## TINJAUAN YURIDIS NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Oleh:
Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu 1)
Utusama Ndruru 2)
Jaminuddin Marbun 3)
Alusianto Hamonangan 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail: alfondeziliwu@gmail.com 1)
utusndrr@gmail.com 2)
jaminuddinmarbun@yahoo.co.id 3)
alusiantoh710@gmail.com 4)

## ABSTRACT
The  presence  of  Industry  4.0  and  entering  Society  5.0  has  made  a  huge  contribution  to  the birth  of  a  new  type  of  asset,  namely  digital-based  assets.  It  is  undeniable  that  there  is increasing interest  in NFTs. Internationally traded NFT  transactions are making  them even more  popular.  But  on  the  other  hand,  NFTs  are  also  often  used  by  third  parties  to commercialize  artists'  works  without  the  artist's  permission.  As  NFTs  develop,  there  are many activities related to NFT transactions, so it is necessary to have legal instruments that can  regulate  NFTs.  So  in  this  study  the  author  wants  to  examine  how  NFT  is  regulated  in Indonesian  positive  law  with  the  title:  "Juridical  Review  of  Non-Fungible  Tokens  (NFT) From the Legal Aspects of Property and Intellectual Property Rights".
Keywords: NFT, Property Law, Intellectual Property Rights

## ABSTRAK
Hadirnya  Industri  4.0  dan  memasuki Society 5.0  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar terhadap lahirnya jenis aset baru, yaitu aset-aset yang berbasis digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tingginya minat terhadap NFT. Transaksi NFT yang diperdagangkan  secara internasional  membuatnya  semakin  populer.  Namun  disisi  lain,  NFT  juga  sering  digunakan oleh  pihak  ketiga  untuk  mengkomersialisasi  karya  seniman  tanpa  izin  seniman  tersebut. Seiring  perkembangan  NFT,  ada  banyak  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  transaksi  NFT sehingga  diperlukan  adanya    perangkat  hukum  yang  dapat  mengatur  NFT.  Maka  dalam penelitian  ini  penulis  inggin  mengakji  bagaimana  pengaturan  NFT  dalam  hukum  positif Indonesia dengan judul : “Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual”.
Kata Kunci: NFT, Hukum Benda, Hak Kekayaan Intelektual

## 1.   PENDAHULUAN
Saat  ini,  perkembangan  digitalisasi yang semakin masif telah banyak menpengaruhi  kehidupan  manusia  dalam struktur  sosial  dan  ekonomi  dunia. Teknologi  mengambil  peran  penting  yang
tidak  bisa  dipisahkan  dari kehidupan manusia modren. Munculnya berbagai tren digitalisai  seakan  memberi  ruang  untuk terciptanya era bisnis yang baru. Salah satu tren  yang sedang ramai di perbincangakan belakangan ini adalah NFT yang
Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu 1), Utusama Ndruru 2), Jaminuddin Marbun 3), Alusianto Hamonangan 4)
merupakan  singkatan  dari Non  Fungible Token yang  selanjutanya  dalam  penulisan penelitian ini ditulis NFT
Sederhananya,  NFT  adalah  token digital  yang  didukung  oleh  teknologi blockchain sama  seperti  Bitcoin.    Namun,
NFT  juga  mewakili  file  digital  unik berlawanan  dengan  satuan  mata  uang  dan file  digital  ini  biasanya  berbentuk  karya seni  visual, Graphics  Interchange  Format (GIF),  file  audio,  atau  yang  serupa. Sebagai  aset  digital  pada  teknologi blockchain NFT memiliki kode identifikasi  dan  metadata  yang  unik  serta berbeda  satu  sama  lain  ( one  of  the  kind ).
Dapat    juga  diartikan  sebagai aset computerized
(digital)
yang merepresentasikan bermacam-macam barang  berwujud  maupun  yang  tidak berwujud  dan  juga  dianggap  unik.  Sama seperti  instrumen  investasi  maupun  aset pada  umumnya,  NFT  memiliki  nilai melalui mekanisme pasar ( market platfrom ).  Faktor pengerak  utama  harga NFT    dipengaruhi  dari  tingkat  permintaan dan penawaran dari NFT tersebut.
Dihimpun  dari  berbagai  informasi, NFT  telah  ada  sejak  tahun  2012.  Namun pada saat itu, NFT belum sepopuler seperti sekarang. Keberadaan NFT semakin populer setelah kehadiran NFT Cryptopunks dan  permainan Cryptokitties serta adanya keterlibatan sebagian selebriti
dan  seniman  digital.  Kehadiran  NFT merupakan  cara  yang  efisien  dan  efektif untuk  membeli  dan  menjual  karya  seni dalam  bentuk  digital.  Ada  dua  kata  kunci untuk memahami NFT yaitu Non-Fungible dan Token . Pertama kata fungible , diartikan  sebagai  kemampuan  suatu  aset digital atau non digital untuk dapat ditukar atau diganti dengan aset sejenis mempunyai  nilai  yang  sama  (misalnya uang kertas pecahan Rp.1000 dapat ditukar dengan dua uang koin pecahan Rp.500 dan Bitcoin ditukar dengan United State Dolar Tether (USDT).
Kata  Token  diartikan  sebagai  aset digital  berupa  barang,  layanan,  maupun bentuk  nilai  lainnya.  Catatan  ini  berisi tentang  siapa  pencipta,  harga,  dan  histori kepemilikan.  Secara  garis  besar,  NFT merupakan  sebuah  aset  digital  yang berkembang  pada cryptocurrency dan blockchain .  Walau  pun  demikian  baik  itu tujuan,  bentuk,  serta  penggunaan  NFT berbeda dari cryptocurrency seperti Bitcoin , Ethereum atau Ripel (XRP).
Dalam  prosesnya  NFT  hanya  dibuat  satu ( one  of  the  kind )  untuk  mewakili  aset tertentu  dan  karna  nilainya  yang  tidak sepadan  membuat  NFT  tidak  dapat ditukarkan maupun diperdagangkan dengan  NFT  yang  (NFT  tidak  dapat ditukar dengan Bitcoin karena NFT bukan mata uang yang memiliki sifat fungible ).

## 2 TINJAUAN PUSTAKA
Subjek hukum dalam hukum perdata,  yaitu  badan  hukum  dan  pribadi atau orang perorang dan adanya objek hak yang  dikenal  dengan  sebutan  “benda”. Sistematika  hukum  perdata  di  Indonesia mengartikan  benda  sebagai  semua  objek hak  yang  dapat  menjadi  objek  hak  milik, baik  berupa  benda  berwujud  maupun benda  tidak  berwujud,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  499  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Pasal 507
KUH Perdata
mendefenisikan  hak  milik  adalah  hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan  dengan  leluasa,  dan  untuk berbuat  bebas  terhadap  kebendaan  itu dengan  kedaulatan  sepenuhnya,  asal  tidak bertentangan  dengan  undang-undang  atau peraturan  umum  yang  ditetapkan  oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya,  dan  tidak  mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan  hak  itu  demi  kepentingan umum  berdasar  atas  ketentuan  undang- undang dan dengan pembayaran ganti rugi.
Dalam  KUH  Perdata  terdapat pembagian benda yaitu:
a.  Benda  berwujud  dan  tidak  berwujud (Pasal 503 KUH Per)
Benda berwujud adalah semua barang berwujud  yang  dapat  ditangkap  dengan panca  indera,  sedangkan  benda  tidak berwujud  ada  lah  beberapa  hak  tertentu yang  dapat  dijadikan  objek  hak  milik, seperti  hak  atas  bunga,  perutangan, penagihan, dan sebagainya.
b.   Benda  bergerak  dan  tidak  bergerak
(Pasal 504 KUH Per)
Menurut  Pasal  509  KUH  Perdata benda  bergerak  adalah  setiap  benda  yang menurut  sifatnya  dapat  berpindah  sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangakan benda  yang  tidak  bergerak  adalah  benda- benda  yang  karena  sifatnya  tidak  dapat berpindah  atau  dipindahkan.    Untuk pengertian  mengenai  benda  berwujud, sistem  hukum  Perdata  Indonesia  membagi dalam  pengertian  benda  bergerak,  seperti mobil, radio, jam tangan, televisi, termasuk  juga  dalam  pengertian  ini  ialah beberapa  hak  atas  benda  tak  berwujud. Disamping  itu  ada  pengertian  benda  tak bergerak,  meliputi  tanah  dan  segala sesuatu  yang  melekat  di  atasnya,  seperti bangunan  permanen  dan  tanaman,  serta mesin-mesin  pabrik  yang  tertanam  dan dipakai secara tetap.
Lahirnya    konsep  kekayaan  pada karya-karya  intelektual  manusia  akhirnya menciptakan  kebutuhan  untuk  melindungi atau  mempertahankan  kekayaan  tersebut.
Pada waktunya, akan mewujudkan konsepsi  perlindungan  hukum  terhadap kekayaan intelektual ( Intellectual Property ),  termasuk  di  pengakuan  hak terhadapnya. Pada hakikatnya HKI dikategorikan sebagai hak milik perseorangan  yang  sifatnya  tak  berwujud (intangible ).

## 3.   METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Sifat  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian yang  hanya  semata-mata  melukiskan keadaan  objek  atau  peristiwanya  tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  skunder,  yang bersumber dari kepustakaan ( library research ),  Data  diperoleh  melalui  teknik mengumpulkan,  membaca,  serta  mengkaji peraturan perundang-undangan, buku- buku,  literatur-literatur,  jurnal,  makalah, surat  kabar,  dan  dari  internet  yang berhubungan  dengan Non  Fungible  Token (NFT).
Sumber  data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang    berupa  bahan  hukum  primer,  bahan
hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier yang diperoleh melalui:
1.  Bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundang-undangan.
2.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  berupa buku  bacaan  yang  relevan  dengan penelitian ini
3.  Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia,  bahan  dari  internet,
bibliografi dan sebagainya

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.   NFT dari Aspek Hukum Benda

## 1.  NFT Sebagai Benda
Pengertian  benda  ( zaak )  secara yuridis  menurut  Pasal  499  KUH  Perdata adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  di  haki atau  menjadi  objek  hak  milik.  Jadi menurut  undang-undang,  benda  adalah segala  sesuatu  yang  dapat    di  jadikan sebagai  HaKI  atau  yang  dapat  dimiliki. Sehinga  segala  sesuatu  yang  tidak  dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian  benda,  seperti  bulan,  matahari, bintang, laut, udara, dan lain-lain.
Sejalan  dengan  uraian  tersebut hubungan  dengan  NFT  dan  benda,  maka dapat di simpulkan bahwa NFT merupakan benda.  Walaupun  dalam  pengertian  benda tidak  ada  frasa  atau  kalimat  yang  memuat objek  atau  NFT  sebagai  kategori  benda,
namun  NFT  sendiri  dapat  dimiliki  dengan mengontentifikasi hak dan kepemilikannya melalui  teknologi blockchain pada  buku besar ( ledger ).
Dalam  pasal  503  KUH  Perdata, benda  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua, yaitu  benda  berwujud  dan  benda  tidak berwujud ( lichamelijke zaken- onlichamelijke  zaken ).    Lalu,  berdasarkan ketentuan  Peraturan  Pemerintah  No.  80 Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik,  menjelaskan  definisi frasa  “barang”,  yang  berbunyi:  “Barang adalah  setiap  benda,  baik  berwujud maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak maupun  tidak  bergerak,  baik  dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha”.
NFT  sendiri  tidak  memiliki  bentuk fisik  secara  nyata  atau  dapat  disebut sebagai underlying  asset .  Karena,  diakses melalui  perangkat  elektronik smartphone , personal  computer ,  maupun cloud serta dapat  dikendalikan  pada  seluruh  tempat yang memiliki koneksi internet.
Di Indonesia sendiri NFT dikategorikan  dalam  aset  kripto  sebagai komoditi  yang  tidak  berwujud  sesuai dengan  Perbappebti  5/2019,  dimana  NFT memiliki unsur sebagai  komoditi  yang tak
berwujud  dalam  bentuk  aset  digital, menggunakan  kriptografi,  jaringan peer- to-peer ,  buku  besar  yang  terdistribusi, untuk  mengatur  penciptaan  unit  baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan  transaksi  tanpa  campur tangan pihak lain.
Berdasarkan Pasal 509 KUH Perdata  barang  bergerak  karena  sifatnya adalah  barang  yang  dapat  berpindah sendiri  atau  dipindahkan.  Sebagai  aset digital,  data  pemegang  aset  kripto  juga disimpan  secara  digital.    NFT    disimpan pada  perangkat  elektronik  dan  server,  dan dapat  ditransmisikan  dari  satu  dompet  ke dompet lainnya melalui jaringan elektronik dan  internet. Wallet adalah  media  yang dipergunakan  untuk  menyimpan  aset kripto baik berupa koin atau token. Sesuai dengan  ketentuan  Pasal  509  KUH  Perdata dapat  dikatakan    bahwa  NFT  juga merupakan benda bergerak.
Sehingga berdasarkan uraian penjelasan diatas tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  NFT  di  kategorikan sebagai benda yang berdasarkan karakteristik dan cara penggunaannya NFT merupakan  benda  bergerak  dan  tidak berwujud.

## 2.  NFT Sebagai Hak Milik
Istilah hak  milik  terdiri  dari  dua kata  yaitu  “hak”  dan  “milik”.  Hak  adalah
Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu 1), Utusama Ndruru 2), Jaminuddin Marbun 3), Alusianto Hamonangan 4)
peranan  seseorang  atau  suatu  pihak tertentu  (pemegang  hak)  yang    bertindak terhadap  sesuatu  objek  yang  menjadi haknya   kepada  orang lain.  Jadi  hak milik dapat diartikan sebagai  peranan seseorang atau  suatu  pihak  tertentu  untuk  memiliki sesuatu,  serta  bertindak  atas  sesuatu  yang menjadi  miliknya.  Sedangkan  milik,  yaitu segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki,  baik material  maupun  immaterial,  yang  secara sederhana  disebut  kebendaan.  Dengan demikian objek hak milik adalah kebendaan  yang  meliputi  benda an  sich , maupun  segala  sesuatu  lain  yang  dapat disamakan  dengan  benda,  misalnya  aliran listrik,  atau  hasil  karya  sebagaimana disebut hak milik intelektual .
Sebelumnya disebutkan bahwa NFT adalah benda tidak berwujud (immaterial)  yang  tidak  dapat  diraba secara  langsung.  Oleh  karena  itu  NFT berbentuk  benda  immaterial  itu  sendiri dapat  menjadi  objek  suatu  hak  milik. Dalam Pasal 584 KUH Perdata disebutkan bahwa:  “Hak milik atas  suatu benda tidak dapat  diperoleh  dengan  cara  lain  tanpa melainkan  dengan  pemilikan,  karena perlekatan,  karena  daluwarsa,  karena perwarisan,  baik  menurut  undang-undang maupun  menurut  surat  wasiat  dan  karena penunjukkan  atau  penyerahan  berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan  hak  milik,  dilakukan  oleh
seorang  yang  berhak  berbuat  bebas terhadap benda itu”.
Dari  penjelasan  tersebut,  selain penciptaan  salah  satu  cara    memperoleh hak  milik  atas  suatu  benda  adalah  melalui penyerahan  ( overdracht  atau  levering ).
Apabila  dilihat  penggunaan  NFT,  tidak hanya  digunakan  selayaknya  benda  pada umumnya, namun dapat dijadikan investasi  dapat  diperjual  belikan.  Didalam dunia  investasi  NFT  salah  satunya diperdagangkan dalam bentuk digital. NFT yang dikategorikan sebagi aset Aset Kripto yang  diperdangankan  di  bursa  berjangka komoditi.  Kegiatan  dalam  transaksi  jual- beli  terhadap      NFT  ini    menunjukkan bahwa  NFT  dapat dijadikan sebagai  objek hak  milik  karena  suatu  cara  untuk  dapat memperoleh  hak  milik  atas  suatu  benda dengan  melalui  penyerahan  yang  berdasar pada  alas  hak  ( rechstitel )  ,  salah  satunya adalah  melalui  jual-beli.  kepemlikan  NFT bersifat mutlak, pembeli merupakan pemilik tunggal dari aset yang ia dibeli

## B.      NFT  Dari  Aspek  Hak  Kekayaan Intelektual
1.  Hak Cipta Pada NFT
Hak  Cipta  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta. Dalam Pasal 1 UUHC, mendefenisikan  Hak  Cipta  adalah  “hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara
otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan  sesuai  dengan    peraturan perundang-undangan”.
Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang  menerima  hak  tersebut  secara  sah dari  Pencipta,  atau  pihak  lain  yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah ( Pasal 1 ayat 4 UUHC)
Kepemilikan  dari  NFT  bukan berarti  kepemilikan  atas  karya  yang diwakili  NFT  tersebut.  Misalnya,  saat membeli  sebuah  representasi  lukisan, bukan  berarti  pembeli  mempunyai  hak untuk  memamerkan  dan  memperbanyak lukisan  tersebut.  Namun,  hak  cipta  untuk menambah  atau  mereproduksi  aset  NFT tetap  ada  pada  pembuat  NFT.  Pencipta lukisan  tersebut  memiliki  hak  kekayaan intelektual  yang  mengizinkan  pembeli untuk  membuat  salinan,  cetakan,  atau karya  turunan  dari  lukisan  tersebut. Kecuali jika ada perjanjian pengalihan hak cipta antara pencipta dan pembeli segingga menjadi pencipta aslinya.
Hak Cipta merupakan hak eksklusif  yang  terdiri  atas  hak  moral  dan hak  ekonomi.  Pasal  9  ayat  (1)  UUHC menjelaskan  Pencipta  atau  Pemegang  Hak
Cipta  sebagaimana  memiliki  hak  ekonomi untuk  meiakukan:  penerbitan  Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentukny; penerjemahan Ciptaan;
pengadaptasian,  pengaransemenan,  atau pentransformasian Ciptaan;
Pendistribusian  Ciptaan  atau  salinannya; pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan;
penyewaan Ciptaan.
Dari  ketentuan  atass  pasal  tersebut dapat  dipahami  bahwa  yang  memiliki  hak ekonomi untuk menerbitkan dan menggandakan  ciptaan  adalah  pemegang hak  cipta,  apabila  orang  lain  ingin menggandakan  hasil  ciptaan  pihak  lain menurut  Pasal  9  ayat  (2)  UUHC  orang tersebut  perlu  mendapatkan  izin  terlebih dahulu  dari  pencipta  atau  pemegang  hak cipta.  Maka  pendaftaran  HKI  pada  item- item  yang  diperjual  belikan  sebagai  objek NFT  dapat  melindungi  hasil  karya  yang telah  dibuat  oleh  penciptanya  serta  dapat memberikan  sanksi  kepada  pihak  yang melanggar HKI. Dan memberikan keuntungan  bagi  pembuat  atau  pencipta suatu hasil karya yang dijual

## 2.  Merek Dan NFT
Pasal  1  ayat  1  UU  No.  20  Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,  mendefenisi  .  Merek  adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis
Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu 1), Utusama Ndruru 2), Jaminuddin Marbun 3), Alusianto Hamonangan 4)
berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf, angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2 (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga)  dimensi, suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2 (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau  jasa.  Muncul  hak  yang  bersifat ekslusif  bagi  pemilik  merek.  Pasal  1  ayat (5) UU MIG menyatakan Hak Atas Merek adalah    hak  ekslusif  yang  diberikan  oleh negara kepada pemik merek yang terdaftar untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan mengunakan  sendiri  merek  tersebut  atau memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya.
Bisnis dan individu masih mencoba mencari  cara  untuk  menggunakan  NFT untuk  mempromosikan  merek  mereka. Setelah  bertahun-tahun  dianggap  tidak relevan, dinamika saat ini NFT mengejutkan  sejumlah  orang.    Efeknya adalah  orang  lain  mendapat  keuntungan dari kekayaan mereka, seperti dalam kasus Nike  dengan  StockX.  Sengketa  tersebut berkaitan  dengan  tuduhan  pemasaran produk Non  Fungible  Token (NFT)  dari sepatu Nike. Imbasnya, konsumen menjadi bingung,  khususnya  di  tengah  popularitas NFT  yag  harganya  terus  naik  dengan syarat  pembelian  serta  kepemilikan  yang tidak  jelas.  Dilansir  dari Hypebeast ,  Nike
mengklaim  bahwa  situs  jual  beli sneaker dan  pakaian  tersebut  telah  melanggar merek dagangnya.
Sebagai  identifikasi  barang  atau jasa  yang diproduksi  atau didistribusi oleh sebuah  perusahaan  pendaftaran  merek memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif  merek  tersebut.  Pemilik  merek terdaftar berhak dalam melarang pihak lain menggunakan  merek  mereka  tanpa  izin. Apabila  objek  yang  digunakan  dalam transaksi  jual  beli  NFT  tidak  dilindungi dengan  hak  kekayaan  intelektual  bisa  saja objek  NFT  tersebut  dipergunakan  oleh pihak  lain  atau  bahkan  gambarnya  ditiru dan  diperbarui  oleh  pihak  lain.  Pada dasarnya obyek NFT yang dapat didaftarkan merek antara lain dapat berupa angka, kata, huruf, logo, gambar, dan juga susunan  warna,  hal  ini  didasarkan  pada ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020    Tenang  Cipta  Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016    Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.

## 5.   SIMPULAN
1.  NFT  dapat  dikategorikan  sebagai benda  menurut  kententuan  Pasal  499 KUH Perdata. Di mana NFT merupakan  suatu  yang  dapat  dikuasai dan  dimilik  oleh  orang  perorang
maupun  badan  hukum  dan  memiliki nilai  ekonomi.  Hak  milik  itu  sendiri berdasarkan  Pasal  570  KUH  Perdata. Kepemilikan  pada  NFT  dicatat  di buku  besar  digital  pada  teknologi blokchain Sehingga  sesuai  dengan aturan  tesebut  NFT  dilekati  Hak Milik.  NFT  sebagai  Aset  digial  juga memiliki  karakteristik  sebagai  benda tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan  Pasal  507  KUH  Perdata
dapat  dikatakan    bahwa  NFT  juga merupakan  benda  bergerak.  Karena NFT  disimpan  dalam  server  dan perangkat elektronik dan dapat dibawa serta dipindahkan
2.   Dalam  karya  NFT,  pemegang  hak cipta  dan  pemiliknya  tidak  harus orang  yang  sama,  karena  pemegang hak  cipta  dapat  mendistribusikan karya  NFT  kepada  pihak  lain  melalui smart  contract .  Oleh  karena  itu,  hak cipta  dan  hak  milik  merupakan kepemilikan  yang  berbeda.  Hak  cipta tetap  melekat  pada  pencipta  namun hak  milik  dapat  diahlikan  memlaui perdagangan  jual  beli.  Walaupun teknologi  NFT  menjanjikan  keaslian dan ketertelusuran karya, untuk
menghindari pelanggaran hak-hak dari pencipta dan pemilik namun, bukanlah sebagai  bukti  yang  utama  pada  saat
terjadi  sengketa  HKI  terhadap  NFT. Sehingga,  perlu  didaftarkan  pada suatu badan resmi dalam hal ini Dirjen HKI

## 6.   DAFTAR PUSTAKA

## A.   Buku-Buku
Beckman,March, The Comprehensive Guide NFTs Digital Artwork Blockchain Technology , Skyhorse Publishing, Amerika Serikat:2021
Sugiharto,  Alexander,  Muhammad  Yusuf Musa,  Mochamad  James  Falahuddin, NFT  &  Metaverse  Blockchain,  Dunia Virtual  &  Regulasi, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi
Indonesian  Legal  Study  For  Crypto Aset And Blockchain, Jakarta, 2022
Rahmatullah,  Indra, Aset  Hak  Kekayaan Intelektual  Sebagai  Jaminan  Dalam Perbankan ,  Deepublish,  Yongyakarta, 2015
Tutik,  Titik  Triwulan, Hukum  Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional , Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018
Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual  Suatu  Pengantar,  P.T Alimni, Bandung :2022
Max,  Boli  sabon, Pendekatan  Dogmatik Hukum  Dan  Teori  Hukum  Terhadap Fungsi  Sosial  Hak  Milik  Dalam
Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu 1), Utusama Ndruru 2), Jaminuddin Marbun 3), Alusianto Hamonangan 4)

## Konteks  Negara  Hukum  Pancasila ,
Universitas  Katolik  Indonesia  Atma jaya, Jakarta, 2019

## B.   Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  nomor  28  tahun  2014 tentang Hak Cipta
Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun 2019  Tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset Kripto  ( Crypto  Asset )  Di  Bursa
Berjangka
Peraturan  Pemerintah  No.  80  Tahun  2019 tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  perubahan  atas Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi
Geografis