Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## AKSES DAN JAMINAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN PENGGUNA INTERNET (Suatu Kajian Akses dan Kebebasan Berekspresi Perempuan dalam Internet)
Andri Marta 1 , Dedy Hermawan 2 , Ikram 3 1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
2 Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung
3 Sosiologi FISIP Universitas Lampung Email: andrimarta90@fisip.unila.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to describe women's access and freedom of expression in using internet technology related to their need for information, protection  of  women victims of Gender-  Based Sexual Violence (KSBG) online, and legal services, as well as developing networks free from violence and discrimination. The  next  goal  is  to  get  an  idea  of  how  far  state  agencies,  law  enforcement  officials  and  private authorities  in internet  governance fulfill the protection of women's  rights to access and freedom  of expression, as well as the protection of victims of KSBG. This study used qualitative research methods with a phenomenological approach through in-depth interviews and documentation. Research data was obtained from 7 (seven) informants, namely activists of the DAMAR Association, Nawala, APJII, the PPA Unit and Police Cyber Crime, and Kominfo. The results show that internet governance related to the protection of women's rights to access and freedom of expression, as well as the protection of victims of Gender-Based Sexual Violence (KSBG) online is an issue that is still growing, has not been managed  properly,  and  still  requires  further  attention  from  the  government,  as  well  as  the  private sector.  Although  there  are  many  regulations  governing  access  and  freedom  of  expression  in cyberspace,  both  international,  national,  regional,  they  have  not  been  able  to  guarantee  the fulfillment  of  the  Right  to  Access  and  Freedom  of  Expression,  especially  related  to  online  gender- based violence and health services, law, and assistance for victims of Gender-Based Sexual Violence (KSBG).  Many  online  KSBG  victims  do  not  report  because  of  shame,  stigma,  or  uncertainty  in  the handling of cases by the authorities. Women's greater access to the internet is essential to achieve digital  inclusivity  and  women's  empowerment.  In  order  for  women  to  have  equal  access  and protection  to  internet  use,  free  from  violence  and  discrimination,  a  comprehensive  effort involving various stakeholders  is needed.
Keywords: KSBG, Access and Freedom of Expression, Internet

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akses dan kebebasan berekspresi perempuan dalam menggunakan  teknologi  internet  terkait  kebutuhan  mereka  akan  informasi,  perlindungan perempuan  korban  Kekerasan  Seksual  Berbasis  Gender  (KSBG)  secara  online,  dan  layanan  hukum, serta  mengembangkan  jejaring  yang  bebas  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Tujuan  selanjutnya adalah mendapatkan gambaran sejauh mana lembaga negara, aparat penegak hukum dan otoritas swasta  dalam  tata  kelola  internet  memenuhi  perlindungan  hak  perempuan  atas  akses  dan kebebasan  berekspresi,  serta  perlindungan  korban  KSBG.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  melalui  wawancara  dan  dokumentasi mendalam. Data penelitian diperoleh dari 7 (tujuh) informan, yaitu aktivis Asosiasi DAMAR, Nawala, APJII, Unit PPA dan Cyber Crime Polri, dan Kominfo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola internet  terkait  perlindungan  hak  perempuan  atas  akses  dan  kebebasan  berekspresi,  serta perlindungan  korban  Kekerasan  Seksual  Berbasis  Gender  (KSBG)  online merupakan  isu  yang  masih terus berkembang, belum dikelola dengan baik, dan masih memerlukan perhatian lebih lanjut  dari pemerintah, maupun swasta. Meskipun sudah banyak regulasi yang mengatur akses dan kebebasan berekspresi  di  dunia  maya,  baik  internasional,  nasional,  regional,  namun  belum mampu menjamin terpenuhinya  Hak  Akses  dan  Kebebasan  Berekspresi,  khususnya  terkait  kekerasan  berbasis  gender
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
online  dan  pelayanan  kesehatan,  hukum,  serta  bantuan  bagi  korban  Kekerasan  Seksual  Berbasis Gender (KSBG). Banyak korban KSBG online tidak melapor karena malu, stigma, atau ketidakpastian dalam  penanganan  kasus  oleh  pihak  berwenang.  Akses  perempuan  yang  lebih  besar  ke  internet sangat penting untuk mencapai inklusivitas digital dan pemberdayaan perempuan. Agar perempuan memiliki  akses  dan  perlindungan  yang  sama  terhadap  penggunaan  internet,  bebas  dari  kekerasan dan diskriminasi, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kata kunci: KSBG, Akses dan Kebebasan Berekspresi, Internet

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi internet, digital dan siber memberi dua sisi pada kehidupan perempuan. Di satu sisi, jaringan internet, digital dan siber dapat menjadi ruang perluasan setelah  ruang  fisik — bagi  perempuan  untuk  mendialogkan  dan  mereklaim  hak- haknya sebagai perempuan. Perempuan secara pribadi dan sebagai gerakan feminis secara sadar memilih menjadi agensi perubahan dengan menggunakan ruang internet, digital dan siber  untuk  menyebarkan  pengalaman,  pengetahuan  dan  mengumpulkan  dukungan  bagi pemenuhan hak-hak perempuan. Di sisi lain, ruang internet, digital dan siber menjadi media tambahan bagi  sistem patriarki  untuk  mengukuhkan  cara  pandangnya melalui  penyebaran informasi yang anti pada kesetaraan. Jaringan internet, digital dan siber dijadikan jalan oleh para  pelaku  kejahatan  berbasis  gender  untuk  memberdaya  perempuan  pengguna  internet dan  melakukan  kekerasan  berbasis  gender  lainnya.  Dengan  kata  lain,  jaringan  internet, digital,  dan  siber  juga  memberi  ruang  pada  memperburuknya  situasi  kekerasan  berbasis gender terhadap perempuan, yang sebelumnya sudah berlangsung dalam dunia fisik. Pada praktiknya,  antara  kekerasan  berbasis  gender  di  dunia  nyata  dan  maya,  seringkali berlangsung secara berkesinambungan dan saling memperburuk satu dengan yang lainnya.
