## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Brawijaya Malang

## STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA PESISIR (Studi di Empat Belas Desa Pesisir di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur)

## Muhammad Lukman Hakim
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang *Coressponding Author, email : em.lukman79@ub.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  tipologi  Desa  di  Wilayah  Pesisir  Kabupaten  Blitar  untuk kemudian  merumuskan  kebijakan  pengembangan  kebijakan  untuk  Desa  Pesisir.  Selain  menggunakan Teori ABCD, penelitian ini menggunakan  hasil analisis Indeks  Pembangunan Desa dan analisis SWOT. Tahap  analisis  dalam  SWOT  adalah  untuk  memanfaatkan  semua  data  dan  informasi  dalam  model kuantitatif  perumusan  strategi.  Analisis  SWOT  dilakukan  pemindaian  pertama  (scanning)  yang  intinya adalah  pengumpulan  dan  identifikasi  data  sebagai  pra-analisis.  Model  yang  digunakan  dalam  analisis SWOT dalam analisis tipologi dan pengembangan desa pesisir di Kabupaten Blitar adalah IFAS  - EFAS (ringkasan  analisis  faktor  strategis  internal  -  eksternal).  Analisis  faktor  strategi  internal  dan  eksternal adalah  pengolahan  faktor-faktor  strategis  di  lingkungan  internal  dan  eksternal  dengan  memberikan bobot  dan  peringkat  untuk  masing-masing  faktor  strategis.  Faktor  strategis  adalah  faktor  dominan kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  yang  memengaruhi  kondisi  dan  situasi  yang  ada  dan memberikan manfaat jika diambil tindakan positif. Analisis lingkungan internal (IFAS) digunakan untuk mengetahui  berbagai  kemungkinan  kekuatan  dan  kelemahan.  Masalah  strategis  yang  akan  dipantau harus  ditentukan  karena  masalah  ini  dapat  memengaruhi  pembangunan  di  masa  depan.  Menganalisis lingkungan  eksternal  (EFAS)  untuk  mengetahui  berbagai  peluang  dan  ancaman.  Melalui  tahap  analisis seperti  di  atas,  penelitian  ini  dapat  merumuskan  strategi  kebijakan  yang  tepat  dalam  mengembangkan desa-desa di wilayah pesisir selatan Kabupaten Blitar.
Kata kunci: Pesisir Desa, pemberdayaan, strategi kebijakan

## Abstract
This study seeks to identify the typology of the Village in the Coastal District of Blitar to then formulate a policy development policy for the Coastal Village. In addition to using the ABCD Theory, this study uses the results of the analysis of the Village Build Index and the SWOT analysis. The analysis stage in SWOT is to utilize all data and information in quantitative models of strategy formulation. SWOT analysis is carried out first scanning (scanning) which in essence is a data collection and identification as a pre-analysis. The models used in the SWOT analysis in typology analysis and the development of coastal villages in Blitar Regency are IFAS  - EFAS (internal - external strategic  factor  analysis  summary).  Internal  and  external  strategy  factor  analysis  is  the  processing  of  strategic factors in the internal and external environment by giving a weighting and rating to each strategic factor. Strategic factors  are  the  dominant  factors  of  strengths,  weaknesses,  opportunities  and  threats  that  influence  the  existing conditions  and  situations  and  provide  benefits  if  positive  actions  are  taken.  Analyze  the  internal  environment (IFAS) to find out various possible strengths and weaknesses. Strategic issues to be monitored must be determined because these problems might affect development in the future. Analyzing the external environment (EFAS) to find out various opportunities and threats. Through the analysis phase as above, this research is expected to formulate an appropriate policy strategy in developing rural villages in the southern coastal region of Blitar Regency.
Keywords: Coastal Village, empowerment, policy strategy

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang

## PENDAHULUAN
Desa  sebagai  sebuah  kawasan yang  otonom  berdasarkan  UU  No  6 Tahun 2014 diberikan hak-hak istimewa,  diantaranya  adalah  terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan.
Otonomi desa
merupakan
kebijakan pemerintah daerah
yang diberikan kepada
pemerintah
desa untuk lebih
mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki,
sehingga
dapat memaksimalkan pendapatan  desa  untuk  pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.
Dalam  rangka  mendukung  kelancaran penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa secara  berdayaguna  dan  berhasil  guna sehingga  Desa  mampu  melaksanakan kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan
dan kesejahteraan masyarakatnya maka diperlukan strategi pengembangan, terutama  di  desa  desa  Pesisir  di  lokasi penelitian.
Desa
pesisir
memiliki
karakteristik yang berbeda dengan desa di  wilayah  pedalaman.  Perbedaan tersebut  tidak  semata  pada  aspek geografis-ekologis,  tetapi  juga  pada karakteristik ekonomi dan sosial- budaya.  Secara  geografis,  desa  pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan.  Desa  pesisir  memiliki  akses langsung  pada  ekosistem  pantai  (pasir atau  berbatu),  mangrove,  estuaria, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Kondisi geografis-ekologis  desa pesisir mempengaruhi aktivitas-
aktivitas ekonomi di dalamnya.
Kegiatan  ekonomi  di  desa  pesisir dicirikan  oleh  aktivitas  pemanfaatan sumberdaya  pesisir.  Aktivitas  ekonomi mencakup  perikanan,  perdagangan, wisata bahari, dan transportasi.
Dalam konteks ini pesisir Kabupaten  Blitar  yang  menjadi  lokasi penelitian    merupakan  suatu  kawasan dengan  topografi  berupa  bagian  pesisir dan  pegunungan  berbatu,  sehingga struktur tanahnya kurang subur. Kawasan  pesisir  Kabupaten  Blitar memilki ekosistem yang cukup komplek  seperti  adanya  areal  tambang, persawahan,  pemukiman  hingga  hutan mangrove. Ekosistem alami yang terdapat  di  kawasan  pesisir  antara  lain adalah  terumbu  karang,  mangrove, padang lamun, pantai berpasir, estuaria, laguna,  dan  delta.  Ekosistem  buatan antara lain tambak, sawah pasang surut, kawasan  pariwisata,  kawasan  industri, kawasan  agroindustri,  dan  kawasan pemukiman.
Lokasi penelitian meliputi seluruh  desa  pesisir  yang  ada  di kabupaten  Blitar  meliputi:  Kecamatan Bakung:  (1)Tumpakepuh,  (2)Plandirejo,
(3)Tumpakoyot, (4)Sidomulyo, (5)Bululawang,  Kecamatan  Wonotirto: (6)Gununggede, (7)Kaligrenjeng,
(8)Ngadipuro,
(9)Tambakrejo, Kecamatan  Penggungrejo:  (10)Serang, (11)Sumbersih, Kecamatan Wates: (12)Tugurejo, (13)Tulungrejo, (14)
Ringinrejo.  Untuk  lebih  memahami lokasi  penelitian  secara  spasial,  berikut penulis sajikan pada gambar 1 berikut:

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang

## Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan
Sumber: Bappeda Kabupaten Blitar 2018
Dari  empat  belas  desa  yang peneliti  kajia  ada  sejumlah  isu  kritis dalam  pembangunan  desa  pesisir  yang penulis temukan: terbagi ke dalam lima ranah: ekologi, sosial,  ekonomi, agraria, dan  geopolitik.  Dalam  upaya  meneliti desa pesisir di lokasi penelitian. Peneliti melihatnnya dari Indeks Desa membangun  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Desa  dan  metode  SWOT untuk  memetakan  persoalan  yang  ada dilokasi  untuk  kemudian  merumuskan startegi kebijakan pengembangannya.
Melalui  langkah  ini  kajian  ini setidaknya dapat menjawab dua permasalah yang penulis ajukan: pertama bagaimana tipologi desa diwilayah pesisir Kabupaten Blitar. Dan kedua,  bagaimana  strategi  kebijakan dalam  mengoptimalkan  pengembangan Desa  di  wilayah  Pesisir  Kabupaten Blitar
Kedua  pertanyaan  ini  penting diajukan  untuk  dapat  merumuskan strategi  kebijakan  yang  tepat  dilokasi
penelitian  dimana  wilayah  pesisir memiliki  karakterisktik  yang  sama sekali berbeda dengan wilayah pegunungan  ataupun  desa  desa  yang dekat  dengan  Kawasan  perkotaan. Dengan  demikian  tujuan  riset  ini  dapat tercapai yakni: mengidentifikasi tipologi Desa  di  Pesisir  Kabupaten  Blitar  dan merumuskan strategi kebijakan optimalisasi  pengembangan  Desa  di wilayah pesisir tersebut.

## METODE PENELITIAN
Analisis  dan  penetuan  tipologi desa-desa  pesisir  di  Kabupaten  Blitar didasarkan  pada  perhitungan  yang telah  disusun  dalam  kerangka  Indeks Desa  Membangun  (IDM).  Indeks  Desa Membangun  (IDM)  merupakan  acuan dalam perencanaan dan pengembangan desa  yang  telah  resmi  digunakan  oleh Kementerian Desa. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa
dalam  lima  (5)  status,  yaitu:  (i)  Desa Sangat  Tertinggal;  (ii)  Desa  Tertinggal;

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang
(iii)  Desa  Berkembang;  (iv)  Desa  Maju; dan  (v)  Desa  Mandiri.  Klasifikasi  Desa tersebut
untuk menunjukkan keragaman  karakter  setiap  Desa  dalam rentang  skor  0,27  –  0,92  Indeks  Desa Membangun.  Klasifikasi  dalam  5  status Desa  tersebut  juga  untuk  menajamkan penetapan  status  perkembangan  Desa dan  sekaligus  rekomendasi  intervensi kebijakan  yang  diperlukan.  Status  Desa Tertinggal,  misalnya,  dijelaskan  dalam dua  status  Desa  Tertinggal  dan  Desa Sangat  Tertinggal  di  mana  situasi  dan kondisi  setiap  Desa  yang  ada  di dalamnya  membutuhkan  pendekatan dan  intervensi  kebijakan  yang  berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda  tingkat  afirmasi  kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal.
Dengan  nilai  rata-rata  nasional
Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:
1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa  Berkembang  :  >  0,599  dan  < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815
1) Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks  Komposit  yang  disebut dengan  Indeks  Desa  Membangun (IDM)
IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)
IDM : Indeks Desa Membangun IS : Indeks Sosial
IEK : Indeks Ekonomi IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)
Penelitian  ini  juga  menggunakan analisis  SWOT.  Kegiatan  yang  paling penting  dalam  proses  analisis  SWOT adalah  memahami  seluruh  informasi dalam suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui  isu apa yang sedang terjadi  dan  memutuskan  tindakan  apa yang  harus  segera  dilakukan  utuk memecahkan masalah.
SWOT
merupakan  singkatan  dari strengths (kekuatan-kekuatan), weaknesses (kelemahan-kelemahan), opportunities (peluang-peluang) dan threats (ancaman-ancaman). Pengertian- pengertian kekuatan, kelemahan,
peluang  dan  ancaman  dalam  analsis SWOT adalah sebagai berikut :
- Kekuatan ( Strengths ) Kekuatan adalah  sumber  daya,  keterampilan atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing  dan  kebutuhan  dari  suatu mekanisme pekerjaan/kegiatan.
- Kelemahan  ( Weaknesses )  Kelemahan
adalah keterbatasan/kekurangan dalam sumber daya alam,
keterampilan  dan  kemampuan  yang secara  serius  menghalangi  kinerja efektif suatu pekerjaan/kegiatan.
- Peluang ( Opportunities) Peluang adalah  situasi/kecenderungan  utama yang  menguntungkan  dalam  suatu lingkungan.
- Ancaman  ( Threats )  Ancaman  adalah situasi/kecenderungan  utama  yang tidak menguntungkan dalam lingkungan.

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang

## PEMBAHASAN
Penyusunan strategi pengembangan  desa  didasarkan  pada kondisi saat
ini/eksisting
untuk melakukan perencanaan dan pengembangan desa di pesisir Kabupaten Blitar dengan memperhatikan kondisi kekuatan
(strenght), kelemahan (weakness),
peluang  (opportunity),  dan  ancaman
(threat)    melalui  analisis  kondisi lingkungan internal
(IFAS)
dan lingkungan eksternal (EFAS) yang telah dilakukan sebelumnya.
Perumusan strategi dalam analisis tipologi  dan  pengembangan  desa  di pesisir  Kabupaten  Blitar  dilakukan dengan  penentuan  kuadran  strategi dalam  analisis  SWOT.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  klasifikasi  desa- desa  pesisir  di  Kabuapaten  Blitar sebagai desa tertinggal dan
berkembang.  Berdasarkan  klasifikasi tersebut  maka  strategi  yang  dapat dipilih adalah
strategi agresif
bertumbuh.
Tabel 1 Matrik IFAS untuk Desa Tertinggal No Kekuatan Bobot (a) Rating (b) Skor (a*b) 1 Pelayanan Kesehatan 0.11 3 0.32 2 Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan 0.07 3 0.22 3 Jaminan Kesehatan 0.02 3 0.06 4 Akses Pendidikan Dasar dan Menengah 0.07 3 0.20 5 Akses Pendidikan Non Formal 0.02 3 0.06 6 Solidaritas Sosial 0.02 5 0.12 7 Rasa Aman Masyarakat 0.02 4 0.09 8 Kesejahteraan Sosial 0.02 4 0.09 9 Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak 0.09 4 0.37 10 Akses Sanitasi 0.09 4 0.36 11 Akses Listrik 0.09 4 0.36 12 Akses Informasi dan Komunikasi 0.09 4 0.36 13 Keragaman Produksi Masyarakat 0.02 3 0.05 14 Kualitas Lingkungan 0.09 4 0.36 15 Keterbukaan Wilayah 0.10 3 0.29 16 Potensi Wisata 0.09 4 0.35 Jumlah 3.63 No Kelemahan Bobot (a) Rating (b) Skor (a*b) 1 Pelayanan Kesehatan 0.19 4 0.78 2 Akses Pendidikan Dasar dan Menengah 0.04 3 0.12 3 Akses Pengetahuan 0.04 3 0.12 4 Solidaritas Sosial 0.04 2 0.09 5 Rasa Aman Masyarakat 0.04 2 0.08 6 Akses Sanitasi 0.06 2 0.12 7 Pusat Pelayanan Perdagangan 0.22 4 0.87

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Muhammad Lukman Hakim Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Brawijaya Malang
8 Akses Distribusi Logistik 0.07 2 0.13 9 Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan 0.04 2 0.08 10 Lembaga Ekonomi 0.10 2 0.20 11 Keterbukaan Wilayah 0.15 2 0.30 Jumlah 2.88 X = Kekuatan – Kelemahan 0.75
Sumber: Data Lapangan Diolah Penulis, 2020
Tabel 2 Matrik EFAS untuk Desa Tertinggal No Peluang Bobot (a) Rating (b) Skor (a*b) 1 Kondisi Topografi/Morfologi 0.13 4 0.50 2 Karakteristik Tanah 0.13 4 0.50 3 Program Pemerintah 0.38 4 1.50 4 Investasi 0.38 4 1.50 Jumlah 4.00 No Ancaman Bobot (a) Rating (b) Skor (a*b) 1 Potensi/Rawan Bencana Alam 0.18 4 0.71 2 Kondisi Topografi/Morfologi 0.18 2 0.36 3 Keterbukaan Wilayah 0.35 3 1.05 4 Pengelolaan Potensi Wilayah 0.22 3 0.67 5 Urbanisasi 0.07 2 0.15 Jumlah 2.93 Y = Peluang – Ancaman 1.07
Sumber: Data Lapangan Diolah Penulis, 2020

## Tabel 3

## Kuadran SWOT untuk Desa Tertinggal
Sumber: Data Lapangan Diolah Penulis, 2020

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Brawijaya Malang

## Tabel 4 Matrik IFAS untuk Desa Berkembang
No Kekuatan Bobot (a) Rating (b) Skor (a*b) 1 Pelayanan Kesehatan 0.09 3 0.27 2 Keberdayaan Masyarakat utk Kesehatan 0.06 3 0.18 3 Jaminan Kesehatan 0.02 3 0.06 4 Akses Pendidikan Dasar dan Menengah 0.06 3 0.18 5 Solidaritas Sosial 0.02 3 0.06 6 Rasa Aman Penduduk 0.02 4 0.09 7 Kesejahteraan Sosial 0.02 4 0.09 8 Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak 0.02 4 0.09 9 Akses ke Sanitasi 0.08 4 0.32 10 Akses ke Listrik 0.08 4 0.32 11 Akses Informasi dan Komunikasi 0.08 4 0.32 12 Keragaman Produksi Masyarakat 0.06 3 0.18 13 Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan 0.10 5 0.50 14 Lembaga Ekonomi 0.09 5 0.45 15 Keterbukaan Wilayah 0.10 4 0.39 16 Potensi Wisata 0.11 5 0.55 Jumlah 4.03 No Kelemahan Bobot (a) Rating (b) Skor (a*b) 1 Pelayanan Kesehatan 0.20 4 0.80 2 Akses Pendidikan Dasar dan Menengah 0.09 2 0.18 3 Akses Pendidikan Non Formal 0.06 3 0.18 4 Akses Pengetahuan 0.08 4 0.32 5 Solidaritas Sosial 0.05 3 0.15 6 Akses ke Sanitasi 0.07 3 0.21 7 Rasa Aman Penduduk 0.09 2 0.18 8 Akses Distribusi/Logistik 0.06 3 0.18 9 Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan 0.05 3 0.15 10 Keterbukaan Wilayah 0.10 2 0.20 11 Kualitas Lingkungan 0.15 3 0.45 Jumlah 3.00 X = Kekuatan – Kelemahan 1.03
Sumber: Data Lapangan Diolah Penulis, 2020
Tabel 5 Matrik EFAS untuk Desa Berkembang No Peluang Bobot (a) Rating (b) Skor (a*b) 1 Karakteristik Tanah 0.13 4 0.50 2 Kondisi Topografi/Morfologi 0.13 3 0.38 3 Program pemerintah 0.38 5 1.88 4 Investasi 0.38 5 1.88 Jumlah 4.63 No Ancaman Bobot (a) Rating (b) Skor (a*b)

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Muhammad Lukman Hakim Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Brawijaya Malang
1 Potensi/Rawan Bencana Alam 0.18 4 0.71 2 Kondisi Topografi/Morfologi 0.18 4 0.71 3 Keterbukaan Wilayah 0.35 3 1.05 4 Pengelolaan Potensi Wilayah 0.22 3 0.67 5 Urbanisasi 0.07 2 0.15 Jumlah 3.29 Y = Peluang – Ancaman 1.34
Sumber: Data Lapangan Diolah Penulis, 2020

## Tabel 6

## Kuadran SWOT untuk Desa Berkembang
Sumber: Data Lapangan Diolah Penulis, 2020
Strategi agresif bertumbuh sebagaimana hasil
dari analisis lingkungan  internal  dan  eksternal. Selanjutnya  disusun  arah  kebijakan yang  mendukung  strategi  bertumbuh. Strategi  dan  arah  kebijakan  disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan  yang  mendesak  untuk segera  dilaksanakan  dalam  kurun waktu sepuluh tahun 2018-2028. Hal ini didasarkan  pada  RTRW  Kabupaten Blitar  yang  disusun  untuk  tahun  2011- 2031.

## RUMUSAN STRATEGI PENGEMBANGAN
Rumusan  strategi  pengembangan desa  di  kawasan  pesisir  Kabupaten Blitar  didasarkan  pada  analisis  SWOT melalui  IFAS  dan  EFAS.  Rumusan dijabarkan dalam bentuk-bentuk program  yang  akan  dilaksanakan  oleh masing-masing  desa  di  kawasan  pesisir Kabupaten  Blitar.  Rumusan  strategi pengembangan  desa  kawasan  pesisir dapat diperinci sebagai berikut:

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang

## Tabel 7 Rumusan Strategi Pembangunan Desa Pesisir
Rumusan Kebijakan Bentuk Kegiatan Tujuan Nama Desa Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrasruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut 1. Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; 2. Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; 3. Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai. Rehabilitasi Pemeliharaan joggingpath track wisatawan 1. Mengurangi pendangkalan saluran irigasi  yang  disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur. 2. Melancarkan  aliran  air irigasi untuk mendukung pertanian desa. Pembangunan/pengadaan tandon  air/bak  penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air 1. Memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk desa; 2. Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan Pemeliharaan saluran air bersih  dari  sumber  mata  air ke rumah-rumah penduduk 1. Mencegah    kerusakan saluran  air  bersih  dari sumber  mata  air  ke rumah tangga. 2. Menjamin    pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk Pembangunan, pengembangan  dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat Pembangunan  penambahan ruang  rawat  inap  Poskesdes (posyandu apung/perahu). 1. Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. 2. Menyiapkan  unit  untuk penanganan darurat. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes 1. Melengkapi  kebutuhan sarana prasarana kesehatan (medical

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang
rescue) Pembangunan, pengembangan  dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan,  sosial dan kebudayaan Membangun  amphitheater di ruang publik pantai Menyediakan  arena  untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai Penambahan bahanbahan promosi  dan  buku  edukasi tentang pantai dan laut Mencukupi kebutuhan informasi  dan  pengetahuan wisatawan  tentang  terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora  fauna  laut  lain  nya terkait  paket  wisata  pantai dan laut Membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut” Menyediakan  ruang  terbuka yang  aman  dan  nyaman  bagi kegiatan  budaya  lokal  yang memiliki nilai wisata Mendorong  interaksi  sosial dan budaya lokal tetap terjaga Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan  dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi Membangun pusat budidaya,  pembenihan  dan keramba ikan kerapu, konservasi  tukik  penyu  dan karang/seareef 1. Mendorong  kemampuan nelayan  budidaya  untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, 2. Tempat  konservasi  dan fasilitas paket wisata
3. Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes Rehabilitasi  dan  perluasan tambatan perahu 1. Membuka akses dan meningkatkan  produksi tangkapan; 2. Meningkatkan  pelayanan wisata memancing; 3. Mendorong    eningkatnya PADes Rehab pasar ikan 1. Meningkatkan  pelayanan transaksi hasil laut; 2. Mengembangkan  potensi interaksi warga- wisatawan untuk membeli  produksi  laut segar; 3. Mendorong meningkatnya PADes Pembangunan  dan pengembangan Konservasi tukik penyu dan  terumbu  karang/coral- 1. Melestarikan terumbu
karang;

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang
sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup seareef 2. Meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa. 3. Paket wisata dan PADes Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau Mengurangi risiko abrasi laut, bencana  intrusi  air  laut  dan penahan alami tsunami Paket wisata dan PADes Pengadaan  sarana  prasaran pengelolaan sampah terpadu  bagi  rumah  tangga dan kawasan wisata 1. Menyediakan  kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. 2. Mengolah  sampah  dan menjadikan  nilai  guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat
produksi,
permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. Pelatihan benih kerapu, tukik  dan  budidaya  cemara laut dan bakau 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. 2. Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi Kursus/pelatihan  kerajinan tangan (handycraft) berbahan  baku  limbah  laut (kerang,  kayu,  bakau  dan cemara laut 1. Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. 2. Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal Pelatihan kuliner dan pengembangan    makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata Meningkatkan  pengetahuan dan  kuliner,  memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya  sebagai  penunjang sektor wisata Dukungan  kegiatan ekonomi  baik  yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda Mendorong tumbuhnya minat  kewirausahaan  bagi kalangan pemuda desa Pengembangan  bisnis  dan pemetaan kelayakan BUMDesa  dan  BUM  Antar Desa Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi  strategis  unit  bisnis yang  akan  dikembangkan

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya. melalui BUMDes dan menjajaki  peluang  strategis BUM Antar Desa Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan  ketahanan pangan Desa Musyawarah/rembug  warga untuk menfungsikan kembali  tradisi  lumbung padi/hasil pertanian lainnya Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum  masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa Pelatihan paralegal desa Melatih keterampilan warga  memetakan  masalah dan  penyelesaiannya  di  luar peradilan Pelatihan penyelesaian mediasi  sengketa  aset  di desa untuk warga desa Melatih  keterampilan  bagi warga  tentang  penyelesaian sengketa aset di desa Promosi dan edukasi  kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat Festival makanan laut higienis “Pesisir Laut 1. Mengangkat  keunggulan ekonomi menu laut; 2. Sebagai  ruang  promosi produk  olahan  makanan berbasis potensi lokal;
3. Mendorong  gaya  hidup sehat ala pesisir Lomba melukis/menulis keindahan  alam  dan  hidup bersi dan sehat “anak pantai” 1. Mengenalkan  pola  hidup bersih  sejak  dini  kepada anak dan orang tua.
2. Mencari  bakat  anak-anak
pantai. 3. Paket wisata Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan  Pantai untuk  kepentingan Desa Pelatihan  pengolahan  hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan  pantai  untuk  para  petani dan nelayan
Membentuk/merevitalisasi kelembagaan  lokal  untuk menjaga  kelestarian  pantai dan  laut  termasuk  bakau, terumbu  karang  dan  zonasi tangkap dan konservasi Mendorong berfungsinya kembali  kelembagaan  lokal desa  yang  memiliki  peran terhadap produksi dan konservasi laut pantai.
Sumber: Data Lapangan Diolah Penulis, 2020

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang

## SIMPULAN
Kabupaten Blitar memiliki
wilayah  kepesisiran  yang  terbentang dalam  14  Desa  meliputi:  Kecamatan Bakung:  (1)Tumpakepuh,  (2)Plandirejo,
(3)Tumpakoyot,
(4)Sidomulyo,
(5)Bululawang,  Kecamatan  Wonotirto:
(6)Gununggede, (7)Kaligrenjeng,
(8)Ngadipuro,
(9)Tambakrejo,
Kecamatan  Penggungrejo:  (10)Serang,
(11)Sumbersih, Kecamatan Wates:
(12)Tugurejo, (13)Tulungrejo, (14)Ringinrejo.  Keempat  belas  desa tersebut
memiliki tingkat perkembangan  yang  berbeda,  sehingga dapat  diidentifikasi  dengan  tipologi desa  yang  berbeda  pula.  Berdasarkan hasil  analisis  SWOT  dan  penentuan kuadran  strategi  dapat  diklasifikasikan bahwa  desa-desa  pesisir  di  Kabuapaten Blitar  tergolong  sebagai  desa  tertinggal dan  berkembang.  Hasil  klasifikasi tersebut  maka  strategi  yang  dapat dipilih adalah strategi agresif bertumbuh.  Desa  yang  saat  ini  telah berkembang  pesat  adalah  Tambakrejo, sementara  desa-desa  yang  lain  tingkat perkembangannya  belum  secepat  Desa Tambakrejo.  Setiap  desa  pesisir  di wilayah
Kabupaten Blitar harus
didorong dan difasilitasi untuk berubah dalam klasifikasi desanya, seperti tipologi desa berkembang dapat berubah  menjadi  desa  maju  dan  desa tertinggal menjadi desa berkembang.
Untuk  dapat  mengembangkan desa  desa  pesisir  tersebut  maka diperlukan  upaya  dalam  sejumlah langkah:
1) Saat ini telah dibangun dan
dikembangkan  infrastruktur  untuk mendukung sarana dan prasarana di desa pesisir Blitar, khususnya wilayah Desa Tambakrejo.
Pembangunan  insfrastruktur  belum merata  disebabkan  oleh  perbedaan kondisi  geografis  wilayah,  sehingga memerlukan  kajian  dan  analisis kewilayahan yang lebih mendalam.
2) Pembangunan  di  wilayah  desa pesisir Kabupaten Blitar tidak
terlepas  dari  anggaran  dana  desa (ADD),  sehingga  pemanfaatan  ADD dalam pengembangan dan
pembangunan desa pesisir di Kabupaten  Blitar  harus  disesuaikan pula  dengan  pedoman  pemanfaatan ADD yang diatur oleh Kemendagri.
3) Pengelolaan dan  pengembangan desa  pesisir  di  Kabupaten  Blitar merupakan  upaya  bersama  yang bersifat holistik-komprehansif dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti: (pihak pemerintah)  Pemerintah  Kabupaten
Blitar,  Kecamatan,  Desa,  Bappeda, Perhutani,  Dinas  Perikanan,  KKP, institusi  lain  yang  terkait,  (pihak swasta) penanam modal dan pengembangan  desa/wilayah  pesisir di Blitar, dan masyarakat lokal.
4) Realisasi  dan  operasional  zonasi kawasan  pesisir  Kabupaten  Blitar memerlukan upaya cepat dan terarah  untuk  mendukung  strategi agresif bertumbuh.
Melalui sejumlah langkah di atas diharapkan  upaya  Bersama  untuk

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang
meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat melalui  peningkatan  indeks  desa  dapat dilakukan,  sehingga  kedepan  sejumlah desa  yang  menjadi  lokasi  penelitian dapat didorong menjadi desa mandiri.

## REFERENSI
Agusta,  Ivanovich  dan  Fujiartanto  (Ed). 2014. Indeks  Kemandirian  Desa .
Jakarta: IPB dan YOI.
Ananda,  Faisar  dan  Watni  Marpaung.
2016 Metodologi Penelitian Hukum
Islam .  Jakarta:  Prenadamedia Group
Badiklat  Provinsi  Jawa  Timur  dan
CSWS  FISIP  Unair.  2014. Tugas dan Fungsi Kepala Desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, Handout  Sosialisasi  dan  Bimtek Pengembangan  Kapasitas  Camat dan Kepala Desa untuk Menunjang Tata Kelola Desa Mandiri, Sejahtera,  dan  Partisipatoris  (Sesi 6) . Surabaya: Badan Diklat Prov. Jawa Timur-CSWS FISIP Unair. Daoed Joesoef, Membangun Desa. Kompas, 26 Maret 2015, hlm 6
Departemen Dalam Negeri. 2007. Naskah
Akademik  RUU  Desa ,  Jakarta, hlm. 9-11
HB  Sutopo.  2006, Metode  Penelitian Kualitatif:  Teori  Dan  Aplikasinya Dalam Penelitian . Surakarta: UNS Press Irawan, Nata. 2017. Tata Kelola
Pemerintahan  Desa  Era  UU  Desa .
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Irwanto.  2006. Focus  Group  Discussion (FGD):  Sebuah  Pengantar  Praktis . Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia
LAN  dan  BPKP.  2000. Akuntabilitas  dan Good  Governance .  Jakarta:  LAN
dan BPKP. Hlm. 5 Moleong,  Lexy  J.  1999. Metodologi Penelitian .  Bandung  :  Remaja Rosdakarya.
PKDOD.  2015. Policy  Brief  Implementasi UU Desa dan Tantangan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa . Jakarta: PKDOD.
Pramusinto,  Agus  dan  M.  Syahbudin Latief.  2011. Dinamika  Good Governance  di  Tingkat  Desa . Jurnal Ilmu Administrasi Negara,  Volume  11,  Nomer  1,
hlm 1-13
Pratikno.  2007. Governance  dan  Krisis Teori  Organisasi .  Dalam  Jurnal
Kebijakan dan Administrasi
Publik  Volume  11,  Nomer  2, hlm.121 - 138
Salim, Agus, et.all . 2017. Research Report : Indonesia’s  Village  law,  Enabler  or Constraint  for  more  accountable government .  Jakarta:  Pattiro  dan Institute of Development Studies. Sitepu, Yovita Sabarina. 2011. Paradigma dalam Teori Organisasi dan Implikasinya pada komunikasi
Organisasi .  Dalam  Jurnal  Al- Azhar  Indonesia  Seri  Pranata Sosial, Vol.1, No. 2. hlm 83-91

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Muhammad Lukman Hakim
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang
Solekhan,  Moch.  2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi  Masyarakat .  Malang: Setara Press. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Utomo, Sad Dian (Ed). 2016. Praktik baik Desa dalam Implementasi UU desa .
Jakarta: Pattiro.
Undang-Undang  No.6  tahun  2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara
Wardiyanto,  Bintoro.  2014. Otonomi  dan Rekognisi  Desa:  Perubahan  ke  arah Good  Village  Governance  (GVG) , dalam  Percikan  Pemikiran  tata Kelola  dan  Pembangunan  Desa. Surabaya:  Airlangga  University Press.
Zed,  Mestika.  2008 Metode  Penelitian Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia