Voume :17, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Implementasi  dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan MK NO.69/PUU-XIIX/2015
Oleh :
Suhaila Zulkifli 1

## Abstract
The marriage agreement is marriage planning, and  each  couple  is  entitled  to  prepare  it.  The marriage  agreement  serves  is  a  preparation for living a home life to minimize and to avoid a dispute  between  husband  and  wife,  and  to provide  legal  certainty  between  the  rights  and obligations of each party. In the Marriage Law No. 1 of 1974, Article 29 Paragraph (1) states that  the  Marriage  Agreement  must  be executed  when  or  before  the  marriage  takes place;  by  the  enactment  of  the  Constitutional Court  Decision  No.  69  /  PUU-XIII  /  2015,  the phrase "when or before marriage takes place" is  now  changed  that  the  Marriage  Agreement may  be  executed  after  the  marriage  takes place  during  the  marriage  bond.  The  legal consequence of the issuance of the Constitutional  Court's  decision  is  more  legal protection especially for women not to become victims of domestic violence, guaranteeing the protection  of  property  rights  or  building  rights of  the  property  so  that  the spouse  focuses  on marriage destination.
Keywords : Implementation, legal effect,
Marriage Agreement

## Abstrak
Perjanjian  Perkawinan  adalah  perencanaan perkawinan dan setiap pasangan berhak untuk mempersiapkannya.  Perjanjian  perkawinan berfungsi  sebagai  persiapan dalam memasuki bahtera  rumah  tangga  untuk  meminimalisir dan menghindar iterjadinya perselisihan antara suami  dan  istri  dan  memberikan  kepastian hukum  antara  hak  dan  kewajiban  masing- masing pihak . Dalam Undang-Undang
1 Dosen Tetap Universitas Prima Medan, E- mail: Suhailaz_ella@yahoo.com
Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  Pasal  29 ayat (1) disebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan  harus  dilaksanakan  saat  atau sebelum  Perkawinan  dilaksanakan  dengan ditetapkannya  putusan  MK  Nomor  69/PUU-
XIII/2015  maka  frasa  “pada  waktu  atau sebelum perkawinan dilangsungkan” ,sekarang ini boleh diadakan setelah perkawinan  dilangsungkan  selama  ikatan perkawinan.  Akibat  hukum  dari  keluarnya putusan  MK  No.60/PUU-XIII/2015  adalah adanya  perlindungan  hukum  lebih,  terutama bagi  perempuan  agar  tidak  menjadi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  ,menjamin perlindungan terhadap hak milik atau hak guna bangunan  suatu  harta  .Sehingga  pasangan fokus terhadap tujuan perkawinan.
Kata  Kunci :  Implementasi,  akibat  hukum, Perjanjian Perkawinan

