## PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PID.R/2018/PN.BJB)
Ketut Krisna Yudha Jaya 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {krisna.yudhajaya@undiksha.ac.id, raiyuliartini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  pengaturan  tindak  pidana  prostitusi  online  di  Indonesia, serta  (2) menganalisa  pertimbangan  hukum  terhadap  penjatuhan  pidana  tindak pidana  prostitusi  dalam Putusan No.  6/Pid.R/2018/PN.BJB.  Jenis penelitian  yang digunakan adalah  penelitian hukum normatif. Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan kasus ( case approach ).  Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data  dalam  bentuk  kalimat  runtun  dan  logis.      Hasil  penelitian    adalah  (1)  pengaturan  prostitusi  online tidak  diatur    secara  jelas  dalam  peraturan  perundang-undangan  namun    pengaturan  tentang  pelaku prostitusi  tersirat  dalam  Pasal  296  KUHP  yang  menentukan  pemidanaan  hanya  dikenakan  bagi  orang yang  menggunakannya  sebagai  mata  pencaharian.  Kemudian  (2)  pertimbangan  hukum  dalam menjatuhkan  Putusan  No.  6/PID.R/2018/PN.BJB  adalah  keterangan  para  saksi    yang  mendukung tindakan  terdakwa  yang  telah  melakukan  praktek  pelacuran  dengan  imbalan  sebesar    Rp.  80.000,- sehingga  tindakan  terdakwa  termasuk  telah  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindakan  prostitusi sehingga  dikenakan  Pasal  3  Ayat  (1)  hurup  b  Peraturan  Daerah  Kota  Banjar  Baru  No.  6  Tahun  2002 Tentang Pemberantasan .
Kata kunci: Prostitusi, Tindak Pidana, Pemidanaan.

## Abstract
This study aims to (1) determine the regulation of online prostitution in Indonesia, and (2) analyze legal considerations  for  the  criminal  act  of  prostitution  in  Decision  No.  6/Pid.R/2018/PN.BJB.  The  type  of research  used  is  normative  legal  research.  The  type  of approach  used  is  the  statute  approach  and  the case approach. Data analysis was carried out qualitatively by describing the data in the form of coherent and  logical sentences. The results of the study are (1) the regulation of online prostitution  is not clearly regulated  in  the  laws  and  regulations  but  the  regulation  of  prostitution  is  implied  in  Article  296  of  the Criminal Code which determines that punishment is only imposed  on people who use it as a livelihood. Then  (2)  legal  considerations  in  imposing  Decision  No.  6/PID.R/2018/PN.BJB  are  statements  of witnesses  who support  the  actions  of the  defendant  who has  practiced  prostitution  in  exchange  for  Rp. 80,000, - so that  the defendant's  actions include being convinced  that he is guilty of committing  acts of prostitution so that he is subject to Article 3 Paragraph (1) letter b Banjar Baru City Regulation No. 6 of 2002 concerning Eradication.
Keywords: Prostitution, Crime, Criminalization.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi
menyebabkan  kejahatan  ikut  berkembang pula.  Kejahatan  juga  bisa  memanfaatkan
kemajuan teknologi. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet  disebut  juga  dengan  kejahatan dunia  maya  ( cyber  crime ). Cyber  crime
pertama  kali  terjadi  di  Amerika  Serikat pada  tahun  1960an. Cyber  crime juga terjadi  di  Indonesia.  Tingginya  kejahatan menggunakan internet di Indonesia menyebabkan  Indonesia  masuk  ke  dalam daftar  hitam  pembayaran  lewat  internet ( internet payment ) (Supanto, 2016 : 53).
Dampak  negatif  dari  kejahatan  di dunia maya sangat meresahkan masyarakat.  Apalagi  dengan  maraknya pemberitaan  melalu  media  mengenai prostitusi online ditambah dengan mudahnya  akses  internet  bagi  berbagai kalangan  termasuk  anak-anak.  Prostitusi atau  pelacuran  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  dijelaskan  berasal  dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal  atau  buruk  laku.  Pelacur  adalah perempuan  yang  melacur,  sundal,  wanita tuna  susila.  Prostitusi  merupakan  suatu gejala  yang  terdapat  diseluruh  dunia dengan cara yang sangat berlain-lainan.
Prostitusi online dengan menggunakan perantara  mucikari  sempat  merebak  di kalangan  masyarakat.  Mucikari  biasanya menawarkan  foto-foto  wanita  dengan busana  semenarik  mungkin  untuk  siap melayani  konsumennya.  Konsumennya hanya  perlu  menghubungi  sang  mucikari dan mucikari tersebut akan mengantarkan wanita  pesanan  itu  kepada  konsumennya ketempat yang diinginkan (Negoro, 2014 : 69).  Mucikari  merekrut  biasanya  mencari gadis  belia  yang  berpenampilan  menarik untuk  dijadikan  anak  buahnya  melalui layanan chatting dan  sejenisnya.  Mereka akan  merayu gadis tersebut untuk diiming-imingi  upah  yang  sangat  besar. Namun  akhir-akhir  ini  prostitusi  mulai menjalar di kalangan artis-artis cantik yang lumayan terkenal.
Dalam  kasus  prostitusi online ini menggunakan perantara mucikari.
