INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6030-6038 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia
Yusuf Daeng 1 ✉ , Hafidz Syukri Hamdani 2 , Dedi Adryan 3 , Hendra Gunawan 4 , Yoga Marananda 5 , William Alfred 6
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta prilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian. Rumusan masalah yang  menjadi  fokus  kajian  adalah:  bagaimana  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia,  bagaimana tahapan  menegakan  hukum  pidana  di  Indonesia,  dan  faktor  yang  seperti  apa  yang  dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif yaitu “penelitian terhadap asas hukum dan perbandingan hukum dengan cara mempelajari penegakan hukum pidana di Indonesiai dan membahasnya dengan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber”. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “suatu penelitian ini yang bermaksud menggambarkan data seteliti mungkin tentang penegakan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan pembahasan, diketahui bahwa penegakan hukum pidana merupakan tugas yang harus dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam penegakan hukum pidana Indonesia dilakukan secara penal dan non penal. Tahapan penegakan hukum pidana di Indonesia adalah tahap formulasi, tahapan aplikasi dan tahap eksekusi. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia  diantaranya  undang- undang pidana, aparatur penegak hukum, sarana yang memadai, faktor lingkungan sosial dan faktor kebudayaan.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penegak Hukum.

## Abstract
Criminal law enforcement is a system that involves harmonizing values with the rules and real behavior of society. These rules then become guidelines or benchmarks for behavior or actions that are considered appropriate or appropriate. This behavior or attitude aims to create, maintain and maintain peace. The formulation of the problem that is the focus of the study is: how criminal law is enforced in Indonesia, what are the stages of enforcing criminal law in Indonesia, and what factors can influence criminal law enforcement in Indonesia. The research method used is classified as a type of normative legal research, namely "research on legal principles and legal comparisons by studying criminal law enforcement in Indonesia and discussing it using reading material obtained from various sources". In terms of its nature, this research is descriptive, namely "this research aims to describe data as accurately as possible about criminal law enforcement in Indonesia. Based on the discussion, it is known that criminal law enforcement is a task that must be carried out by law enforcement officials in anticipating and overcoming problems that arise in society. Handling problems that arise in Indonesian criminal law enforcement is carried out in  a  penal  and  non-penal  manner.  The  stages  of  criminal  law  enforcement  in  Indonesia  are  the formulation stage, application stage and execution stage. Factors that influence criminal law enforcement in Indonesia include criminal laws, law enforcement apparatus, adequate facilities, social environmental factors and cultural factors.
Keywords: Law Enforcement, Crime, Law Enforcement.

## PENDAHULUAN
Secara  umum  penegakan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  menerapkan perangkat  sarana  hukum  tertentu  untuk  memaksakan  sanksi  hukum  guna  menjamin penataan  terhadap  ketentuan  yang  ditetapkan  tersebut  (Safaruddin  Harefa,  2019). Penegakan  hukum  pidana  diartikan  sebagai  implementasi  peraturan  hukum  oleh  pihak penegak  hukum  dan  individu  yang  memiliki  kepentingan  sesuai  dengan  wilayah kewenangan  masing-masing  berdasarkan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Saat  ini,  di Indonesia, pelaksanaan hukum pidana seharusnya dapat dijalankan dengan baik. Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang melibatkan keselarasan antara prinsip-prinsip etika  dengan norma-norma sosial  yang mengatur tindakan konkret masyarakat. Norma- norma tersebut menjadi panduan untuk perilaku yang dianggap wajar atau sesuai. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk mempromosikan, memelihara, dan mendukung terciptanya ketertiban.
Hukum  pidana  adalah  bidang  hukum  yang  meliputi  semua  aturan  hukum  yang mengandung acaman pidana. Pidana adalah suatu derita yang diberikan kepada seseorang, agar dirasakan sebagai derita. Yang menjatuhkan derita itu adalah Penguasa (Pemerintah), dan karena  itu hukum pidana  digolongkan sebagai hukum publik. Hukum pidana hanya
memberikan ancaman pidana pada pelanggaran-pelanggaran norma hukum lain (perdata, dagang,  tatanegara  dan  lain-lain)  yang  memerlukan.  Jadi  hukum  pidana  itu  tidak mempunyai norma tersendiri. Yang  dimasukkan ke  dalam hukum  pidana adalah norma- norma  hukum  lain  itu,  yang  apabila  dilanggar  menimbulkan  kerusakan  atau  kekacauan dalam masyarakat, kerusakan dan kekacauan itu tidak mungkin diatasi dengan cara lain.
Norma hukum menentukan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan tenang, berhak untuk memiliki harta benda. Norma hukum ini apabila dilanggar, hidupnya diancam atau  harta  bendanya  dicuri  dan  dirampok,  maka  tidak  cukup  lagi  upaya-upaya  secara perdata untuk mengatasinya. Dalam hal semacam ini yang berwenang harus mengambil alih pemulihan kerusakan dan kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Dengan perkataan lain dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana ada, apabila perangkat-perangkat hukum lain telah tidak mungkin mempan lagi mengatasi perbuatan dan tindakan yang menimbulkan kerusakan dan kekacauan dalam masyarakat. Sehingga dalam aturan hukum pidana di tiap- tiap  negara  selalu  ada  perbedaan  tentang  perbuatan  yang  merupakan  tindak  pidana. Misalnya ada negara yang melarang melakukan unjuk rasa, dan ada yang tidak menjadikan unjuk rasa itu sebagai suatu tindak pidana. Akan tetapi perbuatan-perbuatan tindak pidana yang menurut sifatnya Universal, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain yang sejenis, selalu merupakan bagian dari hukum pidana dimana saja.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
Penegakan  hukum  pidana  adalah  upaya  untuk  mewujudkan  keinginankeinginan hukum  pidana  menjadi  kenyataan,  yaitu  hukum  pidana  menurut  Van  Hammel  adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh  suatu negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menegakan hukuman kepada yang melanggar larangan tersebut.
Menurut  Satjipto  Raharjo  (1980)  penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses  perwujudan  ketiga  ide  inilah  yang  merupakan  hakekat  dari  penegakan  hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing- masing menurut aturan hukum yang berlaku.
Dengan  demikian  penegakan  hukum  merupakan  suatu  sistem  yang  menyangkut keserasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata masyarakat Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat Indonesia yang dianggap pantas.  Adanya  pedoman  tersebut  bertujuan  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku masyarakat. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma dalam kaidah-kaidah yang  menyimpang  dan  pola  perilaku  yang  tidak  terarah  dapat  mengganggu  kedamaian hidup masyarakat Indonesia.
Menurut  Soerjono  Soekanto  penegakan  hukum  bukan  semata-mata  berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderung demikian.  Sehingga  pengertian  Law  Enforcement  begitu  populer.  Bahkan  ada kecenderungan  untuk  mengartikan  penegakan  hukum  sebagai  pelaksanaan  keputusan- keputusan  pengadilan.  Pengertian  ini  jelas  mengandung  kelemahan,  sebab  pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan  pengadilan  dapat mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia.
Berbicara  penegakan  hukum  pidana  sebenarnya  tidak  hanya  bagaimana  cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak  hukum  dalam  mengantisipasi  dan  mengatasi  masalahmasalah  yang  timbul  di masyarakat. Oleh karena itu, dalam menangani masalahmasalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dilakukan secara penal (hukum pidana) dan
non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Berikut pemaparanya :

## 1. Upaya Non Penal (Preventif)
Upaya  penanggulangan  secara  non  penal  lebih  menitikberatkan  pada  pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana, misalnya:
a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dan dengan menggunakan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
b. Mengurangi  dan  atau  menghilangkan  kesempatan  berbuat  kriminal  dengan perbaikan lingkungan yang dapat memberi rasa aman dan nyaman masyarakat Indonesia.
c. Penyuluhan dan sosialisasi kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya  kriminalitas  yang  akan  berpengaruh  baik  dalam  penanggulangan kejahatan.
2. Upaya Penal (Represif)
Upaya  penal  adalah  upaya  penegakan  hukum  yang  merupakan  tindakan  yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan  ancaman  bagi  pelakunya.  Penyidikan,  penyidikan  lanjutan,  penuntutan  dan seterusnya  merupakan  bagian-bagian  dari  tahapan  upaya  penal.  Fungsionalisasi  hukum pidana merupakan suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, penegakan hukum pidana melalui beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

## a. Tahap Formulasi
Tahap  Formulasi  adalah  tahap  penegakan  hukum  in  abstracto  oleh  badan pembuat  undang-undang  yang  melakukan  kegiatan  memilih  nilai-nilai  yang  sesuai dengan  keadaan  dan  situasi  masa  kini  dan  yang  akan  datang,  kemudian merumuskannya  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  paling  baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap Aplikasi
Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana)  oleh  aparat  penegak  hukum,  mulai  dari  kepolisian  sampai  ke  pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan  serta menerapkan peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  telah  dibuat  oleh  pembuat  undang- undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap Yudikatif.
c. Tahap Eksekusi
Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibuat  oleh pembuat  undang-undang  melalui  penerapan  pidana  yang  telah  diterapkan  dalam putusan  pengadilan. Dengan  demikian proses pelaksanaan  pemidanaan yang telah ditetapkan  dalam  putusan  pengadilan,  aparat  pelaksana  pidana  itu  dalam melaksanakan  tugasnya  harus  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan pidana  yang  telah  dibuat  oleh  pembuat  undang-undang  dan  nilai-nilai  suatu  daya guna.
Ketiga  tahap  penegakan  hukum  pidana  tersebut,  dilihat  sebagai  usaha  atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

## 3. Faktor yang dapat Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  Indonesia  secara  konstitusional  dinyatakan sebagai negara hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk  menghormati  hak  asasi  manusia,  memastikan  kesetaraan  di  hadapan  hukum  bagi seluruh warga negara, dan melindungi hak-hak warga negara. Pembahasan pada bagian ini akan  mengeksplorasi  faktor-faktor  yang  memengaruhi  penegakan  hukum.  Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya mengharmonisasikan nilai- nilai yang terkandung dalam peraturan hukum yang kokoh dan merinci sikap serta tindakan sebagai hasil dari penerapan nilai-nilai tersebut, sebagai bagian dari pengembangan nilai- nilai  yang  pada  akhirnya  bertujuan  untuk  menciptakan,  menjaga,  dan  memelihara perdamaian  dalam  kehidupan  bersama.  Dalam  masyarakat  yang  terstruktur,  hukum diperlukan  untuk  menjaga  keteraturan,  sehingga  penegakan  hukum  menjadi  imperatif. Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang memiliki peran sentral,  dan
faktor-faktor ini membentuk sistem yang saling berhubungan. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima elemen kunci yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:

## A. Hukum
Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan defenisi tentang hukum. Hal ini terjadi karena setiap ahli memiliki defenisi dari sudut pandang yang berbeda-beda (Abdul Manan, 2003). Hukum merupakan sekumpulan norma baik yang telah diundangkan ataupun belum yang kemudian akan diterapkan kepada manusia. Hukum adalah bagian terpenting dalam penegakan hukum, karena hukum itu sendiri yang akan ditegakkan. Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat  abstrak,  sedangkan  kepastian  hukum  merupakan  suatu  prosedur  yang  telah ditentukan  secara  normatif.  Hukum  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  di  dalam kehidupan  masyarakat,  karena  hukum  bukan  hanya  menjadi  parameter  untuk  keadilan, keteraturan,  ketentraman  dan  ketertiban,  tetapi  juga  untuk  menjamin  adanya  kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001).

## B. Penegak hukum
Penegak hukum adalah mesin bagi hukum. Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi  oleh  faktor  mentalitas  atau  kepribadian  dari  para  penegak  hukum.  Apabila hukum  yang  telah  dibentuk  sudah  baik,  maka  dalam  tataran  implementasinya  akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah  suatu  kemunafikan.  Dalam  kerangka  penegakan  hukum  oleh  setiap  Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum akan menjadi pembahasan tersendiri dalam sub bab selanjutnya.

## C. Sarana Dan Fasilitas
Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021), tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

## D. Masyarakat
Hukum  praksis  sering  disebut  dengan  hukum  yang  selalu  bergerak,  mengikuti kebutuhan  dan  perkembangan  manusia  (Subiharta,  2015).  Sebagai  subjek  hukum,  sudah pasti manusia (masyarakat) memiliki peranan penting dalam hal faktor yang mempengaruhi penegakan  hukum.  Tujuan  dari  penegakan  hukum  itu  sendiri  adalah  karena  adanya masyarakat. Masyarakat  juga memiliki  peranan  penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri.  Semakin  sesuai  apa  yang  telah  diatur  di  dalam  hukum  tersebut  dirasa  oleh masyarakat  adalah  sesuai,  maka  akan  semakin  bagus  usaha  dalam  penegakan  hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

## E. Kebudayaan
Kebudayaan  disini  bukan  pengertian  arti  sempit  yang  dikaitkan  dengan  kebiasaan dalam  adat  istiadat,  namun  lebih  kompleks  dari  situ.  Soerjono  Soekanto  menegaskan kebudayaan  memiliki  fungsi  yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu mengarahkan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.).  Semakin  baik  budaya  suatu  masyarakat,  maka  akan  semakin  baik  pula  penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.
Kelima  faktor  yang  memengaruhi  penegakan  hukum  merupakan  komponen  yang saling  terkait  dalam  upaya  menegakkan  hukum  yang  berkeadilan.  Setiap  faktor  harus bersinergi untuk membentuk satu sistem yang utuh demi mencapai  tujuan  hukum yang ideal.  Di  antara  faktor-faktor  tersebut,  peran  penegak  hukum,  khususnya  dalam  konteks penegakan hukum pidana, adalah elemen yang sangat penting.

## SIMPULAN
Berdasarkan diskusi yang telah diuraikan di atas,  beberapa simpulan penting dapat ditarik.  Pertama,  penegakan  hukum  pidana  merupakan  tanggung  jawab  utama  aparat penegak hukum dalam mencegah  dan menangani masalah yang muncul di masyarakat. Proses penegakan hukum pidana di Indonesia mencakup metode baik yang bersifat punitif maupun preventif dengan tujuan menjaga keamanan dan keteraturan dalam masyarakat. Kedua, penegakan hukum pidana di Indonesia terdiri dari tiga tahap kunci: formulasi hukum, aplikasi hukum, dan eksekusi hukum. Ketiga, beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia mencakup peraturan pidana yang berlaku, kualitas  aparat  penegak  hukum,  ketersediaan  sumber  daya  yang  memadai,  pengaruh lingkungan  sosial,  dan  elemen  budaya  yang  memengaruhi  dinamika  penegakan  hukum dalam  masyarakat.  Dengan  pemahaman  komprehensif  terhadap  faktor-faktor  ini, penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia  dapat  lebih  efisien  dan  efektif  dalam  menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan. (2003). Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Kencana.
Andi Hamzah. (2001). Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana . Ghalia Indonesia. Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. PAMPAS Law Journal Of Criminal Law, 1(3), 47.
Fadhlin  Ade  Candra, &  Fadhilatu  Jahra  Sinaga.  (2021).  Peran  Penegak  Hukum  Dalam  Penegakan Hukum  Di  Indonesia.  Edu  Society:  Jurnal  Pendidikan,  Ilmu  Sosial  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 1(1), 43.
Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum to Ra, 2(3), 433.
J.E Sahetapy. (1992). Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Citra Aditya Bakti.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media. Safaruddin Harefa. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELAUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. UBELAJ, 4(1).
Soerjono Soekanto. (n.d.). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers.
Soerjono Soekanto. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada.
Subiharta. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4(3), 387.