JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  7-13  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6747.7-13

## PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
I Gede Prema Nugraha Suastama 1 , I Nyoman Putu Budiartha 2 , I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia premanugraha12@gmail.com , budiarthaputu@gmail.com , gitadinar@gmail.com

## Abstrak
Pemberian  suaka  diplomatik  masih  menjadi  perdebatan,  apakah  memang  benar  merupakan  kebutuhan manusia  yang  berlandaskan  perikemanusiaan  dalam  perspektif  hukum  internasional.  Pengaturan  hukum dalam pemberian suaka diplomatik berdasarkan hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional implikasi  pemberian  suaka  diplomatik  terhadap  stabilitas  politik,  hukum,  pertahanan  dan  keamanan negara  penerima.  Tujuan  penelitian  ini  adaah  untuk  mengetahui  dasar  hukum  pada  pemberian  suaka diplomatik dalam perspektif hukum internasional dan untuk mengidentifikasi apakah tindakan pemberian suaka ini dapat dikualifikasikan sebagai intervensi dan pengurangan kedaulatan negara penerima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini pemberian suaka  diplomatik  dapat  diberikan  oleh  perwakilan  diplomatik  dan  dianggap  tidak  bertentangan  dengan hukum  internasional  dan  negara  yang  warganegaranya  telah  diberikan  suaka  tidak  perlu  menganggap tindakan  itu  sebagai  tindakan  yang  tidak  bersahabat  (unfriendly  act)  atau  tindakan  bermusuhan  (hostile act). Pemberian suaka diplomatik  berimplikasi pada stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan suatu negara khususnya pada stabilitas politik dari suaka diplomatik yang  hanya diberikan kepada orang yang melakukan  kejahatan politik.
Kata Kunci: Suaka Diplomatik, Hak Asasi Manusia Legalitas

## Abstract
The granting of diplomatic asylum is still being debated, is it really a human need based on humanity in the perspective of  international law. The problems are: 1) What  are the legal arrangements in  granting diplomatic  asylum  based  on  human  rights  in  the perspective  of  international  law?  and  2)  What  are  the implications  of  granting  diplomatic  asylum  to  the  political,  legal,  defense  and  security  stability  of  the recipient  country?  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  legal  basis  for  granting  diplomatic asylum  in  the  perspective  of  international  law;  and  to  identify  whether  this  act  of  granting  asylum  can qualify as intervention and reduction of the sovereignty of the receiving country. The method used is the normative method. The granting of diplomatic asylum can be granted by a diplomatic representative and is  deemed  not  to  contravene  international  law  and  the  country  whose  citizen  has  been  granted  asylum need  not  regard  the  act  as  an  unfriendly  act  orahostile  act.  The  granting  of  diplomatic  asylum  has implications  for  political  stability,  law,  defense  and  security  of  a  country,  especially  for  the  political stability of diplomatic asylum which is only given to people who commit political crimes.
Keywords: Diplomatic Asylum, Human Rights Legality

## I. PENDAHULUAN
Saat ini, hubungan antar negara (termasuk organisasi internasional) diperlukan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara. Negara dalam menjalin hubungan satu sama lain  dengan  negara  lain,  maka  dibuatlah  suatu  perjanjian  internasional  yang  mana  konteksnya jalinan diplomatik antar negara, selain mencakup perekonomian dan keuangan juga dituangkan mengenai pemberian suaka.
Pemberian suaka terhadap seseorang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pencari suaka dan memberikan status sebagai penerima suaka yang selanjutnya menerima status pengungsi  dari  negara  yang  memberikan  suaka,  sehingga  mendapatkan  hak-hak  sebagai pengungsi (Mora, 1955) . Menurut aturan internasional, mencari suaka adalah hak menurut Pasal 13(2)  Deklarasi  Universal  HAM.  Soal  suaka  pada  dasarnya  ada  dua  pengertian,  yaitu  suaka teritorial dan suaka diplomatik  (Exteritorial). Suaka  teritorial diberikan kepada  seseorang  yang telah melarikan diri dari wilayah suatu daerah. Sementara itu, asilum diplomatik adalah asilum yang dihibahkan kepada pengungsi yang mencari proteksi dalam pembangunan misi diplomatik negara  asing.  Pandangan  mengenai  prinsip  tidak  diganggu-gugatnya  Nama  gedung  kedutaan menunjukkan bahwa tempat tersebut dipercaya menjadi bagian dari suatu kedaulatan  negara di mana  wilayah  tersebut  berada  dan  tempat  tersebut  tidak  dapat  diperdebatkan  hanya  untuk keperluan yang diperlukan untuk pengoperasian gedung kedutaan yang efisien.
Teori  ekstrateritorialitas  pembangunan  misi  diplomatik  tidak  lagi  didukung.  Hak  atas asilum  diplomatik  tiada  memiliki  dasar  dalam  hukum  internasional  dan  karena  tidak  dapat dikenali  ( Sen,  1979) .  Berdasarlan  dari  hal  diatas  berdasarkan  konvensi    tentang  hubungan diplomatik menyatakan bahwa bangunan misi diplomatik asing memiliki hak untuk tidak dapat diganggu  gugat.  (inviolability).  Namun  pada  praktiknya,  negara  dapat  mengizinkan  kedutaan besarnya  untuk  memberikan  perlindungan  sementara  di  lingkungan  gedung  perwakilannya terhadap  seseorang  yang  dianggap  hidupnya  akan  menghadapi  suatu  bahaya  yang  tidak  bisa dihindarkan  sampai  bahaya  semacam  itu  bisa  dihindarkan,  tentunya  pemberian  perlindungan tersebut atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Salah satu kasus di Indonesia terkait pemberian suaka dalam lingkungan gedung perwakilan misi diplomatik yakni pengunjuk rasa  yang terdiri dari  29  orang  timor  timur  telah  memasuki  kedutaan  besar  amerika  serikat  dengan  meloncat pagar.  Portugal  menyatakan  bersedia  menerima  29  orang  timor  timur  sebagai  imigran  dan akhirnya  mereka  telah  diberangkatkan  dari  kedutaan  besar  Amerika  Serikat  menuju  Portugal pada tanggal 24 Nopember 1994 (Suryokusumo, 2005) .
Pengajuan  dan  penerimaan  suaka  telah  dipraktikkan  di  negara-negara  pada  umumnya selama beberapa  waktu, namun persoalan ini tetap dinamis tentu dalam praktik maupun dalam aturan  internasional. Asilum diplomatik memang belum belum diakui sepenuhnya oleh  hukum internasional,  namun  terdapat  beberapa  instrument  yuridis  yang  mengatur  masalah  suaka  yang mencakup hanya regional saja dan bukan internasional.
