## STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)
Dwi Arini Zubaidah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Email: dwiarinizubaidah@gmail.com

## Abstract
Children born outside of legal wedlock experience many difficulties in their lives. Apart from legally not obtaining civil rights or obtaining their rights within certain restrictions,  in  society  they  are  looked  down  upon and  despised. The  type  of research  used  by  the  author  is  normative  legal  research  with  a  conceptual approach that collects  library data in  the  form of research sector  data on  the status of children out of wedlock, laws and regulations, Al-Quran texts and MUI fatwas. The results of this study are based on positive law, children out of wedlock only obtain civil rights from their mothers. Children out of wedlock have the same position as  legitimate  children  through means of: acknowledgment,  validation and proof based on authentic deeds. Islamic law mentions the term child out of wedlock  with  child  of  adultery. Children  resulting  from  adultery  do  not  have lineage, marriage, inheritance and subsistence relations with the man who caused their birth.
Keywords: Children out of Wedlock; Positive Law; Islamic Law

## Abstrak
Anak yang lahir di  luar pernikahan yang sah mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya. Selain secara hukum ia tidak mendapatkan hak keperdataan atau mendapat  hak-haknya  dalam  pembatasan-pembatasan  tertentu,  dalam masyarakatpun ia  dipandang rendah dan hina. Jenis penelitian yang  digunakan oleh penulis adalah  penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual ( conceptual approach) yang mengumpulkan data-data kepustakaan berupa data sektor  penelitian  terhadap  status  anak  di  luar  nikah,  peraturan  perundang- undangan, nas Al-Quran dan fatwa MUI. Hasil  penelitian ini adalah berdasarkan hukum  positif,  anak  di  luar  nikah  hanya  memperoleh hak  keperdataan dari ibunya.  Anak  di  luar  nikah  memiliki  kedudukan yang  sama  dengan  anak  sah melalui upaya-upaya: pengakuan, pengesahan dan pembuktian berdasarkan akta autentik. Hukum Islam menyebut istilah anak di luar nikah dengan anak zina. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah dengan laki- laki yang menyebabkan kelahirannya.
Kata Kunci: Anak Luar Nikah; Hukum Positif; Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN
Keabsahan pernikahan menghasilkan sebuah akibat hukum salah satunya adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Peran anak sebagai penerus pembangunan dan perjuangan keluarga. Kelahiran seorang anak menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orangtuanya yakni suami dan istri. Setiap anak yang lahir
memiliki hak yang sama yakni memperoleh kesempatan untuk hidup dengan baik jasmani  dan  rohani.  Berkenaan  dengan  perkembangan  anak,  ia  memerlukan dukungan  yang  maksimal dari ayah  dan  ibunya.  Pembahasan  tentang  hak  dan kewajiban  seorang anak   berkorelasi pada  kualifikasi antara anak  yang sah  dan tidak sah dalam pemberlakuan aturan hukum di Indonesia.
Aturan  hukum  di  Indonesia  menomorsatukan  kesejahteraan  keluarga melalui  pemberlakuan  hukum  yang  bernilai  kebermanfaatan  bagi  seluruh masyarakat.  Hak  secara  syariat  Islam  maupun  moralitas  universal  dari  sebuah pernikahan  hanya  didapatkan  oleh  anak  yang  sah.  Status  anak  yang  sah berdasarkan pada kelahiran anak dari seorang ibu yang melaksanakan perkawinan yang  sah  serta terhindar  dari pergunjingan  di  khalayak  masyarakat. Sedangkan kelahiran anak  dari hasil hubungan  laki-laki dan  perempuan  di  luar pernikahan yang sah akan berimplikasi pada kemunculan dampak negatif bagi anak.
Anak  yang lahir dari  hubungan  di  luar  nikah/pernikahan  yang  tidak  sah disebut  anak yang tidak  sah. Anak  yang tidak  sah mendapatkan  berbagai aspek negatif. Secara hukum, anak yang tidak sah tidak  mendapatkan hak keperdataan, pada aspek sosial dia mendapatkan pandangan negative dari masyarakat.
Terma anak yang tidak sah masih menempati perhatian publik. Meskipun dalam Undang-Undang  Dasar 1945  telah  disebutkan  bahwa  semua  masyarakat Indonesia  memiliki kedudukan  yang sama di depan  hukum,  namun gejolak yang timbul dari sosial tetap  belum dapat dikendalikan  dengan baik oleh pemerintah. Pada  hakikatnya,  kalmat anak yang tidak  sah  di  Indonesia  masih memunculkan makna  ganda,  apakah  disebabkan  oleh  hubungan  di  luar  nikah  seperti perselingkuhan  dan  perzinahan  dan  atau  pernikahan  yang  tidak  sah  menurut hukum  positif  di  Indonesia.  Berdasarkan  isu  yang  berkembang  dan  spesifikasi pembahasan, maka penelitian ini berfokus pada kasus tentang anak yang tidak sah berdasarkan pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.
Penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normative  yang  menempatkan hukum  sebagai  tempat  suatu  sistem  norma.  Penulis  menggunakan  penelitian hukum  normative dengan tujuan penelitian ini dapat menghasilkan argumentasi
dan landasan yang komprehensif  dan valid tentang isu anak yang tidak sah yang masih berkembang di negara Indonesia . 1
P enelitian ini berdasarkan pendekatan  konseptual  ( conceptual approach) yang dijadikan alat untuk memperoleh objek yang faktual dan konseptual sehingga penulis  dapat  mengidentifikasi kebermaksudan  prinsip,  pandangan  dan  analisis dan terciptanya gagasan yang baru. 2

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam
Anak  di luar nikah  adalah anak  yang lahir dari seorang perempuan  yang tidak sedang dalam ikatan pernikahan, anak yang yang dihasilkan dari hubungan di luar pernikahan. 3 Setelah Indonesai  merdeka, untuk  menyelesaikan persoalan keperdataan  tetap  menggunakan Burgerlijk  Wetboek sebagai  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, pembagian anak menjadi 2, yakni , 4 anak sah dan anak tidak sah. anak sah adalah anak yang lahir atau hidup selama pernikahan  orangtuanya.  Sedangkan  anak  yang  tidak  sah  mencakup  anak  yang lahir di luar pernikahan, anak hasil perzinaan dan anak sumbang. 5
Menurut I Nyoman Sujana, anak di luar nikah adalah kemunculan janin di luar pernikahan atau kelahiran anak di luar pernikahan namun dapat diakui oleh orang tuanya, 6
Burgerlijk Wetboek mengklasifikasikan  status  hukum  anak  di  luar  nikah menjadi tiga tingkatan, Tiga tingkatan tersebut, yakni pertama) anak yang lahir di luar  nikah  tidak  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  perempuan  yang
1 Mukti  Fajar  and Yulianto  Achmad, Dualisme  Penentuan Hukum  Normatif  Dan Empiris, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017).
2 Peter Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).
3 Witanto, Hukum  Keluarga  Hak  Dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin (Jakarta:  Prestasi Pustaka Raya,  2012). h. 46
4 Soetojo  Prawirohamidjojo  and  Marthalena  Pohan, Hukum  Orang  Dan  Keluarga: Personen En Familie-Recht (Surabaya: Airlangga University Press, 1991). h. 164-165
5 Simanjuntak, Hukum  Perdata  Indonesia (Jakarta:  Prenadamedia  Group,  2015). h.  152- 153.
6 I  Nyoman  Sujana, Kedudukan  Hukum  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Perspektif  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU-VII/2010 (Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2015). h. 64
melahirkannya maupun  dengan laki-laki yang  menghamili perempuan  tersebut, dengan ketentuan  apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya, kedua) anak yang lahir di luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan perempuan yang melahirkannya atau laki-laki yang menghamili perempuan tersebut, dengan ketentuan  salah satu atau keduanya mengakui dan ketiga) anak yang lahir di luar nikah berubah status menjadi anak yang sah apabila diakui oleh perempuan yang melahirkannya dan  laki-laki yang  menghamili  perempuan  tersebut  serta  diikuti pernikahan keduanya . 7
Menurut  KUHPerdata,  peningkatan  status  anak  di  luar  nikah  dapat dilakuan melalui pengakuan dan pengesahan. 8
Tata  cara  pengakuan  anak  berdasarkan  KUHPerdata  ada  empat  hal. Pertama)  pelaksanaan  pernikahan  antara  laki-laki  dna  perempuan  yang  telah mengakui anak tersebut, kedua) berdasarkan akta autentik jika belum ada dalam akta  kelahiran atau  dalam waktu  pelaksanaan  pernikahan,  ketiga) laki-laki dan perempuan berstatung lajang dan keempat) yang disebabkan perkosaan. 9
Adapun  pengesahan anak dapat dilakukan melalui surat pengesahan dari presiden  dalam  hal:  pertama)  laki-laki  dan  perempuan  telah  melaksanakan pernikahan namun lalai dalam pengakuan anaknya dan kedua) salah satu pihak di antara laki-laki dan perempuan meninggal dunia sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan.
Menurut Burgerlijk Wetboek, anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak membentuk sebuah  terma keluarga antara orangtua dengan anaknya. Hubungan keluarga baru ada setelah melalui pengakuan ( erkenning ) yang berimplikasi pada akibat-akibatnya  seperti  hak  saling  waris  mewarisi  antara  orang  tua  dengan anaknya.  Langkah  selanjutnya  yakni  ( wetteging )  pengesahan  sebagai  langkah lanjutan  dari  pengakuan.  Pengesahan  hanya  dapat  dilakukan  jika  syarat  dna
7 Sodharyo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). h. 41
8 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia . h. 151-152
9 LBH  Apik,  “Pengakuan  Anak  Luar  Nikah,”  April  30,  2015,  http//www.lbh.apik.or.id/. diakses pada tanggal  05 April 2023
ketentuan  dilengkapi  yaitu  surat-surat  pengesahan  di  depan  pegawai  pencatat sipil disertai dengan pencatatan akta kelahiran anak. 10
Selain BW, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengklasifikasikan anak menjadi dua penyebutan  yakni anak dan dan anak di luar nikah.  Menurur  Undang-Undang  perkawinan,  definisi  anak  yang  sah  anak  yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.
Undang-Undang  perkawinan  menyebutkan  dalam  pasal  55  tentang pembuktian  asal  usul  anak  hanya  dapat  dilakukan  dengan  akta  kelahiran  yang autentik  atau  melalui penetapan  pengadilan  setelah  proses  pemeriksaan  yang teliti.  Kedudukan  keabsahan  anak  juga  disebutkan  dalam  pasal  44  yakni berdasarkan tindakan menyangkal atau tidak yang dilakukan oleh ayahnya dengan memberikan pembuktian yang jelas.
Berdasarkan  putusan  MK  No.  46/PUU-VII/2010    anak  yang  lahir  dari pernikahan sirri dapat dipersamakan statusnya dengan anak yang sah menut UUP Pasal  43  ayat  1.  Sedangkan  anak  yang  lahir  akibat  perzinaan  tetap  bersandar hubungan keperdataannya pada ibunya dan keluarga ibunya .
Hukum  Positif  di  Indonesia,  telah  mengklasifikasikan ketentuan  anak  di Indonesia. selain daripada UUP dan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber  hukum  Islam di Indonesia  juga telah membaginya. Anak  diklasifikasikan menjadi dua, dalam pasal 99 KHI anak disebut  sebagai anak sah jika lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil dari pembuahan suami istri yang sah  perkawinannya  dan  di  luar  rahim  serta  dilahirkan  oleh  istri  tersebut. Sedangkan anak tidak sah diistilahkan dengan anak di luar nikah pada pasal 100 KHI  yang berarti anak yang lahir tidak melalui perkawinan yang  sah atau  tanpa ikatan perkawinan. Menurut  KHI, anak yang tidak sah hanya memiliki hubungan nasab  kepada  ibunya  dan  keluarga ibunya.  Konsekuensinya  tidak  jauh  berbeda dari  UUP  yaitu,  tidak  berhak  atas  hubungan  nasab,  nafkah,  hak  waris, pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak,  perwalian  dari  laki-laki  yang  telah menghamili ibunya.
10 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa,  1994). h. 50
Berbeda dengan  pendapat  para ulama mazhab,  Aturan  dalam Kompilasi Hukum  Islam  tidak  memberikan  batas  tenggang  waktu  kehamilan  seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan sebagai dasar untuk  menghubungkan  nasab seorang  anak dengan  laki-laki yang menghamili ibunya.  pada  ranah akad  nikah seorang wanita yang hamil akibat zina, status hukumnya ditujukan kepada wanita hamil  tersebut  dan  bukan  kepada  kehamilannya  sebab  anak  yang  ada  dalam kandungan  tidak  dihukumi  tersendiri.  Meskipun  aturan  KHI  tidak  memberikan tenggat waktu pernikahan wanita hamil terhadap waktu akad dan kelahiran anak, namun  KHI  memberikan  batas  terhadap  calon  laki-laki  yang  diperbolehkan menikahi wanita hamil tersebut. Ketentuan KHI dibatasi pada kebolehan menikahi wanita  hamil  hanya  kepada  laki-laki  yang  menghamilinya  sebagai  bentuk pemeliharaan keturunan. 11
Sesuai  dengan ketentuan  pesyariatan hukum,  Islam menghendaki  setiap manusia  terpelihara  keturunannya  dengan  baik  dan  diketahui  oleh  khalayak masyarakat.  Tujuan  pernikahan  dalam  Islam  adalah  mematuhi  perintah  Allah dengan  benar  sehingga  mendapatkan  keturunan  yang  sah,  keturunan  yang dihasilkan  dari  ikatan  pernikahan  yang  sah.  Hukum  Islam  memberikan  aturan bahwa keturunan  dianggap sah apabila kejadian mula kehamilan seorang wanita berdasarkan pernikahan  yang  sah.  Secara hukum,  keabsahan  anak  ditinjau  dari penentuan masa kehamilan ibunya. masa minimum kehamilan adalah enam bulan dan maksimal adalah satu tahun. 12
Makna anak zina dalam hukum  Islam berbeda dengan KUHPerdata. Anak zina  dalam pembahasan  hukum  Islam adalah  anak  yang  lahir akibat  hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah.
Allah  menyebutkan  dalam  firmanNya  yang  menjelaskan  tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:
11 Memed Humaedillah, Status  Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya (Jakarta:
Gema Insani Press, 2002). h. 48-50
12 Wasman  and Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif (Yogyakarta:  Teras, 2011). h. 244
ِبهسلا يِدْهَي  َوُه َو هقَحْلا ُلوُقَي ُ هاللَّ َو ْمُكِها َوْفَأِب مُكُل ْوَق  ْمُكِلَذ ْمُكءاَنْبَأ ْمُكءاَيِعْدَأ َلَعَج اَم َو ْمُهوُعْدا  َلي
ْمُهءاَبآ اوُمَلْعَت ْمهل نِإَف ِ هاللَّ َدنِع ُطَسْقَأ  َوُه ْمِهِئاَب ِلِ
ْمُكيِلا َوَم َو ِنيِ دلا يِف ْمُكُنا َوْخِإَف
Terjemahnya:
“Dan Dia tidak menjadikan anak -anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).  Yang  demikian  itu  hanyalah  perkataanmu  dimulutmu  saja.  Dan Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan  Dia  menunjukkan  jalan  (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak  mereka; itulah  yang lebih adil pada  sisi Allah, dan  jika kamu tidak  mengetahui bapak-bapak  mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu” . (QS. Al-Ahzab:  4-5).
ِ بَنُيَف ْمُكُع ِج ْرهم مُكِ ب َر ىَلِإ همُث ىَرْخُأ َر ْزِو ٌةَر ِزا َو ُر ِزَت َلا َو اَهْيَلَع هلاِإ  ٍسْفَن ُّلُك ُبِسْكَت َلا َو ْمُتنُك اَمِب مُكُئ

## َنوُفِلَت ْخَت ِهيِف
Terjemahnya:
“Dan tidaklah seorang mem buat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang  lain526.  Kemudian  kepada  Tuhanmulah  kamu  kembali,  dan  akan diberitakan-Nya kepadamu  apa yang kamu perselisihkan ”. (QS. Al- An’am : 164)
Imam madzhab sunni berpendapat tentang perempuan yang hamil beserta waktu  kehamilannya. Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan  yang sudah pernah  dikumpuli,  dengan  jangka  waktu  enam  bulan  setelah  pernikahan perempuan tersebut melahirkan anak, sedangkan perempuan melahirkan setelah jangka enam bulan pernikahan bukan  pada masa berkumpulnya  maka anak tidak bisa  dinasabkan  kepada  laki-laki  yang  menyebabkan  perempuan  tersebut mengandung, inilah pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik. Pendapat lain adalah bahwa perempuan  yang melahirkan tetap  dianggap dalam ranjang laki-laki yang menikahinya, anak yang dilahirkan perempuan tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki yang mengamili ibunya, beserta anak tersebut berstatus sebagai anak sah. 13
Kedudukan  anak dituliskan  serta  ditegaskan Kembali pada  fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012, 14 yakni menyatakan:
a) Anak hasil perzinahan tidak memiliki hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
b) Anak  hasil  perzinahan  hanya  memiliki hubungan  nasab,  waris,  dan  nafkah dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.
Aturan  hukum  Islam  telah  menentukan  anak  menduduki  garis  waris mewarisi pertama dalam hal memperoleh warisan dari orangtuanya.  Berkenaan anak  di  luar  nikah  sebagai  anak  yang  tidak  sah  sehingga  hanya  mempunyai hubungan  keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan  ini dikuatkan dengan  hadis  yang menjelaskan  tidak adanya  hubungan  kewarisan  antara anak hasil perzinahan dengan laki-laki yang menyebabkan adanya kelahirannya, antara lain:
َمُّيَأ :َلاَق َمهلَس َو ِهْيَلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ َلوُسَر هنَأ ،ِهِ دَج ْنَع ،ِهيِبَأ ْنَع ،ٍبْيَعُش ِنْب و ِرْمَع ْنَع ٍلُجَر ا
َلا َو ُث ِرَي  َلا اَن ِز ُدَل َو ُدَل َولاَف ٍةَمَأ  ْوَأ ٍةهرُحِب َرَهاَع
ُث َروُي ىذمرتلا هاور ( - ىذمرتلا ننس 1717 (
Artinya:
“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda:  Setiap  orang yang  menzinai perempuan  baik merdeka  maupun budak,  maka  anaknya  adalah  anak  hasil  zina,  tidak  mewarisi  dan  tidak mewariskan“. ( HR. Al-Turmudzi)
ِنْبا اًن َلَُف  هنِإ ،ِ هاللَّ َلوُسَر اَي :َلاَقَف ٌلُجَر َماَق :َلاَق ،ِهِ دَج  ْنَع ،ِهيِبَأ  ْنَع ،ٍبْيَعُش ِنْب و ِرْمَع  ْنَع ي
ُالل ىهلَص ِ هاللَّ ُلوُسَر َلاَقَف ،ِةهيِلِهاَجْلا يِف ِهِ مُأِب ُت ْرَهاَع
َبَهَذ ،ِم َلَْسِ ْلْا يِف َة َوْعَد  َلا :َمهلَس َو ِهْيَلَع
دواد وبأ هاور(ُرَجَحْلا  ِرِهاَعْلِل َو  ِشاَرِفْلِل ُدَل َوْلا ،ِةهيِلِهاَجْلا ُرْمَأ
(
Artinya:
“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya  si fulan itu  anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami  dari perempuan  yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah  batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)
14 Fatwa  MUI,  “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:    11  Tahun  2012  Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.”
Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, baik berjenis kelamin laki-laki maupun  perempuan  maka  tidak  dapat  dinasabkan  kepada  laki-laki  yang menghamili  ibunya,  sebagai  akibat  hukumnya  adalah  tidak  ada  hubungan pewarisan antara keduanya ataupun kepada kerabatnya.
Menurut  Wahbah  al-Zuhaili  terdapat  tiga  cara  untuk  menentukan hubungan  nasab  anak,  pertama  melalui  pernikahan  yang  sah.  kedua  melalui pengakuan garis keturunan, ketiga melalui pembuktian. 15
2. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
Pernikahan  antara  Hk.  Aisyah  Mochtar  alisa Machica bintih  H.  Mochtar Ibrahim dengan Drs. Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta. Wali pada pernikahan tersebut  adalah almarhum H. Mochtar Ibrahim, dengan 2 orang sebagai saksi nikah yakni almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, mahar yang dibayarkan  berupa  seperangkat  alat  sholat,  uang  tunai  2.000  Riyal,  satu  set perhiasan emas, berlian dibayar secara tunai dan ijab yang diucapkan oleh waki nikah dan qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki. 16
Moerdiono  adalah  seorang  laki-laki  yang  sebelumnya  sudah  menikah sekaligus masih berstatus sebagai suami saat menikah dengan Machica Mochtar. Pernikahan Moerdiono  dengan Machica Mochtar adalah pernikahan yang kedua berstatus  sebagai pernikahan sah menurut  agama Islam tanpa dicatatkan di KUA kecamatan  yang  berwenang.  Konsekuensi  pada  pernikahan  tersebut  tidak memiliki kutipan akta nikah. Pada pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang Bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.
Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kemudian pasal 43 ayat 1 UUP menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh sebab itu, Hj. Aisyah Mochtar maupun anaknya merasa
15 Wahbah Zuhaili and terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Fiqh Al-Islam Waadillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan (Jakarta:  Gema Insani, 2011). h. 37
16 “Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU - VIII/2010”  (Jakarta,  2010).
dirugikan hak konstitusionalnya  oleh ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena perkawinan Hj. Aisyah tidak diakui menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia dan anaknya (Iqbal  Ramadhan)  tidak  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya.
Kenyataan  yang  tertulis  dalam  UUP,  telah  memberikan  ketidakpastian secara hukum dan  mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Hj. Aisyah Mochtar mengajukan permohonan pengujian ketentuan  pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UUP  yang dirasa bertentangan UUD 1945 pasal 28-B ayat 1 yang berbunyi :
“Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah”.
Dari  ketentuan  UUD  1945  ini  melahirkan  norma  konstitusi  bahwa pemohon  merupakan warga negara Indonesia  memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia  lainnya dalam membentuk  keluarga dan  melaksanakan pernikahan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum
Sedangkan pasal 28-B ayat 2 UUD 1945 berbunyi :
“Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Ketentuan UUD 1945 di atas jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak pemohon  juga  memiliki  hak  atas  status  hukumnya  dan  diperlakukan  sama  di hadapan hukum. Pemohon  telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan syariat  Islam  dengan  pemenuhan  rukun  dan  syaratnya.  Menurut  pemohon pernikahan  yang sah  menurut  norma  agama tidak  dapat  diredusir  oleh  norma hukum dan merubah status pernikahan menjadi tidak sah.
Pasal 28-D ayat 1 UUD 1945 menyebutkan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Ketentuan q  quo menimbulkan  perlakuan  yang  tidak  sama  di  hadapan hukum  serta  menciptakan  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif,  karena  itu menurut pemohon a quo telah bertentangan dengan ketentuan  pasal 28-B ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 28-D ayat 1 UUD 1945.
Menurut Putusan  MK Nomor 46/PUU-VIII/2010  tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang perkawinan  yang menyatakan,  “Anak  yang  dilahirkan di luar perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”,  tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sepnajang  dimaknai  menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya,  sehingga  ayat  tersebut harus dibaca, “ Anak  yang dilahirkan di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Hadirnya putusan  MK No 46 Tahun 2010 telah menuai banyak pertanyaan di  kalangan masyarakat  mengenai  kedudukan  anak  hasil  zina  terhadap  nasab, waris dan  wali nikah  anak  hasil zina,  sehingga MUI mengeluarkan fatwa  No  11 Tahun 2012 tentang kedudukan  anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.
Ketentuan  hukum  Fatwa  MUI    No  11  Tahun  2012  terhadap  kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya adalah: 17
a) Anak  hasil zina  tidak  mempunyai  hubungan  nasab,  wali nikah,    waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
b) Anak  hasil  zina    hanya  mempunyai  hubungan  nasab,  waris,  dan  nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
c) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
d) Pezina  dikenakan  hukuman hadd oleh  pihak  yang  berwenang , untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah ( hifzh al-nasl) .
17 Fatwa  MUI,  “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:    11  Tahun  2012  Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.”
e) Pemerintah  berwenang  menjatuhkan  hukuman ta’zir lelaki  pezina  yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk  :
1) mencukupi kebutuhan  hidup anak tersebut;
2) memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah .
f) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk  mensahkan hubungan  nasab  antara anak tersebut  dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
Lain  dari  fatwa  MUI,  Putusan  MK  terhadap  status  anak  di  luar  nikah tidaklah berimplikasi terhadap pelegalan perbuatan zina dan pengakuan anak hasil perzinaan. Ketua MK pada saat itu Mahmud MD mengklarifikasi putusan tersebut dengan menyatakan:  bahwa  yang dimaksud  frasa “anak di luar nikah” bukanlah anak hasil perzinaan melainkan anak hasil pernikahan sirri. 18 Hubungan  perdata yang diberikan kepada anak di luar pernikahan tidak bertentangan dengan nasab, waris,  dna    wali  nikah.    Sehingga  kasus  permohonan  yang  diajukan  oleh  Hj. Machica Mochtar apabila diterapkan pada kasus perzinaan maka penerapannya menjadi salah.
Hukum Islam tidak mengenal pencatatan pernikahan. Tidak ada dalil dalam Al- Qur’an  maupun  al -hadits  yang menyebutkan  secara jelas tentang  kewajiban bagi manusia untuk  mencatatkan  pernikahannya.  Kitab  kitab  fikih  konvensional sama  sekali  tidak  membicarakan  perihal  pentingnya  pencatatan  perkawinan, sehingga  pada  zaman  Rasulullah  penjaminan  hak  perkawinan  dilakukan  hanya dilaksanakannya  pengumuman  berupa walimah (pesta  pernikahan)  atau  yang semisalnya. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan maka tidak berdampak pada status anak. Kedudukan  anak tetap sah di dalam hukum Islam.
Hj. Aisyah Mochtar sebagai pemohon mengajukan uji materil terhadap:
Tabel. 1 UUD 1945 UU NO. 1 TAHUN 1974 Pasal 28 B ayat 1 Pasal 2 ayat 2
18 Ahmad  Farahi,  “Keadilan  Bagi  Anak Luar Kawin  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitus i Nomor 46/PUU_VII/2010,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah 8, no. 2 (n.d.): 75.
“Setiap  orang  berhak  membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunan
melalui perkawinan yang sah” “Tiap -tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku” Pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Pasal 43 ayat 1 “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
Pasal 28 D ayat 1
“Seti ap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
Anak-anak yang dilahirkan di luar nikah memasuki babak baru. Putusan MK ini memberikan sinyal  keberpihakan  bagi anak-anak yang  terlahir di  luar nikah. Putusan ini dianggap sangat manusiawi dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam  aturan  hukum  pernikahan  di  Indonesia,  perlindungan  negara  terhadap pihak-pihak  dalam pernikahan (terutama terhadap anak) hanya dapat  dilakukan jika  pernikahan  dilangsungkan    menurut  UU  No.  1  Tahun  1974.  Terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan serta menurut UUP anak disebut sebagai anak yang lahir di luar pernikahan.
Undang-Undang Nomor  4 Tahun 1979 pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak mendorong  perlu  adanya  perlindungan  anak  dalam  rangka  mengusahakan kesejahteraan  anak  dan  perlakuan  yang  adil  terhadap  anak.Perlindungan  anak merupakan  suatu  usaha  yang  mengadakan  kondisi  dimana  setiap  anak  dapat malaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak  harus  diusahakan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat.
Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 sebelum  uji  materi,  memberikan  pembedaan  hukum  bagi  anak  di  luar  nikah dengan  anak  dari  hasil  pernikahan  yang  sah.  Hal  tersebut  jelas  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 Pasal 28B
ayat (2), “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  mengindikasikan  adanya diskriminasi  antara anak  yang  lahir di  luar nikah  hanya  mempunyai  hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan anak yang lahir atas ikatan pernikahan, mempunyai hubungan keperdataan dari ayah dan ibunya. Anak di luar nikah mendapatkan  pembatasan hukum,  khususnya  dalam hal hubungan keperdataan  dengan  ayah  biologisnya,  yang  seharusnya  setiap  anak  harus  di lindungi hak-haknya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 berbunyi,  “Setiap anak berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”. Namun  dalam kondisi riil  kehidupan bermasyarakat, anak yang lahir di luar nikah lemah dimata hukum, dan tidak ada lembaga yang melindungi anak-anak diluar nikah tersebut.
Aturan  hukum  haruslah bersifat progresif. Letak  nilai-nilai progresivisme dalam hal  ini  pada  pertimbangan-pertimbangan  hakim  pada  putusan  tersebut. Dalam hal  ini  hakim-hakim  Mahkamah  Konstitusi  melakukan  pengujian  bukan hanya berdasar pada Pasal-Pasal yang tertulis didalam Undang-undang Dasar akan tetapi  pertimbangan-pertimbangan  hukum  tersebut  juga mengambil dari living law atau hukum yang hidup didalam masyarakat.
Mengenai  permohonan  pemohon  mengenai  pengujian  Undang-Undang Nomor  1 tahun1974  tentang  perkawinan  pada Pasal 43 ayat (1) diterima dalam hal  ini Mahkamah Konstitusi  dikabulkan  dengan  penasiran  pada  Pasal tersebut telah menimbulkan diskriminasi pada perkembangan psikologis anak diluar nikah dan kepastian hukum tentang  identitas anak diluar nikah. Keputusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut membuat terobosan baik dalam hal hukum positif dan hukum yang  hidup  dalam  perkembangan  masyarakat  demi  terciptanya  keadilan  bagi perlakuan  anak diluar nikah.  Ini yang  merupakan  salah  satu  ciri  konsep  hukum progresif yang bahwa hukum  harus peka dengan aspek-aspek  lain diluar lingkup
hukum  itu  sendiri.  Dan  hukum  harus  mampu  menciptakan  pertimbangan- pertimbangan  hukum  diluar  konteks  hukum  positif  atau  terobosan-terobosan guna mewujudkan keadilan sosial.

## C. KESIMPULAN
Ketentuan  status  anak yang lahir di luar pernikahan diatur dalam hukum positif  maupun  hukum  Islam. Berdasarkan hukum  positif, pada  hakikatnya anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hak keperdataan dengan ibunya saja. Anak  yang  lahir  di  luar  nikah  dipersamakan  statusnya  dengan  anak  yang  sah melalui  pengesahan,  pengakuan  dan  pembuktian  berdasarkan  akta  autentik. Berdasarkan hukum  Islam, anak yang  lahir di  luar nikah  dianggap sebagai anak zina. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan  keperdataan kepada laki-laki yang menyebabkan  kehamilan ibunya  baik  dari segi  nasab,  nikah,  waris  dan  nafkah. Pada  putusan  MK  Nomor  46/PUU-VII/2010  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud “anak  di  luar  nikah”  adalah  anak  dari  hasil  pernikahan  sirri  buk an  anak  hasil perzinaan.  Status  anak  hasil  pernikahan  sirri  diubah  sebagai  bentuk  hukum progresif yang mempertimbangkan tidak hanya pada hukum yang berlaku namun juga hukum yang telah hidup di masyarakat.

## REFERENSI
Abdul  Azhim bin Badawi Al- Khalafi and terj: Ma’ruf Abdul  Jalil. Al-Wajiz . Jakarta:
Pustaka As-Sunnah, 2006.
Abdul  Manan. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta: Kencana, 2008.
Ahmad  Farahi.  “Keadilan  Bagi  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor 46/PUU_VII/2010.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah 8, no. 2 (n.d.): 75.
Ahmad Rofiq. Fiqh Mawaris . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Ali. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Budiono  Rahmat. Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Fatwa  MUI.  “Fatwa  Majelis Ulama Indonesia  Nomor:    11  Tahun  2012  Tentang Kedudukan  Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.” 201 2.
I Nyoman Sujana. Kedudukan  Hukum Anak  Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VII/2010 .  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2015.
LBH Apik. “Pengakuan Anak Luar Nikah,” April 30, 2015. http//www.lbh.apik.or.id/.
Memed  Humaedillah. Status  Hukum  Akad  Nikah  Wanita  Hamil  Dan  Anaknya . Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
Mukti  Fajar  and  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penentuan  Hukum  Normatif  Dan Empiris, . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Group, 2013.
“Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 46/PUU - VIII/2010.”  Jakarta, 2010.
Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Sodharyo Soimin. Hukum Orang Dan Keluarga . Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Soetojo  Prawirohamidjojo and  Marthalena Pohan. Hukum  Orang Dan Keluarga: Personen En Familie-Recht . Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
Subekti. Pokok-Pokok  Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa, 1994.
Wahbah  Zuhaili  and  terj:  Abdul  Hayyie  Al-Kattani. Fiqh  Al-Islam  Waadillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan . Jakarta: Gema Insani, 2011. Wasman  and  Wardah  Nuroniyah. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif . Yogyakarta: Teras, 2011.
Watanto. Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin . Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.