JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 3 No. 1 (2018): 1-19
POTENTIAL OF CREATIVE ECONOMIC FINANCING INNOVATION IN THE MADURA AREA BASED ON VILLAGE SHARIA INVESTMENT SYSTEM AS EAST JAVA’S NEW ECONOMIC SUPPORT
Herman Palani* ¹

## Handoko ²
1,2 Universitas Gadjah Mada, Indonesia

## ABSTRACT
Poverty and human development are big problems in the Madura region. The HDI of the four districts in the region is the lowest in East Java, and more than 21.46% of the population lives in poverty. On the other hand, the potential of the creative economy in this area is very potential, such as tourism development, agriculture, crafts, culinary, and performing arts. However,  limited  access  to  finance  for  business  development  makes  the development of the creative economy slow. Therefore, innovation is need - ed, especially in terms of financing to support the economy in this region. Optimization of BUMDes with a sharia investment system (Village Sharia Investment System) is a new financing solution for the community and has the potential to be developed in the Madura area. The main purpose of writing this scientific paper is to provide a normative description of the po - tential of the village sharia investment system as a supporting system for the creative economy in the Madura region. This study uses a qualitative descriptive method to provide an overview of the object of research. The data used is secondary data with literature study techniques as a data col - lection tool. The result of this research is a village sharia investment system platform that has the potential to be developed in the Madura area and can be an economic booster. The conclusion obtained is that the concept of the village sharia investment system is able to encourage the economy of East Java by developing Madura as a potential economic area through a creative economy based on village sharia investment system financing.
Keywords: Creative economy, Madura, BUMDes, Village Sharia Investment System.

## ABSTRAK
Kemiskinan  dan  pembangunan  manusia  menjadi  masalah  besar  di  ka - wasan  Madura.  IPM  empat  kabupaten  di  kawasan  ini  adalah  yang  ter - endah di jawa timur, dan lebih dari 21.46% masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, potensi ekonomi kreatif di kawasan ini sangat po - tensial  seperti,  pengembangan  pariwisata,  sektor  pertanian,  kerajinan, kuliner,  dan  seni  pertunjukkan.  Namun,  keterbatasan  akses  pembiayaan untuk  pengembangan  usaha  membuat  pengembangan  ekonomi  kreatif itu menjadi lamban. Oleh karena itu perlu adanya inovasi terutama dalam hal pembiayaan untuk menopang perekonomian di kawasan ini. Optimal - isasi BUMDes dengan sistem investasi syariah (Village Sharia Investment System) menjadi solusi pembiayaan baru bagi masyarakat dan berpotensi untuk dikembangkan di kawasan Madura. Tujuan utama penulisan karya tulis ilmiah ini adalah memberikan gambaran normatif mengenai potensi JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) p-ISSN: 2541-1470; e-ISSN: 2528-1879 DOI:10.20473/jiet.v3i1.7818 Open access under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA)

## RIWAYAT ARTIKEL
Tanggal Masuk: 14 Maret 2018 Tanggal Direvisi: 11 April 2018 Tanggal Diterima:
4 Mei 2018
Tersedia Online :
25 Juni 2018
* Korespondensi: Herman Palani
E-mail: herman.palani@mail.ugm. ac.id
village sharia investment system sebagai supporting system ekonomi kreat - if di kawasan Madura. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kual - itatif untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah platform village sharia investment system yang berpotensi untuk dikembangkan di kawasan Madura dan dapat menjadi economic booster. Kesimpulan yang diperoleh yaitu konsep village sharia investment system mampu mendorong pere - konomian Jawa Timur dengan pengembangan Madura sebagai kawasan ekonomi  potensial  melalui  ekonomi  kreatif  berbasis  pembiayaan  village sharia investment system.
Kata kunci: Ekonomi kreatif, Madura, BUMDes, Village Sharia Investment System. JEL: F30; E22

## Pendahuluan
Perkembangan suatu wilayah tidak luput dari pembiayaan yang baik. Anggaran dan belanja  yang  dirancang  dengan  sedemikian  rupa  adalah  salah  satu  kunci  untuk  mencapai pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pentingnya penguatan sektor rill membuat pe - merintah harus dapat mencari sumber-sumber dana untuk membiayai pengerjaannya seh - ingga mencapai ekonomi yang berkelanjutan. Tak jarang sumber dana yang dibutuhkan tidak cukup untuk membiayai belanja atau yang biasa disebut defisit anggaran. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah yang mengalami hal tersebut.
Jawa  Timur  adalah  salah  satu  provinsi  terbesar  di  Indonesia.  Jumlah  penduduknya mencapai 38,85 juta jiwa atau sebesar 15,54% dari penduduk Indonesia. Sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia, Jawa Timur memegang peranan penting dalam perkonomian. Pada tahun 2016, Jawa Timur menyumbang sebesar 14,95 persen atau 1.855,04 triliun rupiah terhadap PDB nasional ( BPS, 2017 ). Track Record Jawa Timur dalam hal ekonomi nyatanya belum bisa berperan penuh dalam penyelesaian masalah sosial, ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama.
Faktanya, Jawa Timur belum bisa memberikan kemerataan pembangunan bagi 29 ka - bupaten dan 9 kota yang termasuk dalam kawasannya. Madura adalah salah satu kawasan dengen ketimpangan paling tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya.
Gambar 1: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur
Kawasan Madura terdiri dari 4 kabupaten yakni Kabupaten Bangkalan, Pamengkasan, Sampang, dan Sumenep. IPM empat kabupaten di kawasan ini adalah yang terendah di Jawa Timur dan di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.
Selain IPM yang rendah, angka kemiskinan di kawasan Madura relatif tinggi diband - ingkan dengan yang lainnya. Lebih dari 21.46% masyarakatnya hidup dalam kemiskinan ( BPS Jatim, 2017 ) (data grafik terlampir).
Berbagai permasalahan tersebut membuat Madura harus bisa mengembangkan daer - ahnya dengan cara bersinergi dan berinovasi dengan potensi daerah yang ada. Terlebih lagi sumber daya alam dan potensi ekonomi kreatif di kawasan ini sangat besar. Kabupaten Pa - mekasan misalnya, masyarakat mulai menggarap ekonomi kreatif ini seperti periklanan, arsi - tektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, produksi pakaian mode, film dan fotografi, pen - erbitan dan percetakan, serta televisi dan radio. Kemudian setidaknya ada 41 objek wisata di Madura yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian seperti, Jembatan Sura - madu, Pantai Rongkang, Api Abadi, Gunung Jaddih, Karapan Sapi, Museum Keraton Sumenep, Kota Tua Kalianget, dan lain sebagainya. Lalu, kerajinan, fashion , desain, dan makanan adalah potensi yang tidak bisa luput dari identitas Madura ( Sabarudin dkk, 2015 ).
Terlepas dari potensi-potensi tersebut, masalah pendanaan atau pembiayaan sebagai modal usaha masih menjadi masalah dalam pengembangan potensi-potensi ekonomi kreatif tersebut. Dana APBD belum bisa untuk menggenjot pengembangan ekonomi secara maksi - mal. Oleh karenanya Madura membutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk menjadi alternatif pembiayaan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah membuat BUMDes adalah salah satu solusi pembiayaan dan pengembangan daerah khususnya desa. Akan tetapi, BUMDes yang ada masih belum bisa berjalan dengan optimal dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai adalah salah satu sebab BUMDes belum bisa memberikan manfaat  yang besar kepada masyarakat. Terlebih dana yang dialokasikan untuk desa sangat besar yakni satu miliyar satu desa.
Adanya BUMDes dapat dimanfaatkan dengan optimal jikalau dapat diinovasikan den - gan sesuatu yang lain. Komposisi penduduk Madura yang mayoritas Islam  sebesar 99,41% ( Kementerian Agama Jawa Timur, 2013 ) merupakan potensi yang  bisa dimanfaatkan. Pengem - bangan daerah berbasis ekonomi syariah menjadi ide yang dapat dipertimbangkan sekaligus menjadi pelengkap inovasi yang dibutuhkan BUMDes. Variabel investasi syariah adalah kon - sep yang dapat dipadupadankan dengan BUMDes.
Berangkat dari masalah dan fakta di atas menarik untuk dilihat suatu konsep baru yang dapat  menjadi  potensi  sumber  pembiayaan  baru  kawasan  Madura  dalam  pengembangan ekonomi kreatif. Optimalisasi BUMDes berbasis Investasi Syariah ( Village Sharia Investment System )  menarik  untuk  dikaji  dan  dilihat  seberapa  besar  potensinya  dalam  menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karenanya penulis mengambil judul penelitian “ Potensi Ino- vasi Pembiayaan Ekonomi Kreatif di Kawasan Madura Berbasis Village Sharia Investment System Sebagai Penopang Ekonomi Baru Jawa Timur” dengan tujuan  untuk mengetahui konsep village sharia investment system dan potensinya  sebagai sumber  pembiayaan baru.

## Tinjauan Pustaka

## Badan Usaha Milik Desa
Menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Pasal 3 (2015) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan se - cara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pe - layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes didirikan dalam rangka menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antardesa.
Dalam peraturan tesebut disebutkan bahwa  pendirian BUMDes bertujuan:
a. meningkatkan perekonomian desa
b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,
h. pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
i. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa yang bertujuan membahas pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDes, modal usaha BUMDes, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tang - ga BUMDes. Hasil kesepakatan dari Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.
BUMDes dapat membentuk unit usaha yang meliputi :
a.  Perseroan  Terbatas  sebagai  persekutuan  modal,  dibentuk  berdasarkan  perjanjian,  dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas,
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
Kemudian modal BUMDes bisa bersumber dari Angggaran Pendapatan Belanja Desa sebagai modal awal, dan juga penyertaan modal dari masyarakat desa. Setelah itu BUM - Des  diharapkan  dapat  tampil  produktif  dengan  menjalankan  bisnis  sosial (social business) yang  dapat  menghasilkan keuntungan dan  memberikan  manfaat  kepada masyarakat (profit and benefit oriented).
Bisnis yang dijalankan dapat berupa perdagangan barang ataupun penawaran jasa. Dalam perjalanannnya BUMDes juga dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang dapat memenuhi kebutuhan usaha-usaha mikro yang  dijalankan oleh usaha ekonomi desa. Tidak hanya itu, BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan.

## Studi Empiris Best practice penerapan BUMDes di Indonesia
Penerapan BUMDes di Indonesia adalah amanat dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 Bab 7 Bagian Kelima menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Mi - lik  Desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa  dengan  harapan  dapat  meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa”. Sesuai amanat ini rancangan BUMDes di Indonesia telah dimulai sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun pratik di lapangan kurang menunjukkan hasil yang signifikan. Walaupun demikian, beberapa BUMDes telah menunjukkan praktik yang nya - ta dan hasilnya pun signifikan.
Salah satu best practice penerapan BUMDes adalah BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupeten Klaten, Jawa Tengah.
Tabel 1: Profil BUMDes Tirta Mandiri
No. Nama BUMDes BUMDes Tirta Mandiri 1. Lokasi Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupeten Klaten, Jawa Tengah 2. Unit usaha a. PT Umbol Ponggok b. PT Sumber Panguripan c. PT Ponggok Ciblon d. PT Banyu Panguripan e. PT Arta Tirta Ponggok f. PT Bangun Tirta Jaya g. PT Air Ponggok h. PT Mina Tirta Mulia 3. Mitra BUMDes a. PT Bank Negara Indonesia b. Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) c. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) 4. Penghargaaana a. Kategori BUMDes terbaik 2016 #trendy b. Kategori BUMDes terbaik 2016 #inspiratif
Suksesnya BUMDes Tirta Mandiri tidak lepas dari kepemimpinan dan visi misi desa yang  jelas.  Kebutuhan  masyarakat  akan  keberadaan  BUMDes  membuat  semua  unit  usaha yang ada dapat berjalan dengan baik. Terlebih semuanya dilakukan dengan prinsip dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Kemudian kejelian dalam melihat permasalahan dan potensi desa adalah salah satu faktor utama pengembangan BUMDes di Desa Ponggok.

## Gambar 2: Pendapatan BUMDes Tirta Mandiri 2013-2016
Sejak berdirinya BUMDes Tirta Mandiri dari tahun 2009 hingga sekarang menunjukkan
perkembangan yang sangat pesat. Terbukti dengan pendapatan BUMDes yang selalu mengala - mi peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga akhir 2016, pendapatan BUMDes Tirta Mandiri mencapai 10,3 Miliyar rupiah.
Kemudian  perkembangan  BUMDes  tidak  bisa  terlepas  dari  peran  aktif  masyarakat desa melalui investasi untuk pembiayaan BUMDes. Menurut direktur BUMDes Tirta Mandiri, Joko Winarno (2017) mengatakan bahwa sudah 76 persen keluarga di  Desa Ponggok yang melakukan investasi, dan nilai investasinya rata-rata sebesar 5 juta rupiah. Bagi hasil keuntun - gannya sebesar 7-15 persen per bulan.
Hal yang menarik lainnya yang dapat diamati adalah dengan adanya BUMDes dapat menyerap tenaga kerja di desa. Masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai pekerjaan (unemployment) menjadi teberdayakan dengan banyaknya unit yang dimiliki oleh BUMDes. Sehingga pengangguran berkurang dan pendapatan per kapita masyarakat tinggi. Pendapatan per kapita masyarakat Desa Ponggok sebesar 1,5 juta- 2 juta per bulan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika BUMDes Tirta Mandiri mendapatkan penghargaan sebagai BUMDes terbaik tahun 2016 sebab BUMDes ini terbukti tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi warga desa.

## Gaya Hidup Syariah

## Perkembangan gaya hidup syariah di Indonesia
Gaya hidup syariah tidak hanya terbatas pada persoalan makanan. Sektor- sektor lain - nya pun harus diperhatikan agar kesyariahan sebagai muslim lebih komprehensif. Kini umat muslim kelas menengah sudah mulai sadar akan pentingnya gaya hidup yang syariah.
Beberapa penelitian pun menjadi bukti akan hal itu. Salah satunya survei yang telah dilakukan Yuswohady (2015) terhadap masyarakat kelas menengah muslim pun menunjuk - kan, untuk produk kosmetik, setidaknya 95% dari responden mengecek label halal saat mem - beli produk. Begitu pula kaum wanita muslim kini semakin concern untuk menutup auratnya, terbukti muslimah berlomba-lomba mengenakan hijab. Yuswohady juga menyebutkan kalau dulu konsumen muslim kurang begitu concern dengan praktik riba dalam mempergunakan jasa bank, kini menjadi peduli untuk menghindari riba. Bank syariah tumbuh demikian pesat selama 15 tahun terakhir mencapai 40% per tahunnya. Kalau dulu tak begitu peduli dengan makanan halal, kini kaum muda muslim menjadi sangat peduli.

## Invetasi syariah bagian dari gaya hidup syariah
Perkembangan  gaya  hidup  syariah  juga  menular  pada  sektor  investasi.  Kebutuhan orang akan urgensi investasi mengantarkan pentingnya investasi yang berbasis syariah atau islami.
Kata investasi berasal dari kata bahasa inggris `investment` yang atinya menanam. Da - lam  kamus  webster  new  collegiate  dictionary  kata invest berarti  meletakkan sumber daya yang benilai menjadi sesuatu yang diekspektasikan akan memberikan keuntungan. Invetasi adalah kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan. Sebab kegiatan ini dapat membuat  harta yang awalnya hanya tersimpan dan tidak tidak produktif menjadi harta yang lebih produktif dan mendatangkan manfaat. Investasi juga salah satu cara manusia untuk menjaga eksistensi kelangsungan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun bagi generasi setelahnya ataupun un - tuk motif berjaga-jaga jikalau di masa depan seseorang tersebut sudah tidak mampu untuk bekerja.
Di dalam Islam, kegiatan invetasi sangat didukung. Terlebih dengan adanya larangan untuk tidak melakukan aktivitas penimbunan (iktinaz) uang dan harta yang dimiliki. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qu’an Surat At-Taubah; 34-35 pelarangan menimbun harta bagi diri sendiri. Dalam haditsnya pun Rasulullah bersabda ”Ketahuilah, Siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta (uang warisan), maka hendaklah ia mengin - vestasikannya (membisniskannya), janganlah ia membiarkan harta itu idle, sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat”.
Di hadits yang lain pun Rasulullah menerangkan bahwa ”Berikanlah kesempatan kepa - da mereka yang memiliki tanah untuk memenfaatkannya, dengan caranya sendiri dan jika ti - dak dilakukannya, hendaklah diberikan pula orang lain agar memanfaatkannya” (HR Muslim).
Berikut adalah prinsip-prinsip investasi syariah :

## a. Halal
Bentuk dari suatu investasi harus tehindar dari bidang bisnis yang haram atau mengandung syubhat . Halal dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan barang atau jasanya, media yang digunakan, dan output dari perusahaan atau tempat berinvetasi. Misalnya tidak boleh berin - vetasi pada bisnis prostitusi, rokok, persenjataan teroris dan lain sebagainya.
b. Maslahah (manfaat)
Prinsip maslahah menjelaskan agar semestinya investasi mendatangkan manfaat. Para pihak yang terlibat dalam investasi harus memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Sebagai contoh, investasi  desa pada pembuatan objek wisata. Hal ini mendatangkan manfaat bagi desa maupun bagi masyarakat secara umum.
Manfaat invetasi diantaranya adalah :
c. Manfaat bagi yang menginvestasikan berupa bagi hasil dari suatu usaha dengan prinsip-prin - sip syariah
d. Manfaat bagi yang mendapat tambahan investasi berupa perluasan modal untuk usaha. Berkenaan dengan hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) mengatur perusahaan agar mendapa - tkan dana pembiayaan atau sumber dana dari hutang tidak lebih dari 30% dari rasio modal - nya, pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%, dan  memiliki aktiva kas atau piutang yang totalnya tidak lebih dari 50%. Aturan ini untuk menghindari risiko.
e. Manfaat bagi masyarakat secara luas
Sebagai contoh investasi dapat menciptakan produk-produk yang berkualitas sehingga mas - yarakat mempunyai pilihan untuk membandingkan satu produk dengan produk yang lainnya. Hal ini akan menguntungkan masyarakat.
Selain mempertimbangkan kehalalan dan maslahah , dilansir dari website Ikatan Ahli Ekonomi Islam menyebutkan investasi juga harus terbebas dari praktik riba, gharar, maysir (spekulasi), dan praktik-praktik lainnya yang dilarang dalam Islam.
Studi Empiris Program Pemerintah dan Pembiayaan Syariah di Syria dan Bangladesh
Studi kasus yang dilakukan Mahmoud Al Asaad mengenai program model keuangan mikro syariah berbasis Dana Desa (Villages Funds) atau sanadiq di Al Jabar Al Hoss, Syria, menemukan bahwa program tersebut mampu membuat desa menjadi lebih produktif. Perlu diketahui bahwa Al Jabar Al Hoss adalah daerah bebatuan dan kering, serta merupakan daer -
ah dengan tekanan ekonomi yang paling buruk di Syria.
Penduduknya miskin dan 41% wanita di sana masih buta huruf (illaterate). Salah satu 9 masalah besar di sana adalah akses keuangan, sehingga ketika adanya program Village Funds , masyarakat menjadi lebih baik.
Suksesnya Village Funds tidak lepas dari dukungan UNDP (United Nations Develop - ment Program) yang membantu dari sisi permodalan. Dari tahun 2000-2003 terdapat 22 desa yang masuk dalam program tersebut dan terdiri dari 4691 anggota dengan modal US$ 130,000 dan UNDP berkontribusi $370,000 dalam permodalan.
Dengan  program  tersebut  masyarakat  bisa  berinvestasi  dan  menggunakan  fasilitas kredit  untuk  pendanaan  usaha,  semuanya  berbasis  syariah.  Penduduk  wanita  menjadi lebih  produktif  karena  menemukan  pembiayaan  yang  mudah  dan  tidak  rumit  seperti yang  ditawarkan pada  bank-bank  umum.  Mereka  melakukan  bisnis  berupa  membuka toko kecil, beternak, dan  lain-lain. Kemudian  bagi  anggota  yang berinvestasi, pertahunnya bisa mendapatkan bagi hasil sebesar 30%-40% dari modal yang dibayarkan. Kemudian  pada  tahun 2006  peneliti  Mahmood  Ahmed  melakukan  penelitian dengan  judul The  Role  of  RDS in The  Development  of  Women  Entrepreneurship  Under Islamic  Micro  Finance:  A  Case  Study of Bangladesh . Penelitian tersebut berfokus pada dampak program pengembangan wilayah pedesaan dengan sistem pengembangan keuangan  mikro  syariah  terhadap  perkembangan entrepreneurship di  kalangan  wanita dewasa. Keuangan  syariah  yang  diaplikasikan  pada para program RDS ( Rural Development System ) adalah :
1. Bay-Mu’ajjal (pembayaran yang ditangguhkan)
2. Bay- Murabahah (jual beli )
3. Bay-Salam (mempercepat pembayaran dan menundah penyerahan barang)
4. Leasing (sewa guna usaha)
Penelitian  tersebut  menemukan  bahwa  program  pengembangan  wilayah pedesaan (RDS) dengan sistem pengembangan keuangan mikro syariah berkontribusi pada pengemban - gan entrepreneurship wanita dewasa. Terbukti dengan adanya peningkatan ekspansi bisnis pada 59,5% wanita dewasa pada penelitian ini. Kemudian ada 16% wanita dewasa yang sudah memulai bisnis barunya, dan ada 12% wanita dewasa yang mencoba membuat produk baru.

## Metodologi Penelitian

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian  dimulai dari bulan Juli 2017 hingga awal bulan Oktober 2017.

## Jenis Penelitian
Jenis peneltian ini adalah penelitian konseptual dengan pendekataan kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap fenomena faktual terkait permasalahan ekonomi ka - wasan Madura. Selanjutnya juga dilakukan analisis terkait BUMDes dan potensi sistem invet - asi syariah di kawasan Madura. Setelah itu diajukan desain konsep Village Sharia Investment System sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

## Metode dan Jenis data penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriprif kualitatif. Pada tahap pertama dilakukan analisis kesenjangan (gap analysis) untuk melihat pebedaan  antara kondi - si ideal serta kondisi faktual terkait keadaan perekonomian kawasan Madura, Provinsi Jawa Timur. Kemudian dilakukan studi terhadap konsep-konsep pembiayaan melalui kebijakan di negara negara lain dan penerapannya. Studi yang dilakukan juga  mencakup studi regional kawasan Madura baik aspek fisik maupun sosial budaya. Terakhir, dilakukan studi terhadap konsep inovasi pembiayaan dengan village sharia investment system di kawasan Madura agar mampu  menciptakan  inovasi  pembiayaan  baru  bagi  kawasan  Madura  serta  menyesuaikan dengan tata kelembagaan di kawasan tersebut.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengum - pulan data melalui studi pustaka. Sumber-sumber pustaka yang digunakan terutama berupa laporan, produk peraturan, jurnal penelitian, serta informasi dari laman web lembaga terkait.

## Gap Analysis (Analisis Kesenjangan)
Berdasarkan penjelasan pada bagian metode dan jenis data penelitian, analisis pe - nelitian menggunakan gap analysis sebagai salah satu metode. Metode ini digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi ideal (yang diharapkan) dengan kondisi faktual yang ada. Pada analisis ini ada lima tahap yakni, Isolate trends, monitor trigger, identify potential gaps, track known gaps, execute action.
Tabel 2: Gap analysis keadaan perekonomian kawasan Madur Kondisi Ideal Kondisi Faktual Kesenjangan Inovasi (Gap) Mudahnya mendapatkan pembiayaan untuk modal pengembangan usaha Pembiayaan masih menjadi kendala bagi masyarakat. Lembaga pembiayaan yang ada belum sepenuhnya bisa membantu masyarakat mendapatkan dana Kurangnya sumber pembiayaan yang mudah dan memasyarakat Menciptakan sumber-sumber pembiayaan baru melalui optimalisasi BUMDes sebagai media dan pusat ekonomi desa. Pembiayaan baru tersebut menggunakan sistem investasi syariah yang sesuai dengan kebermanfaatanny a dan juga komposisi penduduk Madura sebagai mayoritas Muslim yang taat.
Kondisi Ideal Kondisi Faktual Kesenjangan Inovasi (Gap) BUMDes menjadi penggerak ekonomi desa dalam mencapai kemajuan bersama. BUMDes dimanfaatkan dengan optimal BUMDes kebanyakan masih tidak optimal kebermanfaatannya dan keberadaanya bahkan tidak ada. Kemudian belum bisa menjadi penggerak ekonomi desa dalam mencapai kemajuan bersama BUMDes belum menjalankan fungsinya secara maksimal Sistem pembiayaan syariah bagi masyarakat Kawasan Madura yang mayoritas Muslim Belum sepenuhnya kawasan Madura menggunakan pembiayaan syariah padahal mayoritas adalah beragama Islam. Kurangnya sumber pembiayaan syariah yang memasyarakat

## Hasil Dan Pembahasan

## BUMDes (OPOP-OVOP-OVOC) Sebagai Modal Dasar
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2016) , menunjukan  bahwa jum - lah penduduk Madura pada tahun 2016 sebesar 3.841.386 jiwa Kabupaten Bangkalan sebesar 962.773 jiwa, Kabupaten Sumenep sebesar 1.076.805 jiwa, Kabupaten Pamekasan sebesar 854.194 jiwa, dan Kabupaten Sampang sebesar 947.614 jiwa. Selain itu, Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2016) juga mencatat jumlah desa yang ada di Madura, Kabupaten Bangkalan sebanyak 281 desa, Kabupaten Sumenep sebanyak 332 desa, Kabupaten Sampang sebanyak 180 desa, dan Kabupaten Pamekasan sebanyak 178 desa. Madura mempunyai potensi yang besar dari segi banyaknya desa dan sumber daya manusia, sehingga setiap kabupaten yang ada di Madura bisa diperdayakan melalui BUMDes. Sebelum membentuk BUMDes, langkah yang perlu dilakukan Madura adalah menerapkan prinsip berikut:

## Gambar 3: Langkah Strategis Membentuk BUMDes
Sumodiningrat (2016) menjelaskan bahwa Program OPOP ( One Person One Product ) – OVOP ( One Village One Product ) – OVOC ( One Village One Corporation ) adalah prinsip- prinsip dasar yang harus digunakan untuk membangun dan memajukan perekonomian rakyat. Prinsip OPOP menggambarkan seorang individu dalam masyarakat yang mandiri, dalam artian bisa
Palani, H. & Handoko Potential of Creative Economic Financing Innovation in The Mad - ura Area Based on Village Sharia Investment System as East Java’s New Economic Suppor
memenuhi kebutuhan dengan usahanya sendiri. Prinsip OPOP penting menjadi fondasi kare - na mencoba memaksimalkan potensi dan kesadaran masyarakat sendiri untuk memperbaiki hidupnya melalui konsep pemberdayaan masyrakat.
OPOP yang sudah berjalan dapat dikembangkan dengan aspek yang lebih luas, seh - ingga  banyak  orang  yang  bergabung  dalam  komunitas  dengan  keterampilan  yang  sama, dan membentuk komunitas dalam unit desa. Komunitas usaha yang sama tadi dapat mem - bentuk satu kesatuan usaha dalam satu desa, sehingga bersama-sama memproduksi, bekerja sama untuk membentuk usaha bersama, dan melayani permintaan dalam satu wilayah desa, hingga pada akhirnya dapat mengembangkan usaha lebih luas dalam satu desa atau OVOP ( Sumodiningrat, 2016 ). Setelah usaha bersama berjalan (OVOP), selanjutnya diperlukan mem - bentuk badan hukum usaha. Badan hukum usaha bisa berbentuk BUMDes maupun koperasi yang pengelolaannya profesional dan berorientasi keuntungan bagi para anggotanya seperti Perseroan Terbatas (OVOC). BUMDes inilah yang akan menjadi penggerak perekonomian di desa-desa Madura. BUMDes berperan sebagai lembaga yang mengatur semua unit tata usaha yang ada di desa, pemberdayaan masyarakat desa, pengaturan modal usaha masyarakat desa, dan sebagai pendorong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## Gambar 4: Konsep Dasar OVOP

## Sumber: Dashboard Ekonomika Kerakyatan, FEB UGM (2016)
Konsep dasar diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis pendeka - tan OPOP-OVOP-OVOC fokus utamanya adalah revitalisasi. Revitalisasi desa dalam artian me - manfaatkan segala potensi dan peluang yang ada di desa untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui program pemberdayaan ( endogenous development ). Revitalisasi manusia merupakan pemanfaatan dan peningkatan keahlian, keterampilan, dan kecakapan diri indi - vidu untuk lebih produktif dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Revitalisasi manusia ada - lah usaha untuk membangun manusia ( human capital ). Revitalisasi perdagangan berusaha menciptakan sistem ekonomi dalam desa yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri ( self-suffi - cient ) .
Optimalisasi BUMDes Sebagai Fondasi Utama Village Sharia Investment System
Permasalahan utama di Madura adalah BUMDes masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Desa, A Masuni (2016) menyatakan bahwa dari 330 desa yang ada di Sumenep, hanya 160 desa yang mem - punyai BUMDes. Ironisnya tidak semua BUMDes menjalankan program secara baik, karena sebagian masih sekadar terbentuk saja. Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sangatlah penting. Oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi sistem dan
teknis pelaksanaan BUMDes di Madura agar bisa menjalankan fungsi sebagai penggerak per - ekonomian desa.

## Gambar 5: Konsep Struktur Pemerintahan Desa
Struktur pemerintahan desa harus menunjang kinerja BUMDes agar bisa bekerja se - cara optimal. Musyawarah desa diperlukan sebagai tingkatan tertinggi di dalam desa yang terdiri dari seluruh masyarakat desa yang mempunyai saham di BUMDes, Kades dan apara - tur desa, BPD, dan elemen lain yang mempunyai kepentingan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk untuk mengawasi jalannya BUMDes. Kades dan aparatur desa sebagai pen - anggung jawab utama BUMDes. Sedangakan masyarakat sebagai stake  holder atau pelaku utama dalam program BUMDes.

## Konsep Village Sharia Investment System
Berdasarkan skema di Gambar 6 dapat dijelaskan hubungan antara BUMDes dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat dan peran masing-masing elemen dalam mendukung village sharia investment system .
BUMDes berperan sebagai badan hukum usaha di desa, menjalankan fungsi penggerak pere - konomian desa, dan sebagai badan untuk mensejahterakan masayarakat desa.
Musyawarah desa sebagai tingkatan tertinggi didalam desa, berisi seluruh masyarakat desa yang mempunyai saham di BUMDes, Kades dan aparatur desa, BPD, dan elemen lain yang mempunyai kepentingan. Berfungsi sebagai elemen strategis untuk menentukan kebijakan atau keputusan yang diambil terkait keberlangsungan BUMDes.
Masyarakat sebagai stake holder yang menjadi pelaku usaha dalam program BUMDes, se - bagai investor dalam pembiayaan BUMDes, dan sebagai sasaran utama dalam program pem - berdayaan di desa.
Pemerintah Kabupaten sebagai koordinator dan fasilitator utama dalam menjalankan fungsi BUMDes, sebagai s upporting unit dalam bantuan legalitas dan hukum.
Hubungan dan koordinasi antara BUMDes dengan masyarakat ada dua. Pertama mas - yarakat sebagai investor dan salah satu sumber pembiayaan BUMDes, masyarakat memberi - kan bantuan dana berbentuk kepemilikan BUMDes berupa saham.  BUMDes bertugas meng - himpun dana dari masyarakat dan memberikan deviden atau bagi hasil kepada masyarakat. Dana  dari  masyarakat  ditampung  dan  disalurkan  kepada  PT  yang  ada  di  BUMDes  untuk pengembangan  usaha.  Kedua,  BUMDes  sebagai  badan  penyalur  kredit  kepada  masyarakat untuk pengembangan usaha di desa, bisa dalam bentuk koperasi syariah dan lembaga pem - biayaan lainnya.
Musyawarah desa dengan BUMDes berhubungan untuk menentukan arah implemen - tasi  kebijakan  yang  diambil  dalam  musyawarah  desa,  BUMDes  berkewajiban  menjalankan
Palani, H. & Handoko Potential of Creative Economic Financing Innovation in The Mad - ura Area Based on Village Sharia Investment System as East Java’s New Economic Suppor
keputusan musyawarah desa untuk mengembangkan BUMDes. Pemerintah kabupaten dan musyawarah desa bertugas untuk menentukan koordinasi dan melihat potensi yang ada di desa.  Musyawarah  desa  bertugas  menyampaikan  masalah  yang  tidak  bisa  diselesaikan  di tingkat desa. Semua mekanisme dan pengelolaan keuangan maupun usaha dilakukan dengan prinsip syariah, dilakukan dengan prinsip tanpa riba, gharar , maupun maysir. Prinsip syariah inilah yang menjadikan landasan utama untuk menyejahterakan masyarakat desa di Madura. Dengan mayoritas penduduk muslim, diharapkan prinsip syariah bisa menjadi solusi dalam mengatasi masalah pembangunan ekonomi Madura di tingkat desa.

## Gambar 6: Konsep Village Sharia Investment System
Pada skema/bagan tersebut menjelaskan tentang bagaimana inovasi pembiayaan sya - riah melalui BUMDes. Pada umumnya masyarakat terbagi menjadi dua yaitu, masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Dua tipe masyarakat inilah yang mela - hirkan adanya sistem investasi. Masyarakat yang kelebihan dana dapat berinvestasi pada lini bisnis yang dinaungin oleh BUMDes. Bisa pada sektor pariwisata, industri, maupun financing (pembiayaan). Hal ini membuat masyarakat lebih produktif dalam mengalokasikan uangnya selain untuk keperluan konsumsi.
Dengan menggunakan sistem syariah maka investasi harus memenuhi koridor-koridor yang telah ditetapkan di dalam hukum syariah yakni muamalah. Tentu saja dalam transaksi tersebut mestinya tidak ada unsur riba, maysir, gharar, dan lain sebagainya. Kemudian investa - si harus pada lini bisnis yang halal. Investor tidak boleh berinvetasi pada perusahaaan yang jelas-jelas memproduksi miras, makanan yang mengandung minyak babi, dan lain sebagainya. Namun, dikarenakan investor berinvestasi pada BUMDes dengan sistem syariah maka kekha - watiran akan hal tersebut dapat diminimalisasi.
Tidak hanya itu, investasi yang baik adalah yang mendatangkan manfaat bagi investor, penerima dana, dan juga masyarakat sekitar. Oleh karena itu orientasi investasi tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatan dari usaha yang diberikan investasi. Ter - akhir, pembagian dari hasil investasi harus jelas baik itu untung (profit) maupun rugi (loss). Misalnya pembagian 40%-60%, maka akad ini harus dipatuhi dan diterima konsekuensi dari akad tersebut.
Selain  masyarakat  yang  kelebihan  dana,  BUMDes  juga  mengakomodasi  masyarakat yang kekurangan dana. BUMDes dapat memberikan dana sebagai pinjaman dengan akad bagi hasil. Itu artinya, apapun yang terjadi nantinya pada usaha yang dimiliki oleh si peminjam dana, baik pihak BUMDes maupun pihak peminjam harus menerima konsekuensinya.
Berbeda  dengan  pembiayaan  biasa,  melalui  BUMDes  masyarakat  akan  didampin - gi dan dimonitor oleh BUMDes. Jika bank-bank hanya sebatas memberikan pinjaman dana, BUMDes sangat pro aktif dalam membantu masyarakat mewujudkan usaha yang potensial, menguntungkan,  dan  mendatangkan  manfaat.  Masyarakat  akan  diberikan  pelatihan  atau edukasi mengenai pengelolaan usaha yang tepat seperti, pembukuan, sistem usaha, dan lain sebagainya. Pada tahap ini usaha yang dijalankan akan mendapatkan masukan (advise) yang berguna untuk kelangsungan usaha.
Pelatihan, pendampingan, dan monitoring sejatinya adalah bentuk minimalisasi risiko. BUMDes tidak lepas tangan terhadap warganya yang memiliki usaha dan mendapatkan pen - danaan.  Selain  mempermudah  pembiayaan  masyarakat,  dan  melepaskan  ikatan  riba  dari bank  konvensional,  usaha  yang  dijalankan  masyarakat  mempunyai  risiko  gagal  yang  lebih kecil dibandingkan tanpa BUMDes. Hal ini juga menguntungkan BUMDes karena akad pem - biayaan adalah bagi hasil. Ini berarti jika usaha masyarakat memperoleh profit, BUMDes juga mendapatkan bagi hasil dari profit tersebut sesuai dengan kesepakatan.
Potensi Pembiayaan Baru Bagi Kawasan Madura Dengan Village Sharia Investment System.
Madura sebagai kawasan dengan 4 kabupaten didalamnya menyimpan segudang po - tensi baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kendala pembiayaan dan sistem yang kurang optimal membuat potensi-potensi tersebut belum bisa memberikan nilai tambah  lebih  bagi  masyarakat.  Potensi-potensi  yang  belum  dimanfaatkan  secara  optimal tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal dengan sistem village sharia investment system. Berikut adalah salah satu simulasi pemanfaatan village sharia investment system pada Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan.

## Tabel 3: Profil singkat Desa Bumi Anyar
No Sekilas tentang desa Demografis dan Geografis Potensi desa 1. Nama Desa Bumi Anyar. Jumlah penduduk desa yaituJumlah 2.396 jiwa. Dusun  Kwanyar:  Melon dan jambu mete  (Varietas rock melon)
Palani, H. & Handoko Potential of Creative Economic Financing Innovation in The Mad - ura Area Based on Village Sharia Investment System as East Java’s
New Economic Suppor No Sekilas tentang desa Demografis dan Geografis Potensi desa 2. Kepala Desa: Hartono, S.E Desa Bumi Anyar terletak di ujung timur tepatnya di perbatasan Kabupaten  Bangkalan dan Sampang Tangkat: Melon (Varietas rock melon) 3. Terdiri dari 6 dusun yakni Dusun Kwanyar, Tangkat Nangger, Preng Kenek Tlagah,  Lobuk. Nangger: Semangka, kacang hijau, kacang tanah, dan padi 4. Preng Kenek: Padi dan Jagung 5. Terdiri dari 6 dusun yakni Dusun Kwanyar, Tangkat Nangger, Preng Kenek Tlagah,  Lobuk. Tlagah: Padi dan Jagung 6. Lobuk: tambak garam dan tambak udang
Pada gambar 8 menjelaskan tentang potensi village sharia imvestment system diterap - kan di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupatan Bangkalan. Berdasarkan analisis data terkait potensi desa, geografis, dan data pendukung lainnya. Desa Bumi Anyar adalah salah satu desa yang potensial dikembangkan dengan konsep ini.
Pada tahap pertama, aparatur desa dan masyarakat Desa Bumi Anyar menerapkan konsep  dasar  pemberdayaan  masyarakat  berbasis  pendekatan  OPOP-OVOP-OVOC.  Mas - yarakat Desa Bumi Anyar melakukan revitalisasi terhadap desa dan individu masing- masing untuk menemukan potensi sumber daya yang tersedia. Sumber daya merupakan kunci utama dalam konsep pemberdayaan. Sumber daya manusia sebagai pelaku utama, harus memiliki nilai-nilai produktivitas untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian dalam meningkat - kan aktivitas ekonomi. Sumber daya alam dan ekonomi merupakan bahan dasar dan objek utama untuk digunakan dalam meningkatkan aktivitas perekonomian desa. Berangkat dari keterampilan individu desa dan tersedianya sumber daya sebagai modal dasar untuk OPOP, langkah selanjutnya adalah revitalisasi desa secara komprehensif untuk mengembangkan tiap individu menjadi dalam satu komunitas dengan tujuan menciptakan produk ekonomi dalam satu desa (OVOP). Langkah terakhir adalah pembentukan badan hukum usaha (BUMDes) di Desa Bumi Anyar untuk menaungi usaha-usaha, mengatur jalannya usaha masyarakat, dan penggerak perekonomian desa (OVOC).
Tahap kedua adalah, setelah terbentuknya BUMDes di Desa Bumi Anyar, maka di dalam BUMDes tersebut dibuat Perseroan Terbatas (PT) untuk menaungi usaha-usaha masyarakat Desa Bumi Anyar. PT disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing sesuai dengan potensi Desa Bumi Anyar (Endogenous Development). Kami membagi PT di Desa Bumi Anyar menjadi 4 jenis, yaitu PT Tani Anyar, PT Laut Anyar, PT Arta Anyar, PT Anyar Kreatif. Penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dan peran masing-masing PT akan dijelaskan sebagai berikut:
a. PT Tani Anyar berfokus dalam pengembangan usaha pertanian dan peternakan Desa Bumi Anyar. PT ini berupaya mengembangkan produksi padi, jagung, kacang mete, dan melon se - bagai unggulan utama hasil pertanian di Kabupaten Bangkalan. Selain itu juga mengembang - kan hasil peternakan masyarakat desa seperti sapi, ayam dan ternak lainnya.
b. PT Laut Anyar berfokus pada pengembangan usaha masyarakat pada hasil budidaya laut. Melalui tambak garam, tambak ikan dan udang, serta budidaya rumput laut, diharapkan Desa Bumi Anyar bisa menjadi daerah penghasil budidaya laut yang mandiri.
c. PT Arta Anyar berfokus pada masalah pembiayaan BUMDes dan pengelolaan keuangan di Desa Bumi Anyar. PT ini bertugas menghimpun dana dari masyarakat desa berupa investasi dalam bentuk saham dan memberikan kredit kepada masyarakat yang akan mengembangkan usaha. Selain itu, PT Arta Anyar juga berfungsi sebagai lembaga perantara jual beli kebutuhan di Desa Bumi Anyar.
d. PT Anyar Kreatif berfokus pada pengembangan industri kreatif yang ada di Desa Bumi Any - ar, seperti industri rumahan dan batik tulis. Selain itu juga pengembangan di sektor jasa, khu - susnya potensi pariwisata Desa Bumi Anyar.

## Gambar 8: Potensi pengembangan Village Sharia Investment System di Desa Bumi Anyar
Lebih lanjut, yaitu tahap ketiga, BUMDes sebagai lembaga keuangan desa tidak ha - nya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat desa, melainkan juga sebagai lembaga yang memberikan program pemberdayaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Desa  Bumi  Anyar.  Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjaga keberlan - jutan usaha-usaha masyarakat desa dan menciptakan iklim masyarakat yang lebih produktif.
Selain  pemberdayaan,  BUMDes  sebagai  badan  hukum  desa  mempunyai  fungsi  se - bagai alternatif pembiayaan usaha masyarakat. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip sya - riah, sehingga semua mekanisme usaha berdasarkan prinsip syariah juga. Tujuannya adalah membawa Desa Bumi Anyar menjadi desa mandiri dengan pendapatan per kapita yang tinggi berlandaskan prinsip syariah, sehingga bisa menjadi desa yang sejahtera dengan nilai- nilai islami.  Prinsip syariah yang dimaksud adalah semua usaha yang dinaungi oleh BUMDes ha - ruslah bergerak pada bidang yang halal dan membawa manfaat. Selanjutnya setiap bisnis yang memperoleh aliran dana baik investasi masyarakat pada BUMDes maupun pinjaman modal oleh masyarakat yang melakukan usaha juga harus berlandaskan prinsip syariah. Ini berarti tidak ada sistem bunga (interest) pada setiap jenis transaksi, segalanya berprinsip bagi hasil sesuai dengan akad yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Praktik-praktik seperti riba, maysir, dan gharar tidak diperkenan dalam setiap lini bisnis. Penulis percaya dengan sistem syariah ini dapat membawa Desa Bumi Anyar lebih baik lagi. Telah banyak bukti empiris yang
Palani, H. & Handoko Potential of Creative Economic Financing Innovation in The Mad - ura Area Based on Village Sharia Investment System as East Java’s New Economic Suppor

## menjelaskan keberhasilan dari sistem syariah dalam hal pembiayaan maupun yang lainnya

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang telah  dipaparkan, kesimpulan  penelitian  ini  yang pertama  yakni  Konsep  village  sharia  investment  system  adalah  suatu  konsep  optimalisasi BUMDes untuk menaungi unit-unit usaha yang potensial di desa sekaligus sebagi lembaga pembiayaan (financing) dan wadah investasi (medium of investment) dengan prinsip- prinsip syariah. Mekanisme village sharia investment system terdiri dari:
a. pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan OPOP-OVOP-OVOC,
b. pembentukan komunitas-komunitas usaha masyarakat,
c. pendirian badan hukum usaha (BUMDes),
d. integrasi unit-unit usaha melalui BUMDes.
Kedua,  Potensi  village  sharia  investment  system  sebagai  sumber  pembiayaan  baru sangat besar. Terbukti dengan adanya potensi sumber daya alam dan manusia, kondisi sosial budaya, dan komposisi penduduk yang mayoritas beragama Islam. Kemudian sistem ini dapat mempermudah masyarakat yang kelebihan dana untuk berinvestasi pada lini bisnis yang po - tensial dan juga sebagai wadah bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha sekaligus pemberdayaan yang terintegrasi untuk meminimalisasi risiko usaha gagal. Selanjut - nya prinsip-prinsip syariah misalnya sistem bagi hasil, jual beli, dan akad yang jelas, dapat memuaskan masyarakat kawasan Madura yang mayoritas muslim.

## Saran
Untuk pemerintah kabupaten di kawasan Madura pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya agar mencoba melihat kembali potensi- potensi yang dimiliki supaya bisa dimaksimalkan. Kemudian village sharia investment system kiranya dapat dipertimbangkan oleh desa sebagai upaya mengatasi kendala pembiayaan untuk pengemban - gan sub-sub ekonomi kreatif.
Untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengoptimalkan kembali penelitian ini ter - utama dalam pemenuhan data primer dan skema yang peneliti tawarkan agar penelitian se - lanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai beragam potensi kawasan Madura dan sistem yang lebih tepat.

## Daftar Pustaka
Ahmed, M. (2008). The Role of RDS in the Development of Women Entrepreneurship under - Islamic Micro Finance: A Case Study of Bangladesh. Journal of Islamic Microfinance , 211 (4), 247-262.
Desa  Bumi  Anyar,  Kecamatan  Tanjung  Bumi,  Kabupaten  Bangkalan.  Dari  http://bumianyar. blogdesa.net: http://bumianyar.blogdesa.net/2016/08/profil- desa.html. Diunduh tang - gal 07 Agustus 2017.
Assad, M. A. (2008). Village Funds: The Experience Of Rural Community Development At Ja - bal. Islamic Finance for Micro and Medium Entreprises , 197 (2), 142 - 156.
Badan Pusat Statistik. (2017). Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha). Diunduh tanggal 04 Agustus 2017,bps.go.id/subjek/view/id/52#subjekViewTab3.
Badan  Pusat  Statistik  Jawa  Timur.  (2017).  Jumlah  Penduduk  Menurut  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jawa Timur, 2010, 2015, dan 2016. Diunduh tanggal 04 Agustus 2017, Jatim.bps. go.id/linkTableDinamis/view/59.
BPS Jawa Timur. (2017). Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 1999, 2002, 2004- 2015. Diunduh tanggal 04 Agustus 2017, Jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/235.
Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ). (2007). Malang: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
BUMDes Tirta Mandiri. (2017). Holding dan Kemitraan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok. Klaten: BUMDes Tirta Mandiri.
Ponggok Jadi Desa Wisata Terbaik Ratusan Warganya Jadi Invetor. Diunduh tanggal 17 Mei 2017, nasional.tempo.co.id.
Eko, Sutoro. (2014). Desa Membangun Desa (Cetakan 1). Yogyakarta: Australian Community Development and Civil Society Strenghtening Scheme.
Hermansah. (2017). Percaya Diri dengan Gaya Hidup Syariah. Diunduh tanggal 04 Juli 2017, nasional.sindonews.com.
IAEI, (2013) Investasi Syariah Menguntungkan Dunia Akhirat. (2013, September 4). Diunduh tanggal 08 Juli 2017, iaei-pusat.org: http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi- syariah/ investasi-syariah-menguntungkan-dunia-dan-akhirat-?language=id
JTHawes Consulting. (2009). 5 Steps for Gap Analysis. Allen, Texas: JTHawes Consulting.
Kementerian Agama Jawa Timur. (2013). Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2013 . Jawa Timur: Kementerian Agama Jawa Timur.
Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). Peraturan Pendi - rian, Pengurusan dan Pengolahan, dan Pembubaran, Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
Nathasi.  Gaet  Turis  Muslim,  Pulau  Madura  Mulai  Berbenah  Hadirkan  Pariwisata  Halal.Di - unduh  tangga  01  Agustus  2017,  gomuslim.co.id/:  http://www.gomuslim.co.id/read/ news/2017/08/01/4846/gaet-turis-muslim-pulau-madura-mulai-berbenah-hadir - kan-pariwisata-halal.html
Rosy. Tidak Sampai Separuh Desa di Sumenep yang Bentuk BUMDes. Media Madura. Diunduh tangga;  13  Juli  2017  HYPERLINK  “https://mediamadura.com/2017/01/13/tidak-  sam - pai-separuh-desa-di-sumenep-yang-bentuk-bumdes/”mediamadura.com/2017/01/13/ tidak-sampai-separuh-desa-di-sumenep-yang-bentuk- bumdes/ .
Sabarudin Akhmad, R. H. (2015). Pemetaan Potensi Industri Kreatif Unggulan Madura. Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, 12 (02), 155-156.
Sumodiningrat, Gunawan. dan Wulandari, Ari. (2016). Membangun Indonesia dari Desa. Yog - yakarta: Media Pressindo.
Palani, H. & Handoko Potential of Creative Economic Financing Innovation in The Mad - ura Area Based on Village Sharia Investment System as East Java’s New Economic Suppor
Tempatwisataindonesia.id. (2017, Juli 15). 41 Tempat Wisata di Madura Terbaru yang Wajib Dikunjungi.  Dari  tempatwisataindonesia.id:  https://tempatwisataindonesia.id/tempat- wisata-di-madura/

## Lampiran
Sumber : Arsip pibadi peneliti