Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 286-290| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3428.286-290

## PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA ADAT KESIMAN
Ni Made Widiari, I Wayan Rideng, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia madewidiari22@gmail.com, wayanrideng1965@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Desa  ialah  bagian  wilayah  terkecil  yang  diatur  dalam  Undang-undang.  Berdasarkan  PERDA  Prov.  Bali mengenai Desa Adat, Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai wilayah, setiap Desa Adat dapat membuat Awig-Awig, Pararem dan Peraturan Lain. Penelitian ini mengkaji pengaturan penyalahgunaan  narkotika  pada  pararem  di  Desa  Adat  Kesiman  dan  analisis  penerapan  sanksi  adat  bagi penyalahgunaan  narkotika  di  desa  adat  kesiman.  Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  empiris  dengan pendeatan  Perundang-undangan  dan  konseptual.  Sumber  data  yaitu  data  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh melalui  pencatatan  dan  wawaancara  mendalam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan penyalahgunaan  narkotika  pada  para  remaja  desa  adat  kesiman  diatur  dalam  pararem  Desa  Adat  Kesiman Nomor:  121/01-KR/lV/2019  tentang  bahaya  Narkoba,    jika  dilanggar  oleh masyarakat  di  Desa  Adat  Kesiman dapat  dikenakan  sanksi  berupa  denda  100  kg  beras.  Terhadap  pemerintah  agar  lebih  menanggulangi  hal-hal yang  merusak  generasi  muda  serta  terhadap  masyarakat  agar  lebih  memperhatikan  bahayanya  menggunakan Narkotika.
Kata Kunci : Narkotika, Peraturan Desa Adat, Sanksi Adat

## Abstract
The village is the smallest part of the area regulated by law. Based on PERDA Prov. Bali regarding Traditional Villages,  Traditional  Villages  are  customary  law  community  units  in  Bali  which  have  territories,  each Traditional Village can make Awig-Awig, Pararem and Other Regulations. This study examines the regulation of  narcotics  abuse  in  pararem  in  the  Kesiman  Traditional Village  and  analyzes  the  application  of customary sanctions  for  narcotics  abuse  in  the  Kesiman  traditional  village.  This  study  was  designed  with  empirical research with a legislative and conceptual approach. Sources of data are primary and secondary data obtained through  recording  and  in-depth  interviews.  The  results  showed  that  the  regulation  of  narcotics  abuse  in  the youth  of  the  Kesiman  traditional  village  is  regulated  in  the  pararem  of  the  Kesiman  Traditional  Village Number:  121/01-KR/lV/2019  concerning  the  dangers  of  drugs,  if  violated  by  the  community  in  the  Kesiman Traditional Village, they can be subject to sanctions in the form of a 100 kg of rice . Against the government to better  tackle  things  that  damage  the  younger  generation  and  the  community  to  pay  more  attention  to  the dangers of using Narcotics.
Keywords : Narcotics, Traditional Village Regulations, Customary Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Indonesia sangat diikat oleh aturan  hukum,  hal tersebut tertuang dalam UUD R1 1945 Pasal  1 ayat 3 yang  menyatakan  Negara  Indonesia  merupakan  Negara  hukum.  Sehingga  seluruh  aspek  kehidupan dalam  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  harus  berdasarkan  pada  peraturan-peraturan  hukum yang  terkandung  dari  nilai  yang  ada  dalam  Pancasila  sebagai  dasar  kehidupan  bermasyarakat  guna menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib,  menciptakan  ketertiban  dan  keseimbangan.  Dalam  hal ini  masyarakat  memiliki  kewenangan  sebagai  subjek  hukum  sehingga  berkewajiban  mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimilikinya.
Desa  ialah  bagian  wilayah  terkecil  dibawah  Pemerintah  Kota/Kabupaten.  Dalam  sistem kemandirian  wilayah,  dimana  desa  dengan  desentralisasi  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  otonomi daerah  maupun  desentralisasi.  Bali  mempunyai    dua  bentuk  desa  yaitu  Desa  Adat  dan  Desa Administratif  (Dinas).  Desa  Adat  memiliki  kurang  lebih  1.488  pakraman,  tergabung  dalam  wadah yang  disebut  Majelis  Desa  Pakraman  (MDP)  dan  Desa  Administratif  (Dinas)  terdiri  dari Desa/perbekalan,  dan Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 4 tahun 2019, Desa  Adat  adalah  kelompok  masyarakat  hukum  adat  bali  yang  mempunyai  tradisi,  Cata  krama,
kedudukan,  susunan  asli,  hak-hak  tradisional,  serta  ikatan  tempat  suci  yang  berisi  pergaulan  hidup masyarakat secara rurun menurun (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta harta  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Unsur  pokok  desa  adat  terdiri  atas Parahyangan,  Pawongan,  dan  Palernahan  yang  merupakan  perwujudan  filosofi  Tri  Hita  Karana. Setiap  Desa  Adat  dapat  membuat  Awig-Awig,  Perarem,  dan  Peraturan  Lain  Desa  Adat  yang  dibuat berdasarkam musyawarah (Putri & Puspitasari, 2018).
Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  18  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  tahun  2019  jenis Pararem terdiri dari Pararem Penyacah merupakan Pararem yang dibentuk untuk menjalankan Awig- Awig,  Pararem  Pangele  merupakan  Pararem  yang  dibuat  untuk  mengatur  hal  yang  belum  terdapat dalam  A  wig-awig, dan Pararem Panepas Wicara yaitu Pararem  yang  digunakan untuk penyelesaian perkara  Adat/wicara.  Kenakalan  remaja  (juvenile  delinquency)  ialah  perbuatan  yang  dilakukan  pada usia  remaja  atau  transisi  masa  anak-anak  ke  dewasa  dengan  melanggar  norma,  aturan,  atau  hukum dalam  masyarakat (Raihana, 2016) ; (Karlina, 2020) . Anak remaja  ialah bagian  yang  memiliki status dan peran yang penting, dari kepentingan keluarga, remaja adalah generasi penerus yang siap tumbuh menjadi  dewasa,  sebagai  pewaris  dan  penerus  keluarga.  Kenakalan  pada  remaja  ternyata menimbulkan  dampak seperti  menghambat upaya generasi remaja yang berkualitas (Rahman, 2015) . Oleh karena itu harus diupayakan menciptakan remaja yang berkualitas dengan mencegah timbulnya kenakalan remaja  yang  dapat  merusak citra dan  masa depan remaja itu sendiri  dan bahkan citra dan masa depan bangsa (Prakoso, 2017) .
Masalah  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  merupakan  masalah  serius  yang  harus dicarikan  jalan  atau  diberantas  penyelesaiannya  dengan  segera.  Banyak  kasus  kerugian  materi  dan kehilangan nyawa. Maka pihak Desa memberikan suatu peraturan yang berbentuk Pararem mengenai penyalahgunaan narkotika di kalangan warga Desa terutama di kalangan anak remaja. Sesuai Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu bertujuan sebagai obat dalam kepentingan ilmu pengetahuan,  mencegah  penyalahgunaan  narkotika  dan  pemberantasan  peredaran  narkotika. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaturan penyalahgunaan  narkotika  pada  pararem  di  Desa  Adat  Kesiman  dan  analisis  penerapan  sanksi  adat bagi penyalahgunaan narkotika di desa adat kesiman.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dikaji  dengan  penelitian  hukum  empiris  yaitu  melakukan  observasi  atau  penelitian secara  langsung  ke  lapangan  guna  mendapatkan  kebenaran  yang  akurat  dan  mampu  menunjukan adanya  kesenjangan  Antara  norma  dengan  kenyataan (Hadjon,  1993) .  Sedangkan  pendekatan penelitian yang digunakan  adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap  kenyataan  nyata  masyarakat  atau  lingkungan  masyarakat  tujuan  untuk  menemukan  fakta (fact finding), yang  kemudian  menuju pada  identifikasi (problem  identification)  dan akhirya  menuju kepada  penyelesaian  masalah  (problem  solution).  Lokasi  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Adat Kesiman  Kota  Denpasar.  Adapun  alasan  memilih  lokasi  tersebut  dikarenakan  pada  Desa  Adat Kesiman  telah  terjadi  kasus  Penyalahgunaan  arkotika  yang  dilakukan  oleh  kalangan  remaja.  Bahan hukum  primer  diperoleh  dari  lapangan  melalui  observasi  dan  wawancara  dengan  pihak  terkait (responden/informan)  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  sumber  kedua  berupa  bahan  hukum yaitu  melalui  studi  kepustakaan  berupa  buku-buku.  Adapun  data  sekunder  yang  digunakan  adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional,  lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Rencana Aksi Nasional  Pencegahan  Pemberantasan  Peredaran  Gelas  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  Tahun 2018-2019, Peraturan Kepala Badan arkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata  Kerja  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  Perda  Provinsi  Bali  Nomor  7 Tahun  2017,  tanggal  28  Agustus  2017  Tentang  Fasilitasi  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika. Teknik  Pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  dan  wawancara  dengan  pedoman wawancara  terbuka,  dimana  peneliti  wawancara  menggunakan  daftar  pertanyaan  sebagai  pedoman, meskipun  tidak  tertutup  kemungkinan  adanya  masukan  baru  yang  diperlukan  dalam  wawancara tersebut. Adapun penggunaan pedoman wawancara dimaksudkan untuk efektivitas dan efisiensi yang menjadi target  wawancara, sehingga wawancara tersebut tidak  menyimpang  dari yang  direncanakan. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis  secara kualitatif deskriptif (Bambang, 2002) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1 . Pengaturan  Penyalahgunaan Narkotika pada Pararem di Desa Adat Kesiman
Penyalahgunaan Narkotika lebih banyak dialami oleh anak remaja. Pergaulan yang sekarang membuat perubahan  pola  pikir  remaja  untuk  lebih  dewasa  yang  dapat  menjerumuskan  dirinya  ke  jalan  yang lebih  buruk  maupun  yang  lebih  bermanfaat,  masa  remaja  berusia  antara  11  dan  19  tahun.  Adapun yang  mengatakan  bahwa  usia  antara  11  dan  24  tahun,  kecuali  masa  remaja  yang  rnerupakan  masa peralihan dari anak ke masa dewasa, yaitu ketika manusia tidak dapat lagi dianggap sebagai anak oleh lingkungan, keluarga dan masyarakat, tetapi dari prospek pertumbuhan mereka, tidak ada tanda-tanda perkembangan  mental  atau  psikologis,  dan  kematangan  spiritual.  Pada  masa  remaja,  kehidupan manusia  tel  ah  ban  yak  rnengalami  perubahan  yang  sangat  rnendasar,  baik  perubahan  fisik,  psikis, maupun  psikologis.  Biasanya,  masa  remaja  ditandai  dengan  perkembangan  fisik,  perkembangan seksual,  pemikiran  kausal,  emosi  yang  berlebihan,  masalah  lingkungan,  dan  interaksi  sosial  dengan kelompok. (Raza & Sayuti, 2006) .
Penyalahgunaan  narkotika  adalah  menggunakan  zat  atau  obat  baik  yang  bersifat  alarniah, sintetis,  maupun  semi  sintetis  tidak  sesuai  prosedur  sehingga  dapat  menimbulkan  efek  penurunan kesadaran,  halusinasi,  serta  daya  rangsang.  Pengertian  Sanksi  Adat  adalah  pencerminan  kepribadian suatu  bangsa.  Karena  perbedaannya  ini  adat  memberikan  identitas  dari  suatu  bangsa (Manarisip, 2012) .  Kemajuan  jaman  dan  teknologi  ternyata  tidak  dapat  menghilangkan  adat  kebiasaan  dalam suatu masyarakat, akan tetapi terjadilah proses penyesuaian dengan kemauan zaman, sehingga adat itu tetap  kekal  dan  segar.  Dasar  berlakunya  Hukum  Adat  dibagi  menjadi  3  yaitu,  dasar  filosofis,  dasar sosiologis,  dan  dasar  yuridis.  Dalam  masyarakat  hukum  adat  di  Bali,  ada  berbagai  perbuatan  yang dianggap sebagai delik adat. Perbuatan-perbuatan tersebut apabila diklasifikasikan dapat dibedakan: a. Delik terhadap harta benda b. Delik terhadap kepentingan orang banyak c. Delik terhadap kehormatan seseorang,
d. Delik terhadap kesusilaan
Di  samping  itu  pula  sanksi-sanksi  tersebut  harus  sudah  ditinggalkan  karena  tidak  sesuai  lagi dengan  nilai-nilai  yang  telah  diakui  secara  universal (Widnyana  &  Made,  1993) .  Penyalahgunaan narkotika  dalam  pararem  Desa  Adat  Kesiman  mengingatkan  bahaya  Narkoba,  warga  desa  laki-laki, perempuan, anak-anak, dan remaja wajib mengingatkan warganya masing-rnasing, dan juga diadakan jalinan kekeluarga, warga desa atau warga banjar agar selalu melaksanakan kehidupan sesuai isi dari ajaran  agama,  agar  bisa  menemukan  kehidupan  ajaran  hubangan  ruhan  dengan  manusia,  manusia dengan  manusia,  manusia  dengan  lingkungan  diutamakan  diwilayah  warga  atau  melaksanakan kehidupan  agar  tidak  memakai  atau  menjual  Narkoba  (Nintenin  lndik  Bhaya  arkoba,  Krama  Desa lanang-istri,  ageng-alit  patut  nitenin  kula  warganyane  soang-soang,  taler  tindih  ring  kawentenan paiketan pasemetonan karma desa wiadin karma banjar mangda satata prasida ngamargiang kahuripan manut daging-daging sastra agama, gumanti sida manggihin kasukertan Tri Hita Karana utamanyane ring widang pawongan utawi ngamargiang kahuripan antuk nenten ngangge, rniwah ngadol narkoba). Untuk  ini  warga  Desa  Adat  Kesiman  harus  mengikuti  ajaran  kebaikan  hubungan  tuhan  dengan manusia, manusia dengan  manusia, manusia dengan  lingkungan karena diutamakan diwilayah  warga mengenai  pertemuan  dihadapan  warga  Desa  agar  jauh  dari  bahayanya  Narkoba  itu,  agar  tidak menyimpang  dari  peraturan-peraturan.  (Antuk  punika  karma  Desa  Pakraman  Kesiman  parut nincapang  kasukertan  Tri  Hita  Karana  utamanyane  ring  widang  pawongan  indik  pangraksa  majeng ring  karma  desa  mangdane  sayan  doh  saking  bhaya  narkoba  inucap  antuk  pararem  ngele  manut pawos-pawos ring sor): Dalam Perarem Desa Adat Kesiman yang telah diatur didalamnya dibuatkan Pasal-Pasal berupa :
Pasal I dan Pasal 2 peraturan dan (Pawos I Lan Pawos 2 Pamikukuh Lan Patitis), Pasal 3 mengenai warga (Pawos 3 Krama)
Pasal 4 pengertian Narkoba (Pawos 4 Uning Indik Narkoba) Pasal 5 ciri-ciri yang terkena Narkoba (Pawos 5 China Jatma Sane Keni Narkoba) Pasal 6 memberitahu kepada warga agar tidak terkena bahayanya Narkoba (Pawos 6 Nintenin Krama Nenten Keni Bhaya Narkoba),
Pasal 7 Penambahan dalam Pararern (Pawos 7 Nguwah-Nguwah Pararem), dan Pasal 8 Penutup (Pawos 8 Pamuput).
2. Penerapan Sanksi Adat Bagi Penyalahgunaan Narkotika di Desa Adat Kesiman
Sanksi  adat  adalah  suatu  upaya  untuk  mengembalikan  keseimbangan  spiritual.  Dengan  kata  lain sanksi  adat  tersebut  merupakan  usaha  untuk  menetralisir  pelanggaran  yang  terjadi  sebagai  akibat pelanggaran  adat.  Jadi  sanksi  adat  berfungsi  sebagai  penyeimbang  untuk  mengembalikan keseimbangan  antara  dunia  lahir  dan  duniawi.  Bentuk  sanksi  adat  terkait  dengan  nilai  dan  rasa keadilan  masyarakat  yang  saling  bersangkutan.  Peran  dari  sanksi  adat  adalah  menyeimbangkan  dan memulihkan  keseimbangan  antara  dunia  sekuler  dan  dunia  kelahiran.  Di  Bali,  sanksi  adat  memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  memulihkan  keseimbangan  yang  bergejolak.  Sesuai  konsep  adat, tujuan saksi (pidana) adalah mengembalikan keseimbangan alam semesta, yaitu keseimbangan antara dunia kelahiran dan duniawi, guna menghadirkan rasa damai di antara rekan senegaranya. Sela in iru, hukuman harus adil, artinya hukuman tidak akan ditujukan kepada orang atau kelompok atau korban tertentu, juga tidak ditujukan kepada masyarakat, sehingga kehilangan ketimpangan.
Sanksi  adat  senantiasa  berpedoman  pada  nilai-nilai  dasar  agama  dan  berupaya  mewujudkan kesucian  desa  demi  tercapainya  perdamaian.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan  saksi  adat  senantiasa berpedoman  pada  pemulihan  kesucian  dan  keamanan  desa.  Di  Bali  yaitu  di  Desa  Pakraman, penerapan  sanksi  adat  kini  menghadapi  tantangan  kepatuhan.Keadaan  ini  masih  harus  dilihat, mungkin  karena  kurangnya  pemahaman  tentang  makna  sanksi  adat  atau  dari  segi  sosiologis,  adat istiadat. sanksi tidak lagi Mengikuti kesadaran hukum masyarakat.
