## Devolusi Pengelolaan Hutan di Indonesia: Perbandingan Indonesia dan Philipina
Devolution of Forest Management in Indonesia: Comparison between Indonesia and Philipina
Didik  Suharjito*
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

## Pendahuluan
Pembahasan  tentang  desentralisasi  dan  devolusi pengelolaan sumber daya hutan menarik perhatian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah bahwa berdasarkan berbagai hasil penelitian, common property regimes (CPR) atau  sumber  daya  yan g  dikelola  secar a  komun al menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pada sumber daya yang  dikelola  oleh  pemerintah.    Hal  ini  terjadi  karena masyarakat  memiliki  pengetahuan,  lebih  dekat  untuk melakukan monitoring, dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya hutan.  Alasan kedua adalah bahwa melalui  devolusi  pemerintah  dapat  berbagi  pembiayaan pengelolaan hutan sehingga beban pemerintah dapat lebih ringan.    Alasan  ketiga  adalah  adanya  dorongan  dari lembaga-lembaga donor internasional (Pulhin & Inoue 2008; Fisher 2000).
Selain alasan tersebut, terdapat kondisi umum yang mendorong gagasan peningkatan peran masyarakat lokal, yakni problem krisis lingkungan hidup dan kemiskinan, keduanya saling berkaitan.  Mengacu pada perspektif social
ecology , problem kerusakan hutan merupakan akibat dari dominasi manusia atas alam ( the domination of nature by humans ), tetapi akarnya ada pada dominasi manusia atas manusia ( the domination of humans by humans ).  Dominasi manusia atas alam merupakan turunan dari dominasi manusia atas manusia (Rowlands 2000).  Perspektif social ecology menawarkan strategic priority thesis , yakni pembebasan manusia dari penindasan oleh manusia lain didahulukan. Konsep  pembangunan  partisipatif  merupakan  upaya pengakuan  dan  penghormatan  atas  kesetaraan  sosial, pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal, dan keadilan sosial.  Implementasi  dari  konsep  itu  diharapkan  dapat menghasilkan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan lebih makmur dengan kondisi lingkungan hidup yang lebih   asr i  dan   nyaman   sepan jan g  masa.    Konsep desentralisasi dan devolusi berkaitan erat dengan konsep partisipasi.  Dengan kata lain, problem krisis lingkungan hidup dan kemiskinan dapat dipecahkan melalui perwujudan status dan peran masyarakat lokal dalam  pembangunan, termasuk pembangunan kehutanan (Suharjito 2008).

## Abstract
Devolution of forest resource management  can be suggested to create the everlasting  forest, give more equity to society and be more efficient. The aim of this writing is to analyse (1) the devolution of forest resource management in Indonesia, especially society forest by examining the actor dimention involved in  role transfer and right dimention and responsibilities which are devoluted; (2) the realization of policy implementation of forest resource devolution at field level;  (3)  the implication of devolution to forest resource conservation and social equity at the community level; and (4) doing comparison effort between Indonesia and Philipina to take a lesson from Philipine experience. Based on  government policy noted in government rules, the actor who gets role transfer to manage forest resource through society forest is family, whereas a group or cooperation can play role as a place to unite the families power. The right of society forest which is given for along thirty five years and it can be extended, gives a quite long security to right owner.  But then the realization of the society forest policy is still very small, it has not covered more than 400 hectares of state forest area. The implication from this program to forest resource conservation has not been significant, even it looks inversely that society forest pushses degradation and deforestration.  It happens because the forest areas which are made to be society forest are the forest areas which were farmed out by society for agriculture or plantation in the early time when the national situation were in monetery, economical, and political crisis.  The development of forest management  devolution   through CBFM in  Philipine is  more  progressive than  society forest  in Indonesia. CBFM in Philipine has reached almost 6 million hectares or 20% from total of state forest area.  The role of president, authorities  in DENR  area,  and  local  government such  as    regency  and provincy  is  very important  to realize  the devolution of forest resource management to society through CBFM.
Keywords: devolution, CBFM, DENR area, forest management *Penulis untuk korespondensi, e-mail: dsuharjito@gmail.com
JMHT  Vol.  XV,  (3):  123–130,  Desember  2009

## Pemikiran  Konseptual
Fisher  (2000)  menjelaskan  bahwa  masih  terdapat perdebatan  tentang  relevansi  dan  kebutuhan  devolusi. Sebagian berpendapat bahwa devolusi pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat lokal bukan hanya menarik dan menggairahkan, tetapi memang perlu bahkan menjadi keharusan.  Sebagian yang lain berpendapat bahwa devolusi sama sekali tidak dianjurkan dan tidak dikehendaki.  Mereka yan g  men dukung  devolusi  berar gumen tasi  bahwa pen gelolaan  h utan  konven sional  (oleh  departemen kehutanan) tidak bekerja dengan baik bahkan telah gagal, yang ditunjukkan oleh tingkat deforestasi  dan degradasi hutan.  Devolusi diharapkan memberikan pengelolaan hutan yang lebih efektif, lebih memberikan keadilan ( equity ) kepada masyarakat.
Tujuan penulisan pemikiran konseptual ini adalah untuk menganalisis devolusi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, khususnya hutan kemasyarakatan (HKm) dengan mencermati  dimensi  aktor  yang  terlibat  dalam  transfer kewenangan dan dimensi hak ( rights ) dan tanggung jawab ( responsibilities )  yang  didevolusikan   ber dasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.  Tujuan kedua  adalah  menganalisis  realisasi  kebijakan  devolusi sumber daya hutan pada tingkat implementasi di lapangan. Tujuan  ketiga  adalah  untuk  mencermati  implikasi  dari devolusi  terhadap  kelestarian  sumber  daya  hutan  dan keadilan  sosial  pada  tingkat  masyarakat  (komunitas). Sedangkan  tujuan  keempat  adalah  untuk  melakukan perbandingan  antara  Indonesia  dan  Philipina  sehingga dapat menarik pelajaran dari Philipina yang mungkin dapat berguna bagi langkah-langkah Indonesia ke depan.

