FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2023, Vol.8 No. 2

## D I N A M I K A   TE O R I   B I R O K R A S I  D A N   T R A N S FO R M A S I O R GA N I S A S I   P U B L I K
Kennywan Leo Arischa 1 , M. Fachri Adnan 2
Universitas Negeri Padang e-mail: arischakennywanleo@gmail.com

## Abstract
The  dynamics  of  bureaucratic  theory  and  the  transformation  of  public  organizations  are  the  main subjects  in  the  context  of  modern  public  administration.  Bureaucratic  theory,  developed  by  Max Weber,  provides  a  framework  for  understanding  orderly,  rule-based  organizational  structures. However,  in  an  era  of  constant  change  and  global  complexity,  public  organizations  are  required  to adapt  and  transform.  This  study  discusses  the  evolution  of  bureaucratic  theory  from  a  historical perspective and highlights the challenges and criticisms faced in the context of the transformation of public organizations. This transformation involves  a paradigm shift from the traditional bureaucratic model  to  a  more  responsive,  innovative  and  results-oriented  organizational  form.  This  research  also identifies  factors  that  encourage  or  hinder  the  transformation  of  public  organizations,  such  as  policy change,  information  technology,  community  participation,  and  leadership.  In  addition,  effective implementation  strategies  to  achieve  a  successful  transformation  are  also  highlighted.  Through  a literature  analysis  and  case  study  approach,  this  research  provides  in-depth  insight  into  how bureaucratic  theory  can  be  integrated  with  the  concept  of  organizational  transformation  to  create  a more  adaptive  and  efficient  environment  in  the  public  sector.  The  practical  implications  of  this research  can  provide  guidance  for  policy  makers,  public  organization  managers,  and  researchers  to face the challenges of designing and implementing organizational transformation successfully.
Keywords : Dynamics, Bureaucratic Theory, Transformation of Public Organizations

## Abstrak
Dinamika teori birokrasi dan transformasi organisasi publik merupakan subjek utama dalam konteks administrasi publik modern. Teori birokrasi, yang dikembangkan oleh Max Weber, menyajikan  kerangka  kerja  untuk  pemahaman  struktur  organisasi  yang  teratur  dan berdasarkan  aturan.  Namun,  dalam  era  perubahan  konstan  dan  kompleksitas  global, organisasi  publik  dituntut  untuk  beradaptasi  dan  bertransformasi.  Studi  ini  membahas evolusi  teori  birokrasi  dari  perspektif  historis  dan  menyoroti  tantangan  dan  kritik  yang dihadapi  dalam  konteks  transformasi  organisasi  publik.  Transformasi  ini  melibatkan pergeseran  paradigma  dari  model  birokratis  tradisional  ke  bentuk  organisasi  yang  lebih responsif,  inovatif,  dan  berorientasi  pada  hasil.  Penelitian ini  juga  mengidentifikasi  faktor- faktor yang mendorong atau menghambat transformasi organisasi publik, seperti perubahan kebijakan,  teknologi  informasi,  partisipasi  masyarakat,  dan  kepemimpinan.  Selain  itu, disoroti pula strategi implementasi yang efektif untuk mencapai transformasi yang berhasil. Melalui  pendekatan  analisis  literatur  dan  studi  kasus,  penelitian  ini  memberikan  wawasan mendalam  tentang  bagaimana  teori  birokrasi  dapat  diintegrasikan  dengan  konsep transformasi  organisasi  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  adaptif  dan  efisien  di sektor publik. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat

## Penulisan Artikel pada
kebijakan,  manajer  organisasi  publik,  dan  peneliti  untuk  menghadapi  tantangan  dalam merancang dan melaksanakan transformasi organisasi dengan sukses.
Kata Kunci : Dinamika, Teori Birokrasi, Transformasi Organisasi Publik
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Perubahan  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  teknologis  yang  pesat  menempatkan organisasi  publik  di  tengah-tengah  tantangan  yang  signifikan.  Sistem  birokrasi  tradisional, yang terinspirasi oleh teori birokrasi Max Weber, sering kali dianggap kurang responsif dan kurang  mampu  mengatasi  dinamika  perubahan  yang  cepat.  Oleh  karena  itu,  kajian  terhadap teori birokrasi dan transformasi organisasi publik menjadi sangat relevan dalam menghadapi kompleksitas  tuntutan  zaman.  Teori  birokrasi,  meskipun  memberikan  fondasi  yang  kokoh untuk  organisasi  yang  terstruktur  dan  teratur,  sering  kali  dihadapkan  pada  kritik  terkait dengan  ketidakefisienan,  ketidakmampuan  beradaptasi,  dan  kekakuan.  Di  sisi  lain,  konsep transformasi  organisasi  menyoroti  perlunya  perubahan  paradigma  dan  adaptasi  agar organisasi dapat tetap relevan dan berkinerja tinggi.
Klasifikasinya  sebagai  klasik  berasal  dari  kelemahan  organisasinya.  Diskusi  tentang birokrasi  sudah  ada  sejak  zaman  Yunani.  Periode  kuno  Plato  serta  Aristoteles.  Selain  itu, dianggap penting karena masalah birokrasi adalah masalah mendasar dan terarah. Evolusinya berdampak  pada  sejumlah  bidang.  berbagai  aspek  kehidupan  sosial  dan  pribadi.  Karena berada  dalam  konteks,  maka  dikatakan  aktual.  Permasalahan  birokrasi  merupakan  kondisi aktual  saat  ini.  Selalu  terwujud,  tidak  hanya  secara  terbatas  percakapan  tetapi  juga  menjadi sasaran  diskusi,  baik  partisan  maupun  tidak.  Ketika  membahas  organisasi  birokrasi, mayoritas  masyarakat  seringkali  memberikan  opini  negatif  terhadapnya.  Hanya  sebagian kecil  orang  yang  mempercayai  hal  tersebut  Birokrasi  bermanfaat.  Tapi  ada  masalah.  Istilah “organisasi  birokrasi”  tidak  berarti apa-apa.  Lebih  dari itu,  apakah  itu  menguntungkan  atau negatif.
Birokrasi  dan  birokrasi  adalah  Tanda  dan  gejala  umum  yang  muncul  pada  semua struktur pemerintahan, termasuk ditemukan di lembaga komersial (swasta) dan nirlaba. Meski menjadi  sebuah  tanda  luas,  namun  bukti  empiris  menunjukkan  kecenderungan  perilaku  dan kinerja  yang  berbeda,  baik  Itu  ada  di  dalam  suatu  sistem  atau  lingkungan  budaya  berbeda. Hal  ini  menunjukkan  betapa  bentuk  ideal  birokrasi  tidak  selalu  terlihat  dalam  operasional sehari-hari.  Seperti  yang  disebutkan  oleh  Max  Weber  adalah  penulis  aslinya.  Beberapa  dari Penyebabnya antara lain (Albrow, 1970):
1. Menjadi manusia bukan hanya untuk pengaturan.
2. Banyak tantangan yang dihadapi birokrasi.
3. Tujuan  birokrasi  adalah  untuk  melayani  mereka  yang  Berpikirlah  secara  "rasional", demikian  pula  kenyataannya  Mereka  tidak  dapat  ditukar.  untuk  operasional  organisasi sehari-hari.
Karena itu, Bendix (1957) memutuskan bahwa birokrasi yang masuk akal lebih baik lebih  cocok  dan  mampu  tinggal  di  negara-negara  barat  dibandingkan  di  wilayah  timur. Penting  untuk  menyadari  bahwa  birokrasi  dapat  memiliki  beragam  makna,  dimensi,  dan dampak  baik  atau  buruk.  Itulah  alasan  mengapa  para  ilmuwan,  politisi,  dan  pengamat  isu selalu  terlibat  dalam  diskusi  dan  perselisihan  mengenai  konsep  dan  nomenklatur  birokrasi. Dimulai  dari  tataran  filosofis,  perdebatan  meluas  ke  tataran  empiris  dalam  evaluasi  hasil tugas  birokrasi  (kinerja).  Akibatnya,  banyak  muncul  keyakinan,  anggapan,  dan  penilaian terkait birokrasi.
Selain berbagai hal yang telah disoroti sebelumnya, birokrasi tampaknya juga  sering dikritik. Birokrasi sering dituduh sebagai organisasi yang tidak efektif karena tidak memiliki intelijen  (kontrol),  pendelegasian  wewenang,  dan  pengawasan  yang  jelas  dan  berkelanjutan. Personil  yang  buruk  sulit  untuk  dihadapi,  kurang  bermoral,  dan  kesulitan  untuk  berubah seiring  waktu.  Bertingkahlah  sombong  dan  seolah-olah  Anda  adalah  seorang  ahli.  Hal  ini tidak berarti bahwa tidak ada individu yang kompeten di antara aparatur.
Kritik terhadap birokrasi secara umum ditujukan kepada sektor publik,  yaitu mereka yang  terlibat  dalam  penyediaan  layanan  publik,  dengan  fokus  pada  perizinan,  pengelolaan hak,  dan  lain-lain.  Dalam  keadaan  seperti  itu,  kejahatan  sosial  semakin  menjamur  dan masyarakat  lebih  mengutamakan  kepentingannya  sendiri  dibandingkan  kepentingan  orang lain,  terlibat  dalam  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Seperti  korupsi,  dan  menunjukkan keangkuhan. Penyakit- penyakit birokrasi sangat berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki birokrasi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Birokrasi mendapat kritik di negara-negara maju karena persepsi bahwa struktur kerja tidak memadai atau tidak efisien. Jabatan manajer sarat  dengan  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme)  yang  lebih  berkaitan  dengan  moral peran  birokrasi.  Sementara  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia,  kita  banyak  dikritik karena birokrasinya.
Meskipun  demikian,  birokrasi  tetap  diperlukan  untuk  berbagai  permasalahan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan negara. Kalau birokrasi menggunakan kekuatan internal, maka itu bisa dimanfaatkan untuk membantah penyakit-penyakit (biropatologi) yang dituduhkan  kepadanya.  Di  ranah  pemerintahan,  perlu  adanya  koordinasi  yang  besar mengingat  kegiatan-kegiatan  tersebut,  terutama  dalam  pelayanan  publik  yang  memerlukan birokrasi (Utomo, 2005). Koordinasi yang dibahas perlu didasarkan pada kepercayaan publik dan masyarakat, sehingga keputusan birokrasi perlu divalidasi.

## Dinamika Teori Birokrasi dan Transformasi Organisasi Publik
Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menyelidiki  bagaimana  teori  birokrasi dapat  dipahami  ulang  dan  diintegrasikan  dengan  konsep  transformasi  organisasi  guna meningkatkan  kinerja  dan  daya  saing  organisasi  publik.  Melalui  pemahaman  mendalam  terhadap dinamika  evolusi  birokrasi  dan  tantangan  transformasi,  diharapkan  dapat  dihasilkan  rekomendasi strategis  yang  dapat  diterapkan  oleh  praktisi  dan  pembuat  kebijakan  untuk  merancang  perubahan yang sukses di lingkungan organisasi publik.

## 2. METODE
Metode  penelitian  untuk  menggali  dinamika  teori  birokrasi  dan  transformasi organisasi publik dapat melibatkan beberapa pendekatan dan teknik penelitian. Studi literatur yang  melibatkan  review  mendalam  terhadap  literatur  yang  relevan  tentang  teori  birokrasi, transformasi  organisasi,  dan  konsep  administrasi  publik.  Ini  dapat  mencakup  karya-karya klasik dan penelitian terkini dalam bidang tersebut. Menganalisis studi kasus dari organisasi publik yang telah berhasil atau gagal dalam mengimplementasikan transformasi. Hal ini dapat memberikan  wawasan  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perubahan organisasi.  Mengumpulkan  dan  menganalisis  dokumen  resmi  organisasi  publik,  kebijakan, dan  laporan  keuangan  untuk  memahami  konteks  organisasi  dan  dampak  transformasi. Pemilihan metode penelitian harus didasarkan pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan  sumber  daya  yang  tersedia.  Gabungan  beberapa  metode  di  atas  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  dinamika  teori  birokrasi  dan  transformasi organisasi publik. (Sugiyono. 2017)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Permasalahan Umum Birokrasi
Secara  umum,  birokrasi  saat  ini  menghadapi  permasalahan  yang  semakin kompleks  sehingga  memberikan  kesan  bahwa  pemerintah  tidak  berdaya  untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Beberapa  permasalahan  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Ketidakmampuan  pemerintah  untuk  mengubah  institusi,  norma,  nilai,  dan  aturan kolonial, yang menghambat pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Efektivitas  dan  kualitas  birokrasi  internal  harapan  terhadap  penyelenggaraan pelayanan publik masih jauh dari harapan (budaya pemberian pelayanan belum fokus pada kebutuhan konsumen).
3. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  merupakan  tantangan  karena  birokrat memandang dirinya sebagai penguasa dan bukan sebagai pelayan publik.
4. Tantangan  untuk  meminimalkan  atau  menghilangkan  biaya  yang  melanggar  hukum (biaya  ketidakpastian)  dalam  pelayanan  publik,  yang  menjadi  lebih  sulit  karena budaya patron-klien dan afiliasi.
5. Kualitas  dan  kompetensi  pejabat  birokrasi  yang  masih  lemah  (kurangnya keterampilan)  berkontribusi  terhadap  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik. Permasalahan  ini  bermula  dari  proses  rekrutmen  yang  tidak  memiliki  landasan meritokratis.
6. Kurangnya  reformasi  desain  secara  besar-besaran  dan  pendefinisian  ulang  peran birokrasi juga turut menyebabkan kurang idealnya penghapusan KKN dalam birokrasi (kleptokrasi).
7. Kegagalan mengikuti kemajuan birokrasi negara.
8. Mencegah  politisasi  birokrasi  dalam  organisasi  dan  menjamin  terlaksananya pelayanan publik.

## 3.2. Birokrasi
Definisi dan Informasi Latar Belakang Seperti disebutkan sebelumnya, mayoritas partai  selalu  mengasosiasikan  kata  “birokrasi”  dengan  hal-hal  buruk.  Sangat  penting untuk  menghilangkan  gagasan-gagasan  semacam  ini  dengan  mencari  pendapat  para profesional tentang apa sebenarnya arti birokrasi. Sebagai berikut:
1. Kata birokrasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata Bureau  yang berarti meja, dan cratin  yang  berarti  kekuasaan.  Artinya  wewenang  dipegang  oleh  individu  yang bekerja  di  belakang  meja.  cenderung  tersirat  di  Indonesia  sebagaimana  telah dikatakan.
2. Menurut Tjokroamidjojo (1984), birokrasi dirancang untuk mengatur pekerjaan yang perlu diselesaikan oleh banyak orang secara tertib. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya dari birokrasi adalah menyelesaikan tugas secara tertib dan tepat waktu. Banyak sekali pekerjaan  yang  perlu  dilakukan  oleh  banyak  individu  untuk  memastikan  bahwa solusinya tidak tumpang tindih; inilah tanggung jawab birokrasi sebenarnya.
3. Menurut  Blau  dan  Page  (1956),  birokrasi  adalah  sejenis  organisasi  yang  dirancang untuk  menangani  tugas-tugas  administratif  yang  penting  dan  mengetahui  cara mengoordinasikan  pekerjaan  banyak  individu  secara  metodis  (teratur).  Oleh  karena itu,  meskipun  terkadang  pelaksanaannya  seringkali  bersifat  birokratis  sehingga
menimbulkan  inefisiensi,  namun  sebenarnya  birokrasi  ada  untuk  melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif.
4. Menurut  Ismani  (2001),  birokrasi  mempunyai  peraturan  yang  rasional,  struktur organisasi yang efisien, dan prosedur berdasarkan keahlian teknis. Dari sudut pandang ini,  tidak  ada  dasar  sedikit  pun  untuk  meyakini  bahwa  birokrasi  itu  jelek  dan  tidak efektif.
5. Fritz Morstein Marx menyatakan dalam Bintoro (1984) bahwa birokrasi adalah suatu jenis  organisasi  yang  digunakan  oleh  pemerintah  masa  kini  untuk  melaksanakan tanggung  jawab  khusus  dalam  pengelolaan  sistem,  khususnya  oleh  aparatur pemerintah.
6. Dwijowijoto  (2004),  mengutip  Blau  dan  Meyer,  menyatakan  bahwa  “sebagai  alat administrasi  rasional  yang  netral  dalam  skala  besar,  birokrasi  merupakan  institusi yang sangat kuat dengan kemampuan meningkatkan kapasitas potensi menuju hal-hal baik  dan  buruk  dalam  keberadaannya.”  Lebih  lanjut  dinyatakan  bahwa  “hanya organisasi  birokrasi  yang  dapat  menjawabnya  dalam  masyarakat  modern  saat  ini,  di mana  terdapat  begitu  banyak  urusan  yang  berkelanjutan  dan  stabil.”  Sebenarnya birokrasi diartikan sebagai pegawai pemerintah.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  dikembangkan  pengertian  birokrasi sebagai berikut:
1. Suatu  proses  yang  perlu  diikuti  sesuai  dengan  undang-undang  yang  relevan  untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
2. Seluruh pegawai pemerintah, baik militer maupun sipil,  yang digaji oleh pemerintah sesuai dengan jabatannya dan dipercaya untuk membantu pemerintah.
Sebelum  munculnya  birokrasi  canggih,  Weber  (1946)  mengidentifikasi  jenis birokrasi  yang  biasa  disebut  dengan  birokrasi  patrimonial,  atau  birokrasi  di  kerajaan. Feodalisme  berkembang  menjadi  basis  birokrasi  dalam  birokrasi  patrimonial,  atau  era kekaisaran,  yang  mengharuskan  kesetiaan  kepada  raja  dan  para  abdi  dalemnya. Hubungan  patron-klien  merupakan  hasil  sikap  atau  perbuatan  yang  disertai  dengan terbentuknya pemikiran dan keyakinan masyarakat bahwa kerajaan akan mempertahankan kuwala dari segala bentuk campur tangan dan ancaman (Ismani, 2001). Lubis  menyatakan  dalam  Kompas  (21  November  2006)  bahwa  kondisi  ideal  bagi birokrasi untuk berkembang adalah sistem patrimonial.
Setelah  Revolusi  Perancis  (1789),  yang  menggulingkan  raja  feodal  Louis  XIV dan  mendirikan  Republik  Perancis  pertama,  birokrasi  terbaru  mulai  bermunculan. Faktanya,  sejarah  ekonomi  liberal  juga  menunjukkan  ketahanannya  (seperti  yang ditunjukkan oleh Adam Smith, 1776), yang berkontribusi terhadap Revolusi Perancis dan kelas menengah, meskipun pada awalnya didukung oleh lapisan pekerja. Pemberontakan baru  terjadi  pada  tahun  1848  ketika  kaum  borjuis  (pengusaha  besar  dan  industrialis) memperoleh  kekuasaan  dan  kaum  buruh dan  tani merasa  ditinggalkan  setelah  beberapa dekade. Keadaan ini muncul setelah turunnya Presiden Perancis Napoleon Bonaparte dan dimulainya gerakan sosialis di Eropa Barat.
Meskipun negara-bangsa sudah ada pada masa itu, nama negara itu sendiri sudah ada sejak tahun 1600. Dengan kata lain, masyarakat dibangun dengan lebih rumit, terdiri dari berbagai tingkatan dan struktur hierarki. Hal ini juga melibatkan berbagai organisasi dan lembaga, termasuk yang terkait dengan bidang ekonomi, hukum, dan bidang lainnya. Kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan  semakin  dipengaruhi  oleh  demokrasi,  sehingga birokrasi atau yang disebut aparatur menjadi semakin diperlukan (Tjondronegoro, 2003).

## 3.3. Karakteristik dan Fungsi Birokrasi
Weber  menciptakan  hipotesis  birokrasi  sekitar  akhir  tahun  1800an.  Berikut  ini adalah hubungan titik balik utama teori ini dengan deskripsi Weber tentang birokrasi: (a) Wilayah yurisdiksi resmi, atau wilayah kewenangan resmi, ditetapkan secara jelas dalam peraturan administratif. (b) Tugas rutin dilaksanakan sebagai tugas resmi dalam kerangka birokrasi.  (c)  Metode  untuk  menyelesaikan  tugas,  batasan  wewenang,  tingkat  paksaan, dll., Ditentukan. (d) Tugas dan hak tersebut dilaksanakan menurut prosedur yang matang yang terhubung.
Secara keseluruhan, hal-hal tersebut merupakan komponen kewenangan birokrasi dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mewakili birokrasi pemerintahan.
1. Dikembangkan sistem yang kaku berdasarkan konsep “atasan dan bawahan” (super- dan  sub-ordinasi),  dengan  hierarki  peran  (office  Hierarchy)  sesuai  dengan  tingkat kewenangan (graded Authority), dengan posisi puncak mengawasi yang lebih rendah.
2. Pengertian biro (biro) dalam birokrasi pengelolaan internal perkantoran modern selalu didasarkan  pada  catatan  tertulis  (file).  Jika  mempelajari  birokrasi  pada  ranah  privat, maka  kantor  sering  disebut  dengan  biro  (kantor).  Terkait  kepegawaian,  pejabat  atau pekerja  yang  mengelola  tempat  tinggal  harus  ditempatkan  terpisah  dari  biro/kantor (separate house from office).

## Dinamika Teori Birokrasi dan Transformasi Organisasi Publik
3. Diperlukan pengelolaan biro yang profesional, dan tersedia setiap jenjang pendidikan khusus untuk mendukung hal tersebut.
4. Pengelolaan biro memerlukan banyak waktu dan tidak dapat dilakukan secara “paruh waktu” (di Indonesia, situasi seperti ini sering muncul).
5. Administrasi  biro  telah  terstandarisasi  secara  menyeluruh  melalui  penggunaan berbagai  peraturan  tertulis  yang  harus  dipatuhi.  Setiap  penyimpangan  dari  norma, sekecil apa pun, memerlukan izin atau persetujuan dari atasan.
Berbeda  dengan  gagasan  Plato  dan  Aristoteles  di  Yunani  klasik,  ketika permasalahan  masih  bersifat  lugas,  yang  terjadi  pada  abad  kedua  puluh  satu  adalah permasalahan  yang  dihadapi  oleh  birokrasi  saat  ini  sangatlah  rumit,  baik  menyangkut permasalahan substantif maupun mendasar serta permasalahan praktis dan teknis dalam menghadapi masyarakat yang semakin kritis dari segi kepentingan dalam hal pandangan dan antisipasi.
Kualitas birokrasi yang tercantum di bawah ini relevan dan dapat dikembangkan, serta  diperlukan  untuk  menghadapi  permasalahan  tata  pemerintahan  yang  baik  di  abad kedua puluh satu (Tilaar, 2004):
1. Tanggung jawab. Birokrasi perlu beroperasi dengan kesadaran penuh agar keputusan dan tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (masyarakat).
2. Akuntabilitas.  Birokrasi  harus  bertindak  bijaksana  dan  bijaksana  dengan  menyadari segala bahaya dan dampak yang mungkin timbul dari kegiatannya.
3. Ketulusan.  Untuk  memproyeksikan  citra  positif  dan  menggalang  dukungan  aktif masyarakat, birokrasi harus jujur dalam segala sikap, gagasan, dan tindakannya.  Hal ini  memerlukan  partisipasi  dan  percepatan  penyelesaian  tanggung  jawab  yang diberikan.
4. Keadilan.  Setiap  partai  (masyarakat)  harus  bisa  mendapatkan  segala  sesuatu  yang menjadi  haknya  dari  birokrasi.  Akses  terhadap  informasi  yang  diperlukan  harus diberikan kepada seluruh masyarakat, atau diberikan secara merata.
5. Tatanan  dan  Bentuk.  Disiplin  adalah  kemampuan  untuk  taat  (patuh)  terhadap  segala kewajiban;  disiplin  adalah  pelaksanaan  tugas  secara  tetap  dan  dapat  diandalkan. Perlunya disiplin harus dirasakan, bukan sebagai beban atau paksaan.
Dengan  kata  lain,  moralitas  dan  fitrah  manusia  sebagai  salah  satu  komponen “aparatur  negara”  akan  menentukan  apakah  birokrasi  mempunyai  reputasi  positif  atau negatif.

## 3.4. Birokrasi Di Indonesia
Pada  dasarnya,  birokrasi  Indonesia  lebih  mirip  konsepsi  Marxis  atau  versi kritiknya.  Tidak  dapat  dipungkiri,  kegagalan  birokrasi  sebagai  agen  negara  dalam menyatukan  kepentingan  pemerintah  dan  rakyat  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat diubah.  Sebaliknya,  birokrasi  bertindak  sebagai  perantara,  mengambil  keuntungan  dari mediasi  dua  pihak  secara  bersamaan:  masyarakat  dan  pemerintah.  Birokrasi  Indonesia baru  bisa  menerapkan  Weberian  imperatif  yang  bersifat  hierarkis-piramidal  pada  masa Orde  Baru  dan  seterusnya.  Sementara  itu,  birokrasi  di  Indonesia  sama  sekali  belum sesuai dengan hal-hal lain yang diharapkan, seperti rasional dan efisien.
Menurut  Marx,  birokrasi  adalah  representasi  sebenarnya  dari  kepentingan- kepentingan  tertentu  yang  menghegemoni  kepentingan-kepentingan  tersebut;  pihak  lain melihat  penekanan  ini  dengan  jelas  di  Indonesia.  Ketika  penyalahgunaan  kekuasaan (abuse  of  power)  sudah  mendarah  daging  dalam  politik  kekuasaan,  posisi  birokrasi menjadi  hegemonik,  melayani  kepentingan  orang  lain  dan  juga  kepentingan  spesifik lainnya. Bukan hanya persoalan bencana alam, kemiskinan, dan konflik horizontal yang sering  diabaikan  oleh  birokrasi,  namun  juga  seringkali  menghancurkan  peluang peningkatan  kesejahteraan  sosial  yang  sebenarnya  digagas  oleh  masyarakat  sendiri  dan dirusak oleh tangan birokrasi.
Sebagai  hasil  dari  bantuan  birokrasi  kolonial  kepada  pemerintahan  kolonial  dan fakta  bahwa  hanya  sedikit  kota  besar  yang  belum  hadir  pada  pertengahan  abad  kedua, lebih  banyak  birokrasi  di  negara  kita  yang  menangani  daerah  pedesaan.  Pangreh  Praja merupakan  bagian  administrasi  dari  pembantu  Wedana,  Patih,  dan  Wedana/Demang datang. Bahkan Vedana harus lulus ujian "pegawai kecil/rendah" untuk menjadi asisten. Bahkan  ada  yang  harus  lulusan  HBS  (Sekolah  Menengah  Belanda)  karena  kemampuan berbahasa itu penting.
Nasionalisme berkembang dari kalangan tersebut di atas sekitar awal abad ke-20, dan  organisasi  Budi  Utomo  didirikan  pada  tahun  1908,  disusul  dengan  organisasi- organisasi  tambahan.  Sejak  itu,  nasionalisme  tumbuh  dan  semakin  kuat  sehingga memunculkan  partai  politik.  Namun  pemerintah  Hindia  Belanda  memisahkan  partai politik dari birokrasi dan menolak membiarkan Ambtenaar masuk di atas diubah dengan cara apa pun pada saat ituhierarki yang diperbarui. Birokrasi kolonial telah menggantikan semangat  “priyayi”,  meski  belum  sepenuhnya  hilang,  khususnya  di  Pulau  Jawa,  yang hingga  kini  menuai  kritik  dari  daerah  lain  di  luar  Pulau  Jawa.  Namun  birokrasi
kontemporer  di  luar  Jawa  juga  belum  berkembang  dan  belum  terisolasi  dari  kehidupan masyarakat  tradisional  dalam  ranah  resmi.  Selain  itu,  ikatan  kekeluargaan  yang  masih cukup  erat  juga  menghasilkan  skenario  yang  serupa  dengan  di  Jawa,  yaitu  masih didominasi oleh hubungan primal, teladan, dan paternalisme.
Peristiwa seperti di atas masih sering terjadi, khususnya di era Otonomi. Daerah- daerah  tertentu,  seperti  yang  kita  miliki  sekarang,  lebih  mengutamakan  “putra  daerah” dibandingkan  profesionalisme  dan  kompetensi  aparatur  birokrasi.  Oleh  karena  itu, dampaknya  Hal  ini  juga  terjadi  di  sektor  komersial,  terutama  dalam  pelayanan  publik, yang seringkali dituduh mendorong korupsi (pelayanan publik diberikan melalui sistem take-and-give).

## 3.5. Menerapkan Etika Birokrasi
Permasalahan  etika  birokrasi  secara  umum  sebagaimana  ditentukan  dalam persyaratan  yang  dibuat,  disebut  dengan  Kode  Etik.  Kode  etik  membantu menyeimbangkan  argumen.  berasal  dari  munculnya  organisasi-organisasi  dengan kemampuan  khusus  dan  unik  di  dalam.  Lebih  lanjut,  Kode  Etik  dapat  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  dan  memberikan  jaminan  bahwa  kepentingannya  dijunjung tinggi.  Oleh  karena  itu,  Kode  Etik  diibaratkan  sebagai  kompas  yang  memberikan pedoman  moral  dan  menjamin  kualitas  kelompok  dalam  hal  ini  birokrasi  kelompok  di mata masyarakat.
Kode  Etik  memberikan  sanksi  bagi  siapa  pun  yang  melanggarnya,  dan pelaksanaannya  dievaluasi  secara  berkala  untuk  memastikan  pelaksanaannya  berhasil dan  tepat.  Jika  hal  ini  terjadi,  pelanggaran  terhadap  Kode  Etik  akan  dievaluasi  dan ditangani  oleh  "dewan  kehormatan",  atau  komisi  yang  dibentuk  untuk  tujuan  tersebut. Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2004,  dan  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik sebagaimana  tercantum  dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003,  mengatur  pedoman  pelaksanaan  tata  kelola  etika internal  birokrasi.  Kode  etik  terkait  menguraikan  tugas  PNS  terhadap  pemerintah, negara,  organisasi,  masyarakat,  diri  sendiri,  dan  pegawai  negeri  lainnya.  Hal  ini  juga berkaitan dengan penegakan kode etik.
 Setiap  pegawai  pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  berperilaku  dan  menaati etika negara dalam melaksanakan tugas resmi dan aktivitas sehari-hari.
 Etika organisasi.
 Moralitas masyarakat.
 Etika dalam hubungannya dengan diri sendiri.
 Martabat bagi pegawai negeri lainnya.
Selain  sanksi  moral,  pegawai  negeri  sipil  yang  melanggar  Kode  Etik  dapat menghadapi  tindakan  administratif  sesuai  dengan  persyaratan  hukum,  yang menggantikan  rekomendasi  Dewan  Kode  Etik.  Pembinaan  esprit  de  corps  akan  lebih berhasil  jika  dibarengi  dengan  penegakan  Kode  Etik  yang  tegas  terhadap  pelanggaran dan  pelaksanaannya;  Oleh  karena  itu,  Kode  Etik  mempunyai  kemampuan  usaha  untuk meningkatkan  kualitas  pegawai  pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya  sehari-hari. Berikutnya,  bagi  mereka  yang  bekerja  di  pemerintahan  akibat  moral  atas  pelanggaran kode  etik  diumumkan  secara  tertulis  oleh  petugas  pengembangan  personalia.  Selain hukuman moral, pegawai negeri sipil mungkin menghadapi tindakan administratif sesuai yang  diatur  oleh  undang-undang  dan  peraturan,  selain  rekomendasi  Dewan  Kode  Etik yang disebutkan di atas.

## 3.6. Solusi Mengatasi Masalah
Negara  kita  tidak  hanya  sedang  mengalami  krisis  eksistensial  yang  moderat, namun  juga  sedang  mengalami  krisis  nilai-nilai  budaya  atau  peradaban  yang  berujung pada degradasi moral dan mental. Kita bisa  melihat skenarionya  saat ini seperti adanya budaya  kekerasan,  dengan  maraknya  KKKN,  rendahnya  etos  kerja,  dan  rendahnya disiplin dan hasil penilaian di seluruh dunia. Setiap evaluasi internasional mengenai apa yang  jahat  secara  konsisten  menempatkan  negara  kita  di  peringkat  lima  besar.  Ketika semua  ini  terjadi,  peringkat  kami  sebenarnya  termasuk  dalam  daftar  pencapaian. Misalnya,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  saat  ini  berada  jauh  di  bawah  negara- negara Asean lainnya, yaitu turun menjadi sekitar 100.
Menurut  Wirutomo  (2022),  terdapat  persoalan  budaya  yang  dihadapi  negeri  ini, antara  lain  semakin  besarnya  kesenjangan  antara  budaya  ideal  dan  budaya  aktual.  Ia menjadikan  Pancasila  sebagai  contoh  betapa  bangganya  masyarakat  Indonesia  terhadap budaya idealnya, sedangkan Tabel 1 menunjukkan keadaan sebenarnya.
Masih banyak lagi sifat-sifat yang diinginkan dari negara ini, yang seringkali kita banggakan  karena  sifatnya  yang  baik  hati,  baik  hati,  jujur  secara  moral,  santun,  dll. Namun, gambaran sebenarnya sangat berbeda; kita menyaksikan kekejaman, kekerasan, penipuan  antar  manusia,  korupsi,  kurangnya  disiplin,  etos  kerja  yang  rendah,  dan permasalahan lainnya setiap hari.

## Tabel 1.
Perbandingan antara Ideal Culture dan Real Culture
Yang paling memprihatinkan adalah, meski tidak beradab secara formal, ciri-ciri yang  disebutkan  di  atas  telah  menjadi  ciri  kebudayaan  nasional.  Kesenjangan  antara wacana  resmi  dan  tindakan  luas  yang  dilakukan  sejumlah  besar  orang  menunjukkan adanya  masalah  dalam  perkembangan  budaya  kita.  Peradaban  kita  berjuang  untuk menghasilkan  kendali  atas  penyimpangan.  Keadaan  Fakta  bahwa  masyarakat  kita  tidak memiliki  warisan  pemikiran  dalam  istilah  “kehidupan  manja”  dan  “kehidupan  santai” membuat  situasi  ini  menjadi  lebih  buruk  (Watloly,  2019).  Keadaan  ini  menunjukkan krisis  moral  dan  mental  masyarakat  kita.  Oleh  karena  itu,  kita  memerlukan  semacam revitalisasi  atau  kemajuan  budaya,  atau  kita  berisiko  mengalami  “deformasi  budaya” (Wirutomo, 2022).

## 5. SIMPULAN
Dinamika teori birokrasi dan transformasi organisasi publik mencerminkan perubahan dan evolusi dalam pengelolaan sektor publik. Birokrasi sering dianggap sebagai model yang stabil dan efektif dalam mengelola organisasi publik. Struktur hierarki dan aturan yang jelas dapat  menyediakan  dasar  untuk  stabilitas  operasional.  Model  birokrasi  dapat  memiliki kecenderungan  untuk  menghambat  inovasi  dan  fleksibilitas.  Proses  pengambilan  keputusan yang  lambat  dan  ketidakmampuan  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  mungkin  dapat menghambat  kemajuan.  Terlalu  banyak  penekanan  pada  prosedur  dapat  menyebabkan kekakuan  dan  menghambat  kreativitas  dalam  mengatasi  masalah.  Transformasi  organisasi publik mencerminkan respons terhadap perubahan lingkungan, baik itu dalam hal teknologi, tuntutan  masyarakat,  atau  regulasi.  Fokus  pada  transformasi  menekankan  inovasi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Transformasi seringkali melibatkan partisipasi dan keterlibatan aktif dari anggota organisasi, dengan tujuan menciptakan  budaya  organisasi  yang  mendukung  perubahan  yang  memerlukan kepemimpinan  yang  visioner,  mampu  memotivasi,  dan  memandu  organisasi  melalui perubahan yang kompleks.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Albrow, M. 1970. Bureaucracy: Key Concept in Political Science. Mall Press Ltd, London.
Bendix, R. 1977. Bureaucracy: International Encyclopedia of the Social Sciences. Free Press,
New York.
Blau, P. M. & Page, C. H. 1956. Bureaucracy in Modern Society. Random House, New York. Buchori,  M.  1982.  Pola  Tingkah  Laku  Birokrasi  Sebagai  Akibat  Pengaruh  Kebudayaan.
Prisma Nomor 6 Tahun XI : 70 – 84.
Dwijowijoto,  R.  N.  2004.  Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi.  Elex Media Komputindo, Jakarta.
Handayani, P. & Setiawan, Z. A. 2005. Materi Pokok, Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai  Negeri  Sipil.  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pegawai,  Departemen Keuangan, Jakarta.
Harian  Kompas.  2006.  Korupsi  Sudah  Menjadi  Kebiasaan:  Birokrasi  Patrimonial  Sumber Masalah. Edisi, Selasa, 21 November 2006, Halaman 13).
Ismani, H. P. 2001. Etika Birokrasi. Jurnal Administrasi Negara Volume II Nomor 1. Garvey, G. 1993. Facing The Bureaucracy:  Living & Dying in a Public Agency. Jossey-Bass Publisher, San Fransisco.
Prasojo,  E.  2006.  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia:  Beberapa  Catatan  Kritis.  Makalah Seminar, Jakarta.
Thoha,  M.  2002.  Problematika  Birokrasi  Pemerintah.  Makalah  Diskusi  pada  Badan Kepegawaian Negara, Jakarta.
Tilaar,  H.  A.  R.  2004.  Strategi  Peningkatan  Kinerja  SDM  melalui  Pusdiklat  untuk Mewujudkan Good Governance. Jurnal Pendidikan Penabur Nomor 2 Tahun III : 118 - 129.
Tjokroamidjojo,  B.  1984.  Pengantar  Administrasi  Pembangunan.  Lembaga  Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial, Jakarta.
Tjondronegoro,  S.  M.  P.  2003.  Sejarah  Pertumbuhan  Birokrasi  di  Masyarakat.  Makalah Seminar, Jakarta.
Utomo, T. W.  W. 2005.  Beberapa Evaluasi Kritis tentang  Fungsi  Kesejahteraan dan  Fungsi Pelayanan Birokrasi. Makalah Seminar, Jakarta.
Watloly,  A.  2001.  Tanggung  Jawab  Pengetahuan:  Mempertimbangkan  Epistemologi  secara Kultural. Kanisius, Yogyakarta.
Weber,  M.  1946.  The  Theory  of  Social  and  Economic  Organization.  Ed.  and  Trans  A.  M.
Henderson and Talcott P. Macmillan, New York.

## Dinamika Teori Birokrasi dan Transformasi Organisasi Publik
Wilson,  J.  Q.  1989.  Bureaucracy:  What  Government  Agencies  Do  and  Why  They  Do  It. Basic Books, USA.