## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KARTEL KEDELAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

## CONSUMER LAW PROTECTION AGAINST SOY CARTEL IN THE PERSPECTIVE OF UNFAIR COMPETITION LAW

## Parida Angriani
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram farida_4ngriani@yahoo.com
Naskah diterima : 03/02/2013; revisi : 13/02/2014; disetujui : 29/02/2014

## A bstrAct
In general, competition is fair, if done honestly, but the competition is not always conducted honestly. It can be seen from the number of cases that decided by the Commission Business Competition Supervision (KPPU) on fraudulent acts committed by company. One of fraudulent acts is Cartel. Cartels are agreements made by businesses to other businesses in similar production to influence prices and production process. The cartel actions usually choose products that have strategic value, such as soy. Soybean is the basic ingredient that can be processed into a variety of food and beverage. But lately soybean prices are very high and causing consumer suffers losses. Skyrocketing soybean prices in the market, causing losses to consumers that can held responsibility under the law to the company, administrative and criminal sanctions. Today, soybean production are indicated the soy cartel. To avoid such allegations, in the production of soybean company must be obey on Law Number 5 Year 1999 on Prohibited Monopoly Practices and Unfair Competition. The law prohibited cartel action by company that set in Article 11. But cartel arrangement was deemed less clear and incomplete, because it does not provide clear and unequivocal definition of cartel and cartel types. So to avoid the vagueness of norms, government in formulating the law must be carefully and able to provide legal protection to consumers so that can prevent the arbitrary actions by company.

## Keywords: Cartel, Soybean, and Unfair Business Competition.

## A bstrAk
Pada umumnya persaingan usaha bersifat wajar apabila dilakukan secara jujur, akan tetapi persaingan usaha tidaklah selalu dilakukan secara jujur. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya kasus yang diputuskan oleh KPPU tentang tindakan curang yang dilakukan pelaku usaha. Tindakan curang tersebut salah satunya adalah kartel. Kartel adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam produksi yang sejenis untuk mempengaruhi harga dan proses produksi. Tindakan kartel biasanya dilakukan terhadap produk yang memiliki nilai strategis, seperti halnya kedelai. Kedelai merupakan bahan dasar yang dapat diolah menjadi berbagai makanan maupun minuman. Namun akhir-akhir ini harga kedelai sangat tinggi dan menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Melonjaknya harga kedelai di pasaran, menimbulkan kerugian terhadap konsumen yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha baik secara administratif maupun pidana. Produksi kedelai saat ini terdapat dugaan (indikasi) terjadinya kartel. Untuk menghindari dugaan tersebut, dalam melakukan pemasaran produksi kedelai pelaku usaha harus berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang- undang tersebut terdapat larangan melakukan tindakan kartel oleh pelaku usaha yaitu dalam Pasal 11. Namun pengaturan tentang kartel tersebut masih dirasa kurang jelas dan lengkap,
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## 153 ~163
karena tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai kartel serta jenis-jenis kartel. Untuk menghindari kekaburan norma, pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undagan harus cermat dan mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas kepada konsumen untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha.
Kata Kunci : Kartel, Kedelai, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
PENDAHULUAN
g lobalisasi merupakaN karateristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, sep- erti negara. Dalam proses tersebut dunia telah dimanfaatkan ( compressed ) 1 serta ter- jadi intensifikasi kesadaran dunia sebagai kesatuan utuh. Interdependensi telah men- imbulkan proses globalisasi semakin kuat sehingga secara tidak langsung dunia seo- lah-olah seperti perkampungan besar.
Di sisi lain, globalisasi juga mendorong masuknyan barang/jasa dari negara lain dan membanjiri pasar domestik. Pelaku pasar domestik kini harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara dalam suasana persaingan tidak sempurna. Pelaku usaha yang memiliki akses ke- kuasaan besar dapat menguasai preko- nomian. Adanya akses kekuasaan yang besar dalam prekonomian tersebut menim- bulkan kesempatan atau peluang besar bagi para pelaku-pelaku usaha nakal untuk menguasai suatu cabang produksi dengan mempengaruhi harga dengan mengatur pro duksi mereka. Praktek-praktek demi- kian sering terjadi atau biasa dikenal dengan istilah kartel, di mana para pelaku usaha membuat sebuah perjanjian di antara mereka untuk mempengaruhi harga dengan mangatur jumlah produksi se- hingga produksi dalam suatu pasar tidak berlebih.
Dengan perkembangan prekonomian yang demikian pesatnya serta penguasaan akses kekuasaan dalam perekonomian
1 Endang Sutrisno, 2007, Hukum dan Globalisasi , Penerbit Genta Press, Yogyakarta, hlm. 108.
yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, harusnya hak-hak dan perlindungan ter- hadap konsumen lebih ditingkatkan serta nilai-nilai usaha yang sehat perlu men- dapatkan perhatian yang lebih besar. Dalam hal ini hukum memproteksi ter- hadap aspek kemanusiaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam bidang ekonomi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu produk hukum yang berhasil ditetapkan pemerintah un- tuk memberikan perlindungan terhadap ke pentingan umum, memberikan per lin- dungan terhadap kepentingan kon sumen khu sus nya dan mendorong efisiensi eko- nomi Indonesia agar dapat meningkat kan kesejahteraan rakyat serta memberi batas- batasan mengenai tindakan-tindakan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan dalam suatu persaingan usaha.
Pada umumnya, dalam suatu pasar di mana pelaku usaha besar menjadi “ price maker” (penentu harga) 2 yang menguasai keadaan pasar. Tidakan-tindakan “ price maker ” dalam mempengaruhi harga pro- duksi dengan membuat perjanjian-perjan- jian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sering kali terjadi. Tindakan kartel ini tidak hanya untuk mengatur harga dan pemasaran produksi daging saja, melainkan juga terhadap kedelai, yang menjadi “topik panas ” akhir-akhir ini.
Ketergantungan Indonesia akan kedelai impor sangat besar, hingga 70%.
2 Shidarta, Catatan Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat , dalam www.google.com, diakses tanggal 23 September 2013.
Parida Angriani | Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kartel Kedelai Dalam Perspektif Hukum......
Celaka nya, tata niaga impor kedelai saat ini di kuasai kartel. Di sisi lain, Ke- menterian Per dagangan justru memberi- kan izin impor kedelai kepada perusahaan- perusahaan yang terindikasi kartel dengan kuota sangat  besar. Berdasarkan data pene- litian Indef, ada tiga importir yang mendapat kuota ter besar, yakni PT FKS Multi Agro sebesar 210.600 ton (46,71 persen dari total  alokasi impor), PT Ger- bang Cahaya Utama 46.500 ton (10,31 persen), dan PT Budi Semesta Satria 42.000 ton (9,31 persen). Mereka me- nguasai 299.100 ton atau 66,33 persen dari total kuota 450.900 ton. 3
Ketergantungan akan kedelai impor di Indonesia memberikan peluang besar ke- pada pelaku-pelaku usaha untuk menekan produksi, sehingga kedelai lokal menjadi tersaingi bahkan kurang diminati. Petani kedelai enggan menanam kedelai karna jatuhnya harga kedelai dipasaran meng- akibatkan kerugian besar bagi kaum petani. Jika importir terbesar menutup gudang sepekan saja, maka harga sudah pasti naik, karena 70 persen kebutuhan ke- delai Indonesia tergantung impor. Kebutu- han kedelai impor yang sangat besar terse- but tidak hanya merugikan petani saja me- lainkan juga konsumen serta perajin- perajin tempe yang membutuhkan kedelai untuk membuat tempe.
Pemerintah dalam hal ini sebagai pem- beri jaminan atas kesejahteraan rakyat nya harus memperhatikan lebih cermat tinda- kan-tindakan dalam per saingan usaha, sehingga hak-hak dari konsumen tidak ter- abaikan, tujuannya adalah untuk men- cegah kesewenang-wenangan dari pelaku usaha yang bertindak sebagai penentu harga dalam perekonomian tidak melaku- kan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang telah ada.
Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa :
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian,dengan pelaku usaha pe- saingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan meng- atur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
Oleh karena itu apabila pelaku usaha membuat sebuah perjanjian usaha dengan tujuan merugikan konsumen dengan cara melakukan perjanjian menekan produksi untuk memperoleh keuntungan (kartel) dalam penjualan harga kedelai baik impor maupun lokal, maka konsumen dapat me- minta pertanggung jawaban serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) se- bagai badan yang berwenang mengawasi tindakan pelaku usaha untuk segara me- nindaklanjuti pelaku usaha curang untuk dimintai pertanggung jawabanya sebagai akibat hukum yang telah merugikan konsumen.
Dari pemaparan di atas maka,  dua po- kok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam hal persaingan usaha tidak sehat atau kartel. Pertama ; Bagai- manakah perlindungan hukum terhadap konsumen jika terjadi kartel kedelai dan kedua ; Apa akibat hukumnya jika terjadi persaingan tidak sehat atas kartel kedelai oleh pelaku usaha terhadap konsumen?

## PEMBAHASAN
1. Kerangka Teori
Teori Perse rule, teori hukum murni dan teori utilitas yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Menggunakan teori preventif
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## 153 ~163
yang dikemukakan Philipus M. Hadjon yang memberikan kesempatan kepada ma- syarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah sehingga pemerintah lebih berhati-hati dalam me- ngambil keputusan, serta mengutip pen- dapat Kelsen, konsep penerapan hukum harus dengan pendekatan metode norma- tive-yuridis yang bersih dari anasir non- yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etika. Peraturan hukum selalu meru- pakan hukum positif (tertulis). 4 Kemudian pada akhirnya meminjam teori ( utility ) Jeremy Bentham tujuan hukum ialah men- jamin adanya kemamfaatan atau kebaha- giaan sebanyak-banyaknya pada orang se- banyak-banyaknya. 5
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kon- sumen Kartel Kedelai Hubungan Hukum Konsumen Dengan Pelaku Usaha
Kedelai, adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe. Berdasar- kan peninggalan arkeologi, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3500 tahun yang lalu di Asia Timur. 6 Kedelai merupak- an sumber utama protein nabati dan min- yak  nabati dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat meskipun kedelai praktis baru dibudidayakan masya- rakat di luar Asia setelah 1910.
Saat ini, kedelai memiliki harga yang tinggi jauh dari harga pasar. Harga kedelai yang meningkat dengan cara yang tidak wajar membuat konsumen atau masya- rakat mengalami kerugian, di mana kondisi demikian diindakasikan karena tindakan kartel. Kartel kedelai merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam per undang-undang, mengingat dampaknya
4 Teguh Prasetyo dan Abdul  hlmim Barkatullah, 2012, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 205.
5 Ibid , hlm. 203
6 Wilkepedia bahasa Indonesia, Istilah dan Pengertian Kedelai , Diakses tanggal 28 Februari 2014
yang sangat besar bagi ekonomi yang bertujuan memberi kesejahteraan kepada masyarakat khususnya konsumen yang memiliki kedudukan yang sangat lemah. Tindakan persaingan yang buruk dalam kartel ini seharusnya mendapat perhatian yang besar dari pemerintah, dikarenakan tindakan kartel ini masih sangat sulit untuk dibuktikan dan kajian tentang kartel ini masih sangat minim.
Karena tindakan dalam kartel atau tin- dakan dalam dalam persaingan usaha tidak selalu mengarah pada hal-hal yang positif, maka masalah seperti ini sudah seharus- nya perlindungan hukum diberikan bagi konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud adalah mengatur secara tersendiri mengenai persoalan tersebut dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian, jenis, pengembangan, pembeli- an maupun cakupan mengenai hal-hal yang terkait untuk memperjelas mengenai tindakan kartel terutama adalah bidang pangan (kedelai) atau mempengaruhi jum- lah produksi kedelai yang diperkirakan ter- indikasi kartel serta mempertegas perlind- ungan atau payung hukum yang memberi- kan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen. Berdasarkan pertimbangan ter- sebut, maka perlu diketahui apa saja yang menjadi hak maupun kewajiban kon- sumen.
a.  Hak-Hak Konsumen
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kon- sumen dirumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut :
1). Hak atas kenyamanan, keaman- an, dan keselamatan dalam meng- konsumsi barang dan/atau jasa.
2). Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai
Parida Angriani | Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kartel Kedelai Dalam Perspektif Hukum......
tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
3). Hak atas informasi yang benar, jelas,dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5). Hak untuk mendapat advokasi, per- lindungan konsumen, dan upaya pe- nyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6). Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7). Hak untuk diperlakukan atau di- layani seacara benar dan jujur serta tidak  diskriminatif.
8). Hak untuk mendapatkan kom- pensasi, ganti rugi dan/atau penggan- tian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjan- jian dan tidak sebagaimana mestinya.
9). Hak-hak yang diatur dalam keten- tuan perundang-undangan lain.
Kewajiban konsumen
b.  Kewajiban konsumen
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlind- ungan Konsumen dirumuskan kewajiban konsumen sebagai berikut :
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2) Beritikad baik dalam melakukan tran- saksi pembelian barang dan/atau jasa.
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa penyelesaian konsumen secara patut.
Berdasarkan pemaparan di atas  bahwa dalam persaingan usaha, konsumen atau
masyarakat dapat dilindungi hak-haknya dari tindakan pelaku usaha yang tidak patut. Berdasarkan Undang-Undang No- mor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut hemat penulis, hak- hak konsumen yang harus dilindungi, jika terjadi kartel kedelai antara lain :
1). Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang (khususnya kartel kedelai).
2). Hak untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kartel kedelai.
3). Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup yang diperlukan (khususnya ke- butuhan akan kedelai).
4). Hak untuk memperoleh penyelesaian hukum akibat perbuatan pelaku usaha (khususnya tindakan kartel kedelai).
Mengingat saat ini, hubungan antara konsumen maupun pelaku usaha tidak se- cara langsung, maka perlu adanya payung hukum yang lebih tegas dalam memberi- kan perlindungan hukum terhadap kon- sumen. Dalam membentuk suatu per- aturan perundang-undangan, pemerintah seyogyanya menciptkan kebijakan atau aturan sesuai dengan kebutuhan masya- rakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dan dapat memberikan jami- nan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah sehingga pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Menurut hemat penulis, perlindungan hukum secara preventif baik diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum maupun jaminan kepastian hukum bagi konsumen sehingga dengan adanya tin- dakan pencegahan tersebut pemerintah dalam membuat kebijakan atau menyusun peraturan perundang-undangan lebih hati-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
hati sehingga kepentingan konsumen atau masyarakat luas tidak terabaikan.
3. Akibat Hukum Kartel Oleh Pelaku Usaha
Kebijakan pemerintah yang mencabut bea masuk impor kedelai melalui Per- mendag Nomor 45 Tahun 2013 yang men- gubah bea masuk impor dari 5% menjadi 0%, sangat merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin membuka peluang impor kedelai secara besar-besaran. Kebi- jakan impor untuk menutupi kekurangan kebutuhan kedelai di Indonesia dapat memberikan peluang terjadinya per- saingan curang dalam suatu kegiatan usaha. Di mana pelaku usaha berupaya menekan jumlah produksi kedelai dipasa- ran sehingga harga menjadi naik. Jika kita merujuk pada tujuan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dalam undang-undang tersebut pelaku usaha harus memperhatikan ke- pentingan umum. Namun jika kita lihat persoalan yang terjadi saat ini, persaingan usaha semakin berkembang dan pelaku u saha cenderung mengejar keuntungan se- mata dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut sangat sulit untuk dicapai, di ma- na kepentingan umum diabaikan.