Pemberian  suaka  diplomatik  masih  menjadi  perdebatan,  suaka  apakah  memang  benar merupakan kebutuhan akan HAM yang berlandaskan perikemanusiaan dalam kaca mata hukum internasional  dan  disisi  lain  legalitas  hukum  suaka  diplomatik  masih  sama  dalam  beberapa ketentuan  HAM  maupun  aturan  internasional,  Selain  itu  pemberian  asilum  bisa  saja  dianggap tindakan  tidak  bersahabat  oleh  suatu  negara  karena  memberikan  perlindungan  terhadap  orang- orang  yang  dianggap  bermasalah  dan  melakukan  perbuatan  melanggar    di  negara  asalnya. Tujuan  penelitian  ini  adaah  untuk  mengetahui  dasar  hukum  pada  pemberian  suaka  diplomatik dalam  perspektif  hukum  internasional  dan  untuk  mengidentifikasi  apakah  tindakan  pemberian suaka  ini  dapat  dikualifikasikan  sebagai  intervensi  dan  pengurangan  kedaulatan  negara penerima.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum normatif diperlukan sebagai salah satu jenis penelitian hukum. Yang pada  dasarnya  adalah  penelitian  kepustakaan  atau  bahan  hukum  sekunder  lainnya.  Pendekatan yg  dipakai  pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum,  konseptual  dan  berbasis perkara (Marzuki,  2019) .  Asal  petunjuk  aturan  dan  penelitian  yang  dipakai  dalam  artikel  ini terdiri dari 3 (tiga) jenis sumber yaitu; Bahan aturan primer yaitu sumber aturan yang digunakan dalam bahan aturan primer yaitu sumber hukum yang bersifat otoritatif (Marzuki, 2008) . Bahan hukum  sekunder  terdiri  dari  jurnal  hukum,  buku  hukum  dan  internet  yang  berkaitan  dengan penulisan ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan referensi hukum seperti buku hukum, glosarium dan lain-lain
Teknik penyatuan sumber hukum yang dipakai dalam pasal ini adalah teknik inventarisasi peraturan perundang-undangan menurut hirarki, sehingga menggunakan metode tertulis dengan teknik pencatatan aturan hukum. Setelah semua sumber hukum terhimpun, kemudian dianalisis dan  dipelajari  penjelasannya  secara  rinci  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  yang  utuh  atau  lengkap  dan  terstruktur  tentang  permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Analisis deskriptif dalam artikel ini berpedoman pada fakta dan peraturan perundang-undangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Dalam  Pemberian  Suaka  Diplomatik  Berdasarkan  Hak  Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional
Perlindungan  HAM  telah  didukung  dengan  instrumen  hukum  internasional,  yang  mengatur tidak hanya ruang lingkup hak dan kewajiban terkait dengan hak tersebut, tetapi juga tanggung jawab  atas  kewajiban  yang  tidak  dipenuhi  oleh  negara.  Tugas  Negara  untuk  melindungi  hak asasi  manusia  didefinisikan  dalam  tiga  tahap,  yaitu (Mauna,  2001) a  penghormatan  terhadap HAM,  b)  perlindungan  hak  asasi  manusia,  dan  c.  realisasi  hak  asasi  manusia.  Tugas  negara untuk  menghormati  hak  asasi  manusia  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  tugas  langsung dan tugas terbuka (Bahar, 2002) . Keharusan negara untuk menghormati (Penghormatan)  HAM dan  kewajiban  untuk  melindungi  (Perlindungan)  HAM  dilihat  sebagai  kewajiban  langsung. Setiap  negara  memiliki  peranan  untuk  melindungi  HAM  Dalam  hukum  HAM  internasional, terkait  tanggung  jawab  negara  terkait  implementasi,  perlindungan  dan  penghormatan  terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
Konvensi  Wina  tidak  berperan  dalam  masalah  suaka,  meskipun  Pasal  41(3) menyebutkan perjanjian khusus yang dapat memberi peluang pengakuan bilateral atas hak suaka bagi  pengungsi  politik  di  luar  negeri.  Makna  yang  terkandung  dalam  Pasal  41  ayat  3  masih tergolong  samar.  Hal  ini  memungkinkan  penafsiran  yang  berbeda  antara  satu  pihak  dengan pihak  lainnya.  Pemberian  suaka  diplomatik  dalam  lingkungan  gedung  perwakilan  diplomatik masih merupakan  sesuatu yang kontroversial dan sensititf. Karena disatu sisi suaka diplomatik diberikan  atas  dasar  kemanusiaan  namun  disisi  lainnya  memungkinkan  adanya  intervensi kedalam  permasalahan  dalam  negeri  suatu  negara  yang  berlandaskan  pada  prinsip  kedaulatan negara. konsep kedaulatan wilayah yang itu tidak hanya harus dilihat sebagai hak daerah, tetapi harus dikaitkan dengan kewajiban negara melindungi hak asasi manusia. Sebagai aturan, negara dibentuk  berdasarkan  kesepakatan,  salah  satunya  adalah  kewajiban  untuk  melindungi  semua, baik warga negara maupun orang asing, dari bahaya hak asasi manusia.
Suaka  diplomatik  dalam  praktik  negara-negara  merupakan  suatu  bentuk  hukum kebiasaan  internasional  yang  telah  diakui  oleh  bangsa-bangsa  beradab.  Oleh  karena  itu, pemberian  suaka  diplomatik  ditinjau  dari  perspektif  hak  asasi  manusia  tidaklah  tergolong intervensi  negara  pengirim  yang  menyebabkan  pengurangan  kedaulatan  negara  penerima. Deklarasi  universal  hak  asasi  manusia  1948  dan  kovenan  internasional  tentang  hak  sipil  dan politik (ICCPR) 1966 pemberian suaka diplomatik diatur dan diperbolehkan, karena merupakan hak asasi yang hakiki dalam rangka melindungi harkat dan martabat manusia seutuhnya. Namun pemberian suaka diplomatik  ini  hanya bersifat sementara khusus bagi kejahatan politik semata selain  daripada  itu  tidak  diperbolehkan.  Selanjutnya  Pasal  3  konvensi  montevideo  1933 dijelaskan bahwa suaka diplomatik diberikan atas dasar kemanusiaan bukan berdasar atas dasar azas timbal balik dalam hubungan diplomatik dan setiap orang berhak mendapat suaka terlepas apapun kewarganegaraannya
Pelaksanaan  kedaulaatan  negara  sebagai  bentuk  supremasinya  terhadap  wilayah teritorialnya  dapat  direfleksikan  melalui  pemberian  suaka,  di  mana  setiap  negara  mempunyai kewenangan  penuh  untuk  memberlakukan  hukum  terhadap  orang,  benda  dan  proses  hukum  di wilayahnya. Pada dasarnya menerima suaka merupakan salah satu HAM, hal ini  dinyatakan di dalam  pasal  14  deklarasi  universal  tentang  hak  asasi  manusia  tahun  1948,  kemudian  hal  yang sama  juga  dinyatakan  dalam  pasal  1  deklarasi  tentang  suaka  teritorial  tahun  1967 berdasarkan ketentuan  tersebut,  terlihat  bahwa  hak  seseorang  untuk  memperoleh  suaka  diakui  oleh  hukum
internasional.  Berdasarkan  pasal  14  deklarasi  universal  tentang  hak  asasi  manusia  1948,  yang menyatakan bahwa  setiap orang mempunyai  hak  untuk mencari  suaka tersebut maka dibuatlah suatu  deklarasi  suaka  teritorial  berdasarkan  resolusi  majelis  umum  PBB  tanggal  14  desember 1967 Nomor 2312 (XXII).
Suaka  merupakan  hak  dari  setiap  orang,  namun  pemberian  suaka  tidak  lepas  dari peranan negara selaku pemberi suaka (Pelangi, 2017) . Negara berperan penuh dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seseorang yang akan diberikan suaka untuk menentukan apakah seseorang  tersebut  layak  diberikan  suaka.  Kategori  yang  dinyatakan  di  dalam  beberapa instrument  hukum  internasional terkait dengan layak atau tidaknya  seseorang dalam menerima suaka  adalah  latar  belakang  seseorang  tersebut  di  dalam  pencarian  suaka,  seperti  terancam keselamatan dan keamanannya apabila tidak diberikan perlindungan.
