## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
ANALISIS YURIDIS BUKTI DIGITAL ( DIGITAL EVIDENCE ) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN
JURIDICAL ANALYSIS OF DIGITAL EVIDENCE IN PROVING CASES OF CRIME OF HATE SPEECH IN MEDAN DISTRICT COURT DECISIONS NO. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN.
I Made Dwi Krisnanda, Madiasa Ablisar, Sunarmi, Mahmud Mulyadi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan madedwi222@gmail.com Naskah dikirim : 7 Oktober 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 27 Juli 2021 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3862

## ABSTRACT
Law  No.  8  of  1981  concerning  the  Criminal  Procedure  Code  (hereinafter  referred  to  as  the  Criminal Procedure  Code),  has  set  the  evidence  that  can  be  done  in  front  of  the  trial.  Article  183  of  the  Criminal Procedure Code implies that a minimum of 2 (two) valid evidence are required. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regulates valid evidence, namely: witness statements; expert statements; letter; instructions; and the statement of the defendant. However, since the trial of Jesica Kumala Wongso which was broadcast  on  television  almost  every  day,  it  turns  out  there  is  one  more  proof  that  is  not  contained  in  the Criminal  Procedure  Code,  namely:  digital  evidence.  The  object  of  this  study  is  the  Medan  District  Court Decision  No.  3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.,  Dated  May  23,  2019,  concerning  the  use  of  digital  evidence  An. Defendant HDL Alias Himma for alleged "criminal acts of hate speech". Law No. 11 of 2008 as amended by Law  No.  19  of  2016  concerning  Amendments  to  the  Information  and  Electronic  Transaction  Law  which governs  electronic  evidence.  The  problems  in  this  study,  namely:  the  position  of  proof  of  digital  evidence before the trial is associated  with criminal conviction; use of digital evidence in criminal acts of hate speech on social media; and juridical  analysis of digital evidence in  proving  criminal acts of hate speech in  Medan District Court Decision No. 3168/Pid.Sus/ 2018/PN.Mdn.
Keywords. Digital evidence; proof of criminal offenses; hate speech.

## ABSTRAK
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana),  telah  mengatur  bukti-bukti  yang  bisa  dilakukan  di  depan persidangan. Pasal 183 KUHAP menyiratkan bahwa diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Pasal 184 ayat  (1)  KUHAP  mengatur  tentang  alat  bukti  yang  sah,  yaitu:  keterangan  saksi;  pernyataan  ahli;  surat; instruksi; dan pernyataan terdakwa. Namun sejak persidangan Jesica Kumala Wongso yang hampir setiap hari tayang  di  televisi,  ternyata  ada  satu  lagi  bukti  yang  tidak  terdapat  dalam  KUHAP  yaitu:  bukti  digital.  Objek penelitian  ini  adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.,  tanggal  23  Mei 2019, tentang Penggunaan  Alat Bukti Digital  An. Terdakwa  HDL  Alias  Himma atas tuduhan "tindak pidana ujaran  kebencian".  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang mengatur  tentang  alat  bukti  elektronik.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  posisi  alat  bukti  digital sebelum  persidangan  dikaitkan  dengan  pemidanaan;  penggunaan  bukti  digital  dalam  tindak  pidana  ujaran kebencian di media sosial; dan analisis yuridis bukti digital dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
Kata Kunci. Bukti digital; pembuktian tindak pidana; ujaran kebencian.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  membahas  mengenai  pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana,  dan  oleh karenanya  pembuktian  dalam  hukum  acara  perdata  tidak  akan  dibahas  lebih  lanjut.  Berdasarkan Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP), telah  mengatur  bagaimana  cara  pembuktian  yang  dapat  dilakukan  di  depan  persidangan  dan bagaimana hakim bersikap di dalam putusannya terhadap suatu perkara. Pasal 183 KUHAP, bahwa: “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya”.  Penjelasan  Pasal  183  KUHAP, menyebutkan:  “Ketentuan  ini  adalah  untuk  menjamin  tegaknya  kebenaran,  keadilan  dan  kepastian hukum  bagi  seseorang”. Sehingga  untuk  memahami  ketentuan  Pasal  183  KUHAP  tersebut mengadopsi dari ketentuan Pasal 294 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), yang dianggap sebagai pembuktian menurut undang-undang secara negatif. 1
Dari  ketentuan  Pasal  183  KUHAP  tersebut  tersirat  bahwa  dibutuhkan  minimal  2  (dua)  alat bukti yang dapat menjadi pegangan hakim sebelum menjatuhkan putusan, sehingga kemudian perlu dipahami  pula  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  mengenai  alat  bukti  yang  sah,  yaitu: “Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa”. 2
Penelitian  ini  membatasi  pembahasan  pada  alat  bukti  berupa  “surat”  maupun  “petunjuk” sesuai  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  c  dan  huruf d  KUHAP.  Mengenai  “surat”,  telah  diatur  dalam  Pasal 187 KUHAP, menyatakan bahwa:
“Surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1)  huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :
a. Berita  Acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang berwenang  atau  yang  dibuat  di  hadapannya,  yang  memuat  keterangan  tentang  kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b. Surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau  surat  yang dibuat  oleh  pejabat  mengenai  hal  yang  termasuk  dalam  tata  laksana  yang  menjadi tanggung  jawab  dan  yang  diperuntukkan  bagi  pembuktian  sesuatu  hal  atas  sesuatu keadaan;
c. Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d. Surat lain dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.
Dalam  Penjelasan  Pasal  187  KUHAP,  pada  huruf  b  saja  yang  mendapatkan  penjelasan, sebagai  berikut:  “Yang  dimaksud  dengan  surat  yang  dibuat  oleh  pejabat  termasuk  surat  yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu”.
1 Ibid ., hal. 280. Lihat juga: Pasal 294 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Staatsblad 1984 : No. 16 yang diperbaharui dengan Staatsblad 1941 No. 44) berlaku untuk Jawa  dan  Madura,  menyatakan  bahwa:  “(1)  Tidak  akan  dijatuhkan  hukuman  kepada  seorangpun  jika  hakim tidak  mendapat  keyakinan  dengan  upaya  bukti  menurut  undang-undang  bahwa  benar  telah  terjadi  perbuatan pidana dan  bahwa pesakitan salah  melakukan perbuatan  itu; (2)  Atas persangkaan  saja atau  bukti-bukti  yang tidak cukup, tidak seorangpun yang dapat dihukum.
Penjelasan: Untuk memutuskan perkara telah diadakan peraturan-peraturan tentang pembuktian dalam bagian ini peraturan-peraturan, yang meliputi: macamnya alat-alat bukti yang manakah yang boleh dipakai oleh hakim. Cara memakai alat-alat bukti, ialah ketentuan-ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.
2 Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  dikenal  dengan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Mengenai  kekuatan  pembuktian  surat,  M.  Yahya  Harahap,  membagi  ke  dalam  dua  segi, yaitu: segi formil dan segi materiil. Dari segi formil, bukti surat mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut: 3
a. “Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
b. Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
c. Juga tidak dapat menilai kebenaran keterangan  yang dituangkan pejawab berwenang di dalamnya  sepanjang  isi  keterangan  tersebut  tidak  dapat  dilumpuhkan  dengan  alat  bukti lain;
d. Isi  keterangan  yang  tertuang  di  dalamnya  dapat  dilumpuhkan  dengan  alat  bukti  yang lain,  baik  berupa  alat  bukti  keterangan  saksi,  keterangan  ahli  atau  keterangan Terdakwa”.
Dari  segi  materiil,  nilai  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  surat  sama  halnya  dengan  nilai pembuktian keterangan  saksi dan alat bukti keterangan ahli,  yaitu  sama-sama mempunyai  kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, sehingga hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktian dengan alasan: 4
a. “Asas  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  ialah  untuk  mencari  kebenaran  materiil  atau kebenaran  sejati  ( materiil  waarheid )  bukan  kebenaran  formal,  sehingga  hakim  bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat;
b. Asas  keyakinan  hakim,  yaitu  hakim  dapat  menjatuhkan  pemidanaan  kepada  Terdakwa apabila telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;
c. Asas  batas  minimum  pembuktian,  dalam  arti  meskipun  melekat  sifat  kesempurnaan secara formal atas bukti surat, akan tetapi alat bukti surat tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya”.
Mengenai alat bukti petunjuk adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 188 KUHAP, yang menyebutkan:
(1) “Petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dari:
a. Keterangan saksi;
b. Surat;
c. Keterangan Terdakwa.
(3) Penilaian  atas  kekuatan  pembuktian  dari  suatu  petunjuk  dalam  setiap  keadaan  tertentu dilakukan  oleh  hakim  dengan  arif  lagi  bijaksana,  setelah  ia  mengadakan  pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.
Penjelasan  Pasal  188  KUHAP  menyebutkan  “cukup  jelas”,  sehingga  dalam  praktek diperlukan kehati-hatian yang sangat mendalam dan kecermatan dari setiap hakim terhadap alat bukti berupa petunjuk. Terhadap nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, juga bersifat bebas dalam arti: 5
a. “Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk;
b. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa dan tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian”.
Sebelum  membahas  mengenai  alat  bukti  ilmiah,  maka  perlu  mengetahui  pengertian  bukti empiris  adalah informasi  yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu  klaim  empiris  dan  dalam  pandangan empiris,  seseorang  dapat  mengklaim  memiliki pengetahuan  saat  seseorang  memiliki  sebuah  kepercayaan  yang  benar  berdasarkan  bukti  empiris.
3 M. Yahya Harahap, Op.cit. , hlm. 310-312.
4 Ibid . 5 Ibid ., hlm. 317.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Dalam  bukti  empiris,  indra adalah  sumber  utama  dari  bukti  empiris.  Walaupun  sumber  lain  dari bukti,  seperti ingatan,  dan kesaksian dari  yang  lain  pasti  ditelusuri  kembali  lagi  ke  beberapa pengalaman  indrawi,  semuanya  dianggap  sebagai  tambahan,  atau  tidak  langsung.  Bukti  empiris  ini yang  dalam  istilah  hukum  diaplikasikan  dalam  keterangan  saksi,  yaitu  orang  yang  melihat, mendengar  dan  mengetahui  secara  langsung  atas  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang terdakwa  (dalam  perkara  pidana)  atau  terhadap  suatu  peristiwa  hukum  yang  menjadi  sebab  akibat atas peristiwa hukum yang lain (dalam perkara perdata). 6
Kesulitan  yang  dihadapi  ketika  mengandalkan  alat  bukti  saksi  adalah  berkenaan  dengan keterbatasan seorang saksi dalam mengingat kembali kejadian yang pernah saksi lihat, saksi ketahui maupun  saksi  dengar,  yang  kejadian  tersebut  sudah  berlangsung  dalam  jangka  waktu  yang  lama. Sangat manusiawi apabila seorang saksi harus mengingat kembali kejadian yang sudah lama terjadi. Oleh  sebab  itu,  kemudian  dibutuhkan  bantuan  dalam  bentuk  surat,  yang  tidak  lain  juga  berisi  atau mencatat  kejadian-kejadian  penting  pada  suatu  waktu.  Surat  apapun  dapat  diajukan  di  persidangan akan  tetapi  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  dipertimbangkan  dalam  persidangan  adalah  alat bukti  surat  yang bersifat otentik atau  surat yang dibuat dan disahkan oleh pejabat  yang berwenang, misalkan Akta Jual Beli yang dibuat dan disahkan di Kantor Notaris. 7
Dalam perkembangannya, tidak cukup dengan menggunakan alat bukti surat, sehingga perlu adanya ahli  yang dapat memberikan penjelasan secara  ilmiah terhadap suatu peristiwa  hukum yang terjadi.  Keberadaan  ahli  ini  berkembang  menjadi  digunakannya  alat  bukti  ilmiah  ( digital  evidence ) dalam proses pembuktian di persidangan.
Terhadap  keterangan  ahli  ini,  Kejaksaan  Agung  RI  pernah  melakukan  kajian  tentang “Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Adapun hasil kajian Kejaksaan Agung RI tersebut, adalah sebagai berikut: 8
1. “Peran pembuktian sangat penting dalam suatu proses hukum di pengadilan, bila  salah dalam  menilai  pembuktian  akan  mengakibatkan  putusan  yang  salah  pula.  Untuk menghindari  atau  setidak-tidaknya  meminimalkan  putusan-putusan  pengadilan  yang demikian,  kecermatan  dalam  menilai  alat  bukti  di  pengadilan  sangat  diharapkan, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi.
2. Peranan  ahli  dalam  pemeriksaan  tingkat  penyidikan  kasus  Tindak  Pidana  Korupsi maupun  pemeriksaan  dalam  sidang  pengadilan  semakin  diperlukan.  Pemeriksaan  ahli akan  menjadi  mutlak  manakala  jaksa  memberikan  petunjuk  kepada  penyidik  untuk dilakukan pemeriksaan ahli.
3. Dalam  hal  hakim  membentuk  keyakinan  tentang  kesalahan  terdakwa  melakukan  tindak pidana korupsi, secara formal kedudukan alat bukti keterangan ahli adalah sama dengan alat  bukti  lain.  Artinya,  keyakinan  boleh  dibentuk  atas  dasar  keterangan  ahli  dan  alat bukti  petunjuk  saja,  karena  telah  memenuhi  minimum  bukti  dimaksud  Pasal  183 KUHAP.  Hukum  penyimpangan  pembuktian  yang  ada  dalam  hukum  pidana  korupsi, terdapat  pada  2  (dua)  hal  pokok,  yaitu:  mengenai  bahan-bahan  yang  dapat  digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk dan mengenai sistem pembebanan pembuktian”.
Pada  perkara-perkara  yang  mengharuskan  pembuktian  yang  berkaitan  dengan  data elektronik,  maka  dikenal  dengan  adanya  istilah Digital  Forensic ,  yaitu  sebagai  satu  bidang spesialisasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  komputer  yang  memiliki  posisi  signifikan  untuk melakukan  investigasi  kasus-kasus computer  crime dan/atau computer  related  crime .  Dengan
6 Santhos  Wachjoe  Prijambodo,  “Alat  Bukti  Ilmiah”,  Makalah  Mahasiswa  Program  Doktoral  pada Program Doktoral Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 12 April 2016.
7 Ibid .
8 Pusat  Litbang  Kejaksaan  Agung  RI,  “Studi  Tentang  Peranan  Alat  Bukti  Keterangan  Ahli  Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Litbang Kejagung RI, Jakarta, 2008.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
menggunakan Digital Forensic , maka segala jenis data elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di  persidangan,  sebab Digital  Forensic mengolah  data-data  elektronik  menjadi  data  yang  dapat dibaca  dan  dimengerti  oleh  setiap  orang  khususnya  bagi  para  penegak  hukum,  hal  ini  disebabkan data  elektronik  bukan  berupa  data  yang  berisi  tulisan  huruf  atau  angka  tetapi  kadangkala  juga merupakan  bahasa  komputer  yang  dapat  dimengerti  dan  dipahami  oleh  orang-orang  yang berkecimpung di dunia keilmuan digital. 9
Hal  lain  yang  harus  diperhatikan  dalam  penggunaan  alat  bukti  ilmiah  adalah  keterlibatan pihak  laboratorium  forensik,  baik  dalam  mengolah  data-data  berupa  data  elektronik  maupun  data- data  yang  berkaitan  dengan  pengungkapan  DNA  seseorang.  Saat  ini,  terdapat  sedikit  orang  yang memiliki  keinginan  untuk  mendalami  keilmuan  di  bidang  laboratorium  forensik,  meskipun sebenarnya hasil dari laboratorium forensik menjadi penentu dari adanya alat bukti ilmiah. 10
Penggunaan  alat  bukti  ilmiah  tentu  akan  membawa  suatu  dampak  pada  hukum  acara pembuktian  dan  akan  menggeser  paradigma  pembuktian  di  persidangan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti di dalam hukum pidana. Tidak menutup kemungkinan bahwa  suatu  saat  nanti  ketika  terdapat  pembaharuan  terhadap  hukum  acara  di  Indonesia  dalam bentuk  pembaharuan  Kitab  Hukum  Acara,  alat  bukti  ilmiah  menjadi  alat  bukti  utama  dalam pembuktian di persidangan namun tentunya juga tidak mengesampingkan alat bukti lainnya. 11
Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, telah secara limitatif menentukan bahwa bukti  yang  dibutuhkan  untuk  menghukum  seorang  Terdakwa  dikenal  dengan  5  (lima)  jenis,  yaitu: keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan  Terdakwa.  Namun,  sejak persidangan  Jesica  Kumala  Wongso  yang  disiarkan  di  televisi  hampir  setiap  hari,  ternyata  ada  satu bukti  lagi  yang  tidak  terdapat  di  dalam  KUHAP,  yaitu  bukti  ilmiah  ( digital  evidence ). 12 Dalam penggunaan  alat  bukti  ilmiah  dibutuhkan  keterlibatan  pihak  laboratorium  forensik,  baik  dalam mengolah data-data berupa data elektronik maupun data-data yang berkaitan dengan pengungkapan DNA seseorang.
Mengenai  pengungkapan  DNA  seseorang  ini  menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI melalui  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  664K/Pid.Sus/2014,  tertanggal  29  Oktober  2014, menyatakan  bahwa  :  “...bukti  ilmiah  atau digital  evidence yang  kekuatan  pembuktiannya  sangat akurat  dan  tingkat  kebenarannya  sangat  tinggi  (kecuali  terjadi  rekayasa  alat  bukti)  dan  sehingga kalau sekiranya perkara ini diajukan ke persidangan hasilnya akan sama... dst”. 13 Dengan demikian,
9 Ibid . 10 Ibid . 11 Ibid . 12 Setidaknya ada enam ahli di bidang psikologi, teknologi informatika, dan forensik yang dilibatkan dalam  penyidikan  ini  yang  kesemuanya  adalah  untuk  membuktikan  secara  ilmiah.  Sumber:  Harian  Kompas, “Investigasi Ilmiah Menjadi Petunjuk Ungkap Kasus Mirna”, diterbitkan pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016.
13 Putusan Mahkamah Agung RI No. 664 K/Pid.Sus/2014, tertanggal 29 Oktober 2014 An. Terdakwa Axsa  Vanesia  Geslauw,  hlm.  8-9,  terdapat  perbedaan  pendapat  ( Dissenting  Opinion )  mengenai  penggunaan scientific evidence dari Hakim Anggota I, Surya Jaya, dengan pendapat sebagai berikut : “Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Factie telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan : Bahwa Terdakwa dan ibunya menuduh dan melaporkan Saksi Korban  Stevanus  Wattimena  telah  menghamili  Terdakwa  Axsa.  Pada  tanggal  19  Januari  2010  Terdakwa melaporkan  Saksi  Korban  Stevanus  ke  kantor  polisi.  Saksi  Korban  Stevanus  kemudian  diperiksa  sebagai Tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan DNA, Saksi Korban Stevanus dan Test DNA Anak Terdakwa, hasil pemeriksaan  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  DNA  Anak  Terdakwa  berbeda  dan  tidak  sama  hasil pemeriksaan DNA Saksi Korban Stevanus. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan DNA tersebut tidak sama atau  berbeda,  maka  pihak  Kepolisian  berpendapat  penyidikan  atas  kasus  Saksi  Stevanus  atas  tuduhan

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
bukti ilmiah atau digital evidence telah diakui dalam peradilan di Indonesia sebagai salah satu bukti yang dapat digunakan hakim untuk menghukum seorang terdakwa sesuai Pasal 183 KUHAP.
Selain itu, terdapat tindak pidana ujaran kebencian saat ini yang semakin menjadi perhatian masyarakat  nasional  maupun  internasional  seiring  dengan  meningkatnya  kepedulian  terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian  adalah  melalui  media  sosial.  Media  sosial  tersebut,  seperti:  facebook,  twitter,  instagram, dan  jaringan  sosial  lainnya.  Penyebaran  ujaran  kebencian  di  media  sosial  bertujuan  untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  antara  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. 14
Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate  Speech )  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  ujaran  kebencian  adalah  suatu  bentuk  kejahatan yang  tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata,  mengingat  bentuk  ujaran  kebencian  dan  media penyebarannya  yang  kompleks  serta  akibat  yang  ditimbulkannya  dapat  mengganggu  keutuhan bangsa dan negara. 15
Pengaturan  hukum  mengenai  tindak  pidana  ujaran  kebencian  di  Indonesia  memang  belum secara khusus diatur dan jelas seperti di negara-negara lain. Namun beberapa instrument  Hak Asasi Manusia  dan  Undang-Undang  yang  tersedia  telah  memberikan  payung  hukum  terhadap permasalahan  ini,  yaitu:  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
menghamili Terdakwa Axsa dihentikan penyidikannya (SP3) di Polda Maluku karena tidak cukup bukti untuk diperkarakan di muka pengadilan.
Bahwa berhubung dengan hal tersebut, Saksi Korban Stevanus kemudian melaporkan balik Terdakwa Axsa  ke  kantor  polisi  dengan  dasar  telah  melakukan  perbuatan  fitnah  dan  pencemaran  nama  baik  Saksi Stevanus. Di dalam  beberapa  media  surat kabar  misalnya Surat Kabar Maluku Ekspres tanggal 23 Mei 2010 telah diberitakan bahwa Saksi Korban Stevanus telah menghamili Terdakwa Axsa. Padahal, kemudian ternyata laporan dan pengaduan yang dilakukan Terdakwa Axsa adalah merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak mendasar, mengada-ada alias fitnah belaka. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 314 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  berhubung  karena  tuduhan  yang  sifatnya  fitnah  telah  dinyatakan  oleh  Penyidik  tidak  cukup bukti untuk dilanjutkan prosesnya ke persidangan, maka berdasarkan ayat (2) pasal ini menjadi bukti sempurna dan dasar  bagi Saksi  Korban Stevanus  bahwa  apa  yang dituduhkan Terdakwa kepadanya adalah tidak benar. Sehingga, Terdakwa harus bertanggungjawab atas resiko dan akibat hukum yang ditimbulkan atas tuduhan dan fitnah yang ditujukan dan dialamatkan pada Saksi Korban Stevanus.
Bahwa  pertimbangan Judex  Factie dalam  membebaskan  Terdakwa  adalah  keliru  sebab  didasarkan pada  alasan  bahwa  Majelis Judex  Factie berpendapat  bahwa  penghentian  perkara  Saksi  Korban  Stevanus dengan  dasar  dikeluarkannya  SP3  bukanlah  merupakan  perbuatan  yang  merusak  kehormatan  atau nama  baik seseorang Stevanus. Bahwa penghentian perkara dengan alasan SP3 secara hukum tidak dapat disetarakan atau disamakan  kedudukannya  dengan  putusan  bebas  pengadilan  untuk  dijadikan  bukti  sempurna  menghukum Terdakwa  Axsa  sebagaimana  dimaksud  Pasal  314  ayat  (2)  KUHPidana.  Namun,  karena  alasan  penghentian penyidikan  didasarkan  pada  alat  bukti  ilmiah  atau scientific evidence yang  kekuatan  pembuktiannya  sangat akurat  dan  tingkat  kebenarannya  sangat  tinggi  (kecuali  terjadi  rekayasa  alat  bukti)  dan  sehingga  kalau sekiranya perkara  ini diajukan ke persidangan  hasilnya akan  sama,  berdasarkan alasan tersebut,  maka  hal  ini dapat menjadi dasar dan bukti sempurna untuk menyatakan apa yang dituduhkan Terdakwa Axsa adalah tidak benar.  Sehingga,  Terdakwa  Axsa  dipersalahkan  melakukan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik.  Bahwa berdasarkan  pada  fakta  dan  alasan  pertimbangan  tersebut,  Hakim  Anggota  I  berpendapat  bahwa  Terdakwa Axsa  terbukti  melakukan  pencemaran  atau  fitnah  terhadap  Saksi  Stevanus  sebab  dengan  tidak  terbuktinya tuduhan Terdakwa terhadap Saksi Korban menjadi dasar untuk menyalahkan Terdakwa Axsa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana”.
14 Gusti  Ayu  Made  Gita  Permatasari,  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pengaturan  dan Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  di  Media  Sosial”, Journal  Ilmu Hukum Vol. 07 No. 03 , Mei 2018, hlm. 4.
15 Ibid .

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya disebut “UU ITE”).
Adapun  objek  penelitian  ini  adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No. 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.,  tertanggal  23  Mei  2019  mengenai  penggunaan  bukti  digital  ( digital evidence )  An.  Terdakwa  Himma  Dewiyana  Lubis  Alias  Himma,  yang  amarnya  berbunyi,  sebagai berikut: 16
1. “Menyatakan  Terdakwa  Himma  Dewiyana  Lubis  Als  Himma,  ST.,  M.Hum.,  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  “Tindak  Pidana  Dengan Sengaja  dan  Tanpa  Hak  Menyebarkan  Informasi  Yang  Ditujukan  Untuk  Menimbulkan Rasa  Kebencian  atau  Permusuhan  Individu  dan  atau  Kelompok  Masyarakat  Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  Terdakwa  tidak  membayar  denda,  maka  diganti  dengan  pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan  pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalankan  kecuali  jika  di  kemudian  hari  ada putusan  hakim  yang  menentukan  lain  disebabkan  karena  terpidana  melakukan  tindak pidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
a. 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna silver;
b. 1 (satu) buah SimCard Mentari No. 0815 3380 7888;
c. 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 4 Gb yang berisikan screenshoot facebook Himma Dewiyana dan file akun Facebook Himma Dewiyana;
d. 3 (tiga) screenshoot Facebook akun Himma Dewiyana;
Dimusnahkan;
6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  5.000,- (lima ribu rupiah)”.
Perkara  tersebut  di  atas,  diajukan  ke  muka  persidangan  dengan  Surat  Dakwaan  Register Perkara  No.  PDM-903/EP/08/2018,  tertanggal  28  November  2018  yang  dibacakan  di  depan persidangan  pada  hari  Rabu,  tanggal  09  Januari  2019  dengan  dakwaan  tunggal,  sebagai  berikut: “Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE”. 17
Kepastian  yang  diperlukan  pada  pembuktian  dalam  perkara  pidana  berbeda  dengan  tingkat kepastian  pada  perkara  perdata.  Pada  perkara  pidana  diperlukan  tingkat  kepastian  yang  mendekati seratus persen ( beyond reasonable doubt ) atau sampai tidak ada lagi keraguan yang beralasan, sesuai dengan keinginan filosofis hukum pidana untuk mencapai kebenaran materil, khususnya pada pidana dengan  ancaman  hukuman  yang  tinggi.  Sedangkan,  perkara  perdata  lebih  menggunakan pembandingan  kekuatan  bukti  kedua  pihak  atau balancing  of  evidence ,  sehingga  tingkat
16 Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Negeri  Medan,  “Perkara  Pidana  Khusus  No. 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.,  An.  Terdakwa  Himma  Dewiyana  Lubis  Alias  Himma,  ST.,  M.Hum”, http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara., diakses pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019.
17 Putusan  Pengadilan  Negeri  Meulaboh  No.  53/Pid.Sus-2014/PN.MBO, tertanggal  28  Januari  2016 An. Para Terdakwa Eddy Sutjahyo Busiri,dkk, hlm. 20-24.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
kepastiannya  bervariasi  dari  “ precautionary  principle , more  likely  than  not , clear  and  convincing , beyond reasonable doubt ”, hingga “ irrefutable ”. 18
Dalam  masalah  ilmiah  dan  teknis,  para  hakim  banyak  mengacu  kepada  keterangan  ahli sebagai individu. Sistem hukum memang telah memiliki hukum pembuktian yang mengatur tentang aturan  penerimaan  (adminisibilitas)  keterangan  ahli.  Tetapi  hukum  pembuktian  tidak  mengatur tentang  aturan,  metode,  prosedur,  dan  bukti  ilmiah  seperti  apa  yang  seharusnya  diterima  di  sidang pengadilan.  Keterangan  ahli  didasarkan  kepada  standar  pembuktian  kedokteran  yang  mungkin  saja berbeda  dari  standar  pembuktian  hukum  sebagaimana  diuraikan  di  atas.  Pengadilan  harus  tetap memiliki  kewenangan  penuh  untuk  menerima  atau  menolak  bukti  ilmiah  yang  diajukan.  Pada umumnya, “ visum et repertum ” ataupun keterangan ahli dapat diterima sebagai alat bukti sah, namun tidak berarti bahwa substansi keterangannya dapat langsung diterima sebagai bukti. 19
Hambatan  yang  dihadapi  oleh  aparat  penegak  hukum  saat  ini,  masih  minimnya  aparat penegak  hukum  yang  memahami  dan  mengerti  tentang  alat  bukti  ilmiah.  Hal  ini  kerap  menjadi hambatan  mengingat  belum  adanya  kesepahaman  diantara  para  aparat  penegak  hukum,  baik  dari pihak  Kepolisian,  Kejaksaan/KPK,  Pengadilan,  maupun  Advokat  yang  juga  telah  diakui kedudukannya sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, minimnya perhatian pemerintah dalam hal peningkatan  kualitas  aparat  penegak  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  seakan-akan  pemerintah membiarkan masing-masing instansi untuk meningkatkan sumber dayanya sendiri tanpa terkoordinir dengan baik.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini  dapat  dirumuskan,  yaitu  bagaimana  penggunaan  bukti  digital  ( digital  evidence )  dalam  perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial? dan bagaimana analisis yuridis bukti digital ( digital evidence )  dalam  pembuktian  perkara  tindak  pidana  ujaran  kebencian  pada  Putusan  Pengadilan Negeri Medan No. 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. 20 Sifat  penelitian  adalah  deskriptif analisis. 21 Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  bersumber  dari  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tertier. 22 Selanjutnya  juga  digunakan  data  primer  untuk  mendukung  data
18 Miller  DW  dan  Miller  CG,  “ On  Evidence,  Medical  and  Legal ”, Journal  of  American  Physicians and Surgeons , Vol. 10, No. 3, 2005, menyatakan bahwa : “Pada umumnya pengadilan perdata di Inggris atau negara Common Law dapat memutus perkara cukup dengan tingkat kepastian more likely than not atau berarti lebih dari 50%. Sedangkan, di Amerika hakim harus menggunakan tingkat kepastian clear and conviction pada kasus  yang  memerlukan  kecermatan,  seperti  pada  pengasuhan  anak,  kesepakatan  non  sukarela,  keputusan withdrawal of life support pada pasien koma, penentuan sikap tindak ( frame of mind ) yang dapat dihukum pada kasus fraud , dan pada pendisiplinan profesi advokat dan dokter”.
19 Budi  Sampurna,  “Bukti  Medis  Versus  Bukti  Hukum”, Indonesian  Journal  of  Legal  and  Forensic Sciences , Vol. 2, No. 2, 2012, hlm. 29. 20 Penelitian  hukum  normatif,  yaitu  menganalisis  data  didasarkan  pada  asas-asas  hukum  dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat: Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.
21 Penelitian  hukum  deskriptif  bersifat  pemaparan  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran (deskripsi)  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku  di  tempat  tertentu  dan  pada  saat  tertentu,  atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.
22 Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dengan  mempelajari  bahan-bahan  pustaka  yang  berupa peraturan  perundang-undangan  dan  literatur-literatur  lainya  yang  saling  berhubungan  dengan  permasalahan yang dibahas. Lihat : Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
sekunder.  Data  sekunder  dikumpulkan  dengan  teknik  studi  kepustakaan  ( library  research ). 23 Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. 24

## HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
Penggunaan Bukti Digital ( Digital Evidence ) Dalam Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial A.   Ketentuan Penyebaran Kebencian ( Haatzaai Artikelen ) Dalam KUHP Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  memiliki  beberapa  pasal  yang  dikenal sebagai pasal-pasal penyebaran  kebencian ( haatzaai artikelen ), yaitu Pasal 154 tentang barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian  atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia,  Pasal  155  tentang  penyiaran  dari  tindak  pidana  Pasal  154,  dan  Pasal  156  tentang barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu  atau  beberapa  golongan  rakyat  Indonesia.  Pasal-pasal  tersebut  dengan  tegas  melarang pernyataan  yang  antara  lain  berupa  pernyataan  perasaan  kebencian  terhadap  Pemerintah  Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155) atau suatu/beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156). 25
Pasal  154  dan  Pasal  155  KUHP  kemudian  telah  diputuskan  sebagai  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  karenanya  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  6/PUU-V/2007. 26 Dasar pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  tersebut,  yaitu:  “…  bahwa  ketentuan  Pasal 154  dan  Pasal  155  KUHP,  di  satu  pihak,  tidak  menjamin  adanya  kepastian  hukum  sehingga bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945,  di  pihak  lain,  sebagai  konsekuensinya,  juga secara  tidak  proporsional  menghalang-halangi  kemerdekaan  untuk  menyatakan  pikiran  dan  sikap serta  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  sehingga  bertentangan  dengan  Pasal  28  dan  Pasal  28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945”. 27
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: 28
1. “Pasal 154 dan 155 KUHPidana tidak menjamin adanya kepastian hukum (bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), dan
2. Secara  tidak  proporsional  menghalang-halangi  kemerdekaan  untuk  menyatakan  pikiran dan  sikap  serta  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  (bertentangan  dengan  Pasal  28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945).
Mahkamah  telah  menggunakan  dasar  pertimbangan  ini  untuk  menjatuhkan  putusan  bahwa Pasal  154  dan  Pasal  155  KUHPidana  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  karenanya  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  6/PUU-V/2007  menimbulkan  atau  memperkuat pandangan  umum bahwa di  Indonesia telah diakui dan dilindungi  kebebasan menyatakan  pendapat.
23 Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan  penelitian,  karangan-karangan  ilmiah,  tesis  dan  disertasi,  peraturan-peraturan,  ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.
24 Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal  yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena.  Lihat :  Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan  Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya , (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.
25 Mangantibe, Veisy. "Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/x/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)." Lex Crimen, Vol. 5, No. 1 , (2016).
26 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007, tertanggal 17 Juli 2007.
27 Ibid . 28 Ibid .

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Orang-orang dapat dengan bebas menyatakan pendapat dan media massa juga bebas untuk memuat berita  dengan  tidak  perlu  takut  lagi  diperlakukan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  penyebaran kebencian.  Oleh  karenanya  merupakan  hal  yang  cukup  mengagetkan  masyarakat  ketika dipublikasikan  bahwa  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Kapolri)  telah  menerbitkan suatu  produk  hukum  yang  berkenaan  dengan  ancaman  pidana  terhadap  apa  yang  disebut  ujaran kebencian atau hate speech .
Adanya  produk  hukum  yang  diterbitkan  Kapolri  tentang  ujaran  kebencian  ( hate  speech ) telah  menimbulkan  pertanyaan-pertanyaan  antara  lain  mengenai  lingkup  cakupan  dan  kedudukan dari ujaran kebencian yang dikemukakan dalam produk hukum tersebut.

## B.   Pengaturan  dan  Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  Melalui  Media Massa
Kemudahan  dalam  menyampaikan  pikiran  secara  lisan  dan  tulisan  dewasa  ini  berjalan seiring  dengan  semakin  berkembangnya  teknologi  informasi.  Perkembangan  teknologi  informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup ( life style ) bagi masyarakat di seluruh  dunia  tidak  terkecuali  Indonesia  yang  juga  terkena  pengaruh  perkembangan  teknologi informasi  di  era  globalisasi  ini.  Salah  satu  pemanfaatan  teknologi  informatika  dengan  munculnya berbagai  macam  situs  jejaring  sosial  ini  menyebar  luas  ke  berbagai  macam  kalangan  anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat  menggunakan  situs  jejaring  sosial  untuk  kebutuhan  masing-masing  pengguna. 29 Hal  ini mengakibatkan  setiap  orang  dapat  berekspresi  dan  bebas  mengeluarkan  pendapat,  kritik  ataupun saran  melalui  jejaring  sosial  yang  dimiliki.  Penggunaan  media  sosial  secara  meluas  ini  memiliki dampak  yang  diibaratkan  sepertia  dua  sisi  mata  uang.  Di  satu  sisi  dapat  memberi  dampak  positif pada  bidang  sosial,  pendidikan,  politik,  ekonomi  dan  sebagainya.  Namun  di  sisi  lain  dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru.
Secara  khusus,  perkembangan  teknologi  komputer  dan  internet  memberikan  implikasi- implikasi  yang  signifikan  terhadap  pengaturan  atau  pembentukan  regulasi  dalam  ruang  siber  dan hukum  siber  serta  terhadap  perkembangan  kejahatan  dalam  dunia  maya  ( cyberspace ), ( cybercrimes ). 30 Salah  satu  dampak  negatif  yang  sering  terjadi  dengan  semakin  mudahnya komunikasi dan bertukar  informasi melalui  media sosial antara  sesama pengguna adalah  mudahnya suatu  pendapat  yang  memiliki  muatan  penghinaan,  pencemaran  nama  baik  atau  ujaran  kebencian ( Hate Speech ) tersebar dan di akses oleh semua orang. Tindak  pidana  ujaran  kebencian  ( Hate  Speech ) saat  ini  semakin  menjadi  perhatian masyarakat  nasional  maupun  internasional  seiring  dengan  meningkatnya  kepedulian  terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian  adalah  melalui  media  sosial  seperti facebook,  twitter,  instagram dan  jaringan  sosial lainnya. Penyebaran  ujaran kebencian  ( Hate  Speech ) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering  digunakan  untuk  kepentingan  politik  beberapa  kalangan.  Hal  tersebut  menjadi  salah  satu alasan  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Nomor  SE/06/X/2015  tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian ( Hate  Speech ) yang  ditandatangani  oleh  Kapolri  Badrodin  Haiti. 31 Tindak  pidana  ujaran  kebencian ( Hate  Speech ) adalah  suatu  bentuk  kejahatan  yang  tidak  bisa  dipandang  sebelah  mata  mengingat
29 Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime) ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.
30 Josua  Sitompul, Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw:  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana ,  (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 26.
31 Mangantibe, Veisy. Op.cit.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.
Pengaturan  hukum  mengenai  tindak  pidana  ujaran  kebencian  ( Hate  Speech ) di  Indonesia memang  belum  diatur  secara  khusus  dan  jelas  seperti  di  negara-negara  lain.  Namun  beberapa instrumen  HAM  dan  undang-undang  yang  tersedia  telah  memberikan  payung  hukum  terhadap permasalahan ini. 32
Ujaran  kebencian  ( Hate  Speech ) adalah  tindakan  berupa  lisan  maupun  tulisan  yang dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  dalam  bentuk  provokasi  atau  hasutan  kepada  individu  atau kelompok  yang  lain  dalam  berbagai  aspek  seperti  ras,  agama,  warna  kulit,  gender,  cacat,  orientasi seksual,  kewarganegaraan  dan  lain  sebagainya.  Dalam  arti  hukum,  Hate  Speech  adalah  perkataan, perilaku,  tulisan  ataupun  pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat  memicu  terjadinya  tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.
1. Lingkup  Ujaran  Kebencian  Dalam  Surat  Edaran  Kapolri  No.  SE/6/X/2015  tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech )
Lingkup  dari  ujaran  kebencian  dikemukakan  dalam  angka  2  huruf  f  Surat  Edaran  Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ).
Berdasarkan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  tentang  Ujaran  Kebencian  ( Hate Speech ) disebutkan tentang Ujaran Kebencian ( Hate Speech ) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam  KUHP  dan  ketentuan-ketentuan  pidana  lainnya  di  luar  KUHP,  yang  berbentuk:  1. “Penghinaan;  2.  Pencemaran  nama  baik;  3.  Penistaan;  4.  Perbuatan  tidak  menyenangkan;  5. Memprovokasi; 6. Menghasut; 7. Menyebarkan berita bohong”.
Tindakan  yang  disebut  diatas  memiliki  dampak  akan  terjadinya  penghilangan  nyawa, kekerasan,  diskriminasi,  atau  konflik  sosial.  Tujuan  dari  ujaran  kebencian  sebagaimana  yang disebutkan  di  atas  adalah  untuk  menghasut  dan  menyulut  kebencian  terhadap  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  dalam  berbagai  komunitas.  Dalam  huruf  (h)  Surat  Edaran  tersebut,  Ujaran Kebencian  ( Hate  Speech ) dapat  dilakukan  melalui  berbagai  media,  antara  lain: 33 1.  “Dalam  orasi kegiatan  kampanye;  2.  Spanduk  atau  banner;  3. Jejaring  media  sosial;  4.  Penyampaian  pendapat  di muka  umum  (demonstrasi);  5.  Ceramah  keagamaan;  6.  Media  masa  cetak  atau  elektronik;  7. Pamflet”
Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran  Kapolri  No.  SE/06/X/2015  tentang  Ujaran  Kebencian  ( Hate  Speech ) mengacu  pada ketentuan:  1.  “Pasal  156  KUHP;  2.  Pasal  157  KUHP;  3.  Pasal  310  KUHP; 4. Pasal  311 KUHP; 5. Pasal  28  ayat  (2) jis. Pasal  45  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik;  6.  Pasal  16  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”.
Lingkup  ujaran  kebencian  ( hate  speech )  dalam  Surat  Edaran  Kapolri  No.  SE/6/X/2015 adalah keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak  menyenangkan,  memprovokasi,  menghasut  atau  menyebarkan  berita  bohong,  baik  dalam KUHP maupun luar KUHP, yang:
a. Bertujuan  atau  berdampak  pada  tindak  diskriminasi,  kekerasan,  penghilangan  nyawa dan/atau konflik sosial; serta
b. Bertujuan  menghasut  dan  menyulut  kebencian  terhadap  individu  dan/atau  kelompok masyarakat  dalam  berbagai  komunitas  yang  dibedakan  dari  aspek:  suku,  agama,  aliran keagamaan,  keyakinan/kepercayaan,  ras,  antargolongan,  warna  kulit,  etnis,  gender,  kaum difabel (cacat), orientasi seksual.
32 Gusti Ayu Made Gita Permatasari dan Komang Pradnyana Sudibya, Op.cit. , hlm. 3.
33 Ibid .

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
2.   Kedudukan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  SE/6/X/2015  tentang  Penanganan  Ujaran Kebencian ( Hate Speech )
Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 dalam angka 1 menunjuk bahwa sebagai rujukan pembuatan surat edaran ini, yaitu:
a. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
e. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
g. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
h. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
i. Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
j. Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial”.
Selanjutnya,  dalam  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/6/X/2015  pada  angka  2  huruf  a dinyatakan bahwa: “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP…”.
Dengan demikian, Surat Edaran Kapolri tersebut menunjuk pada tindak-tindak pidana  yang sudah  ada,  baik  yang  ada  dalam  KUHP  maupun  tindak  pidana  di  luar  KUHP  seperti  tindak  pidana yang  ada  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tenang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Surat edaran ini tidak membuat kaidah-kaidah atau norma-norma baru dalam bidang hukum pidana.
Selain itu, bentuk produk hukum ini adalah suatu Surat Edaran, yaitu Surat Edaran Kapolri, bukan suatu Peraturan Kapolri. Dilihat dari sudut ini, Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 adalah sebagai  suatu  instruksi  internal  dalam  lingkungan  kepolisian  yang  berada  pada  tingkat  operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian sepanjang  perbuatan  itu  memiliki  tujuan  atau  bisa  berdampak  pada  tindak  diskriminasi,  kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.
Tingkat  operasional  dari  surat  edaran  ini  tampak  dalam  tata  cara  penanganan  yang  diatur dalam surat edaran, yaitu:
1. Melakukan  tindakan  preventif,  dimana  tindakan  preventif  antara  lain  “setiap  anggota  Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat” dan agar “mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik”.
2. Apabila  tindakan preventif sudah dilakukan  oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah  yang  timbul  akibat  tindakan  ujaran  kebencian,  maka  penyelesaian  dapat  dilakukan melalui:
a. Penegakan  hukum  atas  dugaan  terjadinya  tindak  pidana  ujaran  kebencian  dengan mengacu pada ketentuan.
b. Dalam  hal  telah  terjadi  konflik  sosial  yang  dilatarbelakangi  ujaan  kebencian  dalam penanganannya tetap berpedoman pada:
1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan
2) Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Kedudukan Surat Kapolri No. SE/6/X/2015 adalah suatu surat edaran sebagai suatu instruksi internal  dalam  lingkungan  kepolisian  yang  berada  pada  tingkat  operasional  kepolisian  untuk penanganan  praktis  perbuatanperbuatan  yang  dipandang  sebagai  ujaran  kebencian,  sepanjang perbuatan  itu  memiliki  tujuan  atau  bisa  berdampak  pada  tindak  diskriminasi,  kekerasan,

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
penghilangan  nyawa,  dan/atau  konflik  sosial;  sehingga  surat  edaran  ini  tidak  membuat  kaidah (norma) baru dalam hukum pidana melainkan menunjuk tindak pidana yang sudah ada sebelumnya. Perlu publikasi lebih luas untuk menekankan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 merupakan instruksi  internal  yang  berada  pada  tingkat  operasional  kepolisian,  bukan  merupakan  pembentukan kaidah (norma) baru.
Istilah  “perbuatan  tidak  menyenangkan”  tidak  perlu  dicantumkan  dalam  Surat  Edaran Kapolri  No.  SE/6/X/2015  karena  tindak  pidana  tersebut  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 1/PUUXI/ 2013, tanggal 16 Januari 2014 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## 3.   Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.  Tegasnya,  yang  dipertanggungjawabkan  orang  itu  adalah  tindak  pidana  yang dilakukannya.  Dengan  demikian,  terjadinya  pertanggungjawaban  pidana  karena  telah  ada  tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. 34
Pada  hakikatnya  pertanggungjawaban  selalu  dimintakan  terhadap  individu  yang  dianggap bersalah  dalam  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  pada  dasarnya  dapat dipertanggungjawabkan  kepada diri seorang  pelaku tindak pidana  harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan, sebagai berikut: 35 1. “Ada suatu tindakan ( commission atau omission ) oleh si pelaku
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-Undang
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau unlawful 4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan”.
Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ujaran  kebencian  di media  sosial  berdasarkan asas  lex  specialis  derogat  legi  generali mengacu  kepada  ketentuan  Pasal 28  ayat  (2)  jis.  Pasal  45A  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Unsur-unsur Tindak Pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu: 36
1. “Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : Informasi
5. Tujuan  :  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan (SARA)”.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  orang  yang  terbukti  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  berdasarkan  Pasal  45A  ayat  (2)  UU  ITE  adalah  pidana penjara  maksimal  6  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).

## C.  Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial
34 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 70.
35 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 67.
36 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi  & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap  Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ,  (Malang: BayuMedia Publishing, 2011), hlm. 128

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Menurut  Riduan  Syahrani  yang  dimaksud  dengan  pembuktian  adalah  penyajian  alat-alat bukti  yang  sah  menurut  hukum  kepada  Hakim  yang  memeriksa  suatu  perkara  guna  memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. 37
Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah belum  cukup  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  seseorang.  Tetapi  dari  alat-alat  bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi.  Adanya  alat  bukti  yang  sah  sangat  penting  bagi  hakim  pidana  dalam  meyakinkan  dirinya membuat putusan atas suatu perkara. 38
Dalam ketentuan Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UU ITE dilakukan  berdasarkan  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri.  Alat bukti  yang  sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu : 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan terdakwa.
Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di  media sosial atau elektronik, UU  ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah :
1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini  diketahui  bahwa  alat  bukti  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen  Elektronik  bukanlah  alat  bukti yang  lain  dan  terpisah  dengan  alat-alat  bukti  dalam  Pasal  184  KUHAP  akan  tetapi  UU  ITE  tidak menjelaskan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  mana  diantara  5  (lima)  alat  bukti  dalam  Pasal  184 KUHAP tersebut.
Meskipun  demikian,  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen  Elektronik  seperti  yang didefinisikan  oleh  Pasal  1  angka  1  dan  angka  4  UU  ITE,  mempunyai  sifat  yang  sama  dengan  alat bukti  surat.  Sifat  yang  sama  tersebut  terletak  pada  tulisan  dan/atau  gambar  yang  dapat  dilihat  dan dibaca  serta  mengandung  makna  tertentu,  maka  frasa  “merupakan  perluasan”  dalam  kalimat Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana  dimaksud pada  Pasal  5  ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat. 39
Dalam  hubungannya  dengan  alat  bukti  petunjuk,  maka  alat  bukti  Informasi  Elektronik  dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat  bukti  surat,  maka  juga  berkedudukan  dan  berfungsi  sama  dengan  alat  bukti  surat  dalam  hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas- batas  keberlakuannya.  Dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE  ditentukan  bahwa  mengenai  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 40
a. “Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. Surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.
Dalam  pembuktian  perkara  pidana  ujaran  kebencian  yang  merupakan  alat  bukti,  yaitu: keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  keterangan  terdakwa,  informasi  elektronik  dan
37 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 75.
38 Ibid ., hlm. 42.
39 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.cit ., hlm. 226.
40 Ibid .

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun yang harus tetap diperhatikan dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan adalah :
1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian adalah : Pasal 156 KUHP; Pasal 157 KUHP; Pasal 310 KUHP; Pasal 311 KUHP; Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Dalam  menentukan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ujaran kebencian  di  media  sosial  harus  mengacu  kepada  undang-undang  yang  bersifat  khusus. Kenyataannya  sampai  saat  ini,  Indonesia  belum  memiliki  Undang-Undang  penanganan  terhadap tindak  pidana  ujaran  kebencian  ( Hate  Speech) secara  khusus.  Meskipun  tindak  pidana  ini  sudah terakomodir  dalam  UU  ITE,  namun  mengingat  perkembangan  zaman  dan  teknologi  yang  semakin maju  sehingga  jenis  kejahatan  semakin  berkembang  pemerintah  diharapkan  dapat  menciptakan aturan yang lebih khusus agar tidak terjadi multitafsir dalam penegakan hukumnya.
Berdasarkan  asas lex  specialis  derogat  legi  generali pertanggungjawaban  tindak  pidana ujaran kebencian di media sosial mengacu pada ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2)  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  5  UU  ITE.  Alat  bukti  Informasi  Elektronik  dan  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya tersebut bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP  melainkan  berkedudukan  dan  berfungsi  sama  dengan  alat  bukti  surat  sekaligus  dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.
KUHAP  secara  utuh  tidak  lagi  dapat  menjadi  landasan  hukum  pembuktian  dalam  perkara cyber  crime di  masa  sekarang . UU  ITE  pun  masih  memiliki  keterbatasan  dalam  hal  pembuktian apalagi  ditambah  jika  aparat  penegak  hukum  sendiri  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  bidang teknologi  informasi.  Sangat  penting  adanya  upaya  optimalisasi  terhadap  peraturan  yang  mengatur pembuktian  terhadap  kejahatan  teknologi  informasi  serta  kesiapan  aparat  penegak  hukum  dalam menghadapi kejahatan di media sosial.
Analisis  Yuridis  Bukti  Digital  ( Digital  Evidence )  Dalam  Pembuktian  Perkara  Tindak  Pidana Ujaran Kebencian Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
Dalam penggunaan bukti digital ( digital evidence ) atau bukti elektronik ( electronic evidence ) pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.,  yang  telah  diputus  oleh majelis hakim yang menyidangkannya, maka adapun bukti-bukti tersebut, yaitu:
1.   1  (satu)  buah  Flashdisk  Toshiba  4  GB  yang  berisikan screenshot facebook  Himma Dewiyana dan File akun Facebook Himma Dewiyana.
2.   3 (tiga) screenshot Facebook akun Himma Dewiyana.
Adapun alat yang digunakan, yaitu:
1.    1 (satu) Unit Handphone Iphone 6S warna silver; dan 2.   1 (satu) buah Simcard Mentari Nomor 081533807888. Adapun konten (informasi elektronik) yang disebarluaskan oleh terdakwa adalah berasal dari akun  facebook  yang  menggunakan  profil  Pembela  Islam,  terkait  dengan  caption,  yaitu:  “Wow …TERUNGKAP    AKHIR’Y  AWAL  PEMICU  KERUSUHAN  D  MAKO  BRIMOB  TERNYATA

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
BKN  SOAL  MAKANAN,TETAPI  KRN  KITAB  QUR’AN  SAKU  MILIK  SALAH  SATU  ISTRI PEMBESUK  D  BUANG  SAAT  PEMERIKSAAN…  “Ini  dia  pemicunya  Sodara,  Kitab  Al-Quran dibuang”;  yang  diposting  pada  tanggal  12  Mei  2018,  yang  memiliki  kaitan  dengan  postingan Terdakwa  tanggal  13  Mei  2018  terkait  dengan  caption  “Skenario  pengalihan  yg sempurna...#2019Ganti Presiden”;
Menurut  majelis  hakim  dalam  pertimbangan  putusannya  berpendapat  bahwasanya  caption postingan  terdakwa  yang  memuat  data  tentang  tulisan,  gambar,  kode  yang  memiliki  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya merupakan “data elektronik”. Hal ini sesuai bunyi ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE bahwasanya “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan “data elektronik”… dst.
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya  bahwasanya  “Informasi  Elektronik” dan/atau  “Dokumen  Elektronik”  merupakan  alat  bukti  yang  sah,  maka  majelis  hakim  memberikan pertimbangan berdasarkan perspektif positivistik. Sebab dalam hal ini hakim sebagai corong undang- undang. 41 Menurut  Sigid  Suseno,  “Informasi  Elektronik”  dan/atau  “Dokumen  Elektronik”  adalah bukti elektronik yang juga merupakan bukti digital.
Dalam  teori  pembuktian  yang  dianut  di  Indonesia  adalah  sistem  pembuktian  menurut undang-undang  secara  negatif.  Menurut  Andi  Hamzah,  sistem  pembuktian  negatif  ini,  pemidanaan didasarkan  kepada  pembuktian  berganda  yaitu  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  keyakinan hakim,  dan  menurut  undang-undang  keyakinan  hakim  tersebut  bersumberkan  pada  peraturan perudnang-undangan. 42 Dengan demikian  jelas bahwa dalam menjatuhkan pidana  kepada  terdakwa, hakim  harus  mendasarkannya  pada  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  dan  keyakinan  hakim  yang menyidangkannya. Keyakinan hakim tersebut dibangun berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Tanpa minimal alat bukti dimaksud, maka keyakinan hakim tidak akan terbangun.
Dikaitkan  dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn., maka hakim menggunakan alat bukti elektronik  sebagai salah satu  alat bukti yang  sah menurut UU ITE untuk menyatakan terdakwa bersalah dan selanjutnya menjatuhkan  hukuman. Namun, menurut Ahli  Ade  Charge,  Mahmud  Mulyadi  dalam  membuktikan  kasus  tindak  pidana  ujaran  kebencian, maka harus dibuktikan terlebih dahulu subjek, objek, dan tujuan serta akibat dari postingan terdakwa tersebut.  Dalam  hal  ini,  postingan  terdakwa  ditujukan  kepada  siapa  subjeknya,  lalu  apa  objek  yang dituju  dari  postingan  tersebut,  serta  tujuannya  harus  memenuhi  unsur  “Menimbulkan  Rasa Kebencian  atau  Permusuhan  Individu  dan/atau  Kelompok  Masyarakat  Tertentu  Berdasarkan  Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA)”.
Dalam  hal  ini,  kebencian  yang  ditimbulkan  kepada  pemerintah  yang  menurut  terdakwa sudah  menyulitkan  terdakwa  untuk  hidup  dan  berkehidupan  karena  bahan  pokok  mahal  harganya. Lalu, objeknya kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, dalam hal ini adalah ummat Islam yang diprovokasi oleh terdakwa bahwasanya peristiwa ledakan bom di Surabaya dan ganti presiden 2019  merupakan  pengalihan  issue  dari  fakta  kejadian  yang  sebenarnya,  yaitu  bahan  pokok  mahal harganya.
Majelis  hakim  yang  mendasarkan  kepada  “Data  Elektronik”  sebagai  bukti  yang  sah ditambah dengan keterangan saksi-saksi dan Ahli Bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, yang menyatakan bahwasanya postingan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat dan dapat menimbulkan provokasi antar umat beragama, ditambah dengan keterangan Mahmud Mulyadi, maka majelis  hakim  menyatakan  seluruh  unsur-unsur  pasal  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  telah terpenuhi.  Oleh  sebab  itu,  terdakwa  dijatuhi  hukuman  1  (satu)  tahun  pidana  penjara  dengan  masa percobaan 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 10 juta.
41 Hakim  sebagai  corong  undang-undang,  maksudnya  bahwa  hakim  berfungsi  menerapkan  undang- undang, bukan berfungsi menemukan hukum atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
42 Andi Hamzah dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op.cit ., hlm. 16.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Sesungguhnya,  dalam  menerapkan  ketentuan  Pasal  28  ayat  (2)  Jo.  Pasal  45A  ayat  (2)  UU ITE,  benar  apa  yang  disampaikan  oleh  Mahmud  Mulyadi  bahwasanya  harus  ada  akibat  atau  efek yang  ditimbulkan  dari  postingan  terdakwa.  Dalam  hal  ini,  postingan  terdakwa  tersebut  tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat luas, sehingga terdakwa tidak layak untuk dijatuhi hukuman. Memang,  postingan  tersebut  “berpotensi”  menimbulkan  keributan  dalam  pranata  bermasyarakat, akan  tetapi  keribuatan  dalam  masyarakat  sebagai  akibat  dari  postingan  tersebut  belum  terjadi, sehingga terdakwa tidak patut dan layak menurut hukum untuk dijatuhi hukuman.

## KESIMPULAN
Adapun benang merah yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain : 1.   Penggunaan bukti digital ( digital evidence ) dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian di media  sosial  didasarkan  kepada  undang-undang  yang  bersifat  khusus  ( lex  specialist )  yaitu: Pasal  28  ayat  (2)  Jo  Pasal  45A  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Dalam penggunaan bukti digital  merupakan salah  satu  syarat  untuk pemenuhan unsur pasal tersebut.
2.  Bukti  digital  ( digital  evidence )  dalam  pembuktian  perkara  tindak  pidana  ujaran  kebencian pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.,  adalah  berupa screenshot dari  akun  facebook  milik  terdakwa  sebagai  konten  yang  berisi  informasi. Penggunaan screenshot facebook  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari  fakta-fakta  yang terungkap  di  depan  persidangan  (delik  materiil)  yaitu  harus  timbul  suatu  kebencian  berupa reaksi  dan  sebagainya.  Postingan  terdakwa  tidak  memenuhi  unsur  menghina  lembaga ataupun  kepada  individu  karena  objek  kepada  siapa  ujaran  kebencian  tersebut  disampaikan harus  jelas.  Dalam  contoh  kasus  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  objeknya  tidak  jelas ditujukan kepada siapa kebencian tersebut. Sehingga unsur ujaran kebencian tidak terpenuhi.

## SARAN
Adapun rekomendasi yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini, antara lain :
1. Penggunaan  bukti  digital  atau  bukti  elektronik  yang  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah dalam  pranata  hukum  acara  pidana  untuk  pembuktian  di  depan  pengadilan  harus  membuat terang  dan  jelas  tindak  pidana  ujaran  kebencian  yang  terjadi.  Bukti  digital  atau  bukti elektronik tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat keabsahannya, seperti: dapat diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  ditpertanggungjawabkan.  Penggunaan  bukti elektronik untuk membantu tercapainya tujuan hukum acara pidana yaitu kebenaran materiil (keadilan substansial).
2. Sebaiknya  majelis  hakim  dengan  asas  peradilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  dan memutus  perkara  serta  hakim  wajib  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  masyarakat,  maka  dalam  perkara  tindak  pidana  ujaran  kebencian  harus membuktikan  kepada  siapa  ujaran  kebencian  tersebut  ditujukan  (sebagai  objek  tindak pidana)  sehingga  dapat  memenuhi  unsur  ujaran  kebencian  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  Pasal  28  ayat  (2)  Jo  Pasal  45A  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ali, Achmad., Keterpurukan Hukum di Indonesia , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002. Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Rajawali Press, 2010.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Atmasasmita, Romli., Perbandingan Hukum Pidana , Bandung: Mandar Maju, 2000. Bahri, Idik Saeful., Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana , Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020. Black, Henry Campbell., Bryan  A. Garner  (Editor), Black’s Law Dictionary , Ed. ke-8, Minnesota  : West Group, 2004.
Bungin,  Burhan., Penelitian  Kualitatif  :  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu  Sosial Lainnya , Jakarta : Kencana, 2009. Chazawi, Adami., dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik , Malang: BayuMedia Publishing, 2011.
Friedman,  Lawrence  M., American  Law  An  Introduction  (Hukum  Amerika  Sebuah  Pengantar) , diterjemahkan Wishnu Basuki, Cet. Ke-1, Jakarta : Tatanusa, 2001.
Fuady, Munir., Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012. Hamzah, Andi., Hukum Acara Pidana Indonesia , Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, 2001. Harahap,  M.  Yahya., Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) , Jakarta : Sinar Grafika, 2000. ---------------------------., Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Huda,  Chairul., Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Jakarta: Kencana, 2011.
Ibrahim, Jhonny., Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Surabaya: Bayumedia, 2006. Kelsen,  Hans., Teori  Hukum  Murni  :  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normative ,  diterjemahkan  oleh Raisul Muttaqien, disunting oleh Nurainun Mangunsong, Cet. ke-3, Bandung : Nusa Media, 2010.
Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Manan,  Abdul., Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama ,  Jakarta  : Kencana, 2008.
Mertokusumo, Sudikno., Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2002. Mertokusumo, Sudikno., dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
Mulyadi, Lilik., Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik , Bandung: Alumni, 2008.
------------------., Hukum  Acara  Pidana  (Normatif,  Teoretis,  Praktik,  dan  Permasalahannya) , Bandung: Alumni, 2012.
Panjaitan,  Daniel., Panduan  Bantuan  Hukum  Di  Indonesia  Pedoman  Anda  Memahami  dan Menyelesaikan Masalah Hukum , Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006. Rifai,  Ahmad., Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
Sasangka,  Hari.,  dan  Lily  Rosita, Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana ,  Bandung:  Mandar Maju, 2003.
Shidarta, Tafsir  Hukum  Hakim  Sarpin, http://business-law.binus.ac.id/2015/02/19/tafsir-hukum- hakim-sarpin/, diakses Selasa, 07 Juli 2020.
Simorangkir, J.C.T., dkk., Kamus Hukum , Jakarta : Aksara Baru, 1985.
Sitompul,  Josua., Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw:  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana ,  Jakarta: Tatanusa, 2012.
Soekanto, Soerjono., Sosiologi Suatu Pengantar , Cet. Ke-42. Jakarta : Rajawali Press, 2009.
Sofyan,  Andi.,  dan  Abd.  Asis, Hukum  Acara  Pidana:  Suatu  Pengantar ,  Jakarta  :  Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Sofyan, Andi., dan Nur Azisa, Buku Ajar: Hukum Pidana , Cet. Ke-1, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Suhariyanto,  Budi., Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime) ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2014. Syahrani, Riduan., Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

## Karya Ilmiah
Arifin,  Rita  Wahyuni.,  “Peran  Facebook  Sebagai  Media  Promosi  Dalam  Mengembangkan  Industri Kreatif”, Bina Insani ICT Journal Vol. 2 No. 2 , (2015).
DW.,  Miller,  dan  Miller  CG,  “ On  Evidence,  Medical  and  Legal ”, Journal  of  American  Physicians and Surgeons , Vol. 10, No. 3, 2005.
Fakhriah,  Efa  Laela.,  “Kedudukan  Bukti  Elektronik  sebagai  Alat  Bukti  Di  Pengadilan  Setelah Berlakunya  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik”, Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil  Mahkamah  Agung  RI  dengan  Perguruan  Tinggi  dengan  Thema:  “ Validitas  Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 ”, tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung.
Hadisuprapto,  Paulus.,  “Ilmu  Hukum  (Pendekatan  Kajiannya)”,  Makalah  disajikan  dalam  Acara Kuliah Umum ( Stadium Generale ) pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, tanggal 23 Mei 2009.
Makarim,  Edmon.,  “Keautentikan  Dokumen  Publik  Elektronik  Dalam  Administrasi  Pemerintahan dan Pemerintahan Publik”, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 4 , (2015).
Mangantibe,  Veisy.  "Ujaran  Kebencian  dalam  Surat  Edaran  Kapolri  No.  SE/6/X/2015  Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)." Lex Crimen, Vol. 5, No. 1 , 2016. Marzuni,  Elfi.,  “Manajemen  Persidangan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  Negeri”,  Makalah disampaikan dalam Workshop dan Orientasi Hukum Angkatan I dan II Kementerian Agama Kanwil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hari Selasa tanggal 12 Juli 2011.
Nugroho,  Dedy  Muchti.,  “Eksistensi  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum  Pembuktian  di Indonesia dari Perspektif Hakim”, Jurnal Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 8, No. 1 , (2015). Permatasari,  Gusti  Ayu  Made  Gita.,  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pengaturan  dan Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  di  Media  Sosial”, Journal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 03 , (2018).
Pusat  Litbang  Kejaksaan  Agung  RI,  “Studi  Tentang  Peranan  Alat  Bukti  Keterangan  Ahli  Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Litbang Kejagung RI, Jakarta, 2008.
Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai  Alat  Bukti Yang  Sah Dalam Hukum  Acara Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6 No. 2 , (2017). Sampurna,  Budi.,  “Bukti  Medis  Versus  Bukti  Hukum”, Indonesian  Journal  of  Legal  and  Forensic Sciences, Vol. 2, No. 2, (2012).
Santhos  Wachjoe  Prijambodo,  “Alat  Bukti  Ilmiah”,  Makalah  Mahasiswa  Program  Doktoral  pada Program  Doktoral  Ilmu  Hukum  (PDIH)  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Sultan  Agung, Semarang, 12 April 2016.
Tambaani, Gerry., “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Ditinjau dari Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Jurnal Lex Crimen Vol. VII No. 4 , (2018).
Wahyudi,  Johan.,  “Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Pada  Pembuktian  di  Pengadilan”,
Perspektif Vol. XVII No. 2 , (2012).
Wargakusumah,  Hasan.,  “Penguasaan  Tanah  Dalam  Hukum  Tanah  dan  Penerapannya  di  Kawasan Industri”,  Disertasi,  Program  Doktor  Ilmu  Hkum  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta, 2001.
Wijayanti,  Alcadini.,  “Perkembangan  Alat  Bukti  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana  Berdasarkan Undang-Undang  Khusus  dan  Implikasi  Yuridis  Terhadap  KUHAP”, Diponegoro  Law Review Vol. 1 No. 4 , (2012).

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Wuryantoro, Aris., “Peranan Penerjemahan Istilah dalam Bahasa Indonesia”, Makalah disampaikan dalam  Prosiding  Seminar  Nasional  PESAT  2005  di  Auditorium  Universitas  Gunadarma, Jakarta, 23-24 Agustus 2005.
Yusmita, Mei., dkk., “Pemanfaatan Whatsapp Messenger Sebagai Media Komunikasi Antar Pribadi Mahasiswa  Ilmu  Komunikasi”, Jurnal  Ilmu  Komunikasi  UHO:  Jurnal  Penelitian  Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi Vol. 3 No. 4 , (2018).

## Media Massa & Internet
Berita Online Pewarta Indonesia, “Ningsih : MRI Sebagai Alat Bukti Hukum Yang Ilmiah, Inovatif,
Kredibel,  dan  Mutakhir”,  http://www.pewarta-indonesia.com/berita/hukum/7284-mri- sebagai-alat-bukti-hukum-yang-ilmiah-inovatif-kredibel-dan-mutakhir.pdf.,  diterbitkan  pada Selasa, tanggal 20 Desember 2011.
Harian Kompas, “Investigasi Ilmiah Menjadi Petunjuk Ungkap Kasus Mirna”, diterbitkan pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016.
Harian  Surat  Kabar  New  York  Times,  “ India’s  Use  of  Brain  Scan  in  Courts  Dismays  Critics ”, diterbitkan pada Senin, tanggal 15 September 2008.
Sitompul,
Josua., “Syarat dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik”,
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cI5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti- elektronik., diakses Senin, 06 Juli 2020.
Website  Resmi  Ensiklopedia  Bebas  Wikipedia.com,  “Television  Sirkuit  Tertutup”, http://id.wikipedia.org/wiki/Television-Sirkuit-Tertutup., diakses Senin, 06 Juli 2020.
Website  Resmi  Hukumonline.com,  “Penanganan  Kasus  Pidana  Lingkungan  Masih  Cara Konvensional,
Tidak Mudah Menyeret Pelaku Pencemaran Lingkungan”,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e7bfcf44fef/penanganan-kasus-pidana- lingkungan-masih-cara-konvensional., diakses Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019.
Peraturan Perundang-Undangan Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Staatsblad 1984 : No. 16 yang diperbaharui dengan Staatsblad 1941 No. 44) berlaku untuk Jawa dan Madura. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Kapolri  No.  10  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Barang  Bukti  di  Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan  Kabareskrim  No.  3  Tahun  2014  tentang  Standard  Operasional  Prosedur  Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ).

## Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn., tertanggal 23 Mei 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 20/PUU-XVI/2016 tentang Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.