## PENERAPAN  AUDIT  INDEPENDEN  DAN  POLA  PEMBINAAN  PADA  BKM UNTUK  MENGEFEKTIFKAN  PELAKSANAAN  PNPM  MANDIRI  PERKOTAAN DI KOTA BANDUNG
Luh Gede Maya Untari Wiwaha – Oversight Consultan (OC) 4 Reg JABAR (maya.untari@yahoo.com)

## ABSTRACT
National Program for Community Empowerment or PNPM Urban MP is the realization of government policy that seeks to reduce poverty and ultimately creating a  civil  society.  But  so  far  there  are  still  obstacles  in  the  implementation  of  the program,  including  the  issue  of  performance  accountability  Community  Self- reliance  Agency  (BKM).    The  research  problem  is  formulated  as  follows:   1)   how BKM  response  to  the  presence  of  an  independent  auditor?,  2)  how  the implementation  of  an  independent  audit  based  on  the  pattern  of  development  in Bandung  BKM?,  3)  whether  the  application  of  the  independent  audit  based development  patterns  can  improve  the  accountability  in  the  performance  of  BKM Bandung  district?,  4)  how  the  implementation  of  PNPM  MP  in  Bandung  district?, 5) whether an independent audit based on the coaching pattern can streamline BKM PNPM MP in Bandung district?. The study was conducted with the purpose: want to know  and  analyze  the  response  to  the  presence  of  an  independent  auditor  BKM, application  independent  audit  based  on  the  pattern  of  development  in  Bandung BKM and answer patterns in the formation of an independent audit is conducted to improve  the  accountability    of    performance    BKM    in  Bandung.    And    determine and    analyze    the    implementation    of    PNPM    MP  in  Bandung  and  independent audit  based  on  the  coaching  pattern  can  streamline  BKM  whether  PNPM  MP  in Bandung.  The  research  method  uses  a  descriptive  qualitative  design  of  the  data collection  and  in-depth  interviews  gradual  (in-depth  interviews),  observation  and documentation.  It  is  therefore  necessary  to  create  a  positive  assumption  of  the existence  of  the  auditor  is  working  pattern  of  an  audit.  Here  the  role  of  the independent  auditor  who  can  be  expected  to  change  the    negative    assumptions, because  the  independent  auditor  is  not  bound  by  government intervention. The task of the independent auditors should not only look for finding problems, but  also there  is  a  mission  coaching  so BKM  know how to properly make a true report according  to  standard.  Pattern  formation  is  conducted  by  an  independent  auditor aims  not  only  to  provide  knowledge  and  understanding  of  that  report  generation accountable  according  to  the  standard,    but  it  is  expected  to  provide  intrinsic motivation so that  future auditing of BKM has awareness for its own performance. Performance    accountable  BKM  will  have  an  impact  on  the  effectiveness  of  the implementation of PNPM MP. Study to improve performance accountability system that BKM MP PNPM actors in implementing PNPM MP.
Keywords: PNPM MP, Independent Audit, coaching, accountability

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 2 NO 2
JULI 2016
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com

