PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 11-23 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT YANG DICATUT CALON PESERTA PEMILU 2024
Mia Puteri Deviana 1 ; Poppy Hermaya 2 ; Yusuf Abdul Rahman 3 .
Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Cimencrang, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292 Email:  miaputerid@gmail.com, poppyhermaya@gmail.com, yusabdlr@gmail.com.

## ABSTRAK
Kejahatan  terhadap  penggunaan  dan  penyalahgunaan  data  pribadi  terus bermunculan,  yang  terbaru  adalah  adanya  pencatutan  data  identitas  masyarakat sebagai  pemenuhan  syarat  keanggotaan  oleh  calon  peserta  pemilu  yang  terdaftar melalui aplikasi milik KPU yang bernama Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dilakukan oleh parpol dan Sitem Informasi Pencalonan (SILON) oleh bakal calon DPD. Kemudian  penelitian  ini  memakai  metode  yuridis  normatif,  melalui  pendekatan- pendekatan  penelitian  seperti  pendekatan  undang-undang  (Statute  approach)  dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tujuan penelitian ini dibuat yakni untuk melihat kajian yuridis perlindungan hukum dalam menjamin data pribadi masyarakat yang  data  pribadinya  dicatut  oleh  partai  politik  maupun  calon  anggota  DPD.  Hasil Pembahasan  dalam  penelitian  ini  menemukan  bahwa  terdapat  beberapa  kelemahan dalam  pengaturan  hukum  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  setidaknya  hal  ini terhalang oleh faktor regulasi yang lemah, penegakan hukum yang tidak konsisten dan kesengajaan  dari  peserta  pemilu  yang  memanfaatkan  kondisi.  Perlu  ada  ketegasan dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi, Indonesia bisa berkaca kepada Uni Eropa  atau  negara  tetangga  lainnya  yang  sudah  dapat  menegakan  hukum  dan menganggap perlindungan data pribadi ini penting dalam bagian menegakan keadilan HAM.
Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Pencatutan Data Masyarakat, Peserta Pemilu

## ABSTRACT
Crimes against the use and misuse of personal data continue to emerge, the latest is the profiteering of public identity data as a fulfillment of membership requirements by  election-contesting  candidates  who  are  registered  through  the  KPU's  application called the Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) which is carried out by political parties and the Sistem Informasi Pencalonan (SILON) by prospective DPD candidates. Then this research uses normative juridical methods, through research approaches such as statute approach and conceptual approach. The purpose of this research is to look at juridical studies on legal protection in guaranteeing the personal data of people whose personal data  is  used  by  political  parties  and  candidates  for  DPD  members.  The  results  of  the
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
discussion in this study found that there were several weaknesses in legal arrangements for personal data protection in Indonesia, at least this was hindered by weak regulatory factors,  inconsistent  law  enforcement,  and  the  intentional  participation  of  election participants  who  took  advantage  of  the  conditions.  There  needs  to  be  firmness  in enforcing personal data protection laws, Indonesia can reflect on the European Union or other neighboring countries that have been able to enforce the law and  consider that personal data protection is important in upholding human rights justice.
Key words: Protection of Personal Data, Profitability of Public Data, Election Contestants

## A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi dan informasi telah banyak membawa pengaruh terhadap berbagai  sektor  peradaban  manusia,  termasuk  dalam  digitalisasi  pengolahan  data  data kependudukan.  Tujuannya  adalah  untuk  mempermudah  dan  menyederhanakan pemeliharaan serta tata kelola di pemerintahan. Namun dibalik kemudahan-kemudahan tersebut ternyata secara kasuistik tidak hanya membawa dampak yang positif, melainkan juga  mengundang  dampak  negatif.  Digitalisasi  data  kependudukan  yang  didalamnya memuat informasi pribadi seseorang atau kita sebut data pribadi, adalah satu kesatuan tak terpisahkan dari hak privasi dalam HAM 1 .
Adanya perlindungan data pribadi ini mulanya dibuat karena adanya konsekuensi dari  berbagai  macam  aktivitas  transaksi  elektronik  yang  rawan  kejahatan  siber 2 dan penyalahgunaan data seseorang. Lalu dari hal tersebut, pencurian data pribadi juga meluas ke berbagai aspek yang lainnya seperti pemilu. Padahal menjaga kerahasiaan data pribadi tanggung  jawab  negara.  Seperti  yang  tercantum  dalam  Deklarasi  HAM,  Konvensi Internasional Hak sipil dan Politik (dalam ICCPR) , amanat Konstitusi Indonesia, Undang- Undang  HAM    dan  peraturan-peraturan  lainnya.  Akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  dapat menyelesaikan berbagai penyalahgunaan data pribadi masyarakat di lapangan. 3
Dalam  kasus  terbaru  saat  ini,  sudah  terjadi  pencatutan  terhadap  data  pribadi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik sebagai syarat keanggotan dalam tahapan verifikasi  administrasi  dan  verifikasi  faktual  pada  pelaksanaan  pemilu  2024.  Pada  saat dicatut  namanya  sebagai  anggota  partai  politik,  tentu  saja  masyarakat  tersebut  tidak mengetahui  bahwa  dirinya  masuk  ke  dalam  keanggotaan  partai  politik  calon  peserta pemilu,  apalagi  mendapatkan  izin  dari  yang  bersangkutan.    Hal  ini  menunjukan  bahwa permasalahan data pribadi seseorang  bukan lagi menjadi kuasa dari seseorang tersebut dan telah melanggar batasan perlindungan terhadap HAM.