Kekerasan berbasis gender yang menggunakan jaringan internet, digital, dan siber tersebut dikenal dengan beberapa istilah, antara lain Kekerasan Gender Berbasis On Line (KGBO) yang kemudian berkembang menjadi Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG). Rujukan  definisi  tentang  kekerasan  berbasis  gender  menggunakan  internet  ini  terus berkembang,  bertumbuh  dari  pengalaman  para  korban  di  lapangan  yang  kemudian dikonsepsualisasi oleh gerakan perempuan.
Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir KSBG telah menjadi perhatian gerakan perempuan,  terutama  gerakan  perempuan  yang  fokus  pada  penghapusan  kekerasan  dan perlindungan  perempuan  dalam  mengakses  dan  menggunakan  internet.  Komnas Perempuan,  sebagai  badan  negara  independen  yang  menghimpun  data  dari  beberapa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
lembaga pemberi layanan, UUPA dan Unit Cyber Crime di kepolisian, pengadilan negeri dan pengadilan  agama  yang  tersebar  di  beberapa  provinsi  Indonesia  melaporkan  sepanjang tahun  2020  terdokumentasikan  299.911  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan.  Dari 299.911  kasus  tersebut,  940  adalah  KSBG.  Komnas  Perempuan  juga  menganalisa  jumlah KSBG terus meningkat dari 241 kasus sepanjang tahun 2019 menjadi 940 kasus pada tahun 2020. Karena itu, dalam catatan tahunnya tersebut Komnas Perempuan meminta perhatian serius  semua  pihak.  Dalam  rekomendasi  catatan  tahunan  tersebut,  Komnas  Perempuan secara  khusus  menyampaikan  rekomendasi  kepada  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  dan  Bareskrim  khusus  Cyber  Crime  untuk  membangun  kebijakan/aturan  yang melindungi perempuan korban kekerasan berbasis siber.
Catatan  Tahunan  Komnas  Perempuan  tersebut  dikutip  oleh  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemen  PPPA).  Dalam  acara  “Literasi Digital:  Cegah  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO),  yang  diselenggarakan  secara daring  (31/05),  Kemen  PPPA  kemudian  mendorong  literasi  digital bagi  perempuan  sebagai upaya  pencegahan  kekerasan  berbasis  gender  online  (KBGO).  Karena  menurutnya,  kasus KBGO mengalami tren kenaikan seiring dengan pembatasan sosial akibat pandemi Covid - 19 di mana masyarakat banyak bergantung kepada akses internet untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemen PPPA juga merujuk pada survey yang dilakukan UN Women dalam  beberapa  laporannya  yang  menyatakan  terjadi  peningkatan  kasus  KBGO  secara tajam,  serta  kurang  dari  40  persen  korban  mencari  pertolongan.  Menteri  Bintang menyayangkan  penggunaan  internet  yang  mengalami  kenaikan  di  masa  pandemi  tidak dibarengi  dengan  literasi  digital  yang  mumpuni,  khususnya  bagi  perempuan  dan  anak sehingga lebih sulit bagi mereka untuk melindungi diri di internet. Sulitnya mengidentifikasi identitas  pelaku  KBGO  di  dunia  digital,  jejak  digital  korban  yang  sudah  tersebar  di internet  dan  sulit  dihapuskan  juga  menjadi  permasalahan  yang  seringkali  menjadi tantangan.
Sementara  itu,  gerakan  sipil  seperti  South  East  Asia  Freedom  Expression  Net  Work (SAFENet) menunjukan berdasarkan penelitiannya hingga tahun 2017 terdapat sedikitnya 8 bentuk  kekerasan  berbasis  gender  online  yang  dilaporkan  kepada  Komnas  Perempuan, yaitu:  pendekatan  untuk  memperdaya  (cyber  grooming),  pelecehan  online  (cyber
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
harassment),  peretasan  (hacking),  konten  ilegal  (illegal  content),  pelanggaran  privasi (infringement  of  privacy),  ancaman  distribusi  foto/video  pribadi  (malicious  distribution), pencemaran  nama  baik  (online  defamation),  dan  rekrutmen  online  (online  recruitment). SAFENet  juga  memaparkan  dalam  Internet  Governance  Forum  kekerasan  berbasis  gender online  mencakup  spektrum  perilaku,  termasuk  penguntitan,  pengintimidasian,  pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke  dunia  offline,  di  mana  korban  atau  penyintas  mengalami  kombinasi  penyiksaan  fisik, seksual,  dan  psikologis,  baik  secara  online  maupun  langsung  di  dunia  nyata  saat  offline.5 Lebih luas SAFENet erujuk pada Internet Governance Forum, bahwa penyalahgunaan online juga  berkontribusi  eksisme  dan  misoginis  online,  serta  melanggengkan  ketidaksetaraan gender  di  ranah  offline.  Pelecehan  online  dan  kekerasan  berbasis  gender  merugikan perempuan  dengan  membatasi  kemampuan  mereka  untuk  mendapatkan  manfaat  dari peluang yang sama secara online yang biasanya didapatkan oleh laki-laki, seperti pekerjaan, promosi dan ekspresi diri.
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang selanjutnya akan disebut Kekerasan Siber  Berbasis  Gender  (KSBG)  bukan  satu-satunya  persoalan  yang  dihadapi  perempuan pengguna internet. Sedikitnya, terdapat dua persoalan yang masih dihadapi perempuan di Indonesia, pertama terkait akses perempuan terhadap penggunaan internet; kedua jaminan perlindungan perempuan pengguna internet ketika mereka menggunakan jaringan internet, digital  dan  siber  untuk  mengekpresikan  kebebasan  berpikir,  membagikan  pengalaman, pengetahuan dan lain-lain.
Belum  ada  pengumpulan  data  yang  memadai  untuk  dua  persoalan  tersebut, sebagaimana  pada  pendokumentasian  kasus-kasus  KSBG.  Tetapi  sedikitnya,  kita  dapat mengambil  contoh  kasus  Baiq  Nuril,  perempuan  korban  KSBG  yang  menjadi  terdakwa karena  menurut  UU  ITE,  tindakan  Baiq  merekam  dan  mengirim  bukti  pelecehan  seksual yang  dialaminya  kepada  kawannya,  diinterpretasikan  sebagai  menyebarkan  konten  porno. Contoh  pelanggaran  kebebasan  berekpresi  perempuan  melalui  jaringan  internet  ini  juga terjadi  pada  beberapa  pendamping  korban  dan  perempuan  aktivis  yang  menggalang solidaritas publik.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Di  Indonesia  UU  Pornografi  dan  UU  ITE  menjadi  dua  undang-undang  yang  turut membatasi, mempersempit bahkan mempidanakan perempuan ketika menggunakan jaringan internet  baik  untuk  penanganan  kasus  KSBG  maupun  kebebasan  mereka  berekpresi.  Oleh karena  itu,  selain  KSBG,  isu  akses  dan  kebebasan  berekpresi  perempuan  menjadi  cakupan dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  tiga  rumpun  prinsip  feminis  berinternet  tersebut,  penelitian  ini  akan menggali  isu  akses,  agensi,  dan  ekpresi  melalui  tiga  kategori  subjek  penelitian  yaitu:  (1) perempuan  korban  KSBG  yang  bersentuhan  langsung  dengan  fokus  kekerasan  berbasis  on line pada isu agensi; (2) perempuan pendamping korban KSBG dan aktivis perempuan yang bersentuhan  langsung  dengan  isu  akses,  ekspresi,  sekaligus  agensi – sebagain  perempuan mengalami  KSBG  terkait  dengan  perannya  menjadi  pegiat  hak-hak  perempuan;  (3)  badan negara  dan  swasta  yang  terlibat  dalam  perlindungan  hak-hak  perempuan  dan  tata  kelola internet di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tata Kelola Internet
Tata  kelola  internet  terkait  dengan  perlindungan  hak  perempuan  atas  akses  dan kebebasan  berekspresi,  serta  perlindungan  terhadap  korban  Kekerasan  Seksual  Berbasis Gender  (KSBG)  merupakan  isu  yang  masih  terus  berkembang  dan  memerlukan  perhatian lebih  lanjut  dari  pemerintah,  dan  sektor  swasta.  Pemerintah  harus  memiliki  kebijakan  dan regulasi yang jelas untuk melindungi hak perempuan dalam tata kelola internet. Kebijakan dan regulasi yang diterbitkan pemerintah selayaknya mengintegrasikan isu-isu gender dalam memastikan  akses  yang  setara  bagi  perempuan  dalam  infrastruktur  dan  konektivitas internet, terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Selain itu, sektor swata yang juga  penyedia  layanan  internet  harus  berperan  dalam  mengedukasi  pengguna  tentang keamanan  siber  dan  bagaimana  melindungi  diri  dari  ancaman  online.  Sektor  swasta  perlu juga didorong untuk memiliki  kebijakan  internal yang kuat untuk melindungi hak perempuan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
dan mencegah KSBG di platform online. Berikut pernyataan pihak swasta terkait dengan Tata Kelola Internet.
Tata  kelola  internet  itu  banyak  bergantung  siapa  yang  menyusun.  Internet goverment ada forumnya, namun saya tidak melihat kepentingan Indonesia terwakili disana. Tata kelola itu, suatu gerakan yang dinaungi PBB/Lembaga Internasional. Kita lihat peran US (segala  sesuatu  yang  terjadi  dengan  internet  berkaitan  dengan  US)  tidak  ada  perwakilan yang bisa diketahui. Hanya akal-akalan Uni Eropa untuk menggalang dukungan semua pihak untuk melakukan hegemoni. Pemerintah sendiri sudah memiliki program drone 9, AIS yang dijalankan  kominfo  tugasnya  mengumpulkan  database  (situs  yang  layak  diblokir)  tapi prakteknya proyek yang mahal ini tidak mampu melakukan penapisan pada aplikasi tertentu atau  platform  Kebijakan  kemenkominfo  bersifat  umum.  Kemenkominfo  sebagai  regulator juga fasilitator yaitu memberi fasilitasi untuk literasi digital.
Kewenangan  Kominfo  (Kementerian  Komunikasi dan  Informatika)  dalam tata  kelola internet  di  Indonesia  mencakup  berbagai  aspek  pengaturan,  pengawasan,  dan  penegakan hukum  terkait  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Beberapa  kewenangan  Kominfo  yang relevan,  di  antaranya  (a)  Kominfo  memiliki  wewenang  untuk  mengeluarkan  kebijakan  dan regulasi terkait penggunaan internet, termasuk kebijakan tentang perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan hak akses serta kebebasan berekspresi di dunia maya; (b) Kominfo dapat melakukan  pemblokiran  konten  internet  yang  dianggap  melanggar hukum  atau  merugikan masyarakat, termasuk konten yang berhubungan dengan Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG)  atau  kejahatan  siber;  (c)  Kominfo  memiliki  peran  dalam  mengawasi  penyelenggara layanan  internet,  seperti  penyedia  layanan  internet (ISP) dan platform media  sosial, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku; (d) Kominfo berperan dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber dan pelanggaran hukum lainnya yang terjadi di dunia maya, termasuk tindakan kekerasan berbasis  gender dan KSBG; dan (d) Kominfo juga  bertanggung jawab untuk menyediakan penyuluhan  dan literasi digital kepada masyarakat,  termasuk  tentang  keamanan  dan  etika  dalam  penggunaan  internet,  serta pentingnya hak akses dan kebebasan berekspresi.  (Menkominfo, 2020).
Dalam  menghadapi  tantangan  KSBG  dan  hak-hak  perempuan  dalam  dunia  maya, Kominfo  terus  berupaya  meningkatkan  kebijakan  dan  rekomendasi  untuk  melindungi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
perempuan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  serta  memastikan  akses  dan  kebebasan berekspresi  yang  setara  bagi  semua  pengguna  internet,  termasuk  perempuan.  Ada  pun kebijakan  dan  rekomendasi  penting  yang  telah  diterbitkan  oleh  Kominfo  dengan memberlakukan  undang-undang  dan  peraturan  terkait  perlindungan  data  pribadi  untuk memastikan  bahwa  data  pribadi  perempuan  tidak  disalahgunakan  atau  diakses  tanpa  izin. Selain  itu  juga,  Kominfo  telah  berupaya  meningkatkan  mekanisme  pelaporan  dan penanganan  kasus  KSBG  di  dunia  maya,  termasuk  memberikan  rekomendasi  kepada platform media sosial tentang tata cara melaporkan dan menangani konten yang merugikan perempuan.

## Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KSBGO)
KSBG  adalah  isu  yang  sangat  sensitif  dan  serius,  dan  menghormati  privasi  dan keselamatan  korban  adalah  prioritas  utama.  Jika  Anda  atau  seseorang  yang  Anda  kenal mengalami kekerasan berbasis gender atau memiliki pertanyaan terkait isu ini, Anda dapat mencari  dukungan  dari  lembaga  atau  organisasi  yang  terkait  dengan  perlindungan perempuan, seperti lembaga pemerintah terkait, pusat krisis, kelompok advokasi perempuan, atau  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  berfokus  pada  isu-isu  kekerasan  berbasis  gender. Mereka  dapat  memberikan  bantuan,  bimbingan,  dan  dukungan  emosional  bagi  korban KSBG. Ingatlah bahwa Anda tidak sendiri,  dan ada bantuan yang  tersedia untuk mendukung Anda melalui pengalaman yang sulit ini.
Kekerasan  Seksual  Berbasis  Gender  (KSBG)  secara  online dapat  mencakup  berbagai tindakan  pelecehan  dan  kekerasan  yang  ditujukan  kepada  perempuan  dalam  dunia  maya. Adapun bentuk tindakan pelecehan dan kekerasan dapat berupa Pelecehan Seksual Melalui Pesan  atau  Gambar,  Pencemaran  Nama  Baik,  Pembajakan  Identitas,  Pemaksaan  Seksual secara  Online,  Pemerasan  Seksual,  Konten  Pornografi  Revenge  (Revenge  Porn),  dan Penguntitan  dan  Pelacakan  Online.  Berdasarkan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 14. Tindakan tindakan yang dengan menggunakan media elektronik atau  informasi  elektronik,  baik  perekaman,  pengambilan,  transmisi,  penguntitan,  yang semuanya  berbasis  elektronik  itu  adalah  tindak  pidana.  Dalam  Pasal  14  UU  TPKS  (Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual)  No.  12  Tahun  2022,  dijelaskan  bahwa  pelaku  KBGO  dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. (Safenet, 2021).
Data  terkait  KSBG  online  di  Indonesia  dapat  berubah  dari  waktu  ke  waktu  dan memerlukan  penelitian  yang  mendalam  dan  penelitian  oleh  pihak  berwenang  serta organisasi  masyarakat  sipil  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  akurat.  Beberapa sumber  yang  dapat  memberikan  informasi  lebih  lanjut  tentang  data  KSBG  online  di Indonesia  termasuk  lembaga  pemerintah,  organisasi  hak  asasi  manusia,  dan  penelitian independen yang terkait dengan isu-isu perempuan dan kekerasan daring. Laporan dari Data di atas hanya mencerminkan sebagian dari masalah KSBG online dan mencatat bahwa KSBG online adalah masalah yang serius dan signifikan. Upaya untuk melindungi perempuan dari KSBG  online  memerlukan  tindakan  kolaboratif  dari  pemerintah,  aparat  penegak  hukum, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan internet yang lebih aman dan inklusif bagi semua pengguna.
Penting  untuk  diingat  bahwa  pendekatan  perlindungan  perempuan  korban  KSBG sudah  merupakan  tindakan  yang  harus  ada.  Selain  itu  juga,  harus  mengakui  bahwa perempuan  mungkin  mengalami  tantangan  dan  risiko  yang  berbeda  dalam  menggunakan internet  dibandingkan  dengan  laki-laki.  Dengan  demikian,  upaya  perlindungan  harus mencakup  pemahaman  yang  mendalam  tentang  isu-isu  gender  dan  perempuan  sebagai pengguna  internet.  Perlindungan  terhadap  korban  Kekerasan  Seksual  Berbasis  Gender (KSBG) dalam konteks pemahaman akses dan perlindungan perempuan pengguna internet, selain  memerlukan  pendekatan  yang  komprehensif  dan  sensitif  terhadap  isu-isu  gender; juga  diupayakan  secara  kolaboratif  dan  berkelanjutan  dari  berbagai  pihak,  termasuk pemerintah,  masyarakat  sipil,  lembaga  hukum,  dan  sektor  swasta  untuk  menciptakan lingkungan  internet  yang  aman,  inklusif,  dan  mendukung  bagi  perempuan,  serta  untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi korban KSBG dalam dunia maya.
Pemerintah  fasilitasi  literasi  kepada  kaum  perempuan  dan  anak  muda  perempuan mengenai  berbagai  hal  terkait  bagaimana  menjaga  perempuan  agar  bisa  memanfaatkan internet dengan sehat  dan baik, produktif  dan terhindar akses negatif internet. Literasi yang lebih  masif  dan  edukasi  untuk  bisa  memanfaatkan  internet  untuk  pemberdayaan  disegala
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
bidang.  Perlu  ada  pedoman  digital  parenting.  Anak-anak  sekarang  sejak  lahir  sudah terhubung dengan internet

## Akses dan Perlindungan Perempuan terhadap Internet
Persoalan  akses  perempuan  terhadap  penggunaan  internet  dan  jaminan perlindungan perempuan sebagai pengguna internet merupakan dua isu penting yang masih dihadapi  di  Indonesia.  Akses  perempuan  terhadap  penggunaan  internet  meskipun  telah meningkat  pesat, namun  kesenjangan  gender  dalam  akses  terhadap  internet  cukup  lebar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan perempuan dalam akses berinternet dibanding laki-laki, antara lain: (a) perbedaan dalam tingkat literasi digital sebagai dampak dari  kesenjangan  pendidikan  pada  waktu  yang  lalu  membuat  perempuan  memiliki  tingkat literasi  digital  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  laki-laki,  sehingga  mereka  lebih tertinggal dalam menggunakan dan atau memanfaatkan internet; (b) ada batasan fisik dan sosial  sebagai  dampak  stereotipe  perempuan  dan  laki-laki  yang  menghalangi  kesenjangan mereka untuk mengakses teknologi internet, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota atau  perdesaan;  dan  (c)  ada  kemampuan  berbeda  secara  ekonomi  antara  perempuan  dan laki-laki sebagai akibat dari anggapan perempuan bukan pencari kerja utama menyebabkan perempuan  berpenghasilan  rendah  (keterbatasan  finansial)  sehingga  kurang  mampu membeli perangkat digital. (Rahayu, 2021).
Persoalan lain terkait dengan akses perempuan terhadap penggunaan internet, yakni jaminan  perlindungan  perempuan  sebagai  pengguna  internet.  Kebebasan  berpikir  dan berekspresi  perlu  dijaga  di  ruang  digital,  dan  perlindungan  terhadap  perempuan  sebagai pengguna internet sangat penting. Semenjak dunia memasuki ranah digitalisasi menimbulkan bentuk lain kejahatan dan hanya terjadi di dunia maya. Adapun kejahatan di dunia maya yang sangat dekat dengan perempuan, yakni Kekerasan berbasis gender online dan pelanggaran privasi. Perempuan sering menghadapi pelecehan, ancaman, dan kekerasan online yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional mereka, selain itu perempuan juga bisa menjadi korban dari penyebaran informasi pribadi tanpa ijin di dunia maya – dilecehkan - yang dapat menyebabkan  pelemahan  diri  perempuan  dan  kadang  kala  mengarah  dari  penjatuhan karakter dirinya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Akses  perempuan  terhadap  internet  merujuk  pada  kemampuan  dan  kesempatan bagi  perempuan  untuk  menggunakan  dan  berpartisipasi  dalam  lingkungan  internet.  Ini mencakup  kesempatan  perempuan  untuk  terhubung  ke  internet,  mengakses  berbagai platform online, dan  memanfaatkan  sumber  daya  digital  untuk  mendapatkan  informasi, berkomunikasi,  berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan,  dan  mengakses  layanan  atau kesempatan  lainnya  yang  tersedia  di  dunia  maya.  Akses  perempuan  yang  lebih  besar terhadap  internet  adalah  penting  untuk  mencapai  inklusivitas  digital  dan  pemberdayaan perempuan.  Dengan  memberikan  kesempatan  yang  setara  untuk  akses  dan  partisipasi dalam lingkungan digital, perempuan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan mereka dalam berbagai bidang kehidupan, serta berkontribusi secara aktif dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.
Agar  perempuan  memperoleh  akses  yang  setara  dan  perlindungan  terhadap penggunaan  internet,  bebas  dari  kekerasan  serta  diskriminasi,  diperlukan  upaya  yang komprehensif  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan.  Di  antaranya,  Pemerintah  dan lembaga  terkait  harus  berkomitmen  untuk  menyediakan  akses  internet  yang  merata  di seluruh wilayah, termasuk di daerah perdesaan dan terpencil. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur  dan  jaringan  internet  yang  dapat  diakses  oleh  seluruh  masyarakat,  termasuk perempuan.  Selain  itu,  Pemerintah  harus  mengembangkan  kebijakan  dan  undang-undang yang progresif dalam melindungi hak-hak perempuan dalam dunia maya, serta memastikan bahwa  kekerasan  dan  diskriminasi  berbasis  gender  mendapatkan  sanksi  yang  tegas. Peningkatan  penegakan hukum terhadap  kekerasan  berbasis  gender dan  pelecehan  online menjadi  kunci  untuk  menciptakan  lingkungan  internet  yang  lebih  aman  dan  bebas  dari ancaman tersebut.

## Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital
Akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya merujuk pada hak untuk mengakses dan berpartisipasi secara bebas dalam dunia maya, dalam lingkungan internet dan platform digital yang mencakup berbagai bentuk media sosial, situs web, forum diskusi, dan berbagai aplikasi  online.  Akses  di  dunia  maya  mencakup  kemampuan  individu  atau  kelompok  untuk terhubung  dan  menggunakan  internet  serta  teknologi  informasi  dengan  mudah  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
terjangkau. Ini berarti dapat mengakses berbagai jenis informasi, sumber daya, dan layanan yang  tersedia  secara  online.  Hak  akses  mencakup  jangkauan  fisik  internet,  konektivitas, perangkat teknologi yang  memadai, dan  literasi  digital.  Sedangkan,  Kebebasan  berekspresi di dunia maya merujuk pada hak individu untuk menyuarakan pendapat, gagasan, dan pikiran mereka  secara  bebas  dan  tanpa  takut  akan  represi  atau  pembatasan.  Ini  mencakup  hak untuk  berbicara,  menulis,  berbagi  informasi,  dan  berpartisipasi  dalam  dialog  publik  dalam lingkup internet dan platform digital.
Hak akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya merupakan hak asasi manusia fundamental yang diakui dan dijamin oleh berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia,  termasuk  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  dan  Piagam  Hak-Hak  Asasi Manusia  PBB.  Hak  ini  juga  seharusnya  dihormati  dan  dijaga  oleh  negara  dan  berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk perusahaan teknologi, dalam rangka menciptakan lingkungan online  yang inklusif, aman, dan menghargai kebebasan individu. Namun, penting untuk  diingat  bahwa  kebebasan  berekspresi  di  dunia  maya  tidak  boleh  digunakan  untuk menyebarkan  kebencian,  kekerasan,  atau  informasi  palsu  yang  merugikan  orang  lain  atau masyarakat. Hak ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam penggunaan internet dan teknologi informasi agar dunia maya tetap menjadi lingkungan  yang positif dan berkontribusi pada  pembangunan  masyarakat  yang  lebih  baik.  Ada  banyak  aturan,  baik  internasional maupun  nasional  serta  regional  yang  mengatur  akses  dan  kebebasan  berekspresi  di  dunia maya.  Namun,  secara  umum,  ada  beberapa  instrumen  internasional  dan  nasional  yang mengatur hak akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya.
Meskipun  ada  banyak  aturan  yang  mengatur  akses  dan  kebebasan  berekspresi  di dunia  maya,  baik  internasional,  nasional,  regional,  namun  belum  dapat  menjamin terpenuhinya  Hak  atas  Akses  dan  Kebebasan  Berekspresi  di  dunia  maya,  terutama  terkait dengan  kekerasan  berbasis  gender  online  dan  layanan  kesehatan,  hukum,  serta pendampingan korban  Kekerasan  Seksual  Berbasis  Gender  (KSBG).  Di  banyak  masyarakat, masih  ada  ketidaksetaraan  gender  dan  pandangan  yang  patriarki,  di  mana  perempuan dianggap  lebih  rentan  dan  dihambat  dalam  menyuarakan  pendapat  dan  hak-hak  mereka. Budaya ini dapat berdampak negatif  pada akses dan kebebasan berekspresi  perempuan  di dunia maya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Untuk mengatasi tidak terpenuhinya hak atas akses dan kebebasan berekspresi, serta perlindungan  terhadap  korban  KSBG  di  dunia  maya,  perlu  diambil  langkah-langkah  yang komprehensif. (Unesco, 2020). Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
1. Peningkatan  Kesadaran  dan  Pendidikan:  Meningkatkan  kesadaran  tentang kekerasan berbasis  gender  online  dan  hak-hak  perempuan  dalam  tata  kelola internet melalui program edukasi dan kampanye kesadaran.
2. Penegakan  Hukum yang Tegas:  Memastikan  hukum yang kuat dan penegakan hukum  yang  tegas  terhadap  kekerasan  berbasis  gender  online  untuk menciptakan efek jera bagi pelaku.
3. Penguatan  Kebijakan:  Mengembangkan  kebijakan  yang  berpihak  pada perempuan  dalam  tata  kelola  internet  dan  meningkatkan  perlindungan korban KSBG.
4. Layanan  Kesehatan  dan  Hukum  yang  Sensitif  Gender:  Menyediakan  layanan kesehatan  dan  hukum  yang  sensitif  terhadap  isu-isu  gender  dan  memahami implikasi khusus yang dialami perempuan.
5. Pendampingan  dan  Dukungan:  Menyediakan  dukungan  dan  pendampingan bagi korban KSBG untuk membantu mereka pulih dari trauma dan mengakses layanan yang diperlukan.
6. Partisipasi Perempuan: Melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan perancangan kebijakan terkait tata kelola internet dan perlindungan hak- hak perempuan.
7. Kolaborasi  Antar-Stakeholder:  Mendorong  kolaborasi  antara  badan  negara, aparat  penegak hukum, sektor  swasta,  dan  organisasi  masyarakat  sipil  untuk mengatasi masalah ini secara holistik.
Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan  bahwa  hak  atas  akses  dan  kebebasan berekspresi  perempuan  dapat  lebih  terjamin  di  dunia  maya  dan  korban  KSBG  dapat mendapatkan  dukungan  dan  perlindungan  yang  lebih  baik.  Penting  untuk  diingat  bahwa masalah  ini  merupakan  isu  yang  kompleks  dan  berlapis-lapis.  Upaya  untuk  meningkatkan hak atas akses dan kebebasan berekspresi di dunia maya dan perlindungan terhadap korban KSBG  memerlukan  kolaborasi  dan  partisipasi  dari  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
badan  negara,  aparat  penegak  hukum,  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  sektor  swasta. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan online yang aman, inklusif, dan menghargai hak-hak perempuan.

## Agensi Kekerasan di Ranah Digital
Memahami  konsep  agensi  dalam  konteks  kekerasan  online  adalah  penting  untuk mendukung  upaya  mencegah  dan  mengatasi  kekerasan  dalam  lingkungan  digital.  Dengan meningkatkan  kesadaran  tentang  agensi  korban  dan  memberikan  dukungan  yang  sesuai, diharapkan  dapat  membantu  korban  memperoleh  kembali  kendali  atas  kehidupan  digital mereka  dan  membatasi  dampak  negatif  dari  kekerasan  online.  Dalam  konteks  kekerasan online,  istilah  "agensi"  merujuk  pada  kemampuan  seseorang  atau  kelompok  untuk bertindak,  mengambil  keputusan,  dan  berpartisipasi  dalam  lingkungan  digital  dengan  cara yang kuat dan mandiri.
Sebaliknya,  dalam  konteks  kekerasan  online,  istilah  "agensi"  juga  dapat  memiliki makna  lain.  Kekerasan  online  sering  kali  dilakukan  oleh  pelaku  yang  memanfaatkan  posisi agensi  mereka  untuk  merugikan  atau  menyerang  korban.  Dalam  situasi  ini,  pelaku kekerasan  dapat  menggunakan  kekuasaan,  pengaruh,  atau  akses  teknologi  mereka  untuk melakukan  tindakan  kekerasan  atau  pelecehan  terhadap  korban.  Dengan  kata  lain,  agensi dalam  bentuk  kekerasan  online  juga  dapat  mengacu  pada  bagaimana  pelaku  kekerasan menggunakan kebebasan dan kemampuan mereka dalam lingkungan digital untuk melukai, menyakiti, atau           merendahkan korban.
Penting  untuk  memahami  bagaimana  agensi  dalam  kekerasan  online  dapat mempengaruhi  dinamika  kekerasan  dan  bagaimana  tindakan  kekerasan  tersebut  bisa merugikan  dan  berdampak  negatif  pada  korban.  Melawan  kekerasan  online  memerlukan kesadaran  akan  peran  agensi  dan  bagaimana  kebebasan  digital  dapat  dimanfaatkan  untuk tujuan yang negatif dan merugikan. Agar terhindar sebagai agensi dalam bentuk kekerasan online,  sangat  penting  untuk  menjaga  perilaku  dan  tindakan  kita  agar  tidak  merugikan, menyakiti, atau melukai orang lain secara online.
Adapun  tindakan-tindakan  yang  sepatutnya  dilakukan  untuk  mencegah  menjadi agensi  dalam  kekerasan  online  dengan  tidak  membuat  komentar  atau  tindakan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
merendahkan, meremehkan, atau melecehkan orang lain berdasarkan gender, ras, agama, atau  atribut  lainnya.  Jika  Anda  menyaksikan  perilaku  yang  tidak  pantas  atau  merugikan, laporkan  kepada  pihak  yang  berwenang  atau  platform  yang  bersangkutan.  Hindari memperkuat tindakan kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh orang lain secara online. Selain itu, sebelum mengirim pesan, posting, atau berkomentar di media sosial atau platform online  lainnya,  berhentilah  sejenak  dan  pikirkan  apakah  apa  yang  akan  Anda  sampaikan dapat menyakiti atau merugikan orang lain. Jika perlu, mintalah pendapat orang lain sebelum mengirimkan  pesan.

## KESIMPULAN
1. Tata kelola internet terkait dengan perlindungan hak perempuan atas akses dan kebebasan berekspresi, serta perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis  Gender  (KSBG)  secara  online  merupakan  isu  yang  masih  terus berkembang, belum terkelola dengan baik, serta masih memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah, maupun sektor swasta.
2. KSBG  online  adalah  masalah  yang  serius  dan  signifikan.  Korban  KSBG  online banyak  yang  tidak  melapor  karena  rasa  malu,  stigma,  atau  ketidakyakinan dalam penanganan kasus oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi perempuan dari KSBG online memerlukan tindakan kolaboratif dari pemerintah,  aparat  penegak  hukum,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  untuk menciptakan  lingkungan  internet  yang  aman,  inklusif,  dan  mendukung  bagi perempuan,  serta  untuk  memastikan  perlindungan  yang  efektif  bagi  korban KSBG dalam dunia maya.
3. Akses  perempuan  yang  lebih  besar  terhadap  internet  adalah  penting  untuk mencapai  inklusivitas  digital  dan  pemberdayaan  perempuan.  Dengan memberikan  kesempatan  yang  setara  untuk  akses  dan  partisipasi  dalam lingkungan  digital,  perempuan  d  apat  meningkatkan  pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan mereka dalam berbagai bidang kehidupan, serta berkontribusi  secara  aktif  dalam  masyarakat  yang  semakin  terhubung  secara digital.  Agar  perempuan  memperoleh  akses  yang  setara  dan  perlindungan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
terhadap  penggunaan  internet,  bebas  dari  kekerasan  serta  diskriminasi, diperlukan  upaya  yang  komprehensif  melibatkan  berbagai  pemangku kepentingan.
4. Meskipun ada banyak aturan yang mengatur akses dan kebebasan berekspresi di  dunia  maya,  baik  internasional,  nasional,  regional,  namun  belum  dapat menjamin  terpenuhinya Hak  atas  Akses  dan  Kebebasan  Berekspresi,  terutama terkait  dengan  kekerasan  berbasis  gender  online  dan  layanan  kesehatan, hukum,  serta  pendampingan  korban  Kekerasan  Seksual  Berbasis  Gender (KSBG).
5. Melawan  kekerasan  online  memerlukan  kesadaran  akan  peran  agensi  dan bagaimana  kebebasan  digital  dapat  dimanfaatkan  untuk  tujuan  yang  negatif dan merugikan. Agar terhindar sebagai agensi dalam bentuk kekerasan online, sangat penting untuk menjaga perilaku dan tindakan kita agar tidak merugikan, menyakiti, atau melukai orang lain secara online.

## DAFTAR  PUSTAKA
Blandina,  Lintang  Farhanah,  dan  Ika  Ningtyas.  2022. Kami  Jadi  Target  (Pengalaman Perempuan  Pembela  Ham  Menghadapi  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)) . https://awaskbgo.id/publikas
Christiany  Juditha.  2022. Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  di  Masa  Pandemi:  Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado . Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik  Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Feminist  Principle  of  the  Internet  version  2.0 ,  Association  Progressive  for  Communication. https://www.apc.org/en/pubs/feminist-principles-internet-version-20
Imara  Pramesti  Normalita Andaru.  2021. Cyber Child  Grooming  sebagai  Bentuk  Kekerasan
Berbasis Gender Online di Era Pandemi .
https://www.journal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2242
Ina  Yosia  Wijaya,  Lidya  Putri  Loviona.  2021. Kapitalisme,  Patriarki  dan  Globalisasi:  Menuju Langgengnya  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online . Jurnal  Wanita  dan  Keluarga . https://www.journal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2243
Kemen PPPA Dorong Literasi Digital untuk Cegah Kekerasan Berbasis Gender Online ( KBGO) Selama Pandemi.
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3215/kemen-pppa- dorong- literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa- pandemi
Komnas  Perempuan.  2021. Perempuan  dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan Seksual, Kekerasan  Siber,  Perkawinan  Anak,  dan  Keterbatasan  Penanganan  di  Tengah
COVID-19, Catahu  2021:  Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Tahun 2020 . https://Komnasperempuan.Go.Id/Siaran-Pers-Detail/Catahu-2020-Komnas-
Perempuan-lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021 . Noviyanti  Soleman.  2021. Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  Selama  Pandemi  COVID-19  di Indonesia . Jurnal Kajian Perempuan: Gender dan Agama . https://www.semanticscholar.org/paper/Kekerasan- Berbasis-Gender-Online-Selama- Pandemi-di-Soleman/
Nur  Hayati.  2021. Media  Sosial  dan  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  Selama  Pandemi Covid-19 .
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya 1 (1). Hal: 43-52. Menkominfo.  2020. Rencana  Startegis  2020 – 2024 .  Menkominfo.  Jakarta
Rahayu (ed.). 2021. Perempuan dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan, dan Arah Pemberdayaan . Gadjah Mada University Pres. Jogjakarta.
Safenet.  2021. Memahami  dan  Menyikapi  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online:  Sebuah Panduan . Safenet. Bali.
SAFEnet. 2022. Pengalaman Perempuan Pembela  HAM menghadapi KBGO .  SAFEnet,  Bali. SAFEnet, Oxfam, Kemensos. 2022. Mengawal Jalan Terjal Perlindungan Penyintas KBGO di Indonesia . SAFEnet. Bali.
UNESCO. 2020. Kebebasan Berekspresi dan Ketertiban Umum: Panduan Pelatihan . UNESCO. Prancis.
UNESCO.  2021. Indikator  Universalitas  Internet  Unesco:  Sebuah  Kerangka  Kerja  untuk Mengkaji Perkembangan Internet . UNESCO. Prancis.