Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya

## The Transformation of Property Ownership Concept in Business Law and Its Historical Context

## Saefullah Saefullah
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia saefullah@unkris.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  explore  the  transformation  of  the  concept  of  property  ownership  in  business  law  as  a reflection of adaptation to social, cultural, and economic changes. The complex dynamics in the relationships among individuals, companies, and the state regarding personal ownership rights, collective rights, and legal norms  are  highlighted.  The  urgency  of  this  research  lies  in  understanding  the  evolution  of  the  relationship between law and business history, where property is not only an object of ownership but also a business asset. This  research  distinguishes  itself  from  previous  studies  by  focusing  on  the  transformation  of  the  concept  of property ownership in business law and its historical perspective. The research employs a doctrinal method with a literature  review as a  secondary data source. The innovative contribution of this research includes a profound  understanding  of  ownership  theory  perspectives,  encompassing  concepts  of  individual  ownership rights,  collective  rights,  and  moral  and  ethical  dimensions.  The  transformation  of  the  concept  of  property ownership in Indonesia is reflected in its history, influenced by colonial law and local values. The impacts of globalization,  technology,  and  social  changes  have  led  to  a  shift  in  perspectives  on  property  ownership. Business  law  and  property  ownership  are  intertwined,  regulating  business  activities  with  regulations reflecting Islamic law, civil law, and business law perspectives. The conclusion emphasizes the importance of a  deep  understanding  of  the  transformation  of  the  concept  of  property  ownership  to  meet  societal  demands and ensure the sustainability of legal business relationships.
Keywords: Business Law; Ownership; History

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  transformasi  konsep  kepemilikan  harta  dalam  hukum  bisnis  sebagai refleksi  adaptasi  terhadap  perubahan  sosial,  budaya,  dan  ekonomi.  Terdapatnya  dinamika  kompleks  dalam hubungan  individu,  perusahaan,  dan  negara  terkait  hak  milik  pribadi,  hak  kolektif,  dan  norma  hukumnya. Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada  pemahaman  evolusi  hubungan  antara  hukum  dan  sejarah  bisnis,  dengan harta  bukan  hanya  sebagai  objek  kepemilikan  tetapi  juga  sebagai  objek  bisnis.  Penelitian  ini  membedakan dirinya  dari  penelitian  sebelumnya  dengan  fokus  pada  transformasi  konsep  kepemilikan  harta  dalam  hukum bisnis  dan  perspektif  sejarahnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  doktrinal  dengan  studi kepustakaan  sebagai  sumber  data  sekunder.  Kontribusi  kebaharuan  penelitian  ini  mencakup  pemahaman mendalam  terhadap  pandangan  teori  kepemilikan,  termasuk  konsep  hak  milik  individu,  hak  kolektif,  dan dimensi  moral  dan  etika.  Transformasi  konsep  kepemilikan  harta  di  Indonesia  tercermin  dalam  sejarahnya, dipengaruhi  oleh  hukum  kolonial  dan  nilai-nilai  lokal.  Dampak  globalisasi,  teknologi,  dan  perubahan  sosial menciptakan pergeseran dalam cara pandang terhadap kepemilikan harta. Hukum bisnis dan kepemilikan harta saling terkait, mengatur aktivitas bisnis dengan regulasi yang mencerminkan pandangan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum bisnis. Kesimpulan menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap transformasi konsep  kepemilikan  harta  untuk  menjawab  tuntutan  masyarakat  dan  memastikan  keberlanjutan  hubungan hukum-bisnis.
Kata kunci : Hukum Bisnis; Kepemilikan; Sejarah
Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  lautan  hukum  bisnis  yang  terus  berubah,  konsep  kepemilikan  harta  menjadi mercusuar  yang  memandu  perjalanan  pelaku  bisnis  dan  praktisi  hukum.  Namun,  di  balik kejayaannya yang tampak, terdapat lanskap yang penuh dengan pergulatan dan transformasi yang menarik. Penelitian ini mengenai transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis serta menyelusuri konteks sejarah yang memengaruhinya.
Setiap  individu  memiliki  keinginan  untuk  memiliki  harta  dan  pekerjaan  guna memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  dalam  konteks  sosial  di  mana  manusia  saling  tergantung dalam  berbagai  aspek  kehidupan. 1 Konsep  kepemilikan  harta  menjadi  pokok  bahasan penting  dalam  hukum  bisnis  karena  harta  memiliki  nilai  penting  sebagai  komponen  untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. 2 Dengan demikian, harta memiliki nilai esensial dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia,  menjadi  substansi  berharga  yang  memenuhi kebutuhan materi dan memberikan utilitas bagi manusia. 3
Kepemilikan  harta  merupakan  salah  satu  keperluan  vital  dan  alat  pemenuhan  dalam kehidupan  manusia.  Harta  dibagi  antara  materi  dan  nilai,  dan  secara  berdasarkan kepemilikannya,  terbagi  menjadi  harta  individu  dan  kolektif. 4 arta  individu  merujuk  pada aset  yang  dimiliki  oleh  seseorang,  memberikan  kebebasan  untuk  memanfaatkannya  sesuai keinginan  dengan  syarat  tidak  merugikan  pihak  lain.  Sebaliknya,  harta  kolektif  digunakan untuk  kepentingan  umum,  seperti  tempat  ibadah,  jembatan,  jalan,  dan  tanah  wakaf. 5 Perubahan  zaman  menyebabkan  norma  hukum  mengenai  kepemilikan  harta  beradaptasi dengan  nilai,  budaya,  dan  kepentingan  ekonomi  masyarakat.  Dalam  konteks  bisnis, kepemilikan  harta  melibatkan  kompleksitas  hubungan  antara  individu,  perusahaan,  dan negara. Melalui eksplorasi transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis, kita dapat  memahami  lebih  dalam  bagaimana  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  politik memengaruhi regulasi hukum tentang kepemilikan.
Kepemilikan  harta  secara  individu  ( private  ownership ),  atau  yang  disebut  sebagai kepemilikan  pribadi,  merujuk  pada  hak  seseorang  untuk  memiliki,  menguasai,  dan sepenuhnya memanfaatkannya. Dalam konteks ini, izin dari pemilik asli diperlukan jika ada pihak  lain  yang  ingin  memiliki  atau  menguasai  harta  tersebut.  Alasan  untuk  memiliki kepemilikan harta secara individu dapat termasuk warisan, kompensasi, atau pemberian dari pihak negara. Harta umum adalah aset yang dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat umum, tidak  untuk  dimiliki  oleh  individu  secara  perorangan. 6 Harta  ini  dapat  berfungsi  sebagai
1 Dahliana  Sukmasari,  “Konsep  Kesejahteraan  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Al-Qur’an”, At-Tibyan:  Journal  of Qur’an and Hadis Studies 3, no. 1 (2020): 1-16, https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15
2 Muhammad Irwan, “Kebutuhan  dan Pengelolaan Harta Dalam  Maqashid Syariah”, Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan 3, no. 2 (2021): 160-174
3 Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
4 Wahyu Ichsan, “Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Harta Menurut Taqî Al-Dîn Al-Nabhânî Dan Muhammad Bȃqir Al-Şadr: Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry m, Banda Aceh, 2022
5 Nasroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
6 Fitri  Utami,  Dini  Maulana  Lestari,  dan  Khaerusoalikhin,  “Analisis  Kristis  Konsep  Kepemilikan  Harta  Dalam Islam,” Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah 19, no. 2 (2020): 133–145, https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330.

## Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam
Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
objek  kepemilikan  atau  sebagai  objek  bisnis,  dimana  penggunaannya  didasarkan  pada prinsip kebermanfaatan. Ketika digunakan sebagai objek bisnis, harta tersebut dapat terlibat dalam berbagai kegiatan seperti transaksi, jual beli, sewa, atau gadai.
Dalam  konteks  kepemilikan,  terdapat  hak  yang  sangat  signifikan,  yaitu  hak  milik, yang  dipandang  sebagai  hak  dasar  manusia  yang  luas  dalam  cakupannya. 7 Menurut Immanuel Kant, hak kepemilikan dianggap sebagai prinsip fundamental yang penting untuk menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat  sipil,  karena  tanpa  pengakuan  terhadap  hak kepemilikan,  suatu  sistem  hukum  tidak  akan  dapat  terbentuk.  Ketiadaan  hak  kepemilikan juga berimplikasi pada ketiadaan negara, karena hak milik menjadi dasar bagi wilayah suatu negara,  tempat  di  mana  negara  dapat  menjalankan  kekuasaannya  terhadap  penduduknya. 8 Oleh  karena  itu,  lembaga  hak  milik  dianggap  lebih  mendasar  daripada  negara  itu  sendiri, menjadi syarat penting bagi eksistensi suatu negara. 9
Konsep  kepemilikan  harta  dalam  hukum  bisnis  saat  ini  mencakup  berbagai  aspek yang mencerminkan kompleksitas lingkungan bisnis modern. Dari kepemilikan saham yang terus berkembang dengan total kapitalisasi pasar global mencapai lebih dari 89 triliun dolar AS  pada tahun 2020 10 , hingga investasi  properti yang tetap menjadi  pilihan utama dengan investasi  global  dalam real  estate mencapai  788  miliar  dolar  AS  pada  tahun  yang  sama 11 , dan  hingga  kepentingan  yang  semakin  meningkat  terhadap  kepemilikan  intelektual  yang tercermin  dalam  lonjakan  aplikasi  paten  global  yang  mencapai  lebih  dari  275.000  pada tahun  2020 12 .  Di  samping  itu,  munculnya  teknologi blockchain dan  aset  digital  seperti kripto juga telah memperluas cakupan konsep kepemilikan harta, dengan kapitalisasi pasar kripto  global  mencapai  lebih  dari  2,5  triliun  dolar  AS  pada  awal  tahun  2022. 13 Sementara itu,  dalam  ekonomi  berbagi  yang  semakin  populer,  kepemilikan  harta  mengalami transformasi yang menarik, di mana kepemilikan bersifat lebih fleksibel dan terkadang tidak bersifat mutlak, dengan ekonomi berbagi diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 335
7 Vidiya Indriani Idris dan Budi Santoso, “Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan”, Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 642-656,  http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334
8 Muhammad  Dzikirullah  H.  Noho,  Budi  Santoso,  Paramita  Prananingtyas,  dan  Trinah  Asi  Islami,  “Analisis Perbandingan  Pengaturan  Hukum  Build  Operate  Transfer  (Bot)  Di  Indonesia  Dengan  Negara-Negara  ASEAN”, Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 728-742, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4282
9 B.  Sharon  Byrd  dan  Joachim  Hruschka,  “The  Natural  Law  Duty  to  Recognize  Private  Property  Ownership: Kant’s Theory of Property in His Doctrine of Right,” The University of Toronto Law Journal 56, no. 2 (2006): 217–282, http://www.jstor.org/stable/4491687.
10 Gracelyn Aglia dan Rousilitia Suhendah, “Analisis Perbedaan Harga Saham, Volume Perdagangan Saham dan Kapitalisasi Pasar Pada Sektor Manufaktur Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 5, no. 2, (2023): 831-841, https://doi.org/10.24912/jpa.v5i2.23575
11
Laporan Prospektus Awal PT. Cakra Buana Resources
Energi, Tbk.,
https://www.cbre.co.id/files/1.Prospektus%20Awal_CBRE%20(Final)_compressed.pdf diakses pada 20 April 2024
12 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto, “Aplikasi Paten Global Melonjak Ke Rekor Tertinggi  Pada  Tahun  2021,  Naik  23%  Dari  Singapura:  Laporan  PBB”,  Artikel  dipublikasikan  pada  11  Februari  2022, https://ilkom.fbis.amikompurwokerto.ac.id/aplikasi-paten-global-melonjak-ke-rekor-tertinggi-pada-tahun-2021-naik-23- dari-singapura-laporan-pbb/ diakses pada 20 April 2024
13 CoinGecko, “Grafik Kap Pasar Mata Uang Kripto Global”, https://www.coingecko.com/id/global-charts diakses pada 20 April 2024
Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
miliar  dolar  AS  pada  tahun  2025. 14 Melalui  perpaduan  berbagai  aspek  ini,  konsep kepemilikan  harta  dalam  hukum  bisnis  saat  ini  mencerminkan  adaptasi  yang  dinamis terhadap perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial dalam era modern.
Perkembangan  hukum  bisnis  adalah  cerminan  dari  perubahan  dinamis  yang  terjadi dalam  masyarakat  dan  sejarahnya.  Dalam  konteks  kepemilikan  harta,  terjadi  transformasi konsep  yang  signifikan  seiring  waktu  berjalan.  Kepemilikan  harta  tidak  hanya  merupakan aspek  hukum  semata,  tetapi  juga  erat  terkait  dengan  latar  belakang  sejarah  suatu masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kajian  tentang  transformasi  konsep  kepemilikan  harta  dalam hukum  bisnis  memiliki  peran  penting  dalam  pemahaman  evolusi  hubungan  antara  hukum dan  sejarah  dalam  konteks  bisnis.  Pentingnya  pemahaman  akan  perubahan  konsep kepemilikan  harta  juga  berkaitan  dengan  dampaknya  terhadap  struktur  bisnis,  kebijakan investasi,  dan  penyelesaian  konflik  hukum.  Penelitian  ini  akan  mengulas  bagaimana pergeseran konsep kepemilikan harta dapat memengaruhi strategi bisnis, perlindungan hak individu,  dan  pembentukan  kebijakan  hukum  yang  relevan  dalam  sejarah  perkembangan bisnis.
Penelitian  ini  juga  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Komparasi pertama yaitu penelitian yang dilakukan Utami (2020) yang membahas konsep kepemilikan harta  dalam  perspektif  Islam.  Penelitian  ini  memiliki  fokus  penelitian  untuk  menganalisis konsep  harta  dalam  Islam,  pembagian  harta  dalam  Islam,  harta  sebagai  kepemilikan  dan objek bisnis, serta konsep kepemilikan harta. Penelitian ini hanya berfokus pada perspektif Islam bukan gabungan pandangan hukum lainnya.
Komparasi  kedua  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  Citrawan  (2020)  yang  membahas konsep  kepemilikan  tanah  ulayat  Masyarakat  Adat  Minangkabau.  Penelitian  ini  memiliki fokus  untuk  konsep  kepemilikan  harta  yaitu  tanah  dalam  perspektif  hukum  adat.  Tanah Ulayat  Minangkabau  dalam  konsep  kepemilikan  termasuk  dalam  arti  sempit  yaitu  berupa harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar. 15
Komparasi  ketiga  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  Muhsin  (2022)  yang  membahas konsep kepemilikan harta sebagai bagian Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perspektif Al- Qur’an.  Penelitian  ini  memiliki  fokus  penelitian  untuk  menganalisis  tentang  konsep kepemilikan  harta  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  ekonomi  manusia  juga  memaparkan bagaimana wawasan Al-Quran tentang konsep kepemilikan harta. 16
Komparasi  keempat  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  Sandi  (2023)  yang  membahas kekayaan negara yang dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk
14 PwC  Indonesia,  “Pasar  Swasta  diperkirakan  tumbuh  menjadi  $  4,9  triliun  secara  global  pada  2025  dan berkontribusi  sebesar  10%  dari  dana  kelolaan  global”,    https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press- release/2021/indonesian/pasar-swasta-diperkirakan-tumbuh-pada-2025.htmldiakses pada 20 April 2024
15 Fitrah Akbar Citrawan, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau”, Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2020): 586-602, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2583
16 Syamsiah  Muhsin,  Achmad  Abu  Bakar, dan  Halimah  Basri,  “Konsep  Kepemilikan  Harta  Sebagai  Bagian  Hak Asasi  Ekonomi  Perspektif  Al-Qur’an”, Al-Azhar:  Journal  of  Islamic  Economics 4,  no.  2  (2022):  84-96, https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170

## Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam
Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
Persero dalam perspektif kepemilikan harta. Penelitian ini hanya berfokus pada kepemilikan harta  berupa  saham  serta  status  harta  kekayaan  Perseroan  dalam  perspektif  keuangan negara. 17 Terdapat  perbedaan  yang  dapat  ditemukan  di  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya.  Fokus  penelitian  ini  adalah  analisis  perkembangan  konsep  kepemilikan  harta dalam  hukum  bisnis  dan  perspektif  historisnya.  Penelitian  ini  lebih  menekankan transformasi konsep kepemilikan harta dari berbagai bidang hukum terutama hukum bisnis, dengan  pembahasan  yang  mendalam  melalui  sudut  pandang  sejarah.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk menggali transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis sebagai refleksi adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi.

## 2. METODE
Metode  penelitian  hukum  merupakan  suatu  pendekatan  penelitian  dalam  bidang hukum  yang  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  fakta  hukum  dengan  maksud  menghasilkan solusi  terhadap  permasalahan  yang  ada.  Pendekatan  ini  dilakukan  secara  terstruktur, analitis,  dan  melibatkan  pengujian  terhadap  fakta-fakta  hukum. 18 Jenis  penelitian  hukum yang  diterapkan  dalam  konteks  ini  adalah  metode  doktrinal.  Sulistyowati  Irianto  dan Shidarta  menggambarkan  penelitian  hukum  doktrinal,  juga  dikenal  sebagai  penelitian hukum  normatif,  sebagai  upaya  untuk  menemukan  norma  dan  prinsip  hukum  dalam berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pandangan para ahli dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. 19
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  pemeriksaan  norma  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, serta sumber lainnya dengan tujuan memberikan  penjelasan  yang  mendalam  terkait  permasalahan  pokok  yang  sedang  diteliti. Sumber data yang dimanfaatkan  dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang  digunakan  berasal  dari  studi  kepustakaan  yang  melibatkan  pengumpulan  berbagai bahan  hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  publikasi pemerintah,  dan  berbagai  tulisan  lainnya  yang  termasuk  dalam  kategori  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier. 20
Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau  kepustakaan,  suatu  teknik  yang  melibatkan  pencarian  informasi  hukum  melalui pengumpulan  data  dari  berbagai  sumber  hukum  menggunakan  metode  penelitian kepustakaan. 21 Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara  kualitatif.  Pendekatan  ini  melibatkan  klasifikasi  data  sesuai  dengan  permasalahan
17 Meidy  Yanto  Sandi,  Muhammad  Hadin  Muhjad,  dan  Ahmad  Syaufi,  “Kekayaan  Negara  Yang  Dipisahkan Dalam  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Dalam  Bentuk  Persero”, Notary  Law  Journal  2 ,  no.  3  (2023):  181-202  , https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Cet. 2 (Jakarta: UI Press, 2019).
19 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi , Cet. 2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
21 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

## Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam
Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
yang dihadapi, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Dinamika Pandangan Teori Kepemilikan Harta
Sejarah  teori  hak  milik  pribadi  telah  memunculkan  beragam  perdebatan. 22 Para pemikir (filsuf) ini telah dicatat oleh sejarah sebagai orang-orang yang turut berjasa dalam menyumbangkan  pemikirannya  dalam  meletakan  dasar-dasar  dari  teori  hak  milik,  namun demikian  sampai  dewasa  ini  perdebatan  tersebut  belum  dapat  dikatakan  sudah  final. 23 Pandangan  dari  pemikir  di  masa  lampau  diuraikan  sebagai  berikut:  Pertama,  para  pemikir kuno seperti Kaum Stoa dan Aristoteles memainkan peran penting dalam  mengembangkan pandangan  mereka.  Kaum  Stoa  menganggap  kepemilikan  sebagai  konsep  kolektif, sementara  Aristoteles  mempercayai  bahwa  hak  milik  pribadi  adalah  bagian  dari  kodrat manusia.  Menurut  mereka,  hak  milik  pribadi  terwujud  melalui  proses  jangka  panjang, seperti  penggunaan,  pembelian,  atau  penjatahan,  yang  mengubah  status  aset  dari kepemilikan bersama menjadi kepemilikan pribadi. 24
Aristoteles  berbeda  pendapat  dengan  Kaum  Stoa.  Baginya,  hak  milik  pribadi  adalah bagian alami  dari manusia karena itu adalah naluri manusia untuk  memiliki  harta  tertentu. Dia percaya bahwa orang cenderung lebih bertanggung jawab terhadap harta mereka sendiri daripada  harta  yang  dimiliki  bersama.  Menurutnya,  orang  hanya  akan  menjaga  harta bersama jika itu memengaruhi kepentingan pribadi mereka. Aristoteles juga menambahkan argumen  etis,  menyatakan  bahwa  dengan  memiliki  hak  milik  pribadi,  seseorang  lebih mampu memberikan bantuan kepada sesama. 25
Pandangan  kolektif  kaum  Stoa  menekankan  pentingnya  mempertimbangkan kepentingan bersama dalam kepemilikan harta. Hal ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial  dan  keadilan  dalam  pengaturan  kepemilikan  harta.  Pandangan  ini  dapat  dianggap kurang  praktis  dalam  konteks  masyarakat  modern  yang  cenderung  lebih  individualistik. Konsep  kolektif  tersebut  sulit  diterapkan  secara  efektif  dalam  praktik  bisnis  yang mengutamakan kepemilikan pribadi.
Pandangan  selanjutnya  adalah  pandangan  Thomas  Aquinas.  Thomas  Aquinas  juga memiliki pandangan yang sejalan dengan Aristoteles dalam mendukung hak milik pribadi. Baginya, manusia memiliki hak untuk mengelola atau menyerahkan barang-barang di dunia luar,  dan  ini  seharusnya  menjadi  kepemilikan  pribadinya. 26 Aquinas  membenarkan  hal  ini atas  tiga  alasan  utama.  Pertama,  manusia  cenderung  lebih  memperhatikan  keamanan  harta
22 Lina Maulidiana dan Rendy Renaldy, “ Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan ”, Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 256-270, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2380 23 Rai Mantili dan Remigius Jumalan, “Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari  Perspektif  Sistem  Kapitalisme  Dan  Sistem  Ekonomi  Pancasila)”, Acta  Diurnal:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 5, no. 2 (2022): 251-269, https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.929
24 Sonny A. Keraf, Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi (Yogyakarta: Kanisius, 2000).
25 Bret  Boyce,  “Property  as  a  Natural  Right  and  as  a  Conventional  Right  in  Constitutional  Law,” Loyola  of  Los Angeles International & Comparative Law Review 29 (2007): 201–290.
26 Boyce.

## Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam
Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
pribadinya  daripada  harta  bersama,  mirip  dengan  seseorang  yang  lebih  memperhatikan tugas  pribadinya  daripada  tugas  bersama  dalam  sebuah  rumah  tangga  dengan  banyak pembantu.  Kedua,  ia  percaya  bahwa  pengaturan  yang  lebih  baik  dapat  terjadi  jika  setiap individu  bertanggung jawab atas  barang tertentu, menghindari kekacauan yang terjadi  jika banyak  orang  bertanggung  jawab  atas  banyak  hal.  Ketiga,  Aquinas  meyakini  bahwa perdamaian  di  antara  manusia  akan  lebih  terjamin  jika  setiap  individu  puas  dengan kepemilikannya  sendiri.  Sehingga,  menurutnya,  hak  milik  pribadi  sangat  penting  bagi kehidupan manusia. 27
Aquinas memberikan dasar etis yang kuat untuk mendukung hak kepemilikan pribadi dengan menekankan pentingnya tanggung jawab individual dalam mengelola harta. Hal ini menciptakan  landasan  moral  untuk  mempertahankan  hak  kepemilikan  pribadi.  Namun, pandangan  ini  terlalu  mengandalkan  asumsi  tentang  alam  manusia  dan  perilaku  ekonomi yang  bisa  menjadi  subyektif.  Selain  itu,  konsepnya  tentang  kepemilikan  sulit  diterapkan secara konkret dalam situasi bisnis yang kompleks.
Pandangan  berikutnya  adalah  pandangan  John  Locke.  John  Locke  mengemukakan pandangannya  tentang  hak  alami,  yang  mencakup  serangkaian  hak  yang  berhubungan dengan  tanggung  jawab  terhadap  sesama. 28 Locke  menetapkan  batasan  tertentu  untuk  hak alami ini dengan menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tak terhapuskan dan tidak  bisa  diperjualbelikan  kepada  orang  lain.  Selain  itu,  Locke  menekankan  bahwa manusia  memiliki  hak  atas  produk  dari  usaha  mereka  sendiri.  Misalnya,  hasil  kerja seseorang menjadi  hak  milik mereka, dan jika seseorang membeli  tenaga kerja orang lain, hasil kerja tersebut menjadi milik pembeli karena mereka telah membayar untuknya. Locke juga  berpendapat  bahwa  kepemilikan  pribadi  seseorang  berasal  dari  usaha  fisik  dan kreatifnya sendiri ( labour of his body and the work of his hands ). 29
Dalam  perspektif  Locke  tentang  hak  milik,  MacPerson  menyatakan  bahwa  Locke menguraikan  empat  poin  penting.  Pertama,  dalam  masyarakat  agraris  sederhana,  hukum alam  membenarkan  dan  mengatur  kepemilikan  pribadi,  di  mana  tenaga  kerja  dianggap sebagai  milik  pribadi  seseorang.  Kedua,  dengan  berkembangnya  ekonomi  uang, kepemilikan  modal  dan  tanah  menjadi  selama  tidak  merugikan  pekerja  tani  yang membutuhkannya  untuk  bertahan  hidup.  Ketiga,  Locke  membenarkan  perbedaan  kelas dalam masyarakat kapitalis, melihatnya sebagai sesuatu yang alamiah.
Pandangan  Locke  menempatkan  penekanan  yang  kuat  pada  hak  individu  untuk memiliki  dan  mengatur  hasil  kerja  mereka  sendiri.  Ini  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk mendukung  kepemilikan  pribadi  dalam  konteks  ekonomi  pasar  bebas.  Pandangan  ini mempunyai  kekurangan  yaitu  konsep  kepemilikan  ini  terlalu  mengabaikan  aspek  keadilan
27 Richard  A  Epstein,  “From  Natural  Law  to  Social  Welfare:  Theoretical  Principles  and  Practical  Applications,” Iowa Law Review 100, no. 4 (2014): 1743–1772.
28 Andi Zahidah Husain, Della Wulan Utami, Elsa Novitri, Maulida Putri Shopia, dan Vira Aurenia, “Perlindungan HAKI  Dalam  Pandangan  Filsafat  Sebagai  Hak  Alamiah  Berdasarkan  Pada  Teori  John  Locke”,  Praxis:  Jurnal  Filsafat Terapan 1, no. 1 (2022): 1-25
29 Fink Hans, “ Social Philosophy ” in Sigit Djatmiko, Filsafat Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
sosial  dan  ketidaksetaraan  ekonomi  yang  dapat  muncul  dalam  sistem  kapitalis.  Selain  itu, pandangannya  terhadap  kepemilikan  bisa  dianggap  terlalu  individualistik  dan  tidak memperhatikan kebutuhan bersama masyarakat.
Kemudian,  pandangan  Kant  menegaskan  bahwa  hak  kepemilikan  berasal  dari penalaran  rasional,  di  mana  pengakuan  dari  orang  lain  menjadi  kunci  eksistensinya.  Bagi Kant, kepemilikan pribadi hanya dapat diterima jika ada  kesepakatan bersama tentang hak kepemilikan  "umum",  sehingga  sumber  daya  alam  dikelola  bersama-sama. 3031 Kant menawarkan pendekatan yang rasional dan moral untuk mendukung hak kepemilikan, yang menekankan pentingnya kesepakatan bersama dalam menetapkan hak kepemilikan. Hal ini menciptakan  landasan  yang  kuat  untuk  hukum  dan  moralitas  dalam  kepemilikan  harta. Konsep  Kant  kurang  memperhitungkan  realitas  sosial  dan  ekonomi  yang  kompleks. Pendekatannya  yang  sangat  teoritis  dan  idealistik  sulit  diterapkan  secara  praktis  dalam pengaturan kepemilikan harta dalam kehidupan nyata.
Terdapat pula pandangan dari legal positivism. Legal positivism menganggap hukum sebagai  serangkaian  aturan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  berwenang,  di  mana  kepemilikan harta  diakui  dan  dijelaskan  secara  tegas.  Dalam  pandangan  ini,  kepemilikan  harta  diatur dengan jelas oleh hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan  pengadilan,  sehingga  hak  individu  terhadap  harta  dilindungi  secara  sah. Pendekatan  ini  memberikan  kepastian  hukum  yang  jelas  dan  tegas  terkait  dengan kepemilikan  harta.  Hal  ini  memudahkan  dalam  penegakan  hukum  dan  menjamin perlindungan  hukum  terhadap  hak  kepemilikan. Legal  positivism mungkin  cenderung mengabaikan  aspek  moral  dan  etika  dalam  kepemilikan  harta.  Hal  ini  dapat  menyebabkan ketidakadilan atau penyalahgunaan hukum dalam konteks ekonomi yang tidak selalu adil.
Di  sisi  lain,  Teori Natural  Law menegaskan  bahwa  hak  dan  kewajiban  moral  yang melekat  pada  manusia  menjadi  dasar  pembentukan  hukum.  Dalam  hal  kepemilikan  harta, teori  ini  menekankan  dimensi  moral  dan  etika,  melihatnya  sebagai  hak  alamiah  yang diberikan  oleh  kodrat  dan  dipertahankan  oleh  prinsip  moral  yang  lebih  tinggi.  Hak kepemilikan dipandang sebagai hak yang diperoleh dari alam dan moralitas, bukan semata- mata dari otoritas manusia. Teori ini menekankan pentingnya aspek moral dan etika dalam pengaturan  kepemilikan  harta.  Hal  ini  menciptakan  landasan  yang  kuat  untuk  memastikan bahwa kepemilikan harta diatur dengan adil dan berdasarkan pada nilai-nilai yang bermoral. Teori ini mungkin kurang mempertimbangkan realitas pragmatis dan perubahan sosial yang mungkin mempengaruhi pandangan tentang kepemilikan harta dari waktu ke waktu. Selain itu, implementasinya dalam praktik hukum mungkin sulit karena sifatnya yang lebih abstrak dan moral.
Berdasarkan  pandangan  teori  yang  telah  dikemukakan,  terlihat  bahwa  konsep  hak milik,  baik  individu  maupun  kolektif,  serta  hubungannya  dengan  norma  hukum,  menjadi
30 B Andrew Lustig, “Natural Law, Property, and Justice: the General Justification of Property in John Locke,” The Journal of Religious Ethics 19, no. 1 (1991): 119–149, https://www.jstor.org/stable/40015119.
31 Brian Tierney, “Permissive Natural Law and Property: Gratian to Kant,” Journal of the History of Ideas 62, no. 3 (2001): 381–399, https://doi.org/10.1353/jhi.2001.0031.
Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
pusat  perhatian.  Terdapat  perbedaan  dalam  penekanan  antara legal  positivism yang  lebih fokus  pada  aspek  hukum  formal,  dan  teori Natural  Law yang  lebih  memprioritaskan dimensi moral dan etika dalam kepemilikan harta.
Sejarah hukum bisnis mencerminkan pergeseran pandangan terhadap hak milik, yang mengadaptasi  perubahan  sosial,  budaya,  dan  ekonomi.  Faktor-faktor  seperti  globalisasi, teknologi,  dan  perubahan  struktur  sosial  juga  berperan  dalam  mengubah  konsep kepemilikan harta. Salah satu contoh konkret dari perubahan pandangan terhadap hak milik dalam  sejarah  hukum  bisnis  adalah  perkembangan  hak  kekayaan  intelektual.  Di  masa lampau,  mungkin  sulit  bagi  seseorang  untuk  memiliki  hak  eksklusif  atas  karya  intelektual mereka,  seperti  paten  atau  merek  dagang,  karena  belum  ada  sistem  hukum  yang  cukup matang untuk melindungi hak-hak ini. Namun, dengan perkembangan perundang-undangan dan  norma-norma  hukum  yang  mengakui  hak  kekayaan  intelektual,  pandangan  terhadap kepemilikan harta berubah secara signifikan. 32
Globalisasi  juga  telah  memengaruhi  konsep  kepemilikan  harta.  Misalnya,  dalam perdagangan internasional,  konsep hak kepemilikan atas aset  lintas batas menjadi  semakin kompleks  dengan  adanya  perjanjian  perdagangan  dan  perlindungan  investasi.  Hal  ini memerlukan  adaptasi  dalam  pandangan  hukum  bisnis  terhadap  hak  milik  yang mempertimbangkan  aspek-aspek  global  ini.  Di  sisi  lain,  perkembangan  teknologi  seperti blockchain telah memperkenalkan cara baru untuk mentransfer dan mengelola kepemilikan aset  digital,  seperti cryptocurrency atau  token  digital  lainnya.  Ini  menciptakan  tantangan baru dalam memahami dan mengatur kepemilikan harta, karena aset digital sering kali tidak memiliki bentuk fisik dan transaksi terjadi secara digital.
Semua faktor ini, baik  secara individual maupun bersama-sama, mempengaruhi cara pandang  terhadap  hak  kepemilikan  dalam  konteks  hukum  bisnis,  menuntut  adaptasi  dan evolusi dalam regulasi dan praktek hukum yang berlaku.

## 3.2 Transformasi Konsep Kepemilikan Harta di Indonesia
Di  Indonesia,  berbagai  bidang  hukum  seperti  hukum  perdata,  hukum  pidana,  hukum Islam, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional membentuk kerangka kerja hukum  yang kompleks. Hukum bisnis, sebagai  bagian dari  hukum  perdata, menjadi  inti  dalam  regulasi  kegiatan  ekonomi.  Hukum  dan  bisnis  saling  terkait  dan  tidak dapat  dipisahkan.  Hukum  memberikan  kerangka  kerja  yang  mengatur  aktivitas  bisnis  dan menetapkan batasan tentang apa yang dapat dilakukan dalam praktik bisnis.
Sejarah hukum Indonesia tercermin dalam pengaruh politik hukum yang membentuk peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, terpengaruh oleh nilai-nilai sejarah bangsa. Era  kolonial,  terutama  masa  penjajahan  oleh  Belanda,  membawa  perubahan  besar  dalam sistem  hukum  Indonesia.  Selama  periode  ini,  sejumlah  peraturan,  seperti Reglement  of  de Rechterlijke Ordonantie (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan, Algemene Bepalinegn van Wetgeving (AB) atau Ketentuan Umum tentang  perundang-undangan, Burgerlijke Wet
32 Rheza  Firmansyah dan  Andi  Budiansyah,  “Pertan dan Tantangan  Organisasi  Berbasis  Kekayaan  Intelektual  di Kawasan ASEAN”, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 38, (2019): 29-44
Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
Book (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Wetboek van Koophandel (WVK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); Reglement op de Burgerlijke Rechvordering (RV) atau peraturan tentang Acara Perdata, Wetbook van Strafrecht (WVS) atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  dan  lainnya.  Peraturan  tersebut diperkenalkan yang membentuk  dasar hukum  yang berbeda dari tradisi lokal. Era kolonial juga memperkenalkan sistem hukum civil law yang melihat undang-undang sebagai sumber utama dalam proses hukum.
Kepemilikan,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  merujuk  pada  hak atau  kepunyaan.  Hal  ini  mencakup  izin  yang  diakui  secara  hukum  untuk  memiliki, mengelola,  atau  memanfaatkan  sesuatu.  Dalam  konteks  kepemilikan,  perhatian  utama terarah  pada  konsep  hak  milik  dan  hak  hukum  yang  memperbolehkan  individu  untuk memiliki  kekayaan  dengan  syarat  tertentu,  diatur  oleh  peraturan  hukum  agama  dan  aturan lainnya. 33 Dalam konteks kepemilikan, perhatian utama terarah pada konsep hak milik dan hak  hukum  yang  memperbolehkan  individu  untuk  memiliki  kekayaan  dengan  syarat tertentu.  Hal  ini  diatur  oleh  peraturan  hukum  agama  dan  aturan  lainnya.  Hak  kepemilikan tidak hanya menyangkut nilai finansial dan kegunaannya, tetapi juga mengenai kemampuan seseorang dalam mengelola kekayaannya.
Dalam  realitasnya,  manusia  memiliki  beragam  kemampuan  dan  kebutuhan  dalam mengelola harta. Tanpa pengaturan yang tepat, kekayaan cenderung menjadi milik individu yang  kuat,  sedangkan  yang  lemah  akan  terpinggirkan.  Oleh  karena  itu,  mekanisme perolehan  kepemilikan  haruslah  sederhana  dan  inklusif,  dapat  diakses  oleh  semua  orang tanpa  memandang  perbedaan  status  atau  kebutuhan.  Mekanisme  ini  harus  sesuai  dengan prinsip-prinsip  alamiah  serta  menetapkan  aturan  kepemilikan  yang  jelas  dan  adil  bagi semua. Dalam konteks kepemilikan harta di Indonesia, kita dapat menganalisisnya melalui lensa  hukum  Islam,  hukum  perdata,  dan  hukum  bisnis. 34 Di  Indonesia,  prinsip  ekonomi yang  mencerminkan  kekeluargaan  menjadi  ciri  penting  dalam  konsep  kepemilikan  umum. Hal ini tercermin dalam kepemilikan negara yang meliputi tidak hanya aset yang digunakan untuk  kepentingan pemerintahan, tetapi  juga harta bersama masyarakat.  Barang-barang ini dianggap sebagai milik negara, termasuk fasilitas publik dan kekayaan alam.
Di  Indonesia,  kekayaan  negara  memiliki  beberapa  bentuk  yang  beragam.  Pertama, terdapat  kekayaan  yang  terkait  dengan  lembaga-lembaga  negara  dan  badan  usaha  milik negara, termasuk aset seperti infrastruktur, saham perusahaan negara, dan properti lain yang dimiliki  oleh  pemerintah.  Kedua,  terdapat  kekayaan  yang  merupakan  kepemilikan  pribadi negara,  seperti  properti  pemerintah,  kendaraan  dinas,  dan  tanah  milik  negara. 35 Ketiga, terdapat  kekayaan  kolektif  yang  dimiliki  oleh  negara  dan  melibatkan  masyarakat,  seperti
33 Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.
34 Florensya Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, dan Hariyanto Susilo, “Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan”, Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 512-524, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7072
35 Slamet  Catur  Pamungkas,  “Transformasi  UU  Agraria  Tahun  1870  Ke  UUPA  1960  Pada  Masa  Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia”, As-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities 2, no. 2, (2021):43-59

## Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam
Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.  Keempat,  terdapat  kekayaan yang terkait dengan keuangan negara, yang mencakup sumber dana yang dicari dan digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Pengaturan  tentang  benda  sebagai  bentuk  kekayaan  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (yang  selanjutnya  disebut  “KUH  Perdata”).  Pasal  499  KUH Perdata  menyatakan  bahwa  benda  mencakup  setiap  barang  dan  hak  yang  dapat  dimiliki. Pasal  500  kemudian  menjelaskan  bahwa  semua  yang  secara  hukum  melekat  pada  suatu benda,  termasuk  hasil  alam  dan  hasil  karya  manusia,  dianggap  sebagai  bagian  dari  benda tersebut, selama hal itu melekat pada benda itu seperti dahan dan akar pada tanah. 36
Transformasi  konsep  kepemilikan  harta  di  Indonesia  tercermin  dalam  pengaturan hukum  yang  diadaptasi  melalui  sejarah.  Perubahan  politik,  sosial,  budaya,  dan  ekonomi telah  memainkan  peran  penting  dalam  transformasi  ini.  Perubahan  politik  seperti kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun  1945  dan  reformasi  tahun  1998  memengaruhi  regulasi kepemilikan harta. Nilai-nilai budaya lokal juga berkontribusi pada pandangan dan praktik kepemilikan harta di Indonesia.
Globalisasi,  kemajuan  teknologi,  dan  perubahan  struktur  sosial  juga  turut mempengaruhi  pandangan  dan  perlakuan  terhadap  kepemilikan  harta.  Globalisasi memfasilitasi aliran modal, sumber daya, dan informasi lintas negara, sementara teknologi digital  seperti blockchain memengaruhi  cara  kepemilikan  harta  direkam  dan  dikelola. Perubahan  dalam  struktur  sosial,  termasuk  pergeseran  nilai-nilai  dan  dinamika  kekuasaan, juga  memainkan  peran  dalam  transformasi  konsep  kepemilikan  harta.  Perubahan  yang signifikan dalam hukum bisnis dan konsep kepemilikan harta dibawa oleh era modernisasi. Modernisasi ini melibatkan revisi aturan yang sudah ada serta pembuatan regulasi baru yang lebih  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  ekonomi.  Transformasi  kepemilikan harta  berdampak  pada  bisnis  dan  masyarakat  melalui  struktur  bisnis,  kebijakan  investasi, dan penyelesaian sengketa.
Dalam  struktur  bisnis,  perubahan  terjadi  pada  kepemilikan  saham,  struktur perusahaan,  dan  model  bisnis,  dipengaruhi  oleh  perkembangan  konsep  kepemilikan  harta. Di  bidang  investasi,  kebijakan  investasi  berubah  sesuai  dengan  perubahan  dalam kepemilikan  harta,  memengaruhi  keputusan  investasi,  alokasi  aset,  dan  diversifikasi portofolio. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa, transformasi konsep kepemilikan harta mempengaruhi proses mediasi, arbitrase, dan litigasi dalam hukum bisnis.
Implikasi  adanya  transformasi  konsep  kepemilikan  harta  di  Indonesia  adalah perubahan  regulasi  hukum.  Perubahan  dalam  regulasi  hukum  yang  berkaitan  dengan kepemilikan  harta  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan  bagi  pelaku  bisnis,  baik  secara positif  maupun  negatif.  Di  satu  sisi,  perubahan  tersebut  dapat  meningkatkan  kepastian hukum  dan  melindungi  hak  kepemilikan,  yang  pada  gilirannya  dapat  memperkuat  iklim investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  di  sisi  lain,  perubahan  tersebut  juga  dapat
36 Subekti dan Tjitrosudibio.

## Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam
Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
menimbulkan  tantangan  baru,  seperti  kompleksitas  regulasi  yang  meningkat  atau ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan bisnis.

## 4. PENUTUP
Transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis dapat dikatakan sebagai refleksi adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Teori kepemilikan harta sebagai  hak  alam  telah  menimbulkan  perdebatan  sepanjang  sejarah,  melibatkan  pemikiran tokoh  seperti  Aristoteles,  Thomas  Aquinas,  John  Locke,  Immanuel  Kant, legal  positivism , dan natural  law .  Meskipun  ada  variasi  pandangan,  belum  tercapai  kesepakatan  final mengenai  kepemilikan  harta.  Pandangan  Aristoteles  dan  Aquinas  mendukung  hak  milik pribadi sebagai sesuai dengan fitrah manusia, sementara Locke mengaitkannya dengan hasil kerja  individu  dan  masyarakat  kapitalis.  Kant  menekankan  penalaran  rasional  dan persyaratan  diakui  oleh  orang  lain. Legal  positivism melihatnya  sebagai  hasil  dari  aturan hukum,  sedangkan Natural  Law menyoroti  dimensi  moral.  Di  Indonesia,  konsep kepemilikan  harta  dipengaruhi  oleh  sejarah  kolonial  dan  terus  mengalami  transformasi seiring dengan perubahan global, teknologi, dan struktur sosial. Era modernisasi membawa perubahan  signifikan  dalam  struktur  bisnis,  kebijakan  investasi,  dan  resolusi  sengketa. Dengan  mengetahui  perjalanan  dan  transformasi  konsep  kepemilikan  harta,  penelitian  ini memberikan  wawasan  berharga  untuk  menghadapi  masa  depan.  Untuk  menghadapi tantangan  yang  akan  datang,  diperlukan  pembaruan  terus-menerus  dalam  hukum  bisnis, peningkatan  pemahaman  masyarakat,  dan  pengembangan  regulasi  inklusif  yang  dapat mengakomodasi  kebutuhan  semua  lapisan  masyarakat.  Dengan  demikian,  penelitian  ini tidak  hanya  menjadi  pencapaian  akademis,  tetapi  juga  kontribusi  nyata  terhadap pengembangan  wawasan dan kebijakan yang relevan dalam konteks perubahan dinamis di bidang hukum bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA
Aglia, Gracelyn, dan dan Rousilitia Suhendah. “Analisis Perbedaan Harga Saham, Volume Perdagangan  Saham  dan  Kapitalisasi  Pasar  Pada  Sektor  Manufaktur  Sebelum  dan Selama Pandemi Covid-19”. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 5, no. 2, (2023): 831- 841. https://doi.org/10.24912/jpa.v5i2.23575
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Boyce,  Bret.  “Property  as  a  Natural  Right  and  as  a  Conventional  Right  in  Constitutional Law.” Loyola  of  Los  Angeles  International  &  Comparative  Law  Review 29  (2007): 201–90.
Byrd,  B.  Sharon,  dan  Joachim  Hruschka.  “The  Natural  Law  Duty  to  Recognize  Private Property  Ownership:  Kant’s  Theory  of  Property  in  His  Doctrine  of  Right.” The University of Toronto Law Journal 56, no. 2 (2006): 217–82. http://www.jstor.org/stable/4491687.
Citrawan,  Fitrah  Akbar.  “Konsep  Kepemilikan  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Adat Minangkabau”, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 50,  no.  3  (2020):  586-602, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2583
CoinGecko. “Grafik Kap Pasar Mata Uang Kripto Global”.
Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
https://www.coingecko.com/id/global-charts diakses pada 20 April 2024 Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa .
Cet. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Djatmiko, Sigit. Filsafat Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Epstein,  Richard  A.  “From  Natural  Law  to  Social  Welfare:  Theoretical  Principles  and Practical Applications.” Iowa Law Review 100, no. 4 (2014): 1743–72.
Firmansyah,  Rheza,  dan  Andi  Budiansyah.  “Pertan  dan  Tantangan  Organisasi  Berbasis Kekayaan  Intelektual  di  Kawasan  ASEAN”. Jurnal  Kajian  Lemhannas  RI, Edisi  38, (2019): 29-44
Harmono,  Dwi,  Kadi  Sukarna,  Diah  Sulistyani,  dan  Muhammad  Junaidi.  “Kewajiban Pelaporan  Harta Kekayaan Bagi  Penyelenggara  Negara”, Jurnal USM Law Review 3, No. 2 (2020): 296-309, Http://Dx.Doi.Org/10.26623/Julr.V3i2.2823
Husain,  Andi  Zahidah,  Della  Wulan  Utami,  Elsa  Novitri,  Maulida  Putri  Shopia,  dan  Vira Aurenia.  “Perlindungan  HAKI  Dalam  Pandangan  Filsafat  Sebagai  Hak  Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke”, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 1, no. 1 (2022): 1-25
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia Publishing, 2005.
Ichsan,  Wahyu.  “Konsep  Kepemilikan  Dan  Distribusi  Harta  Menurut  Taqî  Al-Dîn  Al- Nabhânî  Dan  Muhammad  Bȃqir  Al-Şadr:  Relevansinya  Dalam  Konteks  Kekinian”, Tesis  Program  Studi  Ekonomi  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry m,  Banda Aceh, 2022
Idris,  Vidiya  Indriani,  dan  Budi  Santoso.  “Pengaturan  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan”. Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  2  (2023):  642- 656,  http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334
Irwan,  Muhammad.  “Kebutuhan  dan  Pengelolaan  Harta  Dalam  Maqashid  Syariah”.
Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan 3, no. 2 (2021): 160-174 Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi . Cet. 2. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
Keraf, Sonny A. Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi . Yogyakarta: Kanisius, 2000.
Laporan Prospektus Awal
PT. Cakra Buana Resources Energi, Tbk. https://www.cbre.co.id/files/1.Prospektus%20Awal_CBRE%20(Final)_compressed.pd f diakses pada 20 April 2024
Lustig,  B  Andrew.  “Natural  Law,  Property,  and  Justice:  the  General  Justification  of Property  in  John  Locke.” The  Journal  of  Religious  Ethics 19,  no.  1  (1991):  119–49. https://www.jstor.org/stable/40015119.
Mantili,  Rai,  dan  Remigius  Jumalan.  “Eksistensi  Teori  Hak  Milik  Pribadi  Dalam Kepemilikan  Perseroan  Terbatas  (Dari  Perspektif  Sistem  Kapitalisme  Dan  Sistem Ekonomi  Pancasila)”. Acta  Diurnal:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
5, no. 2 (2022): 251-269,
https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.929
Maulidiana,  Lina  dan  Rendy  Renaldy.  “Kepemilikan  Saham  Tanpa  Batas  Pada  Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan”, Jurnal  IUS  Constituendum 5, no. 2 (2020): 256-270, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2380
Muhsin,  Syamsiah,  Achmad  Abu  Bakar,  dan  Halimah  Basri.  “Konsep  Kepemilikan  Harta Sebagai  Bagian  Hak  Asasi  Ekonomi  Perspektif  Al-Qur’an”. Al-Azhar:  Journal  of
Saefullah Saefullah
e-ISSN: 2621-4105
Islamic Economics 4, no. 2 (2022): 84-96, https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170 Nasroen. Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Noho,  Muhammad  Dzikirullah  H.,  Budi  Santoso,  Paramita  Prananingtyas,  dan  Trinah  Asi Islami.  “Analisis  Perbandingan  Pengaturan  Hukum  Build  Operate  Transfer  (Bot)  Di Indonesia Dengan Negara-Negara ASEAN”, Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021):
728-742, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4282
Pamungkas,  Slamet  Catur.  “Transformasi  UU  Agraria  Tahun  1870  Ke  UUPA  1960  Pada Masa Dekolonisasi  Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di  Indonesia”. As-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities 2, no. 2, (2021):43-59
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. “Aplikasi Paten Global Melonjak  Ke  Rekor  Tertinggi  Pada  Tahun  2021,  Naik  23%  Dari  Singapura:  Laporan PBB”.
Artikel
dipublikasikan pada 11 Februari 2022,
https://ilkom.fbis.amikompurwokerto.ac.id/aplikasi-paten-global-melonjak-ke-rekor- tertinggi-pada-tahun-2021-naik-23-dari-singapura-laporan-pbb/  diakses  pada  20  April 2024
PwC Indonesia. “Pasar Swasta diperkirakan tumbuh menjadi $ 4,9 triliun secara global pada 2025 dan berkontribusi sebesar 10% dari dana kelolaan global”. https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2021/indonesian/pasar-swasta- diperkirakan-tumbuh-pada-2025.htmldiakses pada 20 April 2024
Sandi,  Meidy  Yanto,  Muhammad  Hadin  Muhjad,  dan  Ahmad  Syaufi.  “Kekayaan  Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero”. Notary Law Journal 2 , no. 3 (2023): 181-202 , https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Cet. 2. Jakarta: UI Press, 2019.
Subekti,  R.,  dan  R.  Tjitrosudibio,  ed. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata:  Burgerlijk Wetboek  Dengan  Tambahan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Undang-Undang Perkawinan . Cetakan 43. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
Suhendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Press, 2013.
Sukmasari, Dahliana. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an”, At- Tibyan:  Journal  of  Qur’an  and  Hadis  Studies 3,  no.  1  (2020):  1-16, https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15
Tanriawan,  Florensya  Octavia,  Nurini  Aprilianda,  dan  Hariyanto  Susilo.  “Urgensi  Pesero Komanditer  Memberi  Persetujuan  kepada  Pesero  Pengurus  dalam  Melakukan Tindakan  Kepemilikan”. Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  2  (2023):  512-524, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7072
Tierney,  Brian.  “Permissive  Natural  Law  and  Property:  Gratian  to  Kant.” Journal  of  the History of Ideas 62, no. 3 (2001): 381–99. https://doi.org/10.1353/jhi.2001.0031. Utami,  Fitri,  Dini  Maulana  Lestari,  dan  Khaerusoalikhin.  “Analisis  Kristis  Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam.” Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah 19, no. 2 (2020): 133– 45. https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330.