1 Erlina  Maria  Christin  Sinaga,  “Formulasi  Legislasi  Perlindungan  Data  Pribadi,” Jurnal  RechtVinding 9,  no.  2 (2020): 238.
2 Wahyudi Djafar and Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci (Jakarta: ELSAM, 2014), 2.
3 Hanifan  Niffari,  “ Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Perlindungan  Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain ,” Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) 6, no. 1 (2020): 106, https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Pencatutan informasi (data) pribadi masyarakat oleh partai politik dalam tahapan pendaftaran  dan  verifikasi  calon  peserta  pemilu  dilakukan  secara  illegal,  massif  dan merata. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pengawas Pemilu yang sumbernya dari temuan dan aduan masyarakat setidaknya terdapat 20.565 nama yang bagian dari data pribadi  masyarakat  telah  terdaftar  keanggotaan  parpol  dalam  aplikasi  SIPOL  (Sistem Informasi partai politik) KPU yang domain pengisian keanggotaannya merupakan hak dari setiap partai politik calon peserta pemilu 4 . Tidak hanya masyarakat secara umum bahkan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu pun turut dicatut data pribadinya dengan rincian 275 nama anggota Bawaslu 5 dan 98 nama anggota KPU 6 .
Tak cukup dalam satu tahapan saja, yakni pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  yang  menggunakan  aplikasi  SILON  (Sistem  Informasi Pencalonan)  masih  ditemukan  pencatutan  data  pribadi  masyarakat  sebagai  syarat dukungan.  Setidaknya  dalam  kasus  ini  menurut  bawaslu  sudah  terdapat  313  aduan masyarakat yang sudah dicatut oleh calon DPD 7 .
Fakta  ini  menunjukan  sedemikian  lemahnya  fungsi  negara  dalam  melakukan perlindungan  terhadap  data  pribadi  masyarakatnya.  Sehingga  acap  kali  kebocoran  data tersebut  terjadi  secara  berulang-ulang  dengan  ragam  kasus  yang  berbeda-beda. Pencatutan data pribadi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik dan bakal calon DPD ini  telah  merugikan  masyarakat  dan  menguntungkan  calon  peserta  pemilu  untuk  bisa dinyatakan memenuhi syarat dalam pemilu 2024 mendatang. Kondisi  ini tentunya  akan merusak  kualitas  demokrasi  di  Indonesia  begitu  pun  kualitas  pemilunya.  Karena  aksi pencatutan tersebut telah bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia yang memiliki kewajiban  untuk  menjaga  hak  asasi  manusia  setiap  warganya.  Meski  hari  ini  Undang- Undang  PDP  sudah  diterapkan  akan  tetapi  implementasi  dari  peraturan  tersebut  belum dapat dilaksanakan secara maksimal di lapangan.

## B. Metode
Metode yang dipakai dalam membangun kontruksi penelitian ini adalah memakai metode  yuridis  normative.  Kemudian  pendekatan  penelitiannya  digunakan  pendekatan undang-undang  ( statue  approach )  &  pendekatan  konseptual  ( aconceptual  approach ). 8 Kaitan  dengan  hal  itu,  pendekatan  undang-undang  akan  menjadi  penunjang  pokok  dan pusat dari kajian yuridis ini. Sedangkan pendekatan konseptual untuk melakukan Analisa tentang pertentangan antara konsep, asas-asas hukum dan norma hukum yang dilanggar
4 “Bawaslu  Temukan  20.565  Data  Pribadi  Warga  Dicatut  Parpol  Untuk  Daftar  Pemilu,  3.198  Lolos,”  accessed March  31,  2023,  https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga- dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu.
5 “Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos.”
6 “275  Nama  Anggota  Bawaslu  Dicatut  Jadi  Kader  Parpol  Peserta  Pemilu  2024,”  accessed  March  31,  2023, https://news.detik.com/pemilu/d-6235847/275-nama-anggota-bawaslu-dicatut-jadi-kader-parpol-peserta-pemilu-2024.
