## TALAQQI  RUKBHAN
( JUAL BELI DENGAN CARA MENGHADANG DI JALAN )

## Husni Pasarela 1
Husni18mei85@gmail.com
Abstrak: Allah  SWT  mensyariatkan  jual  beli  sebagai  pemberian  keluangan  dan keleluasaan kepada hamba-hambanya karena semya manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan  berupa  sandang  pangan  dan  papan  kebutuhan  ini  tidak  akan  putus  selama masih  hidup  tak  seorang  pun  dapat  memenuhi  hajat  hidupnya  sendiri,  oleh  karena  itu manusia  dituntut  berhubungan  dengan  satu  sam  lainnya.dari  sekian  banyak  hubungan antar manusia maka perdagangan adalah salah satunya. Menurut Mazhab Syafi’i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda seperti akad ijarah , dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti  jual  beli  menurut  bahasa  atau  juga  berupa  sikap  dan  tindakan  tertentu.  Sebagai kesimpulan Talaqqi rukban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang  yang tidak  menginformasikan  harga  yang  sesungguhnya  yang  terjadi  di  pasar.  Transaksi  ini dilarang  karena  mengandung  dua  hal:  pertama,  rekayasa  penawaran  yaitu  mencegah masuknya barang ke pasar ( entry barrier ), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pedagang  kota  yang  tidak menginformasikan  harga  yang  sesungguhnya  terjadi  di  pasar.  Mencari  barang  dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana  yang  satu  memiliki  informasi  yang  lengkap  sementara  pihak  lain  tidak  tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.
Kata Kunci: Ekonomi Islam, Hukum jual beli
1 IAIN Takengon, Aceh

## A. PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai individu manusia berusaha sebisa mungkin untuk bisa hidup mandiri dengan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik  materil  maupun  spiritualnya.  Akan  tetapi  tidaklah  cukup  manusia  itu  hidup secara  individu,  sebab  berbagai  kemampuan  yang  ada  pada  manusia  itu  tidak diperoleh secara instinktif seperti pada hewan, melainkan tumbuh dan berkembang seirama  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik  dan  mentalnya  serta kecerdasannya,  dimana  pertumbuhan  dan  perkembangannya  itu  sangat  bergantung pada  lingkungan  sosial.  Atau  dengan  kata  lain,  manusia  itu  didalam  memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada kemampuan orang lain. oleh karena itu, manusia  antara  satu  dengan  yang  lainnya  saling  membutuhkan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. 2
Upaya memenuhi kebutuhan hidup itu, manusia mengadakan interaksi antara yang  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  sesuai  dengan tingkat  kebutuhan dan kemampuan.  Adapun kebutuhan hidup  manusia  yang pokok adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Dalam  hubungan  ini  manusia  berusaha  melakukan  berbagai  macam  aktifitas  untuk menghasilkan  berbagai  kebutuhan  tersebut.  Dengan  keterampilan  dan  kecerdasan yang dimilikinya, manusia berusaha mengolah bahan baku yang telah tersedia di alam ini  menjadi  barang-barang  yang  dapat  bermanfaat  bagi  kehidupan  mereka.  Akan tetapi, keterampilan dan kecerdasan mereka antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama,  sehingga  tidak  semua  jenis  barang  atau  manfaat  yang  dibutuhkan  itu  dapat dihasilkan secara sendiri. Mereka hanya mampu menghasilkan suatu jenis barang atau manfaat tertentu saja sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keahlian masing- masing. Oleh karena itu, mereka mengadakan transaksi ataupun jual beli (muamalah) atau kerja sama untuk memperoleh barang atau manfaat tertentu yang tidak mereka hasilkan (produksi) sendiri. 3 Hal ini dilakukan baik hanya untuk mencukupi keperluan kebutuhan hidup minimumnya sehari-hari.
2 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global (Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul ”Al-Madkhal li al-Fikri al- Iqtish â d fi al-Islam” oleh Ahmad Ikhrom, Dimyauddin), (Jakarta: Zikrul Hakim Cetakan III, 2007) h. 35-36
3 Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam ( Jakarta: Sinar Grafika Cet. 3, 2004), h. 4
Di kehidupan masyarakat, secara ekonomis telah dikenal berbagai bentuk dan sistem jual-beli, mulai dari yang klasik dan paling sederhana seperti jual beli dengan sistem barter, sampai kepada yang modern transaksi melalui online. Demikian pula telah  dikenal  pula  berbagai  bentuk  usaha,  mulai  dari  yang  berskala  kecil  sampai kepada  yang berskala besar, baik perorangan maupun badan hukum, seperti usaha- usaha dibidang perdagangan, pertanian, perikanan, industri, usaha di bidang jasa dan lain sebagainya. 4
Perdagangan adalah salah satu bentuk usaha yang banyak dilakukan didalam masyarakat, baik usaha perorangan maupun usaha berbadan hukum, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Didalam usaha  perdagangan ini tentunya terdapat jual beli yang dilarang ataupun tidak, dalam sistem jual-beli yang akan dibahas dalam makalah  ini  adalah Talaqqi  rukban . Talaqqi  rukban ialah  seorang  pembeli  yang mencegat  rombongan  dagang  sebelum  masuk  pasar.  Dalam  hal  ini,  jual-beli  yang dilakukan oleh calon penjual yang pada awalnya akan menjual barang dagangannya dipasar  namun,  dengan  adanya  pembeli  yang  dengan  sengaja  mencegat  ataupun membeli  barang  dagangan  yang  belum  sampai  kepasar,  maka  terjadilah  jual  beli antara  penjual  dan  pembeli  yang  biasanya  harga  barang  dagangan  itu  bisa dipermainkan  ataupun  dapat  dimainkan  oleh  pembeli  barang  dagangan  tersebut. Talaqqi  rukban dilakukan  dengan  cara  mencegat  pedagang  yang  tidak  mengetahui harga  pasar  atas  barang  dagangan  yang  dibawanya  sementara  pihak  pembeli mengharapkan  keuntungan  yang  berlipat  dengan  memanfaatkan  ketidaktahuan mereka.  Cara  ini  tidak  diperbolehkan  karena  merupakan  bentuk  penipuan.  Namun, jika  pencegatan  tersebut  disertai  dengan  hak  pilih  untuk  membatalkan  atau melanjutkan transaksi dari pihak penjual setelah mengetahui harga pasar, maka hal ini diperbolehkan. 5
Kehidupan masyarakat  modern, transaksi Talaqqi  rukban sudah merupakan suatu trend atau  kecenderungan  dan  menjadi  budaya  yang  merambah  kedalam kehidupan  berbagai  segmen  masyarakat.  Apalagi  pola  hidup  konsumtif  semakin meluas  didalam  kehidupan  masyarakat.  Tingkat  kebutuhan  yang  tinggi  dan  tidak
4 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat) ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 ), h. 123-124
5 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 2008), h. 152
diimbangi  dengan  tingkat  pendapatan  yang  setara  merupakan  salah  satu  faktor mengapa masyarakat memilih transaksi dengan menjual kepada orang yang mencegat sebelum penjual menjualkan barang dagangannya dipasar (talaqqi rukban) .
Terdapat  hal  yang  sangat  penting  didalam  transaksi  jual  beli  yaitu  masalah harga. 6 Dimana harga jual itu menurut teori ekonomi ditetapkan berdasarkan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. ketika penawaran dilakukan dengan dua sistem yang berbeda yakni sistem jual beli yang langsung dilakukan oleh penjual dan pembeli  dengan  harga  yang  diketahui  dengan  sistem  jual  beli  yang  langsung dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan harga yang tidak diketahui  dan sekaligus mencegat penjual yang hendak menjual barangnya dipasar. Dalam tataran sosiologis, dan  juga  menurut  teori  ekonomi,  perbedaan  harga  tersebut  tidak  menimbulkan permasalahan sebab dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah. Akan tetapi, ketika dibawa kedalam tataran teologis (syari’at) dalam hal ini ajaran Islam, maka perbedaan harga tersebut akan menimbulkan masalah. Sebab didalam Islam, terdapat ajaran dari Rasulullah Saw yang melarang penawaran dengan dua harga yang dan jenis penjualan yang berbeda dalam satu transaksi.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
1. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan library research design (desain studi pustaka). yaitu  suatu  penelitian  dengan  cara  mempelajari,  meneliti  dan  mengkaji  bahan- bahan pustaka yang relevan. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau  teori  yang  menjadi  dasar  studi  dalam  penelitian. 7 Hal  ini  ditujukan  untuk mendiskripsikan Ekonomi Islam ,hukum Islam yang berkaitan dengan judul yang telah  diajukan  dalam  penelitian  ini,  serta  menjawab  permasalahan  yang  telah dirumuskan sebelumnya. maka pendekatan yang digunakan adalah :
a. Pendekatan  deskriptif,  yaitu  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran tentang pemikiran tokoh dengan cara menguraikan seluruh konsep / pemikiran tokoh yang relevan dengan topik penelitian.
6 Mankiw, Gregory. N, Pengantar Ekonomi Mikro Edisi 3 ( Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul  ” Principles  of  Economics  3rd  Edition”, oleh  :  Chriswan  Sungkono ),( Jakarta:  Salemba  Empat, Cetakan III, 2006), h. 92
7 V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian ( Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.57
b. Pendekatan  teoritis  yaitu  pendekatan  yang  berusaha  mempelajari  dan mengolah teori-teori yang berhubungan dengan topic pembahasan.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  merupakan  cara-cara  yang  dapat  digunakan dalam  pengumpulan  data.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dokumentasi  yaitu  metode  pengumpulan  data  dengan  cara mengkaji  berbagai  buku  (literatur)  yang  relevan  dengan  pokok  persoalan  yang akan diteliti. 8
3. Teknis Analisis Data
Untuk  menganalisis  data  yang  telah  didapatkan,  maka  semua  data  yang berhubungan dan relevan dengan topik yang dibahas dikumpulkan dari berbagai sumber dan diklasifikasikan, kemudian data tersebut diuraikan dengan rinci, jelas dan sistematis sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan dari topik yang telah  dibahas,  selanjutnya  penulis  menganalisa  data  tersebut  sehingga  ditarik suatu  kesimpulan.Untuk  memperoleh  hasil  yang  benar  dan  tepat  dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi.Analisis isi ( Content Analysis) adalahpenelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa  semua  bentuk  komunikasi,  baik  surat  kabar,  berita  radio,  iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya. 9

## C. KAJIAN PUSTAKA
1. Jual Beli Dalam Perspektif Islam
a. Pengertian Jual Beli
Menurut  Mazhab  Syafi’i,  jual  beli  dalam  arti  bahasa  adalah  tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain,  seperti  menukar  uang  dengan  pakaian  atau  berupa  barang  yang bermanfaat  suatu  benda  seperti  akad ijarah ,  dengan  demikian  akad ijarah
8 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), h. 26
9 Afifudin, Et.al, Metodeologi Penelitian Kualitatif ,(Pustaka Setia : Bandung,2012), h.165
termasuk  dalam  arti  jual  beli  menurut  bahasa  atau  juga  berupa  sikap  dan tindakan tertentu. 10
Jual  beli  dalam  arti  umum  adalah  suatu  perikatan  tukar  menukar sesuatu  yang  bukan  kemanfaatan  dan  kenikmatan.  Perikatan  sendiri  adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu  yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat  (berbentuk),  berfungsi  sebagai  obyek  penjualan,  jadi  bukan  manfaatnya atau hasilnya. 11
b. Dasar Hukum Jual Beli
1) Alquran
a) An-Nisaa’ : 29
َت ْنَع ًةَراَجِت َن ْوُكَت ْنَا ْٓ َّلَِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلاَوْمَا ا ْْٓوُلُكْأَت  َلَ اْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَا ْٓٓ ٍضاَر

## ا ْْٓوُلُتْقَت  َلََو ۗ ْمُكْنِّم اًمْيِحَر ْمُكِب  َناَك َ ٰٰاللّ َّنِا ۗ ْمُكَسُفْنَا
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 12
2) Hadist
Dalam  hadis  Rasulullah  Saw.  juga  disebutkan  tentang diperbolehkannya jual beli, diantaranya:
:َلِئُس ملسو هيلع للها ىلص َّيِبَّنلَا َّنَأ هنع للها يضر ٍعِفاَر ِنْب َةَعاَفِر ْنَع َأ :ََاََ  َُِيَْْأ  ََِِْْْلَا ُّ ي
) ٍروُرْ بَم ٍعْيَ ب ُّ لُكَو ,ِهِدَيِب ِلُجَّرلَا ُلَمَع ( .ُمِكاَحْلَا ُهَحَّحَصَو ،ُراَّزَ بْلَا ُهاَوَر
Dari  Rifa'ah  Ibnu  Rafi' bahwa  Nabi  Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam pernah  ditanya:  Pekerjaan  apakah  yang  paling  baik?  Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual- beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim. 13
10 T.M. hasbi Ash Shiddieqy , Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 44
11 Ibid , h. 270
12 Ibid , h. 122
13 Dani Hidayat, Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0 (Surabaya: Pustaka Al-hidayah, 2008), Hadits No.
Dari ayat dan hadis tersebut di atas dapat diketahui bahwa jual beli di perbolehkan  (dihalalkan  oleh  Allah)  asalkan  dilakukan  dengan  saling  rela antara penjual dan pembeli.
Hukum  jual  beli  bisa  menjadi  haram,  mubah,  sunah  dan  wajib  atas ketentuan sebagai berikut:
1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
2) Hukum  jual  beli  menjadi  haram,  jika  menjual  belikan  sesuatu  yang  di haramkan oleh syara’ seperti menjual babi.
