## ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109: SUATU ANALISIS
Liesma Maywarni Siregar liesmamsiregar@gmail.com
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Abstract: The  purpose  of  this  article  is  to  disclose  zakat  and  zakat  accounting  in  Indonesia which refers to PSAK 109. Transparency and accountability in zakat financial statements based on PSAK 109 which  consists of five components of financial statements, namely  statements of financial  position,  changes  in  fund  statements,  assets  managed  ,  cash  flow  statement,  and financial  statement.  The  problem  of  differences  in  accounting  treatment  at  Zakat  Institutions can be minimized or even a general comparison can be sought after use.
Keywords: Zakat accounting, zakat, financial statements
Abstrak: Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk  mengungkapkan  zakat  dan  akuntansi  zakat  di Indonesia  yang  merujuk  kepada  PSAK  109.  Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  laporan keuangan zakat berdasarkan PSAK 109 yang terdiri dari lima komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi  keuangan, perubahan  dalam  laporan  dana, aset  yang  dikelola, laporan arus kas, dan  laporan  keuangan.  Masalah  perbedaan  perlakuan  akuntansi  di  Lembaga  zakat  dapat diminimalisir atau malah dapat dicari perbandingan secara umum setelah digunakan.
Kata kunci : Akuntansi zakat, zakat, laporan keuangan

## A. PENDAHULUAN
Kegiatan  manusia dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya tidak terlepas dengan berbagai cara  yang  berhubungan  dengan  sesama  manusia,  alam  maupun  sang  pencipta.  Perhubungan dengan  manusia  (muamalah)  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  ekonomi  dimana  dalam Islam  diatur  dengan  sistem  sangat  baik  dengan  istilah  ekonomi  Islam.  Mengutip  Muhammad (2002),  Islam  menginginkan  agar  sistem  ekonominya  terorganisir  sedemikian  rupa  sehingga harta  tidak  hanya  ada  dalam  genggaman  orang  kaya  saja.  Salah  satunya  adalah  dengan membayar  zakat.  Menurut  Asmuni  (2007),  Zakat  adalah  ibadah  yang  bertalian  dengan  harta benda.  Agama  Islam  menuntut  supaya  orang  yang  mampu  (kaya)  menolong  rakyat  kecil (miskin)  dalam  menutupi  pembelanjaan  hidupnya  dan  juga  untuk  melaksanakan  kepentingan umum.
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh  seorang  Muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya sesuai  dengan  syariat  Islam.  Badruzaman  &  Kusmayadi,  (2017)  menyatakan  Zakat,  infak  dan shodaqoh  merupakan  instrumen  ekonomi  Islam  yang  menarik  untuk  dijadikan  instrumen pengentasan  kemiskinan.  Zakat  sebagai  instrumen  pengentasan  kemiskinan  memiliki  banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada.
Sebagai  salahsatu  solusi  islami  untuk  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat  maka  zakat harus dimaksimalkan dalam hal peran serta partisipasi umat Islam untuk membayar zakat. Zakat yang terkumpul dari ummat yang sudah wajib membayar zakat dikelola oleh lembaga zakat dan memerlukan  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang tidak dapat dilupakan oleh organisasi dalam aktivitas bisnis organisasi. Maka, setiap organisasi diharuskan membuat laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak pemakai laporan keuangan seperti, investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok  dan  kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat.
Akuntansi  didefinisikan  oleh  Kieso,  et  al  (2010)  sebagai  suatu  sistem  dengan  input data/informasi  dan  output  berupa  informasi  dan  laporan  keuangan  yang  bermanfaat  bagi
pengguna  internal  dan  eksternal  entitas.Laporan  keuangan  dijelaskan  oleh  Munawir,  (2004) adalah  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  komunikasi  antara  data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan  data atau aktivitas  dari  perusahaan  tersebut.  Laporan  keuangan  disiapkan  oleh  setiap  perusahaan  untuk dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan, terutama untuk dijadikan sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Laporan  keuangan merupakan  produk  akhir  dari  serangkaian  proses  pencatatan  dan  pengikhtisaran  data  transaksi bisnis, dimana seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi (Erica, 2018).
Akuntansi  Lembaga  zakat  merujuk  pada  PSAK  No.  109  Akuntansi  zakat  dan infak/sedekah.  Akuntansi  zakat  juga  termasuk  di  dalamnya  infak  dan  sedekah.  Secara  umum PSAK No. 109 sudah didukung oleh fatwa MUI sehingga jenis-jenis transaksi yang dibolehkan dan dilarang juga sudah sesuai dengan fatwa terkait (Siswantoro dan Nurhayati, 2015).
Tata  kelola  keuangan  yang  baik  diperlukan  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  secara publik, sehingga muzakki merasa yakin atas penitipan zakatnya kepada lembaga atau organisasi pengelola  zakat.  Tulisan  ini  akan  membahas  tentang  akuntansi  zakat  berdasarkan  PSAK  109. Kajian  teori  ini  pada  bagian  awal  akan  membahas  tentang  zakat  dan  bagian  berikutnya  akan diuraikan mengenai akuntansi zakat.

