Vol. 7, No. 3, 2022, pp. 406-411 DOI: https://doi.org/10.29210/30032030000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Evaluasi program penyediaan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah di kota Bukittinggi
Anggih Prastiyo 1 ,  Melinda Noer 1 , Verinita Verinita 1 1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Article Info ABSTRACT
Article history:
Received Mar 25 th , 2022 Revised Apr 18 th , 2022 Accepted May 27 th , 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  penyediaan  kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota Bukittinggi, mengidentifikasi  upaya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  berpenghasilan rendah  (MBR)  di  kota  Bukittinggi  dalam  memenuhi  kebutuhan  perumahan, menganalisis  hasil  evaluasi  program  pemenuhan  kebutuhan  perumahan  di masyarakat. berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bukittinggi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa program  pembiayaan  perumahan,  dimana  terdapat  berbagai  program  yang mendukung  pemenuhan  kebutuhan  perumahan  yaitu  FLPP  (Fasilitas Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan)  atau  biasa  disebut  KPR  Subsidi,  SBUM (Bantuan Uang Muka Bersubsidi),  BP2BT (Bantuan Uang Muka Bersubsidi), BP2BT  -Bantuan  Pembiayaan  Berbasis)  Tabungan)  dan  Tapera  (Tabungan Perumahan  Rakyat).  Masing-masing  program  tersebut  dilaksanakan  oleh pemerintah melalui berbagai instansi terkait. Di sisi lain, MBR juga melakukan berbagai  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  perumahan  mereka.  Upaya pertama  adalah  menghemat  dan  menghemat  pengeluaran.  Upaya  kedua adalah meningkatkan partisipasi dan solidaritas dari lingkungan sosial sekitar. Namun,  ada  juga  beberapa  kendala  bagi  MBR  Kota  Bukittinggi  dalam memenuhi  kebutuhan  akan  tempat  tinggal.  Berdasarkan  hasil  perhitungan efektivitas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  efektivitas  program  pemenuhan kebutuhan rumah yang telah dilakukan dinilai cukup efektif. Kemudian pada tingkat efisiensi yang dinilai dari segi pengawasan rumah dan pendampingan sesuai  kebutuhan  dinilai  cukup  efisien.  Dalam  perhitungan  dilakukan  dalam hal kecukupan bantuan yang diterima berada pada tingkat yang cukup. Dalam perhitungan yang dilakukan terhadap manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima berada pada tingkat yang cukup. Dari hasil perhitungan dengan nilai akurasi dapat disimpulkan bahwa dari segi pendapatan sudah dianggap layak karena  semua  responden  memenuhi  syarat  dari  segi  pendapatan  untuk mendapatkan bantuan.
Keyword: Low income Housing
© 2022 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Prastiyo, A., Universitas Andalas, Padang, Indonesia Email: anggihprasetiyo08@gmail.com

## Pendahuluan
Permintaan akan tempat tinggal atau perumahan semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung. Kota-kota berjuang untuk memenuhi permintaan perumahan karena  ketersediaan  lahan  yang  terbatas  dan  berbagai  aktivitas  perkotaan.  Untuk  menyediakan  perumahan
Evaluasi program penyediaan perumahan ...
bagi  masyarakat,  digunakan  dua  pendekatan:  pengertian  kebutuhan  perumahan  ( housing  need )  dan  konsep permintaan perumahan (housing demand) (permintaan perumahan) (Sastra dan Marlina 2006).
Membangun  dan  memiliki  rumah  pada  hakikatnya  merupakan  kebutuhan  bagi  setiap  individu  atau kelompok yang tinggal di suatu negara. Negara berfungsi sebagai jembatan untuk memenuhi persyaratan ini; pada  kenyataannya,  beberapa  individu  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  fisik perumahan  di  lingkungan  sosial  ekonomi  mereka.  Beberapa  pemerintah  kota  telah  mengidentifikasi perumahan  dan  pemukiman  sebagai  prioritas  pembangunan.  Secara  umum,  inisiatif  ditujukan  untuk mendorong perbaikan tempat tinggal yang tidak layak huni (Ghafaralie 2013).
Kebanyakan orang memiliki penghasilan sederhana yang berada di bawah standar bank untuk pinjaman kepemilikan rumah (Panudju, 1999). Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah. Selain masalah sumber daya yang terbatas, ada juga kepercayaan luas bahwa membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak terlalu menguntungkan dan tidak dapat menghasilkan keuntungan besar karena penyewa memiliki sumber daya yang terbatas.
Dengan  demikian,  karena  tingkat  ekonomi  yang  rendah,  mereka  memiliki  akses  yang  terbatas  untuk menentukan kehidupan mereka sendiri dan terus-menerus mengalami tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, yang dapat menyebabkan budaya yang buruk dan menyebabkan etos kerja dan pola pikir yang buruk, rendah  .  Masyarakat  berpenghasilan  membutuhkan  bantuan  dan  dukungan  dalam  memenuhi  kebutuhan sehari-hari. Khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal (perumahan). Berbeda dengan kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan akan tempat tinggal memerlukan pengeluaran yang cukup besar, sehingga menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Isu-isu yang disebutkan di atas tersebar luas di wilayah metropolitan. Di Indonesia, tingkat perekonomian kota  cenderung  tidak  seimbang  antara  masyarakat  ekonomi  kelas  atas  dengan  masyarakat  ekonomi  kelas menengah  ke  bawah. Termasuk  dalam hal  pemenuhan  kebutuhan  perumahan,  karena  masih  banyak  warga perkotaan yang kesulitan mencari tempat tinggal yang layak.
Bukittinggi  merupakan  salah  satu  kota  yang  kekurangan  perumahan  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah  (MBR).  Menurut  data  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMD)  Pemerintah  Kota Bukittinggi  Provinsi  Sumatera  Barat  Tahun  2016-2021,  dari  luas  Kota  Bukittinggi  yang  hanya  25.239  km2, 44,89 persen adalah perumahan, 10,54 persen adalah perdagangan dan jasa, dan 21,44 persen adalah ruang terbuka  hijau.  Jumlah  individu  yang  hidup  di  bawah  tingkat  kemiskinan  resmi  di  Bukittinggi  dilaporkan menjadi  6.010  pada  tahun  2020,  mewakili  proporsi  4,54  persen  (Statistik,  2021).  Dalam  upaya  mengatasi persoalan  kebutuhan  penginapan  bagi  MBR,  pemerintah  sendiri  sebenarnya  telah  mengaktualisasikan berbagai  program  yang  ditujukan  untuk  mempermudah  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan penginapan yang lebih baik dari rata-rata.
Hal-hal  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  berdirinya  Perum  Perumnas  sejak tahun  1974.  Dengan  tujuan  berkumpulnya  kebutuhan  akan  penginapan  secara  luas,  khususnya  Kota Bukittinggi.  Penataan  penginapan  oleh  Perum  Perumnas  pada  dasarnya  dikoordinasikan  untuk  memenuhi kebutuhan penginapan pelajaran pusat bawah. Sehingga dalam perkembangannya banyak dibangun unit tipe kecil,  khususnya  tipe  21,  tipe  27  dan  tipe  36.  Tipe  kecil  ini  diperuntukkan  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah  untuk  memenuhi  kewajaran  biaya,  kemudian  di  berikan  tipe  RSS  (Sangat  Rumah Dasar)  dan  RSH (Dasar  Suara  Rumah  Tangga).  Oleh  karena  itu,  kelompok  yang  lemah  secara  finansial  dipercaya  dapat memenuhi kebutuhan penginapan mereka.
Selain masalah keuangan, MBR di Kota Bukittinggi juga tertimpa masalah lain, seperti biaya tanah yang berlebihan  di  seluruh  wilayah  metropolitan.  Menurut  temuan  awal  peneliti  lapangan,  harga  tanah  di  Kota Bukittinggi berkisar antara 3 juta hingga 4 juta rupiah per meter persegi. Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat, harga ini relatif lebih tinggi.
Mahalnya  harga  tanah  di  Bukittinggi  menjadi  alasan  banyak  pemukiman  hanya  mengandalkan  sewa rumah dan membangun rumah tanpa IMB. Biasanya didorong dan diperparah oleh kerangka sosial terdekat, di  mana  banyak  tanah  dan  tanah  dimiliki  oleh  kelompok  masyarakat  yang  berasal  dari  daerah  sekitar. Pendatang  merasa  sulit  mendapatkan  tanah  untuk  digunakan  atas  nama  pribadi,  karena  mereka  berurusan dengan  orang-orang  yang  bertindak  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Keadaan  ini  semakin  menyulitkan MBR  untuk  menemukan  rumah-rumah  konvensional  dan  terjangkau  di  Kota  Bukittinggi.  Sesuai  dengan kelompok Kesatuan Masyarakat Kelahiran Nusantara (AMAN), dinyatakan bahwa masyarakat hukum baku adalah masyarakat yang hidup berdasarkan turun temurun dari zaman ke zaman pada suatu wilayah baku, yang  berdaulat  dan  memiliki  kekayaan  bersama,  sosial-  kehidupan  budaya  yang  dikendalikan  oleh  hukum. tradisi dan pendidikan standar yang mengawal keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kondisi itulah yang
kemudian membuat masih banyaknya MBR di Kota Bukittinggi yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perumahan mereka. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim)  Kota  Bukittinggi  Erwin  Umar  pada  bulan  Mei  2021,  sedikitnya  masih  terdapat  1.407  unit  rumah yang masuk kategori tidak layak huni.
Pemerintah  Kota  Bukittinggi  sendiri  bukannya  tanpa  upaya  dalam  menyikapi  persoalan  tersebut.  Salah satu  upaya  yang  coba  dilakukan  adalah  dilaksanakannya  program  rehabilitasi  rumah,  yang  merupakan program  strategis  dalam  peningkatan  kualitas  dalam  pembangunan  kota.  Pernyataan  Kepala  Dinas Perumahan  dan  Permukiman  Kota  Bukittinggi,  diketahui  bahwa  pada  tahun  2019  telah  disalurkan  dana bantuan sebesar Rp. 7,1 Miliar, baik yang berasal dari APBN maupun APBD Kota Bukittinggi. Program ini telah  menjadi  perhatian  yang  serius  dari pemerintah  Kota  Bukittinggi  karena  mengingat  peningkatan  fungsi kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata. Program ini melibatkan beberapa bagian dari Pemerintah Bukittinggi yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Sosial.
Selain  itu  pada  tahun  2020  yang  lalu,  juga  telah  dilakukan  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya (BSPS) dengan jumlah Rp. 17.5 juta / rumah. Dana tersebut digunakan Rp. 15 juta untuk pembelian bahan  bangunan  rumah  dan  Rp.  2,5  juta  sisanya  digunakan  untuk  membayar  upah  tukang  sebagai  pekerja pada  pembangunan  rumah  tersebut.  Dana  yang  digunakan  dalam  program  ini  diambil  dari  APBN  Kota Bukittinggi. Bantuan stimulan ini diberikan langsung kepada tiap kepala keluarga dan langsung dibelanjakan untuk pembelian kebutuhan bangunan.
Bantuan bedah rumah untuk MBR di Kota Bukittinggi tidak hanya bersumber dari APBN dan APBD saja, namun juga berasal dari dana bantuan CSR (Corporate Social Responsibility). Diketahui bahwa PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang merupakan BUMN Kementrian Keuangan, telah memberikan dana bantuan CSR sebesar Rp. 1 miliar yang digunakan untuk rehab rumah di kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) dan Pakan Kurai dalam program Kota Ku, pada tahun 2020 yang lalu (bukittinggikota.go.id). Hal ini dilakukan sebagai komitmen Pemko Bukittinggi yaitu untuk menuntaskan persoalan rumah tak layak huni di Bukittinggi.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  penyediaan  pemenuhan  kebutuhan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bukittinggi, 2) Mengidentifikasi upaya- upaya yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bukittinggi dalam memenuhi kebutuhan perumahan. Dan 3) Menganalisis hasil evaluasi program pemenuhan kebutuhan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bukittinggi.
.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  metodologi  campuran,  yaitu  suatu  tahapan  penelitian  yang menggabungkan  dua  pendekatan  penelitian,  yaitu  kualitatif  dan  kuantitatif.  Mixed  research  adalah  metode penelitian  yang  memadukan  data  kualitatif  dan  kuantitatif.  Sementara  itu,  Sugiyono  (2013)  mendefinisikan metode  campuran  sebagai  teknik  penelitian  yang  menggabungkan  dua  metodologi  penelitian,  kualitatif  dan kuantitatif,  dalam  suatu  kegiatan  penelitian untuk  mendapatkan  data  yang  lebih  komprehensif,  valid,  dapat dipercaya, dan objektif.
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  pada  Bab  I,  diperlukan  pendekatan  metode  campuran;  rumusan masalah  pertama  dapat  dijawab  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dan  rumusan  masalah  kedua dapat  dijawab  dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi permasalahan di lapangan yang akan mengarah pada pengetahuan yang lebih baik tentang evaluasi program kebutuhan perumahan bagi penduduk berpenghasilan rendah di Kota Bukittinggi.
Pendekatan  pencampuran  bertahap  digunakan  dalam  penyelidikan  ini.  Teknik  ini,  menurut  Creswell (2010), adalah salah satu di mana peneliti memadukan data yang diperoleh dari satu metode dengan data yang diperoleh  dari  metode  lain.  Teknik  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  melakukan  pengumpulan  data  kualitatif terlebih  dahulu,  kemudian  dilanjutkan  dengan  pengumpulan  data  kuantitatif,  dalam  hal  ini  melalui  survei. Teknik ini dibagi menjadi tiga bagian:
1. Teknik  penjelasan  yang  berurutan.  Tahap  pertama  dari  metode  ini  adalah  mengumpulkan  dan mengevaluasi  data  kuantitatif,  diikuti  dengan  pengumpulan  dan  evaluasi  data  kualitatif  berdasarkan hasil kualitatif asli. Data kuantitatif diberi bobot atau prioritas ini..
2. Strategi  untuk  eksplorasi  berurutan.  Metode  ini  merupakan  kebalikan  dari  strategi  sekuensial eksplanatori  di  mana  peneliti  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  kualitatif  pada  tahap  pertama sebelum  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  kuantitatif  pada  tahap  kedua  tergantung  pada  hasil tahap pertama. Teknik ini sangat menekankan pada data kualitatif.
Evaluasi program penyediaan perumahan ...
3. Strategi untuk transformasi berurutan. Dalam teknik ini, peneliti menggunakan sudut pandang teoretis untuk mengembangkan prosedur penelitian tertentu. Pada paradigma ini, peneliti dapat memilih salah satu  dari  dua  cara  pada  tahap  pertama,  dan  bobot  dapat  diberikan  pada  salah  satu  dari  dua  metode tersebut.
Seperti  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  penelitian  ini  menggunakan  teknik  metode  campuran sekuensial, yaitu strategi esplanatori sekuensial. Jadi, tahap awal adalah melakukan wawancara, dilanjutkan dengan  analisis  data  kualitatif.  Penelitian  campuran,  sering  dikenal  sebagai  penelitian  metode  campuran, mencakup  berbagai  desain  penelitian.  Dengan  kata  lain,  campuran  mendekati  desain  dengan  status  yang sesuai. Dalam strategi ini, peneliti menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif pada berbagai tingkat untuk  memahami  fenomena  yang  diselidiki.  Selanjutnya  desain  metode  campuran  (mix  method)  bersifat dominan-kurang  dominan  dalam  satu  bidang,  terkadang  mirip  dengan  satu  teknik,  seperti  psikologi eksperimental dengan metode kuantitatif. dan metodologi penelitian antropologi kualitatif Pendekatan ketiga adalah metode campuran sekuensial di mana peneliti melakukan tahap penelitian penelitian kualitatif terlebih dahulu  dan  kemudian  tahap  penelitian  kuantitatif  secara  terpisah,  atau  sebaliknya.  Creswell  menyebut  ini sebagai  desain  dua  tahap.  Creswell  (2010)  Yang  terakhir  adalah  desain  metode  campuran  paralel  atau bersamaan.  Data  kualitatif  dan  kuantitatif  dikumpulkan  secara  bersamaan  dan  dievaluasi  untuk  saling melengkapi.
Desain  penelitian  penelitian  ini  termasuk  metodologi  campuran  dengan  status  sebanding.  Strategi  cross- sectional  digunakan  dalam  studi  kuantitatif  untuk  mengumpulkan  informasi  mengenai  program  kebutuhan perumahan untuk daerah berpenghasilan rendah di Kota Bukittinggi. Metode kualitatif berusaha menganalisis item  dalam  keadaan  alaminya  dan  menyelidiki  fakta/fenomena  yang  tidak  dapat  didefinisikan  untuk memberikan data deskriptif.

## Hasil Penelitian

## Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Pada MBR
Kebutuhan  akan  perumahan  memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam  kehidupan  manusia.  Tercukupinya kebutuhan  akan  rumah  menjadi  cerminandari  seprang  individu  di  dalam  masyarakat.  Pada  masyarakat berpenghasilan  rendah  (MBR),  kebutuhan  perumahan  merupakan  hal  yang  sulit  diperoleh,  karena  dari berbagai sebab, ketersediaan rumah telah semakin berkembang dan menjadi sesuatu yang dianggap mewah. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  mencoba  menyoroti  permasalahan  kebutuhan  perumahan  bagi  MBR, khususnya  di  Kota  Bukittinggi.  Dari  sempitnya  lahan  hingga  semakin  melonjaknya  harga  tanah,  menjadi polemik yang membuat MBR di Kota Bukittinggi semakin susah mendapatkan kebutuhan akan perumahan tersebut.  Dalam  bab  ini,  peneliti  akan  membahas  beberapa  fakta  yang  ditemui  pada  saat  dilakukannya penelitian  lapangan,  yang  berguna  dalam  menganalisa  permasalahan  terkait  pemenuhan  kebutuhan perumahan bagi MBR di Kota Bukittinggi.
Kebutuhan  rumah  atau  perumahan  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  sebagai  akibat  dari  terus bertambahnya  jumlah  penduduk.  Ketersediaan  lahan  yang  terbatas  dan  berbagai  aktivitas  perkotaan, merupakan hal yang cukup sulit bagi kota untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Rumah harus menjamin kepentingan  keluarga  untuk  tumbuh,  memberi  kemungkinan  untuk  hidup  bergaul  dengan  tetangganya,  dan harus memberi ketenangan, kesenangan, ebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya (Frick, 2006).
Pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terpenuhinya kebutuhan rumah merupakan hal yang sulit diperoleh,  khususnya  di  daerah  perkotaan.  Untuk  itulah  diperlukan  adanya  campur  tangan  dari  pihak  lain, seperti pemerintah maupun non-pemerintah, dalam mengupayakan adanya langkah-langkah yang dilakukan demi tersedianya kebutuhan perumahan bagi MBR. Atas kerjasama dari berbagai pihak ini lah diharapakan adanya kemudahan bagi MBR dalam memperoleh kebutuhan perumahan.
Program  pembiayaan  perumahan,  dimana  terdapat  berbagai  program  yang  menyokong  pemenuhan kebutuhan  perumahan,  yaitu  FLPP  (Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan)  atau  yang  biasa  disebut KPR  Subsidi,  SBUM  (Subsidi  Bantuan  Uang  Muka),  BP2BT  (Bantuan  Pembiayaan  Perumahan  Berbasis Tabungan) dan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Masing-masing program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah  melalui  berbagai  instansi  terkait.  Program  Bedah  Rumah,  dimana  program  tersebut  baru  dapat direalisasikan pada tahun 2017, dan terus berjalan setiap tahunnya. Juga terdapat peran perusahaan BUMN yang  terlibat  pada  program  ini  pada  tahun  2020  yang  lalu.  Ketiga,  rusunawa,  dimana  Pemko  Bukittinggi dibantu pendanaannya oleh pemerintah pusat mendirikan rusunawa di daerah Bukik Apik sebagai alternatif hunian yang layak bagi MBR. Khusus untuk program FLPP, bunga kredit yang dibebankan kepada kreditur
berpola flat, agar meringankan beban masyarakat yang memperoleh bantuan. Dalam Rencana Pembangunan jangka  Menengah  Nasional  (RPJM)  Kementrian  PUPR  tahun  2020-2024,  terdapat  sebuah  target  mengenai peningkatan  kebutuhan  perumahan  yang  layak  huni  bagi  masyarakat,  khususnya  MBR.  Dari  berbagai program  tersebut,  alokasi  anggaran  paling  banyak  diserap  oleh  program  FLPP,  yang  dipandang  sebagai program yang paling efektif dan efisien.
Dari  sisi  lain,  para  MBR  pun  melakukan  berbagai  upaya  agar  kebutuhan  perumahan  mereka  dapat terpenuhi. Upaya yang pertama adalah dengan menabung dan menghemat pengeluaran. Upaya yang kedua ialah dengan meningkatkan partisipasi dan solidaritas dari lingkungan social di sekitar. Akan tetapi terdapat pula  beberapa  hambatan  bagi  MBR  Kota  Bukittinggi  dalam  memenuhi  kebutuhan  akan  perumahan.  Salah satunya  adalah  status  kepemilikan  rumah  bagi  sebagian  MBR  yang  pada  saat  ini  menempati  rumah  yang bukan  milik  mereka.  Selain  itu,  juga  terdapat alasan lokasi  perumahan  subsidi  yang  berada di  luar  wilayah perkotaan, sehingga menjadi tidak efisien dan efektif dimanfaatkan oleh para MBR tersebut.
Munculnya  berbagai  program-program  yang  bertujuan  memfasilitasi  penyediaan  perumahan  bagi MBR,  menjadi  solusi  yang  diharapkan.agar  mereka  dapat  memiliki  tempat  tinggal  yang  layak  atas kepemilikan sendiri. Namun pun begitu, keikutsertaan mereka pada berbagai program tersebut bukan tanpa adanya  usaha  dan  upaya  dalam  meraih  kegunaan  dari  tujuan  program.  Para  MBR  tetap  saja  harus mengiringinya  dengan  cara-cara  tertentu,  agar  keinginan  mereka  untuk  dapat  memiliki  rumah  sendiri  yang layak terwujudkan. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh para MBR adalah dengan menabung. Uang pendapatan mereka yang minim, masih saja diharuskan untuk disisihkan sebagian diantaranya sehingga dapat digunakan dalam rangka membeli atau memperbaiki rumah yang akan mereka tinggali.
Tidak  cukup  hanya  sekedar  menabung  dengan  menyisihkan  uang  pendapatan  mereka,  para  MBR  pun kemudian dihadapkan dengan konsekuensi logis berupa tindakan menghemat segala bentuk pengeluarannya. Kebutuhan-kebutuhan  tertentu  yang  sebelumnya  tercukupi  walau  sederhana,  sekarang  menjadi  berkurang atau hilang sama sekali akibat uang pendapatan yang tersisihkan sebelumnya.
Pemenuhan akan kebutuhan perumahan bagi MBR merupakan sesuatu yang dijamin dalam UU Negara. Oleh karena itu, muncul lah berbagai upaya dari pihak pemerintah untuk mewujudkannya, demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Tidak terkecuali hal ini juga diemban oleh pemerintah pusat, yang menerbitkan berbagai  program  yang  selaras  dengan  tujuan  bersama.  Dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  perumahan  bagi MBR, khususnya perumahan yang layak huni, maka Pemerintahan Kota Bukittinggi meluncurkan Program Bedah Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tersebut.
Dalam  implementasi  program  tersebut,  Pemko  Bukittinggi  mengalokasikan  bantuan  sebesar  17,5  juta rupiah  per  rumah.  Bantuan  tersebut  terbagi  dua,  dengan  masing-masing  untuk  bahan  bangunan  sebesar  15 juta,  dan  untuk  upah  pekerja  sebesar  2,5  juta.  Program  ini  lebih  bertujuan  sebagai  pemancing  atau meringankan biaya bagi para MBR yang bertempat tinggal di rumah-rumah yang berkategori tidak layak huni. Artinya,  apabila  biaya  bedah  rumah  yang  bersangkutan  memakan  biaya  yang  lebih  banyak  dari  besarnya bantuan, para MBR itu sendirilah yang akan mencukupinya. Segala bantuan pada program ini lebih bersifat swadaya,  sehingga  diharapkan  adanya  usaha  MBR  dan  lingkungan  sekitar  terlibat  bersama  dalam menyukseskan  berjalannya  program.  Atas  asumsi  tersebut,  tidak  heran  kemudian  para  MBR  penerima bantuan berupaya menyelesaikan bedah rumah mereka dengan mengajak warga di lingkungan social mereka untuk  berpartisipasi  bersama-sama.  untuk  menyukseskan  implementasi  bantuan  Program  Bedah  Rumah, MBR  dibantu  oleh  warga  di  sekitar  lingkungan  tempat  tinggal  mereka.  Karena  bantuan  pada  program bertujuan memancing swadaya masyarakat, maka praktek di lapangan mengindikasikan adanya upaya-upaya yang  dilakukan  MBR  dalam  membangkitkan  partisipasi  dan  solidaritas  bersama  di  lingkungan  social  si penerima  bantuan.  Kenyataannya,  pada  pekerjaan  bedah  rumah,  warga  sekitar  terlibat  dalam  pengerjaan renovasi.  Hal  ini  yang  kemudian  semakin  meringankan  beban  MBR  dalam  penyelesaian  bantuan  program tersebut.

## Evaluasi Program Penyediaan Pemenuhan Perumahan Pada MBR
Berdasarkan  penjelasan  terdahulu,  telah  teridentifikasi  berbagai  program  pemerintah  dalam  memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di Kota Bukittinggi. Hal ini selaras dengan UUD 1945 dalam pasal H Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar sehingga setiap warga negara Indonesia berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Atas asumsi itu lah maka pada sub bab ini peneliti ingin melakukan pembahasan terhadap  evaluasi  berbagai  program  tersebut  pada  keefektifannya  memenuhi  penyediaan  perumahan  bagi MBR di Kota Bukittinggi.

## Evaluasi program penyediaan perumahan ...
Menurut Dunn (2012), evaluasi merupakan serangkaian informasi mengenai nilai atau manfaat suatu hasil kebijakan. Secara umum, kriteria yang digunakan sebagai alat mengukur evaluasi suatu kebijakan atau program ialah: (1) Efisiensi, (2) Kecukupan ( adequancy ), (3) Responsivitas, dan (4) Ketepatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  perhitungan  efektivitas  didapatkan  bahwa  nilai  efektivitas yaitu  program  pemenuhan  kebutuhan  rumah  yang  telah  dilakukan  dinilai  cukup  efektif.  Kemudian,  pada tingkat  efisiensi  yang  dinilai  dari  segi  pemantauan  kerumah  dan  bantuan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan dinilai  cukup  efisien.  Pada  perhitungan  yang  dilakukan  dari  segi  kecukupan  bantuan  yang  diterima  yang berada  pada  taraf  cukup.  Pada  perhitungan  yang  dilakukan  dari  segi  manfaat  yang  dirasakan  masyarakat penerima bantuan berada pada taraf cukup. Dari hasil perhitungan dengan nilai ketepatan dapat disimpulkan bahwa  dari  segi  pendapatan  dinilai  sudah  tepat  karena  keseluruhan  dari  responden  memenuhi  persyaratan dari segi pendapatan untuk mendapatkan bantuan.

## Referensi
Abbas, Ibnu. 2017. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Paradigma (JP) 4 (2): 80–91.
Afrizal.  2014.  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Sebuah  Upaya  Mendukung  Penggunaan  Penelitian  Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. PT Raja Grafindo Persada.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas.  2014.  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta.
Budiharjo, Eko. 1998. Arsitektur Perumahan Perkotaan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Dunn,  William  N.  2003.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  (Terjemahan).”  Yogyakarta:  Gajah  Mada Universitas Press.
Fadhilah,  Fauziyah  Rizky.  2021.  Analisis  Efektivitas  Penyaluran  Pembiayaan  KPR  Syariah  Bersubsidi  Di Bank  BTN  KC  Syariah  Medan  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  Di  Masa  Pandemi COVID-19. Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Frick, Heinz. 2006. Arsitektur Hijau. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Ghafaralie,  B.  2013.  Implementasi  Program  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (Rtlh)  Di  Kecamatan  Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2013. Fisip UMRAH.
Jannah,  Lina  Miftahul  dan  Bambang  Prasetyo.  2011.  Pendekatan  Kuantitatif.  Materi  Pokok  Metode Penelitian Kuantitatif, 1–19.
Kusnoputranto, Haryoto. 1997. Air Limbah Dan Ekskreta Manusia.
Panudju,  Bambang.  1999.  Pengadaan  Perumahan  Kota  Dengan  Peran  Serta  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah. Alumni.
Sastra,  M  S,  dan  E  Marlina.  2006.  Perencanaan  Dan  Manajemen Pengembangan  Perumahan.  Yogyakarta: CV Andi Offs.
Silas,  Johan.  1993.  “Perumahan:  Hunian  Dan  Fungsi  Lebihnya,  Dari  Aspek  Sumberdaya  Dan  Eksistensi.” Pidato Pengukuhan Untuk Jabatan Guru Besar Teknik Arsitektur FTSP ITS Surabaya15 Mei.
Statistik, Badan Pusat. 2021. Bukittinggi Dalam Angka 2020. Bukittinggi: Badan Pusat Statistik. Sukmarini,  H.  2019.  “Pembangunan  Wilayah  Yang  Berkeadilan  Pada  Sektor  Perumahan:  Supplu  Demand Penyediaan  Perumahan  Bagi  MBR  (Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah).”  In  Seminar  Nasional Teknologi Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, 453–59.
Sulestianson,  Erick  dan  Petrus  Natalivan  Indrajati.  2014.  “Penanganan  Permukiman  Kumuh  Dengan Pendekatan  Karakteristik  Dan  Faktor  Penyebab  Kekumuhan  (Studi  Kasus:  Permukiman  Kumuh  Di Kelurahan  Tamansari  Dan  Kelurahan  Braga).”  Jurnal  Perencanaan  Wilayah  Dan  Kota  BSAPPK V3N2, Dapat Diunduh Pada Http://Sappk. Itb. Ac. Id/Jpwk2/Wp-Content/Uploads/2014/08/Erick- Sulestianson. Pdf.
Taufik, Yuyun, dan Santy Sriharyati. 2020. “Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran.” ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal) 6 (2): 203–11.
Turner,  John  F  Charlewood, and  Robert  Fichter.  1972.  Freedom  to  Build:  Dweller  Control of  the  Housing Process. Macmillan Company; Collier-Macmillan Lim.
Walgito, Bimo. 1978. Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Yogyakarta: ANDI.” Edisi Revisi. Yushy, Yushy. 2017. “Evaluasi Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kota Padang.” Universitas Andalas.