## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TRUCK TRADO OVERLOADYANG MENGAKIBATKANBANYAKNYA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman)
1) Randhi Permana, 2) Fahmiron
1) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: randhipermana89@gmail.com
2) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: fahmiron@gmail.com

## ABSTRACT
Law  Number  22 of  2009 concerning Road Traffic and Transportation is intended to  realize security and safety and  order in  traffic should be able to  bring about  important  changes  in the way of life of road traffic in Indonesia. However, in reality, based on empirical facts, it shows that legal compliance in society in road traffic is decreasing. Many road users do not comply with traffic regulations, Lack of supervision and law enforcement, especially against traffic  violations  involving  overloaded  goods  by  trucks  that  are  affiliated  with  the  needs  of traffic activities, especially on Padang Pariaman cross path that connects the road between West  Sumatra  Province  and  Riau  Province.  The  bad  impact  that  arises  is  the  potential  for traffic accidents to occur which can be fatal for other motorists considering the dimensions and  loads  of  the  vehicle  are  quite  wide,  especially  because  technically  the  truck  is  not  in accordance  with  the  transport  procedure.  Based  on  the  discussion  and  analysis,  it  can  be concluded that: First, Law enforcement against Trado Overload Truck Drivers which results in  many  victims  of  traffic  accidents  in  the  jurisdiction  of  the  Padang  Pariaman  Police,  as determined in accordance with the procedure, starting with a report to the picket. then help the  victim  secure  the  crime  scene,  secure  the  suspect  then  enter  into  the  investigation  of witness  examination,  the  suspect  confiscate  evidence  then  the  file  is  sent  to  the  prosecutor. Second, the obstacles in law enforcement against Trado Overload Truck Drivers which result in the large number of victims of traffic accidents in the jurisdiction of the Padang Pariaman Police,  namely  internal  constraints  in  the  form  of  limited  funds,  limited  facilities  and infrastructure.  the  limited  number  of  traffic  police  personnel  compared  to  the  legal  area which  is  quite  large  and  external  constraints  in  the  form  of  not  being  cultured  by  the community  to  provide  information  as  witnesses  to  what  is  witnessed  for  the  purposes  of investigation because people are lazy to take the time and leave their routine work.
Keywords: Law Enforcement, Accident, Victim

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan dimaksudkan  untuk  terwujudnya  keamanan  dan  keselamatan  serta  ketertiban  dalam  berlalu lintas  seharusnya  dapat  membawa  perubahan  penting  dalam  tata  kehidupan  berlalu  lintas jalan  raya  di  Indonesia.  Namun  pada  kenyataannya  berdasarkan  fakta  Empiris  menunjukan bahwa  ketaatan  hukum  dalam  masyarakat  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya  semakin berkurang. Para penguna jalan banyak yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyangkut muatan kelebihan beban (over load) oleh kendaraan truk-truk barang yang beraviliasi terhadap kebutuhan-kebutuhan kegiatan berlalu lintas khususnya pada jalur lintas padang pariaman yang menghubungkan jalan antar Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.  Dampak  buruk  yang  timbul  adalah  berpotensi  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  yang berakibat fatal bagi pengendara lainnya mengingat dimensi dan beban kendaraan yang cukup lebar  apalagi  secara  teknis  kendaraan  truck  tidak  sesuai  dengan  prosedur  pengangkutan. Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa:PertamaPenegakan  hukum Terhadap  Pengemudi  Truck  Trado Overload Yang  Mengakibatkan  banyaknya  korban kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres    Padang  Pariaman  seperti  mana  yang ditentukan  sesuai  dengan  prosedur  dimulai  dengan  adanya  laporan  kepada  piket.  