ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN, REALISASI BELANJA MODAL, DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survey Pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu)
Ersi Sisdianto Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta hersidianto@gmail.com Dr. Nengsih, M.Si
Fakultas Ekonomi Binsis Universitas Mercu Buana Jakarta nengzihrahman@yahoo.com

## ABSTRACT
Financial  performance  is  a  description  of  the  achievement  of the company's success can be interpreted as a result that has been achieved on various activities that  have  been  done,  Capital  expenditure  is  the  expenditure  made  in  the framework of capital formation in the form of adding fixed assets / inventory that provides benefits over one accounting period. The management of regional assets in Decree of the Minister of Home Affairs No. 49/2001 is declared as a series of activities  and  actions  on  regional  goods  covering  planning,  determining  needs, budgeting,  standardization  of  goods  and  prices,  procurement,  storage, distribution,  inventory,  control,  maintenance,  security,  utilization,  Legal  status and  administration.  Financial  performance,  capital  expenditure  realization  has an  influence  on  the  quality  of  financial  statements  to  be  presented.

## Keywords: Financial performance, Capital Expenditure Realization,
Managemen Management of Regional Assets and Quality of Financial Statements.

## A. PENDAHULUAN
Seiring  berjalannya  waktu  pengelolaan  keuangan  daerah  telah  mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang  menjadi  landasan  utama  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  pada hakekatnya  memberikan  peluang  yang  lebih  besar  kepada  daerah  untuk mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  daerah,  baik  yang  menyangkut  sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah (Halim  dkk:2008).  Sejalan  dengan  hal  ini  pengelolaan  keuangan  daerah  harus tetap  menjadi  prioritas  dalam  semua  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah    (  SKPD  ), dikarenakan  baik  atau  tidaknya  pengelolaan  keuangan  daerah  semua  tergantung dari pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).
Kegiatan  operasional  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (  SKPD  )  tersebut dibiayai  oleh  dana  yang  jumlahnya  terbatas.  Dana  tersebut  harus  digunakan seefektif  dan  seefisien  mungkin  agar  dapat  menciptakan  hasil  yang  diinginkan. Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dilakukan  secara  ekonomis,  efisien,  dan efektif  atau  memenuhi  prinsip value  for  money serta  partisipasi,  transparansi, akuntabilitas  dan  keadilan  akan  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi. Pengelolaan keuangan daaerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumberdaya manusia  yang  handal  tetapi  juga  harus  didukung  oleh  kemampuan  keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daearh.
Pengelolaan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara  mensyaratkan  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  disusun  dan  disajikan  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  merupakan prinsip-prinsip  akuntansi  yang  ditetapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan laporan  keuangan  pemerintah  yang  diatur  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2005  tentang  SAP.  Bentuk  laporan  pertanggungjawaban  atas pengelolaan  keuangan  daerah  selama  satu  tahun  anggaran  adalah  dalam  bentuk Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD),  yang  terdiri  dari  Laporan Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan.  LKPD  harus  mengikuti  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Tujuan diberlakukannya  hal  tersebut  adalah  agar  lebih accountable dan  semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  kinerja  keuangan,  realisasi  belanja modal, pengelolaan manajemen aset, serta dukungan sistem akuntansi yang ada.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  harus  memenuhi  kriteria karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  pemerintah  seperti  yang  disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yakni: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah. Informasi  yang  terkandung  di  dalam  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh
Pemerintah  Daerah  harus  sesuai  dengan kriteria  nilai  informasi  yang  disyaratkan oleh  peraturan  perundang-  undangan.  Apabila  tidak  sesuai  dengan  perundang- undangan,  maka  akan  mengakibatkan  kerugian  keuangan  daerah,  kekurangan penerimaan,  kelemahan  administrasi,  ketidakhematan,  ketidakefisienan,  dan ketidakefektifan.  LKPD  setiap  tahunnya  mendapat  penilaian  berupa  opini  dari Badan  Pengawas  keuangan  (BPK).  Ketika  BPK  memberikan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  terhadap  LKPD,  artinya  dapat  dikatakan  bahwa  laporan keuangan  suatu  entitas  Pemerintah  Daerah  tersebut  disajikan  dan  diungkapkan secara  wajar  dan  berkualitas.  Terdapat  empat  opini  yang  diberikan  pemeriksa yaitu : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).
Akan  tetapi  realita  yang  ada  pada  saat  ini  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah masih sangat banyak yang belum memenuhi standar pelaporan keuangan,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Yudi  Anggota  BPK  RI  (2015)  hasil pemeriksaan  BPK  RI  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian masih sangat minim hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya laporan keuangan instansi tersebut dan bisa dilihat dari grafik ikhtisar hasil pemeriksaan tahun 2016
Buruknya  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  disebabkan  oleh berbagai  faktor,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ir.  Joko  Widodo  Presiden  RI (2015)  bahwa  penyerapan  belanja  modal  yang  direalisasikan  oleh  jajaran kementerian  dan  pemerintah  masih  sangat  lambat,  sejalan  dengan  hal  itu lambatnya penyerapan realisasi belanja modal dikarenakan adanya ketakutan dari para pejabat daerah untuk mengambil kebijakan terkait belanja daerah (Bambang
Brojonegoro:2015)  sehingga  menyebabkan  lambannya  pertumbuhan  ekonomi disuatu daerah tersebut, Selain dari lambatnya penyerapan realisasi belanja modal, hal  lain  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  yaitu  kinerja  keuangan dan  pengelolaan  manajemen  aset,  seperti  yang  diungkapkan  Fitra  (2015) bahwasanya kinerja keuangan pemerintahaan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tahun ini  paling  buruk,  indikator  raihan  penilaian  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP) untuk  Kementerian  dan  Lembaga  dipemerintahan  Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla mengalami penurunan.
Berdasarkan  urauian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan, realisasi  belanja  modal  dan  pengelolaan  manajemen  aset  daerah  mempunyai peranan  penting  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  pusat  maupun Pemerintah Daerah.

