seksi PDI, data diolah, 2016.
Dari  data  diatas  tampak  bahwa  tingkat kepatuhan dari 863 Wajib Pajak PP 46 setiap bulan selama periode Juli 2013-Juni 2015 sebagai periode sesudah  penerapan  PP  No.46  Tahun  2013  lebih rendah dari pada periode Juli 2011-Juni 2013 sebagai periode sebelum penerapan peraturan. Pada periode sebelum  penerapan  peraturan,  rata-  rata  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  sebesar  23%.  Terjadi penurunan  sebesar  14%  pada  periode  setelah penerapan  peraturan  sehingga  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak  hanya  mencapai  9%.    Pada  periode sebelum penerapan PP No.46 jumlah Wajib Pajak patuh  bayar  mengalami  peningkatan  yang  stabil setiap bulannya. Peningkatan terbesar terjadi pada bulan juni 2013 sebesar 35% atau terdapat sebanyak 302 Wajib Pajak patuh bayar dan jumlah Wajib Pajak patuh bayar paling sedikit terjadi pada periode awal penelitian yaitu Juli 2011.
B u la n S e b e l u m   P e n e r a p a n
P P   4 6 B u la n
S e t e l a h   P e n e r a p a n P P   4 6
S e lis ih
( P e n in g k a ta n /P e n u r u n a n )
J u m la h
W P
T in g k a t K e p a t u h a n J u m la h
W P
T in g k a t K e p a t u h a n
J u m la h W P T in g k a t K e p a t u h a n J u li  '1 1 1 0 2 1 2 % J u li  ' 1 3 1 1 6 1 3 % * 1 4 * 1 % A g ts   '1 1 1 0 4 1 2 % A g t s   '1 3 1 2 2 1 4 % * 1 8 * 2 % S e p t  ' 1 1 1 0 4 1 2 % S e p t   '1 3 1 0 9 1 3 % * 5 * 1 % O k t  ' 1 1 1 1 7 1 4 % O k t   '1 3 1 3 2 % 1 0 4 1 2 % N o v   '1 1 1 2 1 1 4 % N o v   ' 1 3 0 0 % 1 2 1 1 4 % D e s   '1 1 1 4 8 1 7 % D e s   '1 3 0 0 % 1 4 8 1 7 % J a n   ' 1 2 1 5 7 1 8 % J a n   ' 1 4 1 8 2 % 1 3 9 1 6 % F e b     ' 1 2 1 6 4 1 9 % F e b   ' 1 4 3 0 3 % 1 3 4 1 6 % M a r     '1 2 1 6 8 1 9 % M a r   '1 4 4 5 5 % 1 2 3 1 4 % A p r     '1 2 1 7 3 2 0 % A p r   '1 4 6 4 7 % 1 0 9 1 3 % M e i    ' 1 2 1 8 5 2 1 % M e i  ' 1 4 8 9 1 0 % 9 6 1 1 % J u n i    '1 2 1 8 9 2 2 % J u n i  '1 4 1 0 7 1 2 % 8 2 1 0 % J u li    '1 2 2 0 1 2 3 % J u li  ' 1 4 1 1 8 1 4 % 8 3 9 % A g ts     '1 2 2 0 6 2 4 % A g t s   '1 4 1 2 4 1 5 % 8 2 9 % S e p t    ' 1 2 2 0 7 2 4 % S e p t   '1 4 1 1 2 1 3 % 9 5 1 1 % O k t    ' 1 2 2 1 7 2 5 % O k t   '1 4 1 3 2 % 2 0 4 2 3 % N o v     '1 2 2 3 1 2 7 % N o v   ' 1 4 0 0 % 2 3 1 2 7 % D e s     '1 2 2 5 7 3 0 % D e s   '1 4 0 0 % 2 5 7 3 0 % J a n   ' 1 3 2 5 8 3 0 % J a n   ' 1 5 1 0 6 1 2 % 1 5 2 1 8 % F e b ' 1 3 2 6 0 3 0 % F e b   ' 1 5 1 1 3 1 3 % 1 4 7 1 7 % M a r   '1 3 2 6 0 3 0 % M a r   '1 5 1 2 4 1 4 % 1 3 6 1 6 % A p r   '1 3 2 8 2 3 3 % A p r   '1 5 1 3 6 1 6 % 1 4 6 1 7 % M e i  ' 1 3 2 8 2 3 3 % M e i  ' 1 5 1 4 1 1 7 % 1 4 1 1 6 % J u n i  '1 3 3 0 2 3 5 % J u n i  '1 5 1 6 2 1 9 % 1 4 0 1 6 % J u m l a h 4 6 9 5 1 8 6 2 2 8 3 3 R a t a - r a ta 1 9 5 , 6 3 2 3 % 7 7 , 5 8 9 % 1 1 8 1 4 %
Sedangkan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak periode  setelah  penerapan  PP  No.46  mengalami fluktuasi. Peningkatan terbesar terjadi pada bulan Juni  2015  yaitu  sebesar  19%  atau  terdapat  162 Wajib  Pajak  kategori  patuh  dalam  pembayaran pajak. Penurunan signifikan dari jumlah Wajib Pajak patuh  bayar  terjadi  pada  bulan  November  dan Desember  2013,  November  dan  Desember  2014 yaitu sebesar 0% atau tidak ada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak. Pada 3 bulan awal diterapkannya PP No.46, jumlah wajib pajak patuh mengalami  peningkatan  walaupun  masih  dalam skala rendah. Namun selama periode Oktober 2013 hingga  Juni  2015,  jumlah  Wajib  Pajak  patuh mengalami penurunan sebanyak 2.833 Wajib Pajak atau  rata-  rata  turun  sebanyak  14%.  Dari  4.695 Wajib  Pajak  patuh  periode  sebelum  penerapan peraturan, turun menjadi 1.862 Wajib Pajak patuh bayar selama periode setelah penerapan peraturan.

