## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 15, No. 1, 2019, h. 1-32 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835
1

## Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama

## Makbul Bakari, Rizal Darwis
Pengadilan Agama Kwandang, IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: boele78@gmail.com; rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id
Abstract:  This  research  discusses  to  study  and  analyze  the  legal considerations  of  the  Panel  of  Judges'  judgments  in  Stipulation  Number 20/Pdt.P/2012/PA.Smi and Stipulation Number 6/Pdt.P/2013/PA.Sgr. about itsb ā t  nikah  in  marriage  of  muallaf  women  with  marriage  guardians  of religious leaders, then comparing the results of the two determinations. This research  is  a  type  of  library  research  that  acts  descriptive-analytical- comparative. The choices used are juridical-normative and syara. The results of  this  study  indicate  that  the  contextual  interpretation  of  the  legal  text more fulfills a sense of justice in favor of textual interpretation. Stipulation Number 6/Pdt.P/2013/PA.Sgr. which departs from contextual interpretation by  considering  socio-cultural  and  legal  awareness  of  the  community  and contra  legem  by  way  of  questioning  the  meaning  (supported  legal interpretation)  of  terminology).  Honower  Stipulation  Number  20/Pdt.P/ 2012/PA.Smi  which  starts  from  textual-legalistic  interpretation  cannot fulfill the sense of justice of the community, but can only fulfill procedural demands.
Keywords:  Determination  of  the  Court;  Muslim  Convert,  Guardian  of Marriage

## Juridical Analysis of the Muallaf Women's Marriage with Marriage Guardians of Religious Leaders
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisis secara yuridis  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  pada  Penetapan  Nomor 20/Pdt.P/2012/PA. Smi dan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Sgr. tentang itsb ā t nikah perkawinan perempuan muallaf dengan wali nikah tokoh agama, kemudian  mengkomparasikan  hasil  dari  kedua  penetapan  tersebut. Penelitian  ini  berjenis  penelitian  kepustakaaan  yang  bersifat  deskriptif- analitis-komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan
syara’. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penafsiran  kontekstual terhadap  teks  hukum  lebih  memenuhi  rasa  keadilan  ketimbang  penafsiran tekstual.  Penetapan  Nomor  6/Pdt.P/2013/PA.Sgr.  yang  bertolak  dari penafsiran  kontekstual  dengan  mempertimbangkan  sosio-kultural  dan kesadaran  hukum  masyarakat  dan  melakukan contra  legem  dengan  cara melakukan  perluasan  makna  (penafsiran  hukum  ekstensif)  terhadap terminologi  wali  hakim  hingga  mencakup  ke  dalam  pengertian  wali muhakkam,  cenderung  lebih  responsif  terhadap  rasa  keadilan  masyarakat (keadilan  substantif).  Sebaliknya  Penetapan  Nomor  20/Pdt.P/2012/PA.Smi yang  bertolak  dari  penafsiran  tekstual-legalistik  cenderung  tidak  dapat memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat,  tetapi  hanya  sekedar  memenuhi keadilan prosedural.
Kata Kunci: Penetapan Pengadilan; Perempuan Muallaf, Wali Nikah

## A. Pendahuluan
Islam  telah  meletakan  norma  dasar  bahwa  perkawinan  yang  sah adalah  perkawinan  yang  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya.  Salah  satu  rukun yang  ada  dalam  perkawinan  adalah  kehadiran  wali  nikah.  Dalam  Pasal  19 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  disebutkan  ‚Wali  nikah  dalam  perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.‛ 1 Mengenai wali nikah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha’. Menurut mayoritas fuqaha’, termasuk Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selain dirinya. Menurut Imam Syafi’i, suatu perkawinan  tidak sah tanpa adanya wali nikah bagi pengantin perempuan. Sedangkan, bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan  wali  nikah  untuk  sahnya  nikah  tersebut. 2 Adanya  seorang  wali merupakan  penentu  sah  tidaknya  suatu  perkawinan  tersebut.  Sebab,  wali dari  pihak  perempuanlah  yang  akan  menyerahkan  anaknya  kepada  pihak laki-laki atau calon mempelai laki-laki dalam hal ijab qabul (serah terima). Orang-orang    yang    akan    menjadi  wali  harus  memenuhi  syarat  yang  telah
1 Mahkamah  Agung  RI, Himpunan  Peraturan  Peraturan  Perundang-undangan  di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016), 1025.
2 Moh.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari  UU  No  1 Tahun 1974 dan KHI  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 215.
3
ditetapkan  oleh  syariat.  Syarat  wali  nikah    ialah  Islam,  telah  dewasa  dan berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil, serta tidak sedang dalam  ihram haji atau umrah. 3
Ada  dua  syarat  wali  nikah  yang  telah  disepakati  oleh  para fuqaha>’. Pertama,  cakap  hukum  (kam ā l  al-ahliyah)  yaitu  orang  yang  sudah  dewasa, berakal  sehat  dan  merdeka  (bukan  berstatus  budak); Kedua  adalah  antara wali  nikah  dan  anak  perempuan  yang  hendak  dinikahkannya (al-maul ā ‘alaih) beragama yang sama. 4 Berdasarkan pendapat tersebut, seorang anak perempuan yang berbeda keyakinan dengan Bapaknya, maka Bapaknya tidak sah  menjadi  wali  nikahnya.  Dengan  kata  lain,  seorang  perempuan  yang muallaf 5 misalnya  tidak  sah  dinikahkan  oleh  bapak  kandungnya  yang  masih beragama  selain  Islam,  makanya  perempuan muallaf    dapat  dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki wali.
Hukum  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia, 6 seorang perempuan muallaf, yang bapak, paman serta  saudara- saudara lelakinya berstaus non  muslim,  dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki wali nikah, sehingga kewenangan wali nikah beralih kepada
3 Amir  Syarifuddin, Hukun  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  (Jakarta:  Kencana, 2006), 76.
4 Wahbah bin Mus}t}af ā az- Zuhail ī , Al-Fiqh al-Isl ā mi wa ‘Adillatuh, Juz IX dalam Maktabah Sy ā milah (Cet. IV; Damaskus: D ā r al-Fikr, t.th.), 6700.
5 Ibnu  Qasim  ketika  berbicara  tentang  orang  yang  berhak  menerima  zakat, mendefenisikan muallaf dengan
ةفلؤم ،ينملسلما وهو نم ملسأ هتينو ةفيعض في ملاسلإا فلأتف عفدب ةاكزلا هل (orang
yang  baru  memeluk  agama  Islam  dan  masih  lemah  pendiriannya  terhadap  Islam,  maka diberikan zakat kepadanya agar hatinya lunak terhadap agama Islam). Lihat  , Ibnu Q ā sim, Fath al-Qar ī b al-Muj ī b Fi Syarh Alf ā dz al-Qar ī b, Juz I (Cet. I; Beirut: D ā r Ibn Hazm, 2005 M/1425 H), 133.
6 Pasal 1 ayat (2): Wali Hakim adalah pejabat  yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau  pejabat  yang  ditunjuk  olehnya  untuk  bertindak  sebagai  wali  nikah  bagi  calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali; Pasal 2 ayat (1): Bagi calon mempelai wanita yang  akan  menikah  di  wilayah  Indonesia  atau  di  luar  negeri/wilayah extra  teritorial Indonesia,  tidak  mempunyai  wali nasab  yang  berhak  atau  wali  nasabnya  tidak  memenuhi syarat  atau mafqu>d  atau  berhalangan  atau  ad}al  maka  pernikahannya    dilangsungkan  oleh wali  hakim. Lihat  Republik Indonesia, Peraturan  Menteri  Agama Nomor  2  Tahun  1987 yang  diubah dengan  Republik Indonesia, Peraturan  Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali H akim,  pasal 1 ayat  (2) dan pasal 2 ayat (2).
unsur pemerintah dalam hal ini yang diberi kewenangan oleh negara adalah penghulu atau biasa dikenal dengan wali  hakim. 7 Sabda Rasulullah saw:
نَع َ َ ئِا َع تْ َا َ َ َ سُ  سُ َ ئِ ىَّلَص سُ ئِوتْ َلَع َ َ َّلَ : َ َا َ ئِ َ ئِ ئِ َ ئِ تْ َ ئِى َ َ لٍ تْ َع تْ ئِ َ ا سُرَج َ َت سُ  َ تْلسُّلا َ ئِ َ تْنَ َ َئِ َ وَا . 8 Artinya:
Dari  ‘Aisyah  berkata  bahwanya  Rasulullah  saw.  telah  bersabda:  tidak sah  nikah  melainkan  dengan  wali  dan  dua  orang  saksi  yang  adil.  Jika wali-wali itu enggan (berkeberatan), maka  hakimlah yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali.
Berdasarkan  h}adis  di  atas  seharusnya  yang  menjadi  wali  nikah  dari seorang  perempuan muallaf  adalah  Sultan atau    Pemerintah  (wali hakim), akan  tetapi  faktanya,  tidak  semua  perempuan muallaf,  melangsungkan perkawinannya  melalui  Wali  Hakim  (Penghulu  KUA).  Artikel  ini  kiranya dapat  merepresentasikan  fenomena  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat terhadap praktek perkawinan dengan menggunakan wali nikah tokoh agama dengan  membandingkan  penetapan  Pengadilan  Agama  Sukabumi  Nomor 20/Pdt.P/2012/PA. Smi, tertanggal  11 Juli 2012, dimana Pemohon  II adalah seorang  perempuan muallaf- yang semula beragama Kristen sehingga semua keluarga  laki-lakinya,  baik  ayah  maupun  saudara-saudaranya  masih beragama  Kristen-  yang  perkawinannya  dengan  Pemohon  I  dilangsungkan dengan  wali  nikahnya  adalah  tokoh    masyarakat/agama  setempat,  tidak melalui atau  menggunakan wali hakim (Kepala KUA setempat), yang kedua Penetapan  Pengadilan  Agama  Singaraja  Nomor  6/Pdt.P/2013/PA.  Sgr, tertanggal  23  Mei  2013  M,  yang  kasusnya  sama  yaitu  perkawinan perempuan muallaf dengan wali nikah tokoh agama.
7 Wali  Hakim  adalah    Kepala  Negara  yang  beragama  Islam  yang  mempunyai kekuasaan   yang   boleh   menyangkut   orang   lain   menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang yang berwali hakim. Lihat Hasballah  Thaib, Hukum  Keluarga   dalam   Syariat Islam (Medan: Universitas Dharmawangsa,1983), 53.
8 Ab ū al-Hasan bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas ū d bin Nu’m ā n bin D ī n ā r ad-D ā ruquthniy, Sunan    D ā r  al-Qu ṭ ni,    Juz.  III,  dalam  al-Maktabah  as-Sy ā milah  (Cet.  I; Beirut, Libanon:  Muassasah al-Ris ā lah, 2004 M/1424H), 225.
Makbul Bakari, Rizal Darwis

## B. Syarat Wali Nikah
Al-wala>yah  (perwalian)  adalah  suatu  bentuk  perlindungan dengan  penghargaan  penuh  atas  dasar  rasa  tanggung  jawab  dan  cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakkuasaan atau ketidak- mampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas hartanya atau hal yang berkaitan dengan dirinya, atau dengan kata lain, wali  adalah  orang  yang  diberi  kekuasaan  atas  sesuatu.  Seseorang  dapat bertindak  menjadi  wali  apabila  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  dalam hukum Islam,  dan  para ulama  ada   yang  sepakat  dan ada  yang  berbeda  pendapat  dalam  masalah  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  seorang wali.
1. Syarat Wali Nikah yang Disepakati di Kalangan Fuqah ā (Ahli Fikih)
Fuqah ā (ahli  fikih)  menyepakati  ada 2  (dua)  syarat  wali: Pertama, cakap hukum (kam ā lu al-ahliyyah), artinya orang yang hendak menjadi wali nikah  haruslah  orang  cakap  dalam  melaksanakan  sebuah  perbuatan  hukum. Kriteria  orang  yang  cakap  hukum  di  antaranya  adalah  sudah  dewasa (al- bul ū g),  berakal  sehat  (al-aql)  (tidak  gila),  dan  orang  yang  merdeka  (al- huriyyah) bukan budak atau hamba sahaya; Kedua, ada kesamaan agama dan keyakinan  antara  wali  dan  anak  perempuan  yang  menjadi  perwliannya (Ittif ā q  d ī n  al-wal ī w ā al-maul ā ‘alaih). 9 Berdasarkan  syarat  kedua  ini, ulama Han ā bilah dan ulama Hanafiyah sepakat mengatakan bahwa seorang ayah  yang  non  muslim  tidak  boleh  menjadi  wali  dalam  perkawinan  anak perempuannya  yang  muslimah,  artinya  apabila  hal  itu  dilaksanakan  maka perkawinannya dianggap tidak sah. Senada dengan pendapat kedua mazhab tersebut,  di  kalangan  ulama  Sy ā fi’iyyah  dan  M ā likiyah  juga  tidak membolehkan  wali  nikah  non  muslim  terhadap  anak  perempuan  muslimah, hanya saja menurut ulama Sy ā fi’iyah seorang ayah yang non muslim dapat menjadi  wali  nikah  bagi  anak  perempuannya  yang  non  muslimah,  apakah calon suaminya beragama yang sama dengannya atau beragama Islam tidak menjadi masalah menurut mazhab ini. Sedangkan menurut ulama M ā likiyah seorang  ayah  yang  muslim  dapat  menjadi  wali  bagi  anak  perempuannya yang non muslim asalkan dari golongan ahli kitab (al-k ā firah al-kit ā biyah). Adapun  seorang  ayah  yang  murtad,  tidak  boleh  menjadi  wali  nikah  secara mutlak. 10 Menurut Wahbah bin Mus}t}af ā az-Zuhail ī yang menjadi alasan atau
9 Wahbah bin Mus}t}af ā az- Zuhail ī , Al-Fiqh al-Isl ā mi wa ‘Adillatuhu, 185.
10 Wahbah bin Mus}t}af ā az- Zuhail ī , Al-Fiqh al-Isl ā mi wa ‘Adillatuhu, 185.
dalil sehingga seorang ayah yang non muslim tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang muslimah sebagai berikut:
a. Dalil Naql ī :
Dalil nasqli yang dijadikan dasar adalah  Q.S. at-Taubah/9: 71; Q.S. al-Anf ā l/8:73, Q.S. an-Nis ā /4:141) dan hadis riwayat ad-D ā ruquthn ī . 11 َ  َ  َ َّلَ  َ  ئِوتْ َلَع سُ  ىَّلَص  ئِبَِّناا ئِنَع  ئِنِزسُلمَا  رَمسُع ئِن  ذئِا َع تْنَع : ىَلتْعسُ ي  َ َ   سُلتْعَ ي سُم َلَتْ ئِتْلَْا Artinya:
Dari  ‘ Ā ’id  bin  ‘Umar  al-Muzn ī dari  Nabi  saw,  berkata  ia:  Islam  itu tinggi dan tidak  ada (selainnya) yang dapat menandinginya.
b. Dalil ‘Aqli:
Alasan  disyaratkannya  antara  wali  nikah  dan  anak  perempuan  yang menjadi  perwaliannya  harus  seagama,  adalah  agar  antara  ayah  dan  anak sama  persepsi  atau  pandangan  dalam  mencari  kemaslahatan  (perkawinan), karena  biar  bagaimanapun  juga,  faktor  agama  masih  sangat  dominan menjadi  bahan  pertimbangan  ketika  seseorang  mengambil  suatu keputusan/kebijakan,  sehingga  dikhawatirkan  apabila  ayah  sebagai  penentu kebijakan  dalam  hal  perkawinan  putrinya  mengambil  keputusan-misalnya mementukan  calon  suami  bagi  putrinya-  berdasarkan  kriteria  agama  yang dianutnya sementara si anak perempuan yang menanggung akibatnya dengan sebab  apa  yang  diputuskan  ayahnya  ternyata  bertentangan  dengan  kriteria ajaran  agama  yang  dianutnya.  Alasan  lainnya  adalah  menyerahkan  urusan perempuan  muslimah  khususnya  urusun  perwalian  nikah,    atau  urusan muslim  pada  umumnya  kepada  orang  non  muslim  itu  sama  halnya menghinakan  atau  merendahkan  harkat  dan  martabat  kaum  muslimin  di hadapan non muslim (kafir). 12
11 Ab ū al-Hasan bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas ū d bin Nu’m ā n bin D ī n ā r ad-D ā ruquthniy, Sunan  D ā r al-Qu ṭ niy, B ā b Mahar, Juz. III, 252. Lihat juga Muh}ammad bin Ism ā ’ ī l  Ab ū ‘Abdill ā h  al-Bukh ā r ī al-Ja’f ī , al-J ā mi’u  as-S}ah ī h  al-Mukhtas}ar  (S}}ah ī h  al- Bukh ā r ī ), B ā b as-Syah ā dah ‘al ā al-Ans ā b, B ā b Idz ā Aslama as-S} ā b ī fa M ā ta, Juz I (Cet. III; Beirut: D ā r Ibn Kats ī r, 1987 M/1407 H), 454.
12 Wahbah bin Mus}t}af ā az- Zuhail ī , Al-Fiqh al-Isl ā mi wa ‘Adillatuhu, 186.
Makbul Bakari, Rizal Darwis
2. Syarat Wali Nikah yang Tidak Disepakati di Kalangan Fuqah ā
Ada 3 aspek yang tidak disepakati di kalangan fuqaha> terkait syarat wali nikah, yaitu:
1. Laki-laki
Syarat  ini  merupakan  syarat  yang  ditetapkan  oleh jumhur  ulama yakni  ulama  Sy ā fi’iyah,  M ā likiyah  dan  Hana>bilah  selain  Hanafiyah. Mengenai syarat  laki-laki,  jumhur  ulama  dari  ketiga  mazhab,  berpendapat bahwa  wanita  tidak  boleh  menjadi  wali  bagi  orang  lain  dan  tidak  boleh wanita  mengawinkan  dirinya  sendiri.  Sementara  golongan  Hanafiyah berpendapat  bahwa  laki-laki  bukanlah  merupakan  syarat  nikah.  Sehingga menurut  golongan  ini,  seorang  perempuan  yang  telah  dewasa  dan  berakal sehat dapat menikahkan dirinya sendiri dan juga perempuan lain, apakah ia bertindak  sebagai  wali  atau  sebagai  wakil  wali  (dari  orang  lain). 13 Bagi kelompok  yang  tidak  membolehkan  perempuan  menjadi  wali  nikah, beralasan kepada ḥ ad īṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu M ā jah dan D ā ruquthn ī: تْنَع ئِ َّمَسُ ئِنتْ ئِنتْيئِ ئِ تْنَع ئِ َ ةَرتْ يَرسُى َ  َ : َ  َ سُ  سُ َ ئِ ىَّلَص ئِ ئِوتْ َلَع َ َ َّلَ َ سُ ئِوِّ َزسُ ت سُةَ رَلمتْا َةَ تْرَلمتْا . َ َ سُ ئِوِّ َزسُ ت سُةَ تْرَلمتْا َهَلتْفَ . َّ ئِ َ َ َ ئِ اَّزاا َ ئِى ئِ َّاا سُ وِّئِ َزسُ ت َوَلتْفَ . 14 Hadis  tersebut melarang  wanita  mengucapkan s}igh ā t  al-ij ā b  dalam akad nikah bahkan pelakunya dinyatakan sebagai pezina, larangan adalah menujukkan  batalnya  pekerjaan  yang  dilarang, 15 yaitu  larangan  wanita menikahkan  wanita  lain  dan  wanita  yang  menikahkan  dirinya.  Jika
13 Wahbah bin Mus}t}af ā az- Zuhail ī , Al-Fiqh al-Isl ā mi wa ‘Adillatuhu, 186.
14 Muh}ammad bin Yaz ī d Ab ū ‘Abdill ā h al-Gazawain ī , Sunan Ibnu M ā jah, B ā b L ā Nik ā h}a  ill ā biwaliy ī ,  Juz  I  (Beirut:  D ā r  al-Fikr,  t.th.),    606.  Lihat  juga  Ab ū al-Hasan  bin ‘Umar bin Ah}mad bin Mahdi bin Mas ū d bin Nu’m ā n bin D ī n ā r ad-D ā ruquthniy, Sunan  D ā r al-Qu ṭ n ī ,  B ā b Kit ā b an-Nik ā h}, Juz. III, h. 227. 15 Dalam kaidah ushu>l fiqh disebutkan يهنلا لدي ىلع داسف ىهنلما هنع menurut jumhur ulama fikih maupun ushu>l fiqh bahwa larangan secara mutlak, menurut syariat menunjukan fasad- nya  sesuatu  yang  dilarang  baik  seustu  itu  berupah  ibadah  (hubungan  vertikal)  maupun dalam  mu’a>malah  (hubungan  horizontal).  Dalam  ibadah  contohnya  larangan  sholat  dan puasa  bagi  perempuan  yang  sedang  dalam  keadaan  haid, menunjukan  batalnya  sholat  dan puasanya jika dijalankan dalam keadaan haid. Dalam mu’a>malah contohnya adalah larangan jual  beli  uang,  misalnya  menjual  uang  satu  dirham  dengan  harga  dua  dirham,  juga mengisyaratkan batanya jual beli tersebut jika dilakukan dengan cara itu. Lihat Jala>luddin Muh}ammad bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Mahalli> as-Sya>fi’i, Syarh al-Warqa>t fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 1 (Cet. I; Palestina: Ja>mi’ah al-Quds’, 1999 M/1420 H), 118.
perbuatan  ini  dilarang  terhadap  wanita,  maka  wanita  yang  menikahkan orang  lain  atau    menikahkan  dirinya  sendiri,  perkawinannya  tidak  sah. Tegasnya  akad  nikah  yang  walinya  wanita  itu  hukumnya  tidak  sah  dan begitu pula wanita yang menikahkan dirinya sendiri juga hukumnya tidak sah menurut kelompok ini.
2. Adil ( Istiq ā mah ad-D ī n)
Mengenai  syarat  adil  atau  cerdas  ulama Sy ā fi’iyah berpendapat bahwa  wali  harus seorang yang  adil  dan cerdas.  Alasannya  perkataan Ibn ‘Abbas ra.:
ئِنَع نتْ ا لٍا َّ َع َ  َ َ َا َ ئِ َّ لٍوِّئِ َ ئِ لٍ  ئِ تْرسُ تْ َ ئِى َ َ لٍ تْ َع . 16 Artinya: Dari  Ibn  ‘Abb ā s  r.a  beliau  berkata:  Tidak  sah  nikah  kecuali  dengan wali yang cerdas dan dua orang saksi yang adil.
Menurut  ulama  Sy ā fi’iyah  yang  dimaksud  dengan  cerdas  dalam perkataan  Ibn  ‘Abbas  di  atas  adalah  adil.  Maksud  adil    disini  adalah seseorang  yang  selalu    memelihara  agama  dengan  jalan  melaksanakan segala yang diwajibkan dan  tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar serta  terhidar  dari  selalu  berbuat  dosa  kecil.  Sedangkan  menurut  ulama H}anafiyah  dan  M ā likiyah  adil  bukanlah  merupakan  syarat  wali  nikah, sehingga  menurut  mereka  seorang  wali,  apakah  dia  f ā siq  ataukah  ‘adil  sah menikahkan putirnya. 17

## 3. Cerdas ( ar-Rusyd)
Ulama  H}an ā bilah  mendefinisikan ar-rusyd  dengan  ‚mengetahui urusan  kesepadanan (kafa’ah)  dan  urusan  kemaslahatan  perkawinan  bukan dalam  arti  pintar  mengurus  harta  kekayaan‛.  Sedangkan  ulama  Sy ā fi’iyah mendefinikan ar-rusyd  dengan  ‚pintar  mengelola  harta‛  (tidak  mubazir). 18
Menurut  kedua  kelompok  ini, ar-rusyd  merupakan  syarat  wali  nikah, sedangkan di kalangan Hanafiyah dan M ā likiyah, ar-rusyd bukan merupakan syarat wali nikah. 19
16 Muh}ammad bin Idr ī s as-Sy ā fi’ ī Abu ‘Abdill ā h, al-Um, B ā b an-Nik ā h bi Wal ī y, Juz VII (Beirut: D ā r al-Ma’rifah, 1393 H),  222.
