## HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI’AH
Mufarrihul Hazin 1 , Nur Wedia Devi Rahmawati 2 , dan Muwafiqus Shobri 3
1 STAI Ma’had Aly Al-Hikam, Malang
2 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
3 STAI Hasan Jufri Bawean, Gresik
Email: 1 mufarrihulhazin@gmail.com, 2 nurwediadevirahmawati@gmail.com,
3 muwafiqusshobri@gmail.com
Abstract :  The  most  basic  right  given  by  Allah  SWT  to  mankind  that  is attached to him is a basic right. In the of Islamic teachings, the al-Qur'an and As-Sunnah focuses  on  the  rights  of  neglected  people.  Intruth,  with  the presence of Islam one of the objectives is to lift the dignity of mankind and provide  teaching  with  friendly  teachings.  Previously  in  the time  before  Islam came, people were treated unnaturally and employed arbitrarily without paying attention  to  aspects  of  human  values.  Therefore,  this  paper  to  explore  the nature of Human Rights Islamic perspective with its principles and maqashid al- shari'ah.
Keywords: Human Rights, Islam, Maqashid al-Shari'ah
Abstrak: Hak  paling  dasar  yang  diberikan  Allah  SWT  kepada  umat  manusia yang dilekatkan pada dirinya adalah hak asasi. Dalam ajaran Islam, Al-Qur’an dan As-Sunnah memusatkan perhatian terhadap hak manusia yang terabaikan. Sebenarnya,  dengan  hadirnya  Islam  yang  salah  satu  tujuannya  adalah mengangkat  harkat  martabat  umat  manusia  dan  memberikan  pengajaran dengan  ajaran  yang  ramah.  Dahulu  pada  saat  sebelum  Islam  datang,  manusia diperlakukan dengan tidak wajar dan dipekerjakan secara semena-mena tanpa sama  sekali  memperhatikan  aspek  nilai-nilai  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu, tulisan ini berusaha menjelaskan dan menganalisis hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) perspektif Islam dengan prinsipnya beserta maqashid al-syari’ah .
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Islam, Maqashid al-Syari’ah

## Pendahuluan
Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pembahasan yang tidak ada hentinya  untuk  terus  digaungkan  dan  diperjuangkan.  Hak  asasi  yang  melekat pada diri manusia seperti kebebasan dan persamaan bukanlah suatu pemberian
Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati Muwafiqus Shobri
dari  seseorang  ataupun  negara.  Akan  tetapi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) merupakan  sebuah  penghargaan  yang  diberikan  Allah  SWT  kepada  manusia sejak  lahir  ke  dunia  ini.  Namun  kebanyakan  manusia  tidak  memahami  hak yang  disematkan  kepadanya,  sehingga  manusia tidak  bisa  melaksanakan  tugas dan  kewajibannya  sebagai  khalifah  di  bumi  ini.  Pentingnya  penyadaran terhadap  umat  Islam  untuk  lebih  memahami  hak  yang  dimilikinya  dengan berlandaskan dan al-Qur’an sebagai pedoman patut terus dilakukan.
Secara  historis,  Islam  telah  memberikan  kontribusi  dalam  hal membangun  sebuah  peradaban  yang  besar  termasuk  pula  memberikan sumbangsih  dalam  pengangkatan  harkat  dan  martabat  manusia.  Maka sebenarnya, tidak menjadi sebuah kata yang asing jika Islam dikatakan sebagai agama kemanusiaan. Salah satu bentuk penghormatan terhadap manusia ialah dengan menjaga kelangsungan hidupnya. Semua manusia berhak mendapatkan perlindungan dan menghindarkan dari diskriminasi, eksploitasi serta kekerasan tanpa  pembedaan.  Maka,  berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  mencoba  untuk mengulas lebih jelas pemaparan yang terkait dengan hak asasi manusia dalam dunia  Islam  dengan  historis  singkatnya,  prinsip-prinsip  HAM  dan  beberapa kendala dalam upaya penegakan nilai-nilai kemanusiaan.

## Pembahasan Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia yang sering disebut dengan HAM adalah etika publik dengan  ide  pokok  memberikan  hak  kemanusiaan  dan  perhargaan  terhadap seluruh  manusia  tanpa  pandang  bulu.  Ide  pokok  ini  menjadi  pedoman  dan tuntunan etika bagaimana manusia memperlakukan sesama manusia yang lain. Etika  untuk  memanusiakan  manusia  merupakan  ajaran  dari  semua  agama, karena  inti  dari  konsep  hak  asasi  manusia  merupakan  penghormatan  dan penghargaan  terhadap  kemanusiaan  tanpa  terkecuali  dan  tanpa  adanya diskriminasi.  Hal  ini  menjadi  pedoman  untuk  digunakan  dalam  melakukan perlindungan  terhadap  seseorang  yang  lemah  dan  menjadi  sasaran  kezaliman yang datang dari para penguasa atau orang-orang yang kuat. Dengan demikian, hak  asasi  manusia  merupakan  pengakuan  terhadap  martabat  manusia  sebagai makhluk termulia di muka bumi. 1
Secara  filosofis,  hak  asasi  manusia  merupakan  hak-hak  dasar  melekat pada  manusia  sejak  lahir.  Hak-hak  tersebut  dimiliki  dan  berlaku  bagi  setiap
1 Musdah  Mulia, Islam  &  Hak  Asasi  Manusia:  Konsep  dan  Implementasi (Yogyakarta:  Penerbit  Naufan Pustaka, 2010), 1.
umat  manusia. 2 Dengan  demikian,  faktor-faktor  seperti  ras,  jenis  kelamin, agama  maupun  bahasa  tidak  dapat  menegasikan  eksistensi  HAM  pada  diri manusia.  Dalam  pasal  1  Undang-Undang  No. 39  Tahun  1999  tentang  HAM disebutkan  bahwa  “Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” 3
Penegakan  HAM  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh negara, hal ini dikarenakan negara harus hadir dalam melindungi kepentingan warganya  sebagai  manusia  ( obligations  erga  omnes). 4 HAM  merupakan  hak  yang paling  mendasar  dan  bersifat  kodrati  yang  dikaruniakan  Alllah  kepada  setiap diri manusia. Dengan demikian, HAM harus ditegakkan dan dilindungi secara dalam  agama,  hukum  dan  juga  pemerintah.  Hal  ini  sebagaimana  yang diproklamirkan dan digagas oleh PBB dalam dokumen deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang berbunyi “setiap orang tanpa terkecuali berhak atas HAM dan kebesarannya”.
Dalam  kajian  Nurcholis  Madjid,  sejarah  dan  kronologi  munculnya kesadaran nilai-nilai HAM bermula dari pengalaman bangsa Eropa Barat Laut, khususnya Inggris dan Prancis. Tonggak-Tonggak sosialisasinya adalah sebagai berikut: 5 1) Magna Carta (Perjanjian Agung) di Inggris pada tahun 15 Juni 1215. Isi  perjanjian  agung  ini  adalah  pembatasan  tindakan  raja  (saat  itu  Raja  John, saudara  Raja  Richard  berhati  singa)  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran terhadap  hak  milik  dan  kebebasan  pribadi  seorang  pun  dari  rakyat.  2) Bill  of Rights pada  tahun  1628.  Isi  dari  perjanjian  ini  adalah  penegasan  tentang pembatasan  kekuasaan  raja  dan  dihilangkannya  hak  raja  untuk  melaksanakan kekuasaan  terhadap  siapa  pun,  atau  untuk  memenjarakan,  menyiksa,  dan mengirimkan  tentara  secara  semena-mena  tanpa  dasar  hukum.  3)  Deklarasi Kemerdekaan  Amerika  Serikat  pada  6  Juli  1776.  Deklarasi  ini  memuat penegasan  bahwa  setiap  orang  dilahirkan  dalam  persamaan  dan  kebebasan dengan  hak  untuk  hidup  dan  mengejar  kebahagiaan,  serta  keharusan mengganti  pemerintahan  yang  tidak  mengindahkan  ketentuan-ketentuan
2 M. Cholil Nafis, Fikih Kebangsaan: Studi Historis Dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama Dalam Negara Bangsa , Cet. I (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015), 70.
3 Undang-Undang Nomor 39 pasal 1, Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
4 Gunawan  Setiardja, Hak-Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Ideologi  Pancasila (Yogyakarta:  Kanisius, 1993), 75-76.
5 Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.91-92.
Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati Muwafiqus Shobri
tersebut.  4) Declaration  des  Droits  de’I  Homme  et  du  Citoyen (Deklarasi  hak-hak manusia  dan  warga  negara)  di  Prancis  pada  4  Agustus  1789.  Deklarasi  ini memuat  lima  hak-hak  asasi  manusia:  pemilikan  harta  ( propiete’ ),  kebebasan ( liberte’ ),  persamaan  ( egalite’ ),  keamanan  ( securite’ ),  dan  perlawanan  terhadap penindasan ( resistance a’l oppression ). 5) Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  tahun  1948.  Deklarasi  ini  memuat pokok-pokok  tentang  kebebasan,  persamaan,  pemilikan  harta,  perkawinan, pendidikan,  pekerjaan  dan  kebebasan  beragama  termasuk  di  dalamnya  hak untuk pindah agama.

## HAM dalam Perspektif Islam
Istilah  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  sebelumnya  masih  asing  pada  saat Islam  turun  kepada  masyarakat  Arab  di  abad  ke-7  M.  Akan  tetapi  prinsip penghargaan  dan  penghormatan  sudah  diajarkan  terhadap  manusia  dan kemanusiaan  secara  tegas.  Sebagaimana  inti  dari  ajaran  islam  adalah  tauhid yang mengajarkan manusia bahwa hanya ada satu pencipta yaitu Tuhan. 6 Selain Tuhan  semuanya  hanyalah  makhluk.  Karena  itu,  Tuhan  semata  yang  mutlak disembah,  dipuji,  dan  diagungkan  serta  tempat  menggantungkan  seluruh harapan dan kebutuhan.
Pengertian  HAM  dalam  bahasa  Arab  disebutkan  dengan  istilah haq  al- insan yang  artinya  hak  manusia.  Dalam  Islam,  terdapat  berbagai  pandangan terkait  HAM  sesuai  dengan  kalangan  dan  lapisan  masyarakat  Islam. Sebagaimana  contoh,  di  kalangan  pondok  pesantren  melihat  terdapat  2  hak, yakni haq al-insan dan hak Allah, yang keduanya saling mendasari satu dengan yang  lainnya.  Artinya,  bahwa  hak  Allah  menjadi  landasan  hak  manusia  dan sebaliknya.
