Open Access : https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/index Penerbit : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Obligasi Syariah di Indonesia
Tinjauan Terhadap Jenis dan Penerapan Akad Serta Perlindungan Hukum Bagi Investor
Nevada Della Mena Amertha dan Ahmad Syaifudin Anwar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Nevadadella77@gmail.com

## Abstrak
Pasar modal adalah tempat yang mempertemukan pihak investor dan pihak perusahaan. obligasi  Syariah  menjadi  salah  satu  instrument  yang  tersedia  dalam  pasar  modal. Obligasi  Syariah  sebagai  alternatif  bagi  investor  untuk  menginvestasikan  dana  selain dalam  instrument  saham  dan  juga  reksa  dana,  namun  patut  untuk  diperhatikan  bahwa bagaimana  pengaturan  hukum  terkait  legitimasi  obligasi  Syariah  tersebut,  serta  jenis akad  yang  dipergunakan  dan  bagaimana  penerapannya  serta  yang  paling  esensial adalah bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang telah memilih obligasi Syariah sebagai alternatif dalam berinvestasi. penelitian ini termasuk dalam penelitian normative, yang  merujuk  kepada  peraturan  perundangan  dan  juga  literatur  terkait.  Dan  hasil  dari penelitian  ini  adalah  Pengaturan  mengenai  prinsip-prinsip  syariah  pada  obligasi  syariah sudah diatur secara lengkap pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi Undang-Undang  No.8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal,  Peraturan-peraturan  yang dikeluarkan oleh Lembaga terkait serta fatwa DSN-MUI, akad yang dipergunakan dalam obligasi Syariah adalah akad mudharabah dan juga akad ijarah akan tetapi  penggunaan akad ijārah  muntahiya    bi    al-tamlīk    dalam    Sukuk  Ijarah  menjadi  persoalan  karena aplikasi  akad  tersebut  membuka  peluang  terjadi  riba  dalam  bentuk  yang  sama  dengan bai‟ al-„īnah. Perlindungan terhadap investor diatur dalam pasal 1 butir 7 dan 25 Undang- Undang  8 Tahun 1995 mengenai asas keterbukaan  serta adanya jaminan  dari  MUI  dan DSN sebagai legitimasi kebenaran secara syariat atas instrument investasi tersebut.
Kata kunci ; Investor; Akad; Obligasi Syariah.

## PENDAHULUAN
Pasar  modal  dalam  suatu  negara  memiliki  peranan  penting, bahkan hampir semua negara di dunia memiliki pasar modal, salah satu  adanya  pasar  modal  yaitu  bertujuan  untuk  menciptakan fasilitas  bagi  keperluan  keseluruhan  entitas  dan  industri  dalam memenuhi  permintaan  dan  penawaran  modal. 1 Pasar  modal memiliki  berbagai  instrumen,  diantara  lain  yang  paling  banyak dikenal  dan  berkembang  adalah  obligasi,  saham,  dan  reksa  dana. Dalam  instrument  pasar  modal  bertujuan  mempertemukan  antara
1 Sunariyah, Pengantar  Pengetahuan  Pasar  Modal ,  Edisi  Kelima,  UPP  STIM  YKPS,  Yogyakarta, 2006, hlm.7.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
investor  dan  juga  pengusaha  sehingga  pasar  modal  terkait fungsinya sebagai suatu bentuk pembiayaan bagi emiten.
Modal  yang  diperoleh  dari  luar  itu  dapat  berupa  pinjaman dari  bank  serta  dapat  pula  diperoleh  melalui  cara  lain,  salah satunya  dengan  menerbitkan  obligasi.  Dengan  menerbitkan obligasi  maka  perusahaan  dapat  memperoleh  modal  dan  tidak adanya  campur  tangan  pemilik  dana  (pembeli  obligasi)  terhadap perusahaan serta tidak adnaya kontrol terhadap perusahaan, sama seperti perusahaan yang menerbitkan saham. 2
Obligasi  mempunyai  beberapa  karakteristik  yang  melekat  di dalamnya antara lain sebagai berikut; 3

## 1. Nilai penerbitan obligasi (jumlah pinjaman dana)
Dalam  penerbitan  obligasi  maka  pihak  emiten  akan dengan  jelas  menyatakan  berapa  jumlah  dana  yang  dibutuhkan melalui  penjualan  obligasi,  yang  biasanya  disebut  sebagai “jumlah  emisi  obligasi”.  penentuan  besar  kecilnya  jumlah penerbitan  obligasi  berdasarkan  kemampuan  aliran  kas perusahaan  serta kinerja bisnisnya
2. Jangka waktu obligasi
Setiap  obligasi  memiliki  jangka  waktu  jatuh  tempo umumnya berjangka waktu 5 tahun.
3. Tingkat suku bunga
Suku bunga dalam obligasi inilah yang menjadi daya tarik bagi para investor, dengan membeli obligasi maka investor diberi insentif  berbentuk  tingkat  suku  bunga  yang  menarik.  Pada umumnya,  bunga  yang  diberikan  ini  disebut  juga  dengan  istilah kupon obligasi.
2 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.32
3 Ibid , hlm. 9-10.
4. Jadwal pembayaran suku bunga
Pelaksanaan  kewajiban  pembayaran  kupon  (tingkat  suku bunga obligasi) ini dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan yang  dibuat  sebelumnya,  dapat  dilakukan  setiap  triwulan  atau semesteran.
5. Jaminan
Kewajiban  penyediaan  jaminan  dalam  obligasi  ini  tidak harus  mutlak.  Dalam  penerbitan  obligasi  apabila  memberikan jaminan  berbentuk  aset  perusahaan  ataupun  tagihan  piutang perusahaan  akan  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  para investor.
Dalam  hukum  ekonomi  islam,  obligasi  yang  berdasarkan pada  utang  dengan  pendapatan  keuntungan  berupa  bunga dipandang  sebagai  suatu  bentuk  produk  keuangan  yang mengandung  unsur  riba,  sehingga  bagi  seorang  muslim  hal  ini wajib untuk dihindari. Namun jika dilihat dalam sudut pandang yang lain,  obligasi  sebagai  suatu  bentuk  pembiayaaan  dirasakan  sudah menjadi  suatu  kebutuhan.  Dari  hal  inilah  upaya  merekontruksi obligasi konvensional dilakukan dengan pendekatan prinsip-prinsip syariah  sehingga  dikenal  istilah  obligasi  syariah  atau  sukuk  dalam keuangan Islam dewasa ini.