## Tingkat pemeriksaan pajak
Pemeriksaan  pajak  adalah  salah  satu  cara untuk  menguji  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan  perundangdilaksanakan secara  objektif dan  profesional  berdasarkan  suatu  standar pemeriksaan. Berikut jumlah SKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pasuruan.
Dari tabel 4.2 pada lampiran dapat diketahui bahwa tingkat pemeriksaan pajak dari 863 Wajib Pajak  selama  periode  setelah  pemberlakuan  PP No.46  setiap  bulannya  normal.  Kesalahan perhitungan pajak paling banyak terjadi pada bulan November 2014 yaitu sebanyak 5 penerbitan SKP. Dibandingkan dengan periode sebelum penerapan peraturan, jumlah kesalahan perhitungan pajak pada periode  setelah  penerapan  peraturan  lebih  kecil, yaitu sebanyak  11 penerbitan  SKP. Pada  periode sebelum  penerapan  peraturan,  banyak  terjadi kesalahan perhitungan pajak. Kesalahan terbanyak terjadi pada bulan November 2012 yaitu sebanyak 8 penerbitan SKP. Jumlah kesalahan perhitungan pajak yang terjadi dalam periode sebelum penerapan peraturan  sebanyak  24  penerbitan  SKP.  Jika dibandingkan,  penurunan  tingkat  kesalahan perhitungan  pajak  terus  mengalami  penurunan. Dapat  dilihat  selisih  penurunan  kesalahan  yang terjadi sebanyak 13 SKP.

## Perbedaan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.46 Tahun 2013
Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan  bentuk kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan.  Sejak  1  juli  2013  mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan penyederhanaan administrasi perpajakan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang.
Berdasarkan  analisis  pada  bab  sebelumnya, penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah  penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.46 Tahun  2013  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Pasuruan.  Hal  ini  didasarkan  pada  hasil  analisis statistik menggunakanuji Wilcoxon Signed Ranks

## Test
Dalam  hasil  analisis  deskriptif  disebutkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan antara sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46  Tahun  2013  mengalami  penurunan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  adanya  penurunan  jumlah Wajib  Pajak  sebanyak  2.833  Wajib  Pajak  patuh bayar  setelah  diterapkan  Peraturan  atau  turun sebesar  14%.  Penurunan  yang  terjadi  ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak yang termasuk dalam kriteria PP No.46 tersebut belum sepenuhnya menyadari kewajiban perpajaknnya. Sehingga tujuan pemerintah  yang  tertuang  dalam  surat  edaran pelaksanaan  PP  No.  46  Tahun  2013  yang menyebutkan pemberian kemudahan kepada Wajib Pajak  orang  pribadi  dan  badan  yang  memiliki peredaran bruto tertentu belum terlaksana secara optimal.
Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat  perbedaanyang  signifikan  antara  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajaksebelum  dan  sesudah penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.46  Tahun 2013.  Penelitian  yang  dilakukan  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ( ) diterima.
Adanya  perbedaan  ini  mengindikasikan  bahwa penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun 2013  masih  belum  efektif  diterapkan  dalam masyarakat  Dari  penelitian  dapat  dilihat  bahwa pemberlakuan  PP  No.46  Tahun  2013  ini menyebabkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam
Rahmawati, Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak,
membayar pajak terutang menurun.
Dari hasil deep Interview yang dilakukan pada 10 responden dapat diketahui bahwa Wajib Pajak merasa  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  kepada Negara menjadi lebih besar setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013.  Responden 1 merasa dirugikan karena  tidak  dapat  memanfaatkan  fasilitas pengampunan pajak yang dapat digunakan untuk meringankan jumlah pajak terutang. Responden 2 dan  3  merasa  jumlah  pendapatan  bersih  yang diterima berkurang karena harus membayar pajak yang jumlahnya lebih besar dari jumlah perhitungan pajak sebelumnya. 6 responden merasa dirugikan dikarenakan jumlah pengahasilan neto yang diterima dari  usahanya  berkurang  sehingga  modal  untuk pengembangan usaha juga berkurang. Responden ke  10  menyatakan  usahanya  rugi  sehingga  lebih memilih memecah bentuk usahanya alasannya agar dapat  memanfaatkan  pengurangan  pajak  sebesar 50% setiap bulannya.
Tarif 1% yang dihitung dari pendapatan bruto/ omset  dirasa  memberatkan  dan  menambah  besar jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh  Wajib Pajak. Sehingga menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih  melaporkan  omset  yang  diperoleh  pada periode tertentu tidak sesuai dengan yang diperoleh dilapangan / dilaporkan lebih kecil. Pernyataan ini didukung  dengan  artikel  yang  dimuat  dalam majalahukm.com  yang  menyatakan  bahwa  jika ditinjau  dari  konsep  keadilan  dalam  pemajakan (equity  principle),  pengenaan  PPh  final  tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan  membayar  (ability  to  pay).  Wajib Pajak  merasa  keberatan  dikarenakan  pajak  1% dikenakan atas penghasilan bruto. Dapat diketahui bahwa  penghasilan  bruto  belum  mencerminkan apakah  Wajib  Pajak  tersebut  memperoleh keuntungan atau tidak.Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.
Disamping itu, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib  Pajak  diberi  kepercayaan  penuh  oleh pemerintah  untuk  menghitung,  melapor,  dan membayar  sendiri  besarnya  pajak  terutang. Sehingga  terdapat  celah  bagi  Wajib  Pajak  untuk memberikan  laporan  yang  tidak  sesuai  dengan keadaan Wajib Pajak yang sesungguhnya. Dalam syarat  kepatuhan  formal  Wajib  Pajak  disebutkan bahwa Wajib Pajak dikatakan patuh ketika sudah melaksanakaan  kewajiban  perpajakannya  sesuai
dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku. Kewajiban ini meliputi menghitung, melapor, dan membayar pajak tepat pada waktunya tanpa melihat salah atau benar jumlah pajak yang dilaporkan Wajib Pajak.
Penelitian ini sejalan dengan teori Planned Of Behavior yang menyatakan bahwa adanya hal-hal yang  mendukung  atau  menghambat (control beliefs)  akan  berdampak  pada  perilaku  individu. Dalam penelitian ini adanya pemberlakuan PP No. 46  Tahun  2013  sebagai control  beliefs menyebabkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  menurun dikarenakan tarif sebesar 1% yang dikenakan dari omset  dirasa  menambah  besar  pajak  yang  harus dibayar oleh Wajib Pajak. Sehingga, Wajib Pajak melakukan berbagai cara agar pajak yang dibayar kepada Negara lebih kecil.

## Perbedaan  Tingkat  Pemeriksaan  Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.46 Tahun 2013
Berdasarkan  pada  hasil  analisis  pada  bab sebelumnya diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  yang diterbitkan setelah diterapkan Peraturan Pemerintah No.46  Tahun  2013  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Pasuruan. Hal  ini  didasarkan pada  hasil analisis statistik menggunakan pengujian Wilcoxon Signed  Ranks  Test.
Sebelum  diterapkan  PP  No.  46 Tahun  2013, perhitungan jumlah pajak terutang untuk Wajib Pajak orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha didasarkan pada perhitungan tarif pasal 17 ayat (1a) yaitu tarif progresif dengan tarif pajak sebesar 5%- 30%.  Sedangkan  untuk  Wajib  Pajak  badan,  tarif pajak  yang  ditetapkan  adalah  sebesar  25%. Pengenaan pajak untuk Wajib Pajak yang melakukan kegiatan  usaha  berdasarkan  pada  besarnya pendapatan neto dikali dengan tarif yang berlaku. Dalam  hal  ini,  masih  banyak  Wajib  Pajak  yang melakukan kesalahan perhitungan besarnya pajak terutang.  Dapat  dilihat  dari  hasil  analisis  bahwa dalam periode sebelum diterapkan PP No. 46 Tahun 2013, masih terdapat banyak Surat Ketetapan Pajak (SKP)  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Pasuruan.  Hal  ini mengindikasikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum paham akan peraturan perhitungan tarif pajak  dan  salah  dalam  melakukan  perhitungan besarnya pajak terutang.
Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui  bahwa jumlah  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak menurun sebanyak 13 SKP setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah  No.  46  Tahun  2013.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  peraturan  tersebut memberikan kemudahan perhitungan jumlah pajak teutang bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha. Dilihat dari sisi fiskus, peraturan ini dinilai sudah efektif untuk diterbitkan dikarena memberikan dampak  yang  baik  yaitu  menurunkan  jumlah kesalahan  perhitungan  pajak  dan  memberikan kemudahan secara  administratif.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat pemeriksaan pajak antara sebelum dan  sesudah  penerapan  Peraturan  Pemerintah No.46 Tahun 2013. Penelitian yang dilakukan pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pasuruan menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ( )  diterima. Penelitian ini sejalan dengan teori
Planned  Of  Behavior  yang  menjelaskan  bahwa adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat (control  beliefs)  akan  berdampak  pada  perilaku individu.  Dari  penelitian  dapat  dilihat  bahwa pemberlakuan  PP  No.46  Tahun  2013  ini menyebabkan tingkat pemeriksaan pajak menurun. Hal ini disebabkan karena penerapan tarif 1% yang dihitung dari pendapatan bruto/ omset yang diperoleh Wajib Pajak dirasa lebih memberikan kemudahan dalam  perhitungan  besarnya  pajak  terutang dibandingkan  dengan  penggunaan  besarnya  tarif pada  peraturan  sebelumnya.  Sehingga  dengan menggunakan perhitungan tarif PP No.46, jumlah pajak terutang yang dihitung oleh Wajib Pajak tepat dan tidak ada koreksi kesalahan perhitungan pajak yang terjadi.
Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tujuan  pemerintah  menerbitkan  PP  No.46  Tahun 2013 yaitu untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan,  penyetoran,  dan  pelaporan  Pajak Penghasilan  yang  terutang  kepada  Wajib  Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu berjalanan sesuai dengan yang sudah direncanakan.  Dengan adanya  penurunan  jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Kantor  Pelayanan  Pajak  akibat  kesalahan perhitungan  besarnya  jumlah  pajak  terutang, mengindikasikan  bahwa  Wajib  Pajak  memahami peraturan  yang  terdapat  dalam  PP  No.46  Tahun
2013  dan  dapat  melaksakan  peraturan  tersebut sesuai  dengan  Undang-Undang  Perpajakan  yang berlaku.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah ditemukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013  memberikan  dampak  perbedaan  yang signifikan. Peraturan ini memberikan dampak penurunan  sebesar  14%  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini terjadi dikarenakan tarif 1% yang dikenakan terhadap  pendapatan  bruto/omset  dirasa memberatkan Wajib Pajak karena jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar dibandingkan dengan menggunakan perhitungan pajak terutang sebelumnya.
2. Dalam  hal  pemeriksaan  pajak,  penerapan Peraturan  Pemerintah  No.46  Tahun  2013 memberikan perbedaan signifikan. Dapat dilihat bahwa  terjadi  penurunan  sebanyak  13  SKP yang diterbitkan sesudah diterapkan peraturan. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  tujuan  dari diterapkannya  peraturan  untuk  memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berjalan sesuai yang direncanakan pemerintah. Adanya kemudahan dalam  perhitungan  tarif  1%  dari  peredaran bruto/ omset mengakibatkan Wajib Pajak yang melakukan  kesalahan  perhitungan  besarnya pajak terutang terus mengalami penurunan.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang  peneltian  ini,  berikut  diajukan  beberapa saran:
1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Apabila akan meneliti hal serupa, sebaiknya menambah  variabel  penerimaan  pajak  agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadapa  pendapatan  negara.  Selain  itu diharapkan  dapat  menggunakan  kepatuhan material Wajib Pajak agar dapat mengetahui lebih  tepat  apakah  wajib  pajak  sudah melaksanakan  peraturan  sesuai  dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, diharapkan
Rahmawati, Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak,
menggunakan  beberapa  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  sebagai  tempat  penelitian  agar dapat  membandingkan  efektifitas  PP  No.46 Tahun 2013.
2. Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Keefektifan  Peraturan  Pemerintah  No.46 Tahun  2013  dapat  tercermin  dari  kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaaan ppajak. Namun, ada baiknya kebijakan tersebut ditinjau kembali karena jumlah yang  dibayarkan Wajib Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang dibayarkan sebelum  diterapkannya  peraturan.  sehingga banyak

## DAFTAR RUJUKAN
Ajzen, Icek.1991. Attitudes, Personality, and Behavior. Britain: J.W.Arrowsmith Limited Darmawan, Deni.2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Gunadi. 2005. Akuntansi Pajak. Jakarta: Grasindo. Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS  19  Edisi  5. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas
Diponegoro.
Halim, Abdul dkk. 2014. Perpajakan Konsep, Aplikasi,
Contoh dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia. (Online),(http:// w w w . d e p k o p . g o . i d / index.php?option=com_content&view=article&id=129), diakses  17 November 2015.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia. (Online) (http://www.fiskal.kemenkeu.go.id),  diakses  18 November 2015. Mardiasmo,  2011. Perpajakan  edisi  Revisi  2011 ,Yogyakarta: C.V Andi Offset. Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori  dan  Praktik.  Jakarta:  PT  Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan. (Online),    (http://www.ortax.org/ortax/ ?mod=aturan&page=show&id=12761), diakses 15 November 2015. Perkembangan  UMKM  pada  Periode  1997-  2012. (Online), (www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/ 1322), diakses 17 November 2015. Realisasi  Penerimaan  Negara  Tahun  2007-2014. (Online) (www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/ 1286),  diakses  18  November  2015. http:// majalahukm.com/pp-no-46-tahun-2013-tidak-adil- dan-tidak-pro-pengusaha-kecil/

## LAMPIRAN
Tabel 4.2 Jumlah penerbitan SKP
Bulan Jumlah SKP terbit Sebelum Penerapan PP 46 Bulan Jumlah SKP terbit Setelah Penerapan PP 46 Selisih (Peningkatan/ Penurunan) Juli '11 0 Juli '13 0 0 Agts '11 0 Agts '13 1 *1 Sept '11 0 Sept '13 0 0 Okt '11 0 Okt '13 0 0 Nov '11 0 No v '13 0 0 Des '11 0 Des '13 0 0 Jan '12 0 Jan '14 0 0 Feb  '12 1 Feb '14 0 1 Mar  '12 0 Mar '14 0 0 Apr  '12 0 Apr '14 0 0 Mei  '12 0 Mei '14 0 0 Juni  '12 2 Juni '14 0 2 Juli  '12 0 Juli '14 1 *1 Agts  '12 2 Agts '14 0 2 Sept  '12 4 Sept '14 2 2 Okt  '12 1 Okt '14 0 1 Nov  '12 8 No v '14 5 3 Des  '12 1 Des '14 0 1 Jan '13 0 Jan '15 0 0 Feb'13 0 Feb '15 0 0 Mar '13 1 Mar '15 0 1 Apr '13 4 Apr '15 2 2 Mei '13 0 Mei '15 0 0 Juni '13 0 Juni '15 0 0 Jumlah 24 11 13
(*)menunjukkan adanya peningkatan
Sumber:  KPP  Pratama  Pasuruan,  Seksi  Pelayanan,  data diolah, 2016.