## PAMONG PRAJA
Dadang Sufianto dadang.sufi54@gmail.com
Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Pamong  praja merupakan aparatur pemerintah
yang  mengemban misi pemerintah pusat di daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya berdasarkan asas dekonsentrasi. Mereka berada dalam susunan organisasi pemerintah daerah. Peranannya  sangat penting antara lain sebagai perekat negara kesatuan RI  di daerah. Walaupun saat ini sebutan pamong  praja tidak dinyatakan secara formal dalam peraturan perundang- undangan,  namun  hakikat  kedudukan,  fungsi,  dan  peranannya tetap ada dan dijalankan oleh para kepala daerah yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai wakil pemerintah pusat di wilayahnya.
Kata Kunci Negara kesatuan, pamong praja, pemerintahan daerah, dekonsentrasi, dan pemerintahan umum

## Pendahuluan
Pada waktu ujian sidang tesis di salah satu perguruan tinggi, saya pernah mengajukan pertanyaan sederhana yang  terkait dengan tema tesisnya kepada seorang  mahasiswa peserta ujian yang  sehari-harinya bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Pertanyaannya, apakah ia tahu arti pamong praja yang dilekatkan pada penamaan instansi dimana ia bekerja. Ia menjawab bahwa      pamong praja adalah pejabat yang mengemong rakyat. Jawabannya disampaikan  dengan lancar  dan benar. Kemudian saya bertanya lagi tentang siapa yang  dimaksud dengan pejabat tersebut. Mahasiswa tersebut mulai kesulitan  dalam menjawabnya dan semakin tak dapat menjawab pertanyaan yang lebih jauh dari itu. Karena demikian, maka secara sepintas saya terangkan jawabannya untuk sekedar memberi bekal awal mengenai kepamong-prajaan.
Berangkat dari pengalaman  tersebut, saya merasa  perlu  untuk berbagi sedikit pengetahuan tentang hal ini, karena saya pernah dididik sebagai kader pamong  praja (angk. 9 APDN Bandung  lulus 1977) dan menjalankan tugas kepamong-prajaan  di salah  satu daerah  dalam jabatan-jabatan antara lain mantri polisi pamong  praja, camat, pembantu bupati wilayah (wedana), dan terakhir wakil bupati. Pengetahuan tentang  pamong  praja dipandang  penting, karena merupakan bagian dari pengetahuan sejarah pemerintahan daerah di tanah air.
Banyak hal yang dapat    dibahas tentang pamong praja. Namun materi dalam  tulisan  ini akan  dibatasi  berdasarkan beberapa pertanyaan pokok berikut:
1) apakah yang dimaksud dengan pamong praja;
2) bagaimanakah riwayatnya;
3) apa fungsi dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Pengertian Pamong Praja
Pamong praja terdiri dari dua suku kata, „p among ‟ dan „p raja. ‟ Dalam Kamus Bahasa Indonesia  (1996:720), pamong berarti pengasuh, pendidik, pengurus. Sedangkan praja berarti negeri, kota. Jadi secara  leksikografis (perkamusan), pamong praja adalah pengurus  negeri atau pengurus pemerintahan negara.
Secara etimologis (asal usul kata), Sallata  (1983:3)  berpendapat bahwa istilah pamong praja berasal dari bahasa Jawa. Pamong berarti orang yang „m engemong ‟ (membina atau  membimbing). Sedangkan praja berarti negara, rakyat, kawula, kediaman, kedudukan, negeri, atau daerah. Jadi, pamong praja berarti pembina dan pembimbing rakyat di suatu negara/daerah.
Secara terminologis (peristilahan), terdapat arti pamong praja  menurut beberapa ahli, yaitu:
1) pamong praja adalah gubernur, residen, bupati, patih, walikota, wedana, dan asisten wedana, yang  ditugaskan sebagai wakil pemerintah pusat di suatu daerah pemerintahan, sebagaimana  dimuat dalam penjelasan UU No.6/1959 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan    Umum, Perbantuan Pegawai    Negeri Dan Penyerahan Keuangannya Kepada Pemerintah Daerah  (Djenal  Hoesen Koesoemahatmadja, 1978: 2).
2) pamong  praja adalah pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah yang melaksanakan  urusan  pemerintahan  umum.  Dalam arti  sempit,  pejabat tersebut adalah kepala wilayah, sedangkan dalam arti luas  termasuk dengan stafnya (Bayu Suryaningrat, 1980: 7);
3) pamong  praja adalah badan pemerintah yang  terdiri dari camat, wedana,
patih, bupati, residen, dan gubernur (Mulia, dalam Sallata, 1983: 3);
4) pamong praja adalah perangkat atau pejabat pemerintah yang ada di daerah yang  tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan umum/
pemerintahan pusat (Soleh  dan Trisantono, 2001: 20);
Setelah mencoba  memahami pengertian leksikografis, etimologis, dan terminologis tentang pamong  praja tersebut, penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pamong praja adalah aparatur pemerintah sebagai perangkat pemerintahan pusat yang berada dalam struktur pemerintahan daerah yang berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya berdasarkan asas dekonsentrasi.
Yang  dimaksud dengan aparatur pemerintah dalam pengertian pamong praja  tersebut adalah aparatur pemerintah yang berstatus pegawai negeri atau bukan. Jumlahnya seorang atau beberapa orang (berikut stafnya) dalam setiap tingkatan pemerintahan di daerah. Mereka  berasal dari pusat atau dari daerah yang diposisikan dalam susunan  organisasi pemerintah daerah sebagai Kepala Wilayah atau Kepala Daerah yang  ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan sebagai wakil pemerintah pusat, dan kadang-kadang beserta stafnya.
Mereka berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat berupa urusan pemerintahan umum dan urusan lain berdasarkan asas dekonsentrasi yang tidak ditugaskan  kepada aparatur pemerintah di luar organisasi pemerintah daerah (instansi-instansi vertikal).

## Riwayat Pamong Praja
Pada masa penjajahan Belanda sebelum tahun 1903, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Hindia Belanda) dilakukan secara  sentralistik. Pemerintahan dikendalikan  sepenuhnya  oleh gubernur  jendral yang berkedudukan di Batavia (Jakarta). Setelah dikeluarkan decentralitatie wet 1903,  penyelenggaraan pemerintahan  dilakukan  dengan cara kombinasi sentralisasi-desentralisasi, walaupun  kadar  desentralisasinya masih sangat sedikit.
Dalam rangka membina, mengawasi, dan mengendalikan pemerintahan yang  terselenggara di daerah, pemerintah Hindia Belanda membentuk korps pegawai Binenlands Bestuur (BB) atau „ko rps pegawai pemerintahan dalam negeri. ‟ Korps ini berada di dua jalur vertikal, yaitu:
1) Europeese BB (BB Eropa) yang diisi oleh orang-orang Belanda; dan
2) Inlandse BB (BB Pribumi) yang diisi oleh orang-orang pribumi
bangsa Indonesia dan dikenal sebagai pangreh praja.
Mereka berstatus pegawai negeri pusat yang ditugaskan untuk mengemban misi pemerintahan  pusat di daerah-daerah. Jabatan-jabatan strategis terutama kepala   daerah (gouveneur, resident, assistant resident, controleur, dan adspirant controleur), diisi  oleh orang  Belanda. Sedangkan  jabatan-jabatan bupati (regent, setingkat dengan assistant resident), wedana(  districthoofd, setingkat  dengan controleur), dan camat (onderdistricthoofd, setingkat  dengan adspirant controleur) diisi oleh orang pribumi. BB Eropa sekaligus merupakan perangkat pengawas terhadap BB Pribumi (pangreh praja).
Pada perang Pasifik 1941, Jepang menyerbu wilayah Hindia Belanda dan pada tgl. 9 Maret 1942 Belanda menyerah sehingga penjajahan diteruskan oleh Jepang. Pada masa penjajahan Jepang (4 tahun), korps pangreh praja tetap ada. Bedanya, kalau pada masa penjajahan Belanda terdapat dua jalur (BB Eropa dan BB Pribumi), sedangkan pada masa penjajahan Jepang hanya satu jalur, tapi ada  dua  tahap. Dari tahap syuu coo (residen) ke atas diisi orang-orang Jepang, sedangkan tahap ke  bawahnya yaitu ken coo (bupati), gun coo
(wedana, dan son coo (camat) diisi oleh orang-orang pribumi.
Setelah Indonesia merdeka, sebutan pangreh   praja diganti dengan pamong praja. Menurut Bayu Suryaningrat (1980: 24),  penggantian nama tersebut  didasari  pertimbangan  psikologis  dan politis. Istilah pangreh praja berkonotasi „ penguasa ‟ (ngereh=menguasai) dan   dirasakan bertentangan dengan suasana demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang di tanah air pada waktu itu.