7 “Bawaslu  Terima  313  Aduan  Pencatutan  NIK  Di  Pendaftaran  Bacalon  DPD,”  accessed  March  31,  2023, https://news.detik.com/pemilu/d-6531198/bawaslu-terima-313-aduan-pencatutan-nik-di-pendaftaran-bacalon-dpd.
8 Jonaedi  Efendi  and  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  Dan  Empiris ,  pertama,  vol.  cet-2 (Yogyakarta: Prenada Media, 20118), 131.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
karena  hal  ini.  Kemudian  bahan  hukum  yang  dipakai  sebagai  rujukan/sumber peembahasan dan analisis tulisan ini baik yang primer, tersier & sekunder mengacu kepada literatur hukum, publikasi penelitian ilmiah, buku, jurnal dan internet.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan  data  pribadi  seseorang  sangat  dekat  kaitannya  terhadap  hak privasi.  Secara  tata  aturan  hal  tersebut  telah  diatur  secara  jelas  dalam  berbagai dokumen yang memuat tentang Hak Asasi Manusia. Sebelum pembahasannya lebih jauh, tulisan  ini  akan  lebih  dahulu  meunculkan  berbagai  doktrin  yang  berkaitan  dengan perlindungan  tersebut.  Merujuk  pada  artikel  12  Deklarasi  Universal  HAM  (UDHR) menyaatakan dengan tegas bahwa “ No one shall be subjected to arbitrary interference with  his  privacy,  family,  home  or  correspondence,  nor  to  attacks  upon  his  honour  and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”. 9 Dalam pembahasan tersebut menegaskan apabila kebebasan menjaga privasi adalah  hak  setiap  individu.  Ketentuannya  sudah  diatur  sebagaimana  tertuang  dalam banyak dasar hukum dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun tanpa terkeculi. Selain itu, pada  pengaturan  lanjutannya  yang  tertuang  dalam  artikel  17  Konvensi  Internasional Hak  Sipil  &  Politik (ICCPR) kembali  menegaskan  apa  yang  tercantum  dalam  UDHR. 10
Oleh  karenanya  hak  privasi  haruslah  ditegakkan  oleh  semua  pihak  agar  tidak mencederai makna dari perlindungan atas dasar kemanusiaan.
Kemudian di Indonesia sendiri, hak privat dan data identitas diri secara umum sudah tertuang dalam pengaturan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan penjelasan:
“Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. ” 11
Selanjutnya dalam pengaturan hukum tentang HAM ini dituangkan ke dalam UU No.39 tahun 1999. Kemudian untuk konteks hari ini dengan kehadiran dari UU No. 19 tahun  2016  tentang  ITE  yang  secara  konsep  telah  memuat  secara  sederhana  tentang perlindungan data pribadi walaupun dalam kontruksi perlindungan hukumnya belum tegas  hal  itu    bisa  bunyi  pasal  27,28,29  30  samapi  37  UU  ITE 12 .  UU  ini  menjelaskan tentang  data  digital/elektronik  baik  yang  pribadi  dan  juga  umum.  Melalui  PP  No.  82 Tahun  2012  tentang  PSE  adalah  turunan  substansial  atau  aturan  teknis  dari    UU  ITE menyangkut penjabaran tentang data elektronik pribadi.
9 United  Nations,  “Universal  Declaration  of  Human  Rights  |  United  Nations,”  accessed  March  31,  2023, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
10 “International  Covenant  on  C iv il  and  Political  Rights  |  OHCHR,”  accessed  March  31,  2023, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights.
11 Niffari,  “PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  SEBAGAI  BAGIAN  DAR I  HAK  ASASI  MANUSIA  ATAS PERLINDUNGAN  DIRI  PRIBADI  Suatu  Tinjauan  Komparatif  Dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Negara Lain,” 106– 7.
12 Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Berkaca  dari  dasar  hukum  diatas  secara  substansial  bisa  dikatakan  apabila perlindungan data pribadi ini menjadi perhatian dalam menegakan hak asasi manusia. Akan  tetapi  yang  menjadi  menarik  adalah  bahwa  komitmen  tersebut  seakan-akan dikikis  oleh  fakta  yang  terjadi  saat  ini.  Saat  ini  pengelolaan  data  pribadi  masyarakat sudah menggunakan system digitalisasi yang untuk mengaksesnya menjadi lebih praktis dan mudah. Namun karena kemudahan tersebut apabila dilihat dari tahun 2019 sampai dengan  tahun  2023  banyak  ditemukan  banyak  kasus-kasus  dari  mulai  pencurian, penjualan,  penyebarluasan,  peretasan  hingga  pencatutan  data  pribadi  masyarakat. Bahkan  tidak  main-main  data-data  tersebut  berisi  NIK    yang  berbasis  KTP,  transaksi keuanngan, data anak sampai dengan data-data yang berkaitan dengan kesehatan. 13
Padahal apabila mempedomani UU administrasi kependudukan (UU No. 23 tahun 2006) dalam  pasal  85  menjelaskan  “apabila negara  memiliki  kewajiban  untuk menyimpan dan memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk ” 14 . Kemudian dalam pengaturan Pasal 1 menyatakan “apabila data pribadi sebagai data perseorangan harus  disimpan,  dirawat  dan  dijaga  kebenaran  serta  dilindungi  kerahasiaannya ” . 15 Negara harus memiliki peran untuk memberi perlindungan terhadap data pribadi warga negaranya. 16 . Data-data pribadi tersebut diantaranya seperti informasi diri pribadi (No. KK, NIK, Tanggal lahir), Informasi Kesehatan, data orang tua dan juga catatan lainnya 17 . Pengesahan UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi) pada 17 Oktober 2022 yang lalu  seharusnya bisa menjadi dasar hukum yang cukup bagi negara dan lembaga-lembaganya untuk bertindak tegas dalam melindungi data pribadi masyarakatnya.
