INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1078-1088 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024
Muhamad Rosit 1 ✉ , Machelda S. Handa 2 , Sri Handayani 3
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila Email: rositway@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Sistem  pemilu  merupakan  instrumen  yang  menerjemahkan  perolehan  suara  dalam  kontestasi pemilihan umum. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka terdapat kelebihan dan kelemahannya layaknya sebagai sebuah sistem yang tidak sepenuhnya sempurna. Penguatan literasi politik dalam menjalankan sistem pemilu merupakan alternatif untuk mengurangi dampak negatif dalam praktek pemilu 2024. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan studi Pustaka. Dengan agenda literasi  politik,  warga  negara  diajak  untuk  memahami,  bersikap  dan  terampil  dalam  mengambil keputusan  politik  yang  penuh  dengan  dinamika.  Dengan  penguatan  literasi  politik,  maka  menjadi pemilih atau warga yang rasional, cerdas dan kritis dalam rangka untuk menguatkan dan menjadikan kualitas demokrasi yang substantif.
Kata kunci: Sistem Pemilu, Pemilu Proporsional terbuka, literasi politik

## Abstract
The electoral system is an instrument that translates vote acquisition in general election contestation. In an open proportional election system, there are advantages and weakness as a system that is not completely perfect. Strengthening political literacy in running the electoral system is an alternative to reducing the negative impact on election practices in 2024. This research method uses qualitative research  using  literature.  By  strengthening  political  literacy,  voters  or  citizens  become  rational, intelligent and critical in order to strengthen and make the quality of substantive democrazy.
Keywords: Election system, open proportional elections, political literacy

## PENDAHULUAN
Pemilu  merupakan  sistem  yang  memberikan  ruang  ekspresi  di  sebuah  negara demokrasi. Dalam sistem demokrasi, seluruh rakyat diberikan hak politik untuk bersuara, berpendapat dan menentukan pilihan politik melalui pemilihan umum baik di tingkat lokal maupun  pusat.  Dengan  pemilu,  sirkulasi  kekuasaan  silih  berganti  dan  meregenerasi sehingga  demokratisasi  terlaksana  dengan  baik.  Itu  artinya  negara-negara  yang menggunakan  sistem  demokrasi,  pemilu  sebagai  sistem  sirkulasi  elite  kepemimpinan untuk mengisi jabatan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten/ Kota yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Itu semua mengindikasikan bahwa kedaulatan di tangan rakyat melalui suara-suara rakyat pada pemilihan umum.
Dalam  sistem  demokrasi  ditandai  oleh  tiga  prasyarat;  1.  Kompetisi  dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, 2. Tingkat partisipasi masyarakat, 3. Adanya hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem pemilu (electoral system) merupakan salah satu instrument kelembagaan penting dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat tersebut. Melalui sistem ini, kompetisi, tingkat partisipasi, jaminan hak-hak politik bisa dilihat (Marijan, 2012: 81).
Pada pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan sebanyak 18 partai politik tingkat nasional dan 6 partai politik lokal (Aceh) untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024. Masing-masing partai yang telah ditetapkan KPU memiliki hak dan kewajiban politik dalam menjalankan kontestasi pemilu 2024.
Dalam  menjalankan  hak-hak  politik  warga,  tingkat  literasi  politik  warga  negara merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  urgen,  mengingat  tanpa  literasi  politik  yang memadai maka warga negara mudah dipengaruhi dan dijadikan kepentingan obyek politik kelompok tertentu, apalagi dikorelasikan dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang secara  praktiknya  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  yang  perlu  dipahami  secara mendalam. Perdebatan mengenai  sistem pemilu misalnya, adalah bagian  pengetahuan dan  sikap  masyarakat  yang  sudah  melek  politik,  sehingga  mengetahui  apa  yang  perlu disikapi dan dijalankan sebagai warga negara yang baik.
Namun, belakangan ini, menjelang pemilu 2024 terjadi perdebatan mengenai sistem pemilu,  apakah  masih  menggunakan  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  atau  sistem
pemilu  proporsional  tertutup.  Kedua  sistem  pemilu  itu  menjadi  perdebatan  di  ruang publik,  masing-masing  memiliki  pilihan  dan  alasannya.  Sebenarnya  pengajuan  kembali pada  sistem  pemilu  proporsional  tertutup  sudah  mulai  didiskursuskan  melalui pembahasan revisi Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012. (Makarim, 2022).
Sistem  proporsioanl  terbuka   diuji  di  Mahkamah  Konstitusi ( Judicial  Review), untuk  digantikannya  kembali  menjadi  sistem  proporsional  tertutup pada   pemilu legislatif.   Akan   tetapi   ini   menjadi   perdebatan   dikarenakan   sistem proporsional tertutup dinilai  merupakan  sistem  yang  menggambarkan  kemunduran karena sistem ini adalah peninggalan Orde Baru apabila MK menyetujuinya sebagai sistem (Pakaya dkk, 2022).
Pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan dalam  penyelenggaraan  Pemilu  2024,  yaitu  dari  Sistem  Proporsional  Terbuka  kembali menjadi  Sistem  Proporsional  Tertutup.  Diketahui,  usulan  tersebut  merupakan  bagian dari judicial review atau uji materi mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  terkait  Sistem  Proporsional  Terbuka.  Pengajuan  uji materi tersebut saat ini tengah diajukan oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Polemik  ini  pun  menuai  pro  dan  kontra,  di  mana  delapan  partai  politik  yang  ada  di parlemen  menolak  dengan  tegas  pemberlakuan  kembali  Sistem  Proporsional  Tertutup ( https://www.dpr.go.id ,  diakses  pada  11/07/2023).    Perdebatan  demi  perdebatan  terus menghiasai  ruang  publik  soal  sistem  pemilu,  dan  pada  akhirnya  Mahkamah  Konstitusi menetapkan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Berdasarkan permasalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yakni, bagaimana penguatan literasi politik warga dalam sistem pemilu proporsional terbuka pada pemilu 2024?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan  studi  Pustaka  yang  menekankan  analisisnya  pada  proses  penyimpulan komparasi  serta  pada  analisis  terhadap  dinamika  hubungan  fenomena  yang  diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Hidayat, 2023). Metode kualitataif diposisikan untuk meneliti  obyek  alamiah  oleh  peneliti  dengan  tujuan  mendapatkan  posisi  yang  penting
(Sugiarti, 2020).   Penelitian ini menjelaskan bagaimana penguatan literasi politik warga dalam  pelaksanaan  sistem  pemilu  pada  2024  yang  berdampak  pada  perilaku  pemilih dalam proses menentukan pilihan politik, sehingga bisa menjelaskan dan mendiskripsikan aspek-aspek  lingkungan  sosial  politik  yang  tidak  bisa  dijangkau  dengan  pendekatan kuantitatif.  Kemudian  studi  literatur  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pengumpulan data, sehingga penelitian ini bersumber dari data sekunder dari buku dan jurnal menjadi bagian penting dalam sumber rujukan dalam penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan hasil dari penelitian-penelitian dari sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga bisa menjelaskan substansi dampak sistem pemilu proporsional terbuka dalam proses keputusan politik warga negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Peran pemilih pada sistem proporsional terbuka ini sangat berpengaruh terhadap perilaku pemilih di Indonesia dalam menentukan keputusan politik warga negara untuk memilih  seorang  calon  anggota  legislatif,  sehingga  para  caleg  berlomba-lomba  secara kreatif untuk memperoleh dukungan yang sebanyak-banyaknya dari pemilih/ masyarakat. Dengan  model  persaingan  bebas  dan  kompetitif  ini,  kerapkali  mereka  menggunakan pendekatan transaksional, karena dianggap memudahkan mereka mencari dukungan (Siti Sunarsih, 2021).
