INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15472-15482 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana di Wilayah Jawa Tengah
Althea Serafim Kriswandaru Universitas STEKOM Semarang Email: altheaserafim@stekom.ac.id

## Abstrak
Dalam praktiknya terdapat ketimpangan atau diskriminasi dalam penerapan tindak pidana, yaitu tidak semua pecandu tidak mendapat saksi atas tindakan berupa rehabilitasi medis dan sanksi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif, dengan menganalisis data primer dan data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pelaku  tindak  pidana  narkotika yang  dapat digolongkan  sebagai  pengedar narkotika  adalah dengan kriteria sebagai berikut: (1) Pelaku pada saat ditangkap tertangkap basah oleh tim penyidik kepolisian  atau  penyidik  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  (2)  terbukti  memproduksi,  mengimpor, mengekspor,  atau  mengedarkan  narkotika  golongan  I  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  (3)  Terbukti mengedarkan, menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (4) Dalam hal penggunaan narkotika golongan I secara melawan hukum dan tanpa hak mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau cacat  tetap,  (5)  Terbukti  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau  mengedarkan  narkotika golongan II tanpa hak. atau melawan hukum berupa tanaman yang beratnya 1 (satu) kilogram atau lebih (6) Terbukti mengedarkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan II (7) Dalam hal penggunaan narkotika golongan II kepada orang lain secara melawan hukum dan tanpa hak yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau cacat tetap, (8) Meminta, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, merekomendasikan, memberi fasilitas, memaksa dengan ancaman, pemaksaan dengan kekerasan, penipuan, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana. (9) Menurut Pasal 113 ayat (1) tentang ketentuan pidana bahwa: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan Narkotika Golongan I,
Kata Kunci: Narkotika, Kejahatan

## Abstract
In practice, there is inequality or discrimination in the implementation of criminal acts, namely that not all addicts or victims of narcotics abuse do not receive witnesses to actions in the  form of  medical rehabilitation and sanctions. This research is descriptive analytical research and the type of research in this research is Normative Law, by analyzing primary data and secondary data qualitatively. The results of the research show that perpetrators of narcotics crimes who can be classified as narcotics dealers are subject to the following criteria: (1) At the time of arrest, the perpetrator was caught red-handed by the police investigation team or investigators from the National Narcotics Agency (BNN), (2) proven to be producing, importing, exporting, or distributing class I narcotics without right or against the law (3) Proven to be distributing, offering to sell, selling, buying, acting as an intermediary in buying and selling, exchanging, delivering or receiving class I narcotics (4) In the case of using class I narcotics unlawfully and  without  rights  resulting  in  another  person's  death  or  permanent  disability,  (5)  Proven  to  be producing, importing, exporting or distributing class II narcotics without rights. or against the law in the form of plants weighing 1 (one) kilogram or more (6) Proven to be distributing, offering for sale, selling, buying,  acting  as  an  intermediary  in  buying  and  selling,  exchanging,  delivering  or  receiving  class  II narcotics (7) In the case of narcotics use class II to other people unlawfully and without rights which results  in  the  other  person's  death  or  permanent  disability,  (8)  Requesting,  giving  or  promising something, giving opportunities, recommending, providing facilities, coercing by threats, coercion by violence,  fraud,  or  persuading  children  who  are  not  yet  old  enough  to  commit  criminal  acts.  (9) According to Article 113 paragraph (1) concerning criminal provisions that: every person who without rights or against the law produces, imports, exports or distributes Category I Narcotics,

## Keywords: Crime, Narcotics

## PENDAHULUAN
Tindak  Pidana  Narkotika  merupakan  kejahatan  serius  (serious  crime)  lintas  negara (transnational crime), kejahatan terorganisir (organized crime), yang dapat menimpa dan mengancam setiap negara dan bangsa, serta dapat mengakibatkan dampak buruk yang sangat masif. Indonesia menetapkan narkotik sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati. Penyalahgunaan tindak pidana narkoba berada pada tingkat membahayakan, Narkoba di samping merusak fisik dan mental bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya bisa mengganggu sendi- sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat.
Usaha  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan  narkotika,  pemerintah  telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and  Psychotropic  Subtances)  dan  Konvensi  Psikotropika  Tahun  1971  (Covention  on Psychotropic  Subtances)  dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1997 tentang  Peng  esahan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  Tentang  Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang  Pengesahan  Konvensi  Psikotropika.  Kemudian  tahun  1997  Pemerintah mengeluarkan  Undang-  Undang        Nomor  5      Tahun      1997  tentang  Psikotropika  dan Undang- Undang   Nomor   22   Tahun   1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang- Undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut (Undang-  Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika   dan   narkotika   hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
Perkembangan  ketentuan  mengenai  tindak  pidana  narkotika  telah  diganti  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Bab  XV  tentang  ketentuan Pidana pada Pasal 116 Pidana, telah merumuskan sanksi pidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika, yaitu pidana mati atau pidana seumur hidup, (pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana denda maksimum Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), dan pemberatan pidana, serta
Rehabilitasi  merupakan  salah  satu  bentuk  sanksi  tindakan.  Rehabilitasi  terhadap pecandu  narkotika  adalah  suatu  proses  pengobatan  untuk  membebaskan  pecandu  dari ketergantungan,  dan  masa  menjalani  rehabilitasi  tersebut  diperhitungkan  sebagai  masa menjalani hukuman. Dalam Pasal 103 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan  bahwa  hakim  dapat  memutus  atau  menetapkan  pecandu  narkotika  untuk pidana tambahan berupa . pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah. Di samping sanksi pidana tersebut  di  atas,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. menjalani pengobatan dan/atau perawatan.
Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu  Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial.  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2010  merupakan  revisi  dari  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan
langkah  maju  didalam  membangun  paradigma  penghentian  kriminalisasi  atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika.
Kasus Penyalahgunaan narkotika beberapa tahun terakhir ini khususnya wilayah Jawa Tengah dan menurut Kombespol BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Muhammad Nur, kasus  peredaran  narkoba  Jawa  tengah  mendapat  peringkat  5  secara  nasional,  jumlah pengguna narkoba diperkirakan mencapai1,16 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 300 ribu orang, hampir semua desa di wilayah Jawa tengah, warganya terlibat narkoba1, Maka  narkoba  sudah  menjadi  masalah  serius  dan  telah  mencapai  keadaan  yang memprihatinkan.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang,  menjadi  sasaran  yang  sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Tindak pidana narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika  dan peredaran narkoba dan banyak tertangkapnya bandar narkotika internasional menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran  bagi  para  pengedar  narkoba,  karena  di  Indonesia  para  pengedar  narkoba  bisa menjual barang haram dengan mudah karena masih kurangnyapengawasan. Data stastistik jumlah kasus Narkoba mulai dari Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Gambar 1. Data Statistik Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2015-2018 Sumber: BNN, 2019
Berdasarkan  tabel  tersebut,setiap  tahun  kasus  narkoba  terjadi  peningkatan,  dan membuktikan bahwa sanksi pidana yang berat belum menjamin turunnya tindak pidana narkotika, belum menjamin sebagai faktor penjeraan bagi pelaku dan shock terapy bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika.
Contoh kasus: (1) Terdakwa SULISTYO Alias CUPLIS Bin SUDARSONO, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau
Melawan  Hukum  Menawarkan  Untuk  Dijual,  Menjual,  Membeli,  Menerima,  Menjadi Perantara  Dalam  Jual  Beli,  Menukar  Atau  Menyerahkan  Narkotika  Golongan  I  Bukan Tanaman,  sebagaimana  dalam  dakwaan  Primair.  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000; - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. (2) Terdakwa Joko Surono Alias Joko Tempe Bin Warjiun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika GolonganI bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan lebih subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Melihat duduk kasus tersebut dilihat dari kebijkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009,  sanksi  pidana  belum  bisa  membantu  untuk  mengurangi  pelaku  narkotika  ,karena sanksi  yang  diberikan  masih  sangat  ringan  dan  pengawasan  pemerintah  yang  lemah terhadap  pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah  untuk menjalankantransaksinya. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang  melawan  narkoba  di  Indonesia  terus  membuktikan  kemampuannya  untuk memerangi  masalah  narkoba.  Peran  penting  pihak  kepolisian  dalam  tugasnya memberantas  kasus  kejahatan  narkoba  harus  didukung  dengan  baik  walaupun  angka- angka kasus tersebut tetap meningkat.
Peran  kepolisian  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika Pasal 81 berbunyi
“Penyidik  Kepolisian  Negara  dan  penyidik  BNN  berwenang  melakukan  penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang- Undang ini”
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur peran BNN (Bandan Narkotika Nasional)  yang  ditingkatkan  menjadi  lembaga  pemerintah  non kementerian  (LPNK)  dan  diperkuat  kewenangannya  untuk  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan.  BNN  (Bandan  Narkotika  Nasional)  berkedudukan  dibawah  Presiden,  BNN (Bandan Narkotika Nasional) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai  instansi  vertikal  (Badan  Narkotika  Provinsi  atau  Badan  Narkotika  Kota)  juga mengatur  peran  masyarakat  sebagai  usaha  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota  masyarakat  yang  berjasa  sebagai  upaya  pemberantasan  penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
Munculnya  kasus-kasus  berhubungan  dengan  narkotika  menjadi  indikator meningkatnyakerja  polisi  dalam  memburu  sindikat  peredaran  narkoba,  selain  itu  dapat memberi  petunjuk  penerapan  kebijakan  pemerintah  saat  ini  lemah  dalam  menghadapi peredaran  narkoba.  Indonesia  memilikiUndang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang Psikotropika  dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  yang  telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi masalah kejahatan narkoba belum dapat diselesaikan dengan tuntas.
Narkoba  dapat  menjadi  menghambat  pembangunan  nasional  yang  beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaiannarkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.
Solusi  Pencegahan  Kasus  peredaran  narkoba  yang  rasional  untuk  segera menyelesaikan  pemecahannya,  karena  sudah  jelas  tindak  pidana  narkoba  merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana  narkoba  pada  umumnya  tidak  dilakukan  oleh  perorangan  secara  berdiri  sendiri, melainkan  dilakukan  secara  bersama-sama  bahkan  dilakukan  oleh  sindikat  yang terorganisasi  secara  terencana,  rapi  dan  sangat  rahasia.  Salah  satu  usaha  rasional  yang digunakan  untuk  menanggulangi  peredaran  narkoba  adalah  dengan  kebijakan  hukum pidana  Undang – undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yang  berupa  sanksi pidana. Dalam prakteknya ada disperitas atau diskriminasi penerapan tindak pidana yaitu tidak  semua  pencandu  atau  korban  penyalahgunaan  tindak  pidana  narkotika  tidak memperoleh saksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sanksi.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif, yaitu meneliti berbagai peraturan perundang- undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum untuk menganalisis tentang kebijakan hukum pidana terhadap Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Pada  dasarnya  narkotikamerupakan  obatatau  bahan
yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu  pengetahuan.  Perkembangan  terhadap  penggunaan  narkotika  saat  ini  semakin meningkat karena tidak lagi hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan  saja,  namun  justru  narkotika  pada  saat  ini  disalahgunakan  oleh  berbagai kalangan bahkan disalahgunakan oleh kalangan anak-anak. Anak yang terlibatdalam kasus pidana  dengan  melakukan  tindak  pidana  narkotikadapat  dihukum  apabila  terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan yangdiatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika.
Sistem Hukum Pidana mengenai Pengaturan Tindak Pidana Narkotika
Ruang  lingkup  hukum  pidana  mencakup  tiga  ketentuan  yaitu  tindak  pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidanayang terdapat dalam UU No. 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dirumuskan  dalam  Bab  XV  Ketentuan  Pidana  Pasal  111 sampai dengan Pasal 148.
kebijakan sanksi pidana tindak pidana narkotikake masa yang akan datang Bentuk Sanksi Tindakan sebagai Sanksi Alternatif dalam Reformulasi Tindak Pidana Narkotika di masa mendatang Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah  mengklasifikasikan  suatu  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana narkotika  beserta  dengan  sanksi  pidana  sesuadengan  jenis  kualifikasi  perbuatan  yang dilakukannya. Kualifikasi perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 pada prinsipnya menganut sistem pemidanaan ganda (double track system), dimana hakim yang memeriksa perkara penyalaggunaan narkotika tersebut diberi kebebasan untuk memutus untuk menempatkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dipenjara atau memerintahkan untuk  direhabilitasi.

## SIMPULAN
Kebijakan sanksi pidana tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  Narkotika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaatdi  bidang pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan. Perkembangan terhadap penggunaan narkotika saat ini semakin meningkat karena tidak lagi  hanya  dipergunakan  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan  dan  kesehatan  saja, namun  justru  narkotika  pada  saat  ini  disalahgunakan  oleh  berbagai  kalangan  bahkan disalahgunakan  oleh  kalangan  anak-anak.  Anak  maupun  orang  dewasa  yang  terlibat dalam kasus pidana dengan melakukan tindak pidana narkotika dapat dihukum apabila
terbukti  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Deskripsi penegakan   kebijakan sanksi pidana tindak pidana narkotika di wilayah Jawa  Tengah.  Berdasarkan  proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Jawa Tengah, karena melalui proses penyidikan maka BNNP Jawa Tengah  akan dapat  menentukan kualifikasi pelaku sebagai  pengedar atau pemakai.
