## PENDEKATAN CO-HOUSING SEBAGAI STRATEGI PENERAPAN HUNIAN BERIMBANG DI INDONESIA

## CO-HOUSING APPROACH AS A STRATEGY FOR IMPLEMENTING BALANCED HOUSING AND SETTLEMENT AREAS IN INDONESIA
Nadjma Ramadhila* 1 , Nurhikmah Budi Hartanti 2
1,2 Jurusan Arsitektur, Universitas Trisakti, Jakarta *e-mail: 1 ramadhila.nadjma@gmail.com

## ABSTRAK
Konsep  hunian  berimbang  telah  diatur  oleh  pemerintah  melalui  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  perumahan  dan kawasan permukiman melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tujuan menciptakan keserasian dan lingkungan yang harmonis pada masyarakat dengan berbagai status sosial dan tingkat ekonomi yang berbeda. Faktanya penyelenggaraan perumahan dengan konsep hunian berimbang belum dapat diimplementasikan  secara  menyeluruh  karena  isu  terkait  harga  lahan  yang  tidak  dapat dikontrol serta ketimpangan sosial budaya dan ekonomi antara kelompok untuk dapat hidup berdampingan  dalam  satu  lingkungan.  Di  berbagai  negara,  kawasan  hunian  dengan penerapan konsep serasi dan harmonis antar pemilik rumah telah dilakukan melalui konsep Co-Housing . Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran konsep Co-Housing berdasarkan beberapa aspek yang dapat dijadikan acuan penerapan konsep hunian berimbang di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metoda  studi  literatur  dengan  menggunakan beberapa  referensi  terkait Co-Housing .  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan rekomendasi  penerapan  hunian  berimbang  di  Indonesia  dengan  pendekatan  Collaborative Housing, yaitu para penghuni terlibat aktif dalam aktifitas sosial ekonomi di dalam Kawasan perumahan dengan peran serta pengembang sebagai pelaku pembangunan.
Kata kunci : hunian berimbang, Co-Housing , perumahan, rumah

## ABSTRACT
The concept of balanced housing has been regulated by the government through the Ministry of Public Works and Public Housing in implementing housing and settlement areas through Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas to create balanced and a harmonious environment in people with various social levels and different economy levels. The fact is that the implementation of housing with the concept of balanced housing has not been fully implemented due to issues related to uncontrollable land prices and socio-cultural and economic inequalities between groups to be able to live side by side in one environment. In various countries, residential areas with the application of a harmonious and harmonious concept between homeowners have been carried out through the Co-Housing concept. This study aims to be able to provide an overview of the Co-Housing concept based on several aspects that can be used as a reference for implementing the concept of balanced housing in Indonesia. This study uses a literature study method using several references related to Co- Housing.  The  results  of  this  study  are  to  provide  recommendations  for  the  application  of balanced housing in Indonesia with a Collaborative Housing approach, namely the residents are actively involved in socio-economic activities in the housing area with the participation of developers as development actors.
Keywords : balanced housing, Co-Housing, housing, house

