Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020

## AKIBAT HUKUM AKTA RISALAH LELANG DI BATALKAN  BERDASARKAN MAHKAMAH AGUNG
Oleh: Katharina Novita Kunda Fakultas Hukum Universitas Surabaya novikunda@gmail.com

## ABSTRAK
Lelang  adalah  penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum  dengan  penawaran  harga  secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang  didahului  dengan  pengumuman  lelang.  Keberadaan  lembaga  lelang  di  Indonesia  yang diatur  di  dalam  sistem  hukum  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di antaranya  penyelesaian  sengketa  yang  telah  memperoleh  putusan  pengadilan.  Penjualan umum melalui lembaga lelang diatur di dalam Vendu Reglement (Peraturan Lelang Stbl. 1908 Nomor 189) dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang Stbl. 1908 Nomor 190). Di dalam Vendu Reglement mengatur hal-hal yang sifatnya mengkhusus namun tetap dikuasai oleh ketentuan- ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1319 yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian baik yang  mempunyai  nama  khusus  maupun  yang  tidak  dikenal  dengan  suatu  nama  tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

## Kata Kunci: Lelang, Perjanjian dan Hak Tanggungan

## ABSTRACT
Auction is a sale of goods open to the public with bids in writing and verbally increasing or decreasing to achieve the highest price preceded by an auction announcement. The existence of  an  auction  institution  in  Indonesia  which  is  regulated  in  the  legal  system  is  intended  to meet  the  needs  of  the  community,  including  the  settlement  of  disputes  that  have  received  a court  decision.  General  sales  through  an  auction  institution  are  regulated  in  the  Vendu Reglement and Vendu Instructions, which are specific but still controlled by the provisions of KUH Perdata Article 1319 which states that all agreement, whether they have a special name or are not known under a certain name, are subject to general regulation.

## Keywords: Auction, Agreement and Mortgage

## Latar Belakang Masalah
Pemerintah  Indonesia  pada  waktu  sekarang  ini  sedang  berupaya  keras  untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyatnya. Untuk keperluan itu, pengembangan sektor ekonomi dipacu  lebih  cepat  agar  taraf  hidup  bangsa  yang  terpuruk  akibat  krisis  ekonomi  global sekarang  ini  berakhir.  Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  didorong  oleh  pemerintah  agar mencapai  digit  angka  yang  direncanakan  dan  diprediksikan.  Dunia  usaha  sebagai  tumpuan utama  dijadikan  landasan  dan  dipersiapkan  berbagai  jenis  kemudahan  perizinan  dan  insentif
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
yang sekiranya dapat merangsang perkembangan yang lebih optimal. Masyarakat dalam usaha memenuhi  kebutuhannya  membutuhkan  suatu  pendanaan  dari  bank,  yaitu  salah  satunya dengan  cara  pengkreditan.  Menurut  Muchdarsyah  Sinungan,  memberikan  pengertian  kredit sebagai  suatu  pemberian  prestasi  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  dan  prestasi  itu  akan dikembalikan  lagi  pada  suatu  masa  tertentu  yang  akan  datang  disertai  dengan  suatu  kontra prestasi  berupa  bunga. 1 Pengertian  ini  apabila  dikaitkan  dengan  pengertian  kredit  dari Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) mempunyai persamaan, dimana berdasarkan Pasal  1  angka  11  UU  Perbankan.  Kredit  didefinisikan  sebagai  penyedia  uang  atau  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Dalam pemberian kredit unsur esensialnya adalah kepercayaan yaitu dari bank sebagai kreditur  terhadap  peminjaman  sebagai  debitur  dengan  dilandasi  adanya  kesepakatan  pinjam meminjam.  Pemberian  kredit  merupakan  suatu  perjanjian  utang  piutang  antara  bank  dengan debitur yang ditekankan kepada kesepakatan para pihak yaitu berdasar pada kebebasan dalam membuat  perikatan  yang  diatur  dalam  Pasal  1329  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya  disebut  KUH  Perdata)  yang  menyatakan  bahwa,  “Tiap  orang  berwenang  untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Selain itu ada pula Pasal  1338 ayat  (1) KUH Perdata sistem pengaturan perjanjian yang menyebutkan, “Semua Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka  yang  membuatnya”.  Pasal  1337  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  asas  kebebasan berkontrak  merupakan  suatu  asas  dalam  hukum  perjanjian  pada  umumnya  yang  intinya memperbolehkan  pada  pihak  untuk  secara  bebas  menuangkan  kehendaknya,  kemudian disusun dalam perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan baik, atau ketertiban umum.
Pada  perjanjian  kredit  terdapat  dua  perjanjian  yaitu  perjanjian  pokok  dan  perjanjian tambahan  ( accesoir ).  Perjanjian  pokoknya  merupakan  perjanjian  kredit  yang  dibuat  bank bersama  debitur  dalam  rangka  kegiatan  usaha  pemberian  kredit  perbankan  dan  perjanjian accesoir nya  merupakan  perjanjian  hak  tanggungan.  Dibuatnya  suatu  perjanjian  kredit  antara bank  dengan  debitur  bertujuan  agar  memberikan  kepastian  atas  pengembalian  pinjaman. Perjanjian  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  peminjam  diikat  dengan  hak  jaminan.
1 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit , Cet. II, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 12.
Perjanjian  jaminan  yang  dibuat  antara  kreditur  dengan  debitur  membuat  suatu  janji  dengan mengikatkan  benda  tertentu  atau  kesanggupan  pihak  debitur,  dengan  tujuan  memberikan keamanan  dan  kepastian  hukum  pengembalian  kreditur  atau  pelaksanaan  perjanjian  pokok jaminan.  Dalam  perjanjian  kredit  menghendaki  adanya  jaminan  atau  agunan  yang  dapat digunakan  sebagai  pengganti  pelunasan  hutang  bilamana  di  kemudian  hari  apabila  debitur cidera janji atau wanprestasi .
Apabila  debitur  cidera  janji  dengan  tidak  melakukan  pelunasan  setelah  melewati proses  somasi  atas  perjanjian  utang  piutang  dalam  hak  tanggungan,  maka  sesuai  ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta  Benda-benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah,  sertifikat  hak  tanggungan  memiliki kekuatan  eksekutorial,  diperjanjikan  atau  tidak  diperjanjikan  dalam  akta  pembebanan  hak tanggungan. Karena sertifikat hak tanggungan tersebut pada dasarnya merupakan suatu grose akta  yang  berirah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Maka eksekusi  hak  tanggungan  berdasarkan  Pasal  20  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan Dengan Tanah, dapat dilakukan dengan cara pelelangan di muka umum.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  yaitu,  “Apabila  debitur  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut”, artinya  adalah  apabila  debitur  cidera  janji,  pemagang  Hak  Tanggungan  pertama  mempunyai hak  untuk  menjual  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan  tersebut.  Konsep  ini  dalam  KUH Perdata  dikenal  sebagai  Parate  Eksekusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1178  ayat  (2) KUH  Perdata.  Dengan  konsep  parate  eksekusi  pemegang  Hak  Tanggungan  tidak  perlu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemberi Hak Tanggungan, dan tidak perlu juga meminta  penetapan  pengadilan  setempat  apabila  akan  melakukan  eksekusi  atas  Hak Tanggungan  yang  menjadi  jaminan  utang  debitur  dalam  hal  debitur  cidera  janji. 2 Pemegang Hak  Tanggungan  dapat  langsung  datang  dan  meminta  kepada  Kepala  Kantor  Lelang  untuk melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. 3 Kosep ini merupakan terobosan atas proses eksekusi yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan,
2 Remi  Sjahdeini, Hak  Tanggungan,  Asas-Asas,  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  dan  Masalah  Yang Dihadapi Oleh Perbankan , Alumni, Bandung, 1999, hal. 46.
3 Ibid .
dimana  eksekusi  atas  grosse  akta  hipotik  hanya  dapat  dilakukan  melalui  eksekusi  di Pengadilan  Negeri  yang  memakan  waktu  yang  lama  dan  biaya  eksekusi  yang  relatif  lebih besar dibandingkan dengan Parate Eksekusi Hak Tanggungan. 4
Lelang  adalah  penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum  dengan  penawaran  harga secara  tertulis  dan/atau  lisan  yang  semakin  meningkat  atau  menurun  untuk  mencapai  harga tertinggi  yang  didahului  dengan  pengumuman  lelang.  Keberadaan  lembaga  lelang  di Indonesia  yang  diatur  di  dalam  sistem  hukum  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  di  antaranya  penyelesaian  sengketa  yang  telah  memperoleh  putusan  pengadilan. Penjualan umum melalui lembaga lelang diatur di dalam Vendu Reglement (Peraturan Lelang Stbl.  1908  Nomor  189)  dan Vendu  Instructie (Instruksi  Lelang  Stbl.  1908  Nomor  190).  Di dalam Vendu  Reglement mengatur  hal-hal  yang  sifatnya  mengkhusus  namun  tetap  dikuasai oleh  ketentuan-ketentuan  dalam  KUH  Perdata  Pasal  1319  yang  menyatakan  bahwa,  “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.
Lelang  eksekusi  menurut  Penjelasan  Pasal  41  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, meliputi  lelang  Putusan  Pengadilan,  Hak  Tanggungan,  sita  pajak,  sita  Kejaksaan  atau Penyidik dan sita Panitia Urusan Piutang Negara.
Peralihan  hak  melalui  lelang  dapat  dibagi  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  peralihan  hak dengan  beralih  dan  peralihan  hak  dengan  cara  dialihkan. 5 Beralih  yang  dimaksud  artinya bahwa  peralihan  hak  tersebut  terjadi  manakala  pemegang  haknya  meninggal  dunia  sehingga secara  hukum  ahli  waris  akan  memperoleh  hak  tersebut.  Sedangkan  peralihan  hak  karena dialihkan  terjadi  manakala  perbuatan  hukum  dilakukan  secara  sengaja  agar  pihak  lain memperoleh hak tersebut. Peralihan hak terhadap benda tak bergerak melalui lembaga lelang dilakukan dengan jual beli secara resmi di  hadapan pejabat  lelang. Dalam  prakteknya benda tak  bergerak  seperti  tanah  yang  sering  mengalami  permasalahan  dalam  Peralihan  haknya melalui lembaga lelang, secara yuridis, yang dilelang dalam hal ini adalah hak atas tanah.
Tujuan  daripada  lelang  hak  atas  tanah  adalah  agar  pembeli  lelang  dapat  secara  sah menguasai  dan  menggunakan  tanah.  Sebagaimana  mestinya  bahwa  tanah  merupakan  benda yang  memiliki  nilai  ekonomis  tinggi.  Peraturan  yang  ada  terkait  dengan  lelang  tersebut terkadang tidak mampu dalam menampung kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Peralihan
4 Ibid .
5 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah , Kencana, Jakarta, 2010, hal. 383.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
hak  dengan  pelelangan  hanya  dapat  didaftar  jika  dibuktikan  dengan  kutipan  risalah  lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dalam lelang eksekusi dan lelang sukarela. 6
Atas  permohonan  Peninjauan  Kembali  terebut,  telah  memperoleh  putusan sebagaimana  putusan  Nomor  29  PK/TUN/1995,  tertanggal  17  Juli  1996,  amarnya  berbunyi, “Menyatakan  bahwa  permohonan  peninjauan  kembali  dari;  KEPALA  KANTOR  LELANG KELAS  II  TULUNGAGUNG,  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  kuasa  PARNO  dan  M.  SATRIO ADIB PANCORO tersebut tidak dapat diterima” dengan dinyatakan risalah lelang batal maka implikasi  putusan,  barang  kembali  pada  posisi  semula  yaitu  dalam  keadaan  sebelum  lelang. Hak pembeli lelang atas objek lelang akan menjadi berakhir. Hakim tidak mempertimbangkan kepentingan  pembeli,  tidak  mempertimbangkan  kepentingan  pembeli  lelang  yang  beritikad baik yang sama sekali tidak mengetahui cacat yuridis dari pelaksanaan lelang. Bank kreditur tidak  berhak  atas  pelunasan  dari  eksekusi  lelang,  sebaliknya  pembeli  lelang  tidak  jelas  hak- hak atas uang harga lelang yang telah dibayarkan.
Kasus atau perkara tersebut di atas sengaja penulis ambil sebagai contoh kasus karena dari  Putusan  tersebut  kemudian  timbul  perkara-perkara  baru  baik  perkara  tata  usaha  negara maupun  perkara  perdata  yang  putusannya  satu  dengan  yang  lain  saling  bertentangan  dan menurut sumber dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur kasus tersebut belum ada penyelesaiannya.
Salah  satu  atas  lelang  adalah  efisiensi  yang  artinya  pelaksanaan  lelang  dilakukan dengan  cepat,  namun  pengertian  tersebut  tidaklah  ada  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  sehingga  menimbulkan  adanya  norma  kosong  mengakibatkan  pelaksanaan  lelang tidak  memberikan  kepastian  bagi  pembeli  lelang,  sehingga  pembeli  lelang  sering  kali mengalami  kerugian  baik  waktu,  tenaga  dan  biaya.  Faktanya  perlindungan  hukum  bagi pembeli  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  yang  dibatalkan  oleh  pengadilan  maupun  asas efisiensi  tidak  diatur  secara  normatif  dalam  peraturan  lelang  106/PMK.06/2013  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  93/PMK.06/2010  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang sehingga  menyebabkan  adanya  kekosongan  hukum,  maka  diangkatlah  permasalahan  ini  ke dalam suatu karya tulis dengan judul: “AKIBAT HUKUM AKTA RISALAH LELANG HAK TANGGUNGAN  YANG  DIBATALKAN  BERDASARKAN  PUTUSAN  MAHKAMAH AGUNG”  dan  ada  pula  rumusan  masalah  yang  harus  dijawab  melalui  penelitian  ini  yaitu bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  pembeli  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  yang risalah lelangnya dibatalkan oleh pengadilan dan juga bagaimanakah penerapan asas efisiensi
6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jilid I, Cet. XII, 2008.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 18 No 2 Agustus 2020
dalam  peraturan  lelang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  pembeli  lelang  atas dasar itikad baik dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya  yang  menyangkut masalah “Perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang dirugikan atas putusan pengadilan”, tidak  ditemukan  tesis  maupun  karya  tulis  lainnya  dengan  judul  dan  rumusan  masalah  yang sama,  dari  penelusuran  orisinalitasnya  penelitian  yang  telah  dilakukan,  penulis  tidak menemukan adanya kesamaan dalam hal ini maupun substansi karya tulis yang telah dimuat sebelumnya, memang ada yang mirip-mirip akan tetapi pada umumnya ditinjau dari putusan peradilan  perdata  sedangkan  penelitian  ini  berdasarkan  putusan  peradilan  tata  usaha  negara, oleh karena itu tingkat orisinalitas penelitian dipertanggungjawabkan keasliannya.

## Rumusan Masalah
Sehubungan  dengan  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan  maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada 2 (dua) hal yaitu:
1. Apakah  akibat  hukum  bagi  pembeli  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  yang  risalah lelangnya dibatalkan oleh putusan pengadilan?
2. Upaya  hukum  apakah  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  dirugikan  dalam hal risalah lelang eksekusi hak tanggungan dibatalkan oleh putusan pengadilan?

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penulisan  ini  adalah  mengembangkan  kemampuan  dan  dalam menyampaikan  dan  menuliskan  pikiran  dalam  suatu  karya  ilmiah  serta  lebih  memahami mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku terutama yang terkait dengan pengaturan tentang lelang, dan secara umum penelitian ini untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Kenotariatan melalui pemahaman terhadap perlindungan pembeli lelang dalam proses pelelangan, sehingga pembeli lelang mendapatkan kepastian hukum dalam proses pelelangan tersebut, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan pelelangan.
Itikad  baik  dalam  arti  subyektif  ini  merupakan  sikap  batin  atau  suatu  keadaan  jiwa. Sedangkan dalam arti obyektif, itikad baik dalam bahasa Indonesia disebut kepatutan. Hal ini dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Itikad  baik  dalam  pelaksanaan  kontrak  mengacu  kepada  itikad  baik  yang  obyektif. Standar  yang  digunakan  dalam  itikad  baik  objektif  adalah  standar  yang  objektif  yang mengacu  kepada  suatu  norma  yang  objektif.  Perilaku  para  pihak  dalam  kontrak  harus  diuji atas  dasar  norma-norma  objektif  yang  tidak  tertulis  yang  berkembang  di  dalam  masyarakat.
Ketentuan  itikad  baik  menunjuk  kepada  norma-norma  tidak  tertulis  yang  sudah  menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  dari  bahan-bahan kepustakaan  terutama  yang  berhubungan  mengenai  masalah  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  hukum  primer,  dan  sekunder. 7 Penelitian  hukum  normatif  dilakukan dengan  cara  mengkaji  hukum  dalam Law  in  Book yang  dikonsepi  sebagai  apa  yang  tertulis dalam peraturan perundang-undang. 8
Penelitian tesis  ini adalah penelitian normatif yang beranjak dari  adanya  kekosongan norma  tentang  asas-asas  dalam  pelaksanaan  lelang  yang  menyebabkan  efisiensi  pelaksanaan lelang  tidak  mempunyai  kepastian  hukum.  Sehingga  terdapat  konsekuensi  dari  pelaksanaan lelang  tersebut  yaitu  menyebabkan  adanya  kerugian  kepada  pihak  pembeli  lelang  yang beritikad  baik,  hal  ini  bersinggungan  dengan  prinsip  hubungan  kontraktual  yaitu  Pasal  1338 KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  melindungi  pihak  yang  beritikad baik.

## Jenis Pendekatan
Pendekatan  dalam  penelitian  hukum  dimaksudkan  agar  bahan  hukum  yang  ada menjadi dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu:
a. Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach ) hal ini dimaksudkan agar bahwa peneliti  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  awal  melakukan analisis.  Penelitian  dalam  ruang  lingkup  hukum  atau  penelitian  untuk  keperluan praktik  hukum  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  pendekatan  peraturan  perundang- undangan.
b. Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach )  artinya  konsep-konsep  dalam  ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian.
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 13-14
8 Ibid ., hal. 32.