Dalam sejarah pemerintahan daerah, terutama  setelah adanya prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya menurut UU  No. 22 tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang  Berhak Mengatur Dan Mengurus  Rumah  Tangganya Sendiri; telah ada upaya penghapusan pamong praja.
Pada periode pertama, dilakukan penghapusan “ kewenangan ”  jab atan kepamong-prajaan tertentu, dalam hal ini “ kewenangan residen sebagai kepala daerah. ” Sebelumnya, residen adalah kepala daerah di daerah  keresidenan (pemerintah setingkat di bawah provinsi). Kewenangan yang dihapus antara lain kewenangan „ pengaturan ‟ yang  dialihkan ke tingkat provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah no.  38  tahun  1950  tanggal 14  Agustus 1950  tentang Pemindahan  Kekuasaan Residen  kepada Dewan Pemerintah  Daerah (DPD) Provinsi atau  Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Kewenangan lainnya, seperti koordinasi instansi vertikal di daerah, masih tetap diberikan. Hal ini terlihat dari pengaturan dalam PP No. 27 tahun 1956 tentang Penyusunan Koordinasi
Pemerintahan Sipil. Dalam PP itu  ditegaskan bahwa koordinasi instansi- instansi vertikal (organ kementerian di daerah) dipimpin oleh pamong  praja. Yang  dimaksud dengan pamong praja dalam peraturan tersebut adalah gubernur, residen, bupati/walikotapraja,  wedana, dan camat yang  ditugaskan sebagai wakil pemerintah pusat di dalam struktur pemerintahan daerah.
Pada    periode kedua, dilakukan penghapusan “ beberapa    jenis jabatannya, ” dalam hal ini penghapusan “ jabatan residen dan wedana ,” melalui berbagai peraturan tentang susunan organisasi perangkat daerah berdasarkan UU No.18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Sedangkan jabatan  lainnya seperti gubernur, bupati, walikotamadya, dan camat tetap diadakan.
Walaupun jabatan residen  dan wedana dihapus,  namun sampai  tahun 2000, pekerjaannya dijalankan oleh “ Pembantu Gubernur Wilaya h” dan “ Pembantu Bupati Wilayah. ” Tugasnya,      mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pejabat kecamatan yang ada  di wilayah kerjanya. Keadaan ini dialami langsung  oleh penulis sendiri yang  pada masa itu ditunjuk sebagai Pembantu Bupati Wilayah III Pacet tahun 1995 dan Pembantu Bupati Wilayah VI Sukajadi tahun 2000 di kabupaten Cianjur-Jabar. Pakaian seragam, tanda jabatan, tunjangan jabatan, termasuk dana  dekonsentrasi, dan mobil dinas diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baru pada tahun 2000, dengan kebijakan baru mengenai susunan organisasi pemerintahan daerah yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999, pemda kabupaten Cianjur dan pemda- pemda  kabupaten/kota lainnya menghapus sama  sekali jabatan tersebut. Penghapusan ini dilakukan karena  jabatan  tersebut tidak ada  dalam susunan organisasi yang  diatur dalam PP No. 84  tahun  2000  tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dicabut dan diganti dengan PP No. 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Pada  periode ketiga, dilakukan penghapusan status kepegawaiannya, dalam hal ini penghapusan statusnya sebagai pegawai pusat yang instansi
induknya kementerian dalam negeri.  Dulu (sampai tahun 2000-an) di dalam pemerintahan daerah masih ada  pegawai kementerian dalam negeri yang berstatus „dpk ‟ (dipekerjakan) atau „dpb ‟ (diperbantukan). Penulis sendiri pada awalnya adalah pegawai negeri sipil departemen dalam negeri (NIP 010081xxx) yang    berstatus „dpb ‟ di kabupaten Cianjur-Jabar. Sekarang pegawai „ dpk dan dpb ‟ tersebut sudah tidak ada lagi karena perubahan peraturan  perundang-undangan  mengenai kepegawaian  negara. Pegawai- pegawai tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri daerah.
Terhadap upaya penghapusan pamong praja tersebut ada dua golongan sikap, yaitu golongan yang setuju dan tidak setuju. Pihak yang  setuju berpendapat bahwa  keberadaan korps ini selain dianggap sebagai peninggalan kolonial dan tidak efisien dari  segi penggunaan keuangan negara, juga terasa menimbulkan dualisme kepemimpinan pemerintahan daerah    (pada awalnya, dianggap menyaingi Dewan Pemerintah Daerah) yang  tidak sesuai dengan semangat desentralisasi pada saat itu (prinsip pemberian otonomi yang seluas- luasnya). Sedangkan  pihak yang  tidak  setuju berpendapat  bahwa  korps  ini merupakan “ unsur perekat negara kesatuan RI di daera h” yang  telah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka dan mereka  telah turut berjuang menegakkan kemerdekaan. Keberadaannya diperlukan untuk mencegah aktivitas desentralistik yang berlebihan. Pemberian otonomi yang luas atau seluas-luasnya    tidak berarti semua kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah. Kalau itu terjadi, maka negara kesatuan akan hilang maknanya. Seluas apapun otonomi daerah, harus masih tetap ada urusan pemerintahan yang  ditangani pemerintah  pusat  dalam penyelenggaraan pemerintah  daerah yang  dilakukan  oleh aparaturnya.  Dengan cara  begitu,  ikatan dalam  negara kesatuan dapat terjaga/terpelihara sampai jenjang  pemerintahan yang paling bawah.
Walaupun telah ada upaya penghapusan korps pamong praja secara total, eksistensi pamong praja tetap tidak berubah. Upaya penghapusan tersebut
hanya berhasil dalam bentuk pengurangan jenis jabatan dan perubahan status kepegawaiannya.

## Fungsi dan Peran Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Dekonsentrasi

## Fungsi Pamong Praja dalam pelaksanaan Asas Dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain    desentralisasi dan    tugas pembantuan. Dekonsentrasi pada  hakikatnya  merupakan sentralisasi juga, hanya teknis pelaksanaannya diperlunak dengan melimpahkan wewenang kepada aparatur pemerintah  pusat yang ada di Daerah (daerah otonom) untuk  menjalankan kebijakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing berikut pegawai, prasarana, sarana, dan dananya.
Aparatur dekonsentrasi terdiri dari 2 (dua) golongan, yaitu:
1) golongan aparatur pemerintah di luar susunan organisasi pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah para pimpinan instansi      vertikal, seperti kepala kejaksaan tinggi/negeri, pangdam/dandim/danramil, dan
kapolda/kapolres /kapolsek; dan
2) golongan aparatur pemerintah di dalam susunan organisasi pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah pamong praja.
Karena fungsinya dipandang penting bagi kepentingan negara kesatuan, maka  dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, pamong praja selalu ditetapkan sebagai alat pusat yang diberi kewenangan dekonsentrasi. Walaupun perlu digaris-bawahi ba hwa  „ sebutan pamong praja ‟ tidak selalu dimunculkan. Tentang hal ini dapat kita telusuri dari isi berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Sejak Indonesia merdeka sampai  sekarang, undang-undang  tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:
1) Undang-undang No.1 tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai
Kedudukan Komite Nasional Daerah.
2) Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok  Mengenai Pemerintahan Sendiri  Di  Daerah-Daerah  Yang Berhak
Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
3) Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang  sebagian isinya diubah dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959  tentang Pemerintah  Daerah dalam  hal yang  khusus yaitu mengenai susunan dan kedudukan pemerintah daerahnya.
4) Undang-undang No. 18  tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
5) Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
6) Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
8) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
(sebagian pasalnya)  diubah  dengan Perpu No. 2  tahun  2014 yang ditetapkan menjadi undang-undang  dengan UU No. 2 tahun 2015, dan kemudian diubah kembali dengan UU No. 9 tahun 2015.
Pada  masa pemberlakuan UU  No.1  tahun  1945, yang ditetapkan sebagai kepala daerah adalah residen, walikota dan bupati yang menjadi ketua bukan anggota BPRD (badan perwakilan rakyat daerah) merangkap sebagai ketua BE (badan eksekutif  merangkap anggota). Mereka tidak dipilih rakyat tetapi ditunjuk/diangkat pemerintah pusat    untuk menjalankan tugas desentralisasi (sebagai alat daerah) dan dekonsentrasi (sebagai alat pusat).
Pada masa pemberlakuan UU No. 22 tahun 1948, provinsi diadakan kembali, sedangkan keresidenan dan kewedanaan dihapus.    Karena itu yang ditetapkan  sebagai kepala  daerah adalah gubernur,  bupati,  dan  walikotapraja. Dalam peraturan pelaksanaannya, para  kepala daerah tersebut masih disebut sebagai pamong  praja, dan karenanya ia menjalankan tugas desentralisasi (sebagai alat daerah) dan dekonsentrasi (sebagai alat pusat).
