IDJ , Volume 02, Issue 1 (2021), pp.65-84 doi: 10.19184/ijl.v12i1.22760 © University of Jember, 2021 Published online May 2021
Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU- XVII/2019

## Yeyen Wahyuni
Universitas Jember

## Abstrak
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  menimbulkan  dampak terhadap eksekusi jaminan fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara serta merta terhadap objek  jaminan,  apabila  suatu  saat  debitur  melakukan  cidera  janji,  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat kekaburan pada makna frase “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan Konflik norma antara Pasal dimaksud dengan tafsir baru  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019.  Dengan  demikian  terjadi disfungsi perlindungan hukum bagi kreditur yang secara legal sebagai penerima fidusia dalam hal  ini  akan  kehilangan  otoritasnya  dalam  melakukan  parate  eksekusi  serta  penyelesaian eksekusi sita jaminan yang dianggap menjadi tidak lagi efektif.
Kata Kunci: Parate, Perjanjian, Jaminan, Fidusia

## Abstract
After the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 has an impact on the execution of the  fiduciary  guarantee  of  not  being  able  to  immediately  execute  the  collateral  object,  if  one  day  the  debtor commits  a  breach  of  promise,  after  the  Constitutional  Court  Ruling,  there  is  confusion  in  the  meaning  of  the phrase  his  own  power  ”in  Article  15  paragraph  (3)  of  the  Fiduciary  Guarantee  Law  and  Conflict  of  norms between the Articles referred to as a new interpretation of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU- XVII / 2019. Thus there is a dysfunction of legal protection for creditors who are legally accepted as fiduciary, in this  case  they  will  lose  their  authority  in  parating  the  execution  and  settlement  of  the  execution  of  collateral confiscation which is deemed no longer effective.
Keywords: Parate, Agreement, Guarantee, Fiduciary

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan), dijelaskan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Perjanjian kredit dalam hal ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting pada  pemberian  kredit.  Tanpa  adanya  perjanjian  kredit  maka  pihak  bank  sebagai kreditur  dan  debitur,  tidak  dapat  disebut  sebagai  perjanjian  kredit  karena  pada dasarnya perjanjian kredit dilaksanakan atas kesepakatan antara kreditur dan debitur itu sendiri. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan adanya suatu perjanjian jaminan
di dalamnya, maka dapat di katakan bahwa perjanjian kredit merupakan suatu prinsip, sedangkan  perjanjian jaminan adalah  perjanjian  ikutan atau  assesoir  yang  artinya  ada dan/atau  berakhirnya  suatu  perjanjian  khususnya  perjanjian  jaminan  bergantung terhadap perjanjian pokok itu sendiri. 1
Secara  garis  besar  jaminan  dapat  dikenal  menjadi  2  (dua)  jenis,  yaitu  jaminan perorangan  dan  jaminan  kebendaan.    Jaminan  perorangan  adalah  jaminan  yang menimbulkan  hubungan  langsung  terhadap  perorangan  tertentu,  sedangkan  jaminan kebendaan merupakan suatu jaminan yang memiliki hubungan langsung dengan benda yang  dimiliki  oleh  debitur.  Perkembangan  perjanjian  dengan  jaminan  dalam  ruang lingkup masyarakat, jaminan yang sering digunakan oleh masyarakat luas yaitu jaminan kebendaan, salah satu bentuknya adalah jaminan fidusia. Pengaturan tentang jaminan fidusia termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disingkat dan disebut sebagai UU Jaminan Fidusia).
Berdasarkan  definisi  tersebut  di  atas,  dalam  pelaksanaan  jaminan  fidusia  terjadi adanya suatu pengalihan hak atas kepemilikan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia,  ialah  debitur  dan  kreditur.  Pengalihan  hak  atas  kepemilikan  tersebut  terjadi berdasarkan  suatu  kepercayaan  dengan  syarat  bahwa  atas  benda  yang  hak  atas kepemilikannya harus dialihkan (dari debitur kepada kreditur), tetapi penguasaan atas benda  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  si  pemilik benda  (debitur).  Pada  jaminan  fidusia,  pengalihan  atas  hak  kepemilikan  tersebut diartikan sebagai jaminan terhadap seluruh pelunasan utang debitur kepada kreditur, tidak  untuk  dimiliki  seterusnya  oleh  penerima  fidusia  (kreditur).  Dengan  demikian, keberadaan  atas  agunan  yang  menjadi  objek  pada  jaminan  fidusia  dapat  memberikan kepastian  hukum  bagi  penerima  fidusia  (kreditur)  dalam  hal  apabila  debitur melakukan wanprestasi atau dapat dikatakan sebagai cidera janji.
Debitur  dapat  dinyatakan  atau  terbukti  melakukan  suatu  wanprestasi  apabila debitur  tersebut  tidak  melaksanakan  kewajibannya  (memenuhi  prestasi),  yang  dalam hal ini ialah melunasi utang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati pula oleh  kreditur.  Tetapi,  apabila  debitur  melakukan  wanprestasi,  kreditur  harus menyelesaikannya dengan upaya-upaya penyelesaian dalam perjanjian. Maka dalam hal ini  segala  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan  kredit  yaitu  peraturan  perundang- undangan  dapat  memberikan  pengecualian  mengenai  cara  penyelesaiannya,  yaitu dengan  melakukan  eksekusi  atau  penjualan  terhadap  obkjek  jaminan  pada  utang melalui pelelangan umum atas dasar kekuasaannya sendiri berdasarkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Terkait demikian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia.
Kekuatan  eksekutorial  dalam  hal  ini,  dapat  diartikan  bahwa  atas  dasar  adanya Sertifikat  Jaminan  Fidusia,  kreditur  sebagai  penerima  fidusia  dapat  melakukan eksekusi  atau  penjualan  terhadap  jaminan  fidusia  tanpa  melalui  proses  pengadilan, dengan  eksekusi  yang  telah  bersifat  final  serta  mengikat  kepada  para  pihak  dalam pelaksanaan  eksekusi  atau  penjualan  atas  jaminan  tersebut.  Terkait  demikian,
1 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (Bandung: Alfabeta, 2004) at 98.
berdasarkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, apabila debitur telah melakukan cedera janji, kreditur dalam hal sebagai penerima fidusia atas kekuasaan sendiri dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia (melakukan eksekusi). Hak untuk menjual objek jaminan, atas kekuasaannya sendiri yang dimiliki kreditur merupakan salah satu ciri  dari  suatu  perjanjian  jaminan  fidusia,  yang  memperoleh  kemudahan  dalam pelaksanaan  eksekusi  atas  objek  jaminan  apabila  debitur  melakukan  cedera  janji (wanprestasi).  Hak  menjual  tersebut,  disebut  dengan  istilah  Parate Eksekusi. Terkait dengan parate eksekusi dalam kontek sita jaminan fidusia, terdapat fenomena hukum baru  dengan  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Bahwa  perkara  yang  muncul  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  merupakan  kelanjutan  terhadap  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  345/Pdt.G/2-18/PN.Jkt.Sel.  Perkara  tersebut  berawal  pada saat para pemohon yaitu  Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami dari Apriliani Dewi)  yang  telah  sepakat  mengadakan  perjanjian  pembiayaan  multiguna  dengan  PT Astra  Sedaya  Finance,  yaitu  pemberian  fasilitas  pembiayaan  untuk  pembelian  1(satu) unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 24 A/T Tahun 2004, tetapi para pemohon  menjadi  korban  dari  tindakan sewenang-wenang  debt  collector  yang  diberi tugas  oleh  Penerima  Fidusia  untuk  mengambil  barang  yang  menjadi  objek  jaminan tanpa  melalui  prosedur  hukum  yang  ada.  Terhadap  tindakan  kesewenang-wenangan tersebut,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  mengeluarkan  putusan  dengan  register Nomor  345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel  yang  memutuskan  bahwa  kreditur  dan  debt collector  tersebut  dinyatakan  telah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  dan menghukum  kreditur  dan  debt  collector  secara  tanggung  renteng  dengan  adanya kerugian materiil dan immateriil kepada debitur.
Pada  tahun  2019  PT.  Astra  Sedaya  Finance  selaku  kreditur  berusaha  kembali untuk  mengambil  kendaraan  yang  dijadikan  sebagai  objek  janiman  fidusia  tersebut, karena  menganggap  para  pemohon  telah  melakukan  wanprestasi,  Tindakan  kreditur tersebut  dilakukan  dengan  berdasarkan  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  Jaminan Fidusia, dengan dalih Perjanjian Fidusia telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekusi. Sehingga, para pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, karena dianggap telah bertentangan dengan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).
Berdasarkan  amar  putusan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  yang  pada  intinya  dijelaskan  bahwa  dalam ketentuan Pasal  15  ayat  (2)  UU  Jaminan  Fidusia,  sepanjang  frasa  “kekuatan eksekutorial”  dan  frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 , serta tidak lagi memiliki kekuatan hukum  yang  mengikat,  sepanjang  frasa  tersebut  tidak  dimaknai  dengan  adanya kesepakatan  atas  jaminan  fidusia  yang  mengatur  tentang  cedera  janji  (wanprestasi), yang dalam hal ini debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka
segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum  pada  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan fidusia  harus  dilakukan  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu,
Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  15  ayat  (2)  UU  Jaminan  Fidusia,  sepanjang frasa  “kekuatan  ekseku t orial”  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  apabila  tidak  dimaknai  “terhadap  jaminan fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan  tentang  cidera  janji  dan  debitur  keberatan menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia,  maka  segala mekanisme  dan  prosedur  hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi  objek  Jaminan  Fidusia harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sedangkan setiap pasal -pasal dalam ketentuan UU  Jaminan  Fidusia  tujuan  hukum  tertentu  atau asa hukum  (ratio  legis)  yang  dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku yang menentukan situasi yang bernilai dan harus direalisasi.
Implikasi adanya putusannya tersebut ialah menimbulkan dampak terhadap sita jaminan fidusia khususnya tehadap lembaga pembiayaan yang tidak dapat melakukan eksekusi  serta  merta  terhadap  jaminan  kebendaan  bergerak  berdasarkan akta  fidusia, apabila  suatu  saat  debitur  melakukan  cidera  janji.  Selain  itu,  hal  ini  juga  dapat berpotensi menimbulkan perkara-perkara baru bagi pengadilan negeri, karena setelah adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  para  pihak  dapat mengajukan gugatan apabila tidak dapat menemukan titik tengah terhadap cidera janji yang disepakati bersama antara kreditur dengan debitur.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  terdapat  kekaburan  pada makna frase “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidu sia dan  Konflik  norma  antara  Pasal  dimaksud  dengan  tafsir  baru  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian terjadi disfungsi perlindungan hukum  bagi  kreditur  yang  secara  legal  sebagai  penerima  fidusia  dalam  hal  ini  akan kehilangan  otoritasnya  dalam melakukan  parate eksekusi  serta  penyelesaian  eksekusi sita jaminan yang dianggap menjadi tidak lagi efektif. Atas dasar kenyataan demikian, tertarik  untuk  diangkat  sebagai  isu  hukum  yang  akan  di  kaji  lebih  dalam  dan  di tuangkan  dalam  tugas  akhir  yang  berbentuk  karya  ilmiah dengan  judul  “Parate Eksekusi  Obyek  Jaminan  Fidusia  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia Nomor 18/PUU- XVII/2019”.
Berdasarkan  pada  penjelasan  dan  uraian  latar  belakang  tersebut  diatas,  penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut: Apa ratio legis pengaturan  kekuatan  eksekutorial  sertifikat  jaminan  fidusia  pada  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? dan Apa ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  terkait  parate  eksekusi  jaminan fidusia telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum? Serta Bagaimana pengaturan kedepan  terhadap  parate  eksekusi  jaminan  fidusia  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

## II. PEMBAHASAN

## A. Ratio Legis Pengaturan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia
Sejarah  lahirnya  UU  Jaminan  Fidusia,  disampaikan  secara  tertulis  dalam  Keterangan Pemerintah  di  hadapan  Rapat  Paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  mengenai  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Jaminan  Fidusia  dan Pendaftarannya pada tanggal 19 Juli 1999 dan di tanda tangani oleh Prof. Dr. H. Muladi, S.H  selaku  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  pada  saat  itu.  Berdasarkan  pada keterangan  tertulis  tersebut,  dijelaskan  bahwa  dalam  dunia  perekonomian, perdagangan,  dan  perbankan  dikenal  adanya  lembaga  jaminan  untuk  mendapatkan modal  sebagai  perjanjian  ikutan  (accesoir).  Dari  perjanjian  utama  misalnya  perjanjian kredit dari bank atau perjanjian utang piutang. 2
Pada  sejarahnya,  sebelumnya  di  sahkannya  UU  Jaminan  Fidusia  dunia perekonomian  dan  perdagangan,  baik  yang  menyangkut  perjanjian  utang  piutang, permodalan, maupun perbankan, dikenal pula suatu lembaga jaminan yang didasarkan kepada  kepercayaan  yaitu  Fiduciaire  Eigendoms  Overdracht  (FEO)  yang  dikenal dengan  nama  Fidusia.  Pada  saat  itu,  lembaga  jaminan  fidusia  tidak  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan,  tetapi  hidup  dan  di  praktekkan  dalam  masyarakat melalui  lembaga  yurisprudensi.  Jaminan  fidusia  tersebut  hidup  dan  berkembang  di masyarakat,  karena  masyarakat  menginginkan  adanya  suatu  jaminan  dimana  benda benda  bergerak  yang  dijaminkan  tetap  berada  dalam  kuasa  pemiliknya  (orang  yang menjaminkan/debitur),  untuk  dipergunakan  dalam  menjalankan  usahanya  dan  lebih menguntungkan,  jika  dibandingkan  dengan  jaminan  lainnya  seperti  gadai  yang mengharuskan benda diserahkan kepada penerima gadai (kreditur). 3
Pada  dekade  ke  80  (delapan  puluh),  jaminan  fidusia  berkembang  dengan  pesat khususnya  dalam  dunia  perbankan,  benda  yang  dijaminkan  berupa  benda  bergerak, yang  tidak  di  serahkan  kepada  kreditur atau  penerima  fidusia  seperti  halnya  jaminan pada gadai. Sehingga benda yang di jaminkan dalam fidusia tetap berada di pemiliknya. Hal  tersebut  ditujukan  agar  debitur  tidak  terhambat  melakukan  usahanya  dan  dapat mempergunakan benda yang di jaminkan. Tetapi, konstruksi hukum seperti itu dapat mengakibatkan  masyarakat  umum  tidak  mengetahui  secara  pasti  status/posisi benda/barang  yang  dijaminkan  tersebut,  karena  masyarakat  menganggap  bahwa benda/barang tersebut adalah milik debitur sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1 977 KUH Perdata yang mengatakan bahwa penguasaan ( bezit) adalah alas hak yang sempuma ( bezit geldt als volkornen tilel ). 4
Berdasarkan  pada  penjelasan  terkait  dengan  RUU  Jaminan  Fidusia  sampai dengan diundangnya RUU Jaminan Fidusia, dan masih menjadi Undang-Undang yang digunakan  sebagai  pedoman  dalam  pengaturan  Jaminan Fidusia,  yang samapi  saat  ini masih  dikenal  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999
2 “ Risalah Sidang Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya ” (1999) at 2.
3 Ibid at 3. 4 Ibid at 5.
tentang  Jaminan  Fidusia  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  UU  Jaminan  Fidusia). Memberikan  pandangan  terhadap  asal  muasal  lahirnya  pengaturan  Jaminan  Fidusia dengan  tujuan  unutk  menampung  kebutuhan  masyarakat  mengenai  pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yang  berkepntingan,  serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
Pada praktik dalam peaksanaan jaminan fidusia, hambatan yang ditemukan ialah apabila debitur melakukan wanprestasi yang dalam hal ini disebut dengan cidera janji, sedangkan  objek  jaminan  ada  dalam  penguasaan  debitur,  sehingga  hal  tersebut  dapat akan  menimbulkan  kerugian  bagi  kreditur,  dan  untuk  melindungi  hal  tersebut  UU Jaminan Fdusia telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, kekuatan eksekutorial yang  dimaksud,  dapat  dilaksanakan  tanpa  melalui  pengadilan  dan  bersifat  final  serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan adanya  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pendaftaran  Fidusia sebagai  bukti  bahwa  kreditur  merupakan  satu-satunya  penerima  jaminan  fidusia. Sertifikat  jaminan  fidusia  yang  didalamnya  tercantum  irah- irah  “DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial yang  dipersamakan  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Kekuatan eksekutorial yang melekat pada serifikat jaminan fidusia tersebut, telah memberikan keleluasaan kepada penerima fidusia (yang dalam hal ini adalah kreditur) untuk melakukan pelaksanaan eksekusi tanpa perlu adanya suatu putusan pengadilan, apabila  pemberi  fidusia  atau  debitur  melakukan  cidera  janji.  Secara garis  besar  dapat dikatakan  bahwa  kekuatan  eksekutorial  sertifikat  Jaminan  Fidusia  memberikan  hak kepada para penerima fidusia untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusia dengan syarat pemberi  fidusia  atau  debitur  melakukan  cidera  janji,  dan  penerima  fidusia  dapat langsung  mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia  tersebut  tanpa  diperlukannya  proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan.
Benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia akan menjadi milik dan dalam pengusaan sepenuhnya oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji.  Hal  ini  telah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  15  ayat  2  dan  ayat  3  UU  Jaminan Fidusia,  Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  apabila  debitur  melakukan  cidera  janji terdapat dalam ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, yang dinyatakan bahwa:
(1) Apabila  debitor  atau  Pemberi  Fidusia  cidera  janji,  eksekusi  terhadap  Benda  yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
a. pelaksanaan  titel  eksekutorial  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2) oleh Penerima Fidusia.
b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
(2) Pelaksanaan  penjualan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  c  dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan  atau  Penerima  Fidusia  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan diumumkan  sedikitnya  dalam  2  (dua)  surat  kabar  yang  tersebar  di  daerah  yang bersangkutan.
Pelaksanaan  eksekusi  terhadap  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  Jaminan  Fidusia  tersebut,  dimana salah satunya adalah dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia dan pemberi Fidusa wajib  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  rangka pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia,  hal  ini  dijelaksn  dalam  ketentuan  Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Menurut Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Pasal 15 UU Jaminan Fidusia terkandung 2 makna dalam cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yaitu: 5
a. Eksekusi  dengan  menggunakan  titel  eksekutorial  adalah  eksekusi  tersebut langsung  dapat  dilaksanakan  melalui  pengadilan  dibawah  pimpinan  ketua pengadilan negeri atau harus ada fiat eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri karena sertifikat  fidusia  dianggap  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ) dan bersifat final serta mengikat pada pihak untuk melakanakan putusan tersebut.
b. Makna parate eksekusi, yang menjadi salah satu ciri dari jaminan kebendaan. Menurut A.A. Andi Prajitno, yang dimaksud dengan pelaksanaan parate eksekusi dalam jaminan fidusia adalah kreditur sebagai penerima fidusia melaksanakan hak atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda jaminan secara bebas seperti milik sendiri, apabila debitur sebagai pemberi fidusia telah melakukan cidera janji atau wanprestasi. 6 Terdapat  2  makna  janji  yang  dilarang  dalam  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan fidusia yaitu: 7
a. Janji  melaksanakan  eksekusi  terhadap  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan 31 UU Jaminan Fidusia ( vide Pasal 32 UU Jaminan Fidusia), dan
b. Janji  yang  memberi  kewenangan  kepada  penerima  fidusia  (kreditur)  untuk memiliki  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia,  apabila  debitur  cidera  janji ( vide Pasal 33 UU Jaminan Fidusia).
Menurut  Agus  Yudha  Hernoko,  ada  kalanya  dalam  keadaan  tertentu  untuk membuktikan  adanya  wanprestasi  debitur  tidak  diperlukan  lagi  pernyataan  lalai, antara  lain:  untuk  pemenuhan  prestasi  berlaku  tenggang  waktu  yang  fatal  ( fatale
5 Ibid at 30.
6 Andreas Albertus Andi Prajitno, Hukum Fidusia (Malang: Selaras Malang, 2010) at 15.
7 Ibid .
termin ), debitur menolak pemenuhan atau debitur mengakui kelalaiannya. 8 Apabila ada persyaratan  yang  tidak  terpenuhi,  maka  pelaksanaan  eksekusi  dengan  titel eksekutorial, atau hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hanya dapat  dilakukan  melalui fiat  executie terlebih  dahulu.  Langkah  hukum Fiat executie dimaknai sebagai penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika pihak  yang  dikalahkan  dalam  putusan  menolak  untuk  melaksanakannya  secara sukarela. Selain itu, fiat executie diartikan pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan eksekutorial  (bersifat  dapat  dilaksanakan),  yakni  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen yang kekuatan hukumnya disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau bersifat eksekutorial, diantaranya Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia. 9

## B. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
Objek  dalam  permohonan  perkara  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam hal ini ialah pengujian materiil terhadap Pasal 15 ayat (1), ayat (2),  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia,  yang  diajukan  oleh  para  pemohon  yaitu  Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya  disebut dengan UU Mahkamah Konstitusi), para pemohon merupakan pihak yang menganggap hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya  dirugikan  oleh  berlakunya  undang- undang.
Berdasarkan  pada  perkara  perdata  Nomor  345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel,  kreditur selaku  penerima  jaminan  fidusia  telah  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan Negeri agar debitur menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia, tetapi permohonan  tersebut  telah  ditolak  oleh  Pengadilan  Negeri,  terkait  demikian,  sangat jelas  bahwa  selaku  pelaksana  kekuasaan  yudikatif,  secara  tidak  langsung  Pengadilan telah melakukan koreksi terhadap kekuatan eksekutorial yang terdapat pada ketentuan UU  Fidusia.  Selanjutnya,  setelah  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, pihak kreditur melakukan tindakan yang  bertentangan  dengan  hukum,  yaitu  melakukan  penarikan  objek  jaminan  fidusia secara  paksa,  hanya  karena  merasa  bahwa  Tindakan  tersebut  telah  dilindungi  oleh dan/atau melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia.
Perkara  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut,  memberikan  pandangan bahwa  jika  ketentuan  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  Jaminan  Fidusia dipertahankan dan tidak ditinjau kembali maka dapat menempatkan setiap orang yang
8 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Jakarta: Prenada Media, 2014) at 35.
9 “ Tahapan Fiat Eksekusi Hak Tanggungan ” , online: <https://litigasi.co.id/hukum-perdata/23/tahapan- fiat-eksekusi-hak-tanggungan>.
berkedudukan  sebagai  debitur  pada  poisisi  yang  sangat  lemah  secara  hukum  karena pada  satu  sisi  penerima  jaminan  fidusia  merasa  terlindungi  oleh  hukum,  sedangkan pada  sisi  yang  lain,  pemberi  fidusia  tidak  mempunyai  hak  dan  jaminan  hukum  yang sama,  bahkan  jikalaupun  hak  dan  jaminan  tersebut  telah  diperjuangkan  melalui lembaga  yudikatif  dan/atau  pengadilan.  Terkait  demikian,  ketentuan  dalam  Pasal  15 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia dianggap dapat menimbulkan pertentangan hukum karena sejak awal para penerima jaminan fidusia telah berada dalam posisi yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  sedangkan  pemberi  jaminan  fidusia  jikapun menang dalam posisi kekuatan hukum tetap akan terjadi pertentangan, karena ada dua kekuatan  hukum  tetap  yaitu  UU  Jaminan  Fidusia  dan  Putusan  Pengadilan,  dan dikarenakan dari sejak awal posisi hukum pemberi jaminan fidusia sudah tidak setara dengan penerima jaminan fidusia.
Berdasarkan  amar  putusan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019, ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa pasal  tersebut  menjadi  dasar  hukum  hukum  yang  memberikan  jaminan  dan perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  atau  penerima  fidusia  dalam  memberikan kredit  terhadap  debitur  atau  pemberi  fidusia.  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan permaknaan berbeda terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan amar putusan tersebut, terkait dengan pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dinyatakan  masih  berlaku  dan  mempunyai  kekuatan  hukum,  namun  pengertian  atau permaknaan  dari  pasal-pasal  tersebut  dibatasi  oleh  pelaksanaan  eksekusi  terhadap objek jaminan fidusia, yaitu:
1. Perlu  adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  (antara  pemberi  fidusia dengan  penerima  fidusia)  tentang  cidera  janji  atau  wanprestasi  diantara  para pihak.  Apabila  tidak  terjadi  kesepakatan  terkait  dengan  cidera  janji  salah  satu pihak  dapat  menempuh  upaya  hukum  melalui  gugatan  ke  pengadilan  untuk menentukan/memutuskan telah terjadinya cidera janji yang dimaksud.
2. Debitur atau pemberi fidusia tidak keberatan, untuk menyerahkan secara sukarela objek  jaminan  fidusia.  Terkait  dengan  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  UU  Jaminan Fidusia  sepanjang  frasa  kekuatan  eksekutorial  dan  frasa  sama  dengan  putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  inkonstitusional  sepanjang  tidak dimaknai  terhadap jaminan  fidusia  yang  tidak  ada  kesepakatan  cidera  janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme  dan  prosedur  hukum  pelaksanaan  eksekusi  objek  Jaminan  Fidusia harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Secara garis besar, ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, diantaranya ialah: 10
1. Terkait  dengan  asas  kepastian  hukum  dan  keadilan  yang  menjadi  syarat fundamental  berlakunya  sebuah  norma  dari  undang-undang,  dalam  konteks  UU
10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Jaminan  Fidusia,  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  yang menjadi  subjek  hukum  dan  objek  benda  yang  menjadi  jaminan  dalam  perjanjian Jaminan  Fidusia  tersebut,  apabila  dicermati  perjanjian  Jaminan  Fidusia  yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak  tanggungan  dan  subjek  hukum  yang  dapat  menjadi  pihak  dalam  perjanjian dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian  hukum  dan  keadilan  seharusnya  diberikan  terhadap  ketiga  unsur tersebut  di  atas,  yaitu  kreditur,  debitur,  dan  objek  hak  tanggungan.  Dengan identifikasi terhadap persoalan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut.
2. untuk  mendapatkan  deskripsi  yang  lengkap  dalam  menilai  ada  atau  tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum  maupun  keadilan  terhadap  pihak-pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian fidusia  termasuk  juga  objek  yang  menjadi  Jaminan  Fidusia,  maka  tidak  dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia  terutama  terhadap  norma  pasal  yang  dipersoalkan  oleh  para  Pemohon yaitu  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia.  Norma  yang  termuat dalam pasal a quo merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang  termuat  dalam  pasal  tersebutlah  terbit  kekuatan  eksekusi  yang  dapat dilaksanakan  sendiri  oleh  pemegang  jaminan  fidusia  (kreditur)  yang  kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun  implementasi.  Bahwa  berkaitan  dengan  permasalahan  konstitusionalitas Pasal  15  ayat  (2)  UU  Jaminan  Fidusia  yang  memberikan  “titel  eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan  yang  didahului  oleh  adanya  gugatan  secara  keperdataan  dan pelaksanaan  eksekusinya  diperlakukan  sama  sebagaimana  halnya  terhadap putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Dari kandungan  makna  sebagaimana  yang  tersirat  dalam  norma  Pasal  15  ayat  (2)  UU Jaminan Fidusia tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur,  karena  sertifikat  fidusia  langsung  dapat  bekerja  setiap  saat  ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun  dengan  kewenangan  penuh  ada  pada  kreditur  dengan  alasan  karena kekuatan  eksekusi  dari  sertifikatnya  telah  dipersamakan  dengan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dalam perspektif di atas, jelas bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat  (2)  UU  Jaminan  Fidusia  di  atas  tidak  mencerminkan  adanya  pemberian perlindungan  hukum  yang  seimbang  antara  pihak-pihak  yang  terikat  dalam
perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum  dalam  bentuk  kepastian  hukum  maupun  keadilan.  Sebab,  dua  elemen mendasar  yang  terdapat  dalam  pasal a  quo, yaitu  “titel  eksekutorial”  maupun “dipersamakannya  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah - olah  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  oleh  penerima  fidusia  (kreditur)  tanpa  perlu  meminta  bantuan  pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi.
3. Prinsip  penyerahan  hak  milik  yang  berkenaan  dengan  objek  fidusia  tersebut mencerminkan  bahwa  sesungguhnya  substansi  perjanjian  yang  demikian  secara nyata  menunjukkan  adanya  ketidakseimbangan  posisi  tawar  antara  pemberi  hak fidusia  (debitur)  dengan  penerima  hak  fidusia  (kreditur)  karena  pemberi  fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya  substansi  perjanjian  demikian  oleh  para  pihak  sesungguhnya  secara terselubung  berlangsung  dalam  “keadaan  tidak  bebas  secara  sempurna  dalam berkehendak,”  khususnya  pada  pihak  debitur  (pemberi  fidusia).  Padahal, kebebasan  kehendak  dalam  sebuah  perjanjian  merupakan  salah  satu  syarat  yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian ( vide Pasal 1320 KUH Perdata).
4. Ketentuan  yang  diatur  dalam  norma  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU UU Jaminan Fidusia yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  h ukum  tetap”  s ebagaimana substansi  norma  yang  terkandung  dalam  Pasal  15  ayat  (2  UU  Jaminan  Fidusia. Bahwa  substansi  norma  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia  berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada  penerima  fidusia  (kreditur)  untuk  menjual  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  atas  kekuasaannya  sendiri.  Persoalannya  adalah  kapan  “cidera janji”  itu  dianggap  telah  terjadi  dan  siapa  yang  berhak  menentukan?  Inilah  yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang a quo . Dengan kata lain, ketiadaan  kejelasan  tersebut  membawa  konsekuensi  yuridis  berupa  adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan  “cidera  janji”  yang  berakibat  timbulnya  kewen angan  yang  bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.
5. Menimbang  bahwa  tidak  adanya  kepastian  hukum,  baik  berkenaan  dengan  tata cara  pelaksanaan  eksekusi  maupun  berkenaan  dengan  waktu  kapan  pemberi fidusia  (debitur)  dinyatakan  “cidera  janji”  (wanprestasi),  dan  hilangnya kesempatan  debitur untuk  mendapatkan  penjualan  objek jaminan  fidusia  dengan harga  yang  wajar,  di  samping  sering  menimbulkan  adanya  perbua tan  “paksaan” dan  “kekerasan”  dari  orang  yang  mengaku  sebagai  pihak  yang  mendapat  kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan
sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  penerima  fidusia  (kreditur)  serta merendahkan  harkat  dan  martabat  debitur.  Hal  demikian  jelas  merupakan  bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2)  dan  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia.  Sebab,  kalaupun  sertifikat  fidusia mempunyai  titel  eksekutorial  yang  memberikan  arti  dapat  dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur  atau  tata-cara  eksekusi  terhadap  sertifikat  fidusia  dimaksud  harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal  196  HIR  atau  Pasal  208  RBg.  Dengan  kata  lain,  eksekusi  tidak  boleh dilakukan  sendiri  oleh  penerima  fidusia  melainkan  harus  dengan  mengajukan permohonan  kepada  pengadilan  negeri.  Ketentuan  Pasal  196  HIR  atau  Pasal  208 RBg selengkapnya adalah: “Jika pihak y ang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan,  baik  dengan  lisan,  maupun  dengan  surat,  kepada  ketua,  pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua  menyuruh  memanggil  fihak  yang  dikalahkan  itu  serta  memperingatkan, supaya  ia  memenuhi  keputusan  itu  di  dalam  tempo  yang  ditentukan  oleh  ketua, yang selama- lamanya delapan hari”.
6. D inyatakannya  inkonstitusional  terhadap  frasa “kekua tan  eksekutori al”  dan  frasa “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap”  dalam  norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (2)  UU  Jaminan  Fidusia,  maka  terhadap  frasa “kekuatan  eksekutorial”  dan  frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap” d alam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia  dengan  sendirinya  harus  disesuaikan  dengan  pemaknaan  yang  menjadi pendirian  Mahkamah  terhadap  norma  yang  terdapat  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  UU Jaminan  Fidusia  dengan  pemaknaan  “terhadap  jaminan  fidus ia  yang  tidak  ada kesepakatan  tentang  cidera  janji  dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi  objek  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  dan berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap”,  sebagaimana  selengkapnya  akan  dituangkan  dalam amar  putusan  perkara a  quo .  Oleh  karena  itu  tata  cara  eksekusi  objek  jaminan fidusia  sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  lain  dalam  Undang-Undang a quo , disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo ;

## C. Pengaturan Kedepan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  menyatakan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, dengan sepan jang frasa “kekuatan eksekutorial”  dan  frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum
tetap”  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat. Dalam hal ini sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada  kesepakatan  tentang  cidera  janji  (wanprestasi)  dan  debitur  keberatan menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia,  maka  segala mekanisme  dan  prosedur  hukum  dalam pelaksanaan  eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Lahirnya  UU  Jaminan  Fidusia  menekankan  dan  memberikan  pengaturan  yang lebih  jelas  tentang  keberadaan  jaminan  fidusia  sebagai  alternatif  penjaminan.  Oleh karena  itu,  keberadaan  lembaga  jaminan  fidusia  memenuhi  kebutuhan  masyarakat terhadap  perlindungan  hukum  ( rechtsbescherming )  atas  benda  bergerak  yang  berwujud maupun  tidak  berwujud.  UU  Jaminan  Fidusia  memberikan  kemudahan  kepada kreditur  untuk  mendapatkan  prestasi  dari  debitur.  Pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia yang diatur di dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia  merupakan  dasar  bagi  kreditur  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  objek jaminan  fidusia  dengan  cara  pelaksanaan  titel  eksekutorial.  Terkait  hal  demikian, sertifikat  jaminan  fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini berdasarkan pada  ketentuan  Pasal  15  UU  Jaminan  Fidusia,  sehingga  ketika  debitor  cidera  janji, kreditor  dapat  langsung  melaksanakan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia tersebut tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat, para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Berikut bunyi pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia:
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  Pasal-Pasal  yang  menjelaskan  terkait  dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Eksekusi  dalam  hal  ini berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  UU  Jaminan  Fidusia,  yang menyebutkan  bahwa  di  dalam  sertifikat  Jaminan  Fidusia  menggunakan  irah-irah “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”  yang  artinya  ialah kekuatan sertifikat jaminan fidusia sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud  dengan  fiat  eksekusi  adalah  eksekusi  atas  sebuah  akta  seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. 11
b. Pelelangan  Umum.  Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  oleh penerima  fidusia  (kreditur)  melalui  lembaga  pelelangan  umum  (kantor  lelang),  di mana hasil dari pelelangan atas objek jaminan fidusia tersebut dipergunakan untuk
11 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) at 25.
melunasi  pembayaran  atas  tagihan  penerima  fidusia  (debitur).  Parate  eksekusi jaminan fidusia melalui pelelangan umum, dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Jaminan Fidusia. 12
c. Penjualan  objek  jaminan  fidusia  di  bawah  tangan.  Pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara menjual objek jaminan fidusia dengan di bawah tangan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat yang dimaksud dalam hal ini adalah: 13
- Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
- Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- Diberitahukan  secara  tertulis  oleh  pemberi  dan/atau  penerima  fidusia  kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Diumumkan  dalam  sedikitnya  dua  surat  kabar  yang  beredar  di  daerah  objek jaminan fidusia.
- Pelaksanaan  penjualan  dilakukan  setelah  lewat  waktu  satu  bulan  sejak diberitahukan secara tertulis.
d. Eksekusi  secara  mendaku.  Eksekusi  jaminan  fidusia  dalam  hal  ini  adalah  eksekusi yang dilakukan dengan cara mengambil objek jaminan fidusia untuk menjadi milik penerima  fidusia  (kreditur)  secara  langsung  tanpa melalui  suatu  transaksi apapun. Tetapi  eksekusi  secara  mendaku  tidak  dibenarkan  dalam  ketentuan  Pasal  33  UU Jaminan Fidusia. 14
e. Eksekusi  jaminan  fidusia  terhadap  barang  perdagangan  dan  efek  yang  dapat diperdagangkan.  Eksekusi  jaminan  fidusia  terhadap  barang  perdagangan  efek dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan bursa tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 31 UU Jaminan  Fidusia. 15 Eksekusi  jaminan  fidusia  melalui  gugatan  biasa.  UU  Jaminan Fidusia  tidak  menjelaskan  mengenai  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  melalui gugatan  ke  pengadilan,  tetapi  pihak  kreditur  dapat  menempuh  prosedur  eksekusi biasa  melalui  gugatan  ke  pengadilan.  Karena  keberadaan  UU  Jaminan  Fidusia dengan model-model  eksekusi  khusus  tidak  untuk  meniadakan  hukum acara  yang umum.  Tidak  ada  indikasi  sedikit  pun  dalam  UU  Jaminan  Fidusia  yang  bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi jaminan fidusia melalui gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. 16
Implementasi  parate  eksekusi  jaminan  fidusia  sebagai  upaya  paksa  pemenuhan hak  kreditur  yang  merupakan  bagian  dari  hukum  perdata  formil  yang  masuk  pada ranah  hukum acara  perdata. 17 Menurut  ketentuan  pada  Pasal  195 HIR,  secara  singkat menjelaskan  bahwa  pengertian  eksekusi  ialah  menjalankan  putusan  pengadilan ( gerechterlijketenuitvoerlegging  van  de  vonissen )  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap
12 Ibid .
13 Ibid at 26.
14 Ibid at 27.
15 Ibid .
16 Ibid at 29.
17 HFA Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali, 1983) at 6.
( inkracht  van gewijsde )  atau dikaitkan  dengan  suatu akta  yang  bertitel  eksekutorial dan masuk  dalam  kategori  hukum  perdata  formil. 18 Pada  dasarnya,  eksekusi  merupakan suatu tindakan dengan melaksanakan dan/atau menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). Hak menjalankan putusan hakim sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 195 HIR dan diatur dalam Hukum acara  perdata  merupakan  keseluruhan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang suatu  tindakan  yang  dapat  dipergunakan  untuk  memaksa  seseorang  yang  dikalahkan perkaranya  untuk  melakukan  apa  yang diwajibkan  kepadanya  sesuai  dengan  amar putusan hakim, bilamana pihak yang dikalahkan tidak melakukannya secara suka rela. 19 Titel  yang  dimaksud  dalam  putusan  pengadilan  dan  akta-akta  otentik  yang berbunyi  “Demi  Keadilan  Berda sarkan  Ketuhan an  Yang  Maka  Esa.”  Titel  eksutorial bukan hanya terdapat dalam akta akta otentik dengan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  224  HIR/258RBg  disebut Grosse  Akte pengakuan  hutang  dan sekarang  menjadi  Sertifikat  Hak  Tanggungan  yang  dalam  pelaksanaannya  terlebih dahulu  harus mendapatkan  fiat  pengadilan. 20 Apabila  debitor  melakukan  cidera  janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: 21
1. pengalihan  hak  atas  piutang  juga  dijamin  dengan  fidusia  yang  mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hal dan kewajiban pemberi fidusia kepada kreditor baru;
2. penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  penerima fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  pemberi fidusia  dan  penerima  fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh  harga tertinggi  yang  menguntungkan  para  pihak  hal  ini  berdasarkan  pada  ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.
Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  15  UU  Jaminan  Fidusia,  dalam  Sertifikat Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  UU  Jaminan  Fidusia dicantumkan kata- kata yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha E sa”. Sebagaimana  hal  tersebut  maka,  sertifikat  jaminan  fidusia  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  dengan  syarat  bahwa  apabila  debitor  melakukan  cidera  janji,  penerima fidusia atau dalam hal ini adalah kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaannya  sendiri.  Norma  hukum  mengatur pelaksanaan  prosedurnya,  Untuk  eksekusi  yang  menggunakan title executorial berdasarkan Buku Daftar Fidusia yang sebelumnya menggunakan Grosse Acte Hypotheek , pelaksanaan  penjualan  benda  jaminan  tunduk  dan  patuh  pada  hukum  acara  perdata
18 Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, onflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (Yogyakarta: Laksbang Pressindi, 2007) at 125.
19 Vollmar, supra note 17 at 8.
20 Poesoko, supra note 18 at 129.
21 Ibid .
sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  224  H.I.R./258  RBg.  dan  prosedur pelaksanaannya  memerlukan  waktu  yang  lama.  Sedangkan  eksekusi  secara  di  bawah tangan  pelaksanaan  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan,  antara  lain  adanya kesepakatan antara pemberi fidusia (debitor) dengan penerima fidusia (kreditor).
Berdasarkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusa yang dimaksud dengan  “kekuatan  eksekutorial”  adalah  langsung  dapat  dilaksanakan  tanpa  melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.  Sedangkan,  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusa  menegaskan  bahwa  salah satu ciri dari jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji. Namun demikian, UU Jaminan Fidusia belum  mengatur  secara  khusus  tentang  eksekusi  jaminan  fidusia  melalui  lembaga parate  eksekusi.  Menurut  Subekti,  parate  eksekusi  adalah  menjalankan  sendiri  atau mengambil  sendiri  oleh  pemegang  hak  (gadai  dan  hipotik)  tanpa  melalui  bantuan Pengadilan  Negeri,  melainkan  hanya  berdasarkan  bantuan  Kantor  Lelang  Negara (selanjutnya disebut dengan KLN) saja. 22
Untuk  melaksanakan  penjualan  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  sendiri diwajibkan  oleh  UU  Jaminan  Fidusia  melalui  pelelangan  umum.  Dalam  Praktiknya, lembaga  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan  pelelangan  umum  menjadi  tanggung jawab  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  dan  kantor kepaniteraan Pengadilan Negara (PN) dimana perjanjian kredit dilaksanakan. Apabila objek jaminan fidusia terjual melalui lelang, selanjutnya kreditor diberikan hak untuk mengambil pelunasan piutang tersebut dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor  yang  lain.  Berdasar  Pasal  29  UU  Jaminan  Fidusia,  penjualan  objek jaminan  fidusia  hanya  melalui  Pelelangan  Umum,  tanpa  harus  meminta  fiat  Ketua Pengadilan  Negeri.  Terhadap  biaya  pelaksanaan  parate  eksekusi  lebih  murah dibandingkan  dengan  pelaksanaan  eksekusi  dengan  menggunakan  titel  eksekutorial, karena  tidak  menanggung  biaya  untuk  mengajukan  permohonan  eksekusi  fiat  Ketua Pengadilan  Negeri.  Hal  tersebut  mengingat  apabila  prosedur  eksekusi  melalui formalitas  hukum  acara  maka  proses  yang  dilalui  memerlukan  waktu  yang  lama  dan rumit  sehingga  dikhawatirkan  kreditor  enggan  memberikan  kredit  dengan  jaminan fidusia terutama bila jumlah tagihannya tidak besar.
Payung  hukum  itu  seyogianya  dipersiapkan  oleh  pembentuk  undang-undang ( wetgevende  macht )  sebagai  sarana  yang  sangat  baik  demi  penyesuaian  terhadap kebutuhan ekonomi dan perlindungan hukum. Untuk itu tidak diragukan lagi bahwa Pasal  29  UU  Jaminan  Fidusia  merupakan  dasar  berlakunya  parate  eksekusi  atas jaminan  fidusia  manakala  debitur  melakukancidera  janji.  Selain  belum  adanya ketentuan,  dalam  praktik  parate  eksekusi  jaminan  fidusia  melibatkan  perbuatan para debitor  sendiri  yang  terkadang  menjaminkan  barang  jaminan  kepada  pihak  ketiga tanpa  persetujuan  dari  pihak  kreditur  sebagai  penerima  fidusia  yang  tentunya bertentangan  dengan  perjanjian  yang  dibuat.  Apabila,  terjadi  sengketa  dengan
22 Subekti, Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum (Jakarta: Proyek Pengembangan Teknis Yudisial, MARI, 1990).
ditariknya  benda  jaminan  dari  penerima  fidusia  maka  pihak  debitur  tidak  dapat melaporkan  pihak  kreditor  kepada  pihak  Kepolisian  dengan  dalil  pencurian, perampasan dan lain sebagainya. 23
Konstruksi ideal untuk mengatasi pelaksanaan parate ekesekusi Jaminan Fidusia dilakukan  dengan  cara  yaitu  dibangun  melalui  argumentasi  hukum  sebelum  menuju pembentukan  hukum  ( rechtsvorming )  dalam  bentuk  untuk  menutup  ketidakhadiran adanya  suatu  aturan  ( rechtsvacuum )  untuk  dicari  titik  temu  guna  menjawab permasalahan hukum yang dihadapi ( legal problem solving ). Argumentasi hukum adalah pendapat-pendapat  yang  dibangun  dengan  mendasarkan  koherensi  antara  ketentuan- ketentuan  yang  hukum  yang  berlaku  untuk  dicari  titik  temu  guna  menjawab permasalahan  hukum  yang  dihadapi  ( legal problem  solving ).  Berikut  ini  kontruksi  ideal parate eksekusi jaminan fidusia, meliputi: 24
1. Eksekusi  jaminan  fidusia  tanpa  perantara  penetapan  hakim  dan  pihak  yang berwenang  sebagaimana  telah  jelaskan  bahwa  titel  eksekutorial  dalam  sertifikat Jaminan  Fidusia  dengan  irah- irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa” diatur dalam ketentaun Pasal 14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, m emiliki kekuatan  hukum  mengikat  seperti  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  ( inkracht  van gewijsde )  berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  15  ayat  (2) UU Jaminan Fidusia.
2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan  Fidusia  tanpa  melalui  perantara  hakim  dalam  melakukan  penyitaan  dan lelang  serta  batuan  pihak  yang  berwenang.  Konsekuensi  hukumnya  bahwa sertifikat  jaminan  fidusia  dalam  hal  ini  memberikan  kekuatan  hukum  bagi penerima fidusia atau kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dari pemberi fidusia atau debitur. Tetapi apabila eksekusi jaminan fidusia terhadap  benda  jaminan  dari  kreditor  yang  cidera  janji  berhasil  disita  dan  segera dilakukan pelelangan oleh kreditor. Ketentuan norma hukum mengenai cidera janji (wanprestasi)  dalam  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1243  KUH  Perdata,  yang berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Jaminan Fidusia.
3. Kewenangan kreditur penerima fidusia melakukan parate eksekusi bahwa setelah debitur  cidera  janji  maka  kepada  kreditur  diberikan  kewenangan  yang  sangat besar,  yaitu  untuk  menjual  benda  objek  jaminan  tanpa  melalui  prosedur  yang ditetapkan  dalam  Hukum  Acara.  Itulah  sebabnya  ada  yang  mengatakan  bahwa orang yang melaksanakan parate eksekusi, seolah-olah dia menjual benda miliknya sendiri. Jadi sesudah debitur wanprestasi, kreditur diakui mempunyai kewenangan sebagai seorang pemilik atas benda jaminan.
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia sangat berbeda dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini keberlakuan atas ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia  sebagai  dasar  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia,  dengan  frasa  “kekuatan
23 Ibid at 72.
24 Ibid at 80.
eksekutorial”  dan  frasa  “sama  dengan  put usan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap”  telah  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  lagi  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat,  yang  dalam  hal  ini  tidak  ada  kesepakatan  tentang  cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dan debitur, serta debitur keberatan menyerahkan secara  sukarela  objek  jaminan  fidusia,  maka  segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum dalam  pelaksanaan  eksekusi  objek  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan  sama  dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Makna terh adap  frasa  “cidera  janji” Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia,  telah dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  lagi  mempunyai  kekuatan hukum mengikat, sepanjang makna cidera janji tersebut tidak dimaknai dengan cidera janji  yang  tidak  ditentukan  secara  sepihak  oleh  kreditur  melainkan  atas  dasar kesepakatan  antara  kreditur  dengan  debitur  atau  atas  dasar  upaya  hukum  yang menentukan telah terjadinya cidera janji

## III. PENUTUP
Ratio  legis kekuatan  eksekutorial  yang  terdapat  pada  sertifikat  jaminan  fidusia berdasarkan  UU  Jaminan  Fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  setara dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah melaksanakan eksekusi atau penjualan terhadap  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaannya  sendiri  tanpa  melalui  proses pengadilan  sesuai  dengan  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  berdasarkan  pada ketentuan  Pasal  29  UU  Jaminan  Fidusia. Dengan makna frasa  “atas  kekuasaannya sendiri”  dalam  pelaksanaan  titel  eksekutorial  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  15 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  Jaminan  Fidusia  oleh  penerima  fidusia  atas  kekuasaannya sendiri  ialah  dapat  dilakukan  tanpa  melalui  putusan  pengadilan  dan  pemberi  Fidusa wajib  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji, dan atas kekuasaannya sendir,i penerima fidusia dapat mengeksekusi objek yang dijadikan jaminan fidusia.
Ratio  decidendi Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  18/PUU- XVII/2019  terkait  dengan  pelaksanaan  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  Jaminan Fidusia  belum  sesuai  dengan  prinsip  kepastian  hukum,  karena  setelah  putusan  MK tersebut  dinyatakan  berlaku  dan  mempunyai  kekuatan  hukum,  pengertian  atau permaknaan  dari  pasal-pasal  dalam  UU  Jaminan  Fidusia,  dibatasi  oleh  pelaksanaan eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia,  yaitu  dengan  diperlukannya  kesepakatan antara  pemberi  fidusia  dengan  penerima  fidusia  tentang  cidera  janji.  Apabila  tidak terjadi kesepakatan terkait dengan cidera janji salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum  melalui  gugatan  ke  pengadilan  untuk  menentukan/memutuskan  telah terjadinya  cidera  janji  yang  dimaksud. Debitur  atau  pemberi  fidusia  tidak  keberatan, untuk  menyerahkan  secara  sukarela  objek  jaminan  fidusia.  Terkait  dengan  ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa
sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  jika  tidak  ada kesepakatan  cidera  janji dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela  objek jaminan  fidusia,  maka  pelaksanaan  eksekusi  objek  Jaminan  Fidusia  harus  dilakukan dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap.
Pengaturan kedepan  pelaksanaan  parate  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  yaitu  berdasarkan  pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini dapat dilaksanakan apabila telah kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang adanya cidera janji atau wanprestasi,  serta  diikuti  dengan  kesukarelaan  debitur  untuk  menyerahkan  objek jaminan  fidusia.  Namun  apabila  hal  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan,  maka  segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia  harus  dilakukan  sama  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Sehingga  perlu  adanya  pembaharuan  atas  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  jaminan  fidusia,  karena  pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  terjadi  tumpang  tindih  aturan  yang  memberikan banyak penafsifan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, agar supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semua pihak mempunyai perlindungan hukum yang sama.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Andi Prajitno, Andreas Albertus, Hukum Fidusia (Malang: Selaras Malang, 2010). Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Jakarta: Prenada Media, 2014).
Poesoko, Herowati, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, onflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (Yogyakarta: Laksbang Pressindi, 2007).
Subekti, Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum dan
Pemecahan Masalah Hukum (Jakarta: Proyek Pengembangan Teknis Yudisial, MARI, 1990).
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (Bandung: Alfabeta, 2004). Usman, Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Vollmar, HFA, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali, 1983).
“Risalah Sidang Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapa t Paripurna Dewan Perwakilan Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya” (1999).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
“Tahapan Fiat Eksekusi Hak Tanggungan”, online: <https://litigasi.co.id/hukum - perdata/23/tahapan-fiat-eksekusi-hak-tanggungan>.