DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 12 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Perlindungan Hukum Terhadap Pasukan Asing yang
Memberikan Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional
Raihan Satria 1 , Atikah Rahmi 2
1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, raihansatria08@icloud.com 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, atikahrahmi@umsu.ac.id
Corresponding Author: raihansatria08@icloud.com
Abstract: One of the longest conflicts in the modern history of the Middle East is the Israeli- Palestinian conflict, which involves two ethnic groups fighting for sovereignty over the same territory.  The  violence  and  instability  of  this  conflict  has  caused  much  suffering  for  both sides,  resulting  in  thousands  of  deaths  and  millions  of  direct  victims.  This  study  utilizes normative  legal  research  methods,  which  are  also  known  by  other  names  such  as  positive legal research methods, doctrinal legal research methods, and pure legal research methods. As a hallmark of the normative type of legal research, the focus of this study is on written law or  the  law  found  in  books  and  the  customs  of  society.  To  ensure  the  safety  and  security  of foreign  troops  involved  in  humanitarian  operations  in  areas  of  armed  conflict,  they  are entitled  to  international legal  protection.  This  international  legal  protection  is  governed  by various  international  legal  instruments,  such  as  its  Additional  Protocols  and  the  1949 Geneva  Conventions,  as  well  as  principles  of  international  humanitarian  law,  such  as  the principles of distinction and humanity. International humanitarian organizations such as the ICRC  and  UNHCR  greatly  contribute  to  the  implementation  of  international  humanitarian law. However, the absence of respect and enforcement of international humanitarian law by the parties to the conflict hinders this implementation.
Keyword: Legal Protection, Bank, Customer.
Abstrak: Salah satu konflik terpanjang dalam sejarah modern Timur Tengah adalah konflik Israel-Palestina,  yang  melibatkan  dua  kelompok  etnis  yang  berjuang  untuk  mendapatkan kedaulatan  atas  wilayah  yang  sama.  Kekerasan  dan  ketidakstabilan  konflik  ini  telah menyebabkan  banyak  penderitaan  bagi  kedua  belah  pihak,  mengakibatkan  ribuan  kematian dan jutaan korban langsung. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga  dikenal  dengan  nama  lain  seperti  metode  penelitian  hukum  positif,  metode  penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Sebagai ciri khas dari jenis penelitian hukum normatif, fokus penelitian ini adalah pada hukum tertulis atau hukum yang ditemukan dalam  buku  dan  adat  istiadat  masyarakat.  Untuk  menjamin  keselamatan  dan  keamanan pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, mereka berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  internasional.  Perlindungan  hukum  internasional
ini  diatur  oleh  berbagai  instrumen  hukum  internasional,  seperti  Protokol  Tambahannya  dan Konvensi  Jenewa  1949,  serta  prinsip-prinsip  hukum  kemanusiaan  internasional,  seperti prinsip  pembedaan  dan  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  memberikan perlindungan  kepada  pasukan  asing  yang  terlibat  dalam  operasi  kemanusiaan  di  wilayah konflik  Israel-Palestina.  Organisasi  kemanusiaan  internasional  seperti  ICRC  dan  UNHCR sangat  berkontribusi  pada  pelaksanaan  hukum  kemanusiaan  internasional.  Namun,  tidak adanya  penghormatan  dan  penegakan  hukum  kemanusiaan  internasional  oleh  pihak-pihak yang bertikai menghalangi pelaksanaan ini.
Kata Kunci: Perlindungnan Hukum, Bank, Nasabah.

## PENDAHULUAN
Konflik  bersenjata  merupakan  tragedi  kemanusiaan  yang  tidak  hanya  mengancam nyawa manusia, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang akut. Situasi ini seringkali mengakibatkan  kekurangan  pangan,  air  bersih,  dan  fasilitas  kesehatan  bagi  masyarakat  sipil yang  terjebak  dalam  konflik.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  kehadiran  pasukan  asing  yang memberikan  bantuan  kemanusiaan  menjadi  sangat  penting  untuk  meringankan  penderitaan masyarakat  sipil  yang  menjadi  korban  konflik.  Pasukan  asing  yang  memberikan  bantuan kemanusiaan  di  wilayah  konflik  bersenjata  bertugas  untuk  menyalurkan  bantuan  pangan, obat-obatan,  dan  kebutuhan  dasar  lainnya  kepada  masyarakat  sipil  yang  terdampak  konflik. Mereka  juga  berperan  dalam  membantu  evakuasi  warga  sipil  yang  terperangkap  di  wilayah konflik  dan  memberikan  perawatan  medis  bagi  yang  terluka.  Namun,  keterlibatan  pasukan asing  dalam  wilayah  konflik  bersenjata  juga  menghadapi  tantangan  dan  risiko  tersendiri. Mereka  dapat  menjadi  sasaran  serangan  dari  pihak-pihak  yang  bertikai,  baik  secara  sengaja maupun tidak disengaja, sehingga membahayakan keselamatan dan keamanan mereka.(Oktaviani et al., 2022)
Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada tanda-tanda penyelesaiandalam sejarah modern  yang berlangsung di wilayah Timur Tengah. Konflik  ini  melibatkan  pertarungan  antara  dua  kelompok  etnis  yang  bersaing  untuk mendapatkan  kedaulatan  atas  wilayah  yang  sama.  Di  satu  sisi,  terdapat  Israel  yang mengklaim hak atas wilayah tersebut berdasarkan sejarah dan keamanan nasional, sedangkan di sisi lain, terdapat Palestina yang menuntut hak atas kemerdekaan dan kemandirian wilayah mereka.  Konflik  ini  telah  menyebabkan  penderitaan  yang  luas  bagi  kedua  belah  pihak, dengan ribuan korban jiwa dan jutaan orang terdampak secara langsung oleh kekerasan dan ketidakstabilan.  Di  tengah-tengah  konflik  yang  berkecamuk,  bantuan  kemanusiaan  dari pasukan asing sering menjadi harapan terakhir bagi warga sipil yang terjebak dalam keadaan sulit.
Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  internasional  yang  memadai  menjadi  sangat penting  untuk  menjamin  keselamatan  dan  keamanan  pasukan  asing  yang  memberikan bantuan  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  bersenjata.  Perlindungan  hukum  internasional terhadap pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata menjadi sangat penting dalam konteks konflik Israel-Palestina. Pasukan asing ini sering kali beroperasi  di  lingkungan  yang  penuh  risiko  dan  kompleksitas,  dengan  ancaman  kekerasan yang  selalu  mengintai.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  yang  adekuat  menjadi  kunci untuk memastikan keselamatan dan keberhasilan misi kemanusiaan mereka.Instrumen hukum internasional  seperti  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan,  bersama  dengan prinsip-prinsip hukum internasional, memberikan dasar hukum  yang mengatur perlindungan bagi pasukan asing yang terlibat dalam misi kemanusiaan di zona konflik bersenjata. Konflik Israel-Palestina  yang  berkepanjangan  telah  menyebabkan  krisis  kemanusiaan  yang  akut  di
wilayah tersebut. Pada tahun 2024, eskalasi kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah Tepi Barat  dan  Jalur  Gaza  telah  memperparah  kondisi  kemanusiaan  bagi  masyarakat  Palestina. Dalam situasi ini, kehadiran pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan menjadi sangat  penting  untuk  meringankan  penderitaan  masyarakat  sipil  yang  terdampak konflik.(Kaol, 2020)
Penelitian  ini  akan  mengkaji  berbagai  instrumen  hukum  internasional  yang  relevan. Bagian  utama  dalam  penelitian  ini  akan  membahas  secara  mendalam  perlindungan  hukum internasional  yang  diberikan  kepada  pasukan  asing  yang  memberikan  bantuan  kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. Dalam bagian ini, akan diuraikan instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, serta prinsip-prinsip  hukum  kemanusiaan  internasional  yang  berlaku  dalam  situasi  konflik bersenjata.Pembahasan  akan  difokuskan  pada  bagaimana  instrumen-instrumen  hukum internasional  tersebut  mengatur  perlindungan  terhadap  pasukan  asing  yang  terlibat  dalam operasi  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  bersenjata.  Hal  ini  mencakup  aspek-aspek  seperti status  hukum  pasukan  asing,  hak  dan  kewajiban  mereka,  serta  perlindungan  yang  harus diberikan  oleh  pihak-pihak  yang  bertikai  dalam  konflik.Selanjutnya,  penelitian  ini  akan menganalisis  tantangan  dan  risiko  yang  dihadapi  oleh  pasukan  asing  yang  memberikan bantuan  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  Israel-Palestina  pada  tahun  2024.  Analisis  akan mencakup situasi keamanan di wilayah konflik, ancaman yang dihadapi oleh pasukan asing, serta  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  melindungi  keselamatan  dan  keamanan mereka.(Ayumia et al., 2022)
Dengan  melibatkan  diri  dalam  studi  ini,  diharapkan  akan  tercapai  pemahaman  yang lebih  komprehensif  mengenai  perlindungan  hukum  internasional  bagi  pasukan  asing  yang terlibat  dalam  operasi  kemanusiaan  di  zona  konflik  bersenjata,  beserta  tantangan  dan langkah-langkah  yang  ditempuh  untuk  meningkatkan  perlindungan  tersebut.  Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam mendukung tujuan yang diinginkan upaya mempromosikan keselamatan dan keamanan pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan  di  wilayah  konflik  bersenjata,  serta  memperkuat  penghormatan  terhadap prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional.

## METODE
Penelitian  ini  menerapkan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yang  memiliki sejumlah  varian  seperti  metode  penelitian  hukum  positif,  doktrinal,  dan  murni.Fokus  utama penelitian ini adalah pada perundang-undangan  yang tertulis dan tradisi budaya masyarakat, yang  merupakan  karakteristik  khas  metode  penelitian  hukum  normatif.  Sumber  data  yang digunakan  terutama  adalah  dokumen  resmi  dan  referensi  hukum  lainnya.  Dalam  penelitian ini,  digunakan  metode  penelitian  hukum  yang  terkenal  dengan  berbagai  sebutan  seperti penelitian hukum doktrinal, positif, murni, atau umumnya dikenal sebagai penelitian hukum. Metode  ini  sangat  mengandalkan  data  sekunder  yang  meliputi  berbagai  jenis  dokumen hukum,  dan  dapat  diibaratkan  sebagai  penelitian  kepustakaan.  Fokus  penelitian  adalah  pada hukum  tertulis  atau  regulasi  yang  didasarkan  pada  norma  dan  peraturan  sosial.  Data  primer dalam  penelitian  ini  meliputi  hukum  yang  telah  diatur  dan  regulasi  yang  diterapkan  dalam masyarakat.
Dalam  konteks  penelitian  hukum  normatif  di  Indonesia,  sejumlah  pakar  hukum seperti Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, Bambang Sugono, dan lainnya telah memberikan kontribusi  yang  berarti.  Mereka  menyatakan  adanya  variasi  dalam  pendekatan  penelitian hukum  normatif.  Ahli  telah menyatakan bahwa  menganggap penelitian inventarisasi  hukum positif  sebagai  bagian  dari  penelitian  hukum  normatif  tidaklah  tepat.  Mereka  menunjukkan bahwa  penelitian  tersebut  lebih  tentang  pengumpulan  data  hukum  daripada  kegiatan penelitian  ilmiah  yang  sebenarnya.  Berdasarkan  asumsi  ini,  penulis  akan  menganalisis
pembahasan hukum normatif dari berbagai penelitian untuk mengatasi masalah  yang timbul dalam penelitian hukum normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk  perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasukan  Asing  Saat  Memberikan  Bantuan Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Bersenjata
Pemberian  bantuan  kemanusiaan  oleh  pasukan  asing  di  wilayah  konflik  bersenjata merupakan tindakan yang sangat berisiko dan penuh tantangan. Meskipun demikian, pasukan asing  yang  terlibat  dalam  operasi  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  bersenjata  berhak mendapatkan perlindungan hukum internasional untuk menjamin keselamatan dan keamanan mereka.  Perlindungan  hukum  internasional  ini  diatur  Dengan  asumsi  tersebut,  penulis  akan mengevaluasi diskusi hukum normatif dari berbagai penelitian untuk menyelesaikan masalah yang  muncul  dalam  penelitian  hukum  normatif,  serta  prinsip-prinsip  hukum  kemanusiaan internasional.(Awoah, 2019)
Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya merupakan landasan utama dalam memberikan  perlindungan  hukum  internasional  bagi  pasukan  asing  yang  memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat konvensi yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, yaitu:
1. Konvensi Jenewa I: Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat
2. Konvensi  Jenewa  II:  Perbaikan  Keadaan  Anggota  Angkatan  Perang  di  Laut  yang  Luka, Sakit dan Korban Karam
3. Konvensi Jenewa III: Perlakuan Tawanan Perang
4. Konvensi Jenewa IV: Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang
Dalam  konteks  perlindungan  terhadap  pasukan  asing  yang  memberikan  bantuan kemanusiaan  di  wilayah  konflik  bersenjata,  Konvensi  Jenewa  IV  memainkan  peran  yang sangat  penting.  Konvensi  ini  mengatur  perlindungan  terhadap  Dengan  asumsi  itu,  peneliti akan  meninjau  pembahasan  hukum  normatif  dari  penelitian  beragam  untuk  menangani masalah dalam penelitian hukum normatif.Pasal 63 Konvensi Jenewa IV menegaskan bahwa "pihak-pihak  yang  bersengketa  harus  memberikan  semua  kemudahan  yang  diperlukan  bagi pengiriman  barang-barang  yang  diperuntukkan  bagi  penduduk  sipil".  Selanjutnya,  Pasal  59 menyatakan  bahwa  "pihak-pihak  yang  bersengketa  harus  membiarkan  pengiriman  barang- barang  bantuan  yang  diperuntukkan  bagi  penduduk  sipil".  Kedua  pasal  ini  memberikan landasan  hukum  bagi  kegiatan  bantuan  kemanusiaan  oleh  pasukan  asing  di  wilayah  konflik bersenjata.Selain  itu,  Protokol  Tambahan  I  tahun  1977  yang  melengkapi  Konvensi  Jenewa 1949,  juga  memberikan  perlindungan  bagi  pasukan  asing  yang  memberikan  bantuan kemanusiaan di daerah konflik bersenjata. Pasal 71 Protokol Tambahan I menyatakan bahwa "personel  bantuan  kemanusiaan  harus  dihormati  dan  dilindungi".  Pasal  ini  menegaskan bahwa pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak yang bersengketa.(Nur Fadillah, 2023)
Lebih  lanjut,  Pasal  71  Protokol  Tambahan  I  juga  mengatur  bahwa  personel  bantuan kemanusiaan  tidak  boleh  dijadikan  sasaran  serangan  dan  harus  diberikan  akses  yang  aman untuk  melaksanakan  tugas  kemanusiaan  mereka.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik juga  harus  mendukung  dan  melindungi  personel  bantuan  kemanusiaan  saat  menjalankan tugas  mereka.Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  internasional  yang  spesifik  adalah pemberian  status  hukum  khusus  kepada  pasukan  asing  yang  terlibat  dalam  operasi kemanusiaan.  Berdasarkan  Pasal  71  Protokol  Tambahan  I,  personel  bantuan  kemanusiaan harus  diberikan  status  dan  perlindungan  khusus  yang  memungkinkan  mereka  untuk melaksanakan tugas kemanusiaan mereka secara aman dan efektif.(Nazri, 2022)
Status  hukum  ini  memberikan  perlindungan  terhadap  pasukan  asing  dari  ancaman serangan, penangkapan, Mereka harus dianggap sebagai pihak yang tidak ikut dalam konflik dan tidak boleh diserang dalam konteks militer. Selain itu, status hukum ini juga memberikan kekebalan dan keistimewaan tertentu kepada pasukan asing, seperti kebebasan bergerak dan akses  yang  aman  ke  wilayah  konflik  untuk  menjalankan  tugas  kemanusiaan  mereka.Bentuk perlindungan  hukum  internasional  lainnya  adalah  pemberian  hak  dan  jaminan  akses  yang aman  bagi  pasukan  asing  untuk  memberikan  bantuan  kemanusiaan  di  wilayah  konflik bersenjata.  Berdasarkan  Pasal  59  Konvensi  Jenewa  IV  dan  Pasal  70  Protokol  Tambahan  I, pihak-pihak  yang  bersengketa  harus  memberikan  kemudahan  dan  akses  yang  aman  bagi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil yang terdampak konflik.
Akses  yang  aman  ini  mencakup  pemberian  jaminan  keamanan  bagi  personel kemanusiaan,  kendaraan,  dan  konvoi  bantuan  kemanusiaan  yang  beroperasi  di  wilayah konflik.  Pihak-pihak  yang  bersengketa  harus  menjamin  bahwa  pasukan  asing  yang memberikan  bantuan  kemanusiaan  dapat  bergerak  dengan  bebas  dan  aman  tanpa  ancaman serangan atau hambatan lainnya.Selain itu, perlindungan hukum internasional juga mencakup kewajiban  untuk  menghormati  dan  melindungi  personel  kemanusiaan,  fasilitas  medis,  dan kendaraan  bantuan  kemanusiaan.  Berdasarkan  Pasal  12  Konvensi  Jenewa  I  dan  Pasal  15 Protokol  Tambahan  I,  personel  dan  fasilitas  medis  harus  dilindungi  dan  dihormati  dalam segala  keadaan.  Pihak-pihak  yang  bersengketa  tidak  boleh  menyerang  atau  mengganggu operasi  personel  dan  fasilitas  medis  yang  memberikan  bantuan  kemanusiaan.  Bentuk perlindungan  lainnya  adalah  pemberian  lambang  dan  tanda  pengenal  khusus  bagi  pasukan asing  yang terlibat dalam operasi kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 66  Protokol Tambahan I, personel  bantuan  kemanusiaan  berhak  menggunakan  lambang  pengenal  khusus,  seperti lambang  palang  merah  atau  bulan  sabit  merah,  yang  memberikan  perlindungan  dan penghormatan  terhadap  mereka.  Penggunaan  lambang  ini  membantu  mengidentifikasi pasukan  asing  sebagai  personel  kemanusiaan  dan  membedakan  mereka  dari  kombatan  atau sasaran militer. Hal ini memudahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghormati dan melindungi keberadaan serta aktivitas pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan.
Disamping  dari  instrumen  hukum  internasional  tersebut,  prinsip-prinsip  hukum kemanusiaan  internasional  juga  memberikan  perlindungan  bagi  pasukan  asing  yang memberikan  bantuan  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  bersenjata.  Salah  satu  prinsip  utama adalah prinsip kemanusiaan, yang menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa  diskriminasi  dan  berdasarkan  kebutuhan.  Prinsip  ini  melindungi  kegiatan  bantuan kemanusiaan  oleh  pasukan  asing  di  wilayah  konflik  bersenjata  dan  menegaskan  bahwa mereka harus diberikan akses yang aman untuk melaksanakan tugas kemanusiaan mereka.
Prinsip  lain  yang  relevan  adalah  prinsip  pembedaan,  yang  mewajibkan  pihak-pihak yang  bersengketa  untuk  membedakan  antara  kombatan  dan  non-kombatan,  serta  antara sasaran  militer  dan  non-militer.  Prinsip  ini  memberikan  perlindungan  bagi  pasukan  asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, karena mereka bukan merupakan  sasaran  militer  dan  harus  dihormati  serta  dilindungi  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa.Dalam  pelaksanaannya,  perlindungan  hukum  internasional  bagi  pasukan  asing yang  memberikan  bantuan  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  bersenjata  juga  melibatkan organisasi-organisasi  kemanusiaan  internasional  seperti  Palang  Merah  Internasional (International  Committee  of  the  Red  Cross/ICRC)  dan  Badan  Pengungsi  PBB  (United Nations  High  Commissioner  for  Refugees/UNHCR).  Organisasi-organisasi  ini  memainkan peran  penting  dalam  memantau  dan  menegakkan  penerapan  hukum  kemanusiaan internasional,  serta  memberikan  bantuan  dan  perlindungan  bagi  personel  kemanusiaan  yang bekerja di wilayah konflik bersenjata.(Prawira et al., 2021)
Meskipun  adanya  perlindungan  hukum  internasional,  pelaksanaan  operasi kemanusiaan  di  wilayah  konflik  bersenjata  tetap  menghadapi  banyak  tantangan  dan  risiko.
Pelanggaran  terhadap  hukum  kemanusiaan  internasional  sering  terjadi,  baik  disengaja maupun  tidak  disengaja,  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  personel  kemanusiaan. Oleh  karena  itu,  upaya-upaya  untuk  memperkuat  penerapan  dan  penegakan  hukum kemanusiaan  internasional  terus  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  yang  lebih efektif  bagi  pasukan  asing  yang  memberikan  bantuan  kemanusiaan  di  wilayah  konflik bersenjata.

## Tantangan Dan Risiko Yang Dihadapi Oleh Pasukan Asing saat Memberikan Bantuan Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Israel-Palestina
Memberikan  bantuan  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  bersenjata  merupakan  tugas yang sangat berisiko dan penuh tantangan bagi pasukan asing. Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan  dan  semakin  memanas  pada  tahun  2024  menjadi  salah  satu  contoh  nyata yang  menggambarkan  tantangan  dan  risiko  yang  dihadapi  oleh  pasukan  asing  dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka.Di tengah persaingan kesehatan global yang semakin ketat, pengungsi mungkin akan dikalahkan dan diabaikan. Bahkan meski dengan banyaknya bantuan  dan  distribusi  medis  yang  masuk  ke  beberapa  negara,  tidak  jelas  seberapa  besar kontribusi yang akan diberikan kepada pengungsi. (Rahmi et al., 2021)
Salah  satu  tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh  pasukan  asing  dalam  memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina adalah situasi keamanan yang sangat tidak  stabil  dan  rawan  konflik.  Eskalasi  kekerasan  yang  terjadi  di  beberapa  wilayah  Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 2024 telah menciptakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi operasi kemanusiaan. Serangan bersenjata, pertempuran jalanan, dan kekerasan sporadik antara  pasukan  Israel  dan  kelompok  militan  Palestina  menjadi  ancaman  nyata  bagi keselamatan  pasukan  asing  yang  bertugas  di  wilayah  konflik.  Mereka  dapat  dengan  mudah terjebak dalam pertempuran atau menjadi sasaran serangan  yang tidak disengaja dari pihak- pihak  yang  bertikai.Selain  itu,  keberadaan  kelompok-kelompok  militan  radikal  di  beberapa wilayah konflik  juga menjadi tantangan tersendiri  bagi  pasukan asing. Kelompok-kelompok ini  seringkali  menentang  kehadiran  pasukan  asing  dan  dapat  melakukan  tindakan  kekerasan atau  ancaman  terhadap  mereka.  Hal  ini  membuat  pasukan  asing  harus  terus  waspada  dan mengambil  langkah-langkah  keamanan  yang  ketat  untuk  melindungi  diri  mereka.(Amini  & Pebrianto, 2022)
Tantangan  lain  yang  dihadapi  adalah  kesulitan  dalam  mengakses  wilayah-wilayah tertentu  yang  terdampak  konflik.  Adanya  pembatasan  pergerakan,  pemblokiran  jalan,  dan pemberlakuan  zona  militer  oleh  pihak-pihak  yang  bertikai  dapat  membatasi  akses  pasukan asing untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil yang membutuhkan.
Kondisi  infrastruktur  yang  rusak  akibat  konflik,  seperti  jalan  yang  hancur  atau fasilitas  kesehatan  yang  rusak,  juga  menjadi  tantangan  logistik  bagi  pasukan  asing  dalam mendistribusikan  bantuan  kemanusiaan  secara  efektif  dan  tepat  waktu.Kehadiran  pasukan asing  dalam  operasi  kemanusiaan  seringkali  dipandang  dengan  kecurigaan  oleh  kelompok- kelompok  tertentu  yang  memiliki  agenda  politik  dan  ideologi  yang  berbeda.  Mereka  dapat menganggap  pasukan  asing  sebagai  bagian  dari  upaya  intervensi  asing  atau  bahkan mengaitkannya  dengan  kepentingan-kepentingan  tertentu  yang  bertentangan  dengan  tujuan mereka.Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi  pasukan asing untuk  membangun kepercayaan  dan  memperoleh  akses  yang  aman  ke  wilayah-wilayah  konflik.  Mereka  harus berupaya  meyakinkan  semua  pihak  bahwa  kehadiran  mereka  semata-mata  untuk  tujuan kemanusiaan dan tidak memihak pada salah satu pihak yang bertikai.(Puspita, 2017)
Selanjutnya  yang  dihadapi  pasukan  asing  adalah  sulitnya  mempertahankan  netralitas dalam konflik yang sangat kompleks seperti di Israel-Palestina. Meskipun beroperasi dengan tujuan  kemanusiaan,  tindakan  atau  keputusan  mereka  dapat  dengan  mudah  ditafsirkan sebagai memihak salah satu pihak oleh pihak lainnya.Contoh sederhana seperti memilih rute
tertentu untuk mengantarkan bantuan atau memberikan prioritas pada wilayah tertentu dapat memicu  kecurigaan  dan  tuduhan  keberpihakan.  Hal  ini  dapat  membahayakan  keselamatan pasukan asing dan menghambat operasi kemanusiaan mereka. Oleh karena itu, pasukan asing harus  sangat  berhati-hati  dalam  setiap  tindakan  dan  keputusan  yang  mereka  ambil.  Mereka harus senantiasa menjaga komunikasi yang terbuka dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik dan memberikan penjelasan yang transparan tentang tujuan dan aktivitas mereka.
Tantangan  lain  yang  tidak  kalah  penting  adalah  masalah  logistik  dan  distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis  yang  beragam,  mulai  dari  daerah  perkotaan  yang  padat  penduduk  hingga  wilayah terpencil dan terisolasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kondisi ini menyulitkan pasukan asing dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan secara merata dan tepat  waktu.  Mereka harus mengatasi tantangan seperti jarak tempuh  yang jauh, kondisi jalan yang buruk, pemblokiran akses, dan risiko  serangan atau ancaman keamanan di  sepanjang jalur distribusi.(Pratama et al., 2021)
Terdapat  juga  tantangan  keamanan  dan  logistik,  pasukan  asing  juga  menghadapi risiko  terjadinya  pelanggaran  terhadap  perlindungan  hukum  internasional  yang  seharusnya diberikan  kepada  mereka.  Meskipun  diatur  dalam  Konvensi  Jenewa  dan  instrumen  hukum kemanusiaan  internasional  lainnya,  pelanggaran  seperti  serangan  terhadap  personel kemanusiaan,  fasilitas  medis,  atau  konvoi  bantuan  masih  sering  terjadi  dalam  konflik bersenjata yang kompleks seperti di Israel-Palestina. Risiko pelanggaran ini dapat terjadi baik secara  disengaja  maupun  tidak  disengaja  oleh  pihak-pihak  yang  bertikai.  Serangan  yang disengaja dapat berasal dari kelompok-kelompok militan yang menentang kehadiran pasukan asing  atau  pihak-pihak  yang  tidak  mengakui  status  hukum  mereka  sebagai  personel kemanusiaan.  Sementara  itu,  serangan  yang  tidak  disengaja  dapat  terjadi  akibat  kesalahan identifikasi atau kurangnya koordinasi di lapangan.
pasukan asing juga menghadapi risiko penangkapan atau penahanan oleh pihak-pihak yang  bertikai.  Hal  ini  dapat  terjadi  jika  mereka  dianggap  sebagai  ancaman  atau  melanggar aturan-aturan militer yang diberlakukan di wilayah konflik. Situasi ini dapat membahayakan keselamatan  pasukan  asing  dan  menghambat  operasi  kemanusiaan  mereka.Risiko  lain  yang tidak  kalah  penting  adalah  risiko  terkena  dampak  kekerasan  dan  trauma  psikologis  akibat bekerja  di  lingkungan  konflik  yang  penuh  tekanan.  Menyaksikan  penderitaan  masyarakat sipil,  kekerasan,  dan  kehancuran  yang  disebabkan  oleh  konflik  dapat  berdampak  signifikan terhadap  kesehatan  mental  pasukan  asing.Dalam  menghadapi  tantangan  dan  risiko  ini, pasukan  asing  yang  memberikan  bantuan  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  Israel-Palestina harus mengambil langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang komprehensif. Hal ini mencakup  peningkatan  koordinasi  dengan  pihak-pihak  yang  bertikai,  pemantauan  situasi keamanan secara ketat, pelatihan khusus bagi personel kemanusiaan, dan penerapan langkah- langkah keamanan yang memadai dalam operasi kemanusiaan.(Basalamah P, Rumimpunu D, 2021)
Selain  itu,  upaya  diplomasi  dan  advokasi  juga  penting  untuk  mempromosikan penghormatan  terhadap  perlindungan  hukum  internasional  bagi  pasukan  asing  yang memberikan  bantuan  kemanusiaan.  Organisasi-organisasi  kemanusiaan  internasional  seperti Palang Merah Internasional (ICRC) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) memainkan peran penting  dalam  memantau  dan  menegakkan  penerapan  hukum  kemanusiaan  internasional  di wilayah  konflik.  Namun,  pada  akhirnya,  solusi  jangka  panjang  terletak  pada  penyelesaian damai  konflik  Israel-Palestina  itu  sendiri.  Hanya  dengan  mencapai  perdamaian  yang berkelanjutan,  tantangan  dan  risiko  bagi  pasukan  asing  yang  memberikan  bantuan kemanusiaan  di  wilayah  konflik  tersebut  dapat  diminimalkan.  Upaya-upaya  diplomatik  dan negosiasi  damai  harus  terus  diupayakan  oleh  komunitas  internasional  untuk  menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina.
Penerapan  Instrumen-Instrumen  Hukum  Internasional  Dan  Prinsip-Prinsip  Hukum Kemanusiaan Internasional Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pasukan Asing Yang Terlibat Dalam Operasi Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Israel-Palestina
Penerapan  instrumen-instrumen  hukum  internasional  dan  prinsip-prinsip  hukum kemanusiaan  internasional  menjadi  sangat  penting  dalam  memberikan  perlindungan  kepada pasukan  asing  yang  terlibat  dalam  operasi  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  Israel-Palestina. Konflik  yang  berkepanjangan  dan  kompleks  ini  membutuhkan  kerangka  hukum  yang  kuat untuk melindungi keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan yang bekerja di wilayah tersebut.Salah  satu  instrumen  hukum  internasional  yang  paling  relevan  adalah  Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang Sipil  di  Waktu  Perang  memberikan  landasan  perlindungan  bagi  personel  kemanusiaan  yang memberikan  bantuan  kepada  korban  konflik  bersenjata.  Pasal  63  Konvensi  Jenewa  IV menegaskan  bahwa  "pihak-pihak  yang  bersengketa  harus  memberikan  semua  kemudahan yang  diperlukan  bagi  pengiriman  barang-barang  yang  diperuntukkan  bagi  penduduk  sipil". Selanjutnya, Pasal  59 menyatakan bahwa "pihak-pihak  yang bersengketa harus membiarkan pengiriman barang-barang bantuan yang diperuntukkan bagi penduduk sipil". Kedua pasal ini memberikan  landasan  hukum  bagi  kegiatan  bantuan  kemanusiaan  oleh  pasukan  asing  di wilayah konflik Israel-Palestina.(Sundari et al., 2021)
Protokol Tambahan I tahun 1977, yang merupakan pelengkap Konvensi Jenewa 1949, juga memberikan perlindungan  yang  spesifik  bagi  personel  kemanusiaan. Pasal  71 Protokol Tambahan  I  menyatakan  bahwa  "personel  bantuan  kemanusiaan  harus  dihormati  dan dilindungi".  Pasal  ini  menegaskan  bahwa  pasukan  asing  yang  terlibat  dalam  operasi kemanusiaan  di  wilayah  konflik  Israel-Palestina  harus  dihormati  dan  dilindungi  oleh  pihak- pihak  yang  bersengketa.  Lebih  lanjut,  Pasal  71  Protokol  Tambahan  I  juga  mengatur  bahwa personel  bantuan  kemanusiaan  tidak  boleh  dijadikan  sasaran  serangan  dan  harus  diberikan akses  yang  aman  untuk  melaksanakan  tugas  kemanusiaan  mereka.  Pihak-pihak  yang bersengketa juga harus memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan bagi personel bantuan kemanusiaan dalam melaksanakan tugas mereka.
Penerapan  instrumen-instrumen  hukum  internasional  ini  menjadi  sangat  penting dalam melindungi pasukan asing yang memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina.  Konflik  yang  kompleks  dan  berkepanjangan  ini  seringkali  disertai  dengan pelanggaran  terhadap  hukum  kemanusiaan  internasional,  seperti  serangan  terhadap  personel kemanusiaan, fasilitas medis, atau konvoi bantuan.(Widagdo & Kurniaty, 2021)
Oleh  karena  itu,  penegakan  dan  penghormatan  terhadap  ketentuan-ketentuan  dalam Konvensi  Jenewa  dan  Protokol  Tambahannya  sangat  penting  untuk  memberikan perlindungan  yang  efektif kepada pasukan asing  yang beroperasi  di  wilayah konflik. Pihak- pihak  yang  bertikai  harus  menghormati  status  hukum  pasukan  asing  sebagai  personel kemanusiaan  dan  memberikan  jaminan  akses  yang  aman  bagi  mereka  dalam  melaksanakan tugas kemanusiaan.
Selain  instrumen  hukum  internasional,  prinsip-prinsip  hukum  kemanusiaan internasional  juga  menjadi  landasan  penting  dalam  memberikan  perlindungan  kepada pasukan  asing  yang  terlibat  dalam  operasi  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  Israel-Palestina. Salah  satu  prinsip  utama  adalah  prinsip  kemanusiaan,  yang  menegaskan  bahwa  bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi dan berdasarkan kebutuhan.
Prinsip ini melindungi kegiatan bantuan kemanusiaan oleh pasukan asing di wilayah konflik  Israel-Palestina  dan  menegaskan  bahwa  mereka  harus  diberikan  akses  yang  aman untuk melaksanakan tugas kemanusiaan mereka tanpa memandang afiliasi politik atau etnis. Prinsip  kemanusiaan  juga  mewajibkan  pihak-pihak  yang  bertikai  untuk  tidak  menghalangi atau membatasi akses bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil yang membutuhkan.
Prinsip  lain  yang  relevan  adalah  prinsip  pembedaan,  yang  mewajibkan  pihak-pihak yang  bersengketa  untuk  membedakan  antara  kombatan  dan  non-kombatan,  serta  antara sasaran  militer  dan  non-militer.  Prinsip  ini  memberikan  perlindungan  bagi  pasukan  asing yang  memberikan  bantuan  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  Israel-Palestina,  karena  mereka bukan merupakan sasaran militer dan harus dihormati serta dilindungi oleh pihak-pihak yang bersengketa.
Di  dalam  pelaksanaannya,  penerapan  instrumen-instrumen  hukum  internasional  dan prinsip-prinsip  hukum  kemanusiaan  internasional  dalam  memberikan  perlindungan  kepada pasukan  asing  yang  terlibat  dalam  operasi  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  Israel-Palestina juga  melibatkan  organisasi-organisasi  kemanusiaan  internasional  seperti  Palang  Merah Internasional  (International  Committee  of  the  Red  Cross/ICRC)  dan  Badan  Pengungsi  PBB (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR).(Kusuma & Harisman, 2024) Organisasi-organisasi  ini  memainkan  peran  penting  dalam  memantau  dan menegakkan  penerapan  hukum  kemanusiaan  internasional,  serta  memberikan  bantuan  dan perlindungan  bagi  personel  kemanusiaan  yang  bekerja  di  wilayah  konflik.  Mereka  juga berperan  dalam  mengadvokasi  penghormatan  terhadap  prinsip-prinsip  hukum  kemanusiaan internasional dan memastikan akses yang aman bagi operasi kemanusiaan di wilayah konflik.
Dalam konteks konflik Israel-Palestina, ICRC dan UNHCR telah bekerja secara aktif dalam  memberikan  perlindungan  dan  bantuan  kemanusiaan  kepada  masyarakat  sipil  yang terdampak  konflik.  Mereka  juga  memantau  dan  melaporkan  pelanggaran  terhadap  hukum kemanusiaan  internasional,  serta  melakukan  upaya  advokasi  kepada  pihak-pihak  yang bertikai  untuk  menghormati  dan  melindungi  personel  kemanusiaan  yang  bekerja  di  wilayah konflik. Namun, meskipun adanya kerangka hukum internasional dan upaya-upaya organisasi kemanusiaan,  penerapan  instrumen-instrumen  hukum  internasional  dan  prinsip-prinsip hukum  kemanusiaan  internasional  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  pasukan  asing yang  terlibat  dalam  operasi  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  Israel-Palestina  masih menghadapi tantangan yang signifikan.(Susilowati et al., 2022)

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  internasional  bagi  pasukan  asing  yang  memberikan  bantuan kemanusiaan  di  wilayah  konflik  bersenjata  diatur  dalam  berbagai  instrumen  hukum internasional,  seperti  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahannya,  serta  prinsip- prinsip  hukum  kemanusiaan  internasional.  Perlindungan  ini  mencakup  pemberian  status hukum  khusus,  jaminan  akses  yang  aman,  kewajiban  untuk  menghormati  dan  melindungi personel  kemanusiaan,  serta  penggunaan  lambang  dan  tanda  pengenal  khusus.  Namun, penerapan  perlindungan  hukum  ini  masih  menghadapi  tantangan  seperti  pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Pasukan  asing  yang  memberikan  bantuan  kemanusiaan  di  wilayah  konflik  Israel- Palestina  menghadapi  tantangan  dan  risiko  yang  signifikan,  seperti  situasi  keamanan  yang tidak  stabil,  keberadaan  kelompok-kelompok  militan  radikal,  kesulitan  akses  ke  wilayah terdampak  konflik,  tantangan  logistik,  risiko  pelanggaran  terhadap  perlindungan  hukum internasional,  serta  potensi  insiden  yang  dapat  memperburuk  situasi  konflik.  Menghadapi tantangan  dan  risiko  ini  membutuhkan  langkah-langkah  pencegahan  dan  perlindungan  yang komprehensif,  serta  upaya  diplomasi  dan  advokasi  untuk  mempromosikan  penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Penerapan  instrumen-instrumen  hukum  internasional  seperti  Konvensi  Jenewa  dan Protokol  Tambahannya,  serta  prinsip-prinsip  hukum  kemanusiaan  internasional  seperti prinsip  kemanusiaan  dan  prinsip  pembedaan,  menjadi  sangat  penting  dalam  memberikan perlindungan  kepada  pasukan  asing  yang  terlibat  dalam  operasi  kemanusiaan  di  wilayah konflik  Israel-Palestina.  Organisasi-organisasi  kemanusiaan  internasional  seperti  ICRC  dan
UNHCR  memainkan  peran  penting  dalam  memantau  dan  menegakkan  penerapan  hukum kemanusiaan  internasional.  Namun,  penerapan  ini  masih  menghadapi  tantangan  seperti kurangnya penghormatan dan penegakan hukum kemanusiaan internasional oleh pihak-pihak yang bertikai.

## REFERENSI
Amini, I., & Pebrianto, D. Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada di Wilayah Perang. Optional Protocol On , 3 (2), 224–244.
Awoah,  A.  (2019).  Perlindungan  Terhadap  Korban  Perang  Dalam  Perspektif  Konvensi- Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan Ham. Lex Crimen , 5 (7), 141– 149.
Ayumia,  A.,  Andini,  P.,  &  Mahardika,  R.  M.  (2022).  Organization  of  Islamic  Cooperation Responses  on  the  Israel  Aggresion  and  the  United  States  Embassy  Relocation  To Jerusalem. Lampung Journal of International Law , 4 (2), 103–114. https://doi.org/10.25041/lajil.v4i2.2578
Basalamah  P,  Rumimpunu  D,  R.  S.  (2021). Perlindungan  Relawan  Kemanusiaan  Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional . 71 (1), 63–71. Kaol, W. A. (2020). PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA  MENURUT  HUKUM  HUMANITER__________  ___  _  __  __ _______ _____ ___ _ __ ____ _. Ekp , 13 (3), 1576–1580. Kusuma,  S.,  &  Harisman,  H.  (2024). Perlindungan  Hukum  Bagi  Peserta  Misi  Khusus  PBB Terkait  dengan  Kematian  dalam  Pelaksanaan  Tugas  (  Studi  Kasus  Pasukan  Garuda Lebanon 2022 ) . 6 (3), 8602–8610.
Nazri,  A.  S.  (2022).  Ruang  Kemanusiaan  NGO  dalam  Persekitaran  Aman  di  Malaysia.
Akademika , 92 (3), 101–115. https://doi.org/10.17576/akad-2022-9203-08
Nur Fadillah, A. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik  Manusia  sebagai  makhuk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  memiliki  hak  dasar perbedaan  etnis  ,  suku  ,  bahasa  ,  serta  agama  yang  beragam  tidak  dielakkan  adanya masyarakatnya . Daerah-daerah yang . 3 (April), 18–24.
Oktaviani,  V.,  Putri,  N.  A.  R.,  &  Nulhaqim,  S.  A.  (2022).  Upaya  Organisasi  Internasional Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Di Yaman. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 4 (2), 161. https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40248
Pratama,  L.  C.,  Novianti,  N.,  &  Pebrianto,  D.  Y.  (2021).  Perlindungan  Terhadap  Petugas Medis  di  Daerah  Konflik  Berdasarkan  Hukum  Humaniter  Internasional  (Studi  Kasus Perawat  Palestina  Razan  Al  Najjar  yang  di  Tembak  Mati  Oleh  Tentara  Israel  Pada Tahun  2018). Uti  Possidetis:  Journal  of  International  Law , 2 (1),  58–80. https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10984
Prawira,  I.,  Irawan,  R.  E.,  &  Karen,  K.  (2021).  Objektivitas  Tiga  Media  Siber  Indonesia: Studi  Konten  Berita  Konflik  Israel-Palestina. JWP  (Jurnal  Wacana  Politik) , 6 (2),  95. https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35073
Puspita,  L.  (2017).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Relawan  Kemanusiaan  Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Normative , 5 (1), 1907–5820.
Rahmi,  A.,  Salamah,  U.,  &  Nasution,  F.  U.  (2021).  The  UNHCR  Roles  For  Increasing Refugees  Tenacity  on  the  Pandemic  Covid-19  Era. Proceeding  International  Seminar on Islamic Studies , 2 (1), 747–752.
Sundari, R., Prayuda, R., & Venita Sary, D. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam  Mediasi  Konflik  Kemanusiaan  Di  Myanmar. Jurnal  Niara , 14 (1),  177–187. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011
Susilowati, I., Fauzi, M., Virqiyan, S., & Zahidin, A. El. (2022). Eksistensi Realisme dalam Aneksasi  Israel  Terhadap  Palestina. JOURNAL  of  LEGAL  RESEARCH , 4 (5),  1155– 1172. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28514
Widagdo, S., & Kurniaty, R. (2021). Prinsip Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel-  Palestina:  Bagaimana  Sikap  Indonesia? Arena  Hukum , 14 (2),  314–327. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6