Mucikari  dalam  hal  prostitusi online telah memenuhi  beberapa  unsur  tindak  pidana. Pasal  296  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) menyatakan  bahwa :
“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan  atau  memudahkan perbuatan  cabul  oleh  orang  lain dengan
orang lain,
dan menjadikannya  sebagai  pencarian atau  kebiasaan,  diancam  dengan
pidana  penjara  paling  lama  satu tahun  empat  bulan  atau  pidana denda  paling  banyak  lima  belas  ribu rupiah”
Kemudian  ditegaskan  kembali  pada Pasal  506  KUHP  yang  menyatakan mengenai mucikari sebagai berikut
“barangsiapa
sebagai
mucikari
( souteneur ) mengambil  keuntungan  dari pelacuran  perempuan,  diancam  dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Selain  mucikari,  KUHP  juga  mengatur mengenai  pasal  perzinahan  yang dapat dikaitkan  dengan  penikmat  jasa  Pekerja Seks  Komersial  (PSK)  dalam  Pasal  284 KUHP sebagai berikut :
(1) Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama Sembilan bulan;
a. Seorang  pria  yang  turut  serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya  bahwa  yang  turut bersalah telah kawin.
b. Seorang  wanita  yang  telah  kawin yang turut serta melakukan perbuatan  itu,  padahal  diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
(2) Tidak dilakukan penuntutan
melainkan atas pengaduan suami/isteri  yang  tercemar,  dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27  BW,  dalam  tenggang  waktu  tiga bulan  diikuti  dengan  permintaan bercerai  atau  pindah  meja  atau ranjang karena alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP
(4) Pengaduan  dapat  ditarik  kembali selama  pemeriksaaan  dalam  sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika  bagi  suami  isteri  berlaku  pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan  karena  perceraian  atau sebelum  putusan  yang  menyatakan pisah  meja  atau  ranjang  menjadi tetap. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan hanya memberikan hukuman kepada mucikari sebagai
perantara  PSK  dengan  pelanggannya, namun  PSK  bebas  dari    jeratan hukuman.  Tidak  ada  pengaturan  yang jelas mengenai  sanksi  yang  berlaku  bagi PSK  yang  melalui  perantara  mucikari. PSK  dianggap  sebagai  korban  karena telah diperjual belikan oleh mucikari demi sebuah  keuntungan.  Namun  dalam  hal prostitusi online antara mucikari dan PSK mendapatkan keuntungan masing- masing  sehingga  seharusnya  PSK  juga harus mendapatkan sanksi yang setimpal dalam  perbuatannya.  Sampai  saat  ini KUHP atau peraturan perundang- undangan  lainnya  belum  ada  yang mengatur  mengenai  sanksi  kepada  PSK sehingga  terjadi  kekosongan  hukum dalam  hal  penjatuhan  pidana  kepada PSK  padahal  kasusnya  sudah  marak terjadi di Indonesia.
Dalam Putusan Nomor 6/PID.R/2018/PN.Bjb  mengenai  tindakan prostitusi  oleh  seorang  wanita  di  daerah Banjarbaru  yang  telah  tertangkap  di sebuah  penginapan  telah  menunggu pelanggan untuk menjadi prostitusi kemudian  ditangkap  oleh  petugas  dan dinyatakan  telah  melanggar  Peraturan Daerah  Kota  Banjarbaru  Nomor  6  Tahun 2002  Tentang  Pemberantasan  Pelacuran. Dalam  putusan  tersebut  dijerat  dengan menggunakan Perda Banjar
Baru
sehingga apabila kasus prostitusi terjadi di daerah  lain  tidak  ada  aturan  yang  dapat menjeratnya.  Kemudian  dalam  putusan Nomor 29/Pid.C/2021/PN Bjb juga dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan prostitusi yang disebutkan  juga  melanggar  Peraturan Daerah  Kota  Banjarbaru  Nomor  6  Tahun 2002  Tentang  Pemberantasan  Pelacuran. Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pengaturan yang mengatur secara khusus tentang  pelacuran  atau  wanita  pelacur, padahal  di  dalam  hukum  pidana  terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “ Tiada suatu  perbuatan  dapat  di  pidana  kecuali atas  aturan  pidana  dalam  perundang- undangan  yang  telah  ada  sebelum perbuatan itu dilakukan.”
Berdasarkan  uraian  latar  belakang, maka  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai berikut :
1.  Bagaimanapengaturan  tindak  pidana prostitusi online di Indonesia ?
2.  Bagaimana pertimbangan hukum terhadap  penjatuhan  pidana  pelaku tindak pidana prostitusi dalam putusan No. 6/Pid.R/2018/PN//BJB ?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan  skripsi  ini  adalah  penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  atau  kepustakaan  merupakan penelitian  dengan  cara  meneliti  bahan atau data sekunder (Ali, 2016 : 46). Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan terhadap  peraturan  perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis untuk mengidentifikasi  pengertian  pokok/dasar hak  dan  kewajiban,  peristiwa  hukum, hubungan  hukum  dan  objek  hukum  yang dimana pada penelitian ini adalah mengenai  analisis  terhadap  penjatuhan pidana  untuk  pelaku  prostitusi.  Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ).  Dalam  menyelesaikan  isu mengenai  masalah  hukum  dan  sekaligus menjadi  preskrisi  mengenai  apa  yang seharusnya  membutuhkan  sumber  yang disebut bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder (Ishaq, 2017 : 47).
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dimulai  dengan  penelusuran  peraturan perundang-undangan  dan  sumber  hukum positif  lain  dari  sistem    hukum  yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian  ini  adalah  melakukan  studi Pustaka  (Ali,  2016  :  40).  Bahan  hukum yang  telah  diperoleh  baik  berupa  bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif.
Analisis  data  secara  kualitatif  adalah analisis  data  dengan  cara  menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang  teratur,  runtun  dan  logis,  tidak
tumpang  tindih  dan  efektif  sehingga memudahkan dilakukan
interpretasi sehingga menghasilkan solusi dari permasalahan  hukum  yang  diteliti  (Ishaq, 2017 : 78).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan  Tindak  Pidana  Prostitusi Online di Indonesia
Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual  dengan  berganti-ganti  pasangan yang  bukan  istri  atau  suaminya,  yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain- lain),  yang  pada  umumnya  mereka mendapatkan  uang  setelah  melakukan hubungan  badan  (Eka,  2012  :  81).  Para penjual  diri  tersebut  sering  disebut  WTS (Wanita  Tuna  Susila)  atau  sekarang  ini dikenal  dengan  istilah  PSK  (Pekerja  Seks Komersial )  yang  diartikan  sebagai  wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulangulang,  diluar  perkawinan  yang sah  dan  mendapatkan  uang,  materi  atau jasa.  Mereka  adalah  para  wanita  yang tidak  mempunyai  susila  (adab,  akhlak, kesopanan)  (Yanto,  2016  :  89).  Sedang para  pembelinya  disebut  hidung  belang, yaitu para pembeli sex yang menghambur- hamburkan  uangnya  demi  terpuaskannya nafsu birahi. Lokalisasinya disebut kompleks pelacuran atau ajang berkumpul dalam  melakukan  pesta  sexnya.  Adapun orang yang menampung para pelacur dan hidung belang dalam melakukan transaksi sexnya  disebut  mucikari  atau  germo. Orang  inilah  yang  amat  mendukung terlaksananya  pesta  maksiat  itu.  Ia mendapat  imbalan  dari  para  pelacur  dari penghasilannya, sekian persen (Mia, 2016 : 11).
Penyebab  prostitusi  atau  hal-hal  yang melatarbelakangi seseorang yang menjerumuskan  dirinya  ke  dalam  lembah seks  bebas  adalah  beraneka  ragam. Mengenai hal ini para ahli mengemukakan masing-masing  pendapatnya.  Beberapa hal  yang  melatar  belakangi  terbentuknya prostitusi,  diantaranya  adalah  (Koentjoro, 2014 : 245) :
1)  Para wanita cenderung memilih untuk melacurkan dirinya hanya untuk menghindar  dari  kesulitan  hidup,
disamping itu wanita tersebut merasakan kebahagiaan dengan jalan  pintas  yang  mereka  pilih.  Para wanita menghalalkan pelacuran dengan  alasan  bahwa  kurangnya pendidikan,  pengertian  serta  buta huruf.
2)  Para  wanita  kurang  merasa  puas dalam  melakukan  hubungan  seks dengan  satu  pria  saja,  sehingga mereka  mengalami  histeris  seks  dan hyperseks.  Kemudian  kebanyakan dari  mereka  memiliki  kepribadian yang  tidak  terintegrasi  serta  nafsu seks yang abnormal.
3)  Faktor  ekonomi  yang  rendah,  angka kemiskinan  yang  semakin  meningkat, serta  usaha  unttuk  mempertahankan keberlangsungan hidup agar mendapat status sosial di masyarakat yang lebih baik.
4)  Keinginan  untuk  menikmati  hidup yang  serba  mewah,  selalu  tergiur dengan  fashion  style  khususnya pakaian-pakaian  yang  indah  dan glamour.
5)  Adanya  perasaan  serta  keinginan untuk  lebih  unggul  dibandingkan dengan  ibunya,  kakak  perempuan, teman-teman perempuan, serta wanita lainnya.
6)  Rasa keingintahuan yang besar anak- anak  dalam  masa  pubertas  terhadap masalah  seksual,  yang  kemudian anak-anak  tersebut  masuk  ke  dalam lembah  pelacuran  sebab  bujukan bandit seks.
7)  Orang  tua  yang  terlalu  menekan anak-anak  dalam  hal  peraturan  seks, sehingga mereka melakukan
pemberontakan.  Tidak  hanya  dalam ruang lingkup keluarga, namun pemberontakan juga dilakukan terhadap  norma-norma  susila  dalam ruang lingkup masyarakat yang dianggap sebagai suatu hal mengekang.  Sehingga,  anak-anak remaja  lebih  memilih  untuk  berfoya dengan pola-pola seks bebas.
8)  Pengaruh  dari  keluarga  yang  broken home, sehingga mereka lebih memilih untuk terjun di dunia pelacuran.
9)  Kaum  laki-laki  atau  kepala  keluarga yang  memiliki  profesi  atau  pekerjaan
di luar rumah yang notabene jauh dari istri dan keluarga cenderung
melepaskan nafsu seksualnya dengan  bermain  perempuan  pekerja seks komersial.
10)  Pengaruh  media  baik  audio  maupun visual  sehingga  menstimulasi  hasrat seksual  anak  contohnya:  film  biru ( blue film ), gambar porno. Dari media tersebut maka anak-anak akan mempraktikan apa yang sudah
mereka saksikan
Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap
moral/kesusilaan  dan  kegiatan  prostitusi adalah  sebuah  kegiatan  yang  ilegal  dan bersifat melawan hukum. Kejahatan sudah ada  sejak  dahulu  kala  di  dalam  suatu masyarakat  dan  dapat  dikatakan  sebagai suatu  penyakit  masyarakat.  Kejahatan memang  merupakan  gejala  masyarakat yang amat sangat mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan  masyarakat  yang  seharusnya lenyap  dari  muka  bumi  ini,  namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi  dan  sore,  perempuan  dan  laki-laki, maka  kejahatan  tersebut  tetap  akan  ada sebagai  kelengkapan  adanya  kebaikan ,kebajikan,  dan  sebagainnya.  Mengikuti perkembangan  jaman,  prostitusi  sudah berkembang ke ranah online (Kusumawati,  2019  :  9).  Prostitusi online adalah  gejala  kemasyarakatan  dimana wanita  menjual  diri,  melakukan  perbuatan seksual  sebagai  mata  pencaharian  dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Beberapa oknum yang terlibat dalam prostitusi online diantaranya (Nurgiansyah, 2020 : 12):
1.  Mucikari Mucikari  atau  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  merujuk  pada  kata Muncikari  adalah  induk  semang  bagi perempuan  lacur  atau  germo.  Namun pemahaman  masyarakat  secara  luas adalah  orang  yang  berperan  sebagai pengasuh,  perantara,  an  “pemilik” pekerja  seks  komersial  (PSK).  Dalam kebanyakan  bisnis  seks,  khusunya yang  bersifat  massal,  pekerja  seks biasanya  tidak  berhubungan  langsung dengan pengguna jasa. Mucikari
berperan  sebagai  penghubung  kedua pihak  ini  dan  akan  mendapat  komisi dari penerimaan PSK yang presentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.  Mucikari  biasanya  amat dominan  dalam  mengatur  hubungan ini, karena banyak PSK yang “berhutang  budi”  kepadanya.  Banyak PSK  yang  diangkat  dari  kemiskinan oleh  mucikari,  walaupun  dapat  terjadi eksploitasi  oleh  mucikari  kepada  anak asuhnya.  Seperti  ni  pula  mucikari dalam  dunia  prostitusi  online,  mereka hanya  sebagai  penghubung  antara pekerja  seks  komersial  dengan  mreka lelaki hidung belang.
2.  Pekerja Seks Komersial (PSK) PSK  atau  yang  disebut  dengan pelacur  adalah  praktek  hubungan seksual  sesaat,  yang  kurang  lebih dilakukan  dengan  siapa  saja  untuk imbalan  berupa  uang.  PSK  dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa adanya
perantara
mucikari dengan
menawarkan  diri  dan  ada  yang memang  menggunakan  pihak  lain dalam hal ini adalah seorang mucikari.
3.  Pihak Penyewa Jasa PSK Dari  semua  pihak  yang  disebutkan, pihak penyewa inilah yang menjadi titik permasalahan terjadinya transaksi prostitusi online. Walaupun tentu pihak lain juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak  penyewa  inilah  yang  menjadi target  bagi  pemilik  website  atau forum prostitusi  online  untuk  menyewa  PSK darinya.
Prostitusi online dengan menggunakan perantara  mucikari  sempat  merebak  di kalangan  masyarakat.  Mucikari  biasanya menawarkan  foto-foto  wanita  dengan busana  semenarik  mungkin  untuk  siap melayani  konsumennya.  Konsumennya hanya  perlu  menghubungi  sang  mucikari dan mucikari tersebut akan mengantarkan wanita  pesanan  itu  kepada  konsumennya ketempat yang diinginkan (Negoro, 2014 : 69).  Mucikari  merekrut  biasanya  mencari gadis  belia  yang  berpenampilan  menarik untuk  dijadikan  anak  buahnya  melalui layanan  chatting  dan  sejenisnya.  Mereka akan  merayu gadis tersebut untuk
diiming-imingi  upah  yang  sangat  besar. Namun  akhir-akhir  ini  prostitusi  mulai menjalar di kalangan artis-artis cantik yang lumayan terkenal (Karo, 2015 : 7).
Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi  dan  sudah  ada  pengaturan tentang  larangan  bisnis  prostitusi  terletak dalam  Pasal  296  KUHP  menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan  bagi  orang  yang  dengan sengaja  menyebabkan  sebagai  pencarian atau  kebiasaan.  Melihat  dari  rumusan pasal-pasal  tersebut  maka  pemidanaan hanya  dapat  dilakukan  kepada  mucikari atau  germo  ( pimp )  sedangkan  terhadap pelacur  ( Prostitute )  dan  pelanggannya ( client )  sendiri  tidak  dapat  dikenakan pidana (Puspitosari, 2010 : 7).
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  sanksi hukum  bagi  Mucikari  dan  fasilitator prostitusi, ini termuat dalam Pasal 506 dan 296  KUHP,  yang  mengancam  dengan hukuman  kurungan  selama-lamanya  tiga bulan  yang terdapat  dalam  pasal  506  dan penjara  paling  lama  satu  tahun  empat bulan  atau  denda  lima  belas  ribu  rupiah yang terdapat dalam pasal 296. Seseorang penggandeng ini juga dinamakan  germo  sedangkan  tempat pelacuran  yang  khusus  disediakan  untuk prostitusi ini juga dinamakan bordil berasal dari  kata  bordeel  dalam  bahasa  Belanda dan  mengenai  rumah  bordil  diatur  dalam pasal  296  KUHP  (Saptari,  2017  :122). Adapun  bunyi  Pasal  506:  “Barangsiapa menarik keuntungan dari seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan  paling  lama  enam  bulan.” Sedangkan  Pasal  296  berbunyi:  “Barang siapa  dengan  sengaja menyebabkan  atau memudahkan  perbuatan  cabul  oleh  orang lain dengan orang lain, dan
menjadikannya sebagai
mata pencahariannya  atau  kebiasaan,  diancam dengan  hukuman  pidana  penjara  paling lama satu tahun empat bulan atau dengan denda  paling  banyak  lima  belas  ribu rupiah.”
Sementara  itu  R.  Soesilo  mengatakan bahwa  pasal  ini  untuk  memberantas orang-orang  yang  mengadakan  rumah bordil  atau  tempat-tempat  pelacuran.
Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini,  harus  dibuktikan  bahwa  perbuatan  itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran)  atau  “kebiasaannya”  (lebih dari satu kali) (Soeroso, 2011 : 35). Lebih lanjut  dikatakan  bahwa  yang  dapat dikenakan  Pasal  296  KUHP  misalnya orang  yang  menyediakan  rumah  atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan  nafsu  kelaminnya).  Biasanya untuk  itu  disediakan  pula  tempat  tidur. Maka  sanksi  bagi  pemilik  rumah  yang menjadikan  rumahnya  sebagai  tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan
membuatnya
sebagai pencaharian,  maka  pemiliknya  dapat dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  Pasal 296 KUHP.
Ketentuan  Pasal  296  KUHP  tersebut mengatur  perbuatan  atau  wanita  yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang,  sedangkan  yang  bisa dikenakan  pasal  ini  adalah  orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan  perempuan  untuk  melacur,  dan  agar dapat  dihukum  perbuatan  itu  harus dilakukan  untuk  mata  pencaharian  atau karena  kebiasaannya.  Sementara  itu, orang  yang  tidak  masuk  dalam  ketentuan Pasal  296  KUHP  ini  adalah  orang  yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada  perempuan  atau  laki-laki  yang kebetulan  pelacur,  dikarenakan  tidak  ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan
atau memudahkan
perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan  mata  pencaharian  yang  tetap. Berdasarkan  peraturan  dalam  KUHP hanya  mengatur  larangan  bagi  mucikari saja,  namun  tidak  untuk  pengguna  jasa prostitusi karena tidak ada satu pasal pun dalam  KUHP  yang  mengatur  tentang pengguna jasa prostitusi, sehingga sangat diperlukan sebuah penelitian untuk mengkaji  urgensi  pengaturan  tentang pengguna  jasa  prostitusi  (Anindia,  2019 :18).
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2008  tentang  Pornografi  yang  diharapkan mampu  membatasi  materi  seksualitas dalam tindak pidana prostitusi online tidak dapat  menjerat  pengguna  jasa  prostitusi
online, undang-undang ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi yaitu Sanksi bagi pelaku penyedia  jasa  terdapat  dalam  pasal  30, sanksi  bagi  pemilik  server  terdapat  dalam pasal  33,  sanksi  bagi  pekerja  seks komersial  terdapat  dalam  pasal  34,  dan sanksi bagi mucikari terdapat dalam pasal 35.
Setelah  melihat  penjelasan  Undang- undang  Nomor  44  tahun  2008  tentang Pornografi  sama  sekali  tidak  menjelaskan mengenai  pengguna  jasa  prostitusi  online secara  khusus,  sehingga  dalam  hal  ini Undang-undang  tersebut  tidak  dapat menjerat  pengguna  jasa  dalam  praktek prostitusi  online.  Hal  itu  dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama  para  ahli  yang  benar-benar mengerti  tentang  pembahasan  undang- undang  tersebut.  Seharusnya  diharapkan Undang-undang  tersebut  dapat  menjerat subyek  dalam  prostitusi  online  secara keseluruhan, agar terciptanya suatu keadilan  dan  kepastian  hukum  (Katimin, 2017 : 133).
Prostitusi yang dilakukan melalui perantara mucikari dan/atau secara online juga merupakan ekploitasi seksual. Larangan  mengenai  eksploitasi  seksual diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat  (8) dan Pasal 2 ayat  (1) dan (2)  diantaranya  menjelaskan  sebagai berikut :
a.  Pada  Pasal  1  ayat  (8)  berbunyi: “Eksploitasi  Seksual  adalah  segala bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari korban untuk mendapatkan
keuntungan,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.
b.  Pasa l  2  ayat  (1)  berbunyi:  “Setiap orang  yang  melakukan  perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan,
penipuan,
penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
memberi bayaran atau manfaat walaupun  memperoleh  persetujuan dari  orang  yang  memegang  kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi  orang  tersebut  di wilayah  negara  Republik  Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana denda paling sedikit
Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
c. Pasal  2  ayat  (2)  berbunyi:  “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang tereksploitasi,  maka  pelaku  dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  ada  beberapa  pasal yang  mengatur  tentang  tindak  pidana eksploitasi  seksual  komersial  yaitu  Pasal 27  ayat  (1),  Pasal  45  ayat  (1)  dan  Pasal 52  ayat  (1)  jo  27  ayat  (1).  Pasal  27  ayat (1)  berbunyi:  “Setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar  kesusilaan”.  Pasal  45  ayat  (1) berbunyi:  “Setiap  orang  memenuhi  unsur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 ayat  (1),  ayat  (2).  Ayat  (3),  atau  ayat  (4) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah)”. Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27  ayat  (1)  berbunyi:  “Dalam  hal  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27  ayat  (1)  menyangkut  kesusilaan atau  eksploitasi  seksual  terhadap  anak dikenakan  pemberatan  sepertiga  dari pidana pokok”.
Kehadiran  undang-undang  tersebut menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia  agar  mereka  dapat  terlindung dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari media internet salah satunya yaitu prostitusi  melalui  media  ini.  Dan  undang- undang  ini  mengatur  tentang  sanksi
terhadap  tindakan  kriminal  di  dunia  maya secara pidana. Dalam  Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya.  Kecuali  pada  pasal  27  yang berisikan  tentang  perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan  yang  menyangkut  kepada  hal- hal yang berbau pornografi.
Ketentuan Pasal 52 ayat  (1) mengatur pemberatan sanksi pidana atas pelanggaran  Pasal  27  ayat  (1)  yaitu mendistribusikan, mentransmisikan,
dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik
yang memiliki muatan
melanggar
kesusilaan
menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap  anak.  Sanksi  pidana  atas  tindak pidana  tersebut  adalah  pidana  pokok sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  ayat (1)  yaitu  6 tahun  dan/atau  denda  Rp.  1  M ditambah  sepertiga.  Pada  pasal  27  ayat (1)  tersebut,  menyebutkan  “Setiap  Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmiikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik...”,  sehingga  yang menjadi  subyek  hukum  yang  dituntut pertanggungjawaban  pidannya  dalam  UU ini  hanyalah  pemilik  website  prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan  atau  mentransmisikan atau  membuat  dapat  diaksesnya  situs- situs  porno  atau  prostitusi  online  tersebut. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini  termuat,  yaitu  pada  Pasal  45  ayat  (1) tentang  ketentuan  pidana:  Setiap  Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1),  ayat (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 tahun  dan  atau  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00.
Pasal
ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap  orang  yang  melakukan  beberapa kejahatan,  yang  salah  satunya  pasal  27 ayat  (1)  mengenai  kesusilaan  dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.
Tidak  ada  pengaturan  yang  jelas mengenai  sanksi  yang  berlaku  bagi  PSK
yang  melalui  perantara  mucikari.  PSK dianggap  sebagai  korban  karena  telah diperjual  belikan  oleh  mucikari  demi sebuah  keuntungan.  Namun  dalam  hal prostitusi  online  antara  mucikari  dan  PSK mendapatkan keuntungan masing- masing sehingga  seharusnya  PSK  juga  harus mendapatkan  sanksi  yang  setimpal dalam perbuatannya. Sampai saat ini KUHP atau peraturan  perundang-  undangan  lainnya belum  ada  yang  mengatur  mengenai sanksi  kepada  PSK  sehingga  terjadi kekosongan  hukum  dalam  hal  penjatuhan pidana  kepada  PSK  padahal  kasusnya sudah  marak  terjadi  di  Indonesia  (Utami, 2017 : 98).
