Refleksi Atas Konsep  Peradilan  Satu Atap Menuju Pada Tujuan
Kekuasaan  Kehakiman  Yang Mandiri
Oleh: Fence M. Wantu

## Abstract
Big problems in Indonesian justice since independenced  is justice freedom. Many sides wish to intluence justice  power  with  various reasoning of importances.  Manifestly,  there is politics  power, economics power, member of society at law direct  and or with legal  advisor,  or even from element of law enfurcer  itself.
Struggle for towards to one roofjudicature as drranged in applied legislation not easy to imagined. Basically, a factor becoming problems  to execute ofone  roofiudicature  in Indonesia can be grouped  into  2 ( two) form, that is internal factor and external factor.
Kata Kunci: Refleksi,  Peradilan Satu Atap, kekuasaan kehakiman,  Mandiri.

## Pendahuluan
Amandemen Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia 1945 ::lah membawa  perubahan dalam lehidupan ketatanegaraan, khususnya lalam pelaksanaan  kekuasaan  lembaga peradilan. Perubahan UUD 1945 raerupakan suatu kenyataan untuk berburu kembali kebenaran  walaupun pada  masa tertentu, harus diakui pernah adanya kegagalan.  Amandemen  UUD 19-15 khususnya di bidang kekuasaan ludikatif menegaskan bahwa kekuasaan  kehakiman dilaksanakan oleh sebuah  Mahkamah Agung dan badan peradilan  berada dibawahnya *lalam  lingkungan Peradilan  lJmum, lingkungan  Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata  Usaha  Negara, dan oleh sebuah \lahkamah Konstitusi. Dampak perubahan terhadap kekasaan  lembaga yudikatif di atas, UUD 1945 telah  mengintroduksi pula suatu lembaga baru yakni kita kenal
sekarang dengan  sebutan Komisi Yudisial, yang dijamin  kemandiriannya dalam hal mengusulkan pengangkatan hakim  agung sekaligus berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran  martabat serta perilaku hakim. Reformasi kekuasaan yudikatif khususnya di lembaga peradilan melalui  reposisi dan peran fungsi Mahkamah Agung dilakukan dengan mempersiapkan pelaksanaan satu  atap  kekuasaan  lembaga peradilan dari sudut teknis yuridis dan aspek administrasi.  Reformasi ini penting dalam  rangka usaha untuk membawa pengaruh ke tingkat peradilan ke bawah atau selanj utnya. Pentingnya pembeharuan sistem pengadilan, karena kinerja pengadilan yang  baik  akan melahirkan produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas. Di mana putusan lembaga  peradilan yang bermutu  pada akhirnya akan menjadi sumber hukum yang dapat dipakai
dalam kehidupan  bermasyarakat dan bernegara (Awaludin, 2001). Pembaharuan Pengadilan ini merupakan suatu mata  rantai dari perkembangan  pembagunan hukum. Hubungan pembaharuan sistem pengadilan dengan Pembangunan hukum,  karena  pengadilan merupakan pranata hukum Yang  Penting, atau dengan  bahasa sederhananya reformasi pengadilan  memang harus dilakukan sejalan  dengan agenda-agenda pembangunan hukum lainnYa.
Pengadilan memiliki Peran yang penting dalam imPlementasi konsep negara hukum  saat Proses demokratisasi,  terutama  dalam  kondisi transisi  dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis.
Dalam masa transisi saat ini pengadilan meruPakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan  jaminan atas Prosedur- prosedur  demokratis.
Permasalahan besar dalam dunia pengadilan di Indonesia sejak rregara kita merdeka  adalah kebebasan pengadilan.  Banyak pihak yang ingin mempengaruhi  kekuasaan pengadilan dengan berbagai latat belakang kepentingan. Secara nyata yang sering mempengaruhi  kebebasan pengadilan adalah kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, anggota masYarakat Yang berperkara baik langsung maupun melalui penasehat hukumnYa, atau bahkan dari elemen aParat Penegak hukum sendiri.
Gagasan untuk melakukan restrukturisasi pengadilan tidak terlepas dari keadaan struktural yang  ada di pengadilan. persoalan-persoalan
struktural yang sangat krusial selama ini adalah dominannYa kekuasaan
eksekutif  terhadap lembaga (badan) peradilan yang notabene sebagai lembaga  pemegang dan pelaksanaan kekuasaan  kehakiman. Keterlibatan kekuasaan eksekutif yang dirasakan sangat  mengganggu  adalah pada  urusan organisasi, administrasi dan fi nansial.
Pada bidang ini, pengadilan
tidak memiliki
kewenangan membinanya dan mengontrolnYa, melainkan  berada pada lembaga eksekutif  yakni pada  Departemen  yang membawahinya. Restrukturisasi
terhadap  persoalan ini sebenarnya  telah dilakukan melalui amandemen  UUD 1945 dan dengan dikeluarkannYa Undang-Undang baru tentang
Kekuasaan  Kehakiman yakni Iru Nomor 4 Tahun  2004, yang menggantikan UU No 14 tahun 1970 dan UU No 35 tahun 1999.  Namun realisasinya hingga saat ini belum juga
dilaksanakan.
Sederetan persoalan-Persoalan
struktural  tersebut di atas dapat saja menjadi penyebab melemahnYa kemandirian  pengadilan  dan bila tetap dibiarkan tidak saja melemahkan kemandirian  pengadilan  namun akan merembet pula  pada proses penegakan hukum. oleh karena itu, dengan langkah restrukturisasi diharapkan dapat menghasilkan bentuk-bentuk struktur baru yang mendukung terbentuknya kemandirian pengadilan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka perubahan undang-undang' tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Mahkamah  Agung, yang  pada saat itu melahirkan UU No 4 tahun 2004 dan UU No 5 tahun 2004, telah meletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai  peradilan yang baik Yang menyangkut bidang teknik yudisial
rnaupun bidang non teknis yudisial
r ..rganisasi, administrasi, dan finansial) berada di bawah kekuasaan Mahkamah -{gung sebagairnana diatur dalam  Pasal --1 UU No 4 tahun 2004. Hal sebagai :entuk kemandirian yang diperlukan :nCispensable) dan merupakan :,tnditio sine qua non (harus  tidak 'r.--' leh tidak adanya).
Kebijakan sistem peradilan ;etu atap  (one roof systent) di bawah r::kuasaan  Mahkamah Agung :rerupakan  perwujuduan  kemandirian iembaga peradilan Indonesia dalam i:lam upaya penegakan hukum, namun menimbulkan pula konsekuensi ;akupan peftanggungjawaban kekuasaan lembaga  peradilan. Hal ini menjadikan fungsi lembaga peradilan :dak  hanya bertanggungiawab nenjalankan kekuasaan atau fungsi '"udisial  belaka, tetapi juga l,ertanggungjawab atas  kekuasaan  atau :ungsi administrasi negara seperti rekrutmen,  mengangkat, menghentikan dan lain sebagainya.
Kini sudah memasuki  6 (enam) tahun, tepatnya sejak bulan April 2004 konsep peradilan  satu atap (one roof n'stem) dapat dinilai apakah membawa dampak positif atau justru membawa dampak negatif. Sekiranya kalau kita melakukan  refleksi  kembali bagaimana raut wajah peradilan kita sejak dicanangkannya  konsep  peradilan satu atap sampai saat ini, maka berbagai terobosan yang  dilakukan baik oleh \lahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dan terobosan 1'ang dilakukan oleh Komisi Yudisial secara baik, dapat dikatakan membawa dampak positif. Sebaliknya berbagai kasus-kasus yang melibatkan pejabat mulai dari dugaan kasus  suap Ketua
Mahkamah Agung (saat itu dijabat  oleh Bagir  Manan) oleh  pengacara Arini dan berbagai kasus dugaan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung, serta kisruh antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisil menyangkut  pemilihan hakim agung,  dan juga  praktek-praktek yang tidak layak yang dilakukan oleh hakim-hakim  pengadilan tinggi dan hakim pengadilan negeri merupakan dampak negatif,  karena menjadikan seolah-olah Mahkamah Agung sebagai lembaga  tanpa tak terbatas dan seolah- olah pengawasan terhadap hakim  tidak jalan.
Berangkat dari hal tersebut, maka penulis ingin mengajak kepada pembaca tulisan ini untuk melakukan refleksi  kembali terhadap apa yang telah dilakukan oleh lembaga kekuasaan  kehakiman selama ini. Tulisan ini semata-mata ingin memberikan gambaran yang lebih jauh kepada pembaca  bagaimana  kondisi kekuasan kehakiman sejak lahirnya UU No 4 tahun 2004, serta bagaimana penerapan konsep  peradilan  satu atap (one roofsystem)  di era sekarang ini.
Kekuasaan Kehakiman Menurut UU No 4 tahun 1945
Kekuasaan Kehakiman, dalam konteks negara Republik lndonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia
Kekuasaan kehakiman dalam suatu  negara hukum tidak akan ada artinya  apabila kekuasaan penguasa negara masih bersifat absolut dan tidak tak terbatas,  sehingga kemudian
muncul gagasan untuk membatasi kekuasaan  penguasa negara, agat dalam menjalankan pemerintahan tidak bersifat sewenang-wenang. UPaYa membatasi  kekuasaan  penguasa perlu diadakan  pemisahan kekuasaan  negara ke dalam berbagai organ agar tidak tidak terpusat absolut ditangan seorang monarkhi.
Dalam konsep  negara modern terdapat tiga sentral  kekuasaan  yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan  yudikatif.
Sekalipun dalam imPlementasinYa sangat bervariasi dari satu negara dengan negara lain  misalnya ada yang menganut pembagian kekuasaan
{distribution  of power) dan ada juga yang menganut  pemisahan kekuasaan (separation of power), bahkan ada yang menganut  camPuran dari keduanya.
Selain  ajaran  tersebut di atas,
ajaran Friedman  tentang sistem hukum (legal system) perlu  pula mendapat perhatian.  Sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, Yakni structure,
Subtance dan legal culture. Komponen struktur yang dimaksud  adalah bentuk yang permanen,  badan institusi yang bekeda mengikuti proses-proses  dalam batasan-batasannya. Subtansi adalah norma-noffna atau  aturan-aturan  aktual yang digunakan oleh instansi Yang menentukan cata-cata  menggambarkan suatu perilaku dan menentukan kemungkinan  ke arah  mana bertindak.
Sementara  budaYa hukum adalah elemen sikap  dan nilai sosial Yang diwujudkan di dalam  tingkah laku konkrit masyarakat (L.M.Friedman 1975 : 14)
Independensi
kekuasaan
perdebatan teori tentang tiga sentral kekuasaan di atas yakni legklatiJ eksekutuif, dan yudikatif. AdanYa jaminan kekuasaan kehakiman Yang independen  merupakan suatu elemen penting dari konsep negara hukum.
Keterkaitan antara tiga sentral kekuasaan tersebut terletak Pada pengaturan batas-batas kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif ataupun hubungan di antara cabang- cabang  kekuasaan  dalam konstitusi'
Reformasi yang melahirkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu bukti usaha  untuk menuju ke arah tersebut. Undang- Undang ini dibuat dalam rangka penyesuaian terhadap amandemen UUD khususnya  mengenai kekuasaan kehakiman, sekaligus menYatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nornor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Kekuasaan Kehakiman dinYatakan tidak berlaku. Menurut A.D. Tocqueville kekuasaan  kehakiman yang independen memiliki  tiga ciri penting yakni sebagai berikut:  Pertama, Kekuasaan kehakiman di semua  negara  merupakan pelaksanaan fungsi peradilan, di mana pengadilan  hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum  atau hak warga
negara  tanpa ada  satu  kekuasaan lainya dapat  melakukan intervensi. Kedu4 Fungsi  peradilan hanya berlangsung kalau  ada kasus pelanggaran  hukum yang khusus. Ketiga, Kekuasaan kehakiman hanya berfungsi jika diperlukan  dalam hal adanya  sengketa kehakiman tidak dapat dilepaskan dari
l:.'1J diatur dalam  hukum (A. M. rj:un. 2004:52).
Kekuasaan  kehakiman tidak -:at dilepaskan dari penelaahan :::r-ripprinsip yang diatur oleh
-:,Jang-Undang
Kekuasaan
l:hakiman yang dimuat  dalam UU No ".r. rahun 2004.  Dengan mengetahui :,:uisip-prinsip yang ada, maka akan :-iapat suatu  pemahaman  atas hakikat -:i kekuasaan kehakiman  yang dianut : -rh hukum positif  kita.
Salah satu prinsip  atau asas :.-rg  diatur  dalam kekuasaan r":haliiman adalah prinsip  kemandirian.
!:insip  atau  asas kemandirian
=-,'rupakan asas yang sifatnya
-::iversal, yang terdapat  dimana dan ii:pan saja. Asas ini berarti dalam ::elaksanakan  peradilan, hakim pada ::da dasarnya  bebas dalam memeriksa ::n mengadili.
Pada intinya kalau kita :erbicara tentang kemandirian i:ekuasaan  keha.kiman, maka ada rarameter yang jelas yang menjadi iolok  ukur  mandiri lembaga pengadilan.  Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya,  kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri.
Mandiri  atau tidaknya kekuasaan kohakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan  di depan pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri  dalam arti bebas dari  campur  tangan  dan pengarug pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, pengadilan atasan maupun  pihak-pihak lainnya, maka  proses penyelenggaraan
peradilan  dapat berjalan  dengan  baik dan obyektif.
Konsep  kemandirian ini secara idealistik  bertujuan agar masing- masing  penegak hukum dapat berkiprah tanpa terpengaruh oleh unsur penegak hukum lain. Tidak ada unsur penegak hukum  yang membawahkan atau di bawahkan  satu  sama lain seperti didapati dalam tata peradilan yang diatur dalam  Rechterlijke Organisatie (RO). Hubungan  antara penegak hukum semata-mata atas dasar kemitraan. Dengan kemandirian tersebut,  penegak-penegak hukum akan bekerja  maksimal  dalam lingkungan kerja masing-masing dan mudah menentukan pertanggungjawaban dan akuntabilitas  masing-masing (Manan, 2005: 94). Lembaga peradilan dalam suatu negara,  keliadirannya bukan hanya sekedar pemenuhan syarat sebuah negara hukum, melainkan membawa tugas mulia untuk melaksanakan aturan-aturan hukum dalam kehidupan nyata. Berbagai persoalan muncul di sekitar lembaga peradilan dan berbagai pula kritikan muncul terhadap apa yang telah diperbuat oleh lembaga peradilan.
Bahwa  yang  menjadi titik lemah dan sumber kritikan terhadap lembaga peradilan adalah berkisar pada anatomi dari lembaga peradilan itu sendiri, khususnya struktur organisasi, administrasi, keuangan, dan komponen-komponen penegak hukumnya.
Carut Marutnya  Praktek Peradilan Praktik peradilan yang tidak memuaskan  masyarakat telah lama dirasakan. Mochtar Kusumaatmadja
mengajukan  setidaknya ada enam Faktor  yang melatarbelakangi ketidakpuasaan  masyarakat terhadap proses peradilan  selama ini. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:
Pertiama, Lambatnya PenYelesaian perkara. Keduq Adanya  kesan  hakim kurang  berusaha memutuskan perkara dngan sungguh-sungguh yang didasarkan pada pengetahuan hukumnya. Ketiga, Sering kasus penyuapan atau percobaan penpapan terhadap hakim tidak dapat dibuktikan.
Keempat,  Perkara yang diPeriksa  di luar pengetahuan hakim Yang bersangkutan, karena kompleksitas permasalahan maupun kemalasan hakim yang bersangkutan untuk membuka buku  referensi. Kelima, Para pengacara yang tidak profesional bertindak  demi klien. Keenam,  Pencari keadilan sendiri tidak melihat proses pengadilan itu sebagai suatu cara untuk mencari keadilan menurut hukum,
melainkan harrya  sebagai  sarana untuk memenangkan  perkaranya  dengan jalan apapun (A.Muhamad  Asrun, 2004:24
Padahal  sesungguhnya  Peranan pengadilan jika dikelompokkan, ada peran yuridis formal  dan peran yuridis materiil (Nawawi, 1998 : 7) Undang- Undang  Dasar  membuka  peluang untuk kedua  peranan ini sebab lembaga peradilan dalam tatapan konstitusi merupakan lembaga sentral yang tidak saja bertanggunjawab dalam uPSYa penegakan hukum, melainkan Pula bertanggunjawab di dalam melindungi, mendamaikan,  mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk memainkan Peran terseut,  pengadilan telah menetapkan visi dan misi Yang jelas. Visi pengadilan ialah sebagaimana
dikehendaki dengan
berdirinya Republik Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar  1945,  yaitu: Pertama,
Melindungi segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah Indonesia. Kedua, Memajukan kesejahteraan umum.  Ketiga" Mencerdaskan kehidupan  bangsa. Keempat, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan  keadilan  sosial.
Sementara misi pengadilan terselenggaranya peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasilademi terselenggaranya negara hukum
Republik Indonesia  melalui kekuasaan kehakiman.  Kekuasaan kehakiman adalah  kekuasaan yang merdeka,  bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (A. MuktiArto,2001  : 11). Dengan demikian lembaga Pengadilan ditempatkan pada dataran konstitusi dan ideologi Pancasila  maka peranan  pengadilan tidak sekedar melaksanakan tugas yuridis dengan berkotak-katik dalam penerapan aturan-aturan hukum  formal dalam memutus perkara yang dihadapinya, melainkan pula harus mengambil peran lain yakni peran yang bersifat juridis materiil.  Dengan peranan yang demikian  berarti  pengadilan harus juga berpolitik dan pejuang ideologi.
Satjipto  Rahardo (1983: 2), mengatakan bahwa peran politik ini meliputi  keterlibatan MA untuk secara sadar membawa perahu negara ini menuju kepada tujuan seperti tercantum  dalam konstitusi. Dengan memperhatikan kondisi pengadilan yang semakin terpinggirkan dan sernakin jauh dari
:€r:rann\,a, maka adalah menjadi L-Lr:1 dan semakin memperbesar r,::- ginan untuk  melakukan  revitalisasi :er:idi lan dengan  sasaran  peningkatan re:"ajaran  peran dan tanggung  jawab ser*: rnoralitas  komponen pengadilan t*-;iunva hakim.
Revitalitas
pengadilan
:.:::.rksudkan sebagai suatu usaha i-::-:-rk mengembalikan pengadilan ::n-;adi lembaga yang bermakna, ,.:L'!aga yang kembali kepada  fungsi i -ils sesungguhnya dan lembaga yang :e;:dng bagi kehidupan masyarakat.
!-er italitas  sendiri mengandung :engertian mengembalikan agar sinbaga  peradilan  hidup dan berfungsi l:mbali (S. Mertokusumo, 1987 :2). Kesadaran terhadap peranan :e:rgadilan hendaknya menjadi :r:hatian,  oleh karena itu, sikap dan ::Jakan pengadilan yang hanya :ertbkus  pada tindakan menerapkan "::kum  formal  perlu kiranya :itingkatkan,  sebab peranan yang ;:rrikian itu hanyalah salah satu :eranan kecil  dari sekian peranan- :€ranan yang  ada  dan harus Jimilikinya. Sudah  saatnya  pengadilan hendaknya tidak hanya bertugas rnenerapkan hukum pada kasus-kasus konkrit, melainkan harus pula menyadari bahwa peranannya  jauh lebih besar karena harus menembus peranan yang bersifat yurudis material lang syarat akan kedamaian, keadilan, keamanan dan kesejahteraan rnasyarakat.
Demikianlah berbagai peranan yang seharusnya diemban oleh pengadilan. idealnya memang demikian, pengadilan seharusnya mempunyai multi peran atau multi fungsi.  Namun demikian peranan  yang
tergambarkan di atas hanyalah sebuah harapan dan cita-cita yang terumuskan secara abstrak dalam sebuah kitab karena realitanya tidaklah demikian. Jangankan peranan yuridis materiil, peranan yuridis  formal pun terkadang terabaikan.

## Konsep  Independensi  Peradilan
Indepensi  lembaga peradilan merupakan  salah satu sub sistem yang didukung oleh  beberapa sub sistem lain yang saling terkait, dan  secara  bersama atau bergantian terkadang muncul sebagai  pengaruh yang  kuat dalam penegakan hukum, untuk itu agar beberapa sub sistem dari sistem penegakan hukum berjalan efektif,
Friedman  sudah  mengingatkan harus ada keseimbangan antara ketiga unsur yakni  struktur, substansi dan budaya.
Kekuasaan kehakiman yang dilakukan  oleh Mahkamah  Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan LJmum, lingkungan  Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah
Konstitusi  (Pasal 24 UUD 1945),  hal ini barang tentu membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh badan-badan lain termasuk pihak eksekutif dan legislatif.
Menurut Oemar Seno  Adji (1985: 251), keberadaan undang- undang tentang  independensi lembaga peradilan  sebagai salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dalam  negara hukum bagi lndonesia.
Independensi  lembaga  pengadilan tidak Iain adalah kebebasan  dan kemandirian pengadilan  dalarn menjalankan fungsi dan  peranannya.
Sementara Sudikno
Mertokusumo (1995: 2), memberikan makna tersendiri atas tentang independensi lembaga pengadilan, yakni kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal,  yang terdapat di mana saja dan  kapan  saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan.  Hakirn pada dasarnya  bebas yaitu bebas dalam/untuk  memeriksa dan mengadili perkara  dan bebas dari campur tangan kekuasaan  ekstrayudisial. Jadi pada dasarnya  dalamluntuk  memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk
menentukkan sendiricara-cara
memeriksa dan mengadili. Kecuali ini, pada  dasarnya tidak ada  pihak-pihak baik  atau atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstrayudisial  yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan. lndependensi
lembaga
pengadilan harus menyeluruh tidak hanya terbatas pada  salah satu bagian dari lembaga peradilan, tetapi independensi itu harus pula tersebar kepada keseluruhan bagian atau komponen-komponen yang diniliki oleh lembaga  pengadilan.  Berkaitan dengan hal itu, Rusli Muhamad (2004:
33),  mengingatkan  bahwa  independensi lembaga  pengadilan tidak sekedar pada tingkatan prosesnya, melainkan  juga menyentuh pada dataran organisasi, administrasi, keuangan dan personilnya.
Independensi lembaga pengadilan tidak  dapat dipisahkan  dari berbagai  faktor  yang mendukung  baik yang sifatnya  internal  meliputi  struktur kelembagaan, hakim, dan peraturan hukum, maupun  eksternal yang
meliputi kekuasaan, politik dan kesadaran hukum masyarakat. Masing- masing faktor ini memberi peran yang berarti,  tidak saja sebagai  pengabsahan tapi  juga mempresentasikan ciri tertentu serta mempertahankannya.
Independensi  lembaga  pengadilan  yang dibangun dari berbagai faktor seperti itu akan semakin jelas dan semakin dapat dipahami jika prespektif teoritik yang digunakan adalah fungsional struktural.
Sesungguhnya independensi lembaga  pengadilan di 'dalamnya terkandung pula makna pemberian kekuasaan kepada  peradilan untuk menjalankan suatu kewenangan profesi tertentu  tanpa  adanya  campur tangan dari pihak manapun. Pemberian kekuasaan kepada  lembaga peradilan yang harus terpisah dan bebas  dari pengaruh kekuasaan lain adalah implementasi dari asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka.
Salah satu ukuran adanya independensi lembaga pengadilan  itu tidak  lain adalah dimilikinya kekuasaan yudikatif yang seimbang dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Pada kondisi seperti itu lembaga peradilan sebagai bagian dan komponen kekuasaan yudikatif dan mengawasi sekaligus membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Independensi
lembaga pengadilan adalah satu bentuk penjelmaan pengakuan akan penerimaan suatu ajaran negara berdasar atas hukum, sebagaimana dikatakan Bagir Manan  (1995: 5), ... menuntut  kehadiran kekuasaan lembaga  pengadilan yang merdeka adalah  ajaran  negara berdasarkan atas hukum.
Frakrek  Sistem Peradilan  Satu Atap Pada tahun  2004 Indonesia rnsir,*.-r:-r:: babak baru  daiam  kehidupan ir.[r,:.:3ra  ],ang berkaitan dengan :a,..a:ah penyelenggaraan fungsi .{,i r-ra-iaan  lembaga pengadilan. Dalam ::--..a1  13 ayat (l) UU No 4tahun2004, :-,::;tapkan organisasi, administrasi :;:" t-inansial lingkungan Mahkarnah a";rng dan badan peradilan yang :e::da di bawahnya  berada di bawah r-;i,;uasaan Mahkamah Agung.
Berdasarkan Pasal I ayat (l) !;;utusan Presiden Republik
-:-:onesia Nomor 12 tahun 2004 :-:r:eng Pengalihan Organisasi, n:rninistrasi, dan Finansial di :aekungan Peradilan Umum dan ?:radilan Tata Usaha Negara, dan ?:radilan  Agama ke Mahkamah iJung, pemindahan di bidang ::ganisasi  adalah meliputi kedudukan, :r:as, fungsi, kewenangan dan struktur ::ranisasi  pada: Peftama,  Direktorat
":enderal Badan  Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi \lanusia. Kedua,  direktorat pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Ketiga, Peradlan Tinggi. Keempat, Pengadilan Tinggi Tata Uasaha \egara. Kelima, Peradilan Agamal \{ahkamah  Syariah  Provinsi. Keenam, Peradilan Negeri. Ketujuh, eradilan Tata Uasaha, Negara. Kedelapan,
Peradilan Syariah.
Agama/Mahkammah
Pada  dasarnya yang dimaksudkan dengan pemindahan kewenangan di bidang administrasi adalah  meliputi kepegawaiaan, kekayaan negara, keuangan, arsip dan dokumen  pada  Departemen  Kehakiman dan Hak Asasi  Manusia, Direktorat

## Pembinaan Peradilan
Agama Departemen Agama,  Peradilan  Tinggi, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara,
Peradilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syariah Provinsi,  Peradilan Negara Tata Usaha Negara, dan peradilan Agama  Syariah/  Mahkamah Syariah beralih  dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Sementara  pengalihan di bidang finansial adalah mengenai anggaran yang sedang berjalan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Peradilan Tinggi Agama/  Mahkamah  Syariah  Provinsi,
Peradilan Negeri, Peradilan  Tata  Usaha Negara, dan Peradilan Agama Mahkamah  Syariah  beralih dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Pelaksanaan sistem peradilan satu atap di bawah  Mahamah  Agung, berdasarkan hasil Rapat Kerja  Nasional 2004 di Semarang  merekomendasikan beberapa ha yang perlu diupayakan untuk pemberdayaan seluruh Potensi dari 4 (empat)  lingkungan peradilan yang beragam menjadi  kekuatan yang sinergis melalui  pembagian wewenang sebagai berikut;  Peftama, kewenangan Pimpinan  Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan peradilan di bidang non yudisial sebagai pelaksana fungsi administrasi adalah  penentu arah kebijakan  umum yang  meliputi strategi perencanaan dan pengendalian secara makro, sistem administrasi peradilan dan pendayagunaan sumber daya manusia. Kedua, kewenangan pembantu pimpinan yang dilakukan
Sekretaris MA sebagai pelaksanaan (operasional) atas kebijakan umum pimpinan, mulai dari pengambilan keputusan,  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian di lapangan. Ketiga, kewenangan Majelis Hakim Agung sebagai pelaksana fungsi mengadili yang merupakan tugas pokok MA dalam memeriksa memutus, menyelesaikan perkara Yang dimohonkan ke  MA. Keempat, kewenangan Panitera sebagai penunjang pelaksana tugas Majelis Hakim Agung  dalam memberikan dukungan  administrasi persidangan termasuk  dalam  penyelesaian perkara yang  telah  diputus Hakim  MA.
Reformasi pengadilan harus dilakukan sebagai upaya  meningkatkan pelayanan jasa hukum, termasuk  di dalamnya  meletakkan posisi MA sebagai  pelaksana tunggal kekuasaan kehakiman.  Reformasi kekuasaan kehakiman  melalui  reposisi peran dan fungsi  MA dilakukan dengan mempersiapkan realisasi penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia baik dalam hal teknis yudisialnya maupun non  teknis yudisial sebagaimana diamanatkan oleh UU No 4 tahun 2004 danUU  No 5 tahun  2004.
Beberapa faktor yang menjadi permasalahan  terlaksanannya  peradilan satu atap di Indonesia daPat dikelompokan  menjadi  2 (dua) bentuk, yaitu faktor  internal dan faktor ekstemal. Faktor internal adalah faktor- faktor yang berada di dalam dan pterkait langsung dengan keberadaan lembaga peradilan itu sendiri,  meliputi integritas moral, hukum struktur kerja, mutasi,
organisasi, dan tata
kepegawaiaan, hakim,
kesejahteraan, pembinaan, pengawasan dan teknis yudisial. Adapun faktor eksternal  adalah  faktor-faktor yang berada di luar lembaga peradilan, meliputi kekuasaan, politik, dan kesadaran hukum masyarakat.
Berangkat dari itulah,
permasalahan tentang terlaksananya peradilan satu atap, membutuhkan faktor-faktor lain yakni internal dan eksternal. Pada akhirnya perjuangan untuk menuju peradilan satu atap sebagaimana diatur dalam perundang- undangan yang berlaku tidaklah semudah yang dibayangkan. Dengan demikian dibutuhkan pemecahan  yang secara komprehensif. Perubahan administrasi peradilan harus dilihat sebagai upaya memberi pijakan bagi munculnya hakim-hakim dengan prestasi melahirkan putusan-  putusan hakim yang jujur, adil dan tidak memihak serta berkualitas. Pentingnya pembenahan teknis administrasi peradilan sejalan  dengan tuntutan perbaikan kinerja peradilan, karena pelaksanaan teknis peradilan selama ini tidak ditunjang dengan perangkat teknologi,  administrasi peradilan dan sumber daya  manusia  yang  memadai.

## Penutup
Untuk mencapai supremasi hukum,  maka  selayknya  hukum harus dtempakan  secara mandiri. Walaupun harus diakui hukum sebagai produk maupun sebagai proses, tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan di sekitamya. Tanpa kemandirian hukum semata- mata hanyalah alat dari berbagai kekuatan yang  ada.
Hingga saat ini pengadilan belum menunjukkan kemampuan untuk
sF'a utuh menjadi  penjamin dan reHnbang supremasi hukum. mrn di sebagian kalangan rs,_tmakat  banyak yang meragukan hcdiibilitas  pengadilan. Kurang lebih 6
(m) tahun  sejak 2004 sampai
sekarang ini, konsep tentang  peradilan satu  atap  masih compang-camping atau dalam bahasa sederhananya masih tampal sulam. Peradilan satu atap perlu dalam  rangka menjaga independensi pengadilan.

## DefterPustaka
Adi" oemar Seno, i985, Peradilan Bebas  Negora Hukum,Erlangga. Jakarta
Arif Barda Nawawi, 2003, Sistem peradilan pidana Terpadu-ialam  Kaitannya dengan  Pembaharuan Kejar<saan, disajikan pada forum Dengar Pendapat Publik, Pembaruan Kejaksaan, di Jakarta Ano. A. Mukti, 2001, Mencari Keadilan, Kritik Dan solusi rerhadap praktik Peradilon  Perdata Di Indonesia,  pustaka pelajar  yogyakarta. Asrun- A. Muhamad, 2004, Krisis peradilan, Mahkam,ah Agung Di Bayyah S o e har to, Elsam, J akarta. Friedman,  Lawrence M. 1975. The Legal system, A social science perspective,
Russell Sage Foundtion, New york. [(man, Bagir, 1995, Kekuasaan  Kehakiman Republik Indonesia, LppM UNISBA. Bandung.
-: 2005,  sistem  Peradilan  Berwibawa,  suatu pengantar,lJil press, Fakultas Hukum UII. Yogykarta lr{ertokusumo, Sudikno, 1987, Revitalisasi dan Fungisionalisasi Lembaga Peradilan,  Makalah pada Diskusi  usuran Rancangan  GBHN'9g Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
--: 1995, Relevansi Etika Profesi Bagi  Kemandirian Kekuasaan Kehokiman, Makalah Disampaiknn Dalam  seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan  Kehakiman di Indonesia.  Diselenggarakan  oreh UGM. Yogyakarta Muhammad, Rusli, 2004, Kemandirian  pengadilan Dalam proses penegakan
Hukum Pidana Menuju sistem Peradilan  yang  Bebas Bertanggung Jawab. Disertasi Pascasarjana s3 program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Semarang. Rahardjo, Satjipto, 1983, Hukum  dan  perubahan sosiar, penerbit Alumni, Bandung Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.