## PROBLEMA RELASI KUASA ANTARA LEMBAGA ADAT DENGAN PEMERINTAH DESA
(Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa’ Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)

## Lerry Chandra, Jaka Triwidaryanta
Program S1 Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY 55225
Email: chandralerry1993@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan  relasi  kuasa  antara  lembaga  adat  sebagai  kesatuan  masyarakat  ( self  governing community )  dengan  Pemerintah  Desa  belum  berdampak  konkret bagi  kesejahteraan  warga.  Relasi kuasa  lembaga  adat  dengan  pemerintah  Desa  gagal  mewujudkan  watak  dari  institusi  lokal  dalam mewujudkan demokrasi deliberatif berbasis nilai lokalitas dalam praktik penggunaan struktur dan kekuasaan  berbasis  budaya  guna  menjaga  martabat  berdesa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode eksplanatif  kualitatif  untuk  menjelaskan  bekerjanya  demokrasi  melalui  sistem  pemerintahan  adat dan  upaya  mewujudkan  kesejahteraan.  Data  primer  diambil  melalui  wawancara,  observasi  dan diskusi.  Data  sekuder  diambil  melalui  dokumen  desa,  jurnal  dan  buku.  Analisis  eksplantif memadukan antara dialog fakta dokumen pemerintah desa, dengan suara lokal untuk mewujudkan temuan pengetahuan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa lembaga adat di Desa Pa’ Pala yang berkedudukan  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  atau  permusyawaratan  dan  pemufakatan  serta pemegang  hukum  bersifat  formal,  ruang  tempat  penampung  aspirasi  masyarakat  belum  optimal dalam mensejahterakan warga.
Kata Kunci: relasi, kuasa, pemerintah, adat, kesejahteraan

## ABSTRACT
The  problem  of  power  relations  between  traditional  institutions  as  a  community  unit  (self- governing community) and the Village Government has not had a concrete impact on the welfare of  the  residents.  The  power  relations  between  traditional  institutions  and  the  village  government failed to realize the character of local institutions in realizing deliberative democracy based on local values in the practice of using culture-based structures and power to maintain village dignity. This study  uses  a  qualitative  explanatory  method  to  explain  the  workings  of  democracy  through customary  government  systems  and  efforts  to  create  prosperity.  Primary  data  was  taken  through interviews,  observation  and  discussion.  Secondary  data  was  collected  through  village  documents, journals  and  books.  Explanatory  analysis  combines  dialogue  between  village  government document facts, with local voices to realize knowledge findings. The results of the study indicate that  the  customary  institutions  in  Pa'  Pala  Village,  which  are  located  as  social  organizations  or deliberations  and  agreements  as  well  as  legal  holders,  are  formal  in  nature,  the  space  for accommodating community aspirations is not yet optimal for the welfare of the residents
Keywords : relation, power, government, custom, welfare

## Informasi Artikel:
Diterima: Oktober 2022 Disetujui: November 2022 Diterbitkan: Desember 2022 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.217

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  relasi  Pemerintah  dan  Lembaga  Adat  dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga Desa Pa’ Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan  Provinsi  Kalimanatan  Utara.  Kesejahteraan  yang  dimaksudkan  pada  penelitian ini  tidak  hanya  terkait  dengan  aspek  ekonomi,  tetapi  juga  mencakup  budaya  yang tercermin  dalam  kepribadian,  serta  pola  hidup  dalam  struktur  formal  maupun  non  formal berupa budaya. Budaya dalam arti hakikat berupa nilai, sistem keyakinan, etik dan moral. Kesejahteraan warga mencakup tujuan bersama yang bersifat material maupun spriritual.
Relasi pemerintahan Desa, dan lembaga adat merupakan pemerintahan berbasis adat yang  demokratis  dan  sejahtera.  Integrasi  struktur  kekuasaan  adat  sebagai  tata  kehidupan kemasyarakatan  ( self  governing  community )  dengan  struktur  formal  pemerintah  menjadi kata  kunci  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  warga.    Dalam  konteks governance relasi tersebut  membuka  ruang  bagi  partisipasi  dan  akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  sebagai  mandat  untuk  mewujudkan  kemakmuran  dan  demokrasi.  Relasi tersebut tidak hanya mengejar hasil yang langsung dapat dirasa dan dipergunakan, namun juga  memuat  harapan  semua  lapisan  masyarakat  tersebut  berhasil  atau  tidak  (Semedi, 2019:4).
Kajian  ini  didasarkan  pada  argumen  bahwa  memasukkan  negara  dalam  desa  dan desa  dalam  negara  sebagai  praktik governance -  hal  ini  ditopang  oleh  demokrasi, desentralisasi  dan  bepedoman  nilai  merupakan  jati  diri  berdesa.  Kondisi  ini  guna menghindari yang kuat menguasai yang lemah oleh Thomas Hobbes -homo homini lupus ( Suwaryo,  2017:1-3)  Kajian  ini  menggunakan  pendekatan new  institusionalism untuk memahami bekerjanya institusi adat dan pemerintah   dengan mempertimbangkan struktur dalam  mewujudkan  kesejahteraan  warga.  Dalam  hal  membangun  relasi  tentu  harus  ada berbagai strategi yang digunakan sehingga tujuan bersama dapat tercapai.
Langkah  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  pemberian  hak  untuk  Lembaga  Adat dalam  mengisi  ruang  kosong  secara  vertikal  maupun  secara  horisontal.  Tindakan  konkrit dengan memberi ruang desentralisasi, demokrasi dan nilai yang bersumber pada adat untuk mengatur  dan  mengurus  masyarakat  adat  melalui  pelembagaan  desa.  Untuk  itu,  lembaga adat  diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi  dalam  pemerintahan  desa  guna mewujudkan kesejahteraan.
Struktur Pemerintah Desa Pa’ Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi  Kalimantan  Utara  berdasarkan  dengan  hukum  adat.  Hukum  adat  sebagai
perwujudan Masyarakat  adat Desa Pa’ Pala memiliki kearifan lokal yang  masih dipegang teguh,  dilestarikan  dan  menjadi  identitas.  Warga  Desa  Pa’Pala  juga  mempunyai Kepala/pemimpin  yang  di  sebut  “ Kefala’  Adat/Kemakal ” yang artinya Kepala Adat  yang diakui oleh masyarakat dalam kehidupan berdesa.
Lembaga  Adat  berperan  dalam  mengatur  dan  mengurus  masyarakat  sesuai  adat istiadat  harus  adaptif  terhadap  prinsip  demokrasi.  Ada  relasi  antara  Pemerintah  Desa  dan Lembaga  Adat  bersifat  realisme.  Artinya  dari  sisi  nilai  bersifat  ideal,  namun  dalam pelaksanaan  nilai  pada  praktik  pemerintahana  menyesuaikan  konteks  dan  relevansi lokalitas kehidupan masyarakat setempat. Wilayah Desa dikelola oleh Lembaga Adat yang mencakup  kekuasaan  untuk  menjaga  wilayah  Desa  berdasar  nilai  adat.  Nilai  adat diwujudkan  dengan  aturan  kebiasaan.  Ada  beberapa  aspek  aturan  adat,  yaitu: pertama , aturan untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di wilayah Desa Pa’ Pala. Artinya,  Lembaga  Adat  mempunyai  kekuasaan  penuh  untuk  memberikan  lahan  untuk dikelola secara bebas kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan. Namun, lahan yang diberikan  kepada  warga  tidak  boleh  diperjualbelikan  kepada  orang  lain,  tanpa sepengetahuan  lembaga  adat.  Hal  itu  dilakukan,  agar  sewaktu-waktu  terdapat  konflik sengketa lahan/ tanah, maka Lembaga Adat menyelesaikan konflik tersebut.
Kedua ,  Lembaga  Adat  di  Desa  Pa’  Pala  sebagai  institusi  kemasyarakatan  yang mengatur  wilayah  dan  penduduk  berdasar  asas  kepatutan.  Sebagai  insitusi  adat  meskipun tidak bersifat legal formal, tetapi penegakan hukum adat dilaksanakan oleh Lembaga Adat berdasarkan  asas  kebiasaan.  Lembaga  Adat  memiliki  kekuatan  sebagai  kelembaga  sosial ( self  governing  community) yang  wajib  dipatuhi  warganya,  agar  mereka  tidak  dikenai sanksi sosial. Ketiga , Lembaga Adat di Desa Pa’Pala sebagai subyek hukum. Pengakuan dan  perlindungan  masyarakat  hukum  adat  dilakukan  melalui  mekanisme  identifikasi masyarakat  hukum  adat,  verifikasi  dan  validasi  masyarakat  hukum  adat  dan  penetapan masyarakat  hukum  adat.  Desa  Pa’  Pala  memiliki  nilai  yang  mengatur  kehidupan  mereka, misalnya: perselisihan, pencurian, perzinahan, masalah sengketa atau bahkan pembunuhan. Penguatan  modal  sosial  yang  tampak  dalam  kehidupan  berdesa  berdasarkan  tradisi  yang diwariskan  oleh  leluhur  mereka  seperti  “ ferufud ”  artinya  tolong  menolong.    Untuk memecahkan masalah ekonomi melalui kegiatan bekerja di sawah maupun di ladang secara bergantian  pada  saat  panen  Keuntungan  dari  kegiatan  ini  adalah  pekerjaan  menjadi  lebih cepat  selesai  dan  biaya  yang  dikeluarkan  cenderung  kecil.  Lembaga  adat  melarang
pengrusakan  lingkungan,  antara  lain  menebang  pohon  sembarangan  dan  juga  larangan untuk meracun ikan di sungai.
Pemerintahan  di  Desa  Pa’  Pala  merupakan  pemerintahan  menurut  hukum  adat, dimana  terjadi  pemudaran.  Kondisi  ini  terjadi  karena  keterbatasan  sumber  daya  manusia, dan dana. Alokasi APBDes lebih berfokus pada pembangunan fisik, sehingga adat kurang diperhatikan  oleh  pemerintah  Desa.  Bagi  warga  Desa  akibat  terpaan  informasi  melalui media  sosial  menyebabkan  mereka  bersikap  pragmatis,  sehingga  budaya  lokal  dilupakan. Pelembagaan  melalui  literasi  antar  generasi  juga  tidak  memadai  untuk  mengajarkan generasi penerus secara sistematis dan terstruktur.
Pemerintah  Desa  Pa’Pala  yang  demokratis  telah  memiliki  landasan  yang  kuat, seiring dengan reformasi politik di tingkat Nasional pada tahun 1998. Namun perwujudan politik  demokratis  secara  substantif  pada  kehidupan  berdesa  di  Desa  Pa’Pala  belum terbentuk.  Belum  bekerjanya  pelembagaan  demokrasi  desa,  tercermin  dari  struktur pemerintah  Desa  yang  belum  terjadi  penyeimbangan  ( balances )  dan  pengawasan ( controlling )  diantara  kelembagaan  Desa.  Integrasi  adat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  tidak  berfungsi  secara  utuh.  Artinya  distribusi  kekuasaan  dari  pemerintah Desa terhadap kelembagaan desa yang lain, termasuk Lembaga Adat masih minim.
Program-program  pembiasaan  nilai  berdesa  yang  demokratis  berbasis  adat  masih minim.  Ada  pula  pandangan  bahwa  demokrasi  dan  adat  sulit  ditemukan,  bahkan  sikap warga  yang  kurang  peduli  pada  adat,  karena  adat  tidak  memberi  dampak  terhadap kesejahteraan  bagi  diri  mereka.  Jika  kondisi  ini  terus  dibiarkan,  maka  adat  istiadat  ini sewaktu-waktu akan punah, ia tidak dapat dikenali lagi identitas mereka sebagai komunitas adat terutamanya adalah generasi muda. Kajian ini didasarkan rumusan masalah mengapa relasi  kuasa  antara  Pemerintah  Desa  dengan  Lembaga  Adat  belum  berdampak  pada kesejahtaraan warga?

## TINJAUAN TEORI
Kajian  teori  diawali  dengan literature  review menggunakan  konsep  desa  adat, kajian pemerintah adat terkait dengan kesejahteraan (Wirarantri,2020).  Selaras dengan hal tersebut  cara  memandang  relasi  desa  administratif  dengan  desa  adat  berupa  pembagian yang  terjadi  di  desa-desa  Bali,  misal:  Desa  Pakraman  melaksanakan  tugas  di  bidang agama, adat, dan budaya, sedangkan Desa dinas di bidang administrasi (Ketut Arya Sunu, 2015).  Lebih  lanjut,  kelembagaan  adat  di  Bali  telah  memberikan  dinamika  pelaksanaan
pemerintahan (Noak,2016). Namun integrasi pemerintah adat dan pemerintah dinas hanya bersifat  pemisahan,  tetapi  hakikat  pemerintah  untuk  melindungi,  distribusi  baik  bersifat barang maupun peran belum dilakukan.
Kajian lain juga dilakukan oleh Kisno Hadi (2021) bahwa Pemerintahan Adat Suku Dayak  Ma’Anyam  menempatkan  adat  sebagai  sumber  otoritas  pemerintah  yang  memuat konsep kepemimpinan, konsep negara suku, musyawarah pengambilan keputusan, susunan masyarakat,  dan  sistem  pemerintahan.  Artinya  Kisno  Hadi  memandang  pemerintah  dari aspek kekuasaan, penduduk dan arena untuk mewujudkan kepentingan bersama. Ada ruang kosong yang belum dikaji tentang Lembaga Adat dengan pemerintahan yaitu integrasi adat dalam  pemerintahan  yang  berhubungan  dengan  fungsi  utama  pemerintah  yaitu  perbuatan pemerintahan  dalam  perlindungan  warga  terkait  dengan  pelayanan,  pengakuan  hak  serta mewujudkan  kesejahrteraan.  Pemerintah  hadir  melalui  fungsi  yang  dilakukan  oleh Lembaga    Adat  yang  terintegrasi  dengan      pemerintah.  Untuk  mengkaji  relasi  Lembaga Adat  dengan  Pemerintah  Desa  Pa’  Pala  didekati  dengan  konsep  institusi  lokal, intergovernmental  network. dan government  making. Dengan  konsep  tersebuat  ditelaah tentang relasi Lembaga adat dengan pemerintah desa.
Lembaga berisi gagasan (ide, notion , doktrin, interest ) dan sebuah struktur (Sumner dalam Soemardjan dan Soemardi, 1964: 67). Bagi Durkheim, lembaga sosial adalah sistem simbol  yang  berisi  pengetahuan, kepercayaan dan otoritas moral  (dalam Scott, 2008:  12). Pendapat  lain  bahwa  lembaga  adalah”  sistem  norma  yang  mengatur  relasi  antar  individu, yakni  bagaimana  relasi  individu  semestinya”  (Scott,  2008:  14-15).  Perilaku  individu terbentuk atau terpengaruh oleh lembaga tempat dimana hidup (Scott, 2008:10). Lembaga menghasilkan  keteraturan  kolektif  yang  didasarkan  pada  tindakan-tindakan  rasional (Durkheim,1965).  Sedang  cara  pandang      institusionalisme  baru  yang  mendudukkan sistem,  struktur  guna  mewujudkan  tujuan  (Peter,2011;25)  Secara  lebih  khusus institusionalisme  pilihan  rasional  bahwa  proses  institusionalisasi  dan  relasi  antar  institusi untuk menyelesaikan persoalan bersama (Hall,Taylor, 1996:9)
Hubungan lembaga  adat dan pemerintah  desa juga didekati sebagai  hubungan antar lapis  pemerintah  yang  berbasis  pada  network (intergovernmental  network)  sebagai salah satu  alternatif  untuk  dapat  keluar  dari  keterbatasan  mengelola  hubungan  yang  berbasis pada  paksaan,  hirarkis  dan  legal-formal.  Pola  ini  menjadi  salah  satu  alternatif  dalam pengelolaan  hubungan  antar  lapis  pemerintahan,  karena  dalam  pola network ini,  posisi antar  aktor  yang  saling  berhubungan  bersifat  sederajad,  tanpa  adanya  hirarkhi  yang  ketat
seperti  diatur  dalam  kerangka  regulasi  legal-formal,  dengan  penuh  kesukarelaan  tanpa paksaan, serta adanya  kesepahaman bersama bahwa terdapat saling keterkaitan dan saling ketergantungan  antar  lapis  pemerintahan.  Dalam intergovernmental  network ini  pula kemudian terjadi proses untuk saling memahami dan mengetahui satu sama lain, membagi informasi  satu  sama  lain,  mengidentifikasi  masalah  secara  bersama-sama  dan merencanakan  aksi  untuk  mengatasi  masalah  secara  bersama-sama. Syarat  keberhasilan sebuah intergovernmental  network, yaitu  adanya  realisasi  tindakan  kolektif  ( collective actions) untuk  memunculkan  tujuan  bersama  ( common  purpose) dan  untuk  mengatasi ancaman  bersama  ( common  threats), seringkali  gagal  karena  kurangnya  insentif  dan hambatan dalam melakukan tindakan kolektif. Penyebab lain adalah tujuan yang kabur dan kurang  menarik  (tidak  provokatif)  bagi  semua  pihak.  Selain  itu  adanya  aktor  kunci, sehingga absennya aktor kunci yang berfungsi melakukan aktivasi juga menjadi penyebab kegagalan intergovernmental network . Kurang tersedianya informasi penting juga menjadi penyebab  kegagalan  lain  dalam  membangun  dan  mengelola intergovernmental  network . Akhirnya,  tidak  ada  komitmen  untuk  mencapai  tujuan  bersama  ( common  purpose) juga menjadi faktor penyebab yang penting.
Dalam  konteks governmental  networks, perlu  interaksi  antara  anggota  forum kerjasama  dan  menekankan  pada  dimensi collective  action (tidak  ada  aktor  tunggal), dimana  dengan collective  action tersebut,  tujuan  dinegosiasikan,  budaya  digali, pemahaman  bersama  didorong  dan  kompromi  dibuat  diantara  anggota  forum  kerjasama. Selain  itu,  adanya  struktur  insentif  yang  tepat  dan  sekumpulan  aturan  yang  tepat  dalam sebuah  forum  kerjasama  juga  penting  (Pratikno,  2006).  Disamping  itu  konsep  yang digunakan government  making yang  memiliki  pengertian  antara  idealis  (apa  yang seharusnya)  dan  realis  (ada  yang  terjadi). Government  making berbicara  tentang  praktik dan  tipe  pemerintahan,  relasi  kuasa  subyek  pemerintahan  maupun  kepemerintahan  hajat hidup orang banyak (Eko,2021:11)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif kualitatif (Purba Elvis F & Parulian Simanjuntak,2012:20)  untuk  menjelaskan  berbagai  fenomena  dan  realitas  sosial  pada masyarakat.  Data  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh secara  langsung  di  Desa.  Dalam  kajian  ini,  data  primer  diperoleh  melalui  observasi, dokumentasi dan wawancara. Responden wawancara berdasarkan pertimbangan fungsi dan
kedudukan  kelembagaanm  pemerintahan  dan  Lembaga  adat.  Disamping  itu  juga dilakukann field study untuk memperoleh data dokumen yang relevan. Analisis penelitian dilakukan  melalui  tahap  pengumpulan  data,  pemilihan  data/reduksi  data,  penyajian  data, dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  menjelaskan  bekerjanya  demokrasi  melalui  sistem  pemerintahan  adat  dan upaya mewujudkan kesejahteraan didasarkan pada berbagai regulasi terkait d Desa dengan semangat  negara  hadir  dan  memberi  penghormatan  pada  Desa  dalam  rangka  revitalisasi lembaga Desa seiring ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Begitu pula yang terjadi  pada  Kabupaten  Nunukan,  Lembaga  Adat  diberi  ruang  melalui  Peraturan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Utara  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan  Kelembagaan Adat,  serta  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nunukan  No.  34  Tahun  2003  tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dengan  demikian  struktur  formal  tentang  Kedudukan  Lembaga  Adat  di  Desa  Pa’ Pala  tercermin  pengakuan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nunukan  No.  34  Tahun  2003. Artinya  lembaga  adat  diakui  keberadaanya  sebagai  Lembaga  kemasyarakatan  ( self governing community). Keberadaan Lembaga adat dalam sistem adat juga memberi ruang guna  mengatur  dan  mengurus  masyarakat.  Kewenangan  non  formal  Lembaga  Adat menyangkut  kebudayaan,  menjaga  wilayah  Desa,  menyelesaikan  masalah  sengketa  dan sejenisnya  merupakan  ranah  dan  tanggungjawab  dari  pihak  adat  Desa  Pa’  Pala.  Relasi pemerintah  dan  lembaga  adat  Desa  Pa’  Pala  Kecamatan  Krayan  Timur  Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara bersifat pengakuan (rekognisi) dan saling melengkapi (kompelementer) dalam tradisi berdesa.
Berdasarkan prinsip  rekognisi,  Peraturan  Daerah Provinsi  Kalimantan Utara  Nomor 1  Tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan  Kelembagaan  Adat  dan  prinsip  pengaturan  Desa yang  tertuang  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Lembaga  Adat secara  formal  dan  prosedur  diatur  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa.  Hal  ini membawa  konsekuensi  pada  fasilitasi  pemerintah  desa  antara  lain  berupa:  bantuan keuangan  dari  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara),  APBD  (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terhadap Desa baik melalui skema dana transfer maupun bantuan program pemerintah Desa.
Selain itu Lembaga Adat menerima hasil usaha dan kegiatan lain yang sah menurut hukum.  Hal  ini  memerlukan  kapasitas  kelembagaan  untuk  memetakan  potensi  dan mewujudkan  kegiatan  yang  mendatangkan  pendapatan  bagi  Lembaga  Adat  berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, meski demikian fakta menunjukkan bahwa pemerintah Desa belum memiliki upaya untuk memberi perlindungan terhadap adat. Terutama pada alokasi dana yang belum memadai dan program-program pembinaan adat belum menyentuh pada pelembagaan adat. Program pembinaan adat sebatas hanya pada pengakuan terhadap adat. Kalaupun  program  dan  alokasi  dana  pembinaan  adat  belum  menyentuh  pada  penguatan Lembaga  adat,  apalagi  dampak  yang  ditimbulkan  bagi  penguatan  fungsi  Lembaga  Adat dalam tradisi berdesa.
Kondisi  ini  tercermin  dari  keberadaan  kelembagaan  adat  di  Desa  Pa’  Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Lembada Adat sebagai  wujud  institusi  lokal  yang  berbasis  pada self  governing  community untuk mengurusi warga berdasar nilai adat, namun belum otonom dan mandiri. Kondisi ini terjadi karena  ruang  usaha  guna  mewujudkan  kegiatan  yang  berdampak  pada  pendapatan Lembaga  adat  tersebut  tidak  diatur  secara  rinci  dan  lengkap.  Pemerintah  desa  Pa’  Pala Kecamatan  Krayan  Timur  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  sudah melakukan  fungsi  “kemitraan”  dengan  Lembaga  adat  setempat,  meskipun  fasilitasi  yang dilakukannya  terbatas.  Kondisi  ini  terjadi  karena  urusan  yang  harus  dilakukan  tercermin dari  kewenangan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  dan pembinaan urusan kemasyarakatan. Sedangkan alokasi dana yang dimiliki untuk mengurus kewenangan desa tersebut terbatas.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  pasal  18  kewenangan Desa  meliputi  penyelenggara  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pemerintah  Desa  membentuk  Lembaga Adat  suku  Dayak Lundayeh sebagai  organisasi  kemasyarakatan  dan  permusyawaratan/ pemufakatan  yang  berfungsi  sebagai  penguasa/pemimpin  adat  dengan  menjalankan  tugas untuk  membina  dan  melestarikan  budaya  dan  adat  istiadat.  Namun  lembaga  adat  tidak memiliki  kekuatan  dalam  sistem  pemerintahan  desa,  karena  lebih  didominasi  oleh Pemerintah  Desa.  Akibatnya,  Lembaga  Adat  menjadi  disfungsional  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  pemimpin  adat.  Adat  desa  menjadi  semakin  lemah.  Lembaga  Adat  ini dibentuk  seolah-olah  hanya  sebagai  pelengkap  dan  tidak  memberi  dampak  kepada kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lembaga adat  dalam praktik pemerintahan bersifat legal formal,administratif tanpa    pelembagaan  demokrasi.  Pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  hukum  adat dilakukan melalui mekanisme identifikasi masyarakat  hukum  adat,  verifikasi  dan validasi masyarakat  hukum  adat  dan  penetapan  masyarakat  hukum  adat  hanya  bersifat  normatif belaka.  Hal  ini  ditandai  dengan  pemberdayaan  dan  pelembagaan  lembaga  adat  belum terwujud,  serta  alokasi  anggaran  untuk  penguatan  lembaga  adat  belum  ada.  Demokrasi yang  ingin  diwujudkan  terhadap  pemerintahan  berbasis  adat  tidak  disertai  desentralisasi (otonomi) kelembagaan.
Pemerintah  Desa  Pa’Pala  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  telah  melaksanakan kewenangan desa, namun perubahan struktur Desa Pa’Pala pasca Orde Baru tanpa disertai pelembagaan berdemokrasi. Struktur insentif yang tepat dan sekumpulan aturan yang tepat dalam  sebuah  forum  kerjasama  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  belum  terwujud. Pemerintah Desa Pa’Pala secara administratif mengakui Lembaga Adat, tetapi transformasi struktural  berupa  regulasi  desa  dan  forum  kerja  sama  antar  Lembaga  Adat  dengan pemerintahn  sebagai  praktik  government making belum  terwujud.  Penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  dan  pembinaan  kehidupan  masyarakat dibutuhkan untuk desa bermartabat.
Tampaknya  terjadi  proses  demokratisasi  tanpa  desentralisasi  pada  pemerintahan berbasis adat pada Desa Pa’Pala. Perubahan struktur Desa Pa’Pala pasca Orde Baru tanpa disertai  pemaknaan  terhadap  partisipasi  dan  akuntabilitas.  Struktur  insentif  yang  tercipta dengan demokratisasi desa belum direspon secara tepat. Sekumpulan aturan yang bersifat administratif  dalam  regulasi  yang  dihasilkan  dari  proses  politik  melalui  sebuah  forum deliberasi  warga  belum  dilakukan.  Dalam  aspek  kebijakan  desa  baik  berupa  program pelembagaan  adat  serta  alokasi  dana  desa  terkait  perlindungan  terhadap  adat.  Pemerintah desa  belum  membentuk  struktur  intensif  yang  tepat  dan  aturan  untuk  menindaklanjuti integrasi lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar fungsinya berjalan dengan baik
Akibatnya  praktik  dan  relasi  kuasa  antar  pemerintah  Desa  dengan  Lemaga  Adat, tidak terjadi pengawasan dan penyeimbangan, karena  pemerintah  desa lebih dominan dan hanya bersifat formal. Praktik desentralisasi tidak sejalan dengan prinsip desa mandiri dan bermartabat  sebagai konsekuensi dari  demokratisasi desa. Government making di Desa Pa’Pala  sebagai  fungsi  penyelenggaraan    pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan pembinaan    urusan    kemasyarakatan  tidak  disertai  relasi  kuasa  antar  pemerintah  Desa
dengan Lembaga Adat melalui forum demokrasi deliberatif pada semua level pemerintahan yang  melibatkan  semua  lapis  masyarakat.  Namun  Lembaga  Adat  tunduk  pada  hukum positip yang berlaku dalam Negara. Masyarakat adat dikatakan adat yang dipindah ke desa yang  dikontrol  negara  sebagai  usaha  “pembinaan”  negara  terhadap  lembaga  adat. Akibatnya government  making belum  terwujud    guna  membingkai  nilai  dalam    desa berbasis  adat    sebagai  integrasi    pemerintah    desa  dengan  lembaga  adat  yang  berwatak demokratisasi dan otonom.
Pemerintah  Desa  dan  Lembaga  Adat  memiliki    kedudukan  sejajar  dalam  sistem pemerintahan desa dengan memiliki tugas dan fungsi sebagai konsekuensi dari kedudukan yang  dimilikinya.  Lembaga  Adat  berkaitan  dengan  adat  istiadat  berkedudukan  sebagai lembaga peradilan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik di Desa. Artinya ketika ada  masalah  mengenai  pelanggaran  hukum    atau  masalah  sengketa  antar  anggota masyarakat, maka   Lembaga Adat menyelesaikannya.
Tindakan  bersama  antara  Lembaga  Adat  dengan  Pemerintah  Desa  Pa’Pala  untuk mewujudkan  kebutuhan    masyarakat    dalam  rangka  membangun  kapasitas    kelembagaan sangat  dibutuhkan.  Kerjasama  keduanya  berdasarkan  prinsip governance berupa penguatan  kapasitas  kelembagaan  desa  dalam  rangka  mempercepat  pencapaian kesejahteraan  warga.  Relasi  antara  pemerintah  desa  dengan    Lembaga  Adat  perlu dibedakan,  bauk  secara  vertikal  maupun  horisontal.  Secara    horisontal  menyangkut hubungan  antara  Pemerintah  Desa  Pa’  Pala  dengan      Lembaga  Adat.  Sedangkan  relasi secara vertikal antara pemerintah Desa Pa’Pala dengan warganya. Relasi antara Pemerintah Desa  dan  Lembaga  Adat      dalam  konteks intergovernmental  network belum  terwujud, karena pelembagaan institusi lokal belum berhasil. Indikasinya adalah proses untuk saling memahami  dan  mengetahui  satu  sama  lain    belum  terwujud,  karena    tugas  dan  fungsi belum  diatur  secara  rinci.  Pemerintah  Desa  menguasai  informasi  dan  proses  berbagi informasi    dengan  Lembaga  adat    tersendat,  karena  posisi  kewenangan  formal  dalam struktur pemerintahan.
Identifikasi  masalah    dalam  penyelenggaraan  kewenangan  desa  secara  struktural terjebak    formalisme  mekanisme  administrasi  pelaporan  ke  supra  desa.  Akibatnya merencanakan aksi untuk mengatasi masalah  belum terwujud. Syarat keberhasilan sebuah intergovernmental  network yaitu  adanya  realisasi  tindakan  kolektif  ( collective  actions) untuk  memunculkan  tujuan  bersama  ( common  purpose) dan  untuk  mengatasi  ancaman bersama  ( common  threats) seringkali  gagal,  karena  kurangnya  insentif  dan  hambatan
dalam  melakukan  tindakan  kolektif.  Dalam  distribusi  kewenangan,  pemerintah  Desa memiliki  kewenangan  formal  berupa  urusan      administrasi,  politik  dan  hukum  pada struktur  pemerintahan  ,  seperti  yang  diatur  pada  undang-undang    Nomor  6  Tahun    2014 tentang pemerintahan desa
Sedangkan  Lembaga  Adat  memiliki  wewenang    berupa  penegakan  hukum  berbasis kebiasaan sebagai perwujudan kebudayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa  “ruang  abu  abu”  terkait  moralitas  dan  etika  yang  bersumber  pada  adat.  Namun penegakan  aturan  adat  dikalahkan  oleh  hukum  positif  melalui  Inspektorat  Kabupaten Nunukan  berupa    sanksi  administratif  sesuai    aturan  disipilin    Aparatur  Sipil  Negara. Pelanggaran  moral  oleh    aktor  dari  institusi  pemerintah  Desa  mestinya  dilakukan penegakan    aturan  oleh  Lembaga  Adat  berdasar  hukum  adat  setempat.  Fungsi  integratif penegakan hukum  adat   berlaku baik   terhadap orang maupun institusi di wilayah hukum adat.  Oleh  karena  Pemerintah  Desa  Pa’Pala  perlu  memebangun  forum  yang  menfasilitasi penegakan hukum adat melalui peraturan desa setempat.
Relasi  vertikal    Lembaga  Adat    dengan  warga    berupa  penerapan  aturan  adat  bagi warga dan lingkungan. Aturan  terkait dengan warga, Lembaga Adat berbasis adat  dalam membuat kebijakan dan peraturan bagi masyarakat desa seperti aturan perkawinan, hukum perzinahan ( Ukum Feseet ), hukum pencurian ( Ukum Meno ), hukum meracun ikan ( Nubeh Lawid) Kesejahteraan  masyarakat  dapat  terwujud,  apabila  pemanfaatan  pada  potensi- potensi  yang  ada  di  desa  dilakukan  dengan  baik.  Berbagai  strategi  yang  dilakukan merupakan  langkah  menuju  kesejahteraan,  dalam  hal  ini  adalah  dengan  cara mempertahankan  dan  melestarikan  adat  istiadat  melalui  kerjasama  dengan  pihak  adat. Adapun  langkah  yang  dilakukan  adalah  dengan  cara  pemberlakukan  aturan  adat  di  desa, membina dan memfasilitasi kegiatan kebudayaan seperti tarian, ukiran serta pakaian adat. Begitu juga dengan pemerintah yang hadir untuk melakukan distribusi dan proteksi kepada masyarakat.  Penyelenggaraan  pemerintahan  tentang  adat,  dengan  lembaga  ini  seperti wujud menjaga identitas kelompok.
Nilai adat pada suku Dayak Lundayeh itu bisa di lihat pada assesoris yang digunakan seperi  baju  yang  memiliki  motif  ( Arit )  dan  juga  arti  masing-masing.    Nilai  budaya  adat diwujudkan  pada  pakaian  sebagai  identitas  atau  ciri  khas  itu  memiliki  makna  cukup memiliki  potensi  untuk  dikenali.  Gambar  di  bawah  mencerminkan  simbol  kebudayaan melalui pakaian dan asesoris warga Dayak Lundayeh.
