## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak
Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah

## Ainul Wardah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: ainulwardah52@gmail.com
Abstrak
Kontrak  baku  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dibuat secara  baku  oleh  salah  satu  pihak  dan  pihak  lain  hanya  bisa menerima  atau  menolak  kontrak  tersebut.  Akad  mudarabah merupakan  akad  yang  mencerminkan  bahwa  pembagian keuntungan  harus  atas  dasar  kesepakatan  kedua  belah  pihak, ulama  fikih  juga  menyatakan  bahwa  perjanjian  yang keuntungannya tergantung pada kebijakan salah satu pihak itu tidak  sah,  dan  persetujuan  tersebut  dianggap  sebagai perjanjian  sewa.  Hal  ini  menjadi  masalah  tersendiri  ketika pihak  perbankan  mengambil  kebijakan  untuk  membakukan dan menominalkan perjanjian tersebut tetapi jika dihubungkan dengan  perubahan  zaman  yang  tidak  hanya  kepentingan nasabah  saja  yang  diutamakan  tetapi  juga  harus memperhatikan  kepentingan  lembaga  perbankan  tersebut. Berdasarkan  hasil  penelitian,  penerapan  akad  baku  pada lembaga  perbankan  syariah  adalah  sah  karena  telah terpenuhinya  beberapa  syarat  dan  rukun  dalam  Islam meskipun  tidak  memenuhi  beberapa  asas  berkontrak  dalam Islam  tapi  tidak  membuat  akad  pembiayaan  ini  batal  karena terdapat unsur rida, kemudian berkaitan dengan klausula baku pada  akad  mudarabah  yaitu  tidak  sesuai  dengan  prinsip syariah,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  musyawarah dalam  penyusunan  maupun  dari  segi  kontraknya.  Tetapi penerapan kontrak baku yang dilakukan oleh pihak perbankan saat ini bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang, sehingga penerapan  kontrak  baku  dalam  lembaga  perbankan  syariah boleh di terapkan dan dinominalkan dengan syarat pembagian keuntunganya  fluktuatif  sesuai  dengan  keuntungan  yang diperoleh nasabah.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
188
Kata  kunci  : Mudarabah ,  Kontrak  Baku,  Perubahan  Hukum Islam, Teori Maslahah
A. Pendahuluan
Dewasa  ini  perkembangan  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  merupakan  suatu  fenomena  yang  cukup  menarik  di tengah-tengah  upaya  bangsa  kita  keluar  dari  krisis  ekonomi. Industri  keuangan  syariah  tumbuh  dengan  berbagai  produknya di  kalangan  masyarakat  untuk  berinvestasi  dan  menerapkan sistem ekonomi syariah dalam aktivitas ekonominya. Hubungan antara subyek hukum dalam Islam salah satunya tercipta melalui hubungan  kontraktual,  yaitu  dengan  membuat  suatu  perjanjian atau  akad.  Pokok-pokok  perjanjian  Islam  banyak  dipakai  oleh setiap  orang  yang  menghendaki  adanya  transaksi  yang  bebas bunga,  sebagai  upaya  menghindari  riba.  Praktik  yang  banyak terjadi adalah pada perbankan syariah, yang menawarkan suatu produk  alternatif  dari  sistem  bunga  yang  dipakai  dalam perbankan konvensional.
Dalam  melakukan  kerjasama  terutama  dalam  perjanjian di Lembaga  Perbankan  Syariah  biasanya  menggunakan  kontrak standard  dalam  mengikat  kerjasamanya. Standard  contract bentuknya  tertulis  berupa  formulir-formulir  yang  isinya  telah distandarisasi  (dibakukan)  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh produsen  serta  bersifat  masal,  tanpa  mempertimbangkan perbedaan  kondisi  yang  dimiliki  konsumen.  Kontrak  ini  pada umumnya  merupakan  kontrak  dengan  klausul  eksonerasi  atau eksemsi,  artinya  membatasi/membebaskan  tanggung  jawab salah  satu  pihak  (kreditur).  KUHPerdata  dalam  Pasal  1493 mengenal klausul eksonerasi dalam hubunganya dengan kontrak jual beli. 1 Kontrak baku merupakan kontrak tertulis yang sudah dibakukan  secara  sepihak  oleh  pihak  kreditur  dengan  klausul eksonerasi.
Dalam melakukan sebuah bisnis biasanya kontrak dibuat untuk  menghindari  hal-hal  yang  merugikan  salah  satu  atau kedua  belah  pihak  yang  melakukan  bisnis.  Fenomena  adanya ketidakadilan  dan  ketidakseimbangan  dalam  berkontrak terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk
1 Lukman  Santoso, Hukum  Perikatan:  Teori  dan  Teknis  Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 71.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
standard/baku  yang  di  dalamnya  memuat  klausul-klausul  yang isinya  (cenderung)  berat  sebelah.  Dalam  praktiknya  pemberian kredit di lingkungan perbankan, 2 misalnya terdapat klausul yang mewajibkan  nasabah  untuk  tunduk  terhadap  segala  petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada, atau yang akan diatur kemudian,  atau  klausul  yang  membebaskan  bank  dari  kerugian nasabah  sebagai  akibat  tindakan  bank.  Dalam  kontrak  sewa beli, 3 misalnya  terdapat  klausul  yang  berisi  kewajiban pembayaran  seluruhnya  dan  seketika  apabila  pembeli  sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut. Dalam kontrak jual  beli,  misalnya  terdapat  klausul  barang  yang  sudah  dibeli tidak  dapat  dikembalikan.  Klausul  tersebut  pada  umumnya merupakan  klausul  eksemsi  yang  isinya  terkesan  memberatkan salah satu pihak.