kemudian menolong  korban  mengamankan  TKP  mengamankan  tersangka  kemudian  masuk  terhadap penyidikan  pemeriksaan  saksi,  tersangka  penyitaan  barang  bukti  kemudian  pemberkasan dikirimkan ke JPU. Kedua Kendala-kendala dalam penegakan hukum  Terhadap Pengemudi Truck  Trado Overload Yang  Mengakibatkan  banyaknya  korban  kecelakaan  lalu  lintas  pada wilayah  hukum  Polres  Padang  Pariaman  yaitu  kendala  internal  berupa  keterbatasan  dana, keterbatasan  sarana  dan  prasarana.  keterbatasan  jumlah  personil  polisi  lalu  lintas dibandingkan  wilayah  hukum  yang  cukup  besar  dan  kendala  eksternal  berupa  belum membudayanya masyarakat untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap apa yang di saksikanuntuk kepentingan penyidikan dikarenakan masyarkat malas meluangkan waktu dan meninggalkan perkerjaan rutinitas nya.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kecelakaan, Korban

## PENDAHULUAN
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun 1945, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus  dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk  mewujudkan  keamanan,  keselamatan, ketertiban,  dan  kelancaran  berlalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam  rangka  mendukung pembangunan  ekonomi  dan  pengembangan  wilayah,  serta  perkembangan  lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  otonomi  daerah,  serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. 1
Pasal  310  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009,  disebutkan  bahwa  apabila kealpaan  atau kelalaian  pengemudi itu  mengakibatkan orang lain terluka atau   meninggal dunia  ancaman  pidananya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  tersebut    diatas.  Hal    ini
1 Konsideran menimbang huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
mencerminkan  kedudukan  norma  hukum  yang  penuh  otonomi,  jadi    bukan  semi  otonomi itu. 2 Meski Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai  dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. 3
Dengan  banyaknya  kasus  kecelakaan  di  jalan  raya  setidaknya  itu  bisa menggambarkan  cerminan  masyarakatnya  betapa  minimnya  kesadaran  hukum  bagi pengendara  sepeda  motor.  Karena masih  banyak  orang-orang mengemudi  tidak tertib  dan taat  pada  rambu-rambu  lalu  lintas.  Meningkatnya  jumlah  korban  dalam  suatu  kecelakaan merupakan  suatu  hal  yang  tidak  diinginkan  oleh  berbagai  pihak,  mengingat  betapa    sangat berharganya  nyawa  seseorang yang  sulit  diukur  dengan  sejumlah  uang  satuan saja.
Orang  yang  mengakibatkan  kecelakaan  tersebut  harus  mempertanggung        jawabkan perbuatannya    dengan  harapan  pelaku  dapat  jera  dan  lebih  berhati  hati.  Berhati      hatipun tidaklah  cukup  untuk  menghindari  kecelakaan, faktor   kondisi   sangatlah   di   utamakan dalam mengendarai   kendaraan   dan   juga   kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana    mestinya.
Dengan  dikeluarkannya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (UU No.8/1981)  sudah  selayaknya  kita  semua  menyambut  gembira  kehadiran  Undang-Undang tersebut  ditengah-tengah  kita,  oleh  karena  undang-undang  tersebut  diharapkan  akan membawa gagasan baru dengan napas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua  pihak  dalam  masyarakat  kita.  Nilai  keadilan  yang  sesuai  dengan  Pancasila  sebagai falsafah  bangsa  Indonesia  haruslah  merupakan  nilai  yang  dapat  memelihara  dan mempertahankan  keseimbangan,  keserasian  dan  keselarasan  antara  kepentingan  individu  di satu pihak dan kepentingan masyarakat dipihak lain. 4
Sedangkan  ketentuan  pidana  terdapat  pada  Pasal  310  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan :
Pasal  310  ayat  4  tersebut  berbunyi,  "Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan bermotor  yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan korban  orang  lain  meninggal  dunia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah. Menurut Pasal 1angka 24 Undang-undang nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan  tidak  disengaja  melibatkan  Kendaraan  dengan  atau  tanpa  Pengguna  Jalan  lain  yang mengakibatkan  korban  manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda.  Salah  satu  upaya  untuk menanggulangi  tunggakan  perkara  seperti  yang  dikemukakandalam  buku  H.P  Panggabean adalah  dengan  memperdayakan  penyelesaian  alternatif  di  luar  pengadilan  melalui  “upaya damai” atau alternatif dispute resolution (ADR).
2 Harie  Tuesang, Upaya  Penegakan  Hukum  Dalam  Era Reformasi,. Penerbit Restu Angung , Jakarta, 2009, hlm. 14
3 Soeriono  Spekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan   Hukum,  PT   RajaGarfindo Persada, Jakarta,  2012, hal 48
4 Romli  Atmassasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Komtemporer ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2010, hlm. 67.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  “Memperluas  berlakunya  Pasal  82  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (yaitu  mengenai  “afkoop”  atau  pembayaran  denda  damai  sebagai alasan  penghapus  penuntutan  untuk  delik  “pelanggaran”)terhadap  semua  tindak  pidana termasuk  “kejahantan”  walaupun  dapat  saja  dibatasi  berlakunya  berdasarkan  pembatasn ancaman maksimal pidananya”.
Sanksi  hukum  pidana  mempunyai  pengaruh  preventif  (pencegahan)  terhadap terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  norma  hukum.  Pengaruh  ini  tidak  hanya  ada  apabila sanksi  pidana  itu  benar-benar  diterapkan  terhadap  pelanggaran  yang  konkrit,  akan  tetapi sudah adasejak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan (theorie des psychischen zwanges  ajaran  psychis) .  Sebagai  alat  kontrol  sosial  ( social  control ),  fungsi  hukum  pidana adalah  subsidier,  artinya  hukum  pidana  hendaknya  baru  diadakan  apabila  usaha-usaha  lain kurang memadai. Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hubungan hukum diatur  terletak  pada  kepentingan  orang  banyak  (umum),  yang  biasanya  diwakili  oleh pemerintah.  Sebagai  hukum  publik  berarti  sama  dengan  hukum  tata  negara  maupun  hukum administrasi  negara.  Disamping  hukum  publik,  ada  hukum  privat  (hukum  perdata).Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang.
Setiap  kepentingan  yang  hendak  dipersoalkan  tergantung  pada  masing-masing individu. Hukum tata negara, hukum administrasi negara maupun perdata mempunyai sanksi sendiri-sendiri  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  perbuatan  melanggarnya.  Untuk mencapai  tujuan  hukum,  yaitu  mewujudkan  ketertiban  dan  kesejahteraan  masyarakat,  di samping  jenis-jenis  sanksi  tersebut,  biasanya  digunakan  pula  sanksi  pidana  sebagai  sarana terakhir  (pamungkas).  Sanksi  pidana  sebagai  sarana  terakhir  ini  disebut  Ultimatum Remedium,  yakni  obat  terakhir,  artinya  bahwa  sanksi  pidana  hendaknya  baru  digunakan apabila sanksi atau upaya-upaya hukum yang lain sudah tidak mampu.
Kasus  kecelakaan  truk  tangki  bermuatan  aspal  cair  dari  Padang  Panjang  menuju Padang  Pariaman  sesampai  di  Air  Mancur  terjadilah  rem  blong  kecelakaan  tunggal  truk tersebut menyerempet kepinggir jalan dan truk tidak bisa jalan jadi harus membutuhkan alat berat ketika alat berat sampai di tempat kejadian ternyata mobil truk ini tidak bisa jalan harus digendong  pakai  mobil  gendong  ketika  itu  SOP  tidak  dipakai  oleh  pihak  mobil  Trado  yaitu SOP  seharusnya  barang  yang  digendong  diukur  dulu  berapa  beratnya  berapa  ukurannya, karna keadaan mendesak jalan macet situasi di air mancur jalan kecil dan jalan lintas Provinsi mengingat situasi jalan macet langsung truk dinaikkan diatas mobil gendong dan seharusnya isi truk tersebut harus disalin baru dinaikkan ke mobil Trado mengingat jalan macet panjang dan  hari  hujan  langsung  dianaikkan  kemobil  Trado,  setelah  dinaikan  truk  tersebut  kemobil gendong dan sudah jalan 1 kilo dari tempat evakuasi dipertikungan jalan masih ramai dan pas dipembelokan  isi  aspal  tersebut  jatuh  dan  truk  diatas  mobil  Trado  tersebut  jatuh  dan mengenail  mobil  sebelah  kanan  dari  mobil  gendong  tersebut  yang  berlawanan  arah  dan disebelah  mobil  tersebut  ada  mobil  karimun  4  orang  meninggal  2  orang  selamat  dan  kena cairan aspal air karna ketidak hati-hatian  dari pihak mobil trado dan tidak menjalan prosedur yang ada.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang di gunakan bersifat Deskriptif Analitis yaitu  berusaha  menggambarkan,  menelaah  lebih  baik  mengenai  permasalahan  yang  akan
diteliti,  untuk  kemudian  menyusun  dan  menganalisa  permasalahan  tersebut.    Metode pendekatan  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada  aspek–aspek  hukum,  dengan  cara  mempelajari bahan–bahan  hukum  primer  dan  hukum  sekunder  yang  nantinya  dijadikan  pedoman  dalam memahami  dan  menganalisis  permasalahan  yang  dibahas,  sedangkan  sebagai  pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis empiris.

## PEMBAHASAN
A. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pengemudi  Truk  Trado  Overload  Yang Mengakibatkan Banyaknya Korban Kecelakaan Lalu Lintas
Pada  dasarnya  program  kegiatan  Penegakan  Hukum  bukan  berorientasi  mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi  lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan  pelayanan  pengguna  jalan  yang  melanggar  itu  sendiri  (Penindakan  pelanggaran Helm, Sabuk pengaman  dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan  kasus  pidana  (Penindakan  pelanggaran  STNK,  Nomor  rangka,  nomor mesin dan lainnya).
Pada  penerapan  ketentuan  pidana  dalam  peristiwa  kelalaian  bagi  pengemudi kendaraan  yang  mengakibatkan  kecelakaan  dapat  ditemukan  pasal-pasal  yang menyangkut  kelalaian.  KUHP  Pasal  359:  Barang  siapa  karena  kesalahannya (kelalaiannya)  menyebabkan  orang  lain  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan Pasal 360 (1) Barangsiapa  karena  kesalahannya  (kelalaiannya)  menyebabkan  orang  lain  mendapat luka-luka  berat,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana kurungan  paling  lama  satu  tahun.  (2)  Barangsiapa  karena  kesalahannya  (kelalaiannya) menyebabkan  orang  lain  luka-luka  sedemikian  rupa  sehingga  timbul  penyakit  atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana  kurungan  paling  lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
Proses  penyelesaian  hukum  terhadap  sopir  truk  karena  kelalaian  mengakibatkan orang  lain  meninggal  dunia.  Proses  peradilan  pidana  adalah  suatu  rangkain  acara peradilan  mulai  dari  penindakan  terhadap  adanya  tindak  pidana  (sumber  tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
Dari  beberapa  penelitian  dan  pengkajian  dilapangan  factor  korelatif  yang  dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas di jalan  raya  merupakan  interaksi  serta  kombinasi  dua  atau  lebih  factor  yang  saling mempengaruhi situasi lalu lintas meliputi faktor manusia, faktor kendaraan, factor jalan, dan faktor lingkungan. 5
Manusia  sebagai  pemakai  jalan  yaitu  sebagai  pejalan  kaki  dan  pengendara kendaraan baik  kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.  Interaksi  antara faktor  Manusia,  Kendaraan,  Jalan  dan  Lingkungan  sangat  bergantung  dari  perilaku
5 Hasil  Wawancara  dengan  Kasat  Lantas  Polres  Padang  Pariaman,  Iptu  Indra  Kusuma,  hari  senin, tanggal 02 November 2020.
Manusia  sebagai  pengguna  jalan  menjadi  hal  yang  paling  dominan  terhadap Kamseltibcar Lantas, hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa: 6

## 1. Mental
Mental  dan  perilaku  yang  membudaya  dari  pengguna  jalan  merupakan  salah satu  faktor utama  yang sangat  berpengaruh terhadap situasi  lalu lintas. Etika, sopan- santun,  toleransi  antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian   emosi serta kepedulian  pengguna  jalan  di  jalan  raya  akan  menimbulkan  sebuah  interaksi  yang dapat  mewarnai  situasi  lalu  lintas  berupa  hasil  yang  positif  seperti  terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan  kesemrawutan,  kemacetan,  pelanggaran  dan  kecelakaan  lalu  lintas, sehingga  mentalitas  pengguna  Jalan  merupakan  suatu  hal  yang  pondamental  dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.
Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalu lintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan  mulai  kehidupan  sehari-hari  dalam  keluarga,  lingkungan  dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.
2. Pengetahuan
Dalam  menciptakan  dan  memelihara  Keamanan,  Keselamatan,  Ketertiban serta  Kelancaran  Lalu  lintas,  telah  dilakukan  pengaturan  yang  disesuaikan  dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana  jalan  serta  dampak  lingkungan  lainnya  dalam  bentuk  suatu  aturan  yang tegas dan jelas serta telah melalui roses sosialisai secara
bertahap  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  berinteraksi  di  jalan  raya.
Setiap  Pengguna  Jalan  wajib  memahami  setiap  aturan  yang  telah  dibakukan  secara formal  baik  dalam  bentuk  Undang-Undang,  Perpu,  Peraturan  Pemerintah,  Perda  dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi  di  jalan  raya.  Perbedaan  tingkat  pengetahuan  dan  atau  pemahaman terhadap  aturan  yang  berlaku  mengakibatkan  suatu  kesenjangan  yang  berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun  antara  pengguna  jalan  dengan  aparat  yang  bertugas  untuk  melaksanakan penegakkan  hukum  di  jalan  raya.  Selain  pemahaman  terhadap  pengetahuan  tentang peraturan  perundangundangan  yang  berlaku,  pengetahuan  tentang  karakteristik kendaraan  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  diabaikan,  setiap  kendaraan memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dalam  penanganannya,  pengetahuan  terhadap karakteristik  kendaraan  sangat  berpengaruh  terhadap  operasional  kendaraan  di  jalan raya  yang  secara  otomatis  akan  berpengaruh  pula  terhadap  situasi  lalu  lintas  jalan
6 Hasil  Wawancara  dengan  Kasat  Lantas  Polres  Padang  Pariaman,  Iptu  Indra  Kusuma,  hari  senin, tanggal 02 November 2020.
raya,  pengetahuan  tentang  karakteristik  kendaraan  bisa  didapat  dengan  mempelajari buku manual kendaraan tersebut serta dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).
3. Keterampilan
Kemampuan  dalam  mengendalikan  (Mengendarai/Mengemudi)  Kendaraan baik  kendaraan  bermotor  maupun  kendaraan  tidak  bermotor  di  jalan  raya  akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan  lalu  lintas  baik  bagi  pengemudi/pengendara  kendaraan  tersebut  maupun pengguna  jalan  lainnya.  Lisensi  terhadap  kemampuan  dalam  mengendalikan kendaraan  di  wujudkan  secara  formal  melalui  Surat  Izin  Mengemudi  yang  di keluarkan  oleh  SATPAS  Polri  sesuai  dengan  peruntukan  kendaraan  bermotor  yang dikemudikan/dikendarai  oleh  pengguna  jalan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  44  tahun  1993  tentang  Kendaraan  dan  Pengemudi  Bab  VII  tentang Pengemudi. Keterampilan mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan  sebelum  mengajukan  lisensi  keterampilannya  (SIM),  secara  formal  khusus untuk  kendaraan  bermotor  setiap  pemohon  SIM  diwajibkan  telah  memiliki ketrampilan  mengemudikan  kendaraan  bermotor  yang  dapat  diperoleh  baik  melalui lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  mengemudi  maupun  tidak  melalui  lembaga pendidikan  dan  pelatihan  mengemudi  yang  berarti  pemohon  telah  melalui  proses pelatihan  keterampilan  sebelum  dilanjutkan  proses  pengujian  keterampilannya  untuk mendapatkan SIM.
Seiring  dengan  peningkatan  profesionalisme  kepolisian,  tuntutan  ke  arah perbaikan  kinerja  dan  citra  kepolisian  sebagai  pelayanan  masyarakat  telah  menjadi agenda  reformasi  kepolisian.  Daya  kritis  masyarakat  sipil  terhadap  kinerja  dan  citra kepolisian adalah cerminan kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hak-hak masyarakat.
Penegakan  hukum  pengemudi  Truck  Trado  Overload  megakibatkan  kecelakaan lalu lintas berjalan seperti mana yang ditentukan sesuai dengan prosedur dimulai dengan adanya laporan kepada piket kemudian menolong korban mengamankan tempat kejadian perkara  mengamankan  tersangka  kemudian  masuk  terhadap  penyidikan  pemerikasaan saksi  dan  tersangka  penyitaan  barang  bukti  kemudian  pemberkasan  dikirim  ke  Jaksa Penuntut Umum. 7
Kepolisian  Resor  Padang  Pariaman  merupakan  instansi  yang  petugas  dan bertanggung  jawab  dalam  pengamanan  dan  perlindungan  bagi  setiap  warga  masyarakat di  wilayah  hukumnya.Sesuai  dengan  fungsi  dan  tugasnya  masing-masing,  setiap  fungsi juga mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Dalam penanganan berbagai hal tentang perlalulintasan,  baik  administrasi  lalu  lintas,  pelayanan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM), Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK),  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB), informasi  rambu  dan  marka,  kecelakaan  dan  keramaian  di  jalan  raya  merupakan tanggung jawab dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Padang Pariaman.
7 Hasil  Wawancara  dengan  Kanit  Laka  Polres  Padang  Pariaman,  Ipda  Rudi  Chandra,  hari  Selasa, tanggal 03 November 2020.
Kecepatan  petugas  dalam  mengenali  dan  memenuhi  setiap  kebutuhan  pengguna layanannya  merupakan  sebuah  tantangan  tersendiri.Kemampuan  petugas  dalam memberikan  pelayanan  merupakan  suatu  faktor  yang  mempengaruhi  kecepatan  petugas dalam memberikan respon kepada pengguna layanannya.Kemampuan petugas kepolisian dalam  menangani  kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  suatu  hal  yang  mendasar  dalam setiap merespon kebutuhan pengguna layanan.Kemampuan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan  dapat  menunjukkan  keprofesionalan  petugas  dalam  melakukan  penanganan sehingga dapat membangun citra positif dalam masyarakat.

## B. Kendala-kendala  penegakan  hukum  Terhadap  Pengemudi  Truk  Trado  Overload Yang Mengakibatkan Banyaknya KorbanKecelakaan Lalu Lintas
Dalam  menangani  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polres Padang Pariaman, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padang Pariaman pastilah tidak terlepas  dari  adanya  kendala-kendala  dalam  pelaksanaannya.Kendala  kendala  tersebut bisa  berasal  dari  dalam  (internal)  institusi  maupun  dari  luar  (eksternal)  institusi  Satuan lalu Lintas (Satlantas).
Kurangnya  kesadaran  hukum  pada  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  berlalu lintas sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian kesadaran hukum rnasyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat,  dapat  dikemukakan  di  sini  bahwa  semakin  besar  kesadaran  hukum masyarakat  maupun  seperti,  maka  akan  semakin  kecil  kemungkinan  masyarakst  untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.
Berdasarkan  data  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polres Padang  Pariaman  yang  setiap  tahunnya  meningkat,  menunjukkan  bahwa  kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dalam berlalu lintas menyebabkan angka kecelakaan selalu  meningkat.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  Tokoh  Masyarakat Polres Padang Pariaman bahwa:
“Harus  diakui  bahwa  masyarakat  di  Polres  Padang  Pariaman  kesadaran hukumnya relatif masih rendah, apalagi mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas, sungguh  masih  sangat  memprihatinkan  dan  menimbulkan  kekhawatiran  seluruh  elemen masyarakat, karena rata-ratas hampir setiap seminggu sekali selalu ada kecelakaan yang mengakibatkan  korban  tidak  hanya  luka  berat  dan  ringan  saja  tetapi  juga  meninggal dunia”.
Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana yang telah dipeparkan di atas, maka  dapat  disebutkan  bahwa  kendala-kendala  yang  dihadapi  untuk  mewujudkan profesionalisme  Polisi  Lalu  Lintas  dalam  menanggulangi  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas  di  wilayah  hukum  Satuan  lalu  Lintas  Polres  Padang  Pariaman  ada  2  (dua),  yaitu: pertama,  kendala  internal  keterbatasan  dana  dan  Keterbatasan  sarana  dan  prasarana, kurangnya  kemampuan  Polisi  Lalu  Lintas,  keterbatasan  jumlah  personil  Polisi  Lalalu lintas, kedua, kendala eksternal berupa belum terbudayanya untuk kecelakaan lalu lintas pada masyarakat dan kurangnya kesadaraan hukum dalam berlalu lintas.
Kendala-kendala  dalam  penegakkan  hukum  terhadap  pengemudi  truck  Trado overload mengakibatkan kecelakaan lalu lintas masyarakat  yang menberikan keterangan sebagai  saksi  kurang  komperatif  terhadap  apa  yang  di  saksikan  maupun  dilihat  untuk
kepentingan  penyidikan  dikarenakan  masyarkat  malas  meluangkan  waktu  untuk memberikan keterangan terhadap pihak penyidik, tidak seimbang personil dibagian unit lakalantas  dengan  jumlah  kecelakaan  yang  terjadi  dikarenakan  wilayah  hukum  terlalu besar dan sarana yang dipergunakan pada saat olah tempat kejadian perkara belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan. 8

## PENUTUP
Penegakan  hukum  Terhadap  Pengemudi  Truck  Trado Overload Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas banyaknya korban di wilayah hukum Polres  PadangPariaman.  melihat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi Nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Salah satu tujuan nya  yaitu mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan  yang aman, selamat, tertib, lancar untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. dalam hal penegakan terhadap tersangka dijerat Pasal 310 ayat 4 UULAJ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dari hasil proses penyidikan satlantas Polres Padang Pariaman kejadian ini disebabkan  bukan karena teknis daripada  kendaraan tetapi murni karena melanggar prosedur pengangkutan yang tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi ketidak mampuan dari truck trado untuk  menahan  beban  sehingga  memang  sangat  berpotensi  terhadap  muatan  yang  di  bawah rebah ke kanan karena kondisi jalan menanjak dan menikung.
Kendala-kendala  penegakan  hukum    Terhadap  Pengemudi  Truck  Trado  Overload Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas banyaknya korban pada wilayah hukum Polres Padang Pariaman    beberapa  kendala  berupa  dari  segi  internal  yaitu  terbatas  nya  peralatan  yang mendukung dalam hal kegiatan olah TKP di lapangan sangat mempengaruhi terhadap proses evakuasi  korban  maupun  kendaraan  Dari  segi  ekternal  yaitu  masyarakat  tidak  komperatif untuk  memberikan  keterangan  tentang  apa  yang  dia  saksikan  maupun  dia  lihat  untuk kepentingan penyidikan dikarenakan masyarakat malas  untuk meluangkan waktu.

## REFERENSI
Harie  Tuesang, Upaya  Penegakan  Hukum  Dalam  Era Reformasi ,. Penerbit Restu Angung, Jakarta, 2009
Romli  Atmassasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Komtemporer ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2010
Soeriono    Spekanto, Faktor-Faktor    yang    Mempengaruhi  Penegakan      Hukum ,    PT RajaGarfindo   Persada,   Jakarta,  2012
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8 Hasil  Wawancara  dengan  Kanit  Laka  Polres  Padang  Pariaman,  Ipda  Rudi  Chandra,  hari  Selasa, tanggal 03 November 2020