## Penyelenggaraan dan Peranan Bantuan Hukum di Indonesia
Solikin, Husni Thamrin, Adi Wijaya, Heri Budianto, Slamet Nurjoyo
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
solikin@stih-awanglong.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: April 28, 2019 Accepted: June 29, 2019 This study aims to analyze national legal arrangements regarding legal  aid,  as  well  as  to  analyze  the  provision  of  legal  aid  to citizens.  This  research  is  a  normative  study,  using  a  statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach, the data  used  are  primary  and  secondary  legal  materials,  all  data collected  were  analyzed  qualitatively.  The  results  showed  that the  Law  on  Legal  Aid  regulates  the  meaning  of  Legal  Aid, Beneficiary Legal Aid, Legal Aid Providers, rights and obligations of  Legal  Aid  Recipients,  terms  and  procedures  for  legal  aid applications, funding, prohibitions, and criminal provisions. The Law on Legal Aid exists because the right to legal aid has been universally accepted as guaranteed in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Articles 16 and 26 of the ICCPR guarantee that all people have the right to legal protection and  must  be  protected  from  all  forms  of  discrimination.  The provision of legal aid to citizens is an effort to fulfill and at the same time implement a rule of law that recognizes and protects and guarantees the human rights of citizens regarding the need for access to justice and equality before the law.
Keywords:
legal  aid;  human  rights; political rights ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum nasional tentang bantuan hukum, serta menganalisis pemberian bantuan hukum kepada warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  historis,  data  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan sekunder, semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  mengatur  tentang  pengertian  Bantuan  Hukum, Penerima  Bantuan  Hukum,  Pemberi  Bantuan  Hukum,  hak  dan  kewajiban  Penerima  Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. UU Bantuan Hukum ada karena hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal sebagaimana dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 16 dan 26 ICCPR menjamin bahwa semua orang memiliki hak atas perlindungan hukum dan harus  dilindungi  dari  segala  bentuk  diskriminasi.  Pemberian  bantuan  hukum  kepada  warga negara  merupakan  upaya  untuk  memenuhi  sekaligus  melaksanakan  penegakan  hukum  yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terkait dengan perlunya akses keadilan dan persamaan di depan hukum.
Kata Kunci : bantuan hukum; hak asasi manusia; hak politik

## LATAR BELAKANG
Keamanan  global  merupakan  cita-cita  semua  umat  manusia  dimanapun  ia berada dan darimanapun negara asalnya. Keamanan global dapat terwujud jika semua  manusia  memiliki  satu  visi  untuk  tidak  membeda-bedakan  antara  satu manusia  dengan  manusia  lainnya,  merasa  keamanan  dirinya  adalah  prioritas utama maka ia juga akan memberikan keamanan dan rasa nyaman bahkan tidak mau melakukan tindakan yang berujung kepada terganggunya keamanan hidup manusia lainnya. Banyak hal yang dapat memicu terjadinya ancaman global dan keamanan  manusia  ( human  security ),  baik  itu  berupa  tindakan  rasis, diskriminatif,  radikal,  bahkan  sikap  apatis  terhadap  persoalan  apapun  juga berpotensi  memicu  terjadinya  ancaman  global  dan  keamanan  manusia. Ancaman global merupakan hal yang ditakuti oleh negara-negara berkembang, utamanya negara yang secara teknologi pertahanan dan keamanan belum cukup memadai untuk meng- counter segala bentuk ancaman nasional negaranya.
Shahrbanou  Tadjbakhsh  (2008) 1 memang  menyebut  bahwa  hingga  saat  ini belum ada definisi tunggal yang disepakati sebagai pengertian konsep human security. Ilmuwan  sosial,  termasuk  pemerintahan  nasional  seperti  Jepang  dan Kanada,  atau  lembaga  internasional  seperti United  Nations  Development Program (UNDP) memiliki pandangan masingmasing mengenai konsep tersebut dengan fokus problem kemanusiaan yang berbeda-beda, mulai dari yang paling kecil  tentang  pencegahan  kekerasan  hingga  pandangan  yang  lebih  luas mengenai  pembangunan,  penegakan  Hak  Asasi  Manusia  dan/atau  kombinasi keduanya dengan pandangan keamanan tradisional. Gagasan mengenai human security memang nampak lebih jelas dalam Laporan UNDP mengenai Human Development  Report  of  the  United  Nations  Development  Program pada  tahun 1994.  Dalam  laporan  itu  UNDP  menyatakan, “the  concept  of  security  must change-from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people  security,  from  security  through  armaments  to  security  through  human development, from territorial to food, employment and environmental security”. 2 Dengan  demikian,  setidaknya  laporan  dari  UNDP  tersebut  dapat  dijadikan patokan  sementara  dalam  membicarakan  mengenai human  security dan ancaman  global.  Selain  itupula,  perbedaan  pandangan  karena  begitu  luasnya definisi  mengenai human  security dapat  dipetakan  mengenai  kebutuhan regionalism masingmasing Kawasan di dunia.
Ada  tujuh  komponen human  security menurut  UNDP  (2004)  yang pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Ketujuh komponen tersebut adalah: 3
- Keamanan ekonomi ( economic security ),
- Keamanan pangan ( food security ),
1 Shahrbanou  Tadjbakhsh  and  Anuradham,  2007, Human  Security;  concept  and  implications . Chenoy, Routledge. New York, dalam Beni Sukadis (ed). 2007. Almanak Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia . Jakarta. LESPERSSI dan DCAF, sebagaimana dikutip oleh Elpeni Fitrah, Gagasan  Human  Security  dan  Kebijakan  Keamanan  Nasional  Indonesia ,  Jurnal INSIGNIA, Vol. 2, No 1, April 2015, hlm. 28
2 Elpeni Fitrah, Ibid.
3 United  Nations  Development  Program (UNDP),  1994, Human  Development  Report .  Oxford. Oxford University Press, dalam Elpeni Fitrah, Ibid. 4 Elpeni Fitrah, Ibid.
- Keamanan kesehatan ( health security ),
- Keamanan lingkungan hidup (environment security),
- Keamanan personal ( personal security ), -   Keamanan komunitas ( community security ), dan
- Keamanan politik ( political security ).
Tujuh komponen di atas bisa disimplifikasi menjadi dua komponen utama, yaitu freedom from fear (bebas dari rasa takut) dan freedom from want (bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki). 4 Munculnya suatu prioritas baru (peran dunia) dalam  bentuk  integrasi  regional  yang  dijadikan  sebagai  dasar  pada  sebuah paradigma,  dimana  kepentingan  kelompok  menjadi  yang  utama  atau  dengan perkataan lain, paradigma kepentingan regional yang ada. Pada gilirannya akan memberikan  kontribusi  bagi  kepentingan  nasional  masing-masing.  Paradigma atas  kepentingan  regional  diformulasikan  ke  dalam  kerjasama  regional  di beberapa  kawasan/wilayah  dunia  saat  ini  yang  akan  mengarah  kepada  sifat pengelompokan diri ke dalam konstelasi kepentingan regional/global.
Kerjasama  ekonomi  pun  menjadi  pilihan  yang  banyak  diminati  oleh negaranegara di dunia mengingat kebutuhan negara dalam berekskalasi di era gloalisasi saat ini. Kerjasama politik dan keamanan menjadi pilihan selanjutnya yang  diharapkan  dapat  membantu  kestabilan  dalam  proses  regionalisme. Regionalisme 4 berkembang  dalam  politik  internasional  tidak  terlepas  dari beberapa  faktor.  Kita  dapat  melihat  dimasa  perang  dingin,  regionalisme terbentuk dan berkembang karena adanya rivalitas antara dua kutub hegemon dunia, United States (Amerika  Serikat)  dan The  Union  of  Soviet  Socialist Republics /USSR (Uni Soviet/Sekarang Rusia). Pun pada akhirnya kepentingan regionalisme  saat  itu  tidak  jauh-jauh  dari  tema  politik  dan  keamanan.  Meski dalam  kurun  waktu  tersebut  banyak  pula  kerjasama-kerjasama  di  tingkat kawasan  yang  muncul  dengan  mengusung  semangat  berbeda  (ekonomi). Namun seperti yang dapat kita lihat bersama bahwa kerjasama dalam sebuah kawasan  tersebut  tetap  saja  terkena  ekses  dari  rivalitas  dua  kekuatan  besar. Regionalisme pun mulai mendiaspora di dekade 70-an keseluruh belahan bumi. 6 Regionalisme sangat dibutuhkan untuk memetakan seberapa jauh perlindungan yang dibutuhkan oleh negara-negara Kawasan dalam melindungi negara-negara anggotanya, utamanya dalam ancaman global dan isu human security .
Pada  tahun  90-an  Kanada  aktif  mempromosikan  keamanan  manusia,  Kanada memprakarsai  Ottawa  Convention  yang  isinya  berupa  kesepakatan  untuk
4 Regionalisme  merupakan  konsep  mengenai  bangsa  yang  terdapat  di  kawasan  geografis tertentu atau bangsa yang memiiki hirauan bersama dapat bekerjasama melalui organisasi dengan  keanggotaan  terbatas  untuk  mengatasi  masalah  fungsional,  militer  dan  politik. Selengkapnya  lihat  Plano,  Jack  C.,  Olton,  Roy.  Kamus  Hubungan  Internasional  versi Indonesia. Jakarta: Putra Abardin, 1999, hlm. 281. Namun Yustika Citra Mahendra meyakini bahwa regionalisme berkembang tidak hanya dalam konteks yang terbatas (politik dan militer) saja  melainkan  terdapat  faktor  lain  seperti  ekonomi.  Contoh  regioanlisme  adalah  NATO, SEATO, Uni Eropa, LAFTA, COMECON, Liga Arab, ASEAN dan sebagainya, dalam Yustika Citra  Mahendra,  Regionalisme  Menjawab  Human  Security  (Studi  kasus  ASEAN  dalam permasalahan Human Security), Jurnal Transportasi Global , Vol. 23 No. 1, 2017, hlm. 66 6 Yustika Citra Mahendra, Ibid.
melarang penggunaan anti-personal landmines. Kanada bergabung bersama 12 negara  lain  yaitu  Austria,  Chili,  Kosta  Rika,  Yunani,  Irlandia,  Yordania,  Mali, Belanda,  Norwegia,  Switzerland,  Slovenia  dan  Thailand  membentuk Human Security  Network (HSN).  Kanada  bersama  negara-negara  HSN  ini menyelenggarakan sejumlah pertemuan tingkat menteri yang membahas isu-isu seperti hak asasi manusia, pencegahan konflik, HIV/AIDS dan health security. Pada  2001, Canadian  International  Commission  on  Intervention  and  State Sovereignty (ICISS) mempelopori pembahasan mengenai konsep responsibility to protect (R2P) dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan manusia. 5 Diilhami  oleh  kepahitan  Perang  Dunia  I  dan  Perang  Dunia  II  yang  menginjak- injak  HAM,  PBB,  yang  dibentuk  oleh  negara-negara  pemenang  perang, memperjuangkan  apa  yang  dalam  piagamnya  disebut  sebagai  penghormatan atas  HAM  dan  kebebasan  fundamental  ( respect  for  human  rights  and  for fundamental freedom ). Badan Dunia itu kemudian memproklamirkan Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 yang dalam perkembangannya dijabarkan dalam dua perjanjian:
International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on  Social,  Economic,  and  Cultural  Rights .  Tonggak  HAM  yang  lain  adalah perjanjian Helsinki ( Final Act of Helsinki ) 1975. 6 Namun hal tersebut kemudian sedikit  terusik  dengan  munculnya  aksi  terorisme  di  beberapa  negara  dan  hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan, seperti the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Iraq, Suriah, dan beberapa negara di Asia Barat, serta Boko Haram di Kawasan Afrika.

## METODE PENELITIAN A.  Jenis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini,  maka  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2011:14),  yaitu  dengan,  aturan-aturan hukum nasional, teori-teori hukum dan bahanbahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
5 Shahrbanou  Tadjbaksh  dan  Anuradha  M.  Chenoy,  Human  Security  Concepts  and Implications,   New   York,   Routledge, 2007,   hlm. 23, lihat dalam etd.repository.ugm.ac.id/.../68796/.../S2-2014-310794-chapter1.pdf
6 Edy Prasetyono, Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional, Jakarta: CSIS, 1992, hlm. 2-3.  Meskipun  sejak  berakhirnya  Perang  Dunia  II,  diformulasikan  hak  asasi  manusia  yang dicetuskan melalui pernyataan hak asasi sedunia 1948, Internasional Bill of Rights 1966, dan Perjanjian  Helsinki  1975,  dalam  implemenatsinya  banyak  mengalami  kegagalan.  Sebab umumnya adalah karena perhatian internasional terfokus pada isu high politics perang Dingin yang dalam beragam kasus telah menenggelamkan isu-isu HAM. Bahkan AS misalnya, yang menamakan  dirinya  sebagai  pelindung  HAM  dan  demokrasi,  selama  perang  Dingin  harus bekerjasama  dengan  pemerintah  militer  di  banyak  negara  sebagai  koordinasi  globalnya menghadapi  Uni  Soviet.  Uraian  tentang  ambivalensi  AS  dalam  melaksanakan  HAM  dapat dibaca pada Sidik Jatmika, AS Penghambat Demokrasi, Yogyakarta: Tarawang Press, 2000 dan  Chandra  Muzaffar,  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Tata  Dunia  Baru:  Menggugat  Dominasi Global  Barat,  Bandung:  Mizan,  1995,  yang  kesemuanya  dikutip  dalam  Agus  Subagyo, Teroris(me): Aktor dan Isu Global Abad XXI, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 6

## B.  Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang- undangan/ statue  approach (Peter  Mahmud  Marzuki,  2010:96).  Dalam  konteks ini,  ketentuan-ketentuan  yang  akan  ditelaah  dan  dikaji  adalah  beberapa instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

## C. Jenis dan Sumber Data
Data  yang  hendak  dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  dikategorikan  ke  dalam data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka, yang mencakup:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari  norma  dasar,  peraturan  dasar,  peraturan  perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer seperti rancangan undangundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## D.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan yaitu penelusuran terhadap dokumen resmi dan tidak resmi sebagai bahan  hukum  primer  dan  sekunder  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang relevan  yang  kemudian  akan  dijadikan  bahan  acuan  dalam  menganalisis permasalahan yang ada.

## E.  Analisis Data
Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.  UU Bantuan Hukum
Institut Ekonomi dan Perdamaian  atau The Institute for Economics & Peace (IEP) melaporkan  Indeks  Terorisme  Global  (GTI)  2017.  Laporannya  menyebutkan jumlah korban tewas akibat serangan teroris menurun 22 persen dibandingkan 2014 silam. Laporan yang disampaikan menunjukkan Irak berada pada peringkat pertama dengan angka tewas 9.765 jiwa serta 2.965 insiden. Selanjutnya disusul Afghanistan dengan 4,574 jiwa korban tewas disertai 1.342 insiden. Peringkat ketiga diduduki Nigeria dengan 1,832 korban tewas dan 466 insiden. Selanjutnya pada peringkat ke empat Syria dengan kejadian 2,102 korban tewas dengan 366 insiden.  Pada  peringkat  kelima  Pakistan  956  kematian  dengan  terjadi  736 insiden. Sedangkan Indonesia berada pada peringkat ke 42 dengan terjadi 19 insiden menyebabkan 22 tewas dan 35 orang terluka. Indonesia berada di bawah dengan 4 negara urutan di atasnya yakni Jerman, Mozambik, Belgia dan Tunisia. Peringkat Indonesia selanjutnya pada urutan angka selanjutnya Burkina Baso, Nepal,  Uganda,  Yunani  dan  Afrika  Selatan.  Membanding  serangan  teror  di Pakistan  pada  2016,  menurut  GTI  yang  dirilis  baru-baru  ini  menunjukkan penurunan yang signifikan akibat korban teror dibandingkan dengan 2015 silam. Afghanistan dan Suriah menunjukkan kecenderungan yang sama.
Meskipun jumlah total korban tewas dalam serangan teror di seluruh dunia turun untuk  tahun  kedua  berturut-turut. 7 8 Hal  tersebut  tentu  saja  menjadi  ancaman global  dan human  security , 9 dengan  data  tersebut  mengindikasikan  bahwa terorisme  adalah  merupakan  tindakan  kejahatan  yang  luar  biasa  sehingga penanganannyapun harus dilakukan secara Bersama (kerjasama internasional) dan bersifat luar biasa pula.
Mirisnya  lebih  banyak  negara  menjadi  korban  teror  pada  tahun  2016  lalu. Laporan tersebut menemukan ada 25.673 kematian tahun lalu karena serangan terordan  turun  22  persen  dibandingkan  pada  2014.  Namun,  77  negara mengalami  setidaknya  satu  serangan  fatal,  lebih  dari  sewaktu-waktu  dalam sejarah 17 tahun dari Database Terorisme Global. GTI menyebut korban jatuh sebagai  “temuan  positif  utama”  dan  “titik  balik  dalam  memerangi  ekstremisme radikal.”  Ini  melaporkan  terjadinya  peningkatan  terbesar  di  Nigeria,  di  mana kematian terorisme yang dikaitkan dengan Boko Haram turun 80 persen tahun lalu. Namun kematian yang dikaitkan dengan kelompok militan ISIS meningkat hampir setengahnya pada tahun 2016, dengan mayoritas kenaikan 40 persen di Irak.  Tidak  semua  temuan  dalam  laporan  tersebut  positif;  GTI  menemukan “mengganggu” kecenderungan penyebaran terorisme di seluruh dunia. Sejumlah  negara  merupakan  korban  penyerangan  mematikan  tahun  lalu  dari tahun  2015.  Laporan  tersebut  memperingatkan  potensi  pejuang  ISIS  dari  Irak dan  Suriah  untuk  bergabung  dengan  cabang  radikal  baru  di  negara  lain.  Ini melaporkan peningkatan terbesar di Nigeria, di mana kematian terorisme yang dikaitkan  dengan  Boko  Haram  turun  80  persen  tahun  lalu.  Di  Afghanistan, mereka  menggambarkan  gambar  itu  sebagai  “kompleks”  pada  tahun  2016, karena Taliban mengurangi serangan terhadap warga sipil namun meningkatkan konflik  dengan  pasukan  pemerintah.  Di  Eropa  dan  negara  maju  lainnya,  ini adalah tahun paling mematikan bagi terorisme sejak tahun 1988, tidak termasuk serangan 11 September di tahun 2001. 10 Ada kecenderungan terjadi penyebaran terorisme di seluruh dunia, dan akarnya selalu Kawasan Asia Barat yang menjadi kambing hitam (dalang) dari semua tindakan terror tersebut. Padahal kita bisa lihat  sendiri  di  berbagai  pemberitaan,  dimana  Prancis,  Belgia,  dan  beberapa negara Eropa lainnya ketika terjadi tindakan teror yang merugikan warga sipil, hal tersebut tidak lain dilakukan oleh warga negaranya sendiri (dan bukan pelaku yang berkewarganegaraan dari salah satu negara di Asia Barat).
Pada  tahun  2016  silam,  terdapat  77  negara  yang  warganya  pernah menjadi korban tewas oleh serangan terorisme. Jumlah negara yang terdampak
7 Epoch Times Indonesia, Ini 5 Negara Teratas Indeks Terorisme Global 2017 Korban Akibat Serangan Menurun, Kalau Indonesia?, lihat https://epochtimes.id/2017/11/16/ini-peringkat-5-negara-teratas-indeks-terorisme-global
8 -korban-akibat-serangan-menurun-kalau-indonesia/
9 Human  Secuirty atau  lebih  dikenal  sebagai  keamanan  manusia.  Dalam  studi  hubungan internasional term ini muncul oleh pakar-pakar yang melihat bahwa terdapat kecenderungan permasalahan security hanya  bersifat  tradisional  (perang  dan  damai).  Mereka  meyakini bahwa  permasalahan  keamanan  juga  menyangkut  kehidupan  manusia  sebagai  sebuah entitas. Lihat selengkapanya dalam Muthiah Alagappa, Rethinking Security in Asian Security Practice: Material and Ideational Influences , California:
Stanford University Press, 1998, hlm. 31, dalam Yustika Citra Mahendra, Loc.Cit.,
10 Epoch Times Indonesia, Loc.Cit.
ini  meningkat  dari  tahun  2015,  yang  mana  hanya  ada  65  negara  yang penduduknya  menjadi  korban  tewas  oleh  aksi  terorisme.  Yang  lebih mencengangkan, pada tahun 2016, setidaknya terdapat 106 negara di seluruh dunia yang pernah mengalami setidaknya satu kali serangan terorisme. Angka tersebut  naik  11  poin  dari  tahun  sebelumnya,  di  mana  hanya  95  negara  yang pernah  menjadi  tujuan  serangan  terorisme.  Dari  tingginya  angka  ini,  kawasan yang paling terdampak oleh serangan terorisme adalah kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, serta kawasan Sub-Sahara di Afrika. Secara kolektif, 84 persen serangan terorisme dan 94 persen angka kematian akibat terorisme hanya terjadi di  kedua  kawasan  tersebut.  Meski  angka  kematian  akibat  terorisme  menurun, meluasnya  jangkauan  serangan  terorisme  di  beberapa  negara  baru menyebabkan skor Global Terrorism Index pada skala global merosot sebesar 4 persen. 11 Global  Terrorism  Index menjadi  acuan  negara-negara  dalam mengadakan  pertemuan  (bersidang)  di  organisasi  internasional  yang  bersifat global  (PBB)  maupun  di  organisasi  internasional  yang  bersifat  regional  (Liga Arab,  OKI,  ASEAN,  EU,  dan  lainnya)  khususnya  yang  membahas  mengenai terorisme yang menjadi ancaman global dan human security .
Human  security menjadi  perhatian  penting  dalam  politik  internasional kontemporer.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  perhatian  komunitas internasional tidak hanya dalam kajian-kajian ilmiah mengenai human security melainkan bagaimana isu ini diaplikasikan dalam hubungan internasional. Ada beberapa  permasalahan  mendasar  yang  dapat  menjelaskan human  security dalam politik internasional.
Pertama  adalah  isu  keamanan  yang  mengalami  beberapa  pergeseran  dalam prakteknya, atau lebih mudah kita memahami sebagai keamanan tradisional dan non  tradisional.  Kedua  adalah human  security sebagai  konsep  yang  hingga sekarang  masih debatable .  Ketiga  adalah  bagaimana  melihat  permasalahan human security direspon  oleh  perkembangan  regionalisme.  Dilihat  dari subtansinya, gagasan human security , bukan hal baru dalam disiplin Hubungan Internasional. Bahwa ancaman tidak hanya datang dari negara lain dalam bentuk ancaman  kekuatan  militer  sudah  disadari  oleh  beberapa  analis  dan  para pembuat kebijakan sejak beberapa dekade yang lalu, misalnya konsep insecurity dilemma dan beberapa perhatian pada keamanan anak-anak dan wanita yang ditunjukkan  oleh  karya  Caroline  Thomas,  Sorensen,  J.T.  Matthew,  Norman Myers,  Neville  Brown,  beberapa  teoritisi  saling  ketergantungan,  dan  para penganut  pandangan  kosmopolitanisme  dalam  hak  asasi  manusia.  Substansi human  security juga  dapat  ditemukan  dalam  konsep  keamanan  yang dikemukakan  oleh  para  proponen  teori  kritis  yang  mempersoalkan  bangunan negara ( state ) sebagai tatanan patriarchal yang seringkali mengabaikan faktor manusia  sebagai  individu  yang  harus  dilindungi  keamanannya. 12 Keamanan manusia harus menjadi prioritas utama, karena ketika keamanan manusia mulai
11 Kumparan,  Global  Terrorism  Index  2017:  Angka  Kematian  Turun,  Aksi  Meluas,  lihat https://kumparan.com/@kumparannews/global-terrorism-index-2017-angkakematian-turun- aksi-meluas
12 Yustika Citra Mahendra, Loc.Cit., hlm. 69-70
terancam maka sudah tidak ada lagi hal pokok lainnya yang perlu dibahas baik ditingkat nasional, regional, maupun global.
Laporan  GTI  secara  khusus  juga  menyoroti  tren  meningkatnya  serangan terorisme  yang  menarget  negara-negara  maju  yang  tergabung  ke  dalam Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development  (OECD).  Selama kurun  waktu  2014-2016,  aktivitas  terorisme  meningkat  signifikan  di  jantung negara-negara  demokrasi  Barat.  Selama  kurun  waktu  tersebut,  terdapat peningkatan serangan terorisme sebesar 67 persen. Tak hanya itu, peningkatan angka kematian oleh terorisme juga meningkat secara tajam hingga mencapai angka  600  persen.  Peningkatan  tersebut  disebabkan  oleh  aktivitas  terorisme yang dilakukan atau diinspirasi oleh ISIS. Sejak ISIS menyerukan serangan ke negara-negara Barat, terdapat peningkatan aktivitas serangan yang signifikan di beberapa  negara  ini.  Dalam  kurun  waktu  tersebut,  kita  telah  menyaksikan beberapa  serangan  mematikan  yang  dilakukan  oleh  ISIS  maupun simpatisannya. Pada November 2015, serangan ISIS di Paris menewaskan 137 korban jiwa. Pada Juli 2016, serangan truk di Nice menewaskan 87 korban jiwa. Sedangkan, penembakan klub malam di Orlando telah menewaskan 50 korban jiwa. 13 Sejumlah  serangan  tersebut  menandakan  betapa  mengerikannya tindakan  teror  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang,  karena  selain menewaskan  warga  sipil  tindakan  inipula  menjadi  ajang  vandalisme  bagi fasilitas-fasilitas negara.

## B. Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum
Dalam  konstruk  teoritik,  istilah  HAM  dan  terorisme  merupakan  istilah  yang berlawanan. HAM sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Sedangkan terorisme seringkali disinonimkan dengan penggunaan atau ancaman kekerasan fisik namun berdampak psikologis tinggi karena ia menciptakan ketakutan dan kejutan. 15 singkatnya, terorisme sangat dekat  dengan  anarkisme,  brutalisme,  dan  kekerasan.  Yang  menjadi  masalah kemudian adalah bagaimana cara menangani dan mencegah tindak terorisme itu. Kesulitan yang dihadapi adalah kenyataan bahwa kegiatan terorisme telah melintas batas antar negara. Masalah “metode” penanganan terhadap
13 Kumparan, Loc.Cit. Pada  2001  serangan  kelompok  terorisme  di  Amerika  membawa  warna baru  dalam  politik  internasional.  Peristiwa  serangan  kelompok  AlQaeda  terhadap  gedung World  Trade  Center pada  11  September  menjadi  pemicu  munculnya  gagasan  “ war  on terrorism ” yang digagas oleh Amerika Serikat. Peristiwa tersebut telah menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa bagi Amerika. Bagi Kanada sendiri, setidaknya 24 warga negaranya juga  menjadi  korban  dalam  kejadian  tersebut.  List  of  Canadian  Victims  of  9-11”  lihat http://www.ctvnews.ca/list-of-canadian-victims-of-911-1.693626 . Amerika di bawah kepemimpinan  George  W.  Bush  Jr,  lalu  mengajak  negara  lain,  terutama  anggota North Atlantic  Treaty  Organisation (NATO),  untuk  turut  serta  melancarkan  perang  terhadap terorisme. Seruan Amerika ini sangat gencar dilakukan. Sejumlah negara kemudian dicurigai menjadi  tempat  persembunyian  kelompok-kelompok  teroris.  Menurut  Amerika  salah  satu negara yang menjadi sarang teroris adalah Afghanistan. Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban, yang dicurigai telah melindungi kelompok Al-Qaeda dan sikap pemerintahan Taliban yang dianggap tidak mau bekerja sama oleh Amerika, menyebabkan Afghanistan kemudian menjadi target operasi “ war on terrorism ” Amerika. Keputusan untuk menginvasi Afghanistan ini dikeluarkan oleh pemerintah Bush pada Oktober 2001, selang sebulan dari peristiwa 11 September.  Invasi  Amerika  ke  Afghanistan  yang  dinamai Operation  Enduring  Freedom , secara resmi dijalankan di Afghanistan pada 7 Oktober 2001 dan masih berlangsung
sampai  saat  ini.  Invasi  Amerika  ini  juga  didukung  oleh  negara-negara  NATO termasuk Kanada. Kanada berjanji untuk mendukung Amerika dalam invasinya. Respon  awal  Kanada  adalah  dengan  mengizinkan  pasukan  angkatan bersenjatanya yang sedang dalam misi pertukaran dengan militer Amerika untuk ikut  membantu  dalam Operation  Enduring  Freedom (OEF)  Amerika  ini.  Lalu diikuti  dengan  penempatan  kapal  perang  dan  personil  angkatan  laut  Kanada untuk menjaga wilayah perairan Asia barat daya. Akhirnya pemerintah Kanada mengirimkan  pasukannya  ke  wilayah  Afghanistan.  Ada  banyak  misi  militer Kanada di Afghanistan dari 2002 - 2011. “Canada in Afghanistan (2001-2010)”, lihat
http://www.thememoryproject2.com/docs/DbHistoricaDominion/documents/Afgh an_Learni  ngTools_ENG_v1.pdf .  Afghanistan  kemudian  menjadi  penerima bantuan  dan  pasukan  militer  terbesar  dari  Kanada.  Julian  Wright,  “Canada  in Afghanistan, assessing 3-D Approach, lihat http://www.irpp.org/miscpubs/archive/wright_cigi.pdf ,  Mulai  2002  -  2011 Pemerintah  Kanada  mengucurkan  bantuan  sebesar  $1,2  milyar.  Padahal sebelumnya frekuensi hubungan Kanada dan Afghanistan bisa dikatakan sangat rendah,  dikutip  dalam etd.repository.ugm.ac.id/.../68796/.../S2-2014-310794- chapter1.pdf
15 Encyclopedia Americana, USA: Glorier Incorporated, 1993, hlm. 34 dan juga dapat  diperiksa dalam Grant Wardlaw,  Political  Terrorism: Theory, Tactic,  and CounterMeasures,  Cambridge:  Cambridge  University  Press,  1982,  hlm.  1-2, sebagaimana  dikutip  oleh  Agus  Subagyo,  2015, Op.Cit. ,  hlm.  12-13  terorisme global  inilah  yang  terus  menerus  menimbulkan  pro  kontra.  Substansi  dari masing-masing negara terhadap terorisme global sama, yakni harus dicegah dan diberantas karena sangat bertentangan dan mengancam perdamaian, stabilitas, dan  keamanan  internasional.  Namun,  cara  atau  metode  yang  harus  ditempuh belum ada kesepakatan yang bersifat global. 14 Bahkan, perdebatan ini semakin memuncak  ketika  AS  secara  sembarangan  menuduh  negara-negara  yang dulunya membangkang terhadap hegemoninya, dengan sebutan teroris, poros kejahatan,  dan  sarang  teroris. 15 Rencana  AS  menyerang  negara-negara  yang dianggap  melindungi  teroris  atas  nama  “intervensi  antiterorisme”  merupakan pemikiran  yang  melanggar  HAM  internasional  dan  kedaulatan  negara. Nampaknya,  AS  akan  menanggalkan  prinsip  HAM  dan  lebih  menonjolkan adagium “intervensi antiterorisme” dalam memburu terorisme global. 16 Adagium
14 Agus Subagyo, 2015, Ibid. , hlm. 13
15 Perburuan terorisme global tanpa mengindahkan prinsip-prinsip HAM oleh AS ini menimbulkan ketegangan-ketegangan di kawasan Asia. Di Asia Tenggara, isu kehadiran militer AS telah memancing ketegangan intra negara ASEAN. Di Timur Tengah, Irak dan Iran direncanakan untuk  diserang  AS  dengan  dalih  melindungi  terorisme.  Di  Asia  Timur,  ketegangan  di semenanjung  Korea  makin  menghangat  karena  dipicu  oleh  pernyataan-pernyataan kontroversial AS. Isu terorisme dan manuver-manuver Bush telah berimplikasi kritis terhadap stabilitas kawasan. Lihat Rene L. Pattiradjawane, Terorisme Global: Berdampak Kritis bagi Kerjasama  Kawasan,  Kompas,  24  Februari  2002,  hlm.  3  sebagaimana  dikutip  oleh  Agus Subagyo, 2015, Ibid. , hlm. 13
16 Agus Subagyo, Dari Intervensi Humaniter menuju Intervensi Antiterorisme, Pikiran rakyat, 6 Januari 2002, hlm. 4, dalam Agus Subagyo, 2015, Ibid. , hlm. 13-14
tersebut  seolah  menjadi  doktrin  bagi  pemerintah  AS  dalam  menilai  negara- negara Asia Barat (Timur Tengah), maka tidak heran jika kebijakan AS dalam menolak beberapa warga negara Asia Barat yang hendak masuk ke negaranya menjadi kebijakan awal yang diambil di masa pemerintahan Trump.
Kecenderungan  ini  semakin  kuat  mengingat  AS  adalah  komandan  perang melawan  terorisme  global  sehingga  bisa  berbuat  apa  saja  terhadap  negara- negara kecil dengan dalih intervensi antiterorisme. Oleh karena itu, agar supaya perang  melawan  terorisme  global  ini  tidak  mematikan  prinsip-prinsip  HAM, diperlukan  suatu  kerangka  konseptual,  yang  harus  dirumuskan  oleh  seluruh negara-negara di dunia, yang dapat dijadikan batu pijakan dalam memberantas terorisme global sekaligus sebagai pengontrol bias-bias HAM politik luar negeri AS.  PBB  seharusnya  merumuskan  “ Global  Antiterrorism  Governance ”,  yakni suatu  sistem  pengelolaan  dan  penanganan  masalah  terorisme  secara globaluniversal. 17 Jika  ini  disepakati  oleh  masing-masing  negara,  upaya pemberantasan  aksi  terorisme  global  tidak  akan  menimbulkan  perdebatan panjang.  Di  samping  itu,  PBB  juga  harus  mengambil  alih  tongkat  komando perang  melawan  terorisme.  Semua  langkah  yang  berkaitan  dengan  terorisme harus didiskusikan lewat forum PBB sehingga akan tercipta sinergi positif-efektif dalam  memerangi  terorisme  global.  Konsep  “ global  antiterrorism  governance ” juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM baik berskala nasional maupun internasional.  Dengan  begitu,  ancaman  pelanggaran  HAM  oleh  AS  dalam memberantas  terorisme  dapat  dicegah  seminimal  mungkin. 18 Konsep  utama pencegahan terorisme agar tidak menjadi ancaman global dan human security adalah  tidak  melanggar  HAM  dan  tidak  berlaku  diskriminatif  terhadap  negara tertentu, tentunya konsep ini oleh beberapa negara sulit untuk diterima, namun dengan adanya PBB, maka diupayakan negara-negara yang tergabung dalam Majelis Umum dapat menjalankan Piagam PBB sesuai standar maksimal.
Terorisme  di  seluruh  dunia  sedang  mencapai  tingkat  tertinggi,  dan  kekerasan menimbulkan  kerugian  global  14,3  triliun  dolar  tahun  lalu,  2,5  triliun  dolar  di antaranya  di  Amerika  Serikat  saja.  Data  baru  dari  Indeks  Perdamaian  Global terbaru  itu,  yang  berisi  laporan  mengenai  konflik  dan  keamanan, mengindikasikan bahwa perdamaian dunia telah memburuk pada dekade lalu, terutama  akibat  terorisme  dan  konflik  di  Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara. Penelitian  itu  menyebutkan  kemerosotan  tersebut  mengganggu  berbagai kemajuan jangka panjang yang dicapai dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Menurut  laporan  tersebut,  jumlah  insiden  terorisme  tahunan  telah  meningkat hampir tiga kali lipat sejak 2011. Kematian akibat terorisme naik lebih dari 900 persen sejak 2007 di 35 negara anggota Organisasi bagi Kerjasama Ekonomi dan  Pembangunan.  Di  antara  semua  negara  itu,  23  negara  menghadapi kematian terkait terorisme pada tahun lalu. Di antara negara-negara itu adalah Denmark, Swedia, Perancis dan Turki. Posisi Amerika Serikat turun 11 tingkat pada peringkat yang disusun dalam penelitian itu, merosot ke tempat terendah di antara negara-negara maju. Para pakar menyatakan Amerika telah mengalami
17 Agus Subagyo, “Global Antiterrorism Governance”, Radar Jogja (Group Jawa Pos), 27 Februari 2002, hlm. 6 dalam Agus Subagyo, 2015, Ibid.
18 Ibid .
peningkatan  konflik  internal  yang  signifikan  akibat  polarisasi  politik.  Selain  itu, tingkat  pembunuhan  naik  di  beberapa  kota  besar  Amerika.  Angka-angka mengenai  dampak  terorisme  itu  juga  dipengaruhi  oleh  beberapa  serangan,  di antaranya  penembakan  di  sebuah  kelab  malam  di  Orlando,  Florida,  yang menewaskan  49  orang.  Dampak  ekonomi  dari  kekerasan  di  Amerika  Serikat setara dengan 2,5 triliun dolar, atau 9 persen dari Produk Nasional Bruto-nya. Sementara  itu,  di  antara  seluruh  negara  yang  diperingkat,  Suriah 19 adalah negara  yang  paling  tidak  damai,  baik  karena  konflik  internal  maupun  karena terorisme. Di Timur Tengah, korban tewas dalam pertempuran akibat konflik di sana  mencapai  tingkat  tertinggi  dalam  25  tahun  ini,  dan  jumlah  pengungsi 20 maupun orang-orang yang telantar mencapai yang tertinggi dalam 60 tahun. 21 Hal  ini  menandakan  bahwa  konsep  pencegahan  terorisme  sangat  dibutuhkan agar  ancaman  global  dan human  security dapat  teratasi  dengan  baik  tanpa melanggar kaidah-kaidah HAM.

## KESIMPULAN
UU  tentang  Bantuan  Hukum  mengatur  mengenai  pengertian  Bantuan  Hukum, Penerima  Bantuan  Hukum,  Pemberi  Bantuan  Hukum,  hak  dan  kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. UU tentang Bantuan Hukum ada karena Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  ( International Covenant on Civil and Political Rights ( ICCPR )). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin  semua  orang  berhak  memperoleh  perlindungan  hukum  serta  harus dihindarkan  dari  segala  bentuk  diskriminasi.  Penyelenggaraan  pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta  menjamin  hak  asasi  warga  negara  akan  kebutuhan  akses  terhadap keadilan ( access to justice ) dan kesamaan di hadapan hukum ( equality before the law ).

## REFERENSI
Agus Subagyo, Teroris(me): Aktor dan Isu Global Abad XXI, Bandung: Alfabeta, 2015.
Agus  Subagyo,  Dari  Intervensi  Humaniter  menuju  Intervensi  Antiterorisme,
Pikiran Rakyat, 6 Januari 2002.
19 Kadarudin, Syria Conflict and Other State Intervention: Where is International Law? Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol. I, No. 1, Juni 2017.
20 Mengenai peristilahan pengungsi dalam konteks ini bisa membaca lebih lanjut dalam Iin Karita Sakharina  dan  Kadarudin, Pengantar  Hukum  Pengungsi  Internasional,  Perbedaan  Istilah Pencari  Suaka,  Pengungsi  Internasional,  dan  Pengungsi  dalam  Negeri, Yogyakarta: Deepublish, 2017. Lihat juga Kadarudin, International Refugees in Indonesia: Problems and Solutions,  Centre  for  International  Law,  National  University  of  Singapore,  2018,  lihat https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/06/JFW-andTRILA-Conference-beige- FINAL.pdf ,  dan  Kadarudin,  Portraits  in  Indonesia:  International  Refugee  Face  Uncertain Future, A Study of International Refugee Law, Veritas et Justitia, Vol. 4, No. 1, 2018.
21 VOA  Indonesia,  Indeks  Perdamaian  Global:  Terorisme  di  Seluruh  Dunia  Capai  Tingkat Tertinggi, lihat https://www.voaindonesia.com/a/indeks-perdamaian-globalterorisme-di- seluruh-dunia-capai-tingkat-tertinggi/3882316.html
Agus  Subagyo,  “Global  Antiterrorism  Governance”,  Radar  Jogja  (Group  Jawa Pos), 27 Februari 2002.
Beni  Sukadis  (ed).  2007. Almanak  Reformasi  Sektor  Keamanan  di  Indonesia . Jakarta. LESPERSSI dan DCAF. Canada in Afghanistan (2001-2010), lihat http://www.thememoryproject2.com/docs/DbHistoricaDominion/doc uments/Afghan_LearningTools_ENG_v1.pdf .
Chandra  Muzaffar,  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Tata  Dunia  Baru:  Menggugat Dominasi Global Barat, Bandung: Mizan, 1995.
Edy  Prasetyono,  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hubungan  Internasional,  Jakarta: CSIS, 1992.
Elpeni  Fitrah, Gagasan  Human  Security  dan  Kebijakan  Keamanan  Nasional Indonesia , Jurnal INSIGNIA, Vol. 2, No 1, April 2015. Encyclopedia Americana, USA: Glorier Incorporated, 1993.
Epoch  Times  Indonesia,  Ini  5  Negara  Teratas  Indeks  Terorisme  Global  2017 Korban Akibat Serangan Menurun, Kalau Indonesia?, lihat
https://epochtimes.id/2017/11/16/ini-peringkat-5-negara-teratasindeks- terorisme-global-2017-korban-akibat-serangan-menurunkalau-indonesia/
Grant  Wardlaw,  Political  Terrorism:  Theory,  Tactic,  and  Counter-Measures,
Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
Julian  Wright,  “Canada  in  Afghanistan,  assessing  3-D  Approach”,  lihat http://www.irpp.org/miscpubs/archive/wright_cigi.pdf
Kadarudin,  Syria  Conflict  and  Other  State  Intervention:  Where  is  International Law? Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol. I, No. 1, Juni 2017.
Kadarudin, International Refugees in Indonesia: Problems and Solutions, Centre for  International  Law,  National  University  of  Singapore,  2018,  lihat https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/06/JFWand-TRILA- Conference-beige-FINAL.pdf
Kadarudin, Portraits in Indonesia: International Refugee Face Uncertain Future, A Study of International Refugee Law, Veritas et Justitia, Vol. 4, No. 1, 2018. Kumparan, Global Terrorism Index 2017: Angka Kematian Turun, Aksi Meluas, lihat https://kumparan.com/@kumparannews/globalterrorism-index-2017- angka-kematian-turun-aksi-meluas
List  of  Canadian  Victims  of  9-11,  lihat http://www.ctvnews.ca/list-ofcanadian- victims-of-9-11-1.693626 .
Muthiah Alagappa, Rethinking Security in Asian Security Practice: Material and Ideational Influences , California: Stanford University Press, 1998.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010.
Plano,  Jack  C.,  Olton,  Roy.  Kamus  Hubungan  Internasional  versi  Indonesia. Jakarta: Putra Abardin, 1999.
Rene  L.  Pattiradjawane,  Terorisme  Global:  Berdampak  Kritis  bagi  Kerjasama Kawasan, Kompas, 24 Februari 2002.
Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradham, 2007, Human Security; concept and implications . Chenoy, Routledge. New York.
Shahrbanou  Tadjbaksh  dan  Anuradha  M.  Chenoy,  Human  Security  Concepts and Implications, New York, Routledge, 2007, lihat etd.repository.ugm.ac.id/.../68796/.../S2-2014-310794-chapter1.pdf Sidik
Jatmika, AS Penghambat Demokrasi, Yogyakarta: Tarawang Press, 2000. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
United  Nations  Development  Program (UNDP),  1994, Human  Development Report . Oxford. Oxford University Press. VOA Indonesia, Indeks Perdamaian Global: Terorisme di Seluruh Dunia Capai
Tingkat  Tertinggi, lihat https://www.voaindonesia.com/a/indeks-
perdamaian-globalterorisme-di-seluruh-dunia-capai-tingkat- tertinggi/3882316.html
Yustika Citra Mahendra, Regionalisme Menjawab Human Security (Studi kasus ASEAN dalam permasalahan Human Security), Jurnal Transportasi Global ,
Vol. 23 No. 1, 2017.