Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan:

## Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia

## Robby Firman Syah, M.A
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember syah.robbyfirman@gmail.com.
Abstract:  Society-based  on  forest  growth  will  increase  the  inter-society communication  activities  which  deliver  a  community  forum.  The  participation which directed to policy practice only has its weakness, that’s the inability to grow “belongingness”  about  forest  growth  program  among  communities.  By participating actively in  community forum, the conflict thoughts will be modified into empowering people in order to help government program.
Keywords: environmental policy, forest, REDD.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Tidak sedikit implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sumber  daya  hutan  yang  diprogram- kan oleh pemerintah menemui kegagalan  dalam  melindungi  hutan maupun menekan jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan. Fakta adanya kerusakan hutan dan degradasi lingkungan  adalah  masalah  besar yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia.  Selama  sekitar  50  tahun, hutan  alam  di  Indonesia  mengalami penyusutan secara drastis. Percepatan hilangnya sebagian kawasan hutan di
Indonesia  terjadi  dalam  kurun  waktu 20  tahun  terakhir.  Berdasarkan  data Departemen  Kehutanan  tahun  2004, total jumlah luas hutan merosot tajam dari  124.476.000  ha  di  tahun  1980 menjadi  109.791.000  ha  di  tahun 1995.  Pada  akhir  tahun  1999,  total jumlah  luas  hutan  di  Indonesia berkurang menjadi sekitar 98 juta ha. Hal  tersebut  menunjukkan  kondisi hilangnya 26,4 juta ha kawasan hutan selama  19  tahun  (Winarwan  dkk, 2011).
Kondisi tersebut  disinyalir karena adanya kebijakan pemerintah di masa lalu  yang  menjadi  faktor  pendorong
terjadinya  proses  defores-tasi  dan degradasi hutan. Keterkaitan tersebut dapat  ditarik  dari  model  kebijakan pemerintah yang
menganut
paradigma timber management .
Paradigma  tersebut  adalah  anggapan bahwa kayu adalah satu-satunya yang dapat  menghasilkan  uang  sebagai sumber  devisa  bagi  negara  yang utama,  dimana  hasil  hutan  yang  lain bukan  menjadi  prioritas  (Winarwan dkk,  2011).  Mengacu  pada  konsep tersebut,  terjadinya  deforestasi  dan degradasi hutan tidak dapat dihindarkan karena pemerintah memerlukan devisa yang berasal dari sumber daya hutan.
Dampak  dari  deforestasi  dan degradasi  hutan  yang  sangat  jelas hingga  saat  ini  adalah  terjadinya berbagai bencana sosial dan lingkungan  seperti  banjir,  tanah longsor  dan  kemarau  panjang  yang juga  terkait  isu  pemanasan  global. Data  Statistik  kebakaran  hutan  yang dirilis Balai Taman Nasional Baluran, Jawa Timur selama 4 tahun dari 2009 hingga  2012  menunjukkan  kenaikan signifikan wilayah hutan yang terbakar.  Masing-masing  959  hektar (2009); 1082,9 hektar (2010);
2638,577 hektar (2011); dan 2705,04
hektar  (2012).  Indikasi  perubahan iklim  ditandai  adanya  perubahan musim  kemarau  yang  lebih  panjang. Sebelum tahun 1985, musim kemarau hanya  terjadi  selama  3  bulan  (Juli- Septermber);  setelah  tahun  2000, musim  kemarau  terjadi  selama  7 bulan  (Mei-November).  Sedangkan rata-rata  curah  hujan  di  tahun  2007 pada  Kecamatan  Banyuputih  adalah 388 mm dengan jumlah bulan hujan 5 bulan.
Hal  ini  juga  ditambah  dengan  isu peningkatan kemiskinan struktural di masyarakat  akibat  dari  monopoli pengusahaan  lahan  oleh  negara  dan pihak swasta, serta terjadinya konflik pertanahan yang belum selesai hingga sekarang.  Data  dari  CIFOR  ( Center for International Forestry Research ), dari  sekitar  220  juta  populasi penduduk, terdapat 48,8 juta diantaranya tinggal di kawasan hutan negara dan sekitar 10,2 juta diantaranya termasuk kategori masyarakat miskin (Wollenberg,
2004:4).  Hal  ini  tentunya  memerlu- kan perhatian pemerintah, mengingat rakyat miskin tersebut menggantung- kan hidupnya dari sumber daya hutan. Persoalan  yang  menghinggapi kegagalan  kebijakan  yang  dilaksana-
kan  oleh  pemerintah  bukan  hanya karena  lemahnya  pengawasan  dan penegakan  hukum  atas  eksploitasi hutan dan lingkungan yang destruktif, tetapi  lebih  pada  ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya hutan secara bijak dan memperhatikan  asas  keberlanjutan. Hal ini juga dampak dari terbatasnya sumber  daya  alam  lainnya,  sehingga banyak diantara pemilik kepentingan tetap terpaku pada kondisi yang sama tanpa  memperdulikan  akibat  yang terjadi selanjutnya.
Konteks tersebut akhirnya menjadi suatu  tugas  ke  depan  yang  harus dipikirkan  oleh  pemerintah  dalam merumuskan  kebijakan  yang  tepat dalam pengentasan kemiskinan ( pro- poor )  dan  kesejahteraan  masyarakat (Winarwan  dkk,  2011).  Lemahnya pengawasan  dan  penegakan  hukum atas eksploitasi hutan seperti ditunjukkan dalam kasus perambahan hutan dalam kawasan Taman Nasional Baluran, Jawa Timur antara lain  (1)  Penyerobotan  lahan  atau perladangan  liar  mencapai  22,3 hektar;  (2)  Adanya  Translok  AD mencapai  57  hektar;  (3)  Tumpang tindih  penggunaan  lahan  sebagai akibat  Hak  Guna  Usaha  PT.  GN
Gumitir  mencapai  363  hektar;  (4) Adanya penggembalaan liar mencapai  3.450  hektar.  (Sumber: Data  Statistik  Balai  Taman  Nasional Baluran tahun 2012).
Isu  lain  yang  terus  mengemuka pada  konteks  ling-kungan  saat  ini adalah isu perubahan iklim. Perubahan  iklim  telah  berkembang menjadi  isu  global  yang  banyak mendapat  perhatian.  Program  yang saat  ini  mengemuka  adalah  REDD ( Reducing Emission
from Deforestation  and  Forest  Degrad- ation )  yang  merupakan  salah  satu mekanisme untuk mengurangi jumlah emisi  gas  rumah  kaca.    Program REDD dimaksudkan untuk mengurangi  emisi  yang  ditimbulkan dari kegiatan deforestasi dan aktifitas- aktifitas  yang  mengakibat-kan  hutan terdegradasi. Deforestasi adalah perubahan  penggunaan  lahan  dari hutan  menjadi  non  hutan,  sedangkan degradasi  hutan  adalah  penurunan kualitas hutan. Defores-tasi disebabkan oleh terjadinya alih fungsi hutan  untuk  penggunaan  lain  dan degradasi  hutan  disebabkan  oleh illegal logging, kebakaran hutan, over cutting dan  perladangan  berpindah (Widiaryanto, 2012).

## Rumusan Masalah
Implementasi  kebijakan  pada ranah  sumber  daya  hutan  masih menyisakan permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah  Indonesia.  Dalam  studi ini,  penulis  mengajukan  rumusan masalah:  Bagaimana  kondisi  perma- salahan yang terjadi dalam implementasi  kebijakan  pengelolaan sumber  daya  hutan?  dan  Apakah implementasi program
REDD mampu  menjadi  solusi  pengentasan kemiskinan di Indonesia?

## Tujuan
Penulisan  paper  ini  bertujuan untuk  menganalisa  permasalahan implementasi  kebijakan  di  ranah sumber  daya  hutan  dan  meninjau pelaksanaan  program  REDD  dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Kurangnya  Keberpihakan  Negara Pada Masyarakat Lokal
Ditinjau  dari  perspektif  ekonomi politik  dan  kebijakan,  hutan  adalah sistem  yang  menyangkut  hajat  hidup orang  banyak  dan  harus  dikelola dengan memperhatikan prinsip keadilan  sosial  di  antara stakeholder
yang  memanfaatkan  hutan.  Menurut Winarwan (2011) posisi hutan
Indonesia menghadapi tantangan laju deforestasi. Indonesia memiliki sumber  daya  hutan  signifikan  telah melakukan  persiapan  implementasi REDD  melalui  pengurangan  emisi dari  deforestasi  dan  degradasi  hutan, peran  konservasi,  pengelolaan  hutan secara berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan
( Reducing emissions from deforestation and forest degradation, role  of  conservation,  sustainable management of forest and enhancing forest carbon stocks ).
Mengacu  pada  data states  of  the worlds  forests tahun  2007  yang dikeluarkan  FAO,  laju  deforestasi Indonesia  2%  per  tahun.  Kondisi  ini diperkirakan
akan terus
meningkatkan  kadar  pelepasan  emisi karbon  (CO 2 ).  Laju  deforestasi  di Indonesia pada 1990-1997 sebesar 1,8 juta  hektar  per  tahun  dan  meningkat pada  1997-2000  mencapai  2,83  juta hektar per tahun. Perumusan kebijakan pemerintah dalam
pengelolaan  sumber  daya  hutan merupakan  tahapan  rencana  yang rasional yang dilakukan oleh pemerintah  dan  diimplementasikan
secara  nasional.  Kebijakan  yang diimplementasikan
tersebut terkadang  di  lapangan  tidak  dapat dilaksanakan secara maksimal karena terbentur berbagai kepen-tingan yang beradu  di  ranah  tersebut.  Hal  itu khususnya terkait ranah sosial, seperti kekayaan umum, manajemen komunitas, dan pengeta-huan lokal.
Pendekatan kebijakan yang dipakai  adalah  pendekatan  yang berpusat  pada  kekuasaan.  Penerapan pendekatan kekuasaan memiliki kecenderungan menimbulkan ketidak harmonisan antara masyarakat, negara dan hutan. Hal tersebut karena kebijakan  yang  ada  belum  mampu mengadopsi kepentingan dan kebutuhan  masyarakat  lokal.  Perma- salahan  yang  timbul  bahwa  negara memiliki  tujuan  untuk  memastikan kesejahteraan  masyarakatnya,  tetapi dalam  faktanya  hal  itu  tidak  tercapai sehingga  timbul  kemiskinan  struk- tural. Orientasi yang dibangun pemerintah  berbasis high  modernism
memiliki kecenderungan menggerak- kan  konstruksi  sosial  yang  menim- bulkan  kemiskinan  struktural  di masyarakat,  yang  pada  prosesnya mengakibatkan  munculnya  perla- wanan  masyarakat  yang  mengalami
jenis  perlawanan  ideologis  untuk melawan kebijakan pemerintah (Winarwan  dkk,  2011).  Hubungan permasalahan  tersebut  dalam  skema sebagai berikut:
Pendekatan
Berlarut- Represif
Kebijakan Non- afirmatif larut
Keterabaian Penghidupan Deprivasi Kekerasan Relatif Struktural
Hubungan  Negara  dan  Masya- rakat  dalam  Pengelolaan  Hutan, Kemiskinan Struktural, dan Perla- wanan Masyarakat
Melihat  permasalahan  yang terjadi, semenjak dulu tanah menjadi sumber  sengketa  atau  konflik  di Indonesia.  Sebagai  suatu  gejala sosial,  sengketa  atau  konflik  agraria merupakan  suatu  proses  interaksi antara  dua  (atau  lebih)  orang  atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan
benda  lain  yang  berkaitan  dengan tanah (Asmara dkk, 2010).
Permasalahan  yang  ditimbul- kan  dari  adanya  perubahan  status kawasan  hutan  terkadang  juga  tidak diikuti solusi bagi masyarakat. Kadir, dkk  (2012)  mengemukakan  empat permasalahan  yang  dirasakan  oleh masyarakat  sekitar  kawasan  hutan antara  lain  (1)  Pembukaan  lahan. Keberadaan Taman Nasional menye- babkan  masyarakat  tidak  leluasa menggarap  lahan  (berkebun)  dalam

## NEGARA
1. Pemerintah pusat dengan hak kelola hutan konversi (high modernism-based policies) 2. Pembubaran desa dan pengusiran masyarakat lokal MASYARAKAT LOKAL 1. Subsistensi ekonomi 2. Pemanfaatan hasil hutan 3. Pengetahuan lokal PERLAWANAN SOSIAL
1. Perlawanan diam-diam 2. Perlawanan terbuka

## KEMISKINAN
1. Kemiskinan endemik
2. Kemiskinan struktural
kawasan taman nasional. Masyarakat merasakan  lahan  garapan  mereka semakin  terbatas.;  (2)  Penebangan kayu.  Masyarakat  tidak  diperboleh- kan  mengambil  kayu  dari  kawasan hutan konservasi walaupun kayu yang akan diambil berasal dari pohon yang sudah  mati;  (3)  Tidak  sembarang menebang  pohon.  Hal  ini  tidak  bisa dilakukan karena adanya aturan ketat terkait  penebangan  dalam  kawasan hutan.\;  (4)  Batas  wilayah  hutan. Sebagian masyarakat  yang tinggal  di kawasan sekitar hutan merasa bahwa tanda  batas  hutan  tidak  berada  pada titik  semestinya,  yang  menyebabkan lahan  yang  mereka  akan  garap semakin sempit.

## Model Kebijakan yang Kurang Tepat
Berdasarkan  kondisi  yang  ada,
kebijakan yang dirumuskan pemerintah  cenderung  tidak  menga- kui  lokalisme.  Hal  tersebut  karena menganut  perspektif  kebijakan  yang berpusat  pada  negara  ( state-centered policy ),  terkait  pengelolaan  kawasan hutan konservasi, tidak diakui adanya bentuk-bentuk  sosial  yang  berbasis lingkungan. Dalam jurnal yang ditulis Winarwan, dkk (2011) yang mengkaji kebijakan  pengelo-laan  hutan  di
kawasan  Taman  Nasional  Bukit
Barisan Selatan (TNBBS) mengemukakan bahwa kawasan TNBBS  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah sesuai SK Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997 menunjukkan  ke-cenderungan  tidak membahas  secara  rinci  mengenai masyarakat lokal di kawasan tersebut. Kebijakan pene-tapan kawasan hutan konservasi  TNBBS  yang  selama  ini dilakukan  oleh  pemerintah  tanpa memperhati-kan keadaan dan perkembangan masyarakat setempat. Munculnya  konflik  yang  terjadi antara  masyarakat  dengan  negara ditunjukkan dengan perlawa-nan masyarakat  atas  ketidakadilan  yang mereka  alami  akibat  dari  kebijakan yang  menguatkan  pihak  korporasi daripada  pihak  masyarakat  lokal. Korporasi  yang  masuk  di  kawasan TNBBS  tidak  hanya  telah  membuat kerusakan  hutan  di  kawasan  luar TNBBS,  tetapi  juga  telah  merambah masuk  ke  dalam  kawasan  tersebut. Pada  saat  Orde  Baru  berkuasa,  izin yang  diterbitkan  pemerintah  dalam pengelolaan  kawasan  hutan  berbasis ( timber management ). Proses eksploitasi kayu yang dilakukan oleh pihak korporasi  biasanya tidak diikuti
reboisasi  atau  penghutanan  kembali yang  menyebabkan  hutan  semakin rusak.  Masyarakat  lokal  yang  telah mendiami  kawasan  tersebut  dalam waktu  yang  lama  tentunya  juga menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, tetapi ketika kebijakan menyatakan  bahwa  hutan  konservasi adalah  milih  negara  dan  tidak diizinkan  untuk  melakukan  eksploi- tasi  liar  telah  menunjukkan  negara belum  melihat  kepentingan  masya- rakat. Sedangkan yang terjadi sepertinya negara bekerjasama secara baik  dengan  pihak  korporasi  dalam mengeksploitasi hasil hutan. Arah  kebijakan  yang  berpihak pada  kepentingan  masyarakat  perlu dirumuskan. Masyarakat sekitar kawasan hutan perlu dilibatkan secara langsung dalam
perumusan kebijakan,  sehingga  kebijakan  yang dibuat  tidak  bersifat  teknokratis. Dengan  pelibatan  masyarakat  dalam perumusan  kebijakan  akan  menum- buhkan  kesadaran  masyarakat  untuk menjaga kawasan hutan dan memanfaatkannya dengan baik.
Pembangunan  kawasan  hutan  yang berbasis  pada  masyarakat akan meningkatkan  aktifitas  komunikasi antar masyarakat yang dapat
melahirkan ruang dialog forum-forum kemasyarakatan. Dengan adanya forum-forum kemasyara-katan, menjawab kegagalan pemerintah yang cenderung top-down (Seftyono, 2012).  Kelemahan  dari  partisipasi yang hanya diarahkan pada penerapan kebijaksanaan (pola top-down) adalah ketidakmampuan-nya  menumbuhkan "rasa  ikut  memiliki"  di  kalangan masyarakat terhadap program
pembangunan kawasan hutan. Melalui partisipasi aktif dalam forum- forum kemasyara-katan, maka pikiran-pikiran  konflik  yang  selama ini  ada,  oleh  masyarakat  diubah menjadi
pikiran untuk memberdayakan  diri  dalam  rangka membantu program pemerintah.

## Perlu Jalan Keluar Mengatasi Kemiskinan
Masyarakat lokal yang tinggal di  daerah  kawasan  hutan  mayoritas tergolong dalam masya-rakat miskin. Dibalik  ketimpangan  kondisi  yang dialami  masyarakat  lokal,  mereka memiliki pengetahuan lokal, memungkinkan  mereka  mengolah dan  mengelola  lahan,  menjaga  mata air,  dan  melestarikan  hutan  selaras dengan  prinsip-prinsip  kelestarian
hutan. Upaya dan perilaku
masyarakat  terhadap  pemanfaatan lahan hutan maupun pemeliharaannya memiliki  kaitan  erat  dengan  budaya masing-masing kelompok sosial. Faktor penting yang menyebabkan meluasnya kemiskinan adalah tingkat pendidikan masya-rakat sekitar
kawasan  hutan.  Tingkat  pendidikan dapat  mempengaruhi  cara  berpikir seseorang, terutama
dalam menganalisis  suatu  permasalahan. Pada  penelitian  Kadir,  dkk  (2012) yang  dilakukan  pada  masyarakat sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung  menunjukkan  bahwa tingkat  pendidikan  masyarakat  yang bermukim di sekitar Taman Nasional Babul masih tergolong rendah (84,4% berpendidikan SD) (lihat data Dephut, 2008). Kondisi tersebut dapat menyebabkan lambatnya pemahaman masyarakat tersebut terhadap teknologi yang diberikan. Berdasarkan kondisi tersebut,
pemerintah harus meningkatkan kegiatan  penyuluhan  dan  pelatihan serta  melakukan  kegiatan  pendam- pingan  kepada  masyarakat  (Jusuf, 2010).
Pada riset yang dilakukan Winarwan,  dkk  (2011),  kemiskinan
yang  dialami  oleh  masyarakat  di kawasan  hutan  merupakan  gejala yang sangat endemik, yang diperparah  oleh  gejala  yang  sangat struktural.  Artinya,  tanpa  adanya tekanan oleh negara terhadap eksistensi masyarakat tersebut, warga masyarakat disana  sudah  dapat dipastikan  akan  mengalami  kemiski- nan  endemik.  Kondisi  masyarakat yang terisolir karena kondisi geografis tidak bisa mengembangkan dirinya  untuk  mencapai  kesejah- teraan.
Kemiskinan yang
dialami masyarakat merupakan sebuah konstruksi  sosial  dari  fenomena multidimensi. Kemiskinan yang berlangsung tersebut lahir oleh sistem sosial  dari  proses-proses  sosial  dan mengekang kelompok sosial masyarakat  setempat  yang  tidak berdaya dengan berbagai faktor yang ada. Berdasarkan kondisi yang dilihat dari masyarakat sekitar hutan, negara sering  dilihat  sebagai  aktor  dengan kepentingan  politik  dominan  dan membuat  komunitas  yang  berada  di tempat  tersebut  tidak  memiliki  akses atas sumber daya yang memadai, hal inilah yang menyebab-kan terjadinya
kemiskinan struktural (lihat  Lounela, 2009).
Konsep  yang  perlu  dipertim- bangkan  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan yang terjadi pada
masyarakat  di  sekitar  hutan  adalah dengan konsep pemberdayaan
masyarakat. Penduduk memiliki persepsi  positif  akan  keberadaan hutan, karena perusakan yang dilakukan terutama disebabkan tekanan  ekonomi  (Muryani  dkk, 2011). Model pemberdayaan masyarakat yang paling efektif adalah model sosio-eko-regulasi yaitu pengelolaan  dan  pelestarian  hutan berbasis
masyarakat dengan penghargaan  yang  layak  bagi  yang berjasa  dan  sanksi  yang  tegas  bagi yang melanggar (Muryani dkk, 2011).

## REDD Sebuah Harapan Baru
REDD  ( Reducing  Emission  from Deforestation and Forests
Degradation ) merupakan mekanisme yang  dikembangkan  untuk  mengu- rangi  emisi  gas  rumah  kaca  akibat deforestasi  dan  degradasi  hutan. Pihak-pihak  yang  berkepentingan dalam  program  ini  menginginkan agar  REDD  juga  berperan  dalam pengentasan  kemiskinan  masyarakat
sekitar  hutan  di  negara  berkembang. Dalam programnya, masyarakat sekitar  kawasan  hutan  merupakan salah  satu  pihak  yang  berhak  untuk memperoleh  alokasi  dari  pendapatan tersebut.  Namun,  rencana  yang bertujuan  tepat  arah  tersebut  belum diikuti peraturan perundangan mengenai mekanisme alokasi pendapatan dari program REDD. Sejarah  lahirnya  REDD  adalah dari proposal yang diajukan Santili, et al.  (2005)  pada  ( Conference  of Parties/CoP )  ke-11  di  Montreal Kanada.  Pada  konferensi  tersebut mengusulkan suatu mekanis-me kompensasi bagi negara berkem-bang yang  mampu  mencegah  deforestasi dan  degradasi  hutan  atau  mampu mengurangi emisi ( reducing emission ). Selanjutnya proposal tersebut dikenal dengan istilah
Compensated Reduction (CR).
Proposal  tersebut  diajukan  karena pencegahan  deforestasi  tidak  diako- modir  dalam  mekanisme  pengen- dalian  emisi  global  melalui Clean Development  Mechanism (CDM) yang  telah  ditetapkan  dalam Kyoto Protocol .
Menguatnya isu pengurangan emisi  dari  deforestasi  dan  degradasi
hutan diawali oleh Stern (2007) yang mempublikasikan  temuannya  dalam The  Stern  Review .  Dalam  temuan
tersebut dikemukakan bahwa
pengurangan  emisi  melalui  penceg- ahan deforestasi lebih efisien dibangdingkan dengan upaya
penyerapan  karbon  dari  atmosfir ( sequestration /sequestrasi) melalui penanaman pohon ( reforestasi ).
Pencegahan  deforestasi  dan  degra- dasi  hutan  dapat  menurunkan  emisi lebih  besar  dibandingkan  dengan upaya reforestasi. Emisi CO 2 deforestasi  dan  degradasi  hutan mencapai7,6  Gt  per  tahun  atau  18% dari  total  emisi  dunia.  Faktanya kemampuan  penyerapan  CO 2 dari atmosfir melalui proses aforestasi dan reforestasi  hanya  mencapai  1  Gt  per tahun  (Baumert,  et.al.  2005  dalam Masripatin, 2007).
REDD  telah  disetujui  sebagai salah  satu  mekanisme  pengurangan emisi  yang  akan  dipertimbangkan setelah  tahun  2012,  dan  dinyatakan secara  eksplisit  dalam Bali  Road Map . Bali  Road  Map merupakan dokumen  yang  telah  disepakati  oleh berbagai  pihak  pada  konferensi perubahan  iklim  ke-13  di  Bali  pada tahun  2007.  Ide  yang  muncul
selanjutnya  adalah  bagaimana  meka- nisme REDD tersebut mampu secara efektif menjadi solusi terkait pengen- tasan  kemiskinan  masyarakat  sekitar hutan.  Hal  ini  diasumsikan  bahwa hasil dari pelaksanaan REDD dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan,  peningkatan  fasilitas kesehatan,  pendidikan  dan technical assistance  services bagi  masyarakat sekitar  hutan  (Nepstad  et  al,  2007). Pemerintah  Indonesia  mendukung mekanisme pelaksanaan REDD yang tertuang dalam Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009,  sebagai  pera- turan  perundangan  terkait  pelaksa- naannya di Indonesia.

## Implementasi Kebijakan REDD di Indonesia Harus Sampai di Tujuan
Berdasarkan  ketentuan  yang  ada, para  pihak  yang  berhak  memperoleh alokasi pendapatan dari hasil pelaksanaan REDD antara lain pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah dan masyarakat sekitar hutan. Bagian dari  pendapatan  yang  dialokasikan kepada  pemerintah  pusat  dimak- sudkan  sebagai  kompensasi  atas upaya  pencegahan  deforestasi  akibat penerapan kebijakan nasional tertentu.  Kebijakan  pemerintah  pusat
yang  dapat  menjadi  pemicu  laju deforestasi  antara  lain  mengenai kebijakan  pemberian  ijin  konsesi HPH,  pemberian  ijin  perkebunan, pinjam  pakai  kawasan  hutan  sebagai areal  pertambangan.  Selain  itu  juga terdapat  kebijakan  pemerintah  pusat yang  dapat  meminimalisir  defores- tasi, antara lain deliniasi dan pengaturan  fungsi  hutan  dan  kebi- jakan penegakan hukum nasional. Pada tingkat daerah (lokal) beberapa penyebab deforestasi antara lain  illegal  logging,  okupasi  lahan hutan, dan konversi area penggunaan lain  menjadi  lahan  perkebunan  dan land  clearing (Rahmat,  2010).  Isu yang  tumbuh  dalam  konteks  ini adalah  masyarakat  sering  dianggap sebagai  faktor  penyebab  deforestasi. Penyebab masalah pihak-pihak
tersebut sama yaitu kapital. Pemerin- tah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki  kepentingan  terkait  pem- bangunan.  Sedangkan  masyarakat tidak  jauh  dari  kebutuhan  ekonomi yang harus mereka tanggung sebagai kebutuhan dasar hidup.
Mengacu  pada  IFCA Consoli- dation Report tahun 2008 dikemuka- kan  dua  pilihan  mekanisme  transfer pendapatan  dari  hasil  pelaksanaan REDD.  Kedua  opsi  tersebut  antara lain (1) Insentif dari pembeli diterima oleh  pemerintah  pusat,  sedangkan pemerintah  daerah  mendapat  porsi yang  ditentukan  oleh  pusat;  (2) Insentif  langsung  dibayarkan  kepada pemerintah  daerah,  dan  pemerintah pusat mendapat alokasi yang diperuntukkan untuk kegiatan
monitoring.
Tabel 1. Alokasi pendapatan hasil dari pelaksanaan REDD pada pelbagai
kawasan hutan Fungsi Kawasan Hutan  Alokasi Pendapatan Keterangan Hutan produksi dapat dikonversi menjadi APL Pemerintah daerah : 100% - Porsi untuk masyarakat lokal belum diakomodir Hutan Lindung Pemerintah Pusat (Menhut) Pemerintah Kabupaten -Porsi alokasi masing- masing belum disebutkan secara eksplisit
Sumber : Disarikan dari IFCA (2008)
Dilihat  berdasar  kondisi  tersebut, secara  umum  status  keterli-batan masyarakat belum diakomodir dengan jelas sebagai salah satu pihak yang perlu mendapat alokasi penerimaan.  Hanya  pada  kawasan konservasi  yang  telah  mempertim- bangkan  masyarakat  lokal  dengan jelas.

## Distribusi Fiskal Program REDD
Distribusi fiskal berdasarkan hierarki  pemerintahan  telah  diatur  di dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005. Alokasi anggaran menurut peraturan tersebut mencakup Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketiga  aturan  tersebut,  aturan  yang kiranya  tepat  dalam  menentukan alokasi  penerimaan  dari  hasil  REDD
adalah  DBH  (Rahmat,  2010).  DBH yang terkait dengan sektor kehutanan mencakup  dua  hal  yaitu  DBH  IHPH (Iuran  Hak  Pengusahaan  Hutan)  dan DBH  PSDH  (Provinsi  Sumberdaya Hutan).  Dana  bagi  hasil  dari  IHPH diatur  sebagai  berikut:  20%  Pusat, 16%  Provinsi,  64%  Kabupaten/Kota penghasil.
Dana bagi hasil PSDH, ditetapkan sebagai  berikut:  20%  pusat,  16% Provinsi, 32% Kabupaten/Kota penghasil,  32%  dibagikan  kepada Kabupaten/Kota  lain  di  provinsi bersangkutan  dengan  proporsi  yang sama  (Rahmat,  2010).  Fakta  yang terjadi  di  lapangan  menunjukkan bahwa  alokasi  penerimaan  dari REDD  tidak  dapat  mengadopsi alokasi  menurut  peraturan  di  atas secara keseluruhan. Hal ini diasumsikan dari pertim-bangan
- Peran provinsi belum diakomodir - Alokasi untuk
masyarakat lokal juga belum diakomodir Kawasan konservasi Pemerintah pusat Lokal partner: - Masyarakat lokal - Perusahaan - Sudah mengakomodir masyarakat lokal tetapi porsi belum disebutkan
apabila mengacu pada aturan di atas, tidak  ada  jaminan  proporsi  yang diterima pemerintah kabupaten
sebesar 32% digunakan untuk membiayai program konservasi hutan terlebih  untuk  membiayai  program pengentasan kemiskinan
pada masyarakat  sekitar  hutan  (Rahmat, 2010).
Hal yang perlu mendapat perhatian disini adalah pemanfaatan dana yang diperoleh  dari  REDD  harus  sesuai dengan  tujuan  awal  pelaksanaan program  tersebut.  REDD  memiliki tujuan pengurangan emisi dari deforestasi  dan  degradasi,  serta pengentasan  kemiskinan  masyarakat kawasan hutan yang hidupnya bergantung  dari  hasil  hutan.  Oleh sebab itu, sudah seharus-nya implementasi  kebijakan  itu  tepat tujuan,  yaitu  alokasi  dana  yang diperoleh dialokasikan untuk program konservasi hutan dan
program  peningkatan  pendapatan masyarakat  miskin  yang  bergantung pada hasil hutan.

## Pendapatan Hipotetik Program REDD
Mengacu  pada  DBH  PSDH,
Rahmat  (2010)  membuat  sebuah alokasi  penerimaan  hipotetik  dengan
proporsi  alokasi  untuk  pemerintah pusat 20%, Provinsi 16%, Kabupaten 32%,  dan  masyarakat  32%.  Alokasi yang  diberikan  kepada  pemerintah kabupaten  sebesar  32%  sebaiknya dipergunakan untuk pembiayaan program  konservasi  hutan  dan  32% yang diterima oleh masyarakat sekitar hutan dipergunakan untuk membiayai program-program pe-ningkatan pendapatan mereka.
Bila  mengacu  pendapat  tersebut, masih  perlu  dilakukan  uji  coba  guna mengetahui efektifitas rumusan proporsi  yang  ditetapkan.  Kondisi yang  perlu  dipertimbangkan  adalah asas sustainability (keberlan-jutan) dari  program  REDD,  dengan  asumsi bahwa  bagi  pihak  manapun  yang menerima  nilai  dari  program  ini tentunya  harus  saling  menjaga  dan memastikan  bahwa  program  ini berada pada tujuan yang sebenarnya.

## KESIMPULAN
Kemiskinan  yang  dialami  oleh masyarakat  sekitar  hutan  merupakan gejala  yang  endemik  dan  diperparah dengan kondisi yang struktural. Posisi pemerintah  sebagai  regulator  tidak jarang membuat keputusan yang lebih berpihak pada korporasi yang
mengelola hutan. Hal ini
menyebabkan  konflik  yang  sering muncul  di  ranah  tersebut.  Konflik yang  terjadi  di  masyarakat  lebih dilatar  belakangi  oleh  faktor  eko- nomi. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengatur korporasi  dalam  pengelolaan  sumber daya  hutan  tetapi  juga  mengenai benefit yang dapat diterima
masyarakat  sekitar  hutan  sebagai upaya pengentasan kemiskinan mereka.
Program REDD merupakan program  yang  masuk  diatara  perma- salahan  di  ranah  sumber  daya  hutan. Implementasi  dari  program  tersebut belum menunjukkan hasil yang dapat diterima  oleh  semua  pihak  yang berkepentingan. Hal ini karena masih belum  jelasnya  mekanisme  yang mengatur  alokasi  dana  dari  hasil program  REDD  tersebut.  Harapan- nya  program  ini  dapat  tepat  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai,  bukan malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang  tidak  bertanggung  jawab  yang menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan masyarakat  sekitar hutan semakin meluas.
Masyarakat  sebagai  pihak  yang
menanggung
dampak dari
permasalahan  dalam  implementasi kebijakan  tersebut.  Perubahan  iklim dan  deforestasi  menunjukkan  penga- ruh  yang  signifikan  pada  kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  yang secara sistematis mengakibatkan ketimpangan dan kemiskinan. Dampak  perubahan  iklim  seperti penurunan  permukaan  tanah  dan kerusakan  zona  lain  menyebabkan penurunan  produksi  hasil  pertanian. Suhu  air  laut  yang  semakin  panas sehingga  ikan  berada  di  kedalaman yang  suhunya  lebih  dingin  dan berdampak pada menurunnya volume tangkapan nelayan. Idealnya adaptasi terhadap  dampak  perubahan  iklim perlu  dilakukan  secara  tepat  oleh seluruh  stakeholder  agar  bisa  tetap bertahan  hidup  di  lingkungan  yang sudah berubah.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmara,  Galang  H.M.,  dkk.  2010.
Penyelesaian  Konflik  Perta- nahan  Berbasis  Nilai-Nilai Kearifan  Lokal di  Nusa
Tenggara Barat . Jurnal Mimbar  Hukum  Vol.  22  No.
1, Februari 2010 hal. 1-17.
Departemen Kehutanan. 2008. Rencana Pengelolaan Jangka
Panjang Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
Periode  2008-2027 .  Balai Taman  Nasional  Bantimu- rung Bulusaraung.
Indonesia  Forest  Carbon  Alliance.
2008. Consolidation  Report:
Reducing  Emissions  From Deforestation and Forest Degradation  in  Indonesia .
Jakarta:  Ministry  of  Forestry Republic of Indonesia. Jusuf, Y. Supratman, dan Alif KS, M. 2010.  Pendekatan  Kolaborasi dalam  Pengelo-laan  Taman Nasional Banti-murung Bulusaraung: Strategi Menyatukan Kepentingan Ekologi  dan  Sosial  Ekonomi Masyarakat.  Opinion  Brief
No.  ECICBFM  II-2010.02. The  Center  for  People  and
Forest. RECOFTC. Kadir,  Abd.,  dkk.  2012. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat  Sekitar  Taman Nasional  Bantimurung  Bulu-
saraung,  Provinsi  Sulawesi Selatan .  Jurnal  Manusia  dan Lingkungan  Vol  19  No.  1, Maret 2012 hal. 1-11.
Lounela,  Anu.  2009. Contesting Forest  and  Power:  Dispute, Violence  and  Negotiations  in
Central Java . Helsinki:
Helsinki University Print.
Masripatin, N. 2007. Apa itu REDD: Reducing Emissions from Deforestation  and  Degra- dation  in  Developing  Coun- tries .  Jakarta:  Badan  Peneli- tian dan Pengembangan
Departemen Kehutanan.
Muryani,  Chatarina.,  dkk.  2011.
Model  Pemberdayaan  Ma- syarakat  dalam  Pengelolaan dan Pelestarian
Hutan
Mangrove  di  Pantai  Pasu- ruan  Jawa  Timur .  Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol. 18 No. 2, Juli 2011 hal. 75-84. Nepstad,  D.,  et  al.  2007. The  Costs and  Benefits  of  Reducing
Carbon Emissions from Deforestation and Forest Degradation in The Brazilian
Amazon . Presentasi pada
United  Nations  Framework Convention on Climate Change  (UNFCCC)  Confe- rence  of  Parties  13th,  3-14 December 2007, Bali Indonesia.
Rahmat,  Mamat.  2010. Alokasi Pendapatan dari Jasa Pengurangan  Emisi  Melalui Pencegahan Deforestasi: Sebuah Tinjauan Alokasi Benefit dan Kerangka Hukum
Fiskal .  Jurnal  Manusia  dan
Lingkungan  Vol.  17  No.  2, Juli 2010 hal. 98-102. Santili,  M.,  et  al.  2005. Tropical Deforestation  and  the  Kyoto Protocol:  an  editorial  essay . Climatic Change 71: 267-276. Seftyono, Cahyo. 2012. Pembangunan berbasis Waterfront  dan  Transformasi Konflik  di  Bantaran  Sungai: Sebuah Pemikiran Awal .
Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu
Politik  Vol.  16  No.  1,  Juli 2012 hal.75-83. Stern, Nicholas. 2007. The Economics
of Climate Change: The Stern
Review . Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Syah, Robby Firman. 2015. Menambang  Emas  di  Tanah Using: Kekuasaan dan
Manajemen Konflik Pada
Tambang Emas Tumpang Pitu
di  Kabupaten  Banyuwangi .
Tesis, tidak diterbitkan.
Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada.
Tim  Bidang  Perubahan  Iklim.  2013.
Prosiding  Workshop  Penge- lolaan  Data  dan  Pembe- lajaran  Kegiatan  Kesiapan REDD  Demonstration  Activi- ties di Banyuwangi, 17
Oktober  2013 .  Jakarta:  Pusat Standarisasi  dan  Lingkungan, Kementerian Kehutanan. Widiaryanto, Pungky. 2012. Does the Pressure  of  Population  and Poverty cause Defores- tation? . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 16 No. 1, Juli 2012 hal. 84-93.
Winarwan, Deddy, dkk. 2011.
Kebijakan
Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat . Jurnal Kawistara Vol.1 No. 3, Desember 2011. hal 213-224. Wollenberg, Eva, et.al. 2004. Why are Forest  Areas  Relevant  to Reducing  Poverty  in  Indo- nesia ,  CIFOR,  Governance Brief No.4 (i): 1.