## PERAN  PERGURUAN TINGGI DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
H.M. Abdul Kholiq Dosen UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo (Kandidat Doktor Ilmu Politik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

## Abstrak
Peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia ini menuju  bangsa  yang  maju  dan  beradab,  yakni: Pertama ,  Perguruan  Tinggi  sebagai agen  perubahan  ( agent  of  change );  Perguruan  tinggi  sebagai  satuan  yang menyelenggarakan  pendidikan  tinggi  memiliki  kedudukan  penting  dalam  proses perubahan sosial karena perguruan tinggi mengemban fungsi sebagai agent of social change dalam melakukan transformasi kultural kearah kondisi masyarakat yang lebih maju.  Dalam konteks ini, fungsi perguruan tinggi, yaitu; a) Sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu, b), sebagai lembaga pelatihan bagi karir peneliti, dan c), sebagai organisasi  pengelola  yang  efisien.  Perguruan  tinggi  di  Indonesia  menjalankan  tiga fungsi  tersebut  dengan    mempertimbangkan  ciri  khas    nasional  sesuai  dengan  latar belakang historis, sosio kultural dan idiologis. Kedua, Perguruan Tinggi sebagai pusat kebudayaan;  Pendidikan  sebagai  prakarsa  yang  meliputi  proses  pengalihan pengetahuan dan keterampilan serentak dengan proses pengalihan nilai-nilai budaya. Proses  itu  sekaligus  menjamin  terpeliharanya  jalinan  antar  generasi  dalam  suatu masyarakat.
Orientasi    pada  nilai-nilai  budaya  pada  gilirannya    menjelmakan    perilaku manusia    sebagai  anggota    masyarakat  dengan    peradabannya    yang    khas.  Sejauh mana    masyarakat    itu    berorientasi    pada    nilai-nilai  budayanya,  menentukan tangguh-rapuhnya    ketahanan    budaya    masyarakat    yang  bersangkutan,  terutama terukur  melalui  apa  yang  terjadi  dalam  pelbagai  pertemuan  antar  budaya. Ketiga; Perguruan  Tinggi    sebagai Moral  Force Pemberantasan  Korupsi. Keterlibatan  civitas akademika dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum.
Peran aktif segenap civitas akademik pada perguruan tinggi diharapkan lebih difokuskan  pada  upaya  pencegahan  korupsi  dengan  ikut  membangun  budaya  anti korupsi  di  masyarakat.  Mahasiswa  diharapkan  dapat    berperan    sebagai  agen perubahan  dan  motor  penggerak  gerakan  anti  korupsi  di  masyarakat.  Untuk  dapat berperan    aktif  mahasiswa  perlu  dibekali  dengan  pendidikan  anti  korupsi  dan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan upaya pemberantasan. Dan yang  tidak  kalah  penting,  untuk  dapat  berperan  aktif  mahasiswa  harus  dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Kata Kunci : Perguruan Tinggi, Korupsi

## Abstract
The  role  of  college  in  supporting  develop  indonesia  leads  to  the  nation developed and province for his first, college as agent of change; a collegiate as a unit of that are implementing higher education having the ascendency in the process of social changes  because  college  carry  function  as  agent  of  social  change  in  to  transform cultural  at  conditions  of  the  community  more  advanced.In  this  context,  function universities, namely a ) as producer workers high-quality b ), as an institution training for career researchers and c ), in  an manager  efficient.Universities in indonesia run 3 functions the consider typical national in accordance with background historical, sosio
cultural and idiologis.Second, college as cultural center; education as the initiatives that covering the process diversion knowledge and skill.
Orientation  in  of  cultural  values  in  turn  menjelmakan  human  behavior  as  a member  of  society  with  peradabannya  being  distinctive.The  extent  to  which  the community  oriented  to  their  culture,  values  determine  tangguh-rapuhnya  culture  of society  security  related  especially  measurable  through  what  was  going  on  in  all  the meeting  between  culture.The  third;  college  as  moral  force  anti-corruption.The involvement of those akademika in the fight against corruption of course not on efforts to enforcement which is the authority of law enforcement institutions.
An active role in all academics academic college is expected to be more focused on  prevention  corruption  by  joining  build  culture  anti  corruption  in  the community.Students  expected  to  act  as  agent  of  change  and  engine  of  the  anti corruption in the community.To be actively involved with students need to education anti corruption and knowledge quite about the details of corruption and to combat.And no less important, to be actively student must understand and applying nilai-nilai anti corruption in the life of sehari-hari.
Keywords: college, corruption

## A. Latar Belakang
Substansi  pendidikan  adalah  berusaha  membangun  seseorang untuk lebih dewasa. Atau Pendidikan  adalah suatu  proses transformasi anak  didik  agar  mencapai  hal  hal  tertentu  sebagai  akibat  proses pendidikan yang diikutinya Sebaliknya pendidikan berarti menghasilkan atau mencipta walaupun tidak banyak. Pendidikan adalah segala situasi hidup  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  individu  sebagai  pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. 1 Menurut  Miramba,  pendidikan  adalah  bimbingan  atau  pimpinan  secara sadar  oleh  pendidik  terhadap  perkembangan  jasmani  dan  rohani  anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 2
Posisi sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi  dan  peran  dalam  perubahan  masyarakat  menuju  ke  arah perbaikan dalam segala lini. Dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki dua karakter secara umum. Pertama, melaksanakan peranan fungsi dan harapan  untuk  mencapai  tujuan  dari  sebuah  sitem. Kedua mengenali individu  yang  berbeda-beda  dalam  peserta  didik  yang  memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan. 3
Pertumbuhan dalam jumlah  lembaga yang demikian  pesat, serta perubahan  ke  sistem  studi  terencana  yang  lebih  menekankan  efisiensi
1 Syaful  Sagala. Konsep  dan  Makna  Pembelajaran. Alfabeta    (Bandung,  Alfabeta, 2006). hlm. 1
2 Miramba  Ahmad. Pengantar  filsafat  pendidikan  Islam (  Bandung,  Al  Ma’rif .1989), hlm. 19
3 Hamalik  Oemar,  . Perencanaan  Pegajaran  Berdasarkan  Pendekatan  Sistem. (Jakarta, Bumi Aksara, 2005), hlm. 23.
dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  telah  menimbulkan  situasi  transisi yang dicirikan oleh perkembangan tanpa kesatuan pola dan kinerja yang kurang  meyakinkan.  Karena  itu,  pemerintah  berhasrat  untuk memperbaiki  keadaan  perguruan  tinggi  di  Indonesia  itu,  yang  seiring dengan  pembangunan  bangsa  Indonesia  melalui  program-program pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Paling tidak ada tiga (3) peran yang dimainkan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan  bangsa  Indonesia  ini  menuju  bangsa  yang  maju  dan beradab.  Kedua  peran  tersebut  adalah:  (1),  Perguruan  Tinggi  sebagai agen perubahan ( agent of change ); (2), Perguruan Tinggi sebagai pusat ilmu  pengetahuan  dan  teknologi;  (3),  Perguruan  Tinggi    sebagai Moral Force Pemberantasan Korupsi.

## B. Kajian Literatur
1. Perguruan Tinggi Sebagai Agen Perubahan.
Prinsip  perubahan  sosial  sebagai  sebuah  perubahan yang  terjadi  pada  struktur  sosial,  ia  mencakup  perubahan yang  terjadi  pada  pola-pola  perilaku  dan  interaksi  sosial. Perubahan  sosial  juga  didefinisikan  sebagai  sebuah perubahan  fenomena  sosial  yang  terjadi  pada  berbagai dimensi  kehidupan,  baik  pada  skala  individu  maupun masyarakat.  Mekanisme  perubahan  sosial  dapat  dipahami melalui berbagai persfektif; materialistis, idealistis, interaksional dan sumber struktural. 4
Alur perubahan yang terjadi menurut persfektif di atas menempatkan  agen  perubahan  pada  posisi  yang  sangat strategis,  tidak  heran  kalau  agen  perubahan  menjadi  salah satu  strategi  penting  dalam  perubahan  sosial,  selain  dengan adanya  target  dan  metode  perubahan.  Sosok  yang  kemudian menjadi  agen  perubahan  tersebut  dapat  saja  berasal  dari pemerintah dan elit tertentu atau seorang pemuda dan kaum yang  termarjinalkan.  Seorang  mahasiswa  diharapkan  juga mampu  untuk  menjadi  agen  perubahan,  tidak  hanya  karena usianya  yang  masih  muda,  tetapi  karena  mereka  dianggap sebagai  kaum  elit  intelektual  yang  sebagiannya  dapat  saja berasal dari kelompok yang termarjinalkan.
Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Terknologi    Kemenristekdikti  Prof.  dr.  Ali  Gufron  Mukti menyatakan,  perguruan  tinggi  harus  mampu  menjadi  agen perubahan  budaya.  Mereka  tidak  melulu  jadi  menara  gading
4 Lauer, Robert H, Perspektif Tentang Perubahan Sosial , Alih Bahasa, Alimandan
S.U ( Perpective on Social Change ), (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), hlm.36.
yang  fokus  pada  pendidikan  dan  penelitian  tanpa memperhatikan  kepentingan  masyarakat.  Pembangunan bangsa  tidak  hanya  pada  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Karena itu Perguruan Tinggi tidak bisa lagi menjadi 'menara gading' yang hasil penelitiannya sekedar wacana dan menjadi  jurnal  di  perpustakaan. 5 Lebih  lanjut  dijelaskan bahwa  penelitian  yang  dilakukan  perguruan  tinggi  harus  di implementasikan sektor industri.
Dengan  demikian  industri  bisa  mengembangkannya lebih  luas  untuk  dimanfaatkan  masyarakat  luas.  Telah dipahami  oleh  para  pendidik  bahwa  misi  pendidikan  adalah mewariskan ilmu  dari generasi ke generasi selanjutnya. Ilmu yang  dimaksud  antara  lain:  pengetahuan,  tradisi,  dan  nilai- nilai  budaya.  Secara  umum  penularan  ilmu  tersebut  telah  di emban  oleh  orang-orang  yang  terbeban  terhadap  generasi selanjutnya.  Mereka  diwakili  oleh  orang  yang  punya  visi kedepan,  yaitu  menjadikan  serta  mencetak  generasi  yang lebih  baik  dan  beradab.  Peradaban  kuno  mencatat  methode penyampaian   ajaran  lewat  tembang  dan  kidung,  puisi ataupun  juga  cerita  sederhana  yang  biasanya  tentang kepahlawanan
Proses perubahan sosial budaya masyarakat sebagaimana  yang  bicarakan  di  atas  tikan  akan  pernah  bisa kita  hindari,  sehinga  akan  menuntut  lembaga  pendidikan sebagai agen perubahan
untuk menjawab segala permasalahan  yang  ada.  Dalam  permasalahan  ini  lembaga pendidikan haruslah memiliki konsep  dan  prinsip yang jelas, baik  dari  lembaga  formal  ataupun  yang  lainya,  demi terwujudnya  cita-cita  tersebut,  kiranya  maka  perlulah diadakanya  pembentukan  kurikulum  yang  telah  disesuaikan. Prinsip  dasar  pembentukan  tersebut  adalah  meliputi;  (1) Perumusan tujuan institusional yang meliputi; orientasi pada pendidikan  nasional;  Kebutuhan  dan  perubahan  masyarakat; Kebutuhan lembaga. (2), Menetapkan isi dan struktur progam. (3),  Penyusunan  strategi  penyusunan   dan  pelaksanaan kurikulum.(4), Pengembangan progam. 6 Perguruan tinggi sebagai satuan yang
menyelenggarakan  pendidikan  tinggi  memiliki  kedudukan penting  dalam  proses  perubahan  social  karena  perguruan
5 Ali  Gufron  Mukti,  Dalam  Konferensi  Internasional  Keperawatan  di  Sekolah Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, pada tanggal 2 Desember 2015.
6 Zakiah Darajat. Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta, Bumi aksara,  2000)  hlm. 124- 127
tinggi mengemban fungsi sebagai agent of social change dalam melakukan  transformasi  cultural  kearah  kondisi  masyarakat yang lebih maju. Penjelasan lebih rinci dikemukakan Bamet. 7
Mengidentifikasi  sedikitnya  ada  tiga  fungsi  perguruan  tinggi, yaitu  (1)  Sebagai  penghasil  tenaga  kerja  yang  bermutu,  (2) sebagai lembaga pelatihan bagi karir peneliti, dan (3) sebagai organisasi  pengelola  yang  efisien.  Perguruan  tinggi  di Indonesia menjalankan tiga fungsi itu dengan mempertimbangkan  ciri  khas    nasional  sesuai  dengan  latar belakang historis, sosio kultural dan idiologis. Dengan mempertimbangkan kekhasan itu, makaperguruan  tinggi    di  Indonesia  merupakan  salah  satu penggerak  pembangunan  nasional. 8 Peranannya  dalam pembangunan  nasional  sekurang-kurangnya  dapat  dilihat dalam  tiga  hal;  (1),  sebagai  penghasil  agen-agen  perubahan yang  mampu  merancang,  mendorong,  dan  memelopori perubahan  dalam  berbagai  aspek  menuju  masyarakat modern,(2),  penciptadan  pendukung  ide-ide  baru,dan  (3), pemberi  sumbangan  bagi  kemajuan  intelektual  dan  sosial  di masyarakat. 9
Di  Indonesia,  selain  pengembangan  Ilmu  Pengetahuan dan  Teknologi  dan  penyelenggaraan  pendidikan,  ada  misi ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat, sehingga muncul istilah  Tri  dharma  Perguruan  Tinggi.  Sayangnya,  kinerja perguruan  tinggi    dalam  pengembangan  Ilmu  Pengetahuan dan  Teknologi  belum  signifikan,  sementara  kiprahnya  dalam pengabdian kepada masyarakat masih dipertanyakan. Setelah 70 tahun Indonesia merdeka,  perguruan tinggi sebagai pusat ilmu  pengetahuan  dan  kebudayaan  sebagaimana  yang  dicita- citakan  tampaknya  belum  terwujud.  Bahkan,  terkait  dengan misi  pendidikan  pun,  kontribusi  perguruan  tinggi  belum optimal.  Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia  sangat rendah.
Berdasarkan  laporan
United  Nations  Development Programme ,  Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia  pada tahun 2014 tidak beranjak dari tahun sebelumnya, tetap pada posisi  108  dari  187  negara  yang  dipantau,  jauh  di  bawah Singapura (9), Brunei (30), Malaysia (62), dan Thailand (89),
7 Barnett. Teaching Reading in a Foreign Language. ( ERIC Digest., 1988). hlm. 17
8 H.A.R.Tilaar. Kekuasaan dan Pendidikan: KajianMenejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan . (Jakarta: Rinika Cipta.2009), hlm. 94.
9 Son  Haji, Perguruan  Tinggi  Dalam  Pembangunan. (Makalah),  (Malang,  IKIP,
1990), hlm. 45.
tetapi lebih baik dari Filipina (117), Vietnam (121), Kamboja (136), Laos (139), dan Myanmar (150).
Banyak  survey  lainnya  yang  mengindikasikan  bahwa kualitas  lulusan  dan  IPTEK  yang  dihasilkan  oleh  perguruan tinggi  Indonesia  pada  umumnya  masih  sangat  rendah.  Ini mengarah  pada  kesimpulan  bahwa  kualitas  program pendidikan  dan  penelitian  yang  diselenggarakan  oleh perguruan  tinggi  Indonesia  masih  sangat  rendah.  Padahal perguruan  tinggi  mestinya  menjadi  agen  penting  dalam pembangunan bangsa.
Peran  perguruan  tinggi  dalam  pengembangan  sumber daya  manusia  Indonesia  ini  sangat  besar,  terutama  sebagai penghasil  agen-agen  perubahan    yang  mampu  merancang, mendorong  dan  mempelopori  perbuhan.  Perguruan  tinggi adalah  pencipta  dan  pendukung  gagasan-gagasan  baru,  dan perguruan  tinggi  telah  memberi  sumbangan  yang  besar  bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat.
Perguruan  tinggi  sebagai  pendorong  kemajuan intelektual dan sosial masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun bangsa ini lewat pendidikan yang diselenggarakannya.  Karena  itu,  kualitas  perguruan  tinggi harus  senantiasa  diperhatikan  dan  tidak  diselenggarakan secara  asal-asalan.  Jika  perguruan  tinggi  diselenggarakan secara asal-asalan, maka alumni yang dihasilkannya juga akan menjadi  orang-orang  yang  asal-asalan.  Karena  itu  pula, pemerintah  harus  lebih  ketat  lagi  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  kualitas  penyenggaraan  perguruan tinggi  dan  tidak  dengan  mudahnya  memberikan  izin penyelenggaraan perguruan tinggi jika sarana dan  prasarana yang dibutuhkan tidak mendukung.

## 2. Perguruan  Tinggi  sebagai  Pusat  Ilmu  Pengetahuan  dan
Teknologi.
Posisi  perguruan  tinggi  dimanapun  berada,   sedang mengalami  perubahan  yang  sangat  cepat,  secara  global perubahan terlihat dalam bentuk berkembangnya masyarakat informasi  yang  berbasis  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Dalam  situasi  yang  demikian  penguasaan  ilmu  pengetahuan oleh individu dan atau organisasi akan menjadi prasyarat dan modal  dasar  bagi  upaya  pengembangan  diri  dan  organisasi dalam situasi yang makin kompetitif.
Kondisi  masyarakat  yang  demikian  setiap  orang  dan atau  organisasi  terpaksa  dan  dipaksa  untuk  selalu
memperbaharui  pengetahuan  dan  keterampilan  jika  ingin tetap  hidup  dan  berkembang.  Keadaan  yang  demikian menurut Prof. Sularso, 10 disebabkan oleh cepatnya perubahan kebutuhan kompetensi perorangan maupun organisasi  dalam dunia yang penuh perubahan dan persaingan.
