## AKIBAT HUKUM PERPANJANGAN PERJANJIAN KREDIT RITEL BANK DI BAWAH TANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN INTERNAL BANK
Ratu Faradila Gita Utami *
Zen Zanibar MZ **
Agus Trisaka **
Abstrak: Pada  Surat  Direksi  BRI  Nomor  B.869  -  DIR/ADK/07/2016  perihal  Pembuatan  Surat Perjanjian  Perpanjangan  Kredit  Dibawah  Tangan  disebutkan  bahwa  telah  menjadi  judgement pejabat  pemutus  kredit,  dengan  mempertimbangkan  tingkat  risiko  kredit,  kredit  yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- ( seratus juta Rupiah ). Sedangkan kredit berjumlah besar bernilai  lebih  dari  Rp.100.000.000,-  (  seratus  juta  Rupiah  )  dibuat  menggunakan  akta  notariil. Dalam  penelitian  ini  dirumuskan  permasalahan  tentang  bagaimanakah  akibat  hukum  yang ditimbulkan  apabila  perpanjangan  perjanjian  kredit  yang  berjumlah  di  atas  seratus  juta  Rupiah tersebut  dibuat  secara  di  bawah  tangan,  apa  alasan  yuridis  dan  non  yuridis  yang  mendasari  serta bagaimanakah  penyelesaian  permasalahan  hukumnya  apabila  kredit  tersebut  mengalami kemacetan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dan  didukung  penelitian  hukum empiris.  Penelitian  ini  menggunakan  tiga  pendekatan yaitu  :  pendekatan  Undang-undang  ( statute approach ),  pendekatan  kasus  (c ase  approach ),  pendekatan  komparatif  ( comparative  approach ), dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akibat hukum  dari  pelaksanaan  Perpanjangan  perjanjian  kredit  dengan  akta  yang  dibuat  secara  dibawah tangan  dan  dengan  jaminan  yang  tidak  dilakukan  pengikatan  maka  kreditor  tidak  mendapat kedudukan yang diutamakan (preference) karena dengan tidak diikatnya jaminan sebab perjanjian tersebut hanya diperpanjang secara di bawah tangan, maka akibat hukumnya tidak dapat dilakukan eksekusi  secara  langsung  apabila  debitur  wanprestasi.  Maka  dari  itu  sebelumnya  Bank  telah mengeluarkan  surat  kuasa  untuk  mencairkan  atau  melelang  jaminan  apabila  terjadi  wanprestasi. Perpanjangan kredit diatas seratus juta Rupiah tersebut dibuat secara di bawah tangan dibenarkan mengingat  Penetapan  kredit  berada  di  tangan  Pejabat  Pemutus,  kepercayaan  Pejabat  Pemutus terhadap  nasabah  yang  usaha  dan  kreditnya  lancar  serta  mengingat  faktor  efisiensi  biaya  agar kredit BRI lebih memiliki daya saing. Penyelesaian kemacetan kredit kecil kemungkinannya untuk

## [ 118 – 130 ]
sampai pada gugatan di pengadilan, biasanya diselesaikan dengan negosiasi berupa rescheduling, reconditioning, restructuring, eksekusi jaminan serta penghapusbukuan kredit macet.
Kata Kunci : Perjanjian di bawah tangan; Kredit;
Akibat Hukum. * Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
** Dosen Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam- meminjam  antara  bank  dengan  pihak peminjam  kemudian  melunasi  utangnya setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian  bunga.  Bunga  merupakan komponen yang paling besar dibandingkan  dengan  pendapatan  jasa- jasa  diluar  bunga  kredit  yang  biasa disebut fee based income. 1
Dalam  pemberian  kredit,  unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerimaannya, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman  itu  tepat  pada  waktunya  . Dengan  kata  lain,  seseorang  atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus  mempunyai  kredibilitas,  atau kelayakan  seseorang  untuk  memperoleh kredit. Kredibilitas tersebut harus
memenuhi lima syarat yang biasa dikenal dengan istilah 5C, yaitu sebagai berikut: 2
1 Sutarno, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Pada Bank , 2004, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.
2 Zainal  Asikin, Pengantar  Hukum  Perbankan Indonesia ,  2015,  Rajawali  Press,  Banjarmasin, hlm. 147
a. Penilaian Watak ( Character )
b. Penilaian Kemampuan ( Capacity )
c. Penilaian terhadap Modal ( Capital )
d. Penilaian terhadap Agunan ( Colleteral ) e. Penilaian  terhadap  Prospek  Usaha Nasabah Debitur ( Condition of economic ) Umumnya bentuk perjanjian kredit  bank  menunjuk  pada  perjanjian standar  ini  yaitu  dibuat  dengan  2  (dua) cara, ditentukan menurut jumlah kreditnya.
a.  Perjanjian  kredit  berupa  akta  di
bawah tangan
b.  Perjanjian  kredit  dengan  akta otentik
Dalam menjalankan kewenangannya,  notaris  dituntut  untuk mengetahui  dan  memahami  seluk-beluk permasalahan hukum yang akan dihadapi dalam  menjalankan  tugasnya.  Hal  ini dapat  berarti  bahwa  dalam  membuat perjanjian,  notaris  harus  berpedoman pada  ketentuan  perundangan-undangan yang berlaku. Namun, walaupun
pembuatan  akta  otentik  merupakan kewenangan  notaris,  ketika  pihak  bank menggunakan jasa notaris dalam membuat perjanjian kredit, bank umumnya  meminta  notaris  untuk  tetap berpedoman pada klausula-klausula yang baku dari pihak bank. 3 Jenis kredit berdasarkan tujuannya terbagi menjadi kredit konsumtif,  yaitu  kredit  yang  diberikan pada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya ( contoh: kredit rumah,  kredit  kendaraan  ),  dan  kredit produktif,  yaitu  kredit  yang  diberikan pada  nasabah  untuk  memenuhi  modal kerja  yang  diperlukan  untuk  operasi usaha  sehari-hari.  Kredit  modal  kerja terbagi  menjadi  tiga  sesuai  besaran jumlah  kreditnya,  yaitu  kredit  mikro, ritel, dan korporasi.
Kredit  ritel  atau  yang  sering disebut kredit ritel komersial adalah jenis kredit  usaha  rakyat  yang  diberikan  pada debitur  yang  memiliki  usaha  produktif dan  layak  sebagai  modal  kerja  dengan plafond  kredit  Rp.50.000.000,-  (  lima puluh juta rupiah ) s/d Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).
Dalam praktek perbankan,
khususnya  pada  PT.  Bank  Rakyat Indonesia  Cabang  A.Rivai  Palembang, pembuatan
perjanjian kredit menggunakan  akta  notariil  dan  akta dibawah  tangan.  Pada  Surat  Direksi  BRI Nomor  B.869  -  DIR/ADK/07/2016
3 https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/,
diakses pada tanggal 10 Desember 2017
perihal  Pembuatan  Surat  Perjanjian Perpanjangan  Kredit  Dibawah  Tangan, disampaikan bahwa:
“ Penetapan pilihan pembuatan  Perjanjian  Kredit merupakan judgement Pejabat Pemutus dengan mempertimbangkan tingkat risiko,  kompleksitas  putusan kredit dan kemampuan jajaran ADK unit kerja dalam membuat  perjanjian  kredit  di bawah tangan “
Telah  menjadi  judgement  pejabat
pemutus
kredit, dengan mempertimbangkan  tingkat  risiko  kredit, bahwa  kredit  yang  menggunakan  akta  di bawah  tangan  pada  PT.  Bank  Rakyat Indonesia  biasanya  adalah  kredit  yang bernilai  kecil  dibawah  Rp.100.000.000,- ( seratus juta Rupiah ). Sedangkan kredit berjumlah  besar  bernilai  lebih  dari Rp.100.000.000,-  (  seratus  juta  Rupiah  ) dibuat menggunakan akta notariil.
Namun  terkadang  penggunaan akta di bawah tangan pada kredit dengan jumlah besar tersebut tetap saja dilakukan  di  perbankan.  Dengan  kata lain,  perjanjian  kredit  di  bawah  tangan tersebut  bertentangan  dengan  penetapan pilihan  pembuatan  Perjanjian  Kredit tersebut.
Perlu diketahui, walaupun perjanjian kredit diatas Rp 100.000.000,- (Seratus  juta  Rupiah)  tersebut  dibuat  di bawah  tangan,  perjanjian  tersebut  tetap
berlaku  sah  dan  mengikat  menurut hukum  Pasal  1875 KUH Perdata tentang pengakuan pihak pada akta yang membuat akta tersebut memiliki kekuatan  pembuktian. 4 Namun  yang patut  dipertanyakan  adalah  mengapa Pejabat Pemutus Kredit terkadang memilih  untuk  tidak membuat  perjanjian dengan  akta  otentik  pada  perjanjian kredit  dengan  jumlah  besar  (  lebih  dari seratus  juta  Rupiah  )  tersebut  dan mengapa  hal  tersebut  dibenarkan.  Apa alasan  yuridis  maupun  non  yuridis menurut  sang  Pejabat  pemutus  kredit mengenai  hal  perpanjangan kredit secara di bawah tangan ini.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  maka  ada beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu :
a. Apakah  alasan  yuridis  dan  non yuridis  perpanjangan  kredit  dengan jumlah  di  atas  Rp.  100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tersebut dibuat secara di bawah tangan ?
b. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian atau perpanjangan  kredit  dengan  jumlah kredit  di  atas  Rp.100.000.000,-  ( Seratus  Juta  Rupiah  )  secara  di bawah tangan tersebut?
c. Bagaimana
penyelesaian permasalahan hukum apabila perpanjangan  kredit  ritel  di  atas Rp.100.000.000,- (Seratus juta
4 R.Soeroso, Perjanjian  Di Bawah  Tangan , 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8
Rupiah) yang dibuat secara di bawah tangan tersebut mengalami kemacetan?

## B. KERANGKA TEORI
Kerangka teori dalam tesis ini yaitu :
a. Teori Perlindungan Hukum
Teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Salmond, menguraikan  bahwa  hukum  bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan  dalam  masyarakat,  dengan cara  membatasinya,  karena  dalam  suatu lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan terhadap  kepentingan  pihak  tertentu hanya  dapat  dilakukan  dengan  cara membatasi kepentingan di lain pihak. 5
b. Teori Kepastian Hukum
Teori  kepastian  hukum,  menurut  Van Apeldoorn  kepastian  hukum  berarti perlindungan  hukum,  dalam  hal  ini adanya kepastian yang membatasi pihak- pihak  yang  mempunyai  kewenangan yang  berhubungan  dengan  kehidupan seseorang,  yaitu  hakim  dan  pembuat undang-undang. 6
c. Teori Hukum Jaminan
Istilah  “jaminan”  merupakan  terjemahan istilah  dari  “zekerheid”  atau  “cautie”, yaitu kemampuan debitur untuk
5 J.P Fitzgerald, Salmond on Jurisprudence , 1996,
Sweet & Mazwell,  London.  Dikutip dari Satjipto Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  PT.Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, Hlm. 53.
6 Prof.Dr.Peter  Mahmud  Marzuki,S.H,MS.,LL.M, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, Hlm. 60
memenugi  atau  melunasi  perutangannya kepada  kreditur,  yang  dilakukan  dengan cara  menahan  benda  tertentu  yang bernilai  ekonomis  sebagai  tanggungan atas  pinjaman  atau  utang  yang  diterima debitur terhadap krediturnya. 7

## C. METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  sehubungan  dengan penyusunan  tesis  ini  adalah  penelitian normatif dan didukung penelitian hukum empiris.
2. Jenis Pendekatan Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case
approach ).
3. Jenis dan Sumber Bahan

## Penelitian
Bahan  Penelitian  hukum,  terdiri  dari  2  ( dua ) macam, yaitu :
a. Bahan Hukum Primer -  Kitab  Undang  -  Undang  Hukum Perdata
-    UU  No.10  Tahun  1998  tentang Perbankan -  Surat  Direksi  BRI  Nomor  B.869  - DIR/ADK/07/2016  perihal  Pembuatan Surat  Perjanjian  Perpanjangan  Kredit Dibawah Tangan -  Surat  Edaran  Bank  Negara  Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8  Oktober  1966  dan  Surat  Edaran  Bank
7 Rachmadi
Usman, Hukum Jaminan Keperdataan,  2008,  Sinar  Grafika,  Jakarta, Hlm.66 Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum  sekunder  dalam penelitian ini  buku-buku  hukum,  jurnal  hukum, serta tesis/ disertasi.

## c.Bahan non hukum
Bahan  non  hukum  yang  dimaksudkan adalah untuk memperluas dan memperdalam  wawasan  peneliti  dalam memahami pertanyaan penelitian.
Bahan  non  hukum  dalam  penelitian  ini adalah  wawancara  yang  dengan  assistant manager  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia cabang A.Rivai Palembang.

## D. PENEMUAN HASIL
Alasan  yuridis  dan  non  yuridis
Perpanjangan Perjanjian Kredit dengan nominal di atas Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)  dibuat  secara  di  bawah tangan
1. Alasan Yuridis
Menurut  pihak  bank,  salah  satu  dasar utama  yang  cukup  kuat  atas  keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit  terhadap  nasabahnya,  diperoleh dari  pasal  1  ayat  11  Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana  telah  diperbaharui  dengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Pasal  1  ayat  11    yang  rumusannya sebagai berikut :
“Kredit  adalah  penyediaan uang  atau  tagihan-tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan pinjam-meminjam antara bankdengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam untuk  melunasi  hutangnya setelah  jangka  waktu  tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan” Pencantuman
kata-kata persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam  di  dalam  definisi  atau pengertian  kredit  sebagaimana  Pasal  1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut dapat mempunyai beberapa maksud  sebagai  berikut  : 8 Pertama, ditegaskan  bahwa  hubungan  kredit  bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan  nasabah  debitur  yang  berbentuk pinjam  meminjam.  Dengan  demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab XIII (tentang pinjam- meminjam) KUH Perdata khususnya. „ Kedua,  bahwa    undang-undang bermaksud
untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Ketentuan undang-undang tersebut  dikaitkan  dengan  Instruksi Presidium Kabinet No.
8 Sutan  Remy  Sjahdeini,  Kebebasan  Berkonirak dan  Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi  Para Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di Indonesia,  Cetakan  Pertama,  (Jakarta:  Institut
Bank Indonesia, 1993), h. 180-181
15/EK/IN/10/1966  tanggal  3  Oktober 1966  jo  Surat  Edaran  Bank  Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb.  Tanggal  8  Oktober 1966  dan  Surat  Edaran  Bank  Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb.  Tanggal  20  Oktober 1966  dan  Instruksi  Presidium  Kabinet Ampera Nomor 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan  bahwa  dalam  memberikan kredit  dalam  bentuk  apapun  bank-bank wajib menggunakan/membuat akad perjanjian kredit.
Perjanjian  kredit  perlu  mendapat perhatian  khusus,  karena  perjanjian kredit  mempunyai  fungsi  yang  sangat penting  dalam  pemberian,  pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.  Perjanjian  kredit  mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:
a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian  pokok,  artinya  perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan  batal  atau  tidak  batalnya perjanjian lain yang mengikutinya (misalnya perjanjian pengikatan jaminan).
b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat  bukti  mengenai  batasan-batasan  hak dan  kewajiaban  diantara  kreditor  dan debitor .
c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan
monitoring kredit.
Di  dalam  praktek,  setiap  bank mempunyai  bentuk  dan  format  dari
perjanjian  kredit  tersebut  berbeda  antara bank  yang  satu  dengan  bank  lainnya. Namun  demikian  ada  beberapa  hal  yang harus diperhatikan yaitu bahwa perjanjian  kredit  tersebut  rumusannya tidak  boleh  kabur  atau  tidak  jelas,  selain itu juga harus memperhatikan keabsahan dan  persyaratan  secara  hukum,  sekaligus memuat  secara  jelas  besarnya  kredit, jangka  waktu,  tata  cara  pembayaran kembali  kredit.  Hal  ini  guna  mencegah batalnya perjanjian kredit yang dibuat.
Para  bankir  sejatinya  sangat menyadari bahwa Akta Otentik
merupakan  suatu  dokumen  hukum  yang sangat penting bagi bank untuk mengamankan transaksinya. Akta otentik mempunyai  daya  pembuktian  keluar, yang  tidak  dipunyai  oleh  akta  di  bawah tangan. Sedangkan akta  di  bawah tangan mempunyai  kelemahan  yang  sangat nyata  yaitu  orang  yang  tanda  tangannya tertera dalam akta di bawah tangan, dapat mengingkari  keaslian  tanda  tangan  itu, dan  bank  sebagai  pihak  yang  akan mempergunakan  akta  tersebut  harus membuktikan  bahwa  memang  tanda tangan debitur adalah asli.
Berdasarkan  hasil  wawancara
dengan Bapak Arjon Hendrisila, S.E.,M.M, Assistant Manager
Operasional  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia Cabang  A.  Rivai  Palembang  tanggal  4 April  2018,  beliau  mengatakan  bahwa dalam  praktek  perbankan,  khususnya pada  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia, pembuatan perjanjian kredit
menggunakan  akta  notariil  dan  akta  di bawah tangan. Pada Surat Direksi BRI Nomor b.869 - DIR/ADK/07/206 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan  Kredit  Dibawah  Tangan, disebutkan  penetapan  pilihan  pembuatan perjanjian  kredit  merupakan  judgement Pejabat Pemutus Kredit dengan mempertimbangkan tingkat risiko, kompleksitas putusan kredit dan kemampuan  jajaran  ADK  unit  kerja dalam  membuat  perjanjian  kredit  di bawah tangan. Dengan mempertimbangkan  tingkat  risiko  yang ada  pada  kredit  bernilai  besar  itulah Pejabat  Pemutus  biasanya  memutuskan bahwa  kredit  bernilai  besar  (  kurang lebih  diatas  Rp.100.000.000,-  )  tersebut menggunakan  akta  notariil.  sedangkan kredit  yang  bernilai  kecil  (  dibawah  Rp. 100.000.000,-  )  diperbolehkan  akta  di bawah tangan. Namun kembali lagi pada aturan  judgement  /  kebijakan  berada  di tangan Pejabat Pemutus, maka Perjanjian kredit  yang  menurut  Pejabat  Pemutus memiliki  jumlah  nilai  yang  besar  tetapi debitur merupakan nasabah yang memiliki  karakter  yang  baik  serta usahanya  lancar  maka  kredit  di  atas seratus  juta  rupiah  pun  diperbolehkan secara  di  bawah  tangan  tanpa  jaminan yang  diikatkan.  Dalam  1  hari  kerja  pada PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  cabang A.Rivai biasanya terdapat 2 kali permintaan perpanjangan kredit.
