## PENERAPAN AKAD IJARAHPADA PRODUK RAHNDI CABANG PEGADAIAN SYARIAH ISTIQLAL MANADO
Oleh :
Rosdalina Bukido (rosdalina21@iain-manado.ac.id) Faradila Hasan (faradilahasan6686@gmail.com)

## Abstract
Product  practices  in  Islamic  Financial  Institutions  (LKS)  have  so  far  attracted specialattention,  especially  on  the  application  of  the  contract.  The  fundamental differencesbetween  the  LKS  and  the  conventional  financial  institutions  are contracts/agreementsbefore  making  financial  transactions.  Many  conducted  research on the application ofthe LKS contracts. Some contracts madeby LKS on its products so  farhave  notcomplied  withthesharia provisions.  The  basic  rule  refers  to  thefatwa (religiousadvisory  opinions)  of  the  National  Sharia  Board  and  the  Council  of IndonesianUlema  (DSN-MUI).  One  of  them  is  DSN-MUI  fatwa  No.  25  of  2002 concerningrahn.  In  addition  to rahn,  this fatwa also  explains  rules  concerning  the contract  ofijara.  Pawnshopsthat  apply sharia principles  in  their  products haveintroducedrahnproducts  based  on  this  the fatwa.  Therefore,  systematic  research on the application ofthe ijara contract onrahn products is necessary.
Keywords: ijara , rahn, DSN-MUI, sharia pawhshop.

## Abstraksi
Penerapanproduk  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  sejauh  ini  mengundang banyak  perhatian  khusus,  perhatian  tersebut  lebih  condong  pada  penerapan  akad. Karena  perbedaan  mendasar  antara  LKS  dengan  lembaga  keuangan  konvensional adalah  pada  akad/perjanjian  sebelum  melakukan  transaksi  keuangan.  Sehingga, banyak  yang  melakukan  penelitian  pada  penerapan  akadnya.    Akad-akad  yang digunakan oleh LKS pada produk-produknya sejauh ini masih terdapat beberapa yang belum sesaui dengan ketentuan syariah.Aturan dasarnya mengacu pada fatwa Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia(DSN-MUI).  Salah  satunya fatwa  DSN- MUI Nomor  25  Tahun  2002 tentang Rahn, sekilas  pada  fatwa  tersebut  telah
menjelaskan  pula  mengenai  ketentuan  akad ijarah. Pegadaian  syariahyang menerapkan  produk-produk berprinsip  syariah,  telah  menerapkan  produk Rahn dengan  berpedoman  pada  fatwa  tersebut.  Sehingga,  membutuhkan  penelitian  yang mendalam mengenai penerapan akad ijarah pada produk Rahn.
Kata kunci: Penerapan, ijarah, rahn, Fatwa DSN-MUI, Pegadaian syariah.

## A. Pendahuluan
Pegadaian  syariah  merupakan  salah  satu  lembaga  keungan  syariah  di Indonesia  yang  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  muslim  kelas  menengah  ke bawah,  dalam  bentuk  pinjaman  uang  dengan  jaminan  berupa  barang  yang  berharga. Salah satu produk yang menjadi unggulan adalah produk Rahn.
Produk Rahn sendiri di dalamnya menggunakan akad ijarah dan akad Rahn itu sendiri. Kedua kad tersebut (ijarah dan Rahn) merupakan dua akad yang tidak dapat dipisahkan  antara  satu  dengan  lainnya  jika kita  melakukan  transaksi  gadai  di pegadaian syariah.
Di  Indonesia  sendiri  kebolehan  gadai  terdapat  pada  fatwa  DSN  Nomor  25 Tahun 2002. Keterkaitan produk Rahn juga dijelaskan pada poin (4)  yang berbuny : Besar  biaya    pemeliharaan  dan  penyimpanan Marhun tidak  boleh  ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
Mengenai fatwa DSN-MUI di atas, yang menjadi pertayaan apakah pegadaian syariah  sepenuhnya  melaksanakan  fatwa  tersebut?  Jika  dilaksanakan,  maka  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun (tarif ijarah)  walaupun  terjadi  perbedaan jumlah  pinjaman  akan  tetapi  jumlah  taksiran  serta  waktu  pinjaman  yang  sama  maka tarif ijarah-nya pun sama.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang bagaimana penerapan akad ijarah pada tarif jasa simpan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.

## 1. Konsep Rahn

## a. Pengertian Rahn
Perjanjian gadai dalam Islam disebut Rahn, yang berasal dari kata ﺎًﻨْھَر - َﻦَھَر - ُﻦَھْﺮُﯾ yang artinya menggadaikan atau menangguhkan. (Mahmud Yunus, 1972)
Menurut Zainuddin Ali, Rahn atau Gadai adalah menyandera sejumlah harta yang  diserahkan  sebagai  jaminan  secara  hak,  dan  dapat  diambil  kembali  sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. (Zainuddin Ali, 2008)

## b. Landasan Hukum Rahn
Hukum  gadai  adalah  sunnah  bagi yang  memberikan  utang  dan  mubah  bagi yang  berhutang.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  QS.  Al-Baqarah/2:  283  sebagai berikut:
                                                                 ...
Terjemahnya: Dan  jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan bermu'amalah  tidak  secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...( Departemen Agama RI, 1987)
Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan  Hadis yang diriwayatkan  oleh  Bukhori: ( Abi Abdillah Muhammad bin Isma”il Al Bukhori,
tt)
ﺎًﻣﺎَﻌَط  ﱢيِدﻮُﮭَﯾ  ْﻦِﻣ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ  ُلﻮُﺳَر ىَﺮَﺘْﺷا ِﺖَﻟ ﺎَﻗ ﺎَﮭْﻨَﻋ ُﷲ  َﻲِﺿَر َﺔَﺸِﺋ ﺎَﻋ  ْﻦَﻋ ُﮫَﻋْرِد ُﮫَﻨَھَرَو
) . يرﺎﺨﺒﻟا هاور
(
Artin ya: Dari Aisyah r.a. dia berkata “ Rasulullah saw membeli dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si Yahudi itu”. ( Achmad Sunarto, 1992)
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.
Pertama  :  Hukum
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.
Kedua :  Ketentuan Umum
1) Murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2) Marhun dan    manfaatnya  tetap  menjadi  milik Rahin.  Pada  prinsipnya, marhun tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh murtahin kecuali  seizin rahin,  dengan  tidak mengurangi  nilai marhun dan  pemanfaatannya  itu  sekedar  pengganti  biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3) Pemeliharaan dan  penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin,  sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4) Besar  biaya    pemeliharaan    dan  penyimpanan marhun tidak  boleh  ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Penjualan Marhun
(a)  Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuk  segera melunasi utangnya
(b)  Apabila rahin tetap  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.
(c)  Hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya  pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
(d)  Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik rahin dan  kekurangannya  menjadi kewajiban rahin.
Ketiga  :  Ketentuan Penutup
1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di  antara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan Arbitrase  Syari’ah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  25 Rahn Dewan  Syari'ah Nasional MUI melalui musyawarah.
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan  disempurnakan  sebagaimana mestinya.

## c. Rukun dan Syarat Rahn
1) Rukun Rahn (Gadai)
a) Orang  yang  melaksanakan  akad  yaitu  orang  yang  menggadaikan  barang  dan yang menerima gadai.
b) Barang akan digadaikan yang dijadikan borg (jaminan) dan barang/uang yang akan dipinjamkan.
c) Sighat/perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai.
2) Syarat Rahn (Gadai)
a) Kedua  belah  pihak  adalah  orang-orang  yang  sah  melakukan  tindakan  hukum seperti  dalam  jual-beli.  Sehingga  tidak  sah  akad  gadai  atau Rahn jika  yang melakukan adalah orang gila atau anak kecil (mahjur).
b) Barang yang dapat digadaikan adalah sesuatu yang segera dapat diterima atau dikuasai  oleh  penerima  gadai,  bukan  barang  yang  masih  dalam  penguasaan orang lain.
c) Memenuhi  ketentuan  administrasi  apabila  akad Rahn dilakukan  dengan pegadaian yang dikelola oleh pemerintah. (Moh. SaifullohAl Aziz S, tt)

## 2. Konsep Ijarah

## a. Pengertian Ijarah
Kata ijarah )
ةَرﺎَﺟِ ْﻻَا ( menurut bahasa artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. ( M. Ali Hasan, 2003) Menurut Syara’ ialah menyerahkan suatu barang berharga atau tempat kepada  orang  lain  untuk  diambil  manfaatnya  dan  penerima  manfaat  membayar sejumlah imbalan sebagai upah atas barang  atau tempat yang digunakan.  Contohnya menyewa rumah untuk di tempati (kontrak).( A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, 1999)
Menurut  Thamrin  Abdullah, Ijarah adalah  akad  pemindahan  hak  guna  atas barang  atau  jasa,  melalui  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. ( Thamrin Abdullah, 2014)

## b. Landasan Hukum Ijarah
Berdasarkan ketentuan hukum dari ijarah atau dasar-dasar hukum dan rujukan ijarah adalah  Al- Qur’an al -sunnah.  Dasar  hukum ijarah Allah  swt.  berfirman  dalam Q.S Al-Thalaaq/65: 6 sebagai berikut:
      ...                                      ...
Terjemahnya: ...maka  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)  mu  untukmu  maka berikan kepada mereka upahnya... ( Departemen Agama RI, 1987)
Ayat  di  atas  menjadi  dasar  hukum  adanya  sistem  sewa-menyewa  dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang  lain  untuk  menyusui  anaknya,  menurut  penulis  ayat  ini  akan  berlaku  umum terhadap segala bentuk sewa menyewa. (Mardani, 2012)
Sedangkan  dalam  Sunnah  Rasulullah  saw  dapat  ditemukan  dalam  ketentuan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:( Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yasid al- Qaswiniy, tt)
َلﺎَﻗ ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُ ﺎَﯿِﺿَرَﺮَﻤُﻋ  ِﻦﺑ ﷲ ِﺪْﺒَﻋ  ْﻦَﻋ : َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ  ُلﻮُﺳَر ) َﺮﯿِﺟَ ْﻷَا اﻮُﻄْﻋَأ ُﮫُﻗَﺮَﻋ  ﱠﻒِﺠَﯾ  ْنَأ َﻞْﺒَﻗ ُهَﺮْﺟَأ ( .) ﮫﺟﺎﻣ ﻦﺑا هاور (
Artinya: Dari Abdillah Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya” . (Moh. SaifullohAl Aziz S, tt)
Kaidah Fiqh
ﺎَﮭِﻤْﯾ ِﺮْﺤَﺗ ﻰَﻠَﻋ ٌﻞْﯿِﻟَد ﱠلُﺪَﯾ  ْنَأ ﱠﻻإ ُﺔَﺣ ﺎَﺑﻹا ِﺔَﻠَﻣ ﺎَﻌُﻤﻟا ﻲِﻓ ُﻞْﺻ َﻷا
Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.( H. A. Djazuli, 2006)
Fatwa    Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor:  09/DSN -MUI/IV/2000  Tentang Pembiayaan Ijarah
Pertama  : Rukun dan Syarat Ijarah:
1) Sighatijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2) Pihak-pihak  yang  berakad:  terdiri  atas  pemberi  sewa/pemberi  jasa  dan  penyewa atau pengguna jasa.
3) Obyek akad ijarah adalah :
a) Manfaat barang dan sewa; atau
b) Manfaat jasa dan upah.
Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:
1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
5) Manfaat  harus  dikenali  secara  spesifik  sedemikian  rupa  untuk  menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6) Spesifikasi  manfaat  harus  dinyatakan  dengan  jelas,  termasuk  jangka  waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7) Sewa atau upah  adalah sesuatu  yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada  LKS sebagai  pembayaran  manfaat.  Sesuatu  yang  dapat  dijadikan  harga  dalam  jual  beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
8) Pembayaran  sewa  atau  upah  boleh  berbentuk  jasa  (manfaat  lain)  dari  jenis  yang sama dengan obyek kontrak.
9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
c) Jika  barang  yang  disewa  rusak,  bukan  karena  pelanggaran  dari  penggunaan  yang dibolehkan,  juga  bukan  karena  kelalaian  pihak  penerima  manfaat  dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Keempat  :  Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan  di  antara  para  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## 3. Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn
Penerapan  akad ijarah dalam Rahn berikut  ini,  bisa  berubah  sesuai  dengan jenis barang maupun kebijakan pimpinan di PT. Pegadaian (Persero). Seperti, jangka waktu, kelipatan hari pada perhitungan, tarif jasa simpan (tarif ijarah) dan persentese yang dikalikan dengan taksiran. Sehingga, terjadi perbeadaan angka di setiap sumber yang dikutip oleh penulis.

## a. Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Barang Gadai
Biaya  sewa  tempat  penyimpanan  barang  gadai  syariah  didasarkan  kepada besarnya tarif jasa simpan. Hal dapat dijelasakan sebagai berikut:
1) Nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan.
2) Jangka waktu gadai syariah atau Rahn ditetapkan selama 90 hari.
3) Perhitungan  tarif  jasa  simpan  dimaksud,  yaitu  kelipatan  10  (lima)  hari sehingga satu hari di hitung 10 (lima) hari.
4) Tarif jasa simpan dihitung per 5 (hari).
Selain itu, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah:
1) Perhiasan, jika marhun ditebus sebagai barang jaminan, maka dikenakan tarif jasa  simpan  sebesar  Rp.  90  per  10  hari  masa  penyimpanan  untuk  setiap  kali kelipatan taksiran marhun emas.
2) Barang elektronik, barang rumah tangga dan semacamnya, diambil tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp. 95 per 10 hari (sepuluh) hari masa penyimpanan.
3) Kendaraan bermotor, diambil tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp. 100 per 10 (sepuluh) hari masa penyimpanan. (Zainuddin Ali, 2008)
4) Batas waktu biaya simpanan 4 bulan atau 120 hari, namun apabila sebelum 4 bulan,  misalnya  3  bulan  nasabah  sudah  mampu  mengembalikan  maka, pegadaian  syariah  dapat  mengambil  kebijakan  sisa  pembayaran  1  bulan  jika diwajibkan  selama  4  bulan  adalah  Rp.  400.000  maka  Rp.  100.000  sebagai bonus  bagi  nasabah.  Sehingga  yang  dibayarkan  nasabah  kepada  pegadaian syariah adalah Rp. 300.000. (Adrian Sutedi, 2001)
Tabel 1 Tarif Sewa Tempat Simpanan. (Zainuddin Ali, 2008)
Ijarah merupakan  biaya  gadai  yang  menjadi  hak  pihak  pemilik  dana,  dalam hal  ini  adalah  pihak  pegadaian  syariah.  Besarnya ijarah atau  tarif  jasa  simpan  di pegadaian syariah memiliki rumus sendiri dan dihitung setiap 10 hari, dengan rumus berikut:
Tabel 2 Rumus biaya ijarah.(Joko Salim, 2010)
b. Mekanisme Akad Ijarah
Akad ijarah merupakan  penggunaan  manfaat  atau  jasa  dengan  penggantian kompensasi,  yaitu  pemilik  jasa  yang  menyewakan  tempat  miliknya  kemudian
No. Jenis Simpanan Nilai Taksiran Tarif Sewa Tempat Simpanan 1. Emas dan Berlian Rp 10.000 Rp.  90/jangka  waktu/10 hari 2. Elektronik,  mesin Jahit  dan  peralatan rumah tangga. RP 10.000 Rp 95/jangka waktu/10 hari 3. Kendaraan
bermotor
Rp 10.000
Rp  100/jangka  waktu/10 hari
Ijarah = (Taksiran/10.000) x Tarif x (Jangka Waktu) / 10 hari.
dimanfaatkan  oleh  pengguna  jasa  yang  disebut mua’jjir ,  sedangkan  pengguna  jasa sewa  atau  nasabah  disebut musta’jir .  Suatu  tempat  atau  barang  yang  diambil manfaatnya  (tempat  penitipan)  disebut ma’jur dengan  kompensasi  atau  balas  jasa yang  disebut ajran atau ujrah.  Karena  itu,  nasabah  (rahin)  akan  memberikan  biaya jasa  atau fee (ujrah) kepada murtahin karena  nasabah (rahin) telah  menitipkan barangnnya untuk dijaga atau dirawat oleh murtahin.(Zainuddin Ali, 2008)
Gambar 1 Skema akad ijarah.
Keterangan:
1) Nasabah (rahin) datang  ke  kantor  pegadaian  syariah  (murtahin)  untuk  meminta fasilitas  pembiayaan  atau  meminjam  uang  yang  dibutuhkan  dengan  membawa marhun yang  tidak  dapat  dimanfaatkan  atau  dikelola  yang  akan  diserahkan kepada murtahin.
2) Murtahin melakukan  pemeriksaan  termasuk  menaksir  harga marhun yang diberikan rahin sebagai jaminan utangnnya.
3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad.
4) Setelah akad dilakukan,  maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih (pinjaman),  yang  diinginkan rahin dimana  jumlahnya  disesuaikan  dengan  nilai taksiran barang (di bawah nilai jaminan).
5) Sebagai  pengganti  biaya  administrasi  dan  biaya  perawatan,  maka  pada  saat melunasi marhun  bih maka rahin akan  memberikan  sejumlah  ongkos  kepada mustahin. (Zainuddin Ali, 2008)
c. Mekanisme Penetapan Biaya Tarif Jasa Simpan (Ijarah)

## 4. Ongkos (Fee)
Marhun bih 3. Pencairan
1. Akad Rahn
Murtahin
2. Utang dan Jasa Rahin
Marhun
Tarif jasa simpan (ijarah) mencakup biaya pemakaian space dan pemeliharaan barang  jaminan  (marhun).  Tarif  jasa  simpan  dibedakan  antara  jenis-jenis  barang jaminan (marhun) dengan ketentuan, yaitu:
1) Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang yang dijadikan jaminan (marhun).
2) Jangka  waktu  pinjaman  ditetapkan  120  hari,  yaitu  tarif  jasa  simpan  dengan kelipatan  10  hari  (1  hari  dihitung  10  hari),  dengan  rumus  sebagai berikut:(Zainuddin Ali, 2008)
Tabel 3 Tarif Jasa Simpan. Jenis Marhun Perhitungan Tarif Emas Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 85 x Janka Waktu/10 Elektronik  dan  Alat  Rumah Tangga Lainnya. Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 90 x Janka Waktu/10 Kendaraan  bermotor (mobil dan motor) Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 95 x Janka Waktu/10
Sebagai  simulasi,  misalkan  nasabah  memiliki  barang  jaminan  berupa  emas dengan  nilai  taksiran  Rp.  10.000.000,  maka marhun  bih maksimum  yang  dapat diperoleh  nasabah  tersebut  adalah  Rp.9.1800.000 (90%  x  taksiran).  Maka,  besarnya ijarah yang menjadi kewajiban nasabah per 10  hari adalah Rp. 10.000.000/10.000 x Rp 85 x 10/10 = Rp 85.000. Jika nasabah menggunakan marhun bih selama 25 hari, berhubung ijarah ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar ijarah adalah Rp.255.000  (Rp  85.000  x  3). Ijarah dibayarkan  pada  saat  nasabah  melunasi  atau memperpanjang marhun bih. (Andri Soemitra, 2009)
Berikut  merupakan  simulasi  perhitungan  jika  ingin  menggadaikan  emas batangan  seberat  25  gram.  Misalkan,  harga  taksiran  saat  ini  adalah  Rp.300.000  per gram. Dapat dirumuskan sebagai berikut:
Taksiran = 25 x 300.000 = Rp. 7.500.000 Dana Pinjaman = 90% x Taksiran = 90% x 7.500.000 = Rp. 6.750.000
Perhatikan  bahwa  kewajiban  atas  dana  pinjaman  yang  di  ambil  adalah  Rp. 60.000  per  10  hari.  Jika  nasabah  mengambil  jangka  waktu  10 bulan 1 jumlah  tersebut akan menjadi Rp. 180.000 per bulan untuk dana pinjaman sebesar Rp. 6.750.000. (Joko Salim, 2010).

## d. Jenis Gadai Akad Ijarah
Akad ijarah adalah  akad  yang  objeknya  merupakan  penukaran  manfaat  harta benda  pada  masa  tertentu,  yaitu  pemilikan  manfaat  dengan  imbalan,  sama  denga seseorang  menjual  manfaat  barang.  Dalam  akad  ini  ada  kebolehan  untuk menggunakan manfaat atau jasa degan suatu penggantian berupa kopensasi.
Dalam  akad ijarah,  penerima  gadai  dapat  menyewakan  tempat  penyimpanan barang (deposit  box) kepada  nasabahnya.  Barang  titipan  dapat  berupa  harta  benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat.
Pelaksanaan  akad ijarah dimaksud,  berarti  nasabah  (rahin)  memberikan fee kepada murtahin ketika masa kontrak berarkhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin.  Karena  itu,  untuk  menghindari  terjadinya  riba  dalam  transaksi ijarah maka  pengenaan  biaya  jasa  brang  simpan  nasabah  harus  memenuhi  persyaratan, yaitu:(Zainuddin Ali, 2008)
1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
2) Sifatnya  harus  nyata,  jelas  dan  pasti,  serta  terbatas  pada  hal-hal  yang  mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah
3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad
1 10  bulan  (10  x  30  hari  =  300  hari).  300  hari  =  30  (300/10)  hari  pinjaman  di  pegadaian syariah. 30 hari x Rp. 60.000 = Rp. 1.800.000. jadi, tarif ijarah selama 10 bulan yaitu Rp. 1.800.000. 1 bulan pinjaman = Rp. 1.800.000/10 = Rp.180.000.
Ijarah = (Taksiran/10.000)  x  Tarif  x  (Jangka  Waktu/10 hari) . = (7.500.000 x 10.000) x 80 x (10/10)
= 750 x 80 x 1 = Rp. 60.000 per 10 hari Biaya Administrasi = Rp. 25.000

## 4. Produk Pegadaian Syariah
a. Pegadaian RAHN (Ar-Rahn)
Melayani  skema  pinjaman  untuk  memenuhi  kebutuhan  dana  bagi  masyarakat dengan  sistem  gadai  sesuai  syariah.  Prosedur  : Rahin cukup  membawa  jaminan berupa  emas,  berlian,  elektronik,  kendaraan  atau  barang  bergerak  lainnya.  Tanpa bunga, hanya dibebani biaya ijarah (jasa simpan) dengan besaran sebagaimana dalam lampiran. Pinjaman mulai dari Rp. 20.000 hingga Rp. 200.000.000 (per SBR).
b. Pegadaian ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro/Kecil)
Melayani  skema  pinjaman  berprinsip  syariah  bagi  para  pengusaha  mikro  dan kecil  untuk  keperluan  pengembangan  usaha  melalui  sistem  pengembalian  secara angsuran.
c. Pegadaian MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)
Memfasilitasi  penjualan  Logam  Mulia  oleh  pegadaian  kepada  masyarakat secara  tunai  dan/atau  secara  angsuran  dengan  proses  cepat  dan  dalam  jangka  waktu yang  fleksibel.  Akad  Murabahah  Logam  Mulia  Untuk  Investasi  Abadi  adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah  pembelian  Logam  Mulia  disertai  keuntungan  dan  biaya-biaya yang disepakati.
d. Pegadaian AMANAH (Murabahah Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
Pemberian  pinjaman  guna  kepamilikan  kendaraan  bermotor  kepada  para pegawai  tetap  pada  suatu  instansi  atau  perusahaan  tertentu  atas  dasar  besarnya penghasilan  (gaji)  dengan pola  perikatan  jaminan  sistem  fidusia  atas  obyek,  surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut. Skema pemberian pinjaman ini menerapkan sistem  syariah  akad  murabahah. (Divisi  Litbang  Pemasaran  Kantor  Pusat  Perum Pegadaian, 2009)

## B. Penerapan Akad Ijarah di Cabang Pegadaian Istiqlal Manado
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mempraktekkan  dengan  cara  menggadaikan emas agar dapat mengalami secara langsung atau menjadi nasabah. Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana penerapan akad ijarah yang dilaksanakan di pegadaian syariah CPS Istiqlal Manado.
Mulanya  penulis  diminta  untuk  mengisi  fomulir  permintaan  pinjaman, kemudian  pihak  pegadaian  syariah  meminta  foto coppy KTP  dan  barang  jaminan emas yang akan di gadaikan, selanjutnya proses penaksiran, kemudian diberitahukan hasil taksiran emas serta jumlah maksimal yang dapat di pinjam. Selanjutnya nasabah diberikan  pilihan  apakah  akan  meminjam  uang  dengan  maksimal  yang  dapat  di pinjam  sesuai  dengan  apa  yang  di  taksir  atau  meminjam  di  bawah  maksimal  yang dapat  di  pinjamkan.  Dalam  hal  ini  penulis  memilih  untuk  meminjam  dengan maksimal  pinjaman.  Dan  pada  tahap  terakhir  penulis  dimintakan  untuk menandatangani  Surat  Bukti Rahn yang  didalamnya  berdampingan  akad Rahn dan akad ijarah.
Proses  penggadaian  berlangsung sejak  tanggal  13  Maret  2015  kemudian penulis  menebus  berang  gadai  pada  tanggal  23  Maret  2015.  Hitungan  biaya ijarah adalah 11 hari  yang dibulatkan oleh pihak pegadaian syariah menjadi 20 hari. Yang dikenakan tarif ijarah sebesar Rp 3.500 dan baiya administrasi sebesar Rp.2.000.
Untuk  mempersingkat  waktu  penulis  tidak  menggadaiakan  barang  kembali dengan meminjam di bawah maksimal yang dapat di pinjamkan, akan tetapi penulis diberikan  contoh  perhitungan  dengan  pinjaman  secara  maksimal  dan  meminjam  di bawah  maksimal  yang  dapat  di  pinjamkan.  Peminjaman  di  bawah  maksimal diberikan potongan yang dinamakan diskon ijarah oleh pihak pegadaian syariah.
Contoh  dari  perhitungan  pinjaman  maksimal  dan  tidak  maksimal  adalah sebagai berkut:

## 1. Perhitungan pinjaman secara maksimal
Taksiran
Jumlah maksimal pinjaman Biaya administrasi
Ijarah
Biaya Ijarah per 10 hari
Rp. 1.917.448 Rp. 1.800.000 Rp. 15.000
Rp.  1.917.448  /  Rp.  10.000  x  71  Per  10 hari. 2
Rp.  13.614  yang dibulatkan  oleh  pihak pegadaian syariah Rp.13.700.
2. Perhitungan pinjaman di bawah pinjaman maksimal (diskon ijarah)
Taksiran
Jumlah pinjaman
Biaya administrasi Ijarah
Biaya Ijarah per 10 hari
Rp. 1.917.448
Rp. 1.600.000
Rp. 15.000
Rp.  1.917.448  /  Rp.  10.000  x  66.03
Per 10 hari. 3
Rp.  12.660  yang  dibulatkan  oleh pihak pegadaian syariah Rp.12.700
Besaran  tarif  setelah  diskon  disesuaikan  pada  rumus  perhitungan  sebagai berikut:
Tabel 4 Rumus Diskon Ijarah
2 71 merupakan jumlah yang dikalikan jika pinjaman maksimal berkisar antara 85%-99% dan pinjaman Rp. 1.800.000 berada pada kisaran 93% dari jumlah taksiran barang. 71 merupakan ketentuan dari pihak pegadaian dan bisa berubah mengikuti kebijakan pimpinan pegadaian.
3 66.03 merupakan jumlah yang dikalikan jika pinjaman  tidak maksimal berkisar antara 80%- 84% dan pinjaman Rp. 1.600.000 berada pada kisaran 83% dari jumlah taksiran barang.
Taksiran / 10.000 x Tarif Setelah Diskon x Waktu / 10
Tabel 4.2 Tabel Tarif Diskon Ijarah Tarif % Rp. 71 85%-99% 0% 71.00 80%-84% 7% 66.03 75%-79% 14% 61.06 70%-74% 20% 56.80 65%-69% 26% 52.54 65%-64% 32% 48.28 55%-59% 38% 44.02 50%-54% 44% 39.76 45%-49% 50% 35.50 40%-44% 56% 31.24 35%-39% 61% 27.69 30%-34% 66% 24.14 25%-29% 71% 20.59 15%-19% 81% 13.49 10%-14% 85% 10.65 0%-9% 100% -
Akad ijarah digunakan pada tiga produk di CPS Istiqlal Manado yaitu produk Rahn,  Arrum  dan  Amanah.  Akan  tetapi,  penulis  lebih  memfokuskan  penelitian  pada produk Rahn. Dalam produk Rahn, terdapat 2 (dua) akad yang digunakan yaitu akad rahn dan akad ijarah. Kedua akad tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang  digunakan dalam  satu  produk  yaitu Rahn Emas. Akad ijarah yang  digunakan merupakan sumber penghasilan di  CPS Istiqlal Manado.
Penerapan  akad ijarah di  pegadaian  syariah  menurut  semua  informan  sudah sesuai  dengan  fawa  DSN-MUI.  Akan  tetapi,  menurut  penulis  masih  beberapa beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.
Selanjutnya,  tarif ijarah yang  dibebankan  oleh  CPS  Istiqlal  Manado  kepada nasabah  menurut  informan  mencakup  biaya  penyimpanan,  sewa  tempat  dan pemeliharaan tempat.
Penerapannya pada  CPS  Istiqlal  Manado,  dalam  hal  penentuan  tarif  jasa simpan  berubah-ubah  sesuai  dengan  jumlah  pinjaman  yang  diberikan,  jika  semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar  pula  nasabah  dikenakan  tarif ijarah. Sebaliknya  jika  nasabah  meminjam dibawah  taksiran  maksimal  atau  semakin  sedikit  yang  dipinjamkan  kepada  nasabah maka  semakin  kecil  pula  biaya ijarah yang  dibebankan  kepada  nasabah. Oleh informan dinamakan diskon ijarah jika pinjaman di bawah maksimal yang ditentukan oleh  pihak  CPS  Istiqlal  Manado. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  contoh perhitungan pinjaman maksimal dan tidak maksimal di atas.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  Pengelolaan  data  dan  hasil  analisis  penulis  yang  mengacu  pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, penerapan akad ijarah pada  tarif  jasa  simpan  di  Cabang  Pegadaian  Syariah  Istiqlal  Manado  pada  produk rahn emas  dari  segi  penentuan  biaya ijarahberubah-ubah  sesuai  dengan  jumlah pinjaman  yang  diberikan,  jika  semakin  besar  atau  maksimal  jumlah  taksiran  yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif ijarah. Begitupun sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,Thamrin,Bank dan Lembaga Keuangan,Jakarta: Ragawali Pers, 2014.
Al  Aziz  S,Moh.  Saifulloh, Fiqih  Islam  Lengkap,  Surabaya:  Terbit  Terang  Surabaya,
t.t.
Ali,Zainuddin,Hukum Gadai Syariah, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Al  Bukhori,Abi  Abdillah  Muhammad bin  Isma”il ,Shohih  Bukhori,  Juz  II, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Terjemahan Shahih Bukhari, Juz III, Cet I, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992.
Al  Bukhori, Shohih  Bukhori ,Abi Abdillah Muhammad bin Isma”il ,  Juz  II, No  hadis 2347, Indonesia: Dahlan, tt.
Departemen  Agama  RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahannya Jakarta:  PT  Serajaya  Sentra,
1987.
Djazuli,H.  A. Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, Cet I, Jakarta: Kencana, 2006.
Fatwa    Dewan  Syari’ah  Nasional  No: 09/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan Ijarah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.
Hasan,M. Ali,Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, cet 1, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2003.
Mardani, Fiqih  Ekonomi  Syariah, Cet,  I:  Jakarta:Kencana  Prenada  Media  Group, 2012.
al-Qaswiniy,Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yasid,Sunan Ibnu Majah Juz II, No hadis 2443, Kairo: Dar Al-Hadist, t.t.
Salim,Joko, 10  Investasi  Paling  Gampang  Dan  Paling  Aman, Cet  I,  Jakarta: Visimedia 2010.
Soemitra,Andri,Bank  dan  Lembaga  Keunagan  Syariah, Cet.  I,  Jakarta:  Kencana,
2009.
Sutedi,Adrian,Hukum Gadai Syariah,Cet I, Bandung: Alfabeta, 2001.
Yunus,Mahmud,Kamus Arab Indonesia,
Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al- Quran, 1972.
Zainuddin,  A., dan  Muhammad  Jamhari, Al-Islam  2  (Muamalah  dan  Akhlak), Bandung: Pustaka Setia, 1999.