Pada zaman dulu karena jumlah penduduk masih sedikit dan  tingkat  kejujuran  masyarakat  masih  tinggi,  penerapan kontrak  baku  masih  sangat  minim  sekali  diterapkan  di perbankan  syariah.  Tetapi  jika  dikaitkan  dengan  konteks  bisnis usaha sekarang ini, ketika peran masyarakat yang tidak dapat di percaya  maka  pihak  perbankan  mengambil  kebijakan  untuk membakukan  kontrak  tersebut  dengan  tujuan  kepentingan maslahah  perbankan.  Penerapan  kontrak  baku  di  zaman sekarang  menjadi  sebuah  hal  yang  pasti  diterapkan  di  lembaga perbankan  syariah  karena  tidak  dapat  dipungkiri  juga  bahwa perubahan hukum diakibatkan dari berubahnya zaman, tempat, dan keadaan.
Semakin  maraknya  kontrak  baku  yang  digunakan  dalam transaksi bisnis tentu menimbulkan pro dan kontra antara pakar hukum. Bagi pihak yang kontra, beberapa pakar hukum menolak kehadiran  kontrak  baku  karena  hal  tersebut  dianggap  sebagai paksaan  dan  Negara-negara common  law  system menerapkan doktrin unconscionability dimana  memberikan  wewenang kepada  perjanjian  demi  menghindari  hal-hal  yang  dirasa bertentangan  dengan  hati  nurani.  Perjanjian  baku  dianggap meniadakan keadilan, karena dalam perjanjian baku hanya salah
2 Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 193-239.
3 Abdul  Kadir  Muhammad, Perjanjian  Baku  dalam  Praktik Perusahaan Perdagangan (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 12-17.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
190
satu  pihak  saja  yang  membuat  isi  perjanjian,  sedangkan  pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian. 4
Bentuk  khusus  kontrak  keuangan  yang  telah  dan  sedang dikembangkan  untuk  menggantikan  mekanisme  bunga  dalam transaksi  keuangan  syariah  adalah  mekanisme  bagi  hasil. Mekanisme  bagi  hasil  ini  merupakan core  product bagi  bisnis syariah,  seperti  bank  syariah,  asuransi  syariah  dan  yang  lainya. Sebab  bisnis  tersebut  secara  langsung  melarang  tingkat  bunga pada  semua  transaksi  keuangannya.  Bentuk  bisnisnya dikembangkan  dengan  mengacu  pada mudarabah dan musyarakah .
Hal  tersebut  di  atas  sesuai  dengan  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK  2008)  No.105 mudarabah adalah kerjasama  antara  dua  pihak  dimana  pihak  pertama (sahib  al- mal) menyediakan  modal  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi pengelola  dana (mudarib) dimana  keuntungan  dibagi  menurut kesepakatan  di  muka.  Sedangkan musyarakah merupakan perjanjian  antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu  kegiatan  ekonomi  dengan  pembagian  keuntungan  atau kerugian  sesuai  nisbah  yang  disepakati.  Dengan  demikian diharapkan  perbedaan  karakter  antara mudarabah dan musyarakah ini  dapat  memperjelas  penentuan  nisbah  bagi hasil. 5 Mudarabah sebagai  sebuah  kegiatan  kerjasama  ekonomi antara  dua  pihak  mempunyai  beberapa  ketentuan-ketentuan yang  harus  dipenuhi  dalam  rangka  mengikat  jalinan  kerjasama tersebut  dalam  kerangka  hukum.  Menurut  madzhab  Hanafi dalam  kaitanya  dengan  kontrak  tersebut  unsur  yang  paling mendasar adalah ijab dan kabul (offer and acceptance) , artinya bersesuaianya  keinginan  dan  maksud  dari  dua  pihak  tersebut untuk  menjalin  ikatan  kerjasama.  Namun  beberapa  madzhab lain,  seperti  Syafi’i  mengajukan  beberapa  unsur mudarabah yang tidak hanya adanya ijab dan kabul saja, tetapi juga ada dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan modal. 6 Dalam literature
4 Rachmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 265.
5 Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK: 2008) No 105.
6 Muhammad, Konstruksi  Mudarabah  dalam  Bisnis  Syariah (Mudarabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern), cet, ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 44.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
191
fikih berbentuk perjanjian kepercayaan (‘ uqud al-amanah ) yang menuntut  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  dan  menjunjung keadilan.  Karena  itu  masing-masing  pihak  harus  menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.
Para  ahli  fikih  sepakat  bahwa  dalam  penetapan  nisbah bagi  hasil  tidak  boleh  mengandung  syarat  yang  menuntut pendapatan tambahan bagian keuntungan pada salah satu pihak saja.  Pembagian  bagi  hasil  harus  dilakukan  dengan  cara musyawarah antara kedua belah pihak. Hal ini diperkuat dengan adanya  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  07/DSN- MUI/IV/2000  bahwa  dalam  hal  pembagian  keuntungan  harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh pada satu pihak  saja,  keuntungan  harus  dibagi  secara  proporsional  dalam bentuk  presentase  nisbah  bagi  hasil  dan  harus  diketahui  serta disepakati  secara  besama-sama. 7 Dengan  adanya  sistem  bagi hasil  ini  diharapkan  pihak  bank  dan  nasabah  dapat  menjalin kerjasama yang baik dan seimbang.
Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  mengatur  legalitas perbankan syariah. Ciri utamanya adalah berdasarkan bagi hasil antara  pemilik  harta  sebagai  nasabah  dan  pihak  bank  sebagai pengelola  dengan  kesepakatan  nisbah  sesuai  kesepakatan  para pihak.  Dalam  kesepakatan  biasanya  antara  70%  banding  30%, 65%  banding  35%,  atau  50%  banding  50%.  Akan  tetapi  pada kenyataannya tidak demikian, pembagian bagi hasil selalu stabil dan selalu berada di bawah presentasi bunga bank konvensional. Hal  ini  selanjutnya  menimbulkan  pertanyaan  bagi  penulis. Bagaimanakah  sebenarnya  proses  pembagian  hasil  itu  terjadi? Apakah  ada  keterlibatan  antara  kedua  belah  pihak,  serta  tidak saling dirugikan antara keduanya? padahal dengan jelas syariah mengharuskan  keterbukaan  dalam  sistem  pembagian  hasil antara  nasabah  ( sahib  al-mal) dan  pengelola  ( mudarib ). Sebagaimana  diterangkan  dalam Bidayah  al-Mujtahid  wa Nihayah  al-Muqtasid.  Bahwa  “Dan  Para  Ulama  sepakat, sungguh  amil  tidak  boleh  mengambil  laba  yang  menjadi bagianya  melainkan  dihadiri  oleh  pemilik  modal  dan kehadiran  pemilik  modal  merupakan  syarat  pembagian  harta dan  pengambilan  laba  oleh  amil.  Sungguh  dalam  hal  tesebut
7 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan Mudarabah (Qirad}).
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
192
tidak  dicukupkan  dengan  mendatangkan  saksi  maupun selainya.” 8 Dalam hal  ini pembagian  nisbah  bagi hasil haruslah berdasarkan  pada  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  tetapi kenyataanya  masih  banyak  lembaga  perbankan  syariah  yang menggunakan  kontrak  baku  sepihak  dalam  menentukan  isi perjanjian  terutama  dalam  penetapan  nisbah  bagi  hasil  pada akad mudarabah . Kesepakatan pembagian laba yang proporsional di antara investor dan wakil merupakan satu-satunya syarat mutlak suatu perjanjian mudarabah yang  sah. Mudarabah tidak  sah  jika ketetapan pembagian keuntungan samar-samar. Sebagai contoh dengan  syarat  boleh  memilih  antara  setengah,  atau  sepertiga bagian menjadi milik wakil. Itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula, perjanjian yang bagian keuntunganya tergantung pada kebijakan salah satu pihak hal itu juga tidak sah. Persetujuan itu dianggap sebagai perjanjian sewa. Fikih  Maliki  mengadakan  beberapa  pembatasan  sehubungan dengan  penyerahan  bagian  keuntungan  yaitu  menetapkan bagian  yang  sama  bagi  setiap  wakil.  Selain  itu  pembagian keuntungan juga harus jelas ditentukan dalam perjanjian sesuai kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yang  berserikat.  Fikih Hanafi  menyatakan  bahwa  persetujuan mudarabah dengan ketetapan  pembagian  keuntungan  sesuai  dengan  yang  mereka tentukan bersama. Dari beberapa pandangan di atas maka secara tegas  menjelaskan  bahwa  pembagian  nisbah  bagi  hasil  tidak boleh  dibakukan,  tetapi  harus  atas  dasar  kesepakatan  kedua belah  pihak,  kemudian  dalam  praktiknya  di  perbankan  syariah penentuan nisbah bagi hasil tersebut telah dibakukan.
Hukum Islam mengenal kontrak baku dalam al-‘uqud al- idariyyah yang disebut juga dengan al-‘aqd al-‘iz’an . Islam telah menetapkan  aturan-aturan  dalam  perjanjian  bahwa  dalam kontrak  harus  atas  dasar  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  tidak boleh melakukan kecurangan  atau penipuan sehingga tidak ada pihak yang merasa disudutkan dengan hal tersebut.
Dalam  fikih,  bagi  hasil  harus  berdasarkan  nisbah  atau presentase,  dan  tidak  boleh  dinominalisasikan  atau  dibakukan, karena  yang  namanya  bisnis  itu  tidak  dapat  dipastikan,  apakah untung  atau  rugi.  Hal  ini  menggambarkan  kondisi  dimana  ada
8 Imam  Muhammad, Bidayah  Al-Mujtahid  wa  Nihayah  Al-Muqtasid (Jordan: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 2007), hlm. 39.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
193
hubungan  kepercayaan  (amanat)  dari sahib  al-mal dengan mudarib .  Artinya  masih  banyak  orang  yang  dapat  dipercaya. Namun  pada  praktiknya  di  bank  syariah  dibakukan  atau dinominalisasikan.  Tetapi  jika  melihat  kondisi  saat  ini,  dimana sulit  sekali  mencari  orang  yang  dapat  dipercaya  untuk memberikan  sebuah  protofolio  atau  laporan  keuanganya,  maka bagaimana  jika  perbankan  syariah  melakukan  pembakuan dengan menominalisasikan hal tersebut.
Dari  berbagai  pandangan  di  atas  sekiranya  perlu  dikaji ulang  akan  langkah-langkah  suatu  pencapaian  akan  keadilan serta  keseimbangan  dalam  penerapan  kontrak  baku  dan membentuk  keputusan  pembagian  nisbah  bagi  hasil  akad mudarabah ,    dalam  suatu  konsep  yang  harus  diterapkan  pada bisnis  ekonomi,  sehingga  setiap  pelaku  bisnis  ekonomi memahami  akan  pentingnya    suatu  proporsi  setiap  pengelola (mudarib) dan pemodal (sahib al-mal) , dalam hal ini kejujuran dari  nasabah  juga  tidak  bisa  dijadikan  jaminan  oleh  pihak perbankan,  karena  itu  peneliti  ingin    mengkaji  bagaimana tinjauan  hukum  Islam  terhadap  penerapan  kontrak  baku  pada penetapan  nisbah  bagi  hasil  akad mudarabah di  lembaga perbankan syariah.
B. Analisis Pembahasan
1. Analisa Perjanjian dalam Hukum Islam Perjanjian dalam Bahasa Arab dikenal dengan Mu’ahadah Ittifaq ,  atau  akad.  Dalam  bahasa  Indonesia  dikenal  dengan kontrak,  perjanjian  atau  persetujuan  yang  artinya  adalah  suatu perbuatan  dimana  seseorang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap seorang lain atau lebih. 9
Sementara  itu  Ahmad Azhar  Basyir, memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara  yang  dibenarkan  syara  yang  menetapkan  adanya  akibat- akibat  hukum  pada  obyeknya.  Ijab  adalah  pernyataan  pihak pertama  mengenai  isi  perikatan  yang  diinginkan,  sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. 10
9 Khoiruman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 1. 10 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata
Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 65.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
194
Pengaturan tentang perbankan syariah yang dikeluarakan oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  secara  teoritis  dengan  cara melakukan  kajian-kajian  ekonomi  kontemporer  dengan menggunakan  metode-metode  penetapan  yang  kemudian hasilnya  dinyatakan  dalam  bentuk  fatwa.  Tugas  dan  wewenang Dewan  Syariah  Nasional  diatur  dan  diakui  dalam  Pasal  26  ayat (1),  (2),  dan  (3)  Undang-undang  No.21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  bahwa  produk  dan  jasa  perbankan  syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebgaimana yang difatwakan oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  kemudian  dituangkan  dalam peraturan Bank Indonesia.
Prinsip  syariah  yang  digunakan  berkaitan  dengan perjanjian  yang  terdapat  pada  fatwa  diatur  secara  tersendiri pada  setiap  produk  dan  jasa  yang  terdapat  pada  perbankan syariah.  Saat  ini  kebanyakan  kontrak  yang  terdapat  pada perbankan syariah dibuat  secara baku  dimana beberapa klausul yang  terdapat  pada  kontrak  tersebut  dapat  memberatkan  salah satu  pihak  saja.  Memberatkan  salah  satu  pihak  maksudnya adalah  adanya  pencantuman  klausul  kontrak  yang  seharusnya dibebankan  kepada  bank,  tetapi  hanya  dibebankan  kepada nasabah,  terutama  dalam  hal  ini  yaitu  kontrak  kemitraan (kerjasama).
Hubungan  hukum  antara  bank  dan  nasabah  muncul dalam  pembukaan  rekening  atau  mengenai  perjanjian  tentang hal  yang  merupakan  menjadi  pilihan  nasabah  untuk menggunakan  salah  satu  jenis  jasa  pelayanan  perbankan. Perjanjian tersebut telah dibuat secara tertulis yang dicetak dan dibentuk  satu  formulir,  dimana  perjanjian  tersebut  memuat ketentuan-ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  dibuat  oleh  salah satu  pihak  yaitu  pihak  bank.  Dengan  demikian  nasabah  hanya tinggal menerima dan menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut.
Menurut  Ahmad  Miru,  Pitlo  menggolongkan  Kontrak baku  sebagai  kontrak  perjanjian  paksa  ( dwang  contract ). 11
Biasanya  paksaan  itu  ada  paksaan  fisik  dan  paksaan  psikis. Tetapi  yang  dimaksud  di  sini  adalah  paksaan  psikis.  Disebut paksaan  psikis  karena  nasabah  sebagai  konsumen  tidak mempunyai  kesempatan  untuk  merubah  atau  merevisi  klausul
11 Ahmad  Miru ,  Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 44.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
kontrak,  nasabah  hanya  bisa  menerima  segala  klausul  dengan cara mau tidak mau (terpaksa) karena kebutuhan mendesak dan merasa takut atau kahawatir apabila tidak menyetujuinya maka tidak memperoleh pembiayaan yang akan mengakibatkan proyek (usahanya)  gagal.  Sehingga  pihak  yang  kedudukan  ekonominya lemah  tidak  mempunyai  kebebasan  bersuara  di  dalamnya  dan terpaksa  menerimanya  sebab  tidak  mampu  berbuat  lain, mengingat  kontrak  baku  tersebut  hanya  menghendaki persetujuan  yang  di  bubuhi  dengan  tanda  tangan  oleh  pihak yang  menerima  kontrak  tersebut  atau  pilihan  lain  adalah  dapat menolak dan meninggalkan kontrak kerajasama tersebut.
