## KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  No. 653 K/Pid/2011 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

## BAMBANG ALI KUSUMO Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:Decision of the Supreme Court  No. 653 K/Pid/2011 less oriented to justice but more oriented towards legal certainty. It can be seen from the decision that is based on the substance of justice, but only based on a majority vote of the judges. The existence of this  decision  be  one  that  affects  the  issuance  of  Perma  No.  02  Tahun  2012  on  the adjustment limits the number of minor criminal offenses and  penalties in the KUHP. Key words: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

## LATAR BELAKANG   MASALAH
Daya  tarik  masyarakat  untuk  membicarakan  penegakan  hukum  pidana  lebih  baik dibandingkan  dengan  penegakan  hukum  di  bidang  yang  lain,  misalnya  hukum  perdata,  hukum administrasi  negara  dan  lain-lain.  Ketertarikan  masyarakat  untuk  membicarakan  ini  disebabkan beberapa  faktor,  antara  lain  sering  disiarkannya  kasus-kasus  ini  di  mass  media  baik  elektronik maupun  surat-surat  kabar  dan  majalah-majalah.  Di  samping  itu  juga  terjadinya  ketidaksamaan perlakuan  hukum  antara  kasus  atau  tindak  pidana  yang  pelakunya  melibatkan  orang  berduit dengan  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  miskin,  baik  di  tingkat  penyidikan, penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan  sampai  perlakuan  di  lembaga  pemasyarakatan.  Dapat dilihat perlakuan hukum di tingkat penyidikan misalnya,  untuk menjadikan tersangka seseorang pejabat  atau  orang  tertentu  yang  mempunyai  backing  cukup  kuat  dari  pejabat  atau  orang  yang mempunyai uang banyak cukup mengalami kesulitan, dengan alasan belum cukup bukti. Tetapi bila  pelaku  tindak  pidana  adalah  orang  kecil  atau  orang  miskin  akan  mudah  menjadikan tersangka  dan  cepat  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  sebagai  lembaga  penuntut  umum,  walaupun tindak pidana yang dilakukan masuk kategori tindak pidana ringan (tipiring).
Selama ini penegakan hukum pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di  pengadilan  maupun  di  lembaga  pemasyarakatan  yang  dikejar  adalah  kepastian  hukum  saja, tanpa memperhatikan rasa keadilan. Sehingga apabila suatu perbuatan bersifat melanggar hukum formal,  maka  pelakunya  pasti  akan  diproses  melalui  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di pengadilan  dan  akhirnya  dieksekusi  di  Lembaga  pemasyarakatan.  Perbuatan  yang  bersifat melanggar  hukum  formal  ini  tidak  hanya  perbuatan  pidana  yang  ancaman  hukumannya  cukup berat,  tetapi juga perbuatan pidana  yang ancaman hukumannya ringan. Sebenarnya tidak semua
kasus  harus  diselesaikan  lewat  pengadilan.  Marjono  Reksodiputro  mengatakan  bahwa penggunaan  hukum  pidana  harus  selektif  artinya  tidak  setiap  pelanggaran  diproses  melalui sistem peradilan pidana. Hal yang sifatnya tidak serius dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana terutama perkara yang masih di tingkat penyidikan  (Marjono Reksodiputro, 1994: 146  ). Banyak  kasus  tindak  pidana  ringan  (tipiring)  di  tingkat  penyidikan  diupayakan  untuk diselesaikan  melalui  mediasi  penal  atau    luar  sistem  peradilan  pidana  karena  ada  kesepakatan antara  kedua  belah  pihak,  yakni  korban  dan  pelaku,  karena  korban  mau  memberi  maaf  pada pelaku  dan  sebaliknya  pelaku  mau  memenuhi  tuntutan  dari  pihak  korban  dan  difasilitasi  oleh mediator,  biasanya  polisi.  Namun  bila  tidak  ada  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  kasus  atau perkara  ini  harus  diselesaikan  lewat  jalur  sistem  peradilan  pidana,  karena  dalam  aturan  hukum positif tidak dimungkinkan. Demikian juga ditingkat pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim tidak dapat berbuat banyak untuk memutuskan suatu perkara dengan adil, karena hukum positif tidak memberi ruang  yang  cukup pada hakim untuk menciptakan keadilan. Dalam kasus tindak pidana pencurian putusan MA No. 653 K/Pid/2011 yang kontroversial ini banyak hal yang dapat diungkap dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Sebagian besar anggota masyarakat menginginkan pelakunya tidak perlu dihukum, mengingat kerugian yang ditimbulkan tidak begitu banyak. Namun bagi aparat penegak hukum khususnya hakim untuk tidak memberi hukuman  tidak  semudah  itu,  karena  ada  aturan-aturan  yang  perlu  diperhatikan  untuk  tegaknya kepastian hukum.

## PERUMUSAN MASALAH
Dengan  mendasarkan  pada  uraian  di  atas,  maka  rumusan  masalah  yang  dapat  diangkat adalah: bagaimana hakim memutus perkara dalam kasus Putusan MA. No. 653 K/Pid/2011 untuk mewujudkan suatu keadilan ?.

## METODE   PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  dalam  hal  ini  yang  diteliti  adalah Keputusan Mahkamah Agung  No.653 K/Pid/2011.

## 2. Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dari  kepustakaan  dan  merupakan  sumber  data  sekunder. Adapun sumber data sekunder tersebut dapat diperinci yang terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer: Putusan Mahkamah Agung   No. 653 K/Pid/2011.
b. Bahan  Hukum  Sekunder:      KUHP,  KUHAP,  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Pokok- pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  PERMA  RI.  No.  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
c. Bahan  Hukum  Tersier,  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus  hukum  dan ensiklopedi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis  Data
Data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  dikumpulkan  melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.
Analisa  data  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  penguraian  secara  deskriptif  dan preskriptif.  Hal  ini  dilakukan  karena  tidak  hanya  menggambarkan  data  apa  adanya  saja, tetapi juga mengungkapkan formulasi hukum  yang ideal.

## HASIL  PENELITIAN  DAN   PEMBAHASAN
Penelitian  ini  untuk    mengungkapkan  perkara  pidana  yang  telah  diputus  oleh  Mahkamah Agung  dengan  nomor  putusan  653  K/Pid/2011.  Kasus  posisi  dari  putusan  ini  adalah  sebagai berikut:    Terdakwa  dalam  kasus  ini  nama:  Rasminah  binti  Rawan,  umur:  52  Tahun,  jenis kelamin  perempuan,  agama:  Islam,  Pekerjaan:  Pembantu  rumah  tangga,  tempat  tinggal:  Gang Damai  RT.    03/05  No.  12  B  Kampung  Sawah  Lama,  Kecamatan  Ciputat  Tangerang  Selatan. Pada  sekitar  bulan  Pebruari  2007  bertempat  di  Perumahan  Graha  Permai  Blok  A6  No.  9  dan jalan Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan dituduh mencuri atau mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  perbuatan  ini  dilakukan  dengan  cara:  bahwa  pada awalnya ia seorang pembantu rumah tangga di rumah saksi Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri dan  telah  bekerja  selama  10  Tahun,  namun  pernah  berhenti  tahun  yang  keenam.  Pada  sekitar tahun  2007  pada  saat  terjadi  banjir  terdakwa  mengambil  barang-barang  milik  saksi  secara bertahap  (satu  persatu)  tanpa  ijin  pemiliknya  di  rumah  saksi.  Barang  tersebut  adalah  1  (satu) piring  keramik  merek  Anchor  Hocking,  1  (satu)  buah  piring  Geshen  Kartikel,  2  (dua)  buah piring  merek  Royal  Province,  1  (satu)  buah  piring  merek  Taichi  Cina  dan  3  (tiga)  buah  piring kecil.  Barang-barang  tersebut  disimpan  di  rumah  terdakwa  dan  digunakan  untuk  kepentingan
pribadi.  Akibat  perbuatan  terdakwa,  korban  atau  saksi  menderita  kerugian  sekitar  Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dalam rumusan KUHPidana Pasal 362.
Fakta di persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang  bahwa  Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan  Negeri  Tangerang  pada  tanggal  24  Nopember  2010  menuntut  terdakwa  Rasminah secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  yang  diatur  dalam Pasal  362  KUHP  dan  menuntut  untuk  dijatuhi  pidana  penjara  selama  5  (lima)  bulan      potong masa  tahanan  dan  menetapkan  agar  terdakwa  dibebani  membayar  beaya  perkara  sebesar  Rp 2.000,-  (dua  ribu  rupiah).  Dalam  persidangan  terakhir  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Tangerang  pada  tanggal  22  Desember  2010  dengan  keputusan  No.  775/Pid.B/2010/PN.TNG amar  lengkapnya  adalah:  menyatakan  bahwa  terdakwa  Rasminah  binti  Rawan  tidak  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan dari dakwaan, memulihkan  hak  terdakwa,  memerintahkan  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  kantong plastik  daging    buntut  sapi,  1  (satu)  buah  gelas,  1  (satu)  botol  Hair  Tonic  Hadi  Suwarno  dan samponya,  1  (satu)  lembar  baju  muslim,  sapu  tangan,  1  (satu)  botol  Listerin,  1  (satu)  kaleng racun  nyamuk  Force  Magic,  1  (satu)  buah  tempat  tisu,  1  (satu)  buah  piring  keramik  merek Anchor  Hocking,  1  (satu)  buah  piring  Geshen  Kartikel,  2  (dua)  buah  piring  merek  Royal Province  dan  1  (satu)  buah  piring  merek  Taichi  Cina  dikembalikan  kepada  terdakwa  Rasmiah alias  Rasminah  binti  Rawan  serta  1  (satu)  buah  mangkok  dan  3  (tiga)  buah  piring  kecil/cawan dikembalikan kepada saksi Samirah melalui terdakwa  dan membebaskan beaya perkara kepada negara. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut di atas di dasarkan pada pertimbangan:
- Bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 sekitar jam 23.20 WIB terdakwa selaku pembantu rumah tangga telah meminta ijin kepada saksi Hj. Siti  Aisyah  untuk  berobat  ke  klinik  24  jam  karena  sakit  perut/diare  dan  sekaligus  mau menengok anaknya di rumah kontrakan;
- Bahwa  sewaktu  terdakwa  pulang  dari  klinik  tetapi  masih  di  rumah  bersama  anaknya, saksi  pelapor  Hj.  Siti  Aisyah  telah  menelponnya  supaya  terdakwa  segera  kembali  ke rumah majikannya/saksi pelapor, namun waktu itu dijawab oleh terdakwa bahwa karena terdakwa  masih  sakit  perut  maka  akan  tidur  di  rumah  dulu  bersama  anaknya,  namun ternyata  jawaban  terdakwa  tersebut  membuat  saksi  Hj.  Siti  Aisyah  malah  marah-marah dan selalu mengatakan bahwa terdakwa bikin kesal;
- Bahwa  karena  selalu  dimarah-marahi  dan  dikatakan  bikin  kesal  terdakwa  menjawab bahwa kalau dirinya hanya dianggap bikin kesal maka terdakwa akan keluar saja sebagai pembantu  saksi  pelapor  dan  malam  itu  juga  terdakwa  keluar  rumah  bermaksud  akan mengembalikan  kunci  rumah  ke  rumah  saksi  pelapor,  namun  ternyata  di  tengah  jalan telah  bertemu  dengan  saksi  pelapor  bersama  suaminya/saksi  H.  Rendy  Sasmita,  anak perempuannya  dan  ditemani  Satpam  Komplek  dan  mereka  langsung  menuju  rumah kontrakan terdakwa sehingga terdakwa kembali lagi mengikuti majikannya;
- Bahwa  sesampainya  di  rumah  kontrakan  terdakwa,  saksi  Hj.  Siti  Aisyah  langsung marah-marah  dengan  mengatakan  kamu  ini  maling,  nyolong,  maling  keramik  dan sebagainya.  Kata-kata  sejenisnya  sambil  mengumpulkan  barang-barang  seperti  1  (satu) kantong  plastik  daging  buntut  sapi,  gelas,  mangkok,  hair  tonic,  baju  muslim,  sapu tangan,  tempat  tisu,  obat  kumur  listerin,  sampo  Hadi  Suwarno,  racun  nyamuk  Force Magic, dan sebagainya.
Keputusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  tersebut  direspon  oleh  kejaksaan  dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan:
1. Bahwa  judex  facti  (Pengadilan  Negeri  Tangerang)  telah  keliru  dan  salah  menerapkan hukum Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP,  karena Pengadilan Negeri Tangerang hanya  mendengarkan  keterangan  terdakwa,  sedangkan  fakta  di  persidangan  yang  lain tidak dipertimbangkan antara lain:
Keterangan saksi korban Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri yang mengatakan:
-  bahwa benar selama terdakwa bekerja dengan saksi terdapat beberapa barang milik saksi  yang  hilang  namun  saksi  pada  waktu  itu  tidak  mencurigai  terdakwa  sebagai pelakunya.
-    Bahwa  benar  pada  bulan  pebruari  2007  pernah  terjadi  banjir  di  lingkungan  tempat tinggal  saksi  dan  pada  waktu  itu  terdakwa  telah  bekerja  dengan  saksi  dan  pada waktu itu saksi memiliki barang-barang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor  Hocking,  1  (satu)  buah  piring  Geshen  Kartikel,  2  (dua)  buah  piring  merek Royal  Province,  1  (satu)  buah  piring  merek  Taichi  Cina  dan  3  (tiga)  buah  piring kecil  yang  keseluruhan  barang  tersebut  saksi  simpan  di  lemari  ruang  tamu  rumah saksi  dan  barang-barang  tersebut  adalah  barang  antik  yang  saksi  sudah  lama  miliki
dan  nilainya  sangat  tinggi  dan  harganya  mahal  jutaan  rupiah  berkisar  di  atas  lima jutaan.
