## CORONA, KOMUNIKASI PEMERINTAH JADI KACAU
CORONA, GOVERNMENT COMMUNICATIONS ARE DISORDER

## Maria Ulfa Batoebara
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa Jl. Kl. Yos Sudarso No.224 Medan ulfa@dharmawangsa.ac.id

## ABSTRAK
Komunikasi pemerintah dalam rangka penanganan virus Corona (COVID-19) kacau balau hingga menimbulkan  kebingungan  di  masyarakat.  Apalagi  ketika  muncul  wacana  pelonggaran pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB).  Cara  komunikasi  yang  buruk  dari  pemerintah menyebabkan  kebijakan dalam penanganan Corona tidak efektif. Kendati demikian, karena PSBB sudah  mulai  dilonggarkan,  hal  yang  dapat  dilakukan  adalah  menerapkan  protokol  kesehatan. Misalnya,  rajin  mencuci  tangan,  memakai  masker,  serta  menjaga  jarak.  Harapannya,  protokol tersebut  dapat  mencegah  timbulnya  kasus  baru  apabila  dilakukan  dengan  benar.

## Kata Kunci: corona, komunikasi, pemerintah, kacau

## ABSTRACT
Government communications in the context of handling the Corona virus (COVID-19) are chaotic, causing confusion in the community. Especially when the discourse on the relaxation of large-scale socialization (PSBB) emerged. Poor communication from the government has made policies in handling Corona ineffective. However, since the PSBB has begun to be relaxed, what can be done is to implement health protocols. For example, diligently wash your hands, wear a mask, and keep your distance. Hopefully, this protocol can prevent the emergence of new cases that are done right.

## Keywords: corona, communication, government, chaotic

## A.PENDAHULUAN
Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan untuk
memperpanjang  Status  Keadaan  Tertentu Darurat  Wabah  Bencana  Penyakit  Akibat Virus  Corona  di  Indonesia.  Kepala  Pusat Data,  Informasi,  dan  Komunikasi  Bencana BNPB  Agus  Wibowo  membenarkan    dalam
Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  13.A
Tahun  2020.  Dalam  naskah  tersebut,  tertulis masa  perpanjangan  berlaku  selama  91  hari,
terhitung tanggal 29 Februari hingga 29 Mei 2020.Kepala BNPB Doni Monardo langsung menandatangani  surat  tersebut  dengan tanggal tertera 29 Februari 2020.
WHO telah menetapkan Covid-19 atau Indonesia  sendiri  menetapkan  penyakit  itu sebagai bencana
non-alam (https://www.liputan6.com/news/read/42040 23/status-darurat-virus-corona-91-hari- terhitung-29-februari-hingga-29-mei-2020). pemerintah  terlambat  dalam  merespon masuknya
covid  -19  ke  Indonesia.  Dalam  berbagai kesempatan,  seringkali  pejabat  dan  menteri, Kepala  BNPB,  dan  presiden  Jokowi  sendiri menyampaikan informasi yang berbeda-beda. Satu sama lain mengoreksi membuat
masyarakat binggung.   Sejumlah
pejabat  juga  membanadingkan  Indonesia dengan  negara  lain    yang  segera  kembali pulih.
Pemerintah dianggap terlambat membuat menagani pandemi virus corona  di Indonesia.  Hal  ini  terbukti  tidak  adanya payung    hukum    utama  yang  dikeluarkan pemerintah tidak guna melindungi kebijakan  terkait    wabah  dari berbagai sektor. Masyarakat membandingkan pemerintah  lebih  memilih  menyelamatkan sektor ekonomi
dibandingkan kesehatan.(https://ayoyogya.com/read/2020/0 5/22/39440/pakar-komunikasi-pemerintah-
selama-pandemi-tidak-jelas).
Cara  komunikasi  yang  buruk  dari
pemerintah menyebabkan kebijakan dalam menangani corona
tidak efektif.

## B. LANDASAN TEORI

## Komunikasi
Komunikasi  adalah  suatu  proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari  satu  pihak  kepada  pihak  lain.  Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. apabila tidak ada bahasa verbal yang  dapat  dimengerti  oleh  keduanya, komunikasi  masih  dapat  dilakukan  dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan  sikap  tertentu,  misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat  bahu.  Cara  seperti  ini  disebut komunikasi nonverbal.
Ada  beberapa  definisi  sebagaimana dikemukakan  dalam  buku  Ilmu  Komunikasi Suatu  Pengantar  (Mulyana  :  2005)  definisi dari  Charles  Cooley  :  Komunikasi  adalah mekanisme  yang  menyebabkan  ada  dan
berkembangnya  hubungan  antar  manusia, melalui  semua  lambang  pikiran,  bersama dengan  sarana  untuk  menyebarkan  dalam ruang dan menyebarkannya dalam waktu. Ke dalamnya termasuk ekspresi wajah, sikap dan gerakan atau isyarat, nada suara, kata  - kata, tulisan, barang cetakan, lalu lintas kereta api, telegraph,  telepon  dan  apa  saja  yang  lain, yang mungkin merupakan penemuan mutakhir dalam rangka menguasai ruang dan waktu. makna. kesamaan makna disini adalah mengenai  sesuatu  yang  dikomunikasikan, karena komunikasi akan berlangsung selama ada  kesamaan  makna  mengenai  apa  yang dipercakapkan  atau  dikomunikasikan,  Suatu percakapan  dikatakan  komunikatif  apabila kedua  belah  pihak  yakni  komunikator  dan komunikan  mengerti  bahasa  pesan  yang disampaikan dan mengerti makna dari bahan (Effendy, 2005 :9)
Proses komunikasi meliputi beberapa unsur, yaitu :
1)  Komunikator  (  sumber  /  pengirim  ).
Adalah  sumber  /  asal  informasi  yang dikomunikasikan atau orang yang mengambil prakarsa  dalam  berkomunikasi.  2)  Pesan  ( buah  pikiran  /  idea  /  message).  Adalah pengertian dari komunikator yang disampaikan dalam bentuk lambang, misalnya  berupa  gerakan,  sinar,  suara, tulisan,  gambar  dan  lain  lain.  3)  Sarana (perantara  /  media)  Adalah  sarana  tempat berlalunya  lambang  lambang  tersebut. Saluran  tersebut  berupa  indera  ;  indera pendengaran untuk pesan yang berupa suara, indera  penglihatan  untuk  pesan  yang  berupa cahaya,  indera  penciuman  untuk  pesan  yang berupa  bau ± bauan,  indera  peraba  untuk pesan  yang  berupa  getaran  /  rabaan.  Selain saluran  berupa  alat  indera,  terdapat  pula saluran  fisik  yang  lain,  yaitu  :  Buku,  surat, disket  dan  bentuk  rekaman  lainnya  yang bertujuan  untuk  menggandakan  pesan. Televisi, telepon, radio yang bertujuan untuk mendekatkan  jarak  komunikator  dengan komunikan,
Loud  speaker  untuk  memperkuat  intensitas pesan.
4)  Komunikan  (penerima  pesan).  Disebut juga  reseptor,  yaitu  orang  yang  menerima berita atau lambang  pesan. Jenis komunikasi dapat  dibedakan  menurut  beberapa  sudut pandang, yaitu :
a)  Dilihat  dari  cara  penyampaiannya  : Komunikasi langsung (misalnya  wawancara) dan  Komunikasi  tidak  langsung  (melalui surat,  koran,  radio)  a)  Dilihat  dari  cara penyampaiannya  :  Komunikasi  langsung (misalnyawawancara)  dan  Komunikasi  tidak langsung (melalui surat, koran, radio)
b)  Dilihat  dari  arahnya  :  Komunikasi  satu arah (radio, TV), Komunikasi dua arah (wawancara, diskusi)
c)  Dilihat  dari  sifatnya  :  Komunikasi informatif
(memberikan informasi,penjelasan),  Komunikasi  persuasif
(berisi ajakan, himbauan), Komunikasi coersif (berisi perintah dengan sanksi)
d)  Dilihat  dari  jumlah  sasarannya  :
Komunikasi perorangan (wawancara),Komunikasi kelompok (ceramah), Komunikasi massal (koran) e)  Dilihat  dari  polanya  :  Komunikasi  pola lingkaran (komunikasi
dalam suatuorganisasi), Komunikasi pola garis lurus (perintah  yang  bersifat  rahasia),Komunikasi pola  menyebar  (ceramah),  Komunikasi  pola berantai (desas -desus). (Kirana:2017 ) Pemerintah
Pemerintah merupakan kemudi dalam  bahasa  latin  asalnya  Gubernaculum. Pemerintah  adalah  organisasi  yang  memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk(  penerapan  hukum  dan  undang- undang)  di  kawasan  tertentu.  Kawasan tersebut  adalah  wilayah  yang  berada  di bawah  kekuasaan  mereka.  Pemerintah berbeda  dengan  pemerintahan.  Pemerintah merupakan  organ  atau  alat  pelengkap  jika dilihat  dalam  arti  sempit  pemerintah hanyalah  lembaga eksekutif saja.  Sedangkan arti  pemerintahan  dalam  arti  luas  adalah semua  mencakup  aparatur  negara  yang
meliputi  semua  organ-organ,  badan  atau lembaga,  alat  kelengkapan  negara  yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai  tujuan  negara.  Lembaga  negara yang  dimaksud  adalah  lembaga  eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif.  Jika  pemerintah adalah  lebih  ke  arah  organ,  pemerintahan menunjukkan  ke  arah  bidang  dan  fungsi. Pemerintahan  merupakan  organisasi  atau wadah  orang  yang  mempunyai  kekuasaan dan  lembaga  tempat  mereka  menjalankan aktivitas.
Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam  arti  luas  yang  disebut regering atau goverment ,  yakni  pelaksanaan  tugas  seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas- petugas  yang  diserahi  wewenang  mencapai tujuan  negara.  Arti  pemerintahan  meliputi kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudisiil atau  alat-alat  kelengkapan  negara  yang  lain yang  juga  bertindak  untuk  dan  atas  nama negara.  Sedangkan  pemerintah  dalam  arti sempit  ( bestuurvoering ),  yakni  mencakup organisasi  fungsi-fungsi  yang  menjalankan tugas pemerintahan.  Titik  berat  pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja. (Sadjijono, 2008 : 41).
Philipus  M.  Hadjon  memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai erikut: Pemerintahan dapat dipahami melalui dua  pengertian:  di  satu  pihak  dalam  arti satuan  pemerintahan).  Fungsi  pemerintahan ini  secara  keseluruhan  terdiri  dari  berbagai macam  tindakan-tindakan  pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang  bersifat  umum,  tindakan-tindakan hukum  perdata  dan  tindakan-tindakan  nyata. Hanya  perundang-undangan  dari  penguasa politik  dan  peradilan  oleh  para  hakim  tidak termasuk di dalamnya. (Philipus, 2005: 6-8).
Dengan demikian
lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan  manifestasi  dari  kehendak
masyarakat  yang  bertujuan  untuk  berbuat baik  bagi  kepentingan  masyarakat.  Defenisi ini  menggambarkan  bahwa  pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsure utama  yaitu: pertama ,  masalah  bagaimana sebaiknya  pelayanan  umum  dikelola,  jadi termasuk  seluruh  permasalahan  pelayanan umum,  dilihat  dan  dimengerti  dari  sudut kemanusiaan; kedua ,  masalah  bagaimana sebaiknya  memimpin  pelayanan  umum,  jadi tidak  hanya  mencakup  masalah  pendekatan yaitu  bagaimana  sebaiknya  mendekati masyarakat  oleh  para  pengurus,  dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi  dengan  masyarakat,  masalah keterbukaan  juga  keterbukaan  yang  aktif dalam  hubungan  masyarakat,  permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.
Komunikasi pemerintahan merupakan  komunikasi  antar  manusia (human  communication) yang  terjadi  dalam konteks  organisasi  pemerintahan.  Karena  itu komunikasi  pemerintahan  tidak  lepas  dari kontek  komunikasi  organisasi  dan  ia  juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang  sifat  hubungannya  saling  tergantung satu  sama  lain  berdasarkan  aturan-aturan formal.  Pesan  yang  disampaikan  dan  yang diterima  bukan  saja  berupa  informasi, melainkan  juga  penyebaran  ide-ide (sharing ideas), in struksi (instruction), atau perasaan- perasaan (feelings) (Malone, 1997: 170) berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Melalui komunikasi pemerintahan,  birokrat  pemerintah  berbagi informasi,  gagasan  atau  perasaan,  dan  sikap dengan  partisipan  komunikasi  lainnya  yang disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah  untuk  internal  organisasi  dan dunia  usaha,  masyarakat  dan  organisasi- organisasi  non-pemerintah  untuk  eksternal organisasi, dan sebaliknya.

