## Sikap An  Korupsi di Kalangan Siswa dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara An  Korupsi dan Berbasis Keadilan
Agus Surono*

## Abstrak
Kebijakan  negara  dalam  melakukan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  harus  mem- perha kan  ga  aspek  yang  berbeda  sifatnya,  yaitu:  poli k,  hukum,  dan  korupsi  yang menyatu. Lebih lanjut lagi, masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pencegahan terjadinya  ndak pidana korupsi. Untuk menumbuhkan budaya hukum masyarakat, perlu dilakukan  sejak  pendidikan  di  usia  dini  dalam  berbagai  jenjang  pendidikan.  Upaya  yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap an  korupsi dapat melalui kampanye/sosialisasi dengan berbagai pihak khususnya kepada siswa pelajar mulai dari siswa SD, siswa SMP, siswa  SMA,  serta  kalangan  mahasiswa.  Oleh  karena  itu,  seluruh  elemen  masyarakat termasuk perguruan  nggi dengan bekerja sama dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus melaksanakan program tersebut. Menumbuhkan sikap an  korupsi sejak dini tersebut dimulai dengan jenjang pendidikan dari play group ke mahasiswa merupakan langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang an  korupsi dan berbasis keadilan.
Kata Kunci : an  korupsi, keadilan, mahasiswa, pemberantasan korupsi, pemerintahan yang bersih.

