## Original Article
Journal of Science and Applicative Technology vol. 5 (1), 2021, pp. 163-170 | 163
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to the  author(s) and the  title of the  work, journal citation  and  DOI. Published  under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Received 8th March 2021 Accepted 9th March 2021 Published 11st March 2021
DOI: 10.35472/jsat.v5i1.426

## Komparasi Indikator Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh Indonesia : Studi Kasus Kota Bandar Lampung
Tetty Harahap *a
a Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia * Corresponding E-mail: tetty.harahap@pwk.itera.ac.id
Abstract : Unanticipated  urban  development  is  the  beginning  of  the  emergence  of  housing  and  settlement  problems.  In Indonesia, settlement problems are grouped into four types, namely the problem of housing backlogs, unlivable housing, slum settlements and illegal houses. When observed, the physical appearance of slum settlements and unlivable housing is not much different. The aim of this study is to identify the compatibility of indicators for slum settlements and livable housing. The unit of observation and analysis in this study is the fulfillment of the indicators of livable houses in the slum areas of Bandar Lam pung City and the comparison of indicators of slum settlements and livable housing in Indonesia with several other countries (Malaysia, Korea, Australia, Canada, and the United Kingdom). The method used is  deductive quantitative method and fisher exact test analysis techniques and indicator comparisons. The results of this study are (1) the insignificance of the relationship between the fulfillment  of  the  indicators  of  livable  houses  and  slums  and  (2)  the  Indicators  of  Livable  Houses  in  several  other  countries (Malaysia, Korea, Australia, Canada, and the UK) and livable houses belonging to Indonesia. With this research, it is hoped that the  indicators  for  determining  slum  settlements  and  habitable  houses  can  be  integrated  so  that the  handling  of  settlement problems in Indonesia can be more effective and efficient.
Keywords: indicators of slum settlements, indicators of livable housing, Bandar Lampung City, Urban Development
Abstrak: Perkembangan Kota yang tidak diantisipasi adalah awal dari munculnya permasalahan perumahan dan permukiman. Di  Indonesia  permasalahan  permukiman  dikelompokkan  menjadi  empat  macam,  yaitu  permasalahan backlog perumahan, rumah tidak layak huni, permukiman kumuh dan rumah liar. Bila diobservasi, penampakan fisik permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni tidak jauh berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kesesuaian indikator untuk permukiman kumuh dan rumah layak huni. Unit amatan dan analisis dalam penelitian ini adalah pemenuhan indikator rumah layak huni di permukiman kumuh Kota Bandar Lampung dan perbandingan indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni Indonesia dengan beberapa negara lain (Malaysia, Korea, Australia, Kanada, dan Inggris). Metode yang digunakan adalah metode deduktif kuantitatif dan teknik analisis uji fisher exact dan komparasi indikator. Hasil dari penelitian ini adalah  (1) tidak signifikannya hubungan pemenuhan indikator rumah layak huni dan kekumuhan dan (2) Indikator Rumah Layak Huni beberapa negara lain (Malaysia, Korea, Australia, Kanada, dan Inggris). Indikator tersebut merupakan gabungan dari Indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni milik Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Indikator penentuan permukiman kumuh dan rumah  layak  huni  dapat  diintegrasikan  sehingga  dapat  mengefektifkan  dan  mengefisienkan  penanganan  permasalahan permukiman di Indonesia Kata Kunci : indikator permukiman kumuh, indikator rumah layak huni, Kota Bandar Lampung, perkembangan kota

## Pendahuluan
Permukiman dan perumahan adalah salah satu elemen pembentuk  kota  layak  huni  yang  utama  [1].  Sehingga pembahasan  mengenai  permukiman  dan  perumahan memiliki prioritas tinggi dalam mewujudkan kota layak huni.  Dalam  pembahasan  permukiman,  terdapat  dua kondisi  yang  memungkinkan  untuk  terjadi.  Kondisi pertama adalah pertumbuhan permukiman di kawasan
yang  direncanakan  dengan  baik.  Kondisi  kedua  adalah pertumbuhan permukiman di kawasan yang berkembang  secara  alami  mengikuti  pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya.
Permasalahan  dalam  permukiman  secara  umum  dapat dibagi  menjadi  empat,  yaitu  :    permasalahan backlog perumahan,  rumah  tidak  layak  huni,  permukiman kumuh, dan rumah liar. Backlog perumahan merupakan permasalahan dari segi kuantitas, rumah liar merupakan
Open Access
e-ISSN: 2581-0545
Komparasi Indikator Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh Indonesia : Studi Kasus Kota Bandar Lampung
pembahasan  mengenai  rumah  yang  berada  di  lahan dengan  status  ilegal,  keduanya  mempunyai  indikator yang jelas. Sedangkan, permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni adalah dua hal yang hampir serupa. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai dua hal saja, yaitu rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh. Dua hal ini biasanya dibahas secara terpisah.
Kemiskinan dapat ditunjukkan dengan melihat karakteristik  fisik  rumah.  Rumah  tidak  layak  huni merupakan  sasaran  program  rehab  rumah  dengan menilai  pemenuhan  indikator  karakteristik  fisik rumah[2].  Secara tidak langsung, dengan menggunakan data  indikator  kemiskinan  (melihat  fisik  rumah)  maka upaya penanggulangan kemiskinan dapat dipercepat.
Kajian dan kebijakan pada empat masalah permukiman yang  telah  dibahas  sebelumnya  dapat  ditemui  secara terpisah. Kajian dan Kebijakan tersebut telah ditangani oleh  banyak  pihak  baik  pemerintah,  swasta  maupun secara  swadaya  oleh  masyarakat.  Di  Kota  Bandar Lampung,  terdapat  beragam  program,  seperti  Kota Tanpa  Kumuh(KOTAKU),  Neighborhood  Upgrading  and Shelter  Project  Phase  2  (NUSP-2),  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  (BSPS),  Fasilitas  Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan lain-lain. Program- program tersebut merupakan kebijakan untuk memberikan  solusi  atas  permasalahan  permukiman. Namun, belum ada kajian khusus mengenai permasalahan  permukiman  secara  menyeluruh  dan tersinkronisasi  agar  dapat  dirumuskan  kebijakan berdasarkan  kondisi  objektif  permukiman  di  Kota Bandar Lampung. Studi ini adalah awalan untuk tujuan besar tersebut.
Permukiman  kumuh,  menurut  Permen  PUPR  No  14 Tahun 2018 [3], diindikasikan oleh :
1. Kondisi  Bangunan  Gedung  (Ketidakteraturan bangunan;  banguna  hunian  tidak  sesuai persyaratan teknis)
2. Kondisi  Jalan  Lingkungan  (Jangkauan  Jaringan Jalan Lingkungan yang tidak layak)
3. Kondisi Jaringan drainase pada lokasi permukiman  memiliki  kualitas  minimum  yang tidak memadai
4. Kondisi Penyediaan Air Minum (Tidak
terpenuhi  kebutuhan  air  minum,  mandi,  cuci (minimal 60 liter/orang/hari))
5. Kondisi  Pengelolaan  Air  Limbah  (Jamban Keluarga  tidak  sesuai  persyaratan  teknis; saluran pembuangan air limbah rumah tangga tidak  terpisah  dengan  saluran  drainase lingkungan
6. Kondisi  Pengelolaan  Persampahan  (Sampah Domestik rumah tangga di kawasan
permukiman  tidak  terangkut  ke  TPS/TPA  min.
dua kali seminggu 7. Kondisi Proteksi Kebakaran : Kawasan Permukiman  tidak  memiliki  sarana/prasarana proteksi kebakaran.
Rumah  Layak  Huni  adalah  rumah  yang  memeneuhi persyaratan  keselamatan  bangunan,  dan  kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni[4].
Indikator  suatu  rumah  dapat  dikatakan  rumah  layak huni, yaitu :
a. Kebutuhan  minimal  masa  (penampilan)  dan Ruang(luar-dalam) (Kebutuhan Luas);
b. Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan;
c. Kebutuhan minimal keamanan
dan keselamatan. [5]
Dikarenakan  kondisi  yang  tidak  mencapai  standar minimal, di lapangan, pengertian kumuh dan tidak layak huni menjadi bias. Permukiman kumuh identik dengan kumpulan  rumah  tidak  layak  huni.  Rumah  tidak  layak huni juga diasosiasikan sebagai permukiman kumuh.
Artikel  ini  membahas  mengenai  hubungan  indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni dengan studi kasus di permukiman kumuh di Kota Bandar  Lampung, kajian  pemenuhan  indikator  rumah  layak  huni  pada permukiman kumuh tersebut, serta komparasi indikator di beberapa negara.
Gambar 1. Overview riset mengenai rumah layak huni sumber : https://openknowledgemaps.org/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5 (1), 2021, pp. 163-170 | 169
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
Gambar 2. Overview riset mengenai permukiman kumuh sumber : https://openknowledgemaps.org/
Selayaknya  program  penanganan  permukiman  kumuh dan  rumah  tak  layak  huni  dibuat  terpisah,  begitupun dengan penelitian mengenai kedua hal tersebut. Kajian mengenai  permukiman  kumuh  dan  rumah  tidak  layak huni  hampir  tidak  pernah  digabungkan  dalam  satu artikel  atau  jurnal  untuk  kasus  di  Indonesia. Overview dari  kumpulan  riset  dan  artikel  mengenai  kedua  hal tersebut digambarkan dalam gambar 1 dan 2.
Belum  ada  penelitian  khusus  mengenai review indikator permukiman  kumuh  dan  rumah  layak  huni  di  Indonesia. Kajian  yang  telah  ada  cenderung  terpisah  mengenai penggunaan  masing-masing  indikator  untuk  dinilai  di berbagai lokasi penelitian. Untuk review indikator pun masih terpisah,  misalnya  kajian  mengenai  karakteristik  rumah untuk  identifikasi  rumah  tidak  layak  huni  dalam  lingkup ekonomi  dan  kependudukan  [2].  Selain  itu,  ada  juga penelitian mengenai indikator spasial  khusus untuk menilai kelayak hunian di Kota Banjarmasin [6]. Sehingga penelitian ini  akan  mengisi  celah  ( gap )  penelitian  mengenai  review indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni.
Kemudian, penelitian ini diperkuat  juga dengan  uji statistik kasus  di  bandar  lampung  untuk  hasil  penelitian  yang  lebih mendalam. Kota Bandar Lampung dipilih karena merupakan kota yang memiliki indeks kota layak huni di bawah rata-rata nasional [1]. Dengan mengambil studi kasus di Kota Bandar Lampung,  diharapkan  dapat  memperdalam  pembahasan kota layak huni melalui rumah layak huni dan permukiman kumuh.  Pada  dasarnya,  apabila  ditemukan  titik  temu  atau persilangan indikator antara permukiman kumuh dan rumah tidak  layak  huni,  pemerintah  bisa  lebih  mengintegrasikan program-program penanganan yang telah ada. Oleh karena
itu,  penelitian  ini  diperlukan  untuk  memberi  masukan  bagi efektivitas dan efisiensi kebijakan penanganan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.

## Metode
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  positivistik.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deduktif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif Uji Fisher (Fisher Exact Test) dan komparasi.
Unit analisis dari penelitian ini adalah rumah yang ada di permukiman  kumuh  Kota  Bandar  Lampung  untuk menjustifikasi  kecenderungan  indikator  yang  beririsan antara permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Unit Analisis kedua adalah indikator rumah layak huni di beberapa  negara,  yaitu:  Australia,  Korea,  Malaysia, Kanada  dan  Inggris  sebagai  komparasi  dari  indikator rumah layak huni.
Untuk  uji  statistik  dengan  studi  kasus  Kota  Bandar Lampung,  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah  sebaran  sampel  dalam  penelitian  ini  dalam keseluruhan  permukiman  kumuh  di  Kota  Bandar Lampung :
Tabel  1. Sebaran  dan  Luas  Permukiman  Kumuh  di  Kota  Bandar Lampung
No Kecamatan Jumlah RT (Kumuh Berat) Luas Permukiman Kumuh (Ha) Sampel 1. Sukarame 44 98,6 - 2. Sukabumi 13 137,58 - 3. Rajabasa 8 204,46 - 4. Tanjung Senang 1 100,97 - 5. Tanjung Karang Timur 8 112,71 Sawah Brebes 6. Tanjung Karang Barat 25 67.08 - 7. Tanjung Karang Pusat 73 230,84 Pasir Gintung 8. Panjang 30 233,38 Way Lunik 9. Bumi Waras 36 189,12 Kangkung dan
e-ISSN: 2581-0545
Komparasi Indikator Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh Indonesia : Studi Kasus Kota Bandar Lampung
No Kecamatan Jumlah RT (Kumuh Berat) Luas Permukiman Kumuh (Ha) Sampel Gunung Kunyit 10. Kedamaian 6 118,99 - 11. Teluk Betung Barat 18 94,95 - 12. Teluk Betung Selatan 35 92,6 - 13. Teluk Betung Utara 5 87,49 - 14. Teluk Betung Timur 37 61,2 - 15. Kemiling 111 366,3 - 16. Enggal 3 40,75 Gunung Sari 17. Way Halim 3 166 Jagabaya III, Gunung Sulah 18. Kedaton 11 84,63 -
Sumber  :  Surat  Keputusan  walikota  Bandar  Lampung  No. 406/324/III.24/HK/2016 dan peneliti (kolom sampel), 2019
Dari lokasi terpilih tersebut, terdapat 24 sampel rumah di  permukiman  kumuh  Kota  Bandar  Lampung  yang kemudian  datanya  digunakan  dalam  penelitian  ini. Sebaran  diambil  pada  Pusat  Pelayanan  Kota  Bandar Lampung (Kawasan Tanjung Karang dan Panjang) serta Pusat Kota Bandar Lampung terdahulu (Kawasan Teluk Betung).  Analisis  dilakukan  dengan  melihat  tingkat kekumuhan lokasi penelitian dan pemenuhan indikator rumah  layak  huni  di  lokasi  tersebut.  Hipotesis  dari penelitian ini adalah ada hubungan antara permukiman kumuh  dan  rumah  tidak  layak  huni.  Data  diproses dengan program IBM SPSS 26.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  penelitian  ini,  dua  kelompok/klasifikasi  dalam pembahasan  permukiman  telah    dianalisis,  yaitu permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Dengan demikian, terlihat hubungan kawasan permukiman yang telah  diobservasi  pemenuhan  indikator  rumah  layak huni dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung  No.  406/324/III.24/HK/2016  dengan  status perumahan dan permukiman kumuh[7].
Gambar 3. Peta sebaran permukiman kumuh dalam penelitian
Tahap awal dari analisis data dari  penelitian ini adalah memproses data menjadi grafik scatter sebagai berikut :
Gambar 4. Grafik Scatter Hubungan Permukiman Kumuh dan Pemenuhan Indikator Rumah Layak Huni
Dari  Grafik  di  atas  terlihat  bahwa  data  tersebar  dan terindikasi  tidak  ada  hubungan  yang  signifikan  antara variabel  X  dan  Y.  Untuk  lebih  menegaskan,  selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif untuk data yang sudah didapat di Kota Bandar Lampung dengan teknik fisher exact test , yakni sebagai berikut :
Gambar  5. Tabel  Frekuensi  Data  anatara  tingkat  kekumuhan permukiman dan pemenuhan indikator rumah layak huni
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5 (1), 2021, pp. 163-170 | 169
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
Gambar 6. Hasil Signifikansi dengan Uji Fisher Exact
Dari hasil analisis data melalui SPSS di atas, terlihat bahwa nilai  p adalah  0.236,  sehingga  p>α  (0,05).  Hasil  ini memberikan  arti  hipotesis  ditolak,  artinya  tidak  ada hubungan  signifikan  antara  permukiman  kumuh  dan pemenuhan  indikator  rumah  layak  huni.  Dengan  demikian, hasil  ini  menegaskan  bahwa  memang  permukiman  kumuh dan rumah tidak layak huni adalah berbeda. Konsekuensinya, implementasi  penanganan  dilakukan  terpisah  untuk keduanya. Hal ini kemudian yang menjadi dasar untuk lebih memperdalam  ketepatan  indikator  yang  digunakan mengenai dua hal tersebut.
Untuk  memperdalam  pembahasan  mengenai  pemenuhan indikator rumah layak huni dengan studi kasus Kota Bandar Lampung  ini,  perlu  dibandingkan  indikator  layak  huni  bagi permukiman di Indonesia dan studi kasus di negara lain.

## a. Indonesia
Indkator  permukiman  kumuh  di  Indonesia,  terorientasikan dengan dominasi infrastruktur dasar permukiman.
Tabel 2. Orientasi Indikator Permukiman Kumuh No Indikator Kumuh Orientasi 1. Kondisi Bangunan Gedung Internal Rumah 2. Kondisi Jalan Lingkungan Infrastruktur Pendukung 3. Kondisi Jaringan drainase Infrastruktur Pendukung 4. Kondisi Penyediaan Air Minum Infrastruktur Pendukung 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah    Infrastruktur Pendukung 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan Infrastruktur Pendukung 7. Kondisi Proteksi Kebakaran Infrastruktur Pendukung
Sumber :  Analisis Peneliti, 2021
Sedangkan  untuk  indikator  rumah  layak  huni,  fokusnya adalah bagaimana kondisi di dalam rumah tersebut (Internal Rumah).
Tabel 3. Orientasi Indikator Rumah Layak Huni
No. Indikator Layak Huni Orientasi 1. Kebutuhan minimal masa (penampilan) dan Ruang(luar- dalam) (Kebutuhan Luas) Internal Rumah
No. Indikator Layak Huni Orientasi 2. Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan Internal Rumah 3. Kebutuhan  minimal  keamanan  dan keselamatan Internal Rumah

## Sumber : Analisis Peneliti, 2021
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  Indonesia  melakukan pemisahan  indikator  permukiman  dan  rumah  layak  huni, padahal  ada  indikator  yang  beririsan,  yaitu  pada  bagian kondisi bangunan gedung dan semua indikator pada rumah layak huni.

## b. Australia :
Tabel 4. The Landcom Universal Housing Design Guidelines, Bringolf,
2011 No Standar Layak Huni 1. Akses langsung ke rumah 2. Ruang untuk parkir mobil 3. Pintu depan yang lebar 4. Pintu di dalam rumah yang lebar
5. Koridor yang lebar 6. Fasilitas utama rumah terletak di lantai dasar
7. Ruang untuk sirkuasi di ruang tamu 8. Ruang di kamar tidur
9. Desain  di  kamar  mandi  untuk  kemudahan  dan penggunaan  yang  mandiri  (antisipasi  pengguna golongandisabilitas)
10. Ruang yang cukup untuk di dapur
11. Ruangan yuang cukup untuk ruang laundri
12.
Kusen jendela yang rendah
Sumber  : The  Landcom  Universal  Housing  Design  Guidelines,  Bringolf, 2011[9]
Australia  membuat  indikator  rumah  layak  huni  tidak hanya  untuk  dalam  rumah  akan  tetapi  juga  termasuk akses dan ruangan tambahan misalnya untuk parkir mobil.

## c. Korea Selatan
Standar  minumun  rumah  di  Korea  meliputi  standar  kamar tidur,  standar  fasilitas  rumah,  standar  ruang  dalam  satu lantau, dan standar lingkungan [10]. Pengaturannya adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Indikator Rumah Layak Huni di Korea Selatan
No Elemen yang diatur Standar Layak Huni 1. Standar  Kamar Tidur Terdapat batasan berdasarkan pernikahan, anak-anak, dan jenis kelamin 2. Standar Fasilitas Rumah - Terdapat pengaturan mengenai dapur pribadi
- Kamar mandi  berstandar dan   hanya untuk penghuni rumah tersebut
e-ISSN: 2581-0545
Komparasi Indikator Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh Indonesia : Studi Kasus Kota Bandar Lampung
No Elemen yang diatur Standar Layak Huni - Kamar mandi dengan  air hangat dan dingin - Setiap rumah tangga memiliki fasiltas layanan air bersih 3. Standar Ruang - Ada  aturan  luas  kamar  sesui  jumlah pengguna
- Ada  luas  dapur  mimimal  sesuai pengguna Sumber : Shin Ae et al, 2007[10]
d. Kanada
Tabel 6. Indikator Rumah Layak Huni di Kanada No Elemen  yang diatur Standar Layak Huni 1. Lokasi Perumahan Lokasi  perumahan  harus  berada  pada struktur  yang  kokoo,  tahan  air,  angin  dan perubahan kondisi cuaca 2. Peralatan dan perabotan Penghuni rumah harus diberikan penghangat yang  cukup,  air  minum,  kamar  mandi  dan ruangan yang cukup untuk tidur 3. Sanitasi Semua  ruangan  termasuk  area  bersama harus selalu bersih
Sumber : Government of Alberta, 2012[11]
Kanada  mensyaratkan  rumah  untuk  lengkap  dengan perabotan  dan  terawat  kebersihannya,  namun  juga memasukkan faktor lokasi dari rumah tersebut.

## e. Malaysia
khusus  malayasia,  pengaturan  rumah  layak  huni  diberikan untuk  pekerja.  Implikasinya,  pengaturan  difokuskan  untuk ruang kamar bagi para pekerja.

## Tabel 7. Indikator Rumah Layak Huni di Malaysia
No Elemen yang diatur Standar Layak Huni 1. Ruangan - Harus ada satu ruang istirahat, ruang  makan,  kamar  tidur, dapur dengan penerangan dan sirkulasi udara yang cukup - Kamar  mandi  dan  atau  tiolet dengan penerangan yang cukup.  Rasio  pengguna  :  1 kamar  mandi  untuk  6  orang apabila tidak di mess dan satu kamar  mandi  untuk  15  orang bila berada di mess pekerja 2. Tempat menggantung/menjemur pakaian Ada satu area untuk menggantung/menjemur pakaian 3. P3K dan tempat sampah  Harus ada minimal satu set P3K dan tempat sampah
Sumber  : Workers Minimun Standards  of Housing and Amenities  Act 1990 (Act 446) [12]

## f. Inggris
Inggris  memiliki  pengaturan  paling  lengkap  dari  negara- negara  sebelumnya.  Dengan  kelengkapan  indikator  ini, Inggris  memungkinkan  untuk  menjadi  contoh  apabila  akan melakukan peninjauan indikator.
Tabel 8. Indikator Rumah Layak Huni di Inggris
No Element yang diatur Standar Layak Huni 1. Aksesibilitas Eksternal  Rumah  :  Harus  ada  rute  sirkulasi komunal,  parkiran  mobil,  pintu  gerbang bersama/komunal, tangga dan lift bersama/komunal
Internal  Rumah  :  Ada  pengaturan  mengenai pintu, lantai, undakan, dan ruangan yang harus ada  di  rumah,  termasuk  halaman  rumah pribadi 2. Ruangan
Ada  pengaturan  kamar,  jumlah  kamar,  luas kamar, dan langit-langit 3. Kemananan Lokal Pengaturan pintu, jendela, garasi, penerangan, dan penyimpanan sepeda yang harus aman
4. Efisiensi Air Rumah  harus  memiliki  pengaturan  untuk efisiensi  penggunaan  air  untuk  setiap kebutuhan rumah tangga 5. Energi Menyesuaikan  dengan  pendekatan  regulasi gedung setempat.
Sumber : Housing Standards Review By Department Communities And Local Government UK (2013) [13]
Dari data di atas, didapatkan bahwa kelima negara tersebut memiliki  indikator  standar  minimal  layak  huni  dengan berorientasi  kondisi  internal  sekaligus  ekternal  rumah. Rumah  tidak  hanya  dipandang  sebagai  bangunan  untuk tinggal saja, namun perlu dilengkapi fasilitasnya agar dapat dihuni dengan baik. Dengan kata lain, permasalahan jaringan sirkulasi, air bersih dan energi juga harus menjadi perhatian dalam  indikator  rumah  layak  huni.  Perbandingannya  dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 9. Tabel Komparasi Indikator Rumah Layak Huni
Indikator Rumah
Tidak Layak Huni Indonesi a Austra -lia Korea Selatan Kana- da Mala y-sia Inggris Internal Rumah
√ √ √ √ √ √ Eksternal
Rumah (Infrastruk tur Pendukun g) Dimasuk- kan ke indikator permuki- man kumuh √ √ √ - √
Sumber : Analisis Peneliti, 2021
Solusi  untuk  menangani  permukiman  kumuh,  lebih  baik dengan tidak direlokasi [14]. Dengan kata lain, permukiman
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5 (1), 2021, pp. 163-170 | 169
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
dibuat  layak  huni  dengan  meningkatkan  kualitas  rumah, infrastruktur dasar dan memberikan akses pelayanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Jika kita membandingkan dari standar rumah layak huni  beberapa negara  di atas, terlihat bahwa  pemenuhan  indikator  tidak  hanya  mengenai  unit rumah  saja,  tetapi  juga  memuat  infrastruktur  (prasarana, sarana  dan  utilitas)  penunjang  rumah  tersebut  dan sekitarnya.  Dengan  kata  lain,  apabila  ingin  menyelesaikan permukiman  kumuh,  maka  permasalah  rumah  tidak  layak huni juga akan terselesaikan.
Bila dibandingkan antara indikator di Indonesia  dan kelima negara tersebut, terdapat perbedaan orientasi rumah layak huni  sehingga  akan  sulit  menemukan  keterkaitan pemenuhan  indikator.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  uji statistik sebelumnya memiliki signifikasi rendah. Akan tetapi, bila kembali dilihat, indikator yang ada di luar negeri sama dengan  gabungan  dari  indikator  permukiman  kumuh  dan rumah tak layak huni di Indonesia. Oleh karena itu, dengan hasil  perbandingan  ini,  diharapkan  dapat  menjadi  dasar untuk  mengintegrasikan  indikator  dua  permasalahan permukiman tersebut, yaitu permukiman kumuh dan rumah tak layak huni.
Untuk  lebih  memperdalam  urgensi  integrasi  dua permasalahan  permukiman  tersebut,  stakeholder  dapat mempertimbangkan  pengaruh  permasalahan  permukiman ini terhadap kota secara keseluruhan. Kondisi awal sebelum permasalahan  permukiman  kumuh  atau  rumah  tidak  layak huni muncul adalah perkembangan kota. Kawasan Perkotaan adalah  wilayah  yang  mempunyai  kegiatan  utama  bukan pertanian  dengan  susunan  fungsi  kawasan  sebagi  tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi [15].  Urbanisasi  yang  konsisten  meningkat  menunjukkan pertukaran  posisi  dominasi  penduduk  perdesaan  dan penduduk  perkotaan.  Tahun  1970,  penduduk  perdesaan masih mendominasi komposisi penduduk, yaitu 80%. Tahun 2010 merupakan titik equilibrium presentase penduduk kota dan penduduk perdesaan. Proyeksi di tahun 2035, penduduk kota di Indonesia akan mencapai 67% persen [16].
Isu urbanisasi, perwujudan kota layak huni dan berkelanjutan adalah dasar dari UN Habitat melakukan konferensi berkala untuk membahas permukiman di dunia. Konferensi terakhir di  Equador  pada  Konferensi  Habitat  III  tahun  2016    yang menghasilkan kesepakatan global untuk mencapai
pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan[16].  Kesepakatan  tersebut  adalah  deklarasi New Urban Agenda (NUA). Indonesia telah menerjemahkan dan mengadopsi NUA dalam implementasi berbagai program penanganan permukiman (termasuk penanganan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni), antara lain, program KOTAKU, BSPS, dan lain-lain [17].
Di Kota Bandar Lampung, perkembangan perkotaan dari kota besar  yang  mulai  meningkat  menjadi  kota  metropolitan, harus  diantisipasi  dengan  keberlanjutan  penanganan permasalahan  permukiman  kumuh  dan  rumah  tidak  layak huni.
Tabel 9. Perkembangan Kota Bandar Lampung dari sisi kependudukan
Tahun   Jumlah Penduduk (Jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (eksponensial) Laju Pertumbuhan Penduduk (geometri) Kelas Kota 2012 881.801 - - Kota Besar 2015 979.287 1,92% 1,94% Kota Besar 2020 1.068.982 1,65% 1,66% Metropolitan 2025 1.174.613 (proyeksi) - - Metropolitan 2030 1.290.682 (proyeksi) - - Metropolitan 2035 1.418.221 (proyeksi) - - Metropolitan Rata  rata laju 1,88% 1,91% Sumber : Analisis Peneliti, 2021 [18][19][20]
Tidak  ada blueprint yang  paling  tepat  untuk  mengatasi permukiman kumuh ( slum) . Proses pengentasan permukiman kumuh telah banyak dilakukan di negara india dengan survei yang tidak terhitung lagi untuk mengatasinya. Namun,  pekerjaan  pengentasan  permukiman  kumuh  ini tidak  pernah  selesai  karena  ada  proses  yang  hilang  dalam penyelesaian  kekumuhan,  salah  satunya  dengan partisipasi masyarakat [21].
Di  sisi  lain,  pola  penanganan  permasalahan  permukiman Indonesia,  masih  membedakan  penanganan  permukiman kumuh dan rumah tak layak huni. Melihat temuan studi kasus di  Kota  Bandar  Lampung  sebelumnya,  terlihat  bahwa  tidak signifikasi hubungan antara permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni rendah. Hal ini menggambarkan kondisi yang sama  antar  Kota  Bandar  Lampung  dan  Indonesia  secara keseluruhan. Penanganan yang tidak diintegrasikan tersebut
e-ISSN: 2581-0545
Komparasi Indikator Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh Indonesia : Studi Kasus Kota Bandar Lampung
membuat penanganan spesifik indikatornya menjadi dua kali sehingga  tidak  efektif  dan  efisien.  Dengan  studi  ini, diharapkan akan ada sikronisasi penanganan sehingga akan efektif  dan  efisien  dalam  mengatasi  dua  masalah permukiman, yaitu masalah permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.

## Kesimpulan
Hubungan  indikator  permukiman  kumuh  dan  rumah layak huni yang berlaku di Indonesia, jika diteliti dengan studi  kasus  Kota  Bandar  Lampung  maka  memiliki signifikansi yang rendah. Hal ini dikarenakan perbedaan orientasi dari dua kategori tersebut sehingga akan sulit menemukan  keterkaitan  pemenuhan  indikator.  Bila dikomparasikan  dengan  Indikator  Rumah  Layak  Huni beberapa  negara  lain  (Malaysia,  Korea,  Australia, Kanada,  dan  Inggris),  Indikator  tersebut  merupakan gabungan dari Indikator permukiman kumuh dan rumah layak huni milik Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Indikator penetuan permukiman kumuh dan rumah  layak  huni  dapat  diintegrasikan  sehingga  dapat mengefektifkan  dan  mengefisienkan  penanganan permasalahan permukiman di Indonesia.

## Konflik Kepentingan
menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan pada penelitian ini.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  Kasih  Kepada  Program  Studi  dan  Mahasiswa Perencanaan  Wiayah  dan  Kota  yang  telah  membantu dalam  penelitian  ini.  Penulis  berterima  kasih  kepada Prof.  Dr.  Ir.  Deny  Juanda  Puradimaja,  DEA  dan  Yosi  S. Mutiarni  S.T.,  M.  Sc.  atas  arahannya  dalam  penulisan jurnal.

## Daftar Pustaka
[1] Ikatan  Ahli  Perencana  (IAP)  Indonesia.  Indonesia  Most  Livable City Index 2017. Jakarta
[2] Puteri,  Anita  Diyanti  dan  Hari  Basuki  Notobroto.  “Indikator Karakteristik  Fisik  Rumah  Dominan  dalam  Penentuan  Status Kemiskinan  untuk  Program  Rehab  Rumah  tidak  Layak  Huni  di
Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol.
5, No.2, Desember 2016
[3] Peraturan Pemerintah Repiblik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman [4]
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
[5] Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No 403 tahun  2002  tentang  tentang  Pedoman  Teknis  Pembangunan Rumah Sederhana Sehat
[6] Ridhoni, Miftahul,dkk. “Penentuan Area -Area Layak Huni di Kota Banjarmasin  Berdasarkan  Indikator- Indikator  Spasial”.  The Indonesian Green Technology Journal, 2019 [7] Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor
406/III.24/HK/2016  tentang  Penetapan  Lokasi  Perumahan  dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung
[8] Bringolf,  Jane,  “The  Landcom  Universal  Housing  Design Guidelines : Best Practice or wishful thinking?," The Journal of The  Centre  Accessible  Environments,  Issue  129,  pp.  16-18, Autumn 2011.
[9] Landcom,  Universal  Housing  Design  Guidelines.  Australia  : Landcom :2008
[10] Shin Ae, Jeon and Jaewon Lee. “ Households Under Minimum Housing  Standard”.  Dipresentasikan  pada  23rd  Population Census Conference, Korea, 2007
[11] Minimum  Housing  and  Health  Standards.  2013.  Canada  : Government of Alberta
[12] Law of Malaysia : Workers Minimum Standards of Housing and Amenities Act 1990. 2006. Malaysia : The Commissioner og Law Revision
[13] Housing Standards Review. 2013. United Kingdom : Department for Communities and Local Government.
[14] Heller, Patrick, “Making Slums Livable”, Sociological Insight fro Development Policy Vol. 1 no. 5  pp 1-2, 2016
[15] Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2020 tentang Cipta Kerja
[16] Bappenas et al. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta : BPS
[17] Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  2017. Panduan  Praktis  Implementasi  Agenda  Baru  Perkotaan  untuk Kota Berkelanjutan di Indonesia
[18] Kota  Bandar  Lampung  dalam  Angka  2012.  Bandar  Lampung  :
Badan Pusat Statistik [19] Kota  Bandar  Lampung  dalam  Angka  2015.  Bandar  Lampung  :
Badan Pusat Statistik
[20] Kota  Bandar  Lampung  dalam  Angka  2020.  Bandar  Lampung  : Badan Pusat Statistik
[21] Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  No.  22/Permen/M/2008  tentang  Standar  Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota