Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022 – ISSN 2338-6924 (online) – ISSN 2579-4957 (cetak)

## MAQASID SYARIAH

## DAN PENGARUH PELARANGAN BUNGA DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
Muhammad Baiquni Syihab STEI Hamfara

## Abstract
Bank interest as stated by MUI is usury, and usury is unlawful. However, bank interest cannot be released from the economic system because it functions as a financial instrument that regulates the money supply. Without interest, the banking operational system cannot run. Without service fees from the central bank, the banking operational system (both conventional and sharia) cannot function as it should. Maqasid sharia is the purpose and  wisdom  of  establishing  a  law  given  by  the  Khaliq  (Allah),  then  of  course  the forbidden law on the practice of muamalah flowering (usury) has a purpose and wisdom. And as revealed in the Qur'an that the prohibition of usury is intended so that humans are not wrongdoers who wronged and no one was wronged in terms of property. In this discussion we reveal, that the practice of bank interest is the main cause of inflation. Inflation itself means a decrease in the value of money, and not an increase in the price of goods. That is, it is possible that among the community there is absolutely no practice of  usury,  but  still  it  has  a  bad  impact,  exposed  to  dirty  splashes  of  usury  practice. Namely, the wealth of money that he has has decreased in value due to inflation.
Keyword: Interest, Riba, Maqasid Sharia

## Abstrak
Bunga  bank  sebagaimana  yang  difatwakan  MUI  adalah  riba,  dan  riba  haram hukumnya.  Namun  demikian  bunga  bank  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sistem perekonomian oleh sebab fungsinya sebagai instrumen keuangan pengatur jumlah uang beredar.  Tanpa  bunga,  sistem  operasional  perbankan  tidak  dapat  berjalan.  Tanpa imbalan jasa dari Bank sentral, sistem operasional perbankan (baik konvensional dan syariah) tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Maqasid syariah adalah tujuan dan hikmah dari penetapan sebuah hukum yang diberikan sang Khaliq (Allah), maka sudah barang tentu hukum haram atas praktek muamalah berbunga (riba) memiliki tujuan dan hikmah. Dan sebagaimana yang diungkapkan dalam al Qur’an bahwa pelarangan  riba  dimaksudkan  agar  disesama  manusia  tidak  ada  pihak  yang menzalimi dan tidak ada yang dizalimi dalam hal harta. Pada pembahasan ini kami ungkapkan, bahwa praktek bunga bank adalah sebab utama terjadinya inflasi. Inflasi sendiri berarti penurunan nilai uang, dan bukan kenaikan harga barang. Artinya, mungkin saja diantara masyarakat ada yang sama sekali tidak pernah melakukan praktek riba, namun tetap ia mendapat dampak buruk, terkena cipratan kotornya
praktek riba. Yaitu harta uang yang ia miliki mengalami penurunan nilai akibat inflasi tersebut.
Keyword: Bunga, Riba, Maqasid Syariah

## Pendahuluan
Maqasid  Syariah  menurut  Abdul  Wahab  Khallaf  adalah  kaidah-kaidah tasyri’iyyah yang  diungkapkan  oleh  ulama  ushul  fiqih  Islam  dari  penelitian  hukum- hukum syar’iyyah dan  dari  penelitian  tentang  illat-illatnya  dan  berbagai  hikmah  dari pembentukan hukumnya, serta dari berbagai nash yang menetapkan berbagai dasar- dasar  pembentukan  hukum  secara  umum  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang  umum (Abdul Wahab, 1994, 310).
Tujuan  umum  syar’i dalam  mensyariatkan  hukum-hukumnya  ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan:
1. Menjamin hal-hal yang dharuri (kebutuhan pokok) bagi mereka
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka ( hajiyat ) dan
3. Kebaikan-kebaikan mereka ( tahsiniyat )
Sesuatu  yang  bersifat tahsini tidaklah  dipelihara  jika  didalamnya  terdapat pelalaian  terhadap  sesuatu  yang  bersifat  kebutuhan hajiyat .  Demikian  pula  tidak dipelihara sesuatu yang bersifat hajiyat dan tahsiniyat , jika didalamnya terdapat pelalaian terhadap yang dharuriyat .
Bahwa hal-hal yang yang dharuri bagi manusia kembali kepada lima hal: agama ( hifzu din ), jiwa ( hifzu nafs ), akal ( hifzu akl ), kehormatan ( hifzu nasl ) dan harta ( hifzu maal ).
Adapun hal-hal yang bersifat hajiy bagi manusia mengacu pada sesuatu yang menghilangkan  kesulitan  dari  mereka,  meringankan  beban taklif dari  mereka,  dan mempermudah bagi mereka berbagai macam muamalah dan pertukaran. Agama Islam telah  mensyariatkan  sejumlah  hukum  pada  berbagai  bab  muamalah,  ibadah  dan hukuman  yang  maksudnya  ialah  menghilangkan  kesulitan  dan  memberikan kemudahan bagi manusia.
Sedangkan  hal  yang  bersifat  tahsini  mengacu  kepada  segala  sesuatu  yang memperindah keadaan manusia dan menjadikannya sesuai dengan hal yang dituntut muru’ah dan akhlak yang mulia. Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah, muamalah dan hukuman sejumlah hukum yang dimaksudkan untuk perbaikan dan  keindahan  serta  membiasakan  manusia  dengan  adat  dan  istiadat  yang  terbaik
sekaligus menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan terlurus (Abdul Wahab, 1994, 318).

