## P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Merdeka Malang
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.
Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga ISSN (p): 2541-2515 , di versi online ISSN (e):  2541-2035 . Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan April dan Oktober . Link Jurnal Online: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

## Ketua Penyunting
Chandra Dinata

## Wakil Ketua Penyunting
Umi Chayatin

## Penyunting Pelaksana
Budhy Priyanto
Catur Wahyudi
Praptining Sukowati
Dwi Suharnoko

## Penyunting Ahli
Sukardi (Universitas Merdeka Malang) Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)
Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang) Mas’ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)
Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)
Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang) Sujarwoto  (FIA Universitas Brawijaya Malang) Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

## Mitra Bestari
Mudjianto (Universitas Negeri Malang)
Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unversitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145, Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.jopad@unmer.ac.id

## P U B L I S I A

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
VOLUME 01, NOMOR 01, APRIL 2016

## DAFTAR ISI
Fajar Apriani Buruh anak: mampukah kebijakan negara melindungi? 1-14 Dipa Pratama Tjahjanulin Domai Riyanto Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujdukan Kota Malang Sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang) 15-23 Erfinandus G. Setiawan Catur Wahyudi Sri Hartini Jatmikowati Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter “Griya Baca” Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak 24-37
Ani Agus Puspawati Penerapan New Public Management (NPM) DI Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik) 38-53 Happy Susanto Remunerasi dan Problem Reformasi Birokrasi Di Indonesia 54-69 Rina Hardiyantina Sukardi Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep 70-91 Saudah Media Difusi Efektif untuk Sosialisasi Kebijakan Akselerasi Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Semi Modern 92-104

## IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA MEWUJDUKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK
(Studi pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang)

## DIPA PRATAMA TJAHJANULIN DOMAI RIYANTO
Jurusan Manajemen Pelayanan Publik,Magister Administrasi Publik,Universitas Brawijaya,Fakultas Ilmu Administrasi,Universitas Brawijaya
,
Email: tam_3821@yahoo.co.id / rescue_fire87@yahoo.com

## Abstract
Street kids is one among many social issues in Indonesia. Central government already issued Act Number 23  Year  2002  concerning  Child  Protection,  so  it  needs  to  be  known  about  the  real  condition implementation  in  the  field  by  local  government  which  is  Malang  City  Government.  One  of  Malang  City program is Child Friendly City. Implementation of the child protection act expected to give contribution to Malang City program’s achievement. The purposes of this research are to knowing the implementation of child protection act in Malang City by Department of Social Affairs Malang City Government, and knowing the supporting factors and problems that the Department are facing.
Type of research method used in this research is descriptive qualitative research. Research data obtained from  documentation  and  unstructured  interview  with  the  Department  of  Social  Affairs  Malang  City Government. Interviews were conducted with the Head of Department and staffs under that selected with purposive  sampling  based  on  the  subject  who  understand  the  issues.  Checking  the  validity  of  data  was using  peer  debriefingandtriangulation.  Analysis  data method was using Miles and Huberman qualitative model analysis.
Result  from  the  research  shows  that  the  child  protection  act  already  implemented  in  street  kids countermeasures  through  the  Mayor  of  Malang  Regulation  Number  55 Year  2012  and  Malang  Regional Regulation Number 10 Year 2013 concerning street kids, homeless people, and beggar countermeasures. Supporting factors of the act implementation are (1) Mayor of Malang Regulation Number 55 Year 2012, Local Regulation of Malang City Number 10 Year 2013, (2) Asset that owned by the Department of Social Affairs  Malang  City  Government;  Meanwhile  the  problems  that  the  Department  is  facing  are  (1)  limited human resources, (2) budgets, (3) and factors that came from street kids themselves.
Keywords: Child Protection Act, Street Kids, Policy

