## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
Mardatila, Rahman Syamsuddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Mardhatila.tila@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  pelanggaran  pengendara  kendaraan bermotor  di  Kabupaten  Gowa  dari  waktu  ke  waktu.  Tidak  hanya  mendapat  yang  mampu hukum  tetapi  juga  anak-anak.  Ini  disebabkan  oleh  kebiasaan  orang  tua  yang  membiarkan anaknya  mengendarai  kendaraan  bermotor  tanpa  memiliki  lisensi.  Penulis  didorong  untuk melakukan penelitian tentang sanksi pidana yang sesuai untuk anak-anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis  penelitian  normatif  yaitu  menggunakan  studi  literatur  dan  wawancara  untuk memperoleh  data.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  hak  sanksi  untuk  diterapkan  pada  anak  sebagai pengendara yang menyebabkan kematian seseorang adalah dengan menggunakan pengalihan.

## Kata Kunci: Anak; Hukuman; Sanksi Pidana

## Abstrak
This  paper  aims  to  determine  the  level  of  violations  of  motorized  motorists  in  Gowa Regency from time to time. Not only those who can afford the law but also children. This is caused by the habit of parents who let their children drive motorized vehicles without having a  license.  The  author  is  encouraged  to  conduct  research  on  criminal  sanctions  that  are appropriate  for  children  as  drivers  of  motor  vehicles  that  cause  death.  The  research  method used is  a type of normative research that is  using literature studies  and interviews to  obtain data.  Based  on  the  provisions  of  Article  7  of  Law  Number  11  Year  2012  the  author  can conclude that the right  of sanction to  be applied to  a child as a rider who causes someone's death is to use a transfer.
Keywords : Child; Punishment; Criminal Sanctions

## Pendahuluan
Anak  sebagai  sumber  daya  manusia  bagi  pembangunan  nasional  untuk  meneruskan cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Pemberitaan  mengenai  kecelakaan  lalu  lintas,  tidak  lagi  asing  didengar,  baik  melalui media  cetak  maupun  elektronik,  seakan  menunjukan  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  acapkali terjadi.
Orang  tua  yang  salah  dan  penegak  hukum  dalam  hal  ini  polisi  yang  kurang  tegas menjadi faktor utama penyabab anak-anak dengan leluasa menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang menyatakan bahwa,
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. 1
Menurut  Dr.  Kartini  Kartono  menyatakan  bahwa  namun  sampai  pada  batas-batas tertentu anak dengan bebas masih bisa menggunakan segala perlengkapan jasmaniahnya. Hal ini  sangat  bergantung  pada  fasilitas-fasilitas  yang  diberikan  oleh  lingkungan  dan  orang  tua yang  memelihara  dirinya.  Yaitu  apakah  lingungan  itu  bisa  menstimulir,  atau  justru menghambat  bahkan  melumpuhkan  sama  sekali  pertumbuhan  dan  perkembangan  segenap potensialitasnya. 2
Fenomena yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor,  padahal  mereka  belum  memiliki  Surat  Ijin  Mengemudi  (SIM),  belum  memahami dan  tidak  mematuhi  peraturan  lalu  lintas.  Hal  tersebut  menjadi  penyebab  terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan anakanak. Contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak  adalah  kecelakaan  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  AQJ  (13  tahun),  yang  mengendarai mobilnya  dengan  kecepatan  tinggi  sehingga  menabrak  pembatas  jalan  dan  menabrak  dua mobil lain sehingga mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka. Dalam hal ini pengaruh besar dari orang tua sangatlah penting bagi perkembangan anak.
Menurut  Dr.  Kartini  Kartono,  Keluarga  itu  memberikan  pengaruh  yang  menentukan kepada  pembentukan  watak  dan  kepribadian  anak.  Keluarga  sebagai  unit  sosial  terkecil memberikan  stempel  dan  pondasi  dasar  bagi  perkembangan  anak.  Maka  tingkah  laku Neurotis,  psikotis,  atau  kriminal  dari  orang  tua  atau  salah  seorang  anggota  keluarga  bisa memberikan  impact/pengaruh  yang  menular  dan  infeksius  pada  lingkungannya,  khususnya kepada anak-anak. 3 Pendapat ini didukung dengan adanya aturan Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa
“Orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengasuh,  memelihara, mendidik  dan  melindungi  anak;  menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan kemampuan,  bakat  dan  minatnya;  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”. 4 Perlindungan  terhadap  anak  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  bagi  pihak  keluarga tetapi  sesuai  dengan  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan
1 Republik Indonesia, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum .
2 Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan) , (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 9.
