E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PEMBINAAN  TERHADAP  ANAK  PELAKU  TINDAK  PIDANA PERSETUBUHAN  DI  YAYASAN  PEMBINAAN  ANAK  NAKAL BHINA PUTERA
Salma Mutiarani 1 , Subekti 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: salmamutiarani@student.uns.ac.id 1 , subekti@staff.uns.ac.id ,2
Abstrak: Perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak harus diperhatikan secara khusus dan penjatuhan sanksinya berbeda dengan orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu pembinaan.  Salah satu perilaku melanggar  hukum yang  dilakukan  Anak  yaitu  melakukan  tindak  pidana  persetubuhan  dengan sesama  anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  pembinaan  yang  ada  di  Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  hakim  tunggal  yang  memutus  Putusan  Nomor  01/Pid.Sus- Anak/2021/PN Skh dan wawancara di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan referensi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pembinaan yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera yaitu pembinaan pendidikan, kepribadian, dan keterampilan yang berguna dan bermanfaat untuk Anak serta sesuai dengan kebutuhan Anak.
Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana; Pembinaan
Abstract: Children's unlawful behavior must be given special attention and the imposition of sanctions is different from that of adults. Children as perpetrators of criminal acts need training. One of the behaviors that violate the law by children is committing the crime of sexual intercourse with other children. This study aims  to  determine  the  form  of  coaching  that  exists  at  the  Bhina  Putera  Naughty  Child  Development Foundation for Children as perpetrators of the crime of sexual intercourse. This research is an empirical legal research which is descriptive in nature. The type of data used is primary data obtained from interviews with the single judge who decided on Decision Number 01/Pid.Sus-anak/2021/PN Skh and interviews at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation as well as secondary data obtained from journals and other references. The results of this study indicate that the form of coaching that exists at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation is the development of education, personality, and skills that are useful and beneficial for the child and in accordance with the child's needs.
Keywords: Children; Criminal act; Treatment

## 1. Pendahuluan
Perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak disebabkan berbagai faktor, antara lain  dampak  negatif  dari  perkembangan  pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Fadillah dkk, 2021:56). Faktor lain adalah Anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang,  pembinaan  dalam  pengembangan  sikap  dan  perilaku,  penyesuaian  diri  serta
pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Salah satu perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak adalah tindak pidana persetubuhan.
Persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan dan bertentangan dengan moral agama.  Tindak  pidana  persetubuhan  oleh  Anak  merupakan  salah  satu  tindakan merugikan  baik  diri  sendiri  bahkan  orang  lain  yang  menjadi  korbannya.  Anak  sebagai pelaku pidana dengan motif berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa, perilaku anak tersebut  di  pengaruhi  oleh  emosi  yang  labil  dalam  perkembangan  jiwa  dan  jasmani (Temaja, 2018:3). Perilaku seks anak di bawah umur sangat labil, dikarenakan kurangnya pengetahuan  terhadap  seks  itu  sendiri  dan  hanya  berpikiran  untuk  mencobanya  saja karena rasa penasarannya. Biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak di bawah umur yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini ini akan coba- coba  melakukannya  terhadap  teman-teman  dekatnya  atau  bahkan  dengan  anak  yang berumur lebih muda dari dirinya.
Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 01/Pid.Sus- Anak/2021/PN Skh  merupakan  kasus  tindak  pidana  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  Anak  terhadap anak.  Pelaku  masih  berusia  12  tahun  terbukti  secara  sah  melakukan  tindakan  pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan" dengan korban yang juga merupakan seorang anak. Akibat perbuatan Anak ini, Hakim dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus- Anak/2021/PN  Skh menjatuhkan hukuman tindakan yang berupa pembinaan di Yayasan Pembinaan  Anak Nakal Bhina Putra Surakarta selama 10 bulan yang diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta agar menjamin keamanan  dan kesejateraan  Anak selama masa pembinaan.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah bentuk pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku  persetubuhan  di  Yayasan  Pembinaan  Anak  Nakal  Bhina  Putera  dalam  Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh sudah sesuai dengan kebutuhan Anak?

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  jenis  penelitian  secara  empiris  yang  artinya penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya (Arikunto, 2006:142). Penulis mengadakan wawancara dengan Hakim terkait Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak./2021/PN Skh dan wawancara ke Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera. Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis yang berarti  mengambil  masalah  atau  memusatkan  perhatian  kepada  masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

## 4. Pembahasan
Bentuk  Pembinaan  terhadap  Anak  sebagai  pelaku  persetubuhan  di  Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus- Anak/2021/PN Skh
Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang terjadi masa sekarang memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk semua orang. Salah satu dampak positif yang timbul  adalah  kemudahan  dalam  mengakses  apapun  melalui  internet,  namun  dengan kemudahan tersebut juga menimbulkan dampak negatif terutama untuk anak yaitu bisa dengan mudah mengakses video porno yang tidak patut dilihat untuk seusia anak. Apalagi anak tanpa pengawasan orang tua akan menjadi penasaran dan kecanduan untuk melihat video porno.
Rasa  penasaran  ingin  melakukan  apa  yang  dilihat  dari  video  porno  menyebabkan Anak  melakukan  tindakan  pidana  kesusilaan  seperti  tindak  pidana  persetubuhan terhadap  sesama  anak.  Perbuatan  yang  Anak  lakukan  akan  menimbulkan  akibat  yang sangat merugikan untuk dirinya sendiri dan Anak Korban. Untuk Anak kemungkinan besar saat  Anak  dewasa  menjadi  kecanduan  dan  dapat  mengulangi  perbuatan  tersebut. Sedangkan, Anak Korban akan merasa takut, tidak percaya diri, trauma mental, bahkan sampai depresi. Maka diperlukan sanksi yang tegas untuk menindak pelaku persetubuhan terhadap anak agar hak-hak anak sebagai korban dapat benar-benar dilindungi (Dewi dkk, 2019:14).
Salah satu kasus tindak pidana persetubuhan dengan pelaku Anak terjadi di Sukoharjo dengan  Anak  Korban.  Dalam  Putusan  Nomor  01/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Skh,  Anak terbukti  secara  sah  telah  melakukan  tindak  pidana  "membujuk  anak  untuk  melakukan persetubuhan  dengannya",  melanggar  Pasal  81  Ayat  (2)  UU  Nomor  17  Tahun  2016 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  Bunyi  Pasal  76D  UU  RI  Nomor  2014 Tentang  Perlindungan  Anak:  “setiap  orang dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
Tindak pidana yang disebutkan pada Pasal 76D diancam pada Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 Ayat (1) berbunyi   "setiap   orang yang   melanggar   ketentuan   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  "  dan  Pasal  81  Ayat  (2) berbunyi  "Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  berlaku  pula  bagi setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan, atau membujuk A nak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Penjatuhkan  tindakan  terhadap  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan dalam  Putusan  Nomor  01/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Skh  oleh  hakim  yaitu  berupa pembinaan  selama  10  bulan  di  Yayasan  Pembinaan  Anak  Nakal  Bhina  Putera    yang beralamat di Jalan Krakatau Utara No.3, Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan berupa pembinaan adalah:
a) Bahwa penjatuhan tindakan berupa pembinaan terhadap Anak sesuai dengan Pasal 69 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi  “Anak  yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun  hanya  dapat  dikenai
tindakan”. Anak saat terjadinya tindak pidana persetubu han masih berusia 12 (dua belas) tahun.
b) Bahwa  hakim  dalam  mempertimbangkan  penjatuhan  tindakan  terhadap  Anak bukanlah semata mata untuk membalas kesalahan Anak akan tetapi bertujuan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak.
c) Bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  sebelumnya  bagi  Anak  juga  dijatuhi tindakan pembinaan di LPKS Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera diharapkan dengan  adanya  pembinaan  pendidikan,  pelatihan  kerja  atau  keterampilan,  dan pembinaan  kepribadian  atau  spiritual  ini  dapat  meminimalisir  tercabutnya  hak-hak Anak selama Anak menjalani masa tindakan.
d) Bahwa  hakim  menyadari  tindakan  berupa  pembinaan  terhadap  Anak  pasti  akan menjadikan Anak trauma, namun disisi lain hakim juga memandang dari segi keadilan bagi  keluarga  korban  karena  antara  keluarga  korban  dengan  Anak  belum  ada  titik temu untuk melakukan perdamaian.
e) Bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak patut dan setimpal dijatuhi tindakan berupa pembinaan, karena akibat tindak pidana persetubuhan yang Anak lakukan menyebabkan trauma fisik dan mental.
f) Bahwa menimbang dari keterangan salah satu saksi yang merupakan adik kandung Anak  yang  mengatakan  kalau  Anak  pernah  melakukan  persetubuhan  terhadapnya, maka Anak perlu dipisah dari adiknya.
Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera menerima Anak sesuai dengan putusan pengadilan yang berusia 8-18 tahun. Tujuan Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera adalah  membantu  pemerintah  dalam  penanggulangan  kelainan  tingkah  laku Anak/remaja, memberikan pelayanan dan bimbingan rehabilitasi sosial serta pendidikan yang  meliputi  pembinaan  fisik,  mental,  sosial,  pelatihan  ketrampilan  dan  resosialisasi. Ruang lingkup Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera adalah menyelenggarakan Pendidikan  SLB/SMPLB/SMALB,  menyelenggarakan  asrama/panti  rehabilitasi  klien, menyelenggarakan biro konsultan bagi anak yang bermasalah, menyelenggarakan latihan dan  keterampilan,  menyelenggarakan  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial (LPKS)  sebagai  implementasi  dari  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan menyelenggarakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk pendamping anak diluar panti untuk ABH dan remaja rentan. Untuk saat ini terdapat 5 anak binaan di LPKS dan 3 anak binaan di LKSA. Anak yang dijatuhi putusan pembinaan di Yayasan Pembinaan Anak  Nakal  Bhina  Putera  berkasus  laka  lantas,  pencabulan,  dan  persetubuhan.  Kisaran umur anak binaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera adalah 11 sampai 17 tahun. Kapasitas penerimaan anak binaan dibatasi 10 anak, karena keterbatasan tempat.
Lembaga  Kesejahteraan    Sosial  Anak    yang  selanjutnya  disebut    LKSA    di  Yayasan Pembinaan  Anak  Nakal  Bhina Putera  bertujuan  menyediakan  wadah kegiatan remaja dalam meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri, keluarga dan massyarakat. Yang menjadi penerima layanan  di  LKSA  adalah  Anak  atau  remaja  yang  memiliki  masalah  kesejahteraan  sosial seperti  kenakalan,  tawuran,  pergaulan  bebas,  pornografi,  kelompok  punk,  dan diskriminasi  (dengan  kecacatan,  komunitas  adat  terpencil,  dan  lain-lain),  Anak  atau remaja yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi sosial seperti sebagai korban eksploitasi, korban trafficking, korban narkoba, korban kekerasan, konflik dengan hukum
atau  dengan  keluarga,  serta  remaja  yang  berminat  mengembangkan  bakat  dan kreatifitasnya.
Lembaga  Penyelenggara  Kesejahteraan  Sosial  yang  selanjutnya  disebut  LPKS  di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera bertujuan untuk mendorong terpenuhinya pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari segala  bentuk  kekerasan,  penelantaran,  eksploitasi,    dan    diskriminasi    agar  tumbuh kembang,  kelangsungan  hidup,  dan partisipasi ABH dapat terwujud. Sasaran penerima layanan di LPKS adalah Anak, Anak Korban, Anak Saksi, Anak yang berstatus diversi, Anak diputus tindakan ke LPKS, dan Anak yang sedang menjalani proses peradilan.
Anak  dalam  Putusan  Nomor  01/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Skh  mendapat  layanan program  pembinaan  di  LPKS  Yayasan  Pembinaan  Anak  Nakal  Bhina  Putera  karena merupakan  Anak  yang  diindikasikan  melakukan  pelanggaran  hukum.  Pelaksanaan program pembinaan di LPKS Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera berupa:
1) Pembinaan  kepribadian  yang  terdiri  dari  kegiatan  pembinaan  kerohanian  dan pembinaan  psikologi.  Pembinaan  kerohanian  bertujuan  untuk  menaikkan  kualitas ketakwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Yayasan  Pembinaan  Anak  Nakal  Bhina Putera  menyediakan  tempat  ibadah  yang  layak  untuk  Anak.  Untuk  yang  beragama islam, setiap solat wajib selalu berjamaah di masjid yang telah disediakan dan mengaji yang dipimpin oleh ustad. Untuk yang beragama non-islam, akan diantar ke geraja atau ke tempat ibadah sesuai agama Anak. Anak binaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal  Bhina  Putera  tidak  dibedakan  secara  tindak  pidana  yang  mereka  lakukan, namun  mereka  disatukan  agar  bisa  saling  berinteraksi,  berteman,  dan  berkegiatan bersama  untuk  membantu  mengembalikan  psikologis  Anak.  Tidak  ada  pembinaan psikolog secara khusus untuk Anak namun terdapat biro konsultan atau pembimbing psikologi untuk Anak jika dirasa perlu.
2) Pembinaan keterampilan berupa pelatihan kerja yang bertujuan agar Anak menjadi mandiri  dan  bisa  melakukan  sesuatu  yang  bermanfaat  di  masa  depannya  kelak. Pembinaan keterampilan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera terdiri dari usaha isi ulang air galon, potong rambut, dan perbengkelan. Pembinaan keterampilan berupa pelatihan kerja yang dapat membuat Anak mempunyai bekal untuk berkarya dan membuka usaha untuk masa depan selepas masa tindakan.
3) Pembinaan  pendidikan.  Yayasan  Pembinaan  Anak  Nakal  Bhina  Putera  lebih mengutamakan  pendidikan  untuk  Anak.  Anak  merupakan  generasi  penerus  masa depan  bangsa,  maka  pendidikan  sangat  penting  untuk  Anak.  Anak  berhak memperoleh  pendidikan  sehingga  pembinaan  pendidikan  di  YPAN  Bhina  Putera menyediakan pendidikan formal dan non formal. Jika Anak masih sekolah, maka Anak akan  tetap  bersekolah  ditempat  dimana  Anak  sekolah.  Namun  jika  Anak  tersebut tidak sekolah atau putus sekolah maka Anak akan diikutkan pendidikan non  formal yaitu kejar paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan jika berusia 15 (lima belas) tahun akan  disekolahkan  di  SMK  Tunas  Pembangunan  3  Surakarta  yang  berada  tepat  di samping kiri Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera. Ada kegiatan sosial juga yaitu membantu bersih-bersih di sekitar tempat tersebut.
Program pembinaan yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera sudah sesuai dan tepat untuk kebutuhan Anak. Tidak ada perlakuan khusus untuk Anak sebagai pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  dan  tidak  ada  pembinaan  psikologi  secara  khusus
untuk Anak, namun dengan saling berinteraksi dan adanya kegiatan yang posistif dapat membantu  kondisi  psikologis  Anak  secara  perlahan.  Dengan  adanya  interaksi  sesama Anak dan kegiatan kerohanian akan membuat Anak merasa tidak sendirian, lebih dekat dengan  Tuhan,  dan  diharapkan  tidak  melakukan  tindak  pidana  lagi.  Selama  menjalani masa tindakan, Anak juga tetap memperoleh hak untuk bersekolah. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak terpenuhi di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera karena selama masa tindakan akan selalu diawasi Balai Pemasyarakatan Surakarta,  tetap boleh  dijenguk  keluarga,  dan  adanya  pembinaan  pendidikan  dan  keterampilan  yang menunjang  tumbuh  kembang  Anak.  Pembinaan  keterampilan  yang  diberikan  Yayasan Pembinaan  Anak  Nakal  Bhina  Putera  kepada  Anak  berupa  pelatihan  kerja  yang bermanfaat untuk masa depan Anak.

## 5. Penutup
1. Simpulan
Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera terdapat LPKS yang bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak-hak dasar dan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan  Hukum  salah  satunya  adalah  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana persetubuhan ini. Tindakan yang berupa pembinaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putra tetap diawasi Balai Pemasyarakatan Surakarta untuk menjamin keamanan  Anak.  Selama  di  Yayasan  Pembinaan  Anak  Nakal  Bhina  Putra,  Anak akan diberikan pembinaan kepribadian, pendidikan, dan keterampilan guna agar Anak bisa memiliki pola pikir yang luas dan positif, meningkatkan potensi  yang dimiliki    Anak,    serta    wawasan    dan    ilmu    Anak    dapat    bertambah.  Program pembinaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera telah sesuai dengan kebutuhan  Anak  dan  dapat  meminimalisir  tercabutnya  hak-hak  Anak  selama menjalani masa tindakan.
2. Saran Diperlukan edukasi untuk masyarakat bahwa penjatuhan pidana tindakan berupa pembinaan  bukanlah  semata-mata  untuk  membalas  kesalahan  Anak  tetapi bertujuan  agar  Anak  dapat  memperbaiki  sikap  dan  perbuatannya  serta  agar masyarakat  lainnya  tidak  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Selama Anak  menjalani  pembinaan  di  Yayasan  Pembinaan  Anak  Nakal  Bhina  Putra diharapkan  dapat  mengembalikan  atau  memulihkan  Anak  menjadi  warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

## 6. Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi. 2006. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 142.
Dewi, A. A. Risma Purnama., Sujana, I Nyoman.,dan Sugiartha, I Nyoman Gede. 2019. “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur ”. Jurnal Analogi Hukum , 1(1).
Fadilla h, Astuti Nur., Salamor, Anna Maria., dan Corputty, Patrick. 2021. “Penyuluhan Hukum  Perlindungan  Anak  Pada  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon”. Jurnal Pengabdian Hukum . Volume 1 Nomor 2.
Temaja, I Nyoman Arya Wira. 2018. “Sank si Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindaka Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)”. Kertha Wicara .
Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak. 2014. Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 37.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.