Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1
Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021)
Fernanda Alivia Defana 1) ; Sri Rahayu 2)
1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University
2) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University Email: 1) fernanda.alifia27@gmail.com ; 2) srirahayu@telkomuniversity.ac.id

## How to Cite :
Defana,  F.A.,  Rahayu,  S.,  (2023).  Pengaruh  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021). EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (1). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1

## ARTICLE HISTORY
Received [13 Juli 2022] Revised [04 Agustus 2022] Accepted [23 Desember 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Kualitas  Laporan Keuangan,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  baik secara  simultan  maupun  secara  parsial.  Penelitian  ini  termasuk  kedalam penelitian deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BKAD Kabupaten Bandung Barat di Bidang Pengelolaan BMD dan Bidang  Akuntansi.  Teknik  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini menggunakan  non-probability  sampling  melalui  sampling  jenuh,  dimana semua anggota populasi dipakai sebagai sampel yaitu diperoleh  sebanyak 50 orang pegawai. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis  regresi  linier  berganda  menggunakan  software  IBM  SPSS versi  25.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kualitas  laporan  keuangan, sistem  pengendalian  internal,  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  secara simultan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah.  Berdasarkan  hasil  pengujian  secara  parsial  sistem  pengendalian internal  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah,  sedangkan  kualitas  laporan  keuangan  dan  aksesibilitas  laporan keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah.

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Quality of Financial Reports, Internal Control  Systems,  and  Accessibility  of  Financial  Reports  on  Regional  Financial Management  Accountability  both  simultaneously  and  partially.  This  research  is included  in  the  verification  descriptive  research.  The  population  in  this  study were all BKAD employees of West Bandung Regency in the BMD Management and Accounting  fields.  Sampling  technique  in  this  study  used  non-probability sampling through saturated sampling, where all members of the population were used as  samples, obtained as many  as 50 employees.  The data  analysis  model used in this study is multiple linear regression analysis using software version 25. The  results  show  that  the  quality  of  financial  reports,  internal  control  systems,
KEYWORDS Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
This is an open access article under the CC–BY-SA license
and accessibility of financial reports simultaneously affect the  accountability of regional  financial  management.  Based  on  the  partial  test  results,  the  internal control  system  has  no  effect  on  the  accountability  of  regional  financial management,  while  the  quality  of  financial  reports  and  the  accessibility  of financial reports have a positive effect on the accountability of regional financial management.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang ada kaitannya dengan tanggungjawabnya, termasuk  penerimaan  dan  pengeluaran  uang  publik  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  dan  masyarakat  yang  mempunyai  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut  (Hardiningsih et  al .,  2019).  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, )) akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan  sumber  daya  dan  pelaksanaan  kebijaksanaan  yang  dipercayakan  kepada  entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah )) pasal  1  ayat  10  mengatur  bahwa  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kepala daerah dikarenakan jabatannya mempunyai kewenangan  untuk  menyelenggarakan  keseluruhan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  proses  pengelolaan  keuangan  daerah  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban,  penatausahaan,  pelaporan,  pengawasan,  dan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik dan DPRD untuk  mengukur  kesuksesan  maupun  kegagalan  sebagai  bahan  pertimbangan  tahun  berikutnya (Artini & Samtika Putra, 2020).
Peran  pemerintah  dalam  mengelola  keuangan  daerah  adalah  bentuk  pelayanan  kepada masyarakat  dengan  cara  menyajikan  laporan  keuangan  yang  akuntabel,  memberikan  informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan (Hardiningsih et al ., 2019). Selain memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah, masyarakat juga memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban atas pengaplikasian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut  (Fauziyah  &  Handayani,  2017).  Akuntabilitas  mencerminkan  kominten  pemerintah  dalam melayani  publik,  jika  tidak  memiliki  komitmen  yang  baik  berati  akuntabilitasnya  pun  kurang  dan harus ditingkatkan lagi (Riantiarno & Azlina, 2011).
Menurut  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat,  terdapat  beberapa  hal  yang mempengaruhi  penilaian  BPK  RI  sehingga  Kabupaten  Bandung  Barat  pada  tahun  2020  kembali mendapatkan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian,  diantaranya  karena  adanya  SKPD  yang  tidak berkomitmen dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika ada satu SKPD saja yang tidak berkomitmen  dengan  baik  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  maka  hal  itu  akan  berpengaruh terhadap  penilaian  BPK  RI.  Kabupaten  Bandung  Barat  tidak  memiliki  komitmen  yang  baik  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  berati  pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat  perlu  meningkatan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  tentu  akan  meningkatkan  kinerja pemerintah  dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Sebagai  Sekertaris  Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikit meminta bahwa seluruh SKPD di Kabupaten Bandung Barat dapat  berkomitmen  dalam  pengelolan  keuangan  agar  harapan  dalam  meraih  Wajar  Tanpa Pengecualian bisa terlaksana ditahun berikutnya (Gimnastiar, 2021).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Sistem Pengendalian  Internal,  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan maupun secara parsial pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021.

## LANDASAN TEORI

## Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi  sektor  publik  merupakan  sistem  yang  digunakan  oleh  lembaga-lembaga  publik untuk  salah  satu  alat  pertanggungjawaban  kepada  publik  (Handayani,  2019).  Menurut  Handayani (2019), terdapat beberapa tujuan dari akuntansi sektor publik diantaranya sebagai berikut:
1. Memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  mengelola  suatu  sumber  daya  yang dipercayakan kepada organisasi dengan tepat, efisien, dan ekonomis. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab  yang  tepat  dan  efektif  serta pengguna  sumber  daya  yang  menjadi  wewenang dan  juga memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil kegiatan pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

## Laporan Keuangan Sektor Publik
Dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan sebagai alat pengendalian dan menilai kinerja manajerial dan organisasi, sedangkan dari sisi pemakai eksternal laporan keuangan sebagai salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan berguna untuk dasar pengambilan keputusan  (Handayani,  2019).  Adapun  tujuan  dan  fungsi  laporan  keuangan  sektor  publik  adalah Kepatuhan dan Pengelolaan ( Compliance and Stewardship ), Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif ( Accountability  and  Estrospective  Reporting ),  Perencanaan  Dan  Informasi  Otorisasi  ( Planning  and Authorization  Information ),  Kelangsungan  Organisasi  ( Viability ),  Hubungan  Masyarakat  ( Public Relation ), dan Sumber Fakta Dan Gambaran ( Source of Facts and Figures ) (Handayani, 2019).

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  proses  pengelolaan  keuangan  daerah mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pengawasan,  dan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik dan DPRD untuk  mengukur  kesuksesan  maupun  kegagalan  sebagai  bahan  pertimbangan  tahun  berikutnya (Artini & Samtika Putra, 2020). Pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dengan: (1) Perencanaan, (2)  Pelaksanaan,  (3)  Penatausahaan,  (4)  Pelaporan,  (5)  Pertanggungjawaban,  (6)  Pengawasan (Supriyadi et al ., 2017).

## Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah, )) kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi laporan keuangan pemerintah sehingga dapat memenuhi tujuannya, dan informasi laporan  keuangan pemerintah harus memenuhi  beberapa  karakteristik  kualitatif  yang  terdiri  dari: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, (4) Dapat Dipahami.
Kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu bentuk atau pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas.

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem  Pengendalian  Internal  merupakan  suatu  proses  integral  dari  tindakan  dan  kegiatan yang  dilakukan  secara  terus  menerus  untuk  memberi  keyakinan  yang  memadai  dalam  hal pencapaian  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  informasi keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap undang-undang (Hardiningsih et al ., 2019).  Komponen-komponen  sistem  pengendalian  internal  adalah  proses  yang  dibutuhkan  agar
dapat  mencapai  tujuan  pengendalian  internal.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem  Pengandalian  Intern  Pemerintah, )) komponen pengendalian  internal  terdiri  dari:  (1)  Lingkungan  Pengendalian,  (2)  Penilaian  Risiko,  (3)  Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Pemantauan.
Pada  dasarnya,  upaya  untuk  menciptakan  dan  meningkatkan  sistem  pengendalian  internal merupakan salah satu cara dalam mencegah terjadinya kecurangan. Adanya sistem pengendalian internal yang optimal akan menjamin bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai peraturan aturan yang berlaku.

## Aksesibilitas Laporan Keuangan
Aksesibilitas  laporan  keuangan  adalah  proses  pengungkapan  laporan  keuangan  agar  dapat dikonsumsi  oleh  masyarakat,  dengan  adanya  aksesibilitas  laporan  keuangan  yang  tepat  dapat menciptakan  hubungan  yang  baik  antara pemerintah dengan  masyarakat  (Artini  &  Samtika  Putra, 2020).  Kriteria  dari  aksesibilitas  laporan  keuangan  yaitu  pemerintah  daerah  harus  memenuhi:  (1) Keterbukaan, (2) Kemudahan, (3) Accessible (Fauziyah & Handayani, 2017).
Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik, jika pemerintah mampu memberikan fasilitas  dan  memberikan  kemudahan  akses  kepada  publik,  hal  tersebut  dapat  menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang berjalan dengan efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian  ini dilakukan  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Bandung  Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan  Pelaporan.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode sampling  jenuh,  dimana  semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel  yaitu  sebanyak  50 orang  pegawai.  Teknik  pengumpulan  data  primer  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan  menyebarkan kuesioner. Pada penelitian ini dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji  heterokedastisitas.  Metode  analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  merupakan  statistik  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  atau  menggambarkan keadaan data hasil penelitian tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum. Hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini adalah:
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel Nilai Indeks Maksimum Total Skor Persentase  Kategori Kualitas Laporan Keuangan 2500 2059 82% Baik Sistem Pengendalian Internal 2750 2142 78% Baik Aksesibilitas Laporan Keuangan 1500 1193 80% Baik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3750 3019 81% Baik
Sumber: Data yang diolah penulis (2022)
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  deskriptif  diatas  menunjukan  bahwa  semua  variabel  dalam penelitian ini berada dalam kategori baik karena persentase yang ditunjukan berada pada interval > 68% - 84%.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Pada uji normalitas dihasilkan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,200. Nilai signifikansi lebih  besar  dari  0,05  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  data  telah  berdistribusi  normal  serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

## Uji Multikolinearitas
Pada uji multikolinearitas dihasilkan nilai tolerance sudah lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel Kualitas Laporan Keuangan (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3).

## Uji Heterokedatisitas
Berdasarkan  hasil  uji  heterokedastisiras  dapat  disimpulkan  bahwa  grafik  scatterplot terdapat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar dengan baik diatas ataupun dibawah angka 0 pada  sumbu  Y.  Hal  ini  menandakan  bahwa  tidak  terjadi  heterokedastisitas  pada  model  regresi, sehingga  model  regresi  layak  dipakai  untuk  memprediksi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Y)  berdasarkan  masukan  variabel  independen  Kualitas  Laporan  Keuangan  (X1),  Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3).

## Analisis Regresi Berganda
Tabel 2. Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 22,516 6,814 Kualitas Laporan Keuangan 0,859 0,081 Sistem Pengendalian Internal -0,158 0,090 Aksesibilitas Laporan Keuangan 0,389 0,185 a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Data yang diolah penulis (2022)
Berdasarkan  output  pada  tabel  1  terdapat  nilai  konstansta  dan  koefisien  regresi  sehingga dapat dibentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:
𝑌 = 22,516 + 0,859 𝑋 1 – 0,158 𝑋 2 + 0,389 𝑋 3
Dari persamaan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
𝑎 = 22,516
Artinya jika variabel Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  bernilai  konstan,  maka  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan daerah sebesar 22,516. 𝑏 1 = 0,859 Artinya  jika  Kualitas  Laporan  Keuangan  meningkat  sebesar  satu  satuan,  maka variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  akan  ikut  meningkat  sebesar 0,859.
𝑏 2 = -0,158 Artinya  jika  Sistem  Pengendalian  Internal  meningkat  sebesar  satu  satuan,  maka variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  akan  ikut  menurun  sebesar 0,158. 𝑏 3 = 0,389 Artinya  jika  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  meningkat  sebesar  satu  satuan,  maka variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  akan  ikut  meningkat  sebesar 0,389.
Uji Hipotesis Uji Koefisien Determinasi
Tabel 3 . Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .865 a 0,749 0,732 2,912
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan

## Sumber: Data yang diolah penulis (2022)
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square  sebesar  0,732.  Hal  ini  diartikan  bahwa  variabel  independen  yaitu  Kualitas  Laporan Keuangan,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  dapat  menjelaskan variabel  dependen  yaitu  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebesar  73,2%  dan  sisanya sebesar 26,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

## Uji Simultan (Uji F)
Uji  simultan  merupakan  sebuah  uji  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah variabel  independen  (X)  secara  simultan  (bersama-sama)  mempengaruhi  variabel  dependen  (Y). Berikut ini merupakan hasil uji simultan yang diolah menggunakan software SPSS versi 25:
Tabel 4. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1161,617 3 387,206 45,651 .000 b Residual 390,163 46 8,482 Total 1551,780 49
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan

## Sumber: Data yang diolah penulis (2022)
Berdasarkan  hasil  uji  simultan  pada  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  nilai  signifikansi  sebesar 0,000  <  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H0  ditolak  artinya  Kualitas  Laporan  Keuangan, Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  secara  simultan  berpengaruh terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## Uji Parsial (Uji T)
Uji  parsial  merupakan  sebuah  uji  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut ini merupakan hasil uji parsial yang diolah menggunakan software SPSS versi 25:
Tabel 5. Hasil Pengujian Parsial (Uji T)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 22,516 6,814 3,305 0,002 Kualitas Laporan Keuangan 0,859 0,081 0,801 10,572 0,000 Sistem Pengendalian Internal -0,158 0,090 -0,132 -1,751 0,087 Aksesibilitas Laporan Keuangan 0,389 0,185 0,156 2,097 0,042

## a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

## Sumber: Data yang diolah penulis (2022)
Pengaruh  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Aksesibilitas  laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil pengujian secara simultan seperti yang ditunjukan pada tabel 3 diperoleh hasil  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H0  ditolak  artinya  Kualitas Laporan  Keuangan,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat.  Semakin  baik  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan maka dapat mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  baik  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Bandung Barat.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Antika et  al ., 2020),  (Artini  &  Samtika  Putra,  2020),  (Fikrian,  2017)  yang  menyatakan  bahwa  Kualitas  Laporan Keuangan,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  secara  simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukan pada tabel 4 diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 𝐻 0 ditolak artinya Kualitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat.  Semakin  berkualitas  laporan keuangan, maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Hasil penelitian ini didukung dengan penjelasan hasil pengujian statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait variabel Kualitas Laporan Keuangan yang  memperoleh skor rata-rata persentase  sebesar  82%,  skor  tersebut  berada  pada  kategori  baik.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa laporan  keuangan  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  disajikan dengan  tepat  waktu,  lengkap,  dapat  membantu  mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu,  memprediksi masa depan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, disajikan sesuai fakta, bebas dari pemahaman yang menyesatkan dan dapat diverifikasi, laporan keuangan dapat dibandingkan dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya,  dan  laporan  keuangan  dapat  memberikan informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  (Fikrian, 2017), dan (Lumentut et al ., 2014) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukan pada tabel 4 diperoleh nilai  signifikansi  0,087  >  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa 𝐻 0  diterima  artinya  Sistem Pengendalian  Internal  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat.  Sistem pengendalian  internal  yang  belum  baik  belum  tentu  menghasilkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah yang rendah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan  statistik  deskriptif  mengenai  tanggapan  responden  terkait  variabel  sistem pengendalian  internal  memperoleh  skor  dengan  kategori  baik  sebesar  78%.  Hal  tersebut membuktikan bahwa pegawai telah melakukan sistem pengendalian internal yang baik, tetapi pada indikator  informasi  dan  komunikasi  memperoleh  skor  paling  rendah  yaitu  sebesar  76%.  Dari  50 responden  yang  menjawab  pernyataan  pada  indikator  informasi  dan  komunikasi  terdapat  18 responden yang menyatakan bahwa responden ragu-ragu. Pada implementasinya Badan Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  belum  melaksanakan  sistem  pengendalian  internal yang baik seperti menyajikan informasi secara tepat waktu dan membuat saluran komunikasi yang terbuka  agar  masyarakat,  rekanan,  atau  apparat  pengawas  intern  dapat  memberikan  masukan signifikan sehingga pimpinan dapat segera menjalankan pengendalian dan tanggung jawabnya, dan juga  belum menerapkan  pemisahan  tugas  dan  wewenang  yang memadai  sehingga masih  adanya pegawai yang merangkap jabatan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Artini & Samtika Putra,  2020)  dan  (Putri,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukan pada tabel 4 diperoleh nilai  signifikansi  0,042  <  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa 𝐻 0  ditolak  artinya  Aksesibilitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah  pada  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat.  Semakin  mudahnya pengguna laporan keuangan dalam mengakses informasi mengenai laporan keuangan maka dapat meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Hasil penelitian ini didukung dengan penjelasan hasil pengujian statistik deskriptif mengenai tanggapan  responden  terhadap  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  yang  memperoleh  skor  rata-rata persentase  sebesar  80%,  skor  tersebut  berada  pada  kategori  baik.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat sudah memberikan kemudahan untuk publik dalam mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan, sudah memberikan akses yang terbuka kepada pengguna laporan keuangan, dan laporan keuangan dapat diakses melalui media internet atau website.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Antika et  al ., 2020),  (Hardiningsih et  al .,  2019),  dan  (Jatmiko et  al .,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  secara  simultan,  diperoleh  bahwa  Kualitas  Laporan Keuangan,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  secara  simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  Tahun  2021.  Berdasarkan  pengujian  hipotesis  secara  parsial,
diperoleh  bahwa  Kualitas  Laporan  Keuangan  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  secara  parsial berpengaruh  positif  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  Badan  Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021. Sedangkan, Sistem Pengendalian Internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.

## Saran
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian atau menambah jumlah sampel yang diteliti yang memiliki masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, menambah atau menggunakan  variabel  lain  yang  belum  diteliti  yang  berhubungan  dengan  hal-hal  yang mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  dan  juga  dapat  menambah  metode wawancara untuk pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap jawaban responden.
Bagi  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat,  disarankan  agar  dapat mempertahankan  kualitas  laporan  keuangan  dengan  menyajikan  laporan  keuangan  yang  relevan yang  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  yang  disajikan  tepat  waktu,  dan  dapat digunakan  untuk  mengkoreksi  aktivitas  keuangan  di  masa  lalu,  memprediksi  peristiwa  di  masa depan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Serta untuk meningkatkan sistem pengendalian internal baiknya lebih optimal dalam menyajikan informasi secara tepat waktu agar memungkinkan  untuk  dilakukan  tindakan  korektif  dan  saluran  komunikasi  yang  lebih  terbuka kepada masyarakat, rekanan, atau apparat pengawas intern dalam memberikan masukan sehingga pimpinan dapat segera menjalankan pengendalian dan tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Antika,  Z.,  Murdyanti,  Y.,  &  Hafifah,  N.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi , 15 (2).
Artini,  N.  L.  W.,  &  Samtika  Putra,  I.  P.  D.  (2020).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah, Aksesibilitas  Laporan  Keuangan,  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hita Akuntansi Dan Keuangan , 1 (2).
Fauziyah,  M.  R.,  &  Handayani,  N.  (2017).  Pengaruh  Penyajian  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 6 (6).
Fikrian,  H.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). JOM FEKON , 4 (1). Gimnastiar,  S.  (2021).  Kini  KBB  Hanya  Mendapat  WDP  Dari  BPK  RI. Bandung  Barat  Pos . https://www.bandungbaratpos.com/2021/05/26/aduh-turun-peringkat-kini-kbb-hanya- mendapat-wdp-dari-bpk-ri/
Handayani, M. (2019). Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban . Poliban Press. Hardiningsih,  P.,  Meita,  R.,  Srimindarti,  C.,  &  Kristiana,  I.  (2019).  Determinan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pemalang). Jurnal Akuntansi Syariah , 2 (1).
Jatmiko,  B.,  Prawoto,  N.,  Puji  Astuti,  R.,  Nuhnita  Sari,  R.,  &  Fil  Ardhi,  K.  (2019).  Application  of Government  Accounting  Standards,  Financial  Statements  Reporting,  and  Accessibility  of Regional  Finance  Against  Accountability  for  Regional  Financial  Management  (Survey  of  All SKPDs of Kulon Progo Regency Government). Advances in Economic, Business, and Management Research , 102 .
Lumentut,  D.  F.,  Noholo,  S.,  &  Lukum,  A.  (2014). Pengaruh  Kualitas  Pelaporan  Keuangan  terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo . 12 (2).
Putri, M. (2018). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Wonogiri). Institut  Agama  Islam  Negeri Surakarta .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem  Pengandalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Riantiarno,  &  Azlina.  (2011).  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Kinerja  Instasi Pemerintahan. Jurnal Pekbis , 3 (3). Supriyadi, B., Suwardana, D., & Manghayu, A. (2017). Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah . Ghalia Indonesia.