3 Kartini Kartono, Patologi Sosial , (Jilid. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 300.
4 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Pasal 26 ayat (1).
Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyatakan bahwa,
“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua/Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. 5 Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA mengatakan bahwa, Faktor-faktor yang menyebabkan  terjadinya  kecelakaan,  adalah  keadaan  mental  pengemudi,  fisik,  ketidak hatihatian dan taraf kemampuan kecerdasan. 6
Hal  ini  merupakan  suatu  peristiwa  yang  berbahaya  apabila  anak-anak  tetap  dibiarkan mengendarai kendaraan baik roda dua maupaun roda empat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.  Seharusnya  orang  tua  sebelum  mengijinkan  anak-anak  mereka  untuk mengendarai kendaraannya mempertimbangan resiko yang dihadapi kedepannya.
Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa,
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.
Salah  satu  pelanggaran  lalu  lintas  yang  sering  terjadi  menurut  M.  Karjadi  dalam bukunya adalah, “Mengemudikan kendaraan di jalanan dengan tidak dapat menunjukkan:
a. SIM (Surat Izin Mengemudi).
b. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
c. Surat coba kendaraan. Surat uji kendaraan fatsal 5a UUL/ADR).” 7
Surat Izin Mengemudi dapat diperuntukkan hanya untuk kalangan umur tertentu karena dianggap  kalangan  umur  tersebut  mampu  mengolah  emosionalnya  dalam  berkendara. Kalangan umur tersebut telah dituangkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  bahwa,  “Syarat  usia  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk mengemudi B I; dan
c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II”.
Ketentuan  mengenai  Undang-Undang  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas bagaimana cara  untuk  mendapatkan  surat  ijin  namun  aturan  ini  tidak  memberikan  kegentaran  kepada anak-anak  untuk  tidak  mengendarai  kendaraan  baik  roda  dua  maupun  roda  empat  yang sebenarnya sesuai  dengan usia belum mampu untuk  mendapatkan ijin  mengendarai. Alhasil anak-anak menjadi penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas dan tidak sedikit menyebabkan kematian.
Menurut  Prof.  Dr.  H.  Heri  Tahir,  S.H.,  M.H.  menyatakan  bahwa,  Dalam  upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana, masalah penegakan dan bantuan  hukum  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting.  Untuk  itu,  dalam  penegakan hukum  dituntut  adanya  penegak  hukum  yang  bermental  tangguh  dan  mempunyai  integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan. 8
5 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Pasal 20.
6 Soerjono  Soekanto, Polisi  Dan  Lalu  Lintas  (Analisis  Menurut  Sosiologi  Hukum) ,  (Bandung:  Mandar Maju, 1990), h. 5.
7 M. Karjadi, Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya , (Bogor: Politeia, 1999), h. 53.
8 Heri  Tahir, Proses  Hukum  Yang  Adil  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia ,  (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2010), h. 5.
Berjalannya Proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili, yaitu  berupa  perkara  perdata  atau  pidana.  Keterlibatan  lembaga-lembaga  dalam  proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana.
Maka bagian yang penting dalam proses mengadili dan sampai kepada putusan tersebut diatas  terjadi  pada  saat  hakim  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara.  Pada  dasarnya  yang dilakukan  oleh  hakim  adalah  memeriksa  kenyataan  yang  terjadi,  serta  menghukumnya dengan  peraturan  yang  berlaku.  Pada  waktu  diputuskan  tentang  bagaimana  atau  apa  hokum yang berlaku untuk kasus, maka pada waktu itulah pebegakan hokum mencapai puncaknya. 9 Namun  demikian  peraturan  dalam  mewujudkan  keamanan,  ketertiban,  kelancaran berlalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam  rangka  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan pengembangan  wilayah  yang  diharapkan  oleh  UU  No  22  Thn  2009  tentang  LAJ,  pada kenyataannya  masih  belum  bisa  terwujud  karena  tingkat  kecelakaan  lalu  lintas  yang  sering terjadi  dan  meresahkan  pengguna  jalan  yang  melibatkan  anak  dibawah  umur  serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa masih tinggi.
Hal  ini  harus  dipertanggungjawabkan  setiap  pelaku,  sebagaimana  sanksi  yang  telah diatur  oleh  UU  Nomor  22  Thn  2009  tentang  LAJ  dalam  Pasal  310  ayat  (3)  dan  ayat  (4). Yaitu:
Ayat (3)
Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan  korban  luka  berat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (4),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 10 Ayat (4)
Dalam  hal  kecelakaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  mengakibatkan orang  lain  meninggal  dunia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 11
Ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang diatur dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang lalai dalam mengendarai kendaraan  bermotor  sehingga  mengakibatkan  kecelakan  lalu  lintas  dan  mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun jiwanya bahkan sampai meninggal dunia.
Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini tersebut adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat  yang akan ditimbulkan dari perbuatannya  tersebut,  padahal  perbuatannya  itu  sudah  jelas-jelas  dilarang  serta  manusia sering  dihadapkan  kepada  suatu  kebutuhan  pemuas  diri  dan  bahkan  keinginan  untuk mempertahankan  status  diri.  Namun  hal  itu  banyak  dilakukan  tanpa  berfikir  secara  matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  metode  penelitian  normatif empiris yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi  dengan  permasalahan  sebagai  bahan  hukum  sumbernya.  Maka  penelitian  ini  juga memerlukan  data  yang  berupa  tulisan  dari  para  ahli.  Dengan  pendekatan  kasus  (case aprroach)  dimana  pertimbangan-pertimbangan  hakim  menjadi  acuan  dalam  melahirkan putusan hukum di analisis dengan norma hukum serta fakta-fakta persidangan. Penelitian ini
9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Cet. 8; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 192.
10 Republik Indonesia, Undang-undang No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Pasal 310 ayat (3).
11 Republik Indonesia , Undang-undang No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan , Pasal 310 ayat (4).
bersifat preskriptif-kualitatif karena  dalam  metode  ini,  penulis  menganalisis  isu-isu  hukum dengan  memberilkan  argumentasi  sebagaimana  yang  seyogianya  dalam  norma  dan  aturan hukum. Dengan menggunakan kebenaran koherensi, penelitian menitikberatkan sesuatu yang secara  aksiologis  merupakan  nilai  atau  ketetapan/aturan  sebagai  referensi  untuk  yang ditelaah.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan,  hakim  tentu  mempunyai  pertimbangan- pertimbangan  yang  dijadikan  dasar  dalam  mengambil  putusan  tersebut,  sehingga  putusan yang  dijatuhkan  akan  mencerminkan  keadilan.  Putusan  hakim  sebagai  hasil  akhir  dari pemeriksaan perkara  yang diajukan haruslah memiliki tujuan dari hukum itu sendiri. Hakim dalam  menjatuhkan  putusan  terutama  terhadap  kasus  putusan  mengenai  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  hakim  harus  mendasarkan  pada  fakta-fakta  dalam  persidangan,  dan keadaan-keadaan  yang  terjadi  dalam  diri  terdakwa  dalam  hal  ini  anak.  Hakim  memiliki kebebasan  dalam  menjatuhkan  sanksi  dan  dalam  menentukan  berat  atau  ringannya  putusan pidana  yang  akan  dijatuhkan,  dan  harus  memperhatikan  pertimbangan  yang  bersifat  yuridis dan  non  yuridis,  agar  tercipta  rasa  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum  bagi  setiap orang dalam hal ini khususnya anak.
Hakim  dalam  memberikan  sanksi  dalam  kasus  mengenai  “anak  yang  mengemudikan kendaraan  bermotor  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia”. Sesuai  dengan  Undang-undang  lalu  lintas  angkutan  jalan  yang  boleh  menggunakan kendaraaan  bermotor  syaratnya  berusia  sekurangkurangnya  tujuh  belas  (17)  tahun  dan memiliki  driving  license  (SIM)  sesuai  dengan  jenis  kendaraan  bermotor  yang  dikemudikan. Apabila anak menggunakan sepeda motor tanpa memiliki SIM maka anak tersebut melanggar ketentuan UU lalu lintas angkutan jalan, dan apabila anak menggunakan kendaraan bermotor di  jalan  kemudian  menjadi  penyebab  kecelakaan  yang  mengakibatkan  kematian  seseorang maka anak tersebut melannggar pasal 310 UU lalu lintas angkutan jalan. Anak yang menjadi pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  dan  menyebabkan  kematian  seseorang  dapat  dipidana  dengan pidana  penjara,  namun  dalam  prakteknya  hakim  selalu  mengutamakan  jalur  diversi  (proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan) untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari  pengaruh  proses  formal  sistem  peradilan  pidana.  Karena  anak  merupakan  amanah  dari Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dalam  dirinya  melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia seutuhnya  dan  belum  bisa  mempertanggung  jawabkan  secara  utuh  sebagai  subjek  pelaku tindak  pidana.  Sehingga  sesuai  dengan  Pasal  7  Undang-undang  no.  11  Tahun  2012  apabila ancaman  hukumannya  dibawah  tujuh  tahun  maka  bisa  dilakukan  diversi.  Melakukan penahanan  adalah  upaya  terakhir  (ultimatum  remidium).  Intervensi  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  sangat  luas  dan  beragam,  tetapi  kebanyakan  lebih  menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa  mudanya  usia  anak  tersebut.  Sehingga  diversi  diupayakan  untuk  menghindari penahanan  anak  dan  menghindari  cap  sebagai  penjahat  kepada  anak  untuk  melindungi perkembangan psikologisnya di masa mendatang.

## 1. Pertimbangan Hakim
Mengenai  pertimbangan  Majelis  Hakim  di  Pengadilan,  terdakwa  yang  telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh  Majelis  Hakim  apakah  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  tersebut  telah memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang telah didakwakan tersebut :
Menimbang.  bahwa  selanjumya  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah  berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 12
Menimbang.  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penumut  Umum  dengan  dakwaan tunggal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  310  Ayat  (4)  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009 Tentang Lulu Lmtas den Angkman Jalan, yang unsur-unsumya adalah sebagan benkut :
1. Setiap Orang
2. mengemudikan  kendaraan  bennotor  yang  karena  kelalainnya  mengakibatkan  orang lam meninggal dunia 13

## Menumbang.  bahwa  temadap  unsur-unsur  tersebut  Hakum  mempemmbangkan sebagal berikut‘

## Ad 1. Setiap orang.
Setiap  orang  yaitu  subyek  hukum  berupa  badan  hukum  atau  manuals  balk  lakI-Iakl maupun perempuan sebagal pengmnban hak dan kewajiban
Bahwa.  dipersidangan  telah  dlhadirkan  seorang  laki-laki  yang  mengaku  bemama RADEN  MALA  YU  WICAKSONO  Alias  DG  KULLE  Bin  ANSAR  BOHARI  yang  sehat jasmani  dan  rohani  serta  cakap,  mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan dipersidangan  berdasarkan  keterangan  saksi  terlihat  jelas  peran  serta  perbuatannya  sesuai dengan  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  serta  pada  dirinya  tidak  ditemukan  alasan  pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan penanggungjawaban pidana diri terdakwa
Berdasarkan fakta tersebut  diatas, maka unsur  "barang siapa" telah terbuka secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Ad.  2.  Unsur  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  yang  karena  kelalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia:
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang  pada  pokonya  dibenarkan  oleh  terdakwa  serta  keterangan  terdakwa  diperoleh fakta sebagai berikut.
Berdasarkan  fakla-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  baik  dari  keterangan saksi-saksi  maupun  keterangan  terdakwa  diperoleh  fakta  bahwa  Bahwa  pada  hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar Pukul 24.00 WITA. bertempat di Jalan Umum Kampung  Taccuri  Desa  Panciro  Kec.  Bajeng  Kab.  Gowa,  awalnya  Anak  Raden Malayu  Wicaksono  Alias  Dg.  Kulle  Bin  Ansar  Bohari  bersama  saksi  Korban  Muh Nurfadli  dari  arah  kampong  samaya  Desa  Romangloe  Kec.  Bontomarannu  Ingin menjemput  saksi  M  Ghozy  Umardy  Alias  Ochi  Bin  Umar  Dg  Talle  di  kampong Tombolo  Dusun  Sanrangang  Desa  Jenetallasa  Kec.  Palangga  dan  saat  itu  awalnya yang  mengemudikan  Mobil  Dump  Truck  Nomor  Fons:  DD  8915  LC  adalah  saksi korban  dan  setelah  Anak  Raden  Malayu  Wichaksono  bersama  saksi  korban  sudah menjemput  saksi  M  Ghozy  Umardy  Alias  Ochi  Bin  Umar  Dg  Talle  maka  saksi Korban pergi memutar-mutar, awalnya saksi Korban, anak Raden Malaya Wtcaksono dan saksi M Ghozy mengarah kearah barat ke kampung Tanggala selanjutnya masuk ke  Kampung  Ballaparang  terus  lanjut  ke  Kampung  Biringbalang,  namun  disaat  di Kampung  Baringbalang  make  saksi  Korban  digantikan  oleh  Anak  Raden  Malayu Wocaksono  mengemudikan  atau  menyetir  mobil  selanjutnya  Anak  Raden  Malayu Mcaksono memasuki Kampung Taccuri dan setelah berada di Kampung Taccuri maka ada  jalan  tikungan  kanan  yang  Anak  Raden  Malaya  Wicaksono  tidak  perhatikan
12 Arsip  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  Kelas  II  A, Jl.  Usman  Salengke ,  Putusan No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM, diperolah pada tanggal 8 oktober 2019, h. 10.
13 Arsip  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  Kelas  II  A, Jl.  Usman  Salengke ,  Putusan No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM, diperolah pada tanggal 8 oktober 2019, h. 10.
sehingga  Anak  Raden  Malayu  Wichaksono  langsung  membanting  stir  mobilnya  ke kanan, namun saksi Korban dengan saksi M. Ghozy Umardy Alias Ochi Bin Umar Dg Talle langsung terdampar keluar dari pintu sebelah kiri sehingga saksi Ghozy Umardy mengalami  luka-luka  dan  saksi  Korban  Muh  Nurfadli  meninggal  dunia  akibat kejadian tersebut.
Bahwa  berdasarkan  Visum  Ex  Repertum  Rumah  Sakit  Thalia  Imam  yang  ditanda tangani oleh Dr. Bambang dengan Nomor : VER 52 / X / 2018 / Lantas pada tanggal 06  November  2018  dengan  hasil  pemeriksaan  sebagai  berikut  :  Keadaan  Umum Passan Dalam Keadaan Tidak Sadar, Kepala Tampak Luka Robek Dikepala Belakang Ukuran  Empat  Sentimeter  Kali  Dua  Sentimeter,  Pendarahan  Aktif,  Telinga  Tampak Keluar  Darah  Dari  Telinga  Kanan,  Hidung  Tampak  Keluar  Darah  Dari  Hidung  dari hasil  pemeriksaan  dapat  disimpulkan  bahwa  Korban  datang  dalam  keadaan  tidak sadar,  pada  pemeriksaan  luar  ditemukan  luka  robek  pada  kepala  belakang,  keluar darah dari telinga kanan dan hidung, yang sesuai dengan persentuhan benda tumpul. Berdasarkan  fakta  tersebut  diatas.  maka  unsur  mi  telah  terbuktn  secara  sah  dan Meyakinkan menurut hukum.
Menimbang.  bahwa  oleh  karena  salah  satu  unsur  dari  Pasal  310  Ayat  (4)  Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan mayakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  anak  telah  dikenakan  penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan.
Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  buku  yang  diajukan  dipersidangan  untuk selamutnya dipertimbangkan sebagai benkut:
Memmbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil dump truck Nomor Pollsi DD 8915 LC, maka dikembalikan kepada yang berhak.
Menimbang,  bahwa  unluk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Terdakwa,  maka  perlu dipertmbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan Terdakwa.
Keadaan yang memberatkan:
Akibat  kecelakaan  tersebut  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  Keadaan  yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum:
Menimbang.  bahwa  oleh  karena  anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah  dibebani  pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan,  Pasal  310  Ayat  (4)  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  den  Angkutan  Jalan,  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadnan  Anak  dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 14
Dengan  memperhatikan  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  rumusan  Pasal  310  ayat  (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan  meningga  dunia.  Bahwa  dalam  mempertimbangkan  hukumannya  Majelis  Hakim
14 Arsip  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  Kelas  II  A, Jl.  Usman  Salengke ,  Putusan No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM, diperolah pada tanggal 8 oktober 2019, h. 10-12.
mempertimbangkan  apakah  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  atau  tidak,  dengan menganalisa  unsur-unsur  yang  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.  22 Tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut.
Pada  pembuktian  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  dakwaan  yang  didukung  dengan terpenuhinya  syarat  mutlak  dari  pembuktian  yaitu  unus  testis  nullum  testis  yakni  adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan didalam dakwaan telah terpenuhi  sepenuhnya,  dimana  untuk  membuktikan  dakwaannya  Penuntut  Umum  telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.
Setelah  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana kelalaian yang menyebabkan luka berat maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah  terhadap  diri  terdakwa  ada  alasan  yang  dapat  menjadi  dasar  untuk  menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar.
Adapun  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  memutus  perkara  tentang  kelalaian yang  menyebabkan  meninggal  dunia  sesuai  wawancara  penulis  teerhadap  hakim  yang memutus  perkara  tersebut,  Septiawati,  SH.  mengatakan  bahwa  dalam  memutus  perkara sebaiknya  dipertimbangkan  bagaimana  suasana  pada  saat  kejadian  apakah  murni  kejadian tersebut  adalah  kelalaian  atau  kesengajaan,  bagaimana  tingkat  akibat  yang  ditimbulkan  dari tindak  pidana  yang  dilakukan  serta  bagaimana  status  terdakwa  apakah  dengan  ditahannya terdakwa  banyak  dirugikan  ataukah  banyak  yang  terbengkalai  terkhusus  untuk  kepentingan umum. 15
Hal  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  oleh  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  untuk meringankan  pidana  yang  akan  dijalani  oleh  terdakwa  dengan  memberikan  pidana  penjara selama  2  (dua)  bulan  dan  15  (lima  belas)  Hari. Karena  terhadap  terdakwa  harus  dinyatakan dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  untuk  itu  maka  Majelis  Hakim  dalam menjatuhkan  hukuman  terdakwa  terlebih  dahulu  jugamempertimbangkan  mengenai  hal-hal yang  memberatkan  serta  hal-hal  yang  meringankan  bagi  diri  terdakwa  serta  alasan-alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan. 16
Setelah  memeriksa  segala  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan,  Majelis  Hakim bermusyawarah  maka  diambillah  putusan  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  telah  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian  yang kematian. sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa atas Perkara No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM
2. Amar Putusan
Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus :
1. Menyatakan Anak Raden Malayu Wicaksono alias Dg Kulle Bin Ansar Bohari telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  tersebut  diatas  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  3  (tiga)  bulan  dan  pidana  denda  sebesar  Rp. 5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  jika  denda  tidak  dibayar  maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Anak  tersebut  dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
15 Septiawati, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara ,  8 Oktober 2019.
16 Septiawati, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara , 8 Oktober 2019.
4. Manetapkan Anak tetap ditahan dalam rumah tahanan anak.
5. Menyatakan barang bukti  berupa 1 (satu) unit mobil  dump  truck Nomor  Polisi  8915 LC, dikembalikan kepada Pemiliknya.
6. Membebankan  kepada  Anak  tersebut  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 17

## B. Analisis Penulis
Suatu  proses  peradilan  berakhir  dengan  putusan  akhir  ( vonnis )  yang  didalamnya terdapat  penjatuhan  sanksi  pidana  (penghukuman),  dan  di  dalam  putusan  itu  hakim menyatakan  pendapatnya  tentang  apa  yang  telah  dipertimbangkan  dan  apa  yang  menjadi amar  putusannya.  Dan  sebelum  sampai  pada  tahapan  tersebut,  ada  tahapan  yang  harus dilakukan  sebelumnya,  yaitu  tahapan  pembuktian  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa.
Dalam  menjatuhkan  Pidana,  hakim  harus  berdasarkan  pada  dua  alat  bukti  yang  sah yang  kemudian  dari  dua  alat  bukti  tersebut  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak pidana yang didakwakan benarbenar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
Sistem  pembuktian  yang  diatur  dalam  Pasal  183  KUHAP  disebut  dengan Negatif- Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif. Sistem  pembuktian  dalam  KUHAP  dikatakan  sebagai  sistem  pembuktian  terbalik Lamintang (2010:408-409) karena :
a. Disebut Wettelijk atau  menurut  undang-undang  karena  untuk  pembuktian,  undang- undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
b. Disebut negatif karena  adanya  jenis-jenis  dan  banyaknya  alat  bukti  yang  ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
Selain  dari  apa  yang  dijelaskan  Penulis  di  atas,  yang  perlu  dilakukan  oleh  hakim adalah  untuk  dapat  dipidananya  si  pelaku,  diisyaratkan  bahwa  tindak  pidana  yang dilakukannya  itu  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas  tindakan-tindakan  tersebut,  apabila  tindakan  tersebut  melawan  hukum  serta  tidak  ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggung  jawab  maka  hanya  seseorang  yang  mampu bertanggung  jawab  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  atas  perbuatannya.  serta  tidak  ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggung  jawab  maka  hanya  seseorang  yang  mampu bertanggung  jawab  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  atas  perbuatannya.  serta  tidak  ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggung  jawab  maka  hanya  seseorang  yang  mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pertanggung  jawaban  pidana  atau  kesalahan  menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat;
17 Arsip  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  Kelas  II  A, Jl.  Usman  Salengke ,  Putusan No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM, diperolah pada tanggal 8 oktober 2019, h. 12-13.
2. Adanya  perbuatan  melawan  hukum  yaitu  suatu  sikap  psikis  si  pelaku  yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
a. Disengaja;
b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak  ada  alasan  pembenar  atau  alasan  yang  menghapuskan  pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.
Kemampuan  untuk  membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang  baik  dan  yang  buruk, adalah  merupakan  faktor  akal  yaitu  dapat  membedakan  perbuatan  yang  diperbolehkan  dan yang  tidak.  Dan  kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya  menurut  keinsyafan  tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapatmenyesuaikan  tingkah  lakunya  dengan  keinsyafan  atas  mana  yang  diperbolehkan  dan mana yang tidak.
Sebagai  konsekuensi  dari  dua  hal  tadi  maka  tentunya  orang  yang  tidak  mampu menentukan  kehendaknya  menurut  keinsyafan  tentang  baik  buruknya  perbuatan,  dia  tidak mempunyai  kesalahan  kalau  melakukan  tindak  pidana,  orang  demikian  itu  tidak  dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.
Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum.
Tentang  sifat  melawan  hukum  apabila  dihubungkan  dengan  keadaan  psikis  (jiwa) pembuat  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukannya  dapat  berupa  kesengajaan  ( opzet )  atau karena kelalaian ( culpa ).
Dalam  teori  hukum  pidana  Indonesia  menurut  Pipin  Syarifin  kesengajaan  itu  ada  3 (tiga) macam, yaitu :
1. Kesengajaan yang bersifat tujuan.
Bahwa  dengan  kesengajaan  yang  bersifat  tujuan,  si  pelaku  dapat  dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti  ini  ada  pada  suatu  tindak  pidana,  si  pelaku  pantas  dikenakan  hukum pidana.  Karena  dengan  adanya  kesengajaan  yang  bersifat  tujuan  ini,  berarti  si pelaku  benar-benar  menghendaki  mencapai  suatu  akibat  yang  menjadi  pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafannya kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan  ini  yang  terang-terang  tidak  disertai  bayangan  suatu  kepastian  akan terjadi  akibat  yang  bersangkutan,  melainkan  hanya  dibayangkan  suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
Selanjutnya  mengenai  kealpaan,  karena  merupakan  bentuk  dari  kesalahan  yang menghasilkan  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  atas  perbuatan  seorang  yang dilakukannya,  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  359  KUHP  yang  menyatakan  sebagai berikut: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”
Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat  alasan pembenar atau  alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu  dasar penghapusan pidana  berupa  dasar  pembenar  maka  suatu  perbuatan  kehilangan  sifat  melawan  hukumnya,
sehingga menjadi lagi/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Setelah  memperhatikan  amar  putusan.  Terlihat  bahwa  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan pada  terdakwa  terhadap  perkara  No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM  sudah  tepat.  Dasar pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  yang  didasarkan  fakta-fakta  yuridis  yang terungkap  didepan  persidangan  dan  oleh  undang-undang  yang  telah  ditetapkan  sebagai  hal yang  dimaksudkan  tersebut  diantaranya  adalah  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  keterangan terdakwa,  keterangan  saksi,  surat,  barang  bukti  dan  unsur-unsur  delik  yang  didakwakan ditambah  dengan  hakim  haruslah  meyakini  apakah  terdakwa  melakukan  perbuatan  pidana atau  tidak  sebagaimana  yang  termuat  dalam  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan kepadanya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  Panitera  Pengadilan  Negeri Sungguminasa  yang  menerangkan  bahwa  putusan  tersebut  dijatuhkan  berdasarkan  atas tuntutan  penuntut  umum  dan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan,  hal  tersebut  yang menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  pada  perkara tersebut  terdakwa  dijerat  dengan  tindak  pidana  kelalaian  lalu  lintas  pada  Pasal  310  ayat  (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Majelis Hakim juga menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun  alasan  pembenar.  Namun,  pada  perkara  ini  tidak  ditemukan  dasar  untuk mengahapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim  lebih  rendah  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum,  hal  ini  disebabkan  karena  adanya hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  bagi  terdakwa  yang  menjadi  pertimbangan Majelis  Hakim  dalm  menjatuhkan  putusan.  Adapun  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan terdakwa dalam perkara ini yaitu :
a) Hal yang memberatkan :
- Perbuatan terdawa telah meresahkan sesama pengguna jalan ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program tertib lalu lintas ;
b) Hal yang meringankan :
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa  masih  muda  usianya  sehingga  diharapkan  setelah  menjalani  proses pidana dapat kembali ke jalan yang benar
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  dan  disertai  fakta-fakta  yang  terungkap dipersidangan,  serta  tuntutan  pidana  penuntut  umum  dan  ancaman  pidana  dari  delik  yang bersangkutan, maka Majelis  Hakim melakukan  musyawarah dan berpendapat  bahwa pidana yang diputuskan tersebut sudah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012,  maka  penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  anak  sebagai  pengemudi  kendaraan  bermotor  yang menyebabkan  kematian  orang  tidaklah  tepat  apabila  dijatuhi  sanksi  pidana,  hakim  dalam menjatuhkan putusan harus mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang no. 11 Tahun 2012 apabila ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun maka bisa dilakukan diversi  namun  dilihat juga bahwa  upaya  penahanan  merupakan  jalur  terahkir  (ultimatum  remidium).  Upaya  diversi  ini dilakukan agar mampu memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana serta dilihat bahwa anak dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan secara utuh sebagai subjek pelaku tindak pidana. Sehingga diversi
diupayakan  untuk  menghindari  penahanan  anak  dan  menghindari  cap  sebagai  penjahat kepada anak untuk melindungi perkembangan psikologisnya di masa mendatang.

## Daftar Pustaka
Dirdjosisworo,  Soedjono. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Cet.  18.  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2016.
Karjadi, M. Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya . Bogor: Politeia, 1999.
Kartono, Kartini. Patologi Sosial . Jilid 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
--------------------. Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan) . Bandung: Mandar Maju, 1995. Kementerian  Agama  Republik  Indonesia. Al-Quran  dan  Terjemahannya .  Bandung:  Sygma, 2015.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Cet. 7. Jakarta: Rhineka Cipta, 2002. Prakoso,  Djoko  dan  Nurwachid. Studi  tentang  Pendapat-Pendapat  Mengenai  Efektivitas Pidana Mati di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Cet. 8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
Siswanta, Slamet. Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia . Semarang: Universitas Diponegoro: Tesis, Semarang, 2007.
Soekanto, Soerjono. Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum. Bandung: Mandar Maju, 1990.
Septiawati,  SH.  Panitera  Pengganti  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa, Wawancara .  8 Oktober 2019.
Arsip  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  Kelas  II  A, Jl.  Usman  Salengke ,  Putusan No.114/PID.B/2016/PN.SGM, diperolah pada tanggal 8 oktober 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Lalu Lintas Polri. Ditlantas Polri, Paduan Praktis Berlalu Lintas , 2009.
Republik  Indonesia, Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . ------------------------. Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum .
------------------------. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B .
------------------------. Undang-Undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 .
------------------------. Undang-undang No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

## Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor ,  diakses  pada  tanggal  1  September  2019, pukul 21.15 Wita.
http://pnsungguminasa.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=141&It emid=108 , diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 23.20 wita.