Pertimbangan Hukum Terhadap Penjatuhan Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Dalam Putusan No. 6/PID.R/2018/PN.BJB Pertanggungjawaban  pidana  adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindakan  yang  dilakukannya.  Terjadinya pertanggungjawaban  pida  karena  telah ada  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang.  Pertanggungjawaban  pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme  yang  dibangun  oleh  hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran  perbuatan  pidana  (Huda, 2016  :  70).  Roeslan  Salen  menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban pidana diartikan  sebagai  diteruskannya  celaan yang  objektif  yang  ada  pada  perbuatan pidana  dan  secara  subjektif  memenuhi syarat  untuk  dapat  dipidananya  karena sebuah perbuatan” (Ali, 2015 : 21). Celaan objektif  adalah  bahwa  perbuatan  yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang.  Indikatornya  adalah  perbuatan tersebut  melawan  hukum  baik  dalam  arti melawan  hukum  formil  maupun  melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan  subjektif  menunjuk  kepada  orang yang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang tadi.  Sekalipun  perbuatan  yang  dilarang telah  dilakukan  oleh  seseorang,  namun jika  orang  tersebut  tidak  dapat  dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan,  maka  pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada (Ali, 2015 : 22).
Hukum  pidana  sudah  seharusnya mampu  melindungi  Hak  Asasi  Manusia baik  pelaku  maupun  korban  kejatahatan serta melindungi kepentingan-kepentingan (Yuliartini, 2015 : 81). Namun  KUHP tidak menyebutkan  secara  eksplisit  sistem pertanggungjawaban  pidana  yang  dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan
berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang,  kedua  istilah  tersebut  tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun  kealpaan  tidak  ada  keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu  seperti  apa  diungkapkan  oleh  Roeslan Saleh sering dipakai dalam rumusan delik, seakanakan  sudah  pasti,  tetapi  tidak  tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaanya
Tidak  dapat  dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseroang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat bertanggunjawab  dalam  hukum  pidana, maka  proses  pertanggungjawaban  pidana berhenti  sampai  disini.  Orang  itu  hanya dapat  dikenakan  tindakan,  tetapi  tidak dapat  dikenakan  pidana.  Tidak  pula  perlu diperiksa  apakah  ada  salah  satu  bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan  dalam  dirinya.  Sementara  itu, kurang dapat dipertanggunjawabkan hanya  berakibat  pengurangan  pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah  terhadap  orang  yang  kurang mampu  dapat  dipertanggunjawabkan  itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki  mengenai  bentuk  kesalahan  dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan(Ali,  2012  :  172).  Padahal prinsip  kesetaraan  dan  non  diskriminasi wajib  untuk  terus  diberlakukan  terutama yang  berkaitan  erat  dengan  penegakan hukum (Mangku, 2020 : 358).
Dalam Putusan
Nomor
6/PID.R/2018/PN.Bjb  mengenai  tindakan prostitusi  oleh  seorang  wanita  di  daerah Banjarbaru  dinyatakan  telah  melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan
Pelacuran. Dalam putusan tersebut dijerat dengan  menggunakan  Perda  Banjar  Baru sehingga apabila kasus prostitusi terjadi di daerah  lain  tidak  ada  aturan  yang  dapat menjeratnya.  Kemudian  dalam  putusan Nomor 29/Pid.C/2021/PN Bjb juga dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan prostitusi yang disebutkan  juga  melanggar  Peraturan Daerah  Kota  Banjarbaru  Nomor  6  Tahun 2002  Tentang  Pemberantasan  Pelacuran. Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  tidak  ada  satupun  pasal yang  mengatur  secara  khusus  tentang pelacuran  atau  wanita  pelacur,  padahal  di dalam  hukum  pidana  terdapat  asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1)  KUHP,  yang  menyebutkan  “Tiada suatu  perbuatan  dapat  di  pidana  kecuali atas  aturan  pidana  dalam  perundang- undangan  yang  telah  ada  sebelum perbuatan itu dilakukan.”.
Dalam  kasus  yang  terjadi  di  Banjar Baru  terkait  dengan  prostitusi  terdapat beberapa  pertimbangan  hakim    dalam penjatuhan putusan  6/PID.R/2018/PN.Bjb adalah  keterangan  para  saksi  yang mendukung  tindakan  terdakwa  yang  telah melakukan  praktek  pelacuran  dimana setiap  malamnya        terdakwa  menjual  diri dan  melayani  tamu  pria  yang  datang kepada terdakwa dengan imbalan sebesar Rp.  80.000,-  sehingga  tindakan  terdakwa termasuk    telah  meyakinkan  bersalah melakukan  tindakan  prostitusi.  Terdakwa pada  akhirnya  dijerat  dengan  Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota  Banjar  Baru  Nomor  06  Tahun  2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.
Adapun  penerbitan  Peraturan  Daerah Kota  Banjar  Baru  Nomor  06  Tahun  2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran didasarkan  pada  otonomi  daerah  dan upaya  pemerintah  Daerah  Banjar  Baru untuk  memberantas  prostitusi.  Kemudian dasar  hukum  dibentuknya  Perda  tersebut adalah  Undang-Undang  Nomor  73  Tahun 1958  Tentang  Menyatakan  berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  untuk Seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia, Undang-Undang  No.  6  Tahun  1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan  Sosial,  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana dan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1992 Tentang  Kesehatan.    Bagi  pemerintah daerah  Kota  Banjar  Baru  menyatakan bahwa  adanya  tempat-tempat  pelacuran menimbulkan  dampak  kerawanan  sosial dan  tindakan  kejahatan  serta  sangat berpengaruh  negatif  terhadap  tatanan kehidupan masyarakat Banjar Baru. Pasal 1  hurup  e  Perda  Kota  Banjar  Baru Tentang Pemberantasan
Pelacuran memberikan pengertian bahwa “Pelacuran adalah suatu bentuk kegiatan tertentu dari hubungan kelamin diluar ikatan perkawinan yang sah dengan pola tertentu yaitu  kepada  siapapun  dan  hampir  selalu dengan  pembayaran    atau  imbalan,  baik berupa  persetubuhan  maupun  kegiatan seks  lainnya  yang  memberikan  kepuasan yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan”.  Kemudian  dalam  Perda tersebut juga mengatur mengenai larangan-larangan  bagi  seseorang  yang melakukan kegiatan terkait dengan prostitusi  dengan  pidana  kurungan  paling lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda  paling banyak  Rp.  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah) yang  tercantum  dalam  Pasal  12  Perda Kota  Banjar  Baru  Nomor  6  Tahun  2002 Tentang Pembrantasan Prostitusi.
Dalam    kasus  prostitusi  yang  diputus dengan Putusan Nomor 6/PID.R/2018/PN.  Bjb   dengan  atas  nama terdakwa  BPS  yang  merupakan  seorang
Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  yang dicurigai  dan  diamankan  pada  sebuah hotel yang tengah ditempeli stiker “dilarang  melakukan  prostitusi”.  Terdakwa BPS  mengaku  dibayar  sebesar  Rp. 120.000,-  (seratus  dua  puluh  ribu  rupiah) oleh para lelaki hidung belang.
Sebelumnya  BPS  tertangkap  disebuah hotel  saat  petugas  sedang  melakukan penggeledahan  terkait  isu  prostitusi  yang ada  di  tempat  tersebut.  terdakwa  BPS berada  di  salah  satu  kamar  tempat  ia biasanya  melayani  pelanggannya,  namun saat  itu  BPS  ketahuan  oleh  petugas  dan meminta  keterangan  BPS  sehingga  ia mengaku  bahwa  ia  tengah  melakukan praktek  prostitusi  di  hotel  tersebut.  Motif pelaku  melakukan  pekerjaan  ini  adalah karena  himpitan  ekonomi  dan  tidak  punya
modal  untuk  membuka  usaha  lainnya. Dalam keterangan terdakwa pada kesaksiannya  mengakui  bahwa  seluruh keterangan  saksi  adalah  benar  sehingga terdakwa mengaku bersalah atas tindakannya. Pertimbangan hakim
dalam penjatuhan  putusan  adalah  berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang  bukti  yang  diajukan  oleh  di  muka pengadilan.  Majelis  hakim  berpendapat bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah dan  menyakinkan  telah  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  pelanggaran prostitusi yang melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1)  huruf b Perda Kota Banjar Baru No.  6  Tahun  2014  yang  menyatakan “setiap  orang  atau  badan  hukum  dilarang untuk  menjadi  pelacur  atau  melacur”, kemudian  dalam  Pasal  12  dikenakan hukuman  dengan  pidana  kurungan  paling lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda  paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Dalam hal ini menurut penulis, Pemerintah  Kota  Banjar  Baru  telah melakukan terobosan hukum disaat hukum  positif  Indonesia  tidak  ada  yang mengatur  mengenai  sanksi  yang  dapat dikenakan kepada pelaku prostitusi. Berdasarkan  analisis  penulis  terhadap beberapa  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  prostitusi  seperti KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  sampai  pada Undang-Undang  ITE,  belum  ada  satupun dari  aturan  tersebut  yang  mengatur mengenai  sanksi  langsung  yang  dapat dijatuhkan  kepada  orang  yang  melakukan prostitusi  itu  langsung  sehingga  baru ditemukan  pada  peraturan  daerah  Kota Banjar Baru saja. Hukum pidana Indonesia  yang  sampai  saat  ini  masing menganut  asas  legalitas  Asas  ini  tersirat didalam  pasal  1  KUHP  yang  dirumuskan demikian :
a.  Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  ada  sebelum perbuatan dilakukan.
b.  Jika  sesudah  perbuatan  dilakukan ada  perubahan  dalam  peraturan perundang-undangan,  dipakai  aturan
paling ringan bagi terdakwa Apabila  tindak  pidana  prostitusi  terjadi di  daerah  lain  yang  tidak  memiliki  Perda Kota  seperti  Kota  Banjar  Baru  maka perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dihukum. Hal  ini  tentu  saja  berkaitan  dengan  asas legalitas  yang  dianut  di  Indonesia  dimana apabila  suatu  perbuatan  belum  diatur dalam  undang-undang,  maka  perbuatan tersebut tidak dapat dihukum atau dicarikan peraturan lain yang lebih menguntungkan.    Kemudian  mengenai pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan putusan  pidana  terhadap  pelaku  dengan penggunakan  Perda  Kota  Banjar  Baru karena  pelaku  dalam  hal  ini  telah tertangkap tangan dalam melakukan tindak  pidana  prostitusi  dan  didukung dengan  hasil  penyidikan  petugas  yang tidak didapatkan perantara alat komunikasi  elektronik  dalam  melakukan tindak  pidana  prostitusi  sehingga  tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE. Berkaitan  dengan    kasus  yang  terjadi  di Indonesia  yaitu  prostitusi  merupakan sebuah acuan untuk pemerintah Indonesia memperharui  aturan  yang  berlaku  karena aturan hukum yang berlaku saat ini belum mampu mencakup seluruh perkembangan masyarakat.  Hukum  yang  ada  dan  hidup di  masyarakat  harusnya  bersifat  dinamis menyesuaikan keadaan dan perubahan di masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang  telah  dipaparkan,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
Pengaturan  prostitusi online tidak diatur  secara  jelas  dalam  peraturan perundang-undangan  namun  Pengaturan tentang  pelaku  prostitusi  dalam  peraturan perundang-undangan  diantaranya  adalah Pasal  296  KUHP  yang  penentukan pemidanaan  hanya  dapat  dikenakan  bagi orang yang sengaja menyebabkan sebagai  mata  pencaharian,  kemudian dalam  Undang-Undang  No.  44  Tahun 2008  Tentang  Pornografi  yang  mengatur mengenai  tindak  pidana  prostitusi  yang hanya  membatasi  pihak-pihak  tertentu yang terlibat dalam penyebaran pornografi.  Selanjutnya  Undang-Undang No.  21  Tahun  2007  Tentang  Tindak
Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai ekploitasi orang secara  seksualitas  biasanya  menjerat mucikari. Terakhir adalah Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai penyebaran konten pornografi secara online. Tidak ada aturan  yang  langsung  dapat  dikenakan kepada  pelaku  prostitusi  sehingga  terjadi kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pertimbangan hakim
dalam penjatuhan putusan  6/PID.R/2018/PN.Bjb adalah  keterangan  para  saksi  yang mendukung  tindakan  terdakwa  yang  telah melakukan  praktek  pelacuran  dimana setiap  malamnya  terdakwa  menjual  diri dan  melayani  tamu  pria  yang  datang kepada terdakwa dengan imbalan sebesar Rp.  80.000,-  sehingga  tindakan  terdakwa termasuk    telah  meyakinkan  bersalah melakukan  tindakan  prostitusi.  Terdakwa pada  akhirnya  dijerat  dengan  Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota  Banjar  Baru  Nomor  06  Tahun  2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran Adapun  saran  yang  dapat  diberikan yakni: pemerintah pusat harusnya mengatur mengenai tindak pidana prostitusi  untuk  menertibkan  masyarakat dan juga memberikan ketenangan terhadap  masyarakat  agar  tidak  dirugikan oleh tindakan ini. Penjatuhan putusan oleh hakim  terhadap  kasus  prostitusi  yang diterapkan  lebih  menggunakan  Perda Banjarbaru  daripada  Undang-Undang  ITE dikarenakan  kasus  tersebut  terjadi  tanpa melalui  perantara  alat  bantu  komunikasi atau  media  elektronik  lainnya  dan  juga hukuman yang dibeikan  seharusnya lebih ditegaskan  sehingga  benar  memberikan efek jera terhadap pelakunya

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, H. Zainuddin. 2016, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Sinar Grafika. Ali,  Mahrus.  2012, Dasar-Dasar  Hukum Pidana , Jakarta : Sinar Grafika. Ali, Mahrus. 2015 , Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan ,
Jakarta : PT Rajawali Press. Anindia,  Islamia  Ayu.  “Kebijakan  Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan  Prostitusi  Sebagai
Pembaharuan Hukum Pidana”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia ,  Volume  1  No.  1  Tahun 2019. Eka, Heriana. 2012. Memahami Perkembangan Fisik Remaja . Yogyakarta :Gosyen Publishing.
Huda,  Chairul.  2016. Dari  Tiada  Pidana
Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa Kesalahan , Jakarta :
Kencana.
Ishaq,  2017, Metode  Penelitian  Hukum , Bandung : Alfabeta. Karo, Rizky. “Upaya Preventif Dan Refresif
Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan Yang Berlaku di
Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan , Volume 1 No. 1 Juni 2015. Katimin,  Herman,  “Upaya  Kriminalisasi
Terhadap  Pengguna  Jasa  Prostitusi Dalam  Persfektif  Hukum  Positif Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi , Volume 9 No.1 Maret 2021.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP)
Koentjoro.  2014. On  The  Spot :  Tutur  dari Seorang  Pelacur,  Yogyakarta  :  CV Qalams.
Kusumawati,  Apriliani.  “  Memutus  Mata
Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, Jurnal Pembangunan Hukum  Indonesia ,  Volume  1  No.  3 Tahun 2019. Mangku, Dewa Gede Sudika, “Perlindungan Hukum Terhadap
Anak-Anak  Disabilitas  Terkait  Hak Pendidikan  di  Kabupaten  Buleleng”,
Jurnal  Magister  Hukum  Udayana,
Volume 9 No. 2 Tahun 2020.
Mia,  Amalia.  “Analisis  Terhadap  Tindak
Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan  Etika  Moral  Serta  Upaya Penanggulangan Di Kawasan
Cisarua  Kampung  Arab”, Jurnal
Mimbar , Volume II No. 2 Juli 2016. Negoro, Prambudi Adi, “Analisis Prostitusi
Online  Ditinjau  Dari  Hukum  Pidana Positif di Indonesia”, Jurnal Recidive , Volume 3 No. 1 Januari 2014.
Nurgiansyah, Heru.  “Fenomena  Prostitusi
Online  Di  Kota  Yogyakarta  Dalam Persfektif  Nilai  Kemanusiaan  Yang Adil dan Beradab”, Jurnal Kewarganegaraan , Volume 17 No. 1 September  Tahun 2020 Puspitosari, Hervina. “Upaya Penanggulangan  Prostitusi  Online Internet Berdasarkan
Undang- Undang  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”, Jurnal Komunikasi Massa , Volume 3 No. 1 Januari 2010. Saptari,  Ratna.  2017. Perempuan  Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan. Jakarta : Kalyanamitra.
Soeroso,  2011. Pengantar  Ilmu  Hukum ,
Jakarta : PT Sinar Grafika.
S upanto, “Perkembangan
Kejahatan Teknologi  Informasi  ( Cyber  Crime ) dan Antisipasi Dengan Penal Policy ”, Jurnal  Yustisia ,  Volume  5  No.  1
Januari 2016.
Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016
Tentang Perubahan Undang- Undang ITE (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4928). Utami, Diyah. “Pencegahan Praktik
Prostitusi  Online  Melalui  Lembaga Sekolah  Dan  Keluarga”, Jurnal
Masyarakat  dan  Media ,  Volume  1
No. 2 Tahun 2017. Yanto, Oksidelfa, “Prostitusi Online Sebagai  Kejahatan  Kemanusiaan Terhadap  Anak  :  Telaah  Hukum Islam  dan  Hukum  Positif”, Jurnal Ahkam , Volume XVI No. 2 Juli 2016.