## .

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kebijakan    pemerintah    untuk    mengentaskan    kemiskinan    melalui    program pemberdayaan    masyarakat    merupakan    wujud    riil    kepedulian    pemerintah    terhadap kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  negara  Indonesia  yaitu menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Keadilan  dan  kemakmuran  dapat  tercapai apabila  semua  masyarakat  Indonesia  ini  sudah  merasakan  secara  merata  kesejahteraannya, mempunyai  kesamaan  untuk  mendapatkan  perlakuan  hukum  yang  sama  maupun  kesamaan untuk dapat hidup dan mendapatkan pekerjaan secara layak.
Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perkotaan  (PNPM-MP)  adalah realisasi  kebijakan  pemerintah  yang  mempunyai  misi  membangun  masyarakat  mandiri  (yang pada  akhirnya  mampu  menjadi  masyarakat  madani),  yang  mampu  menjalin  kebersamaan  dan sinergi    dengan    pemerintah    maupun    kelompok    peduli    setempat    dalam    menanggulangi kemiskinan    secara    efektif    dalam    tatanan    good    governance,    serta    mampu    mewujudkan terciptanya    lingkungan    permukiman    yang    tertata,    sehat,    produktif    dan    berkelanjutan (neighbourhood  development)  (Direktorat  Jendral  Cipta  Karya  Departemen  Pekerjaan  Umum, 2010).
Dalam  kerangka  optimalisasi  program  PNPM-MP,  maka  sangat  penting    sekali  untuk dilakukan    pengembangan    kapasitas    bagi    setiap    pelaku    ditingkat    desa    didalam    setiap pelaksanaan  siklus  PNPM-MP,  sehingga  siklus  PNPM-MP  dapat  dijalankan  secara  optimal sebagai  sarana  pembelajaran  masyarakat  di  dalam  internalisasi  nilai  nilai  luhur  kemanusiaan. Dalam    setiap    proses    pengambilan    keputusan    yang    menyangkut    kepentingan    masyarakat banyak,    terutama    kepentingan    masyarakat    miskin,    mekanisme    pengambilan    keputusan dilakukan  secara  kolektif  dan  demokratis.  Selanjutnya  dalam  tiap  langkah  kegiatan  dilakukan secara    partisipatif,    melibatkan    segenap    komponen    masyarakat,    khususnya    kelompok masyarakat  rentan  yang  selama  ini  tidak  memiliki  peluang  dalam  program  dan  kegiatan setempat,    sehingga    mampu    membangun    rasa    kepemilikan    dan    proses    belajar    melalui mekanisme bekerja sama.
Penanggulangan    kemiskinan    di    Kota  Bandung    dengan    PNPM-MP,    dalam pelaksanaannya  dikelola  oleh  BKM  di  masing-masing  kelurahan  beserta  Unit  Pengelolanya. Dalam  mengatur  semua  pemasukan  dan  pengeluaran  keuangan  untuk  seluruh  kegiatan  yang meliputi Unit  Kegiatan  Fisik/Lingkungan,  Kegiatan  Sosial  dan  Kegiatan  Ekonomi  Bergulir juga Kegiatan Operasional lainnya.
Sebagai  perwujudan  bentuk  pertanggungjawaban  dalam  mengelola  hal  tersebut  diatas, maka    adanya    Laporan    Keuangan    yang    transparan    juga    Akuntabilitas  yang  sesuai  dengan standar  akuntansi,  prinsip  juga  nilai-nilai  kemanusiaan  seperti  yang  tertuang  dalam  Anggaran Dasar (AD) Badan Keswadayaan Masyarakat  (BKM) kelurahan masing masing   yang sudah di legalisasi oleh Notaris.
Namun  sejauh  ini  masih  saja  ditemukan  kendala  terhadap  pelaksanaan    PNPM-MP. Kendala-kendala  tersebut  seperti  kurangnya  pemahaman    masyarakat    terhadap  PNPM-MP sehingga  masih  saja  ada  anggapan  bahwa  dana  pemerintah    adalah  dana  hibah  akibatnya  tak jarang  timbul  kredit  macet  dalam  praktek  pemberdayaan  program  ekonomi.  Kendala  lainnya adalah    masalah    akuntabilitas    dari  pelaku  PNPM  yaitu  Badan  Keswadayaan  Masyarakat (BKM). Agar  akuntabel  kinerja  BKM  peran  auditor  baik  inspektorat,  BPK  maupun  auditor independen  dibutuhkan  dalam  hal  ini.  Akan  tetapi  keberadaan  auditor  sejauh  ini sepertinya masih  diasumsikan  sebagai  sebuah  badan  investigator  yang  menjadi  momok  dan  menakutkan bagi para BKM, sehingga akuntabilitas yang  seharusnya  muncul dari motivasi intrinsik terkesan muncul  karena  dorongan    adanya    auditor    semata.  Mereka  melakukan  akuntabilitas  terhadap kinerjanya  seolah-olah  hanya  karena  akan  diaudit,  sehingga  kalau  tidak  dilaksanakan pertanggungjawaban tersebut dampaknya dana bergulir juga tidak akan diterima lagi.
Oleh karena itu yang dibutuhkan untuk menciptakan asumsi positif  terhadap keberadaan auditor  adalah  pola  kerja  dari  seorang  audit.    Auditor    jangan    lagi    menimbulkan  kesan menakutkan    yang    dapat    berimbas    pada    aspek    psikis    pada  para  BKM.    Peran  auditor independen  dalam  hal  ini  yang  bisa  diharapkan  untuk  merubah  asumsi  negatif  tersebut,  karena seorang  auditor  independen  tidak  terikat  oleh  intervensi  pemerintah.  Tugas  auditor  independen seyogyanya  tidak  hanya  melakukan  audit/investigasi  mencari  temuan-temuan  persoalan  dalam pelaksanaan  PNPM-MP  saja,   melainkan   juga   ada   misi   pembinaan    sehingga  para   BKM mengetahui    bagaimana    semestinya    membuat    laporan    yang    benar    sesuai  standart  dan mengetahui juga sejauhmana kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan.
Akan  tetapi  sejauh  ini  masih  saja  ditemukan  kendala  terhadap  pelaksanaan  PNPM-MP. Kendala-kendala  tersebut  seperti  kurangnya    pemahaman    masyarakat    terhadap  PNPM-MP sehingga masih saja ada  anggapan  bahwa  dana  pemerintah  adalah dana hibah akibatnya tak jarang  timbul  kredit  macet  dalam  praktek  pemberdayaan  program  ekonomi.  Kendala  lainnya adalah    masalah    akuntabilitas    dari  pelaku  PNPM  yaitu  Badan  Keswadayaan  Masyarakat (BKM). Agar akuntabel  kinerja BKM peran Konsultan Manajemen dalam mengawal pelaporan penggunaan  dana  dari  pemerintah  dari  APBD  maupun  APBN  sangat  diperlukan.  Akan  tetapi keberadaan  fasilitator sejauh ini sepertinya masih  kurang, oleh karena itu diperlukan pelatihan khusus  unit  pengelolaan  pada  BKM  di  masing-masing  desa  oleh  akuntan  pendidik  sekaligus audit.    Tujuannya    memahamkan    kepada    pelaku    kegiatan,    agar    melakukan    pembukuan secara  akuntabilitas    terhadap    kinerjanya.    Oleh    karena    itu    yang    dibutuhkan    mekanisme penyusunan standar harus diatur sesuai dengan prinsip dan nilai BKM.
Melalui  pola  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  akuntan  pendidik  bertujuan  bukan  hanya memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  pembuatan  laporan  yang  akuntabel  sesuai  standar akuntansi    yang  berlaku  ,  namun  lebih  dari  itu  diharapkan    untuk  menghindari  penyimpangan dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana    PNPMP-MP,  maka  perlu  diadakan  pembinaan  yang didalamnya meliputi kegiatan  monitoring,  supervisi  dan  evaluasi  oleh  masyarakat,  auditor independent  dan  pihak  yang  berkewajiban  lainnya  terhadap  alur  keuangan  di BKM  selaku pengelola dana.
Kota  Bandung  masuk  dalam  Oversight  Consultant  (OC)  4  Regional  Jawa  Barat merupakan salah  satu    pelaksana   Konsultan   Wilayah   yang  ada    di    Pulau  Jawa.  Di  Kota Bandung  ini  terdapat  151  Kelurahan  yang  sampai  saat  ini  sedang  melaksanakan  program pemberdayaan  masyarakat  dengan  dana  PNPM-MP.  Maka  di  perlukan  pembinaan  pelaporan
keuangan  agar  kendala-kendala    pelaksanaan  PNPM-MP  yang  seringkali  dihadapi  dapat dibukukan secara akuntabilitas.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pola pembinaan pelaporan keuangan yang diinginkan  BKM ?
2. Bagaimanakah penerapan standar akuntansi  pada BKM di Kota Bandung?
3. Apakah PNPM-MP sudah menerapkan laporan keuangan yang berbasis  standard akuntansi?
4. Apakah  pembinaan  pelaporan  keuangan  pada  BKM  dapat  PNPM-MP  di    Kota  Bandung dapat sesuai dengan  standar akuntansi?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini  bertujuan untuk:
1. Mengetahui dan menganalisis respon BKM terhadap keberadaan auditor independen.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan audit independen   yang berbasis  pola pembinaan pada BKM di Kota Bandung.
3. Menjawab    pola    pembinaan    yang    dilakukan    dalam    audit    independen    apakah    dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja BKM di Kota Bandung.
4. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PNPM-MP di Kota Bandung.
5. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan audit independen  yang berbasis pola pembinaan pada BKM apakah dapat mengefektifkan PNPM-MP di Kota Bandung.
6. Kajian untuk memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja pelaku PNPM-MP yaitu BKM dalam menjalankan program-program PNPM-MP.

## LANDASAN TEORI

## Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)
Kemiskinan  merupakan  salah    satu    persoalan  sosial  yang  dihadapi    oleh  negara Indonesia.  Persoalan  kemiskinan  apabila    tidak    segera    ditanggulangi    akan  berdampak  pada persoalan  sosial  lainnya,  seperti  pengangguran,  timbulnya    pengemis  dan  gelandangan, kriminalitas  bahkan  dapat  berakibat  pada  krisis  moral. Sebagai konsekuensi dari persoalan kemiskinan akan berdampak pula  pada persoalan pemerintahan. Pemerintahan akan bisa hancur apabila    masyarakat    miskin  melakukan  protes  sikap  karena  tidak  dapat  lagi  menahan kemiskinannya.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  sejak  Pelita  III  pemerintah  sudah  melaksanakan strategi  pembangunan  yang  memfokuskan  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai tujuan utama dari pembangunan (Tambunan, 2003:83). Strategi tersebut mulai dari Inpres Desa Tertinggal  (IDT),  pengembangan  industri  kecil  dan  rumah  tangga  di  pedesaan  sampai  Program Pengentasan  Kemiskinan  Perkotaan  (P2KP)  dan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).
PNPM-MP  adalah  program  nasional  dalam  wujud  kerangka  kebijakan  sebagai dasar dan  acuan  pelaksanaan  program-program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat.  PNPM  Mandiri  Perkotaan  dilaksanakan  melalui  harmonisasi  dan  pengembangan sistem  serta  mekanisme    dan  prosedur  program,  penyediaan  pendampingan  dan  pendanaan stimulan    untuk  mendorong  prakarsa  dan  inovasi  masyarakatdalam    upaya  penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (Sie Infokum Ditama Binbangkum, 2011).
Secara  umum  tujuan  dari  PNPM-MP  adalah  menanggulangi  kemiskinan  dengan  cara meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  supaya  menjadi  masyarakat  yang  berdaya  dan mandiri.  Untuk  mencapai  tujuan  program,  PNPM  MP  menekankan  pada  prinsip-prinsip  dasar (Sie Infokum Ditama Binbangkum, 2011) sebagai berikut:
1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM-MP  senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM-MP masyarakat memiliki  kewenangan secara mandiri untuk   berpartisipasi   dalam  menentukan  dan    mengelola  kegiatan   pembangunan secara swakelola.
3. Desentralisasi.  Kewenangan  pengelolaan    kegiatan    pembangunan    sektoral    dan kewilayahan  dilimpahkan  kepada  pemerintah  daerah  atau    masyarakat    sesuai    dengan kapasitasnya.
4. Berorientasi  pada  masyarakat  miskin.  Semua  kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk mengutamakan  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  miskin  dan  kelompok  masyarakat yang kurang beruntung.
5. Partisipasi.  Masyarakat  terlibat  secara  aktif  dalam  setiap  proses  pengambilan  keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
6. Kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  kesetaraan  dalam perannya  di  setiap  tahap  pembangunan  dan  dalam  menikmati  secara  adil  manfaat  kegiatan pembangunan;
7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
8. Transparansi  dan  Akuntabel.  Masyarakat  harus  memiliki  akses  yang  memadai  terhadap segala  informasi  dan  proses  pengambilan  keputusan  sehingga  pengelolaan  kegiatan  dapat dilaksanakan  secara  terbuka  dan  dipertanggunggugatkan  baik  secara  moral,  teknis,  legal, maupun administratif
9. Prioritas.  Pemerintah  dan  masyarakat  harus  memprioritaskan  pemenuhan  kebutuhan  untuk pengentasan  kemiskinan  dengan  mendayagunakan  secara  optimal  berbagai  sumberdaya yang terbatas.
10. Kolaborasi.    Semua    pihak    yang    berkepentingan    dalam    penanggulangan    kemiskinan didorong  untuk  mewujudkan  kerja  sama  dan  sinergi  antar  pemangku  kepentingan  dalam penanggulangan kemiskinan;
11. Keberlanjutan.  Setiap    pengambilan    keputusan    harus    mempertimbangkan    Kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
12. Sederhana. Semua  aturan,  mekanisme  dan  prosedur  dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri harus    sederhana,    fleksibel,    mudah    dipahami,    dan    mudah    dikelola,    serta    dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.
Agar  pelaksanaan  PNPM-MP  dapat  berjalan  efektif  dan  tepat  sasaran  telah  dilakukan penguatan  kelembagaan  pada  pelaku  PNPM  di  pedesaan  baik  pada  BKM/LKM  maupun  KSM. Hal  ini dilakukan mengingat  hasil identifikasi  sebagaimana  yang disampaikan dalam penelitian dari Puslitbang Kementrian Pekerjaan Umum  (2011) memperlihatkan bahwa PNPM  MP dalam aspek    sosial,    ekonomi  dan  lingkungan  masih  menghadapi  beberapa  masalah  dalam pelaksanaannya.  Permasalahan  tersebut  adalah  antara  lain  karena  dinamika  sosial  ekonomi  dan lingkungan  masyarakat  Indonesia  menghasilkan  variasi  dan    karakteristik  masyarakat  yang
berbeda-beda. Di satu sisi menghasilkan masyarakat yang fatalis (pasrah pada nasib), disisi yang lain,  menghasilkan    masyarakat    pejuang    (fighting    spirit    yang    tinggi).    Kondisi    tersebut terkesan  diabaikan  dan  belum  terakomodasi  dalam  perencanaan  program.  Oleh  karena  itu dilakukan  penguatan  kelembagaan  masyarakat  yang  bertujuan  menciptakan  kemandirian dan keberkelanjutan  kemampuan  menyampaikan  aspirasi  serta    kebutuhan  berkaitan  dengan kebijakan  publik  di  tingkat  lokal,  baik  aspek  sosial,    ekonomi  maupun  lingkungan  termasuk perumahan  dan  permukiman.  Arah  akhir  dari  penguatan  kelembagaan  pada  pelaku  PNPM-MP (BKM/Badan Keswadayaan Masyarakat)  tersebut adalah pada peningkatan kinerja BKM.

## Audit Independen
Audit    merupakan    alat    mekanisme    kontrol    terhadap    pengelolaan    dan pelaporankeuangan  organisasi.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Wijayanto    (2012:232)  yang  lebih menekankan  pengertian  audit  pada  audit  keuangan    (auditing),  yaitu  proses  penilaian  untuk memverifikasi dan memvalidasi  kejujuran  dan akurasi laporan keuangan dari organisasi sebagai dasar untuk pembuatan keputusan bagi pihak manajemen.
Berdasarkan    pengertian  di  atas,  didapatkan    manfaat  pengauditan    (Halim,    2008:62 adalah untuk: 1) meningkatkan kredibilitas perusahaan, 2)  meningkatkan efisiensi dan kejujuran, 3)  meningkatkan  efisiensi  operasional  perusahaan,  dan  4)  mendorong  efisiensi  pasar  modal. Ketiga  manfaat  audit  tersebut  pada  tingkatan  makro  dapat  memberikan  dampak  positif  pada perusahaan    khususnya    terkait    dengan    laporan    keuangan    yang    berkualitas,    relevan    dan handal.
Menurut  Jusup  (2001:15-16)  audit  pada  umumnya  dikelompokkan  menjadi  3  golongan yaitu:
1. Audit    laporan    keuangan,    yaitu    audit    yang    dilakukan    untuk    menentukan    apakah laporan keuangan sebagai keseluruhan informasi kuantitatif yang akan diperiksa dinyatakan sesuai  dengan  kriteria  tertentu    yang  telah  ditetapkan.    Laporan  keuangan  yang  diperiksa meliputi neraca, laporan rugi laba dan laporan arus kas termasuk catatan kaki (footnotes).
2. Audit kesesuaian, yaitu audit untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
3. Audit  operasional,  yaitu  audit  yang  berupa  pengkajian  (review)  atas  setiap  bagian  dari prosedur    dan    metode    yang    diterapkan    oleh    suatu    organisasi    dengan    tujuan    untuk mengevaluasi  efisiensi  dan  efektivitas.  Hasil  akhir  dari  audit  operasional  biasanya  berupa rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi.
Berdasarkan  penggolongan  audit  di  atas,  terdapat  3  jenis  auditor  (orang  yang melaksanakan tugas pengauditan) menurut Jusup (2001:17) yaitu:
1. Auditor  pemerintah,  adalah    auditor    yang    bertugas    melakukan    audit    atas    keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah.
2. Auditor  internal,    adalah    auditor    yang    bekerja    pada    suatu    organisasi    dan    oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada organisasi tersebut.
3. Auditor  independen  atau  akuntan  publik,  adalah  auditor  yang    melaksanakan    fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh organisasi.
Auditor  pelaksanaan  PNPM-MP  dilakukan oleh  auditor internal  yaitu    Asisten Kota (Askot)  dan  Koordinator  Kota  (Korkot)  berdasarkan  penilaian  kinerja  yang  dilakukan  oleh  tim fasilitator.  Sedangkan  auditor  eksternal    dilakukan    oleh    auditor    independen    dan    auditor pemerintah    yang    dilakukan    oleh    Badan    Pemeriksa    Keuangan    Pusat    (BPKP)    dan
inspektorat keuangan.  Tugas auditor  disini  adalah  untuk  mengukur  kinerja  pembukuan  dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Pengukuran kinerja pada BKM bertujuan: (1) memastikan seluruh kebijakan keuangan di tingkat  BKM  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga (AD/ART)  BKM,  (2)  memastikan  seluruh  transaksi  keuangan  telah  dilakukan  sesuai  dengan prinsip    dasar    manajemen    keuangan,    (3)    memastikan    seluruh    transaksi    keuangan    dicatat dan  dilaporkan    tepat    waktu    dan    layak    dan    (4)    memastikan    akuntabilitas    pengelolaan keuangan  sehingga  dapat  ditunjukkan  kepada  pemberi  dana  dan  penerima  manfaat  bahwa  aset organisasidigunakan  sebagaimana  seharusnya  (Kementerian  Pekerjaan  Umum  Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2011:27).

## Manajemen Efektif Berbasis Pola Pembinaan
Suatu  organisasi  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya  pengelolaan  yang efektif.    Pengelolaan    yang    efektif    tidak    hanya    dilihat    dari    tercapainya    tujuan    organisasi saja,  melainkan  juga  harus  dilihat  dari  tepatnya  waktu  pelaksanaan  tugas/pekerjaan  dalam organisasi  maupun    efisiensinya    biaya    yang    dikeluarkan.    Madura    (2009:383)    menyatakan bahwa manajemen efektif mempersyaratkan hal-hal sebagai berikut:
1. Menuntut  tanggung  jawab  pekerjaan  diberikan  secara  tepat  dalam    struktur  organisasi. Idealnya  struktur  organisasi  memungkinkan  dilakukannya    pengendalian  atas  setiap pemberian pekerjaan sehingga seluruh jenis tugas dapat diawasi.
2. Adanya proses produksi yang efisien
3. Adanya usaha untuk secara terus menerus untuk meningkatkan mutu dari setiap produk yang dihasilkan.
Persyaratan  yang  disampaikan  oleh    Madura    (2009)    di    atas    menjelaskan    bahwa pengelolaan  yang  efektif  membutuhkan  tingkatan  dalam  manajemen  untuk  memastikan  apakah seluruh    pekerjaan    dapat    diselesaikan.  Tingkatan  manajemen    tersebut    meliputi    manajemen puncak    (top  management),  yaitu  manajemen  yang  berperan  dalam  pengambilan  keputusan jangka  panjang,  seperti  direktur  utama,  direktur,  presiden.  Tingkatan  kedua  adalah  manajemen tingkat  menengah    (middle    management),    yaitu    manajemen    yang    mempunyai    tugas memecahkan    masalah    dan    mencari    metode-metode    baru    untuk    meningkatkan    kinerja. Sedangkan  tingkatan  bawah  adalah  manajemen  supervisor  (low  management).  Manajemen  ini sangat terlibat dengan aktivitas proses produksi sehari-hari yang dilakukan oleh karyawan.
Selain  perlunya  tingkatan  manajemen  untuk  menyelesaikan  tugas,  pengelolaan  yang efektif  juga  membutuhkan  manajemen  waktu  untuk  menyelesaikan  proses  produksi  yang efisien. Manajemen waktu yang efektif menurut Madura (2009:419) dapat dilakukan dengan cara menyusun    prioritas    dengan    tepat    berdasarkan    apa    yang    terbaik    bagi    perusahaan, menjadwalkan    interval  waktu  yang  panjang    untuk    pekerjaan-pekerjaan    penting, meminimalisasi    gangguan,  membuat  tujuan-tujuan    jangka    pendek    dan    mendelegasikan sebagian pekerjaan kepada karyawan.
Oleh  karena  manfaat  pengauditan  difokuskan  pada  peningkatan  kualitas    laporan keuangan,  maka  manajemen  yang  dibangun  untuk  mendapatkan  laporan    keuangan  yang berkualitas  adalah  berbasis  pada  pola  pembinaan.  Manajemen  berbasis  pola  pembinaan  dapat dilakukan  oleh  auditor  internal  organisasi  yang  bersangkutan  maupun  auditor  independen sejauh tidak menyalahi aturan-aturan yang memang harus diembannya.
Pola  pembinaan  pada  kegiatan  manajemen  merupakan  kegiatan    menjalankan  fungsi pengarahan  (directing).    Pengarahan  sendiri  menurut  Sumarni  dan  J.Soeprihanto  (2000:152) merupakan  tindakan  untuk  mengusahakan  agar  semua  anggota  organisasi  melakukan  kegiatan yang sudah ditentukan kearah tercapainya tujuan. Kegiatan pengarahan ini  banyak menyangkut masalah    pemberian    motivasi    kepada    para    anggota    organisasi,    kepemimpinan    serta pengembangan  komunikasi.  Oleh  karena  itu  terkait  pemberian  motivasi  ini  diharapkan bisa dilakukan oleh seorang auditor independen dalam bentuk  pembinaan  yang dilakukan pada para Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) selaku pelaku PNPM-MP.

## METODE PENELITIAN

## Desain  Penelitian
Desain  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dimana  penelitian  ini  berupaya  untuk menganalisis respon BKM terhadap keberadaan auditor independen dan menganalisis penerapan audit independen yang berbasis pola  pembinaan apakah dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja BKM di  Kota  Bandung.  Dan menganalisis pelaksanaan  audit independen    yang  berbasis  pola pembinaan pada BKM apakah dapat mengefektifkan PNPM-MP di Kota Bandung.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung  dengan  mengambil  sampel  2 kecamatan yang  dikategorikan  dalam  2    kategori    yaitu    kecamatan    yang    sudah    lama  mendapatkan  dan mengelola program PNPM-MP yaitu Kecamatan Coblong dan Kecamatan Cidadap.  Dipilihnya 2 kecamatan  tersebut  dengan  kategori  yang berbeda mengingat ada  sedikit  perbedaan  dalam pelaksanaan  pengauditan.  Pengauditan  pola  lama  diasumsikan  jauh  dari  adanya  unsur  pola pembinaan  sedangkan  pengauditan  yang  sekarang  sudah  ada  pola  pembinaan  dari  auditor independen.

## Subyek Penelitian
Subyek  penelitian  ini  adalah  para  BKM  yang  mengelola  dana  PNPM-MP  terdiri  dari koordinator, sekretaris dan unit pengelola yang diambilkan dari  2  Kecamatan  dengan masing- masing  Kecamatan  Coblong  terdiri  dari  6  Kelurahan  dan  Kecamatan  Cidadap  terdiri  dari  3 Kelurahan.    Sehingga    koordinator    dan    sekretaris  BKM  yang  diinterview  diambilkan  dari  9 Kelurahan dari 2 Kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian. Selain itu interview juga dilakukan pada  senior  fasilitator  dari  kedua  kecamatan  tersebut  maupun  pada  auditor  independen  yang mewakili dari kedua kecamatan yang menjadi lokasi penelitian.
Subyek penelitian juga dilakukan melalui interview pada senior fasilitator, auditor independen maupun coordinator, sekretaris BKM dan unit pengelola pada 9 Kelurahan di Kecamatan  Coblong  dan  Cidadap  untuk  menganalisis    efektivitas  pelaksanaan  PNPM-MP melalui audit independen dan berbasis pola pembinaan.

## Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian diperoleh melalui metode :
1. Observasi
Pengamatan  langsung  akan  dilakukan  pada  obyek  penelitian  yaitu  kelurahan-kelurahan yang  dijadikan  lokasi  penelitian  maupun  subyek  penelitian  yaitu  para  senior  fasilitator
sebagai pendamping kegiatan  PNPM-MP maupun para BKM  yaitu  koordinator, sekretaris dan unit pengelola sebagai pengelola dana PNPM-MP.
2. Interview
Depth  interview  atau  wawancara  mendalam  dengan  didasarkan  pada  pedoman  wawancara yang    telah    dibuat    sesuai    dengan    kajian    penelitian    akan    dilakukan    kepada    subyek penelitian.
3. Dokumentasi
Ini    dilakukan    dengan    mengambil    dokumen-dokumen    yang    dimiliki    oleh    pelaku PNPM-MP d 2 kecamatan yang menjadi lokasi penelitian.

## Teknik Analisis Data
Data pada penelitian akan dianalisis secara kualitatif berupa narasi atas hasil penelitian.
1. Dianalisis  data  tentang  respon  BKM  terhadap  keberadaan  auditor  independen  dan penerapan    audit    independen    yang    berbasis    pada    pola    pembinaan  terhadap  perbaikan akuntabilitas kinerja BKM di Kota Bandung.
2. Dianalisis    data    tentang    pelaksanaan    audit    independen    yang  berbasis  pola  pembinaan pada BKM dalam mengefektifkan PNPM MP di Kota Bandung.

## PEMBAHASAN

## Gambaran Umum  Audit Independen di BKM - PNPM Mandiri Perkotaan
BKM selaku  Badan Keswadayaan Kelurahan  yang dibentuk  oleh   Masyarakat memiliki tanggung  jawab  kunci  meliputi,menjamin  asset  organisasi  selalu  digunakan  untuk    mencapai tujuan    yang    telah    ditetapkan,    menjamin    catatan  administrasi    dan  pembukuan    dilakukan dengan    baik    dan    benar.        Laporan  yang  disusun    sesuai    dengan  ketentuan    yang berlaku,menjamin  Sistem  dan  Prosedur  keuangan  yang  ada  dalam organisasi  selalu  ditaati, dan  bila  ada  ketidak  sesuaian  akan  dilaporkan  secara transparan.
BKM    memiliki    kewajiban    untuk    melaksanakan    audit    terhadap    setiap  pengelolaan keuangannya,  sebagai  bentuk  pelaksanaan  pembelajaran  Transparansi  dan  Akuntabilitas, sebagai  pilar  ke  Empat,  dalam  konsep  transformasi  social  masyarakat menuju  Masyarakat Madani,  Laporan  Hasil  Audit  (LHA)  oleh  Auditor  Independen yang  harus  dipublikasikan oleh  BKM  sebagai  bagian  dari  proses  transparansi  dan akuntabilitas.  Publikasi atas LHA dapat dilakukan di Media Massa, didokumentasikan pada Laporan Tahunan BKM, serta minimal ditempel  di  5  titik  strategis.  BKM  dalammelaksanakan  Audit  Independen,  harus  sudah direncanakan  sehingga  pembiayaannya  telah  dianggarakan  dalam  BOP  BKM.  Untuk  itu  perlu adanya  audit  Independen  yang diajukan oleh BKM melalui FKA Kota kepada Kantor Akuntan Publik.
Oleh  karena  itu  dalam  proses  manajemen  organisasi  masyarakat  harus  menerapkan prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas,  sehingga  masyarakat  belajar  dan “Melembagakan” sikap  bertanggung  jawab  serta  tanggung  gugat  terhadap  pilihan  keputusan  dan  kegiatan  yang dilaksanakannya. Dalam proses pengambilan keputusan yang  langsung  menyangkut  kehidupan dan    penghidupan    masyarakat    agar    dilakukan  sedekat  mungkin  dengan  pemanfaat  pada masyarakat sendiri, sehingga keputusan yang dibuat  benar-benar  bermanfaat  bagi  masyarakat banyak.  Yang  dapat  bernilai  sesuai dengan pasal 4 tentang nilai BKM yang berbunyi sebagai berkut :

## 1. Dapat dipercaya atau amanah
Dalam  melaksanakan  kegiatan  harus  benar-benar  dapat  menjaga    kepercayaan    yang diberikan masyarakat
2. Ikhlas atau kerelawanan
Dalam    melaksanakan    kegiatan    benar-benar    berlandaskan    niat    ikhlas    untuk    turut memberikan   kontribusi   bagi   peningkatan   kesejahteraan  masyarakat    miskin    yang   ada diwilayahnya,  dan  tidak  mengharapkan  imbalan  materi,   jasa,  maupun  mengutamakan kepentingn pribadi serta golongan atau kelompoknya
3. Kejujuran
Dalam  proses  pengambilan  keputusan,  pengelolaan  dana  serta  pelaksanaan  kegiatan  harus dilakukan  degan  jujur,  sehingga  tidak  dibenarkan  adanya  upaya-upaya  untuk  merekayasa, memanipulasi  maupun  menutup-nutupi  sesuatu  yang  dapat  merugikan  masyarakat  miskin serta menyimpang dari visi, misi dan tujan peguyuban
4. Keadilan
Dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan harus menekankan azas keadilan , kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin
5. Kesetaraan
Dalam    pelibatan    masyarakat    pada    pelaksanaan    dan    pemanfaatan    dana    yang  dimiliki paguyuban, tidak membeda-bedakan latar belakang,  asal-usul, agama, status,  jenis  kelamin dan lain-lainnya
6. Kebersamaan dalam keragaman
Dalam  melaksanakan  kegiatan  penaggulangan  kemiskinan  perlu  dioptimalkan  gerakan masyarakat,  sehingga  kemiskinan  benar-benar  menjadi  urusan  semua  masyarakat  dari berbagai    latar    belakang    suku,    agama,    mata    pencaharian,    budaya,    pendidikan    dan sebagainya, bukan hanya  menjadi urusan dari masyarakat miskin atau sekelompok elit saja.

## Penerapan Audit Independen berbasis pola pembinaan pada BKM
Auditor  diharapkan    memberikan    keyakinan    secara    independen    atas  akuntabilitas penggunaan    dana    oleh    BKM/LKM    beserta    Unit    Pengelola    dan    pihak  pihak  pelaksana kegiatan,  termasuk  kepatuhan  terhadap  peraturan  PNPM  yang  berlaku,  anggaran  dasar BKM/LKM,  pengendalian  internal,  dan  mendeteksi  adanya  kecurangan  dan  korupsi.  Anggota BKM  mengharapkan  bahwa    pelaksanaan    audit    oleh    auditor  sebagai    pembinaan    untuk penyusunan  laporan  keuangan  BKM  lebih  baik  dan  tidak mencari kesalahan pada BKM.
Memberikan keyakinan  bahwa organisasi  telah digunakan untuk   mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.    Dana  BLM  telah  dicairkan  sesuai  dengan  peruntukannya  yang    telah disepakati  dalam  Surat  Perjanjian  Pemberian  Dana  (SPPB). Memberikan keyakinan  bahwa pengelolaan  keuangan  atau  manajemen  keuangan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Sistem  dan  Prosedur  keuangan  yang  telah  ditetapkan  oleh  program.    Audit  mencakup  juga kepatuhan  kepada  kebijakan  dan  prosedur  penggunaan  dana,    serta    pembukuan    yang    dibuat untuk  menjamin  akuntabilitas  dari  laporan keuangan yang disajikan.
Dengan  harapan  pelaku agar auditor dapat memberikan pembinaan  terhadap Efektifitas pengendalian  intern  BKM/LKM    (Sekretariat)  dan  UPK    atas    pengelolaan  keuangan  dan penggunaan  dana.  Pengukuran  Sistem  Pengendalian  Internal  Sekretariat  dan  UPK  dapat menggunakan,  Format  Pengukuran  Kinerja    Sekretariat  dan  UPK  Kepatuhan  terhadap  1). Pedoman  operasional  (PNPM-Perkotaan),  peraturan,  kebijakan  program,    2).  Anggaran  Dasar
BKM,   dan Keputusan Rapat Anggota BKM, yang terekam  dalam  Notulen  Rapat.    Ketaatan atas  aturan  secara  langsung  terekam  dalam transaksi dan material berdampak pada keuangan dalam  laporan  keuangan  BKM/LKM  dan  UPK.  Penilaian  atas  laporan  keuangan  Sekretariat BKM/LKM dan UPK.
Program  audit  harus  meliputi  prosedur    yang    didesain    untuk    memberikan  keyakinan yang memadai terhadap kelayakan kesalahan penyajian yang  material. Auditor harus memenuhi standar  pemeriksaan  auditor  yang  berlaku  di    Indonesia.  Cakupan  audit  termasuk mempertimbangkan  risiko  material  kesalahan    penyajian  laporan  keuangan.  Pelaksaan  audit mencakup,  Seluruh  sumber  dana  yang  diterima  dana  oleh  BKM/LKM  dan  pihak  terkait  serta pemanfaatannya  oleh  BKM/LKM  dan  semua  pihak  pelaksana  kegiatan.  Audit  dilakukan  untuk satu  tahun  buku  (Januari-Desember).  Setiap  penyimpangan  material  atas  pelaporan  keuangan BKM/LKM  dan  pihak  terkait  beserta  dampaknya    akan    disajikan    dalam    laporan    audit. Penilaian  terhadap  laporan keuangan  sekretariat  BKM/LKM  yaitu  laporan  arus  kas  (cash flow)    dan    penilaian  terhadap  laporan  keuangan  UPK  yaitu  Neraca  dan  Laba  Rugi.  Penilaian atas efektifitas pengendalian  internal   yang  berdampak  pada  laporan  keuangan.  Kepatuhan terhadap peraturan  dan   ketentuan  pencairan  dan  pemanfaatan   dana.   Verifikasi  mencakup, Penggunaan    dana    yang    diperoleh    BKM/LKM    dan    pihak    terkait    yang  melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian  Pemberian Dana  (SPPB).    Seluruh  pengeluaran  harus  didukung  dengan dokumen-dokumen yang sah. Penyimpanan  semua  dokumen  pendukung,  catatan,  dan  buku-buku  disimpan  dengan  layak sebagai bagian dari kepatuhan.
Kesesuaian  pengeluaran  BKM/LKM    dengan    rekening    bank    BKM/LKM    dan kesesuaian  penerimaan  dan  pengeluaran  UPK  dengan  rekening  bank  terhadap  KSM  dan pemanfaat  kegiatan.    Uji    Petik/Sampel  ke  KSM  merujuk    kepada    semua    jenis    KSM.    KSM yang  KSM    Ekonomi,  KSM  Infrastruktur  dan  KSM  sosial.  Uji  petik  ini  meliputi  konfirmasi terhadap  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  KSM  termasuk  verifikasi  atas keberadaan KSM pelaksana kegiatan, nilai kegiatan  yang dibiayai, ketepatan sasaran dan lokasi kegiatan (cek fisik lapangan) dan pemanfaatan.
Pola  pembinaan  Auditor  Independen  ini  berdampak  pada  pengefektifan  program  yang akan  berdampak  pada  Program  PNPM -MP  yang  dilaksanakan  di  Kota Bandung.

## KESIMPULAN
1. Masih  adanya  asumsi  dari  pelaku  PNPM-MP  yaitu  BKM  yang  memandang  tugas  auditor hanya  sebatas  pada  pelaksanaan  investigasi  terhadap  kinerja  BKM,  sehingga  terkesan  para BKM melakukan pertanggungjawaban karena adanya audit bukan karena motivasi intrinsik bahwa pertanggungjawaban kinerja adalah hal yang semestinya dilakukan.
2. Adanya    auditor    independen    yang    tidak    terikat    dengan    intervensi    pemerintah  dalam prakteknya  juga  melakukan  pola  mentoring  atau  pembinaan  sehingga  dimungkinkan  para BKM  nantinya  juga    mendapatkan    pengetahuan    dan    pemahaman    bagaimana    bekerja yang akuntabel.
3. Pola  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  auditor  independen  bukan  hanya  dapat  memberikan wawasan  pengetahuan  dan  pemahaman  pada  para  BKM  supaya  mampu  bekerja  akuntabel, melainkan    juga    akan    berdampak    pada    efektivitas    pelaksanaan    PNPM-MP    di    Kota Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 2010. Makalah PNPM-MP.
Tambunan,  T  T.H.  2003.  Perekonomian  Indonesia:  Beberapa  Masalah  Penting.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Sie Infokum Ditama Binbangkum. 2011. Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
Puslitbang  Kementrian  Pekerjaan  Umum.  2011.    Penelitian  dan  Pengembangan  Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.
Wijayanto, D. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Halim,  A.  2008.  Auditing:  Dasar-Dasar  Audit  Laporan  Keuangan.    Jilid    1    Edisi    keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Jusup, A.H. 2001. Auditing. Yogyakarta: STIE YKPN.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya.  2011.  Kumpulan  Bahan Bacaan Pelatihan Dewan Pengawas Tahun 4 PNPM Mandiri Perkotaan.
Madura. J. 2009. Pengantar Bisnis. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Sumarni  dan  J.  Soeprihanto.  2000.  Pengantar  Bisnis:  Dasar-Dasar  Ekonomi  Perusahaan. Edisi kelima. Yogyakarta: Liberty.