P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut
Merlinda Oktaviani *1 , Dini Verdania Latif 2 1,2 Universitas Widyatama, Indonesia, merlindaokt@gmail.com
Dikirim 4 Januari 2022,  disetujui 20  Februari 2023, diterbitkan 7 Maret 2023 Pengutipan:  Oktaviani,  M  &  Latif,  D.V.  (2022).  Efektivitas  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  sektor perdesaan  dan  perkotaan  dan  kontribusinya  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Garut. Gema Wiralodra , 14 (1), 63-74.

## Abstrak
Pengalihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Perdesaan  Perkotaan  (PP)  menjadi  pajak  daerah merupakan salah satu cara memberdayakan  pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi pendapatan asli daerah menunjukkan tingginya tingkat kemandirian suatu  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  dan  kontribusi  PBB Perdesaan  Perkotaan  Kabupaten  Garut.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Garut.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  deskriftif.  Jenis  data  yang digunakan adalah data sekunder bersifat kuantitatif, yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  efektivitas  PBB  Perdesaan  Perkotaan  tahun  2017-2021 mengalami  fluktuatif  dengan  rata-rata  pendapatan    95%  atau  dalam  kategori  efektif  dan  sangat efektif. Sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2017-2021 termasuk dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang, karena nilai persentasenya masih dibawah angka 10%.
Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, PBB-P2, PAD

## Abstract
The transfer of Urban Rural Land and Building Tax (PBB) to regional taxes is one way to empower local governments to increase local revenue (PAD). The higher the regional original income indicates the high level of independence of a region. This study aims to determine the level of effectiveness and  contribution  of  PBB  for  Rural  Urban  Garut  Regency.  This  research  was  conducted  at  the Regional Revenue Agency of Garut Regency. The analytical method used is descriptive method. The type of data used is secondary data which is quantitative in nature, namely the effectiveness ratio and the contribution ratio. The results of the study show that the level of effectiveness of PBB in Rural- Urban 2017-2021 has fluctuated with an average income of 95% or in the effective and very effective categories. Meanwhile, the contribution of rural and urban land and building taxes for 2017-2021 is included in the very low contribution criteria, because the percentage value is still below 10%. Keywords: Effectiveness, Contribution, PBB-P2, PAD

## 1. Pendahuluan
Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  berdampak  pada  semakin  luasnya  kewenangan daerah  untuk  mengatur  dan  mengelola  pendapatan  daerah  (Akib,  2012).  Desentralisasi adalah delegasi wewenang dalam pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah didalam suatu organisasi (Astuty, 2015: 217). Sebagaimana halnya pemerintah pusat  yang  menarik  pajak  untuk  membiayai  kegiatannya,  maka  pemerintah  daerah  juga menarik  pajak  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintah  daerah,  disamping  sumber-sumber pendapatan lainnya ( Yawaluddin & Safitri, 2021). Untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat daerah, maka daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan ( financial ) untuk membiayai kegiatan-kegiatannya (Muis et al, 2020). Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terkhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  bahwa  Pemerintah  Daerah  berfungsi  melaksanakan  kewenangan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  merupakan  suatu  bentuk  tindak  lanjut kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  ( Diansyah  et  al,  2019) .  Bentuk  kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Fadillah, et al, 2022) . Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan,  pengadministrasian,  pemungutan/penagihan  dan  pelayanan  PBB-P2  akan diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah  (Kabupaten/Kota),  yang  pada  akhirnya  akan menjadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD) (Fitri, 2014).
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Pasal  1  Ayat  18  menyebutkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan.  Pendapatan  asli  daerah (PAD)  bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan menurut Suparmoko (2017:34),  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Pasal  1  Ayat  18  menyebutkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan.  Pendapatan  asli  daerah (PAD)  bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan menurut Suparmoko (2017:34),  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

## Tabel 1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dn Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021
Tahun Anggaran Realisasi Selisih (+ / -) 2017 Rp. 36.993.209.183  Rp. 37.629.423.931 Rp. 636.214.748 2018 Rp. 42.512.208.440  Rp. 41.063.475.219 (Rp. 1.448.733.221) 2019 Rp. 43.000.000.000  Rp. 41.779.602.292  (Rp. 1.220.397.708) 2020 Rp. 33.086.887.400  Rp. 40.751.055.177 Rp. 7.664.167.777 2021 Rp. 39.240.593.576  Rp. 37.332.389.439  (Rp. 1.908.204.137)
Sumber: Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Garut, tahun 2017-2021 Tabel  1  menunjukkan  data  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan perkotaan  (PBB-P2)  Kabupaten  Garut  dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Garut setiap  tahunnya  mengalami  fluktuasi.  Di  tahun  2017  realisasi  penerimaan  PBB-P2 mendapatkan  selisih  lebih  dari  anggaran  yang  direncanakan  sebesar  Rp.  636.214.748. Namun di tahun 2018 mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target anggaran PBB- P2, sehingga terdapat kekurangan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 1.448.733.221. Kemudian pada tahun 2019, meskipun penerimaan PBB P2 mengalami kenaikan, akan tetapi belum  mencapai  target  anggaran  sehingga  masih  terjadi  kekurangan  realisasi  penerimaan sebesar Rp. 1.220.397.708.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Pada tahun 2020 terjadi peningkatan penerimaan PBB P2 yang cukup tinggi dan dapat melampaui  target  anggaran  sehingga  realisasi  penerimaan  PBB-P2  pada  tahun  2020  ini memiliki selisih lebih sebesar Rp. 7.664.167.777. Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan dan bahkan tidak mencapai target anggaran sehingga terjadi kekurangan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.1.908.204.137.
Tabel 2
Realisasi Tahun 2017-2021 Tahun Anggaran Realisasi Selisih (+ / -) 2017 Rp. 714.955.896.619,17  Rp. 692.255.365.083,00  (Rp. 22.700.531.536,17) 2018 Rp. 456.722.126.686,00  Rp. 421.299.024.535,00 (Rp. 35.423.102.151,00) 2019 Rp. 501.247.176.351,04  Rp. 486.565.326.730,00  (Rp. 14.681.849.621,00) 2020 Rp. 446.798.360.174,04  Rp. 474.636.531.982,00 Rp. 27.838.171.808 2021 Rp. 492.892.942.188,00  Rp. 560.783.376.918,00 Rp. 67.890.434.730,6
Tabel  2  di  atas  merupakan  data  pendapat  asli  daerah  (PAD)  Kabupaten  Garut  dari  tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan Tabel 2 tersebut, dapat dilihat pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Garut setiap tahunnya mengalami fluktusi. Dari tahun 2017 sampai dengan  tahun  2019  realisasi  PAD  Kabupaten  Garut  tidak  mencapai  target  anggaran  yang ditetapkan, yang mana pada tahun 2017 terjadi kekurangan realisasi PAD Kab Garut sebesar Rp. 22.700.531.536,17. Pada tahun 2018, meskipun target anggaran PAD kabupaten Garut diturunkan, akan tetapi realisasinya cenderung menurun sehingga terjadi kekurangan ralisasi penerimaan  PAD  sebesar  Rp.  35.423.102.151.  Kemuadian  di  tahun  2019  realisasi penerimaan PAD mengalami kenaikan namun masih belum mencapai target anggaran dan masih terjadi keurangan sebesar 14.681.849.621. Selanjutnya, tahun 2020 dan 2021 realisasi PAD Kabupaten Garut dapat mencpai target anggaran bahkan cenderung melampaui target anggaran, dimana pada tahun 2020 realisasi PAD Kabupaten Garut memiliki selisih lebih sebesar Rp. 27.838.171.808. Kemudian, pada tahun 2021 realisasi PAD Kabupaten Garut kembali mengalami kenaikan dan memiliki selisih lebih sebesar Rp. 67.890.434.730,6.
Melihat  begitu  besarnya  potensi  dan  peran  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan perkotaan  (PBB-P2)  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dalam menjalankan  otonomi  daerah,  maka  pemerintah  Kabupaten  Garut  tentu  harus mempersiapkan dan menetapkan kebijakan atau aturan yang tepat agar potensi PAD yang bersumber dari PBB dapat dimaksimalkan dan berjalan secara efektif. Namun masih terdapat beberapa masalah yang terjadi, salah satunya masih adanya tunggakan PBB dari wajib pajak, hal  ini  dibuktikan  dengan  tidak  tercapainya  target  penerimaan  PBB,  sehingga  dapat mempengaruhi kontribusi PBB terhadap PAD.
Masih terdapatnya permasalahan mengenai pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut yang  disebabkan  masih  kurang  optimalnya  pungutan  PBB-P2  yang  dibuktikan  dengan amasih  adanya  selisih  kekurangan  realisasi  penerimaan  PBB-P2.  Selain  itu,  masih terdapatnya selisih keurangan antara target anggaran PAD dengan realisasi penerimaan PAD didukung dengan penjelasan-penjelasan mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan  (PBB-P2).  Penjelasan  tentang  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  menjadi  dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan statistik  deskriftif  dan  statistik  inferensian.  Menurut  Sugiyono  (2017:18),  penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positiveme, digunakan untuk meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan  instrumen
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif  atau  statistik,  dengan  tujuan  untuk  menguji hipotesis  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  pendekatan  deskriftif  yaitu  penelitian  yang mendeskripsikan  karakteristik  dari  suatu  populasi  tentang  suatu  fenomena  yang  diamati (Rangarajan dalam Sinambela).

## Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data yang diperoleh berupa data dokumentasi  yaitu jumlah hasil dari target dan realisasi penerimaan PBB serta data target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Garut.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan  penelitian kepustakaan dan penelitian dokumentasi. Penelitian kepustakaan  yaitu penelitian dengan menggunakan literatur  (kepustakaan)  baik  berupa  buku  catatan,maupun  laporan  hasil  penelitian  dari penelitian terdahulu. Dan untuk penelitian dokumentasi yaitu melakukan penelitian terhadap laporan atau catatan-catatan perusahaan  yang menjadi objek penelitian. Adapun dokumen yang digunakan untuk kepentingan penelitian ini yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Garut tahun 2017-2021.

## Operasionalisasi Variabel Penelitian
Langah-langkah  dalam  menganalisis  data  pada  penelitian  ini  yakni  Mengumpulkan data  mengenai  target  dan  realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan  Kabupaten  Garut. Mengumpulkan data mengenai target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Garut. Melakukan perhitungan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Garut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
Efektifitas = Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) x 100%

## Sumber: Halim (2007:164)
Menganalisis  efektivitas  yang  diperoleh  berdasarkan  kriteria  efektivitas  dengan berpedoman pada tabel interprestasi nilai efektifitas, sebagai berikut:
Tabel 3 Interprestasi Nilai Efektifitas
Persentase Kriteria >  100 % Sangat efektif 90 % – 100 % Efektif 80 % – 90 % Cukup Efektif 60 % - 80 % Kurang Efektif < 60 % Tidak Efektif Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
Interprestasi kriteria efektivitas dengan menggunakan persentase apabila kurang dari 60% maka  termasuk  kategori  tidak  efektif,  60%-80%  termasuk  dalam  kategori  kurang  efektif, 80%-90% termasuk dalam kategori cukup efektif, 90%- 100% termasuk kategori efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk dalam kategori sangat efektif.
Menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

## 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝑥 100%
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Menganalisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini.
Tabel 4 Interprestasi Kontribusi
Persentase (%) Kriteria 0,00 – 10 Sangat Kurang 10,10 – 20 Kurang 20,10 – 30 Sedang 30,10 – 40 Cukup Baik 40,10 -50 Baik > 50 Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Handoko : 2013)

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  diperoleh  hasil  perhitungan  efektifitas  penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Garut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang ditunjukan pada Tabel 5 berikut.

## Tabel 5
Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021 Tahun Anggaran Realisasi Persentase 2017 Rp. 36.993.209.183 Rp. 37.629.423.931 101,71 % 2018 Rp. 42.512.208.440 Rp. 41.063.475.219 96,59 % 2019 Rp. 43.000.000.000 Rp. 41.779.602.292 97,17 % 2020 Rp. 33.086.887.400 Rp. 40.751.055.177 123, 16 % 2021 Rp. 39.240.593.576 Rp. 37.332.389.439 96,51 %
Sumber : Hasil Olah Data, 2022
Tabel 4 menunjukan data penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Garut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten  Garut  setiap  tahunnya mengalami fluktuasi. Di tahun 2017 penerimaan PBB P2 dapat melampaui target anggaran dengan  persentase  101,71  %,  namun  di  tahun  2018  mengalami  penurunan  bahkan  tidak mencapai target anggaran PBB P2 dengan persentase 96,59 %. Kemudian pada tahun 2019, meskipun  penerimaan  PBB  P2  mengalami  kenaikan,  akan  tetapi  belum  mencapai  target anggaran karena penerimaan PBB P2 hanya mencapai 97,17 %, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan penerimaan PBB P2 yang cukup tinggi dengan persentase sebesar 123,16 %. Namun  pada  tahun  2021  kembali  terjadi  penurunan  dan  bahkan  tidak  mencapai  target anggaran  dengan  persentase  sebesar  96,51%.  Realisasi  anggaran  pada  tahun  2021 merupakan  realisasi  dengan  persentase  paling  kecil  selama  periode  tahun  2017  sampai dengan tahun 2021.
Perhitungan  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Terhadap  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  untuk  menunjang kegiatan pemerintahan dan terlaksananya pembangunan di daerah. Pajak bumi dan bangunan merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  memiliki  jumlah  wajib  pajak tertinggi diantara sebelas sumber pendapatan asli daerah lainnya di Kabupaten Garut yakni berjumlah 1.305.068 wajib pajak. Maka kontribusi dari sektor pajak bumi dan banungunan akan sangat menentukan terhadap besar kecilnya pendapatan asli daerah. Berikut merupakan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
hasil  perhitungan  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan  terhadap  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Garut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang ditunjukan pada tabel:

## Tabel 6
Persentase  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021
Tahun Realisasi PBB Realisasi PAD Persentase 2017 Rp. 37.629.423.931  Rp. 692.255.365.083,00 5,44% 2018 Rp. 41.063.475.219  Rp. 421.299.024.535,00 9,74% 2019 Rp. 41.779.602.292  Rp. 486.565.326.730,00 8,58 % 2020 Rp. 40.751.055.177  Rp. 474.636.531.982,00 8,58 % 2021 Rp. 37.332.389.439  Rp. 560.783.376.918,61 6,65 % Sumber : Hasil Olah Data, 2022
Tabel  6  merupakan  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan  terhadap  pendapatan  asli daerah  Kabupaten  Garut  dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021.  Pada  tahun  2017 kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Garut hanya sebesar 5,44% dari angka realisasi pendapatan asli daerah. Pada tahun 2018 kontribusi pajak  bumi  dan  bangunan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  mengalami  kenaikan  menjadi 9,74%  meskipun  nilai  realisasi  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Garut  mengalami penurunan.
Tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun 2018, akan tetapi kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut mengalami penurunan menjadi 8,58%. Kemudian di tahun 2020 kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah memiliki persentase yang sama dengan tahun 2019  yaitu  8,58%,  akan  tetapi  realisi  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Garut  kembali mengalami penurunan. Selanjutnya di tahun 2021 pendapatan asli daerah Kabupaten Garut mengalami kenaikan akan tetapi kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi 6,65%.

## Pembahasan
Pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  yang  cukup  potensial  perlu  digali  dan  dikelola  secara  instensif  agar diperoleh penerimaan yang optimal, guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta mensinergikan upaya pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan  baik  di  tingkat  kabupaten,  kecamatan  dan  kelurahan,  maka  Bupati  Garut mengeluarkan  kebijakan  tentang  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  yang tertuang dalam Peraturan Bupati Garut no. 23 tahun 2022 tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan Perbup Garut no 23 tahun 2022, dijelaskan bahwa objek PBB P2 dikelompokan berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB P2, sebagai berikut:
a) Pemungutan  PBB  P2  yang  dilaksanakan  di  tingkat  Desa/Kelurahan  dan  Kecamatan yaitu terhadap SPPT PBB P2 yang nilai ketetapannya sampai dengan Rp500.000,00.
b) Pemungutan PBB P2 yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten yaitu terhadap SPPT PBB P2 yang nilai ketetapannya di atas Rp500.000,00.
Sebelum  pemungutan  PBB-P2  dilaksanakan,  maka  informasi  tentang  pemungutan PBB-P2  harus  di  sosialisikan  kepada  masyarakat  dalam  waktu  dua  minggu  sebelum peelaksanaan pemungutan melalui berbagai media diantaranya brosur-brosur, spanduk serta penetapan dan penetapan melalui media lainnya. Informasi yang disampaikan meliputi:
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Gema Wiralodra, Vol 14, No 1, April 2023
a. Batas waktu dan tempat pengambilan/penyampaian SPPT PBB P2;
b. SPPT PBB P2 dapat diambil oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
c. Jatuh tempo pembayaran PBB;
d. SPPT PBB P2 dapat dibayar pada Bank Persepsi dan Bank lainnya.
Selanjutnya  tempat  penyampaian  informasi  dilakukan  di  tiap-tiap  Desa  /  Kelurahan dengan membentuk posko sebagai pusat kegiatan. Penyampaian SPPT PBB P2 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a) SPPT PBB P2 dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp500.000,00 dalam satu wilayah Kelurahan/Desa  oleh  Badan  terlebih  dahulu  dikelompokan  ke  dalam  satuan  wilayah RT/blok  dan  dilengkapi  dengan  daftar  nama  dan  alamat  Wajib  Pajak  pada  tiap-tiap RT/blok.
b) SPPT  PBB  P2  dengan  nilai  ketetapan  sampai  dengan  Rp500.000.00  dan  DHKP diserahkan  oleh  Badan  kepada  Lurah/Kepala  Desa  melalui  Kecamatan  selaku Penanggung pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 dengan Berita Acara Penyerahan SPPT PBB P2.
c) SPPT  dengan  nilai  ketetapan  sampai  dengan  Rp500.000,00  (tanpa  DHKP)  diserahkan kepada Wajib Pajak oleh Badan.
d) Badan membuat Berita Acara dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada Kepala Badan (lembar ke-1), Camat (Iembar ke-2) dan Lurah/Kepala Desa (lembar ke-3).
e) Berita  Acara  Penyerahan  SPPT  PBB  P2  harus  ditandatangani  oleh:  a.  Kepala  Badan sebagai pihak yang menyerahkan SPPT PBB P2, Lurah/Kepala Desa selaku penanggung jawab sebagai pihak penerima SPPT PBB P2 dan Camat sebagai saksi.
f) SPPT  PBB  P2  yang  telah  dihimpun  per  wilayah  RT/blok  oleh  Lurah/Kepala  Desa diserahkan kepada Petugas Pemungut.
g) SPPT PBB P2 oleh Petugas Pemungut dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau kuasanya (door to door).
h) Penyampaian  SPPT  PBB-  P2  tahap  pertama  dilakukan  secara  serentak  dalam  1  (satu) wilayah Kecamatan.
Penyampaian  Bukti  Penerimaan  Penyampaian  SPPT  PBB  P2  dilakukan  dengan tahapan sebagai berikut:
a) Bukti  penerimaan  penyampaian  SPPT  PBB  P2  harus  ditandatangani  oleh  Wajib  Pajak atau kuasanya dengan mencantumkan tanggal saat SPPT PBB P2 tersebut diterima Wajib Pajak atau kuasanya.
b) Bukti  penyampaian  SPPT  kepada  Wajib  Pajak  dengan  nilai  ketetapan  sampai  dengan Rp500.000,00  yang  telah  dihimpun  oleh  Kelurahan/Desa  disampaikan  kepada  Badan pada minggu terakhir setiap bulannya dengan menggunakan formulir penyerahan struk yang  dibuat  rangkap  2  (dua)  untuk  didistribusikan  kepada  Kepala  Badan  (lembar  ke-1 dengan dilampirkan struk SPPT dan Kecamatan (lembar ke-2).
c) Bukti  penyampaian  SPPT  kepada  Wajib  Pajak  yang  diterima  dari  Kelurahan/Desa dikompilasi sebagai bahan laporan disampaikan kepada Badan.
d) Bukti penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak dengan nilai ketetapan di atas Rp500.000,0 yang  telah  dihimpun  oleh  Petugas  yang  ditunjuk    disampaikan  kepada    Badan    pada minggu terakhir setiap bulannya dengan  menggunakan formulir  penyerahan  struk  yang dibuat  rangkap 1 (satu) untuk disampaikan kepada Kepala Badan (dengan dilampirkan bukti penerimaan penyampaian SPPT).
Efektivitas penerimaan pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak. Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan daerahnya  yaitu dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
meningkatkan  pengelolaan  pajak  daerah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui efektifitas penerimaan pajak di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:
Tabel 7
Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021 Tahun Anggaran Realisasi Persentase Kriteria 2017 Rp. 36.993.209.183 Rp. 37.629.423.931 101,71 % Sangat Efektif 2018 Rp. 42.512.208.440 Rp. 41.063.475.219 96,59 % Efektif 2019 Rp. 43.000.000.000 Rp. 41.779.602.292 97,17 % Efektif 2020 Rp. 33.086.887.400 Rp. 40.751.055.177 123,16 % Sangat Efektif 2021 Rp. 39.240.593.576 Rp. 37.332.389.439 96,51 % Efektif
Sumber: Hasil Olah Data, 2022
Efektifitas  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kabupaten  Garut  tahun  2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 4.3. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan penerimaan pajak bumi dan  bangunan  adalah  sebesar  Rp.  36.993.209.183,  dan  terealisasi  sebesar  Rp. 37.629.423.931, sehingga melebihi angka yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 699.214.748. Persentase  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kabupaten  Garut  adalah  sebesar 101,71% dan berdasarkan kriteria efektifitas termasuk dalam kriteria sangat efektif.
Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Garut menaikan target penerimaan pajak bumi dan bangunan  menjadi  Rp.  42.512.208.440  dari  tahun  sebelumnya  yang  hanya  sebesar  Rp. 36.993.209.183, berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak dan bangunan di tahun 2018 yang juga mengalami peningkatan yaitu sebesar  Rp. 41.063.475.219, dari tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 37.629.423.931. Meskipun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2018 meningkat dari tahun 2017, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan  di  tahun  2018  ini  tidak  mencpai  target  anggaran  yang  ditetapkan,  dan  masih terdapat  kekurangan  sebesar  Rp.  1.448.773.221,  atau  hanya  mencapai  96,59%  dari  target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan di tahun 2018. Namun berdasarkan kriteria efektifitas, nilai persentase tersebut masih berada dalam kategori efektif.
Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Garut kembali menaikan target penerimaan pajak bumi dan bangunan menjadi sebesar   Rp. 43.000.000.000  dari sebelumnya di  tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 42.512.208.440, dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan  pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 41.779.602.292 sedangkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2018 adalah sebesar Rp. 41.063.475.219. Hal ini menunjukan bahwa di tahun 2019 terjadi kekurangan anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 1.220.397.708 dari anggaran  yang di  targetkan. Meskipun demikian pada tahun 2019 terjadi  peningkatan  realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  dari  tahun  2018. Persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019 mencapai 97,17% yang berarti  realisai  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  tidak  mencapai  target  yang direncanakan.  Meskipun  demikian  berdasarkan  kriteria  efektifitas,  nilai  tersebut  masih terdapat dalam kategori efektif.
Jika  di  tahun-tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2017,  2018,  dan  2019  Pemerintah Kabupaten Garut selalu menaikan target  anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka pada tahun 2020 adalah tahun yang berbeda. Dimana pada tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Garut menurunkan target anggarannya. Di tahun 2019 saja target anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 43.000.000.000 akan tetap di tahun 2020 ini target anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 33.086.887.400. Penurunan target ini merupakan sebuah kebijakan, dimana pada tahun 2020 ini terjadi badai covid-19, yang berdampak luas terhadap segala sektor kehidupan manusia termasuk melemahnya ekonomi masyarakat.  Meskipun  pada  tahun  2020  ini  terjadi  wabah  penyakit  covid-19  dan  adanya penurunan target anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan, namun nyatanya realisasi
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020 ini dapat mencapai target anggaran yang  direncanakan  yaitu  sebesar  Rp.  40.751.055.177,  sehingga  angka  penerimaan  pajak bumi dan bangunan melebihi sebesar Rp.7.664.167.777 dari anggaran yang targetkan. Jika dibandingkan  dengan  realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  tahun  2019  yang sebesar Rp. 41.779.602.292, memang terjadi penurunan angka. Akan tetapi pada tahun 2020 ini realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai 123,16% yang berarti termasuk dalam kategori sangat efektif.
Tahun  2021  Pemerintah  Kabupaten  Garut  mulai  kembali  menaikan  target  anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2020 yang sebesar Rp. 33.086.887.400 di tahun 2021 menjadi Rp. 39.240.593.576. Akan tetap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan  di  tahun  2021  ini  hanya  mencapai  Rp.  37.332.389.439  terjadi  penurunan  dari tahun  2020  yang  sebesar  Rp.  40.751.055.177.  Selisih  antara  target  anggaran  yang  di rencanakan dengan realisasi penerimaan di tahun 2021 ini terjadi kekurangan sebesar Rp. 1.908.204.137.  Nilai  persentase  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  terhadap  target anggaran adalah 96,51%. Meskipun demikian berdasarkan kriteria efektifitas, nilai tersebut masih termasuk dalam kategori efektif
Uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan  di  Kabupaten  Garut  setiap  tahunnya  mengalami  fluktuasi,  target  anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan tertinggi adalah pada tahun 2019  yaitu sebesar Rp. 43.000.000.000, sedangkan target anggaran penerimaan pajak bumi dan bangunan terendah adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 36.993.209.183. Realisasi penerimaan pajak bumi dan  bangunan  terbesar  adalah  pada  tahun  2019  yaitu  sebesar  Rp.  41.779.602.292  dengan persentase  97,17%,  sedangkan  Realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  terkecil adalah  pada  tahun  2021  yaitu  sebesar  Rp.  37.332.389.439  dengan  persentase  96,51%. Persentase efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terbesar adalah pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 123,16 yang termasuk dalam kategori sangat efektif sedangkan persentase efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terendah adalah pada tahun 2021 dengan  persentase  sebesar  96,51%  yang  termasuk  dalam  kategori  efektif.  Persentase efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut rata-rata berada di atas 95% atau dalam kategori efektif dan sangat efektif.

## Analisis  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah, yang murni dikelola  dan  dikembangkan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  meningkatkan kemandirian  pembiayaan  pembangunan  di  masing-masing  daerah.  Untuk  itu  setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali secara optimal seluruh potensi pendapatan asli daerah yang memungkinkan untuk dipungut sepanjang diatur oleh Peraturan Perundangan baik itu Undang-Undang sebagai payung hukum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah yang menjadi implementasi dari Undang-Undang tersebut.
Pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  (PBB-P2),  merupakan  sumber pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Garut  yang  memiliki  jumlah  wajib  pajak  sebanyak 1.305.068,  merupakan  jumlah  wajib  pajak  terbanyak  diantara  sebelas  sumber  pendapatan asli daerah lainnya yang ada di Kabupaten Garut. Maka potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Garut cukup besar. Dengan banyaknya jumlah wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, diharapkan akan berbanding  lurus dengan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Berikut  merupakan  tabel  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan terhadap pendapatan asli daerah:
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## Tabel 8
Interprestasi Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli DaerahKabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021
Tahun Realisasi PBB Realisasi PAD Persentase Kontribusi 2017 Rp. 37.629.423.931  Rp. 692.255.365.083 5,44% Sangat Kurang 2018 Rp. 41.063.475.219  Rp. 421.299.024.535 9,74% Sangat Kurang 2019 Rp. 41.779.602.292  Rp. 486.565.326.730 8,58 % Sangat Kurang 2020 Rp. 40.751.055.177  Rp. 474.636.531.982 8,58 % Sangat Kurang 2021 Rp. 37.332.389.439  Rp. 560.783.376.918 6,65 % Sangat Kurang
Sumber: Hasil Olah Data, 2022
Tabel 8 di atas menunjukan interprestasi kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut tahun 2017 s/d 2021.  Berdasarkan  tabel  4.4  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun  2017  kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah sebesar Rp. 37.629.423.931 atau 5,44% dari total realisasi pendapat asli daerah yang sebesar Rp. 692.255.365.083 sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang.
Tahun 2018 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berkontribusi sebesar Rp. 41.063.475.219 atau 9,74% dari nilai total realisasi pendapatan asli daerah yang sebesar Rp. 421.299.024.535, sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, di tahun 2018 ini kontribusi  pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan meningkat sebesar 4,3%. Kenaikan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah tersebut bisa saja disebabkan karena adanya kenaikan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari tahun 2017  yang  sebesar  Rp.  37.629.423.931  menjadi  Rp.  41.063.475.219  di  tahun  2018, sedangkan  pendapatan  asli  daerah  justru  mengalami  penurunan  realisasi  penerimaan  dari tahun  2017  yang  sebesar  Rp.  692.255.365.083  di  tahun  2017,  turun  menjadi  Rp. 421.299.024.535 di tahun 2018.
Tahun 2019 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berkontribusi sebesar Rp. 41.779.602.292 atau 8,58% dari nilai total realisasi pendapatan asli daerah yang sebesar Rp. 486.565.326.730, sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, di tahun 2019 ini kontribusi  pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan  menurun  sebesar  1,16%.  Penurunan  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan pedesaan  dan  perkotaan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  tersebut  bisa  saja  disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari tahun 2018 ke tahun 2019 hanya terjadi  sedikit  kenaikan, dari  yang semula di  tahun 2018  yang sebesar  Rp.  41.063.475.219  menjadi  Rp.  41.779.602.292  di  tahun  2019,  sedangkan pendapatan  asli  daerah  mengalami  kenaikan  realisasi  penerimaan  yang  cukup  tinggi,  dari tahun  2018  yang  sebesar  Rp.  421.299.024.535di  tahun  2017,  naik  menjadi  Rp. 486.565.326.730 di tahun 2019.
Tahun  2020  baik  itu  realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan ataupun realisasi pendapatan asli daerah, sama-sama mengalami penurunan. Realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan di tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp. 40.751.055.177 dari tahun 2019  yang sebesar Rp. 41.779.602.292. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 474.636.531.982 mengalami penurunan dari tahun 2019 yang  sebesar  Rp.  486.565.326.730.  Akan  tetapi  persentase  kontribusi  pajak  bumi  dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2020 adalah 8,58% sama seperti kontribusi pada tahun 2019. Sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Tahun  2021  realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  kembali mengalami penurunan dari yang semula di tahun 2020 sebesar Rp. 40.751.055.177 menjadi Rp. 37.332.389.439 di tahun 2022. Sedangkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami  kenaikan  dari  semula  di  tahun  2020  yang  sebesar  Rp.  474.636.531.982  naik menjadi sebesar Rp. 560.783.376.918 di tahun 2021. Sehingga kontribusi pajak bumi dan bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  turun  menjadi  6,65%. Sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang.
Uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  baik  realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan pedesaan dan perkotaan maupun realisasi penerimaan pendapatan daerah selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan termasuk dalam kategori sangat kurang. Tahun 2018 merupakan persentase kontribusi pajak bumi dan bangunan paling tinggi yaitu dengan kontribusi sebesar 9,74%, sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan paling kecil adalah pada tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 5,44%.
4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  efektifitas  penerimaan  pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan dan tahapan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Garut, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Garut setiap tahunnya mengalami  fluktuasi.  Persentase efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut rata-rata berada di atas 95% atau dalam kategori efektif dan sangat efektif. Pada tahun 2017 persentase efektifitas realisasi penerimaan pajak bumi dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  adalah  sebesar  101,71%  yang  termasuk  dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2018 persentasenya adalah sebesar 96,59 termasuk dalam kategori efektif, tahun 2019 memiliki persentase sebesar 97,17% merupakan kategori efektif. Pada tahun 2020 memeilik persentae sebesar 123,16, yang termasuk dalam kategori sangat efektif, dan terakhir pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 96,51%  yang termasuk dalam kategori efektif.
Kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2017 adalah sebesar 5,44%,  tahun 2018 persentase kontribusinya adalah sebesar 97,74%, tahun 2019 dan 2020 persentase kontribusinya adalah sebesar 8,58%, dan pada tahun 2021 persentase kontribusinya adalah sebesar 6,65%. Sehingga dari lima tahun tersebut  yakni  dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021  kontribusi  pajak  bumi  dan bangunan pedesaan dan perkotaan di  Kabupaten Garut termasuk dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang, karena nilai persentaenya masih dibawah angka 10%.
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan  serta  kesimpulan  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  maka  saran  dari  penelitian  ini  adalah  Kebijakan  pemerintah mengenai pemugutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan perlu memperhatikan faktor  sosial,  budaya,  dan  ekomoni  masyarakatserta  pelu  adanya  sosialisasi  yang  lebih intensif  dalam  memberikan  informasi  mengenai  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan perkotaan.
Pengawasan  dari  pemerintah  harus  selalu  ditingkatan  agar  pencapaian  efektivitas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat dinamisnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berimbas pada naik dan turunnya  realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  perkotaan.  Selain  itu menambah  pegawai  yang  kompeten  dalam  bidang  perpajakan  khususnya  pajak  bumi  dan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
bangunan  perdesaan  perkotaan,  merupakan  salah  satu  alternative  solusi  agar  kontribusi realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  dapat  ditingkatkan.  Karena  dengan menambah pegawai pelayanan akan diberikan kepada masyarakat khususnya dalam sektor pajak bumi dan bangunan  perdesaan perkotaan dapat terus ditingkatkan dan memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  hal  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan perkotaan. Sehingga jumlah wajib pajak yang menunggakpun dapat berkurang atau bahkan tidak ada lagi yang menunggak, karena dengan adanya petugas yang lebih banyak bekerja dalam urusan penagihan.

## 5. Daftar Pustaka
Astuty, W. (2015). Akuntansi Manajemen. Medan: Perdana Publishing.
Akib, M. (2012). Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah. Jurnal Media Hukum , 19 (2).
Diansyah,  T.,  Zuhir,  M.  A.,  &  Rumesten,  I.  (2019).  Implikasi  Hukum  Perubahan Kewenangan  Urusan  Pemerintahan  terhadap  Kewenangan  Pemerintah  Daerah Disektor Pertambangan. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 8 (1), 15- 34.
Fadillah,  M.,  Sugiharti,  D.  K.,  &  Singadimedja,  H.  N.  (2022).  Implikasi  Hukum  Putusan Mahkamah  Agung  yang  Menyatakan  Kontrak  Karya  sebagai  Lex  Specialis  dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Keuangan Daerah. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 6 (1), 525-537.
Fitri, K. (2014). Dampak Pengalihan  Pengelolaan PBB-P2 Terhadap Penerimaan PBB Di Kelurahan  Cinta  Raja  Kecamatan  Sail  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ekonomi , 22 (01), 106-115.
Halim,  A  (2014). Manajemen Sektor Publik, Edisi Kedua,  Jakarta:Salemba Empat. Handoko,  T.H.  (2013).  Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia  Edisi  kedua.
Yogyakarta: BPFE.
Muis, A. A., Sukardi, S., & Randy, M. F. (2020). penerapan kontribusi dan efektivitas pajak hotel  terhadap  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  pada  badan  pendapatan  daerah kota MAKASSAR. MACAKKA Journal , 1 (3), 151-158.
Syawaluddin, S., & Safitri, R. (2021). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional  Bruto  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan. JEKSYAH  (Islamic Economics Journal) , 1 (1), 16-26.
Sugiyono. (2017). Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfhabeta: Bandung.