2. Pengelolaan Data Pribadi Masyarakat di Negara Lain
Sebagai contoh bila mengacu pada apa yang dilakukan banyak negara di dunia dalam  pengelolaan  data  pribadi  masyarakatnya  mereka  membangun  dan memberlakukan  kebijakan-kebijakan  seperti  yang  diterapkan  oleh  Uni  Eropa  yang dapat  menjamin  perlindungan  data  terhadap  warga  negaranya.  Diantaranya  yaitu menggunakan  kebijakan  framework  yang  hormat  dan  menjungjung  tinggi  hak kehidupan pribadi setiap orang.18 kemudian prinsip-prinsip yang dibuat harus sejalan mengikuti  arus  perubahan  digitalisasi  di  masyarakat.  Maka  dari  itu  setiap  kebijakan yang  dibangun  secara  menyeluruh  harus  dapat  mencapai  keamanan  informasi  dan pertahanan siber.
13 “Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022 - Nasional Tempo.Co,” accessed April 1, 2023, https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang- 2022;  “1 1 Daftar Kasus  Kebocoran  Data  Di  Indonesia,  Sebulan  Tiga  Kali  Kejadian!,”  accessed  April  1,  2023, https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali- kejadian.
14 Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
15 Pasal 1 angka 22
16 Pasal 79 ayat (1) menyatakan “data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara”
17 Lihat pasal 84
18 Bal Sokhi- Bulley, “Human Rights Law Review 11:4 ß The Fundamental Rights Agency of the European Union: A New Panopticis m,” n.d., 686, https://doi.org/10.1093/hrlr/ngr031.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Kemudian,  yang  menjadi  dasar  pengelolaan  data  di  Uni  Eropa  menampilkan bahwa  aturan  tentang  data  flow  telah  melarang  mengeluarkan  data  pribadi  apabila negara tujuan belum mempunyai aturan yang adequancy (setara) dibandingkan dengan aturan yang ada di negara eropa19. Maka dari itu dalam hal ini  The Organization for Economic  and  Coorperation  Development  (OECD)    telah  menerbitkan  panduan  baku berkaitan  perlindungan  data  pribadi  yang  bernama “ Guidelines  Governing  the Protection  of  Privacy  and  Transborder  Flows  of  Personal  Data”. 20 Di  dalam  aturan tersebut memuat beberapa prinsip-prinsip yang diantaranya adalah sebagai berikut21:
a. “ Prinsip Pengumpulan Batasan ( Collection Limitation Principle )
b. Prinsip Kualitas ( Data Quality Principle )
c. Prinsip Tujuan Khusus ( Purpose Specification Principle )
d. Prinsip Batasan Penggunaan ( Use Limitation Principle )
e. Prinsip Perlindungan Keamanan ( Security Safeguard Principle )
f. Prinsip Keterbukaan ( Openness Principle )
g. Prinsip Partisipasi Individu ( Individual Participation Principle )
h. Prinsip Akuntabilitas ( Accountability Principle ) .”

## 3. Pencatutan Data Pribadi Penduduk Oleh Calon Peserta Pemilu
Fenomena  pencatutan  data  pribadi  masyarakat  pada  tahapan  pemilu  2024 merupakan  sebuah  fakta  yang  tidak  terbantahkan  khususnya  dalam  tahapan  pemilu 2024,  terlebih  masa  pendaftaran  dan  verifikasi  calon  peserta  pemilu  dan  pencalonan anggota  DPD.  Merujuk  kepada  PKPU  No.  Tahun  2022  tentang  jadwal  &  tahapan pelaksanaan pemilu 2024 mengatakan jika tahapan pendaftaran dan verifikasi faktual calon peserta pemilu telah berlangsung pada 1 Agustus 2022 hingga 14 Desember 2022, sedangkan tahapan pendaftaran calon anggota DPD telah berlangsung dari tanggal 16 Desember  2022  dan  masih  berlangsung  pada  saat  tulisan  ini  dibuat  hingga  nanti ditetapkan selambat-lambatnya 24 November 2023.22
Bila merujuk kepada pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU 4 Tahun 2022 bahwa sebuah parpol yang hendak mengikuti pemilu harus terlebih dahulu  mendaftarkan  diri  ke  KPU  dan  lolos  dari  verifikasi  administrasi  maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU.23
Akan  tetapi  melalui  keputusan  MK  Nomor  55/PUU-XVIII/2020  dalam  hal verifikasi  faktual  hanya  dilakukan  oleh  parpol  non  parlemen  atau  tidak  memenuhi parliamentary  treshold  di  pemilu  2019  dan  partai  politik  baru. 24  Pada  masa
19 Muhammad Saiful Rizal, “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia,” Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 2 (2019): 222, https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349.
20 Ian Lloyd, Information Technology Law , 9th ed. (London: University of London, 2021).
21 “OECD Privacy Principles,” accessed April 1, 2023, http://oecdprivacy.org/.
22 Lihat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024
23 Lihat Pasal 173 ayat (2) Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
24 Bagus  Prayoga;  Nahtuma,  Nopi  Ernasari,  and  Dkk,  “UJI  MATERIL  MENGENAI  UNDANG -UNDANG PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan No. 55/PUU- XVIII/2020),” JURNAL LEX SPECIALIS, 2021, 66.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
pendaftaran tersebut berdasarkan data dari KPU ada sebanyak 40 Partai politik yang mendaftar, 24 partai yang berkasnya dinyatakan lengkap, 18 partai yang lolos verifikasi administrasi  dan  17  partai  yang  lolos  verifikasi  faktual.25 Walaupun  pada  akhirnya melalui putusan KPU RI Partai Ummat pun dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu.26
Waktu  tahapan  yang  sebentar  dan  persyaratan  yang  berat  inilah  disinyalir menjadi  penyebab  bagi  partai  politik  calon  peserta  pemilu  mensiasati  pemenuhan kebutuhan  tersebut.  Utamanya  bagi  partai-partai  baru  yang  pertama  kali  mengikuti pelaksanaan pemilu tentu persyaratan tersebut menjadi sebuah tantangan yang sulit. Akan  tetapi  hal  ini  pun  pada  faktanya  terjadi  pada  partai  politik  existing  yang  tidak memenuhi parliamentary treshold pada pemilu 2019.
Pendaftaran parpol calon peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu 2024 sedikit berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena hari ini pendaftarannya dilaksanakan satu pintu  di  KPU  RI  dengan  menggunakan  aplikasi  SIPOL.  Pada  teknisnya  setiap  partai politik yang berkas administrasi pendaftarannya telah dinyatakan lengkap maka  akan langsung diberikan akses sipol untuk mengisi persyaratan keanggotaannya.
Kemudian yang menjadi perhatian adalah pada saat pengisian keanggotaan inilah, partai  politik entah mendapatkan  data  kependudukan  dari mana  sehingga  tak  jarang masyarakat  yang  notabenenya  bukan  merupakan  anggota  partai  politik  tiba-tiba terdaftar  sebagai  keanggotaan  partai  politik.  Praktik  ini  terjadi  secara  massif hampir semua parpol melakukannya. Dari total 9 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, baik KPU maupun Bawaslu telah banyak mendapatkan aduan masyarakat dan temuan terkait dengan pencatutan nama ini sebanyak kurang lebih 20.565 orang.27 Pencatutan  data  pribadi  masyarakat  oleh  parpol  ini  jelas  sangat  merugikan masyarakat. Karena sebarannya memiliki latar belakang yang beragam mulai dari usia, status  pekerjaan,  kelompok  masyarakat,  sampai  dengan  data  orang  yang  telah meninggal  dunia  pun  masih  ada.  Kita  ambil  contoh  dengan  status  pekerjaan  semisal Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Peenyelenggara Pemilu, apabila melihat regulasi baik yang ada di dalam UU ASN, UU Desa dan UU Pemilu, menyatakan bahwa pihak-pihak tersebut dilarang berafiliasi atau masuk sebagai anggota partai politik dan cenderung harus  menjaga  netralitasnya.  Dengan  adanya  pencatutan  nama  yang  dilakukan  oleh partai  politik  secara  illegal  dan  tidak  bertanggung  jawab  hal  tersebut  telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara imateril.