## B. PEMBAHASAN Zakat
Istilah zakat merupakan istilah khusus yang ada dalam agama Islam yang diambil dari bahasa Arab yaitu“zakaa” yang berarti bertambah atau berkembang. Secara istilah syariat, zakat merupakan  kewajiban  yang  diperintah  oleh  Allah  SWT  untuk  mengeluarkan  harta  tertentu kepada pihak tertentu (Bank Indonesia, 2016).
Menurut  Qadir  (2001:62),  ditinjau  dari  segi  bahasa  zakat  berasal  dari  kata  zaka  yang bermakna  Al  Numulu  (menumbuhkan),  Al-Ziyadah  (menambah),  al  barakah  (memberkatkan) dan  at-thahir  (menyucikan).  Menurut  etimologi  syari’at  (Istilah)  zakat  adalah  nama  bagi sejumlah  harta  tertentu  yang  telah  mecapai  syariat  tertentu  yang  diwajibkan  Allah  untuk dikeluarkan  dan  diberikan  kepada  orang  orang  yang  berhak  menerimanya.  Zakat  adalah  salah satu  dari  lima  rukun  Islam  yang  juga  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  mendasar  dalam Islam, (Hafidhuddin, 2002).
Pengertian  zakat  juga  dapat  dilihat  berdasarkan  mazhab,  yang  dirangkum  dari  uraian Al-Zuhayli  (2000,  83-86),  Mazhab  Maliki  Mazhab  Maliki  mendefinisikan  zakat  dengan mengeluarkan  sebagian  yang  khusus  dari  harta  yang  khusus  pula  yang  telah  mencapai  nishab (batas  kuantitas  yang  wajib  dizakatkan)  kepada  orang-orang  yang  berhak  menerimanya (mustahiq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang  khusus  dari  harta  yang  khusus  sebagai  milik  orang  yang  khusus,  yang  ditentukan  oleh syariah  karena  Allah  SWT.  Mazhab  Syafi’i  mendefinisikan  zakat  adalah  ungkapan  untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Cara khusus adalah terkait dengan cara dalam pengambilan dari harta yang tertentu menurut sifatsifat tertentu (untuk diberikan) kepada golongan yang tertentu dan dengan niat tertentu. azhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