Tidak ada perbedaan isi materi antara  akta  di  bawah  tangan  dan  akta notariil. Peraturan internal tersebut dibuat berdasarkan acuan utama yaitu

## PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN  LIKUIDITAS  JANGKA PENDEK BAGI

## BANK UMUM
KONVENSIONAL  Pasal  3  butir  4H, yang menyebutkan:
“  Aset  Kredit  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf c dan/atau Aset
Pembiayaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  d  harus  memenuhi persyaratanmemiliki perjanjian  kredit  dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum” Namun  demikian,  meskipun
sangat memahami pentingnya akta otentik  pada  kredit  yang  bernilai  besar sesuai dengan peraturan, dalam prakteknya,  penggunaan  akta  di  bawah tangan  pada  kredit  dengan  jumlah  besar tersebut tetap saja dilakukan di perbankan.  Hal  tersebut  terlihat  dari masih  banyaknya  penggunaan  standard contract  dalam  perjanjian  kredit  antara bank dengan debitur. Terkait penggunaan akta otentik dan akta di bawah tangan ini terdapat  suatu  ungkapan  lama  yang sangat terkenal yaitu “siapa yang hendak
membuat akta di bawah tangan,
mengambil  pena,  siapa  yang  hendak memperoleh  akta  otentik,  mengambil notaris”.
Terdapat alasan yang
dikemukakan  oleh  para  bankir  terkait penggunaan akta di bawah tangan ini.
2. Alasan non yuridis
Alasan  Pertama,  penggunaan  akta  di bawah  tangan  dalam  perjanjian  kredit atau  yang  dikenal  dengan  standard contract  dirasakan  sangat  efisien  dan murah.  Judgement  Pejabat  Pemutus Kredit yang lebih memilih menggunakan perjanjian di bawah tangan daripada akta notariil  ini  lebih  disebabkan  adanya tuntutan  efisiensi  dan  biaya  dalam pelayanan. Pihak Bank mempertimbangkan  kecepatan  proses bisnis serta untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur
(khususnya  biaya  Notaris)  sehingga pemberian  kredit  di  BRI  dapat  lebih memiliki daya saing. Alasan kedua, dengan pembuatan  format  materi/isi  perjanjian kredit secara standar, jelas akan memberikan  kemudahan  bagi  perbankan untuk menganalisa dan menutupi kelemahan-kelemahan  yang  dapat  saja timbul di kemudian hari yang disebabkan perkembangan dalam dunia hukum
Ketiga,  Perjanjian  kredit  di bawah  tangan  dirasakan  sangat  efisien dan  murah  terutama  untuk  fasilitas kredit/pembiayaan  yang  memiliki  nilai nominal kecil. Namun apa yang mendasari  pihak  bank  berani  mengambil
resiko melakukan perjanjian kredit dengan nilai nominal diatas
Rp.100.000.000,-  (  Seratus  Juta  Rupiah) secara  di  bawah  tangan  adalah  kembali pada prinsip 5C.
Kredit  yang  diberikan  oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya
bank harus memperhatikan  asas-asas  perkreditan yang  sehat.  Untuk  mengurangi  risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti  keyakinan  atas  kemampuan  dan kesanggupan  nasabah  debitur  untuk melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan yang  diperjanjikan  merupakan  faktor penting.  Untuk  memperoleh  keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah  debitur,  sebelum  memberikan kredit,  bank  harus  melakukan  penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, serta prospek  usaha  dari  calon  nasabah debitur,  yang  dalam  dunia  perbankan disebut sebagai 5 C. 9
Lalu terakhir, Pejabat Pemutus Kredit  memutuskan  untuk  membuatkan akta perjanjian kredit dalam jumlah besar tersebut  secara  di  bawah  tangan  ataupun melakukan perpanjangan kredit secara di bawah  tangan  hanya  apabila  pihak  bank telah  memahami  karakter,  kemampuan melunasi,  serta  kemajuan  usaha  dari debitur  yang  sebelumnya  telah  teruji
9 Budi  Kragmanto,  Upaya  Hukum  Dalam Menyelesaikan Sengketa Kredit
Macet Perbankan, (Surabaya: Lembaga Penelitian
Universitas Airlangga, 1994), h. 1-2
dalam  beberapa  kali  perjanjian  kredit sehingga  menimbulkan  “trust”  atau kepercayaan tersendiri. Selain itu Pejabat Pemutus  Kredit  membuatkan  perjanjian kredit  dengan  jumlah  nilai diatas Rp.100.000.000,-  tersebut  secara  di bawah tangan biasanya cenderung apabila agunannya berupa cash collateral, misalnya deposito ataupun tabungan.
A. Akibat  hukum  yang  ditimbulkan terhadap
perjanjian atau
perpanjangan  kredit  dengan  jumlah kredit  di  atas  Rp.100.000.000,-  ( Seratus Juta Rupiah ) secara di bawah tangan
Perjanjian  kredit  di  bawah  tangan  yang dibuat  secara  sah  juga  mengikat  para pihak,  baik  pihak  bank  maupun  debitur. Namun  demikian  perjanjian  kredit  yang dibuat  di  bawah  tangan  mengandung kelemahan  di  mana  salah  satu  pihak khususnya  debitur  dapat  menyangkal tanda tangan yang tertera dalam perjanjian  kredit.  Apalagi  jika  perjanjian kredit  tersebut  hanya  dibubuhi  cap jempol.  Penyangkalan  tanda  tangan dan/atau  cap  jempol  dalam  perjanjian kredit  tersebut  mengakibatkan  kreditur wajib membuktikan tanda tangan dan/atau  cap  jempol  tersebut  adalah tanda  tangan  atau  cap  jempol  dari debitur.
Tujuan  suatu  perjanjian  kredit harus dibuat dalam bentuk tertulis antara lain  perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai perjanjian  pokok,  artinya  perjanjian kredit merupakan sesuatu yang
menentukan  batal  atau  tidak  batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya  perjanjian  pengikatan  jaminan, sebagai alat bukti surat  di kemudian hari jika  terjadi  perselisihan,  dan  sebagai  alat monitoring dan tertib administrasi keuangan perbankan.
Akibat  hukum  dari  pelaksanaan Perpanjangan  perjanjian  kredit  dengan akta  yang  dibuat  secara  dibawah  tangan dan dengan jaminan yang tidak dilakukan pengikatan maka kreditor tidak mendapat kedudukan yang diutamakan (preference).  Penjelasannya,  pengikatan benda tertentu milik debitur atau penjaminan  atas  hutang  si  debitur  atas permintaan  kreditur  sebagai  tambahan penjaminan  untuk  pelunasan  hutang debitur  dinamakan  jaminan  khusus. Jaminan  khusus  memberikan  kepada kreditur  kedudukan  yang  lebih  baik dalam hal penagihan, lebih baik daripada kreditur  yang  tidak  memegang  hak jaminan  khusus  atau  dengan  kata  lain  ia relatif  lebih  terjamin  dalam  pemenuhan tagihannya.  Kedudukan  kreditur  yang lebih  baik  dari  kreditur  lainnya  disebut juga kreditur preference.
Dengan  tidak  diikatnya  jaminan karena perjanjian tersebut hanya diperpanjang  secara  di  bawah  tangan, maka  akibat  hukumnya  tidak  dapat dilakukan  eksekusi  secara  langsung apabila debitur wanprestasi.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Bapak  Arjon Hendrisila,SE.,MM,  Assistant  Manager PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  cabang
A.Rivai,  beliau  mengatakan  kekuatan eksekutorial  oleh  pihak  bank  ada  pada pembuatan  surat  kuasa  untuk  melelang  / mencairkan  jaminan  apabila  terjadi wanprestasi. Kekuatan eksekutorial menggunakan surat  kuasa ini  merupakan suatu cara yang bertujuan untuk memudahkan dan memberikan kekuasaan  eksekutorial  pada  kreditor, dengan  adanya  kekuatan  eksekutorial tersebut  maka  eksekusi  dapat  langsung dilaksanakan  mengikat  para  pihak  untuk melaksanakan putusan tersebut.