3) Jual  beli  hukumnya  sunah  apabila  transaksi  jual  beli  dilakukan  kan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan tidak apa apa.
4) Jual beli di hukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai di kumandangkan adzan shalat jum’at, kemudian masih melakukan jual beli. 14
Pada dasarnya jual beli itu selalu sah jika dilakukan dengan atas dasar suka  sama  suka  diantara  keduanya,  adapun  asas  suka  sama  suka  ini menyatakan bahwa:
Setiap  bentuk  mu’amalah  antar  individu  atau  antar  pihak  harus berdasarkan  kerelaan  masing-masing,  kerelaan  disini  dapat  berarti kerelaan melakukan bentuk mu’amalah, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu’amalah lainnya. 15
Ulama’  sepakat  bahwa  jual  beli  dan  penekunannya  sudah  boleh (dibenarkan) sejak zaman dahulu hingga sekarang. Namun demikian, dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran (ijtihad) di kalangan ulama’.
c. Bentuk Jual Beli
Dalam  hukum  Islam  di  kenal  beberapa  macam  bentuk  jual  beli, ditinjau  dari  segi  hukumnya  menurut  jumhur  ulama’  membagi  menjadi  dua yaitu:
14 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 49-50
15 Juhaya S.Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM, 1995), hal.114
1) Jual  beli  yang sah sahih  yaitu jual beli  yang sudah terpenuhi  syarat  dan rukunnya.
2) Jual  beli  yang  batal fasid yaitu  jual  beli  yang  tidak  tercapai  syarat  dan rukunnya. 16
d. Rukun dan Syarat Jual Beli
Jual  beli  dianggap  telah  terjadi  apabila  sudah  terpenuhi  rukun  dan syaratnya.  Rukun  merupakan  unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam  setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum.
Rukun Jual beli secara umum ada tiga yaitu:
1) Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli).
2) Barang yang diakadkan.
3) Sigat. 17 ( adanya kerelaan kedua belah pihak )
Dalam hal ini Ibnu Rusyd menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3 yaitu: akad (perjanjian), orang yang menjadi obyek akad ( al-ma’qud ’alaih ) dan orang-orang yang melakukan akad. 18
Sedangkan jumhur ulama’ menerangkan bahwa rukun jual beli ada 4 yaitu:
1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2) Sigat (lafaz ijab dan qabul).
3) Ada barang yang dibeli.
4) Ada nilai tukar pengganti barang. 19
Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap rukun jual beli itu pada dasarnya sama, yaitu:
1) Adanya al-muta’aqidaini (penjual dan pembeli)
Dalam transaksi jual beli terdapat dua pihak (sebagai subyek) yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli dalam istilah fiqh disebut al - muta’aqidaini .  Sayyid  Sabiq  berpendapat  untuk  orang  yang  melakukan akad  disyaratkan  berakal  dan  dapat  membedakan  (memilih).  Akadnya
16 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi’i, Buku : 2  (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 279
17 Ibid , hal. 280
18 Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67
19 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 50
orang  gila,  mabuk,  dan  anak  kecil  yang  tidak  dapat  membedakan (memilih)  tidak  sah. 20 Ulama’  fiqih  sepakat  menyatakan  bahwa  orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat. Pertama , berakal, sedang jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli  ini  harus  baliq  dan  berakal.  Apabila  orang  yang  berakal  itu  masih mumayyiz maka jual belinya tidak sah, walaupun mendapatkan izin dari walinya. Kedua , yang melakukan itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Jumhur ulama’ mensyaratkan orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjualbelikan kekayaan, jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tersebut tidak sah. 21
Dengan demikian syarat bagi penjual dan pembeli adalah:
a) Harus  mumayyiz  dan  berakal,  tidak  gila  atau  masih  bodoh,  dan mengerti perbuatan baik dan buruk.
b) Harus  saling  suka  sama  suka,  tidak  saling  mempengaruhi  antara keduanya  sehingga  tidak  menimbulkan  unsur  paksaan  dalam melaksanakan akad jual beli.
c) Harus  orang  yang  berbeda,  artinya  seseorang  tidak  dapat  bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli.
2) Al ma’qud ’alaih (uang dan barang yang dijual belikan)
Disamping  adanya  pihak-pihak  yang  melakukan  jual  beli,  maka perjanjian  jual  beli  dianggap  telah  terjadi  apabila  terdapat  obyek  yang menjadi tujuan diadakannya jual beli, tegasnya harus ada uang (harga) dan barang yang diperjual belikan. Al ma’qud ’alaih disyarat sebagai berikut:
a) Suci barang dan harganya
Setiap barang yang dijual belikan harus suci, dengan demikian tidak  sah  menjual  belikan  barang-barang  najis  seperti  khamar, bangkai, babi, dan lain- lain.