## B. MATERI DAN METODE PENELITIAN
1. Kinerja Keuangan
Kinerja  keuangan  merupakan  gambaran  dari  pencapaian  keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang  telah  dilakukan.  Dapat  dijelaskan  bahwa  kinerja  keuangan  adalah  suatu analisis  yang  dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  suatu  perusahaan  telah melaksanakan  dengan  menggunakan  aturan-aturan  pelaksanaan  keuangan  secara baik  dan  benar  (Fahmi,2012:2).  Menurut  Mulyadi  (2007:2)  menguraikan pengertian  kinerja  keuangan  ialah  penentuan  secara  periodik  efektifitas operasional  suatu  organisasi  dan  karyawannya  berdasarkan  sasaran,  standar,  dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.
Permendagri  No.  13  Tahun  2006  menyebutkan  pengertian  kinerja  sebagai berikut, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan  kualitas yang  terukur.  Dari  berbagai  pengertian  tersebut,  kinerja  menekankan  apa  yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan. Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi output  (hasil  kerja).  Penggunaan  indikator  kunci  untuk  mengukur  hasil  kerja
individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis.
2. Realisasi Belanja Modal
Realisasi  Menurut  M.Dahlan  Y.B  (2003:978)  realisasi  adalah  Pelaksanaan Sesuatu  sehingga  menjadi  nyata  sedangkan  menurut  Ali  hasan  (2008;239) realisasi  adalah  tindakan  yang  nyata  atau  adanya  pergerakan/perubahan  dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan.
Pengertian  realisasi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  realisasi  merupakan suatu tidakan yang akan dilaksanakan oleh seseorang yang sifatnya nyata adanya perubahan  dari  sebuah  rencana  yang  akan  dikerjakan,  baik  itu  yang  berkaitan dengan belanja modal.
Menurut  Halim  dkk  (2008)  belanja  modal  adalah  “  capital  expenditure  “ sebagai  belanja/biaya/pengeluaran  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  tahun, sedangkan  dalam  PP  Nomor  58  Tahun  2005  bahwa  belanja  modal  adalah pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembelian/pengadaan  aset  tetap  dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 ( dua belas) bulan untuk digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan  seperti  dalam  bentuk  tanah,  peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.
Belanja modal juga didefinisikan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembelian/pengadaan  atau pembangunan  aset  tetap  berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat  lebih  dari  12 (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahaan,  seperti  dalam bentuk  tanah,  peralatan,  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  jala,  irigasi,    dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  belanja  modal adalah  pengeluaran  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  melakukan pembeliaan  atau  pengadaan  atas  aset  tetap  yang  berwujud  misalnya  :  pengadaan peralatan  dan  mesin,  pengadaan  tanah  untuk  lokasi  pembangunan  gedung, pengadaan jalan dan irigasi serta aset tetap lainnya yang masa manfaatnya selama 12 (dua belas bulan) berjalan.
3. Pengelolaan Manajemen Aset Daerah
Tidak  sedikit  yang  mengartikan  pengelolaan  sama  dengan  arti  manajemen. Karena  antara  manajemen  dan  pengelolaan  memliliki  tujuan  yang  sama  yaitu tercapainya  tujuan  organisasi  lembaga.  Pengelolaan  merupakan  sebuah  bentuk berkerja  dengan  orang-orang  secara  pribadi  dan  kelompok  demi  tercapainya tujuan organisasi lembaga.
Menurut  McHugh  (dalam  Ernie,2005:5)  mengatakan  bahwa  :  “  Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah tujuan organisasi melalui  rangkaian  kegiatan  berupa  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan, dan pengendalian orang – orang serta sumber daya organisasi lainnya”.
Menurut  Siregar  (2004;561),  manajemen  aset  daerah  dalam  Keputusan Mendagri  Nomor  49/2001  dinyatakan  sebagai  rangkaian  kegiatan  dan  tindakan terhadap  barang  daerah  yang  meliputi  perencanaan,  penentuan  kebutuhan, penganggaran,  standarisasi  barang  dan  harga,  pengadaan,  penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan,
pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
Dengan  penyebaran  aset  secara  geografis  serta  penanganan  masing-masing aset yang spesifik (misalnya diakibatkan oleh perbedaan dalam hal pemanfaatan, peruntukan yang beragam, serta pola/model pengguna usahaan aset kepada pihak ke tiga  yang beragam pula), maka pengelolaan aset mesti dilakukan dalam suatu program uang dapat dipertanggungjawabkan. Program ini mesti menggambarkan komitmen  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  apa  yang  dalam  wacana demokrasi saat ini disebut sebagai good corporate governance , dengan mengacu pada  asas-asas  keterbukaan  ( transperancy ),  serta  tidak  mengorbankan kepentingan public ( public server ). Ini semua akan mendorong pemerintah daerah untuk  benar-benar  mengembangkan  strategi  pembangunan  daerah  berdasarkan potensi yang dimiliki. (Siregar, 2004:561)
4. Kualitas Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  masing-masing  pemerintah  daerah harus  memenuhi  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yang  memadai  (Indra
Bastian,  2010).  Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat memenuhi tujuannya (Indra Bastian, 2010). Keempat karakteristik kualitatif yang merupakan  prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  LKPD  dapat  memenuhi kualitas  yang  dikehendaki  adalah  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat dipahami (Indra Bastian, 2010).
Selain  kewajiban  menyampaikan  laporan  keuangan  yang  sesuai  PP  No.  24 Tahun  2005  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  juga  perlu  dilakukan penilaian  apakah  Pemerintah  Daerah  yang  bersangkutan  berhasil  melaksanakan tugasnya  dengan  baik  atau  tidak.  Indikator  dari  keberhasilan  Pemerintah  Daerah untuk menyusun Laporan Keuangan yang baik adalah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK).  Opini  merupakan  pernyataan  atau  pendapat  profesional  yang merupakan  kesimpulan  pemeriksa  mengenai  tingkat  kewajaran  informasi  yang disajikan dalam laporan keuangan.

## C. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  kuantitatif  dimana proses  penggalian  informasi  diwujudkan  dalam  bentuk  angka-angka  sebagai  alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui. Penelitian kuantitatif lebih  menekankan  fenomena-fenomena  objektif,  dan  maksimalisasi  objektivitas, desain  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  angka-angka,  pengolahan statistik,  struktur  dan  percobaan  terkontrol  (Moleong,  2011:2).  Penelitian kuantitatif  mencakup  setiap  jenis  penelitian  yang  didasarkan  atas  perhitungan persentase,  rata-rata,  dan  perhitungan  lainnya.  Dengan  kata  lain  penelitian  ini menggunakan perhitungan angka atau kuantitas (Moleong, 2011:1).
Menurut  Sugiyono  (2007:13)  data  penelitian  pada  pendekatan  kuantitatif berupa  angka-angka  dan  analisis  menggunakan  statistik.  Penelitian  kuantitatif yang  digunakan  adalah  kuantitatif  kausal  karena  bertujuan  untuk  menguji hipotesis  tentang  pengaruh.  Berdasarkan  jenis  investigasinya,  penelitian  ini termasuk  dalam  penelitian  kausal  karena  penelitian  ini  ingin  menemukan penyebab  atau  hubungan  sebab  akibat  dari  satu  atau  lebih  masalah  seperti  yang telah dinyatakan dalam rumusan masalah (Sekaran &Bougie, 2010:165).
Berdasarkan  waktunya  penelitian  ini  adalah cross  sectional yaitu  penelitian yang dilakukan pada periode waktu tertentu dan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian (Sekaran & Bougie, 2010:178).