17 Wahbah bin Mus}t}af ā az- Zuhail ī , Al-Fiqh al-Isl ā mi wa ‘Adillatuhu, 186-187. 18 Wahbah bin Mus}t}af ā az- Zuhail ī , Al-Fiqh al-Isl ā mi wa ‘Adillatuhu, 187. 19 Wahbah bin Mus}t}af ā az- Zuhail ī , Al-Fiqh al-Isl ā mi wa ‘Adillatuhu, 188.
Makbul Bakari, Rizal Darwis

## C. Kedudukan Wali  dalam Perkawinan Perspektif  Fikih
Perdebatan  tentang  wali  nikah  dalam  suatu  akad  perkawinan sudah  lama  dibicarakan  oleh  para  ahli  hukum  Islam,  terutama  tentang kedudukan wali  dalam  akad  tersebut.  Sebagian  para  ahli  hukum  Islam mengatakan  bahwa  perkawinan  yang  dilaksanakan  tanpa  wali,  perkawinan tersebut  tidak  sah  karena  kedudukan  wali  dalam  akad  perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. 20
Wali  merupakan  syarat  sahnya  akad  nikah  d a n   t idak  sah  suatu akad pernikahan  tanpa wali,  al-J ā zir ī menegaskan hal ini sebagai berikut:
سُئِ َ تْاَا ئِ ئِائِ َ ئِوِّناا َ سُى ئِذَّاا سُ َ َ َ  َ ي ئِوتْ َلَع سُ َّ ئِص ئِ تْ َعاتْا َلََ سُّ ئِ َي ئِوئِ  سُ ئِ . 21
Maknanya:  Wali  adalah  seseorang  yang  padanya  menjadi  penentu syahnya akad (pemikahan), maka tidak sah tanpanya.
Wali  dalam  perkawinan  adalah  merupakan hal yang penting dan merupakan syarat sah suatu perkawinan, menurut pendapat Imam Malik dan Syafi’i, 22 keduanya  berpendapat  tidak  sah  perkawinan  tanpa  adanya  wali bagi  pihak  perempuan,  sedang  bagi  laki-laki  tidak  diperlukan  wali. Menurut  Imam  Ab ū H}an ī fah,  Zafar,  as-Sya’b ī dan  az-Zuh}r ī bahwa perkawinan  tanpa  wali  dianggap  sah  bahkan  seorang  wanita  dapat mengawinkan  dirinya  sendiri  asalkan  mempelai  laki-lakinya  sekufu (sederajat) dengannya. 23
Sayyid  S ā biq  menjelaskan  bahwa  wali  merupakan  suatu  ketentuan hukum (haqqu  syar’ ī )  yang  dapat  dipaksakan  kepada  orang  lain  sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum  yaitu  berkenaan  dengan  diri  manusia  (individu),  sedangkan  yang khusus  ialah  berkenaan  dengan  individu  dan  harta  benda.  Ini  sejalan pemaknaan  wali  yang  artikel  ini,  wali  terhadap  manusia,  yaitu  masalah
20 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  (Jakarta: Kencana, 2008), 58.
21 Abdurrah}m ā n al-Jaz ī r ī , Al-Fiqhu ‘Al ā Maz ā h}ib al-Arb’ah, Juz IV (Beirut: D ā r al- Fikr, t.th.), 4.
22 Ab ū al-Wal ī d Muh}ammad bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Ah}mad bin Rusyd al- Qurth ū b ī , Bid ā yah al-Mujtahid wa Nih ā yah al-Muqtas}ad, Juz II (Cet. IV;  Mesir: Mus}taf ā al-B ā b ī al- Ḥ alab ī ,  1975 M/1395 H), 8.
23 Al-Qurth ū b ī , Bid ā yah al-Mujtahid, 8.
perwalian  dalam perkawinan. 24 Keberadaan seorang wali dalam akad nikah (perkawinan) adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak  dilakukan  oleh  wali.  Wali  itu  ditempatkan  sebagai  rukun  dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. 25
Permasalahan  wali  nikah  menjadi  polemik fuqah ā .  Penyebabnya adalah:
1. Tidak  ada ketegasan  di  dalam al-Qur’an sah atau tidaknya perkawinan tanpa wali;
2. Tidak  ada satupun h}adis mutaw ā tir yang mengandung dilâlah qat}’îyah sah tidaknya perkawinan tanpa  wali, demikian juga tidak ada h}adis  ah ā d yang disepakati  keshahihannya. 26 yang  mengandung dilâlah  qat}’îyah  tentang  sah atau tidaknya akad nikah tanpa wali.
3. Di  samping  itu  juga  nas}-nas}  baik  al-Qur’an  maupun    hadis  yang  mereka pergunakan,    baik  yang  mengharuskan  masih  mengandung  beberapa kemungkinan (muh}tamil), 27 mungkin memakai wali, mungkin tidak memakai wali.
4. Mazhab  Hanafi  mengutamakan  qiyas  dari  h}adi>s\|  ah}ad,  sedangkan  Mazhab Syafi’i mengutamakan h}adi>s\| ah}ad dari pada qiyas. Menurut Mazhab Hanafi, wanita  dalam  bidang  mu’a>malah  sama  haknya  dengan  laki-laki,  yang  oleh karenanya,  mereka  mengqiyaskan  akad  nikah  kepada  akad  jual  beli (transaksi).  Sedangkan  Imam  Syafi’i  berpegang  pada    h}adi>s\|  ah}ad  yang berhubungan dengan sebab nuzu>l Q.S. al-Baqarah/: 232.
5. Mazhab  Hanafi  berpendirian  bahwa  suatu  perkara  yang  ditiadakan  oleh Syara’ dengan perantara la> na>fiyah, harus dipandang bahwa yang ditiadakan itu  adalah  ‚sempurnayanya‛, 28 sedangkan  Mazhab  Syafi’i  bahwa  suatu perkara yang ditiadakan oleh syara’ dengan la> na>fiyah harus dipandang bahwa yang ditiadakan itu adalah ‚sahnya’’. 29
24 Sayid S ā biq, Fiqh as-Sunnah Juz II (Cet. III; Beirut: D ā r al-Kit ā b al-‘Arab ī , 1977 M/1397 H), 125.
25 Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 69.
26 Ibrahim  Husen, Fiqh  P e r b a n d i n g a n  dalam  Masalah Nikah  Talak  dan  Rujuk, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, Yayasan Ihya  Ulumuddin, 1971), 112.
27 Al-Qurt} ū b ī , Bid ā yah al-Mujtahid wa Nih ā yah al-Muqtas}ad, 9.
28 Jadi,  h}adi>s  yang mengatakan, ‚tidak ada nikah melainkan dengan wali‛ Mazhab Hanafi menafsirkan dengan ‚tidak sempurna nikah,‛ sedangkan Mazhab Syafi’i menafsirkan dengan ‚tidak sahnya nikah.‛ 29 Abdul  Wahab  dan  Abd.  Muhaimin, Reaktualisasi  Hukum  Islam  dalam  Konteks Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), 85.
Akibatnya  terjadilah  perbedaan  dalam  menentukan  apakah  wali nikah  termasuk  syarat  dan  rukun  nikah  atau  tidak.  Kelompok  M ā likiyah, Sy ā fi'iyah  dan  H{an ā bilah  menjadikan  wali  sebagai  salah  satu  rukun  nikah dan  bukan  syarat. 30 Sedangkan  mazhab  Zahiriyah  membedakan  antara perempuan  yang  perawan  dan  janda,  jika  mempelai  perempuan  masih perawan  maka  wali  menjadi  rukun  perkawinan,  sedangkan  jika  mempelai perempuan  sudah  janda  maka  wali  bukan  menjadi  rukun  perkawinan,  ia boleh  kawin  tanpa  wali. 31 Berbeda  dengan  kedua  kelompok  di  atas, kelompok  (mazhab)  H{anafiyah  berpendapat  bahwa  wali  menjadi  syarat nikah,  dengan  catatan  hanyalah  bagi  pernikahan  orang  yang  belum  dewasa ( s}agh ī r atau s}agh ī rah) dan orang gila meskipun sudah dewasa. Adapun bagi perempuan  dewasa    dan    berakal    sehat,    baik    perawan    maupun    janda sama  sekali  tidak  ada  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  menikahkannya. Dia  bebas  menikahkan    dirinya    sendiri  dengan  lelaki  yang  disukainya asalkan  sederajat  ( kufu). Jika  tidak se-kufu, wali berhak menolak dan men- fasakh  (menggagalkan)  akad  nikah. 32 Namun  demikian,  walaupun  mazhab Hanafiyah  berpendapat  wali  perkawinan  bukan  sebagai  rukun  perkawinan, mazhab  ini  berpendapat  bahwa  jika  akan  perkawinan  dilakukan  oleh  wali perkawinan,  maka  wali  perkawinan  tersebut  harus  mengindahkan  tingkat kedekatan  hubungan  darah  wali  dengan  mempelai  perempuan  sebagaimana juga dianut mazhab fikih lainnya. 33 Jelasnya menurut jumhur  ulama,  nikah itu  tidak sah tanpa wali. Mereka perpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan  dirinya  sendiri,  maka  hukumnya  tidak  sah.  Mereka berpendapat  dengan  petunjuk nas}  yang,  walaupun  ibarat-nya  (mant ū q) tidak  menunjuk  secara  langsung  kepada  keharusan  adanya  wali, tetapi dari ayat tersebut  secara isyarat (mafh ū m)  nash  dapat  dipahami menghendaki  adanya  wali.  Di  antaranya  terdapat  dalam  Q.S  al- Baqarah (2:221), Q.S al-Baqarah   al-Baqarah (2:232), dan    Q.S  an-Nur (24:32).
30 Rukun  nikah  bagi  Hanafiyah  hanya  dua,  yakni  ijab  dan  qabul.  Sementara    itu, menurut  Malikiyah  ada  lima,    yaitu  wali,    mahar, zawj    (calon  suami),  zawjah  (calon isteri)  dan sighat.  Demikian  juga  bagi  Syafi'iyah  ada  lima  dengan  perbedaan  bentuknya, yaitu zawj, zawjah, wali, dua saksi dan sighat. Lihat Abdurrah}m ā n al-Jaz ī r ī , Al-Fiqhu ‘Al ā Maz ā h}ib al-Arb’ah, Juz IV, 16-28.
31 Ibn ‘A>bidin, Radd al-Mukhta>r ‘ala> Durr al-Mukhta>r, vol. 4, (Beirut: Da>r al-Ihya>’ al-Tura>th al-‘Arabi>, t.th), 115.
32 Sayyid S ā biq, Fiqh as-Sunnah, 128.   Lihat   pula Ab ā Zahrah, Muh ā darat f ī 'Aqd al-Z ī waj wa As ā ruh (Beirut: D ā r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 159.
33 Ibn ‘A>bidin, Radd al-Mukhta>r ‘ala> Durr al-Mukhta>r, vol. 4,  h. 138.
Selain ketiga ayat tersebut terdapat  beberapa ḥ ad īṣ Rasulullah saw yang menguatkan posisi wali dalam pernikahan, salah satunya:
تْنَع ئِ َ َةَ تْرسُ تْنَع ئِ َ ىَ  سُ َّ َ َّئِ َّناا - ىَّلَص سُ ئِوتْ َلَع َ َّلَ َ - َ َ َا َ ئِ َّ ئِ لٍوِّئِ َ ئِ . 34
Ulama  Mazhab  H{anafi  menjelaskan  bahwa  wanita  yang  tidak bersuami  lagi  dan  gadis  mempunyai  hak  dalam  masalah  pernikahannya, sehingga wali tersebut meminta izin si gadis untuk menikahkannya.
Menurut  Ibnu  'Abidin  dan   al-Kas ā ni   (pengikut H{anafiyah), wali hanya  menjadi  syarat  sah  bagi  pernikahan  orang  yang  belum  dewasa,  gila dan  budak.  Wali  tidak  diperlukan  lagi  bagi  pernikahan mukallafah (perempuan  dewasa  yang  berakal sehat)  yang  merdeka  sehingga  tanpa  izin walinya pun pernikahan tetap sah. 35 Namun si wali berhak menolak selama si  perempuan  belum  melahirkan  anak  apabila  pernikahan  tersebut  tidak dengan lelaki yang se- kufu. Wali hanya dibutuhkan bagi sabiyy (orang yang belum  dewasa).  Dengan  kedewasaan,  hilanglah  kekuasaan  wali, bada'i  al- sana'i:
ئِو سُلسُ  تْائِ َ تْ َااَ سُ َي َ ئِ ئِ َ تْاا
(bila  seorang  perempuan  telah  menjadi  dewasa, maka hilanglah kekuasaan walinya). 36
Abu Tsawur ī mengemukakan jalan tengah bahwa dalam perkawinan tersebut  harus  ada  kerelaan  dari  wanita  dan  walinya  sekaligus  sehingga masing-masing pihak tidak boleh secara  bebas melangsungkan   pernikahan tanpa  seizin  dan  keridaan  pihak  lain.  Sementara  itu,  al-Qurt ū b ī (salah seorang  pengikut  M ā likiyah)  memberi  hak  luas  kepada  wali  sehingga perempuan  dewasa  asalkan  masih  perawan  dapat  dinikahkan  tanpa  harus diminta  persetujuannya.  Meminta  izin  kepada  perempuan  yang  akan
34 Ahmad  ibn  Hanbal, Musnad  al-Im ā m  Ah}mad  bin  H{anbal,  Juz  IV  (Kairo: Muassasah Qurt}ubah, t.th.), 418.
35 Di  kalangan  Hanafiyah, wil ā yah  al-w ā li  dibagi  menjadi  dua;  Pertama,  wil ā yah hatm atau ij ā b (keharusan), yaitu bagi orang yang belum dewasa dan orang  gila  meskipun telah  dewasa. Kedua,  wilayah  nadb  atau  istih}b ā b  (bersifat  anjuran)  yaitu  bagi  orang dewasa  yang  berakal  sehat.  Lihat  Ab ī Bakar  bin  Mas' ū d  al-Kas ā n ī , Bad ā 'i  al-San ā’ i  f ī Tart ī b  al-Syara'i,  Juz  II  (Beirut: D ā r al-Kutub al-Ilmiyyah,  t.th.),  241-245; Ibnu ‘Abidin, H ā syiyah  Radd  al-  Mukht ā r  'al ā al-Durr  al-Mukht ā r,  Juz  IV  (Beirut:  D ā r  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 1994), 154-155.
36 Ab ī Bakar  bin  Mas' ū d  al-Kas ā n ī , Bad ā 'i  al-San ā’ i,  248-249; Ibn ‘A>bidin, Radd al-Mukhta>r, 155-156.
Makbul Bakari, Rizal Darwis
dinikahkan hukumnya hanya sunah, dan tidak wajib, sekalipun dengan lelaki se- kufu. 37
Ibnu  Qud ā mah  (seorang  pengikut  H{an ā bilah)  berpendapat  bahwa sahnya  nikah  harus  dengan  wali.  Perempuan  sama  sekali  tidak  berhak menikahkan  dirinya  dan  juga  menikahkaan  orang  lain,  serta  tidak  boleh mewakilkan  kepada  selain  walinya.  Pembatasan  terhadap  kebebasan perempuan  dalam  menentukan  masa  depan  rumah  tangganya  disebabkan oleh lemah akal dan sempit pemikirannya. Untuk menghindarkan perempuan terjerumus  ke  dalam  kerusakan,  keberadaan  wali  mutlak  diperlukan. 38
Demikan pula an-Naw ā wi (seorang pengikut Sy ā fi'iyah) berpendapat bahwa wali  menjadi  kunci  sahnya  pernikahan.  Apabila  ada  perempuan  yang mengakadkan  dirinya  sendiri,  akad  nikahnya  tidak  sah,  kecuali  apabila  ada izin  terlebih  dahulu  dari  walinya.  Alasan  pelanggaran  tersebut  di  samping perempuan itu sempit akan dan mudah tertipu, juga disebabkan oleh masalah menikahkan merupakan hak wali. 39
Di  sini  nampak  bahwa  hanya  golongan  Hanafiyah  yang memposisikan  wali  nikah  sebagai  penyempurna  nikah,  yang  kedudukannya tidak  mempengaruhi  keabsahan  sebuah  perkawinan.  Sedangkan  mayoritas ulama  mazhab,  berpandangan  sebaliknya,  bahwa  wali  nikah  menempati posisi yang sangat vital dalam sebuah akad perkawianan. Artinya wali nikah merupakan  salah  satu  rukun  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu perkawianan. Selama perkawinan itu dilaksanakan dengan wali nikah, maka perkawinannya  dianggap  sah  di  mata  hukum,  akan  tetapi  sebaliknya  jika perkawinan  itu  dilangsungkan  dengan  tanpa  wali  nikah,  atau  dengan  wali nikah  tetapi  tidak  memnuhi  kriteria  sebagaimana  ditentukan  dalam  syarat- syarat  wali  nikah  terdahulu,  maka  perkawainan  tersebut  menurut  jumhur ulama tidak sah.

## D. Wali Nikah dalam Hukum Positif Islam di Indonesia
Hukum  Islam  di  Indonesia  mengalami  perkembangan dari waktu ke  waktu.  Pada  empat  dekade  awal  pasca  kemerdekaan,    hukum    Islam
37 Ab ū 'Umar  Y ū suf  bin  'Abdull ā h  bin  Muh}ammad  al-Qurt} ū b ī , Mawsu'ah Fiqh al- M ā lik (Beirut: D ā r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 231-234.
38 Ibnu Qud ā mah, Al-Mughn ī , Juz VII (Beirut: D ā r al-Kutub al- Ilmiyyah, t.th), 337- 339.
39 Ab ī Zakariya  Muhyudd ī n  bin  Syaraf  al-Naw ā wi, Al-  Majm ū '  Syarh  al- Muhazzab, Juz XVI, (Beirut: D ā r al-Fikr, t.th.), 146.
mengalami  kemajuan  pesat.  Kemajuan  tersebut  ditandai  dengan  adanya usaha  untuk  mengkonkritkan  tiga  tiang  penyangga  bagi  berlakunya  ukum secara  efektif,  yaitu  (1)  aparat  penegak  hukum  mulai  dibenahi  atau berbenah  diri;  (2)  peraturan-peraturan  hukum  yang  jelas  satu  demu  satu dikeluarkan; dan (3) kesadaran hukum masyarakat mulai dipicu. 40
Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan sebagai hukum formil yang  digunakan  Hakim  di  Pengadilan  Agama  tampak  masalah  wali  nikah belum  didefinisikan  secara  ekplisit  sebagai  syarat  dan  rukun  nikah. Permasalahan  hanya  disinggung  batas  minimal  usia  nikah,  yaitu  19  tahun bagi  lelaki  dan  16  tahun  bagi  perempuan,  dan  harus  adanya  izin  orang  tua bagi  yang  belum  bagi  perempuan  mencapai  usia  21  tahun (lihat pasal 6 ayat 2-6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 41 Perwalian dalam undang- undang ini bukan terkait dengan pernikahan, melainkan lebih pada hubungan orang tua/wali dengan anak ampunannya dalam masalah harta benda (bab X dan XI; pasal 45-54. 42
Proses  kemajuan  hukum  Islam  pada  akhirnya  mencapai  titik terang setelah dikeluarkannya KHI,  yang  dasar hukumnya berupa  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun  1991 tentang Keputusan Menteru Agama Nomor 154 Tahun 1991. Dengan dua instrumen hukum tersebut, KHI resmi menjadi hukum  positif  Islam  Indonesia, 43 dan  digunakan  sebagai  hukum  materil  di seluruh Pengadilan Agama yang ada di negara republik Indonesia. Dalam KHI
40 Meskipun  ketiga  pilar  tersebut  belum  dapat  berjalan  dengan  optimal,  dengan tingginya  kesadaran  hukum  masyarakat,  mereka  telah  berhasil  memancangkan  tonggak sejarah. Lihat Wasit Aulawi, ‚Sejarah Perkembangan Hukum Islam,‛ dalam Amrullah Ahmad et.al,  Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1996), 55-56.
41 Mahkamah  Agung  RI, Himpunan  Peraturan  Peraturan  Perundang-undangan  di Lingkungan Peradilan Agama, 340.
42 Mahkamah  Agung  RI, Himpunan  Peraturan  Peraturan  Perundang-undangan  di Lingkungan Peradilan Agama, 349-351.
43 Yang  dimaksud  dengan  hukum  positif  Islam  adalah  hukum  perdata  Islam tertentu   yang   menjadi   hukum   positif   umat   Islam,   dan   menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Kompetensi tersebut berupa penanganan perkara-perkara yang terumus dalam  KHI  pada  tingkat  pertama  yang  terjadi  antara umat  Islam.  Lihat  pasal  49 ayat  (1) Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah  keduakalinya  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2006 dan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
tersebut,  wali  nikah  secara  tegas  dimasukkan  sebagai  salah  satu  rukun nikah.  Pasal 14 menyebutkan sebagai berikut bahwa ‚untuk  melaksanakan perkawinan  harus  ada;  (a)  calon suami; (b) calon Isteri; (c) wali nikah; (d) dua  orang  saksi;  dan  (e)  ijab  dan  kabul.‛ 44 Selanjutnya,  pasal  19 menyebutkan,  ‚wali  nikah dalam perkawinan  merupakan  rukun yang harus dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk menikahkannya.‛ 45

## E. Wali Nikah terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf
Wali    nikah    dalam    perkawinan    merupakan    rukun    yang    harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, oleh karena itu keberadaan wali merupakan rukun yang  harus dipenuhi, ada beberapa  syarat  secara  sepintas  bahwa  syarat  wali  ialah  Islam,  laki-laki, dewasa,  mempunyai  hak  perwalian  dan  tidak  terdapat  halangan  perwalian. Dari sekian banyak syarat  untuk  sahnya perkawinan menurut hukum Islam, wali nikah sangat penting dan menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Sebagai niz ā mul  hayyah  (peraturan  hidup)  yang  lengkap  dan  sempurna, dengan  pembentukan  masyarakat  yang  sejahtera,  Islam  telah  menetapkan peraturan-peraturan perkawinan dan kekeluargaan dengan sempurna. 46
Idealnya  sebuah  perkawinan  dilangsungkan  dengan  wali  nikah, sebagaimana  disyaratkan  baik  dalam  fikih  Islam  maupun  peraturan perudang-undangan.  Akan  tetapi  dalam  keadaan  tertentu,  kondisi  ideal dimaksud  tidak  selamanya  dapat  terpenuhi,  dikarenakan  berbagai  macam sebab yang melatar belakanginya. Adanya persoalan perbedaan agama yang dianut  oleh  wali  nasab  dengan  anak  perempuannya.  Dalam  kondisi  seperti ini, hukum Islam memberikan solusi dengan cara perpindahan hak perwalian dari  wali  yang  tidak  memenuhi  syarat  kepada  wali  yang  memenuhi  syarat, dari wali yang dekat (aqrab) kepada wali yang jauh (ab’ad).
44 Mahkamah  Agung  RI, Himpunan  Peraturan  Peraturan  Perundang-undangan  di Lingkungan Peradilan Agama, 1024.
45 Pasal  20-23.  Lihat  Mahkamah  Agung  RI, Himpunan  Peraturan  Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, 125-126.
46 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada,1995), 84.
Adapun  syarat  perpindahan  wali aqrab  kepada  wali  ab’ad  sebagai berikut: (1) apabila wali aqrab-nya non muslim; 47 (2) apabila wali aqrab-nya fasik; (3) apabila wali aqrab-nya belum dewasa; (4) apabila wali aqrab-nya gila; dan (5) apabila wali aqrab-nya bisu atau tuli. 48
Selain perpindahan wali nikah yang mempunyai urutan dekat kepada wali  nikah  yang  jauh,  menurut  Zainuddin  Ali,  ada  juga  perpindahan  wali nikah  berdasarkan  hubungan  darah  ( nasab)  kepada  wali  nikah  berdasarkan jabatan,  atau  yang  dikenal  dengan  wali  hakim.  Perpindahan  dimaksud, uratannya adalah:
1. Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh tidak ada sama sekali;
2. Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh ada, tetapi menjadi calon mempelai pria, sementara wali nikah yang sederajat dengannya (sama- sama anak paman) sudah tidak ada;
3. Wali  yang  mempunyai  urutan  dekat  ada,  tetapi  sementara  melakukan ihram (ibadah haji);
4. Wali  yang  mempunyai  urutan  dekat  ada,  tetapi  tidak  diketahui tempattinggalnya;
5. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas perwaliannya;
6. Wali  yang  mempunyai  urutan  dekat  ada,  tetapi  sementara  menjalani hukuman penjara yang tidak dapat dijumpai;
7. Wali  yang  mempunyai  urutan  dekat  ada,  tetapi  bepergian  jauh  sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar;
8. Wali  yang  mempunyai  urutan  dekat  ada,  tetapi  menolak  untuk mengawinkan ( adlal);
9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sementara wali mujbir-nya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi. 49
Solusi yang tepat bagi perempuan muallaf menurut fuqah ā ’ maupun aturan  perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  menikah  dengan menggunakan wali nikah dari jalur pemerintah dalam hal ini wali hakim atau penghulu pada setiap Kantor Urusan Agama di Kecamatan.
47 Maksudnya apabila wali aqrab ada tetapi  tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam.
48 Timah  dan  Sohari  Sahrani, Fiqih  Munakahat  Kajian  Fiqih  Nikah  Lengkap, (Jakarta:  PT Rajawali Pers, 2010), 97.
49 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 18.
F. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penetapan  Nomor    20/Pdt.P/2013/PA.Smi  dan  Penetapan  Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Sgr
1. Penetapan Nomor  20/Pdt.P/2013/PA.Smi
Peran  seorang  wali  dalam  sebuah  peristiwa  perkawinan  masih menjadi  perdebatan  di  kalangan  ulama  mazhab  fikih.  Mazhab  Hanafiyah berpendapat bahwa wali perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa wali dengan laki- laki  yang  sekufu  perkawinannya  dianggap  sah.  Sedangkan  mazhab Malikiyah,  Syafi’iyah  dan  Hana>bilah  berpendapat  bahwa  wali  perkawinan merupakan  rukun  dalam  perkawinan,  oleh  karena  itu  akibat  hukum perempuan  yang  mengawinkan  dirinya  sendiri  atau  mengawinkan perempuan  lain  perkawinannya  tidak  sah.  Pendapat  lain  tentang  wali perkawinan, diriwayatkan oleh Ibn Ish}a>q dari Imam Anas  ibn Ma>lik, yakni bahwa  wali  perkawinan  hukumnya  sunah  dan  bukan  merupakan  syarat sahnya  suatu  perkawinan,  melainkan  hanya  syarat  untuk  kesempurnaan perkawinan. 50
Fenomena  di  atas  tak  dapat  dielakan,  terjadi  juga  di  kalangan hakim  Pengadilan  Agama,  yang  memang  dalam  memutus  suatu perkara  yang  dihadapinya  tidak  jarang  merujuk  kepada  pendapat- pendapat ulama mazhab, ketika kasus yang ditanganinya belum diatur dalam aturan perundangan.
Pemikiran  majelis  hakim  seputar  wali  dalam  perkawinan khususnya wali nikah tokoh agama, dapat ditelusuri dalam penetapan ini.  Setelah  membaca  dan  menganalisanya,  ada  beberapa  hal  yang menarik perhatian untuk dianalisis lebih jauh.
Pertama,  mengenai  diktum  amar  penetapan,  dalam  hal  ini, majelis hakim menolak permohonan para pemohon, itu artinya majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan in casu yang dilaksanakan oleh kedua  mempelai  dengan  menggunakan  wali  nikah  tokoh  agama setempat,  dan  bukan  wali hakim  dari unsur  pemerintah  dalam  hal ini KUA Kecamatan, dianggap tidak sah.
50 Abdurrah}m ā n  al-Jaz ī r ī , al-Fiqhu  ‘Al ā Maz ā h}ib  al-Arb’ah,  Juz IV  (Kairo:  al- Maktabah al-Tija>riyah al-Kubra, 1969), 4, 11, 12 dan 51;
Dalam  pertimbangan  hukumnya  majelis  hakim  melandaskan pendapatnya  dimulai  dengan  pasal  14  KHI  ,  tentang  rukun  nikah dimana salah satu diantaranya adalah wali nikah sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  untuk  syahnya  perkawinan,  haruslah  dipenuhi seluruh unsur/ rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 KHI, rukun perkawinan  tersebut  adalah  Calon  Suami, Calon  Isteri,  Wali  nikah, dua orang saksi serta Ijab dan Kabul; 51
Kemudian  disusul  dengan  pasal  20  KHI  yang  menetapkan kriteria wali nikah yang mana di antaranya adalah wali nikah haruslah seorang  muslim,  jika  kriteria  tersebut  tidak  terpenuhi,  dengan  kata lain  jika  wali  nikah  dari  garis  keturunan/nasab  tidak  ada  atau  tidak memenuhi  syarat  maka  hak  perwalian  berpindah  kepada  unsur pemerintah  (wali  hakim)  dalam  hal  ini  Penghulu/Kepala  pada  KUA Kecamatan, sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  syarat  sebagai  seorang  wali  dijelaskan  pada Pasal  20 KHI, seorang wali selain harus balig juga disyaratkan harus seorang  muslim,  maka  oleh  karena  orang  tua  Pemohon  II  bukanlah seorang muslim,  hak perwaliannya beralih  kepada wali hakim yakni Kepala  Kantor  Urusan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal Pemohon II; 52
Sedangkan  untuk  menentukkan  kriteria  wali  hakim  haruslah dari  unsur  KUA  Kecamatan,  majelis  hakim  berpegang  pada  Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia    Nomor  30  Tahun 2005  tentang  Wali Hakim Pasal 1 ayat (2):
Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri Agama  RI  Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali  Hakim Pasal 1 ayat (2) berbunyi:
Wali  Hakim,  adalah  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan yang  ditunjuk  oleh  Menteri Agama  untuk  bertindak  sebagai  wali nikah  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  tidak mempunyai wali.
51 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2013/PA.Smi
52 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2013/PA.Smi
Pasal 2 ayat (1) berbunyi:
Bagi  calon  mempelai  wanita  yang  akan  menikah  di  wilayah Indonesia  atau  di  luar  negeri/di  luar    wilayah    teritorial    Indonesia, tidak   mempunyai   wali   nasab   yang   berhak   atau   wali nasabnya tidak  memenuhi  syarat, atau  mafqud,  atau  berhalangan,  atau  adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. 53
Sampai  di sini  kemudian  majelis  hakim  berkesimpulan dengan suara  bulat  bahwa  perkawinan  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II tidak  sah  karena  tidak  memenuhi  salah  satu  rukun  nikah  yaitu  wali hakim,  tanpa  melalui  acara  pembuktian  sebagaimana  lazimnya persidangan, majelis
hakim hanya mencukupkan acara
pemeriksaannya  sampai  pada  tahap  pembacaan  permohonan, kemudian  beranjak  langsung  ke  acara  musyawarah  majelis  dengan menghasilkan  penetapan  dengan  suara  bulat  menolak  permohonan para Pemohon.
Kedua,  melihat  kronologis  jalannya  pemeriksaan  perkara, tampak  dengan  jelas  majelis  hakim  yang  menangani  perkara  ini, berpendapat  bahwa  dengan  diakuinya  posita  yang  menerangkan tentang  status  orang  tua  kandung  pemohon  II  yang  masih  beragama Kristen  oleh  kedua  mempelai,  menyebabkan  pemeriksaan  perkara dicukupkan sampai di situ, tidak harus berlama-lama sampai ke acara pembuktian.
Penetapan  semacam  ini,  secara  yuridis-formal  tidak  keliru karena  meskipun  tidak  melalui  proses  pembuktian, 54 dengan
53 Lihat Putusan Nomor 20/Pdt.P/2013/PA.Smi
54 Model  pemeriksaan  seperti  ini  jarang  terjadi,  biasanya  majelis  hakim  sebelum mengambil  kesimpulan  menolak  atau  mengabulkan  sebuah  permohonan/gugatan  tetap melakukan  pembuktian  terlebih  dahulu,  apalagi  jenis  amar  putusannya  adalah  menolak, yang menurut hukum acara secara terminologis adalah hasil dari penilaian fakta persidangan yang merupakan ranah hukum materiil. Jika fakta tersebut terbukti maka diktum amarnya adalah  mengabulkan,  tetapi  sebaliknya  jika  tidak  terbukti  maka  diktum  amar  putusannya adalah menolak. Hal ini berbeda dengan ranah hukum formil yang hanya menilai formalitas surat  permohonan/gugatan,  cukup  dengan  membaca  dan  meneliti  surat  gugatan  pada  saat pembacaan  surat  gugatan,  tanpa  harus  melalui  pembuktian,  majelis  hakim  sudah  dapat menjatuhkan  putusan/penetapan  dengan  diktum  amar  menerima  permohonan/gugatan  jika dalam  pemeriksaan tidak dijumpai cacat formal atau sebaliknya menyatakan permohonan/ gugatan tidak dapat diterima, jika surat permohonan/gugatan terdapat cacat formal.
ditemukannya  fakta  tentang  agama  wali  perkawinan  mempelai perempuan  yang  berbeda  dengan  calon  pengantin  perempuan,  maka secara faktual majelis hakim sudah dapat mengkualifisir fakta hukum tersebut  dengan  menghubungkannya  pada  pasal-pasal  tentang persyaratan  wali  perkawinan,  untuk  kemudian  dikonstituir  dengan diktum amar putusan apakah menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.  Dalam  kasus  ini,  majelis  hakim  pada  kongklusinya berkesimpulan menolak permohonan para pemohon.

## 2. Penetapan Nomor  6/Pdt.P/2013/PA.Sgr
Berbeda  dengan  Penetapan  sebelumnya,  pada  Penetapan  ini, majelis  hakim  yang  menangani  permohonan  ini  justru  mengabulkan permohonan  para  Pemohon  yang  dalam  diktum  amarnya  menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Itu artinya majelis hakim  berpendapat  bahwa  perkawinan  kedua  mempelai  adalah  sah secara  hukum  Islam,  meskipun  perkawinannya  tidak  menggunakan wali nasab ataupun wali hakim.
Adapun  yang  menjadi  pertimbangan  hukum  sehingga permohonan  tersebut  oleh  majelis  hakim  dikabulkan,  adalah berdasarkan kepada adat istiadat setempat yang mengakomodir tokoh agama  sebagai  wali  nikah,  di  samping  karena  tingkat  pemahaman keagamaan masyarakat setempat yang masih relatif kurang, terutama dalam  hukum  Islam,  khususnya  bidang  perkawinan.  Hal  keadaan  ini sebagaimana tergambar dalam pertimbangan majelis hakim berikut:
Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  yang  bertindak  sebagai wali    nikah  Pemohon  II  adalah  seorang  tokoh  agama  Islam  atau ustadz,  bukan  sebagaimana ketentuan Pasal  3  Ayat  (1),  (2)  dan  (3) Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2005, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;
1. Sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  sekitar,  bahwa  semua pengurusan  pernikahan  dipasrahkan  kepada  tokoh  agama  seperti TOKOH MASYARAKAT; 55
55 Kalimat  ‚TOKOH  MASYARAKAT‛  adalah  hasil  anonimisasi  dalam putusan/penetapan  tersebut,  sebagai  upaya  menjaga  privasi  dari  tokoh  tersebut. Anonimisasi  merupakan  prasyarat  yang  sudah  menjadi  aturan  baku  apabila  suatu putusan/penetapan akan dipublikasi dalam webside direkotori Putusan Mahkamah Agung.
2. Sudah  menjadi  kebiasaan  di  masyarakat  untuk  menunjuk  orang yang  dianggap memiliki  ilmu  pengetahuan  di  bidang  agama  yang cukup,  untuk  mentaukilkan  ijab  kabul,  bahkan  ditunjuk  sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Adanya  tingkat  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan; 56
Selanjutnya untuk memperkuat basis argumentasinya, majelis hakim mengemukan  dalil  atau  pendapat  hukum  Islam  yang  dikutip  dari  Kitab Niha>yah al- Muh}ta>j Li> Syarh} al-Minha>j  Juz 20, hal 308, sebagai berikut:
Menimbang,    bahwa    tentang    masalah    ini    Majelis    Hakim mengemukakan  doktrin  Hukum  Islam  dalam  kitab  Nihaayat  Al- Muhtaaj  Li  Syarh  al-Minhaaj  Juz  20  Hal  308  yang  diambil  alih menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  menjelaskan  tentang Wali Muhakkam sebagai berikut :
تْ َ   ََلَ َ  َج سُوَا سُوسُجَ َّ  اا سُنئِ سُيم تْ سُهسُضتْعَ   َ  َ َ  لٍلَتْصَ  تْ سُهسُضتْعَ   َ  َ  ٌّئِ َ   ََلَ تْنسُ َي تَْلَ تْ َا ئِ ئِك َتْلْ َك َ سُىَ    َّ َسُ  سُوَّ َئِلِ سُوتْنئِ   َهسُجئِوِّ َزسُ  َ    لٍ تْ َع لٍ ئِهَ تْسُمُ  َ ئِ   َىَرتْ َ   َهئِ ئِط َخ َعَ  َضئِوِّ َفسُ ت َ ئِ  ئِ َج َلْتْا ئِةَّ ئِ ئِا اا ئِهَ تْسُمُ تْنسُ َي تَّْلَ تْ ئِ َ  ئِ  َ تْخسُلمتْا ىَلَع َّ َص  ا تْ َع سُوَعَ  تْ َّاَ  تْ َا اَذَكَ َكئِاَذ سُّصَ تَْيَ َ َ   ئِت َّمئِهسُلمتْا  ئِ  َ  َ  ئِوئِلتْصَئِلِ  اعتْ  َ ت  ئِرتْ سُلمتْا سُنتْ ا ئِوتْ َلَع ىَرَج  َمَك َكئِاَذ اارتْضَح تْ َ  اارتْفَ  ئِهئِ تْ سُجسُ  َعَ  سُ  سَُيَ تْلَ  ئِ ئِك َلْتْا ئِ تْ َفئِ . Artinya: ‛ Jika seorang  perempuan  tidak  mempunyai  wali  (nasab), sebagian  Ulama  Syafiiyah  berpendapat  bahwa  diperbolehkan  bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya)  kepada  seorang  laki-laki  mujtahid  yang  adil,  agar mujtahid  tersebut  menikahkan  perempuan  itu  dengan  calon suaminya,  karena  mujtahid  tersebut  adalah  muhakkam  (orang  yang dipersamakan  dengan  hakim)  dan  muhakkam  kedudukannya  seperti hakim.  Begitu  pula  bila  perempuan  tersebut  menyerahkan  kepada seorang  laki-laki  yang  adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum  mencapai  derajat  mujtahid karena  terdapat  suatu  kepentingan yang  mendesak. Ibnu al-Muqr ī berpendapat  di  dalam  al-Muhm ā t:  kebolehan  (wali  muhakkam) tersebut  tidak  hanya  diperuntukkan  untuk  kondisi  tiadanya  wali
56 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/Pa. Sgr
hakim  bahkan  meskipun  terdapat  wali  hakim  pun  baik  dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan‚ 57
Berdasarkan prosedur dan alur persidangan serta argumentasi hukum yang  telah  dipaparkan  di  atas,  tampak  jelas  kelihatan  secara  kasat  mata, bahwa  majelis  hakim  dalam  perkara  ini,  berusaha  sedapat  mungkin  untuk bersikap  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan,  hal  ini  dapat  diketahui dengan  sikap  majelis  hakim  yang  memberi  kesempatan  kepada  para Pemohon  untuk  mengemukakan  pendapatnya  sampai  dalam  tahapan pembuktian,-hal  inilah  yang  membedakannya  dengan  majelis  hakim  pada kasus pertama,- sehingga dengan begitu majelis hakim dapat mengeluarkan putusannya  tidak  hanya  berdasarkan  mempertimbangkan  aturan  hukum secara  legal-formal,  tetapi  juga  mempertimbangkan  adat  kebiasaan  yang berlaku  di  daerah  setempat.  Hal  ini  sejalan  dengan qaidah  us}u>l  al-fiqh, bahwa menetapkan hukum berdasarkan al-‘urf (adat istiadat setempat) sama kedudukannya  dengan  menetapkan  hukum  dengan nash  (al-qur’an  dan hadis), sebagaimana pendapat dalam kitab al-mabsu>t} yang dinukil oleh Abu Zahrah. 58 Akan  tetapi  pertimbangan  hukum  dengan  berdasarkan  pada  adat setempat, tidak serta merta dapat diterapkan pada setiap kasus selama masih ada aturan dari pasal-pasal tertentu yang dapat diterapkan pada kasus yang sama. Sebagaimana al-‘urf tidak dapat diterapkan selama masih ada nash al- Qur’an dan hadis. 59
Terlihat  bahwa  majelis  hakim  pada  kasus  yang  kedua  ini,  lebih cenderung melakukan pendekatan yang kontekstual tidak hanya melakukan pendekatan secara normatif dengan menerapkan pasal-pasal dalam peraturan perundangan  secara  legal-formal  saja,  tetapi  mempertimbangkan  faktor sosio-kultural masyarakat setempat.
Berdasarkan  kondisi  sosial  masyarakat  Bali  yang  seperti dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara a quo melakukan penemuan hukum dengan cara melakukan penfsiran hukum 60 terhadap pasal-
57 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/Pa. Sgr
58 Teks  aslinya  sebagai  berikut:    ‚
" تبثلا فرعلبا تباثلاك صنلبا Lihat  Muh}ammad  Abu> Zahrah, Us}ul al-Fiqh (t.tp.: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>), 273.
59 Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}ul al-Fiqh, 273.
60 Penafsiran hukum dengan cara menyesuaikan bunyi teks undang-undang dengan kondisi  sosial  masyarakat  setempat  juga  dikenal  dengan  metode  penafsiran  hukum sosiologis  atau  teleologis.  Metode  ini  menerapkan  makna  Undang-undang  berdasarkan tujuan  kemasyarakatan.  Di  sini  hakim  menafsirkan  undang-undang  sesuai  dengan  tujuan
Makbul Bakari, Rizal Darwis
pasal  yang  dianggap  relevan  dengan  kasus  yang  dihadapi,  salah  satunya adalah  melakukan contra  legem  terhadap  aturan  hukum  wali  hakim  yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30  Tahun  2005  pasal  1  ayat  2  dengan  cara  memperluas  makna  yang dikandung  wali  hakim, 61 tidak  saja  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan,  tetapi  menjangkau  kepada  orang  yang  ditunjuk  oleh  kedua mempelai yang dikenal dalam terminologi fikih sebagai wali muh}akkam. 62
Penafsiran  hukum  model  ini  dalam  ilmu  hukum  dikenal  dengan istilah  metode  penafsiran  hukum  ekstensif,  yaitu  metode  interpretasi  yang membuat  penafsiran  melampaui  batas  yang  diberikan  oleh  penafsiran gramatikal 63 .  Seperti  perkataan  menjual  dalam  Pasal  1576  KUH  Perdata, ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata, tetapi juga ‚peralihan hak‛. 64 Singkatnya  penafsiran  model  ini  coraknya  adalah  meninggalkan  makna tekstual dan berpaling menggunakan makna kontekstual, dikarenakan situasi dan kondisi yang melatar-belakanginya.

## G. Analisis Komparatif
Mencermati  posisi  dan  pertimbangan  hukum  dari  kedua  penetapan tersebut  dapat  diketahui  bahwa  majelis  hakim  Pengadilan  Sukabumi memilih  pendekatan  legal-formal,  yaitu  suatu  cara  dimana  majelis  hakim
pembentuk  undang-undang,  titik  beratnya  adalah  pada  tujuan  undang-undang  itu  dibuat, bukan  pada  bunyi  kata-katanya  saja.  Peraturan  perundang-undangan  yang  telah  usang, disesuaikan  penggunaannya  dengan  menghubungkan  dengan  kondisi  dan  situasi  saat  ini atau  situasi  sosial  yang  baru.  Lihat  Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di Lingkungan Peradilan Agama, 281.
61 Lihat Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/Pa. Sgr
62 Kata muh}akkam  merupakan  kata  benda  pasif (isim  maf’u>l) yang  berasal  dari kata h}akkama-yuh}akkimu-tah}ki>man, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya. Kata muh}akkam berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim. Lihat Al-Mau’su’at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz 10 (Cet. II; Kuwait: Da>r  al-Sala>sil),  233.  Lihat Pedoman  Pegawai  Pencatat  Nikah  dalam  Abdurrasyid  Ridha, Wali  Muhakkam  dalam  Perkawinan,  https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/  wali- muhakkam-dalam-perkawinan-6, diakses pada tanggal 6 Mei 2019. Lihat pula Al-‘Ala>mah Abu> al-H}asan al-Ma>wardiy, al-H}a>wiy al-Kabi>r, Juz 16 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), 649.
63 Penafsiran gramatikal adalah model penafsiran yang berfungsi menguraikan kata- perkata  sebuah  teks  undang-undang  menurut  arti  bahasa  umum  sehari-hari,  dengan  kata lain,  penafsiran  gramatikal  adalah  penafsiran  menurut  bahasa  setempat  atau  penafsiran tekstual. Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 279.
64 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 281.
mencukupkan  pertimbangan  hukumnya  hanya  pada  bunyi  teks  untuk diterapkan  pada  kasus  nyata,  tanpa  ada  pertimbangan  lain.  Atau  dalam lapangan  ilmu  hukum  konvensional  biasa  juga  disebut  dengan  metode penafsiran hukum restriktif. 65 Hal ini mengindikasikan bahwa majelis hakim dalam  permohonan is}bat    perkawinan  ini,  mengikuti  mazhab  legisme  yang dalam  istilah  usul  fikih  disebut  ijtihad intiqa>’i>, 66 di  mana  hakim  berfungsi sebagai  penegak  undang-undang,  tanpa  melihat  apakah  penerapan  pasal undang-undang tersebut memenuhi rasa keadilan atau tidak. 67
Dalam  sistem  hukum  yang  disebut  kontinental,  hukum  ditanggapi sebagai  terjalin  dengan  prinsip-prinsip  keadilan,  hukum  adalah  undang- undang  adil.  Tentunya  pengertian  ini  serasi  dengan  ajaran  filsafat tradisional,  di  mana  pengertian  hukum  yang  hakiki  berkaitan  dengan  arti hukum sebagai keadilan. Hukum ialah ius atau recht. Bila suatu hukum yang kongkrit,  yaitu  undang-undang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, dan sebenarnya tidak dapat  disebut  hukum  lagi.  Undang-undang  hanya  disebut  hukum,  bila  adil. Dengan  kata  teknis  adil  merupakan  unsur  konstitutif  segala  pengertian tentang hukum. 68
Tampaknya  kedua  majelis  hakim  dalam  mengkualifisir  fakta persidangan,  menggunakan  metode  penemuan  hukum  yang  berbeda  antara satu  dan  lainnya,  majelis  pertama  menggunakan  teori  penafsiran  hukum restrikstif  yang  dalam  prakteknya  terkesan  sangat  tekstual  dan  bergantung pada  bunyi  teks/pasal  secara  kaku  tanpa  menggali  latar  belakang-  dalam
65 Interpretasi restriktif adalah penafsiran hukum untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya secara bahasa. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 281.
66 ijtihad intiqa>’i>    adalah  mengambil  suatu  pendapat  ulama  terdahulu  yang  paling kuat  untuk  berfatwa  atau  memutus  kasus  di  pengadilan,  lawannya  adalah  ijtihad insha>’i>, yang artinya adalah merumuskan hukum baru mengenai masalah tertentu yang sebelumnya tidak ada hukum yang mengatur tentang masalah itu. Lihat Yu>suf al-Qard}a>wi>, al-Ijtiha>d al- Mu’as}irah  bayn  al-Ind}iba>t  wa  al-Infira>t},  (Kairo:  Da>r  al-Tawzi>’  wa  al-Nashr  al-Isla>miyah, 1994), 19-32.
67 Menurut Montesquieu, salah seorang penganut legisme, putusan hakim itu harus dibatasi  oleh  teks  undang-undang,  tidak  boleh  menyimpangi  dari  undang-undang  agar hakim tidak dapat dipengaruhi oleh pendapat pihak luar. Lihat Montesquieu, The Spirit of the  Laws,  translated  by  Anne  M.  Cohler,  Basia Carolyn  Miller  and  Harold Samuel  Stone (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 158.
68 T. Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 77.
kasus  ini-  mengapa  sampai  kedua  mempelai  melangsungkan  perkawinan dengan menggunakan jasa seorang tokoh agama bukan melalui pejabat yang berwenang  yaitu  ini  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan.  Majelis hakim  memposisikan  dirinya  sebagai  corong  undang-undang,  menyuarakan teks  undang-undang  tanpa  menggali  lebih  dalam  terhadap  kearifan  lokal (local wisdom) yang melatar belakangi di mana peristiwa nikah itu terjadi.
Sedangkan  Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Singaraja  menggunakan pendekatan sebaliknya yaitu metode penafsiran hukum ekstensif yang dalam penerapannya  lebih  fleksibel  dalam  menilai  fakta-fakta  persidangan. Penafsiran model ini tidak lagi terikat pada bunyi teks, tetapi titik tekannya lebih  bergantung  kepada  konteksnya,  dalam  kasus  kedua  ini  misalnya, terlihat  jelas  majelis  hakim  berusaha  untuk  keluar  dari  jeratan  formalisme Undang-Undang  dengan  cara  menggali  latar  belakang  kasus  ini,  hal  ini secara  kasat  mata,  tampak  jelas  terlihat  ketika  dalam  pertimbangan hukumnya  majelis  hakim  berusaha  untuk  mempertimbangkan  adat  istiadat setempat (local  wisdom),  untuk  dijadikan  pijakan  awal  dalam  melakukan contra  legem,  dengan  cara  menyimpangi  pasal-pasal  yang  secara  tekstual mengatur  persyaratan  wali  nikah.  Penulis  menilai  bahwa  majelis  hakim dalam  kasus  ini  sudah  secara  bijak  melakukan  penemuan  hukum (rechtvinding)  dengan  mempertimbangkan  adat  istiadat  yang  berlaku  di tempat itu, untuk diterapkan dalam peristiwa aktual.
Tak  dapat  dihindari  berangkat  dari  dua  pendekatan  yang  berbeda pastilah akan menghasilkan kesimpulan hukum yang tentunya berbeda pula. Meskipun  tujuan  dari  semua  putusan/penetapan  adalah  bermuara  kepada memberikan  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak  berperkara,  tetapi  keadilan yang  dihasilkan  tentu  akan  berbeda  hasilnya  menyesuaikan  dengan metode penemuan hukum yang dilakukan oleh masing-masing majelis hakim. Dalam simpulan  akhirnya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sukabumi menggunakan  pendekatan  restrikstif  yang  menitikberatkan  pada  legalitas formal,  sebagaimana  bunyi  teks  undang-undang,  maka  keadilan  yang dihasilkan adalah keadilan legal (iustitia legalis), yaitu keadilan berdasarkan undang-undang, 69 atau  disebut  dengan  keadilan  prosedural (procedural justice) . Menurut konsep keadilan prosedural, sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu mengikuti bunyi pasal-pasal di dalam undang-undang. Jika hakim memutus di luar ketentuan undang-undang bisa dianggap  tidak  adil  karena  melanggar  kepastian-kepastian  yang  sudah
69 T. Huijbers, Filsafat Hukum, 77.
ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Yang  dikatakan  adil  di  dalam  keadilan prosedural  itu  adalah  apabila  putusan  hakim  diletakkan  pada  aturan-aturan resmi  yang  ada  sebelumnya.  Ini  diperlukan  agar  ada  kepastian  bagi  orang- orang  yang  akan  melakukan  sesuatu  sehingga  bisa  memprediksi  apa  akibat yang  akan  timbul  dari  perbuatannya  itu. 70 Putusan  dengan  model pertimbangan seperti ini, in casu meskipun benar secara legal formal, tetapi memiliki  kelemahan  dan  kekurangan  dari  sudut  pandang social  justice. Putusan  jenis  ini,  jika  dianalisis  dengan  mengunakan  trisula  teori  tujuan hukum Gustav Radbruch, 71 hanya memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi mengorbankan  kedua  unsur  yang  lain  yaitu  keadilan  dan  kemanfaatan hukum,  yang  semestinya  -menurut  Rustav-  menjadi  prioritas  ketika  terjadi benturan di antara ketiga nilai dasar dari tujuan hukum tersebut. 72
Sementara  untuk  kasus  yang  kedua,  karena  metode  penemuan hukumnya adalah lebih menitik beratkan pada social justice, maka keadilan yang dihasilkan lebih kepada keadilan substansial (substantive justice) yaitu keadilan  yang  diciptakan  oleh  hakim  dalam  putusan-putusannya  berdasar hasil  galiannya  atas  rasa  keadilan  di  dalam  masyarakat,  tanpa  dibelenggu bunyi pasal undang-undang yang berlaku. 73
Dalam  kasus  di  Pengadilan  Agama  Singaraja,  terlihat  jelas  majelis hakim  berusaha  untuk  keluar  dari  jeratan  formalisme  Undang-Undang dengan  cara  menggali  latar  belakang  kasus  ini,  hal  ini  secara  kasat  mata, tampak  jelas  terlihat  ketika  dalam  pertimbangan  hukumnya  majelis  hakim berusaha  untuk  mempertimbangkan  adat  istiadat  setempat (local  wisdom), untuk  dijadikan  pijakan  awal  dalam  melakukan conta  legem,  dengan  cara menyimpangi  pasal-pasal  yang  secara  tekstual  mengatur  persyaratan  wali nikah. Sampai di sini, penulis menilai bahwa majelis hakim dalam kasus ini
70 Moh.  Mahmud  MD,  ‚Keadilan  Substantif‛  dalam  ttps://jurnaltoddoppuli. wordpress.com/2014/09/03/keadilan-substantif/ diakses pada tanggal 20 Mei 2019.
71 Teori  tujuan  hukum  Gustav  Radbruch,  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan, dan hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya  ini  merupakan  suatu  nilai  yang  ingin  diwujudkan  manusia,  tujuan  hukum  yang utama  ada  tiga,  yaitu:  keadilan  untuk  keseimbangan;  kepastian  untuk  ketetapan;  dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.
72 Bernard  L.  Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak  dan  Markus  Y.  Hage, Teori  Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 132.
73 Bernard  L.  Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak  dan  Markus  Y.  Hage, Teori  Hukum,
132.
sudah  secara  bijak  melakukan  penemuan  hukum (rechtvinding)  dengan mempertimbangkan  adat  istiadat  yang  berlaku  di  tempat  itu,  untuk diterapkan dalam peristiwa aktual. sayangnya majelis hakim dalam perkara ini,  dalam  pertimbangan  hukumnya,  tidak  menyajikan  argumentasi  hukum yang  jelas  terhadap  penyimpangan (contra  legem)  yang  dilakukannya. Padahal  untuk  mengenyampingkan  aturan  yang  sudah  diundangkan  dalam pasal-pasal  suatu  perundangan,  tidaklah  semudah  membalikkan  telapak tangan,  tetapi  haruslah  betul-betul  berdasarkan  argumentasi  dan  rasio hukum (ratio legis) yang jelas, mengapa original content dari suatu pasal itu, disimpangi.  Apakah  karena  kandungan  dari  pasal-pasal  tersebut  dipandang tidak relevan lagi jika diterapkan dalam situasi dan kondisi dimana peristiwa hukum  itu  terjadi,  atau  karena  hal  lain  yang  jika  dipaksakan  akan menimbulkan ketidakadilan, in casu  bagi kedua mempelai?.
Sebagai  perbandingan,  dalam  kasus  yang  sama  diputus  oleh Pengadilan  Agama  Waingapu  pada  tahun  2015,  dimana  Majelis  Hakim sebelum  berkesimpulan  menetapkan  wali  nikah  tokoh  agama  sebagai  wali muh}akkam,  mempertimbangkankan  terlebih  dahulu  kondisi  sosial masyarakat setempat, yang mana di tempat tersebut di samping pemahaman keagamaan  masyarakatnya  yang  masih  rendah,  Kantor  Urusan  Agama sebagai  instrumen  hukum  yang  berwenang  melakukan  pengawasan perkawinan juga tidak berfungsi secara maksimal,  sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  kondisi  masyarakat  dimana  para  Pemohon tinggal    masih  sangat  permisif  dan  tingkat  pemahaman-kesadaran  norma agama  dan  hukum  yang  lemah  sehingga  banyak  ditemukan  pasangan  yang sudah hidup satu rumah dan memiliki anak tetapi mereka tidak terikat dalam satu  perkawinan,  sedangkan  struktur  pemerintah  yang  membawahi kewenangan  melangsungkan  dan  mencatat  perkawinan in  casu  Kantor Urusan Agama setempat belum secara maksimal dapat difungsikan sehingga kondisi  ini  darurat  dan  memaksa  tokoh  agama  setempat  untuk  berupaya menyelamatkan  mereka  agar  terhindar  dari  keadaan  yang  berkelanjutan melanggar  norma  agama  dan  hukum  maka  dilangsungkanlah  pernikah Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  dengan  wali  seorang  ustaz/tokoh  agama setempat; 74
Hal  inilah  yang  tidak  penulis  temukan  dalam  pertimbangan  hukum majelis  hakim  dalam  penetapan a  quo,  alih-alih  untuk  memperkuat  basis
74 Lihat Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA WGP
argumentasinya, majelis hakim dalam perkara ini, malah  ‚terjebak‛ kepada memunculkan (baca: memperluas) norma hukum baru yang belum atau tidak diatur dalam aturan hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia 75 , yaitu  wali muh}akkam,  yang  oleh  majelis  hakim  dalam  perkara  a  quo dipersamakan  dengan  wali  hakim  dalam  kedudukan  dan  posisi  wali  nikah bagi  seorang  perempuan  yang  tidak  memiliki  wali  nasab  (perempuan muallaf). Sementara dalam literatur fikih klasik, kedudukan wali muh}akkam masih  menjadi  polemik (khila>fiyah)  yang  berkepanjangan  yang  tidak menemui  titik  temunya.  Tetapi  dari  sekian  banyak  pendapat,  tampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan  bahwa wali muh}akkam (tokoh  agama  misalnya)  hanya  dapat  bertindak  menggantikan  posisi  wali hakim,  jika  di  daerah  tersebut  tidak  atau  belum  ada  wali  hakimnya  dan  si calon pengantin perempuan tersebut memang tidak mempunyai wali nasab, sebagaimana pendapat Imam asy-Syarbaini misalnya, dalam kitabnya Mugn ī al-Mukht ā j  Il ā Ma’rifati  Ma’ ā n ī Alf ā z}    al-Minh ā j . 76 Hal  senada  juga diungkapkan oleh Imam al-Qurt} ū b ī dalam kitab tafsirnya al-J ā mi` l ī ahk ā mi al-Qur ā n  Juz III, halaman 76 ketika menafsirkan QS at-Taubah ayat 71. 77
Realitasnya  menunjukkan  bahwa  hampir  seluruh  wilayah  teritorial Republik  Indonesia  untuk  saat  ini,  sudah  ada  Kantor  Urusan  Agama  yang dikepalai oleh seorang penghulu yang berkedudukan sebagai wali hakim bagi perempuan  yang  tidak  memiliki  wali,  khusunya  perempuan muallaf. 78
Sehingga, pengabulan permohoanan is\b ā t nikah dalam kasus yang kedua ini patut dipertanyakan, jika alas hukumnya hanya berdasarkan wali muh}akkam yang  telah  menjadi  tradisi  di  tempat  tersebut .  Tradisi  atau  adat-istiadat setempat  dapat  dipertimbangkan  sebagai  dasar  hukum,  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  hukum  positif  yang  berlaku.  Sebaliknya,  jika diterapkan  tradisi  tersebut  justru  menggerus  eksistensi  hukum  positif  yang telah diundangkan, maka sudah sepatutnya untuk ditinggalkan.
75 Dalam hukum  positif Islam yang berlaku di Indonesia, wali hanya terbagi kepada 2 (dua) jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim (Vide Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam  jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI  Nomor 19 Tahun 2018  tentang Pencatatan Perkawinan)
76 Muhammad al-Kha ṭī b as-Syarbain ī , Mugn ī al-Mukht ā j Il ā Ma’rifati Ma’ ā n ī Alf ā z} al-Minh ā j, Juz III (Beirut: D ā r al-Fikri, t.th.), 147. 77 Ab ū ‘Abdull ā h  Muh}ammad  bin  Ah}mad  bin  Ab ī Bakrin  bin  Farhin al-Ans} ā r ī al- Khajrajn ī Syamsyudd ī n  al-Qurt} ū b ī , al-J ā mi’  Li    Ah}k ā mi  al-Qur’ ā n,  Juz  III  (Riyadh:  D ā r ‘Alim al-Kut ū b, 1423 H/2003 M), 76.
78 Lihat  Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  19  Tahuhn  2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 12 Ayat (1), (2) dan (3) huruf (e)
Makbul Bakari, Rizal Darwis

## H. Penutup
Pertimbangan  hukum  majelis  hakim  pada  Penetapan  Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.SMI, adalah dengan mempertimbangkan fakta
persidangan  dimana  perkawinan  antara  Pemohon  I  dan  pemohon  II dilangsungkan  dengan  wali  nikah  tokoh  agama  dihubungkan  norma  hukum yang  terkandung  dalam  pasal  pasal  14  dan  pasal  20  Kompilasi  Hukum Islam,  maka  majelis  hakim  berkesimpulan  menolak  permohonan  para Pemohon.  Sedangkan  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  pada  Penetapan Nomor  6/Pdt.P/2013/Pa.  Sgr,  adalah  dengan  mempertimbangkan  adat istiadat  setempat  yang  mengakomodir  tokoh  agama  sebagai  wali nikah, di samping  karena tingkat  pemahaman keagamaan  masyarakat setempat  yang  masih  relatif  kurang,  terutama  dalam  hukum  Islam, khususnya  bidang  perkawinan,  maka  majelis  hakim  yang  menangani permohonan  ini  mengabulkan  permohonan  para  Pemohon,  meskipun tidak  sesuai  dengan  Pasal  3  Ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Peraturan  Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Dan untuk  menguatkan  basis  argumentasinya  majelis  hakim  melakukan penemuan  hukum (rechtsvinding) dengan cara  melakukan perluasan makna (penafsiran    hukum  ekstensif)  terhadap  terminologi  ‚wali  hakim‛  hingga mencakup pengertian wali muhakkam.
Secara  yuridis  formil  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  pada Penetapan  Nomor  20/Pdt.P/2012/PA.SMI  dan  Penetapan  Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.SMI,  telah  memenuhi  syarat-syarat  formil.  Akan  tetapi kedua  penetapan  tersebut  secara  karakteristik  berbeda.  Pada  Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.SMI majelis hakim menggunakan teori penafsiran hukum restrikstif yang dalam prakteknya terkesan sangat tekstual (positivis- formalistik)  dan  bergantung  pada  bunyi  teks/pasal  secara  kaku  tanpa menggali latar belakang di mana peristiwa hukum itu terjadi. Pertimbangan hukum  model  ini,  meurut  teori  tujuan  hukum  Gustav  Radbruch,  hanya memenuhi  unsur  kepastian  hukum,  tetapi  mengorbankan  kedua  unsur  lain, yang  tidak  kalah  penting  dibanding  tujuan  untuk  kepastian  hukum,  yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum, yang semestinya menjadi prioritas ketika terjadi  benturan  di  antara  ketiga  nilai  dasar  dari  tujuan  hukum  tersebut. Sedangkan  pada  Penetapan  Nomor  6/Pdt.P/2013/Pa.  Sgr,  metode  yang digunakan oleh majelis hakim,  adalah  metode penafsiran hukum ekstensif yang  dalam  penerapannya  lebih  fleksibel  dalam  menilai  fakta-fakta persidangan.  Dalam  aplikasinya,  penafsiran  model  ini  lebih  cenderung
melakukan pendekatan yang kontekstual dalam arti tidak hanya melakukan pendekatan  secara  normatif  saja,  dengan  menerapkan  pasal-pasal  dalam peraturan  perundangan  secara  legal-formal,  tetapi  juga  mempertimbangkan faktor sosio-kultural masyarakat setempat.

## Daftar Pustaka
Aulawi,  Wasit.  ‚Sejarah  Perkembangan  Hukum  Islam,‛  dalam  Amrullah Ahmad et.al,  Dimensi  Hukum Islam  dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
AlD ā ruquthniy, Ab ū al-Hasan bin ‘Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas ū d bin  Nu’m ā n  bin  D ī n ā r. Sunan    D ā r  al-Qu ṭ ni,    Juz.  III,  dalam  al- Maktabah  as-Sy ā milah.  Cet.  I;  Beirut,  Libanon:    Muassasah  al- Ris ā lah, 2004 M/1424H.
Al-Gazawain ī ,  Muh}ammad  bin  Yaz ī d  Ab ū ‘Abdill ā h. Sunan  Ibnu  M ā jah, B ā b L ā Nik ā h}a ill ā biwaliy ī , Juz I. Beirut: D ā r al-Fikr, t.th.
Huijbers, T. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
Husen,  Ibrahim. Fiqh  P e r b a n d i n g a n   dalam  Masalah  Nikah  Talak  dan Rujuk. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.
Ibn ‘A>bidin. Radd al-Mukhta>r ‘ala> Durr al-Mukhta>r, Vol. 4. Beirut: Da>r al- Ihya>’ al-Tura>th al-‘Arabi>, t.th.
______. H ā syiyah  Radd  al-  Mukht ā r  'al ā al-Durr  al-Mukht ā r,  Juz  IV. Beirut: D ā r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
Ibn  Hanbal,  Ahmad. Musnad  al-Im ā m  Ah}mad  bin  H{anbal,  Juz  IV.  Kairo: Muassasah Qurt}ubah, t.th.
Ibn Qud ā mah, Al-Mughn ī , Juz VII. Beirut: D ā r al-Kutub al- Ilmiyyah, t.th.
Ibnu Q ā sim. Fath al-Qar ī b al-Muj ī b Fi Syarh Alf ā dz al-Qar ī b, Juz I. Cet. I; Beirut: D ā r Ibn Hazm, 2005 M/1425 H.
Al-Ja’f ī ,  Muh}ammad  bin  Ism ā ’ ī l  Ab ū ‘Abdill ā h  al-Bukh ā r ī. Al-J ā mi’u  as- S}ah ī h  al-Mukhtas}ar  (S}}ah ī h  al-Bukh ā r ī ),  B ā b  as-Syah ā dah  ‘al ā al- Ans ā b, B ā b Idz ā Aslama as-S} ā b ī fa M ā ta, Juz I. Cet. III; Beirut: D ā r Ibn Kats ī r, 1987 M/1407 H.
Al-Jaz ī r ī , Abdurrah}m ā n. Al-Fiqhu ‘Al ā Maz ā h}ib al-Arb’ah, Juz IV. Kairo: al-Maktabah al-Tija>riyah al-Kubra, 1969.
Al-Kas ā n ī ,  Ab ī Bakar  bin  Mas' ū d. Bad ā 'i  al-San ā ’i f ī Tart ī b  al-Syara'i,  Juz II.   Beirut: D ā r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
Al-Ma>wardiy, Al-‘Ala>mah Abu> al-H}asan. Al-H}a>wiy al-Kabi>r, Juz 16. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.
Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016.
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.
Montesquieu. The Spirit of  the Laws, translated by Anne M. Cohler, Basia Carolyn  Miller  and  Harold  Samuel  Stone.  Cambridge:  Cambridge University Press, 1992.
Muhaimin,  Abdul  Wahab  Abd. Reaktualisasi Hukum Islam dalam Konteks Hukum Nasional. Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2017.
Al-Naw ā wi,  Ab ī Zakariya  Muhydd ī n  bin  Syaraf. Al-Majm ū '  Syarh  al- Muhazzab, Juz XVI. Beirut: D ā r al-Fikr, t.th.
Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA WGP
Putusan Nomor 20/Pdt.P/2013/PA.Smi Putusan Nomor 6/Pdt.P/2013/Pa. Sgr Al-Qard}a>wi>,  Yu>suf. Al-Ijtiha>d  al-Mu’as}irah  bayn  al-Ind}iba>t  wa  al-Infira>t}. Kairo: Da>r al-Tawzi>’ wa al-Nashr al-Isla>miyah, 1994.
Al-Qurt} ū b ī ,  Ab ū ‘Abdull ā h  Muh}ammad  bin  Ah}mad  bin  Ab ī Bakrin  bin Farhin al-Ans} ā r ī al-Khajrajn ī Syamsyudd ī n. Al-J ā mi’ Li  Ah}k ā mi al- Qur’ ā n, Juz III (Riyadh: D ā r ‘Alim al-Kut ū b, 1423 H/2003 M.
Al-Qurt} ū b ī ,  Ab ū 'Umar  Y ū suf  bin  'Abdull ā h  bin  Muh}ammad. Mawsu'ah Fiqh al-M ā lik. Beirut: D ā r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
Al-Qurth ū b ī ,  Ab ū al-Wal ī d  Muh}ammad  bin  Ah}mad  bin  Muh}ammad  bin Ah}mad  bin  Rusyd. Bid ā yah  al-Mujtahid  wa  Nih ā yah  al-Muqtas}ad, Juz II. Cet. IV;  Mesir: Mus}taf ā al-B ā b ī al- Ḥ alab ī ,  1975 M/1395 H. Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No 1 Tahun 1974 dan KHI. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  19  Tahun  2018 Tentang Pencatatan  Perkawinan.
______. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
______. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
______. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

## ______. Peraturan  Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali H akim
______ . Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun  1987  tentang  Wali
H akim
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada,1995.
S ā biq, Sayid. Fiqh as-Sunnah Juz II. Cet. III; Beirut: D ā r al-Kit ā b al-‘Arab ī , 1977 M/1397 H.
Al-Sya>fi’i,  Jala>luddin  Muh}ammad  bin  Ah}mad  bin  Muh}ammad  bin  Ibra>hi>m al-Mahalli>. Syarh al-Warqa>t fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 1. Cet. I; Palestina: Ja>mi’ah al-Quds’, 1999 M/1420 H.
Al-Sy ā fi’ ī .  Abu  ‘Abdill ā h  Muh}ammad  bin  Idr ī s. Al-Um,  B ā b  an-Nik ā h  bi Wal ī y, Juz VII. Beirut: D ā r al-Ma’rifah, 1393 H.
Al-Syarbain ī , Muhammad al-Kha ṭī b. Mugn ī al-Mukht ā j Il ā Ma’rifati Ma’ ā n ī Alf ā z}  al-Minh ā j, Juz III. Beirut: D ā r al-Fikri, t.th.
Syarifuddin, Amir. Hukun Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
Tanya,  Bernard  L.,  Yoan  N.  Simanjuntak  dan  Markus  Y.  Hage, Teori Hukum:  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Thaib,  Hasballah. Hukum    Keluarga      dalam      Syariat      Islam.  Medan: Universitas Dharmawangsa,1983.
Timah  dan  Sohari  Sahrani. Fiqih Munakahat Kajian Fiqih  Nikah Lengkap. Jakarta:  PT Rajawali Press, 2010.
Zahrah, Abu>. Us}ul al-Fiqh. T.tp.: Da>r al-Fikr al-‘Arabi, t.th.
______ .  Muh ā darat  f ī 'Aqd  al-Z ī waj  wa  As ā ruh.  Beirut:  D ā r  al-Kutub  al- Ilmiyyah, t.th.
Al-Zuhail ī ,  Wahbah  bin  Mus}t}af ā. Al-Fiqh  al-Isl ā mi  wa  ‘Adillatuh,  Juz  IX dalam Maktabah Sy ā milah. Cet. IV; Damaskus: D ā r al-Fikr, t.th. http://jurnaltoddoppuli. wordpress.com/2014/09/03/keadilan-substantif/ https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/wali-muhakkam-dalam- perkawinan-6