## PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN OLEH MASYARAKAT PEDULI API (MPA) DI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI
( Forest Fire Control by The Fire Care Community (MPA) in Mount Ciremai National Park )
NURUL FADLILLAH 1) , SAMBAS BASUNI 2) DAN TUTUT SUNARMINTO 3)
1) Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
2,3) Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Email: nurulsinok.nf@gmail.com
Diterima 16 Desember 2016 / Disetujui 10 Februari 2017

## ABSTRACT
Mount Ciremai National Park (TNGC) is a National Park (TN) which has enormous ecological functions, especially as a water catchment area. Forest fires in TNGC occur every year and fluctuated from year to year. Forst fires destroy ecosystems and interfere the function of TNGC. Anti Fire  Community  (MPA)  is  a  partnership  which  consist  of  local  communities  involved  in  forest  fire  control.  Community  partnership  will  never succeess without the MPA’s participation. The research objectives are to describe the perception and participation of MPA on the forest fires control in TNGC and the implementation of MPA policies. This research method is done by questionnaires, observation and interviews. The results showed that MPA positively perceive that dry season as supporting factors and community activities that involve a fire as direct factors of forest fires. The public perception is not always in line with the participation. A strong perception does not guarantee a high participation, it might be the opposit (low participation). The highest MPA’ s participation in forest fires control is in forest fighting activities. Affecting factors on MPA's participation in forest  fire  control  activities  are  economic  factors  ie  wage,  logistics dan  goods.  Occuring  gap  between  the  ideal  conditions  and  real  conditions  is 80,95  percent.  Perceptions  which  is  not  in  line  with  the  participation  and  the  emerge  gap  is  suspected  to  cause  unoptimized  of  forest  fire  control conducted by MPA in TNGC.
Keywords: forest fire control, gap, MPA, particiation, perception.

## ABSTRAK
Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) merupakan Taman Nasional (TN) dengan fungsi utama sebagai daerah tangkapan air. Kebakaran hutan di TNGC terjadi setiap tahun dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kebakaran hutan merusak ekosistem dan menggangu fungsi TNGC. Masyarakat Peduli Api  (MPA) merupakan  salah  satu  bentuk  pola  kemitraan  dengan  masyarakat  dalam  pengendalian  kebakaran  hutan  (dalkarhut). Pola  kemitraan  dengan  masyarakat  tidak  akan  pernah  berhasil  tanpa  adanya  partisipasi. Tujuan  penelitian adalah  menggambarkan  persepsi  dan partisipasi MPA terhadap pengendalian kebakaran hutan di TNGC dan mengidentifikasi implementasi kebijakan mengenai MPA. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, obsevasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan MPA mempersepsikan positif bahwa faktor kemarau panjang sebagai  faktor  pendukung  terjadinya  kebakaran  hutan,  dan  faktor  aktivitas  manusia  yang  menimbulkan  api  sebagai  faktor  penyebab  langsung kebakaran  hutan.  Persepsi  masyarakat  tidak  selamanya  sejalan  dengan  partisipasi.  Persepsi  yang  kuat  tidak  menjamin  terjadinya  partisipasi  yang tinggi,  mungkin  sebaliknya  (partisipasinya  rendah).  Partisipasi  MPA  dalam  pengendalian  kebakaran  hutan  tertinggi  dalam  kegiatan  pemadaman. Faktor  yang  mempengaruhi partisipasi  MPA dalam  kegiatan pengendalian kebakaran hutan adalah  faktor ekonomi  yaitu upah,  logistik dan barang. Faktor  tersebut  berpengaruh  paling  besar  pada  kegiatan  pemadaman  kebakaran  hutan.  Ketidaksesuaian  yang  muncul  antara  aturan  dan  kondisi  di lapangan  sebesar 80,95%.  Persepsi  yang  tidak  sejalan  dengan  partisipasi  dan  ketidaksesuaian  yang  muncul  diduga  menyebabkan  pengendalian kebakaran hutan oleh MPA TNGC belum berhasil.
Kata kunci: ketidaksesuaian, MPA, partisipasi, pengendalian kebakaran hutan, persepsi.

## PENDAHULUAN
Kebakaran  hutan  merupakan  salah  satu  ancaman yang  mengganggu  keberadaan  hutan  hujan  tropis Indonesia.  Kebakaran  hutan  dan  perubahan  lingkungan yang  diakibatkannya  mempunyai  dampak  yang  sangat besar  terhadap  kondisi  atmosfer,  siklus  karbon,  dan fungsi  ekosistem  (khususnya  udara,  simpanan  air  dan biodiversitas).  Kebakaran  hutan  menyebabkan  masalah pada  manusia  (Page et  al. 2013).  Menurut  Tacconi (2003)  kebakaran  hutan  1997-1998  di  Indonesia mengakibatkan  degradasi  hutan  dan  deforestasi  yang menelan biaya ekonomi sekitar US$ 1,62 s.d. 2,7 miliar, pencemaran  kabut  asap  sekitar  US$    674  s.d.  799  juta, dan emisi karbon mencapai US$ 2,8 miliar.
Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) mempunyai  fungsi ekologi  yang sangat besar  khususnya sebagai water catchment area atau daerah tangkapan air. Gunawan dan Subiandono (2013) menyebutkan kerusakan  ekosistem  TNGC  terdapat  pada  ketinggian 400 hingga 2.000 mdpl yang antara lain disebabkan oleh kebakaran  hutan.  Kebakaran  hutan  di  TNGC  selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hapsari (2013) menyebutkan  bahwa  kejadian  kebakaran  hutan  tahunan di  TNGC  mengalami  fluktuasi  dan  menjadi  ancaman aktual  bagi  keutuhan  dan  keberadaan  ekosistem.  Data luas  kebakaran  hutan  di  TNGC  selama  5  tahun  terakhir disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1 Data luas kebakaran hutan TNGC No. Tahun Luas (Ha) 1. 2011 544,83 2. 2012 1.174,65 3. 2013 14,96 4. 5. 2014 2015 266,03 665,94
Sumber : Laporan Tahunan BTNGC Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015
Langevelt  (1966)  seperti  yang  dikutip  Harihanto (2001)  menyatakan  bahwa  persepsi  adalah  pandangan individu  terhadap  suatu  obyek  atau  stimulus.  Akibat adanya  stimulus,  individu  memberikan  reaksi  (respon) berupa  penerimaan  atau  penolakan  terhadap  stimulus tersebut. Persepsi  masyarakat  terhadap kebakaran  hutan penting  untuk  dikaji  karena  persepsi  seseorang  akan mempengaruhi  sikap  seseorang  terhadap  masalah lingkungan. Peran  serta  masyarakat  dalam  pengendalian kebakaran  hutan  dilakukan  melalui  wadah  yang  disebut dengan  Masyarakat  Peduli  Api  (MPA). Seperti  apa persepsi  MPA  terhadap  kebakaran  hutan? Berdasarkan uraian  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan  persepsi  MPA  terhadap kebakaran hutan.
MPA  TNGC  pertama  kali  dibentuk  oleh  Balai TNGC  pada  tahun  2007.  Sampai  dengan  tahun  2015, Balai  TNGC  sudah  membentuk  MPA  sebanyak  23 kelompok  dengan  jumlah  anggota  350  orang. Pola kemitraan dengan masyarakat tidak akan pernah berhasil tanpa  adanya  partisipasi. Partisipasi  secara  umum didefinisikan  sebagai  keikutsertaan  seseorang  atau sekelompok  anggota  masyarakat  dalam  suatu  kegiatan. Menurut  Lingani et  al.  (2011)  proses  partisipatif dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  seperti  keuntungan ekonomi  dan  keinginan  untuk  melestarikan  hutan. Keberhasilan pengendalian kebakaaran hutan (dalkarhut) oleh MPA  dipengaruhi  oleh  partisipasi  anggota  MPA. Seperti apa partisipasi MPA dalam dalkarhut?
Keberhasilan  keberadaan  peraturan  tidak  dapat menjamin  kinerja  yang  baik  apabila  peraturan  tersebut tidak  diimplementasikan  di  lapangan.  Menurut  North (1990) aturan-aturan diciptakan manusia untuk membuat tatanan (order) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (uncertainty)  di  dalam  proses  pertukaran.  Peraturan Direktur Jenderal PHKA nomor 2 tahun 2014 (Perdirjen PHKA Nomor 2 Tahun 2014) tentang Pembentukan dan Pembinaan  Masyarakat  Peduli  Api  yaitu  peraturan  yang mengatur  MPA  dalam  rangka  menata  keterlibatan masyarakat dan mendorong keberhasilan usaha pengendalian kebakaran hutan. Bagaimana implementasi Perdirjen  PHKA  Nomor  2  Tahun  2014  di  lapangan? Apakah timbul ketidaksesuaian? Bagaimana menghilang- kan ketidaksesuaian yang timbul?
Berdasarkan pemikiran dan pertanyaan tersebut di atas,  dipandang  perlu  melakukan  penelitian  mengenai pengendalian  kebakaran  hutan  oleh  MPA  TNGC
mengacu  bahwa  kejadian  kebakaran  di  TNGC  yang fluktuatif setiap tahun. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi  gambaran  peran  MPA  dalam  pengendalian kebakaran  hutan  dan  sebagai  masukan  bagi  Pengelola TNGC dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengendalian kebakaran hutan oleh MPA di TNGC.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  dalam  2  tahap  yaitu  Juli s.d.  September  2015  dan  April  2016  di desa  sekitar Taman  Nasional  Gunung  Ciremai.  Obyek  penelitian adalah  MPA  di  Kabupaten  Kuningan  dan  Kabupaten Majalengka.  Data  dan  informasi  persepsi  dan  partisipasi MPA  dikumpulkan  melalui  kuesioner  tertutup  dengan skala  likert. Sugiyono  (2009)  menyebutkan  bahwa  skala model likert adalah skala mengukur sikap, pendapat, dan persepsi  seseorang  atau  sekelompok  orang  tentang fenomena  sosial.  Teknik  pengambilan  contoh  data  dan informasi  dilakukan  secara stratified  random  sampling. Penentuan  kelompok  MPA  dilakukan  secara  bertingkat berdasarkan  kerawanan  dan  kemudian  diacak  untuk mendapat  kelompok  responden.  Tingkat  kerawanan dibagi tiga yaitu desa sangat rawan, desa rawan, dan desa tidak rawan (Nursoleha 2014). Penggelompokkan tingkat kerawanan  desa  tersebut  menggunakan  data  sebaran hotspot,  penggunaan  lahan,  data  curah  hujan  TNGC tahun  2006-2012,  topografi,  arah lereng,  aksesibiltas pemukiman dan  aksesibiltas  sungai. Responden  diambil secara  sensus  pada  kelompok  MPA  dengan  jumlah anggota kurang atau sama dengan 30 orang (Gambar 1).
Skoring jawaban setiap pertanyaan dibagi menjadi 7 disesuaikan  dengan  karakteristik  masyarakat  Indonesia yaitu  sangat  tidak  setuju  skor  1, tidak  setuju  skor  2, kurang setuju skor 3, biasa saja skor 4, agak  setuju  skor 5, setuju skor 6 dan sangat setuju skor 7. Pola pemaknaan dari  setiap  nilai  dapat  digubah  sesuai  dengan  kebutuhan (Avenzora 2008).
Implementasi  kebijakan  mengenai  MPA  dilakukan melalui  observasi,  identifikasi  kondisi  di  lapangan dengan aturan yang berlaku, dan kemudian dibandingkan untuk  menemukan  ada  tidaknya  ketidaksesuaian  dalam sistem.  Observasi  tersebut  didukung  dengan  wawancara dengan pengelola dan penelusuran dokumen yang terkait dengan pengendalian kebakaran hutan di TNGC.

## Gambar 1 Skema pengambilan contoh
Analisis  persepsi  dan  partisipasi  MPA  dilakukan dengan  (1)  menghitung  rata-rata  jawaban  berdasarkan skoring  jawaban  tiap  responden;  dan  (2)  analisis deskriptif  untuk  menjelaskan  persepsi  dan  partisipasi MPA. Analisis  implementasi  peraturan  menggunakan ketidaksesuaian yang muncul dan melakukan penelaahan penyebab ketidaksesuai secara deskriptif untuk menjelaskan implementasi peraturan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Persepsi MPA terhadap Faktor Penyebab Kebakaran Hutan
a. Persepsi MPA terhadap faktor alam
Syaufina (2008) menyebutkan faktor alam memegang peranan yang sangat kecil dalam menyebabkan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia. Indonesia  yang  merupakan  negara  tropis  jarang mengalami  kejadian  kebakaran  yang  disebabkan  oleh alam.  Alam  merupakan  faktor  pendukung  terjadinya kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia.  Hasil  skoring persepsi  MPA  terhadap  faktor  alam  sebagai  faktor pendukung kebakaran hutan ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  MPA  baik  desa sangat rawan kebakaran, desa rawan kebakaran, dan desa tidak  rawan  kebakaran  mempersepsikan  kemarau panjang sebagai faktor alam yang mendukung terjadinya kebakaran  hutan  dengan  skor  paling  tinggi  diantara faktor  alam  lainnya  yaitu  skor  5,6  sampai  dengan  6 (setuju).  Kuatnya  persepsi  musim  kemarau  sebagai penyebab  kebakaran  hutan  dikarenakan  penyimpangan iklim  atau  kemarau  panjang  merupakan  faktor  yang mendukung  terjadinya  kebakaran  hutan. Pradopo  (2012) menyebutkan bahan bakar tidak akan rentan terhadap api ketika  tetap  basah  dan  lembab.  Suhu  yang  tinggi  pada saat  musim  kemarau  membuat  bahan  bakar  cepat mengering  dan  mudah  terbakar.  Hapsari  (2013) menyebutkan  tingkat  kerawanan  kebakaran  hutan  di TNGC meningkat saat  memasuki  musim  kemarau setiap tahunnya.  Kebakaran  hutan  merupakan  salah  satu gangguan  yang  kerap  terjadi  setiap  tahun  di  kawasan hutan  Gunung  Ceremai  khususnya  pada  puncak  musim kemarau  pada  lokasi-lokasi  rawan  kebakaran  yaitu  di Kabupaten Kuningan (Kecamatan
Pesawahan, Mandirancan,  dan  Cilimus) dan  Kabupaten  Majalengka (Kecamatan Sindawangi) (BTNGC 2014).
0 1 2 3 4 5 6 7 Pad ab eu ng har Se tian eg ar a San gk an er an g Pad ah er an g
Pay un g In dr ak ila
Desa Sangat Rawan Desa Rawan Desa Tidak Rawan Desa Sangat Rawan Desa Rawan Desa Tidak Rawan Kuningan Majalengka Sk or P er se ps i Kelompok MPA Gesekan kayu/daun Benturan batu Tumpukan seresah Sambaran petir Singkapan batubara Kemarau panjang Gunung meletus Keterangan: N: 120
Skor Persepsi: 1=Sangat  Tidak  Setuju,  2=Tidak  Setuju,  3=Agak  Tidak  Setuju, 4=Biasa Saja, 5= Agak Setuju, 6=Setuju, 7=Sangat Setuju
Gambar 2 Hasil skoring persepsi MPA terhadap faktor alam
b. Persepsi MPA terhadap faktor manusia
Menurut  Syahadat  dan  Sianturi  (2009),  Nursoleha (2014)  unsur  ketidaksengajaan  atau  kelalaian  manusia berpengaruh  sangat  dominan  dalam  menyebabkan kebakaran hutan di TNGC. Hapsari (2013) menyebutkan
tingkat kerawanan kebakaran hutan di TNGC meningkat saat  memasuki  musim  kemarau. Hasil  skoring  persepsi MPA  terhadap  faktor  manusia  sebagai  faktor  penyebab kebakaran hutan ditampilkan pada Gambar 3.
Keterangan: N: 120 Skor Persepsi:
1=Sangat  Tidak  Setuju,  2=Tidak  Setuju,  3=Agak  Tidak  Setuju, 4=Biasa Saja, 5= Agak Setuju, 6=Setuju, 7=Sangat Setuju
Gambar 3 Hasil skoring persepsi MPA terhadap faktor manusia
Berdasarkan  Gambar  3  aktivitas  manusia  yang menyebabkan kebakaran hutan dipersepsikan positif oleh MPA  yaitu  berburu  dengan  menggunakan  api  pada  skor 5,4  (agak  setuju)  sampai  dengan  6  (setuju),  penebangan liar  dengan  menggunakan  api  pada  skor  5,07  (agak setuju)  sampai  dengan  6,07  (setuju),  penyiapan  lahan dengan membakar pada skor pada skor 5,4 (agak setuju) sampai dengan 6 (setuju), bekas api unggun pada skor 6 (setuju),  membuang  putung  rokok  pada  skor  6  sampai dengan  6,07  (setuju). Aktivitas  manusia  mengubah perilaku  api  secara  mendasar  di  daerah  tropis.  Aktivitas manusia  yang  menyebabkan  kebakaran  antara  lain pembersihan  lahan  (land  clearing)  untuk  pertanian; pembakaran  secara  sengaja;  api  sebagai  senjata  untuk mengusir  hewan  pengganggu;  api  yang  tidak  disengaja yaitu  api  unggun,  puntung  rokok,  dan  perapian  bekas memasak  (Cochrane  2003,  Tacconi  dan  Vayda  2006, Harrison et al. 2009). Perburuan liar masih terjadi sampai sekarang  di  TNGC.  Satwa  yang  menjadi  sasaran perburuan  liar  di  TNGC  terdiri  dari  jenis-jenis  burung, kijang,  rusa  dan  babi  hutan.  Lokasi  perburuan  liar  yaitu kawasan hutan yang membentang dari Kec. Mandirancan sampai  dengan  Pasawahan  (BTNGC  2013). Bekas  api unggun  dan  puntung  rokok  yang  ditinggalkan  oleh masyarakat  yang  masuk  ke  dalam  TNGC  untuk  berburu dan  mendaki  gunung  meningkatkan  resiko  terjadinya kebakaran  hutan.  Kegiatan  membersihkan  lahan  yang berbatasan  langsung  dengan  kawasan  TNGC  dengan menggunakan  api  dan  tidak  dikontrol  menyebabkan  api menjalar  ke  dalam  kawasan  TNGC. Lay  (1957)  seperti yang  dikutip  Caldararo  (2002)  menyebutkan  bahwa
pembakaran baik kecil dan terkontrol dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan.
TNGC  memiliki  faktor  alam  yang  mendukung terjadinya  kebakaran  hutan  yaitu  tingginya  tingkat ketersediaan bahan bakar di lapangan berupa alang-alang dan  semak  belukar  serta  serasah  daun  pinus  yang  sudah mengering  dan  tebal  pada  musim  kemarau.  Aktivitas masyarakat yang  disengaja  ataupun tidak yang menimbulkan  api  merupakan  penyebab  langsung terjadinya kebakaran hutan.

## 2. Partisipasi MPA dalam Pengendalian Kebakaran Hutan di TNGC
Partisipasi  merupakan  keikutsertaan/keterlibatan seseorang  dalam  sebuah  kegiatan.  Hasil  skoring  menun- jukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  MPA  dalam  kegiatan pemadaman  kebakaran  hutan  lebih  tinggi  dibanding partisipasi  MPA  dalam  kegiatan  pencegahan  kebakaran hutan  yaitu  pada  skor  5,29  (agak  tinggi)  sampai  dengan 5,72 (tinggi) (Gambar 4).
Tingginya  tingkat  partisipasi  MPA  dalam  kegiatan pemadaman  diidentifikasi  karena  kegiatan  pemadaman masih  menjadi  fokus  utama  kegiatan  dalkarhut. Kebakaran  hutan  merupakan  permasalahan  nasional, apabila terjadi kebakaran hutan maka menjadi kewajiban bagi pemangku kepentingan untuk segera memadamkan. Pelaksanaan  kegiatan  tidak  terlepas  dari  dukungan dana/anggaran. Alokasi anggaran pengendalian kebakaran  hutan  BTNGC  dan  realisasinya  dari  tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.
Keterangan: N: 120
Skor Persepsi: 1=Sangat Tidak Aktif, 2=Tidak Aktif, 3=Agak Tidak Aktif, 4=Biasa Saja, 5=
Agak Aktif, 6=Aktif, 7=Sangat Aktif
Gambar 4 Tingkat partisipasi MPA dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan
Tabel 2 Alokasi  anggaran  pengendalian  kebakaran  hutan  BTNGC  dan  realisasinya  dari  tahun  2013  sampai  dengan tahun 2015
No Tahun Kegiatan Sub kegiatan Jumlah (Rp.) Jumlah total (Rp.) Persentase (%) 1. 2013 Pencegahan kebakaran hutan Penyuluhan dan kampanye pencegahan karhut 23.180.000 Pemeliharaan sekat bakar 26.495.000 Apel siaga dan temu MPA 43.940.000 Pembentukan dan penyegaran MPA 138.680.000 Peralatan MPA 132.000.000 364.295.000 58,21 Pemadaman kebakaran hutan Pemadaman dini regu dalkarhut 151.380.000 Pemadaman kebakaran hutan 45.680.000 197.060.000 31,49 Penanganan pasca kebakaran hutan Intelejen dan penanganan paska kebakaran 64.510.000 64.510.000 10,3 Jumlah total 625.865.000 2. 2014 Pencegahan kebakaran hutan Patroli partisipatif regu dalkarhut MPA 143.910.000 Pemeliharaan sekat bakar 28.560.000 172.470.000 49,89 Pemadaman kebakaran hutan Pemadaman kebakaran hutan 107.538.000 107.358.000 31,05 Penanganan pasca kebakaran hutan Intelejen dan penanganan paska kebakaran 65.760.000 65.760.000 19,06 Jumlah total 345.768.000 3. 2015 Pencegahan kebakaran hutan Pemeliharaan sekat bakar 4.620.000 Patroli partisipatif regu dalkarhut MPA 20.400.000 Revitalisasi sarpras dalkarhut 10.000.000 35.020.000 16,94 Pemadaman kebakaran hutan Pemadaman kebakaran darat 150.000.000 150.000.000 72,55 Penanganan pasca kebakaran hutan Penanganan paska kebakaran 21.740.000 21.740.000 10,51 Jumlah total 206.760.000
Sumber: Laporan Tahunan BTNGC Tahun 2013, 2014 dan 2015.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  dari  tahun  2013 sampai  dengan  tahun  2015  anggaran  pengendalian kebakaran  mengalami  penurunan,  akan  tetapi  luas kebakaran  hutan  TNGC  dari  tahun  2013  sampai  dengan tahun  2015  mengalami  kenaikan  (Tabel  1).  Hal  tersebut diidentifikasi pengendalian kebakaran hutan bukan fokus utama kegiatan TNGC dan didukung dengan penyusunan anggaran  yang  tidak  terencana  serta  tidak  berbasis  pada kebutuhan  lapangan.  Tabel  2  menunjukkan  juga  bahwa anggaran  pencegahan  tahun  2013  dan  2014  lebih  besar daripada anggaran pemadaman dan tahun 2015 anggaran pencegahan  lebih  kecil  daripada  anggaran  pemadaman. Besar kecilnya anggaran pencegahan tidak diikuti dengan tingkat  partisipasi  MPA.  Selain  itu,  jenis  kegiatan pencegahan  kebakaran  hutan  semakin  berkurang. Kegiatan pencegahan kebakaran hutan pada tahun  2014 dan  2015  hanya  patroli  partisipatif  dan  pemeliharaan
sekat  bakar.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan BTNGC,  berkurangnya  anggaran  dan  jenis  kegiatan pencegahan disebabkan oleh penghematan. Penghematan yang  dilakukan  merubah  output  dan  volume  kegiatan, sehingga  kegiatan  pencegahan  tidak  mencapai  sasaran yang  sesuai  dengan  rencana  awal  kegiatan.  Adapun berdasarkan  wawancara  dengan  MPA,  MPA  secara jumlah  dan  waktu  lebih  banyak  dilibatkan  dalam kegiatan  pemadaman  dibanding  pencegahan  yaitu keterlibatan  MPA  dalam  pencegahan  terbatas  pada anggota  yang  aktif.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa kegiatan  pencegahan  kebakaran  hutan  belum  tepat sasaran baik pelaksana maupun hasil yang diinginkan.
Faktor  yang  mempengaruhi partisipasi MPA dalam kegiatan  pengendalian  kebakaran  hutan  dikelompokkan menjadi tiga yaitu ekonomi (keuntungan pribadi), sosial, dan lingkungan (Gambar 5).
Keterangan: N: 120 Skor Persepsi: 1=Sangat Tidak Setuju, 2=Tidak Setuju, 3=Agak Tidak Setuju, 4=Biasa Saja,
5= Agak Setuju, 6=Setuju, 7=Sangat Setuju
Gambar 5 Hasil skoring faktor yang mempengaruhi partisipasi MPA dalam pengendalian kebakaran hutan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persepsi masyarakat  tidak  selamanya  sejalan  dengan  partisipasi. Persepsi yang  kuat tidak  menjamin terjadinya partisipasi yang tinggi, mungkin sebaliknya (partisipasinya rendah). Gambar 5 menunjukkan bahwa  faktor  yang berpengaruh pada  partisipasi  yaitu  faktor  ekonomi  pada  skor  5,5 sampai dengan 6 (setuju). Menurut Vroom (1964) seperti yang  dikutip  Lunenburg  (2011)  keikutsertaan  seseorang dalam  sebuah  organisasi  dipengaruhi  oleh  keinginan seseorang  dalam  memperoleh  manfaat  seperti  uang, barang,  status  sosial  ataupun  tantangan.  Orang  akan memilih  di  antara  alternatif-alternatif  tersebut  untuk mendapat hasil  yang  terbaik  bagi  mereka  pribadi. Anggota  MPA  berprofesi  sebagai  perangkat  desa sebanyak  10,83  %,  wirasawasta  sebanyak 18,33  %, petani  sebanyak  60,83% dan  buruh  sebanyak  10%. Perubahan  status  Gunung  Ciremai  menjadi  TNGC menyebabkan  aktivitas  ekonomi masyarakat  pada  saat Gunung  Ciremai  dikelola  oleh  Perhutani  (antara  lain pengusahaan  tanaman  buah-buahan  di  dalam  kawasan
hutan)  dilarang,  sehingga  MPA  beralih  pada  kegiatan yang  dianggap  mendatangkan  manfaat  ekonomi  berupa upah,  logistik dan  barang  yang  didapatkan  melalui kegiatan pengendalian kebakaran hutan.

## 3. Implementasi Kebijakan Mengenai MPA
Kebijakan  adalah  kendaraan  pemerintah  untuk berbuat yang baik bagi rakyatnya karena kebijakan untuk kepentingan  umum  (publik).  Kebijakan  merupakan intervensi  pemerintah  (dan  publik)  untuk  mencari  cara pemecahan masalah dalam pembangunan dan mendukung proses pembangunan yang lebih baik (Djogo et al. 2003) . Ketidaksesuaian dapat muncul ketika tujuan yang  ingin  dicapai  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan tidak  diimplementasikan  di  lapangan.  Tujuan  tersebut tidak  mampu  diimbangi  dengan  sumberdaya  yang dimiliki.  Impelementasi  Peraturan  Dirjen  PHKA  Nomor 2  Tahun  2014  tentang  Pembentukan  dan  Pembinaan MPA disajikan pada Tabel 3.

## Tabel 3 Implementasi Perdirjen PHKA Nomor 2 Tahun 2014
Elemen, kriteria dan indikator Kondisi ideal sesuai aturan Kondisi di lapangan Keterangan Sistem pembinaan a. Pertemuan Rutin 1. Bulanan √ - Tidak sesuai 2. Per 3 bulan √ - Tidak sesuai 3. Per 6 bulan √ √ Sesuai b. Pelatihan 1. Pelatihan pencegahan kebakaran hutan Setahun sekali √ Tidak sesuai 2. Pelatihan dasar pemadaman kebakaran hutan Setahun sekali √ Tidak sesuai 3. Pelatihan dasar penanganan paska kebakaran hutan Setahun sekali - Tidak sesuai Sistem penghargaan a. Tipe penghargaan 1. Perorangan √ - Tidak sesuai 2.     Kelompok √ - Tidak sesuai b. Bentuk penghargaan 1. Piagam √ - Tidak sesuai 2. Uang √ - Tidak sesuai Sarana prasarana tiap kelompok a. Ruang pertemuan 1 unit - Tidak sesuai b. ATK 1 paket - Tidak sesuai c. GPS 1 buah - Tidak sesuai d. PETA Peta desa - Tidak sesuai e. Kompas 1 buah - Tidak sesuai f. Papan tulis 1 buah - Tidak sesuai g. Papan peringkat bahaya kebakaran 1 buah - Tidak sesuai h. Komputer 1. Personal Computer (PC) 1 buah - Tidak sesuai 2. Printer 1 buah - Tidak sesuai i. Alat komunikasi 1. Handy Talky (HT) 2. Handphone (HP) 3. Internet 1 buah 1 buah Tersedia - - - Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai j. Peralatan Tangan 1. Kapak dua fungsi 4 buah - Tidak sesuai 2. Garu pacul 6 buah - Tidak sesuai 3. Gepyok 6 buah - Tidak sesuai 4. Garu tajam 3 buah - Tidak sesuai 5. Pompa punggung 1 buah - Tidak sesuai 6. Obor sulut 2 buah - Tidak sesuai k. Pelatan mekanik 1. Pompa induk 1 buah - Tidak sesuai 2. Pompa portable 1 buah - Tidak sesuai 3. Pompa jinjing 1 buah - Tidak sesuai 4. Pompa apung 1 buah - Tidak sesuai 5. Selang kirim 4 buah - Tidak sesuai 6. Tangki air lipat 2 buah - Tidak sesuai Pendanaan a. Sumber dana 1. Pemerintah Pusat √ √ Sesuai 2. Pemerintah Daerah √ √ Sesuai 3. Perusahaan (CSR) √ - Tidak sesuai 4. Swadaya Masyarakat √ - Tidak sesuai 5. LSM √ - Tidak sesuai b. Bentuk pendanaan a. Uang √ √ Sesuai b. Pelatihan √ √ Sesuai c. Sarana prasarana √ √ Sesuai Jumlah Total Indikator 42 Jumlah Indikator yang sesuai/persentasenya 8/19,05% Jumlah Gap/persentasenya 34/80,95%
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  dari  42  indikator implementasi  peraturan  terdapat  34  indikator  yang bertentangan  atau  tidak  sesuai.  Ketidaksesuaian  tersebut sebesar  80,95%  dari  keseluruhan  indikator. Tingginya ketidaksesuaian atau rendahnya implementasi diidentifikasi karena anggaran kegiatan pembinaan MPA (pembentukan,  penyegaran  dan  pelatihan),  pengadaan
sarana  prasarana  tahun  2013  sampai  dengan  2015 mengalami  penurunan (Tabel  2).  Selain  itu,  anggaran penghargaan  terhadap  MPA  belum  dianggarkan  oleh BTNGC.  Safkaur  (2014)  menyebutkan  bahwa  apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan  kebijakan,  maka  implementasi  tidak  akan
efektif.  Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial dan peralatan.
Ketidaksesuaian  yang  muncul  antara  lain  pada sistem  pembinaan  yaitu  pertemuan  rutin  anggota  MPA TNGC tidak dilakukan secara rutin tiap bulan. Intensitas pertemuan MPA dengan BTNGC hanya terjadi pada saat musim kemarau saja. Selain pertemuan MPA yang belum rutin dilakukan, tingkatan pelatihan MPA yang dilakukan belum  berjenjang/bertingkat.  Tidak  ada  perencanaan yang  komprehensif,  terencana  dan  terukur  dalam melaksanakan  kegiatan  pembentukan  dan  pelatihan MPA.
Ketidaksesuaian paling banyak muncul pada sistem penghargaan dan sarana prasarana dalkarhut. Sampai saat ini belum ada penghargaan  yang diberikan kepada MPA sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap  usaha  yang  sudah dilakukan  MPA.  Berdasarkan  Tabel  2,  anggaran penghargaan  terhadap  MPA  belum  dialokasikan  oleh BTNGC.
Ketidaksesuain  pada  sarana  prasarana  kelompok MPA  yaitu  minimnya  ketersediaan  peralatangan  tangan dan  tidak  tersedianya  peralatan  mekanik  di  tiap kelompok  MPA.  Sarana  dan  prasarana  dalkarhut  yang ada  merupakan  Barang  Milik  Negara  (BMN)  yang dipinjam pakai oleh MPA pada saat kegiatan dalkarhut.
Dana  pengendalian  kebakaran  hutan  TNGC  paling banyak bersumber dari BTNGC. Adapun dana dari pihak terkait  jumlahnya  masih  terbatas.  Terbatasnya  dana dalkarhut  pada  pihak  terkait  karena  TNGC  bukan tanggung  jawab  utama  pihak  tersebut.  Kelemahan tersebut  didukung  dengan  sistem  pendanaan  yang  tidak berbasis  pada  kebutuhan  lapangan,  sehingga  kegiatan yang  dilaksanakan  tidak  tepat  sasaran.  Sampai  saat  ini partisipasi MPA dalam dalkarhut masih terbatas pada apa yang BTNGC berikan. Kemampuan MPA untuk mandiri masih  rendah.  Keterbatasan  dana  pembinaan  dan pelatihan, keterbatasan sarana prasarana, sistem pendanaan yang tidak tepat sasaran diduga menyebabkan pengendalian kebakaran hutan di TNGC belum berhasil.
Tingginya ketidaksesuaian atau rendahnya implementasi  Perdirjen  PHKA  Nomor  2  Tahun  2014 dapat  diminimalisir  dengan  menjabarkan  isi  Perdirjen menjadi  sebuah  aturan  Kepala  Balai  TNGC.  Aturan tersebut disusun  secara  detail  yang  mencakup  segala aspek  yang  berhubungan  dengan  MPA  berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

## SIMPULAN
MPA  mempersepsikan  positif  bahwa  faktor kemarau  panjang  sebagai  faktor  pendukung  terjadinya kebakaran  hutan,  dan  faktor manusia  yaitu  aktivitas manusia yang menimbulkan api sebagai faktor penyebab langsung  kebakaran  hutan.  Persepsi  masyarakat  tidak selamanya sejalan dengan partisipasi. Persepsi yang kuat tidak  menjamin  terjadinya  partisipasi  yang  tinggi, mungkin  sebaliknya (partisipasinya  rendah).  Partisipasi
MPA  dalam  pengendalian  kebakaran  hutan  tertinggi dalam kegiatan pemadaman. Faktor yang mempengaruhi partisipasi MPA dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan  adalah  faktor  ekonomi  yaitu  upah,  logistik,  dan barang.  Ketidaksesuaian  yang  muncul  antara  aturan  dan kondisi di lapangan sebesar 80,95%. Persepsi yang tidak sejalan  dengan  partisipasi  dan  ketidaksesuaian  yang muncul  diduga  menyebabkan  pengendalian  kebakaran hutan oleh MPA TNGC belum berhasil.
Kondisi  alam  BTNGC  menyediakan  bahan  bakar yang  rentan  terbakar  pada  musim  kemarau,  sehingga pihak  BTNGC  perlu  segera  melakukan  manajemen/ pengelolaan  vegetasi. Keberhasilan  dalkarhut  MPA di TNGC  dapat  dicapai  dengan  mengedepankan  strategi pencegahan.  Kelompok  MPA  yang  dibentuk  oleh BTNGC sudah cukup banyak. Perlu dilakukan komunikasi  yang  intesif  antara  BTNGC  dengan  MPA dan  masyarakat  sekitar  TNGC  lainnya  yang  diwujudkan dengan sosialisasi, penyuluhan, kampanye, serta penguatan  kelembagaan  MPA  (pelatihan,  pembinaan, dan  sarana  prasarana).  Kegiatan  tersebut  dilakukan sepanjang tahun baik pada saat  musim kemarau  maupun musim  penghujan.  Pelaksanaan  kegiatan  tersebut didukung  oleh  anggaran  yang  disusun  berdasarkan kebutuhan  di  lapangan  sehingga  tepat  sasaran.  Hal tersebut didukung dengan peraturan Kepala Balai TNGC yang mengatur MPA.

## DAFTAR PUSTAKA
Avenzora R. 2008. Ekoturisme: Teori dan Praktek. Aceh (ID): BRR NAD-Nias.
[BTNGC]  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ceremai. 2012. Laporan Tahunan Taman Nasional Gunung Ceremai Tahun 2011. Kuningan (ID): BTNGC.
[BTNGC]  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ceremai. 2013. Laporan  Tahunan  Tahun  2012.  Kuningan (ID): BTNGC.
[BTNGC]  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ceremai. 2014. Laporan Tahunan Taman Nasional Gunung Ceremai Tahun 2013. Kuningan (ID): BTNGC.
[BTNGC]  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ceremai. 2015. Laporan  Tahunan  Tahun  2014.  Kuningan (ID): BTNGC.
[BTNGC]  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ceremai. 2016. Laporan  Tahunan  Tahun  2015.  Kuningan (ID): BTNGC.
Caldararo  N.  2002.  Human  ecological  intervension  and the  role  of  forest  fires  in  human  ecology. The Science  of The Total Environment. 292: 141-165.
Cochrane  MA.  2003.  Fire  science  for  rainforests.
NATURE. 421: 913-919.
Djogo  T,  Sunaryo,  Suharjito  D,  Sirait  M.  2003.
Kelembagaan
dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri. Bogor (ID): ICRAF. Gunawan  H,  Subiandono  E.  2013.  Kondisi  biofisik  dan sosial ekonomi dalam konteks restorasi ekosistem
Taman  Nasional  Gunung  Ceremai. Forest Rehabilitation Journal. 1(1): 17-37.
Hapsari NI. 2013. Penataan Ulang Wilayah Kerja Resort
Menggunakan  Spasial  Multi  Criteria  Analysis (Studi  Kasus  di  Taman  Nasional  Gunung Ceremai)  [tesis].  Yogyakarta  (ID):  Universitas Gadjah Mada.
Harihanto.  2001.  Persepsi,  Sikap,  dan  Perilaku Masyarakat  terhadap  Air  Sungai.  [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
Harrison  ME,  Page  SE,  Limin  SH.  2009.  The  global impact of indonesian forest fires. Biologist. 56 (3): 156-163.
Lingani  PC,  Savadogo  P,  Tigabu  M,  Oden  PC.  2011.
Factors  influencing  people's  participation  in  the forest  management program  in  Burkina  Faso, West Africa. Forest Policy and Economics. 13(4): 292 −302. doi: 10.1016/j.forpol.2011.02.005.
Lunenburg  FC.  2011.  Expextancy  theory  of  motivation: motivating by altering expectations. International Journal of Managemnet, Bussiness, and Administration. 15(1): 1-6.
North  DC.  1990. Institutions,  Institutional  Change  and
Economic Performance. Cambridge (UK): Cambridge University Pr.
Nursoleha P. 2014. Zonasi tingkat  kerawanan  kebakaran hutan  di  Taman  Nasional  Gunung  Ceremai (TNGC) berbasis sistem informasi geografi (SIG). Geo Image. 3(1):  1-5.
Page S, Rieley J, Hoscilo A, Spessa A, Spessa W, Spessa
U.  2013.  Current  fire  regimes,  impact  and  the likely  changes – IV:  tropical  Southeast  Asia.  In:
Golberg  JG  ed. Vegetation  Fires  and  Global Change – Challenges  for  concerted  International Action  A  White  Paper  directed  to  the  United Nations  and  International  Organizations.  Kessel Publishing House, pp. 89-99.
Pradopo  ST.  2012.  Risk  Assessment  of  Javan  Hawk-
Eagle’s ( Spizaetus bartelsi) habitat; the impact of human  encroachment  and  wildfire  to  the degradation  (a  case  of  the  Mount  Ciremai National  Park,  Indonesia)  [Thesis].  Yogyakarta (ID):  Gadjah  Mada  University  and  University  of Twente, Yogyakarta.
Safkaur  TL.  2014.  Implementasi  kebijakan  publik: review teori. Jurnal Ilmu Sosial. 12(1): 23-31.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D.  Edisi  I,  cetakan  8.  Bandung (ID): Alfabeta
Syahadat  E,  Sianturi  A.  2009.  Kajian  faktor  sosial ekonomi dan budaya penyebab terjadinya kebakaran  hutan  dan  lahan  (kasus  di  Taman Nasional  Gunung  Ceremai). Jurnal  Info  SOSIAL EKONOMI. 9 (1): 47-62.
Syaufina  L.  2008. Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Indonesia:  Perilaku  Api,  Penyebab,  dan  Dampak Kebakaran. Malang (ID): Bayumedia Publishing.
Tacconi  L.  2003. Kebakaran  Hutan  di  Indonesia: Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan. Bogor (ID): CIFOR.
Tacconi  L,  Vayda  P.  2006.  Slash  and  burns  and  fires  in Indonesia: a comment. Ecological Economics. 56: 1-4.