## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ISBAT NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR

## Nurmayasari, Patimah, Rahmatiah HL
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : nurmayasari.y99@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  pada  penelitian  ini  ialah  bagaimana  Analisis  Yuridis  Putusan Hakim  terhadap  Isbat  Nikah  anak  dibawah  umur  (Studi  Putusan  0140/Pdt.P/PA/Pkj.). Jenis  penellitian  ini  tergolong  dalam  Kualitatif  deskriptif  yaitu  merupakan  jenis penelitian  lapangan  ( File  research) dengan  menggunakan  metode  pendekatan  normatif dan empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah buku terkait judul, internet, dan karya ilmiah yang terkait dengan judul. Selain itu, metode observasi, wawancara dan studi dokumen juga digunakan dalam mengumpulkan sumber data. Kemudian instrument penelitian  terdiri  dari  putusan  hakim,  pedoman  wawancara,  handphone  dan  alat  tulis. Lalu  teknik  pengelolahan  yang  digunakan  adalah  identifikasi  data,  editing  dan  coding. Dan  metode  analisis  data  dilakukan  dengan  penyajian  data,  reduksi  data  dan  penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan  yang  dilaksanakan  secara  sah  menurut  Agama  dan  kepercayaan  masing- masing  para  pihak.  Dalam  hal  ini,  pengadilan  Agama  Pangkajene  tidak  melegalkan perkara  Isbat  nikah,  baik  perkara  isbat  nikah  terhadap  anak  dibawah  umur  ataupun bukan.  hanya  saja  ada  pengecualian  untuk  mengabulkan  permohonan  tersebut  dengan mengutamakan  asas  kemaslahatan.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah:  1.)  pemerintah harus memberikan regulasi yang sangat ketat agar tidak ada lagi yang terjadi pernikahan anak  dibawah  umur  sehingga  tidak  ada  yang  dapat  dirugikan  bagi  masyarakat  atau pemerintah,  2.)  mengedukasi  masyarakat  tentang  hukum  perkawinan  dan  juga penerapannya merupakan salah satu langkah untuk memangkas penyelundupan hukum di Indonesia.
Kata Kunci: Isbat Nikah, Perkawinan Anak dibawah umur, Putusan.

## Abstract
The problems of the research is how the Juridical Analysis of the Judge's Decision on the Marriage Isbat of minors (Study of Decision 0140/Pdt.P/PA/Pkj.). The type of research is  classified  as  descriptive  qualitative  like  of  field  research  (file  research)  with  the research  approach  used  two  approach  are  a  normative  and  empirical  approach.  The data  sources  of  this  research  are  books  related  to  the  title,  the  internet,  and  scientific works  related  to  the  title.  Furthermore,  the  data  collection  methods  used  were observation, interviews and document studies. Then the research instrument consists of the  judge's  decision,  interview  guidelines,  cellphones  and  stationery.  Then  the management  techniques  used  are  data  identification,  editing  and  coding.  And  the  data analysis  method  is  done  by  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion  drawing. The  conclution  of  this  research  is  that  the  Isbat  of  marriage  can  be  carried  out  on marriages that are carried out legally according to the religion and beliefs of each party. In  this  case,  the  Pangkajene  Religious  Court  did  not  legalize  the  Isbat  marriage  case,
whether the marriage isbat case against minors or not. it's just that there are exceptions to  grant  the  request  by  prioritizing  the  benefit  principle.  The  implications  of  this research  are:  1.)  The  government  must  to  give  regulations  so  that  no  more  child marriages occur so that no one can be harmed for the community or the government. 2.) make socialization from government to educating the public about marriage law and its implementation is one of the steps to reduce legal smuggling in Indonesia.
Keywords: Decision, Marrige Ratification, The Cild Marrige.

## A. PENDAHULUAN
Islam  merupakan  salah  satu  agama  yang  paling  sempurna  di  permukaan  bumi  ini. Mengutamakan  aspek  kemaslahatan  bagi  seluruh  umatnya  adalah  prioritas  yang  utama. Terutama  dalam  hal  perkawinan.  Perkawinan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  bagi seluruh  umat  manusia  untuk  menyempurnakan  sebagian  iman.  Sebagai  aspek  untuk menghubungkan  satu  manusia  dengan  manusia  lainnya,  sebagai  sebab  dalam  dunia peradaban.
Perkawinan  mengandung  akibat  hukum  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 disebutkan  bahwa  “perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang  perempuan  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa 1 ”. Melangsungkan sebuah perkawinan berarti salah satu usaha untuk mendapatkan hak dan kewajiban  antara  satu  sama  lain.  Perkawinan  juga  menjadi  alasan  untuk  menghalalkan hubungan  kelamin  atau  bersetubuh  antara  laki-laki  dan  perempuan  sebagaimana  dalam pengertian  perkawinan  yang  diuraikan  dari  kata  ( kawin) yang  menurut  bahasa  artinya. “membentuk  hubungan  yang  sah  dengan  lawan  jenis  dan  juga  lawan  jenis  serta melakukan  hubungan  kelamin  atau  bersetubuh” 2 .  Hal  tersebut  menjadikan  kedudukan perkawinan  menjadi  salah  satu  dialog  yang  suci  kepada  Allah  SWT  karena  merupakan salah satu ibadah, sebagaimana dalam fitrah sebuah perkawinan ialah mewujudkan garis keturunan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat/ 51:49.
                                                       Terjemahan:
“dan segala sesuau kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” 3
Dalam  hal  perkawinan,  batas  umur  menjadi  salah  satu  aspek  yang  utama  sebagai salah  satu  syarat  sebuah  perkawinan.  jika  ditinjau  dari  perspektif  Hukum  Islam,  batas umur  tidak  menjadi  tolak  ukur  dalam  sebuah  perkawinan.  Sebab,  jika  seseorang  telah memenuhi rukun dan syarat sah serta mencapai usia baliqh, maka seseorang sudah dapat melaksanakan  sebuah  perkawinan.  Berbeda  halnya  dalam  pandangan  Hukum  Positif yang mengatur tentang batas umur dalam sebuah perkawinan, sebagaimana dalam pasal 7  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa “perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (Sembilan belas) tahun”.
1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1
2 Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. Fiqh Munakahat . Jakarta : Prenadamedia Group
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , PT. Karya Toha Putra Semarang. h. 520
Tapi  pada  kenyataannya,  tidak  sedikit  masyarakat  yang  melakukan  penyelundupan Hukum  dengan  memberikan  izin  kepada  anaknya  untuk  menikah  di  usia  muda  atau masih  dibawah  umur  tanpa  memperhatikan  hukum  yang  sedang  berlaku  dengan  alasan untuk menghindari perbuatan perzinahan.
Perkawinan  anak  dibawah  umur  berdampak  terhadap  status  hukum  bagi  kedua mempelai  dan  juga  anak.  Hal  tersebut  menimbulkan  tidak  adanya  legalitas  keabsahan hukum dari Negara. Sebagaimana perkawinannya tidak dapat dicatatkan 4 . Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal “2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” bahwa:
1. Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  sehingga  mengakibatkan  Ketidakpahaman  dan ketidakpekaan  masyarakat  terhadap  Hukum,  mendasari  salah  satu  penyebab  terjadinya banyak praktik pernikahan dibawah umur. Pencatatan pernikahan memiliki peranan yang sangat  penting  untuk  kedua  mempelai.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  hak-hak keperdataan  dan  juga  buku  nikah  sebagai  bukti  autentik  keabsahan  dalam  sebuah pernikahan.
Secara  biologis  anak  merupakan  seseorang  yang  lahir  dari  perkawinan  antara seorang  laki-laki  yang  biasa  disebut  dengan  Ayah  dengan  seorang  perempuan  yang disebut  sebagai  ibu.  Jadi  secara  sederhana  pengertian  anak  dapat  diartikan  sebagai seseorang  yang  memiliki  Ayah  dan  ibu.  Perlindungan  oleh  hukum  belum  memberikan gambaran  tentang  hakikat  seseorang  yang  disebut  anak. 5 .Perkawinan  yang  baik merupakan  perkawinan  yang  memelihara  hakekat  dan  tujuan  perkawinan. 6 sehingga mencapai tujuan akhir dari yang dinamakan perkawinan.
Salah  satu  upaya  Hukum  untuk  mengatasi  pernikahan  anak  dibawah  umur  ialah dengan  adanya  Isbath  Nikah.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  kedudukan  hukum agar pernikahannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
Dengan  adanya  kasus  pernikahan  anak  dibawah  umur  secara  otomatis  kasus  Isbat Nikah  juga  semakin  meningkat.  Fenomena  ini  menjadi  hal  yang  tidak  asing  diruang lingkup  masyarakat  dan  tidak  sedikit  masyarakat  yang  melakukan  hal  tersebut,  padahal dalam  Undang-undang  perkawinan  RI  Nomor  16 Tahun  2019  telah  diatur  perihal  batas umur seseorang untuk dapat melaksanakan sebuah pernikahan. Tapi pada realitanya, ada kasus Isbat Nikah terhadap Anak dibawah umur yang dapat dikabulkan. Tentu kejadian ini menjadi tumpang tindih terhadap Undang-undang yang berlaku.
Maka  dari  itu,  penulis  tertarik  mengangkat  kasus  ini  untuk  dapat  diletiti  guna mencari  apa  pertimbangan  Hukum  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Pangkajene  untuk memutuskan memberikan Isbath Nikah terhadap anak dibawah umur.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris ) dengan kata lain yakni jenis penelitian hukum sosiologis. Yang dimana merupakan penelitian lapangan, yakni dengan
4 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5 Fadli.A.Natsif. Problematika  perkawinan  anak  (Perspeltif  hukum  islam  dan  hukum  Positif) . Jurnal Al-Qadau Volume 5 nomor 2 Desember 2018
6 M.Saleh  Ridwan. Perkawinan  Mut’ah perspektif  hukum islam dan hukum nasional. Jurnal  Al- Qadau Volume 1 nomor 1/2014
tujuan  untuk  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam kenyatannya di ruang lingkup masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, sehingga setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul maka selanjutnya  dilakukan  identifikasi  masalah  untuk  menenumukan  solusi  dalam penyelesaian  masalah  tersebut.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Pengadilan  Agama Pangkajene yang bertempat di  Jl. Poros  Makassar Pare-Pare, Mattampa, Kec. Bungoro, Pangkep, Pangkajene, Samalewa, Kec. Bungoro, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, hal ini didasarkan pada jenis penelitian kualitatif yang digunakan  dan tentunya didukung oleh perkara atau kasus permohonan isbat nikah terhadap perkawinan anak dibawah umur.
Dalam penulisan ini, penulis melakukan dua Pendekatan penelitian yakni, Pertama , Pendekatan  Yuridis  normatif  adalah  pendekatan  penelitian  yang  dimulai  dengan menganalisa  Pasal-Pasal  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  suatu permasalahan ( problem ). Analisis Pasal ini dimaksudkan untuk melihat substasial aturan yang  ada  dalam  regulasi  dengan  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat.  Sesuai  dengan ketentuan  pasal  yang  tuntutkan  oleh  jaksa  penuntut  umum  dengan  pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang diluar dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Kedua, Pendekatan  yuridis  sosiologis  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan  fakta (fact-finding), yang  kemudian  menuju  pada  identifikasi (problem- identification) dan  pada  akhirnya  menuju  kepada  penyelesaian  masalah (problem- solution). Pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  merupakan  suatu  pendekatan  selain menggunakan  asas  dan  prinsip  hukum  dalam  meninjau,  melihat  dan  menganalisa masalah  yang  terjadi.  Dimana  dalam  skripsi  penulis  membahas  mengenai  pemberian isbat nikah perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di kabupaten Pangkep.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Yuridis  Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Pangkajene terhadap penetapan perkara Isbat Nikah Anak dibawah Umur.
Perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sejatinya menimbulkan sebuah  kecatatan  hukum  dan  tidak  memiliki  kekuatan  Hukum  yang  tetap.  Salah  satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon ialah dengan mengajukan isbat nikah.
Pembahasan  yang  akan  dikaji  dalam  sub bab  ini  adalah  bagaimana  analisis  yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam menetapkan perkara isbat  nikah  anak  dibawah  umur.  Isbat  nikah  subtansinya  adalah  untuk  mewujudkan ketertiban hukum dan kemanfaatan hukum demi terwujudnya keadilan hukum.
Berdasarkan  kasus  isbat  nikah  anak  dibawah  umur  dengan  Nomor  perkara 0140/Pdt.p/PA.pkj  bahwasanya  majelis  hakim  telah  memberikan  ketetapan  terhadap kasus  tersebut  dengan  beberapa  pertimbangan  hukum.  majelis  hakim  memberikan pertimbangan  terhadap  perkara  isbat  nikah  anak  dibawah  umur  masih  sangat  kasuistik dalam melihat dan memeriksa kasus tersebut.
Sebagaimna yang telah diketahui bahwasanya pernikahan anak dibawah umur tidak dibenarkan  dalam  Undang-undang  RI  Nomor  16  Tahun  2019  pada  pasal  (7)  ayat  (1) perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  menerangkan  bahwa  “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)  tahun”.  Hal  ini  menimbulkan  ketimpangan  hukum  yang  berlaku.  Dikarenakan Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Pangkep  memberikan  ketetapan  pengesahan pernikahan kepada pemohon yang pernah melakukan pernikahan   dibawah umur.
Majelis  hakim  mengabulkan  permohonan  tersebut  dengan  mempertimbangkan  dari segi  aspek  kemaslahatan.  Melihat  potensi  yang  akan  terjadi  ketika  sebuah  perkawinan yang  tidak  ditetapkan  akan  menimbulkan  banyak  kemudharatan  maka  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  menolak  kerusakan  harus  didahulukan  dari  pada  menarik kemaslahatan.  Mengingat  bahwa  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan  berdampak kepada anak bagi pasangan suami isteri dan juga mendapat kesulitan dalam pemenuhan hak-haknya, terutama dalam hak waris dan harta bersama.
Selain  berpacu  pada  asas  kemaslahatan,  pertimbangan  hukum  majelis  hakim pengadilan  agama  pangkajene  dalam  menetapkan  sebuah  perkawinan  terdapat    pada pasal (2) ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa “ perkawinan  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu”. Hal ini merujuk pada rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Isbat nikah pemohon tidak dapat diterima.
Permohonan  isbat  nikah  diharapkan  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan dan telah berusia dewasa.
Meskipun  begitu,  Pengadilan  Agama  Pangkajene  tidak  melegalkan  perkara  isbat nikah, ada juga perkara Isbat nikah yang tidak dapat diterima. hanya saja dengan adanya beberapa pertimbangan dan lebih mengutamakan aspek kemaslahatan untuk memberikan perlindungan hukum sehingga majelis hakim memberikan ketetapan isbat nikah terhadap kasus anak dibawah umur. 7
Perkawinan  poligami  dan  orang-orang  yang  melakukan  penyelundupan  hukum merupakan  perkara  yang  tidak  dapat  di  Isbatkan.  sebagaimana  tentang  pemberlakuan rumusan  hasil  rapat  pleno  kamar  Mahkamah  Agung,  Sema  (surat  edaran  mahkamah agung)  Nomor  3  Tahun  2018  yang  menerangkan  bahwa  “permohonan  isbat  nikah poligami  atas  dasar  nikah  siri  meskipun  dengan  alasan  untuk  kepentingan  anak  harus dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Untuk  menjamin  kepentingan  anak  dapat  diajukan permohonan  asal-usul  anak”.    Hal  tersebut  menjadi  alasan  perkawinan  poligami  tidak dapat di isbatkan atau niet ontvankelijke verkekalaarde (gugatan tidak dapat diterima). Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  orang-orang  yang  melakukan  penyelundupan hukum  sehingga  tidak  dapat  di  isbatkan  pernikahannya  ialah  orang  yang  tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan masih ada upaya hukum yang dapat  ditempuh  yakni  dengan  isbat  nikah,  sehingga  hal  ini  yang  menjadi  alasan ditolaknya perkara tersebut dan majelis hakim lebih mengedepankan asas ne bis in idem (asas  hukum  yang  melarang  terdakwa  diadili  lebih  dari  satu  kali  atas  satu  perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya).
Sejak  berlakunya  Undang-undang  RI  “Nomor  16  Tahun  2019”  ada  semangat  dan upaya  untuk  mencegah  perkawinan  anak  dibawah  umur.  Dilain  sisi,  tidak  sedikit masyarakat  yang  sepertinya  melakukan  penyelundupan  hukum  dengan  dalil  tidak perlu untuk mengajukan dispensasi nikah dengan alasan adanya isbat nikah. Pemikiran seperti ini  dapat  ditolerir  dengan  adanya  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  agar  tidak terjadinya pelanggaran hukum.
2. Analisis tentang perkara Isbat Nikah Anak Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
7 Hasil  Wawancara  bersama  Hakim  Ilyas,  S.HI.  pada  tanggal  22  Februari  2021  di  Pengadilan Agama Pangkajene
Menyoal  dari  perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif,  perkara  isbat  nikah memiliki  subtansial  yang  sama  untuk  memberikan  kedudukan  Hukum  bagi  pemohon. Hanya  saja  kedua  perspektif  Hukum  tersebut  menjelaskan  legalitas  perkara  isbat  nikah sesuai dengan protokolnya masing-masing.
Hukum  Islam  berpedoman  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pada  pasal  7  ayat (1),  (2),  (3)  dan  (4),  dan  Hukum  Positif  berpedoman  pada  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. kedua perspektif tersebut mengatur tentang ketetapan hukum isbat nikah.
Dari  sudut  pandang  Hukum  Islam,  Perkara  isbat  nikah  dapat  dilakukan  terhadap perkawinan  yang  sah  menurut  Agama  dan  kepercayaan  masing-masing  para  pihak, sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  pasal  (4).  Yang  dimana menjelaskan  secara  gamblang  bahwa  apabila  para  pihak  beragama  Islam,  maka  proses pernikahan  yang  dimaksud  harus  sesuai  dengan  syariat  Islam,  begitupun  dengan sebaliknya dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Makna  sah  yang  dimaksud  ialah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  (KHI)  Kompilasi Hukum Islam pada pasal (14) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon istri
b. Calon suami
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab dan kabul
Pernikahan  anak  dibawah  umur  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya isbat  nikah.  Yang  dimana  kasus  ini  menjadi  tameng  munculnya  pernikahan  dibawah tangan yang berdampak pada perkawinan yang tidak dapat dicatatkan perkawinannya.
Setiap  perkawinan  harus  dicatatkan  agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat.  Dalam  hal  tersebut,  Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  ruang    kepada pemohon  agar  dapat  mengajukan  upaya  Hukum  dengan  pengajuan  isbat  nikah  ke Pengadilan  Agama  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  mendapatkan  bentuk  pengakuan hukum.  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  (KHI)  Kompilasi  Hukum  Islam pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”
Tujuan dari pemberian penetapan isbat nikah ialah semata-mata untuk memberikan perlindungan  Hukum  dan  demi  mewujudkan  pemenuhan  hak-hak  keperdataan  kepada pemohon  dan  lebih  mengutamakan  aspek  kemaslahatan.  Disatu  sisi,  penegakan  hukum juga beriringan dengan kemanfaatan hukum.
Kemanfaatan  Hukum  yang  dimaksud  disini  ialah  apabila  kemaslahatannya  lebih banyak  dibandingkan  kemudharatannya.  Maka  lebih  baik  menolak  kemudharatan  dari pada  menarik  kemaslahatan.  Terlepas  dari  hal  itu,  tidak  semua  kasus  Isbat  nikah  dapat dikabulkan.  Penghalang  perkawinan  dapat  menjadikan  salah  satu  alasan  tidak diterimanya isbat nikah pemohon dan juga kasus poligami.
Pengajuan  permohonan  isbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  sangat  terbatas. Sebagaimana telah diatur dalam “Kompilasi Hukum Islam  pada pasal 7 ayat (3)” yang berbunyi:
“Isbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal yang berkenaan dengan”
a. Hilangnya Akta nikah
b. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d. Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-undang  No.1 Tahun 1974 dan
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Dalam  mengajukan  permohonan  Isbat  nikah,  yang  mendapatkan  hak  untuk mengajukan  permohonan  Isbat  nikah  ialah  suami  atau  istri,  anak-anak  mereka,  wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.  Sebagaimana yang diatur dalam “Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (4)”
Dari  sudut  pandang  Hukum  Positif  Hukum  positif  tidak  hanya  berkumandang kepada  Undang-undang  saja.  Akan  tetapi  dilihat  dari  sudut  pandang  kemanfaatan hukumnya. Sebab hakekat hukum itu, tidak saja berkaitan dengan perundang-undangan, tapi juga lingkungan, manusia, alam, dan orde keidupan yang lebih besar. 8
Isbat  nikah  merupakan  salah  satu  duduk  perkara  yang  dimana  bertujuan  untuk mendapatkan  legalitas  Hukum  bagi  pemohon  yang  belum  mencatatkan  sebuah perkawinannya atau pernikahan dibawah tangan. Kasus ini biasanya didominasi dengan adanya perkawinan anak dibawah umur.
Dampak  buruk  akibat  pernikahan  dibawah  umur  sangat  beragam,  salah  satunya perkawinan  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  berimbas  kepada hak-hak  keperdataan  lainnya.  Sebagaimana  setiap  perkawinan  wajib  untuk  dicatatkan. Jika hal tersebut terjadi, mengajukan permohonan Isbat nikah merupakan upaya hukum yang  dapat  ditempuh.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  legalitas  Hukum  bagi pemohon dan keluarga yang bersangkutan.
Mengabulkan perkara Isbat nikah anak dibawah umur merupakan hal yang tumpang tindih  terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Akan  tetapi  pihak  yang  berwenang memberikan  pertimbangan  sesuai  dengan  porsi  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang- undang.  Kebijakan  pemangku  jabatan  terhadap  Isbat  nikah  dapat  dikabulkan  apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut Agama dan kepercayaannya masing- masing para pihak sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
Bunyi  pasal  tersebut  memiliki  kesamaan  perspektif  dengan  sudut  pandang  Hukum Islam.  sebagaimana  yang  dimaksudkan  bahwa  makna  sah  dalam  perkawinan  harus terpenuhi. Baik dari calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Serta tidak melanggar dari ketentuan Agama.
Hal  ini  yang  menjadikan  salah  satu  pertimbangan  Hukum  majelis  Hakim  untuk menetapkan  perkara  isbat  nikah  terhadap  pernikahan  anak  dibawah  umur.  Meskipun menimbulkan  ketimpangan  Hukum  terhadap  status  anak  dibawah  umur,  akan  tetapi secara syariat telah memenuhi unsur syarat sah sebuah perkawinan.
Terlepas dari hal tersebut, terdapat kasus Isbat nikah yang tidak dapat diterima atau niet ontvankelije verkekalaarde (gugatan tidak dapat diterima) yakni kasus poligami. hal ini diatur dalam (Sema Nomor 3 Tahun 2018) yang berbunyi “ permohonan Isbat nikah polgami  atas  dasar  nikah  siri  meskipun  dengan  alasan  untuk  kepentingan  anak  harus dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  untuk  menjamin  kepentingan  anak  dapat  diajukan permohonan asal-usul anak”.
Selain  perkara  poligami,  kasus  penyelundupan  Hukum  juga  menjadi  salah  satu alasan Isbat nikah tidak dapat dikabulkan. Penyelundupan Hukum yang dimaksud ialah
8 Satjipto Rahardjo. 2012. Hukum Progresif , Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. h. 104.
apabila  seseorang  dengan  sengaja  tidak  ingin  mencatatkan  pernikahannya  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  dan  tidak  mematuhi  segala  peraturan  yang  berlaku.  Jika  hal tersebut  terjadi,  maka  majellis  hakim  tidak  akan  mengabulkan  permohonan  Isbat nikahnya 9 .

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara Isbat Nikah, hal ini untuk menegaskan bahwa tidak semua perkara isbat nikah dapat diterima ada juga perkara isbat nikah yang ditolak dengan beberapa pertimbangan lainnya. Berpacu pada asas kemaslahatan  dan  Undang-undang  yang  berlaku    sebagai  salah  satu  bentuk pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  untuk  memberikan  ketetapan  perkawinan kepada  kedua  mempelai.  Melihat  potensi  yang  akan  terjadi  ketika  sebuah perkawinan  yang  tidak  mendapatkan  sebuah  keabsahan  akan  menimbulkan  banyak kemudharatan terutama dalam pemenuhan hak-hak dan status keperdataan.
2. Pernikahan anak dibawah umur tidak dibenarkan dalam Undang-undang RI (Nomor 16  Tahun  2019  pada  pasal  (7)  ayat  (1)    perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974) yang menerangkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun”.  Maka  dari  itu,  dari sudut  pandang  Hukum  Islam  dan  Hukum  positif  berpedoman  kepada  Undang- undang (Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1)) dan (Kompilasi Hukum Islam pada  pasal  (4))  yang  menegaskan  bahwa  Isbat  Nikah  dapat  dilakukan  terhadap perkawinan yang dilakukan secara sah dan menurut agama dan kepercayaannya itu.
9 Hasil  Wawancara  bersama  Hakim  Ilyas,  S.HI.  pada  tanggal  22  Februari  2021  di  Pengadilan Agama Pangkajene

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agama,  Kementrian, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/ Tafsir Al-Qur’an, 2002),
Al-Qur’an, Kementrian Agama RI
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , PT. Karya Toha Putra Semarang. Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat . Jakarta : Prenadamedia Group. 2019.
Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif , Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2012.

## Jurnal
Fadli.  A.  Natsif. Problematika  perkawinan  anak  (Perspeltif  hukum  islam  dan  hukum Positif) . Jurnal Al-Qadau Volume 5 nomor 2 Desember 2018
M.Saleh  Ridwan. Perkawinan  Mut’ah  perspektif  hukum  islam  dan  hukum  nasional.
Jurnal Al-Qadau Volume 1 nomor 1/2014

## Wawancara
Hakim Ilyas, S.HI. pada tanggal 22 Februari 2021 di Pengadilan Agama Pangkajene

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam SEMA nomor 3 tahun 2018 Tentang surat edaran larangan isbat nikah terhadap poligami.