Perjanjian kredit apabila dengan  jaminan  menimbulkan  hak  dan kewajiban  pada  masing-masing  pihak. Dalam  hubungan  hukum  yang  berujung kepada  lahirnya  hak  dan  kewajiban, maka  dapat  dipahami  bahwa  hak  bagi salah satu pihak sesungguhnya kewajiban bagi  pihak  lain,  sebaliknya  kewajiban bagi  salah  satu  pihak,  maka  hak  bagi pihak  lainnya  .  Hak  dan  kewajiban  para pihak  dalam  perjanjian  kredit  dengan jaminan  benda  tak  bergerak  pada  Bank Rakyat Indonesia Cabang A.Rivai adalah sebagai berikut :
a. Hak dan kewajiban debitor
1) Hak debitor :
a) Menerima kredit sesuai  dengan plafon kredit yang disetujui;
b) Meminta  kembali  jumlah  penjualan hasil  lelang  barang  jaminan  apabila dapat  membuktikan  bahwa  terdapat kelebihan penjualan hasil lelang barang jaminan.
2) Kewajiban debitor :

## Agus Trisaka
a) Melunasi  angsuran  pokok  beserta bunga  sesuai  dengan  waktu  yang diperjanjikan;
b) Menyerahkan  surat  bukti  kepemilikan barang jaminan kepada kreditor;
c) Memelihara  sebagaimana  mestinya benda  tak  bergerak  yang  dijaminkan kepada  bank  untuk  hutangnya  atau yang  diserahkan  kepadanya  secara Hak Tanggungan;
d) Menyerahkan objek jaminan benda tak bergerak tersebut apabila debitor tidak melunasi kewajiban sebagaimana mestinya  dengan  biaya  sendiri  dan tanpa  syarat,  segera  dan  seketika setelah  ada  permintaan  dari  kreditor secara tertulis.
Surat  Direksi  BRI  nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016 menyebutkan bahwa  penetapan  pilihan  pembuatan perjanjian  kredit  merupakan  judgement Pejabat Pemutus Kredit dengan mempertimbangkan  tingkat  risiko  kredit, bahwa  kredit  yang  menggunakan  akta  di bawah  tangan  pada  PT.  Bank  Rakyat Indonesia  biasanya  adalah  kredit  yang bernilai  kecil  dibawah  Rp.100.000.000,- ( seratus juta Rupiah ). Sedangkan kredit berjumlah  besar  bernilai  lebih  dari Rp.100.000.000,-  (  seratus  juta  Rupiah  ) dibuat  menggunakan  akta  notariil.  Lalu pada  saat  perpanjangan  kredit  dibuat secara  di  bawah  tangan  dan  hal  tersebut dibenarkan mengingat kepercayaan Pejabat  Pemutus  terhadap  nasabah  yang usaha dan kreditnya lancar serta mengingat faktor efisiensi biaya,
otomatis  Pejabat  Pemutus  juga  ikut bertanggung jawab apabila terjadi kemacetan.
Namun  terlebih  dahulu  dilihat penyebab  kemacetan  kredit  tersebut, apakah  terjadi  kemacetan  murni  karena macet bisnisnya atau dari proses pemberian  kredit.  Proses  pemberian kredit  yang  menyebabkan  kemacetan tersebut  yaitu  :  neraca  hasil  usaha  yang sengaja  dibuat  bagus,  ataupun  misalnya jaminan  berupa  rumah  seharga  1/2 Milyar ditulis 3 Milyar agar mendapatkan  kredit  2  Milyar.  Sewaktu kredit  macet  dan  rumah  tersebut  akan dilelang  tentu  saja  bermasalah  karena rumah  tersebut  nyatanya  harganya  tidak semahal itu.
Apabila  kemacetan  tersebut disebabkan dari proses pemberian kredit, maka akibatnya Pejabat Pemutus
mendapatkan punishment namun biasanya  hanya  berupa  teguran  tertulis. Sepanjang  kemacetan  tersebut  hanya disebabkan  oleh  usaha  nasabah  itu sendiri, maka Pejabat Pemutus tidak akan menerima punishment apapun.
Setelah kredit disetujui dan diberikan pada nasabah, biasanya Pejabat Pemutus  wajib  mengadakan  kunjungan ke  tempat  usaha  demi  menghindari terjadinya  penyalahgunaan.  Karena  bisa saja  terjadi  penyalahgunaan  modal, nasabah  berjanji  menggunakan  uang tersebut  sebagai  modal  usaha  namun menggunakannya  sebagai  uang  untuk keperluan konsumtif.
B. Penyelesaian  permasalahan  hukum terhadap  Perjanjian  Kredit  secara  di bawah tangan yang mengalami masalah Penggunaan  perjanjian  kredit  bawah tangan
boleh dikatakan kecil kemungkinannya  untuk  sampai  pada gugatan  di  pengadilan.  Permasalahan yang  sering  terjadi  adalah  kredit  macet yang biasanya diselesaikan dengan negosiasi berupa rescheduling,
reconditioning, restructuring,
dan penghapusbukuan kredit macet.
a) Rescheduling
Rescheduling (Penjadwalan kembali kredit),  memberikan  kesempatan  kepada debitor  agar  dapat  melunasi  kredit  yang belum dilunasinya.