## Sebab, Syarat dan Rukun Zakat
Berdasarkan bank Indonesia (2016: 81-82), Jumhur ulama berpendapat bahwa penyebab kewajiban  zakat  adalah  adanya  harta  milik  yang  mencapai  nishab  dan  produktif  meskipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan, dengan syarat kepemilikan  harta tersebut telah mencapai waktu tertentu (haul). Perhitungan haul menggunakan tahun hijriyah (qamariah) dan  pemiliknya  tidak  memiliki  utang  yang  berkaitan  dengan  hak  manusia.  Yang  dimaksud dengan  nishab  adalah  kadar  yang  ditentukan  oleh  syariat  sebagai  ukuran  mengenai  kewajiban mengeluarkan zakat.
1. Syarat wajib zakat
Syarat seseorang wajib membayarkan zakat ada delapan, yaitu: a. Seorang muslim/muslimah;
b. Merdeka, bukan budak;
c. Baligh dan berakal;
d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati;
e. Harta yang dizakati memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang;
f. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya;
g. Harta yang dizakati adalah milik sempurna. Harta yang tidak dimiliki sempurna di antaranya harta yang dipinjam  dan tidak ada harapan untuk  kembali, harta waqaf, harta milik pihak tertentu secara massal, harta negara, atau harta pinjaman.
h. Kepemilikan harta telah mencapai haul yaitu satu tahun qamariah.
2. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat Zakat  bernilai  sah  jika  dilakukan  dengan  niat  untuk  ditunaikan,  dan  adanya pemindahan  hak  milik  kepada  penerimanya.  Artinya,  tidak  ada  zakat  yang  bersifat temporer seperti meminjamkan manfaat suatu barang.
3. Rukun zakat Rukun zakat merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam menunaikan zakat. Secara singkat,  zakat  akan  bernilai  ibadah  dan  sah  jika  mengikuti  rukun  zakat.  Rukun  zakat yaitu  mengeluarkan  sebagian  nishab  (harta),  dengan  melepaskan  kepemilikan terhadapnya,  menjadikannya  sebagai  milik  orang  yang  berhak  ( mustahiq ),  dan menyerahkannya  kepadanya  atau  harta  tersebut  diserahkan  kepada  wakilnya,  yakni imam atau orang yang bertugas sebagai pemungut zakat (amil).
Jenis Zakat
Menurut Bank Indonesia (2016) Secara umum kewajiban zakat ini ada dua jenis, yaitu:
1. Zakat mal atau zakat harta Zakat mal artinya sebagaimana dijelaskan di atas yaitu zakat  yang  dikenakan  atas  harta  tertentu  setelah  memenuhi  persyaratan  tertentu, yaitu  persyaratan  pemenuhan  waktu  (haul)  dan  persyaratan  jumlah  (nishab). Sebagai implikasinya, adanya perbedaan harta maka bisa berbeda pula batas waktu kapan  zakat  harus  dibayarkan  dan  berapa  jumlah  minimal  harta  yang  harus dibayarkan  zakatnya.  Sebagai  misal,  harta  simpanan  emas  memiliki  batasan  haul dan nishab yang berbeda dengan harta hasil perniagaan.
2. Zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki- laki,  perempuan,  besar  atau  kecil,  merdeka  atau  budak,  tua  dan  muda,  pada  awal bulan  Ramadhan  sampai  menjelang  Idul  Fitri.  Zakat  ini  diwajibkanrta  hasil perniagaan. Zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah future  (berbuka  puasa)  pada  bulan  Ramadhan.  Zakat  ini  diwajibkan  sejak  tahun kedua  Hijrah,  yaitu  tahun  diwajibkannya  bulan  Ramadhan.  Berbeda  dengan  zakat maal  yang  dikenakan  atas  harta,  zakat  firtah  ini  merupakan  pungutan  wajib  atas pribadi  atau  jiwa  yang  hidup,  yaitu  setiap  bayi  yang  dilahirkan  sebelum  bulan Syawal. Maka dalam zakat fitrah tidak  disyaratkan sebagaimana syarat pada zakat maal seperti nishab atau haul. Jumlah yang dikeluarkan per jiwa adalah sekitar 2,5 kilogram makanan pokok daerah setempat dan dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum sholat Ied dilakukan.

## Jenis  Harta  yang  Wajib  Dizakati
Mengutip  Qardawi  (1986),  berpendapat  bahwa  hampir  semua  bentuk  harta  wajib dikeluarkan  zakatnya  setelah  mencapai  satu  nishab.  Zakat  yang  wajib  dizakati  ada  beberapa macam dan jenisnya, masing-masing memiliki peraturan yang hampir sama dan ada juga yang berbeda.  Berbagai  pandangan  klasik  dan  modern  telah  dirangkum  di  antaranya  oleh  Yusuf Qardawi.  Qur’an  tidak  menjelaskan  mengenai  jenis  harta  yang  dizakati  dan  besarnya  tarif, namun  hal  itu  dijumpai  dalam  sunah  Nabi  Muhammad  saw.  Dapat  dirangkum,  bahwa  harta yang wajib dizakati ada empat jenis, yaitu:
1. Emas  dan  perak,  baik  sebagai  bentuk  perhiasan,  komoditas  ataupun  mata  uang, sebagaimana disebutkan dalam Qur’an surat At-Taubah (9):34;
2. Tanaman dan buah-buahan, sebagaimana disebutkan dalam Qur’an AlBaqarah (2):167;
3. Pendapatan  dari  perdagangan  dan  perusahaan  lain  bisnis,  disebut  dalam  Qur’an  Al- Baqarah (2):167;
4. Apa-apa  yang  diambil  dari  bawah  bumi  sebagaimana  disebutkan  dalam  Qur’an  At- Taubah (9):103.

## PSAK 109
Ikatan  Akuntan  Indonesia  telah  menyusun  Exposure  Draft  (ED)  PSAK  109  tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi  pengelolaan zakat  dan  infak/sedekah  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Secara  umum,  semua  LKS  baik komersial  maupun  nirlaba  memiliki  transaksi  pengelolaan  dana  zakat  dan  infak/sedekah  baik dari individu di dalam  entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan  kepada LKS.Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat  yang  berbentuk  Badan  Amil  Zakat  (BAZ),  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  maupun  Unit Pengumpul  Zakat  (Zakiyudin,  2013).  PSAK  109  disusun  sebagai  bagian  dari  penyempurnaan transaksi  pengelolaan  zakat  dan  infak/sedekah  pada  organisasi  pengelola  zakat.  Ketetapan tersebut  berlaku  Sejak  11  Januari  2012.  PSAK  109  mengatur  bagaimana  pengakuan  dan pengukuran dana zakat, infak/sedekah, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan amil zakat.

## Akuntansi Zakat
Muhammad  (2008)  Inti  dari  akuntansi  adalah  akuntabilitas  di  mana  setiap  manusia memiliki  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah  diperbuat  utamanya kepada Allah SWT. Maka akuntansi zakat selayaknya menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi  terhadap  ketentuan  syariah  Islam,  termasuk  informasi  mengenai  penerimaan  dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Menurut Hafidhuddin (2002) Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang membutuhkan petugas pelaksana  yang  secara  eksplisit  diungkapkan  dalam  Al-Quran  dan  Hadis.  Hal  ini  tercermin dalam  QS.  At-Taubah  [9]  ayat  60  dan  103.  Untuk  itu,  zakat  bukanlah  semata-mata  urusan pribadi  muzaki  dan  mustahik,  akan  tetapi  urusan  kelembagaan  (institusi)  yang  memerlukan pengaturan (regulasi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada manusia lain (publik).
Salah  satu  bentuk  transparasi  dan  akuntabilitas  organisasi  pengelola  zakat  adalah adanya  laporan  keuangan  yang  dipublikasikan  kepada  masyarakat.  Untuk  dapat  menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh sistem pelaporan dan akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan- tahapan  proses  yang  harus  diikuti  mulai  dari  pengumpulan  dan  mencatat  data  keuangan, kemudian  mengelola  data  tersebut  menjadi  laporan  keuangan.  Sistem  pelaporan  akuntansi tersebut menjadi salah satu kunci sukses organisasi pengelola zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi  yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, andal  dan  dapat diperbandingkan  namun tetap dalam  konteks  syariat  Islam.  Akuntabilitas  organisasi  pengelola  zakat  ditunjukkan  dengan laporan  keuangan serta audit terhadap laporan  keuangan tersebut. Karena untuk bisa  disahkan sebagai  organisasi  resmi,  organisasi  pengelola  zakat  harus  menggunakan  sistem  pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Akan tetapi, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak  menyediakan  semua  informasi  yang  mungkin  dibutuhkan  oleh  pihakpihak  yang berkepentingan  dengan  amil,  karena  secara  umum  laporan  keuangan  hanya  menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.  Meskipun  dalam  beberapa  hal,  laporan  keuangan  zakat  perlu  menyediakan informasi  yang  mempunyai  pengaruh  keuangan  masa  depan.  (Teten  Kustiawan  dalam  Bank Indonesia, 2016).

## Tujuan Pelaporan dan Akuntansi Zakat
Menurut  Teten  Kustiawan  (dalam  Bank  Indonesia  2016)  menyatakan  bahwa  tujuan sistem pelaporan dan akuntansi zakat bukan sekadar untuk memberikan laporan kepada muzaki, namun lebih komprehensif, yaitu:
1) Menyediakan  informasi  untuk  membantu  mengevaluasi  pemenuhan  tanggung jawab  amil  zakat  terhadap  amanah  dari  penarikan/pengumpulan  dana  serta pemeliharaan dan pendistribusiannya.
2) Menyediakan  informasi  kepatuhan  amil  zakat  terhadap  prinsip  syariah,  serta informasi penerimaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada.
3) Meningkatkan  kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah  dalam  semua  transaksi  dan kegiatan usahanya.
4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
5) Melindungi aset organisasi.
Lebih  lanjut  Mahmudi  (2009)  menjelaskan  bahwa  pengguna  laporan  keuangan  memiliki kepentingan bersama dalam rangka beberapa tujuan, yaitu untuk menilai:
1. Jasa yang  diberikan  oleh amil zakat dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut;
2. Cara  manajemen  amil  zakat  melaksanakan  tanggung  jawabnya  dan  aspek  lain  dari kinerja mereka.
Laporan ini bukan hanya regulator yang memerlukan namun juga diperlukan pula oleh pihak lain, seperti lembaga mitra investasi, dan masyarakat (Bank Indonesia, 2016).
Tujuan  lainnya  dari  akuntansi  Zakat  Menurut  AAS-IFI  ( Accounting  &  Auditing Standard  for  Islamic  Financial  Institution )  adalah  menyajikan  informasi  mengenai  ketaatan organisasi te rhadap  ketentuan syari’ah  Islam,  yang termasuk  informasi  mengenai penerimaan dan  pengeluaran  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  syari’ah,  bila  terjadi,  serta  bagaimana penyalurannya (Badruzaman dan Kusmayadi (2017).

## Informasi dalam Laporan Keuangan
Hal-hal  minimal  yang  perlu  disajikan  dalam  laporan  keuangan  menurut  Teten Kustiawan (dalam Bank Indonesia, 2016) antara lain, meliputi informasi mengenai:
1) Jumlah dan sifat aset, liabilitas dan saldo dana amil zakat.
2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas dana.
3) Jenis dan jumlah arus masuk  dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
4) Cara amil zakat mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
5) Kepatuhan  amil  zakat  terhadap  ketentuan  syariah  serta  informasi  penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah bila ada dan bagaimana penerimaan tersebut diperoleh serta penyalurannya.
6) Usaha peningkatan kesejahteraan dan menyelesaikan permasalahan mustahik.
Menurut standar akuntansi keuangan tentang zakat di Indonesia, yaitu PSAK 109 (IAI, 2008), amil zakat juga harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada beberapa aspek berikut:
1. Kebijakan  penyaluran  zakat,  seperti  penentuan  skala  prioritas  penyaluran,  dan penerima;
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan  mustahik non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
4. Rincian  jumlah  penyaluran  dana  zakat  yang  mencakup  jumlah  beban  pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung  masing-masing mustahik;
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi: jumlah dan jenis aset yang  disalurkan  serta  presentase  dari  aset  yang  disalurkan  tersebut  terhadap  total penyaluran selama periode.
Bank  Indonesia  (2016),  menyatakan  bahwa  kelima  jenis  informasi  di  atas  dapat disajikan secara rutin dan teraudit dalam beberapa laporan keuangan, yaitu:
a. Neraca.
Neraca memberikan gambaran posisi keuangan pada waktu tertentu, yaitu kekayaan dan  kewajiban  lembaga  amil  zakat.  Kekayaan  amil  merupakan  aset  yang  sudah menjadi  hak  amil  atau  hak  pengelolaan,  sedangkan  pasiva  mencerminkan  dana ataupun  kewajiban  amil  terhadap  pihak  lain,  seperti  hak  mustahik  yang  belum terbayarkan ataupun kewajiban lainnya seperti utang.
b. Laporan perubahan dana. Laporan ini menunjukkan laporan perubahan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.
c. Laporan perubahan aset kelolaan. Laporan ini menunjukan perubahan aset kelolaan, mulai dari  aset lancar, aset tidak lancar  dan  akumulasi  penyusutan,  penambahan  dan  pengurangan,  saldo  awal  dan saldo akhir.
d. Laporan arus kas. Memuat  informasi  untuk  para  pengguna  laporan  keuangan,  menghasilkan  kas  dan setara kas dan kebutuhan amil zakat untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus  kas  mencakup  keseluruhan  arus  kas  dalam  aktivitas  operasi,  investasi  dan pendanaan dalam satu periode. Format dari laporan arus kas dapat mengikuti format laporan keuangan perusahaan lain pada umumnya.
e. Catatan atas laporan keuangan. Menyajikan  catatan  atas  laporan  keuangan  untuk  menyediakan  informasi  lebih detail  mengenai  amil,  kebijakan  akuntansi  amil,  penjelasan  pos-pos  penting  dan sebagainya. Format dari catatan atas laporan keuangan arus dapat mengikuti format laporan keuangan perusahaan lain pada umumnya.

