## OPEN ACCESS
http://jurnal.uns.ac.id/jdk
E-ISSN: 2656-5528

## Kajian Kesesuaian Penerapan Konsep Smart Environment sebagai Bagian dari Smart City (Studi Kasus: Kota Semarang)
Review of the Suitability of Implementing the Smart Environment Concept as Part of a Smart City (Case Study: Semarang City)
Dhea Ayu Herbila Sari 1* , Murtanti Jani Rahayu 1,2 , Bambang S. Pujantiyo 1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
2 Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : dhea.herbila1602@student.uns.ac.id
(Diterima: 28 November 2023; Disetujui: 22 Januari 2024)

## Abstrak
Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang sudah menerapkan konsep smart city pada seluruh aspek perencanaan kota. Dengan berbagai permasalahan lingkungan cukup kompleks yang dihadapi, salah satu strategi yang diterapkan Kota Semarang adalah penerapan smart environment. Meskipun demikian, dari berbagai variasi program smart environment yang telah diterapkan di Kota Semarang, beberapa diantaranya masih kurang sesuai dan kurang tepat sasaran. Sebagian besar layanan hanya dapat diakses oleh masyarakat yang melek teknologi dan beberapa layanan mengalami error sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, permasalahan lingkungan di Kota Semarang masih banyak ditemukan meskipun telah diterapkan berbagai program  smart  environment.  Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesesuaian penerapan konsep smart environment di Kota Semarang. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan teknik analisis skoring dan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian penerapan konsep smart environment di Kota Semarang termasuk dalam kategori cukup sesuai dengan persentase sebesar 51,29%. Kategori cukup sesuai diartikan bahwa indikator smart environment yang  sesuai  lebih  banyak  dibandingkan  indikator  smart  environment  yang  tidak  sesuai,  sehingga  potensi  Kota  Semarang  untuk menjadi smart environment sebagai bagian dari smart city masih cukup besar. Ketidaksesuaian tersebut memerlukan ada perbaikan serta peningkatan pada setiap komponen smart environment guna mewujudkan kesesuaian penerapannya di Kota Semarang.
Kata kunci : Kota Semarang; permasalahan lingkungan; smart city; smart environment

## Abstract
Semarang City, of the metropolitan cities in Indonesia, has implemented the concept of a smart city in all aspects of urban planning. With various complex environmental problems being faced, one of the strategies implemented by the city is the implementation of a smart environment. However, despite the various smart environment programs that have been implemented, some of them are still not suitable and miss the mark. Many services can only be accessed by tech-savvy individuals, and some services are plagued with errors,  making  them  inaccessible  to  the  general  public.  Moreover,  environmental  problems  in  Semarang  City  persist,  despite  the implementation of the smart environment programs. Given this background, this study aims to determine the suitability of implementing the smart environment concept in Semarang City. The research utilizes quantitative analysis techniques and quantitative descriptive analysis. The analysis results indicate that the application of the smart environment concept in Semarang City is moderately suitable, with a percentage of 51.29%. This moderate suitability suggests that there are more appropriate smart environment indicators than inappropriate ones, indicating that Semarang City still has significant potential to develop as a smart environment within the context of a smart city. However, this discrepancy highlights the need for improvements in each component of the smart environment to truly achieve the desired level of suitability in Semarang City.
Keywords: environmental Issues; Semarang City; smart city; smart environment

## 1. PENDAHULUAN
Smart city merupakan konsep pengembangan kota yang mengintegrasikan aspek sumber daya manusia dan modal sosial dengan teknologi modern untuk mewujudkan taraf kehidupan kota yang lebih baik (Caragliu, Bo, & Nijkamp, 2011). Menurut Giffinger et al. (2007), smart city merupakan kota yang memiliki keunggulan berupa pembangunan secara cerdas
dan  independen  dalam  berbagai  aspek  perkotaan.  Menurut  Axelsson  &  Granath  (2018),  konsep smart  city mengintegrasikan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dalam  pembangunan  infrastruktur  guna  mewujudkan pembangunan sebuah kota yang cerdas. Menurut Cohen (2014) dan Giffinger et al. (2007), konsep smart city terdiri dari enam  dimensi,  meliputi smart  governance , smart  economy , smart  mobility , smart  people , smart  living ,  dan smart environment . Dimensi smart governance , meliputi bidang kontribusi politik dan bidang administrasi layanan publik. Dimensi smart economy , meliputi bidang kompetisi ekonomi, kewirausahaan, tingkat produktivitas, serta fleksibilitas pasar dan tenaga kerja. Dimensi smart mobility , meliputi keberlanjutan sistem transportasi dan aksesibilitas yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dimensi smart people , meliputi kualitas pendidikan masyarakat, kualitas interaksi sosial masyarakat, serta keterbukaan masyarakat terhadap dunia luar. Dimensi smart living , meliputi kualitas hidup dalam aspek kebudayaan, kesehatan, keselamatan, perumahan, serta pariwisata. Terakhir dimensi smart environment, meliputi daya tarik kondisi alam, seperti polusi udara dan kondisi iklim yang bertujuan untuk memelihara kualitas lingkungan.
Saat  ini,  konsep smart  city sudah  banyak  diterapkan  pada  kota-kota  besar  di  Indonesia,  salah  satunya  di  Kota Semarang.  Penerapan  konsep smart  city di  Kota  Semarang  berlandaskan  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota  Semarang  Tahun  2021-2026  dan  Masterplan  Semarang Smart  City (Pemerintah Daerah Kota Semarang, 2018, 2021). Penerapan smart city di Kota Semarang bertujuan untuk menjawab permasalahan- permasalahan  perkotaan  yang  ada,  salah  satunya  adalah  permasalahan  lingkungan.  Permasalahan-permasalahan lingkungan  tersebut  diantaranya  permasalahan  tumpukan  sampah,  volume  produksi  sampah  yang  terus  meningkat, keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), polusi udara, serta tingkat kepadatan hunian yang tinggi (Farasonalia & Aprian, 2021). Selain itu, dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 juga tertuang permasalahan utama di Kota Semarang, diantaranya infrastruktur kota dan infrastruktur permukiman yang perlu ditingkatkan, pemanfaatan ruang dan keberlanjutan lingkungan yang belum optimal, serta kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yang perlu ditingkatkan. Selain itu, di Kota Semarang juga terdapat permasalahan utama yang kerap terjadi setiap tahunnya, yaitu permasalahan banjir dan rob. Guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, yaitu dengan mencanangkan smart city , khususnya pada dimensi smart environment .
Smart environment merupakan dimensi smart city yang fokus pada perwujudan lingkungan cerdas melalui penerapan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi tentang lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan bagi penghuninya (Cook & Das, 2005). Dalam konsep smart environment , terdapat beberapa indikator yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Menurut Giffinger et al. (2007) indikator smart environment yaitu daya tarik kondisi alam, tingkat polusi, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Sementara itu menurut Cohen (2014), indikator-indikator smart environment diantaranya,  yaitu  kualitas  air  yang  baik,  jejak  karbon  yang  rendah,  pengelolaan  limbah,  perencanaan ketahanan iklim, kepadatan penduduk, RTH, energi, bangunan cerdas, serta tingkat konsumsi air. Menurut Kumar (2020), terdapat sembilan indikator smart environment , yaitu penerapan sistem pemantauan berbasis TIK, intensitas polusi udara, emisi gas rumah kaca (GRK), penggunaan energi listrik untuk penerangan jalan, penghematan energi rumah tangga, pemantauan air melalui TIK, kualitas sumber daya air, daur ulang sampah, dan area hijau.
Berdasarkan indikator-indikator smart environment di atas, dapat dikatakan bahwa Kota Semarang sudah tergolong kota  dengan  lingkungan  yang  cerdas.  Hal  ini  dikarenakan  Pemerintah  Kota  Semarang  telah  menerapkan  berbagai program yang berkaitan dengan smart environment , diantaranya instalasi  Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Jatibarang, pembangunan smart parks , aplikasi Silampah (Sistem Lapor Sampah), dan masih banyak lagi (Badan Standardisasi  Nasional,  2021).  Program-program  tersebut  sudah  mencakup  beberapa  indikator smart  environment sehingga mampu merepresentasikan Kota Semarang sebagai kota dengan lingkungan cerdas. Namun, dibalik keragaman program smart environment yang telah diterapkan di Kota Semarang, beberapa diantaranya dirasa masih kurang sesuai dan kurang tepat sasaran. Sebagian besar layanan hanya dapat diakses oleh masyarakat yang melek teknologi dan beberapa  layanan  mengalami  eror.  Selain  itu,  permasalahan  lingkungan  di  Kota  Semarang  saat  ini  masih  banyak ditemukan meskipun telah diterapkan berbagai program terkait smart environment . Dari kondisi tersebut maka diperlukan penelitian yang membahas terkait kesesuaian konsep smart environment yang diterapkan di Kota Semarang.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1. KOTA
Berdasarkan perspektif yuridis administratif, menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan, kawasan perkotaan merupakan suatu wilayah dengan kegiatan utama nonpertanian/nonagraris, memiliki susunan fungsi kawasan
sebagai  tempat  permukiman  perkotaan,  serta  sebagai  pusat  dan  distribusi  pelayanan  jasa  pemerintahan,  pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan perspektif topografi, kota didefinisikan sebagai suatu permukiman yang relatif besar, memiliki kepadatan yang tinggi, permukiman yang permanen, serta terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen (Rapoport, 1990). Suatu kota identik dengan permukiman penduduk yang besar, luas lahan yang terbatas, bersifat nonpertanian, kepadatan penduduk yang relatif tinggi, tempat tinggal masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu,  serta  pola  hubungan  yang  cenderung  rasional,  serta  masyarakatnya  cenderung  individualistis  (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2009).
Pada lingkungan perkotaan, struktur ekosistem alam banyak mengalami perubahan, salah satunya tumbuhan sebagai ruang  hijau  yang  hanya  menjadi  bagian  kecil.  Lingkungan  perkotaan  didominasi  oleh  gedung-gedung  bertingkat  dan permukiman padat penduduk. Mayoritas energi yang ada di kota merupakan energi bahan bakar berupa batubara, gas, dan minyak. Ketiga energi tersebut dimanfaatkan untuk transportasi, industri, perumahan, dan perkantoran (Wike, 2021). Kebutuhan energi yang sangat tinggi di perkotaan pastinya membawa dampak bagi kondisi alam di sekitarnya. Struktur ekosistem alam di kota menghilang karena banyaknya gedung-gedung bertingkat dan permukiman yang sangat padat namun  tidak  diimbangi  oleh  upaya  penghijauan.  Selain  penggunaan  energi  yang  tinggi,  lingkungan  perkotaan  juga menghasilkan  limbah  dengan  volume  yang  besar.  Perbandingan  antara  volume  limbah  dengan  organisme  pengurai sangat tidak seimbang, volume limbah jauh melebihi kapasitas organisme pengurai. Limbah di perkotaan juga sebagian besar merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan limbah yang menyebabkan bau tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan (Murhadi & Jumasa, 2019).
Guna menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan di atas, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan. Menurut Budiharjo & Sujarto (2013) pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan perkotaan yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengabaikan  pemenuhan  kebutuhan  generasi  masa  depan.  Dalam  penerapannya,  pembangunan  berkelanjutan memperhatikan  keseimbangan  dan  sinergitas  pemanfaatan  sumber  daya,  orientasi  pembangunan,  investasi,  dan kelembagaan. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan adalah salah satu upaya pemeliharaan keseimbangan antara lingkungan alami dan lingkungan buatan agar interaksi dan interdependensi antar keduanya tetap serasi dan seimbang (Fauzi, 2004). Dalam mendukung penerapan pembangunan berkelanjutan, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu transformasi  digital  melalui  konsep smart  city , green  city ,  dan sustainable  city (Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

## 2.2. SMART CITY
Salah  satu  strategi  dalam  penerapan  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  dengan  menerapkan  konsep smart  city (Colldahl  et  al.,  2013).  Menurut  Caragliu  et  al.  (2011), smart  city merupakan  kota  yang  memanfaatkan  sumber  daya manusia,  modal  sosial,  serta  teknologi  informasi  dan  komunikasi  modern  guna  mewujudkan  kemajuan  ekonomi  dan kehidupan yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Smart city juga didefinisikan sebagai lingkungan perkotaan  baru  yang  dirancang  untuk  meningkatkan  kinerja  lingkungan  perkotaan  melalui  pemanfaatan  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, konsep smart city juga dirancang untuk meningkatkan efektivitas manajemen sumber  daya,  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,  menurunkan  pencemaran  limbah,  serta  meningkatkan perekonomian kota (Stimmel, 2015).
Konsep smart city mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat dengan penerapan pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui interkoneksi kerangka kerja dan mengandalkan penggunaan TIK (Basiri at  al.,  2017).  Hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan  Cohen  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  penerapan smart  city memanfaatkan TIK secara cerdas dan efisien dalam pengelolaan sumber daya, penggunaan energi, peningkatan kualitas hidup,  serta  pengurangan  jejak  karbon.  Dari  keseluruhan  teori  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep smart  city merupakan  konsep  pengembangan  kota  yang  mengintegrasikan  infrastruktur  sosial,  infrastruktur  ekonomi,  serta infrastruktur fisik dengan TIK sehingga mampu menjadikan kota menjadi lebih efisien dan layak huni.
Menurut Kurniawati et al. (2019) penerapan konsep smart city bertujuan untuk mengatasi permasalahan perkotaan yang semakin parah seiring meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan. Permasalahan tersebut meliputi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta penurunan kualitas lingkungan akibat pembangunan yang dilakukan secara terus menerus tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Melalui penerapan konsep smart city , permasalahan-permasalahan di perkotaan dapat diatasi dengan memanfaatkan kemajuan TIK. Konsep smart city terdiri dari berbagai dimensi dimana setiap dimensinya memiliki indikator yang berbeda. Menurut Cohen (2014)
dan Giffinger et al. (2007), terdapat enam dimensi dalam smart city , diantaranya smart governance , smart economy , smart mobility , smart people , smart living , dan smart environment .
Smart governance merupakan dimensi smart city yang fokus pada tata kelola pemerintahan yang meliputi pelayanan publik  secara online ,  infrastruktur  pemerintahan,  akuntabilitas  pemerintahan,  serta  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan keputusan. Smart economy meliputi peluang ekonomi, produktivitas, interkoneksi pasar lokal dan global, pengembangan ekonomi yang inovatif, dan kewirausahaan. Smart mobility mencakup mobilitas bersih, moda transportasi campuran, aksesibilitas lokal dan internasional, ketersediaan transportasi berbasis TIK, serta sistem transportasi yang aman,  berkelanjutan,  dan  inovatif. Smart  people meliputi  tingkat  pendidikan  masyarakat,  inklusivitas  masyarakat, kreativitas  masyarakat,  keberagaman  sosial  dan  etnis,  kosmopolitanisme  atau  keterbukaan  pikiran,  serta  partisipasi masyarakat. Smart living meliputi kebudayaan beserta fasilitasnya, keselamatan, kesehatan, kualitas perumahan, fasilitas pendidikan, serta daya tarik wisatawan (pariwisata). Smart environment merupakan dimensi smart city yang dirancang karena beberapa faktor, diantaranya polusi, iklim, daya tarik kondisi alam, dan aspek pemeliharaan lingkungan lainnya. Dimensi smart  environment ,  meliputi  bangunan  cerdas,  pengelolaan  sumber  daya,  perencanaan  kota  yang  ramah lingkungan, daya tarik kondisi alam, tingkat polusi di suatu wilayah, perlindungan lingkungan, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

## 2.3. SMART ENVIRONMENT
Smart environment merupakan salah satu dimensi smart city yang mengatur agar suatu lingkungan dapat menjadi lingkungan cerdas yang meliputi efisiensi energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, pelestarian lingkungan hidup, dan penyediaan RTH yang memadai (Joga, 2017). Menurut Masterplan Semarang Smart City (Pemerintah Daerah Kota Semarang,  2018), smart  environment adalah  konsep  pembangunan  kota  yang  memperhatikan  keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun utilitas lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, menurut Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017), smart environment diartikan sebagai kesetaraan antara perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota dengan perhatian terhadap infrastruktur fisik bagi masyarakat. Smart environment juga didefinisikan sebagai lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik dan nonfisik bagi masyarakat,  lingkungan  yang  bersih  dan  tertata,  mampu  mereduksi  tingkat  polusi,  serta  mampu  bertahan  terhadap perubahan iklim (Koy & Rodrigues, 2019).
Dalam menciptakan kondisi lingkungan yang cerdas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya ruang atau area hijau, efisiensi energi, pengelolaan limbah, kualitas air, polusi udara, serta sistem kontrol emisi (Adiyanta, 2018). Bosch et al. (2017) juga menjelaskan beberapa kriteria lingkungan cerdas dan berkelanjutan, diantaranya energi dan mitigasi, material, air, dan tanah, ketahanan iklim, serta polusi dan limbah. Selain itu, dalam perancangan konsep smart environment , terdapat beberapa indikator yang menjadi penilaian bagi suatu wilayah untuk dapat dikatakan sebagai smart environment . Menurut Giffinger et al. (2007), terdapat sembilan indikator smart environment , diantaranya durasi matahari, RTH, kabut asap musim panas, partikel polutan, penyakit saluran pernapasan kronis, upaya individu dalam melindungi alam, pendapat tentang perlindungan alam, penggunaan air yang efisien, serta penggunaan listrik yang efisien. Selain itu, Cohen (2014) juga menyusun sepuluh indikator smart environment , diantaranya bangunan bersertifikasi keberlanjutan, rumah  cerdas,  energi,  jejak karbon,  kualitas  udara,  pengelolaan  limbah,  konsumsi  air,  perencanaan  ketahanan  iklim, kepadatan,  serta  RTH.  Terdapat  pula  indikator smart  environment menurut  Kumar  (2020)  yang  terdiri  atas  sembilan indikator, yaitu penerapan sistem pemantauan berbasis TIK, intensitas polusi udara, emisi gas rumah kaca, penggunaan listrik untuk penerangan jalan, penghematan energi rumah tangga, pemantauan air melalui TIK, kualitas sumber daya air, daur ulang sampah, serta area hijau. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga mengidentifikasi indikator smart environment yang terdiri dari tata kelola sumber daya alam yang terintegrasi TIK, RTH, restorasi sungai, pengendalian polusi udara, tata kelola limbah rumah tangga, tata kelola limbah industri, tata kelola limbah dan sampah plastik, sanitasi rumah tangga, energi yang efisien, serta pengembangan energi alternatif ramah lingkungan dan berkelanjutan.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, dimana pendekatan deduktif merupakan suatu proses penalaran yang bermula dari kondisi umum ke khusus. Penelitian ini diawali dengan penemuan fenomena umum atau isu yang memiliki nilai kebenaran, kemudian dilakukan pengkajian teori terkait kota, teori smart city , dan teori smart environment .
Teori-teori ini dijadikan dasar untuk dapat memunculkan pertanyaan atau bahan yang akan diteliti secara langsung ke lapangan,  yaitu  mengenai  kesesuaian  penerapan  konsep smart  environment di  Kota  Semarang.  Pendekatan  secara deduktif  bersifat  umum  ke  khusus  dimana  pada  akhirnya  penelitian  ini  akan  menarik  kesimpulan  dan  memunculkan pengetahuan baru yang memiliki sifat lebih khusus. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada suatu fenomena atau gejala, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data berupa statistik atau kuantitatif, dan bertujuan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2013).

## 3.2 VARIABEL PENELITIAN
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sintesis teori pengertian smart environment dan indikator smart  environment dari  para  ahli.  Dari  proses  tersebut,  diperoleh  variabel  dan  subvariabel  yang  berfungsi  untuk mendetailkan arah penelitian. Variabel dan subvariabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Variabel dan Subvariabel Penelitian Variabel Subvariabel Indikator Parameter Sesuai (1) Tidak Sesuai (0) Ketersediaan RTH Luas RTH Persentase RTH publik yang memenuhi standar Persentase RTH publik ≥20% Persentase RTH publik <20% Taman dengan fasilitas WiFi Keberadaan WiFi pada taman publik yang dapat diakses Terdapat WiFi pada taman publik Tidak terdapat WiFi pada taman publik Sistem penyiraman otomatis Keberadaan sistem penyiraman otomatis pada taman publik Terdapat sistem penyiraman otomatis pada taman publik Tidak terdapat sistem penyiraman otomatis pada taman publik Keberadaan rencana ketahanan iklim Produk rencana ketahanan iklim Ketersediaan produk rencana ketahanan iklim Adanya produk rencana ketahanan iklim Tidak ada produk rencana ketahanan iklim Keberlanjutan energi Konsumsi listrik Total konsumsi listrik tidak melebihi standar Total konsumsi listrik <500 kWh/kapita Total konsumsi listrik ≥500 kWh/kapita Pengembangan energi terbarukan Rasio antara produksi energi terbarukan dengan penggunaan energi 1 tahun Persentase antara produksi energi terbarukan dengan total penggunaan energi per tahun sebesar ≥25% Persentase antara produksi energi terbarukan dengan total penggunaan energi per tahun sebesar <25% Pengelolaan limbah Jumlah timbulan sampah Jumlah timbulan sampah tidak melebihi standar Jumlah timbulan sampah ≤3 liter/orang/hari Jumlah timbulan sampah >3 liter/orang/ hari Pengelolaan sampah berbasis TIK Keberadaan bank sampah Terdapat bank sampah Tidak terdapat bank sampah Keberadaan TPS3R Terdapat TPS3R Tidak terdapat TPS3R Pemanfaatan TIK pada pengelolaan sampah Terdapat aplikasi/ website pengelolaan sampah Tidak terdapat aplikasi/ website pengelolaan sampah Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah Persentase partisipasi masyarakat sebesar ≥50% Persentase partisipasi masyarakat sebesar <50% Sanitasi rumah tangga Persentase rumah tangga dengan jamban leher angsa Persentase rumah tangga dengan jamban leher angsa sebesar ≥90% Persentase rumah tangga dengan jamban leher angsa sebesar <90% Persentase rumah tangga dengan tangki septik/SPAL Persentase rumah tangga dengan tangki septik/SPAL sebesar ≥90% Persentase rumah tangga dengan tangki septik/SPAL sebesar <90%
Variabel Subvariabel Indikator Parameter Sesuai (1) Tidak Sesuai (0) Pengelolaan air Konsumsi air Konsumsi air di perkotaan tidak melebihi standar Konsumsi air sebesar ≤120 liter/kapita/hari Konsumsi air sebesar >120 liter/kapita/hari Kualitas air Status kualitas air sungai di perkotaan Indeks kualitas air sungai tergolong cukup baik – sangat baik Indeks kualitas air sungai tergolong kurang baik – waspada Pemantauan air berbasis TIK Keberadaan sistem pemantauan air berbasis TIK Terdapat sistem pemantauan air berbasis TIK Tidak terdapat sistem pemantauan air berbasis TIK Restorasi sungai Keberadaan program restorasi sungai Terdapat program restorasi sungai Tidak terdapat program restorasi sungai Pengelolaan udara Kualitas udara Nilai indeks kualitas udara (IKU) perkotaan Nilai IKU tergolong cukup baik – sangat baik Nilai IKU tergolong kurang baik – waspada Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tren penurunan emisi GRK mencapai target yang telah ditentukan Penurunan emisi GRK mencapai target sebesar 29% Penurunan emisi GRK belum mencapai target sebesar 29% Pemantauan udara berbasis TIK Keberadaan sistem pemantauan udara berbasis TIK Terdapat sistem pemantauan udara berbasis TIK Tidak terdapat sistem pemantauan udara berbasis TIK Keberadaan bangunan cerdas Smart meter Persentase pelanggan listrik dengan smart meter Persentase pelanggan listrik dengan smart meter sebesar ≥50% Persentase pelanggan listrik dengan smart meter sebesar <50% Persentase pelanggan air dengan smart meter Persentase pelanggan air dengan smart meter sebesar ≥50% Persentase pelanggan air dengan smart meter sebesar
<50%
Sumber: Aqli (2014), Badan Standardisasi Nasional (2002), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2017), Giffinger et al. (2007), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020), UI Green Metric (2022); Saragih & Rachmawati (2015), UNFCCC (2022)

## 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan keberadaan sanitasi rumah tangga yang layak. Sementara itu, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mendatangi  instansi-instansi  yang  terkait  dalam  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini,  data-data  yang  diperoleh  secara sekunder, yaitu data terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH), data energi terbarukan, data aplikasi pengelolaan sampah, data pengelolaan  air,  data  pengelolaan  udara,  dan  data  terkait smart  meter .  Lembaga  atau  instansi  yang  terkait  dalam penelitian ini, yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Badan Pusta Statistik (BPS), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

## 3.4 TEKNIK ANALISIS DATA
Penelitian ini menggunakan teknik analisis skoring dan analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis skoring dilakukan berdasarkan parameter pada tiap variabel dan sub variabelnya. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Guttman yang  digunakan  untuk  menentukan  nilai  pada  setiap  variabel  berdasarkan  konsep  kesesuaian smart environment . Setiap parameter pada masing-masing variabel memiliki nilai 1 untuk parameter sesuai dan nilai 0 untuk parameter  tidak  sesuai.  Selanjutnya,  hasil  analisis  skoring  akan  dideskripsikan  dengan  menggunakan  teknik  analisis deskriptif untuk menunjukkan kesesuaian variabel terhadap konsep smart environment . Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk  memberikan  penjelasan  terhadap  angka-angka  yang  telah  diperoleh  dari  analisis  skoring.  Guna  menghitung persentase kesesuaian penerapan konsep smart environment , digunakan rumus seperti pada persamaan di bawah ini.
Presentase Kesesuaian = ∑ Skor Variabel Jumlah Variabel × 100%
Dengan  menggunakan  aturan Sturgess ,  klasifikasi  kesesuaian  penerapan  konsep smart  environment di  Kota Semarang digolongkan menjadi lima klasifikasi, seperti yang tertera pada Tabel 2.
Tabel 2. Klasifikasi Kesesuaian Penerapan Konsep Smart Environment Persentase Kesesuaian Klasifikasi Kesesuaian 0 – 20% Tidak Sesuai 21 – 40% Kurang Sesuai 41 – 60% Cukup Sesuai 61 – 80% Mendekati Sesuai 81 – 100% Sesuai

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG
Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang berperan sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki letak strategis karena berada dijalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Berdasarkan letak geografisnya, Kota  Semarang  terletak  diantara  6º50’ - 7º10’  Lintang  Selatan  dan  109º35’ - 110º50’  Bujur  Timur.  Kota  Semarang berbatasan  langsung  dengan  Laut  Jawa  di  sebelah  utara,  dengan  Kabupaten  Semarang  di  sebelah  selatan,  dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di sebelah timur, serta dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Dengan luas wilayah sebesar 373,78 km 2 , Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.656.564 jiwa. Secara topografi, Kota Semarang terbagi atas tiga bagian, yaitu daerah pantai, dataran rendah (Semarang Bawah), dan perbukitan (Semarang Atas). Daerah pantai merupakan kawasan yang terletak pada bagian utara Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 – 0,75 mdpl. Daerah dataran rendah merupakan kawasan yang terletak di bagian tengah Kota Semarang dengan ketinggian lahan antara 0,7 – 3,5 mdpl. Sementara itu, daerah perbukitan merupakan kawasan yang terletak di bagian selatan Kota Semarang dengan ketinggian lahan antara 136 – 348 mdpl. Peta administrasi Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Peta Administrasi Kota Semarang
Kota  Semarang  selalu  mengalami  perkembangan  tiap  tahunnya,  baik  pembangunan  infrastruktur,  kependudukan, perekonomian, dan sebagainya. Perkembangan kota yang cukup pesat menjadikan Kota Semarang dihadapkan berbagai tantangan, diantaranya kemiskinan, kemacetan lalu lintas, kesenjangan sosial, sumber daya manusia, sumber daya alam yang  semakin  berkurang,  pencemaran  lingkungan,  dan  khususnya  permasalahan  banjir  dan  rob.  Oleh  karena  itu,
Pemerintah Kota Semarang menyusun strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, salah satunya dengan pembangunan berbasis smart city .
Salah satu dimensi smart city yang diterapkan di Kota Semarang, yaitu dimensi smart environment yang fokus pada perwujudan lingkungan cerdas berbasis TIK. Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan smart environment , yaitu program bank sampah, akses sanitasi rumah tangga yang layak, instalasi PSEL Jatibarang, pembangunan smart parks , aplikasi Silampah (Sistem Lapor Sampah), aplikasi pemantauan ketinggian air sungai, serta website pemantauan kualitas udara di Kota Semarang.

## 4.2 KARAKTERISTIK KETERSEDIAAN RTH KOTA SEMARANG
Pada komponen ketersediaan RTH terdapat tiga indikator, yaitu luas RTH, taman dengan fasilitas WiFi, serta sistem penyiraman otomatis. Menurut Giffinger et al. (2007), Cohen (2014), dan Kumar (2020), lingkungan cerdas harus memiliki RTH publik yang memadai bagi masyarakat. Keberadaan RTH yang memadai akan membantu mengurangi emisi CO 2 sehingga mampu menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, dalam menerapkan konsep smart environment sebagai bagian dari smart city , perlu dilakukan inovasi “ smart ” pada RTH publik, khususnya RTH taman kota. Inovasi “ smart ” yang dapat diintegrasikan dalam RTH taman kota , diantaranya pengadaan WiFi serta pemasangan sistem penyiraman tanaman secara otomatis (Aqli, 2014; Saragih & Rachmawati, 2015). Sementara itu, Kota Semarang memiliki luas RTH publik sebesar 37,32 km 2 atau hanya 10% dari wilayah Kota Semarang. Adapun standar minimum luas RTH perkotaan menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% (20% RTH publik, 10% RTH privat). Oleh karena itu, indikator luas RTH termasuk parameter tidak sesuai  (nilai 0). Persentase RTH publik di Kota Semarang yang belum memenuhi standar dan mengakibatkan suhu udara terasa semakin panas, terjadinya banjir karena kurangnya resapan air, serta kualitas lingkungan hidup menjadi berkurang karena kurangnya penyerapan emisi CO 2 oleh tumbuhan. Peta persebaran RTH publik di Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta Persebaran RTH Publik di Kota Semarang
Di Kota Semarang, terdapat 20 taman kota yang dilengkapi dengan fasilitas WiFi yang dapat diakses oleh pengunjung taman. Banyak taman di Kota Semarang difasilitasi dengan WiFi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang tetapi beberapa diantaranya tidak dapat digunakan sehingga taman tersebut tidak diikutsertakan dalam peta Gambar 3. Pengadaan fasilitas WiFi pada taman kota merupakan salah satu wujud pemenuhan akan akses informasi atau internet bagi para pengunjung taman (Aqli, 2014; Saragih & Rachmawati, 2015). Pemasangan fasilitas WiFi pada taman kota juga merupakan salah satu inovasi dalam konsep smart environment yang mengusung unsur “smart” atau terintegrasi TIK (Basiri et al., 2017; Cohen, 2014). Berdasarkan data diatas, indikator keberadaan fasilitas WiFi pada taman publik Kota Semarang termasuk dalam parameter sesuai (nilai 1). Peta persebaran taman yang dilengkapi dengan fasilitas WiFi dapat dilihat pada Gambar 3.
Selanjutnya untuk indikator sistem penyiraman otomatis, di Kota Semarang telah terdapat satu taman yang dilengkapi dengan sistem penyiraman tanaman otomatis, tepatnya di Taman Tugu Muda Semarang. Selain Taman Tugu Muda, Pemerintah Kota Semarang bersama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang juga tengah melakukan proses pemasangan sistem penyiraman tanaman otomatis di Taman Pierre Tendean dan Taman Simpang Lima Semarang. Maka dari itu, apabila ditinjau dari indikator keberadaan sistem penyiraman otomatis pada taman publik, Kota Semarang termasuk dalam parameter sesuai (nilai 1). Keberadaan sistem penyiraman tanaman otomatis pada taman kota merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi, sama halnya dengan keberadaan WiFi pada taman kota (Aqli, 2014). Keberadaan sistem penyiraman tanaman otomatis dinilai cukup efektif karena petugas tidak perlu melakukan penyiraman tanaman secara manual, hanya perlu memantau dari jarak jauh melalui CCTV. Sistem tersebut menggunakan sensor kelembaban tanah sehingga apabila kelembaban tanah kurang dari 25% maka sistem penyiraman akan hidup secara otomatis, begitupun sebaliknya. Selain itu, keberadaan sistem penyiraman tanaman secara otomatis dinilai lebih efisien  karena  dapat  menghemat  anggaran  BBM  serta  biaya  tenaga  yang  digunakan  untuk  operasional  penyiraman tanaman  secara  manual  menggunakan  tangki.  Peta  persebaran  taman  yang  dilengkapi  dengan  sistem  penyiraman otomatis dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 3. Peta Persebaran Taman dengan
Fasilitas WiFi di Kota Semarang Gambar 4. Peta Persebaran Taman dengan Penyiraman Otomatis di Kota Semarang

## 4.3 KARAKTERISTIK KEBERADAAN RENCANA KETAHANAN IKLIM KOTA SEMARANG
Pada  komponen  keberadaan rencana  ketahanan  iklim,  terdapat  satu  indikator  di  dalamnya,  yaitu produk  rencana ketahanan iklim. Berdasarkan hasil survei dan analisis, Kota Semarang memiliki dua dokumen rencana ketahanan iklim, diantaranya  Rencana  Aksi  Daerah  Mitigasi  Perubahan  Iklim  dan  Rencana  Aksi  Daerah  Adaptasi  Perubahan  Iklim. Rencana  Aksi  Daerah  Adaptasi  Perubahan  Iklim  berisi  tentang  terminologi  dalam  perubahan  iklim,  profil  iklim  Kota Semarang, dan aksi adaptasi perubahan iklim. Dalam profil iklim Kota Semarang, terdapat beberapa fenomena perubahan iklim di Kota Semarang, yaitu peningkatan suhu permukaan atau temperatur, perubahan curah hujan, kenaikan muka laut, dan penurunan muka tanah ( land subsidence ). Sementara itu, di dalam aksi adaptasi perubahan iklim berisi strategi, program, serta indikator yang bertujuan untuk mengatasi atau meminimalisir dampak fenomena perubahan iklim. Dari keberadaan dua produk rencana tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang memenuhi indikator produk rencana ketahanan iklim atau termasuk dalam parameter sesuai (nilai 1).
Keberadaan produk rencana ketahanan iklim merupakan salah satu wujud bahwa Kota Semarang telah melakukan upaya untuk menciptakan suatu perencanaan kota yang sustainable atau berkelanjutan (Cohen, 2014). Selain itu, menurut Putti et al. (2020), keberadaan rencana ketahanan iklim juga menjadi indikator penilaian smart environment sebagai salah satu upaya untuk mendukung ketahanan iklim di suatu kota. Dengan adanya rencana ketahanan iklim dalam skala kota,
dapat membantu upaya pemerintah kota dalam meningkatkan ketahanan terhadap bahaya perubahan iklim sehingga dapat memberikan arahan solusi dari permasalahan terkait perubahan iklim dalam bentuk serangkaian strategi dan aksi untuk menghadapi dampak dari perubahan iklim. Sama halnya di Kota Semarang, mengingat di Kota Semarang kerap kali terjadi perubahan iklim yang cukup ekstrem maka Kota Semarang memerlukan adanya rencana ketahanan iklim sebagai  respon  atas  fenomena  perubahan  iklim  yang  terjadi.  Apabila  Kota  Semarang  mampu  menerapkan  strategi maupun program yang terdapat dalam rencana ketahanan iklim yang telah disusun maka Kota Semarang akan menjadi kota yang tangguh terhadap perubahan iklim dan mampu menjaga keberlanjutan lingkungan.

## 4.4 KARAKTERISTIK KEBERLANJUTAN ENERGI KOTA SEMARANG
Pada komponen keberlanjutan energi, terdapat dua indikator di dalamnya, yaitu konsumsi listrik dan pengembangan energi terbarukan. Total konsumsi listrik Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 4.007.835.610 kWh atau sebesar 2.419 kWh/kapita.  Besar  konsumsi  listrik  tersebut  tergolong  tinggi  dikarenakan  melebihi  standar  konsumsi  listrik  perkotaan sebesar 500 kWh/kapita (UI Green Metric, 2022). Dengan demikian, apabila ditinjau dari indikator konsumsi listrik, Kota Semarang termasuk parameter tidak sesuai (nilai 0). Indikator konsumsi listrik yang sesuai standar merupakan wujud efisiensi penggunaan listrik sebagai bagian dari smart environment (Cohen, 2014; Giffinger et al., 2007). Oleh karena itu, apabila konsumsi listrik per kapita di suatu kota melebihi standar, artinya kota tersebut belum mampu menerapkan efisiensi penggunaan energi. Kota Semarang memiliki tingkat konsumsi listrik yang jauh melebihi standar, artinya di Kota Semarang belum mampu menerapkan unsur efisien sebagai salah satu unsur dalam smart environment .
Indikator rasio energi terbarukan terhadap konsumsi listrik tahunan di Kota Semarang, persentasenya hanya sebesar 0,000076%. Persentase tersebut diperoleh dari perbandingan total kapasitas energi terbarukan sebesar 3.028 kW dengan total konsumsi listrik di Kota Semarang. Sedangkan standar minimum rasio energi terbarukan terhadap konsumsi listrik tahunan yaitu sebesar 25% (UI Green Metric, 2022). Dengan demikian, apabila ditinjau dari indikator pengembangan energi  terbarukan,  Kota  Semarang  termasuk  parameter  tidak  sesuai  (nilai  0).  Pengembangan  energi  terbarukan merupakan wujud efisiensi energi listrik dimana efisiensi ini merupakan tujuan dari konsep smart environment (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017). Pengembangan energi terbarukan di Kota Semarang terdiri dari lima jenis, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), dan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Penerapan PLTS di Kota Semarang dimulai sejak tahun 2017 hingga 2021, dengan total kapasitas sebesar 1.925 kWp/tahun. Penerapan PLTB di Kota Semarang hanya terdapat satu unit dengan kapasitas 4 kW/tahun yang telah beroperasi sejak tahun 2019. Penerapan biogas di Kota Semarang dimulai sejak tahun 2010 hingga tahun 2021 dengan total kapasitas sebesar 235,003 m 3 /tahun yang terbagi dalam 15 unit. Penerapan PJUTS di Kota Semarang dimulai sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 yang terdiri dari 86 unit dengan total daya sebesar 4.938 watt. Penerapan PLTSa di Kota Semarang hanya terdapat satu unit dengan kapasitas 800 kW/tahun yang telah beroperasi sejak 2020 di TPA Jatibarang.

## 4.5 KARAKTERISTIK PENGELOLAAN LIMBAH KOTA SEMARANG
Pada komponen pengelolaan limbah, terdapat tujuh indikator di dalamnya, yaitu jumlah timbulan sampah, keberadaan bank  sampah,  keberadaan  TPS3R,  pemanfaatan  TIK  pada  pengelolaan  sampah,  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan sampah, jenis kloset atau jamban, serta keberadaan tangki septik/SPAL. Jumlah timbulan sampah menjadi indikator kesesuaian smart environment dikarenakan salah satu indikator smart environment , yaitu total sampah per kapita yang terkumpul di suatu kota (Cohen, 2014). Selain itu, salah satu definisi konsep smart environment adalah lingkungan yang bersih dan tertata, mampu mereduksi tingkat polusi yang ada, serta mampu bertahan terhadap perubahan iklim (Koy & Rodrigues, 2019). Perwujudan lingkungan yang bersih dan tertata di suatu kota dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah timbulan sampah.  Berdasarkan hasil survei dan analisis, jumlah timbulan sampah di Kota Semarang tahun 2021 sebanyak 1.180,14 ton/hari atau 430.749,75 ton/tahun atau setara dengan 3,5 liter/orang/hari. Sementara itu, menurut SNI 3242:2008, standar minimum timbulan sampah yaitu sebesar 3 liter/orang/hari. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari indikator jumlah timbulan sampah, Kota Semarang termasuk parameter tidak sesuai (nilai 0).
Indikator keberadaan bank sampah, di Kota Semarang telah terdapat 575 bank sampah yang tersebar pada setiap kelurahan. Beberapa bank sampah di Kota Semarang telah memiliki prestasi dan program yang cukup membanggakan, diantaranya  pemasaran  barang  daur  ulang  yang  menjangkau  Singapura,  kerja  sama  dengan  bank  BUMN  untuk memfasilitasi transaksi jual beli, pengelolaan sampah organik menjadi ecoenzyme , kerja sama dengan lembaga penjual emas,  pengadaan  warung  sembako  dengan  menjadikan  sampah  sebagai  alat  pembayaran,  kerja  sama  dengan  PT Pertamina (Persero) MOR IV Area Jateng dan DIY, serta konversi hasil penjualan sampah dalam bentuk tabungan emas
melalui kerja sama dengan PT Pegadaian. Selain indikator keberadaan bank sampah, indikator keberadaan TPS3R. Kota Semarang memiliki 7 TPS3R dan 7 TPST yang tersebar pada 8 kecamatan. Keberadaan TPS3R dan TPST di Semarang mampu  mereduksi  20%  dari  total  timbulan  sampah,  mengurangi  biaya  pengangkutan  sampah  dari  TPS  ke  TPA, meningkatkan kemandirian masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan  melalui  pengelolaan  sampah  berbasis  3R  ( reduce , reuse ,  dan recycle ).  Apabila  ditinjau  dari  indikator keberadaan bank sampah dan indikator keberadaan TPS3R, Kota Semarang termasuk dalam parameter sesuai (nilai 1).
Selanjutnya  untuk  indikator  pemanfaatan  TIK  pada  pengelolaan  sampah,  Kota  Semarang  telah  memiliki  aplikasi Silampah  (Sistem  Lapor  Sampah)  yang  berfungsi  untuk  melaporkan  permasalahan  sampah,  baik  sampah  yang menumpuk  di  suatu  tempat  maupun  sampah  yang  belum  diangkut.  Dengan  demikian,  apabila  ditinjau  dari  indikator pemanfaatan TIK pada pengelolaan sampah, Kota Semarang termasuk dalam parameter sesuai (nilai 1). Selanjutnya untuk indikator partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, persentase partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam  program  bank  sampah  hanya  sebesar  32%,  sedangkan  pada  indikator  kesesuaian  partisipasi  masyarakat, persentase partisipasi masyarakat setidaknya harus mencapai 50%. Oleh karena itu, indikator partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang termasuk parameter tidak sesuai (nilai 0). Dari indikator keberadaan bank sampah, TPS3R, pemanfaatan TIK dalam pengelolaan sampah, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, merupakan salah satu upaya untuk menjadikan lingkungan Kota Semarang menjadi lingkungan yang cerdas, bersih, dan tertata  (Joga, 2017; Koy & Rodrigues, 2019). Peta persebaran titik bank sampah dan TPS3R di Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.
Gambar 5. Peta Persebaran Bank Sampah di Kota Semarang

## Gambar 6. Peta Persebaran TPS3R
di Kota Semarang
Selanjutnya,  untuk  indikator  jenis  kloset  atau  jamban,  sebanyak  90%  rumah  tangga  di  Kota  Semarang  sudah menggunakan kloset atau jamban leher angsa, 9% rumah tangga menggunakan kloset atau jamban plengsengan, dan 1% rumah tangga menggunakan kloset atau jamban jenis cubluk atau cemplung. Adapun target persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, yaitu sebesar 90% (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Oleh karena itu, apabila ditinjau dari indikator jenis kloset atau jamban, Kota Semarang termasuk dalam kategori sesuai (nilai 1). Penggunaan jamban leher angsa merupakan salah satu bagian dari akses sanitasi yang layak. Jamban leher angsa termasuk kategori jamban sehat dibandingkan jamban lainnya dikarenakan jamban leher angsa memiliki keunggulan berupa adanya sekat air pada lubang  yang  berfungsi  untuk  mencegah  masuknya  lalat  ke  dalam  lubang  serta  mencegah  bau  yang  tidak  sedap. Sementara itu, jamban parit atau empang, jamban cubluk, serta jamban plengsengan tidak termasuk kategori jamban sehat dikarenakan tidak tertutup dan tidak terdapat sekat air sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan menyebabkan masuk lalat maupun kecoa. Selanjutnya untuk indikator keberadaan tangki septik (SPAL), sebesar 99% rumah tangga di Kota  Semarang  telah  menggunakan  tangki  septik  sebagai  tempat  pembuangan  akhir  tinja.  Target  persentase  rumah
tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 90%  (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Dengan demikian, apabila ditinjau dari indikator keberadaan tangki septik, Kota Semarang termasuk dalam kategori sesuai (nilai 1).

## 4.6 KARAKTERISTIK PENGELOLAAN AIR KOTA SEMARANG
Pada  komponen  pengelolaan  air  terdapat  empat  indikator  di  dalamnya,  yaitu  jumlah  konsumsi  air,  kualitas  air, pemantauan air berbasis TIK, dan program restorasi sungai. Indikator konsumsi air, konsumsi air di Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 51.100.925 m 3 atau setara dengan 85 liter/kapita/hari. Sementara itu, standar konsumsi air di kota besar yaitu ≤120 liter/kapita/hari (Badan Standardisasi Nasional, 2002) sehingga apabila ditinjau dari indikator konsumsi listrik, Kota Semarang termasuk dalam parameter sesuai (nilai 1). Tingkat konsumsi air di Kota Semarang yang tidak melebihi standar, menunjukkan bahwa Kota Semarang telah memanfaatkan sumber daya air secara efisien sehingga mampu menciptakan keberlanjutan sumber daya air (Bosch et al., 2017; Koy & Rodrigues, 2019). Keberlanjutan sumber daya air dapat ditunjukkan dengan adanya cadangan air bersih serta terjaganya keseimbangan jumlah air.
Indikator kualitas air di Kota Semarang hanya terdapat satu titik sungai yang memenuhi baku mutu dari 71 titik pada 34 sungai. Selanjutnya untuk nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Semarang menunjukkan nilai 50,00, dimana nilai tersebut termasuk dalam predikat kurang baik. Adapun parameter kesesuaian kualitas air, yaitu apabila IKA tergolong kategori cukup baik – sangat baik (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020) sehingga apabila ditinjau dari indikator kualitas air, Kota Semarang termasuk dalam parameter tidak sesuai (nilai 0). Kualitas air sungai di Kota Semarang yang tergolong kurang baik menjadikan kinerja sungai di Kota Semarang menjadi berkurang sehingga apabila terjadi hujan terus menerus akan menyebabkan terjadinya bencana banjir. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas air sungai dan meningkatkan kinerja sungai di Kota Semarang perlu dilakukan upaya normalisasi atau restorasi sungai.
Selanjutnya indikator pemantauan air berbasis TIK Kota Semarang, telah terdapat aplikasi dan website pemantauan ketinggian air sungai atau early warning system (EWS) yang dikembangkan oleh BPBD Kota Semarang. Situs website pemantauan  air  sungai  dapat  diakses  melalui  Pantau  Banjir  Semarang,  sedangkan  untuk  versi  aplikasinya  bernama SiPantau. Pada aplikasi dan website tersebut berisi data real-time terkait ketinggian air sungai dan bendungan, CCTV sungai  dan  rumah  pompa,  data  wilayah  genangan  air  dan  wilayah  rawan  genangan  air,  serta  data  peta  banjir.  Dari keberadaan aplikasi dan website tersebut, apabila ditinjau dari indikator keberadaan sistem pemantauan air berbasis TIK, Kota Semarang termasuk dalam parameter sesuai (nilai 1). Indikator keberadaan sistem pemantauan air berbasis TIK merupakan  salah  satu  wujud  integrasi  unsur  “ smart ”  dalam  konsep smart  environment khususnya  pada  komponen pengelolaan air (Basiri et al., 2017; Cohen, 2014). Keberadaan sistem pemantauan air berbasis TIK merupakan salah satu aksi mitigasi terhadap bencana banjir yang sering terjadi di Kota Semarang. Ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi maka debit air sungai juga akan naik. Ketika debit air sungai terus naik hingga kategori awas (ketinggian 250 cm – 500 cm) maka sirine peringatan akan berbunyi sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar sungai atau daerah rawan banjir dapat siaga. Aplikasi dan website pemantauan air berbasis TIK dapat dilihat pada Gambar 7.
Sumber: Pemerintah Kota Semarang, 2022 dan BPBD Kota Semarang, 2022
Gambar 7. Sistem Pemantauan Air Berbasis TIK
Indikator  restorasi  sungai  menjadi  salah  satu  indikator smart  environment menurut  (Direktorat  Jenderal  Aplikasi Informatika  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  2017)  dikarenakan  salah  satu  tujuan  dari restorasi sungai, yaitu untuk meningkatkan kelestarian lingkungan (Joga, 2017). Kota Semarang telah memiliki program restorasi atau normalisasi sungai yang telah direalisasikan, tepatnya di Sungai Banjir Kanal Barat pada tahun 2010-2013.
Proyek restorasi atau normalisasi Sungai Banjir Kanal Barat merupakan suatu megaproyek penanggulangan banjir di Kota Semarang yang dikelola oleh BBWS Pemali Juana. Tujuan dilakukannya restorasi sungai di Sungai Banjir Kanal Barat, yaitu untuk mengembalikan fungsi dan kondisi alamiah sungai, memperbesar kapasitas tampung sungai, memperlancar aliran  sungai,  serta  menjadikan  kawasan  Banjir  Kanal  Barat  sebagai  kawasan  rekreasi  dengan  konsep recreational waterfront .  Dari  keberadaan  program  restorasi  sungai  di  Kota  Semarang,  apabila  ditinjau  dari  indikator  keberadaan program restorasi sungai, Kota Semarang termasuk dalam parameter sesuai (nilai 1). Program restorasi sungai sangat diperlukan di Kota Semarang mengingat sebagian besar kondisi kualitas air sungai di Kota Semarang belum memenuhi baku mutu air sungai serta masih seringnya terjadi bencana banjir dan rob tiap tahun.

## 4.7 KARAKTERISTIK PENGELOLAAN UDARA KOTA SEMARANG
Pengelolaan udara yang baik di perkotaan merupakan salah satu komponen dalam konsep smart environment (Cohen, 2014;  Direktorat  Jenderal  Aplikasi  Informatika  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  2017; Giffinger et al., 2007; Kumar, 2020). Pada komponen pengelolaan udara, terdapat tiga indikator di dalamnya, diantaranya kualitas udara, emisi gas rumah kaca (GRK), dan pemantauan udara berbasis TIK. Pada indikator kualitas udara, nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Semarang menunjukkan nilai 75,00, dimana nilai tersebut tergolong predikat cukup baik. Adapun parameter kesesuaian kualitas udara, yaitu apabila IKU tergolong kategori cukup baik – sangat baik sehingga apabila ditinjau dari indikator kualitas udara, Kota Semarang termasuk dalam parameter sesuai (nilai 1). Kondisi kualitas udara  di  Kota  Semarang  dipengaruhi  oleh  berbagai  hal,  diantaranya  jumlah  kendaraan  bermotor,  jenis  bahan  bakar kendaraan bermotor, serta kemacetan lalu lintas. Jumlah kendaraan bermotor akan memengaruhi jumlah emisi gas-gas penyebab polusi dan emisi GRK. Jenis bahan bakar yang bersumber dari fosil dengan nilai oktan tinggi akan menghasilkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan bahan bakar fosil dengan nilai oktan yang rendah. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga mempengaruhi kualitas udara dikarenakan meningkatnya jumlah emisi gas buang kendaraan bermotor.
Berdasarkan hasil survei dan analisis, tren penurunan emisi GRK di Kota Semarang sebesar 18% atau 909,83 Gg CO 2 eq. Adapun target tren penurunan emisi GRK nasional sebesar 29% (UNFCCC, 2022) sehingga apabila ditinjau dari indikator  emisi  GRK,  Kota  Semarang  termasuk  dalam  parameter  tidak  sesuai  (nilai  0).  Kenaikan  emisi  GRK  di  Kota Semarang berbanding terbalik dengan kualitas udara di Kota Semarang. Kenaikan emisi GRK tentunya akan menurunkan kualitas udara di Kota Semarang. Sebaliknya, penurunan emisi GRK tentunya akan meningkatkan kualitas udara di Kota Semarang.  Kualitas  udara  yang  baik  di  Kota  Semarang  tentunya  akan  menciptakan  kualitas  lingkungan  yang  baik sehingga mampu mewujudkan Kota Semarang sebagai smart environment (Adiyarta et al., 2020; Koy & Rodrigues, 2019).

## Gambar 8. Sistem Pemantauan Udara berbasis TIK
Selanjutnya untuk indikator pemantauan udara berbasis TIK di Kota Semarang, terdapat air quality monitoring system (AQMS) yang terletak di Kecamatan Mijen. AQMS adalah sistem pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis yang berfungsi untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di Kota Semarang. Tujuan pembangunan AQMS adalah sebagai informasi kualitas udara kepada masyarakat secara kontinu dan real-time sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang. Dengan adanya AQMS, masyarakat dapat mengetahui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Semarang termasuk dalam kondisi baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, atau  berbahaya.  Apabila  ditinjau  dari  indikator  keberadaan  sistem  pemantauan  udara  berbasis  TIK,  Kota  Semarang termasuk dalam parameter sesuai (nilai 1). Gambar sistem pemantauan udara berbasis TIK di Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 8.

## 4.8 KARAKTERISTIK KEBERADAAN BANGUNAN CERDAS KOTA SEMARANG
Dalam  konsep smart  environment ,  salah  satu  komponen  yang  terdapat  didalamnya,  yaitu  keberadaan  bangunan cerdas,  khususnya  terkait  penggunaan smart  meter (Cohen,  2014). Smart  meter merupakan sebuah  perangkat yang dipasang  pada masing-masing  rumah  maupun  gedung  untuk  mengukur  konsumsi  air  maupun  listrik  secara real-time dengan kemampuan komunikasi satu arah atau lebih melalui jaringan kabel ataupun nirkabel (Zivic et al., 2016). Teknologi ini akan memberikan lebih banyak informasi kepada konsumen mengenai bagaimana mereka menggunakan energi dan memungkinkan  pelanggan  tersebut  mengurangi  penggunaan  energinya.  Pelanggan  akan  mendapatkan  informasi mengenai  konsumsi  energi  maupun  biaya  penggunaan  energi  dari  jarak  jauh  secara real-time melalui  perangkat pelanggan, seperti smartphone , PC, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, komponen bangunan cerdas terdiri atas dua indikator,  diantaranya  persentase  pelanggan  listrik  dengan smart  meter dan  persentase  pelanggan  air  dengan smart meter . Pada indikator persentase pelanggan listrik dengan smart meter , di Kota Semarang belum terdapat aplikasi atau penerapan smart meter dalam pencatatan meteran listrik. Sama halnya dengan persentase pelanggan air dengan smart meter , di Kota Semarang juga belum terdapat aplikasi atau penerapan smart meter dalam pencatatan meteran air. Hingga saat ini, pencatatan meteran listrik maupun air di Kota Semarang masih dilakukan secara manual oleh petugas ( door to door ). Maka dari itu, apabila ditinjau dari indikator persentase pelanggan listrik dan pelanggan air dengan smart meter , Kota Semarang termasuk dalam parameter tidak sesuai (0).
Dari hasil survei dan analisis skoring pada tiap komponen smart environment di Kota Semarang, disusun rekap analisis skoring kesesuaian penerapan konsep smart environment di Kota Semarang yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rekap Analisis Skoring Kesesuaian Penerapan Konsep Smart Environment di Kota Semarang Variabel Sub Variabel Indikator Skor Indikator Skor Sub- variabel Skor Variabel Ketersediaan RTH Luas RTH Persentase RTH publik yang memenuhi standar 0 0 0,67 Taman dengan fasilitas WiFi Keberadaan WiFi pada taman publik yang dapat diakses 1 1 Sistem penyiraman otomatis Keberadaan  sistem  penyiraman  otomatis  pada taman publik 1 1 Keberadaan rencana ketahanan iklim Produk rencana ketahanan iklim Ketersediaan produk rencana ketahanan iklim 1 1 1 Keberlanjutan energi Konsumsi listrik Total konsumsi listrik tidak melebihi standar 0 0 0 Pengembangan energi terbarukan Rasio antara produksi energi terbarukan dengan penggunaan energi 1 tahun 0 0 Pengelolaan limbah Jumlah timbulan sampah Jumlah  timbulan  sampah  tidak  melebihi  standar maksimal 0 0 0,583 Pengelolaan sampah Keberadaan bank sampah 1 0,75 Keberadaan TPS3R 1 Pemanfaatan TIK pada pengelolaan sampah 1 Partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah 0 Sanitasi rumah tangga Persentase  rumah  tangga  dengan  jamban  leher angsa 1 1 Persentase  rumah  tangga  dengan  tangki septik/SPAL 1 Pengelolaan air Konsumsi air Konsumsi  air  bersih  di  perkotaan  tidak  melebihi standar 1 1 0,75 Kualitas air Status kualitas air sungai di perkotaan 0 0 Pemantauan air berbasis TIK Keberadaan sistem pemantauan air berbasis TIK 1 1 Restorasi sungai Keberadaan program restorasi sungai 1 1 Pengelolaan udara Kualitas udara Nilai IKU perkotaan 1 1 0,67 Emisi GRK Tren penurunan emisi GRK mencapai target yang telah ditentukan 0 0 Pemantauan udara berbasis TIK Keberadaan sistem pemantauan udara berbasis TIK 1 1 Keberadaan bangunan cerdas Smart meter Persentase pelanggan listrik dengan smart meter 0 0 0 Persentase pelanggan air dengan smart meter 0 ∑Skor variabel 3,673 Jumlah variabel 7
Berdasarkan tabel rekap skoring di atas kemudian dilakukan perhitungan persentase kesesuaian penerapan konsep smart environment di Kota Semarang dengan menggunakan persamaan berikut.
Persentase kesesuaian = Skor variabel Jumlah variabel × 100% = 3,673
7 × 100% = 52,5%
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai kesesuaian penerapan konsep smart environment di Kota Semarang sebesar 52,5%. Persentase tersebut termasuk dalam rentang 41-60%, artinya konsep smart environment yang diterapkan di Kota Semarang dinyatakan cukup sesuai. Nilai cukup sesuai dapat diartikan bahwa Kota Semarang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kota dengan lingkungan cerdas atau smart environment , tetapi masih diperlukan penyesuaian pada beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut meliputi persentase luas RTH, konsumsi listrik, rasio energi terbarukan, jumlah timbulan sampah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, status mutu air sungai, tren penurunan emisi GRK, serta persentase pelanggan listrik maupun air dengan smart meter .

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan isu dan permasalahan lingkungan yang terdapat di Kota Semarang, variabel penelitian yang diperoleh dari eksplorasi teori, serta analisis yang telah dilakukan maka hasil penelitian mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian bahwa kesesuaian penerapan konsep smart environment di Kota Semarang adalah cukup sesuai. Secara kontekstual, nilai cukup sesuai dapat diartikan bahwa Kota Semarang telah memenuhi indikator taman dengan fasilitas WiFi,  sistem  penyiraman  otomatis,  produk  rencana  ketahanan  iklim,  program  bank  sampah,  program  TPS3R, pemanfaatan TIK pada pengelolaan sampah, jenis kloset atau jamban, tempat pembuangan akhir tinja, tingkat konsumsi air, sistem pemantauan air berbasis TIK, program restorasi sungai, Indeks Kualitas Udara (IKU), serta sistem pemantauan udara  berbasis  TIK.  Adapun  indikator  yang  masih  tidak sesuai  dan  direkomendasikan  untuk  dibenahi, yaitu  indikator persentase luas RTH, konsumsi listrik, rasio energi terbarukan dengan total penggunaan energi listrik, jumlah timbulan sampah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, status mutu air sungai, tren penurunan emisi GRK, serta persentase  pelanggan  listrik  dan  pelanggan  air  dengan smart  meter .  Ketidaksesuaian  tersebut  memerlukan  adanya perbaikan serta peningkatan pada setiap komponen smart environment guna mewujudkan kesesuaian penerapan konsep smart  environment di  Kota  Semarang.  Kesesuaian  penerapan  konsep smart  environment di  Kota  Semarang mengharuskan penilaian seluruh komponen smart environment mencapai kesesuaian dalam rangka mewujudkan kota dengan lingkungan cerdas sebagai bagian dari penerapan smart city .

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanta, S. F. C. (2018). Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik. Jurnal Gema Keadilan , 5 (1), 52 – 73. Diakses dari https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3648
Adiyarta, K., Napitupulu, D., Syafrullah, M., Mahdiana, D., & Rusdah, R. (2020). Analysis of smart city indicators based on prisma: systematic  review. IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and  Engineering , 725 (1).  https://doi.org/10.1088/1757- 899X/725/1/012113
Aqli, W. (2014). Intervensi Teknologi Pada Taman Kota Sebagai Ruang Publik Pintar. Arsitektur Dan Urbanisme , 1 (I), 1 – 6. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/285601199_Intervensi_Teknologi_Pada_Taman_Kota_Sebagai_Ruang_Publik_Pint ar
Axelsson, K., & Granath, M. (2018). Stakeholders’ stake and relation to smartness in smart city development: Insights from a Swedish city planning project. Government Information Quarterly , 35 (4), 693 – 702. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.09.001
Badan Standardisasi Nasional. (2002). SNI 19-6782.1-2002 Penyusunan Neraca Sumber Daya Bagian 1 : Sumber Daya Air Spasial. Badan Standardisasi Nasional . Diakses dari https://big.go.id/assets/download/sni/SNI/SNI 19-6728.1-2002.pdf Badan  Standardisasi  Nasional.  (2021).  Kota  Semarang  Matangkan  Diri  Sebagai  Kota  Cerdas  Berbasis  SNI.  Diakses  dari https://bsn.go.id/main/berita/detail/12120/kota-semarang-matangkan-diri-sebagai-kota-cerdas-berbasis-sni
Basiri, M., Azim, A. Z., & Farrokhi, M. (2017). Smart City Solution for Sustainable Urban Development. European Journal of Sustainable Development , 6 (1), 71 – 84. https://doi.org/10.14207/ejsd.2017.v6n1p71
Bosch, P., Jongeneel, S., Rovers, V., Neumann, H.-M., Airaksinen, M., & Huovila, A. (2017). CITY keys Indicators for smart city projects and smart cities. In CITYKeys . https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17148.23686 Budiharjo, E., &  Sujarto,  D.  (2013). Kota Berkelanjutan (Kedua).  Bandung:  Alumni. Diakses  dari https://onesearch.id/Record/IOS3504.libra-176342116000105
Caragliu,  A.,  Bo,  C.  Del,  &  Nijkamp,  P.  (2011).  Smart  Cities  in  Europe. Journal  of  Urban  Technology , 18 (2),  65 – 82. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117
Cohen,  B.  (2014).  The  Smartest  Cities  in  the  World  2015  Methodology.  Diakses  dari  https://www.fastcompany.com/3038818/the- smartest-cities-in-the-world-2015-methodology
Colldahl, C., Frey, S., & Kelemen, J. E. (2013). Smart Cities : Strategic Sustainable Development for an Urban World (Blekinge Institute of Technology). Blekinge Institute of Technology. Diakses dari https://www.diva- portal.org/smash/get/diva2:832150/FULLTEXT01.pdf
Cook, D., & Das, S. K. (2005). Smart Environments: Technology, Protocols, and Applications . Hoboken: Wiley-Interscience. Diakses dari https://www.amazon.com/Smart-Environments-Technology-Protocols-Applications/dp/0471544485
Direktorat  Jenderal  Aplikasi  Informatika  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia.  (2017). Buku  Panduan Penyusunan Masterplan Smartcity . Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Diakses dari https://www.tanjungpinangkota.go.id/data/download-area/151
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2009). Kamus Penataan Ruang . Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum. Diakses dari https://pu.go.id/pustaka/biblio/kamus-penataan-ruang/LG9JK Direktorat Jenderal Penataan Ruang Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan . Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Diakses dari https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/1236/1
Farasonalia, R., & Aprian, D. (2021). Volume Sampah di Kota Semarang Meningkat 10 Persen Setelah Dilanda Banjir. Diakses dari
https://regional.kompas.com/read/2021/02/19/19303951/volume-sampah-di-kota-semarang-meningkat-10-persen-setelah- dilanda-banjir Fauzi, A. (2004). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Diakses dari https://pu.go.id/pustaka/biblio/ekonomi-sumber-daya-alam-dan-lingkungan-teori-dan-aplikasi/G89G9 Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Milanovic, N. P., & Meijers, E. (2007). City-ranking of European Medium-Sized Cities . Vienna. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/261367640_Smart_cities_- _Ranking_of_European_medium-sized_cities
Joga,  N.  (2017). Kota  Cerdas  Berkelanjutan .  Jakarta:  Gramedia Pustaka  Utama.  Diakses  dari  https://pu.go.id/pustaka/biblio/kota- cerdas-berkelanjutan/3LKL3
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Implementasi Transformasi Digital Melalui Smart City, Green  City,  dan  Sustainable  City  untuk  Mendukung  Pembangunan  Berkelanjutan.  Diakses  dari  Kementerian  Koordinator Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia  website:  https://ekon.go.id/publikasi/detail/3390/implementasi-transformasi-digital- melalui-smart-city-green-city-dan-sustainable-city-untuk-mendukung-pembangunan-berkelanjutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019. In Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia .  Jakarta:  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Diakses  dari https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/1609312579_5f6b7346d1.pdf
Koy, V. B. M. F., & Rodrigues, O. (2019). Developing smart environment at Tourism spots in Jetisharjo RW. 07, Yogyakarta. ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur , 4 (1), 25 – 32. https://doi.org/10.30822/arteks.v4i1.75
Kumar,  T.  M.  V.  (2020). Smart  Environment  for  Smart  Cities .  New  York:  Springer  Publications.  Diakses  dari https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-6822-6
Kurniawati, W., Mussadun, Suwandono, D., & Islamey, T. Z. (2019). Local Wisdom in Malay Kampung Semarang as Representatives of  Smart  Environment. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 396 (1).  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/396/1/012004
Murhadi, M., & Jumasa, H. M. (2019). Strategi Transisi Kabupaten Purworejo dari E-Government menuju Smart City. Jurnal Sistem Cerdas , 2 (3), 186 – 193. https://doi.org/10.37396/jsc.v2i3.41 Pemerintah Daerah Kota Semarang. (2018). Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Semarang Kota Cerdas (Masterplan Semarang Smart City) . Semarang: Pemerintah Daerah Kota Semarang. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/241519/perwali-kota-semarang-no-26-tahun-2018
Pemerintah Daerah Kota Semarang. (2021). Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 . Semarang: Pemerintah Daerah Kota Semarang. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/228796/perda-kota-semarang-no-6-tahun-2021
Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2020).  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2020-2024. Pemerintah  Republik  Indonesia .  Jakarta:  Pemerintah  Republik Indonesia. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/122195/Perpres Nomor 18 Tahun 2020.pdf Putti,  H.  M.  D.  M.,  Affandi,  M.  I.,  &  Setianingrum,  L.  (2020).  Dimensi  Prioritas  Sebagai  Arahan  Pengembangan  Smart  City  yang Diutamakan  di  Kota  Bandar  Lampung. Journal  of  Planning  and  Policy  Development ,  1 – 14.  Diakses  dari https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2009160014/22116098_20_084017.pdf
Rapoport, A. (1990). The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach . Tucson: University of Arizona Press. Diakses dari https://www.amazon.com/Meaning-Built-Environment-Nonverbal-Communication/dp/0816511764
Saragih, P. R. H., & Rachmawati, R. (2015). Penyediaan Ruang Publik Taman Kota Berbasis teknologi Informasu dan Komunikasi Dalam  Mendukung  Jakarta  Smart  City  di  Taman  Menteng,  Jakarta  Pusat. Jurnal  Bumi  Indonesia , 4 (3),  1 – 9.  Diakses  dari https://www.neliti.com/publications/222978/penyediaan-ruang-publik-taman-kota-berbasis-teknologi-informasi-dan- komunikasi-d Stimmel,  C.  L.  (2015). Building  Smart  Cities:  Analytics,  ICT,  and  Design  Thinking (1st  ed.).  New  York:  Auerbach  Publications. https://doi.org/https://doi.org/10.1201/b18827
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  RD .  Bandung:  Alfabeta.  Diakses  dari https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=
UI  Green  Metric.  (2022). UI  Green  Metric  Guidelines  2022 .  Jakarta:  Universitas  Indonesia.  Diakses  dari https://greenmetric.ui.ac.id/publications/guidelines/2022/english
UNFCCC.  (2022). Enhanced  Nationally  Determined  Contribution  Republic  of  Indonesia .  UNFCCC.  Diakses  dari https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced NDC Indonesia.pdf
Wike, P. (2021). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Infrastruktur Menuju Smart City  dengan Kombinasi Garuda Smart  City  Model  (GSCM),  E-Readiness  Dan  Technology-Organization-Environment  (TOE)  (Studi  Kasus:  Kabupaten Banyumas) (Institut  Teknologi  Telkom  Purwokerto).  Institut  Teknologi  Telkom  Purwokerto.  Diakses  dari https://repository.ittelkom-pwt.ac.id/6428/
Zivic,  N.,  Ur-Rehman,  O.,  &  Ruland,  C.  (2016).  Smart  Metering  for  Intelligent  Buildings. Transactions  on  Networks  and Communications , 4 (5), 25 – 47. https://doi.org/10.14738/tnc.45.2234