Situasi  yang  demikian  memerlukan  respon  proaktif dari seluruh lapisan masyarakat, terlebih lagi perguruan tinggi sebagai center  of  excellence , 11 jelas  harus  melakukan repositioning dalam  konteks  lingkungan  eksternal  melalui upaya restructuring internal  yang  terencana  dengan  baik, dilaksanakan dengan baik, dan dievaluasi dengan baik secara berkesinambungan  dalam  bingkai  semangat continous updating . Lebih jauh, perubahan cepat yang terjadi di masyarakat perlu  disikapi  secara  tepat  dengan  melakukan  refleksi mendalam  tentang  apa  peran  perguruan  tinggi  yang  telah dimainkan sekarang ini, serta bagaimana kemungkinan peran tersebut di masa datang, untuk menjawab hal ini nampaknya diperlukan  suatu  analisis  mendalam  tentang  kondisi  aktual serta  analisis  prediktif  tentang  kemungkinan-kemungkinan peran  di  masa  datang  dengan  memahami  trend  yang  sedang terjadi, dengan kata lain analisis situasi yang bisa menjelaskan sejarah  masa  depan,  hal  ini  jelas  sangat  penting  agar  peran perguruan  tinggi  dapat  tetap  terjaga  meski  hal  ini  mungkin
10 Prof.  Sulaeso,  Dasar  Perencanaan  dan  Pemilihan,,  Cetakan  Kesembilan,  ( Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1997) hlm. 112
11 Disinilah  paradigma Center  Of  Excellence (pusat  keunggulan)  menampakkan bentuknya.Paradigma  kampus  sebagai Center  Of  Excellence manghendaki  manajemen kampus  menjadi  sebuah  menajemen  yang  rapih  dan  bisa  menjalankan  tujuan- tujuannya secara efektif dan efisien.Paradigma Center Of Excellence juga menghendaki kampus sebagi sebuah sistem dengan segala dinamikanya yang mencerminkan vitalitas dan  gairah  dalam  membangun  karakter  mahasiswanya  dengan  sungguh- sungguh.Pendidikan  yang  dijalankan  adalah  pendidikan  dengan  basis  pembangunan karakter.Sementara karekter yang dibangun adalah religious dan humanis. Paradigma ini  juga  menuntut  adanya  maksimalisasi  peran  kampus  dalam  pengkajian  produk- produk  akademis  dengan  orientasi  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat. Paradigma  ini  menekankan  kampus  sebagai  sebuah  sistem  yang  menampilkan kesungguh-sungguhan  serta  profesionalitas  tingkat  tinggi  dalam  segala  aspeknya. Kampus  sebagai Center  Of  Excellence menjunjung  tinggi  integritas  dan  menjaga  nilai- nilai Good  Governance jauh  dari  korupsi dan  keculasan  lainnya.Budaya  korup  baik itu dipraktekan oleh mahasiswanya melalui nyontek saat ujian atau menitipkan absen atau juga pemalsuan data skripsi maupun oleh birokrat kampusnya yang menyelewengkan dana mahasiswa nya adalah cerminan gagalnya proses pendidikan di Perguruan Tinggi. (lihat: Fahriroji dalam Kampus adalah mata air, mengaplikasikan kampus sebagai center of excellence.)
menuntut  perubahan  posisi  keberadaannya  dibanding sekarang.
Dari  perpekstif  filosofis,  perkembangan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  yang  sangat  cepat,  telah  makin mengokohkan faham pemikiran Pragmatisme-utilitarianisme, dimana  segala  sesuatu  cenderung  dilihat  dari  sudut  manfaat dan  kegunaan  praktis  bagi  kehidupan,  keadaan  ini  telah mengakibatkan  pemahaman  dan  orientasi  pendidikan mengalami  pragmatisasi,  dimana  sebelumnya  pendidikan lebih dilihat secara ideal sebagai upaya untuk mendewasakan manusia  melalui  pendekatan  budaya , tanpa  atau  kurang memperhatikan dampak praktisnya atau lebih khusus dampak ekonomi bagi kehidupan masyarakat.
Kondisi  obyektif  yang  demikian  menjadikan  tuntutan masyarakat  terhadap  pendidikan/lembaga  pendidikan termasuk  perguruan  tinggi  mengalami  pergeseran  dari tuntutan  yang  sifatnya  idealis  ke  arah  tuntutan  yang  lebih praktis-pragmatis.  Namun  demikian  nampaknya  akan  sangat bijak apabila pergeseran tersebut dilihat sebagai gerak bandul dengan  dua  ujung,  dimana  yang  satu  sama  sekali  tidak menafikan  yang  lain,  idealisme  tidak  dianggap  sebagai pengekang  pragmatisme,  dan  pragmatisme  tidak  dianggak akan menghapus pemahaman ideal tentang pendidikan.
Sebuah  keniscayaan  bahwa,  dimensi  ekonomi  dewasa ini  telah  mendominasi  tuntutan  masyarakat  terhadap  dunia pendidikan,  lembaga  pendidikan  yang  lulusannya  mudah mendapat  pekerjaan  sangat  diminati,  hal  ini  bukan  sesuatu yang  salah  bahkan  sangat  rasional,  namun  lembaga pendidikan  perlu  mensikapinya  dengan  tepat,  sebab pertimbangan  masyarakat  bertumpu  pada  dimensi  sekarang dan  kekinian  dengan  lingkup  parsial,  sedangkan  lembaga pendidikan mesti mempertimbangkan juga dimensi keakanan sehingga lebih bersifat holistik.
Sebagai  upaya  merespon  hal  tersebut  di  atas, diperlukan  upaya  untuk  memampukan  perguruan  tinggi menjadi  pelopor  dalam  pembinaan  dan  pengembangan sumber  daya  manusia  yang  terintegrasi  guna  memenuhi;  (1) kebutuhan  warga  masyarakat  yang  berorientasi  ideal  atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana  sosialisasi  nilai-nilai,  norma,  dan  sikap  mandiri,  dan (2)  kebutuhan  masayarakat  yang  berorientasi  pragmatis
melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.
Secara fundamental akan berpengaruh pada bagaimana  proses  pembelajaran  di  perguruan  tinggi diselenggarakan,  dan  untuk  ketepatan  merespon  maka pemahaman  mengenai  trend  modus  pembelajaran  perlu dicermati  agar  pendidikan  di  perguruan  tinggi  dapat  tetap berperan  dan  mampu  menjangkau  berbagai  kelompok masyarakat yang membutuhkannya. 12
HAR  Tilaar 13 ,  menjelaskan  ada  tiga  unsur  dalam transformasi  kebudayaan,  yaitu  :  (1)  Unsur-unsur  yang ditransformasikan,  (2)  Proses  tranformasi,  dan  (3)  Cara transformasi.Unsur-unsur  transformasi  kebudayaan  adalah nilai-nilai  budaya,  adat-istiadat  masyarakat,  pandangan mengenai hidup serta berbagai konsep hidup lainnya yang ada di  dalam  masyarakat;pelbagai  kebiasaan  sosial  yang digunakan  dalam  interaksi  atau  pergaulan  para  anggota masyarakat  tersebut;pelbagai  sikap  dan  peranan  yang diperlukan  di  dalam  dunia  pergaulan  dan  akhirnya  pelbagai tingkah-laku  lainnya  termasuk  proses  fisiologi,  refleks  dan gerak  atau  reaksi-reaksi  tertentudan  penyesuaian  fisik termasuk gizi dan tata-makanan untuk dapat bertahan hidup.
Unsur itulah yang merupakan ikhtiar kebudayaan yang memungkinkan  berkembangnya  peradaban  manusia.  Dalam konteks  ini,  maka  pendidikan  tidak  hanya  merupakan pengalihan  pengetahuan  dan  keterampilan,  tetapi  juga meliputi  pengalihan  nilai-nilai  budaya  dan  norma-norma sosial.  Kiranya  dapat  dikatakan  bahwa  tiap  masyarakat sebagai pengemban budaya berkepentingan untuk memelihara  keterjalinan  antara  pelbagai  upaya  pendidikan dengan  usaha  pengembangan  kebudayaan.  Kesinambungan hidup bermasyarakat turut  dipengaruhi oleh berlangsungnya pengalihan  nilai  budaya  dan  norma  sosial  dari  satu  generasi ke generasi berikutnya.
Keberlangsungan ini dimungkinkan oleh orientasi pada nilai  budaya  yang  sama  serta  konformisme  perilaku berdasarkan  sosial  yang  berlaku.  Demikianlah  pendidikan bermakna sebagai proses pembudayaan dan seiring bersama
12 Dr.Uhar  Suharsaputra, Pendidikan  dan  Peran  Perguruan  Tinggi, https://uharsputra.wordpress.com diakses pada tanggal 25 April 2016.
13 Tilaar,  H.A.R., Pendidikan,  Kebudayaan,  dan  Masyarakat  Madani  Indonesia , (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 1999). hlm. 54
itu  berkembanglah  sejarah  peradaban  manusia.  Seluruh spektrum  kebudayaan:  sistem  kepercayaan,  bahasa,  seni, sejarah,  dan  ilmu-ilmu  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalamnya hanya bisa ditransformasikan dari satu generasi ke generasi  lain  melalui  pendidikan  dalam  arti  luas.  Maka pendidikan sebagai prakarsa yang meliputi proses pengalihan pengetahuan  dan  keterampilan  serentak  dengan  proses pengalihan  nilai-nilai  budaya.  Proses  itu  sekaligus  menjamin terpeliharanya jalinan antar generasi dalam suatu masyarakat.
Orientasi pada nilai-nilai budaya pada gilirannya menjelmakan  perilaku  manusia  sebagai  anggota  masyarakat dengan peradabannya yang khas. Sejauh mana masyarakat itu berorientasi pada nilai-nilai budayanya, menentukan tangguh- rapuhnya  ketahanan  budaya  masyarakat  yang  bersangkutan, yang  terutama  terukur  melalui  apa  yang  terjadi  dalam pelbagai  pertemuan  antar  budaya.  Hal  ini  nyata  melalui sejarah  timbul  tenggelamnnya  pelbagai  ranah  budaya  dan peradaban  manusia  sepanjang  zaman.  Maka  dapat  dipahami jika  pendidikan  juga  ditujukan  pada  peneguhan  ketahanan budaya.
3. Perguruan  Tinggi    sebagai Moral  Force Pemberantasan Korupsi.
Istilah    korupsi  adalah  sesuatu  yang  busuk,  jahat  dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang  busuk,  menyangkut  jabatan  instansi  atau  aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,  menyangkut  faktor  ekonomi  dan  politik  dan penempatan  keluarga  atau  golongan  ke  dalam  kedinasan  di bawah kekuasaan jabatan. Menurut Subekti danTjitrosoedibio dalam  kamus  hukum,  yang  dimaksud corruptie adalah korupsi,  perbuatan  curang,  perbuatan  curang,  tindak  pidana yang  merugikan  keuangan  Negara. 14 Selanjutnya  Baharudin Lopa  mengutip  pendapat  David  M.  Chalmers,  menguraikan istilah  korupsi  dalam  berbagai  bidang,  yakni  yang menyangkut  masalah  penyuapan,  yang  berhubungan  dengan manipulasi di bidang ekonomi,  dan  yang menyangkut bidang kepentingan  umum.  Hal  ini  diambil  dari  definisi  yang
14 R.  Subekti  dan  Tjitrosoedibio. Kamus  Hukum .  (Jakarta:    Pradnya Paramita.1973), hlm.46
berbunyi "financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt ". 15
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  korupsi, baik  berasal  dari  dalam  diri  pelaku  atau  dari  luar  pelaku. Sebagaimana  dikatakan  Yamamah  bahwa  ketika  perilaku materialistik  dan  konsumtif  masyarakat  serta  sistem  politik yang  masih  mendewakan  materi  maka  dapat  memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. 16 Dengan kondisi itu hampir  dapat  dipastikan  seluruh  pejabat  kemudian  terpaksa korupsi  kalau  sudah  menjabat.  Penyebab  seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya.
Ketika  dorongan  untuk  menjadi  kaya  tidak  mampu ditahan  sementara  akses  ke  arah  kekayaan  bisa  diperoleh melalui  cara  berkorupsi,  maka  jadilah  seseorang  akan melakukan  korupsi.  Dengan  demikian,  jika  menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab  korupsi  adalah  cara  pandang  terhadap  kekayaan. Cara  pandang  terhadap  kekayaan  yang  salah  akan menyebabkan  cara  yang  salah  dalam  mengakses  kekayaan. Korupsi  akan  terus  berlangsung  selama  masih  terdapat kesalahan  tentang  cara  memandang  kekayaan.  Semakin banyak  orang  salah  dalam  memandang  kekayaan,  semakin besar  pula  kemungkinan  orang  melakukan  kesalahan  dalam mengakses kekayaan. Perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala- galanya. Bagaimana bentuk penyadaran yang tepat.
Pandangan  lain  dikemukakan  oleh  Arifin  yang mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan  (3)  aspek  masyarakat  tempat  individu  dan  organisasi berada. 17 Terhadap  aspek  perilaku  individu,  Isa  Wahyudi memberikan  gambaran,  sebab-sebab  seseorang  melakukan korupsi  dapat  berupa  dorongan  dari  dalam  dirinya,  yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. 18
15 Hartanti Evi, Tindak Pidana Korupsi , (Jakarta: SinarGrafika, 2008). hlm. 76
16 Yamamah,  Ansari. Perilaku  Konsumtif  Penyebab  Korupsi .  (Jakarta,  Gramedia, 2009),hlm. 29
17 Arifin. Strategi Belajar Mengajar .(Bandung: Jurusan Pendidikan Kimia FPMIPA UPI., 2000), hlm. 89
18 Wahyudi,  Isa. Corporate  Social  Responsibility:  Prinsip,  Pengaturan  dan Implementasi , (Malang: In.Trans Publishing. 2008). hlm. 34
Politik  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih  dan  mempertahankan  kekuasaan.  Perilaku  korup seperti  penyuapan,  politik  uang  merupakan  fenomena  yang sering  terjadi.  Terkait  dengan  hal  itu Gomes    memberikan gambaran  bahwa  politik  uang  ( money  politik )  sebagai use ofmoney  and  material  benefits  in  the  pursuit  ofpolitical influence. 19 Korupsi  pada  level  pemerintahan  adalah  dari  sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian  barang-barang  publik  untuk  kepentingan  pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik.
Sementara  menurut  De  Asis,  korupsi  politik  misalnya perilaku  curang  (politik  uang)  pada  pemilihan  anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan  kampanye,  penyelesaian  konflik  parlemen melalui  cara-cara  ilegal  dan  teknik  lobi  yang  menyimpang. 20 . Menurut  Mochtar  Mas'oed,  mendiskripsikan  bahwa  dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif dimana kompetisi  politik  dibatasi  pada  lapisan  tipis  elit  dan perbedaan  antar  elit  lebih  didasarkan  pada  klik  pribadi  dan bukan  pada  isu  kebijakan,  yang  terjadi  pada  umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya. 21
Proses  politik  uang  ( money  politics) merupakan tingkah  laku  negatif  karena  uang  digunakan  untuk  membeli suara  atau  menyogok  para  pemilih  atau  anggota-anggota partai  supaya  memenangkan  pemilu  si  pemberi  uang. Penyimpangan  pemberian  kredit  atau  penarikan  pajak  pada pengusaha, kongsi antara penguasa dengan pengusaha, kasus- kasus pejabat Bank Indonesia dan Menteri di bidang ekonomi pada  rezim  lalu  dan  pemberian  cek  melancong  yang  sering dibicarakan  merupakan  sederet  kasus  yang  menggambarkan aspek politik yang dapat menyebabkan korupsi.
19 Gomes, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Cetakan  Keempat,  (Yogyakarta  ,
ANDI, 2000), hlm.113
20 De Asis, Maria Gonzales, Coalition-Building to Fight Corruption , Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit, World Bank Institute, November 2000.
21 Almond,  Gabriel. “Kelompok  Kepentingan  dan  Partai  Politik”, dalam  Mochtar Mas’oed dan Collin Mac.Andrew, Perbandingan Sistem Politik , (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001). hlm.78
Keberadaan  Perguruan  Tinggi  memiliki  peranan  yang sangat  penting  dalam  memberantas  praktek  korupsi.  Peran dan fungsi Perguruan Tinggi ini sebagai implementasi dari tri darma  yang  menjadi  kewajibannya,  dapat  diwujudkan  dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong  terciptanya  transformasi  sosial  dan  terjaganya nilai-nilai budaya bangsa yang anti korupsi.
Perguruan  tinggi  juga  dapat  mengembangkan  model pembangunan  yang  benar-benar  berbasis  pada  moralitas, keilmuan  dan  sumberdaya  lokal  dalam  kerangka  sistem  nilai budaya  bangsa,  membangun  basis-basis  pengembangan keilmuan  yang  benar-benar  relevan  dengan  kebutuhan masyarakat  dalam  rangka  merespon  perubahan  global  yang sangat dinamis, mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan nilai-nilai lokal yang ada, membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap  legislatif  dan  eksekutif  serta  mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.
Perguruan  Tinggi  juga  dapat  berperan  dalam mengembangkan  strategi  kebudayaan  yang  bermoral,  hal tersebut  sangat  diperlukan  dalam  membangun  peradaban bangsa,  terutama  untuk  membangun  nilai-nilai    yang terkadung  dalam  Al  Qur’an,  tentu  sejalan  dengan kemajemukan  bangsa  agar  keberagaman  dan  keberagamaan diterima sebagai sebuah kekayaan dan tidak dipertentangkan. Oleh  karena  itu,  pembangunan  peradaban  itu  sendiri  perlu berbasis pada nilai etika dan nilai budaya yang sudah melekat dalam jari diri bangsa.
Korupsi  merupakan  penyakit  negara  yang  sangat berdampak  pada  pembangunan,  tatanan  sosial  dan  juga politik.  Korupsi  mempunyai  karakteristik  sebagai  kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur- unsur tipu daya muslihat, ketidakjujuran dan penyembunyian suatu  kenyataan.  Perilaku  korupsi  jauh  dari  budaya  bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kejujuran dan kesederhanaan sebagai budaya bangsa. Permasalahan  yang  cukup  pelik  seputar  krisis  multi dimensional  serta   problem  lain  yang  menyangkut  tatanan nilai  yang  sangat  menuntut  adanya  upaya  pemecahanyang sangat  mendesak.  Problematika  yang  menyangkut  struktur nilai  dalam  masyarakat  salah  satunya  adalah  problematika korupsi  yang  tidak  kunjung  usai.  Semakin  akutnya permasalahan  tersebut,  sebagian  orang  menganggap  bahaya
laten korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan epidemi bahkan  virus  yang  harus  kita  perangi  bersama.Indonesia dianugerahi  kekayaan  alam  yang  melimpah  ruah,  yang seharusnya dengan keadaan tersebut Indonesia dapat menjadi negara  maju.   Namun  pada  kenyataannya  pemerintah indonesia  masihbanyak  hutang  dan  rakyatnya  pun  terlilit dalam  kemiskinan  permanen.  Dari  zaman   pemerintahan kerajaan,  kemudian  zaman  penjajahan,  dan  hingga  zaman modern  dalam  pemerintahan  NKRI  dewasa  ini,  kehidupan rakyatnya tetap saja miskin.
Dalam perkembangan selanjutnya di tengah
kemiskinan yang makin meluas, korupsi berkembang menjadi cara  berfikir  dan  gayahidup  masyarakat  untuk  memperoleh kekayaan  dan  menjadi  jalan  pintas  untuk  memperkaya  diri atau  golongan  secara  cepat. 22 Korupsi  memang  merupakan problematika  yang  cukup  pelik  yang  hampir  menjamur  di seluruh  negara,  tak  terkecuali  Indonesia.  Bagi  rakyat Indonesia,  bukan  hal  yang  asing  bahwa  aksi  penolakan korupsi  mulai  terdengar  kencang,  masyarakat  pun  dibuat heran  ketika  kasus  suap  oleh  ketua  Mahkamah  Konstitusi. Lembaga  negara  yang  seharusnya  bersih  dari  korupsi,  tapi karena  lunturnya  moral  mengotori  lembaga  yang  sangat disegani karena ketegasannya, berwibawa dan bersih.Perbaikan sistem dan hukum sudah diperbaiki.
Lunturnya  moralitas,  menyebabkan  sistem  yang  baik tersebut  tidak  ada  gunanya.  Mahasiswa  sebagai agen  of change seharusnya  dapat  menjadi  pionir  terdepan  untuk memberantas  dan  juga  untuk  mencegah  terjadinya  kasus korupsi  di  Indonesia.  Institusi  pendidikan  diyakini  sebagai tempat  terbaik  untuk  menyebarkan  dan  menanamkan  nilai- nilai  antikorupsi.  Mahasiswabeserta  civitas  akademikayang akan  menjadi  tulang  punggung  bangsa  di  masa  mendatang sejak  dini  harus  diajar  dan  dididik  untuk  membenciserta menjauhi  praktek  korupsi.  Bahkan  lebih  dari  itu,  diharapkan dapat  turut  aktif  memeranginya.Praktek  korupsi  di lingkungan  kampus  masih  banyak  di  temui,  Diberitakan  di berbagai media massa, sekurangnya ada 18 universitas negeri di  Indonesia  yang  terindikasi  terjadi  tindak  pidana  korupsi dengan rata-rata kerugian miliaran rupiah.
22 Andar  Nubowo. Membangun  Gerakan  Anti  Korupsi  dalam  Perspektif Pendidikan , (Yogyakarta, LP3,2004) . hlm. 45
Gagasan  pendirian  Komisi  Pemberantasan  Korupsi pada  29   September  tahun  2002  merupakan  sebuah  itikad baik  dari  pemerintahan  saat  itu.  KPK  menjadi  harapan  baru bagi Indonesia untuk mengobati penyakit bangsa yang sudah kronis. Sampai saat ini KPK sudah menunjukan prestasi yang mengaggumkan  ditengah  dahaga  akan  pemberantasan korupsi bangsa ini.Mengingat begitu beratnya tugas KPK dan besarnya  akibat  yang  disebabkan  oleh  kasus  korupsi,  maka diperlukan  suatu  sistem  yang  mampu  menyadarkan  semua elemen  bangsa  untuk  sama-sama  bergerak  mengikis  karang korupsi yang telah menggurita. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan.
Korupsi  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain yaitu;  (1),  Sistem  pemerintahan  dan  birokrasi  yang  memang kondusif  untuk  melakukan  penyimpangan;  (2),Belum  adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas; (3),  Tindak  lanjut  dari  setiap  penemuan  pelanggaran  yang masih lemah dan belum menunjukkan “ greget ” oleh pimpinan instansi. Lebih lanjut lagi, penyebab terjadinya korupsi dibagi dalam tiga aspek. Pertama, aspek prilaku individu organisasi. Kedua,  aspek  organisasi.  Ketiga,  aspek  masyarakat  tempat individu dan organisasi berada. 23
Dalam  upaya  untuk  menciptakan  sebuah  tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti  korupsi  yang  berisi  tentang  sosialisasi  bentuk-bentuk korupsi,  cara  pencegahan  dan  pelaporan  serta  pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan  secara  terpadu  mulai  dari  pendidikan  dasar sampai  perguruan  tinggi.  Pendidikan  anti  korupsi  ini  akan berpengaruh pada perkembangan psikologis mahasiswa. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi ini, yaitu:  (1),  Untuk  menanamkan  semangat  anti  korupsi  pada setiap  anak  bangsa.  Melalui  pendidikan  ini,  diharapkan semangat  anti  korupsi  akan  mengalir  di  dalam  darah  setiap generasi  dan  tercermin  dalam  perbuatan  sehari-hari. Sehingga,  pekerjaan  membangun  bangsa  yang  terseok-seok karena  adanya  korupsi  dimasa  depan  tidak  ada  terjadi  lagi. Jika  korupsi  sudah  diminimalisir,  maka  setiap  pekerjaan membangun  bangsa  akan  maksimal;  (2),  Untuk  membangun
23 Wahyudi,  I  &  Sopanah. Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Korupsi Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  di  Malang  Raya .  (Online), (http://www.ejournal.umm.ac.id), diakses 27 april 2015.
nilai-nilai  dan  mengembangkan  kapasitas  yang  diperlukan untuk membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi; (3)  Menyadari  bahwa  pemberantasan  korupsi  bukan  hanya tanggung  jawab  lembaga  penegak  hukum  seperti  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  Kepolisian  dan  Kejaksaan  agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.
Korupsi  telah  mewabah  hampir  pada  seluruh  sendi kehidupan  bangsa  Indonesia.  Kejahatan  luar  biasa  ini memerlukan  upaya  yang  luar  biasa  untuk  memberantasnya. Salah satu upaya untuk memberantasnya adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebagai pewaris masa depan.
Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi  Kementerian
Pendidikan  dan  Kebudayaan  telah  bekerja  sama  dengan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  menyelenggarakan Pendidikan  Antikorupsi  di  Perguruan  Tinggi  di  seluruh Indonesia. 24
Model  pendidikan  yang  sistematik  akan  mampu membuat  mahasiswa  mengenal  lebih  dini  hal-hal  yang berkenaan  dengan  korupsi  termasuk  sanksi  yang  akan diterima  kalau  melakukan  korupsi.  Dengan  begitu,  akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya  korupsi, bentuk-bentuk  korupsi  dan  tahu  akan  sanksi  yang  akan diterima  jika  melakukan  korupsi.  Sehingga,  masyarakat  akan mengawasi  setiap  tindak  korupsi  yang  terjadi  dan  secara bersama  memberikan  sanksi  moral  bagi  koruptor.  Gerakan bersama  anti  korupsi  ini  akan  memberikan  tekanan  bagi penegak  hukum  dan  dukungan  moral  bagi  Komisi Pemberantasan  Korupsi  sehingga  lebih  bersemangat  dalam menjalankan tugasnya.
Program  pendidikan  anti  korupsi  yang  dilaksanakan secara  sistemik  di  semua  tingkat  institusi  pendidikan, diharapkan  akan  memperbaiki  pola  pikir  bangsa  tentang korupsi. Selama ini, sangat banyak kebiasaan-kebiasaan yang telah lama diakui sebagai sebuah hal yang lumrah dan bukan korupsi.  Termasuk  hal-hal  kecil.  Misalnya,  sering  terlambat dalam  mengikuti  sebuah  kegiatan,  terlambat  masuk  sekolah, kantor dan lain sebagainya. Salah satu bentuk korupsi, korupsi waktu.  Kebiasaan  tidak  disiplin  terhadap  waktu  ini  sudah menjadi  lumrah,  sehingga  perlu  dilakukan  edukasi  kepada masyarakat. Materi ini dapat diikutkan dalam pendidikan anti korupsi ini. Begitu juga dengan hal-hal sepele lainnya.
24 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2012. Pendidikan Anti Korupsi . (Online), (http://www.dikti.go.id), diakses 27 april 2016.
Matakuliah Pendidikan Antikorupsi lebih menekankan pada  pembangunan  karakter  anti  korupsi  pada  diri  individu mahasiswa.  Tujuan  dari  matakuliah  Pendidikan  Antikorupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa  serta  membangun  semangat  dan  kompetensinya sebagai agent  of  change bagi  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara  yang  bersih  dan  bebas  dari  ancaman  korupsi. Dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat  sarjana  (S1),  maka  kompetensi  yang  ingin  dicapai adalah; (1), Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak  melakukan  tindak  korupsi  ( individual  competence );  (2), Mahasiswa  mampu  mencegah  orang  lain  agar  tidak melakukan  tindak  korupsi  dengan  cara  memberikan peringatan  orang  tersebut;  (3),  Mahasiswa  mampu mendeteksi  adanya  tindak  korupsi  (dan  melaporkannya kepada penegak hukum). 25
Perilaku  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  sudah sangat  mengkhawatirkan  dan  berdampak  buruk  luar  biasa pada  hampir  seluruh  sendi  kehidupan.  Korupsi  telah menghancurkan  sistem  perekonomian,  sistem  demokrasi, sistem  politik,  sistem  hukum,  sistem  pemerintahan,  dan tatanan  sosial  kemasyarakatan  di  negeri  ini.  Dilain  pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal.  Korupsi  dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi  bagian  dari  kehidupan  kita  yang  bahkan  sudah dianggap  sebagai  hal  yang  biasa.  Jika  kondisi  ini  tetap  kita biarkan  berlangsung  maka  cepat  atau  lambat  korupsi  akan menghancurkan negeri ini.
Perilaku  korupsi  harus  dipandang  sebagai  kejahatan luar  biasa  (extra  ordinary  crime)  yang  oleh  karena  itu memerlukan  upaya  luar  biasa  pula  untuk  memberantasnya. Upaya  pemberantasan  korupsi  yang  terdiri  dari  dua  bagian besar,  yaitu  (1)  penindakan,  dan  (2)  pencegahan  tidak  akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah  berlebihan  jika  mahasiswa  sebagai  salah  satu bagianpenting  dari  masyarakat  yang  merupakan  pewaris masa  depan  diharapkan  dapat  terlibat  aktif  dalam  upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
25 Puspito,  N  dan  Tim  Penyusun. Pendidikan  Anti-Korupsi  Untuk  Perguruan Tinggi . (Jakarta, Kemendikbud.2011), hlm. 5-16.
Keterlibatan civitas akademika dalam upaya
pemberantasan  korupsi  tentu  tidak  pada  upaya  penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif  mahasiswa  diharapkan  lebih  difokuskan  pada  upaya pencegahan  korupsi  dengan  ikut  membangun  budaya  anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai  agen  perubahan  dan  motor  penggerak  gerakan  anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk  korupsi  dan  pemberantasannya.  Yang  tidak  kalah penting,  untuk  dapat  berperan  aktif  mahasiswa  harus  dapat memahami  dan  menerapkan  nilai-nilai  anti  korupsi  dalam kehidupan sehari-hari.
Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai  cara  antara  lain  melalui  kegiatan  sosialisasi, kampanye,  seminar  atau  perkuliahan.  Untuk  keperluan perkuliahan  dipandang  perlu  untuk  membuat  sebuah  modul yang  berisikan  materi  dasar  mata  kuliah  Pendidikan  Anti Korupsi  bagi  mahasiswa.  Pendidikan  Anti  Korupsi  bagi mahasiswa  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  yang cukup  tentang  seluk  beluk  korupsi  dan  pemberantasannya serta  menanamkan  nilai-nilai  anti  korupsi.  Tujuan  jangka panjangnya  adalah  menumbuhkan  budaya  anti  korupsi  di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan  serta  aktif  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia.
Pemberian Pendidikan Anti korupsi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa tersebut merupakan salah satu  usaha  preventif  memberantas  korupsi  yang  diharapkan dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Partisipasi masyarakat dalam usaha preventif ini dapat dijadikan sebagai suatu usaha prioritas mengingat ketidakberdayaan hukum di Indonesia  dalam  memberantas  korupsi.  Selan  itu, United Nations Against Corruption, 26 mengemukakan kelebihan usaha
26 Tindak  pidana  korupsi  merupakan  ancaman  terhadap  prinsip-prinsip demokrasi,  yang  menjunjung  tinggi  transparansi,  akuntabilitas,  dan  iritegritas,  serta keamanan  dan  stabilitas  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  korupsi  merupakan  tindak pidana yang  bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan  sehingga memerlukan  langkah-langkah  pencegahan  dan  pemberantasan  yang  bersifat menyeluruh,  sistematis,  dan  berkesinambungan  baik  pada  tingkat  nasional  maupun tingkat  intemasional.  Dalam  melaksanakan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  yang  efisien  dan  efektif  diperlukan  dukungan  manajemen  tata pemerintahan  yang  baik  dan  kerja  sama  internasional,  termasuk  pengembalian  aset- aset  yangberasal  dari  tindak  pidana  korupsi.  Selama  ini  pencegahan  dan
preventif  (pencegahan)  dibandingkan  usaha  represif (penanganan) dalam memberantas korupsi, dua di antaranya adalah  dampak  korupsi  yang  sangat  luas  tidak  dapat ditanggulangi  melalui  pendekatan  represif  semata  dan  di dalam  sistem  peradilan  yang  masih  rentan  atas  korupsi, tindakan represif tidak akan berfungsi optimal. 27
Modul  Pendidikan  Anti  Korupsi  ini  berisikan  bahan ajar  dasar  yang  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan  kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi masing- masing.  Bahan  ajar  dasar  yang  dituliskan  dalam  buku  ini terdiri  dari  delapan  bab,  yaitu:  (1)  Pengertian  Korupsi,  (2)
Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan  Prinsip  Anti  Korupsi,  (5)  Upaya  Pemberantasan  Korupsi di  Indonesia,  (6)  Gerakan,  Kerjasama  dan  Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Tindak Pidana Korupsi dalam  Peraturan  Perundang-undangan,  dan  (8)  Peranan Mahasiswa  dalam  Gerakan  Anti  Korupsi.  Disamping  delapan bab yang berisikan bahan ajar dasar, buku ini juga dilengkapi dengan  panduan  pembelajaran  yang  berjudul  Model Pembelajaran Matakuliah Anti yang dituliskan dalam bagian I, untuk memudahkan pengajaran Pendidikan Anti Korupsi.
Sebagai intisari dari  tulisan ini, Prof Dr Abuddin Nata MA, Guru Besar Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  UIN  Jakarta, 28 menjelaskan  panjang  lebar  bahwa; Timbulnya  korupsi  sebagaimana  tersebut  di  atas  dicermati kita  dapat  menemui  bahwa  penyebab  terjadinya  korupsi adalah  (1)  Tekanan  sosial  yang  menyebabkan  manusia melakukan pelanggaran terhadap norma-norma. Sistem sosial yang  menyebabkan  timbulnya  tekanan  yang  mengakibatkan banyak orang yang tidak mempunyai akses atau kesempatan di  dalam  struktur  tersebut,  karena  pembatasan-pembatasan atau  diskriminasi  rasial,  etnis,  kekurangan  keterampilan,
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sudad  dilaksanakan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  khusus  yang  berlaku  sejak  tahun  1957  dan  telah diubah  sebanyak  5  (lima)  kali,  akan  tetapi  peraturan  perundang-undangan  dimaksud belum  memadai,  antara  lain  karena  belum  adanya  kerja  sama  internasional  dalam masalah  pengembalian  hasil  tindak  pidana  korupsi.  (lihat:  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption , 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
27 Kejaksaan  Republik  Indonesia.  2009. Tindakan  Preventif  dan  Represif  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . (Online), (http://www.kejaksaan.go.id), diakses 26 april 2016.
28 http://www.uinjkt.ac.id/id/pendidikan-tinggi-islam-dan-upaya-anti-korupsi, diakses pada tanggal 25 April 2016.
kapital, dan sumber-sumber lainnya; (2) Karena adanya sikap partikularisme, 29 (3)  Sikap  mental  yang  meremehkan  mutu; (4) Sikap mental yang suka menerabas; (5) Sikap tak percaya pada  diri  sendiri;  (6)  Sikap  tak  berdisiplin  murni,  dan  (7) Sikap  mental  yang  suka  mengabaikan  tanggung  jawab  yang kokoh.
Dari  ketujuh  macam  penyebab  terjadinya  korupsi tersebut  di  atas,  sesungguhnya  dapat  dikategorikan  menjadi dua  sebab.  Pertama  sebab  yang  bersifat  sistem,  yakni sistem   sosial  yang  menekan  dan  diskriminatif,  dan  yang kedua  adalah  sebab  yang  bersifat  sikap  mental.  Jika  kedua masalah ini dihubungkan  dengan peran dan missi Perguruan Tinggi  Islam,  maka  terdapat  sejumlah  catatan  tentang  cara pemberantasan  korupsi  tersebut  sebagai  berikut; Pertama, bahwa  Perguruan  Tinggi  Islam  mengemban  missi  perbaikan moral. Kata Islam yang menjadi sifat atau identitas Perguruan Tinggi  tersebut,  mengandung  arti  bahwa  Perguruan  Tinggi tersebut harus melaksanakan missi pelaksanaan ajaran Islam yang  pada  intinya  membawa  rahmat  bagi  seluruh  alam, menciptakaan keamanan, kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin,  serta  mencegah  orang  dari  berbuat  yang  keji,  jahat, munkar,  merugikan  orang  lain.  Perbuatan  korupsi  termasuk ke  dalam  perbuatan  yang  merugikan  dan  menyengsarakan orang  lain,  dan  termasuk  perbuatan  jahat.  Dengan  kata  lain kata  Islam  yang  disandang  oleh  Perguruan  Tinggi  tersebut menuntut  Perguruan  Tinggi  tersebut  terlibat  aktif  dalam pemberantasan kejahatan yang merugikan orang lain.
Perguruan  Tinggi  Islam  saat  ini  mengalami perkembangan  yang  luar  biasa.  Di  dalamnya  ada  akademik sekolah  tinggi,  institut  dan  universitas.  Jika  pada  Perguruan Tinggi Islam yang sudah menjadi Universitas, yang diajarkan di  dalamnya  bukan  hanya  ilmu-ilmu  agama  saja,  melainkan juga  ilmu  umum.  Sedangkan  pada  Perguruan  Tinggi  Islam
29 Perasaan kewajiban untuk membantu, membagi-bagi sumber kepada pribadi- pribadi  yang  dekat  pada  seseorang),  nepotisne  (sikap  loyal  terhadap  kewajiban partikularistik)  yang  merupakan  ciri  dari  suatu  masyarakat  prakapitalis  atau masyarakat  feodal.  Partikularisme  ini  bertentangan  dengan  universalisme  (komitmen untuk bersikap sama terhadap yang lain); Partikularisme yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya  dengan  apa  yang  khusus  berlaku  untuk  suatu daerah  tertentu  saja,  ada hubungannya  dengan  perasaan  subyektif  dan  rasa  kebersamaan.(lihat:  Angga  Restu
Pambudi, Ciri-Ciri Masyarakat Tradisional dan Modern,
https://anggarestupambudi.wordpress.com diakses pada tanggal 28 April 2016.
dalam  bentuk  akademi,  sekolah  tinggi  atau  institut  hanya diajarkan ilmu-ilmu agama saja.
Dengan  demikian,  pada  seluruh  bentuk  dan  tingkatan Perguruan Tinggi Islam itu diajarkan ilmu-ilmu agama.  Ilmu- ilmu agama Islam yang berbasiskan pada ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah  membawa  missi  perbaikan  moral,  karena  inti ajaran  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  adalah  perbaikan  moral. Bahwa inti ajaran al-Qur’an adalah moral yang bertumpu pada hubungan  manusia  dengan  Tuhan  dan  hubungan  manusia dengan  manusia  lainnya.  Inti  ajaran  al-Qur’an  tentang  moral tersebut,  selain  untuk  dipahami  dan  dihayati,  namun  yang terpenting  lagi  diamalkan.  Ajaran  al-Qur’an  tentang  moral tersebut bukan hanya untuk dihafal, melainkan dipraktekkan dengan sungguh-sungguh.
Untuk  itu  gerakan  akhlak  mulia  yang  digagas  dan dideklarasikan oleh Irsyad Sudiro, Anggota Dewan Perkawilan Rakyat Indonesia baru-baru ini perlu, mendapatkan dukungan dari  semua  pihak.  Upaya  ini  terkait  dengan  upaya  mengatasi terjadinya  korupsi  yang  disebabkan  karena  rendahnya  mutu sikap mental atau akhlak yang dianut oleh masyarakat. Kedua , Perguruan Tinggi Islam dapat mengambil peran pemberantasan  korupsi  tersebut  melalui  upaya  mendorong terciptanya  system  sosial  yang  egaliter  dan  demokratis.
Faham  egaliter  ini  didasarkan  pada  ajaran  Islam  yang mengakui adanya
pluralisme, heterogenitas atau kemajemukan.  Ajaran  Islam  mengakui  bahwa  umat  manusia diciptakan oleh Tuhan dengan latar belakang agama, budaya, bahasa,  suku  bangsa,  warna  kulit,  adat  istiadat,  pangkat,
jabatan,  tingkat  ekonomi,  kecerdasan,  bakat,  jenis  kelamin, kecantikan  atau  ketampanan,  tempat  tinggal  dan  lain sebagainya yang amat beragam.
Dari  keadaan  tersebut  selanjutnya  dapat  dibagi  ke dalam  dua  bagian,  yang  pertama  mereka  yang  berada  dalam keberuntungan dan yang kedua yang berada dalam kekurang- beruntungan.  Mereka  yang  kurang  beruntung  itu  bisa  jadi karena  system  sosial  yang  ada  kurang  mendukungnya  yang menyebabkan  ia  mengambil  sikap  menerabas.  Keadaan  ini harus  diperbaiki  dengan  mengembangkan  sikap  hidup  yang egaliter  yang  memandang  bahwa  manusia  dalam  pandangan agama  berada  dalam  kesederajatan  antara  satu  dan  lainnya, keculai siapa di antara mereka yang paling bertakwa kepada Tuhan.
Sikap  tersebut  diikuti  pula  dengan  mengembangkan sikap  yang  demokratis  dalam  arti  yang  sesungguhnya. Berbagai  proses  pengambilan  keputusan  dalam  bidang pendidikan,  hukum,  ekonomi,  dan  lain  sebagainya  harus mempertimbangkan  kepentingan  masyarakat.  Masyarakat yang  diperlakukan  tidak  demokratis  akan  memberontak  dan mencari  jalan  keluar  dalam  bentuk  pelanggaran. Ketiga , Pendidikan Tinggi, sebagaimana pendidikan lainnya memiliki sasaran  yang  sama,  yaitu  mempengaruhi  orang  lain  agar berubah pola pikir, perasaan dan tingkah lakunya dengan cara memberikan wawasan,
pengetahuan, keterampilan, pengalaman, penugasan, dan sebagainya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Dalam  melakukan  merubah  wawasan,  pengetahuan,
dan  prilaku  manusia  tersebut  dunia  Pendidikan  Tinggi  telah memiliki  pengalaman  dan  berbagai  macam  metode  dan pendekatan yang bermacam-macam yang dihasilkan para ahli metodologi.  Berbagai  pendekatan  ini  hendaknya  dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya  dalam rangka merubah perilaku yang korup menjadi prilaku yang amanah.  Di dalam ajaran agama terdapat berbagai metode yang dianggap paling effektif  untuk  memberantas  korupsi.  Metode  tersebut  adalah pembiasaan,  keteladanan  dan  hukuman.  Dengan  pembiasaan ini,  seseorang  diajak  serta  secara  nyata  membiasakan perbuatan  yang  baik,  dan  menjauhi  perbuatan  yang  buruk. Pembiasaan  tersebut  dilakukan  secara  kontinyu  dan konsisten,  sehingga  perbuatan  tersebut  mendarah-daging. Sebagai  contoh  bangsa  di  negara-negara  lain  yang  dapat mewujudkan  kebersihan,  adalah  karena  mereka  dibiasakan hidup  bersih  dengan  membuang  sampah  pada  tempatnya, sehingga  perbuatan  tersebut  menjadi  budaya  dan menimbulkan rasa malu jika tidak dapat melakukannya.
Pembiasaan tersebut diikuti pula dengan memberikan contoh teladan dari pimpinan, orang tua dan lainnya, sehingga kebiasaan  tersebut  semakin  kokoh  tertanam.   Selanjutnya hukuman  dapat  pula  digunakan  kepada  setiap  orang  yang melakukan  pelanggaran,  sehingga  keadaan  tersebut  akan menimbulkan  rasa  takut  bagi  orang  lain  untuk  melakukan pelanggaran tersebut. Pembiasaan, keteladanan dan hukuman tersebut  merupakan  metode  dan  pendekatan  yang  amat ditekankan di dalam al-Qur’an, terutama dalam menanamkan kebiasaan perbuatan yang baik, dan menjauhi perbuatan yang buruk.  Fakta  sejarah  menunjukkan  bahwa  bangsa-bangsa  di
dunia  yang  terhindar  dari  korupsi  adalah  karena  bangsa tersebut membiasakan  hidup jujur, memberikan keteladanan tentang kejujuran, dan sekaligus memberikan hukuman  yang tegas kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran. Nabi Muhammad  SAW  misalnya  dengan  tegas  mengatakan: “Andaikata  Fatimah  mencuri,  niscaya  akan  aku  potong tangannya.”  Indonesia  yang  dikategorikan  sebagai  negara terkorup di dunia antara lain belum melakukan gerakan hidup jujur,  memberikan  keteladanan  tentang  kejujuran,  dan sekaligus  mengambil  tindakan  tegas  terhadap  pelanggaran korupsi.  Diketahui  bahwa  saat  ini,  Pemerintah  Indonesia sudah menunjukkan kemauan, tekad dan keberaniannya yang lumayan untuk memberantas korupsi.
Berbagai  perangkat,  system,  pelaksana  dan  berbagai perangkat  lainnya  sudah  diciptakan  untuk  memberantas korupsi  tersebut.  Pihak  Polisi,  kejaksaan  dan  para  penegak hukum lainnya sudah menunjukkan kerja kerasnya.  Upaya ini sudah  mulai  membuahkan  hasil  walaupun  terasa  masih terdapat  kekurangan  di  sana-sini,  termasuk  di  dalam penciptaan  kesejahteraan  masyarakat  agar  mereka  tidak tergoda  untuk  mencuri  atau  korupsi.  Berbagai  pejabat  yang melakukan  korupsi  sudah  banyak  yang  diadili  dan  dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu saat ini, setiap orang sudah  terlihat  hati-hati  dan  berfikir  seribu  kali  untuk melakukan  tindakan  korupsi  atau  melakukan  pelanggaran lainnya. Keempat ,  Perguruan  Tinggi  adalah  tempat  mencetak kader-kader  yang  akan  memimpin  masa  depan  bangsa. Perguruan  Tinggi  adalah  lembaga  yang  paling  memiliki idealisme  yang  tinggi  serta  komitmen  terhadap  penegakkan moral.
Idealisme  Perguruan  Tinggi  ini  tercipta  sebagai  hasil kajian  mereka  terhadap  ilmu  pengetahuan  serta  tanggung jawabnya  terhadap  masyarakat.  Atas  dasar  idealisme  dan komitmen  moral  inilah,  tidak  mengherankan jika  Perguruan Tinggi  senantiasa  tampil  sebagai moral force. Berbagai  unjuk rasa, demo dan sebagainya yang menuntut penegakkan moral dan  idealisme  lainnya  biasanya  muncul  dari  kalangan Perguruan  Tinggi,  terutama  dari  kalangan  mahasiswanya. Banyak  faktor  yang  menyebabkan  mahasiswa  tampil  sebagai moral  force tersebut.  Di  antaranya,  karena  mahasiswa  sosok manusia  yang  tengah  mencari  identitas  diri,  penuh  dengan cita-cita  dan  idealisme,  belum  berada  dalam  struktur  yang membelunggunya,  mereka  masih  bebas  sehingga  dapat
menyuarakan  aspirasi  dan  tindakannya,  tanpa  harus  merasa takut.
Keadaan ini akan terus berlangsung selama ia menjadi mahasiswa.  Namun  setelah  mereka  tamat  dan  bekerja  pada birokrasi,  biasanya  idealisme  tersebut  mengalami  perubahan atau  terjadi  kelunturan.  Hal  ini  terjadi  karena  mereka  sudah memiliki  kecenderungan,  kebutuhan  terhadap  materi, kedudukan dan sebagainya yang menyebabkan idealisme dan komitmen mereka menurun. Untuk itu beberapa langkah dan gerakan  yang  mengawasi  masyarakat  agar  tetap  memiliki komitmen  moral  sebagaimana  tersebut  di  atas  tetap dipertahankan.
Dalam upaya jalan menuju kehidupan berbangsa yang lebih  baik,  negara  kembali  menagih  peran  perguruan  tinggi untuk  melawan  musuh  yang  lebih  berat  –  yaitu  korupsi. Korupsi  adalah  musuh  yang  berat,  karena  disamping seringkali  menjadi  korban  dari  perbuatan  korupsi  ini  baik secara langsung maupun tidak, secara sadar atau tidak sadar kita  juga  bisa  menjadi  pelaku  korupsi,  sekalipun  seringkali disebut sebagai korupsi kecil-kecilan atau sekedar berperilaku koruptif.  Bahwa  pada  hakikatnya  perjuangan  melawan korupsi juga berarti perjuangan melawan diri sendiri. Karena korupsi bisa terjadi karena kolaborasi antara niat yang buruk dengan kesempatan yang antara lain dibuka oleh sistem yang lemah.
Dengan demikian, jika kalangan perguruan tinggi ingin menyambut  tantangan  memberantas  korupsi  maka  harus memberikan perhatian yang serius. Di satu sisi mencegah niat yang buruk untuk korupsi melalui pembangunan budi pekerti dan  perilaku  yang  baik,  terutama  melalui  pendidikan  anti korupsi. Dan di saat yang sama terus berupaya memperbaiki sistem dan sub sistem yang ada dalam lingkungan perguruan tinggi,  atau  sistem  di  luar  perguruan  tinggi  sebagai sumbangan  pemikiran.  Sumbangan  pemikiran  dari  kalangan perguruan  tinggi  selalu  mendapat  tempat  utama  karena bersih  dari  kepentingan  dan  keberpihakan.  Karena  itu, gunakan kesempatan ini untuk memberikan yang terbaik agar gerak  laju  perjalanan  bangsa  menuju  cita-cita  bisa  kita percepat dalam arah yang benar.
Sebagai  kata  akhir  dari  tulisan  ini  dapat  dijelaskan bahwa,  nilai-nilai  anti  korupsi  yang  perlu  dikuatkan  dan dikembangkan  dalam  lingkungan  perguruan  tinggi  meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan,
pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip- prinsip  anti  korupsi  untuk  dapat  dijalankan  dengan  baik. Semoga.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin. Strategi  Belajar  Mengajar .  (Bandung:  Jurusan  Pendidikan  Kimia FPMIPA UPI. 2000).
Andar  Nubowo. Membangun  Gerakan  Anti  Korupsi  dalam  Perspektif Pendidikan , (Yogyakarta: LP3,2004).
Almond,  Gabriel. “Kelompok  Kepentingan  dan  Partai  Politik”, dalam Mochtar  Mas’oed  dan  Collin  Mac.Andrew, Perbandingan  Sistem Politik , (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001). Ali  Gufron  Mukti,  Dalam  Konferensi  Internasional  Keperawatan  di Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Muhamadiyah  Yogyakarta, pada tanggal 2 Desember 2015.
Barnett. Teaching Reading in a Foreign Language. ( ERIC Digest., 1988). De  Asis,  Maria  Gonzales, Coalition-Building  to  Fight  Corruption ,  Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit, World Bank Institute, November 2000.
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi.  2012. Pendidikan  Anti  Korupsi . (Online), (http://www.dikti.go.id), diakses 27 April 2016.
Gomes,  2000, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Cetakan  Keempat, (Yogyakarta: ANDI, 2000).
Hamalik  Oemar,  . Perencanaan  Pegajaran  Berdasarkan  Pendekatan Sistem. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
Hartanti Evi, Tindak Pidana Korupsi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
H.A.R.Tilaar,  .Kekuasaan  dan  Pendidikan:  KajianMenejemen  Pendidikan Nasional  dalam  Pusaran  Kekuasaan.  (Jakarta:  Rinika Cipta.2009).
---------------, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia , (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 1999).
Kejaksaan  Republik  Indonesia.  2009. Tindakan  Preventif  dan  Represif dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi .  (Online),
(http://www.kejaksaan.go.id), diakses 26 April 2016. Lauer,  Robert  H, Perspektif  Tentang  Perubahan  Sosial ,  Alih  Bahasa,
Alimandan  S.U  ( Perpective  on  Social  Change ),  (Jakarta  :  PT. Rineka Cipta, 2001).
Son  Haji, Perguruan  Tinggi  Dalam  Pembangunan. (Makalah),  (Malang: IKIP, 1990), hlm. 45.
Sulaeso,  Dasar  Perencanaan  dan  Pemilihan,,  Cetakan  Kesembilan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997). Syaful  Sagala. Konsep  dan  Makna  Pembelajaran. Alfabeta    (Bandung:
Alfabeta, 2006).
Miramba  Ahmad. Pengantar  filsafat  pendidikan  Islam (  Bandung:  Al Ma’rif .1686).
Puspito, N dan Tim Penyusun. Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi . (Jakarta: Kemendikbud.2011).
R.  Subekti  dan  Tjitrosoedibio. Kamus  Hukum .  (Jakarta;:  Pradnya Paramita.1973).
Uhar  Suharsaputra, Pendidikan  dan  Peran  Perguruan  Tinggi, https://uharsputra.wordpress.com  diakses  pada  tanggal  25 April 2016.
Wahyudi,  I  &  Sopanah. Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Malang Raya .  (Online),  (http://www.ejournal.umm.ac.id),  diakses  27 April 2015.
Wahyudi,  Isa Corporate  Social  Responsibility:  Prinsip,  Pengaturan  dan Implementasi , (Malang: In.Trans Publishing.).
Yamamah,  Ansari. Perilaku  Konsumtif  Penyebab  Korupsi .  (Jakarta, Gramedia, 2009).
Zakiah Darajat. Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Bumi aksara,  2000). http://www.uinjkt.ac.id/id/pendidikan-tinggi-islam-dan-upaya-anti- korupsi, diakses pada tanggal 25 April 2016