Selain  dari  sisi  regulasi  bila  diamati  dari  moral  politik  pencatutan  identitas masyarakat  secara  illegal  oleh  partai  politik  calon  peserta  pemilu  ini  secara  tidak langsung  telah  mencerminkan  kualitas  kaderisasi  partai  politik  yang  carut  marut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa partai politik terlihat seperti menghalalkan segala
25 “Dari  40  Pendaftar,  Hanya  17  Partai  Politik  Yang  Lolos  Ke  Pemilu  2024,”  accessed  April  1,  2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/16/dari-40-pendaftar-hanya-17-partai-politik-yang-lolos-ke-pemilu- 2024.
26 “Berikut  24  Partai  Politi k Peserta Pemilu 2024 - KPU,”  accessed  April  1,  2023, https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024.
27 “Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos.”
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
cara  agar  dapat  lolos  dalam  tahapan  pendaftaran  dan  verifikasi  untuk  kemudian ditetapkan  sebagai  peserta  pemilu  2024.  Walaupun  memang  pada  akhirnya  semua partai politik yang diverifikasi telah memenuhi syarat berdasarkan putusan KPU, namun ada permasalahan besar yang perlu disikapi secara tegas oleh negara.
Negara dalam hal ini harus bertindak tegas sebagaimana amanat konstitusi dalam rangka  menegakan  HAM.  Apa  yang  tercantu  didalam  UUD  NRI  Tahun  1945  adalah perintah  tegas  dan  wajib  diwujudkan  oleh  pemerintah  terhadap  masyarakatnya terutama  dalam  penegakan  hukum  HAM  seperti  yang  tertuang  dalam  pasal  28G. Pencatutan  data  pribadi  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  untuk kepentingan golongannya merupakan pelanggaran yang mencedrai hak asasi manusia sekaligus mencedrai konstitusi.
Begitu  pun  apa  yang  dilakukan  oleh  calon  anggota  DPD  dalam  menghimpun dukungan dari masyarakat. Dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU setiap Tim Sukses dari bakal calon anggota DPD wajib mengisi dukungan dari masyarakat terhadap calon  anggota  DPD  tersebut  beserta  formulIr  surat  pernyataan  dukungan  dari  orang yang bersangkutan. Namun faktanya pencatutan masih benar-benar terjadi, tak hanya nama  dan  identitas  sesuai  KTP  saja  dicatut,  dokumen  pendukung  seperti  surat penyataan  dukungan  calon  pun  banyak  ditemukan  dipalsukan  untuk  memuluskan pencatutan tersebut.
Kemudian ketika dilakukan verifikasi faktual ke lapangan dengan menggunakan metode  sampling  kratjie  &  morgan  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU,  kebanyakan diantara masyarakat yang masuk ke dalam sampling tidak mengakui. Bila ditinjau dari segi  hukum  apa  yang  dilakukan  oleh  tim  calon  anggota  DPD  ini  potensi  pelanggaran pidananya  lebih  berat  karena  tidak  hanya  mencatut  nama  dan  identitas  namun ditambah dengan pemalsuan dokumen penyataan dukungan beserta tanda tangan dari orang yang bersangkutan.
Kami  menilai  ke  depan  perlu  ada  langkah-langkah  hukum  yang  tegas  dalam pemberian sanksi bagi pelaku penyebarluasan, pengguna ilegal, & memanfaatkan data pribadi  seseorang.  Memang  benar  UU  PDP  sudah  disahkan  dan  banyak  mengatur tentang ketentuan penyebarluasan, pemanfaatan dan kepemilikan data pribadi diatur dengan ketat sampai dengan sanksi dari setiap perbuatan pun ada. Akan tetapi untuk apa yang terjadi hari ini hamper semua korbannya hanya menyampaikan permohonan penghapusan saja kepada pihak pencatut melalui KPU agar namanya tidak muncul di dalam SIPOL dan SILON.
Kerawanan pemilu apabila dilihat secara umum tidak hanya terletak dari adanya unsur  pelanggaran  dan  permaslahan  administrasi  serta  teknisnya  saja,  melainkan kecurangan-kecurangan  yang  tidak  ada  dasar  hukumnya  pun  perlu  mendapatkan perhatian  secara  serius.  Tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  dalam  pencatutan  data kependudukan kepada parpol  maupun bakal calon DPD ini memperlihatkan bagaimana
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
kualitas demokrasi Indonesia hari ini dan lebih khusus terhadap upaya perlindungan data pribadi di Indonesia belum mencapai Framework Policy yang maju dan aman28.
4. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Data  Pribadi  Masyarakat  Terkait Pencatutan Data
Hak  privat  dalam  perlindungan  data  pribadi  apabila  ditinjau  dari  sisi  regulasi seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa hal tersebut sudah dijamin tercantum dalam pengaturan pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Kemudian regulasi lainnya terdapat dalam UU Administrasi Kependudukan dan UU PDP. Pencatutan data  pribadi oleh peserta pemilu apabila  ditinjau  melalui  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  telah  melanggar ketentuan pasal 65 ayat (1), (2) dan (3). 29
Secara  aturan  hukum  yang  berlaku  sudah  semestinya  hal  tersebut  dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tertuang pada pasal 67 ayat (1), (2) dan (3) dengan hukuman maksimal 4 dan/atau 5 tahun dengan denda RP. 4.000.000.000 (empat miliyar rupiah)  dan/atau  Rp.  5.000.000.0000  (lima  miliyar  rupiah). 30  Namun  dikarenakan penyalahgunaan  data  pribadi  ini  merupakan  delik  aduan  dan  masyarakat  belum mendapatkan sosialisasi tentang UU perlindungan data pribadi ini untuk konteks hari ini belum dapat diterapkan secara konsekuen dan mengikat.
Selain itu dari sisi keabsahan, sehubungan UU perlindungan data pribadi ini masih baru, maka diperlukan waktu untuk dapat diterapkan dan mempunyai ketetapan hukum yang  mengikatnya.  Belum  adanya  Peraturan  Pemerintah  sebagai  aturan  turunan penjelasnya  menjadikan  UU  PDP  ini  belum  ajeg  untuk  melakukan  penegakan  hukum terhadap  permasalahan  yang  akan  mengganggu  perlindungan  data  pribadi  seperti pencatutan ini.
Kemudian  apabila  ditinjau  melalui  pendekatan  konseptual  tentang  pencatutan data pribadi masyarakat oleh peserta pemilu 2024 merupakan satu dari banyak potensi pelanggaran berat terhadap HAM. Karena telah melanggar batasan dan kebebasan hak privasi seseorang untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya secara prinsip  sebagaimana yang  sudah  dikeluarkan  oleh  OECD  dalam  “ Guidelines  Governing  the  Protection  of Privacy  and  Transborder  Flows  of  Personal  Data” ,  apa  yang  sudah  dilakuakan  oleh peserta pemilu dengan mencatut data pribadi itu telah melanggar 8 (delapan) prinsip perlindungan data pribadi sebagaiman tercantum di guidliness tersebut.
Data  pribadi  berkaitan  erat  dengan  data  atau  identitas  yang  melekat  bagi seseorang,  maka  setiap  data  yang  dikeluarkan  harus  atas  dasar  sepengetahuan  dan persetujuan orang bersangkutan untuk kemudian nantinya akan digunakan oleh pihak lain.  Selain  itu  dalam  pengelolaan  data  pribadi  pun  harus  mengutamakan  prinsip keamanan,  dengan  adanya  pencatutan  ini  telah  membuktikan  bahwa  keamanan  data
28 Rizal, “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia.”
29 Lihat ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi sebagaimana berikut:
30 Lihat pasal 67 ayat (1), (2) dan (3):
.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
pribadi yang dimiliki oleh system informasi di Indonesia begitu lemah sehingga akan membahayakan apabila disalahgunakan.
Kemudian dalam konteks ini KPU sebagai pengelola system informasi yang berisi data  kependudukan  dan  data  pribadi  harus  benar-benar  berkomitmen  untuk bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data tersebut. Proses digitalisasi data harus  terus  dikembangkan  dengan  terus  memperhatikan  keamanannya  selain efisiensinya.  Karena  tujuannya  dari  adanya  modernisasi  dan  digitalisasi  tujuannya bukan hanya untuk memudahkan semata, melainkan untuk menjaga hak asasi manusia dalam wilayah privat bisa terjamin sebagai amanat dari konstitusi.

## D. Simpulan
Pencatutan  data  pribadi  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  parpol  calon  peserta pemilu dan bakal calon anggota DPD adalah sebuah hal kesalahan bila ditinjau dari sudut pandang regulasi. Pencatutan yang dilakukan secara illegal tersebut telah melanggatr prinsip  Perlindungan  data  pribadi  secara  global  sebagaimana  yang  dicetuskan  oleh OECD. Akan tetapi walaupun demikian dalam proses penegakan hukum menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena  terhambat  oleh  regulasi  itu  masih  baru  dan  belum  ada  aturan  pelaksananya. Indonesia  wajib  membangun  sistem  dan  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  menjaga kerahasiaan data pribadi warga negaranya terjamin dan tidak timbul kebocoran data seperti yang terjadi hari ini.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## Daftar Pustaka

## A. Buku & Jurnal
“11 Daftar Kasus Kebocoran Data Di Indonesia, Sebulan Tiga Kali Kejadian!” Accessed April
1, 2023. https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasus- kebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali-kejadian.
“275  Nama  Anggota  Bawaslu  Dicatut  Jadi  Kader  Parpol  Peserta  Pemilu  2024.”  Accessed March  31,  2023.  https://news.detik.com/pemilu/d-6235847/275-nama-anggota- bawaslu-dicatut-jadi-kader-parpol-peserta-pemilu-2024.
“Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warg a Dicatut Parpol Untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos.” Accessed March 31, 2023.
https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan- 20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu.
“Bawaslu Terima 313 Aduan Pencatutan NIK Di Pendaftaran Bacalon DPD.” Accessed March 31,  2023.  https://news.detik.com/pemilu/d-6531198/bawaslu-terima-313-aduan- pencatutan-nik-di-pendaftaran-bacalon-dpd.
“Berikut  24  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  2024 - KPU.”  Accessed  April  1,  2023. https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu- 2024.
“Dari 40 Pendaftar, Hanya 17 Partai Politik Yang Lolos Ke Pemilu 2024.” Accesse d April 1, 2023.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/16/dari-40-pendaftar- hanya-17-partai-politik-yang-lolos-ke-pemilu-2024.
Djafar, Wahyudi, and Asep Komarudin. Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci . Jakarta: ELSAM, 2014. “Inilah  7  Kasus  Dugaan  Kebocoran  Data  Pribadi  Sepanjang  2022 - Nasional  Tempo.Co.” Accessed  April  1,  2023.  https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus- dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022.
“International  Covenant on  Civil  and  Political Rights  |  OHCHR.”  Accessed  March  31,  2023. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international- covenant-civil-and-political-rights.
Jonaedi  Efendi,  and  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  Dan  Empiris . Pertama. Vol. cet-2. Yogyakarta: Prenada Media, 20118.
Lloyd, Ian. Information Technology Law . 9th ed. London: University of London, 2021. Nahtuma,  Bagus  Prayoga;,  Nopi  Ernasari,  and  Dkk.  “UJI  MATERIL  MENGENAI  UNDANG - UNDANG PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan No. 55/PUU- XVIII/2020).” JURNAL LEX SPECIALIS, 2021.
Nations, United. “Universal Declaration of Human Rights | United Nations.” Accessed March 31, 2023. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
Niffari,  Hanifan.  “PERLINDUNGAN  DATA  PRI BADI  SEBAGAI  BAGIAN  DARI  HAK  ASASI MANUSIA  ATAS  PERLINDUNGAN  DIRI  PRIBADI  Suatu  Tinjauan  Komparatif  Dengan Peraturan Perundang- Undangan Di Negara Lain.” Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) 6, no. 1 (2020): 1 – 14. https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
“OECD Privacy Principles.” Accessed April 1, 2023. http://oecdprivacy.org/. Rizal, Muhammad Saiful. “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia.”
Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 2 (2019): 218 – 27. https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349.
S inaga,  Erlina  Maria  Christin.  “Formulasi  Legislasi  Perlindungan  Data  Pribadi.” Jurnal RechtVinding 9, no. 2 (2020): 237 – 56.
Sokhi- Bulley, Bal. “Human Rights Law Review 11:4 ß The Fundamental Rights Agency of the European Union: A New Panopticism,” n.d. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngr031.
B. Peraturan-Peraturan
“International  Covenant on  Civil  and  Political Rights  |  OHCHR.”  Accessed  March  31,  2023. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international- covenant-civil-and-political-rights.
Nations, United. “Universal Declaration of Human Rights | United Nations.” Accessed March 31, 2023. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
“OECD Privacy Principles.” Accessed April 1, 2023. http://oecdp rivacy.org/. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi & Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Peraturan KPU No 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

## C. Internet
“11 Daftar Kasus Kebocoran Data Di Indonesia, Sebulan Tiga Kali Kejadian!” Accessed April 1, 2023. https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasus- kebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali-kejadian.
“275  Nama  Anggota  Bawaslu  Dicatut  Jadi  Kader  Parpol  Peserta  Pemilu  2024.”  Accessed March  31,  2023.  https://news.detik.com/pemilu/d-6235847/275-nama-anggota- bawaslu-dicatut-jadi-kader-parpol-peserta-pemilu-2024.
“Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Untuk Daftar Pemilu, 3.198
Lolos.” A ccessed March 31, 2023. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan- 20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu.
“Bawaslu Terima 313 Aduan Pencatutan NIK Di Pendaftaran Bacalon DPD.” Accessed March 31,  2023.  https://news.detik.com/pemilu/d-6531198/bawaslu-terima-313-aduan- pencatutan-nik-di-pendaftaran-bacalon-dpd.
“Berikut 24  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  2024  - KPU.”  Accessed  April  1,  2023. https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu- 2024.
“Dari 40 Pendaftar, Hanya 17 Partai Politik Yang Lolos Ke Pemilu 2024.” Accessed April 1,
2023.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/16/dari-40-pendaftar-
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
hanya-17-partai-politik-yang-lolos-ke-pemilu-2024.
“Inilah  7  Kasus  Dugaan  Ke bocoran  Data  Pribadi  Sepanjang  2022  - Nasional  Tempo.Co.” Accessed  April  1,  2023.  https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus- dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022.