## Intisari
Anak-anak  jalanan  adalah  salah  satu  di  antara  banyak  masalah  sosial  di  Indonesia.  pemerintah  pusat sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga perlu diketahui  tentang  pelaksanaan  kondisi  riil  di  lapangan  oleh  pemerintah  daerah  yang  merupakan Pemerintah  Kota  Malang.  Salah  satu  program  Kota  Malang  adalah  Ramah  Anak  Kota.  Pelaksanaan tindakan  perlindungan  anak  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  untuk  pencapaian  Program  Kota Malang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  tindakan  perlindungan  anak  di Kota  Malang  oleh  Pemerintah  Departemen  Sosial  Kota  Malang,  dan  mengetahui  faktor  pendukung  dan masalah yang Departemen hadapi.
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data penelitian  diperoleh  dari  wawancara  dan  dokumentasi  terstruktur  dengan  Departemen  Pemerintah  Kota Sosial  Malang.  Wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Dinas  dan  staf  di  bawah  yang  dipilih  dengan
purposive  sampling  berdasarkan  subyek  yang  memahami  masalah.  Memeriksa  validitas  data  adalah menggunakan peer debriefingandtriangulation. Metode analisis data menggunakan Miles dan Huberman analisis model kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tindakan perlindungan anak sudah dilaksanakan di anak jalanan penanggulangan  melalui  Walikota  Peraturan  Malang  Nomor  55  Tahun  2012  dan  Peraturan  Daerah Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang anak-anak jalanan, gelandangan, dan penanggulangan pengemis. faktor  pendukung  dari  pelaksanaan  tindakan  adalah  (1)  Walikota  Malang  Nomor  55  Tahun  2012, Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  10  Tahun  2013,  (2)  Aset  yang  dimiliki  oleh  Departemen  Sosial Pemerintah  Kota  Malang;  Sementara  itu  masalah  bahwa  Departemen  menghadap  adalah  (1)  terbatas sumber daya manusia, (2) anggaran, (3) dan faktor-faktor yang berasal dari anak jalanan itu sendiri.
Kata kunci: UU Perlindungan Anak, Anak Jalanan, Kebijakan .

## PENDAHULUAN
Anak  jalanan  merupakan  satu  diantara masalah  sosial  di  Indonesia.  Anak  jalanan memunculkan  masalah  bagi  pihak  keluarga dan  pihak  lain  di  luar  keluarga.  Perhatian terhadap anak jalanan diduga belum terimplementasi sekaligus belum
mendapatkan solusi. Di sisi lain, anak jalanan sebenarnya juga memiliki kebutuhan- kebutuhan  yang  sama  sebagaimana  anak- anak pada umumnya. Pada awalnya, munculnya  anak  jalanan  ini  dikaitkan  dengan pemberian  tanggung  jawab  dari  orang  tua kepada anak agar dapat membantu orang tua di  luar  rumah  dengan  harapan  mengurangi beban orang tua.
Fenomena anak jalanan ini sebenarnya telah  diantisipasi  oleh  pemerintah  pusat dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang terdiri  dari  14  Bab  dan  93  pasal.  Secara umum  undang-undang  tersebut  mengatur tentang Hak-dan Kewajiban Anak, Pengasuhan  Anak  dan  Pengangkatan  Anak,
Peran  Masyarakat  dan  Komisi  Perlindungan Anak,  beserta  ketentuan  pidananya.  Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh pemerintah daerah, maka penelitian  ini  penting  dilakukan,  mengingat perlu diketahui tentang kondisi nyata perlindungan  anak  di  lapangan  khususnya oleh pemerintah daerah.
Di  sisi  lain,  anak  adalah  aset  utama dalam kehidupan kebangsaan sekaligus generasi  penerus  di  masa  yang  akan  datang. Oleh  sebab  itu  anak    berhak  mendapat perlindungan  dan  bimbingan.  Anak    juga berhak  mendapat  perlindungan  sehingga dapat  hidup  aman,  damai  dan  tentram  di keluarga,  sekolah  dan  dalam  masyarakat. Keberadaan    anak  jalanan  memunculkan anggapan bahwa negara mengabaikan mereka.
Pemerintah daerah yang diteliti sehubungan  dengan  implementasi  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  adalah  Pemerintah  Kota Malang. Pemerintah Kota Malang sendiri telah
Volume 1, Nomor 1, April 2016                                         PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 17
mencanangkan  Kota  Malang  sebagai  Kota Layak  Anak.  Kota  Layak  Anak  (KLA) merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk  mempercepat  implementasi  Konvensi Hak  Anak  (KHA)  dari  kerangka  hukum  ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan,  institusi, dan program yang layak anak.
Pemerintah  Kota  Malang  juga  telah menerbitkan Peraturan  Walikota Malang Nomor  55  Tahun  2012  tentang  Uraian  Tugas Pokok,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Sosial. Dinas  Sosial  inilah  yang  merupakan  ujung tombak  Pemerintah  Daerah  Kota  Malang dalam  mengimplementasikan  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Di samping  itu,  guna  lebih  mengoperasionalkan implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pemerintah Kota  Malang  juga  menerbitkan  Peraturan Daerah  Kota  Malang  Nomor  10  Tahun  2013 tentang
Penanganan
Anak
Jalanan,
Gelandangan  dan  Pengemis.  Selain  itu  juga mengungkap  faktor  pendukung  dan  kendala yang  dihadapi  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kota Malang  dalam  penanganan  anak  jalanan  di Kota Malang.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu prosedur pemecahan masalah yang diperoleh
dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan di lapangan. Dalam penelitian ini data  diperoleh  dari  dokumentasi  dan  hasil wawancara.
Data  penelitian  diperoleh  dari  informan atau  nara  sumber.  Dalam  penelitian  ini informan berasal dari Dinas Sosial Pemerintah Kota  Malang.  Fokus  dalam  penelitian  ini adalah implementasi Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 oleh  Dinas  Sosial  Kota  Malang  dengan landasan  yuridis  yang  meliputi  Peraturan Walikota  Malang  Nomor  55  Tahun  2012 tentang Uraian Tupoksi Dinas Sosial Pemerintah  Kota  Malang,  Peraturan  Daerah Nomor  10  Tahun  2013  tentang  Penanganan Anak  Jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di Kota Malang, Kinerja Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan,  serta  faktor  pendukung  dan  kendala yang  dihadapi  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kota Malang  dalam  penanganan  anak  jalanan  di Kota Malang.
Lokasi  penelitian  ditentukan  secara purposive (sengaja)  yaitu  pada  Dinas  Sosial Pemerintah Kota Malang.  Sumber data dalam penelitian  diperoleh  melalui  informan  yang dipilih  secara purposive  sampling dengan berbasis  pada  subjek  yang  menguasai permasalahan,  memiliki  data  dan  bersedia memberikan  data.  Sumber  data  lainnya adalah dokumen yang ada pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang. Pengecekan
validitas  data  menggunakan peer  debriefing, dan trianggulasi. Teknik analisis data menggunakan  analisis  kualitatif  model  Miles and Huberman.

## HASIL PENELITIAN
Hasil  penelitian  meliputi  dua  hal  yakni (1)  Implementasi  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  oleh  Dinas Sosial  Pemerintah  Kota  Malang  dalam penanganan  anak  jalanan  di  Kota  Malang, dan  (2)  Faktor  pendukung  dan  kendala  yang dihadapi  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kota Malang  dalam  penanganan  anak  jalanan  di Kota  Malang.  Implementasi  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002 oleh  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kota  Malang dalam  penanganan  anak  jalanan  di  Kota Malang  diwujudkan  dalam  bentuk  penerbitan Peraturan  Walikota  Malang  Nomor  55  Tahun 2012.  Peraturan  tersebut    berisi  tentang uraian,  tugas  pokok,  fungsi  dan  tata  kerja Dinas Sosial Kota Malang. Selain itu, terdapat juga  Perda  Kota  Malang  Nomor  10  Tahun 2013yang  berisi  tentang  mengatasi  anak jalanan,  gelandangan,  dan  pengemis  di  Kota Malang.
Faktor pendukung Dinas Sosial Pemerintah  Kota  Malang  dalam  penanganan anak  jalanan  di  Kota  Malang  adalah:  (1) Payung  hukum  yang  berupa  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002, Peraturan  Walikota  Malang  Nomor  55  Tahun
2012,  dan    Perda  Kota  Malang  Nomor  10 Tahun  2013;  (2)  Sumber  Daya  Manusia  yang terdiri  dari  51  orang  PNS  dan  1  orang  non- PNS, (3) Anggaran, gedung kantor pelayanan publik dan standar pelayanan publik,
Kendala  yang  dihadapi  Dinas  Sosial Pemerintah  Kota  Malang  adalah  berupa adalah  keterbatasan  sumberdaya  manusia khususnya tenaga sosial lapangan, keterbatasan  anggaran  dan  faktor  dari  anak jalanan  sendiri  yakni  ketidakpahaman  anak jalanan  tentang    program  yang  direncanakan dan  dijalankan  oleh  pemerintah  di  samping sikap  atau mindset anak  jalanan  yang  hidup bebas  dan  tidak  mau  terikat  serta  keinginan anak jalanan yang selalu berubah-ubah.

## PEMBAHASAN
Undang-undang  RI  Nomor  23  Tahun 2002  adalah  undang-undang  yang  mengatur tentang  perlindungan  anak.  Undang-undang tersebut  terdiri  atas  14  Bab  dan  93  pasal. Secara umum undang-undang tersebut mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  anak, pengasuhan  anak  dan  pengangkatan  anak, peran  masyarakat    dan  komisi  perlindungan anak,  serta  ketentuan  pidana  yang  berlaku. Perwujudan  undang-undang  tersebut  dalam tataran implementasi adalah terbitnya Peraturan  Walikota  Kota  Malang  Nomor  55 Tahun  2012  yang  mengatur  keberadaan Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang
Volume 1, Nomor 1, April 2016                                         PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 19
termasuk kewajiban pembinaan anak terlantar.
Sedangkan  Perda  Kota  Malang  Tahun Nomor 10 Tahun 2013 yang terdiri dari 7 Bab dan  18  Pasal  berisi  tentang  tindakan mengatasi  anak  jalanan,  gelandangan,  dan pengemis  di  kota  Malang.    Berdasarkan ketentuan yang ada pada perda ini pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  secara aktif  melakukan  tindakan  preventif  terhadap anak jalanan. Tindakan preventif yang dilakukan  meliputi:  (1)  Penyuluhan  dan bimbingan  sosial,  (2)  Pembinaan  sosial,  (3) Bantuan  sosial,  (4)  Perluasan  kesempatan kerja,  (5)  Pemukiman  lokal,  (6)  Peningkatan derajat sosial, dan (7) Peningkatan pendidikan.
Tindakan  penting  yang  dilakukan  Dinas Sosial  Pemerintah  Kota  Malang  adalah peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan kerja  anak  jalanan  melalui  kerjasama  dengan lembaga –lembaga diklat dalam bentuk program  pemberdayaan.  Melalui  program pemberdayaan  peserta  diklat  tidak  hanya dididik  dan  dilatih  tentang  pengetahuan  dan keterampilan  vokasional  tertentu  saja  tetapi secara  terintegrasi  juga  dididik  tentang kecakapan hidup secara menyeluruh. Dengan demikian,  diperlukan  kerjasama  Dinas  Sosial Pemerintah  Kota  Malang  dengan  berbagai institusi dan industri yang ada untuk mencapai link and match .
Terkait  implementasi  kebijakan  anak
jalanan,    tidak  semuanya  dapat  berjalan sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  disusun dan  sistem  organisasi  yang  telah  dibentuk. Dalam  tahap  operasional  pembinaan  anak jalanan di kota Malang seringkali menghadapi berbagai persoalan dalam mengiplementasikan  kebijakan  tersebut.    Hal ini tidak berarti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami kegagalan, namun belum optimal. Ketidakoptimalan tersebut  disebabkan  oleh  faktor  dari  Dinas Sosial  Pemerintah  Kota  Malang  yang  dikenal dengan Implementation  gap yang  berupa tahap  perencanaan  kebijakan  masih  lebih dominan dibandingkan dengan tahap implementasi kebijakan. Di samping itu, Bidang PMKS (Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial) sebagai  bagian  dari  kinerja  Dinas  Sosial Pemerintah  Kota  Malang  masih  memiliki lingkup  kerja  yang  belum  fokus  ke  anjak jalanan,  sebab  juga  menangani  berbagai masalah sosial lainnya seperti tuna wisma/gelandangan, pengemis, orang terlantar  dan  pekerja  seks  komersial  (PSK). Dengan demikian, lingkup kerja bidang PMKS ini  masih  terlalu  luas.  Kendala  lain  yang dihadapi  dalam  mencapai  produktivitas  kerja yang  maksimal,  yaitu  jumlah  sumber  daya manusia  yang  menguasai  tentang  persoalan yang  ada  di  masyarakat  sangat  kurang. Masalah-masalah  tersebut  belum  ditangani
20 |   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                          Volume 1, Nomor 1, April 2016
oleh  SDM  (sumber  daya  manusia)  yang spesifik.
Faktor  lainnya  yang  menyebabkan implementasi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 belum optimal adalah faktor yang berasal  dari  anak  jalanan  sendiri.  Persepsi dari anak jalanan bahwa berhubungan dengan pihak  pemerintah  daerah  akan  menyebabkan hilangnya  kebebasan  diri  mereka  masih  kuat pada  anak  jalanan.  Terdapat  kecenderungan tidak mau diatur oleh pihak lain, walaupun hal itu  sebenarnya  ditujukan  untuk  hasil  positif bagi  anak  jalanan  sendiri.  Mobilitas  anak jalanan  yang  tinggi,  menyebabkan  layanan yang  diberikan  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kota Malang  kurang  mencapai  sasaran  karena pihak  personel  sasaran  sering  berubah-ubah (bukan  orang  yang  sama).  Faktor  lainnya adalah  mental  anak  jalanan  yang  tidak sepenuhnya  mau  menerima  pembinaan.  Hal ini  sejalan  dengan  teori  pilihan  rasional  yang dikemukakan  oleh  Melborg  Hand  yang berpendapat  bahwa  perilaku  dari  tindakan seseorang  adalah  didasarkan  pada  pilihan untung rugi bagi dirinya.
Faktor yang sangat perpengaruh terhadap  munculnya  anak  jalanan  adalah masalah kemiskinan atau ekonomi di samping masalah keluarga yang lain seperti perceraian orang  tua.  Kondisi  keluarga  anak  jalanan, yang dapat digolongkan dalam keadaan hidup “miskin” , membuat  dan  memaksa  anak jalanan  untuk  tetap “survive” dengan  hidup  di
jalanan.  Melihat  uraian  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  keberadaan  mereka  di jalanan  adalah  bukan  kehendak  mereka. Keadaan  yang  membuat  mereka  terjun  ke jalanan  serta  faktor  lingkungan  diluar  anak jalanan termasuk keluarga dominan mendorong  seorang  anak  menjadi  anak jalanan.
Dalam  penanganan  anak  jalanan  di Kota  Malang,  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kota Malang  bekerja  sama  dengan  masyarakat melalui rumah singgah dan panti asuhan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Layanan  yang  diberikan  oleh  Bidang  PMKS Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang kepada anak  jalanan  berupa  pembinaan  mental, pelatihan  keterampilan,  dan  bantuan  modal usaha.
Masalah anak jalanan juga tidak lepas dari sikap dan persepsi masyarakat. Masyarakat  cenderung  melihat  masalah  anak jalanan  sebagai  pengganggu  dan  cenderung mengabaikan faktor-faktor yang menyebabkannya. Fenomena lain yang terjadi adalah  terdapat  kecenderungan  peningkatan jumlah anak jalanan dari waktu ke waktu. Data Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang menyebutkan  pada  2009  terdapat  108  anak jalanan,  2010  meningkat  menjadi  127  anak, 2011  meningkat  lagi  menjadi  487  anak jalanan,  dan  tahun  2012  menjadi  524  anak jalanan.  Peningkatan  ini  tidak  lepas  dari permasalahan kehidupan yang semakin
kompleks,  peningkatan  angka  kemiskinan, yang keseluruhan tidak lepas dari peningkatan jumlah penduduk.
Peran LSM sangat besar pada penanganan  terhadap  anak  jalanan,  karena dalam  kenyataannya  LSM  adalah  pihak  yang mempunyai hubungan langsung dengan anak- anak jalanan bukan Dinas Sosial.
Permasalahan  anak  jalanan  menjadi  semakin kompleks  dengan  keterlibatan  Satpol  PP, yang  cenderung  represif.  Namun,  tanpa Satpol  PP  pun  anak  jalanan  pun  juga  akan sulit  dikendalikan.  Hal  ini  membuat  hubungan antara  aparat  dan  anak  jalanan  menjadi kurang  baik.  Oleh  karena  itu,  pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Kota  Malang  bersama  dengan  SKP  lain seperti  Satpol  PP,  Dinas  Pendidikan,  Bagian Hukum  dan  SKPD  lain  harus  mempunyai hubungan, koordinasi dan komunikasi dengan LSM,  sehingga  LSM  bisa  menjadi  fasilitator penghubung  antara  pemerintah  dengan  anak jalanan.

## KESIMPULAN
1.  Undang-undang No 23 Tahun 2002 di Kota Malang diimplementasikan ke dalam Peraturan  Walikota  Malang  Nomor  55 Tahun  2012  yang  berisi  tentang  Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemerintah  Kota  Malang,  serta  Peraturan Daerah  Nomor  10  Tahun  2013  tentang Penanganan  Anak  Jalanan,  Gelandangan
dan  Pengemis  di  Kota  Malang.  Kedua peraturan daerah tersebut menjadi payung hukum  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kota Malang dalam penanganan anak jalanan.
2.  Faktor pendukung Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang dalam
penanganan  anak  jalanan  di  Kota  Malang adalah:  (1)    Payung  hukum  yang  berupa
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012, dan  Perda Kota  Malang  Nomor  10  Tahun  2013;  (2) Sumber  Daya  Manusia,  Anggaran  Rutin, dan  Sarana  Prasarana  Publik,  (3)  SKPD lain  yang  terkait,  Lembaga  Swadaya Masyarakat,  dan  Panti  Asuhan/Rumah Singgah  tempat  pendidikan  luar  sekolah bagi anak jalanan.
Kendala  yang  dihadapi  Dinas  Sosial Pemerintah  Kota  Malang  berasal  dari  dua sisi  yakni  sisi  internal  dan  eksternal.  Sisi internal  berasal  dari  internal  Pemerintah Kota  Malang  sendiri  yang  berupa:  (1) keterbatasan sumberdaya manusia khususnya  tenaga  sosial  lapangan,  (2) keterbatasan  anggaran,  (3)  perencanaan kebijakan yang lebih dominan dibandingkan  implementasi  kebijakan,  (4) SKPD lain terkait yang lebih menggunakan pendekatan  represif,  dan  (5)  belum terjalinnya hubungan langsung Dinas Sosial dengan anak jalanan kecuali melalui fasilitasi  LSM.  Sedangkan  sisi  eksternal
adalah  faktor  yang  berasal  dari  anak jalanan  yakni  :  (1)  ketidakpahaman  anak
jalanan tentang program yang direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial Pemerintah  Kota  Malang,    (2)  sikap  atau mindset anak  jalanan  yang  ingin  hidup bebas  tidak  mau  terikat,  (3)  mental kesediaan mengikuti pembinaan yang tidak konsisten  serta  keinginan  anak  jalanan yang selalu berubah-ubah.

## SARAN
1.  Perlu  penelitian  lebih  lanjut  tentang  peran dan program kerja Dinas Sosial
Pemerintah  Kota  Malang  dan  SKPD  lain dalam  pencegahan  pertumbuhan  kuantitas anak jalanan.
2.  Perlu  penelitian  lebih  lanjut  tentang kerjasama Dinas Sosial dengan perguruan tinggi dan atau masyarakat dalam penanganan anak jalanan.
3.  Perlu  penelitian  lebih  lanjut  tentang persepsi  dan  mentalitas  anak  jalanan dalam  menghadapi  pembinaan  oleh  Dinas Sosial  dan  SKPD  lain  Pemerintah  Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Kesejahteran  Sosial  Nasional  ( BKSN). 2000. Anak  Jalanan  di  Indonesia: Permasalahan  dan  Penanganannya.
Jakarta: BKSN
Departemen Sosial Republik Indonesia. 1997. Panduan  Pelaksanaan  Pembinaan. Kesejahteraan  Sosial  Anak  Melalui Panti  Sosial  Asuhan  Anak .  Jakarta: Direktorat Kesejahteran Anak,

## Keluarga dan Lanjut Usia.
Dinas  Sosial.    2001.  Acuan  Pelaksanaan Pelayanan  Sosial  Pembinaan  Anak Jalanan  Dinas  Sosial  Propinsi  Jawa Timur.  Surabaya  :  Dinas  Sosial Pemerintah Provinsi  Jawa Timur.
Djajasudarma. 2006 . Metode Penelitian Sosial . Bandung : Rineka Cipta. Ginanjar,  M.  H.  2010. Anak  Jalanan  Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Anak Jalanan  di  Pertigaan  UIN  Sunan Kalijaga  Yogyakarta) .  Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga.
Laporan  Pemberdayaan  Anak  Kota  Malang Tahun  2005.  Malang:  Bappeko
Pemerintah Kota Malang dan Fakultas  MIPA  Universitas  Negeri
Malang.
Miles, M. B., dan A. Michael H. 2007. Analisis Data  Kualitatif. Jakarta:  Universitas Indonesia Press.
Moleong,  L.  2002.  Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nugroho.  D.  R.  2000. Otonomi  Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian  dan  Kritik  Atas  Kebijakan Desentralisasi di Indonesia . Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. Patimah,  S.  2012. Motivasi  Belajar  Anak
Jalanan  dan  Faktor-faktor  yang Mempengaruhinya.  (Studi  Tentang Anak  Jalanan  di  Traffic  Ligth  Pasir Koja  Kecamatan  Babakan  Ciparay Kota  Bandung) .  Bandung  UPI Bandung.
Peraturan  Walikota  Malang  Nomor  55  Tahun 2012  tentang  Uraian  Tugas  Pokok,
Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas
Sosial.  Malang:  Pemerintah  Kota Malang.
Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  10 Tahun  2013  tentang  Penanganan Anak  Jalanan,  Gelandangan  dan Pengemis. Malang: Pemerintah
Kota Malang.
Rahmadani.  2013. Latar  Belakang  Penyebab Anak-anak  Bekerja  di  Jalanan (Studi:  8  Orang  Anak  Jalanan  di Kota Tanjungpinang) . Riau: UNRI Soeparman, 2000. Badan Kesejahteran Sosial Nasional  (BKSN),  Modul  Pelatihan Pimpinan . Jakarta: Rumah Singgah.
Soetarso, 1999. Praktik  Pekerjaan  Sosial . Bandung : Kopma STKS Bandung.
Soewignyo,  2002. Masalah  Anak  Jalanan . http://harjasaputra.wordpress.com Diakses tanggal 2  Januari 2016.
Subarsono, 2009. Analisis  Kebijakan  Publik .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Surbakti,
1997. Prosiding Lokakarya Persiapan  Survey  Anak  Rawan: Study Rintisan di Kotamadya
Bandung.    Jakarta:  BBS  dan UNICEF.
SUSENAS.  2000.  Survey  Ekonomi  Nasional Tahun  2000  Studi  di  Kabupaten
Lombok  Barat  dan  Kota  Surakarta, Laporan  Penelitian  Hibah  Riset Unggulan  Universitas  Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung:
Affabeta Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Wijayanti,  P.    2010. Aspirasi  Hidup  Anak Jalanan  Semarang  Sebuah  Studi Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif di Daerah Siranda,
Semarang .  Semarang:  Universitas Diponegoro.
Nugroho,  F.  2014. Realitas  Anak  Jalanan  Di Kota  Layak  Anak  Tahun  2014 (Studi  Kasus  Anak  Jalanan  di  Kota Surakarta) .  Semarang:    Universitas Diponegoro.

## PETUNJUK  BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH

## P U B L I S I A

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Naskah  diketik  spasi  ganda  pada  kertas  kuarto  sepanjang  maksimum  20  halaman  dan  diserahkan  dalam bentuk  cetak (print  out) computer  sebanyak  2  eksemplar  beserta soft  file didalam disk berbentuk document ( Microsoft Word ) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id
Artikel  yang  dimuat  meliputi  kajian  dan  aplikasi  teori,  hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  tinjauan  pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.
Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  dengan  format  esai,  disertai  judul  subbab (heading) masing-masing  bagian,  kecuali  bagian  pendahuluan  yang  disajikan  tanpa  judul  subbab.  Peringkat judul  subbab  dinyatakan  dengan  jenis  huruf  yang  berbeda  (semua  judul  subbab  dicetak  tebal  atau  miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:
PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

## PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)
Sistematika  artikel  setara  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang. Judul  yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup  tulisan;  bahasan  utama  (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  artikel  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang.  Judul yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang,  sedikit  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian;  metode;  hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  penulisan  rujukan/daftar  pustaka :  rujukan/daftar  pustaka  ditulis  dalam  abjad  secara  alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit. Contoh:  Hicman,  G.R.  dan  Lee,  D,S.,  2001, Managing  humanresources  in  the  public  sector:  a  shared responsibility, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
b. Untuk  karangan  dalam  buku:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  editor:  judul  buku,  nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, “Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation”,  dalam  S.N.  Jan  and  P.C.  Mathur  (eds):  Decentralization  and politics, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
c. Untuk  karangan  dalam  jurnal/majalah:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:  Sadhana,  Kridawati,  2005,  “Implementasi  kebijakan  dinas  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan pada masyarakat miskin”, PUBLISIA, 9 (3): 156-171.
d. Untuk  karangan  dalam  pertemuan:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  pertemuan,  waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, “Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah”, makalah disampaikan
dalam  Seminar  Nasional  Profesional  Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja pelayanan Publik, 29 April  2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Ketentuan lain :
 Pemeriksaan  dan  penyuntingan  cetak-coba  dilakukan  oleh  penyunting  dan/atau  dengan  melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
 Penulis  yang  artikelnya  dimuat  wajib  memberi  kontribusi  biaya  cetak  sebesar  Rp.  250.000,-  (Dua  Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.
Program Studi Administrasi Publik FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146 Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537