Pada masa  pemberlakuan UU No. 1 tahun 1957, dengan Penpres No. 6 tahun 1959 ditetapkan bahwa  kepala daerah (gubernur, bupati/walikotapraja) diangkat sebagai pejabat negara  oleh pemerintah pusat dari calon yang diajukan DPRD atau di luar  itu dan menjalankan kewenangan dekonsentrasi (sebagai alat pusat) dan kewenangan desentralisasi (sebagai alat daerah).
Pada    masa pemberlakuan UU    No. 18 tahun 1965, kepala daerah (gubernur, bupati/walikotapraja) juga menjalankan kewenangan dekonsentrasi (sebagai alat pusat) dan kewenangan desentralisasi (sebagai alat daerah).
Pada  masa pemberlakuan UU  No.5 tahun 1974, terdapat dua golongan kepala pemerintahan, yaitu kepala daerah (tingkat I dan tingkat II), dan kepala wilayah (gubernur  sebagai kepala wilayah provinsi, bupati/walikotamadya sebagai kepala wilayah kabupaten/kotamadya, walikota sebagai kepala wilayah kota administratif,  dan camat  sebagai kepala wilayah kecamatan).  Gubernur kepda Tk.I dan bupati/walikotamadya kepda Tk.II  menjalankan kewenangan dekonsentrasi (sebagai alat pusat) dan kewenangan desentralisasi (sebagai alat daerah). Sedangkan walikota  dan camat menjalankan kewenangan dekonsentrasi (sebagai alat pusat). Dengan demikian kedudukan pamong praja pada masa pemberlakuan undang-undang  ini lebih kuat dari pada masa sebelumnya, karena aparatur dekonsentrasinya  ditetapkan sampai pada  tingkat kecamatan seperti pada masa pemberlakuan UU No.1 tahun 1945 dan UU No. 22 tahun 1948.
Pada masa pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999, kepala daerah provinsi disebut gubernur yang   berkedudukan rangkap sebagai kepala daerah
(desentralisasi) dan  wakil administrasi (dekonsentrasi). Selaku  kepala daerah,  ia  bertanggung-jawab  kepada DPRD  provinsi sedangkan  sebagai alat pusat, ia bertanggungjawab kepada presiden. Di tingkat kabupaten/kota, kepala daerahnya disebut bupati/walikota yang berkedudukan sebagai alat daerah (desentralisasi) murni. Dengan  demikian, kedudukan  pamong  praja pada masa ini hanya ada di tingkat provinsi saja (gubernur  sebagai wakil administrasi).
Pada masa pemberlakuan UU No.32 tahun 2004, gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah (desentralisasi) merangkap  wakil pemerintah pusat (dekonsentrasi).  Baik sebagai alat daerah dan maupun  sebagai alat pusat, ia bertanggungjawab  kepada presiden. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota berkedudukan sebagai alat daerah (desentralisasi) murni. Camat   merupakan   perangkat daerah   (desentralisasi).   Dengan   demikian, pamong  praja pada masa inipun hanya ada di tingkat provinsi saja (gubernur sebagai wakil pemerintah pusat).
Terakhir, dengan UU No. 23 tahun 2014 yang sekarang berlaku, gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah (desentralisasi) merangkap wakil pemerintah pusat  (dekonsentrasi). Sedangkan bupati/walikota berkedudukan sebagai alat pusat dalam menjalankan pemerintahan umum (urusan  ini dapat dikatakan  bagian dari dekonsentrasi juga). Sedangkan camat masih berkedudukan sebagai perangkat daerah. Berarti, pamong praja  pada masa sekarang hanya gubernur dan bupati/walikota.
Setelah menelusuri isi pokok semua undang-undang pemerintahan daerah tersebut sepanjang  mengenai kedudukan kepala daerahnya, dapat diketahui bahwa  kepala unit pemerintahan perantara  (keresidenan atau provinsi), selalu diberi kewenangan  dekonsentrasi. Sedangkan  kepala pemerintahan  unit dasar (kabupaten/kota) hanya diberi kadang-kadang, dan yang  terakhir menurut undang-undang yang    berlaku    sekarang    (UU    No.23    tahun 2014), bupati/walikota mengemban misi pemerintah pusat sebagai penanggungjawab
urusan pemerintahan umum (dapat dikatakan bagian dari urusan dekonsentrasi).
Menurut Suwandi (dalam Roesmidi, 2010: 31-32), ada dua tujuan utama mengapa  pemerintah pusat menetapkan kebijakan dekonsentrasi, yaitu tujuan politis dan administrasi. Tujuan politisnya ada 3 yaitu:
1) Pemerintah pusat  melalui aparaturnya dapat mengetahui  dan menyerap aspirasi daerah.
