https://jamsi.jurnal-id.com

## Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Agrowisata Kopi di Desa Colol Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur NTT
William Djani* 1 , Petrus Kase 2 , Belandina Long 3 , Lasarus Jehamat 4
1,2,3 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia 4 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia *e-mail: williamdjani@gmail.com 1 , petruskase@gmail.com 2 , belalong.bl@gmail.com 3 , jehamat@staf.undana.ac.id 4

## Abstrak
Indonesia mempunyai potensi kopi yang cukup besar dan merupakan produsen kopi terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Menurut Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (SCAI)(Limpo, 2023), kedai kopi di Indonesia akan  tumbuh  hingga  20%  pada  tahun  2020.  Fenomena  ini  pula  yang  menginspirasi  pemerintah  untuk mendorong produsen kopi menciptakan produk kopi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Penyediaan wisata kopi sebagai salah satu travel pattern di Indonesia menjadi perhatian pemerintah untuk diintervensi. . Provinsi NTT merupakan provinsi dengan perkebunan kopi pada beberapa Kabupaten termasuk Kabupaten Manggarai Timur. Salah satu program di Kabupaten Manggarai Timur sebagai daerah penghasil kopi perlu diintervensi  sebagai  agrowisata  sehingga  memiliki  daya  tarik  Kampung  Kopi  sekaligus  menjadi  sentra Agrowisata menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara. Intervensi yang dilakukan untuk mensolusi salah satu masalah publik yaitu kerawanan pangan. Permasalahan yang menjadi prioritas dalam kegiatan pengabdian mayarakat kali ini adalah soal pemahaman tentang  Pengembangan Agrowisata Kopi di desa. Perlu ada pemahaman tentang bagaimana kebijakan yang disiapkan oleh Pemerintah secara bersinergi. Pada level pemerintahan desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai petani kopi dengan mengacu pada  pengembangan  Kawasan  kopi  sebagai  agrowisata  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Kombinasi  inilah  yang  akan  membuat  kopi  sebagai  komoditas  unggulan  semakin  dikenal  dalam  rangka mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang akan mengembangkan konsep Agrowisata Kampung Kopi dipusatkan pada desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur.
Kata kunci : Agrowisata Kopi, Kebijakan, Pengembangan, Sosialisasi

## Abstract
Indonesia has quite large coffee potential and is the second largest coffee producer in the world after Brazil. According to the Indonesian Specialty Coffee Association (SCAI)(Limpo, 2023), coffee shops in Indonesia will grow by 20% in 2020. This phenomenon has also inspired the government to encourage coffee producers to  create  quality  and  highly  competitive  coffee  products. Providing  coffee  tourism  as  a  travel  pattern  in Indonesia is a concern for the government to intervene. NTT Province is a province with coffee plantations in several districts including  East Manggarai Regency. One of the programs in East Manggarai Regency as a coffee producing area needs to be intervention as agrotourism so that it has the attraction of a Coffee Village as well as being an Agrotourism center attracting local and foreign tourists. The intervention was carried out to solve one of the public problems, namely food insecurity. The problem that is a priority in this community service activity is a matter of understanding the Development of Coffee Agrotourism in the village. There needs to be an understanding of how policies are prepared by the Government in synergy. At the village government level  to  socialize  the  community  as  coffee  farmers  by  referring  to  the  development  of  coffee  areas  as agrotourism  to  improve  community  welfare.  This  combination  will  make  coffee  as  a  superior  commodity increasingly recognized in order to support the East Manggarai Regency Regional Government program which will develop the Coffee Village Agrotourism concept centered on Colol village, East Lamba Leda District.
Keywords : Coffee Agrotourism, Development, Policy, Outreach

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Analisis Situasi
Kecintaan  masyarakat  Indonesia  terhadap  kopi  tidak  dapat  dipungkiri  lagi  sebagai kebutuhan masyarakat setiap hari. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah dan sebaran
https://jamsi.jurnal-id.com
kedai  kopi  yang  meningkat  drastis  di  berbagai  kota.  Menurut Speciality  Coffee  Association  of Indonesiaan (SCAI)(Limpo,  2023),  pertumbuhan  kedai  kopi  di  Indonesia  pada  tahun  2020 mencapai  hingga  20%.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  antusiasme  masyarakat  terhadap  kopi sangatlah tinggi. Fenomena ini juga menginspirasi pemerintah untuk mendorong para produsen kopi  agar  mampu  menciptakan  produk  kopi  yang  berkualitas  dan  berdaya  saing  tinggi. Penyediaan  wisata  kopi  sebagai  salah  satu  travel  pattern  di  Indonesia  menjadi  perhatian pemerintah untuk diintervensi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kopi dapat menjadi sektor unggulan bagi pariwisata, khususnya pariwisata berbasis pertanian atau agrowisata.
Perkebunan  kopi  di  Indonesia  tersebar  hampir  di  seluruh  provinsi,  kecuali  wilayah provinsi  DKI  Jakarta.  Berdasarkan  data  dari  BPS  tahun  2018(BPS,  2020),  tercatat  bahwa  luas perkebunan kopi di Indonesia secara keseluruhan mencapai sebesar 1, 2 juta Ha yang terbagi ke dalam 3 status perusahaan, yakni Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS),  dan  Perkebunan  Rakyat  (PR).  Perkebunan  Rakyat  mendominasi  lebih  dari  90%  luasan perkebunan kopi yang ada di Indonesia. Provinsi NTT merupakan provinsi dengan perkebunan kopi  pada  beberapa  Kabupaten  termasuk  Kabupaten  Manggarai  Timur.  Dari  keseluruhan perkebunan  kopi  di  Kabupaten  Manggarai  Timur  dengan  luasan  areal  kopi  di  sejumlah  desa termasuk Desa Colol.
Pada tahun 2019 tercatat total jumlah penjualan ekspor mencapai sekitar 359 ribu ton sementara  total  jumlah  pembelian  impor  ke  dalam  negeri  hanya  sebesar  32  ribu  ton.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  peminat  kopi  Indonesia  di  luar  negeri  mengalami  peningkatan  dan masyarakat Indonesia pun lebih banyak menyukai dan menikmati kopi lokal.
Berdasarkan  data  dari  BPS(BPS,  2019),  pada  tahun  2018  produksi  kopi  Indonesia mencapai 756 ribu ton, sedangkan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai hampir 742 ribu ton. Rata-rata hasil pertanian yang mampu dihasilkan adalah sebesar 794 kg per hektarnya.
Secara  lokal,  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  perlu  di  respon  dengan kebijakan pengembangan  produksi  kopi  sekaligus  pengembangan  agrowisata  yang  merupakan  solusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Tantangan pembangunan ekonomi  di  NTT  antara  lain  disebabkan  oleh  isolasi  geografis  dan  iklim  yang  setengah  kering (semi-arid). Sebagai Provinsi kepulauan, ketersediaan akses dan transportasi merupakan isu yang sangat  penting.  Kombinasi  antara  iklim  setengah  kering  dan  keterisolasian  membuat  NTT memiliki akses ke sumberdaya alam yang terbatas.
NTT  sangat  bergantung  pada  sektor  pertanian  yang  masih  tradisional,  dan  sektor  ini memberikan  kontribusi  sebesar  40  %  terhadap  PDRB  NTT,  meskipun  kontribusinya  yang signifikan, sektor ini masih belum berkembang, terbukti dari besarnya jumlah petani yang masih bergantung pada pertanian subsistem serta masih terbatasnya akses pada cara-cara dan tehnologi pertanian  modern. Perpaduan  antara  lemahnya  perekonomian  daerah,  tingginya  kemiskinan, serta tantangan iklim dan geografi yang sulit, menuntut keseriusan pemerintah daerah NTT untuk memanfaatkan  sumber-sumber  keuangan  daerah  secara  maksimal  untuk  menanggulangi kerawanan pangan.
Pencegahan  dan  penanggulangan  kerawanan  pangan  harus  didukung  oleh  informasi ketahanan  pangan  yang  akurat,  komprehensif,  dan  tertata  dengan  baik.  Informasi  ketahanan pangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam upaya perlindungan dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun  panjang rentan  terhadap  kerawanan  pangan.  Pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  lembaga internasional  telah  berupaya  untuk  merespon  kerawanan  pangan  di  Provinsi  NTT  dengan berbagai program. Namun demikian upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah kerawanan pangan.
Salah satu program di Kabupaten Manggarai Timur sebagai daerah penghasil kopi perlu diintervensi sebagai agrowisata sehingga memiliki daya tarik Kampung Kopi sekaligus menjadi sentra  Agrowisata  menarik  para  wisatawan  lokal  maupun  mancanegara.  Intervensi  yang dilakukan untuk mensolusi salah satu masalah publik yaitu kerawanan pangan. Kombinasi inilah yang akan membuat kopi sebagai komoditas unggulan semakin dikenal dalam rangka mendukung program Pemerintah  Daerah  Kabupaten Manggarai Timur yang akan mengembangkan konsep Agrowisata  Kampung  Kopi  dipusatkan  pada  desa Colol  Kecamatan  Lamba Leda  Timur. Hal  ini
https://jamsi.jurnal-id.com
merupakan  upaya  untuk  mempromosikan  kopi  Manggarai  sekaligus  membangun  image Manggarai Timur sebagai sentra penghasil kopi berkualitas.
Dengan melakukan perbaikan kualitas mutu kopi dengan perbaikan pengelolaan dari hilir sampai kehulunya dari budidaya hingga pasca panen yang diintegrasikan dengan potensi wisata diarea  kampung  kopi  sehingga  menjadi  salah  satu  destinasi  wisata  unggulan  di  Kabupaten Manggarai  Timur.  Program  Agrowisata  Kampung  Kopi  adalah  kombinasi  antara  program komoditas kopi dengan program wisat a. “Desa Colol yang merupakan wilayah perkebunan kopi ini  dapat  terintegrasi  dengan  destinasi-destinasi  wisata  pendukung  seperti  Air  Terjun,  kebun pangan yang lain dan sebagainya dengan sajian panorama alam yang indah.
