## Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Media Cetak
Oleh: I.M. Hendrarti
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## ABSTRACT
This paper deals with an analysis of news on the issue of women’s reproductive health. The data  are  selected  from  seven  local  newspapers.  The  research  found  out  that  the  number  of news  that  exposed  women’s  reproductive  health  was  significant.  In  the  period  of  Juli  to Agustus  2007  isue  on  women’s  health  was  adequately  exposed.  The  main  topic  of  women’s health  was  related to  the  women’s  reproductive  health.  To  be  specific,  it  usually  dealt with the process of child bearing and the high rates of women’s immortality during child labor. The problem is that the news is embedded with patriarchal point of view in which women are denied voice.
Keywords: women’s reproductive health, feminism, gender identity, journalism
Pendahuluan
Sejalan dengan era Reformasi, keikutsertaan  Indonesia  selaku  anggota PBB dalam menyetujui Deklarasi Millenium  pada  tahun  2000  memberi isyarat  bahwa  Indonesia  sudah  membuka diri (bahkan memberikan komitmen) untuk mendukung  gerakan  kesetaraan  gender ( gender  equity ).  Komitmen  ini  tertuang secara umum dalam Millenium Development  Goals ,  tujuan  ketiga  tentang promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan  wanita  dan  juga  tujuan kelima  tentang  perbaikan  kesehatan  ibu (United  Nations  2005).  Adapun  Indonesia juga telah meratifikasi CEDAW ( Convention  on  the  Elimination  of  All Forms of Discrimination Against Women ).
Implikasi  dari  keikutsertaan  Indonesia dalam  berbagai  kesepakatan  internasional ini adalah, idealnya, adanya advokasi serta berbagai  kebijakan  yang  mengarah  kepada kesetaraan  gender.  Secara  lebih  terperinci, kebijakan-kebijakan  ini  harus  mengarah kepada penghapusan segala bentuk diskriminasi  pada  perempuan,  kesetaraan gender  dalam  pendidikan,  kesetaraan gender  dalam  pengambilan  keputusan rumah  tangga,  kesetaraan  gender  dalam pekerjaan dan pendapatan, serta kesetaraan dalam partisipasi sosial dan politik (United Nations  2005,  UNICEF  2007).  Adapun muncul  kesadaran  baru  bahwa  dengan kesetaraan  hak  perempuan  dan  juga  hak perempuan  sebagai  ibu  maka  qualitas  hak serta kesejahteraan anak secara umum juga akan menjadi lebih baik.
Walau  sudah  ada  berbagai  pergerakan progresif ini, masih perlu diselidiki apakah figur  perempuan  yang  muncul  dalam wacana  publik  (seperti  media  cetak)  sudah mulai mengadopsi sudut pandang progresif ini.  Tulisan  ini  merupakan  usaha  untuk menelusuri wacana kultural tentang kesehatan  reproduksi  perempuan.  Asumsi dasar  yang  melandasi  tulisan  ini  adalah mempertanyakan  sudut  pandang  yang digunakan orang dalam menciptakan wacana kultural tentang kesehatan reproduksi  perempuan.  Apakah  wacana tentang  kesehatan  reproduksi  perempuan (kapasitasnya  sebagai  ibu)  itu  benar-benar dibuat  dan  dilihat  dari  sudut  pandang perempuan atau pihak lain, yang didominasi  oleh  kelompok  yang  sangat patriarkis,  misalnya:  suami,  penguasa, petugas  kesehatan  dan  lain  sejenisnya? Dalam wacana publik, fakta yang menyangkut sudut pandang tentang kesehatan reproduksi perempuan sebenarnya  sangat  penting  namun  selalu tak-pernah  diperhitungkan  oleh  pemegang hegemoni  sosial-politik.  Konsekuensinya, pengertian  tentang    kesehatan  reproduksi perempuan  tidak  pernah  dipertanyakan secara  kritis  bahkan  selalu  dianggap sebagai  sesuatu  hal  yang  telah  sesuai kodrat.
Wacana  Publik  dan  Ide  Kultural tentang Peran Perempuan
Dalam  wacana  publik  yang  sudah  mapan selama  ini,  peran  dasar  perempuan  yang dianggap  normal  adalah  peran  feminin- masokistik,  pasif,  dan  peran  keibuan  yang mengorbankan  diri.  Untuk  memenuhi peran  ini,  perempuan  harus  menekan  ata mengingkari  semua  sifat  agresivitas  dan sensualitas  yang  ada  dalam  kepribadian perempuan  agar  supaya  mereka  dapat menumbuhkan rasa keibuan mereka. Stereotipe  tentang  perempuan  baik  ini secara  langsung  mengarah  kepada  ide kultural  tentang  kodrat  perempuan  yaitu menjadi  ibu.  Konsekuensinya,  masyarakat yang mendukung wacana kultural semacam itu  akan  mengidealkan  tingkah  laku perempuan yang sesuai dengan watak “ibu yang  baik”,  yang  memilih  aktualisasi komitmennya  untuk  mencintai,  mengasuh dan  memelihara  anaknya.  Dengan  kata lain,  masyarakat  akan  cenderung  memberi stigma terhadap perempuan  yang dianggap kurang trampil dalam melakukan kewajiban  keibuan  tersebut.    Sebaliknya, mereka  tidak  akan  memberikan  stigma terhadap  laki-laki,  apa  pun  watak  dan perangainya,  karena  tanggungjawab  dalam mengasuh anak dianggap bukan merupakan kodratnya.
Perspektif  sosial  terhadap  perempuan yang  seperti  ini  membuat  perempuan mempunyai sikap yang ambivalen terhadap
masa depan mereka dalam menjalani hidup mereka. Sikap ambivalen ini terjadi karena adanya konflik internal dalam diri perempuan.  Di  satu  sisi  mereka  harus memiliki    komitmen  untuk  menjadi  ibu terhadap  anaknya, 1 di  sisi  lain,  mereka harus  memiliki  komitmen  pula  untuk mengembangkan diri di luar peran domestik/maternal  perkawinan  (misalnya lewat karier dan pekerjaan).
Ide  kultural  tentang  sifat  mutlak dan  kodrati  perempuan  sebagai  ibu  di dalam  aspek  maternal  dan  domestik  ini  di dasarkan pada konsep “ maternal responsibility ”  (tanggungjawab  keibuan) (Suleiman  1988).  Konsep  ini  terasa  lebih manusiawi daripada pandangan (dan tuntutan) bahwa perempuan harus sanggup menjadi  ibu  yang  serba  bisa  dan  dapat menangani  segala permasalahan anak serta aspek domestik keluarga. Namun demikian,  tak-peduli  apakah  perempuan sebagai ibu merasa tak-kuasa dan kewalahan  dalam  mengasuh  anaknya, semua  kejadian  buruk  yang  menimpa anaknya  dianggap  sebagai  tanggung-jawab mereka  sepenuhnya.  Barangkali  di  sinilah letak  dari  ketidak-adilan  kultural  bagi perempuan;  mereka  dianggap  ada  (sebagai orang  yang  menjalankan  peran  maternal
1 Konflik  ini  disebabkan  oleh  perasaan  perempuan sebagai  ibu  yang  menganggap  bahwa  anaknya membutuhkan  dirinya  dan  bergantung  total  hanya kepada  dirinya  dan  bukan  kepada  orang  lain meskipun orang lain itu adalah figur ayah.
dan  domestik)  namun  aspirasi  dan  sudut pandang  perempuan  sering  dianggap  tidak ada/tidak  berarti  ( present  but  absent ) (Kaplan  1992).  Apabila  anaknya  tumbuh berkembang baik, peran perempuan sebagai ibu itu dianggap sudah sewajarnya sesuai  kodrat,  sebaliknya  apabila  anaknya tumbuh  kurang  semestinya,  mereka  pantas diberi  stigma  secara  kultural.  Kultur  yang memihak  ini  merupakan  bukti  bahwa aspirasi  perempuan  sebagai  ibu  jarang dilihat  dari  sudut  pandang  perempuan  itu sendiri.  Anehnya,  kultur  patriarki  yang cenderung  memberi beban  kesalahan kepada perempuan ini tidak pernah dikritisi oleh kebanyakan kaum  perempuan  sendiri. Hal  ini  mungkin  disebabkan  karena kebanyakan perempuan sudah menginternalisasi kewajiban maternal yang nanti  akan  (atau  sedang)  dijalaninya. Padahal  persepsi  ini  sebenarnya  hanyalah fantasi  belaka,  karena  pada  kenyataannya, tidak  ada  seorang  pun  perempuan  ibu  di dunia  ini  yang  bisa  selalu  mengatasi  dan mengetahui  segala-galanya  atau  memiliki tanggung  jawab  absolut  terhadap  nasib anaknya.
Perempuan  Indonesia,  secara  relatif, memiliki  kemandirian  dalam  keluarga, dibandingkan dengan perempuan di kelompok  masyarakat  lain  (Geertz  1963, Errington  1990).  Pendapat  ini  didukung oleh  kenyataan  bahwa  banyak  ditemukan perempuan  yang  menjadi  pedagang  di
pasar-pasar  tradisional.  Dengan  berprofesi sebagai  pedagang,  para  perempuan  ini memiliki  kemandirian  di  bidang  ekonomi keluarga.  Bahkan  para  perempuan  yang tidak  memiliki  pekerjaan  pun  dianggap memiliki  kemandirian  ekonomi  karena merekalah yang lazimnya mengatur ekonomi keluarga.
Namun  pada  praktiknya,  peran  sosial perempuan yang mandiri ini juga dibayang-bayangi  oleh  ideologi  gender yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah  dibandingkan  posisi  kaum  pria. Ideologi  gender  ini  mengajarkan  bahwa perempuan  sebagai  ibu  tidak  pantas  untuk merasa setara, apalagi dominan, di hadapan suaminya.  Dengan  kata  lain,  perempuan yang telah mandiri secara ekonomi maupun pendidikan  tetap  harus  merasa  bergantung atau  tunduk,  secara  sosial  dan  kultural, pada  pasangan  prianya  atau  figur  laki-laki lain  (ayah,  paman  atau  kakak  laki-laki). Berdasarkan  kenyataan  itu,  Hatley  (1990) menduga  bahwa  di  Indonesia  terdapat ambivalensi  dalam  diri  para  perempuan berkenaan dengan posisi sosial dan kultural mereka.
Karena  posisi  perempuan  ibu  dalam kultur  patriarki  di  Indonesia  bersifat ambivalen,  maka  para  perempuan  yang memiliki  karier  dan  mandiri  secara profesional  menghadapi  persoalan  sosial yang cukup serius. Mereka seringkali harus berperan  sebagai  (a)  isteri  yang  berposisi
subordinat  di  bawah  suami  yang  secara sosial  telah  dinobatkan  sebagai  kepala keluarga,  (b)  ibu  yang  bertanggung  jawab merawat  anak  dan  menjalankan  pekerjaan domestik  dalam  keluarga  tetapi  sekaligus (c)  harus  bisa  berdiri  bebas  sebagai manusia  mandiri  yang  profesional  dalam bidang yang ditekuninya. Tentu saja, peran ganda  ini  tidak  gampang  dijalankan  oleh seorang perempuan ibu tanpa konflik  yang lumayan  pelik  ketika  ia  dituntut  untuk melaksanakan  aneka  norma  sosial  yang sesuai  dengan  wacana  kultural  yang berkembang di masyarakat kita.
Pada  tahun  2003,  pernah  dilakukan penelitian  media  (pemberitaan  media cetak)  mengenai  wacana  publik  terhadap peran perempuan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam pemberitaan media cetak, peran perempuan cenderung  didefinisikan  dalam  peran mereka  sebagai  ibu.  Selain  itu,  pendapat atau  perspektif  perempuan  sendiri  sebagai ibu  jarang  dimunculkan,  bahkan  jika masalahnya  menyangkut  kesehatan  ibu  itu sendiri. Yang justru ditonjolkan oleh media massa  adalah  wacana  yang  berasal  dari para  penegak  hukum  (dalam  kasus  aborsi) dan/atau  dari  para  petugas  kesehatan (dokter).  Oleh  para  wartawan,  pendapat mereka  ini  sering  dikutip  dan  dianggap “objektif” sehingga pantas untuk menjelaskan  kesehatan  perempuan.  Akan tetapi, pendapat-pendapat para ahli
kesehatan ini hanya cenderung memberikan  beban maternal  responsibility (tanggungjawab  keibuan)  begitu  berat kepada perempuan ibu hamil tanpa melihat hubungannya dengan permasalahan struktural seperti kemiskinan dan buruknya layanan kesehatan.
Penelitian tahun 2003 itu menyimpulkan  bahwa  terdapat  sedikit perbedaan antara wacana tentang peran dan fungsi  perempuan  yang  dikembangkan  di masa  Orde  Baru  dan  wacana  di  masa Reformasi.  Pada  zaman  Orde  Baru,  figur perempuan  dianggap  sangat  lemah  dan pasif sehingga mereka perlu dikelola dalam organisasi-organisasi wanita, seperti, PKK, Persit atau Darma Wanita. Bahkan perempuan dianggap tak memiliki pengetahuan  tentang  kondisi  tubuhnya sendiri. Nasib  dan keselamatan perempuan sebagai ibu dan anaknya harus dipercayakan  pada  figur-figur  dan  institusi dominan.  Di  zaman  Reformasi,  wacana tentang peran dan fungsi perempuan sedikit bergeser. Aneka macam wacana yang sarat dengan  larangan  dan  anjuran  dilontarkan untuk membatasi gerak dan peran perempuan.  Seolah-olah  hanya  perempuan sajalah  yang  harus  bertanggungjawab untuk  menjaga  dan  melaksanakan  proses reproduksi  yang  dianggap  sangat  penting bagi kelangsungan hidup masyarakat.
Wujud dari hak perempuan:
Sesuai  dengan Millenium  Development Goals (MDG) yang sudah disebut sebelumnya,  dua point penting  yang  harus dilaksanakan  oleh  masyarakat  di  semua negara  (termasuk  Indonesia)  yang  telah meratifikasinya  adalah  (1)  kesetaraan gender, dan (2) peningkatan kesehatan bagi perempuan  ibu.  Tugas  media  massa (termasuk  pers)  tentu  saja  menyebar- luaskan program MDG itu.
Makna  dari  itu,  isu  kesehatan perempuan  ( point 2),  barangkali,  lebih mudah dipahami tetapi “kesetaraan gender” ( point 1)  masih  perlu  diinterpetasikan, walaupun  keduanya  saling  berkaitan.  Oleh sebab  itu,  alangkah  tepatnya  apabila interpretasi  itu  dikaitkan  dengan  berbagai isu  yang  memicu  lahirnya  CEDAW.  Isu keseteraan  gender  itu  mencakup:  (a) kesetaraan  dalam  hal  ekonomi  atau  akses ke  sumberdaya  atau  lebih  konkretnya adalah  hak  memperoleh  pekerjaan,  (b) kesetaraan dalam hal memperoleh pendidikan,  (c)  kesetaraan  dalam  hal menjalankan  aktivitas  politik.  Apabila kedua macam point yang ditegaskan dalam MDG  itu  digabungkan,  maka  beberapa isu/topik  (dan  isu  pelanggaran  terhadap point itu)  berikut  ini  seharusnya  menjadi berita utama dalam media massa, termasuk media cetak.
1. Kesehatan perempuan ibu
2. Kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan 3. Kesetaraan dalam memperoleh
pendidikan
4. Kesetaraan dalam menjalankan aktivitas sosial-politik
Tabel 1
Apakah para pekerja di media cetak di  Jawa  Tengah  telah  memahami  hak perempuan  dan  melaksanakan  tugas  untuk menyebarkan informasi tentang itu? Untuk menjawab  pertanyaan  (yang  berkaitan dengan appeals  to  principle )  ini  perlu dicarikan  bukti  otentik  yang  berkaitan dengan  beberapa  kata-kunci  yang  termuat dalam  kotak Framing  Devices .  Maksud dari  kelima  kata-kunci  itu  adalah  sarana framing yang berkaitan dengan
“penggunaan  bahasa  verbal”,  misalnya: metafora,  frasa,  contoh,  penggambaran, dan  “sarana  visual”,  misalnya: lay  out , separasi, foto, dan penempatan halaman.
Dalam  penelitian  ini,  berita  yang dianalisis  berasal  dari  media  cetak  yang diseleksi selama bulan Juli – Agustus 2007. Berbagai isu atau topik tentang perempuan dapat  disarikan  dalam  dalam  tabel    2  di bawah ini.
No Isu atau topik Frame Inti Jumlah 1 Umum/ring an Isu umum/rin gan 1283 2 Kekerasan thd perempuan Kekerasa n 274
pada umumnya 3 Isu  khusus perempuan pada umumnya Isu khusus 117 4 Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hak/kegi atan sosial 106 5 Kesehatan Hak/kegi atan sosial 90 6 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kekerasa n 83 7 Pembunuha n  terhadap perempuan Kekerasa n 50 8 Pekerja Seks Komersial (PSK) Hak/kegi atan sosial 44 9 Kekerasan seksual terhadap perempuan Kekerasa n 17 10  Olah-raga Hak/kegi atan sosial 16 11  Pageblug Isu khusus 14 12  Pendidikan  Hak/kegi atan sosial 3
Tabel 2: Ranking berita tentang perempuan berdasarkan jumlah topik
Sekarang  silakan  membandingkan  isu dalam  tabel  2  ini  dengan  isu  penting  yang menjadi  point  MDG  di  atas,  yakni,  hak perempuan  untuk  memperoleh  akses  ke fasilitas:  (1)  kesehatan,  (2)  pekerjaan,  (3) pendidikan,  dan  (4)  sosial-politik,  yang
telah dipaparkan di atas. Berbagai isu/topik yang berasal dari frame inti itu merupakan wujud konkret dari hak perempuan. Dalam kategori  “hak/kegiatan sosial” itu, terdapat lima  isu/topik,  (a)  s/d  (e),  yang  bisa dikelompokkan  menjadi:  (1)  isu  tentang pekerjaan  (a)  dan  (b),  (2)  isu  tentang kesehatan  (c),  (3)  isu  tentang  pendidikan (d), dan (4) isu tentang sosial/politik (e).

## Representasi  dari  hak  perempuan:
Apakah  perempuan  telah  memperoleh liputan  yang  memadai  dalam  hal  kegiatan mereka?
Pertama , isu  pekerjaan  menikmati ranking tertinggi  dalam  studi  tersebut,  yakni:  146 berita atau 56,3% dari total 259 berita yang mencerminkan  wujud  dari  hak  perempuan di  masyarakat,  namun  semua  orang  yang membaca  fakta  ini  mungkin  akan  heran ketika  melihat  bahwa  isu  pekerjaan perempuan  yang  dianggap  memiliki  kadar newsworthy oleh  pekerja  pers  di  Jawa Tengah  adalah  hal  yang  berkaitan  dengan profesi  yang  sering  dimaknai  secara derogatory ,  sebagai  TKW  (106)  dan  PSK (44). Bahkan jumlah berita tentang PSK itu lebih tinggi dari pada jumlah berita tentang kesehatan  perempuan  (3).  Apakah  ini memberikan bukti bahwa para pekerja pers di Jawa Tengah masih terjebak pada frame inti yang patriarkis?
Kedua, isu tentang kesehatan cukup memperoleh  porsi  berita,  berjumlah  90,
atau  rata-rata  1,5  berita  per  hari  selama bulan  Juli  s/d  Agustus  2007.  Sedikit  lebih baik  dari  pada  isu  tentang  kegiatan sosial/politik yang direpresentasikan dalam berita  tentang  kegiatan  “olah-raga”  oleh perempuan, yang hanya memperoleh angka 16.
Ketiga , isu tentang pendidikan bagi perempuan  memperoleh  porsi  berita  yang paling  minim  (3).  Seolah-olah,  perempuan di Jawa Tengah telah memperoleh kesetaraan  dengan  laki-laki  dalam  hal pendidikan  sehingga  tidak  perlu  mendapat liputan  khusus.  Barangkali,  menurut frame inti  para  pekerja  media,  pendidikan  hanya perlu  bagi  anak,  bukan  bagi  perempuan sehingga ratio perbandingan  beritanya sangat mencolok, yakni: 1095 : 3.
Keempat ,  isu  tentang  kegiatan sosial/politik oleh perempuan masih kurang memperoleh liputan meskipun sedikit lebih baik  dari  pada  isu  pendidikan.  Namun, anehnya representasi dari kegiatan sosial/politik  oleh  perempuan  itu  hanya berkaitan  dengan  kegiatan  olah-raga  (16). Barangkali,  kegiatan  politik  praktis  oleh perempuan  dianggap  oleh  para  perkerja media  cetak  sebagai  berita  umum  (yang tak-dianalisis dalam studi ini), bukan berita khas  perempuan,  sehingga  luput  dari pengamatan.

## Berita Tentang Kesehatan Perempuan
Dalam kesempatan ini, yang menjadi topik utama  adalah  berita  tentang  kesehatan perempuan.  Berita  semacam  itu  sebagian besar dikaitkan dengan kesehatan reproduksi  perempuan  yakni  berupa  berita tentang  kematian  ibu  saat  melahirkan. Perhatikan  contoh  beberapa  berita  berikut ini:
(No.  1) “13  Ibu  Meninggal  saat Melahirkan”
Wonosobo,  Ketua  PKK  Wonosobo Hj  Kusi  Kholiq  mengungkapkan angka kematian ibu (AKI) pada saat melahirkan di daerah ini meningkat dibandingkan  dengan  sebelumnya. Pada  tahun  2006  tercatat  11  ibu meninggal  ketika  melahirkan  dan saat  ini  saja  Agustus  2007  sudah mencapai 13 kasus. ( 24/08/07 )
(No.  2) Kematian  Ibu  dan  Bayi Tinggi
Pemalang. Data dari Dinas Kesehatn Kabupaten (DKK) Pemalang  menyebutkan  setengah tahun  terakhir,  Januari-Juli  2007, setidaknya 20 dan 63 bayi meninggal  dunia  terkait  persalinan yang  dijalani.  Penyebab  kematian ibu biasanya keracuanan lebih-lebih di waktu nifas. Sedangkan bayi dari proses  persalinan  yang  kurang tepat.  DKK  setempat  berusaha mempromosikan  persalinan  yang baik. ( 31/08/07)
Berita  nomer  1  dan  2  merupakan straight news berisi  laporan  tentang  pendapat  para pejabat  atau  petugas  kesehatan.  Berita tentang kematian ibu ini dilengkapi dengan data berupa angka-angka kematian.
Pendapat  para  petugas  kesehatan  tersebut ditampilkan untuk mempromosikan kegiatan  mereka,  lihat  berita  no.  2. Namun,  karena  berita  tersebut  berupa straight news, pembaca (terutama perempuan)  tidak  mendapatkan  manfaat apa-apa  mengenai  rahasia  atau  kesulitan dalam proses melahirkan yang mengancam jiwa mereka.
Selain  berita  tentang  kesehatan reproduksi,  para  penulis  berita  juga  sering memberitakan tentang perempuan (terutama PSK) yang terinfeksi HIV-AIDS. Mereka itu ditampilkan sebagai pihak yang paling  berpotensi  menularkan  penyakit tersebut.  Perhatikan  contoh  berita  tentang hal tersebut berikut ini:
(No.  3)  “ Penderita  AIDS  Diminta Dikarantina ”
Batang_Pemkab  Batang  diminta mengarantina para penderita HIV/AIDS sembari diberi pengobatan.
Tujuannya, untuk
mengeliminasi penyebaran HIV/AIDS ke  masyarakat  umum. Permintaan  tersebut  disampaikan Ketua  Komisi  B,  Slamet  Maskuri, kemarin. “Kenyataannya, penularan HIV/AIDS  kini  tak  lagi  terbatas pada kelompok resiko tinggi seperti pekerja seks atau pengguna narkoba.  Tapi,  penyebarannya  ke masyarakat  umum  juga  makin cepat.  Jadi  saya  usulkan,  agar pemkab mengarantina PSK penderita HIV/AIDS sambil diberi pengobatan,” katanya. ( 05/07/07 )
Penulis  berita  di  atas  melaporkan pernyataan  seorang  anggota  DPRD  yang
khawatir  tentang  penularan  HIV-AIDS.
Nara  sumber  menyatakan  bahwa  peran perempuan PSK sangat berpotensi menularkan  HIV-AIDS.  Oleh  karena  itu, para perempuan PSK yang menderita HIV- AIDS  harus  dikarantina.  Nampaknya penulis  berita  bersetuju  dengan  pendapat nara  sumber  karena  ia  menyatakan  pula bahwa  tindakan  mengarantina  perempuan PSK  dianggap  sah  untuk  “ mengeliminasi penyebaran HIV/AIDS”. Untuk itu, penulis berita  perlu  mengadopsi  bahasa  asing, “ mengeliminasi ”  yang  berasal  dari to eliminate. Namun penulis berita mengadopsi  kata elimination yang  dalam bahasa  aslinya  merupakan  kata  benda diindonesiakan menjadi kata kerja .
Akhir-akhir ini hampir semua media cetak memunculkan feature tentang kesehatan alat reproduksi perempuan yaitu mengenai kanker leher rahim. Salah satu contoh dari feature tersebut menyatakan demikian:
( No. 4 ) Mendekati usia kepala empat, RM sibuk berkarier
............. dan menikmati peran sebagai istri dan ibu dari satu anak. Namun impian untuk hidup bahagia bersama keluarga .... sirna ketia ia dinyatakan terkena kanker leher rahim. Ancaman kematian membayanginya. Rasa sesal karena sebelumnya tidak pernah menjalani uji papsmear untuk mendeteksi secara dini penyakit itu pun menderanya (11/05/09).
( No. 5 ) .... Mereka yang berisiko tinggi terkena kanker serviks adalah perempuan yang tidak pernah menjalani skrining , mulai berhubungan seksual dan punya anak pada usia muda , memiliki anak lebih dari lima orang , punya beberapa pasangan atau riwayat ganti-ganti pasangan , serta memiliki kebiasaan merokok (11/05/09)
Feature seperti ini mengungkapkan fakta  yang  dikemas  melodramatis.  Ia memberi  beban  kepada  para  pembaca perempuan untuk merasa bersalah mengabaikan bagian tubuhnya (yang sangat  penting  berkaitan  dengan  perannya sebagai istri dan ibu) yang akan mengancam kebahagiaan keluarganya. Kata-kata  “rasa  sesal”  yang  “mendera” membuat pembaca dicekam ketakutan yang dirasakan  oleh  obyek  berita. Feature seperti  ini  lebih  cocok  sebagai  rekaman kuliah  di  fakultas  kedokteran  atau  iklan layanan  masyarakat  daripada  sebagai feature tentang kesehatan reproduksi perempuan. Pada feature nomer 5, pembaca  disodori  beberapa  hal  yang merupakan  pesan  para  pejabat  kesehatan dalam  hal  usaha preventip mencegah kanker  leher  rahim.  Bandingkan  tulisan serupa yang menjelaskan lebih baik tentang ancaman  kanker  leher  rahim  bagi  para pembaca perempuan:
( No. 6 ) Adapun faktor-faktor yang meningkatkan seorang wanita terkena kanker serviks adalah: wanita yang menikah muda (dibawah 20 tahun), memiliki partner seksual lebih dari satu, infeksi menular seksual, merokok, defisiensi vitamin A, C dan E.
Namun ini tak menutup kemungkinan penularan terjadi pada wanita yang melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan saja , masih terdapat faktor-faktor lain yang bisa menularkan virus HPV.
Bandingkan feature No.5  dengan feature No.6.  Pembuat feature No.6  memberikan penjelasan lebih rinci dan terkesan berhati- hati  (kalau  tidak  boleh  dibilang  obyektip) dibandingkan pembuat berita No.5 walaupun  keduanya  melaporkan  tentang hal  yang  sama  berdasarkan  wawancara dengan  seorang  ahli  kesehatan.  Dalam berita No.6 tidak terlihat sikap menghakimi obyek  berita.  Perhatikan  bagian  yang  di highlight pada feature No.5  dan  No.  6.
Deskripsi  tentang  perempuan  yang  rentan terkena kanker leher rahim di feature No. 5 cenderung  meremehkan  ancaman  kanker leher  rahim  (cervics).  Pembuat feature menulis  bahwa  hanya  perempuan  yang memiliki  partner  seksual  lebih  dari  satu (perempuan  yang  setia)  yang  bisa  terkena infeksi  virus  HPV,  penyebab  kanker  leher rahim. Penjelasan ini menghapus kenyataan bahwa banyak sekali perempuan yang  memiliki  satu  partner  seksual  sampai akhir hayatnya terkena kanker leher rahim.
Penulis feature No.  5,  menggaris  bawahi dengan tegas bahwa penderita kanker leher rahim  yang  termasuk  dalam  kategori  yang dideskripsikannya  memiliki  gaya  hidup yang  tidak  baik.  Sementara  dalam feature No.  6,  penulis  berusaha  tidak  membatasi penyebab  kanker  leher  rahim  pada  gaya hidup  yang  tidak  dikehendaki.  Kata-kata „banyak  faktor  lain”  membuat  para penderita kanker leher rahim tidak “dihakimi” atau dipaksa dikelompokkan ke dalam  komunitas  dengan  gaya  hidup  yang di stigmatisasi. Kenyataannya, ada beberapa  pasien  kanker  leher  rahim  yang rajin  menjalankan papsmear ,  suatu  ketika mendapatkan dirinya terpapar kanker leher rahim serius.
Namun  demikian,  baik feature No. 5 maupun No. 6 tidak mengkritisi keadaan yang  dialami  para  perempuan  pengidap kanker  leher  rahim.  Misalnya  apakah pemerintah  menyediakan  fasilitas  yang memadai  bagi  para  perempuan  untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi?  Para  pembuat feature tersebut tidak  menyinggung  pelayanan  kesehatan reproduksi perempuan yang biayanya tidak terjangkau  oleh  para  perempuan  penderita kanker  leher  rahim.  Oleh  karena  itu, walaupun  ada  sedikit  perbedaan,  kedua feature tersebut  cenderung  menempatkan tanggung  jawab  reproduksi  perempuan kepada  para  perempuan  sendiri.  Dengan kata  lain,  karena  strategi  “ blaming  the
victim ”    yang  dipakai  oleh  para  pembuat feature cenderung  “menyalahkan”  para perempuan  penderita  kanker  leher  rahim (Ryan  1976) 2 .  Akhirnya,  para  perempuan itu “sudah jatuh tertimpa tangga pula.”

## Simpulan
Dari contoh-contoh  yang diberikan di atas, kita  dapat  menarik  kesimpulan  mengenai bagaimana  sebaiknya  para  pembuat  berita menyajikan berita tentang kesehatan perempuan yang ramah perempuan.
Berikut ini tip-tip yang perlu dipertimbangkan  ketika  para  pembuat berita  memburu  berita,  sumber  berita,  dan objek berita berkaitan dengan isu kesehatan perempuan:
1. Kritisi  nara  sumber  apakah pendapatnya bias gender. Artinya apakah mereka cenderung menyalahkan perempuan  atau  menempatkan perempuan sekedar sebagai objek  bukan  subjek.  Bahkan pendapat nara sumber perempuan bisa saja bias gender karena  sudut  pandang  yang digunakan dipengaruhi pandangan patriarki (lihat feature no. 5).
2. Berita tentang kesehatan reproduksi  perempuan  bukan iklan  layanan  masyarakat  yang biasanya menempatkan
2 William Ryan (1976) dalam bukunya Blaming the Victim, New York:Vitage Book, mengatakan bahwa stigma kepada kelompok subordinat selalu diberikan  lepas  dari  konteks  sosio-kulturalnya. Hambatan-hambatan  sosio-kultural  yang  dimiliki kelompok  subordinate  diabaikan  untuk  mencapai kesimpulan  menyalahkan  kelemahan/kekurangan kelompok subordinat.
perempuan sebagai objek.
Berikan tempat kepada perempuan (terutama yang memiliki  masalah  kesehatan) untuk  berbicara  atas  namanya sendiri.
3. Isu kesehatan perempuan menyangkut pula kebijakan pemerintah  jadi  bukan  hanya kesalahan para perempuan.
Berita/ feature yang tidak mengkritisi kebijakan pemerintah akan cenderung menyalahkan  perempuan  yaitu memakai  strategi  “ blaming  the victim ” 4. Kultur  masyarakat  perlu  pula dikritisi terutama yang menyangkut  tentang  kesehatan reproduksi perempuan.
Masyarakat patriarki sering menganggap  alat  reproduksi perempuan  sebagai  hal  penting tapi  juga  remeh  karena  mereka cenderung  melihatnya  sebagai „mesin‟ produksi, bukan sebagai bagian  tubuh manusia yang perlu  diperhatikan.  Berkaitan dengan  hal  ini  adalah  kultur media  cetak  yang  „patriarkis‟ karena menganggap isu
kesehatan  perempuan  sebagai hal yang tidak penting. Penempatan berita tentang kesehatan perempuan
dikalahkan  oleh  berita  lain sehingga tidak pernah berada di halaman  pertama  atau  jarang menjadi headline .
5. Berita  atau feature menyangkut kesehatan perempuan sebaiknya tidak  dikemas  melodramatis. Pembaca perempuan tidak identik dengan penyuka melodrama.

## Daftar Pustaka
Errington, Shelly (1990) Recasting Sex, Gender and Power: A Theoretical and Regional Overview. In Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia . Diedit oleh Jane Monnig Atkinson and Shelly Errington. Stanford: Stanford UP., pp. 1-58.
Geertz, Hildred (1963) Indonesian Culture and Communities. In Indonesia . Diedit oleh Ruth Thomas McVey. New Haven: Human Relations Area Files, pp. 24-96. Hatley, Barbara (1990) Theatrical Imagery and Gender Ideology in Java. In Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia. Diedit oleh Jane Monnig Atkinson and Shelly Errington.
Stanford, California: Stanford UP, pp. 177-208. Kaplan, Ann E. (1992) Motherhood and Representation: The Mother in Popular Culture and Melodrama . London-New York: Routledge Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 1981. United Nations General Assembly. Ryan, W. 1976. Blaming the Victim . New York: Vintage. Suleiman, S. 1988.”On Maternal Splitting: A Propos of Mary Gordon‟s Men and Angels” dalam Sign 14(1):25-41. UNICEF. 1989. Information Kit on the Convention of the Rights of the Child, including text CRC . UNICEF. 2006. The State of the World’s Children 2007 . New York: UNICEF.
United Nations. 2005. The Millenium Development Goals Report 2005 . New York: United Nations.