Volume 6, Nomor 1 April 2022

## URGENSI SAKSI VERBALISAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 329/Pid.B/2020/PN Dgl)
Abdul Wahid
Universitas Tadulako email: abdulwahid@untad.ac.id
Abdullah Junaedi
Pengadilan Negeri Donggala email: abdullah@untad.ac.id

## ABSTRACT
The problem that will be described in this research is how is the urgency of verbal witness  in  criminal  cases  (study of  decision number 329/Pid.B/2020/PN  Dgl).  In obtaining  legal  materials,  this  research  was  carried  out  by  conducting  library research  with  a  normative  juridical  approach  by  studying  the  laws  and regulations and analyzing the urgency of verbal witnesses in criminal cases. The answer  found  in  the  problem  is  that  the  role  of  verbal  witnesses  in  providing information before the trial is only to clarify the minutes of the investigation they have made and refute the testimony of witnesses before the trial basically does not provide evidence strength in the form of witness evidence or the judge's belief in seeking  material  truth  as  the  basis  for  judge's  considerations.  in  making  a decision. Whereas normatively verbal witnesses are not regulated in the Criminal Procedure  Code,  but  the  practice  of  using  verbal  witnesses  in  the  process  of proving a crime in court is allowed, due to the denial or revocation of testimony by  witnesses  at  trial.  Thus,  the  role  of  the  verbal  witness  is  to  test  the  witness's rebuttal to the truth of the Investigation Report
Keywords: Verbal Witness, Crime, Court Decision.

## A. PENDAHULUAN
Membaca  dengan  seksama  penjelasan  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia ditegaskan bahwa Negara  Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum  ( rechtsstaat ),  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  ( machtsstaat ).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  semua aktivitas  warga  negara  harus  berdasarkan  hukum.  Sebagai  negara  hukum, Indonesia  menerima  hukum  sebagai  ideologi  untuk  menciptakan  ketertiban, keamanan,  keadilan  serta  kesejahteraan  bagi  warga  negaranya.  Konsekuensi
Volume 6, Nomor 1 April 2022
bahwa  hukum  mengikat  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara tanpa kecuali. 1
Hukum  sebagai  sarana  dan  merupakan  perlengkapan  dalam  kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum sebagai norma atau dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri dan tempat bekerjanya dalam masyarakat. 2
Penguraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  konsekuensi  dari  dianutnya hukum  sebagai  ideologi  oleh  suatu  negara  adalah  bahwa  hukum  mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan  cara  memperhatikan  kebutuhan  dan  kepentingan  anggota  masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa kecuali.
Sebagai  suatu  negara  hukum,  Indonesia  memiliki  beberapa  macam hukum  untuk  mengatur  tindakan  warga  negaranya,  diantaranya  adalah  hukum pidana  dan  hukum  acara  pidana.  Kedua  hukum  ini  memiliki  hubungan  yang sangat  erat  karena  pada  hakekatnya  hukum  acara  pidana  termasuk  dalam pengertian  hukum  pidana.  Hanya  saja  hukum  acara  pidana  atau  lebih  dikenal dengan  sebutan  hukum  pidana  formal  lebih  tertuju  pada  ketentuan  yang mengatur  bagaimana  negara  melalui  alat-alatnya  melaksanakan  haknya  untuk memidana  dan  menjatuhkan  pidana.  Sedangkan  hukum  pidana  materiil  lebih tertuju  pada  peraturan  hukum  yang  menunjukan  perbuatan  mana  seharusnya dikenakan  pidana  dan  pidana  apa  dijatuhkan  kepada  pelaku  yang  melakukan tindak pidana.
Meskipun  hukum  dibuat  untuk  memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat guna  terciptanya  suatu  ketertiban,  keamanan,  keadilan  dan  kesejahteraaan, namun  pada  kenyataannya  masih  tetap  terjadi  pelanggaran-pelanggaran terhadap  peraturan  hukum,  baik  yang  dilakukan  secara  sengaja  ( dolus atau
1 Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta. Penjabaran  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Sisitem Hukum Indonesia. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016:1
2 Sajipto Rahardjo. Ilmu Hukum . Penerbit Alumni. Bandung. 2010:14
opzet ) maupun dengan lalai ( culpa ). Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang  dilakukan  warganya  ini  tentunya  harus  ditindaklanjuti  dengan  tindakan hukum  yang  tegas  dan  melalui  prosedur  hukum  yang  benar  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Mempelajari buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: 3 “untuk  mencari  dan  mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati kebenaran  materiil,  yaitu  kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya  dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta  pemeriksaan  dan  putusan  dari  pengadilan  guna  menemukan apakah  terbukti  bahwa  suatu  tindak  pidana  telah  dilakukan  dan  apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.
Melalui penegakan hukum dengan sarana hukum acara pidana ini, maka bagi  setiap  individu  yang  melakukan  penyimpangan  atau  pelanggaran  hukum khususnya  hukum  pidana  maka  selanjutnya  dapat  diproses  dalam  suatu  acara pemeriksaan  di  pengadilan  karena  menurut  hukum  acara  pidana  untuk membuktikan  bersalah  tidaknya  seorang  terdakwa  haruslah  melalui pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan.  Demikian  juga  untuk  membuktikan benar  tidaknya  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  diperlukan adanya suatu pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP.
Pembuktian dalam hukum  acara pidana memegang peranan  yang sangat penting  dalam  proses  pemeriksaan  sidang  pengadilan  karena  dengan pembuktian  inilah  nasib  terdakwa  ditentukan  dan  hanya  dengan  pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  maka  terdakwa dibebaskan  dari  hukuman  dan  sebaliknya  jika  kesalahan  terdakwa  dapat dibuktikan  maka  terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan  kepadanya  akan
3 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia.  Edisi  Kedua, sinar  Grafika,  Jakarta, 2018:12
Volume 6, Nomor 1 April 2022
dijatuhkan pidana. Pembuktian juga merupakan titik kulminasi dan titik sentral hukum acara pidana yang merupakan sarana perlindungan hukum.
Sebagai  suatu  sarana  perlindungan  hukum  acara  pidana,  tindakan penyelidikan,  penyidikan,  prapenuntutan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang pengadilan,  putusan  hakim  bahkan  sampai  pada  upaya  hukum,  masalah pembuktian merupakan pokok bahasan sangat fundamental pada semua tingkat pemeriksaan  dalam  proses  peradilan,  terutama  bagi  hakim  dalam  memutus perkara pidana.
Salah satu  bentuk  alat bukti sah  yang telah ditetapkan didalam  KUHAP adalah  keterangan  saksi  yaitu  keterangan  mengenai  suatu  peristiwa  pidana dimana  saksi  dengar  sendiri,  lihat  sendiri  dan  dialaminya  sendiri  dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Itu berarti berarti setiap hal yang diketahui  oleh  saksi  dengan  secara  langsung  bukan  merupakan  pendapat maupun  rekaan  serta  tidak  bersumber  dari  keterangan  yang  saksi  dengar  dari orang  lain  karena  keterangan  demikian  tidak  memiliki  kualitas  sebagai  saksi oleh karena itu harus diabaikan oleh hakim dalam pembuktian.
Fenomena  dalam  praktik  di  persidangan  pada  Pengadilan  Negeri  yaitu dengan  munculnya  suatu  versi  keterangan  saksi  yang  tidak  diatur  dalam KUHAP  yang  dikenal  dengan  istilah  keterangan saksi  verbalisan .  Keterangan saksi verbalisan ini adalah keterangan dari penyidik yang membuat berita acara penyidikan  dimana  kehadirannya  dipersidangan  didalam  proses  pembuktian suatu perkara pidana adalah untuk didengar keterangannya dimuka persidangan selaku  saksi  dalam  perkara  yang  pernah  disidik  olehnya  pada  saat  membuat berita acara pemeriksaan.
Keterangan  saksi  verbalisan  atau  saksi  penyidik  dalam  proses pemeriksaan perkara pidana secara normatif memang tidak ada pengaturannya secara  jelas  namun  penggunaannya  diperbolehkan  dan  semestinya  saksi verbalisan  dapat  dihadirkan  apabila  dalam  pemeriksaan  sidang  pengadilan ketika misalnya saksi atau terdakwa tidak mengakui keterangan yang ada berita acara  penyidikan  karena  adanya  unsur  tekanan,  siksaan  atau  intervensi  dari pihak  penyidik  pada  waktu  pembuatan  berita  acara  penyidikan  sehingga
Volume 6, Nomor 1 April 2022
menyebabkan  fakta-fakta  hukum  didapat  selama  pemeriksaan  pengadilan menjadi  tidak  valid  dan  kurang  jelas  sehigga  dapat  mengaburkan  fakta sebenarnya.
Pemberian  keterangan  saksi  verbalisan  dalam  persidangan  Pengadilan Negeri sesungguhnya adalah untuk mempertahakan apa yang dibuatnya adalah benar  dan  dibuat  sesuai  standar  pemeriksaan  maupun  berdasarkan  ketentuan hukum  acara  pidana  dan  sekaligus  melumpuhkan  terjadinya  penyangkalan terdakwa  yang  diduga  ingin  membebaskan  diri  dari  dakwaan  jaksa  penuntut umum.
Selaku penyidik dalam perkara tindak pidana penyidik mempunyai tugas untuk melaksanakan rangkaian penyidikan menurut ketentuan yang telah diatur dalam  undang-undang.  Penyidikan  itu  dilaksanakan  untuk  mencari  dan mengumpulkan  bukti-bukti  relefan  dan  dapat  membuat  terang  suatu  tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.
Apabilah disatu pihak, Penyelidik dan Penyidik dalam mengungkap suatu perkara  pidana  dan  di  sisi  lain  ia  juga  diberi  beban  untuk  menjadi  saksi  atas berita  acara  dibuatnya  sendiri  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku maka  dalam  menjalankan  peran  gandanya  tersebut  apakah  tidak  mencederai rasa keadilan terdakwa yang dapat mengarah pada tersudutnya posisi terdakwa atau  menjadi  bebas  psikologi  bagi  terdakwa  atau  sebaliknya  hasil  penyidikan yang dibuat oleh penyidik diragukan hasil pemeriksaannya.
Dalam  memahami  hal  tersebut  diatas  penelitian  ini  mengurai  tentang urgensi  atau  peranan  keterangan  saksi  verbalisan  atau  sebagai  pemberi keterangan  oleh  penyidik  di  depan  persidangan  dalam  perkara  tindak  pidana sebagaimana  pernah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Donggala  dengan  nomor perkara: 329/Pid.B/2020/PN Dgl)., dengan knologi perkara bahwa dimanaTerdakwa  Chandra  Bin  Jony  bersama-  sama  dengan  saudara  SAMSIR  dan saksi Farlin alias Lolo (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) pada tahun 2018 di  Desa  Oti  Kec.  Sindue  Tobata  yaitu  berawal  sekitar  jam  22.00  wita  Terdakwa Chandra Bin Jony mengajak saksi Farlin alias Lolo untuk mengambil dan memutilasi hewan  ternak  sapi  dan  telah  itu  terdakwa  memasukan  sapi  yang  sudah  di  potong
Volume 6, Nomor 1 April 2022
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tersebut  ke  dalam  Mobil  Avanza  melalui  pintu  belakang,  setelah  itu  kemudian Terdakwa Chandra Bin Jony bersama-sama dengan saudara Samsir dan saksi Farlin alias Lolo menuju ke tempat sapi saksi Farlin alias Lolo di potong di dekat pantai dan pada saat itu kemudian terdakwa turun ke bawah dan mengambil 1 (satu) Potong paha dan  menyimpangnya  didalam  mobil  dan  setelah  itu  Terdakwa  Chandra  Bin  Jony memberikan  saksi  Farlin  alias  Lolo  uang  sebesar  Rp.400.000,-  (empat  ratus  ribu rupiah)  dan  sesampainya  di  Desa  Batusuya  saksi  Farlin  alias  Lolo  di  turunkan sedangkan  Terdakwa  Chandra  Bin  Jony  dan  Saudara  Samsir  menuju  ke  kota  Palu untuk  menjual  daging  sapi  tersebut;  atas  perbuatan  Terdakwa  tersebut  diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
Dalam perkara ini jaksa mengajukan 3 (tiga) saksi verbalisan atas permintaan hakim  majelis  yaitu:  1)  Saksi  Hisbullah  Bustamin  ( Verbalisan ) ; Saksi  Moh.  Syarif M.B,  S.H.  ( Verbalisan )  dan  Saksi  Andris  ( Verbalisan ).  Dihadirkannya  saksi verbalisan  karena  terdakwa  menolak  memberikan  keterangan  kepada  penyidik kepolisian  karena  terdakwa  tidak  tahu  apa-apa  dengan  pencurian  sapi  tersebut;  dan selama  dalam  penyidikan  terdakwa  mengalami tekanan  dan  paksaan  pada  saat  di Polsek  Sindue  Tobata  sedangkan  di  Polres  Terdakwa  tidak  pernah  berada  dalam tekanan dan paksaan;
Berdasarkan  uraian  perkara  tersebut  peneliti  berkenan  membahas berkaitan  dengan  urgensi  keterangan  saksi  verbalisan  di  depan  sidang pengadilan  dalam  perkara  tindak  pidana  pencurian  yang  berakhir  dengan putusan bebas dengan obyek masalah yaitu bagaimanakah urgensi atau peranan keterangan saksi verbalisan dalam perkara tindak pidana pencurian ternak yang pernah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Donggala  dengan  nomor  perkara. 329/Pid.B/2020/PN Dgl).

## B. METODE PENELITIAN.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat deskriptif.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah  pendekatan kasus (case approach )  dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder.  Pengumpulan  bahan  hukum,  peneliti  menggunakan  studi
Volume 6, Nomor 1 April 2022
kepustakaan  ( library reaserch ) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat  catatan  dari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  dokumen serta  tulisan-tulisan  baik  cetak  maupun  elektronik  khususnya  putusan pengadilan  yang  sudah  inkrach  hubungannya  dengan  obyek  penelitian. Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  bahwa  analisis  bahan  hukum  menggunakan deduksi silogisme biasanya berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan  premis  minor,  dari  kedua  premis  tersebut  kemudian  ditarik  suatu kesimpulan.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN.
Verbalisan  berasal  dari  kata verbal  yang berarti  lisan, bersifat khayalan. Sedangkan  Verbalisan,  orang  (penyidik)  yang  melakukan  proses  verbal (penyidikan).  Sedangkan,  Saksi  Verbalisan  yaitu  saksi  dari  pihak  Penyidik Kepolisian  yang  dihadirkan  oleh  JPU  atau  Hakim,  yang  mana  saksi  tersebut bersangkutan dengan suatu perkara. 4
Saksi  Verbalisan  dihadirkan  karena  adanya  pernyataan  Terdakwa  untuk mencabut  keterangannya  atau  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  karena Terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan mengaku ditekan, dipaksa, atau  diancam.  Dimana  dalam  persidangan  terdakwa  menyangkal  kebenaran keterangan Saksi dan kemudian Saksi/Terdakwa di sidang Pengadlian berbeda dengan  keterangannya  dalam  berita  acara  yang  dibuat  oleh  Penyidik.  Saksi Verbalisan  tersebut  akan  dihadirkan  apabila  pihak  terdakwa  ataupun  saksi menyampaikan  keterangan  di  persidangan  berbeda  dengan  apa  yang  telah  di sampaikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan.
Dalam  menemukan  kebenaran  yang  kuat  maka  pihak  Jaksa  Penuntut Umum  menghadirkan  Penyidik  sebagai  saksi  atas  penyangkalan  yang diungkapkan  oleh  Terdakwa  mengenai  ketidakbenaran  dalam  Berita  Acara Penyidikan  (BAP).  Bahwasanya,  Penyidik  harus  dapat  membuktikan  bahwa semua  yang  telah  dituangkan  dalam  BAP  itu  benar  adanya  dan  tidak  adanya tindakan sewenang-wenang dan dimana KUHAP  digunakan sebagai  pedoman dan  sangat  diperlukan  demi  mencari  kebenaran  dan  keadilan  melalui  proses
Volume 6, Nomor 1 April 2022
pembuktian. Pembuktian  ditinjau  dari  segi  hukum  acara  pidana,  diantaranya adanya ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan  kebenaran,  baik  hakim,  penuntut  umum,  terdakwa,  atau penasehat  hukum,  semua  terikat  pada  ketentuan  tata  cara  dan  penilaian  alat bukti  yang  ditentukan  undang-undang. Sedangkan,  fungsi  dari  pembuktian merupakan  penegasan  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  terdakwa,  serta sekaligus  membebaskan  dirinya  dari  dakwaan  yang  tidak  terbukti  dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti. 5
Dalam  proses  persidangan  Pidana,  saksi  sangatlah  penting  guna menemukan  titik  terang  suatu  perkara.  Keterangan  saksi  tersebut  merupakan salah  satu  alat  bukti  yang  sah  yang  terkandung  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  berdasarkan  Pasal  184  ayat  (1).  Maka  dari  itu  saksi menjadi salah satu kunci bagaimana perkara tersebut dapat terselesaikan.
Dalam KUHAP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kriteria dari orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri , maka jika ditarik kesimpulan  dari  KUHAP  tersebut,  saksi  yaitu  yang  melihat,  mendengar,  dan mengalami  sendiri.  Melihat  dari  rumusan  KUHAP  tersebut,  serta  praktik  di lapangan,  mengenai  tafsiran  dari  saksi  yang  meihat,  mendengar,  dan mengalami sendiri itu diperluas lagi melalui adanya putusan yang dikeluarkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Surat  Nomor  65/PUU-VIII/2000  mengenai arti  penting  saksi  tersebut  bukan  hanya  yang  melihat,  mendengar  dan mengalami  sendiri,  namun  dilihat  atau  disesuaikan  oleh  perkara  pidana  yang sedang diproses, bagaimana relevansi kesaksiannya tersebut.
Perluasan  pengertian  dari  unsur  melihat,  mendengar,  dan  mengalami sendiri  itu  dikarenakan  dalam  realita,  adanya  kekurangan  alat  bukti  dalam suatu  perkara.  Sehingga  dihadirkanlah  saksi  yang  tidak  secara  langsung mendengar,  melihat,  dan  mengalami  sendiri,  namun  yang  ada  keterkaitannya dengan  perkara  sehingga  dapat  memberikan  titik  terang  bagi  suatu  perkara.
4 P. B. Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (hal. 1260). Jakarta: Balai Pustaka. 2015:549
5 Nugroho,. Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana . Yuridika ,32 No. 1, Januari 2017 , 26. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022
Volume 6, Nomor 1 April 2022
Dalam  hal  ini,  Penyidik  juga  sering  ditarik  untuk  dijadikan  saksi  guna memberikan kesaksian dalam suatu perkara biasanya disebut keterangan saksi.
Pada  dasarnya,  ketentuan  mengenai  Saksi  Verbalisan  ini  belum  diatur dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana maupun  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Namun,  penggunaan  Saksi Verbalisan banyak ditemui dalam praktik Hukum Acara Pidana. 6
Latar  belakang  dari  munculnya    Saksi  Verbalisan  ini  adalah  adanya ketentuan Pasal 163 yang menentukan:
“jika  keterangan  saksi  di  sidang  berbeda    dengan    keterangan    yang  terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua  Sidang  mengingatkan  Saksi tentang hal itu minta  keterangan  yang ada  dan  dicatat  dalam  Berita  Acara  Sidang.  Oleh karena  itulah,  kemudian keberadaan  Saksi  Verbalisan  ini  sering  dijumpai dalam persidangan”.
Legalitas  Saksi  Verbalisan  yang  dilain  sisi  belum  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  namun  dalam  praktiknya banyak  dihadirkan  di  persidangan  ini  dapat    menimbulkan    masalah  sejauh mana    kesaksian    dari    Saksi  Verbalisan  ini  harus  didengar  oleh  Hakim  di persidangan,  karena  jika menelaah  jauh  kedalam  KUHAP sebagai  rujukan dalam  beracara di sidang Pengadilan belum ada satu Pasalpun yang mengatur mengenai  keberadaan  Saksi  Penyidik  (Saksi  Verbalisan)    untuk    didengar keterangannya di Persidangan.
Dalam  memahami  hal  keterkaitan  saksi  penyidik  dengan  tindak  pidana yang menjadi pembuktian perkara pidana di pengadilan, peneliti menampilkan perkara tindak pidana pencurian ternak, dimana dalam perkara ini oleh Hakim memerintahkan  agar  saksi  penyidik  dihadirkan  dalam  pemeriksaan  di pengadilan  karena  adanya  penyangkalan  terdakwa  atas  penyidikan  yang dilakukan oleh penyidik.
Memahami perkara tindak pidana pencurian ternak sebagaimana dibahas oleh  peneliti,  nampaknya  Jaksa  Penuntut  Umum  mengurai  surat  dakwaannya secara  bertahap.  Dalam  surat  dakwaannya,  diuraikan  secara  cermat,  jelas  dan
6 Kusumasari.  Fungsi  Saksi  Verbalisan Hukum  Online .  November  1,  2019,  dari  Hukum Online: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564 b14d/  fungsi-saksi-verbalisan. Diakses tanggal 18 Maret 2022
Volume 6, Nomor 1 April 2022
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
lengkap bahwa  ia Terdakwa Chandra Bin Jony pada tahun 2018 Di Dusun Bamba Desa Oti Kec.Sindue Tobata Kab Donggala, pada tahun Di dusun IV (Jalan mau ke Sipeso) Desa Oti Kec. Sindue Tobata kabupaten donggala, pada tahun 2018 Di dusun IV Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan pada tahun 2019 di Dusun I Oti Bak  Desa  Oti  Kec.  Sindue  Tobata  kabupaten  donggala  atau  setidak-tidaknya  pada waktu lain pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, atau setidak-tidaknya  pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah  mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  punya  orang  lain dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  yang  dilakukan  dua  orang atau  lebih  dengan  bersekutu  berupa  ternak  yakni  Sapi  yang  merupakan  hewan memamah biak yang mana perbuatan Terdakwa.
Setelah menampilkan kronologi kejadian perkara sebagaimana diuraikan dalam  surat  dakwaan  Jaksa  dan  termuat  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri Donggala  juga  menghadirkan  saksi-saksi  yang  diajukan  ke  pengadilan  adalah adalah saksi fakta yang di dengar keterangannya di bawah sumpah.
Jika  menelaah  dengan  seksama  14  (empat  belas)  keterangan  saksi sebagaimana  telah  dilampirkan  dalam  putusan  ini,  peneliti  melakukan klasifikasi keterangan sebagai berikut:
1. Saksi yang tidak keberatan dalam Berita Acara Penyidikan.
a. Saksi Aswan Alias Papa Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
 Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
b. Saksi  Lutfin  Alias  Tupi  Alias  Papa  Ari,  dibawah  disumpah  pada  pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
 Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
c. Saksi  Suardin  Bin  Kadir,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan sebagai berikut:
 Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
 Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
d. Saksi Naim Alias Papa Zulfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 Bahwa Saksi pernah diperiksa  dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
 Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
e. Saksi Amirudin Alias Papa Ira Bin Husni, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian.
 Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh Saksi sendiri.
 Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
2. Saksi yang keberatan Berita Acara Penyidikan.
a. Saksi Farlin Alias Lolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik;
 Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar;
 Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar karena ada ancaman dan paksaan atau tekanan dari petugas Kepolisian;
 Bahwa polisi yang memeriksa Saksi pada saat itu adalah Pak Afriansyah dan yang menangkap Saksi adalah Pak Viki dan Pak Sudarmin;
b. Saksi Moh. Salim Alias Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian.
 Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan kembali oleh penyidik.
 Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar.
 Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak benar karena ada ancaman paksaan dan tekanan dari petugas Kepolisian.
 Bahwa  Polisi tersebut  mengancam  Saksi  dengan  cara  dipukul  dan  ditekan untuk  mengaku  telah  melakukan  pencurian  sapi  kemudian  Saksi  juga diperlihatkan  foto  Terdakwa  melalui  handphone  milik  Pak  Viki  agar SaksimenyebutnamaTerdakwasebagai salah satupelakupencurianSapi.
3. Saksi Verbalisan.
a. Saksi  Hisbullah  Bustamin  ( Verbalisan ) dibawah  sumpah  dipersidangan  pada pokoknya sebagai berikut:
 Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa.
 Bahwa saat memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa apakah Saksi melaksanakan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional
Volume 6, Nomor 1 April 2022
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Prosedur).  Bahwa  perkara  Terdakwa  Chandra  Bin  Joni  ini  merupakan pelimpahaan  dari  Polsek  Sindue  dan  ketika  dilimpahkan  dari  Polres Donggala  menerbitkan  kembali  surat  perintah  penyidikan  lanjutan  karena dari  Polsek  Sindue  surat  perintah  penyidikan  tersebut  sudah  terbit, selanjutnya  Saksi  melakukan  pemeriksaan  tambahan  namun  khusus  untuk perkara Terdakwa ini Saksi sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan sampai dengan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka.
 Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan intimidasi , memaksa untuk berbicara dan kekerasan lainnya. Memang pada awalnya  Terdakwa  menolak  dan  tidak  bersedia  untuk  diperiksa  sehingga Saksi  membuatkan  surat  penolakan  pemeriksaan  untuk  Terdakwa  tanda tangani.
 Bahwa pada saat pemeriksaan  Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias  Salim  dalam  perkara  Terdakwa  ini,  Saksi  tidak  pernah  melakukan intimidasi, memaksa untuk berbicara dan melakukan kekerasan lainnya dan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan perekaman video dan pada saat itu dilakukan  pengembangan  pertanyaan-pertanyaan  dari  penyidik  Polsek Sindue dan mereka secara jujur mengatakan bahwa keterangan yang mereka berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar.
 Bahwa pada saat pemeriksaan  Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias  Salim  tersebut  mereka  memberikan  keterangan  sesuai  dengan kemauan mereka.
 Bahwa setiap keterangan dari  Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias  Salim  tersebut  semuanya  tertulis  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP) Penyidik.
Terdakwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan  bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  memberikan  keterangan  selama pemeriksaan di Polsek dan di Polres;
b. Saksi  Moh.  Syarif  M.B,  S.H.  ( Verbalisan ) dibawah  sumpah  dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa.
 Bahwa saat memeriksa Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara Terdakwa apakah Saksi melaksanakan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).  Bahwa  perkara  Terdakwa  Chandra  Bin  Joni  ini  merupakan pelimpahaan  dari  Polsek  Sindue  dan  ketika  dilimpahkan  dari  Polres Donggala  menerbitkan  kembali  surat  perintah  penyidikan  lanjutan  karena dari  Polsek  Sindue  surat  perintah  penyidikan  tersebut  sudah  terbit, selanjutnya  Saksi  melakukan  pemeriksaan  tambahan  namun  khusus  untuk perkara Terdakwa ini Saksi sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan sampai dengan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka.
 Bahwa  pada  saat  pemeriksaan  Terdakwa,  Saksi  tidak  pernah  melakukan intimidasi, memaksa untuk berbicara dan kekerasan lainnya. Memang pada awalnya  Terdakwa  menolak  dan  tidak  bersedia  untuk  diperiksa  sehingga Saksi  membuatkan  surat  penolakan  pemeriksaan  untuk  Terdakwa  tanda tangani.
 Bahwa pada saat pemeriksaan  Sdra Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias  Salim  dalam  perkara  Terdakwa  ini  Saksi  tidak  pernah  melakukan intimidasi, memaksa untuk berbicara dan melakukan kekerasan lainnya dan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan perekaman video dan pada saat itu dilakukan  pengembangan  pertanyaan-pertanyaan  dari  penyidik  Polsek Sindue dan mereka secara jujur mengatakan bahwa keterangan yang mereka berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar.
 Bahwa pada saat pemeriksaan  Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias  Salim  tersebut  mereka  memberikan  keterangan  sesuai  dengan kemauan mereka.
 Bahwa setiap keterangan dari  Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias  Salim  tersebut  semuanya  tertulis  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP) Penyidik.
Volume 6, Nomor 1 April 2022
Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  mengajukan  keberatan  secara  lisan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan selama pemeriksaan di Polsek dan di Polres;
c. Saksi  Andris  ( Verbalisan ) dibawah  sumpah  dipersidangan  pada  pokoknya sebagai berikut:
 Bahwa  awalnya  telah  dilakukan  pemanggilan  terhadap  Terdakwa  tetapi Terdakwa tidak mau dimintai keterangan;
 Bahwa  sewaktu  di  Polsek  Sindue  Terdakwa  belum  ditetapkan  sebagai tersangka;
 Bahwa  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  perkara  pencurian  sapi yang  sama  dengan  Terdakwa  saat  masih  di  Polsek  Sindue  adalah  Sdra. Farlin  Alias  Lolo  dan  Moh.  Salim  Alias  Salim  kemudian  berkas dilimpahkan ke Polres Donggala;
 Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Farlin Alias Lolo dan Moh. Salim Alias Salim ada menyebutkan nama Terdakwa;
 Bahwa tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan terhadap Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 Bahwa  tidak  benar  Sdra.  Farlin  Alias  Lolo  dan  Sdra.  Moh.  Salim  Alias Salim diarahkan oleh Penyidik dan Petugas Kepolisian yang ada di Polsek Sindue untuk mengakui perbuatan pencurian tersebut dan menyebut nama Terdakwa  agar  dilibatkan  dalam  perbuatan  tersebut  dengan  cara memperlihatkan  foto  Terdakwa  kepada  mereka  pada  saat  memberikan keterangan dalam BAP;
Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  mengajukan  keberatan  secara lisan sebagai berikut:
 Bahwa Terdakwa benar datang ke Polsek sebanyak 2 (dua) kali dan untuk yang  pertama  diberikan  surat  panggilan  namun  untuk  yang  kedua  kali Terdakwa dicegat dijalan oleh Kapolsek Toaya dan pada waktu akan pergi kerja tanpa ada surat panggilan ataupun surat penangkapan;
 Bahwa  Terdakwa  sampai  di  Polsek  Sindue  tidak  langsung  dilakukan pemeriksaan  melainkan  sudah  lewat  1x24  Pukul  baru  dilakukan pemeriksaan;
 Bahwa Terdakwa menolak untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa tidak  tahu  apa-apa  dan  Terdakwa  sama  sekali  tidak  kenal  dengan  Sdra. Farlin Alias Lolo dan Sdra. Moh. Salim Alias Salim;
Mencermati  proses  persidangan  sebagaimana  dapat  dibaca  dalam  putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor. 329/Pid.B/2020/PN Dgl., peneliti melakukan klasifikasi  saksi  dalam  rangka  memahami  dan  membedakan  antara  satu  saksi dengan saksi lainnya khususnya menyangkut saksi verbalisan.
Dalam perkara tindak pidana pencurian ternak sapi ini ada dua saksi korban yang  dihadirkan  di  depan  persidangan  1)  Saksi  Aswan  Alias  Papa  Dani,  dan  2) Saksi  Lutfin  Alias  Tupi  Alias  Papa  Ari.  Adapun  Saksi  tidak  keberatan  dalam Berita Acara Penyidikan adalah 3) Saksi SUARDIN BIN KADIR dan 4) Saksi NAIM ALIAS PAPA ZULFAN. Ada Saksi yang dibacakan keterangannya yaitu 5) Saksi Faizal Alias Izal. Ada juga saksi yang tidak mengetahi kejadian perkara yaitu 6) Saksi Amirudin Alias Papa Ira Bin Husni. Saksi penting dalam perkara ini adalah Saksi keberatan Berita Acara Penyidikan yaitu 7) Saksi Farlin Alias Lolo, dan  8)  Saksi  Moh.  Salim  Alias  Salim.  Terdapat  juga  Saksi  meringankan  (ade charge)  dihadirkan  terdakwa  yaitu  9)  Saksi  Agus,  10)  Saksi  Murniati,  11)  Saksi Tandali  dan  12)  Saksi  Aksan.  Sedangkan  saksi  paling  menentukan  dalam klasifikasi saksi ini adalah Saksi Verbalisan yaitu 13) Saksi Hisbullah Bustamin;
14) Saksi Moh. Syarif M.B, S.H.; dan 15) Saksi Andris.
Atas  pengklasifikasian  saksi  tersebut  peneliti  hanya  lebih  fokus  pada keterangan saksi yang keberatan Berita Acara Penyidikan yaitu  Saksi Farlin Alias Lolo,  dan  Saksi Moh. Salim Alias Salim., demikian juga Saksi Verbalisan yaitu Saksi Hisbullah Bustamin; Saksi Moh. Syarif M.B, S.H.; dan Saksi Andris karena kategori saksi dimaksud peneliti melihat ada relasinya dengan penelitian tesis ini.
Di dalam berita acara penyidikan kedua saksi Saksi Farlin Alias Lolo,  dan Saksi  Moh.  Salim  Alias  Salim  bersikeras  menolak  berita  acara  penyidikan  yang dibuat oleh penyidik karena menurut kedua saksi tersebut bahwa pengakuan dan
Volume 6, Nomor 1 April 2022
tandatangan yang dibubuhkan dalam berita acara tersebut karena adanya ancaman paksaan dan tekanan dari petugas Kepolisian. Bahwa Polisi tersebut mengancam Saksi dengan cara dipukul dan ditekan untuk mengaku telah melakukan pencurian sapi . Namun pada sisi yang lain saksi penyidik (verbalisan) yang membuat berita acara penyidikan yaitu  Saksi Hisbullah Bustamin; Saksi Moh. Syarif M.B, S.H.; dan Saksi Andris dengan tegas mengatakan di depan persidangan bahwa:
“Bahwa  pada  saat  pemeriksaan  Terdakwa, Saksi  tidak  pernah  melakukan intimidasi ,  memaksa  untuk  berbicara  dan  kekerasan  lainnya.  Memang  pada awalnya Terdakwa menolak dan tidak bersedia untuk diperiksa sehingga Saksi membuatkan surat penolakan pemeriksaan untuk Terdakwa tanda tangani. Bahwa  pada  saat  pemeriksaan    Sdra.  Farlin  Alias  Lolo  dan  Sdra.  Moh.  Salim Alias  Salim  dalam  perkara  Terdakwa  ini, Saksi  tidak  pernah  melakukan intimidasi,  memaksa  untuk  berbicara  dan  melakukan  kekerasan  lainnya dan pemeriksaan  tersebut  dilakukan  dengan  perekaman  video  dan  pada  saat  itu dilakukan  pengembangan  pertanyaan-pertanyaan  dari  penyidik  Polsek  Sindue dan  mereka  secara  jujur  mengatakan  bahwa  keterangan  yang  mereka  berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar”.
Fenomena persidangan yang peneliti baca dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 329/Pid.B/2020/PN Dgl bahwa peranan dan urgensi saksi verbalisan yang dihadirkan dalam persidangan pada dasarnya memiliki dua makna yaitu:
a. Memberi  klarifikasi  dan  pembenaran  bahwa  berita  acara  penyidikan  yang dibuatnya adalah benar.
b. Membantah  keterangan  saksi  yang  pernah  diperiksa  pada  saat  tingkat penyidikan  bahwa  penyidik  telah  melakukan  tindakan  kekerasan  fisik  seperti pemukulan maupun kekerasan non-fisik seperti tekanan, ancaman dan intiidasi adalah tidak benar.
Terhadap  urgensi  kesaksian  penyidik  (verbalisan)  dalam  memberikan keterangan  di  depan  persidangan  yang  hanya  mengklarifikasi  berita  acara penyidikan  yang  dibuatnya  dan  membatah  kesaksian  saksi  dimuka  persidangan pada  dasarnya  tidak  memberi  kekuatan  pembuktian  dalam  mencari  kebenaran materil sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
Sebagaimana  dipahami  bahwa  keterangan  yang  harus  diberikan  saksi disidang pengadilan sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang  telah  diberikannya  pada  berita  acara  penyidikan.  Akan  tetapi,  prinsip ini  tidak  mengurangi  kebebasan  saksi  untuk  memberi  keterangan  yang
Volume 6, Nomor 1 April 2022
berbeda  disidang  pengadilan  dengan  keterangan  yang  diberikan  pada pemeriksaan penyidikan.
Kebebasan memberi keterangan di sidang pengadilan bagi saksi tidak dimaksudkan  mengurangi  arti  keterangan  yang  telah  diberikannya  pada berita  acara  penyidikan.  Apalagi  jika  keterangannya  di  sidang  pengadilan secara diametral bertentangan dan berbeda dengan yang diterangkan dalam berita  acara  penyidikan  maka  hakim  harus  meminta  penjelasan  dan  alasan saksi tentang hal tersebut. 7 Dalam hal ini, arti bebas memberi keterangan di persidangan  tersebut  ditujukan  kepada  sikap  dan  keadaan  fisik  dan  psikis saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan.
Dalam  praktek  peradilan  di  Indonesia,  seringkali  memiliki  kendala- kendala  yang  salah  satu  diantaranya  yaitu  di  dalam  proses  persidangan, saksi  memberikan  keterangan  yang  berbeda  dengan  yang  terdapat  pada berita acara penyidikan.  Saksi  boleh memberikan keterangan  yang berbeda dengan  yang  terdapat  pada  berita  acara  penyidikan.  Akan  tetapi,  harus memberikan alasan yang dapat diterima akal sehat. Perbedaan antara kedua keterangan  itu,  harus  dilandasi  dengan  alasan  yang  mampu  menegaskan kebenaran perbedaan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 163 KUHAP, yang memberi pedoman kepada ketua sidang tentang tata cara penertiban masalah perbedaan keterangan. 8
Menurut  Ketua  sidang  yang  menangani  perkara  tindak  pidana pencurian ternak ini Bapak Ahmad Gazali. SH.,  mengatakan: 9
“Jika dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, seorang saksi memberi keterangan  yang  berbeda  dengan  yang  telah  diberikan  dalam  berita acara penyidikan, maka berlandaskan Pasal 163 KUHAP, cara yang ditempuh oleh hakim adalah:
- pertama, mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut;
- kedua,  apabila  telah  diperingatkan  tetapi  saksi  tetap  pada keterangan  yang  diberikannya  di  persidangan  maka  hakim
7 Soenarto  Soedbiroto,. KUHP  dan  KUHAP  Dilengkapi  Yuriprudensi  Mahkamah  Agung dan Hoge Raad . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2020:265
8 Ibid. Halm., 266
9 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Donggala Bapak Ahmad Gazali., pada tanggal 22 Maret 2022. Di Pengadilan Negeri Donggala.
Volume 6, Nomor 1 April 2022
meminta keterangan mengenai perbedaan antara kedua keterangan dimaksud;
- ketiga,  kemudian  keterangan  dan  alasan  yang  diberikan  saksi, dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan”.
Dalam praktek peradilan di Indonesia, seringkali terjadi penyangkalan/ pencabutan keterangan yang telah saksi berikan dalam proses penyidikan.  Biasanya  penyangkalan/  pencabutan  keterangan  tersebut disertai  dengan  alasan  bahwa  dalam  masa  penyidikan,  saksi  diperiksa dengan  cara  diancam,  di  intimidasi,  disiksa,  diarahkan  dan  dituntun  oleh penyidik.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  biasanya  Jaksa  Penuntut Umum  akan  menghadirkan  penyidik  sebagai  saksi  untuk  dimintai keterangan  dipersidangan.  Saksi  inilah  yang  kemudian  disebut  saksi verbalisan. 10
Komentar  akademisi  Dr.  Syachdin.  SH.,  MH.,  yang  pernah  menjadi memberikan  keterangan  ahli  dalam  perkara  ini, 11 yang  dimaksud  saksi verbalisan  atau  disebut  saksi  penyidik  adalah  penyidik  yang  kemudian menjadi  saksi  atas  suatu  perkara  pidana  karena  terdapat  perbedaan  antara keterangan  terdakwa/  saksi  yang  dinyatakan  di  persidangan  dengan  yang termuat  dalam  berita  acara  pemeriksaan  penyidikan,  atau  karena  terdakwa menyangkal  dan  menarik  kembali  pengakuannya  yang  dinyatakan dihadapan  penyidik  dengan  alasan  bahwa  Berita  Acara  Penyidikan  telah dibuat  dibawah  tekanan  atau  paksaan.  Dengan  kata  lain  terdakwa/  saksi membantah  kebenaran  dari  BAP  yang  dibuat  oleh  penyidik  yang bersangkutan.
Adapun dalam kasus ini, Saksi Farlin Alias Lolo, Saksi Moh. Salim Alias Salim  mencabut/  menyangkali  keterangan  yang  telah  diberikannya dihadapan  penyidik.  Bahwa  Saksi  Farlin  Alias  Lolo,  Saksi  Moh.  Salim  Alias Salim,  mengemukakan  di  persidangan  bahwa  keterangan  saksi  di  BAP Penyidik adalah tidak benar, karena saat dimintai  keterangan, saksi disiksa, diarahkan, dan dituntun oleh penyidik. Maka, untuk mengungkap lebih jauh
10 ibid
11 Wawancara Dr. Syachdin (dosen fakultas hukum Universitas Tadulako) pada tanggal 22 Maret 2022 Di Palu.
Volume 6, Nomor 1 April 2022
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
keadaan  pada  saat  proses  penyidikan,  tampaknya  dianggap  perlu  untuk menghadirkan  penyidik  sebagai  saksi,  agar  diperoleh  keterangan  pada  saat penyidikan.  Untuk  itu  atas  inisiatif  Jaksa  Penuntut  Umum,  saksi  penyidik (verbalisan) dihadirkan kedalam persidangan untuk memberikan keterangan.
Dalam  perkara  ini,  saksi  verbalisan  dihadirkan  dalam  persidangan karena  ada  perbedaan  antara  keterangan  saksi  dalam  persidangan  dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan. Adanya perbedaan tersebut  terindikasi  bahwa  dalam  proses  penyidikan  oleh  kepolisian  telah terjadi  kesalahan  prosedur.  Dalam  proses  pembuktian  perkara  Putusan Pengadilan  Negeri  Donggala  No.  329/Pid.B/2020/PN  Dgl,  kehadiran  saksi verbalisan yakni Saksi Hisbullah Bustamin , Saksi Moh. Syarif M.B, S.H., Saksi Andris  berperan  untuk  memperjelas  atau  memberikan  keterangan  terkait dengan  penyangkalan  Saksi  Farlin  Alias  Lolo,  Saksi  Moh.  Salim  Alias  Salim yang  menyatakan  bahwa  ia  telah  disiksa,  diarahkan,  dan  dituntun  oleh penyidik.
Pada  saat  mengambil  keterangan  Saksi  Farlin  Alias  Lolo,  Saksi  Moh. Salim  Alias  Salim  yang  telah  diberikannya  dihadapan  Penyidik  tersebut dicabut  dan  disangkali  akan  tetapi  pencabutan  dan  sangkalan  tersebut tidaklah  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  sah  menurut  hukum  karena alasan  keduanya  dapat  dipatahtahkan  oleh  penyidik    Hisbullah  Bustamin , Saksi Moh. Syarif M.B, S.H., Saksi Andris.,  sebagai  petugas  yang  memeriksa dan  mem-BAP  Saksi  Farlin  Alias  Lolo, Saksi Moh.  Salim  Alias Salim,  ketika dihadirkan oleh Majelis Hakim dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah  sebagai  saksi  verbalisan  di  depan  persidangan  perkara  a  quo dihadapan Saksi Farlin Alias Lolo, Saksi Moh. Salim Alias Salim.
Berdasarkan hasil kajian Peneliti, jika sekiranya keterangan saksi yang dinyatakan di  sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya  yang telah dinyatakan  dihadapan  penyidik,  atau  saksi  menyangkal  serta  menarik kembali  keterangannya  yang  tercantum  di  dalam  berita  acara  penyidikan, atas  dasar  itulah  yang  dijadikan  alasan  jaksa  Penuntut  Umum  untuk menghadirkan saksi verbalisan di persidangan.
Volume 6, Nomor 1 April 2022
Mengamati fenomena perkara tindak pidana pencurian ternak tersebut di  atas  secara  normatif  saksi  verbalisan  tidak  diatur  dalam  KUHAP,  tetapi praktek  penggunaan  saksi  verbalisan  dalam  proses  pembuktian  tindak pidana dipersidangan diperbolehkan, sehubung dengan adanya penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh saksi di persidangan.
Berdasarkan  uraian  peneliti  tersebut  diatas,  dapat  dipahami  bahwa saksi  verbalisan  dapat  dihadirkan  apabila  dalam  pemeriksaan  sidang pengadilan saksi menyangkal keterangannya dalam berita acara penyidikan karena dugaan adanya unsur tekanan yang bersifat psikis maupun fisik dari pihak  penyidik  pada  waktu  pembuatan  Berita  Acara  Penyidikan,  sehingga menyebabkan  fakta  hukum  yang  di  dapat  dalam  pemeriksaan  pengadilan menjadi  kurang  jelas.  Dengan  demikian  peranan  saksi  verbalisan  adalah untuk menguji bantahan saksi atas kebenaran Berita Acara Penyidikan.
Kajian  tentang  peranan  saksi  verbalisan  dalam  perkara  tindak  pidana pencurian  ternak  (studi  putusan  nomor.  329/Pid.B/2020/PN.Dgl)  dalam memberikan keterangan di depan persidangan  yang  hanya mengklarifikasi berita acara  penyidikan  yang  dibuatnya  dan  membatah  kesaksian  saksi  dimuka persidangan pada dasarnya tidak memberi kekuatan pembuktian berupa alat bukti saksi  maupun  keyakinan  hakim  dalam  mencari  kebenaran  materil  sebagai  dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan.  Tentu  menjadi  pertanyaan dalam suatu studi ilmiah kaitannya dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana.
Sebagaimana dipahami tentang teori pembuktian  yaitu  Teori  pembuktian obyektif murni; Teori pembuktian subyektif murni; Teori pembuktian yang bebas dan Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang ( negatief wettelijke ).
Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa teori  pembuktian  obyektif  murni ini  hakim  sangat  terikat  pada  alat  bukti  serta  dasar  pembuktian  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang,  yakni  dengan  menyatakan  bahwa  sesuatu perbuatan-perbuatan  yang  didakwakan  telah  terbukti  haruslah  didasarkan kepada  hal-hal  yang  telah  disimpulkan  dari  sekian  jumlah  alat-alat
Volume 6, Nomor 1 April 2022
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pembuktian  yang  semata-mata  berdasarkan  undang-undang.  Sedangkan keyakinan  hakim  berdasarkan  dan  berasal  dari  hati  nuraninya  yang  paling dalam  sekalipun  tidak  boleh  ikut  memegang  peranan  dalam  pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata- mata  kepada  alat-alat  bukti  yang  telah  diatur  atau  ditetapkan  oleh  undang- undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
Berbeda halnya dengan Teori pembuktian subyektif murni ( conviction in  time atau bloot  gemoedelijk  over  tuiging )  ini  bertolak  belakang  dengan teori  pembuktian  obyektif  murni  karena  dalam  teori  pembuktian  subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip  pembuktiannya  kepada  penilaian  hakim  atas  dasar  keyakinan menurut  perasaannya  semata-mata,  dan  tidak  menyandarkan  kepada pembuktian  menurut  undang-undang  tetapi  memberikan  kebebasan  yang mutlak  kepada  hakim.  Keyakinan  hakim  dalam  aliran  ini  sangat  subyektif (perseorangan)  dalam  menentukan  apakah  terdakwa  terbukti  bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
Teori  pembuktian  berikutnya  adalah  Teori  pembuktian  yang  bebas ( conviction rainsonce ) atau vrije bewijsleer adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya  secara  bebas  tanpa  dibatasi  oleh  undang-undang,  akan  tetapi hakim  wajib  mempertanggungjawabkan  cara  bagaimana  hakim  tersebut memperoleh  keyakinan  dan  selanjutnya  hakim  wajib  menguraikan  alasan- alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat- alat  bukti  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Dalam  sistem  ini  hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.
Teori  pembuktian  yang  negatif  menurut  undang-undang  ( negatief wettelijke ) merupakan teori yang dianut dalam Hukum Acara Pidana sesuai ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Di  dalam  teori  ini dikenal  dua  syarat  yaitu Wettelijke ,  disebabkan  karena  alat-alat  bukti  yang
Volume 6, Nomor 1 April 2022

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sah  dan  ditetapkan  oleh  undang-undang.,  dan Negatief ,  disebabkan  oleh karena  dengan  alat-alat  bukti  yang  sah  dan  ditetapkan  undang-undang  saja belum  cukup  untuk  hakim  menganggap  kesalahan  terdakwa  telah  terbukti, akan  tetapi  harus  dibutuhkan  adanya  keyakinan  hakim.  Menurut sistem negatief wettelijke menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara  alat-alat  bukti  dengan  keyakinan.  Alat  bukti  dalam  sistem pembuktian negatief  wettelijke ini  telah  ditentukan  secara  limitatif  dalam undang-undang  serta  bagaimana  cara  menggunakannya  ( bewijs  voering ) yang  harus  diikuti  pula  adanya  keyakinan,  bahwa  peristiwa  pidana  benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.
Mengenai  teori pembuktian  ini  yaitu  Teori  pembuktian  obyektif  murni; Teori pembuktian subyektif murni; Teori pembuktian yang bebas dan Teori pembuktian  yang  negatif  menurut  undang-undang  ( negatief  wettelijke )  bila dikaitkan  dengan  dengan  peranan  saksi  verbalisan  dalam  perkara  tindak pidana pencurian ternak (studi putusan nomor. 329/Pid.B/2020/PN Dgl) tidak memberi kontribusi atau urgensi atau kepentingan pembuktian dalam memberikan keterangan  di  depan  persidangan  yang  hanya  mengklarifikasi  berita  acara penyidikan  yang  dibuatnya  dan  membatah  kesaksian  saksi  dimuka  persidangan pada dasarnya tidak memberi kekuatan pembuktian berupa alat bukti saksi maupun keyakinan  hakim  dalam  mencari  kebenaran  materil  sebagai  dasar  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  terhadap  hasil  penelitian  mengenai  permasalahan yang  diajukan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa peranan  saksi  verbalisan  dalam  memberikan  keterangan  di  depan  persidangan hanya  mengklarifikasi  berita  acara  penyidikan  yang  dibuatnya  dan  membatah keterangan  saksi  dimuka  persidangan  pada  dasarnya  tidak  memberi  kekuatan pembuktian  berupa  alat  bukti  saksi  maupun  keyakinan  hakim  dalam  mencari kebenaran materil sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
Volume 6, Nomor 1 April 2022
Bahwa  secara  normatif  saksi  verbalisan  tidak  diatur  dalam  KUHAP,  tetapi praktek  penggunaan  saksi  verbalisan  dalam  proses  pembuktian  tindak pidana dipersidangan diperbolehkan, sehubung dengan adanya penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh saksi di persidangan.
2. Saran
Peneliti    menyarankan  bahwa  teknik  penyidikan  yang  dianut  oleh  KUHAP sudah  menggunakan  metode  pemeriksaan  Aqusatoir  dimana  terdakwa maupun saksi dipandang sebagai subyek hukum yang memiliki kepentingan hukum  bukan  metode  pemeriksaan  inqisatoir  menempatkan  saksi  atau terdakwa  sebagai  obyek  perkara.  Untuk  perlu  peningkatan  sumber  daya penyidik  sehingga  tata  cara  penyidik  dengan  cara  intimidasi,  penekanan, pemukulan dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku Bacaan (literatur)
Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia.  Edisi  Kedua, sinar  Grafika, Jakarta, 2018
Bambang Poernomo. Pokok-Pokok Acara Peradilan Pidana indonesia . Liberty Yogyakarta. 2015
Bagir  Manan, Sistem  Peradilan  Berwibawa  (Suatu  Pencarian) ,  Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta,  2014
Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta. Penjabaran  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Sisitem  Hukum  Indonesia. Penerbit  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta 2016
Herbert  Packer. The  Limit  of  Criminal  Sanction .  Stanford  University  Press. California. 1986
Muladi, Sistem  Peradilan  Pidana .  Badan  Penerbit:  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2015
Martiman  Prodjohamidjojo, Sistem  Pembuktian  dan  Alat-Alat  Bukti .  PT. Tatanusa, Jakarta, 2021
P. B. Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (hal. 1260). Jakarta: Balai Pustaka. 2015:549
Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme . Jakarta. Putra A. Bardin. 20016
Sajipto Rahardjo. Ilmu Hukum . Penerbit Alumni. Bandung. 2010
Sudikno  Mertukusumo, Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana .  Citra  Aditya Bakti. Bandung, 2021
Volume 6, Nomor 1 April 2022
Soenarto  Soedbiroto,. KUHP  dan  KUHAP  Dilengkapi  Yuriprudensi
Mahkamah  Agung  dan  Hoge  Raad .  PT.  Raja  Grafindo  Persada.
Jakarta. 2020

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    48    Tahun    2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman

## C. Jurnal
Nugroho,. Peranan  Alat  Bukti  Dalam  Perkara  Pidana . Yuridika ,32  No.  1, Januari 2017 , 26. Diakses pada tanggal 15 Maret 2022

## D. Internet.
E. Kusumasari.  Fungsi  Saksi  Verbalisan Hukum Online . November 1, 2019,
dari Hukum Online: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564 b14d/ fungsi-
saksi-verbalisan. Diakses tanggal 18 Maret 2022