## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 120-131
Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Magelang Nomor  20  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Kabupaten  Layak  Anak  terhadap  Pencegahan Perkawinan Usia Anak
Febriana Dewi Utami 1 , Dakum 2* , Puji Sulistyaningsih 3
1 2 3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia *Corresponding Author: dakum@unimma.ac.id Histori Artikel Abstrak Masuk: 21 Nov 2023 Review: 6 Des 2023 Diterima: 18 Feb 2024 Terbit: 19 Feb 2024 Berdasarkan  data  pada  Sistem  Informasi  Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Mungkid menunjukkan  jumlah  permohonan  Perkawinan  Usia Anak di Kabupaten Magelang sejak tahun 2018 sampai dengan  tahun  2023  rata-rata  mengalami  kenaikan, bahkan  pada  tahun  2020  mengalami  kenaikan mencapai jumlah empat kali lipat. Padahal pemerintah Kabupaten  Magelang  pada  tahun  2017  mengeluarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Magelang  Nomor  20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak  yang  di  dalamnya  mengamanatkan  pencegahan Perkawinan  Usia  Anak.  Penelitian  ini  bertujuan menganalisis  efektivitas  Perda  Kabupaten  Magelang Nomor  20  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Kabupaten  Layak  Anak  dalam  hal  pencegahan Perkawinan  Usia  Anak.  Metode  penelitian  ini  yuridis empiris,  sumber  data  yang  digunakan  merupakan sumber  data  primer  dengan  cara  wawancara  secara langsung  dengan  responden,  sedangkan  analisis  data dengan  cara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak  terhadap pencegahan Perkawinan Usia Anak dapat dinilai belum efektif. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang masih  perlu  diperbaiki  antara  lain  dari  faktor  sumber daya  manusia  yang  masih  terbatas,  tradisi  budaya perkawinan  usia  anak  di  Kabupaten  Magelang  yang sangat  kuat,  optimalisasi  pemanfaatan  sarana prasarana  untuk  sosialisasi,  dan  tingkat  pendidikan yang masih rendah terutama pada wilayah Kabupaten Magelang bagian pinggir (pegunungan). Kata  Kunci: Efektivitas;  Perkawinan  Usia  Anak;
Pencegahan.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 120-131
Article’s History Abstract Received: 21 Nov 2023 Reviewed: 6 Des 2023 Accepted: 18 Feb 2024 Published: 19 Feb 2024 Based  on  data  from  the  Case  Tracking  Information System  (SIPP)  of  the Mungkid  Religious  Court,  it  shows that  the  number  of  requests  for  child  marriages  in Magelang Regency from 2018 to 2023 has increased on average, even in 2020 it has increased fourfold. In fact, in 2017  the  Magelang  Regency  government  issued Magelang  Regency  Regional  Regulation  Number  20  of 2017 concerning the Implementation of a Child Friendly Regency  which  mandates  the  prevention  of  child marriage. This research aims to analyze the effectiveness of Magelang Regency Regional Regulation Number 20 of 2017  concerning  the  Implementation  of  Child  Friendly Districts  in  terms  of  preventing  child  marriage.  This research  method  is  juridical  empirical,  the  data  source used  is  a  primary  data  source  by  means  of  direct interviews  with  respondents,  while  data  analysis  is carried  out  using  qualitative  descriptive  methods.  The results  of  this  research  show  that  the  effectiveness  of Magelang  Regency  Regional  Regulation  Number  20  of 2017 concerning the Implementation of a Child Friendly Regency in preventing child marriage can be considered to be ineffective. This is because there are several things that  still need  to  be  improved,  including limited  human resources,  the  very  strong  cultural  tradition  of  child marriage  in  Magelang  Regency,  optimizing  the  use  of infrastructure for socialization, and the level of education which  is  still  low,  especially  in  the  Regency  area. Magelang on the edge (mountains). Keywords: Effectiveness; Child Marriage; Prevention.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)  dijadikan  dasar  utama  terkait  perkawinan,  sebagai  salah  satu tuntutan falsafah Pancasila dan cita-cita hukum nasional untuk kepentingan bersama  (Rahmah  dkk.,  2021).  Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, perkawinan merupakan suatu  ikatan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  untuk  membentuk sebuah keluarga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).  Batasan minimal usia perkawinan bagi seorang pria  dan  wanita  berumur  19  tahun,  yang  semula  batasan  pria  berumur  19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Republik Indonesia, 2019).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 120-131
Adanya batasan usia perkawinan sendiri memiliki tujuan agar pasangan suami istri  benar-benar  dapat  memenuhi  kebutuhan  jasmani  maupun  rohani (Marwa,  2021b).  Adanya  pemenuhan  kebutuhan  secara  lahir  dan  batin tersebut  sebagai  upaya  tercipta  kehidupan  rumah  tangga  yang  harmonis (Wulandari  dkk,  2023).  Perkawinan  merupakan  ikatan  hukum  yang memberikan  hak-hak  perdata  kepada  pasangan,  anak,  harta,  dan  suami (Rismana dkk, 2022).
Pada kenyataannya secara umum di Indonesia masyarakat masih melakukan perkawinan sebelum mencukupi batas umur minimal (perkawinan usia anak), termasuk  di  Kabupaten  Magelang.  Perkawinan  usia  anak  merupakan perkawinan pria dan wanita di bawah umur yang persiapannya belum matang baik  secara  fisik,  mental,  dan  ekonomi  (Rumekti,  dkk  2016).  Sayangnya Perkawinan usia anak dapat dilangsung dengan ketentuan yang berlaku yakni mendapatkan ketetapan atau ijin dari pengadilan.
Kabupaten  Magelang  memiliki  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  20  Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Pada Perda tersebut terdapat pasal 46, 55, dan 65 mengatur tentang pencegahan perkawinan usia anak  di  Kabupaten  Magelang,  namun  angka  perkawinan  rata-rata  terus mengalami  kenaikan.  Berdasarkan  data  dari  Sistem  Informasi  Penelusuran Perkara  (SIPP)  Pengadilan  Agama  Mungkid  jumlah  permohonan  dispensasi kawin tahun 2018 sejumlah 82 pemohon, tahun 2019 sejumlah 140 pemohon, tahun  2020  sejumlah  533  pemohon,  tahun  2021  sejumlah  604  pemohon, tahun  2022  sejumlah  504  pemohon,  dan  tahun  2023  sampai  bulan  April sejumlah 104 pemohon (SIPP Pengadilan Agama Mungkid, 2023). Sedangkan berdasarkan  dari  SIPP  Pengadilan  Negeri  Mungkid  jumlah  permohonan dispensasi  kawin  tahun  2018  sejumlah 0  pemohon,  tahun 2019  sejumlah  0 pemohon, tahun 2020 sejumlah 2 pemohon, tahun 2021 sejumlah 1 pemohon, tahun 2022 sejumlah 2 pemohon (SIPP Pengadilan Negeri Mungkid, 2023).
Sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 jumlah permohonan dispensasi kawin di  Kabupaten  Magelang  rata-rata  mengalami  kenaikan  setiap  tahun.  Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan hampir mencapai empat kali lipat. Namun demikian sejak diterbitkannya Perda Kabupaten Magelang No.  20  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak pemerintah  Kabupaten  Magelang  terus  melakukan  upaya  pencegahan perkawinan usia anak.
Beberapa  peneliti  sebelumnya  telah  melakukan  penelitian  mengenai pencegahan  perkawinan  usia  anak  menurut  undang-undang  perkawinan (Ipetu  dkk,  2023).  Penelitian  lain  membahas  tentang  upaya  pencegahan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 120-131
perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (Theadora Rahmawati, 2019). Peneliti lain juga membahas tentang pengaruh terhadap angka  perceraian  akibat  perkawinan  usia  anak  (Fitriani  dkk,  2022).  Faktor yang  menyebabkan  perkawinan  usia  anak  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor keinginan sendiri, faktor pergaulan bebas, dan faktor adat istiadat (Muntamah dkk,  2019).  Peneliti  lain  membahas  tentang  orang  tua  mempunyai  peran penting dalam pencegahan perkawinan usia anak (Arianto, 2019). Pencegahan perkawinan  usia  anak  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  kondisi budaya  masyarakat  (Handayani  dkk,  2021).  Aspek  ekonomi  dan  aspek pendidikan  menjadi  faktor  utama  penentu  keputusan  untuk  melaksanakan perkawinan usia anak (Ratnasari dkk, 2021). Namun demikian, berdasarkan pemaparan di atas, penelitian terkait bagaimana efektivitas Perda Kabupaten Magelang No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan perkawinan usia anak belum ada yang membahas. Maka penelitian ini penting dilakukan dan memiliki tujuan menganalisis efektivitas Perda  No.  20  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak terhadap pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni melihat Perda  Kabupaten  Magelang  No.  20  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Kabupaten  Layak  Anak  terhadap  pencegahan  perkawinan  usia  anak  dan pelaksanaannya berjalan di masyarakat secara langsung.  Sumber data yang digunakan  merupakan  sumber  data  primer  yang  didapatkan  dari  hasil wawancara  secara  langsung  kepada  responden  yakni  Kepala  Bidang Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA)  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan, dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  Kabupaten  Magelang,  kepala  Bidang Pengendalian Penduduk Ketahanan Keluarga (PPKK) DP2KBP3A Kabupaten Magelang,  Kasi  Bimbingan  Masyarakat  (Kasi  Bimas)  Kementerian  Agama Kabupaten  Magelang,  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Mungkid,  dan  hakim Pengadilan  Agama  Mungkid.  Penelitian  ini  dimulai  dari  pra  penelitian, pelaksanaan penelitian dengan mengambil data yang diperlukan, selanjutnya data  yang  didapat  kemudian  dilakukan  analisis  data  dengan  cara  deskriptif kualitatif  sehingga  diperoleh  penjelasan  efektivitas  Perda  Kabupaten Magelang No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan perkawinan usia anak.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 120-131

## Hasil dan Pembahasan
Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Magelang  Nomor  20  Tahun  2017 tentang  Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak  terhadap  Pencegahan Perkawinan Usia Anak
Menurut  Fathonah  (2023)  selaku  kepala  PPPA  DP2KBP3A  Kabupaten Magelang  dan  Susilowati  (2023)  selaku  kepala  Bidang  Pengendalian Penduduk  Ketahanan  Keluarga  (PPKK)  DP2KBP3A  Kabupaten  Magelang, menyebutkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkawinan  usia  anak  di Kabupaten  Magelang  yaitu  faktor  budaya  dan  faktor  pendidikan.  Faktor budaya  di  beberapa  kecamatan  Kabupaten  Magelang  sudah  turun-temurun dan  budaya  ini  dinilai  sulit  dihilangkan.  Faktor  pendidikan  yang  rendah mengakibatkan banyak yang melakukan perkawinan usia anak dan kurangnya edukasi tentang bahaya perkawinan usia anak.
Menurut  Musa  (2023)  selaku  Kasi  Bimbingan  Masyarakat  (Kasi  Bimas) Kementerian  Agama  Kabupaten  Magelang  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  terjadi  Perkawinan  Usia  Anak  yaitu  faktor  agama,  adat,  dan budaya.  Faktor  agama  yakni  adanya  anjuran  (doktrin)  bagi  seorang perempuan untuk segara dikawinkan. Sedangkan dari faktor adat dan budaya di Kabupaten Magelang khususnya di daerah pegunungan dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan. Jika seorang anak yang sudah tidak menempuh pendidikan  formal,  maka  orang  tua  akan  memberikan  lahan  untuk  sarana pekerjaan  anaknya.  Apabila  seorang  anak  telah  memenuhi  kebutuhan hidupnya  secara  ekonomi  maka  akan  dengan  mudah  berpikir  segera melakukan perkawinan.
Menurut  Sudiarata  (2023)  selaku  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Mungkid mengatakan,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkawinan  usia  anak  di Kabupaten  Magelang  yaitu  faktor  hamil  di  luar  kawin,  faktor  ekonomi,  dan faktor  pendidikan.  Masyarakat  yang  mengajukan  permohonan  dispensasi kawin  dengan  alasan  sudah  hamil  menjadi  faktor  yang  paling  tinggi.  Anak Perempuan yang sudah tidak menempuh pendidikan formal dan tidak bekerja, maka akan segera dikawinkan agar meringankan beban ekonomi orang tua. Pola pikir masyarakat seperti ini harus diubah dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dampak perkawinan usia anak.
Faktor  terjadinya  perkawinan  usia  anak  yang  paling  tinggi  menurut  Irfan (2023) selaku hakim di Pengadilan Agama Mungkid sama juga dengan faktor pemicu yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Negeri Mungkid. Menurut data dari situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama  Mungkid  sejak  tahun  2018-2023  sebagaimana  Gambar  1  (SIPP Pengadilan Agama Mungkid, 2023).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 120-131
Gambar 1. Jumlah Permohonan Dispensasi
Berdasarkan  data  pada  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP) Pengadilan  Agama  Mungkid  di  atas  jumlah  permohonan  dispensasi  kawin anak  tahun  2018  sejumlah  147,  perkara  yang  dikabulkan  sejumlah  65  dan yang  ditolak  sejumlah  82.  Permohonan  tahun  2019  sejumlah  255,  perkara yang dikabulkan 115 dan yang ditolak sejumlah 140. Permohonan tahun 2020 sejumlah  1064,  perkara  yang  dikabulkan  531  dan  yang  ditolak  533. Permohonan tahun 2021 sejumlah 1184, perkara yang dikabulkan sejumlah 580  dan  yang  ditolak  604.  Permohonan  tahun  2022  sejumlah  735,  yang dikabulkan  357  dan  yang  ditolak  378.  Permohonan  dispensasi  kawin  anak sejak  taun  2018  sampai  dengan  2021  terus  mengalami  kenaikan,  jumlah permohonan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 40% dari tahun 2020.
Faktor-faktor  yang  menjadi  timbulnya  perkawinan  usia  anak  di  Kabupaten Magelang  yang  sudah  diterangkan  di  atas  senada  juga  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  penelitian  sebelumnya.  Faktor  yang  mempengaruhi terjadinya  perkawinan  usia  anak  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor  pendidikan, faktor  keinginan  sendiri,  faktor  pergaulan  bebas,  dan  faktor  adat  istiadat (Muntamah  dkk,  2019).  Perkawinan  usia  anak  tidak  hanya  merugikan pasangan suami istri itu sendiri tetapi juga merugikan anak yang dilahirkan serta  masing-masing  keluarga  (Marwa,  2021a).  Perkawinan  dini  dilakukan tanpa  adanya  kesiapan  fisik,  materi,  dan  mental  yang  matang.  Sedangkan
147 255 1064 1184 735 65 115 531 580 357 82 140 533 604 378 T A H U N  2 0 1 8 T A H U N  2 0 1 9 T A H U N  2 0 2 0 T A H U N  2 0 2 1 T A H U N  2 0 2 2

## Jumlah Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Mungkid
Permohonan Dikabulkan Ditolak

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 120-131
menurut  Ratnasari dkk (2021) menyatakan faktor ekonomi dan pendidikan menjadi  faktor  utama  penentu  keputusan  untuk  melaksanakan  perkawinan usia anak.
Terdapat  Perda  Kabupaten  Magelang  No.  20  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak  yang  bertujuan  untuk  melakukan pencegahan  perkawinan  usia  anak  di  Kabupaten  Magelang.  Pada  pasal  46 Perda  tersebut  menjelaskan  pemerintah  daerah  wajib  melakukan  upaya pencegahan  perkawinan  usia  anak  (Perda  Kabupaten  Magelang,  2017). Pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban  untuk  berperan  dalam  pencegahan perkawinan usia anak yang semakin bertambah. Apalagi saat ini sudah lahir Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  perubahan  atas Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun.
Menurut Fathonah (2023) telah melakukan beberapa progam sebagai upaya pencegahan  Perkawinan  Usia  Anak  yaitu  program “Jo  Kawin  Bocah”, membentuk forum anak Kabupaten Magelang (Fornagel), dan program goes to school . Program “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Magelang merupakan amanat yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah yang memiliki arti “jangan  melakukan  perkawinan  usia  anak  (dini)”. Pemerintah  Kabupaten Magelang telah melakukan program tersebut dengan cara mensosialisasikan pencegahan  perkawinan  usia  anak  kepada  ibu-ibu  PKK  dan  PKK  millennial (Fathonah, 2023). Menurut Nisa dkk (2022) program “Jo Kawin Bocah” sendiri secara  umum  sebagai  upaya  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  pencegahan  Perkawinan  Usia  Anak  di  Jawa  Tengah  dan meningkatkan  kemampuan  masyarakat  untuk  melindungi  hak  dan perlindungan anak dalam pencegahan perkawinan, memastikan hak anak bagi kelompok  rentan  untuk  tidak  dinikahkan,  dan  mendorong  hak  dan perlindungan anak yang sudah dinikahkan.
Pembentukan  fornagel  merupakan  program  kedua  yang  dilakukan  oleh bidang  PPPA  DP2KBP3A  yang  menjadi  mitra  penting  dalam  pelaksanaan pembangunan  daerah  yang  inklusif,  layak,  dan  mempertimbangkan pengalaman hidup anak-anak. Fornagel di Kabupaten Magelang terdapat 18 forum yang tersebar pada 21 kecamatan (Fathonah, 2023). Fornagel bertujuan untuk menghubungkan anak-anak dengan orang dewasa (Jannah dkk, 2022). Kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh Fornagel terlaksana secara baik, akan tetapi dari sisi komunikasi sosialisasi masih kurang optimal.
Menurut  Fathonah  (2023)  program Goes  to  School merupakan  kegiatan sosialisasi tentang pencegahan Perkawinan Usia Anak yang dilaksanakan di

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 120-131
sekolah-sekolah pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan ini memiliki 7 sasaran sekolah di Kabupaten Magelang. Pemilihan 7 sekolah sasaran  yang  dijadikan  program Goes  to  School merupakan  sekolah  yang memiliki tingkat kekerasan remaja paling tinggi. Kegiatan ini memiliki kendala dalam  pelaksanaannya  dikarenakan  dalam  bidang  PPPA  DP2KBP3A Kabupaten  Magelang  kekurangan  sumber  daya  manusia  dan  wilayah Kabupaten Magelang yang luas sehingga baru mampu 7 sekolah sasaran.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Susilowati (2023) sudah melaksanakan upaya  pencegahan  perkawinan  usia  anak  melalui  program  Generasi Berencana (GenRe). PPKK DP2KBP3A Kabupaten Magelang melakukan kerja sama  dengan  Badan  Kependudukan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN) Kabupaten  Magelang  dalam  mengembangkan  program  GenRe  membantu remaja  menjadi  tegar  dan  berperilaku  sehat,  menghindari  risiko  Tiga Kesehatan  Reproduksi  Remaja  (Triad  KRR),  menunda usia  perkawinan  dan mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk membangun keluarga kecil  yang  bahagia  (Saripurna,  dkk,  2023).  Program  ini  memiliki  tujuan mempersiapkan remaja untuk berkeluarga dengan jenjang Pendidikan yang terencana, karier yang terencana, dan perkawinan yang direncanakan sesuai dengan  siklus  kesehatan  reproduksi  (Dasmidar,  2017).  Kegiatan  GenRe Kabupaten  Magelang  mempunyai  sebuah  program  duta  GenRe  yang dilaksanakan setiap tahun.
Berdasar  pada  teori  efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh  (Soekanto, 2008)  hukum  yang  digunakan  sebagai  kaidah  merupakan  gambaran  suatu tindak siap atau perilaku yang pantas. Faktor-faktor yang mempengaruhi teori efektivitas  menurut  (Soekanto,  2008)  ada  lima  poin  penting  yakni  faktor hukum  itu  sendiri,  faktor  penegakkan  hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas untuk penegakkan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Efektivitas Perda  No.  20  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak terhadap  pencegahan  perkawinan  usia  anak  di  Kabupaten  Magelang  dapat dilihat sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri
Hukum  berfungsi  sebagai  keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan.  Pada praktiknya dalam hukum ada kemungkinan terjadinya pertentangan antara kepastian  hukum  dan  keadilan.  Kepastian  hukum  bersifat  konkret berwujud nyata, dan keadilan bersifat abstrak, sebagai contoh jika seorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan penerapan undang-undang saja  ada  kalanya  nilai  keadilan  itu  tidak  tercapai.  Masih  banyak  aturan- aturan yang hidup dalam masyarakat, karena hukum tidaklah semata-mata

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 120-131
diliat  dari  sudut  hukum  tertulis  saja.  Faktor  hukum  yang  berlaku  harus memuat kajian hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
Pada Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sudah secara yuridis sudah memiliki kepastian hukum sesuai dengan ketentuan pemberlakuan peraturan Perda di Kabupaten Magelang. Secara sosiologis Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak  Anak  sudah  sesuai  dikarenakan  tingkat  perkawinan  usia  anak  di Kabupaten Magelang dinilai cukup tinggi. Sedangkan secara filosofi Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak juga sudah  sesuai  sebagai  upaya  penurunan  angka  perkawinan  usia  anak  di Kabupaten Magelang.
2. Faktor penegakan hukum
Faktor  ini  mencakup  lembaga  pemerintahan  yang  menjunjung  tinggi hukum  atau  terlibat  dalam  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum merupakan  cabang  peradilan  yang  mampu  memberikan  bimbingan, dukungan, dan penerapan hukum secara praktis. Faktor penegakan hukum di  Kabupaten  Magelang  terkait  pencegahan  perkawinan  usia  anak  sudah efektif.  Hal  ini  terlihat  dari  Perda  No.  20  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak  terhadap  perkawinan  usia  anak telah dijalankan oleh DP2KBP3A.
3. Faktor sarana fasilitas dan SDM yang mendukung penegakan hukum
Penggunaan fasilitas pendukung dan penempatan SDM secara tepat sebagai sarana  untuk  mencapai  tujuan  hukum.  Sumber  daya  manusia  yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan  yang  cukup  dan  sebagainya  sangat  penting  untuk  disediakan. Penyediaan sarana fasilitas dan SDM dalam pelaksanaan penegakan Perda No.  20  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak  di Kabupaten Magelang masih kurang.
Hal  tersebut  dikarenakan  pada  bidang  PPPA  DP2KBP3A  Kabupaten Magelang  masih  sangat  terbatas  SDM  yang  dimilikinya,  saat  ini  hanya memiliki  SDM  sejumlah  6  orang  padahal  wilayah  kerjanya  mencakup wilayah  Kabupaten  Magelang  yang  luas.  Pada  bidang  PPPA  DP2KBP3A sendiri SDM yang ada terbagi-bagi lagi dalam beberapa divisi, tidak hanya menangani  pencegahan  perkawinan  anak  saja.  Dengan  demikian  upaya pencegahan perkawinan usia anak dinilai masih kurang efektif.
Penyediaan fasilitas pendukung dalam melaksanakan program pada bidang PPPA  DP2KBP3A  Kabupaten  Magelang  sudah  tercukupi.  Baik  berupa

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 120-131
kendaraan,  alat  peraga  edukasi,  maupun  media  komunikasi  kampanye secara  elektronik.  Hanya  saja  dalam  pengoptimalan  pemanfaatan  sarana tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemanfaatan media komunikasi dalam kampanye pencegahan perkawinan anak.
4. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat sekitar pada wilayah tertentu guna mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Setiap anggota  masyarakat  mempunyai  pendapat  tertentu  mengenai  hukum, dengan demikian perlunya pemahaman yang mendalam dalam memahami peraturan yang berlaku. Menurut  Musa (2023) masyarakat di Kabupaten Magelang  masih  beranggapan  bahwa  perkawinan  pada  usia  anak merupakan sesuatu hal yang wajar dan biasa dilakukan di tengah-tengah Masyarakat.  Dengan  demikian  jika  ada  tetangga  yang  melakukan perkawinan  pada  usia  anak  dianggap  perkawinan  yang  normal  saja. Bahkan,  pada  beberapa  wilayah  di  Kabupaten  Magelang  (khususnya  di wilayah  pinggir)  beranggapan  bahwa  melakukan  perkawinan  pada  usai anak memiliki prestice tersendiri dan menjadi kebanggaan orang tua. Hal tersebut  dikarenakan  anaknya  ada  yang  ada  yang  mau  (tertarik)  untuk menikahinya.
5. Faktor budaya
Faktor  ini  mempunyai  fungsi  yang  sangat  besar  bagi  masyarakat  untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Setiap wilayah tentu memiliki budaya  yang  berbeda  dan  budaya  biasanya  sulit  untuk  dihilangkan. Menurut    Musa  (2023)  masyarakat  di  Kabupaten  Magelang  beranggapan juga perkawinan usia anak merupakan sebagai budaya yang masih melekat di  masyarakat,.  Hal  tersebut  dikarenakan  perkawinan  usia  anak  terjadi secara  turun  temurun  dan  menjadi  tradisi  yang  sulit  dihilangkan  hingga saat ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  peneliti  menyimpulkan bahwa  Perda  Kabupaten  Magelang  No.  20  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak  terhadap  pencegahan  perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang sebenarnya sudah terlaksana, namun masih kurang  efektif.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  terdapatnya  beberapa keterbatasan  yakni  sumber  daya  manusia  yang  terlibat,  optimalisasi  sarana prasarana untuk sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak, tradisi budaya perkawinan usia anak yang masih sangat kuat, dan tingkat pendidikan yang

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 120-131
rendah  khususnya  di  bagian  pegunungan.  Saran  yang  diberikan  peneliti kepada Pemerintah Kabupaten Magelang agar Perda Kabupaten Magelang No. 20  Tahun 2017  tentang  Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak  dalam  hal upaya  pencegahan  Perkawinan  Usia  Anak  di  Kabupaten  Magelang  berjalan efektif  maka  perlu  ditambahnya  sumber  daya  manusia  yang  terjun  di lapangan,  lebih  gencar  dalam  mensosialisasikan  upaya  pencegahan perkawinan usia anak di seluruh wilayah Kabupaten Magelang, optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana yang mendukung, dan mendorong anak usia sekolah agar melaksanakan pendidikan secara tuntas.

## Referensi
Arianto,  H.  (2019).  Peran  Orang  Tua  Dalam  Upaya  Pencegahan  Pernikahan Dini. Lex Jurnalica , 16 (1), 38.
Dasmidar, M. K. D. (2017). Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues). Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 1 (1). Fathonah. (2023). Wawancara .
Fitriani, E., & Tan, W. (2022). Tinjauan Hukum tentang Pernikahan Dini dan Perceraian. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 9 (4), 2083 – 2095. Handayani,  S.,  Nuraini,  S.,  &  Agustiya,  R.  I.  (2021).  Faktor-Faktor  Penyebab Pernikahan  Dini  di  Beberapa  Etnis  Indonesia. Buletin  Penelitian  Sistem Kesehatan , 24 , 265 – 274.
Ipetu,  A.  S.,  Thalib,  M.  C.,  &  Abdussamad,  Z.  (2023).  Analisis  Efektifitas  UU Nomor  16  Tahun  2019  Terhadap  Pencegahan  Pernikahan  Usia  Dini.
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS) , 1 (2), 298 – 303. Irfan, A. (2023). Wawancara .
Jannah, M., Kariem, M. Q., Mandiri, I. G., Mandiri, I. G., Indo, U., & Mandiri, G. (2022).  Optimalisasi  Peran  Forum  Anak. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan ,
10 (02), 65 – 76.
Marwa, M. H. M. (2021a). Mitigasi Bencana Perkawinan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan  Keluarga  Sakinah:  Perspektif  Fikih  Perlindungan  Anak.
Veritas et Justitia . https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314
Marwa,  M.  H.  M.  (2021b).  Pengaturan  Batas  Usia  Perkawinan  Perspektif
Keluarga Sakinah Muhammadiyah. Justisi , 7 (1), 1 – 13.
https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170
Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). Widya Yuridika Jurnal Hukum , 21 (1), 1 – 12. Musa, A. (2023). Wawancara .
Nisa,  J.,  Prastiwi,  R.  S.,  Andari,  I.  D.,  &  Fitrianingsih,  D.  (2022).  Peningkatan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan melalui pengenalan gerakan jo kawin bocah. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) , 6 (3), 1850 – 1859.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 2, 2023 , pp. 120-131
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Magelang  Nomor  20  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, (2017).
Rahmah,  A.,  Djanuardi,  &  Kusmayanti,  H.  (2021).  Perkawinan  di  Kampung Urug  Kabupaten  Bogor Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan. Humani  (Hukum  Dan  Masyarakat  Madani) , 11 (2), 318 – 331.
Ratnasari,  D.,  Kartika,  N.  Y.,  &  Normelani,  E.  (2021).  Indikator  yang Mempengaruhi  Pernikahan  Dini  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan. Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah) , 2 (1), 35 – 42. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, (1974).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2o19  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, (2019).
Rismana,  D.,  Maria,  R.,  &  Fitri,  L.  (2022).  Dispensasi  Izin  Perkawinan  Beda Agama  Di  Indonesia. Humani  (Hukum  Dan  Masyarakat  Madani , 12 (2), 390 – 400.
Rumekti,  M.  M.,  &  Pinasti,  V.  I.  S.  (2016).  Peran  Pemerintah  Daerah  (Desa) dalam  Menangani  Maraknya  Fenomena  Pernikahan  Dini  di  Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. Jurnal Pendidikan Sosiologi , 1 – 16.
Saripurna,  D.,  Ginting,  R.  I.,  Syaputra,  Y.  H.,  Halim,  J.,  &  Juma,  F.  (2023).
Implementasi  Sistem  Pendukung  Keputusan  Pemilihan  Duta  Generasi Berencana  (  GenRe  )  Di  Sumatera  Utara  Dengan  Menggunakan  Metode Multi-Objective Optimization On the Basis Of Ratio Analysis ( MOORA ). Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer) ,
22 , 394 – 400. SIPP Pengadilan Agama Mungkid. (2023). Data Seluruh Perkara . SIPP Pengadilan Negeri Mungkid. (2023). Data Seluruh Perkara .
Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . PT Raja Grafindo Persada.
Sudiarata, I. M. (2023). Wawancara . Susilowati, N. (2023). Wawancara .
Theadora  Rahmawati,  Q.  ‘Aina.  (2019).  Efektivitas  Pencegahan  Pernikahan Dini  Pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Gondomanan  Yogyakarta Tahun 2014-2015. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law ,
1 (2), 141 – 160.
Wulandari,  M.,  Sulistyaningsih,  P.,  &  Dakum.  (2023).  Perjanjian  Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan. BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL , 94 – 101.