## D. POPULASI DAN SAMPEL PENGUMPULAN DATA
Menurut  Sugiyono  (2012:119)  Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya.
Berdasarkan  definisi  di  atas,  populasi  merupakan  objek  atau  subyek  yang berada  pada  suatu  wilayah  dan  memenuhi  syarat  tertentu  yang  berkaitan  dengan masalah  dalam  penelitian,  maka  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  yang sudah  dilakukan purposive  sampiling dengan  memenuhi  kreteriah  berjumlah  40 SKPD.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  sebagai sentral  penelitian  dimana  untuk  peneliti  juga  mengambil  data  dari  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah hasil dari peneyebaran kuesioner kepada pejabat atau staf  yang  berkompetensi  untuk  memberikan  jawaban  terhadap  kuesioner  yang peneliti berikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
Menurut  Sugiyono  (2012:120):  Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak  mungkin  mempelajari  semua  yang  ada  pada  populasi,  misalnya  karena keterbatasan  dana,  tenaga  dan  waktu,  maka  peneliti  dapat  menggunakan  sampel yang diambil dari populasi itu.
Arikunto  (2010:174)  mengatakan  bahwa  sampel  adalah  sebagian  atau wakil  populasi  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik sampling jenuh atau sampling sensus untuk menentukan sampel penelitian. Dalam penelitian  ini  penulis  mengambil  sampel  dengan  menggunakan  teknik purposive
sampling . Arikunto (2010:183) menjelaskan bahwa purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

## E. TEKNIK DAN METODE PENGUMPULAN DATA
Menurut  Arikunto,  (2006:  175)  teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  yang digunakan  oleh  peneliti  untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan.  Pada  sebuah penelitian  diperlukan  sebuah  alat  ukur  yang  biasanya  dinamakan  instrumen penelitian. Jadi pengertian instrumen menurut Sugiyono (2010:148) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan  dokumentasi  yang  dikirim  langsung  ke  responden.  Varibel  yang menggunakan metode dokumentasi adalah opini audit BPK. Atau dengan kata lain opini audit BPK menggunakan data sekunder,selain itu peneliti juga mengunakan teknik  dokumentasi  Sugiyono  (2013:240)  dokumen  merupakan  catatan  peristiwa yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya monumental  dari  seorang.  Dalam  penelitian  ini  dokumen  yang  jadikan  sumber adalah laporan Laporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2016.
Dalam  pengambilan  data  berupa  kusioner  peneliti  mengunakan  metode analisis  dengan  mengunakan skala  likert pengukuran  dimana  menurut  Sugiyono (2008:132)  mengatakan  bahwa skala  likert digunakan  untuk  mengukur  sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.  Kemudian  indikator  tersebut  dijadikan  sebagai  titik  tolak  untuk menyusun  item-item  instrumen  yang  dapat  berupa  pernyataan  atau  pertanyaan. Pada  penelitian  ini  yang  digunakan  sebagai  alat  pengolahan  data  yaitu Partial Least Square (PLS).