Akan tetapi mazhab Hanafi dan Zahiri mengecualikan barang yang dinilai halal untuk dijual. Seperti menjual kotoran/ sampah yang
20 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 49
21 ibid, hal. 70
mengandung  najis  untuk  keperluan  perkebunan,  bahan  bakar  dan pupuk tanaman, juga diperbolehkan menjual benda/ barang najis asal bukan untuk dimakan atau diminum. Dengan demikian menjualbelikan  barang  najis  adalah  boleh  selama  pemanfaatannya bukan untuk di makan dan di minum. 22
b) Dapat diambil manfaatnya
Pada  asalnya  sesuatu  yang  ada  di  bumi  ini  mengandung manfaat.  Suatu  benda  di  pandang  tidak  bermanfaat  jika  telah ditegaskan  dalam  nash  atau  dengan  hasil  penelitian  ilmiah menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya, racun, ganja, candu, dan sebagainya, maka menjualnyapun hukumnya dilarang.
c) Milik orang yang berakal
Pemilik  disini  dimaksudkan  adalah  barang  yang  akan diperjualbelikan  adalah  milik  orang  yang  melakukan  akad.  Oleh karena  itu  barang  yang  belum  dimiliki  tidak  boleh  diperjualbelikan, seperti  memperjualbelikan  ikan  di  dalam  laut,  emas  dalam  tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh si penjual. 23
d) Dapat diserah terimakan
Barang yang telah dijadikan obyek jual beli disyaratkan dapat diserah  terimakan.  Oleh  karena  itu  barang  yang  menjadi  obyek  jual beli  harus  ada  wujud,  sifat,  dan  harganya  agar  tidak  terjadi  hal-hal yang tidak diinginkan.
Sehubungan dengan prinsip  ini maka barang  yang diakadkan harus dapat dihitung, waktu penyerahan. Dan apabila barang tersebut tidak  dapat  dihitung  waktu  penyerahannya  maka  tidak  sah  dijual belikan seperti ikan yang berada di dalam air.
e) Dapat diketahui dengan jelas.
Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui keberadaan  barang  yang  dijadikan  obyek  jual  beli,  baik  bentuk, keadaan,  wujud,  maupun  jenisnya.  Hal  tersebut  untuk  menjaga  agar
22 Ibid, hal. 52
23 Syaikh  Salim  bin  ‘Ied  al-Hilali, Ensiklopedi  Larangan  Menurut  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah. Edisi  II (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), hal. 229
tidak  terjadi  persengketaan  diantara  kedua  belah  pihak.  Untuk mengetahui wujud barangnya adalah cukup dengan menyaksikannya, bagi barang yang tidak diketahui jumlahnya. Sedangkan untuk barang yang  dapat  d\ihitung,  ditukar,  dan  ditimbang  maka  harus  diketahui kualitas,  harga  dan  massanya  untuk  kedua  belah  pihak.  Sedangkan bagi barang yang tidak ada di majelis akad, maka cukup menyebutkan syarat,  kriteria  barang  tersebut  terperinci  dengan  jelas.  Jika  barang tersebut sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan sebaliknya jika  barang  tidak  sesuai  maka  pihak  yang  tidak  menyaksikan  boleh memilih menerima atau menolaknya. 24
f) Barang di kuasai/ di tangan
Disamping syarat-syarat di atas, maka barang yang hendak di perjualbelikan harus di tangan (di kuasai).
3) Aqad ( Ijab dan Qabul )
Selain al muta’aqidaini dan al ma’qud ’alaih , rukun jual beli yang lain  adalah  akad  yaitu  segala  sesuatu  yang  menunjukkan  atas  kerelaan kedua  belah  pihak  yang  melakukan  jual  beli,  baik  itu  ijab  atau  qabul. 25
Khusus untuk  barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab qabul  cukup dengan  saling  memberi  sesuai  dengan  adat  kebiasaan  yang  baik.  Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menjual kepada pembeli.
Sedangkan  qabul  adalah  ucapan  pembeli  yang  menunjukkan bahwa ia telah membeli, akan tetapi hal ini biasanya berbalik, sebaliknya ijab  dari  pembeli  dan  qabul  dari  penjual.  Ijab  qabul  tidak  harus  dengan lisan, tetapi  juga dapat  ditulisan, bahkan dapat  pula dengan isyarat  bagi orang bisu.
Dalam  setiap  bentuk  muamalah  yang  di  dalamnya  menimbulkan adanya  perpindahan  milik  diperlukan  adanya  ijab  qabul  sehingga  bukti adanya kerelaan masing-masing pihak yang mengadakan akad, untuk itu dalam ijab qabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
24 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 60
25 Ibid, hal. 47
a) Satu  sama  lain  harus  berhubungan  dalam  satu  tempat  tanpa penghalang yang merusaknya.
b) Adanya kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harganya. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka jual belinya dinyatakan tidak sah.
c) Pernyataan  harus  menunjukkan  masa  lalu  seperti  perkataan  penjual ”aku telah jual” dan perkataan pembeli ”aku telah terima” atau masa sekarang  jika  yang  diinginkan  pada  waktu  itu  juga  seperti  ”aku sekarang jual” dan ”aku sekarang beli”.
Adapun  syarat  jual  beli  sangatlah  banyak,  terkadang  dua  orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli.  Maka  dari  itu  para  ahli  fiqih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen  yang  dijalani  antara  salah  satu  dari  beberapa  pihak  yang mengadakan  transaksi  dengan  lainnya  untuk  mengambil  manfaat  dari barang tersebut.
Menurut  para  ahli  fiqih,  sebuah  syarat  dalam  jual  beli  tidak dianggap  berlaku  kecuali  jika  tidak  disebutkan  dalam  inti  akadnya. Dengan demikian, tidak dianggap sah sebuah syarat yang disebut sebelum akad atau setelah akad dibuat. 26
Adapun  transaksi  jual  beli  baru  dinyatakan  terjadi  apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:
a) Adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.
b) Adanya  sesuatu  barang  yang  dipindah  tangankan  dari  pihak  penjual kepada pihak pembeli.
c) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli ( Sigat dan Qabul ).
Adapun  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  penjual  dan  pembeli adalah:
a) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
26 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari ( Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 373
b) Dengan kehendak sendiri, keduanya saling merelakan (ridha) tidak ada paksaan.
c) Dewasa dalam artian sudah baliq. 27
Syarat-syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua; syarat yang sah dan syarat yang tidak sah. Pertama, syarat sah adalah syarat  yang tidak bertentangan dengan  inti  sebuah  akad.  Inti  dari  bentuk  syarat  ini  wajib dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati. 28
Syarat sah dalam jual beli, bentuknya berupa syarat yang diajukan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya  guna    mendapatkan  suatu  manfaat,  pada  hal-hal  yang diperbolehkan dalam syara’. Seperti jika seseorang pembeli mensyaratkan tempat  hunian  (rumah)  yang  akan dijual  harus  sampai  jatuh  tempo tertentu.  Atau,  meminta  syarat  agar  barang tersebut  di  bawah  dengan hewan atau dengan kendaraan sampai tempat tujuan. Kedua, syarat yang tidak sah; syarat yang rusak sejak awalnya, seperti halnya ada dari salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain dalam suatu akad. Seperti jika ada seseorang yang mengatakan, “saya jual barang ini dengan syarat  anda  menyewakan  rumah  anda”.  Atau  mengatakan,  “saya  jual barang  ini  dengan  syarat  anda  mengikuti  saya  dalam  pekerjaan  si  fulan atau rumahmu”.  Syarat  ini  dianggap  rusak  dan  tidak  sah.  Dilihat  dari esensinya  ia  akan menjadikan  sebuah  akad  menjadi  batal.  Karena  Nabi Saw, tidak membolehkan terjadinya dua akad dalam sekali transaksi. 29
Diantara  syarat  yang  rusak  membatalkan  jual  beli  adalah  syarat yang dengan  sendirinya  sudah  menjadikan  transaksi  tersebut  rusak,  tapi tidak berpengaruh  pada  jual  beli  tersebut.  Contohnya,  jika  seorang pembeli member syarat  kepada penjual sedang ia ternyata rugi, maka ia akan  mengembalikan barang  tersebut  kepadanya.  Syarat  yang  semacam ini adalah syarat yang dianggap rusak atau batil. Sebab, pada hakekatnya ia  telah  bertentangan  dengan  inti  dari akad  jual  beli.  Inti  dari  jual  beli
27 Musthafa Kamal, dkk, Fiqih Islam ( Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002) , hal. 336
28 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 374
29 Ibid , hal. 378
