## KONSEP KEADILAN PEREMPUAN DALAM ISLAM PERSPEKTIF ASGHAR ALI ENGINEER
Rauzatul Jannah 1 , Umi Sumbulah 2
1 STIT Darussalam Lhokseumawe, Aceh, Indonesia 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia
Koresponden e-mail: rauzatuljannahstitdarsa@gmail.com Info Artikel Abstract Diajukan: 7-24-2023 Diterima: 9-17-2023
Diterbitkan: 12-30-2023
Keywords: Reliability, Female, Asghar
Ali Engineer
Kata kunci:
Keadilan, Perempuan, Asghar, Ali Engineer The injustice of women is still rampant today. People often use religious teachings to perpetuate patriarchal systems. The purpose of this study is to examine the concept of women's justice in Islam from the perspective of Asghar Ali Engineer. This research uses qualitative methods with a library research approach, namely research conducted by reading the concept of equality of women used in  the  book  "The  Right  of  Women  in Islam",  data  collection  techniques  in  this  study  are  carried  out  by  reading, understanding,  and  examining  parts  of  the  book  that  are  relevant  to  the  theme  of discussion, then content analysis is carried out to obtain a clear understanding of the information or data obtained. The result of this study is the concept of women's justice in  Islam  perspective  Aghar  Ali  Engineer  can  be  seen  in  his  thoughts  which  are summarized on several themes, namely: Asghar criticism of women's justice, women's leadership,  women's  testimony,  inheritance  of  women,  women  in  marriage,  and women  and  divorce.  From  these  themes  have  shown  about  the  various  criticisms made by Asghar in order to defend women's justice, it can be understood that Asghar rejects various legal foundations that normatively degrade women.

## Abstrak
Ketidakadilan  kaum  perempuan  masih  merajalela  sampai  saat  ini.  Masyarakat seringkali  menggunakan  ajaran  agama  untuk  melanggengkan  sistem  patriarki. Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menelaah  konsep  keadilan  perempuan  dalam Islam perspektif Asghar Ali Engineer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan  pendekatan  library  research,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara membaca  konsep  equality  of  women  yang  digunakan  dalam  buku  “The  Right  of Women in Islam”, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca,  memahami,  dan  memeriksa  bagian  buku  yang  relevan  dengan  tema pembahasan,  kemudian  dilakukan  analisis  isi  untuk  memperoleh  pemahaman  yang jelas tentang informasi atau data yang diperoleh. Adapun hasil penelitian ini adalah konsep  keadilan  perempuan  dalam  Islam  perspektif  Asghar  Ali  Engineer  dapat terlihat  dalam  pemikirannya  yang  dirangkum  pada  beberapa  tema,  yaitu:  kritik Ashar  terhadap  keadilan  perempuan,  kepemimpinan  perempuan,  kesaksian perempuan, pewarisan perempuan, perempuan dalam perkawinan, dan perempuan dan perceraian. Dari tema- tema tersebut telah menunjukkan tentang berbagai kritik yang  dilontarkan  Asghar  demi  membela  keadilan  perempuan,  dapat  dipahami bahwa  Asghar  menolak  berbagai  landasan  hukum  yang  secara  normatif merendahkan perempuan.

## Pendahuluan
Islam adalah salah satu agama yan telah membicarakan hak-hak perempuan secara rinci,  baik  dalam  Al-Qur’an  maupun  rumusan  Syari’ah  (hokum  Islam).  Hak-hak  ini mencakup  masalah  perkawinan,  perceraian,  pemilikan  harta  benda,  pewarisan, pemeliharaan anak, pemberian kesaksian, ganjaran dan hukuman.(Engineer 1992) Pada masa lalu perempuan dianggap lemah dan ini merupakan hasil langsung dari konsep  superioritas  laki-laki  yang  sebenarnya  bersifat  sosiologis,  bukan  teologis. Masalahnya adalah yang bersifat sosiologis itu seringkali menjelma menjadi teologis dan
tetap dipertahankan demikian walaupun kondisi-kondisi sosiologisnya sudah berubah. Di zaman sekarang perempuan tidak lagi digambarkan sebagai jenis kelamin yang lebih lemah  dan  diperlakukan  secara  berbeda  dari  laki-laki.  Mereka  tidak  hanya  bepergian tanpa diganggu tetapi juga menafkahi diri mereka sendiri dengan pekerja di luar rumah. Mereka tidak lagi tergantung kepada perlindungan laki-laki.
Seorang perempuan dapat menjaga kesuciannya tanpa harus mengenakan purdah yang mana dalam konsep normatif diberlakukan pada perempuan pada masa lalu untuk melindungi  kesucian  mereka.  Para  perempuan  yang  mengenakan purdah secara  ketat dianggap  sangat  suci  dan  mereka  yang  melanggarnya  walaupun  sedikit  dianggap  “tak bermoral”. Demikianlah bentuk moralitas partikular berkembang dalam kondisi-kondisi tertentu.  Konsep  tentang  moralitas  cukup  dinamis  dan  kreatif  jika  tidak  ditentang usaha-usaha untuk memberi pembentuk baru bagi porda dengan meninggalkan bentuk lama  dalam  kenyataan  sosiologis  dan  empiris  yang  selalu  dituntut  harus  sama pentingnya dengan kunsep yang bersifat teologis. Keseimbangan ini tidak boleh sekali- kali hilang. Ia merupakan tuntutan dari dinamika moral suatu masyarakat.
Tidak  kurang  dari  500  kajian  dalam  jurnal  dan  buku  ilmiah  yang  membahas tentang  konsep  keadilan  perempuan  dalam  islam.  Ada  47  kajian  tentang  perempuan dalam  islam  menurut  pandangan    Asghar  Ali  Engineer  yang  dianalisis  oleh  peneliti dalam lima tahun terakhir. Di antaranya kajiannya karya Naila Farah dengan judul”Hak- hak  Perempuan  dalam  Islam:  Studi  atas  Teologi  Pembebasan  Asghar  Ali Engineer”(Farah  2020:183),  sedangkan  kajian  Anita  Juliani  dan  Radea  Yuli  Hambali membahas  tentang:  “Teologi  Pembebasan  Perempuan  Perspektif  Asghar  Ali Engineer”(Juliani  and  Hambali  2022),  begitu  juga  kajian  Abdul  Rasyid  Ridho “Reformulasi  Tafsir:  Studi  Pemikiran  Gender  Asghar  Ali  Engineer”(Abdul  Rasyid  Ridho 2020:218),  penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh  Rosnaeni  “Pandangan  Asghar  Ali Engineer  Tentang  Kesetaraan  Gender”(Rosnaeni  2021:353)dan  Ahmad  Nailul  Fauzi: “Telaah  Problematika  Perceraian (Thalaq) Perspektif  Asghar  Ali  Engineer”(Fauzi 2019:53)
Meskipun  demikian,  saya  belum  menemukan  sebuah  kajian  tentang  konsep keadilan perempuan perspektif Asghar Ali Engineer dengan menggunakan analisis teks. Sejauh  analisis  tersebut  dilakukan  belum  ditemukan  secara  utuh  konsep  keadilan perempuan Asghar Ali Enginer dalam konsep equality of woman. Sekalipun begitu, ada beberapa  aspek  yang  digunakan  Asghar  tentang  keadilan  perempuan  yang  dapat ditemukan  dalam  beberapa  karyanya.  Artikel  ini  melakukan  analisis  tentang  konsep keadilan perempuan perspektif Asghar Ali dengan cara membaca dan menganalisis teks equality of woman yang digunakan Asghar dalam buku “The Right of Woman in Islam”.
Metode
Penulis  menggunakan  metode  kualitatif.(Murdiyanto  2020:18) , (Syahza  2021:15) Dengan  pendekatan library  research ,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  pada  topik pengumpulan  dan  pengelolaan  literature(Fadli  2021:33)  tentang  analisis  konsep keadilan  perempuan  dalam  pandangan  Asghar  ini  dilakukan  dengan  cara  membaca konsep equality  of woman yang  digunakan  dalam buku “The  Right of  Woman  in  Islam” sebagai data primer. Data sekunder berupa buku ilmiah, jurnal ilmiah, artikel yang dapat memberikan  data  tambahan  dan  memudahkan  peneliti  dalam  meneliti  hal  tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca, memahami, dan  memeriksa  bagian  buku  yang  relevan  dengan  tema  pembahasan,  kemudian dilakukan analisis isi untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang informasi atau data yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan
Asghar  Ali  Engineer  merupakan  pemikir  revolusioner  yang  mendasari pemikirannya  pada  konsep  pembebasan  termasuk  pembebasan  diskriminasi  yang dilakukan  oleh  kaum  laki-  laki  kepada  perempuan.  Hak-hak  perempuan  dalam  ajaran Islam disebut setara dengan hak laki- laki, dan tidak ada superior diantara kedua jenis kelamin tersebut, baik dalam lingkungan keluarga, sosial dan agama.
Kedatangan  Islam  di  jazirah  Arab  merupakan  sebuah  momen  yang  revolusioner. Terdapat  banyak  kontradiksi  dalam  masyarakat  Arab  pra-Islam  waktu  itu.  Performa Islam  sebagai  agama  revolusioner  yang  mampu  melakukan  perubahan  monumental dalam  ranah  sosial,  ekonomi  atau  keyakinan  teologis  merupakan  etos  paradigmatik yang mesti digali dalam konteks kekinian. Asal usul historis Islam bisa membantu untuk memahami  potensi  revolusionernya.  Sehingga  perlu  dilakukan  dialektika  kreatif terhadap  realitas  sosiologis  yang  dialami  oleh  masyarakat.  Sebagaimana  teologis modern  revolusioner  yang  harus  memperhatikan  kondisi  yang  ada  agar  mampu mendorong terciptanya kemajuan dan perubahan bagi masyarakat miskin dan tertindas, agama juga harus berkorelasi dengan realitas sosiologis.(Negara 2023:24)
Asghar  Ali  Engineer  dalam  memaknai  keadilan  itu  sendiri  berdasarkan  kepada kamus Munjid Ma’luf. Keadilan berasal dari kata adl atau qist. Adl dalam hal ini berarti penyamarataan dan kesamaan. Lawan kata dari adl ini adalah zulm dan jaur yang berarti kejahatan atau penindasan. Ali Engineer yang lebih menekankan kepada kebebasan bagi semua  orang  memiliki  pandangan  bahwa  keadilan  itu  sendiri  harus  tercermin  dalam berbagai  aspek  kehidupan.  Menurut  pandangan  Ali  Engineer  Allah  membenarkan negara  yang  berkeadilan  walaupun  dipimpin  oleh  orang  kafir  dibandingkan  dengan negara yang tidak menjamin keadilan walaupun dipimpin oleh seorang muslim. Begitu pentingnya  keadilan  dalam  kehidupan  Ali  Engineer.  Keadilan  dalam  hal  ini membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan perampasan hak-hak yang menjadi  milik  seorang pribadi. Jika  tidak adanya  keadilan  tersebut  maka  semua  orang akan kehilangan hak yang ada dalam dirinya.
Keadilan  merupakan  perihal  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia. Begitu juga dengan teologi pembebasan yang digagas Ali Engineer. Teologi pembebasan Ali  ini  sangat  menekankan  keadilan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  baik  itu  dalam masalah politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Persoalan yang terjadi dalam aspek ekonomi itu sendiri menjadi persoalan yang sangat didalami dalam teologi pembebasan. Ali Engineer dalam hal ini membagi keadilan itu ke dalam dua hal yaitu keadilan yang berkaitan dengan bidang kepemilikan tanah dan keadilan dalam masalah jual beli.
Asghar mengkritik tentang keadilan dalam perspektiif ulama klasik terkait masalah perempuan  dan  perbudakan.  Dalam  masyarakat  feodal  (yang  membanggakan bangsawan)  dan  prafeodal,  perbudakan  dianggap  sesuatu  yang  sangat  dapat  diterima sebagai  suatu  keadilan.  Para  budak  sendiri  menerima  hal  itu.  Namun  sikap  terhadap perbudakan  ini  mulai  berubah  cepat  pada  saat  munculnya  masyarakat-  masyarakat kapitalis.
Para  teolog  Muslim  tidak  lagi  menyatakan  adanya  hak  untuk  bersetubuh  dengan budak perempuan, sesuatu yang sebelumnya dibenarkan. Sebagian penafsir liberal dan modernis  juga  tidak  menerima  konsep  dan  mengesahkan  persetubuhan  dengan  para budak perempuan tanpa nikah dan menerangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan milk alyamin hak  milik  yang  sah,  yakni  budak  perempuan  dengan  tujuan  agar  menikahi mereka  sebagai  suatu  alternatif  dari  menikah  dengan  perempuan  merdeka.(Hasballah 2020:337)
Demikianlah  teori  hukum  ilahiyah  tidak  lagi  dapat  diterapkan  terhadap  institusi perbudakan.  Kesadaran  umat  manusia  dalam  masyarakat  modern  dikondisikan  oleh konsep hak-hak asasi manusia dan martabat manusia. Hukum tentang perempuan yang dibuat  para  fukaha  pada  zaman  pertengahan  walaupun  berdasarkan  atas  penafsiran terhadap  kitab  suci  tidak  mungkin  dapat  diterima  oleh  kaum  perempuan  sekarang. Mereka  tidak  dapat  lagi  menerima  posisi  subordinat  terhadap  perempuan.  Mereka menuntut status yang setara dengan laki-laki.
Dengan  demikian  tersedia  dua  pilihan  yaitu  kitab-kitab  suci  akan  diabaikan  dan hukum-hukum  diberlakukan  atas  dasar  sekuler atau  kitab-kitab  tersebut  harus dibaca ulang  dan  direinterpretasi  agar  sesuai  dengan  kondisi  modern.  Di  sini  satu  persoalan penting  muncul  para  teolog  sering  mengatakan  para  pemikir  liberal  dan  modernis seringkali melanggar dasar-dasar Al- Qur’an dan menginterpretasikannya untuk tujuan- tujuan  mereka.(Ainun  Najib  2020:125)  Para  teolog  ini  berargumen  hukum  ilahi  tidak dapat  dibuang.  Selintas  argumen  ini  nampak  sangat  berbobot  tetapi  semakin  terlihat rapuh  ketika  diteliti  dengan  mempertimbangkan  pengaruh  sosiologis  ketika menginterpretasikan sebuah kitab suci. Tidak ada interpretasi betapapun tulusnya yang bisa bebas dari pengaruh semacam itu.
Keadilan  perempuan  dalam  pandangan  Asghar  pada  dasar  normatif  dan filosofisnya  dikatakan  bahwa  kita  juga  perlu  memahami  bahwa  moralitas  dan  etika bukanlah konsep-konsep tertutup yang tidak dipengaruhi oleh perkembangan material dalam  masyarakat.  Moralitas  bersifat  normatif  sekaligus  kontekstual  yang  normatif mungkin  bersifat  transendental,  tetapi  ini  hanya  dapat  dipraktekkan  dalam  konteks tertentu.  ketika  konteksnya  berubah,  bisa  jadi  tidak  mungkin  untuk  mempraktekkan moralitas  dalam  bentuknya  yang  lama  namun  kandungan  normatifnya  tidak  dapat dikorbankan ketika mengembangkan bentuk moralitas baru.
Apabila  konsep  normatif  dalam  pembatasan  pembatasan  yang  diberlakukan kepada  perempuan  pada  masa  lalu  adalah  untuk  melindungi  kesucian  mereka,  lambat laun  kesucikan  kesucian  menjadi  sinonim  dari purdah kudung  itu  sendiri.  Para perempuan  yang  mengenakan purdah secara  ketat  dianggap  sangat  suci  dan  mereka yang  melanggarnya  walaupun  sedikit  dianggap  tak  bermoral.  Demikianlah  bentuk moralitas partikular berkembang dalam kondisi kondisi tertentu.(Engineer 1992:7)
Sebelum  masuk  kepada  pembahasan  terkait  dengan  hakikat  keadilan  oleh  Ali Engineer, penelitian ini dimulai dengan pembahasan Teologi pembebasan yang digagas oleh Ali Engineer. Ini bertujuan karena Ali Engineer menilai keadilan itu berhubungan erat dengan kebebasan yang ada pada manusia itu sendiri. Kebebasan berkaitan dengan ketauhidan  kepada  Tuhan  yang  berdasarkan  kepada  iman  atau  keyakinan.  Iman  disini bukan  hanya  berkisar  tentang  keyakinan  kepada  Allah  semata  melainkan  juga  harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta harus dapat mewujudkan keadilan bagi setiap  individu.  Iman  yang  digagas  oleh  Ali  Engineer  dekat  dengan  pemahaman  aliran Mu’tazilah terkait dengan iman. Keduanya sama-sama menilai keimanan itu harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.(Asmi 2022:20)
Dalam  teologi  pembebasan  menurut  Ali  Engineer  ini  iman  harus  diaplikasikan dalam  kehidupan  masyarakat  dan  tidak  hanya  bersifat  kaku  atau  tidak  diamalkan. Kualitas  atau  tingginya  keimanan  seseorang  menurut  Ali  Engineer  dinilai  atau  diukur dari  tingginya  kependulian  terhadap  sesama,  Islam  tidak  mengajarkan  bagaimana kehidupan  seorang  individu  melainkan  penekanan  terhadap  pentingnya  menjaga kehidupan sosial dengan cara membebaskan dari segala bentuk penindasan.
Ali Engineer menilai teologi tidak hanya berkaitan dengan teori atau ajaran semata melainkan  juga  harus  berhubungan  dengan  kehidupan  sosial  kemasyarakatan.  Teologi
pembebasan yang digagas Ali Engineer membutuhkan perjuangan yang keras melawan setiap penindasan yang ada. Pada hakikatnya teologi pembebasan Ali menjunjung tinggi nilai  solidaritas  semua  orang  sehingga  terciptanya  lingkungan  yang  aman,  damai  dan sejahtera  untuk  semua  orang  serta  dibutuhkan  kerjasama  setiap  orang  yang  ada  di dalamnya  untuk  melawan  penindasan.  Jika  dalam  suatu  Negara  atau  suatu  kelompok tidak  adanya  kesesuaian  atau  kerja  sama  yang  baik  maka  tidak  akan  tercapai  suatu kebahagiaan  bersama.  Setiap  orang  hanya  mementingkan  kepentingan  pribadi  tanpa melihat  kepentingan  bersama.  Hal  seperti  ini  yang  dibantah dan  bertentangan  dengan konsep keadilan Ali Engineer. Ia mengupayakan dalam segala aspek kehidupan terdapat suatu kesepakatan dan kerja sama yang baik guna untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam  pemikiran  Ali  Engineer terdapat  dua  poin  penting keadilan  yaitu  keadilan dalam permasalahan kepemilikan tanah dan keadilan dalam masalah perdagangan. Ali Engineer  menilai  Islam  tidak  mengakui  pemilikan  tanah  yang  diperoleh  melalui kekerasan  melainkan  harus  adanya  pemilikan  yang  dilakukan  melalui  sistem  kerja. Masyarakat  yang  adil  tidak  akan  membenarkan  adanya  diskriminasi  atau  penindasan dalam  bentuk  apapun  baik  itu  dari  segi  ras,  suku,  kasta  maupun  kelas.  Mereka  akan menilai  semua  orang  itu  sama  dan  mempunyai  kedudukan  yang  sama  tanpa membedakan  asal  atau  suku  mereka.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  keadilan dalam  pemikiran  Ali  Engineer.  Adapun  hakikat  dari  keadilan  yang  digagas  oleh  Ali Engineer bertujuan untuk memanusiakan manusia serta tidak adanya penindasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Keadilan  dalam  persoalan  jual  beli  dapat  dilihat  dalam  al-Quran  yaitu  menuntut manusia  untuk  selalu  berlaku jujur  dalam  masalah transaksi,  misalnya  dalam masalah timbangan. Setiap penjual harus berlaku jujur tanpa direkayasa begitu juga dengan para pembeli.  Adapun  terkait  dengan  pembebasan  ini  mengupayakan  terciptanya  suatu kondisi saling menghargai satu sama lain sehingga tidak memunculkan konflik yang ada.
Termasuk  masalah  kaum  wanita,  kehidupan  wanita  memang  mempunyai kekhususan  sendiri  yang  menarik  untuk  diperbincangkan.  Akan  tetapi  kekhususan  itu bagi  kaum  wanita  sendiri  tidak  selalu  berarti  sesuatu  yang  menyenangkan.  Memang dengan kekhususan itu dalam banyak hal dirasa tidak adil. Kaum wanita merasa hidup bukan dalam dunia yang sepenuhnya dunia mereka sendiri. Dunia ini dianggap adalah dunia  yang  didominasi  laki-laki.  Kondisi  ketidaksetaraan  dirasakan  kaum  wanita sebagai  ketidakadilan.  Kaum  wanita  sadar  bahwa  mereka  belum  benar-benar diorangkan’  atau  belum  diperlakukan  sebagai  manusia  seutuhnya.  Kondisi  seperti  ini tentu saja dirasakan sebagai kungkungan yang membelenggu kaum wanita. Tantangan besar yang dihadapi oleh kaum wanita adalah legitimasi teologis terhadap kondisi yang mereka rasakan tidak adil, sehingga apa yang dilakukan dianggap bertentangan dengan ajaran  agama.  Dalam  hal  ini,  muncul  seorang  tokoh  dari  India  yang  turut  serta menyuarakan  suara  kaum  wanita.  Dia  adalah Asghar  Ali  Engineer.  Asghar  mempunyai pemikiran  yang  berbasis  pembebasan.  Dia  menerapkan  pemikiran  dasar  ini  dalam berbagai  aspek,  termasuk  pembebasan  kaum  wanita  dari  ketidakadilan  kaum  laki- laki(Abdul Rasyid Ridho 2020:219)
Menyoroti  perbedaan-perbedaan  pendapat  mengenai  hadis-hadis  ini,  Asghar  Ali berpendapat bahwa para ulama tradisional saling berbeda pendapat tentang kesahihan hadis. Kadang-kadang seorang ulama tradisional menyatakan sebuah hadis benar-benar otentik  atau  shahih  dan  menyatakan  menerimanya  sementara  orang  lainnya menolaknya sebagai hadits lemah atau dhaif. Ulama tradisional Ibnu jauzi menyatakan banyak  hadis  sebagai  hadis  palsu  sementara  yang  lain  menerimanya  sebagai  hadits Hasan atau baik dan shahih
Di  samping  Ali  Engineer.  Kata-kata  hadis  yang  diriwayatkan  tidak  selalu  sama persis  dengan  kata-kata  yang  diucapkan  nabi  sendiri.  Tidak  jarang  kata-kata  tersebut mengisyaratkan bagaimana sahabat nabi yang merupakan bagian dari mata rantai hadis memahaminya. Ini berarti hadis yang sampai kepada kita didasarkan atas pemahaman sahabat  atas  apa  yang  dikatakan  atau  dilakukan  nabi.  Ali    bahwa  dalam  literatur  fiqih pemahaman  sahabat  tidak  bisa  dijadikan  argumen.  Hal  ini  secara  alamiah  membawa kepada  perbedaan  pendapat  di  kalangan  yang  sangat  sulit  mencapai  kata  sepakat. Dengan  demikian  perumusan  Syariah  banyak  tergantung  kepada  faktor  manusiawi. pertama bagaimana sebuah perkara hukum disarikan dari Al- Qur’an dan hadis. Kedua bagaimana konteks dari ayat Al- Qur’an atau hadis yang mendasarinya. Ketiga apa hadis itu  shahih  lemah  atau  palsu.  Penerimaan  atau  penolakan  terhadap  sebuah  hadits  juga akan  tergantung  kepada  konsumen  seseorang.  keempat  seandainya  sebuah  hadits memasak bagaimana pula ia dipahami oleh sahabat nabi yang meriwayatkannya dalam semua ini faktor  manusiawi sangat berperan dan manusia dapat membuat kekeliruan. Hal 24 hak- hak pr.
Prasangka  manusiawi  adalah  sesuatu  yang  sangat  alamiah.  Ketika  berusaha memahami  apa  yang  dimaksudkan  nabi, prasangka-prasangka  ini  yang  tertanam sejak masa  kanak-kanak  tidak  dapat  dihindarkan.  Dan  ketika  menyangkut  masalah perempuan  prasangka  laki-laki  sangat  memainkan  peranan.  Bukan  sebuah  kebetulan bahwa  ketika  Al-  Qur’an  memperlakukan  perempuan  sebagai  makhluk  yang bermartabat dan menyatakan kesetaraan statusnya dengan laki-laki hadis-hadis sering kali  ditemukan  sangat  berprasangka  terhadap  perempuan,  memperlakukan  mereka sebagai  lebih  sebagai  lebih  rendah  dari  laki-laki.  Tekanan  patriarki  menjadikan  sosok perempuan berorientasi terhadap hal-hal domestik sejak masa belia.(Shufiyah 2018:51)
Salah  satu  contohnya  adalah  hadis  yang  menyatakan  bahwa  bangsa  yang menyerahkan  kepemimpinannya  kepada  perempuan  tidak  akan  pernah  mencapai kesejahteraan. Masih banyak lagi hadis yang bersifat menghina perempuan yang dapat dikutip.  tidaklah  sulit  memahami  bahwa  prasangka  manusiawi  ini  berperan  walaupun tidak  selalu  secara  sadar  dalam  melahirkan  hadis-hadis  semacam  ini.  oleh  karena  itu kita harus sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan hadits semacam ini terutama ketika menarik kesimpulan yang berakibat jauh mengenai masalah perempuan. hadits di atas  yakni  bahwa  sebuah  bangsa  yang  menyerahkan  kepemimpinannya  kepada perempuan  tidak  akan  pernah  mencapai  kesejahteraan  dipergunakan  secara  bebas baru-baru  ini  ketika  benazir  Buto  mulai  berkuasa  untuk  menunjukkan  bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin negara Islam.
Secara  historis  telah  terjadi  dominasi  laki-laki  dalam  semua  masyarakat  di sepanjang  zaman,  apalagi  dikaitkan  dengan  masalah  politik.  Dalam  konteks  politik, peran  dan  posisi  kaum  perempuan  sangat  kental    mengalami    diskriminasi,  masalah peran dan  posisi kaum  perempuan  di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi  yang  setiap  manusia    berhak    memilikinya.    Namun  yang  cukup  ironis,  kaum perempuan    justru    banyak  yang  belum  memahami  tentang    hak-hak    mereka.  Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi   gender.(Wahyudi 2018:65) .
Menurut  Asghar  Ali  Engineering  sulit  memberikan  jawaban  kategoris  atas pertanyaan  ini. Pertama, Al-  Qur’an  merujuknya  dalam  pengertian  normatif  dan sekaligus  kontekstual.  Ketika  berbicara  secara  normatif  Al-  Qur’an  tampak  memihak kepada  kesetaraan  status  bagi  kedua  jenis  kelamin.  Tetapi  ,  para  Fuqaha    dengan mengabaikan konteksnya berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam  pengertian  norma. Kedua, interpretasi  terhadap  ayat-ayat  Al-  Qur’an  saat tergantung pada  sudut  pandang  penafsirnya, pada  puncaknya  posisi  apriori  seseorang
lah yang menentukan makna dari sebuah kitab suci bagi pembaca dan penafsirnya. Ayat yang sama dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda tergantung pada kesukaan dan kecenderungan mereka. Ketiga makna ayat-ayat Al- Qur’an terbuka untuk sepanjang waktu.  Apa  arti  ayat-ayat  bagi  ulama  zaman  pertengahan  bisa  sangat  berbeda  dari makna  yang  diterima  pada  seorang  ulama  yang  hidup  dalam  kondisi  kondisi  modern. Hal. 56
Asal  pemikiran  Asghar  Ali  menyatakan  bahwa  salah  satu  kebijaksanaan  ilahi menciptakan  semua  dari  satu  diri  tetapi  dia  menafsirkan  ungkapan  nafsin  wahidatin satu makhluk hidup sebagai ayah. apakah kata itu berarti seseorang atau satu makhluk hidup atau kaya, implikasinya sama: yakni bahwa semuanya berasal dari satu makhluk hidup  baik  laki-laki  dan  perempuan  dan  karena  itu  memiliki  status  yang  setara.  Al- Qur’an  tidak  menyetujui  pandangan  bahwa  hawa  dilahirkan  dari  tulang  rusuk  Adam yang bengkok dan karena itu memiliki status lebih rendah.
Dengan  demikian  tidak  diragukan  lagi  ada  dorongan  ke  arah  kesetaraan  laki-laki dan perempuan dalam Al- Qur’an. Ada berbagai alasan untuk ini. pertama sebagaimana ditunjukkan  di  atas  Al-  Qur’an  memberikan  tempat  yang  sangat  terhormat  kepada seluruh manusia,(Novianti 2008:257) yang  mencakup laki-laki dan perempuan. kedua, sebagai  masalah  norma  Al-  Qur’an  membela  prinsip-prinsip  kesetaraan  laki-laki  dan perempuan  keberadaan  biologis  menurut  Al-  Qur’an  tidak  berarti  ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin.
Al- Qur’an secara eksplisit mengakui bahwa orang harus diberi ganjaran secara adil atas  apa  yang  ia  kerjakan.  Tidak  seorangpun  dapat  diabaikan  dari  ganjaran  atas  apa yang  dia  lakukan,  masih  banyak  lagi  ayat-ayat  mengenai  hal  ini  mempertimbangkan pernyataan  kategori  semacam  ini  orang  tidak  dapat  menolak  hak  seorang  perempuan untuk mendapatkan ganjaran atas pekerjaan domestiknya.
Para  penafsir  masa  lalu  mengkritik  penguasa  dan  menggunakan  ayat  ini  untuk membuktikan  keunggulan  definitif  laki-laki  atas  perempuan.  Perempuan  di  sepanjang zaman feodal begitu ditekan dan dibatasi ruang geraknya sehingga tidak ada makna lain dari  kata qawwam yang  tersedia  bagi  para  penafsir  ini.  Bagi  mereka  makna  di  atas adalah  makna  yang  jelas  sebagaimana  perempuan  harus  melayani  laki-laki  sebagai bagian dari tugas mereka. Sebagaimana dalam ayat berikut:
ٍَََّٰٝع َُُْٙضْعَث ُ َّللَّٱ ًََّضَف بَِّث ِءٓبَغٌِّٕٱ ٍََٝع َُِْٛ َََّّٰٛل ُيبَج ِّشٌٱ : ءبغٌٕا( ٌُِِْٙ َََِّْٰٛأ  ِِْٓ ۟اُٛمَفَٔأ ٓبَِّث َٚ  ٍضْعَث

## 45 )
Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
Menurut Asghar, ayat ini memihak kepada laki-laki sebagaimana sering digunakan para  ulama  ortodoks  untuk  membuktikan  supremasi  laki-laki.  Pertama-tama  penting diketahui  dalam  konteks  apa  ayat  ini  diwahyukan.  Konteks  harus  diketahui  untuk memahami  kandungan  sebenarnya  dari  ayat  Al-  Qur’an.  Seorang  penafsir  terkemuka ketika  menyoroti  konteks  pengwahyuan  ayat  ini  berkata  bahwa  seorang  pemimpin anshor  Sa’ad  bin  Rabi’  menampar  istrinya  Habibah  karena  tidak  taat  kepadanya, Habibah mengeluhkannya kepada ayahnya  yang kemudian membawanya kepada nabi. Sang ayah mengadu kepada nabi bahwa putrinya telah ditampar oleh suaminya karena ketidaktaatannya. Nabi menganjurkan Habibah agar membalas.
Namun hal ini ditolak oleh para lelaki di Madinah yang mengajukan protes kepada nabi. mungkin nabi menyadari bahwa sarannya akan menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat di mana laki-laki benar-benar dominan. Ayat ini diwahyukan sebagai
anjuran  yang  menyejukkan  demi  mengendalikan  kekerasan  laki-laki  terhadap perempuan  dan  menganjurkan  mereka  untuk  menyesuaikan  diri  dalam  masyarakat yang  didominasi  laki-laki.  Dilihat  dari  ukuran-ukuran  sekarang  ayat  tersebut  tampak sangat  tidak  berpihak  kepada  perempuan.  Ayat  ini  tampak  mengizinkan  pemukulan terhadap  istri.  Tetapi  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  prof  Lohan  bahwa  konteks Madinah  tidak dapat  diabaikan  dan  dilihat  dalam  konteks ini, ayat  di  atas  mempunyai maksud  agar  tidak  menimbulkan  reaksi  yang  terlalu  keras,    pertama  Al-  Qur’an mengatakan  bahwa  perempuan  yang  tidak  taat  sebaiknya  diperingatkan,  dan  jika mereka tetap dalam  pemberontakannya, mereka harus dipisahkan di tempat tidur dan jika  mereka  tetap  tidak  berubah  juga  mereka  harus  dihukum.  tetapi  sekali  lagi  Allah meminta  orang  mukmin  agar  tidak  mencari-cari  jalan  untuk  memusuhi  mereka  dan perbaikan dengan mereka jika mereka taat.

## 1. Kepemimpinan Perempuan
Pertanyaan  penting  lain  yang  berkaitan  dengan  kesetaraan  laki-laki  dan perempuan  apakah seseorang  perempuan  dapat  menjadi  pemimpin  sebuah negara termasuk  negara  Islam?  Pertanyaan  ini  muncul  di  permukaan  di  Pakistan  ketika Benazir Bhuto menjadi perdana menteri. Para Mullah, terutama mereka yang berada di  pihak  lawan  politiknya,  berteriak  bahkan  sebelum  pengangkatannya.  Mereka mengeluarkan  fatwa-fatwa  bahwa  seorang  perempuan  tidak  dapat  menjadi  kepala sebuah  negara  Islam  bagaimanakah  posisi  yang  sebenarnya?  Apakah  ada  ayat  Al- Qur’an  atau  sunnah  nabi  yang  menentang  seorang  perempuan  menjadi  kepala negara? Secara mutlak tidak ada petunjuk tentang hal ini di dalam Al- Qur’an. Ayat-ayat Al- Qur’an lebih sering turun sebagai jawaban terhadap situasi. pada masa  nabi  situasi  semacam  ini  tidak  muncul,  tidak  pernah  pula  ada  orang  yang mengajukan pertanyaan itu. namun ada suatu masa ketika seorang putri raja Persia menaiki singgasana. Pada saat itu nabi menurut riwayat tidak menyetujuinya. Di  dalam  Al-  Qur’an  tidak  ditemukan  adanya  ayat-ayat  yang  menyatakan penolakan  terhadap  kekuasaan  ratu  Saba  yang  memegang  Yaman  Selatan  sebagai wilayah  kekuasaannya  diceritakan,  pada  saat  itu  dia  menolak  para  penasehat  laki- lakinya  dan  bertindak  menurut  kemauannya  sendiri.  ketika  kerajaannya  akan diserang  tentara  Sulaiman  Dia  meminta  nasihat  mereka.  Al-  Qur’an  mengatakan 27:32-35:
( ُِْٚذَْٙشَر  ََّّٰٝز َح ا ًش َِْأ ًخَع ِطبَل  ُذُْٕو ب َِ ٞ ِش َِْأ ِٟف ُِٟٔٛزْفَأ ُ َلَ ٌَّْا بَُّٙ٠َأ بَ٠  ْذٌَبَل 43
اٌُٛبَل ) َث ٌُُٛٚأ َٚ ٍح َُّٛل ٌُُٛٚأ  ُٓ ْحَٔ
(  َٓ٠ ِشُِْأَر اَرب َِ ٞ ِشُظْٔبَف  ِهْ١ٌَِئ  ُش َِْ ْلْا َٚ  ٍذ٠ ِذَش  ٍطْأ 44 َِّْئ  ْذٌَبَل ) (  ٍََُْٛعْفَ٠  َهٌِ ََّٰزَو َٚ  ۖ ًخٌَّ ِرَأ  بٍََِْٙ٘أ َح َّض ِعَأ  اٍَُٛع َج َٚ  بَُ٘ٚذَغْفَأ  ًخَ٠ ْشَل  اٍُٛ َخَد  اَرِئ  َنٌٍُُّْٛا
45 )
َش ِظبََٕف ٍخَّ٠ ِذَِٙث ُْ ِْٙ١ٌَِئ ٌخٍَ ِع ْشُِ ِِّٟٔئ َٚ (  ٍََُْٛع ْشٌُّْا  ُع ِج ْشَ٠ َُِث ٌح 46 )
Demikianlah  sangat  jelas  dalam Al-  Qur’an  di  atas  bahwa  ratu sahabat  adalah seorang  penguasa  yang  sah,  dia  juga  disebut  sebagai  sangat  bijaksana.  Dia mengabaikan  para  penasihat  laki-lakinya  dalam  mengambil  kebijaksanaan politiknya  sendiri  seandainya  Allah  tidak  menyetujui  seorang  perempuan  menjadi kepala  negara,  atau  seandainya  kekuasaan  perempuan  akan  mendatangkan malapetaka,  Al-  Qur’an  akan  menggambarkan  ratu  Saba  dengan  sikap  yang berlawanan dan akan menunjukkan kelemahannya di hadapan para penasehat laki- lakinya. Tetapi Al- Qur’an menggambarkan sebaliknya.
Adapun  hadis  nabi  yang  dijadikan  dasar  oleh  para  teolog  yang  berpendapat bahwa  seorang  perempuan  tidak  dapat  menjadi  kepala  negara.  haditsnya  adalah sebagai berikut.
Abu  bakar  berkata:"Allah  telah  memberikan  anugerah  yang  besar  bagiku dengan  satu kalimat.  Ketika  berita  bahwa  orang-orang  Iran  telah  menjadikan  Putri cusro  sebagai  penguasa  mereka  sampai  kepada  nabi,  beliau  bersabda:  "bahwa bangsa  yang  menyerahkan  kepemimpinannya  kepada  seorang  perempuan  tidak akan mencapai kesejahteraan ".
Harus  dicatat  bahwa  hadis  di  atas  adalah  termasuk  hadis  Ahad,  yakni  hadis yang  diriwayatkan  segelintir  sahabat  dan  tidak  dikuatkan  oleh  riwayat  yang  lain. Prinsip  yang  sangat  dikenal,  hadis  Ahad  tidak  bersifat  mengikat  dan  tidak  perlu dijadikan  landasan  tindakan.  Dengan  demikian  bagaimana  orang  dapat  membuat hadis ini bersifat mengikat kepada kita dan bahkan juga mengikat untuk masa-masa selanjutnya?  Mengherankan,  para  ulama  Pakistan  menjadikan  hadits  ahad  ini sebagai  dasar  dari  kesepakatan  tuntutan  yang  mengatakan  bahwa  seorang perempuan tidak dapat menjadi kepala negara di negara Pakistan.
Di  samping  itu  sangat  mungkin  hadis  ini  adalah  hadis  palsu.  Maulana  Umar Ahmad  Utsmani  menunjukkan  bahwa  hadis  ini  tidak  ada  sebelum  perang  unta  di mana  Aisyah  istri  nabi,  ikut  terlibat  di  dalamnya.  abu  bakar,  yang  meriwayatkan hadis ini mengingatnya baru setelah perang mulai berkecamuk dan Aisyah dianggap pimpinan tentara yang melawan Ali, yang telah dipilih sebagai khalifah keempat. abu bakrah tidak mengingatnya sebelumnya yang merupakan bukti yang cukup kuat dari fakta bahwa hadis ini dipalsukan dalam konteks perang ini.
Dalam  konteks  perang  unta  kami  ingin  menunjukkan  bahwa  istri  nabi  Aisyah menjadi  pimpinan  pasukan  yang  melibatkan  banyak  sahabat  nabi  terkemuka  di dalamnya.  Tidak  seorangpun  di  antara  mereka  keberatan  atas  kepemimpinannya, mereka  juga  tidak  membelot  dengan  alasan  tersebut.  bahkan  abu  bakar  periwayat hadits  di  atas  tidak  membelok  darinya.  Seandainya  dia  yakin  bahwa  nabi  telah melarang  perempuan  menjadi  imam  (pemimpin),  tentulah  dia  telah  membela  dari Aisyah  segera  setelah  ia  ingat  kembali  hadits  di  atas.  Lantas  bagaimana  mungkin dikatakan bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadi pimpinan pemerintahan jika kepemimpinan Aisyah diterima oleh para sahabat nabi terkemuka? Ali menyatakan bahwa hadis di atas memang berlawanan dengan ajaran-ajaran Al-  Qur’an  sebagaimana  yang  telah  ditunjukkan  dalam  kaitannya  dengan  ayat-ayat tentang  ratu  Saba.  Masih  ada  lagi  yang  dapat  dikutip  dari  ayat-ayat  ini  Al-  Qur’an mengatakan:  "dan  orang-orang  yang  beriman  laki-laki  dan  perempuan,  sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang  ma'ruf  dan  mencegah  yang  mungkar,  mendirikan  sembahyang,  menunaikan zakat,  dan  mereka  taat  kepada  Allah  dan  rasulnya.  Mereka  itu  akan  diberi  Rahmat oleh Allah: sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
Sekarang  penentu  apa  yang  benar  dan  apa  yang  salah  adalah  salah  satu  dari tugas-tugas mendasar sebuah negara dan di sini laki-laki dan juga perempuan yang merupakan pelindung satu sama lain telah diperintahkan untuk melaksanakan tugas ini.  lantas  bagaimana  perempuan  dapat  dinyatakan  tidak  bisa  menjadi  kepala negara?  Jadi  menurut  ayat  ini  perempuan  juga  dapat  menjadi  kepala  negara  Islam lebih lebih jika negara tersebut menganut sistem pemerintahan parlementer di sini akan  menarik  dikutip  sebuah  fatwa  yang  diutarakan  oleh  seorang  teori  India terkemuka,  Maulana  Asyraf  Ali  sanafi.  Hanafi  disodori  sebuah  pertanyaan  yang mengutip hadis abu bakar bahwa bangsawan yang menjadikan seorang perempuan
sebagai  kepala  negaranya  tidak  akan  mencapai  kesejahteraan.  Pertanyaannya  : apakah  seorang  perempuan  dapat  ditunjuk  sebagai  kepala  negara  dan  apakah negara-negara  yang  dipimpin  perempuan  juga  tercakup  dalam  hadis  ini?  Atas pertanyaan ini Maulana sanafi memberikan jawaban sebagai berikut:
Pemerintahan  terdiri  dari  tiga  jenis.  jenis  pertama  adalah  pemerintahan  yang mempribadi (tam) dan didasarkan atas persetujuan umum ('am). jenis pemerintahan tam adalah pemerintahan di mana raja berkuasa secara pribadi dan tidak tergantung kepada  suatu  persetujuan  lain  yang  lebih  tinggi.  tipe  yang  kedua  adalah pemerintahan  yang  absolut  dan  tidak  didasarkan  atas  persetujuan  umum.  Jenis pemerintahan yang ketiga adalah jenis pemerintahan yang berdasarkan persetujuan umum tetapi tidak absolut. Sebuah contoh jenis pemerintahan yang pertama dapat dimiliki oleh seorang perempuan sebagai kepala negara yang memiliki kewenangan pribadi.  Kategori  yang  kedua  dapat  dicontohkan  dengan  seorang  perempuan  yang memimpin sebuah kelompok kecil dan memegang kewenangan absolut di tangannya sendiri contoh dari kategori ketiga adalah pemerintah di mana kepala negara tidak mempunyai  otoritas  di  tangannya  sendiri  tetapi  merupakan  bagian  dari  badan penasehat kewenangan yang sesungguhnya dipegang oleh badan penasehat. Jika kita merenungkan  hadis  di  atas  menjadi  jelas  bahwa  apa  yang  diisyaratkan  olehnya adalah kategori yang pertama (yakni pemerintahan seorang perempuan yang telah mempribadi). Alasan ditentukannya hadis ini adalah karena orang-orang Iran telah menjadikan Puteri Cusroe sebagai raja mereka.
Maulana Utsmani juga membicarakan secara rinci makna dari kata nusyuz atau pemberontakan  mempunyai  beberapa  corak  makna  yang  berbeda.  Dalam  bahasa Arab  berarti  muncul  dari  satu  tempat  dengan  implikasi  ini  berarti  mengatasi  yang lain  dan  dalam  pengertian  inilah  sehingga  abu  bakar  jasas  berkata  bahwa  makna sebenarnya dari Yusuf adalah untuk seorang perempuan yang menganggap dirinya lebih unggul dan mengatasi suaminya. Dengan demikian ketidaktaatan perselisihan tindakan  perilaku  yang  salah  perlawanan  dan  seterusnya.  Pengertian  ini  juga mencakup perihal seksual yang menyimpang.
Maulana  Utsmani  mengatakan  di  sini  dalam  ayat  ini  nusud  tidak  merujuk kepada  perselisihan  rumah  tangga  biasa,  tetapi  kepada  perilaku  seksual  seorang perempuan  yang  menyimpang  pelanggaran  yang  arogan  atau  tindakannya  yang mendahului  suaminya.  perilaku  inilah  yang  perlu  dihukum  secara  fisik.  Hukuman inilah yang diajarkan ayat ini dan tidak dimaksud untuk menyakiti tubuhnya tetapi hanya untuk menghentikannya dari kesombongannya.
Sebagaimana  firman  Allah  dalam  Al-  Qur’an  surat  An-  Nisa  ayat  176,  yang berbunyi:
ُطبٌَّٕٱ بَُّٙ٠َأََّٰٓ٠ َٚ ا ًش١ِثَو  ًلًبَج ِس بَُِِّْٕٙ  َّثَث َٚ بََٙج ْٚ َص بَِِْٕٙ َكٍََخ َٚ ٍحَذ ِح ََّٰٚ  ٍظْفَّٔ ِِّٓ ُُىَمٍََخ ِٜزٌَّٱ ُُُىَّث َس ۟اُٛمَّرٱ ًءٓبَغِٔ
بًج١ِل َس ُُْىْ١ٍََع َْبَو َ َّللَّٱ َِّْئ   ََبَح ْسَ ْلْٱ َٚ ۦِِٗث ٌََُْٛءٓبَغَر ِٜزٌَّٱ َ َّللَّٱ ۟اُٛمَّرٱ َٚ
Artinya  :  Wahai  manusia!  Bertakwalah  kepada  Tuhanmu  yang  telah menciptakan  kamu  dari  diri  yang  satu  (Adam),  dan  (Allah)  menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan  laki-laki  dan  perempuan  yang  banyak.  Bertakwalah kepada  Allah  yang  dengan  nama-Nya  kamu  saling  meminta,  dan  (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Al- Qur’an juga berbicara tentang nusyuz yang dilakukan suami. dinyatakan, dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya
maka  tidak  mengapa  baginya  mengadakan  perdamaian  dengan  suaminya.  Dan perdamaian  itu  lebih  baik  bagi  mereka.  di  sini  dalam  kasus  nusut  yang  dilakukan pihak  suami,  suatu  cara  yang  berbeda  diajarkan  Allah  yakni  perdamaian  atau rekonsiliasi. Perempuan tidak diberi kekuatan untuk memukul suami mereka. orang mungkin  berpendapat  bahwa  ini  dapat  dikatakan  sebagai  ketidaksetaraan  bahwa ketika istri melakukan nusuk, suami dapat memisahkan mereka di tempat tidur atau bahkan  menghukumnya  secara  fisik  tetapi  ketika  suami  menemukan  unsur kepadanya  dia  dianjurkan  untuk  melakukan  rekonsiliasi.  Apakah  ini  suatu  ketidak setaraan tanda tanya orang mungkin dengan yakin berpendapat demikian.
Tetapi keseluruhannya harus dilihat dalam konteksnya yang tepat. perempuan pada  masa  itu  bukanlah  anggota  keluarga  yang  turut  mencari  nafkah  dan keamanannya dalam bentuk perkawinan harus dipertahankan sedemikian rupa Al- Qur’an  bahkan  dalam  kasus  penyimpangan  seksual  berusaha  melindungi perkawinannya  dengan  menggunakan  hukuman  fisik  ringan  tanpa  atau  tanpa menyakiti secara fisik. Ketika seorang laki-laki melakukan menyusut atau perlakuan yang  salah  al-qur'an  kembali  berusaha  menyelamatkan  perkawinan  dengan menganjurkan menganjurkan agar keduanya melakukan rekonsiliasi.
Juga  sebagaimana  ditunjukkan  sebelumnya  ayat  ini  akan  dan  seharusnya  di interpretasikan  dalam  konteks  zaman  sekarang  secara  berbeda.  hukuman  fisik ringan  yang  diajarkan  dalam  ayat  ini  tidaklah  bersifat  normatif  tetapi  kontekstual. Harus  dicatat  ayat  ini  diwahyukan  dalam  konteks  sosiologis  tertentu  dan  harus dilihat  demikian,  bukan  sebagai  sebuah ajaran  normatif  yang  berlaku untuk  segala zaman. Jika kita memahami pembatasan ayat ini banyak problem yang bisa diatasi. kesulitan muncul ketika para fuqaha melihat ayat ini sebagai sebuah ajaran normatif. Kemudian ia cenderung membuktikan superioritas laki-laki di atas perempuan. ayat ini  dilihat  dari  konteks  sosialnya  tidak  membela  superioritas  laki-laki.  Al-  Qur’an sebagaimana kami tunjukkan sebelumnya tidak termasuk membedakan antara laki- laki dan perempuan dalam pengertian normatif.
Asghar  Ali  Engineer  mengkritik  terkait  tentang  hukuman  yang  diberikan kepada  perempuan,  ketika  dia  mengumbar  seks    pada  pandangan nusyuz pada perempuan,  yamg  dianggap  adil  olehnya  adalah  jika  laki-  laki  mampu  menunaikan haknya yaitu berbuat baik, dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan makanan, dan  pakaian  yang  layak,  dan  perempuan  juga  dianggap  memiliki  kewajiban  untuk menjaga kehormatannya.

## 2. Kesaksian Perempuan
Masalah ini telah menjadi sebuah isu yang diperdebatkan secara panas dalam teologi  Islam.  Mengenai  pemberian  kesaksian  oleh  perempuan(Aziz  and  Wahyudi 2018:274) dalam hal kontrak keuangan tertulis dalam Al- Qur’an mengatakan:
ُُْىَْٕ١َث  ْتُزْىَ١ٌْ َٚ    ُُٖٛجُزْوبَف  ًَّّٝغُِ  ًٍ َجَأ  ٌََِّٰٝئ  ٍْٓ٠َذِث  ُُْزَْٕ٠اَذَر  اَرِئ  إُٛ َِآ  َٓ٠ ِزٌَّا  بَُّٙ٠َأ  بَ٠ ب ََّو  َتُزْىَ٠  َْْأ  ٌتِربَو  َةْأَ٠  َلً َٚ     ِيْذَعٌْبِث  ٌتِربَو ٞ ِزٌَّا  ًٍِِ ُّْ١ٌْ َٚ  ْتُزْىَ١ٍَْف    ُ َّاللَّ  ٍَََُّّٗع ُّك َحٌْا  ِْٗ١ٍََع  ٞ ِزٌَّا  َْبَو  ِْْاَف    بًئْ١َش  ُْٕٗ ِِ  ْظ َخْجَ٠  َلً َٚ  َُّٗث َس  َ َّاللَّ  ِكَّزَ١ٌْ َٚ  ُّك َحٌْا  ِْٗ١ٍََع ُُّٗ١ٌِ َٚ  ًٍِْ ُّْ١ٍَْف  َُٛ٘  ًَّ ُِّ٠  َْْأ  ُع١ ِطَزْغَ٠  َلً  َْٚأ  بًف١ ِعَض  َْٚأ  بًٙ١ِفَع اُٚذ ِْٙشَزْعا َٚ     ِيْذَعٌْبِث َٓ ِِ  َْ َْٛض ْشَر  ْٓ َّّ ِِ  ِْبَرَأ َش ِْا َٚ  ًٌُج َشَف  ِْٓ١ٍَُج َس بَُٔٛىَ٠  ٌَُْ  ِْْاَف ۖ ُُْىٌِب َج ِس  ْٓ ِِ  ِْٓ٠َذ١ َِٙش ب َِ  اَرِئ  ُءاَذَُّٙشٌا  َةْأَ٠  َلً َٚ     َّٰٜ َش ْخُ ْلْا  ب َُّ٘اَذ ْحِئ  َش ِّوَزُزَف  ب َُّ٘اَذ ْحِئ  ًَّ ِضَر  َْْأ  ِءاَذَُّٙشٌا ُد ٍِِٗ َجَأ  ٌََِّٰٝئ ا ًش١ِجَو  َْٚأ ا ًش١ ِغَص ُُٖٛجُزْىَر  َْْأ اَُِٛأْغَر  َلً َٚ   اُٛع
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun  daripada  hutangnya.  Jika  yang  berhutang  itu orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak mampu mengimlakkan,  maka  hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.  Dan persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di  antaramu).  Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang  seorang mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila mereka dipanggil.
Ayat  ini  dapat  dipahami  secara  tepat  dan  konteks  di  mana  dua  orang perempuan  sebagai  saksi  dianjurkan  dapat  diketahui.  dari  ayat  inilah  para  fuqaha telah  mendeduksikan  satu  aturan  umum  yakni  satu  saksi  laki-laki  setara  nilainya dengan  dua  orang  saksi  perempuan  dan  karena  itu,  laki-laki  lebih  unggul  dari perempuan.  ayat  ini  menyebutkan  dua  saksi  perempuan  dan  satu  saksi  laki-laki dalam kaitannya hanya dalam kontrak keuangan saja. Tidak ada penyebutan tentang kontrak-kontrak  jenis  lain  namun  para  fukaha  menyimpulkan  dari  ayat  ini  bahwa dalam masalah apapun, baik keuangan ataupun yang lain seorang perempuan akan diperlakukan sebagai separuh saksi.
Pemerintah  Zia  memberlakukan  undang-undang  pemberian  kesaksian  islami ini dalam usaha untuk mengislamisasikan hukum di Pakistan. namun hanya karena para fuqaha memegangi pandangan ini tidaklah berarti bahwa ini adalah pandangan Islam yang sejati. sikap yang benar pandangan ini harus diperlakukan sebagai hasil interpretasi  dan  pembacaan  mereka  atas  ayat  di  atas.  Suatu  pembacaan  yang  hati- hati  dan  dengan  pikiran  terbuka  akan  menunjukkan  bahwa  para  fuqaha  ini membacanya  terlalu  berlebihan  di  sini  kami  akan  berusaha  menyampaikan  satu kritik terhadap pendekatan tradisional ini. Pertama harus dipahami bahwa ayat ini hanya berkaitan dengan masalah keuangan. banyak penafsir modern yang simpatik terhadap  hak-hak  perempuan  menyatakan  bahwa  ayat  ini  tidak  menunjukkan inferioritas  perempuan.  perempuan  pada  masa  itu  tidak  mempunyai  pengalaman yang  memadai  dalam  masalah  keuangan  dan  karena  itu  dua  saksi  perempuan dianjurkan  oleh  Al-  Qur’an.  Sehingga  jika  terjadi  kelupaan  dalam  kurung  karena kurangnya  pengalaman  maka  salah  seorang  dapat  mengingatkan  yang  lain.  Karena laki-laki  mempunyai  pengalaman  yang  cukup  maka  pengingat  semacam  itu  tidak perlu bagi mereka.(Engineer 1992:86)
Demikianlah Muhammad Asad mengatakan: ketentuan bahwa dua perempuan dapat dijadikan pengganti bagi satu saksi laki-laki tidak memberi cerminan apapun mengenai kemampuan moral dan intelektual perempuan. ini jelas berkaitan dengan fakta  bahwa  perempuan  kurang  akrab  dengan  prosedur  prosedur  bisnis dibandingkan  laki-laki,  dan  karena  itu  lebih  mungkin  melakukan  kesalahan  dalam hal  ini.  Muhammad  Abduh  seorang  teolog  Mesir  terkemuka  juga  memegang pandangan serupa. harus dicatat bahwa ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang bersifat  anjuran  dan  bukan  perintah  wajib  Al-  Qur’an  ini  bersikap  adil  bagi  pemir utang  dan  juga  pengutang  dan  menganjurkan  kontrak  ditulis  dengan  tepat  dan didukung oleh dua orang saksi yang pantas.
Jika  kedua  pihak  menjalin  kontrak  saling  percaya,  mereka  bahkan  dapat meniadakan saksi. apa yang dijamin adalah agar kontrak tersebut adil. Karena alasan inilah  Al-  Qur’an  mengatakan  bahwa  kontrak  harus  dituliskan  dengan  adil  dan meminta mereka yang melakukan kontrak agar bertakwa kepada Allah. Kata-kata ini jelas menunjukkan bahwa yang dituntut adalah adanya keadilan dan kesetaraan, dan saksi  harus  meyakinkan  bahwa  mereka  berusaha  untuk  itu  hanya  sebagai  kehati- hatian Al- Qur’an menganjurkan dua orang saksi perempuan.
Bagian belakang dari ayat ini juga sangat menjelaskan ini : "dan janganlah kamu jamu  menulis  hutang  itu,  baik  kecil  maupun  besar,  sampai  batas  waktu membayarnya. yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak  menimbulkan  keraguanmu  kecuali  jika transaksi itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya."
Dengan  demikian  ayat  ini  membuat  cukup  jelas  bahwa  segala  sesuatu  yang dikatakan  dimaksudkan  untuk  menjamin  bahwa  kontrak  itu  jelas  tanpa meninggalkan perselisihan atau keraguan. Persaksian dan penulisan dituntut untuk maksud ini saja. dalam transaksi langsung untuk transaksi jangka pendek tidak ada salahnya  jika  syarat-syarat  kontrak  tidak  ditulis. Adalah  mengejutkan  bahwa melampaui  statement  yang  jelas  ini  para  fuqaha  telah  membacanya  secara berlebihan  dan  menggunakannya  untuk  membuktikan  inferioritas  perempuan.  ini lebih banyak mengungkapkan tentang prasangka laki-laki daripada maksud ilahi. Ada  7  ayat  lain  tentang  pencatatan  kesaksian  dalam  Al-  Qur’an  tetapi  tidak satupun yang menetapkan syarat dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu saksi laki-laki salah satu ayatnya berbunyi(Dkk 2019:62) berikut:
ۖ  ُُْىٌِب َج ِس  ْٓ ِِ  ِْٓ٠َذ١ َِٙش  اُٚذِْٙشَزْعا َٚ... ْٓ َّّ ِِ  ِْبَرَأ َش ِْا َٚ  ًٌُج َشَف  ِْٓ١ٍَ ُج َس  بَُٔٛىَ٠  ٌَُْ  ِْْاَف َّٰٜ َش ْخُ ْلْا ب َُّ٘اَذ ْحِئ  َش ِّوَزُزَف ب َُّ٘اَذ ْحِئ  ًَّ ِضَر  َْْأ  ِءاَذَُّٙشٌا  َٓ ِِ  َْ َْٛض ْشَر :حشمجٌا( 393 )
Dari ayat di atas jelaslah bahwa apabila seseorang mendekati kematian ia dapat memilih saksi dari orang-orang yang sendiri dan jika dia berada di tempat asing dia dapat  memilih  dua  orang  saksi  yang  lain  untuk  menjadi  saksi  atas  apa  yang  dia katakan sebagai wasiat. di sini kalimat yang digunakan untuk dua orang saksi adalah dua orang yang adil. Tidak disebutkan jenis kelaminnya. Kedua saksi bisa keduanya laki-laki, keduanya perempuan atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. yang  dituntut  hanyalah  keadilan  dan  keterpercayaan.  Menjadi  saksi  atas  wasiat adalah kewajiban yang penting. Seandainya perempuan lebih rendah di mata Allah maka akan ditegaskan bahwa mereka tidak dapat memikul tanggung jawab semacam itu  atau  dua  diantara  mereka  sebagaimana  pada  ayat  yang  lain  dapat  disetarakan dengan satu orang laki-laki. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Al- Qur’an surat kedua ayat 282, 2 orang dianjurkan karena mempertimbangkan situasi dan konteks yang khas bukan karena inferioritas intelektual dan moral perempuan.

## 3. Pewarisan Perempuan
Pada  umumnya  dinyatakan  bahwa  anak  perempuan  diberi  separuh  dari  yang didapatkan  anak  laki-laki  dan  karena  itu,  mereka  dianggap  lebih  rendah  nilainya dari laki-laki. banyak muslim yang memakai argumen ini. anggapan ini keliru karena banyak pertimbangan. pertama kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah kategori yang berbeda sama sekali dengan pewarisan. Yang pertama adalah kategori moral, sementara yang kedua adalah kategori ekonomi. Jika karena beberapa alasan bagian
harta warisan yang diberikan kepada satu jenis kelamin lebih besar satu lebih kecil dari  yang  lain  hal  itu tidaklah  mengisyaratkan  bahwa  penerima  yang  lebih  sedikit dianggap  lebih  rendah  martabatnya.  Pewarisan  sangat  banyak  tergantung  kepada struktur sosial dan ekonomi dan fungsi jenis kelamin tertentu di dalam masyarakat tersebut.  perempuan  mempunyai  peranan  yang  berbeda  dari  laki-laki  dalam masyarakat Arab ketika Al- Qur’an diturunkan. tanpa mengingat fakta ini kita tidak dapat  menarik  kesimpulan  yang  tepat  dari  ayat  Al-  Qur’an  yang  berkaitan  dengan masalah pewarisan.
Untuk lebih jelas baiknya kita pertimbangkan lebih dahulu ayat yang berbicara tentang pewarisan yang menetapkan pembagian harta kekayaan orang yang sudah meninggal ayat tersebut berbunyi:
ِْٓ١َ١َثُْٔ ْلْا  ِّع َح  ًُْث ِِ  ِشَوَّزٌٍِ ۖ ُُْو ِد َلً َْٚأ ِٟف ُ َّاللَّ ُُُى١ ِصُٛ٠ ٍَََُّٓٙف  ِْٓ١َزَْٕثا  َق َْٛف  ًءبَغِٔ  َُّٓو  ِْْاَف ب َّّ ِِ  ُطُذُّغٌا ب َُّْٕٙ ِِ  ٍذ ِحا َٚ  ًُِّىٌِ ِْٗ٠ ََٛثَ ِلْ َٚ    ُف ْصٌِّٕا بٍَََٙف ًحَذ ِحا َٚ  ْذَٔبَو  ِْْئ َٚ ۖ  َن َشَر ب َِ بَثٍُُث ُٖا ََٛثَأ َُٗث ِس َٚ َٚ ٌذٌَ َٚ ٌَُٗ  ُْٓىَ٠  ٌَُْ  ِْْاَف    ٌذٌَ َٚ ٌَُٗ  َْبَو  ِْْئ  َن َشَر ٌَُٗ  َْبَو  ِْْاَف     ُثٍُُّثٌا  ِٗ ُِِّ ِلََف َْٚ ُسْذَر  َلً  ُُْو ُؤبَْٕثَأ َٚ ُُْو ُؤبَثآ ۗ  ٍْٓ٠َد  َْٚأ بَِٙث ٟ ِصُٛ٠ ٍخَّ١ ِص َٚ  ِذْعَث  ْٓ ِِ    ُطُذُّغٌا ِٗ ُِِّ ِلََف ٌح َٛ ْخِئ ب ًّ١ٍَِع  َْبَو َ َّاللَّ  َِّْئ ۗ ِ َّاللَّ  َٓ ِِ ًخَض٠ ِشَف   بًعْفَٔ ُُْىٌَ  ُة َشْلَأ ُُُّْٙ٠َأ

## ب ًّ١ ِى َح
Pembacaan  yang  cermat  atas  ayat  ini  menunjukkan  bahwa  Al-  Qur’an  telah memberikan  perhatian  untuk  memberikan  kepada  perempuan  bagian  dari  harta kekayaan almarhum tidak hanya sebagai anak perempuan tetapi juga sebagai ibu. di samping  itu  menurut  Al-  Qur’an  mereka  juga  berhak  mewarisi  sebagai  istri  (dan mereka  yakni  istri  bagi  mereka  seperempat  dan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan, jika  kamu  tidak  mempunyai  anak  tetapi  jika  kamu  mempunyai  anak  maka  bagian mereka  adalah  1/8  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan).  Pada  masa  pra  Islam,  tidak ada pengaturan mengenai hak-hak perempuan dalam pewarisan ini. Kadang-kadang perempuan  mendapatkan  warisan,  kadang-kadang  tidak.  menurut  ar  Razi  seorang ahli  tafsir  terkemuka  pada  masa  jahiliyah  atau  periode  pra  Islam  ada  dua  kriteria untuk  pewarisan:  1  adanya  hubungan  dan  dua  sumpah  menurut  kriteria  pertama anggota  keluarga  laki-laki  yang  ikut  ambil  bagian  dalam  peperangan  dan  merebut harta rampasan perang pada umumnya berhak mewarisi harta kekayaan sementara anggota keluarga perempuan tidak termasuk. dalam kategori kedua, dua orang akan berkata  darahmu  adalah  darahku  dan  pakaianmu  adalah  pakaianku  kamu mewarisiku  dan  aku  mewarisimu.  dan  dengan  demikian  suatu  hubungan  timbal balik atas dasar sumpah telah terjalin. Dengan demikian seorang anak angkat akan berhak mewarisi.
Dengan demikian, dapat dilihat dari konteks ini menjadi jelas bahwa sementara perempuan tidak secara pasti mendapat bagian dalam warisan, Al- Qur’an menjamin bahwa mereka mendapatkan haknya sebagai seorang putri, istri dan ibu. Kenyataan bahwa mereka diberi separuh dari bagian yang didapatkan ahli waris laki-laki harus dilihat dari konteks sosiologis dan ekonomisnya. Adalah satu prinsip syariah Islam yang  sangat  dikenal,  yang  ditarik  dari  Al-  Qur’an  bahwa  seorang  istri  harus diberi nafkah  oleh  suaminya  walaupun  dia  memiliki  banyak  harta.  Ia  sama  sekali  tidak berkewajiban  membelanjakan  kekayaannya  sendiri  dan  adalah  haknya  untuk menuntut  nafkah  dari  suaminya.  Tidak  hanya  itu,  pada  saat  perkawinan  dia mendapatkan  emas  kawin  yang  merupakan  miliknya  sendiri  berapapun  besarnya dan  dia  dapat  meminta  apa  saja  sebagai  mas  kawin  dan  menjadi  berkewajiban suaminya  untuk  memberikannya  dengan  kasih  sayang.  Jadi  sebagai  istri  dia
menambahkan  mas  kawin  yang  diterimanya  dengan  harta  warisan  yang  diterima seorang  anak  perempuan  dan  tanpa  kewajiban  apapun  untuk  menafkahi  dirinya sendiri dan anak-anaknya.

## 4. Perempuan dalam Perkawinan
Hak-hak  perkawinan  merupakan  salah  satu  indikator  penting  bagi  status perempuan  dalam  masyarakat.  dalam  kebanyakan  masyarakat  dan  sistem keagamaan  perempuan  tidak  mendapat  hak  independen  untuk  memasuki kehidupan perkawinan menurut kehendak bebas mereka sendiri.(Niamatin 2023:1) Seorang  perempuan  pada  umumnya  dianggap  tidak  mampu  memilih  pasangan hidup  karena  kemampuannya  lebih  rendah  daripada  laki-laki.  Namun  Al-  Qur’an tidak berpandangan demikian Dan menganggap perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kemampuan mentalnya maupun moralnya kedua jenis kelamin ini sama- sama diberi ganjaran atau hukuman untuk amal kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukannya. Demikianlah Al- Qur’an mengatakan:
َٓ١ ٍِِّْغ ٌُّْا  َِّْئ
َٓ١ِل ِدبَّصٌا َٚ  ِدبَزِٔبَمٌْا َٚ  َٓ١ِزِٔبَمٌْا َٚ  ِدبَٕ ِِ ْإٌُّْا َٚ  َٓ١ِٕ ِِ ْإٌُّْا َٚ  ِدب ٍَِّْغٌُّْا َٚ َٓ١ِل ِّذ َصَزٌُّْا َٚ  ِدبَع ِشب َخٌْا َٚ  َٓ١ ِع ِشب َخٌْا َٚ  ِدا َشِثبَّصٌا َٚ  َٓ٠ ِشِثبَّصٌا َٚ  ِدبَل ِدبَّصٌا َٚ ٌْا َٚ  ِدب َِّئبَّصٌا َٚ  َٓ١ ِِّئبَّصٌا َٚ  ِدبَل ِّذَصَزٌُّْا َٚ
َٓ٠ ِش ِواَّزٌا َٚ  ِدبَظِفب َحٌْا َٚ  ُُْٙ َجٚ ُشُف  َٓ١ ِظِفب َح
ب ًّ١ ِظَع ا ًش ْجَأ َٚ ًح َشِفْغَِ ٌَُُْٙ ُ َّاللَّ َّذَعَأ  ِدا َش ِواَّزٌا َٚ ا ًش١ِثَو َ َّاللَّ
Dengan demikian akan terlihat bahwa Al- Qur’an memperlakukan kedua jenis kelamin manusia secara sama dalam hal tanggung jawab moral serta ganjaran dan balasan. Hal ini secara logis meluas ke dalam lingkup perkawinan juga. Perkawinan dalam Islam sebagaimana diketahui merupakan sebuah kontra antara dua pasangan yang  setara.  Seorang  perempuan  sebagai  pihak  yang  sederajat  dengan  laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya sebagaimana juga seorang laki- laki.  laki-laki  tidak  lebih  tinggi  kedudukannya  dalam  hal  ini.  Kodi,  atau  siapapun yang menyelenggarakan pernikahan tidak dapat bertindak melaksanakan tugasnya tanpa memastikan persetujuan pengantin perempuan dan syarat-syarat yang ingin ditetapkannya,  termasuk  besarnya  mas  kawin  yang  ingin  dia  dapatkan  dari  calon suaminya. Syarat-syarat ini ditetapkan di hadapan dua saksi yang bersaksi di depan kodi,  yang  kemudian  menghadirkan  mereka  di  hadapan  pengantin  laki-laki  untuk menjadi saksi apakah pengantin laki-laki menerima syarat-syarat yang diminta. Demikianlah akan terlihat bahwa tanpa persetujuan seorang perempuan, dan persetujuan  atas  syarat-syarat  yang  dimintanya,  sebuah  pernikahan  tidak  dapat terjadi.  jelaslah  bahwa  perempuan  merupakan  mitra  sejajar  dalam  kesepakatan kontrak perkawinan. Tidak ada konsep perkawinan sebagai sebuah sakramen dalam Islam.  Karena  itu adalah mungkin  memutuskan  perkawinan,  sebagaimana  kontrak lain  yang  disepakati  oleh  dua  individu  pun  dapat  diakhiri.  Dengan  demikian perceraian benar-benar sah walaupun hal itu tidak disukai oleh nabi sebagaimana akan  kita  lihat  dalam  bab  berikutnya  yang  membahas  tentang  perceraian  marilah kita bicarakan dahulu hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut Islam.
Pertama-tama  kita  harus  ingat  bahwa  saya  bukanlah  sesuatu  yang  tabuh dalam Islam tapi dianggap sebagai aktivitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang dilekatkan kepadanya. seks dianggap kebutuhan demi prokreasi. Penciptaan manusia adalah melalui aktivitas seksual Al- Qur’an mengatakan dalam surat ke 86 ayat 6 dan 7 sebagai berikut:
( ٍكِفاَد  ٍءب َِ  ْٓ ِِ  َكٍُِخ 7

## :قسبطٌا( ِتِئا َشَّزٌا َٚ ِتٍُّْصٌا  ِْٓ١َث  ْٓ ِِ  ُج ُش ْخَ٠ ) 8 )
Karena  prokreasi  perlu  bagi  kelangsungan  hidup  umat  manusia,  perkawinan didorong  dalam  Islam  walaupun  bukan  kewajiban.  sebagaimana  perbudakan merupakan sebuah institusi yang diterima pada masa itu demikian juga perkawinan. Al- Qur’an mengatakan: pada surat ke 4 ayat 25
Demikianlah seorang laki-laki dianjurkan untuk kawin sedapat mungkin, jika tidak  dengan  seorang  perempuan  merdeka  maka  bisa  dengan  budak  perempuan. namun  jika  dia  juga  tidak  memiliki  kemampuan  ekonomis  mengawini  seorang budak  perempuan  apalagi  seorang  perempuan  merdeka,  maka  dia  harus  bersabar sampai  Allah  memberikan  kemampuan  nafkah  baginya.  Sebagaimana  dalam  surat ke 24 ayat 33
Berdasarkan ayat-ayat di atas yang berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama dan karena itu menekankan kesetaraan kedua jenis kelamin. Di atas juga mendesak kaum muslimin agar memberikan kepada anak yatim  apa  yang  menjadi  harta  warisannya  dan  tidak  mengganggunya  demi kepentingan walinya.
Yang menjadi penekanan askor Ali dalam hal pernikahan di sini terdapat ayat pertama  yang  menjelaskan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  telah  diciptakan  dari nafsin  wahidatin  atau  makhluk  hidup  yang  satu  dan  karena  itu  mereka  memiliki status  yang  setara.  Ayat  setelahnya  berbicara  tentang  berbuat  adil  kepada  anak yatim kemudian ayat setelahnya menjelaskan tentang poligami yang dimulai dengan berbuat adil anak-anak yatim dan dilanjutkan dengan bahwa jika kamu tidak dapat bertindak demikian maka kau inilah perempuan semacam itu sebagaimana baiknya menurutmu dua atau tiga atau empat.
Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  penekanan  bukan  kepada  mengawini lebih dari seorang perempuan tetapi kepada berbuat adil kepada anak-anak yatim. di  sini  harus  diingat  bahwa  pada  masa  itu  mereka  yang  bertugas  memelihara kekayaan  anak  yatim  sering  berbuat  tidak  semestinya  dan  kadang-kadang melakukan  hal  itu  dengan  mengawini  mereka  tanpa  membayar  mas  kawin.  Al- Qur’an ingin memperbaiki perbuatan yang salah tersebut. Inilah sebabnya menurut shahih Muslim, istri nabi Aisyah memahami ayat ini dengan pengertian bahwa jika para  pemeliharaan  anak  perempuan  yang  yatim  khawatir  dengan  mengawini mereka,  mereka  tidak  akan  mampu  berbuat  adil  kepada  perempuan  tersebut, mereka sebaiknya mengawini perempuan lain. Dengan demikian ayat ini bukanlah pembolehan yang bersifat umum tetapi merujuk kepada suatu konteks yang jelas di mana  keadilan  terhadap  anak-anak  perempuan  yang  yatim  lebih  sentral  daripada mengawini  lebih  dari  seorang  istri  pada  saat  yang  sama.  Konteks  ini  tidak  boleh diabaikan.

## 5. Perempuan dan Perceraian
Perceraian  diperbolehkan  dalam  Islam  karena  pernikahan  dianggap  sebagai sebuah kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak  salah  satu  pihaknya.(B  and  Al  Fahnum  2017:194)  Bertentangan  dengan kepercayaan umum Islam juga memperbolehkan perempuan mempunyai hak cerai. Seorang  perempuan  dapat  membatalkan  pernikahannya  dalam  bentuk  perceraian yang dikenal dengan khula'
Perceraian memang merusakkan hubungan di antara dua manusia dan karena itu  bisa  dapat  mungkin  harus  dihindari.  namun  dalam  keadaan-keadaan  tertentu
perceraian  menjadi  mutlak  diperlukan.  Pernikahan  tidak  dapat  selalu  dianggap sebagai  ikatan  yang  tidak  dapat  diputuskan.  apabila  pernikahan  diperlakukan sebagai sebuah sakramen sebagaimana dalam agama Hindu dan Kristen maka tidak dapat  diputuskan  dan  karena  itu  perceraian  tidak  dimungkinkan.  Tetapi  apabila pernikahan  diperlakukan  sebagai  sebuah  kontrak  maka  percaya  menjadi  sebuah konsep  yang  alamiah.  Walaupun  perceraian  seringkali  disalahgunakan  oleh  pihak yang  lebih  kuat  oleh  laki-laki  dalam  masyarakat  yang  didominasi  laki-laki ketiadaannya  sama  sekali  juga  dapat  menjadi  problematika  apabila  hubungan antara suami dan istri sangat penting sehingga tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Hal ini seringkali terjadi di antara pasangan zaman modern yang sangat sadar akan hak-hak  mereka.  Pada  zaman  pertengahan  perempuan  tunduk  kepada  wewenang laki-laki  dan  karena  itu  tetap  taat  kepada  mereka  dan  memungkinkan  perceraian jarang terjadi.(Hariati 2023:1)
Namun tidaklah demikian halnya dalam masyarakat Arab pada masa pra Islam pada  masa  itu  walaupun  perempuan  berada  di  bawah  wewenang  penuh  laki-laki namun  mereka  tetap  memiliki  independensi.  Konsep  perkawinan  di  kalangan masyarakat Arab bersifat kontraktual dan sifat kontraktual ini dipertahankan Islam karena  lebih  menjamin  persahabatan  yang  setara  dalam  hubungan  perkawinan. Namun  Islam  memang  memperbaiki  status  menyeluruh  perempuan  dan memberinya  martabat  yang  lebih  tinggi  dan  rasa  kebebasan  dimungkinkan  hadir dalam  kerangka  kemasyarakatan.  Islam  memperbolehkan  perceraian  tetapi  pada saat yang sama mengajarkannya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci. harus dicatat bahwa perkawinan atau nikah telah digambarkan dalam Al- Qur’an sebagai perjanjian  yang  kukuh  perkawinan  tidak  dapat  dianggap  enteng  dan  tidak  boleh diputuskan kecuali dalam keadaan keadaan yang luar biasa. Al- Qur’an mendorong agar  perceraian  tidak  dilakukan.  tentang  perceraian  budak  nabi  yang  sudah dimerdekakan  dan  dijadikan  anak  angkat  dengan  istrinya  Zainab  Al-  Qur’an mengatakan sebagai berikut:
ِٟف ْخُر َٚ َ َّاللَّ  ِكَّرا َٚ  َه َج ْٚ َص  َهْ١ٍََع  ْه ِغ َِْأ  ِْٗ١ٍََع  َذ َّْعَْٔأ َٚ  ِْٗ١ٍََع ُ َّاللَّ  ََُعَْٔأ ِٞزٌٍَِّ  ُيُٛمَر ْرِئ َٚ ِٗ٠ ِذْج ُِ  ُ َّاللَّ  ب َِ  َه ِغْفَٔ  ِٟف بَْٕٙ ِِ  ٌذْ٠ َص  ََّٰٝضَل  ب ٍَََّّف  ۖ ُٖبَش ْخَر  َْْأ  ُّك َحَأ  ُ َّاللَّ َٚ  َطبٌَّٕا  َٝش ْخَر َٚ ا َْٛضَل اَرِئ  ُْ ِِٙئبَ١ ِعْدَأ ِجا َٚ ْصَأ ِٟف  ٌج َش َح  َٓ١ِٕ ِِ ْإٌُّْا ٍََٝع  َُْٛىَ٠  َلً  َْٟىٌِ بََٙوبَٕ ْج َّٚ َص ا ًشَط َٚ ا(  ًلًُٛعْف َِ ِ َّاللَّ  ُش َِْأ  َْبَو َٚ   ا ًشَط َٚ  َُّْٕٓٙ ِِ ةاضحلْ
48 )
Dalam ayat ini harus dicatat konsep taqwa dikaitkan dengan ketidaksetujuan atas perceraian sebagaimana tertulis dalam ayat berikut yaitu:
ِءبَغٌِّٕا َٚ  ِيب َج ِّشٌا  َٓ ِِ  َٓ١ِفَع ْضَزْغٌُّْا َٚ  ِ َّاللَّ  ًِ١ِجَع  ِٟف  ٍَُِْٛربَمُر  َلً  ُُْىٌَ  ب َِ َٚ ِْاَذٌْ ٌِْٛا َٚ ًّ١ٌِ َٚ  َهُْٔذٌَ  ْٓ ِِ بٌََٕ  ًَْع ْجا َٚ بٍََُْٙ٘أ  ٌُِِبَّظٌا  ِخَ٠ ْشَمٌْا  ِِٖز ََّٰ٘  ْٓ ِِ بَٕ ْج ِش ْخَأ بََّٕث َس  ٌَُُْٛٛمَ٠  َٓ٠ ِزٌَّا
ب
ا ًش١ ِصَٔ  َهُْٔذٌَ  ْٓ ِِ بٌََٕ  ًَْع ْجا َٚ :ءبغٌٕا( 86 )
Al- Qur’an juga mengecam keras fitnah atas istri hanya untuk menceraikannya dan  mengambil  kembali  emas  kawin  yang  telah  diberikan  kepadanya.  Al-  Qur’an mengatakan sebagai berikut:
بًئْ١َش ُْٕٗ ِِ اُٚز ُخْأَر  َلََف ا ًسبَطِْٕل  َُّٓ٘اَذ ْحِئ  ُُْزْ١َرآ َٚ ٍج ْٚ َص  َْبَىَِ ٍج ْٚ َص  َياَذْجِزْعا ُُُرْد َسَأ  ِْْئ َٚ َُُٗٔٚز ُخْأَرَأ بًٕ١ِجُِ بًّْثِئ َٚ بًٔبَز ُْٙث ( 32
ٍضْعَث  ٌََِّٰٝئ  ُُْىُضْعَث  ََّٰٝضْفَأ ْذَل َٚ َُُٗٔٚزُخْأَر  َفْ١َو َٚ )
( بًظ١ٍَِغ بًلبَث١ ِِ  ُُْىْٕ ِِ  َْْز َخَأ َٚ
32
ءبغٌٕا )
Demikianlah  akan  terlihat  bahwa  Al-  Qur’an  tidak  hanya  mendorong  agar perceraian  dan  mengganti  istri  dengan  tuduhan  palsu  tidak  dilakukan  tetapi  juga mengutuk pengambilan kembali mas kawin yang telah diberikan kepada istri pada saat pernikahan. Tindakan itu tidak etis Al- Qur’an mengatakan bahwa apabila ada kerenggangan  antara  suami  dan  istri,  sebuah upaya  harus dibuat  untuk  menunjuk seorang Hakam atau pendamai sebagaimana dalam surat berikut:
ٍَِِْٗ٘أ  ْٓ ِِ ب ًَّى َح اُٛثَعْثبَف ب َّ ِِْٕٙ١َث  َقبَم ِش  ُُْزْف ِخ  ِْْئ َٚ ب ًح َلَ ْصِئ اَذ٠ ِشُ٠  ِْْئ بٍََِْٙ٘أ  ْٓ ِِ ب ًَّى َح َٚ : ءبغٌٕا( ا ًش١ِج َخ ب ًّ١ٍَِع  َْبَو َ َّاللَّ  َِّْئ ۗ ب ََُّْٕٙ١َث ُ َّاللَّ ِكِّف َُٛ٠ 46 )
Di  sini  pertanyaan  muncul  mengenai  peranan  para  pedamai  itu.  apakah keputusan mereka mengikat bagi kedua belah pihak ataukah hanya bersifat anjuran saja?  Ada  beberapa  pendapat  yang  berbeda:  Imam  Syafi'i  berpendapat  bahwa keputusan  tersebut  akan  mengikat  keduanya  sementara  Imam  abu  Hanifah berpendapat  sebaliknya.  Imam  Syafi'i  mengambil  contoh  dari  Ali  yang memberlakukan keputusan para pendamai.
Asghar  menegaskan  bahwa  Al-  Qur’an  tidak  mengabaikan  kepentingan perempuan.  Al-  Qur’an  meminta  agar  seorang  Hakam  ditunjuk  untuk  mewakili pihaknya  dia  diberi  status  yang  setara.  Ini  adalah  langkah  revolusioner  dinilai dengan standar-standar yang berlaku pada satu waktu di mana perempuan secara total  ditunjukkan  dalam  masyarakat.  Jika  kita  mengingat  fakta  bahwa  di  kalangan orang-orang Romawi kuno dan juga orang-orang Athena hak suami melepaskan istri adalah  mutlak,  maka  hak  istimewa  bagi  perempuan  muslim  untuk  menunjuk pendamai  dari  pihaknya  sendiri  dalam  pertengkaran  dengan  suaminya  tampak menjadi semakin signifikan.
Namun perempuan Arab telah mempunyai hak istimewa semacam itu bahkan pada  era  pra  Islam.  Peron  dalam  famous  arabnya  mengatakan  bahwa  yang  lebih tinggi  status  sosialnya  akan  melindungi  dirinya  dengan  hak  untuk  menceraikan suaminya:  apabila  mereka  ingin  menggunakan  hak  itu,  mereka  menyatakan perceraian  hanya  dengan  mengubah  posisi  kemah  mereka,  yang  menunjukkan bahwa ikatan perkawinannya telah diputuskan Islam juga memberikan hak talaq Al tafwid  (hak  talak  yang  didelegasikan)  kepada  perempuan  tetapi  tanpa mempersoalkan status sosialnya. Apapun status mereka, tinggi atau rendah, mereka dapat  menggunakan  hak  talak  ini.  Demikianlah  dalam  hal  perceraian  perempuan muslim tidak hanya dapat menunjuk pendamai tetapi juga dapat menggunakan hak talaq  Al  tafwid.  Dalam  Islam  tidak  ada  pembedaan  kasta  kepercayaan  atau  kelas sejauh  menyangkut  masalah  hukum.  prinsip  ini  merupakan  aspek  yang  sangat signifikan dalam sistem hukum Islam.
Sebelum  kita  beranjak  lebih  jauh  kita  perlu  memberikan  sorotan  kepada etimologi dari kata talak yang digunakan untuk perceraian dalam Al- Qur’an. talak secara  harfiah  berarti  melepaskan  ikatan,  lepas  dari  sebuah  perjanjian.  Kata  ini merupakan turunan dari kata iqlab yang berarti mengusir atau melepaskan ikatan perkawinan.  Adalah  sebuah  pengertian  teknis.  kata  ini  digunakan  pada  masa jahiliyah. Dengan demikian talak atau perceraian pada hakikatnya berarti lepas dari ikatan  perkawinan  dan  menjadi  bebas.  telak  juga  berarti  meninggalkannya  atau menyerahkannya.
Demikianlah sangat jelas dalam Al- Qur’an di atas bahwa ratu sahabat adalah seorang  penguasa  yang  sah,  dia  juga  disebut  sebagai  sangat  bijaksana.  Dia mengabaikan  para  penasihat  laki-lakinya  dalam  mengambil  kebijaksanaan
politiknya  sendiri  seandainya  Allah  tidak  menyetujui  seorang  perempuan  menjadi kepala  negara,  atau  seandainya  kekuasaan  perempuan  akan  mendatangkan malapetaka,  Al-  Qur’an  akan  menggambarkan  ratu  Saba  dengan  sikap  yang berlawanan dan akan menunjukkan kelemahannya di hadapan para penasehat laki- lakinya. Tetapi Al- Qur’an menggambarkan sebaliknya.

## Simpulan
Konsep  keadilan  perempuan  dalam  islam  perspektif  Asghar  Ali  Engineer  dapat terlihat  dalam  pemikirannya  yang  terangkum  pada  beberapa  tema,  yaitu:  kritik  Ashar terhadap  keadilan  perempuan,  kepemimpinan  perempuan,  kesaksian  perempuan, pewarisan perempuan, perempuan dalam perkawinan, dan perempuan dan perceraian. Dari  tema-  tema  tersebut  telah  ditunjukan  gagasan  keadilan  perempuan  dalam  Islam yang  ditampilkan  Asghar  Ali  Engineer.  Dari  gagasannya  tentang  berbagai  kritik  yang berkaitan  dengan  keadilan  perempuan  dalam  Islam  dapat  dipahami  bahwa  Asghar menolak berbagai landasan hukum yang secara normatif merendahkan perempuan.

## Daftar Rujukan
Abdul  Rasyid  Ridho.  2020.  “Reformulasi  Tafsir:  Studi  Pemikiran  Gender  Asghar  Ali Engineer.” Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir 2(2):218–51. Ainun  Najib.  2020.  “Legislasi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional.” Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 4(2):116–26. doi: 10.35316/istidlal.v4i2.267. Asmi,  Wahyu  Isman.  2022.  “Keadilan  Dalam  Pemikiran  Asghar  Ali  Engineer  Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila Di Indonesia.” Jurnal Al-Aqidah 14(1):16– 24. doi: 10.15548/ja.v14i1.3974.
Aziz, Abd, and Moh Afif Wahyudi. 2018. “Gagasan Feminisme Islam Asghar Ali Engineer Dan Implikasinya Terhadap Status Perempuan Dalam Islam.” Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman 1(1):260–75.
B,  Nurhayati,  and  Mal  Al  Fahnum.  2017.  “Hak-Hak  Perempuan  Menurut  Perspektif  Al- Quran.” Marwah:  Jurnal  Perempuan,  Agama  Dan  Jender 16(2):186–200.  doi: 10.24014/marwah.v16i2.4139.
Dkk,  Umi  Ema  Habibah.  2019.  “Tafsir  Ayat-  Ayat  Gender  Dalam  Al-  Qur’an  Telaah Terhadap Paradigma Gerakan Feminisme Amina Wadud.” Al- Muntaha 1(2):49–65. Engineer,  Asghar  Ali.  1992. Hak-  Hak  Perempuan  Dalam  Islam .  1st  ed.  edited  by  L. Margiyanti. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
Fadli,  Muhammad  Rijal.  2021.  “Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif.” Humanika 21(1):33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.38075. Farah, Naila. 2020. “Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Studi Atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer.” Yinyang 15(2):164–83.
Fauzi, Ahmad Nailul. 2019. “Telaah Problematika Perceraian (Thalaq) Perspektif Asghar Ali  Engineer.” Nun:  Jurnal  Studi  Alquran  Dan  Tafsir  Di  Nusantara 5(1):53–73.  doi: 10.32495/nun.v5i1.100.
Hariati, Sri. 2023. “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari UU No 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Komplikasi  Hukum  Islam.” Komplikasi Hukum 8(1):1–23.
Hasballah,  Khairuddin.  2020.  “The  Milk  Al-Yamin  Concept  as  a  Validity  of  Sexual Relationship in a Modern Context: An Analysis of Muhammad Syahrur’s Thoughts.” Samarah 4(2):337–59. doi: 10.22373/sjhk.v4i2.7068.
Juliani,  Anita,  and  Radea  Yuli  Hambali.  2022.  “Teologi  Pembebasan  Perempuan Perspektif  Asghar  Ali  Engineer.” Jurnal  Riset  Agama 2(2):22–34.  doi:
10.15575/jra.v2i2.17551.
Murdiyanto,  Eko.  2020. Metode  Penelitian  Kualitatif .  1st  ed.  Yogyakarta:  Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
Negara,  Muhammad  Adres  Prawira.  2023.  “Konstruksi  Teologi  Pembebasan  Dalam Islam:  Studi  Pemikiran  Asghar  Ali  Engineer.” Dirasat  Islamiah 4(1):21–36.  doi: 10.15575/jra.v2i2.17551.
Niamatin,  Nilna.  2023.  “Pembatasan  Usia  Perkawinan  (  Responsibilitas  Hukum Perkawinan Di Indonesia ).” IAIN Ponorogo.
Novianti,  Ida.  2008.  “Dilema  Kepemimpinan  Perempuan  Dalam  Islam.” Jurnal  Studi Gender & Anak 3(2):255–61.
Rosnaeni,  Rosnaeni.  2021.  “Pandangan  Asghar  Ali  Engineer  Tentang  Kesetaraan Gender.” Jurnal  Kajian  Islam  Dan  Pendidikan  Tadarus  Tarbawy 3(2):346–53.  doi: 10.31000/jkip.v3i2.4787.
Shufiyah, Fauziatu. 2018. “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya.” Journal of the Society for Social Work
and Research 3(1):47–70. doi: https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362.
Syahza, Almasdi. 2021. Buku Metodologi Penelitian , Edisi Revisi Tahun 2021 . Cetakan Pe. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.
Wahyudi,  Very.  2018.  “Peran  Politik  Dalam  Perspektif  Gender.” Politea:  Jurnal  Politik Islam 1(1):63–83