## ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DENGAN PENDEKATAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF (STUDI PADA DESA DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR)
Rahmi Sari* 1 , Mirna Indriani *2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : indriani_mirna@yahoo.com *2

## Abstrak
Performance  measurement  is  a  method  or  device  used  to  record  and  assess  the  achievement  of  implementing  the activities  based  on  the  goals,  objectives  and  strategies.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  financial performance and seen from the aspect economic, efficiency and effectiveness and to know non-financial performance seen from the aspect of achieving the goals felt by the community. This Study uses primary data from the results of village and community aparatusinterviews and uses secondary data in the form of Accountability Report Realization Implementation  Budget  Revenue  and  Expenditure  Village.  The  result  showed  that  the  measurement  of  financial performance using the concept of value for money is considered unsuitable to measure the financial performance of village  local  government.  Meanwhile,  non-financial  performance  measurement  result  based  on  the  priority  use  of village development funds have been successfully achieved by the village goverment, while the priority of the use of village  government.  Overall  the  are  still  some  villages  that  do  activities  in  the  field  of  the  development  and community empowerment beyond the priority of the use of village funds that have been set.
Keywords: Peformance, Indicator performance, Village Funds

## 1. Pendahuluan
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  disebutkan  bahwa  desa  merupakan kesatuan  masyarakat  yang  berdasarkan  hukum memiliki  batas  wilayah  dan  wewenang  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat,  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dari  segi  politis  undang-undang  ini  memberikan sebuah  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan  yang  disebut  dengan  otonomi  desa (Husna dan Abdullah, 2016).
Otonomi desa merupakan kewenangan bagi desa dalam  mengatur  kepentingan  masyarakat  sesuai dengan  prakarsa  yang  ada  (Sulumin,  2015).  Dengan adanya  otonomi  desa  memberikan  kesempatan  yang lebih  besar  bagi  desa  untuk  mengurus  tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup masyarakat  desa  dan  dapat  mengurangi  permasalahan
seperti  kesenjangan  antar  wilayah,  kemiskinan  serta masalah sosial budaya lain dapat diminimalisir (BPKP, 2015).
Pemerintah  desa  dituntut  untuk  lebih  mandiri dalam  mengelola  pemerintahan  dan  berbagai  sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan  dan  kekayaan  milik  desa.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pasal  9 mengelompokkan 3 struktur pendapatan desa.
Tabel 1
Sumber Pendapatan Desa No Struktur Pendapatan Desa 1 Pendapatan Asli Desa
2 Pendapatan Transfer
Dana Desa (DD)
Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota (BHPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/kota
3 Pendapatan Lain-Lain
Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2014
Salah  satu  sumber  pendapatan  desa  yang diatur dalam UU Desa adalah Dana Desa. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pengalokasian dana desa yang merupakan  amanat  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014  tentang  Desa  serta  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber  dari  APBN  (Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia).  Dana  desa  di  transfer  melalui Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)
kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan  masyarakat  (Peraturan  Pemerintah Nomor  22  Tahun  2015).  Namun,  sebelumnya  desa juga  sudah  mendapat  dana  transfer  yang  disebut Alokasi Dana  Desa (ADD) yang diterima dari APBD Kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Tabel 2

## Perkembangan Dana ke Desa tahun 2015-2016
Penerimaan 2015 2016 Kenaikan DD 20.766 46.982 126.24 % ADD 33.835 35.455 4.79 % Bagi Hasil PDRD 2.650 2.899 9.39 % Total 57.251 85.336 49,06 % Sumber: Kementerian Keuangan
Perkembangan  dana  yang  ditransfer  ke  desa terus  mengalami  peningkatan.  Peningkatan  jumlah anggaran  yang  di  transfer  ke  daerah,  termasuk  dana desa  sesuai  dengan  komitmen  presiden  untuk mempercepat  pembangunan  dari  desa,  penguatan daerah  dalam  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat. Provinsi Aceh merupakan provinsi ketiga
penerima  anggaran  Dana  Desa  terbesar  di  Indonesia setelah  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur.  Jumlah anggaran  dana  desa  yang  diterima  pemerintah  Aceh tahun 2016 sebesar 3,8 trilliun atau 8 persen dari total dana  desa  yang  dianggarkan  oleh  pemerintah  pusat. Dana desa tersebut akan dibagikan kepada 6.474 desa yang ada di seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh.
Sumber: www.acehterkini.com
Grafik 1.2 Dana Desa Provinsi Aceh Tahun 2016
0 100000000 200000000 300000000 400000000 500000000 600000000 Ac eh U ta ra Pi di e
Bi re un Ac eh B es ar Ac eh T im ur Ac eh T en gg ar a Ac eh B ar at Ac eh T en ga h Ac eh S el at an
Be ne r M er ia h Pi di e Ja ya N ag an R ay a Ac eh T am ia ng Ac eh Ja ya
Si m eu lu e G ay o Lu es Ac eh B ar at D ay a Ac eh S in gk il Ba nd a Ac eh Su bu ss al am Lh ok se um aw e La ng sa Sa ba ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

## Dana Desa Provinsi Aceh Tahun 2016
Jumlah Desa DD DD per Desa
Besarnya jumlah dana yang diterima oleh setiap desa menuntut kepala desa dan perangkatnya memiliki kecakapan  dalam  membelanjakan  dan  membuat laporan pertanggungjawaban. Kinerja pemerintah desa dalam  pengelolaan  keuangan  desa  tentunya  harus dimulai  dimulai  dengan  suatu  perencanaan  berupa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  (RPJMDesa)  yang  merupakan  dokumen perencanaan  untuk  periode  enam  tahun.  Dari RPJMDes ini kemudian diturunkan menjadi dokumen tahunan  yang  dituangkan  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDesa).  RKPDesa  menjadikan satu-satunya  dokumen  untuk  menyusun  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  sebagai dasar  pengambilan  kebijakan  berkaitan  dengan anggaran,  penentuan  prioritas  program/kegiatan  dan menjaga  kesesuaian  antara  program  jangka  panjang dan  jangka  pendek  sebagaimana  visi  dan  misi  desa. APBDesa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa akan  menjadi  pedoman  pengelolaan  keuangan  pada satu  tahun  anggaran  yang  dimulai  pada  tanggal  1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan (Murtiono, 2016).
Selain  itu,  kinerja  pemerintah  desa  juga mencakup dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala  desa  wajib  menyampaikan  laporan  realisasi pelaksanaan  APBDesa  berupa  laporan  semester pertama dan laporan semester akhir. Selain itu, kepala desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan  tersebut  disampaikan kepada  bupati/walikota melalui  camat  paling  lambat  satu  bulan  setelah  akhir tahun  anggaran  berkenaan  yang  menggambarkan kinerja  perangkat  desa  dalam  mengelola  keuangan, temasuk didalamnya pengelolaan dana desa.
Kinerja didefinisikan sebagai perkiraan mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  dalam menjalankan  sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi  organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu  organisasi  (Bastian,  2006:274).  Pengukukuran kinerja  merupakan  alat  untuk  mengukur  kesuksesan organisasi (Mahmudi, 2011:12), mengukur kesesuaian realisasi  dengan  tujuan  yang  ditetapkan  (Wonda, 2016). Oleh karena itu, kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari sisi keuangan saja tetapi juga dari sisi non keuangan.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  (Diana,  2008)
bahwa  model  pengukuran  kinerja  terutama  di  sektor publik  dapat  digolongkan  dalam  dua  model.  Pertama, One-dimensional  Model yang  mengukur  kinerja melalui indikator keuangan berdasarkan informasi dari laporan  keuangan.  Kedua, Multiple-dimensional Model mengukur  kinerja  berdasarkan  tujuan  dari organisasi sektor publik.
Pengukuran  kinerja  melalui  indikator  keuangan (one-dimensional model) pada organisasi sektor publik dapat  dilihat  berdasarkan  informasi  laporan  keuangan dengan  memperhatikan  prinsip  ekonomi,  efektivitas dan  efisiensi (value  for  money) .  Mahmudi  (2011:20) medefinisikan value  for  money sebagai  penghargaan atas  nilai  uang,  hal  ini  berarti  bahwa  setiap  rupiah harus  dihargai  secara  layak  dan  digunakan  sebaik- baiknya. Beberapa penelitian yang telah menggunakan konsep value  for  money dalam  pengukuran  kinerja keuangan  pemerintah  diantaranya  adalah  penelitian Kurrohman  (2013),  Liando  et  al.  (2014),  Putra  dan Wirawati  (2015),  Ropa  (2016).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengukuran  kinerja  dengan konsep value  for  money telah  mampu  mengukur kinerja keuangan pada sektor pemerintah daerah.
Sementara pengukuran kinerja melalui indikator  non-keuangan (multiple-dimensional  model) pada  pemerintah  desa  dapat  dilihat  dari  tujuan  yang ingin  dicapai  dari  perumusan  RKPDesa.  Adapun prioritas  dalam  menetapkan  program  pembangunan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap  kebutuhan masyarakat desa dengan tetap berpedoman pada peraturan menteri desa  dan  peraturan  kabupaten/kota.  Beberapa  peneliti yang  telah  menggunakan  pencapaian  tujuan  dalam mengukur  kinerja  non-keuangan  pmerintah  daerah adalah  penelitian  Diana  (2008),  Zhonghua  dan  Ye (2012).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa mengukur  kinerja  berdasarkan  tujuan  dari  organisasi publik marupakan metode yang tepat untuk mengukur kinerja non-keuangan. Kinerja organisasi sektor publik yang  bersifat  multidimensional  menyebabkan  kinerja tidak cukup diukur hanya dari sisi keuangan, sehingga perlu  adanya  ukuran  non-keuangan  yang  dapat mencerminkan besarnya output yang dihasilkan.
Namun berbeda dengan penelitian ini, jika hasil penelitian  sebelumnya  dilakukan  pada  pemerintah daerah, penulis melakukan penelitian pada pemerintah desa.  Kecamatan  Ingin  Jaya  merupakan  salah  satu kecamatan  di  Kabupaten  Aceh  Besar,  Provinsi  Aceh.
Kecamatan Ingin Jaya terletak di antara Blang Bintang dan Sibreh. Luas keseluruhan kecamatan Ingin Jaya ± 73,68 km yang dihuni oleh ± 30.180 penduduk dari 6 mukim  yang  tergabung  dalam  50  desa.  Kecamatan Ingin  Jaya  sudah  menerima  transfer  dana  desa  sejak tahun  2015  yang  prioritas  penggunaannya  digunakan untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat (Wikipedia).
Permasalahan  yang  sering  muncul  dalam pengelolaan  keuangan  desa  di  kecamatan  Ingin  Jaya adalah  sulitnya  pemerintah  desa  menyelesaikan dokumen  perencanaan  sebelum  mengelola  keuangan desa.  Dokumen  perencanaan  yang  harus  disediakan oleh pemerintah desa meliputi RPJMDes, RKPDes dan APBDes.  Selain  itu  beberapa  kegiatan  yang dituangkan  dalam  RKPDesa  pada  kecamatan  ingin Jaya masih belum sesuai dengan prioritas penggunaan dana  desa  sehingga  belum  mampu  menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan jumlah pendapatan yang terus meningkat setiap tahun, tetapi  belum  dikelola  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  untuk  membangun  desa  secara  mandiri dan  berkelanjutan  demi  kesejahteraan  masyarakat seperti  yang  diamanatkan  dalam  Peraturan  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi  Nomor  21  Tahun  2015  tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2016.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui kinerja  keuangan  pemerintah  desa  dilihat  dari  aspek ekonomi,  efektivitas  dan  efisiensi  serta  untuk mengetahui  kinerja  non-keuangan  dilihat  dari  aspek tercapainya  tujuan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat. Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan pertimbangan  bagi  pemerintah  daerah  dalam mengevaluasi  kinerja  pemerintah  desa  dan  hasil penelitian diharapakan dapat mengembangkan literatur-literatur  akuntansi  yang  sudah  ada  dan memperkuat  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan dengan  kinerja  pemerintah  desa  dengan  pendekatan kuntitatif dan kualitatif.

## 2. Kerangka Teoritis

## Pengertian Kinerja
Kinerja (performance) merupakan kuantitas dan kualitas  pekerjaan  yang  diselesaikan  individu, kelompok  atau  organisasi  (Stoner,  1966).  Kinerja individu  dan  kinerja  organisasi  memiliki  keterkaitan
yang  sangat  erat.  Tercapainya  tujuan  organisasi  tidak bisa  terlepas  dari  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh organisasi yang dijalankan oleh setiap individu sebagai pelaku  yang  berperan  aktif  dalam  upaya  mencapai tujuan organisasi (Fitri, 2015).
Menurut  Mangkunegara  (2002:22)  kinerja merupakan  hasil  kerja  baik  secara  kuantitas  maupun kualitas yang diraih seseorang dalam melakukan tugas sesuai  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepadanya, atau  merupakan  gabungan  dari  kemampuan,  usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya (Mahsun,  2007:157).  Pendapat  lain  menganggap kinerja  seseorang  merupakan  keberhasilan  dalam melaksanakan  tugas  dibandingkan  dengan  berbagai kemungkinan,  seperti  ukuran,  hasil  kerja,  target maupun  tujuan  yang  telah  disepakati  bersama  (Rivai dan  Basri,  2005:50),  atau  keberhasilan  dalam melaksanakan  tugas  yang  dibebankan  kepada seseorang  berdasarkan  atas  kecakapan,  pengalaman, kesungguhan dan waktu (Hasibuan, 2009:34).

## Tujuan Pengukuran Kinerja
Sebelum  menjelaskan  tujuan  pengukuran kinerja,  maka  terlebih  dahulu  akan  dibahas makna/definisi  pengukuran  kinerja.  Poister  (2003) mendefinisikan  pengukuran  kinerja  sebagai  proses menerjemahkan, memantau dan menggunakan indikator objektif dari kinerja organisasi dan program secara  teratur,  atau  mengontrol  kegiatan  organisasi sebagai  sarana  untuk  memastikan  bahwa  organisasi mampu  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  Neely et al. (2006).
Adapun  tujuan  dari  pengukuran  kinerja  dapat digunakan  untuk  menilai  kesuksesan  organisasi  dan dapat  juga  digunakan  sebagai  dasar  penyusunan imbalan  atau  sebagai  dasar  penetapan  strategi organisasi dalam rangka menciptakan good governance (Rempowatu  dan  Tirayoh,  2014) . Sementara menurut Mardiasmo (2009:121)
pengukuran kinerja mempunyai tiga tujuan, yaitu:
1) Membantu  memperbaiki  kinerja  agar  kegiatan terfokus  pada  tujuan  dan  sasaran  program  unit kerja;
2) Pengalokasian  sumber  daya  dan  pembuatan keputusan;
3) Mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
 ISSN: 1978-1520

## Indikator Kinerja
Metode  yang  paling  penting  dalam  pengukuran kinerja  adalah  salah  satunya  dengan  menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan (Bastian,  2006:267).  Penggunaan  indikator  kinerja sangat  penting  untuk  mengetahui  apakah  suatu aktivitas  atau  program  telah  dilakukan  secara  efisien dan  efektif  (Mardiasmo,  2009:125)  atau  untuk melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  keseluruhan organisasi (Liu et al., 2016).
Kinerja  dapat  dihitung  dan  diukur  serta digunakan  sebagai  dasar  untuk  menilai  kinerja,  baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap  setelah  kegiatan  selesai  dan  berfungsi (Mokodompit  et  al., 2014).  Dengan  adanya indikator, suatu  oganisasi  mempunyai  wahana  yang  jelas bagaimana  organisasi  tersebut  dikatakan  berhasil atau tidak berhasil dimasa mendatang (Wonda, 2016). Wall dan  Garry  (2014)  mengatakan  bahwa  faktor  yang paling  penting  dalam  pemilihan  indikator  kinerja adalah  adanya  keterkaitan  antara tujuan  strategis,  visi dan  misi  dari  suatu  organisasi.  Selain  itu  indikator kinerja  harus  dicocokkan  dengan  target  yang  telah ditetapkan untuk melihat bagaimana organisasi selama periode berjalan.

## Indikator Keuangan
Liu  et  al.  (2016)  mengelompokkan  indikator kinerja  dari  sisi  keuangan  berdasarkan  kategori  3E yaitu: Efficacy ,  Efisiensi,  efektivitas.  Johnsen  (2005) menyarankan  menggunakan  efisiensi,  efektivitas  dan ekuitas,  di  mana  ekuitas  mungkin  jelas  menjadi kebutuhan eksplisit organisasi publik.
Sementara  di  Indonesia  indikator  untuk pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  dilihat  dari value  for  money yaitu  konsep  pengelolaan  organisasi sektor  publik  berdasarkan  tiga  elemen  utama,  yaitu ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas  (Mardiasmo, 2009:130).  Mahmudi  (2011:20)  medefinisikan value for money sebagai penghargaan atas nilai uang, hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya.
Value for money yang berarti diterapkannya tiga prinsip  dalam  proses  penganggaran  yaitu  ekonomi, efisiensi  dan  efektifitas.  Sehingga  dengan  adanya penerapan  prinsip-prinsip  tersebut,  maka  akan
mengasilkan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan  masyarakat  daerah  setempat  secara ekonomi,  efisien,  efektif,  transparan  dan  bertanggung jawab  (Tambuwun  et  al.,  2014).  Adapun  pengukuran masing-masing indikator dari konsep value for money adalah sebagai berikut:
1) Pengukuran Ekonomi
Konsep  ekonomi  sangat  terkait  dengan  konsep biaya  untuk  memproleh input .  Ekonomi  berarti sumber  daya input hendaknya  diperoleh  dengan harga  lebih  rendah  ( spending  less ),  yaitu  harga yang  mendekati  harga  pasar  (Nordiawan  dan Hertianti,  2010:160).  Secara  matematis  ekonomi merupakan  perbandingan  antara input dengan input  value . Input dalam  hal  ini  adalah  target anggaran,  sedangkan input  value adalah  realisasi anggaran.  Pengukuran  ekonomi  dapat  dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

## Ekonomi =

## 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
2) Pengukuran Efisiensi
Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa  ( output )  yang  dihasilkan  dari  suatu  kegiatan dengan  sumber  daya input yang  digunakan (Nordiawan  dan  Hertianti,  2010:160).  Semakin besar output yang  dihasilkan  dibanding input yang  digunakan,  maka  semakin  besar  tingkat efisiensi  suatu  organisasi.  Secara  matematis, rumus efisiensi adalah sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑥 100%
3) Pengukuran Efektivitas Efektivitas  pada  dasarnya  adalah  tingkat pencapaian  hasil  program  atau  kegiatan  dengan target  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas merupakan  hubungan  antara  keluaran (output) dengan  tujuan.  Suatu  organisasi  sektor  publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Secara  sederhana  pengukuran  efektivitas  dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑥 100%

## Indikator Non-Keuangan
Pengukuran  kinerja  berdasarkan  indikator keuangan  dianggap  tidak  cukup  untuk  mengukur kinerja.  Karakteristik  organisasi  publik  yang  bersifat multidimensional  dikarenakan  organisasi  publik bergerak dalam berbagai wilayah meliputi lingkungan ekonomi,  politik,  kultur,  dan  demografi  (Halim  dan Kusufi, 2012:14) sehingga tidak ada indikator tunggal yang  dapat  digunakan  untuk  menunjukkan  kinerja secara komprehensif.
Indikator  non-keuangan  dapat  dilihat  dari ketercapaian  tujuan  organisasi.  Dalam  organisasi sektor  publik,  manajemen  publik  harus  menentukan beberapa  indikator  kinerja  kemudian  membandingkan target  kinerja  atau  standar  kinerjanya  setelah tercapainya tujuan yang diinginkan (Matei dan Enescu, 2013). Indikator kinerja digunakan sebagai pelaksanaan strategi yang telah ditetapakan dan untuk menilai  tingkat  ketercapaian  tujuan.  Strategi  yang dimaksud meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran.
Dilihat  dari  tujuannya,  organisasi  sektor  publik tentu  berbeda  dengan  sektor  swasta,  pada  sektor swasta  tujuan  utamanya  lebih  menekan  pada  tujuan keuangan  yaitu  untuk  memperoleh  laba  yang maksimal,  sedangkan  pada  organisasi  sektor  publik tujuan  utamanya  adalah  mensejahterakan  rakyat  dan lebih  pada  pemberian  pelayananan  publik,  seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, penegakan hukum, keamanan,  transportasi  publik  dan  penyediaan  barang kebutuhan publik (Halim dan Kusufi, 2012:14).

## Pengelolaan Dana Desa
Dana  desa  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  Tentang  Desa merupakan  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Selanjutnya  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Trasmigrasi nomor  21  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 disebutkan bahwa dana  desa  di  prioritaskan  untuk  mendanai pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang
pelaksanaannya  diutamakan  secara  swakelola  dengan menggunakan  sumber  daya/bahan  baku  lokal,  dan diupayakan  dengan  lebih  banyak  menyerap  tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Dalam  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Trasmigrasi  nomor  5  Tahun 2015  dijelaskan  bahwa  terdapat  dua  prioritas penggunaan  dana  desa,  yaitu  prioritas  dana  desa bidang  pembangunan    dan  prioritas  dana  desa bidang pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa adalah upaya  peningkatan  kualitas    hidup  dan  kehidupan untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat desa.  sedangkan  Pemberdayaan  masyarakat  desa adalah  upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber daya  dengan  menetapkan  kebijakan,  program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan dasar permasalahan  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat desa.

## 3. Metode Penelitian
Desain Penelitian
Desain penelitian adalah bagan untuk pengumpulan, pengukuran dan analisis data berdasarkan  pada  permasalahan  studi  penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016:95). Penelitian ini bersifat deskriptif  kuantitatif  dan  kualitatif  yang  bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memberikan uraian mengenai hasil pengukuran kinerja keuangan dan non- keuangan  pada  pemerintah  desa.  Penelitian  deskriptif merupakan metode yang memungkinkan peneliti untuk dapat  memahami  objek  penelitian  seluas-luasnya (Hidayatsyah,  2010).  Tingkat  intervensi  dalam penelitian  ini  adalah  minimal  dimana  peneliti  hanya mengumpulkan  data  dan  tidak  ikut  dalam  kegiatan organisasi.    Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah organisasi,  yaitu  desa  yang  ada  di  kecamatan  Ingin Jaya  Kabupaten  Aceh  Besar.  Horizon  waktu  dalam penelitian  ini  adalah cross-sectional berupa  data Laporan  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Gampong  Tahun 2016.

## Populasi dan Sampel
Populasi  merupakan  keseluruhan  kelompok orang,  kejadian,  atau  minat  yang  ingin  diinvestigasi
oleh  peneliti  (Sekaran  dan  Bougie,  2016:236). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada  di  kecamatan  Ingin  Jaya  kabupaten  Aceh  Besar yang  terdiri  atas  50  Desa.  Sementara  sampel  dalam penelitian  ini  terdiri  atas  44  desa  ditentukan  dengan menggunakan  tabel  ukuran  sampel  untuk  populasi tertentu (Sekaran dan Bougie, 2016:263).

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer mengacu  pada  informasi  yang  diperoleh  langsung tanpa perantara oleh peneliti pada variabel yang ingin diteliti  untuk  tujuan  khusus  penelitian  (Sekaran  dan Bougie,  2016:111).  Sumber  data  primer  dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  wawancara terstruktur,  untuk  memperoleh  hasil  mengenai  kinerja non-keuangan  pada  pemerintah  desa  di  kecamatan Ingin  Jaya.  Data  sekunder  merupakan  informasi  yang dikumpulkan  dari  sumber  yang  telah  ada  (Sekaran, 2016:113). Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Gampong  Tahun Anggaran  2016,  untuk  memperoleh  hasil  mengenai kinerja  keuangan  pada  pemerintah  desa  di  kecamatan Ingin Jaya.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan  studi dokumentasi.  Wawancara  ditujukan  kepada  perangkat desa dan masyarakat desa. Perangkat desa yang dipilih adalah  mereka  yang  terlibat  dalam  pengelolaan keuangan  desa  atau  disebut  Pelaksana  Teknik Pengelolaan  Keuangan  Gampong  (PTPKG)  yang terdiri  atas  kepala  desa,  bendahara,  sekretaris  dan kepala  urusan.  Sedangkan  narasumber  lainnya  dipilih salah  seorang  masyarakat  untuk  memastikan  program yang  dijalankan  oleh  pemerintah  desa  telah  sesuai dengan  prioritas  kebutuhan  masyarkat.  Sedangkan studi  dokumentasi  diperoleh  dari  arsip  Laporan Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Realisasi  APBG yang dikumpulkan melalui kantor camat Ingin Jaya.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  akan  dibahas  melalui  dua pendekatan,  yaitu  pendekatan  kuantitatif  dan pendekatan  kualitatif.  Pada  pendekatan  kuantitatif akan  dianalisis  dan  dibahas  kinerja  keuangan, sedangkan  pada  pendekatan  kualitatif  akan  dianalisis
dan dibahas kinerja non-keuangan. Jumlah keseluruhan  desa  yang  di  analisis  untuk  mengukur kinerja  keuangan  dalam  penelitian  ini  adalah  34  desa yang sudah
mengumpulkan laporan pertanggungjawaban  pengelolaan  kuangan  desa  tahun 2016  pada  kantor  camat  Ingin  Jaya.  Analisis  Kinerja keuangan  berdasarkan  Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Gampong,  Sedangkan  analisis  kinerja  non- keuangan dalam penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara.  Wawancara dilakukan  pada  10  desa  dari  34  desa  yang  sudah mengumpulkan laporan pertanggungjawaban.

## Hasil dan Pembahasan Kinerja Keuangan
Penelitian  ini  akan  mengukur  kinerja  keuangan pemerintah  desa  di  kecamatan  Ingin  Jaya  kabupaten Aceh  Besar  menggunakan  tiga  indikator  pengukuran yang  diteliti  yaitu  ekonomi,  efektivitas  dan  efisiensi. Berikut ini analisis data yang digunakan pada masing- masing indikator:

## 1) Ekonomi
Ekonomi  memiliki  pengertian  bahwa  dalam memperoleh  sumber  daya  sebaiknya  dengan  harga yang  lebih  rendah  atau  harga  yang  mendekati  harga pasar.  Suatu  organisasi  dikatakan  ekonomis  ketika realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran dengan output (keluaran)  yang  maksimal.  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  desa  yang  melakukan penghematan  terbesar  dalam  bidang  pembangunan adalah desa Bineh Blang dengan jumlah anggaran Rp 488.641.445  sedangkan  pada  pelaksanaannya  jumlah anggaran  yang  digunakan  hanya  sebesar  Rp 469.212.982.  Dari  jumlah  tersebut,  maka  terjadi penghematan  anggaran  sebesar  Rp  19.428.463.  Desa lain  yang  melakukan  penghematan  di  bidang pembangunan  adalah  desa  Santan  dengan  jumlah penghematan  sebesar  Rp  6.559.891,  desa  Meunasah Deyah sebesar Rp 4.015.050 dan desa Cot Gud sebesar Rp 3.645.550.
Jumlah penghematan tersebut akan menjadi Sisa Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SILPA)  pada  tahun berkenaan  yang  akan  dimasukkan  ke  dalam pengeluaran  pembiayaan.  Pengeluran  pembiayaan merupakan  pengeluran  yang  akan  diterima  kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada  tahun  anggaran  berikutnya.  Pengeluaran pembiayaan  dapat  berbentuk  Penyertaan  Modal  Desa
maupun  Pembentukan  Dana  Cadangan  yang selanjutnya  akan  dipergunakan  kembali  untuk mendanai kegiatan di desa.
Sementara  itu,  hasil  analisis  data  pengukuran ekonomi bidang pemberdayaan masyarakat menunjukkan  bahwa  dari  34  desa  yang  di  analisis terdapat 2 desa dengan jumlah penghematan tertinggi, yaitu  desa  Bineh  Blang  dengan  jumlah  penghematan sebesar  Rp  3.099.050  dan  desa  Tanjong  dengan penghematan sebesar Rp 1.800.000. Selain itu terdapat pula 2 desa yang tidak memiliki jumlah penghematan, yaitu desa Paleuh Blang dan desa Siron.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  program  yang  dilakukan  oleh  setiap  desa  di bidang  pembangunan  gampong  pada  tahun  anggaran 2016  belum  ekonomis  dikarenakan  realisasi  anggaran sama  dengan  jumlah  anggaran.  Artinya,  setiap pembangunan  yang  dilakukan  mampu  menghabiskan seluruh  anggaran.  Hal  ini  disebabkan  karena  kinerja pemerintah  desa  dinilai  baik  ketika  mampu menghabiskan  anggaran.  Oleh  karena  itu  terdapat  30 desa dari 34 desa yang dianalisis  yang  menghabiskan seluruh anggaran pada bidang pembangunan gampong. Berbeda  dengan  program  pada  bidang  pemberdayaan masyarakat  gampong,  dari  hasil  analisis  yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  program  pada  bidang pemberdayaan masyarakat sudah ekonomis.
Bidang  perberdayaan  masyarakat,  desa  di kecamatan  Ingin  Jaya  menetapkan  dua  kegiatan  yang seragam.  Kegiatan  yang  pertama  adalah  kegiatan pelatihan/bimtek  keuchik  dan  perangkat  dengan jumlah anggaran juga sama untuk seluruh kecamatan. Kegiatan  kedua  adalah  kegiatan  pemberdayaan  PKK dan  kegiatan  posyandu  plus,  jumlah  anggaran  yang ditetapkan  pada  kegiatan  ini  dapat  berbeda  antar  satu desa dengan desa lainnya karena dihitung berdasarkan kebutuhan  masing-masing  desa.  Berdasarkan  hasil analisis pengukuran ekonomi pada bidang pemberdayaan masyarakat menunjukkan keseragaman jumlah  penghematan  pada  kegiatan  pelatihan/bimtek keuchik  dan  perangkat,  hal  ini  disebabkan  karena anggaran  pada  kegiatan  tersebut  dengan  jumlah  yang sama  dan  dikoordinir  oleh  pemerintah  daerah.  Selain itu kesamaan jumlah penghematan tersebut berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  karena hampir  keseluruhan  desa  mengandalkan  pendamping dalam  penyelesaian  laporan  pertanggungjawaban, dimana  masih  banyak  perangkat  desa  yang  belum
mampu  untuk  membuat  laporan  penggunaan  dana desa.

## 2) Efisiensi
Efisiensi merupakan perbandingan antara output yang  dihasilkan  dengan  sumber  daya input yang digunakan.  Nilai input diperoleh  dari  persentase anggaran yang digunakan untuk menghasilkan output, sedangkan  nilai output diperoleh  dari  persentase pencapaian  fisik  pada  program  yang  dilakukan  oleh setiap  desa.  Berdasarkan  data  pengukuran  efisiensi yang  telah  dilakukan,  desa  dengan  rasio  efisiensi tertinggi  pada  program  pembangunan  gampong  yaitu desa Bineh Blang, dimana rasio efisiensi yang dicapai sebesar  104%  dengan input yang  digunakan  sebesar 96%. Sementara itu, desa lainnya yang sudah efisien di bidang  pembangunan  gampong  adalah  desa Cot  Gud, desa  Santan  dan  desa  Menasah  deyah  dengan  rasio efisiensi  sebesar  101%  dan output yang  digunakan sebesar 99%.
Sementara  bidang  pemberdayaan  masyarakat, analisis data pengukuran efisiensi menunjukkan bahwa desa Tanjong dan desa Bineh Blang merupakan 2 desa dengan  rasio  efisiensi  tertinnggi,  yaitu  sebesar  111% dan 105%, dimana input yang digunakan sebesar 90% dan  95%  dengan output yang  berhasil  dicapai  100%. Sedangkan  rata-rata  desa  lain  menggunakan  input sebesar  98%  dengan output yang  berhasil  dicapai 100%, sehingga rasio efisiensi mencapai 102%.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  pengukuran efisiensi  pada  program  pembangunan  gampong  tahun 2016  dapat  dikatakan  belum  efisien.  Suatu  kegiatan dapat  dikatakan  efisien  ketika  adanya  penghematan dalam  dalam  pemakaian input dengan  tidak mengurangi output yang  dihasilkan.  Semakin  sedikit input yang  digunakan  dengan output yang  dihasilkan tetap  maksimal,  maka  akan  semakin  efisien  kegiatan tersebut. Oleh karena itu, indikator ekonomi memiliki keterkaitan  dengan  indikator  efisiensi.  Apabila  suatu kegiatan  tidak  memiliki  penghematan  dalam penggunaan input maka  akan  sulit  mengukur  tingkat efisiensinya.  Sementara  hasil  analisis  pengukuran efisiensi  pada  bidang  pemberdayaan  masyarakat gampong  tahun  2016  sudah  efisien,  meskipun  tingkat efisiensinya  sangat  rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari adanya  penghematan  dalam  pemakaian input yang dilakukan  hampir  seluruh  desa  di  kecamatan  Ingin Jaya, dan output yang dihasilkan tetap maksimal.


## ISSN: 1978-1520
3) Efektivitas
Efektivitas  merupakan  tingkat  pencapaian  hasil program/kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah  ditetapkan.  Berdasarkan  data  pengukuran efektivitas  bidang  pembanguan  gampong  dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seluruh desa di bidang pembangunan gampong telah mencapai output 100%.  Sama halnya dengan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, jika dilihat dari pencapaian akhir,  semua  kegiatan  telah  terlaksana  sesuai  dengan perencanaan  yang  dituangkan  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  untuk  jangka  waktu  satu  tahun. Artinya  pemerintah  telah  berhasil  mencapai  tujuan yang  telah  ditargetkan,  baik  di  bidang  pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  pengukuran efektivitas  pada  program  pembangunan  gampong  dan pemberdayaan  masyarakat  gampong  tahun  2016, kedua  program  ini  sudah  efektif.  Semua  kegiatan  di bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat dapat  menghasilkan  capaian  kinerja  yang  maksimal dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Penggunaan  indikator  pengukuran  efektivitas berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  Laporan Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Gampong  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  hanya  melihat  pencapaian  fisik dalam proses penyerapan anggaran dari suatu program yang  dijalankan,  beberapa  hal  dapat  terabaikan  jika hanya mengandalkan informasi dari laporan pertanggungjawaban,  Sehingga  indikator  pengukuran efektivitas  tidak  bisa  menggambarkan  kualitas  dan fungsi  dari output yang  telah  dihasilkan.  Selain  itu, informasi tidak seluruhnya dapat diperoleh jika hanya mengandalkan  laporan  pertanggungjawaban,  tujuan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang menurut  pemerintah  desa  telah  seluruhnya  dapat tercapai  tidak  mampu  menggambarkan  manfaat  yang dirasakan oleh masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan Kinerja Non-keuangan
Penelitian  ini  akan  mengukur  kinerja  non- keuangan  pemerintah  desa  di  kecamatan  Ingin  Jaya dengan  melihat  manfaat  yang  dirasakan  oleh masyarakat  dari  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah desa
berdasarkan  tujuan  dari  prioritas  penggunaan  dana desa tahun 2016. Analisis data yang telah dilakukan di bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat sebagai berikut:

## 1) Prioritas Pembangunan
Proses  perencanaan  pembangunan  gampong merupakan  suatu  hal  yang  penting,  hal  ini  telah dijelaskan  dalam  Qanun  Kabupaten  Aceh  Besar Nomor 11 tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong bab  VI  pasal  70  yang  menjelaskan  bahwa  rencana pembangunan  desa  yang  dengan  nama  lain  disebut gampong  meliputi  RPJMG  (Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Gampong),  RKPG  (Rencana  Kerja Pembangunan  Gampong).  Penyusunan  perencanaan pembangunan  gampong  disusun  secara  partisipatif oleh  pemerintah gampong bersama lembaga kemasyarakatan  sesuai  dengan  kewenanganya  dalam musyawarah pembangunan gampong.
Berdasarkan  hasil  wawancara  langsung  yang dilakukan  pada  10  desa  di  kecamatan  ingin  Jaya kabupaten  Aceh  Besar,  penyusunan  perencanaan pembangunan  desa  telah  disusun  secara  partisipatif oleh  pemerintah  desa  dengan  melibatkan  unsur masyarakat  dalam  musyawarah  pembangunan  desa untuk  membahas  kegiatan  pembangunan  yang  akan dilakukan selama tahun berjalan. Tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan pembangunan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah desa  selama  tahun  2016  meskipun  program  untuk tahun  2016  telah  berakhir  dan  masyarakat  telah merasakan  manfaat  pembangunan  yang  dilakukan pemerintah  desa.  Bahkan  banyak  masyarakat  yang tidak  mengetahui  segala  pembangunan  di  desa merupakan program dari pemerintah desa yang didanai melalui dana transfer.
Beberapa  hasil  wawancara  dengan  masyarakat yang  tidak  mengetahui  program  pembangunan  desa, tetapi membenarkan ketika pewawancara menyebutkan  program  pembangunan  yang  telah dilakukan di desanya yang diperoleh informasi melalui keuchik,  diantaranya  adalah  desa  Pantee  dan  desa Bineh Blang.
H.  M.  Amin  selaku  keuchik  desa  Pantee mengatakan bahwa:
”Di  bidang  pembangunan,  gampong  kami  pada tahun  2016 telah  membangun  saluran  irigasi,  2 jalan  rabat  beton,  pagar  dan  dapur  umum, paving  blok  meunasah,  dan  pengaspalan  jalan.
 ISSN: 1978-1520
Segala  program  yang  akan  kami  bangun digampong semua berdasarkan
hasil kesepakatan  pada  saat  rapat  gampong  dan semua  program  yang  dilakukan  memang  itu yang dibutuhkan oleh masyarakat”.
Untuk  membenarkan  adannya  kegiatan  yang dimaksud,  serta  untuk  memastikan  bahwa  segala kegiatan  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat,  maka  dilakukan  konfirmasi wawancara  kepada  salah  satu  masyarakat  di  desa Pantee. Suriani selaku masyarakat mengatakan bahwa:
”Pembangunan secara keseluruhan apa saja saya tidak tahu, tetapi jika dibilang di desa kami telah dibangun  saluran  irigasi,  2  jalan  rabat  beton, pagar dan dapur umum, paving blok muenasah, dan  pengaspalan  jalan,  saya  melihat  ada pembangunannya  di  tahun  2016,  saya  mengira pembangunan  itu  bantuan  dari  pihak  luar. Alhamdulillah  saya  selaku  masyarakat  merasa senang, banyak jalan di desa  yang  sudah bagus karena  sudah  di  aspal,  kemudian  pembangunan paving  blok  di  menasah  juga  berguna  sekali, apalagi  ketika  ada  kenduri  di  menasah  kita masyarakat  tinggal  membentang  tikar  saja, kalau pergi ke menasah musim hujan kaki tidak kotor”.
Pada  desa  lain  yang  di  wawancara  juga  terjadi kesesuian  pernyaatan  antara  yang  disampaikan  oleh keuchik  dan  masyarakat,  seperti  desa  Bineh  Blang. Adi Hanafiah Selaku keuchik mengatakan bahwa:
”Bidang  pembangunan  gampong  yang  telah dilakukan selama tahun 2016 yaitu pembangunan  rumah  sewa  gampong  1  unit, pengaspalan  jalan  dan  pembangunan  resapan rumah  sewa.  Saya  rasa  semua  pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kita bangun  apa  yang  paling  dibutuhkan.  Seperti pembangunan PAUD, jadi orang tua tidak perlu lagi  mengantar  anak  jauh-jauh,  karena  di gampong sendiri sudah ada PAUD dan biayanya lebih  murah,  ini  juga  sangat  membantu  untuk masyarakat yang kurang mampu”.
Konfirmasi  wawancara  juga  dilakukan  kepada masyarakat  desa  Bineh  Blang.  Ketika  ditanya  apakah benar ada kegiatan yang dilakukan tahun 2016 seperti
yang  telah  dikatakan  oleh  keuchik,  dan  apakah masyarakat  merasakan  manfaat  dari  pembangunan yang  telah  dilakukan  tersebut.  Samawati  selaku masyarakat mengatakan bahwa:
“Iya benar, bidang pembangunan yang saya tahu memang ada pengaspalan jalan, rumah sewa dan di  desa  sudah  ada  PAUD.  Saya  rasa  ini  sangat membantu  sekali  bagi  masyarakat.  Sekarang banyak jalan  yang  sudah bagus. Selain itu juga dengan adanya PAUD di desa sangat membantu apabila  ada  masyarakat  yang  kurang  mampu atau  tidak  ada  yang  mengantarkan  anaknya karena jauh”.
Beberapa hasil  wawancara  pada  desa lain  yang terdapat kesesuaian antara pernyataan yang disampaikan oleh keuchik dan masyarakat adalah desa Santan,  Tanjong,  dan  Siron.  Dari  hasil  wawancara dapat  dikatakan  bahwa  perencanaan  yang  dibuat  oleh desa  tersebut  telah  diketahui  dan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Dengan  demikian  kinerja pemerintah  desa dalam  menjalankan  visi  dan  misinya telah  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dan masyarakat  telah  merasakan  adanya  manfaat  dari pembangunan yang telah dilakukan.
Berbeda dengan desa Cot Bada, Pasi Lubuk, dan Meunasah  Baro.  Dimana  dari  hasil  wawancara diketahui bahwa terdapat masyarakat yang tidak setuju dengan  pembangunan  yang  dilakukan,  sehingga program di bidang pembangunan desa yang dilakukan selama  tahun  2016  belum  memenuhi  tujuan  dari pembangunan  desa  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Hasil wawancara pada desa tersebut membuktikan  bahwa  masyarakat  belum  merasakan adanya  manfaat  dari  pembangunan  yang  telah dilakukan  selama  tahun  2016.  Ketika  di  konfirmasi apakah  benar  bahwa  ada  pembangunan  seperti  yang dikatakan  oleh  keuchik,  dan  apakah  pembangunan tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Zainuddin  selaku  masyarakat  desa  Meunasah  Baro mengatakan bahwa:
“Iya  benar,  yang  saya  tahu  memang  ada pembangunan gedung serbaguna, dan pengaspalan jalan di desa ini tahun 2016. Tetapi untuk  gedung  serbaguna  sampai  saat  ini  saya tidak pernah melihat fungsi dari gedung tersebut
karena belum pernah dipergunakan untuk suatu kegiatan. Dari yang saya lihat, di dalam gedung serbaguna itu sudah seperti gudang penyimpanan,  banyak  sekali  barang-barang milik  desa  seperti  teratak,  piring-piring  PKK.
Apakah  memang  fungsinya  sebagai  tempat penyimpanan,  saya  juga  kurang  tahu.  Jadi  saya rasa  sejauh  ini  belum  ada  manfaat  yang dirasakan  oleh  masyarakat.  Saya  rasa  banyak kegiatan  lain  yang  lebih  dibutuhkan  dari  pada hanya membangun sebuah gedung dengan dana yang  besar  tetapi  difungsikan  sesuai  dengan namanya”.
Pada  desa  lain,  tidak  setujunya  masyarakat dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa juga  dikatakan  oleh  Asnawi,  selaku  masyarakat  desa Pasi Lubok yang mengatakan bahwa:
“Saya  selaku  masyarakat  belum  merasakan adanya  manfaat  dari  program  pembangunan  di desa, baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat  maupun  mengurangi  kemiskinan. Kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan  tahun 2016  hanya  membangun  toko  dan  rumah  sewa gampong.  Memang  kedepannya  mungkin  akan membantu  menambah  pendapatan  desa.  Tetapi sejauh  ini  saya  rasa  belum  ada  manfaat  yang dirasakan oleh masyarakat karena pembangunanya juga baru selesai di tahun ini”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  menegaskan bahwa  masih  banyak  pembangunan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  desa  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat. Ketiga desa tersebut membuktikan bahwa pemerintah  desa  dalam  merumuskan  perencanaan tidak  berdasarkan  kesepakatan  seluruh  masyarakat, visi  dan  misi  yang  dijalankan  pemerintah  desa  tidak tercapai sesuai tujuan yang diharapakan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  pada  10  desa  dapat  disimpulkan  bahwa secara  keseluruhan  masyarakat  desa  di  kecamatan Ingin  Jaya  telah  merasakan  manfaat  pembangunan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa.  Tetapi,  masih terdapat beberapa desa yang melakukan pembangunan diluar  prioritas  penggunaan  dana  desa  sehingga masyarakat belum merasakan manfaat dari pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa. Dengan  demikian,  tujuan  penggunaan  dana  desa
bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia dan penanggulangan  kemiskinan  sudah  tercapai  dari pembangunan gampong di kecamatan Ingin Jaya.

## 2) Prioritas Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  desa  merupakan upaya
mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan  pendampingan  yang  sesuai  dengan  dasar permasalahan  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat desa. Perencanaan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan  tipologi  desa  berdasarkan  tingkat perkembangan kemajuan desa.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), di  bidang  pemberdayaan  masyarakat  kecamatan  Ingin Jaya  menetapkan  dua  kegiatan  yang  sama  untuk seluruh  desa  yaitu  kegiatan  pelatihan/bimtek  keuchik dan perangkat, serta kegiatan pemberdayaan PKK dan Posyandu. Hampir keseluruhan desa hanya menjalankan  dua  kegiatan  tersebut  pada  tahun  2016 dan  tidak  mengembangkan  kegiatan  lain  yang dianggap sesuai dengan potensi desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan, ketika pewawancara menanyakan bagaimana kegiatan yang  dilakukan  di  bidang  pemberdayaan  masyarakat ditetapkan,  dan  mengapa  terdapat  keseragaman kegiatan  dalam  bidang  ini,  sedangkan  desa  memiliki potensi  dan  kebutuhan  yang  berbeda-beda.  Dari  10 desa  yang  diwawancara,  hanya  5  desa  yang  mampu menjelaskan,  diantaranya  adalah  Muhsin,  S.Si  selaku sekretasis desa Paleuh Pulo yang mengatakan bahwa:
“Selama ini pengelolaan keuangan desa lebih di fokuskan  pada  pembangunan  fisik.  Jadi  di bidang  pemberdayaan  masyarakat  memang masih  banyak  yang  belum  terpenuhi.  Untuk kegitannya  yang  telah  dilakukan  selama  tahun 2016  yang  pertama  yaitu  kegiatan  bimtek keuchik  keluar  daerah,  kegiatan  pelatihan keucik dan perangkat yang diselenggarakan oleh pihak  kecamatan,  dan  yang  kedua  adalah kegiatan  pemberdayaan  PKK  dan  posyandu plus. Seluruh desa di kecamatan ingin memang
harus  mengganggarkan  dua  kegiatan  tersebut dalam  APBG  karena  memang  dari  kecamatan dan  arahan  dari  pendamping  seperti  itu.  untuk kegiatan  pemberdayaan  PKK  dan  Posyandu memang  sudah  ada  peraturan  dari  Bupati.  Jadi setiap  desa  wajib  menyelenggarakan  kegiatan tersebut”.
Pada  desa  lain,  hal  serupa  juga  dikatakan  oleh Khairul  Munawar  selaku  bendahara  desa  Cot Mentiwan yang mengatakan bahwa:
“Saya  juga  kurang  paham,  untuk  dua  kegiatan tersebut memang  seluruh kecamatan  Ingin Jaya ini  sama,  karena  ketika  kami  menanyakan kepada pihak kecamatan bagaimana kegiatan di bidang  pemberdayaan,  apa  yang  harus  kami masukkan  dalam  APBG,  mereka  mengatakan kegiatan  bimtek  keucik  dan  perangkat,  serta kegiatan  pemberdayaan  PKK  dan  posyandu plus. Jadi berdeda dengan bidang pembangunan yang  keputusannya  memang  berdasarkan musyawarah desa, tetapi pada bidang pemberdayaan  bisa  dikatakan  perintah  dari kecamatan.  Musyawarahnya  tetap  ada,  tetapi bukan  membahas  kegiatan  apa  yang  akan dilakukan  karena  memang  kegiatannya  sudah pasti  dua  kegiatan  tersebut.  Jadi  musyawarah dilakukan  untuk  memutuskan  berapa  jumlah anggaran  yang  akan  kita  masukkan  dalam kegiatan PKK dan posyandu, barang-barang apa saja yang dibutuhkan PKK untuk tahun ini, dan biasanya  musyawarah  ini  dilakukan  khusus kaum perempuan.
Sementara itu, 3 desa lain yang mengatakan hal serupa  adalah  desa  adalah  desa  Tanjong,  desa  Siron dan  desa  Santan.  Sedangkan  5  desa  lain  yang  di wawancara  mengatakan  ketidakpahamannya  dalam bidang  pemberdayaan  masyarakat  dan  hanya menjalankan kegiatan yang diputuskan oleh kecamatan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  perangkat  desa,  konfirmasi wawancara  juga  dilakukan  pada  masyarakat.  Ketika pewawancara  menanyakan  adakah  manfaat  yang dirasakan  oleh  masyarakat  dengan  adanya  kegiatan pemberdayaan  PKK  dan  posyandu.  Asriati  selaku Masyarakat desa Santan mengatakan bahwa:
“Dengan  adanya  kegiatan  posyandu  saya senang,  ibu-ibu  yang  punya  balita  dapat membawa  bayinya  ke  posyandu  utuk  melihat sejauh  mana  perkembangan  anaknya,  jika  ada keluhan  juga  bisa  berkonsultasi  dengan  bidan desa.  Saya  melihat  setiap  di  adakannya posyandu  yang  dilakukan  sebulan  sekali antusias  masyarakat  termasuk  ramai  yang datang,  kemudian  dengan  adannya  PKK  juga membantu  bagi  masyarakat,  ketika  ada  acara maulid atau  pesta perkawinan  banyak masyarakat  yang  meminjam  barang-barang PKK,  mulai  dari  piring,  gelas,  sampai  kompor, karena jika acaranya besar mungkin masyarakat banyak  yang  tidak  cukup  dengan  peralatan sendiri”.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada masyarakat  desa  lain  yang  juga  mengatakan  adanya manfaat  dari  kegiatan  pemberdayaan  PKK  dan Posyandu  adalah  Masriana  selaku  masyarakat  desa Siron, yang mengatakan bahwa:
“PKK  dan  posyandu  merupakan  kegitan  yang saya  rasa  sangat  bermanfaat,  yang  satu  untuk ibu-ibu  dan  yang  satu  lagi  untuk  anak-anak. Saya  cuma  berharap  supaya  dapat  lebih ditingkatkan  lagi,  apa  yang  belum  ada  dapat segera  dianggarkan  lagi  untuk  tahun  ini.  Kalau barang-barang  PKK  yang  masih  kurang  atau sudah  rusak  dapat  di  beli  yang  baru,  dan tentunya  kita  juga  sebagai  masyarakat  yang menggunakan harus menjaganya. Untuk kegiatan  posyandu  mungkin  dapat  disediakan obat-obatan,  jadi  nanti  bagi  yang  mempunyai keluhan  bisa  langsung  diobati  tidak  hanya sekedar memberi makanan yang bergizi.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  10 desa,  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  yang dilakukan  pemerintah  desa  di  bidang  pemberdayaan masyarakat  belum  berjalan  sesuai  dengan  prioritas yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi. Masih  banyak  perangkat  desa  yang  belum  mampu mengembangkan  kemandirian  desa  sesuai  potensi yang  dimiliki  desa.  Meskipun  pada  kegiatan pemberdayaan  PKK  dan  posyandu  plus  telah  berhasil mencapai  tujuan  dengan  adanya  manfaat  yang
dirasakan  masyarakat  dari  kegiatan  tersebut.  Tetapi secara  keseluruhan  bidang  pemberdayaan  masyarakat belum  mencapai  tujuan  sesuai  dengan  prioritas  dana desa yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  yang  telah dibahas sebelumnya maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Pengukuran kinerja keuangan dengan
menggunakan  konsep value  for  money dianggap tidak  cocok  untuk  mengukur  kinerja  pemerintah desa karena kecenderungan Pemeritah yang masih menggunakan pendekatan tradisional dalam proses penyusunan  anggaran,  dimana  kinerja  dinilai  dari habis  atau  tidaknya  anggaran  yang  diajukan, bukan pada pertimbangan pencapaian output yang dihasilkan.
2) Pada  kecamatan  Ingin  Jaya  masih  terdapat beberapa  desa  yang  melakukan  kegiatan  bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak sesuai  dengan  prioritas  penggunaan  dana  desa. Sehingga  masyarakat  tidak  merasakan  manfaat dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa.
3) Prioritas penggunaan dana desa bidang pembangunan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia serta  penanggulangan  kemiskinan  telah  tercapai pada  pemerintah  desa  di  kecamatan  Ingin  Jaya, sementara  prioritas  penggunaan  dana  desa  bidang pemberdayaan  masyarakat  untuk  menanggulangi kemiskinan  dan  peningkatan  akses  atas  sumber daya  ekonomi  belum  tercapai  pada  pemerintah desa di kecamatan Ingin Jaya.

## Keterbatasan
Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian  ini adalah:
1) Penelitian  yang  dilakukan  hanya  terbatas  pada kecamatan  Ingin  Jaya,  sehingga  hasil  penelitian tidak bisa digenerasi karena setiap desa memiliki potensi  dan  prioritas  kebutuhan  yang  berbeda- beda.
2) Pengukuran  kinerja  melalui  indikator  keuangan dengan  menggunakan  konsep value  for  money
tidak  dapat  menggambarkan  kinerja  pemerintah secara keseluruhan dalam pengelolaan dana desa. Pengukuran kinerja hanya dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa.
3) Pengukuran  kinerja  melalui  indikator  non- keuangan  hanya  diperoleh  dari  salah  satu masyarakat  desa  yang  diwawancara  sehingga hasil  wawancara  tidak  bisa  menggambarkan manfaat  yang  dirasakan  oleh  keseluruhan masyarakat.

## Saran
Berdasarkan  keterbatasan  penelitian,  maka beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:
1) Agar penelitian ini dapat lebih representatif, maka diharapkan  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk memperluas  ruang  lingkup  penelitian  supaya menghasilkan penelitian yang lebih baik.
2) Menggunakan  indikator  kinerja  keuangan  lain yang dianggap lebih cocok dan mampu mengukur keseluruhan  kinerja  pemerintah  desa  dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban
keuangan desa.
3) Memperbanyak  informan  dari  unsur  masyarakat desa  untuk  mengukur  manfaat  dari  kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah desa guna memperoleh hasil  penelitian  yang  lebih  baik  dan  dapat diperbandingkan.

## Daftar Pustaka
Aceh  Terkini.  (2015).  Aceh  terima  dana  desa  Rp.3,8
Triliun lebih, inilah alokasi perkabupaten kota. Melalui http://www.acehterkini.com/2015/12/aceh- terima-dana-desa-rp.38trilliun lebih.html?m=1 > Diakses 20 Desember. Bastian,  I.  (2006). Akuntansi  sektor  publik  edisi  2 . Jakarta: Salemba Empat.
BPKP.  (2015). Petunjuk  pelaksanaan  bimbingan  & konsultasi pengelolaan keuangan desa.
Diana,  M.  (2008).  Measuring  performance  in  the public  sector :  between  necessity  and difficulty. Studies  in  Business  and  Economic , 40–50.
Fitri.  (2015).  Kinerja  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  pada  desa
 ISSN: 1978-1520
vatunonju kecamatan biromaru kabupaten sigi. E-Jurnal Katalogis , 3 , 180–192. Hasibuan, M. S. (2009). Manajemen . Bandung: Bumi Aksara.
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2012). Akuntansi  sektor publik. jakarta: Salemba Empat.
Hidayatsyah.  (2010). Pengantar  umum  metodologi penelitian  pendidikan  pendekatan  verivikatif . Pekanbaru: Suska Pres.
Husna,  S.,  &  Abdullah,  S.  (2016).  Kesiapan  aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa  secara  akuntabilitas  sesuai  undang- undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Akuntansi (JIMEKA) , 1 (1), 282–292.
Johnsen, A. (2005), What does 25 years of experience tell  us  about  the  state  of  performance measurement in public policy and management? Public  Money  &  Management , 25 (1), 9–17.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2016). Kebijakan  pengalokasian  dan  penyaluran dana  desa  tahun  2017. Makalah  disampaikan pada  Workshop  Penyusunan  Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan  Pembagian  dan  Penetapan Rincian  Dana  Desa  TA  2017  Red  top  Hotel and  Convention  Center,  21-24  November 2016.
Kurrohman,  T.  (2013).  Evaluasi  penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi , 5 (1), 1–11.
Liando,  H.  S.,  Saerang,  D.  P.  E.,  Elim,  I.  (2014).
Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten  kepulauan  sangihe  menggunakan metode value for money. Jurnal EMBA , 2 (3), 1686–1694.
Liu, W. B., Cheng, Z. L., Mingers, J., Qi, L., & Meng, W.  (2016).  The  3E  methodology  for developing  performance  indicators  for  public sector  organizations. Journal  Homepage: 962 (June), 954–962.
Mahmudi. (2011). Akuntansi sektor publik .Yogyakarta: UII PRESS
Mahsun,  M.  (2007). Akuntansi  sektor  publik.  Edisi kedua : BPFE-Yogyakarta. Mangkunegara, A. P. (2002). Manajemen sumber daya manusia . Remaja Rosdakarya: Bandung.
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik .
Yogyakarta: Andi
Matei, A., & Enescu, E. B. (2013). Good Local public administration  and    performance.  An Empirical  Study. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences , 81 , 449–453.
Mokodompit,  S.  P.,  Pangemanan,  S.  S.,  &  Elim,  I.
(2014).  Analisis  kinerja  keuangan  pemerintah daerah kota Kotamobagu. Jurnal EMBA , 2 (2), 1521–1527.
Murtiono, Y. (2016) Modul tata kelola keuangan desa .
Yogyakarta: INFEST
Neely,  A.,  Bourne,  M.,  Mills,  J.,  Platts,  K.,  &
Richards, H. (2006). Strategy and performance . G ettingmeasure of your business. Horton Kirby: Findlay Publications. Nordiawan,  D.,  &  Hertianti,  A.  (2010). Akuntansi sektor publik edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Poister,  T.  (2003). Measuring  performance  in  public and  nonprofit  organizations .  San  Francisco: Wiley.
Putra, A. P. D., & Wirawati, N. G. P. (2015). Penilaian kinerja  berbasis  value  for  money  atas penerimaan  pendapatan  asli  daerah  kabupaten Tabanan. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas
Udayana , 1 , 252–268.
Rempowatu,  J.,  Tirayoh,  V.  (2014).  Pengukuran kinerja  keuangan  pada  pemerintah  kabupaten minahasa  selatan  Tahun  2011-2014. Jurnal EMBA , 4 (1), 982–989.
________________. Peraturan    menteri    dalam negeri republik  indonesia  nomor  113  tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
________________. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi  nomor  21  tahun  2015  tentang penetapan  prioritas  penggunaan  dana  desa tahun 2016.
________________. Peraturan  pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Republik Indonesia.
________________.  Peraturan  pemerintah  nomor  22
tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah  republik  indonesia  nomor  60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara. republik indonesia.
________________.  Undang-undang    republik indonesia nomor  6  tahun 2014  tentang desa.
________________.  Qanun  kabupaten  aceh  besar nomor  11  tahun  2009  tentang  pemerintahan gampong.
Rivai,  V.,  &  Basri.  (2005). Performance  appraisal: Sistem  yang  tepat  untuk  menilai  kinerja karyawan  dan  meningkatkan  daya  saing perusahaan .  Jakarta:  PT.  Raja  Gravindo
Persada.
Ropa,  M.  O.  (2016).  Analisis  kinerja  keuangan pemerintah  kabupaten  minahasa  selatan.
Jurnal EMBA , 4 (2), 738–747.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2016). Research methods for  business:  A  skill  Bulding  approach. Sixth
Edition: John Wiley & Sons Ltd.
Simamora,  B.  (2003). Penilaian  kinerja  dalam manajemen  perusahaan .  Jakarta:  Gramedia Pustaka.
Sinambela,  L.  P.  (2012). Kinerja  pegawai:  Teori pengukuran  dan  implikasi .Yogyakarta:  Graha
Ilmu. Stoner,  J.  A.  F.  (1996). Managemen t,  Edisi  3.  New Jersey: Prentice Hall International, Inc. Sulumin,  H.  H.  (2015).  Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala. E- Jurnal Katalogis. 3 (1): 43-53.
Tambuwun,  E.  L.,  Pangemanan,  S.  S.,  &  Afandi,  D. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado. Jurnal EMBA , 2 (4), 81–89.
Wall,  Anthony.  (2014).  The  disclosure  of  key performance  indicators  in  the  public  sector. Public  Management  Review ,  (December 2014), 37–41.
Warta  Ekonomi  (2016).  Apa  itu  dana  desa  dan manfaatnya. Melalui
<http//m.wartaekonomi.co.id/berita87207/apa- itu-dana-desa-dan-bagian-i.html>  Diakses  28 Januari.
Wonda,  W.  (2016).  Analis  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  dalam  masa  otonomi
daerah  kabupaten  nabire  provinsi  papua. jurnal EMBA , 4 (3), 192–200.
Zhonghua, Cai., & Ye, W. (2012). Research frontiers in  public  sector  performance  measurement. Physics Procedia , 25 , 793–799.