adalah  seorang  pembeli  mempunyai  hak  guna secara  mutlak  terhadap barang yang dibeli. 30
2. Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban
a. Pengertian Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban ٍساَّبَع ِنْبِا ِنَع ,ٍسُواَْ ْنَعَو - اَمُهْ نَع ُهَّللَا َيِضَر - سو هيلع للها ىلص ِهَّللَا َُوُسَر ََاََ :ََاََ ( مل اَح ُعيِبَي  َلََو ,َناَبْكُّ رلَا اْوَّقَلَ ت  َلَ :ُهُلْوَ َ اَم :ٍساَّبَع ِنْب ِلَ ُتْلُ َ ٍداَبِل ٌرِض َي  َلََو َلَ :ََاََ  ٍداَبِل ٌرِضاَح ُعيِب ) اًراَْْمِس ُهَل ُنوََُي

## يِراَخُبْلِل ُظْفَّللاَو ِهْيَلَع ٌقَفَّ تُم
Thawus,  dari  Ibnu  Abbas  Radliyallaahu  'anhu  bahwa  Rasulullah Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam  bersabda:  "Janganlah  engkau  mengha dang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan  janganlah  orang  kota  menjual  kepada  orang  desa."  Aku  bertanya kepada  Ibnu  Abbas:  Apa  maksud  sabda  beliau  "Janganlah  orang  kita menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar  (perantara).  Muttafaq  Alaihi  dan  lafadznya  menurut  riwayat Bukhari. 31
Larangan  tersebut  karena  pedagang  tidak  tahu  harga  pasar  dan  tidak memiliki  informasi  yang  benar  tentang  harga  di  pasar.  Hal  ini  dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang. Maka sistem jual beli Talaqqi rukban adalah  cara  jual  beli  dengan  mencegat  pedagang  yang  hendak menjualkan  barang  dagangannya  di  pasar  dan  tidak  mengetahui  informasi harga yang benar  dipasar. 32
Talaqqi Rukban juga disebut sebagai Talaqqi as-Silai', suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang  dagangannya  (hasil  pertanian,  seperti:  beras,  jagung,  dan  gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di  pasar. Praktik ini dapat  mendatangkan kerugian bagi  orang desa yang  belum  mengetahui/buta  dengan  harga  yang  berlaku  di  pasar. 33
30 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 116
31 Dani Hidayat, Terjemahan Bulughul  Maram Versi 2.0 (Surabaya: Pustaka Al-hidayah, 2008), Hadits No. 828
32 Syaikh  Salim  bin  ‘Ied  al-Hilali, Ensiklopedi  Larangan  Menurut  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah. Edisi  II (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), hal. 229
33 Asyari, Kamus Istilah Ekonomi Syariah, ( Padang, PT. Al-Ma’arif, 2003) , h. 100
Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu Umar :
“Dari  Abdullah  bin  thawus  dari  ayahnya  dari  Ibn  Abbas  ra  berkata, Nabi SAW pernah bersabda :Janganlah kalian menjemput / menyambut kafilah  dagang  dan  janganlah  orang  kota  membeli  barang  dagangan orang desa. Lalu aku bertanya pada Ibn Abbas apa yang dimaksud tidak boleh membeli barang dari orang desa? Ia berkata dalam jual-beli tidak ada simsar”. 34
Hadits tersebut menerangkan bahwa, seseorang yang membawa barang dagangan  dari  daerah  lain,  dengan  alasan  adanya  perbedaan  harga  barang dagangan di dua daerah tersebut, atau banyaknya permintaan pasar di daerah yang akan di datangi. Kemudian penduduk asli daerah tersebut menyambut mereka dengan tujuan untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang  lebih  rendah  dari  harga  ketika  masuk  ke  pasar,  demi  memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tidak memberitahukan harga yang sedang berlaku. 35
Praktik  transaksi  ini  secara  konkrit  adalah  seorang  penjual  datang  ke pasar  dan  pembeli  menghadangnya  sebelum  penjual  sampai  ke  pasar. Kemudian  pembeli  tersebut  membeli  barang  dagangannya  dengan  harga dibawah standar pasar karena penjual tidak tahu harga standar yang berlaku di pasar.
Sebagai  kesimpulan Talaqqi  rukban adalah  suatu  tindakan  yang dilakukan  oleh  pedagang    yang  tidak  menginformasikan  harga  yang sesungguhnya  yang  terjadi  di  pasar.  Transaksi  ini  dilarang  karena mengandung  dua  hal  :  pertama,  rekayasa  penawaran  yaitu  mencegah
34 Bukhāri,  al-Imam,  Abi  ‘Abdillah  Muhammad  bin  Isma’īl  bin  Ibrāhīm  ibnu  al-Mugīrah  bin Bardizbah, al-Ja’fy, Sa ḥ i ḥ Bukhari, Juz 3 , Beirut, Dar al-Fikri, 1401 H / 1981 M), h. 27
35 Syihabu al-Din Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajr al-‘Asqalany, Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulugu al-Maram Qismu al-Mu’amalah, (Juz III) , h. 40
masuknya barang ke pasar ( entry barrier ), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.
Adanya  pelarangan  ini  dikarenakan  adanya  unsur  ketidakadilan  atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang  yang tidak menginformasikan harga yang  sesungguhnya  terjadi  di  pasar.  Mencari  barang  dengan  harga  lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.
b. Bentuk Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban
Mengenai sistem jual beli talaqqi rukban yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, hal ini nampak jelas bahwa sistem jual beli Talaqqi rukban yang biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  dan  tidak  memiliki  suatu kejanggalan, dengan praktek mencegat sejumlah penjual yang akan menjual barang dagangannya ke pasar dan para penjual ini belum mengetahui harga yang  ada  dipasar,  yang  menyebabkan  kerugian  sedangkan  pihak  pembeli barang dagangan ini mendapatkan keuntungan yang besar.
Substansi dari larangan Talaqqi rukban ini adalah tidak adilnya tindakan yang  dilakukan  oleh  pedagang  yang  tidak  menginformasikan  harga  yang sesungguhnya  yang  terjadi  di  pasar.  Mencari  barang  dengan  harga  lebih murah  tidaklah  dilarang. Talaqqi  Rukban ini  dilarang,  karena  satu  pihak memiliki informasi  yang lengkap dan  yang satu  tidak tahu berapa harga di pasar  sesungguhnya  dan  kondisi  demikian  dimanfaatkan  untuk  mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang  terhadap petani yang dari.

## D. SIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  serta  penyajian,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Menurut Mazhab Syafi’i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat  umum  sehingga  masih  bisa  ditukar  dengan  barang  yang  lain,  seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda seperti  akad ijarah ,  dengan  demikian  akad ijarah termasuk  dalam  arti  jual  beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu. 36
2. Sebagai kesimpulan Talaqqi rukban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang  yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran  yaitu  mencegah  masuknya  barang  ke  pasar  ( entry  barrier ),  kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.
Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang  dilakukan  oleh  pedagang  kota  yang  tidak  menginformasikan  harga  yang sesungguhnya  terjadi  di  pasar.  Mencari  barang  dengan  harga  lebih  murah  tidaklah dilarang,  namun  apabila  transaksi  jual-beli  antara  dua  pihak  dimana  yang  satu memiliki  informasi  yang  lengkap  sementara  pihak  lain  tidak  tahu  berapa  harga  di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.
36 T.M. hasbi Ash Shiddieqy , Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 44

## DAFTAR RUJUKAN
Al-  ‘Asqalani,  Syihabu  al-Din  Aḥmad  bin  ‘Ali  bin  Ḥajr, Ibanatu  al-A h kam  Syar ḥ u Bulugul Marām, Juz III Qismu al-Mu’amalh, Beirut, Dar al-Fikri, 2004 Al
Asyari,Kamus Istilah EkonomiSyariah (padang PT Al-Ma’arif )2003
Saleh, Fauzan. 2006. Fiqih Sehari-hari , Jakarta: Gema Insani.
Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) , Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada, 2004
Hidayat  Dani,  2008. Terjemahan  Bulughul  Maram  Versi  2.0, Surabaya:  Pustaka  Al- hidayah.
Kamal Musthafa, dkk, 2002. Fiqih Islam, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
Karim, Adiwarman A, 2008. Ekonomi MIkro Islami, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
Cetakan III.
Lubis Suhrawardi K, 2004. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3.
M. Hasan Ali, 1996. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
M.Hasan Ali, 1996. Perbandingan Mazhab . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Mankiw,  Gregory.  N, Pengantar  Ekonomi  Mikro  Edisi  3  ( Diterjemahkan  dari  buku aslinya  yang berjudul ” Principles of  Economics 3rd Edition”, oleh  :  Chriswan Sungkono ), Jakarta, Salemba Empat, Cetakan III, 2006
Marthon, Said Sa’ad, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global (Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul ”Al-Madkhal li al-Fikri al- Iqtish â d fi al-Islam” oleh Ahmad Ikhrom, Dimyauddin), Jakarta, Zikrul Hakim, Cetakan III, 2007 Mas’ud Ibnu dan Zainal Abidin, 2007. Fiqih Mazhab Syafi’i, Buku: 2, Bandung: Pustaka Setia.
Sabiq Sayyid, 2004. Fikih Sunnah , Jakarta: Darul Fath.
Salim Syaikh bin ‘Ied al-Hilali, 2005. Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As- Sunnah. Edisi II, Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
T.M. hasbi Ash Shiddieqy , 1986. Falsafah Hukum Islam . Jakarta: Bulan Bintang.
Usman  Muchlis,  2002. Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqiyah, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.