Meskipun  menuai  pro  dan  kontra,  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  ini  masih diyakini memberikan ruang demokratisasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks Indonesia, sistem ini diterapkan dalam pemilu legislatif untuk memillih anggota Dewan (DPR)  dan  Dewan  perwakilan  Daerah  (DPD).  Penerapan  sistem  ini  memiliki  kelebihan sebagai  berikut:  Pertama,  sistem  ini  menjadi  representasi  politik  yang  lebih  beragam. Sistem ini secara terbuka menjadi ruang untuk berkompetisi bagi calon secara terbuka untuk adu argumentasi, rekam jejak dalam rangka meraih kursi parlemen, sehingga sistem ini  dipercaya  bisa  merepresentasikan  beragam  pandangan  politik  dan  kepentingan masyarakat.  Kemudian,  dampak  lain  dari  sistem  ini  adalah  mampu  meningkatkan partisipasi  masyarakat  disebabkan  rakyat  diberikan  kebebasan  untuk  memilih  kandidat sesuai  dengan  kriterianya,  sehingga  berpengaruh  terhadap  masa  depan  calon  yang
dipilihnya.
Kedua, Persaingan antar kandidat dalam partai politik berdasarkan suara terbanyak dampaknya satu sisi bisa meningkatkan akuntabilitas dan kualitas calon karena mereka secara  kompetitif  berupaya  meraih  suara  masyarakat.  Dengan  tingkat  popularitas  dan rekam  jejak  serta  kontribusi  di  masyarakat,  mereka  memiliki  peran  semakin  kuat  dan peluang terpilih semakin tinggi. Kompetisi ini meunculkan cara-cara kreatif yang dilakukan oleh  calon  legislatif  untuk  menempatkan  diri  sesuai  dengan  ekspektasi  masyarakat, program  kerja  berbasiskan  hasil  survei  yang  telah  dilakukan,  kemudian  menyusunnya untuk strategi komunikasi politik di masyarakat.
Ketiga,  dalam  sistem  proporsional  terbuka  ini  juga  memungkinkan  terbentuknya koalisi partai politik menjelang pemilu. Dengan kekuasaan koalisi antar partai, partai politik bisa  membangun  kekuatan  politik  yang  lebih  besar  dan  kuat,  sehingga  kebijakannya melibatkan banyak kepentingan partai politik. Kekuatan politik ini menjadi kekuatan yang mampu menjadikan kekuasaannya lebih proporsional, sehingga tidak mudah ditekan oleh kekuatan  partai  oposisi.  Keempat,  terbangunnya  kedekatan  antar  pemilih.  Pentingya seorang  calon  memiliki  kedekatan  dengan  pemilih,  hal  itu  merepresentasikan  tingkat akseptabilitas yang baik dari masyarakat. Kedekatan dengan pemilih ini juga sangat terkait dengan  kontribusi  dan  peran  calon  pada  masyarakat,  tentu  dibangun  dengan  jangka Panjang ( long term) sehingga masyarakat memiliki ketertarikan terhadap calon.
Di  samping  banyak  kelebihan  sebagaimana  digambarkan  di  atas,  sistem  pemilu proporsional terbuka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, dalam prakteknya, realitas sistem pemilu dengan menggunakan proporsional terbuka  ( open list) dengan berbasis suara mayoritas (terbanyak) yang antara lain: Pertama, membuat  kompetisi  antar  calon  tidak  sehat  dalam  partai  politik,  baik  internal  maupun eksternal partai politik. Dengan tujuan memperoleh suara mayoritas, kandidat dalam satu partai  justru  menjadi  pesaing  untuk  memperebutkan  suara  rakyat.  Kemudian  proses kompetisi  itu  memunculkan  berbagai  cara  yang  kerapkali  memilih  praktik  politik  yang meyimpang, tidak sesuai dengan norma-norma demokrasi.
Menurut data pelanggaran dari badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) tahun 2019, ada sebanyak 16.134 pelanggaran terkait dengan pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik,  582  pelanggaran pidana  dan  1.475  pelanggaran  hukum
(https://www.bawaslu.go.id, diakses pada 13/9/2023). Nah ini menjadi gambaran begitu banyaknya  pelanggaran  pada  pemilu  sebelumnya  dengan  menggunakan  sistem proporsiomnal terbuka.
Kedua, Dampak dari sistem proporsional terbuka ini, praktek pemilu menjadi semakin mahal  dan  fantastis,  mahalnya  biaya  untuk  meraih  kursi  DPR,  DPRD,  DPD  dan  posisi legislatif  mendorong  secara  sistematis  pada  kandidat  atau  politisi  untuk  melakukan berbagai  cara  dalam  menjalankan  kekuasaan  melalui  kewenangannya,  sehingga  para pejabat  hanya  berorientasi  keuntungan  ekonomi.  Di  sisi  lain,  tingkat  literasi  politik masyarakat  masih  rendah,  dan  mudah  dipengaruhi  dengan  kekuatan reward  (reward power) sehingga suara rakyat bisa dibeli dengan sejumlah uang. Menurut hasil penelitian Muhtadi, bahwa efektivitas politik uang itu hanya sebesar 10 persen saja, tetapi jika ditelaah lebih dalam, angka 10 persen sebetulnya memiliki potensi untuk mengantarkan ke kursi parlemen (Muhtadi. 2021). Oleh karena itu, jika politik uang ini terus ditradisikan dalam pemilu, tentu saja akan merusak sistem dan proses demokratiasi tidak adil dan tidak jujur. Bagi mereka yang memiliki rekam jejak dan reputasi bisa saja dikalahkan oleh politik uang apalagi masyarakat Indonesia masih permisif akan hal itu.
Ketiga,  terjadi  fragmentasi  partai  politik,  fragmentasi  politik  merupakan  kondisi dimana masyarakat atau sistem politik dalam sebuah negara terbagi menjadi kelompok yang saling berkompetisi/ bersaing dengan dengan alasan memiliki perbedaan ideologi, pandangan,  sikap  politik,  kepentingan  dan  identitas.  Hal  ini  memiliki  potensi  untuk memecah  belah  partai  politik  karena  calon  individu  memiliki  kebebasan  untuk  maju sebagai  calon  independen  atau  bisa  bergabung  dengan  partai  politik  yang  lebih  kecil. Fragmentasi  politik  kerapkali  terjadi  konflik  politik  kemudian  mereka  menghasilan beragam faksi-faksi politik. Hal ini bisa berdampak negatif, karena ketika kondisinya terlalu banyak faksi yang bersaing, maka akan sulit mencapai kesepakatan ( consensus), selain itu juga memicu ketengangan sosial, konflik politik bahkan perpecahan. Pemilu 2014 dan 2019 menjadi contoh yang nyata dimana faksi politik terlalu keras dan hampir saja memecah belah keutuhan bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat mengakibatkan pemecahan suara  di antara partai partai politik dan mengakibatkan serta mengurangi kekuatan dan stabilitas partai yang ada.
Keempat,  sistem  proporsional  terbuka  kerapkali  menjadi  panggung  bagi  mereka
yang hanya bermodal tingkat popularitas yang tinggi, karena model pemilihan langsung pada individu atau calon. Banyaknya selebriti terjun ke panggung politik secara berjamaah disebabkan  salah  satunya  sistem  pemilu  yang  memberikan  ruang  bagi  mereka  untuk tampil di panggung politik. Persoalannya para selebriti itu kerapkali tidak dilandasi dengan pengalaman yang relevan dalam dunia pemerintahan, sehingga politik menjadi adu nasib dan proses pembelajaran politik (uji coba) para selebriti dalam mengelola pemerintahan. Meskipun tingkat popularitas tidak selalu menjamin tingkat akseptabilitas dan elektabilitas, tetapi dalam politik, modal popularitas musti dimiliki oleh  calon anggota legislatif atau kandidat dalam kontestasi demokrasi, tentu hal itu sangat menguntungkan bagi mereka yang  memiliki  modal  tersebut,  khususnya  para  selebriti.  Oleh  karena  itu,  sistem proporsional  terbuka  sebetulnya  memberikan  ruang  politik  untuk  selebriti  dalam kontestasi  demokrasi.  Untuk  mengkongkrak  tingkat  popularitas  tentu  membutuhkan waktu  yang  berjenjang,  tidak  sedikit  biaya  yang  dikeluarkan,  misalnya  untuk  strategi publisitas  politik  dan  semacamnya,  mengingat  banyaknya  politikus  atau  calon  tidak memiliki investasi politik jangka Panjang ( permanent campaign).
Oleh karena itu, praktik komunikasi politik yang ditampilkan ke publik secara umum adalah komunikasi politik yang miskin dari perdebatan-perdebatan mengenai konsep dan gagasan  masyarakat  ideal  dalam  sistem  demokrasi.  Lalu  digantikan  dengan  politik transaksional  ala  pasar  politik  yang  berorientasi  pragmatis.  Dampak  itu  semua,  pemilu hanya memperjualkan personal atau figur yang memiliki popularitas, bahkan perdebatan dan  pertarungan  sangat  keras  pada  sesama  anggota  partai,  sementara  pertarungan konsep dan gagasan mulai dikesampingkan (Anung. 2013:Viii).

## Penguatan Literasi Politik Warga
Literasi  politik  menjadi  urgen  di  tengah  praktik  demokrasi  yang  banyak  terjadi kekurangan,  baik  secara  sistem  pemilu  maupun  tingkat  literasi  politk  masyarakat  yang masih rendah (Hidayat, Literasi Digital dan Bela Negara : Sebuah Upaya Untuk Mencegah Hoax dalam Sistem Pertahanan Negara, 2021). Literasi politik bertujuan menjadikan pemilih memiliki tingkat literasi yang memadai saat pemilih dihadapkan pada keputusan politik dalam pemilihan umum. Kerapkali masyarakat saat menjatuhkan keputusan politik dengan alasan popularitas atau uang dari kandidat tanpa melihat secara dalam mengenai rekam
jejak dan pengalaman politiknya.
Menurut  pendapat  Bernard  Crick  dalam  tulisannya  Essays  on  Citizenship,  definisi dasar  literasi politik adalah pemahaman praktis mengenai konsep-konsep yang diambil dari  kehidupan  keseharian  dan  bahasa.  Literasi  merupakan  sebuah  upaya  untuk memahami  seputar  isu-isu  politik.  Singkatnya  literasi  politik  merupakan  senyawa  dari pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap.  Crick  menegaskan  bahwa  literasi  politik pemahamannya lebih luas dari hanya sekedar pengetahuan, melainkan cara membuat diri menjadi  aktif  dalam  kehidupan  publik  dan  didorong  tingkat  partisipasi  politik  dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik (Bakti. 2017: 60).
Jika kita melihat ilmu perilaku pemilih ( voting behavior), ada tiga pendekatan dalam menganalisis  perilaku  pemilih  untuk  memutuskan  pilihann  pilitiknya  pada  pemilihan umum. Pertama, pendekatan sosiologi. Pendekatan ini terkait dengan keputusan pemilih berdasarkan  kesamaan  agama,  suku,  etnis,  tempat  tinggal  dan  lainnya,  sehingga berdasarkan  kesamaan  itu  menjadi  rujukan  seseorang  memutuskan  pilihan  politiknya dalam  kontestasi  demokrasi.  Kedua,  pendekatan  psikologis.  Pendekatan  ini  basisnya adalah informasi yang menerpa individu. Perilaku politik pemilih sangat berkaitan dengan proses  sosialisai  dan  informasi  politik  di  lingkungan  sekitar,  sehingga  itu  yang  akan membentuk  persepsi  pemilih.  Menurut  model  ini,  setiap  individu  akan  tertarik  kepada caleg atau kandidat yang memiliki sistem nilai dan keyakinan yang sama, terutama kepada mereka yang dianggap sebagai teladan dan bisa dijadikan rujukan, bahkan pendekatan ini memaparkan  pemilih  merujuk  kepada  orang  yang  dianggap  representatif  apakah  ia seorang public  figure,  kerabat  atau  komunitas  dan  teman  temannya,  sehigga  pilihan politiknya akan disamakan dengan sosok yang menjadi rujukannya.
Ketiga, pendekatan rasional. Pendekatan ini cara mengukurnya tidak emosional atau berbasiskan kesamaan-kesamaan seperti kedua pendekatan sebelumnya. Oleh karena itu, pendekatan  sosiologis  dan  psikologis  bisa  dikategorikan  pendekatan  irasional,  artinya tidak ada parameter yang logis dalam memutuskan pilihan politik padan pemilihan umum. Pendekatan rasional lebih berpijak pada parameter dan indicator yang bisa diukur. Memilih bukan  karena  persamaan  atau  satu  keyakinan,  tetapi  karena  factor-faktor  yang  bisa dipertanggung  jawabkan,  misalnya  karena  factor  program  kerja,  visi  misi,  reputasi, pengalaman politik atau birokrasi dan serta kontribusi selama menjadi seorang politikus.
Tentu banyak lagi parameter dalam pemilih rasional ini karena memang berbasis pada sesuait yangn bisa idukur dan dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, dengan melihat berbagai pendekatan yang melatarbelakangi keputusan pilihan politik warga, maka lapisan masyarakat  di  Indonesia  masih  banyak  menggunakan  alasan  yang  tidak  bisa  diukur, sehingga  perlu  gerakan  penguatan  literasi  politik  yang  berkelanjutan  dan  massif  pada khalayak politik.
Ada tiga alasan mengapa penguatan literasi politik itu penting dalam menghadapi sistem pemilu proporsional terbuka. Pertama, kegiatan literasi politik merupakan hal yang penting  dalam  peningkatan  pemberdayaan  politik  warga  dalam  menghadapi  sistem pemilu yang memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana disampaikan di atas. Warga negara jika tingkat literasi politiknya sudah baik, maka akan menjadi pemilih yang cerdas dan  tidak  mudah  terprovokasi  oleh  isu-isu  yang  berpotensi  memecah  belah  integrasi nasional.  Menjadi  pemilih  kritis  ( critical  voters)  merupakan  bagian  penting  ketentuan keputusan politik dalam pemilu.
Kedua, literasi politik menjadikan warga tidak mengambil tindakan jangka pendek. Politik  jangka  pendek  ( short-term)  ini  kerapkali  mereduksi  substansi  demokrasi  dalam kontestasi  pada  pemilihan  umum.  Sebagai  warga  yang  dibekali  dengan  pengetahuan, sikap dan keterampilan politik, tentu mampu memfilter atau menyaring berbagai informasi politik,  kemudian  mampu  berpikir  kritis  atas  apa  yang  diterimanya.    Ketiga,  Dengan penguatan  literasi  politik  warga,  politik  transaksional  yang  digunakan  sebagai  senjata untuk meraup suara mayoritas menjadi tidak berdaya karena warga sudah memiliki tingkat literasi politik yang memadai. Kemampuan literasi politik inilah yang mampu menjadikan warga negara lebih bersikap kritis di tengah politik transaksional dalam setiap kontestasi demokrasi.
Keempat,  Dalam  menguatkan  literasi  politik  tentu  mengikuti  proses  pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, proses demokrasi, institusi politik dan isu-isu politik yang  relevan,  mulai  dari  warga  memperoleh  sumber-sumber  politik  yang  andal  dan dipercaya,  membiasakan  diskusi  dan  dialog  politik  yang  saling  menguatkan  satu  sama lainnya,  memperkaya  bacaan  dan  literatur  politik  serta  berpartisipasi  dalam  kegiatan politik,  dengan  melalui  partispasi  aktif,  maka  akan  menjadi  bagian  warga  negara  yang memiliki literasi politik yang baik dan menjadi warga negara yang memiliki pemberdayaan
politik yang siap menghadapi kontestasi dalam sistem pemilu proporsional terbuka.
Peran literasi politik ini tentu tidak hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu. Kita sebagai masyarakat berperhatian ( attentive public) berfungsi memberikan literasi politik kepada masyarakat awam ( general public) yang pemahaman politik masih sekilas  dan  dangkal.  Melalui  Pendidikan  politik,  penyuluhan  politik,  sosialisasi  politik, seminar  dan  dialog  interaktif  secara  berkelanjutan  maka  akan  membentuk  masyarakat yang  partisipatif.  Partispasi  merupakan  aspek  penting  dalam  sistem  demokrasi,  karena keputusan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  olejh  pemerintah  akan  menyangkut  atau berhubungan  dengan  warga.  Oleh  karena  itu,  warga  berhak  untuk  menentukan  isi keputusan  politik  (Surbakti,  2010:180).  Partispasi  politik  sangat  urgen  untuk  kehidupan politik negara, sehingga perlu didorong seara berkelanjutan agar tercapai tujuan politik yang sehat mellaui proses sistem politik yang wajar sesuai dengan aturan-aturan yang ada (Junaidi. 2019: 41). Masyarakat akan siap menghadapi praktek sistem pemilu yang kerapkali tereduksi  oleh  berbagai  kelompok  kepentingan  yang  menyimpang,  sehingga  pada akhirnya  menjadi  masyarakat  yang  sadar  dan  memiliki  kekuatan  pemberdayaan  politik berjangka Panjang.

## SIMPULAN
Ekspektasi  dari  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  adalah  adanya  penguatan literasi politik dalam menghadapi pemilu 2024. Warga dengan sistem pemilu ini tidak lagi memilih  kucing  dalam  karung,  karena  pemilih  mengetahui  rekam  jejak,  pengalaman politik, identitas dan program kerja yang terukur dan bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena  itu,  potensi  kekurangan  dalam  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  diantisipasi dengan penguatan tingkat literasi politik warga yang memadai, sehingga menjadi warga yang memiliki keputusan politik yang tepat dan cerdas dalam kontestasi demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayat, N. (2021). Literasi Digital dan Bela Negara : Sebuah Upaya Untuk Mencegah Hoax dalam Sistem Pertahanan Negara. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,
32-41.
Hidayat, N. (2023). Media Sosial sebagai Social Engineering untuk Membentuk Mindset Masyarakat dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 959-960.
Anung, Pramono. (2013). Mahalnya Demokrasi MNenudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen. Jakarta. PT. Kompas MediaNusantara.
Faisal Bakti, Andi. (2017). Lietrasi Politik dan Kampanye Pemilu. Jakarta, Churia.
Marijan, Kacung. (2012). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Indonesai Pasca Orde baru.
Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT Grasindo.
Junaidi, Fajar dan Filosa Gita Sukmono. 2019. Komunikasi Politik di Indonesia. Yogyakarta. Buku Litera.
Muhtadi, Burhanuddin. 2021. Kuasa uang: Politik uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru.Jakarta. PT. Gramedia.
Siti Sunarsih. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Money Politic di Indonesia, Al Balad: Journal of Constitutional Law Volume 3 Nomor 1 2021).
Sugiarti,  dkk.  2020. Desain  Penelitian Kualitatif  Sastra.  Malang:  UMM Press
Pakaya, Risan, Yusril Katili, dan Firman Latuda. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dalam Anaslisis Pemilu 2024. Jurnal Analisis Sosial Politik. Vol 1. No. 2. 2022.
Muhammad Revan Fauzano Makarim, Khairul Fahmi, Journal of Social and Policy Issues.
Journal of Social and Policy Issue Vol.2. No.2 2022
https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran- pemilu-tahun-2019-4-november-2019.
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42678/t/Pimpinan+DPR+Soroti+Usulan+Perubahan +Sistem+Pemilu , diakses pada 13 September 2023.