## F. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Setelah  mendapatkan  data  dari  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan mempunyai pengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  jumlah  target
penerimaan serta realisasi penerimaan pada rasio kemandrian seperti yang tanpak pada tabel sebagai berikut :
Tabel. 4.9.1 Total Target Pencapaian Pendapatan Target 2015 1.022.977.351.406, Sumber:Hasil data diolah 2017 Tabel. 4.9.2 Total Realisasi Pendapatan Realisasi 2015 946.911.913.336. Sumber:Hasil data diolah 2017 Tabel. 4.9.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Realisasi 2015 96.805.458.615 Sumber:Hasil data diolah 2017 Tabel. 4.9.4 Target Pendapatan Asli Daerah Target 2015 122.175.736.000.

## Sumber:Hasil data diolah 2017
Pada  tahun  2015  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  mengalami  depisit penerimaan, pada tahun 2015 realisasi penerimaan sebesar    Rp. 946.911.913.336 dengan target penerimaan sebesar Rp. 1.022.977.351.406, untuk lebih mengetahui seberapa  besar  pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan maka bisa dihitung dengan cara melihat tingkat rasio kemandirian, rasio efesiensi, dan rasio efektivitas, yang akan diuraikan sebagai berikut:
Dari  tabel  target  dan  realisasi  diatas  maka  bisa  dihitung  jumlah  tingkat  Rasio kemandirian dengan menggunakan rumus:
Rasio Kemandirian: Pendapatan Asli Daerah  X 100% Total Penerimaan Daerah
Tabel. 4.9.5
Hasil Perhitungan Menggunakan Rasio Kemandirian Rasio Kemandirian 2015 0,10

## Sumber:Hasil data diolah 2017
Dari  tabel  diatas  bisa  dilihat  bahwa  tingkat  rasio  kemandirian  kinerja keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  dilihat  pada  realisasi  penerimaan dan  target  sangat  berbanding  terbalik  hanya  sebesar  10%,  hal ini tentu  saja  akan mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan, dikarenakan penentuan rencana angaraan  awal  tahun  yang  sudah  ditetapkan  akan  mengalami  perubahan  yang signifikan,  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  M  Fajar  Hidayat  (2013) dimana  kinerja  keuangan  tahun  lalu  berpengaruh  signifikan  terhadap  alaokasi belanja modal tahun berikutnya sehingga menyebabkan kualitas laporan keuangan menurun.
Untuk  mengetahui  tingkat  rasio  efektivitas  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah Kota Bengkulu dengan menggunakan rumus:
Rasio Efektivitas :   Pendapatan Asli Daerah    X 100%
Target PAD Tabel. 4.9.6
Hasil Perhitungan Menggunakan Rasio Efektivitas
Rasio Efektivitas 2015 0.79
Sumber:Hasil data diolah 2017
Dari  tabel  perhitungan  tingkat  rasio  efektivitas  kinerja  keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  menunjukan  bahwa  tahun  2015  belum mencapai  titik  maksimal,  sehingga  hal  ini  bisa  mengakibatkan  berpengaruhnya kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Kota  Bengkulu,  dikarenakan  tidak  adanya trend  positif  atas  peningkatan  rasio  efektivitas  kinerja  keuangan,  hal  ini  juga sejalan  dengan  penelitian  Wilio  Wondo  (2016)  dimana  tingkat  rasio  efektivitas bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan.
Rasio  Efektivtas  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu termasuk  dalam  kategori  cukup  efektif  karena  di  angka  79%,  akan  tetapi  belum mencapai tingkat keefektivitasan, sehingga menyebabkan laporan keuangan tidak mencapai titik maksimal.
Untuk  mengetahui  tingkat  rasio  efektivitas  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah Kota Bengkulu dengan menggunakan rumus:
Akitva Lancar Hutang Lancar
Tabel 4.9.7 Jumlah Aktiva Lancar Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Aktiva Lancar 2015 66.998.833.906,11 Sumber:Hasil data diolah 2017 Tabel 4.9.8
Jumlah Hutang Lancar Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
Hutang Lancar 2015 17.169.527.685,40
Sumber:Hasil data diolah 2017
Maka  dari  data  yang  tersaji  pada  tabel  Aktiva  lancar  dan  hutang  lancar  diatas dapat dihitung tingkat rasio likuiditas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sebagai berikut:
Tabel 4.9.9
Rasio Likuiditas
Rasio Likuiditas 2015
3,902

## Sumber:Hasil data diolah 2017
Dari  tabel  tingkat  rasio  likuiditas  laporan  keuangan  Pemerintah  Kota Bengkulu  masih  sangat  kecil  hanya  mencapai  39,  2%  hal  ini  sangat  tidak menguntungkan sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2. Analisis  Pengaruh  Realisasi  Belanja  Modal  Terhada  Kualitas  Laporan Keuangan
Pada  pembahasan  pengaruh  realisasi  belanja  modal  terhadap  kualitas  laporan keuangan,  setelah  melakukan  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  analisis laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
a. Jumlah Belanja Modal Dibandingkan Dengan Jumlah Total Belanja
Untuk  melihat  berapa  besar  jumlah  belanja  modal  Pemerintah  Daerah  Kota Bengkulu dibandingkan dengan jumlah total belanja modal bisa dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 4.10.1
Jumlah Anggaran Belanja Modal
Jumlah Belanja
Modal 2015 234.475.550.150
Tabel. 4.10.2

## Realisasi Belanja Modal
Realisasi Belanja
Modal 2015 220.791.457.089 Sumber:Hasil data diolah 2017
Tabel. 4.10.3 Total Belanja Total Belanja 2015 1.121.934.462.724

## Sumber:Hasil data diolah 2017
Pada tahun 2015 anggaran belanja dibandingkan dengan anggaran belanja modal dan realisasi belanja modal masih tetap mengalami kelebihan dimana bisa dilihat  pada tabel  diatas  jumlah  anggaran  belanja  sebesar  Rp.  1.121.934.462.724 sedangakan untuk realisasi anggaran belanja modal dan anggaran khusus belanja modal  sebesar  Rp.  220.791.457.089  dan  Rp.  234.475.550.150,  ditahun  2015 Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  kembali  membukukan  kelebihan  anggaran belanja  modal  sebesar  Rp.  13.684.093.060,81.  dan  perbandingan  belanja  modal dengan anggaran belanja sebsar  Rp. 887.458.912.574.
Dari  keterangan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  anggaran  belanja  modal belum dikelola secara maksimal, hal ini bisa dilihat pada tahun 2015, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu mempunyai kelebihan anggaran belanja modal yang tidak direalisasikan sehingga harus dikembalikan ke kas Negara, dalam hal ini belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dimana sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Sri Hayati (2009) dimana belanja modal  dan  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja pemeliharaan  dalam  realisasi  anggaran  Pemerintah  sehingga  menyebabkan kualitas  laporan  keuangan  menurun,  sedangkan  pada  Fajar  Nugroho  (2012)
belanja  modal  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  kinerja  keuangan sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
b. Realisasi pengeluaran dibandingkan dengan realisasi penerimaan
Hasil  analisis  indikator  realisasi  pengeluaran  dibandingkan  dengan  realisasi penerimaan  pada  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel. 4.10.4 Total Realisasi Pendapatan Realisasi 2015 946.911.913.336.
Sumber:Hasil data diolah 2017 Tabel. 4.10.5
Total Belanja
Total Belanja
2015
1.121.934.462.724