## Menempatkan Fiqih diatas Maqasid
Perintis teori maqasid adalah Imam Al-Ghazali yang lahir pada tahun 1058 M. Artinya  sebelum  era  imam  Ghazali  tidak  ada  teori  maqasid.  Namun  demikian keberadaan akan maqasid syar’i jelas telah ada sejak adanya wahyu Allah tersebut, yaitu turun bersama turunnya al- Qur’an dan Hadits Nabi SAW .
Dengan demikian para Shahabat Nabi SAW, seperti Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Saad bin Abi Waqos, Zaid bin Tsabit dan lain sebagainya, atau Tabiin seperti Abu Hanifah, Hasan Basri, Said bin Musayib, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya, atau tabiut tabi’in seperti Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy- Syafi’i, Ahmad bin Hambal, Sufyan Al Tsauri, Al Auzai dan lain sebagainya, dalam berfatwa terkait hukum Islam tidaklah menggunakan teori maqasid, sebab mereka hidup sebelum era pencetus teori Maqasid Imam Ghazali. Namun demikian fatwa-fatwa mereka sering dianggap oleh tokoh Islam Mutaakhirin sebagai  fatwa  yang  lahir  dengan  mempertimbangkan maqasidu  syar’i .  Apakah  benar demikian, ataukah mereka berfatwa secara murni menggunakan kaidah dalam ushul fiqh  atau  kaidah  dalam  berfatwa,  dan  apakah  fatwa-fatwa  mereka  bisa  kita  jadikan sandaran dalam berhukum?, dengan demikian untuk memperjelas masalah tersebut kita  perlu  menjernihkan  runtutan  sumber  hukum  Islam sebagai  dasar  pengambilan fatwa hukum.
Runtutan sumber hukum Islam yang bisa dijadikan dasar hukum adalah Al- Qur’an (karena  seluruhnya qoth’i  tsubut ),  Hadits  (karena  perintah  al- Qur’an) ,  Ijma Shahabat Nabi (karena indikasi wahyu yang tidak teriwayatkan)  dan Qiyas (metode berhukum).  Adapun  maqasid  bukan  termasuk  sumber  hukum  Islam,  melainkan sebuah pelajaran yang tersirat dari hukum Islam yang diambil dari 4 sumber hukum Islam  tersebut.  Oleh  karenanya,  tidak  bisa  dianggap  maqasid  yang syar’i  jika bertentangan dengan makna teks yang ada pada Qur’an, Hadits dan Ijma Shahabat . Bahkan  Qiyas  pun  tidak  dianggap  dan  diakui  jika  sebuah  hukum  telah  ditetapkan dalam al- Qur’an, Hadits dan Ijma Shahabat Nabi saw (kaidah: laa ijtihada ‘ala maulidin nash ), apalagi jika hanya pengungkapan sebuah maqasid yang bertolak belakang dengan teks wahyu.
Terkait Ijma Shahabat sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, maka perlu kami tekankan, bahwa yang menjadi sumber hukum adalah ijma (kesepakatan) oleh orang-orang yang terdefinisi sebagai shahabat Nabi saw., dan bukan sekedar pendapat salah  satu  shahabat  Nabi  saja,  seperti  pendapat/fatwa  Umar  bin  Khatab  saja,  atau fatwa Ali bin Abi Thalib saja. Sebab jika pendapat tersebut adalah pendapat seorang diantara mereka saja dan berbeda pendapatnya dengan shahabat Nabi yang lain, maka fatwa tersebut adalah Mazhab Shahabat, beserta orang-orang yang mengikuti fatwa tersebut. Sekali lagi hal demikian disebut bukan Ijma Shahabat.
Terlebih lagi jika fatwa hukum Islam berasal dari seorang tabi’in atau tabiut tabiin seperti  Imam  Hanafi,  Imam  Malik, Imam  Syafi’i,  Said  bin Musayib,  Ahmad  bin Hanbal, dan lain sebagainya. Pendapat-pendapat fatwa mereka tidak layak dijadikan sumber hukum Islam. Oleh karenanya pendapat-pendapat mereka (para imam) adalah hukum Islam bagi mereka beserta orang-orang yang mengikuti mereka, namun bukan sumber  hukum  Islam,  sebab  fatwa  mereka  adalah  hasil  ijtihad  mereka.  Sedangkan s umber hukum Islam adalah Qur’an, Hadits, Ijma Shahabat dan Qiyas
Sebagai contoh, tokoh tabi’ in Said bin Musayyib pernah berfatwa bahwa boleh penguasa menetapkan harga atas barang dengan maksud ( maqasid ) untuk melindungi pembeli. Sedangkan jika dilihat fatwa tersebut nyatanya bertentangan dengan makna teks  hadits  Nabi  saw  tentang tas’ir (penetapan  harga).  oleh  karenanya  fatwa  ini bukanlah sumber hukum Islam, melainkan sekedar fatwa seorang ulama besar, tokoh tabiin yang dalam berfatwa (berijtihad) memiliki kemungkinan salah dan keliru. Selain bukan  shahabat  Nabi saw,  beliau  Said  bin  Musayib  juga  dalam  berfatwa  terkait  ini kemungkinan tidak menggunakan teori maqasid Imam Ghazali, sebab beliau wafat sebelum  lahirnya  imam  Gahazali.  Oleh  karena  itu  mencontoh  dan  melaksanakan kebijakan  sebagaimana  ketetapan  Said  bin  Musayyib  tentang tas’ir dengan  alasan Maqasid adalah tidak tepat, keliru dan tidak dapat dibenarkan.
Umar  bin  Khatab  juga  pernah  berfatwa  bahwa  wanita  dari  keturunan  yang mulia  (bani  Hasyim:  Syarifah)  tidak  boleh  menikah  kecuali  dengan  laki-laki  yang setaraf dengannya (Sayyid). Namun demikian fatwa ini adalah fatwa Umar bin Khatab yang berbeda dengan pendapat Shahabat Nabi lainnya, walaupun imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafii juga berpendapat demikian . Oleh karena itu fatwa  Umar  beserta  orang-orang  yang  mengikuti  fatwa  tersebut  disebut  mazhab Shahabat, bukan Ijma Shahabat sebagai sumber hukum Islam.
Maqasid juga berbeda dengan illat hukum dalam Qiyas. Illat hukum adalah sifat yang  mengikat  (sifat mundhabitoh )  yang  menyatukan  antara  kasus  hukum  asal  yang dijadikan  pijakan  analogi  (al muqoyyas  alaih )  dengan  derivat  ( al  muqoyyas )  yang  akan dihukumi (Hafidz A, tt, 98). Sedangkan maqasid adalah tujuan dari hukum. Illat dapat digunakan  untuk  menghukumi  kasus  yang  belum  tersebut  hukumnya  didalam  al- Qur’an  dan  Hadits,  s edangkan  Maqasid  tidak  dapat  digunakan  seperti  itu,  sebab maqasid adalah ibroh .
Contoh  kasus  berikut:  hukum  tidak  berpuasa  pada  bulan  ramadhan  bagi pekerja berat di pelabuhan adalah boleh, sementara orang-orang yang boleh  untuk tidak  berpuasa  ramadhan  yang  tersebut  dalam  Al- Qur’an  hanya  orang  sakit  dan musafir.  Mengapa  kesimpulan  hukumnya  demikian,  sebab  memiliki  kesamaan  illat, yaitu  keadaan  payah  ( masaqqoh )  yang  dialami  orang  sakit  dan  musafir  sebagaimana payahnya  keadaan  pekerja  berat  sehingga  bisa  mendapatkan rukhsoh yang  sama. Artinya hukum bolehnya tidak berpuasa bagi pekerja berat adalah karena illat hukum dalam qiyas melalui illat istinbath , (Hafidz, tt, 103) atau seperti yang diungkapkan oleh Imam Ghazali adalah illat munasabah . Jadi, bolehnya berbuka puasa bagi pekerja berat bukan karena maqasid (tujuan) dari hukum bolehnya tidak berpuasanya bagi orang sakit dan musafir, sebab maqasid hanyalah sebuah ibroh yang diterangkan oleh nash, tidak lebih. Jika nash tidak menyebut maqasid penetapan hukum, maka kita tidak akan tahu apa  tujuan  Syari’  menetapkan  hukum  tersebut.  Contoh:  disyaritakannya  wudu  dan mandi junub tidak disertai maqasid, oleh karena itu kita tidak tahu apa tujuannya dari ditetapkannya hukum tersebut oleh as- Syari’ . Oleh karena itu perlu dibedakan antara illat dengan maqasid.
Adapun  contoh  maqasid  namun  tidak  bisa  dijadikan  illat,  seperti  yang dijelaskan dalam nash.
Contoh:
Kutiba  ‘alaikum  syiam  kama  kutiba  ala  llazina  min  qoblikum  la’al lakum  tattaqun (artinya:  diwajibkan  atas  kamu  berpuasa  sebagaimana  orang-orang  sebelum kamu agar kamu bertakwa)
Maqasid dari kewajiban syiam adalah agar kalian bertaqwa, namun maqasid ini tidak bisa diartikan sebagai illat. Sebab jika dijadikan illat maka akan ia memiliki fungsi demikian  dalam  hal  qiyas :  berzikir,  i’tikaf,  sodaqoh  secara  sembunyi -sembunyi, semuanya dapat membuat kita bertaqwa, sehingga hukumnya menjadi wajib, jelas ini tidak  dapat  dibenarkan.  Bahkan  lebih  fatal  jika  seperti  ini:  hasil  observasi  dan
eksperiment  dalam  metode  ilmiah,  yoga,  matigeni,  puasa  mutih,  berbagi  angpao, meditasi, nyepi adalah aktivitas yang tidak tersebut dalam nash namun dapat membuat orang  jadi  berkelakuan  baik  dan  bertakwa,  lalu  apa  hukumnya?  Hingga  kemudian aktivitas tersebut dihukumi wajib. Ini adalah logika jauh dari kebenaran.
Dengan demikian cara peng-qiyas-an menggunakan maqasid justru membuat hukum  Islam  jatuh  pada  metode  filsafat – mantiq  (logika),  dan  ini  tidak  dapat dibenarkan.  Namun  demikian maqasid sebuah  hukum  walaupun  tidak  disebutkan dalam nash, mengungkapkan maqasid (tujuan hukum) tersebut tetap boleh dilakukan.
Namun maqasid yang diungkapkan tersebut memiliki sifat, selain tidak dapat dijadikan sebagai illat hukum, maqasid tersebut  juga  tidak  mutlak  kebenarannya.  Dengan demikian  maqasid  tersebut  lebih  cenderung  sebagai  sebuah  hikmah  dan  atau argumentasi tujuan hukum. Sebagaiman a disebutkan dalam al Qur’an.
“Serulah  manusia  kepada  jalan  tuhanmu  dengan  hikmah  dan  pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang baik” (QS an Nahl: 125)

## Definisi dan Dasar Hukum Riba
Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan ( az ziyadah ), berkembang ( an numuw ),  meningkat  ( irtifa’ ),  dan  membesar  ( al  ‘uluw ). 1 Dengan  kata  lain  riba  adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima  pemberi  pinjaman  dari  peminjam  sebagai  imbalan  karena  menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu (Afzalur Rahman, 1996, 83).
Menurut  Sayyid  Sabiq  dalam  kitab  fiqih  sunnah,  yang  dimaksud  riba  adalah tambahan  atas  modal  baik  penambahan  itu  sedikit  atau  banyak.  Demikian  juga menurut  Ibnu  Hajar  al  Asqolani,  riba  adalah  kelebihan,  baik  dalam  bentuk  barang maupun  uang.  Sedangkan  menurut  Allama  Mahmud  al  Hasan  Taunki,  riba  adalah kelebihan atau pertambahan; dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.
1. Al-Quran
1 Imam Taqiyuddin Abubakar al Husaini, Kifayatul Akhyar , Bina Ilmu, Surabaya, hal. 17 (Heri Sudarsono – Bank dan Lembaga Keuangan Syariah) mengatakan riba menurut syara’ berarti tambahan pada emas, perak dan beberapa makanan
"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai  setiap  orang  yang  tetap  dalam  kekafiran  dan  selalu  berbuat  dosa. Sesungguhnya  orang-orang  yang  beriman,  mengerjakan  amal  shaleh, mendirikan  sholat  dan  menunaikan  zakat,  mereka  mendapat  pahala  di  sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah  sisa  riba  (yang  belum  dipungut)  jika  kamu  orang-orang  yang beriman.  Maka  jika  kamu  tidak  mengerjakan  (meninggalkan  sisa  riba)  maka ketahuilah  bahwa  Allah  dan  Rasul-Nya  akan  memerangimu.  Dan  jika  kamu bertaubat (daripengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam  kesukaran,  maka  berilah  tangguh  sampai  dia  berkelapangan.  Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS Al Baqarah : 275 – 280).
"Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,  maka  (yang  berbuat  demikian)  itulah  orang-orang  yang  yang melipatgandakan." (QS Ar Ruum : 39).
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat keberuntungan.  Peliharalah  dirimu  dari  api  neraka,  yang  disediakan  untuk orang-orang yan g kafir.” (QS . Ali Imron: 130)
2. Hadits
“Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad )
“ Riba  Itu  Ada  73  Pintu.  Yang  Paling  Ringan  Adalah  Semisal  Dosa Seseorang Yang Menzinai Ibu Kandungnya Sendiri.” (HR. Al Hakim Dan Al Baihaqi)

## Jenis-jenis Riba
Terdapat dua jenis riba yang dipraktekkan dan kemudian dilarang oleh Islam, yaitu  riba  nasi’ah  dan  riba  fadhl.  Riba  nasi’ah  dikenal  sebagai  tambahan  yang
dipersyaratkan akan diambil oleh kreditur (pemberi pinjaman) dari debitur (peminjam) sebagai  imbalan  pengangguhan  waktu  yang  diberikan  oleh  pihak  kreditur  untuk melunasi  hutang,  baik  ketika  akaqd  hutang  itu  dilakukan  maupun  ketika  debitur meminta penangguhan. Sedangkan riba fadhl yaitu kelebihan yang dihasilkan karena perbedaan barang yang diperjualbelikan (Afzalurrahman, 1996, 324).
1. Riba Nasiah
Nasi’a  secara  bahasa  berarti  menunda,  mengangguhkan  atau menunggu,  dan  mengacu  kepada  waktu  yang  diberikan  kepada  pengutang untuk membayar kembali hutang dengan memberikan tambahan. Karena itu, riba nasi’ah mengacu kepada bunga dan utang (Umer Chapra, 2000, 2). Dalam arti inilah, istilah riba dalam alqur’an “...dan Allah mengharamkan ri ba ” (QS. Al Baqarah : 275). Arti ini juga yang ditunjukkan dalam hadits Raulullah saw. ketika beliau mengatakan, “Tidak ada riba kecuali nasi’ah”. (HR. Bukhari).
Riba ini secarta tegas dilarang dalam al- Qur’an dengan larangan yang keras. Semua ulama sepakat tanpa adanya perselisihan mengenai hal ini. Tidak ada ruang untuk berkilah bahwa riba yang dimaksud adalah yang berlipat ganda (usury)  dan  bukan  bunga  (interest),  sebab  Rasulullah  saw.  telah  melarang ummatnya  mengambil  hadiah,  pelayanan,  atau  tanda  mata  sekecil  apapun sebagai syarat pinjaman, lebih dari pokok.
Dari Abu Burdah bin Salam, ia berkata, “Kamu hidup dalam sebuah negeri  di  mana  riba  tersebar  luas.  Karena  itu,  jika  salah  seorang  berutang kepadamu dan ia memberikan sekeranjang rumput atau gandum atau jerami, janganlah engkau terima karena itu adalah riba.” (HR. Bukhari)
Jenis  riba  ini  sudah  tersebar  luas  dan  telah  dikenal  pada  zaman Rasulullah.  Transaksi  dalam  bentuk  seperti  ini  sudah  biasa  terjadi  di  negara Arab pada waktu itu. Ketika "si peminjam tidak dapat membayar uang pokok bersama  tambahannya  pada  saat  jatuh  tempo,  saat  itu  pula  ia  diberi perpanjangan waktu, tetapi jumlah pinjamannya pun menjadi berlipat ganda.”
Contoh-contoh  yang  terjadi  pada  zaman  Rasulullah  berikut  ini mungkin dapat membantu memperjelas arti riba nasi’a  (bunga dalam transaksi uang) sebagaiman yang diungkapkan dalam kitab al Muwatha’.
Pertama, Abu Saleh berkata bahwa ia pernah menjual kain pada warga Dar  al-Nakhla  dengan  perjanjian  akan  membayarnya  pada  tanggal  tertentu. Tetapi, ketika ia pergi menuju  Kufa, mereka meminta agar mengurangi jumlah
harga yang sudah ditentukan dengan alasan mereka ingin membayar kontan pada saat itu juga. Kemudian Abu Saleh menghubungi Zaid ibn Tsabit untuk menanyakan  hal  tersebut.  Namun  Zaid  melarang  untuk  menerima  tawaran tersebut karena di dalamnya terdapat unsur riba.
Kedua,  Abdullah  ibn  'Umar  pernah  ditanya  tentang  seseorang  yang meminjamkan  sejumlah  uang  pada  orang  lain  dengan  jangka  waktu pengembalian yang telah ditentukan; peminjam memohon pada kreditor untuk mengurangi  jumlah  uang  pinjamannya  dengan  alasan  ia  akan  membayar sebelum waktunya, tetapi Abdullah tidak menyetujui tawaran tersebut karena mungkin di dalamnya terdapat unsur riba.
Ketiga,  menurut  Zaid  ibn  Asian,  pada  masyarakat  Arab  lama,  riba terjadi dalam bentuk seperti ini: ketika seseorang berhutang pada orang lain dan  masa  pinjamannya  telah  habis,  orang  yang  memberikan  pinjaman  akan meminta  sejumlah  uang  pokok  yang  dipinjamkannya.  Jika  peminjam  tidak mampu  membayarnya  maka  pemberi  pinjaman  akan  memberikan perpanjangan  waktu  dengan  syarat  ia  nanti  harus  membayarnya  bersama tambahan modalnya. Maka jangka waktunya diperpanjang dengan menaikkan hutangnya (sebagai imbalan atas perpanjangan jangka waktunya itu). Maka hal itu kurang lebih, merupakan imbalannya karena menunggu daiam jangka waktu yang lebih lama untuk menerima kembali uang pokoknya dari di peminjam, dan bunga yang diminta lebih banyak dari uang pokok yang dipinjarnkan, itulah yang dinamakan nba (atau bunga).
Keempat, Imam Malik berkata bahwa ada persetujuan penuh di antara para  pakar  ekonomi  Muslim  yang  berkaitan  dengan  seluruh  transaksi  kredit yang dilarang. Transaksi itu ialah jika  seseorang memberikan pinjaman pada orang lain dengan jangka waktu yang telah ditentukan, telapi peminjam berjanji akan  membayarnya  sebelum  tanggal  yang  telah  dijanjikan  jika  kreditor mengurangi  jumlah  pinjamannya:  atau  jika  kreditor  menambah  waktu pembayarannya  setelah  jatuh  tempo  yang  telah  dijanjikan  dan  peminjam berjanji akan menambah uang pinjamannya dengan tambahan yang ditentukan. Menurut Imarn Malik itulah yang dinamakan bunga yang murni dan ini tidak diragukan lagi.

## 2. Riba Fadhl
Riba fadhl berasal dari kata al - fadhl yang berarti tambahan pada salah satu  dari  kedua  barang  yang  dipertukarkan.  Adapun  barang-barangnya sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi SAW.
“Emas  dijual  dengan  emas,  perak  dengan  perak,  gandum  dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Dan jika jenis-jenis ini berbeda, maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika” (HR. Muslim )
Riba Fadhl terjadi dalam transaksi pembelian dari tangan ke tangan dan penjualan  komoditas. Apapun  yang  diterima  sebagai  suatu  “kelebihan”  oleh salah  satu  dari  kedua  belah  pihak  dalam  transaksi  ini  adalah  riba  fadhl. Permasalahan  riba  fadhl  menyangkut  aspek  keadilan  dalam  pertukaran komoditas dengan nilai yang sama.
Pembahasan riba fadhl ini muncul dalam hadits-hadits yang melarang pertukaran komoditas yang sama yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley atau anggur dengan anggur dan sebagainya.
Dari Abu Said al- Khudri, Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dalam keadaan serupa dengan serupa dan janganlah  kamu  menambahkan  di  atas  lainnya,  jangan  kamu  menjual  perak dengan perak kecuali dalam keadaan serupa dan jangan pula menambahkan di atas lainnya, dan janganlah kamu menjual yang jauh untuk yang sudah siap” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i dan Musnad Ahmad)
Dari  Abu  Said  al- Khudri,  Rasulullah  saw.  bersabda,  “Emas  dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (serupa dengan serupa dan dari tangan ke tangan). Barangsiapa yang membayar lebih atau mengambil lebih, ia telah melakukan riba. Pengambil dan pembayar sama- sama berdosa.” (HR. Muslim dan Musnad Ahmad).
Umar  meriwayatkan  bahwa  Rasulullah  bersabda,  “Menjual  gandum dengan  gandum,  kurma  dengan  kurma,  adalah  perbuatan riba, kecuali  kalau dijualnya dari tangan ketangan (transaksi diselesaikan pada saat itu juga)” ( HR. Bukhari).
Menurut  Abu  Said  Khudri,  Rasulullah  telah  bersabda,  “Janganlah menjual dua sha’ (timbangan) kurma dengan satu sha’, juga jangan menukar dua dirham untuk satu dirham (karena itu adalah riba)” (HR. Bukhari).
Diriwayatkan oleh Abu Bakar bahwa Rasulullah bersabda, “Janganlah menjual emas dengan emas dan perak dengan perak dalam jumlah yang sama, tetapi  juallah  emas  dengan perak  atau  perak  dengan  emas  sesuka  kamu” (Bukhari).
Diriwayatkan  oleh  Abu  Said  Khudri  bahwa  Rasulullah  berkata: "janganlah menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali dalam jumlah yang sama, juga janganlah menjual sesuatu dengan barang yang sama dalam  jumlah  yang  lebih  sedikit,  dan  juga  jangan  menjual  sesuatu  yang  ada dengan sesuatu yang tidak tampak" (HR. Bukhari).
Terdapat beberapa pendapat berkaitan dengan masalah komoditas apa saja  yang  terkait  dengan  riba.  Mengapa  hanya  enam  komoditas  yang disebutkan. Berdasarkan karakteristik emas dan perak sebagai komoditas uang ( commodity  money ),  secara  umum  disimpulkan  bahwa  semua  komoditas  yang dipergunakan  sebagai  uang  masuk  ke  dalam  cakupan  riba fadhl ,  sedangkan terhadap komoditas empat lainnya banyak perbedaan di kalangan para fuqaha. Imam Hanafi, Hanbali, Imami, dan Zaidi berpendapat bahwa karena keempat komoditas itu dijual dengan timbangan atau ukuran, maka semua barang yang dapat dijual berpotensi terkena riba fadhl. Imam Syafi'i berpendapat empat jenis yang  lainnya  (gandum,  barley,  kurma,  dan  garam)  mewakili  jenis  bahan makanan,  sedangkan  menurut  Imam  Maliki,  termasuk  pula  makanan  yang benar-benar dapat dimakan setelah diawetkan atau dapat disimpan lama.
Sementara  itu,  ketiadaan  illat  yang  terdapat  dalam  enam  komoditi membawa an Nabhani berkesimpulan bahwa riba tidak akan terjadi di dalam praktek jual beli dan salam, selain pada enam barang yaitu kurma, qamh, sya’ir, 2
garam,  emas  dan  perak. Ijma’  dan  hadits  ang  berkenaan  dengan  ini  hanya menyatakan komoditas tertentu yaitu enam jenis, yang di dalamnya terdapat praktek  riba,  sehingga  tidak  bisa  ditetapkan  selain  terhadap  barang-barang tersebut. Hal ini juga sesuai dengan kaidah,
2 Qamh dan Sya’ir sering diterjemahkan dengan gandum. Yang jelas, kedua tanaman tersebut tidak ada di Indonesia, sehingga sulit mencari padanan istilah yang tepat.
“Hukum asal barang adalah mubah (halal) selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya”.
Sebuah hal yang kita tangkap dalam hadits-hadits di atas adalah sulitnya melakukan  pertukaran  komoditi  yang  sama  dengan  nilai  yang  sejenis. Penyeimbangan  nilai  dalam  pertukaran  ini  hanyalah  bersifat  perkiraan. Akibatnya,  pertukaran  komoditas  yang  sejenis  berpeluang  memunculkan ketidakadilan.    Untuk  menjamin  keadilan,  Rasulullah  tidak  menggalakkan perdagangan barter tetapi memberikan solusi melalui pertukaran dengan uang yang  selanjutnya  dapat  dipertukarkan  kembali  dengan  komoditas  yang diinginkan.  Dengan  demikian,  fungsi  uang  sebagai  alat  tukar  diharapkan mampu berperan menghilangkan ketidakseimbangan nilai tukar barang.
Abu Said Khudri meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah  menunjuk  seseorang  sebagai  Gubernur  Khaibar.  la  membawa  kurma dengan kualitas yang tinggi pada Rasulullah dan bertanya, "Apakah Khaibar menghasilkan kurma seperti ini di seluruh ladangnya?" la menjawab, "Tidak. Demi Tuhan, kami membeli satu saa jenis kurma ini untuk ditukar dengan dua saa kurma  jenis  yang  lain."  Rasulullah  berkata,  "Janganlah  mengulangi  lagi perbuatan itu, juallah (kurma kualitas rendah ini) dengan dirham dan kemudian belilah  kurma  yang  berkualitas  tinggi,  (Kalau  kurma  harus  ditukar  dengan kurma) maka harus sama beratnya.” (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa’i).
Abu  Sa'id  berkata  bahwa  suatu  hari  Bilal  datang  pada  Rasul  dengan membawa kurma yang jenisnya hijau. Rasul lain bertanya, “Dari mana kamu memperoleh  ini?”  Bilal  menjawab,  “Kami  memiliki  kurma  yang  berkualitas rendah, kemudian kami memberikan dua sha’ kurma yang berkualitas seperti itu untuk ditukar dengan satu sha’ kurma yang berkualitas tinggi dengan tujuan untuk diberikan pada Rasulullah yang mulia.” Mendengar hal ini, Rasulullah berseru,  “ A wa, a wa (ungkapan  yang  menyalahkan),  ini  benar-benar riba. Janganlah  kamu  lakukan  lagi,  jika  kamu  ingin  memperoleh  kurma  yang berkualitas tinggi, maka juallah terlebih dahulu kurma-kurma yang berkualitas rendah itu untuk memperoleh uang, kemudian belilah kurma yang berkualitas tinggi.” (HR. Muslim dan Musnad Ahmad).
Dengan demikian, baik riba nasi’ah maupun riba fadhl sama -sama tergolong riba yang dimaksudkan ayat “...dan Allah telah mengharamkan riba...” (QS Al Baqarah : 275). Riba nasi’ah berhubungan dengan pinjaman dan dilarang pada bagia n kedua ayat
tersebut,  riba  fadhl  berkaitan  dengan  perdagangan  dan  terkadung  dalam  implikasi bagian pertama ayat itu (Umer Chapra, 2000, 25).

## Bunga dan Riba Adalah Sama
Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang ( qard ) yang  diperhitungkan  dari  pokok  pinjaman  tanpa  mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti  di  muka,  dan  pada  umumnya  berdasarkan  persentase.  Sedangkan  riba  adalah ziyadah tanpa  imbalan  yang  terjadi  karena  penangguhan  dalam  pembayaran  yang diperjanjikan  sebelumnya,  dan  inilah  yang  disebut  riba nasi’ah (Fatwa  MUI,  2004).
Praktek  pembungaan  uang  saat  ini  telah  memenuhi  kriteria  riba  yang  terjadi  pada jaman Rasulullah saw., dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

## Fungsi Bunga Bank dalam Perekonomian
Bunga/ Interest (riba)  adalah  salah  satu  dari  pokok  kegiatan  perekonomian negara yang sistem pengelolaan negaranya cenderung pada idiologi Kapitalisme, sulit dipungkiri  bahwa  ini  juga  termasuk  Indonesia.  Bunga  dapat  kita  katakana  adalah instrument  keuangan  negara  paling  penting  atau  alat  kebijakan  moneter  utama Indonesia, yaitu sebagai alat untuk mengatur jumlah uang beredar. Jika harga-harga mengalami  kenaikan  akibat  jumlah  uang  beredar  tinggi,  maka  pemerintah  akan menaikkan suku bunga bank, baik dalam bentuk obligasi pemerintah, SBI (sertifikat bank Indonesia), dan Surat Utang Negara (SUN) lainnya, agar kemudian tingkat jumlah uang beredar menjadi turun yang diharapkan akan berlanjut pada harga-harga pun akan menjadi turun. Sebab dengan menaikkan tingkat suku bunga diharapkan masyarakat tertarik  untuk  memasukan  uang  ke  dalam  bank,  sehingga  uang  yang  sebelumnya beredar di masyarakat terhisap masuk kedalam bank.
Namun selanjutnya masalah akan muncul sebagai efek samping, yaitu karena penyedotan jumlah uang beredar tersebut disertai dengan iming-iming bunga, maka konsekuensi logis kedepannya adalah penambahan jumlah uang beredar baru (dengan pencetakan  uang  baru)  akibat  janji  pemerintah  yang  akan  memberikan  bunga  pada pinjamannya guna mengurangi jumlah uang beredar.
Bank sebagaimana yang diketahui adalah lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga  yang  memiliki  fungsi  pokok  menghimpun  dana  dan  kemudian
menyalurkannya.  Lebih  tegasnya  adalah  mengumpulkan  dana  dari  pihak-pihak  yang memiliki  kelebihan  dana  dan  kemudian  memberikannya  pada  pihak-pihak  yang membutuhkan dana tersebut, dengan kata lain bank adalah lembaga yang membuat uang dapat berputar, dan membuat roda perekonomian terus berjalan.
Gambar Intermediasi Bank
Sehingga  memang  wajar  jika  sebagian  pemikir  ekonomi  tidak  dapat membayangkan  (pesimis)  kemunduran  ekonomi  yang  terjadi  seandainya  lembaga keuangan seperti perbankan tidak ada.
Dan tentu hal pertama yang terjadi bila perbankan tidak ada adalah kelangkaan uang beredar, sebab pemilik dana akan menyimpan uangnya di tempat-tempat pribadi mereka, di rumah-rumah mereka, di brankas-brankas pribadi mereka, dan di tempat- tempat  lain  yang  tidak  mudah  diambil  alih  orang  lain.  Keadaan  seperti  itu  akan membuat pihak perusahaan yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya tidak  dapat  beroperasi.  Sebab  perusahaan  yang  memutuhkan  dana  akan  mengalami kesulitan  berat  dalam  mendapatkan  dana  tersebut.  Kelanjutan  bencana  ekonomi berikutnya tentu dapat ditebak, pekerja kehilangan pekerjaannya. Oleh sebab itu jika logika  ekonomi  dari  pemikir  ekonomi  menyampaikan  demikian,  maka  keberadaan perbankan sampai pada pembahasan ini jelas tidak dapat dibantah urgensitasnya.
Kemudian  dengan  apa  perbankan  mampu  membuat  pemilik  dana  bersedia menempatkan  dana  mereka  di  perbankan?,  padahal  bagi  pemilik  dana,  tentu  lebih disukai oleh mereka bila dana tersebut berada dibawah pengawasan mereka langsung, dan bukan dititipkan pada pihak lain yang penuh dengan resiko dan akan hilangnya kesempatan pemanfaatannya oleh mereka.
Oleh karena itu setidaknya ada dua cara yang dipakai bank untuk membuat pemilik dana bersedia menaruh dananya di bank sehingga perusahaan dan pihak-pihak yang membutuhkan dana tidak kesulitan dalam mencari posisi keberadaan dana yang mereka butuhkan itu, yaitu:
BANK
(Lembaga Intermediasi Keuangan)
Nasabah (Pihak yang Membutuhkan dana) Nasabah (Pemilik Dana) D A N A D A N A
1) Memberikan  imbalan,  bahwa  seandainya  pemilik  dana  bersedia  menaruh dananya  di  bank,  maka  bank  akan  memberikan  kompensasi  berupa  sejumlah tambahan dana dari dana yang disimpannya tersebut. Tambahan dana itu dalam perbankan  konvensional  disebut  dengan  bunga.  Sedangkan  dalam  perbankan syariah  menggunakan  bagi  hasil,  dan  bagi  hasil  memiliki  sifat  yang  berbeda dengan bunga.
Adapun  bunga  adalah  kompensasi  yang  diberikan  bank  konvensional  kepada pemilik dana dengan menggunakan persentase tertentu yang dikalikan dengan jumlah dana yang disetorkan nasabah pada bank. Sedangkan bagi hasil adalah kompensasi  yang  diberikan  bank  syariah  kepada  pemilik  dana  dengan menggunakan  persentase  tertentu  yang  dikalikan  dengan  jumlah  keuntungan yang didapat bank syariah untuk suatu periode tertentu.
2) Memberikan  jaminan,  bahwa  seandainya  pemilik  dana  bersedia  menaruh dananya di bank, maka bank menjamin dana tersebut tidak akan hilang, pasti akan dikembalikan pokok simpanannya beserta imbalannya, dan pemilik dana tidak akan dirugikan sedikitpun.
Namun,  keberadaan  bunga  pada  bank  juga  memberikan  dampak  “positif”, sebab  bank  menjadi  tempat  dimana  perusahaan-perusahaan  besar  datang  untuk mendapatkan modal dengan mudah (selain pasar modal), dengan demikian kegiatan ekonomi terus berjalan.
Adapun Bank Syariah pada dasarnya adalah perbankan yang sistem operasional utamanya berbasis kerjasama mudharabah , artinya dalam hal saat mengumpulkan dana bank akan menggunakan bentuk kerjasama mudharabah, dan demikian pula saat bank menyalurkan  dana  yang  terkumpul  tersebut,  juga  menggunakan  bentuk  kerjasama mudharabah ditambah dengan berbagai produk lainnya.
Adapun  mudharabah  adalah  bentuk  kerjasama  bisnis  yang  memiliki konsekuensi bagi hasil, artinya bagi untung dan bagi rugi. Keuntungan dibagi bersama dan kerugian dibagi bersama, kerugian dana ditanggung pemodal, dan kerugian waktu dan tenaga ditenggung sang pengelola.
Pada saat bank mengumpulkan dana, masyarakat akan disebut sebagai pemilik dana  pihak  ketiga  (giro,  tabungan  dan  deposito  mudharabah)  dan  dananya  disebut DPK. Sedangkan lembaga keuangan yang menyetorkan dananya pada bank tersebut disebut sebagai pemilik dana pihak kedua (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, dsb.),  semuanya  berstatus  sebagai Shahibul  Maal (pemodal).  Status  mereka  sebagai
pemodal  dalam  kajian  fiqih  mudharabah  memiliki  konsekuensi  bahwa  seandainya sebuah  usaha  mengalami  kerugian,  maka  kerugian  materil  ditanggung  oleh  mereka, sedangkan kerugian waktu dan tenaga ditanggung pengelola yang dalam hal ini adalah bank.
Dengan demikian nasabah (masyarakat maupun lembaga keuangan lain) yang menyimpan  dana  mereka  di  bank  syariah  dengan  perjanjian  mudharabah,  pada dasarnya tidak memerlukan jaminan bahwa dana mereka aman dan tidak akan hilang oleh  sebab  kerugian  usaha  bank,  sebab  mereka  memegang  perjanjian  mudharabah sepenuhnya (bagi untung – bagi rugi). Sehingga dalam hal ini bank syariah sejatinya tidak perlu menjadi bank peserta LPS.
Namun  pada  dasarnya  masyarakat  tidak  akan  bersedia  menaruh  dananya  di bank  syariah  jika  dana  tersebut  memiliki  resiko  hilang  (akibat  rugi  usaha  bank), walaupun  sistem  operasional  utama  bank  syariah  adalah  mudharabah  yang  berbasis bagi hasil dan berasal dari kajian sunnah . Oleh karena itu bank syariah juga merasa diri perlu menjadi peserta LPS agar pemilik dana bersedia menaruh dananya di bank. Inilah bentuk  inkonsistensi  tersebut.  Memberikan  bagi  hasil  tanpa  bagi  rugi,  hanya  untuk membuat masyarakat bersedia menaruh dananya di bank syariah.
Sementara bagi hasil adalah imbalan yang diberikan oleh bank pada nasabah pemilik dana dengan mengkalikan persentase tertentu dengan keuntungan bank syariah yang tidak tentu, sehingga hasilnya pun tidak tentu. Sedangkan bunga adalah imbalan yang mengkalikan persentase tertentu dengan saldo nasabah sendiri, sehingga hasilnya pun  pasti.  Mungkin  hal  inilah  yang  membuat  nasabah  bank  syariah  tidak  cepat berkembang  menjadi  besar  seperti  bank  konvensional,  sebab  dari  sisi  imbalan  yang diberikan  pada  pemilik  dana,  bunga  lebih  pasti  daripada  bagi  hasil.  Dan  perjanjian bunga lebih memastikan akan kembalinya dana pokok nasabah daripada perjanjian bagi hasil.
Kecuali  mereka  (masyarakat  dan  lembaga  keuangan  lainnya)  memegang perjanjian dengan bank syariah hanya dengan bentuk perjanjian titipan ( Wadhiah ), maka memang bank perlu menjadi peserta LPS, karena sifatnya sekedar titipan.
Adapun Wadhiah adalah bentuk perjanjian bank dengan pemilik dana berupa sekedar titipan yang dana tersebut oleh bank bisa saja dipakai untuk mengembangkan usaha dan keuntungan bank. Namun dalam wadhiah tidak ada kewajiban bank syariah memberikan  imbalan  pada  pemilik  asli  dari  dana  tersebut.  Juga  pemilik  dana  tidak memiliki hak menuntut untuk diberi imbalan. Kalaupun bank memberikan imbalan,
itu hanya dalam bentuk bonus, namun bukan hak nasabah juga bukan kewajiban bank. Oleh karena itu, karena sifat imbalannya yang tidak pasti, perjanjian wadhiah tidak dapat dijadikan  sebagai  alat  utama  bagi  bank  syariah  sebagai  pemikat  agar  pemilik  dana bersedia menaruh dananya di bank.
Sehingga  disimpulkan  bahwa  perubahan  perbankan  konvensional  menjadi bank syariah tetap pada sifat dasarnya sebagai perbankan, yaitu lembaga intermediasi yang  berperan  untuk  membuat  uang  dapat  terus  berputar  dari  masyarakat  ke masyarakat  lainnya.  Bank  syariah  dan  bank  konvensional  sama  sebagai  nasabah  BI (bank sentral), karena sama-sama memiliki simpanan di BI, juga  sama-sama sebagai lembaga  yang  memiliki  tugas  untuk  membuat  masyarakat  terdorong  mengeluarkan uang dari tempat yang tidak mudah dijangkau oleh pihak-pihak yang membutuhkan uang.
Adapun Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah lembaga intermediasi sebagaimana perbankan, perbedaannya hanya pada sistem rekrut keuangannya, bahwa LKNB adalah lembaga non depositori . Yaitu lembaga keuangan yang tidak diperkenankan mengumpulkan dana dengan membuka produk simpanan berupa tabungan, giro dan deposito.
Oleh  karena  sifatnya  sebagai  lembaga  keuangan non  depositori ,  fungsi intermediasi  LKNB  menjadi  lebih  panjang  daripada  alur  intermediasi  perbankan sebagai lembaga depositori. Artinya, apabila bank mendapatkan dananya berasal dari masyarakat maka penyalurannya pun langsung pada masyarakat yang membutuhkan dana  tersebut,  atau  disalurkan  langsung  pada  perusahaan  yang  membutuhkan  dana. Namun  tidak  demikian  yang  terjadi  pada  LKNB  seperti  perusahaan  asuransi  dan pegadaian.
Lembaga keuangan non bank seperti perum pegadaian misalnya, baik dengan sistem  operasional  syariah  maupun  konvensional,  walaupun  dana  yang  dikuasai langsung disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan, namun pada dasarnya dana yang mereka kuasai tersebut bukan berasal dari pihak yang langsung memiliki dana tersebut.  Melainkan  didapatkan  dari  perbankan,  yang  tentu  saja  dana  perbankan tersebut bukan asli milik perbankan juga, tapi dari masyarakat. Dengan demikian alur intermediasi  keuangan  LKNB  jelas  lebih  panjang.  Namun  tetap  berfungsi  sebagai lembaga intermediasi keuangan juga. Gambar fungsi intermediasinya sebagai berikut:

## Gambar Intermediasi Pegadaian
Sedangkan  perusahaan  asuransi  yang  berbasis  syariah  maupun  konvensional juga  tidak  jauh  berbeda,  dan  tidak  ubahnya  seperti  pegadaian,  hanya  saja  tampak terbalik  arus  intermediasinya.  Dana  yang  didapatkan  benar  langsung  berasal  dari masyarakat,  namun  penyalurannya  tidak  langsung  pada  pihak  masyarakat  yang membutuhkan dana, melainkan disalurkan pada perbankan, pasar modal atau bahkan disalurkan ke pegadaian. Dengan demikian alur intermediasi keuangan asuransi juga lebih panjang. Namun asuransi tetap sebagai lembaga intermediasi keuangan yang turut perperan dalam perputaran uang. Gambar fungsi intermediasinya sebagai berikut:

## Gambar Intermediasi Asuransi
PEGADAIAN (Lembaga Intermediasi Keuangan) Nasabah (Masyarakat yang
Membutuhkan dana)
D A N A DANA (Masyarakat Pemilik Dana) DANA BANK (Lembaga Intermediasi Keuangan Lainnya)
BANK (Lembaga
Intermediasi Keuangan
Lainnya)
Nasabah (Masyarakat dan Perusahaan yang Membutuhkan dana)
D A N A DANA Peserta Pembayar Premi (Masyarakat Pemilik Dana) DANA ASURANSI (Lembaga Intermediasi Keuangan)
Hal  yang  menjadi  titik  tekan  adalah,  bahwa  LKNB  pada  dasarnya  lembaga intermediasi  keuangan  yang  hanya  sekedar  membantu  intermediasi  keuangan perbankan. Sehingga dapat dikatakan bahwa LKNB adalah derivasi dari perbankan. Sebab pada dasarnya intermediasi keuangan yang utama adalah perbankan, dan LKNB hanya bermain mengikuti arus intermediasi didalamnya.

## Dampak Bunga Riba Terhadap Perekonomian
Sebagaimana yang diketahui bahwa uang dicetak oleh bank central, dalam hal ini adalah Bank Indonesia (BI). Dan BI mencetak uang itu tidak lain karena dua alasan:
1) Mengganti uang lama dengan uang cetakan baru, hal itu bisa diakibatkan karena lusuh dan mengganti model lama. Dalam hal ini uang lama dan lusuh dimusnahkan dan kemudian diganti dengan uang cetakan baru.
2) Membiayai  sektor-sektor  penggerak  roda  perekonomian.  Adapun  contoh sektor  penggerak  roda  perekonomian  itu  salah  satunya  adalah  membayar bunga kepada bank umum. Sebab bank umum telah menempatkan dananya pada BI, dan oleh sebab itu BI memberikan imbalan kepada bank umum dalam bentuk bunga. Adapun bank umum menempatkan dananya pada BI tersebut selain disebabkan regulasi terkait transfer antar nasabah beda bank, juga  karena  kebijakan  BI  dalam  mengatur  jumlah  uang  beredar  di masyarakat dengan menaik-turunkan suku bunga BI (BI- rate ).
Sebagai contoh Bank Indonesia (BI) mencatat, jumlah uang beredar secara luas sebesar Rp2.849,8 triliun pada Februari 2012, naik 17,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.420,2 triliun.
Sebagaimana yang diketahui bahwa bila uang beredar bertambah maka akan mengakibatkan turunnya nilai uang itu sendiri, dan inilah yang disebut dengan inflasi. Artinya inflasi bukanlah peristiwa naiknya harga barang, melainkan turunnya nilai uang.
Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Irving Fisher dalam teorinya tentang  inflasi.  Yaitu  inflasi  adalah  turunnya  nilai  mata  uang  karena  bertambahnya jumlah uang beredar. kami gambarkan dalam skala kecil untuk memudahkan pembaca memahami kronologisnya.
Dimisalkanada 10
orang denganmasing- masingmemegangkekayaan:
Pemegang Uang Jumlah Rupiah Persentase uang beredar Orang Pertama Rp.5, 0,5% Orang Kedua Rp.10, 1% Orang Ketiga Rp.15 1,5% Orang Keempat Rp 25, 2,5% Orang Kelima Rp.50, 5,0% Orang Keenam Rp.75, 7,5% Orang Ketujuh Rp.120, 12% Orang Kedelapan Rp.150, 15% Orang Kesembilan Rp.250, 25% Orang kesepuluh Rp.300, 30% Jumlah Rp. 1000 100%
Dengan  demikian  jumlah  uang  beredar  pada  10  orang  tersebut  adalah Rp.1000,. Apabila dikemudian hari orang ke-8 (delapan) yang memegang uang Rp.150 mendapat  tambahan  uang  sebesar  Rp.100  yang  berasal  jatuh  dari  langit,  maka kemudian kini ia memegang uang Rp.250. Maka nominal jumlah uang beredar diantara 10  orang  tadi  bertambah menjadi  Rp.1100.  maka  proporsi  persentase  uang beredar diantara mereka saat ini adalah sebagai berikut:
Pemegang Uang Jumlah Rupiah Persentase uang beredar Keterangan Orang Pertama Rp. 5, 0,45% Menurun Orang Kedua Rp.10, 0,90% Menurun Orang Ketiga Rp.15, 1,36% Menurun Orang Keempat Rp 25, 2,27% Menurun Orang Kelima Rp.50, 4,54% Menurun Orang Keenam Rp.75, 6,81% Menurun Orang Ketujuh Rp.120, 10,90% Menurun Orang Kedelapan Rp.250, 22,72% Naik
Orang Kesembilan Rp.250, 22,72% Menurun Orang kesepuluh Rp.300, 27,27% Menurun Jumlah Rp.1100 100%
Perhatikan pada orang kedelapan, dari angka-angka diatas dapat terlihat bahwa sembilan  orang  selain  orang  kedelapan  diatas,  proporsi  persentase  nilai  uang  yang dipegangnya  mengalami  penurunan.  Adapun  satu-satunya  pihak  yang  proporsi persenta seuang yang dipegangnya bertambah adalah orang kedelapan saja, yang tidak lain adalah orang yang mendapat tambahan uang yang berasal dari langit tadi.
Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah pada saat jumlah uang beredar sebesar Rp. 1000, pada saat itu seseorang akan mampu membeli seliter beras dengan harga (misalkan) Rp.10,- (1% dari jumlah uang beredar). Namun  ketika jumlah uang beredar bertambah menjadi Rp.1100, maka harga seliter beras akan dengan sendirinya menyesuaikan dengan jumlah uang beredar yang baru, yaitu harga seliter beras akan mengikuti kisaran harga Rp.11. (tetap pada harga 1% dari jumlah uang beredar).
Sehingga  Dapat  terungkap  sebuah  hukum  ekonomi  bahwa, dalam keadaan cateris paribus harga suatu barang ditentukan oleh persentase tertentu dari jumlah uang beredar. Seberapapun banyak dan sedikitnya jumah uang beredar, maka harga suatu barang akan mengikuti naik turunnya jumlah uang beredar tersebut.
Dengan demikian yang terkena dampak dari pertambahan jumlah uang beredar tersebut   adalah  orang-orang  yang  memegang  uang  dibawah  harga  baru  dari  seliter beras Rp.11, yaitu orang-orang yang memegang kekayaan uang Rp.10. Sebab ia kini tidak lagi sanggup membeli seliter beras. Terlebih lagi orang pertama yang memegang kekayaan uang Rp.5 yang sebelumnya memang ia tidak sanggup membeli beras, setelah jumlah  uang  beredar  bertambah  justru  harga  beras  semakin  tidak  mungkin  terbeli olehnya.
Semua itu disebabkan karena sebagian nilai tukar uang yang ada pada uang yang mereka berdua pegang dan ketujuh orang lainnya telah berpindah tangan terakumulasi pada orang ke-8. Namun demikian yang sangat merasakan dampaknya adalah kedua orang tersebut yang memegang uang dibawah nominal Rp 11. sebab orang pertama dan orang kedua yang sebelum penambahan jumlah uang beredar memiliki proporsi sebesar  0,5%  dan  1%,  kini  setelah  uang  beredar  bertambah  di  tangan  orang  ke-8, proporsi mereka (nilai tukarnya) turun menjadi 0,45% dan 0,90 %. Sedangkan harga beras tetap 1% dari jumlah uang beredar.
Contoh diatas yang menceritakan akan penambahan jumlah uang beredar pada orang ke-8 yang pada awalnya ia memegang Rp.150 kemudian mendapat tambahan Rp.100 dari sumber yang tidak logis menjadi Rp.250. dalam kehidupan nyata sekarang ini,  hal  yang  tidak  logis  tersebut  tidak  lain  adalah  riba  atau  bunga.  Yaitu  daya  tarik sebagai iming-iming dari perbankan kepada orang ke-8 yang kaya raya namun memiliki sifat pelit dan gemar menyimpan uang kekayaannya di rumah tepat di kasurnya, yaitu agar orang ke-8 tadi mau menyimpan uangnya di bank agar kemudian perbankan dapat mengedarkannya  pada  orang  lain  (memutarnya).Sebab  jika  perilaku  orang  ke-8  tadi dibiarkan,  maka  juga  akan  mengancam  stabilitas  ekonomi  masyarakat,  karena  akan mengakibatkan langkanya uang yang kemudian akan berdampak pada mahalnya uang bila dibandingkan jumlah barang. Sehingga solusi yang memiliki efek samping ini tetap harus dijalankan, yaitu mengiming-imingi orang ke-8 dengan bunga agar mau menaruh uangnya di bank, dan bukan di rumahnya.
Bukti  lain  bahwa  nilai  uang  dari  tahun  ke  tahun  semakin  menurun  adalah, Sejarah  mencatat  pertumbuhan  digit  nominal  mata  uang  Rupiah,  bahwa  setelah redenominasi tahun 1965 pecahan Rp 1, dan Rp 2 berangsur hilang dari peredaran pada tahun 1970-an, dan pada sepuluh tahun kemudian Rp 5, dan Rp 10, pun hilang di tahun 1980-an, kemudian Rp 25, dan Rp 50, kembali hilang di tahun 1990-an. Hal ini  menunjukkan  bahwa  uang  yang  hilang  dari  peredaran  tersebut  sebenarnya  satu persatu kehilangan daya tukarnya.
Kemudian  pada  2012  pecahan  Rp  100,-  dan  Rp  200,-  perlahan  mulai kehilangan daya belinya. Maka dapat dipastikan bahwa awal mula pencetakan uang Rp 1000  dalam  bentuk  koin  (yang  sebselumnya  selalu  berbentuk  kertas)  dan  Rp  2000 adalah bentuk persiapan saat Rp 100, Rp 200 atau Rp 500 ditarik dari peredaran karena kehilangan daya tukar, digantikan dengan uang Rp.1000 dengan bentuk koin sebagai wujud uang recehan di masyarakat. Dan suatu waktu juga dimungkinkan bahwa BI akan mencetak uang dengan lembaran kertas yang nominalnya lebih besar semisal Rp 200.000  atau  Rp  500.000  (pada  tahun  2017  belum  dicetak)  untuk  menggantikan lembaran uang terkecil yang nilainya satu persatu menghilang.
Dengan  demikian  ini  adalah  bentuk  pertumbuhan  digit  nominal  pada  mata uang Rupiah. Sebab nilai suatu barang terus digantikan oleh digit nominal uang yang semakin panjang.
Dengan demikian kita faham, bahwa banyaknya problem ekonomi khususnya di Indonesia ini disebabkan perenggutan kekayaan secara batil oleh satu pihak kepada banyak pihak lain melalui mekanisme bunga.