Kopi sendiri merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Manggarai Timur dengan luas areal Kebun Kopi pada sejumlah desa yang ada. Melihat potensi yang cukup besar ini maka perlu  ada  inisiatif untuk melakukan pengembangan Kampung Kopi menjadi Agrowisata, dimana  tujuannya  adalah  untuk  mengangkat  kesejahteraan  masyarakat  dengan  melakukan peningkatan  mulai  dari  produktivitasnya,  mutu  kopinya,  hingga  promosi  dan  pemasarannya sehingga kopi ini tidak hanya menjadi komoditas unggulan akan tetapi dapat menjadi sumber pendapatan unggulan.
Pengembangan kopi, harus terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilirnya. Mulai dari perbaikan  budi  daya  hingga  pasca  panen  dengan  pemasarannya.  Budidaya  dengan  teknologi peremajaan tanaman kopi dengan klon unggul, sehingga hasil kopi yang lebih baik. Petani harus memiliki  inovasi  untuk  menggunakan  metode  vegetatif  dengan  ssstem  penyambungan  (stek). Dimana kopi  yang selama ini tingkat produksinya masih  rendah  akan menjadi lebih produktif dengan  cara  disilang  dengan  kopi-kopi  unggul.  Agrowisata  ini  diharapkan  dapat  mampu memfasilitasi masyarakat yang ingin berwisata sekaligus menikmati alam perkebunan kopi dan mempelajari proses pengolahan kopi secara baik dan benar
Berbagai program aksi dan kegiatan di era otonomi daerah banyak diarahkan ke pedesaan (Desa  Mandiri  Pangan,  Desa  Siaga,  dan  Desa  Mandiri  Anggur  Merah).  Terlebih  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  (UU)  No.  6  Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang luas  pada  masyarakat  di pedesaan  untuk mengatur  pola  pembangunan  dan  pemerintahannya. Informasi kerentanan pangan hingga tingkat desa mutlak diperlukan (Bender, 2016). Pemetaan ketahanan  pangan  bermanfaat  sebagai  pendukung  pengembangan  kebijakan  pertanian  dan perdesaan (Tono et al., 2016)

## 1.2. Urgensi Permasalahan Prioritas
Provinsi NTT, belum bisa sebagai penyumbang pangan secara nasional, dan hanya sebagai penyumbang untuk konsumsi kurang lebih 5 juta penduduk NTT, juga masih mengalami problem karena NTT masih diperhadapkan dengan kebijakan distribusi yang salah satunya bangun tol laut untuk mensolusinya. Secara makro beberapa daerah sebagai penyumbang pangan beras di NTT yaitu  Rote,  Manggarai,  Ngada,  Nagakeo,  Sumba  Barat  dan  Sumba  Tengah.  Tetapi  tetap  kita mengalami  kekurangan  pangan.  Demikian  pula  lahan  kopi  dan  agrowisata  kopi  belum  secara merata pada Kabupaten-kabupaten yang ada di NTT. Daratan Folres secara khusus Kabupaten Manggarai  dan  Manggarai  Timur  masih  dalam  rintisan  menuju  agrowisata  desa  kopi. Kalau dicermati memang kopi menjadi salah satu andalan bagi masyarakat di dua Kabupaten ini. Daerah ini juga diperhadapkan dengan lahan, topografis dengan kemiringan di atas 50%, misalnya lahan di petak-petak dan bertangga-tangga untuk lahan kopi, sawah dan sebagainya. Oleh karena itu perlu identifikasi dan mapping wilayah komoditas yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, sehingga menghasilkan daerah penghasil komoditas sesuai karaktersitik dan potensinya. Untuk  menghasilkan kopi  yang  berkualitas  tinggi  diperlukan  beberapa  kondisi  khusus terhadap  pemilihan  perkebunan  kopi.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  menentukan  baik atau tidaknya pertumbuhan dan produksi tanaman kopi, seperti ketinggian lahan, suhu udara, serta curah hujan. Umumnya lokasi perkebunan kopi berada pada ketinggian antara 600 hingga 1.700 mdpl, namun hal tersebut dapat bervariasi dan disesuaikan dengan jenis kopi yang akan ditanam seperti kopi robusta, arabika, atau liberika. Kondisi ketinggian lahan tersebut memiliki kondisi  curah  hujan  dan  suhu  udara  yang  berbeda  pula.  Dilansir  dari  publikasi  Kementerian
https://jamsi.jurnal-id.com
Pertanian, kondisi curah hujan yang dibutuhkan kopi Robusta dan Arabika sama yaitu berkisar 1.250 – 2.500 mm/tahun sedangkan untuk kopi Liberika nilainya lebih tinggi yaitu berkisar 1.250 – 3.500  mm/tahun.  Memproduksi  kopi  membutuhkan  banyak  faktor  penentu  agar  dapat menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi. Indonesia memiliki dataran yang luas serta kondisi tanah yang cukup baik untuk ditanami kopi sehingga tak heran bila produksi kopi yang dihasilkan sangatlah berlimpah. Melihat potensi ini, tentu saja sektor agrowisata kopi sangatlah berpotensi untuk dikembangkan agar masyarakat dapat mengetahui dan mempelajari proses pembuatannya dari hulu ke hilir.
Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  memiliki  sejarah  buruk  yang  panjang  terkait kerawanan pangan dan hingga kini masih tercatat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki  resiko  rawan  pangan  yang  sangat  tinggi. Beberapa  faktor  yang  dianggap  sebagai penyebab  utama  dari  kondisi  ini  di  antaranya  adalah  iklim  yang  kering,  lahan  marginal  yang mendominasi  usaha  pertanian,  budaya  pengelolaan  usaha  tani  yang  pada  umumnya  masih tradisional  serta akses terhadap input produksi yang masih  rendah. Kenyataan seperti di atas mengakibatkan  harapan  akan  terciptanya  kemandirian  pangan  di  wilayah  NTT  menjadi  suatu perjuangan yang tidak gampang.
Provinsi NTT  merupakan  salah  satu  daerah  yang  sering  mengalami  kekurangan  atau rawan pangan. Keadaan ini berkaitan dengan kondisi alam NTT yang kering karena kekurangan sumber  air,  mengakibatkan  para  petani  sering  mengalami  gagal  tanam  dan  atau  gagal  panen. Sebagai  akibat  lanjutannya,  masyarakat  sering  mengalami  rawan  pangan. Analisis  Pengeluran Publik NTT (2008) melaporkan bahwa jumlah produksi pangan di NTT dalam 5 tahun terakhir secara agregat terjadi suplus, namun dipihak lain bahwa dalam tahun yang sama penduduk NTT mengalami rawan pangan terus meningkat. Masalah rawan pangan yang sering  terjadi di NTT terutama  di  daerah  pedesaan,  dan  kebijakan  pemerintah  untuk  diversifikasi  pangan  pokok  di Indonesia  termasuk  di  NTT  belum  sepenuhnya  berhasil.  Masyarakat  sampai  kini  masih  tetap menggunakan  beras  sebagai  pangan  pokok.  Kondisi  ini  menunjukan  bahwa  yang  kekurangan pangan di NTT adalah pangan yang berasal dari padi (beras). Pergeseran pola konsusmi pangan pokok dari jagung menjadi beras, semata-mata faktor gensi dan bukan terletak pada kandungan nilai gizi, energi dan sebagainya.
Problem agrowisata kopi dari sisi ketersediaan pada saat panen memang tersedia tetapi tidak mencukupi dalam skala yang lebih luas, dan kondisi ini tergantung kebutuhan, ketersediaan masyarakat/orang  terhadap  kopi  karena  tidak  semua  orang  memiliki  lahan.  Hasil  penelitian  I Ketut Suratha melaporkan bahwa terjadi krisis pangan karena kebanyakan rata-rata penguasaan lahan  masyarakat  kurang  lebih  setengah  hektar  dan  lebih  dari  satu  hektar  adalah  tuan  tanah sehingga  mengakibatkan  produktivitas  rendah  (Suhartati,  2015).  Menghadapi  kondisi  rawan pangan  pada  musim  kering  orang  meminjam  pada  orang-orang  yang  punya  surplus  karena memiliki  lahan  yang  luas,  dan  ketika  masuk  pada  musim  produksi  berikutnya  karena  mereka harus mengembalikan pinjaman kepada yang surplus. Faktor lain yang terjadi adalah masyarakat kita  memiliki  kebiasaan  untuk  menyumbang  dalam  kegiatan  sosial,  misalnya  dalam  hajatan pernikahan, kedukaan dan sebagainya. Kemudian dari sisi kemampuan mengolah pangan hanya untuk  konsumsi  langsung,  tetapi  belum  sampai  pada  tahapan  untuk  cadangan  pangan,  hanya berpatokan  pada  pangan-pangan  primer  saja.  Persoalan  lain  adalah  akses  terhadap  pangan- pangan lain (beli ikan) cukup mahal. Memasuki era  otonomi  daerah  Pemerintah  Provinsi  NTT  juga  membentuk  Dewan Ketahanan  Pangan  (DKP)  untuk  mensolusi  permasalahan  pangan  di  NTT.  Kebijakan  lain  yang dilihat adalah pemerintah mendorong dengan pemberian raskin kepada masyarakat, tetapi tidak merubah  struktur  sosial  terkait  rawan.  Pemerintah  mengatasi  dengan  raskin  dalam  jangka pendek  sehingga  masyarakat  tidak  lapar,  tetapi  dalam  jangka  panjang  tidak  menyelesaikan struktur  akses  terhadap  pangan.  Kebijakan  terbaik  adalah  memproteksi  mereka  yang  akses pangan  terbatas melalui tehnologi,  asuransi  pangan  ketika  gagal  pangan  sehingga  terlindungi. Kebijakan  tidak  boleh  netral,  harus  berpihak  pada  kelompok miskin. Masyarakat  mau  bekerja tetapi diperhadapkan dengan soal support pemerintah dalam bentuk: tehnologi, kestabilan harga, distribusi,  lahan,  air.  Memang  kita  punya  bendungan  cuma  kurang  akses  terhadap  air,  karena kurangnya infrastruktur.
