## STRATEGY AND NEGOTIATION TACTICS BLIMBING MARKET TRADERS “MANDIRI” GROUP (P3B “MANDIRI”) MALANG, EAST JAVA

## Dadang Krisdianto & Ratna Nikin
Department of Business Administration Science Faculty of Administrative Science, University of Islam Malang Email :didan.bright@gmail.com, ratna.n.hardati@gmail.com

## ABSTRACT
This study discusses how the strategy and tactics of negotiation Blimbing market traders joined in Blimbing Market Traders Association "Mandiri" (P3B "Mandiri") in the face of modern market construction or Malang Trade Center. The results showed very important group formed a formal organization that is protected by law for strengthen bargaining position in negosiation, but not least improving communication competency members of the group.
Keywords: Strategy, tactics, negosiation, P3B Mandiri

## STRATEGI DAN TAKTIK NEGOSIASI PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR BLIMBING “MANDIRI” (P3B “MANDIRI”) KOTA MALANG, JAWA TIMUR

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas bagaimana strategi dan taktik negosiasi pedagang Pasar Blimbing yang tergabung  dalam  Paguyuban  Pedagang  Pasar  Blimbing  “Mandiri”  (P3B  “Mandiri”)  dalam menghadapi pembangungan pasar modern atau Malang Trade Center. Hasil penelitian menunjukkan sangat penting sebuah kelompok membentuk sebuah organisasi formal yang dilindungi oleh Undang- Undang  untuk  memperkuat  nilai  tawar  dalam  negosiasi,  akan  tetapi  tidak  kalah  pentingnya meningkatkan kompetensi komunikasi anggota kelompok tersebut.
Kata kunci: strategi, taktik, negosiasi, P3B Mandiri

## PENDAHULUAN
Rencana Pemerintah Kota Malang
membangun  Pasar  Blimbing  menjadi  pasar modern atau MTC (Malang Trade Center) tidak berjalan mulus. Rencana awal pada tahun 2010 bahwa MTC dapat segera dikerjakan dan selesai tahun 2012 terbukti jauh dari perkiraan. Bahkan pada bulan Maret tahun 2015 masih belum ada kesepakatan  dengan  pedagang  perihal  relokasi. Para  pedagang  tidak  menyetujui  relokasi  ke penampungan  di  kawasan  Pandanwangi  dan Stadion  Blimbing  karena  tidak  strategis  juga tidak mampu menampung seluruh pedagang.
Selain  permasalahan  relokasi,  Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing yang telah terdaftar di kehakiman  dengan  nama  resmi  Paguyuban Pedagang  Pasar  Blimbing “Mandiri”  (P3B “Mandiri”), juga telah memperjuangkan perubahan siteplan.  Kebijakan  yang  diambil Pemerintah Kota Malang perihal siteplan senada dengan  konsorsium  investor  (PT.  Karya  Indah Sukses,  PT.  Fortunindo  dan  PT.  Raka  Utama Surabaya)  yaitu  merencanakan  pembangunan Mall atas  Pasar  Blimbing  ditambah  dengan pembangunan  apartemen  Tumapel  atas  lahan Pasar  Blimbing.  Kebijakan  tersebut  yang tertuang  dalam  siteplan  MTC,  menempatkan para  pedagang  di  belakang Mall sehingga keberadaan  pedagang  pasar  tradisional  tertutup oleh Mall dan  Apartemen.  Hal  itulah  yang menimbulkan pertentangan para pedagang pasar tradisional  Blimbing  kepada  Pemerintah  Kota Malang dan Investor.
Tidak hanya siteplan, pertentangan pedagang  pasar  tradisional  kepada  Pemerintah Kota  Malang  dan konsorsium  investor  dengan nilai  investasi  Rp.  249,3  Miliar  adalah mewajibkan pedagang pasar tradisional
Blimbing membayar ganti rugi biaya pembangunan    antara  6  juta  hingga  52,5  juta, tergantung  lokasi  dan  luasan  kios/bedak/loss yang  bakal  ditempati.  Padahal  sebelumnya, mantan  Walikota  Malang  Peni  Suprapto menjanjikan nol rupiah alias bebas biaya.
Konflik  yang  berkepanjangan  da  itik  buntu atau deadlock menyebabkan  pembangunan MTC  tidak  kunjung  dikerjakan.  Bahkan deadlock ini telah melalui pergantian pemerintah,  yaitu  mantan  Walikota  Malang periode  2009-2014  Walikota  Malang  sekarang periode 2014-2019.
P3B  “Mandiri”  begitu  kritis  dan  berani menyuarakan  hak-haknya  yang  telah  dilanggar berdasarkan  kesepakatan  sebelumnya.  Dalam bernegosiasi,  menekan  atau  mengintimidasi karena pemerintah mempunyai legitimate power (kekuasaan yang sah). Selain itu pemerintah juga menggunakan coercive power  atau  kekuatan yang  memaksa.  Bahkan  dengan  menggandeng Investor, maka kekuatan pemerintah akan lebih powerfull ditambah  dengan reward  power dan salah  satu  bentuknya  adalah  uang  yang  bisa diberikan kepada pucuk-pucuk pimpinan organisasi dari P3B “Mandiri”.
Pada proses selanjutunya dilakukan pendekatan  negosiasi  berbasis  standar-standar etika  akan  membuka  peluang  negosiasi  yang berujung pada win-win solution.
Pada kasus P3B “Mandiri” peneliti melihat ada  kesesuaian  dengan  pendekatan  negosiasi berbasis  standar-standar  etika  antara  lain pendekatan  keadilan  (justice  approaches), pendekatan moral-hak (moral-right approaches).
Peneliti ini membahas bagaimana strategi dan taktik  Negosiasi  Paguyuban  Pedagang  Pasar Blimbing  “Mandiri”  (P3B  “Mandiri”)  dalam menghadapi  pembangunan  Pasar  Modern  atau Malang Trade Center.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Strategi dan Taktik Negosiasi
Menurut  Alwi  bahwa  pendekatan  keadilan menegaskan  bahwa  para  negosiator  harus berbuat  berdasarkan  keseimbangan,  kejujuran dan impartiality.  Sedangkan  pendekatan  moral dan  hak  terfokus  pada  pemeliharaan  hak  dan
kebebasan  individual  mengambil  bagian  dalam negosiasi (Alwi, 2013:110-111).
Negosiasi  merupakan  proses  sosial  yang terjadi  pada  saat  orang  atau  suatu  pihak  tidak dapat  mencapai  tujuannya  tanpa  bekerja  sama dengan pihak lain (Thomson, Wang dan Gunia, 2010  dalam  Alwi,  2013:155).  Negosiasi berkenaan  dengan  sejumlah  tujuan  yang  ingin dicapai  yang  mana  tujuan-tujuan  tersebut  tidak mungkin tercapai tanpa strategi yang tepat.
Definisi  lain  menjelaskan  bahwa,  strategi negosiasi  adalah  seperangkat  perilaku  yang digerakkan  oleh  tujuan  yang  diterapkan  pada negosiasi (Wingart et all., 1990).
Tujuan  yang  konkret  dan  terukur  akan menolong  negosiator,  melakkan  pilihan-pilihan stratetim  negosiator  yang  memiliki  target BATNA  (best  alternative  to  negotiation agreement)  yang  jelas  akan  lebih  termotivasi melakukan  negosiasi  dan  lebih  inovatif  dalam menggunakan  taktik  sebagai  reaksi  terhadap suasana yang timbul dari poses negosiasi di meja perundingan.
Strategi  sering  bias  dengan  pengertian taktik.  Taktik  negosiasi  adalah  perilaku  baik verbal  maupun  non-verbal  dari  negosiator  atau tindakan-tindakan  untuk  mencapai  tujuan. Taktik  yang  digunakan  dapat  memperkuat hubungan  atau  mengintimidasi  pihak  lain. Taktik  bisa  direncanakan  tetapi  bisa  juga dibiarkan  terjadi  ketika  proses  negosiasi berlangsung (Gosselin, 2007:120).
Dalam implementasi, negosiasi akan menghadapi berbagai situasi yang mungkin tidak bisa diprediksi sehingga para pihak yang terlibat dalam  negosiasi  umumnya  mempersiapkan pilihan taktik tertentu untuk menghadapi situasi tersebut.
Taktik  negosiasi  adalah  tindakan-tindakan dan  reaksi  yang  para  pihak  perbuat  selama proses  interaksi  negosiasi  berlangsung.  Focus taktik  dalam  pengertian  ini  bagaimana  agar proses negosiasi berlangsung kondusif (friendly)
untuk  mengkomunikasikan  harapan  dan  tujuan yang diinginkan.
Taktik  adalah  pedoman  untuk  bertindak. Contoh,  pemberian  diskon  tertentu  dalam penjualan  termasuk  taktik  jika  diarahkan  pada peningkatan  jumlah  barang  yang  diharapkan dibeli oleh pembeli.
Efektivitas taktik erat hubungannya dengan kondisi yang dihadapi ketika negosiasi berlangsung. Kondisi bisa menguntungkan salah satu  pihak  atau  semua  pihak  tergantung bagaimana perilaku para negosiator sebelum dan ketika table    meeting terjadi.  Oleh  sebab  itu sebelum  negosiasi  dimulai,  kondisi  itu  perlu didesain  sedemikian  rupa  untuk  menciptakan kondisi negosiasi yang optimal untuk mencapai kesepakatan.
Untuk  mendukung  keberhasilan  negosiasi para  pihak  perlu  mendisain  kesepakatan  (deal design). Deal  design merupakan  proses perteman  tujuan  negosiasi  para  pihak  dengan menciptakan creating dan claiming  value dan mengkonstruksi
kesepakatan yang berkelanjutan.
Dalam pengertian ini prinsip “ take and give ” adalah keniscayaan yang harus dibangun dalam proses  pertukaran  melalui  negosiasi  atau bargaining.

## Paguyuban
Dalam  melihat  kelompok  sosial  salah  satu tipe  kelompok  sosial  adalah  paguyuban. Paguyuban  dapat  kita  temui  dalam  fenomena kehidupan  masyarakat,  karena  pada  dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan  interaksi  di  dalam  kehidupan sosial dan menginginkan suatu kehidupan yang harmonis  dan  kebutuhan  batiniah  untuk  hidup bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat  kekeluargaan,  didirikan  oleh  orang- orang  sepaham  (sedarah)  untuk  membina persatuan (kerukunan) diantara para anggotanya (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  2001:811). Lebih  lanjut  dikatakan  Soekanto  (1990:132)
bahwa:  “Paguyuban  adalah  bentuk  kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan  bathin  yang  murni  dan  bersifat alamiah  serta  bersifat  kekal.  Dasar  hubugan tersebut  adalah  rasa  cinta  dan  rasa  kesatuan bathin  yang  memang  telah  dikodratkan. Kehidupan  tersebut  dinamakan  juga  bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia atau hewan. Bentuk Paguyuban terutama akan dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok kerabat, rukun tetangga, dan lain sebagainya.”
Lebih lanjut dikatakan oleh Tonnies (dalam Soekanto,  1990:134)  bahwa  suatu  paguyuban (gemeinschaft) mempunyai beberapa ciri pokok, yaitu: “(a) intimate, hubungan yang menyeluruh yang mesra; (b) private, hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja; (c) exclusive, hubungan tersebut hanyalah untuk “kita”  saja  dan  tidak  untuk  orang  lain  di  luar “kita”.
Dalam gemeinschaft atau paguyuban terdapat suatu kemauan bersama (common will), ada suatu pengertian (understanding) serta juga kaidah-kaidah  yang  timbul  dengan  sendirinya dari kelompok tersebut. Apabila terjadi pertentangan  antara  anggota  satu  paguyuban, maka  pertentangan  tersebt tdak  akan  dapat diatasi dalam suatu hal saja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang menyeluruh antar anggota-anggotanya,  tidak  akan  dapat  diatasi dalam suatu hal saja. Hal ini disebabkan karena adanya  hubungan  yang  menyeluruh  antar anggota-anggotanya,  tidak  mungkin  suatu pertentangan  yang  kecil  diatasi,  oleh  karena pertentangan tersebut, akan  menjalar kebidang- bidang lainnya.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menganalisa  strategi  dan  taktik negosiasi  yang  dilakukan  P3B  “Mandiri” berdasarkan  pendekatan negosiasi  berbasis standar-standar  etika  antara  lain  pendekatan keadilan  (justice  approaches),  pendekatan moral-hak  (moral-right  approaches).  Menurut Alwi  bahwa  pendekatan  keadilan  menegaskan
bahwa para negosiator harus berbuat berdasarkan  keseimbangan,  kejujuran  dan impartiality.  Sedangkan  pendekatan  moral  dan hak  terfokus  pada  pemeliharaan  hak  dan kebebasan  individual  mengambil  bagian  dalam negosiasi  (Alwi,  2013:110-111).  Peneliti  juga tidak  menutup  kemungkinan  menggunakan pendekatan  lain  sebagai  pendukung  dalam melihat dan menganalisis strategi negosiasi dan taktik  yang  dilakukan  oleh  P3B  “Mandiri”  di lapangan.
Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Tujuan  dari  penelitian kualitatif adalah menggambarkan sebuah susunan perspektif  atau  informasi  dari  sebuah  masalah. Kriteria  redudansi  diperoleh  ketikan  inklusi  atau penambahan  responden  tidak  akan  signifikan menambah  informasi  baru  atau  pemahaman masalah  (Vanderstoep  dan  Johnston,  2009:188). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berhubungan dengan yang diteliti, hubungan ini dalam bentuk tinggal bersama atau mengamati informan dalam periode yang lama, atau kerjasama nyata.Ringkasnya,
peneliti berusaha
meminimalkan  jarak  antara  dirinya  dan  yang diteliti (Creswell, 2003:5).
Sasaran penelitian dari penelitian ini adalah pengurus  dan  anggota  Paguyuban  Pedagang Pasar  Blimbing  “Mandiri”  (P3B  “Mandiri”)  di Kota Malang, Jawa Timur.
Pada penelitian ini, peneliti melihat dari dua sisi pandangan dari sisi P3B “Mandiri” sebagai unit analisa dan dinas pasar tradisional Blimbing Pemerintah  Kota  Malang,  Investor  dan  DPRD sebagai unit respon yang berhubungan langsung dengan  kelompok  paguyuban  dalam  kasus pembangunan  pasar  modern    di  lahan  pasar tradisional Blimbing.
Jenis sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu:
1. Informan Utama
Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai  Informan  kunci  sebagai ketua  Paguyuban,  Bapak  Sajid  sebagai
sekretaris sebagai pedagang pasar tradisional Blimbing. 2. Informan Pendukung Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Bapak Choirul Amri pejabat
Pemerintah  Kota  Malang  atau  anggota dewan.
Studi kualitatif menggunakan wawancara (proses  tanya  jawab  tatap  muka),  observasi etnografik,  analisa  dokumen  dan  material, analisa  visual  (Vanderstoep  dan  Johnston, 2009:189):
Dalam  konteks  penelitian  ini,  peneliti  akan memfokuskan dalam pengkajian data-data berita media  massa  yang  relevan  dengan  objek penelitian  yaitu  pemberitaan  media  massa mengenai  kelompok  P3B  “Mandiri”  juga  bukti fisik yang diperoleh dari informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembentukan dan Aktivitas P3B “Mandiri”
Paguyuban  Pedagang  Pasar  Blimbing “Mandiri”  adalah  sebuah  organisasi  formal. Pembentukan  P3B  “Mandiri”  mempunyai maksud mempersatukan pedagang Pasar Blimbing  kota  Malang  dalam  suatu  organisasi formal  yang  sah  dan  terdaftar.  Berdasarkan pemikiran  yang  sama  itulah  maka  pedagang Pasar  Blimbing  kota  Malang  membentuk  suatu dewan pendiri pada tahun 2005 dan menandatangani  berita  acara  pembentukan paguyuban.  Sedangkan  maksud  dari  dewan pendiri  adalah  orang-orang  yang  hadir dan menandatangani  berita  acara  pembentukan paguyuban.  Selain  itu  dewan  pendiri  dapat didefinisikan  sebagai  sebuah  komunitas  yang ada di dalam paguyuban yang berstatus sebagai sebuah forum.
Jumlah  minimal  persyaratan  untuk  dewan pendiri  adalah  20  orang  dan  pedagang  Pasar Blimbing  hampir  keseluruhan  menandatangani berita  acara  pembentukan  paguyuban  yang berarti  bahwa  pembentukan  paguyuban  adalah keinginan  bersama  sesama  pedagang  agar
bersatu.  Harapannya  dalam  pembentukan  P3B “Mandiri”  adalah  untuk  kepenting an  bersama dalam keamanan, kesejahteraan dan kemandirian.
Setiap  kegiatan  yang  akan  dijalankan, paguyuban  selalu  mengadakan  rapat,  karena keputusan bersama dalam rapat adalah pemegang  kekuasaan  tertinggi  paguyuban. Rapat  anggota  paguyuban  menetapkan  antara lain;  Anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah tangga, kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha paguyuban.
a. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus.
b. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan  dan  belanja  paguyuban,  serta pengesahan laporan keuangan.
c. Pengesahan  pertanggungjawaban  pengurus pelaksanaan tugasnya.
d. Penggabungan,  peleburan,  pembagian  dan pembubaran paguyuban.
Pengambilan  keputusan  rapat  anggota,  P3B “Mandiri”  berdasarkan  musyawarah  untuk mencapai  mufakat.  Dalam  hal  tidak  mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan  suara  terbanyak  dari  anggota  yang hadir. Setiap anggota P3B “Mandiri” mempunyai  hak  satu  suara  sedangkan  bagi anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain, kecuali dalam  hal  rapat  anggota  menentukan lain.  Keputusan  rapat  anggota  dicatat  dalam berita  acara  rapat  dan  ditandatangani  oleh pemimpin rapat.

## Proses Negosiasi P3B “Mandiri”
P3B  “Mandiri”  berupaya  mengidentifikasi masalah rencana pembangunan pasar modern di Blimbing  atau  Malang  Trade  Center  (MTC) sebelum  melakukan  negosiasi.    P3B  “Mandiri” berupaya  untuk  mencari  informasi  melalui Kepala  Dinas  Pasar,  DPRD,  Pemerintah  Kota Malang, Investor dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah  Kota  Malang  memiliki  wacana untuk memformat Pasar Blimbing menjadi pasar modern  atau  MTC  (Malang  Trade  Center). Konsep  ini  diharapkan  dapat  berjalan  sinergis dengan  pasar  tradisional  Blimbing  guna mendukung terciptanya iklim perdagangan yang lebih  baik  bagi  kota  Malang  sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk bisnis ritel. Kondisi pasar tradisional yang secara fisik  sangat  tertinggal,  memerlukan  adanya program kebijakan untuk melakukan pengaturan.  Hal  ini  juga  diutarakan  oleh  Amri sebagai  informan  pendukung,  "latar  belakang dibangunnya pasar ini dilihat secara peruntukan dan  kegunaan  mungkin  bisa  dianggap  sudah kumuh, kotor, tidak teratur akhirnya pemerintah meminta ijin untuk membangun pasar modern…”. Maka,  pada  proyek  yang  akan menjadi  percontohan  tingkat  nasional  ini pembangunan  pasarnya  mengacu  pada  standar pasar  bersih,  rapi  dan  sehat.  Pasar  tradisional sendiri  akan  dibangun  megah  tiga  lantai,  dan menghadirkan  kondisi  yang  nyaman  bagi pembeli,  sekaligus  suasana  transaksi  secara tradisional.  Blok  sayur,  buah,  daging,  dan  ikan dibedakan  serta  diberikan  petunjuk  arah  agar pembeli  mudah  menuju  ke  lokasi  yang  dituju. Tempat  parkir  yang  luas  juga  memungkinkan bagi  masyarakat  kelas  atas  untuk  menuju  ke pasar menggunakan mobil. Ini merupakan salah satu  upaya  Pemerintah  Kota  Malang  yang menggandeng  PT.  Karya  Indah  Sukses  untuk meningkatkan  kenyamanan  pasar  tradisional Blimbing agar dapat bersaing dengan supermarket  dan  kembali  menjadi  primadona warga.
Niat baik Pemerintah Kota Malang tersebut disambut  protes  pedagang  pasar  tradisional Blimbing setelah janji-janji yang telah diucapkan walikota Malang tidak sesuai dengan kenyataan.  Dalam  hal  ini  pemerintah  telah  pro kepentingan dengan investor dan mengorbankan kepentingan pedagang pasar tradisional Blimbing,  karena  pedagang  pasar  tradisional ditempatkan  pada  tempat  yang  tidak  strategis. Posisi  pasar  tradisional  Blimbing  berada
dibelakang  yang  tertutup  oleh Mall dan apartemen.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  akan menggeser keberadaan pasar tradisional. Padahal janji walikota Malang adalah menggabungkan  pasar  modern  dengan  pasar tradisional  dengan  posisi site  plan pasar tradisional berada di lantai bawah depan sampai belakang.  Hal  ini  juga  diutarakan  oleh  Amri sebagai informan pendukung, “…kita di anggota dewan  pada  prinsipnya  sangat  mendukung  hal itu dengan adanya renovasi pembangunan. Akan tetapi  setelah  kita  mengetahui  siteplan  yang tidak  sesuai  dengan  apa  yang  di  utarakan akhirnya kita melihat memang pembangunan ini tidak menguntungkan pedagang dan kebanyakan fraksi di DPR menolak pembangunan  itu.  Sedangkan  pedagang  juga seperti  itu.  Siteplan  tersebut  sangat  merugikan mereka.  Siteplan  pedagang  ditempatkan  di belakang ruko-ruko dan apartemen."
Paparan  di  atas  menunjukkan  “kekesalan” pedagang  pasar tradisional  kepada  Walikota Malang  karena  telah  berbohong  dengan membebankan ganti rugi pembangunan renovasi kepada pedagang. Padahal sebelumnya Walikokta  periode  2009-2014  menjanjikan  nol rupiah  bagi  pedagang  pasar  tradisional  setelah renovasi  selesai.  Seperti  apa  yang  telah diungkapkan  Informan  kunciinforman  utama, “…salah  satu  contoh  dulu  pasar  tradisional dibangun,  kita  dikenakan  biaya  akan  tetapi sekarang tidak membayar, krn beliaunya sudah menjanjikan  suatu  saat  dibangun  pedagang tidak dikenakan biay a. Ya akhirnya kita tagih…”
Selain  itu  juga  pedagang  pasar  tradisional Blimbing  melakukan  protes  perihal  relokasi sementara  ke  daerah  Pandanwangi  dikarenakan tempat yang begitu jauh dan akses angkutan kota yang  tidak  ada.  Sedangkan  pemerintah  tidak pernah mendiskusikan  relokasi  tersebut  kepada pedagang  Pasar  Blimbing.  Diungkapkan  oleh Informan kuncisebagai informan utama, “relokasi  tempat  sudah  ada  di  Pandanwangi, permasalahannya  relokasi  pedagang  pasar tradisional  tidak  diajak  pertimbangan  layak tempatnya.  sudah  dibangun  selesai  dan
tempatnya  terlalu  jauh.  Selama  menunggu pembangunan  selesai  mau  kemana  pedagang, bisa  bangkrut.  Kita  menginginkan  ya  jangan jauh-jauh.  Tempat  relokasi  di  Pandanwangi minggir dan tidak ada akses angkot."
Selanjutnya, P3B “Mandiri” berkumpul dan mengevaluasi informasi tentang masalah. Seperti halnya kelompok mendiskusikan solusi, informasi  sampai  terkumpul,  maka  ditengah alotnya  memperjuangkan  keinginan  pedagang tradisional  Blimbing  bahwa  setiap  informasi yang  ada  P3B  “Mandiri”  ak an  selalu  di musyawarahkan  melalui  rapat  anggota.  Hal  itu diungkapkan  juga  oleh  informan  utama  Sajid, Sekretaris  P3B  “Mandiri”,  “ kita  ya  rapat  dan teman-teman kita kumpulkan terus mereka baru mengajukan  usulan.” Seperti  permasalahan akan  diadakannya  pembangunan  pasar  modern di  pasar  tradisional  Blimbing,  maka  masing- masing  perwakilan  dari  pedagang  atau terkenal dengan sebutan “RT” harus mengikuti rapat dan memberikan usulan perihal tersebut.
Informan  kuncimengungkapkan  sebagai informan  utama  bahwa  undangan rapat  akan disebarkan  karena  sifat  pertemuan  formal  dan sebaliknya  apabila  tidak  formal  tugas  humas untuk  memanggil  RT/subkoordinator  masing- masing wilayah di Pasar Blimbing, ”kalau sifat pertemuannya  resmi  ya  kita  biasanya  beri undangan.  Tapi  kalau  tidak ya  kita  memanggil masing2 "RTnya" dan itu tugasnya humas untuk manggil RT. Wilayah pasar tradisional Blimbing sangat luas dengan jumlah pedagang ribuan dan dibagi dalam blok- blok.”
Pertemuan dalam membahas kasus renovasi ini  dalam  seminggu  seperti  ungkapan informan utama,  Informan  kuncibisa  dilakukan  2  atau  3 kali dalam seminggu bahkan sehari bisa sampai 3 kali pertemuan, tergantung kondisi dilapangan, “dalam seminggu bisa ada pertemuan 2x sampai 3x  lihat  situasinya.  Spontan  juga  bisa,  bahkan pernah  sehari sampai  3  kali.  Pernah  dalam pertemuan  pembahasan  rencana  renovasi  ini sampai jam satu malam.”
Rapat tersebut akan menghasilan usulan dan pertanyaan  dari  masing-masing  perwakilan  dan hasilnya  dijadikan  notulen  rapat,  selanjutnya diserahkan  kepada  Pemerintah Kota  Malang, DPRD dan Investor. Seperti ungkapan Informan kuncisebagai  informan  utama “jadi  kita  rapat, dikumpulkan dan banyak pendapat dari teman- teman  dari  masing-masing  sounding  itu bagaimana dan bagaimana, kita kumpulkan,kita sempurnakan, ini lo pak kemauannya pedagang." Rapat  koordinasi  ini  dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2010, pukul 10.00  WIB  s/d  selesai,  bertempat  di  rumah informan  kunci    Jl.  Simpang  Borobudur  Utara RW-13 Kel. Mojolangu. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus koordinator dan sub-sub koordinator pedagang Pasar Blimbing.
Notulen dari hasil rapat koordinasi menghasilkan  usulan  dan  pertanyaan  dari masing-masing  perwakilan  pedagang  di  Pasar Blimbing.  Masing-masing  perwakilan  tersebut berasal  dari  sub  pedagang  toko  diwakili  oleh Bapak Husen (sub pedagang tengah Bapak Toha, sub  pedagang  utara  Bapak  Sutikno,  sub pedagang malam Bapak M. Rojab, koperasi, sub pedagang tengah Bapak H.Sahlani, sub pedagang barat Bapak Pur, sub pedagang tengah barat  perwakilan  tidak  hadir,  dan  pengurus koordinator pedagang.
Masing-masing  perwakilan  memberikan usulan  yang  bervariasi.  Usulan  dan  pertanyaan antara  lain  lebih  banyak  seputar  permasalahan relokasi,  berapa  lama  ditempat  penampungan sementara  dan  biaya  pengganti  bedak  atau tempat  jualan  sebesar  nol  rupiah.  Seperti misalnya  usulan  dari  perwakilan  sub  pedagang utara,  Bapak  Sutikno  memberikan  pertanyaan mengenai  relokasi  tempatnya  dimana,  Berbeda dengan usulan Bapak Sutikno, usulan dari Bapak Sukri  perwakilan  dari  koperasi  agar  tidak  ada biaya pengganti  pada  waktu  kembali  lagi  ke tempat yang baru.

## Keputusan P3B”Mandiri”
Hasil wawancara dengan informan, peneliti mendapatkan  jawaban  tentang  permasalahan
paguyuban  mengenai  rencana  pembangunan pasar  modern  dan  apartemen  di  area  pasar tradisional  Blimbing  oleh  Pemerintah  Kota Malang  yang  dirasa  telah  merugikan  pedagang tradisional Blimbing, antara lain sebagai berikut;
a. P3B  “Mandiri”  menolak  rencana  draft  Si te Plan oleh investor.
b. P3B  “Mandiri”  menolak  biaya  pengganti renovasi pasar tradisional.
c. Tempat  relokasi  harus  sesuai  dengan persyaratan P3B “Mandiri”.
Tiga permasalahan tersebut dibahas dalam temu pedagang  Pasar  Blimbing  tertanggal  18  Juli 2010 yang bertempat di Jl. Simpang Borobudur Utara  No.  18  RT.  01/RW.  13  Mojolangu- Lowokwaru,  Kota  Malang.  Hal  itu  dilakukan agar  mendapatkan  sebuah  keputusan  bersama perihal  rencana  renovasi  pasar  tradisional Blimbing yang dirasa memberatkan pedagang.
P3B “Mandiri” menolak draft site plan yang dirancang Investor karena merugikan pedagang. Site  plan yang  dirancang  investor  secara  tidak langsung  menggeser  pasar  tradisional  dengan menempatkannya  di  belakang.  P3B  “Mandiri” menginginkan  draft site  plan harus  sesuai dengan  konsep  dan  komitmen  awal  dari Pemerintah Kota Malang, yaitu:
1. Lantai basement digunakan  khusus  untuk area parkir.
2. Lantai  dasar/lantai  1  (bukan basement) digunakan  khusus  untuk  pedagang  asli/ pedagang tradisional Pasar Blimbing, selanjutnya.
3. Lantai 2 dan lantai 3 dikelola oleh investor.
Draft site  plan yang  dirancang  investor  pada gambar  2.  sebelah  kiri  atau Left tidak dikehendaki  pedagang  Pasar  Blimbing  karena keberadaannya  yang  tertutupi  oleh  bangunan gedung Mall dan  apartemen. Pasar  tradisional pada  denah  diatas  digambarkan  kotak-kotak. Sedangkan sebelah kanan atau Right adalah site plan yang  dikehendaki  oleh  pedagang  Pasar Blimbing.  Pada  denah  tersebut  pedagang  Pasar Blimbing ada didepan sampai belakang.
Revisi  terakhir,  sebelah  kanan/ right,  yang ditawarkan oleh investor PT.Karya Indah Sukses disetujui oleh P3B “Mandiri” dengan mengeluarkan  surat  pernyataan  yang  berisi persetujuan  dan  komitmen  untuk  mematuhi segala  kebijakan  Pemerintah  Kota  Malang. Pernyataan ini dibuat pada hari Jum’at, tanggal 1 Juli 2011 oleh  seluruh  pengurus  dan anggota Paguyuban  Pedagang  Pasar  Blimbing.  Mereka menyatakan sebagai berikut:
1. Menyepakati  dan  menyetujui site  plan nomor 07/KIS/8/7/XI/P3BM
2. Menyepakati  dan  menyetujui  penempatan pasar  tradisional  di  sisi  timur  dan menghadap kejalan.
3. Patuh  dan  tunduk  dengan  segala  kebijakan Pemerintah Kota Malang mengenai
pembangunan Pasar Blimbing sesuai dengan perjanjian Pemerintah Kota Malang dengan
PT. Karya Indah Sukses selaku Investor.
Segala perubahan yang timbul setelah kesepakatan ini dibuat akan didiskusikan dengan musyawarah  mufakat  antara  pihak-pihak  yang terkait.
P3B  “Mandiri”  meminta  ditinjau  ulang mengenai  biaya  pengganti  pembangunan  dari investor, karena tidak sesuai dengan janji Bapak Peni,  Walikota  Malang.  Janji  Bapak Walikota, antara lain: pedagang pasar tradisional Blimbing berkenaan  dengan  pembangunan  pasar  tidak dikenai  biaya  atau  Rp.0,- dan  atau  bebas  tanpa pengecualian (bedak/los).
Perihal mengenai biaya pengganti, Informan kuncimengungkapkan bahwa permintaan pedagang  Pasar  Blimbing  bebas  dari  biaya dalam  pembangunan  telah  dikabulkan  oleh Pemerintah  Kota  Malang.  “…… krn  beliaunya sudah  menjanjikan  suatu  saat  dibangun pedagang  tidak  dikenakan  biaya.  Ya  akhirnya kita  tagih.  Ini  salah  satu  tuntutan  yang  sudah dikabulka n.” Hal  itu  dibuktikan  oleh  Informan kuncikepada  peneliti  dengan  menunjukkan berita acara tertulis dari Komnas HAM sebagai mediator  antara  juru  runding  Pemerintah  Kota Malang  dengan  juru  runding  pedagang  Pasar
Blimbing.  Mediasi  ini  dilaksanakan  oleh Syafruddin Ngulma Simeulue pada Hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011, bertempat di Ruang Lontar I,  Hotel  Santika  Malang,  Jalan  Letjen.  Sutoyo No.  79  Malang  65411.  Mediasi  dilaksanakan Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Isi  berita  acara  mediasi  antara  Pemerintah Kota Malang dengan pedagang Pasar Blimbing, kota Malang sebagai berikut:
1. Bahwa para pihak sepakat menunda sidang mediasi terhadap
penyelesaian
permasalahan pembangunan Pasar Blimbing kota Malang paling lambat sampai akhir Juli 2011.  Perihal  waktu  dan  tempat  sidang selanjutnya  akan  ditentukan  oleh  Komnas HAM;
2. Bahwa para pihak telah mencapai kesepatan mengenai
(a) Adanya  pembangunan  Pasar  Blimbing kota Malang; dan
(b) Pedagang Pasar Blimbing Kota Malang tidak dibebani biaya
dalam pembangunan pasar tersebut;
3. Bahwa  lingkup  pembahasan  dalam  mediasi selanjutnya,  sebagaimana  dimaksud  dalam butir 1 di atas dibatasi hanya mengenai site plan dan  relokasi  /  tempat penampungan sementara para pedagang Pasar Blimbing;

## P3B “Mandiri” Negosiasi Relokasi
Khusus  rencana  relokasi  sementara  dari pemerintahan  Kota  Malang  tentang  relokasi  di Kelurahan  Pandanwangi  di  bekas  Pasar Hewan/Pathok  milik  Pemerintah  Kota,  P3B “Mandiri” meminta hal-hal sebagai berikut:
1. Akses  jalan  (jalan  keluar  masuk  dan  lebar jalan).
2. Menambah  jalur  angkutan  umum  yang melewati Pasar Relokasi.
3. Membatasi bermunculnya pasar-pasar kaget yang merugikan Pasar Relokasi.
Tinjauan  mengenai  relokasi,  pengurus  P3B “Mandiri”  memberikan  alternatif  jalan  keluar apabila  hal-hal  tersebut  diatas  tidak  terpenuhi, maka  P3B  “Mandiri”  mengajukan  permohonan untuk  pemakaian/peminjaman/persewaan  lahan yang terletak di Jl. A.Yani 53-55 Blimbing yakni di  area  kantor  PT.Karya  Indah  Sukses. Permohonan  tersebut  diajukan  dalam  bentuk surat  permohonan  lahan  pemakaian  lahan dengan  nomor  surat  99/P3BM/V/11.  Dasar pertimbangan  P3B  “Mandiri”  untuk  pemakaian lahan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Eksistensi identitas Pasar Blimbing, sehingga  tetap  berada  di  Kecamatan Blimbing,
2. Mendekatkan  hubungan  kerjasama  yang baik  antara  pedagang  Pasar  Blimbing dengan  PT.Karya  Indah  Sukses  selaku investor secara professional dan proporsional, 3. Mencoba mengurai permasalahan (kelayakan  lahan)  yang  dirasakan  oleh pedagang Pasar Blimbing
dalam penempatan  relokasi  yang  ada  khususnya pedagang pasar pagi,
4. Kami  selaku  pengurus  P3B  “Mandiri” mencoba  memberikan  opsi  yang  terbaik tanpa  mengurangi  rasa  hormat  kami terhadap  kebijakan  pemerintah,  intinya rasionalitas dan objektifitas.
5. Hasil musyawarah pengurus P3B “Mandiri” dan subkoordinator pedagang Pasar Blimbing.
Akan  tetapi  seiring  dengan  berjalannya  waktu akhirnya  kesepakatan  P3B  Mandiri  dengan Investor  relokasi  berada  di  Eks Stadion Blimbing.  Seperti  apa  yang  diutarakan  abah anton, Walikota Malang,
di mediacenter.malangkota.go.id  bahwa terkait permasalahan pedagang Pasar Blimbing selama ini,  Wali  Kota  Malang  H.  Moch.  Anton menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengadakan  pertemuan dengan  para  pedagang dan investor beberapa waktu lalu.

## Taktik P3B “Mandiri”
Taktik yang dijalankan oleh P3B “Mandiri”
dalam
menghadapi Investor adalah menggandeng  semua  elemen  yang  dapat membantu  dan  memberikan  solusi  dengan mendukung  setiap  keingingan  P3B  “Mandiri”. Yaitu menggandeng komnas HAM dan anggota DPRD  Kota  Malang.  Dengan  menggandeng elemen terkait tersebut, P3B “Mandiri” berharap mempunyai bargaining  position yang  sejajar dengan Investor dan Pemerintah Kota Malang.
Mengantisipasi  perencanaan  modernisasi pasar tradisional yang dapat merugikan pedagang  tradisional  Blimbing,  maka  P3B
“Mandiri” mengambil langkah untuk menggalang  kekuatan  dengan  mendirikan  Pos Pelayanan    Aspirasi  dan  Pengaduan  Pedagang Pasar Blimbing yang dikoordinasi P3B “Mandiri”  (Malang  Post,  Juli  2010).  Posko  ini berfungsi  menggalang  aspirasi  pedagang  dan pusat  informasi  pedagang.  Seperti  yang diungkapkan informan kepada media surat kabar Malang Post:
“ Fungsi  posko  ini  sudah  jelas  seperti namanya. Semuanya terkait rencana Pembangunan  Pasar  Blimbing.  Posko  ini didirikan atas usulan pedagang dalam temu peda gang Minggu lalu”.
Menurut  informan  bahwa  para  pedagang  Pasar Blimbing yang ingin menyampaikan uneg-uneg atau  aspirasinya  tentang  rencana  pembangunan pasar  ini,  bisa  dilakukan  di  tempat  tersebut. Selain  itu,  posko  juga  berfungsi  memberi informasi  yang  tepat  dan  akurat  kepada  para pedagang tentang berbagai hal seputar pembangunan pasar seperti tempat relokasi.
“Kami  akan  memberi  informasi  yang  kami ketahui,  diantaranya  hasil  pertemuan dengan  DPRD  Kota  Malang.  Kami  akan memberi  informasi  sebatas  yang  kami ketahui,”.
Tidak  hanya  itu,  posko  berupa  tenda  itu sekaligus untuk menyampaikan sikap pedagang menolak site plan dan  ganti  rugi  tempat
berdagang  seperti  yang  diusulkan  dalam  draft Perjanjian  Kerjasama  (PKS)  yang  diusulkan Pemerintah Kota Malang dan Investor .
Informan  memastikan,  pedagang  sangat berpartisipasi  untuk  membangun  posko  dalam bentuk  iuran  dengan  jum lah  bervariasi.  “Tidak masalah  jumlahnya,  namun  yang  terpenting, para pedagang bersatu untuk  menolak site plan dan ganti rugi,”( Malang Post, Juli 2010). Secara bergantian  para  pedagang stand  by di  posko secara  bergantian  mulai    mulai  pukul  09.00 hingga  pukul  21.00.  Posko  ini  sendiri  akan berakhir sampai pembangunan pasar sudah jelas dilakukan.

## SIMPULAN
Proses  negosiasi  yang  dijalankan  oleh  P3B “Mandiri” dapat dikatakan sangat tersusun rapi. Setiap  permasalahan  yang  dihadapi  selalu diidentifikasi  dan dinilai  secara  bersama-sama atau  kolektif.  Hasil  dari  identifikasi  dan penilaian  menghasilkan  keragaman  usulan alternatif yang dapat digunakan sebagai landasan keputusan bersama.
Taktik  P3B  “Mandiri”  adalah  dengan menggandeng  komnas  HAM  yang  dianggap mampu menghadapi manuver-manuver keputusan  Investor  yang  sering  membuat pedagang  kecewa.  Tidak  hanya  menggandeng komnas  HAM  akan  tetapi  juga  menggandeng anggota DPRD Kota Malang untuk menghadapi kolaborasi manuver pemerintah dengan investor.
Sangat penting sebuah kelompok membentuk  sebuah  organisasi  formal  yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk memperkuat  nilai  tawar  dalam  negosiasi,  akan tetapi  tidak  kalah  pentingnya  meningkatkan kompetensi  komunikasi  anggota  kelompok tersebut. Peningkatan kompetensi akan memberikan  kemudahan  anggota  kelompok dalam  melakukan  regenerasi  kepengurusan  inti dalam sebuah kelompok. Sehingga kematangan dan  ketepatan  dalam  mengambil  sebuah keputusan akan dapat mudah dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Alwi  Syafarudin.  2008, Manajemen  Sumber
Daya Manusia: Strategi Keunggulan Kompetitif, Penerbit BPFE UGM. Alwi  Syafarudin.  2013, Resolusi  Konflik  dan Negosiasi Bisnis, Penerbit BPFE-
Yogyakarta.
Alwi,  Hasan.  2001. Kamus Besar  Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and
Research Design. Sage
Miles,  Matthew  B  dan  Huberman,  A.  Michael .1994. Qualitative Data Analysis. Sage. Gosselin,  Tom  .2007. Practical  Negotiating:
Tools, Tactic & Techniques, John Willey & Son. Inc. New Jersey.
Soekanto,  Soerjono,.  1990. Sosiologi  Suatu Pengantar, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Thomson, L. T. Wang, J., dan Gunia, B.C. 2010,
Annual Review Of Psychology, 61. 491-515 Vanderstoep, Scott W dan Johnston, Deidree D. 2009.Research  Methods  for  Everyday  Life. Jose Bass.
Vandri Van Battu, 2010. Buka Posko Pengaduan . Malang Post, 24 Juli 2010.