## An -Corrup on A tude in Students and College Students on Implemen ng a Jus ce-Based and An -Corrup on State

## Abstract
The state policy in combat ng corrup on in Indonesia must pay a en on to three diﬀerent aspects, such as: poli cs, law, and integrated corrup on. Furthermore, the people will also determine the success of the preven on of corrup on. In order to foster a culture of legal awareness on an -corrup on, it should begin from educa on at an early age in the various levels of educa on through campaigns/familiariza on with the various par es, especially to students  ranging  from  elementary,  junior,  senior  high  school,  and  all  the  way  to  college students.  Therefore  all  elements  of  society,  including  universi es  in  coopera on  with governments at both central and regional governments, should implement the programs. Thus, fostering an a tude of an -corrup on early on began with an educa on level from play group to college students is a concrete step that can be done in order to realize the implementa on of state an -corrup on and based jus ce.
Keywords :  an -corrup on,  jus ce,  college  students,  corrup on  eradica on,  clean government.
*   Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Kompleks Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, , S.H., M.H. (Universitas Indonesia), Dr. (Universitas surono_uai@yahoo.com Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.  Pendahuluan
Masyarakat  dan  keter ban  merupakan  dua  hal  yang  berhubungan  sangat  erat bagaikan 2 (dua) sisi dari satu mata uang. Oleh karena itu, dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan peranan dalam menciptakan keter ban itu.¹ Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan (jabatan), kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepen ngan diri sendiri dan atau kelompoknya yang bertentangan dengan kepen ngan masyarakat.²
Indonesia  merupakan  negara  yang  berada  dalam  satu  posisi  penguasaan trihibrid , yaitu posisi di mana terdapat 3 ( ga) aspek yang berbeda sifatnya, yaitu poli k,  hukum  dan  korupsi  yang  menyatu.³  Korupsi  merupakan  kontruksi  sosial bersifat  struktural  dan  diduga  korupsi  kalangan  masyarakat  bawah  sebagai konstruksi  sosial  terkait  pengaruh  korupsi  kalangan  masyarakat  atas  (elite  sosial ekonomi), seper  pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya.⁴
Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuk annya yang tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan poli k. Layaknya penyakit, maka  korupsi  ini  dikategorikan  sebagai  penyakit  misterius  yang  kadar  penyem- buhannya  sangat  minim  dan  selalu  menjadi  uji  coba  bagi  penanggulangannya. Hasilnya pun sering kali sudah dapat diprediksi secara pesimis, yaitu  dak searah dengan  kebijakan  masyarakat  untuk  memberantas  korupsi.⁵  Secara  konseptual, pada negara berkembang, terdapat pemikiran bahwa korupsi ini merupakan bagian dari  sistem,  sehingga  terdapat  pula  pandangan  bahwa  penanggulangan  yang terpadu adalah memperbaiki sistem yang ada.
Ar kulasi sistem ini bermakna komprehensif, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang signiﬁkan. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang ada, karenanya  usaha  maksimal  bagi  penegakan  hukum,  khususnya  pemberantasan ndak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistemik atau systemic approach ,  apalagi  bila  pendekatan  sistem  ini  dikaitkan  dengan  peranan  ins tusi peradilan yang sangat menentukan sebagai salah satu ins tusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan korupsi.⁶
Dua faktor penyebab  mbulnya  ndak pidana korupsi dipengaruhi faktor-faktor objek f yang mendorong perbuatan korupsi antara lain:  dak adanya keter ban dalam  segala  bidang;  lemahnya  organisasi  aparatur  pemerintahan,  aparatur penegak hukum, dan peradilan maupun aparatur perekonomian negara; lemahnya
373 Sikap An  Korupsi dalam Mewujudkan Negara An  Korupsi Berbasis Keadilan
¹   Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bak , 2000, hlm. 13.
²   RB. Soemanto (et.al.), “Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi”, Jurnal Yus sia , Vol. 88, 2014, hlm. 80.
³ Ibid.
⁴ Ibid.
⁵   Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum , Jakarta: Diadit Media, 2009, hlm. 65.
⁶ Ibid ., hlm. 66.
pengawasan, dan sebagainya.⁷ Korupsi sudah menjadi bagian dari 'sistem' yang ada, karenanya  usaha  maksimal  bagi  penegakan  hukum,  khususnya  pemberantasan ndak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistem yang dikaitkan dengan  peranan  ins tusi  peradilan  yang  sangat  menentukan  sebagai  salah  satu ins tusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan korupsi.⁸
Sistem  haruslah  ditelaah  sebagai  suatu  kesatuan  yang  melipu   ndakan  re- evaluasi,  reposisi,  dan  pembaharuan  (reformasi)  terhadap  struktur  ( structure ), substansi ( substance ) hukum dan khususnya budaya hukum ( legal culture ) sebagai cermin e ka dan integritas penegakan hukum.⁹ Persoalan korupsi sebagai budaya hukum  ini  berkaitan  erat  dengan  e ka,  moral  masyarakat,  khususnya  pejabat penegak hukum. Pendekatan struktur dan substansif  dak akan berhasil apabila dak diiku  secara bersamaan dengan pendekatan budaya dan e ka dari penegak hukum  itu  sendiri  yang  sering  terkontaminasi  dengan  soal  suap.¹⁰  Pendekatan sistem up-down dalam pemberantasan korupsi merupakan karakter representasi keseriusan negara dalam pemberantasan korupsi.¹¹
Pemberantasan  korupsi,  sebagaimana  dinyatakan  dalam The  Seventh  United States Congress on Crime Preven on for Freedom, Jus ce, Peace and Development 1985 ,  harus  dimulai  dari upper  power  class dan upper economic  class dengan memperha kan  prinsip-prinsip  praduga  dak  bersalah.¹²  Berdasarkan  beberapa permasalahan  di  atas,  sangat  berar   peran  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy ) melalui  pendekatan  non-penal  sebagai  bagian  dari  pencegahan  ndak  pidana korupsi, antara lain melalui pendidikan dari berbagai level mulai dari sekolah dasar (SD),  sekolah  menengah  pertama  (SMP),  sekolah  menengah  atas  (SMA), Mahasiswa, pers (sebagai social power ) dan ins tusi kenegaraan (sebagai poli cal power ).¹³
Dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), disebutkan tentang penger an  ndak pidana korupsi:¹⁴
“Tindak Pidana Korupsi adalah  ndak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 374
⁷   Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Norma f, Teori s, Prak k dan Masalahnya) , Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm. 2.
⁸ Ibid.
⁹ Ibid.
¹⁰ Ibid. , hlm. 68. ¹¹ Ibid. ¹² Ibid. , hlm. 69. ¹³ Ibid.
¹⁴   Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , Jakarta: Sinar Graﬁka, 2013, hlm. 25.
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”
Dengan demikian dapat dijabarkan mengenai penger an dari ' ndak pidana korupsi'  adalah  semua  ketentuan  hukum  materiil  yang  terdapat  pada  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor 2001) yang diatur dalam Pasal- Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24.¹⁵ Ditambah lagi dengan  ndak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 UU Tipikor yang menyatakan bahwa: “Se ap orang yang melanggar ketentuan undang-undang  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  pelanggaran  terhadap ketentuan  undang-undang  tersebut  sebagai  ndak  pidana  korupsi  berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang”.¹⁶
Penger an pemberantasan  ndak pidana korupsi dapat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum UU KPK:¹⁷
“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian  ndakan untuk  mencegah  dan  memberantas  ndak  pidana  korupsi  melalui upaya  koordinasi,  supervisi,  monitor,  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dengan  peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Memperha kan  tentang  penger an  pemberantasan  ndak  pidana  korupsi, yaitu  serangkaian  ndakan  untuk  mencegah  dan  memberantas  ndak  pidana korupsi  melalui  upaya  koordinasi,  supervisi,  monitor,  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.¹⁸  Peran  serta  masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemberantasan ndak pidana, sejalan dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Bab V UU Tipikor.¹⁹ Pasal 41 UU Tipikor menyatakan bahwa:
1)  Masyarakat  dapat  berperan  serta  membantu  upaya  pencegahan  dan  pem- berantasan  ndak pidana korupsi;
2)  Peran  serta  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diwujudkan dalam bentuk:
a.  Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi  ndak pidana korupsi;
¹⁵ Ibid.
¹⁶ Ibid.
¹⁷ Ibid ., hlm. 26. ¹⁸ Ibid.
¹⁹   Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
b.  Hak  untuk  memperoleh  pelayanan  dalam  mencari,  memperoleh,  dan memberikan  informasi  adanya  dugaan  telah  terjadi  ndak  pidana  korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara  ndak pidana korupsi;
c.  Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara  ndak pidana korupsi;
d.  Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 ( ga puluh) hari;
e.  Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
1.  Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2.  Diminta  hadir  dalam  proses  penyelidikan,  penyidikan,  dan  di  sidang pengadilan sebagai saksi pelapor;
3.  Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung  jawab  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  ndak pidana korupsi;
4.  Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan dengan menaa  norma agama dan norma sosial lainnya;
5.  Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan  dan  pemberantasan  ndak  pidana  korupsi  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  ini,  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah.
Adapun  ketentuan  Pasal  8  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi, Nepo sme  (UU  KKN),  menyatakan  bahwa  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan  negara  merupakan  hak  dan  tanggung  jawab  masyarakat  untuk ikut  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  bersih.²⁰  Bentuk  peran  serta masyarakat  telah  pula  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan  negara  untuk  mewujudkan  penyelenggara  negara  yang  bersih dilaksanakan dalam bentuk:
1)  hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggara negara;
2)  hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
3)  hak  menyampaikan  saran  dan  pendapat  secara  bertanggung  jawab  terhadap
376 PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
²⁰   Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepo sme (UU KKN).
kebijakan penyelenggara negara; dan
4)  hak memperoleh perlindungan dalam hal:
a.  Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
b.  Meminta  hadir  dalam  proses  penyelidikan,  penyidikan,  dan  di  sidang pengadilan  sebagai  saksi  pelapor,  saksi,  atau  saksi  ahli  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹
Selanjutnya Paragraf 12 Penjelasan UU Tipikor²²menyatakan bahwa masyarakat dapat  berperan  serta  untuk  membantu  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan ndak  pidana  korupsi,  dan  terhadap  anggota  masyarakat  yang  berperan  serta tersebut  diberikan  perlindungan  hukum  dan  penghargaan.  Salah  satu  langkah dalam upaya pencegahan  ndak pidana korupsi dilakukan dengan menumbuhkan sikap an  korupsi, sedini mungkin kepada siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, serta mahasiswa.
Upaya  menumbuhkan  sikap  an   korupsi  sejak  dini  ini  dimaksudkan  sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang an  korupsi dan berbasis keadilan  pada  masa  yang  akan  datang  karena  kelak  siswa-siswi  dan  mahasiswa tersebut akan menggan kan generasi yang ada saat ini dalam berbagai profesi yang akan ditekuni baik pemerintah maupun swasta, serta masyarakat pada umumnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dikemukakan iden ﬁkasi masalah  berkaitan  dengan  bagaimana  bentuk  pencegahan  dan  pemberantasan ndak pidana korupsi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara an  korupsi dan berbasis keadilan di Indonesia, serta bagaimana menumbuhkan sikap an  korupsi bagi siswa dan mahasiswa dalam mewujudkan penyelenggaraan negara an  korupsi dan berbasis keadilan.