## Kesimpulan
Maqasid  pelarangan  riba  adalah  sebagaimana  diungkapkan  dalam  QS.  Al Baqoroh: 279, yaitu agar tidak ada pihak yang menzalimi dan yang dizalimi dalam harta. Adapun realitas dan argumentasi hikmahnya sebagaimana yang kami jelaskan diatas, secara  argumentatif  akan  diberikan  kepada  kaum  muslimin  juga  pada  kaum kuffar , sebab pelarangan riba dalam dunia pemerintahan Islam berlaku bagi kaum muslimin juga  kaum  kafir dzimmi .  Bahwa  Umar  bin  Khatab  mengusir  Yahudi  Fidak,  Yahudi Khaibar dan Nasrani Najran dari Jazirah Arab, sebab mereka melanggar persyaratan yang  diberikan  Rasulullah  saw  kepada  non  muslim  jika  ingin  hidup  berdampingan dengan orang muslim untuk tidak memakan riba (Muhammad Baltaji, 2005, 373).
Bahwa maqasid (tujuan) dari pelarangan riba ini ada dalam pembahasan skala prioritas Dhoruriyat ,  lebih  tepatnya  pada Hifdzul  Maal .  Bahwa  pelarangan  riba dimaksudkan agar seseorang tidak dapat mengambil harta orang lain secara batil, sebab harta orang lain yang diambil tersebut dilepaskan dalam kondisi ia sedang kepayahan.
Namun  demikian  ada  hadits  Nabi  Saw.  yang  menyebutkan  demikian; “ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa  sallam melaknat  pemakan  riba,  penyetor  riba  (nasabah  yang meminjam),  penulis  transaksi  riba  (sekretaris/akuntan)  dan  dua  saksi  yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa. ” (HR. Musl im) Hadits tersebut juga mencela pihak korban dari riba, bukan hanya penikmat riba. Dengan demikian maqasid dari pelarangan riba ini benar-benar tegas, yaitu agar semua masyakarat menjauhi riba, dengan demikian agar tidak ada yang menzalimi juga tidak ada yang dizalimi. Hingga riba sama sekali tidak pernah sedikitpun ada di sebuah masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Hafidz. 2003. Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri’i . Bogor: al-Azhar Press.
Abdurrahman  ad-Dimasyqi,  Syaikh  al- ’Allamah  Muhammad, Fiqh  Empat  Mazhab , Hasyimi Press, Bandung, 2004.
Adhi, Muhammad Ramdhan. 2005. Globalisasi Skenario Mutakhir Kapitalisme . Bogor: al- Azhar Press.Algaoud, Latifa M. dan Lewis, Mervyn K, Perbankan Syari’ah Prinsip, Praktik, dan Prospek, Serambi, Jakarta, 2003.
Ahmad  al-Haritsi,  Jaribah  bin.  2006. Fikih  Ekonomi  Umar  bin  al-Khathab .  Jakarta: Khalifa.Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah, Fikih Ekonomi Keuangan Islam , Darul Haq, Jakarta, 2004.
Baltaji, Muhammad. 2005. Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab , Jakarta: Khalifa.
Budiono. 2009. Ekonomi Indonesia Mau Kemana? Kumpulan esai Ekonomi , Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
Deliarnov. 2005. Perkembangan Pemikiran Ekonomi . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Due,  John  F.  dan  Friedlaender,  Ann  F. Keuangan  Negara  Perekonomian  Sektor  Publik . Erlangga. Jakarta: 1983.
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia . Jakarta: Erlangga
Fakih, Mansour. 2003. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi . Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
Hamid, Edy Suandi. Tanpa Tahun. Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
__________. 1999. Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer. Yogyakarta: UII Press.
__________. dan Hendrie anto M.B. 2000. Ekonomi Indonesia Memasuki Millenium III. Yogyakarta: UII Press.
Irawan  dan  M.  Suparmoko.  2008. Ekonomika  Pembangunan .  Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta.
Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. Ilmu Ushul Fiqh . Semarang: Dina Utama Semarang.
Karim, Adiwarman A, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
__________.  2004. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Perkins,  John.  2007. Pengakuan  Bandit  Ekonomi;  Kelanjutan  Kisah  Petualangannya  di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga . Jakarta Selatan: Ufuk Press.
Qardhawi, Yusuf. 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Rafick, Ishak. 2008. Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997-2007 Mafia Ekonomi dan Jalan Baru Membangun Indonesia . Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci.
Rahardjo, M. Dawam. 1999. Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa ( Esai-esai Kritis Tentang Ekonomi, Sosial dan Politik ). Yogyakarta: UII Press.
Raharjo, Mugi. 2009. Ekonomi Moneter . Surakarta: UNS Press.
Reksoprayitno,  Soediyono.  2000. Pengantar  Ekonomi  Makro .  Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta.
Rothermund, Dietmar. 2008. Great Depression Depresi Besar Ekonomi Amerika 1929-1939 dan  Dampaknya  Terhadap  Kehancuran  Ekonomi  dunia .  Yogyakarta: Imperium.Subagyo, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya ,  STIE  YKPN, Yogyakarta, 2002.
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah , Ekonisia, Yogyakarta, 2005.
Sula, Muhammmad Syakir, Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional , GIP, Jakarta, 2004.
Susilo, Y. Sri, Bank dan Lembaga Keuangan Lain , Salemba Empat, Jakarta, 2000.
Syafe’I, Rachmat, Fiqh Muamalah , Pustaka Setia, Bandung, 2001.
Yuwono, Ismantoro Dwi. 2009. Boediono dan Neoliberalisme . Yogyakarta: Bio Pustaka.
Zallum,  Abdul  Qadim.  2002. Sistem  Keuangan  di  Negara  Khilafah .  Bogor:  Pustaka Thariqul Izzah.