## QAWA@’ID US}U@LIYYAH & QAWA@’ID FIQHIYYAH (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)

## M. Adib Hamzawi 1

## Abstract
Fiqh as the frame of life of Muslims to always walk in the rails of truth in the name of religion is a product ijtihad. As a product, there must be a manhaj or methodology and a set of rules used to construct it. For some Islamic law scholars, the rules governing the process of reasoning and the formulation of fiqh (istinbath al-ahkam) are often satisfied in the standard rules of usul fiqh and qawaid fiqh. Rarely there is a deeper scrutinize from which  the  rules  contained  in  usul  and  qawaid  fiqh  are  derived.  Yet  as  a  rule,  there  are certainly the basics that serve as guidelines for the preparation. Ushul fiqih and qawaid fiqih  are  built  on  the  basis  named  ushuliyah  rules  and  fiqhiyyah  rules.  Through  the literature review, this paper examines the origins of the preparation of the rules that today have  been  recognized  as  the  methodology  of  istimbath  al-ahkam.  So  that  Muslims understand  how  a  legal  product  fiqih  is  processed  from  base  to  end.  In  addition,  a qualified understanding of the construction of the birth of a methodology will lead to the birth of fiqh as a more academically recognized endowed product of idealistic academics.
Keywords: Qawa@’Id Us}U@Liyyah, Qawa@’Id Fiqhiyyah

## I. Pendahuluan
Para fuqaha’  sependapat  bahwa  setiap  tingkah  laku  manusia,  baik  yang menyangkut  hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhannya  (vertikal)  maupun  hubungan manusia  dengan  sesamanya  (horizontal)  senantiasa  diatur  oleh  hukum  syariat. 2 Hukum syariat  ini  sebagian  telah  diterangkan  dengan  jelas  oleh  al-Quran  dan  al-Hadis  sebagai rujukan primer hukum Islam dan sebagian lagi tidak diterangkan dengan jelas.
Seiring  perkembangan  zaman,  realitas  menunjukkan  bahwa  tidak  seluruh permasalahan hukum  tercover oleh nash, baik al-Qur’an maupun hadis.  Terlebih dengan munculnya berbagai permasalahan hukum baru sebagai konsekuensi logis atas perubahan kondisi  sosial  masyarakat  yang  terus  terjadi.  Namun  bukan  berarti  bahwa  hukum  yang dirumuskan  kemudian  terlepas  dari  nash,  karena  meski  nash  tidak  menyebutkan  secara spesifik hukum atas sebuah permasalahan, ia telah memberikan petunjuk dan tanda-tanda
1 Dosen STAI Hasanuddin Pare Kediri
2 Abd. Wahab Khalaf, Ilmu Us}u@l al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qolam, 1978), 11.
yang  dapat  digali  dan  dirumuskan  menjadi  sebuah  produk  hukum  yang  dikenal  dengan fiqh. 3 Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  pertanyaan  kemudian  adalah  perangkat  apa  yang dipergunakan oleh para mujtahid guna menggali dan merumuskan hukum tersebut.
Untuk melakukan istinbath hukum Islam, terdapat empat ilmu penting yang saling berkaitan. Dua yang pertama adalah ‚ilmu pokok‛, yakni ilmu fiqh dan ushul fiqh. Ushul al-fiqh menemati pada posisi sentral dalam studi keislaman sehingga membuatnya disebut the queen of Islamic sciences dengan produknya adalah fiqih.. Adapun dua lainnya yang merupakan ‚ilmu bantu‛ adalah kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyyah 4 .
Sebagai ilmu  pokok,  Fiqih dan  Ushul Fiqih  merupakan dua  ilmu  yang  mempunyai hubungan  yang  sangat  erat,  seakan-akan  keduanya  dianggap  satu  kesatuan.  Bagaimana tidak,  posisi  salah  satunya  adalah  sebagai ashl  (pokok),  sedangkan  yang  lain  berposisi sebagai  f ar'  (cabang).  Oleh  karena  itu,  ulama'  Ushul  seharusya  orang  yang  Faqih; demikian  juga  sebaliknya.  Bersamaan  dengan  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  keduanya merupakan ilmu yang berbeda; masing-masing berdiri sendiri, independen dari yang lain, yaitu dalam segi objek kajiannya, pijakannya, hasilnya, dan tujuan mempelajarinya.
Konsekuensi  selanjutnya  adalah qawa’id  kedua  ilmu  tersebut  berbeda,  karena perbedaan objek kajiannya. Objek ushul fiqih adalah dalil-dalil fiqih yang bersifat global, hukum-hukum  (fiqih),  dan  yang  berkaitan  langsung  dengannya.  Sedangkan  objek  ilmu fiqh  adalah  perbuatan-perbuatan  orang  mukallaf  dan  setiap  perbuatan  yang  berkaitan dengan  hukum  syara'  praktis.  Jadi, qawa’id  ushul  fiqh  berbeda  dengan  qawa’id  fiqh. Adapun orang yang pertama kali membedakan secara tegas antara kedua disiplin ilmu ini adalah Imam Syihab al-Din al-Qarafi dalam Muqaddimah bukunya ‛Al-Furuq‛.
Berangkat  dari  paparan  di  atas,  makalah  ini  secara  khusus  meyajikan  selayang pandang  tentang  dua  jenis  ilmu  bantu  dalam  istinbath  hukum  Islam,  yakni qawa@’id us}uliyyah dan qawa@’id  fiqhiyyah. Di dalamnya akan dipaparkan tentang pengertian atau definisi, obyek kajian, fungsi, kedudukan, perbedaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya.
3 Ibid , Lihat juga dalam Muhammad Khudari@ Bik, Us}u@l al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 03
4 Jaih Mubarok, Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), vii

## II. Pembahasan
A. Qawa@’id Us}u@liyah
1. Definisi
Sebagaimana  studi  ilmu-ilmu  agama  pada  umumnya,  kajian  ilmu qawa’id us}u@liyah  diawali  dengan  definisi,  yakni  pengertian  tentang  apa  yang  dimaksud dengan qawa’id  us}u@liyah.  Secara  etimologis,  qawa@’id    us}u@liyah  terdiri  dari  dua term, yakni qawa@’id  (kaidah-kaidah) dan us}uliyah.
Qawa@’id  merupakan  bentuk  jamak  dari  qa’idah,  yang  kemudian  dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah yang berarti aturan atau patokan. Ahmad Warson  Munawwir  menjelaskan  bahwa qa’idah  adalah  al-asa@s  (dasar,  asas  atau fondasi), al-mabda@’  (prinsip)  dan  al-nasaq  (metode  atau  cara) 5 .  Sedangkan Musthafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa arti kaidah secara bahasa adalah al- asa@s 6 , baik berupa asas yang konkrit (inderawi) maupun yang abstrak ( ma’nawi) 7 . Sebagaimana nampak dalam firman Allah:
ُلٍِعاَوْسِإ َو ِتٍَْبْلا َنِه َذِعا َوَقْلا ُنٍِها َرْبِإ ُعَف ْرٌَ ْرِإ َو
‛ Dan  (ingatlah),  ketika  Ibrahim  meninggikan  (membina)  dasar-dasar Baitullah bersama Isma’il.‛
َُللّا ىَتَأَف
ِذِعا َوَقْلا  َنِه ْنُمَهاٍَْوُب
‛... Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya...‛
Adapun  pengertian  kaidah  secara  terminologis  cenderung  berbeda-beda menurut para ulama. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mereka dalam memandang  apakah  kaidah  merupakan  aturan  yang  bersifat  menyeluruh  ataupun hanya  bersifat  pada  umumnya.  Sebagai  contoh,  ulama nahwu  berbeda  pendapat dalam  memberikan  arti  kaidah  dengan  ulama ushul  fiqh.  Menurut  ahli  nahwu,
kaidah semakna dengan al-d}abith, yakni:
ةٍضق امتاٍئزج عٍوج ىلع ةقبطوه ةٍلك
‚ Aturan-aturan umum yang mencakup seluruh bagiannya‛ 8
5 Ahmad  warson  Munawwir, Al-Munawwir;  Kamus  Arab-Indonesia (Yogyakarta:  Pesantren  al-Munawwir, 1984), 1224
6 Must}afa@ Ahmad al-Zarqa@, Syarh al-Qawa@’id al-Fiqhiyyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 33
7 Muhammad  S}idqi  Ibn  Ahmad  ibn  Muhammad  al-Burnu@, al-Waji@z  fi  Ida@h  Qawa@id    al-Fiqh  al- Kuliyya@t (Beirut:  Muassasah  al-Risalah,  1983),  13-14.  Lihat  pula  dalam  Ali  Ahmad  al-Nada@wi, al- Qawa@’id al-Fiqhiyya@t (Damaskus: Dar al-Qala@m, 1998), 39
8 Ibid , hlm 40
Adapun ulama ushul menjelaskan bahwa yang dimaksud kaidah adalah :
هوه امهاكحأ فرعتل هتاٍئزج عٍوج ىلع ًلك نكح
‛ Peraturan  umum  yang  mencakup  keseluruhan  bagiannya  agar diketahui hukum-hukumnya bedasarkan aturan umum tersebut‛ 9
Pendapat lainnya menyatakan bahwa arti kaidah adalah:
اموه امهاكحأ فرعتل هتٍئزج نظعه ىلع قبطوٌ يرثكأ وا ًبلغأ نكح
‚ Hukum  mayoritas  atau  kebanyakan  yang  bersesuaian  dengan  sebagian besar bagian-bagiannya  untuk mengetahui hukum-hukum yang tercakup di dalamnya‛
Ada juga yang mendefinisikan kaidah dengan hukum mayoritas yang sesuai dengan  kebanyakan juz’iyyahnya.  Definisi  ini  bisa  disingkat  menjadi  dasar-dasar hukum/ mabadi’. 10
Beragamnya  definisi  tentang qa’idah  atau  kaidah  di  atas  menunjukkan bahwa  kaidah  berlaku  dalam  berbagai  disiplin  ilmu.  Sedangkan  ditinjau  dari pengertian  yang  diberikan,  definisi  di  atas  mempunyai  persamaan  dan  perbedaan antara satu dengan lainnya. Definisi yang diberikan oleh ulama ushul dan nahwu memiliki  kemiripan  dalam  hal  bahwa qa’idah    merupakan  hukum  kully  yang mencakup seluruh bagian-bagiannya tanpa terkecuali. Sedangkan  definisi  lainnya menyebutkan  bahwa qa’idah  sebagai  kumpulan  hukum  yang  mayoritas  sesuai dengan bagian-bagiannya.
Dengan demikian, pada  dasarnya tidak  ada kontradiksi  yang signifikan  di antara  definisi-definisi  di  atas.  Keseluruhannya  sepakat  bahwa  kaidah  bermakna kully, yakni mencakup seluruh bagian-bagiannya. Hanya saja definisi yang terakhir menyebut  bahwa  ada  sebagian furu’  yang  keluar  dari  cakupan  kaidah  yang disebabkan  hal  tertentu,  seperti    adanya dharurat,  qoyyid,  ataupun  ‘illat  yang membuat furu’  tersebut  dikecualikan  dari  kaidah.  Oleh  karena  itu,  kaidah diredaksikan  dengan aghlabiy/akthariy  yang  berarti  tidak  bersifat  mencakup seluruh  bagian-bagiannya,  akan  tetapi  hanya  mencakup  mayoritas  bagian-
9 al-Zarqa, Syarh al-Qawa@’id al-Fiqhiyyah , hlm 33
10 Keanekaragaman  definisi  tentang  kaidah  menurut  tinjauan  istilah  dapat  ditelaah  lebih  lanjut  dalam Muhammad S}idqi, al-Waji@@z ,  hlm 14-15
bagiannya. 11 Satu  hal  yang  perlu  dicatat  adalah  bahwa  perbedaan  dalam mendefinisikan  kaidah  ini  berimbas  pada  pendefinisian  kaidah  dalam qawa@’id us}uliyyah dan kaidah dalam qawa@’id  fiqhiyyah. Bila qawa@’id us}uliyyah diartikan sebagai kaidah-kaidah ushul yang menyeluruh, maka qawa@’id  fiqhiyyah diartikan kaidah-kaidah fiqh yang mayoritas.
Dalam hal ini, secara global penulis sependapat dengan makna kaidah versi terakhir.  Yakni  bahwa  bahwa  berlakunya  kaidah,  baik  dalam  kaidah  ushuliyyah maupun kaidah fiqhiyyah hanyalah bersifat mayoritas dan bukan keseluruhan. Hal tersebut karena alasan sebagai berikut:
a. Kaidah  merupakan  hasil  ijtihad  ulama,  dan  masing-masing  ulama  memiliki metode istinbath sendiri-sendiri sehingga hasil akhirnya seringkali berbeda.
b. Perumusan kaidah berasal dari dalil, dan dalil ada yang bersifat qat}’iy serta ada yang  bersifat z}anni.  Sedangkan  para  ulama  belum  sepenuhnya  sepakat  dalam mengklasifikasikan keduanya.
c. Setiap perumusan hukum  selalu ada pengecualian, dan dalam  kondisi tersebut berarti kaidah dianggap tidak berlaku. 12
Adapun pengertian us}uliyyah diderivasi dari kata as}al yang berarti dasar- dasar,  pokok  atau  landasan-landasan.  diberi ya  nisbah  (yang  berfungsi menjeniskan).  Secara  etimologis, as}al  berarti ئٍشلا  كلر  هٍلع  ىوبٌ  اه ( sesuatu  yang dijadikan dasar/pokok/landasan sesuatu yang lain) 13 .
Sedangkan secara terminologis, as}al memiliki lima pengertian, yakni:
a. Kaidah yang bersifat menyeluruh.
d. Maqi@s ’alaih (dalam bab qiyas)
b. Hukum asal.
e. Dalil. 14
c. Lebih kuat ( ra@jih)
Dengan  demikian,  pengertian qawa@’id  us}uliyah  adalah  suatu  hukum  kulli yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang juz’i yang diambil dari dasar kullî yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kaidah us}uliyah dapat dikatakan
11 Ibid .
12 Muhlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 04
13 Muhammad Ma’ruf al-Dawa@libi, Ilmu Us}ul Fiqh (Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadi@d, 1975), 11
14 Ibid , hlm 05
sebagai  kaidah istinbat}iyah  atau  kaidah  lughawiyah 15 .  Sepintas,  tampak  ada keserupaan  antara  makna  kaidah  dengan  makna as}al,  namun  pada  dasarnya berbeda.  Hasbi  ash-Shiddieqy  menyatakan  bahwa as}al  adalah  jalan  istinbath kepada furu’  (cabang).  Hal  tersebut  berarti  bahwa  as}al  lebih  dahulu  dari  furu’ dalam  wujudnya,  walaupun  mayoritas as}al  yang  dijadikan  rujukan  oleh  para mujtahid dilahirkan dari furu’. Sedangkan kaidah merupakan pembatas bagi furu’ yang  bermacam-macam  dan  meletakkannya  dalam  satu  kandungan  umum  yang lengkap. 16
Membicarakan qawa@’id  us}uliyah  tidak  dapat  dilepaskan  dari  ushul  fiqh, karena pada dasarnya qawa@’id us}uliyah adalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam disiplin  ilmu  ushul  fiqh.  Adapun  pengertian usul  al-fiqh  adalah  ilmu  yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Atau dengan kata lain ushul fiqh adalah sendi atau dasar-dasar yang diatasnya dibangun fiqh. 17 Adapun dasar-dasar tersebut  terangkum  dalam  kaidah-kaidah  yang  disebut  dengan qawa@’id  us}uliyah. Dengan  demikian,  ilmu  ushul  fiqh  merupakan  kumpulan  kaidah  dasar  mengenai sistematika  penggalian  hukum  dari  berbagai  dalil  syar’i.  Oleh  karena  itu,  di dalamnya  mencakup  kajian  mengenai nash  secara  langsung,  seperti  sistematika penggalian  hukum  melalui  ilmu  semantik,  menggabungkan  dua  nash  jika  terjadi benturan, atau berupa kajian yang bersifat ma’nawiyyah yang tidak berhubungan secara langsung dengan nash. Misalnya mengeluarkah illat dalam suatu nash, dan juga  penggunaan  dan  pemilihan  metodologi  terbaik  dalam  penggalian  hukum syar’i dari illat tersebut.
Ahmad  Djazuli  menyebutkan  bahwa  kaidah us}uliyah  merupakan penyederhanaan dari ushul fiqh. Hasil dari penyederhanaan tersebut ialah lahirnya rumusan-rumusan  yang  dapat  dibuktikan  kebenarannya.  Dengan  begitu,  kaidah us}uliyah berfungsi sebagai media untuk mempermudah dalam melakukan istinbath hukum. 18
15 Ahmad Muhammad al-Syafi’i, Us}ul Fiqh al-Islami @ (Iskandariyah: Muassasah Thaqofah al-Jami’iyyah, 1983), 04-05
16 T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 135
17 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih , terj Saefulloh Ma’shum. Et.All (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 21
18 A. Djazuli, Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam (Jakarta, Rajawali Press, 2000), 02-03

## 2. Obyek
Fiqh dan ushul fiqh merupakan dua ilmu yang mempunyai hubungan sangat erat. Keterkaitan tersebut terutama bila ditinjau dari kedudukannya satu sama lain. Ushul fiqh merupakan as}l (pokok), sedangkan fiqh berposisi sebagai far' (cabang).
Oleh  karena  itu,  ulama  ushul  tentulah  orang  yang faqih,  dan  demikian  pula sebaliknya.  Jika  tidak  demikian,  mustahil  rasanya  seorang  mujtahid  mampu menggali hukum dari suatu dalil bila ia tidak menguasai fiqh. 19
Di  sisi  lain,  fiqh  dan  ushul  fiqh  merupakan  dua  ilmu  yang  berbeda  dan independen.  Masing-masing  berdiri  sendiri  dan  memiliki  objek  kajian,  dasar pijakan,  dan  tujuan  mempelajarinya.  Oleh  karena  itu,  merupakan  sesuatu  yang logis bila qawa@'id kedua ilmu tersebut berbeda. Objek ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh  yang  bersifat  global,  hukum-hukum  (fiqh),  dan  yang  berkaitan  langsung dengannya. Dengan demikian, kaidah us}u@liyyah dipergunakan sebagai jalan untuk memperoleh dalil hukum dan hasil hukumnya.  Sedangkan objek ilmu fiqh adalah perbuatan-perbuatan  orang  mukallaf  dan  setiap  perbuatan  yang  berkaitan  dengan hukum syara' praktis. Berdasarkan hal tersebut, qawa@’id us}u@liyyah (kaidah-kaidah ushul fiqh) berbeda dengan qawa@’id  fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh). 20

## 3. Asal Kaidah Us}u@liyyah
Kaidah ushul merupakan hasil pencarian ulama dari ciri-ciri suatu lafaz} dan uslub (gaya bahasa). Untuk mengetahui makna yang tepat dari suatu lafaz maupun uslub dapat dilakukan berdasarkan hal-hal berikut: 21
a. Berdasarkan  pengertian  masyarakat  umum  dan  telah  terpakai  secara  turun temurun, misalnya kata al-ma@ yang berarti air atau al-sama@ yang berarti langit. Imam Syafi’i menyebut ilmu ini sebagai ilmu ‘ammah.
b. Berdasarkan pengertian orang-orang tertentu yang dipandang ahli. Pengertian lafaz} dan uslub ini hanya dimengerti oleh ahbar al-ahad (orang-orang tertentu) dan  didapat  dari  istilah-istilah  ilmiah.  Ilmu  ini  disebut  imam  Syafi’i  sebagai ilmu khas}ah.
19 Muhammad S}idqi, al-Waji@@z ,  hlm 19
20 Ibid
21 Muhlis Usman, Kaidah-Kaidah , hlm 06-07
c. Berdasarkan  hasil  pemikiran  akal  atau  nalar  ( istinbat}  al-aqli).  Misalnya  ‚al‛ pada lafaz}  al-Insan  dalam  QS.  al-‘shr  yang  dinyatakan  sebagai  ‚al  jinsiyah‛
(al-  yang  menunjukkan  jenis).  Oleh  karena  itu,  al-Insan  berarti  mencakup semua satuan manusia. Sebagian ulama menggunakan metode qiyas (analogi) dalam  menilai istinbat}  al-aqli.  Misalnya  kata  al-khamr  yang  pada  awalnya berarti  intisari  perasan  anggur,  bila    dianalogikan  maka  juga  berlaku  bagi semua perasan apel, kismis dan lain sebagainya yang dapat memabukkan bila diminum.
Hasbi ash-Shiddieqy menambahkan bahwa kaidah-kaidah us}u@liyyah sangat berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  bahasa  Arab,  seperti amr,  nahy,  khas},  mutlaq, muqayyad  dan  segala  kaidah  bahasa  yang  dipetik  dari  bahasa  Arab,  uslub  dan tarkibnya. 22

## 4. Metode Perolehan Kaidah Us}u@liyah
Us}u@liyyun membagi metode memperoleh kaidah ushul menjadi tiga bagian, yakni  metode mutakallimin,  ahnaf,  dan  metode  campuran  yang  masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.
Metode  yang  pertama  adalah  metode mutakallimin  yang  disebut  juga sebagai  metode shafi’iyah.  Kaidah  ini  dipergunakan  untuk  memproduksi  kaidah- kaidah  serta  mengeluarkan qanun-qanun  us}u@liyah  dari  penggalian  lafaz}  serta memperhatikan uslub  bahasa  Arab. 23 Metode  ini  dalam  penyusunanya  ditempuh melalui pembuktian  terhadap  kaidah-kaidah  dan bahasan-bahasan  ilmu  ini  secara logika  rasional.  Dalam  arti,  perhatian  tidak  diorientasikan  pada  aplikasi  kaidah- kaidah  tersebut  terhadap  hukum  yang  di istinbathkan  oleh  para  mujtahid  atau hubungan  kaidah  tersebut  dengan  masalah furu’,  melainkan  apa  yang  dianggap rasional dan terdapat dalil yang mendukungnya. 24
Adapun  unsur-unsur  pokok  kaidah  versi  mutakallimin  adalah  sebagai berikut:
22 Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam , hlm 40
23 Abdul  Wahab  Ibrahim  Abu  Sulaiman, al-Fikrah  al-Us}uli (Mekkah:  Dar  al-Shuruq,  1983),  447. Keterangan senada juga termaktub dalam Khudari bik, Us}ul Fiqh , hlm 06
24 Muhlis Usman, Kaidah-Kaidah , hlm 09
a. Adanya  kesesuaian  antara  hukum-hukum aqliyah  dan  hukum  kalamiyah ( naqly).
b. Penggunaan ilmu logika.
c. Adanya dalil-dalil lafz}iyah dengan segala problematikanya.
d. Adanya hukum-hukum syara’ yang dijadikan sebagai hujjah. 25
Metode ahnaf sebagai metode kedua dalam memperoleh qawa@’id us}uliyyah disusun oleh imam Abu Hanifah dengan jalan melakukan istiqra (induksi) terhadap pedapat-pendapat  imam  sebelumnya.  Metode  ini  juga  mengumpulkan  pengertian makna  dan  batasan-batasan  yang  dipergunakan  sehingga  dapat  diambil konklusinya. 26 Metode  ini  ditempuh  melalui  penyusunan  kaidah-kaidah  dan bahasan-bahasan us}uliyyah  yang  telah  ditetapkan  oleh  para  mujtahid.  Dengan demikian,  orientasinya  semata-mata  tertuju  pada  ushul  fiqh  para  mujtahid  yang diambil dari masalah furu’ dalam melakukan istinbath.
Metode  ketiga  adalah  metode  campuran  yang  merupakan  fusi  antara metode mutakallimin  dan  metode  ahnaf.  Dalam  tataranpraktisnya,  metode  ini tetap memperhatikan kaidah-kaidah us}uliyyah yang ada dan mengemukakan dalil atas kaiah tersebut. Selain itu, juga memperhatikan aplikasinya terhadap masalah fiqh far’iyah dan relevansinya terhadap kaidah tersebut. 27

## 5. Urgensi  Qawa@’id Us}u@liyyah
Tujuan mempelajari qawa@’id us}u@liyyah pada dasarnya sama dengan tujuan mempelajari  ushul  fiqh.  Tujuan  tersebut  adalah  membuka  jalan  untuk  dapat mengetahui hukum-hukum syariat dan mengetahui cara-cara istinbath dan istidlal hukum.  Dengan  demikian,  kaidah us}u@liyyah  membahas  tentang  kaidah-kaidah ketika  melaksanakan  istimbath,  menggariskan  jalan  yang  harus  ditempuh  dalam menggali hukum  dan  menerangkan tingkatan-tingkatan dalil  serta keadaan  yang menyertai  sebuah  dalil.  Kaidah us}u@liyyah  merupakan  gambaran  umum  yang lazimnya mencakup metode istinbath dari sudut pemaknaannya, baik dari tinjauan bahasa,  susunan  maupun  gaya  bahasanya.  Oleh  karena  itu,  seluruh  metode
25 Abu Sulaiman, al-Fikrah , hlm 448
26 Ibid , 452
27 Abd. Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qolam, 1989), 13-14
istinbath  harus  berpegang  pada  prinsip-prinsip  yang  telah  tertuang  dalam  kaidah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. 28

## B. Qawa@’id Fiqhiyah
1. Definisi
Sebagaimana qawa@’id us}u@liyah, ada dua term yang perlu dijelaskan dalam memahami  makna qawa@’id  fiqhiyah,  yaitu  qawa@’id    (kaidah)  dan  fiqhiyah.
Pengertian tentang kaidah telah dijabarkan di atas. Oleh karena itu, pembahasan kali ini langsung difokuskan pada pengertian fiqhiyah dan qawa@’id  ushuliyyah.
Fiqhiyah  secara  etimologis  berasal  dari  kata  fiqh  yang  berarti  ilmu.  Arti tersebut diambil dari pengertian fiqh dalam firman Allah dan hadis Nabi: 29
ِنٌِّذلا ًِف اوُمَقَفَتٍَِل
( untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama).
ْد ِرٌُ  ْنَه ِنٌِّذلا ًِف ُهْمِّقَفٌُ اًرٍَْخ ِهِب ُ َللّا
(Barangsiapa  yang  dikehendaki  baik  oleh  Allah,  niscaya  diberikan kepadanya pemahaman ilmu agama) HR. Bukhari.
Pengertian  lain  fiqh  menurut  tinjuan  bahasa  adalah  mengetahui  dan memahami sesuatu. Sedangkan arti fiqh secara terminologis ada beberapa macam. Ibnu  Khaldun  sebagaimana  dikutip  Muhlish  Usman  menyatakan  bahwa  fiqh adalah:
‚ Ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berkaitan dengan seluruh  tingkah  laku  mukallaf,  (diistinbathkan)  dari  al-Qur’an,  Hadis,  dan dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syara’ melalui ijtihad.‛ 30
Sedangkan definisi fiqh yang paling mashur adalah ungkapan imam Syafi’i bahwa fiqh merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. 31
28 Muhlis Usman, Kaidah-Kaidah , hlm 14
29 Muhammad S}idqi, al-Waji@@z ,  hlm 13-14
30 Muhlis Usman, Kaidah-Kaidah , hlm 96
Bila mencermati dua contoh definisi fiqh di atas, dapat disimpulkan bahwa:
01. Hanya  tertentu  pada  hukum  syari’at amaliyah  (perbuatan).  Fiqh  tidak mencakup  pada  hukum  mengenai i’tiqad  (keyakinan),  hukum  aqliyah (rasionalitas)  seperti  satu  tambah  satu  adalah  dua  dan  hukum hissiyah (perasaan) seperti rasa api panas.
02. Obyek hukumnya adalah orang mukallaf. Oleh karenanya, taklif tidak berlaku bagi anak kecil atau orang yang hilang ingatan.
03. Hukum fiqh  dihasilkan dari ijtihad. Hal itu berarti mengecualikan ilmu nabi Muhammad  s.a.w  karena  dihasilkan  secara qot}’i  (pasti),  yaitu  melalui wahyu. 32 Oleh  karena  fiqh  merupakan  produk  ijtihadi,  maka  kebenarannya kondisional dan temporer adanya.
04. Diambil  dari  dalil-dalilnya  yang tafsili.  Dalil  tafsili  adalah  dalil  yang menunjukkan  pada  suatu  hukum  tertentu.  Seperti  firman  Allah  ‚ Aqi@mu@  al- shola@t  wa  a@tu  al-zakat  (QS  al-Baqarah  43)‛.  Ayat  ini  disebut  dalil  tafsili karena menunjukkan suatu hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula, yaitu bahwa sholat dan zakat  hukumnya wajib.
Beragamnya definisi tentang kaidah dan fiqh sebagaimana tersebut di atas mempengaruhi  pemaknaan qawa@id  fiqhiyyah.  Ada  beberapa  definisi  yang dikemukakan  oleh  para  ulama  tentang  kaidah  fiqhiyah.  Menurut  Abu  Zahroh, qawa@id fiqhiyyah adalah:
امعوجٌ ذحاو ساٍق ىلا عجرت ىتلا ةمباشتولا ماكحلأا ةعووجه
‛ Kumpulan  hukum-hukum  yang  serupa  yang  kembali  pada  qiyas  yang mengumpulkannya.‛ 33
Al-Nadawi menyatakan bahwa kaidah fiqh adalah:
امتحت لخد اه ماكحأ اموه فرعتٌ ةٍبلغأ ةٍضق ىف ًعرش نكح
‛ Hukum  syara’  dalam  patokan  yang  bersifat  pada  umumnya,  dan  dari aturan tersebut hukum-hukum sesuatu yangberada dalam cakupannya.‛ 34
31 Wahbah al-Zuhaily, Us}ul Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)19
32 Ibid , hlm. 21
33 Muhammad Abu Zahroh, Us}ul al-Fiqh (Lebanon: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1985), 10
34 al-Nada@wi, al-Qawa@’id al-Fiqhiyya@t , hlm 43
Sedangkan Muhammad S}idqi berpendapat bahwa kaidah fiqh ialah:
هوه امهاكحأ فرعتل هتاٍئزج رثكأ ىلع قبطوٌ ًلك لا يرثكأ نكح
‚ Hukum mayoritas-bukan keseluruhan- yang mencakup kebanyakan bagian- bagiannya  dan  dengannya  dapat  diketahui  hukum-hukum  yang  tercakup  di dalamnya‛
Definisi di atas mengacu pada kaidah fiqh yang mencakup setiap masalah hukum  dalam  bentuknya  yang  bersifat  umum.  Dalam  arti,  setiap  kaidah  fiqh mencakup  permasalahan-permasalahan  yang  banyak,  baik  permasalahan  yang sudah ada maupun permasalahan yang akan muncul pada waktu kapan pun. 35
Dari  berbagai  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip  dalam kaidah  fiqh  adalah aghlabiyat  atau  akthariyat.  Dengan  kata  lain  merupakan seperangkat hukum yang bersifat mayoritas, dan bukan keseluruhan. Oleh karena itu,  ada  kemungkinan  adanya  hukum  yang  menyimpang  dari  keumuman.  Dan dalam hal ini ulama menyatakan bahwa penyimpangan merupakan hal yang jarang terjadi  dan  tidak  mempengaruhi  kaidah  yang  telah  disusun.  Sebagai kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa qawa@’id  fiqhiyyah adalah dasar-dasar fiqh dalam  bentuk  teks  undang-undang  yang  ringkas,  yang  memuat  hukum-hukum tasyri’ secara umum terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi obyeknya. 36
Sebagaimana juga qawa@’id us}u@liyah yang merupakan penyederhanaan dari ushul  fiqh,  kaidah fiqhiyah  merupakan  penyederhaan  dari  fiqh.  Penyederhanaan tersebut melahirkan formulasi-formulasi yang teruji kebenarannya yang kemudian disebut  ilmu  kaidah  fiqh.  Abu  Zahrah  menyatakan  bahwa qawa@’id  fiqhiyah dihasilkan  dari  analisis  induktif  ( istiqra’)  dengan  memperhatikan  faktor-faktor kesamaan  ( al-ashbah)  berbagai  macam  topik  fiqh  yang  kemudian  disimpulkan menjadi  kaidah  fiqh. 37 Dengan  kata  lain,  kaidah  fiqh  merupakan  kumpulan  dari sekian masalah fiqh yang berfungsi untuk memudahkan para praktisi hukum Islam dalam  melakukan istinbath  hukum.  Pendapat  berbeda  disampaikan  oleh  Muhlish Usman  yang  menyatakan  bahwa  kaidah  fiqh  dibentuk  berdasarkan  cara  berfikir
35 Muhammad S}idqi, al-Waji@@z ,  hlm 16
36 al-Zarqa, Syarh al-Qawa@’id al-Fiqhiyyah , hlm 34
37 Abu Zahrah, Us}ul al-Fiqh , hlm 10-11
deduktif,  yakni  disusun  berdasarkan  berbagai  dalil  yang  kemudian  dihubungkan dengan berbagai bab dan subbab fiqh sehingga memiliki cakupan yang luas.
2. Pembagian Kaidah Fiqh
a.    Segi fungsi/peran
Dari  segi  fungsi,  kaidah  fiqh  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  sentral dan marginal. Yang pertama disebut dengan kaidah fiqh sentral karena kaidah tersebut  memiliki  cakupan-cakupan  yang  begitu  luas.  Kaidah  ini  dikenal sebagai al-Qawa@id al-Kubra al-Asasiyyat, umpamanya :
علا ةمكاحملا ةدا
‛Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum‛
Kaidah  ini  mempunyai  beberapa  turunan  kaidah  yang  berperan  marginal, diantaranya:
1).  Sesuatu  yang  dikenal  secara  kebiasaan  seperti  sesuatu  yang  telah ditentukan sebagai syarat ‛
2).  Sesuatu  yang  ditetapkan  berdasarkan  kebiasaan  seperti  ditetapkan dengan naskh‛
Dengan  demikian,  kaidah  marginal  adalah  kaidah  yang  cakupannya  lebih atau bahkan sangat sempit sehingga tidak dihadapkan dengan furu’.
b.      Segi Mustasnayat (pengecualian)
Ditinjau  dari  segi  pengecualiannya,  kaidah  fiqh  dapat  dibedakan  menjadi dua.  Pertama,  kaidah  yang  tidak  memiliki  pengecualian.  Kedua,  yang mempunyai pengecualian.
Kaidah fiqh yang tidak punya pengecualian adalah sabda Nabi Muhammad SAW.  Dalam  arti  sabda  nabi  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  salah  satu kaidah fiqh. Misalnya:
ركهأ نه ىلع نٍوٍلاو ىعذولا ىلع ةوٍبلا
‛Bukti dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat‛
Kaidah  fiqh  yang  kedua  adalah  kaidah  yang  mempunyai  pengecualian kaidah.  Dengan  kata  lain  kaidah  yang  tergolong  pada  kelompok  masih diperselisihkan oleh ulama. Misalnya:
؟ مووعلا ًقبٌ له صوصخلا لطب ارإ
‚Manakala yang khusus batal, apakah yang umum masih tetap, ataukah ikut batal?‛ c.    Segi kualitas
Dari segi kualitas, kaidah fiqh dapat dibedakan menjadi beberapa macam:
1).  Kaidah  kunci,  yakni  bahwa  seluruh  kaidah  fiqh  pada  dasarnya,  dapat dikembalikan kepada satu kaidah, yaitu :
ذسافولا ءردو حلاصولا بلج
‛Menolak kerusakan (kejelekan) dan mendapatkan maslahat‛
Kaidah diatas merupakan kaidah kunci, karena pembentukan kaidah fiqh adalah  upaya  agar  manusia   terhindar  dari  kesulitan  dan  dengan sendirinya ia mendapatkan kemaslahatan.
2).  Kaidah  asasi,  yakni  kaidah  fiqh  yang  tingkat  kesahihannya  diakui  oleh seluruh aliran hukum islam. Kaidah fiqh tersebut adalah :
a). تاينلاب لامعلاا امنإ ( Perbuatan / perkara itu bergantung pada niatnya)
b). كشلاب لازيلا نيقيلا ( Kenyakinan tidak hilang dengan keraguan)
c). ريسيتلا بلجت ةقشملا ( Kesulitan mendatangkan kemudahan)

## 3. Sistematika Qawaidul Fiqhiyah
Pada  umumnya  pembahasan  qawaidul  fiqhiyah  berdasarkan  pembagian kaidah-kaidah asasiah dan kaidah-kaidah ghairu asasiah. Kaidah-kaidah asasiah adalah  kaidah  yang  disepakati  oleh Imam  Mazhahib  tanpa  diperselisihkan kekuatannya, jumlah kaidah asasiah ada 5 macam, yaitu :
a. Segala macam tindakan tergantung pada tujuannya
b. Kemudaratan itu harus dihilangkan
c. Kebiasaan itu dapat menjadi hukum
d. Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan
e. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.
Sebagian fuqaha’  menambah  dengan  kaidah  ‚tiada  pahala  kecuali  dengan niat.‛  Sedangkan kaidah  ghairu  asasiah  adalah  kaidah  yang  merupakan pelengkap dari kaidah asasiah, walaupun keabsahannya masih tetap diakui.
4. Manfaat Qawa@’id Fiqhiyah
Penyusunan kaidah-kaidah fiqh memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Dengan  kaidah-kidah  fiqh  dapat  diketahui  prinsip-prinsip  umum  fiqh  dan pokok masalah yang mewarnai fiqh.
b. Kaidah-kaidah  fiqh  dapat  memudahkan  praktisi  hukum  dalam  menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. 38
c. Mempermudah dalam menguasai materi hukum.
d. Membantu  menjaga  dan  menguasai  persoalan-persoalan  yang  banyak diperdebatkan.
e. Mendidik  orang  yang  berbakat  fiqh  dalam  melakukan  analogi (ilhaq)  dan takhrij untuk memahami permasalahan-permasalahnan baru.
f. Mempermudah  orang  yang  berbakat  fiqh  dalam  mengikuti  (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik.
g. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk  untuk  menegakkan  maslahat  yang  saling  berdekatan  atau menegakkan maslahat yang lebih besar.
h. Pengetahuan  tentang  kaidah  fiqh  merupakan  kemestian  karena  kaidah mempermudah cara memahami furu’ yang bermacam-macam. 39

## 5. Urgensi Qawa@’id al-Fiqhiyah
Meskipun  hanya  sebagai  ‛ilmu  bantu‛,  kaidah  fiqh  tidak  dapat dikesampingkan  begitu  saja  bagi  para  pengkaji  fiqh.  Ia  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  studi  hukum  Islam  secara  keseluruhan.  Tanpa  memahami  kaidah fiqh, pemahaman tentang hukum Islam tentunya tidak akan komprehensif 40 . Selain itu,  kaidah  fiqh  memiliki  posisi  yang  signifikan  bila  ditinjau  dari  setidaknya  dua sudut:
a. Dari  sudut  sumber,  kaidah  merupakan  media  bagi  peminat  fiqh  Islam  untuk memahami  dan  menguasai muqasid  al-shari’at,  karena  dengan  mendalami
38 Jaih Mubarok, Kaidah Fikih , hlm xi
39 al-Nada@wi, al-Qawa@’id al-Fiqhiyya@t , hlm 327
40 Muhlis Usman, Kaidah-Kaidah , hlm 103
beberapa  nashsh,  ulama  dapat  menemukan  persoalan  esensial  dalam  satu persoalan.
b. Dari  segi istinbath  al-ahkam,  kaidah  fiqh  mencakup  beberapa  persoalan  yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai salah satu alat  dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya. 41
Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa nash-nash tasyri’ telah mensyariatkan hukum terhadap berbagai macam undang-undang, baik perdata, pidana, ekonomi dan lain sebagainya.  Undang-undang  tersebut  telah  sempurna  dengan  adanya  nash-nash  yang menetapkan prinsip-prinsip umum yang tidak terbatas suatu cabang undang-undang. Oleh karena  cakupan  dari  lapangan  fiqh  begitu  luas,  maka  perlu  adanya  kristalisasi  berupa kaidah-kaidah kulli  yang  berfungsi  sebagai  klasifikasi  masalah-masalah  furu’  menjadi beberapa kelompok. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah fiqhiyah, para mujtahid dapat lebih  mudah  dalam  mengistinbathkan  hukum  bagi  suatu  masalah,  yakni  dengan menggolongkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah. 42
Selanjutnya  Imam  Abu  Muhammad  Izzuddin  ibnu  Abbas  Salam  menyimpulkan bahwa  kaidah-kaidah  fiqhiyah  adalah  sebagai  suatu  jlan  untuk  mendapatkan  suatu kemaslahatan  dan  menolak  kerusakan  serta  bagaimana  menyikapi  kedua  hal  tersebut. Sedangkan  al-Qarafy  dalam al-Furuqnya  menulis  bahwa  seorang  fiqh  tidak  akan  besar pengaruhnya  tanpa  berpegang  pada  kaidah  fiqhiyah,  karena  jika  tidak  berpegang  pada kaidah itu maka hasil ijtihatnya banyak pertentangan dan berbeda antara furu’-furu’ itu. Dengan berpegang pada kaidah fiqhiyah tentunya mudah menguasai furu’nya dan mudah dipahami oleh pengikutnya.

## 6. Kedudukan Qawa@’id al-Fiqhiyah
Setelah  membahas  tentang  urgensi qawa@’id  fiqhiyah,  maka  yang  menjadi pertanyaan  berikutnya  ialah  di  mana  posisi  atau  kedudukan  kaidah  fiqhiyah.  Dalam  hal ini, ulama membedakan kaidah fiqh menjadi dua, yaitu :
a. Kaidah fiqh sebagai pelengkap. Dalam arti bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil  setelah  menggunakan  dua  dalil  pokok,  yaitu al-Qur’an  dan  sunnah.
41 Jaih Mubarok, Kaidah Fikih , hlm 26-27
42 Abd. Wahab Khalaf, Ilmu Ushul , hlm 21
Kedudukan  kaidah  fiqh  sebagai  dalil  pelengkap  sama  sekali  tidak  diperdebatkan oleh ulama.
b. Kaidah  fiqh  sebagai  dalil  mandiri.  Dalam  arti  bahwa  kaidah  fiqh  digunakan sebagai  dalil  hukum  yang  berdiri  sendiri,  tanpa  menggunakan  dua  dalil  pokok. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan kaidah fiqh sebagai dalil  hukum  mandiri.  Al-Juwaini  berpendapat  bahwa  kaidah  fiqh  boleh  dijadikan dalil  mandiri,  namun  pendapat  tersebut  ditolak  oleh  al-Hawani 43 .  Al-Hawani menyatakan  bahwa  berdalil  hanya  dengan  kaidah  fiqh  tidak  dibolehkan.  Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa setiap kaidah bersifat pada umumnya, aglabiyat, atau aktsariyat. Oleh karena itu, setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian. Oleh  karena  memiliki  pengecualian  yang  tidak  diketahui  secara  pasti,  maka menjadikan  kaidah fiqh bukan sebagai dalil  yang berdiri  sendiri merupakan jalan keluar yang lebih bijak.
Sementara itu, kaidah fiqh juga memiliki posisi yang penting dalam konteks studi ilmu fiqh. Kaidah fiqh merupakan simpul penyederhana dari masalah-masalah fiqh yang begitu banyak. Oleh karenanya, al-Zarqa pernah berkomentar bahwa kalau saja tidak ada kaidah fiqh ini, maka hukum fiqh yang bersifat furu’iyyat akan tetap bercerai berai. 44

## C. Perbedaan Antara Qawa@’id Us}u@liyyah dan Qawa@’id Fiqhiyyah
Pada masa awal, qawa@@’id us}u@liyyah dan qawa@@’id  fiqhiyyah dianggap merupakan satu  kesatuan  ilmu.  Yang  pertama  kali  membedakan  secara  tegas  antara  kedua  disiplin ilmu ini adalah Shihab al-Din al-Qarafi dalam Muqaddimah bukunya, Al-Furuq. Al-Qarafi menyatakan bahwa syari'at nabi Muhammad SAW memuat ushul dan furu'. Ushul terbagi menjadi dua bagian:
1. Ushul  fiqh.  Pada  umumnya,  ushul  fiqh  hanya  membahas  tentang  kaidah-kaidah hukum  yang  muncul  dari  kata-kata  bahasa  Arab  secara  khusus.  sebagai  contoh: amr menunjukkan makna wajib dan nahy menunjukkan makna haram.
2. Qawa@'id  kulliyah  fiqhiyyah.  Kaidah  fiqhiyyah  berjumlah  sangat  banyak  dan mencakup  tentang  berbagai  rahasia  dan  hikmah  syara'.  Masing-masing  kaidah memiliki furu' yang tidak terhitung, namun tidak ada satupun yang dibahas dalam
43 al-Nada@wi, al-Qawa@’id al-Fiqhiyya@t , hlm 329-330
44 Jaih Mubarok, Kaidah Fikih , hlm 40
ushul fiqh, meskipun keberadaannya diakui ushul fiqh secara global. Oleh karena itu,  kaidah fiqhiyah  memiliki  peranan  yang  penting  sekaligus  bermanfaat  bagi ilmu fiqh. 45
Secara  lebih  rinci,  perbedaan  antara qawa@@’id  us}u@liyyah  dan  qawa@@’id    fiqhiyyah dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Secara umum, kaidah ushul hanya berhubungan dengan lafaz}-lafaz} dan dalalahnya terhadap  hukum,  sedangkan  kaidah  fiqh  berhubungan  dengan  entitas  hukum- hukum tersebut.
2. Kaidah ushul adalah cara menggali hukum syara’ yang praktis. Sedangkan kaidah fiqh  adalah  kumpulan  hukum-hukum  yang  serupa  yang  kembali  kepada  satu hukum yang sama.
3. Kaidah  ushul  dibangun  atas  hukum-hukum ijmaliyah.  Sedangkan  kaidah  fiqh dibangun atas dasar kesamaan 'illat dalam berbagai peristiwa yang terjadi.
4. Kaidah-kaidah  ushul  muncul  sebelum  furu’  (cabang).  Sedangkan  kaidah  fiqh muncul setelah furu’.
5. Kaidah  ushul  terbatas  pada  bab-bab  ushul,  objek,  dan  masalah-masalahnya. Adapun  kaidah  fiqh  tidak  terbatas  jumlahnya,  bahkan  tersebar  secara  meluas dalam kitab-kitab fiqh umum maupun fatwa di seluruh kalangan madzhab. Selain itu,  kaidah  fiqh  tidak  hanya  terhimpun  dalam  satu  wadah,  sehingga  ada  yang menganggap perlu adanya penyusunan ensiklopedi kaidah fiqhiyyah;
6. Kaidah ushul bersifat menyeluruh ( kulliyah mut}t}arridah) tanpa ada pengecualian. Sedangkan kaidah fiqhiyyah bersifat mayoritas ( aghlabiyah akthariyah), sehingga memungkinkan  adanya  pengecualian-pengecualian.  Pengecualian  adalah  adanya masalah  yang  hukumnya  berbeda  dengan  satu  kaidah  tertentu  dikarenakan  ada suatu sebab, seperti darurat, dan lain sebagainya.
Dari  beragam  perbedaan  di  atas,  nampak  jelas  bahwa  sudut  tinjuan qawa@@’id us}u@liyyah  dan  qawa@@’id    fiqhiyyah  berbeda  satu  sama  lainnya.  Kaidah  ushul  melihatnya sebagai  dalil ijmali  yang  dapat  menghasilkan  hukum  kully,  sedangkan  kaidah  fiqh melihatnya sebagai hukum juz'i  yang diaplikasikan pada perbuatan orang mukallaf.
45 Muhammad S}idqi, al-Waji@@z ,  hlm 19-20
_________________________________________________________________________
Contoh:    kaidah دااهتجلإاب بقناي لا دااهتجلإا .  Ulama  ushul  menjadikan  kaidah  tersebut sebagai  dalil  yang  dapat  dijadikan  pijakan  untuk  menjelaskan  ketidak-bolehan membatalkan  hukum  oleh  Hakim  maupun  fatwa  oleh  Mufti.  Hal  tersebut  karena  ulama ushul  melihat  kaidah  di  atas  secara  umum  dan  global.  Sedangkan  seorang Faqih  akan menjadikan  kaidah  di  atas  sebagai  dalil  untuk  memberi  keputusan  hukum  pada  suatu perbuatan  orang mukallaf. Misalnya  dalam  masalah khulu', apakah khulu' hanya  sebatas merusak  akad  pernikahan  ataukah  sama  dengan  talak?.  Hakim  A  memutuskan  bahwa khulu'  itu  hanya  merusak  (fasakh)  ikatan  perkawinan,  sehingga  dia  tetap  mengesahkan ikatan perkawinan kepada wanita yang di khulu' suaminya sebanyak tiga kali atau setelah talak dua.  Bila kemudian  datang  hakim B  semisal  dan  menghendaki  untuk  memisahkan pasangan suami-istri tadi dengan alasan bahwa khulu' adalah talak. Dalam kasus tersebut, keputusan hakim B tidak dibenarkan berdasarkan kaidah di atas.

## III. Kesimpulan
Ada  empat  ilmu  penting  yang  saling  berkaitan  dalam  melakukan  istinbath  hukum Islam.  Dua  yang  pertama  adalah  ‚ilmu  pokok‛, yakni  ilmu  fiqh  dan  ushul  fiqh.  Adapun dua lainnya yang merupakan ‚ilmu bantu‛ adalah qawa@'id us}uliyah dan qawa@'id fiqhiyyah.
Qawa@'id  us}uliyah  merupakan  penyederhanaan  dari  ushul  fiqh.  Hasil  dari penyederhanaan  tersebut  ialah  lahirnya  rumusan-rumusan  yang  dapat  dibuktikan kebenarannya  yang  disebut  kaidah us}uliyah.  Dengan  demikian,  qawa@'id  us}uliyah  ialah suatu hukum kulli yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang juz’i dan diambil dari dasar kullî, yakni al-Qur’an dan hadis.
Adapun qawa@'id fiqhiyyah merupakan penyederhanaan dari fiqh. Penyederhanaan tersebut melahirkan formulasi-formulasi yang teruji kebenarannya yang kemudian disebut ilmu  kaidah  fiqh.  Berdasarkan  hal  tersebut, qawa@'id  fiqhiyyah  ialah  hukum  mayoritas- bukan  keseluruhan-  yang  mencakup  kebanyakan  bagian-bagiannya  dan  dengannya  dapat diketahui hukum-hukum yang tercakup di dalamnya.

## Daftar Pustaka
Abu@, Muhammad Zahroh. Us}u@l al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi. 1985
Ahmad, Ali al-Nada@wi. al-Qawa@’id al-Fiqhiyya@t. Damaskus: Dar al-Qala@m. 1998
Djazuli, A. Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press. 2000
Al-Dimisyqi,  Abd  Qodir  ibn  Badran. Al-Madkhal  ila  Madhhab  al-Imam  Ahmad  ibn Hanbal. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1981
Hasbi, T.M. ash-Shiddieqy. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1985
Hakim, Abd Hamid. Al-Sulam fi Ushul al-Fiqh wa Qawaid al-Fiqhiyyah. Beirut: Dari al- Fikr. 2003
Khala@f , Abd al-Waha@b. Ilmu Us}u@l al-Fiqh. Kairo: Dar al-Qolam. 1978
Khuda@ri, Muhammad Bik. Us}u@l al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr. 1988
al-Ma’a@li,  Abu@  Abd  al-Malik  ibn  ‘Abdullah  ibn  Yu@suf  al-Juwaini@. al-Burhan  fi@  Us}u@l  al- Fiqh. juz I. Beirut: Dar al-Kutu@b al-ilmiyah. 1997
Ma’ruf ,Muhammad al-Dawa@libi. Ilmu Us}ul Fiqh. Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadi@d. 1975
Mubarok, Jaih.  Kaidah Fikih;  Sejarah dan Kaidah Asasi.  Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002
Muhammad,  Ahmad  al-Syafi’i. Us}ul  Fiqh  al-Islami@.  Iskandariyah:  Muassasah  Thaqofah al-Jami’iyyah. 1983
Muhammad,  Ahmad  al-Zarqa@. Sharh  al-  Qawa@'id  al-Fiqhiyyah.  Jeddah:  Dar  al-Qalam. 1996
Qarafi, Ahmad Syiha al-Din ibn Idris. Al-Syarh Tanqih al-Fushul fi ‘Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Fikr. Tt
Al-Ruqi, Muhammad. Qawaid al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Qalam. 1998
S}idqi, Muhammad Ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu@. al-Waji@z fi Ida@h Qawa@id  al-Fiqh al-Kuliyya@t. Beirut: Muassasah al-Risa@lah. 1983
Usma, Muhlish. Kaidah- Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
1997
Wahab, Abd Ibrahim Abu Sulaiman. al-Fikrah al-Us}uli@. Mekkah: Dar al-Shuruq. 1983
Warson,  Ahmad  Munawwir. Al-Munawwir;  Kamus  Arab-Indonesia.  Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir. 1984
al-Zuhaili@, Wahbah. Al-Wajiz fi Us}u@l al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr al-Mua@s}ir. 1995