## B.  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Penyelenggaran Negara An  Korupsi dan Berbasis Keadilan
Negara Indonesia merupakan negara hukum ( rechtstaat ) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Amandemen Ke ga yang mempunyai ciri  menjunjung  nggi  sistem  hukum  yang  menjamin  kepas an  hukum  ( rechts zekerheids )  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  ( human  rights ).  Pada dasarnya, suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan ( equality ) se ap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.²³ Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senan asa dalam keseimbangan.²⁴ Par sipasi masyarakat
²¹   Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (PP 68/1999).
²²   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 387.
²³   Sudargo Gautama, Penger an tentang Negara Hukum , Bandung: Penerbit Alumni, 1983, hlm. 3. ²⁴   Ibid.
Sikap An  Korupsi dalam Mewujudkan Negara An  Korupsi Berbasis Keadilan
sangat dibutuhkan dalam pemberantasan  ndak pidana korupsi, karena mengingat bahwa masyarakatlah yang paling dirugikan dari korupsi.²⁵
Pemerintahan yang bersih tentu menciptakan pelayanan publik yang bersifat menolong,  terbuka,  bertanggung  jawab,  responsif,  dan  adil.²⁶  Berputarnya  roda par sipasi  masyarakat  akan  seirama  dengan  perubahan  di  lingkungan  pe- merintahan.²⁷ Agar upaya memerangi korupsi membawa manfaat besar, maka yang pertama  dan  terutama  dilakukan  adalah  membentuk  kesadaran  dalam  diri masyarakat  bahwa  mereka  adalah  'majikan'  sedangkan  pemerintah  adalah  'pe- layan'.²⁸
Strategi  pemberantasan  korupsi  dapat  dilakukan  dengan  hal-hal  sebagai berikut:²⁹ Pertama, strategi  preven f,  yakni  strategi  yang  sifatnya  mencegah terjadinya  ndak pidana korupsi. Kedua, strategi detek f, yakni strategi mendeteksi apakah telah terjadi  ndak pidana korupsi. Ke ga, strategi advokasi, yakni strategi membangun sistem yang dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara hukum.
Adapun  pilar-pilar  pen ng  penegakan  hukum,  khususnya  dalam  rangka pemberantasan  ndak pidana korupsi yang perlu mendapat perha an, yakni:³⁰

## 1.  Peraturan Perundang-Undangan
Secara  objek f,  norma  hukum  mencakup  hukum  formal  dan  hukum  materiel. Hukum formal (tertulis) antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana,  UU  Tipikor,  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait. Hukum  dak  tertulis  mencakup  pula  penger an  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara pera ﬁkasi United Na on Conven on Against  Corrup on (UNCAC)  Tahun  2003,  maka  harmonisasi  peraturan perundangan  nasional  terkait  pemberantasan  ndak  pidana  korupsi  dengan konvensi tersebut, merupakan acuan utama arah pemberantasan korupsi ke depan, mengingat  ndak pidana korupsi merupakan transnational crime .
2 . Aparatur Penegak Hukum
Arah pemberantasan korupsi ke depan harus memperha kan 2 (dua) hal: pertama , tugas  dan  fungsi  penyelidikan/penyidikan.  Permasalahan  yang  sering  muncul terkait adanya beberapa instansi penyelidik/penyidik  ndak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK adalah adanya tumpang  ndih dalam pelaksanaan penyelidikan/penyidikan. Kedua, tugas  dan  fungsi  penuntutan  ndak  pidana

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
²⁵   Jhon Rivel, “Membangun par sipasi masyarakat dalam memerangi korupsi”, h p://www.kompasiana.com/ rivel/membangun-par sipasi-masyarakat-dalam-memerangi-korupsi_552988646ea8348068552d76 ,  diakses 26 September 2016
²⁶ Ibid.
²⁷ Ibid.
²⁸ Ibid.
²⁹ Ibid.
³⁰   Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis , Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 17.
korupsi. Dalam prak knya adanya penuntutan yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda akan memunculkan disparitas tuntutan pidana.

