HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 97-108. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.58169.

## PEMOGOKAN BURUH INDONESIA DI AUSTRALIA PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN 1945-1949
Ade Nugraha, Djono, Sri Yamtinah Prodi. Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret Correspondence Author: adenugraha051994@student.uns.ac.id

## Abstract
Indonesia National History is often dominated by political figures, although in reality there are many other roles other than political figures who contribute to Indonesia National History and share a spirit of nationalism, one of which is that of Indonesian labourers who were brought to Australia by the Dutch government in 1942 after the Japanese succeeded in dominating Indonesia. Therefore, researchers try to research in order to conduct a review of the work of labor to complete one aspect of the problem as an integral part of national history. This study aims to examine the role of Indonesian labour in Australia in defending Indonesia’s independence during the 1945–1949 revolution. This study uses historical research methods with 4 research steps: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Heuristics or collecting sources using literature study in the form of primary sources such as newspapers in 1945–1949, biographical books, research results in the form of theses and journals, then the available sources go through internal and external criticism so that they can then be interpreted and then written history or historiography. The results of the study show that there are many roles played by Indonesian labour in Australia in defending Indonesian independence, in the form of strikes against Dutch ships, blockades of Dutch ships that are about to enter Indonesia, and even a diplomatic struggle through several labour and national organisations.
Keywords: Labour; Indonesia; Role; Revolution.

## Abstrak
Buruh Indonesia yang merupakan salah satu aspek kajian sosial dalam kemerdekaan Indonesia tentunya mempunyai peran dalam kemerdekaan indonesia, seperti buruh indonesia yang dibawa ke Australia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1942 setelah jepang berhasil menguasai Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemogokan buruh Indonesia di Australia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia masa Revolusi tahun 1945 – 1949. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis dengan empat langkah penelitian: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik atau pengumpulan berbagai sumber seperti surat kabar tahun 1945 – 1949,  buku biografi, tesis dan artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukan beberapa langkah perjuangan yang dilakukan Buruh di Australia, seperti pemogokan terhadap kapal-kapal Belanda, blokade kapal Belanda yang hendak masuk ke Indonesia, juga perjuangan diplomasi lewat beberapa organisasi buruh dan organisasi nasional. Pemogokan merupakan salah satu sikap Buruh Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia masa awal Revolusi.
Kata Kunci : Buruh; Indonesia; Peran; Revolusi.
To cite this article: Nugraha, A., Djono., & Yamtinah, S. (2023). Pemogokan buruh Indonesia di Australia pasa masa perang kemerdekaan 1945-1949. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 6 (1), 97-108. https://doi.org/10.17509/historia. v6i1.58169
Naskah diterima : 25 Januari 2023 , Naskah direvisi : 27 April 2023 , Naskah disetujui : 30 April 2023
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Pemogokan Buruh Indonesia di Australia pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949

## PENDAHULUAN
Perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru merdeka dari cengkraman kolonialisme  dilakukan oleh berbagai lokalitas wilayah dengan berbagai aspek masyarakat dan aktor, maupun non aktor. Dengan demikian, seharusnya gagasan penulisan sejarah nasional Indonesia semakin jelas terdiri dari kumpulan lokalitas dan berbagai aspek pendukung lainnya. Namun pada kenyataannya beberapa aspek kedaerahan atau lokalitas tersebut jarang dibahas, karena beberapa alasan seperti diungkapkan  oleh R.B Grib (Mulyana, 2013) bahwa Revolusi nasional hanya difokuskan pada berbagai aspek nasional, sementara aspek lokalitas lainnya hanya sebagai pengiring.Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya karena mengutamakan sudut pandang nasional dalam memahami aspek aspek yang bersifat kedaerahan, kurangna sumber pendukung, serta yang paling utama ialah langkanya gagasan kedaerahan sebagai latar sejarah nasional (Mulyana, 2013).
Penulisan sejarah nasional Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagai contoh perkembangan dari Belanda sentris ke Indonesia sentris, namun tetap masih dengan pola penulisan yang mengedepankan masalah masalah politik serta aktor aktor tertentu. Akibatnya pembelajaran sejarah nasional Indonesia bagaikan pelajaran untuk mengingat tokoh-tokoh tertentu kemudian memunculkan tokoh atau aktor baru dalam perpolitikan masa selanjutnya. Penyusunan sejarah nasional Indonesia harus memperhatikan beberapa syarat, salah satu diantaraya perlu adanya pengungkapan aktivitas dari berbagai kalangan masyarakat tidak hanya bangsawan dan ksatria, tetapi juga ulama, petani, serta golongan lainnya (Rofiq, 2016). Oleh karenanya, penting sejarah nasional Indonesia dilengkapi dengan peran dari berbagai kalangan masyarakat dalam perjalanan sejarahnya.
Awal kemerdekaan Indonesia merupakan embrio bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri namun bukan berarti sudah bebas dalam menentukan nasibnya, karena masih saja terdapat gangguan dari pihak lain. Salah satunya itu ialah dari pihak belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.
Wilayah Indonesia yang berdekatan dengan wilayah Australia menyebabkan Australia tidak bisa lepas dari negara tetangganya yaitu Indonesia. Australia merupakan daerah yang berada di selatan Indonesia, tentunya dalam melakukan hubungan luar negeri, baik militer, perdagangan maupun politik dan lainnya memungkinkan melewati wilayah Indonesia, sehingga Australia harus mampu menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Richard Tanter
mengungkapkan bahwa Indonesia diharapkan dapat membangun aliansi dengan Australia dibidang militer. Australia berkepentingan membantu Indonesia dalam mempertahankan keistimewaannya sebagai negara dengan mayoritas islam moderat dan toleran, mempertahankan kebhinekaan indonesia, serta demokrasi dalam mecegah serangan militer indonesia, infiltrasi teroris muslim, dan masuknya para pengungsi dari papua karena kedekatan secara geografis (Setyawati & Agussalim, 2016). Peran nyata dukungan Australia terlihat pada saat Indonesia hendak melepaskan diri dari kolonialisme Belanda. Australia menjadi anggota Komite Tiga Negara (KTN) dalam menyelesaikan konflik Indonesia – Belanda, juga dukungan terhadap pemogokan buruh Indonesia di Australia tahun 1945 – 1949 terhadap kapal Belanda yang hendak kembali menguasai Indonesia. Namun disayangkan peristiwa pemogokan tersebut jarang dibahas dalam pembelajaran di kelas – kelas formal seperti tingkat SMA Sederajat.
Pemogokan buruh Indonesia di Australia diawali ketika kedatangan Jepang ke Indonesia yang telah mengakibatkan Belanda memindahkan tahanan-tahanan, pedagang, buruh juga pelaut Indonesia ke Australia. Alasan orang Belanda memindahkan ke Australia yaitu karena posisi yang berdekatan dengan Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai tempat bersiap-siap untuk kembali lagi menguasai Indonesia. Tahanan politik yang berada di Boven Diguls akhirnya harus dipindahkan karena dikhawatirkan setelah pendudukan Jepang tahanan politik tersebut berpihak dan menjadi kolabolator Jepang dalam menghadang kolonialisme atau pendudukan Belanda.
Bulan Maret 1942, Belanda melarikan sebagian besar kapal-kapalnya dari Hindia Belanda ditengah hujan bom dan torpedo, kemudian memadati pelabuhan-pelabuhan Brisbane, Sidney, dan Fremantle (Lockwood, 1983). Namun, ketika kapal-kapal tersebut dikirim kembali ke Indonesia dengan alasan ingin menempatkan Indonesia sebagai negara jajahan, hal tersebut mendapat kritik dari partai buruh di Australia serta mayoritas buruh Indonesia yang bekerja di Australia. Para Buruh mencegah kapal tersebut sampai ke Indonesia dengan berbagai cara sebagai wujud aktualisasi perannya dalam mengilhami arti kemerdekaan dan nasionalisme. Kajian mengenai buruh Indonesia di Australia sebenarnya sudah sedikit tersirat dalam buku “The Indonesian Exiles In Australia” karya Lockwod, namun masih menggunakan sumber-sumber Australia. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah sudut pandang dan sumber yang digunakan merupakan sudut pandang Indonesia dengan dilengkapi  sumber Indonesia.
Buruh merupakan salah satu lapisan masyarakat yang keberadaannya sangat penting sejak kolonialisme di Hindia
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 97-108. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.58169.
Belanda. Masa Kolonialisme Belanda telah mengakibatkan orang Indonesia sebagai penduduk asli menjadi buruh untuk memenuhi keinginan pemerintah kolonial Belanda. Buruh sebagai profesi tentunya memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya masalah kesejahteraan, namun lebih untuk kemajuan negara (Setiawan, 2017).  Begitu pula dengan peran buruh pada peristiwa sekitar kemerdekaan tentunya memiliki peran salah satunya pemogokan buruh Indonesia di Australia pada tahun 1945 – 1949 yang terbukti telah menentukan nasib negara Indonesia.
Perkembangan zaman telah membuktikan potensi buruh yang sangat besar mampu mengubah atau mempertahankan status quo maupun kemerdekaan suatu negara (Prayitno, 2014: 645). Secara konseptual, peran buruh memiliki kesesuaian dengan aktualisasi nilai-nilai nasionalisme suatu bangsa. Hal ini sesuai dengan pengertian yang disampaikan oleh Benedict Anderson (1999) yang menjelaskan nasionalisme sebagai sebuah proyek bersama untuk kini dan masa depan, maka ia tidak mengenal garis finish. Nasionalisme memang harus diperjuangkan di setiap generasi dengan dasar peran yang telah dilakukan oleh para pendahulu atau the founding fathers .

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah/historis. Menurut Gosttchalk yang dinamakan metode sejarah di sini adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, untuk merekontruksi peristiwa yang telah terjadi. Penelitian sejarah adalah jenis penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau manusia (Gottschalk, 2008: 39). Sementara menurut Nina Herlina tujuan penelitian sejarah adalah untuk membuat rekontuksi masa lampau secara sistematis dan obyektif. Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan metode sejarah, Penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:
Tahapan pertama ialah Heuristik atau pengumpulan sumber. Menurut Gottschalk ada berbagai klasifikasi sumber sejarah. sumber-sumber sejarah dapat dibagi atas tiga golongan besar, yaitu sumber tertulis, sumber lisan dan sumber benda (artefak) (Herlina, 2008). Dalam kegiatan mengumpulkan sumber, peneliti memperoleh sumber- sumber tertulis seperti surat kabar Merdeka terbitan tahun 1946, surat kabar Boeroeh terbitan tahun 1947. Selain surat kabar, peneliti juga mendapatkan berbagai buku seperti Genderang Proklamasi di luar negeri, M emoar seorang Ekx diguls, buku Armada Hitam karya Rupert lockwood, tesis dari Australia National University yang sudah dibukukan dengan judul Australia dan Revolusi Indonesia karya Margaret George. Thesis karya Dhouglas Jordan berjudul Conflict in
the Unions: The Communist Party of Australia , Politics and the Trade Union Movement, 1945-1960 , serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang diteliti.
Tahapan kedua yaitu Kritik. Menurut Helius Sjamsudin kritik sumber pada umumnya dilakukan terhadap sumber- sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal (Sjamsuddin, 2012) kritik difokuskan terhadap sumber sumber koran yang peneliti dapatkan dari Perpustakaan Nasional Indonesia di Jakarta mengenai pemogokan buruh Indonesia di Australia.
Setelah sumber terkumpul serta telah melewati proses kritik, selanjutnya ialah interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subyektivitas. Sebagian itu benar, tetapi sebagian lagi salah. Benar karena tanpa penafsiran sejarawan data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan darimana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang.  Dalam penapsiran peneliti bersikap obyektif terhadap sumber yang telah di kritik, sesuai dengan apa adanya serta menggunakan sudut pandang Indonesia.
Tahapan berikutnya yaitu historiografi atau penulisan. Menurut Paul Veyne (Sjamsuddin, 2012), penulisan sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara yang utama untuk memahami sejarah. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirnya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama pengunaan pikiran- pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi (Sjamsuddin, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Keadaan awal Buruh Indonesia di Australia
Sejak awal pendudukan Jepang di Indonesia, Belanda memindahkan tahanan-tahanan dan pedagang juga pelaut Indonesia dari Indonesia ke Australia menggunakan pelabuhan Cilacap Jawa Tengah. Tahanan politik dari Boven Digul tak luput dipindahkan ke Australia karena dikhawatirkan setelah pendudukan Jepang  tahanan politik tersebut berpihak dan menjadi kolabolator Jepang dalam menghadang pendudukan kembali bangsa Belanda ke Indonesia. Pada Maret 1942, Belanda melarikan sebagian besar kapal-kapalnya dari Hindia-Belanda ditengah hujan bom dan torpedo, kemudian memadati pelabuhan-pelabuhan Brisbane, Sidney, dan Fremantle. Sementara itu para pemegang pemerintah kolonial yang penting-penting terbang

## Pemogokan Buruh Indonesia di Australia pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949
dari dari Cilacap di Jawa menempuh jalan pelarian yang terus mendapat serangan pesawat Zero menuju Broome, sampai akhirnya gempuran udara Jepang berhasil mengandaskan dan membakar kapal-kapal terbang pengungsi itu di Teluk Roebuck (Lockwood, 1983). Orang-orang Indonesia yang datang ke Australia dipekerjaan oleh pemerintah Belanda di Australia, ataupun oleh pemerintah Australia. Lockwood dalam bukunya “The Indonesian Exiles In Australia” menerangkan bahwa sebagai konsekuensi keputusan Belanda  itu, di Australia  muncullah dua kelompok emigran Indonesia yang berbeda secara nyata. Kelompok pertama datang bersama angkatan laut dan niaga Belanda pada 1942. Mereka pada umumnya bukan orang- orang yang memiliki orientasi politik. Jumlah mereka yang sekitar 10.000 orang dapat dibagi kedalam kelompok sipil dan non-sipil. Kedua kelompok ini merupakan bagian mayoritas emigran Indonesia. Kelompok sipil terdiri dari para pelaut pedagang dan Kerani/sekertaris pelayaran dan perkapalan yang sebagian terbesar bekerja pada perusahaan pelayaran Belanda  KPM, sedangkan kelompok non-sipil berasal dari orang-orang KNIL, angkatan laut Belanda, personil darat angkatan udara, dan para awak pesawat terbang.
Lebih lanjut Lockwood juga menyatakan bahwa para emigran Indonesia yang berorientasi politik adalah para bekas tahanan politik dari Tanah Merah. Sebagian diantara mereka memiliki kecendrungan komunis, dan dibuang ke Tanah Merah setelah pemberontakan komunis yang gagal pada 1926. Alasan utama Belanda  mengungsikan mereka ke Australia karena khawatiran akan digunakan Jepang  untuk membentuk inti gerakan perlawanan terhadap Belanda  (Adil, 1993).
Mohammad Bondan Menceritakan tentang perjalanannya dari Boven Digoel ke Australia bahwa di mulai tanggal 29 Mei dan berakhir tanggal 10 Juni 1943. Setiap sore pukul 17.00 mereka diangkut kapal motor kemudian dibawa kesuatu tempat dimana esok paginya naik pesawat Catalina (pesawat amfibi) dan diterbangkan ke Pulau Horn di gugusan kepulauan Thursday sebelah utara Semenanjung Cape York, di wilayah Quuensland, Australia. Tiap kali pesawat Catalina itu datang ke Tanah Merah selalu membawa serdadu Australia dan kembalinya membawa orang buangan dari Boven Digoel beserta keluarganya ke tempat yang sudah ditentukan sebagai karantina. Disanalah berkumpul sekitar 600 jiwa (Bondan, 2011), pesawat Catalina menggunakan sungai/perairan yang cukup luas untuk mendarat dan lepas landas. Kondisi buruh Indonesia di Australia sebelum kemerdekaan Indonesia memprihatinkan. Hingga pada tanggal 1 April 1942 terjadi pemogokan pelaut Indonesia, mereka menuntut upah yang disesuaikan dengan ukuran Australia, sebelumnya mereka hanya mendapatkan upah £2
sebulan. Gejolak anti kolonial mulai terlihat nyata setelah lebih dari 2.000 orang pelaut di Sydney dan daerah lainnya melakukan pemogokan. Namun pemogokan pada bulan April 1942 dapat diselesaikan. Menurut catatan dalam Commonwealth Parliamentary Debates pada 14 Mei 1942 menyatakan bahwa para pelaut Indonesia pun dibebaskan dari penjara dan banyak diantara mereka kembali ke kapal- kapal Belanda yang sudah disesuaikan kembali dan diperbaiki di galangan-galangan Australia agar dapat memberikan kemudahan tidur dan makan. Kini para pelaut Indonesia tidak lagi mendapat upah £2 sebulan dengan jam kerja yang tak terbatas. Pemogokan tersebut dibantu oleh serikat pelaut Australia hingga mereka berhasil memperoleh upah £22 sebulan (44 dollar) dengan delapan jam kerja sehari, persyaratan itu sudah mendekati ukuran Australia pada waktu itu. Pemogokan ini merupakan pemogokan pertama yang dilakukan para pelaut Indonesia setelah kedatangannya di Australia sebelum kemerdekaan Indonesia.
Pemogokan-pemogokan yang terjadi saat itu hanya seputar perbaikan upah. Meskipun serikat pelaut Indonesia baru terbentuk pada taun 1944, sebagaimana Beverly M. Male menyatakan dalam Tesisnya bahwa “it was by this time oovious that nothing substantial could be achived on behalf of the Indonesians seamen until they had a union organization of their own. The Australia n seamen’s union encouraged them to form such an organization and early  in 1944 two or three of them, led by a youth named tukliwon, went to see Elliott, generaly secretary of the Australia n seamen’s union. “ we held a meeting in an old hall down near millers point,” Elliott said . “ there were a hundred to a hundred and fifty Indonesian seamen there,, and that was how the Indonesian seamen’s union formed” (Pada waktu itu, sudah jelas bahwa tidak ada yang substansial yang dapat dicapai atas nama pelaut Indonesia sampai mereka memiliki organisasi serikat sendiri. Serikat pelaut Australia mendorong mereka untuk membentuk organisasi semacam itu dan pada awal tahun 1944, dua atau tiga dari mereka, dipimpin oleh seorang pemuda bernama Tukliwon, pergi menemui Elliott, sekretaris jenderal serikat pelaut Australia. “Kami mengadakan pertemuan di sebuah lorong tua di dekat titik penggilingan,” kata Elliott. “Ada seratus hingga seratus lima puluh pelaut Indonesia di sana, dan begitulah persatuan pelaut Indonesia terbentuk (Beverley, 1965).
2.  Pemogokan Buruh Indonesia di Australia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 - 1949
Setelah berita kemerdekaan Indonesia terdengar namun tidak begitu jelas karena disiarkan dalam Bahasa Arab, maka orang-orang Indonesia di Australia salah satunya
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 97-108. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.58169.
ialah Mohammad Bondan yang sebelumnya merupakan buruh di surat kabar Penyoeloeh , yang mengetahui tentang kemerdekaan yang kurang jelas itu, menerjemahkannya. Berita mengenai proklamasi ini tentunya akan disambut gembira oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Untuk mengetahui arti dari bahasa Arab tersebut, Bondan bersama temannya berusaha mencari bantuan untuk menerjemahkan beritanya tersebut dengan bantuan seorang guru Australia setelah berhenti dari surat kabar Penyoeloeh ia selalu diamati. Buruh Indonesia yang bekerja di militer Belanda pada tanggal 12 September 1945, 135 milisi Indonesia ditangkap karena mengadakan pemogokan, sebagian dari mereka dapat meloloskan diri dan ikut kembali ke Indonesia menggunakan kapal Esparance Bay. Keesokan harinya pada 13 Oktober 1945 sebanyak 230 orang prajurit dan milisi Indonesia turut mogok dalam Kamp Belanda di Wacol dekat Brisbane. Mereka dimasukkan kedalam Kamp Lyton, tak hanya itu pada 18 Oktober 1945 terdapat 400 prajurit dan milisi Indonesia di Casino mogok karena mereka simpati terhadap teman sebangsanya yang sudah di kembalikan ke Indonesia. Begitu pula Pegawai Angkatan Udara Belanda di Melbourne melakukan juga aksi pemogokan, dan mereka dikirim ke Casino. Rumah tahanan di Casino yang berkapasitas 200 orang terpaksa menampung 475 orang (Bondan, 2011).
Selain buruh militer, buruh perairan juga mempunyai peran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ketika kapal Karsik hendak berlayar, para pelaut Indonesia tanggal 22-23 September 1945 di Melbourne berkumpul di atas kapal Karsik untuk merundingkan berlayar atau tidaknya kapal yang mengangkut uang bergambar Ratu Belanda. Perwira Belanda yang bertugas di atas kapal Karsik tersebut menghendaki ketidaksukaannya terhadap pelayaran itu, hingga mereka mempersiapkan awak kapal pengganti yaitu pelaut India. Mereka yang melawan diinapkan di penjara Pentridge dan Geelong. Meskipun Federasi Buruh Tepi Air cabang Melbourne di bawah pimipinan sayap kanan, namun banyak diantara buruh tepi air Melboune yang menggabungkan diri dengan para pelaut Indonesia dan pelaut Australia  serta para anggota serikat buruh yang lain dalam demonstrasi melawan Belanda  di atas kapal Karsik. Kesulitan terjadi dalam pelayaran ini, karena para buruh bergabung melakukan pemogokan. Hal tersebut nampak ketika kapal Karsik yang mengangkut uang Belanda itu masuk ke Bown untuk mengisi batu bara, namun para pekerja tambang batu bara menolak bekerja untuk kapal Belanda. Kapal Karsik pun tertahan lama di Bowen, hingga akhirnya kapal tersebut diberi bahan bakar dari kapal batu bara Belanda di laut, meskipun akhirnya uang tersebut berhasil sampai di Tanjung Priok pada 1946 menggunakan
kapal Bungaree Australia setelah Belanda meminta bantuan kepada pemerintah Australia.
Pada tanggal 23 September 1945, pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda dilakukan oleh para awak kapal Indonesia di Melbourne, ini jelas tanpa berkonsultasi dahulu dengan serikat-serikat buruh Australia. cabang Melbourne dari Federasi Buruh Tepi Air berada dibawah pimpinan yang konservatif, dan semula secara resmi memang tidak terlibat (Lockwood, 1983). Hal ini membuktikan sikap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, meskipun tidak berkonsultasi dengan buruh Australia, mereka tetap melakukan pemboikotan. Jika melihat pernyataan tersebut maka pemboikotan tersebut dipelopori oleh orang-orang Indonesia.
Dua Orang Indonesia yaitu Prawito dan Slamet, secara rahasia di Brisbane pada hari minggu tanggal 23 September 1945 telah bertemu dengan M. Healy, dan pejabat-pejabat teras cabang Brisbane dari Federasi Buruh Tepi Air (WWF), E. Englart dan A. Graham, serta dengan Pejabat serikat Industri buruh bangunan, Archie Nicol. Wakil-wakil Indonesia dari kapal-kapal Belanda di sungai Brisbane datang ke darat pada hari minggu petang dan berbicara dengan para pejabat serikat buruh Australia. Pembicaraan yang berlangsung dari pukul 20 sampai pukul 1 itu menetapkan rencana yang telah diperbincangkan dalam pertemuan pagi harinya, mengenai taktik-taktik yang akan dipakai oleh pelaut Indonesia dalam meninggalkan kapal-kapal Belanda. Oleh karena itu, pemboikotan pertama terjadi di Brisbane karena di sana kebanyakan orang Tanah Merah tinggal. Pada hari senin tanggal 24 September 1945, kaum buruh Tepi Air Sydney mogok dengan alasan soal industri yang biasa. Memasuki hari kelima setelah pemogokan terhadap kapal Boentekoe yaitu tanggal 25 September 1945, terjadi pula pemogokan di Kamp Columbia di Wacol yang dilakukan oleh 400 orang pekerja.
Namun pemboikotan menuntut upah di atas bukanlah satu-satunya tujuan yang sangat penting, yang paling penting ialah soal kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat setelah adanya kenaikan pada tahun 1942 namun pada tahun 1945 mereka melakukan pemogokan kembali. Perkembangan gerakan buruh menjadi gerakan kebangsaan tercipta akibat adanya keinginan pembebasan dari kungkungan kolonialisme Belanda (Kirom, 2013). Maka selaras dengan pendapat tersebut bahwa penggunaan alasan menuntut gaji pada pemogokan buruh Indonesia di Australia bisa dikategorikan hanya sebagai taktik untuk memperbesar pemogokan, serta untuk mendapat dukungan dari pemerintah Australia.
Pemogokan pun terjadi pada waktu yang sama tanggal 25 September 1945. Ada tiga kapal KPM yang tidak dapat berlayar. Sehari sebelumnya sebanyak 214 kaum pelayar

## Pemogokan Buruh Indonesia di Australia pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949
Indonesia telah meninggalkan kapal-kapal tersebut, yaitu kapal Van Heutz, Khuh Hua, dan Jansens. Pemogokan telah mengakibatkan kesulitan dalam pengangkutan ke atas kapal, karena para buruh tepi laut Indonesia melakukan mogok, hingga akhirnya mereka menggunakan serdadu Belanda, serta buruh yang dibawa dari Papua. Namun buruh yang dari papua juga ikut melakukan pemogokan, akhirnya hanya beberapa orang Indonesia yang dapat digunakan dalam pengangkutan perlengkapan tersebut, itu pun dengan pengawalan bersenjata.
D ukungan terhadap pemboikotan kapal Belanda oleh Buruh Australia juga dilakukan di luar Australia. Pelaut - pelaut Indonesia di San Pransisco, Amerika, pada 3 Oktober 1945 mengadakan pawai dan berdemonstrasi di depan konsulat Belanda, dengan mengibarkan merah- putih dan membawa semboyan-semboyan bersemangat, untuk memprotes aksi Belanda di Indonesia. Pemboikotan buruh Australia terhadap kapal milik Belanda juga meluas sampai kepada kapal Djapara milik Belanda yang hendak mengangkut uang emas untuk Indonesia, sekalipun tidak memuat senjata atau mesiu. Kelas-kelas India pun menolak untuk bekerja di kapal-kapal Belanda dan kelasi-kelasi angkatan laut Inggris mengumpulkan uang dari anak buah kapal Inggris di pelabuhan Sydney untuk membantu kelasi- kelasi India tersebut. Mereka menyampaikan pesan ”Kita banggakan Kamu!” (Nasution, 1977). Rasa solidaritas dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah membuat bangsa Indonesia bahu membahu dalam menentang kekusaan yang hendak datang kembali menguasai Indonesia. Sementara itu, Pemerintah partai buruh Australia dilema terhadap pemboikotan oleh Buruh di Australia, karena posisinya sebagai partai buruh harus memperjuangkan buruh, namun disatu pihak mempunyai kepentingan terhadap keamanan dan kerjasama negaranya. Dalam surat kabar T he New York Time , 7 Maret 1946 mengatakan bahwa tanggapan pemerintah Partai Buruh terhadap aksi pemogokan adalah mengambil sikap netral. Pemerintah mencoba mencapai persetujuan dengan WWF melalui sebuah deklarasi yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Chifley pada 6 Maret 1946, bahwa Australia tidak akan melibatkan diri dalam pemasokan senjata perang untuk pasukan-pasukan Belanda di Indonesia (Adil, 1993).
Pemboikotan terus dilakukan oleh buruh Indonesia di Australia meskipun Belanda menggunakan berbagai cara dalam menghentikannya. Kabar mengenai pemogokan tersebut juga sampai ke Indonesia. Berita tersebut menyampaikan bahwa para buruh dan pelaut Indonesia telah menolak pengangkutan barang-barang Belanda ke Indonesia, termasuk uang Belanda yang hendak diedarkan di Jawa, karena mereka berfikir bahwa pengedaran uang Belanda
di Jawa akan memperkokoh kedudukan Belanda di Jawa (Antara, 1946b).
Pada tanggal 28 September 1946, serikat buruh pelabuhan di Australia melakukan aksi boikot terhadap pengapalan barang-barang keperluan operasi Belanda di Indonesia. Selain merintangi usaha-usaha Belanda untuk mengirimkan pejabat-pejabat sipil dan milternya yang akan diberangkatkan dari Australia ke Indonesia, serikat buruh pelabuhan di Australia juga menghalang-halangi pengiriman persediaan logistik dan perlangkapan perang Belanda di Indonesia. Aksi protes itu merupakan peringatan internasional yang dapat terjadi dalam skala yang lebih besar bila Belanda  masih bersikeras melaukan opersai militer secara sistematis terhadap RI (Huve, 2014).
Di Sydney, 40 wakil serikat-serikat buruh mengunjungi konsulat Belanda dan menyatakan, bahwa mereka menyokong gerakan buruh Indonesia. Pemogokan menjalar ke Kamp Belanda  dekat Melbourne, sehingga 17 orang militer ditangkap, juga kaum buruh pada percetakan Belanda di kota itu turut mogok. Orang-orang dari angkatan udara Australia di Bundaberg, Queesland, tidak bersedia untuk melakukan pekerjaan bagi pasukan-pasukan Belanda disana, sebagai protes atas perbuatan Belanda menembaki orang- orang Indonesia di lapangan terbang Bundaberg. Penerbang- penerbang Australia menyatakan, bahwa serdadu-serdadu melepaskan tembakan-tembakan atas orang-orang Indonesia yang  tidak mau dipaksa masuk lapangan itu. Beberapa orang Indonesia ini dipaksa dibawa ke lapangan terbang tersebut karena mereka melakukan aksi pemogokan, kemudian ditangkap dan akan diangkut ke tempat lain. Orang-orang yang melihat penembakan oleh Belanda itu mengeluarkan ancaman akan melakukan pemogokan, bila persoalan tersebut tidak segera di selidiki sebab-sebabnya. Para buruh di Australia terutama buruh Indonesia lebih memilih konsekuensi mati tertembak senapan dan melakukan pemogokan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Pemogokan di Australia telah menimbulkan kerugian bagi Belanda sehingga kebijakan dan penguasaan pelayaran Indonesia merupakan dampak dari pemogokan buruh yang ada di Australia. Besarnya kerugian Belanda dimuat dalam koran yang diterbitkan di Indonesia berita itu menyatakan bahwa menurut radio Makasar pemogokan kaum buruh di Australia bukan saja merugikan beberapa barang yang dibutuhkan oleh Indonesia, tetapi juga menimbulkan kerugian yang berjuta-juta banyaknya kepada pemerintah Belanda. Departemen perekonomian pemerintah kerajaan Belanda dapat menaksir kerugian tersebut. Kira-kira sejumlah 900.000 pondsterling atau 7.200.000 rupiah sehingga Pemerintah Belanda harus melakukan segala cara
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 97-108. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.58169.
untuk mengakhiri boikot terhadap kapal-kapal Belanda di Australia, salah satunya melalui pertemuan (Antara, 1946).
Pemboikotan yang tiada henti juga telah menimbulkan penderitaan di kalangan buruh Indonesia sendiri, namun penderitaan tidak menjadi penghalang dalam gerakan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penderitaan teman-temannya tersebut diterbitkan dalam koran yang terbit di Indonesia tahun ke II bahwa orang Indonesia yang masih ada di Australia dalam keadaan yang serba susah dan mengharap bantuan materil maupun moril dari pemerintah Indonesia (Antara, 1946). Di benua Australia, semenjak tahun 1942, semangat kebangsaan dan kemerdekaan telah memuncak. Rakyat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia berbalik haluan dari ”Dominion Status”, dan dengan partai buruh Australia merencanakan tidakan-tindakan yang patut untuk mendukung sepenuhnya Republik Indonesia dari kerusakan-kerusakan Perang Dunia yang ke-II. Berbulan- bulan kapal-kapal Belanda tertahan di pelabuhan-pelabuhan Australia karena pemogokan buruh Indonesia yang mendapat sokongan besar dari buruh Australia. Pemogokan tersebut sangat berarti bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Australia, mereka menderita karena Belanda. Penghidupan dan kedudukan mereka pada umumnya semakin hari semakin jelek, 800 orang bekas prajurit Belanda, yang sejak pemogokannya pada bulan November 1945 penghidupannya terjamin dalam sebuah Kamp dijaga dan dikuasai oleh tentara Australia, telah dipindahkan ke Kamp Casino milik Belanda. Kamp yang terkenal di kalangan bangsa Australia dengan nama “ Belsen Daehan atau Buchen Wald ”. Penderitaan 800 prajurit yang ditahan dalam penjara ini tak jauh bedanya dengan penjara Jepang. Kemudian 800 orang ini akan dibawa oleh Belanda  ke Merauke, dan dihadapkan di pengadilan tentara selaku ”Pemberontak diwaktu perang”. Himbauan yang dilakukan oleh para serikat buruh Indonesia sebagaimana berita yang dimuat dalam Sydney Morning Herald pada tanggal 24 Juli 1947 berakibat besar. Dalam surat kabar tersebut dinyatakan bahwa sebagai jawaban terhadap himbauan gerakan serikat buruh Indonesia ( Indonesian Trade Union Movement ), WWF melancarkan pemboikotan total terhadap semua kapal Belanda di pelabuhan-pelabuhan Australia. Dewan buruh New South Wales mengeluarkan sebuah resolusi yang menuntut campur tangan PBB. Balai buruh Melbourne juga mengeluarkan resolusi yang meminta pemerintahan partai buruh melakukan tekanan terhadap Belanda. Dalam Sydney Morning Herald pada tanggal 25 Juli 1947 juga menyatakan bahwa Dewan Serikat Buruh Australia (ACTU) memaklumkan pertentangan yang sepenuhnya terhadap tujuan-tujuan imperialis Belanda di Indonesia, dan Dewan Serikat Buruh Australia mengutuk perang yang dilancarkan Belanda  terhadap rakyat Indonesia.
Resolusi itu memerintahkan pemogokan total terhadap kapal-kapal Belanda, pemboikotan terhadap impor barang- barang asal Belanda, dan pemboikotan terhadap maskapai penerbangan Belanda  (Adil, 1993). Agresi Militer Pertama ternyata telah membuat anti Belanda semakin membesar.
Sebelum terjadinya agresi militer Belanda, pemerintah Australia hanya sedikit sikap yang memperlihatkan mendukung Buruh Indonesia yang sedang melakukan pemboikotan, namun sikap itu berbeda setelah di Indonesia terjadi Agresi Militer Belanda Pertama. Pemerintahan Chifley pada akhirnya mendukung Indonesia pasca Agresi Militer Belanda Pertama yang terlihat dari larangan terhadap dua kapal Belanda yang dimuat dalam Sydney Morning Herald 30 Juli 1947 yang menyatakan bahwa pada bulan Juli 1947 Komisi Industri Bongkar Muat Pemerintah Persemakmuran mengintruksikan kepada Ketua Komite Pelabuhan Brisbane, N. Boyd, untuk tidak menerima permintaan tenaga kerja dari para majikan bongkar muat yang berkeinginan menggarap kedua kapal Belanda yang dalam sengketa itu. Penolakan resmi untuk mengerahkan tenaga kerja bagi kapal Tjibesar dan Tjikampek itu merupakan bukti yang positif mengenai adanya bantuan dan sikap setuju pemerintah Chifley kepada mereka yang menyeponsori tindakan hukuman di Australia terhadap agresi militer Belanda pertama di Indonesia. Akibat dari pemboikotan kapal Belanda oleh buruh Indonesia tersebut juga menyebabkan kapal Ceronia terkena boikot, dalam pelayaran pada tanggal 7 Agustus 1947 sekalipun kapal Ceronia hanya akan membongkar minyak dan kembali ke Kalimantan dengan tangki kosong. Para anggota Gabungan Serikat Buruh Teknik Mesin dan Federasi Asosiasi Buruh Besi menolak perintah menggarap kapal tangki itu. Meskipun pada akhirnya perdana menteri membebaskan kapal tersebut karena tak bermuatan (Lockwood, 1983). Namun pelarangan tersebut terlalu meluas hingga mencapai lima kapal Holland- Australia Line yang akan melakukan perdagangan Eropa- Australia telah membuat prihatin Chifley, sampai akhirnya Chifley menyampaikan protes keras karena pemboikotan terhadap kapal dagang Eropa-Australia akan membahayakan prospek Australia dalam perdagangan.
Bergesernya posisi pemerintah Australia dari mendukung Belanda menjadi menyokong otonomi penuh Indonesia hal tersebut, selain karena persengketaan Irian Barat pada tanggal 28 Januari 1947 juga karena menganggap aksi militer Belanda pada 1947 terlalu berlebihan (George, 1986). Peran pemerintah Australia dalam mendukung pemboikotan kapal Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia memperlihatkan sikap yang tidak konsisten. Hal tersebut wajar saja, karena kepentingan pemerintah Australia yang harus mendapatkan keuntungan serta memaksa Australia untuk mempunyai kekuatan di wilayah Indonesia,

## Pemogokan Buruh Indonesia di Australia pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949
karena Indonesia merupakan pintu untuk mengadakan hubungan luar negeri Australia.
Simpati pemerintah Indonesia terhadap Perjuangan buruh Indonesia di Australia juga terlihat saat pemerintah Indonesia mengirmkan Oesman Sastroamidjojo yang dikirimkan Indonesia sebagai Menteri luar negeri Indonesia untuk Australia yang terlibat dalam segala hal mengenai permasalah Indonesia di Australia. Contohnya dalam penyelesaian pemboikotan yang dimuat dalam surat kabar West Australian , 29 Mei 1948. Dr. Oesman, mengeluarkan pernyataan pers yang mengatakan bahwa pengehentian boikot hanya akan menguntungkan Belanda selama mereka tetap melakukan blokade terhadap Republik. Chifley merasa terkejut karena Oesman masih berada di Australia (George, 1986).
Sadar tentang kekalahan  Jepang  di wilayah Indonesia Timur, maka Belanda  dengan bergegas melakukan tindakan untuk kembali menguasai Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para perwira militer dan Korps Provost Belanda di Australia sudah mulai menangkapi dan kemudian mengangkut para pemberontak Indonesia dengan pesawat udara ke Hollandia dan Merauke untuk di asingkan ke tempat pembuangan kembali. Hal tersebut menimbulkan reaksi dari beberapa kalangan, terutama orang Indonesia, yang merasa bahwa Indonesia telah merdeka, dan sadar bahwa langkah Belanda melakukan pembuangan kembali ke New Guinea merupakan langkah untuk melancarkan pendudukan kembali Belanda di Indonesia supaya tidak mendapatkan perlawanan dari orang-orang ekstremes Indonesia.
Sebagaimana dijelaskan bahwa mereka dipaksa untuk masuk ke dalam pesawat hingga sampai terkena pukul oleh tentara Belanda. Alexander Patty yang merupakan ketua Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI) di Mackay pada tanggal 21 Agustus 1945, menuntut agar orang-orang buangan Indonesia dikembalikan ke pulau tempat kelahirannya bukan ke New Guinea, dan agar mereka dapat dilindungi dari pengejaran Belanda. Peristiwa tersebut menimbulkan simpati dari partai buruh di Australia. Sementara itu, Para veteran Tanah Merah pun mulai meminta dukungan Serikat Buruh Australia.
Pemogokan buruh yang terjadi di Australia bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang sama dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.  Seperti yang diungkapkan oleh sigit Rochadi bahwa dualisme Buruh tersebut yaitu buruh sebagai gerakan politik juga buruh sebagai gerakan ekonomi, gerakan buruh yang hanya berorientasi pada politik hanya akan mementingkan elite buruh. Begitu pula dengan gerakan buruh yang hanya berorientasi pada ekonomi akan sulit mencapai tujuan kesejahteraan Ekonomi karena elite tidak berpihak pada kepentingan buruh melalui jalur politik (Rochadi, 2016). Maka jelas dalam pemogokan buruh Indonesia di Australia tersebut dijalankan melalui jalur politik dan ekonomi untuk
mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kesejahteraan dalam kemandirian yang bebas dari kolonialisme.
Pada tanggal 22 Agustus 1945, hanya satu minggu setelah penyerahan jepang, Dewan Pekerjaan Dan Perburuhan Queesland menerima sebuah telegram yang dikirim oleh dewan pekerjaan dan perburuhan Mackay kepada Menteri luar negeri Dr. Evvat, juga kepada meneteri wilayah luar E.J. Ward, dan G.W. Martens Menteri dalam negeri. Dewan pekerjaan dan perburuhan Mackay mengajukan protes atas dibuangnya orang-orang Indonesia dari Australia ke Kamp- Kamp penjara di New Guinea dan minta agar mereka diijinkan tinggal di Australia sampai mereka dapat dikembalikan ke Jawa, Sumatera, Ambon dan Sulawesi sebagai orang-orang yang bebas (Lockwood, 1983). Di Australia ada pula Central Kommittee Indonesia Merdeka (CENKIM) yang melakukan perjuangan- perjuangannya lewat jalur politik atau diplomasi. Saat para pelaut Indonesia yang mogok dan para marinir yang memberontak dari Melbourne, juga para prajurit dan tawanan politik yang telah dibebaskan dari kamp-kamp dan lain-lain, semuanya menaiki tangga kapal pada pagi hari Sabtu 13 Oktober 1945 untuk dipulangkan ke Indonesia. Pemulangan ini sebagai dampak dari pemogokan dan kerusuhan yang dilakukan orang-orang Indonesia di Australia.
CENKIM mempunyai peran saat pengembalian orang- orang Indonesia yang pertama, saat terdapat masalah dalam pemulangannya untuk memperjuangkan nasib orang- orang Indonesia yang diturunkan di Kupang. Sebagimana diceritakan dalam rekaman Australia-Indonesia Association , laporan oleh Lumanauw tentang repatriasi dengan the Esparace Bay , bahwa dalam kerjasama antara Australia dan Inggris, pemerintah Australia setuju untuk mendaratkan sementara di Indonesia Timur orang-orang Indonesia di atas kapal Esparance Bay , yang oleh penguasa Australia dan Belanda di Australia dipandang sebagi ekstrimis yang berbahaya (George, 1986). Dari beberapa repatriasi ternyata tidak semata-mata mewujudkan keinginan orang Indonesia untuk dikembalikan ke negara asalnya seperti tuntutan dalam pemboikotan kapal Belanda tahun 1945, namun diperkirakan ada juga kepentingan pemerintah Australia yaitu mentaati aturan yang dibuat jauh sebelum tahun 1945 mengenai White Australia Policy . Gerakan White Australia Policy ini yang melarang imigrasi bangsa kulit berwarna ke Australia.
Selain diplomasi, CENKIM juga melakukan provokasi dalam Salinan “Merdeka” pamflet yang dikeluarkan oleh Komite Sentral Kemerdekaan Indonesia pada ulang tahun pertama proklamasi Kemerdekaan Republik, Brisbane 17 Agustus 1946. Pamflet tersebut menyebutkan bahwa jika di Brisbane serikat-serikat buruh merasakan perlu bergerak dengan hati-hati, maka persiapan-persiapan di Sydney untuk
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 97-108. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.58169.
melawan Belanda dilakukan dengan lebih terbuka. Para anggota buruh yang tergabung dalam Federasi Buruh Tepi Air cabang Sydney saat pertemuan di Wisma Serikat Buruh mereka di jalan Sussex pada tanggal 20 September menolak kolonialisme Belanda dengan terang-terangan. Pertemuan itu mengambil resolusi yang diajukan oleh Stanley yang merupakan bendahara Federasi Buruh Tepi Air Cabang Sydney untuk melakukan embargo untuk setiap kapal yang membawa perlengkapan perang untuk melawan Indonesia serta meminta dukungan dewan perburuhan, untuk Indonesia memilih pemerintahan mereka sendiri. Selain Central Committee Indonesia Merdeka (CENKIM). Ada juga Sarekat Pelaut Indonesia (SARPELINDO), SARPELINDO mengurusi Pemogokan. Di Australia, tepatnya sekelompok orang Indonesia di Wolloomooloo, daerah pinggiran pantai Sydney, dimana terdapat kantor serikat pelaut Indonesia yang terus memantau berita di radio milik mereka. Mereka memonitor setiap kata dari radio Batavia, sesudah penyerahan Jepang  pada 15 Agustus 1945. Di Woolloomooloo inilah orang Indonesia pelarian itu mendengarkan siaran dari Batavia mengenai proklamasi Republik pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka menari- nari kegirangan saat mendengar kemerdekaan Indonesia (Lockwood, 1983).
Setelah terjadi pemogokan tanggal 21 September 1945, SARPELINDO membawa para pemogok tersebut ke Gedung Trades Hall. Sebagaimana diuraikan dalam biografiMohammad Bondan, bahwa tanggal 21 September, di kota Brisbane sejak pukul 10.00 disana sini sudah berkibaran bendera sang merah putih yang dibawa mondar-mandir oleh warga Republik Indonesia. Pada hari itu, mereka menyongsong turunnya 85 orang pelaut yang mogok dari kapal KPM Boentekoe. Anggota pengurus Sarekat Pelaut Indonesia membawa mereka ke gedung Trades Hall, gedung serikat sekerja. Inilah pemogokan yang pertama kalinya setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 terhadap kapal milik Belanda yang dilakukan pada tanggal 21 September 1945. Berita ini dalam siang harinya telah dimuat dalam harian-harian yang terbit di Brisbane. Esok harinya pemogokan sudah menjalar di pelabuhan-pelabuhan Sydney dan Melbourne, kemudian disambung sampai Selandia Baru. Dalam tempo satu minggu, pemogokan sudah merata sampai di pantai-pantai Amerika dan Eropa.
Para veteran Tanah Merah melalui organisasi mereka Indonesian Political Exile’s Association (IPEA) tampil efektif menghimbau serikat-serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal-kapal Belanda yang mengangkut piranti keras militer yang mungkin digunakan untuk menindas Republik Indonesia meskipun Seringkali IPEA bertentangan dengan partai kebangsaan Indonesia
(PARKI) di Australia. Bondan mengungkapkan bahwa mereka yang mendirikan IPEA itu adalah orang-orang yang tidak setuju pada Azas-azas perjuangan PARKI, diantara kedua dari anggota ini ada juga yang suka membawa-bawa konflik pribadi yang pernah terjadi ditempat pembuangan (Bondan, 1971).
Dukungan terhadap pemboikotan kapal-kapal Belanda di Australia juga terdapat dari Indonesia. Untuk yang pertama kalinya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) menyelenggarakan kongres di Malang pada pertengahan bulan Mei 1947. Kongres tersebut telah membawa informasi tentang pemboikotan dan perjuangan buruh menyebar ke luar Indonesia.
Federasi Buruh Pelabuhan (WWF) sejak awal dengan kuat mendukung Republik Indonesia, mereka tergabung dalam federasi buruh pelabuhan. Aksi-aksi mereka menghadapkan pemerintah Australia dalam kebingungan (Adil, 1993). Meskipun pemogokan dan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda dipelopori oleh orang-orang Indonesia, namun setelah mendapat dukungan dari WWF, maka pemogokan lebih diteruskan oleh WWF, karena WWF memegang kendali dalam Federasi Buruh Tepi Air, sebagimana Thayeb menjelaskan dalam bukunya “Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa” Bahwa:
Serikat buruh Indonesia menggunakan asosiasi itu untuk melengkapi elemen sayap kiri agitasi politik melawan Belanda. Untuk memancing dukungan yang luas dari serikart-serikat buruh Australia, para pemimpin perkumpulan sepakat dengan pejabat-pejabat WWF, agar pemogokan dilancarkan berdasarkan aturan hukum.
Sementara itu pada tanggal 12 September 1945, terjadi kerusuhan diantara para wajib militer Indonesia di Casino. Pada tanggal 17 September 1945 dilaporkan, 104 orang diantara mereka dijebloskan kedalam penjara. Dua hari kemudian, laporan laporan yang diterima di dewan perdagangan dan buruh Queesland menyatakan bahwa 100 orang Indonesia lagi ditangkap di Casino setelah batalion teknis Indonesia melakukan pembangkangan pada tanggal 15 September 1945. Para wajib militer Indonesia yang tidak ditangkap juga tidak dilucuti persenjataannya. Di Kamp Wacol, tempat markas besar pemerintah Hindia-Belanda dalam pengasingan, 230 serdadu asal Indonesia memberikan dukungan terhadap Republik. Di Kamp Lyton, dua ratus empat puluh orang Indonesia ditangkap, dan seratus orang lainnya dimasukan kedalam penjara Geelong hingga 1 Oktober 1945, empat ratus tujuh puluh pembangkang Indonesia ditahan di penjara-penjara kecil disekitar Casino (Thayeb & Hadi, 1995).

## Pemogokan Buruh Indonesia di Australia pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949
Usaha Belanda dalam mengakhiri pemboikotan terus dilakukan dengan berbagai cara, termasuk berhubungan langsung dengan federasi serikat pelaut (WWF), namun WWF tidak mempermudah pemboikotan tersebut. Sebagimana dijelaskan menurut C.H. Campbell Collection, Deposit 191/1. Sydney pada 24 Januari menyatakan bahwa para pejabat Belanda di Australia mendekati serikat-serikat buruh secara langsung untuk mengatasi pemboikotan atas kapal Belanda. Begitu pula Archief B.Z 912.1, dell IV. Laporan pembicaraan pribadi tertanggal 7 Januari 1947 antara Mr. J. Healy dan Mr N.C. Van Riemedijk Kool menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari, Sekertaris Jendral Federasi Buruh Pelabuhan (WWF) Healy, menyarankan kepada pihak Belanda supaya menerima permintaan kepada Indonesia yaitu Sjahrir. Roach sebagai asisten sekertaris jendral menegaskan bahwa alasan semula menjalankan pemboikotan itu tidak ada lagi. Selain itu, ia menunjukan bahwa segera setelah ia menerima semacam permintaan resmi dari Indonesia, dengan senang hati ia akan menghentikan boikot serikat buruh demi kepentingan hubungan perniagaan yang baik antara Australia dengan Indonesia (George, 1986). Pemboikotan ini didukung  juga oleh Australian Council of Trades Union (ACTU), yang berisi penolakan atas kapal-kapal Belanda di pelabuhan Australia. Menurut Cammileri & Teichman dalam bukunya Security and Survival mengungkapkan bahwa hal ini ditambah dengan pernyataan mereka yang mengancam bahwa pemberangkatan kapal- kapal Belanda akan dipersulit karena syahbandar tidak akan membantu navigasi saat kapal-kapal itu meninggalkan pelabuhan. Protes ini meluas, dan para pemimpin gereja di Tasmania menyerukan agar pemerintah Australia mendukung intervensi PBB atas konflik Indonesia. Elemen konservatif di dunia politik dan di masyarakat Australia  mengungkapkan kekhawatirannya, seperti yang dipublikasikan dalam ARGUS pada 25 Juli, “ kebijakan politik Australia  seharusnya tak dibuat pelabuhan,” atau lebih tegas lagi, “oleh tuntutan serikat pekerja yang komunis” (Purdey, 2014).
Dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda, Pemerintah Australia adalah negara barat pertama yang memberikan reksi keras terhadap agresi militer Belanda. Wakil Australia di PBB yaitu W.R. Hodgson, mungkin satu-satunya tokoh barat yang paling lantang dan mampu berbicara luas di luar kepentingan Blok Timur-Barat. Di depan sidang Dewan Keamanan PBB pada 23 September 1948, yakni tiga hari setelah agresi Belanda kedua, wakil Australia  di PBB, Hodgson, menuduh Belanda secara terang-terangan melanggar piagam PBB, maka sebagai konsekuensinya, Belanda harus keluar dari PBB. Setelah membeberkan tindakan Belanda yang
meremehkan begitu saja misi komite Jasa Baik (GOC) di PBB sejak persetujuan Renvile, dia menunjukan bagaimana kejahatan perang yang dilakukan Belanda melalui apa yang disebut Den Haag sebagai aksi “Politionel Kedua”/ Agresi Milter Belanda Kedua. Tindakan itu lebih jelek dari apa yang dialakukan Hitler Kepada Belanda  pada 1940” (Huve, 2014).
Upaya-upaya Indonesian Independence Committe (KIM) dibantu oleh para aktivis Australia-Indonesia Association, yang didirikan di Sydney pada bulan Juli 1945, dan kemudian yang gigih sekali mendukung Republik Indonesia. Sebagai balasan atas kerjasama orang-orang Australia dengan orang Indonesia ( Australia-Indonesian Association ), maka di Indonesia pun di bentuk Indonesia-Australia Association di Yogya atau ”Himpunan Indonesia-Australia” ( Indonesia- Australia Association ) untuk mengimbangi ”Australia- Indonesia Assosiation” (Antara, 1947) yang didirikan di Sydney pada Akhir tahun 1945, kemudian di Melbourne dan Brisbane.
Pemogokan-pemogokan yang terjadi di Australia tersebut mendapat dukungan dan kemudian dimanfaatkan oleh partai komunis Australia. Bersamaan dengan gelombang pemogokan pasca perang, CPA memimpin gerakan serikat pekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Selama empat tahun, serangkaian larangan diberlakukan untuk mengangkut barang-barang militer ke pasukan Belanda yang berusaha merebut kembali bekas koloni mereka. Tindakan tersebut secara umum konsisten dengan kebijakan Pemerintah Chifley dan pandangan anti-kolonial yang kuat yang muncul dalam gerakan buruh Australia  pasca perang. Bagi CPA, ini memberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki peran lebih luas dalam proses politik daripada yang terbatas pada pertanyaan tentang upah dan kondisi kerja  (Doghlas, 2011).
Selain itu dukungan terhadap pemboikotan kapal Belanda muncul dari partai komunis juga dimuat di dalam koran yang terbit di Indonesa. L.L. Sharkly yang merupakan Ketua Partai Komunis Australia mengungkapkan janjinya lewat perantara CENKIM bahwa ia akan meneruskan perjuangannya dengan segala macam jalan yang ada dalam kekuasaannya, untuk mengalahkan percobaan imperialisme Inggris dan Belanda yang hendak memperbudak kembali bangsa Indonesia (Merdeka, 1946).
Australian Council of Trade Union (ACTU) / Dewan Serikat Buruh Australia mendukung pemboikotan terhadap kapal Belanda dapat dilihat dari laporan konperensi,  22 dari serikat buruh yang terlibat dalam pemboikotan perkapalan Belanda, yang diselenggarakan oleh A.C.T.U, 29 Januari-1 Februari 1946 menuntut adanya jaminan dari Sjahrir
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 97-108. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.58169.
bagi serikat pelaut Indonesia di Australia dan persetujuan pemerintah pengamat serikat buruh untuk mengikuti pengapalan percobaan tersebut (George, 1986). Dukungan yang diberikan ACTU ini telah memberikan dampak yang cukup besar ialah dampak politik, dengan pernyataan dapat mengakhiri pemboikotan asalkan ada persetujuan pemerintah Indonesia yaitu Sjahrir. Namun sikap ACTU tidak Konsisten, dalam sikap yang lain, ia seolah-olah mendukung Belanda.

## SIMPULAN
Kondisi buruh Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda, maupun pada militer Belanda mengalami keadaan yang cukup memprihatinkan. Contohnya, para pelaut yang bekerja di kapal-kapal Belanda hanya mendapatkan upah sebesar £2, sangat jauh dibandingkan buruh Australia, hingga akhirnya menimbulkan pemogokan, berkat bantuan buruh Australia akhirnya pemogokan tersebut mendapat perbaikan upah menjadi £22 (44 dolar saat itu), setara dengan gaji buruh Australia.
Buruh-buruh Indonesia di Australia yang tergabung dalam organisasi ataupun tidak tergabung dalam organisasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu dengan cara demonstrasi dan pemboikotan terhadap kapal- kapal Belanda yang hendak kembali ke Indonesia memuat perlengkapan perang untuk kembali menajah Indonesia diimulai sejak tanggal 20 September 1945. Organisasi yang terlibat pemboikotan kapal-kapal Belanda antara lain: SARPELINDO, CENKIM, IPEA, WWF, ACTU, Serikat Pelaut Cina, Pelaut Vietnam, Pelaut Singapore, serta buruh Indonesia yang tidak masuk kedalam organisasi pun ikut andil dalam pemboikotan tersebut.

## REFERENSI
Adil, H. (1993). Hubungan australia dengan indonesia 1945-1962 . Djambatan. Antara. (1946a). Nasib warga di australia, republik haroes bantoe . Merdeka.
Antara. (1946b, April 13). Kapal2 Belanda jang tertahan di sydney . Merdeka.
Antara. (1946c, September 6). Keroegian Belanda oleh pemogokan di Australia. Merdeka. Antara. (1947). Indonesia-austraia associaton. Boeroeh. Beverley, M. (1965). Australia and the indonesian nationalist movement 1942-1945 . Australia. Australian National University. Bondan, M. (1971). Genderang proklamasi di luar negeri. Perctkan Kawal. Bondan, M. (2011). Memoar seorang eks-digulis. Kompas. Doghlas, J. (2011). Conflict in the unions: the communist party of australia, politics and the trade union movement, 1945-1960. Australia. Victoria University. George, M. (1986). Australia dan revolusi indonesia. Panji Simpati. Herlina, N. (2008). Metode sejarah . satya historika. Huve. (2014). Indonesia dalam arus sejarah . Pt. Ichtiar Baru Van Huve.
Kirom, S. (2013). Dinamika perkembangan gerakan serikat pekerja di indonesia (masa kolonial – orde lama ). A VATARA, 1 (1), `. Lockwood, R. (1983). Armada hitam . Gunung Agung. Merdeka, C. I. (1946). Australia menjokong indonesia, djanji partai komoenis australia . Merdeka.
Mulyana, A. (2013). Robert bridson gribb dan sejarah sosial; suatu tinjauan historiografi. Journal of Chemical Information and Modeling, 53 (9), 1689– 1699.
Nasution, A. H. (1977). Sekitar Perang kemerdekaan indonesia jilid 2 diplomasi atau bertempur . Disjarah AD dan Penerbit Angkasa.
Purdey, J. (2014). Dari Wina ke yogyakarta: Kisah hidup herb feith . KPG. Rochadi, A. S. (2016). Dualitas dalam Gerakan Buruh di Indonesia. Sosiohumanika, 9 (1), 89–104. www. mindamas-journals.com/index.php/sosiohumanika
Rofiq, A. C. (2016). Menelaah historiografi nasional indonesia: kajian kritis terhadap buku indonesia dalam arus sejarah. Deepublish Setyawati, S. M., & Agussalim, D. (2016). Security complex indonesia-australia dan pengaruhnya terhadap dinamika hubungan kedua negara. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 19 (2), 111. https://doi. org/10.22146/jsp.10848

## Pemogokan Buruh Indonesia di Australia pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949
Sjamsuddin, H. (2012). Metodologi sejarah . Ombak. Thayeb, T. M., & Hadi. (1995). Sejarah diplomasi republik
indonesia dari masa ke masa . Bangun Prakarya Group.