Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023

## THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING DOMESTIC VIOLENCE CASES ACCORDING TO THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

## (PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA)
Hendu Juartono Purba Magister Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang hendujpurb@gmail.com
Dr. Indra Yudha Koswara Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
Justice is very difficult to obtain for women, as evidenced by the rise of victims of domestic violence (domestic violence).  The issue of the importance of addressing domestic violence (domestic violence) in the midst of modern society is introduced with various points of view and interpretation of things that can help women to dare to get out of their domestic space. In principle, criminal law does not recognize the existence of a mechanism for resolving criminal acts outside the court, as well as civil law that recognizes the settlement of cases outside the court through mediation. Punishment using  the  approach  of  restorative  justice  (restorative  justice)  is  intended  to  as  much  as  possible restore the state of the victim of a crime before the event befalls the victim of a crime, not only thinking about  how  to  impose  punishment  on  the  perpetrator,  but  emphasizing  the  recovery  of  the  losses suffered by the victim and or the community as a result of the.
The objectives of this study are : 1). To determine and analyze the effectiveness of the criminal justice system in resolving domestic violence crimes, it is examined from the perspective of restorative justice. 2). To determine and analyze the form of legal protection against domestic violence settlement in the perspective of restorative Justice for victims.
In this study, the authors will analyze the application of restorative justice in the handling of domestic violence cases according to the criminal justice system by using the method of legislation approach, concept approach, and case approach by analyzing some of the decisions related to this study.
The results of this study can be concluded that restorative justice is not a new mechanism in solving legal problems in a society that is still thick with the customary law system. Cases that can be  resolved  with  this  mechanism  are  cases  in  the  family  such  as  domestic  violence  (domestic violence). The domestic violence case is a complex case because it involves a husband and wife who are legally bound in a marriage institution, who both work to build a household. Thus, this mechanism is well suited to avoid a breakdown in the family that can continue with a divorce.
Keywords : Restorative Justice, Domestic Violence, Criminal Justice System

## ABSTRAK
Keadilan sangat sulit diperoleh bagi perempuan, terbukti dengan maraknya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  Isu tentang pentingnya menyikapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  ditengah  masyarakat  modern  dikenalkan  dengan  berbagai  sudut  pandang  dan  ragan penafsiran tentang  hal-hal  yang  dapat  membantu  kaum  perempuan  untuk  berani  keluar  dari  ruang domestiknya. Pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana  diluar  Pengadilan,  lain  halnya  dengan  hukum  perdata  yang  mengenal  adanya  penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui mediasi. Penghukuman dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ( restorative justice ) ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana, tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang  dialami  korban  dan  atau  masyarakat  sebagai  akibat  dari  perbuatan  pelaku  serta  melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1).  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas system peradilan pidana dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikaji dari perspektif restorative justice. 2). Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap penyelesaian KDRT dalam perspektif retoratif Justice bagi korban.
Pada  penelitian  ini,  penulis  akan  menganalisa  tentang  penerapan  restorative  justice  dalam penanganan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut  sistem  peradilan  pidana  dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan menganalisa beberapa putusan-putusan yang terkait dengan penelitian ini.
Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan restorative justice bukanlah mekanisme  yang baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat yang masih kental dengan sistem hukum adat. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan mekanisme ini adalah kasus-kasus dalam  keluarga  seperti  halnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Kasus  KDRT  merupakan kasus  yang kompleks karena melibatkan suami dan isteri yang secara legal terikat dalam lembaga perkawinan,  yang  sama-sama  bekerja  untuk  membangun  rumah  tangga.  Dengan  demikian, mekanisme  ini  sangat  cocok  untuk  menghindari  kehancuran  dalam  keluarga  yang  dapat  berlanjut dengan perceraian.
Kata Kunci : Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sistem Peradilan Pidana .

## I. PENDAHULUAN
Membentuk  sebuah  rumah  tangga tentunya  diawali  dengan  ikatan  pernikahan antara pria dan wanita dan merupakan impian serta harapan semua insan untuk melanjutkan garis  keturunan,  memperoleh  kebahagiaan serta  menikmati  kehidupan  baik  pada  saat menerima kesenangan ataupun ketika menghadapi  kesulitan.  Tujuan  perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  yaitu  untuk  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Setiap rumah tangga tentunya mempunyai  aturan-aturan  atau  tata  krama sendiri  yang  berbeda  dengan  rumah  tangga lainnya yang diaplikasikan ketika berinteraksi, berkomunikasi  dan  bergaul  baik  didalam
rumah  maupun  diluar  rumah,  aturan  tersebut harus  dipatuhi  oleh  masing-masing  anggota keluarga.
Kebahagiaan  dalam  keluarga  tidak sepenuhnya  tergantung  dari  jumlah  materi, namun  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa materi juga penting dalam didalam menjalani kehidupan  di  dunia.  Bahagia  dalam  rumah tangga  yang  sebenarnya  yaitu  bagaimana antara suami istri dan anak dapat menghormati dan dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang  dimiliki  oleh  anggota  keluarga.  Untuk mewujudkan  keluarga  yang  harmonis  dan bahagia  tidak  semudah  membalik  telapak tangan,  berbagai  ujian  dan  cobaan  pasti  akan diberikan pada pasangan suami istri dan anak.
Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya  disingkat  KDRT)  kebanyakan terjadi  terhadap  perempuan/istri  tetapi  tidak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
menutup  kemungkinan  juga  dialami  oleh suami,  anak  dan  orang  yang  bekerja  untuk membantu rumah tangga, yang mana timbulnya kekerasan biasanya diawali dengan adanya  suatu  persoalan  atau  pertengkaran antara suami dengan istri atau antara salah satu anggota keluarga yang akhirnya menyebabkan perbuatan-perbuatan  yang  tidak  sewajarnya dan sepatutnya terjadinya dalam rumah tangga. Korban  yang  mengalami  peristiwa  tersebut dengan emosi yang tidak stabil, penuh dengan kemarahan  akhirnya  melaporkan  kejadian tindak  pidana  yang  dialaminya  kepada  pihak kepolisian  yang  merupakan  salah  satu  aparat penegak hukum.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan  yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering  juga  disebut  dengan  istilah dosmetic violence karena terjadinya di ranah domestic. 1
Masalah  KDRT  merupakan  salah  satu  hal penting  yang  menjadi  perhatian  serius  oleh pemerintah  Indonesia  pada  era  reformasi. 2
Pada  2021,  Komnas  Perempuan  menerima 2.527  kasus  kekerasan  di  ranah  rumah tangga/personal,  dan  kekerasan  terhadap  istri selalu  menempati  urutan  pertama  dari keseluruhan  kasus  KDRT/RP  dan  selalu berada di atas angka 70%. Baru-baru ini juga kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga
1 Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.
2 Murniati  Saloko, Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia, Jurnal Ilmiah  Islah  Vol.  13  No.  02/  Mei-Agustus  2011,  hlm.
yang dialami oleh oleh penyanyi Lesti Kejora. Komnas  Perempuan  pun  meminta  kasus KDRT  yang  dilakukan  Rizky  Billar  kepada Lesti  Kejora  itu  tidak  dianggap  sebagai settingan.  Menurut  Komisioner  Komnas Perempuan  Siti  Aminah  Tardi  Kekerasan dalam  rumah  tangga,  tidak  boleh  dijadikan candaan  atau  dianggap  sebagai  settingan. Karena menjadi korban kekerasan itu menyakitkan,  dan  butuh  keberanian  pada korban  untuk  bersuara  di  tengah  nilai-nilai yang masih membenarkan kekerasan terhadap istri. 3
Dalam  prasurvey  yang  dilakukan  oleh penulis,  faktor  pemicu  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga yang kerap terjadi yang sering dilakukan  oleh  suami  kepada  istrinya  pada umumnya  adalah  adanya  wanita  lain  yang dilakukan  oleh  suaminya    dan  hal  ini  terjadi dan  diketahui  oleh  istrinya  dan  juga  faktor pemicu kedua adalah faktor ekonomi. Hal ini yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri yang terus menerus dan tidak ada yang mengalah  sehingga  terjadilah  dan  memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 4
Mengingat  dalam  suatu  tindak  pidana khususnya  tindak  pidana  KDRT,  antara  satu kasus  dengan  kasus  lainnya  berbeda,  maka secara  kasuistis  penanganan  dan  penjatuhan pidananya oleh Hakim juga tentu berbeda hal
3 https://news.detik.com/berita/d- 6322607/komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri- urutan-pertama-di-kasus-kdrt
4 IPTU Juminah, wawancara pribadi, Prasurvey di Unit PPA Polres Kudus, tanggal 26 November 2018
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
tersebut  dapat  disebabkan  misalnya,  ketika perkara  telah  dilaporkan  yang  berarti  proses hukum  sedang  berjalan,  emosi  dari  pihak korban  sudah  tidak  seperti  ketika  peristiwa baru saja terjadi atau antara korban dan pelaku sudah  membaik  dan  saling  memaafkan  serta pelaku  telah  pula  menyadari  atas  kesalahan yang  telah  diperbuat  sehingga  korban  sudah tidak  mempersoalkan  lagi  peristiwa  yang dialaminya dan karena lebih mempertimbangkan  serta  menjaga  keutuhan rumah  tangganya  akhirnya  korban  meminta proses  hukum  yang  sementara  berjalan  agar dihentikan  dan  tidak  dilanjutkan,  sedangkan perbuatan  pelaku  bukan  merupakan  delik aduan atau meskipun merupakan delik aduan, pencabutannya sudah lewat waktu.
Subjek  hukum  KDRT  pada  ketentuan tersebut  merupakan  person  dan  sub  ordinat yang  berada  dalam  ruang  dan  waktu  tertentu. Sejatinya  pemernintah  bertanggung  jawab dalam  upaya  pencegahan  KDRT.  Hak mendapat perlindungan individu dan keluarga dijamin oleh negara sebagaimana isi penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Makna sesungguhnya  Penghapusan  kekerasan  dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah mencegah  segala  bentuk  kekerasan  dalam rumah  tangga  (tujuan  preventif),  melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan
5 Ansori,  2015,  Restorative  justice  menuju sistem peradilan pidana terpadu, Varia peradilan Nomor 350, Ikatan Hakim Indonesia, hal.47.
protektif),  menindak  pelaku  kekerasan  dalam rumah tangga (tujuan represif), dan memelihara  keutuhan  rumah  tangga  yang harmonis  dan  sejahtera  (tujuan  konsolidatif) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan  hak  dan  penghargaan  terhadap martabat manusia.
Pada  prinsipnya  hukum  pidana  tidak mengenal  adanya  mekanisme  penyelesaian tindak  pidana  diluar  Pengadilan,  lain  halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui mediasi. Penghukuman dengan menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif ( restorative justice ) ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban  tindak  pidana  sebelum  peristiwa menimpa  korban  tindak  pidana 5 ,  tidak  hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan  hukuman  kepada  pelaku,  tetapi menekankan  pada  pemulihan  atas  kerugian yang  dialami  korban  dan  atau  masyarakat sebagai  akibat  dari  perbuatan  pelaku  serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.
Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh pola  pikir  bahwa  kekerasan  dalam  rumah tangga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi  yang harus  dihapus.  Undang-undang  ini  juga  tidak menutup  mata  terhadap  sebagian  besar
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
kejadian yang menjadikan perempuan sebagai korban  dalam  kekerasan,  sehingga  sudah sepatutnyalah apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan.
Dengan begitu, undang-undang ini menganggap  bahwa  dirinya  adalah  suatu pembaharuan  hukum  dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana yang khusus mengatur dalam  lingkup  rumah  tangga.  Alasan  yang digunakan  disini  adalah  kekerasan  dalam rumah tangga itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga perlu juga diatur secara  khusus.  Dengan  demikian,  setiap perbuatan  yang  dimaksudkan  di  atas  dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ini.
Restorative  Justice merupakan  suatu pendekatan  untuk  peradilan  yang  berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta  melibatkan  peran  serta  masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan  hakim.    Setiap  orang  berhak menerima  perlindungan  atas  dirinya  pribadi dan perlindungan atas keluarga,martabat,kehormatan,dan harta
benda yang dia miliki serta berhak mendapatkan  rasa  nyaman  dan  perlindungan dari  berbagai  ancaman  yang  dimana  telah diatur  dalam  Pasal  28  G  ayat  (1)  UUD  1945 amandemen ke dua”.
Restorative  justice (keadilan  restoratif)
6 Kuat Puji Prayitno, 2012, Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, hal. 409.
merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan  kriminal  (peradilan  pidana:  pen) dengan  mengutamakan  integrasi  pelaku  dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. Restorative  justice menekankan  pada perbaikan  hubungan  antara  pelaku  dengan korban dan masyarakat  yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. 6 Secara fundamental, restorative  justice merubah peran  korban  dalam  proses  sistem  peradilan pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memilki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana. 7
Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada umumnya melibatkan suami istri, namun  yang  sdering  menjadi  korban  adakah istri  dan  pelakunya  suaminya  sendiri.  Oleh karena itu, alangkah baiknya dalam menyelesaikan  tindak  pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan cara-cara yang  lebih  bijak,  seperti  dengan  cara mediasi penal  atau  penyelesaian  dengan  non  litigasi (penyelesaian  diluar  pengadilan),  karena antara suami dan istri akan bertemu setiap hari, dan untuk menyelamatkan rumah tangga yang sudah lama dibina bersama.
Restorative  justice merupakan  konsep keadilan  yang  diusulkan  dalam  gerakan abolisionis untuk  menggantikan  konsep  yang
7 Ibid.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu retributive  justice .  Konsep  keadilan  restoratif tidak  memfokuskan  diri  pada  kesalahan  yang telah  lalu,  tetapi  bagaimana  memecahkan masalah tanggung  jawab  dan  kewajiban pada masa depan dari pelaku. 8
Pada prinsipnya, di dalam hukum positif untuk perkara pidana tidak dapat diselesaikan di  luar  pengadilan.  Artinya,  setiap  perkara pidana  harus  diselesaikan  melalui  jalur peradilan  pidana.  Namun,  dalam  praktik penegakan  hukum  di  Indonesia  sering  juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya.  Jadi,  penggunaan  mediasi  penal sebenarnya tidak ada pengaturannya di dalam hukum  pidana  positif.  Penggunaan  mediasi penal  oleh  aparat  penegak  hukum  berarti berasal dari inisiatifnya sendiri

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  bagian pokok dari ilmu  pengetahuan, yang bertujuan untuk  lebih  mengetahui  dan  lebih memahami segala  segi  kehidupan,  sehingga  suatu penelitian  harus  dilakukan  secara  sistematis dengan  metode-metode  dan  tehnik-tehnik yaitu  yang  ilmiah. 9 Menurut  Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan  karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan
8 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana, Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 76-77.
9 Soejono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum, Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, hlm. 3.
analisis  konstruksi  yang  dilaksanakan  secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara  tertentu.  Sistematis  adalah  berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan  tertentu.. 10 Pada  prinsipnya  metode penelitian  memberikan  pedoman  tentang  tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa  serta  memahami  permasalahan yang dihadapinya. Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  bertujuan untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui  penelitian  tersebut  diadakan  analisa dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah dikumpulkan dan diolah. 11

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Efektivitas System Peradilan Pidana Dalam Menyelesaikan Tindak
Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Dikaji  Dari  Perspektif Restorative Justice
Menurut  Kekerasan  secara  sederhana diartikan  sebagai  ketidaknyamanan  yang dialami  seseorang  akibat  suatu  tingkah  laku agresif  sebagai  pelampiasan  dorongan  nurani untuk  menyakiti  dan  mencederai  yang dilakukan  seseorang,  kekerasan  merupakan
10 Ibid. hlm. 5
11 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Rajawali  Pers (PT.Rajagrafindo Persada), Jakarta, 1995, hlm.62
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
daya  upaya  untuk  terjadinya  suatu  tindak pidana,  definisi  kekerasan  secara  terminologi dan  teori  sangat  beragam  namun,  Undang- Undang PKDRT memberi batasan bahwa yang merupakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologi  dan  atau  penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Hukum  pidana  adalah  pilihan  terakhir, hukum  pidana  digunakan  hanya  ketika undang-undang  lain  tidak  memiliki  hukuman dan/atau  tidak  efektif.  Dengan  tidak  semua pelanggaran  hukum  harus  ditafsirkan  secara pidana. Dalam kasus KDRT, metode penyelesaian  kejahatan  KDRT  yang  paling baik  adalah  dengan  mediasi  pidana,  karena penegakan  hukum  secara  teoritis  dapat menggunakan  teori  kontrol  negatif  dan  teori kontrol positif. Teori kontrol negatif penegakan hukum ini harus dijadikan sebagai dasar  pemikiran  penggunaan  mediasi  dalam penyelesaian  tindak  pidana  KDRT.  Mengejar teori kontrol negatif ini adalah bentuk keadilan restoratif.
Upaya pencegahan kejahatan, khususnya pencegahan  primer  dan  sekunder  terhadap kekerasan  terhadap  perempuan  saat  ini, termasuk  menciptakan  undang-undang  yang lebih  pro-perempuan,  seperti.  UU  No.  23
Tahun  2004  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga dan  Undang-Undang dan UU No.  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  serta  Program  penguatan penegakan hukum dan dalam hal pengetahuan dan sikap untuk mencapai keadilan gender.
Tujuan penghapusan diskriminasi
terhadap perempuan adalah untuk menciptakan suasana yang mendukung keberadaan  perempuan sebagai  anggota masyarakat, memenuhi perannya dan menerima hak dan perlindungan hukum  yang sama  dengan  laki-laki  sebagai  warga  negara. Deklarasi  tentang  Penghapusan  Diskriminasi terhadap  Perempuan  menetapkan  prinsip- prinsip dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Negara-negara peserta untuk menerapkan aturan-aturan yang diperlukan untuk menghapuskan  segala  bentuk  diskriminasi terhadap perempuan dan manifestasinya.
Penyebutan  berbagai  perbuatan  sebagai tindak  pidana,  atau  pendelegasian  beberapa ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  KDRT sebagai Tindak Pidana, sebenarnya merupakan pengertian  kekerasan  di  wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. rumah tangga Tindakan konfirmasi  dilarang  dan  akan  dihukum. indakan  keluarga  ini  sebenarnya  ditetapkan sebagai pelanggaran di bawah KUHP (StGB).
Rumusan  tindak  pidana  KDRT  sebagai tindak  pidana,  dengan  segala  kompleksitas persoalannya,  dan  tindakan-tindakan  yang mengarah  pada  upaya  untuk  menghukum
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
pelakunya,  justru  tampak  kontraproduktif dengan  tujuan  mendasar  UU  No.  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  KDRT  Seperti Apa Adanya Kembali ke ide dasar menggunakan  hukum  pidana  sebagai  upaya terakhir  untuk  mencegah  kejahatan  (ultimum remedium), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  KDRT  Adanya  dari  rumah tangga  seharusnya  diberikan  bobot  lebih daripada upaya untuk mengoptimalkan berfungsinya  hukum  administrasi  dari  negara masyarakat. Upaya optimalisasi fungsi hukum administrasi  di  negara  berarti,  dalam  konteks ini, upaya mendidik semua kelas sosial ke arah yang  lebih  positif  dalam  moralitas  dalam bentuk kekerasan sosial yang tidak bermoral .
3.2 Bentuk Perlindungan
Hukum Terhadap Penyelesaian Kdrt Dalam
Perspektif  Retoratif  Justice  Bagi

## Korban
Pemberian Tindak pidana atau perbuatan pidana secara umum telah diatur dalam KUHP, namun  dengan  pertimbangan  bahwa  setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala  bentuk  kekerasan,  terutama  kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban dari kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus
mendapat  perlindungan  dari  negara  dan/atau masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
Untuk  itu  diadakan  pembaruan  hukum yang  berpihak  pada  kelompok  rentan  atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pembaruan hukum  tersebut  diperlukan  karena  undang- undang  yang  ada  belum  memadai  dan  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  hukum masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pengaturan  tentang  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  secara  tersendiri  karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  telah  diatur  mengenai  penganiayaan dan  kesusilaan  serta  penelantaran  orang  yang perlu  diberikan  nafkah  dan  kehidupan. Undang-Undang  tentang  Kekerasan  dalam Rumah tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan  perundang-undangan  lain  yang sudah  berlaku  sebelumnya,  antara  lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta Perubahannya.
Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga mendapat  perlindungan  hukum  dari  segi prefentif sebagaimana dalam pasal 351 KUHP dan  UU  PKDRT.  Secara  preventif,  korban perlindungan  hukum  dapat  menempuh  jalur
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
hukum  dengan  melaporkan  pelaku  tindak pidana  dalam  lingkup  rumah  tangga  untuk ditindaklanjuti  sebagai  pelaku  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Oleh  karena  itu,  dengan  latar  belakang berbagai  peristiwa  kekerasan,  khususnya kekerasan  dalam  rumah  tangga,  perlu  segera dilakukan  reformasi  hukum  yang  berpihak pada kelompok rentan atau kurang beruntung, khususnya perempuan. Perubahan UU diperlukan  karena  peraturan  perundang- undangan yang ada sudah tidak memadai dan tidak  lagi  responsif  terhadap  perkembangan hukum  Masyarakat.  Dengan  demikian  pada umumnya KUHP mengatur tentang penuntutan  dan  kesusilaan  serta  kelalaian orang-orang yang membutuhkan penghidupan dan  penghidupan,  tetapi  memiliki  rinciannya, sehingga  dalam  kaitannya  dengan  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  harus diatur  tersendiri.  UU  KDRT  berkaitan  erat dengan beberapa peraturan perundang- undangan lain yang telah ditetapkan sebelumnya,  seperti  UU  No.  1  Tahun  1946 tentang KUHP dan perubahannya.
Mediasi pidana adalah proses pemecahan  masalah  di  mana  pihak  luar  yang tidak  memihak  dan  netral  bekerja  dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu  mencapai  penyelesaian  yang memuaskan.  Seorang  mediator  berbeda  dari seorang hakim atau arbiter dalam hal ia tidak memiliki  kekuasaan  untuk  memutuskan perselisihan antara para pihak. Mediator hanya
diberi kuasa oleh para pihak yang bersengketa untuk membantu dalam menyelesaikan masalah di antara para pihak yang bersengketa. Mediasi  pada  awalnya  merupakan  alat  untuk menyelesaikan  perselisihan  yang  terkait  erat dengan perselisihan administrasi ketenagakerjaan, tetapi sekarang juga digunakan  sebagai  alternatif  penting  untuk mediasi dalam prosedur penyelesaian perselisihan.  Penyelesaian  perkara  melalui Arbitrase  Pengadilan  terjadi  dalam  perkara perceraian,  hubungan  keluarga,  penyewa tanah,  konsumen,  dan  lainnya.  Ini  berarti bahwa arbitrase digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata.
Sebelum disahkannya UU KDRT penganiayaan  fisik  dan  psikis  (kekerasan) didasarkan  pada  penganiayaan  yang  diatur dalam hukum pidana yang membedakan antara penganiayaan  ringan  dan  berat.  Penuntutan dalam  KUHP  didasarkan  pada  laporan penganiayaan  dan  perlakuan  tidak  khusus, tetapi sebagai pelaku kejahatan umum.
Dengan penyelesaian pendekatan keadilan resotaritive dalam penerapan pelaksanaannya memberikan peran masyarakat  yang  lebih  luas,  dapat  dirasakan langsung baik korban, pelaku, serta pendekatan restorative dapat dilakukan secara cepat  dan  tepat  dalam  penyelesaian  kasus- kasus KDRT, sebagai pembuka akses keadilan dan  rekonsiliasi.  Pandangan  masyarakat umumnya  telah  kecewa  atas  kinerja  lembaga peradilan, lembaga kejaksaan, lembaga
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
kepolisian, rumitnya melalui prosedur hukum yang kadang tidak transparan, proses penyidikan yang kurang difahami masyarakat, sehingga  lebih  menyukai  sarana  informal dengan pendekatan kekeluargaan lebih maksimal dalam penyelesaian. Apabila dilakukan penyelesaian secara formal (konvensional) melalui proses hukum hanyalah  keterpaksaan,  tidak  terfikir  resiko yang harus dilakukan.

## IV. KESIMPULAN
Pengaturan Mediasi pidana di Indonesia dengan pendekatan restorative justice sebagai cara  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi merupakan cara yang  terbaik  untuk  mempercepat  proses penyelesaian perkara KDRT berdasarkan asas peradilan  cepat,  sederhana,  biaya  ringan.
Mediasi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga  dapat  dilakukan  di  tingkat penyidikan  kepolisian,  kejaksaan  dan  sampai pada  pengadilan.  Proses  mediasi  dilakukan dengan merujuk sesuai dengan hukum adat di Indonesia  hasil  perbandingan  proses  mediasi pada  beberapa  negara  Civil  law,  Commom Law,  Negara-negara  Islam.  Hasil  rujukan tersebut  menunjukkan  bahwa  proses  mediasi merupakan  kesepakatan  para  pihak  dan restitusi dari pelaku terhadap korban. Restitusi tersebut bisa berupa permintaan maaf maupun ganti  rugi  yang  telah  disepakati  oleh  kedua belah pihak.
Penerapan mediasi dalam tindak pidana KDRT  dengan  pendekatan  restorative  justice
di  Indonesia  melibatkan  korban,  pelaku,  dan pihak  yang  terkait,  dalam  proses  pencapaian kesepakatan. Kesepakatan tersebut merupakan titik  temu  kepentingan  dari  para  pihak.  yaitu seberapa  jauh  tuntutan  dari  korban  dan kesanggupan pelaku dalam pemenuhan kompensasi  dan  restitusi.  Penerapan  mediasi melibatkan  pelaku,  korban,  dan  pihak  yang terkait  telah  berakar  sesuai  hukum  adat Indonesia,  walaupun  penerapan  mediasi pidana  dalam  penyelesaian  KDRT  belum memiliki  payung  hukum  dalam  peraturan hukum positip (ius constitutum), namun dalam praktek  telah  berlangsung  efektif,  dengan adanya pencabutan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Adi  Sulistyono.  2006. Mengembangkan Paradigma  Non-  litigasi  di  Indonesia. UNS Press. Surakarta
Adji,  Oemar  Seno. Hukum-Hakim  Pidana . Jakarta: Erlangga, 1980
Arief,  Barda  Nawawi.  2010, Mediasi  Penal dalam  Penyelesaian  Perkara  Di  Luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister.
Atmasasmita,  Romli. Peradilan  Anak  Di Indonesia .  Bandung:  Mandar  Maju, 1997
Diana,  Rika. Kekerasan  dalam  Rumah Tangga, JIA/Juni  2010/Th.  XI/Nomor 1/71-84.
Diarsi,  Myra. Layanan  Yang  Berpihak . Jakarta:  Publikasi  Komnas  Perempuan, 2001
Fanz-Magnis  Suseno, Etika  Politik (Jakarta: Gramedia). Hlm.77 dalam Adi
Sulitiyono, Negara Hukum: Kekuasaan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
Konsep, Dan Paradigma Moral
(Surakarta:  LPP  UNS  dan  UNS  Press, 2007)
Hamzah,  Andi.  2008, Terminologi  Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika

## Harkrisnowo, Harkristuti. “Domestic Violence
(Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis.” Jurnal Hukum Internasional 1, no. 4 (2004).
Kusumaatmadja,
Mochtar.
Hukum,
Masyarakat,  Dan  Pembinaan  Hukum Nasional . Bandung: Binacipta, 1995
Mudzakir. Perkembangan  Viktimologi  dan Hukum  Pidana, Makalah  disampaikan pada  “Pelatihan  Hukum  Pidana  dan Kriminologi: Kerjasama Faku;tas Hukum  UGM  dan  Masyarakat  Hukum Pidana  dan  Kriminologi  Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014
Prayitno, Kuat Puji. 2012, Restorative Justice untuk  Peradilan  Pidana  di  Indonesia,
Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12.
Saloko,  Murniati.  2011, Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  dalam  Perspektif  Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus
Soekanto,  Soerjono. Beberapa  Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di  Indonesia  (  Suatu  Tinjauan  Secara Sosiologis ) . Jakarta: UI Press, 1983
Sunaryo,  Sidik.  2004, Kapita  Selekta  Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press Sudarto.  2013, Hukum  Pidana  1, Semarang:
Yayasan Sudarto Soeroso,  Moerti  Hadiati.  2010, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar
Grafika

## PERUNDANG-UNDANGAN

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga

## ARTIKEL/JURNAL
https://news.detik.com/berita/d- 6322607/komnas-perempuan- kekerasan-terhadap-istri-urutan- pertama-di-kasus-kdrt
Manshurzikri,  “ Restorative  justice Sebagai Mekanisme  Penyelesaian  Perkara  yang Mengedepankan
Kepentingan Perempuan  Sebagai  Korban  Kekerasan Seksual  http://manshurzikri.wordpress.c om/2011/06/01/restorative-justice- sebagai mekanisme- penyelesaian- perkara-yang- mengedepankan- kepentingan- perempuan- sebagai- korban-  kekerasan-seksual,  akses  pada tanggal 1 Januari 2019