## 3.  Sarana dan Prasarana
Berkaitan  sarana  dan  prasarana,  yang  menyangkut  beberapa  hal: pertama , persoalan  teknis  yuridis  yang  seharusnya  diperkirakan,  diantaranya  menyangkut kewenangan  pemberian  izin  dan  persetujuan  penggeledahan/penyitaan,  per- panjangan penahan pengadilan negeri, serta pemeriksaan praperadilan perkara- perkara  ndak  pidana  korupsi  terjadi,  apakah  berada  pada  pengadilan  negeri setempat di mana  ndak pidana korupsi terjadi ataukah pada pengadilan Tipikor. Kedua, permasalahan tenaga, waktu dan biaya persidangan perkara  ndak pidana korupsi. Ke ga, asas  Rutan/Lapas  yang  terbatas. Keempat, anggaran  penegakan hukum yang minim, dan kelima, kesejahteraan aparat penegak hukum.

## 4.  Peran Serta Masyarakat
Peran  serta  masyarakat  dimulai  dari  proses  mengenali  masalah,  merencanakan kegiatan, hingga melaksanakan kegiatan menjadi bagian yang sangat pen ng agar dapat melaksanakan peran serta untuk pencegahan  ndak pidana korupsi. Peran serta  masyarakat  harus  sesuai  dengan  beberapa  asas,  antara  lain  asas  ke- seimbangan,  yaitu  keseimbangan  antara  tujuan  hukum  menuju  terciptanya keadilan dan kepas an di satu sisi dengan terwujudnya keter ban hukum dalam masyarakat. Selanjutnya asas keadilan dalam penegakan hukum bagi mereka yang telah melakukan  ndak pidana korupsi agar dapat berjalan dengan seadil-adilnya sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum tersebut.
Lalu yang terakhir asas kepas an hukum yang memberikan kepas an hukum tentang pemberian sanksi pidana oleh negara kepada pelaku  ndak pidana korupsi sangat  diperlukan  peranan  masyarakat  dalam  mengawasi  apakah  penegakan hukumnya  telah  mencerminkan  asas  kepas an  hukum.³¹  Di  samping  itu,  tanpa kepas an hukum dan keter ban masyarakat yang dijelmakan oleh hukum, manusia dak  mungkin  mengembangkan  bakat-bakat  dan  kemampuan  yang  diberikan Tuhan  kepadanya  secara  op mal  di  dalam  masyarakat  tempat  ia  hidup.³²  Lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam menumbuhkan sikap an  korupsi dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  an   korupsi  dan  berbasis  keadilan yang  merupakan  bagian  dari  pencegahan  ndak  pidana  korupsi  akan  dijelaskan lebih lanjut dalam sub judul berikutnya.
³¹ Ibid.
³²   Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Nasional ,  Jakarta:  Bina Cipta, 1976, hlm. 3.
Sikap An  Korupsi dalam Mewujudkan Negara An  Korupsi Berbasis Keadilan
C.  Konsep  Negara  Kesejahteraan,  Keadilan,  dan  Budaya  Hukum  dalam Menumbuhkan  Budaya  An   Korupsi  sebagai  Upaya  Pencegahan  Tindak Pidana Korupsi
1.  Teori Negara Kesejahteraan ( Welfare State )
Negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah yang dak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau keter ban masyarakat, tetapi juga pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum,  dan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.³³  Unsur-unsur  terpen ng  dari negara hukum materiil atau negara kesejahteraan ( welfare state ) adalah:³⁴
1.  Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
2.  Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
3.  Legalitas pemerintah;
4.  Peradilan yang bebas dan  dak memihak; dan
5.  Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.
Pemerintah  dalam  negara  kesejahteraan  diberi  tugas  membangun  ke- sejahteraan umum dalam berbagai lapangan dengan konsekuensi pemberian ke- merdekaan  kepada  administrasi  negara  dalam  menjalankannya.  Negara  dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang  dihadapi  rakyat,  bahkan  perlu  untuk  melakukan  intervensi  dalam  berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam  masyarakat.³⁵  Secara  kons tu f,  penegasan  bahwa  Indonesia  menganut teori negara hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-4 yaitu 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Pengaturan prinsip negara hukum dalam  batang  tubuh,  menjadikannya  sebagai cons tu onal  norm yang  memiliki daya  norma  atau  kaidah  lebih  kuat  dan  berfungsi  sebagai  payung  bagi  bab-bab selanjutnya.³⁶
Negara  Republik  Indonesia  dikonsepsikan  sebagai  negara  hukum  yang menganut  negara  kesejahteraan  berdasarkan  penafsiran  atas  cita-cita  negara. Tujuan atau cita-cita negara hukum Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang secara deﬁni f dituangkan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yang melipu :

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
³³   Bagir Manan, Poli k Perundang-Undangan dalam Rangka Mengan sipasi Liberalisasi Perekonomian , Bandar Lampung: FH-UNILA, 1996, hlm. 16.
³⁴   B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia , Cetakan ke-5, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2013, hlm. 21.
³⁵   Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 , Cetakan ke-1, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013, hlm. 7.
³⁶   Susi  Dwi  Harijan ,  “Negara  Hukum  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945”  dalam  buku Negara  Hukum  yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabak  Prof Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.H. , Cetakan ke-1, yang disusun oleh Susi Dwi Harijan , (et.al.) (eds), Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011, hlm. 95.
1.  Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2.  Memajukan kesejahteraan umum;
3.  Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4.  Ikut  melaksanakan  keter ban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tujuan  negara  Indonesia  tersebut  harus  diarahkan  pada  cita  hukum  sebagai kerangka keyakinan dan berpijak pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berar  nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai dasar dan pedoman  dalam  mengatur  sikap  dan  ngkah  laku  manusia  Indonesia  dalam hubungannya  dengan  tujuan  masyarakat  dan  alam  semesta,  serta  dalam  segala bidang  kehidupan  yang  melipu   bidang  ekonomi,  poli k,  sosial  budaya,  hukum, pertahanan dan keamanan.³⁷
Negara  kesejahteraan  sebagai  organisasi  ter nggi  wajib  menyelenggarakan kepen ngan  umum  dengan  menentukan  arah  kebijakan  berbagai  kehidupan bangsa terutama di bidang hukum, ekonomi, dengan mengatur dan mengarahkan kegiatan  ekonomi  sesuai  dengan  prinsip  perekonomian  bangsa.³⁸  Pembangunan hukum di Indonesia harus diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang meng- abdi pada kepen ngan nasional terutama rakyat melalui penyusunan materi hukum yang bersumber pada Pancasila sebagai sumber ﬁlosoﬁnya dan UUD 1945 sebagai dasar kons tusionalnya, serta aspirasi rakyat sebagai sumber materiil.³⁹
Dalam  konteks  pencegahan  dan  pemberantasan  ndak  pidana  korupsi, pembentukkan UU Tipikor di Indonesia harus mengacu pada tujuan dan cita-cita bangsa  yakni  tegaknya  negara  hukum  yang  bersumber  pada  Pancasila  dan  UUD 1945  yang  bersifat  demokra s  dan  berkeadilan  sosial  dengan  menegakkan kepas an  hukum  dan  mencapai  keadilan  di  segala  bidang  kehidupan  guna mewujudkan  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Penyelenggaraan Indonesia  sebagai  negara  hukum  harus  dibangun  sistem  hukum  nasional  yang mencakup:⁴⁰
a.  Bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
b.  Berdasarkan  atas  kesepakatan  rakyat  baik  diputuskan  melalui  musyawarah mufakat  maupun  pemungutan  suara,  dan  hasilnya  dapat  diuji  konsistensinya secara yuridis dengan rehtsidee;
c.  Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial; dan
381
³⁷   Syahrial  Syarbaini, Pendidikan  Pancasila  (Implementasi  Nilai-Nilai  Karakter  Bangsa)  Di  Perguruan  Tinggi , Cetakan ke-4, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 17-21.
³⁸   C.S.T Kansil dan Chris ne S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm.
20.
³⁹   Ani Sri Rahayu, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) , Cetakan ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 85.
⁴⁰   C.S.T Kansil dan Chris ne S.T Kansil, Op.cit. , hlm. 10-11.
Sikap An  Korupsi dalam Mewujudkan Negara An  Korupsi Berbasis Keadilan
d.  Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban dalam ar dak  boleh  mengis mewakan  atau  mendiskriminasikan  kelompok-kelompok atau golongan tertentu.

## 2.  Teori Keadilan
Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  terpen ng  dari  se ap  sistem  hukum,  di samping  masih  ada  tujuan  hukum  yang  lainnya  yaitu  kepas an  hukum,  ke- manfaatan, dan keter ban.⁴¹ Dalam prinsip-prinsip fundamental organisasi negara secara tersirat juga menyentuh prinsip-prinsip yang fundamental yaitu pemisahan kekuasaan, pengujian oleh badan peradilan, prinsip legalitas, prosedur yang adil, kepas an  hukum,  proporsionalitas  dan  lain-lain.⁴²  Konsep  keadilan  sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesung-guhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepen ngan manusia.⁴³ Kata adil atau  keadilan  merupakan  kombinasi  dari  nilai-nilai  moral  dan  sosial  yang  me- rupakan  pengejawantahan  dari fairness (kejujuran/keadilan/kewajaran); balance (keseimbangan); temperance (menahan  diri);  dan straigh orwardness (ke- jujuran).⁴⁴
Di  Indonesia,  prinsip  keadilan  secara  formal  tertera  dalam  Pembukaan  UUD 1945 yang menyatakan: (1) bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa,... karena dak sesuai dengan perikemanusiaan dan 'perikeadilan', (2)...kemerdekaan negara Indonesia  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat,  'adil'  dan  makmur,  (3)…untuk memajukan  kesejahteraan  umum…dan  'keadilan  sosial',  (4)…susunan  negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada…'keadilan sosial' bagi seluruh rakyat Indonesia.  Prinsip-prinsip  tersebut  pada  hakekatnya  merupakan  jaminan  secara formal  terhadap  'rasa  keadilan'  dan  juga  'keadilan  sosial'  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Penjabaran selanjutnya secara formal juga tertuang dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 misalnya dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (2).⁴⁵ Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) ditegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengiku , dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam  masyarakat.  Per mbangan  hukum  yang  demikian,  dak  sekedar  formal- legal-norma f, melainkan juga substan f-moral- jus ce. ⁴⁶ Dalam kaitannya dengan penegakan hukum  ndak pidana korupsi Indonesia, maka diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan.
382 PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
⁴¹   Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan , Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 19-20.
⁴² Ibid.
⁴³   Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum , Cetakan ke-1, Bandung: Pustaka Se a, 2012, hlm. 405.
⁴⁴   Agus  Santoso, Hukum,  Moral,  Dan  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum ,  Cetakan  ke-1,  Jakarta:  Prenada Media Group, 2012, hlm. 94.
⁴⁵   Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 166.
⁴⁶   Ahmad Sudiro dan Deni Bram, Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional) , Cetakan ke-1, Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2013, hlm. 135.

## 3.  Teori Budaya Hukum
Untuk dapat memahami persoalan yang berkaitan dengan hukum secara lebih baik, maka  hukum  hendaknya  dilihat  sebagai  suatu  sistem.  Penger an  dasar  yang terkandung dalam sistem tersebut melipu  2 (dua) hal:⁴⁷ Pertama , yaitu sebagai sesuatu wujud atau en tas, yaitu sistem biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, yang membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks  tetapi  merupakan  satu  kesatuan. Kedua ,  sistem  mempunyai  makna metodologik  yang  dikenal  dengan  penger an  umum  pendekatan  sistem  ( system approach ).
Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian, maka  penger an-penger an  dasar  yang  terkandung  didalamnya  adalah  sebagai berikut:⁴⁸
a.  Sistem itu selalu berorientasi pada suatu tujuan;
b.  Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya ( wholism );
c.  Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem);
d.  Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
e.  Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
Dengan  demikian,  terdapat  kekuatan  pemersatu  yang  mengikat  sistem  itu (mekanisme kontrol).

## D.   Menumbuhkan Sikap An  Korupsi di Kalangan Siswa dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara An  Korupsi dan Berbasis Keadilan
Sebagaimana  diuraikan  pada  sub  judul  sebelumnya,  bahwa  pencegahan  ndak pidana korupsi dapat dilakukan melalui upaya menumbuhkan sikap an  korupsi. Dalam  rangka  menumbuhkan  sikap  an   korupsi  di  Indonesia  dapat  dilakukan melalui  pendidikan  kepada  siswa-siswi  sekolah  dasar  (SD),  siswa-siswi  sekolah menengah  pertama  (SMP),  siswa-siswi  sekolah  menengah  atas  (SMA),  dan  juga terhadap para mahasiswa. Adapun uraian mengenai data-data sta s k terhadap jumlah  siswa-siswa  dan  mahasiswa  secara  nasional  yang  dapat  diberikan  materi tentang sikap an  korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1.  Siswa Sekolah Dasar
Berdasarkan data yang bersumber dari Biro Pusat Sta s k (BPS) terkait jumlah SD, siswa  dan  guru,  dalam  kurun  waktu  2014  dapat  ditunjukkan  sebagai  berikut:⁴⁹
⁴⁷   Otje Salman S., H.R. dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali , Bandung: PT Reﬁka Aditama, 2004, hlm. 84.
⁴⁸   Satjipto Rahardjo, Op.cit. , hlm. 48-49.
⁴⁹   Biro Pusat Sta s k (BPS), “Jumlah Sekolah, Guru, Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi 2011/2012-2013/2014”, h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/ view/id/1810, diakses tanggal 8 Oktober 2016.

## Sikap An  Korupsi dalam Mewujudkan Negara An  Korupsi Berbasis Keadilan
jumlah  SD  sebanyak  148.272  sekolah,  jumlah  guru  sebanyak  1.539.819  orang, jumlah murid SD sebanyak 26.504.160 orang. Data tersebut didasarkan pada jumlah provinsi  sebanyak  34  provinsi,  di  mana  satu  provinsi  Kalimantan  Utara  dak didapatkan data karena pada kurun waktu tersebut masih belum menjadi provinsi tersendiri hasil pemekaran Kalimantan Timur.
Selanjutnya apabila dijumlahkan, jumlah antara guru dan murid SD berjumlah 28.504.160  orang  yang  sangat  potensial  untuk  mengkampanyekan  sikap  an korupsi  sejak  dini,  khususnya  kepada  siswa-siswa  SD.  Guru-guru  tersebut  dapat ditugaskan  untuk  mengkampanyekan  sikap  an   korupsi,  setelah  terlebih  dahulu mendapatkan  pela han  oleh  Perguruan  Tinggi  sebagai  bagian  dari  bentuk pengabdian kepada masyarakat. Adapun materi sikap an  korupsi dapat dilakukan secara sistema s melalui mata pelajaran dan/atau materi mata pelajaran tertentu yang memasukkan subtansi tentang pen ngnya sikap an  korupsi, seper  dalam mata  pelajaran  Agama,  Pancasila,  dan  Kewarganegaraan  dan  materi  pelajaran lainnya yang relevan.

## 2.  Siswa Sekolah Menengah Pertama
Berdasarkan  data  yang  bersumber  dari  BPS  terkait  jumlah  SMP,  siswa  dan  guru, dalam  kurun  waktu  2014  dapat  ditunjukkan  sebagai  berikut:⁵⁰  jumlah  SMP sebanyak 35.488 sekolah, jumlah guru sebanyak 596.089 orang, jumlah murid SMP sebanyak  9.715.203  orang.  Data  tersebut  didasarkan  pada  jumlah  provinsi sebanyak 34 provinsi, di mana satu provinsi Kalimantan Utara  dak didapatkan data karena pada kurun waktu tersebut masih belum menjadi provinsi tersendiri hasil pemekaran Kalimantan Timur.
Selanjutnya apabila dijumlahkan jumlah antara guru dan murid SD berjumlah 10.311.292  orang  yang  sangat  potensial  untuk  mengkampanyekan  sikap  an korupsi sejak dini khususnya kepada siswa-siswa SMP. Guru-guru tersebut dapat ditugaskan  untuk  mengkampanyekan  sikap  an   korupsi,  setelah  terlebih  dahulu mendapatkan  pela han  oleh  Perguruan  Tinggi  sebagai  bagian  dari  bentuk pengabdian kepada masyarakat. Adapun materi sikap an  korupsi dapat dilakukan secara sistema s melalui mata pelajaran dan/atau materi mata pelajaran tertentu yang memasukkan subtansi tentang pen ngnya sikap an  korupsi, seper  dalam mata  pelajaran  Agama,  Pancasila,  dan  Kewarganegaraan  dan  materi  pelajaran lainnya yang relevan.

## 3.  Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)
Berdasarkan data yang bersumber dari BPS terkait jumlah SMA, siswa dan guru, dalam  kurun  waktu  2014  dapat  ditunjukkan  sebagai  berikut:⁵¹  jumlah  SMA

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
⁵⁰   BPS, “Jumlah Sekolah, Guru, Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi 2011/2012-2013/2014”, h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/view/id/1835, diakses tanggal 8 Oktober 2016.
⁵¹   BPS,  “Jumlah  Sekolah,  Guru,  Murid  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  di  Bawah  Kementerian  Pendidikan  dan
sebanyak 12.409 sekolah, jumlah guru sebanyak 278.711 orang, dan jumlah murid SMA  sebanyak  4.292.288  orang.  Data  tersebut  didasarkan  pada  jumlah  provinsi sebanyak 34 provinsi, di mana satu provinsi Kalimantan Utara  dak didapatkan data karena pada kurun waktu tersebut masih belum menjadi provinsi tersendiri hasil pemekaran Kalimantan Timur.
Selanjutnya apabila dijumlahkan, jumlah antara guru dan murid SMA berjumlah 4.570.999 orang yang sangat potensial untuk mengkampanyekan sikap an  korupsi sejak  dini  khususnya  kepada  siswa-siswa  SMA.  Guru-guru  tersebut  dapat ditugaskan  untuk  mengampanyekan  sikap  an   korupsi,  setelah  terlebih  dahulu mendapatkan  pela han  oleh  Perguruan  Tinggi  sebagai  bagian  dari  bentuk pengabdian kepada masyarakat. Adapun materi sikap an  korupsi dapat dilakukan secara sistema s melalui mata pelajaran dan/atau materi mata pelajaran tertentu yang memasukkan subtansi tentang pen ngnya sikap an  korupsi, seper  dalam mata  pelajaran  Agama,  Pancasila,  dan  Kewarganegaraan  dan  materi  pelajaran lainnya yang relevan.

## 4.  Mahasiswa
Berdasarkan  data  yang  bersumber  dari  BPS  terkait  jumlah  perguruan  nggi  di bawah  Dik ,  mahasiswa  dan  dosen,  dalam  kurun  waktu  2014  untuk  perguruan nggi negeri dapat ditunjukkan sebagai berikut:⁵² jumlah universitas sebanyak 99, jumlah  dosen  sebanyak  87.533  orang,  jumlah  mahasiswa  sebanyak  1.827.240 orang.  Selanjutnya  untuk  perguruan  nggi  swasta  yang  berada  di  bawah  Dik adalah sebagai berikut: jumlah Universitas sebanyak 3181, jumlah dosen sebanyak 143.382 orang, dan jumlah mahasiswa sebanyak 4.012.347 orang.
Adapun jumlah perguruan  nggi di bawah Kementerian Agama, mahasiswa dan dosen, dalam kurun waktu 2014 untuk perguruan  nggi negeri dapat ditunjukkan sebagai berikut:⁵³ jumlah universitas sebanyak 53, jumlah dosen sebanyak 12.002 orang, jumlah mahasiswa sebanyak 341.315 orang. Selanjutnya untuk perguruan nggi swasta yang berada di bawah Kementerian Agama adalah jumlah universitas sebanyak  625,  jumlah  dosen  sebanyak  14.669  orang,  dan  jumlah  mahasiswa sebanyak 272.350 orang.
Dosen-dosen  yang  mengajar  mata  kuliah  baik  mata  kuliah  wajib  universitas maupun mata kuliah dapat memasukkan materi tentang sikap an  korupsi, antara lain dalam berbagai mata kuliah seper  Pendidikan Agama, PPKN, Kewirausahaan,
Kebudayaan Menurut Provinsi 2011/2012-2013/2014”, h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/view/id/1837, diakses tanggal 8 Oktober 2016.
⁵²   BPS, “Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Eduka f (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi 2013/2014”, h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/ view/id/1839, diakses tanggal 8 Oktober 2016.
⁵³   BPS, “Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Eduka f (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Agama Menurut Provinsi 2013/2014”, h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/view/id/1840, diakses tanggal 8 Oktober 2016.

## Sikap An  Korupsi dalam Mewujudkan Negara An  Korupsi Berbasis Keadilan
dan juga mata kuliah lainnya khususnya bagi perguruan  nggi hukum dapat secara spesiﬁk  mata  kuliah  Hukum  An   Korupsi  atau  mata  kuliah  lainnya.  Dosen  dan mahasiswa  juga  dapat  secara  bersama-sama  membentuk  kader/mahasiswa pelopor  an   korupsi  baik  dalam  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui program  advokasi  dan  juga  sosialisasi  khususnya  saat  ini  yang  berkaitan  dengan diberikannya  anggaran  kepada  desa  untuk  dapat  mengelola  dana  desa. Pendampingan  dan  advokasi  ini  dapat  dilakukan  melalui  program  KKN  ataupun program  PKL  di  desa-desa  di  seluruh  wilayah  Indonesia  sesuai  keberadaan perguruan  nggi. Apabila hal ini dapat terpogram dan dilaksanakan dengan baik, maka peran nyata dan manfaat perguruan  nggi dalam menumbuhkan sikap an korupsi sebagai bagian upaya pencegahan  ndak pidana korupsi akan dapat dilihat hasilnya pada kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan.
Berdasarkan uraian tentang data siswa-siswa dan mahasiswa tersebut di atas, maka pendidikan sikap an  korupsi sangat efek f untuk dilakukan sebagai upaya konkrit mensosialisasikan sikap an  korupsi sebagai bagian dari upaya pencegahan ndak  pidana  korupsi.  Upaya  menumbuhkan  sikap  an   korupsi  sejak  dini  ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang an korupsi dan berbasis keadilan pada masa yang akan datang karena kelak siswa-siswa dan  mahasiswa  tersebut  akan  menggan kan  generasi  yang  ada  saat  ini  dalam berbagai  profesi  yang  akan  ditekuni  baik  pemerintah  maupun  swasta,  serta masyarakat pada umumnya.