-    Bahwa  benar  pada  hari  sabtu  tanggal  05  juni  2010  sekitar  jam  01.30  WIB  pada waktu  itu  di  rumah  saksi  mati  lampu  dan  saksi  ada  mencari  barang-barang  milik saksi  yang  tidak  ada,  karena  terdakwa  tidak  ada  di  rumah  saksi  kemudian  saksi memanggil  terdakwa  namun  terdakwa  tidak  ada,  kemudian  saksi  bersama  suami saksi  yaitu  saksi  HM.  Rendy  Sasmita  Adjiwibowo,  SPd.,  satu  orang  anak  saksi, Ketua  RW.  09  saksi  Amir  Hamzah,  saksi  Simkan  (Satpam  Perumahan  Graha)  dan satu  orang  polisi  saksi  Bambang  Sunarto  mendatangi  rumah  terdakwa,  dan sesampainya  di  rumah  terdakwa  saksi  melihat  anak  terdakwa  saksi  Astuti  sedang memakai  baju  warna  merah  yang  baju  tersebut  adalah  milik  saksi  dan  saksi  tidak pernah memberikan baju tersebut kepada saksi Astuti ataupun terdakwa;
-  Bahwa benar kemudian karena melihat baju saksi dipakai oleh saksi Astuti kemudian saksi bertanya mengenai barang-barang saksi yang hilang namun terdakwa dan saksi Astuti  tidak  mengakuinya  kemudian  saksi  menemukan  daging  buntut  sapi  milik saksi  yang  terdakwa  simpan  di  dalam  Freezer/kulkas  terdakwa,  atas  penemuan buntut  sapi  tersebut  kemudian  saksi  juga  menemukan  barang-barang  milik  saksi lainnya  di  rumah  kontrakan  terdakwa  tersebut,  hampir  seluruh  barang  di  rumah kontrakan  terdakwa  adalah  milik  saksi,  yaitu  1  (satu)  buah  piring  keramik  merek Anchor  Hocking,  1  (satu)  buah  piring  Ghesen  Kartikel,  2  (dua)  buah  piring  merek Royal  Province,  1  (satu)  buah  piring  merek  Taichi  Cina  dan  3  (tiga)  buah  piring kecil,  tempat  tisu,  1  (satu)  buah  piring  biasa,  1  (satu)  buah  gelas,  1  (satu)  buah mangkok,  1  (satu)  buah  Hair  Tonic  Hadi  Suwarno  serta  shamponya,  baju  muslim, sapu tangan, Listerin obat kumur, Force magic.
Keterangan HM. Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPd, sebagai berikut:
- Bahwa  benar  pada  waktu  di  rumah  kontrakan  terdakwa,  saksi/isteri  saksi  juga menemukan buku tabungan atas nama saksi Astuti dengan jumlah uang yang berada di  buku  tabungan  tersebut  yang  dibuat/dicetak  tanggal  27  April  2010  sebesar  Rp 6.000.000,-  (enam  juta  rupiah)  dan  saldo  akhir  saksi  lihat  sebesar  Rp  7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tanggal tersebut tidak jauh dengan tanggal pada waktu isteri saksi dan saksi melakukan ibadah umroh.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu)  buah  piring  Geshen  Kartikel,  2  (dua)    uah  piring  merek  Royal  Province,  1 (satu)  buah  piring  merek  Taichi  Cina  dan  3  (tiga)  buah  piring  kecil  adalah  barang antik  yang  saksi/isteri  saksi  simpan  di  lemari  bufet  ruang  tamu/keluarga  di  rumah saksi/isteri  saksi,  memang  sekitar  bulan  Februari  Tahun  2007  pernah  terjadi  banjir dan  barang-barang  tersebut  terendam,  namun  saksi/isteri  saksi  tidak  pernah memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa ataupun saksi Astuti;
- Bahwa  benar  terhadap  barang  berupa  1  (satu)  kantong  buntut  sapi,  tempat  tissu,  1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah  gelas, 1  (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah hair  tonic  Hadi  Suwarno  serta  shamponya,  baju  muslim,  sapu  tangan,  listerin  obat kumur, force magic saksi membelinya dari swalayan Carefour;
- Bahwa  benar  terhadap  barang  berupa  1  (satu)  buah  piring  keramik  merek  Anchor Hocking,  1  (satu)  buah  piring  Geshen  Kartikel,  2  (dua)  buah  piring  merek  Royal Province,  1  (satu)  buah  piring  merek  Taichi  Cina  dan  3  (tiga)  buah  piring  kecil adalah  barang  antik  walaupun  barang  tersebut  bukanlah  barang  langka,  isteri saksi/saksi  mendapatkan  barang  tersebut  dengan  cara  membeli  dari  toko  di  sekitar Jakarta dan pada waktu itu terdapat bukti pembeliannya;
- Bahwa  benar  pada  waktu  isteri  saksi  dan  saksi  melakukan  pemeriksaaan  di  rumah kontrakan  terdakwa  dengan  disaksikan  oleh  saksi  Amir  Hamzah,  saksi  Siman (Satpam  Perumahan  Graha)  dan  satu  orang  polisi  saksi  Bambang  Sunarto  dan  satu orang  anak  saksi  pada  waktu  itu  terdapat  TV,  meja  TV  dan  perhiasan  milik  saksi yang  ditemukan  dan  telah  dilakukan  penyitaan  dan  pada  waktu  itu  menurut    polisi untuk  menjadi  barang  bukti  hanya  diambil  contoh-contohnya  saja  dari  seluruh barang  milik  saksi  yang  diambil  oleh  pelaku,  namun  saksi  kaget  setelah  di persidangan  ini  mengetahui  bahwa  barang-barang  berharga  milik  saksi  yang ditemukan pada waktu pemeriksaan di rumah terdakwa berupa beberapa   perhiasan emas,  TV  dan  kulkas  tidak  ada  di  penyitaan  dan  tidak  ada  menjadi  barang  bukti dalam pemeriksaan perkara ini, dan berarti barang-barang tersebut disimpan/disembunyikan oleh Polisi;
- Bahwa  benar  saksi  juga  memiliki  bukti  terhadap  barang-barang  yang  berhasil dikumpulkan  di  rumah  kontrakan  terdakwa  yang  mana  barang  tersebut  diambil
terdakwa tanpa seijin saksi berupa foto yang diambil dari Handphone saksi dan isteri saksi seperti ditunjukkan di depan persidangan dengan gambar yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sebagaimana penyidikan;
- Bahwa  benar  barang  bukti  yang  ditunjukkan  di  depan  persidangan  berupa  1  (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3  (tiga)  buah  piring  kecil,  tempat  tisu,  1  (satu)  buah  mangkok,  1  (satu)  buah  Hair Tonic  Hadi  Suwarno  serta  shamponya,  baju  muslim,  sapu  tangan,  Listerin  obat kumur,  Force  Magic  dan  1  (satu)  bungkus  plastik  daging  buntut  sapi  (yang  telah diganti  dengan  foto)  dan  beberapa  pakaian  bekas  adalah  seluruhnya  ditemukan  di rumah  kontrakan  terdakwa  dan  benar  seluruhnya  adalah  barang-barang  milik  isteri saksi/saksi yang telah hilang diambil terdakwa tanpa seijin saksi/isteri saksi.
Bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  164  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  “setiap  kali seorang saksi selesai memberikan keterangan Hakim Ketua sidang menanyakan kepada terdakwa  bagaimana  pendapatnya  tentang  keterangan  tersebut”.  Bahwa  setelah  saksi korban Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri dan saksi HM. Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPd  memberikan  keterangan,  terdakwa  memberikan  pendapatnya  yang  ternyata  juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (judex facti) dalam putusannya,  yang pada pokoknya  terdakwa  mengatakan  dan  mengakui  bahwa  terdakwa  hanya  mengambil barang-barang  milik  saksi  tanpa  seijin  saksi  pada  waktu  banjir  tahun  2007  berupa 1(satu)  buah  piring  Geshen  Kartikel,  2  (dua)  buah  piring  merek  Royal  Province,  1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil dengan cara diambil satu  persatu,  oleh  karena  itu  dengan  tidak  mempertimbangkan  segala  sesuatu  yang terbukti  dalam  pemeriksaan  di  sidang  secara  keseluruhan  maka  majelis  Hakim  (judex facti) telah melakukan  kelalaian dalam beracara.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Pebruari 1983 No. 221 K/Pid/1983 memuat kaidah “telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam  persidangan”  dan  juga  sejalan  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI. Tanggal    23  Nopember  1974  Nomor  :  MA./Pemb/1154/74,  maka  putusan  judex  facti (Pengadilan Negeri) harus dibatalkan.
2. Bahwa  judex  facti  telah  keliru  dan  salah  menerapkan  hukum  Pasal  185  ayat  (4) KUHAP. Bahwa menurut saksi pelapor barang-barang piring milik saksi ditemukan di rumah  kontrakan  terdakwa,  tetapi  saksi  tidak  dapat  memastikan  kapan  barang  itu diambil  atau  dibawa  terdakwa.  Seandainya  saksi  tahu  membawanya/mengambilnya tanpa ijin secara tertangkap tangan, maka terdakwa tidak disidik dan di sidangkan pada tahun 2010, tetapi akan disidik dan disidangkan pada tahun 2007 pada saat tertangkap tangan.
3. Bahwa  judex  facti  telah  keliru  dan  salah  mempertimbangkan  unsur  “mengambil sesuatu barang” dengan pertimbangan tiadanya unsur melawan hukum
Alasan-alasan  yang  diajukan  oleh  jaksa  tersebut  dapat  dibenarkan  oleh  Mahkamah  Agung, karena  judex  facti  (Pengadilan  Negeri  Tangerang)  telah  salah  menerapkan  hukum  atau menerapkan  hukum  tidak  sebagaimana  mestinya.  Pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung  adalah bahwa  kenyataannya  barang-barang  yang  menjadi  obyek  pencurian  semuanya  ditemukan  di rumah  terdakwa  tanpa  ijin  pemilik  barang  (saksi  pelapor),  putusan  judex  facti  (Pengadilan Negeri)  adalah  putusan  bebas  tidak  murni.  Mengingat  hal  tersebut,  maka  permohonan  kasasi yang  diajukan  Jaksa  dapat  diterima.  Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut Mahkamah  Agung  berpendapat  terdakwa  terbukti  salah  melakukan  tindak  pidana  pencurian sebagaimana dakwan jaksa.
Dengan  pertimbangan-pertimbangan  yang  diuraikan  di  atas,  maka  Mahkamah  Agung berpendapat  putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  No.  775/Pid.B/2010/PN.TNG.  tanggal  22 Desember  2010  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Agung  mengadili  sendiri perkara  ini.  Namun  pendapat  Mahkamah  Agung  ini  tidak  bulat,  karena  ada  salah  satu  anggota Majelis  Hakim,  yakni  Ketua  Majelis  DR.  Artidjo  ,  SH.,  LLM.  mempunyai  pendapat  yang berbeda  (dissenting  Opinion),  dengan  pertimbangan  bahwa  judex  facti  tidak  salah  menerapkan hukum  dan  telah  mempertimbangkan  hal-hal  yang  relevan  secara  yuridis  dengan  benar,  yakni tidak  semuanya  dari  saksi  pelapor.  Disamping  itu  juga  dibuktikan  bahwa  mangkok  milik Rusminah yang diberikan kepada terdakwa dan sesuai dengan tutup mangkok yang dibawa oleh saksi  dan tidak terbukti ada unsur mengambil barang milik orang lain dari perbuatan terdakwa. Disamping itu pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan judex facti (Pengadilan
Negeri)  bukan  bebas  murni.  Mengingat  hal  tersebut  DR.  Artidjo  Alkostar  berpendapat  kasasi dari pemohon tidak dapat diterima.
Mengingat  penanganan  perkara  ini  hakimnya  majelis,  setelah  bermusyarwarah  diambil keputusan  suara  terbanyak,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  182  ayat  (6)  ,  yaitu  mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan membatalkan putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  No.  775/Pid.B/2010/PN.TNG.  tanggal  22  Desember 2010.  Selanjutnya  Mahkamah  Agung  mengadili  sendiri,  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa Rasminah  binti  Rawan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  pencurian,  menghukum  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  4  (empat)  bulan  10 (sepuluh)  hari,  menetapkan  bahwa  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa  akan dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan,  memerintahkan  agar  barang  bukti dikembalikan pada saksi Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri. Dan membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi pada terdakwa.
Mengamati kasus Rasminah binti Rawan ini memang penuh kontroversi, disatu sisi ada pihak-pihak  yang  menginginkan  kasus  ini  diberhentikan  di  tingkat  penyidikan  atau  bila  telah masuk  ke  tingkat  pengadilan,  hakim  diharapkan  untuk  memberi  putusan  bebas,  karena menyangkut  orang  miskin.  Di  lain  pihak  kasus  ini  tetap  diteruskan  karena  telah  memenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum dalam kasus pencurian (Pasal 362 KUHP). Masyarakat pada umumnya,  terutama  yang  kurang  mengetahui  prinsip-prinsip  hukum  yang  perlu  ditegakkan menginginkan  bila  pelaku  tindak  pidana  yang  menyangkut    orang  kecil  atau  miskin  dan  nilai kerugian  yang  ditimbulkan  tidak  cukup  besar  harus  dibebaskan.  Sebaliknya  bila  tindak  pidana tertentu  yang  pelakunya  orang  kaya  atau  pejabat,  maka  pelakunya  harus  dihukum  seberat- beratnya. Anggapan semacam itu memang bisa dikatakan tepat tetapi bisa juga dikatakan tidak tepat. Yang pasti karena sistem yang kita gunakan adalah sistem civil law bila unsur-unsur sifat melawan hukum formal telah terpenuhi, maka orang tersebut harus bisa mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Jadi  dalam  hal  ini  sistem  hukum  kita  tidak  melihat apakah  pelaku  itu  orang  miskin,  orang  kecil  atau  orang  besar  atau  pejabat,  nilai  kerugiannya besar atau kecil, tetapi yang terpenting adalah apakah telah terpenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum atau tidak, yang dikejar adalah kepastian hukum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1)  KUHP  yang  menyatakan  bahwa  “tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  melainkan  atas kekuatan  ketentuan  pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada  sebelum  perbuatan  itu
terjadi”.  Atau  azas  ini  dikenal  dengan  sebutan  Nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege poenale artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan  yang bersangkutan sebagai suatu delik dan  yang memuat suatu hukuman  yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Dengan adanya azas ini, maka apabila suatu perbuatan telah melanggar undang-undang atau peraturan yang telah ada akan dikenakan sanksi, sebaliknya bila perbuatan itu  belum  diatur  dalam  undang-undang  atau  peraturan,  walaupun  merugikan  orang  lain  atau masyarakat,  maka  tidak  dapat  diberi  sanksi  pidana.  Berkaitan  dengan  kasus  yang  diuraikan  di atas,  maka  bila  menginginkan  tidak  diberi  sanksi  pidana  penjara  perlu  undang-undangnya dirubah  atau  direvisi  yang  memungkinkan  aparat  penegak  hukum  khususnya  hakim  diberi peluang  dalam  undang-undang  itu  untuk  tidak  menghukum  pidana  penjara.  Jadi  undang- undangnya harus dibuat terlebih dahulu sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah atau kasus- kasus seperti di atas. Undang-undang ini tidak boleh berlaku surut.
Selanjutnya  untuk  melengkapi  analisis  putusan  Mahkamah  Agung  No.  653  K/Pid/2011 perlu  penulis  paparkan  pendapat  dari  Gustav  Radbruch    bahwa  tujuan  hukum  adalah kemanfaatan,  kepastian  dan  keadilan.  Hal  ini  senada  dengan  pendapatnya  Sudikno Mertokusumo  yang  mengatakan  bahwa  kepastian  hukum  (Rechtssicherheit),  kemanfaatan (Zweckmassigheit) dan keadilan (Gerechtigheit) seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional.  Itu  adalah  idealnya.  Akan  tetapi  dalam  prakteknya  jarang  terdapat  putusan  yang mengandung  tiga  unsur  itu  secara  proporsional.  Bila  tidak  dapat  proporsional,  paling  tidak ketiga  faktor  itu  seyogyanya  ada  dalam  putusan.  Tidak  jarang  terjadi  kepastian  hukum bertentangan  dengan  keadilan.  Bila  dalam  putusan  sampai  terjadi  konflik  antara  keadilan  dan kepastian  hukum  serta  kemanfaatan,  maka  yang  harus  didahulukan  adalah  keadilan  (Bambang Sutiyoso, 2009: 11).
Dalam  putusan  Mahkamah  Agung  No.  653  K/Pid/2011  dinyatakan  bahwa  perbuatan saudari    Rasminah  tergolong  perbuatan  pencurian  yang  diatur  dalam  Pasal  362  KUH,  yang unsur-unsurnya adalah:
1. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil;
2. Yang diambil adalah barang;
3. Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain;
4. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.
Bila  dicermati  dari  kasus  Rasminah  ini,  nampaknya  Kepolisian  dan  kejaksaan  menyatakan memenuhi  unsur-unsur  Pasal  362  KUHP,  buktinya  perkara  dilimpahkan  sampai  di  Pengadilan. Di  Pengadilan  Negeri  Tangerang,  Rasminah  diputus  bebas.  Diputus  bebas  ini  menurut  hemat penulis tepat, sebab bila dirunut kasusnya, Rasminah dituduh mencuri setelah berjalan selama 2 (dua) tahun, sebelumnya pemilik barang tidak pernah mempermasalahkan atau mencari barang- barangnya  yang  dikatakan  hilang,  tidak  pernah  menanyakan  pada  Rasminah  bahwa  barangnya hilang. Hanya karena Rasminah pulang untuk berobat tidak segera kembali, majikannya (Hj. Siti Aisyah) marah-marah dan langsung mencari ke rumah Rasminah. Di rumah Rasminah inilah dia baru  tahu  kalau  barangnya  diambil  oleh  Rasminah  dan  ia  menuduh  sebagai  pencuri.  Padahal menurut kesaksian Rasminah barang-barang itu telah diberikan kepadanya dalam keadaan kotor. Dari  kejadian  ini  menunjukkan  bahwa  barang  yang  dinyatakan  dicuri  itu  sebenarnya  barang yang  sudah  tidak  diperhitungkan  lagi  artinya  barang  yang  sudah  tidak  berharga.  Hanya  karena kejengkelan  majikan  Hj  Siti  Aisyah  terhadap  pembantunya  yang  tidak  segera  pulang,  ia mencari-cari kesalahan, hingga dilaporkan ke kepolisian. Kepolisian juga merespon laporan dari saudara Hj. Siti Aisyah, tanpa memberi jalan untuk mediasi atau tidak memberi peluang kepada para  pihak  untuk  diselesaikan  di  luar  sistem  peradilan  pidana.  Bila  dilihat  dari  barang-barang yang  diambil  Rasminah  ini  sebenarnya  bukan  barang  berharga  dan  bila  diwujudkan  dalam bentuk  uang  tidak  besar  nilai  rupiahnya.  Mestinya  Kepolisian  mempunyai  kewenangan  atau kebijakan untuk tidak meneruskan kasus ini ke ranah hukum, mengingat nilai kerugiannya tidak begitu besar dan perlu diingat juga bahwa Rasminah telah bekerja di rumah Hj Siti Aisyah telah berjalan 10 (sepuluh) tahun. Sehingga antara Rasminah dengan Hj. Siti Aisyah sebenarnya telah terjalin kekeluargaan. Polisi sebagai penyidik dapat mengundang para pihak untuk menjelaskan sedetil-detilnya  tentang  kasus  yang  dihadapi  ini.  Terutama  pihak  yang  merasa  dirugikan  yaitu Hj.  Siti  Aisyah  diberi  penjelasan  dengan  melihat  sisi-sisi  positif  dan  negatifnya  bila  kasus  ini diteruskan  ke  ranah  hukum.  Sehingga  korban  akan  berfikir  untuk  mengurungkan  niatnya memenjarakan  pembantunya  yang  telah  membantu  selama  sepuluh  tahun.  Sebaliknya pelakunyapun harus diberi penjelasan secukupnya, bila perlu ia harus mengganti kerugian yang diderita  oleh  korban.  Begitu  juga  Kejaksaan,  lembaga  ini  bisa  menghentikan  kasus  yang merupakan  pelimpahan  dari  penyidik  (Kepolisian)  yang  dipandang  kasusnya  akan  meresahkan masyarakat, seperti kasus pencurian belasan tandan pisang oleh Kuatno dan Topan, dua remaja yang  diduga  secara  psikologis  kurang  sempurna  di  Cilacap.  Kejaksaan  akhirnya  menghentikan
perkara  melalui  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penuntutan,  setelah  ada  hasil  pemeriksaan psikologi  (Buletin  Komisi  Yudisial,  2012:  15).  Namun  untuk  kasus  ini  terjadi  sebaliknya, Pengadilan  Negeri  Tangerang  sudah  membebaskan  terdakwa,  Kejaksaan  justru  mengajukan permohonan kasasi.
Setelah  perkara  masuk  ke  Mahkamah  Agung  karena  kasasi  dari  Kejaksaan  yang  tidak menerima  keputusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  dan  Mahkamah  Agung  memberi  putusan menghukum  terdakwa  dengan  hukuman  penjara  selama  4  (empat)  bulan  sepuluh  hari  karena terbukti  melakukan  pencurian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  362  KUHP.  Dengan  adanya putusan  dari  Mahkamah  Agung  ini  muncullah  berbagai  pendapat  baik  yang  pro  maupun  yang kontra.  Pada  intinya  pendapat  yang  pro  mengatakan  bahwa  sudah  sewajarnya  seseorang dihukum  karena  memenuhi  persyaratan  perundang-undangan  untuk  dihukum.  Sementara  yang kontra menginginkan pelaku dibebaskan dari hukuman, karena nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya  tidak  besar  dan  pelakunya  adalah  pembantu  rumah  tangga  yang  secara  ekonomis tergolong orang miskin.
Berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung ini penulis ingin menganalisis dari tiga pilar utama  dalam  hukum  untuk  mengukurnya,  yaitu  sisi  nilai  keadilan  hukum,  sisi  nilai  kegunaan atau kemanfaatan hukum dan sisi nilai kepastian hukumnya.

## 1. Sisi Nilai Keadilan Hukum
Berbicara  keadilan  memang  tidak  mudah,  keadilan  dapat  berubah-ubah  isinya,  tergantung siapa  yang  menentukan  isi  keadilan,  termasuk  faktor-faktor  lainnya  yang  turut  menentukan, seperti  tempat  dan  waktu.  Menurut  Aristoteles  keadilan  adalah  keutamaan,  yaitu  ketaatan terhadap  hukum  (Hyronimus  Rhiti,  2011:241).  Kemudian  menurut  Thomas  Aquinas disamping  ia  mengikuti  pendapat  Aristoteles,  yakni  keutamaan,  ia  mengatakan  bahwa keadilan berhubungan dengan “apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional”.  Kemudian  ia  membagi  keadilan  menjadi  keadilan  distributif,  keadilan komutatif  dan  keadilan  legal  (merupakan  keadilan  umum,  yakni  mengikuti  undang-undang) (Hyronimus  Rhiti,  2011:  243).  Kemudian  ada  pendapat  lain  dari  Derrida  yang  mengatakan bahwa  keadilan  dalam  hukum  memperoleh  daya  kekuatan  sebenarnya  tidak  dari  sumber- sumber  dalam  tatanan  hukum,  melainkan  dari  sesuatu  yang  melampaui  hukum  itu  sendiri. Keadilan  tidak  berarti  kesesuaian  dengan  undang-undang,  artinya  sesuai  dengan  undang- undang  belum  memastikan  adanya  keadilan  (barangkali  karena  tidak  ada  jaminan,  bahwa
undang-undang  itu  adil)  (Anthon  F.  Susanto,  2010:  91  –  92).  Kemudian  bagaimana  fakta yang  ada  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  653  K/Pid/2011.  Mahkamah  Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang telah membebaskan Rasminah dari  jeratan  hukum  penjara  dengan  alasan  bahwa  Pengadilan  Negeri  Tangerang  dalam putusannya hanya mendasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh terdakwa saja tanpa memperhatikan  keterangan  atau  saksi  dari  korban.  Keterangan  saksi  korban  menurut  hemat penulis  bisa  saja  dijadikan  alasan,  namun  perlu  diingat  bahwa  kenyataannya  barang  yang diambil terdakwa yang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek  Taichi  Cina  dan  3  (tiga)  buah  piring  kecil  merupakan  barang  yang  kotor  yang  sudah tidak  diperhitungkan  lagi  oleh  pemiliknya.  Hal  ini  terbukti  selama  dua  tahun  dibiarkan  dan tidak  pernah  dicari.  Orang  yang  mempunyai  barang  apalagi  barang  itu  merupakan  barang berharga yang dipajang di almari, kemudian barang itu tidak nampak pasti orang yang merasa memiliki  akan  mencarinya.  Sangat  tidak  masuk  akal  orang  kehilangan  barang  yang  mudah terlihat  di  almari  selama  dua  tahun  tidak  pernah  mencarinya.  Jadi  dalam  hal  ini  alasan kehilangan barang hanya alasan yang dibuat-buat oleh korban karena jengkel pada Rasminah yang tidak segera kembali untuk bekerja di tempat korban. Apalagi barang  yang lain seperti tempat tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah  mangkok, 1 (satu) buah  Hair  Tonic  Hadi  Suwarno  dan  shamponya,  baju  muslim,  sapu  tangan,  listerin  obat kumur,  force  magic  dan  1  (satu)  kantong  plastik  buntut  sapi,  barang-barang  itu  semua sebenarnya  nilai  ekonominya  sangat  rendah,  mestinya  tidak  pantas  seorang  majikan mempermasalahkan barang-barang tersebut diambil oleh pembantunya  yang telah mengabdi atau  bekerja  selama  10  (sepuluh)  tahun.  Melihat  kasusnya  demikian,  maka  sebaiknya  polisi mengupayakan  penyelesaiannya  di  luar  pengadilan.  Polisi  dapat  sebagai  mediator  untuk penyelesaiannya.  Tetapi  mengapa  dalam  hal  ini  Polisi  tidak  menggunakan  kesempatan  ini untuk  menyelesaikan  kasusnya  di  luar  pengadilan  ?,  mengapa  justru  dilimpahkan  ke Kejaksaan ?. Dari Kejaksaan dilimpahkan ke Pengadilan?. Model penegak hukum seperti ini dikritik  oleh  Jimny  Asshiddiqie  (Mantan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi),  beliau  mengatakan “bahwa para penegak hukum di negeri ini, dari aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim hingga  lembaga  pemasyarakatan  melihat  hukum  sangat  mekanistik  prosedural.  Kalau  Polisi misalnya  terpaksa  melakukan  tindakan  untuk  melanjutkan  suatu  kasus,  Jaksanya  harus  bisa
bertindak  melakukan  koreksi  untuk  kepentingan  yang  lebih  besar.  Kalau  kasus  masih diloloskan juga, Hakimnya yang harus bertindak demi keadilan, jadi masing-masing penegak hukum harus kreatif. Hakim tugasnya bukan menghukum tetapi untuk menegakkan keadilan (http//www.hukumonline. com). Selanjutnya Anggota Komisi III DPR Yahdil Abdil Harahap menilai  putusan  kasasi  yang  menghukum  Rasminah  berlebihan.  Kasus  kecil  seperti  ini seharusnya diselesaikan di luar pengadilan, ini melukai rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung seharusnya tak hanya menegakkan hukum semata, tetapi harus menegakkan/memperhatikan  keadilan.  Putusan  itu  hanya  menegakkan  hukum  ,  tidak menegakkan keadilan. Ini menandakan hukum semakin tajam ke bawah dan semakin tumpul ke atas. Jangan menerapkan hukum secara kaku (http//www.hukumonline.com).
Dalam putusan Mahkamah Agung ini nampak sekali upaya untuk membela lembaga lain yakni  Kejaksaan  yang  mengancam  hukuman  penjara  Rasminah  selama  5  (lima)  bulan  yang sangat jauh dengan ancaman maksimal yang ada pada Pasal 362 KUHP, yakni paling lama 5 (lima)  Tahun.  Hal  ini  terlihat  dari  putusannya  yang  menghukum  terdakwa  dengan  pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.  Hukuman penjara selama itu nampaknya memang  disengaja  oleh  Hakim  Agung,  dengan  pertimbangan  untuk  menyamakan  dengan masa  tahanan  Rasminah.  Sehingga  saat  palu  putusan  hukuman  diketok,  maka  saat  itu  pula Rasminah  terbebas  dari  penjara  karena  ditahan  selama  4  (empat)  bulan  10  (sepuluh)  hari. Apakah  adanya  putusan  dari  Mahkamah  Agung  itu  dirasa  adil  bagi  masyarakat  ?,  tentu jawabnya bisa ya atau bisa tidak, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dari sisi penegak hukum khususnya Mahkamah Agung putusan tersebut merupakan putusan yang adil, karena saudara Rasminah secara yuridis formal telah memenuhi persyaratan untuk dihukum. Namun dari  sisi  kerugian  yang  ditimbulkannya  sebenarnya  tidak  begitu  besar.  Oleh  sebab  itulah Hakim  Agung  berusaha  untuk  berdiri  di  antara  dua  kepentingan,  yakni  kepentingan  hukum dan  kepentingan  keadilan.  Hal  ini  terlihat  dari  tiga  hakim  agung  yang  memeriksa  dan memutus perkara, ternyata ada satu yang menolak kasasi dan ada dua hakim yang menerima kasasi dari kejaksaan.
2. Sisi Nilai Kemanfaatan
Adanya  putusan  Mahkamah  Agung  No.  653  K/Pid/20112  yang  telah  menghukum  nenek Rasminah  ini  membawa  banyak  perdebatan  di  antara  anggota  masyarakat.  Sebagian  besar anggota  masyarakat  menginginkan  nenek  Rasminah  tidak  perlu  dihukum  atau  dibebaskan
dari  hukuman,  karena  nilai  kerugian  yang  ditimbulkannya  tidak  begitu  besar.  Sementara sebagian  kelompok  anggota  masyarakat  yang  lain,  khususnya  penegak  hukum  menyatakan sebaliknya.  Berapapun  nilai  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  kejahatan  tetap  harus  dihukum. Adanya  perdebatan-perdebatan  yang  muncul  di  masyarakat  itu    nampaknya  membawa manfaat  untuk  lebih  diperhatikan  mengenai  kasus  ini.  Mahkamah  Agung  prihatin  adanya kasus  Rasminah  dan  kasus-kasus  lain  yang  sejenis,  misalnya  kasus  mbok  Minah  yang mencuri tiga buah kakao, kasus AAL pencuri sandal, pencuri buah semangka di Jawa Timur dan  lain-lain  yang  nilai  kerugian  yang  ditimbulkannya  tidak  besar.    Wujud  perhatian Mahkamah  agung  terhadap  kasus-kasus  tersebut  adalah  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  02  Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berlaku mulai pada tanggal 27 Pebruari  2012.  Munculnya  Perma  ini  dalam  rangka  untuk  menyesuaikan  nilai  uang  yang terdapat pada KUHP karena sejak Tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum  pernah  disesuaikan  dengan  kondisi  sekarang.  Penyesuaian  Harga  emas  pada  saat sekarang mengalami kenaikan sebesar 10.000 kali dibandingkan Tahun 1960. Bila nilai uang yang  terdapat  dalam  KUHP  disesuaikan  dengan  kondisi  sekarang,  maka  dapat  berimplikasi digunakannya  Pasal  pencurian  biasa  yang  diatur  dalam  Pasal  362  KUHP  atas  tindak  pidana yang  diatur  dalam  Pasal  364  KUHP.  Di  samping  itu    penanganan  perkara  tindak  pidana ringan  seperti  pencurian  ringan,  penipuan  ringan,  penggelapan  ringan  dan  sejenisnya  dapat ditangani  secara  proporsional  mengingat  ancaman  hukuman  paling  lama  tiga  bulan  penjara, dan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  tidak  dapat  dikenakan  penahanan,  serta  acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Di samping itu perkara-perkara ini  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum  kasasi.  Selanjutnya  ketentuan  dalam  Perma  itu dinyatakan  bahwa  kata-kata  “dua  ratus  lima  puluh  rupiah”  dalam  Pasal  364,  373,  379,  384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dalam  menerima  pelimpahan  perkara  pencurian,  penipuan,  penggelapan,  panadahan  dari penuntut  umum,  Ketua  Pengadilan  wajib  memperhatikan  nilai  barang  atau  uang  yang menjadi  obyek  perkara;  bila  nilai  barang  atau  uang  tersebut  bernilai  tidak  lebih  dari  Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan  segera menetapkan Hakim Tunggal  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  tersebut  dengan  Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHAP.

## 3. Sisi Nilai Kepastian Hukum
Sudikno  Mertokusumo  mengatakan  bahwa  kepastian  hukum  sebagai  salah  satu  syarat yang  harus  dipenuhi  dalam  penegakan  hukum.  Kepastian  hukum  merupakan perlindungan  yustisiabel  terhadap  tindakan  sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu (Sudikno  Mertokusumo,  2005:  160).  Berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam persidangan  tingkat  pertama  di  Pengadilan  Negeri  Tangerang  bahwa  saudara  Rasminah dinyatakan  bebas  dari  hukuman  karena  tidak  bersalah  melakukan  tindak  pidana pencurian. Namun di tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri  Tangerang  dan  mengadili  sendiri.  Dalam  putusannya  Mahkamah  Agung menyatakan bahwa saudara Rasminah bersalah  melakukan tindak pidana pencurian dan menghukumnya  dengan  pidana  penjara  selama  4  (empat)  bulan  10  (sepuluh)  hari. Pertimbangan dua Hakim Agung menyatakan bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan    cukup  kuat  untuk  menyatakan  bahwa  saudara  Rasminah  betul-betul melakukan  tindak  pidana  pencurian,  tidak  hanya  dari  saksi  terdakwa  tetapi  juga  saksi dari korban (saksi korban) dan saksi-saksi yang lain. Namun satu hakim agung menolak bahwa  Rasminah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian.  Ketidakbulatan  hakim Agung  dalam  memutus  perkara  ini  menunjukkan  bahwa  ada  penilaian  yang  berbeda  di antara ketiga hakim Agung mengenai kepastian dan keadilan hukum. Satu hakim Agung dalam menyelesaikan kasus ini lebih menitikberatkan pada rasa keadilan. Sementara dua Hakim  Agung  lebih  menitikberatkan  pada  kepastian  hukum.  Bila  ketentuan  dalam undang-undang  menyatakan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  termasuk  tindak  pidana, maka  yang  bersangkutan  harus  dihukum.  Nampaknya  perbuatan  Rasminah  telah memenuhi  persyaratan  ini,  sehingga  yang  bersangkutan  dikenai  sanksi  pidana.  Hakim tidak  akan  berani  untuk  tidak  menghukum  seseorang  yang  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan para hakim, kecuali ketentuan dalam perundang-undangan memberi peluang untuk tidak menghukum dan/atau mengganti hukuman. Dalam Konsep KUHP yang baru Tahun  2006  hal  seperti  ini  diatur  dalam  pedoman  penjatuhan  pidana.  Dalam  Konsep KUHP pada Pasal 68 dinyatakan bahwa “dengan tetap mempertimbangkan Pasal 51 dan 52,  pidana  penjara  sejauh  mungkin  tidak  dijatuhkan  jika  dijumpai  keadaan-keadaan sebagai berikut:
a. Terdakwa  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun  atau  di  atas  70  (tujuh  puluh) tahun;
b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
h. Tindak  pidana  tersebut  merupakan  akibat  dari  suatu  keadaan  yang  tidak  mungkin terulang lagi;
i. Kepribadian dan perilaku meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
j. Pidana  penjara  akan  menimbulkan  penderitaan  yang  besar  bagi  terdakwa  atau keluarga;
k. Pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
l. Penjatuhan  pidana  yang  lebih  ringan  tidak  akan  mengurangi  sifat  beratnya  tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
n. Terjadi karena kealpaan.
Dari rumusan ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara dilakukan dengan cara yang selektif dan limitatif.
Dari  kasus  Rasminah  di  atas,  dua  Hakim  Agung  meyakini  bahwa  secara  yuridis Rasminah  telah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  yang  mengakibatkan  dijatuhi hukuman.  Hakim  tidak  dapat  untuk  tidak  menghukum  atau  memidana  penjara,  karena ketentuan  atau  undang-undang  mengharuskan  untuk  memberi  pidana  penjara.  Namun demikian dua Hakim Agung juga telah berusaha untuk midana penjara dengan adil. Hal ini  dapat  ditunjukkan  dengan  memidana  penjara  selama  4  (empat)  bulan  10  (sepuluh) hari    sesuai  dengan  masa  penahanannya,  sehingga  saat  palu  diketuk,  saat  itu  pula
Rasminah dapat bebas untuk pulang ke Rumahnya. Kasus Rasminah kemungkinan akan berbeda ceritanya bila Konsep KUHP Nasional telah disahkan menjadi undang-undang.

## KESIMPULAN
1. Putusan  Mahkamah  Agung  No.  653  K/Pid/2011  dilihat  dari  sisi  keadilan  terdakwa kurang  terpenuhi.  Karena  putusan  tidak  didasarkan  pada  substansi  keadilan  tetapi didasarkan pada suara terbanyak dari Majelis Hakim.
2. Adanya  putusan  Mahkamah  Agung  ini  mempunyai  manfaat  atau  membawa  pengaruh terhadap  kasus-kasus  lain  yang  menimbulkan  kerugian  yang  tidak  besar  dimasa  yang akan  datang.  Sebab  Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Perma  No.  02  Tahun  2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
3. Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan hukum.
---------

## DAFTAR   PUSTAKA
Arief, Barda Nawawi. 2008. Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.
Faal, M. 1991. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Jakarta: Pradnya Paramita.
Kusumo,  Bambang  Ali.  2010.  Pengantar  Kriminologi.  Surakarta:  Sebelas  Maret  University Press.
Lamintang, PAF. 1990. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum (suatu pengantar). Yogyakarta: Liberty
Mulyadi,  Lilik.  1996.  Hukum  Acara  Pidana  (suatu  tinjauan  khusus  terhadap  surat  dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rasjidi,  Lili,  Ira  Thania  Rasjidi.  2007.  Dasar-dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum.  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Rhiti,  Hyronimus.  2011.  Filsafat  Hukum  (dari  klasik  samapai  postmodernisme).  Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Soesilo,  R.  1984.  Pokok-pokok  Hukum  Pidana,  Peraturan  Umum  dan  Delik-delik  Khusus. Bogor: Politea.
Sugandhi, R. 1980. KUHP Dengan penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.
Sutiyoso,  Bambang.  2009.  Metode  Penemuan  Hukum  (Upaya  Mewujudkan  Hukum  Yang  Pasti dan Berkeadilan). Yogyakarta: UII Press.
Erni Widhayanti. 1988. Hak-hak Tersangka/terdakwa di dalam KUHAP. Yogyakarta: Liberty.
Buletin Komisi Yudisial, Volume VI No. 4 Januari – Pebruari 2012
Konsep KUHP Tahun 2006.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang  No.  5  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  14  Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Jurnal  Yudisial  (Kajian  Kehormatan,  Keluhuran  Martabat  dan  Perilaku  Hakim).  Vol-I/No- 01/Agustus /2007. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Jurnal  Yudisial  (Kajian  Kehormatan,  Keluhuran  Martabat  dan  Perilaku  Hakim).  Vol-I/No- 02/Nopember/2007. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Jurnal  Yudisial  (Kajian  Kehormatan,  Keluhuran  Martabat  dan  Perilaku  Hakim).  Vol-1/No- 03/Desember/2007. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  02  Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
Putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011 Mengenai Tindak Pidana Pencurian.