## Kerangka  Analisis
Devolusi didefinisikan sebagai pelimpahan kekuasaan ( power ) dari (pemerintah) pusat kepada unit kerja yang lebih r en dah .  In i  ber beda  den gan   desen tralisasi  yan g didefinisikan sebagai pelimpahan fungsi-fungsi administratif dari (pemerintah) pusat kepada unit kerja yang lebih rendah (pemerintah provinsi dan atau kabupaten,  bahkan desa), yang tidak perlu melibatkan perubahan lokus pengambilan keputusan atau melimpahkan kekuasaan (Fisher 1999,  2000). Fisher (1999, 2000) membedakan tipe pelimpahan fungsi dan atau kekuasaan, yaitu: (1) pelimpahan dari birokrasi pusat kepada birokrasi provinsi atau kabupaten; (2) pelimpahan dari  birokrasi  pusat  kepada  struktur  politik  lokal  atau pemerintah lokal (pemerintah desa); (3) pelimpahan kepada masyarakat lokal  atau para pengguna sumber daya alam (hutan).    Tipe  pertama  dinilainya  hanya  sebagai  wujud desentralisasi, sedangkan tipe kedua dan ketiga dinilainya sebagai  wujud  desentralisasi  dan  devolusi.  Devolusi memberikan kekuasaan kepada unit kerja yang lebih rendah untuk merencanakan tujuan, mengambil keputusan secara independen, bahkan melakukan tindakan di luar apa yang sudah  dirancang  oleh  pemerintah  pusat,  bukan  hanya melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang oleh pusat.
Beberapa pertanyaan yang sering didiskusikan adalah: (1) mengapa kebijakan dan retorika pemerintah memberi perhatian  pada  desentralisasi  dan  devolusi;  (2)  apakah pemerintah lebih berkehendak untuk hanya mendevolusikan tanggung  jawab;  (3)  apakah  pemerintah  lebih  mencoba untuk  mempertahankan  pengendalian  atas  sumber  daya yang bernilai dengan memotong biaya-biaya pengelolaan; atau (4) pemerintah (Departemen Kehutanan dan atau Dinas Kehutanan) tidak percaya kepada masyarakat lokal untuk mengambil keputusan dengan benar; dan (5) sejauh mana tujuan ( objectives ) pengelolaan hutan dapat dinegosiasikan. Fisher (2000) menjelaskan, mereka yang menentang devolusi  berar gumen tasi  bah wa  masyar akat  tidak mempunyai kemampuan ( ability ) untuk mengelola hutan. Intervensi pasar yang mendorong komersialisasi pertanian dan  kehutanan  dianggap  akan  menguatkan  orientasi eksploitasi sumber daya hutan.  Menurut Fisher (2000), yang menyebabkan  mereka  berkeberatan  terhadap  devolusi pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat adalah ketidakpahaman mereka tentang forestland tenure , yakni mereka menganggap bahwa devolusi berarti menyerahkan sepenuhnya pengendalian ( control ) atas sumber daya hutan kepada  masyarakat,  sehingga  departemen  kehutanan kehilangan peran pengendalian.  Padahal pemerintah tetap memiliki  kewenangan  (menurut  peraturan  perundang- undangan) untuk menjaga pemenuhan fungsi-fungsi publik dari sumber daya hutan, bahkan terhadap hutan-hutan milik, termasuk contoh-contoh di Amerika Serikat, Jerman, dan New  Zealand.    Bahkan  dengan  devolusi,  pekerjaan adminitratif departemen kehutanan dan dinas kehutanan lebih ringan, sehingga lebih dapat mencurahkan waktunya untuk memberikan bimbingan teknis kehutanan.  Sementara itu,  intervensi  pasar  dan  komersialisasi  pertanian  dan kehutanan  tidak  dapat  dihindarkan,  dan  tidak  perlu mencegah  masyarakat  lokal memasuki  pasar.    Mungkin dengan memasuki pasar, masyarakat akan didorong untuk memilih kegiatan ekonomi non-kehutanan ( non-farm ) yang lebih produktif atau terdorong untuk mengelola sumber daya hutan  secara  produktif  dan  lestari dengan  pengetahuan- pengetahuan barunya.
Dengan mengacu pada definisi devolusi sebagaimana diuraikan di atas, maka program-program kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tidak semuanya termasuk devolusi pengelolaan sumber daya hutan negara.  Di Jawa, Perum Perhutani mengembangkan intensifikasi tumpangsari pada tahun 1972, magersaren gaya baru pada awal tahun 1980- an, Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1984, Perhutanan Sosial (PS) sejak tahun 1986, PMDH terpadu pada tahun 1993, dan sejak awal tahun 2000-an dikembangkan  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat (PHBM).  Di luar Jawa, perusahaan HPH-HTI (termasuk BUMN PT. Inhutani) menyelenggarakan HPH Bina Desa pada akhir tahun 1980-an, PMDH sejak pertengahan tahun 1990-an, program kemitraan antara perusahaan swasta dan
JMHT  Vol.  XV,  (3):  123–130,  Desember  2009
masyarakat, serta Community Development (CD).  Program- program  tersebut  tidak  termasuk  kategori  devolusi pengelolaan sumber daya hutan negara.
Devolusi  pengelolaan  sumber  daya  hutan  negara terwujud pada hutan kemasyarakat (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), dan hutan desa (HD).  Dari ketiga wujud devolusi pengelolaan sumber daya hutan negara tersebut hanya HKm yang sudah ada realisasi di lapangan.  Program HTR  baru  pada  tahap  pencadangan  areal  di  beberapa provinsi,  sedangkan  HD  masih  pada  tahap  pembahasan pedoman-pedoman, meskipun ada penetapan HD sebagai hasil  pengalihan  dari  program  HKm.    Bentuk  devolusi sumber daya hutan lainnya yang masih dalam pembahasan dan belum ditetapkan PP-nya adalah hutan adat (HA).  Oleh karena itu, tulisan ini hanya membahas HKm.
Fisher (1999, 2000), Edmunds et al . (2003), Ribot dan Peluso (2003), dan Ostrom dan Schlager (1996) diacu dalam kerangka analisis terhadap devolusi pengelolaan sumber daya  h utan  di  Indonesia.    Edmun ds et  al. (2003) mengkategorikan tipe pelimpahan fungsi dan kekuasaan yang disebutkan oleh Fisher (1999, 2000) sebagai dimensi aktor yang terlibat dalam transfer kewenangan.  Dua dimensi lainnya adalah seperangkat hak ( rights ) dan tanggung jawab ( responsibilities )  yan g  didevolusikan  dan   dimen si hubungan  dengan  praktek  manajemen  lokal  dan  proses pengambilan  keputusan  yang  sudah  ada  pada  penerima devolusi.    Tulisan  ini  akan  menganalisis  devolusi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, khususnya HKm  dengan  mencermati  dimensi  pertama  dan  kedua tersebut,  dan  implikasi  dari  desentralisasi  dan  devolusi terhadap kelestarian sumber daya hutan dan keadilan sosial pada tingkat masyarakat lokal (komunitas).
Analisis terhadap dimensi kedua, hak dan tanggung jawab, dilakukan dengan bantuan rumusan konsep hak dan akses dari Ostrom dan Schlager (1996) dan Ribot dan Peluso (2003).  Ostrom dan Schlager (1996) merumuskan bahwa “ rights  refer  to  particular  actions  that  are  authorized ”. Sedangkan akses didefinisikan sebagai “ the right to enter a  defined  physical  area  and  enjoy  non-subtractive benefits ”.  Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai    “ the  ability  to  derive  benefits  from  things ”. Konsep akses dari Ostrom dan Schlager (1996) menekankan pada hak seseorang, yakni hak yang terbatas pada memasuki wilayah dengan batas-batas fisik dan memperoleh manfaat dari wilayah itu tanpa mengambil barang-barang/material dari  padanya.    Manfaat  yang  tergolong non-subtractive antara lain menikmati udara sejuk-segar, pemandangan yang indah, suara kicauan burung atau fauna lainnya, atau suara indah gesekan dedaunan.
Ribot  dan  Peluso  (2003)  menekankan  akses  untuk menunjuk pada kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat  dari  sesuatu.    Sesuatu  itu  dapat  berupa  barang (lahan, hasil hutan), orang (tenaga kerja), institusi, maupun simbol.    Kemampuan  itu  terkait  dengan  kekuatan  atau kekuasaan ( power ).   Kekuatan atau kekuasaan ini dapat
dalam bentuk (salah satu atau kombinasi) material (kekayaan harta atau senjata), budaya (kehormatan, kewibawaan), atau status sosial (jabatan).  Konsep akses ini dapat membantu kita,  demikian  menurut  Ribot  dan  Peluso  (2003),  untuk memahami beberapa orang atau institusi dapat memperoleh manfaat dari suatu sumber daya, baik ia memiliki hak atau tidak.
Disamping  dianalisis  menurut  dimensi-dimensinya, devolusi  pengelolaan  sumber  daya  hutan  negara  juga dian alisis  den gan   metode  per ban din gan ,  yakn i membandingkan  kebijakan  dan  implementasi  devolusi pengelolaan sumber daya hutan negara di Indonesia dan Philipina.  Philipina dipilih terutama karena sistem politik dan eksistensi sektor swasta kehutanan yang relatif sama, proses  devolusi  pengelolaan  sumber  daya  hutan  negara khusus  melalui  pr ogram Community  Based  Forest Management yang  sudah  relatif  sama  lamanya  seperti Indonesia.
Kebijakan Pemerintah tentang H utan

## Kemasyarakatan
Desentralisasi di bidang kehutanan diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 41/1999 Pasal 66.  Dalam Pasal 66  ter sebut  din yatakan  bah wa  pemer intah   (pusat) menyerahkan  sebagian  kewenangan  kepada  pemerintah daer ah   ber tujuan   un tuk  men in gkatkan   efektivitas pengurusan hutan. Kewenangan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  Berdasarkan lampiran PP No. 38/2007, pelimpahan  kewenangan  di  bidang  kehutanan  dapat dikategorikan  sebagai  desentralisasi,  bukan  devolusi. Pelimpahan kewenangannya dari pemerintah pusat hanya sampai pemerintah kabupaten.  Pemerintahan desa akan memperoleh  tugas-tugas  tertentu  yang  diperlukan. Pelimpahan  kewenangan  tersebut  juga  tidak  menyebut secara tegas, jelas, dan khusus tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam wujud hutan kemasyarakatan (HKm).
Dalam UU No. 41/1999 tidak dijelaskan lebih detail bagaimana peran masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang alokasi dan pengelolaan hutan.  Masyarakat hanya memperoleh hak dalam hal memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; menerima manfaat  hutan  (menikmati  kualitas  lingkungan  hidup, memanfaatkan hutan dan hasil hutan), mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan ;  dan   melakukan  pengawasan   ter h adap pelaksanaan  pembangunan  kehutanan  baik  langsung maupun tidak langsung, memperoleh kompensasi karena hilangnya  akses  (Pasal  68).  Sebaliknya,  masyarakat berkewajiban  untuk  ikut  serta  memelihara  dan  menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan (Pasal 69). Namun demikian pada pasal-pasal yang mengatur tentang
JMHT  Vol.  XV,  (3):  123–130,  Desember  2009
pemanfaatan  hutan  disebutkan  hak  masyarakat  lokal (perorangan  atau  berkelompok  atau  koperasi)  untuk memperoleh  izin  usaha,  izin  pemanfaatan,  dan  izin pemungutan hasil hutan.
Kebijakan devolusi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia disebutkan dalam PP No. 6/2007 dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakat (HKm), P.23/Menhut-II/2007 jo  P.5/Menhut-II/2008  tentang  Hutan  Tanaman  Rakyat (HTR), dan P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa (HD). Kawasan hutan yang dialokasikan untuk HKm adalah hutan alam produksi,  lindung, dan konservasi;  kawasan hutan yang dialokasikan untuk HTR adalah kawasan hutan alam produksi  yang  dikonversi  menjadi  hutan  tanaman;  dan kawasan hutan yang dialokasikan untuk HD adalah hutan produksi  dan  hutan  lindung.    HKm  dan  HTR  diberikan kepada  keluarga-keluarga  dan  dikelola  oleh  keluarga- keluarga meskipun dapat dikelola bersama dalam bentuk satuan kelompok atau koperasi.  Sedangkan HD dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. HKm, HTR,  dan  HD  membuka  peluang  lebih  besar  kepada masyarakat kampung/desa untuk akses pada dan memegang hak  pengelolaan  atas  sumber  daya  hutan  yang  dikuasai negara dengan suatu jaminan kepastian (secara hukum) yang lebih kuat.
Program HKm diintroduksikan sejak tahun 1986 dan mengalami beberapa kali perubahan pada aspek cakupan hak  yang  diberikan  kepada  masyarakat.    Pada  awalnya (tahun 1986 sampai akhir Pelita V tahun 1993/1994) program HKm  dilaksanakan  dalam  bentuk  kegiatan-kegiatan pen dukun g  r eboisasi,  pen gh ijauan ,  pen gendalian perladangan, dan  konservasi tanah  pada kawasan  hutan negara maupun lahan milik rumah tangga.  Program HKm awal ini tidak termasuk devolusi pengelolaan sumber daya hutan negara.  Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 622/1995, HKm menunjuk pada konsep yang baru, yakni pemberian hak kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan hasil hutan non-kayu pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung (jika mengacu pada  Ostrom dan Schlager 1996, hak ini disebut withdrawal ).  Konsep tahun  1995  ini  juga  belum  dapat  dikategorikan  sebagai devolusi pengelolaan sumber daya hutan.
Program  HKm  yang termasuk  devolusi pengelolaan sumber  daya  hutan  dimulai  ketika  SK  No.  677/1998 diberlakukan.  SK ini memberikan hak kepada masyarakat lokal  untuk  mengusahakan  hutan  pada  kawasan  hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan pelestarian alam pada zonasi tertentu untuk memperoleh manfaat hasil hutan non- kayu,  kayu,  dan  jasa  rekreasi  lingkungan.    Hak  untuk memperoleh manfaat hasil hutan tersebut bukan hanya untuk dikonsumsi  sendiri,  melainkan  juga  untuk  diusahakan artinya  memperoleh  keuntungan  yang  besar.    Hak  yang diperoleh masyarakat relatif aman dalam jangka panjang, forest tenure security -nya kuat, karena berlaku selama 35 tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang.
Kebijakan HKm berdasarkan SK Menhut No. 31/2001 memberikan hak  kepada masyarakat  desa hutan  dengan dimensi hak yang lebih kuat dibandingkan dengan kebijakan HKm  sebelumnya.    Berdasarkan  ketentuan  tersebut, masyarakat diberi  hak pengelolaan hutan  pada  kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi dengan asas-asas kelestarian fungsi ekosistem hutan, kesejahteraan masyarakat,  demokratis,  keadilan  sosial,  akuntabilitas publik, dan kepastian hukum.  Namun demikian dari aspek cakupan  ruang  kebijakan  ini  tidak  mencakup  kawasan pelestarian alam, dan tidak secara tegas menyebutkan jangka waktu berlaku hak sebagaimana pada SK No. 677/ 1998.
SK  Menhut  No.  31/2001  diperbaharui  dengan Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007.  Dalam Permenhut ini disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  HKm  dimaksudkan untuk  pengembangan  kapasitas  dan pemberian  akses terhadap  masyarakat  setempat  dalam mengelola  hutan secara  lestari.    Jangka  waktu  izin  35  tahun  dan  dapat diperpanjang  (tetapi  perpanjangan  ijin  HKm  tidak  jelas sampai berapa kali perpanjangan).  Dilihat dari dimensi aktor, devolusi  pengelolaan hutan  melalui HKm  melimpahkan kewen angan  (dan  kekuasaan)  sampai  pada  tingkat perorangan.  Meskipun terdapat kelompok atau koperasi, kekuasaan  atas  HKm  tetap  dipegang  oleh  perorangan meskipun ada hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau koperasi sebagai kolektivitas. Dilihat dari dimensi hak dan tanggung  jawab,  HKm  memberikan  hak  (meskipun dinyatakannya  sebagai  pemberian  akses)  kepada  dan meminta tanggung jawab dari perorangan warga masyarakat pemegang ijin HKm melalui kelompok atau koperasi.
Hak  yang  diperoleh  masyarakat  (perorangan  atau kelompok atau koperasi) melalui program HKm adalah (jika mengacu  pada  Ostrom  dan  Schlager  1996:  133)  hak mengelola ( management ) dan eksklusi ( exclusion ), bukan hanya  memungut  hasil  hutan,  apalagi  hanya  memasuki wilayah dengan batas-batas fisik dan memperoleh manfaat yang tergolong non-subtractive antara lain menikmati udara sejuk-segar,  pemandangan  yang  indah,  suara  kicauan burung  atau  fauna  lainnya  atau  gesekan  dedaunan. Meskipun demikian, hak masyarakat tersebut masih dibatasi oleh  kewajiban-kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat.

## Devolusi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  di Indonesia  dan  Philipina
Berbagai  negara-negara  berkembang  (Philipina, Vietnam, Thailand, Nepal, India, dan negara-negara Afrika) telah mencoba mengimplementasikan devolusi pengelolaan sumber daya hutan dengan beragam tingkat devolusi.  India mengimplementasikan Joint  Forest  Management (JFM) sejak tahun 1990.  Sampai tahun 2001, 27 dari 28 negara bagian telah mengimplementasikan JFM yang mencakup 14,25 juta ha (18% dari total kawasan hutan) yang melibatkan 62.890 organisasi desa (Sarin et al . 2003).
JMHT  Vol.  XV,  (3):  123–130,  Desember  2009
Vietnam  mulai  mengimplementasikan  devolusi pengelolaan sumber daya hutan pada tahun 1999 dengan mentransfer hutan dari pemerintah kepada masyarakat lokal sebanyak  15  desa.    Masyarakat  diberi  sertifikat  hak penggunaan lahan dan kontrak untuk melindungi hutan. Tetapi  program  devolusi  pengelolaan  hutan  di  Vietnam menghadapi masalah, misalnya mengenai distribusi lahan oleh pemerintah yang menghadapi sistem penguasaan lahan yang  sudah  berlaku  di  masyarakat,  sehingga  kelompok- kelompok keluarga miskin terpinggirkan dan tujuan dari devolusi tidak tercapai (Tran & Sikor 2006; Nguyen 2006) .
Beberapa negara yang tergolong maju (menurut ukuran- ukuran Bank Dunia, FAO) juga telah mengimplementasikan devolusi pengelolaan sumber daya hutan, misalnya Canada dengan model forest (Bull & Schwab 2005), British Columbia (dengan community forestry ), Colorado (dengan Ponderosa Pine Forest Partnership ), serta China (dengan household- based  forest  management , collective-based  forest management, dan shareholding systems) .  Program devolusi di China yang mentransfer pengelolaan hutan oleh kolektif kepada  rumah  tangga  ( household )  telah  mendorong pembangunan  hutan  yang  sukses.    Keluarga  petani membangun kolaborasi  atau  bagi  hasil dengan  keluarga petani  lain  di  dalam  desa,  antar  desa,  maupun  dengan perusahaan.  Pola-pola pengelolaan hutan yang terbentuk sangat beragam, antara lain household based management, collective management, self-initiated shareholding systems, dan ethnic minority management systems (Liu 2001; Liu & Edmunds  2003).
Contoh cerita sukses lainnya dapat diambil dari kasus Korea  Selatan.    Pada  tahun  1960-an,  tercatat  terdapat sebanyak 5,55 juta ha (56% dari total daratan) penutupan hutan di Korea Selatan.  Akan tetapi, growing stock hanya sebesar 60,4 juta m 3 atau 9 m 3 ha -1 .  Sebagian besar (75%) areal  hutan  dimiliki  oleh  individu/keluarga  ( private ownership ) dengan ukuran yang sangat sempit.  Kebijakan hutan diformulasikan oleh Forestry Administration bagian dari  Kementerian  Dalam  Negeri.  Implementasinya dilaksanakan   oleh   Bir o  Reforestasi  dar i Forestry Administration , tetapi hutan milik di bawah supervisi dan dukungan  Biro  Kehutanan  dan  Pertanian. Forestry association di  tiap  provinsi  dan  kabupaten  mendukung petani hutan milik.  Keberhasilan program reforestasi di Korea  terjadi  karena  dukungan  kebijakan  pemerintah, pembagian kerja dan kerjasama antar instansi pemerintah pada  tingkat  pusat,  dan  kerjasama  yang  baik  antara pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta  keluarga-keluarga (Fraser 2002).
Kita dapat belajar banyak dari pengalaman devolusi pengelolaan sumber daya hutan di berbagai negara tersebut. Secara khusus apa yang telah dilakukan di Indonesia di sini dibandingkan dengan di Philipina.  Seperti di Indonesia, pemerintah Philipina  juga  mengintroduksikan  program- program yang berorientasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan-kegiatan kehutanan seperti
reforestation , agroforestry , dan perlindungan hutan yang secara umum disebut p eople-oriented forestry .  Program- program  tersebut  tidak  termasuk  devolusi  pengelolaan sumber daya hutan negara kepada masyarakat lokal.
Philipina mengimplementasikan devolusi pengelolaan sumber daya hutan dalam beragam bentuk (Pulhin & Inoue 2008).  Pertama, program devolusi pengelolaan hutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal, the Integrated Social Forestry Program (ISFP).  Program ini dimulai pada tahun 1982 berdasarkan Presidential Letter of Instruction 1260.    ISFP  mengkonsolidasikan  tiga  program people- oriented forestry sebelumnya, yakni Family Approach to Reforestation (FAR), Forest  Occupancy  Management (FOM) Program, dan the Communal Tree Farming (CFP) Program yang  diselenggarakan  pada  1973–1979.  ISFP memberikan jaminan keamanan hak ( tenure security ) bagi warga yang menduduki hutan ( the forest occupants ) selama 25 tahun.  Pemberian tenure security memungkinkan para petan i  yan g  men duduki  kawasan   h utan   n egar a ( government-owned  forestlands )  dapat  bertani  dan menikmati hasilnya tanpa khawatir diusir, dan mendorong mereka  untuk  melakukan  perlindungan  dan  promosi pertanian dan agroforestry yang berkelanjutan  (Pulhin et al . 2007, Gibbs et al . 1990 ). Kedua, program devolusi yang memberikan  ruang  kelola  kawasan  lindung  ( protected areas ) kepada masyarakat lokal dengan jangka waktu 25 tah un .    Masyar akat  lokal  memper oleh   h ak  un tuk memanfaatkan non-timber forest products (NTFP) seperti rotan,  bambu.    Ketiga,  program  devolusi  “ Indigenous People’s Right Act (IPRA)”. Dari ketiga program tersebut hanya program ISFP khususnya FOM dan program kedua yang dapat ditemukan relatif padanannya di Indonesia, yaitu penetapan kawasan dengan tujuan khusus (KDTK) yang diberikan kepada petani-petani kebun damar mata-kucing (repong) di Lampung oleh Menteri Kehutanan Jamaludin. Program IPRA relatif sama dengan program HA di Indonesia yang belum diimplementasikan.  Program-program pemberian hak melalui FAR, FOM, CFP, IPRA maupun KDTK tersebut, jika  mengacu  kepada Ribot  dan  Peluso  (2003) ,  sebagai pengakuan terhadap kekuatan atau kekuasaan masyarakat merebut akses.
Keempat, program CBFM ( Community Based Forest Management ). CBFM dimulai sejak tahun 1995 berdasarkan Executive  Order 263  menggantikan people-oriented forestry . Melalui  program  ini  pemerintah  (Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan) mentransfer hak dan tanggung jawabnya kepada masyarakat lokal.  Masyarakat memperoleh akses (atas) dan manfaat (dari) sumber daya hutan melalui pemberian hak penguasaan atas lahan hutan kepada masyarakat selama 25 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun.  Masyarakat wajib melakukan rehabilitasi, proteksi, dan konservasi.  Dari 0 ha areal untuk CBFM pada tahun 1980-an dan kurang dari 1,0 juta hektar pada tahun 1995, saat ini telah mencakup lebih dari 5,97 juta hektar tersebar di 5.503 lokasi, dan mencakup 690.691 rumah tangga dan
JMHT  Vol.  XV,  (3):  123–130,  Desember  2009
ISSN:  2087-0469
2.877 organisasi rakyat ( people’s organisations ).  Dari total areal CBFM tersebut, 4,90 juta hektar di bawah beragam ben tuk  instrumen   pen guasaan  lah an   ( land  tenure instruments ),  yakni sekitar  2,50 juta  ha (51%)  di bawah CADC ( Certificate of Ancestral Domain Claim ) , 1,57 juta ha  (32%)  di  bawah  CBFMA  ( Community-Based  Forest Management Agreements ) , 0,63 juta ha (13%) di bawah CSC ( Certificate of Stewardship Contract ), dan sisanya 0,196 juta ha di bawah CFMA ( Community Forest Management Agreement ),  CFSA  ( Community  Forest  Stewardship Agreement ),  dan lainnya.  Peningkatan luas areal untuk CBFM diikuti oleh penurunan luas areal untuk perusahaan kehutanan skala besar (TLA) dari 10 juta hektar lebih yang dipegang oleh 422 perusahaan pada tahun 1973 menjadi 584.000 hektar yang dipegang oleh 15 perusahaan (Pulhin et al . 2007; Pulhin & Inoue, 2008 ).
Keempat  tipe  devolusi  ter sebut  diinisiasi  oleh pemerintah ( state-initiated devolution ).  Tujuan utama dari devolusi pengelolaan sumber daya hutan negara CBFM di Philipina adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki kesejahteraan  sosial  ekonomi,  keadilan  sosial,  dan pemerataan akses terhadap sumber daya hutan, mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan mempromosikan lingkungan yang  sehat  bagi  penduduk.    Implementasinya  belum memberikan  hasil  yang  memuaskan,  antara  lain  yaitu: masyarakat lokal masih terus merasakan kurang terjamin CBFM-nya, lebih dari 1.000 izin CBFM dibatalkan oleh pemerintah (DENR), CBFMAs telah meningkatkan kontrol pemer in tah  melalui  pembatasan  devolusi  menjadi pen yer ah an  tan ggun g  jawab  pemban gun an   dan perlindungan hutan kepada masyarakat lokal, k ualitas hutan belum membaik, masyarakat belum  merasa memperoleh peningkatan pendapatan, penerima program tidak tergolong keluarga  miskin,  sehingga  dampak  positifnya  pada pembangunan masyarakat belum terjadi (Pulhin et al . 2007). Disamping itu belum tersedia informasi apakah ada CBFM yang hanya di atas kertas dan tidak dilaksanakan di lapangan ( Pulhin & Inoue, 2008).
Namun   demikian ,  capaian   pr ogr am  devolusi pengelolaan sumber daya hutan negara di Philipina lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia.  Di Philipina, areal CBFM mencapai 20% dari total luas areal hutan negara. Peningkatan luas areal untuk CBFM diikuti oleh penurunan luas areal untuk perusahaan kehutanan skala besar. Timber license agreement (TLA) dari 10 juta ha lebih yang dipegang oleh  422  perusahaan  pemegang  TLA  pada  tahun  1973 menjadi 584.000 hektar yang dipegang oleh 15 perusahaan (Pulhin et  al .  2007).    Sedangkan  di  Indonesia  s ampai pertengahan tahun 2010 ini setelah hampir 15 tahun, program HKm  baru  direalisasikan  implementasinya  di  lapangan seluas  sekitar  400.000  hektar  yang  tersebar  di  NTB, Lampung,  D.I.  Yogyakarta,  Bali,  Bengkulu,  Sulawesi Tenggara, dan NTT.  Luas areal HKm tersebut sangat kecil dibandingkan dengan luas hutan produksi yang diusahakan oleh perusahaan skala besar (IUPHHK hutan alam dan hutan
tanaman) yang mencakup areal sekitar 35 juta ha.  Sebagian besar  terbatas  pada  pengakuan  atau  terpaksa  mengakui inisiatif-inisiatif  masyarakat  desa  hutan  yang  membuka hutan, jika mengacu kepada Ribot dan Peluso (2003) , sebagai pengakuan terhadap kekuatan atau kekuasaan masyarakat merebut akses. Wujud kegiatan HKm di  lapangan yang dilakukan oleh pemerintah (cq. Direktorat Jenderal RLPS) adalah  proyek  rehabilitasi  lahan,  program  GNRHL (GERHAN).  Dari aspek jaminan keamanan jangka panjang untuk memperoleh manfaat dari sumber daya hutan relatif sama antara program CBFM di Philipina (25 tahun dan dapat diperpanjang) dengan HKm di Indonesia (35 tahun dan dapat diperpanjang).
Pelajaran lain yang dapat dipetik dari pengembangan program CBFM di Philipina adalah komitmen, dedikasi, dan dorongan politik dari pemimpin negara (Presiden Corazon Aquino,  Fidel  Ramos,  dan  Gloria  Arroyo)  dalam  hal tanggapan   terhadap  masalah  lingkun gan ,  pr omosi pembangunan berkelanjutan, dan demokratisasi dalam akses dan  memperoleh  manfaat  dari  sumber  daya  hutan. Komitmen dan dorongan presiden dan Kongres (Senat dan anggota parlemen), tekanan dan advokasi masyarakat sipil, serta bantuan lembaga donor membuat Departemen Sumber Daya Alam  dan  Lingkungan  (DENR)  harus  melakukan langkah-langkah cepat dan akuntabel dalam mengalokasi sumber  daya  hutan  kepada  masyarakat  melalui  CBFM. Kongres Philipina membuat legislasi yang menjadi landasan bagi  devolusi  pengelolaan  hutan  dan  mendorong  peran pemerintah  lokal,  kabupaten,  dan  provinsi,  yaitu Local Government Code of 1991 , the 1992 National Integrated Protected Area System Act of 1992 , dan Indigenous People’s Right Act of 1997 .  Presiden Philipina, terutama Fidel Ramos, menjadikan CBFM sebagai strategi nasional untuk mencapai kehutanan yang lestari dan keadilan sosial (Pulhin & Inoue, 2008; Pulhin, et al. , 2007; Braganza, 1996). Pulhin dan Inoue (2008) memandang bahwa peran Sekretaris Departemen juga sangat penting dalam meloloskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.  Sebagai contoh, Victor Ramos diakui sebagai champion dalam menyetujui dan meloloskan izin- izin atau sertifikat CBFM, sedangkan Antonio Cerilles, Elisea Gozun ,  dan  Michael  Defensor   dianggap  ber peran menghambat program CBFM karena mereka membatalkan atau menunda perjanjian atau persetujuan CBFM.
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  akademisi- universitas, lembaga penelitian nasional dan internasional, dan lembaga  donor (the Ford  Foundation, DFID, dll) di Indonesia telah mendorong Departemen Kehutanan untuk mewujudkan  dan  mempercepat  perluasan  HKm,  tetapi ternyata masih lambat. Presiden Megawati Soekarno Putri pernah  mencanangkan Social  Forestry tetapi  belum ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan tertulis (misalnya keputusan  presiden  atau  instruksi  presiden)  yang  dapat mendorong  implementasi  devolusi  pengelolaan  hutan. Demikian pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menggelar Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
JMHT  Vol.  XV,  (3):  123–130,  Desember  2009
ISSN:  2087-0469
sebagai  salah  satu Triple  Track  Strategy  pro-poor , pro- job ,  dan pro-growth ,  tetapi  belum  secara  signifikan mendorong  implementasi  devolusi  pengelolaan  hutan. Peran pejabat sekretaris jenderal dan direktur jenderal di lingkungan Departemen Kehutanan sangat penting dalam mempercepat  implementasi  program  HKm.    Sementara pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) belum berperan aktif dalam pemperlancar dan memperkuat implementasi HKm.
Fisher  (1999,  2000)  mengemukakan  bahwa  dalam prakteknya  devolusi sumber  daya  hutan sangat  terbatas, meskipun desentralisasi dan devolusi telah menjadi tema utama kebijakan pemerintah. Kecenderungan dominan yang sudah terjadi adalah pertama, pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat lokal untuk melindungi sumber daya hutan, tetapi tanpa memberikan hak-hak dan manfaat kepada mereka untuk menggunakan sumber daya hutan  dan  memperoleh  manfaat  dari  padanya.    Kedua, pendekatan  desentralisasi  dan  devolusi  didasarkan  pada model standar, misalnya model kelompok/ koperasi yang seakan-akan  dapat  diterapkan  di  seluruh  kelompok masyarakat. Ketiga, petugas lapangan kehutanan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kehutanan (misalnya rehabilitasi hutan), tetapi mereka tidak mempunyai kewen angan   un tuk  membuat  kesepakatan   tentan g pen ggun aan   an ggar an   un tuk  kegiatan   ter sebut, kesepakatan-kesepakatan  yang  sudah  dibuat  bersama antara masyarakat dan petugas lapangan gagal dilaksanakan dan membuat masyarakat tidak percaya dan tidak bersedia mendukung kegiatan.  Ketiga kecenderungan itu membuat kegagalan  program/proyek.    Proyek  GNRHL/GERHAN cenderung seperti ini.

## Kesimpulan  dan  Rekomendasi
Dilihat dari dimensi aktor, hak dan tanggung jawab, devolusi pengelolaan sumber daya hutan melalui HKm di Indonesia dan CBFM di Philipina merupakan penyerahan sebagian  kewenangan,  hak  dan  tanggung  jawab  dari pemerintah  kepada  masyarakat.    Program  devolusi pengelolaan hutan di Philipina masih menghadapi persoalan. Kualitas hutan belum membaik, masyarakat belum merasa memperoleh peningkatan pendapatan, penerima program tidak tergolong keluarga miskin, sehingga dampak positifnya pada  pembangunan  masyarakat  belum  terjadi.    Namun demikian realisasi devolusi melalui CBFM telah mencapai hampir 6 juta ha atau 20% dari total areal hutan negara tersebar di 5.503 lokasi, dan mencakup 690.691 rumah tangga dan 2.877 organisasi rakyat.  Perkembangannya jauh lebih progresif dibandingkan  Indonesia.  Peran presiden, para pejabat  di  lingkungan  DENR,  dan    pemerintatah  lokal, kabupaten dan provinsi sangat penting dalam mewujudkan devolusi  pengelolaan  sumber daya  hutan  negara  kepada masyarakat melalui CBFM.
HKm yang sampai saat ini berjalan pada awalnya adalah kawasan hutan yang dibuka oleh masyarakat untuk kegiatan
pertanian, artinya masyarakat merebut akses atas sumber daya  hutan.    Karena  proses  awalnya  seperti  itu,  maka ketidakmerataan  manfaat  hutan  bagi  warga  masyarakat menjadi persoalan, konflik antar warga masyarakat muncul, akibatnya  dukungan  masyarakat  terhadap  keberhasilan HKm masih belum terwujud sepenuhnya.
Upaya mewujudkan pembangunan HKm yang berhasil merupakan tugas, peran dan tanggung jawab berbagai unit- unit kerja pemerintah pusat sampai daerah: badan planologi (beserta UPT-nya di daerah), ditjen bina perhutanan sosial (beserta UPT-nya), bina produksi kehutanan (berserta UPT- nya di  daerah), gubernur  dan dinas  kehutanan provinsi, bupati  dan  din as  keh utan an  kabupaten ,  dan  pusat penyuluhan  kehutanan  sampai  tenaga-tenaga  penyuluh kehutanan  tingkat  lapangan  yang  langsung  melakukan kegiatan fasilitasi  pemberdayaan masyarakat.    Kesiapan dinas  kehutanan  (kabupaten  dan  provinsi)  dalam  hal ketersediaan  jumlah  dan  kapasitas  personal,  kapasitas organisasi, dan sarana-prasarana dapat menjadi kendala pen tin g  ter h adap  kesuksesan   pemban gun an   HK. Kepentingan dan komitmen bersama, dan trust antar unsur pemerintah  sangat  penting  untuk  dibangun  secara  terus menerus.
Devolusi diharapkan memberikan pengelolaan hutan yang lebih efektif, lebih memberikan keadilan ( equity ) kepada masyarakat.    Dengan  devolusi,  pekerjaan  adminitratif departemen kehutanan dan dinas kehutanan lebih ringan, sehingga  lebih  dapat  mencurahkan  waktunya  untuk memberikan bimbingan teknis kehutanan di lapangan.
Peningkatan  kapasitas  masyarakat  terus  menerus ( continues improvement ) sangat diperlukan agar kolaborasi yang dibangun dapat berlangsung secara adil.  Masyarakat pedesaan  umumnya  dan  masyarakat  sekitar/pengelola hutan  khususnya  telah  bersinggungan,  berinteraksi, terpengaruh  oleh  arus  komersialisasi  (ekonomi  pasar). Masyarakat tidak dapat menghindari tantangan besar itu, mereka  harus  menyiapkan  diri  dengan  meningkatkan kapasitasnya.

## Daftar  Pustaka
Braganza GC.  1996. Philippine Community-Based Forest Management: Options for Sustainable Development. Di  dalam:  Parnwell  MJG,  Bryant  RL,  editor. Environmental Change in South-East Asia .  London and New York: Routledge. hlm 311–329.
Bull G, Schwab O.   2005. Communities and Forestry in Canada: a Review and Analysis of the Model Forest and Community Forest Programs.  Di dalam: Lee RG, Field DR, editor. Communities and Forests, Where People  Meet  the  Land .    Corvallis:  Oregon  State University Press.
Contreras AP.  2003.    Creating  Space  for  Local  Forest
Management: the case of the Philippines. Di dalam:
ISSN:  2087-0469
Edmunds  D,  Wollenberg  E,  editor. Local  Forest Management: The Impact  of Devolution Policies .
London: Earthscan Publications. hlm 127–149.
Fisher RJ, Durst PB, Enters T, Victor M. 2000.  Overview of themes and issues in devolution and decentralization of forest management in Asia and The Pacific. Di dalam:  En ter s  T,  Victor   M,  Durst  P,  editor.
Decentralization  and  Devolution  of  Forest Management in Asia and the Pacific .  RECOFTC
Report No. 18. Bangkok, Thailand.
Fisher RJ.  2000. Decentralization and devolution in forest management: A conceptual overview. Di dalam: Enters T, Victor M, Durst P, editor. Decentralization and
Devolution of Forest Management in Asia and the Pacific .  RECOFTC Report No. 18. Bangkok, Thailand.
Fisher RJ.  1999.  Devolution and Decentralization of Forest Management in Asia and the Pacific. Unasylva 50 (199):
Fraser AI.  2002. Making Forest Policy Work .  Dordrecht the Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Gibbs C, Payuan E, del Castillo R.  1990.  The growth of the
Philippine  social  forestry  program.  Di  dalam: Poffenberger M, editor. Keepers of the Forest .  USA: Kumarian Press. hlm 253–265.
Liu D.  2001. Tenure and management of non-state forests in   Ch in a  sin ce  1950:  A  h istor ical  r eview.
Environmental History 6(2):239–263.
Liu D, Edmunds D.  2003.  The promises and limitations of devolution and local forest management in China.
Di dalam: Edmunds D, Wollenberg E, editor. Local Forest  Management:  The  Impacts  of  Devolution
Policies .  London: Earthscan Publications.
Nguyen   TQ.  2006.    Forest  devolution  in  Vietnam:
Differentiation in benefits from forest among local households. Forest Policy and Economics 8:409 – 420.
Ostrom E, Schlager E.  1996.  The formation of property rights.  Di dalam: Hanna SS, Folke C, Maler KG, editor. Rights to Nature .  Washington DC: Island Press.
Pulhin JM, Inoue M.  2008.  Dynamics of devolution process in  the  management  of  the  Philippine  forests. International Journal of Social Forestry 1(1):1–26.
Pulhin JM,  Inoue M, Enters T.  2007.  Three decades of commun ity-based  forest  managemen t  in  th e Philippines: Emerging lessons for sustainable and equitable  forest  managemen t. International Forestry Review 9(4): 865–883.
Pulhin JM, Dressler WH.  2009. People, power, and timber:
The politics of community-based forest management. Journal of Environmental Management 91(1):206– 214.
Ribot JC. 1999.  Accountable representation and power in participatory  and  decentralized  environmental management. Unasylva 50(4):18–22.
Ribot JC, Peluso NL.  2003.  A Theory of Access.  The Rural Sociological Society.
Ribot JC. 2004. Waiting for Democracy: the Politics of Choice on Natural Resource Decentralization. WRI Report, World Resources Institute, Washington DC.
Ribot JC, Agrawal A, Larson AM.  2006. Recentralizing while decen tr alizin g:  How  n ation al  gover n men ts reappropriate forest resources. World Development 34:1864–1886.
Rowlan ds  M.    2000. The  Environmental  Crisis, Understanding the Value of Nature .  New York: St. Martin’s Press Inc.
Sarin M, Singh NM, Sundar N, Bhogal RK.  2003.  Devolution as a Threat to Democratic Decision-making in Forestry ? Findings from Three States in India.  Di dalam: Edmunds  D,  Wollenberg  E,  editor. Local  Forest Management: The Impact  of Devolution Policies .
London: Earthscan Publications
Suharjito D.  2008.  Pengembangan peran masyarakat dalam kerangka kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Makalah   disampaikan   dalam  “Semiloka Pemban gun an   Wilayah  Pen gelolaan   Hutan : Mendorong  Implementasi  Pengelolaan  Hutan  di Tingkat Tapak”; Bogor, 16–17  Juli 2008.
Tran NT, Sikor T.  2006.  From legal acts to actual powers:
Devolution  and  property  rights  in  the  central highlands of Vietnam. Forest Policy and Economics 8:397– 408.