## D.   Penutup
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan  ndak pidana  korupsi  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  an   korupsi  dan berbasis  keadilan  sesuai  dengan  UU  Tipikor  dan  UU  KPK,  serta  peraturan perundang-undangan lainnya. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perguruan  nggi untuk menumbuhkan sikap an  korupsi sebagai bentuk pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  mensosialisasikan  sedini  mungkin kepada  siswa-siswi  SD,  siswa-siswi  SMP,  siswa-siswi  SMA,  bahkan  kepada mahasiswa di perguruan  nggi masing-masing.
2.  Mewujudkan penyelenggaraan negara an  korupsi dan berbasis keadilan dapat dilakukan  dengan  cara  menumbuhkan  sikap  an   korupsi  bagi  siswa  dan mahasiswa melalui kurikulum di se ap  ngkatan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan Mahasiswa dalam beberapa mata pelajaran ataupun mata kuliah tertentu yang memasukkan nilai-nilai sikap an  korupsi.
Da ar Pustaka

## Buku
Ahmad  Sudiro  dan  Deni  Bram, Hukum  dan  Keadilan  (Aspek  Nasional  dan Internasional), Cetakan ke-1, Raja Graﬁndo Persada, Jakarta, 2013. Agus Santoso, Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
Ani  Sri  Rahayu, Pendidikan  Pancasila  &  Kewarganegaraan  (PPKn), Cetakan  ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia , Cetakan ke-5, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013.
Bagir  Manan, Poli k  Perundang-Undangan  dalam  Rangka  Mengan sipasi Liberalisasi Perekonomian , FH-UNILA, Bandar Lampung, 1996.
Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
C.S.T Kansil dan Chris ne S.T Kansil, Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara, Cetakan ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, Cetakan ke-1, Pustaka Se a, Bandung, 2012. Ermansjah  Djaja, Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi  Pemberantasan Korupsi) , Sinar Graﬁka, Jakarta, 2013.
Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum , Diadit Media, Jakarta, 2009. Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Norma f, Teori s, Prak k dan Masalahnya) , PT. Alumni, Bandung, 2007.
Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional , Bina Cipta, Jakarta, 1976.
Muntoha, Negara  Hukum  Indonesia  Pasca  Perubahan  UUD  1945, Cetakan  ke-1, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.
Otje  Salman  S.,  H.R.  dan  Anthon  F.  Susanto, Teori  Hukum,  Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali , PT Reﬁka Aditama, Bandung, 2004.
Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bak , Bandung, 2000. Sudargo Gautama, Penger an tentang Negara Hukum , Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
Susi  Dwi  Harijan   (et.al)  (eds), Negara  Hukum  yang  Berkeadilan  Kumpulan Pemikiran  dalam  Rangka  Purnabak   Prof.  Dr.  H..  Bagir  Manan,  S.H.,  M.H., Cetakan ke-1 , PSKN FH Unpad, Bandung, 2011. Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila ( Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa ) Di Perguruan Tinggi , Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.

## Dokumen Lain
Biro  Pusat  Sta s k,  “Jumlah  Sekolah,  Guru,  Murid  Sekolah  Dasar  (SD)  di  Bawah Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Menurut  Provinsi  2011/2012- 2013/2014”,  h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/view/id/1810,  diakses tanggal 8 Oktober 2016.
________________,  “Jumlah  Sekolah,  Guru,  Murid  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  di  Bawah  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Menurut  Provinsi 2011/2012-2013/2014”,  h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/view/id/1835, diakses tanggal 8 Oktober 2016.
________________, “Jumlah Sekolah, Guru, Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di  Bawah  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Menurut  Provinsi 2011/2012-2013/2014”,  h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/view/id/1837, diakses tanggal 8 Oktober 2016.
________________,  “Jumlah  Perguruan  Tinggi,  Mahasiswa,  dan  Tenaga  Eduka f (Negeri  dan  Swasta)  di  Bawah  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Menurut Provinsi 2013/2014”, h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/ view/id/1839, diakses tanggal 8 Oktober 2016.
________________,  “Jumlah  Perguruan  Tinggi,  Mahasiswa,  dan  Tenaga  Eduka f (Negeri  dan  Swasta)  di  Bawah  Kementerian  Agama  Menurut  Provinsi 2013/2014”,  h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/view/id/1840,  diakses tanggal 8 Oktober 2016.
Jhon  Rivel,  “Membangun  par sipasi  masyarakat  dalam  memerangi  korupsi”, h p://www.kompasiana.com/rivel/membangun-par sipasi-masyarakat- dalam-memerangi-korupsi_552988646ea8348068552d76,  diakses  tanggal  30 September 2016.
RB. Soemanto (et.al.), “Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi”, Jurnal Yus sia ,
Vol. 88, 2014.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepo sme.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 387.