Perkembangan sukuk erat kaitannya dengan perkembangan pasar  modal  syariah  di  Indonesia  yang  juga  merupakan  efek  dari perkembangan  sistem  keuangan  Islam  pada  masa  modern  ini. Adanya  pasar  modal  syariah  di  Indonesia  sendiri  ditandai  dengan diresmikannya  pasar  modal  syariah  pad  14  Maret  2003  oleh Menteri  Keuangan  Boediono,  Bapepam  dan  MUI. 4 Sebelumnya, pada  3  Juli  2000  PT.  Bursa  Efek  Jakarta  membentuk  Jakarta
4 Edukasi Profesional Syariah, Sistem Kerja Pasar Modal Syariah , Reinasan, Jakarta, 2005, hlm.19.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
Islamic  Index  (JII)  dalam  rangka  merespons  segala  hal  yang berkaitan dengan investasi syariah di seluruh dunia. 5
Sukuk  pertama  kali  diterbitkan  oleh  Malaysia  dengan  mata uang  dollar  senilai  US$  600.000.000  pada  2002.  Diikuti  dengan peluncuran  sukuk  dengan  nila  US$  400.000.000  oleh  Islamic Development  Bank  pada  September  2003.  Setelah  itu,  penerbitan sekitar  tiga  puluh  sukuk  atau  obligasi  syariah  negara  dan perusahaan  telah  ditawarkan  di  Bahrain,  Malaysia,  Arab  Saudi, Qatar, UAE, UK, Jerman, Pakistan. 6
Di  Indonesia  obligasi  syariah  pertama  kali  diterbitkan  oleh indosat pada 2002 dengan nominal Rp175.000.000.000.
Setelah berhasil menerbitkan obligasi syariah ini maka pada tahun 2003  mulailah  sejumlah  perusahaan  menerbitkan  obligasi  syariah, yakni  PT  Ciliandra  Perkasa,  PT  Berlian  Laju  Tanker,  PT Pembangunan Perumahan, dan PT Sinar Baru Lampung. Selain itu lembaga  keuangan  syariah  meliputi  Bank  Syariah  Mandiri,  Bank Muamalat,  dan  Bukopin  Syariah. 7 berkembangnya  obligasi  syariah yang semakin diminati Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan  peraturan  tentang  obligasi  syariah  yang  diterbitkan oleh negara pada 7 Mei 2008 yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Sukuk  dan  obligasi  konvensional  memiliki  karakteristik  yang hampir  mirip,  perbedaan  pokok  antara  keduanya  antara  lain menyangkut penggunaan konsep margin/ fee dan bagi hasil sebagai ganti  sistem  bunga  Selain  itu  sukuk  juga  harus  terbebas  dari  riba,
5 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia . Kencana, Jakarta, 2009, hlm.79
6 Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah , Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.135-136
7 Ibid, hlm. 103-104.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
gharar ,  dan maysir. 8 Obligasi  konvensional  sebagaimana  yang diketahui  merupakan  suatu  bentuk  investasi  yang  berdasarkan utang  piutang  dengan  keuntungan  berupa  bunga.  Permasalahan konsep  bunga  dalam  obligasi  konvensional  dipandang  sebagai sesuatu yang spekulatif.
Bunga  inilah  yang  kemudian  ingin  dihilangkan  dalam  sukuk. Dalam prakteknya, cara untuk menghilangkan unsur bunga tersebut adalah  dengan  menggunakan  konstruksi  akad  sehingga  efek  dari suatu  akad  menentukan  apakah  keuntungan  yang  didapatkan tersebut merupakan bunga atau tidak.
Konstruksi akad  yang  digunakan pada sukuk dalam masalah bagi  hasil  menggunakan  sesuatu  yang  disebut  indikasi  tingkat keuntungan  ( indicative  rate )  yang  biasanya  ditentukan  di  awal kontrak.  indikasi  ini  ditentukan  dengan  suatu  proyeksi  pendapatan dari  kinerja  yang  dilakukan  perusahaan  emiten.  namun  dalam praktek penentuan nisbah bagi hasil tidak terlepas sepenuhnya dari tingkat  suku  bunga,  serta  akad  ijarah  yang  mengharuskan  adanya penyertaan aset berwujud juga menjadi suatu problem tersendiri.
Praktiknya  banyak  dijumpai  bahwa  aset  tersebut  hanya sebagai suatu kepemilikan semu oleh investor yang pada masa jatuh tempo sukuk ijarah aset tersebut kembali dimiliki oleh emiten. Hal ini sangat  mirip  dengan bai’  al-  inah 9 yang  dilarang  oleh  mayoritas
8 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi  dan  Ilustrasi ,  Edisi  Ketiga, Ekonisia, Yogyakarta, 2008, hlm.298
9 Bai’  Al-inah merupakan  jual  beli  yang  dilakukan  seseorang  yang  menjual  sesuatu  dengan menentukan  pembayaran  secara  angsuran  tetpai  kemudian  dia  membeli  kembali  sesuatu tersebut pada waktu sekarang. Misalnya seseorang yang menjual pakaian seharga Rp 100.000 kepada  pembeli  secara  angsuran  selama  1  bulan.  Namun  disyaratkan  pada  saat  itu  bahwa pembeli harus menjual pakaian tersebut kembali kepada penjual yang pertama  secara tunai seharga Rp80.000. Apabila masa angsuran sebagaimana yang ditentukan dalam akad pertama berakhir,  maka  pembeli  yang  menjual  kembali  baju  tersebut  harus  melunasi  angsurannya sebesar Rp100.000  kepada penjual. lihat : Wahbah Al-Zuhaili al-Fiqh al-Islami Wa Adillataha. (Damaskus:  Dar  al-Fikr:  2007  Jus  V  hal.3454. Bai  al-inah sendiri  dapat  dimodifikasi  dalam bentuk  yang  bermacam-macam.  Dalam  Bai  al-Inah    barang  objek  jual  beli  hanya  alat  yang
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
ulama  muslim  karena  dianggap  sebagai  bentuk  pembolehan  riba dengan  jalan  jual-beli.  Selain  itu  aset  yang  digunakan  dalam  sukuk tersebut seolah hanya sebagai bentuk hiyat. 10

## PEMBAHASAN
Penelitian  mengenai  obligasi  telah  banyak  dilakukan diantaranya  oleh  Fadlan 11 ,  Maisarah  Leli 12 ,  Afifatul  Munawiroh 13 , Hapil  Hanapi 14 Yenni  Batubara 15 dll.  Akan  tetapi  tidak  ada  satupun yang berfokus untuk meneliti Obligasi Syariah di Indonesia baik dari sisi  Tinjauan  Terhadap  Jenis  dan  Penerapan  Akad  maupun  dari segi  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor,  kebanyakan  pada penelitian  tersebut  lebih  mengarah  keapada  obligasi  Syariah  di Indonesia serta terkait transaksi dan perkembangannya, akan tetapi belum  ada  yang  spesifik  membahas  mengenai  obligasi  Syariah ditinjau  dari  jenis  akan  serta  penerapannya  dan  perlindungan hukum bagi investor.
Penelitian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  hukum normative,  dalam  penelitian  ini  metode  pendekatan  normativyang dapat  menggunakan  lebih  dari  satu  pendekatan.  Penelitian  ini bersifat  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu  melihat  aturan  yang memayungi  kegiatan  pasar  modal  khususnya  obligasi  Syariah,
digunakan  untuk  menghalalkan  pinjaman  yang  mengandung  unsur  riba,  kepemilikan  dari barang itu secara hakiki tidak pernah berpindah tangan kepada pembeli.
10 hiyat merupakan  suatu  bentuk  siasat  yang  digunakan  untuk  menghindarkan  kewajiban  atau perintah syari’at.
11 Fadlan, Obligasi Syariah; Antara Konsep dan Implementasinya, dalam jurnal iqtishadia, vol 1 No 2 Desember 2014.
12 Maisarah leli, Transaksi  Obligasi Syariah (Tinjauan Transaksi Obligasi Menurit Prinsip-Prinsip Syariah) dalam jurnal ilmu syariah, Volume 16 No 1 Januari-juni 2016.
13 Afifatul munawiroh, Melacak investasi Syariah; Studi Perkembangan Sukuk Bagi Pasar Modal Syariah di Indonesia ,dalam jurnal kerta semaya, vol 8 No.10 tahun 2020.
14 Hapil  Hanafi, Penerapan  sukuk  dan obligasi  Syariah  di ndonesia, dalam  jurnal  ilmu  akuntansi dan bisnis Syariah, vol 1 No2 tahun 2019.
15 Yenni  Batubara, Analisis  Mashlah  :  Pasar  Modal  Syariah  sebagai  instrument  investasi  di Indonesia , dalam jurnal human falah, vol 7 no 2 juni- des 2020.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
aserta pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yaitu dengan cara  mempelajari  pandangan-pandangan  dengan  doktrin-doktrin didalam ilmu hukum.
1. Dasar Hukum Obligasi Syariah di Indonesia
Pengaturan  mengenai  obligasi  syariah  ini  diatur  dalam Undang-Undang  No.  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal  dan peraturan  teknis  berupa  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan Menteri  Keuangan,  dan  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan oleh  Bapepam  dan  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Bursa  Efek  selaku Self  Regulatory  Organization (SRO). Perbedaannya  antara  obligasi  konvensional  dengan  obligasi syariah  terletak  pada pengaturan  terhadap  obligasi  syariah  oleh Dewan  Syariah  Nasional  dalam  bentuk  fatwa,  serta  pengaturan mengenai akad-akad dalam penerbitan efek syariah.
Seperti    yang    telah   dijelaskan    sebelumnya    disebutkan bahwa  obligasi masuk  ke  dalam  efek,  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal  menjelaskan beberapa ketentuan tentang efek tersebut, antara lain; 16
1) Perizinan Perusahaan Efek.

## 2) Perizinan Penasehat Investasi
Pasal 34 Undang-Undang Pasar Modal bahwa yang dapat melakukan  kegiatan  sebagai  penasehat  investasi  adalah  pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 17
Pelaksanaan  obligasi  syariah  di  Indonesia  dilaksanakan atas dasar hukum:
1) Pendapat  ulama  tentang  keharaman  mendapatkan  bunga ( interest).
16 lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 17 Ibid, Pasal 32.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
2) Pendapat  para  ulama  tentang  keharaman  obligasi  yang aslinya berbentuk bunga (kupon).
3) Pendapat  ulama  tentang  obligasi  syariah  yang  menggunakan prinsip mudharabah,  murabaha,  musyarakah,  istishna dan salam.
4) Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  20  DSN/IV/2001 mengenai  Pedoman  Pelaksanaan  Investasi  Reksadana Syariah.
5) Fatwa      Dewan      Syariah      Nasional      No.      32/DSN- MUI/IX/2002   tentang Obligasi Syariah.
Dengan  dasar  pegangan  hukum  dari  Dewan  Syariah Nasional  di  bawah  Majelis  Ulama  Indonesia  mengenai  obligasi syariah,  penerbitan  obligasi  syariah  oleh  perusahaan  di Indonesia bisa direalisasikan.
Pengaturan  terhada  obligasi  syariah  diatur  dalam  Fatwa DSN-MUI.  Adapun  beberapa  hal  yang  dikemukan  dalam Fatwa  DSN MUI  tersebut adalah sebagai berikut:
1) Landasan hukum Islam obligasi syariah:
a. Firman Allah SWT, antara lain 18 :
a) “Hai  orang-orang  yang  beriman!  Penuhilah  aqad-aqad itu...”(Q.S Al-Maidah (5) : 1) b) “...dan   penuhilah   janji;   sesungguhnya   janji   itu   pasti dim inta pertanggung jawabannya”. (Q.S Al-Isra’ (17) : 34) c) “Orang   yang   makan   (mengambil)   riba   tidak   dapat berdiri  melainkan      seperti      berdirinya      orang      yang kemasukan    syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila. Keadaan  mereka  yang  demikian itu adalah disebabkan mereka  berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli itu  sama  dengan  riba.  Orang  yang  telah  sampai kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti (dari  mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah
18 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.