Apabila melihat kembali pada asas-asas kontrak menurut hukum  Islam,  maka  dapat  diketahui  bahwa  tidak  adanya kebebasan  berkontrak  atau  dalam  bahasa  arab  disebut mabda’ h}urriyah  at-ta’aqud di  dalamnya.  Pada  asas  kebebasan berkontrak,  para pihak  harus  memilik  posisi tawar  ( bargaining position )  yang  seimbang,  adil  dan tidak  berat  sebelah.  Nasabah sebagai partner (mitra kontrak) bank, keduanya saling bertukar kepentingan antara hak dan kewajiban yang berlangsung secara seimbang  ( proporsional ).  Kedua  belah  pihak  harus  di  dasari suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan seperti dalam Q.S. An-Nisa’ 29. Nabi Muhammad SAW bersabda:
إ ﺎﻤﻧ عيبلا ﻦﻋ ضارت 12
Salah  satu  contoh  pada  akad  jual  beli  juga  berlaku  pada jenis  akad  kerjasama  bagi  hasil.  Ayat  dan  hadits  di  atas  secara jelas menjelaskan dalam akad perjanjian harus didasarkan suka sama suka, atau kerelaan diantara para pihak, sementara dalam kontrak  baku,  cenderung  ada  unsur  keterpaksaan  dari  pihak nasabah  untuk  menerima  setiap  klausul  kontrak  baku pembiayaan  yang  mereka  ajukan  karena  posisi  nasabah  adalah pihak  yang  lemah  sehingga  mau  tidak  mau  nasabah  harus menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul kontrak. Pasal  31  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah,  menjelaskan  bahwa  paksaan  adalah  segala  hal  yang
12 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah (Jakarta: Almahira, 2013), 2: 737, hadis nomor 1453, “Kitab At-Tuh}fah,” “Bab ba ‟ iul al-Khiyar.”.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
196
mendorong  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  yang  tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. 13
Dari  segi  hukum  Islam,  perjanjian  baku  tersebut  ketika dilihat  dari  rukunnya,  yang  berupa  pihak-pihak  yang  berakad ( al’-aqidain ) obyek akad ( mahal ‘aqd ) dan kesekapakatan ( sigah al-‘aqd )  telah  sah  karena  rukun-rukun  tersebut  telah  dipenuhi dalam  perjanjian.  Rukun  tersebut  telah  dipenuhi  dalam perjanjian  baku  pembiayaan  pada  perbankan  syariah.  Hal tersebut dapat diketahui dari segi perjanjianya dimana terdapat dua pihak, yaitu nasabah dan bank, obyeknya dalam pembiayaan misalnya  modal  berupa  modal  uang  dan  kesepakatan  kedua belah  pihak  yang  di  gambarkan  dengan  ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak.
Selain memperhatikan rukun dalam perjanjian, perjanjian pembiayaan dalam perbankan syariah juga harus memperhatikan Pasal Prinsip Syariah yang dimaksud kemudian dituangkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 21 Tahun 2007  tentang  perbankan  syariah  bahwa  prinsip  syariah  adalah prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  keuangan dalam  penetapan  fatwa  bidang  syariah.  Agar  fatwa  dapat digunakan  sebagai  dasar  hukum  yang  mengikat,  fatwa  tersebut harus terlebih dahulu diserap melalui Peraturan Bank Indonesia yang kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang. Sebagian besar  isi  Pasal  sama  dengan  isi  dari  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional.
Dalam  akad  atau  perjanjian  adalah  wajib  sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  2  ayat  (3)  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor:  10/16/Pbi/2008  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Bank  Indonesia  9/19/Pbi/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip Syariah  dalam  kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah,    bahwa  pemenuhan Prinsip  Syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2) dilaksanakan dengan  memenuhi ketentuan  pokok  hukum Islam antara  lain  prinsip  keadilan  dan  keseimbangan  ( adl  wa tawazun ),  kemaslahatan  ( Maslahah ),  dan  universalisme
13 Pusat Pengkajian Hukum  Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah, ed,  revisi  (Jakarta:  Prenada  Media  Group,  2011), hlm. 19.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
197
( alamiyah ) serta tidak mengandung gharar, maysir , riba, zalim, dan obyek haram. Ciri perjanjian baku sebagai berikut:
1. Isinya ditetapkan sepihak yang posisinya lebih kuat
2. Masyarakat dalam hal ini debitur tidak ikut bersama-sama melakukan isi perjanjian
3. Terdorong  oleh  kebutuhan,  debitur  terpaksa  menerima perjanjian itu
4. Dipersiapkan lebih dahulu secara masal dan kolektif Perjanjian  baku  yang  demikian  tidak  mencerminkan adanya  prinsip  keseimbangan  ( tawazun ). Tawazun adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat  dan  publik,  sektor  keuangan  dan  sektor  riil,  bisnis  dan sosial,  keseimbangan  aspek  pemanfaatan  dan  kelestarian.
Menurut  penulis,  dalam  hal  perjanjian  pembiayaan  dalam perbankan syariah harus dapat mempresentasikan keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban.  Hak  dan  kewajiban menjadi  seimbang  apabila  kedua  belah  pihak  saling berkomunikasi menentukan isi perjanjian.
Mariam  Darus  Badrulzaman  mengatakan  bahwa perjanjian  baku  telah  disepakati  secara  luas  dalam  praktik kehidupan  ekonomi  di  Indonesia.  Dalam  kontrak  baku  sendiri memiliki beberapa masalah hukum antara lain mengenai adanya ketentuan  mengikat,  dan  ketidakadilan  yang  diberikan  kepada debitur.  Untuk  menjaga  kemungkinan  adanya  kesewenang- wenangan oleh pihak yang posisinya lemah  terhadap pihak lain yang  posisinya  lebih  kuat  adalah  ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal  1339  BW  yang  menyatakan  sebagai  berikut:  suatu perjanjian  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan tegas  dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu yang  menurut  sifat  perjanjian  diharuskan  oleh  kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.
2. Analisa Penetapan Bagi Hasil di Lembaga Perbankan Syariah Secara  umum  sistem  bagi  hasil  ini  ada  yang  disebut dengan mudarabah yaitu  perjanjian  atas  suatu  jenis perkongsian, dimana pihak pertama (sahib al-mal) menyediakan dana  dan  pihak  kedua (mudarib) bertanggungjawab  atas pengelola  usaha.  Keuntungan  hasil  usaha  dibagi  sesuai  dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal,
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
198
maka  jika  mengalami  kerugian sahib  al-mal akan  kehilangan sebagian  imbalan  dari  hasil  kerja  keras  dan managerial  skill selama proyek berlangsung. Mudarabah disebut juga qirad yang berarti  “memutuskan”,  dalam  hal  ini,  pemilik  modal  telah memutuskan  untuk  menyerahkan  sejumlah  uang  untuk  itulah dalam fikih pembagian hasil dilakukan dengan cara musyawarah antara  kedua  belah  pihak  tetapi  dalam  kenyataanya  tidak demikian. Kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan pertumbuhan  yang  tinggi  pada  sejumlah  indikator  perbankan syariah. 14 Sejak  dulu  masyarakat  Indonesia  sudah  mengenal adanya perjanjian bagi hasil, yakni perjanjian bagi hasil yang ada dalam hukum adat. Tetapi perjanjian yang dikenal dalam hukum adat  adalah  bagi  hasil  yang  menyangkut  pengelolaan  tanah pertanian  (maro  mertelu).  Dalam  perkembanganya  perjanjian bagi  hasil  ini  juga  dikenal  di  dunia  perbankan,  dengan  istilah profit  and  los  sharing .  Intinya  bank  memberikan  pembiayaan kepada  nasabah  dengan  ketentuan  uang  pinjaman  tersebut digunakan  untuk  kegiatan  produktif.  Kemudian  keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio yang besarnya  sudah  di  tentukan  sejak  semula,  sedangkan  apabila rugi bank akan juga menanggung risiko. pembiayaan mudarabah merupakan  perjanjian  atas suatu  perkongsian,  dimana  pihak  pertama  menyediakan  dana dan  pihak  kedua  bertanggungjawab  atas  pengelolaan  usaha. Keuntungan  hasil  usaha  dibagi  sesuai  dengan  nisbah  bagi  hasil yang  disepakati  sejak  awal.  Apabila  kontrak  baku  ini disandingkan  dengan  akad mudarabah yang  notabenya  akad yang memerlukan musyawarah, maka akan terjadi ketidakselarasan.  Hal  ini  berdampak  pada  kehidupan  nasabah, dimana  nasabah  akan  merasa  dirugikan  atas  klausula  kontrak yang ditentukan secara sepihak tersebut.
Pembiayaan mudarabah ini  mempunyai  dampak langsung  kepada  pertumbuhan  ekonomi  berupa  tumbuhnya peluang  usaha  baru,  kesempatan  kerja  baru,  dan  peningkatan pendapatan  penduduk.  Lebih  menarik  lagi  adalah  komposisi penyaluran  dana  kepada  masyarakat  didominasi  pembiayaan
14 Novi  Fadhilah,  “Analisis  Pembiayaan  Mudarabah  dan  Murabahah terhadap  Laba  Bank  Syari’ah  Mandiri”, Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Bisnis, Vol. 15 (2015), hlm. 66-67.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
perdagangan,  tidak  hanya  terjadi  pada  perbankan  syariah  di Indonesia, tetapi juga terjadi pada perbankan syariah di Negara lainya di seluruh dunia. 15
Dalam  perjanjian  bagi  hasil  yang  disepakati  adalah proporsi  pembagian  hasil  dalam  ukuran  prosentase  atas kemungkinan  hasil  produktifitas  yang  nyata.  Tetapi  pada kenyataanya  kebijakan  perbankan  menggunakan  sejumlah nominal  tertentu  terhadap  angka  nisbah  bagi  hasil  yang ditawarkan. Hal  ini dirasa memberatkan pihak nasabah, karena usaha  tersebut  tentunya  tidak  selalu  untung  tetapi  bisa  saja usaha tersebut mengalami kerugian.
Pihak  perbankan  dalam  melakukan  pembakuan  nisbah bagi  hasil  dengan  tujuan  untuk  menghemat  waktu  dan menghindari  dari  kecurangan-kecurangan  yang  mungkin  akan dilakukan  oleh  nasabah.  Hal  seperti  ini  dilakukan  pihak perbankan  bukan  untuk  kepentingan  pribadi  tetapi  untuk kemaslahatan  umum  sehingga  pembakuan  dalam  angka  nisbah bagi hasil ini merupakan alternatif yang  diberikan bank  syariah yang  disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman  dan  kebutuhan masyarakat.
Asy-syatibi  dalam  hal  ini  membagi  konsep maslahah menjadi  beberapa  hal  yang  bersifat daruri (mesti) haji (diperlukan) dan tahsini (dipujikan). Maqasid daruri dikatakan mesti karena mutlak diperlukan dalam memelihara masalih din (agama  dan  akhirat),  dalam  pengertian  jika masalih tersebut rusak,  maka  stabilitas masalih di  duniapun  rusak.  Kerusakan masalih mengakibatkan terputusnya kehidupan di dunia, dan di akhirat yang mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat. Dalam  kasus  ini  kita  kaitkan  dengan maslahah daruriyyah yang  terdiri  dari  lima  bidang  seperti  agama,  jiwa, keluarga,  harta,  dan  akal.  untuk  menganalisis  kasus  ini  kita temukan  bahwa  syariah  juga  memandang  hukum  tersebut sebagai  musti  atau  hal  yang  wajib.  Kewajiban-kewajiban  bisa dibagi  dari  cara  pandang  perlindungan  positif  termasuk  cara yang positif adalah dalam hal muamalat (transaksi).
15 Chairul  Hadi,  “Problematika  Pembiayaan Mud}a>rabah di Perbankan  Syariah  Indonesia”, Jurnal  Al-Iqtishad ,  Vol.  3  (2011),  hlm.  195-
196.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
200

## 3. Tinjauan Perubahan Sosial Hukum
Hukum Islam mempunyai dua unsur di dalamnya, pertama unsur as|-s|abat (tetap) tidak mengalami perubahan dan unsur tat}awwur (dinamis) bisa berubah sesuai dengan masa, kondisi, dan  tempat  dimana  hukum  Islam  itu  diterapkan.  Ketetapan hukum Islam ini bahwa Islam tidak menerima pembaharuan dan perubahan  artinya  sudah  ditetapkan  dalam  al-Qur’an  dan Sunnah.  Jika  hukum  Islam  mengalami  perubahan  maka  akan terjadi kerusakan ( mafsadah ) dalam kehidupan manusia. Subhi  Mahmasani  berpendapat  bahwa  prinsip-prinsip hukum  sebagai  pertimbangan maslahah .  Fleksibilitas  hukum Islam  dalam  praktik  dan  penekanan  pada  ijtihad  cukup menunjukan  bahwa  hukum  Islam  bisa  beradaptasi  dengan perubahan  sosial. 16 Sesuatu  hukum  pada  masa  lampau didasarkan  pada  kemaslahatan  masa  itu,  namun  masa  kini, dimana kemaslahatan berubah maka hukumnyapun berubah.
Perjanjian  baku  mempunyai  karakteristik  yang  harus disesuaikan  dengan  perkembangan  kebutuhan  tuntunan masyarakat.  Perkembangan  kebutuhan  masyarakat  kini menginginkan adanya efisiensi dan efektivitas kerja karena lahir dari  kebutuhan  akan  kebutuhan  efisiensi  serta  efektivitas  kerja, maka  bentuk  perjanjian  baku  ini  memiliki  karakteristik  yang khas  yang  tidak  dimiliki  oleh  perjanjian  yang  lain  pada umumnya,  antara  lain  perjanjian  baku  dibuat  salah  satu  pihak saja  dan tidak  melalui suatu  bentuk perundingan, isi perjanjian telah di standarisasi.
Pemahaman  para  ulama  terhadap  hukum  Islam  yang menerima  perubahan  karena  perubahan  zaman,  keadaan,  dan tempat,  sebagai  pertimbangan maslahah menunjukan  bahwa hukum  Islam  bisa  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial  dan bersifat dinamis karena tanpa pembaharuan hukum Islam akan mengalami  kesulitan  dalam menghadapi  permasalahan  di  masa sekarang ini.
Dalam  hal  ini  Plato  mengemukakan  bahwa  kontrak  baku merupakan  perjanjian  yang  dulunya  diterapkan  dalam  praktik penjualan  makanan  yang  harganya  di  tentukan  sepihak  oleh penjual,  tanpa  memperhatikan  perbedaan  mutu  makanan tersebut,  seiring  berkembangnya  zaman,  perjanjian  baku  mulai
16 Muhammad  Khalid  Mas’ud, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan Sosial, cet, ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 24.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
dikenal  dan  sering  digunakan,  termasuk  di  Indonesia.  Keadaan ini  dilatarbelakangi  oleh  keadaan  sosial  ekonomi.  Perubahan hukum ini sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum Islam.
Setiap  zaman  menghendaki  kemaslahatan  sesuai  dengan keadaan  masa  itu.  Namun  jika  di  hubungkan  dengan  zaman sekarang  dimana  kemaslahatan  berubah  maka  hukumnyapun berubah.  Tetapi  tidak  berlaku  dalam  lapangan  ibadah. Penerapan  kontrak  baku  pada  masa  sekarang  lebih mengutamakan  kemaslahatan  lembaga  perbankan  yang  artinya lebih  pada  kemaslahatan  nasabah  secara  umum  dibandingkan dengan kepentingan nasabah yang sifatnya pribadi, hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi maslahat umum lebih diutamakan daripada maslahat khusus.
Pendekatan  maslahat  dalam  menentukan  suatu  hukum bukan  bermakna  menjadikan  hawa  nafsu  atau  kepentingan manusia  semata-mata  sebagai  sumber  hukum.  Suatu  hukum berdasarkan  konsep  maslahat  juga  bukan  semata-mata  untuk tujuan  duniawi  sehingga  mengesampingkan  syara’.  Ini  karena setiap  wujud  syariat  maka  wujudlah  maslahat,  namun  tidak semestinya setiap maslahat itu sejajar dengan syariat. Oleh sebab itu  setiap  perbuatan  baik  menurut  akal  manusia  tidak  dinilai sebagai  maslahat  jika  bertengangan  dengan  syariat  Islam. Sebaliknya  setiap  syariat  Islam  mempunyai  maslahat.  Konsep maslahat  hanya  sebagai  metode  saja  dalam  penentuan  hukum dan bukan sebagai dalil.
Menurut  penulis  kebijakan  pihak  lembaga  perbankan syariah dalam hal penerapan kontrak baku sah-sah saja dengan catatan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  dan  bisa  di nominalisasikan  dengan  syarat  pembagian  keuntungan  setiap bulanya  fluktuatif  artinya  tidak  ajeg  dinominal  tersebut,  tetapi sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah.

## C. Penutup
Penerapan kontrak baku  jika dilihat dari segi perjanjinya pada  pembiayaan mudarabah di  perbankan  syariah  pada dasarnya sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat berkontrak  dalam  hukum  Islam.  Meskipun  tidak  memenuhi beberapa  asas  berkontrak  dalam  hukum  Islam  yaitu  asas kebebasan  berkontrak,  asas  keadilan,  asas  kemasalahatan,  dan
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
202
asas  keseimbangan  ( Tawazun) tidak  menyebabkan  akad pembiayaan ini batal, dalam artian kontrak baku tetap sah untuk diterapkan, karena ada unsur rida.
Kemudian berkaitan dengan bagi hasil yang diterapkan di Lembaga  Keuangan  Syariah  bersifat  final/baku  dan  tidak melakukan musyawarah yang dalam hal ini nasabah hanya akan menerima  dan  menolak  pembagian  hasil  tersebut.  Konsep pembakuan  nisbah  bagi  hasil  bertentangan  dengan mudarabah itu  sendiri  yang  notabenya  memerlukan  musyawarah  dan  hal tersebut  tidak  sesuai  jika  dihubungkan  dengan  konteks  fikih klasik.  Ketidaksesuaian  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya musyawarah dalam menentukan isi kontrak, proses penyusunan maupun  dari  segi  kontraknya,  tetapi  karena  perkembangan kontrak baku pada saat ini di butuhkan dan di sesuaikan dengan kebutuhan  serta  kepentingan  yang  berkaitan  dengan maslahah lembaga  keuangan  syariah  yang  menyangkut  hak  banyak  orang maka penerapan kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil akad mudarabah bisa  di  terapkan  asal  tidak  bertentangan dengan hukum Islam,  dan pembakuan terhadap  angka nominal bagi  hasil  bisa  di  terapkan  tetapi  pembagian  keuntungan  harus fluktuatif  disesuaikan  dengan  keuntungan  yang  diperoleh nasabah.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018

## Daftar Pustaka
Basyir,  A.  A., Asas-asas  Hukum  Muamalat  (Hukum  Perdata Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000. Majah,  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Yazid  al-Qazwini  Ibnu, Ensiklopedia Hadist 8 Sunan Ibnu Majah, Kitab At-Tuhfah, Jakarta: Almahira, 2013.
Fadhilah, N., “Analisis Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”, Riset Akuntansi dan Bisnis, 15, 2015.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qirad). Hadi,  C.,  “Problematika  Pembiayaan  Mudarabah  di  Perbankan Syariah Indonesia”, Al-Iqtishad, 3, 2011. Mas'ud,  M.  K., Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial (1 ed.). Surabaya: Al-Ikhlas, 1995. Miru, A. Hukum Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo, 2016. Muhammad, Konstruksi  Mudharabah  dalam  Bisnis  Syari'ah (Mudharabah dalam  Wacana Fiqih dan Praktik  Ekonomi Modern) (Ke-1 ed.). Yogyakarta: BPFE, 2005. Muhammad, A. K., Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan. Bandung: Citra Aditya, 1992. Muhammad, I., Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid.
Jordan: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 2007. Pasaribu,  K., Hukum  Perjanjian  dalam  Islam. Jakarta:  Sinar Grafika, 1996.
Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (revisi  ed.).  Jakarta: Prenada Media Group, 2011. Santoso,  L., Hukum  Perikatan;  Teori  dan  Teknis  Pembuatan Kontrak,  Kerjasama,  dan  Bisnis. Malang:  Setara  Press, 2016.
Sjahdeini, S. R., Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang  bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  di Bank Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993. Usman,  R., Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.