Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 1-5| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2369.1-5

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab)
Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, I Made Sepud, I Nyoman Sujana Fakulats Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Perlindungan  hukum  merupakan  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat baik bagi jiwa maupun raga dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Perlindungan anak korban tindak pidana moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo  dan  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan  mendeskripsikan  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana persetubuhan  dan  apa  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  pada  anak.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasannya,  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  persetubuhan  diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014. Anak yang menjadi korban diberikan perlindungan baik berupa bantuan medis, rehabilitasi-psiko, hak atas restitusi hak atas kompensasi, atau ganti rugi. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana  persetubuhan  anak  dalam  putusan  nomor  58/Pid.Sus/2015/PN.Tab  pelaku  dijatuhkan  7  (tujuh)  tahun hukuman penjara dan denda sebesar 150.000.000.00. Melihat perbuatan  korban  yang sangat  kejam,  merampas kehormatan  orang  lain  yaitu  anaknya  sendiri,  hukuman  yang  patut  diberikan  kepada  pelaku  adalah  hukuman maksimal.  Apabila  denda  tersebut  tidak  dapat  dibayar  maka  masa  hukuman  terdakwa  ditambah  menjadi  6 (enam) bulan.
Kata kunci: Anak; Korban Tindak Pidana Persetubuhan; Perlindungan hukum

## Abstract
Legal  protection  is  a  legal  effort  that  must  be  provided  by  law  enforcement  officials  to  provide  a  sense  of security to the community both body and soul from interference and threats from any party. The protection of children  who  are  victims  of  moral  crimes  is  regulated  in  Law  Number  23  of  2002  jo  and  Law  Number  35  of 2014 concerning Child Protection. This research was conducted with the aim of describing the legal protection of  a  child  who  is  the  victim  of  criminal  acts  of  sexual  intercourse  and  the  criminal  sanctions  against  the perpetrators of the sexual intercourse crime on a child. This research was conducted using the normative legal research method. Based on the results of the research and discussion, the legal protection for children who are victims  of  criminal  acts  of  intercourse  is  regulated  in  Law  No.  35/2014.  Children  who  are  victims  are  given protection  in  the  form  of  medical  assistance,  psycho-rehabilitation,  the  right  to  restitution,  the  right  to compensation.  Criminal  sanctions  against  the  perpetrator  of  the  criminal  act  of  child  sexual  intercourse  in decision number 58 / Pid.Sus / 2015 / PN.Tab, the perpetrator was sentenced to 7 (seven) years in prison and a fine of 150,000,000.00. Seeing the perpetrator's actions were very cruel, robbing other people's honor, namely his own daughter, the punishment that should be given to the perpetrator is the maximum punishment. If the fine cannot be paid, the defendant's sentence will be increased to 6 (six) months.
Keywords: Child; Victims of the Crime of Sexual Intercourse; Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  penerus  generasi  bangsa.  Oleh  karena  itu,  komitmen  dan  perlakuan  yang memperhatikan  perkembangan  dan  peranan  generasi  anak  sebagai  penerus  bangsa  merupakan  suatu hal yang harus dipegang pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, dan diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan  dan  perkembangan  pribadi  dan  kejiwaannya,  agar  dapat  berkembang  dan  tumbuh menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa ( Fauzi, 2019 ; Sakerebau, 2018 ).
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  sering  terjadi  akhir-akhir  ini  ( Krisnani  &  Kessik,  2020 ; Ningsih & Hennyati, 2018 ; Noviana, 2015 ; Sari, Nulhaqim, & Irfan, 2015 ). Anak merupakan anugrah yang tidak ternilai yang dikaruniakan oleh tuhan untuk setiap pasangan. Anak harus didik, dilindungi, dan dipelihara ( Chazawi, 2005 ). Sebagaimana pada umumnya UU perlindungan anak guna diperlukan memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak,  memberikan  jaminan  dan  kepastian  hukum dikarenakan anak adalah:
1. amanat dan Karunia Tuhan yang Maha Esa,
2. penerus cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara dimasa depan,
Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang dan tumbuh secara optimal, baik secara mental, fisik, dan mempunyai akhlak yang mulia maupun sosial. Pada kenyataan banyak anak  yang  mendapat  kekerasan  dan  eksploitasi,  tidak  mendapatkan  pendidikan  yang  wajar  dan memadai,  masih  banyak  anak  yang  terlantar,  dan  belum  mendapatkan  perlindungan  ( Hidayat  & Mahyani, 2017 ).
Dari latar belakang di atas penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan apa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Artinya  penelitian ini mengkaji aspek sejarah, teori, struktur, perbandingan, filosofis, komposisi, materi, pasal-pasal dan penjelasan umum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.
Sumber  data  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer,  yaitu  catatan-catatan  resmi  serta peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  skunder,  yaitu  tulisan  para  para  ilmuan  dan  para ahli  yang  berbentuk  karya  ilmiah  atau  makalah.  Adapun  metode  pengumpulan  bahan  hukum  yang dilakukan  adalah  dengan  mencatat,  dokumentasi  file,  mengutip,  menganalisa  yang  artinya  bahan hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan jenis bahan hukum yang digunakan. Analisa bahan hukum  disajikan secara deskritif  yaitu  dengan cara  menyusun  bahan hukum  secara sistematis sehingga membentuk suatu karya ilmiah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan
Anak  adalah  seseorang  perempuan  atau  laki-laki  yang  belum  mengalami  masa  pubertas  atau  belum dewasa, dimana “anak” merujuk pada lawan dari orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua, dimana  umur  anak  banyak  dikategorikan  dalam  UU.  Dalam  hal  ini  menurut  psikologi,  periode perkembangan anak dari masa bayi hingga usia lima tahun enam bulan, biasanya periode ini disebut periode prasekolah. Kemudian berkembang dengan tahun sekolah dasar.
Di Indonesia penjelasan mengenai anak banyak dikemukakan oleh para ahli (Sujana, 2015). UU hukum perdata pasal 330 ayat (1) seseorang yang belum mencapai 21 tahun, UU hukum pidana pasal 287 ayat (1) seseorang yang belum mencapai 15 tahun, UU no. 35 tahun 2014 dalam pasal 1 butir 1 kategori anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun, UU kesejahteraan anak No. 4 tahun 1979 pasal 1 ayat (2) seseorang yang belum mecapai 21 tahun, UU No. 39 tahun 1999 pasal 1 sub 5 seseorang yang belum mencapai 18 tahun. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak  dikategorikan  sebagai  seseorang  anak  tergantung  situasi  dan  kondisi  dalam  sudut  pandang yang dipersoalkan.
Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  mental  atau  fisik,  atau  mengalami kematian  atas  perbuatan,  kerugian  harta  benda.  Jadi,  dalam  hal  ini  “orang  yang  mendapatkan penderitaan  fisik  dan  seterusnya”itu  adalah  korban  dari  tindak  pidana  (Bambang  Waluyo,2024:9). Selanjutnya, secara yuridis pengertian korban termasuk dalam UU  No. 13 tahun 2006 serta UU  No. 23  tahun  2004  dan  UU  no.  27  tahun  2004.  Hak-haknya  dan  masalah  perlindungannya  dalam melindungi  anak-anak  Indonesia.  Hak-hak  anak  agar  dalam  perlindungan  hukum  dapat  dilakukan secara  teratur,  tertib  dan  bertanggungjawab,  maka  diperlukan  peraturan  hukum  yang  selaras  dengan perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  dijiwai  sepenuhnya  oleh  pancasila  dan  UUD  1945.  Oleh karena  itu,  dalam  UUD  1945  pada  pasal  34  telah  ditegaskan  bahwa  “fakir  miskin  dan  anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
Menurut  Satjipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  terhadp  hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Pasal  2  UU  No.  35  Tahun  2014 bahwa  penyelenggaran  perlindungan  anak  harus  berasaskan  pancasila  dan  berlandaskan  UUD  1945 mengenai apa saja yang menjadi prinsip hak anak, yaitu:
1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.
Penerapan  perlindungan  hak-hak  korban  kejahatan  dengan  mengacu  pada  hak  asasi  yang bersangkutan  sebagai  akibat  dari  terselenggaranya  penerapan  perlindungan  korban,  maka  beberapa teori perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari (Mansur, 2007):
1. teori Utulitas,
2. teori Tanggung Jawab,
3. teori Ganti Kerugian.
Beberapa  asas  hukum  Perlindungan  terhadap  korban  kejahatan  memerlukan,  baik  hukum pidana formiil maupun hukum pidana materiil, dalam hal ini yang dimaksud adalah:
1. asas Kepastian Hukum,
2. asas Keseimbangan,
3. asas Manfaat, dan
4. asas keadilan.
Bentuk-bentuk  perlindungan  korban  kejahatan  dapat  memberikan  retribusi  dan  kompensasi, pelayanan,  konseling/bantuan  hukum,  bantuan  medis,  Yang  terpenting  di  atas  adalah  lembaga- lembaga perlindungan korban harus lebih memperhatikan hak-hak korban (R Waluyo,2006:78).

## 2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak
Mengenai putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Tab dalam kasus, terdakwa Syaiful terangsang melihat korban, Putri Stevani, yang menggunakan celana pendek saat tidur sehingga menimbulkan keinginan atau  nafsu  untuk  melakukan  kejahatan  yaitu  melakukan  persetubuhan  dengan  anak  tirinya  sendiri. Adapun  beberapa  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  persetubuhan  dimaksud.  Kejahatan persetubuhan dalam hal ini harus melihat dari segala aspek terhadap anak di bawah umur dapat terjadi karena bertemunya faktor internal dan eksternal dalam diri pelaku maupun dalam diri korban. faktor internal  adalah  faktor  yang  terdapat  pada  diri  seseorang  pelaku  maupun  korban.  Pada  kasus persetubuhan  misalnya  sikap  dan  tindakan  korban  yang  menyebabkan  rangsangan  sehingga  pelaku terpancing untuk melakukan persetubuhan, contohnya:
1. Pelaku tidak dapat menahan nafsunya dan tidak dapat mengontrol emosinya,
2. Adanya prilaku yang menyimpang yaitu kejiwaan dalam diri pelaku maupun korban,
3. Ketaatan dalam menjalankan perintah agama yang masih kurang baik,
4. Keadaan keluarga yang tidak harmonis.
Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan atau tempat tinggal dimana pelaku dan korban (anak) sangat  berpengaruh  terhadap  terjadinya  kejahatan  persetubuhan.  Biasanya  pelaku  persetubuhan melakukan kejahatan di tempat sepi tau gelap melihat korban yang berada sendiri di tempat tersebut, adanya faktor kesempatan, dan kamar tidur yang tidak memiliki pembatas antara korban dan pelaku, sehingga kemungkinan besar persetubuhan dapat terjadi. Adapun contoh lainnya, yaitu:
1. Faktor teknologi,
2. Perkembangan budaya yang tidak lagi beretika dalam berpakaian yang dapat merangsang pihak lain.
Dalam  putusan  58/Pid.Sus/2015/PN  Tab  dakwaan  penuntut  umum  terhadap  terdakwa  Syaiful yang  melakukan  persetubuhan  sebagaiman  diatur  dan  diancam  pidana  pasal  81  ayat  (1)  UU  no.  35 tahun 2014 jo UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dalam hal ini mempunyai unsur yang pertama 1. Setiap orang, 2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D unsur yang kedua 1. Setiap Orang, 2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E.
Dalam  hal  ini  jika  dikaitkan  dengan  putusan  58/Pid.Sus/2015/PN.Tab  tentang  pidana persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  ayah  tiri,  berdasarkan  penjelasan  yang  tertuang  dalam  putusan tersebut, terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena terangsang melihat korban, Putri Stevani,
yang  sedang  tertidur  menggunakan  celana  pendek  sehingga  timbul  niat  jahat  untuk  melakukan kejahatan  persetubuhan.  Terdakwa  dalam  putusan  ini  secara  sah  dan  bertanggung  jawab  melakukan tindak  pidana  persetubuha.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  unsur-unsur  yang  sesuai  pertimbangan  hakim telah  terpenuhi  yang  ada  dalam  pasal  82  ayat (1)  UU  no.  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak yaitu: 1. Setiap Orang, 2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E.
Bahwa  Terdakwa  dengan  saksi  korban,  Putri  Stevani,  yang  saat  itu  masih  berumur  15  (lima belas  tahun)  sesuai  dengan  yang  tertera  di  ijazah  merupakan  anak  tiri  dari  terdakwa.  Sekira  bulan April 2015 terdakwa kost dan menyewa 1 (satu) kamar tidur di Banjar Sema, Desa Kedri, Kecamatan Kediri,  Kabupaten  Tabanan  bersama  dengan  istri,  ketiga  anak  terdakwa,  serta  saksi  Putri  Stevani. Kemudian  pada  bulan  Mei  2015  sekitar  pukul  21.00  WITA  terdakwa  bersama  dengan  istri,  ketiga anak terdakwa, dan saksi korban, Putri Stevani, tidur dalam 1 kamar tidur dimana saksi korban Putri Stevani bersama dengan ketiga anak terdakwa tidur diatas tempat tidur sedangkan terdakwa bersama dengan  istri  terdakwa  tidur  dilantai  beralaskan  kasur  spon.  Sekitar  pukul  05.00  WITA  terdakwa bangun kemudian terdakwa kencing ke kamar mandi saat balik dari kamar mandi terdakwa terangsang melihat  saksi  korban  Putri  Stevani  tidur  dengan  menggunakan  celana  pendek  namun  terdakwa kembali  tidur  disamping  istri  terdakwa.  Sekitar  pukul  05.30  WITA  istri  terdakwa  keluar  kamar selanjutnya terdakwa bangun dan mematikan lampu kamar tidur kemudian terdakwa mendekati saksi korban  Putri  Stevani  dan  duduk  di  atas  tempat  tidur  samping  kanan  saksi  korban  Putri  Stevani. Selanjutnya,  terdakwa  meraba  paha  kanan  dan  kiri  saksi  korban  Putri  Stevani.  Kemudian,  terdakwa meraba  payudara  saksi  korban  Putri  Stevani.  Setelah  itu,  saksi  Korban  Putri  Stevani  bangun  dan berkata  “Bapak  ngapain  pak”  dan  saksi  korban  Putri  Stevani  memeberontak  tapi  kedua  kaki  saksi korban Putri Stevani di tindih kedua kaki terdakawa kemudian mendorong kepala saksi korban Putri Stevani  hingga  memebentur  dinding  kamar  kost  sambil  terdakwa  berkata  “Diam  saja  nanti  saya pukul”. Selanjutnya, terdakwa menindih tubuh saksi korban Putri Stevani, lalu terdakwa memasukkan tangan  kanan  terdakwa  ke dalam  celana  dalam  saksi korban  Putri  Stevani,  selanjutnya  memasukkan jari  tengah  ke  dalam  vagina  saksi  korban  Putri  Stevani,  dan  menggerakkannya  sehingga  terdakwa menjadi terangsang. Kemudian, terdakwa menaikkan baju saksi korban Putri Stevani dan melorotkan celana  pendek  sampai  ke  paha,  lalu  terdakwa  mengikat  sarung  yang  terdakwa  pakai  saat  itu  di pinggang,  dan  terdakwa  memasukkan  alat  kelamin  terdakwa  ke  dalam  lubang  vagina  saksi  korban Putri Stevani. Kemudian, terdakwa menggerakkannya selama kurang lebih lima menit, dan akhirnya terdakwa  mengeluarkan  sperma  di  paha  saksi  korban  Putri  Stevani.  Setelah  itu,  terdakwa  keluar kamar.