Pemberian  suaka  ini  sudah  lama  dikenal  di  negara-negara  lingkungan  Amerika  Latin yang telah memenungkan badan suaka pada abad-19 yang merupakan refleksi dari kesepakatan Montevideo  tentang  ketetapan  pidana  Internasional  1889.  Aturan  tersebut  menyatakan  hanya meliputi  seseorang  yang  terlibat  ke  dalam  kejahatan  politik,  dan  bila  dibandingkan  dengan ketentuan  internasional  terkait  dengan  suaka  lainnya  maka  terdapat  persamaan  dalam  latar belakang  seseorang  diberikan  suaka.  Selain  itu  dalam  konvensi  caracas  1954  tentang  suaka diplomatik tersebut menjelaskan bahwa seseorang negara anggota mempunyai kewajiban untuk memberikan  perlindungan  terhadap  seseorang  yang  terlibat  di  dalam  masalah  politik  di  dalam wilayah  teritorialnya.  Peraturan  terkait  dengan  suaka  di  dalam  instrument  hukum  internasional telah  menjelaskan  pelaksanaan  pemberian  suaka  ini  sebagai  hak  dari  setiap  Individu  yang mencari  dan  menikmati  suaka  di  negara  lain  karena  mereka  mengalami  rasa  takut  dan  tidak aman dalam hidup mereka di negara  asalnya  dan juga menunjukkan kategori memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat suaka.
Pelaksanaan  suaka  sebagai  salah  satu  tindakan  yang  merefleksikan  suatu  yurisdiksi negara bukanlah suatu tindakan yang tidak berdasarkan landasan yang kuat, hal tersebut karena ada beberapa instrument hukum internasional yang memperbolehkan bahkan mewajibkan suatu negara  untuk  melakukan  pemberian  suaka  terhadap  seseorang  atau  kelompok  tertentu  yang dikategorikan layak diberikan suaka.
a.  Konvensi  Havana  1928  Tentang  Suaka  Politik  yang  merupakan  kesepakatan  negara-negara Amerika  untuk  menyepakati  sebuah  instrument  internasional  yang  terkait  suaka  ini ditandatangani oleh 16 negara pada tanggal 26 Desember 1933. b.  Universal  Declaration  of  Human  Right.  Hak  asasi  manusia  tidak  hanya  merupakan  warisan kebudayaan  dunia  yang  bersifat  lintas  kebudayaan  melainkan  juga  dasar  nilai-nilai  yang merupakan  komitmen  yang  didasarkan  pada  hukum  internasional,  konstitusi  dan  hukum nasional. Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah instrument internasional  terkait  dengan  HAM,  Universal  Declaration  Of  Human  right  1948.  Deklarasi  ini memuat  prinsip-prinsip  terkait  HAM  yang  pada  dasarnya  adalah  kewajiban  bagi  setiap  negara untuk melindungi dan menghormatinya. Setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan sama tanpa  memandang  perbedaan  ras,  agama,  warga  negara,  keyakinan  politik  dan  lain-lain  serta mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang adil, layak, dan persamaan di depan hukum. c.  Konvensi  Caracas  1954  Tentang  Suaka  Diplomatik.  Konvensi  Caracas  merupakan  intrumen regional yang terkait dengan masalah pengungsi, di mana negara-negara Amerika Latin sepakat untuk mengkodifikasi permasalahan suaka yang melahirkan dua konvensi, yang pertama terkait dengan  suaka  territorial  dan  yang  kedua  terkait  dengan  suaka  diplomatik.  Konvensi  yang disepakati pada tanggal 28 Maret 1954 ini memuat  ketentuan-ketentuan  yang memperkuat hak negara  di  dalam  memberikan  suaka  sekaligus  sebagai  dasarnya  adalah  perlindungan  terhadap hak asasi manusia. Pemberian suaka yang diatur di dalam konvensi ini hanyalah sebatas  untuk melindungi hak asasi manusia seseorang di mana setiap negara bisa memberikan perlindungan kepadanya untuk menjamin seseorang tidak dilanggar hak asasinya oleh pemerintahnya, hal ini terlihat  dari  ketentuan  bahwa  negara  pemberi  suaka  sewaktu-waktu  mengembalikan  penerima suaka  ke  negara  asalnya  dengan  jaminan  dan  keyakinan  bahwa  penerima  suaka  bila
dikembalikan  akan  mendapatkan  keamanan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasinya  seperti yang dinyatakan di dalam pasal 5 Konvensi ini.
2. Prinsip Pemberian Suaka Diplomatik Pada Kedaulatan Negara Penerima
Suaka  dapat  diberikan  di  gedung  perwakilan  diplomatik  sebagai  tindakan  mendesak  untuk melindungi  individu  dari  ancaman  keselamatan  dan  keamanan  hidupnya,  apabila  negara penerima mengakui adanya praktik pemberian suaka diplomatic sebagai kebiasaan, dan adanya perjanjian  khusus (Widodo,  2009) .  Berkaitan  mengenai  yurisdksi  negara  untuk  mengatur  baik individu,  harta  benda,  dan  peristiwa  hukum  dalam  hal  pemberian  suaka  diplomatic  terdapat beberapa prinsip dari yurisdiksi itu sendiri, di antaranya (Wallace, R. M. M., 1997). a.  Prinsip  Teritorial  yaitu  suatu  negara  mempunyai  kompetensi  untuk  menegakkan  hukumnya terhadap  semua  individu  yan  berada  di  dalam  wilayah  tertorialnya,  termasuk  warga  negara asing. Prinsip yurisdiksi territorial ini pun dapat diaplikasikan oleh suatu negara di dalam kapal yang  berbendera  negara  tersebut  serta  pesawat  udara  yang  diregistrasikan  di  negara  tersebut, beserta orang di dalamnya (Wallace, E. S. and R. M. M., 2008). b. Prinsip Nasionalitas yaitu bahwa nasionalitas atau kewarganegaraan pelaku menjadi indikator utama untuk menentukan hukum negara mana yang berlaku, jadi negara mempunyai yurisdiksi penuh terhadap warga negaranya di manapun ia berada.
c. Prinsip Perlindungan yaitu bahwa negara boleh melaksanakan yurisdiksinya dalam hal terjadi sebuah  tindakan  yang  dapat  mengancam  keamanan  internalnya  walaupun  perbuatan  tersebut dilakukan di luar wilayah teritorialnya dan dilakukan bukan oleh warga negaranya d.  Prinsip  Yurisdiksi  Universal  yaitu  mengatakan  bahwa  setiap  negara  mempunyai  hak  untuk menegakkan  yurisdiksinya  terhadap  segala  tindakan  yang  bertentangan  dengan  kepentingan internasional,  di  mana  tindakan  tersebut  sudah  termasuk  ke  dalam  kategori  tindakan  yang menjadi masalah internasional seperti bajak laut dan genosida.
Selain  prinsip  yang  menjadikan  negara  dapat  memberikan  suaka  diplomatik,  terdapat beberapa  teori  yang  menjadi  dasar  dan  pertimbangan  suatu  negara  memberikan  suaka diplomatik,  yang  dimana  kekebalan  dan  keistimewaan  gedung  perwakilan  diplomatik, Pemberian  kekebalan  dan  keistimewaan  diplomatik  tersebut  dapat  menuju  kepada  satu  tujuan yang  sama,  yaitu  untuk  menjamin  terlaksananya  tugas  dan  fungsi  diplomatik  secara  optimal (Hiller, 1999) .
Perlindungan  terhadap  gedung  perwakilan  diplomatik  merupakan  kewajiban  negara penerima  yang  menimbulkan  tanggung  jawab  bagi  negara  penerima  apabila  terjadi  baik disengaja  ataupun  tidak  disengaja  hal-hal  yang  dapat  mengganggu  tugas  dan  fungsi  gedung perwakilan  diplomatik  serta  hal-hal  yang  dapat  merendahkan  harkat  dan  martabat  dari  gedung perwakilan  diplomatic (Putu  Agus  Harry  Sanjaya,  2019) .  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka gedung perwakilan diplomatik sering dijadikan tempat pelarian bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk meminta perlindungan kepada negara pengirim.
Pemberian  suaka  diplomatik  dalam  lingkungan  gedung  perwakilan  diplomatik  masih merupakan  sesuatu  yang  kontroversial  dan  sensititf.  Karena  disatu  sisi  suaka  diplomatik diberikan  atas  dasar  kemanusiaan  namun  disisi  lainnya  memungkinkan  adanya  intervensi kedalam  permasalahan  dalam  negeri  suatu  negara  yang  berlandaskan  pada  prinsip  kedaulatan negara.  Suaka  diplomatik  dalam  praktik  negara-negara  merupakan  suatu  bentuk  hukum kebiasaan  internasional  yang  telah  diakui  oleh  bangsa-bangsa  beradab.  Oleh  karena  itu, pemberian  suaka  diplomatik  ditinjau  dari  perspektif  hak  asasi  manusia  tidaklah  tergolong intervensi negara pengirim yang menyebabkan pengurangan kedaulatan negara penerima.
Pada umumnya suaka diplomatik dianggap sebagai suatu praktik kemanusiaan daripada suatu hak hukum, dan tujuan pemberian suaka diplomatik adalah untuk penyelamatan jiwa atau mencegah  cidera  bagi  pencari  suaka  yang  terancam (Satow,  1979) .  Dalam  Pasal  2  Konvensi Caracas  1954  menegaskan  bahwa  setiap  negara  berhak  memberikan  suaka  namun,  pemberian suaka  bukanlah  suatu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  karena  itu  negara  tidaklah  perlu memberikan alasan jika menolak memberikan suaka kepada para pencari suaka.
Dalam  praktiknya  pemberian  suaka  diplomatik  terlihat  dalam  kasus-kasus  yang  telah terjadi di masa lalu. Kasus-kasus tersebut antara lain (Suryokusumo, 2005) .
a. Pertama tanggal 12 Nopember 1994, pengunjuk rasa yang terdiri dari 29 orang Timor Timur telah memasuki Kedutaan Besar  Amerika Serikat dengan meloncat pagar. Setelah sepuluh  hari berada  di  Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat,  ke-29  orang  tersebut  akan  menerima  suaka  dari Portugal.  Untuk  keperluan  ini,  Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat  dan  ICRC  mempersiapkan semua dokumen perjalanan untuk mereka.
b. Kedua pada tanggal 14 November 1995 pukul 07.35 WIB, 21 pemuda Timor Leste masuk ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.
c.  Ketiga  pada  tanggal  12  Nopember  1996,  empat  pemuda  Timor  Timur  meminta  suaka diplomatik  di  Kedutaan  Besar  Spanyol.  Berkat  bantuan  ICRC  pemuda-pemuda  tersebut akhirnya  meninggalkan  Indonesia  menuju  Portugal  pada  bulan  Desember  1996  dengan menggunakan  travel  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  ICRC.  Dalam  ketiga  kasus  para  pemuda Timor  Timur  apabila  dianalisis  sesuai  dengan  pengertian  kejahatan  politik  yang  dikemukakan Gerhard  Von  Glahn  yaitu  tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  yang  terbuka  untuk mendukung  isu  politik  yang  terjadi  dan  isu  politik  yang  terjadi  haruslah  berhubungan  dengan permasalahn politik atau pergolakan politik yang terjadi antara pihak-pihak dalam suatu negara yang  dimana  salah  satu  pihaknya  merupakan  pemegang  pemerintahan (Glahn,  1965) .  Maka tindakan para pemuda timor timur itu termasuk dalam kejahatan politik karena telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas. Kemudian permintaan suaka diplomatik  oleh pemuda Timor Timur tersebut tergolong dalam kejahatan politik pure offences karena tindakan mereka hanya  memberikan  efek  perubahan  politik  negara,  hal  ini  dibuktikan  dengan  beberapa  tahun kemudian  diadakan  referendum  di  Timor  Timur  akibat  adanya  situasi  politik  yang  tidak  stabil dan  berlarut  larut.  Kemudian  karena  ketiga  kasus  dari  empat  kasus  yang  dikemukakan  dalam penelitian ini terjadi di Indonesia yang telah mengakui hak suaka dalam pasal 28g UUD 1945, UU HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional hak sipil dan politik. Maka tindakan pemberian suaka diplomatik yang dilakukan beberapa Perwakilan Asing di Indonesia bukanlah tindakan tidak bersahabat (unfriendly act) ataupun tindakan bermusuhan (hostile act) namun murni berdasarkan kemanusiaan. (

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  permasalahan  tersebut,  maka  dapat  di  Tarik  simpulan  sebagai berikut : Pemberian suaka diplomatik dapat diberikan oleh Perwakilan Diplomatik dan dianggap tidak  bertentangan  dengan  Konvensi  Wina  1961  Pasal  41  ayat  (3)  dan  negara  dimana warganegaranya telah diberikan suaka tidak perlu menganggap tindakan itu merupakan tindakan yang tidak bersahabat (unfriendly act) atau tindakan bermusuhan (hostile act). Pemberian Suaka Diplomatik berimplikasi pada stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan suatu negara khususnya pada stabilitas politik yang dimana pemberian suaka diplomatiK hanya diperuntukan kepada  orang  yang  melakukan  suatu  kejahatan  politik.  Jadi  dengan  memberikan  suaka  kepada warga  negara  penerima  membuat  stabilitas  politik  negara  penerima  menjadi  terganggu  seperti hal  contoh  permintaan  suaka  diplomatik  oleh  pemuda  Timor  Timur  tersebut  tergolong  dalam kejahatan  politik  pure  offences  karena  tindakan  mereka  hanya  memberikan  efek  perubahan politik  negara,  hal  ini  dibuktikan  dengan  beberapa  tahun  kemudian  diadakan  referendum  di Timor Timur akibat adanya situasi politik yang tidak stabil dan berlarut-larut.

## 2. Saran
Pada  penulisan  penelitian  ini  penulis  memberikan  beberapa  saran  diantaranya:  Kepada pemerintah  sebagai  pemegang  kebijakan  perlu  adanya  pengkajian  ulang  terhadap  masalah pemberian  suaka  diplomatic  ini  dan  perlu  adanya  komunikasi  yang  jelas  serta  kesepakatan kepada  para  duta  besar  negara  sahabat  dalam  hal  penanganan  suaka  diplomatic  ini  agar  tidak kembali  terjadi  pergejolakan  antara  Indonesia  dan  duta  besar  negara  sahabat.  Kepada masyarakat  perlu  adanya  pemahaman  jelas  tentang  hukum  internasional  khususnya  dan pemberian suaka ini karena semakin kedepan hubungan antar negara juga berpengaruh terhadap
prilaku masyarakatnya yang menyebabkan akan timbulnya kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat  dalam  hal  menyikapi  permasalah-permasalahan  politik  yang  bergejolak  serta kaitannya dengan pemberian suaka diplomatic.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahar, S. (2002). Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Glahn, G. Von. (1965). Law among nations; an introduction to public international law . England. Hiller,  T.  (1999). Principles  of  Public  Internasional  Law  2nd  Edition .  London:  Cavendish  Publishing Limited. Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum . Jakarta: Kencana. Mauna, B. (2001). Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global . Bandung: Penerbit Alumni. Mora, M. R. G. (1955). International Law and Asylum as Human Right . Washington DC: Public Affairs Press.
Pelangi,  I.  (2017).  Perlindungan  Terhadap  Para  Pencari  Suaka  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum Journal Of Law .
Putu  Agus  Harry  Sanjaya,  D.  G.  S.  M.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Gedung  Perwakilan Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus  Ledakan  Bom  Pada  Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1). Satow, E. (1979). Satow’s Guide to Diplomatic Practice, Fifth Edition, Longman . London. Sen, B. (1979). A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice . The Haque: Martinus Nijhoff Publisher. Suryokusumo, S. (2005). Hukum Diplomatik Teori dan Kasus . Bandung.
Wallace,  E.  S.  and  R.  M.  M.  (2008). International  Law :  Nutcases,  1st  Edition,  Thomson  Sweet  & Maxwell . London.
Wallace, R. M. M. (1997). International Law, London Sweet & Maxwell . Widodo. (2009). Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi . Surabaya: Laksbang Justitia.