## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN

## Arfan Dilando. D, Febri Yuliani, dan Adianto
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

## Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas  Km 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 10 of 2006 concerning Wa- ter Resources and Infiltration Wells. This study aims to determine and analyze the Implementa- tion of Pekanbaru City  Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltra- tion  Wells  in  the  Rumbai  Coastal  District.  This  research  method  is  descriptive  qualitative.  This study uses the Snowball Sampling technique with the Key Informant Head of Water Resources at the Office of Public Works and Spatial Planning  in Pekanbaru City.  Analysis of the data used is the triangulation technique. Data collection techniques carried out by interview, observation, and documentation. The results showed that the maximum implementation of the Pekanbaru City Reg- ulation  Number  10  of  2006  concerning  Water  Resources  and  Infiltration  Wells  in  the  District  of Rumbai Coastal with various kinds and kinds of problems both from the aspect of communication between agencies, socialization carried out was not optimal, oversight carried out weak. The inhib- iting factors are the lack of good communication between agencies, the ineffectiveness of supervi- sion conducted, the bureaucratic flow that is not clear and not carried out socialization.
Key words: implementation, local regulations, water resources, infiltration wells
Abstrak: Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  10  Tahun 2006  Tentang  Sumber  Daya  Air  dan  Sumur  Resapan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menge- tahui dan menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10  Tahun  2006  Tentang  Sumber  Daya  Air  dan  Sumur  Resapan  Di  Kecamatan  Rumbai  Pesisir. Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik Snowball Sampling dengan Key Informan Kabid Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ru- ang Kota Pekanbaru. Analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  belum  terlaksananya  secara  maksimal  Implementasi  Kebijakan  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Di Kecamatan  Rumbai  Pesisir  dengan  berbagai  macam  dan  ragam  permasalahan  baik  dari  aspek Komunikasi  antar  instansi,  sosialisasi  yang  dilakukan  tidak  maksimal,  pengawasan  yang  lemah. Adapun  faktor  penghambatnya  adalah  tidak  adanya  komunikasi  yang  baik  antar  instansi,  tidak efektif nya pengawasan yang dilakukan, alur birokrasi yang tidak jelas dan tidak dilakukan sosial- isasi.
Kata kunci: implementasi, peraturan daerah, sumber daya air, sumur resapan

## PENDAHULUAN
Visi  Kota  Pekanbaru  2025  se- bagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  1Tahun 2011,  yaitu “Terwujudnya  Kota  Pekanbaru Sebagai  Pusat  Perdagangan  dan  Jasa,  Pen- didikan  serta  Pusat  Kebudayaan  Melayu, Mewujudkan  Masyarakat  Sejahtera  Ber- landaskan  Iman  dan  Taqwa”. Berdasarkan visi  daerah  tersebut,  maka  Walikota  Pek-
anbaru  masa  bakti  tahun  2012-2017, menetapkan  visi  antara  dalam  lima  tahun kepemimpinannya dalam pembangunan Kota Pekanbaru  melalui Peraturan Daerah Nomor 9  Tahun  2012  tentang    RPJMD  yaitu “Ter- wujudnya  Pekanbaru  Sebagai  Kota  Metro- politan  yang  Madani” .  Dalam  upaya mewujudkan  visi  tersebut  maka  ditetapkan- lah misi Kota Pekanbaru yaitu:
1. Meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang memiliki kom- petensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa  serta  mampu  bersaing  di tingkat lokal, nasional, maupun inter- nasional.
2. Meningkatkan  kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui  peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga ker- ja, pembangunan kesehatan, kependudukan  dan  keluarga  se- jahtera.
3. Mewujudkan  masyarakat  yang  ber- budaya  melayu,  bermartabat  dan bermarwah  yang    menjalankan    ke- hidupan  beragama,  memiliki  iman dan  taqwa,  berkeadilan    tanpa  mem- bedakan  satu  dengan  yang  lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan    infrastruktur  daerah baik prasarana jalan, air bersih, ener- gi  listrik,  penanganan  limbah  yang sesuai dengan kebutuhan daerah teru- tama  infrastruktur  pada  kawasan  in- dustri,  pariwisata  serta  daerah  ping- giran kota.
5. Mewujudkan  penataan  ruang  dan pemanfaatan  lahan  yang  efektif  dan pelestarian  lingkungan  hidup  dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan  perekonomian  daerah dan  masyarakat  dengan  meningkat- kan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan
dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.
Terkait  Salah  satu  Misi  Kota  Pek- anbaru  yang penting  yaitu dengan dibuatnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ko- ta  tersebut  yaitu  sebagiannya  untuk  melihat perkembangan pembangunan dan seharusnya memperhatikan  tentang  Sumber  Daya  Air dan Sumur Resapan, maka dari itu dikeluar- kanlah  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru Nomor  10  Tahun  2006  Tentang  Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tujuannya ada- lah  Sumber  daya  air  dikelola  berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian,  serta  transparansi  dan  akunta- bilitas. Sehingga dengan dikeluarkanlah Per- aturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  10 Tahun  2006  Tentang  Sumber  Daya  Air  dan Sumur  Resapan  maka    pembangunan  yang dilakukan  tidak  menjadi  dampak  negative karena  daerah  resapan  air  berkurang  dikare- nakan  tertutup  oleh  struktur  bangunan,  yang berdampak  terhadap  terjadinya  genangan  air bila  hujan  turun  dalam  beberapa  jam  karena air  tidak  langsung  bisa  diserap  oleh  pem- ukaan tanah yang telah ditutup. Bagi sebagi- an  orang  yang  bertempat  tinggal  di  daerah yang  rawan  banjir,  datangnya  air  hujan merupakan  sebuah  bencana.  Air  hujan  yang tidak  dapat  tersalurkan  dengan  baik  inilah yang  menyebabkan  banjir.  Tujuan  dan  mak- sud  dari  Perda  tersebut  sangatlah  penting, seperti  yang  diungkapkan  Dinas  Pekerjaan Umum oleh Bahrizal, bahwa: tujuan dari pa- da  perda  ini  baik  dengan  cara  pembuatan sumur resapan memang  diperuntukkan salah satunya untuk mengatasi banjir, agarmenjaga kestabilan air di dalam tanah, sehingga pera- turan yang dibuat untuk menjadikan keadaan menjadi lebih baik, dan hal ini harus dipatuhi oleh semua pihak.
Tabel  1.  Luas  Permukaan  Tanah  Yang  Ditutup dan  Wajib  Membuat      Sumur
Resapan N O. LUAS PERMUKAAN
YANG TERTUTUP (M2)
V
OL ME (M3) 1 <36 1 2 = 37-50 2 3 51 – 99 4 4 100 – 149 6 5 150 – 199 8
6 200 – 299 1 2
7 300 – 399 1
6
8 400 – 499 2
0
9 500 – 599
2
4
1 0 600 – 699 2 8 1 1 700 – 799 3
2
1 2 800 – 899 3 6 1
3 900 – 999
4 0
Berdasarkan  aturan  tersebut  dapat dipahami  bahwa,  untuk  luas  bangunan  yang menutup permukaan tanah dengan luas kecil dari 36 m 2 (6 M  x 6 M) wajib membuat  su- mur  resapan.  Di  Pekanbaru  permasalahan lingkungan  seperti  genangan  air  dan  banjir sudah  cukup  lama  terjadi,  apalagi  melihat kondisi  pembangunan  yang  tidak  dapat  di- batasi,  khususnya  di  daerah  Kecamatan Rumbai  Pesisir  saat  ini  sedang  maraknya pembangunan  yang  merupakan  daerah  yang sebagian  daerah  kelurahan  menjadi  lang- ganan  banjir  akibat  pembangunan  dan  me- nutupi  permukaan  tanah  tanpa  disertai  pem- buatan  sumur  resapan  sesuai  dengan  apa yang telah menjadi kewajiban yang diatur di dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru Nomor  10  Tahun  2006  Tentang  Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.
Selanjutnya  kewajiban  Dinas  Teknis yang menangani  sumber daya  air dan sumur resapan ini pada kawasan publik ini menjadi tanggungjawab pada Dinas Pekerjaan Umum Kota  Pekanbaru,  yaitu  sesuai  dengan  Pasal 20  dalam  BAB  IX  tentang  Kewajiban  Pem- buatan  Sumur  Resapan  Peraturan  Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yaitu: “Pada kawasan publik  kota  seperti  jalan  umum,  kawasan umum, fasilitas umum, kantor-kantor Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dalam  hal
ini  Dinas  Teknis  yang  menangani  pengem- bangan sumber daya air Kota Pekanbaru ha- rus membuat sumur resapan pada titik - titik genangan airuntuk mencegah banjir dimusim hujan  dan  mengkonservasi  air  tanah”.  Serta jika masyarakat tersebut tidak mampu mem- buat  sumur  resapan,  maka  Pemerintah  Kota dapat  membuatkan  sumur  resapan  seperti yang  diatur  pada  Pasal  21  yang  berbunyi: “Bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu  mem- buat  sumur  resapan,  Pemerintah  Kota  Pek- anbaru dapat membuat sumur resapan secara komunal”.
Dengan  adanya  Peraturan  Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Ten- tang  Sumber  Daya  Air  dan  Sumur  Resapan seharusnya  Penerapan  teknologi  tepat  guna ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah  sistem  ini dengan mengantisipasi tingkat  pemulihan  lahan  kritis  yang  memer- lukan waktu relatif panjang selama 25 tahun (Marbun, 2008) dan keadaan iklim indonesia yang  terletak  di  iklim  tropika  dimana  tiap tahun terjadi musim kemarau dan musim hu- jan dengan  curah  hujan  tiap  tahun  sebesar 100-340  mm sehingga  banjir  akan  terus  ter- jadi tiap tahun (Atmakusuma, 2009). Dengan keadaan tersebut  alternatif untuk  menanggu- langi  banjir  dapat  berupa  Sumur  resa- pan merupakan  rekayasa  teknik  konservasi air  yang  berupa  bangunan  yang  dibuat sedemikian  rupa  sehingga  menyerupai  ben- tuk  sumur  gali  dengan  kedalaman  tertentu yang  berfungsi  sebagai  tempat  menampung air  hujan  diatas  atap  rumah  dan  meresap- kannya ke dalam tanah (Anonim, 2007).
Menurut Departemen Kehutanan (1995), manfaat yang dapat diperoleh dengan pembuatan  sumur  resapan  air  antara  lain: (1) mengurangi aliran permukaan dan mencegah  terjadinya  genangan  air,  sehingga memperkecil  kemungkinan  terjadinya  banjir dan  erosi;  (2) mempertahankan  tinggi  muka air tanah dan menambah persediaan air tanah mengurangi  atau  menahan  terjadinya  intrusi air laut bagi  daerah  yang berdekatan dengan wilayah  pantai mencegah  penurunan  atau amblasan  lahan  sebagai  akibat  pengambilan air  tanah  yang  berlebihan  mengurangi  kon- sentrasi pencemaran air tanah.
Sumur resapan air ini berfungsi untuk menambah  atau  meninggikan  air  tanah, mengurangi  genangan  air  banjir,  mencegah intrusi  air  laut,  dan  melestarikan  serta  me- nyelamatkan  sumberdaya  air  untuk  jangka panjang (Pasaribu, 1999). Oleh karena itu, pembuatan  sumur  resapan  perlu  dil- akukan   terutama  pada   pembangunan  ge- dung, perumahan maupun pertokoan. Manfaat  yang  dirasakan  dari  sumur  resapan bisa menjadi budaya Indonesia.
Konstruksi sumur resapan se- bagaimana  layaknya  sumur  gali  yang dilengkapi  perkuatan  dinding  dengan  ruang sumur tetap direncanakan kosong guna men- ampung  semaksimal  mungkin  air  hingga  di- mensinya  optimal.  Kendala  estetika  dapat diatasi  dengan  menutup  bagian  atas  sumur menggunakan plat beton kemudian tanah dan lumpur  ataupun  dengan  kombinasi  pembu- atan  taman.  Sehingga  tidak  mengganggu fungsi  dari  asset  bangunan  yang  sudah  ada dan  dengan  demikian  dapat  mengimbangi laju  pembangunan  dan  menjaga  kualitas lingkungan.
Fenomena  tersebut  bisa  dilihat  dari seringnya  banjir  terjadi  saat  musim  hujan. Genangan  air  dirumah  warga  yang  ada  di belakang  ruko-ruko  sepanjang  Jalan  Sembi- lang,  bahkan  genangan  sebatas  lutut  orang dewasa  bahkan  lebih  tersebut  tidak  bisa  di- lalui  oleh  kendaraan  roda  dua  maupun  ken- daraan  roda  empat.  Kata  kebijakan  secara etimologis  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu dari  kata policy sedangkan  kebijaksanaan berasal  dari  kata Wisdom .  Dalam  konteks tersebut  penulis  berpandangan  bahwa  istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan.  Hal  tersebut  didasarkan  pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan  memerlukan  pertimbangan- pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan  mencakup  aturan-aturan  yang  ada didalamnya  termasuk  konteks  politik  karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu  sesunguhnya  merupakan  sebuah  proses politik.
Makna  kebijakan  di  atas,  berupa tindakan  yang  dilakukan  langkah  demi langkah  menunjukan  tindakan  yang  berpola,
hal  itu  sejalan  dengan  pandangan  Solichin Abdul  Wahab  yang  menegaskan  bahwa  : “Policy  itu  adalah  suatu  tindakan  berpola yang  mengarah  pada  tujuan  tertentu  dan bukan  sekedar  keputusan  untuk  melakukan sesuatu”. Abdul Wahab (2001)
Berdasarkan  kedua  pendapat  di  atas menegaskan  bahwa  kebijakan  merupakan tindakan  secara  sadar  dan  sistematis  yang dilakukan  dengan  langkah  demi  langkah sebagai suatu tindakan berpola yang mengarah pada sasaran atau tujuan tertentu.
Adanya  Kriteria-kriteria  kebijakan menurut William N Dunn yaitu :
1. Penyusunan agenda adalah perumusan  masalah  yang  dapat memasok  pengetahuan  yang  relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan  asumsi-asumsi  yang mendasari definisi masalah.
2. Formulasi kebijakan adalah
peramalan dapat menyediakan pengetahuan  yang  relevan  dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi  di  masa  mendatang  sebagai akibat dari diambilnya alternatif.
3. Adopsi kebijakan adalah rekomendasi membuahkan
pengetahuan  yang  relevan  tentang kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya  dimasa  mendatang  telah diestimasikan melalui peramalan.
4. Implementasi kebijakan adalah
pemantauan (monitoring)
menyediakan pengetahuan yang relevan  dengan  kebijakan  tentang akibat  dari  kebijakan  yang  diambil sebelumnya.
5. Penilaian  kebijakan  adalah  evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan  dengan  kebijakan  tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan  yang  diharapkan  dengan yang  benar-benar  dihasilkan.  (Dunn, 1999)
Tujuan penelitian adalah untuk menge- tahui  Implementasi  Kebijakan    Kebijakan Peraturan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  No- mor  10  Tahun  2006  (Studi  Kasus  Sumur
Resapan  Bagi  Pengembang  Perumahan  Dan Ruko  di  Kecamatan  Rumbai  Pesisir),  dan untuk  mengetahui  faktor-faktor  penghambat
Implementasi Kebijakan
Peraturan Pemerintah  Kota  Pekanbaru  Nomor  10  Ta- hun 2006 (Studi Kasus Sumur Resapan Bagi Pengembang  Perumahan  Dan  Ruko  di Kecamatan Rumbai Pesisir).

## METODE
Pelaksanaan  penelitian  ini  untuk pengumpulan  data  primer  maupun  data sekunder  menggunakan  metode  kualitatif melalui  wawancara,  terutama  digunakan  un- tuk  menggambarkan  (deskriptif)  dan  men- jelaskan ( explanatory atau confirmatory ) ten- tang  fenomena  yang  mempengaruhi  Imple- mentasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2006 Tentang Sum- ber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Ka- sus  Pada  Pengembang  Di  Kecamatan Rumbai  Pesisir).  Metode  penelitian  ini  ada- lah  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan  teknik Snowball  Sampling dengan Key  Informan Kabid  Sumber  Daya Air  di  Dinas  Pekerjaan  Umun  dan  Tata  Ru- ang  Kota  Pekanbaru.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Analisis  data melalui tiga (3) prosedur yaitu penyajian da- ta,  reduksi  data,  dan  penarikan  kes- impulan/verivikasi.

## HASIL

## Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang
Berlaku.
Dari kajian yang ada di segala sektor tentunya pemerintah sebagai pelaksa- na/pengatur  kebijakan  harus  mengambil  ke- bijakan  dengan  mempertimbangkan  dari berbagai  sektor  tersebut.  Sehingga  pem- bangunan  yang  berada  di  Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru atau lebih tepat- nya  yaitu  pada  Lokasi  Penelitian  penulis yakni di Kecamatan Rumbai Pesisir Saat ini, di  Kota  Pekanbaru  sendiri  kebijakan  yang diambil  terhadap  Sumber  Daya  Air  dan  Su- mur Resapan yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006. Pada Peraturan Dae- rah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Ten-
tang  Sumber  Daya  Air  dan  Sumur  Resapan tersebut  sangat  jelas  mulai  dari  Proses  Per- izinan,  Pengawasan  hingga  terbitnya  Izin Mendirikan Bangunan.
Penulis  kemudian  melakukan  wa- wancara  terhadap  pemerintah  yang  ber- tanggung  jawab  pada  wilayah  yang  ada  di Kecamatan  Rumbai  Pesisir  serta  Sebagian Kelurahan  yang  berada  di  wilayah  Kecama- tan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai  keadaan  Sumber  Daya  Air  dan Sumur Resapan terkait Perda Kota Pekanba- ru  No  10  Tahun  2006.  Adapun  hasil  wa- wancara tersebut adalah sebagai berikut:
“ Setau saya dalam pem- bangunan yakni yang tertib pa- da izin IMB tidak melewati Ke- lurahan.  Mungkin  dari  Rek- omendasi  Camat ”.(wawancara Bapak Lurah Kelurahan Sungai Ambang Kota Pekanbaru)
Positif  jika  diterapkannya  Peraturan Daerah  Kota  Pekanbaru  N0  10  Tahun  2006 tersebut.    Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru N0 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan  Sumur  Resapan  seharusnya  menjadi dampak  positif  yang  dirasakan  masyarakat, akan  tetapi  masih  banyak  masyarakat  yang tidak tahu dengan adanya Perturan mengenai Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.
Selain  itu  penulis  melakukan  wa- wancara  kepada  aparatur  lainnya  yang mempunyai  wewenang  terhadap  proses  ber- jalannya Perda tersebut :
“Untuk proses awal, kami san- gat  terbuka  untuk  melayani siapa saja yang ingin melakukakan  segala  perizinan termasuk  IMB,  yaitu  untuk memberitahukan apa saja syarat  dalam    melengkapi  ber- kas administrasi dan dis- erahkan kepada petugas perizi- nan  yaitu  pada  Mal  Pelayanan Publik ” . (wawancara  petugas pelayanan  MPP,  di  Dinas  PM- PTSP Kota Pekanbaru) Secara  garis  besar  tingkat  kepatuhan pada  ketentuan  yang  berlaku  merupakan
faktor  dalam  keberhasilan  dalam  implemen- tasi,  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka  peningkatan  kepatuhan  dalam  pem- bangunan  yang ada di  Kota Pekanbaru lebih tepatnya  di  Kecamatan  Rumbai  Pesisir,  se- hingga  sikap  dan  tingkah  laku  yang  patuh terhadap  ketentuan  yang  ada  menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpengaruh ter- hadap publik.
Berdasarkankan  penjelasan  diatas maka  jelas  bila  aturan    dipatuhi  maka  akan didapatkan kebijakan yang membawa pengaruh  positif.  Kemudian  penulis  ingin mengetahui  seperti  apa  jelasnya  tingkat kepatuhan  pembangunan  yang  ada  di  Keca- matan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dalam hal  ini  pada  Pembangunan  untuk  pribadi maupun pembangunan oleh Develop- er melalui  wawancara  yang  hasilnya  adalah sebagai berikut:
“kalau  saya  bukan  tidak  me- matuhi aturan, akan tetapi saya beranggapan  bahwa  tidak  ada kewajiban  dalam  pembuatan sumur  resapan  dan  disekitar lahan  yang  saya  bangun  juga masih  banyak  sumber  untuk resapan air hujan dan saya su- dah  membuat  parit.  Jadi  ya saya  rasa  tidak  perlu  membuat sumur resapan”. (wawancara Bapak AS, Pemilik Ruko
Pribadi)
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas diketahui  bahwa,  peraturan  tersebut  tidak dipatuhi  bahkan  pemilik  ruko  pribadi  terse- but  tidak  ada  atau  mengetahui  dampak  baik dengan dibuatnya sumur resapan.

## Lancarnya  Pelaksanaan  Rutinitas  dan Fungsi.
Untuk  melihat  bagaimana  implemen- tasi  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  NO 10  Tahun  2006  Tentang  Sumber  Daya  Air dan  Sumur  Resapan  di  Kecamatan  Rumbai Pesisir, berikut hasil wawancara penulis:
“sejauh  ini  kami  selalu  men- jalankan  prosedur  yang  ada
pada
Izin Mendirikan Bangunan, serta ada nya
pengawasan  terhadap  pem- bangunan-pembangunan  yang ada  di  lapangan”. (wawancara Bapak  RE,  Staf  di  Dinas  Pena- naman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Pek- anbaru)
Pelaksanaan rutinitas dan fungsi meru- pakan suatu proses dalam rus disertai dengan pengawasan agar Implementasi sesuai dengan  perencanaan  dalam  upaya  mening- katkan  keteraturan,  ketertiban,  dan  kea- manan.
Akan  tetapi  rutinitas  dan  fungsi  terse- but  tidak  berjalan  dengan  semestinya menurut  hasil  observasi  penulis.Kemudian untuk  melihat  rutinitas  dan  fungsi  apa  saja yang  dilakukan  pemerintah  dan  sejauh  apa yang  sudah  pemerintah  peroleh  atas  fungsi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun  2006  Tentang  Sumber  Daya  Air  dan Sumur  Resapan  di  Kecamatan  Rumbai Pesisirdalam  hal  ini  adalah  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  mulai  dari  Kelurahan, Kecamatan  dan  Dinas  yang  terkait  atas  Im- plementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanba- ru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air  dan  Sumur  Resapan  di  Kecamatan Rumbai  Pesisir,  penulis  melakukan  wa- wancara terhadap Kelurahan.
Pembangunan  yang  dilakukan  di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir menurut hasil wawancara penulis yaitu secara admin- istrasi  tidak  diproses  melalui  Kecamatan. Sedangkan  seharusnya  menurut  alur  proses nya, segala pembangunan harus di rekomen- dasi  melalui  Kecamatan  yang  mempunyai tugas  dan  wewenang  dengan  wilayah  terse- but.
Untuk melihat apakah benar pemerintah yaitu Kecamatan memiliki wewenang  terhadap  rekomendasi  Izin,  beri- kut  hasil  wawancara  mengenai  wewenang Kecamatan :
“seharusnya  Kecamatan  mem- iliki wewenang terhadap segala bentuk  perizinan  maupun  non perizinan  yang  di  lingkup
Kecamatan. Hal tersebut dikarenakan  adanya  peraturan yang  dikeluarkan  untuk  mem- ber  sebagian  wewenang  Wali- kota  kepada  Camat,  yakni  Pe- layanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan
(PATEN)
”. (wawancara  dengan  Sekreta- ris Camat, Bapak SY). Selain itu penulis juga mewawancarai Kepala  Seksi  Pelayanan  Umum  Kecamatan Rumbai Pesisir, berikut Hasil Wawancara :
“seharusnya  memang  melalu kami  yaitu  dengan  adanya PATEN. Akan tetapi  saya tidak tahu  kenapa  bisa  diproses  di Dinas,  atau  menggunakan  calo atau  bagaimana  saya  juga  ku- rang tahu”. (wawancara dengan pedagang  kaki  lima,    Bapak SM).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas diketahui  bahwa,  dalam  proses  alur  admin- istrasi,  pengembang  atau  pembangunan pribadi maupun Developer tidak melakukan proses  melalui  pemerintahan  terkecil  yang memiliki  hak  mengatur  wilayahnya  dan mempunyai  wewenang  atas  pembangunan yang dilakukan.
Menurut  analisa  penulis  adanya kegiatan  pembangunan  seharusnya  melalui pemerintahan  terkecil,  hal  tersebut  juga  di atur dalam Pelayanan Administrasi Kecama- tan yang tujuan nya yaitu untuk memberikan wewenang  Walikota  kepada  Camat  agar semua  urusan  memang  benar-benar  nyata dan diketahui bagaimana dampak setelah ter- jadi.
Terwujudnya Kinerja Dan Dampak Yang Dikehendaki.
Berbicara mengenai terwujudnya kinerja  dan  dampak  yang  dikehendaki  yaitu dilihat dari Keberhasilan kebijakan atau pro- gram  juga  dikaji  berdasarkan  perspektif proses  implementasi  dan  perspektif  hasil. Pada  perspektif  proses,  program  pemerintah dikatakan  berhasil  jika  pelaksanaannya sesuai  dengan  petunjuk  dan  ketentuan
pelaksanaan  yang  dibuat  oleh  pembuat  pro- gram  yang  mencakup  antara  lain  cara pelaksanaan,  agen  pelaksana,  kelompok sasaran dan manfaat program.
Sedangkan  pada  perspektif  hasil, program dapat dinilai berhasil manakala pro- gram  membawa  dampak  seperti  yang  di- inginkan.  Suatu  program  mungkin  saja  ber- hasil  dilihat  dari  sudut  proses,  tetapi  boleh jadi  gagal  ditinjau  dari  dampak  yang dihasilkan, atau sebaliknya.
Adanya kinerja dari pemerintah  yang menurut  analisa  penulis  tidak  berjalan dengan  baik,  mulai  dari  alur  administrasi awal, perencanaan, pengawasan hingga hasil akhir  nya  yaitu  penerbitan  Izin  Mendirikan Bangunan, padahal kenyataannya yaitu Pera- turan  Daerah  Kota  Pekanbaru  NO  10  Tahun 2006  Tentang  Sumber  Daya  Air  dan  Sumur Resapan tidak berjalan dengan baik.
Selain  menurut  observasi  penulis, penulis  juga  mewawancarai  beberapa  pihak yang memiliki wewenang terhadap Peraturan Daerah  Kota  Pekanbaru  NO  10  Tahun  2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resa- pan.  Adapun  hasil  wawancara  tersebut  ada- lah sebagai berikut :
“setau  saya  sebagai  Lurah,  di Kelurahan  kami  tidak  begitu fokus dalam memberi  izin atau rekomendasi  izin  atas  pem- bangunan  yang  ada  di  wilayah Kelurahan.  Mungkin  saja  me- lalui  Kecamatan  untuk  selan- jutnya di proses ke Di- nas”. (wawancara  Bapak  ES, Lurah  Kelurahan  Sungai  Ukai Kota Pekanbaru)
“kalau  data  mengenai  perizi- nan  atau  rekomendasi  perizi- nan  sejauh  ini  kami  tidak  ada. Dan  setahu  saya  klau  izin-izin seperti izin
mendirikan bangunan  biasanya  langsung ke Walikota. Jadi kami memang tidak  ada  datanya,  bukan  tidak mau  memberikan.  Selama  saya menjadi  Kasi  Pelayanan  juga tidak  ada  yang  mengurus  Izin
Mendirikan  Bangunan”. (wa- wancara  Ibu  LW,  Kepala Seksi Pelayanan  Umum  Kecamatan Rumbai Pesisir)
“kami  hanya  menerbitkan  rek-
omendasi mengenai sumur resapan, kalau wewenang lainnya  yaitu  ada  pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pela- yanan Terpadu Satu Pintu, mu- lai dari awal hingga
akhir”. (wawancara  Bapak  AL,
Staff Dinas PU dan Tata Ruang Kota Pekanbaru)
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas, penulis menganalisa bahwa proses awaal dari Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Pek- anbaru  NO  10  Tahun  2006  Tentang  Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tidak berjalan dengan  baik.  Karena  tidak  adanya  keterkai- tan  organisasi  yang  berwenang  atas  Pera- turan  Daerah  Kota  Pekanbaru  NO  10  Tahun 2006  Tentang  Sumber  Daya  Air  dan  Sumur Resapan.  Padahal  seharusnya  alur  tersebut benar-benar  dilakukan  dengan  baik  agar mendapatkan  hasil  yang  baik  serta  proses yang  benar-benar  tepat  sasaran  agar  tidak merugikan sebagian pihak.
Selain proses kinerja dari administra- si  yang  tidak  berjalan  dengan  baik  tersebut, yaitu  dari  pengawasan  yang  seharusnya  dil- akukan  secara  rutin.  Pada  observasi  penulis pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pela- yanan Terpadu Satu Pintu, penulis mendapati memang adanya tugas atau prosedur dari Di- nas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yaitu Bidang Pengawasan.
Kinerja pemerintah dalam mengawasi proses  pembangunan  yang  ada  sepertinya tidak  efektif,  berikut  hasil  wawancara  saya kepada pekerja bangunan :
“kami  selama  proses  mem- bangun rumah ini, tidak pernah datang  petugas  untuk  menan- yakan  pembuatan  sumur  resa- pan”. (wawancara  Bapak  MM,
Pekerja  Bangunan  Perumahan Jalan M.Nur)
“saya  sudah  sering  sekali membangun  rumah  ataupun ruko,  akan  tetapi  tidak  ada yang  mempermasalahkan  su- mur  resapan.  Dan  baru  tau  ju- ga  kalau  harus  dibuatnya  su- mur resapan”. (wawancara Bapak  TK,  Pekerja  Bangunan Jalan Limbungan)
Selain itu penulis juga mewawancarai pemilik  bangunan,  berikut  hasil  wawancara penulis dengan pemilik bangunan :
“saya membangun ruko ini yai- tu dengan bagi hasil, jadi sega- la urusan yang bersifat izin-izin saya  serahkan  kepada  rekan bagi  hasil  saya.  Dan  untuk  su- mur resapan saya tidak pernah tahu  serta  selama  saya  cek  ke lokasi pembangunan, tidak pernah  ada  masalah  dengan apa yang sedang
dibangun”. (wawancara  Bapak HI, Pemilik Ruko)
“saya  tidak  tahu,  lagian  saya kan  hanya  membangun,  tidak ada  mengurus  Izin  Mendirikan Bangunan  ke  Pemerintah,  jadi ya  mungkin  tidak  ada  petugas yang  datang  untuk  mengecek bangunan saya”. (wawancara Ibu ON, Pemilik Kios)
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas diketahui  bahwa  dari  sebagian  wawancara penulis  dengan  pekerja  bangunan  dan  pem- ilik  bangunan,  dapat  dianalisis  bahwa  tidak adanya  pengawasan  yang  ada  mengenai  su- mur  resapan.  Sedangkan  seharusnya  Kinerja Bidang  pengawasan  yang  ada  itu  dikatakan baik  bila  sudah  turun  ke  lapangan  untuk menertibkan pembangunan yang ada sehing- ga  menjalankan  aturannya  yaitu  melakukan pembuatan sumur resapan.
Sehingga dengan adanya Kinerja baik pada  Bidang Pengawasan yang ada di Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  akan  mendapatkan  hasil  atau dampak  yang  di  kehendaki  yaitu  Melestari- kan  serta  menjaga  kelangsungan  keberadaan Sumber Daya Air dan mecegah terjadi banjir.

## PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  merupakan tahap  dari  proses  kebijakan  segera  setelah penetapan  undang-undang.  Pelaksanaan  un- dang-undang  dimana  aktor,  organisasi, prosedur,  dan  teknik  bekerja  bersama-sama untuk  menjalankan  kebijakan  dalam  upaya untuk  meraih  tujuan-tujuan  kebijakan  atau program-program.  Dalam  upaya  implemen- tasi tersebut tentu terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pengimplementasian ke- bijakan  tersebut.  Berikut  faktor-faktor  yang menghambat Implementasi Kebijakan.

## Komunikasi  dan  Koordinasi  Antar  Or- ganisasi Perangkat Daerah.
Aparatur  Pelaksana,  adalah  watak dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  imple- mentor.  Apabila  implementor  memiliki  dis- posisi yang baik, maka implementor tersebut dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan.  Edward  III  (1980)  menyatakan bahwa  sikap  dari  pelaksana  kadangkala  me- nyebabkan  masalah  apabila  sikap  atau  cara pandangnya  berbeda  dengan  pembuat  ke- bijakan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengan- tisipasi dapat mempertimbangkan atau mem- perhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
Dari  penjelasan  diatas  bahwa  faktor penghambat  dari  implentasi  kebijakan  yaitu dari  implementor.  Implementor  tersebut  yai- tu Dinas terkait yaitu pada Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan  Ru- ang.  Selain  itu  dilihat  dari  hasil  observasi penulis  mengenai  dalam  Peraturan  Daerah Kota Pekanbaru NO 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan adan- ya  tugas-tugas  yang  tidak  dilakukan  agar
Implementasi dari peraturan tersebut berjalan dengan baik. mulai dari alur awal proses per- izinan hingga diterbitkannya Izin Mendirikan bangunan.
Pada  komunikasi  juga  terdapat  ketidakjela- san  proses  yang  dilakukan  oleh  instansi terkait  yaitu  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu,  Dinas Peker- jaan  Umum  Penataan  Ruang,  Kecamatan, dan Kelurahan. Antara instansi/OPD tersebut tidak komunikasi dengan baik, sehingga alur proses  perizinan  hingga  terbit  nya  Izin  tidak maksimal  berdampak  pada  implementasi Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  NO  10 Tahun  2006  Tentang  Sumber  Daya  Air  dan Sumur Resapan.
Sedangkan pada kenyataannya Kecamatan melalui Camat  yaitu mempunyai kewenangan  atas  pembuatan  Rekomendasi Perizinan,  hal  itu  tertuang  pada  Peraturan Walikota No 11 Tahun 2013 Tentang Pelim- pahan  Sebagian  Kewenangan  Walikota Kepada Camat.

## Sumber Daya.
Sumber  daya  merupakan  faktor  yang sangat  berpengaruh  dalam  implementasi  se- buah  kebijakan.  dimana  meskipun  isi  ke- bijakan  telah  dikomunikasikan  secara  jelas dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan,  maka  implementasi  tidak akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya  tersebut dapat  berwujud  sumber  daya  manusia, misalnya  kompetensi  implementor  dan  sum- ber daya financial.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Pek- anbaru  NO  10  Tahun  2006  Tentang  Sumber Daya  Air  dan  Sumur  Resapan  selain  kurang baiknya  komunikasi  dan  koordinasi  antar instansi/OPD, yaitu mengenai Sumber Daya. Sumber Daya tersebut yaitu meliputi :
Sumber Daya Manusia.
Sumber  Daya  Manusia  (Aparatur) yaitu  pada  pengawasan.  Selain  kurang  nya jumlah SDM,  yaitu  ada  sebagian tugas  yang tidak selayaknya dilakukan oleh Dinas. Sep- erti  pengawasan  secara  teknis,  menurut  ob- servasi  penulis,  yaitu  sebaiknya  dilakukan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota.  Karena  pengawasan  pada  Peraturan Daerah  Kota  Pekanbaru  NO  10  Tahun  2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resa- pan yaitu bersifat teknis dan dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan keahlian.
Kurang  nya  Sumber  Daya  Manusia  juga membuat pengawasan tidak maksimal, untuk Kota  Pekanbaru  yang  memiliki  12  Kecama- tan, hanya diawasi oleh 15 orang. Sedangkan pembangunan  yang  berlangsung  di  setiap Kecamatan  sangat  banyak.  Pada  akhirnya pengawasan  tidak  berjalan  dengan  efektif. Sebaiknya  ditentukan  sesuai  kelurahan  atau kecamatan,  ada  beberapa  Sumber  Daya Manusia  yang  ditugaskan  untuk  mengawasi setiap pembangunan.

## Sumber Daya Finansial (pendukung),
Sumber  daya  Finansial  (Pendukung) yaitu  mengenai  anggaran  yang  ada  untuk operasional serta kendaraan operasional yang dimiliki  sangat  minim  pada  pengawasan mengenai  pembangunan  yang  ada  di  Keca- matan  Rumbai  Pesisir.  Kesulitan  dalam mengawasi,  adanya  kendala  apa  saja  yang membuat  pengawasan  di  lapangan  itu  tidak berjalan dengan baik. pada observasi penulis, penulis  melihat  bahwa  ada  yang  membuat pengawasan  tidak  berjalan  maksimal  yaitu dari  kendaraan  yang  disediakan  oleh  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu.
Selain  pengawasan  yang  tidak  ber- jalan  baik  dikarenakan  Sumber  Daya  Manu- sia yang minim, indikator berikut juga meru- pakan menjadikan pengawasan juga berjalan dengan  tidak  maksimal,  yaitu  dari  segi  ken- daraan  operasional.  Untuk  12  Kecamatan yang ada pada Kota Pekanbaru, hanya ada 2 unit  kendaraan  berjenis  pickup  untuk operasional  dalam  pengawasan.  Sebaiknya kendaraan  pengawasan  disesuaikan  dengan kebutuhan,  agar  bisa  lebih  maksimal  bisa dibuat satu kendaraan operasional untuk satu Kecamatan. Karena pengawasan tersebut tid- ak  hanya  pada  Izin  Mendirikan  Bangunan (Sumur  Resapan),  melainkan  untuk  segala pengawasan  yang  ada  pada  Dinas  Pena- naman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Struktur  Birokrasi  (Alur  Proses)  dan  So- sialisasi.
Struktur Birokrasi, merupakan susunan  komponen  (unit-unit)  kerja  dalam organisasi  yang  menunjukkan  adanya  pem- bagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana  fungsi-fungsi  atau  kegiatan  yang berbeda-beda  diintegrasikan  atau  dikoordi- nasikan,  selain  itu    struktur  organisasi  juga menunjukkan  spesialisasi  pekerjaan,  saluran perintah  dan    penyampaian  laporan.  Dengan struktur  organisasi  maka  akan  jelas  siapa akan  melaksanakan  apa.  Sesuai  dengan tanggung  jawab  dan  beban  tugas  masing- masing.
Faktor  penghambat  berikut  ini  yaitu mengenai  keterkaitan  antara  OPD  yang  ada dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru  NO  10  Tahun  2006  Tentang Sumber  Daya  Air  dan  Sumur  Resapan.  Ket- erkaitan  itu  seharusnya  antara  Dinas  Pena- naman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  kepada    Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Tata Ruang Kota. Selain dua Dinas tersebut, yaitu seharusnya adanya sebagian wewenang yang dilakukan oleh Kelurahan dan Kecama- tan  yang  jelas  sudah  tertuang  di  dalam  Per- wako No 11 Tahun 2013.

## SIMPULAN
Implementasikan  Peraturan  Daerah Kota  Pekanbaru  No.  10  Tahun  2006    Ten- tang  Sumber  Daya  Air  dan  Sumur  Resapan yang berlokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir belum  terlaksana  dengan  baik  dilihat  dari keterkaitan  instansi  yang  terlibat,  dan  ditin- jau dengan teori Ripley dan Franklin. Masih banyak  dari  poin-poin  pada  Perda  No.  10 Tahun  2006  yang  masih  di  abaikan  dalam pembangunan Perumahan ataupun Bangunan Rumah  dan  toko  yang  dibangun  oleh Pengembang (Developer) ataupun  pem- bangunan yang didirikan oleh Pribadi.
Implementasi  dari  Peraturan  Daerah Kota  Pekanbaru  No.  10  Tahun  2006    Ten- tang  Sumber  Daya  Air  dan  Sumur  Resapan yang berlokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir bisa  dikatakan  belum  berjalan,  karena  pada pembangunan  yang  lama  maupun  yang  se- dang proses pembangunan, belum
melakukan  yang  diharuskan  dalam  Perda yaitu  setiap bangunan harus memiliki sumur resapan.  Sedangkan  bangunan  Perumahan atau  Ruko  yang  baru  saja  selesai  pem- bangunan  dalam  observasi  penulis  tidak  ada yang  memiliki  sumur  resapan,  diantara  nya yaitu  pembangunan  perumahan  yang  ada  di Kelurahan  Limbungan  tepatnya  di  Jalan  M. Nur dan Ruko yang berada di Jalan Limbun- gan, Pramuka, Sembilan dan seterusnya.
Faktor-faktor  yang  menjadi  peng- hambat  dalam  impementasi  Peraturan  Dae- rah  Kota  Pekanbaru  No.  10  Tahun  2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resa- pan  yang  berlokasi  di  Kecamatan  Rumbai Pesisir  yaitu  bisa  dilihat  dari  Komunikasi antar  instansi  yakni  dari  segi  perizinan, pengawasan  dan  penertiban  IMB  yang  tidak maksimal  sehingga  Perda  tersebut  tidak maksimal implementasinya. Selain itu keterbatasan  Sumber  Daya  sehingga  tidak maksimal  pengawasan  yang  seharusnya  dil- akukan. Sosialisasi yang tidak maksimal dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang  dan  Kecamatan  yang  memiliki wewenang  dalam  administrasi  awal  hingga proses  terbitnya  IMB.  Sedangkan  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  memiliki tugas  yaitu  menyetujui  gambar  perencanaan pembangunan  yang  akan  dibangun  untuk mengetahui layak atau tidak untuk  dibangun dan  menerbitkan  Rekomendasi  untuk  mem- bangun  Sumur  Resapan  tidak  diberikan kewenangan atas pengawasan. Serta Struktur birokrasi yang tidak tepat pada Tugas Pokok dan Fungsi.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul  Wahab  solichin.  (1997). Analisis  ke- bijaksanaan,  dari  Formulasi  Ke  im- plementasi  kebijaksanaan  Negara , Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara. Abdul  Wahab,  Solichin.  2001. Analisis  Ke- bijakan dari Formulasi ke Implemen- tasi  Kebijakan  Negara .  Edisi  Kedua. Jakarta : Bumi Aksara. Akib,Haedar.2010. Implementasi  Kebijakan
:  Apa,  Mengapa  dan  Bagaimana. Jurnal  Administrasi  Publik  Vol.  1 Nomor 1 Tahun 2010 Dunn.  William  N.  1999. Analisis  Kebijakan Publik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Dwidjowijoto,  Riant  Nugroho.  2006. Ke- bijakan  Publik  untuk  Negara-Negara Berkembang .
Kota  Pekanbaru.  JOM  Fakultas  Hukum . 4(1) : 7-8 Keban,  Yeremias  T.  2008. Enam  Dimensi Strategis  Administrasi  Publik:  Kon- sep, Teori, Dan Isu. Yogyakarta: Ga- vamedia.
Winardi. 1992. Manajemen Perilaku Organ- isasi . Bandung: Citra Aditya Bakti