https://jamsi.jurnal-id.com
Dari sisi distribusi, harga tidak stabil/tidak terjangkau, dan membutuhkan infrastruktur untuk menghubungkan isolasi daerah. Dalam konteks kebijakan politik harus berpihak kepada yang  lemah,  dan  persoalan-persoalan  teknis  dipaparkan  tetapi  perlu  di  frame  dalam  politik kebijakan.  Dan  ini  yang  menjadi  soal  keadilan  dan  keberpihakan  kepada  yang  lemah.  Terkait dengan anggaran peningkatan ketahanan pangan di NTT berasal  dari APBD Provinsi NTT dan APBN. Namun dana dari APBD relatif kecil dibandingkan dengan dana dekonsentrasi. Kecilnya alokasi anggaran dari APBD berhubungan kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas dan kurangnya  komitmen  pemerintah  daerah  membangun  sektor  pertanian  sebagai  tumpuan kehidupan mayoritas masyarakat. Pemerintah  baik pusat  maupun  daerah  telah  melakukan  berbagai  upaya  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  mewujudkan  kedaulatan  pangan  di  NTT.  Berbagai lembaga luar negeri termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa juga turut terlibat aktif dalam berbagai program perbaikan dan peningkatan ketahanan pangan di NTT yang sebagian besar secara teknis dilakukan  oleh  Lembaga-lembaga  Sosial  Masyarakat.  Potret  Ketahanan  Pangan  di  NTT  sudah tentu sangat dipengaruhi oleh kebijakan pangan nasional. Indeks ketahanan pangan Indonesia beberapa  tahun  belakangan  ini  secara  memprihatinkan  berada  di  bawah  50  point  dari  100. Berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) yang dikembangkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) dan DuPont, posisi ranking Indonesia terus mengalami penurunan dari posisi 64 pada tahun  2012  menjadi  74  pada  tahun  2015.  Indeks  ini  dihitung  berdasarkan  kemampuan memperoleh (affordability), ketersediaan (availability), serta kualitas dan keamanan (quality and safety)  pangan.  Data  ini  menggambarkan  bahwa  ketahanan  pangan  Indonesia  secara  nasional tidak  mengalami  perbaikan  yang  berarti  selama  4  tahun  ini.  Hal  ini  juga  bermakna  bahwa program-program yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan di Negara ini (Lalel, 2016).
Ini  sebenarnya  kelemahan  utama  pola  kebijakan  pembangunan  pertanian  di  tingkat Kabupaten pun pula di tingkat provinsi. Sejalan dengan itu hingga hari ini pun tidak ada perda- perda  (Peraturan  Daerah)  baik  di  tingkat  Provinsi  maupun  di  kabupaten-kabupaten  di  NTT tentang  tanaman  pangan,  tanaman  perdagangan,  tanaman  kehutanan  yang  mengikat  dan mengarahkan  kepala  pemerintahan  untuk  selalu  dan  senantiasa  berkiblat  ke  sana  dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian. Karena mayoritas masyarakat NTT adalah petani, tetapi harus selalu kekurangan pangan terus dalam kehidupannya.

## 2. METODE
Pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Pengembagan Agrowisata kopi tingkat desa bermula dari  kukurangpahaman  dan  keraguan  tokoh  masyarakat  desa,  masyarakat/petani  kopi pemerintah desa dan BPD tentang pengembangan agrowisata kopi di tingkat Desa.
Gambar 1. Kerangka Berpikir Pemerintah Desa Masy/Petani
kopi Situ Ketidak paham dan raguan atas pengembangan agrowisata

## Sosialisasi tentang
Kebijakan
Agrowisata Kopi
desa di Tingkat desa AdaAdanya pemahaman yang cukup, persepsi dan sikap yang positif dan adanya kemauan mengembangkan agrowisata kopi
Kebijakan
Pengembanga n Agrowisata Kopi
https://jamsi.jurnal-id.com
Materi  yang  telah  disampaikan  dalam  sosialisasi Kebijakan  Pengembangan  Agrowisata Kopi di tingkat desa terkait Pemahaman tentang pengembangan Agrowisata kopi di tingkat Desa sebagai berikut:
a. Penyajian secara makro yaitu Pentingnya kopi dan kebijakan pengembangannya. Materi ini mencakup urian singkat tentang produksi kopi dan permasalahaannya
b. Penyajian materi tentang Kebijakan Pengembangan Agrowisata Kopi.
c. Penyajian  Materi  tentang  Penguatan  Kelembagaaan  pada  tingkat  Desa  untuk  mendukung pengembangan agrowisata kopi.
Sosialisasi dilakukan melalui beberapa tahap:
a. Pemateri (Dosen) menyajikan materi sesuai pokok-pokok materi yang disebutkan di atas.
b. Pemateri memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat desa, masyarakat/petani kopi, pemerintah  Desa  atau  BPD  sebagai  peserta  sosialisasi  untuk  menyampaikan  pendapatnya tentang pengembangan agrowisata kopi.
c. Selain  pendapat,  peserta  juga  diberikan  kesempatan  untuk  menanyakan  hal-hal  yang dianggap belum jelas, atau yang meragukan terkait pengembngan agrowisata kopi.
d. Di  akhir  diskusi  peserta  diminta  untuk  menentukan  sikap  terhadap  pengembangan agrowisata kopi. Sikap peserta terkait (1) nilai-nilai yang membentuk pemahaman dan dan kebijakan  pengembangan  Agrowisata  kopi,  (2)  nilai-nilai  yang  melandasi  kebersamaan (solidaritas)  para  aktor  di  desa;  (3)  nilai-nilai  yang  menjadi  dasar  terlaksananya pengembangan agrowisata kopi dan kebijakannya. Apakah prinsip-prinsip tersebut sebagai solusi  terhadap  pengembangan  agrowisata  kopi  masih  diyakini  ataukah  masih  sekedar wacana?

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  telah  dilaksananakan  dengan  baik  dan berjalan lancar, pada awal kegiatan saat survei lokasi dan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan pengabdian diteruma langsung oleh kepala Desa dan perwakilan BPD di Kantor Desa di Desa  Colol.  Sesuai  kesempatan  dan  waktu  yang  diberikan  maka  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat dilakukan di aula Kantor Kepala Desa. dalam kegiatan ini semua peserta diundang dapat hadir dan dengan antusias mengikuti dan aktif dalam diskusi saat materi diberikan.
Tim  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  menyiapkan  materi  berupa  powerpoint  sebagai sarana untuk menyampaikan materi saat penyuluhan berlangsung. Isi materi yang diberikan saat penyuluhan sebagai berikut:
a. Provinsi NTT, belum bisa sebagai penyumbang pangan secara nasional, dan hanya sebagai penyumbang  untuk  konsumsi  kurang  lebih  5  juta  penduduk  NTT,  juga  masih  mengalami problem karena NTT masih diperhadapkan dengan kebijakan distribusi yang salah satunya bangun  tol  laut  untuk  mensolusinya.  Secara  makro  beberapa  daerah  sebagai  penyumbang pangan beras di NTT yaitu Rote, Manggarai, Ngada, Nagakeo, Sumba Barat dan Sumba Tengah. Tetapi tetap kita mengalami kekurangan pangan. Demikian pula lahan kopi dan agrowisata kopi belum secara merata pada Kabupaten-kabupaten yang ada di NTT. Daratan Folres secara khusus Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur masih dalam rintisan menuju agrowisata desa kopi. Kalau dicermati memang kopi menjadi salah satu andalan bagi masyarakat di dua Kabupaten ini.
b. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki sejarah buruk yang panjang terkait kerawanan pangan dan hingga kini masih tercatat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki resiko  rawan  pangan  yang  sangat  tinggi.  Provinsi NTT merupakan  salah satu  daerah  yang sering mengalami kekurangan atau rawan pangan. Keadaan ini berkaitan dengan kondisi alam NTT  yang  kering  karena  kekurangan  sumber  air,  mengakibatkan  para  petani  sering mengalami gagal tanam dan atau gagal panen. Sebagai akibat lanjutannya, masyarakat sering mengalami rawan pangan.
c. Problem agrowisata kopi dari sisi ketersediaan pada saat panen memang tersedia tetapi tidak mencukupi dalam skala yang lebih luas, dan kondisi ini tergantung kebutuhan, ketersediaan
https://jamsi.jurnal-id.com
masyarakat/orang  terhadap  kopi  karena  tidak  semua  orang  memiliki  lahan.  Menghadapi kondisi rawan pangan pada musim kering orang meminjam pada orang-orang yang punya surplus karena memiliki lahan yang luas, dan ketika masuk pada musim produksi berikutnya karena mereka harus mengembalikan pinjaman kepada yang surplus. Faktor lain yang terjadi adalah  masyarakat  kita  memiliki  kebiasaan  untuk  menyumbang  dalam  kegiatan  sosial, misalnya  dalam  hajatan  pernikahan,  kedukaan  dan  sebagainya.  Kemudian  dari  sisi kemampuan mengolah pangan hanya untuk konsumsi langsung, tetapi belum sampai pada tahapan  untuk  cadangan  pangan,  hanya  berpatokan  pada  pangan-pangan  primer  saja. Persoalan lain adalah akses terhadap pangan-pangan lain (beli ikan) cukup mahal.
d. Program  dan  kegiatan  agrowisata  kopi  perlu diprioritaskan  pada  desa-desa  yang  memiliki lahan  untuk  pengembangan  agrowisata,  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Beberapa kendala yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan tersebut, adalah:
1) Kurangnya intervensi dan sosialisasi terkait agrowisata kopi dari pihak otoritas tertentu
2) Lemahnya kelembagaan desa
3) Budaya yang melekat dalam masyarakat tingkat lokal, yang berimbas pada cara pandang masyarakat melihat usaha hanya bersifat konsumtif.
Beberapa kendala yang ada diataslah yang paling banyak ditemukan dalam pengembangan agrowisata kopi di desa Colol Kabupaten Manggarai Timur. Menurut hemat penulis khusus pada  level  pemerintahan  lokal  yaitu  Desa/Kelurahan,  ada  beberapa  indikator  kebijakan pengembangan  dengan  mengacu  pada  beberapa  karakteristik;  diantaranya:  Perlunya kebijakan pengembangan, Penguatan kelembagaan, sosialisasi aturan pada masyarakat dan partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  agrowisata.  Kebijakan  pengembangan agrowisata kopi pada tingkat desa/kelurahan seharusnya megacu pada beberapa indikator tersebut.
e. Program  Agrowisata  Kampung  Kopi  adalah  kombinasi  antara  program  komoditas  kopi dengan program wisata.
f. Kita  berharap  kedepan  Desa  Colol  sebagai  kawasan  perkebunan  kopi  dapat  terintegrasi dengan destinasi-destinasi wisata pendukung seperti Air Terjun, Kebun Teh, Danau dengan sajian panorama alam yang indah”
g. Konsep  agrowisata  ini  diharapkan  menjadi  daya  tarik  sehingga  Kampung  Kopi  tersebut menjadi sentra Agrowisata menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara. Kombinasi inilah yang akan membuat kopi sebagai komoditas unggulan semakin dikenal
h. Kopi sendiri merupakan salah satu komoditas unggulan di Desa Colol dengan luas areal Kebun Kopi yang dinilai mencukupi.
i. Melihat potensi yang cukup besar ini maka kita berinisiatif untuk melakukan Pengembangan Kampung  Kopi  menjadi  Agrowisata,  dimana  tujuannya  adalah  untuk  mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan melakukan peningkatan mulai dari produktivitasnya, mutu kopinya,  hingga  promosi  dan  pemasarannya  sehingga  kopi  kita  ini  tidak  hanya  menjadi komoditas unggulan akan tetapi dapat menjadi sumber pendapatan unggulan”,
j. Pengembangan  kopi,  harus  terintegrasi  mulai  dari  aspek  hulu  hingga  hilirnya.  Mulai  dari perbaikan budi daya hingga pasca panen dengan pemasarannya. Budidaya dengan teknologi perem ajaan tanaman kopi dengan klon unggul, sehingga hasil kopi yang lebih baik.” Petani perlu  menggunakan  metode  vegetatif  dengan  system  penyambungan  (stek).  Dimana  kopi yang selama ini tingkat produksinya masih rendah akan menjadi lebih produktif dengan cara disilang dengan kopi-kopi unggul yang kita punyai seperti klon Sintaro I, Sintaro II. Sintaro III dan Sehasence”
k. Kopi semakin diminati segala usia, tak hanya untuk dikonsumsi dan menjadi trend gaya hidup, keberadaan  kebun  kopinya  pun  memberikan  banyak  manfaat  bagi  pekebun.  Kini  banyak kelompok tani dibawah binaan Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengembangkan program budidaya desa organik menjadi agrowisata yang dapat menarik minat wisatawan baik  lokal  maupun  internasional.  Salah  satunya  adalah  kelompok  tani  kopi  rejo  asal Kabupaten  Banyuwangi  yang  sukses  mengelola  kebun  kopi  menjadi  tempat  wisata  yang dikenal sebagai Kampung Kopi Gombengsari.
https://jamsi.jurnal-id.com
l. Apresiasi kepada kelompok tani kopi rejo  yang telah melaksanakan program desa organik dengan baik dan mengelol a kampung kopi menjadi agrowisata kopi yang sangat menarik,”
m. Pola  tanam  kopi  yang  dibudidayakan  secara  organik  oleh  kelompok  tani  Kopi  Rejo  yang merupakan  binaan  dari  Ditjen  Perkebunan  khususnya  BBPPTP  Surabaya  mengedepankan hubungan yang harmonis terhadap unsur yang ada di alam. Mayoritas kopi yang ditanam di kampung ini adalah jenis Robusta yang tumbuh pada ketinggian 400-600 Dpl. Diolah melalui proses natural, dan memiliki ciri serta karakter kopi yang khas.
n. Kebun  kopi  kelompok  tani  Kopi  Rejo  ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sarana  pendidikan. Pengunjung  agrowisata  dapat  belajar  dan  praktek pengelolaan  kebun  kopi secara  organik. Sistem edukasi menganut prinsip Learning by doing sehingga pengunjung dapat menambah pengetahuan  mereka  tentang  cara  budidaya  kopi  dari  hulu  hingga  ke  hilir.  Selain  belajar tentang  bertanam  kopi,  pengunjung  diperbolehkan  untuk  memetik  buah  kopi  sendiri," ujarnya.
o. Parlin menambahkan, pekebun Kampung Kopi Gombengsari yang mengembangkan program budidaya desa organik menjadi agrowisata nantinya akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehingga  diharapkan  kesejahteraan  petani semakin meningkat.
Gambar 2. Suasana kegiatan PPM terintegrasi dengan KKN Tematik di desa Colol

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan Pengabdian pada masyarakat dengan judul Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Agrowisata  Kopi  Di  Desa  Colol  Kecamatan  Lamba  Leda  Kabupaten  Manggarai  Timur  yang dilatarbelakangi oleh kurang pahaman dan keraguan tokoh masyarakat desa, pemerintah desa, BPD,  masyarakat/petani  kopi  tentang  pengembangan  agrowisata  kopi. Oleh  karena  itu membutuhkan pelaksanaan sosialisasi Pengembangan Agrowisata Kopi sebagai teroboson untuk memajukan desa yang memilki lahan kopi sekaligus pengembangannya sebagai kawasan wisata. Suatu  bentuk  untuk  mengembangkan  dan  mengelolanya  sebagai  kawasan  agrowisata,  dan menempatkan  masyarakat  sebagai  petani  kopi  dan  swasta  dengan  perannya  masing-masing. Pemerintah menjadi agent of change dari suatu masyarakat dalam negara. Permasalahan  yang  me njadi  prioritas  dalam  kegiatan  pengabdian  mayarakat  kali  ini adalah soal pemahaman tentang Pengembangan Agrowisata Kopi di desa. Perlu ada pemahaman tentang  bagaimana  kebijakan  yang  disiapkan  oleh  Pemerintah  secara  bersinergi.  Pada  level pemerintahan  desa  untuk  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  sebagai  petani  kopi  dengan mengacu  pada  pengembangan  Kawasan  kopi  sebagai  agrowisata  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara  lokal,  di  Kabupaten  Manggarai  Timur  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  perlu  di respon  dengan  kebijakan  pengembangan  produksi  kopi  sekaligus  pengembangan  agrowisata yang merupakan solusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Salah  satu  program  di  Kabupaten  Manggarai  Timur  sebagai  daerah  penghasil  kopi  perlu
https://jamsi.jurnal-id.com
diintervensi sebagai agrowisata sehingga memiliki daya tarik Kampung Kopi sekaligus menjadi sentra  Agrowisata  menarik  para  wisatawan  lokal  maupun  mancanegara.  Intervensi  yang dilakukan untuk mensolusi salah satu masalah publik yaitu kerawanan pangan. Kombinasi inilah yang akan membuat kopi sebagai komoditas unggulan semakin dikenal dalam rangka mendukung program Pemerintah  Daerah  Kabupaten Manggarai Timur yang akan mengembangkan konsep Agrowisata Kampung Kopi dipusatkan pada desa Colol Kecamatan Lamba Leda Timur. Solusi yang ditawarkan  adalah  “Perlu  dilakukannya SOSIALISASI tentang  kebijakan  pengembangan agrowisata kopi khususnya bagi aparat desa dan tokoh masyarakat, masyarakat sebagai petani kopi, dunia usaha yang merupakan target yang dicapai dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bender,  D.  (2016).  DESA  -  Optimization  of  variable  structure  Modelica  models  using  custom annotations. ACM  International  Conference  Proceeding  Series , 18 - April - 2016 (1),  45 – 54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088 BPS. (2019). Statistik Kopi Indonesia 2019, Badan Pusat Statistik . BPS. (2020). Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020, Kementerian Pertanian .
Lalel,  H.  (2016). Mampukah  Nusa  Tenggara  Timur  Mandiri  Pangan  Sumber  Karbohidrat? September , 49 – 53. https://www.researchgate.net/publication/319557827
Limpo,  M.  P.  S.  Y.  (2023).  Kopi  Indonesia  Harus  Jadi  Ikon  di  Pasar  Internasional.
Https://Investor.Id/Business/Syl-2021-Kopi-Indonesia-Harus-Jadi-Ikon-Di-Pasar- Internasional .
Suhartati, T. (2015). KRISIS PETANI BERDAMPAK PADA KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA. Media Komunikasi Geografi Vol. 16 , May , 106.
Tono, Juanda, B., Barus, B., & Martianto, D. (2016). Kerentanan Pangan Tingkat Desa Di Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Jurnal Gizi Dan Pangan , 11 (3), 227 – 236. http://journal.ipb.ac.id/index.php/jgizipangan
https://jamsi.jurnal-id.com

## Halaman Ini Dikosongkan