KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TEKNIS  DI BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
Maryam D. Poma STIA Bina Taruna Gorontalo maryamdpoma@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  kebijakan pelaksanaan  anggaran  belanja  teknis  di  Bagian  Ekonomi  dan  Pembangunan Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Boalemo.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara  mendalam  kepada  sejumlah  informan  dan  melakukan  observasi  serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  kebijakan  pelaksanaan  anggaran  belanja pembangunan teknis di Bagian Ekonomi dan Pembangunan yang didasarkan atas penggunaan  sumber  daya  dana  melalui  identifikasi  tujuan  yang  akan  dicapai, taktik  dan  cara  dari  berbagai  langkah  untuk  mencapai  tujuan,  dan  penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai  ketentuan,  pada  praktiknya  masih  mengalami  hambatan.  Permasalahan yang  ditemui  antara  lain,  staf  pelaksana  belum  memiliki  kemampuan  dalam memahami  tugas  mengidentifikasi  tujuan  yang  akan  dicapai  dari  pelaksanaan anggaran  belanja unit kerja. Belum dilaksanakannya taktik dan cara serta langkah yang  tepat  dalam  pelaksanaan  anggaran  untuk  mencapai  tujuan  sesuai  dengan kegiatan  konkrit  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Penggunaan  anggaran  masih cenderung  digunakan  untuk  item  kegiatan  yang  bertentangan  dengan  yang tercantum  dalam  dokumen  anggaran  unit  kerja.    Belum  tepat  penyediaan  input terutama berkaitan dengan fasilitas pendukung yang memungkinkan terlaksananya  anggaran  belanja  sesuai  dengan  prinsip  ekonomis,  efisien,  dan efektif pada sasaran sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Disarankan  pimpinan  organisasi  perlu  melaksanakan  pelatihan  bagi  setiap  staf dalam  hal  mengidentifikasi  tujuan  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing- masing di setiap unit kerja,  memperhatikan taktik dan cara sebagai metode yang tepat dalam penerapan konsep manajemen yang sesuai dengan kondisi kegiatan di lapangan, memperhatikan penyediaan input terutama dalam hal fasilitas computer yang  sering  terganggu  sehingga  tidak  menghambat  kelancaran  pelaksanaan anggaran belanja dan terutama penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
Kata Kunci : Kebijakan, Anggaran, Belanja, Teknis

## PENDAHULUAN
Anggaran  belanja  seperti  yang tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  merupakan    kebijakan
Pemerintah Daerah yang perlu dilaksanakan  menurut  keperluannya. Kebijakan tersebut, dalam pelaksanaannya menurut tugas pokok dan  fungsi  masing-masing  oleh
Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah (SKPD. Sebagai suatu kebijakan, anggaran  belanja  tidak  lain  sebagai alat Pemerintah Daerah untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan pembangunan daerah.  Permasalahannya  adalah, berapapun  anggaran  yang  tercantum dalam dokumen APBD, yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan  Satuan  Kerja  Pemerintah Daerah  (SKPD),  selalu  saja  dinilai terbatas.    Keterbatasan  anggaran belanja  tersebut  dirasakan  karena tidak  seimbang  dengan  kebutuhan terutama dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  hidup masyarakat.  Kebutuhan  masyarakat yang begitu kompleks, diperhadapkan dengan anggaran yang terbatas, membuat para pelaksananya  harus  memperhatikan prinsip  penggunaan  yang  ekonomis, efisien, efektif, dan dapat didokumentasikan  secara    transparan dan akuntabel. Anggaran belanja yang tercantum  dalam  dokumen  APBD, sebagai  suatu  kebijakan,  lahir  dari aspirasi  masyarakat  sehingga  dalam pelaksanaannya harus diketahui secara  jelas  oleh  masyarakat.  Oleh karena  itu  aparat  Pemerintah  Daerah yang dipercayakan mengelola anggaran  daerah  harus  transparan dan bertanggungjawab atas penggunaannya.  Dalam  arti  setiap penggunaan  anggaran  belanja  jelas peruntukkannya  membiayai  kegiatan yang konkrit dirasakan oleh masyarakat. Dalam penggunaan tersebut, pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan  baik  secara materil  maupun  moril  manfaat  yang dihasilkan.
Secara  materil,  jelas  bahwa anggaran  tersebut  memiliki  bukti- bukti  kuat  dan  rasional  dapat diterima  secara  administratif.  Secara moril,  penggunaan  anggaran  belanja tersebut hasilnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penggunaan  anggaran  belanja  yang demikian  telah  diamanatkan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 tahun  2005  tentang  pengelolaan keuangan  daerah.  Setiap  pemegang kekuasaan yang diberi hak mengelola anggaran  belanja  daerah  seperti halnya  Bupati,  Sekretaris  dan  para
Kepala SKPD, berkewajiban menyampaikan  pertanggungjawaban atas penggunaannya sesuai kewenangan yang telah diberikan. Dalam  peraturan  tersebut  juga dinyatakan  bahwa  para  pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja  daerah,  dimungkinkan  untuk mendelegasikan keseluruhan kewenangannya kepada aparat bawahan  di  setiap  Satuan  Perangkat Kerja  Pemerintah  Daerah  untuk mengelola  anggaran  belanja  sesuai tugas  pokok  dan  fungsi  yang diberikan. Dengan ketentuan, secara hierarki mempertanggungjawabkannya
seperti  misalnya  setiap  Satuan  Kerja
Perangkat  Daerah  (SKPD)  melalui
Sekretaris Daerah bertanggung jawab pada  Bupati  (Kepala  daerah)  dalam menyiapkan anggaran tahunan,
menyetujui dan mengendalikan pengeluaran,  dan  membuat  cacatan keuangan  dan  pembukuan.  Semua anggaran belanja tersebut dilaksanakan dalam lingkungan Satuan  Kerja  Pemerintah    Daerah (SKPD), dimana di dalamnya terdapat satuan kerja (unit-
unit/bagian-bagian),  yang  bertugas merealisasikan  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Demikian pula halnya di Bagian  Ekonomi  dan  Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo,  sebagai  salah  satu  Satuan Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD) yang  diberi  tugas  selain  mengelola anggaran belanja sendiri, juga mengelola anggaran belanja pembangunan  yang  bersifat  teknis. Pengamatan selama ini, dalam penggunaannya  kebijakan  anggaran pembangunan  yang    bersifat  teknis, masih  mengalami    kesulitan  dalam penerapan  prinsip  ekonomis,  efisien dan efektif. Alasannya adalah, setiap penggunaan  anggaran  belanja  yang menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut,
harus  disertai  standar  analisa  biaya, tolok ukur kinerja, dan standar biaya. Standar  analisa  biaya  sebagai  dasar menilai  apakah  besarnya  anggaran belanja yang digunakan sudah sesuai dengan  kualitas  barang  dan  standar harga.  Tolok  ukur  kinerja,  sebagai dasar  menilai apakah  anggaran belanja  yang  dikeluarkan  memiliki dampak atau manfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Sedang  standar  biaya,  sebagai  dasar untuk  menilai  apakah  harga  satuan yang tercantum dalam pertanggungjawaban  sesuai  dengan standar  harga  yang  telah  disusun sesuai kondisi daerah. Hal itu pula disebabkan karena pelaksanaan anggaran belanja daerah, tidak didasarkan atas identifikasi  dari  tujuan  yang  akan dicapai  oleh  organisasi,  taktis  atau cara  berbagai  langkah  konkrit  untuk mencapai  tujuan,  dan  tidak  adanya penyediaan input atau masukan yang
dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran seperti standar analisa biaya, tolok ukur kinerja, dan standar  biaya.  Hal  itu  dapat  dilihat dari  kebijakan  anggaran  belanja hanya atas perintah penguasa anggaran  sesuai  keinginannya  yang sering bertentangan dengan peraturan pemerintah tersebut. Akibatnya aparat  bawahan mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan secara administrastif. Aparat pelaksana  mulai  dari  bendahara, pembantu bendahara dan para
pelaksana  lainnya  sudah  tentu  tidak dapat  menolak  perintah.  Dalam  arti, mereka harus loyal kepada pimpinan,  sehingga  apapun  yang diperintahkan  harus  diikuti.  Kondisi demikian sudah tentu sangat merugikan  bukan  saja  Pemerintah Daerah,  tetapi  juga  masyarakat  dan aparat pelaksana.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  identifikasi masalah,  maka  rumsuan  masalah dalam  penelitian  adalah:  Bagaimana kebijakan pelaksanaan anggaran belanja    pembangunan  teknis  di Bagian  Ekonomi  dan  Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan  tujuan  untuk    memperoleh gambaran obyektif tentang kebijakan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan  teknis  di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dalam  pelaksanaan  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1.  Manfaat  teoritis  yang  diperoleh dari  pelaksanaan  penelitian  ini yaitu  dapat  dijadikan  sebagai informasi  pengembangan  ilmu  di bidang administrasi publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat dijadikan  sebagai  referensi  bagi peneliti  lain  dalam  mengkaji permasalahan yang sama.
2.  Manfaat  praktis  yang  diperoleh dari  penelitian  ini  dapat  dijadikan sebagai  bahan  masukan  bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat di bidang keuangan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu jenis  deskriptif  kualitatif.  Penelitian ini akan memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan baik secara tertulis maupun secara  lisan  yang  berkaitan  dengan indikator-indikator variabel penelitian yang diajukan. Penelitian  ini  difokuskan  pada kebijakan pelaksanaan anggaran belanja    pembangunan  teknis  yang dikonsepkan  sebagai  tindakan  yang dirumuskan berkaitan dengan penggunaan sumber daya dana melalui identifikasi tujuan yang akan dicapai, taktik dan cara dari berbagai langkah  untuk  mencapai  tujuan,  dan penyediaan  berbagai input atau masukan yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai ketentuan.
Data  dalam  penelitian  ini dikumpulkan melalui Observasi, yaitu  pengamatan  dan  pencatatan secara sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki. Wawancara dilakukan tidak terstruktur,  yaitu  wawancara  bebas guna  menggali  lebih  dalam  tentang masalah penelitian. Wawancara, merupakan  cara  pengumpulan  data melalui pembicaraan secara langsung antara  pewawancara  dengan  nara sumber  atau  antara  peneliti  dengan responden yang ada kaitannya dengan  permasalahan  yang  diangkat. Teknik  Dokumentasi,  yaitu  teknik pengumpulan  data  yang  umumnya digunakan untuk menjaring data-data sekunder  berupa  berupa  catatan- catatan,  buku-buku,  laporan-laporan serta  dokumen  lain  yang  erat kaitannya  dengan  masalah  yang diteliti.
Agar  hasil  pengumpulan  data lebih  bermakna,  maka  analisis  data dilakukan  secara  desktiptif  kualitatif dan  secara  kualitas  memiliki  nilai penjelasan  yang  lebih  baik.  Teknik analisis  data  menggunakan  model analisis  interaktif  dari  Milles  dan Huberman, dengan  komponen utama yaitu  reduksi  data,  penyajian  data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Tujuan
Identifikasi tujuan yang
dimaksud  dalam  penelitian  ini,  yaitu tujuan  yang  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  Bagian  Ekonomi dan  Pembangunan.  Selain  tujuan umum,  tujuan  khusus  yang  perlu diidentifikasi  sesuai  visi  adalah menciptakan pelayanan yang
optimal,  dalam  rangka  peningkatan perekonomian dan penanaman modal daerah sebagai pelaksana roda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat  dalam  mensukseskan program Good and Clean Governance. Berdasarkan pengamatan, identifikasi  tujuan  tersebut  sering tidak dipahami secara jelas oleh para pelaksana dalam hal ini pegawai staf, bagaimana cara mengidentifikasi tujuan. Berdasarkan pengamatan, umumnya  pegawai  staf  di  Bagian Ekonomi  dan  Pembangunan  tidak memiliki kemampuan dalam menyusun  konsep  berkaitan  dengan penyusunan  program  dalam  rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan program merupakan  dasar  bagi  setiap  unit kerja  dalam  penggunaan  anggaran belanja. Jika kebijakan program kerja tidak  tersusun  dengan  baik,  maka pelaksanaan  anggaran  tidak  akan terarah.
Dalam praktiknya, pelaksanaan anggaran belanja di Bagian Ekonomi dan  Pembangunan,  sudah  sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel. Transparan, karena selama  ini  tidak  ada  yang  ditutup- tutupi dalam penggunaannya. Demikian pula, dalam pertanggungjawabannya sesuai dengan  ketentuan  dalam  pedoman pelaksanaan anggaran belanja daerah.  Hal itu dapat diamati, bahwa selama  ini  belum  ditemukan  adanya penyelewenangan dalam penggunaan anggaran,  khususnya  di  Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
Dalam  arti,  walaupun  sebagian
staf pegawai tidak mampu memahami dan melaksanakan
identifikasi  tujuan  yang  dituangkan dalam program kerja, namun berdasarkan petunjuk dan bimbingan pimpinan, penyusunan program kerja tersebut  diupayakan  sesuai  dengan tugas pokok dan fungsi.

## Taktik dan Cara
Taktik dan cara yang dimaksud dalam  penelitian  ini,  yaitu  berbagai cara  dan  langkah  yang  dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan  anggaran  belanja  di Bagian  Ekonomi  dan  Pembangunan, selalu  didasarkan  pada  program kerja. Sedang dalam pelaksanaannya, menggunakan  taktik  dan  cara  sesuai dengan  konsep  manajemen,  yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Taktik dan cara yang dilakukan selama  ini  di  bagian  Ekonomi  dan Pembangunan  sebagaimana  telah diutarakan oleh informan, berdasarkan pengamatan sering tidak sesuai  dengan  kenyataan.  Seperti misalnya  untuk  pengadaan  alat  tulis menulis, hanya dalam pertanggungjawabannya saja digunakan  untuk  membeli  alat  tulis menulis, sedang anggarannya
digunakan  untuk  kegiatn  lain  yang tidak masuk dalam program kerja.
Itulah  yang  sering  disebut dengan  taktik  dan  cara  menurut praktiknya,  seperti  yang  selama  ini sering terjadi. Walaupun telah dilakukan pengorganisasian anggaran menurut  kelompok  kegiatan,  namun hal itu dimaksudkan untuk memudahkan dalam pertanggungjawabannya. Berdasarkan pengamatan, kebijakan dalam pelaksanaan anggaran  sebagaimana  dikemukakan oleh informan, merupakan taktik dan
cara dalam menanggulangi kebutuhan  organisasi  yang  sering tidak terduga. Sementara pelaksanaan  anggaran  belanja,  harus mempertimbangkan  standar  waktu. Penetapan waktu pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  yaitu  satu  tahun anggaran. Berarti  setiap  unit kerja di Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  di  lingkungan  Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, termasuk  Bagian  Ekonomi  dan Pembangunan,  harus  menetapkan standar waktu dalam kegiatan.
Standar  waktu  tersebut  menjelaskan tentang  rentang  waktu  dimulainya pekerjaan  dan  selesainya  pekerjaan baik  untuk  tiap-tiap  item  kegiatan maupun  tiap-tiap  unit  kerja  dari bagian pekerjaan yang dilaksanakan.
Standar  waktu  tersebut  sudah diperhitungkan dalam setiap penyusunan  anggaran  sebagaimana terlihat  dalam  dokumen  APBD, seperti  misalnya  tahun  anggaran diawali  dari  bulan  Januari  hingga bulan  Desember.  Tujuannya  tidak lain adalah bahwa setiap pelaksanaan anggaran  belanja  unit  kerja  mudah diikuti  alur  kegiatan  di  masing- masing unit kerja yang akan dibiayai dari  awal  hingga  selesainya  tahun anggaran.

## Penyediaan Input
Penyediaan input yang dimaksud  dalam  penelitian  ini,  yaitu berbagai  fasilitas  pendukung  yang memungkinkan terlaksananya anggaran  belanja  sesuai  dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif. Pelaksanaan anggaran belanja di setiap unit kerja organisasi Pemerintahan, secara kuantitas memperhitungkan  kemampuan  staf
pelaksana  dilihat  dari  penyediaan input. Kualitas  staf  pelaksana  dalam melaksanakan anggaran, sangat tergantung  pada  tersedian  fasilitas pendukung sebagai input organisasi. Berdasarkan pengamatan, sering  terjadi  seperti  komputer  rusak disebabkan  oleh  listrik  yang  sering padam. Untuk memperbaikinya, selain  membutuhkan  anggaran  juga waktu.  Dengan  demikian  pelayanan menjadi  terlambat  dan  masyarakat sudah tentu mengeluh dengan kondisi seperti itu. Kelemahan tersebut  sudah  diantisipasi  melalui penyediaan  anggaran  pemeliharaan peralatan,  namun  pada  saat  akan dimanfaatkan tidak mencukupi lagi.
Tidak cukupnya anggaran pemeliharaan bukan berarti anggarannya  yang  cukup,  tetapi kebijakan pelaksanaan anggaran sering menggunakan anggaran
seperti  itu  untuk  menanggulangi kegiatan  lainnya  seperti  halnya pengadaan alat tulis menulis. Pos-pos anggaran  untuk  kegiatan  pengadaan alat  tulis  menulis  dan  pemeliharaan, adalah  pos  anggaran  yang  dapat dimanfaatkan untuk kebijakan program  lainnya  yang  tidak  termuat dalam  dokumen  APBD  pada  tahun berjalan. Sebagaimana telah dikemukakan  pada  bagian  di  atas, kebijakan pelaksanaan anggaran
yang  tidak  sesuai  dengan  kegiatan tersebut  pada  dasarnya  merupakan pelanggaran,  namun  bukan  berarti terjadi penyelewengan anggaran. Berdasarkan pedoman pelaksanaan  anggaran  daerah,  setiap organisasi Pemerintahan harus menggunakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin guna memaksimalkan  pelayanan  kepada masyarakat. Hanya saja dalam
prkatiknya, pimpinan organisasi harus  mengambil  suatu  kebijakan pelaksanaan  anggaran  yang  tidak tercantum dalam item kegiatan, guna memenuhi  kegiatan  lain  yang  tidak bisa dihindari.
Berdasarkan pengamatan, umumnya  staf  pelaksana  mampu melaksanakan  kebijakan  seperti  itu, hanya  saja  untuk  penyediaan input yang  memadai  selalu  terganggu  oleh kegiatan di luar yang telah diprediksi. Hal lain yang menyebabkan adanya kebijakan pelaksanaan  anggaran  yang  tidak sesuai dengan peruntukkannya tersebut, alokasi anggaran setiap unit kerja sangat terbatas dalam APBD.
Dalam  arti,  bahwa  penyediaan
input sangat tergantung pada ketersediaan  anggaran  dan  kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika ketersediaan  anggaran  setiap  item kegiatan  memadai,  maka  tidak  akan ada  kebijakan  pelaksanaan  anggaran yang  tidak  sesuai  yang  tercantum dalam  dokuman  APBD  unit  kerja yang  bersangkutan.  Permasalahan lain  yang  sering  dialami  dalam pelaksanaan anggaran, selain identifikasi  tujuan  dan  penyediaan input  yaitu  menyangkut  masalah peraturan  yang  mendasari  setiap penggunaan  keuangan  daerah.  Jika ada  perubahan  aturan,  para  staf pelaksana  sering  tidak  sesegera mungkin dapat menyesuaikan karena harus menunggu pedoman pelaksanaannya. Sebagai staf pelaksana,  umumnya  mereka  tidak berani  mengambil  tindakan  yang pada gilirannya menyudutkan dirinya dan  disalahkan  jika  tidak  mengikuti aturan yang sudah ada.
Seringnya  terjadi  perubahan peraturan tentang pengelolaan
keuangan  daerah  seperti  yang  terjadi selama ini, misalnya harus didasarkan  pada  anggaran  berbasis kinerja,  umumnya  staf  pelaksana belum  memahami  betul.  Hal  ini karena tidak diikuti sosialisasi bagaimana  pelaksanaan  anggaran yang  berbasis  kinerja  tersebut.  Apa yang  mereka  lakukan  sesuai  dengan petunjuk  dan  bimbingan  pimpinan. Lain  daripada  itu,  mereka  tidak  bisa mengambil  tindakan  sendiri  untuk berinisiatif  dengan  alasan  apapun. Terutama  dalam  hal  pelaksanaan anggaran untuk kegiatan unit kerja di SKPD.

## PEMBAHASAN
Kebijakan pelaksanaan anggaran  belanja    teknis  di  Bagian Ekonomi dan Pembangunan, merupakan bagian dari tindakan yang harus  dilakukan,  mengingat  setiap organisasi Pemerintahan dalam mencapai tujuannya, sangat tergantung pada tersedianya anggaran.  Dalam arti, jika organisasi kekurangan sumber daya dana, maka apapun  yang  akan  dilakukan  selalu mengalami  hambatan  dan  pada gilirannya pelayanan kepada masyarakat  menjadi  tidak  optimal. Dalam  pelaksanaan  anggaran,  selalu didahului  dengan  identifikasi  tujuan guna  mengarahkan  sasaran  dan tujuan organisasi.  yang akan dicapai melalui    taktik  dan  cara  yang didukung  oleh  penyediaan  berbagai input atau masukan yang memungkinkan terlaksananya anggaran belanja sesuai ketentuan. Pada dasarnya kebijakan pelaksanaan  anggaran  sebagaimana yang  diamanatkan    dalam  Surat
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  13  Tahun  2006,  tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,  maka  penyusunan  anggaran organisasi  diimplementasikan  dalam bentuk penganggaran berbasis kinerja,  sebagai  model  perencanaan partisipatif.  Dalam  arti,  setiap  unit kerja terkecil harus menyusun rencana penggunaan biaya operasional  berdasarkan  kegiatan nyata  atau  yang  menggambarkan kinerja  individu  dan  pada  gilirannya sebagai  kinerja  organisasi.  Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri tersebut  merupakan  pedoman  dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan daerah dengan memberlakukan sistem dan mekanisme yang berlandasakan pada perencanaan partisipatif yaitu perencanaan penganggaran berbasis kinerja. Pedoman  tersebut  mengindikasikan bahwa  dalam  menyusun  anggaran biaya  operasional,  harus  melibatkan secara  aktif  seluruh  staf  pelaksana karena  merekalah  yang  mengetahui betul  kegiatan  apa  saja  yang  harus dilaksanakan  sehubungan  dengan pencapaian tujuan organisasi dan apa masalahnya. Dengan demikian, tidak akan  ada  suatu  kegiatan  yang  tidak memperoleh porsi anggaran sehingga tidak  terjadi  kemandekan  hanya karena  terbentur  oleh  minimnya anggaran.
Dalam  rangka  itu,  penyusunan
rencana penggunaannya membutuhkan  tehnik-teknik  tertentu untuk  mengerjakannya.  Dalam  hal ini,  yang  perlu  dijelaskan  adalah  hal tentang  teknik  atau  cara  apa  yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan,  yaitu  yang  diperlukan untuk memudahkan setiap staf pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaannya.  Jika  pada  waktu  yang
sudah ditentukan tidak dapat diselesaikan,  maka  hal  itu  dapat dilihat  apakah  volume  kerjanya tinggi,  jumlah  staf  pelaksana  kurang atau  justru  staf  pelaksananya  itu sendiri tidak tahu cara menyelesaikannya.  Oleh  karena  itu, dalam  penyusunan  anggaran  yang sesuai dengan kegiatan nyata sebagaimana  diinginkan  dalam  Surat Keputusan  Menteri  tersebut  di  atas, berdasarkan  kinerja  kegiatan  yang nyata.  Dalam  arti  rencana  semacam itu  ditujukan  untuk  efesiensi  dan efketifitas penggunaan anggaran. Tidak  seperti  terjadi  selama  ini, masih  terlihat  dalam  pelaksanaannya tidak  sesuai  dengan  item  kegiatan sehingga  sasaran  tidak  tercapai. Selain itu, belum menerapkan prinsip prinsip  efisiensi  dan  efektivitas karena  penggunaannya  tidak  untuk peruntukkannya,  dan  sasaran  yang diinginkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan,  maka  disimpulkan sebagai berikut:
1.  Kebijakan  pelaksanaan  anggaran belanja    pembangunan  teknis  di Bagian Ekonomi dan Pembangunan  yang  didasarkan atas  penggunaan  sumber  daya dana  melalui  identifikasi  tujuan yang akan dicapai, taktik dan cara dari  berbagai  langkah  untuk mencapai  tujuan,  dan  penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan
terlaksananya anggaran belanja sesuai ketentuan,  pada  praktiknya  masih mengalami hambatan.
2.  Permasalahan yang ditemui antara lain, staf pelaksana belum
memiliki kemampuan dalam memahami tugas mengidentifikasi tujuan  yang  akan  dicapai  dari pelaksanaan  anggaran    belanja unit kerja. 3.  Belum dilaksanakannya taktik dan cara  serta  langkah  yang  tepat dalam pelaksanaan anggaran untuk  mencapai  tujuan  sesuai dengan  kegiatan  konkrit  yang telah disusun sebelumnya. Penggunaan anggaran masih cenderung  digunakan  untuk  item kegiatan yang bertentangan dengan  yang  tercantum  dalam dokumen anggaran unit kerja. 4.  Belum  tepat  penyediaan input terutama berkaitan dengan fasilitas pendukung yang memungkinkan terlaksananya anggaran  belanja  sesuai  dengan prinsip  ekonomis,  efisien,  dan efektif  pada  sasaran  sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

## SARAN
Dalam  rangka  meningkatkan pelaksanaan  anggaran  yang  sesuai dengan ketentuan, disarankan sebagai berikut: 1. Pimpinan organisasi perlu melaksanakan pelatihan bagi setiap staf dalam hal mengidentifikasi tujuan berdasarkan  tugas  pokok  dan fungsi  masing-masing  di  setiap unit kerja.
2. Pimpinan organisasi perlu memperhatikan  taktik  dan  cara sebagai  metode  yang  tepat  dalam penerapan konsep manajemen yang sesuai dengan kondisi kegiatan di lapangan.. 3. Pimpinan organisasi perlu memperhatikan  penyediaan  input terutama dalam hal fasilitas computer  yang  sering  terganggu sehingga tidak menghambat kelancaran  pelaksanaan  anggaran belanja  dan  terutama  penyediaan pelayanan kepada masyarakat..

## DAFTAR PUSTAKA
As’ad, S.U. 2001. Psikologi Industri ,Yogyakarta: Liberty
Darise,  Nurlan,  2006, Pengelolaan Keuangan  Daerah, Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia Dunn William, 1999, Analisis Kebijakan  Publik ,  Yogyakarta, Edisi  Kedua,  Gadjah  Mada University Press. Dwiyanto, Agus, dkk.,2003, Reformasi  Tata  Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Cet.pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Effendi, Sofyan, Dkk. 1999. Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan  Administrasi  : Suatu  Analisa Retrospektif  dan Prospektif , Yogyakarta: Fisipol UGM, Gomes,  Faoustino  Cardoso,1997, Manajemen Sumber Daya Manusia ,  Yogyakarta:  andi
Offset
Islamy  M.,  Irfan,  2002, Prinsip- prinsip  Perumusan  Kebijakan Negara ,  Cetakan  kesebelas,
Jakarta, PT.Bumi Aksara Kaho,  Josef  Riwu,  1998,  " Prospek
Otonomi Daerah" , Jakarta: Rajawali Pers Kumorotomo, Wahyudi, dan Purwanto  Erwan  Agus,  editor,
2005, Anggaran Berbasis Kinerja, Konsep dan Aplikasinya ,  Pengantar  Kata Warsito  Utomo,  Yogyakarta  : Magister  Administrasi  Publik UGM kerjasama dengan Asosiasi  DPRD  Kota  Seluruh Indonesia (ADEKSI) Mardiasmo,  2004, Otonomi  dan Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta: Andi Munandar, 1996, Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja , Yogyakarata: BPFE Moleong,  Lexy  J.,2000, Metodologi Penelitian Kualitatif , Cet.Kedua, Bandung: PT.Remadja Rosdakarya Ndraha, Taliziduhu. 1998. Pembangunan Masyakat , Jakarta: Bina Aksara. Nisbet,  J.,  &  Watt,J.,  1994, Studi Kasus, Sebuah Panduan Praktis , disadur oleh L.Wilardjo, Yogyakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia kerjsama Satya Wacana University Press Rinusu  dan  Sri  Mastuti,  2003, Panduan  Praktis  Mengontrol APBD, Jakarta : Civil Education and Budget Transparency Advocation (Ciba)  dan  Friedrich  Ebert Stiftung (FES) Simamora, Henry, 2003, Manajemen Sumberdaya Manusia , Yogyakarta: STIE YKPN Sugiyono.,2005, Metode  Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta Suhandak, dan Nugroho, Trilaksono, 2007, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan
Daerah  dalam  Penyusunan APBD di Era Otonomi, cet.pertama, Malang: Bayumedia Publishing Suparmoko, 2000, Keuangan Negara,  Dalam  Teori  dan Praktik ,  Yogyakarta:  BPFE Fakultas  Ekonomi  Universitas
Gadjah Mada Suprihanto,  Jhon.,  2001, Penilaian Kinerja  dan  Pengembangan Karyawan , Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM. Tangkilisan,  Hessel  Nogi.,  2003, Kebijakan Publik Yang Membumi, Cet. Pertama, Yogyakarta: Lukman Offset. Wibawa, Samodra, dkk,1992, Laporan Penelitian Studi Implementasi  Kebijaksanaan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara ,  Yogykarta:  Fakultas
Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,
Universitas Gadjah Mada Winarno,  Budi.,  2007, Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Cet. Pertama,  Yogyakarta:  Media Pressindo.
Undang-Undang dan Peraturan : Undang-Undang  Nomor  32  tahun
2004,  tentang  Pemerintahan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  105 tahun 2000, tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Peraturan  Pemerintah    Nomor  58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah Berbasis Kinerja.