## PENTINGNYA KELUARGA UNTUK PEMBENTUKAN MORAL ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO
1* Setyo Aji Saputro, 2 Denny Nazaria Rifani
1, 2 Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia e-mail:
1* saputrosetyoaji@gmail.com ( corresponding author ) 2 dennyrifani@poltekip.ac.id

## ABSTRACT
Crime is an individual behavior that violates the rules and is followed up with sanctions in the  form  of  criminal  law.  Children  who  commit  crimes  are  considered  victims  who  need protection, guidance, and rehabilitation following human rights and the characteristics and needs  of  children.  Therefore,  the  juvenile  criminal  justice  system  must  pay  attention  to children's rights, principles of justice, and a balance between community protection, victims' rights, and children's interests (Law number 22 of 2022). These correctional students are placed  in  special  prisons  that  accommodate  children  who  commit  crimes,  namely  the Children's Correctional Institution (LPA) or the Children's Detention Center (Rutan).
Keywords: Family Role; Moral Formation; Child Morals
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Kasus-kasus  yang  melibatkan  anak-anak  yang  terlibat  dalam  tindak  kejahatan merupakan  suatu  permasalahan  serius  di  Indonesia,  dan  membutuhkan  tindakan preventif dan rehabilitatif yang efektif. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya  untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  termasuk  dengan  meningkatkan  akses pendidikan  dan  pelatihan  keterampilan  bagi  anak-anak  di  seluruh  Indonesia, meningkatkan  koordinasi  antarlembaga,  serta  meningkatkan  upaya  pencegahan  dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan. Selain itu, pemerintah juga telah memberlakukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang  menetapkan  prinsip-prinsip  yang  memastikan  hak  anak  dan  memastikan  bahwa anak  yang  terlibat  dalam  tindak  kejahatan  diperlakukan  secara  adil  dan  mendapat perlindungan  yang  memadai  LPKA  adalah  lembaga  pemasyarakatan  khusus  yang ditujukan  untuk  memperbaiki  dan  membina  anak-anak  yang  terlibat  dalam  tindak pidana.
Anak-anak  yang  ditempatkan  di  LPKA  adalah  mereka  yang  dijatuhi  hukuman penjara  atau  tahanan  penjara  oleh  pengadilan  karena  terlibat  dalam  tindak  pidana. Tujuan  dari  LPKA  adalah  untuk  membina  dan  memperbaiki  anak-anak  yang  terlibat dalam tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan produktif. LPKA memberikan program- program rehabilitasi dan pendidikan untuk anak-anak yang tinggal di dalamnya, seperti program pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan vokasional, serta pelatihan keterampilan sosial dan kehidupan. LPKA  juga  memberikan  bimbingan  konseling  dan  dukungan  moral  kepada  anak-anak agar dapat melewati masa pembinaan ini dengan baik. Selain itu, LPKA juga memberikan perlindungan  dan  hak-  hak  yang  sama  kepada  anak-anak  yang  berada  di  dalamnya, sebagaimana diatur dalam undang- undang dan peraturan yang berlaku.
Pembatasan  kebebasan  bergerak  dan  atas  hilangnya  kemerdekaan  membuat kehidupan  yang  terjadi  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  mengakibatkan  adanya penurunan  kualitas  hidup  yang  dapat  menekan  kondisi  kejiwaan  seseorang.  Rasa khawatir  terhadap  orang-orang  yang  disayangi,  jauh  dari  keluarga,  dan  kegelisahan dalam memikirkan nasib keluarga setelah ditinggalkan hingga bagaimana nasib dirinya sendiri  setelah  bebas,  ditambah  dengan  adaptasi  di  lingkungan  lapas  masih  belum terbiasa  dengan  peraturan-peraturan  yang  ketat  sehingga  membuat  dirinya  merasa ruang  geraknya  semakin  dibatasi  dan  dalam  menyesuaikan  diri  dengan  baik  akan membutuhkan  waktu  (Ekasari,  &  Susanti,  2009).  Hilangnya  kemerdekaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  bisa  terjadi  ketika  hak  asasi  manusia  narapidana  tidak dihormati  dan  dilindungi,  seperti  hak  atas  kebebasan,  hak  atas  pengakuan,  hak  atas perlakuan  yang  manusiawi  dan  tidak  merendahkan  martabat  manusia,  dan  hak  atas kesetaraan  di  depan  hukum.  Kurangnya  penyesuaian  diri  terhadap  lingkungan  baru menjadi salah satu faktor pemicu narapidana mengalami berbagai tekanan yang berujung pada gangguan psikologis (Windistiar, 2016).
Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan  menegakkan  aturan  dan  standar  yang  ada, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas Lapas, dan memperbaiki sistem pemasyarakatan  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian,  narapidana  dapat  menjalani hukumannya  dengan  penghormatan  dan  kemanusiaan  yang  layak,  serta  memperoleh kesempatan untuk membina diri dan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan bermanfaat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian dari Jatnika et al., (2015) tentang kasus residivis anak terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesiapan anak didik lapas dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat  selepas  keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak.  Kesiapan  bagi  anak didik lembaga pemasyarakatan terkait dengan pembinaan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah kesiapan fisik, mental, dan sosial. Penyebab dari rendahnya kesiapan anak didik lapas tersebut dikarenakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak  yang  kurang  efektif  dan  tidak  terintegrasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Kesiapan anak didik lapas akan terkait dengan proses pembinaan yangdijalankan dalam program asimilasi.

## METODE PENELITIAN
Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai metode ilmiah untuk memperoleh informasi  untuk  tujuan  tertentu.    Dan  dalam  penelitian  ini    menggunakan  metode penelitian  kualitatif.    Menurut  Creswell  (2013),  penelitian  kualitatif  merupakan  suatu pemahaman yang didasarkan pada tradisi-tradisi metodologis terspisah dengan proses inquiry ; jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah sosial atau manusia. Penulis membangun  sebuah  gambaran holistic yang  kompleks,  meneliti  laporan-laporan  kata- kata, memerinci padangan-pandangan dari penutur asli, dan melaksanakan study di satu pengaturan  yang  alamiah.  Menurut  Moleong  (2018)    penelitian   kualitatif  adalah penelitian  yang  dilakukan  dengan  bertujuan  untuk  mengetahui  kejadian  tentang  apa yang  sedang  dan  sudah  dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik  dan  dituangkan dengan  cara  mendeskripsikan  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa pada  suatu  kondisi khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Pertanyaan yang bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang  suatu  gejala,  fakta,  masalah,realita  dan  peristiwa  secara  luas  dan  mendalam sehingga dapat diperoleh suatu pengertian baru, sehingga metode kualitatif akan lebih cocok.  Metode  penelitian  deskriptif  ini  dimaksudkan  untuk  mendeskripsikan  tentang kelompok orang tertentu atau kelompok masyarakat atau penjelasan tentang suatu gejala hubungan antara dua gejala atau lebih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap  anak  binaan  pemasyarakatan  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan, pengajaran dan pembinaan. Setiap wali pemasyarakatan juga menginginkan bahwa anak yang  di  binaannya  dapat  menjadi  individu  yang  lebih  baik  dari  sebelum  nya.  Namun terkadang sering sekali terjadi hilang nya komunikasi akibat berbagai hal dan faktor yang mempengaruhi nya. Sehingga saat ini perlu adanya peningkatan intensitas komunikasi antara  kedua  nya.    Komunikasi  secara  interpersonal  merupakan  bentuk  pembinaan secara  langsung  yang  dapat  dilakukan  wali  pas  dengan  anak  binaan.  Dengan  ada  nya komunikasi ini akan memudahkan wali pas masuk ke dalam keseharian dan hati anak binaan pemasyarakatan.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 5 “Warga Binaan Pemasyarakatan  adalah  narapidana,  Anak  Didik  Pemasyarakatan,  dan  Klien Pemasyarakatan”.  Sehingga  perlu  adanya  pendampingan  guna  melihat  perkembangan dari  para  anak  binaan  pemasyarakatan.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  nomor  M.01  PK.04.10  Tahun  2007  tentang  Wali  Pemasyarakatan,  wali pemasyarakatan  adalah  petugas  pemasyarakatan  yang  melakukan  pendampingan terhadap  narapidana  dan  anak  binaan  selama  menjalani  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan. Wali Pemasyarakatan berkewajiban mencatat identitas, latar belakang
tindak  pidana,  latar  belakang  kehidupan  sosial  dan  menggali  potensi  narapidana  dan anak  binaan,  serta  memperhatikan,  mengamati  mencatat  perkembangan  pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, ketaatan terhadap tata tertib dan membuat laporan perkembangan pembinaan.
Fungsi Wali pemasyarakatan dalam hal ini adalah memfasilitasi ketika ada Anak binaan  yang ingin melanjutkan Pendidikan paket A, paket B, dan paket C di LPKA Kelas I Kutoarjo.  Fungsi  Wali  Pemasyarakatan  pengajaran  dan  ditekankan  pada  pengurus administrasi  dan  juga  memberikan  motivasi  untuk  mengikuti  pendidikan.  Dalam memberikan fasilitasi terkait Pendidikan Hal tersebut sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi  dari  Wali  Pemasyarakatan  sebagai  seorang  fasilitator.  Dipaparkan  juga  bahwa Wali  Pemasyarakatan  juga  harus  menemui  keluarga  untuk  melakukan  audiensi  guna menyampaikan laporan perkembangan, dan nilai-nilai yang harus diemban oleh keluarga mana kala menerima anak binaan pemasyarakatan Hal tersebut perlu disosialisasikan agar pembinaan yang sudah dilakukan di LPKA terus dapat diadopsi di rumah

## SIMPULAN DAN SARAN
Adapun  hasil  kesimpulan  yang  didapat  dari  masing-masing  pembahasan  yang  telah terungkap ialah sebagai berikut pelaksanaan pembinaan yang ada di dalam LPKA sudah berjalan  dengan  sedemikian  rupa.  Namun  perlu  ada  nya  optimalisasi  yang  harus  di benahi  oleh  LPKA  Kelas  I  kutoarjo.    Pelaksanaan  pembinaan  mengunakan  metode komunikasi  interpersonal  sebenar  nya  sudah  terlaksana,  dengan  menggunakan  tolak ukur faktor pendukung berjalan nya kounikasi interpersonal yang sudah dijabarkan.
Sebaiknya  penggunaan  wewenang  untuk  dapat  membina  anak  binaan pemasyarakatan  harus  lah  berjalan  dengan  semestinya  dan  juga  tetap  menggunakan aturan – aturan yang sudah berlaku di LPKA kelas I kutoarjo. Hambatan seperti individu yang  berbeda  dapat  disiasati  dengan  melaksanakan  kegiatan  bersama  guna menumbuhkan  rasa  percaya  diri  anak  dan  juga  rasa  sosial  anak.  Contoh  pelaksanaan kegiatan  bersama  ialah  senam  pagi,  diadakan  acara  acara  seperti  pramuka  dengan memanfaatkan  lahan  yang  ada  di  LPKA  Kutoarjo,  menambah  jam  konseling  guna mendekatkan diri antara wali dengan anak binaan. Sama hal nya dengan anak merupakan individu  yang  berbeda  beda,  pemanfaatan  fasilitas  yang  baik  dapat  menambah kepercayaan dari anak binaan. Contoh kegiatan diadakan nya lomba lomba yang dapat menambah  kreatifitas  anak  berupak  lomba  mural  dan  juga  pensi  dengan  begitu  anak anak yang sekiranya mantan anak jalanan dan juga anak terlantar dapat mengambangkan bakat dari dalam dirinya.
Dengan  banyaknya  kasus  kekerasan  sosial  dapat  di  artikan  bahwa  anak merupakan  mahluk  yang  tak  luput  dari  dosa.  Sehingga  wali  pas  tidak  boleh  menilai dengan secara objektif. Apa bila wali pas dapat memiliki rasa bahwa anak yang ada di dalam  LPKA  Kutoarjo  merupakan  anak  asuh  mereka  maka.  Wali  akan  terus  berusaha untuk menjadi orang yang dekat dengan anak binaan tersebut.
Adapun saran dari hasil penelitian, wali pas diharapkan dapat membimbing anak yang  menjadi  walinya dengan  maksimal,  dapat  menggantikan peran  orang  tua  selama anak berada dalam LPKA Kelas I Kutoarjo, dan senantiasa membimbing dan mengajarkan hal- hal yang baik terhadap anak. LPKA Kelas I Kutoarjo diharapkan dapat melaksanakan kegiatan  yang  bersifat  rekreasional  dan  edukatif  selama  masa  kebijakan  pembatasan layanan kunjungan sebagai upaya mengurangi kondisi stress pada anak, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan mampu mendukung tugas dan fungsi Wali Pemasyarakatan dengan cara melakukan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi walipas, dan dilakukan secara merata dan berkala.

## DAFTAR RUJUKAN
Lutfiah. Kota Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
Maisun, S. S. I. 2020. ‘Efektivitas Pembinaan, Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) Di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Jakarta’.  MIMBAR:  Jurnal  Penelitian Sosial dan Politik 9(1): 93– 101.
Nurdin, I., and Sri H. 2019. Metodologi Penelitian Sosial. 1st ed. ed.
Pan,  M.L.    2016.  Fifth  Edition.Taylor  &  Francis  Group.  Preparing  Literature  Reviews:
Qualitative and Quantitative Approaches. 5th ed. New York: Taylor and Francis. Rismi,  R.,  Muri,  Y.,  and  Firman.  2022.  ‘Bimbingan  Kelompok  Untuk  Mengembangkan Pemahaman  Nilai  Budaya  Siswa’.  Journal  of  Counseling,  Education  and  Society 3(1): 17.
Rosaliza,  M.  2015.  ‘Wawancara,  Sebuah  Interaksi  Komunikasi  Dalam  Penelitian Kualitatif’. Jurnal Ilmu Budaya 11(2): 71–79.
Saputra,  S.  2020.  ‘Efektivitas  Komunikasi  Interpersonal  Dalam  Kegiatan  Pembelajaran Melalui Media Whatsapp Group’. Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik 7(1): 11–21.