## C. PEMBAHASAN
Bagaimanapun organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi (Beach, 1975: 580). Pemahaman tentang peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi dalam pemerintah, seperti apakah pesan diterima dan dilaksanakan dengan benar, memungkinkan pemerintah mencapai tujuannya sesuai dengan harapan. Oleh karena itu komunikasi pemerintahan merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi pemerintahan baik untuk managing staff dan managing people.
Komuniksi pemerintahan untuk managing  people  merupakan  komunikasi eksternal  organisasi  untuk  memberikan informasi  tentang  berbagai  kebijakan- kebijakan dan peraturan-peraturan pemerintah  kepada  masyarakat,  organisasi- organisasi non pemerintah, termasuk komunitas  atau  institusi  bisnis,  sekaligus mendapatkan  informasi  dari  mereka  untuk membuat  kebijakan  dan  peraturan  dan  juga informasi  tentang  dampak  dari  kebijakan yang dibuat oleh  pemerintah  untuk menentukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut  dilanjutkan  atau  dihentikan,  direvisi atau dimodifikasi. Tentang atensi komunikasi internal  dan  eksternal  pemerintahan,  Garnet (1989: 546) mengatakan sebagai berikut:
“Internal government communication deserves  attention,  because  most  public administrators  and  staff  specialists  spend most  of  their  time  writing  or  sppeaking  to internal  publics  ²  colleagues,  subordinates, superiors,  and  officials  in  other  agencies  or even  in  other  governments.  Communicating with  governments  external  publics  deserves attention as the means by which government informs  and  persuades  its  citizenry  and learns  about  the  opinions  and  needs  of  its many publics´.
PROSES KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
Seperti  komunikasi  pada  umumnya, maka komunikasi pemerintahan menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan (massages) dari satu pihak kepada  pihak  lain  melalui  cara  cara  dan saluran-saluran  tertentu  dengan  harapan terjadi  perubahan  perilaku  sesuai  dengan pesan  yang  diterima.  Jadi  tiap  komunikasi pemerintahan  adalah  hasil  dari  proses  rumit yang  meliputi  baik  kognisi (thinking) dan perilaku (doing). Oleh  karena  itu  setiap aktivitas  komunikasi  harus  didasarkan  pada elemen-elemen  inti  yang  meliputi:  WHY?, FOR  WHOM?,  WHATS  IT  ABOUT?, WHEN?,  HOW?,  WHICH  CHANNELS? (http://www.corporate interlinkcom.au/planning.html).
Dan  pemahaman  tentang  elemen- elemen dalam proses komunikasi adalah satu tahap pertama dalam pengembangan pengetahuan tentang komunikasi
pemerintahan  atau  komunikasi  di  sektor publik.  Satu  model  umum  tentang  proses komunikasi  pemerintahan  diawali  oleh pengirim (administrator atau manajer pemerintah)    yang  berusaha  berkomunikasi dengan  aparatur  birokrasi,  masyarakat  dan organisasi lain. Untuk itu dipilih seperangkat informasi  sebagai  pesan  yang  ingin dikirimkan (ideation). Ketika hendak mengirim informasi,
pengirim menterjemahkan  informasi  tersebut  dalam bentuk kata-kata, tanda-tanda, atau lambang- lambang  yang  tepat  yang  diharapkan  dapat dengan  mudah  dipahami  oleh  penerima  dan diharapkan  memiliki  efek  terhadap  orang lain. Ekspresi gagasan atau ide dalam bentuk verbal  (lisan  dan  tulisan),  atau  nonverbal (bahasa isyarat, ekpresi wajah, gerakan, atau gambar),  disebut  pesan (message). Pesan yang  disampaikan  dapat  berupa  kebijakan- kebijakan,  prosedur-prosedur,  peraturan- peraturan, keputusan-keputusan.
Pesan  yang  sudah  disandi (encode)
kemudian disampaikan. Pesan tersebut dapat disampaikan  dengan  cara  verbal  (berbicara untuk  menyampaikan  pesan  lisan,  menulis
untuk  menyampaikan  pesan  tulisan);  atau cara nonverbal (menggambar untuk menyampaikan  pesan  dalam  bentuk  gambar, atau  melalui  tindakan  untuk  menyampaikan pesan  bahasa  isyarat).  Pesan  disampaikan melalui  saluran (channel) yang  dianggap lebih efektif.  Saluran atau alat melalui  mana pesan  disampaikan  dapat  berupa  surat, memo,  laporan,  telegram,  faksimili,  surat kabar, majalah, buku  manual, buletin, poster untuk bentuk tulisan; telepon, interkom, TV, konferensi  dan  pertemuan,  pembicaraan untuk  komunikasi  oral.  Masing-masing saluran  komunikasi  tersebut  memiliki efektivitas  dilihat  dari: general  available, relatively  low  cost,  high  speed,  immediate interaction,  dan  high  impact  and  attention (Gordon, 1993: 276).
Pemerintah  sebagai sender ketika secara  intensif  menyampaikan  informasi publik berupa kebijakan sedangkan masyarakat  dan  sektor  swasta  menjadi receiver ketika  ia  menerima  informasi tersebut.  Dunia  usaha  menjadi sender ketika memberi  umpanbalik  atas    nformasi  yang diterima  dan  menyampaikan  informasi tentang  berbagai  hal  yang    berhubungan dengan  dunia  usaha  sedangkan  pemerintah dan  masyarakat  menjadi receiver atas informasi tersebut.
Seruan  pemerintah  tidak  dipatuhi, yang melatar belakangi kegagalan komunikasi  semerintah,  adanya  istilah noise atau  gangguan.  Unsur noise sangat menentukan berhasil-tidaknya sebuah komunikasi. Noise dalam  komunikasi  bisa berupa  gangguan  fisik,  gangguan  teknis, gangguan semantik, dan gangguan psikologis (West dan Turner, 2008:12).
Persoalan komunikasi adalah tentang bagaimana  sebuah  pesan  sampai  dan dimengerti  oleh  kelompok  sasaran.  Tiap kelompok memiliki karakteristik dan kompetensi  bahasa  yang  beragam.  Dalam konteks  itu,  gagasan two-step  flow  of communication dari  Paul  Lazarsfeld  perlu dipahami,  khususnya  oleh  pihak  otoritas seperti pemerintah.
Gagasan ini
mengasumsikan  bahwa  orang  kebanyakan pandangannya  banyak  dipengaruhi  oleh opinion  leaders ,  di  mana  para opinion leaders ini  juga  dipengaruhi  pandangannya oleh  media  massa.  Singkatnya, opinion leaders berperan  menjembatani  pesan  dari media ke masyarakat luas.
Terlepas  dari  normativitas  alasan ekonomi,
fenomena ketidakpatuhan
masyarakat  terhadap  imbauan  pembatasan sosial juga dapat disebabkan adanya political prejudice (prasangka politis) dari masyarakat terhadap  pemerintah  dan  media.  Hal  ini dilatarbelakangi oleh adanya memori historis publik terhadap citra pemerintah. Publik akan mengingat jejak inkonsistensi kebijakan yang pernah dijanjikan oleh pemerintah.
Sebagai  contoh  misalnya  adalah pengumuman Presiden Joko Widodo tentang relaksasi kredit bagi kreditur ojek daring dan pelaku  UMKM  yang  sampai  hari  ini  belum terealisasi  sepenuhnya.  Demikian  juga dengan  adanya  ketidakcocokan  data  pasien COVID-19  antara  yang  dimiliki  oleh Pemprov  DKI  Jakarta  dan  Sumatera  Barat dengan  data  yang  dimiliki  oleh  pemerintah pusat.
Implikasinya, sebagian publik memiliki  kekecewaan  atau  ketidakpercayaan terhadap  institusi  pemerintah.  Inkonsistensi seperti  ini  akan memicu kegagalan komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya, sebagaimana  yang  digambarkan  oleh  J. Michael Sproule:
“Ketika  orang  ditipu,  mereka  tidak mempercayai sumber  yang telah  menipunya. Jika  mayoritas  dari  sumber  informasi  yang ada di masyarakat bertindak tanpa mempertimbangkan kejujuran dalam berkomunikasi,  maka  semua  komunikasi menjadi lemah” (1980:282).
Apalagi  Fiske  (1987:126)  dalam bukunya Television  Culture menjelaskan bahwa  konsumen  media  memiliki  agensi untuk  membentuk  makna  sesuai  keinginan mereka sendiri. Misalnya, kampanye “Darurat  Corona”  dan  “ social  distancing ” dapat  dimaknai  oleh  kalangan  tertentu sebagai  bagian  dari  teater  politik  penguasa untuk mempertahankan pengaruhnya.
Pertama ,  komunikasi  adalah  subsistem  dari sistem  politik  atau  negara.  Ibarat  manusia, negara  adalah  tubuh  dan  komunikasi  adalah darahnya.  Sehatnya  sebuah  kehidupan bernegara  sangat  bergantung  pada  kualitas dan  kuantitas  peredaran  darah  pada  setiap organnya.
Kedua ,  dalam  situasi  darurat  bencana,  baik itu alam maupun non-alam, seharusnya setiap jenjang  otoritas  hendaknya  memiliki  strategi dan perencanaan komunikasi yang komprehensif  dan  terkoordinasi.  Tentu kebijakan komunikasi harus pula mempertimbangkan aspek keterbukaan informasi  publik.  Negara  harus  memastikan tidak ada warganya  yang harus menanggung risiko  maut  akibat  kebuntuan  komunikasi.( h ttps://www.remotivi.or.id/amatan/586/covid -19-apa-yang-membuat-kegagalan- komunikasi-pemerintah)

## D. KESIMPULAN
Komuniksi pemerintahan untuk managing  people  merupakan  komunikasi eksternal  organisasi  untuk  memberikan informasi  tentang  berbagai  kebijakan- kebijakan dan peraturan-peraturan
pemerintah  kepada  masyarakat,  organisasi- organisasi non pemerintah, termasuk komunitas  atau  institusi  bisnis,  sekaligus mendapatkan  informasi  dari  mereka  untuk membuat  kebijakan  dan  peraturan  dan  juga informasi  tentang  dampak  dari  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk menentukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut  dilanjutkan  atau  dihentikan,  direvisi atau dimodifikasi.
Komunikasi  adalah  subsistem  dari sistem  politik  atau  negara.  Ibarat  manusia, negara  adalah  tubuh  dan  komunikasi  adalah darahnya.  Sehatnya  sebuah  kehidupan bernegara  sangat  bergantung  pada  kualitas dan  kuantitas  peredaran  darah  pada  setiap organnya.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Beach,  Dale  S.  1975. Personnel:  The Management  of  People  at  Work, third edition. New York:
MacMillan Publishing Co, Inc. Effendy,  Onong  Uchjana.  2005. Dinamika Komunikasi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
Garnet, James L. ³Effective Communications in  Government´,  dalam  James  L.  Perry, editor. 1989.
Fiske,  John.  1987 .  Television  Culture . London: Routledge & Metheun.
Gordon,  Judith  R.  1993: A  Diagnostic Approach to Organizational Behavior , fourth edition.Allyn and Bacon. Handbook of Public Administration. San  Francisco:  Jossey-Bass Publishers. Kawengian,  Kirana,dkk, Peran  Komunikasi Pemerintah  Dalam  Pelaksananan  Program Bersih  Kampung  (Studi  Pada  Pemerintah Desa  Lopana  Satu  Kecamatan  Amurang Timur-), journal Acta DiurnaVolume VI. No. 2. Tahun 2017
Malone, Samuel A. 1997. Mind Skills for Managers. England:  Gower  Publishing Limited. Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar , PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
Philipus  M.  Hadjon,  dkk.,  2005, Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia(Introduction to  the  Indonesian  Administrative  Law) Gajahmada University Press, Yogjakarta, Sadjijono,  2008, Memahami  Beberapa  Bab Pokok  Hukum  Administrasi ,  Laksbang Pressindo, Yogjakarta Sproule,  J.  M.  (1980).  Argument:  Language and its influence. McGraw-Hill Companies.
West, R., & Turner, L. H. (2008). Pengantar teori  komunikasi :  analisis  dan  aplikasi. Jakarta: Salemba Humanika. https://www.liputan6.com/news/read/420402 3/status-darurat-virus-corona-91-hari- terhitung-29-februari-hingga-29-mei-2020 https://ayoyogya.com/read/2020/05/22/39440 /pakar-komunikasi-pemerintah-selama- pandemi-tidak-jelas. http://www.corporate interlinkcom.au/planning.html. h ttps://www.remotivi.or.id/amatan/586/covid -19-apa-yang-membuat-kegagalan- komunikasi-pemerintah)