How to cite: Kusumastuti. H. et al (2022) Implementasi Maslahah Mursalah dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan  Bahtsul  Masail  NU  (Ijtihad  sebagai  Penetapan  Hukum  Islam), Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia, 7 (3). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022
IMPLEMENTASI  MASLAHAH  MURSALAH  DALAM  PUTUSAN  MAJELIS TARJIH  MUHAMMADIYAH  DAN  BAHTSUL  MASAIL  NU  (IJTIHAD SEBAGAI PENETAPAN HUKUM ISLAM)

## Hanifah Kusumastuti, Imron Rosyadi, Rizka
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Indonesia Email: r100200007@student.ums.ac.id, ir120@ums.ac.id, riz123@ums.ac.id

## Abstrak
Ijtihad  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  merespon  permasalahan-permasalahan baru yang tak dijelaskan secara qath’i dalam A-Qur’an dan Hadis. Peranan ijtihad bagi umat Islam menjadi sangat penting untuk mencari kepastian hukum atas setiap persoalan  baru  yang  muncul  karena  perkembangan  zaman  dan  perubahan  sosial. Para  mujtahid  perlu  memperhatikan  metode-metode  dalam  berijtihad  agar  dapat menggali  hukum  Islam  secara  maksimal,  salah  satunya  Maslahah  Mursalah. Metode  ini mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan pencegahan kemadharatan atas sesuatu hal. Maslahah Mursalah dipergunakan sejak zaman sahabat Khulafaur Rasyidin, seperi zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dua lembaga ijtihad di Indonesia,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  milik  Nahdlatul Ulama,  juga  menggunakan  Maslahah  Mursalah  dalam  beberapa  putusan  mereka. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode library  research ,  yakni menganalisis  putusan-putusan  hukum  yang  dibuat  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah dan Bahstul Masail, melalui  cara Maslahah Mursalah.  Kesimpulan yang diperoleh dari  penulisan  ini  bahwa  Maslahah  Mursalah  merupakan  metode  ijtihad  yang relevan  untuk  menggali  hukum  Islam  di  zaman  sekarang,  termasuk  di  Indonesia. Putusan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  yang  menggunakan  kacamata  Maslahah Mursalah  antara  lain  tentang  fatwa  rokok,  talak,  dan  wakaf,  sedangkan  Bahstul Masail  menggunakannya  dalam  menetapkan  hukum  tentang  izin  usaha  ritel  dan penggusuran tanah warga oleh pemerintah.
Kata Kunci :  Ijtihad;  Maslahah  Mursalah;  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah;  Bahtsul Masail NU

## Abstract
Ijtihad is one of the efforts to respond to new problems that are not explained qath'i in the Qur'an and Hadith. The role of ijtihad for Muslims is very important to seek legal  certainty  over  any  new  problems  that  arise  due  to  the  times  and  social changes. Mujtahids need to pay attention to methods in ijtihad in order to explore Islamic  law  to  the  fullest,  one  of  which  is  Maslahah  Mursalah.  This  method considers  aspects  of  benefit  and  prevention  of  harm  on  something.  Maslahah Mursalah  has  been  used  since  the  time  of  the  companions  of  Khulafaur  Rasyidin, such  as  Abu  Bakar  as  Shidiq  and  Umar  bin  Khattab.  Two  ijtihad  institutions  in Indonesia,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  and  Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama
(NU), also used Maslahah Mursalah in some of their decisions. This research was conducted  using  the  library  research  method,  which  was  to  analyze  the  legal decisions made by Majelis Tarjih Muhammadiyah and Bahstul Masail NU, through Maslahah  Mursalah  method.  The  conclusion  obtained  from  this  paper  is  that  the Problem of Mursalah is a relevant method of ijtihad to explore Islamic law today, including in Indonesia. The decision of Majelis Tarjih Muhammadiyah that uses the Maslahah  Mursalah  perspective  includes,  among  others,  the  fatwa  on  cigarettes, divorce,  and  waqaf,  while  Bahstul  Masail  uses  it  in  establishing  laws  regarding retail business permits and the eviction of citizens' land by the government.