Islam  merupakan  sebuah  agama  yang  di  dalamnya  memuat  beberapa konsep  ajaran  aqidah,  ibadah,  dan  muamalat.  Di  dalamnya  terdapat  ajaran keimanan  dan  juga  ajaran  agama  Islam  yang  berlandaskan  kepada  ketentuan berupa  syariat  ataupun  fikih.  Menurut  pendapat  Abu  al'Ala  al-Maududi,  di dalam agama Islam membahas dua konsep tentang hak. Pertama , hak manusia atau huquq al-insan al-dharuriyyah . Kedua, hak Allah atau huquq Allah . 7 Dua jenis hak  tersebut  tidak  bisa  dipisahkan.  Dan  hal  inilah  yang  membedakan  antara konsep HAM menurut Islam dan HAM menurut perspektif Barat.
6 Musdah  Mulia, Islam  &  Hak  Asasi  Manusia:  Konsep  dan  Implementasi (Yogyakarta:  Penerbit  Naufan Pustaka, 2010), 9.
7 Abu A`la Al Maududi, Hak Asasi Manusia dalam Islam (Jakarta: YAPI, 1998), 13.
HAM  dalam  Islam  telah  dibicarakan  sejak  lalu.  Jika  kita  melihat  sejarah konstitusi dalam Islam terdapat dua deklarasi yang isinya mencakup hak asasi manusia yaitu Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. 8 Pertama, tentang Piagam Madinah yang saat deklarasinya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tahun 622  M  adalah  kesepakatan  aturan  yang  akan  diberlakukan  untuk  masyarakat Madinah. Piagam Madinah yang terjadi saat Rasul berhijrah ke kota Madinah itu salah satunya bersisi tentang pengakuan dan pertegasan terkait kelompok di kota tersebut (Islam, Yahudi, dan Nasrani) merupakan satu bangsa dan negara. Dengan demikian, penegasan dan pengakuan kepada berbagai kalangan untuk bekerjasama  sebagai  satu  bangsa.  Hal  ini  menunjukkan  jelas  bahwa  Piagam Madinah  mengakui  adanya  HAM  bagi  masing-masing  pihak  yang  bersepakat dan  dalam  Piagam  Madinah  itu  HAM  sudah  mendapatkan  pengakuan  oleh Islam. 9 Satu  dasar  itu  yang  telah  diletakkan  oleh  Piagam  Madinah  sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah.
Dalam  Piagam  Madinah  terdapat  dua  prinsip  sebagai  dasar  yakni kebebasan  beragama  dan  pemikiran  humanistik,  solidaritas  dan  melindungi persamaan hak serta persamaan atas segala yang berhubungan dengan manusia dari seluruh warganya. 10 Setiap insan sejak lahir sudah dalam kondisi merdeka, mereka semua setara dalam hak, kewajiban dan kemuliaan, mereka juga telah diberikan  hati  nurani  dan  akal,  serta  mereka  juga  dapat  menjalin  hubungan antar satu dan lainnya dengan prinsip persaudaraan. Dalam Piagam Madinah, terdapat  5  inti  yang  menjadi  dasar  hidup  dalam  masyarakat.  yaitu,  prinsip persaudaraan,  prinsip  saling  menolong,  prinsip  melindungi,  prinsip  saling menasihati, dan prinsip kebebasan beragama. 11
Kedua, Adanya Cairo Declaration on Human Right in Islam (Deklarasi Kairo) yang  dideklarasikan  pada  tanggal  5  Agustus  1990.  Dalam  deklarasi  yang dirumuskan  oleh  negara  yang  tergabung  dalam Organizatian  of  the  Islamic Conference, menyepakati  ada  24  pasal  tentang  has  asasi  manusia  yang berlandaskan  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah.  Pada  kenyataannya  memiliki persamaan  dengan Universal  Declaration  of  Human  Right yang  dideklarasikan PBB. 12 HAM  dalam  perspektif  Islam  berdasarkan  pada  Al-Qur’an  dan  As- Hadits, sehingga dalam proses penegakan HAM tidak boleh ada pertentangan dengan  syari’at  yang  diajarkan  Islam,  memiliki  keseimbangan  antara  hak
8 Hafniati, Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jurnal Al-Adyan, Volume 13, No. 2, Juli-Desember, 2018.
9 Mukhoyyaroh, Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an, Jurnal Studi Al-Qur’an, Vol. 15, No. 2, Tahun 2019.
10 Muhammad Abdullah Draz, dkk, Islam Dijalan Mutlak (Jakarta: Pembangunan. 1923), 12.
11 Naimatul Atqiya, HAM Dalam Perspektif Islam, Jurnal Islamuna, Vol. 1, No.2, Desember 2014.
12 Hafniati, Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jurnal Al-Adyan, Volume 13, No. 2, Juli-Desember, 2018.
Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati Muwafiqus Shobri
dengan  kewajiban,  sangat  mengutamakan  kepentingan  sosial,  manusia  dilihat sebagai  makhluk  yang  dititipi  hak-hak  dasar  oleh  Tuhan,  dan  oleh  karena  itu mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya.
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  dunia  Islam  bersifat teosentris , 13 yang memiliki  makna  semua  berpusat  kepada  Tuhan  dan  Tuhan  sangat dipentingkan. Pendekatan Islam sangat berbeda dengan konsep yang dilakukan Barat, itu dikarenakan Islam sangat mengutamakan penghargaan hak asasi dan kemerdekaan manusia. Meskipun pertentangan antara agama dan HAM dalam aspek  normatifnya  tidak  tampak,  namun  tetap  ada  perbedaan  di  antaranya. 14
Perbedaan  itu  terletak  pada  titik  tolak  pemikiran  yang  kemudian  melahirkan yang  berbeda  pula.  Kalangan  agama  meletakkan  wahyu  di  atas  nalar  manusia dan  berorientasi  pada  Tuhan  ( teosentris ),  sementara  perumusan  HAM internasional  didasarkan  atas  nilai  kemanusiaan  atau  yang  berpusat  pada manusia ( antroposentris ).
Inti dari visi Islam adalah menjadikan  manusia sebagai khalifah Allah di bumi.  Dengan  demikian,  hal  ini  harus  di  dukung  dengan  adanya  kebebasan sebagai  manusia  dari  segala  sesuatu  yang  memaksa  dan  menekan kehidupannya.  Atau  berupa  penyembahan  pada  sesuatu  selain  Allah  yang sering  disebut  dalam  Islam  adalah  tauhid. 15 Maka  menjadi  pelanggaran  besar manusia terhadap hak-hak dasarnya jika aspek mengagungkan Allah diabaikan.
Religion of humanity adalah julukan terhadap Islam. 16
Perbedaan mendasar antara HAM perspektif Barat ( Universal Declaration of Human Rights/UDHR ) dan HAM perspektif Islam ( Cairo Declaration on Human Right in Islam/CDHRI ) antara lain dilihat dari segi: 17 Pertama, aspek sumber dari UDHR  adalah  pemikiran  filosofis  semata,  sedangkan  CDHRI  ajarannya bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. Kedua , memiliki sifat antroposentris juga lebih mementingkan hak daripada kewajiban dan memiliki sifat individualistik. Sedangkan  sifat  dari  CDHRI  adalah theosentris ,  mempunyai  keseimbangan antara hak dan kewajiban serta lebih mementingkan kepentingan sosial. Ketiga, aspek posisi manusia dalam UDHR sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar, sedangkan  CDHRI  memiliki  pemikiran  bahwa manusia  adalah  makhluk  yang
13 Candra  Perbawati,  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia ,  Jurnal  al-‘Adalah Vol.  XII,  No.  4,  Desember, 2015.
14 Laila Rahmawati, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jurnal Transformatif , Vol. 1, No.2, Oktober 2017.
15 Jahada, Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur’an. Jurnal Al-‘Adl . Vol. 6 No. 1 Januari, 2013.
16 Riadhatullah Assya’bani, Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM Dalam Piagam Madinah, Jurnal Al-Falah , Vol. XVIII No.2 tahun 2018.
17 Sugiyar,  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Masyarakat  Multikultural, Jurnal  Pendidikan Agama Islam , Vol. 3, No. 1, Desember 2017.
dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, sehingga mereka wajib mensyukurinya dan memeliharanya.
Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Islam terdapat beberapa ketentuan yang disesuaikan dengan Al-Qur’an, yaitu:
Pertama , Hak  hidup,  adalah  karunia  yang  diberikan  kepada  seluruh manusia dari Allah SWT. Oleh karena itu dalam islam terdapat hukum Qishosh dalam  rangka  untuk  menjamin  keberlangsungan  hidup  dengan  tenteram  dan damai.  Hal  ini  sebagai  balasan  untuk  pembunuh  yang  melenyapkan  nyawa manusia  atau  membuat  manusia  lainnya  cacat  serta  Allah  juga  lah  yang memberi manusia hidup dan mati. Sebagaimana yang firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 178:
ْلٱ  ُمُكْيَلَع  َبِتُك  ۟اوُنَماَء  َنيِذَّلٱ  اَهُّيَأَٰٓ َي َصِق ُصا ِف َلْتَقْلٱ  ى ْلٱِب  ُّرُحْلٱ  ۖ ى ِ رُح َمَف ۚ   ىَثنُ ْلْٱِب   ىَثنُ ْلْٱ َو  ِدْبَعْلٱِب ُدْبَعْلٱ َو ْن ُع َىِف ْنِم  ۥُهَل َف  ٌءْىَش  ِهي ِخَأ ٌٌۢعاَبِ تٱ ِفو ُرْعَمْلٱِب َكِل َذ ۗ  ٍن  َسْحِإِب  ِهْيَلِإ ٌءَٰٓاَدَأ َو َت يِفْخ َّر نِ م  ٌف ٌةَمْح َر َو  ْمُكِ ب ۗ ِنَمَف
ٌميِلَأ  ٌباَذَع ۥُهَلَف  َكِل َذ َدْعَب   ىَدَتْعٱ "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba  dengan hamba,  dan  wanita  dengan  wanita.  Maka  barangsiapa  yang  mendapat  suatu pemaafan  dari  saudaranya,  hendaklah  (yang  memaafkan)  mengikuti  dengan  cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf  dengan  cara  yang  baik  (pula).  Yang  demikian  itu  adalah  suatu  keringanan dari  Tuhan  kamu  dan  suatu  rahmat.  Barangsiapa  yang  melampaui  batas  sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”
Kedua, hak  merdeka,  yaitu  hak  bebas  dari  segala  keterpaksaan  dan tekanan  atau  kekangan  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  untuk  di hormati  dan  untuk  dihargai.  Hak  untuk  merdeka  merupakan  salah  satu  jalan untuk  memperoleh  kemuliaan  dalam  kehidupan.  Salah  satu  contoh  hak merdeka  dalam  beragama  yakni  manusia  tidak  boleh  buta  dalam  memahami agama dan kebebasan beragama.
Ketiga, hak  mendapatkan  pendidikan,  manusia  mempunyai  kelebihan dalam penciptaannya oleh Allah dengan akal fikiran untuk berfikir. Dalam Al- Quran dan Hadits Nabi banyak yang membahas tentang kewajiban mendalami ilmu dan keutamaan ilmu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Quraisy Shihab menyatakan  tentang  “manusia  dalam Al-Qur’an memiliki  potensi  untuk mendapat ilmu dan mengembangkannya seizin Allah”. 18
18 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Quran:  Tafsir  Tematik  Atas  Pelbagai  Persoalan  Umat, Cet.VIII (Bandung: Mizan, 1998), 435.
Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati Muwafiqus Shobri
Keempat, hak kehormatan diri, hal ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan  Allah  kepada  manusia.  Untuk  itu,  hak  atas  kehormatan  diri  adalah upaya eksistensi manusia untuk menjalankan sistem dalam kehidupan sosial. 19
Kelima, hak  memiliki,  namun  hal  ini  bukan  berarti  menjadi  hak  mutlak yang  hanya  dimiliki  oleh  individu  tertentu  untuk  memanfaatkan  dunia  dan seisinya. Akan tetapi semua yang ada di bumi ini hanyalah untuk kepentingan umat  manusia  dan  menjadi  sistem  yang  harus  manusia  patuhi  saat  dalam suasana hidup yang terhormat dan merdeka.
Secara  garis  besar,  HAM  dalam  perspektif  Islam  berdasarkan  pada prinsip  persaudaraan  ( solidarity ),  prinsip  kebebasan  ( liberty ),  dan  prinsip persamaan  ( equality ). 20 Prinsip  persaudaraan  adalah  jaminan  terhadap  hak-hak asasi  manusia  yang  menjadi  bukti  kepedulian  sosial  dalam  bermasyarakat. Selanjutnya adalah prinsip kebebasan, 21 dengan artian menyelamatkan manusia dari berbagai keterpaksaan dan tekanan, sebagai contoh kebebasan beragama, kebebasan  berfikir,  kebebasan  berpolitik.  Kemudian  prinsip  persamaan, merupakan  hakikat  kemanusiaan  dengan  adanya  persamaan  antar  sesama manusia dengan lainnya. Hal ini dikarenakan setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini memiliki hak dan kewajiban, serta tanggung jawab yang berbeda.

## Maqashid Al-Syari’ah
Definisi maqashid  al-syari’ah secara  istilah  ialah  suatu  nilai  yang  menjadi tujuan  dari  penetapan  hukum. 22 Konsep maqa ṣ hid  al-syari’ah adalah  teori perumusan ( istinba ṭ ) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara’ sebagai referensinya, dalam hal ini tema utamanya adalah maslahah. 23 Sasaran dan  tujuan  dalam maqasid syari’ah  ialah  untuk  meningkatkan  maslahah  dan menghindari  mafsadah. 24 Untuk  itu,  dengan  hadirnya  Islam  dalam  menjamin kemerdekaan bagi manusia agar terhindar dari keterpaksaan yang ada kaitannya dengan persoalan ideologi, sosial, politik dan masalah agama.
19 Hafniati, Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jurnal Al-Adyan, Volume 13, No. 2, Juli-Desember, 2018.
20 Yusuf Al-Qardhawi, al-Khulashah al-‘Amah al-Islamiyah (Kairo: Maktabah Wahabah, 1898), 81.
21 Ibid, 81.
22 Galuh  Nashrullah  K.M.  dan  H.  Hasni  Noor,  Konsep  Maqashid  al-Syariah  Dalam  Menentukan Hukum Islam, Jurnal Al-Iqtishadiyah , Vol. I, Issue I, Desember 2014.
23 Moh  Nasuka,  Maqasid  Syari’ah  Sebagai  Dasar  Pengembangan  Sistem,  Praktik,  dan  Produk Perbankan Syari’ah, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 1, Juni, 2017.
24 Hamdan,  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Tasamuh ,  Vol.14,  No.1, Desember, 2016.
Untuk  meyakinkan  bahwa  ajaran  Islam  akomodatif  terhadap kemaslahatan  manusia,  Imam  Ghozali  mencoba  merumuskan maqashid  al- syariah . 25 Dalam rumusan ini, terdapat lima poin utama, yaitu:
Pertama, Hifz  al-Nafs ,  yaitu  Islam  menjamin  hak  kelangsungan  hidup.
Manusia  tidak  dapat  beriman  dan  berbuat  baik  jikalau  mereka  tidak  ada kehidupan.  Sehingga  Islam  sangat  hormat  terhadap  penghormatan  jiwa, dengan meyakini bahwa hanya Allah Sang pemberi kehidupan dan Allah juga lah  yang  mematikan  setiap  makhluk  yang  bernyawa  di  dunia  ini. 26 Hal  ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 32:
ِءۤا َرْسِا  َْٰٓيِنَب ى لَع اَنْبَتَك ۛ َكِل ذ ِلْجَا  ْنِم َلْي َّنَا ه ٗ َق  ْنَم َغِب ٌۢاًسْفَن َلَت ٍسْفَن  ِرْي َف  ْوَا َساَّنلا َلَتَق اَمَّنَاَكَف  ِض ْرَ ْلْا ىِف ٍداَس ِمَج ًعْي ْنَم َو ۗا َا َّنَاَكَف اَهاَيْح اَيْحَا َٰٓاَم اِب اَنُلُس ُر ْمُهْتَءۤاَج ْدَقَل َوۗ اًعْيِمَج  َساَّنلا َبْل نِ ي ِا َّمُث  ِت ْنِ م ا ًرْيِثَك  َّن
َكِل ذ َدْعَب  ْمُه
َن ْوُف ِرْسُمَل  ِض ْرَ ْلْا ىِف
“Oleh  karena  itu  Kami  tetapkan  (suatu  hukum)  bagi  Bani  Israil,  bahwa barangsiapa  membunuh  seseorang,  bukan  karena  orang  itu  membunuh  orang  lain, atau  bukan  karena  berbuat  kerusakan  di  bumi,  maka  seakan-akan  dia  telah membunuh  semua  manusia.  Barangsiapa  memelihara  kehidupan  seorang  manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. 27
Kedua,  Hifz  al-Aql ,  yaitu  Islam  menjamin  hak  kebebasan  beropini  dan berekspresi. Sumber pengetahuan, cahaya hati, hidayah dan sarana kebahagiaan dunia  akhirat.  Dengan  akal  manusia  mampu  berfikir  dengan  baik,  mampu berperan  sebagai khalifah di  bumi  ini,  serta  dengan  akal  lah  yang  mampu membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dan di  sinilah  posisi  Islam,  sebagai  pelindung  akal  manusia  dan  apabila  terdapat pelanggaran yang dilakukan terhadap akal maka Islam juga memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.
Ketiga,  Hifz  ad-Din, yaitu Islam  menjamin  hak  kebebasan  beragama. Kebebasan  dan  hak  untuk  berkeyakinan  dan  melakukan  ritual  keagamaan sesuai  dengan  keyakinan  dan  tanpa  paksaan  dalam  menjalaninya.  Islam  juga sangat menjaga tempat-tempat ibadah umat Islam maupun juga tempat ibadah
25 Musdah Mulia, Islam &  Hak  Asasi Manusia: Konsep  dan  Implementasi (Yogyakarta:  Penerbit  Naufan Pustaka, 2010), 11.
26 Naimatul Atqiya, HAM Dalam Perspektif Islam, Jurnal Islamuna¸ Vol.1, No.2, Desember, 2014. 27 Al-Quran, al-Maidah: 32
Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati Muwafiqus Shobri
umat  non-muslim.  Itu  artinya,  Islam  sangat  menghormati  dan  menghargai toleransi, tapi toleransi yang terbatas pada mu’amalah bukan pada ‘ubudiyahnya .
Sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 256
َّيَبَت ْدَق  ِنْيِ دلا ْيِف َها َرْكِإ َلْ
َنِم ُدْش ُّرلا  َن ْلا ِ ىَغ
“Tidak  ada  paksaan  dalam  agama.  Sungguh  telah  nyata  kebenaran  dari  pada kesesatan”
Keempat,  Hifz  an-Nasl, yaitu  Islam  menjamin  hak  dan  kesehatan reproduksi.  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  manusia.  Islam  sanagt menganjurkan untuk menikah bagi umatnya yang sudah merasa mampu demi menjaga kehormatan, harta dan keturunan.
Kelima, Hifz al-Maal , yaitu Islam menjamin hak harta dan properti, yakni hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  upah  yang  layak.  Sebagaimana  Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188:
ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا َْٰٓوُلُكْأَت  َلْ َو َو ُلْدُت َٰٓاَهِب ا ْو ِماَّكُحْلا ىَلِا اًقْي ِرَف ا ْوُلُكْأَتِل
ُمَلْعَت ْمُتْنَا َو  ِمْثِ ْلْاِب  ِساَّنلا ِلا َوْمَا  ْن ِم
َن ْو ࣖ
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar  kamu  dapat  memakan  sebagian  harta  orang  lain  itu  dengan  jalan  dosa, padahal kamu mengetahui.”
Kelima  hal  pokok  inilah  yang  mendasari  umat  Islam  untuk  menjaga tatanan  kehidupan  yang  manusiawi  dengan  menjaga  penghormatan  antar individu,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Sedangkan  tujuan maqashid ini ialah untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia  dengan  memberikan  perlindungan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya. 28
Tujuan  dasar  syariat  ini  secara  jelas  terimplementasi  dalam  nilai-nilai keadilan  ( al-‘adl ),  kemaslahatan  ( al-mashlahah ),  kebijaksanaan  ( al-hikmah ), kesetaraan  ( al-musawah ),  kasih  sayang  ( al-rahmah ),  pluralisme  ( al-ta’addudiyah ), dan  hak  asasi  manusia  ( al-huquq  al-insaniyah). 29 Maqashid  al-syariah ini  berisi tentang  perlindungan  terhadap  agama,  akal,  jiwa,  harta,  dan  keturunan. 30
Tegak  dan  terpeliharanya  HAM  dalam  Islam  mampu  berdiri  tegak  karena Islam  adalah  agama rahmatan  lil  ‘alamin. Menjadi  maksud  dan  tujuan  hukum Islam  yang  terkandung  dalam  al-Qur’an  sebagai  perlindungan  dan  jaminan
28 ‘Abd al-Wahab Khallaf, ‘Ilm Ushul Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 199.
29 Musdah Mulia, Islam &  Hak  Asasi Manusia: Konsep  dan  Implementasi (Yogyakarta:  Penerbit  Naufan Pustaka, 2010), 170.
30 Muh. Latif Fauzi, Islam dan HAM “Diskursus dan Pengalaman Indonesia” , Yogyakarta, Kaukaba, 2014), 10-11.
kebutuhan  dasar  manusia. 31 Relevansi  HAM  yang  dibangun  berdasarkan orientasi maqashid  al-syari’ah adalah  dengan  mewujudkan  kepentingan  rakyat, menjaga  serta  mengutamakan  kemakmuran  umat  atau  disebut  dengan mashlahah ‘ammah . 32
Kemaslahatan  menurut  al-Syatibi  terbagi  menjadi  tiga  tingkatan,  “yaitu kebutuhan dharuriyat ,  kebutuhan hajiyat ,  dan  kebutuhan tahsiniyat . 33 Tingkatan pertama,  kebutuhan dharuriyat ialah  tingkat  kebutuhan  yang  harus  ada (kebutuhan primer). Kebutuhan primer ini harus terpenuhi demi keselamatan umat  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak.  Tingkatan  kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan sekunder, artinya jika tidak terwujud maka tidak  sampai  mengancam  keselamatan,  namun  sedikit  mengalami  kesulitan. Syariat  Islam  menghilangkan  segala  kesulitan  itu  dengan  hukum rukhshah (keringanan)”.
Tingkatan  ketiga,  kebutuhan tahsiniyat adalah  tingkat  kebutuhan  yang tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan serta  hanya  berupa  kebutuhan  pelengkap  menurut  adat  istiadat  yang  sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.
Sedangkan  menurut  al-Syatibi,  bahwa  keterkaitan  antara  tingkatan- tingkatan maqashid ada  lima,  sebagai  berikut: 34 “(1) maqashid  daruriyat adalah landasan dasar bagi maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat , (2) kerusakan yang terjadi  terhadap maqashid  daruriyat juga  membawa  kerusakan  terhadap maqasid hajiyat dan maqashid tahsiniyat , (3) sebaliknya, kerusakan pada maqasid hajiyat dan maqashid  tahsiniyat tidak  dapat  merusak maqashid  daruriyat ,  (4)  kerusakan maqashid  hajiyat dan maqashid  tahsiniyat bersifat  absolut,  (5)  pemeliharaan maqashid  hajiyat dan maqashid  tahsiniyat diperlukan  demi  pemeliharaan maqashid daruriyat .”  Dengan  demikian,  jika  kita  amati  bersama  maka  ketiga  tingkatan maqashid tersebut tidak dapat kita pisahkan satu dengan yang lain.

## Kendala Penegakan HAM
Perjuangan  penegakan  HAM  tidak  serta-merta  mendorong  perbaikan atau penghormatan kepada nilai HAM Di seluruh dunia. Kasus dan peristiwa pelanggaran  HAM  masih  saja  berlangsung  di  seluruh  penjuru  alam  semesta.
31 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respon  Intelektual  Muslim  Indonesia  Terhadap Konsep Demokrasi, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999), 101.
32 Hafniati, Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jurnal al-Adyan Vol.13 No.1, Juli-Desember, 2018. 33 Galuh Nashrullah K.M. dan Hasni Noor, Konsep Maqashid al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam, Jurnal Al-Iqtishadiyah , Vol. I, Issue I, Desember 2014.
34 Nurcholish  Madjid,  dkk. Fiqih  Lintas  Agama:  Membangun  Masyarakat  Inklusif  Fluralis (Jakarta: Paramadina, 2004), h.11.
Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati Muwafiqus Shobri
Hingga kini media masa, baik cetak maupun elektronik dan juga online , setiap harinya  cenderung  banyak  menyajikan  berita  tentang  tindakan  diskriminatif serta  kriminalitas  yang  terus  meningkat.  Adapun  beberapa  kendala  dalam upaya penegakan HAM antara lain: 35

## a. Kendala keagamaan
Kendala  utama  penegakan  nilai-nilai  kemanusiaan  atau  HAM  yakni fanatisme , tekstualisme , absolutivisme , fundamentalisme 36 ,  dan  kultus.  Tentu  saja tidak  bisa  dilepaskan  dari  berbagai  aspek  kesejarahan,  pengalaman  pahit penjajahan,  kekalahan,  dan  ketertindasan  suatu  komunitas  atau  masyarakat tertentu.
b. Kendala politik
Politik  kekuasaan  yang  tidak  terkontrol  cenderung  menjadi  sebuah kendala  penegakan  dan  pelaksanaan  HAM  seperti  fasisme,  rasialisme,  dan chauvinisme. 37 Kekuasaan  yang  cenderung  mementingkan  pendapat  dan kehendak  sendiri  dan  tidak  siap  pandangannya  diuji  dalam  atmosfir keterbukaan  dan  dalam  masyarakat  yang  terbuka,  maka  berpotensi mengarah pada muara kekuasaan yang parokial, peternalistik, dan cenderung otoriter.
c. Kendala hukum
Lemahnya  penegakan  etika  dan  hukum  menjadi  salah  satu  kendala dalam  penegakan  HAM.  Indonesia  merupakan  negara “soft  state” yang artinya  Indonesia  merupakan  bangsa,  pemerintah,  dan  rakyat  yang  tidak memiliki ketegaran moral, khususnya moral sosial politik. Bangsa Indonesia umumnya  mengidap  kelembekan  serta  sikap  serba  memudahkan.  Inilah yang  menyebabkan  Indonesia  tidak  memiliki  kepekaan  yang  memadai terhadap penyelewengan dan kejahatan sosial. Karena kelembekan ini pula pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan selalu berulang.
d. Kendala sosial budaya
Manusia  memiliki  harkat  dan  martabat  yang  setara  dan  sama.
Perbedaan  seperti  kekayaan,  kekuasaan,  dan  peran  sosial  hanyalah  bersifat artifisial  dan  tidak substansial.  Manusia  dalam  visi  islam  adalah sama-sama makhluk  mulia,  bermartabat,  dan  berderajat  tinggi.  Realitas  sosial  budaya
35 Mohammad  Monib  dan  Islah  Bahrawi, Islam  &  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pandangan  Nurcholish Madjid (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 282-295.
36 Fundamentalisme menawarkan pandangan keagamaan yang sempit, fanatik, dan tidak toleran. Obsesi kaum fundamentalis adalah memaksa orang lain mengikuti kelompok mereka.
37 Yang dimaksud adalah pandangan sikap antipati terhadap sesuatu yang tidak lahir dari budaya dan tradisinya.
Indonesia  sangat  beragam,  multibudaya  dan  sosial.  Dalam  feodalisme 38 struktur masyarakatnya bersifat berlapis, hierarkis, dan terdapat identifikasi- identifikasi  kefeodalan  seperti sahaya,  ambo  (hamba),  budak,  abdi,  kula,  atau kaula. 39

## Kesimpulan
Hak  asasi  manusia  dalam  islam  berawal  dari  Piagam  Madinah  pada masa Rasulullah saw. Hak asasi manusia perspektif Islam diantaranya ialah hak hidup, hak merdeka, hak mendapat pendidikan, hak kehormatan diri dan hak memiliki.  Hak  tersebut,  diperkuat  dengan  tiga  prinsip  HAM  yaitu persaudaraan,  kebebasan  dan  persamaan.  HAM  dilaksanakan  untuk mewujudkan  dan  menjaga  segala  kebaikan  dan  mengutamakan  kemakmuran serta  kemaslahatan  umat  dari  segi  pemenuhan  kebutuhan mashlahah dari  segi dharuriyat,  hajiyat, dan tahsiniyat juga  mencegah mafsadah. HAM  memiliki relevansi dengan orientasi maqashid al-syari’ah yang terdiri atas Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Diin, Hifz al-Nasl, dan Hifz al-Maal.
Daftar Pustaka Abdillah, Masykuri. Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi. Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.
Abdillah,  Masykuri. Islam  dan  Dinamika  Sosial  Politik  di  Indonesia. Jakarta: Gramedia Utama, 2011.
Al Maududi, Abu A`la. Hak Asasi Manusia dalam Islam. Jakarta: YAPI, 1998. Al-Qardhawi,  Yusuf. al-Khulashah  al-‘Amah  al-Islamiyah. Kairo:  Maktabah Wahabah, 1898.
Assya’bani,  Riadhatullah.  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam:  Menelusuri Konsep HAM Dalam Piagam Madinah, Jurnal Al-Falah , Vol. XVIII No. 2 tahun 2018.
Atqiya, Naimatul. HAM Dalam  Perspektif Islam, Jurnal Islamuna¸ Vol.1, No.2, Desember, 2014.
Draz, Muhammad Abdullah, dkk. Islam Dijalan Mutlak . Jakarta: Pembangunan. 1923.
Fauzi,  Muh.  Latif. Islam  dan  HAM  “Diskursus  dan  Pengalaman  Indonesia” , Yogyakarta, Kaukaba, 2014. Hafniati. Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jurnal Al-Adyan, Volume 13, No. 2, Juli-Desember, 2018.
38 Feodalisme  merupakan  struktur  pendelegasian kekuasaan  sosiopolitik  yang  dijalankan  di  kalangan bangsawan  atau  monarki  untuk  mengendalikan  berbagai  wilayah  yang  diklaimnya  melalui  kerjasama dengan pemimpin lokal sebagai mitra.
39 Mohammad  Monib  dan  Islah  Bahrawi, Islam  dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pandangan  Nurcholish Madjid (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.294.
Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati Muwafiqus Shobri
Hamda.  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Tasamuh , Vol.14, No.1, Desember, 2016. Jahada.  Hak  Asasi  Manusia  Menurut  Al-Qur’an. Jurnal  Al-‘Adl .  Vol.  6  No.  1 Januari, 2013.
Khallaf, ‘Abd al-Wahab. ‘Ilm Ushul Fiqh . Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
Madjid,  Nurcholish,  dkk. Fiqih  Lintas  Agama:  Membangun  Masyarakat  Inklusif Fluralis . Jakarta: Paramadina, 2004.
Monib,  Mohammad  dan  Islah  Bahrawi. Islam  &  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Pandangan Nurcholish Madjid . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. Mukhoyyaroh. Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an , Jurnal Studi Al-Qur’an, Vol. 15, No. 2, Tahun.2019. Mulia,  Musdah. Islam  &  Hak  Asasi  Manusia:  Konsep  dan  Implementasi . Yogyakarta: Penerbit Naufan Pustaka, 2010. Nafis,  M.  Cholil. Fikih  Kebangsaan:  Studi  Historis  Dan  Konseptual  Perlindungan Kehidupan  Beragama  Dalam  Negara  Bangsa .  Cet.  I.  Jakarta:  Mitra  Abadi Press, 2015.
Nashrullah  K.M.,  Galuh  dan  H.  Hasni  Noor.  Konsep  Maqashid  al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam, Jurnal Al-Iqtishadiyah , Vol. I, Issue I, Desember 2014.
Nasuka, Moh. Maqasid Syari’ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syari’ah, Jurnal Syari’ah  dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 1, Juni, 2017.
Perbawati, Candra. Penegakan Hak Asasi Manusia , Jurnal al-‘Adalah Vol. XII, No. 4, Desember, 2015.
Rahmawati, Laila. Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jurnal Transformatif , Vol. 1,
No.2, Oktober 2017. Setiardja,  Gunawan. Hak-Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Ideologi  Pancasila. Yogyakarta: Kanisius, 1993. Shihab,  M.  Quraish. Wawasan  Al-Quran:  Tafsir  Tematik  Atas  Pelbagai  Persoalan Umat, Cet.VIII. Bandung: Mizan, 1998. Sugiyar. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Multikultural,
Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 3, No. 1, Desember 2017. Undang-Undang Nomor 39 pasal 1, Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).