INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13052-13061 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Wanprestasi Akad Murabahah Nasabah Terhadap Bank Syariah
Yeni Triana 1 ✉ , Muhammad Farhan Wiliaziz 2 , Faizal Indra 3 , Erik Kripton 4 ,
Muhammad Hatta 5 , M. Dio Asmara 6 , Wahyu Prihatmaka 7
Jurusan Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yeni.triana@unilak.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Perbankan adalah lembaga dengan tiga fungsi utama menerima yakni simpanan uang,  meminjam uang  dan  memberikan  jasa  pengiriman  uang.  Di  dalam  sejarah  Islam,  Pembiayaan  syariah  telah menjadi  bagian  dari  tradisi  Islam  sejak  zaman  Rasulullah  SAW.  Praktik-praktik  seperti  menerima titipan  harta,  meminjamkan  uang  untuk  keperluan  konsumsi  dan  untuk  keperluan  bisnis,  serta melakukan  jasa  pengiriman  uang  telah  lazim  dilakukan  sejak  zama  Rasulullah  Saw.  Di  beberapa negara Muslim,  perbankan Islam  modern telah  muncul  sebagai  lembaga  alternatif bank  berbasis bunga. Karena bunga tergolong riba, yaitu haram.  Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah akad Murabahah. Akad Murabahah adalah bentuk khusus jual beli dimana penjual menentukan harga pembelian, yang meliputi harga dan biaya lain untuk memperoleh barang, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan mengenai Murabahah yang terdapat  di  dalam  putusan  nomor  1/Pdt.G.S/2020/PA.CN.  Penelitian  ini  menggunakan  metode normatif. Dari sudut pandang hukum dagang syariah, pemungutan jaminan dapat dilakukan dengan menerapkan aturan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh kerugian hukum yang disebabkan oleh  kedua  belah  pihak,  sehingga  jaminan  harus  disita  untuk  mengamankan  harta  benda  yang dianggap jaminan. untuk. pembayaran ganti rugi apapun yang dilakukan dan  tidak akan dialihkan kepada orang lain sehingga tidak merugikan siapapun. berdasarkan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 terkait Putusan Hakim dalam Perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN.
Kata Kunci: Hukum Wanprestasi, Murabahah, Bank Syariah.

## Abstract
Banking  is  an  institution  with  three  main  functions  of  receiving,  namely  saving  money, borrowing money and providing money transfer services. In Islamic history, sharia financing has been part of Islamic tradition since the time of the Prophet Muhammad. Practices such as  receiving  safekeeping  of  assets,  lending  money  for  consumption  and  for  business purposes, and performing money transfer services have been commonly practiced since the time of the Prophet Muhammad. In several Muslim countries, modern Islamic banking has emerged  as  an  alternative  to  interest-based  banking  institutions.  Because  interest  is classified  as  usury,  which  is  haram.  One  important  aspect  in  this  case  is  the  Murabaha contract. A Murabahah contract is a special form of  buying  and selling where  the  seller determines the purchase price, which includes the price and other costs of obtaining the goods, and the  desired level  of profit  (margin). This  research will examine  the  problems regarding  Murabaha  contained  in  decision  number  1/Pdt.G.S/2020/PA.CN.  This  research uses normative method. From the point of view of sharia trade law, collateral collection can be carried out by applying the rule that no party is harmed by legal losses caused by both parties,  so  that  collateral  must  be  confiscated  to  secure  the  assets  that  are  considered collateral. For. payment of any compensation made and will not be transferred to another person  so  as  not  to  harm  anyone.  based  on  SEMA  RI  No.  5  of  1975  regarding  Judge's Decision in Case 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN.
Keywords: Default Law, Murabahah, Islamic Banks.

## PENDAHULUAN
Perbankan  adalah  satu  Lembaga  yang  melaksanakan  tiga  fungsi  utama,  yaitu menerima  simpanan  uang,  meminjam  uang  dan  memberikan  jasa  pengiriman  uang.  Di dalam sejarah Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai dengan Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima  titipan  harta,  meminjamkan  uang  untuk  keperluan  konsumsi  dan  untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zama Rasulullah Saw. Perbankan Syariah modern mulai muncul sejumlah negara Islam sebagai Lembaga  alternatif  terhadap  bank  yang  berbasis  bunga.  Karena  bunga  secara  fiqih
Copyright@  Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliaziz, Faizal Indra, Erik Kripton,
dikategorikan  sebagai  riba  yang  hukumnya  haram  (Mardani,  2015).    Bank  Syariah merupakan  Lembaga  Keuangan  yang  seluruh  aturan  dan  transaksinya  sesuai  dengan prinsip Syariah, pada pelaksanaan operasional bank Syariah sangat ditentukan oleh prinsip- prinsip Syariah (Z. Arifin, 2003).
Akad  Murabahah  adalah  suatu  bentuk  jual  beli  tertentu  ketika  penjual menyatakan biaya perolehan,yang miliputi harga dan biaya-biaya lain yang di keluarkan untuk  memperoleh  barang,dan  tingkat  keuntungan  (margin)  yang  diinginkan  (Ascarya, 2006).  Al-Murabahah diambil dari bahasa arab Al-Ribh yang artinya keuntungan. Dalam bentuk wazan sebuah metode bentuk kata mufa’alat y ang merupakan sebauh arti saling. Maka dari itu, menurut bahasa sesuatu yang memberi makna keuntungan (Panji Adam, 2017).  Sedangkan menurut istilah murabahah adalah suatu transaksi jual beli suatu barang dengan harga dan keuntungan yang telah disetujui oleh masing-masing kedua belah pihak. Transaksi dapat dilakukan antara uang dengan barang, atau barang dengan barang yang istilahnya disebut dengan barter dan uang dengan uang contohnya transaksi nilai mata uang  rupiah  dengan  yen.  Murabahah  merupakan  suatu  transaksi  jual  beli  dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang telah disetujui oleh dua belah pihak (Nuryati  &  Sri  Wasilah,  2008).  Permasalahan  ini  awalnya  muncul  berdasarkan  putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN yaitu akibat kewajiban saat melakukan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar selama 12 tahun namun dari mulai Februari tahun 2012 hingga seterusnya  ternyata  tidak  terlaksana.  Dengan  angsuran  perbulannya  yaitu  Rp. 2.586.828,75,-  (dua  juta  lima  ratus  delapan  puluh  enam  ribu  delapan  ratus  dua  puluh delapan rupiah tujuh puluh lima rupiah) Walaupun penggugat sudah mememberikan surat peringatan hingga 3 kali. Tergugat dinyatakan tidak mampu mebayar kewajiban dengan angsuran  dan  waktu  yang  telah  dipakati  maka  dari  itu  akhirnya  penggugat  membawa masalah  ini  lalu  diselesaikan  melalui  litigasi.  Pembiayaan  yang  terdapat  dalam  aturan murabahah  ialah  diberikan  kepada  nasabah  atas  dasar  adanya  persetujuan  dari  kedua belah  pihak  tentang  harga  dasar  ditambah  dengan  margin  keuntungan  yang telahditetapkan.
Pelaksaan  Akad  Murabahah  diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:04/DSN-
Copyright@  Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliaziz, Faizal Indra, Erik Kripton,
MUI/IV/2000  tentang  Murabahah(DSN-MUI,  2000).  Pelaksaan  akad  sangat  mudah  di pahami oleh masyarakat sehingga banyak dipilih ketika memutuskan untuk menggunakan salah satu produk bank syariah. Murabahah biasa disebut dengan sistem jual beli barang yang dimana mengungkapkan harga perolehan dari margin (keuntungan) dari penjual dan pembeli. Didalam akad ini ditentukan besarnya requied rate of profitnya (keuntungan yang akan diperoleh) dalam bentuk natural certainty contracts (Adiwarman Azwar Karim, 2003). Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  pada  pelaksanaannya  diatur  dalam  Pasal  18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam peraturan ini dicantumka n bahwa “kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa berada pada peradilan negara, diantaranya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”. Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak di ubah dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 adalah meliputi: Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama  antara  orang  yang  beragama  Islam  dibidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi Syariah. Maka dari itu bertambahnya wewenang peradilan dalam memutuskan suatu perkata yaitu perihal Ekonomi Syariah, maka adanya perubahan  tersebut  semua  perkara  yang  berkaitan  dengan  penyeselesaian  sengketa ekonomi syariah, berikut tugas dan wewenang berada di bawah kuasa peradilan agama.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  judul penelitian Wanprestasi Akad Murabahah Nasabah terhadap Bank Syariah.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny  Ibrahim,  2018).  Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-
Copyright@  Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliaziz, Faizal Indra, Erik Kripton,
tahapan  yaitu  mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data  atau  teks  yang  terkumpul  berkaitan  dengan  topik  pembahasan  utama  di  dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset  Pustaka  tidak  hanya  sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku, melainkan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  Indonesia,upaya  untuk  merintis  perbankan  Syariah  dimulai  pada  awal  tahun 1980-an. Ada banyak diskusi tentang bank Syariah yang berfungsi sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai tahap percobaan, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas. Bait At-Tamwil Salman ITB didirikan di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti (Ridho Gusti Koperasi) muncul di Jakarta. Sebuah upaya rintisan yang lebih istimewa dari pendirian bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Pada saat itu,Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan lokakarya tetang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor JawaBarat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas dalam konferensi keempat nasional MUI  yang  diselenggarakan  di  Jakarta  pada  bulan  Agustus  1990.  Konferensi  ini mengamanatkan pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam. Kelompok kerja ini disebut  sebagai  Tim  Perbankan  MUI,  yang  diberi  mandateuntuk  mendekati  dan berkonsultasi dengan semua pihak yang terkait.
Prinsip  jual  beli  dilaksanakan  dengan  adanya  perpindahan  kepemilikan  barang. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu pernyerahan barang.  Di  dalam  konsep  ekonomi  Islam  ada  tiga  jenis  jual  beli  yang  dikenal  yaitu  : murabahah,  salam  dan  instisna  (Akhmad  Mujahidin,  2016).    Bank-bank  Syariah  pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank Syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan murabahah mencapai 70%-80%. Kondisi demikian ini tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi pada bank-bank Syariah, seperti  di  Malaysia,  Pakistan  karena  murabahah  dianggap  cukup  memudahkan  untuk digunakan sebagai model pembiayaan (Muhammad, 2005).
Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan biasa disebut
Copyright@  Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliaziz, Faizal Indra, Erik Kripton,
sebagai  murabahah  kepada  pemesanan  pembelian.  Dalam  kitab  al- Umm,  Imam  Syafi’i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al-amir bissyira. Dalam hal ini, calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang (sebut saja sebagai pembeli) untuk membelikan  suatu  barang  tertentu  yang  diinginkannya.  Kedua  pihak  membuat kesepakatan  mengenai  barang  tersebut  serta  kemungkinan  harga  asal  pembelian  yang masih  sanggup  ditangguh  pemesan.  Setelah  itu,  kedua  pihak  juga  harus  menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus  dibayar pemesan. Jual beli antar  kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.
Adanya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN,yang mana terjadi ingkar janji  dalam pelaksaan akad  pembiayaan Murabahah. Tergugat atas nama Minsya Malik pada awalanya bermaksud untuk melakukan permohonan pembiayaan untuk keperluan pembelian rumah pada tanggal 19 Januari 2012 dengan nominal Rp.180.000.000.- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Penggugat yang megajukan adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon yang telah memberikan kuasa khusus kepada Tatang Muliawan.
Dalam  penetapan  putusan  nomor  perkara  1/Pdt.G.S/2020/PA.CN  tentang wanprestasi  akad  murbahah  yang  terjadi  antara  PT.Bank  Syariah  Mandiri  sebagai penggugat dan Minsya Malik sebagai tergugat, berawal dari di dipenuhi angsuran yang telah disepakati dalam memenuhi pinjaman yang di lakukan oleh minsya malik walaupun sudah dilakukan berbagai upaya di luar pengadilan namun akhirnya pihak Bank membawa perkara  ini  ke  ranah  pengadilan  dan  di  selesaikan  secara  litigasi  di  bawah  naungan Pengadilan  Agama  Cirebon  karena  sesuai  Undang-undang  No.  49  Tahun  2006  segala permasalahan yang  berkaitan dengan  sengketa ekonomi syariah di bawah kewenangan Pengadilan Agama.
Saat  di  laksanakannnya  akad  pembiayaan  tentu  pihak  Bank  Syariah  Mandiri meminta adanya jaminan dari pihak minsya malik sebagai nasabah agar terhindarnya dari hal yang melanggar perjanjian, lalu yang diajukan sebagai jaminan ialah berupa sebidang tanah  yang  terletak  di  Perumahan  Villa  Casablanca,  Jl.  Libra,  Blok  A.  No.18,  Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon,Provinsi JAwaba barat yang dietrbitkan oleh kantor Pertahanan Kota Cirebon pda tanggal 26 Januari 2011 dan sertifikat hak tanggungan No.497/2012.  Terjadinya  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  nasabah  membuat  pihak  bank
Copyright@  Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliaziz, Faizal Indra, Erik Kripton,
syariah mandiri melakukan lelang secara mandiri sebelum kasus ini di bawa ke pengadilan untuk diselesaikan secara litigasi, dilakukannya lelang ini bertujuan sebagai ganti rugi yang telah dialami,pelaksaan lelang dilakukan secara mandiri oleh pihak nasabah secara 2 kali yaitu tahun 2018 dan 2019.
Pada  pelaksaan  lelang  pertama  nasabah  menyebutkan  tidak  ada  yang  berani membeli, harga penjualan pun seudah di tentukan oleh KPKN namun tidak terealisasi, lalu pada pelaksaan lelang ke 2 (dua) sudah ada peminat namun ternyata setelah di check ke tempat tidak ada tulisan bahwa tanah tersebut di jual. Setelah kejadian itu akhirnya pihak Bank Syariah mandiri mengajukan petitum yang berisikan memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) karena ini harus dilaksanakan jikatidak sita yang telah dinyatakan tidak sah, tindakan ini disebut sebagai Van Waardeverklaaard. Alasan pihak Bank Syariah Mandiri mengajukan permohonan agar asset yang tengah diajukan sebagai jaminan tidak di pindah tangankan oleh pihak nasabah yang mana bisa saja terjadi jika tidak segera ditindak lanjuti. Namun ternyata gugatan tersebut di tolak oleh pihak majelis hakim dengan alasan tidak mempunyai alasan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dilaksanakan penyitaan memiliki tujuan untuk terhindarnya dari kerugian salah satu pihak yang mana hal tersebut juga jelas sangat dilarang oleh syariat islam, terutama agar Hak  Bank  Syariah  mandiri  terlindungi  dari  kerugian  karena  telah  melakukan  akad pembiayaan  terhadap  nasabahnya.  Prosedur  cara  pelaksaan  Sita  Jaminan  (Consevatoir Beslag)  berpacu  pada  Pasal  198- 199  HIR  dijelaskan  bahwa  “terhitung  sejak  hari pengumuman  atau  pemberitahuan  penyitaan,  tersita  dilarang  memindahkan, mengagunkan, atau menyewakan barang yang disita itu kepada orang lain”, Pasal 213 -214 Rbg, dan SEMA-SEMA yang berkaitan dengan sita jaminan (Conservatoir Beslag), selain itu mempertimbangkan kemaslahatan antar pihak yang sesuai dengan syariat islam. Sertifikat hak tanggungan adalah akta pemberian hak tanggungan kepada kreditor sebagai jaminan untuk pelunasan hutang piutang.
Hakim dalam menangani sita jaminan memperhatikan sesuai yang tertera dalam SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975 yaitu :
a. Barang yang akan disita nilai nya tidak melebihi nilai yang dijadikan gugatan.
b. Barang yang disita didahulukan benda bergerak jika tidak maka baru bisa benda
tidak bergerak.
c. Barang yang disita tetap dalam penguasaan atau pemeliharaan si tersita
Menurut penyusun berdasarkan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975  berkaitan  dengan  keputusan  hakim  pada  perkara  1/Pdt.G.S/2020/PA.CN  alasan kenapa  salah  satu  petitum  yang  berisikan  permintaan  untuk  disahkannnya  sah  dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) di tolak oleh pihak majelis karena permohonan yang diajukan syaratnya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum, diantaranya  nilai  sita  jaminan  melebihan  jumlah  gugatan  ganti  rugi  yang  diajukan  oleh pihak Bank Syariah mandiri selain itu memiliki alasan yang tidak jelas yang mana tertera dalam penjelasan bahwa alasan yang ditentukan jika ingin mengajukan permohonan sita jaminan harus terdapat alasan yang mendasar yang disempurnkan karena eksepsionalnya sifat sita. didalam gugatan tidak terdapat bukti bahwa tergugat akan memindah tangankan, merusak, maupun hal lainnya pada jaminan tersebut.
Berdasarkan  Tinjauan  Hukum  ekonomi  syariah  mengacu  pada  Kaidah  Fiqh Muamalah  menyebutkan  yang  artinya  :  “Tidak  boleh  merugikan  diri  sendiri  ataupun merugikan orang lain” Pelaksaan sita jaminan boleh saja dilakukan demi tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya cidera hukum yang di akibatkan oleh salah satu pihak maka dari itu perlu di lakukan sita jaminan untuk mengamankan aset yang dijadikan sebagai jaminan untuk memenuhi ganti rugi yang ditimbulkan dan agar tidak di pindah tangankan  kepada  pihak  lain  sehingga  dapat  merugikan  pihak  Bank  Syariah  Mandiri. Larangan merugikan orang lain juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 56 yang artinya  :  Dan  janganlah  kamu  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  sesudah  (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
Sita  Jaminan  (conservatoir  beslag)  pada  hak  tanggungan  di  laksanakan  untuk mencapai  kemaslahatan  untuk  para  pihak,  mengacu  pada  Kemaslahatan  mengenai  Sita jaminan (conservatoir beslag) yang terjadi di pengadilan agama Cirebon dengan nomor perkara  1/Pdt.G.S/2020/PA.CN  menurut  penulis  termasuk  kedalam  jenis  Maslahah  Al- hajjiyat. Karena sita jaminan di lakukan untuk mengamankan jaminan agar tidak dicurangi
Copyright@  Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliaziz, Faizal Indra, Erik Kripton,
sehingga bisa dilakukan lelang untuk mengganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak tergugat dan juga demi keberlangsungan orang-orang yang membutuhkan harta tersebut untuk kepentingan lainnya melalui Pembiayaan lainnya yang disediakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri.

## SIMPULAN
Pelaksaan  sita  jaminan  menurut  persefektif  hukum  ekonomi  syariah  boleh  di laksanakan dengan acuan salah satu kaidah dengan memiliki tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya cidera hukum yang di akibatkan oleh salah satu pihak maka dari  itu perlu di  lakukan  sita jaminan  untuk mengamankan aset yang dijadikan  sebagai jaminan untuk memenuhi ganti rugi yang ditimbulkan dan agar tidak di pindah tangankan kepada pihak lain sehingga dapat merugikan pihak siapapun. berdasarkan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 berkaitan dengan keputusan hakim pada perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN alasan kenapa  salah  satu  petitum  yang  berisikan  permintaan  untuk  disahkannnya  sah  dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) di tolak oleh pihak majelis karena permohonan yang diajukan syaratnya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum, diantaranya  nilai  sita  jaminan  melebihan  jumlah  gugatan  ganti  rugi  yang  diajukan  oleh pihak Bank Syariah mandiri selain itu memiliki alasan yang tidak jelas yang mana tertera dalam penjelasan bahwa alasan yang ditentukan jika ingin mengajukan permohonan sita jaminan harus terdapat alasan yang mendasar yang disempurnkan karena eksepsionalnya sifat  sita.  didalam  gugatan  tidak  terdapat  bukti  bahwa  tergugat  akan  memindah tangankan,merusak,maupun hal lainnya pada jaminan tersebut, maka dari itu ketentuan agar majelis hakim mengesahkan atas permohonan sita jamina harus beralasan yang jelas dan di benarkan secara hukum.
Copyright@  Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliaziz, Faizal Indra, Erik Kripton,

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman Azwar Karim. (2003). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Penerbit III
Indonesia.
Akhmad Mujahidin. (2016). Hukum Perbankan Syariah. Rajawali Pers.
Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara.
Rajawali Pers.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mardani. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Prenadamedia
Group.
Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. UPP AMP YKPN.
Nuryati, & Sri Wasilah. (2008). Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Panji Adam. (2017). Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi. Bandung .
Refika Aditama.
Z. Arifin. (2003). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Azkia Publisher.