## Keywords:  Ijtihad;  Maslahah  Mursalah;  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah;  Bahtsul Masail NU

## Pendahuluan
Hukum  Islam  sejatinya  merujuk  kepada  Al-Qur’an  dan  Hadis.  Dua  hal  ini menjadi sumber utama dalam pelaksanaan syariat Islam yang tak lekang zaman. Meski begitu  umat  Islam  tidak  bisa  menafikan  perubahan  dan  perkembangan  zaman. Kemajuan teknologi dan informasi memengaruhi terjadinya perubahan sosial, termasuk tuntutan  dalam membuat  keputusan  di  ranah  hukum  Islam.  Al-Qur’an  dan  Hadis yang menempati  hierarki tertinggi  dalam  sumber  hukum  Islam tetap  menjadi  rujukan  utama dalam perubahan tersebut, meski demikian perlu diakui tidak semua permasalahan bisa terakomodir  dengan  pasti  dalam  nash  tersebut.  Diperlukan  ijtihad  alias  upaya  untuk menggali  hukum  Islam  atas  munculnya  masalah-masalah  baru  yang  terjadi  seiring dengan perkembangan zaman.
Ijtihad  merupakan  jalan  sebagai  pengungkapan  hukum  atas  permasalahan kontemporer.  Selain  itu  menetapkan  hukum  pada  permasalahan  yang  tidak  dijelaskan dalam al-Qur’an secara qot’i menjadikan arahan yang tepat daripada sekedar mengira- ngira.  Karena  dengan  Ijtihad  dalam  menetapkan  suatu  hukum  diperlukan  persyaratan dan  didasarkan  pada  sumber  hukum  Islam  sehingga  Ijtihad  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan.  Tetapi  terdapat  pula  penyimpangan-penyimpagan  oleh kelompok atau individu tertentu melakukan Ijtihad. Hal itu terjadi karena orang tersebut tidak  memenuhi  kriteria  untuk  melakukan  ijtihad  atau  karena  metode  yang  dilakukan dalam  berijtihad  menyimpang  dari  Nash.  Ijtihad  sebagai  jalan  untuk  menetapkan hukum,  hampir  diterima  oleh  segenap  ulama,  walaupun  ada  yang  menentangnya. Bahkan penggunaan ijtihad telah dipakai ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ijtihad juga  telah  dipakai  pada  masa  Khulafaur  Rasyidin.  Sebagian  besar  ahli  hukum  Islam menetapkan hukum dengan ijtihad di samping dengan nash dan ijma’.
Perkembangan  metode  ijtihad  sebagi  penetapan  hukum  Islam  di  Indonesia mengalami  perkembangan.  Ijtihad  dapat  dilakukan  sendiri  maupun  bersama.  Di Indonesia  dalam  melakukan  ijtihad,  biasanya  dilakukan  secara  bersama  melalui oraganisasi  kemasyarakatan.  Misalnya  penetapan  fatwa  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI),  Muhammadiyah  yaitu  Majelis  Tarjih,  Bahtsul  Masail  oleh  Nahdlatul Ulama’(NU),  dan  Dewan  Hisbah  oleh  Persatuan  Islam  (Persis) (Mubarok,  2020) . Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad.
Metode-metode  ini  dipergunakan  sejumlah  organisasi  Islam  yang  berfungsi memutuskan  sebuah  permasalahan  dengan  cara  berijtihad.  Setidaknya  terdapat  lima metode yang diakui beberapa ulama, termasuk dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU, dalam menempuh jalan ijtihad. Pola tersebut yakni Qiyas, Istihsan, Masalahah Mursalah, Istishab, dan 'Urf. Masalahah Mursalah menjadi salah satu metode yang  kerap  dipergunakan  sejumlah  organisasi  pengambi  fatwa  di  Indonesia,  tak terkecuali  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  NU.  Itu  dikarenakan Masalahah dianggap bisa menjadi cara untuk menggali hukum atas permasalahan baru yang  tidak  diatur  dan  dilarang  dalam  Al-Qur’an,  Hadis,  maupun  kesepakatan  seluruh ulama (Ijma’).
Mayoritas  ahli  usul  fikih  menerima  metode  mashlahah  mursalah,  kendati sebagian  dari  mereka  menggunakan  persyaratan  khusus.  Imam  Malik  meletakkan persyaratan  antara  lain  bahwa  maslahatnya  harus  masuk  akal,  mempunyai  keterkaitan dengan hukum yang ditetapkan, mampu menghilangkan kemadharatan, bertujuan untuk kepentingan syariat, serta tidak berlawanan dengan dalil qath’i (Al-Syathibi, 2006) . Sebagai lembaga fatwa, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahstul Masail NU menggunakan Masalahah Mursalah dalam putusan-putusan mereka. Hal itu bisa dilihat pada  putusan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  yang  terangkum  pada  HPT Muhammadiyah dan Ahkamul Fuqaha oleh Bahtsul Masail NU. Berdasarkan penjelasan di  atas,  maka  penulis  merasa  perlu  melakukan  penelitian  terhadap  “Implementasi Masalahah  Mursalah  dalam  Keputusan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahstul Masail NU”.

## Metode Penelitian
Dalam penulisan ini jenis penelitian  kualitatif bersifat kepustakaan atau library research ,  dan  metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  dengan metode diskriptif analisis (Bowen, 2009) .
Pada  pengumpulan  data  yakni  penulis  mengumpulkan  lebih  dahulu  data-data yang  akan  digunakan  untuk  membuat  diskripsi  yang  sesuai  dengan  persoalan  yang dibahas.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  dan  dikaji  untuk  menemukan  pemecahaan dari rumusan masalah. Sumber data yang digunakan untuk penulisan ini terdiri dari data primer  dan  sekunder. Sumber  data  premier  terdiri  atas  putusan-putusan  Majelis  Tarjih Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  NU.  Untuk  putusan-putusan  Muhammadiyah, peneliti  menggunakan  Himpunan  Putusan  Tarjih  (HPT)  terbitan  Pimpinan  Pusat  (PP) Muhammadiyah.  Kitab  ini  memuat  fatwa-fatwa  hasil  muktamar  Majelis  Tarjih Muhammadiyah  pertama  pada  Tahun  1929  yang  diselenggarkan  di  Solo  hingga  ke-29 yang digelar di Yogyakarta pada 2015. Sementara putusan Bahtsul Masail NU, peneliti merujuk  pada  kitab  Ahkamul  Fuqaha  dari  Lajnah  Ta’lif  Wan  Nasyr  (LTN)  Pengurus Besar  (PB)  NU.  Kitab  ini  memuat  putusan-putusan  hukum  yang  dibuat  Lembaga Bahtsul  Masail  sejak  1926-2015.  Sedangkan  untuk  sumber  data  sekunder  dalam penelitian  ini  yakni  berupa  buku,  jurnal,  literatur,  laporan  penelitian,  dan  lain sebagainya  yang  berkolerasi  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Di  antara  sumber
sekunder itu berupa buku karangan Faturahman Djamil berjudul Metode Ijtihad Majelis Tarjih  Muhammadiyah,  buku  berjudul  Dinamika  Ijtihad  NU  karya  Dr.  Imam  Yahya, M.Ag,  Jurnal  Tarjih  dan  Tajdid  Muhammadiyah.  Metode  pengolahan  data  dilakukan dengan memaparkan data-data primer dan sekunder kemudian diuraikan dengan metode diskriptif  analisis  yang  berkaitan  dengan  Maslahah  Mursalah  dalam  Putusan  Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.
.

## Hasil dan Pembahasan
Majelis  Tarjih  menjadikan  Masalahah  Mursalah  sebagai  salah  satu  dari  empat cara  penetapan  fatwa  bersama  ijma',  qiyas,  dan  'urf.  Majelis  Tarjih  tidak  menjelaskan lebih  lanjut  tentang  teknik  lain,  seperti  Istihsan,  Istihsab,  Syar'u  man  Qablana,  dan seterusnya.  Dalam  kesimpulannya,  Majelis  Tarjih  menempatkan  Maslahah  Mursalah teknik  pengambilan  fatwa  bukan  sebagai  dalil  hukum.  Teknik  ini  dipergunakan  ketika menetapkan  hukum  atas  permasalahan  baru  yang  muncul  di  Indonesia.  Permasalahan baru yang diangkat dalam pembahasan ini tidak diterkait dalam Al-Qur’an dan sunnah, atau  dengan  kata  lain  tidak  ada  yang  konfirmasi  baik  berupa  perintah  atau  larangan dalam dua nash tersebut.
Unsur pentingan ketika Majelis Tarjih menggunakan teknik Maslahah Mursalah dalam menetapkan hukum yakni adanya kemaslahatan dari persoalan baru tersebut. Jika memang  tidak  ada  kemaslahatannya,  maka  pengambilan  hukum  atas  persoalan  baru tersebut  tidak  bisa  dipaksakan  dengan  teknik  Maslahah  Mursalah.  Karena  tidak  semua penetapan  hukum  atas  persoalan  baru  dapat  menggunakan  cara  ini.  Kriteria kemaslahatan  yang  dapat  diterima  untuk  penggalian  hukum  menurut  Majelis  Tarjih Muhammadiyah ada dua macam, yakni kemaslahatan al-Dharuriyyah dan al-Hajiyyah. Dua  macam  kemaslahatan  ini  masuk  dalam  ranah  muamalah.Kemaslahatan  al- Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang ada kaitannya dengan kebutuhan primer sebagai manusia,  yang  berkaitan  dengan maqasid  syariah yaki  memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan,  dan  harta.  Sedangkan  kemaslahatan  al-Hajiyyah  adalah  kemaslahatan  yang diperlukan  untuk  melengkapi  kemaslahatan  pokok,  alias  kemaslahatan  yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder manusia (Salma, 2016) .
Dalam menentukan kemaslahatan,
Majelis Tarjih Muhammadiyah memerhatikan  keselarasan  masalahat  tersebut  engan  maqasid  syariah.  Setelah  itu, diperhatikan  tujuan awal  dan  hasil  akhir atas  perbuatan itu.  Tujuan  dan  hasil  akhirnya seharusnya dapat mendatangkan manfaat atau mencegah mafsadat. Kemaslahatan versi Majelis Tarjih juga memperhatikan prinsip keadilan, serta mendatangkan ketertiban dan kepastian.  Hal  yang  tak  kalah  penting,  bahwa  Majelis  Tarjih  menempatkan  maslahat dengan  memperhatikan  ke-Indonesiaab,  baik  masyarakatnya  maupun  perundang- undangan  yang  diterapkan  di  Tanah  Air. Apalagi  salah  satu  misi  gerakan  tajdid  oleh Muhammadiyah  yakni  mengfungsikan  fatwa  Majelis  Tarjih  sebagai  kontrol  sosial  dan rekayasa  sosial  terhadap  kehidupan  warga  Muhammadiyah  dan  umat  Islam  pada umumnya yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rosyadi, 2014) .
Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan teknik Maslahah  Mursalah dalam beberapa  penetapan  hukum  atas  persoalan  yang  mereka  bahas,  salah  satunya  terkait Fatwa Perceraian di Luar Sidang Pengadilan. Fatwa tarjih ini diputuskan  pada 25 Mei 2007.  Majelis  Tarjih  tidak  mengesahkan  talak  secara  sepihak  oleh  suami  di  rumah. Menurut  Muhammadiyah  talak  seperti  itu  tidak  berlaku,  sebab  talak  hanya  bisa dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama.  Landasan  fatwa  ini  menggunakan  pola maslahah  mursalah.  Majelis  Tarjih  memutuskan  perceraian  wajib  dilakukan  melalui proses  pemeriksaan  pengadilan.  Suami  harus  mengikrarkan  talaknya  di  depan  sidang pengadilan,  sedangkan  untuk  cerai  gugat  diputuskan  oleh  hakim.  Penjatuhan  talak  di depan  sidang  pengadilan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum serta kehati- hatian dalam masalah perceraian. Majelis Tarjih mendasarkan putusannya ini pada QS Al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi " Tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi  rahmah  bagi  semesta  alam ".  Ayat  tersebut  menekankan  salah  satu  tujuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Perceraian sendiri merupakan hal yang boleh  dilakukan  namun  dibenci  oleh  Allah  SWT  seperti  dalam  hadis  riwayat  Abu Dawud  dan  al-Baihaqi  yang  berarti  " Suatu  yang  halal  yang  paling  dibenci  oleh  Allah SWT  adalah  talak ".    Tujuan  Muhammadiyah  menggunakan  pola  maslahah  untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. Tujuan dari keputusan yang menggunakan pola ini untuk kemaslahatan manusia.
Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  juga  menggunakan  Maslahah  Mursalah  dalam memutuskan  fatwa  No.  6/SM/MMT/III/2010  tentang  Hukum  Merokok.    Maslahah Mursalah  bukan  satu-datunya  metode  dan  alasan  yang  dipakai  dalam  memutuskan perkara  ini.  Selain  Maslahah  Mursalah,  Majelis  Tarjih  menggunakan  qiyas  untuk memutuskan  hukum  merokok.  Dalam  fatwanya,  Majelis  Tarjih  menjelaskan  bahwa merokok  merupakan  perbuatan  yang  membahayakan  diri  sendiri  dan  membahayakan orang lain. Alasan tersebut sejalan dengan syarat Masalahah Mursalah, yakni harus bisa mendatangkan  manfaat  atau  menghindarkan  bahaya.  Merokok  dinilai  membayakan kesehatan karema mengandung unsur racun yang membahayakan, hingga bisa berisiko mendatangkan  penyakit  mematikan  antara  lain  berupa  kanker  paru-paru.  Merokok membayakan  orang  lain  yang  ikut  terpapar  asapnya.  Muhammadiyah  memperkuat keputusannya dengan beberapa dalil antara lain QS Al Baqarah ayat 2 yang berarti " Dan janganlah  kamu  menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan... ".  Selain  itu, merokok bertentangan dengan salah satu poin Maqasid Syari yakni menjaga jiwa.
Maslahah  Mursalah  dipergunakan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dalam membuat  Keputusan  tentang  Hukum  Wakaf  pada  Muktamar  Muhammadiyah  ke-32 (1953)  di  Purwokerto.  Majelis  Tarjih  menjelaskan  bahwa  benda  wakaf  tidak  boleh dijual,  dihibahkan,  dan  diwariskan,  namun  apabila  benda  wakaf  itu  rusak  atau  kurang bermanfaat  bagi  penerima  wakaf  maka  boleh  dipergunakan  untuk  yang  lebih  banyak manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam keputusan itu dijelaskan apabila benda wakaf  lapuk  atau  rusak  maka  dibolehkan  untuk  dipergunakan  untuk  lainya  atau  dijual
asalkan hasil penjualan itu dibelikan barang lain untuk meneruskan manfaat dari wakaf tersebut (Muhammadiyah, 2019) .
Majelis Tarjih  memutuskan  fatwa itu  dengan  teknik  Maslahah  Mursalah,  yakni mengutamakan  kemanfaatan  bagi  harta  wakaf  yang  terbengkalai  atau  rusak.  Dengan pengalihan  harta  wakaf  atau  dijualnya  harta  wakaf  tersebut  maka  manfaat  benda  dari wakif  (pemberi  wakaf)  sebagai  sadaqah  jariyah  masih  bisa  dipertahankan  dibandingan dibiarkan rusak atau tidak dipergunakan.  Fatwa itu diperkuat  dengan dalil  HR Bukhari sebagai  berikut: “ Dari  Ibnu  Umar  r.a.  (diriwayatkan)  bahwasannya  Umar  r.a.  pernah mendapatkan  sebidang  tanah  di  Khaibar.  Lalu  beliau  mendatangi  Nabi  saw  dan meminta nasihat mengenai tanah itu, seraya berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada  tanah  itu,  maka  apa  yang  akan  engkau  perintahkan  kepadaku  dengannya? Nabi saw  pun  bersabda,  jika  engkau  berkenan,  tahanlah  pokoknya,  dan  bersedekahlah dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata, maka bersedekahlah Umar dengan hasilnya, dan pokoknya  itu  tidak  dijual,  dihadiahkan,  dan  diwariskan.  Umar  bersedekah  dengannya kepada  orang-orang  fakir,  para  kerabat,  para  budak,  orang-orang  yang  berjuang  di jalan  Allah,  ibnu  sabil,  dan  para  tamu.  Pengurusnya  boleh  memakan  dari  hasilnya dengan  cara  yang  makruf,  dan  memberikannya  kepada  temannya  tanpa  meminta harganya ."
NU mengenal istilah “Maslahah ‘Ammah” yang berarti kemasalahatan bersama. Maslahah  ‘Ammah    ini  dikembalikan  pada Khitthah  NU sebagai    landasar    berfikir maupun  cara  bersikap  turut mewarnai dalam   setiap   langkah   atau   keputusannya. Misalnya      dalam      memutuskan      atau  menciptakan  kepentingan  umum  (maslahah ‘ammah),  harus  sesuai  dengan  garis-garis  besar    yang    telah    ditetapkan.    NU    dalam dalam    memutuskan    kepentingan    umum  (maslahah    'ammah)    tertuang    dalam Khitthah  NU    pada    butir    (5),  tentang  “perilaku  keagamaan  dan  sikap kemasyarakatan”alenia  (b)  yang  berbunyi;  “warga  NU  harus  lebih  mendahulukan kepentingan  bersama  (maslahah  'ammah)  daripada  kepentingan  sendiri”.  Sedangkan butir  (5),  alinea  (i),  yang    berbunyi;  “siap  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  yang bermanfaat dan bermaslahat”. (Yusuf, 2019)
Maka  NU  menggunakan  Maslahah  Mursalah  sebagai  pertimbangan  penting ketika  memutuskan  sebuah  hukum,  baik  yang  dilakukan  secara  qauli  (mengutip pendapat ulama terdahulu) atau pun ketika berijtihad secara manhaji (mengikuti metode ulama  terdahulu).  Di  antara  putusan  Bahstul  Masail  NU  yang  berhubungan  dengan Maslahah  Mursalah  yakni  “Kewakafan  Alat-Alat  Mesjid  yang  Sudah  Rusak”  yang ditetapkan di Jakarta pada Tahun 1961. Dalam putusannya itu, NU menyatakan alat-alat mesjid  yang  sudah  rusak  yang  tidak  patut  dipakai  lagi  kecuali  dibakar,  maka  hukum kewakafannya  masih  tetap  berlanjut.  Akan  tetapi  boleh  dijual  agar  kemasalahatannya tetap  dipertahankan,  dibandingkan  hanya  sekadar  dibiarkan  tanpa  ada  kegunaan. Keputusan  ini  didasarkan  dari  kitab  Fat’u  Muin  karya  Zainudin  al  Malibari  dan  kitab I’anah al-Thalibin karya Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi.
Muktamar NU ke-29 pada Tahun 1994 tentang Menggusur Tanah Rakyat untuk Kepentingan  Umum  berkaitan  dengan  teknik  Maslahah  Mursalah.  Bahtsul  Masail memutuskan  hukum  penggusuran  tanah  oleh  pemerintah  demi  kepentingan  umum  (al maslahah al-‘amanah) boleh dilakukan, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syara dan dengan ganti rugi yang  memadai.  Keputusan  ini  diambil  dengan  Maslahah  Mursalah  dengan  mencontoh Umar bin Khattab yang tertuang dari kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Al Mawardi. Umar  merobohkan  bangunan  penduduk  sekitar  untuk  memperluas  mesjid  Nabawi setelah  membeli  rumah-rumah  tersebut.  Kesimpulannya,  pemerintah  tetap  memberi ganti rugi tanah warga yang sudah digunakan untuk kepentingan umum tersebut.
Keputusan tentang Izin Usaha Berpotensi Mafsadah pada Munas 2017. Bahtsul Masail  memutuskan  izin  usaha  (retail)  yang  berpotensi  menimbulkan  mafsadat  bagi rakyat  kecil  yang  memiliki  toko-toko  di  sekitar  wilayah  tersebut  yakni  haram.  Hal  itu tidak  diperbolehkan  apabila  dampak  mafsadatnya  lebih  besar  dibandingkan  maslahat yang  dirasakan,  semisal  mengakibatkan  terjadinya  permainan  dan  monopoli  harga, gejolak  ekonomi  masyarakat,  dan  penggelapan  aset.  Akan  tetapi  hukumanya  member izin  usaha  diperbolehkan  jika  maslahat  yang  dirasakan  masyarakat  lebih  besar  karena keberdaadan  tempat  usaha  itu.  Jika  pemerintah  terlanjur  memberi  izin  dan  ternyata terjadi mafsadat maka pemerintah wajib mencabut izin tersebut apabila mafsadat yang timbul tidak bisa dihilangkan setelah dilakukan berbagai upaya dan tahapan.

## Kesimpulan
Maslahah  Mursalah  merupakan  metode  ijtihad  yang  dipakai  untuk  memutus perkara baru yang tidak tertulis dalam nash dengan mendasarkan alasan yang rasional. Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  NU  mempertimbangkan  aspek Maslahah  Mursalah  dalam  bertijtihad,  yang  intinya  mengandung  manfaat  dan  dapat mencegah  keburukan.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari  keputusan-keputusan  mereka,  masing- masing antara lain ditemukan dalam kitab Himpunan Tarjih Muhammadiyah (HPT) dan Ahkamul  Fuqaha  karya  Bahtsul  Masail  NU.  Maslahah  Mursalah  harus  memenuhi syarat-syarat,  antara  lain  mengundang  manfaat  atau  mencegah  kemafsadatan, diberlakukan  demi  kepentingan  umum,  bukan  berdasarkan  kepentingan  pribadi,  serta tidak ada dalil nash dan ijma yang mengatur atau melarangnya secara qath’i .

## BIBLIOGRAFI
Al-Syathibi. (2006). Al-I’tisham, Jilid II . Kairo: al-Maktabat al-Tijariyyat.
Bowen,  Glenn  A.  (2009).  Document  analysis  as  a  qualitative  research  method. Qualitative Research Journal . Google Scholar
Mubarok, Jaih. (2020). Metodologi Ijtihad Hukum Islam . Google Scholar
Muhammadiyah. (2019). Himpunan Putusan Tarjih (HPT) (Jilid I). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
Rosyadi,  I.  (2014).  Masalahah  Mursalah  sebagai  Instrumen  Penetapan  dan  Perubahan Hukum. Suara Muhammadiyah , 22–23.
Salma,  Salma.  (2016).  Maslahah  Dalam  Perspektif  Hukiim  Islam. Jurnal  Ilmiah  Al- Syir’ah , 10 (2). Google Scholar
Yusuf.  (2019).  Maslahah  Al  Mursalah  dalam  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara:
Perspektif NU dan Ulama Mazdhahib Al-Arba’ah. Al Maslahah , 16 (1), 159.

## Copyright holder:
Hanifah Kusumastuti, Imron Rosyadi, Rizka (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: