## KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KOTA SURABAYA
Oleh: Ikhya Ulumudin  &Sri Fajar Martono 

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  the  strategy  applied  by  Surabaya  city  in implementing the 12-year  compulsory education program and the funding of  school operational cost of secondary education.  The approach used was both qualitative and quantitative  with  data  and  information  gathered  from  interviews,  Focus  Group Discussion (FGD), and survey form.  It can be concluded that the first strategy done by  Surabaya  city  in  supporting  12-year  compulsory  education  was  preparing  a regulation  support  through  a  local  government’s  (including  the  mayor’s)  laws  and regulations, which mandate about educational financing.  This educational budget is used  in  improving  students’  participation  and  competence,  improving  schools’ infrastructure  and  facility,  and  improving  educators  and  educational  staffs’ competence  and  welfare.    The  only  sources  of  school  operational  cost  funding  for public secondary schools in Surabaya are the BOS grant from central government and BOPDA  grant  from  local  government,  whereas  for  private  schools,  there  is  also support  from  the  community  in  the  form  of  committee  contribution.    The  12-year compulsory education program in Surabaya can be adopted as a best practice for other districts/cities who are implementing the program.
Keywords: Compulsory education, BOPDA, operational.

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Faktor utama keberhasilan pembangunan  di  suatu  negara  adalah tersedianya  Sumber  Daya  Manusia (SDM) yang bermutu.
Upaya
 Peneliti pada Puslitjakdikbud, Balitbang Kemdikbud.  E-mail: ikhya. puslitjak@gmail . com.
 Peneliti pada Puslitjakdikbud, Balitbang Kemdikbud.  E-mail: srifajarm@yahoo. com.
peningkatan  mutu  SDM  tersebut bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang  pendidikan.    Oleh  karena  itu pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam
pembangunan suatu negara.
Pembangunan pendidikan
salah satunya  dengan  peningkatan  program wajib beajar, yang semula wajib belajar 9  tahun  menjadi  12  tahun.  Rendahnya pertumbuhan  ekonomi  salah  satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat (Saripudin, 2005) Kota Surabaya telah
mencanangkan  program  wajib  belajar 12  tahun  sejak  tahun  2012.    Program wajib belajar 12 tahun tersebut sejalan dengan visi dan misi dinas  pendidikan Kota Surabaya.  Visi dinas pendidikan kota Surabaya adalah menjadi
barometer  dan  inspirator  pendidikan nasional.    Sedangkan  misinya  adalah peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kualitas
sekolah, ketersediaan  layanan  yang  bermutu. Melalui  program  peningkatan  Wajib belajar  diharapkan  dapat  meningkatan mutu  SDM,  sehingga  dapat  bersaing dengan negara tetangga, terutama untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi
Asean.
Dalam  menyukseskan  program wajib belajar 12 tahun, tentunya harus
mempunyai anggaran pendidikan yang tinggi.  Oleh karena itu, hal yang paling utama  dan  pertama  kali  dilakukan adalah menyiapkan peraturan perundangan terkait pendanaan pendidikan  yang  diterbitkan  oleh daerah.
Didalam peraturan perundangan  tersebut,  tentunya  harus disebutkan  secara  eksplisit  tentang pendanaan pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
Program  yang  perlu  disiapkan dalam  rangka  implementasi  wajib belajar  12  tahun  adalah  penambahan sarana  prasarana,  penambahan  tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan tentunya program bantuan biaya operasional untuk siswa.  Sesuatu yang sering dilupakan dalam program Wajib belajar 12 tahun adalah dalam peningkatan  mutu  pendidikan.    Oleh karena  itu,  didalam  program  wajib belajar  12  tahun  jangan  melupakan tentang  peningkatan  mutu  pendidikan. Peningkatan  mutu  pendidikan  dapat melalui program peningkatan
kompetensi guru, peningkatan
kualifikasi  guru,  program  peningkatan mutu siswa dan lain-lain.
Penelitian  terkait  wajib  belajar 12  tahun  jarang  ditemukan,  salah satunya adalah Penelitian yang dilakukan  Indrawati  (2009)  dengan judul strategi dan model pengembangan  wajib  belajar  12  tahun di  kabupaten  bengkalis  provinsi  riau. Hasil  penelitiannya  adalah    terdapat beberapa model pengembangan diantaranya:  a)  Pembangunan  Unit Sekolah  Baru  berupa  SMA/MA/SMK Reguler;  b)  Pelaksanaan  Kegiatan
Kelompok Belajar Paket C; c) Pelaksanaan Ujian Persamaan SMA; d) Pembangunan SMA Luar Biasa; dan e) Pembangunan SMA Terbuka.
Sementara  itu,  penelitian  terkait  wajib belajar  12  tahun  sebagai best  practice belum  ditemukan.    Oleh  karena  itu dibutuhkan  penelitian  atau  kajian best practice kabupaten/kota  yang  sudah melaksanakan  program  wajib  belajar 12 tahun, yang hasilnya sebagai bahan pelajaran  bagi  kabupaten/kota  yang akanmengimplementasikannya.  Untuk itu,  dalam  kesempatan  iniakan  dikaji terkait  “Implementasi  program  wajib belajar 12 tahun di Kota Surabaya”.

## B. Tujuan Penelitian
Tujuan  dalam  penelitian  ini adalah untuk mengetahui strategi Kota Surabaya  dalam  menerapkan  program wajib  belajar  12  tahun  dan  untuk mengetahui besarnya pembiayaan operasional sekolah menengah di Kota Surabaya,  diantaranya:  pemanfaatan pembiayaan  BOPDA  Kota  Surabaya, proporsi biaya operasional sekolah, dan besarnya  biaya  operasional  persiswa pertahun.

## KAJIAN LITERATUR
A. Wajib Belajar
Pengertian  wajib  belajar  dalam peraturan pemerintah republik Indonesia  nomor  47  tentang  wajib belajaradalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Indonesia atas tanggungjawab pemerintah  dan  pemerintah  daerah. Selain  itu,  wajib  belajar  berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan  kesempatan  memperoleh pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap warga negara Indonesia.
Pembiayaan  pendidikan  dalam wajib belajar 12 tahun bukan merupakan tanggung jawab pemerintah
saja, akan tetapi peran masyarakat juga dibutuhkan,  kecuali  masyarakat  yang miskin.  Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan  oeh  Martono  (2012)  yang hasilnya,  sekolah  gratis  dinilai  dapat meningkatkan  ketidaksetaraan  sosial dalam  masyarakat,  konsep  sekolah gratis  diberlakukan  bagi  masyarkat miskin  bukan  untuk  semua  siswa. Selain  itu,  sekoah  gratis  juga  tidak sepenuhnya dapat meningkatakan mutu lulusan  hal  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian Supardi dan Leonard, (2012) yang hasilnya adalah kebijakan sekolah gratis  tidak  berpengaruh  terhadap prestasi belajar siswa.

## B. Manajeman

## Sarana

## PrasaranaPendidikan
Pendidikan yang bermutu dapat dihasilkan melalui transformasi sebuah sistem pendidikan yang didukung oleh kompnen  input  yang  bermutu  pula. Salah  satu  komponen  input  tersebut adalah  akses  pendidikan  atau  lebih khususnya ketersediaan sarana
prasarana,  oleh  karena  itu  manajemen sarana prasarana harus disiapkan secara matang.
Secara umum tujuan
manajemen sarana prasarana pendidikan adalah memberikan layanan secara profesional dalam rangka terselenggaranya  proses  pendidikan yang  efektif  dan  efisien  (Bafadal, 2004).
Untuk meningkatkan mutu pendidikan,  penyediaan  sarana  dan prasarana  pendidikan  harus  disiapkan secara  matang  dan  terencana  dengan baik.  Manajemen sarana dan prasarana pendidikan  disekolah  meliputi  analisis dan penyusunan kebutuhan, pengadaan, penyaluran, pemakaian dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan (Hermino, 2013).

## C. Mutu Pendidikan
Mutu  menjadi  salah  satu  hal yang  utama  dalam  pendidkan.    Oleh karena itu, dalam program wajib belajar 12 tahun harus juga disiapkan peningkatan  mutunya  juga.    Mutu adalah  totalitas  dari  fitur-fitur  dan karakteristik-karakteristik yang dimiliki  oleh  produk  yang  sanggup untuk memuaskan kebutuhan konsumen (Gasperz, 1997).  Selain itu mutu  adalah  sebuah  proses  terstruktur
untuk  memperbaiki  keluaran  yang dihasilkan (Arcaro, 2007)
Terdapat  lima  dimensi  pokok yang menentukan mutu penyelenggaraan  pendidikan,  yaitu:  (i) Keandalan ( reliability ), yakni
kemampuan  memberikan  pelayanan yang  dijanjikan  secara  tepat  waktu, akurat  dan  memuaskan.    (ii)  Daya tangkap ( responsiveness ), yaitu
kemauan  para  tenaga  kependidikan untuk membantu para peserta didik dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
Proses pembelajaran hendaknya  diupayakan  interaktif  dan memungkinkan  para  peserta  didik mengembangkan  kapasitas,  kreatifitas, dan  kapabilitas.    (iii)  Seluruh  tenaga kependidikan harus benar-benar kompoten  di  bidangnya,  reputasi penyelenggaraan pendidikan yang positif  di  mata  masyarakat,  sikap  dan perilaku  seluruh  tenaga  kependidikan mencerminkan  profesionalisme  dan kesopanan.  (iv)  Empati,  meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik antara murid  dan  guru.    (v)  Bukti  langsung ( tangible ),  meliputi  fasilitas  fisik,
perlengkapan, tenaga kependidikan dan sarana komunikasi (Hikmat, 2009).

## METODOLOGI PENELITIAN
Kajian  ini    menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif dengan metode survey. Metode survey digunakan  untuk  mendapatkan  data dari  tempat  tertentu  yang  alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan  data,  misalkan  dengan mengedarkan  kuesioner,  wawancara, dan  sebagainya  (Sugiyono,  2011). Pendekatan kualitatif digunakan untukmencari  data  dan  informasi terkait  strategi  Kota  Surabaya  dalam menerapkan  program  wajib  belajar  12 tahun. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakanuntuk mengetahui pembiayaan  operasional  sekolah  di Kota Surabaya, diantaranya pemanfaatan  BOPDA  Kota  Surabaya, proporsi  biaya  operasional  sekolah, biaya operasional peristiwa pertahun.
Lokasi penelitan berada di Kota Surabaya  dan  wakatu  pelaksanaaan penelitian  pada  tanggal  16  –  19 November 2015.  Sampel penelitiannya
terdiri  dari  dinas  pendidikan  Kota Surabaya  serta  delapan  kepala  dan bendahara sekolah menengah.  Adapun sekolah  sampelnya  adalah  SMA  Al- Irsyad Surabaya, SMA Ipiems Surabaya,  SMAN  1  Surabaya,  SMAN
18 Surabaya, SMK
Kesehatan Surabaya,  SMK  PGRI  1  Surabaya, SMKN 6 Surabaya, SMKN 8 Surabaya.
Metode  pengumpulan  datanya menggunakan  wawancara  mendalam, FGD,  dan  daftar  isian.    Responden wawancara mendalam dilakukan dengan  kepala  bidang  pendidikan
menengahdinas pendidikan Kota Surabaya,  sedangkan  Responden  FGD dilakukan  dengan  delapan  kepala sekolah  sampel,  dan  responden  daftar isian adalah delapan bendahara sekolah sampel.
Teknik pengolahan dan analisis data  menggunakan  dua  jenis  yang dibedakan  berdasarkan  pendekatan. Pendekatan  kualitatif  menggunakan metode deskriptif analitis yang bersifat
induktif, yaitu dengan mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasikan strategi Kota
Surabaya dalam implementasi program
wajib  belajar  12  tahundan  selanjutnya menarik  kesimpulan.    Pendekatan kuantitatif menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan mempersentasekan pemanfaatan BOPDA  Kota  Surabaya  dilihat  dari jenis  pengeluaran  personalia  dan  non personalia,  proporsi biaya operasional sekolah menengah Kota Surabaya, dan rerata  biaya  operasional  persiswa pertahun real dan yang diharapkan oleh satuan pendidikan.

## HASIL PENELITIAN
1. Strategi Kota Surabaya  dalam Menerapkan Program  Wajib

## Belajar 12 Tahun
Pendidikan  menjadi  sektor  penting yang  mendapat  perhatian  besar  dari Pemkot Surabaya.  Hal ini dapat dilihat dari pencananganwajib belajar 12 tahun sejak  tahun  2012  yang  berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya  No.  16  tahun  2012  tentang Pendidikan.    Dalam  pasal  16  Perda tersebut dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah  wajib  menyediakan  dana  guna menuntaskan wajib belajar 12 tahun. ” Perda ini selanjutnya dikuatkan dengan
Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 47 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan  di  Kota  Surabaya,  pada pasal  16  yang  berbunyi:  ”Pemerintah daerah  menjamin  terselenggaranya program  wajib  belajar  minimal  pada jenjang pendidikan dasar dan menengah”.  Tujuan  program  wajib belajar  tersebut    adalahmemberikan pendidikan  minimal  bagi  warga  Kota Surabaya  untuk  dapat  mengembakan potensi  dirinya  agar  dapat  hidup mandiri  di  dalam  masyarakat  atau melanjutkan  ke  jenjang  yang  lebih tinggi.
Kebijakan Walikota Surabaya
untuk  menyukseskan  wajib  belajar  12
tahun didukung regulasi yang diaplikasikan  dengan  pendanaan  yang relatif memadai. Komitmen pemerintah  daerah  Kota  Surabaya tersebut  dituangkan  dalam  besarnya anggaran  pendidikan  yang  besar  dan cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  Pada tahun 2015, anggaran program pendidikan  Kota  Surabaya  sebesar  Rp 2,1  triliun  dari  Rp  7,2  triliun  APBD tahun 2015 atau mencapai 29,9 persen dari  total  APBD  Kota  Surabaya. Sedangkan  tahun  2016  anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp 2,35 triliun dari Rp 7,89 triliun APBD atau mencapai  31  persen  dari  total  APBD 2016.  (Lihat grafik 1)
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2011 2012 2013 2014
2015 2016 1,894 1,821 1,950 2,308 2,173 2,350

## Sumber: Data hasil penelitian diolah
Grafik 1.  Anggaran Pendidikan Kota Surabaya 2011 s. d 2016 (dalam milyar rupiah)
Dari  dana  tahun  anggaran  2016 tersebut,  belanja  langsung  mencapai RP.  1,1  triliun  dan  belanja  tidak langsung  mencapai  1,25  triliun.    Dana tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai,  sedangkan  belanja  langsung digunakan  untuk  peningkatan  mutu pendidikan seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan prasarana pendidikan,  BOPDA  dan  lain-lain. BOPDA  pada  tahun  2016  sebesar  520 Milyar,  yang  terbagi  atas  Rp  315 Milyar untuk jenjang pendidikan dasar kemudian  Rp.    205  Milyar  untuk pendidikan  menengah.    Besarnya anggaran BOPDA Jenjang SD persiswa dialokasikan Rp.  62. 500/siswa/bulan, SMP  Rp.    118.  000/siswa/bulan,  dan
SMA dan SMK Rp. 152. 000/siswa/bulan  (Seputar  Indonesia,
Kamis 26 November 2015).
Dengan  bantuan  BOPDA  sekolah
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah  dilarang  memungut  biaya operasional  kepada  orangtua.    Untuk
sekolah  swasta  boleh  memungut  dari orang tua siswa bila dana bantuan yang diberikan  pemerintah  melalui  BOPDA lebih kecil daripada iuran komite yang sebelumnya diberlakukan sekolah. Misalkan SMKS Farmasi, iuran komite yang dipungut dari orang tua sebelumnya  sebesar  Rp  200.  000 setelah  ada  BOPDA  menjadi  Rp  48. 000  yang  digunakan  untuk  menutup bantuan    BOPDA  tahun  2015  sebesar 152.  000/siswa/bulan  baik  di  sekolah negeri maupun sekolah swasta.  Namun sekolah  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat (sekolah swasta) yang telah menerima biaya operasional pendidikan  daerah  dari  Pemda  Kota
Surabya tidak diperkenankan membebani  biaya  apapun  kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin.
Selain  diberikan  BOPDA,  bagi siswa yang tidak mampu akanmendapatkan bantuan biaya personal  untuk  pembelian  seragam
sekolah,  tas,  sepatu,  dan  sejenisnya. Jumlah siswa yang menerima sebesar 5 persen  dari  total  jumlah  siswa  baru yang  diterima.    Syarat  mendapatkan bantuan  tersebut  harus  mencantukan surat  keterangan  miskin  atau  tercatat dalam  database  data  keluarga  miskin pemerintah  daerah.    Bantuan  tersebut sebesar  Rp.    534.  600  untuk  laki-laki dan  548.  300  untuk  siswa  perempuan bagi siswa sekolah menengah.
Setelah  lulus  SM,  Pemda  Kota Surabaya  juga  menyediakan  program beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi berupa beasiswa bibit unggul.  Program beasiswa bibit unggul diperuntukan  bagi  siswa  miskin  yang diterima  di  Universitas  Aerlangga  dan Institiut Teknologi Surabya (ITS). Tak hanya  itu,  pemkot  juga  menyediakan beasiswa  khusus  sekolah  perawat  dan pelayaran.  Pemkot Kota Surabya sudah punya  strategi  untuk  beasiswa  spesial tersebut  sehingga  setiap  pelajar  yang lulus  punya  peluang  kerja  tinggi. Misalnya,  perawat  sengaja  dipilih sebagai  jurusan  khusus  penerima beasiswa  karena  melihat  peluang lowongan  pekerjaan  di  Yokohama
Jepang  tengah  butuh  banyak  tenaga kerja di bidang itu.
Oleh  karena  itu,  para  penerima beasiswa  sekolah  perawat  sekaligus dibekali kemampuan berbahasa Jepang. Sedangkan  lulusan  sekolah  pelayaran merupakan  skill  yang  jarang  dimiliki, padahal  lulusan  pelayaran  sangat dibutuhkan mengingat Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan dua pertiganya adalah lautan.  Hal ini  terbukti  dengan  kenyataan  bahwa siswa  yang  masih  duduk  di  kelas pertama sudah inden atau dipesan oleh perusahaan untuk dipekerjakan.  Dalam peningkatan kompetensi siswa terutam untuk  menghadapi  dunia  kerja  Pemda Kota Surabaya juga menyelenggarakan program pelatihan lifeskill bagi siswa.
Dalam  kaitannya  dengan peningkatan akses, anggaran pendidikan Kota Surabaya juga dimanfaatkan untuk peningkatan sarana prasarana terutama
untuk pembangunan unit sekolah baru, renovasi  sekolah,  dan  penyediaan sarana  prasarana  pembelajaran  seperti peralatan  praktikum  dan  teknologi informasi.    Menurut  Kabid  Dikmen
Kota  Surabaya  "Dengan  anggaran sebesar 31 persen di sektor pendidikan, penyebaran  dan  daya  tampung  SM  di kota surabaya sudah tidak ada masalah. Angka  melanjutkan  dari  jenjang  SMP ke  jenjang  SM  sudah  mencapai  100 persen”.
Untuk meningkatkan kinerja guru,  pemerintah  Kota  Surabaya  juga memperhatikan  kesejahteraan  guru, salah satu bentuknya dengan pemberian tunjangan  kinerja  guru.    Tunjangan kinerja  guru  dijalankan  secara  online melalui  sistem  kinerja  guru,  melalui situs  www.  kinerjasekolah.  dispendik. surabaya.  go.  id.    Sistem  informasi kinerja guru merupakan sebuah bentuk penilaian  diri  sendiri  yang  dilakukan oleh  seorang  guru.    Penilaian  tersebut diwujudkan  melalui  tunjangan  kinerja guru  yang  besarnya  berbeda-beda sesuai dengan kinerjanya.
Strategi untuk meningkatkan kompetensi guru, Pemda Kota Surabaya mempunyai beberapa program  salah  satunya  yaitu  program delapan langkah pengembangan
kompetensi  guru,  yang  terdiri  dari:
Perubahan paradigm mengajar,
penerapan 20 strategi mengajar, pendampingan pembuatan RPP, silabus,  dan  PTK,  pendampingan MGMP/KKG  dalam  membuat  bahan ajar, karya tulis ilmiah guru.  Program peningkatan personalia tenaga pendidik lainnya  yang  dilakukan  Pemda  Kota Surabaya  yaitu  seleksi  calon  kepal sekolah  dan  calon  pengawas  online, Rotasi guru, pengiriman delegasi keluar negeri, beasiswa sekolah, dan lain-lain.
Program dan kegiatan yang dilakukan Pemda Kota Surabaya dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi  wajib  belajar  12  tahun dapat disimpulkan berhasil.  Salah satu indikatornya adalah persentase angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur berkualifkasi  pendidikan  tinggi  yang tertinggi  adalah  di  Kota  Surabaya (Kemdikbud, 2014).

## 2. Pembiayaan Operasional
Sekolah di Kota Surabaya
a. Pemanfaatan  BOPDA  Kota Surabya Pemanfaatan BOPDA Kota
Surabaya  tertuang  dalam  peraturan Walikota  Surabaya  nomor  69  tahun
2014 tentang petunjuk teknis
pemberian  hibah  biaya  pendidikan daerah.    Dalam  pasal  5  disebutkan bahwa belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk 14 komponen  diantaranya  pembelian  alat tulis sekolah, biaya bahan dan alat habis pakai,  pemeliharaan  dan  perbaikan ringan, biaya transport, biaya konsumsi, biaya pembinaan iswa/ekstrakurikuler biaya uji
kompetensi, biaya praktek kerja industry, biaya pelaporan, biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,  biaya  pengembangan kurikulum, pembelian/pengadaan sarana  dan  prasarana  pembelajaran, biaya daya dan jasa, biaya upah/honorarium  tenaga  pendidik  dan
tenaga  kependidikan  non  Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pemanfaatan
BOPDA Kota Surabaya  dapat  dibedakan  menjadi biaya operasional persnonali dan biaya operasional non personalia.
Pembiayaan  operasional  personalia dalam  pemanfaatan  BOPDA  Kota Surabaya  terdiri  dari  satu  komponen, yakni upah/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS.  Sedangkan    komponen  sisanya dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional non personalia.  Berikut ini persentase  pemanfaatan  BOPDA  Kota
Surabaya berdasarkan jenis pengeluaran operasional personalia dan non personalia. Tabel 1.  Persentase pemanfaatan BOPDA Kota Surabaya dilihat dari jenis pengeluaran personalia dan non personalia. N O NAMA SEKOLAH PERSONALI A NON PERSONALI A TOTAL BOPDA 1 SMA AL-IRSYAD SURABAYA 63. 94 36. 06 270,864,000 2 SMA IPIEMS SURABAYA 38. 34 61. 66 1,362,528,000 3 SMAN 1 SURABAYA 25. 34 74. 66 1,351,584,000 4 SMAN 18 SURABAYA 33. 33 66. 67 1,218,432,000
N O NAMA SEKOLAH PERSONALI A NON PERSONALI A TOTAL BOPDA 5 SMK KESEHATAN SURABAYA 12. 43 87. 57 261,564,900 6 SMK PGRI 1 SURABAYA 71. 35 28. 65 1,061,001,000 7 SMKN 6 SURABAYA 46. 40 53. 60 4,072,952,841 8 SMKN 8 SURABAYA 41. 52 58. 48 2,665,119,101 TOTAL 38. 55 61. 45 32,052,739,24 8 Sumber: Data hasil penelitan, diolah
Pemanfaatan  BOPDA  rata-rata  di sekolah sampel untuk biaya operasional personalia  sebesar  38,55%,  sedangkan untuk biaya operasional non personalia sebesar  61,45%.    Pemanfaatan  untuk biaya  operasional  personalai  terbesar adalah  SMK  PGRI  Surabaya  yakni 71,35%  dan  diikuti  oleh  SMA  Al- Irsyad  Surabaya  sebesar  63,94%.    Hal ini merupakan wajib belajar mengingat mayoritas  bahkan  seluruh  tenaga pendidik dan kependidikan merupakan non  pegawai  negeri  sipil.    Namun  ada sekolah  negeri  dalam  pemanfaatan BOPDA  untuk  biaya  operasional personalia relatif besar seperti SMKN 6 Surabaya  46,40%  dan  SMKN  8 Surabaya  41,52%.    Dilain  sisi,  ada sekolah dalam memanfaatkan BOPDA
biaya  operasional  personalinya  relatif kecil, seperti SMK Kesehatan Surabaya sebesar 12,43%.
Melihat dari keragaman pemanfaatan  BOPDA  untuk  biaya operasional  personalia,  pemerintah Kota Surabaya hendaknya memberikan peraturan  yang  lebih  rijit  dan  jelas terkait  pemanfaatan  BOPDA  untuk biaya upah/honorarium tenaga pendidik dan  tenaga  kependidikan  non  pegawai negeri  sipil,  sehingga  pemanfaatannya dapat  efektif  dan  efisien.    Untuk  itu, dalam  peraturan  Walikota  Surabaya terkait petunjuk teknis pemberian hibah biaya  pendidikan  daerah,  khususnya untuk  BOPDA  diberikan  penjelasan mengenai
rambu-rambu pemanfaatannya.
Misalnya,
pemanfaatan  untuk  upah/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil diberikan  batas  persentase  dalam penggunaannya.    Selain  itu,  ada  batas minimal dan maksimal dalam pemberian  honor  yang  mengacu  pada Upah  Minimal  Regional  (UMR)  Kota Surabaya.

## b. Proporsi Biaya Operasioanal
Sekolah
Biaya  operasional  sekolah  di  Kota Surabaya  untuk  sekolah  menengah negeri  bersumber  dari  BOS  Pusat  dan BOPDA,  sedangkan  untuk  sekolah swasta  selain  bersumber  dari  BOS Pusat dan BOPDA ada juga kontribusi dari masyarakat yaitu dari iuran komite atau  sejenisnya.    Berikut  ini  grafik proporsi  biaya  operasional  sekolah menengah di Kota Surabaya.

## Sumber: Data hasil penelitan diolah
Grafik 2.  Proporsi Biaya Operasional Sekolah Menengah Kota Surabaya
Pada  grafik 2 diatas, menunjukkan kebutuhan  biaya  operasional  sekolah menengah  negeri  yang  bersumber  dari
BOS  pusat  sebesar  37,25  sedangkan dari  BOPDA  62,75%.  Sementara kontribusi  dari  masyarakat  tidak  ada
- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 SM NEGERI SM SWASTA BOS PUSAT
37.25 28.40 BOPDA 62.75 37.25 MASYARAKAT - 34.35
mengingat Kota Surabaya memberikan kebijakan menggratiskan/tanpa pungutan untuk wali murid dalam biaya operasional sekolah, khusunya sekolah negeri.
Berbeda dengan sekolah menengah negeri, sekolah menengah swasta diberi kebesan  untuk  menarik  iuran  komite dari orangtua siswa dengan syarat biaya operasionalnya  melebihi  dari  bantuan BOPDA,  namun  masyarkat  yang miskin tidak boleh sama sekali di tarik iuran komite atau sejenisnya.
Kontribusi  BOS  pusat  dalam  biaya operasional  sekolah  menengah  swasta sebesar 28,40%, Sedangkan dari
BOPDA Kota Surabaya sebesar 37,25%, sementara itu dari masyarakat
yang bersumber dari iuran komete dan sejenisnya sebesar 34,35%.

## c. Biaya Operasional Persiswa Pertahun
Biaya operasional persiswa pertahun  sekolah  menenengah  di  Kota Surabaya untuk sekolah negeri sebesar 2,9  juta  persiswa  pertahun  sedangkan untuk  sekolah  swasta  sebesar  3,8  juta persiswa  pertahun.    Namun  menurut hasil  FGD  dan  daftar  isian,  jumlah tersebut  merupakan  biaya  minimal dengan  kegiatan  dan  program  yang biasa saja.  Oleh karena itu, dibutuhkan anggaran operasional yang lebih tinggi untuk  meningkatkan  kualitas  sekolah (Lihat grafik 3)
- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 SM NEGERI SM SWASTA 2,943,736 3,848,112 4,835,538 4,137,849 SEKARANG DIHARAPKAN

## Sumber: Data hasil penelitan diolah
Grafik 3.  Biaya Operasional Per Siswa Pertahun Real dan yang Diharapkan
Dari  daftar  isian  didapat,  bahwa biaya  operasional  siswa  yang  ideal untuk sekolah menengah negeri sebesar 4,8  juta  dan  sekolah  menengah  swasta sebesar  4,1  juta.    Kenaikan  tersebut mayoritas  disebabkan  karena  untuk memenuhi  pembiayaan  yang  dinilai masih kurang terutama pada komponen kelengkapan pembelajaran seperti penyediaan  Infokus,  Laptop,  CCTV. Selain itu juga dari komponen pengembangan diri/ekstrakulikuler, honor  guru  non  pegawai  negeri  sipil dan  tambahan  kinerja  guru  seperti walikelas, piket dan lain-lain.

## SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
1. Strategi Kota Surabaya  dalam Menerapkan Program  Wajib
Belajar 12 Tahun Kota Surabaya dalam implementasi
program  Wajib  belajar  12  tahun  yang pertama kali dilakukan adalah menyiapkan  regulasi  dengan  membuat Perda  No.  16  tahun  2012  tentang
pendidikan.    Selanjutnya  membuat Perwali  No.    47  Tahun  2013  tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan  di  Kota  Surabaya.    Kedua peraturan  tersebut  mengamanatkan Pemda  wajib  menyediakan  dana  guna menuntaskan  wajib  belajar  12  tahun. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemda Kota Surabaya mengalokasikan pendanaan  pendidikan  mencapai  31% pada tahun 2016.  Anggaran pendidikan tersebut  digunakan  untuk  peningkatan partisipasi  dan  kompetensi  siswa, peningkatan  sarana  prasarana  sekolah, dan  peningkatan  kompetensi  dan kesejahteraan PTK.
Program  peningkatan  partisipasi dan  kompetensi  siswa  diantaranya melalui program BOPDA, bantuan bagi siswa  miskin  berupa  seragam  dan peralatan  sekolah,  program  beasiswa bibit  unggul,  pelatihan  lifeskill  bagi siswa,  dan    lain-lain.    Sementara peningkatan  sarana  prasarana  sekolah melalui  pembangunan  unit  sekolah baru,  renovasi  sekolah,  penyediaan
sarana  prasarana  pembelajaran  seperti praktikum  dan  teknologi  informasi. Sedangkan  peningkatan  kompetensi dan kesejahteraan PTK melalui pemberian  tunjangan  kinerja  guru, program  pengembangan  kompetensi guru,  seleksi  calon  kepal  sekolah  dan calon  pengawas  online,  pengiriman delegasi keluar negeri, beasiswa sekolah,  dan  lain-lain.    Dengan setrategi tersebut, Kota Surabaya dalam mensukseskan  Wajib  belajar  12  tahun dinilai  berhasil.    Indikator  lain  adalah bahwa  persentase  angkatan  kerja  di Provinsi  Jawa  Timur  berkualifkasi pendidikan tinggi yang tertinggi adalah di Kota Surabaya.  (Kemdikbud, 2014)
2. Pembiayaan  Operasional  Sekolah di Kota Surabaya Pemanfaatan BOPDA Kota
Surabaya  terdiri  dari  14  komponen.
Pemanfaatan  BOPDA  Kota  Surabaya dapat dibedakan menjadi biaya
operasional  persnonali  dan  biaya operasional
non personalia.
Pembiayaan  operasional  personalia
dalam  pemanfaatan  BOPDA  Kota Surabaya  terdiri  dari  satu  komponen, yakni upah/honorarium tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai  negeri  sipil.    Sedangkan komponen sisanya dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional non personalia.  Pemanfaatan BOPDA rata- rata  di  sekolah  sampel  untuk  biaya operasional personalia sebesar 38,55%, sedangkan untuk biaya operasional non personalia sebesar 61,45%.
Biaya  operasional  sekolah  di  Kota Surabaya  untuk  sekolah  menengah negeri  bersumber  dari  BOS  Pusat  dan BOPDA,  sedangkan  untuk  sekolah swasta  selain  bersumber  dari  BOS Pusat dan BOPDA ada juga kontribusi dari masyarakat yaitu dari iuran komite atau  sejenisnya.    Biaya  operasional sekolah menengah negeri yang bersumber  dari  BOS  pusat  sebesar 37,25 sedangkan dari BOPDA 62,75%. Sementara Kontribusi BOS pusat dalam biaya  operasional  sekolah  menengah swasta  sebesar  28,40%,  dari  BOPDA Kota  Surabaya  sebesar  37,25%,  dari masyarakat  yang  bersumber  dari  iuran komete sebesar 34,35%.
Biaya operasional persiswa pertahun  sekolah  menenengah  di  Kota Surabaya untuk sekolah negeri saat ini
sekitar  2,9  juta  persiswa  pertahun sedangkan untuk sekolah swasta sekitar 3,8 juta persiswa pertahun.  Sedangkan menurut  satuan  pendidikan,  biaya operasional  siswa  yang  ideal  untuk sekolah  menengah  negeri  sekitar  4,8 juta  dan  sekolah  menengah  swasta sekitar 4,1 juta.

## B. Saran
1. Strategi pemerintah daerah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan  program  wajib belajar 12 tahun dinilai berhasil.  Hal ini dapat dilihat dari peningkatan partisipasi  dan  kompetensi  siswa, peningkatan  sarana  prasarana  sekolah, dan  peningkatan  kompetensi  dan kesejahteraan  PTK.    Outcomenya  pun dapat  dikatakan  berhasil  hal  ini diindikasikan  dari  persentase  angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur berkualifkasi  pendidikan  tinggi  yang tertinggi adalah di Kota Surabaya. Oleh karena  itu,  strategi  Kota  Surabaya dalam  mengimplementasikan  program wajib belajar 12 tahun dapat digunakan sebagai model atau Best Practice.
2. Terkait  dengan  kesejahteraan PTK honorer diharapkan dalam petunjuk teknis pemberian BOPDA  diberikan  penjelasan yang lebih rijit mengenai rambu-rambu pemanfaatan untuk  upah/honorarium  tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri  sipil  diberikan  batas persentase
dalam penggunaannya.  Selain itu, ada batas  minimal  dan  maksimal dalam  pemberian  honor  yang mengacu  pada  Upah  Minimal
Regional (UMR) Kota
Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arcaro, Jerome S. 2007. Pendidikan  berbasis  mutu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bafadal, Ibrahim. 2008. Menejemen perlengkapan sekolah: teori dan aplikasinya . Jakarta: Bumi Aksara Gasperz, Vincent. 1997. Manajemen  Kualitas  dalam
Industri  Jasa .    Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hermino, Agustinus. 2013. Asesmen kebutuhan organisasi persekolahan: tinjauan  perilaku  organisasi menuju comprehensive multilevel  planning. Jakarta: Gramedia pustaka utama Hikmat, 2009. Manajemen pendidikan . Bandung: Pustaka Setia.
Indrawati,  Henny.    2009. Strategi dan  model  pengembangan wajib  belajar  12  tahun  di
Kabupaten Bengkalis Provinsi
Riau .  Bandung: Jurnal Unpad volume 11 nomor 2 Kemdikbud.    2014. Peta  kondisi pendidikan menengah universal propinsi Jawa Timur .    Jakarta:  Sekretariat jenderal pendidikan menengah. Martono, Nanang.  2012. Perspektif konflik  sekolah  gratis  atau sekolah dibantu BOS: Sebuah evaluasi kebijakan .  Balitbang: Jurnal pendidikan dan kebudayaan.
Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya No.  16  tahun  2012  tentang Pendidikan .
Peraturan  Walikota  Kota  Surabaya No.    47  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan dan pengelolaan  pendidikan  di Kota Surabaya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  47  Tentang Wajib Belajar Saripudin.    2005. Pengaruh Perumbuhan Ekonomi Sektoral  Terhadap  Kualitas Pendidikan .    Tesis:  Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Sugiyono.  2011. Metode penelitian pendidikan . Bandung: Alfabeta Supardi dan Leonard, (2012). Menakar keberhasilan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis di DKI Jakarta . Balitbang:  Jurnal  pendidikan dan kebudayaan
VOLUME 16, NOMOR 2, APRIL 2017