2) Pemerintah pusat melalui aparaturnya dapat mengupayakan untuk memperoleh dukungan daerah terhadap kebijakannya.
3) Pemerintah pusat karena keberadaan aparaturnya di daerah, tidak mendapat tekanan langsung dari daerah jika timbul masalah akibat penolakan kebijakannya.
Sedangkan tujuan administratifnya ada 4 yaitu:
1) Pemerintah pusat   melalui aparaturnya dapat menyesuaikan rencana program dan pelaksanaan pembangunan dengan kebutuhan daerah.
2) Pemerintah pusat melalui aparaturnya akan dapat mengetahui dan mengembangkan  potensi daerah  untuk  kepentingan  nasional  dan  daerah yang bersangkutan.
3) Pemerintah pusat  melalui aparaturnya akan dapat lebih efisien dalam melaksanakan program-programnya  daripada  dikerjakan langsung secara keseluruhan oleh dirinya.
4) Pemerintah pusat melalui aparaturnya akan lebih dapat menjamin “ speed
of action ” atas kebijakan atau program-programnya.

## Fungsi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Seperti telah dikemukakan bahwa pamong praja adalah aparatur pemerintah yang mengemban misi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arti pemerintahan daerah itu sendiri secara sempit adalah
aktivitas pemerintah daerah (kepala daerah dan perangkat daerah)  dalam penyelenggaraan urusan daerah dan urusan pusat. Urusan daerah adalah urusan otonomi daerah  (desentralisasi),  sedangkan urusan  pusat adalah  urusan medebewind, dekonsentrasi, dan pemerintahan umum.
Khusus  mengenai desentralisasi, medebewind,  dekonsentrasi, dan pemerintahan umum perlu diperjelas lagi karena ada perbedaan pada pelakunya. Pelaku  desentralisasi dan medebewind adalah  Daerah (daerah otonom, ada  pelibatan DPRD), sedangkan pelaku  dekonsentrasi dan pemerintahan   umum adalah pejabatnya (bukan Daerah, tanpa pelibatan DPRD). Dengan demikian pengemban misi pemerintah pusat yang  murni di lingkungan pemerintahan daerah adalah pamong praja sebagai aparatur dekonsentrasi dan pemerintahan umum.
Pada masa perundang-undangan dahulu, bobot pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Berbeda halnya dengan keadaan sekarang, karena variasi urusan dekonsentrasi bertambah, maka  urusan pemerintahan umum dipisahkan tersendiri.
Berdasarkan UU  No. 23 tahun  2014, sebagian urusan  konkuren (urusan bersama pusat-daerah yang dibagi berdasarkan skalanya) yang menjadi bagian pemerintahan pusatpun, dapat dijadikan bagian dari  tugas dekonsentrasi bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Yang   dimaksud dengan urusan pemerintahan umum (pada masa sekarang) adalah urusan pemerintahan setelah dikurangi urusan absolut (urusan yang  mutlak  diselenggarakan pemerintah  pusat), desentralisasi, medebewind, dan dekonsentrasi. Menurut UU No. 23 tahun 2014 yang sekarang berlaku, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum ialah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
Berdasarkan  hasil analisis terhadap  berbagai peraturan perundang- undangan tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum memang
selamanya berstatus sebagai urusan pusat, walaupun rinciannyanya berubah- ubah.
Rincian urusan pemerintahan umum versi UU No. 5 tahun 1974 yaitu:
1)  Membina ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijakan ketenteraman dan ketertiban yang  ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2)    Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi negara,  politik  dalam  negeri  dan  pembinaan kesatuan  bangsa  sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3) Menyelenggarakan koordinasi atas  kegiatan-kegiatan antar instansi pusat dan antara instansi pusat dengan instansi daerah.
4) Membimbing  dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintah bawahannya.
5) Mengusahakan secara terus-menerus agar semua peraturan perundang- undangan dan peraturan daerah dilaksanakan oleh istansi/pejabat pusat dan daerah serta mengambil tindakan yang  dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
6)    Melaksanakan semua  tugas pemerintahan yang dengan atau  berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya.
7) Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi pemerintahan lainnya baik pusat maupun daerah.
Sedangkan rincian urusan pemerintahan versi UU No. 23 tahun 2014, yaitu:
1)    pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika  serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara  Kesatuan Republik Indonesia;
2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3) pembinaan  kerukunan antarsuku dan  intrasuku, umat  beragama, ras, dan golongan lainnya guna  mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional,
dan nasional;
4) penanganan   konflik sosial sesuai   ketentuan peraturan   perundang- undangan.