diambilnya  dahulu  (sebelum  datang  larangan):dan urusannya    (terserah)    kepada    Allah.  Orang    yang mengulangi  (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah penghuni-penghuni  neraka;  mereka  kekal  didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 275) d) Salah    seorang    dari    kedua    wanita    itu    berkata: “Ya bapakku,  ambillah  ia  sebagai  orang  yang  bekerja  (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil  untuk  bekerja  (pada  kita)  adalah  orang  yang  kuat dan dipercaya.” (Q.S Al- Qashash (28) : 26) 19
b. Hadist Nabi SAW, antara lain 20 :
a) “Perjanjian    boleh  dilakukan    di    antara  kaum  muslimin kecuali  perjanjian  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan yang haram;  dan  kaum  muslimin  terikat dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat  yang haram;    dan  kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat- syarat  mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal  atau  menghalalkan  yang haram”.  (Hadist  Nabi Riwayat  Imam  al-Tirmidzi  dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani). b) “Tidak    boleh    membahayakan    diri    sendiri    dan    tidak boleh    pula  membahayakan  orang lain”.  (Hadist  Nabi Riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri.) Allah  Subhanahu  Wa  Ta ’ala  berfirman:  “Ada  tiga kelompok  yang  Aku    menjadi    musuh    mereka    pada
Hari    Kiamat    nanti.    Pertama,  orang  yang  bersumpah atas  nama  Ku  lalu  ia  mengkhianatinya.  Kedua,  orang yang  menjual  orang  merdeka  (bukan budak belian),  lalu ia  memakan  (mengambil) keuntungannya.  Ketiga,  orang yang  mempekerjakan    seseorang,    lalu    pekerja    itu memenuhi  kewajibannya,    sedangkan    orangitu    tidak membayarkan    upahnya.  (Hadist  Qudis  Riwayat  Muslim dari Abu Hurairah) 21 c) “Berikanlah    upah    pekerja    sebelum    keringatnya kering.” (Hadist Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar) 22
d) “Barang  siapa  mempekerjakan  pekerja,  beri  tahukanlah upahnya.”  (Hadist  Riwayat  Abd  ar-Razzaq  dari  Abu
Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri) e) “Kami  pernah    menyewakan  tanah    dengan    (bayaran) hasil pertaniannya;   maka,   Rasulullah   melarang   kami melakukan    hal  tersebut    dan    memerintahkan    agar
19 Ibid.
20 Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002.
21 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah.
22 Ibid.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
kami    menyewakannya  dengan  emas  atau  perak.” (Hadist  Riwayat  Abu  Daud  dari Sa’d  Ibn  Abi Waqqash) 23
c.  Ijm a’  ulama  tentang  kebolehan  melakukan  akad  sewa menyewa  ( Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh ,  Dr.  Wahbah  al- Zuhaili) 24
d. Kaedah Fiqh, antara lain 25 :
a) “Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh dilakukankecuali ada dalil yang m engharamkannya.”
b) “Kesulitan dapat menarik yang kemudahan.”
c) “Sesuatu  yang  berlaku  berdasarkan  adat  kebiasaan
sama  dengan  sesuatu  yang  berlaku  berdasarkan syara’   (selama  tidak bertentangan dengan syariat.”
d) “Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah ” 26
2) Ketentuan Umum 27 :
a. Obligasi  yang  tidak  dibenarkan  menurut  syariah  yaitu obligasi  yang bersiafat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.
b. Obligasi   yang   dibenarkan   menurut   syariah   yaitu obligasi   yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Modifikasi Akad Mudharabah dalam Sukuk Mudharabah
Akad mudhārabah merupakan  akad  yang  paling  fleksibel digunakan  selama  ini  dalam  berbagai  konstruksi  perjanjian bisnis  dalam  Islam.  Berbagai  instrument  keuangan  mulai  dari deposito  di  perbankan  syariah  sampai  instrument  pasar.  modal seperti    saham    dan    obligasi    selalu    direkonstruksi    salah
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid. 26 Ibid. 27 Ibid.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
satunya    dengan  menggunakan  akad mudh ārabah di  samping juga akad-akad yang lain.
M udhārabah didefinisikan  dengan  perjanjian  kerjasama dalam  melakukan  kegiatan  usaha  atau  bisnis  antara  pemilik harta  ( s hāhib  al-māl )  dengan  pengelola  harta  ( mudhārib )  untuk diusahakan  sesuai  dengan  pengalaman  atau  keahliannya dengan  ketentuan  adanya  persyarikatan  dalam  pembagian keuntungan  di  antara  keduanya  pada  setiap  berakhirnya perjanjian  sesuai  dengan  bagian  ( nisbah )  yang  disepakati  oleh keduanya 28
Pihak  pertama,  suplier  atau  pemilik  modal,  disebut shāhib al-māl dan pihak kedua, pemakai atau pengelola disebut mudhārib . Shāhib al- māl memberikan    modalnya    kepada mudhārib dan    sebagai    imbalannya    ia  memperoleh    bagian tertentu    dari    keuntungan    yang    diperoleh,    tetapi    apabila mengalami    kerugian,    beban    seluruhnya    ditanggung    oleh shāhib   al-māl dan mudhārib tidak  meneriman  apa-apa  atas jasa    yang    telah    ia    lakukan.    Ulama  sepakat  bahwa  akad mudhārabah sebelum mudhārib menjalankan  usaha  dengan modal  tersebut  merupakan  salah  satu  jenis  akad  yang  bersifat tidak mengikat ( ghairu l āzim ). 29
Sukuk  Mudharabah  merupakan  jenis  sukuk  yang  paling awal  dikenal  dan ada sebagai instrumen keuangan alternatif dari obligasi.  Secara  teknis    mekanisme  kerja  dari  Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut; 30
1) SPV ( Special Purpose Vehicle ) sebagai mudhārib (pengelola)  sepakat  dengan    pemilik    proyek    untuk membangun   suatu   proyek.   Setelah kesepakatan terjadi.
28 Wahbah  al-Zuhaili. al-Mu‟āmalāt  al-Māliyyah  al-Mu‟āshirah ,  Dar  al-Fikr,  Damaskus,  2007, cet. IV hlm. 438.
29 Ibid. hlm. 3929.
30 Heri Sudarsono. Op.cit. hlm. 303-304.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
2) SPV   menerbitkan   Sukuk   Mudharabah untuk   mendapatkan dana  di primary subscribers atau secondary market.
3) Dari    transaksi    tersebut    SPV    mendapatkan    pembayaran laba    secara  reguler  dan  penghasilan  modal  akhir  dari aktivitas proyek untuk didistribusikan kepada investor.
4) Selama      penyelesaian,      SPV      bertanggungjawab      atas penyelesaian proyek kepada pemilik Unsur-unsur mudhārabah seperti shāhib   al-māl dan mudhārib dikenal dalam  Sukuk  Mudharabah  sebagai  investor  dan  emiten. Investor  berposisi  sebagai shāhib  al-māl dan  emiten berposisi  sebagai mud hārib.
Obligasi  syariah  Mudharabah  yang  dikonstruksi  dengan akad mudhārabah harus  memenuhi  ketentuan  persyaratan tersebut di atas. Dalam masalah Sukuk Mudharabah pemenuhan persyaratan  tersebut  tidaklah  tergolong  sulit  untuk  dilakukan., namun  demikian  dalam  konteks  transaksi  keuangan  modern, akad mudhārabah yang  menjadi  dasar  konstruksi  Sukuk Mudharabah juga  dituntut  untuk  dapat  menyesuaikan  dengan keadaan  baik  dengan  melakukan talf īq di  antara  pendapat mazhab  sehingga  tidak  hanya  terkonsentarsi  untuk  mengambil pendapat  jumhur  ulama  saja,  melainkan  bisa  juga  dengan mengambil pendapat minoritas ulama dengan
mempertimbangkan  aspek  kemashlahatannya,    ataupun    juga dengan    usaha    ijtihad    yang    berpegang    pada  tujuan-tujuan hukum    ( maqāshid    al-syarī‟ah )  sehingga    dapat    tetap menjawab  kebutuhan.  Penyesuaian  tersebut  menimbulkan adanya  dimodifikasi  dalam  akad mudhārabah yang  selama  ini dikenal  secara  umum  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik.  Modifikasi akad mudhārabah tersebut dijelaskan sebagai berikut;
1) Penetapan masa waktu atau tempo mudhārabah
Sebagaimana    yang  sudah    disebutkan  sebelumnya
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
bahwa  sifat    dari    akad mudhārabah menurut  mayoritas fuqaha adalah akad yang tidak mengikat ( ghair lāzim ).  Akibat dari  akad  yang  tidak  mengikat  ini  menjadikan  salah  satu pihak bebas  untuk  dapat  membatalkan  atau  menyelesaikan perjanjian    kapan    saja,  namun  dalam  Sukuk  Mudharabah konteks  waktu  merupakan  hal  yang  penting,  sehingga berakhirnya    perjanjian    dalam    Sukuk    Mudharabah ditentukan    masa  tempo  sukuk  tersebut.  Para  pihak  tidak dapat  begitu  saja  membatalkan  perjanjian  atau  menghapus perjanjian sebelum tempo sukuk tersebut berakhir.
2) Pembagian  keuntungan  sebelum  berakhirnya  tempo  waktu mudhārabah
Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa keuntungan  yang  dihasilkan  dalam  kerjasama mudh ārabah dibagi  di  antara  para  pihak  ketika  akhir  dari  perjanjian mudhārabah tersebut.  Demikian  juga  ulama  sepakat  bahwa m udhārib tidak  boleh  mengambil  keuntungan  tanpa  adanya izin  dari sh āhib  al-māl .  Namun  demikian  ulama  Hanabilah membolehkan  salah  satu  pihak  atau  para  pihak  membagi keuntungan sesuai kesepakatan sebelum berakhirnya mudhārabah atau  sebelum  kembalinya  modal mudhārabah . Pendapat  ulama  Hanabilah  ini  dapat  dijadikan  dasar legitimasi  praktik  Sukuk  Mudharabah  yang  memberikan bagian  bagi  hasil  untuk  investor  ( shāhib  al-māl )  sebelum tempo  waktu  sukuk  berakhir.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan asas  kesepakatan  yang  menghandung  unsur  keridhaan  di antara pihak.
3) Penjaminan terhadap modal
Penjaminan terhadap modal merupakan salah hal yang penting  dalam  suatu  penerbitan  obligasi.  Dalam  obligasi konvensional  terdapat  pihak  yang  dapat  memberikan  jasa
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
penanggungan  apabila  diperlukan.  Hal  ini  bertujuan  untuk menjamin    pelunasan    seluruh    pokok    pinjaman    beserta bunga    (untuk    obligasi),  apabila  ternyata  di  kemudian  hari emiten tidak membayar atau wanprestasi.
Dalam mudhārabah secara  prinsip adanya penjaminan terhadap  modal  menyebabkan    akad mud hārabah menjadi batal. Hal ini karena ulama sepakat  bahwa  akad mudhārabah merupakan  suatu  bentuk  kepercayaan  atau amanah  ( y ad  amānah )  sehingga  tidak  diperbolehkan  adanya penjaminan  dari  para  pihak  kecuali  salah  satu  pihak melampaui batas atau terjadi kelalaian. 31
4) Menyerahkan    modal mudhārabah kepada    pihak    lain ( mudhārabah musytarīkah )
Dunia usaha modern sekarang ini tidak selalu sejumlah modal  diinvestasikan  dan  dikembangkan  hanya  untuk mencukupi  biaya  suatu proyek  atau  kegiatan  bisnis.
Pengembangan modal bisa juga dilakukan dengan menginvestasikan modal investasi tersebut kepada pihak lain.
Hal  ini  karena  penginvestasian  modal  juga  merupakan  salah satu cara untuk mengembangkan modal  yang  ada.
Dalam  konteks mudhārabah hal  ini  telah  dibahas  oleh para  fuqaha  mazhab  klasik  tentang  bagaimana  hukumnya menyerahkan  modal mudhārabah tersebut  kepada  pihak  lain untuk dijadikan sebagai mudh ārabah . Ulama mazhab sepakat bahwa mudhārib tidak boleh menyerahkan modal mudhārabah kepada  pihak  lain  untuk  dijadikan  sebagai mudhārabah kedua  kecuali  setelah  mendapat  izin  dari pemilik  modal.
5) Bagi Hasil dan Tingkat Bunga
Bagi hasil   merupakan pendapatan  yang diperoleh dari
31 Wahbah al-Zuhaili. al-Mu‟āmalāt al-Māliyyah al-Mu‟āshirah . hlm. 108.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
akibat adanya mudhārabah yang dilakukan oleh pemilik modal dan mudhārib menjadikan kedua pihak tersebut secara berhak untuk  mengambil  keuntungannya  masing-masing.  Para fuqaha  sepakat    bahwa  pemilik    modal    dalam  suatu mudhārabah menjadi  berhak    atas    sebagian    dari keuntungan  yang  didapat  disebabkan  karena  dialah pemilik modal mudhārabah tersebut.  Sedangkan mudhārib selaku pengelola  modal  menjadi  berhak  atas  sebagian  keuntungan yang didapat disebabkan karena pekerjaannya.
Dengan  demikian  baik    pemilik  modal  ataupun mu dhārib memenuhi  salah  satu  dari  tiga  hal  yang  menjadikan  mereka berhak  untuk  mengambil  keuntungan  yang  mereka  dapat. Sedangkan  dalam  sistem  bunga  yang  didasarkan  pada perjanjian  pinjam  meminjam,  bunga  tidak  berhak  untuk  diambil sebagai  suatu  keuntungan  karena  tidak  memenuhi  salah  satu dari tiga hal 32 yang menyebabkan berhaknya suatu keuntungan.
Oleh  karena  itulah  Islam  melarang  mengambil  bunga sebagai  suatu  keuntungan.  Dalam  kenyataannya,  sukuk  tidak dapat  sepenuhnya  dapat  terbebas  dari  pengaruh  tingkat bunga.  Hal  ini  karena  sangatlah  sulit  untuk  memformulasikan sebuah  struktur  ekonomi  di  mana  tidak  terdapat  peranan  dari tingkat suku bunga.
Pengeliminasian  masalah  tersebut  sama  artinya  dengan melakukan revolusi dalam bidang ekonomi yang akan mengubah keseluruhan  dari  praktik  dan  konsep  ekonomi  yang  ada sekarang. 33 Melakukan revolusi secara  ekstrim  dengan menghindari  pengaruh  tingkat  bunga  secara  total  juga merupakan  suatu  kekeliruan  karena  akan  berakibat  pada
32 Tiga sebab yang menyebabkan berhaknya keuntungan tersebut yakni, kepemilikan ( al- milk ), pekerjaan ( al-„aml ), dan tanggungjawab ( al-dhamān ).
33 Veithzal  Rivai  &  Andi  Buchari. Islamic  Economics;  Ekonomi  Syariah  Bukan  Opsi, Tetapi Solusi, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 518-519.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
kekacauan sistem keuangan. Oleh karena itu, adanya pengaruh dari  tingkat  bunga  merupakan  suatu  keadaan    yang  darurat sehingga  harus  ditentukan  batasan-batasannya.  Batasan- batasan tersebut meliputi:
1) Tidak  mengkonstruksi  transaksi  dengan  akad  pinjam- meminjam yang telah menyebabkan bunga menjadi riba.
2) Faktor  tingkat  bunga  hanya  sebagai  tolak  ukur  dalam menentukan  bagian  ( nisbah )  bagi  hasil  dalam mudhārabah .
Hal  ini  pada  sisi  yang  lain  memungkinkan  sukuk  dapat bersaing  dengan  obligasi  konvensional  karena  memiliki kemungkinan  nisbah  bagi  hasil  yang  lebih  tinggi  dari  tingkat bunga obligasi.
3) Meminimalisir semaksimal mungkin investasi yang mendekatkan  kepada  unsur-unsur  riba, gharar¸ atau maysir (judi)  jika  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dihindari.
3. Modifikasi Akad Ijarah dalam Obligasi Syariah Akad Ijarah
Akad ij ārah sebagaimana mudhārabah juga  merupakan akad  yang fleksibel dan  terbuka  untuk  dilakukan  penggabungan beberapa  akad  pada  keadaan  tertentu.  Fleksibilitas  tersebut memungkinkan  akad  tersebut  digunakan  untuk  pengembangan beberapa  bentuk  kontrak  yang  mungkin  sesuai  pada  tujuan- tujuan yang berbeda. 34
Obligasi  Syariah  Ijarah  sebagaimana  yang  didefinisikan oleh  AAOIFI  merupakan  sukuk  yang  diterbitkan  berdasarkan perjanjian  atau akad ijārah di  mana satu pihak  bertindak  sendiri atau  melalui  wakilnya  menjual  atau  menyewakan  hak  manfaat atas  suatu  aset  kepada  pihak  lain  berdasarkan  harga  dan periode  yang  disepakati  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan
34 Monzer   Kahf, The   Use   of     Assets   Ijara   Bonds   for   Bridging   The   Budget   Gap. http://www.irti.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/ hlm. 77
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
kepemilikan  aset  itu  sendiri. 35 Secara  teknis,  Obligasi  Syariah Ijarah dapat digambarkan sebagai berikut 36 :
1) Pemilik  aset  atau  emiten  menjual  asetnya  kepada Special Purpose Vehicle (SPV).
2) SPV membayar tunai kepada pemilik aset.
3) Setelah  aset  menjadi  hak  milik  SPV,  SPV  berhak menerbitkan  Obligasi  Syariah  Ijarah  yang  nilainya  sama dengan sejumlah aset yang dimiliki kepada investor.
4) Investor membayar SPV secara tunai.
5) SPV menyewakan aset kepada emiten.
6) Pihak  emiten  membayar  sewa  kepada  SPV.  Pendapatan SPV  yang  berasal  dari  emiten  tersebut  dibayarkan  kepada investor yang telah membeli aset.
7) SPV  memberikan  pembayaran  sewa  kepada  investor  (rental income).
Dalam   praktiknya   setiap   masa   jatuh tempo   Obligasi Syariah  Ijarah    sebenarnya  disyaratkan  adanya  pemindahan kepemilikan  aset  kembali  kepada  emiten  melalui  akad  jual  beli dengan  cara  emiten  membayar  kembali  sejumlah  harga  jual beli  pada  waktu  emiten  menjual  asset  tersebut  kepada investor  melalui  SPV.  Oleh  karena  itu,  akad ijārah yang  biasa dipraktikan dalam Obligasi Syariah   Ijarah sebenarnya bukanlah akad ijārah pada  umumnya,  melainkan  akad ijārah  muntahiya bi  al-taml īk .
Permasalahan  tersebut  terjadi  karena  dipersyaratkan kepemilikan  hak sewa kembali kepada emiten pada  waktu jatuh tempo  Obligasi  Syariah Ijarah ,  sebagaimana  yang  telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad ijārah merupakan akad yang
35 Direktorat  Kebijakan  Pembiayaan  Syariah  Departemen  Keuangan. Mengenal  Sukuk: Instrumen  Investasi  &  Pembiayaan  Berbasis  Syariah. http://www.dmo.or.id .  diakses  2 September 2020 Pukul 00.30 WIB,
36 Heri Sudarsono. Op.cit . hlm. 301-302.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
fleksibel  dan  terbuka  untuk  dilakukan  penggabungan  dengan akad  lainnya.    Hal  ini  berbeda  dengan  Fatwa  DSN  No. 41/DSN-MUI/III/2004  tentang  Obligasi  Syariah  Ijarah  yang menyebutkan    bahwa    praktik    yang    dilakukan    dalam mekanisme    Obligasi  Syariah Ijarah adalah    dengan menyewakan  kembali  aset  kepada  pihak  yang  menyewakan semula,  atau  dengan  kata  lain  pihak  yang  menyewakan menyewakan  aset  kepada  penyewa  dan  kemudian  penyewa tersebut  menyewakan  kembali  aset tersebut kepada pihak  yang menyewakan  semula.  Dalam  masalah  ini  ulama  berpendapat diperbolehkan    apabila    penyewa    menyewakan    kembali    aset kepada    pihak    lain  selain    dari    pihak    yang    menyewakan semula,    namun    apabila    aset    tersebut  disewakan  kembali kepada pihak yang menyewakan semula.
Terkait  persolan  tersebut  ada  dua  pendapat  ulama.
Pertama, tidak  sah  hukumnya  bagi  penyewa  menyewakan kembali  aset  tersebut  karena  kepemilikan  aset  tersebut  masih milik  pihak  yang  menyewakan  semula. Kedua ,  sah  hukumnya apabila  penyewa  menyewakan  kembali    aset    tersebut    karena kepemilikan    aset    tersebut    telah    menjadi    milik  penyewa.
Walaupun  DSN-MUI  memilih  pendapat  yang  membolehkan, namun  mekanisme  Sukuk  Ijarah  berbeda  dengan  ketentuan Fatwa  DSN-MUI  karena  dalam  praktiknya  Sukuk  Ijarah dikonstruksi  dengan  akad ijārah  muntahiya  bi  al-  tamlīk .  Sukuk Ijarah  yang  dikonstruksi  dengan  akad ijārah  muntahiya  bi  al- taml īk lebih serupa dengan mekanisme obligasi konvensional.
Perbedaan  aplikasi  akad ijārah  muntahiya  bi  al-tamlīk antara  Obligasi  Syariah  Ijarah  dan  perbankan  syariah menjadikan  Obligasi  Syariah  Ijarah  perlu  untuk  dikritisi.  Hal  ini karena  mekanisme  Obligasi  Syariah    Ijarah  yang  dikonstruksi dengan  akad ijārah  muntahiya  bi  al-tamlīk lebih  serupa  dengan
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
bai‟  al-„īnah . Bai‟  al-„īnah merupakan    jual    beli    yang    secara zahirnya    sah    karena  memenuhi  rukun-rukun  akad  dan  syarat- syaratnya,  namun  secara  kebiasaan  menjadikan  jual  beli  itu media atau jembatan yang menyampaikan kepada praktik riba. 37

## 4. Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi Syariah
Pelaksanaan  prinsip  keterbukaan  mempunyai  peranan penting dalam kegiatan   pasar   modal   khusunya   bagi investor sebelum  mengambil  keputusan  untuk  melakukan  investasi disebabkan  melalui  keterbukaan  akan  terbentuk  suatu  penilaian ( judgment )  terhadap  investasi, yang   dapat  menentukan  pilihan secara optimal terhadap portofolio investor. Makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi akan makin tinggi.
Ketiadaan  atau  kekurangan  serta  ketertutupan  informasi akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Akibatnya akan menimbulkan  ketidakpercayaan    investor    dalam    melakukan investasi    melalui    pasar    modal.  Kewajiban  ini  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1 butir 25 Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 (UUPM)  disebutkan,  bahwa  prinsip  keterbukaan  adalah “pedoman  umum  yang  mensyaratkan  Emiten,  perusahaan public ,  dan  pihak  lain  yang  tunduk  pada    Undang-undang    ini untuk    menginformasikan    kepada    masyarakat    dalam  waktu yang  tepat  seluruh  informasi  material  mengenai  usahanya atau  efeknya  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  keputusan pemodal  terhadap  efek  dimaksud  dan  atau  harga  dari  efek tersebut .”
Berkenaan dengan batasan fakta materil dalam keterbukaan  yang  diwajibkan  telah  ditentukan  dalam  Pasal  1 butir  7  UUPM  yang  menyebutkan,  bahwa “informasi  atau  fakta
37 Wahbah al-Zuhaili. al-Mu‟āmalāt al-Māliyyah al-Mu‟āshirah . hlm. 44.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
materil  adalah  informasi  atau  fakta  penting  dan  relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi  harga  efek    pada    bursa    efek    dan    atau keputusan    pemodal,    atau    pihak    lain    yang  berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut .”
Pelaksanaan  kewajiban  keterbukaan  yang  umum  dan khusus  tersebut,  diharapkan  prinsip  keterbukaan  sebagai bagiann  sistem  hukum  pasar  modal  dapat  memberikan predictability kepada  pemegang  saham  atau  pelaku  ekonomi. Selanjutnya,  apabila  dirinci  tujuan  prinsip  keterbukaan  oleh Emiten  atau  perusahaan  public  kepada  investor,  maka rinciannya  adalah  menciptakan  mekanisme  pasar  efisien.  Pasar efisien  sering  didefinisikan  sebagai  pasar  dimana  harga  saham dipengaruhi  semua informasi yang tersedia secara langsung.
Perlindungan terhadap investor, khususnya investor biasa ( unsophisticated  investors )  dari  penipuan  disebabkan  tujuan prinsip keterbukaan tersebut dilakukan dengan cara menyamakan  akses  terhadap  informasi  diantara  para  pelaku pasar.  Cara  penyamaan  akses  tersebut  diantara  investor  akan dapat  menjaga  kepercayaan  investor  dan  dapat    mencegah terjadinya    penipuan.  Cara  penyamaan    akses  terhadap informasi  tersebut  adalah  suatu  yang  dibutuhkan  investor.
Peraturan      pelaksanaan      prinsip      keterbukaan    dalam UUPM      telah      membuat  ketentuan-ketentuan  mengenai larangan  terhadap  pernyataan  yang  salah  dan omission ,  baik pada  propektus  maupun  pada  pengumuman  dalam  media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum. 38 ketentuan  larangan  tersebut  juga  secara  tegas  telah
38 Pasal  79  ayat  1  UUPM  menyatakan,  bahwa  seiap  pengumuman  dalam  media  massa  yang berhubungan  dengan  suatu  penawaran  umum  dilarang  memuat  keterangan  yang  tidak
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
membuat  ketentuan-ketentuan  mengenai  perbuatan-  perbuatan yang  termasuk  dalam  kategori  penipuan  dan  manipulasi pasar  serta telah  menetapkan  sanksi  berupa  ancaman  pidana penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  dan  denda  paling  banyak lima  belas  miliar  rupiah  terhadap  pelanggaran  atas  perbuatan- perbuatan  tersebut. 39 Dengan  demikian  pemahaman  penentuan standart  fakta  material  tersebut  sangat  berkaitan  dengan pembenaran  seperlunya  kewajiban  prinsip  keterbukaan  untuk menjaga kepercayaan investor.