Kebijakan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  khususnya  pengedar  dan  sengaja menggunakan narkotika dimasa depan Adalah saksi hukuman mati. Hukum pidana mati adalah salah  satu alternatif untuk mencegah  dan mematikan  penyebaran pengedaran dan pemakaian narkotika di negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad.  2004.  Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia  :Studi  Tentang  Perkembangan Pemikiran  Hukum  di  Indonesia,  Cet.  Ke-  2,  Surakarta:  Muhammadiyah  University Press
Achmad.  2009.Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence),  Jakarta  : Kencana Prenada Media Group
Amirudin dan Zainal Asikin.2010 Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Press.
Anton. 2012. Hukum pidana Narkoti ka. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1. Pemberantasan Dan Rehab ilitas Penyalahguna Narko ba. Ejournal3.undip.ac.id.
Anwar, Yesmil., dan Adang. 2008 Pembaharuan
Hukum Pidana, Jakarta : Grafindo.
Arief, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : Kencana Prenada.
Bassiouni.  1978.  Subtantive  Criminal  Law,  Spingfield,  Illionis,USA  :  Charles  Thomas Publisher. Bernard. 2010 Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Rua ng  dan Generasi.  Cetakan  ketiga.  Yogyakarta:  Genta  Publhising  BNN  RI,  2011.Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, Jakarta : BNN RI.
Bayu.  2018.  Pencegahan  dan  Pember  atasan  peredaran  Narkoba  di  Indonesia.  Jurnal Daulat Hukum Vol. No. 1 Maret 2018 Gideon. 2017. Strategi Pencegahan,
Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta : Kencana.
Burhan Ashofa. 1996. Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta
Chazawi, Adami.2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing.
Davies. 1995. An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales, London
: Longman.
Diktat Akpol. 2005. Sisdil di Indonesia, Semarang : Markas Besar Kepolisian RI.
Friedman, Lawrence.1984. American Law : An Introduction, New York : W.W. Norton &
Company.
Gatot.   2004. Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan Hamid. 1992. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Jakarta : Sinar Grafika.
Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana, Jakarta : Sinar Grafika. Harahap.2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika.
Hartono.2012.Penyidikan  &  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum Progresif, Cet. Ke-2, Jakarta : Sinar Grafika.
Harun.1991. Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin.1990. Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta.
Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
Loqman, Loebby. 2002. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana,  Jakarta: Data com.
Makarao.2005. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Mansur.2006.Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Moeljatno.2005. Asas-Asas Ilmu Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Iblam.
Muhammad.2006. Etika Profesi Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Mulyadi.2007.Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Kriminologi  dan  Victimologi.  Jakarta  : Djambatan.
Ngani, Nico., I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani. Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan, Yogyakarta : Liberty.
Nawawi.2003. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 20 15 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Pasal 1 ayat (1).
Petrus.1995. Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Prinst.1989. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta : Djambatan.
Priyanto.2006.  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia,  Bandung  :  Refika Aditama.
Rahardjo.2007. Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta : Kompas.
Reksodiputro.1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan        Pidana :
Kumpulan  Karangan,  Buku  Ketiga,  Jakarta  :  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Reza  Indragiri.  2007.  Psikologi  Kaum  Muda  Pengguna  Narkoba,  Jakarta  :  Salemba Humanika.
Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Persino
Saleh.1987. Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru. Salman.2004. Teori  Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung : Refika Aditama.
Sasangka.2003.  Narkotika  dan  Psikotropika  dalam  Hukum  Pidana,  Bandung  :  Mandar Maju.
Satrio. 2017. Penegakan Hukum At as Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Nar kotika. Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013
Simela. 2015. Kejahatan Transnasio nal, Penyeludupan Narko ba dari Malaysia ke Indon esia, Kasus di Provinsi kep ulauan Riau dan Kalimant an Barat. Politica Vol. 6 No. 1 Maret 2015.
Siswanto, Sunarso.2004. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012. Hukum politik dalam UU Narkotika ( UU No. 35 Tahun 2009 ). Jakarta: Rineka Cipta.
Soegondo. 2006. Sistem Pembinaan Napi, Yogyakarta : Insania Citra.
Soekanto.2004. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soesilo.1994.Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana Serta  Komentar-Komentar  Lengkap, Bogor : Politea.
Sumarto.2004.Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum,  Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Sunaryo.2005.Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang : UMM Press.
Supami.1996.Eksistensi  Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika.
Suratman. 2012. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfa Beta
Sudarto.2006. Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
Tutik.2005.Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Prestasi Pustaka.
Tri, Andrisman. 2010. Tindak Pidan a Khusus Diluar KUHP (T  indak Pidana Ekonomi, K orupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar L ampung. Universitas Lampung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Zainuddin. 2010. Filsafat Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.