## Asumsi Dasar Akuntansi
Menurut  Badruzaman  dan  Kusmayadi  (2017),  terdapat  empat  asumsi  dasar  dalam akuntansi yang membentuk ke dalam strukutur akuntansi, dimana asumsi-asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut:
1. Asumsi Entitas ( Economic Entity Assumption )
Asumsi  entitas  ekonomi  ini  mengandung  arti  bahwa  aktivitas  ekonomi  dapat  di identifikasi  dengan  unit  pertanggung  jawaban  tertentu.  Adanya  pemisahaan  antara kekayaan  unit  usaha  yang  satu  dengan  usaha  yang  lain,  sehingga  posisi  keuangan dilaporkan secara jelas tiap unit usaha.
2. Asumsi Kelangsungan Hidup ( Going Concern Assumption ) Dalam  asumsi  ini  bahwa  perusahaan  yang  didirikan  mempunyai  umur  yang  tidak terbatas  atau  mempunyai  umur  yang  panjang  yang  tidak  terbatas  dalam aktivitasnya.  Setiap  pemilik  tidak  mengharapkan  atau  berpikir  bahwa  perusahaan yang  didirikan  hanya  berdiri  dalam  waktu  tertentu.  Dengan  demikian  pemiliki mempunyai anggapan bahwa perusahaan akan berdiri selama-lamanya.
3. Asumsi Unit Moneter ( Monetory Unit Assumption ) Asumsi  ini  mengandung  arti  bahwa  perusahaan  melakukan  penilaian  dan pengukuran  berdasarkan  pada  satuan  moneter  yang  menjadi  ukurannya.  Ini dilakukan karena unit moneter merupakan ukuran yang paling rasional dan dapat dimengerti  secara  umum.  Dalam  pengukuran  secara  moneter  inisangat  relevan, sederhana, tersedia secara universal, dapat dipahami dan berguna.
4. Asumsi Periodisitas ( Periodicity Assumption )
Dalam asumsi periodisitas mengandung arti bahwa pengukuran dan penilaian dalam aktivitas  ekonomi  atau  operasional  perusahaan  dilakukan  secara  periode  waktu. Periode waktu ini bervariasi bulanan, triwulan, kuartalan, semesteran dan tahunan.
Prinsip- Prinsip Dasar Akuntansi
Lebih  lanjut  Badruzaman  dan  Kusmayadi  (2017),  Ada  empat  prinsip  dasar  akuntansi ( Principles of Accounting ) yang digunakan dalam transaksi yaitu:
1. Prinsip Biaya Historis ( Historical Cost Principles )
Prinsip  inimenghendakidigunakannya  harga  perolehan  dalammencatat  aktiva, hutang, modal dan biaya.
2. Prinsip Pengakuan Pendapatan ( Revenue Recognition Principle )
Sering  terjadi  kesalahan  pemahaman  di  dalam  pengakuan  pendapatan,  sehingga mengakibatkan pendapatan dilaporkan terlalutinggiataurendah, untuk mengantisipasi  demikin  perlu  adanya  pemahaman  yang  jelas  kapan  suatu pendapatan itu diakui. Dalam prinsip pengakuan pendapat ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu:
a. Pendapatan diakui jika telah direalisasi atau dapat direalisasi
b. Telah  direalisasi.  Suatu  pendapatan  telah  direalisasi  apabila  barang  atau jasa  atau  aktiva  lainnya  telah  dipertukarkandengan  kas  atau  klaim  atas kas.Pendapatan  dikatakandapat  direalisasi  apabila  aktiva  yangditerima ataudipegang dapat segera dikonversikan menjadikas atau klaim atas kas.
3. Prinsip Penandingan ( Matching Principle )
Prinsip  penandingan  menunjukkan  bahwa  besarnyapengeluaran  sumber  ekonomi harus  diikuti  dengan  besarnyaarus  masuk  sumber  ekonomi  kepada  entitas.  Ini mengandungprinsip cost  and  benefit dalam  arti  setiap  pengeluaran selalumemperhitungkan  besarnya  manfaat  yang  akan  diterima.Dengan  demikian pengakuan beban akan berkaitan denganpengakuan pendapatan.
4. Prinsip Pengungkapan Penuh ( Full Disclosure Principle ) Manajemen  selalu  dihadapkan  pada  pengambilankeputuasan,  keputusan  yang diambil  tidak  terlepas  dariinformasi,  sehingga  informasi  yang  diperoleh manajemenharus  benar-benar  dapat  diandalkan.  Yaitu  informasi  yangbenar-benar menggambarkan informasi kondisi yangsebenarnya dan sangat memadai. Informasi yang memadaiakan mempengaruhi ke dalam pengambilan keputusan.

## Siklus Akuntansi
Siklus  akuntansi  adalah  suatu  proses  penyediaan  laporankeuangan  suatu  entitasatau perusahaan  dalam  suatu  periode  tertentu.Siklus  akuntansi  merupakan  tahapan-tahapan  yang harus di tempuholeh bagian akuntansi untuk menghasilakan laporan keuangan.Tahapan-tahapan tersebut  dari  mulai  bukti  transaksi  dicatatdikelasifikasikan  dan  diikhtisarkan  kemudian dilaporkan.  Jika  digambarkan  tahapan-tahapan  tersebut  adalah  (Badruzaman  dan  Kusmayadi, 2017):
I. Tahap Pencatatan:
a. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi.
b. Pencatatan dalam jurnal (buku harian).
c. Pemindah-Bukuan (posting) ke buku besar. II. Tahap Pengikhtisaran:
d. Pembuatan neraca saldo (trial balance).
e. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian (adjusment)
III. Tahap Pelaporan
f. Penyusunan laporan keuangan.
g. Pembuatan jurnal penutup (closing entries).
h. Pembuatan neraca saldo penutup (post closing trial balance).
i. Pembuatan jurnal balik (reversing entries).

## Laporan Keuangan Zakat
Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) tahun 2008 menyatakan komponen laporan keuangan terdiri dari 5, yaitu (dalam Badruzaman dan Kusmayadi, 2017):
1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset
4. Laporan Perubahan Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

## Neraca (Balace Sheet)
Neraca  menggambarkan  posisikeuangan  suatuentitasmengenaiaktiva,kewajiban  dan ekuitas.  Dengan  melihat  neraca  akanmenunjukkan  kekuatan  dankelemahan  suatu  entitas. Dengan demikian neraca ini sangat penting bagimenajemen atau fihak lain yang berkepentingan terhadap entitas. Denganmelihat neraca pihak yang berkepentingan akan menentukan nilai dari suatuentitas.  Oleh  karena  itu  neraca  ini  sangatlah  penting  bagi  suatu  entitas,  sebabbagaimana pun neraca akan menunjukkan kepercayaan terhadap entitas.Unsur-unsur di dalam neraca secara garis besar terbagi  ke  dalam tigabagian besar yaitu  Aktiva, Kewajiban  dan Ekuitas. Unsur  ini berlaku kepadasemua
bentuk usaha tidak terkecuali. Apakah
perusahaanitu profitoriented atautidak profit oriented .
Laporan Perubahan Dana
Amil  menyajikan  laporan  perubahan  dana  zakat,  dana  infak/sedekah,dana  amil,  dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup,tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut PSAK 109 Tahun 2008:
a. Dana zakat Penerimaan dana zakat a) Bagian dana zakat
b) Bagian amil
c) Penyaluran dana zakat 1. Entitas amil lain
2. Mustahiq lainnya
Saldo awal dana zakat Saldo akhir dana zakat b. Dana infak/sedekah Penerimaan dana infak/sedekah a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
Penyaluran dana infak/sedekah
a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
Saldo awal dana infak/sedekah Saldo akhir dana infak/sedekah c. Dana amil Penerimaan dana amil
a) Bagian amil dari dana zakat
b) Bagian amil dari dana infak/sedekah

## Laporan Perubahan Aset
Laporan  perubahan  aset  kelolaan  adalah  laporan  yang  mengambarkan  perubahan  dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing  jenis  dana  selama  suatu  periode  tertentu.20  Tujuan  laporan  perubahan  aset kelolaan  adalah  menyediakan  informasi  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan,  (Kustiawan, 2012).  Di  antaranya  berisi  Dana  Infak/Sedekah-aset  Kelolaan  lancar  (misal  Piutang  bergulir) dan  Infak/Sedekah  -  aset  Kelolaan  tidak  lancar  (misal  Piutang  bergulir)  (Badruzaman  dan Kusmayadi, 2017).

## Laporan Arus Kas
Informasi tentang arus kas suatu entitas berguna bagi  para penggunalaporan keuangan ebagai  dasar  untuk  menilai  kemampuan  entitas  dalammenghasilkan  kas  dan  setara  kas  serta menilai  kebutuhan  entitas  untukmenggunakan  arus  kastersebut.  Dalam  prosespengambilan keputusan  ekonomi,para  pengguna  perlu  melakukan  evaluasi  terhadap  kemampuan  entitas dalammenghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.

## Catatan Laporan Keuangan
Catatan laporan Keuangan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen Laporan Kuangan  lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk  memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.(Hery, 2014).

## C. KESIMPULAN
1. Penerapan  PSAK  109  Tentang  Akuntansi  Zakat  meruoakan  bukti  komitmen  lembaga pengelola zakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.
2. Tujuanakuntansi Zakat Menurut AAS-IFI ( Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial  Institution )  adalah  menyajikaninformasimengenaiketaatanorganisasiterhadap ketentuan  syari’ah  Islam,  yangtermasuk  informasi  mengenai  penerimaan  dan pengeluaran  yang  tidakdiperbolehkan  oleh  syari’ah,  bila  terjadi,  serta  bagaimana penyalurannya.

## D. DAFTAR KEPUSTAKAAN
Badruzaman. J & Kusmayadi. D (2017) Akuntansi Zakat (Berbasis Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109). LP2M-PMP Universitas Siliwangi
Bank  Indonesia  (2016).  Pengelolaan  Zakat  yang  Efektif:  Konsep  dan  Praktik  di  Berbagai Negara Departemen Ekonomi dan KeuanganSyariah - Bank Indonesia Edisi Pertama. Erica, Denny. (2018). Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk . Jurnal Ecodemica, Vol. 2 No. 1 April 2018. Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002. Hery (2014). Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan. Jakarta: Grafindo. Hery  (2014).  Cara  Mudah  Memahami  Akuntansi  Inti  Sari  Konsep  Dasar  Akuntansi.  Jakarta:
Prenada.
IAI, PSAK No. 109, Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Jakarta: IAI, 2008 Kieso, Donald. E., Jerry J Weygandt dan Terry D. Warfield. (2010). Intermediate  Accounting IFRS Edition. Edisi 1. Volume 1. Jon Wiley & Sons. Mahmudi (2009). Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, P3EI, Yogyakarta. Muhammad,  Rifqi  (2008).  Akutansi  Keuangan  Syariah  Konsep  dan  Implementasi  PSAK Syariah, P3EI, Yogyakarta.
Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Edisi Pertama, Agustus 2016.
Qardwi, Yusuf (1986). Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa. Qomar  N.L,  Yulinartati,  Nastiti  A.S.      Penerapan  Psak  109  Tentang  Pelaporan  Keungan Akuntansi  Zakat,  Infak/Sedekah  Pada  Masjid  At-Taqwa  Tempurejo.  International Journal of Social Science and Business.  Volume 3, Number 3, Tahun 2019,  pp. 281- 290.
Kustiawan,Teten dkk (2012). Pedoman  Akuntansi  Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109. Jakarta:Forum Zakat. Wahbah Al-Zuhayli. (2000). Zakat Kajian Berbagai Mazhab, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Zakiyudin, Ais. (2013). Akuntansi Tingkat Dasar Dilengkapi Dengan Akuntansi bagi organisasi Pengelola Zakat. Jakarta:Mitra Wacana Media.