## Sumber:Hasil data diolah 2017
Dari  hasil  analisis  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu yang  terdapat  pada tabel  hasil  pengolahan  data  diatas  dapat  dilihat  perbandingan penerimaan  dengan  pengeluaran,  dimana  pengeuaran  lebih  besar  dengan penerimaan,  hal  ini  sangat  mempunyai  pengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan,  karena  pada  tahun  2015  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  selalu membukukan defisit anggaran.
3. Analisis  Pengaruh  Pengelolaan  Manajemen  Aset  Daerah  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan
Pada pembahasan pengaruh pengelolaan manajemen aset daerah terhadap kualitas laporan  keuangan,  setelah  melakukan  hasil  penelitian  dengan  menggunakan pendistribusian  kuesioner  ke  Satuan  Keraja  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota Bengkulu  dan  diuji  menggunakan  metode  smart  PLS.  Pada  digram  dibawah  ini menunjukan  bahwa  pengelolaan  manajemen  aset  daerah  berpengaruh  signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini seperti yang dikemukan oleh Rudianto Simamora  (2012)  bahwa that  factors  affecting  the  asset  management  division  of the  pst  in  the  goverment  of  sout  tapanuli  include  human  resources  knowledge asset  management  proof  of  ownership  of  asset,  valuation  of  asset  leadership commitment  and  attitude  lack  of  awarness  and  responsibility  management  of assets after expansion area affects the quality of goverment financial repots.

## Gambar 4.11.1 Diagram Path Coefficients Variabel
Sedangkan  pada  penelitian  Hari  Setiyawati  (2015)  bahwa  implementasi manajemen  aset  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dan opini  audit.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengelolaan  manajemen  aset daerah mempunyai pengaruh  yang  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang  disajikan,  dimana  tingkat  pengaruh  pengelolaan  manajemen  aset  daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu mencapai tingkat coefficients lebih dari 75%.

## G. Kesmpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah,  pengembangan  hipotesis,  teori-teori  yang berkaitan dengan penelitian serta analisis dari hasil dan pembahasan atas variabel kinerja  keuangan,  realisasi  belanja  modal  dan  pengelolaan  manajemen  aset daerah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja keuangan mempunyai pengaruh  negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu,  hal  ini berebeda  dengan  peneliian  terdahulu  dan  fenomena  yang  ada,  bahwa  kinerja keuangan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan;
2. Realisasi belanja modal mempunyai arah pengaruh yang poitif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu dan fenomena yang dikemukakan oleh para ahli bahawa adanya pengaruh realisasi belanja modal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu;
3. Seperti  dengan  realisasi  belanja  modal,  pengelolaan  manajemen  aset  daerah juga  mempunyai  arah  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Daerah,  hal  ini  sesuai  dengan  penelitian-penelitian terdahulu  dan  fenomena  yang  terjadi  bahwa  pengelolaan  manajemen  aset daerah  mempunyai  andil  besar  dalam menentukan  kualitas  laporan  keuangan yang akan disajikan.

## H. Keterbatasan Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  peneliti  tidak  terlepas  dari  berbagai keterbatasan.  Oleh  karena  itu,  peneliti  berpendaat  bahwa  keterbatasan  penelitu yaitu : Pertama, Generalisasi penelitian, hasil penelitian ini belum tentu sama jika penelitian  yang  sama  dilakukan  di  objek  penelitian  yang  lain,  meskipun  tidak menutup kemungkinan akan ada hasil yang sama, Kedua instrumen yang dipakai oleh  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  analisis  kuantitatif  dimana  peneliti mengandakan informasi dari pejabat atau staf yang terkait dengan data yang ingin peneliti  ambil  serta  menganalisis  laporan  keuangan,  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  adanya  kesalahan  ketik  angka  atau  tulisan  sehingga  peneliti
berharap dapat dimaklumkan dan membuka peluang bagi peneliti yang baru untuk melakukan penelitian kembali denga tema yang sama.
Ketidakmampuan hasil penelitian ini untuk digenerlaisasi pada tempat lain juga membuka  kemungkinan  yang  besar  untuk  dilakukan  dalam  bentuk  penelitian kualitatif  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  umum  mengenai  pengaruh kinerja keuangan, realisasi belanja modal dan pengelolaan manajemen aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

## Daftar Pustaka
Abdul  Halim dkk.   2004,   "Pengalokasian   Belanja   Fisik  dalam   Anggaran Pemerintah      Daerah:      Studi        Empiris        atas  Determinan  dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan", http://swamandiri.org/2008/02/29
,  . 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah , Jakarta, Salemba Empat.
,  . 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
,  . 2008. Auditing . UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Agnes  Sawir,.  2001.  Analisis  Kinerja  Keuangan  dan  Perencanaan  Keuangan Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Almack, John C. 1930. Research and thesis writing . Houghton Mifflin Co.
Azhar,  MHD  Karya  Satya.  2008. Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis. Medan
Bertovic,  Hrugo;  Kaganova,  Olga;  Rutledge,  John,  2002,  Asset  Management Model  for  Local  Governments, Local  Government  Reform  Project (LGRP) , The urban Institue
Best. John W. 1982. Metodologi Penelitian Pendidikan Disunting oleh sunting oleh Sanafiah faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Surabaya.
Usaha Nasional.
Bland,  Robert  &  Samuel  Nunn.  2002.  “The  impact  of  capital  spending  on municipal  operating  budgets” Public  Budgeting  &  Finance  (Summer): 32-47 . Bohn,  Henning 2002. Government Asset and Liability Management in an Era of Vanishing  Public  Debt .  Department  of  Economics.  University  of California at Santa Barbara
Corley, K. G., & Gioia, D. A. 2011. Building theory about theory building: what constitutes a theoretical contribution? Academy of Management Review , 36 (1), 12-32.
David  Harianto,  2007. Hubungan  Antara  Dana  Alokasi  Umum,  Belanja  Modal, Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Pendapatan  Per  Kapita .  Simposium Nasional Akuntansi, Makassar.
Doli  Siregar,,  2004, Management  Aset  Strategi  Penataan  Konsep  Pembangunan Berkelanjutan  secara  Nasional  dalam  Konteks  Kepala  Daerah  sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah , PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
Fahmi Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan . Alfabeta, Bandung Ginting, Paham dan Syafrizal Helmi Situmorang, 2008. Filasafat Ilmu dan Metode Riset, Usu Press, Medan.
Helfert, E, A. 1991. Analisis Laporan Keuangan ( terjemahan Herman Wibowo ). Edisi ketujuh. Jakarta : Penerbit Erlangga.
Imam Ghozali. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM  SPSS 20”. Semarang: Badan Peneribit Universitas Diponegoro.
----------------. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Indra Bastian, 2010 . Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar , Jakarta: Erlangga. Jumingan, 2006. Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Mahsun,  Mohamad,  2006.  Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik.  Yogyakarta  : Penerbit BPFE.
Mardiasmo. 2002a. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. ANDI. Moleong,  L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Munawir,  2002. Akuntansi  Keuangan  dan  Manajemen .  Edisi  Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
Mulyadi, 2007. Akuntansi Manajemen . Jakarta: Salemba Empat. Moh. Nazir. 2005, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
Keefer,  Philip  &  Stuti  Khemani.  2003.  “The  political  economy  of  public expenditures. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People”. Th e World Bank.
Panduan  Tesis.  2015.  Program  Pascasarjana  Universitas  Mercubuana. Edisi 3.
Rai,  I.G.  Agung.  2008.  Audit  Kinerja  Pada  Sektor  Publik:  Konsep,  Praktik,  dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Uma  Sekaran,  Bougie,  Roger.  2010. Research  Methods  for  Business:  A  Skill Building Approach . 5th Edition. Wiley. Sularso,. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi belanja Modal dan Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah. Media  Riset Ekonomi. Purwokerto.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian pedidikan pendekatan kuantitatif,  kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA
,    2012.  Memahami  Penelitian  Kualitatif”.  Bandung: ALFABETA.
Sector .  Studia  Universitatis  Babes  Bolyai  Oeconomica.  Available  at: http://ssrn.com.
Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? Academy of Management Review , 14(4), 490-495.
Undang – undang  (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005    tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
,    (2005),    Peraturan  Pemerintah  Republik    Indonesia  Nomor    58  Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
,  (2004),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  diubah  dengan  Perpu  No.  3 Tahun 2005. Jakarta
,    (2004),    Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    33          Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Jakarta.