Jurnal Ilmu Sosial Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal. 39-52
POLITIK DINASTI PADA KANDIDASI PEREMPUAN DALAM PILKADA SERENTAK 2015 DI JAWA TENGAH
Fitriyah
Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro E-mail: fitriyasemarang@yahoo.co.id

## Abstract
The Fact that candidacy of women in simultaneously local head election (pilkada serentak) 2015 at Central Java more give opportunities for the wife or daughter of  the head/former head of region, indicating women's candidacy opportunities are limited to elites  (political dynasty) and therefore exclusive, is contradict with norm of democracy  which is  inclusive. The studies  aim to analyze practice of political dynasty in women candidacy in concurrently local election  2015  at Central Java, previous studies are see it as negative for democracy. This  Study  also  to  make  recommendation  on  this  pattern  of  nomination.  This  study  uses literature  study  .The  data  sources  are  literatures  ,  documents  and    the  news  media  that relevant,  both  published  or  no  published  .  The  Information  that  were  collected    then recorded  ,  processed  and  analyzed.  The  study  result  shows  that the  nomination  women  as candidate based kinship no inevitable faced on internal  and external barriers of women in politics. Strategy of political dynasty for women can be read as affirmation policy which are not  provided  by  regulation  pilkada  .  However,  this  study    recommend  a  more    inclusive (open)  competition  within  pilkada    through  decline  threshold  limit  candidation  for  party that nominee women as candidate in pilkada.
Keywords: political dynasty; woman candidacy; simultaneously local head election; Central Java; affirmation policy

## Abstrak
Pencalonan perempuan dalam pilkada serentak 2015 di Jawa Tengah yang lebih memberi ruang bagi para istri atau putri dari kepala daerah/mantan kepala daerah mengindikasikan peluang pencalonan perempuan terbatas pada keluarga elit politik (politik dinasti). Hal ini bisa  disebut  eksklusif  sebagai  bertentangan  dengan  hakekat  demokrasi  yang  sifatnya inklusif.  Terkait  fakta  tersebut  penelitian  artikel  ini  bertujuan  menganalisis  praktik  politik dinasti dalam pencalonan perempuan dan memunculkan rekomendasi atas pola pencalonan tersebut  pada  pilkada  serentak  2015  di  Jawa  Tengah.  Metode  dalam  penulisan  artikel  ini menggunakan    analisis  kepustakaan  yang  bersumber  dari  data  literatur,  dokumen  serta pemberitaan  media  yang  mendukung  (relevan),  baik  yang  dipublikasikan  maupun  tidak dipublikasikan.  Informasi yang berhasil   dihimpun  kemudian dicatat, diolah dan dianalisis sehingga  dapat  ditemukan  benang  merah  untuk  selanjutnya  dirangkai  dalam  satu  karya ilmiah.    Hasil  kesimpulan  artikel  ini    menunjukkan  jika  penominasian  perempuan  sebagai kandidat  berbasis  kekerabatan  tidak  terelakkan  jika  dihadapkan  pada  hambatan  internal dan eksternal perempuan dalam politik. Jika studi-studi sebelumnya melihat politik dinasti sebagai  hal  negatif,  studi  ini  menunjukkan    politik  dinasti  bagi  perempuan  bisa  dibaca sebagai  bentuk  afirmasi  yang  tidak  disediakan  oleh  regulasi  pilkada.  Namun  demikian, artikel  penelitian  ini  menyarankan  sebuah  kompetisi  yang  lebih  inklusif  (terbuka)  dalam pilkada yaitu dengan intervensi regulasi melalui penurunan ambang batas pencalonan bagi partai politik  yang mengusung perempuan sebagai calon dalam pilkada.
Kata  kunci: politik  dinasti;  pencalonan  perempuan;  pilkada  serentak;  Jawa  Tengah; kebijakan afirmasi

## PENDAHULUAN
Pilkada  Serentak  2015  di  Jawa  Tengah  yang  diikuti  oleh  21  kabupaten/kota  telah mencatat prestasi dengan terlibatnya  tujuh  perempuan calon kepala daerah  dan  8 (delapan) perempuan  calon  wakil  kepala  daerah.  Sebelumnya,  partisipasi  perempuan  dalam  pilkada lebih  banyak  terjadi  di  provinsi  Jawa  Timur  dan  Sulawesi  Utara  (Anggarini,  2011:  46). Pilkada  serentak  2015  di  Jawa  Tengah  memang  sudah  menyertakan  perempuan  sebagai calon  dalam  jumlah  yang  signifikan,  namun  rekrutmen  perempuan  dalam  pilkada  di  Jawa Tengah  cenderung  masih  mengusung  perempuan  yang  punya  hubungan  keluarga  dengan petahana dan mantan kepala daerah atau politik dinasti.  Pola ini tidak ditemukan untuk laki- laki  yang  dicalonkan  dalam  pilkada  di  Jawa  Tengah.  Pola  dinasti  pada  pencalonan perempuan  ini  nyaris  sama    seperti  cara  rekrutmen  di  pemilu  legislatif.  Penelitian sebelumnya  dalam  pemilu  legislatif    2014,    dalam  jumlah  yang  cukup,  sejumlah  calon legislatif di DPRD Jawa Tengah bersifat politik dinasti. Mereka masih memiliki hubungan keluarga  dengan  elit  partainya  (Fitriyah  dan  Supratiwi,  2015).  Hal  yang  sama  juga ditemukan  pada  penelitian  Pusat  Kajian  Politik  (Puskapol)  UI  2014  pada  calon  anggota DPR.
Dalam  sistem  politik  demokrasi  disepakati  cara  mengisi  jabatan-jabatan  politik melalui  suatu  pemilu  yang  periodik,  terbuka,  bebas  dan  adil.  Schumpeter  (2013:  411) memaknai  demokrasi  sebagai  sistem  untuk  membuat  keputusan-keputusan  politik,  dimana individu-individu  memperoleh  kekuasaan  memutuskan  melalui  sebuah  pertarungan  yang kompetitif  dalam  memperebutkan  suara  rakyat.  Definisi  ini  tidak  lepas  dari  esensi demokrasi, adalah sebuah pemerintahan oleh rakyat dan karenanya partisipasi politik rakyat adalah  suatu  keniscayaan.  Kebijakan  pelibatan  rakyat  juga  sebagai  esensi  dari  politik otonomi  daerah  dan  desentralisasi.  Berdasarkan  pada  penjelasan  ini,  maka  melalui  pilkada langsung rakyat di daerah punya akses untuk menentukan siapa yang lebih patut memerintah sekaligus  berkesempatan  menilai  keberhasilan  dan  kegagalan  penguasa  yang  memerintah tersebut.    Dalam  skala  nasional,  kebijakan  pelibatan  rakyat  langsung  di  Indonesia  sudah dimulai  sejak  Pilpres  2004,  sedangkan  pilkada  (langsung)  adalah  turunan  dari  pilpres (langsung)  yang dilaksanakan di  tingkat lokal.
Dalam  politik  demokrasi  juga  berlaku  hukum  kesamaan  derajat  antar  semua  jenis kelamin, artinya semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan terbuka kesempatan yang sama untuk berpartisipasi  dalam  pemilu, yang bermakna ada pengakuan hak memilih dan  dipilih  yang  setara  (Sharma,  2014).  Sejak  pemilu  pertama  di  Indonesia  (tahun  1955) perempuan  Indonesia  sudah  punya  hak  pilih  ( right  to  vote ).  Namun  sampai  sekarang  hak pilih perempuan tersebut belum menghasilkan keterwakilan yang seimbang dalam lembaga

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal. 39-52
legislatif maupun untuk jabatan-jabatan eksekutif yang diisi melalui pemilu.  Sejak pemilu 2004,  guna  mencapai  kesetaraan  keterwakilan  perempuan  (representatif),  pemerintah  telah menerbitkan    kebijakan  aksi  afirmasi  melalui  sistem  kuota  30%  bagi  lembaga-lembaga strategis,  terutama  lembaga  legislatif  dan  partai  politik (Kartikasari,  2013). Kebijakan afirmasi  kuota  ini  makin  dikuatkan  sejak  pemilu  2009  melalui  kebijakan  sistem  selang- seling  ( zipper  system )  dalam  penyusunan  daftar  calon  (Bessel,  2010). Namun  berbeda dalam  pilkada  tidak  ada  kebijakan  afirmasi  (Astriyo,  2010)  padahal  perempuan  punya hambatan kultural dan struktural dalam politik, Svedova (2005: 33-34) mengkategorikannya atas hambatan politik, sosio-ekonomi, dan psikologis atau sosio-kultural.
Begitupun program aksi afirmasi berupa sistem kuota 30% dan sistem zipper untuk menominasikan  perempuan  di  pemilu  legislatif  nyatanya  belum  mampu  mendorong perempuan  masuk  ke  parlemen  secara  mudah.  Kebijakan legal - quota ini  masih membutuhkan  sejumlah  prasyarat,  seperti  sistem  pemilu  proporsional  tertutup  yang  lebih ramah  kepada  perempuan  dan  mengadopsi voluntary  party-quota .  Temuan  Bessel  (2010) dari  15  negara    demokrasi    yang    jumlah  perempuan  di  lembaga  legislatif  mencapai  30%, sebanyak  13  negara  memakai  sistem  proporsional.    Jika  sejak  Pemilu  1955  Indonesia menggunakan  sistem  proporsional,  namun  jumlah  perempuan  yang  menjadi  anggota  DPR tetap kecil,  Bessel (2010) melihatnya sebagai persoalan komitmen partai.
Sementara  itu  riil  politiknya,  bahwa  faktor  kedekatan  perempuan  calon  legislatif (caleg)  dengan  elit  parpol  dan  elit  penguasa  masih  signifikan  dalam  pencalonan  dan keterpilihan  di  DPR  dan  DPRD  (Fitriyah  dan  Supratiwi,  2015),  menunjukan  program  aksi afirmasi  dalam  pemilu  legislatif  belum  sukses  mempercepat  capaian  kesetaraan  proporsi lebih  seimbang  antara  perempuan  dan  laki-laki  di  parlemen,  juga  belum  memberi  jaminan kesempatan  yang  sama  di  antara  para  perempuan  itu  sendiri.    Partai  politik  juga  belum mengembangkan sistim  kaderisasi  yang kuat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam  pencalonan,  padahal  peran  partai  politik  sangat  strategis  dalam  pencalonan (Wulandari dan Agustyati (dkk), 2014:64; Rahayu, 2014:30-32).
Bagi  perempuan,  agar  terpilih  sebagai  anggota  parlemen  memiliki  tiga  hambatan penting  dalam  proses  seleksi  pencalonan  yang  dilakukan  oleh  partai  sebagai  kandidat  dan akan  diseleksi  oleh  pemilih  saat  pemilu  (Matland,  2005:  93).    Pada  semua  tahapan  ini perempuan  menjumpai  hambatan,  jika  tahap  pertama  adalah  hambatan  internal,  maka hambatan kedua dan ketiga  adalah hambatan eksternal. Terdapatnya  hambatan perempuan untuk terjun di politik bisa dibaca dari siapa saja perempuan yang  terjun dan memperoleh jabatan  politik.  Widaryanto  dan  Pramono  (Djojosoekarto  dan  Sandjaja  2008:  189-190) mengklasifikasikannya dalam tiga kelompok, yakni: (1) memperoleh jabatan politik karena

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52
memiliki  hubungan  tertentu  dengan  laki-laki  (pejabat  legislatif/eksekutif)  sebagai  istri  atau anak;  (2)    sudah  terbebas  dari  tugas  membesarkan  anak-anaknya;  dan  (3)  kelompok  usia muda,  umumnya  para  aktivis  (ormas,  LSM  atau  organisasi  ektra  kampus).      Studi    ini mengindikasikan  faktor  relasi  dengan  elit  laki-laki  memberi  probabalitas  lebih  kuat  bagi perempuan masuk dan terjun ke dunia politik pilkada.
Menguatnya  politik  kekerabatan  dan  dinasti  sejauh  ini  oleh  banyak  pihak  dinilai pihak   kemunduran dari demokrasi. Atas dasar argumentasi tersebut semestinya  hak untuk dipilih  bersifat  terbuka  atau  inklusif.    Djati  (2013)  memaknai  dinasti  politik    atau  politik dinasti    sebagai  strategi  politik  untuk  tetap  mengawal  keberlangsungan  kekuasaan  dengan cara mewariskannya kepada orang lain  yang masih menjadi  sanak keluarga. Dinasti politik dalam praktiknya menghalangi kesempatan  yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam suksesi  kekuasaan.  Terkait  dengan  kesempatan  perempuan  secara  jumlah,  ada  peningkatan perempuan menjadi calon dalam pilkada.
Artikel  ini  ditulis  untuk  menganalisis  praktik  politik  dinasti  dalam  pencalonan perempuan  pada pilkada serentak 2015 di Jawa Tengah untuk menjawab rumusan masalah apakah pencalonan perempuan sebagai sebuah kebaikan ataukah hal sebaliknya. Artikel ini bertujuan  memunculkan  rekomendasi  atas  pola  tersebut.  Penelitian  mengenai  pencalonan perempuan  dalam  kontestasi  politik  pada  kajian  sebelumnya  lebih  melihat  politik  dinasti sebagai hal negatif (Djati, 2013), sedangkan dalam penelitian Susanti (2017) menyimpulkan pencalonan perempuan sebagai suatu ancaman bagi demokrasi. Studi-studi sebelumnya juga tidak spesifik menghubungkan politik dinasti dengan pencalonan perempuan dalam pilkada, namun  lebih menekankan pada pemilu  legislatif.  Selain itu, fenomena politik dinasti  yang paling sering diangkat adalah kasus di provinsi Banten dan provinsi Sulawesi Selatan, bukan provinsi Jawa Tengah.

## METODE PENELITIAN
Fokus  kajian  artikel  ini  adalah  pada  pencalonan  perempuan  dalam  pilkada  serentak 2015 di  Jawa Tengah. Kajian ini menggunakan  analisis kepustakaan. Menurut Zed (2004: 1 -2)  dalam    studi  kepustakaan,  peneliti  melakukan  penelusuran  pustaka  sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data.  Sumber data kajian ini didapat dari    literatur,  dokumen  serta  pemberitaan  media  yang  mendukung  (relevan),  baik  yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.  Informasi yang berhasil   dihimpun  kemudian dicatat,  diolah  dan  dianalisis  keterkaitannya  sehingga  dapat  ditemukan  benang  merahnya untuk selanjutnya dirangkai dalam satu karya ilmiah.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pilkada serentak tahun 2015 adalah kali pertama pilkada yang diselenggarakan secara bersamaan  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Mengacu  kepada  UU  No.  8  tahun  2015, pelaksanaan  pilkada  serentak  dilakukan  dalam  tiga  gelombang.    Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  menetapkan  tanggal  9  Desember  2015  sebagai  waktu  pilkada  serentak  gelombang pertama bagi  kepala daerah  yang memiliki Akhir Masa Jabatan (AMJ) berakhir pada tahun 2015. Selanjutnya pilkada serentak gelombang kedua diselenggarakan pada 15 Februari 2017 bagi kepala daerah yang memiliki AMJ 2016 dan 2017, dan gelombang ketiga pada  27 Juni 2018  bagi kepala daerah yang memiliki AMJ 2018 dan 2019.  Adapun pilkada serentak total seluruh Indonesia akan digelar pada tahun 2024.
Pilkada serentak tahun 2015 diikuti oleh sebanyak 269 daerah,  yang tersebar pada 9 pilkada provinsi, 36 pilkada kota, dan 224 pilkada kabupaten.  Dari 269 daerah tersebut ada lima  daerah  yang  pada  akhirnya  ditunda  penyelenggaraannya  sebagai  akibat  ( dispute ) persoalan  pencalonan,  yaitu  provinsi  Kalimantan  Tengah,  kabupaten  Simalungun,  kota Pemantang Siantar, kota Manado, dan  kota Fak-Fak. Namun demikian secara umum pilkada serentak 2015 dinilai berlangsung sukses.
Jawa  Tengah    menyertakan  sejumlah  pilkada  terbesar  kedua  setelah  Sumatera  Utara dalam  pilkada  serentak  2015,  ada  sebanyak  21  kabupaten/kota  atau  60%  dari  total  35 kabupaten/kotanya.  Secara  umum  pilkada  serentak  di  Jawa  Tengah  juga  berjalan  lancar, meski dalam laporan Bawaslu Jateng ditemukan 488 pelanggaran yang pada umumnya bentuk pelanggaran pengulangan (repetisi) pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada memiliki jumlah 1.614 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari 1.654 calon yang mengajukan diri terdapat 212 calon (12,81%)  pernah  menduduki  jabatan,  baik  sebagai  mantan  maupun  petahana  kepala  daerah dan  wakil  kepala  daerah.  Sebanyak  tujuh  orang  di  antaranya  adalah  perempuan  berstatus petahana  bupati  dan  enam  orang  perempuan  adalah  petahana  wakil  bupati (infopilkada.kpu.go.id).    Ini  berarti  pilkada  serentak  2015  lebih  diramaikan  oleh  calon pendatang baru. Dari total calon yang mencapai 1.614 calon tersebut terdapat 122 perempuan (7,37%).  Hampir  semua  perempuan  berpartisipasi  sebagai  calon  di  pilkada  kota/kabupaten dan hanya satu di pilkada  provinsi yakni sebagai calon Gubernur  Sulawesi Utara.   Dari 122 calon perempuan, sebanyak 55 (45%) orang  dicalonkan sebagai kepala daerah dan 67 (55%) orang  sebagai  calon  wakil  kepala  daerah  (infopilkada.kpu.go.id).    Dilihat  dari  profil  para calon tersebut, sebesar 38,06% calon kepala daerah dan sebesar 12,12% calon wakil kepala daerah mewakili politik dinasti (Paat, 2015). Data tersebut setidaknya menunjukkan kuatnya jaringan kekerabatan sebagai  pintu masuk keterlibatan perempuan dalam pilkada.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52
Merujuk  pada  data  jumlah  perempuan  sebagai  calon  dalam  pilkada  serentak  2015, banyaknya  prosentase    perempuan  yang  dicalonkan  sebesar  7,32%    menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pilkada masih rendah.   Pengalaman pilkada sebelumnya juga sama. Dari dokumentasi JPPR menunjukkan bahwa dari 466 pilkada kabupaten/kota dan 33 provinsi tahun 2005-2008 yang diikuti   3.652 calon,  hanya ada 134  (3,66%) perempuan yang  menjadi  calon  (Satriyo,  2010:  245).    Posisi  perempuan  dalam  pencalonan  juga  lebih didominasi sebagai calon wakil kepala daerah ketimbang sebagai calon kepala daerah. Data LSI  (2007:  2)  menunjukkan    pilkada    pada  tahun  2005  hingga  Desember  2006  sebanyak 72,5%  perempuan  diantaranya  ditempatkan  pada  posisi  wakil  dan  hanya  27,5%  yang menjadi kepala daerah.
Fakta  ini  memperlihatkan  bahwa  dominasi  laki-laki  masih  sangat  kuat  di  dalam proses  pencalonan  pilkada.  Sempitnya  ruang  perempuan  dalam  pencalonan  pilkada  serasa makin  lengkap  dengan  fakta  bahwa  yang  dicalonkan  kebanyakan  adalah  para  istri  (ikatan perkawinan)  dan  anak(hubungan  darah)  dengan  kepala  daerah,  petahana  maupun  mantan kepala  daerah.  Pola  ini  yang  juga  ditemukan  di  kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah  dalam pilkada  serentak  2015.  Kecenderungan  politik  kekerabatan  atau  dinasti    dalam  pencalonan ini mengulang pola dari pilkada sebelumnya, seperti munculnya para istri petahana sebagai calon kepala daerah, yakni Widya Kandi Susanti di pilkada Kendal 2010, Titik Suprapti di pilkada Sukoharjo 2010, Susi  Iriyani  di  pilkada Batang 2011, dan putri petahana Kusdinar Yuni  Untung  Sukowati  di  pilkada  Sragen  2010. Kecenderungan  ini  juga  ada  pada    pola pencalonan dalam pemilu DPRD Jawa Tengah  tahun 2014 (Fitriyah dan Supratiwi, 2015).
Berdasarkan  ukuran  inklusif  dan  eksklusif  dalam  rekruitmen  politik,  bisa  ditarik kesimpulan  bahwa  praktik  yang  ditemukan  dalam  pencalonan  pilkada  lebih  memenuhi ukuran  eksklusif  dengan  bukti  masih  kuatnya  politik  dinasti.  Politik  dinasti  diyakini  tidak memberi ruang kompetisi yang sehat bagi semua calon yang memiliki keinginan untuk maju dan  berkompetisi  dalam  pilkada.  Melalui  kedekatan  dengan  petahana,  maka  calon  yang sedinasti  dengan  petahana  punya  akses  pada  sumber  daya  negara  yang  melekat  pada  diri petahana.  Posisi  calon  yang  sedinasti  sama  besarnya  dengan  posisi  petahana  andaikata  ia kembali  bersaing  dalam  pilkada.  Pada  pilkada  serentak  2015  masih  bertahannya  politik dinasti dalam pencalonan dipicu oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi. Aturan yang semula melarang  keluarga  petahana  ikut  kompetisi  pilkada  sudah  tidak  ada  lagi.  Lewat  putusan perkara  nomor  33/PUU-  XIII/2015,  MK  menganulir  Pasal  7  huruf  (r)  UU  Nomor  8  tahun 2015 terkait larangan mencalonkan diri bagi  seseorang  yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana.
Fenomena politik dinasti dalam pilkada serentak di Jawa Tengah bisa dicermati dari

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52
perempuan petahana kepala daerah maupun mantan kepala daerah sebagai calon. Dari total 104 orang calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di 21 kabupaten/kota, terdapat 15  perempuan  atau  26,31%.  Mereka  ini  berkompetisi  di  11  daerah.  Dari  15  orang  calon, sebanyak  7  orang  (46,66%)  maju  sebagai  calon  kepala  daerah,  8  orang  (53,33%)  sebagai calon  wakil  kepala  daerah.  Hasil  pilkada  menunjukkan    9  orang  (60%)  calon  perempuan terpilih.
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  sejumlah  fakta  menarik ditemukan dari pencalonan perempuan dalam pilkada serentak di Jawa Tengah, yang paling fenomenal adalah pasangan calon yang keduanya adalah perempuan. Pasangan ini berlaga di kabupaten  Klaten,    yaitu  Sri  Hartini  sebagai  calon  bupati    dan  Sri  Mulyani  sebagai  calon wakil bupati dan mereka menang terpilih. Berikutnya, pilkada Kendal diikuti dua pasangan calon yang kedua calon bupati adalah perempuan, sedangkan pilkada kabupaten Pekalongan juga diikuti dua pasangan calon yang kedua calon wakil bupati adalah perempuan. Fakta lain yang  patut  diapresiasi  dari  11  daerah  yang  terdapat  perempuan  sebagai  calon,  hanya  dua daerah yang calon perempuannya gagal terpilih,  yaitu Wonosobo  dan kota Pekalongan.
Mereka yang terpilih terdiri atas empat calon bupati, yakni Sri Sumarni  (Grobogan), Mirna Annisa (Kendal), Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Sragen), Sri Hartini (Klaten), dan enam  calon  wakil  bupati/walikota  terpilih  adalah  Diah  Hayuning  Pratiwi  (Purbalingga), Yuli  Hastuti  (Purworejo), Sri Mulyani  (Klaten),   Arini Harimurti   (Pekalongan), Windiarti Agustina  (kota  Magelang),  Hevearita  Gunaryati  Rahayu  (kota  Semarang).  Data  ini menunjukkan  elektabilitas  perempuan  cukup  tinggi,  terbukti  ketika  dicalonkan  mereka terpilih.    PDIP  adalah  partai  pengusung  pasangan  calon  yang  menyertakan  perempuan terbanyak,  yakni  delapan  pasangan  calon  yang  diusung  secara  koalisi  dan  satu  pasangan calon tanpa koalisi. Peringkat berikutnya  Gerindra yang mengusung  enam pasangan calon dengan membentuk koalisi partai-partai.
Penelusuran  atas  latar  belakang  dari  para  calon  perempuan  di  Indonesia menunjukkan sebagian besar mereka punya hubungan kekerabatan atau dari dinasti petahana kepala  daerah  maupun  mantan  kepala  daerah  yang  bisa  dilihat  pada  tabel  1.  Basis kekerabatan  dengan  elit  politik  dalam  rekruitmen  perempuan  sebagai  calon  dalam  pilkada sudah ada dalam pemilu legislatif.  Dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPR pemilu 2014 juga terlihat  jika  partai  belum  optimal  melakukan  kaderisasi  perempuan  yang  disiapkan memasuki parlemen. Hal ini tampak dari fakta lapangan, bahwa mayoritas  perempuan yang dicalonkan, sebanyak 1.718 (69,7%)  bukan kader partai,  hanya 747 (30,3% ) caleg kader partai    (Formappi,  2013).    Politik  dinasti  juga  sangat  kuat  terasa  dalam  pencalonan perempuan dalam pilkada serentak 2015 di Jawa Tengah.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52

## Tabel 1. Politik Dinasti Pencalonan Perempuan Pada Pilkada Serentak 2015
di Jawa Tengah
Sumber: diolah dari kpu.go.id dan pemberitaan ( online )
Gambaran jelas tentang politik dinasti dalam pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah didapat  dari  pilkada  Klaten.  Sebagaimana  telah  diulas  di  atas,  pilkada  Klaten  2015 dimenangkan  oleh  pasangan    Sri  Hartini    dan    Sri  Mulyani  yang  diusung  oleh  PDIP, Nasdem, PPP, PKS.  Keduanya sama-sama istri bupati Klaten, Sri Hartini (54 tahun) adalah petahana  wakil  bupati.  Ia  istri  dari  mantan  bupati  Klaten  periode  2000-2005  Haryanto Wibowo  (almarhum).  Kiprahnya  di  dunia  politik  berawal  ketika  sang  suami,  yang  saat  itu menjabat  Ketua  DPC  PDIP  Klaten  meninggal.  Sri  Hartini  lalu  menggantikan  suaminya sebagai  Ketua  DPC  PDIP  (2006-2010)  dan  sebagai  bendahara  DPD  PDIP  Jateng  (2010- 2015).  Sedangkan pasangannya sebagai  calon  wakil bupati Sri Mulyani (38 tahun) adalah istri petahana bupati Sunarno.  Pasangan calon ini terpilih dengan perolehan 321.593 suara (48,90%).  Kemenangan mereka tak lepas dari peran petahana bupati yang merupakan ketua DPC PDIP dan ketua tim pemenangan (Sunantri dan Verdana, 2015)
Pola  Klaten  ini  menunjukkan  jalur  cepat  perempuan  dalam  pencalonan  pilkada melalui  jaringan  kekerabatan  atau  politik  dinasti.  Karier  politik  dari  keduanya    tidak dipungkiri karena akses yang didapat berkat politik dinasti.  Karier politik  Diah Hayuning Pratiwi (Purbalingga), Yuli Hastuti (Purworejo), Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Sragen), Widya Kendi Susanti (Kendal) adalah contoh lain dari akses perempuan yang membangun karier  politik  dan  kemudian  dicalonkan  dalam  pilkada  berkat  kedekatan  famili  dengan  elit penguasa.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52
No.
Profil Calon Calon Kepala Daerah CalonWakil Kepala- Daerah 1. Jaringan kerabat dengan petahana/mantan - 3 2. Jaringan kerabat dengan petahana/mantan, sta- tus sebagai petahana bupati/wakil bupati 2 - 3. Jaringan kerabat dengan petahana/mantan, sta- tus sebagai anggota/mantan anggota DPRD 1 1 4. Status sebagai petahana wakil bupati 1 - 5. Status sebagai  anggota/mantan anggota DPRD 1 2 6. Status sebagai politisi 1 - 7. Bukan politisi 1 2 Jumlah 7 8
Diah  Hayuning  Pratiwi  atau  Tiwi  (28  tahun)  adalah  putri  Triyono  Budi  Sasongko yang selama dua periode (2000-2010) sebagai  bupati Purbalingga.  Setelah masa jeda satu periode Purbalingga dipimpin orang lain, kini Tiwi “masuk” Purbalingga. Ia tak mengambil jalan  langsung  ke  pemimpin  puncak  (bupati),  melainkan  melalui  jalur  wakil  bupati mendampingi petahana wakil bupati H. Tasdi, SH, MM.
Yuli Hastuti  (51 tahun)  adalah istri bupati Purworejo (2005-2008) Kelik Sumrahadi. Yuli memulai karier politiknya dengan bergabung di Partai Golkar, suaminya  adalah ketua DPD  Partai  Golkar  Purworejo.Yuli  menjadi  Ketua  HWK  Partai  Golkar    Purworejo  (2000- sekarang). Ia dicalonkan di pemilu 2009  dan terpilih,  ia menjadi Ketua DPRD Purworejo (2009-2014).  Pada pemilu 2014 Yuli kembali dicalonkan tetapi gagal terpilih. Ia kemudian maju pada pilkada 2015 sebagai calon wakil bupati mendampingi  Agus Bastian SE., MM dan pasangan ini terpilih.
Kusdinar Untung Yuni Sukowati (41 tahun) adalah  putri bupati Sragen dua periode (2001-2011)  Untung  Wiyono.  Yuni  mengawali  karir  politiknya  pada  tahun  2009  sebagai anggota  dan  Ketua  DPRD  Sragen  dari  PDIP.    Tahun  2011  Yuni  dicalonkan  PDIP  sebagai kepala daerah  tetapi  gagal terpilih. Pada pemilu 2014 Yuni kembali terpilih sebagai anggota DPRD  Sragen.  Pada    pilkada    2015,    Yuni  berpasangan  dengan  Dedy  Endriyatno,  politisi PKS yang maju sebagai pasangan calon dan diusung  oleh  koalisi  Gerindra dan PKS. Pada saat itu Yuni terpilih menang.
Widya  Kandi  Susanti  adalah  petahana  bupati  Kendal.  Sebelumnya,  adalah  wakil ketua  DPRD  Kendal  (2009-2010).    Ia  merupakan  istri  mantan  bupati  Kendal  (2000-2010) Hendy Boedoro. Pada pilkada 2010, Widya yang disung oleh PDIP terpilih sebagai  bupati Kendal. Namun, pada  pilkada 2015 Widya yang diusung koalisi PDIP, Nasdem, PKB kalah oleh  Mirna Anissa yang diusung koalisi  Gerindra, PKS dan Hanura.  Politik dinasti sangat kental pada diri Widya.
Politik  dinasti  dinilai  tidak  memberi  ruang  kompetisi  yang  sehat  bagi  semua  calon yang  berkompetisi  dalam  pilkada.  Melalui  kedekatan  dengan  petahana,  maka  calon  yang masih satu dinasti dengan petahana memiliki akses pada sumber daya negara yang melekat pada  petahana.  Posisi  calon  tersebut  sama  kuatnya  dengan  posisi  petahana  yang  kembali bersaing  dalam  pilkada.  Menguatnya    politik  dinasti  dipicu  oleh  Keputusan  Mahkamah Konstitusi.  UU  pilkada  No.  8  Tahun  2015  yang  semula  melarang  keluarga  petahana  ikut kompetisi  pilkada  sudah  tidak  berlaku  lagi.  Lewat  putusan  perkara  nomor  33/PUU- XIII/2015,  MK  menganulir  Pasal  7  huruf  (r)  UU  Nomor  8  tahun  2015  terkait  larangan mencalonkan  diri  bagi  seseorang  yang  memiliki  konflik  kepentingan  dengan  petahana. Namun  patut  juga  dicatat  bahwa  politik  dinasti  juga  merupakan  pilihan  pragmatis  partai
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52
Partai politik adalah jalur utama untuk berpartisipasi politik, dan merupakan institusi yang  paling  penting  yang  mempengaruhi  tingkat  partisipasi  politik  perempuan.  Pada sebagian  besar  negara,  partai  politik bertanggung  jawab  untuk  melakukan  rekrutmen  dan seleksi  calon  (Sherma,  2014,  Budiardjo,  1981:14-17;  Hofmeister  and  Grabow,  2011:  16). Secara eksplisit dalam pasal 6A ayat (2) Amandemen UUD 1945 diatur bahwa partai politik memegang  peran  utama  mengusung  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  untuk dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat.  Juga  ditentukan    partai  politik  sebagai  peserta  pemilu anggota DPR dan anggota DPRD (Pasal 22E ayat 3). Pola yang sama berlaku untuk pilkada di  UU No. 32 tahun 2004 sebelum direvisi melalui UU No. 12 tahun 2008,  yakni  sebagai satu-satunya institusi pengusung calon. Walaupun setelah dilakukan revisi dibuka jalan bagi perseorangan dalam pencalonan, namun  partai politik masih memainkan peran yang penting (Satriyo, 2010: 247).
Peran  penting  partai  politik  dalam  mengusung  perempuan  sebagai  calon  dalam pilkada  bisa  dijelaskan  dari  mekanisme  rekruitmen  politik  oleh  partai  politik.  Pamungkas (2011:  92)  menyebutkan  ada  tiga  tahapan  rekruitmen  politik:  (1)  tahap  sertifikasi ( certification  stage ),  yaitu  tahap  pendefinisian  kriteria  kandidasi,    meliputi  aturan-aturan pemilihan,  aturan-aturan  partai,  dan  norma-norma  sosial  informal;  (2)  tahap  penominasian ( nomination  stage ),  meliputi  ketersediaan  ( supply )  calon  yang  memenuhi  syarat  dan permintaan ( demand ) dari penyeleksi pada saat memutuskan siapa yang dinominasikan; dan (3) tahap pemilu ( election stage ),  tahap yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Komitmen  partai  politik  atas  pencalonan  dan  keterpilihan  perempuan  dalam  pemilu ditentukan pada semua proses rekruitmen politik tersebut.
Berdasar dari uraian di atas, maka kesempatan luas perempuan berpartisipasi dalam pilkada diawali oleh komitmen partai politik terhadap keterwakilan perempuan. Sayangnya, sistem politik Indonesia belum terbiasa memperhatikan pentingnya peran perempuan dalam politik. Hal ini terwakili pada penyikapan partai politik pada pencalonan selama ini. Sebagai gambaran  dari  evaluasi  pemilu  1999,  saat  kebijakan  afirmasi  untuk  pemilu  dan kepengurusan  partai  politik  belum  diberlakukan,  tidak  satupun  partai  yang  mencantumkan ketentuan tentang hak dan kesempatan untuk perempuan  dalam aturan dasarnya (AD/ART) (Djojosoekarto dan Sandjaja 2008: 190). Saat ini kepengurusan partai politik secara dominan tetap  diisi  oleh  elit  laki-laki,  yang  dalam  rekruitmen  para  calon  laki-laki  elit  partai  punya posisi sebagai penentu (Satriyo, 2010: 247).
Dalam  pemilu,  partai  politik  juga  berperan  sebagai  mesin  politik  untuk memenangkan  calon  yang  dinominasikan  (Pamungkas,  2011:92),  namun  di  dalam  praktik fungsi sebagai mesin politik tidak dijalankan. Setelah nama-nama perempuan masuk dalam

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52
pencalonan, partai politik membiarkan mereka bekerja sendiri  (Wulandari dan Agustyati dkk., 2014:  65). Padahal  untuk  keterpilihan dalam pilkada, pasangan calon  memiliki  kemungkinan terpilih  manakala  memiliki  tiga  modal  utama,  yakni:  (1)  modal  politik,    berupa    dukungan politik  baik  dari  rakyat  dan  dari  kekuatan-kekuatan  politik;  (2)  modal  sosial,  melalui  modal sosialnya  para  kandidat  calon  tidak  hanya  dikenal  oleh  masyarakat,  tetapi  juga  diberi kepercayaan;  dan  (3)  modal  ekonomi,  tidak  hanya  untuk  kampanye,  tetapi  juga  untuk membangun relasi calon dengan pemilih guna memobilisasi pemilih saat kampanye, juga untuk politik  uang  (Marijan,  2006:  85-95).  Terkait  pentingnya  modal  ekonomi,      kemampuan kandidat dalam menyiapkan dana yang cukup besar menjadi faktor penting di balik pencalonan yang dilakukan oleh partai politik (Haris, 2005). Politik dinasti  yang bermakna calon berasal dari garis keturunan petahana, menjadi pilihan yang rnenarik bagi partai politik untuk sumber daya  rekruitmen  politik.  Mereka  punya  modal  keunggulan  elektoral,  seperti  popularitas, kekuatan  finansial,  serta  kemampuan  memobilisasi  massa  menggunakan  pengaruh  tokoh kekerabatan politik yang sedang menjabat (Harjanto, 2011: 139).  Data keterpilihan perempuan caleg di DPR RI menunjukkan dominasi jaringan kekerabatan dengan elit kekuasaan dan elit partai  sebagai  basis  rekruitmen  caleg  hingga  mencapai  36%.  Pola  ini  juga  ditemukan  pada pemilu 2009 bahkan mencapai 42%. (Puskapol UI, 2014).

## KESIMPULAN
Selama lebih dari satu dekade partisipasi perempuan dalam pencalonan pilkada cukup rendah.  Apabila  dalam  pemilu  legislatif  diberlakukan  kebijakan  aksi  afirmasi  dalam  rangka mendorong meningkatnya partisipasi  perempuan  di  parlemen, tetapi  dalam  pilkada kebijakan semacam ini tidak ada. Padahal dalam masyarakat patriarki, perempuan mempunyai hambatan yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam  semua  jenis  pemilu.  Faktor  penghambat  ini  yang menyebabkan  jaringan  kekerabatan  dengan  elit  partai  dan  pejabat  publik  (politik  dinasti) menjadi faktor penting bagi  perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu termasuk pilkada. Secara  umum  dalam  pilkada  pola  rekruitmen  perempuan  sebagai  calon  berbasis  kerabat terindikasi  menguat  di  Jawa  Tengah  telah  berkontribusi  pada  banyaknya  jumlah  calon  dari kelompok perempuan.
Meski  saat  ini  politik  dinasti  menjadi  sebuah  “strategi”  meningkatkan  keterwakilan perempuan dalam pencalonan pilkada, namun untuk menjamin kesetaraan perlu dicarikan jalan keluar agar tidak membatasi regenerasi kepemimpinan lokal hanya berputar pada lingkaran elit penguasa.  Begitu  pula  akses  penguasaan  sumber  daya  daerah  pada  kelompok  elit  penguasa dibatasi  melalui  transparansi  dalam  tata  kelola  pemerintahan  daerah  dan  penguatan pengawasan internal maupun eksternal guna membatasi keinginan membangun politik dinasti.
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52
Tidak dipungkiri peran regulasi dalam memutus sejumlah persoalan pilkada sampai hari ini masih menjadi pilihan yang efektif, karenanya perbaikan atas kelemahan pencalonan perempuan  dalam  pilkada  yang  masih  bergantung  dan  terbatas  di  lingkaran  elit  politik dilakukan  dengan  perbaikan  regulasi.  Mengikuti  rekomendasi  Perludem  (Anggarini  2011), maka upaya mendorong partai politik semakin banyak mengusung perempuan sebagai calon perlu ada kebijakan afirmasi dalam pilkada dengan menurunkan syarat ambang batas pilkada (pilkada thresholds ) bagi partai politik yang mengusung perempuan sebagai pasangan calon maupun yang salah satu calonnya adalah perempuan. Pengurangan ambang batas juga perlu dilakukan untuk syarat dukungan bagi perempuan yang ingin mencalonkan diri melalui jalur perseorangan (independen).

## DAFTAR PUSTAKA
Anggarini, Titi  (2011). Menata Kembali Pengaturan Pemilukada . Jakarta: Perludem
“Berbekal  Pengalaman  Jadi  Istri  Bupati:  Duet  ”Srikandi”  Menang  di  Klaten”  (2015). Diunduh 10/12/2025. http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/
Bessel , Sharon.  (2010). “ Increasing The Proportion of Women in the National Parlianment: Opportunites,  Barriers,  and  Chalengges”.  Dalam  Edward  Aspinall  and  Marcus Mietzner (ed). Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society. Singapore: ISEAS Publishing: p. 219-242
Budiardjo, Miriam (1981). Pengantar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia
Djati, Wasisto Raharjo (2013). “Revivaisme Kekuatan Familiisme dalam demokrasi: Dinasti Politik Aras Lokal”. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 18, No. 2: hal. 203-231
Djojosoekarto,  Agung  dan  Utama  Sadjaja  (ed.)  (2008). Transformasi  Demokratis  Partai Politik di Indonesia , Jakarta: Kemitraan dan STI
Fitriyah and Supratiwi, (2015).“ The Electability of Women Candidates in The Election of Central Java DPRD in 2014, Jurnal Komunitas, Vol.7 , No.1: p.157-165
Formappi  (2015). Anatomi  Caleg  Terpilih  Pemilu 2014.  Diunduh  1/1/2015  http:// parlemenindonesia.org/
Haris, Syamsuddin (2006). “Kecenderungan  Pencalonan dan   Koalisi Partai dalam Pilkada Langsung  2005”,  dalam    Sri  Nuryanti  (ed). Analisis  Proses  dan  Hasil  Pilkada Langsung 2005 ,   Jakarta: P2P LIPI: hal. 47-68
Harjanto,  Nico  (2011).    “Politik  Kekerabatan  dan  Institusionalisasi  Partai  Politik  di Indonesia,” Analisis CSIS , Vol. 40, No. 2: hal. 138-159
infopilkada.kpu.go.id
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52
Kartikasari, Dian (2013)   “Keterwakilan Perempuan, Ketidakadilan dan Kebijakan Keadilan ke depan”. Makalah .   Konferensi INFID: Pembangunan Untuk Semua, Jakarta 26‐ 27 November .  Diunduh 10/1/2015. infid.org/pdfdo/1385712674.pdf
Kemitraan  Indonesia  (2014). Patriarchal  Barriers  to  Women’s  Political  Participation  in South-East Asia: Lessons from the Philippines, Cambodia, Malaysia, Indonesia, and Timor-Leste on Patriarchy and the Rise of Women’s Participation in State Politics . Jakarta:  Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Kholiq, Nur, (2015).“Mantan Bupati Purworejo Keluar Penjara. Diunduh 18/1/2015.  http:// suaramerdeka.com/
Lingkaran Survei Indonesia (2007). “Perempuan dan Pilkada”. Kajian Bulanan LSI. Edisi 1, Mei
Marijan , Kacung  (2006). Demokratisasi  di  Daerah:  Pelajaran  dari  Pilkada  Secara Langsung , Surabaya: Pustaka Eureka [dan] PusDeHAM
Matland,  R.E  (2005).  “Enhancing  Women’s  Political  Participation:  Legislative Recruitmentand  Electoral  Systems”  dalam  Julie  Ballington  et  Azza  Karam  (eds). Women in Parliament: Be­yond Numbers . Stockolm: IDEA: p.93-111
Pamungkas,  Sigit  (2011). Partai  Politik:  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia ,  Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism
Maharddhika (2015). Wajah Muram Perempuan Calon Kepala Daerah . Diunduh September 15, 2015. http//www. rumahpemilu.org
Matland,  R.E  (2005).  “Enhancing  Women’s  Political  Participation:  Legislative Recruitmentand  Electoral  Systems”  dalam  Julie  Ballington  et  Azza  Karam  (eds). Women in Parliament: Be­yond Numbers . Stockolm: IDEA: p.93-111
Muntoha , Ali    dan    Merie    (2015).  “Demokrat  Pilih  Istri  Salim  Sebagai  Calon  Bupati Rembang”. Diunduh    10/6/ 2015. http://www.koranmuria.com/
Paat, Yustinus (2015). Perludem: Perlu Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Perempuan di Pilkada , 2015. Diunduh 26/1//2015. http://www.beritasatu.com/nasional/324717
Pamungkas,  Sigit  (2011). Partai  Politik:  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia ,  Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism
“PDIP Percaya Diri Calonkan Dua Perempuan di Pilkada Malang” (2015)  . Diunduh 13/7/ 2015. http://nasional.news.viva.co.id/
“Pilih Pemimpin Tak Bercela: Pelaksanaan Pilkada di Lima Daerah  Ditunda”, Kompas ,  9 Desember 2015. Hlm.1
Puskapol FISIP-UI (2014). Pernyataan Pers: Analisis Perolehan Suara dalam Pemilu 2014: Oligarki Politik Dibalik Keterpilihan Caleg Perempuan , 2014. Dunduh  17/12/2014. http://www.puskapol.ui.ac.id/

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52
Rahayu,  Ruth  Indiah (2014). The Success and the Barriers to  Women’s Representation in Southeast Asia: Between State Policies, Political Parties and Women’s Movement . Jakarta: Partnership for Governance Reform (Kemitraan)
Satriyo, Hana A (2010).  “Pushing The Boundaries Women in  Direct Local Election  and Local  Government”,  In Problems  of  Democratisation  in  Indonesia:  Elections, Institutions  and  Society ,  edited  by    Edward  Aspinall  and  Marcus  Mietzner, Singapore: ISEAS, hal. 243-263
Sunantri, Merawati dan   Aristya Kusuma Verdana (2015). Pasangan Fenomenal . Diunduh 27/12/2015. http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/
Sharma,  Anju  (2014).  “Realizing  Gender  Responsive  Governance  &  Gender  Equality Representatives  in  Democratic  Society  :  A  Concrete  situation  of  Women Empowerment & Participation in Politics”, International Journal of Informative  & Futuristic Research (IJIFR) , Vol 2, Issue 1
Shvedova,  Nadezhda  (2005). Obstacles  to  Women’s  Participation  in  Parliament.    dalam Julie  Ballington  et  Azza  Karam  (eds). Women  in  Parliament:  Be­yond  Numbers . Stockolm: IDEA: p. 33-51
Susanti,  Martien  Herna  (2017).  “Dinasti  Politik  dalam  Pilkada  di  Indonesia”. Journal  of Government and Civil Society , Vol. 1, No. 2: hal. 111-119.
Wilhelm  Hofmeister  and  Karsten  Grabow  (2011). Political  Parties:  Functions  and Organisation in Democratic Societies , Singapore: Konrad Adenauer Stiftung
WRI, (2010) “Lembar Fakta WRI: Wajah Muram Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada di Indonesia“, 2010 . Diunduh  22/2/ 2016. http://wri.or.id/files/Factsheet
Wulandari,  Lia,  dan    Khoirunnisa  Agustyati  (dkk)  (2014). Pencomotan  Perempuan  Untuk Daftar Calon:  Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu 2014 . Jakarta: Perludem
Zed, Mestika (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 17 | No. 1 | Edisi Januari - Juni 2018 |Hal.39-52