## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG SENGKETA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Oleh : Suyatno Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang
Abstrak
Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta,  dalam  membuat pertimbangan  hukum,  kurang  memperhatian  aspek  teknis  dalam  proses Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai  Politik  peserta  Pemilu  sehingga pertimbangan  hukum  yang  disusun  kurang  cermat  dalam  memahami  UU  No  7 tahun  2017  tentang  Pemilu  dan  PKPU  No  6  tahun  2018  tentang  Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD.
Kata Kunci: kewenangan, prosedur, substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## Abstract
The Jakarta State Administrative Court's Judges, in making legal considerations, paid  little  attention  to  the  technical  aspects  of  the  Election  Registration, Verification,  and  Determination  of  Political  Parties  so  that  legal  considerations were  arranged  inaccurately  in  understanding  Law  No.  7  of  2017  concerning PKPU Elections and No 6 years 2018 concerning Registration, Verification, and Determination of Political Parties participating in the Election of Members of the DPR, DPRD.
Keywords:  authority,  procedure,  substance  and  general  principles  of  good governance.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  sebagaimana  tercantum  dalam ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut,  maka  salah  satu  prinsip  penting negara  hukum  adalah  adanya  jaminan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lainnya  untuk  menyelenggaarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan. 1 Keberadaan  negara  Indonesia sebagai  negara  hukum  membawa  konsekuensi  terbentuknya  tiga  pilar  kekuasaan dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  yaitu  kekuasaan  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif  (kehakiman).  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh
1 Suko  Wiyono  dan  Kusnu  Goesniadhie  Slamet, Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Perubahan UUD 1945 (Malang: UM Press, 2007) hlm. 1.
sebuah  Mahkaman  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  dibawahnya  dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi  sebagaimana  tercantum  dalam  ketentuan  Pasal  24  ayat  (2)  Undang- Undang Dasar 1945.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  merupakan  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata  usaha  negara.  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  35,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4380)  dan kemudian  diubah  lagi  dengan  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1986  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara.  Adapun  yang  dimaksud  dengan pengertian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  1 angka  10  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  adalah  sengketa  yang  timbul dalam  bidang  tata  usaha  negara  antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan  pengertian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  diatas,  maka  dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat, dan badan  atau pejabat Tata Usaha  Negara  sebagai  tergugat.  Sedangkan  yang  menjadi  obyek  gugatan  adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) . Selanjutnya menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditentukan bahwa : “orang  maupun  badan  hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannya dirugikan  atas  dikeluarkannya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  oleh  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  secara  tertulis kepada  Pengadilan  yang  berwenang  yang  berisi  tuntutan  agar  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,  dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”.
Adapun  alasan-alasan  yang  dapat  digunakan  dalam  mengajukan  gugatan berdasarkan  ketentuan  Pasal  53  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004 adalah:
1. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  asas- asas umum pemerintahan yang baik.
Berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  53  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2014,  dapat  diketahui  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha Negara  akan  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,  apabila  Keputusan  Tata  Usaha Negara  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## METODE PENELITIAN
Metode  adalah  suatu  sarana  pokok  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  oleh  karena  suatu  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkap  kebenaran secara  sistematis,  metodelogi  dan  konsisten  dengan  mengadakan  analisis. 2 Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  normatif.  Penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 3 Sementara itu menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip- prinsip    hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab  permasalahan hukum  yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. 4
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  kasus.  Pendekatan  kasus dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan  isu  yang  dihadapi  yang  telah  menjadi  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Yang  menjadi  kajian  pokok  di  dalam pendekatan  kasus  adalah ratio  decidendi atau reasoning yaitu  pertimbangan pengadilan  untuk  sampai  pada  suatu  putusan.  Baik  untuk  keperluan  praktik maupun  untuk  kajian  akademis, ratio  decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. 5
Pengumpulan  bahan  hukum  primer  dilakukan  dengan  menginventarisir bahan  hukum  primer  seperti  peraturan  perundang-undangan,  putusan  hakim  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta,  dan  yurisprudensi  yang  relevan,  serta peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  terkait  dengan  obyek  penelitian Dalam  penelitian  ini  metode  analisis  data  yang  digunakan  analisis  secara deskriptif-kualitatif,  yaitu  pembahasan  secara  sistematis  dengan  menggambakan, menjabarkan, menginterpretasikan norma atau kaidah hukum dan doktrin hukum yang ada kaitan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 1.
3 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013,), hal. 34.
4 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Peneliti Hukum , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.35.
5 Ibid, hlm.94.
Salah  satu  kasus  sengketa  tata  usaha  negara,  mengenai  pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan peraturan penundang- undangan  dan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  terdapat  dalam  Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  Nomor  :  56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Para  pihak  dalam  perkara  tersebut  adalah  Dewan  Pimpinan  Nasional  Partai Keadilan  dan  Persatuan  Indonesia  (DPN  PKPI)  sebagai  Penggugat,  melawan Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  sebagai  tergugat,  sedangkan  yang menjadi  Obyek  Gugatan  dalam  perkara  tersebut  yaitu  Surat  Keputusan  Komisi Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal  17  Pebruari  2018  tentang  Penetapan  partai  politik  peserta  pemilihan umum  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  Tahun  2019 sepanjang  pada  diktum  kedua  huruf  b  yang  pada  pokoknya  menetapkan  Partai Keadilan  dan  Persatuan  Indonesia  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  peserta pemilihan  umum  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek Sengketa).
Bahwa  untuk  mempertimbangkan  apakah  Surat  Keputusan  obyek  sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan pada  aspek  pengujian  dari  segi  hukum  ( rechtmatigeheid )  khususnya  Hukum Administrasi Negara/Tata Usaha Negara Pemilu yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan  yang  meliputi  aspek  kewenangan  ( bevoegdheid ),  substansi dan  prosedural  serta  pengujian  dari  aspek  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik.
Bahwa  dalam  mempertimbangkan  obyek  sengketa  a  quo  dengan  peraturan perundang-undangan,  majelis  hakim  berpedoman  pada  asas  yang  berlaku  dalam pengujian  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yaitu asas  ex  tunc yaitu  terhadap putusan Tata Usaha Negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat putusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan.
Terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan tergugat yaitu apakah tergugat  berwenang  menerbitkan  objek  atau  tidak,  majelis  hakim  berpendapat bahwa kewenangan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi  materi  ( bevoegdheid  rational  materiale )  dan  tempat  ( bevoegheid  ratione loci ).  Dan  dalam  hal  ini  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  baik  dari  segi  materi ( bevoegdheid  rational  materiale )  dan  tempat  ( bevoegheid  ratione  loci )  tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo. Untuk terhadap penilaian prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa
a  quo,  majelis  hakim  terlebih  dahulu  akan  menilai  dari  segi  prosedur  secara kumulatif  yaitu prosedur penerbitan objek sengketa dengan mencermati gugatan, jawaban bukti surat atau tulisan, bukti/keterangan saksi dan bukti/keterangan ahli serta  alat  bukti  lain  berupa  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  yang terungkap dalam persidangan.
Bahwa terhadap seluruh fakta hukum, majelis hakim akan menguji dari segi yuridis ( rechtmatigeheid ) karena setiap  tindakan pejabat  tata usaha
negara/tergugat  harus  berdasarkan  asas  legalitas  atau  asas rechmatigheid  van bestur yaitu  setiap  tindakan  pemerintah  atau  pejabat  tata  usaha  negara  harus berdasarkan  atas  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Berdasarkan pertimbangan hukum, majelis hakim berpendapat bahwa patut secara  hukum  menyatakan  terdapat  tahapan/prosedur  yang  tidak  dilakukan  atau tidak  sempurna  dilakukan  oleh  tergugat  dalam  penerbitan  surat  keputusan  objek sengketa  sepajang  pada  diktum  kedua  huruf  b  yang  pada  pokoknya  menetapkan Partai  Keadilan  dan  Persatuan  Indonesia  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  peserta pemilihan  umum  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  Tahun 2019, sehingga penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo cacat yuridis dari segi prosedural.
Bahwa  karena  penerbitan  objek  sengketa  a  quo  dari  aspek  prosedur  telah dinyatakan  cacat  yuridis,  maka  terhadap  aspek  substansi  objek  sengketa  majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi. Berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas  ( vrije  bewijs )  yang  terbatas  sebagaimana  yang  terkandung  didalam ketentuan pasal 100 dan pasal 107 undang-undangan peradilan tata usaha negara yang  menggarisbawahi  bahwa  hakim  bebas  menentukan  apa  yang  harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian bukti jo. Pasal  11  Peratura  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2017 tentang Tata  Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum  di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menggarisbawahi bahwa majelis hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2  (dua)  alat  bukti  berdasarkan  keyakinan  hakim,  maka  dalam  pemeriksaan  dan mengadili  sengketa  ini,  majelis  hakim  mempelajari  dan  memberikan  penilaian hukum  terhadap  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak,  namun  untuk mempertimbangkan dalil-dalil dari para pihak, majelis hakim hanya menggunakan alat-alat  bukti  yang  paling  relevan  dan  paling  tepat  dengan  sengketa  ini, sedangkan  terhadap  alat-alat  bukti  selain  dan  selebihnya  tetap  dilampirkan  dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  tingkat  pertama  telah menjatuhkan putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT” sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan  batal  Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  Nomor  58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018,  tanggal  17  Pebruari 2018  tentang  Penetapan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  Tahun  2019  sepanjang pada  diktum  kedua  huruf  b  yang  pada  pokoknya  menetapkan  Partai Keadilan  dan  Persatuan  Indonesia  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  peserta pemilihan  umum  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
3. Memerintahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Surat  Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018,  tanggal  17  Pebruari  2018  tentang  Penetapan  partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota  Tahun  2019  sepanjang  pada  diktum  kedua  huruf  b  yang pada  pokoknya  menetapkan  Partai  Keadilan  dan  Persatuan  Indonesia  tidak memenuhi  syarat  sebagai  peserta  pemilihan  umum  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4. Memerintahkan  Tergugat  untuk  menerbitkan  Surat  Keputusan  tentang penetapan  Penggugat  cq.  Partai  Keadilan  dan  Persatuan  Indonesia  sebagai partai  politik  peserta  pemilihan  umum  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
5. Menghukum  tergugat  untuk  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
Secara  normatif  dan  doktrinal,  untuk  menentukan  keabsahan  suatu
Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  Majelis  Hakim  seharusnya  mempertimbangkan dari  berbagai  aspek  yaitu Aspek  Prosedural, Aspek  Substansi, Aspek  Wewenang serta  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  baik,  sehingga  putusan  yang dihasilkan dapat mengungkap kebenaran materiil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  yang  mengadili sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  tingkat  pertama,  telah  menjalankan kewenangannya  mengadili  perkara  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  tingkat pertama  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-  Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan Undang-  Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Tata  cara  penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan umum  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  perubahan  atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017,  tentang Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Tahun  2019, dan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai  Politik  peserta  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.
.

## PENUTUP
Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta,  dalam  membuat pertimbangan hukum masih kurang memperhatian dari aspek teknis dalam proses Pendaftaran,  Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai  Politik  peserta  Pemilihan  Umum sehingga  pertimbangan  hukum  yang  disusun  masih  kurang  cermat  dalam memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
Dalam  merumuskan  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata Usaha Negara Jakarta agar lebih cermat menggunakan peristilahan pemilu dalam peraturan  perundang-undangan.  Kedepan  Mahkamah  Agung  sebaiknya  lebih meningkatkan kualitas pemehaman terhadap aspek-aspek dan hukum kepemiluan kepada  para  hakim  yang  duduk  di  majelis  yang  memeriksa  sengketa  proses pemilihan umum sehingga kualitas putusan hakim akan lebih dapat ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Suko  Wiyono.  2007, Kekuasaan  Kehakiman    Pasca  Perubahan  UUD  1945, Malang: Penerbit UM Press. Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta:  Penerbit UI- Pres.
Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tetang  penyelenggaraan  negara  yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 56 /  G  / SPPU  / 2018 /
PTUN-JKT.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2017  tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran, Verifikasi,  dan  Penetapan  Partai  Politik  peserta  Pemilihan  Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
Peraturan  Badan  Pengawasan  Pemilu  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/Td.TUN/III/1992.