Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Filsafat, Teori, dan Metodologi Budi Winarno

## ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK: FILSAFAT, TEORI DAN METODOLOGI
Oleh Budi Winarno 1

## A. PENDAHULUAN

## 1.  Pengertian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Ilmu  dapat  dimengerti  sebagai  pengetahuan  tentang  struktur  dan  perilaku    dunia natural dan fisik yang menuntut adanya sebuah pembuktian dan syarat-syarat tertentu. 2 Sedangkan ilmu  sosial  merupakan  ilmu  yang  berusaha  menerangkan  keberadaan  sebuah  fenomena  lazimnya diupayakan melalui proses penelitian yaitu untuk menjawab pernyataan: mengapa sesuatu terjadi atau mengapa gejala-gejala sosial tertentu muncul dalam masyarakat 3 . Dalam pengertian sederhana, ilmu sosial dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas fenomena/gejala sosial, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang seni pemerintahan, interaksi publik, kompromi dan konsensus, serta power dan distribusi sumber-sumber dalam interaksi publik tersebut. Atau menurut Alfred Apsler, ilmu politik adalah ilmu mengenai institusi-institusi pemerintah dan pola perilaku aktor politik yang mengkaji  bagaimana  kekuatan  politik  berkembang  dan  bagaimana  proses  pengambilan  keputusan berlangsung 4 .

## 2. Hubungan antara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di satu sisi, ilmu politik diposisikan sebagai sub-ordinat dari ilmu sosial, sedangkan di sisi lain, ilmu politik diposisikan sejajar dengan ilmu sosial. Pemaknaan bahwa ilmu politik merupakan subordinat dari ilmu sosial berlaku dalam konteks pengertian ilmu sosial secara luas (sejalan dengan pengertian sebelumnya), yaitu ilmu sosial yang mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan psikiatri 5 . Sedangkan pengertian kedua yang menyatakan bahwa ilmu sosial diposisikan sejajar dengan ilmu politik berlaku dalam konteks pemaknaan ilmu sosial yang sempit di mana istilah “ilmu sosial” mengalami spesialisasi makna yaitu ditunjukkan dengan penggunaan istilah ilmu sosial yang “hanya” digunakan untuk menyebut sebuah rumpun keilmuan yang sangat spesifik, yaitu ilmu sosiologi, ilmu sosiatri, dan sebagainya. Dalam konteks tulisan ini, ilmu sosial akan dimaknai dalam pengertian yang lebih luas. Dengan demikian, kedudukan ilmu politik di sini adalah sebagai bagian (sub-ordinat) yang tak terpisahkan dari ilmu sosial.

## B. FILSAFAT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Filsafat  (falsafat,  falsafah)  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  cara  berfikir  secara  radikal  dan menyeluruh, suatu cara berfikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya 6 . Sedangkan filsafat ilmu dapat diartikan sebagai kajian filsafat yang secara khusus mengkaji hakekat ilmu. Atau dapat dikatakan
<?> Guru Besar Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, UGM, Yogyakarta.
2 Pemikiran  tentang  bagaimana  ilmu  terbentuk,  antara  lain  bisa  dilihat  dari  perdebatan antar  dua kelompok  di kalangan para ahli fisafat,  yaitu kelompok rasional vis-a-vis kelompok non-rasional. Pada kelompok pertama , terdapat orang-orang semacam Popper, Lakatos, dan Lau- dan. Pada kelompok kedua, terdapat Kuhn dan Feyeraben. Di satu sisi , kelompok pertama  ber- pendapat bahwa ilmu dibangun berdasarkan pada kerangka teoretik. Di sisi lain , kelompok kedua berpendapat  bahwa ilmu dibangun dan berkembang berdasarkan pada kerangka observasi, lihat W.H.  Newton-Smith, 1981. The Rationality of Science , New York: Routledge & Kegan Paul Ltd.
3 Sunyoto Usman, 1998, “Ilmu Sosial Modern: Perkembangan dan Tantangan,” Jurnal Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik UGM, volume 1, nomor 3, Yogyakarta: FISIPOL UGM, hlm.2
4
Alfred  Apsler,  1975, In  Introduction  to  Social  Science  (second  edition) ,  New  York:  Random House Inc. , hlm. 445 5 Ibid . 6
Suriasumantri,  Jujun,  2006, Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm.4
juga  sebagai  sebuah  telaah  filsafat  yang  ingin menjawab sejumlah pertanyaan mengenai ilmu 7 .

## 1. Filsafat Ilmu Sosial
Antara ilmu sosial dan ilmu lain terdapat perbedaan pemahaman tentang realitas, perbedaan pemilihan  data  yang  relevan  dengan  realitas tersebut,  dan  perbedaan  strategi  dalam  mencari data.  Perbedaan  tersebut  melahirkan  ciri  khas dari  setiap  ilmu  berdasarkan  3  buah  landasan, yaitu  landasan  ontologi,  landasan  epistemologi, dan landasan axiologi.
a.Landasan  ontologi berusaha  menjawab pertanyaan: apakah yang ingin diketahui ilmu? 8 Atau  dengan  kata  lain,  landasan  ini  membahas pertanyaan-pertanyaan  mengenai  objek  apakah yang ditelaah oleh ilmu.
b.Landasan  epistemologi berusaha  menjawab pertanyaan:  bagaimanakah  cara/  metode  agar diperoleh  ilmu  yang  benar?  Atau  dengan  kata lain  landasan  ini  membahas  secara  mendalam segenap  proses  yang  terlihat  dalam  usaha  kita untuk memperoleh pengetahuan.
c.Landasan  axiologi yang  berusaha  menjawab pertanyaan: apakah manfaat ilmu bagi manusia? 9 Landasan  ini  mempunyai  hubungan  yang  erat dengan nilai (teori tentang nilai) dan etika.
Filsafat  ilmu  sosial  sebetulnya  merujuk pada pertanyaan yang terfokus pada interpretasi, konfirmasi, eksplanasi, dan reduksi yang muncul dalam  hubungan  dengan  teori  tentang human society 10 .  Dalam  perkembangannya,  ilmu  sosial mengalami  tantangan  besar  agar  dapat  diakui sebagai  sebuah  ilmu  yang  seutuhnya,  sehingga muncul tuntutan untuk mengakomodasi prinsip- prinsip dalam ilmu alam ke dalam ilmu sosial. 2. Filsafat Ilmu Politik
Analisis  politik  yang  asli  berkembang sejak  jaman  Yunani  kuno.  Tradisi  untuk mempelajari  secara  lebih  mendalam  tentang politik tersebut kemudian disebut sebagai filsafat politik 11 . Pada saat itu, politik lebih menekankan
7 Ibid , hlm. 11 8 Ibid , hlm. 5
9 Haryono    Semangun  ,  1992, Filsafat, Filsafat  Pengetahuan,  dan  Kegiatan  Ilmiah ,  Yo- gyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 11 10 Philip  Gasper, The  Philosopy  of  Social Science ,  dalam  Richard,  Boyd,  et.al.  1995, The Philosopy of Social Science , Massachusetts: Mas- sachusetts  Instittute  of  Technology  (MIT),  hlm. 713 11 Andrew  Heywwood,  2002, Politics (Second Edition) , New York: Palgrave,
pada aspek normative , sehingga pertanyaan yang muncul adalah “apakah yang seharusnya?” Plato dan Aristoteles merupakan founding fathers dari tradisi  ini 12 .  Dalam  perkembangannya,  ilmu politik  berusaha  memetakan  tujuan,  menjawab permasalahan  yang  ada,  dan  mengevaluasi penemuannya  dengan  menggunakan framework analisis  filsafat  ilmu,  dalam  hal  ini  tujuan  yang ditetapkan  merupakan  penjelasan  dari  sebuah fenomena  empiris 13 .  Namun  demikian,  ilmu politik mendapatkan kritik karena dianggap telah gagal menyerap standar intelektual karena dalam banyak kasus, sangat mustahil bagi ilmu politik untuk  mendekati  standar  kualitatif  seperti  yang dikembangkan dalam ilmu alam. Oleh karena itu, terdapat  upaya-upaya  untuk  menyerap  prinsip- prinsip dalam ilmu alam ke dalam ilmu politik. Hal  ini  tidak  bertujuan  untuk  membawa  ilmu politik menjadi identik dengan ilmu alam, namun untuk meningkatkan kualitas dan objektifitas dari ilmu politik itu sendiri.
3.   Pendekatan dalam studi politik Terdapat  tiga  pendekatan  dalam  studi politik. 14 Pertama , pendekatan normatif ( normative approach ).  Pendekatan  ini  biasanya dipakai  oleh  ilmuwan  politik  yang  tertarik mempelajari sejarah ide-ide politik dan sosiologi pengetahuan.  Pendekatan  normatif  mewakili kecenderungan tradisional yang berawal sebelum filsafat  dipisahkan  dari  politik.  Pendekatan  ini memandang nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang  dianggap  sangat  penting.  Pendekatan ini  juga  meneliti  norma-norma  dalam  bentuk aturan-aturan  atau  hak-hak  dan  kewajiban dengan  menjelaskan  bagaimana  nilai-nilai  itu diwujudkan. Para analis normatif biasanya lebih mementingkan pengamatan-pengamatan empirik terhadap  kejadian-kejadian  dengan  mencari makna yang lebih tinggi yang dikaitkan dengan
hlm.13
12 Goodin,  Robert  E.  Goodin  and  Hans- Dieter  Klingemann,  1996, A  New  Handbook  of Political  Science ,  New  York:  Oxford  University Press, hlm. 55 13 Eugene J. Meehan, 1965, The The- ory and Method of Political Analysis , Illinois: The     Dorsey Press, hlm. 14 14 David E. Apter and Charles Andrain, 1968. “Comparative Government: Developing New Nations” dalam Marian D. Irish (ed.), Politi- cal Science: Advance of the Discipline , Engle- wood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, hlm 82-126 .
nilai-nilai mereka dengan nilai-nilai masyarakat yang  mereka  amati.  Para  analis  normatif menggunakan  seluruh  masyarakat  sebagai  unit analisis. Mereka juga berasumsi bahwa perubahan dalam  masyarakat  merupakan  konsekuensi dari  konflik  dialektik  antara  nilai-nilai  dan  ide- ide  yang  bertentangan.  Misalnya,  kaum  Marxis memandang konflik di kalangan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Kedua , pendekatan struktural ( structural approach ).    Ada  lima  faktor  yang perlu ditekankan dalam pendekatan ini: (1), legal dan formal, biasanya administratif dan institusi- institusi  yang  menjadi  perhatian  para  spesialis yang mempelajari empirium dan wilayah-wilayah jajahan  sebelum  Perang  Dunia  II;  (2)  struktur- struktur  kelembagaan  baru  ( neo - institutional stuctrures ),  seperti civil service dan  partai politik,  struktur-struktur  legal  dan  konstitusi; (3)  kelompok-kelompok  ( groups ),  seperti  partai politik, gereja, dan militer, kelompok-kelompok informal seperti serikat dagang, kelompok bisnis, dan  kelompok  petani;  (4)  struktur-struktur  dan fungsi-fungsi  yang  membentuk  sebuah  sistem dari  bagian-bagian  yang  saling  berkaitan;  dan (5)  struktur-struktur  dalam  bentuk  kelompok- kelompok  dan  kelas-kelas,  yang  dalam  analisis kaum  neo-Marxis  adalah  kepentingan  ekonomi. Para  analis  struktur  cenderung  menyelidiki  isu- isu mengenai pemeliharaan sistem dan stabilitas. Seluruh  masyarakat  atau  bangsa,  unit-unit makro,  dipelajari,  dan  asumsi-asumsi  tentang perkembangan  berkisar  dari  tekanan  pada pemisahan  kekuasaan  antar  lembaga-lembaga pemerintahan  formal,  di  satu  sisi,  sampai pada  perjuangan  antara  kelas-kelas  ekonomi dominan,  di  sisi  lain. Ketiga , pendekatan perilaku ( behavioral approach ).  Pendekatan ini  dipengaruhi  oleh  psikologi.  Behavioralisme memfokuskan  pada  beragam  persoalan  yang berkaitan  dengan  proses  pembelajaran  dan sosialisasi  ( the  learning  and  socialization process ).  Unit  analisis  adalah  individual  dan kelompok  kecil.  Asumsi behavioral dikaitkan dengan  optimisme  individu  bahwa  perubahan adalah  sangat  penting  dan  dimungkinkan,  dan bahwa  perkembangan  adalah  konsekuensi    dari kebutuhan manusia bagi pencapaian.
4. Tradisi Ilmu Politik
Di  kalangan  ilmuwan  sosial  sendiri terdapat  perdebatan  tentang  objektivitas  dalam bidang  keilmuan  ini.  Perdebatan  tersebut
kemudian memunculkan tradisi-tradisi dalam ilmu sosial  dan  politik.  Tradisi  memiliki  signifikansi untuk  memberikan  kaidah-kaidah  objektivitas ilmu  sosial  berdasarkan  sudut  pandang  masing- masing.  Chilcote  menggambarkan  pergerakan perkembangan  ilmu  politik  dengan  melakukan pengkategorian  dasar  perbandingan  analisis politik  ke  dalam  dua  model  yaitu  positivisme (tradisi positivist )  dan  historisisme  (tradisi antipositivist ) 15 .

## Diagram Paradigma Dominan dalam Politik Perbandingan

## a. Tradisi positivist
Tradisi  ini  lahir  dari  pemikiran  liberal dalam  kerangka  paradigma  ortodok  yang kemudian  berkembang  dan  menjadi  dasar  bagi kemunculan  teori  perilaku  ( behavior ).  Fundasi tradisi  positivist  dalam  ilmu  sosial  semakin kuat  dengan  lahirnya  pemikiran  Aguste  Comte (1798-1857)  yang  merintis  penerapan  metode ilmiah  dalam  ilmu-ilmu  alam  pada  ilmu-ilmu sosial. Tradisi ini mengandaikan suatu ilmu yang bebas nilai, obyektif, terlepas dari praktik sosial dan  moralitas 16 .  Penganutnya  tradisi  positivist diantaranya  adalah  Max  Weber,  David  Hume, Herbert Spencer, Vilfredo Pareto, dan lain-lain. Asumsi utama dari tradisi positivist adalah: Pertama ,  realitas  merupakan  fenomena  yang keberadaannya  ditentukan  oleh  fenomena  yang lain 17 .  Dengan  demikian,    sesuatu  adalah  riil/ nyata,  jika  hal  itu    dapat  dibuktikan  secara empiris.  Oleh  karena  itu,  kaum  positivist  lebih menekankan pada hubungan sebab akibat antara 15 Ronald  H.  Chilcote,1981, Theories  of Comparative Politics: The Search for A Paradigm , Colorado: Westview Press, hlm. 63
16 Ibid ., hlm. 62. 17
Peter  Halfpenny,  1982, Positiv- ism and Sociology: Explaining Social Life , London:  George  Allen  &  Unwin  Ltd., hlm..63
dua  buah  variabel. Kedua, realitas  sosial  dapat dibuat  klasifikasi  dan  keberadaannya  dapat digambarkan dalam sebuah simbol dengan atribut tertentu 18 . Yang dimaksud dengan simbol di sini adalah sebuah kategori yang sesungguhnya hanya ada dalam pikiran.
Proses penelitian sosial menurut kaum positivist

## b. Tradisi historicist
Tradisi ini lahir dari pemikiran Marxis dalam kerangka paradigma radikal. Tradisi antipositivist kemudian  menjadi  landasan  kemunculan  teori post-behavioralisme. Tradisi antipositivist sangat berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dalam tradisi  positivist. Kaum  historisis  memberikan sanggahan  atas  pandangan  positivist  dengan berpendapat  bahwa  data  berdasarkan  keadaan didapatkan dalam situasi yang bias. Pemikirannya bersifat  aktif,  tidak  pasif,  serta  memilih  dan membentuk  pengalaman  berdasarkan  prioritas perhatian. Objektifitas sebuah ilmu dapat diukur dari  banyak  sudut  pandang  yang  memunculkan sifat  kebenaran  itu  menjadi  relatif.  Selain  itu, ilmu  sosial  juga  dikatakan  bersifat  temporal dan  tidak  absolut.  Karenanya,  kaum  historicist berpendapat  bahwa  terdapat  keberagaman pandangan, bukan satu pandangan, dalam dunia objektif 19 . Inilah yang menyebabkan satu realita sosial dapat dianalisis dari banyak sudut pandang dan berbagai karakter analisis.
Pandangan  kaum  historicist  tersebut memberikan  pengaruh  terhadap  ilmu  sosial dan  ilmu  politik.  Mereka  mempertanyakan kepercayaan  kaum  positivist  tentang  karakter progresif  dalam  perkembangan  keilmuan. Dalam  argumennya  disebutkan  bahwa  ilmu harus  dimengerti  dalam  konteks  historis.
18 Usman, Op . Cit ., hlm. 5.
19 Chilcote, Op . Cit ., hlm. 69
Dia  menunjukkan  posisi  antipositivist  dari para  sejarahwan  ilmu  kontemporer,  dengan mengingatkan  bahwa  komunitas  ilmiah  diatur oleh sebuah pradigma yang berlaku, dan bahwa paradigma  mewakili  perspekstif  historis  dari komunitas  ilmiah.  Paradigma  memandu  dan menentukan  pemilihan  masalah-masalah,  data, dan  teori  –  sampai  paradigma  lain  mengambil alih.  Proses  ini  merupakan  apa  yang  dikatakan oleh Thomas Khun ”revolusi keilmuan’. Dalam bukunya The Structure of Scientific
Revolution ,  Khun memberikan  penjelasan bagaimana  revolusi  keilmuan  terjadi.  Kuhn mengawali konsep ini dengan memunculkan istilah normal science. Normal science dapat dimaknai sebagai  suatu  hasil  penelitian  berdasarkan  satu atau  lebih  pencapaian  ilmu  pada  masa  lampau, yang mana dalam praktik selanjutnya pencapaian tersebut  dipengaruhi  oleh  berbagai  pencapaian- pencapaian  baru  dari  satu  kelompok  ilmuwan tertentu yang menjadi suplemen bagi pencapaian sebelumnya 20 .  Terbentuknya  sebuah normal science mengacu  pada  besarnya  penerimaan komunitas  ilmiah  itu  sendiri.  Kuhn  kemudian menamai normal  science yang  dominan  yang ditopang  oleh  sebuah  ” paradigm .” 21 Paradigma dapat diartikan sebagai perspektif yang dimiliki oleh  komunitas  keilmuan,  yang  terbentuk  dari keinginan  dan  komitmen  (konseptual,  teoretis, metodologis,  instrumental).  Sebuah  paradigma menuntun scientific community untuk melakukan seleksi  terhadap  sebuah  masalah,  evaluasi  data, dan menganjurkan teori 22 . Ketika sebuah normal science muncul, maka secara  otomatis  tercipta  sebuah  konsensus  dan komitmen  untuk  menggunakan normal  science tersebut  secara  konsisten.  Artinya,  komunitas ilmiah  ( scientific community )  harus  tunduk terhadap normal  science dengan  paradigmanya yang  diakui  secara  universal.  Pada  dasarnya pada  tahap  ini  setiap  peneliti/ilmuwan  tidak memunculkan  sesuatu  yang  baru  dari  setiap
20 Thomas  S.  Kuhn,  1970, The  Structure of Scientific Revolution: Second Edition , Chicago: The University of Chicago Press, hlm. 10 21 Khun sendiri pada awalnya tidak mem- berikan batasan yang jelas tentang apa yang dia maksudkan dengan paradigma. Namun demikian, setelah meneroleh banyak reaksi yang keras atas pemikirannya, kemudian Khun memberikan ungkupan yang lebih jelas.
22
Chilcote, Op . Cit ., hlm. 21
penelitiannya. Kuhn menggambarkan kondisi ini seperti  sebuah  penyelesaian  teka-teki  silang  di mana orang yang mengisi hanya berusaha untuk menemukan  jawaban-jawaban  yang  sebetulnya telah ada sebelumnya ( normal science as puzzle- solving ) 23 . Revolusi keilmuan ( scientific revolution ) menurut Khun, baru bisa terjadi manakala sebuah paradigma  memberikan  kesempatan  terhadap munculnya  penyimpangan-penyimpangan  atau anomalies ,  dan  anomali-anomali  tersebut  tidak bisa  diatasi  oleh  paradigma  yang  ada.  Jika hal  itu  terjadi,  entah  secara  teratur  atau  secara insidental,  ataukah  anomali-anomali  itu  terjadi pada  saat-saat  yang  kritis  saja  yang  kemudian tumbuh menjadi konsep dan metode yang baru, maka  akan  memungkinkan  terjadinya  revolusi keilmuan.  Dengan  demikian,  revolusi  keilmuan haruslah  dipandang  sebagai  terbentuknya  ilmu pengetahuan  yang  lebih  maju,  suatu  pergantian dari satu paradigma (lama) ke paradigma (baru) lainnya. 24
23 Kuhn, Op . Cit ., , hlm. 35
24 Berseberangan dengan pendapat Kuhn, Popper  justru  menegaskan  bahwa  ilmu  penge- tahuan akan mengalami kemajuan, jika ia me- miliki prosedur tertentu dalam mengurangi ke- salahan. Bagi Popper ada tiga hal penting yang harus diperhatikan jika ilmu pengetahuan men- galami kemajuan dalam taraf kebenaran. Perta- ma , metode untuk melakukan tes hanya dapat digunakan melalui metode deduktif, sementara itu metode induktif yang belum memeroleh dasar rasionalnya  harus  dianggap  gugur. Kedua ,  ke- kuatan suatu teori tidak dapat diukur berdasar- kan pada verifikasi, melainkan hanya berdasar - kan pada penyangkalan (falsifikasi). Ketiga , ilmu pengetahuan tidak dapat dicari dasarnya pada observasi semata, akan tetapi dapat dilakukan melalui teorisasi yang diajukan sebagai ikhtiar memecahkan berbagai masalah. Sementara itu Lakatos  (sekalipun  satu  posisi  dengan  Popper) mencoba  menjembatani  perbedaan  pandangan antara Kuhn dan Popper dengan menolak ada- nya  falsifikasi  yang  sedemikian  rupa.  Karena bagi Lakatos falsifikasi tidak memberi kesempa - tan  bagi  suatu  teori  untuk  mengokohkan  diri. Pada sisi ini, Lakatos berdiri pada pihak Kuhn. Lakatos mengusulkan dilakukan suatu program riset progresif untuk mengembangkan dan men - gokohkan suatu teori. Jadi, Lakatos masih me- nempatkan  (  menggunakan  istilah  Kuhn)  teori dalam kerangka ilmu normal ( normal science ).Di mana  suatu  teori  memiliki  kesempatan  untuk membuktikan kebenaran dirinya.Lihat Newton- Smith, Loc.  Cit .  Di  sinilah  sebenarnya  sering-

## Siklus Struktur Revolusi Keilmuan menurut Thomas Khun
Dalam  konteks  tradisi  pemikiran kubu  positivis  dan  kubu  historicis  antipositivis telah  melibatkan  pencarian  suatu  paradigma, dan  behavioralisme  dan  postbehavioralisme merupakan  manifestasi  terakhir  dari  perjuangan selama  seratus  tahun  lebih.  Liberalisme  dan positivisme  dengan  jelas  telah  memengaruhi sekali  dalam  studi  politik.  Namun  dermikian, tradisi historicist antipositivist dan upaya-upaya untuk membentuk sebuah paradigma yang radikal
kali  terjadi  salah  penilaian.  Kuhn  dianggap  le- bih  revoluisoner  ketimbang  Popper.  Padahal sebenarnya  Popper  terlihat  lebih  revolusioner ketimbang Kuhn. Bagi Kuhn, suatu paradigma akan mengalami perubahan dengan melalui ja- lur anomali dan krisis. Jika suatu paradigma ti- dak mampu lagi memecahkan masalah yang di- ajukan kepadanya, dan ini terjadi berulangkali dan  berkepanjangan,  maka  timbunan  anomali ini tidak dapat disangkal lagi akan menimbulk- an krisis. Terlihat betapa suatu paradigma tidak dapat  berubah  secara  drastis  begitu  saja.  Ber- beda dengan Kuhn, Popper terlihat lebih revolu- sioner. Bagi Popper, jika suatu teori mengalami falsifikasi,  maka  saat  itu  pulalah  teori  ditolak. Tanpa harus melewati jalur anomali dan krisis, begitu suatu teori dapat dibuktikan sebaliknya, maka ia menjadi tertolak kebenarannya. Popper menyebut bahwa dengan menunjukkan ”seekor angsa  hitam”  dalam  suatu  ”kumpulan  angsa berwarna putih,” maka saat itu pulalah kesim- pulan  induktif  bahwa  angsa  berwarna  putih menjadi tertolak. Perdebatan antara Kuhn dan versus  Popper  ini    dijelaskan  cukup  menarik oleh Kleden, dalam Ignas Klexden, 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan ,  Jkarta:  LP3ES, terutama pada bab ”Teori Ilmu Sosial sebagaio Variabel Sosial: Suatu Tinjauan Filsafat Sosial’” hlm. 49-58.
masih tetap menjadi tantangan. 25

## C.  TEORI-TEORI  DALAM  ILMU  SOSIAL DAN POLITIK
1. Teori dalam Ilmu Sosial

## a)  Karl Marx (1818-1883)
Karl  Marx  merupakan  salah  satu  tokoh kunci  dalam  perkembangan  ilmu  sosial.  Pada masa  hidupnya  Marx  menghasilkan  berbagai karya  yang  berkembang  dengan  luar  biasa karena  terfragmentasi  ke  dalam  berbagai  tema, misalnya  saja  melalui  buku Manuscripts yang berisi  kritik  ekonomi  politik, Grundrisse yang berisi tentang epistemologi, metodologi, transisi dari feodalisme, dan kapital. Sedangkan puncak mitologi  dan  pemikiran  Marx  adalah Capital yang  berbicara  tentang  kritik  terhadap  kapitalis dan  utilitarian  (dianggap  sebagai  pelopor sosiologi  industri  modern) 26 .  Namun  demikian, ada  satu  tema  sentral  yang  diangkat  oleh  Marx yaitu kritik atas ekonomi politik (sebagai bagian dari  ilmu  sosial).  Ia  menawarkan  sebuah  teori tentang masyarakat kapitalis berdasarkan citranya mengenai sifat mendasar manusia.
Manusia pada dasarnya produktif, artinya untuk  bertahan  hidup  manusia  perlu  bekerja di  dalam  dan  dengan  alam.  Dengan  demikian, manusia perlu bekerjasama untuk menghasilkan segala  sesuatu  yang  mereka  hasilkan  dari hidupnya 27 .  Seiring  berjalannya  waktu,  proses produktif  ilmiah  ini  dihancurkan  oleh  berbagai jenis tatanan struktural masyarakat, terutama oleh kemunculan  kapitalisme.  Kapitalisme  menurut Marx  merupakan  sebuah  struktur  (atau  lebih tepatnya  serangkaian  struktur)  yang  membuat batas pemisah antara seorang individu dan proses produksi,  produk  yang  diproses  dan  orang  lain, dan akhirnya juga memisahkan diri individu itu sendiri 28 .  Dengan  demikian,  inti  dari  pemikiran Marx adalah bagaimana membebaskan manusia dari penindasan struktur kapitalisme.
b)  Max Weber (1864-1920)
Max Weber dikenal dengan berbagai karya besarnya,  mulai  dari  bidang  sosiologi  agama,
25 Chilcote, Loc . Cit . 26 Peter  Beilharz,  2005, Teori-Teori  Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemu- ka , Yogyakarta: Pustaka Pelajar , hlm. 275-276 27 George Ritzer dan Douglas J. Goodman,
2004. Teori Sosiologi Modern (Edisi Keenam) , Ja- karta: Prenada Media,  hlm. 31
28 Ibid ., hlm.34
sejarah,  hukum,  metodologi,  sampai  pada sosiologi  musik.  Sampai  sekarang,  banyak  dari hasil  pemikirannya  yang  masih  mendapatkan perhatian,  misalnya  saja  rasionalisasi  sebagai proses  yang  tidak  mungkin  ditawar,  akan  tetapi sifatnya  ambivalen.  Ia  juga  menyatakan  bahwa warga  modernitas  memerlukan  birokrasi, keadilan, legalitas, dan administrasi, namun pada gilirannya  kesemuanya  itu  justru  menguasai kita.  Sedangkan  dalam  arus  utama  sosiologi, Weber juga menulis tentang birokrasi. Proposisi Weber  dalam  kajian  ini  adalah  bahwa  status dan  kekuasaan  politik  merupakan  pengimbang dan  syarat  bagi  kekuasaan  kelas,  serta  model mengenai ciri-ciri ideal tipikal birokrasi 29 .
Dari kesekian banyak karyanya, terdapat sebuah  karya  yang  dianggap  paling  kritis  dan menimbulkan kontroversi yang luas yaitu sebuah esai yang berjudul The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism (1904-1905) 30 . Benang merah dari karya ini adalah etika Kristen Protestan yang memiliki  pengaruh  kuat  terhadap  pola  kerja masyarakat  kapitalis.  Teori  sosial  Weber  secara konsisten  bersifat  historis,  menempatkan  diri  di dalam  suatu  zaman  di  mana  ilmu  pengetahuan dan agama telah “diceraikan” 31 . c)  Emile Durkheim (1858-1917)
Proyek  intelektual  Emile  Durkheim  berkaitan dengan dua problem utama: Pertama , mengenai  otonomi  sosial  sebagai  level  realitas yang  khas  dan  tidak  dapat  direduksi  menjadi wilayah-wilayah  psikologis  individu,  tetapi memerlukan  penjelasan  dengan  mendasarkan pada  kerangkanya  sendiri. Kedua ,  mengenai krisis  modernitas  (putusnya  ikatan-ikatan  sosial tradisional  karena  industrialisasi,  pencerahan, dan individualisme. Kedua problem yang saling berkaitan  tersebut  hanya  akan  dapat  diatasi dengan observasi empiris terhadap hukum yang mengendalikan  dunia  alamiah  dan  (juga)  dunia sosial 32 .
Durkheim  juga  mengembangkan  masalah- masalah pokok sosiologis dan mengujinya secara empiris. Dalam karyanya The Rule of Sociological Method ,  ia  menekankan  bahwa  tugas  sosiologi
29 Ibid , hal.367 30 Ibid , hal.365 31 Ibid , hal.370 32
Langer, Beryl, “ Emile Durkheim ”, dalam Peter  Beilharz,  2005, Teori-Teori  Sosial:  Obser- vasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka , Yo- gyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 101
adalah mempelajari apa yang disebut fakta-fakta sosial. Fakta-fakta tersebut merupakan kekuatan ( forces ) dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa  individu 33 .  Dalam  karya  ini  ia  juga berusaha  membedakan  fakta  sosial  menjadi dua  macam,  yaitu  material  dan  non-material. Sedangkan  dalam  karya  lain  yang  berjudul Suicide ,  ia  mengambil  studi  kasus  bunuh  diri (sebagai salah satu bentuk perilaku masyarakat) untuk  menunjukkan  signifikansi  ilmu  sosiologi dalam memahami fakta sosial. Karya Durkheim lain  yang  bertemakan  keagamaan  adalah The Elementary  Forms  of  Religious  Life .  Melalui karya  ini  ia  berpendapat  bahwa  sumber  agama adalah  masyarakat  itu  sendiri.  Masyarakatlah yang  menentukan  bahwa  sesuatu  itu  bersifat sakral dan yang lain bersifat tercemar ( profane ), khususnya dalam kasus yang disebut totemisme (agama  primitif) 34 .  Jadi,  hubungan  antara masyarakat  dan  produk-produk  utama  tersebut sangat  dekat,  bahkan  dikatakan  sebagai  sebuah kesatuan yang tak terpisahkan.

## d)  Sigmund Freud (1856-1939)
Sigmund Freud sebetulnya adalah seorang Neurolog  dan  psikoanalis.  Karyanya Studies  on Hysteria yang  disusun  bersama  Joseph  Breuer yang  banyak  berbicara  tentang  psikoanalisis 35 . Pemikirannya kemudian mencoba untuk memahami  kehidupan  manusia  yang  kompleks, baik secara internal maupun eksternal. Berkaitan dengan  kompleksitas  objek  kajian  tersebut,  ia terus  berusaha  menemukan  metode  baru  yang dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh dan  ideal.  Gagasan-gagasan  Freud  sebetulnya telah  menjadi  bagian  dari  kosakata  kita  sehari- hari, misalnya saja konsep tentang ketaksadaran, represi,  kecemasan,  sublimasi,  defensi,  dan sebagainya.
Teorinya yang sangat populer adalah bahwa motif  tak  sadar  mengendalikan  sebagian  besar perilaku. Selain itu ia juga memberikan pernyataan bahwa  perilaku  manusia  didasari  pada  hasrat seksualitas pada awalnya (eros)  dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari Ibunya. Pengalaman seksual  dari  Ibu,  seperti  menyusui,  selanjutnya
33 Ritzer and Goodman, Op . Cit .,  hlm 21
34 Ibid , hlm. 21-22 35
Kirsner,  Douglas, “ Sigmund Freud ” , dalam  Peter  Beilharz,  2005, Teori-Teori  Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemu- ka , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.180
mengalami  perkembangannya  atau  tersublimasi hingga memunculkan berbagai perilaku lain yang disesuaikan  dengan  aturan  norma  masyarakat atau  norma  Ayah � .  Freud  juga  mengemukakan bahwa  dalam  diri  manusia,  ego  “bukanlah  tuan di rumahnya sendiri” � . Selain itu, segala perilaku manusia  dapat  dipahami  sebagai  sesuatu  yang mengandung  arti  atau  signifikan,  dan  bahwa arti-arti tersebut seringkali tak diketahui (secara sadar) oleh individu karena arti-arti itu terepresi.

## 2. Teori dalam Ilmu Politik
Ilmu  politik  berkembang  sejalan  dengan perkembangan jaman karena pada dasarnya ide-ide yang muncul dalam studi ilmu politik merupakan respon  dari  situasi  masyarakat/negara/dunia internasional  yang  sedang  berkembang.  Tulisan ini  akan  membahas  tiga  pemikiran  dominan dalam  studi  ilmu  politik  yaitu  tradisionalisme, behavioralisme, dan postbehavioralisme. Sebetulnya ketiganya lebih tepat untuk dikatakan sebagai  mahzab  ( school )  karena  ketiganya  lahir dari  proses  berkembangnya  pemikiran  ilmu politik itu sendiri. Dengan demikian, antara satu dengan yang lain bersifat saling melengkapi dan tidak saling meniadakan.
Tradisionalisme berkembang di akhir abad 19 sampai tahun 1950an. Teori ini bersifat politis  dan  etis,  tapi  “tidak  ilmiah”.  Kajiannya difokuskan  pada  studi  tentang  pemerintahan yang  meliputi  sejarah  politik,  institusi-institusi politik  (parlemen,  lembaga  kepresidenan,  dan sebagainya),  dan  aturan  hukum  (konstitusi, pengadilan,  sanksi,  dan  sebagainya) 36 .  Secara lebih  spesifik,  kaum  tradisionalis  banyak membicarakan aspek-aspek formal dan kelembagaan dari politik yang dipengaruhi oleh studi  hukum,  ilmu  negara  dan  filsafat  politik. Sejarah  dan  filsafat  digunakan  untuk  mencari pemahaman  non  numerik  (kualitatif)  dari fenomena politik, misalnya studi tentang sejarah parlemen  Inggris,  Kongres  Amerika  Serikat, evolusi lembaga kepresidenan 37 .
Salah  satu  prinsip  utama  dalam  teori tradisional adalah bahwa ilmu selalu sarat dengan value /nilai. Dengan demikian ilmu hidup dalam lingkungan tertentu yang tidak vakum. Ada batas- batas/ boundary yang melingkupi berkembangnya ilmu itu sendiri. Tradisi ini mengarahkan analisis 36 Purwo  Santoso, Post-Behavioralism , http://elisa.ugm.ac.id/files/PSantoso_Isipol/ nogGZ1aq/ , diakses pada 3 Januari 2007
studi  ideologi  dan  doktrin  yang  menjadi  sentral ilmu  politik.  Secara  umum,  tradisi  ini  memiliki andil  besar  dalam  sejarah  pengetahuan  politik yang berfokus pada pemikir-pemikir besar klasik seperti Plato dan Marx. Dengan demikian, sangat penting untuk menelaah apa yang telah diutarakan oleh para pemikir besar tersebut dan bagaimana mereka  mengembangkan  dan  memberikan justifikasi atas pemikiran mereka.
Penekanan  kaum  tradisionalis  pada pemahaman  kualitatif  kemudian  menimbulkan ketidakpuasan  di  kalangan  ilmuwan  politik generasi modern yang menganggap cara pandang kaum  tradisional  tidak  mampu  memenuhi objektivitas  ilmu  politik.  Dari  sini  muncullah usaha-usaha  untuk  mengarahkan  ilmu  politik pada pemahaman yang bersifat kuantitatif. Selain itu, tradisionalisme hanya mampu diterapkan di negara-negara  modern  seperti  Amerika  Serikat, Inggris,  Perancis,  Jerman,  dan  negara-negara modern lainya. Padahal, dalam perkembangannya banyak  negara-negara  baru  lahir  pasca  Perang Dunia Kedua. Kelahiran negara-negara baru yang pada umumnya masih jauh tertinggal dari negara- negara  modern  kemudian  menuntut  adanya alat  analisis  yang  lebih  universal  dan  mampu diterapkan dalam konteks negara modern maupun negara  tradisional.  Tuntutan-tuntutan  tersebut akhirnya melahirkan pemikiran behavioralisme.
Behavioralisme berkembang pesat antara tahun  1950-1960an.  Prinsip  utamanya  yang sangat  bertentangan  dengan  kaum  tradisionalis adalah  bahwa  metode  penelitian  harus  bebas nilai ( value free ). Fokus kajiannyapun tidak lagi pada aspek formal kelembagaan, akan tetapi pada perilaku  aktual  aktor-aktor  politik  ( individual and small groups ). Selain itu, permasalahan etika dan  normatif  juga  tidak  lagi  menjadi  prinsip utama karena dianggap dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi subjektif, etnosentris (karena dipengaruhi  latarbelakang  budaya  tertentu)  dan tidak ilmiah. Singkatnya dapat dikatakan bahwa behavioralis dekat dengan tradisi empirisme dan positivisme.  Metode  statistik  dan  kuantifikasi (dengan  metode  kuantitatif)  digunakan  untuk menjelaskan perilaku aktor-aktor politik 38 .
Berawal dari pemikiran Charles Merriam dari Chicago  School yang  mempertanyakan keabsahan  ilmu  politik  sebagai  “ilmu  yang sesungguhnya”, pemikiran behavioralis semakin
38 Ibid .
berkembang  di  kalangan  ilmuwan.  Merriam menganggap  bahwa  ilmu  politik  belum  dapat dikatakan sebagai normal science yang memiliki paradigma  baku  (seperti  telah  disyaratkan) sehingga  belum  dapat  dikatakan  sebagai  ilmu yang  sesungguhnya.  Hal  ini  didasarkan  pada ketidakmampuan  ilmu  politik  (pada  waktu  itu) untuk  melakukan  eksplanasi  dan  prediksi 39 . Akibatnya,  pemikiran  politik  hanya  berhenti pada pemikiran-pemikiran yang spekulatif. Bagi kaum  behavioralis,  ilmu  politik  harus  mampu memaparkan  dan  menjelaskan,  memprediksi, serta mengontrol perubahan politik.
Merriam kemudian menawarkan sebuah solusi  agar  ilmu  politik  mampu  mendapatkan keabsahannya,  yaitu  melalui  rekonstruksi metodologi. Artinya, para ilmuwan harus keluar dari  pola-pola  tradisional  dan  mulai  meniru metode  kerja  ilmu  psikologi  dan  statistika. Kondisi di mana ilmu politik mendapat keabsahan tersebut  kemudian  ia  sebut  sebagai The  New Science of Politics 40 . Konsep/pemikiran ini pada akhirnya  mendapatkan  dukungan  luas  dari  para ilmuwan besar pada zaman itu, yang merupakan kelompok Chicago ,  seperti  Harold  Lasswell, David Easton, Quincy Wright, Leonard D. White, Gabriel Almond, David Truman, dan sebagainya.
Ilmuwan  politik kedua yang  muncul sebagai pelopor studi politik yang ilmiah adalah William Bennet Muro. Munro malahan jauh lebih eksplisit ketimbang Merriam, yang dengan tegas menginginkan ilmu politik bisa menciptakan apa yang disebut fundamental laws atau hukum yang mampu  menjelaskan  gejala  politik,  khususnya perilaku politik. Menurutnya, “ There is must be laws of politics, for laws are the most universal of all phenomena. Everything in nature inclines to  move  in  seasons,  or  in  undulations,  or  in cyrcle .” 41 Selanjutnya,  Munro  menegaskan bahwa  hukum-hukum  atau laws tersebut  akan dapat  diungkapkan  dengan  lebih  jelas  jika ilmuwan politik tidak lagi mengafiliasikan dirinya dengan  filsafat  dan  sosiologi  dan  lebih  banyak 39 Afan Gaffar, 2001, �Dari Negara ke Neg- 2001, “Dari Negara ke Neg- ara: Perubahan Paradigma dalam Ilmu Politik,” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universi- tas Gadjah Mada, Yogyakarta. hlm.10.
40 Ibid, hlm. 10.
41
Dikutip dari Albert Somit and William
Tanenhaus, 1982. The Development of Americn Political Science , New York: Irvington Publish- ers, hlm. 113.
mengadopsi  metodologi  dan  obyektivitas  ilmu alam ( natural science ). Munro membuat analogi yang  menarik  antara  fisika  dan  ilmu  politik. Menurutnya,  ilmu  politik  sudah  selayaknya meminjam analogi dari ilmu fisika dalam rangka menghilangkan  ketidakjujuran  intelektual  yang menyangkut  kebenaran,  persamaan,  persaingan, dan lain sebagainya. Ilmu politik harus mencari konsep-konsep  yang  mampu  melakukan  tes yang senyatanya dan untuk itu ilmu politik harus menekankan  pada  pengamatan  kehidupan  yang aktual. 42
Ilmuwan politik ketiga yang menghendaki sains dalam  ilmu  politik  adalah George  E.G.  Catlin  yang  muncul  pada  tahun 1927  dalam  karyanya Science  and  Method  of Politics .  Catlin  adalah  orang  yang  pertama  kali yang menghendaki adanya ekspemerimen dalam ilmu  politik.  Menurutnya,  ilmu  politik,  berbeda dengan  sejarah,  dapat  dipelajari  secara  ilmiah. Dia  menantang  orang-orang  yang  meremehkan bahwa ilmu politik tidak dapat dipelajari secara ilmiah.  Catlin  juga  percaya  bahwa  ilmu  politik dapat  melakukan  prediksi,  seperti  halnya  ilmu alam., bahwa jika sesuatu dilakukan , maka tentu saja akan ada efeknya, sepanjang elemen-elemen lainnya sama/ tidak berubah ( ceteris paribus ). 43 Tokoh-tokoh  kelompok  Chicago  inilah yang  kemudian  menjadi  pencetus  teori-teori politik modern seperti teori-teori sistem, budaya politik,  teori  pembangunan,  teori  elit  politik, struktural  fungsional  dan  perbandingan  politik. Seperti  telah  diungkapkan  di  atas  bahwa  teori- teori  ini  muncul  karena  adanya  kebutuhan yang  mendesak  akan  alat  analisis  yang  mampu diterapkan baik di negara-negara modern maupun negara-negara tradisional yang baru muncul pasca Perang Dunia II. Berikut akan dibahas gambaran umum tentang substansi pemikiran dari masing- masing teori tersebut.
Pertama , Teori sistem .  Teori  ini menekankan  pada  dinamika  sistem  dalam masyarakat  maupun  negara.  Sejak  lama, para  ilmuwan  dan  filosof  sebetulnya  telah mengkorelasikan  beberapa  konsep  sistem dengan  pengetahuan  politik  mereka.  Misalnya saja  Weber  mengklasifikasikan  masyarakat  ke
42 Ibid .
43 Afan Gaffar, 1990. �Revolusi Bedhav - ioralisme,” Diktat Kuliah , Jurusan Ilmu Pemer- intahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
dalam sistem-sistem kekuasaan yaitu tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Sedangkan Marx membagi  masyarakat  ke  dalam  sistem  ekonomi berdasarkan mode produksi dan hubungan dalam proses  produksi  yang  dimanifestasikan  melalui kelas  sosial  yaitu  feudal,  borjuis,  dan  proletar. Konsep-konsep  ”lama”  tersebut  mengilhami pencetusan teori sistem pasca Perang Dunia II.
Dalam  lingkup  perbandingan  politik, Gabriel
Almond kemudian melakukan pembedaan  sistem  yang  berkembang  di  negara- negara  ke  dalam Anglo - American ,  Eropa Daratan,  totalitarian,  dan  sistem  preindustrial 44 . Sedangkan  David  Easton  berusaha  membangun orientasi  empirik  dalam  teori  politik  ke  dalam tiga  fase. Tiga  fase  tersebut  tertuang  dalam tiga  buku  yaitu The  Political  System (1953), A Framework  for  Political  Analysis (1965a),  dan A  System  Analysis  of  Political  Life (1965b). Inti dari pemikiran Easton 45 menjelaskan bahwa kehidupan  politik  seyogyanya  dilihat  sebagai sebuah  sistem  dari  kegiatan-kegiatan  yang saling  berhubungan.  Menurut  Easton,  adalah penting  untuk  menerapkan  asumsi  implisit kesalinghubungan bagian-bagian sebagai pangkal tolak  berpikir  dalam  melaksanakan  penelitian, dan untuk memandang kehidupan politik sebagai suatu  sistem  kegiatan-kegiatan  yang  saling berkaitan.  Asumsi  saling  berkaitan  ini  atau ikatan-ikatan  sistematis  dari  kegiatan-kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa semua kegiatan  tersebut  memengaruhi  cara  pembuatan dan  pelaksanaan  keputusan-keputusan  otoritatif dalam suatu masyarakat.
Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat  dengan  jelas  bagaimana  sistem politik bekerja atas tuntutan dan dukungan (demands and supports ) untuk selanjutnya masuk dalam sistem politik dan melalui proses pengubahan ( conversion process )  keluar  dalam  bentuk  keputusan  atau kebijakan.  Tuntutana-tuntutan  dan  dukungan-
44 Chilcote, Op . Cit ., hlm. 139
45 David Easton. 1957. �Empirical Con - ceptualizations: An Approach to the Analysis of Political System,” dalam Louis J. Cantori. 1974. Comparative Political System , Boston: Holbrook Press, hlm, 149. Mengenai pemikiran Easton yang lebih detil bisa dibaca dalam buku-buku Easton yang telah disebutkan oleh Chilcote, atau bisa dibaca pula dalam Budi Winarno, 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Yogyakarta: Media Pressindo
dukungan tersebut disebut sebagai inputs sistem politik,  sedangkan  keputusan-keputusan  atau kebijakan-kebijakan  yang  kemudian  diikuti oleh  tindakan-tindakan  kebijakan/keputusan atau  implementasi  keputusan/kebijakan  akan menghasilkan outputs sistem  politik,  misalnya kontrol upah dan harga, pajak, dan pembayaran kesejahteraan.  Sementara outputs sistem  politik ini  akan  menghasilkan  perubahan-perubahan dalam  lingkungan  ( environment ),  yang  pada gilirannya  akan  memengaruhi  sistem  politik, misalnya  kontrol  harga  mengurangi  inflasi sehingga mengurangi tuntutan untuk melakukan tindakan  serupa.  Proses  ini  dinamakan  unpan balik  ( feedback ).  Selanjutnya,  sistem  politik ini  berada  dan  berinteraksi  dengan  lingkungan yang  mengitarinya,  yang  menurut  Almond  dan Powell,  Jr.  Terdiri  lingkungan  domestik  dan internasional. 46
Diagram Easton tentang Sistem Politik 47
Kedua , Teori budaya politik . Sejak lama, budaya  politik  diasosiasikan  dengan  konsep- konsep  seperti  ideologi  politik,  opini  publik, model kepribadian, dan karakter nasional. Namun secara  sederhana,  budaya  politik  mencari  suatu pengertian  sistematik  dan  eksplisit  mengenai perilaku dan orientasi politik. Tokoh-tokoh yang memfokuskan  kajian  pada  teori  ini  diantaranya adalah  Gabriel  Almond,  Sidney  Verba,  dan Lucian  Pye.  Almond  mendeskripsikan  budaya politik  sebagai  orientasi  politik  yang  spesifik, yaitu perilaku terhadap sistem politik dan bagian-
46 Gabriel Almond and Bingham Powell, Jr. 1978. Comparative Politics: System, Process, and Policy , Second Edition, Boston: United States of America: Little Brown, and Company Limited.
47 Chilcote, Op . Cit ., hlm. 147
bagian  dalam  sistem  tersebut  serta  perilaku terhadap  peran    individu  dalam  sistem  politik. Sedangkan  Sidney  Verba  mendeskripsikan budaya politik sebagai suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menjelaskan situasi di mana suatu praktek politik  terjadi.  Dan  yang  terakhir  Lucian  Pye berpendapat  bahwa  budaya  politik  merupakan bentuk perilaku kepercayaan dan sentimen yang menjelaskan suatu proses politik dan menawarkan asumsi  dasar  serta  tata  cara  mengenai  perilaku pemerintah dalam suatu sistem politik 48 . Ketiga , Teori pembangunan . 49 Pemikiran klasik Marx dan Weber juga mengilhami lahirnya teori pembangunan. Jauh sebelum teori ini lahir, Marx telah memfokuskan diri pada pembangunan yang berdasarkan pada interaksi manusia dengan tekanan  produksi  material  dan  bentuk-bentuk produksi.  Sedangkan  Weber  mengidentifikasi pembangunan  sebagai  pembedaan  karakteristik rasional  sebuah  aturan  birokratik  mengenai sebuah  negara  industri.  Kedua  pemikir  tersebut memfokuskan  pada  kapitalisme  borjuis,  akan tetapi  Marx  mencari  transformasi  dalam  bentuk struktural  dan  berusaha  mendasarkan  teorinya pada fakta-fakta realita historis. Sementara Weber memunculkan ide tentang tuntutan-tuntutan dalam pembangunan seperti penekanan pada rutinisasi, efisiensi, profesionalisasi, sekularitas, perbedaan, 48 James  Bill  and  Robert  L.  Hard- grave  Jr.,  1973, Comparative  Politics: The  Quest  of  Theory ,  Columbus:  A  Bell and Howell Company, hlm. 85-86 49 Pemikiran-pemikiran  kelom- pok teoretisi ortodoks dan radikal lebih difokuskan kepada studi tentang  pem - bangunan dan keterbelakangan ( devel- opment and underdevelopment ). Secara khusus, para teoretisi Marxist memberi- kan andil kepada kritik terhadap pemiki- ran borjuis dan radikal, dan perdebatan yang  sengit  terjadi.  Ada  dua  tema  isu yang diperdebatkan. Di satu sisi, tema- tema  isu  yang  ditampilkan  oleh  kubu teoritisi ortodoks adalah pembangunan politik; pembangunan dan nasionalism; dan modernisasi. Di lain sisi, tema-tema isu yang ditampilkan oleh kubu teoriti- si  radikal  mencakup:  keterbelakangan; ketergantungan;  dan  imperialisme.  Li- Li- hat Chilcote, Op. Cit . hlm., 271-346.
dan  spesialisasi  serta  berusaha  menghubungkan teorinya pada suatu konsepsi ideal 50 .
Konsep-konsep dalam
teori
pembangunan  diantaranya  dikemukakan  oleh C.S  Whitaker,  Jr.  (1967)  yang  mengacu  pada “ dysrhythmic process ” dalam perubahan politik. Fred  W.  Riggs  (1968)  mempelajari  ” dialectics of  developmental  change ”,  sedangkan  Lewis A.  Coser  (1957)  menekankan  pada  ” social conflict ”  dalam  perubahan  teori 51 .  Dudley  Seers (1977)  mendefinisikan  pembangunan  dalam konteks  kebutuhan  pokok  manusia.  Selain  itu, pembangunan  juga  sering  diasosiasikan  sebagai nasionalisme.  Hubungan  ini  terlihat  dalam perkembangan  negara-negara  di  Afrika,  Asia, dan Amerika Latin pada masa ini di mana negara- negara tersebut melibatkan nasionalisme sebagai faktor penting dalam pembangunan. Pasca Perang Dunia  II,  kepentingan  negara  kapitalis  Barat  di negara-negara miskin tidak hanya terfokus pada keuntungan,  pengolahan  bahan  mentah,  dan pangsa pasar baru, tetapi juga pada asumsi bahwa bantuan  financial  dan  teknis  yang  massif  akan bertransformasi  dari  masyarakat  agraris  yang subsisten  ke  masyarakat  industri  modern.  Para pemikir  Barat  mendeskripsikan  transformasi  ini dalam  konteks  tahapan  pembangunan.  Walt  W. Rostow  mengemukakan  tahapan  tersebut  dalam ” Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto ”.  Tahapan  tersebut  adalah  sebagai berikut:  masyarakat  tradisional,  persiapan menuju  tinggal  landas,  tinggal  landas,  menuju kedewasaan/kematangan,  dan  tahap  konsumsi massal yang tinggi 52 . Keempat , Teori elit politik . Analisis  elit selalu  menjadi  ancaman  serius  bagi  pendekatan legal formal (institusional) dikarenakan teori ini memfokuskan perhatian kepada perilaku sebagian kecil  pembuat  kebijakan  politik,  ketimbang menekankan aparat formal institusional pemerintah. Pendukung teori elit juga menantang teori-teori  kelompok  dengan  menekankan  pada konflik  dan  stratifikasi  dan  dengan  berasumsi pada  signifikansi  dari  satu  kelompok  utama. Dengan  demikian,  pendekatan  elit  menjadi alternatif  penting  bagi  analisis  kelas  dengan memusatkan studi pada satu level stratifikasi yang dianggap  penting  karena  merupakan  inti  dari kepemimpinan  politik.  Perspektif  fundamental 50 Ibid . 51 Ibid , hlm. 273
dari  pendekatan  elit  adalah  pernyataan  bahwa seluruh  sistem  politik  dibagi  dalam  dua  strata, yaitu  mereka  yang  memimpin,  dan  mereka yang  dipimpin.  Tokoh-tokoh  dalam  teori  ini diantaranya adalah Mosca yang membagi sistem politik ke dalam dua strata yaitu kelas politik dan non-kelas  politik.  Sedangkan  tokoh  lain  adalah Vilvredo Pareto dan Robert Michels 53 . Kelima , Teori struktural fungsional 54 . Teori struktural fungsional merupakan teori yang cukup  dominan  dalam  analisis  perbandingan struktural  terutama  pada  era  1980-an.  Konsep- konsep dalam teori ini dimunculkan oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Talcott Parsons, Gabriel Almond,  David  Apter,  Marion  Levy,  William Mithchell,  dan  S.N.  Eisenstandt.  Analisis struktural  fungsional  memberikan  suatu  sudut pandang untuk menganalisis keseluruhan sistem. Penekanannya  terletak  pada  hubungan  antara struktur dan fungsi yang muncul dari sistem dan bagaimana  fungsi  tersebut  harus  ditunjukkan jika ingin bertahan. Karena orientasi ini, analisis struktural fungsional mencakup identifikasi dari satu  rangkaian  fungsi  penting  dalam  sistem tertentu  di  bawah  investigasi.  Asumsi  utama dari  analisis  struktural  adalah  bahwa  manusia berperilaku  dalam  pola  yang  konsisten:  mereka mengulang  perilakunya  pada  masa  yang  lalu. Ketika interaksi berulang melebihi titik tertentu, hasilnya adalah sebuah struktur 55 . Keenam , Teori kelas .  Sejak era Aristoteles teori kelas mempuyai peran penting dalam studi sistem  sosial  dan  sistem  politik.  Stratifikasi oleh  kelas  telah  digunakan  oleh  para  ilmuwan terkemuka seperti Karl Marx, Adam Smith, Max Weber,  Joseph  Schumpeter,  Thorstin  Veblen, T.H.  Marshall,  dan  Pitrin  Sorokin. 56 Untuk menjelaskan  pola-pola  kompetisi  ekonomi, konflik  sosial,  dan  perubahan  sosial.  Namun demikain, teori kelas belum memeroleh perhatian dan penerimaan besar, ketimbang teori kelompok dan teori elit.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  teori kelas  kurang  mendapat  sambutan    ketimbang 53 Bill  and  Hardgrave  Jr., Op . Cit .,  hlm. 143-144
54
Allan  Larson,  1980, Comparative Politi- cal Analysis , Chicago: Nelson-Hall Inc., hlm. 51- 52
55 Ibid, hlm. 51-52 56 Bill dan Hardgrave, Op . Cit ., hlm. 175.
teori-teori  lainnya? 57 Pertama ,  teori  politik Amerika  pada  aras  populer  dan  akademik, menganggap teori kelas tidak mempunyai peran penting  dalam  masyarakat  Amerika. Kedua , teori  kelas  diidentifikasi  mempunyai  kaitan erat  dengan  karya  Karl  Marx.  Oleh  karena  itu, teori  ini  bertentangan  dengan  watak  Amerika, sehingga  dicurigai  sebagai  pengkhianatan ideologis. Ketiga ,  secara  luas  karena  teori  elit diidentikkan denga karya Marx, teori ini menjadi sangat  berkaitan  dengan  fenomena  ekonomi. Keempat ,  gerakan  behavioralisme  menjadi sumber perlawanan terhadap teori kelas. Dalam mendorong generalisasi dan obyektivitas ilmiah, kaum  behavioralis  menamakan  teori  kelas mempunyai  kelemahan-kelemahan  dalam  dua aspek:  Teori  kelas  membawa  banyak  muatan ideologis dan nilai; dan teori ini dianggap tidak mampu untuk menjelaskan suatu fenomena secara akurat. Kelima , teori kelas dianggap sulit untuk diterapkan dalam konteks analisis perbandingan politik secara luas.
Menurut teori kelas, stratifikasi masyarakat secara luas adalah realitas pokok dari kehidupan sosial dan politik. Sistem stratifikasi tidak hanya mencakup semua anggota masyarakat, tetapi juga membentuk faktor penentu utama terhadap konflik dan  perubahan.  Kelas-kelas  adalah  kumpulan- kumpulan  yang  harus  dibatasi  dalam  kaitannya satu  dengan  yang  lain,  dan  konflik  adalah  sifat pokok  yang  menandai  hubungan-hubungan  ini. Unit-unit  pokok  analisis  dari  teori  kelas  adalah kumpulan-kumpulan  individu  yang  mempunyai kedudukan  yang  serupa  yang  berkaitan  dengan pemilihan-pemilihan  nilai,  seperti  kekuasaan ( power ),  kekayaan,  otoritas,,  atau  martabat. Kelas-kelas  ini  berhubungan  satu  dengan  yang lain dalam pola-pola atasan dan bawahan secara hirarkhir. Konflik dengan sendirinya berkembang dari  hubungan-hubungan  antara  unit-unit  yang dikaitkan  dalam  ketidaksetaraan  hierarkhis, sehingga menimbulkan dinamika yang menghasilkan perubahan sosial dan politik. 58 Ketujuh, Teori kelompok . Terdapat pandangan  yang  sama  dari  kalangan  teoritisi kelompok,  seperti  Arthus  Bentley  (1908), The Proses  of  Government ;    David  Truman  (1951), The  Government  Process ;  Earl  Latham  (1952), The  Group  Basis  of  Politics .  Menurut  mereka, kelompok-kelompok  adalah the  ultimate “ real” 57
Ibid . 58
Ibid .
of  politics .    Secara  garis  besar  teori  kelompok mempunyai  anggapan  dasar  bahwa  interaksi dan  perjuangan  antar  kelompok  merupakan kenyataan  dari  kehidupan  politik.  Dalam pandangan kelompok, individu akan mempunyai arti  penting  hanya  jika  ia  merupakan  partisan dalam  atau  wakil  dari  kelompok-kelompok tertentu.  Dengan  melalui  kelompok,  individu- individu  berupaya  untuk  memeroleh  pilihan- pilihan  politik  yang  mereka  inginkan.  Dengan kata lain, individu-individu adalah penting dalam politik,  jika  bertindak  sebagai  bagian  atau  atas nama kepentingan kelompok. Kelompok menjadi jembatan penting antara individu dan pemerintah. Politik  sesungguhnya  adalah  perjuangan  antar kelompok untuk memengaruhi kebijakan publik.
Kedelapan, Teori perbandingan politik .  Perkembangan  pemikiran  ilmu  politik tersebut  pada  akhirnya  mengarah  pada  studi perbandingan  politik.  Studi  perbandingan  telah berkembang seiring dengan perkembangan ilmu politik.  Seluruh  praktik  klasik  dari  teori  politik berdasarkan  pada  pendekatan  perbandingan. Studi  politik  perbandingan  diterapkan  pada negara-negara  yang  dinamis.  Selama  empat dekade  terakhir,  sebuah  revolusi  intelektual terjadi  dalam  studi  tersebut.  Sejak  pertengahan tahun  1950-an,  studi  politik  perbandingan  telah menjadi  teori  politik  utama  di  mana  masalah mengenai  pengklasifikasian  dan  pembedaan sistem pemerintahan telah menjadi fokus utama. Untuk  membandingkan  secara  simultan,  analis harus melihat persamaan dan perbedaan diantara kedua objek yang akan diperbandingkan. Politik perbandingan  memfokuskan  pada  persamaan dan  perbedaan  dalam  praktek  institusi  politik dan  dalam  perilaku  politik.  Hal  ini  tidak  hanya terlihat  di  dalam  level  negara,  akan  tetapi  juga dalam kelompok sosial, kelompok bisnis, sistem perkotaan, dan sistem-sistem lainnya 59 . Dalam perkembangannya, muncul mahzab  baru  yaitu  post-behavioralisme  pada tahun 1960-an sebagai respon atas behavioralisme. Mahzab ini berusaha untuk menjembatani antara pemikiran  tradisional  dengan  behavioralisme yaitu  dengan  mengkritik  beberapa  kekurangan dalam  kedua  mahzab  tersebut.  Akan  tetapi  di sisi lain juga memadukan konsep-konsep kedua mahzab yang dianggap lebih mampu menjawab kebutuhan  analisis  pada  masa  ini.  Jika  kaum
59 Larson, Op. Cit., , hlm.1-3
tradisionalis menekankan pada institusi/lembaga kenegaraan dan kaum behavioralis menekankan pada  perilaku,  maka  kaum  post-behavioralis menggunakan  kedua  penekanan  tersebut  secara bersama-sama. Jadi, baik penekanan institusional maupun  perilaku  dipakai  dalam  analisis  ini. Demikian  juga  dengan  metode  yang  digunakan dalam mahzab ini juga mengakomodasi metode kualitatif  maupun  kuantitatif  dalam  ranah  ilmu politik.
Secara  spesifik  kaum  post-behavioralis beranggapan  bahwa  kaum  behavioralis  sering mempertanyakan persoalan-persoalan yang tidak  relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat politik 60 .  Behavioralisme  juga  mempunyai  bias etnosentris  ketika  menganggap  tradisi  yang dipakainya  lebih  baik  dibanding  dengan  tradisi lain.  Behavioralisme  juga  dianggap  terlalu “ objective ”. Mereka melakukan riset yang tidak berbasis  pada  kenyataan  sesungguhnya  yaitu nilai  dan  empiris.  Bagi  kaum  post-behavioralis, ilmu  murni  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  ilmu terapan. Dengan demikian, ilmu politik harus bisa memaparkan  dan  menjelaskan,  memprediksi, dan  mengontrol  perubahan  politik  yang  ada. Selain itu, teori ini juga memiliki prinsip-prinsip dasar seperti fokus pada perilaku aktor dan nilai/ value tidak bisa dihilangkan dalam studi politik. Teori  ini  juga  menggunakan  pengetahuan  yang sudah  terverifikasi    sebagai  basis  penilaian normatif 61 .  Selain  pemahaman  tentang  nilai/ value tersebut,  teori  ini  juga  menyadari  bahwa selalu terdapat tanggung jawab yang disebabkan oleh  perkembangan  ilmu  pengetahuan.  Dalam konteks  ini, penelitian dalam ilmu politik harus memiliki  implikasi  nyata  untuk  kehidupan sehari-hari (memiliki tanggung jawab perubahan sosial).  Permasalahan  tentang  objektifitas  ilmu politik ini, seperti telah disinggung sebelumnya, kemudian  dijawab  oleh  Gunnar  Myrdal  yang mengemukakan bahwa konsep-konsep yang telah lahir sebelumnya tidak dapat ditinggalkan begitu saja.  Dengan  demikian,  ilmu  politik  sebagai sebuah  ilmu  yang  memiliki  objektivitas  relatif dengan kebenaran yang bersifat sementara.

## D. METODOLOGI ILMU DAN
60 Santoso, Loc . Cit .

## METODOLOGI PENELITIAN 1. Pengertian
Methodology is defined as the analysis of the  principles  of  methods,  rules,  and  postulates employed by a discipline, the systematic study of methods that are, can be, or have been applied within a discipline, or a particular procedure or set of procedures 62 .
Disamping pengertian di atas, metodologi penelitian juga menyajikan pembahasan tentang  logika,  dalil-dalil,  proposisi,  yang melatarbelakangi  setiap  langkah-langkah  dan proses  yang  lazim  ditempuh  dalam  kegiatan penelitian.  Tujuan  dari  penentuan  metodologi itu  sendiri  sebagai  upaya  untuk  menemukan, mengembangkan,  dan  menguji  kebenaran  suatu pengetahuan.  Dengan  demikian,  metodologi penelitian juga akan memberikan arahan-arahan dan  syarat-syarat  tertentu  atas  berjalannya sebuah penelitian untuk mengusahakan, menjaga dan  mempertahankan  agar  hasil  dari  penelitian tersebut memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Dalam pembahasan ini, akan dilakukan pembedaan antara “metodologi  penelitian”  dan  “metodologi  ilmu” sosial  dan  politik.  Metodologi  penelitian  lebih mengarah  pada  langkah-langkah  metodologis yang  menjadi  tuntunan  langkah-langkah  sebuah penelitian  dan  jenis-jenis  penalaran  yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sedangkan metode  ilmu  lebih  memfokuskan  pada  aspek epistemologi  dari  ilmu  sosial  dan  ilmu  politik. Pembahasan tentang metodologi ilmu sosial dan ilmu politik sengaja tidak dilakukan pembedaan dengan  asumsi  bahwa  metodologi  dalam  ilmu sosial  telah  mencakup  pembahasan  mengenai metodologi ilmu politik.

## 2 . Metodologi Ilmu
Metodologi  ilmu  adalah  mekanisme secara terpadu yang dilakukan melalui prosedur dengan  cara-cara  yang  telah  disepakati  secara umum  melalui  pikir  nalar,  kontemplasi  dan realita  untuk  memperoleh  pengetahuan  yang teruji dan memenuhi syarat sebagai suatu ilmu 63 . Ilmu  sosial  sendiri  mulai  berkembang  pada
62 Wikipedia, Methodology, http:// en.wikipedia.org/wiki/Methodology,
diakses pada 2 Januari 2008 63 Ermaya Suradinata, 1999, Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan , Bandung: Rama- dan Citra Grafika, hlm. 5
masa  Yunani  kuno.  Pada  waktu  itu  tidak  ada pembedaan  antara  studi  matematika  dengan sejarah.  Tokoh  utama  pada  waktu  itu,  Plato dan  Aristoteles  telah  mengemukakan  konsep- konsep  yang  sangat  mendasar  dalam  ilmu hitung, geometri, kemanusiaan, dan sebagainya. Dalam  perkembangannya,  muncul  pembedaan antara  disiplin  “ scientific ”  dengan  disiplin  ilmu lain  ( humanities ).  Kontribusi  yang  cukup  besar dalam perkembangan ilmu sosial juga diberikan oleh masyarakat Muslim. Al-Biruni (973-1048), misalnya,  dianggap  sebagai  ahli  antropologi pertama.  Ia  menulis  tentang  studi  perbandingan dalam  antropologi  manusia,  keagamaan,  dan budaya di Timur Tengah, Mediterania, dan Asia Selatan. sedangkan Ibn Khaldun disebut sebagai bapak  demografi,  historiografi,  filsafat  sejarah, sosiologi, dan ilmu sosial, serta salah satu pelopor perkembangan  ilmu  ekonomi  modern  (terkenal melalui Muqaddimah ).
Istilah  ” social science ”  kemudian diperkenalkan untuk pertamakalinya pada tahun 1824  dalam  karya  William  Thompson  yang berjudul  “ An  Inquiry  into  the  Principles  of  the Distribution of Wealth Most Conductive to Human Happiness;  Applied  to  the  Newly  Proposed System  of  Voluntary  Equality  of  Wealth” 64 . Dari penggunaan istilah ini, definisi ilmu sosial semakin  jelas  terlihat. Seperti  telah  dituliskan di atas, salah satu pengertian ilmu sosial adalah sebuah  ilmu  yang  membahas  fenomena/gejala sosial,  yaitu  hubungan  antara  manusia  dengan lingkungan  sosialnya.  Perkembangan  ilmu sosial  tesebut  semakin  jelas  terlihat  pada  abad pencerahan  di  Eropa. Berbagai  pemikir  besar muncul  pada  abad  ini.  Misalnya  saja  Thomas Hobbes  yang  berargumen  tentang  rasionalitas deduktif.  Bersamaan  dengan  itu,  ilmu  alam juga  mengalami  perkembangan  yang  pesat melalui  tokoh-tokoh  seperti  Isaac  Newton  yang mencetuskan  sebuah  revolusi  keilmuan  yang disebut sebagai “ natural philosophy ”. Setelah itu, ilmu  sosial  semakin  berkembang  dan  semakin memperjelas cakupan studinya.
Disiplin ilmu sosial kemudian mencakup antropologi,  ekonomi,  pendidikan,  geografi, sejarah,  hukum,  bahasa,  ilmu  politik,  sosiologi, psikologi. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan  pada  perkembangan  ilmu  politik. 64 Wikipedia, Social  Science ,  http:// id.wikipedia.org/wiki/Social_Science ,  diakses pada 20 Januari 2008
Ilmu  politik  adalah  sebuah  disiplin  akademis dan  penelitian  yang  mengkaitkan  antara  teori dengan  praktik  politik  serta  mendeskripsikan dan  menganalisis  sistem  politik  dan  tingkah laku  politik.  Bidang-bidang  kajian  ilmu  politik meliputi  filsafat  dan  teori  politik,  masyarakat negara, dan perbandingan politik, teori demokrasi langsung,  pemerintahan apolitical ,  partisipasi demokrasi  langsung,  sistem  nasional,  analisis politik  antar  negara,  perkembangan  politik, hubungan  internasional,  kebijakan  luar  negeri, hukum internasional, politik, administrasi publik, tingkah laku administratif, hukum publik, tingkah laku yudisial, dan kebijakan publik 65 . Ilmu politik memiliki keragaman secara  metodologis.  Namun  secara  umum ilmu  politik  mempelajari  alokasi  dan  transfer kekuasaan  dalam  pembuatan  kebijakan,  aturan dan  sistem  pemerintahan  mencakup  pemerintah dan  organisasi  internasional,  perilaku  politik, dan  kebijakan  publik.  Sebagian  pendekatan- pendekatan/  teori-teori  dalam  disiplin  ini  telah dibahas  sebelumnya,  namun  secara  menyeluruh ilmu  politik  mencakup  filsafat  politik  klasik, interpretivisme,  strukturalisme,  behavioralisme, realisme,  pluralisme,  dan  institusionalisme. Meskipun  tidak  ada  pengkategorian  teori- teori  yang  baku,  namun  bidang-bidang  kajian tersebut  cukup  memberikan  gambaran  umum tentang  cakupan  studi  ilmu  politik.  Sedangkan sebagai salah satu bidang kajian ilmu sosial, ilmu politik  menggunakan  metode  dan  teknik  yang berhubungan  dengan  beragam  kebutuhan  yaitu sumber  primer  (misalnya  dokumen  sejarah  dan official records ),  sumber  sekunder  (misalnya jurnal akademis, artikel, penelitian survey, analisis statistik, studi kasus, dan model building ) 66 .
3. Metodologi penelitian

## a) Hakekat Penelitian
Perlu diingat bahwa seorang peneliti harus memahami secara sungguh-sungguh  metodologi penelitian  yang  merupakan  bagian  yang  sangat krusial  dalam  setiap  penelitian,  sebelum  si peneliti  berhadapan  dengan  suatu  penelitian yang  akan  digarapnya. Arti  penting  metodologi penelitian  terletak  pada  ia  mengetengahkan 65 Wikipedia, Social  Science ,  http:// id.wikipedia.org/wiki/Social_Science ,  diakses pada 20 Januari 2008
Ibid .
kupasan-kupasan  tentang  logika,  dalil-dalil, postulat  atau  prososisi  yang  melatarbelakangi setiap langkah dan proses yang lazim ditempuh dalam  setiap  kegiatan  penelitian.  Selain  itu, metodologi  penelitian  menawarkan  alternatif- alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif-alternatif  itu,  dan  mengomparasikan elemen-elemen  penting  dalam  suatu  rangkaian kegiatan penelitian.
Diskusi  tentang  metodologi  penelitian tidak  terlepas  dari  proses  perkembangan metodologi penelitian yang telah menghabiskan waktu  yang  sangat  panjang  dan  melewati berbagai tahapan. Pada dasarnya, perkembangan metodologi  penelitian  dapat  digolongkan  ke dalam empat kurun waktu: pertama , kurun waktu trial and  error ; kedua ,  kurun  waktu authority and  tradition ; ketiga ,  kurun  waktu speculation and  argumentation ;  dan keempat ,  kurun  waktu hypothesis and experimentation . 67 Untuk  memahami  metodologi  penelitian perlu  diperhatikan  bahwa  esensi  dan  pengertian metodologi  mempunyai  kaitan  erat  dengan permasalahan  bagaimana  mengetahui  ( how  to know ).  Metodologi  merupakan  pengetahuan tentang  berbagai  cara  kerja  yang  disesuaikan dengan objek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Cara  kerja  tersebut  ditentukan  agar  dapat melakukan  penelitian  dengan  baik,  cermat,  dan objektif.  Sejalan  dengan  pengertian  tersebut, Chilcote  memberikan  pengertian  metodologi sebagai berikut:
Methodology  consists  of  methods, procedures, working concepts, rules, and the like used for testing theory and guiding inquiry,  and  the  search  for  solutions  to problems of the real world. Methodology is a particular way of viewing, organizing, and giving shape to inquiry 68 .
Fungsi  dari  metodologi  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  menghindari cara  pemecahan  masalah  dan  cara  berfikir spekulatif  karena  hasil  penelitian  berupa kebenaran ilmu yang dicapai sebagai kesimpulan, telah  dibentengi  dengan  data  empiris  yang dapat  dipertanggungjawabkan,  yang  disebut sebagai  bukti  ilmiah. Kedua ,  menghindari  cara 67 Rummel, 1958, dalam Sutrisno Hadi, 1997. Metodologi Research , Yogyakarta: Andi
Offset
68 Chilcote, Op . Cit . hlm. 4
pemecahan  yang  bersifat trial  and  error karena setiap  peneliti  dalam  pemecahan  masalah  harus mampu  memperkirakan  data  yang  diperlukan sehingga dapat terhindar dari kegiatan coba-coba yang tidak terarah. Perkiraan yang tepat mengenai data  yang  diperlukan  akan  lebih  memudahkan peneliti dalam memilih dan merekonstruksi alat atau  instrumen  yang  akan  digunakan. Ketiga , menghindari  terjadinya  bias  dalam  menarik kesimpulan karena data yang cukup relevan dan objektif akan memberikan hasil yang tinggi, baik validitas maupun reliabilitasnya. Hasil penelitian seperti  itu  berarti  tidak  saja  memenuhi  syarat- syarat  ilmiah,  tetapi  juga  mempertinggi  tingkat kemampuan baik secara teoritis maupun praktis dalam kehidupan nyata 69 . b) Objektivitas Penelitian
Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa mencari  kebenaran  objektif  dalam  ilmu  sosial bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut disebabkan setidaknya oleh ketiga hal berikut ini: pengaruh penulisan-penulisan  sebelumnya  yang  biasanya mengandung  pengertian-pengertian  normatif dan  filasafat,  pengaruh  lingkungan  kebudayaan, sosial,  ekonomi,  dan  politik  masyarakat  tempat mereka hidup, dan yang terakhir adalah pengaruh yang  bersumber  pada  kepribadiannya  sendiri, baik  yang  dibentuk  oleh  tradisi  dan  lingkungan maupun  sejarah  pribadi,  pembawaan,  dan kecenderungan-kecenderungan 70 .
Menurut  Myrdal,  setidaknya  terdapat dua  konsepsi  tentang  kenyataan  yang  selama ini  banyak  dianut  oleh  banyak  orang,  yaitu kepercayaan ( belief ) dan penilaian ( valuation ) 71 . Kepercayaan  menyatakan  pandangan  seseorang tentang bagaimana kenyataan itu sebenarnya, yaitu apa adanya, baik sekarang maupun masa lampau. Sedangkan  penilaian  menyatakan  pandangan seseorang  tentang  bagaimana  kenyataan  itu seharusnya. Kepercayaan menuntut pengetahuan sehingga  harus  selalu  menilai  tentang  benar/ salah-nya  kepercayaan  itu.  Permasalahannya adalah  penilaian  seseorang  biasanya  berubah- ubah  atau  saling  bertentangan.  Dari  sinilah
69 Nawawi, 1992, dalam Suparjono, 2004, Globalisasi,  Perubahan  Struktur  Ekonomi,  dan Reposisi Birokrasi , Yogyakarta: Universitas Gad- jah Mada (Tidak dipublikasikan), hlm. 70
70 Ibid, hlm.72 71 Gunnar  Myrdal,  1967, Objectivity  in Social  Research ,  New  York:  Pantheon  Books, hlm.3-4
muncul bias-bias fokus kajian, pendekatan/ teori hampir di setiap penelitian sosial.
Untuk melindungi diri dari bias tersebut, maka  yang  harus  dilakukan  adalah: pertama , pemahaman  ( insight )  sosiologis  dan  psikologis terhadap  kondisi  di  tempat  mereka  hidup,  dan melakukan  penelitian. Kedua ,  menggunakan metode  yang  logis.  Selain  itu,  seseorang  juga harus berpegang pada fakta, yaitu melalui sebuah proses di mana kepercayaan-kepercayaan populer dan  dugaan-dugaan  ilmiah  diuji  dengan  fakta sehingga  bias-bias  tersebut  dapat  terungkap. Upaya inipun belum menjamin objektifitas yang seutuhnya  dari  sebuah  penelitian.  Dalam  ilmu sosial  dan  ilmu  politik,  proses  pengumpulan dan  interpretasi  data  cenderung  menjadi  bias, ketimbang ”pikiran murni”.
Myrdal kemudian menjawab permasalahan  tentang  objektifitas  ilmu  sosial dan ilmu politik tersebut dengan mengemukakan bahwa  manusia  tidak  bisa  memusnahkan  atau meninggalkan  konsep-konsep  yang  telah  lahir sebelumnya.  Dengan  demikian  karya  yang dihasilkan  oleh  sebuah  penelitian  pun  sangat sulit untuk mencapai objektifitas seutuhnya. Tiap peneliti hanya mampu mengusahakan objektifitas tersebut secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut,  kebenaran  dalam  bidang  keilmuan  ini tidak  pernah  bersifat  mutlak  dan  kekal  karena pemikiran  yang  ada  terus  berkembang.  Sangat dimungkinkan bahwa satu kebenaran yang telah mendapatkan  penerimaan  publik  yang  luas kemudian  ditumbangkan  oleh  kebenaran  baru yang  dapat  lebih  diterima.  Dengan  kata  lain, sampai saat ini ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu  politik  pada  khususnya  dianggap  sebagai ilmu  yang  memiliki  objektivitas  relatif  dengan kebenaran yang bersifat sementara.
c) Metode Penelitian
Pengertian metodologi penelitian tentunya  berbeda  dengan  pengertian  metode penelitian.  Metode  penelitian  memfokuskan pada bagaimana orang memperoleh pengetahuan ( how get to know ). 72 Dalam rangka menemukan, mengembangkan,  dan  menguji  kebenaran  suatu pengetahuan,  sebuah  penelitian  harus  dibatasi
72 Kartodirjo, 1992, dalam Suparjono, 2004. “ Globalisasi, Perubahan Struktur Eko- nomi, dan Reposisi Birokrasi,” Disertasi untuk memeroleh derajat doktor dalam ilmu politik , Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan), hlm., 69.
dengan  metode  penelitian  tertentu.  Dengan demikian,  metode  penelitian  menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.  Metode  penelitian  memberikan arahan-arahan  penelitian  yang  sangat  cermat, dan  mengajukan  syarat-syarat  yang  harus ditaati.  Tujuan  penggunaan  metode  penelitian adalah mempertahankan agar pengetahuan yang dicapai  oleh  suatu  penelitian  dapat  memiliki nilai/bobot  ilmiah  setinggi-tingginya  dan  dapat memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan ilmu  pengetahuan.  Pembahasan  tentang  metode penelitian  ini  mencakup  metode  keilmuan (deduktif/induktif), metode kualitatif dan metode kuantitatif.
d.  Metode Dalam Mencari Pengetahuan Metode  penelitian  berkaitan  dengan bagaimana penalaran mencari suatu pengetahuan. Sumber  pengetahuan  dari  objek  yang  abstrak adalah nalar ( reason ), intuisi ( intuition ), otoritas ( authority ),  wahyu  ( revelation ),  dan  keyakinan ( faith ), sedangkan dari objek yang konkrit adalah pengalaman  inderawi  ( sense  of  experience ) 73 . Kedua sumber pengetahuan tersebut melahirkan dua paham utama dalam pencarian pengetahuan. Aliran pertama dipelopori oleh Plato, dan aliran kedua  yang  dipelopori  oleh  Aristoteles.  Plato mengutamakan kekuatan rasio manusia di mana pengetahuan  murni  dianggap  dapat  diperoleh melalui  rasio  itu  sendiri.  Sedangkan Aristoteles memperhatikan peranan empiris terhadap obyek pengetahuan.  Penalaran  Plato  berkembang menjadi  rasionalisme  yang  kemudian  didukung oleh  Rene  Descartes,  Malebrace,  Spinoza, Leibnis,  dan  Wolff.  Sedangkan  penalaran Aristoteles berkembang menjadi empirisme dan berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Hobbes, Locke, Berkely, dan Hume (Hardiman, 1990).

## i). Deduktif-Rasional
Anggapan  dasar  kaum  rasionalis  adalah bahwa manusia memiliki sistem pemikiran yang diturunkan dari adanya ide/gagasan. Ide/gagasan tersebut telah ada sebagai bagian dari kenyataan dasar  dan  pikiran  manusia.  Menurut  Plato, manusia  tidak  mempelajari  apapun,  ia  hanya
73 Anonim, 1984, dalam Haryono Se- mangun, �Filsafat, Filsafat Pengetahuan, dan Kegiatan Ilmiah,” Pidato Ilmiah Dalam Rangka Acara Pembukaan Program Pasca Sarjana Se- mester II , Tahun Akademi 1991/1992, Universi- tas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 7.
teringat  apa  yang  telah  ia  ketahui 74 .  Dalam  diri manusia, rasio-lah yang paling penting sehingga Descartes  mengemukakan  pendapatnya  yang sangat terkenal yaitu Cogito, ergo sum (aku sadar, maka aku ada). Descartes juga sangat menghargai intuisi  yang  dianggap  sebagai  sesuatu  yang muncul  dari  akal  jernih innate ideas dan  bukan timbul  dari  khayalan  yang  membingungkan sehingga  mengakibatkan  pendapat  yang  keliru. Oleh  karena  itu,  dalam  melakukan  penalaran, kaum  rasional  selalu  membandingkan  dengan teori  umum  sehingga  paham  rasionalisme terutama  melakukan  penalaran  secara  deduktif, yaitu dari umum ke khusus.
ii). Induktif-Empiris
Kaum  empiris  beranggapan  bahwa pengetahuan  manusia  dapat  diperoleh  melalui pengalaman.  Artinya,  pernyataan  tentang  ada dan  tidaknya  sesuatu  harus  dibuktikan  melalui pengujian publik. Aspek lain dalam penalaran ini adalah perbedaan antara yang mengetahui (subjek penelitian) dan yang diketahui (objek penelitian). Setidaknya  terdapat  dua  prinsip  lain  yang dipegang  oleh  kaum  empiris  yaitu  keteraturan dan keserupaan. Keteraturan berarti bahwa alam memiliki keteraturan dari masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Melalui konsep ini, kaum empiris  memberikan  ruang  untuk  melakukan prediksi/perkiraan  untuk  masa  yang  akan datang.  Sedangkan  keserupaan  berarti  bahwa bila  terdapat  gejala-gejala  yang  berdasarkan pengalaman  adalah  identik  atau  sama,  maka kita  memiliki  cukup  jaminan  untuk  membuat kesimpulan  tentang  hal  itu 75 .  Jadi  pengetahuan harus dijabarkan menjadi pengalaman inderawi, dan apa yang tidak dijabarkan dalam pengalaman bukanlah pengetahuan. Karenanya kaum empiris menggunakan penalaran induktif, yaitu penalaran dari yang khusus ke yang umum.
e.  Metode Keilmuan
Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa metode  keilmuan  merupakan  gabungan  antara penalaran  rasional  dan  empiris  menjadi  satu daur  penalaran  deduktif-induktif 76 .  Atau  dalam pengertian  lain  yang  lebih  sederhana,  dapat dikatakan  bahwa  metode  keilmuan  merupakan satu cara untuk memperoleh pengetahuan, yaitu suatu rangkaian prosedur tertentu yang harus diikuti untuk 74 Suriasumantri, Op . Cit . hlm. 99
75 Ibid ., 99 76 Semangun, Op . Cit .,  hlm. 12
mendapatkan jawaban yang tertentu dari  pernyataan  tertentu  pula 77 .  Proses penalaran dalam metode ini dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

## Bagan  proses  penalaran  dalam  metode keilmuan
Dengan  demikian,  alur  berfikir  seseorang dalam  sebuah  khasanah  ilmu  sebetulnya dimulai  dari  kesadaran  akan  adanya  masalah dan  perumusan  masalah.  Untuk  menjawab masalah  tersebut,  dibutuhkan  pengamatan  dan pengumpulan data yang relevan. Dari data yang terkumpul, dilakukan penyusunan dan klasifikasi data. Data yang telah terorganisasi ini kemudian dapat  dijadikan  dasar  perumusan  hipotesis. Selanjutnya  hipotesis  tersebut  membutukan tes  dan  pengujian  kebenaran  (verifikasi) 78 .  Dari pengujian  inilah  seseorang  bisa  mendapatkan hasil  penelitian.  Hasil  penelitian  tersebut  pada akhirnya dapat memperkaya khasanah ilmu dan dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan selanjutnya.  Senada  dengan  konsep  tersebut, Jujun  Suriasumantri  juga  mengidentifikasi  alur dalam  mencari  pengetahuan  dalam  langkah- langkah metodologis berikut ini:
1)  Identifikasi variabel yang akan dipelajari,
2)  Menyusun  sebuah  hipotesis  tentang hubungan  antara  variabel  satu  dengan yang lain,
3)  Melakukan  sebuah  tes  nyata  untuk melakukan pembuktian atas hipotesis,
4)  Melakukan  evaluasi,  yaitu  dengan membandingkan  hubungan  yang  ada dengan  hipotesis  awal,  dan  generalisasi dikembangkan,
5)  Menyusun  sebuah  proposisi  tentang signifikansi  teoritis  dari  penemuan
77 Suriasumantri, Op . Cit ., hlm., 105
78
Suriasumantri, Loc . Cit .
tersebut 79 .

## d. Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif
Jenis  metode  yang  sering  dipakai  dalam dunia  akademis  adalah  metode  kualitatif  dan metode  kuantitatif.  Metode  kualitatif  menunjuk pada  penelitian  sosial  yang  mendasarkan  pada pengamatan-pengamatan non-kuantitatif, yang  dilakukan  di  lapangan  dan  dianalisis dengan  cara-cara  non-statistik 80 .  Penelitian yang  menggunakan  metode  kualitatif  disebut dengan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini membutuhkan  pengamatan  langsung  dan  secara relatif wawancara tidak terstruktur. Karakteristik metode  ini  adalah  fleksibel,  spontan,  terbuka, dan  kurang  terstruktur  dibandingkan  dengan metode  kuantitatif.  Kelebihan  dari  metode ini  diantaranya  adalah  pengamat  memiliki kemungkinan  minimal  untuk  mengganggu lingkungan  dan  kelompok  yang  diamati.  Selain itu, pengamat melihat, mendengar, dan mengalir bersama dengan berbagai arus sosial lingkungan. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh persepsi  yang  berasal  dari  berbagai  pandangan yang berbeda.
Jenis metode yang kedua adalah metode kuantitatif.  Berkebalikan  dengan  metode kualitatif,  metode  ini  mendasarkan  pada pengamatan atas objek yang dianalisis dengan cara statistik.  Penelitian  yang  menggunakan  metode kuantitatif disebut dengan penelitian kuantitatif. Proses  pengumpulan  data  dan  pengolahannya lebih  terstruktur  daripada  metode  kualitatif. Metode-metode  statistika  yang  biasa  digunakan dalam  penelitian  kuantitatif  diantaranya  adalah distribusi  frekuensi,  cross  tabulation,  korelasi, regresi, dan sebagainya 81 .

## E. KESIMPULAN
Uraian
sebelumnya memberikan kesimpulan  bahwa  ada  tiga  bagian  dari  tulisan ini yang menjadi fokus bahasan, yaitu mengenai
79 Kenneth R. Hoover, 1980, The Elements of Social Scientific Thinking (second edition) , New York: St. Martin’s Press, hlm., 34-35 80 Dooley, 1984, dalam Suparjono, 2004, Globalisasi, Perubahan Struktur Ekonomi, dan Reposisi Birokrasi , Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (Tidak dipublikasikan), hlm., 83 81 Tedi Heriyanto, 2002, Aplikasi Statis- tika Dalam Penelitian Kuantitatif , http://tedi. heriyanto.net/papers/aplikasi-stat.html , di- akses pada 2 Januari 2008
filsafat,  teori,  dan  metodologi  ilmu  sosial  dan ilmu politik. Pertama , tentang filsafat ilmu sosial dan ilmu politik. Kesimpulan dari bahasan pada bagian ini adalah bahwa ilmu politik merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  ilmu sosial.  Dalam  perkembangannya,  ilmu  sosial dan  ilmu  politik  mengalami  tantangan  yang mempertanyakan keabsahan kedua disiplin ilmu ini sebagai ilmu yang sesungguhnya. Kemudian muncullah  upaya-upaya  untuk  menjadikan  ilmu sosial  sejajar  dengan  ilmu  alam  yang  dianggap memiliki keabsahan dan obektifitas yang tinggi. Upaya-upaya  tersebut  melahirkan  apa  yang dinamakan  sebagai  “tradisi”,  yaitu  positivisme dan antipositivisme.
Kedua ,  teori-teori  yang  berkembang dalam  ilmu  sosial  diantaranya  lahir  dari pemikiran  Karl  Marx,  Max  Weber,  Emile Durkheim,  Sigmund  Freud,  dan  sebagainya. Tokoh-tokoh  ini  membicarakan  tentang  hal-hal yang mendasar dan menjadi pilar bagi pemikiran- pemikiran  selanjutnya.  Sedangkan  dalam  ilmu politik  terdapat  sedikitnya  tiga  aliran  utama/ mahzab  yaitu  tradisionalisme,  behavioralisme, dan  post-behavioralisme.  Ketiga  mahzab  ini merupakan  hasil  dari  perkembangan  pemikiran politik  dari  masa  ke  masa.  Tradisionalisme lahir  dengan  memfokuskan  kajian  pada  negara- negara  modern.  Namun  setelah  Perang  Dunia II  banyak  bermunculan  negara-negara  baru  di dunia  yang  masih  memiliki  sistem  politik  yang tergolong  tradisional.  Karena  itu,  muncullah suatu kebutuhan akan alat analisis yang mampu diterapkan  untuk  menjelaskan  fenomena  politik di  negara-negara  modern  maupun  negara- negara baru dan tradisional. Muncullah mahzab behavioralis  yang  lebih  menekankan  pada perilaku  aktor-aktor  politik.  Seiring  dengan perkembangan  tersebut,  muncullah  teori-teori seperti  teori  sistem,  teori  pembangunan,  teori budaya  politik,  teori  kelas,  dan  sebagainya. Perkembangan politik dunia selanjutnya memunculkan mahzab post-behavioralisme yang berusaha  menjembatani  mahzab  tradisionalisme dan behavioralisme.
Ketiga ,  dalam  ilmu  sosial  dan  politik, terdapat dua macam metodologi yaitu metodologi ilmu  dan  metodologi  penelitian.  Metodologi ilmu  menggambarkan  proses  perkembangan dan  cakupan/ruang  lingkup  ilmu  sosial  dan politik.  Sedangkan  metodologi  penelitian  lebih
banyak  berbicara  tentang  bagaimana  seorang peneliti  menemukan  pengetahuan  dengan  tetap mengusahakan  kualitas  maupun  objektifitas yang  setinggi-tingginya.  Berkaitan  dengan  itu, maka  seorang  peneliti  harus  memperhatikan langkah-langkah metodologis, penalaran, metode penelitian  dan  pemahaman  tentang  objektifitas itu sendiri.

## F. DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal:
Almond, Gabriel and Bingham Powell, Jr. 1978.
Comparative Politics:
System,
Process , and Policy (Second Edition), Boston:  United  States  of  America: Little, Brown, and Company Limited.
Apsler,  Alfred,  1975, In  Introduction  to  Social Science (Second Edition), New York: Random House Inc.
Beilharz,  Peter,  2005, Teori-teori  Sosial: Observasi  Kritis  terhadap  Para Filosof  Terkemuka ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Bill,  James  and  Robert  L.  Hardgrave  Jr.,  1973, Comparative  Politics:  The  Quest of  Theory ,  Columbus:  A  Bell  and
Howell Company
Boyd,  Richard,  et.al,  1995, The  Philosopy  of Social Science , Massachusetts: Massachusetts Instittute of Technology (MIT) Chilcote,  Ronald  H.,1981, Theories  of
Comparative  Politics:  The  Search for a Paradigm , Colorado: Westview Press Easton, David. 1957. “ Empirical Conceptionalizations;  An  Approach to the Analysis of Political System ,” dalam  Louis  J.  Cantori,  174. Comparative Political System: Boston: Holbrook Press. Gaffar, Afan, 1990. “Revolusi Behavioralisme,” Diktat Kuliah , Jurusan Ilmu Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta.
__________,  2001.  “Dari  Negara  ke  Negara:
Perubahan  Paradigma  dalam  Ilmu Politik,” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru  Besar pada Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Goodin, Robert E. and Hans-Dieter Klingemann, 1996, A  New  Handbook  of  Political Science , New York: Oxford University Press
Halfpenny, Peter, 1982, Positivism and Sociology: Explaining  Social  Life ,  London: George Allen & Unwin Ltd.
Heywood,  Andrew,  2002, Politics (Second Edition), New York: Palgrave
Hoover, Kenneth R., 1980, The Elements of Social Scientific Thinking (Second Edition), New York: St. Martin’s Press
Kleden,  Ignas,  1987. Sikap  Ilmiah  dan  Kritik Kebudayaan , Jakarta: LP3ES.
Kuhn, Thomas S., 1970, The Structure of Scientific Revolution: Second Edition , Chicago: The University of Chicago Press
Larson, Allan, 1980, Comparative Political Analysis , Chicago: Nelson-Hall Inc.
Meehan, Eugene J.,1965, The Theory and Method of  Political  Analysis ,  Illinois:  The Dorsey Press
Myrdal,  Gunnar,  1967, Objectivity  in  Social Research ,  New  York:  Pantheon Books
Newton-Smith,  W.H.,  1981. The  Rationality  of Science ,  London  and  New  York: Rouledge & Kegan Paul Ltd.
Ritzer,  George  and  Douglas  J.  Goodman, Teori Sosiologi  Modern (Edisi  Keenam), Jakarta: Prenada Media
Semangun,  Haryono,  1992,  “Filsafat,  Filsafat Pengetahuan,  dan  Kegiatan  Ilmiah,” Pidato Ilmiah Dalam Rangka Acara Pembukaan  Kuliah  Program  Pasca Sarjana Semester II, Tahun Akademi 1991/1992 ,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Somit, Albert and William Tanenhaus, 1982. The Development  of  American  Political Science ,  New  York:  Irvington Publishers .
Suparjono,  2004,  ”Globalisasi,  Perubahan
Struktur  Ekonomi,  dan  Reposisi Birokrasi,” Disertasi Untuk memperoleh  Derajat  Doktor  Dalam Ilmu  Politik,  Universitas  Gadjah Mada (tidak dipublikasikan), Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada.
Suradinata,  Ermaya,  1999, Filsafat  dan Metodologi Ilmu Pemerintahan ,
Bandung: Rama dan Citra Grafika.
Suriasumantri,  Jujun,  2006, Ilmu  dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Ka-
tentang Hakekat Ilmu, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Usman,  Sunyoto,  1998,  “Ilmu  Sosial  Modern:
Perkembangan  dan  Tantangan,” dalam Jurnal Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik  UGM, Volume  1,  Nomor  3,
Yogyakarta: FISIPOL UGM
Winarno,  Budi,  2007. Sistem  Politik  Indonesia Era  Reformasi, Yogyakarta:  Media Pressindo.
Situs Internet:
Purwo Santosa, Post-Behavioralism , http://elisa. ugm.ac.id/files/PSantoso_Isipol/ nogGZ1 diakses pada 3 Januari 2007
Heriyanto, Tedi, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Kuantitatif , http://tedi. heriyanto.net/papers/aplikasi-stat. html , diakses pada 2 Januari 2008
Wikipedia, free encyclopedia, Methodology, http://en.wikipedia.org/wiki/ Methodology, diakses pada 2 Jan.
2008
Wikipedia, Sigmund Freud , http://id.wikipedia. org/wiki/Sigmun_Freud , diakses pada 2 Januari 2008
Wikipedia, Social Science , http://id.wikipedia. org/wiki/Social_Science , diakses