Peraturan  Bapepam  Nomor  X.K.1  tentang  keterbukaan informasi  yang  harus  segera  diumumkan  kepada  publik m enyatakan,  “setiap  perusahaan  publik  atau  emiten  yang pernyataan  pendaftarannya  telah  menjadi  efektif,  harus menyampaikan  kepada  Bapepam  dan  mengumumkan  kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua)  setelah  keputusan  atau  terjadinya  suatu  peristiwa, informasi atau fakta materiel yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pem odal.” 40
Pelaksanaan  aktivitas  syariah  dapat  menyimpang  dari prinsip-prinsip  syariah  sebenarnya.  Untuk  itu  diperlukan pengawas  yang  dapat  mengawasi  praktek-praktek  yang  ada dalam  dunia  nyata  agar  prinsip-prinsip  tersebut  benar-benar diterapkan.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  membentuk  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut. DSN  ini  juga  bertindak  sebagai  regulator  dan  mengeluarkan
benar  tentang  fakta  materiel  atau  tidak  memuat  keterangan  yang  benar  tentang  fakta materiel  yang  diperlukan  agar  keterangan  dimuat  didalam  pengumuman  tersebut  tidak memberikan  gambaran yang menyesatkan.
39 Pasal 90, 91, 92, 93 dan Pasal 104 UUPM.
40 lihat  dalam  Peraturan  Nomor  IX.A.13  Lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam  dan  LK  Nomor: Kep 130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah.
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
fatwa  (aturan)  yang  harus  menjadi  pedoman  bagi  siapa  saja yang akan melakukan aktivitas ekonomi syariah.

## KESIMPULAN
1. Pengaturan  mengenai  prinsip-prinsip  syariah  pada  obligasi syariah sudah diatur secara lengkap pada peraturan perundang- undangan  di  Indonesia,  meliputi  Undang-Undang  No.8  Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan  oleh  Lembaga  terkait  serta  fatwa  DSN-MUI  yang mengatur  lebih  lanjut  terkait  prinsip  dalam  obligasi  syariah, proses penerbitan, akad-akad dalam obligasi Syariah. Penggunaan   akad mud hārabah dengan berbagai modifikasinya dalam  konstruksi  Sukuk Mudharabah dipandang  sebagai sesuatu  yang  tidak  bertentang  dengan  aspek  hukum  muamalat, namun penggunaan  akad ijārah  muntahiya  bi  al-tamlīk dalam Sukuk  Ijarah  menjadi  persoalan  karena  aplikasi  akad  tersebut membuka peluang terjadi riba dalam bentuk  yang sama dengan bai'al- „īnah. Selain  itu,  keharusan  pengembalian  aset  kepada pemilik  awalnya  merupakan  suatu  bentuk hilah (celah)  hukum yang  menjadikan  sukuk  Ijarah  tidak  berbeda  dengan  obligasi konvensional.  Penerapan  Akad  dalam  mekanisme  obligasi syariah  merupakan  suatu  bentuk  kemashlahatan  yang  penting untuk diterapkan agar tercipta keharmonisan dalam bermuamalah dan penerapan terhadap kaidah hukum muamalah.
2. Perlindungan  terhadap  investor  perlu  dikedepankan  dengan menerapkan  prinsip  keterbukaan  sebagaimana  tertuang  dalam pasal  1  butir  7  dan  25  Undang-Undang  8  Tahun  1995.  Prinsip keterbukaan  ini  diterapkan  dengan  cara  menyamakan  akses terhadap informasi diantara para pelaku pasar. Cara penyamaan akses  tersebut  diantara  investor  akan  dapat  menjaga
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
kepercayaan investor dan dapat mencegah terjadinya penipuan. Serta  adanaya  peranan  MUI  dan  DSN  untuk  menjamin keyakinan  investor  bahwa  investasi  yang  dilakukan  tidak melanggar syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan, Aspek  Hukum  dalam  Penyelenggaraan  Investasi  di Pasar Modal Syariah Indonesia . Kencana, Jakarta, 2009
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk, Sinar Grafika, Jakarta,
2009
Afifatul  munawiroh, Melacak  investasi  Syariah;  Studi  Perkembangan Sukuk  Bagi  Pasar  Modal  Syariah  di  Indonesia ,  jurnal  kerta semaya, vol 8 No.10 Tahun 2020
Direktorat  Kebijakan  Pembiayaan  Syariah  Departemen  Keuangan.
Mengenal  Sukuk:  Instrumen  Investasi  &  Pembiayaan  Berbasis Syariah. http://www.dmo.or.id .
Edukasi  Profesional  Syariah, Sistem  Kerja  Pasar  Modal  Syariah , Reinasan, Jakarta, 2005
Fadlan, Obligasi  Syariah;  Antara  Konsep  dan  Implementasinya, jurnal iqtishadia, vol 1 No 2 Desember 2014
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  41/DSN-MUI/III/2004  Tentang
Obligasi Syariah Ijarah
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  32/DSN-MUI/IX/2002  Tentang Obligasi Syariah
Hapil Hanafi, Penerapan sukuk dan obligasi Syariah di ndonesia, jurnal ilmu akuntansi dan bisnis Syariah, vol 1 No2 Tahun 2019
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi , Edisi Ketiga, Ekonisia, Yogyakarta, 2008
Maisarah  leli, Transaksi  Obligasi  Syariah  (Tinjauan  Transaksi Obligasi  Menurit  Prinsip-Prinsip  Syariah) jurnal  ilmu  syariah,
Volume 16 No 1 Januari-juni 2016
Monzer   Kahf, The   Use   of     Assets   Ijara   Bonds   for   Bridging The   Budget  Gap.
http://www.irti.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/ h
Nurul  Huda  &  Mustafa  Edwin  Nasution, Investasi  pada  Pasar  Modal Syariah , Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2008
Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK  Nomor: Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah
Nevada Della Mena Amertha | Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap...
Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal , Edisi Kelima, UPP STIM YKPS, Yogyakarta, 2006
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Veithzal  Rivai  &  Andi  Buchari. Islamic  Economics;  Ekonomi Syariah  Bukan  Opsi,  Tetapi  Solusi, PT  Bumi  Aksara,  Jakarta, 2009
Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatahu . Damaskus: Dar al- Fikr: 2007 -----------------------, al-Mu ‟āmalāt al-Māliyyah al-Mu‟āshirah , Dar al-Fikr, Damaskus, 2007
Yenni  Batubara, Analisis  Mashlah:  Pasar  Modal  Syariah  sebagai instrument  investasi  di  Indonesia ,  jurnal  human  falah,  vol  7  no  2
juni- des 2020