5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota    untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,  keistimewaan dan kekhususan, potensi serta  keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7)  pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
Ketujuh urusan  pemerintahan  umum tersebut dapat dikatakan gugusan tugas untuk memperkuat ikatan di negara kesatuan RI sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah pusat. Di dalamnya mengandung  semangat untuk memelihara/menjaga tetap tegaknya “ NKRI .” Itulah kebutuhan nyata dalam tatakelola pemerintahan di negara kesatuan. Kekuatan negara  kesatuan dari sudut pandang  ilmu pemerintahan justru terletak pada “ keseimbangan sentralisasi-desentralisa si”  s ehingga  pemerintahan  pusat dan  pemerintahan daerahpun sama-sama kuat.
Dari kedua rumusan urusan pemerintahan umum tersebut, yang hampir tak pernah berubah adalah tugas yang ke-7 yang dalam ilmu pemerintahan lazim dikatakan tugas tampungtantra atau vrij bestuur. Tugas ini menunjukkan prinsip “ tidak ada satu pekerjaanpun dalam melayani masyarakat yang boleh diabaikan  pemerintah. ” Tugas ini mencerminkan cara  pemerintah pusat dalam mengurus kepentingan masyarakat di seluruh wilayah/daerah jika menghadapi suatu pekerjaan yang tidak ada instansi yang membidanginya atau yang
mengerjakannya. Dalam pelaksanaan  tugas inilah  pamong praja banyak berperan. Jenis pekerjaan  dalam  pelaksanaan  tugas ini sangat sulit diinventarisasi sebelumnya, karena keberadaannya muncul sewaktu-waktu dan karena itu pulalah membutuhkan    kemampuan aparaturnya untuk berimprovisasi. Asumsinya, dengan jenis tugas tampungtantra  ini, tugas-tugas pemerintahan telah terbagi habis.

## Peranan Pamong Praja dalam Pembangunan, Kemasyarakatan,
Pemerintahan, dan Ketatanegaraan
Dalam pidatonya di depan Kongres Serikat Pekerja  Kementerian Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1953 di Bogor, Bung Karno mengemukakan bahwa arti pamong praja lebih luas dari sekedar pengasuh dan pemimpin. Pamong praja adalah orang “ yang mengemong rakyat ,”  s eperti orang tua yang mengemong anaknya. Prinsip kerjanya “ tut wuri   handayani ,” artinya mengikuti,  memperhatikan,  dan mempengaruhi  dari belakang  orang-orang yang dipimpinnya.
Bertolak dari penegasan Bung  Karno tersebut, pamong  praja dibina agar dapat berperan seperti orang tua yang mengurus anaknya. Dengan didasari rasa kasih sayang dan tanggungjawabnya, orang tua mengasuh anaknya dalam beraktivitas.  Mengasuh bukan  berarti  membiarkan,  tetapi  mengikuti, memperhatikan, memotivasi, bahkan menjaga  keselamatannya. Selama asuhannya beraktivitas normal, baik, benar, bagus, dan berguna; pengasuh hanya mengikuti dan memperhatikannya. Tetapi jika keadaan sebaliknya, maka pengasuh turun tangan untuk membantunya atau mencegah dari hal-hal yang akan membahayakan dirinya dan orang lain.
Berdasarkan pengalaman praktik, pihak yang diikuti, diperhatikan, dan dipengaruhi oleh pamong  praja itu adalah pemerintah di tingkatan yang lebih bawahnya dan rakyat yang berada di wilayah kerjanya. Pemerintah mana yang dikatakan lebih bawahnya tergantung pada pengaturan undang-undang
pemerintahan daerah yang berlaku pada  tiap-tiap masanya. Misalnya, pemerintah di tingkatan yang lebih bawah dari provinsi adalah kabupaten/kota, tingkatan yang  lebih bawah dari kabupaten/kota adalah kecamatan, dan tingkatan yang lebih bawah dari kecamatan adalah desa atau kelurahan.
Dalam struktur pemerintahan yang demikian, pamong praja berperan dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian,  serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peranan pamong  praja dalam pekerjaan ini terrasa banyak sekali. Misalnya dari pengalaman pribadi penulis sebagai camat, bagaimana camat mengkoordinasikan instansi tingkat kecamatan dan desa  dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan di wilayah kerjanya.
Dalam kaitannya dengan kemasyarakatan, pengalaman praktik menunjukkan bahwa pamong praja sering  diperankan sebagai “ sese puh” masyarakat. Pamong  praja dianggap bagian dari tubuh masyarakat. Bahkan pamong praja yang  sudah pensiunpun banyak yang  masih diperankan hampir sama   dengan yang masih aktif.   Mereka dijadikan   tempat bertanya, berkonsultasi,  bahkan  dimintai  pertolongan atau pendapat  berkenaan dengan kepentingannya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
Berkenaan dengan kenegaraan, pamong  praja telah menunjukkan peranannya sebagai “ penguat ikatan negara  kesa tuan” di tiap-tiap daerah penugasannya dari sejak awal kemerdekaan RI sampai sekarang. Mereka telah menunjukkan bahwa pemerintah pusat hadir bersama-sama  pemerintah bawahannya beserta instansi  vertikal yang  dikoordinasikannya untuk “ menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga ketenteraman dan ketertiban. ”
Pada  masa awal kemerdekaan, dengan UU  No.1 tahun 1945 ditetapkan bahwa pemerintahan di daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah bersama
Komite Nasional Daerah. Sejak itu, pamong praja bersama bawahannya dan para pejuang lainnya berjuang untuk menegakkan kemerdekaan RI.
Pada masa selanjutnya, pamong  praja memperjuangkan agar negara Indonesia tidak berbentuk federal, melainkan tetap berbentuk negara kesatuan. Karena itu, korp ini sangat menentang kehadiran UU No. 1/1957 yang berbau federalisme yang diupayakan Belanda karena ingin tetap menguasai Indonesia.
Itulah mungkin latar  belakangnya  mengapa  The Liang Gie (1967: 173) berpendapat bahwa dalam rangka dekonsentrasi, pamong  praja memiliki 3 peranan, yaitu :
1) sebagai instansi penengah (arbitrer) di antara kepentingan yang saling bertentangan dan bermusuhan;
2) sebagai instansi penghubung di antara lingkungan hukum tata negara yang berlainan; dan
3) sebagai pemelihara dan penegak ketenteraman dan keamanan umum yang dalam hal ini berhubungan erat dengan pihak kepolisian negara.

## Penutup
Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa  selama Republik Indonesia berbentuk negara kesatuan, selama itu pula pekerjaan dekonsentrasi dan pemerintahan umum tetap ada. Seluas apapun otonomi yang  diberikan kepada    Daerah, peranan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah akan  tetap ada. Itu artinya, sekalipun  sebutan  pamong praja jarang dimunculkan, namun hakikat kedudukan, fungsi, dan peranannya tetap ada.

## Daftar Pustaka

## Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
Gie, The Liang, 1968, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Indonesia Jilid I,Jakarta: Gunung Agung.
Kansil, C.C.T, 1981, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Aksara Baru. Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1978, Fungsi & Struktur Pamong Praja,
Bandung: Alumni.
Koswara, E., 2000, Makna  Otonomi  Daerah  Bagi Negara  Kepulauan Seperti Indonesia Dan  Prospeknya Dalam  Abad 21, Artikel dalam Jurnal Ilmu
Pemerintahan Edisi 10 tahun 2000, Jakarta: IPDN.
Roesmidi  dkk,  2010, Pemerintahan  Umum, Modul  Perkuliahan Jatinangor:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

## Sallata,B.L, 1983, Peningkatan Dan Pemantapan Tugas-Tugas Pamong Praja
Dalam    Rangka Pelaksanaan    PP    27/1956, Jakarta: Yayasan Karya
Dharma Institut Ilmu Pemerintahan.
Soejito, Irawan,  1981, Hubungan  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah,
Jakarta: Bina Aksara.
Soleh, Chobib, dan Bambang Trisantono, 2001, Pamong Praja Dalam
Perspektif Sejarah, Depok: Citra Utama.

## Sugandha, Dann, 1981, Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah
Pusat Dan Daerah Di Indonesia, Bandung: Sinar Baru
Suryaningrat, Bayu, 1980, Pamong Praja Dan  Kepala Wilayah, Jakarta: Aksara Baru.
Suryaningrat, Bayu, 1976, Wewenang, Tugas, Dan Kewajiban Camat, Jakarta:
Yayasan Beringin KORPRI Unit Departemen Dalam Negeri.
Wasistiono, Sadu, dan Mansur, 2010, Desentralisasi dan Otonomi Daerah,
Modul Perkuliaha, Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.