## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN
Sexual Crime Prevention Models In Islamic Boarding School Educational Institutions
Ahmad Jamaludin, Yuyut Prayuti Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara jamaludinumam@gmail.com, prayutiyuyut@gmail.com
Naskah dikirim : 6 April 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 6 Juni 2022
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.6861

## ABSTRACK
Islamic boarding schools must be a safe and friendly place for students and female students. However, on the  other  hand,  there  are  several  Islamic  boarding  schools  that  are  suspected  of  having  committed  a sexual crime against their students. What is more worrying is that the sexual crime was committed by the teacher  or  instructor  of  the  pesantren.The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  urgency  of regulating efforts to prevent sexual violence in Islamic Boarding Schools and secondly to realize a sexual crime  prevention  model  at  Islamic  Boarding  Schools . This  research  was  conducted  using  descriptive analysis method, and normative juridical methods. The data obtained from library research is supported by field research and then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was concluded that efforts  to  prevent  sexual  violence  from  Islamic  boarding  schools  could  be  carried  out  by  strengthening state, government and government supervision of Islamic boarding schools, conducting legal counseling on  the  dangers  of  sexual  crimes  so  that  students  and  female  students  could  act  when  receiving  sexual crimes,  making  a  sexual  crime  complaint  post  at  the  Institute.  Islamic  boarding  school  education  and supervision of Islamic boarding schools by the Ministry of Religion.
Keywords: Prevention; Sexual Crime; Children; Islamic Boarding School.

## ABSTRAK
Lembaga  Pendidikan  pesantren  haruslah  menjadi  tempat  yang  aman  dan  ramah  terhadap  para santriawan  mauapun  santriawati.  Namun,  pada  sisi  yang  lain  terdapat  beberapa  pesantren  yang  diduga terjadi sebuah peristiwa kejahatan seksual kepada santri-santriawatinya yang lebih menghawatirka adalah kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh guru atau pengajar dari pesantren tersebut. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  urgensi  pengaturan  upaya  pencehagan  kekerasan  seksual  di  Lembaga Pendidikan  Pesantren  dan  Kedua  mewujudkan  model  Pencegahan  Kejahatan  seksual  di  Lembaga Pendidikan  Pesantren.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriftif  analisis,  dan  metode  yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan didukung oleh penelitian lapangan selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  upaya  pencegahan kekerasan  seksual  Lembaga  Pendidikan  pesantren  bisa  dilakukan  diperkuatnya  pengawasan  negara, pemerintah  mauapun  pemerintah  terhadap  pesantren,  melakukan  penyuluhan  hukum  atas  bahaya kejahatan seksual agar santriawan dan santriawati dapat bertindak ketika mendapatkan kejahatan seksual, dibuat  pos  pengaduan  kejahatan  seksual  di  Lembaga  Pendidikan  pesantren  dan  pengawasan  terhadap Lembaga Pendidikan pesantren oleh Kementrian Agama.
Kata Kunci: Pencegahan; Kejahatan Seksual; Anak; Pesantren.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022

## PENDAHULUAN
Pondok  pesantren  merupakan  sistem  pendidikan  agama  Islam  yang  tertua  sekaligus merupakan ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah  dan  berlangsung  hingga  kini.  Pada  mulanya  merupakan  sistem  pendidikan  Islam  yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Indonesia. Munculnya masyarakat Islam di Indonesia berkaitan  dengan  proses  Islamisasi,  di  mana  proses  Islamisasi  terjadi  melalui  pendekatan  dan penyesuaian  dengan  unsur-unsur  kepercayaan  yang  sudah  ada  sebelumnya,  sehingga  terjadi percampuran  atau  akulturasi.  Saluran  Islamisasi  terdiri  atas  berbagai  cara  antara  lain  melalui perdagangan,  perkawinan,  pendidikan  dan  kebudayaan  atau  kesenian.  Dalam  saluran  pendidikan, memunculkan lembaga pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup dan berkembang di tengah  masyarakat  dan  selanjutnya  pesantren  berkembang  menjadi  suatu  budaya.  Kiprahnya pesantren tentunya sangat banyak dirasakan oleh masyarakat dari mulai melawan penjajahan sampai pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan. 1
Pesantren  didefinisikan  sebagai  lembaga  pendidikan  tradisional  Islam  untuk  belajar memahami,  menghayati  dan  mengamalkan  ajaran-ajaran  agama  Islam  dengan  menekankan pentingnya  moral  agama  sebagai  pedoman  hidup  sehari-sehari  dalam  masyarakat. 2 Lahirnya pesantren  merupakan  bagaian  dari  penyebaran  islam  di  Indonesia. 3 Pesantren  sebagai  lembaga pendidikan  Islam  mengalami  perkembangan  bentuk  sesuai  dengan  perubahan  zaman  serta  adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, pondok pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat untuk masyarakat.
Ketentuan  Pasal  1  angka  1  UU  No.  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren  memberikan definisi  Pesantren  adalah  Pondok  Pesantren,  Dayah,  Surau,  Meunasah  atau  sebutan  lain  yang selanjutnya  disebut  Pesantren  adalah  Lembaga  yang  berbasis  masyarakat  dan  didirikan  oleh perseorangan,  yayasan,  organisasi  masyarakat  Islam,  dan/atau  masyarakat  yang  menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa ta’ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang  teguh  ajaran  islam  rahmatan  lil”alamin  yang  tercermin  dari  sikap  rendah  hati, toleran,  keseimbangan,  moderat,  dan  nilai luhur  bangsa  Indonesia  lainnya  melalui  pendidikan, dakwah  Islam,  keteladanan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam beberapa dekade terakhir, pesantren mengalami perkembangan jumlah yang luar biasa  menakjubkan,  baik  dari  wilayah  pedesaan,  pinggiran  kota,  maupun  perkotaan.  Data kementerian  Agama  menyebutkan  pada  tahun  2005  jumlah  pesantren  berjumlah  14.798 pesantren  dengan  santri  berjumlah  3.464.334  orang  dan  terlihat  peningkatannya  pada  tahun 2022 jumlah pesantren di Indonesia mencapai 36.600 pesantren dengan jumlah santri 4.350.747 orang.  Sedangkan  di  Jawa  Barat  terdapat    11.268  pondok  pesantren  yang  tersebar  di  seluruh Jawa Barat, dengan jumlah santri 931,121. 4
Fenomenas  kekerasan  seksual  telah  banyak  terjadi  di  Pesantren,  kekerasan  seksual merupakan sebuah  kejahatan  menyakiti perempuan secara seksual dengan memaksa hubungan seksual  atau  yang  lebih  ektrim  disebut  pemerkosaan. 5 Kekerasan  seksual  di  pesantren  harus
1 Imam Syafe’I, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter , al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam , Volume 8, No I (2017): 61-82
2 Abawihda  Ridwan,  “Kurikulum  Pendidikan  Pesantren  dan  Tantangan  Perubahan  Global, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 hal 86.
3 Sadali, Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, ATTA’DIB Jurnal Pendidikan Agama  Islam,  Prodi  Pendidikan  Agama  Islam  Fakultas  Tarbiyah  IAIN  Bone ,  Vol.  1,  No.  2,  Desember (2020) : 53-70
4 https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik diakses tanggal 28 Februari 2022
5 Ghinanta  Mannika,  Study  Deskriptif  potensi  terjadinya  kekerasan  seksual  pada  remaja perempuan, Calyptra: Jurnal Ilmia Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 7 No. 1 (2018) : 2540-2553

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
disikapi  dengan  serius,  hal  ini  perlu  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  agar  tidak  berulang terjadi  serta  menyelamatkan  banyak  korban  kekerasan  seksual  dipesantren.  Oleh  karenanya perlunya  upaya  komprehensif  baik  pencegahan  mauppun  penindakan  yang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  sehingga  para  santri  maupun  santriawati  didalam  pesantren tersebut bisa betul-betul dilindungi dan dijaga harkat martabatnya sebagai manusia.
Menurut  data  dari  Komnas  Perempuan,  pesantren  menjadi  lembaga  pendidikan  kedua yang  mendapatkan  pengaduan  berkaitan  kekerasan  seksual  setelah  universitas.  Komnas Perempuan  mencatat  ada  51  kasus  kekerasan  seksual  di  pesantren  sejak  tahun  2015  sampai tahun 2020 atau jika dipersentasikan  yakni 19 Persen dari jumlah total pengaduan. 6
Beberapa kasus terbaru mengenai kejahatan seksual dilingkungan pesantren antara lain, Pertama,  Kasus  Kasus  Harry  Wirawan    pemilik  Lembaga  Pendidikan  pesantren  di  Bandung yang  melakukan  kejahatan  seksual  kepada  santrinya  dari  tahun  2016  sampai  2021  dengan jumalah korban 13 orang. Kedua, di Ogan Ilir Sumatere Selatan, pengasuh Lembaga Pendidikan pesantren  melakukan  tindakan  asusila  kepada  santri  sebanyak  26  orang  santri,  kejahatan tersebut  terjadi  sejak  juni  2020  sampai  agustus  2021.  Ketiga,  Pemilik  Pesantren  di  Jombang Jawa Timur melakukan kejahatan seksual kepada 15 santriawati selamat dua tahun.
Kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari beberapa kasus kejahatan seksual di  lingkungan  Pendidikan  pesantren.  Pesantren  seperti  tidak  tersentuh  dan pengawasannya  tidak  maksimal  terutama  oleh  Lembaga  yang  berwenang  yakni Kementrian  Agama.  Walapun  Lembaga  Pendidikan  Pesantren  mengajarkan  nilai -nilai agama dan pengetahuan hukum, sudah selayaknya pesantren harus dap at perhatian yang lebih  serta  mendapatkan  pengawasan  dalam  proses  sistem  pengajarannya  agar  para santri  dan  santriawati  dapat  belajar  dengan  baik  tanpa  harus  takut  terjadi  kekerasan seksual pada dirinya.
Bentuk-bentuk kekerasan seksual dipesantren sama dengan yang kejahatan seksual pada umumnya  yaitu  dengan  upaya  memaksa  dan  keinginan  salah  satu  pihak  saja  untuk  merayu, mencolek,  memeluk,  meremas  bagian  tubuh,  dan  segala  macam  bentuk  pelecehan  lainnya hingga  tujuan  utamanya  melakukan  persetubuhan  secara  paksa. 7 Pesantren  menjadi  ruang tertutup jika pengelola pesantren tidak peka terhadap upaya pencegahan seksual.
Sangat  ironis  dengan  adanya  informasi  tersebut,  pesantren  harusnya  menjadi  lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai agama moral dan etika, namun yang terjadi adalah mereka mendapatka perlakukan yang keji dan tidak manusiawi serta merendahkan harkat martabatnya. Dengan  demikian  aturan  mengenai  perlindungan  terhadap  santriawan  dan  santriawati  belum maksimal menjadi payung hukum terutama dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di pesantren.  Kekerasan  seksual  akan  berimplikasi  negative  kepada  korban,  terlebih  jika korbannya  masih  anak-anak  yang  mempunyai  masa  depan  yang  cerah,  ketika  mendapatkan kekerasan  seksual  pasti  akan  membekas  dan  menjadi  peristiwa  yang  amat  menjadikan  trauma bagi mereka dan yang pasti akan berakibat langsung baik fisik maupun mental.
Aturan  mengenai  pesantren  telah  disahkan  melalui  UU  No.  18  tahun  2019  tentang Pesantren,  dalam  UU  tersebut  hanya  mengatur  bagaimana  melakukan  fasilitasi,  afirmasi, rekognisi  serta  pemberdayaan  Pesantren.namun  keberadaan  UU  ini  belum  mengakomodir
6 Rahel  Narda  Chaterine  “  [Kompas]  Data  Komnas  Perempuan,  Pesantren  Urutan  Kedua Lingkungan  Pendidikan  dengan  Kasus  Kekerasan  Seksual",  diakases  dari  Kompas,  2022 https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/17182821/data-komnas-perempuan-pesantren-urutan- kedua-lingkungan-pendidikan-dengan.
7 Hadibah Zachra Wadjo1 dan Judy Marria Saimima,” Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Belo Vol 6 No.1 (2020): 48-59

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
mengenai bagaimana upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan seksual di lingkungan pesantren.
Belum  ada  Peraturan  yang  lebih  spesifik  mengenai  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan  sekusal  di  lembaga  pendidikan  pesantren  baik  yang  diatur  melalui  undang-undang, peraturan pemerintah maupun paraturan menteri. Pentingnya membuat regulasi tersebut karena sudah  banyak  sekali  kasus  yang  terungkap  mengenai  kekerasan  seksual  dipesantren.  Perlu langkah  yang  serius  dibarengi  kebijakan  yang  komprehensif  untuk  melakukan  upaya pencegahan  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan  pesantren.  Upaya  pencegahan  harusnya bisa dilakukan dengan melakukan deteksi kepeda setiap lembaga pesantren yang memiliki anak didik,  melakukan  evakuasi  dan  monitoring  oleh  lembaga  terkait  serta  membuat  sarana pengaduan dilingkungan pesantren tersebut.
Kementrian  Agama  sebagai  lembaga  yang  berwenang  mengawasi  dan  memberikan pembinaan kepada pesantren juga belum mengeuarkan kebijakan pencegahan berkaitan dengan kekerasan  seksual  di  pesantren.  Belum  adanya  sebuah  regulasi  tentang  pencegahan  dan penanggulangan  kejahatan  seksual  di  lembaga  pendidikan  pesantren  menjadi  sebuah problematika  bagi  dunia  pesantren,  sebab  citra  pesantren  menjadi  tercoreng  akibat  beberapa oknum  pendidik  yang  ada  di  pesantren  melakukan  perbuatan  tidak  terpuji  tersebut.  Padahal banyak pesantren di Indonesia yang sudah berkiprah di dunia pendidikan dan menjadikan anak didiknya semakin berilmu pengetahuan serta mempunyai akhlak yang baik.
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  rumusan  permasalahan  yang  akan  dibahas adalah  Pertama,  bagaimanakah  urgensi  pengaturan  pencegahan  kekerasan  seksual  di  Lembaga Pendidikan pesantren dan Kedua bagaimana  model Pencegahan Kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren dalam melindungi santri dan santriawati.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dalam  penelitian  ini.  yakni  melihat aturan  berkaitan  dengan  aturan  pencehagan  kejahatan  seksual  di  lingkungan  pesantren  dan pelaksanaan  aturan  tersebut  dengan  menggunakan  data  primer  dan  sekunder  yang  dianalisis secara  kualitatif.  Untuk  melengkapi  data  penelitian  ini,  penulis  melakukan  study  litelatur  juga study  lapangan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  pihak  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini  guna  mendapatkan  jawaban  untuk  dianalisis  dengan  teori  yang  relevan  dengan  penelitian penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Urgensi pengaturan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren
Perempuan  seringkali  menjadi  objek  kejahatan  antara  lain  kejahatan  kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan,  penganiayaan  selain  apa  yang  sudah  disebutkan  di  atas.  Perempuan  sering  kali sangat  rentan  menjadi  korban  kejahatan  (victim  of  crime)  di  bidang  kesusilaan. 8 Kualitas perlindungan  terhadap  perempuan  hendaknya  memiliki  derajat/tingkat  yang  sama  dengan perlindungan  terhadap  orang-orang  dewasa  maupun  pria,  karena  setiap  orang  memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) 9
8 Marcheyla  Sumera,  Perbuatan  Kekerasan/Pelecehan  Seksual  Terhadap  Perempuan,  Lex  et Societatis, Vol. I, No.2 (2013): 41
9 Iin Ratna Sumirat, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia”, Jurnal Online UIN Sultan Hasanudin Banten, (2017): 18-30

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Santriawati  adalah  nama  panggilan  bagi  anak  didik  yang  berjenis  kelamin  perempuan dan  orang  yang  seringkali  mendapatkan  tindakan  kekerasan  seksual  adalah  perempuan. Kebijakan pencegahan merupakan bentuk dari kebijakan dalam rangka melindungi para korban agar terlindungi dan terjauhkan dari tindakan kekesarasan seksual. 10
Pesantren  sudah  mempunyai  payung  hukum  tersendiri  yakni  diatur  dalam  UU  No.  18 tahun  2016  tentang  Pesantren  untuk  menjamin  penyelenggaraan  Pesantren  di  Indonesia  dalam menjalankan  fungsi  pendidikan,  fungsi  dakwah,  dan  fungsi  pemberdayaan.  Adapun  yang menjadi  tujuan  lahirnya  undang-undang  tersebut  adalah  untuk  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan  serta  akhlak  mulia.    Namun  keberadaan  UU  Pesantren  belum  secara  komprehensif mengatur  bagaimana  upaya  melakukan  pembinaan  serta  pencegahan  kejahatan  termasuk kejahatan  seksual.  Padahal  pesantren  adalah  institusi  pendidikan  yang  perlu  dideteksi  dan  di awasi  secara  khusus,  sebab  sistem  Pendidikan  pesantren  ada  yang  bersifat  tertutup  ada  juga yang terbuka.
Regulasi  mengenai  pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  belum  secara komprehensif  diatur  dalam  beberapa  aturan  antara  lain,  Pertama  dalam  UUD  1945  beberapa pasal  mengatur  tentang  perlindungan  warga  negara    sebagai  hak  dasar  diatur  pada  Pasal  28  B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. selain itu, Pasal 28 G,  mengatur  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri,  kehormatan  dan  martabat,  serta  rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu. Sementara  dalam  Pasal  28I  menyebut  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  tidak  disiksa  dan mendapat perlakuan diskriminatif. 11
Kedua, dalam Kitab UU Hukum Pidana, belum ada regulasi yang secara tegas mengatur tentang pencegahan belum ada, dalam KUH Pidana hanya mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku  kejahatan  seksual  kepada  perempuan,  itu  pun  baru  secara  umum  mengatur  larangan tentang perbuatan kejahatan seksual.
Ketiga,  dalam  UU  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak,  dalam  aturan  tersebut belum secara komprehensif mengatur secara tegas tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual,  terkhus  pada  tempat-tempat  tertentu  seperti  pesantren,  sekolah  dan  lain  sebagainya. Namun  dalam  UU  Perlindungan  anak  ini    memberikan  tanggung  jawab  kepada  negara, pemerintah,  pemerintah  daerah  serta  masyarakat  untuk  ikut  bersama-sama  dalam  melakukan perlindungan anak di Indonesia. 12
Keempat, dalam UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam aturan tersebut belum  secara  tegas  mengatur  bagaiimana  pencegahan  kejahatan  seksual  untuk  menjaga  harkat martabat perempuan agar tidak menjadi korban kejahatan tersebut. Dalam aturan tersebut hanya mengatur tentang hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara.
Kesemuanya  dari  aturan-aturan  diatas  belum  mengatur  tentang  kebijakan  pencegahan kekerasan seksual yang terjadi didalam Lembaga Pendidikan pesantren, termasuk UU Pesantren belum  mengakomodir  tentang  pencegahan  kejahatan  seksual  tersebut.  Upaya  pencegahan merupakan langkah penting agar kita mampu menghentikan prilaku yang amoral tersebut benar- benar bisa hilang dan tidak terulang kembali. Oleh karenanya pentingnya regulasi pencegahan tersebut maka pemerintah harus mengambil langkah cepat menyusun regulasi tersebut dan bisa
10 Lokollo,  L.,  Salamor,  Y.  B.,  &  Ubwarin,  E.  “Kebijakan  Formulasi  Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia.” Jurnal Belo , Vol 5 No. 2 (2020):1-10.
11 Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia”, Media Iuris Vol. 4 No. 2, (2021) : 145-172
12 Darmini,  “Peran  Pemerintah  Dalam  Pencegahan  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak”, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 15 No. 1 (2021):45-68.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
diterapkan di setiap Lembaga Pendidikan pesantren, apakah kebijakan tersebut dengan merevisi UU Pesantren maupun membuat aturan lebih khusus seperti Peraturan Menteri Agama.
Selain  itu,  kabar  baiknya  adalah  Kementrian  Agama  tengah  menyusun  kebijakan pencegahan  kekerasan  seksual  di  Lembaga  pendidikan  keagamaan,  mengingat  banyak  sekali Lembaga  pesantren  yang  oknum  pengajarnya  melakukan  keketasan  seksual  kepada  muridnya sendiri.  Hal  ini  perlu  direspon  oleh  Kementrian  Agama  dalam  mebuat  kebijakan  pencegahan yang  diharapkan  oleh  masyarakat  dan    menjadi  angin  segar  dan  harapan  baru  untuk membersihkan nama pesantren yang tercoreng oleh oknum pendidik pesantren yang melakukan kejahatan seksual. 13
Selain  itu,  harapan  baru  kebijakan  pencegahan  kejahatan  seksual  juga  ada  pada Rancangan Undang-undang Pengahapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Saat ini RUU PKS tersebut  sedang  dibahas  di  DPR  dengan  harapan  bisa  menyelesaikan  permasalahan  kekerasan seksual  di  Indonesia  termasuk  dilembaga  Pendidikan  Pesantren.  Kebijakan  Pencegahan harusnya  jadi  bagian  pembahasan  yang  penting    dalam  rangka  mencegah  kejahatan  tersebut yang dianggap sangat meresahkan masyarakat. RUU PKS menjadi sangat penting untuk segera disahkan  agar  masyarakat  mendapatkan  perlindungan  secara  maksimal  baik  pada  konteks pencegahan maupun penanggulangan kekerasan seksual, sebagai upaya melengkapi aturan yang dianggap  terdapat  kekosongan  hukum  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  kekerasan  seksual di Indonesia. 14
Keberadaan  peraturan  perundanng-undangan  bukan  hanya  menjamin  hak  konsitutusi perempuan  saja,  namun  juga  proses  penegakannya  harus  betul-betul  dijalankan.  Penegakan hukum  atas  peraturan  juga  harus  mengedepankan  asas  perlindungan  bagi  perempuan  yang sering menjadi objek kejahatan seksual, dan yang paling penting adalah perlu adanya sensitifitas gender dalam aturan tersebut juga tidak diskriminatif. 15
Model  Pencegahan  Kejahatan  seksual  di  Lembaga  Pendidikan  Pesantren  dalam melindungi santri dan santriawati.
Berbicara  masalah  kejahatan,  perlu  dilihat  lebih  jauh  kenapa  kejahatan  tersebut dilakukan dan dengan motif apa kejahatan tersebut dilakukan, sehingga kejahatan tersebut bisa tergambar  dan  dapat  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  perbuatannya  tersebut.  Untuk  dapat terhindar  dari  kejahatan  tersebut  diperlukan  upaya  penanggualngan  kejahatan  agar  kejahatan tersebut  bisa  diantisipasi  maupun  bisa  dilakukan  penindakan  terhadap  perbuatan  yang melanggar norma tersebut.
Penanggulangan  kejahatan  perspektif  hukum  pidana  dibagi  terhadap  dua  bagian, Pertama, menggunakan pendekatan penal artinya jika ada seseorang yang melakukan kejahatan atau  pelanggaran,  maka  bisa  ditangani  melalui  prosedure  penindakan  sampai  orang  tersebut mendapatkan  sanksi  pidana  atau  sankdi  tindakan.  Upaya  penanggulangan  melalui  pendekatan ini  menintik  beratkan  kepada  penumpasan,  penindakan  dan  pemberantasan  kejahatan  tersebut. Kedua,  menggunakan  pendekatan  non  penal,  upaya  non  penal  ini  adalah  upaya  melakukan
13 Tsarina  Maharani,  (Kompas  ),  "Menag  Siapkan  3  Langkah  Cegah  Kekerasan  Seksual  di LembagaPendidikanAgama", https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/10560361/menag-siapkan-3- langkah-cegah-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-agama. Diakses 5 April 2022.
14 Reno Efendi, et.al. “Urgensi Percepatan Pengasahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No. 1 (2021) : 26-52
15 Dede  Kania,  “Hak  Asasi  Perempuan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, (2015): 717-734.

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
pembinaan,  pencegahan,  penagkalan  dan  pengendalian  sebuah  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh seseorang. 16
Model  penanggulangan  kejahatan  seksual  dengan  menggunakan  pendekatan  penal sudah  banyak  diatur  oleh beberapa undang-undang,  baik  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana,  Undang-undang  Perlindungan  Anak,  Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  dan  beberapa  pearaturan  lainnya,  namun  sampai  saat  ini  pendekatan  penal  ini belum cukup untuk bisa menanggulangi kejahatan seksual di masyarakat terutama di Lembaga Pendidikan pondok pesantren.
Penanggulangan  dan  pencegahan  kekerasan  seksual  di  Lembaga  Pendidikan  pesnttren haruslah disusun dalam regulasi yang komprehensif sesuai dengan prinsip perlindungan kepada setiap  warga  negara.  Dalam  upaya  melakukan  pencegahan  kejahatan  seksual  di  Lembaga Pendidikan  Pesantren  dapat  dilakukan  dengen  menyusun  kebijakan  atau  aturan  baik  dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah ataupun dalam peraturan Menteri.
Beberapa  model  pencegahan  yang  bisa  dimasukan  dalam  aturan  atau  kebijakan  dalam rangka melakukan pencehagan kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan pesantren antara lain; Pertama ,  peran  dari  negara,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  serta  masayarakat  harus  di perkuat dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan seksual terkhusus di pesantren, Artinya semua pihak bertanggung jawab melakukan upaya pencehagan kejahatan seksual dilingkungan pesantren, dengan cara melakukan  monitoring dan evaluasi terhadap pesantren-pesantren yang ada  di  Indonesia.  Termasuk  pemberian  ijin  operasional  oleh  pemerintah  melalui  kementrian agama terhadap pesantren harus diperketat dan mendapatkan pengawasan dengan memberikan syarat-syarat yang tentunya berpihak pada kebijakan penanggulangan kejahatan seksual kepada perempuan. 17 Kedua , perlu dibuatnya regulasi mengenai kewajiban pesantren menyediakan Pos Pengaduan Kejahatan seksual di setiap institusi pesantrennya. Hal ini adalah upaya untuk bisa menampung pengaduan para santri maupun santriawati yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik  berupa  kajahatan  seksual.  Dalam  pos  pengaduan  tersebut  juga  di  dalamnya  terdapat fasilitas  psikolog  dan  tenaga  kesehatan  lainnya  yang  terintegrasi  dengan  pemerintah  baik pemerintah  dareh  maupun  pusat. Ketiga ,  perlu  adanya  regulasi  mengenai  pemberlakuan kurikulum yang didalamnya terdapat mata pelajaran Pendidikan seksual, hal ini agar para santri mampu  memahami  tentang  seksualitas.  Yang  tidak  kalah  penting  juga  mengenai  penyuluhan tentang bahaya kejahatan seksual bagi para santri dan santriawati termasuk melatih keberanian mereka ketika mendapatkan kekerasan seksual di pesantrennya. Termasuk melakukan pelatihan asertif, pelatihan tersebut melatih cara mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan difikirkan kepada  orang  lain. 18 Kempat ,  diperlukan  regulasi  mengenai  kewajiban  pesantren  membuat standar  operasional  prosedur  (SOP)  sebagai  protocol  atau  panduan  pencegahan  kekekrasan seksual didalam pesantren. SOP ini menjadi penting agar para santri dan santriawati memahami bagaimana  langkah  ketika  mendapatkan  kekerasan  seksual. Kelima ,  perlunya  mendorong Pemerintah baik dalam melakukan revisi UU Pesantren maupun mendorong Kementrian Agama
16 Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, Jurnal Sasi Vol 20. No 2 (2014): 47-52
17 Samsul  Bahri,  “Model  Pengawasan  Anak  Dalam  Upaya  Pencegahan  Pelecehan  Seksual  Di Lingkungan Pesantren” , Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam , Vol. 6, No. 2 (2021): 108-109
18 Utami Zahirah Noviani P, Et.Al, “ Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, Jurnal Penelitian & PPM , Vol 5, No: 1 (2018): 1-110

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
mengeluarkan  Peraturan  mengenai  pencegahan  kejahatan  sesual  dipesantren.  Dengan  begitu upaya penanggulangan terhadap kejahatan bisa semakin baik dan komprehensif.
Semua upaya pencegahan dalam menanggulangi kejahatan seksual di pesantren harus di upayakan  dan  diikhtiari  demi  masa  depan  pesantren  di  Indonesia  semakin  lebih  baik  dan berkualitas dan melindungi para santri dan santriawati agar bisa belajar di Lembaga pesantren dengan  nyaman  dana  man  tanpa  ada  bayang-bayang  perbuatan  kejahatan  seksual  di lingkungannya.

## KESIMPULAN
Upaya  pencegahan  kejahatan  seksual  di  pesantren  bisa  di  simpulkan  antara  lain, Urgensi  pengaturan  pencegahan  kejahatan  sangat  diperlukan  dalam  rangka  melakukan pencegahan  kejahatan  seksual  khusunya  dipesantren, diperlukan regulasi  yang  ramah  terhadap perempuan  dalam  upaya  melakukan  pencegahan  kejahata  seksual  di  pesantren.  Model penceghan terhadap kasus kejahatan seksual bisa dilakukan dengan memperkuat peran negara, pemerintah, mendorong revisi UU Pesantren atau memuat peraturan Menteri berkaitan dengan penanggulangan  kejahatan  seksual  di  pesantren,  mewajibkan  membuat  SOP  pencehagan kejahatan seksual di setiap pesantren, termasuk memberlakukan kurikulum Pendidikan seksual.

## SARAN
Pencegahan  Kejahatan  seksual  perlu  segara  dibenahi  yakni  Pemerintah  melakukan evaluasi kebijakan dengan melakukan revisi UU Pesantren agar mampu memberikan rasa aman bagi  para  peserta  didik  dipesantren,  atau  dengan  mendorong  secepatnya  Peraturan  Menteri Agama tentang Pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Agama. Selain itu juga perlunya  pemerintah  segara  mendorong  DPR  agar  mengesahkan  RUU  Penghapusa  Kekerasan Seksual.  Dengan  demikian  pencegahan  kekerasan  seksual  khususnya  di  pesantren  dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abawihda  Ridwan,  “Kurikulum  Pendidikan  Pesantren  dan  Tantangan  Perubahan  Global,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 hal 86.
Darmini, “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 15 No. 1 (2021):45-68. Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di  Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations”, Jurnal  Konstitusi, Volume  12, Nomor 4, (2015): 717-734.
Ghinanta  Mannika,  Study  Deskriptif  potensi  terjadinya  kekerasan  seksual  pada  remaja perempuan, Calyptra:  Jurnal  Ilmia  Mahasiswa  Universitas  Surabaya, Vol.  7  No.  1 (2018) : 2540-2553
Hadibah  Zachra  Wadjo1  dan  Judy  Marria  Saimima,”  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Belo Vol 6 No.1 (2020): 48-59 https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik diakses tanggal 28 Februari 2022 Iin  Ratna  Sumirat,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kejahatan Perdagangan Manusia”, Jurnal Online UIN Sultan Hasanudin Banten, (2017): 18-30 Imam Syafe’I, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter , al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam , Volume 8, No I (2017): 61-82
Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, Jurnal Sasi Vol 20. No 2 (2014): 47-52

## Vol. 4 No. 2 Juli 2022
Lokollo,  L.,  Salamor,  Y.  B.,  &  Ubwarin,  E.  “Kebijakan  Formulasi  Undang-undang  Narkotika Dalam  Legalisasi  Penggunaan  Ganja  Sebagai  Bahan  Pengobatan  di  Indonesia.”  Jurnal Belo , Vol 5 No. 2 (2020):1-10.
Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia”, Media Iuris Vol. 4 No. 2, (2021) : 145-172 Marcheyla  Sumera,  Perbuatan  Kekerasan/Pelecehan  Seksual  Terhadap  Perempuan,  Lex  et Societatis, Vol. I, No.2 (2013): 41
Rahel  Narda  Chaterine  “  [Kompas]  Data  Komnas  Perempuan,  Pesantren  Urutan  Kedua Lingkungan Pendidikan dengan Kasus Kekerasan Seksual", diakases dari Kompas, 2022 https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/17182821/data-komnas-perempuan- pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan.
Reno Efendi, et.al. “Urgensi Percepatan Pengasahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No. 1 (2021) : 26-52 Sadali, Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, ATTA’DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone , Vol. 1, No. 2, Desember (2020) : 53-70
Samsul  Bahri,  “Model  Pengawasan  Anak  Dalam  Upaya  Pencegahan  Pelecehan  Seksual  Di Lingkungan  Pesantren” ,  Legalite  :  Jurnal  Perundang  Undangan  dan  Hukum  Pidana Islam , Vol. 6, No. 2 (2021): 108-109
Tsarina  Maharani,  (Kompas  ),  "Menag  Siapkan  3  Langkah  Cegah  Kekerasan  Seksual  di LembagaPendidikanAgama", https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/10560361/m enag-siapkan-3-langkah-cegah-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-agama. Diakses 5 April 2022.
Utami Zahirah Noviani P, Et.Al, “ Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, Jurnal Penelitian & PPM , Vol 5, No: 1 (2018): 1- 110