Tahun  2017,  beberapa  daerah  di  Indonesia,  termasuk  DKI  Jakarta, akan  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  yang  baru secara serentak. Meski pemilihan kepala daerah itu baru berlangsung tahun depan,  namun  suhu  politik  di  berbagai  daerah,  khususnya  Jakarta  terasa mulai  memanas.  Upaya  untuk  saling  menjatuhkan  lawan-lawan  politik terlihat jelas. Media cetak maupun elektronik tampaknya lebih fokus untuk mengambil  kesempatan  meningkatkan  rating  mereka.  Padahal,  media merupakan  komponen  penting  bagi  terselenggaranya  pemilihan  kepala daerah  yang  bersih  dan  bermartabat.  Media  bertanggung  jawab  untuk secara  terbuka  memaparkan  keberadaan  calon-calon  kepala  daerah, sehingga    rakyat  bisa  memiliki  informasi  yang  akurat  tentang  keberadaan calon-calon  kepala  daerah  tersebut  dan  rekam  jejaknya.  Jika  tidak,  maka rakyat  terpaksa  harus  memilih  calon  pemimpin  mereka  seperti  ‚memilih kucing  dalam  karung‛.  Media  harus  menginformasikan  secara  terbuka, indikator apa yang bisa menjadi alat ukur untuk menakar kompetensi calon kepala daerah untuk bisa mengelola negeri ini dan menghasilkan kebijakan- kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Pada kondisi seperti ini partisipasi politik rakyat yang sangat strategis harus  dilakukan  secara  cerdas  dan  bijak.  Hanya  dengan  cara  itulah  wakil- wakil rakyat yang handal dapat terpilih. Jika tidak, maka para kepala daerah yang  menduduki  tempat  strategis  itu  akan  diisi  oleh  mereka  yang  tidak kompeten  dan  hanya  akan  menghasilkan  kebijakan-kebijakan  yang menyengsarakan  rakyat,  apalagi  jika  yang  menjadi  tujuan  kepala  daerah terpilih  itu  hanyalah  pada  usaha  mengembalikan  ongkos  politik  yang mahal.  Terlaksananya  pemilihan  calon-calon  kepala  daerah  melalui pemilihan yang bersih menjadi taruhan penting apakah demokrasi di negeri ini telah berjalan dengan baik atau masih menunggu waktu panjang lagi.

## 2
Kita tentu paham, untuk bisa terpilih menjadi kepala daerah, seorang calon  kepala  daerah  tidak  hanya  butuh  banyak  dana  (uang),  dan  pandai bagaimana  mendulang  suara  sebanyak-banyaknya,  tetapi  juga  harus memikirkan,  dedikasi  apa  yang  dapat  dilakukan  setelah  berada  di singgasana  empuk  kursi  kepala  daerah.  Kepala  daerah  sejatinya  mesti memiliki  pendidikan  yang  memadai  dan  pengalaman  yang  cukup  untuk dapat  melaksanakan  tugas  sebagai  kepala  daerah.  Apalagi  dengan diterbitkannya  Undang-undang  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  sebagai  revisi  atas  Undang-undang  No.22  Tahun  1999,  sejak diterbitkannya  undang-undang  itu  maka  kepala  daerah  mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta  mengevaluasi  kebijakan  dan  program  pembangunan  yang  sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 1
Lemahnya kemampuan pemimpin publik dalam membuat kebijakan- kebijakan  yang  berpihak  pada  rakyat,  lebih  parah  lagi  jika  perumusan kebijakan  yang  penting  itu  dilahirkan  karena  perselingkuhan  antara  nafsu untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maka dapat dipastikan produk kebijakan  yang  dilahirkan  seorang  kepala  daerah  hanya  akan menyengsarakan  rakyat  saja.    Realitas  ini  tampak  dalam  perumusan kebijakan  Reklamasi  Teluk  Jakarta  yang  menimbulkan  kontroversi,  apalagi aroma korupsi semerbak mengiringi perumusan kebijakan tersebut.
