Conflict Resolving Model Kasi Pemerintahan Kelurahan Kademangan (Studi  pada Optimalisasi penanganan dokumen kependudukan penduduk rentan di Kelurahan Kademangan) https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i1.720
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
Tersedia online di https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i1.720

## CONFLICT
RESOLVING MODEL

## KASI
PEMERINTAHAN
KELURAHAN  KADEMANGAN (Studi  pada  optimalisasi  penanganan dokumen kependudukan penduduk rentan di Kelurahan Kademangan)

## Bambang Septiawan
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar Blitar emal: okbamz@gmail.com

## ABSTRAK
Kata Kunci: konflik, organisasi, model pemecahan konflik, manajemen sumber daya manusia Penelitian  ini  berfokus  untuk  menginvestigasi  bagaimana  cara  Kasi Pemerintahan  Kelurahan  Kademangan  dalam  mengatasi  konflik  yang terjadi  yaitu  masalah  dokumen  kependudukan  penduduk  rentan. Penelitian  ini  termasuk  kualitatif  dan  menitik  beratkan  pada fenomenologi.  Data  diambil  dengan  cara  wawancara  tidak  terstruktur dan  studi  literature.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  conflict  resolving problem  meluputi  identifikasi  masalah,  konsultasi,  pertemuan  dan pembentukan  tim,  sosialisasi  Ketua  RT,  pengambilan  data,  pemrosesan data,  pembagian  dokumen  kependudukan,  dan  monitoring  serta evaluasi.
Keywords:
conflict, organization, conflict resolving  model,  human  resource management
Bambang Septiawan  CONFLICT RESOLVING
MODEL KASI PEMERINTAHAN KELURAHAN  KADEMANGAN (Studi
pada optimalisasi penanganan
dokumen kependudukan  penduduk  rentan di Kelurahan Kademangan) (2019). Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu  Ekonomi,  12(1),  41-58. https://doi.org/10.35457/akunta bilitas.v12i1.720

## ABSTRACT
This  research  is  focused  to  investigate  the  way  of  Vice  Village  Chief  of Kademangan district which has responsibility in governmental affair to resolve conflict about the citizenship documentation of susceptible citizen.  This research uses qualitative approach and concerns to fenomenologi area. The data is taken from unstructured interview and literature studies. The result show that conflict resolving  model  includes  problem  identification,  consultation,  meeting  and constructing team, sosialiszation to the chief of neighborhood association, taking the  data,  processing  data,  separating  the  document,  and  evaluation  as  well  as monitoring.
Key words:

## PENDAHULUAN
Sebuah  organisasi  pasti  mencanangkan  visi  dan  misi  tertentu  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  utamanya.  Seiring  berjalannya  waktu,  dalam  kehidupan berorganisasi tidaklah selalu berjalan lancar dalam pelaksanaan pola
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
keorganisasiannya.  Organisasi  tentunya  menemui  banyak  kendala  atau  yang  biasa disebut  dengan  konflik.  Konflik  merupakan  tantangan  dan  masalah  yang  muncul ditengah  perjalanan  organisasi  pada  saat  mewujudkan  tujuan-tujuannya.  Menurut Pilii  (2016)  konflik  dalam  organisasi  bisa  dedefinisikan  sebagai  ketidak  samaan pendapat  antar  satu  atau  dua  individu  bahkan  lebih  dalam  grup  atau  diluar  grup yang  berakibat  pada  satu  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  secara  bersamaan. Sejatinya,  konflik  harus  segera  diselesaikan  dengan  berbagai  macam  metode  dan jalan  keluar,  karena  jika  dibiarkan  berlarut-larut  akan  mengakibatkan  stress  dan menurunkan  kinerja  organisasi.  Septiawan  (2018)  menjelaskan  jika  stres  sering  kali mengakibatkan  pekerjaan  terganggu  mulai  dari  perorangan  dan  merambah  pada keseluruhan organisasi.
Oleh  karena  itu,  langkah  konkret  yang  progresif  harus  segera  dilakukan untuk  mengatasi  konflik  agar  tidak  berdampak  stres  dan  mampu  menurunkan kinerja perorangan bahkan organisasi. Tjahjono (2016) Mendeskripsikan jika konflik bisa  dikelola  dengan  metode  kerjasama  dan  metode  kompetisi.  Kerjasama  bisa diwujudkan  dengan  cara  kolaborasi  dan  kompromi  seperti  melakukan  rapat koordinasi dan mencari kesepakatan atas konflik yang terjadi. Sedangkan kompetisi bisa diwujudkan dengan cara adu kreatifitas atas individu atau organisasi sehingga nantinya akan muncul solusi terbaik dari konflik yang muncul tersebut.
Organisasi  resmi  atau  instansi  pemerintah  juga  tidak  luput  dari  konflik.  Hal tersebut juga menimpa Kelurahan Kademangan khususnya dibidang pemerintahan. Salah  satu  konfliknya  adalah  persoalan  administrasi  kependudukan  penduduk rentan.  Penduduk  rentan  administrasi  kependudukan  berdasarkan  Dinas Kependudukan Kota Semarang (2017) adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam  memperoleh  dokumen  kependudukan  yang  disebabkan  oleh  bencana  alam dan  korban  bencana  sosial.  Bencana  alam  yang  dimaksud  seperti  tanah  longsor, banjir,  gunung  meletus,  tsunami  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  bencana  sosial seperti  anak  terlantar  dan  orang  lanjut  usia  terlantar,  orang  gila,  dan  komunitas terpencil.
Setiap  penduduk  wajib  melaporkan  peristiwa  kependudukan  mereka,  untuk memperoleh  dokumen  kependudukan.  Pelaporan  tersebut  masuk  dalam  kategori Pencatatan  Sipil,  yaitu  Pencatatan  Peristiwa  penting  yang  dialami  oleh  seseorang dalam  Regester  Pencatatan  Sipil  pada  Instansi  Pelakasana  (UUD  No.24  Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UUD No.23 Tahun 2006). Masih banyak penduduk rentan yang  dokumen  kependudukanya  tidak  terurus    sebagai  akibat  keadaan  fisik  non fisik. Terdapat sekitar 0,3% (24 orang) penduduk rentan administrasi kependudukan di  Kelurahan  Kademangan.  Mayoritas  masuk  dalam  kategori  orang  terlantar  yang tidak  terpenuhi  sandang  pangan  serta  kategori  korban  bencana  sosial.  Kesadaran mereka  tentang  administrasi  kependudukan  sangat  rendah,  sehingga  jika  ada bantuan  yang  datang  sering  kali  menghambat  mereka  untuk  memperoleh  bantuan karena terkendala masalah tersebut.
Lebih  jauh  lagi,  konflik  yang  telah  muncul  tersebut  merupakan  salah  satu urgensi  yang  harus  segera  dipecahkan  olek  Kasi.  Pemerintahan  Kelurahan Kademangan. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  2015-2019,  beberapa permasalahan strategis yang  masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi  salah  satunya  adalah  pelayanan  publik  masih  belum  memiliki  kualitas yang diharapkan. Tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini adalah masih rendahnya realisasi kepengurusan dokumen kependudukan penduduk rentan sehingga  sangat  berpengaruh  terhadap  program  pembangunan  Kelurahan Kademangan.  Untuk  menjawab  tantangan  tersebut,  maka  model  dari  pemecahan konflik  yang  terjadi  (dokumen  penduduk  rentan)  di  Kelurahan  Kademangan  harus ditemukan  sebuah  formulasi  yang  tepat  agar  kinerja  ASN  tetap  kredibel  di masyarakat.
Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
Konflik  merupakan  ketidak  sesuaian  ide  atau  tindakan  baik  yang  terjadi  antar individu,  antar  kelompok,  individu  dengan  kelompok,  atau  kelompok  dengan
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
kelompok  untuk  tujuan  tertentu.  Menurut  Robbins  (2013)  konflik  adalah  sebuah usaha dimana  satu pihak sengaja membuat  kegiatan negatif yang bertujauan untuk menghalangi pihak lain karena tidak dianggap satu tujuan. Kemudian, Indrawijaya (2010) mejelaskan konflik dalam pengertian yang sangat luas dapat diartikan sebagai segala  macam  bentuk  hubungan  antarmanusia  yang  bersifat  berlawanan.    Konflik merupakan  tindakan  kontradiksi  yang  terjadi  dalam  organisasi  yang  bermula  dari perbedaan tujuan, ideologi, atau realisasi.
Ada  4  pandangan  tentang  konflik,  Robbins  (2013)  mendeskripsikan  yang pertama  adalah    pandangan  tradidional  (the  traditional  view)  yang  berasumsi  jika semua  konflik  akan  mengakibatakan  hal  yang  buruk  dan  harus  dihindari.  Konflik yang  terjadi  merupakan  hasil  dari  komunikasi  yang  lemah,  rendahnya  sikap keterbukaan,  dan  rendahnya  sikap  percaya  pada  orang  lain,  serta  kesalahan pimpinan  dalam  menanggapi  aspirasi  dan  keluhan  karyawan.  Kedua,  pandangan interaksi  (interactionist  view)  mempercayai  jika  konflik  tidak  hanya  memberikan  hal positif  pada  organisasi,  tetapi  juga  terkadang  memberikan  dampak  yang  efektif untuk  kinerja  organisasi.  Konflik  memang  tidak  bisa  dihindari  dan  seringkali menimbulkan  kerugian,  namun  dibalik  itu  semua  ada  banyak  hal  positif  yang  bisa dimanfaatkan  untuk  kemajuan  organisasi.  Ketiga,  konflik  fungsional  (fuctional conflict) yaitu  konflik  yang  dapat  mendukung  tujuan  organisasi  dan  meningkatkan kinerja  organisasi.  Terahir  adalah  konflik  disfungsional  (disfuctional  conflict)  konflik yang merugikan dan menghalangi tujuan organisasi.

## Tipe atau Jenis Konflik
Ada tiga tipe konflik menurut Robbins (2013), yaitu:
a. Konflik  Tugas  (task  conflict)  terkait  dengan    tugas  dan  tujuan  dalam pekerjaan.
b. Konflik  Hubungan  (relationship  conflict)  yang  berfokus  pada  hubungan interpesonal.
c. Konflik Proses (Process conflict) terkait dengan bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan.
Selanjutnya Sunyoto (2013) menambahkan beberapa jenis konflik:
a. Konflik peran
Terdapatnya  berbagai  jenis  peranan  pada  satu  posisi  yang  menyebabkan terjadinya konflik peranan, karena seorang yang menerima pesan peranan yang tidak sesuai.
b. Konflik Antarperanan
Peranan  ganda  inilah  yang  menimbulkan  terjadinya  konflik  antar  peran, yaitu  konflik  yang  terjadi  karena  seseorang  harus  memainkan  berbagai macam peranan pada kelompok yang berbeda.

## Strategi dalam Mengatasi Konflik
Menurut Robbins (2013) ada lima langkah dalam mengatasi konflik:
a. Competition digunakan  jika  ada  hal  yang  mendesak  dan  perlu  dilakukan dalam waktu singkat serta hal tersebut berhubungan dengan kesejahteraan organisasi.
b. Collaboration ketika ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai sudut pandang langkah ini dilakukan dan lebih cenderung untuk berbicara dari hati ke hati.
c. Avoidance dilakukan  ketika  isu  yang  muncul  hanya  hal  yang  remeh,  atau jika  ada  isu  yang  lebih  besar  dari  isu  tersebut,  kemudian  pihak  yang berkonflik bisa menyelesaikan dengan jalan yang lebih efektif.
d. Acommodation dilakukan  ketika  kita  salah,  ketika  memerlukan  alasan untuk  diperlajari,  dan  ketika  kita  menemukan  hal  lain  yang  lebih  benar dan positif.
e. Compromise jika  pihak  yang  berselisih  rela  sama-sama  berkorban  untuk menyelesaikan konflik yang ada.
Sedangkan  Siswanto  (2008)  berpendapat  jika  ada  3  cara  untuk  menghadapi konflik:
a. Menghindari  konflik,  didasarkan  pada  kepercayaan  jika  konflik  adalah sesuatu yang buruk dan merugikan.
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
b. Menekan  konflik,  didasarkan  atas  pandangan  bahwa  konflik  dapat dibatasi. Oleh karena itu, strategi ini menghendaki pihak yang berkonflik untuk  menjalin  kerjasama  dan  menekan  terjadinya  konflik  secara berbarengan.
c. Menjadikan konflik sebagai sesuatu yang positif, memandang jika konflik memiliki  nilai  positif.  Konflik  dalam  organisasi  disajikan  dalam  perpektif positif  untuk  melakukan  inovasi  dan  perubahan  organisasi  kearah  lebih baik.

## Teknik Manajemen Konflik
Beberapa  penjabaran  dari  teknik  manajemen konflik  menurut Robbins  (2013) adalah:
a. Problem  Solving merupakan  pertemuan  tatap  muka  dari  kubu-kubu  yang berkonflik  untuk  tujuan  mengidentifikasi  masalah  dan  menyelesaikannya melalui diskusi terbuka.
b. Super ordinate goals adalah membicarakan tujuan yang tidak tercapai tanpa melibatkan setiap kubu yang berkonflik.
c. Expansion  of  resources ketika  konflik  disebabkan  oleh  kekurangan  sumber (uang,  promosi,  kesempatan,  ruang  kerja),  ekspansi  dari  sumber  bisa diciptakan dengan win-win solution.
d. Avoidance adalah pengambilan kembali atau penindihan dari konflik yang terjadi.
e. Smoothing adalah mengambil peran berbeda sambil menekankan perhatian pada kubu yang berkonflik.
f. Compromise ketika setiap kubu yang berkonflik mengkompromikan ide-ide mereka.
g. Authoritative  command adalah  manajemen  menggunakan  otoritas  mereka untuk mengatasi konflik dan kemudian mengkomunikasikan keingginannya pada kubu yang terlibat.
h. Altering  the  human  variable merupakan  penggunaan  teknik  perubahan perilaku seperti training atau tindakan perubahan sikap dan kebiasaan dari penyebab konflik.
i. Altering  the  structural  variables  merupakan  perubahan  struktur  organisasi formal dan pola interaksi dari kubu yang berkonflik melalui desain ulang pekerjaan, transfer, dan menciptakan koordinasi antar lini.

## Hasil Konflik
Ada tiga hasil konflik, sesuai dengan Sunyoto (2013):
a. Kalah-kalah,  menunjukkan  salah  satu  pihak  tidak  ada  yang  terpenuhi keinginanya, selain itu bisa jadi masalahnya belum terpecahkan.
b. Menang-kalah,  satu  pihak  diuntungkan  dan  pihak  lain  dirugikan.  Hal  ini biasanya berkaitan dengan kompetisi sehingga yang memiliki kemampuan lebih akan menang.
c. Menang-menang,  kedua  belah  pihak  sama-sama  diuntungkan  dan  jalan kerjasama dalam pemecahan masalah sangat berguna dalam kasus ini.
Berdasarkan  pandangan  yang  sudah  diuraikan,  peneliti  memformulasikan rumusan  masalah  yaitu  bagaimana  conflict  resolving  model  yang  diaplikasikan  Kasi Pemerintahan  Kelurahan  Kademangan?  Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut, tujuan  penelitian  ini  menjelaskan  conflict  resolving  model  yang  diaplikasikan  Kasi Pemerintahan  Kelurahan  Kademangan.  Penelitian  ini  menganalisa  tentang  langkah konkret  yang  dilakukan  Kasi  Pemerintahan  Kelurahan  Kademangan  dalam  model penyelsaian  konflik  dengan  masalah  yakni  dokumen  kependudukan  penduduk rentan,  dan  mengelaborasikan  dengan  teori-teori  konflik  dari  parah  ahli  untuk memperdalam pembahasan. Selain itu, penelitian ini tidak membahas tentang sistem pelayanan  dan  administrasi  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  Kasi  Pemerintahan Kelurahan Kademangan secara detail.
Kegunaan dan manfaat penelitian ini adalah pertama, secara teoritis penelitian ini  diharapkan  mampu  memperkaya  khasanah  keilmuan  tentang  teori  organisasi, konflik  organisasi,  dan  penyelesaian  konflik.  Penelitian  ini  bisa  jadi  bahan  rujukan
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
khususnya  dalam  bidang  konflik  pada  ranah  teori  dan  perilaku  organisasi.  Kedua secara  praktis  penelitian  ini  mampu  memberikan  data  aktual  untuk  para  pembaca terutama mereka  yang ingin mempelajari  konflik  dalam  organisasi.  Kemudian  bagi Kelurahan  kademangan  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  masukan  dan pertimbangan  dalam  pengambilan  kebijakan  lebih  lanjut  tentang  keefektifan  dalam organisasi terutama langkah-langkah dalam penyelesaian konflik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  ranah  kualitatif  dan  berfokus  pada  metode interview .  Kunci  dalam  metode  interview  kualitatif  adalah  hubungan  yang  natural antara  pewawancara  dengan  yang  diwawancarai.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini berfokus  pada  wawancara  fenomenologi.  Menurut  Symon  (2004)  fenomenologi sendiri  adalah  filosofi  tradisional  yang  memiliki  pengaruh  fundamental  pada keilmuan sosial ekonomi dalam model pengembangan metode  penelitian kualitatif. Kunci utama dari metode fenomenologi menitik beratkan pada tempat dan kejadian yang  dibutuhkan  peneliti  untuk  menganalisa  dugaan  atau  perkiraannya  tentang fenomena yang sedang diinvestigasi.
Subjek  atau  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kasi  Pemerintahan Kelurahan Kademangan. Peneliti mengambil subjek tersebut atas dasar, beban kerja Kasi  Pemerintahan  tergolong  yang  tertinggi  dan  terbanyak  dibanding  dengan  kasi yang  lainnya.  Sehingga  hal  ini  menuntut  yang  bersangkutan  agar  menyelesaikan konflik  yang  terjadi  secara  efektif  dan  efisien.  Lokasi  penelitian  ini  terletak  di Kelurahan  Kademngan  Kecamatan  Kademangan  Kabupaten  Blitar  (Jalan  Raya Trisula No.32). Waktu pelaksanaan penelitian ini mulai April 2019 sampai Juli 2019.
Data dalam penlitian ini adalah kata-kata yang diucapkan Kasi Pemerintahan secara  lisan  dan  gesture  pada  saat  wawancara  dilaksanakan.  Selain  itu  hasil pengamatan berupa catatan kecil juga digunakan sebagai data pendukung, terutama dokumen  pendukung  dalam  penyelsaian  konflik  yang  diaplikasikan  oleh  subjek. Instrument utama  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri.  Adapun  instrumen
pendukung dalam penelitian ini adalah recorder, kamera, dan catatan yang terdapat dalam telepon genggam.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  diformulasikan  dalam beberapa langkah. Pertama, wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur dan spontan.  Wawancara  tidak  terstruktur  formulasi  dan  urutan  pertanyaannya  dapat lebih  luwes  sehingga  akan  mengikuti  alur  responden.  Terkadang  juga  dilakukan wawancara spontan untuk menggali informasi tambahan penting yang terlewat oleh peneliti.  Alat  bantu  yang  digunakan  adalah  recorder  telpon  genggam  serta  catatan. Wawancara  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pada  Kasi  Pemerintahan  Kelurahan Kademangan.
Kedua,  studi pustaka dilakukan untuk mencari sumber-sumber  tertulis yang bisa digunakan untuk memperkuat analisa data dalam penelitian ini. Literatur yang diambil dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang  menjadi tugas  subjek penelitian saat melaksanakan tugas kerja, baik dari segi individu maupun lembaga.
Teknik  analisa  dalam  penelitian  ini  ada  beberapa  tahap.  Setelah  dilakukan proses  wawancara.  Peneliti  melakukan  transkripsi  atau  proses  dari  data  audio menjadi  data  tertulis  atau  transkrip.  Lebih  dari  itu  hasil  transkrip  juga dikombinasikan dengan studi pustaka yang telah dilakukan dan didokumentasikan. Sehingga hasil yang didapatkan jauh lebih terpercaya. Kemudian, dilakukan reduksi data  transkrip.  Peneliti  menghapus  bagian-bagian  hasil  transkrip  yang  tidak diperlukan  dalam  proses  analisa  sehingga  transkripsi  yang  ada  mampu  dijadikan acuan dalam menjawab rumusan masalah.
Selanjutnya, data disajikan dan dianalisa serta diintepretasikan, sehingga akan muncul  sebuah  model  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  oleh  subjek  penelitian. Kemudian,  berdasarkan  teori  yang  telah  diuraikan  dalam  penelitian  ini.  Model tersebut  dielaborasikan  dan  dikomparasikan.  Terakhir,  setelah  seluruh  data dianalisa,  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  masalah  penelitian.  Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari hasil penelitian.
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Berdasarkan  hasil  analisa  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  konflik  yang  terjadi bukanlah  konflik  tradisional  atau  konflik  yang  akan  menimbulkan  kerugian  bagi organisasi,  menurut  Robbins  (2013)  lebih  mengarah  pada  interactionist  view.  Hal tersebut  terjadi  karena  keberadaan  konflik  itu  sendiri  membawa  hal  positif  untuk kinerja  subjek  dan  stafnya.  Lebih  dari  itu,  fuctional  conflict  juga  terindikasi  terjadi dalam  hal  ini,  karena  konflik  yang  terjadi  mampu  mendorong  subjek  dan  stafnya untuk  lebih  kreatif  dan  inovatif  sehingga  tujuan  organisasinya  dapat  tercapai  yaitu memberikan  layanan  yang  baik,  cepat,  dan  mudah  bagi  masyarakat  Kelurahan Kademngan khususnya penduduk rentan yang terkendala dokumen kependudukannya.
Walaupun  demikian  konflik  disini  bukan  termasuk  dalam  kategori  konflik peran dan konflik antar peran. Konflik peran merupakan tugas atau kewajiban yang harus  dihadapi  oleh  seseorang  dalam  satu  kesempatan  kerja  dengan  tingkat kemampuan diluar keahliannya, sedangkan konflik antar peran adalah adanya multi tugas  berbeda  dan  itu  harus  dilaksanakan  dalam  kelompok  atau  organisasi  yang berbeda pula dalam satu waktu, berdasarkan Sunyoto (2013). Selanjutnya, konflik ini juga  tidak  tergolong  dalam  disfuctional  conflict  yaitu  konflik  yang  mampu  menjadi penghalang  organisasi  untuk  mencapai  tujuannya  berdasarkan  Robbins  (2013). Sehingga,  konflik  yang  dialami  Kasi  Pemerintahan  Kelurahan  Kademangan sebetulnya  adalah  konflik  yang  positif  dan  mampu  untuk  mengangkat  kinerja  dan mencapai tujuan organisasi jika dikerjakan dengan tepat, cepat, akurat, dan inovatif.
Lebih  dari  itu,  konflik  ini  masih  tergolong  dalam  3  tipe.  Robbins  (2013) menjabarkan  tipe  tersebut  adalah    konflik  tugas,  konflik  hubungan,  dan  konflik proses.  Pertama,  konflik  tugas  yang  dialami  oleh  Kasi  Pemerintahan  Kelurahan Kademangan  salah  satunya  adalah  pemenuhan  urusan  pelayanan  kependudukan. Fakta  tersebut  juga  sejalan  dengan  visi  misi  organisasi  Kelurahan  Kademangan secara keseluruhan untuk menciptakan kulaitas layanan yang prima. Kedua, konflik hubungan  dalam  ini  adalah  hubungan  interpersonal  antara  Kasi  Pemerintahan
Kelurahan Kademangan dengan penduduk rentan yang terkendala proses dokumen kependudukannya.  Terakhir,  konflik  proses  mencakup  metode  atau  cara  yang digunakan Kasi Pemerintahan Kelurahan Kademangan dalam penyelesaian masalah dokumen kependudukan penduduk rentan.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  studi  pustaka  yang  telah dilakukan  peneliti,  berikut  tabel  dan  diagram  alir  formulasi  conflict  resolving  model yang diaplikasikan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Kademangan.
Tabel C onflict Resolving Model
NO KEGIATAN DESKRIPSI OUTPUT TARGET KINERJA 1 Konsultasi dengan atasan Melakukan konsultasi dengan Kepala Kelurahan
Kademangan dan
Sekretaris Kecamatan
Kademangan untuk memformulasikan terobosan. Terwujudnya rencana model penyelesaian konflik yang sudah disempurnakan Terbentuk konsep baku dalam penyelesaian konflik 2 Rapat pembentukan Tim dokumen kependudukan
(dokduk)
Penduduk Rentan
Tim dokumen
kependudukan
penduduk rentan
yang dibentuk
melalui SK yang
ditandatangani oleh
Kepala Kelurahan Kademangan Penyamaan persepsi dan terbentuknya tim 1 buah SK 3 Sosialisasi Pelayanan Dokumen Sosialisasi ditujukan untuk ketua RT dilingkungan Warga memahami tentang adminduk renta dokumen 30 orang
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
Kependudukan bagi Penduduk
Rentan Kepada
Kepala RT
Kelurahan
Kademangan
kependudukan penduduk rentan 4
Melaksanakan
Pendataan
Penduduk Rentan
a. sosialisasi kepada seluruh
RT;
b. menbagikan formulir  isian biodata penduduk WNI rentan;
c. pendampingan saat pendataan.
Tim mendata penduduk rentan
dan menganalisa adminduk kebutuhan meraka Semua penduduk rentan telah terdata 100% terdata 5 Memproses dokumen kependudukan
a. menginput data
b. verifikasi/validasi
c. mencetak
Melakukan
koordinasi dan proses
pendampingan administrasi
penduduk rentan
dengan
Dispendukcapil Kabupaten Blitar. Tercetak adminduk bagi penduduk rentan 100% terdata 6 Pembagian dokumen kependudukan Semua penduduk rentan telah mendapatkan hak atas dokumen kependudukan mereka Penduduk rentan memiliki dokumen kependudukan mereka 100% terbagi
7
Mentoring dan evaluasi pelayanan
dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Melakukan rapat koordinasi dengan tim untuk memperbaiki sistem Kinerja lebih baik Perbaikan kualitas layanan
Sumber: Data diolah 2019
Diagram Alir C onflict Resolving Model
Sumber: Data diolah 2019
Elaborasi  teori  dan  temuan  dilapangan  dapat  dijabarkan  dalam  beberapa tahap  berdasarkan  model  yang  telah  diwujudkan  dengan  tabel  maupun  diagram tersebut.  Pertama,  identifikasi  masalah  yang  telah  dilakukan  merupakan  sebuah langkah  awal  yang  dilakukan  subjek  dalam  mengatasi  konflik  yang  terjadi,  agar segera  terformulasikan  model  penyelesaian  konflik  yang  cepat  dan  tepat.  Siswanto (2008)  menjelaskan  jika  konflik  juga  bisa  dipandang  sebagai  hal  yang menguntungkan, karena mampu meningkatkan kinerja organisasi dan memunculkan  ide  kreatif  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi.  Konflik  yang terjadi  disini  sebetulnya  melibatkan  kubu  antara  pemerintah  dan  masyarakat.
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
Namun,  pada  sisi  ini  pemerintah  memegang  wewenang  penuh  untuk mengakomodir kemauan rakyat yakni penyelesaian dokumen penduduk rentan.
Kemudian,  konflik  disini  juga  bertentangan  dengan  beberapa  ahli.  Seperti pendapat  Robbins  (2013)  yang  menjabarkan  dalam  salah  satu  teori  avoidance  atau menghindari  konflik  karena  dianggap  kecil  dan  remeh.  Siswanto  (2008)  dalam teorinya  yang  lain  juga  mengatakan  jika  konflik  bisa  diatasi  dengan  menekannya, yakni  memaksa  kubu  tertentu  untuk  menyelesaikannya.  Hal  ini  tidak  mungkin terjadi dalam kasus ini karena penduduk rentan sejatinya wajib difasilitasi dan sulit untuk  menyelesaikannya  sendiri,  sehingga  dua  pendapat  tersebut  tidak  sejalan dengan konflik ini.
Kedua,  langkah  yang  dilakukan  subjek  yaitu  melakukan  konsultasi  dengan atasannya (Kepala Kelurahan Kademangan dan Sekretaris Kecamatan Kademangan). Dua  orang  tersebut  dipilih  karena  memiliki  pengalaman  lebih  banyak  dan  lebih menguasai  lapangan  lebih  dahulu  daripada  subjek.  Harapannya,  dari  hasil konsultasi  tercipta  formulasi  yang  lebih  efektif  untuk  mengatasi  konflik  tentang dokumen  penduduk  rentan.  Langkah  ini  sesuai  dengan  pendapat  Robbins  (2013) yang  mengatakan  jika  collaboration  merupakan  upaya  penyatuan  ide-ide  yang berbeda  sehingga  akan  ada  satu  terobosan  penyelesaian  konflik  yang  lebih  efektif. Selanjutnya,  acommodation  yakni  menyadari  kesalahan  dan  rela  melakukan pembelajaran  untuk  menemukan  hal  yang  lebih  benar  dan  positif.  Sebagai  pelayan masyarakat,  subjek  menyadari  kekurangannya  dalam  hal  penanganan  dokumen kependudukan penduduk rentan. Oleh karena itu yang bersangkutan mencari jalan keluar  agar  tugasnya  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  masyarakat  khususnya penduduk rentan sangat terbantu dalam hal dokumen kependudukanya yang belum selesai terurus.
Ketiga,  hasil  konsultasi  dan  diskusi  dari  atasan  adalah  formulasi  dan kebijakan  untuk  mengatasi  masalah  tentang  dokumen  penduduk  rentan.  Langkah awal  yakni  melakukan  rapat  dengan  pegawai  kelurahan  yang  lain  untuk menginformasikan program dan membentuk tim khusus yang menangani dokumen kependudukan penduduk rentan. Robbins (2013) mengatakan membicarakan tujuan
organisasi yang belum tercapai tanpa melibatkan kubu yang berkonflik disebut super ordinate    goals .  Sengaja  rapat  internal  dilakukan  dan  tim  dibentuk  untuk mengefektifkan  kinerja  organisasi  dan  menyediakan  konsep  dan  praktik  pelayanan yang  memuaskan  bagi  masyarakat.  Selanjutnya,  langkah  ini  termasuk  altering  the structural variables menurut Robbins (2013) karena ada perubahan struktur organisasi formal dan pola interaksi dari kubu yang berkonflik melalui desain ulang pekerjaan, transfer, dan menciptakan koordinasi antar lini. Tim khusus yang dibentuk bertugas khusus untuk memfasilitasi keperluan dokumen penduduk rentan. Disisilain, tahap ini bukan termasuk dalam teori Robbins yang lain (2013) yaitu Expansion of resources, karena  konflik  tersebut  tidak  disebabkan  oleh  kekurangan  sumber  (uang,  promosi, kesempatan,  ruang  kerja).  Konflik  ini  lebih  cenderung  mengarah  pada  kebijakan sistem untuk mempermudah proses pelayanan.
Keempat, sosialiasi konsep dan kebijakan dokumen penduduk rentan kepada ketua  RT.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman  dan  sebagai  langkah awal  untuk  mengatasi  dokumen  penduduk  rentan  di  Kelurahan  Kademangan. Berdasarkan  Robbins  (2013)  hal  ini  termasuk  authoritative  command.  Kelurahan Kademangan  menggunakan  otoritas  mereka  untuk  mengatasi  konflik,  selanjutnya mengkomunikasikan  kebijakan  yang  telah  dibuat  untuk  diterapkan.  Kebijakan tersebut dibuat secara internal karena proses dan alurnya juga melibatkan pihak lain yaitu  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Blitar  yang  secara  detail diketahui  internal  saja.  Kemudian,  pada  dasarnya  penduduk  rentan  secara kepengurusan mengalami kesulitan dari sisi proses pengajuan dokumen, maka dari itu  tim  yang  telah  dibentuk  diharapkan  mampu  memfasilitasi  mereka  dari  awal hingga akhir.
Kelima,  sosialisasi  yang  dilakukan  kepada  ketua  RT  diharapkan  mampu memberikan  informasi  kepada  tiap  penduduknya  terutama  yang  rentan  agar memahami  tentang  kebijkan  dan  konsep  baru  yang  telah  dijelaskan  Kasi Pemerintahan  sebagai  wakil  Kelurahan  Kademangan.  Selanjutnya,  pendataan dilaksanakan  untuk  mendapatkan  data-data  yang  akurat  dan  dibutuhkan  untuk pengurusan  dokumen  kependudukan  penduduk  rentan.  Pendataan,  dilakukan  tim
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
yang  telah  dibentuk  untuk  mempermudah  pengurusan  bagi  mereka.  Sebelumnya, mereka  harus  kerepotan  mengurus  sendiri  namun  sekarang  sudah  ada  tim  khusus yang  membantu  mereka.  Robbins  (2013)  menjelaskan  fakta  itu  sebagai  altering  the human  variable. Teori  tersebut  menekankan  pada  penggunaan  teknik  perubahan perilaku  seperti  training  atau  tindakan  perubahan  untuk  merubah  sikap  dan kebiasaan dari penyebab konflik. Penduduk rentan diharapkan segera menghubungi tim khusus agar membantu proses kepengurusan dokumenya. Sehingga, jika mereka butuh dokumen kependudukan terutama untuk bantuan sosial, mereka akan mudah mendapatkanya dan mengaksesnya.
Keenam,  setelah  data  yang  dikumpulkan  dan  dinyatakan  lengkap.  Proses dokumen  dilakukan  tim  dan  pendampingan  pada  penduduk  rentan  saat  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar. Pendampingan dibutuhkan jika mereka  melakukan  foto  atau  proses  perekaman  lain  yang  mengharuskan  yang bersangkutan datang langsung. Jika data ditolak, timpun juga akan terus membantu untuk  menyelesaikanya  hingga  dokumen  kependudukanya  selesai.  Ketujuh,  jika dokumenya  telah  rampung  maka  akan  langsung  dibagikan  atau  diberikan  kepada yang bersangkutan karena pada dasarnya kelengkapan dokumen adalah hak untuk mereka.
Terakhir, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk terus memperbaiki sistem dan  konsep  yang  telah  terbentuk  dan  dilaksanakan  Kasi.Pemerintahan  Kelurahan Kademangan  dan  timnya.  Segala  macam  kekurangan  yang  ada  dilapangan  akan dikaji ulang baik secara peraturan maupun aplikasinya secara nyata. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara mengkaji seluruh proses dari awal hingga akhir, bersama  tim  yang  terjun  dilapangan  dan  mendengarkan  pendapat  dari  perwakilan warga  (Ketua  RT).  Selanjunya,  konsultasi  ulang  akan  dilakukan  agar  terbentuk sistem  yang  lebih  baik  dan  memudahkan  masyarakat  khususnya  penduduk  rentan untuk kepengurusan dokumen kependudukanya. Win-win solution merupakan hasil akhir  dari  konflik  ini,  karena  masyarakat  khususnya  penduduk  rentan  terbantu dokumen  kependudukanya  dan  pemerintah  dalam  hal  ini  Kelurahan  kademangan lebih inovatif dalam menciptakan model jika ada konflik yang melibatkan organisasi mereka.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian adalah conflict resolving model yang dilakukan Kasi Pemerintahan  Kelurahan  Kademangan  dalam  hal  penanganan  dokumen kependudukan  penduduk  rentan  meliputi  identifikasi  masalah,  konsultasi, rapat/pembentukan  tim,  pendataan,  pemrosesan  data,  pembagian  dokumen kependudukan, monitoring dan evaluasi.
Saran dari penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:
a. Pemerintah  Kelurahan  Kademangan  khususnya  Kasi  pemerintahan  bisa membuat  metode  atau  aplikasi  sederhana  untuk  memfasilitasi  masalah dokumen kependudukan. Contohnya, membuat hotline dengan mencantumkan  nomor  telepon  jika  ada  keluhan  atau  saran,  dan  membuat web sederhana untuk pemberian informasi agar warga mudah mengakses.
b. Warga masyarakat (khusunya ketua RT) diharapkan agar pro aktif melapor ke kelurahan  jika  ada  penduduknya  terutama  penduduk  rentan  yang  belum terpenuhi kebutuhan dokumen kependudukannya maupun administrasi yang lain.
c. Bagi peneliti berikutnya disarankan agar memperdalam penelitian dalam hal komunikasi  organisasi  dan  kualitas  pelayanan  yang  dilakukan  di  Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

## DAFTAR PUSTAKA
Dispendukcapil Semarang. (2017). Penduduk Rentan. Melalui: www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/berita-PENDUDUK-RENTAN- DIBERIKAN-NIK-DI-KOTA-SEMARANG. Diakses 7 Juli 2019
Indrawijaya, A.I. 2010. Teori,Perilaku, dan Budaya Organisasi. Bandung: PT Refika Aditama
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Road  Map  Reformasi Birokrasi 2015-2019
Pilii,T.    et  al.  (2016).  MANAGING  CONFLICT  IN  ORGANISATIONAL  CHANGE.
International Journal of Agile System and Management, 9 (2), 114-134.
Robbins, S. P. & Judge, T. A. 2013. Organizational Behaviour. New Jersey: Pearson Education.
Septiawan,  Bambang.  (2018).  ANALISA  FAKTOR  PENYEBAB  STRESS  DAN MANAJEMEN  STRESS  PADA  KEPALA  SMA  BAHRUL  MAGHFIROH MALANG. Jurnal al Hikmah, 6 (1), 36-45.
Siswanto & Sucipto A. 2008. Teori dan Perilaku Organisasi Sebuah Tinjauan Integratif. Malang: UIN Maliki Press
Sunyoto, D. 2013. Teori,Kusioner, dan Proses Analisis Data Perilaku Organisasional.
Yogyakarta: CAPS.
Symon,  Gillian  and  Cassell  C.  2004.  Essential  Guide  to  Qualitative  Method  in
Organizational Research. London: Sage.
Tjahjono,  Heru,  K.  dan  Assery  Syeh.  (2016).  MANAJEMEN  KONFLIK  ANTAR ORGANISASI  (STUDI  KASUS  PERUSAHAAN  TELEKOMUNIKASI).
Semnas fekon 2016, 130-139.
UUD  No.24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  UUD  No.23  Tahun  2006  tentang Pencatatan Sipil