Sumber : Dokumen Kegiatan Kebudayaan Desa Pa’ Pala Lembaga  Adat  dalam  konteks neo-institusionalism bukan  sekedar  formalitas  untuk memenuhi persyaratan aturan formal yang diatur oleh peraturan Daerah baik provinsi dan Kabupaten,  tetapi    Lembaga  Adat    bersifat  fungsional  terutama  dalam  membangun partisipasi  dan  akuntabilitas    penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  kearifan  lokal. Perilaku  organisasi  dari  Lembaga  Adat  dari  aspek  partisipasi  harus  mampu  memperkuat proses permusyawaratan/ pemufakatan pada satuan masyarakat berdasarkan   hukum adat. Artinya kearifan lokal dalam Lembaga Adat untuk memujudkan demokrasi deliberatif pada hasil kebijakan pemerintah untuk kepentingan semua warga.  Pelembagaan Lembaga Adat secara  substansi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  bukan  saja  memberi  representasi komponen  semua  lapisan  masyarakat,  tetapi  akses  warga  dalam  pembuatan  kebijakan berdasar  kearifan  lokal  setempat  menurut  hukum  adat. Tradisi Lundayeh yaitu  sikap gotong-royongnya yang masih kuat dan masih bertahan hingga saat ini. Orang akan lebih mengenal  mereka  dari  hal  tersebut.  Kemudian,  di  suku  Dayak Lundayeh juga  terkenal dengan  masyarakatnya  yang  ramah.  Setiap  tamu  yang  datang  ke  rumah  mereka  akan  di jamu dengan baik sampai menyediakan tempat tinggal untuk mereka.
Identitas bukan hanya dilihat dari hal yang kasat mata, namun juga bersifat simbolik yang  menjadi  ciri  khas  yang  identik  dari  sebuah  komunitas  adat.  Cara  melestarikan kearifan lokal bukan hanya dari segi  kebudayaan,  dalam hal  ini kesenian,  melainkan dari segi  pranata  sosial  sebagaimana  sebuah  aturan  itu  dipertahankan  dan  dilestarikan  serta ditegakkan  ditengah  masyarakat.  Hal  tersebut  juga  dapat  dikatakan  bahwa  itu  merupakan bentuk  upaya atau langkah strategis untuk  menjaga identitas  adat  dengan ciri khas dalam bentuk aturan.
Lembaga  Adat  menggunakan  kekuasaannya  bersifat  simbolik  bukan  material berdasar hukum positif, agar penyelenggaraan pemerintahan Desa Pa ‘Pala memanfaatkan
sumber  daya  yang  ada  di  desa  termasuk  adat  istiadat  pada  masyarakat  hukum  adat. Akuntabilitas  setiap  produk  kebijakan  bukan  bersifat  prosedural  sesuai  dengan    hukum positif, tetapi harus menjamin akuntabilitas horisontal kepada warga dan adat istiadat yang menjadi pedoman bagi pemerintah Desa Pa’Pala beserta warganya.
Dalam praktik  kegiatan  pernikahan berdasarkan  Adat,  terjadi  perundingan/negosiasi antara kedua pihak keluarga mengenai mahar atau mas kawin. Walaupun mahar ( Furut ) ini telah ditentukan oleh adat, namun hal tersebut masih bisa dilakukan tawar menawar artinya aturan  ini  bisa  berubah  melalui  mekanisme  tersebut.  Setelah  mendapat  kesepakatan  dari pihak keluarga, selanjutnya akan dilaksanakan pertunangan dengan memasang cincin atau asesoris adat seperti baju adat dan asesoris lainnya dengan disertai acara keagamaan yang dipimpin  oleh  tokoh  agama  setempat.  Setelah  pertunangan  selesai  pihak  laki-laki diwajibkan  untuk  melunasi  terlebih  dahulu  mahar  ( Furut )  yang  telah  disepakati  baru dibolehkan untuk melakukan pernikahan dengan mekanisme acara keagamaan dan setelah itu dilanjutkan dengan acara adat yang didalamnya mengadakan pesta dengan pemotongan hewan dan acara bersenang-senang (tarian dan sebagainya).
Selanjutnya,  setiap  kasus  yang  menyangkut  tentang  pelanggaran  adat  dilakukan mekanisme  dalam  penyelesaiannya  melalui  sidang  adat.  Seperti  yang  telah  disampaikan dalam uraian di atas bahwa ada yang namanya hukum perzinahan ( Ukum Feseet ) terdapat mekanisme  dalam  penyelesaiannya,  seperti  Lembaga  Adat  terlebih  dahulu  menerima laporan,  kemudian  diselidiki  kejadian  dengan  menanyakan  beberapa  saksi,  penyelidikan kasus ini dilakukan secara tertutup dengan menemui pihak penggugat dan tergugat, setelah itu  dilakukan  sidang  adat  untuk  menentukan  kasus  dan  hukuman/sanksi.  Biasanya  untuk kasus perzinahan ketentuan sanksinya yaitu 10 ekor kerbau dan 3 ekor babi dan biasanya ada perbedaan antara sanksi laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki terkena sanksi 10 juta, maka perempuan terkena sanksi 8 juta. Setelah ditentukan sanksi, maka kedua pihak dipertemukan untuk dilakukan sidang adat, selanjutnya adat membaca surat keputusan adat tentang  sanksi  yang  diberikan,  kemudian  sanksi  bisa  dibayarkan  langsung  ditempat  dan bisa di negosiasi waktu pembayaran maksimal 4 hari setelah sidang keputusan. Setelah itu dilakukan penandatangan kemudian membaca berita acara. Makna dibalik sidang adat ialah adanya  musyawarah  dan  mufakat  dalam  mengambil  keputusan.  Dalam  hal  ini  Lembaga Adat memiliki  otoritas  dalam pengambilan keputusan mandiri, tanpa ada campur tangan dari pihak lain.
Relasi kuasa bukan sekedar hubungan kewenangan formal, tetapi juga dibangun dari nilai  hakikat  antara  Lembaga  Adat  Pa’Pala  dengan  pemerintah  Desa  guna    melakukan hakikat fungsi pemerintahan demi terwujudnya  kesejaheteraan warga. Negara harus hadir melalui Pemerintah Desa  Pa’Pala guna  mewujudkan  hajat hidup orang banyak. Dalam konteks  integrasi  pemerintah  formal  dengan    Lembaga  Adat,  dapat  didekati  dengan bekerjanya  kebijakan  pelayanan  dan  transfer  sosial  yang  disediakan  oleh  Negara (pemerintah desa) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan dan pengurangan kemiskinan
Negara  melalui kolaborasi pemerintah  Desa dan Lembaga Adat  secara aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup tanggung jawab Negara  untuk  menjamin  ketersediaan  pelayan  kesejahteraan  dasar  bagi  warganya.    Inilah hakikat  dari government  making melalui  perbuatan  dan  aktivitas  memerintah  bagi  warga Desa  Pa’Pala.  Relasi  keduanya    diinspirasi  budaya  sebagai  pedoman  hidup  yang diwujudkan  melalui  struktur    pemerintahan    yang  otonom  dan  demokratis.  Relasi  itu muncul  pada  aktivitas  memerintah  atau  perbuatan  dalam  memerintah  desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Relasi  ini  untuk  memastikan  warga  Pa’Pala,  apakah agenda  dan  aktivitas  pemerintah  Desa  berdasarkan  kehendak  rakyat  melalui  pembagian kewenangan  antara  Pemerintah  Desa  yang  mengurus  di  bagian  administrasi,  sedangkan Lembaga  Adat  mengurus  bagian  yang  berkaitan  dengan  adat  istiadat,  sehingga  keduanya bisa saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Hal yang paling penting adalah tentang kehadiran  Negara  (Pemerintah)  untuk  memberikan  dukungan  dalam  bentuk  program maupun dana terhadap Lembaga Adat.
Adat  istiadat  di  Desa  Pa’  Pala  saat  ini  mengalami  pemudaran,  karena  ketiadaan praktik  demokrasi  dan  desentralisasi  dalam  Pemerintahan  Desa  “Pa’Pala.    Pelembagaan adat guna menjaga dan melestarikan adat istiadat, partisipasi masyarakat untuk mendukung dan  menjaga  identitas  komunitas  adat  agar  tidak  melemah.  Model  hubungan  antara Pemerintah Desa Pa’Pala dengan Lembaga  Adat yang harus dibangun bukan  didasarkan dominasi  satu  sama  lain,  tetapi  substitusi  dan  komplementer  tentang  penggunaan  kuasa subyek  pemerintahan,  maupun  kepemerintahan  untuk  mewujudkan  hajat    hidup  orang banyak      Desa  Pa’Pala  ( Government  Making ).    Model  hubungan    yang  dibangun    antar lapis pemerintah yang berbasis pada network (intergovernmental network) sebagai salah satu  alternatif  untuk  dapat  keluar  dari  keterbatasan  mengelola  hubungan  yang  berbasis pada paksaan, hirarkis dan legal-formal.
Dalam  konteks governance tidak  ada  pemusatan  kekuasaan,  baik  pada  Lembaga Adat maupun Pemerintah Desa Pa’ Pala guna mewujudkan demokrasi lokal  Desa Pa’Pala. Kendala  teknis  pelaksanaan governance melalui  integrasi  Lembaga  Adat  dan  Pemerintah Desa Pa’Pala terkait dengan  partisipasi dan akuntabilitas. Problem partisipasi dalam wujud representasi  dan  akses  warga  dalam  memperjuangkan  kepentingan  mereka  harus  diatasi pada   integrasi  antar   Lembaga Adat  dengan Pemerintah Desa. Representasi  formal, dan prosedural  hanya terjadi pada pemerintah Desa sesuai dengan aturan supra struktur Desa, baik  oleh Pemerintah Provinsi  Kalimantan Utara   maupun Kabupaten Nunukan. Namun representasi  Lembaga  Adat  belum terlembagakan,karena nilai, otonomi dan aturan belum membingkai    dalam  kepribadian  warga  dan    pejabat  pemerintah  Desa.Dengan  kata  lain Lembaga  Adat hanya diberi “label’administratif,  tetapi belum menjadi landasan etik dan moralitas dalam struktur pemerintahan maupun  kepribadian setiap orang di Desa Pa’Pala. Kegagalan  Lembaga  adat  sebagai  institusi  lokal  tercermin  melalui  fungsinya,  baik simbolik,  substansi  sebagai  penjabaran    adat,  ajaran  perbuatan  dan  kesadaran  untuk mewujudkan  nilai adat dalam pergaulan dengan semua pihak dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun  usaha  mengatasi  problem  akuntabilitas  melalui  pemaknaan  akuntabilitas tidak sekedar kelengkapan dokumen serta  prosedur administratif.   Namun nilai  adat, pola relasi  kewargaan    berdasarkan  ada  setempat    menjadi  pijakan  akuntabilitas.  dalam penyelenggaraan    kewenangan  desa  yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan, pemberdayaan  masyarakat  serta  pembinaan  urusan  kemasyarakatan.  Gabungan  beberapa Desa menjadi negara - desa masuk negara untuk mewujudkan praktik demokrasi ala lokal. Prinsip  ini  berbeda  dengan  negaranisasi  desa  yang  berujung  pada  penundukkan  negara terhadap  desa  .  Pada  jaman  Orde  Baru  kelembagaan  desa  dihancurkan    dengan  praktik depolitisasi  dan  penyeragaman  struktur  kelembagaan  desa.    Konteks    kajian  ini  masuk negara  dalam  integrasi  adat  dalam  rangka  rekognisi  dan  subsidiaritas  penyelenggaraan pemerintahan  Desa.  Hukum  adat  tunduk  hukum  positip.    Regulasi  tentang  Masyarakat Hukum  Adat  yang  diatur  negara  ada  potensi  sebagai  alat  kontrol  negara    kepada Pemerintah  Desa  Pa’Pala,  meskipun  asas  rekognisi  desa  sudah  diatur  pada  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa.  Namun    aktivitas  pemerintahan    untuk mendorong partisipasi warga semua lapisan masyarakat dalam pembuatan keputusan, guna memberi ruang bagi unsur keterlibatan dengan penekanan  pada unsur keterwakilannya. Lembaga Adat  menghasilkan    tindakan  keteraturan  kolektif  yang    rasional  berdasarkan  pada tindakan-tindakan  rasional  dengan    mendudukkan  sistem,  struktur  guna  mewujudkan
tujuan. Tujuan  dapat tercapai, jika Lembaga Adat secara normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan  Desa  Pa’Pala  dioperasionalisasikan  melalui  praktik  integrasi    desentralisasi dan  demokrasi.  Pemerintahan  berbasis  adat  menjadi    bermakna  sebagai  perwujudan government making menjadi bingkai nilai dalam  desa berbasis adat. Usaha memperkuat ikatan vertikal  serta melemahkan ikatan horisontal serta menyebabkan gejala  terpecahnya antara  kekuasaan  publik  dan  privat,  negara  dan  swasta  yang  pada  gilirannnya memperlemah kepentingan kolektif  bahkan sulit terjadi terpenuhinya kebutuhan warga.

## KESIMPULAN
Relasi  antara  Lembaga  Adat  dengan  pemerintah  Desa  hanya  bersifat  formalistik  – Lembaga Adat dibutuhkan ketika pemerintah Desa tidak mampu mengatasi permasalahan konflik  antar  etnik.  Lembaga  Adat  dibutuhkan  Pemerintah  Desa  atau  Pemerintah  Daerah dalam  rangka  mendatangkan  daya  tarik  wisatawan,  namun  mereka  tidak  memiliki  akses dalam  pengambilan  keputusan  pemerintahan  Desa.  Lembaga  Adat  sebagai  lembaga  yang disegani  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berhubungan  kehidupan  sehari- hari, namun tidak memiliki legitimasi. Lembaga Adat hanya simbolik dan dihegemoni oleh negara- pemerintah Desa adalah kepanjangan tangan negara.
Masyarakat diperhadapkan dengan dikotomi kekuasaan, di satu sisi mereka mentaati adat yang berlaku, namun disisi lain mereka juga mentaati pemerintah Desa sebagai simbol negara.  Dalam  konteks  relasi  Lembaga  Adat  Desa  Pa’  Pala    dengan    Pemerintah  Desa Pa’Pala,  idealnya  bersifat  integratif  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  ( government making) melalui    pelembagaan  dengan  jaringan    informal  berbasis  kearifan  lokal.  Dalam konteks governmental  networks, interaksi  antara    pemerintah  dengan  Lembaga  adat dalam  bentuk  forum  kerjasama  melalui  musyarawah    mufakat  untuk  mencapai    tujuan berdasar nilai budaya  setempat
Pemerintahan  berbasis  adat  dalam  perspektif democratic  governance melalui revitalisasi  partisipasi  dan  akuntabilitas  bagi  semua  lapisan  warga  sangat  dibutuhkan. Gerakan collective action masyarakat perlu dilakukan terus menerus, agar  dinegosiasikan secara  rasional  oleh    multi  pihak  -  Lembaga  Adat  dan    permerintah  Desa,  agar  terwujud pemerintahan Desa yang berpihak pada warga.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Isbandi  Rukminto,  2002 Pemikiran-pemikiran  dalam  Pembangunan  Kesejahteraan Sosial . Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
Azlin,  D.,2018.  Kolaborasi  Pemerintah  Desa  Dan  Lembaga  Adat  Terhadap  Pelestarian Kearifan  Lokal  Di  Desa  Bandur  Picak  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016. JOM FISIP , 5 , 1–15.
Dayak, S., Anyan, M. A., & Kalimantan, D. I.,2021. Pemikiran Dan Praktik Pemerintahan Adat . 2 (April), 34–59.
Eko  Sutoro  ,    Government  Making:  Membuat  Ulang  Ilmu  Pemerintahan  dalam Governabilitas, Jurnal Pemerintahan Semesta Volume No.2 Nomor 1 Juni 2021 Eko, Sutoro, 2014.
Desa Membangun Indonesia. In Academia.Edu . http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desa_
Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf/ diakses 10 Juni 2022
Ife,  J.,  &  Tesoriero,  F.,2008. Community  Development:  Alternatif  Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hall.PA  &  Taylor  RC,1996. Political  Science  and  the  Three  New Institusionalism Political Studies Vol. 44 issue 5, https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x Inu  Kencana  Syafiie ,2013  Ilmu  Administrasi  Publik,  Jakarta:  Rineka  Cipta,  2006. Inu PeKencana Syafiie , Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara
KisnoHadi, Pemikiran dan Praktek Pemerintahan Adat suku Dayak Maa'yan di Kalimantan Tengah dalam  Governabilitas  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Seemesta)2(1)Juni  2021, 33-57,2-21
Peter  BG,2011. Institional  Theory  in  Plitical  Science : The  New  Institusionalism USA :Blooom Burry Publishing
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan,  and  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional,2013.  "Masyarakat  Adat  di  Indonesia:  Menuju  Perlindungan  Sosial  yang Inklusif." Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat .
Komunitas,  Jurnal  Ilmu  Sosiologi Lembaga Adat  dan Eksistensi Masyarakat  Adat  Negeri
Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah
Vol.4No1 Mei 2021
Marthin,  2004. Suatu  Tinjauan  Terhadap  Eksistensi  Kepala  Adat  Dayak  Lundaya Di Kalimantan  Timur, Makalah disampaikan  dalam  Musyawarah  Nasional  Dayak Kalimantan di Balikpapan pada tanggal 29 Nopember 2004.
Moleong, Lexy J, 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Noak Pratikno (ed.), 2006. Model Kerjasama Antar Daerah , Yogyakarta : PLOD dan
Apeksi. http://bayudardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/02-Model- KERJASAMA-ANTAR-DAERAH-S2-PLOD-UGM/diakses 11 Juni 2022 Purba Elvis F& Parulian Siamnjuntak,2012. Metode Penelitian . Medan: Percetakan Sadia Sugiyono, 2016 . Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DanR&D. Bandung: Alfabeta. Scott, 2008. Institutions and Organizations: Ideas  and Interest .Sage Publications Suwaryo,2017 Azas-azas Ilmu Pemerintahan , Bandung, Penerbit KAPSIPI
The  World  Bank,  Sustaining  Economic  Growth,      Rural  Livelihoods,  And  Environmental
Benefits:  Strategic  Options  For  Forest  Assistance  In  Indonesia,  The  International Bank  for  Reconstruction  and  Development,  THE  WOR LD  BANK  1818  H  Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. 2006.
Yansen  TP  dan  Ricky  Yakub  Ganang,2018. Dayak  Lundayeh  Idi  Lum  Bawang,  Budaya serumpun di di Dataran Tinggi Borneo, Penerbit Lembaga Literasi Dayak(LLD)cetakan  1,  Tangerang Zain,  M.  (2011).  Reformasi  Pengentasan Kemiskinan:  dari  Pendekatan  Ekonomi  ke  Pendekatan  Kesejahteraan. Jurnal Reformasi Pengentasan Kemiskinan , 12 (April), 79–96.
Wirantari,  I.  D.  A.  P.,2020.  Partisipasi  Pemerintahan  Adat  Serta  Masyarakat  Tenganan Pegringsingan  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal  Ilmiah  Dinamika  Sosial , 4 (1), 125. https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2306
Zainuddin, M.,2018. Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya  di  Provinsi  Riau. Jurnal  Agregasi :  Aksi  Reformasi  Government  Dalam Demokrasi , 6 (1). https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i1/ diakses 12 Juni 2022
Semedi,  Pujo,  2019.  Sakpada-Pada  Menjaga  Kesetaraan  di  Pedesaan  Jawa  1850-2010. Pidato  Dies  Natalis  Sekolah  Tinggi  Pembangunan  Masyaraiat  Desa"APMD" Yogyakarta
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Teringgal  dan  Transmigrasi,  Nomor  21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Utara  Nomor  1  Tahun  2020  tentang penyelenggaraan Kelembagaan Adat.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nunukan  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nunukan  No.  34  Tahun  2003  tentang  Pemberdayaan,
Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementrian Huku dan HAM RI