Fakta  banyaknya  kepala  daerah  yang  tidak  berkualitas  bukan  hanya terlihat  dari  banyaknya  kepala  daerah  yang  harus  mendekam  di  penjara semasa  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  tetapi  juga hingga saat ini. Awal tahun ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian  Dalam  Negeri  untuk  mencabut  sebanyak  3.000  peraturan daerah  (perda).  Ribuan  perda  yang  dimaksud  itu  ternyata  hanya  membuat
1 Leo Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2008), 1.
kemunduran  pembangunan  di  daerah,  dan  mempersulit  para  pencari kelengkapan  data-data  yang  diperlukan,  seperti permohonan perijinan, dll. Alasan  kepala  daerah  menggelontorkan  peraturan  daerah  itu  adalah  demi keamanan,  ketertiban  dan  demi  pemasukan  anggaran  di  daerah  masing- masing.  Realitas  tersebut  menunjukkan  bahwa  banyak  kepala  daerah  di negeri  ini  tidak  tahu  masalah  apa  yang  sedang  dihadapi  di  daerahnya. Akibatnya  kebijakan  yang  dikeluarkan  juga  tidak  menjawab  permasalahan yang ada, bahkan justru menghalangi kemajuan daerah tersebut.
Apabila  kepala  daerah  terpilih  tidak  kompeten  menjalankan tugasnya,  maka  kebijakan  yang  dihasilkan  pemerintah  daerah  bukannya berpusat  pada  kesejahteraan  masyarakat,  tetapi  sebaliknya  berpihak  pada segelintir  orang.  Itulah  sebabnya bukan hanya dari  segi  ekonomi negeri  ini tertinggal,  tapi  juga  di  bidang  pendidikan.  Bahkan  kehidupan  antaragama yang  dulunya  dikagumi  banyak  negara,  saat  ini  menjadi  persoalan  yang sulit dan menghambat pembangunan bangsa dalam segala bidang.
Kebijakan  pendidikan,  yang  terkenal  dengan  slogan:  ‚ganti  menteri ganti  kurikulum‛,  membuat  pendidikan  di  negeri  ini  tertinggal dibandingkan  negara-negara  lain.  Selama  pemerintahan  Orde  Lama, pembangunan  nasional  Indonesia,  termasuk  bidang  pendidikan  tidak mengalami  kemajuan  berarti.  Hal  ini  terjadi  karena  selama  itu  Indonesia bukan  saja  harus  berjuang  mempertahankan  kemerdekaan  dari  serbuan Belanda  yang  ingin  kembali  menjajah  Indonesia,  tetapi  juga  pemerintah Indonesia  disibukkan  menghadapi  pemberontakan-pemberontakan  yang tersebar di beberapa daerah, dan juga mengalami tiga belas kali pergantian kabinet yang tentu saja menghambat lajunya pembangunan nasional.
Pada  era  Orde  Baru  kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  menjadi  sekadar  memperluas kesempatan  belajar  tanpa  memperhatikan  persyaratan  minimal  yang  harus dipenuhi  bagi  penyelenggaraan  pendidikan  yang  dapat  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  memajukan  kebudayaan  nasional.  Sekolah-sekolah
inpres  yang  tersebar  di berbagai pelosok negeri  ini  adalah potret  kebijakan pendidikan yang mengutamakan kesempatan belajar namun minim fasilitas dan kualitas. Pemandangan perihal kondisi sekolah yang minim, mulai dari kualitas  guru  yang  tidak  memadai,  sampai  pada  fasilitas  pendidikan  yang amat minim sangat mudah  dijumpai,  khususnya  di pelosok-pelosok negeri ini. 2
Di  bidang  agama  kita  mengenal  kebijakan  UU  Nomor  1/PNPS/1965 terkait dengan penodaan, penghinaan, dan penyimpangan  terhadap  agama resmi, dan terus dilestarikan  hingga era Orde Baru. Kebijakan ini membuat agama-agama di luar enam agama resmi terdiskriminasikan. Demikian juga politik  SARA  (Suku,  Agama,  Ras,  dan  Antar-Golongan),  di  mana  setiap warga  negara  dilarang  membicarakan  topik  berbau  SARA,  apalagi  untuk maksud memperolok  orang  lain.  Mereka  yang melakukannya  akan  dikenai sanksi  pencemaran  nama  baik,  dan  jika  secara  langsung  mengganggu legitimasi pemerintah akan dikenai sanksi subversif. 3
Diskriminasi  atas  nama  agama  mengakibatkan  sulitnya  orang-orang terbaik  di  negeri  ini  tampil  menjadi  pemimpin  publik.  Contoh,  Gubernur DKI  Jakarta  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok)  yang  sukses  dengan  kerja nyatanya,  dan memikat hati rakyat, berniat  tampil dalam  Pilkada  DKI  2017 melalui jalur independen. Langkah Ahok ini pun tidak luput dari provokasi penggembosan  suara  dengan  aroma  SARA.  Latar  belakang  agama  dan  ras Ahok  kerap  dipersoalkan  oknum-oknum  yang  hanya  ingin  menjatuhkan Gubernur DKI tersebut.
Peran  penting  pejabat  daerah  sebagai  pejabat  publik  bisa  dipahami dengan  melihat  apa  sesungguhnya  yang  dimaksud  dengan  kebijakan
2 Soedijarto, Pancasila Sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan Indonesia dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional (makalah ni disajikan dalam Seminar Nasional dengan tema Pancasila dan Sistem Pendidikan Nasional‛ yang diselenggarakan oleh PPA GMNI di Jakarta, 24 Juni 2011)
3 Ahmad Nurcholis dkk., Melawan Kekerasan Atas Nama Agama (Jakarta: ICRP, 2011), 7-11.
publik,  yang out  put -nya  tampak  dalam  peraturan  perundang-undangan. Apabila  seorang  pejabat  publik  memahami  itu,  maka  tentu  tidak  akan  ada ribuan peraturan yang justru menghambat pembangunan.
Istilah policy (kebijakan)  berasal  dari  bahasa  Yunani,  Sansekerta  dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta ‚polis‛ (negara-kota) dan  ‚pur‛  (kota)  dikembangkan  dalam  bahasa  Latin  menjadi  ‚politia‛ (negara)  dan  akhirnya  dalam  bahasa  Inggris  ‚policie‛,  yang  berarti menangani  masalah-masalah  publik  atau  administrasi  pemerintahan. 4
Menurut  Tilaar  dan  Nugroho  istilah  kebijakan  publik  mempunyai  banyak pemahaman teoritis 5 , yang dirumuskannya demikian:
Kebijakan  publik  adalah  keputusan  yang  dibuat  oleh  negara,  khususnya pemerintah,  sebagai  strategi  untuk  merealisasikan  tujuan  dari  negara  yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada  masa  awal,  memasuki  masyarakat  transisi,  untuk  menuju  kepada masyarakat yang dicita-citakan. 6
4 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
2013), 51.
5 Harold Laswell dan Abrahaham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik  sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilia-nilai tertentu, dan praktik praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practice). David Easton mendefinisikannya sebagai a relatife stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. James Lester dan Robert Steward mendefinisikannya sebagai a process or a series or pattern of governmental activities or decissionsthat are design to remedy some public problem, either real or imagined. Austin Steven A. Peterson mendefinisikannya sebagai government action to address some problem. B.G. Peters mendefinisikannya sebagai the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens. Michael Howlett dan M. Ramesh mengemukakan bahwa public policy is a complex numerous individual and organizations. It is often shaped by earlier policies and is frequently lingked closely with other seemingly unrelated decision. Thomas R Dye mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (what government do, why they do it, and what difference it makes). Lihat: H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 183-184.
6 Ibid., 184-5.
Kebijakan  publik  merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah untuk  menyelesaikan  permasalahan  publik.  Kebijakan  publik  ini  adalah jalan  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk  mencapai  apa  yang  dicita-citakan seluruh  rakyat  Indonesia,  yaitu  terwujudnya  suatu  masyarakat  yang  adil dan  makmur.  Kebijakan  publik  pendidikan  adalah  bagaimana  negara mencapai apa yang diperintahkan Undang Undang Dasar 1945: ‚Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  suatu  sistem  pengajaran  nasional yang  ditetapkan  dengan  undang-undang‛. 7 Pemerintah  mendapatkan mandat  rakyat  untuk  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  suatu  sistem pendidikan  nasional,  itu  berarti,  isi  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional merupakan kebijakan publik.
Demikian  juga  dalam  kehidupan  beragama,  kebijakan  yang  dibuat pemerintah pusat  atau  daerah harus merupakan penunaian  dari  konstitusi. Kebebasan beragama yang merupakan syarat hadirnya toleransi antaragama harus  didukung  oleh  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
Terkait dengan kondisi-kondisi tersebut, maka jurnal Societas Dei pada terbitan  kali  ini  memuat  beberapa  artikel  penting  untuk  mendorong kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik.
Artikel  pertama,  berjudul:  ‚Tingkat  Toleransi  Antaragama  di Indonesia‛  yang  dibahas  oleh  Dr.  (C)  Binsar  A.  Hutabarat  M.Th.,  dan  H. Hans  Panjaitan  SS,  secara  khusus  akan  memaparkan  mengenai  tingkat toleransi  di  Indonesia.  Pengukuran  tingkat  toleransi  dalam  masyarakat Indonesia  ini  penting  untuk  pemerintah  melihat  realitas  toleransi antaragama  di  Indonesia, dan  kemudian menghasilkan  kebijakan-kebijakan penting  untuk  meningkatkan  toleransi  antaragama  di  Indonesia.  Tanpa toleransi  antaragama  yang  terjaga  dengan  baik,  pembangunan  masyarakat
7 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 121.
Indonesia tidak akan berjalan mulus.
Artikel  kedua  ditulis  oleh  Dr.  (C) Antonius  Steven  Un,  yang  saat  ini menjadi  staf  pengajar  di  almamaternya,  Sekolah  Tinggi  Teologi  Reformed Injili  Internasional  (STTRII).  Un  menulis:  ‚Calvinisme  dan  Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis terhadap Pemikiran Abraham Kuyper dan Implikasinya pada Etika Ilmu Pengetahuan‛. Tulisan ini tidak bertujuan untuk meng-agama-kan paradigm-paradigma ilmiah, namun penting untuk menolong  bagaimana  tokoh-tokoh  agama  dapat  berperan  dalam  kemajuan ilmu  pengetahuan,  secara  khusus  untuk  Indonesia  yang  masih  tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan.
Amos  Winarto  Oei,  seorang    pendeta  Sinode  Gereja  Kristus  Tuhan dan  saat  ini  menjabat  sebagai  Pembantu  Ketua  III  bidang  Kemahasiswaan STT Aletheia  Lawang,  Jawa  Timur,  menulis  artikel: ‚ Pemahaman  Identitas Moral dalam Meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan Etis bagi Para  Peserta  Didik  Pendidikan  Agama  Kristen‛,  memberikan  sebuah penelitian  empiris  mengenai  pentingnya  pendidikan  moral  bagi  peserta didik. Selanjutnya, Jahdiel N. Perez, yang saat ini menjadi mahasiswa filsafat dan  teologi  Kristen  di  Harvard  Divinity  School,  mengulas  ‚Music-Makers and  Reformed  Theology‛.    Pada  artikel  kelima,  Yasintus  T.  Runesi,  dari Departeman  Filsafat  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Indonesia  menulis: ‚Universalisme Paulus menurut Alain Badiou: Uraian dan Tanggapan‛.
Akhirnya, dalam  artikel  terakhir,  Imelda  Ginting dari Sekolah  Tinggi Teologi  Reformed  Injili  Internasional  (STTRII)  Jakarta,  mengulas  sebuah topik  menarik  yang  saat  ini  sedang  aktuil  di  masyarakat,  yakni  masalah Lesbian  Gay  Biseksual  Transgender  (LGBT)  dan  menganalisisnya  dari  segi pemikiran  John  Calvin.  Lebih  jelasnya,  artikel  itu  berjudul:  ‚Legalisasi Pernikahan Sejenis dalam Perspektif Hukum Moral John Calvin‛.