Akibat  dari  perbuatan  terdakwa,  saksi  korban  Putri  Stevani  mengalami  robekan  lama  pada Hymen  jam  5  dan  6.  Hal  tersebut  kemungkinan  karena  adanya  benturan  benda  keras  dan  tumpul (sesuai  dengan  visum  Et  Revertum  Nomor.370/319/15/BRSU  Tabanan  tanggal  20  Agustus  yang diperiksa oleh ( dr.Ni Wayan Lusidarini ) badan Rumah sakit Umum Tabanan).
Dengan  terpenuhinya  semua  unsur-unsur  tersebut,  maka  Hakim  menjatuhkan  pidana  kepada terdakwa 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000.00 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar  maka  masa  hukuman  terdakwa  ditambah  atau  menjadi  6  (enam)  bulan.menurut  penulis putusan  ini  sudah  tepat  dan  cukup  akan  memberikan  efek  jera  bagi  terdakwa,  memperbaiki  mental terdakwa, dan terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya agar supaya terdakwa tidak berkeinginan lagi untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan anak diatur dalam UU No. 35 tahun 2014.  Dalam  hal  ini  anak  yang  menjadi  korban  diberikan  perlindungan  baik  berupa  bantuan  medis, rehabilitasi-psiko,  hak  atas  restitusi  hak  atas  kompensasi,  atau  ganti  rugi.  Akan  tetapi  penerapan terhadap Undang-undang perlindungan anak dikatakan masih belum maksimal karena tidak mendapat rasa  keadilan  bagi  anak  atau  korban,  dalam  hal  ini  penyelesaian  perkara  pidana  kejahatan persetubuhan khususnya kurang memperoleh perlindungan hukum  yang  memadai baik perlindungan yang  sifatnya  materiil  maupun  immaterial  sering  kali  korban  dijadikan  sebagai  saksi  dalam persidangan  sebagai  pemenuh  Undang-Undang  saja  hal  ini  mengakibatkan  peluang  untuk mendapatkan hak-hak anak menjadi sangat kecil.
Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  anak  dalam  putusan  Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Tab pelaku diberikan 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar 150.000.000.00. Melihat perbuatan korban yang sangat kejam merampas kehormatan orang lain yaitu anaknya sendiri, hukuman yang patut diberikan kepada pelaku adalah hukuman maksimal.

## 2. Saran
Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan hak-hak anak dan perlindungan korban anak, agar anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana  mendapat  perlindungan  hukum,  mendapat  bantuan  medis, rehabilitasi-psiko, hak atas restitusi hak atas kompensasi, atau ganti rugi. Sebelumnya korban (anak) hanya  sebagai  pemenuh  Undang-Undang  saja,  sebatas  sebagai  saksi  di  pengadilan.  Masyarakat  dan orang  tua  harus  lebih  memberikan  pendidikan  setinggi-tingginya  dan  pemahaman  nilai-nilai  agama kepada anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, A. (2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan . Jakarta: Rajawali Pers. Fauzi, R. (2019). Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak di Polsek Empat Angkaat Candung. Jurnal Cendekia Hukum , 5 (1), 173–184.
Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi sebagai Artis. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum , 229–238.
Krisnani, H., & Kessik, G. (2020). Analisis Kekerasan Seksual pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung). Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial , 2 (2), 198–207. Mansur, D. M. A. (2007). Urgensi perlindungan korban kejahatan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang. Midwife Journal , 4 (2), 56–65.
Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Sosio Informa , 1 (1), 13–28.
Sakerebau, J. (2018). Memahami Peran Psikologi Pendidikan bagi Pembelajaran. BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual , 1 (1), 96–111.
Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan Seksual terhadap Anak. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 14–18. Sujana, I. N. (2015). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .