Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 323-336.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Analisis Hukum dan Akibatnya Terhadap Pengalihan Hak Atas Harta Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 17/Pdt.G/2017/PN KKA)
Legal Analysing and Implicating toward Expropriation of Bequest Without Beneficiary Agreement
(A Case Study in the Court of Kolaka registered Number 17/Pdt.G/2017/PN KKA)

## Nur Aliyah
Universitas Sembilanbelas November Kolaka E-mail: aliyaharnanda@gmail.com
Muhammad Sjaiful Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: hamadsaiful@yahoo.com

## Sukring
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sukring_69@yahoo.co.id
Abstract: This  article  addressed  at  analyzing  expropriation  of  bequest  without beneficiary  agreement  in  accordance  of  Private  Law  (Burgerlijk  Wetbook)  as registered 17/Pdt.G/2017/PN Kka. Besides, this study is examining the protection of heir-at-law  that  based  on  verdict  of  Kolaka  Court.  This  research  applied  legal analysis.  This  analysing  revealed  that  certainly  and  systematically  was  decided legitimacy  of  expropriation  of  bequest  without  beneficiary  agreement  based  on verdict of 17/Pdt.G/2017/PN Kka. This case was initially from one of  heir-at-law, Muhammad  Aliyas  Nokke  who  was  intentionally  committed  to  register  the  land registration without beneficiary agreement. Thus, the other heirs were suing to the Judge. Eventually the court decided that the others have actually legitimacy the land registration. And the loser, Muhammad Aliyas Nokke was claimed as paradoxically went  against  the  rules.  The  court  decided  confiscated  the  land  registration  as  an object of legal action and considered has a legitimate and valuable.
Keywords: Transfer of Inheritance, Approval; Heir
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengalihan  Harta  Warisan tanpa  persetujuan  seluruh  Ahli  Waris  sah  menurut  Hukum  Perdata  (BW)  dan menelaah hukum melindungi  hak-hak  Ahli  Waris berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri  Kolaka  Nomor:  17/Pdt.G/2017/PN  Kka.  Metode  penelitian  ini  bersifat preskripsi analisis. Dari penelitian ini diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang keabsahan pengalihan hak  atas  Harta  Warisan  tanpa  persetujuan seluruh Ahli Waris menurut Hukum Perdata (BW) serta Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN Kka. Berdasarkan kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri  Kolaka  Nomor:  17/Pdt.G/2017/PN  Kka.  Kronologi  perkara  adalah  salah seorang  ahli  waris  melakukan  balik  nama  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  210  yang merupakan harta warisan milik bersama tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Ahli waris yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kolaka dan  gugatan  Para  Penggugat  diterima,  yang  menyatakan  bahwa  balik  nama Sertifikat hak Milik atas nama Nokke menjadi Muh. Aliyas Nokke adalah tidak sah dan merupakan Tindakan Melawan Hukum. Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat adalah benar merupakan Ahli Waris dari Nokke, serta sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka atas obyek sengketa adalah sah dan berharga.
Kata kunci: Pengalihan Harta Warisan, Persetujuan; Ahli Waris

## PENDAHULUAN
Hukum  Waris  adalah  salah  satu  bagian  dari  Hukum  Perdata  secara  keseluruhan  dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Keluarga. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistis artinya masih berlaku beberapa sistem hukum yang mengaturnya (legalitas formal). Ada tiga sistem Hukum Waris yang berlaku di Indonesia yaitu:
1) Sistem Hukum Waris Perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2) Sistem Hukum Waris Adat yaitu hukum kewarisan yang beraneka sistemnya karena  dipengaruhi  oleh  bentuk  etnis  di  lingkungan  hukum  adatnya,  yang dikenal  dengan  sistem  kewarisan  matrilineal  (sistem  pewarisan  yang menarik garis keturunan ibunya), sistem patrilineal (sistem pewarisan yang menarik garis keturunan ayahnya), sistem bilateral (sistem pewarisan yang menghubungkan dirinya baik dari keturunan ibunya maupun ayahnya). 1
3) Sistem Hukum Waris Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama  Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  terbit  sesuai  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  pada  tanggal  10  Juni  1991  yang  dijadikan sebagai  pedoman  landasan  Pengadilan  Agama dalam memutuskan seputar kewarisan, wakaf dan perkawinan.
Terjadinya pemberlakuan berbagai macam Hukum Waris disebabkan kebutuhan masyarakat  pada  zamannya  dalam  merespons  berbagai  macam  kepentingan  yang dihadapinya  kemudian  secara  legalitas  formalnya  masih  dibenarkan  secara  konstitusi Negara atas pemberlakuannya sampai saat ini dan belum terjadi Unifikasi Hukum terkait
1 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 5.
dengan Hukum Waris, untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini  dan  saat  yang  akan  datang  dalam  rangka  pembangunan  masyarakat  yang  adil  dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 2
Beralihnya  seluruh  kekayaan  baik aktiva maupun passiva dengan  sendirinya karena Hukum Waris mengenal asas saisine , dan dengan beralihnya seluruh harta kekayaan milik  peninggal  harta  kepada  Ahli  Waris  maka  penyelesaian  atas  harta  tersebut  wajib dilakukan segenap Ahli Waris secara bersama-sama sesuai dengan asas kebersamaan, sebab segenap  Ahli  Waris  pada  hakikatnya  merupakan  personifikasi  dari  peninggal  harta  itu sendiri.3. Hal yang penting dalam masalah harta warisan adalah bahwa pengertian warisan itu masih memperlihatkan adanya tiga unsur essential (mutlak) yaitu: 4
1) Seorang  peninggal  warisan  yang  pada  wafatnya  meninggalkan  harta kekayaan.
2) Seseorang  atau  beberapa  orang  penerima  warisan  yang  berhak  menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3) Harta  warisan  atau  harta  peninggalan  yaitu  kekayaan (in  concreto) yang ditinggalkan dan sekali beralih pada Ahli Waris tersebut.
Hakikatnya  Hukum  Waris  bertujuan  untuk  mengatur  pembagian  harta  warisan kepada para Ahli Waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang  pada  waktu  ia  meninggal  dunia  akan  beralih  kepada  orang  lain  yang  masih hidup. 5
Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu antara nyonya MR sebagai penggugat 1, tuan  AB  sebagai  penggugat  II,  nyonya  MH  sebagai  penggugat  III,  nyonya  MD  sebagai penggugat IV, tuan MA sebagai penggugat V, dengan nyonya KM sebagai tergugat 1, tuan PN sebagai  tergugat  II,  Kepala  Desa  Watalara  sebagai  turut  tergugat  1,  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Kolaka  sebagai  turut  tergugat  II.  Bahwa  yang  menjadi  pokok permasalahannya adalah  penggugat  1,  II,  III,  IV  dan  V mengajukan gugatan kepada  para tergugat yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 210, dari almarhum NK menjadi almarhum M.AN
2 H. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Bandung: PT. Citra Bakti, 2003, hlm. 1.
3 Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011, hlm. 4.
4 Wignjodipuro Surojo, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat , Bandung: Alumni, 1973, hlm. 191.
5 Prodjodikoro Wiryono. R, Hukum Waris di Indonesia , Bandung: Sumur Bandung, 1983, hlm. 13.
tanpa  sepengetahuan  dan  persetujuan  dari  para  penggugat  sebagai  pihak  yang  turut menjadi Ahli Waris yang sah dari almarhum NK.
Permasalahan yang muncul karena para penggugat beranggapan bahwa mereka (para penggugat) berhak atas harta warisan dari almarhum NK dikarenakan para penggugat juga merupakan anak kandung dari almarhum NK. Para tergugat dan turut tergugat diduga mengaburkan  bukti-bukti  bahwa  para  penggugat  adalah  juga  Ahli  Waris  yang  sah  dari almarhum NK.
Para penggugat baru mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 210 tersebut telah  beralih  kepemilikan  berdasarkan  pewarisan  dari  almarhum  NK  kepada  almarhum M.AN,  setelah  ada  pihak  yang  menyatakan  diri  sebagai  pemenang  lelang  atas  tanah  dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 210 atas nama almarhum M.AN dari PT Permodalan Nasional  Madani  (Persero),  PNM  ULaMM  (Unit  Layanan  Modal  Mikro)  yang  merupakan layanan pembiayaan dan pendampingan usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Para Penggugat menyatakan tidak pernah memberikan/diminta persetujuan atas peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor: 210. Keyakinan ini menjadi dasar argumentasi para penggugat bahwa para pihak yang menjadi tergugat pada kasus ini telah melakukan pengaburan bukti- bukti bahwa almarhum M.AN bukan satu-satunya Ahli Waris dari almarhum NK tapi para penggugat juga merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhum NK berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Kelas II Nomor: 0021/Pdt.P/2017/PA Klk, pada Tanggal 17 April 2017.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai Pengalihan  Harta  Warisan  oleh  seseorang  tanpa  persetujuan  semua  pewaris  yang  sah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan kepemilikan hak atas benda tetap yang  diperoleh  berdasarkan  waris  tanpa  persetujuan  sebahagian  Ahli  Waris.  Selain  itu, penelitian ini juga dilakukan untuk menelaah bagaimana hukum melindungi hak-hak Ahli Waris terhadap pengalihan Harta Warisan tanpa persetujuan seluruh Ahli Waris.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  yang  bersifat Normatif, yang merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi. 6 Dengan pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Undang-Undang ( Statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), Pendekatan Kasus ( case approach ). Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskripsi.
Sasaran  penelitian  ini  adalah  hukum  atau  kaidah  ( norm ).  Pengertian  kaidah meliputi  asas  hukum,  kaidah  dalam  arti  sempit  ( value ),  peraturan  hukum  konkret. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. 7
Spesifikasi  penelitian  dalam  penulisan  bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu  dari penelitian  ini  diharapkan  diperoleh  gambaran  secara  rinci  dan  sistematis  tentang permasalahan  yang  akan  diteliti.  Analisis  dilakukan  berdasarkan  gambaran,  fakta  yang diperoleh  dan  akan  dilakukan  secara  cermat bagaimana  menjawab  permasalahan  dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut. 8

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kepastian Hukum dalam Hukum di Indonesia
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menjamin  kepastian,  hukum bagi setiap warga Negara. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap,  konsisten,  dan  konsekuen,  yang  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh keadaan-keadaan yang sifat subjektif. Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.
Legitimasi hukum terhadap kekuasaan, berarti menetapkan keabsahan kekuasaan dari  aspek  yuridisnya.  Setiap  kekuasaan  yang  memiliki  landasan  hukum  secara  formal berarti  memiliki  legalitas  atau  legitimasi 9 .  Vant  Kan  berpendapat  bahwa  tujuan  hukum adalah  menjaga  setiap  kepentingan  manusia  agar  tidak  diganggu  dan  terjamin kepastiannya 10 .
Kepastian  hukum  memang  bukan  satu-satunya  dan  juga  tidak  dapat  berdiri sendirinya,  namun  dengan  mengetahui  hak  dan  kewajiban  masing-masing  yang  diatur
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group, 2005, hlm. 35.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Normatif, UII Perss, Jakarta: 2001, hlm.70.
8 Ibid. , hlm. 30.
9 Muhammad Sjaiful, Wajah Politik Hukum Indonesia, Kendari: Komunika, 2014, hlm. 55.
10 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 74.
dalam  hukum  sangat  dimungkinkan  tidak  terjadi  sengketa 11 ,  seperti  yang  terjadi  pada pendekatan kasus dalam penelitian ini. Apabila kepastian hukum yang dijadikan sasaran, maka  hukum  formal  adalah  wujud  yang  dapat  diambil  sebagai  tolak  ukurnya,  dengan demikian perlu mengkaji hukum formal sebagai basis dalam menganalisis suatu kebijakan yang dapat memberikan suatu kepastian hukum.
Demikian juga ketentuan pasal 19 Ayat (2) UUPA menegaskan bahwa pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, ini sesuai pula dengan penjelasan atas UUPA Bab IV alinea 2 yang menyebutkan pendaftaran tanah yang bersifat rechtkadaster yang artinya bertujuan menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum sertifikat seharusnya dapat dipahami sebagai sertifikat yang merupakan produk dari lembaga  pemerintah  adalah  sesuatu  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Akan tetapi sebagaimana penjelasan pasal 32 Ayat (1) PP No.  24  Tahun  1997  sertifikat  merupakan  tanda  bukti  yang  kuat  selama  tidak  dapat dibuktikan  sebaliknya  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  di  dalamnya  diterima sebagai data yang benar.
Kepastian  hukum  menurut  pendapat  Jan  Michiel  Otto  dalam  bukunya  Adrian Sutendi,  bahwa  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  harus  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut:
a) Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten;
b) Instansi  pemerintah  menerapkan  aturan  hukum  secara  konsisten,  tunduk dan taat terhadapnya;
c) Masyarakat  menyesuaikan  perilaku  mereka  terhadap  aturan  hukum tersebut;
d) Hakim-hakim  yang  mandiri,  tidak  berpihak  dan  harus  menerapkan  aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum;
e) Putusan pengadilan secara konkret dilaksanakan. 12

## Upaya  dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengalihan  Harta  Warisan  Tanpa Persetujuan
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  para  nara  sumber,  yakni  para  pihak Penggugat dalam hal ini Para Ahli Waris. Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 210 atas nama
11 Muhammad Yamin, Beberapa Dimensi Filosofi hukum Agraria , Medan, Pustaka Bangsa Perss, 2003, hlm.
41-42.
12 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah , Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 27.
Nokke  dengan  luas  2000  M2  berlokasi  di  Dusun  1,  Desa  Watalara,  Kecamatan  Baula, Kabupaten Kolaka adalah milik Nokke dan Sitti Aminah yang merupakan Orang Tua dari para  Penggugat.  Nokke  dan  Sitti  Aminah  keduanya  telah  meninggal  dunia  dan  memiliki enam (6) orang anak sebagai Ahli Waris. Satu dari keenam anaknya yaitu Muh. Aliyas Nokke juga  telah  meninggal  dunia.  Objek  sengketa  berupa  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  210  dan Rumah di atasnya di tempati oleh Muh. Aliyas Nokke beserta anak dan istrinya. Sebelum dan setelah orang tua mereka meninggal Objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 210 dan  Rumah  di  atas  tanah  tersebut  masih  atas  nama  Nokke  dan  dalam  penguasaan  Para Penggugat (Ahli Waris). Namun, setelah Muh. Aliyas Nokke meninggal dunia Para Penggugat baru mengetahui ternyata tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 210 milik orang tua mereka telah di balik nama dari Nokke menjadi Muh. Aliyas Nokke.
Maka pada tanggal 07 Maret 2017 Para Penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Klk tanggal 08 Maret 2017 mengajukan hal- hal sebagai berikut:
1) Bahwa Nokke bin Taibe menikah dengan perempuan bernama Sitti Aminah binti Lambaga dan telah di karuniai 6 orang anak bernama:
a) Hj. Mariati binti Nokke, Umur 52 tahun;
b) Abbas bin Nokke, Umur 49 tahun;
c) Marhaeni binti Nokke, Umur 47tahun;
d) H. Muh. Aliyas Nokke bin Nokke, Umur 45 tahun;
e) Hj. Mardania binti Nokke, Umur 44 tahun;
f) H. Muh. Amin bin Nokke, Umur 40 tahun;
2) Bahwa Nokke bin Taibe telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/92/2017 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Watalara tanggal 02 Februari 2017;
3) Bahwa  Pemohon  mengajukan  penetapan  ahli  waris  kepada  Pengadilan Agama Kolaka adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Nokke bin Taibe.
Berdasarkan  pada  Permohonan  Para  ahli  waris  dan  bukti-bukti  surat  dan keterangan saksi di Pengadilan maka pada Tanggal 17 April 2017 Pengadilan Agama Kolaka Kelas II menetapkan ahli waris dari Nokke bin Taibe, sebagai berikut:
1) Sitti Aminah binti Lambaga (istri);
2) Hj. Mariati binti Nokke (anak kandung);
3) Abbas bin Nokke (anak kandung);
4) Marhaeni binti Nokke (anak kandung);
5) H. Muh. Aliyas Nokke bin Nokke (anak kandung);
6) Hj. Mardania binti Nokke (anak kandung);
7) H. Muh. Amin bin Nokke (anak kandung).
Berdasarkan  Penetapan  Pengadilan  Agama  Kolaka  Kelas  II  Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Klk, Para Pemohon mengajukan gugatan kepada:
1) Istri dan anak almarhum Muh. Aliyas Nokke dalam hal ini Kasma binti Buhari (Istri) dan Muh. Alfian Karamullah bin. Muhammad Aliyas Nokke (Anak).
2) Kepala  Desa  Watalara,  Kecamatan  Baula  karena  telah  menerbitkan  surat keterangan  kepada  Muh.  Aliyas  Nokke  sebagai  pewaris  dari  Nokke  tanpa menyebut nama ahli waris lain yakni Para Penggugat yang juga adalah anak kandung dari Nokke bin Taibe.
3) Kepala Kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka, karena telah menerbitkan perubahan balik nama sertifikat dari Nokke menjadi Muh. Aliyas Nokke  tanpa  melakukan  klarifikasi  dengan  para  penggugat  terkait  status tanah yang menjadi objek sengketa.
Menimbang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/140/DW/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang di keluarkan Kepala Desa Watalara, telah di pergunakan oleh Muh. Aliyas Nokke dalam  mengurus balik nama Sertifikat  Hak Milik Nomor  210,  tanpa  sepengetahuan Para Penggugat sebagai Ahli Waris lainnya dari Nokke, dari sebelumnya bernama Nokke menjadi Muh. Aliyas Nokke.
Menimbang, bahwa  Muh. Aliyas Nokke telah meninggal dunia, maka gugatan ini diajukan  kepada  Istrinya  Muh.  Aliyas  Nokke  yang  bernama  Hj.  Kasma  (Tergugat  I)  dan anaknya yang bernama Muh. Alfian Karanullah (Tergugat II).
Perbuatan  melawan  hukum  atau onrechtmatige  daad ,  menurut  Pasal  1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena  salahnya  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Unsur  esensial  dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya satu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal  antara  perbuatan  dengan  kerugian.  Suatu  perbuatan  dapat  dinyatakan  sebagai perbuatan melawan hukum apabila:
1) Ada perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2) Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau;
3) Perbuatan  yang  dilakukan  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  yang seharusnya dilakukan oleh pelaku;
4) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ( geode zeden );
5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan  kepentingan  orang  lain  ( indruist  tegen  de  zorgvuldigheid, welke  in  het  maatschappelijk vekeer  betaamten aanzien van ander person  of goed ).
Menimbang  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  mencermati  gugatan  Para  Penggugat, ternyata  bukanlah  gugatan  yang  menyangkut  pembagian  warisan,  tetapi  menyangkut Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  dilakukan  salah  satu  saudara  Para  Penggugat,  yang semasa  hidupnya  telah  mengubah/membalik  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  210  atas  nama Nokke, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris lain dari Nokke dan Para Penggugat ingin mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 210 yang telah diubah untuk dijadikan sebagai bundel waris milik Para Penggugat atau harta waris milik Para Penggugat dari orang tuanya Nokke.
Putusan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tindakan  Muh.  Aliyas  Nokke  yang  telah  mempergunakan  Surat  Keterangan  Ahli  waris Nomor. 470/140/DW/2013 tanggal 1 Mei 2013, semasa hidupnya untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 210 dari Nokke menjadi Muh. Aliyas Nokke pada Kepala Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Kolaka,  tanpa  sepengetahuan  dan persetujuan  Para  Penggugat  sebagai  ahli  waris  lainya  dari  Nokke  adalah  merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
Putusan  juga  menetapkan  bahwa  Surat  Keterangan  Ahli  Waris  Nomor. 470/140/DW/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Watalara adalah bertentangan dengan bukti di persidangan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Watalara yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 470/140/DW/2013 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
Putusan menyatakan balik nama atas nama Muh. Aliyas Nokke terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 210 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  210  atas  nama  Nokke  tetap  berlaku  dan  memiliki  kekuatan
hukum  mengikat  dan  sita  jaminan  yang  diletakkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Kolaka  atas obyek sengketa adalah sah dan berharga.

## Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Pengalihan Hak atas Harta Warisan Sertifikat Hak Milik Nomor 210
Sertifikat seharusnya dapat dipahami sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang tidak  dapat  diganggu  gugat  lagi.  Sebab,  sertifikat  merupakan  produk  dari  lembaga pemerintah  yang  berwenang  atas  kepemilikan  tanah  yakni  Badan  Pertanahan  Nasional. Akan  tetapi  sebagaimana  penjelasan  pasal  32  Ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data  yuridis  yang  tercantum  di  dalamnya  diterima  sebagai  data  yang  benar.  Ini  dapat disimpulkan bahwa sertifikat sebagai produk lembaga pemerintah ada kemungkinan tidak benar (terlepas dari sebab-sebabnya), dengan demikian dapat mengurangi arti kepastian hukum sertifikat itu sendiri. Ketentuan pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut rawan menimbulkan sengketa karena sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah belum dapat menjamin kebenarannya.
Ketentuan kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan mengakar pada  pasal  33  Ayat  (3)  Undang-Undang  1945  yang  menegaskan  bahwa  bumi,  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara 1960-104) atau  disebut  juga  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Selanjutnya  dapat  dilihat  di berbagai  peraturan  Pemerintah, Keputusan  Presiden,  Peraturan  Presiden,  dan  peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan Instansi teknis di bidang pertanahan.
Sebagai landasan teknis pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10  Tahun  1961  tantang  pendaftaran  tanah,  kemudian  disempurnakan  dalam  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 yang merupakan  penyempurnaan  dari  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1961,  tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan selama ini yang pada hakikatnya sudah ditetapkan  dalam  UUPA,  yaitu  bahwa  pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dalam  rangka memberikan jaminan kepastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah. Hal yang lebih  penting  lagi  adalah  menyangkut  sistem  pendaftaran  tanah  yang  dikembangkan terutama menyangkut sistim  publikasinya  yang tetap  menggunakan sistim negatif  tetapi
yang mengandung unsur positif, tidak menganut asas negatif semata dan bukan pula positif murni, karena dengan pendaftaran tanah hanya akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang telah dinyatakan dalam pasal 19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2) dan pasal 38 Ayat (2).
Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan pasal 2 Ayat (2) UUPA yakni  dalam  hal  kewenangan  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  tanah  termasuk  menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan  perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh Negara (pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanah yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA.
Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan  hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak diterbitkannya  sertifikat  itu  telah  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada pemegang  sertifikat  dan  kepala  kantor  pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
Selain  itu  dari  ketentuan-ketentuan  mengenai  prosedur  pengumpulan, pengolahan,  penyimpanan  dan  penyajian  data  fisik  dan  data  yuridis  serta  penerbitan sertifikat  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  tampak  jelas  usaha  untuk  sejauh  mungkin memperoleh  dan  menyajikan  data  yang  benar,  karena  pendaftaran  tanah  adalah  untuk menjamin kepastian hukum.
Berkaitan dengan sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak sebagaimana ditetapkan  dalam  Pasal  32  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997,  bahwa apabila selama 5 (lima) tahun pemegang hak atas tanah semula lalai untuk menggunakan
tanahnya  sesuai  dengan  sifat  dan  tujuan  haknya,  serta  membiarkan  hak  atas  tanahnya dikuasai dan didaftarkan oleh pihak lain yang beretika baik dan ia tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, berarti yang bersangkutan menelantarkan tanahnya dan kehilangan haknya untuk  menggugat.  Konsepsi  ini  didasarkan  pada  lembaga rechtverwerking yang  dikenal dalam hukum adat. Konsep rechtverwerking dalam pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada 2 (dua) pihak, yaitu:
a) Bagi  pemilik  sertifikat,  jika  sudah  lewat  5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkan sertifikat  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kodya  tidak  ada  yang mengajukan gugatan, maka ia terbebas dari gangguan pihak lain yang merasa sebagai pemilik tanah tersebut.
b) Bagi  tanah  yang  sebenarnya,  ia  wajib  menguasai  tanah  secara  nyata  dan mendaftarkan  tanahnya  ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  setempat agar terhindar dari kemungkinan tanahnya didaftarkan atas nama orang lain.

## Perlindungan  hukum  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kolaka  Nomor 17/Pdt.G/PN Kka
Dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan:
“Dalam  hal  atas suatu bidang  tanah sudah  diterbitkan sertifikat secara sah  atas nama  orang atau badan  hukum  yang memperoleh  tanah tersebut  dengan  itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak  diterbitkannya sertifikat  itu telah  tidak mengajukan keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  dan  kepala  kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”
Meskipun  unsur-unsur  dalam  pasal  32  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  24 Tahun 1997 terpenuhi, namun orang yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dan  untuk  menyelesaikan  sengketa  terkait  dengan  diterbitkannya  hak  atas  tanah  oleh Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten/Kota,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Para tergugat dalam kasus ini adalah istri dan anak dari Muh. Aliyas Nokke yang juga adalah saudara dari Para Penggugat, yang telah melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 210 atas nama Nokke orang tua dari Para Penggugat dan Muh. Aliyas Nokke.
Berdasarkan  bukti  surat  dan  keterangan  saksi-saksi  dalam  persidangan,  salah satunya saksi Parerungan, bahwa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/140/DW/2013, tertanggal 1 Mei 2013 adalah tidak ada dalam agenda surat dan tidak sesuai dengan Nomor
Surat  Ahli  Waris  Tanah,  sebab  nomor  surat  yang  dipakai  adalah  Kode  Nomor  Surat Kependudukan, yang semestinya menggunakan kode 590. Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa “sita j aminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka atas objek sengketa adalah  sah  dan  berharga”  dan  Sertifikat  hak  Milik  atas  nama  Nokke  tetap  berlaku  dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan menurut Majelis Hakim petitum Para Penggugat tersebut beralasan hukum, maka petitum tersebut patut di kabulkan.
Kasus tersebut memberikan gambaran bahwa hukum memberikan perlindungan bagi para pihak yang hak penerimaan warisannya dikaburkan oleh pihak lain. Meski telah diterbitkan  sertifikat  oleh  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional,  tapi  dengan  mengajukan gugatan  dan  dengan  bukti-bukti  yang  kuat  maka  sertifikat  Pewaris  dapat  di  pulihkan kembali.
Dalam  menyelesaikan  segala  permasalahan  hukum  termasuk  sengketa  tanah warisan yang kepemilikannya beralih tanpa persetujuan sebagian Ahli Waris lainnya, peran pengadilan sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara.
Pengadilan merupakan penentu siapa pemilik tanah hak milik yang sesungguhnya dari  tanah yang diperkarakan,  sesuai  pendapat Karl Llewellyn bahwa What  Officiallls  Do About Disputes is the Law it Self (atau apa yang diputuskan oleh para Hakim tentang suatu persengketaan adalah hukum itu sendiri). 13

## KESIMPULAN
Dari uraian yang disebutkan dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengalihan hak kepemilikan atas harta warisan menurut Hukum Perdata Indonesia (BW) adalah dengan cara pembagian warisan yang diselenggarakan dengan pemufakatan atau atas kehendak bersama. Semua pihak harus mengetahui dan saling menghargai haknya masing-masing atas Harta Warisan yang merupakan harta bersama. Persetujuan Ahli Waris untuk  proses  pengalihan  Harta  Warisan  adalah supaya menghindari terjadinya sengketa harta waris antara Ahli Waris. Sebab, setiap pengalihan harta warisan harus disetujui dan diketahui oleh seluruh Ahli Waris dari si Pewaris jika tidak maka pengalihan tersebut tidak sah. Hukum Perdata dan hukum yang berkaitan dengan Perolehan dan Pendaftaran Tanah khususnya pada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 memberikan
13 Karl Llewellyn, dalam Achmad Ali, Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum , Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 104.
peluang  bagi  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  diterbitkannya  sertifikat  dan  untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan diterbitkannya hak atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan  Kabupaten/Kota,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Penggugat pada kasus penerbitan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 210. Sebagai upaya untuk membela hak para  pihak  yang  tidak  mengetahui  atau  diminta  persetujuan  pada  proses  balik  nama sertifikat  Hak  Milik  yang  merupakan  Harta  Warisan.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kolaka Nomor  17/Pdt.G/2017/Pn  Kka,  telah  memberikan  perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum, yaitu dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat agar Sertifikat Hak Milik Nomor 210 yang telah di alihkan tanpa meminta persetujuan seluruh Ahli Waris dari Nokke menjadi Muh.  Aliyas  Nokke  di  pulihkan  kembali  dengan  menyatakan  bahwa  sertifikat  atas  nama Muh. Aliyas Nokke adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Serta, sertifikat atas nama Nokke adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali, Achmad, Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum , Jakarta: Kencana,
2012.
Hadikusuma, H. Hilman, Hukum Waris Adat , Bandung: PT. Citra Bakti, 2003.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Group, 2005.
R., Prodjodikoro Wiryono, Hukum Waris di Indonesia , Bandung: Sumur Bandung, 1983.
Sarwono,  Jonathan, Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif ,  Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2006.
Sjaiful, Muhammad, Wajah Politik Hukum Indonesia, Kendari: Komunika, 2014.
Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, Penelitian Normatif, UII Perss, Jakarta: 2001.
Sofyan, Syahril, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011.
Suparman, Maman, Hukum Waris Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Surojo, Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat , Bandung: Alumni, 1973.
Sutedi, Adrian, Sertifikat Hak Atas Tanah , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Yamin, Muhammad, Beberapa Dimensi Filosofi hukum Agraria , Medan, Pustaka Bangsa Perss, 2003.