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Perkawinan  adalah  hubungan  hukum  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  untuk  hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara .Perkawinan    adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau  rumah  tangga      yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 2
Penetapan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dimaksudkan  untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat  dalam  pelaksanaan  perkawinan. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam  diatur bahwa “Perkawinan  menurut  Hukum  Islam  adalah Pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau Mitssagan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah
2 Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”Melaksanakan  perkawinan  memang dianjurkan  oleh  RasulullahS  A  W,karena dengan  adanya  perkawinan  maka  akan terhindar    dari  segala  yang  merusak  akhlak dan  perbuatan  zina. 3 Perkawinan  tidak  hanya berakibat terhadap penyatuan  antara pria dan wanita  dalam  keluarga  tetapi  juga  membawa bebarapa  konsekuensi  hukum  bagi  mereka yang  telah  menikah  secara  sah  .Berbagai konsekuensi  hukum  yang  muncul  akibat perkawinan  antara  lain  menyangkut  hak  dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung,tanggung jawab terhadap  anak,juga  konsekuensinya  terhadap harta  kekayaan  baik  kekayaan  bersama maupun  kekayaan  masing-masing  .  Didalam suatu  perkawinan  masalah  harta  perkawinan sering  kurang  mendapat  perhatian  oleh pasangan suami istri.Alasannya karena mereka  melakukan  perkawinan  adalah  untuk selama-lamanya.  Dalam  pemikiran  mereka bahwa perkawinan ini akan langgeng dan tidak akan  ada  masalah,sehingga      mereka  tidak mempersoalkan  hak  yang  satu  terhadap  yang lain ,pembatasan mengenai apa yang menjadi milik suami dan apa yang milik istri. Tetapi bila ternyata  perkawinan  tidak  berjalan  sesuai dengan  keinginan  dan  kemudian  terjadi perceraian    barulah  mereka  mempersoalkan apa yang menjadi haknya masing- masing,terutama  mengenai  pembagian  harta perkawinan.Permasalahan  ini  akan  berbeda apabila  suami  istri  pada  saat  sebelum melangsungkan perkawinan membuat
Perjanjian Perkawinan terlebih dahulu Perjanjian  Perkawinan  adalah  perencanaan perkawinan dan setiap pasangan berhak untuk
3 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indodnesia,Universitas Indonesia,Jakarta,2009,hal 47
mempersiapkannya .Tidak ada kata tabu untuk membicarakan  perjanjian  perkawinan,  karena justru  perjanjian  itu  bisa  melanggengkan perkawinan. Ketentuan harta benda perkawinan  menurut  Undang-Undang  dapat diatur  dan  diadakan  melalui  suatu  perjanjian kawin  yang merupakan penyimpangan  bentuk harta  benda  seluruhnya  . 4 Menurut  Happy
Susanto,Perjanjian Perkawinan adalah Perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin,baik  laki-laki  maupun  perempuan sebelum  perkawinan  mereka  dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan  perkawinan  mereka. 5 Tujuan  dari pembuatan  Perjanjian  Perkawinan  adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut  harta  kekayaan. 6 DiIndonesia peraturan –peraturan yang mengatur mengenai  perjanjian  perkawinan  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yaitu dalam Bab VII pada Pasal 139 sampai dengan 179  dan  Bab  VIII  Pada  Pasal  180,182,185. Kemudian  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  yaitu  pada  Pasal  45 sampai  dengan  Pasal  52.  Dalam  Ketentuan Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  Tentang perkawinan mengatur tentang Perjanjian Perkawinan  dengan  menyebutkan  bahwa “pada  waktu  atau  sebelum  Perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya
4 R.Subekti ,Perbandingan Hukum Perdata ,Pradya Paramita, Jakarta, 2004
5 Happy  Susanto,Pembagian  harta  gono gini saat terjadinya perceraian ,Jakarta :Visimedia, hlm.78
6 Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum orang dan keluarga, Surabaya: Airlangga University Press, hlm.87

## JURNAL HUKUM KAIDAH
berlaku juga terhadap pihak ketiga
tersangkut. 7 Mahkamah Konstitusi (MK)
melalui putusannya  atas  permohonan  uji  materiil terhadap UU Perkawinan dan Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) dengan nomor registrasi  69/PUU-XIII/2015  telah  membuat suatu  terobosan  baru  mengenai  Perjanjian Perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan.MK sendiri memang diberi
kewenangan khusus untuk melakukan pengujian isi materi dari suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang  Dasar  Republik  Indoensia  Tahun 1945  sesuai  dengan  Pasal  24  C  ayat  (  1). Sebagaimana kita ketahui selama ini ,perjanjian  perkawinan  hanya  dapat  dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan  akan  tetapi  Pasca  keluarnya putusan  MK  No.69/PUU-XIII/2015,  Pasal  29 UU Perkawinan ayat (1) penambahan frasa....” selama dalam ikatan perkawinan.....” mengakibatkan pembuatan perjanjian perkawinan  tidak  lagi  harus  dilakukan  pada saat sebelum atau pada saat
dilangsungkannya perkawinan,melainkan
pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan  sedang  berlangsung.Kemudian
diayat (1) juga terdapat penambahan frasa”....perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris  .” Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan diatas maka akan dibahas dampak atau akibat hukum dari implementasi perjanjian perkawinan pasca putusan MK .

## 1.2  Masalah Penelitian
7 Pasal 29 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas  maka  yang  akan  menjadi pokok  permasalahan  pada  penelitian  ini adalah  (1)  Bagaimana  pelaksanaan  perjanjian perkawinan sebelum keluarnya putusan
MK.No.69/PUU-XII/2015? (2) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan perjanjian kawinpasca keluarnya Putusan
MK NO.69/PUU-XIII/2015 ?

## B. Pembahasan
Perkawinan  merupakan  kesepakatan bersama  antara  suami  dan  istri  untuk melakukan  hidup  bersama,yang  tentu  saja mengakibatkan  timbulnya  hak  dan  kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan. 8 Sedangkan  Kewajiban  ialah  hal- hal  yang  wajib  dilakukan  atau  diadakan  oleh seorang  suami  dan  istri  untuk  memenuhi  hak kedua  yang  bersangkutan. 9 Selain  hak  dan kewajiban  hal  lain  yang  berkaitan  dengan Perkawinan  yaitu  mengenai  harta  benda.  Hal ini  diatur  dalam  Bab  VII    Pasal  35  sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.  Berdasarkan  isi dari  pasal  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa :
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan  menjadi milik bersama,sedangkan harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  istri baik  itu  harta  benda  yang  diperoleh  sebagai hadiah  maupun  warisan  ,  tetap  dibawah penguasaan  masing-masingsepanjang  tidak ditentukan  lainoleh  suami  istri,  maka  harta tersebut  menjadi  harta  bersama.  Agar  harta bawaan  ini  tidak  menjadi  harta    bersama
8 K.Wantjik  Saleh,Hukum  Perkawinan Indonesia,Jakarta: Ghalia Indonesia,2002,hlm.14
9 Ibid,h.36

## JURNAL HUKUM KAIDAH
,maka  suami  dan  istri  harus  membuat perjanjian  kawin terlebih dahulu.
Mengenai  harta  bersama,  suami  istri dapat  bertindak  apabila  ada  persetujuan  dari kedua  belah  pihak,  Sedangkan  mengenai harta  bawaan suami maupun istri mempunyai hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan hukum  mengenai  harta  bendanya.  Apabila Perkawinan terputus karena perceraian ,maka harta  bersama  diatur    menurut  hukumnya masing-masing.
Pada hakekatnya harta benda perkawinan  suami  istri  meliputi  harta  yang dibawa  kedalam  perkawinan  oleh  suami  istri  ( harta  bawaan  )  dan  harta  yang  diperoleh sepanjang  perkawinan  berlangsung  (harta bersama).  Undang-Undang  Perkawinan  N0.1 Tahun  1974 menganut  asas perpisahan  harta sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  35  yang menggolongkan  harta  perkawinan  menjadi harta bersama dan harta bawaan.
Berdasarkan  Pasal  tersebut  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :
Harta  yang  dibawa  masing-masing suami  istri  kedalam  perkawinan  termasuk didalamnya hutang-hutang yang dibuat sebelum  perkawinan  yang  belum  dilunasi. Harta  benda  yang  diperoleh  sebagai  hadiah atau pemberian, kecuali ditentukan lain. Harta  yang  diperoleh  masing-masing  karena warisan,kecuali ditentukan  lain.
Hasil-hasil dari harta kekayaan masing-masing
selama
perkawinan berlangsung,  termasuk  hutang-hutang  yang timbul  karena  pengurusan  harta  kekayaan pribadi.
Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  No.1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan
menganggap  bahwa  apabila  suami    dan  istri pada waktu akan melakukan perkawinan tidak mengadakan  perjanjian  apa-apa  diantara
mereka  ,maka  akibat  dari  perkawinan  itu adalah    Percampuran  kakayaan  suami  dan istri  menjadi  satu  kekayaan  .  Perjanjian Perkawinan  dapat  melindungi  hak  dari  anak- anak dari perkawinan pertama bilamana suami atau  istri  yang  sudah  bercerai,baik  cerai  mati maupun cerai hidup akan menikah lagi.
Perjanjian Perkawinan umumnya oleh masyarakat  sering  disebut  dengan  perjanjian pra  nikah/  Perjanjian  Kawin  (Prenuptial Agreement).  Perjanjian  Pra  Nikah/  Perjanjian
Kawin (Prenuptial Agreement) adalah perjanjian yang dibuat
sebelum dilangsungkannya  perkawinan  dan  mengikat kedua  calon  mempelai  yang  akan  menikah Isinya  mengenai  masalah  pembagian  harta kekayaan  diantara  suami  istri  yang  meliputi apa  yang  menjadi  milik  suami  atau  istri  dan apa  saja  yang  menjadi  tanggungjawab  suami dan  istri  ataupun  berkaitan  dengan  harta bawaan  masing-masing  pihak  agar  bias membedakan yang mana harta calon istri dan yang  mana  harta  calon  suami,  jika  terjadi perceraian  atau  kematian  di  salah  satu pasangan. 10 Dalam  UU  Perkawinan  No.1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Pasal  29 ayat  1    adalah  Perjanjian  tertulis  yang  dibuat oleh  kedua  pihak  atas  persetujuan  bersama pada  waktu  atau  pada  saat  perkawinan berlangsung  yang  disahkan  oleh  Pegawai Pencatat  Perkawinan  mengenai  kedudukan harta  dalam  perkawinan,setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ada beberapa alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta, harta tertentu  dan  atau  pengelolaan  atas  harta tertentu dalam perjanjian kawin. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah : Dalam
10 Mochammad  Djais, Hukum  Harta Kekayaan  Dalam  Perkawinan,  Fakultas  Hukum Universitas Diponegora, Semarang, 2006,h.9

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Perkawinan  dengan  persatuan  bulat.  Agar istriterlindungi  dari  kemungkinan  tindakan- tindakan semena-mena suami atas harta tidak bergerak  tertentu  lainnya,  yang  dibawa  istri kedalam perkawinan. Tidak adanya pembatasan  yang  diperjanjikan  istri  dalam perjanjian kawin ,akan membawa konsekuensi bahwa  suami  mempunyai  wewenang  penuh atas  harta  persatuan  termasuk  semua  harta yang dibawa istri ke dalam persatuan tersebut. Yang  diperjanjikan  dalam  hal  ini  adalah pembatasan  atas  wewenang  pengurusan suami  dalam  perkawinan  dengan  persatuan bulat.  Dalam  Perkawinan  dengan  harta terpisah Adanya Perjanjian merupakan perlindungan  bagiistri,  terhadap  Kemungkinan dipertanggung  jawabkannya  harta  tersebut terhadap  hutang-hutang  yang    dibuat  oleh suami atau sebaliknya. 11
Soetojo
Prawirohamidjojo berpendapat,  bahwa  perjanjian  Kawin  pada umumnya dibuat :
Bila  mana  terdapat  sejumlah  kekayaan  yang lebihbesar  pada  Salah  satu  pihak  dari  pada pihak  yang  lain.  Kedua  pihak  masing-masing membawa  masukan  yang  cukup  besar. Masing –  masing  mempunyai  usaha  sendiri- sendiri,  sehingga  andai  kata  salah  satu  pihak jatuh  “failliet”  yang  lain  tidak  tersangkut  Atas Hutang-hutang  uang  mereka  buat  sebelum perkawinan,masing-masing  akan  bertanggung jawab sendiri-sendiri. 12
11 Ibid,h.11 12 R.Soetojo  Prawiroadmijojo,  Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia,  Airlangga  University  Press,  Surabaya, 2006,h.58
Indonesia  saat  ini  telah  mengenal  Perjanjian kawin  yang  dibuat  setelah  Menikah  atau disebut istilahnya  “Posnuptial    Agreement “,Prinsip  pada  Posnuptial  Agreement  sama seperti perjanjian Kawin Pra Nikah  (Prenuptial Agreement)  ,yaitu  dapat  mengatur  tentang harta kekayaan didalam perkawinan, terutama terhadap  pemisahan  atas  harta  bersama. Pembuatan  Postnuptial  Agreement  selain harus  mengikuti  ketentuan  tentang  syarat – syarat keabsahan perjanjianya itu diatur dalam Pasal  1320  KUHPerdata,  juga  mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Keputusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam kaitannya dengan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan  keluarnya Putusan MK Nomor
69/PUU –XIII/2015,  maka hukum Positif mengenai  perjanjian  perkawinan  bisa  dibuat selama  dalam  ikatan  Perkawinan,  Perubahan norma pada Pasal 29 ayat (1)  UU No.1 Tahun 1974  sangat  membantu  dan  menguntungkan bagi  Warga  Negara  Indonesia  baik  yang menikah dengan Warga Negara Asing ( WNA ) maupunwarga Negara Indonesia yang menikah  dengan  Warga  Negara  Indonesia  .
Warga  Negara  Indonesia  yang  menikah dengan Warga Negara Asing setelah keluarnya  putusan  MK  No.69/PUU-XIII/2015 maka  WNI  yang  menikah  dengan  WNA  bisa membuat  perjanjian  kawin  kapan  saja  baik sebelum, disaat, maupun selama dalam ikatan perkawinan  sehingga  hak WNI  untuk memiliki tanah  dengan  status  hak  apapun  tidak terhalang  lagi  dikarenakan  adanya  persatuan harta  dengan  pasangan  kawin  WNA  yang terjadi  karena  perkawinan.  Jika  WNI  telah terlanjur kawin dengan WNA namun sebelumnya  tidak  membuat  perjanjian  kawin, maka  perjanjian  kawin  itu  bisa  dibuat  dalam masa ikatan perkawinan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Manfaat  dari  adanya  perjanjian  perkawinan bukan  saja  dirasakan  oleh      WNI  yang menikah  Dengan  WNA,  tetapi  juga  bisa dimanfaatkan  oleh  semua  pihak,  termasuk WNI  yang  menikah  dengan  WNI.  Misalnya seorang  suami  yang  berprofesi  sebagai pengusaha dengan adanya perjanjian perkawinan maka setiap melakukan perbuatan hukum tidak disyaratkan lagi untuk memperoleh  persetujuan  dari  istri  sebagai pasangan kawinnya.
Perjanjian  kawin  dengan  memuat  klausula pemisahan  mutlak  harta  dalam  perkawinan dapat  menjadi  solusi  sepanjang  disepakati oleh  kedua  belah  pihak.  Perubahan  lainnya paska    keluarnya  Putusan  MK  No.69/PUU- XIII/2015  yaitu  MK  memunculkan  alternative pengesahan  perjanjian perkawinan yang sebelumnya
pengesahan perjanjian
perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan,  namun  melalui  Putusan  MK  ini perjanjian perkawinan juga bisa disahkan oleh Notaris.

## Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a.  Berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  69/ PUU- XIII  /2015,Hukum  Positif  mengenai  Perjanjian Perkawinan mengalami perubahan yang signifikan,  Perjanjian  Perkawinan  bisa  dibuat selama  dalam  ikatan  Perkawinan.  Dimana Perubahan  norma  Pasal  29  ayat  (1)  sangat membantu  Warga  Negara  Indonesia  yang tidak  bisa  memiliki  tanah  yang  berstatus  hak milik  ,  hak  guna  usaha  dan  hak  guna bangunan  karena  telah  menikah  dengan Warga  Negara  Asing  (  WNA  ),dengan
dirubahnya norma waktu pembuatan perjanjian  perkawinan  yaitu  selama  dalam masa  ikatan  perkawinan,  maka  WNI    yang menikah dengan WNA bisa membuat perjanjian perkawinan apan saja, baik sebelum, disaat ,maupun selama dalam masa ikatan  perkawinan  ,sehingga    hak  WNI  untuk memiliki  tanah  dengan    status  apapun  tidak terhalangi  lagi  karena  terjadinya  persatuan harta dengan pasangan kawin  WNA.Jika WNI telah  terlanjur  kawin  dengan  WNA  ,namun sebelumnya tidak membuat perjanjian perkawinan  ,maka  perjanjian  perkawinan  itu dapat  dibuat  dalam  masa  ikatan  perkawinan. Sedang  manfaat  lainnya  dengan  keluarnya putusan MK No.69 / PUU-XIII / 2015 terhadap pasangan  kawin  WNI  dengan    WNI    adalah tidak  terjadi  lagi  hambatan  dalam  melakukan perbuatan  hukum  masing –masing  pihak dalam memenuhi keharusan mendapatkan izin persetujuan dari pasangan kawinnya.

## 2. Saran
Dengan  keluarnya  Putusan  MK  No.69/  PUU- XIII/2015 agar ditindak lanjuti dengan dibuatdalam  bentuk  Peraturan  Perundang- undangan seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Memberikan sosialisasi kepada  Notaris  dan  pihak-pihak  terkait  yang terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Notaris yang menolak
membuatnya. Dan diharapkan dengan keluarnya  Putusan  MK  No.69/  PUU-XIII/2015 akan  memberikan  kepastian  hukum  bagi pasangan menikah

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Daftar Bacaan Buku Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia , Universitas,   Indonesia, Jakarta, 2009. R.Subekti, Perbandingan Hukum Perdata ,  Pradya  Paramita,  Jakarta, 2004
Happy  Susanto, Pembagian  harta  gono  gini saat  terjadinya  perceraian ,Jakarta :Visimedia
Soetojo  Prawirohamidjojo, Hukum  orang  dan keluarga, Surabaya: Airlangga University Press K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
R.Soetojo  Prawiroadmijojo, Pluralisme  Dalam Perundang-undangan  Perkawinan  di Indonesia , Airlangga University  Press, Surabaya, 2006
Mochammad  Djais, Hukum  Harta  Kekayaan
Dalam  Perkawinan, Fakultas  Hukum Universitas Diponegora, Semarang,
2006

## PeraturanPerundang-undangan
Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang Perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Putusan MK Nomor 69 /PUU-XIII/2015