## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 3 (2022), pp. 397-402 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Efektivitas Penyelesaian Sengketa
Melalui Lembaga Arbitrase Bagi Pelaku Usaha *
Siti Mardiyati, 1 Serlika Aprita 2
Universitas Muhammadiyah Palembang
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1809

## Abstract.
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  process  of  resolving  disputes  through arbitration  institutions  for  business  actors.  Dispute  resolution  through  arbitration institutions  is  in  great  demand  by  business  people  because  dispute  resolution  through arbitration  institutions  has  advantages  over  formal  court  institutions.  The  advantages  of arbitration  institutions  include  fast  and  simple  processes,  low  costs,  the  confidentiality  of disputes  is  maintained,  decisions  are  embraced  and  beneficial  to  the  parties  (win-win solution),  as  well  as  maintaining  the  business  relationship  of  the  parties,  so  that  they  are made choices by business actors.
Keywords: Dispute Settlement, Arbitration Institution.

## Abstrak.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proses  penyelesaian  sengketa  melalui lembaga  arbitrase  bagi  pelaku  usaha.      Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  arbitrase banyak  diminati  oleh  para  pelaku  bisnis,  sebab  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibanding lembaga pengadilan yang bersifat formal. Kelebihan lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat dan sederhana, biaya murah, kerahasiaan sengketa  terjaga,  putusan  bersifat  merangkul  dan  menguntungkan  para  pihak  (win-win solution),  serta  menjaga  hubungan  usaha  para  pihak,  sehingga  dijadikan  pilihan  oleh pelaku usaha.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Lembaga Arbitrase.
* Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 S iti Mardiyati adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Email:Yatimalian69029@gmail.com
2 Serlika Aprita adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

## A. PENDAHULUAN
Arbitrase secara istilah dalam bahasa Latin asalnya dari sebuah kata  “arbitrate” yang  memiliki  arti  sebuah  kekuasaan  dalam  upaya  menuntaskan  suatu  perkara berdasarkan    kebijaksanaan. 3 Akan    tetapi    secara  terminologi    memiliki    banyak makna yang diungkapkan  oleh beberapa tokoh seperti yang dipaparkan oleh  Subekti bahwasannya  arbitrase  salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa oleh  seorang atau  para  hakim  atas  dasar  kedua  pihak   akan  tunduk  dan  menundukkan  diri serta menaati  keputusan  yang diberikan  oleh hakim  yang  telah mereka  pilih. 4
Secara  teoritis  terdapat  dua  forum  yang  dapat  dipilih  para  pihak  dalam menyelesaikan sengketa, yaitu melalui pengadilan (litigation) atau di luar pengadilan (non  litigation). 5 Dasar  hukum  bagi  para  pihak  untuk  memilih  forum  untuk menyelesaikan sengketa bisnis juga diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No 48 Tahun  1999  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Pasal  58  menyatakan:  “Upaya penyelesaian  sengketa  perdata  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan  negara  melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. 6
Berdasarkan  Pasal  58  Undang-Undang  No.48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  di  atas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  para  pihak  diberi  kebebasan  untuk memilih  penyelesaian  sengketa,  baik  itu  melalui  forum  pengadilan  atau  alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak adalah melalui mekanisme arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa melalui  lembaga  abitrase  di  Indonesia  dikenal  dua  macam,  yaitu  Arbitrase Institusional (bersifat permanen atau melembaga sebagai organisasi) dan Arbitrase Ad Hoc (bersifat sementara atau temporer).
Sengketa bisnis yang terjadi diantara pelaku usaha umumnya terjadi sebab ada praktek  bisnis  yang  tidak  sejalan  dengan  kontrak  atau  perjanjian  usaha  yang  telah dibuat,  sehingga  salah  satu  pihak  diantaranya  memperoleh  kerugian.  Secara  umum dalam  persengketaan  yang  timbul  pihak  yang  merasa  hak  dan  kewajiban  yang  telah disepakati  bersama  tidak  berjalan  sesuai  yang  ditentukan  sejak  awal  tidak mengutarakan  hal  tersebut,  karena  dikhawatirkan  akan  memicu  selisih  paham sehingga  kemungkinan  timbulnya  konsekuensi  yang  dapat  merusak  stabilitas perjanjian usaha diantara keduanya. 7
Pelaku usaha tidak semua melakukan hal serupa sebab apabila salah satu pihak merasakan  kerugian  yang  cukup  signifikan  maka  diperlukan  komunikasi  guna meluruskan hal tersebut. Akan tetapi apabila dirasa komunikasi yang dilakukan tidak
3 Anik Entriani, ‘ Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia’ , An-Nisbah, 3.2 (2017): 279.
4 Subekti. Arbitrase Perdagangan . Bandung: Bina Cipta, 1992 5 Nugroho,  J. Kajian  Kritis  Thd  UU  No  3  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesain Sengketa  Dalam  Kaitannya  Dengan  Prinsip  Kebebasan  Berkontrak  di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  Argumentum ,( 2005): 5(1).
6 Syahgeini, S.R. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian di Indonesia . IBI, Jakarta.,1993.
7 Suyud Margono, ADR (Alternativd Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , (Bogor: Ghalia Indonesia), 34
berujung  pada  titik  terang  maka  dipersilakan  untuk  menggugat  pihak  lainnya  baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Apabila jalur litigasi yang ditempuh maka dapat melayangkan gugatan pada Pengadilan Negeri, sedangkan jika jalur non litigasi yang  digunakan  maka  gugatan  dapat  diajukan  pada  lembaga  arbitrase  seperti  BANI dan  lain  sebagainya,  tentunya  dari  masing-masing  proses  yang  akan  dipilih  tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan di dalamnya.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif (normative  legal research ) untuk menganalisis arbitrase menjadi pilihan sebagai solusi bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal,  yaitu:  penelitian  yang  objek  kajiannya  adalah  dokumen  peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kelebihan Arbitrase
Kelebihan  lembaga  arbitrase  diantaranya  yaitu  proses  cepat  dan  sederhana, biaya  murah,  kerahasiaan  sengketa  terjaga,  putusan  bersifat  merangkul  dan menguntungkan  para  pihak  (win-win  solution),  serta  menjaga  hubungan  usaha  para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku usaha. Alternatif Penyelesaian Sengketa di  luar  pengadilan  menjanjikan  beberapa  keunggulan  dari  pada  melalui  pengadilan. Beberapa keunggulan yang dapat dikemukakan yakni:
1. Arbiter  yang  dipilih  para  pihak  adalah  ahli  di  bidangnya  sehingga  mereka memahami  permasalahan  yang  dipersengketakan.  Unsur  spesialisasi memegang  peranan  penting  dalam  arbitrase,  dan  keahlian  merupakan  salah satu jaminan terhadap adanya kepercayaan.
2. Konfidensialitasi  Sebagaimana  dikemukakan  di  atas  arbitrase  merupakan forum  penyelesaian  sengketa  yang bersifat  privat.  Para  pihak  pada  umumnya tidak  ingin  bahwa  publik,  lebih-lebih  para  pesaingnya  dapat  mengetahui rahasia “dapur” perusahaannya sehingga merugikan reputasi perusahaan yang bersangkutan. 8

## 2. Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Umum
Tata  cara  penyelesaian  sengketa  yang  dibuat  dalam  suatu  perjanjian  yang memuat  klausul  arbitrase,  yaitu  dibuat  sebelum  terjadi  sengketa,  dapat  bersamaan dengan  saat  pembuatan  perjanjian  pokok  atau  sesudahnya  (pactum  de  com-
8 Rajagukguk, E. Arbitrase dalam Putusan Pengadilan. Chandra Pratama , Jakarta, 2000.
promitendo)  dan  dibuat  setelah  terjadinya  sengketa  yang  berkenaan  dengan pelaksanaan suatu perjanjian. 9
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. 10 Menyebutkan  bahwa:  Undang-undang  ini mengatur  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  antar  pihak  dalam  suatu hubungan  hukum  tertentu  yang  telah  mengadakan  perjanjian  arbitrase  yang  secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin  timbul  dari  hubungan  hukum  tersebut  diselesaikan  dengan  cara  arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
Penyelesaian sengketa pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana pada saat itu APS berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:
- Mengurangi  kemacetan  di  pengadilan.  Banyaknya  kasus  yang  diajukan  ke pengadilan  menyebabkan  suatu  proses  pengadilan  yang  sering-kali berkepanjangan,sehingga  memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
- Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- Memperlancar serta mem-perluas akses ke pengadilan.
- Memberikan  kesempatan  bagi  tercapainya  penyelesaian  sengketa  yang menghasilkan  keputusan  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  dan memuaskan. 11
Pengaturan  arbitrase  sebagaimana  Pasal  7  UU  No.  30  Tahun  1999  mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan  terjadi  di  antara  mereka  untuk  diselesaikan  melalui  arbitrase  dengan  suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak  para  pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.
Fungsi  persyaratan  tertulis  bagi  perjanjian  arbitrase,  di  samping  untuk membuktikan adanya ke-sepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase,  juga  sekaligus  untuk  mengeyampingkan  kewenangan  pengadilan  untuk mengadili  sengketa  yang  bersangkutan.  Dengan  kata  lain,  bahwa  klausula  arbitrase melahirkan kompetensi absolut kepada arbitrase yang juga terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 11 ayat 1 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  yang  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang untuk mengadili para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Menurut  R.  Subekti,  arbitrase  adalah  pemutusan  suatu  sengketa  oleh  seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri, di luar
9 Joni Emirzon. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Kon-siliasi & Arbitrase), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000
10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
11 Frans  Hendra  Winarta. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbit-rase  Nasional  Indonesia  dan  Arbitrase Internasional , Jakarta, Sinar Grafika, 2013
hakim  atau    pengadilan.  Orang  yang  ditunjuk  untuk  memutuskan  sengketa dinamakan arbiter atau wasit.
Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat  para  pihak,  para  pihak  harus  terikat  dalam  putusan  arbitrase  tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri.
Eksekusi  Putusan  Akhir  Pengadilan  Negeri  bersifat  terbuka,  karena  seluruh proses  acara  persidangan  sifatnya  terbuka  untuk  umum,  sehingga  putusan  hakim harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila tidak diucapkan dalam sidang terbuka, berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Sedangkan putusan yang diucapkan dalam perkara arbitrase dilakukan dalam sidang  tertutup,  karena  itu  putusan  arbitrase  tidak  boleh  dipublikasikan.  Putusan arbit-rase  dapat  dikatakan  sebagai  putusan  yang  telah  memiliki  status  dan  kekuatan hukum  yang  setara  dengan  putusan  hakim.  Arbiter  atau  majelis  arbiter  akan mengambil  keputusan  berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan,  dan  putusan  diucapkan dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  pemeriksaan  ditutup.  Dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan  diucapkan lembar  asli  atau  salinan  otentik  putusan  arbitrase,  diserahkan  dan  didaftarkan  oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

## D. KESIMPULAN
Secara  teoritis  terdapat  dua  forum  yang  dapat  dipilih  para  pihak  dalam menyelesaikan sengketa, yaitu melalui pengadilan (litigation) atau di luar pengadilan (non  litigation).  Salah  satu  yang  popular  dan  banyak  diminati  kini  adalah  cara penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase.  Arbitrase  salah  satu  upaya  dalam menyelesaikan  sengketa  oleh  seorang atau  para  hakim  atas  dasar  kedua  pihak akan  tunduk  dan  menundukkan diri  serta menaati  keputusan  yang diberikan  oleh hakim  yang  telah mereka  pilih. Kelebihan lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat  dan  sederhana,  biaya  murah,  kerahasiaan  sengketa  terjaga,  putusan  bersifat merangkul  dan  menguntungkan  para  pihak  (win-win  solution),  serta  menjaga hubungan usaha para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku usaha.

## REFERENSI
Emirzon,  Joni.  2000. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,
Mediasi, Kon-siliasi & Arbitrase), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Entriani, Anik. 2017. Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia’, An-Nisbah, 3.2 : 279
Margono,  Suyud.  2004. ADR  (Alternative  Dispute  Resolution)  &  Arbitrase  Proses  Pelem- bagaan dan Aspek Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia.
Nugroho,  J.  2005.  Kajian  Kritis  Thd  UU  No  3  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesain  Sengketa  Dalam  Kaitannya  Dengan  Prinsip  Kebebasan Berkontrak di Indonesia. Jurnal Hukum Argumentum. 5(1)
Rajagukguk,  E.  2000. Arbitrase  dalam  Putusan  Pengadilan. Chandra  Pratama,  Jakarta,
2000
Subekti. 1992. Arbitrase Perdagangan . Bandung: Bina Cipta.
Syahdeini,  S.R.  1993. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  Seimbang  bagi  Para  Pihak dalam Perjanjian di Indonesia . IBI, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Winarta,  Frans  Hendra.  2013. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional, Jakar-ta, Sinar Grafika.