Caranya,  dengan  memperpanjang jangka  waktu  kredit.  Debitor  diberikan keringanan  dalam  masalah  jangka  waktu kredit,  misalnya  perpanjangan  jangka waktu  kredit  dari  6  bulan  menjadi  1 tahun,  sehingga  debitur  mampunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
Lalu, memperpanjang jangka waktu  angsuran.  Jangka  waktu  angsuran kreditnya diperpanjang. Misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah  angsuran  menjadi  mengecil seiring dengan menambah jumlah angsuran.
b) Reconditioning
Reconditioning (Persyaratan kembali kredit), yaitu Dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti:
Kapitalisasi bunga-bunga dijadikan utang pokok.  Penundaan  pembayaran  bunga sampai waktu tertentu, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan  pokok  pinjamannya  tetap harus  dibayar  seperti  biasa.  Penurunan suku  bunga,  dimaksudkan  agar  lebih meringankan beban nasabah.
Misalnya  jika  bunga  per  tahun sebelumnya  dibebankan  20%  diturunkan menjadi  18%.  Penurunan  suku  bunga akan  mempengaruhi  jumlah  angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitor. Pembebasan bunga dengan pertimbangan debitor sudah akan mampu  lagi  membayar  kredit  tersebut. Akan  tetapi,  debitor  tetap  mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
c) Restructuring Restructuring ( Penataan kembali kredit). Disamping  perubahan-perubahan  syarat- syarat pinjaman seperti pada reconditioning,  maka  cara  restructuring bank menambah kembali jumlah pinjaman/ mengkonversi sebagian/ seluruh pinjaman tersebut menjadi equity (penyertaan  modal  bank  terhadap  suatu usaha yang dilakukan debitor).
Restrukturisasi kredit yang paling umum  dilakukan  oleh  bank  adalah dengan melakukan modifikasi persyaratan  kredit.  Persyaratan  kredit yang  perlu  diperbaharui  dalam  rangka restrukturisasi  adalah  penurunan  suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu
kredit,  pengurangan  tunggakan  bunga kredit, pengurangan jumlah pokok kredit.
Dengan  melakukan  kombinasi atas perubahan persyaratan kredit, diharapkan  kondisi  keuangan  debitur menjadi  lebih  baik  dan  pada  akhirnya debitur  mampu  memenuhi  kewajiban pembayaran pokok kredit maupun bunga.
d) Penghapusbukuan Kredit Macet
Jika  upaya  penyelamatan  kredit  dengan cara  rescheduling,reconditioning,  dan restructuring  tetap  tidak  berhasil  dan portofolio kredit tetap macet, maka dapat menempuh  cara  penghapusan  kredit macet.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
1. Alasan  yuridis  dan  non  yuridis
Perpanjangan Perjanjian Kredit diatas  seratus  juta  Rupiah  secara  di bawah tangan yaitu :
a) Alasan yuridis :
Sesuai  Surat  Direksi  BRI  Nomor b.869  -  DIR/ADK/07/206  perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan dengan  mempertimbangkan  prinsip kehati-hatian.
b) Alasan non yuridis :
- Efisiensi biaya
-  Agar  kredit  bank  lebih  memiliki
daya saing
- Trust pada nasabah
2. Akibat  Hukum  yang  ditimbulkan
Perpanjangan  Perjanjian  kredit  di
atas  seratus  juta  Rupiah  secara  di bawah  tangan  yaitu  kreditur  tidak mendapat kedudukan yang diutamakan ( preference ), serta tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan secara  langsung  apabila  debitur wanprestasi.
3. Penyelesaian permasalahan hukum apabila Perpanjangan perjanjian  kredit  di  atas  seratus  juta Rupiah tersebut mengalami kemacetan  yaitu  dengan  beberapa teknik yaitu :
a) Rescheduling
b) Reconditioning
c) Restructuring d) Eksekusi Jaminan
e) Penghapusbukan kredit macet
2. Saran
1. Karena  pemilihan  kredit  yang
perpanjangannya  dibuat  secara  di bawah  tangan  adalah  keputusan  dari Pejabat Pemutus
dengan mempertimbangkan  prinsip  kehati- hatian  dan  risiko  Bank,  sebaiknya dibuat range yang lebih jelas tentang jumlah  kredit  yang  diperbolehkan dibuat di bawah tangan.
2. Apabila  terjadi  kemacetan  pada perpanjangan kredit yang disebabkan oleh  kelalaian  Pejabat  Pemutus, sebaiknya tidak hanya berupa teguran  tertulis,  yaitu  seperti  mutasi ataupun turun pangkat.