Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus Di Bima

## Ahmadin
STKIP Taman Siswa Bima Email: bimaahmadin13@gmail.com
Abstrak. Tujuan dalam penelitian ini adalah agar Dapat mengetahui bagaimana masyarakat yang tidak mampu atau memaksakan diri untuk membeli sepeda motor secara tunai,  yang biasanya menggunakan  jasa  perusahaan  pembiayaan  dan  perusahaan  pembiayaan  dalam  menyelenggarakan pembiayaan  sepeda  motor  dengan  menggunakan  model  perjanjian  baku,  yaitu  perjanjian  yang bentuk  maupun  isinya  telah  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  pihak  yang  ekonomis  atau  psikologis lebih  kuat.  Dan  bagi  para  pengusaha  penggunaan  perjanjian  baku  ini  mungkin  merupakan  cara mencapai  tujuan  ekonomis  yang  efisien  dan  praktis  karena  perjanjian  tersebut  digunakan  atau  di berlakukan pada setiap calon konsumen. Desain penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dan  mengolah  data-data  yang  diperoleh dilapangan yang merupakan data primer atau yang disebut juga penelitian lapangan dengan bertitik tolak  aspek  hukum  (yuridis).  Untuk  mendukung  dan  melengkapi  data  primer  juga  dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder tentang permasalahan yang diteliti. Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Deskriptif  artinya  karena  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan gambaran sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli  angsuran  sepeda  motor  di  Bima.  Analitis  artinya  karena  untuk  selanjutnya  akan  digunakan untuk  menjawab  permasalahan  yang  kedua  yakni  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pada perjanjian jual beli sepeda motor. Hasil penelitiannya adalah Dalam hal leavering atau penyerahan, KUHPerdata megandung sistem causal yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnya leavering itu pada dua syarat. a.) sahnya titel  yang  menjadi dasar dilakukannya leavering ; dan b.) leavering tersebut  dilakukan  oleh  orang  yang  berhak  berbuat  bebas  ( beschikingsbevoegd )  terhadap  barang yang dileaver itu. Disini titel yang menjadi dasar leavering itu, yakni jual beli, tukar menukar, hibah (tiga perjanjian ini merupakan titel-titel untuk memindahkan hak milik). adapun orang yang berhak berbuat  bebas  adalah  pemilik  barang  sendiri  atau  orang  yang  dikuasakan  olehnya.  Selama  ini pemahaman yang ada dimasyarakat mengenai jual beli angsuran, sewa beli dan leasing adalah sama yakni pembayarannya yang dilakukan secara berkala. Namun, pengertian antara jual beli angsuran, sewa beli dan leasing berbeda.
Kata kunci: Perlindungan, Konsumen Dan Sepeda Motor.

## PENDAHULUAN
Permintaan  kebutuhan  akan  sepeda motor sebagai alat transportasi dirasakan terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya  jumlah  pembeli  sepeda  motor pada  setiap  tahun  disebabkan  oleh  perubahan pola  atau  gaya  hidup  masyarakat  yang cenderung  materialistik  dan  konsumtif.  Akan tetapi masyarakat tentu mempunyai kebutuhan  akan  barang  dan  jasa  dan kebanyakan  tidak  mengukur  sesuai  dengan penghasilan.
Masyarakat  yang  tidak  mampu  atau memaksakan  diri  untuk  membeli  sepeda motor  secara  tunai,  biasanya  menggunakan jasa  perusahaan  pembiayaan  dan  perusahaan pembiayaan dalam menyelenggarakan pembiayaan sepeda motor dengan menggunakan  model  perjanjian  baku,  yaitu perjanjian  yang  bentuk  maupun  isinya  telah ditetapkan  secara  sepihak  oleh  pihak  yang ekonomis  atau  psikologis  lebih  kuat.  Bagi para  pengusaha  penggunaan  perjanjian  baku ini  mugkin  merupakan  cara  mencapai  tujuan ekonomis  yang  efisien  dan  praktis  karena
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perjanjian tersebut digunakan atau di berlakukan pada setiap calon konsumen.
Penggunaan  Perjanjian  baku  dalam dunia  bisnis  tampaknya  telah  menjadi  hal yang  biasa  dilakukan  oleh  pelaku  usaha. Namun, penjanjian baku sendiri secara teoritis masih  mengundang  perdebatan,  khususnya dalam  kaitannya  dengan  unsur  kebebasan berkontrak  dan  syarat  sahnya  perjanjian dalam  hal  kesepakatan.  Didalam  perjanjian baku,  kebebasan  untuk  melakukan  perjanjian serta pemberian kesepakatan terhadap perjanjian  tersebut  tidak  dilakukan  sebebas dengan  perjanjian  yang  dilakukan  secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.
Dalam prakteknya perusahaan pembiayaan  akan  menyodorkan  formulir (form)  perjanjian  yang  telah  dipersiapkan sebelumnya  kepada  calon  konsumen.  Dalam hal ini konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan  yaitu  menerima  perjanjian  dengan syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh pengusaha  atau  menolaknya  jika  tidak menyetujuinya. Singkatnya “ jikan konsumen membutuhkan  silahkan  ambil  atau  jika keberatan tinggalkan saja ( take it or leave it )” (muhammad,  1992:  3).  Posisi  ini  jelas  tidak menguntungkan bagi konsumen karena jika ia beralih  ke  perusahaan  pembiayaan  lain, konsumen juga akan dihadapakan pada model perjanjian yang sama. Oleh karena konsumen membutuhkan sepeda motor maka ia terpaksa menerima  perjanjian  tersebut  dengan  segala persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh perusahaan pembiayaan.
Perusahaan pembiayaan dalam menyelenggarakan pembiayaaan sepeda motor  antara  perusahaan  pembiayaan  satu atau  dengan  yang  lainnya  berbeda  dalam penyebutan perjanjiannya. Ada yang menyebutkan  sebagai  sewa  beli  leasing maupun  perjanjian  pembiayaan  bersama. Akan  tetapinsatu  hal  yang  sama  diantara perjanjian tersebut adalah perikatan jaminannya yaitu dengan jaminan fidusia.
Lembaga  jaminan  fidusia  ini  diatur dalam  undang-undang  nomor  42  tahun  1999 tentang  jaminan  fidusia.  Jaminan  fidusia menrupakan  pengalihan  hak  milik  secara kepercayaan, artinya bahwa objek jaminan itu
tetap  berada  pada  pemberi  fidusia  (debitur) dan  yang  dialihkan  adalah  hak  miliknya secara  kepercayaan  yaitu  sebagai  jaminan hutang  debitur.  Lembaga  jaminan  fidusia, menaratkan  bahwa  untuk  dapat  diikat  dengan jamina    fidusia  maka  benda  yang  menjadi objek  jaminan  tersebut  adalah  milik  dari pemberi  fidusia.  Selain  itu  objek  jaminan fidusia  merupakan  benda  bergerak  baik  yang berwujud  maupun  tidak  berwujud  atau  benda tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
Maka  jika  mengacu  pada  peralihan hak  miliknya  yang  sudah  beralih  pada pembeli    maka  hal  tersebut  tidak  sesuai dengan pengertian sewa beli maupun leasing. Pada  sewa  beli  hak  milik  masih  beada  pada penjual sampai barang tersebut dibayar lunas. Sedangkan  pada  leasing  hak  milik  tetap berada  pada  leassor  sampai  ahir  perjanjian leasing.  Dan  hak  milik  beralih  pada  lessee membeli  dengan  harga  (financial  lease). Selain  itu  menjadi  objek  leasing  adalah barang modal atau alat produksi.
Berbeda  halnya  dengan  jual  beli angsuran,  pada  jual  beli  angsuran  hak  milik itu  sudah  beralih  pada  saat  barang  itu diserahkan  kepada  pembeli  walaupun  barang tersebut  belum  dibayar  lunas.  Berdasarkan alasan  tersebut  maka  perjanjian  pembiayaan sepeda  motor,  yang  diikat  dengan  jaminan fidusia  lebih  tepat  dikatakan  sebagai jual  beli angsuran  yang  menempatan  pembeli  sebagai pemilik benda. Secara populer jika membutuhkan sepeda motor dengan perjanjian  jual  beli  angsuran  dikenal  dengan istilah  kredit  motor.  Praktek  sederhananya perusahaan  pembiayaan  menyediakan  sepeda motor  sesuai  spesifikasi  yang  diinginkan konsumen.  Setelah  sepeda  motor  diserahkan kepada konsumen maka konsumen membayar harga  sepeda  motor  ditambah  bunga  serta biaya-biaya lainnya kepada perusahaan pembiayaan dengan cara diangsur atau secara berkala. Konsekuensinya maka debitur sebagai  pemilik  barang  (  pemberi  fidusia) kemudian  menyerahkan  hak  miliknya  secara kepercayaan kepada kreditur (penerima fidusia)  yakni  sebagai  jaminan  pelunasan hutang.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pengalihan hak milik secara
kepercayaan dalam jaminan fidusia dituangkan  dalam  akta  pembebanan  jaminan fidusia  yang  dibuat  oleh  notaris.  Akta pembebanan jaminan fidusia kemudian didaftarkan ke kanwil departemen hukum dan hak  asasi  manusia.  Pendaftaran  jaminan fidusia  merupakan  jaminan  dari  penerima fidusia kuasa atau wakilnya. Setelah dilakukan  pendaftaran  sebagai  bukti  bahwa kreditur  sebagai  pemegang  fidusia  akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia.
Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama dengan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Apabila debitur  cedera  janji  atau  tidak  dapat membayar angsuran tepat pada waktunya dan telah diberikan somasi maka debitur (penerima fidusia) dapat mengeksekusi jaminan  fidusia  yaitu  dengan  penyitaan  dan penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia  melalui  pelelangan  umum.  Pada jaminan  fidusia  berkedudukan  penerima fidusia  adalah  kreditur  preferen.  Kreditur preferen ini mempunyai hak untuk “mengambil  pelunasan  hutang  atau  hasil eksekusi objek jaminan lebih dahulu dari pada kreditur  lainnya”  (salim,  2005:89).  Apabila dari  hasil  penjualan  objek  jaminan  tersebut setelah dikurangi dari hutang debitur terdapat sisa maka kelebihan itu adalah hak debitur.
Dalam  pelaksanaannya  seringkali konsumen  yang  telah  sekian  lama  membayar dalam  angsuran  dan  hanya  menyisakan beberapa  kali  angsuran  kemudian  karena suatu  hal  konsumen  tidak  mampu  membayar angsuran  sepeda  motornya  ditarik  oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan ketentuan  perjanjian  tidak  menuntut  hak- haknya  untuk  dipenuhi.  Ini  terjadi  karena pemahaman  masyarakat  tentang  hukum  yang masih rendah. Sementara itu praktek dilapangan  ada  indikasi  bahwa  perusahaan pembiayaan dalam menyelenggarakan pembiayaan  sepeda  motor  tidak  di  daftarkan di  kanwil  departemen  hukum  dan  hak  asasi manusia.  Contoh  kasus  saudara  hanafi  yang menggugat  PT  krida  finance.  Persoalan  ini bermula  dari  pembelian  sepeda  motor  yang diangsur  Rp.  670.500.00  perbulan  selama  28
kali  angsuran  dengan  perjanjian  pembiayaan konsumen  dengan  menyerahkan  hak  milik secara  fidusia.  Ditengah  jalan  hanafi  tak mampu  membayar  angsuran  sesuai  batas waktu  yang  dijanjikan.  Kemudian  sepeda motor  tersebut  ditarik  oleh  PT  Krida  finance. Alasan yang digunakan sebagai dasar gugatan antara  lain  karena  tidak  adanya  sertifikat jaminan fidusia. ( http://hukumonline.com ). Asas perjanjian “ pacta sun servanda ” menyatakan bahwa semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya,  tetap  berlaku  dan  menjadi  asas utama  dalam  hukum  perjanjian.  Tetapi terhadap  perjanjian  yang  diikat  dengan jaminan  fidusia  yang  didaftarkan  tidak  dapat dilakukan  eksekusi  secara  langsung.  Proses eksekusi  harus  dilakukan  dengan  cara mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  hingga keluarnya putusan pengadilan yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Melalui instrumen  semacam  pembiayaan  konsumen, memang  konsumen  yang  menginginkan sepeda  motor  dapat  dengan  mudah  memiliki sepeda  motor  yang  diinginkan.  Namun,  tidak banyak  konsumen  yang  menyadari  bahwa konsekuensi  di  balik  kemudahan  yang ditawarkan  tersebut  menyebabkan  konsumen dirugikan. Permasalahan baru timbul kemudian  setelah  konsumen  tidak  dapat membayar  angsuran  sepeda  motor  dan konsekuensinya sepeda motornya ditarik oleh perusahaan pembiayaan.
Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang  perlindungan  konsumen  mengatur mengenai  larangan  pelaku  usaha  untuk mengambil  segala  tindakan  sepihak  yang berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli  oleh konsumen    secara  angsuran  dalam  hal  ini menarik  sepeda  motor.  Kalaupun  penarikan sepeda  motor  tersebut  dilakukan  haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.  Untuk  itu  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai  hal  tersebut dengan judul: “ Perlindungan Hukum Terhadap  Konsumen    Pada  Perjanjian Jual  Beli  Sepeda  Motor  Studi  Kasus  Di Bima”
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## METODE PENELITIAN
Mengenai metodelogi penelitian yang  digunakan  oleh  peneliti  atau  penulis dalam hal ini penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian  jual  beli  sepeda  motor  studi  kasus di  bima  merupakan  penelitian  hukum  yuridis empiris.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mengkaji  dan  mengolah  data-data  yang diperoleh  dilapangan  yang  merupakan  data primer  atau  yang  disebut  juga  penelitian lapangan  dengan  bertitik  tolak  aspek  hukum (yuridis).  Untuk  mendukung  dan  melengkapi data primer  juga dilakukan penelitian kepustakaan  guna  memperoleh  data  sekunder tentang  permasalahan  yang  diteliti.  Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis.  Deskriptif  artinya  karena  hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan gambaran sistematis, terperinci dan menyeluruh  mengenai  pelaksanaan  perjanjian jual  beli  angsuran  sepeda  motor  di  Bima. Analitis artinya karena untuk selanjutnya akan digunakan  untuk  menjawab  permasalahan yang  kedua  yakni  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  pada  perjanjian  jual  beli sepeda motor.
Kemudian  tekhnik  yang  digunakan untuk  menentukan  responden  adalah  metode proposive  sampling  yaitu  penentuan  sample yang  dilakukan  tidak  secara  random  (non random  sampling)  melainkan  dengan  kriteria dan pertimbangan tertentu oleh peneliti sesuai dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Kritria tersebut  berdasarkan  orang  yang  pernah  atau sedang  melakukan  perjanjian  jual  beli angsuran sepeda motor di wilayah Bima.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  dari  hasil  yang  di dapatkan peneliti dengan beberapa responden, dalm  hal  ini  permasalahannya  tidak ada yang berbeda yang signifikan, akan tetapi responen mengalami  hanya  pada  angsuran  yang tertunda  dan  macet  pembayaran.  Dari beberapa ini perlu penulis uraikan aturan yang mengikat  sebagaimana  yang  ada  dalam
Undang-Undang dan peraturan lainnya. Misalnya tinjuan tentang perjanjian:
Dalam  pasal  1313  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  bahwa perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih. Pengertian  perjanjian  yang  terdapat  dalam pasal  1313  KHUPerdata  tersebut  terlalu  luas dan  terlalu  sempit.  Pasal  1313  KUHPerdata dikatakan terlalu luas karena hanya menyebutkan perbuatan saja, misalnya zaakwarneming (pengurusan kepentingan orang lain), yang itu terjadi tampa diperjanjikan  terlebih  dahulu.  Sedangkan yang menimbulkan perjanjian adalah perbuatan-perbuatan  hukum  yang  akibatnya diatur  oleh  hukum.  Selain  itu  kata  perbuatan juga  terlalu  luas  karena  mencakup  perbuatan yang  bergerak  dilapangan  hukum  harta kekayaan  dan  perkawinan  yang  tunduk  pada ketentuan  tersendiri  bukan  tunduk  pada  buku III KUHPerdata (Sofwan, 1980: 1).
Pasal 1313 KUHPerdata juga dikatakan  terlalu  sempit  karena  perjanjian  itu adalah  perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  diri  pada  satu  orang yang  lain.  Pernyataan  ini  seakan-akan merupakan  perjanjian  sepihak  padahal  pada umumnya  perjanjian  itu  bersifat  timbal  balik misanya  seperti  jual  beli.  Pendapat  salim  dan Dunne  dalam  bukunya  Salim  (2006:  161) menyatakan  bahwa  perjanjian  adalah  satu hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih berdasarkan kata sepakat  untuk menimbulkan akibat  hukum.  Pendapat  ini  juga  diperkuat oleh  prof.  Mertokusumo  (1999:  110)  yang menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan  hukum  antara  dua  orang  yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara  dua  orang  atau  lebih  yang  saling mengikatkan  diri  untuk  menimbulkan  akibat hukum.
Buku  III  KUHPerdata  khususnya mengenai perjanjian menganut sistem terbuka,  terutama  karena  asas  kebebasan berkontrak “pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan ketentuan hukum pelengkap  yang  berarti  bahwa  pasal-pasal
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tersebut boleh disingkirkan apabila dikehendaki  oleh  para  pihak”  (subekti,  1990: 13).  Para  pihak  diberbolehkan  membuat ketentuan-ketentuan sendiri
yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Apabila para pihak tidak mengatur suatu  hal  tersebut  akan  tidak  mengatur  suatu hal  dalam  perjanjian  maka  mengenai  hal tersebut akan tunduk  pada  ketentuan  undang- undang. Dalam perkembangannya asas kebebasan
berkontrak seringkali menimbulkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya  dapat  mencapai  tujuannya.  Bila  para pihak memiliki kekuatan tawar menawar yang seimbang. Pada kenyataannya tidak demikian contohnya  dalam  penggunaan  perjanjian baku.
Perjanjian baku tersebut yang notabene  disusun  sepihak  oleh  pengusaha tentunya mencantumkan klausul-klausul yang menempatkan  kedudukan  pengusaha  yang lebih tinggi dari pada konsumen. Hak-hak dan kewajiban  yang  tidak  seimbang  antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan ini tentunya  menimbulkan  ketidakadilan  bagi konsumen.  Menurut  muhammad,  (1992:  3) dalam  perjanjian  baku,  konsumen  hanya diharapkan  pada  dua  pilihan  yaitu:  a).  Jika konsumen  membutuhkan  produksi  atau  jasa yang ditawarkan kepadanya setujuilah perjanjian dengan syarat baku yang disodorkan  oleh  pengusaha.  Dalam  bahasa inggris  diungkapkan  dengan  sebutan  take  it., atau  b).  Jika  konsumen  tidak  setuju  dengan syarat-syarat  baku  yang  ditawarkan  itu janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha  yang  bersangkutan  dalam  bahasa inggrisnya diungkapkan dengan sebutan leave it.  Singkatnya,  jika  konsumen  membutuhkan silahkan ambil, atau jika keberatan tinggalkan saja. (take it or leave it).
Perjanjian  baku  sering  juga  disebut dengan  istilah  kontrak  standar.  Menurut Mertokusumo (1990: 4) kontrak standar ialah suatu  kontrak  yang  isinya  ditentukan  secara apriori oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih unggul, sehingga pihak adherent (yang lemah) mau tidak mau terikat. Karena  sifat  kontrak  standar  ini.  Salah  satu pihak merelakan pihak lawan dibebaskan atau dikurangi  tanggung  jawabnya  (exsoneratie
clausule)  karena  dalam  kedudukan  ekonomi lebih lemah.
Selain  tinjauan  pada  perjanjian  juga dilihat  pada  pembiayaan  konsumen.  Dalam hal  ini,  di  tengah  keterbatasan  finansial, perusahaan pembiayaan merupakan salah satu sumber  pembiayaan  alternatif  yang  dapat membantu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkan.  Melalui  pembiayaan  konsumen masyarakat  yang  tadinya  kesulitan  untuk membeli  barang  secara  tunai  akan  dapat teratasi dengan cepat dan mudah. Berdasarkan  pasal  1  huruf  g  peraturan Menteri  Keuangan  No.  84/PMK/.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan yang dimaksud    dengan  pembiayaan  konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang  berdasarkan  kebutuhan  konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
Pembiayaan  konsumen  ini  pada hakekatnya  sama  dengan  kredit  konsumen (cousumer  credit).  Bedanya  hanya  terletak pada  lembaga  yang  membiayainya.  “ pembiayaan konsumen di biayai oleh perusahaan  pembiayaan  sedangkan  kredit konsumen  dibiayai  oleh  bank”  (sunaryo, 2008:  96).  Dilihat  dari  aspek  jaminan “lembaga  pembiayaan  dalam  melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan ( non  collateral  basis )  karena  unit  yang dibiayai merupakan objek jaminan” (sunaryo, 2008:  15).  Ini  terjadi  karena  “pada pembiayaan konsumen
pemilikan
barang/objek pembiayaan berada pada konsumen  yang  kemudian  diserahkan  secara fidusia  kepada  perusahaan  pembiayaan” (Rahmat, 2002: 137).
Kemudian  dalam  hidup  kehidupan di  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  perlu adanya perlindungan konsumen juga disamping pembiayaan oleh konsumen. Biasanya  dalam  lalu  lintas  ekonomi,  pelaku usaha konsumen adalah dua pihak yang saling membutuhkan. Pelaku usaha menjual produknya  kepada  konsumen,  sedangkan konsumen  membutuhkan  barang  yang  dijual oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya  sehingga  kedua  sama-sama memperoleh manfaat serta keuntungan. Namun,  dalam  prakteknya  posisi  tawar  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tidak  seimbang  antara  konsumen  dengan pengusaha  sering  kali  merugikan  konsumen. Praktek perdagangan yang merugikan konsumen  diantaranya  adalah  penggunaan perjanjian  baku  dan  pemuatan  klausula eksonerasi secara tidak patut.
Bertitik  tolaknya  dari  lemahnya kedudukan  konsumen,  maka  pemerintah berkewajiban  untuk  melindungi  konsumen. Untuk  itu  dalam  rangka  perlindungan terhadap  konsumen  telah  dikeluarkan  aturan mengenai  perlindungan  konsumen.  Yakni Undang-Undang  no.  8  tahun  1999  tetang perlindungan  konsumen.  Pasal  18  Undang- Undang no. 8 tahun 1999 tetang perlindungan konsumen  menyebutkan  bahwa:  1.)  pelaku usaha  dalam  menawarkan  barang  dan  /  atau jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan dilarang membuat atau mencatumkan klausula  baku  pada  setiap  dokumen  dan  atau perjanjian apabila; a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b). Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak menolak  penyerahan  kembali  barang  yang dibeli  konsumen;  c).  Menyatakan  bahwa pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan kembali  uang  yang  dibayarkan  atas  barang dan  jasa  yang  dibeli  oleh  konsumen;  d). Menyatakan  pemberi  kuasa  dari  konsumen kepada  pelaku  usaha  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan segala  tindankan  sepihak  yang  berkaitan dengan  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen secara  angsuran;  e).  Mengatur  perihal pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang atau  pemanfaatan  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;  f).  Memberi  hak  kepada  pelaku usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau mengurangi  harta  kekayaan  konsumen  yang menjadi  objek  jual  beli  jasa;  g).  Menyatakan tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang berupa  aturan  baru,  tambahan  lanjutan  dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya;  h). Menyatakan  bahwa  konsumen  memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai  atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen  secara  angsuran.  2.)  Pelaku  usaha dilarang  mencatumkan  klausula  baku  yang
letak  atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak dapat  di  baca  secara  jelas  atau  yang pengungkapanya  sulit  dimengerti.  3.)  setiap klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  oleh pelaku  usaha  pada  dokumen  atau  perjanjian yang  memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dinyatakan  batal  demi  hukum.  4.)  pelaku usaha  wajib  menyesuaikan  klausula  baku yang  bertentangan  dengan  undang-Undang ini.
Berdasarkan penjelasan pasal 18 ayat
1  undang-undang  perlindungan  konsumen, larangan ini
dimaksudkan untuk menempatkan  kedudukan  kosumen  setara dengan  pelaku  usaha  berdasarkan  prinsip kebebasan  berkontrak.  Sebagai  konsekuensi atas  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pasal  18 ayat  1    dan  ayat  2  tersebut,  kemudian  pasal 18  ayat  3    undang-undang  perlindungan konsumen,  menyatakan  batal  demi  hukum setip klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku  usaha  pada  dokumen  atau  perjanjian yang  memuat  ketentuan  yang  dilarang  dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2. Hal ini merupakan penegasan kembali sifat kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal  1337  KHUPerdata.  Ini  berarti  klausula baku  yang  dimuat  dalam  perjanjian  yang dilarang  oleh  pasal  18  ayat  2  dianggap  tidak pernah ada karena batal demi hukum (Wijaya, 2003: 56).
Atas batalnya demi hukum dari suatu klausula sebagaimana disebutkan dalam pasal 18  ayat  3,  pasal  18  ayat  4  undang-undang perlindungan konsumen selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang
bertentangan dengan undang-undang perlindungan  konsumen.  Pasal  45  undang- undang  perlindungan  konsumen  menentukan bahwa  dalam  hal  terjadinya  sengketa  antara konsumen  dengan  pelaku  usaha,  sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian  sengketa  ke  pengadilan  yakni dengan  cara  mengajukan  gugatan  yang kepengadilan  baik  secara  individu,  kelompok maupun  gugatan  yang  dilakukan    oleh lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
masyarakat (LPKSM) sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Selain  dari  hal  diatas,  ada  juga  jual beli  angsuran.  Salah  satu  sifat  dari  jual  beli angsuran menurut sistem KUHPerdata adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya obligatoir saja.  Ini  berarti  jual  beli  itu  belum memindahkan  hak  milik  ia  baru  meletakkan hak  dan  kewajiban  timbal  balik  yaitu meletakkan  kewajiban  si  penjual  untuk menyerahkan  hak  milik  atas  barang  yang dijualnya  sekalugus  pemberi  hak  untuk menuntuk pembayaran barang yang dijualnya. Sedangkan  pembeli  berkewajiban  membayar barang serta berhak menuntut untuk menyerahkan  hak  milik  atas  barang  yang dibelinya.  Apa  yang  dikemukakan  mengenai sifat jual beli ini nampak jelas dari pasal 1459 KUHPerdata  yang  menerangkan  bahwa  hak milik  atas  barang  yang  dijual  tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya  belum  dilakukan  (subekti, 1995: 11) sesuai dengan pasal 612
KUHPerdata  maka  penyerahan  kebendaan bergerak tersebut dilakukan dengan penyerahan  yang  nyata  akan  kebendaan  itu oleh  atau  atas  nama  pemilik  atau  dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.
Dalam hal leavering atau penyerahan,  KUHPerdata  megandung  sistem causal yaitu suatu sistem yang menggantungkan  sahnya  leavering  itu  pada dua syarat (subekti, 1995: 12) a.) sahnya  titel yang  menjadi  dasar  dilakukannya  leavering; dan  b.)  leavering  tersebut  dilakukan  oleh orang yang berhak berbuat bebas (beschikingsbevoegd)  terhadap  barang  yang dileaver  itu.  Disini  titel  yang  menjadi  dasar leavering  itu,  yakni  jual  beli,  tukar  menukar, hibah (tiga perjanjian ini merupakan  titel-titel untuk memindahkan hak milik ) adapun orang yang  berhak  berbuat  bebas  adalah  pemilik barang  sendiri  atau  orang  yang  dikuasakan olehnya.  Selama  ini  pemahaman  yang  ada dimasyarakat  mengenai  jual  beli  angsuran, sewa  beli  dan  leasing  adalah  sama  yakni pembayarannya yang dilakukan secara
berkala.  Namun,  pengertian  antara  jual  beli angsuran, sewa beli dan leasing berbeda.
Pasal  1  huruf  a  Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 1169/KMK.01/1991  tentang  Sewa  Guna Usaha  (leasing)  memberikan  devinisi  leasing sebagai berikut: Leassing adalah kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal  baik  secara  sewa  guna  usaha  dengan hak  opsi  (finance  lease)  maupun  sewa  guna usaha  tampa  hak  opsi  (operating  lease)  untuk digunakan  oleh  lesse  selama  jangka  waktu terntu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Berdasarkan defini diatas jelas bahwa objek dari pembiayaan tersebut adalah barang  modal  atau  alat  produksi  yang  akan digunakan  dalam  kegiatan  usaha.  Selain  itu bahwa  didalam  leasing  hak  milik  atas  ojek lease (barang modal) tetap berada pada leasor yakni  pada  perusahaan  pembiayaan.  Hak kepemilikan  baru  beralih  pada  leasse  jika  di ahir masa lease pihak lessee membeli dengan harga  sisa  ( finance  lease ).  Sedangkan keputusan  Menteri  perdagangan  dan  koperasi no.  34  /  KP/  II  /  1980  tentang  perizinan kegiatan  usaha  sewa  beli  (hire  purchase)  jual beli angsuran dan sewa (renting) memberikan pengertian  mengenai  sewa  beli  dan  jual  beli angsuran  sebagai  berikut:  a).  Sewa  beli  (hire purchase)  adalah  jual  beli  barang  dimana penjual  melaksanakan  penjualan  barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pembeli dengan  pelunasan  atas  harga  barang  yang telah  disepakati  bersama  dan  yang  dikat dalam  suatu  perjanjian  serta  hak  milik  atas barang  tersebut  baru  beralih  dari  penjual kepada  pembeli  setelah  jumlah  harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada si penjual. b). Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan  barang  dengan  cara  menerima pelunasan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh pembeli  dalam  beberapa  kali  angsuran  atas harga  barang  yang  telah  disepakati  bersama dan  yang  diikat  dalam  suatu  perjanjian  serta hak  milik  atas  barang  tersebut  beralih  dari penjual  kepada  pembeli  pada  saat  barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Sepintas,  antara  jual  beli  angsuran dengan  sewa  beli  memang  sama,  yaitu pembayaran dilakukan secara bertahap, namun  pada  dasarnya  antara  kedua  nya berbeda. Salah satu perbedaan yang mendasar adalah  beralihnya  hak  milik.  Dalam  jual  beli angsuran  hak  milik  beralih  pada  pembeli setelah  barang  diserahkan  sedangkan  pada sewa  beli  hak  milik  itu  tetap  berada  pada penjual selama belum dibayar lunas. Walaupun  secara  konseptual  antara  jual  beli angsuran  dan  sewa  beli  memiliki  perbedaan, namun  dalam  prakteknya  keduanya  hampir sama  karena  para  pelaku  usaha  membuat klausul  yang  menyebabkan  pembeli  tidak diberi  kebebasan  untuk  mengalihkan  barang yang dibelinya secara angsuran atau sewa beli sebelum barang tersebut di bayar lunas. Pihak konsumen  selalu  dibebani  kewajiban  untuk menanggung  segala  resiko  yang  timbul  pada banrang yang menjadi  objek perjanjian.
Kemudian  tentang  jaminan  fidusia, istilah  fidusia  berasal  dari  bahasa  Belanda yaitu  fiducie,  sedangkan  bahasa  inggris disebut  fiduciary  tranfer  or  ownership,  yang artinya  kepercayaan.  Dalam  literatur,  fiducia dikenal  dengan  istilah  fiduciare  eigendom overdracht (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan  atas  kepercayaan.  Di  Indonesia, lembaga fiducia tumbuh melalui yurisprudensi  dan  kini  telah  mendapatkan pengakuan dalam undang-undang yaitu undang-undang  no.  42  tahun  1999  tetang jaminan  fidusia,  yang  selanjutnya  dalam penulisan  ini  ditulis  undang-undang  fiducia. Keberadaan fiducia di Indoensia pertama kali diakui oleh yurisprudensi, berdasarkan keputusan  hooggerchtshof  batavia  (HGH) tanggal  18  agustus  1932  tentang  BPM-Clinet arrest. Lahirnya Arrest Hoge Raad  tanggal 25 Januari  1929  tentang  Bierbrouwerij  Arrest (Negeri  Belanda)  sejak  keputusan  tersebut, fidusia  mendapatkan  pengakuannya  secara jelas dalam yurisprudensi di Indonesia.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Fidusia memberikan definisi mengenai fidusia sebagai berikut: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tetap dalam  penguasaan  pemilik  benda.  Dari
definisi  fidusia  yang  diberikan  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  dapat  dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan  hak  kepemilikan.  Pengalihan  itu terjadi  atas  dasar  kepercayaan  dengan  janji benda  yang  kepemilikannya  dialihkan  tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang fidusia memberikan definisi mengenai jaminan  fidusia  sebagai  berikut:  “jaminan fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda bergerak  baik  yang  berwujud  maupun  yang tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  hak  tanggungan  yang tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi fidusia  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang tertentu  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.
Dari  definisi  yang  diberikan  diatas jelas  bahwa  fidusia  dibedakan  dengan jaminan  fidusia  “fidusia  merupakan  proses pengalihan  hak  kepemilikan,  sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan  dalam  bentuk  fidusia”.  (Wijaya  & Yani,  2007:  130).  Jika  diperhatikan  dengan pengalihan  hak  milik  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  584  KUHPerdata  jo.  Pasal  612 ayat 1 KUHPerdata berbeda dengan pengalihan  hak  kepemilikan  dalam  jaminan fidusia.
Pasal  584  KUHPerdata  menyatakan bahwa  hak  milik  atas  sesuatu  kebendaan  tak dapat  diperoleh  dengan  cara  lain,  melainkan dengan  pemilikan  karena  pelekatan,  karena daluwarsa,  karena  pewarisan,  baik  menurut Undang-Undang  maupun  menurut  surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan  berdasar  atas  suatu  peristiwa perdata  untuk  memindahkan  hak  milik dilakukan  oleh  seorang  yang  berhak  berbuat bebas terhadap kebendaan itu.
Dalam  jaminan  fidusia  “  pengalihan hak  kepemilikan  dimaksudkan  semata-mata sebagai  jaminan  bagi  pelunasan  utang,  bukan untuk  seterusnya  dimiliki  oleh  penerima fidusia.  Ini  merupakan  inti  dari  pengertian jaminan fidusia yang dimaksud pasal 1 angka
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
2  .  bahkan  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  33 Undang-Undang  Fidusia  bahwa  setiap  janji yang memberikan kewenangan kepada penerima  fidusia  untuk  memiliki  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera  janji  akan  batal  demi  hukum.  Hal tersebut  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah Agung No.1500
K/sip/1978 yang memutuskan  bahwa  kreditur  tidak  dianggap sebagai  pemilik  dari  barang  yang  telah dijadikan  jaminan  fidusia  oleh  debitur  tetapi kreditur  hanya  mempunyai  hak  preferen seperti halnya kreditur hipotek.
Jaminan fidusia merupakan perjanjian  ikutan  (accessoir)  dari  suatu perjanjian pokok yaitu hutang-piutang. Sebagai  suatu  perjanjian  accessoir,  jaminan fidusia  ini  demi  hukum  hapus  bila  hutang pada  perjanjian  pokok,  yang  menjadi  sumber lahirnya  perjanjian  penjaminan  fidusia  atau jamin dengan jaminan fidusia di hapus. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang fidusia menentukan bahwa  pembebanan  jaminan  fidusia  dibuat dengan  akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia yang  merupakan  akta  jaminan  fidusia.  Selain itu  pasal  11  Undang-Undang  fidusia  juga mewajibkan  benda  yang  dibebani  dengan jaminan  fidusia  di  daftarkan  ke  kantor pendaftaran  fidusia  yang  berada  di  Kanwil Departemen Hukum dan  Hak  Asasi Manusia. Sebagai bukti bagi kreditur bahwa merupakan pemegang  jaminan  fidusia  maka  kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia
mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang dipersamakan  dengan  putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya  bahwa  sertifikat  jaminan  fidusia  ini dapat langsung dieksekusi/dilaksanakan tampa  melalui  proses  persidangan  dan pemeriksaan  melalui  pengadilan  dan  bersifat final  serta  mengikat  para  pihak  untuk melaksanakan  putusan  tersebut.  Jaminan fidusia  merupakan  salah  satu  jaminan kebendaan yang memberikan hak mendahului untuk mengambil pelunasan dari debitur tanpa memperhatikan  kreditur-kreditur  lainnya  ( droit  de  preference)  hak  preferren  dari penerima  fidusia  tidak  hilang  walaupun debitur  pailit.  Ilmu  hukum  tidak  membatasi
kebendaan  yang  dapat  dijadikan  jaminan, hanya  saja  kebendaan  yang  dijaminkan tersebut  haruslah  merupakan milik  dari  pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. (Wijaya & Yani, 2007: 80).
Eksekusi  dari  terhadap  benda  objek jaminan  fidusia  ini  adalah  melalui  penjualan benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia melalui  pelelangan  umum.  Namun  demikian berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf c dalam  hal  penjualan  melalui  pelelangan umum diperkirakan tidak menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan pemberi fidusia  ataupun  penerima  fidusia  maka dimungkinkan  penjualan  dibawah  tangan asalkan  hal  tersebut  disepakati  oleh  para pihak.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  34 Undang-Undang  fidusia  dalam  hal  eksekusi jaminan  fidusia  ada  dua  kemungkinan  dari hasil  pelelangan  atau  penjualan  barang jaminan  fidusia  yaitu:  a).  Hasil  eksekusi melebihi  nilai  penjaminan,  penerima  fidusia wajib  mengembalikan  kelebihan  tersebut kepada  pemberi  fidusia;  b).  Hasil  eksekusi tidak  mencukupi  untuk  pelunasan  utang debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung  jawab  atas  utang  yang  belum dibayar.

## KESIMPULAN
Dengan memperhatikan sesuai uraian seluruh bagian-bagian  yang mengatur  tentang jaminan  dan  perlindungan  konsumen  maka Pengertian  perjanjian  yang  terdapat  dalam pasal  1313  KHUPerdata  tersebut  terlalu  luas dan  terlalu  sempit.  Pasal  1313  KUHPerdata dikatakan terlalu luas karena hanya menyebutkan perbuatan saja, misalnya zaakwarneming (pengurusan kepentingan orang lain), yang itu terjadi tampa diperjanjikan  terlebih  dahulu.  Sedangkan yang menimbulkan perjanjian adalah perbuatan-perbuatan  hukum  yang  akibatnya diatur  oleh  hukum.  Selain  itu  kata  perbuatan juga  terlalu  luas  karena  mencakup  perbuatan yang  bergerak  dilapangan  hukum  harta kekayaan  dan  perkawinan  yang  tunduk  pada ketentuan  tersendiri  bukan  tunduk  pada  buku III  KUHPerdata.  Sehingga  yang  menentukan posisi  siapa  yang  kuat  dan  atau  pun  lemah dalam perbuatan hukum tergantung pada yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
membuat perjanjian. Olehnya demikian perusahaan  pembiayaan  jika  para  kreditur tidak  melaksanakan  hukum  sesuai  perjanjian akan berahir dengan pelelangan oleh perusahaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mertokusumo,  Sudikno.  1999. Mengenal
Hukum  (Suatu  Pengantar). Liberty, Yogyakarta. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Salim,  HS.  2005. Perkembangan  Hukum Jaminan Di Indonesia . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Subekti, R. 1990. Hukum Perjanjian.
Intermasa , Jakarta. Sunaryo. 2008. Hukum Lembaga
Pembiayaan . Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen Wijaya,  Gunawan  &  Yani,  Ahmad.  2007.
Jaminan  Fidusia ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta