## Widya Sari

## PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI DALAM ISLAM

## Abstrak
Pola  konsumsi  dan  perilaku  produksi  menentukan  roda  perekonomian.  Al- Qur’an  sebagai  sumber  ajaran,  memiliki  ajaran  tentang  konsumsi,  produksi  dan distribusi  disamping  aktivitas-aktivitas  perekonomian  lainnya.  Dalam  konteks produksi,  tentu  saja  produsen  muslim  sama  sekali  sebaiknya  tidak  tergoda  oleh kebiasaan dan perilaku ekonom-ekonomi yang bersifat menjalankan dosa, memakan harta  terlarang,  menyebarkan  permusuhan,  berlawanan  dengan  sunnatullah,  dan menimbulkan kerusakan  di muka bumi.  Walau bagaimanapun, secanggih  alat untuk menghitung nikmat Allah pasti tidak akan menghitungnya.
Dalam  konseptual  konsumsi  ada  beberapa  prinsip  yang  harus  dipatuhi  oleh konsumen  muslim,  yang  antara  lain  :  prinsip  halal  dan  baik,  prinsip  ketiadaan mengikuti hawa nafsu, prinsip sukur.
Sistem  ekonomi  Islam  menawarkan  sistem  penditribusian  ekonomi  yang mengedepankan  nilai  kebebasan  dalam  bertindak  dan  berbuat  dengan  dilandasi oleh  ajaran  agama  serta  nilai  keadilan  dalam  kepemilikan  yang  disandarkan  pada dua  sendi,  yaitu  kebebasan  dan  keadilan.
Kata Kunci: Islam, produksi, distribusi, konsumsi.

## I. Pendahuluan
Islam sebagai system hidup (way of life) dan merupakan agama yang universal sebab  memuat  segala  aspek    kehidupan  baik  yang  terkait  dengan  aspek  ekonomi, sosial,  politik  dan  budaya.  Seiring  dengan    maju  pesatnya  kajian  tentang  ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan   filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya  suatu  ilmu    ekonomi  berbasis  keIslaman  yang  terfokus  untuk mempelajari masalah-masalah, ekonomi, rakyat, yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun  bidang  kajian  yang  terpenting  dalam  perekonomian  adalah  bidang Produksi, Distribusi dan Konsumsi. Distribusi misalnya, menjadi posisi penting dari teori  ekonomi  mikro  baik  dalam  system  ekonomi  Islam  maupun  kapitalis  sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka  tetapi  juga  aspek  social  dan  politik  sehingga  menjadi  perhatian  bagi  aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat,ini.
Pada  saat  ini  realita  yang  nampak  adalah  telah  terjadi  ketidakadilan  dan ketimpangan  dalam  pendistribusian  pendapatan  dan  kekayaan  baik  di  negara  maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan system kapitalis sebagai system  ekonomi  negaranya,  sehingga  menciptakan  kemiskinan  dimana-mana.
Menanggapi  kenyataan  tersebut  Islam  sebagai  agama  yang  universal  diharapkan dapat  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dan  sekaligus  menjadi  sistem perekonomian suatu negara.
Dari  permasalahan  di  atas  kami  ingin  membahas  tentang  produksi,  distribusi dan  konsumsi  dengan  melihat  perspektif  Islam  dengan  melalui  hadits-hadit Rasullulah  sebagai  pendukung,  oleh  karena  itu  kami  sepakat  memberikan  judul makalah ini yaitu:”Produksi, Distribusi dan Konsumsi dalam Ekonomi  Islam”.

## II. Produksi dan Permasalahannya
A. Pengertian
Dalam ekonomi  Islam, produksi mempunyai motif kemaslatan, kebutuhan dan  kewajiban.  Demikian  pula,  konsumsi.  Perilaku  produksi  merupakan  usaha seseorang  atau  kelompok  untuk  melepaskan  dirinya   dari  kefakiran.  Menurut Yusuf  Qardhawi  (1995),  secara  eksternal  perilaku  produksi  dimaksudkan  untuk memenuhi  kebutuhan  setiap  individu  sehingga  dapat  membangun  kemandirian ummat.  Sedangkan  motif  perilakunya   adalah  keutamaan  mencari  nafkah, menjaga  semua  sumber  daya  (flora-fauna  dan  alam  sekitar),  dilakukan  secara profesional  dan  berusaha  pada  sesuatu  yang  halal.  Karena  itu  dalam  sebuah perusahaan  misalnya,  menurut  M.M.  Metwally 1 asumsi-asumsi  produksi,  harus dilakukan  untuk  barang  halal  dengan  proses  produksi  dan  pasca  produksi  yang tidak  menimbulkan  ke- madharatan .  Semua  orang  diberikan  kebebasan  untuk melakukan usaha produksi.
Berdasarkan  pertimbangan  kemashlahatan  itulah,   menurut  Muhammad Abdul  Mannan 2 ,  pertimbangan  perilaku  produksi  tidak  semata-mata  didasarkan pada permintaan pasar.
Produksi  dalam ekonomi  Islam adalah  setiap  bentuk  aktivitas  yang dilakukan  manusia  untuk  mewujudkan  manfaat  atau  menambahkannya  dengan cara  mengeksplorasi  sumber-sumber  ekonomi  yang  disediakan  Allah  SWT sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia. 3 Hal ini dapat dijelaskan  dalam  semua  aktifitas  produksi  barang  dan  jasa  yang  dilakukan seorang  muslim  untuk  memperbaiki  apa  yang  dimilikinya,  baik  berupa  sumber daya  alam  dan  harta  dan  dipersiapkan  untuk  bisa  dimanfaatkan  oleh  pelakunya atau oleh umat Islam. Firman Allah dalam QS Al-Mulk:15
                                                                                                        
“ Dialah  yang  menjadikan  bumi  itu  mudah  bagi  kamu,  Maka  berjalanlah  di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada- Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan .”
Dan firman-Nya pula dalam QS Hud:61
                                                                                                      
                                                                                                
“ Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku,  sembahlah  Allah,  sekali-kali  tidak  ada  bagimu  Tuhan  selain  Dia.  Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena  itu  mohonlah  ampunan-Nya,  kemudian  bertobatlah  kepada-Nya, Sesungguhnya  Tuhanku  Amat  dekat  (rahmat-Nya)  lagi  memperkenankan  (doa hamba-Nya) ."

## B. Prinsip-prinsip Produksi
Prinsip-prinsp  produksi  secara  singkat  adalah  pedoman  yang  harus diperhatikan,  ditaati,  dan  dilakukan  ketika  akan  berproduksi.  Prinsip-prinsip produksi dalam Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1. Berproduksi dalam lingkaran halal
Prinsip  produksi  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  setiap  muslim,  baik individu  maupun  komunitas  adalah  berpegang  pada  semua  yang  dihalalkan Allah  dan  tidak  melewati  batas.  Pada  dasarnya,  produsen  pada  ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Yang menjadi prioritas kerja  mereka  adalah  memenuhi  keinginan  pribadi  dengan  mengumpulkan laba, harta, dan uang.  Ia tidak mementingkan apakah  yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis. Adapun sikap seorang  muslim  sangat  bertolak  belakang.  Ia  tidak  boleh  menanam  apa-apa yang  diharamkan.  Seorang  muslim  tidak  boleh  menanam  segala  jenis tumbuhan  yang  membahayakan  manusia,  seperti  tembakau  yang  menurut keterangan  WHO,  sains,  dan  hasil  riset  berbahaya  bagi  manusia.  Selain dilarang  menanam  tanaman-tanaman  yang  berbahaya  bagi  manusia,  sorang muslim  juga  dilarang  memproduksi  barang-barang  haram,  baik  haram dikenakan  maupun  haram  dikoleksi.  Misalnya  membuat  patung  atau  cawan dari bahan emas dan perak, dan membuat gelang emas untuk laki-laki. Syariat juga  melarang  memproduksi  produk  yang  merusak  akidah,  etika,  dan  moral manusia,  seperti  produk  yang  berhubungan  dengan  pornografi  dan  sadisme, baik dalam opera, film, dan musik. 4
2. Keadilan dalam berproduksi
Sistem  ekonomi  Islam  telah  memberikan  keadilan  dan  persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau  menghancurkan  masyarakat.  Kitab  suci  Al-Quran  memperbolehkan
kerjasama  yang  saling  menguntungkan  dengan  jujur,  sederajat,  dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan  umum.  Setiap  orang  dinasihatkan  berhubungan  secara  jujur  dan teratur  serta  menahan  diri  dari  hubungan  yang  tidak  jujur  sebagaimana tersebut dalam QS An Nisa’: 29
                                                                                                    
                                                                   
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang Berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh dirimu, 5 Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Ayat di atas melarang cara mendapatkan kekayaan dengan cara  yang tidak  adil  dan  memperingatkan  akan  akibat  buruk  yang  ditimbulkan  oleh perbuatan-perbuatan  yang  tidak  adil.  Jika  seseorang  mencari  dan mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar ia tidak hanya merusak usaha dirinya, tetapi akan menciptakan kondisi yang tidak harmonis di pasar yang pada akhirnya akan menghancurkan usaha orang lain. 6 Selain itu dalam QS Ar Rahman
                                                            
“Dan  Tegakkanlah  timbangan  itu  dengan  adil  dan  janganlah  kamu mengurangi neraca itu.”
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  tiap  orang  Islam  hendaknya  jujur dalam  setiap  tindakan,  sebagaimana  timbangan  yang  tepat  ketika  berjualan dan  dalam  semua  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  orang  lain.  Orang  Islam tidak  boleh  tertipu  daya  karena  contoh  kualitas  yang  baik,  lalu  menjual barang-barang  yang  rendah  mutunya  atau  mengurangi  timbangan. 7 Karena pada  dasarnya  perbuatan  tidak  adil  dan  salah  akan  merusak  sistem  ekonomi dan  akhirnya  akan  menghancurkan  keseluruhan  system  sosial.  Dengan demikian, Al Quran menyetujui nilai-nilai  yang  mulia dalam persamaan  hak, keadilan,  kooperasi,  dan  pengorbanan  dalam  rangka  mereorganisasikan lingkungan sosio-ekonomi masyarakat Islam.
3. Seluruh kegiatan produksi  terikat pada tataran nilai moral dan teknikal  yang Islami. 8
Sejak  dari  kegiatan  mengorganisisr  faktor  produksi,  proses  produksi hingga  pemasaran  dan pelayanan  kepada  konsumen  semuanya  harus mengikuti  moralitas  Islam.  Metwally  (1992)  mengatakan  ”perbedaan  dari perusahaan-perusahaan non Islami tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan  ekonomi  dan  strategi  pasarnya”.  Produksi  barang  dan jasa  yang  dapat  merusak  moralitas  dan  menjauhkan   manusia  dari  nilai-nilai relijius  tidak  akan  diperbolehkan.  Selain  itu  Islam  juga  mengajarkan  adanya skala  prioritas  (dharuriyah,  hajjiyah  dan  tahsiniyah)  dalam  pemenuhan kebutuhan  konsumsi  serta  melarang  sikap  berlebihan,  larangan  ini  juga berlaku bagi segala mata rantai dalam produksinya.
4. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan
Kegiatan  produksi  harus  menjaga  nilai-nilai  keseimbangan  dan harmoni  dengan  lingkungan  sosial  dan  lingkungan  hidup  dalam  masyarakat dalam  skala  yang  lebih  luas.  Selain  itu,  masyarakat  juga  berhak   menikmati hasil  produksi   secara  memadai  dan  berkualitas.  Jadi  produksi  bukan  hanya menyangkut  kepentingan  para  produsen  (staock  holders)  saja   tapi  juga masyarakat  secara  keseluruhan  (stake  holders).  Pemerataan  manfaat  dan keuntungan produksi bagi  keseluruhan masyarakat dan dilakukan dengan cara yang paling baik merupakan tujuan utama kegiatan ekonomi.
5. Permasalahan  ekonomi   muncul  bukan  saja  karena  kelangkaan  tetapi  lebih kompleks. 9
Masalah  ekonomi  muncul  bukan  karena  adanya  kelangkaan  sumber daya  ekonomi  untuk  pemenuhan  kebutuhan  manusia  saja,  tetapi  juga disebabkan  oleh  kemalasan  dan  pengabaian  optimalisasi  segala  anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupunmanusia. Sikap terserbut dalam  Al-Qur’an  sering  disebut   sebagai  kezaliman  atau  pengingkaran terhadap  nikmat  Allah 10 .  Hal  ini  akan  membawa  implikasi   bahwa  prinsip produksi   bukan  sekedar  efisiensi,  tetapi  secara  luas  adalah  bagaimana mengoptimalisasikan  pemanfaatan  sumber  daya  ekonomi  dalam  kerangka pengabdian manusia kepada Tuhannya.
Kegiatan  produksi  dalam  perspektif  Islam  bersifat  alturistik  sehingga produsen tidak  hanya mengejar keuntungan  maksimum saja. Produsen harus mengejar tujuan  yang lebih luas sebagaimana tujuan ajaran  Islam  yaitu falah didunia  dan  akhirat.  Kegiatan  produksi  juga  harus  berpedoman  kepada  nilai- nilai  keadilan  dan  kebajikan   bagi  masyarakat.  Prinsip  pokok  produsen  yang Islami   yaitu:  1.  memiliki  komitmen  yang  penuh  terhadap  keadilan,  2. memiliki  dorongan  untuk  melayani  masyarakat  sehingga  segala  keputusan
perusahaan  harus  mempertimbangkan  hal  ini,  3.  optimasi  keuntungan diperkenankan  dengan batasan kedua prinsip di atas.

## C. Faktor-faktor Produksi 11
Produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan-bahan  yang memungkinkan  dilakukannya  proses  produksi  itu  sendiri.  Untuk  bisa melakukan  produksi,  orang  memerlukan  tenaga  manusia,  sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi. 12 Seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk  harus  mengetahui  jenis  atau  macam-macam  dari  faktor  produksi. 13 Macam  faktor  produksi  secara  teori  terbagi  menjadi  empat,  yaitu  sebagai berikut:
1. Tanah
Hal yang dimaksud dengan istilah land atau tanah di sini bukanlah sekedar tanah untuk ditanami atau untuk ditinggali saja, tetapi termasuk pula di dalamnya segala sumber daya alam (natural resources). Dengan demikian,  istilah  tanah  atau  land  ini  maksudnya  adalah  segala  sesuatu yang bisa menjadi factor produksi berasal dan atau tersedia di ala mini tanpa usaha manusia, yang antara lain meliputi:
 Tenaga  penumbuh  yang  ada  di  dalam  tanah,  baik  untuk  pertanian, perikanan, maupun pertambangan.
 Tenaga air, baik untuk pengairan maupun pelayaran. Termasuk juga di  sini  adalah  air  yang  dipakai  sebagai  bahan  pokok  oleh Perusahaan Air Minum.
 Ikan  dan  mineral,  baik  ikan  dan  mineral  darat  (sungai,  danau, tambak, dan sebagainya) maupun ikan dan mineral laut.
 Tanah yang di atasnya didirikan bangunan.
 Living stock, seperti ternak dan binatang-binatang lain  yang bukan ternak.
 Dan lain-lain, seperti bebatuan dan kayu-kayuan.
Berkaitan  dengan  faktor  produksi  ini  dalam  sebuah  hadis disebutkan:  Imam  Abu  Dawud  meriwayatkan  dalam  Sunannya:  Telah memberitahu  kami  Ali  bin  Ja’ad  al-Lu’lu’iy.  Telah  memberitahu  kami Hariz bin Ustman, dari Hibban bin Zaid al-Syar’abiy, dari laki-laki yang berasal  dari  Qarn.  Telah  memberitahu  kami  Musaddad.  Telah memberitahu  kami  Isa  bin  Yunus.  Telah  memberitahu  kami  Hariz  bin Ustman. Telah memberitahu kami Abu Khidasy. Dan ini adalah lafadh Ali  dari  laki-laki  di  antara  kaum  Muhajirin,  di  antara
sahabat  Nabi  saw.  Ia  berkata  saya  mengikuti  Nabi  saw  berperang sebanyak tiga kali, sedang saya mendengar beliau bersabda:
» ِﰲ  ٍثَﻼَﺛ  ِﰲ ُءﺎَﻛَﺮُﺷ َنْﻮُﻤِﻠْﺴُﻤْﻟَا ِرﺎﱠﻨﻟاَو ِءﺎَﻤْﻟاَو َ◌ِﻺَﻜْﻟا « “ Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api. “
 “ Dalam  air “:  Maksudnya  adalah  air  yang  tidak  terjadi  dari pencarian  dan  usaha  seseorang,  seperti  air  saluran  pribadi,  dan  air sumur,  serta  belum  dimasukkan  dalam  wadah,  kolam  atau  selokan yang airnya dari sungai.
 “ Padang  rumput “:  Maksudnya  adalah  semua  tumbuhan  atau tanaman yang basah maupun yang kering.
 “ Dan dalam Api “. Maksud dari berserikat dalam api adalah, bahwa ia  tidak  dilarang  menyalakan  lampu  darinya,  dan  membuat penerangan dengan cahayanya, namuan orang yang menyalakannya dilarang  untuk  mengambil  bara  api  dirinya,  sebab  menguranginya akan menyebabkan pada padamnya api.

## Keunikan Tanah Dalam Islam
Tanah  dan  alam  merupakan  salah  satu  faktor  produksi  yang  sangat penting. Oleh karena itu, sangat tepat kalau Islam memberikan perhatian yang besar  terhadapnya.  Dan  tidak  mengherankan  kalau  ada  orang  barat  yang mengatakan bahwa “tanah adalah ibu dari produksi, sementara ayahnya adalah tenaga kerja”.
Keunikan  dari  faktor  produksi  tanah  dibanding  yang  lainnya  adalah sebagai  berikut:  a).Tanah  adalah  pemberian  langsung  dari  Allah  SWT  dalam artian  kita  hanya  tinggal  menerima  dan  memanfaatkan  saja.  Berbeda  dengan tenaga  kerja  dan  kapital  yang  itu  diperoleh  dari  kerja  keras  atau  usaha  dari manusia. Oleh karena tanah diberikan oleh Allah SWT secara langsung maka penggunaannya tidak boleh sembarangan, yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita.
ﱠﻳ ْﻦَﻣ ﺎَﻬُـﺛِرْﻮُـﻳ ِﷲ َضْرَْﻷا ﱠنِإ

## َْﲔِﻘﱠﺘُﻤْﻠِﻟ ُﺔَﺒِﻗﺎَﻌْﻟاَو ِﻩِدﺎَﺒِﻋ ْﻦِﻣ ُءﺎَﺸ
Artinya: “sesungguhnya  bumi  (ini)  kepunyaan  Allah;  dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al A’rof 128)
b). Eksistensi dari tanah adalah sesuatu yang sangat kompleks. Kalau kita lihat sumber  daya  yang  diberikan  oleh  tanah  adalah  yang  ada  didalam  dan permukaan  tanah  itu  sendiri.  Dari  bawah  tanah  maka  tanah  memberikan bahan-bahan mineral dan tambang yang bermanfaat bagi manusia, sedang dari permukaan tanah juga memberikan manfaat yang luar biasa pada kita semua.
c).  Penyediaan  atau  penawaran  tanah  relatif  terbatas,  dalam  artian  bahwa tanah telah memiliki  jumlah keseluruhan  yang tertentu, tidak dapat ditambah maupun dikurangi.
2. Tenaga kerja Dalam  ilmu  ekonomi  yang  dimaksud  dengan  istilah  tenaga  kerja manusia (labor) bukanlah  semata-mata kekuatan  manusia untuk mencangkul, menggergaji,  bertukang,  dan  segala  kegiatan  fisik  lainnya,  akan  tetapi  lebih luas  lagi  yaitu  human  resources  (sumber  daya  manusia).  Di  dalam  istilah human resources atau SDM itu tercakuplah tidak saja tenaga fisik atau tenaga jasmani  manusia  tetapi  juga  kemampuan  mental  atau  kemampuan nonfisiknya, tidak saja tenaga terdidik tetapi juga tenaga  yang tidak terdidik, tidak saja tenaga  yang terampil tetapi juga  yang tidak terampil. Pendek kata, di  dalam  istilah  atau  pengertian  human  resources  itu  terkumpullah  semua atribut  atau  kemampuan  manusiawi  yang  dapat  disumbangkan  untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa.
Konsep  upah  menurut  kaca  Islam,  adalah  pertama,  prinsip  keadilan, dan  kedua,  prinsip  kelayakan  (kecukupan).  Mari  kita  lihat  kedua  prinsip  ini dari kaca mata Islam, yaitu :
a. Prinsip Adil Al Qur’an menegaskan bahwa:
“Berbuat  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada Taqwa”. (QS. Al-Maidah : 8).
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bemua’malah tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis  diantara  kamu menuliskannya  dengan  benar.  Dan  janganlah  penulis  enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  maka  hendaklah  ia menulis  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan  (apa yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertaqwa  kepada  Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika  yang  berhutang  itu  orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.  Dan  persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka seorang  lagi  mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan (memberi  keterangan)  apabila  mereka  di  panggil;  dan  janganlah  kamu jemu  menulis  hutang  itu,  baik  kecil  maupun  besar  sampai  batas  waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dekat kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah  mua’malahmu  itu), kecuali  jika  mua’malah  itu  perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di antara kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu  berjual  beli;  dan  janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit- menyulitkan.  Jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  maka  sesungguhnya hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  Dan  bertaqwalah  kepada Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah  Maha  Mengetahui  segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 282)
Nabi  bersabda: “Berikanlah  gaji  kepada  pekerja  sebelum  kering keringatnya,  dan  beritahukan  ketentuan  gajinya,  terhadap  apa  yang dikerjakan”. (HR. Baihaqi).
Dari  ayat  Al-Qur’an  dan  hadits  riwayat  Baihaqi  di  atas,  dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-aqad). Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang  terjadi  antara  pekerja  dengan  pengusaha.  Artinya,  sebelum  pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.
Khusus  untuk  cara  pembayaran  upah,  Rasulullah  bersabda: “Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda: “Berikanlah upah orang upahan  sebelum  kering  keringatnya“. (HR.Ibnu  Majah  dan  Imam Thabrani).
Dalam  menjelaskan  hadits  itu,  Syeikh  Yusuf  Qardhawi  dalam kitabnya Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, menjelaskan sebagai  berikut  :  Sesungguhnya  seorang  pekerja  hanya  berhak  atas upahnya  jika  ia  telah  menunaikan  pekerjaannya  dengan  semestinya  dan sesuai  dengan  kesepakatan,  karena  umat  Islam  terikat  dengan  syarat- syarat  antar  mereka  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang  benar  atau  sengaja  menunaikannya  dengan  tidak  semestinya,  maka sepatutnya  hal  itu  diperhitungkan  atasnya  (dipotong  upahnya)  karena setiap  hak  dibarengi  dengan  kewajiban.  Selama  ia  mendapatkan  upah
secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan  secara  detail  dalam  “peraturan  kerja”  yang  menjelaskan masing-masing  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Bahkan  Syeikh Qardhawi  mengatakan  bahwa  bekerja  yang  baik  merupakan  kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberi upah merupakan  kewajiban  perusahaan  atas  hak  hasil  kerja  karyawan  yang diperolehnya. Dalam keadaan masa kini, maka aturan-aturan bekerja yang baik  itu,  biasanya  dituangkan  dalam  buku  Pedoman  Kepegawaian  yang ada di masing-masing perusahaan.
Hadits  lain  yang  menjelaskan  tentang  pembayaran  upah  ini adalah: “Diriwayatkan  dari  Abu  Hurairah  r.a.,  dari  Nabi  Muhammad Saw.  bahwa  beliau  bersabda:  “Allah  telah  berfirman:  “Ada  tiga  jenis manusia  dimana  Aku  adalah  musuh  mereka  nanti  di  hari  kiamat. Pertama,  adalah  orang  yang  membuat  komitmen  akan  memberi  atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya.  Kedua,  orang  yang  menjual  seorang  manusia  bebas (bukan  budak),  lalu  memakan  uangnya.  Ketiga,  adalah  orang  yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya” (HR. Bukhari).
Hadits  diatas  menegaskan  tentang  waktu  pembayaran  upah,  agar sangat  diperhatikan.  Keterlambatan  pembayaran  upah,  dikategorikan sebagai  perbuatan  zalim  dan  orang  yang  tidak  membayar  upah  para pekerjanya  termasuk  orang  yang  dimusuhi  oleh  Nabi  saw  pada  hari kiamat.  Dalam  hal  ini,  Islam  sangat  menghargai  waktu  dan  sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).
b. Kelayakan (kecukupan)
Jika  Adil  berbicara  tentang  kejelasan,  transparansi  serta proporsionalitas  ditinjau  dari  berat  pekerjaannya,  maka  Layak berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan.
Dari  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Dzar  bahwa  Rasulullah SAW  bersabda: “Mereka  (para  budak  dan  pelayanmu)  adalah saudaramu,  Allah  menempatkan  mereka  di  bawah  asuhanmu;  sehingga barang  siapa  mempunyai  saudara  di  bawah  asuhannya  maka  harus diberinya  makan  seperti  apa  yang  dimakannya  (sendiri)  dan  memberi pakaian  seperti  apa  yang  dipakainya  (sendiri);  dan  tidak  membebankan pada  mereka  dengan  tugas  yang  sangat  berat,  dan  jika  kamu membebankannya  dengan  tugas  seperti  itu,  maka  hendaklah  membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).
Dapat dijabarkan bahwa hubungan antara majikan dengan pekerja bukan  hanya  sebatas  hubungan  pekerjaan  formal,  tetapi  karyawan  sudah dianggap  merupakan  keluarga  majikan.  Konsep  menganggap  karyawan sebagai  keluarga  majikan  merupakan  konsep  Islam  yang  lebih  dari  14 abad yang lalu telah dsabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep ini dipakai oleh pengusaha-pengusaha Arab pada masa lalu, dimana mereka (pengusaha  muslim)  seringkali  memperhatikan  kehidupan  karyawannya di luar lingkungan kerjanya. Hal inilah yang sangat jarang dilakukan saat ini.
Wilson  menulis  dalam  bukunya  yang  berjudul Islamic  Business Theory  and  Practice yang  kurang  lebih  maksudnya  adalah  “Walaupun perusahaan  itu  bukanlah  perusahaan  keluarga,  para  majikan  Muslimin acapkali  memperhatikan  kehidupan  karyawan  di  luar  lingkungan kerjanya,  hal  ini  sulit  untuk  dipahami  oleh  para  pengusaha  Barat”. Sahabat  pengusaha  yang  diridhai  Allah  SWT,  konsep  Islam  jauh  sangat berbeda dengan konsep upah menurut Barat. Upah menurut Islam sangat besar  kaitannya  dengan  konsep  Moral,  Upah  dalam  Islam  tidak  hanya sebatas  materi  (kebendaan  atau  keduniaan)  tetapi  menembus  batas kehidupan,  yakni  berdimensi  akherat  (pahala).  Jadi  mulai  dari  sekarang, marilah kita terapkan prinsip Islam kembali.
3. Modal
Modal  (capital)  yaitu  meliputi  semua  jenis  barang  yang  dibuat untuk  menunjang  kegiatan  produksi  barang-barang  lain  serta  jasa-jasa. Termasuk  ke  dalam  bilangan  barang-barang  modal  misalnya  mesin- mesin, pabrik-pabrik, jalan-jalan raya, pembangkit  tenaga listrik, gudang serta  semua  peralatannya.  Modal  juga  mencakup  arti  uang  yang  tersedia di  dalam  perusahaan  untuk  membeli  mesin-mesin,  serta  faktor-faktor produksi lainnya.
Pembahasan  mengenai  modal  yang  merupakan  salah  satu  faktor produksi  dalam  ekonomi  Islam,  adalah  terkait  dengan  masalah kepemilikan  harta.  Sedangkan  pengembangannya  itu  sendiri  tidak  akan lepas  dari  suatu  mekanisme  yang  dipergunakan  seseorang  untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut. Dan dalam hal ini Islam menyerahkan  masalah  pengembangan  harta  (mekanisme  yang  dipakai) tersebut  kepada  individu  sesuai  pandangan  yang  menurutnya  layak dipergunakan.  Konsep  pengembangan  modal  produksi  dalam  ekonomi Islam dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu:
a. Sistem Pengembangan
Sistem pengembangan modal dalam ekonomi Islam (termasuk modal produksi)  sangat  terkait  dengan  konsep  kepemilikan  Islam.  Menurut
Islam, kepemilikan pada dasarnya adalah sebagai naluri alamiah yang dimiliki  manusia  dan  hanya  berfungsi  sebagai  sarana  penunjang untuk  mencapai  tujuan  yang  lebih  besar,  karena  semua  yang  ada  di muka  bumi  (termasuk  harta)  adalah  milik  Allah  Swt.  Sehingga, dalam  konsep  ekonomi  Islam  kepemilikan  itu  haruslah  merata  dan tidak  terfokus  pada  beberapa  golongan  saja  dan  di  dalam mendapatkan  dan  mengembangkannya  haruslah  melalui  cara-cara yang sesuai dengan ketentuan ajaran agama. Dalam hal ini, ekonomi Islam memberikan batasan-batasan sebagai berikut: Cara mendapatkan modal (harta) dan mengembangkannya tidak dilakukan dengan  yang  dilarang  Syari’at  Islam.  Antara  lain  pertama,  dengan jalan perjudian, karena cara ini dapat menimbulkan permusuhan dan dapat  merusak  tatanan  kehidupan  masyarakat.  Pada  dasarnya  cara pengembangan  ini  dilakukan  tanpa  adanya  usaha  yang  jelas  dan hanya bersifat spekulasi semata. Kedua, pengembangan harta/pengembangan    harta/modal    dengan    jalan    riba    (apapun      6 bentuk    dan    jumlahnya),    yaitu    pengambilan    keuntungan    dengan cara  mengeksploitasi    tenaga    orang    lain.    Ketiga,    pengembangan modal    dengan  jalan  penipuan    (al-ghabn  atau  at-tadlis).  Cara-cara penipuan      dalam    segala  kegiatan    ekonomi    yang    dilakukan    di masyarakat  jelas-jelas  dilarang  dan diharamkan  agama.  Keempat, pengembangan    modal    (harta)    dengan    jalan  penimbunan. Maksudnya    adalah    seseorang    mengumpulkan    barang-barang dengan    tujuan    menunggu    waktu    naiknya    harga    barang-barang terebut,  sehingga  ia  bisa  menjualnya  dengan  harga  tinggi  menurut kehendaknya.
b. Menentukan  mekanisme  pengembangan  dan  pengelolaannya,  di mana  dalam    mekanisme    ini  harus    jelas  cara  atau  bentuk  serta tujuan  yang  akan  dicapai.  Prinsipnya    adalah    peningkatan    dan pembagian  hasil  untuk  menciptakan sirkulasi yang benar dan tepat bagi setiap golongan masyarakat dengan latar belakang perekonomian yang berbeda.
c. Hak milik pribadi kadangkala dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi  milik  umum.  Di  antara  hal  penting  yang  diungkapkan ajaran    Islam    adalah              penetapan    antara    pemilikan    bersama menyangkut    benda-benda    yang  bersifat    dharuri    (yang    sangat dibutuhkan    bagi    semua    manusia),    sehingga  kepemilikannya bersifat bersama dan umum.
d. Mensuplai  atau  memberikan  orang  yang  memiliki  keterbatasan faktor-faktor    produksi    dengan    ketentuan-ketentuan    yang    ada, seperti  memberikan      pinjaman  modal  untuk  digunakan  sebagai modal    usaha    sehingga    dapat  dikembangkan  lagi  menjadi  lebih besar, ataupun dengan memberikan modal kepada  seseorang  dengan perjanjian  membagi  hasil  yang  didapat  sesuai perjanjian.

## Bentuk Pengembangan Modal
Dalam  proses  produksi,  bentuk  pengembangan  modal  secara  umum dilakukan  melalui  aktivitas  transaksi  (akad)  dengan  tetap  memegang  aturan Syari’ah  yang  terkait.  Prinsip  utama  dalam  pengembangan  dan  pendaya-gunaan suatu modal  dalam  ekonomi  Islam  adalah  peningkatan  dan  pembagian  hasil, dengan  tujuan   agar  tercipta  sirkulasi yang merata dalam masyarakat. Tujuan keadilan    sosio-ekonomi    dan    pemerataan    pendapatan    sudah    jelas    dianggap sebagai    bagian    yang    tidak    terpisahkan    dari    filsafat    moral    Islam    dengan komitmennya  pada  keadilan  dan  persaudaran  manusia.    Adapun  bentuk-bentuk pengembangan modal menurut  ketentuan  Syari’ah  Mu’amalah, dapat dilakukan dalam bentuk atau pola sebagai berikut:
a. Transaksi    akad    jual-beli,    yaitu    pengembangan    modal    usaha    di    mana seseorang    berada    dalam    posisi    sebagai    penjual    dan    yang    lainnya sebagai pembeli, seperti dalam akad al-Ba’i, as-Salam, dan al-Istinsya’.
b. Transaksi  akad  bagi-hasil,  yaitu  pengembangan  modal  usaha  di  mana seseorang    dapat    bertindak    sebagai    pemberi    modal    dan    yang    lainnya bertindak    sebagai    pengelola  modal    dengan    kerentuan    akan  membagi hasil yang  diperoleh  sesuai  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Transaksi ini    dapat  dilihat  dalam  akad-akad  bagi  hasil  seperti  dalam  akad  as-syirkah seperti akad al-Mudharabah dan akad as-Syirkah.
c. Transaksi    akad    jasa,    yaitu    pengembangan    modal    di    mana    seseorang bertindak  sebagai  konsumen/pemakai  jasa  dan  wajib  memberikan  harga kepada  pihak  yang  telah  memberikan  jasa  tersebut  menurut  kesepakatan yang  dibuat,  seperti  dalam  akad  al-rahn,  al-wadi’ah.    Dengan    demikian langkah-langkah    yang    perlu    dilakukan    dalam    upaya  mengembangkan dan    mendaya-gunakan    modal    produksi    ini,    dapat  direalisasikan  antara lain  dengan  cara:  (1)  mengadakan    perjanjian    Qardh    al-Hasan    dengan suatu  bank  Syari’ah  yang ada  untuk  tujuan  sosial  dengan memberikan pinjaman    yang    lunak    kepada  golongan    ekonomi    yang    lemah (khususnya)  berupa  fasilitas  modal  usaha, agar  mereka  dapat  memiliki usaha  yang  tetap  dan  dapat  dikembangkan dengan baik.  (2) Mengadakan berbagai  larangan  terhadap segala bentuk praktek  bisnis  yang tidak  sehat dalam  masyarakat,    seperti    perjudian,    riba    dan    lain    sebagainya,  dan mewujudkan  proses  distribusi  melalui  wadah  zakat,    infaq  dan  shadaqah (yang    dikelola    oleh    Bazis)    dengan    tujuan    untuk  memenuhi    hak-hak
sosial  masyarakat    lainnya.    Dalam    hal    ini    peran    pemerintah    (institusi yang berwenang) dibutuhkan untuk mewujudkannya.
Dengan  demikian,  dengan  adanya  pengembangan  modal  usaha  yang dilakukan    sesuai    dengan    sistem    ekonomi   Islam,    diharapkan    akan    tercipta kondisi    perekonomian    masyarakat    yang    kondusif    bagi    pengembangan produksi.    Kepemilikan    atas    faktor-faktor    produksi    dalam    jumlah    besar (khususnya    modal)    dapat    dibatasi    dan    terkontrol    dengan    baik    untuk menghindari  tindakan  sewenang-wenang  pemilik  modal  terhadap  mereka  yang sangat butuh terhadap faktor produksi tersebut.

## Kecakapan Tata Laksana (Manajemen)
Kecakapan (skiil) yang menjadi faktor produksi keempat ini disebut juga deangan  sebutan  entrepreneurship.  Entrepreneurship  ini  merupakan  faktor produksi  yang  intangible  (tidak  dapat  diraba),  tetapi  sekalipun  demikian peranannya  justru  amat  menentukan.  Seorang  entrepreneurship  mengorganisir ketiga  faktor  produksi  lainnya  agar  dapat  dicapai  hasil  yang  terbaik.  Ia  pun menanggung resiko untuk setiap jatuh bangun usahanya. Tidak pelak lagi bahwa faktor produksi  yang keempat ini adalah  yang terpenting di antara semua faktor produksi.  Memang  ia  tidak  bisa  dilihat,  tetapi  setiap  orang  mengetahui  dan merasakan  bahwa  ia,  entrepreneurship  atau  managerial  skill  itu,  adalah  amat penting peranannya sehubungannya dengan yang dihasilkan.
Keempat  faktor  produksi  yang  telah  disebutkan  di  atas,  adalah  unsur-unsur yang harus bekerja demi terlaksananya proses produksi. Apabila keempatnya adalah kita misalkan makhluk-makhluk yang dapat berpikir dan merasa, keempatnya adalah tanah,  tenaga  manusia,  modal,  dan  tata  laksana  semuanya  itu  akan  minta  dan menuntut  balas  jasa  atas  hasil  kerjanya.  Kepada  faktor  produksi  tanah  dibayarkan sewa (rent).  Untuk tenaga manusia (labor) dikenal  tiga jenis pembayaran  balas jasa, yaitu  upah  (wage),  gaji  (salary),  dan  royalty.  Untuk  modal  dibayarkan  bunga (interest) dan deviden.

## Produksi dalam Al Quran
Al Quran surat Ibrahim ayat 32-34.
1. Allah-lah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit,  Kemudian  dia  mengeluarkan  dengan  air  hujan  itu  berbagai  buah-buahan menjadi  rezki  untukmu;  dan  dia  Telah  menundukkan  bahtera  bagimu  supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.
2. Dan  dia  Telah  menundukkan  (pula)  bagimu  matahari  dan  bulan  yang  terus menerus  beredar  (dalam  orbitnya);  dan  Telah  menundukkan  bagimu  malam  dan siang.
3. Dan  dia  Telah  memberikan  kepadamu  (keperluanmu)  dan  segala  apa  yang  kamu mohonkan  kepadanya.  dan  jika  kamu  menghitung  nikmat  Allah,  tidaklah  dapat kamu  menghinggakannya.  Sesungguhnya  manusia  itu,  sangat  zalim  dan  sangat mengingkari (nikmat Allah).
4. Konsep Hak Milik dalam Islam. Hak milik merupakan setiap individu manusiawi, fitrah yang melekat dalam setiap individu yang tidak bisa dihilangkan karena telah menjadi  kebutuhan  jiwa  dalam  kehidupan. 14 Al  Quran  memandang  harta  dengan pandangan  yang  realitis.  Dinyatakan  harta  itu  pandangan  hidup  dan  kecintaan terhadap harta sebagai tabiat manusia. Firman Allah dalam QS Al Kahfi: 46
                                                                                                                   
“Harta  dan  anak-anak  adalah  perhiasan  kehidupan  dunia  tetapi  amalan-amalan yang  kekal  lagi  saleh  adalah  lebih  baik  pahalanya  di  sisi  Tuhanmu  serta  lebih baik untuk menjadi harapan.”
Dan dalam QS Al Adiyat: 8
                                  
“Dan Sesungguhnya dia (manusia) sangat bakhil karena cintanya kepada harta.”
Hak  milik  adalah  amanat,  pemilik  yang  sebenarnya  adalah  Allah  SWT  sendiri.  Hak manusia  untuk  memanfaatkan  barang-barang  di  dunia  adalah  dalam  kedudukannya sebagai  khalifah  dan  pengemban  amanat  Allah. 15 Hal  ini  sesuai  dengan  QS  Al Baqarah: 284
                                                                                                                                                                               
“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan  jika  kamu  melahirkan  apa  yang  ada  di  dalam  hatimu  atau  kamu menyembunyikan,  niscaya  Allah  akan  membuat  perhitungan  dengan  kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa  siapa yang dikehendaki-Nya; dan  Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
Menurut  Mustafa  Husin  al-Siba’I,  Allah  telah  menjadikan  harta  sebagai perantara  untuk  memperoleh  kebaikan.  Oleh  sebab  itu,  harta  digunakan  untuk kebaikan atau utuk kepentingan masyarakat. 16 Muhammad al Mubarak menyebutkan ada tiga hal sebab dari pemilikan, sebab-sebab pemilikan itu meliputi:
1. Pemilikan  dari  hasil  usaha  individual.  Hal  ini  yang  dibenarkan  secara  syara’ seperti usaha bertani, berdagang, berburu, dan lain-lain.
2. Pemilikan  tanpa  diusahakan  yang  ditetapkan  syara’,  seperti  hak  atas  nafkah, warisan, dan zakat.
3. Pertukaran pemilikan seperti menukarkan uang dengan pakaian.
Dari beberapa literatur yang membahas tentang hak milik, ada dua kategori hak milik.  Kategori  pertama,  membagi  hak  milik  menurut  sifat  umum  dan  khusus pemilikannya.  Hak  milik  umum  ialah  pemilikan  oleh  umum  dan  manfaatnya  untuk seluruh individu. 17 Pemanfaatan  hak milik  umum dilakukan dan diatur oleh  Negara, karena  Negara  sebagai  penanggung  jawab  atas  keberadaan  distribusi  dan pemanfaatannya. Pengelolaan hak milik umum ini bisa dilakukan oleh pihak swasta, namun  harus  mendapatkan  izin  negara  selaku  penanggung  jawab.  Hak  milik  umum ditetapkan  berdasarkan  atas  manfaat  umum,  sebab  pemilikan  atau  penguasaan  oleh sekelompok  orang  bisa  berdampak  negatif.  Dalam  hak  milik  umum  ini,  negara bertindak sebagai caretaker atau pemegang amanat publik.
Pandangan  yang  lain  menyebutkan  hak  milik  umum  adalah  hak  milik  negara. Pandangan  ini  menyebut  fasilitas  umum  seperti,  jalan,  air  sungai  dan  laut,  bahan tambang,  tanah,  dan  lain-lain  adalah  millik  negara.  Pandangan  ini  berlaku  umum  di kalangan  para  ahli  dan  pemikir  Islam.  Oleh  Ibnu  Taymiyah,  hak  milik  seperti  ini adalah  hak  milik  sosial.  Menurutnya,  hak  milik  negara  itu  meliputi  zakat,  waqaf, harta rampasan perang, pajak, dan denda. 18 Hak milik negara atau sumber kekayaan untuk  penyelenggaraan  tugas  atau  kewajiban  negara  seperti,  penyelenggaraan pendidikan dan penegakkan keadilan.
Melengkapi  uraian  tentang  hal  milik  umum  ini,  maka  akan  dikemukakan beberapa landasan hukum hak milik umum, yaitu QS Al Baqarah: 29
                                                                                                    
                        
“Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan  segala  yang  ada  di  bumi  untuk  kamu  dan  Dia berkehendak  (menciptakan)  langit,  lalu  dijadikan-Nya  tujuh  langit.  dan  Dia  Maha mengetahui segala sesuatu.”
Dan QS. Al A’Raf: 10
                                                                               
“Sesungguhnya  Kami  telah  menempatkan  kamu  sekalian  di  muka  bumi  dan  Kami adakan  bagimu  di  muka  bumi  (sumber)  penghidupan.  Amat  sedikitlah  kamu bersyukur.”
Rasulullah  saw  pada  sebuah  peperangan  pernah  bersabda  kepada  seorang sahabat: “Dari seorang sahabat Rasulluah saw, dia berkata, Rasulullah saw bersabda: “  Semua  orang  berserikat  dalam  tiga  hal,  yaitu  dalam  hal  (pemanfaatan  atau pemilikan) rumput, air, dan api.” (HR. Ahmad).
Hadits  tersebut  mengandung  arti  bahwa  air,  rumput,  dan  api  tidak  boleh dimonopoli  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang.  Dengan  kata  lain,  setiap  orang berhak  dan  dibenarkan  untuk  memiliki  barang-barang  ini.  Air,  rumput,  dan  api diartikan  sebagai  barang  yang  dapat  mewakili  barang-barang  lain.  Karenanya, pembatasan pemilikan tidak hanya berlaku atas barang-barang ini, tetapi juga berlaku untuk  barang-barang  lain  yang  sejenis  atau  yang  menurut  pandangan  tertentu memiliki  kualifikasi  yang  sama.  Berdasarkan  hadist  ini  dapat  dipahami bahwa  tidak ada  monopoli  individu  terhadap  barang-barang  seperti  rumput,  air,  dan  api,  sebab barang tersebut adalah barang kebutuhan pokok di masa Rasulullah saw.
Hak  milik  khusus  adalah  pemilikan  atas  sesuatu  oleh  seseorang  dan sekelompok  orang  secara  bersama-sama. 19 Hak  milik  khusus  ini  meliputi  hak  milik individual dan kolektif. Dalam hak milik terdapat aturan-aturan kemaslahatan umum dan aturan pemanfaatan hak milik  yang baik. Hak milik individual merupakan salah satu asas penting dalam Islam.
Dalam  sistem  ekonomi  Islam,  perolehan  dan  pemanfaatan  hak  milik  harus dengan  jalan  ma’aruf.  Di  dalam  harta  itu  terdapat  hak-hak  kemasyarakatan  yang harus ditunaikan. Al-Qur’an menegaskan dalam surat Al Baqarah: 188
                                                                                                                                                     
“Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di  antara kamu  dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”
Dengan  demikian  maka  jelaslah  bahwa  sistem  ekonomi  Islam  merupakan sistem ekonomi yang adil serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu individu atau kelompok, tetapi tersebar keseluruh masyarakat.

## III. Distribusi dan Permasalahannya
a. Pengertian Distribusi
Distribusi  adalah  suatu  proses  penyampaian  barang  atau  jasa  dari produsen ke konsumen dan para pemakai. 20 Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat
perantara  pemasaran,  yaitu wholesaler (distributor  atau  agen)  yang  melayani pembeli. 21
b. Konsepsi umum Fikih Islam mengenai distribusi dan redistribusi
Pada dasarnya distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan maslahat dan batas waktu , sementara distribusi pendapatan dilandasi oleh produksi, barter, dan pertimbangan-pertimbangan pasar. Sedangkan redistribusi berlandaskan pada pertimbangan  keagamaan,  moral,  keluarga  dan  sosial  (atau  biasanya  disebut transformasi sosial) 22 .
Melalui  analisis  induktif  terhadap  hukum  Islam,  Qal’aji 23 memaparkan bahwa  Sumber  Daya  Alam  yang  merupakan  sumber  kekayaan  sesungguhnya milik  Allah.  Namun  kepemilikan  Tuhan  ini  diamanahkan  kepada  manusia dengan  mekanisme  kerja.  SDA  ini  pada  kenyataannya  ada  yang  telah  dimiliki manusia dan ada yang belum bertuan.
Secara  garis  besar,  redistribusi  kekayaan  dan  pendapatan  dalam  Islam dikenal melalui tujuh cara: (1) Zakat; (2) Sedekah; (3) Belanja wajib; (4) Kafarat (5) Nadzar; (6) Sembelihan; dan  (7)  Insentif  Negara. Yang pertama , zakat  yang diwajibkan hanya atas orang-orang kaya dengan ketentuan telah mencapai nisab. Adapun  target  redistribusinya  setidaknya  meliputi  tiga  pihak;   (1)  mereka  yang memerlukan  materi  yaitu  orang-orang  fakir,  miskin  dan  yang  berhutang;  (2) otoritas syariah Islam, melalui para pejuang di jalan Allah; dan (3) Pegawai pada lembaga  zakat.  Yang kedua ,  sedekah  atau  kegiatan  filantrofi  yang  dianjurkan oleh Islam. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Mâ naqasha mâlun min  shadaqatin” 24 yang  menyiratkan  bahwa  setidaknya  nilai  harta  tidak  akan berkurang  bila  disedekahkan,  di  samping  itu  fungsi  sedekah  juga  dianggap sebagai  tindak  pencegahan  terhadap  instabilitas/bala  bencana  berdasakan  pada sabda  beliau  yang  lain, “Bâdirû  bi  as  shadaqati  fa  inna  al  balâ  lâ yatakhathâhâ”. 25 Yang Ketiga, belanja  halal  yang  wajib  baik  dikarenakan perkawinan  seperti  belanja  untuk  isteri  atau  dikarenakan  kebutuhan  seperti belanja  yang  dikeluarkan  untuk  keluarga/kerabat  faqir  yang  diwarisi  atau  untuk orang  yang  tidak/kehabisan  bekal  dalam  perjalanan. 26 Yang keempat ,  kafarat atau  denda  yang  bentuknya  bisa  pembebasan  hamba  sahaya  (untuk  denda membunuh,  zhihar,  dan  membatalkan  sumpah);  dalam  bentuk  memberikan makanan  bagi  orang  fakir  (untuk  denda  membatalkan  sumpah,  zihar  bila  tak mampu  puasa  dua  bulan  berturut-turut,  dan  denda  melanggar  larangan  Ihram); dan  dalam  bentuk  pemberian  pakaian  yang  laik  bagi  orang  fakir  (denda pembatalan  sumpah).  Yang kelima ,  nadzar  yaitu  dalam  kasus  seseorang  yang mewajibkan  dirinya  untuk  melakukan  perbuatan  mubah  karena  mengagungkan Allah  misalnya  dengan  nadzar  (‘komitmen’)  untuk  bersedekah,  dll. Yang keenam ,  daging  sembelihan  pada  hari  idul  Adha.  Yang ketujuh ,  insentif Negara  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pada  saat  distribusi  pendapatan  dan
kekayaan  tidak  adil  dan  adanya  disparitas  yang  sangat  besar  antara  yang  kaya dan yang miskin. 27

## c. Tujuan Distribusi dalam Islam
Ekonomi  Islam  datang  dengan  system  distribusi  yang  merealisasikan beragam  tujuan  yang  mencakup  berbagai  bidang  kehidupan,  dan  mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan – tujuan tersebut. Secara umum dapat kami  katakana  bahwa  system  distribusi  ekonomi  dalam  ekonomi  islam mempunyai  andil  bersama  system  dan  politik  syariah  lainnya-dalam merealisasikan  beberapa  tujuan  umum  syariat  islam.  Dimana  tujuan  distribusi dalam ekonomi islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut adalah :

## Pertama : Tujuan Dakwah
Yang  dimaksud  dakwah  disini  adalah  dakwah  kepada  islam  dan menyatukan  hati  kepadanya.  Diantaranaya  contoh  yang  paling  jelas  adalah bagian  muallaf  di  dalam  zakat,  dimana  muallaf  itu  adakalnya  orang  kafir  yang diharapkan  keislamannya  atau  dicegah  keburukannya,  atau  orang  islam  yang  di harapkan kuat keislamannya.
Sebagaimana
system distribusi
dalam ghanimah dan fa’i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.
Pada  sisi  lain,  bahwa  pemberian  zakat  kepada  muallaf  juga  memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah berfirman pada Firman Allah QS Ali Imran: 140
                                                                                                                                                                                        
“Jika  kamu  (pada  perang  Uhud)  mendapat  luka,  Maka  Sesungguhnya  kaum (kafir)  itupun  (pada  perang  Badar)  mendapat  luka  yang  serupa.  dan  masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan  orang-orang  kafir)  supaya  sebagian  kamu  dijadikan-Nya  (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim,”

## Kedua : Tujuan Pendidikan
Di  antara  tujuan  pendidikan  dalam  distribusi  adalah  seperti  yang  di sebutkan dalam firman Allah QS At-Taubah : 103
                                                                                                         
             
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  ( Maksudnya:  zakat  itu  membersihkan  mereka  dari  kekikiran  dan cinta  yang  berlebih-lebihan  kepada  harta  benda) dan mensucikan(Maksudnya: zakat  itu  menyuburkan  sifat-sifat  kebaikan  dalam  hati  mereka  dan memperkembangkan harta benda mereka) mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Secara  umum,  bahwa  distribusi  dalam  perspektif  ekonomi  islam  dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :
a. Pendidikan  terhadap  akhlak  terpuji,  seperti  suka  memberi,  berderma  dan mengutamakan orang lain.
b. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).

## Ketiga : Tujuan Sosial
Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut :
1. Memenuhi  kebutuhan  kelompok  yang  membutuhkan,  dan  menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat di lihat pada Firman Allah QS Al Baqarah:273
                                                                                                                                                                                                                                 
“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah;  mereka  tidak  dapat  (berusaha)  di  bumi;  orang  yang  tidak  tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu  kenal  mereka  dengan  melihat  sifat-sifatnya,  mereka  tidak  meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”
2. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat
3. Mengikis  sebab  –  sebab  kebencian  dalam  masyarakat,  dimana  akan berdampak  pada  terealisasinya  keamanan  dan  ketentraman  masyarakat, sebagai  contoh  bahwa  distribusi  yang  tidak  adil  dalam  pemasukan  dan kekayaan  akan  berdampak  adanya  kelompok  dan  daerah  miskin,  dan bertambahnya  tingkat  kriminalitas  yang  berdampak  pada  ketidak tentraman.
4. Keadilan dalam distribusi mencakup
a. Pendistribusian sumber –sumber kekayaan
b. Pendistribusian pemasukan diantara unsur – unsur produksi
c. Pendistribusian  diantara  kelompok  masyarakat  yang  ada,  dan keadialan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

## Keempat : Tujuan Ekonomi
Distribusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan – tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan seperti berikut ini:
1. Pengembangan  harta  dan  pembersihannya,  karena  pemilik  harta  ketika menginfakkan  sebagian  hartanya  kepada  orang  lain,  baik  infak  wajib maupun  sunnah,  maka  demikian  itu  akan  mendorongnya  untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
2. Memberdayakan   sumber  daya  manusia  yang  menganggur  dengan terpenuhi  kebutuhannya  tentang  harta  atau  persiapan  yang  lazim  untuk melaksanakannya  dengan  melakukan  kegiatan  ekonomi.  Pada  sisi  lain, bahwa  system  distribusi   dalam  ekonomi  islam  dapat  menghilangkan faktor–faktor  yang  menghambat  seseorang  dari  andil  dalam  kegiatan ekonomi  ;  seperti  utang  yang  membebani  pundak  orang  –  orang  yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan  dalam  zakat  bagian  bagi  orang-orang  yang  berhutang  dan bagian bagi hamba sahaya.
3. Andil  dalam  merealisasikan  kesejahteraan  ekonomi,  di  mana  tingkat kesejahteraan  ekonomi  berkaitan  dengan  tingkat  konsumsi.  Sedangkan tingkat  konsumsi  tidak  hanya  berkaitan  dengan  bentuk  pemasukan  saja, namun  juga  berkaitan  dengan  cara  pendistribusiannya  di  antara  individu masyarakat.  Karena  itu  kajian  tentang  cara  distribusi  yang  dapat merealisasikan  tingkat  kesejahteraan  ekonomi  terbaik  bagi  umat  adalah suatu keharusan dan keniscayaan.
Dapat kita lihat pada QS Al-Baqarah : 265
                                                                                                                                                                                               
                     

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun  itu  menghasilkan  buahnya  dua  kali  lipat.  jika  hujan  lebat  tidak menyiraminya,  Maka  hujan  gerimis  (pun  memadai).  dan  Allah  Maha melihat apa yang kamu perbuat.”
Yang  artinya  dapat  dimaknakan  bahwasanya  orang  –  orang  yang membelanjakan  hartanya  karena  keridhoaan  Allah  dan  untuk  keteguhan  jiwa mereka  kepada  iman  dan  ibadah  –  ibadah  yang  lain,  sebagai  bentuk  pelatihan kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

## Distribusi Dalam Islam

## a. Zakat
Salah  satu  perhatian  pokok  ilmu  ekonomi  islam  adalah  mewujudkan keadilan  distributife.Karena  itu,semua  keadaan  ekonomi  yang  didasarkan  pada ketidakseimbangan  (zulm)  harus  diganti  dengan  keadaan-keadaan  yang memenuhi  tuntutan  keseimbangan.  Dengan  kata  lain,ekonomi  Islam  akan berusaha  memaksimalkan  kesejahteraan total. Tindakan social harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat,infaq serta sodaqoh.
b. Warisan
Ketika  orang  meninggal  tidak  lagi  memiliki  hak  apa-apa  atas  badan  dan hartanya.  Sekalipun  harta  tersebut  milik  si  mayit,  tetapi  ketika  mati  ia  tidak berhak  memberikan  kepada  siapa  saja  sesuka  dia.  Wasiat  menyangkut  harta kepada  selain  ahli  waris  hanya  diperbolehkan  paling  banyak  sepertiga  bagian saja. Dengan cara ini akan berlangsung peredaran harta milik mayit kepada ahli warisnya.  Dan  ahli  waris  bisa  mendapatkan  harta  tanpa  melalui  ekonomi  biasa. Pribadi  ahli  waris  dapat  memperoleh  harta  dengan  mendapatkan  warisan.  Dalil yang  menunjukkan  hal  ini  adalah  nash  al-quran  yang  penunjukannya  secara qathiy.  Waris  mempunyai  hukum-hukum  tertentu  yang  sifatnya  tauqify  yakni suatu  ketentuan  hukum  yang  bersifat  dari  Allah  Swt.  Hukum  waris  juga  tidak disertai  illat  (sebab  ditetapkan  hukum)  apapun.  Nash-nash  Alquran  telah menjelaskan  hukum-hukum  waris  dalam  bentuk  rinci:  Allah  Swt  telah menyatakan dalam firmannya:
Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu. Yaitu  :  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak perempuan  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  Maka  bagi mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika  yang  meninggal  itu mempunyai  beberapa  saudara,  Maka  ibunya  mendapat seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S An-Nisa’ ayat: 11)
Hukum  waris  merupakan  suatu  aturan  yang  sangat  penting  dalam mengurangi  ketidakadilan  distribusi  kekayaan.  Hukum  waris  merupakan  alat penimbang yang sangat kuat dan efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan dikalangan  tertentu  dan  pengembangannya  dalam  kelompok-kelompok  besar dalam  masyarakat.  Tokoh-tokoh  ekonomi  seperti  Keynes,Taussig  dan  irfing fisher  menyetujui  bahwa  pembagian  warisan  yang  tidak  merata  merupakan penyebab  utama  dari  ketidak  adilan  masyarakat.  Menurut  Taussig,warisan mempunyai dampak yang sangat besar dalm masyarakat.
Menurut  hukum  waris  Islam,  harta  milik  orang  lain  yang  telah  meninggal dibagi pada
keluarga terdekat,
yaitu anak
laki- laki/perempuan,saudara,ibu/bapak,suami/istri  dan  lain-lain.  Jika  seseorang  tidak mempunyai  keluarga  dekat  sama  sekali,maka  harta  bendanya  diambil  alih  oleh Negara.  Dengan  demikian  waris  bertujuan  untuk  menyebarkanluaskan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta dalam bentuk apapun.

## c. Larangan Penimbunan
Di  dalam  Islam  melarang  penimbunan  atau  hal-hal  yang  menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah membeli barang dalam  jumlah  yang  banyak  kemudian  menyimpannya  dengan  maksud  untuk menjualnya  dengan  harga  tinggi.  Penimbunan  dilarang  dalam  Islam  hal  ini dikarenakan  agar  supaya  harta  tidak  hanya  beredar  di  kalangan  orang-orang tertentu. Seperti dalam sebuah hadits:

## لﻮﺳر لﺎﻗ:لﺎﻗ ةﺮﻳﺮﻫ ﰊا ﻦﻋ ﺔﻤﻠﺳ ﰊا ﻦﻋﺔﻤﻘﻠﻋ ﻦﺑوﺮﻤﻋ ﻦﺑﺪﻤﳏ ﻦﻋﺮﺸﻌﻣﻮﺑاﺎﻨﺛﺪﺣ ﺞﻳﺮﺳﺎﻨﺛﺪﺣ ءﻲﻇﺎﺧﺆﻬﻓ ﲔﻤﻠﺴﳌا ﻲﻠﻋﺎ  ﻲﻠﻐﻳ ناﺪﻳﺮﻳةﺮﻜﺣ ﺮﻜﺘﺣا ﻦﻣ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻲﻠﺻ ﷲا
Artinya:” “siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang  paling  tinggi,dengan  tujuan  mengecoh  orang  islam  maka  termasuk perbuatan yang salah”(H.R Ahmad)
Hadits  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  perbuatan  yang  salah  yaitu menyimpang  dari  peraturan  jual-beli  atau  perdagangan  dalam  system  ekonomi Islam  yang  berdasarkan  al-quran  dan  hadits.  Dalam  hadits  itu  tidak  ditentukan jenis  barang  yang  dilarang  ditimbun.Akan  tetapi  hadits  lain  yang  segaris menyatakan  bahwa  barang  yang  dilarang  ditimbun  adalah  makanan.  Muncul pebedaan  pendapat  dikalangan  ulama  tentang  jenis  barang  yang  dilarang ditimbun.
Menurut al-syafi”iyah dan Hanabilah,barang yang dilarang ditimbun adalah kebutuhan primer.
Abu  Yusuf  berpendapat  bahwa  barang  yang  dilarang  ditimbun  adalah semua  barang  yang  dapat  menyebabkan  kemadaratan  orang  lain,termasuk  emas dan perak.
Para ulama fiqh berpendapat bahwa penimbunan diharamkan apabila:
1.   Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya
2.   Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga,misalnya emas dan perak 3.    Penimbunan dilakukan disaat masyarakat membutuhkan,misalnya bahan bakar minyak dll.
Adapun  mengenai  waktu  penimbunan  tidak  terbatas,dalam  waktu  pendek maupun  panjang  jika  dapat  menimbulkan  dampak  ataupun  3  syarat  tersebut diatas  terpenuhi  maka  haram  hukumnya.  Rasullulah  bersabda  dalam  sebuah hadits sohih yaitu:
ﻦﺑا ﻦﻋ ﻲﻣﺮﻀﳊا نﺮﻣ ﻦﻳ ﲑﺸﻛ ﻦﻋ ﻪﻳﺮﻫاﺰﻟا ﰊا ﻦﻋﺮﺸﺑ ﻮﺑاﺎﻨﺛﺪﺣﺪﻳز ﻦﺑ ﻎﺒﺻاﺎﻧﱪﺧاﺪﻳﺰﻳﺎﻨﺳﺪﺣ ﷲﺎﻳﺮﺑو ﻲﻠﻌﺗ ﷲا ﻦﻣ يﺮﺑﺪﻘﻓ ﻪﻠﻴﻟ ﲔﻌﺑراﺎﻣ ﺎﻌﻃ ﺮﻜﺘﺣا ﻦﻣ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻲﻠﺻ ﱯﻨﻟا ﻦﻋ ﺮﻤﻋ

## ﺑﺪﻘﻓ ﻊﺗﺎﺟ وﺮﻣا ﻢﻬﻴﻓ ﺢﺒﺻا ٰﻪﺻر؛ ﻞﻫاﺎﺴﻳا ؤ ﻪﻨﻣ ﱄﺎﻌﺗ ﱄ ﺎﻌﺗ ﷲا ﻪﻣذ ﻢﻬﻨﻣ تاﺮ
Artinya:  Dari  ibnu  umar  dari  nabi:”Barang  siapa  Menimbun  makanan  40 malam  maka  ia  terbebas  dari  rahmad  Allah,dan  Allah  bebas  darinya.Barang siapa yang keluar rumah pagi-pagi dan dari kalangan mereka ada yang dalam keadaan lapar maka tanggungan Allah juga lepas dari mereka”.
Pada  dasarnya  nabi  melarang  menimbun  barang  pangan  selama  40 hari,biasanya  pasar  akan  mengalami  fluktuasi  jika  sampai  40  hari  barang  tidak ada  dipasar  karena  ditimbun,padahal  masyarakat  sangat  membutuhkannya.  Bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari  produsen  ke  konsumen,maka  belum  di  anggap  sebagai  sesuatu  yang membahayakan.  Namun  bila  bertujuan  menungu  saatnya  naik  harga  sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan.

## Konsumsi dalam Ekonomi Islam
Menurut Samuelson konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility(nilai guna) barang  dan    jasa.  Barang  meliputi  barang  tahan  lama  dan  barang  tidak  tahan  lama. Barang  konsumsi  menurut  kebutuhannya  yaitu  :  kebutuhan  primer,  kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier. 28
Sifat barang konsumsi menurut Al Ghazali dan Al Shatibi dalam Islam adalah At-Tayyibat. Prinsip  konsumsi dalam   Islam  adalah prinsip  keadilan,  kebersihan, kesederhanaan,    kemurahan  hati,  dan  moralitas.  Monzer    Kahf 29 mengembangkan pemikiran    tentang    Teori    Konsumsi    Islam    dengan    membuat  asumsi  :  Islam dilaksanakan  oleh  masyarakat,  zakat  hukumnya  wajib,  tidak  ada  riba,  mudharabah wujud  dalam  perekonomian,  dan  pelaku  ekonomi  mempunyai  perilaku memaksimalkan.  Konsep    Islam    yang    dijelaskan    oleh    Hadits    Rasulullah    SAW yang maknanya  adalah,  “Yang  kamu  miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan.”
Terdapat  empat  prinsip  utama  dalam  sistem  ekonomi  Islam  yang  diisyaratkan dalam al Qur’an:
1. Hidup  hemat  dan  tidak  bermewah-mewah,  yang  bermakna  bahwa,  tindakan ekonomi  diperuntukan  hanya  sekedar  pemenuhan  kebutuhan  hidup( needs ) bukan pemuasan keinginan ( wants ).
2. Implementasi  zakat  dan  mekanismenya  pada  tataran  negara.  Selain  zakat terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela ( voluntary ) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.
3. Penghapusan Riba; menjadikan system bagi hasil ( profit-loss sharing ) dengan instrumen  mudharabah  dan  musyarakah  sebagai  pengganti  sistem kredit (credit system) termasuk bunga ( interest rate ).
4. Menjalankan  usaha-usaha  yang  halal,  jauh  dari  maisir  dan  gharar;  meliputi bahan  baku,  proses  produksi,  manajemen,  out  put  produksi  hingga  proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal.
Dari empat prinsip demikian, terlihat model perilaku muslim dalam menyikapi harta.  Harta  bukanlah  tujuan,  ia  hanya  sekedar  alat  untuk  menumpuk  pahala  demi tercapainya falah (kebahagiaan  dunia  dan  akhirat).  Harta  merupakan  pokok kehidupan  (an-Nisa(4) :5) 30 yang  merupakan  karunia  Allah  (an-Nisa(4) :32 31 Islam memandang  segala  yang  ada  di  di  atas  bumi  dan  seisinya  adalah  milik  Allah  SWT,
sehingga  apa  yang  dimiliki  manusia  hanyalah  amanah.  Dengan nilai  amanah  itulah manusia  dituntut  untuk  menyikapi  harta  benda  untuk  mendapatkannya  dengan  cara yang benar, proses yang benar dan pengelolaan dan pengembangan yang benar pula.
Namun  pada  tingkatan  praktis,  prilaku  ekonomi  ( economic  behavior )  sangat ditentukan  oleh  tingkat  keyakinan  atau  keimanan  seseorang  atau  sekelompok  orang yang kemudian membentuk kecenderungan prilaku konsumsi dan produksi di pasar. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  tiga  karakteristik  perilaku  ekonomi  dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi.
1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau berproduksi  akan  didominasi  oleh  tiga  motif  utama  tadi;  mashlahah,  kebutuhan dan kewajiban.
2. Ketika  keimanan  ada  pada  tingkat  yang  kurang  baik,  maka  motifnya  tidak didominasi  hanya  oleh  tiga  hal  tadi  tapi  juga  kemudian  akan  dipengaruhi  secara signifikan  oleh  ego,  rasionalisme  (materialisme)  dan  keinginan-keinganan  yang bersifat individualistis.
3. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi tentu saja akan  didominasi  oleh  nilai-nilai  individualistis  ( selfishness );  ego,  keinginan  dan rasionalisme.
Demikian  pula  dalam  konsumsi, Islam  memposisikan  sebagai  bagian  dari aktifitas  ekonomi  yang  bertujuan  mengumpulkan  pahala  menuju falah (kebahagiaan dunia dan akherat). Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah mashlahah 32 atas kebutuhan dan kewajiban. Sementara itu Yusuf Qardhawi 33 menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi,  di  antaranya;  konsumsi  atas  alasan  dan  pada  barang-barang  yang  baik (halal),  berhemat,  tidak  bermewah-mewah,  menjauhi  hutang,  menjauhi  kebakhilan dan  kekikiran.  Dengan  demikian  aktifitas  konsumsi  merupakan  salah  satu  aktifitas ekonomi  manusia  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  ibadah  dan  keimanan  kepada Allah  SWT  dalam  rangka  mendapatkan  kemenangan,  kedamaian  dan  kesejahteraan akherat  ( falah ),  baik  dengan  membelanjakan  uang  atau  pendapatannya  untuk keperluan dirinya maupun untuk amal shaleh bagi sesamanya.

## Al Qur’an Sebagai Landasan Aktifitas Konsumsi
Dalam al-Qur’an ajaran tentang konsumsi dapat diambil dari kata kulu dan isyrabu terdapat sebanyak 21 kali. Sedangkan makan dan minumlah (kulu  wasyrabu) sebanyak  enam  kali.  Jumlah  ayat  mengenai  ajaran konsumsi, belum termasuk derivasi dari akar kata akala dan syaraba selain fi’il amar di atas sejumlah 27 kali.
Diantara  ayat-ayat  konsumsi  dalam  al-Qur’an  adalah  Albaqarah(2):  168,  172, 187,  al-Maidah(5):  4,  88, al-An’am(6)  118,  141,  142,  al-A’raf(7):31,  160,  161,  al- Anfal(8): 69, an Nahl (16): 114, al-Isra(17): 26-28, Toha(20): 54, 81, al-Hajj(22): 28,
36,  al-Mukminun(23):  51,  Saba(34):  15,  at-Tur(52):  19,  al-Mulk  (67):  15,  al- Haqqah(69): 24, almursalat(77): 43, 46 dan lain-lain.
Dalam tulisan ini hanya akan difokuskan pada ayat-ayat berikut: Al-Baqarah(2): Ayat 168,
                                                                                                           
      
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  syaitan;  Karena  Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
An-Nahl (16): ayat 114
                                                                                             
Maka  makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari  rezki  yang  Telah  diberikan  Allah kepadamu;  dan  syukurilah  nikmat  Allah,  jika  kamu  Hanya  kepada-Nya  saja menyembah.
Pada kedua ayat secara tegas, terdapat prinsip halal dan baik, prinsip ketiadaan mengikuti  hawa  nafsu,  prinsip  syukur  dan  prinsip  tauhid. Dengan  prinsip-prinsip demikian,  maka  pola  konsumsi  seseorang dan  juga  masyarakat,  diarahkan  kepada kebutuhan dan kewajiban berdasakan standar-standar prinsip di atas. Demikian pula, dalam ayat-ayat berikut;
Al-Isra (17): ayat 26-28,
                                                                                                                                                                                                                           
                                    
26. Dan  berikanlah  kepada  keluarga-keluarga  yang  dekat  akan  haknya,  kepada orang miskin dan orang  yang dalam perjalanan  dan janganlah kamu menghambur- hamburkan (hartamu) secara boros.
27. Sesungguhnya  pemboros-pemboros  itu  adalah  Saudara-saudara  syaitan  dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
28. Dan  jika  kamu  berpaling  dari  mereka  untuk  memperoleh  rahmat  dari  Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas.
Al-A’raf (7) : ayat 31-32
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                       
         

31. Hai  anak  Adam,  pakailah  pakaianmu  yang  indah  di  setiap  (memasuki)  mesjid, makan  dan  minumlah,  dan  janganlah  berlebih-lebihan[535].  Sesungguhnya  Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
32. Katakanlah:  “Siapakah  yang  mengharamkan  perhiasan  dari  Allah  yang  Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki  yang  baik?”  Katakanlah:  “Semuanya  itu  (disediakan)  bagi  orang-orang  yang beriman  dalam  kehidupan  dunia,  khusus  (untuk  mereka  saja)  di  hari  kiamat.” Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.
Pada kedua ayat di atas, terdapat prinsip menjauhkan diri dari kekikiran baik pada  diri  sendiri  maupun  terhadap  orang  lain.  Demikian  pula  terdapat  prinsip proporsionalitas  dalam  melakukan  aktivitas  konsumsi.  Dan prinsip  pertanggung jawaban dalam setiap aktivitas konsumsi.
Hal ini berdasar pada ayat al-Mulk(67): 15.
                                                                                                        
15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya  dan  makanlah  sebahagian  dari  rezki-Nya.  dan  Hanya  kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

## Lukman (31) : Ayat 20
                                                                                                                 
                                                                         
20.  “Tidakkah  kamu  perhatikan  sesungguhnya  Allah  telah  menundukkan  untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin. ”
Apa  yang  diungkapkan  Hasan  Al  Banna,  menegaskan  bahwa  ruang  lingkup keilmuan  ekonomi  Islam  lebih  luas  dibandingkan  dengan  ekonomi  konvensional. Ekonomi  Islam  bukan  hanya  berbicara  tentang  pemuasan  materi  yang  bersifat  fisik, tapi  juga  berbicara  cukup  luas  tentang  pemuasan  materi  yang  bersifat  abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah SWT.

## IV. Kesimpulan
Dalam tulisan ini, sekiranya dapat diambil pelajaran bahwa setelah kita sebagai pelaku ekonomi mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di sekitar kita (dalam ayat-ayat  yang  diterangkan  dalam  isi  tulisan;  binatang  ternak,  pegunungan;  tanah perkebunan,  lautan  dengan  kekayaannya,  ingat  lagi  pandangan  al-Qur’an  tentang harta benda yang disebut sebagai Fadlum minallah) sebagai media untuk kehidupan di dunia  ini,  lalu  kita  diarahkan  untuk  melakukan kebaikan-kebaikan  kepada  saudara kita, kaum miskin, kaum kerabat dengan cara yang baik tanpa kikir dan boros.
Dalam  konteks  produksi,  tentu  saja produsen  muslim  sama  sekali  sebaiknya tidak tergoda oleh kebiasaan dan perilaku ekonom-ekonom yang bersifat menjalankan dosa,  memakan  harta  terlarang,  menyebarkan  permusuhan,  berlawanan  dengan sunnatullah,  dan  menimbulkan  kerusakan  di  muka  bumi.  Walau  bagaimanapun, secanggih alat untuk menghitung nikmat Allah pasti tidak akan menghitungnya.
Di  lain  pihak,  dalam  faktor  lainnya  yaitu  konsumsi,  tentunya  ini  berkaitan dengan penggunaan harta. Hal ini dikarenakan, bahwasanya harta merupakan pokok kehidupan  (an-Nisa(4) :5)  yang  merupakan  karunia  Allah  (an-Nisa(4) :32.  Islam memandang  segala  yang  ada  di  di  atas  bumi  dan  seisinya  adalah  milik  Allah  SWT, sehingga apa yang dimiliki manusia hanyalah amanah.
Dalam  konseptual  konsumsi  yang  tercermin  dari  ayat-ayat  yang  ditampilkan dalam  isi  tulisan  ini,  ada  beberapa  prinsip  yang  harus  dipatuhi  oleh  konsumen muslim.
Dengan  prinsip-prinsip  demikian,  maka  pola  konsumsi  seseorang dan  juga masyarakat,  diarahkan  kepada  kebutuhan  dan  kewajiban  yang  sepadan  dengan  pola kehidupan yang sesederhana mungkin.
Sebenarnya, dalam  ekonomi  Islam  paremeter  kepuasan bukan  hanya  terbatas pada  benda-benda  konkrit  (materi),  tapi  juga  tergantung  pada  sesuatu  yang  bersifat abstrak,  seperti  amal  shaleh  yang  manusia  perbuat.  Kepuasan  dapat  timbul  dan dirasakan  oleh  seorang  manusia  muslim  ketika  harapan  mendapat kredit  poin dari Allah SWT melalui amal shalehnya semakin besar
Catatan Akhir:
1 M.M.  Metwally,  “A  Behavioural  Model  of  An  Islamic  Firm,”  Readings  in  Microeconomics:  An Islamic Perspektif, Longman Malaysia (1992), hlm. 131-138.
2 M.A. Mannan, “The Behaviour of The Firm and Its Objective in an Islamic Framework”, Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif, Longman Malaysia (1992), hlm. 120-130.
3 Muhammad Abdul Mun’im ‘Afar dan Muhammad bin Sa’id bin Naji Al-Ghamidi, Ushul Al- Iqtishad Al-Islami , hlm. 59-60.
4 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press. 1997. hlm. 117-118. 5 Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab    membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.
6 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jld 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995. hlm. 215- 217.
7 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002,  hlm. 188-189.
8 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami , (Yogyakarta : Jalasutra), 2003, hal. 156 9 Ibid ., hal. 157-158 10 Lihat  misalnya  pada  Al-Qur’an  Surat  Ibrahim  32-34  :32.Allah-lah  yang  Telah  menciptakan  langit dan  bumi  dan  menurunkan  air  hujan  dari  langit,  Kemudian  dia  mengeluarkan  dengan  air  hujan  itu berbagai  buah-buahan  menjadi  rezki  untukmu;  dan  dia  Telah  menundukkan  bahtera  bagimu  supaya bahtera  itu,  berlayar  di  lautan  dengan  kehendak-Nya,  dan  dia  Telah  menundukkan  (pula)  bagimu sungai-sungai.33.  Dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar  (dalam  orbitnya);  dan  Telah  menundukkan  bagimu  malam  dan  siang.  34.  Dan  dia  Telah memberikan  kepadamu  (keperluanmu)  dan  segala  apa  yang  kamu  mohonkan  kepadanya.  dan  jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).
11 Ayat  yang  berkaitan  dengan  faktor  produksi  Tenaga  Kerja  dalam  Surat  Huud  :  61  (Dan  kepada Tsamud  (Kami  utus)  saudara  mereka  shaleh.  Shaleh  berkata:  "Hai  kaumku,  sembahlah  Allah,  sekali- kali  tidak  ada  bagimu  Tuhan  selain  Dia.  dia  Telah  menciptakan  kamu  dari  bumi  (tanah)  dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada- Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." Kata  kunci  dari  faktor   produksi  tenaga  kerja  terdapat  dalam  kata  wasta’marakum  yang  berarti pemakmur.  Manusia  sebagai  khalifah  dimuka  bumi  ini  diharapkan  oleh  Allah  untuk  menjadi pemakmur bumi dalam pemanfaatan tanah dan alam yang ada. Kata pemakmur mengindikasikan untuk selalu  menajdikan  alam  ini  makmur  dan  tidak  menjadi  penghabis  (aakiliin)  atau  perusak  alam (faasidiin).  Manusia dengan akalnya  yang sempurna telah diperintahkan oleh Allah untuk dpaat terus mengoleh  alam  ini  bagi  kesinambungan  alam  itu  sendiri,  dalam  hal  ini  nampaklah  segala  macam kegiatan  produksi  amat  bergantung  kepada  siapa  yang  memproduksi  (subyek)  yang  diharapkan  dpat menjadi pengolah alam ini menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat yang berkaitan dengan faktor  produksi  Modal  dalam  Surat  Al-Baqarah  :  272  Bukanlah  kewajibanmu  menjadikan  mereka mendapat  petunjuk,  akan  tetapi  Allah-lah  yang  memberi  petunjuk  (memberi  taufiq)  siapa  yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu  untuk  kamu  sendiri.  dan  janganlah  kamu  membelanjakan  sesuatu  melainkan  Karena  mencari keridhaan  Allah.  dan  apa  saja  harta  yang  baik  yang  kamu  nafkahkan,  niscaya  kamu  akan  diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).
Modal  sangat  penting  dalam  kegiatan  produksi  baik  yang  bersifat  tangible  asset  maupun  intangible asset.  Kata  apa  saja  harta  yang  baik   menunjukkan  bahwa  manusia  diberi   modal  yang  cukup  oleh Allah  untuk  dapat  melakukan  kegiatan  pemenuhan  kebutuhannya  secara  materi.  Modal  dapat  pula memberikan makna segala sesuatu yang digunakan dan tidak habis, untuk diputarkan secara ekonomi dengan harapan dari modal tersebut menghasilkan hasil yang lebih, dari hasil yang lebih tersebut terus
diputar sampai pada pencapaian keuntungan yang maksimal (profit) dari modal yang kita miliki yang pada akhirnya tercapailah suatu optimalisasi dari modal tersebut.
12 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 55.
13 Masyhuri, Ekonomi Mikro ,  Malang: UIN Malang Press. 2007. hlm. 125.
14 M.  Mutawalli  Sya’rawi, Islam  di  Antara  Kapitalisme  dan  Sosialisme ,  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1996. Hlm. 13.
15 Monzer Kahfi. Ekonom Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Hlm 45
16 Mustafa  Husin  al-Siba’i, Kehidupan  Sosial  menurut  Islam  Tuntutan  Hidup  Bermasyaraka, . Bandung: Diponegoro.1996.  hlm 160
17 Muhammad  Abdul  Mun’im  Afr, Al-Syiasah  al-  Iqtisadiyah  fi  al-Itari  Maqasid  al  Syri’ayah  al- Islamiya, Mekah: Umm al-Qur’an. hlm 18.
18 A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah, Surabaya: Bina Ilmu. 2002. Hlm. 145.
19 Muhammad Abdul Mun’in Afr, op.cit ., hlm. 318.
20 Mustafa Edwin Nasution, et.  al , Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam , Kencana, Jakarta,  2010, hal. 119 21 Ibid 22 Al  Masry,  Rafeq  Younes, Ushûl  Al  Iqtishâd  Al  Islâmy ,  (Beirut:  Al  Daar  As  Syaamiyah,  1999),  h. 226.
23 Qal’aji, mabahist fi al-Iqtishad al-Islamy min Ushulihi al Fiqhiyyah , (Beirut: Dar an Nafaes, 2000), h. 87 24 HR. Muslim pada Pembahasan Kebaikan dan Silaturrahmi, Bab Anjuran untuk Memaafkan.
25 Qal’aji, Mabâhist fi al Iqtishâd al Islâmy min Ushûlihî al Fiqhiyyah , (Beirut: Dar an Nafaes, 2000), h. 87; Al Jazri,   Mubarak Ibnu al Atsir, Jâmi al Ushûl , no. 3645 (Kuwait: Maktbah al Mallah, 1392)
26 Qal’aji, Mabâhist fi al Iqtishâd al Islâmy min Ushûlihî al Fiqhiyyah , (Beirut: Dar an Nafaes, 2000), h. 87 27 Lebih lanjut lihat, Qal’aji, Mabâhist fi al Iqtishâd al Islâmy min Ushûlihî al Fiqhiyyah , (Beirut: Dar an Nafaes, 2000), h. 88.
28 Samuelson., Paul, Nordhaus., William D, 2000, Macroeconomics, John Willey & Sons, New York
29 Kahf.,  Monzer,  1984,  The  Islamic  Economy  :  An  Analytical  Study  of  the  Functioning  of  the Islamic
    30                                                                                                                               
dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
[268] Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.
31                                                                                                                                  
                                                             
dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan  Allah  kepada  sebahagian  kamu  lebih banyak  dari  sebahagian  yang  lain.  (karena)  bagi  orang  laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang mereka  usahakan,  dan  bagi  Para  wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan,  dan mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  segala sesuatu.
32 Mashlahah secara bahasa berarti kebergunaan ( utility ) atau kesejahteraan ( welfare ), yang oleh Abu Hamid  Al  Ghazali  (505  H/1111  M)  dan  Abu  Ishaq  Al  Shatibi  (790  H/1388  M)  masalih  ( plural of Mashlahah) dibagi menjadi tiga kategori; esensial (essential/daruriyah), pelengkap ( complementary /hajiyah) dan keinginan ( desirable /tahsiniyah). Dan tugas negaralah yang memastikan kemashlahatan kategori pertama dari masyarakat itu terpenuhi dengan baik. Lihat Muhammad Akram Khan, ‘The Role of Government in the Economy,” The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14, No. 2, 1997, p. 157.
33 Yusuf  Qardhawi,  “Peran  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam,”  Rabbani  Press,  Jakarta (1995).

## DAFTAR PUSTAKA
A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah, Surabaya: Bina Ilmu, 2002.
Afzalur  Rahman, Doktrin  Ekonomi  Islam, Jld  1.  Yogyakarta:  Dana  Bhakti  Wakaf. 1995.
Al  Jazri,      Mubarak  Ibnu  al  Atsir, Jâmi  al  Ushûl ,  no.  3645  (Kuwait:  Maktbah  al Mallah, 1392.
Al  Masry,  Rafeq  Younes, Ushûl  Al  Iqtishâd  Al  Islâmy ,  Beirut:  Al  Daar  As Syaamiyah, 1999
Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami , (Yogyakarta : Jalasutra), 2003
Kahf.,    Monzer,    The    Islamic    Economy    :    An    Analytical    Study    of    the Functioning  of  the  Islamic , 1984
M. Mutawalli Sya’rawi, Islam di Antara Kapitalisme dan Sosialisme , Jakarta: Gema Insani Press, 1996
M.A.  Mannan, “The  Behaviour  of  The  Firm  and  Its  Objective  in  an  Islamic Framework”,  Readings  in  Microeconomics:  An  Islamic  Perspektif ,  Longman Malaysia 1992
M.M.  Metwally, “A  Behavioural  Model  of  An  Islamic  Firm,”  Readings  in Microeconomics: An Islamic Perspektif , Longman Malaysia 1992
Masyhuri, Ekonomi Mikro ,  Malang: UIN Malang Press. 2007.
Monzer  Kahfi.  Ekonom  Islam; Telaah  Analitik  terhadap  Fungsi  Sistem  Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Muhammad  Abdul  Mun’im  ‘Afar  dan  Muhammad  bin  Sa’id  bin  Naji  Al-Ghamidi, Ushul Al- Iqtishad Al-Islami , tp.t.th
Muhammad  Abdul  Mun’im  Afr, Al-Syiasah  al-  Iqtisadiyah  fi  al-Itari  Maqasid  al Syri’ayah al- Islamiya, Mekah: Umm al-Qur’an, t,th
Mustafa  Edwin Nasution, et.  al , Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam , Kencana, Jakarta, 2010
Mustafa  Husin  al-Siba’i, Kehidupan  Sosial  menurut  Islam  Tuntutan  Hidup Bermasyaraka, . Bandung: Diponegoro.1996.
Qal’aji, mabahist fi al-Iqtishad al-Islamy min Ushulihi al Fiqhiyyah , (Beirut: Dar an Nafaes, 2000
Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
Samuelson.,  Paul,  Nordhaus.,  William  D,  Macroeconomics,  John  Willey  &  Sons, New York, 2000
Suherman  Rosyidi, Pengantar  Teori  Ekonomi  Pendekatan  kepada  Teori  Ekonomi Mikro dan Makro, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
__________________________________ Widya Sari , dosen IAIN Raden Intan Lampung