## Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan PADA Kantor Pemasaran Jasa Raharja Putera Sidoarjo
1 Yuni Purnama Sari
1 Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo - yunipurnama677@gmail.com
Abstract - Source of state expenditure budget one of them is tax revenue. Tax revenue consists of domestic tax and international  trade  tax.  One  of  the  domestic  taxes  is  the  insurance  industry  tax.  In  its  implementation  required  the management  of  income  sources  including  taxation  accounting.  This  study  aims  to  describe  the  implementation  of taxation accounting in the office of Pemasaran Jasa Raharja Putera Sidoarjo. This research is a descriptive research with  data  collection  through  document  analysis,  observation  and  interview.  The  results  showed  that  the implementation  of taxation  accounting  at  the  office  of  Pemasaran  PT  Jasa  Raharja  Putera  Sidoarjo  has  been  done dnegan do reporting through the Branch Office PT Jasa Raharja Putera Surabaya. This is indicated by the reporting of Article 21 PPH reported with null information. Based on document analysis data, the completeness of tax reporting reporting has not been maximal so that still needed coaching related to the application of taxation accounting.
Sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah penerimaan perpajakan. Pendapatan pajak  terdiri  dari  pajak  dalam  negeri  dan  pajak  perdagangan  internasional.  Salah  satu  pajak  dalam  negeri  adalah pajak  industri  asuransi.  Dalam  implementasinya  diperlukan  pengelolaan  sumber  penghasilan  termasuk  akuntansi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akuntansi perpajakan di kantor Pemasaran Jasa  Raharja  Putera  Sidoarjo.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pengumpulan  data  melalui analisis  dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  akuntansi perpajakan    pada  kantor  Pemasaran  Asuransi  PT  Jasa  Raharja  Putera  Sidoarjo  telah  dilaksanakan  dnegan melakukan pelaporan melalui Kantor Cabang PT Jasa Raharja Putera Surabaya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaporan PPH Pasal 21 yang dilaporkan dengan keterangan nihil. Berdasarkan data analisis dokumen, kelengkapan pelaporan  akuntansi  perpajakkan  belum  maksimal  sehingga  masih  diperlukan  pembinaan  terkait  penerapan akuntansi perpajakan.
Kata Kunci - Implementasi, Pajak, Akuntansi Perpajakan
——————————  ——————————

## 1) P ENDAHULUAN
Asuransi dalam Undang-Undang  No.  2  Th  1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua  pihak  atau  lebih,  di  mana  pihak  penanggung mengikatkan kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi,
untuk memberikan penggantian  kepada  tertanggung  karena  kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan  atau  tanggung  jawab  hukum  pihak  ke  tiga yang  mungkin  akan  diderita  tertanggung,  yang  timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Badan  yang  menyalurkan  risiko  tersebut  adalah "tertanggung  (Nasabah)",  dan  badan  yang  menerima risiko  disebut  penanggung  (Badan)  .Perjanjian  antara kedua  badan ini disebut kebijakan :  ini  adalah sebuah kontrak legal  yang  menjelaskan  setiap  istilah  dan kondisi  yang  dilindungi. Biaya yang  dibayar  oleh "tertanggung (Nasabah)" kepada "penanggung (Badan)" untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif,  dan keuntungan.  salah  satu  badan asuransi tersebut  adalah PT Jasa Raharja Putera.
PT  Jasa  Raharja  Putera  memiliki   27  Kantor Cabang  dan  87  Kantor  Pemasaran  JP-INSURANCE yang  tersebar  di  seluruh  Nusantara  menyediakan solusi  untuk  kebutuhan  jasa  asuransi  kerugian  dan
Surety  Bond  (Suretyship)  yang  dikemas  sebagai  JP- BONDING.Di  industri  asuransi  Indonesia,  dikenal sebagai  pelopor  Surety  Bond  -sebuah  produk keuangan  untuk  mendukung  kelancaran  proyek. Industri  Asuransi  memiliki  peranan  dalam  proses perkembangan  perekonomian  diindonesia    sehingga dapat  membantu  Pendapatan  Negara    salah  satunya adalah Penerimaan Pajak.
Direktorat  Jenderal  pajak  mempunyai  tugas  utama dalam  merealisasikan  pendapatan  dari  sektor  pajak dalam  anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN) dimana  Sasaran  utama  pendapatan  Negara  adalah dari  sektor  pajak  dalam  rangka  pembiayaan  yang setiap  mengalami  peningkatan.berbagai  upaya  yang dilakukan  pemerintah  dalam  peningkatan  penerimaan pendapatan  mengubah  system  official  Assesment System  menjadi Self Assesment System. Oleh karena itu  dalam  industri  asuransi  terdapat  jenis-jenis  pajak yang  melekat,  baik  itu  Pajak  Penghasilan    pasal  21, Pajak Penghasilan Pasal 23,  Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi  akuntansi  perpajakan    pada  industri asuransi  makapeneliti  mengambil  judul  Analisa Implementasi  Akuntansi  Perpajakan  Pada  Kantor Pemasaran Jasa Raharja Putera Sidoarjo.

## 2) K AJIAN T EORI

## a. Pajak
Menurut  Undang-  Undang  Pasal  1  angka  1  No  28 Tahun  2007,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada Negara  yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  adalah  iuran rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  Undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada mendapat  jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar  pengeluaran  umum  (Mardiasmo,  2011). Pakak  berfungsi  sebagai:  (1)  anggaran  ( budgetair ) sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah,  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluarannya.  (2)  Fungsi mengatur  ( regulerend )  sebagai  alat  pengatur  atau melaksanakan  pemerintah  dalam  bidang  sosial ekonomi.
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  Pasal  1 ayat  2  mendefinisikan  Wajib  Pajak  adalah  Orang Pribadi  atau  Badan,  meliputi  pembayar  pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan perpajakan.  Orang  Pribadi  merupakan  Subjek  Pajak yang  bertempat  tinggal  atau  berada  di  Indonesia ataupun  di  luar  Indonesia.  Pajak  memiliki  beberapa jenis,  menurut  Siti  (2015)  menyatakan  bahwa  Jenis Pajak ada beberapa macam menurut golongannganya yaitu  pajak  langsung  dan  tidak  langsung.  Adapun penjelesan  dari  pembagian  pajak  diuraikan  sebagai berikut.
1) Pajak  langsung  adalah  pajak  yang  pembebannya tidak  dapat  dilimpahkan  kepada  pihak  lain,  tetapi harus  menjadi  beban  langsung  Wajib  Pajak  yang Bersangkutan.  Contoh:  Pajak  Penghasilan  (PPh) terdiri  dari  Pajak  Pajak  pengahsilan  orang  pribadi, PPh Pasal 21, PPh Pasal  22, PPh Pasal  23, PPh Pasal    24,  PPh  Pasal    25,  PPh  Pasal    26,  PPh Pasal 4 Ayat 2, , PPh Pasal 15 dan PPh Badan.
2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya  dapat  dilimpahkan  ke  pihak lain.Contoh  :  Pajak  Pertambahan  Nilai  Atau  PPN dan Pajak penjualan atas barang mewah Ppn BM
Pajak  memiliki  banyak fungsi  dalam  suatu  Negara. Pajak  bukan  hanya  dipungut  untuk  disetorkan  ke  kas negara  tanpa  realisasi  tetapi  memiliki  fungsi  yang sangat  strategis  bagi  berlangsungnya  pembangunan suatu  negara.  Menurut  Siti  Resmi  (2015)  Pajak memiliki fungsi diantaranya adalah Fungsi Penerimaan (Budgetair),  Fungsi  Mengatur  (Regulatoir),  Fungsi Restribusi dan Fungsi Demokrasi.

## b. Akuntansi Perpajakan
Menurut  Suprianto  (2011)  definisi  akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan,pengiktisaran suatu transaksi keuangan yang  berkaitan  dengan  kewajiban  perpajakan  dan diakhiri  dengan  pembuatan  laporan  keuangan  fiscal
sesuai  standard  an  ketentuan  peratuan  perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan SPT.

## c. Asuransi
Menurut  Undang-Undang  Hukum  Dagang    dalam pasal  246  menyebutkan  bahwa  asuransi  atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan  diri  terhadap  tertanggung  dengan memperoleh  premi,  untuk  memberikan  kepadanya ganti  rugi  karena  suatu  kehilangan,  kerusakan  atau tidak  mendapat  keuntungan  yang  diharapkan,  yang mungkin  akan  dapat  diderita  karena  suatu  peristiwa yang tak pasti. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992  dalam  pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2  (dua)  pihak  atau  lebih  dengan  mana  pihak penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk  memberikan penggantian  kepada  tertangung  karena  kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung ”.
Terdapat  dua  cara  pengaturan  asuransi  dalam KUHD, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum Pasal 246-Pasal  256  KUHD  yang  berlaku  bagi  semua  jenis asuransi,  baik  yang  sudah  di  atur  dalam  KUHD maupun  di  atur  di  luar  KUHD,  kecuali  jika  secara khusus  ditentukan  lain.  Pengaturan  yang  bersifat khusus  terdapat    di  pasal  287-  pasal  308  KUHD  dan Pasal  592-Pasal  695  KUHD  dengan  rincian  sebagai berikut :
1)  Asuransi  kebakaran  pasal  287-pasal  298 KUHD
2)  Asuransi  hasil  pertanian  Pasal  299-Pasal  301 KUHD
3)  Asuransi Jiwa Pasal 302-Pasal 308 KUHD
4)  Asuransi  pengangkutan  laut  dan  perbudakan Pasal 592 -Pasal 685 KUHD
5)  Asuransi  pengangkutan  darat  dan  sungai Pasal  686 –  Pasal 695  KUHD.  b.  Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

## 3) M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif analisis  dokumen  dan  kajian  teori.    Penelitian  ini mendeskripsikan  implementasi  akuntansi  perpajakan di Kantor Pemasaran PT Jasa Rahaja Putera Sidoarjo. Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Pemasaran  PT  Jasa Rahaja Putera Sidoarjo, Penelitian Ini dilakukan Bulan Januari 2018 sampai Bulan Februari 2018. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  analisis dokumen, wawancara dan observasi.
Jenis  Data  yang  digunakan  adalah  Data  skunder yang  diperoleh  dari  dokumen  pajak.  Data  merupakan data  pajak  yang  diterapkan/diberlakukan  oleh  Kantor Pemasaran  PT  Jasa  Raharja  Putera  Sidoarjo.  Data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  skunder. Sumber  data  primer  adalah  sumber  data  yang diperoleh langsung dari lapangan/langsung dikumpulkan dari sumbernya (informan) yang berhubungan  dengan  objek  penelitian  yaitu  Ka.Seksi
Pemasaran  dan  Staff  Keuangan.  Sumber  data Skunder  didapatkan  tidak  langsung  yaitu  Profil  KPP Pratama Utara Sidoarjo didalam peraturan yang terkait mengenai  pelaporanya  lewat  referensi  juga  artikel- artiket di internet.

## 4) H ASIL P ENELITIAN DAN P EMBAHASAN
Kantor  pemasaran  PT  Jasa  Raharja  Putera  di Sidoarjo  terletak  di  Jalan  Graha  Anggrek    Amas  c  No 23 Pager Wojo Buduran Sidoarjo. Nomor Pokok Wajib Pajak  (Npwp)  Kantor  Pemasaran  PT  Jasa  Raharja Putera  Sidoarjo:    01.  455.  220.  2.  643.  0.  01. Berdasarkan  analisis  dokumen  dan  observasi  yang dilakukan  maka  ditemukan  bahwa  Dokumen  yang digunakan di dalam Penerapan  Akuntansi Perpajakan sebagai Berikut:
1) Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Penghasilan Pasal 21dan/Pasal 26 yang dilaporkan setiap  bulannya    jumlah  pajak  yang  dipotong adalah NIHIL
2) Bukti  Penerimaan  Surat  (BPS)  tahunpajak  2018
Tanggal  penerimaan    15  Februari  2018  dengan Jenis  PAjak  adalah  SPT  Masa    PPH  Pasal  21/26 dengan Status SPT adalah NIHIL
Selain itu, deskrpsi pelaksanaan akuntansi perpajakan  di  Kantor  Pemasaran  PT  Jasa  Raharja Putera Sidoarjo adalah sebagai berikut.
1) Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak
Penghasilan Pasal 21dan/Pasal 26 yang dilaporkan setiap  bulannya    jumlah  pajak  yang  dipotong adalah  NIHIL  dikarenakan  semua  Perhitungan, Pembayaran, Pemotongan dan
Pelaporan
dilakukan  di  Kantor  Cabang  PT  Jasa  Raharja Putera  di  Sidoarjo  bukan  di  kantor  pemasaran. Untuk  Kesalahan    Pembuatan  NPWP  tidak  biasa dicabut atau dihapuskan sehingga untuk pelaporannya  tetap    dilakukan  setiap  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Sidoarjo Utara.
2) Bukti  Penerimaan  Surat  (BPS)  tahunpajak  2018
Tanggal  penerimaan    15  Februari  2018  dengan Jenis  Pajak  adalah  SPT  Masa    PPH  Pasal  21/26 dengan  Status  SPT  adalah  NIHIL  dikarenakan pembayaran  dilakukan  dikantor  Cabang  bukan kantor  Pemasaran.  Kantor  Cabang  PT  Jasa Raharja  Putera  berada  di  Surabaya,  sehingga kontribusi dibayar oleh Cabang.
3) Walaupun  Pelaporan  dan  Pembayaran  NIHIL  di KPP  Pratama  Sidoarjo  Utara    tetapi    Penerapan
Akuntansi  Perpajakan  sudah  dilakukan  oleh kantor Cabang  PT  Jasa  Raharja  Putera  Di  KPP  Pratama Surabaya Jawa Timur sehingga Pendapatan kantor Pemasaran  di  sidoarjo    tetap  memberikan memberikan kontribusi kepada pemerintah

## 5) K ESIMPULAN DAN S ARAN

## a.  Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  temuan  yang  telah  diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1)  Kantor  Pemasaran  PT  Jasa  Raharja  Putera    di Sidoarjo tidak menerapkan akuntansi perpajakan  dikarena  sudah  diterapkan  pada kantor  Cabang  PT  Jasa  Raharja  Putera  di Surabaya
2)  Kantor  Pemasaran  PT  Jasa  Raharja  Putera    di Sidoarjo seharusnya tidak perlu memiliki NPWP
3)  Karena  Sudah  Memiliki  NPWP  Maka  setiap Bulannya  Kantor  Pemasaran  harus  melaporkan SPT PPh 21/26 yang dinyatakan NIHIL.

## b.  Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  saran  yang dapat diberikan adalah sebagai berikut
1)  Penerapan Akuntansi di PT Jasa Raharja Putera Sudah  baik    dan  benar  namun  Kantor Pemasaran  PT  Jasa  Raharja  Putera  untuk kedepannya  agar  tidak  terjadi  kesalahan ditingkatkan  komunikasi  kepada  Cabang  PT Jasa Raharja Putera di Surabaya
2)  Masih  Kurangnya  kesadaran  masyrakat  di dalam  asuransi    sehingga  perlu  sosialisasi kepada masyrakat atas pentingnya Asuransi.

## D AFTAR P USTAKA
[1]  Direktorat  Jenderal  Pajak.  2016.  Laporan pendapatan pajak negara
[2]  Mardiasmo . 2011. Perpajakan  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi
[3] Siti  .  (2 009). Perpajakan:  Teori  dan  Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
[4]  Supriyanto (2011). Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu
[5]  Undang-Undang No. 2 Th 1992 Tentang Usaha Perasuransian