## A.  PENDAHULUAN
Penerapan konsep hunian berimbang
berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14 Tahun 2016 yang diharapkan dapat menciptakan  penyelenggaraan  perumahan  dan permukiman  yang  serasi,  teratur,  terpadu  dan berkelanjutan saat ini belum dapat diimplementasikan  secara  baik  dan  optimal  di beberapa  lokasi  perumahan  di  Indonesia, khususnya  perumahan  baru.  Kendala  yang umum  terjadi  di  lapangan  adalah  terkait  isu harga  lahan  yang  tidak  dapat  dikontrol,  isu budaya  dan  sosial  yang  jauh  berbeda  antara kelompok strata tertentu untuk hidup berdampingan  dalam  satu  lingkungan  dengan kelompok strata lain, serta kepastian pemanfaatan  rumah  mewah  sebagai  hunian masih  menjadi  hambatan.  Kontrol  sosial  antar kelompok profesi, sosial dan ekonomi tertentu belum  dapat  dipertemukan  dalam  satu  ruang yang harmonis.
Alasan  yang  selalu  dikemukakan  oleh pengembang untuk tidak melaksanakan ketentuan  hunian  berimbang  adalah  mengenai harga  tanah  yang  semakin  tinggi  setiap tahunnya  terutama  untuk  wilayah  yang berdekatan  dengan  pusat  kegiatan  dan  pusat kota.  Seperti  contoh,   di  saat  kota-kota  lain  di Jawa  Barat  menunjukkan  kenaikan  tak  lebih dari  2%,  indeks  harga  properti  di  Bekasi menunjukkan kenaikan hingga 5% untuk rumah tapak, menurut Country Manager Rumah.com, Marine
Novita, mengutip dari
www.medcom.id.
Para pelaku pembangunan beralasan memiliki  resiko  penjualan  yang  tidak  optimal jika  pembangunan  perumahan  baru  dengan menerapkan  konsep  hunian  berimbang.  Harga tanah  yang  tidak  terkendali  karena  dilepas  di pasar memberatkan pengembang untuk menyiapkan  porsi  tertentu  untuk  rumah sederhana  (Probondaru,  2018).  Bagi  pelaku
pembangunan  perumahan  yang  letak  tanahnya di  pinggiran  kota,  ketentuan  perbandingan jumlah  rumah  dalam  hunian  berimbang kemungkinan  tidak  terlalu  sulit  dipenuhi, karena  harga  tanah  yang  belum  terlalu  mahal dan  masih  terjangkau  rakyat  kecil  dan menengah. Namun untuk pembangunan perumahan  yang  terletak  di  pusat  kota  dengan harga  tanah  yang  sudah  mahal  seperti  Kota Bekasi,  ketentuan  tersebut  akan  sulit  untuk dilaksanakan  dan  menimbulkan  berbagai dilema  bagi  pelaku  pembangunan  perumahan, karena  harga  rumah  sederhana  tentu  akan menjadi  tinggi,  sehingga  ada  kemungkinan tidak  dapat  terjangkau  oleh  rakyat  kecil  dan menengah di wilayah kota.
Di  sisi  lain,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  merumuskan konsep  baru  sebagai  opsi  lain  pelaksanaan konsep  hunian  berimbang  yang  tidak  berjalan baik,  yaitu  dengan  konsep  konversi  menjadi rumah  susun  atau  bentuk  dana  untuk pembangunan  rumah  umum  di  lokasi  lainnya, sehingga tujuan awal konsep hunian berimbang yang  ingin  dihadirkan  sebagai  hunian  yang serasi,  teratur  dan  terpadu  tidak  lagi  menjadi relevan.
Untuk mewujudkan konsep hunian berimbang sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 14 Tahun 2016  setidaknya mempunyai  unsur  kolaboratif  antar  penghuni dengan keterlibatan aktif para penghuni dalam satu  Kawasan  perumahan  dalam  beberapa kegiatan sosial tanpa harus membedakan status ekonomi pemilik rumah. Hal ini tidak mungkin dapat  terlaksana  jika  rumah  masih  dianggap sebagai  komoditi  bagi  para  peminat  properti, khususnya pada masyarakat kelas menengah ke atas  yang  cenderung  tidak  memanfaatkan rumah  sebagai  hunian  atau  hanya  digunakan sebagai investasi semata.
Jika  penyelenggaraan  perumahan  hanya tentang  mengatur  komposisi  jenis  dan  tipe rumah  pada  satu  hamparan,  maka  strata  sosial dan  ekonomi  akan  menjadi  permasalahan utama. Masyarakat dengan strata ekonomi atas tidak  akan  menghuni  berdampingan  dengan masyarakat strata menengah ke bawah. Hal ini tentu akan menciptakan iklim perumahan yang eksklusif, seperti kompleks perumahan mewah dan  kompleks  perumahan  sederhana.  Konsep hunian berimbang belum dapat menghilangkan stigma  masyarakat  tersebut,  sehingga  perlu rekayasa  dan  strategi  dalam  penerapannya  di Indonesia.

## B. STUDI PUSTAKA

## B.1. Konsep Hunian Co-Housing
Co-Housing atau  Community  Housing adalah  tempat  tinggal  berbentuk  komunitas yang  dikelola  oleh  komunitas  itu  sendiri  dan merupakan  hunian  bersifat  publik  yang memfasilitasi para penghuni untuk berinteraksi sosial  antar  tetangga  (McCamant  &  Durrett, 2011).  Konsep  ini  pertama  kali  digagas  di Denmark  pada  tahun  1960  (Chiodelli  & Baglione,  2014).  Penerapan  konsep Co- Housing menciptakan  ruang  bersama  (shared space)  yang  dapat  dijadikan  ruang  interaksi sosial  antar  penghuni. Co-Housing akan menciptakan  sense  of  community  yang  akan menjaga  keberlanjutan  kehidupan  komunitas (Parke, 2013), sehingga kualitas interaksi sosial antar  kelompok  strata  lebih  baik.  Konsep  ini akan  berjalan  baik  jika  jumlah  hunian  tidak lebih  dari  12  unit,  karena  dikhawatirkan  akan menimbulkan biaya pembangunan yang tinggi.
Beberapa  konsep Co-Housing menerapkan jumlah  hunian  8-40  rumah  tangga  dalam  satu
lingkungan  perumahan  yang  terdiri  dari campuran  beberapa  status  sosial  dari  mulai penghuni  belum  menikah,  keluarga  baru, hingga  penghuni  lanjut  usia  (Wang,  Hadjri  & Huang, 2017).
Kata Co-Housing banyak  diartikan  juga sebagai Cooperative Housing atau
Collaborative  Housing  karena  sifatnya  yang berangkat dari komunitas yang dapat melakukan kesehariannya bersama-sama dengan  berbagai  macam  kegiatan  di  beberapa ruang komunal secara bersamaan. ‘Cooperative housing'  merupakan  model  perumahan  yang menawarkan solusi yang mungkin untuk krisis perumahan (Priest, 2015). Definisi Co-Housing oleh  UK Co-Housing Network  ditujukan sebagai jenis komunitas yang disengaja, terdiri dari  rumah-rumah  mandiri  dan  dilengkapi dengan  fasilitas  bersama,  serta  komunitasnya direncanakan dan dikelola oleh para penghuni. Ini  juga  merupakan  pengaturan  perumahan alternatif  yang  terdiri  dari  rumah-rumah tunggal  yang  menghadap  ke  area  komunal dengan  rumah  bersama  untuk  pertemuan kelompok (Waxman, 2005).
Gambar 1 . Ilustrasi Konsep Co-Housing di Negara Inggris (Sumber: https:// Co-Housing .org.uk/about- Co-Housing /)
Konsep perumahan kolaboratif ini dirancang  untuk  dapat  membina  hubungan yang  bermakna,  interaksi  sosial  dan  efisiensi energi.  Asal  usul Co-Housing dimulai  di Denmark pada 1960-an (Priest, 2015). Contoh Co-Housing pertama  dirancang  oleh  arsitek Denmark  Jan  Gudmand-Hoyer  pada  tahun 1964  (Canadian Co-Housing Network,  2016).
Ini pertama kali dikembangkan untuk mencapai interaksi  sosial  dan  kohesi  sosial  di  Denmark dan Belanda (Williams, 2005). Tidak hanya di Denmark  dan  Belanda,  konsep Co-Housing juga  ditemukan  desain  di  Swedia,  Inggris, Kanada,  Australia  dan  Amerika  Utara  (Ruiu, 2014).
Gambar 2 . Lingkungan Rumah dengan konsep Co- Housing di  Kota  Vancouver  (Sumber: https:// Co- Housing .ca/communities/bc/vancouver/ )
Co-Housing menciptakan  kesepakatan dan  komitmen  antar  penghuni  untuk  hidup bersama  sebagai  sebuah  komunitas  dan mendapatkan manfaat dari interaksi sosial yang dapat saling mendukung. Para penghuni terlibat dalam  tata  letak  fisik,  perencanaan  ruang, fasilitas umum dan kegiatan komunitas dengan sistem berbagi, baik pangan maupun pengelolaan lingkungan (Garciano, 2011). Para
penghuni  dapat  mengurangi  biaya  hidup dengan  penggunaan  sumber  daya  bersama, teknologi  lingkungan  yang  maju,  pendidikan dan  layanan  sosial  lainnya,  seperti  taman publik,  mobil,  penitipan  anak  dan  orang  tua, pengasuh,  bimbingan  dan  pelatihan  (Priest, 2015  &  Garciano,  2011).  Rumah  dengan fasilitas  bersama,  seperti  dapur  dan  ruang makan, ruang bersantai, tempat mencuci/laundry  dan  kamar  tamu  serta  ruang komunal  lainnya  yang  bersifat  open  space. Pada  akhirnya,  kesepakatan  bersama  antar komunitas  untuk  hidup  bersama  dalam  satu lingkungan  menjadi  kunci  utama  keberhasilan Co-Housing .
Gambar  3 .  Sketsa  Hunian  Konsep Co-Housing di Kota Boulder, Colorado, Amerika Serikat (Sumber: Co-Housing .org)

## B.2. Manfaat Co-Housing
Manfaat Co-Housing yang relevan dengan lingkungan  adalah  dapat  menjaga  kualitas lingkungan,  karena Co-Housing diklaim berperan pada konsep pembangunan
perumahan berkelanjutan yaitu dapat mengurangi adanya konversi lahan terutama di daerah  perkotaan.  Konversi  lahan  dapat memberikan  dampak  terhadap  penurunan kualitas  lingkungan  perkotaan  yang  dapat menimbulkan banyak permasalahan perkotaan
terkait lingkungan, misalnya banjir, pencemaran  air  dan  udara  serta  bertambahnya limbah karbon.
Selain  peran  pada  lingkungan, Co- Housing dapat  membagi  tugas  rumah  tangga bersama,  ruang  privasi  yang  dikombinasikan dengan kemudahan akses untuk bersosialisasi, dapat  menerapkan  kas  bersama,  lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang anak serta memiliki  potensi  terwujudnya  keluarga  besar yang terdiri dari berbagai usia, minat dan latar belakang.
Komunitas dalam Co-Housing memberikan kesempatan kepada para penghuni untuk berpartisipasi dalam berbagai pengalaman,  berbagi  tugas  komunitas  dan aktivitas  diluar  kebiasaan  dan  budaya  pribadi mereka sendiri (Waxman,  2005). Para penghuni  dapat  saling  bertukar  keahlian  dan pengalaman dalam melakukan aktivitas harian yang  dibutuhkan,  seperti  merawat  hewan  dan tanaman,  keahlian  dan  resep  memasak  serta keahlian  dan  pengalaman  lainnya  sehari-hari. Hal ini dapat menghilangkan batasan sosial dan kesan eksklusivitas dalam komunitas. Interaksi sejenis  ini  dapat  menciptakan  rasa  memiliki yang  mengarah  pada  identitas  masyarakat (Yousefi, 2017).
Dari aspek sosial, komunitas Co-Housing menawarkan  platform  bagi  penghuni  untuk berinteraksi dengan alam dan lahan (Sanguinetti,  2014).  Teknologi  yang  lebih berkelanjutan  dapat  diperkenalkan  kepada masyarakat, seperti boiler biomassa, pengomposan,  dan  panel  surya.  Model Co- Housing efektif dalam menginspirasi
masyarakat bagaimana membuat hidup mereka lebih  ramah  lingkungan  dan  sehat.  Misalnya budidaya  sayur  dan  buah  bersama  di  lokasi yang  dapat  mendukung  pasokan  makanan masyarakat, menyuburkan tanah dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.
B.3. Pembangunan

## Perumahan

## Berkelanjutan
Hunian  berimbang  diharapkan  menjadi salah  satu  upaya  penyelenggaraan  perumahan yang serasi, teratur, terpadu dan berkelanjutan. Keberlanjutan      dalam      perumahan  adalah konteks pendekatan  pembangunan perumahan yang    mempertimbangkan    aspek  lingkungan, aspek  ekonomi,  dan  aspek  sosial.  Pada hakikatnya pembangunan perumahan berkelanjutan  adalah  upaya  menciptakan lingkungan  hunian  yang  sehat  dan  berkualitas serta  dengan  pengelolaan  yang  benar  maka tujuan  keberlanjutan  tercapai  (Sudarwanto, Pandelaki  &  Soetomo,  2014).    Pembangunan perumahan  berkelanjutan  mempertimbangkan keterbatasan  lahan  dengan  berorientasi  pada efisiensi  pemanfaatan  fungsi  perumahan  dan permukiman.  Sehingga  dampak  lingkungan akibat konversi lahan dapat dibatasi.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  studi  literatur,  yaitu  dengan menggunakan beberapa referensi terkait konsep Co-Housing serta perannya terhadap pembangunan perumahan berkelanjutan.
Metode  pengumpulan  data  sekunder  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  kajian literatur  yang  dilanjutkan  dengan  analisis
komponen-komponen Co-Housing yang  dapat diterapkan  pada  konsep  hunian  berimbang  di Indonesia.

## D. HASIL PENELITIAN

## D.1. Aspek Pengelolaan Lahan
Pembangunan rumah dengan Co- Housing berangkat  dari  inisiasi  dan kesepakatan komunitas,
sehingga pembangunan  perumahannya  cenderung tidak  terencana  (unplanned).  Beberapa negara  menerapkan  konsep Co-Housing dengan  jumlah  antara  8  sampai  40  rumah tangga dengan proporsi yang beragam, dari mulai  penghuni  lajang,  keluarga  baru, hingga  pensiunan.  Kepemilikan  lahan  pun diatur dengan sistem kesepakatan, sehingga pengelolaan  lingkungan  dan  lahan  untuk ruang  publik  atau  fasilitas  bersama  lainnya lebih terkontrol.
Gambar 4 . Proses dan alur terbentuknya hunian Co-Housing (Sumber: dfhousing.net)
Sedangkan  penyelenggaraan  perumahan yang  diharapkan  dapat  menerapkan  hunian berimbang  oleh  pemerintah  sebagian  besar merupakan  proyek  perumahan  baru  yang dibangun oleh pengembang dan merupakan rumah  tinggal  tapak  dengan  status  Hak Milik.  Hal  ini  sejalan  dengan  program prioritas pemerintah sejak tahun 2015, yaitu Program  Satu  Juta  Rumah  dengan  fokus penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pengembang dalam upaya penyelenggaraan
perumahan  baru  belum  memperhatikan
aspek  pemanfaatan  rumah  sebagai  hunian, namun  masih  melihat  pembangunan  rumah baru  sebagai  komoditi  yang  harus  terjual habis.  Melihat  hal  ini,  tidak  jarang  banyak proyek-proyek  pembangunan  perumahan baru  yang  tidak  dimanfaatkan  sebagai hunian tempat tinggal, namun hanya sebagai investasi. Banyak pengembang yang merasa keberatan dalam penerapan hunian berimbang,  karena  pengembang  dituntut pembangunan  rumah  sederhana,  rumah menengah  dan  rumah  mewah  dengan komposisi tertentu dalam satu lokasi/hamparan.
Gambar 5 .
Alur Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan di Indonesia (Sumber: analisa peneliti, 2021)
Jika  melihat  aspek  pengelolaan  lahan, terdapat  gap  yang  sangat  timpang  antara konsep Co-Housing dengan hunian berimbang, yaitu pada pelaku pembangunannya. Konsep Co-Housing sulit untuk diterapkan pada iklim penyelenggaraan  perumahan  di  Indonesia jika pelaku pembangunannya tidak berbasis komunitas  masyarakat  dan  pembangunan rumahnya tidak berbasis kesepakatan bersama antar penghuni. Namun hal tersebut masih  dapat  didorong  implementasinya dengan  pengembangan  aspek  lainnya, seperti sosial dan ekonomi.

## D.2. Aspek Sosial
Nilai-nilai  sosial  yang  dihadirkan dalam  konsep Co-Housing sangat  relevan dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang cenderung memiliki sikap gotong-royong dan ramah.  Beberapa  konsep  aktifitas  bersama oleh para penghuni dapat diimplementasikan dalam  hunian  berimbang.  Hal  ini  menjadi penting karena sebuah lingkungan perumahan menjadi serasi dan seimbang jika terbangun  interaksi  sosial  yang  baik  antar status sosial yang berbeda untuk menghindari adanya lingkungan yang eksklusif.
Namun demikian, dalam menghadirkan aktifitas-aktifitas  serta  kegiatan  komunitas yang  baik  pada  lingkungan  perumahan  yang baru perlu adanya katalisator untuk
meningkatkan  interaksi  sosial,  sehingga peran  pelaku  pembangunan  sangat  penting dalam  mewujudkan  hunian  berimbang  pada aspek sosial. Pelaku pembangunan
diharapkan tidak hanya membangun komoditi  rumah  saja,  namun  juga  turut berpartisipasi dalam mendorong para pemilik rumah menempati rumahnya sebagai hunian, menciptakan  bangkitan  aktifitas  baru  yang dapat  menarik  para  penghuni  misalnya penyelenggaraan kegiatan olahraga bersama, kegiatan yang bersifat keremajaan, penyediaan ruang-ruang publik yang memadai  dan  sejenisnya.  Upaya  tersebut tidak hanya bermanfaat mewujudkan harapan pemerintah  terhadap  hunian  berimbang, namun juga dapat meningkatkan brand value bagi pengembang tersebut.

## D. 3. Aspek Ekonomi
Co-Housing menawarkan konsep pemberdayaan komunitas dari aspek ekonomi, para penghuni dapat memanfaatkan jasa  penghuni  lainnya,  seperti  teknisi  alat
elektronik,  tukang  kebun  dan  perawat anak/orang  tua.  Selain  jasa,  para  penghuni dapat  saling  menawarkan  barang  dagangan yang  menjadi  komoditi  mereka  untuk kebutuhan  sehari-hari,  seperti  berjualan  kue, makanan  dan  atau  sandang.  Aktifitas komunitas  bernilai  ekonomi  ini  dapat meningkatkan kualitas  komunitas  dari  aspek ekonomi. Kegiatan perdagangan baik barang maupun  jasa  menjadi  salah  satu  pemicu interaksi  sosial  pada  kawasan  perumahan. Pada  hunian  berimbang,  peran  ini  dapat digantikan oleh pengembang untuk mendorong  tumbuhnya  kegiatan  bernilai ekonomi  baik  sektor  ekonomi  kecil  maupun menengah. Penyediaan fasilitas perdagangan seperti  kios-kios  kecil  sebagai  wadah interaksi  para  penghuni  dalam  melakukan jual  beli  di  Kawasan  perumahan  dapat dilakukan sebagai upaya pembangkit ekonomi mandiri para penghuni.
Pembangunan  perumahan  khususnya rumah sederhana banyak dilakukan di lokasi yang  jauh  dari  pusat  kota,  sehingga pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  bagi  para penghuni  akan  lebih  efisien  jika  berada  di satu  lokasi  di  dalam  perumahan,  para penghuni  tidak  perlu  mengakses  fasilitas perdagangan  terlalu  jauh  dari  perumahan. Penyediaan  fasilitas  perdagangan  dengan skala  lokal  dapat  menjadi  keuntungan  bagi pengembang maupun para penghuni. Pengembang  mendapatkan  keuntungan  dari tenant-tenant  atau  penyewa  kios-kios  kecil tersebut,  sedangkan  para  penghuni  dapat melakukan  perdagangan  skala  kecil  dan menengah di dalam Kawasan perumahan.

