## WEWENANG PERAWAT DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN
DENGAN UU KEPERAWATAN NO 38 TAHUN 2014
1 Gin Gin Sugih Permana

## Abstrak
Permasalahan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM),  yang  mana  salah  satunya  dipengaruhi oleh  Indeks  Pembangunan  Kesehatan  Masyarakat  (IPKM)  Kabupaten  Garut  masih  menjadi perhatian  utama,  khususnya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Garut.  Upaya  telah  dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna serta mendekatkan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat,  meningkatkan  pemerataan  dan  mutu pelayanan,  terutama  untuk  daerah  terpencil,  secara  terus-menerus  dan  sekaligus  dapat meningkatkan  mutu  SDM.  Melalui  implementasi  UU  RI  No.  38  Tahun  2014  tentang Keperawatan,  pembangunan  kesehatan  melalui  optimalisasi  peran  perawat  diharapkan  akan lebih  intensif,  berkesinambungan  dan  merata  serta  ditunjang  oleh  informasi  kesehatan  yang semakin  mantap,  sehingga  derajat  kesehatan  masyarakat  semakin  meningkat. Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  peran  perawat  dalam  meningkatkan  Indeks  Pembangunan Kesehatan  Masyarakat  Kabupaten  Garut  saat  ini  dikaitkan  dengan  implementasi  UU  RI  No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Peran perawat yang dimaksud adalah sebagai pemberi perawatan  langsung,  pendidik,  pengawas  kesehatan,  konsultan,  kolaborator,  fasilitator, penemu kasus, dan modifikasi lingkungan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan AHH, AKI,  dan  AKB.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  pendekatan induktif  secara  deskriptif  untuk  menjelaskan  fenomena-fenomena  yang  terjadi,  serta hubungan  dan  pengaruh  antar  fenomena  yang  satu  dengan  atau  terhadap  yang  lain.  Adapun teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah kredibilitas,  transferabilitas,  dependabilitas,  dan konfirmabilitas  untuk  mendapatkan  data  yang  lebih  obyektif  dengan  tingkat  validitas  yang tinggi.  Hasil  penelitian  menemukan  dan  menyimpulkan,  bahwa  terkait  dengan  peningkatan IPKM, perawat sangat jelas memiliki peran yang sangat penting. Meskipun dari segi kuantitas masih  kurang,  namun  perannya  sangat  dirasakan,  terutama  saat  tenaga  medis  dokter  atau tenaga ahli dan teknis lainnya tidak berada di tempat karena sedang tugas lapangan atau tugas luar.  Hal  ini  terlihat  dari  temuan  IPKM  Kabupaten  Garut  sebesar  69,76  poin  yang  masih berada di bawah target 72,25 poin. Kondisi tersebut memungkinkan perawat untuk memiliki kewenangan  menyelenggarakan  Praktik  Keperawatan  Mandiri  dengan  pemenuhan  kriteria tertentu,  sehingga  langsung  atau  tidak  langsung  berperan  dalam  meningkatkan  IPKM,  di antaranya  berperan  memberikan  atau  mensosialisasikan  pentingnya  kesehatan  kepada masyarakat  agar  mampu  memelihara  kesehatan  diri  dan  lingkungannya  secara  mandiri. Meskipun  di  satu  sisi  beberapa  fakta  juga  menunjukkan,  bahwa  perawat  belum  mampu sepenuhnya  berperan  dalam  memberikan  pendidikan  kesehatan  kepada  masyarakat  dan keluarganya.
Kata Kunci: peran perawat, UU Keperawatan, Praktik Keperawatan Mandiri

## Abstract
The  Human  Development  Index  (HDI)  problems,  which  is  influenced  by  Public  Health Development  Index  or  IPKM  of  Garut  District  is  still  a  major  concern,  particularly  by  the Government  of  Garut  District.  A  lot  of  attempts  have  been  made  to  improve  the  health development more effective and efficient as well as closer to the community health, improve the  distribution  and  quality  of  service,  especially  for  secluded  areas,  continuously  and simultaneously to improve the quality of human resources. Through the implementation of Act No. 38/2014 about Nursing, health development within the optimization of the role of nurses
is  expected  to  be  more  intensive,  sustainable  and  evenly  distributed  and  supported  by  more steady  of  health  information,  in  order  to  increase  the  public  health  degree. This  research aimed  to  describe  the  role  of  nurses  in  improving  the  Public  Health  Development  Index  of Garut  District  currently  associated  with  the  implementation  of  Act  No.  38/2014  about Nursing.  The  role  of  the  nurse  is  as  directly  care  givers,  educators,  health  inspectors, consultants, collaborators, facilitators, inventor of the case, and modifier of the environment in order to increase the life expectancy (AHH), maternal mortality (AKI), and infant mortality rate (AKB) as expected. The research uses a qualitative method through inductive-descriptive approach  to  explain  the  phenomena  occured,  the  relationship  and  influence  between  or against  ones  to  the  other  phenomenon.  The  data  analysis  techniques  used  are  credibility, transferability,  dependability,  and  confirmability  to  obtain  more  objective  data  with  a  high degree of validity. The results found and concluded, associated with increased IPKM, nurses has a very important role very clearly. Although still lacking in terms of quantity, but its role is strongly felt, especially when a doctor or medical personnel and other technical experts are not placed, but in field work or task being outside. It looked from the IPKM of Garut District is 69.76 points which is still below the target of 72.25 points. The conditions allows the nurse to  have  an  authority  held  by  the  Independent  Nursing  Practice  with  fulfillment  of  certain criteria, so that they role to improve IPKM direct or indirectly, including provide or promote the importance of health to the public in order to maintain the their health and environment independently. Although some facts also show that nurses have not been able to fully play the role in providing health education to the public and family.
Key words: the role of nurse, nursing act, independent nursing practice

## PENDAHULUAN
Secara
umum pembangunan
bertujuan  mewujudkan  bangsa  yang  maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Bangsa  yang  sejahtera  dan  maju  ditandai oleh tingkat    pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi, sehingga berdampak terhadap kemajuan di bidang lain, termasuk  percepatan  di  bidang  kesehatan. Kesejahteraan,  pada  taraf  paling  awal ditandai  oleh  terpenuhinya  kebutuhan dasar  yang  paling  pokok,  selain  sandang, pangan,  papan,  dan  pendidikan,  yaitu kesehatan. Hal inilah yang perlu dikembangkan  oleh  seluruh  komponen bangsa,  termasuk  para  perawat,  sebagai salah  satu  aset  tenaga  di  bidang  kesehatan yang  memiliki  tugas,  peran,  dan  tanggung
jawab  meningkatkan  kualitas  atau  derajat kesehatan bangsanya.
Upaya peningkatan kualitas Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  tidak terlepas  dari  faktor  kesehatan  individu yang  bersangkutan,  karena  kesehatan merupakan  modal  dasar  bagi  seseorang untuk  mengkontribusikan  segala  daya  dan upaya mewujudkan kesejahteraan. Menurut  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  kesehatan  adalah  keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah
satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.
Secara umum, kesehatan terdiri dari kesehatan  masyarakat  yang  terbentuk  dari individu-individu dan kesehatan lingkungan  sebagai  upaya  dari  individu- individu  dalam  masyarakat.  Kesehatan adalah  keadaan  pada  saat setiap  manusia dapat  menikmati  standar  kehidupan  yang cukup  baik  untuk  dapat  menjalankan kehidupannya. Kesehatan merupakan masalah  sosial,  ekonomi  dan  politik  dan merupakan  hak  asasi  manusia  yang  paling penting.  Pembangunan  kesehatan  dan kesejahteraan  tidak  terlepas  dari  peran strategis  pendidikan  sebagai  investasi dalam membantu mengatasi tantangan dan permasalahan hidup yang semakin kompleks.
Uraian  tersebut  sejalan  dengan kewajiban  kepada  setiap  insan  untuk mampu  memelihara  kesehatan  diri  dan lingkungannya,  sebagaimana  tercantum dalam  Al- Qur’an  Surat  Yunus:  57,  yang artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang  kepadamu  pelajaran  dari  Tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit- penyakit  (yang  berada)  dalam  dada  dan petunjuk  dan  rahmat  bagi  orang-orangnya yang  beriman”.  Sementara  dalam  salah satu  hadits  Rosulullah  SAW  bersabda: “kesehatan  merupakan  salah  satu  hak  bagi tubuh  manusia”.  Dalam  hadits  lain, Rosululloh  SAW bersabda,  yang  artinya  : “Dua nikmat yang sering tidak
diperhatikan  oleh  kebanyakan  manusia yaitu kesehatan dan waktu luang.”
Agenda  MDGs  tersebut  memuat komitmen  global  dari  189  negara  di  dunia dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang  ingin  dicapai  pada  Tahun  2015 mendatang. Sasaran umum program MDGs meliputi delapan tujuan, yaitu: memberantas  kelaparan  dan  kemiskinan, memperoleh pendidikan dasar, mempromosikan  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan  perempuan,  mengurangi jumlah  kematian  anak,  meningkatkan kesehatan  maternal,  memerangi  infeksi HIV  dan  AIDS,  malaria,  dan  penyakit menular  lainnya,  menjamin  kelangsungan lingkungan hidup, mengembangkan kerjasama  global  untuk  pembangunan. Lima di antaranya terkait langsung dengan bidang kesehatan, sehingga menjadi indikator  derajat  kesehatan  masyarakat dalam bentuk Indeks Pembangunan Kesehatan  Masyarakat  (IPKM)  sebagai salah  satu  indikator  komposit  IPM  yang diukur  berbasis  komunitas,  di  antaranya Angka  Harapan  Hidup  (AHH),  Angka Kematian  Ibu  (AKI),  Angka  Kematian Bayi (AKB).
IPKM Kabupaten Garut mengalami kenaikan  terutama  pada  Tahun  2012  yaitu sebesar  69,92  poin  atau  sebesar  3,3% dibandingkan Tahun 2011. Hal ini disebabkan adanya peningkatan dari variabel-variabel pendukung, seperti
kenaikan  AHH  sebesar  0,43  poin,  serta penurunan  AKI  dan  AKB  yang cukup signifikan  sebesar  8,78  dan  0,67  poin. Namun  pencapaian  IPKM  di  atas  masih belum  mencapai  optimal  sebagaimana target yang diharapkan, yaitu sebesar 72,25 dengan  angka  peningkatan  AHH  sebesar 0,78  poin  serta  penurunan  AKI  dan  AKB sebesar  9,13  dan  0,87  poin.  Menurut  data terakhir  Pusdalisbang  Propinsi  Jawa  Barat Tahun  2012,  AHH  Kabupaten  Garut adalah  66,43  tahun,  tertinggal  2,17  tahun dari  AHH  Propinsi  Jawa  Barat  sebesar 68,60 tahun.
Secara  administratif,  Kabupaten Garut  terdiri  dari  42  kecamatan,  421 desa, dan  21  kelurahan  dengan  luas  wilayah 3.065,19  km 2 atau  306.519  ha.  Jumlah penduduk sebanyak 2.485.732 jiwa dengan tingkat  kepadatan  rata-rata  810  jiwa/km 2 yang merata di seluruh kecamatan, kecuali tertinggi  di  Kecamatan  Tarogong  Kidul dengan  kepadatan  5.924  jiwa/km 2 dan terendah  di  Kecamatan  Pamulihan  dengan kepadatan 136 jiwa/km 2 . Sementara terkait dengan upaya peningkatan derajat kesehatan  masyarakat,  jumlah  tenaga kesehatan  di  Kabupaten  Garut  sebanyak 1.723  orang,  di  antaranya  sebanyak  587 orang  adalah  perawat  yang  bertugas  di beberapa  instansi,  yaitu  di  65  unit Puskesmas,  tiga  unit  RS  sedangkan  yang lainnya bertugas di sejumlah sarana/fasilitas kesehatan mulai dari Rumah Bersalin, Balai Pengobatan,
Posyandu,  Toko  Obat/  Apotek,  dan  yang membuka  praktek  mandiri,  sehingga  total mencapai 738 orang perawat.
Dengan  demikian,  rasio  jumlah sarana/fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas  hanya  0,16  dibanding  nasional sebesar 0,48 atau satu Puskesmas menangani  38.869  jiwa  dibanding  angka ideal  25.000.  Sementara  dari  jumlah perawat, meski mengalami kenaikan jumlah sejak 2009 (654), 2010 (663), 2011 (673),  dan  2012  (736)  masih  jauh  untuk memenuhi  rasio  yang  memadai  dalam upaya  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat,  khususnya  yang  bermukim  di pedesaan. Artinya, satu perawat menangani sekitar 4.150 jiwa, sehingga rasio yang ada masih jauh dari kata ideal, yaitu 1:2.500.
Berdasarkan  uraian  permasalahan tersebut,  tersirat  sejumlah  hal  yang  belum sejalan dengan aturan perundang-undangan tentang  kesehatan  dan  tenaga kesehatan yang berlaku, di antaranya belum terimplementasikan- nya: UU  RI  No.  38 Tahun  2014  tentang  Keperawatan  BAB  I tentang  Keten  tuan  Umum  Pasal  3  ayat (d) ,bahwa: “Pengaturan keperawatan bertujuan  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan masyarakat”.
6. BAB IV  tentang  Regristrasi,  Izin Praktik, dan Registrasi  Ulang Pasal 17, bahwa:  “Untuk  melindungi  masyarakat penerima  jasa  pelayanan  kesehatan  dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Perawat,
Menteri dan Konsil Keperawatan bertugas  melakukan  pembinaan  dan pengawasan mutu perawat sesuai dengan kewenangan masing- masing”.
7. BAB  V  tentang  Praktik  Keperawatan Pasal  28  ayat (3)  dan  (4),  bahwa:
‘ Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan  pada  kode  etik,  standar pelayanan,  standar  profesi,  dan  standar
prosedur operasional.
Praktik Keperawatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  didasarkan  pada  prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah”.
8. BAB  VI  tentang  Hak  dan  Kewajiban Pasal  31,  bahwa:  “Perawat  dalam melaksanakan Praktik Keperawatan.
9. BAB X tentang Pengembangan,
Pembinaan, dan Pengawasan, Pasal 53.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif, karena  penulis  bertitik  tolak  dari  data sekunder dan menempatkan hukum sebagai  suatu  sistem  norma  dengan mengkaji  dan  menganalisis  ketentuan- ketentuan  berupa  peraturan  perundang- undangan  mengenai  perlindungan  hukum bagi perawat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya  sebagai  tenaga  kesehatan yang  merupakan  ujung  tombak  dalam meningkatkan  derajat  kesehatan  yang
optimal.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach) dan  pendekatan  kasus  (case  approach), karena  penulis  akan  melakukan  kajian terhadap  wewenang  perawat  yang  tidak sesuai target indeks pembangunan kesehatan masyarakat serta
menganalisisnya berdasarkan UU Keperawatan No 38 Tahun 2014.
Spesifikasi  yang  digunakan  adalah penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis, karena  hasil  penelitian  akan  memaparkan tentang  fakta-fakta  hukum  yang  kemudian dianalisis secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan gambaran secara jelas, sistematis  dan  menyeluruh  mengenai wewenang  perawat  dalam  mningkatkan indeks  pembangunan  kesehatan  manusia beserta  permasalahan  yang  dihadapinya, juga  berbagai  bentuk  perlindungan  hukum yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan  wewenang perawat  untuk  kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan dapat dipertanggungjawabkan. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:
1. Bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang mengikat, dan terdiri dari:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang  No  36  tahun  2009
tentang kesehatan
c. Undang-Undang Keperawatan No 38 tahun 2014 d. Permenkes RI No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 e. SK Menkes RI No.
1239/MENKES/SK/XI/2001
f. Peraturan  perundang-undangan  lain yang  berkaitan  dengan  perbankan dan lelang eksekusi hak tanggungan.
2. Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan hukum primer, yaitu:
a. Buku-buku  hasil  karya  para  sarjana Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Makalah/bahan  penataran  maupun artikel-artikel  yang  berkaitan  dengan materi penelitian.
3. Bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum tersier  yaitu  kamus,  ensiklopedia,  dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap bahan-bahan  hukum  primer dan  sekunder  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang dikaji.
Dalam  penelitian  ini  data  primer digunakan sebagai pendukung data sekunder  yaitu  dengan  cara  melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur  beberapa  unsur  terkait.  Data yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian kemudian  di  analisa  dengan  menggunakan metode deskriptif kualitatif/yuridis kualitatif, berdasarkan disiplin ilmu hukum
dengan  memperhatikan  fakta-fakta  yang ada di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat atau IPKM
Secara  keseluruhan  dalam  tiga tahun  terakhir,  kondisi  IPKM  Kabupaten Garut  menunjukkan  peningkatan  yang cukup  berarti. Meskipun  demikian,  hasil tersebut  masih  tertinggal  cukup  jauh dibandingkan  IPKM  kabupaten  lain,  dan IPKM Propinsi Jawa Barat secara regional. Dengan  demikian,  secara  keseluruhan, pencapaian  IPKM  tersebut  masih  rendah dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat. 2. Tugas & Wewenang  Perawat  dalam Meningkatkan IPKM Kabupaten Garut
Perawat  secara  nyata  telah  berhasil langsung dan optimal memberikan layanan kesehatan dan memberikan bantuan langsung  sukarela  kepada  masyarakatnya yang membutuhkan. Beberapa fakta menunjukkan, bahwa perawat sudah mampu berperan memberikan atau mensosialisasikan  pentingnya  kesehatan kepada masyarakat agar mampu memelihara kesehatan diri dan lingkungannya  secara  mandiri.  Namun beberapa  fakta  juga  menunjukkan,  bahwa perawat belum mampu sepenuhnya berperan  dalam  memberikan  pendidikan kesehatan kepada masayrakat dan keluarganya.
Oleh  karena  itu,  setiap  perawat diwajibkan  melakukan  kunjungan  ke rumah  warga  secara  teratur  untuk  lebih mendekatkan  petugas  denganmasyarakat terkait. Dengan kata lain, beberapa perawat sudah  mampu  menjadi  narasumber  untuk melakukan  identifikasi  dan  kajian  tenang kebutuhan  kesehatan  warga  atau  keluarga. Hal  ini  bisa  dilakukan  melalui  hubungan, koordinasi,  dan  komunikasi  antar  para petugas dengan warganya.
Sementara itu, dari sisi kemampuan dan  keterbukaan,  perawat  sudah  mampu bersikap  terbuka  kepada  warga  dalam membahas permasalahan kesehatan warga. Beberapa  di  antaranya  bahkan  dipercaya warga sebagai warga yang perduli terhadap kesehatan warga, khususnya yang ditempatkan  di  wilayah-wilayah  terpencil, seperti  Bagian  Selatan  Kabupaten  Garut meliputi Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet,  Bungbulang,  Pakenjeng,  dan kecamatan  lainnya.  Hal  ini  mengingat jumlah  perawat  yang  ditempatkan  di wilayah  pelosok  masih  sedikit  dan  jauh memenuhi rasio kebutuhan warga. Sedangkan  perawat  yang  ada  di  wilayah perkotaan atau lebih dekat ke pusat ibukota kabupaten  telah  mampu  bekerja  sama dengan  beberapa  pihak  atau  dalam berbagai program kesehatan warga, seperti Posyandu, Puskesmas, serta tempat Praktik Keperawatan Mandiri.
Kondisi diatas merupakan kontribusi peran  perawat  dalam  rangka
menggerakkan  warga untuk  menunjang kesehatan  lingkungan  secara  keseluruhan, khususnya yang terkait dengan implementasi  UU  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  dan  UU  No.  36  Tahun 2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  pada umumnya,  serta  UU  No.  38  Tahun  2014 tentang  Keperawatan  pada  khususnya secara optimal.
Undang-Undang No 36 tahun 2009 pasal  14  ayat  (1)  pemerintah  bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat  yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.  Upaya  kesehatan  dilaksanakan pada  fasilitas  kesehatan  (UU  No  36  tahun 2009  tentang  kesehatan  pasal  30)  serta fasilitas kesehatan lainnya (UU Keperawatan  No  38  tahun  2014  pasal  28 yaitu  panti  jompo,  rumah  klien,  panti asuhan,  panti  sosial,  perusahaan,  dan sekolah). Pada pasal 21  ayat (3) ketentuan tenaga  kesehatan  diatur  dengan  undang- undang  (pada  profesi  keperawatan  yang mengatur  adalah  Undang-Undang  No  38 Tahun  2014  tentang  Keperawatan).  Ayat (1) pasal 21 menjelaskan salah satu tenaga kesahatan yaitu tenagakeperawatan.
Menurut  Permenkes  148  tahun 2010 pada Bab II Pasal 2 ayat (1) Perawat dapat  menjalankan  Praktik  pada  fasilitas pelayanan  Kesehatan.  Pada  ayat  (2) fasilitas  pelayanan  kesehatan  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat (1)  meliputi  fasilitas pelayanan  kesehatan  di  luar  praktek mandiri dan atau praktik mandiri. Ayat (3) perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) berpendidikan minimal Diploma III Keperawatan. Pada pasal 8 dijelaskan ayat (2)  praktik  keperawatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditujukan  kepada individu, keluarga,, kelompok, dan masyarakat.  Ayat  (3)  praktik  keperawatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilaksanakan
melalui kegiatan:
pelaksanaan asuhan keperawatan, pelaksanaan  upaya  promotif,  preventif, pemulihan  dan  pemberdayaan  masyarakat, dan pelaksaan tindakan keperawatan.
Menurut Undang-Undang Keperawatan  No  38  Tahun  2014 untuk tercapainya  tujuan  dan  sasaran  menuju terwujudnya  visi  Departemen  Kesehatan, maka  peran Departemen  dan  Dinas
Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan sebagai berikut:
1. Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor Untuk  mengoptimalkan  pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan kerja  sama  lintas  sektor  yang  mantap. Demikian  pula  optimalisasi  pembangunan berwawasan  kesehatan  yang  mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan,  menuntut  adanya  penggalangan kemitraan lintas sektor dan segenap potensi
bangsa. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sector lain perlu memperhatikan  dampak  dan  mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk  itu  upaya  sosialisasi  masalah- masalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.  Kerja  sama  lintas sektor  harus  dilakukan  sejak  perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian,  sampai  pada  pengawasan dan penilaiannya.
2. Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas
Pelaksanaan  program  dan  kegiatan Departemen  Kesehatan  akan  efektifdan efisien  bila  upaya  pengawasan  terus ditingkatkan  intensitas  dan  kualitasnya melalui  pemantapan  sistem  dan  prosedur pengawasan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berbasis kinerja.
3. Peningkatan Kemampuan Daerah
Memasuki  era  desentralisasi  dan pelaksanaan  kebijakan  otonomi  daerah, peran  Pemerintah  Daerah  sangat  penting dan  menentukan  dalam  pencapaian  tujuan pembangunan  kesehatan.  Oleh  karenanya kemampuan  daerah  dalam  manajemen kesehatan  yang  mencakup  administrasi kesehatan, pengembangan sistem informasi kesehatan, hukum atau peraturan perundang-undangan  di  bidang  kesehatan, serta penelitian dan pengembangan
kesehatan  perlu  ditingkatkan.  Pemerintah Daerah  harus  mampu  mengemban  tugas- tugas pembangunan kesehatan yang merupakan urusan rumah tangganya melalui desentralisasi pembangunan kesehatan  dengan  sumberdaya  sendiri  dan dana  dekonsentrasi  serta  pembantuan. Departemen  Kesehatan  harus  mampu memfasilitasi  Pemerintah  Daerah  dalam penyusunan sistem kesehatandaerah, rencana  pembangunan  kesehatan,  serta penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan di daerah.
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta Dalam  era  reformasi,  masyarakat termasuk  swasta  harus  berperan  aktif dalam  pembangunan  kesehatan  yang dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan.
Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya  kebutuhan  kesehatan  dan kesinambungan pelayanan kesehatan.
Kemitraan  dengan  swasta  diarahkan  pada
pengembangan upaya kesehatan perorangan,  tanpa  mengabaikan  peran swasta dalam upaya kesehatan masyarakat. 5. Pengembangan Sumber daya Kesehatan agar  pembangunan  kesehatan dapat  terselenggara  secara  berhasil-guna dan  berdaya-guna,  diperlukan  sumberdaya manusia  kesehatan  yang  bermutu  serta berahlak baik.
6. Pelaksanaan Upaya Kesehatan.
Sesuai  dengan  paradigma  sehat, Departemen  Kesehatan  harus  memberikan pengutamaan pada upaya kesehatan masyarakat  yang  dipadukan  secara  serasi dan  seimbang  dengan  upaya  kesehatan perorangan.  upaya kesehatan  masyarakat yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Terkait  dengan  peningkatan  IPKM, perawat  sangat  jelas  memiliki  peran  yang sangat  penting.  Meskipun  dari  segi kuantitas  masih  kurang, namun  perannya sangat  dirasakan,  terutama  saat  tenaga medis  dokter  atau  tenaga  ahli  dan  teknis lainnya  tidak  berada  di  tempat  karena sedang  tugas  lapangan  atau  tugas  luar. Kondisi  tersebut  dimungkinkan  karena perawat sudah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan  Praktik  Keperwatan Mandiri dengan pemenuhan kriteria tertentu,  sehingga  langsung  atau  tidak langsung  berperan  dalam  meningkatkan IPKM.
Penentuan kriteria pencapaian IPKM  dijelaskan  dalam  buku  panduan bidang  Promosi  Kesehatan  Kementrian Kesehatan RI, yaitu IPKM tinggi lebih dari 80  point  tidak  tercapai  oleh  Kabupaten Garut  yang  menduduki  69,76  point  dari yang sudah ditargetkan sekitar 72,25 point.
Uraian  tersebut  juga  menegaskan bahwa  perawat  secara  nyata  telah  berhasil langsung dan optimal memberikan layanan
kesehatan dan memberikan bantuan langsung  sukarela  kepada  masyarakatnya yang membutuhkan. Beberapa fakta menunjukkan, bahwa perawat sudah mampu berperan memberikan atau mensosialisasikan  pentingnya  kesehatan kepada masyarakat agar mampu memelihara kesehatan diri dan lingkungannya  secara  mandiri.  Meskipun di satu sisi beberapa fakta juga menunjukkan,  bahwa  perawat  belum mampu sepenuhnya berperan dalam memberikan  pendidikan  kesehatan  kepada masayrakat  dan  keluarganya.  Dengan  kata lain,  beberapa  perawat  sudah  mampu menjadi  narasumber  untuk  melakukan identifikasi  dan  kajian  tenang  kebutuhan kesehatan warga atau keluarga. Hal ini bisa dilakukan  melalui  hubungan,  koordinasi, dan komunikasi antar para petugas dengan warganya  yang  bisa  dilakukan  melalui berbagai  kegiatan  sosialisasi  program kesehatan di masyarakat, seperti Posyandu dan kegiatan lainnya.
Berdasarkan temuan dan
kesimpulan di atas, ada  beberapa hal  yang merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan  IPKM  Kabupaten  Garut. Untuk  itu  diperlukan  suatu  perubahan paradigma  dan  konsep  pembangunan kesehatan.
1. Dosen STIKes Karsa Husada Garut

## DAFTAR PUSTAKA
Ar-rahman.(2013). Al-Quran Perkata, dalam bahasa Indonesia – Inggris. Ananto. (2006).UKS:Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah. Yrama Widya. Bandung. Baltagi, B.H. (2001). Econometrics Analysis of Panel Data Third edition.
Great Britain. Biddles Ltd.
BPS-Bappenas-UNDP.  (2001).  Indonesia
Human  Development  Report  2001. Towards a New Consensus: Democracy and Human
Development  in  Indonesia.    BPS- Statistics  Indonesia,  Bappenas  dan UNDP Indonesia. Jakarta.
Brian  W  Harvey dan Franklin  Meisel. (1985). Auctions  Law  and  Practise.
London:
Butterworth & Co (Publishers) Ltd.
Dinas Kesehatan. (2013). Profil Kesehatan
Kabupaten Garut Tahun 2013. Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Garut. Effendi,  Ferry  dan  Makhfudli.  (2009).
Keperawatan Kesehatan Komunitas :
Teori & Praktek dalam Keperawatan. Salemba Medika.
Jakarta.
Hans Kelsen. (1967). Pure Theory of Law.
University of Press. Los Angeles.
Hans  Kelsen.  (2006). Teori  Hukum  Murni
(Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif). Nusamedia. Bandung. Helm Ann. (2008). Malpraktek Keperawatan  Menghindari  Masalah Hukum. EGC. Jakarta. Hendrik. (2009). Etika  dan  Hukum Kesehatan. EGC. Jakarta. Kusnanto.  (2009). Pengantar  Profesi dan Praktik Kep.Profesional. EGC.
Jakarta. Masruri, Muhsinatun Siasah,dkk. (2002). Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup. Yogyakarta. Moehadjir, N.H. (2002). Metodologi
Penelitian  Kualitatif. Edisi  IV, Penerbit Rake Sarasin. Yogyakarta. Moleong, L.J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Remadja Rosda Karya. Bandung.
Mimin  Emi  Suhaemi. (2010). Etika Keperawatan  dan  Aplikasi  Pada
Praktek. EGC. Jakarta.
Nazir,  Moh.  (2011). Metode  Penelitian.
Cetakan  Ketujuh.  Penerbit  Ghalia Indonesia. Jakarta.
Perry  And  Potter. (2002). Buku  Ajar Fundamental  Keperawatan,  Konsep, Praktek dan Teori. EGC. Jakarta. Priharjo  Robert.  (2008). Konsep  dan Prespektif Praktik Keperawatan Profesiona., EGC. Jakarta.
Reziq,  Saeed,  Mahdy  Krezem.  (2007).
Study Islam Praktis. Media Dakwah. Jakarta.
RPJMD  Pemkab  Garut.  (2014). Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Garut 2014-2019.  Perda  Kabupaten  Garut No.  3  Tahun  2014  tanggal  2  Juli 2014.  Reg.  Perda  Kabupaten  Garut pada  Propinsi  Jabar  No.  65/2014. Garut.
Stevens  Paul. (2007). Pengantar  Riset Pendekatan  Ilmiah  Untuk  Profesi Kesehatan. EGC. Jakarta.
Sudiono. (2013). Kenapa Dokter Menggugat  Praktik  Keperawatan Mandiri  ?.  Artikel  Nurse  Educator, Clinical Instructor and Researcher in
A  Private  University College  in Malaysia. (on line). Tersedia : http://netsains.net/2013/05/kenapa-
dokter-menggugat-praktik- keperawatan
-mandiri/28/05/2013
[akses 25 Juli 2014]. Sugiyono.  (2006). Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D,
Cetakan Ke 6. Penerbit CV Alfabeta.
Bandung. Suharsimi  Arikunto.  (2010). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan
Praktik.  Edisi  Revisi  2010.  Cetakan
Ke-14.  Penerbit  PT  Rineka  Cipta.
Jakarta.
Wahono,  dkk.  (1995).  Fungsi Keluarga  Dalam Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia. Departeman  Pendidikan  Dan
Kebudayaan. Semarang. Yudha  Pandu,  dkk. (2010). Undang-
Undang  Kesehatan  dan  Praktek
Kedokteran.  Indonesia  Legal  Center Publishing. Jakarta.