Dalam  Pararem  Desa  Adat  Kesiman  terdapat  Jenis-jenis  sanksi  adat  dalam  pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur yaitu:
1) Krama  Desa  sane  wantah  ngangge  keni  pemidanda  pamrayascita  desa  atau  banjar  (warga  desa yang mengguna akan kena denda membersihkan desa atau banjar)
2) Krama  Desa  sane  ngadol  Ian  wenten  buktinyane  olih  krama  desa  sane  lianan  keni  pemidanda pamrayascita desa/banjar Ian nunas iwang (warga desa yang menjual dan ada terbukti oleh warga desa yang lainnya kena denda membersihkan desa atau ban jar dan meminta maaf)
3) Krama  Desa  sane  ngangge  miwah  ngadol  keni  pamidanda  pamrayascita,  nun  as  iwang  Ian pamidanda jinah agengnyane 100 Kg beras kelas satu (warga desa yang menggunakan dan menjual kena denda membersihkan, meminta maaf dan biaya denda sebesar 100 kg beras kelas satu) Penerapan  Sanksi  Bagi  Penyalahgunaan  arkotika  di  Desa  Adat  Kesiman  Dalam  Desa  Adat Kesiman telah membuat sebuah pararem yang mengenai memberi tahu mengenai bahayanya Narkoba (Nitenin  lndik  Bahaya  Narkoba)  yang  dicantumkan  dalam  Pawos  5  pasal  5  mengenai  China  Jatma Sane Keni Narkoba (ciri orang yang terkena Narkoba) yaitu :
1) Nenten makayun ngajeng (tidak ingin makan)
2) Enten Makita masiram, Ian meweh masirah (tidak ingin mandi dan susah mandi)
3) Mayus nunas pekaryan, Jan angga sarirannyane tiris (tidak ingin mengambil pekerjaan dan berfikir pendek)
4) Biji  batu  penyingakan  ngalitang  sakadi  jaum  taler  biji  batu  penyingakannyane  lombeng  (bola matanya lurus seperti jarum dan bola matanya kelihatan lebar)
5) Pepesan bogbog Ian brangti (sering berbohong dan marah)
6) Nenten sida malaksana sane gel is Ian apatis (tidak bisa bekerja cepat dan praktis)
7) Pepesan mamurug Ian mapangangge bucek (sering ngelabrak dan berpakaian kucel)
Pawos 6 pasal 6 mengenai Nitenin Krama Nenten Keni Narkoba (menginformasikan warga tidak kena tentang bahayanya Narkoba)

## IV.    SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  penyalahgunaan  narkotika  akan  diberi sanksi adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat hingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan serta ketentraman masyarakat. Sanksi adat  yang  dikenakan  terhadap  seseorang  penyalahgunaan  narkotika  di  Desa  Adat  Kesiman  ialah Warga  desa  dikenakan  denda  membersihkan  desa  atau  banjar,  meminta  maaf  terhadap  warga  desa, Warga desa yang menggunakan narkotika dikenakan denda 100 kg beras.
2 . Saran
Dari simpula penelitian di atas, peneliti memberi saran  bagi pemerintah agar menjalankan sanksi dan mengembangkan  program-program  yang  sudah  diterapkan  bagi  masyarakat  yang  menyalahgunakan narkotika  di  setiap  wilayah  Desa  Adat.  Bagi  masyarakat  agar  dapat  digunakan  sebagai  acuan informasi dan pengetahuan bagaimana peraturan tindakan penyalahgunaan narkotika bagi anak remaja di  wilayah  Desa  Adat,  agar tidak  terjadinya  pelanggaran  yang  membuat  fatal  bagi  generasi  muda  di Indonesia.  Bagi  peneliti  selanjutnya  untuk  melakukan  penelitian  dibidan  kajian  Narkotika  untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Hadjon, P. M. (1993). Penghantar Hukum Administrasi . University Press. Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. Jurnal Edukasi Nonformal , 1 (2), 147– 158.
Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. Jurnal Lex Crimen , 1 (4), 24–
40.
Prakoso, A. (2017). Kriminologi dan Hukum Pidana . Yogyakarta. Laksbang Pessindo.
Putri,  K.  A.  M.  P.,  &  Puspitasari.  (2018).  Pengaruh  Hukum  Adat  atau  Awig-Awig  Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Banjar  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng  Provinsi  Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 8 (1), 1–13.
Rahman,   muzdalifah M. (2015).  Upaya Orang Tua dalam Membimbing Remaja. Jurnal Bimbingan Konseling Islam , 6 (1), 41–62.
Raihana.  (2016).  Kenakalan  Anak  (Juvenile  Deliquency)  dan  Upaya  Penanggulangannya. Sisi  Lain Realita , 1 (1), 72–83. Raza, A., & Sayuti, W. (2006). Remaja dan Bahaya Narkoba . Jakarta. Prenada . Widnyana, & Made, I. (1993). Kapita Selekta Hukum Pidana Adat . Bandung. PT Eresco.