## D.4. Aspek Lingkungan
Efisiensi  lahan  yang  ditawarkan  pada konsep Co-Housing sejalan  dengan  agenda
Suistainable  Development  Goals,  yaitu
Sustainable  cities  and  human  settlements yang diterjemahkan dalam Program
Pemerintah  yaitu  pembangunan  perumahan berkelanjutan.  Bentuk Co-Housing berupa
gabungan  dua  rumah  dalam  satu  bangunan dengan ruang-ruang komunal yang proporsional,  memiliki  dua  lantai  dengan kepemilikan  ruang  oleh  rumah  tangga  yang berbeda.  Hal  ini  dapat  mengefisiensikan penggunaan lahan untuk kebutuhan pembangunan rumah hunian baru. Penyelenggaraan perumahan di Indonesia sebagai salah satu upaya percepatan  program  Satu  Juta  Rumah dilakukan oleh pengembang dengan kecenderungan  pembukaan  lahan  baru.  Hal ini dirasa mengkhawatirkan akan mengkonversi lahan-lahan produktif pertanian mengingat murahnya harga lahan di wilayah  yang  jauh  dari  pusat  kota.  Konsep pembangunan rumah tapak dengan kepemilikan Hak Milik masih menjadi minat utama  masyarakat  Indonesia,  karena  adanya kepastian  akan  kepemilikan  tunggal  lahan dan bangunan rumah tapak tersebut. Konsep hunian rumah bersama masih belum popular di Indonesia, terlebih masing-masing pemilik rumah  tidak  saling  mengenal  tetangganya karena  pembangunan  rumah  hunian  bukan berbasis  komunitas  yang  memang  sudah saling  mengenal  antar  penghuni,  sehingga pemilik rumah tapak di Indonesia masih perlu adanya ruang privasi.
Co-Housing mendukung efisiensi penggunaan  energi  dengan  sistem  berbagi sumber  daya  energi,  baik  listrik  maupun bahan  bakar.  Hal  ini  dapat  didorong  karena penggunaan rumah bersama dapat menghemat pemasangan/instalasi energi listrik  dan  sumber  air  swadaya,  serta  dapat
menghemat biaya penggunaan energi tersebut.  Para  penghuni  dapat  berdiskusi bersama untuk dapat mengembangkan teknologi  ramah  lingkungan  baru  untuk keberlanjutan  lingkungan  perumahannya, misalnya  membuat  lubang  biopori  sebagai pencegahan banjir. Agenda budidaya tanaman bersama dapat mewujudkan ketahanan  pangan  skala  kecil,  misalnya membuat  ruang  untuk  budidaya  sayur  dan buah  bersama.  Menciptakan  lingkungan perumahan  yang  ramah  anak,  karena  para penghuni  dapat  menjadi  pengawas  bersama bagi  tumbuh  kembang  anak  dengan  adanya taman  bermain  anak  bersama.  Beberapa penerapan Co-Housing pada aspek lingkungan  masih  dapat  diimplementasikan pada  hunian  berimbang  dengan  tentunya peran pengembang sebagai pelaku pembangunan  serta  pemerintah  daerah melalui program peningkatan kualitas permukiman.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Konsep Co-Housing dapat  disimpulkan memiliki  ciri  yang  kuat  pada  partisipasi komunitas  untuk  dapat  melakukan  kolaborasi dalam  menciptakan  lingkungan  hunian  yang nyaman, aman, serasi dan berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan keinginan Pemerintah dalam menerapkan  konsep  hunian  berimbang  pada penyelenggaraan  perumahan  dan  permukiman. Namun,  aspek  pengelolaan  lahan  pada Co- Housing belum  dapat  diadopsi  penerapannya pada hunian berimbang.
Aspek  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan lebih  memungkinkan  untuk  diterapkan  pada hunian  berimbang  sebagai  salah  satu  strategi baru  dalam  mengoptimalkan  penyelenggaraan
perumahan  di  Indonesia.  Penyediaan  fasilitas sosial dan ekonomi sebagai pendorong aktifitas lokal  kawasan  perumahan  serta  penyediaan fasilitas  umum  yang  ramah  lingkungan  dan dapat digunakan bersama meningkatkan kualitas  interaksi  dan  kolaborasi  aktif  antar penghuni. Menciptakan program kemasyarakatan  bersama  dengan  intensitas rutin  mewujudkan  hunian  dengan  kualitas interaksi sosial, ekonomi dan lingkungan yang baik  dapat  mendorong  para  pemilik  rumah untuk  memanfaatkan  rumah  sebagai  hunian tempat tinggal.
Namun  semua  hal  ini  tidak  dapat  lepas dari  peran  pengembang  yang  sangat  penting sebagai penyelenggara pembangunan perumahan.  Partisipasi  dan  kolaborasi  semua pihak,  baik  pengembang,  pemilik  rumah  dan pemerintah menjadi titik tumpu, sehingga tidak lagi melihat semata hanya pada komposisi tipe rumah, namun juga memperhatikan bagaimana semua  masyarakat  dengan  berbagai  strata ekonomi  dan  sosial  dapat  berinteraksi  dalam satu  lingkungan  hunian.  Peningkatan  kualitas rumah,  perencanaan  pada  tata  letak  rumah, serta upaya  menghidupkan aktifitas di dalamnya menjadi kunci keberhasilan penerapan hunian berimbang, sehingga pengembang  tidak  lagi  memandang  rumah sebagai komoditi semata, namun juga memperhatikan asas kemanfaatan. Nilai penting dari keseluruhan aspek tersebut adalah tentang bagaimana penyediaan perumahan oleh pengembang  dapat  sekaligus  memberikan dampak positif dalam hal pemenuhan kebutuhan para penghuni.
Tantangan  di  masa  depan  yang  harus menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah  pusat  maupun  daerah  dapat mengambil  peran  dalam  pengelolaan  lahan pada penyelenggaraan perumahan berkelanjutan dengan mengadopsi konsep Co- Housing sehingga  dapat  mengoptimalkan fungsi  hunian  di  wilayah  perkotaan  yang  saat ini  menjadi  isu  utama  dalam  penyediaan perumahan/hunian perkotaan.

## DAFTAR RUJUKAN
McCamant,  K.  &  Durret,  C.  (2011).  Creating Co-Housing : Building Sustainable Communities.  Canada:  New  Society Publishers.
Chiodelli,  F.  &  Baglione,  V.  (2014).  Living Together  Privately:  For  A  Cautious Reading  Of Co-Housing .  Italy:  Inter- university  Department  of  Regional  and Urban Studies and Planning, Politecnico di Torino.
Parke, R. D. (2013]. Future Families : Diverse
Forms,  Rich  Possibilities.  Malden,  MA
& Oxford, UK: Wiley Blackwell.
Probondaru,  I.  P.  (2018).  Problematika Pelaksanaan  Hunian  Berimbang  Di Indonesia. Trisakti Open Journal System (Universitas  Trisakti).  Diakses  dari core.ac.uk.
Priest, I. (2015). Different kind of living. RIBA Journal, 122(10), 54.
Williams, J. (2005). Designing
Neighbourhoods  for  Social  Interaction: The  Case  of Co-Housing .  Journal  of Urban Design, 10(2), 195-227.
Garciano, J. L. (2011). Affordable Co-Housing : Challenges and Opportunities for
Supportive  Relational  Networks  in Mixed-Income  Housing.  Journal  of Affordable  Housing  &  Community Development Law, 20(2), 169-192.
Yousefi,  Z.,  Hosseini.  S.,  Yazdanfar,  S.,  & Norouzian-Maleki, S. (2017). Promoting the  Residents’  Sense  of  Belonging  in Housing  Design.  Asian  Journal  of Behavioural  Studies,  2(5),  33-43.  DOI: https://doi.org/10.21834/ajbes.v2i5.47
Sanguinetti,  A.  (2014).  Transformational practices  in Co-Housing :  Enhancing residents'  connection  to  community  and nature. Journal of Environmental
Psychology, 40, 86-96.
Wang,  J.,  Hadjri,  K.  &  Huang,  J.  (2017).  The Role of Co-Housing in  building sustainable  communities:  Case  studies from  the  UK.  Environment-Behaviour Proceedings Journal 2(6), Nov 2017 (p. ).
Diakses dari
https://www.researchgate.net/publicatio n/320285063_The_role_of_ Co-
Housing _in_building_sustainable_com munitiesCase_studies_from_the_UK UK Co-Housing Network. (2017). Co-Housing in  the  UK.  Diakses  dari https:// Co-
Housing .org.uk/about- Co-Housing /
Waxman, G. (2005). Who lives in Co-Housing :
Personality  and  preferences  of Co-
Housing residents. ProQuest Information and Learning Company.
Canadian Co-Housing Network.  (2016).  What is Co-Housing ?  Diakses  dari https:// Co-
Housing .ca/about- Co-Housing /what-is-
Co-Housing /
Ruiu,  M.  L.  (2014).  Differences  between Co- Housing and  Gated  Communities:  A Literature Review. Sociological Inquiry, 84(2), 316-335.
Sudarwanto, B., Pandelaki, E. E. & Soetomo, S.
(2014). Pencapaian Perumahan Berkelanjutan  ‘Pemilihan  Indikator Dalam  Penyusunan  Kerangka  Kerja
Berkelanjutan’.  MODUL  Vol.14  No.2 Juli-Desember 2014. Diakses dari
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/m odul/article/viewFile/7851/6432