Tujuan dari terbentuknya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persain- gan Usaha Tidak Sehat adalah untuk me- ningkatkan efisiensi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kon dusif sehingga menjamin adanya ke- pastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah maupun kecil, serta mencegah terjadinya persaingan usaha curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, secara khusus tujuan Undang- Undang tersebut adalah untuk mengupay- akan adanya persaingan yang sehat di- antara pelaku usaha namun dengan dukungan dari kebijakan pemerintah yang
cenderung terlihat lebih berpihak dengan pengusaha besar, sehingga menyebabkan inkonsistensi antara aturan yang ada dengan kebijakan pemerintah.
Impor memang membantu mencukupi kebutuhan kedelai dalam negeri, namun di sisi lain impor justru mematikan kesempa- tan berusaha bagi petani dalam negeri, di mana dengan adanya impor membuat ke- delai lokal kurang diminati. Jika kita mengkaji perlindungan hukum yang men- gacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kon- sumen kebijakan impor yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, mengakibatkan hak-hak dari kon- sumen terabaikan. Impor membuka pe luang bagi pelaku-pelaku usaha nakal untuk memainkan harga jual kedelai. Akses kekuasaan mereka yang besar mem- berikan dukungan untuk pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang mung- kin berdampak pada kerugian secara besar- besaran kepada konsumen.
Persaingan curang sangat sulit untuk diberantas, walaupun sudah memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus, ada sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggarnya, serta dibentuk lembaga khu- sus untuk mengawasi persaingan usaha. Namun masih tidak mampu untuk mence- gah terjadinya persaingan curang, karena payung hukum yang menjadi proteksi tindakan tersebut masih lemah atau kurang tegas bahkan cendrung tidak jelas.
Mengingat banyaknya tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, maka sangat perlu bagi konsumen untuk memahami hukum yang mengatur tentang persaingan usaha untuk melindungi hak- hak mereka serta mampu untuk melaku- kan perlawanan hukum yang berlaku un- tuk menjerat pelaku usaha curang. Adapun sanksi bagi para pelaku usaha curang dalam menjalankan bisnisya yang diatur dalam ketentuan perundang-undanagan,
Parida Angriani | Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kartel Kedelai Dalam Perspektif Hukum...... yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persain- gan Usaha Tidak Sehat, yang berisikan sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan.
3.1. Sanksi Administratif
Tindakan administratif ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), yaitu sebagi berikut :
a. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketetntuan Undang-Undang Antimonopoli, Pasal 47 ayat (1)).
b. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal 47 (2) dapat berupa :
1. Penetapan pembatalan perjanjian se- bagimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16, dan atau
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan intregrasi vertikal se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan  usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, dan atau
4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan po- sisi dominan, dan atau
5. Penetapan pembatalan atas pe ngg a- bungan atau peleburan badan  usaha dan pengambil alihan saham se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan atau
6. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau
7. Pengenaan denda serendah-rendahn- ya Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setinggi-tingginya Rp.
25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
3.2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Ta- hun 1999, sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang me lang gar hukum persaingan usaha dapat berupa pidana pokok dan pidana tam bahan. Pen- jatuhan pidana tersebut dilaku kan dalam hal :
a. Pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi yang berupa sanksi administratif (Pasal 44 ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999).
b.  Pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/pemeriksaan (Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Adapun macam-macam pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau curang, antara lain :
1) Sanksi Pidana Pokok Bagi Pelaku Usaha.
Sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :
a.  Ayat (1) pelanggaran terhadap keten- tuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pas- al 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-ren- dahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dan set- inggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus milyar rupiah )atau pidana kurungan penganti denda selama-la- maya 6 (enam) bulan.
b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 samapai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang- Undang Antimonopoli diancam
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
153 ~163
pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
c.  Pelanggaran terhadap ketentuan Pas- al 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau pidana kurungan pen- ganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
2) Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Usaha.
Sanksi pidana tambahan di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 KUHPidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
a.  Pencabutan izin usaha, atau
b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelang-garan terhadap Undang-Undang Antimo- nopoli akan menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 tahun,  atau
c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbul- nya kerugian pada pihak lain.
Fenomena kartel yang terjadi saat ini tentu sangat meresahkan konsumen, apalagi melonjaknya harga kedelai yang sampai saat ini belum menemu- kan penyelesaian, dari kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, terlihat bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis atau usahanya pelaku usaha melaku- kan penekanan jumlah produksi di pasaran dengan menutup gudang
mereka, sehingga produksi pangan seperti kedelai di pasaran tidak ber- lebih. Hal tersebut tentu saja menye- babkan lonjakan harga kedelai.
Lonjakan harga kedelai yang melam- bung tinggi di pasaran tersebut menurut laporan dari pengurus De- wan Kedelai Nasional Sutaryo, ia mengatakan : 7
“Importir Terdaftar (IT) yang berhak mengimpor kedelai sudah mendapat pemberitahuan sejak 31 Juli. Namun, Surat Persetujuan Im- por (SPI) yang dibutuhkan buat mendatangkan barang, baru keluar 31 Agustus lalu. Komisioner KPPU Munrohim Misanam menyatakan, izin yang terlalu lama dikeluarkan itu memberi ruang buat spekulasi di pasaran. Gambarannya begini. Kedelai Amerika butuh waktu 2 bu- lan dikapalkan ke Tanah Air. Seka- rang, importir yang berbisnis kedelai hanya menyisakan stok nasional 315.000 ton, sebagian sisa didatang- kan Juni kemarin. Karena SPI ter- lambat dikeluarkan, maka terbuka peluang ada pengusaha yang senga- ja berlama-lama menahan pasokan dari gudang supaya menangakibat kedelai dan harga naik.
Berdasarkan hal-hal di atas tersebut, penulis menyimpulkan akibat yang di- timbul kan terhadap konsumen, apabila kartel kedelai itu terjadi atau ditemukan kecurangan dalam produksi jumlah kedelai di pasaran akan menimbukan dampak atau akibat sebagai berikut :
1) Konsumen tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan akan kedelai.
2) Konsumen tidak dapat membeli kedelai sesuai dengan harga persaingan.
7 Surtaryo, Setelah Bawang Gita Kembali Terseret Kartel Kedelai , Jakarta Actual, 6 September 2013
Parida Angriani | Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kartel Kedelai Dalam Perspektif Hukum......
3) Semakin lemahnya posisi tawar kon- sumen untuk melindungi dirinya.
4) Konsumen mengalami kerugian
5) Konsumen semakin tidak mampu memprediksi laju kegiatan pelaku usaha yang setiap saat dapat merugikan.
Dengan adanya tindakan tersebut maka konsumen dapat meminta pertanggung jawaban pelaku usaha sebagai akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Konsumen atau pihak yang dirugikan dapat melaporkan tindakan pelaku usaha yang dianggap telah merugikan atau melakukan perjanjian kartel dalam proses produksi kedelai, sesuai dengan bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi sebagai berikut :
1) Setiap orang yang mengetahui telah ter- jadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis ke- pada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelangga- ran, dengan menyertai identitas pelapor.
2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat ter- jadinya pelanggaran terhadap undang- undang ini dapat melaporkan secara ter- tulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah ter- jadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan iden- titas pelapor.
3) Identitas pelapor sebagaimana dimak- sud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.
Berdasarkan hal tersebut, penulis ber- angapan bahwa indikasi kartel kedelai mulai terlihat, maka jika hal itu terjadi pelaku usaha seharusnya di berikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Yang menjadi per- soalan saat ini apakah sanksi yang diterap- kan dalam perundang-undangan sudah mampu memberikan proteksi? Jika kita lihat dari  banyaknya kasus kartel di Indo- nesia, peraturan perundang-undangan yang me ngatur tentang perjanjian curang (kartel) masih lemah. Lembaga khusus yang ditunjuk sebagai pegawas persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, memiliki posisi yang lemah bahkan cendrung tidak memiliki taring. Sanksi- sanksi yang diberikan masih sangat lemah, terutama pengenaan denda yang jumlahn- ya sangat kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang melakukan usaha curang.
Perlu adanya penguatan terhadap kedudukan KPPU dalam konstitusi hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi KPPU dalam menjalankan tugasnya serta memberikan kepastian hukum bagi kon- sumen. Hal tersebut seirama dengan teori Hans Kelsen bahwa hukum yang tertinggi adalah aturan yang tertulis yang dapat memberikan jaminan bagi masyarakat.
Sebagaimana pandangan Jeremy Ben- tham yang menyatakan bahwa tujuan pem- bentukan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang lain atau orang banyak. Dengan demikian dalam pembentukan peraturan perundang- undangan haruslah memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi banyak pihak dan perlu adanya kordinasi yang jelas antara pemerintah dan aparat pen- egak hukum dalam menegakan hukum. Se- hingga dengan terjalinya kerjasama yang baik dan kepastian hukum dalam per- aturan perundang-undangan akan dapat mengurangi praktek kartel serta mencegah
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
153 ~163
munculnya praktek-praktek kartel lainnya khususya di bidang pangan (kedelai) yang terjadi di Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama ; Kegiatan usaha tidaklah selalu dilakukan secara jujur oleh pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha tidak jarang merugikan konsumen, maka perlulah hak- hak konsumen itu dilindungi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang khusus- nya kartel kedelai dan memiliki hak-hak lain, yaitu hak untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kartel kedelai, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup yang diper- lukan khususnya kebutuhan kedelai, dan hak untuk memperoleh penyelesaian hukum akibat perbuatan pelaku usaha khususnya tindakan kartel kedelai.
Kedua; Pelaku usaha yang melakukan tindakan curang dalam menjalankan ke- giatan bisnis atau pemasaran produksi kedelai, akan menimbulkan kerugian ke- pada konsumen. Adapun kerugian yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku usaha tersebut adalah ketidakmampuan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan akan kedelai, konsumen tidak dapat membeli kedelai, semakin lemahnya posisi tawar konsumen untuk melindungi dirinya, konsumen me- ng alami kerugian, dan konsumen semakin tidak mampu memprediksi laju kegiatan pelaku usaha yang setiap saat dapat me-
rugikan. Dari kerugian-kerugian yang di- alami konsumen tersebut konsumen dapat meminta pertanggung jawaban atau me- lakukan penuntutan kepada pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen sebagai akibat hukum dari per- buatan pelaku usaha tersebut. Penuntutan tersebut dapat dilakuakan dengan cara melaporkan pelaku usaha kepada KPPU sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan apabila pelaku usaha terbukti melakukan tindakan per- saingan curang dalam produksi kedelai, maka pelaku usaha dapat dimintai per- tanggung jawabanya baik secara admin- istrasi maupun secara pidana, yang berupa sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan sesuai undang-undang yang berlaku.
Sedangkan saran/rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan dalam pe- ng ambilan keputusan kedepannya yakni; per tama; Diharapkan bagi pemerintah Untuk lebih meningkatkan mutu dan kua- litas aturan hukum yang memberikan per- lindungan hukum terhadap konsumen dan penguatan posisi KPPU dalam konstitusi agar putusan yang dijatuhkan oleh lembaga khusus tersebut dapat mengikat, Kedua ; Diharapkan kepada konsumen atau masyarakat untuk lebih peka terhadap hak-hak mauapun kewajibannya dalan persaingan usaha, serta mampu untuk tang gap terhadap tindakan-tindakan peaku usaha yang dianggap curang, sehingga konsumen dapat terlindungi dan tindakan curang pelaku usaha dapat dicegah.

## Daftar Pustaka
Endang Sutrisno, 2007, Hukum dan Globalisasi , Penerbit Genta Press, Yogyakarta,
Shidarta, Catatan Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat , dalam www.google.com,
Parida Angriani | Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kartel Kedelai Dalam Perspektif Hukum......
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum , Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Surtaryo, Setelah Bawang Gita Kembali Terseret Kartel Kedelai , Jakarta Actual,
Wiilkepedia bahasa Indonesia, Istilah dan Pengertian Kedelai,
Filin Anggraini,Dalam, Www. Google.Com, Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha, Diakses Tanggal 10 Januari 2014
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen