Jurnal Proaksi, 8 (2), Hal 400 - 416 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750

## PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Widiana Riska Wulandari 1
Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari 2*
1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Email : 232017123@student.uksw.edu 2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana *Corresponden Author Email : aprina@uksw.edu
Diterima : 26 April 2021 Direvisi : 24 Mei 2021 Dipublikasikan : 17 Oktober 2021

## Abstrak
Penggelontoran dana desa yang besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun nyatanya tidak sejalan dengan  pengelolaan dana desa yang baik, hal ini terbukti dari ditemukannya penyelewengan dana desa yang  terjadi  di  berbagai  daerah  hal  ini  dikarenakan  salah  satunya  akibat  kurangnya  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  peran  kearifan  lokal  dalam mewujudkan  akuntabilitas  publik  di  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Kesongo,  Kabupaten Semarang.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif,  sumber  data  dalam  penelitian  ini merupakan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan  narasumber  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan simpulan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal di Desa Kesongo mampu  untuk  mendukung  terwujudnya  akuntabilitias  pengelolaan  keuangan  desa,  hal  ini  dikarenakan nilai-nilai luhur yang terkandung didalam tradisi-tradisi yang rutin dilaksanakan di Desa Kesongo yaitu sadranan dan merti desa.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Akuntansi, dan Kearifan Lokal

## PENDAHULUAN
Fenomena yang terjadi saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat, baik di pemerintahan  pusat  maupun  daerah,  hal  ini  mengakibatkan  akuntabilitas  menjadi  penting  karena mendorong instansi terkait dalam hal ini adalah pemerintah desa untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan (Hanum, 2019). Menurut Setiawan, Haboddin, dan Wilujeng, (2017) faktanya akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa selalu  menarik  untuk  dijadikan  fenomena,  terlebih  pemerintah  melalui  Menteri  Dalam  Negeri,  Tito Karnavian  menyampaikan  pentingnya  menjaga  akuntabilitas  dana  desa  dikarenakan  akuntabilitas  akan mempengaruhi fleksibilitas dan efisiensi penggunaan anggaran dana desa (Akbar, 2020). Hal yang serupa disampaikan oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita yang mengharapkan kepala desa agar lebih transparan dan  akuntabel  dalam  mempertanggungjawabkan  dana  desa,  karena  anggaran  yang  diberikan  untuk  desa cukup  besar  (Fachreinsyah,  2020).  Akuntabilitas  publik  terkait  pengelolaan  keuangan  menjadi  penting karena dapat meningkatkan kinerja manajerial, salah satunya karena adanya pertanggungjawaban laporan keuangan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran dana melainkan dapat

## JURNAL PROAKSI
Journal  homepage:  h t t p s : / / e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K
mengetahui  pula  realisasi  dari  anggaran  tersebut  yang  berakibat  pada  kinerja  pemerintah  daerah  yaitu melaksanakan tugas secara maksimal karena diawasi oleh masyarakat (Putra, 2013).
Fenomena  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  juga  semakin  menjadi  penting  setelah pemerintah terus berkomitmen meningkatkan jumlah dana desa dari tahun ke tahun, yaitu mulai dari tahun 2015 sampai sekarang, sebesar 2,86% yaitu dari Rp70 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp72 triliun pada tahun  2020.  Tujuan  adanya  penggelontoran  dana  desa  ini  yaitu  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  namun  pada  pelaksanaannya  masih  belum  efektif,  salah  satu  indikatornya  adalah  masih banyaknya penyelewengan dana desa yang terjadi. Hal ini disebab kan karena kurangnya pemahaman atau integritas  dalam  mengelola  dana  keuangan  serta  kurangnya  pengawasan  yang  mengakibatkan  laporan keuangan menjadi tidak akuntabel, serta menimbulkan celah untuk oknum-oknum pemerintah daerah dalam melakukan kecurangan, seharusnya dengan adanya kenaikan penggelontoran dana desa diimbangi dengan akuntabilitas yang baik  (Yulianah, 2017).

## Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) Gambar 1. Kenaikan Dana Desa tahun 2015-2020 di Indonesia
Pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa nyatanya tidak dijiwai dengan sempurna yang terbukti  dari  adanya  beberapa  kasus  penyelewengan  dana  desa,  seperti  kasus  yang  baru-baru  ini  terjadi akibat terjadinya Pandemi Covid-19 penggelapan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat yang  berdampak  akibat  pandemi  Covid-19  di  Desa  Darul  Aman,  Riau  (Indriani,  2020).  Penyelewengan dana desa juga terjadi di Bangka Belitung yaitu terdapat seorang bendahara  yang melakukan kegiatan fiktif dalam pembelian ATK dan Perjalanan bisnis senilai Rp. 260,7 Juta (Dahnur, 2020). Selain itu, telah terjadi pula penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa Karyajaya, Kabupaten Garut, penyelewengan yang dilakukan  yaitu  pemalsuan  pertanggungjawaban,  terdapat  kegiatan  fiktif  yang  mengakibatkan  kerugian negara sebesar Rp. 400 juta lebih (Karang, 2020). Hal serupa juga terjadi di Desa Matang Ulim, Kabupaten Aceh Utara, Kepala Desa melakukan penggelapan dana desa sejak tahun 2017 senilai Rp325 juta (Masriadi, 2020).
Penggelapan uang yang dilakukan oleh Kepala Desa juga terjadi di Desa Wonosido, Kabupaten Pekalongan,  penggelapan  uang  tersebut  senilai  Rp292  juta  (Sarono,  2020).  Maraknya  kecurangan  yang terjadi  saat  ini  akibat  kurangnya  pengetahuan,  pengawasan  dan  kurangnya  akuntabilitas  pada  Laporan keuangan, hal ini juga disampaikan oleh Wibisono (2017) dalam penelitiannya bahwa telah terjadi banyak kasus korupsi maupun suap yang dilakukan oleh kepala desa, hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara dan juga meresahkan masyarakat.
Peran  kearifan  lokal  dalam  memitigasi  risiko  kecurangan  dilakukan  oleh  Permata  dan  Hapsari (2020)  di  Desa  Lerep,  Kabupaten  Ungaran,  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  tidak  ditemukan  potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lerep, hal ini dikarenakan masih kuatnya kearifan lokal berupa tradisi-tradisi yang rutin dilakukan, dalam tradisi tersebut mengandung nilai-nilai luhur yang positif. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Latuconsina dan Soleman (2019) yaitu nilai-
nilai yang terkandung dalam kearifan lokal terbukti dapat mencegah tindakan kecurangan, kearifan lokal disini  seperti  petuah/ungkapan,  legenda  kebijaksanaan  dan  simbol  adat  seperti  Rumah  tua/Raja  yang didalamnya terkandung nilai tanggung jawab, kehormatan, kepemilikan dan  kekeluargaan.
Penelitian terkait konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Nafidah dan  Anisa  (2017)  di Kabupaten Jombang,  yang  memberikan  hasil  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  di Desa  Sumbermulyo,  Kabupaten  Jombang  telah  dilaksanakan  secara  akuntabel  sesuai  dengan  indikator akuntabilitas yang ditetapkan. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafidah dan Anisa (2017), penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wida,  Supatmoko,  dan  Kurrohman  (2017)  di  desa-desa  Kabupaten Banyuwangi  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  9  Dea  Kecamatan  Rogojampi, Kabupaten  Banyuwangi  telah  dilaksanakan  secara  akuntabel.  Kendala  terwujudnya  akuntabilitas pengelolaan  keuangan desa,  ditunjukkan  melalui  penelitian  yang  dilakukan  oleh Riyanto  (2015)  dengan hasil  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  seluruh  pemerintah  desa, namun  belum  bisa  dipertanggungjawabkan  kepada  semua  masyarakat  desa,  faktor  penghambat akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa salah satunya adalah karena adanya aturan baru  dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sedangkan  faktor  pendukungnya  adalah  tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  peran  kearifan  lokal  dalam  mewujudkan akuntabilitas publik di dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kesongo, Kabupaten Semarang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada peran kearifan lokal yang berada di Desa Kesongo  yaitu  Tradisi sadranan dan Merti  Desa yang  dikaitkan  dengan  perwujudan  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, selama ini kearifan lokal sering kali dikaitkan dengan mitigasi kecurangan atau peran kearifan lokal dalam membentuk budaya organisasi. Melalui wawancara awal di Desa Kesongo ini masih kental akan kebudayaan jawa seperti merti desa , sadranan dan rewang yang dilakukan ketika ada masyarakat yang sedang mengadakan suatu acara yang dilaksanakan secara rutin.
Visi  dari  Kabupaten  Semarang  yaitu “Terwujudnya  Kabupaten  Semarang  Mandiri,  Tertib, Sejahtera (MATRA) ”, serta salah satu misinya adalah “menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi”, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi Kabupaten Semarang yaitu prinsip good governance yang salah satunya terkait dengan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa yaitu sebagai bahan evaluasi  untuk  menilai  kearifan  lokal  yang  membudaya  didalam  masyarakat  apakah  mampu  untuk membantu  mengarahkan  perilaku  masyarakat  dalam  kaitannya  dalam  mewujudkan  prinsip  akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa, dan dapat dijadikan sebagai pengembangan literatur terkait dengan konsep akuntabilitas publik dan kearifan lokal dalam perspektif akuntansi bagi akademisi.

## KAJIAN PUSTAKA

## Teori Stakeholder
Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukan merupakan entitas yang beroperasi untuk kepentingan  individu  atau  kelompok  namun  harus  memberikan  manfaat  pula  bagi stakeholder ,  teori  ini menekankan bahwa berjalannya kegiatan perusahaan karena dukungan dari stakeholder maka dari itu perlu mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan (Deegan, Rankin, & Voght, 2000). Teori Stakeholder merupakan bagian dari konsep manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu  perusahaan  mempertahankan  relasi  dengan  kelompok  eksternal  serta  mengembangkan keunggulan kompetitif (Mardikanto, 2014). Freeman (1984) menyatakan bahwa seluruh stakeholder adalah “pelanggan” maksudnya adalah para pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui dana yang sudah diberikan digunakan sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum dalam hal ini adalah dana yang sudah diberikan  kepada  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Teori stakeholder berhubungan  dengan tindakan  organisasi  dalam  mempertanggungjawabkan  suatu  aktivitas  yang  telah  dilaksanakan  kepada stakeholder ,  sehingga  dapat  membantu  menginterpretasikan  peran  akuntabilitas  dalam  suatu  organisasi (Gray, Dey, Owen, Evans, & Zadek, 1997).
Penelitian ini menggunakan dasar Teori Stakeholder dari Deegan et al (2000) karena menegaskan bahwa  berjalannya  perusahaan  bukan  hanya  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  namun  harus bermanfaat pula bagi pemangku kepentingan yaitu merupakan pihak yang memberikan dukungan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik, yang dimaksud pemangku kepentingan dalam penelitian ini adalah pemerintah  pusat,  sehingga  pemerintah  daerah  harus  menyajikan  laporan  keuangan  yang  dapat dipertanggungjelaskan kepada pemerintah pusat, karena berjalannya pemerintahan daerah membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat sehingga kepentingan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi.

## Akuntabilitas
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  101  (2000)  pemerintahan  dikatakan baik  apabila  pemerintah  yang  dapat  mengembangkan  serta  menerapkan  prinsip  profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, hal itu di diwujudkan dengan prinsip serta asas-asas good governance . Good Governance adalah pelayanan  publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan serta pemerintahan  yang  bertanggungjawab (accountable) pada  publiknya  (Zeyn,  2011).  Terwujudnya good governance dapat  didukung  dengan  menerapkan  prinsip good  governance yaitu  transparan,  akuntabel, partisipatif dan dilakukan secara tertib melalui disiplin anggaran (Astuti & Yulianto, 2016).
Akuntabilitas  selalu  erat  kaitannya  dengan  Akuntansi  karena  akuntabilitas  berperan  dalam penyusunan laporan keuangan  guna memberikan laporan keuangan yang dapat dipahami oleh seluruh pihak mengenai aktivitas yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas menurut  Lestari, Atmaja, dan Adipura (2014) adalah  kewajiban  dalam  mempertanggungjawabkan  oleh  pihak  yang  membuat  laporan  keuangan  secara jelas kepada orang yang berkepentingan serta laporan keuangan akan lebih baik apabila akurat, handal dan tepat waktu maksudnya dalam penelitian ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta masyarakat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dana desa dalam aktivitas yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan keuangan yang akurat, handal, dan tepat waktu. Sedangkan akuntabilitas menurut Harjito, Wibowo, dan Suhardjanto (2016) adalah para pengambil  keputusan  yaitu  pengurus  bertanggungjawab  kepada  individu  maupun  lembaga  yang berkepentingan,  akuntabilitas  juga  menjadi  salah  satu  prinsip  pemerintahan  yang  berhubungan  dengan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan oleh pemimpin kepada pihak yang berkepentingan.
Akuntabilitas  adalah  pertanggungjelasan  atau  dalam  hal  ini  adalah  pertanggungjawaban  atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai visi organisasi.  (Utami, 2019). Menurut  Mardiasmo  (2002)  akuntabilitas  adalah  kewajiban  agen  dalam  mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mempaparkan seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan kepada principal. Akuntabilitas juga dibedakan menjadi dua jenis yaitu Akuntabilitas Vertikal (Internal) dan Akuntabilitas Horizontal (Eksternal), akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban kepada kekuasaan yang lebih tinggi  yang  dilaksanakan  oleh  setiap  lapisan  organisasi  internal  atas  pengelolaan  dana.  Sedangkan akuntabilitas  horizontal  adalah  pertanggungjawaban  seluruh  amanat  yang  telah  dilaksanakan  untuk disampaikan kepada pihak eksternal dalam hal ini adalah masyarakat luas.
Menurut beberapa definisi akuntabilitas tersebut penelitian ini menggunakan definisi akuntabilitas menurut  Utami  (2019)  yaitu  berfokus  terhadap  pertanggungjelasan  laporan  keuangan  suatu  organisasi dalam pelaksanaan misi untuk mencapai visi organisasi serta dalam penelitian ini menggunakan indikator akuntabilitas  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  serta  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa Kesongo, Kecamatan Tuntang.

## Kearifan Lokal
Kearifan lokal merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai pedoman hidup yang berupa kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  setempat,  dalam  bahasa  asing  kearifan  lokal  juga  dikenal dengan istilah “local wisdom” yaitu pengetahuan setempat, “local knowledge” yaitu keberadaan setempat atau “local  genius” yaitu  kecerdasan  setempat.  Kearifan  lokal  adalah  kecerdasan  masyarakat  yang didapatkan  melalui  pengalaman  yang  mengandung  nilai-nilai  yang  melekat  didaerah  tertentu  (Rahyono, 2009).  Menurut  Koentjaraningrat  (2009)  kearifan  lokal  diklasifikasikan  sebagai  aktivitas  sosial  yang
tertuang  dalam  kebudayaan,  yaitu  pengetahuan  yang  dijadikan  patokan  pandangan  hidup  dalam  bentuk tindakan  yang  dilakukan  sehari-hari.  Sedangkan  menurut  Umarmi  dan  Amiruddin  (2014)  kearifan  lokal merupakan  suatu  sistem  kepercayaan,  norma,  hukum  dan  budaya  yang  dituangkan  dalam  bentuk kebudayaan secara turun-temurun, pengetahuan tersebut digunakan sebagai pedoman hidup dalam suatu daerah.
Kearifan Lokal adalah ide gagasan suatu lingkungan sekitar yang bersifat bijaksana, yang penuh dengan  keistimewaan,  bernilai  positif,  yang  turun-temurun  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  masyarakat (Sartini, 2004). Kearifan lokal menurut Musafiri, Utaya, dan Astina (2016) adalah nilai baik yang berada di  dalam  masyarakat  dan  ditanamkan  kepada  remaja  dalam  rangka  pencegahan  dampak  globalisasi. Sedangkan menurut Sibarani (2012) kearifan lokal adalah nilai yang sudah lama ada dan terus berkembang di  dalam  suatu  wilayah  dengan  nilai  budaya  yang  digunakan  sebagai  pedoman  hidup.  Penelitian  ini menggunakan definisi kearifan lokal yang telah dipaparkan oleh Harjito et al . (2016) yaitu Kearifan lokal adalah  produk  budaya  masa  lalu  yang  terbentuk  karena  keunggulan  budaya  masyarakat  secara  turun- temurun  dan  dijadikan  sebagai  pedoman  hidup,  karena  tingkah  laku  masyarakat  dapat  dipengaruhi  oleh budaya masyarakat.
Kearifan  lokal  berbeda-beda  antara  daerah  satu  dengan  yang  lainnya  di  Jawa  Tengah  terdapat kearifan  lokal  seperti iriban,  merti  desa, dan sadranan .  Terdapat  beberapa  nilai  luhur  yang  terkandung dalam  kearifan  lokal  tersebut  untuk iriban sendiri  mengandung  nilai  kejujuran, disiplin,  kesederhanaan, tanggung jawab, kepedulian dan keadilan. Fenomena kecurangan sebagai akibat adanya pengelolaan yang tidak akuntabel nyatanya dapat dimitigasi melalui peran kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti tradisi iriban ini merupakan tradisi selamatan yang dilakukan ketika akan menanam padi agar ketika musim panen mendapatkan hasil panen yang melimpah, makna yang  terkandung dalam tradisi iriban ini merupakan warga desa berharap semoga dijauhkan dari segala hal buruk sehingga membentuk sikap kehati- hatian  serta  tidak  ingin  melakukan  hal-hal  buruk,  seperti  kecurangan  dan  korupsi,  sehingga  tradisi  ini diharapkan  mampu  menumbuhkan  sikap  jujur  kepada  seluruh  warga  masyarakat  (Permata  &  Hapsari, 2020).  Kearifan  lokal  mengandung  nilai  yang  dapat  membentuk  perilaku  dalam  setiap  individu (Sukmayadi,  2017).  Nilai  kearifan  lokal  juga  dapat  mempengaruhi  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik sehingga dapat tercapai keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat, sehingga kearifan lokal dapat berperan didalam perilaku setiap individu dalam berorganisasi (Rahmatiani, 2016).
Di Jawa Tengah selain tradisi Iriban juga terdapat tradisi Merti desa mengandung nilai kejujuran dan  kerja  keras,  kepedulian,  serta  kedisiplinan,  sedangkan sadranan mengandung  nilai  keberanian, kesederhanaan,  kepedulian,  keadilan  dan  mandiri  (Permata  &  Hapsari,  2020).  Berbeda  dengan  kearifan lokal di Jawa Tengah, di Jawa Timur memiliki kearifan lokal yang unik pula seperti lumbung desa yang merupakan tradisi yang sudah ada sebelum perang dunia II, yaitu pada musim panen petani menyimpan sebagian hasil panennya di lumbung desa yang akan digunakan nanti ketika musim paceklik (Harjito et al ., 2016).  Di  Bali  memiliki  keunikannya  sendiri  yaitu    konsep tri  hita  karana yang  mengandung  nilai kebersamaan, keselarasan, keseimbangan antara tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan dan budaya, serta estetika dan spiritual (Saputra, Sujana, & Tama, 2018).
Menurut beberapa definisi Kearifan Lokal diatas penelitian ini menggunakan definisi kearifan lokal menurut Harjito et a l (2016) yaitu yaitu Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang terbentuk karena keunggulan budaya masyarakat secara turun-temurun dan dijadikan sebagai pedoman hidup, karena tingkah  laku  masyarakat  dapat  dipengaruhi  oleh  budaya  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  mengangkat Kearifan Lokal yang berada di Desa Kesongo yaitu Tradisi Sadranan dan Merti Desa , Sadranan sendiri merupakan tradisi masyarakat islam jawa dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dengan melakukan ziarah  kubur  kepada  leluhur,  yakni  membersihkan  makam  dan  mendoakan  arwah  leluhur  yang  telah meninggal, hal ini juga sebagai pengingat bahwa manusia tidak akan selamanya hidup melainkan akan ada saatnya mengalami kematian (Pemerintah Desa Sumberagung, 2017). Sedangkan, Merti Desa merupakan sedekah sebagai ucapan syukur atas limpahan rezeki yang sudah Tuhan Yang Maha Esa berikan (Permata & Hapsari, 2020).

## Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 (2014) “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”. Sehingga  Desa  diberi  kewenangan  untuk  mengelola  pemerintahannya  sendiri  termasuk  dalam  hal keuangan, namun fenomena yang ada saat ini pengelolaan keuangan dana desa masih belum dimanfaatkan secara  maksimal,  hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  kasus  kecurangan  yang  terjadi,  untuk  menekan tindakan  kecurangan  dana  desa  maka  dana  desa  perlu  dikelola  dengan  baik,  salah  satu  caranya  adalah dengan menerapkan asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan menteri dalam negeri Republik  Indonesia  nomor  20  (2018)  yang  berbunyi “Keuangan  Desa  dikelola  berdasarkan  asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” . Keuangan Desa yaitu hak segala sesuatu dapat berupa barang maupun uang yang merupakan hak dan kewajiban desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa itu sendiri.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  nomor  60  (2014)  diketahui  bahwa  penggelontoran  dana  ke  desa bersumber  dari  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  dana  desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  diberikan  dalam  bentuk  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten/Kota  yang  kemudian  dana  desa  tersebut  digunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  masyarakat  serta  pemberdayaan  masyarakat.  Tujuan  dari penggelontoran dana desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta meratakan pendapatan, sedangkan indikator keberhasilan dana desa tercermin dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan definisi Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan menteri dalam negeri  Republik  Indonesia  nomor  20  (2018)  yaitu  seluruh  aktivitas  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa, karena aktivitas tersebut sesuai dengan tahapan pengelolaan dana Desa Kesongo. Tahap perencanaan dilaksanakan dengan membuat anggaran yang dibutuhkan untuk satu periode tertentu, hal ini merupakan salah satu upaya agar penggunaan keuangan dana desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan, pada tahap ini merupakan tahap implementasi dari apa yang sudah direncanakan pada tahap perencanaan yaitu rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  satu  periode.  Tahap  selanjutnya  adalah  penatausahaan,  di tahap  penatausahaan  ini  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  selama  masa  periode  dicatat  sesuai  dengan prinsip, standar, dan prosedur yang berlaku secara aktual dan faktual. Tahap yang terakhir adalah pelaporan dan  pertanggungjawaban  pada  tahap  ini  bendahara  desa  menyusun  laporan  keuangan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban yang dilampiri dokumen-dokumen terkait seperti nota dan kuitansi.

## Sumber : Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 20 (2018) Gambar 2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian di Desa Kesongo,  Kecamatan  Tuntang,  Kabupaten  Semarang.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan data  berupa  wawancara  dan  dokumentasi.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer  yang didapat  melalui  wawancara  serta  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  dokumentasi  terkait  dari  dokumen- dokumen desa berupa laporan keuangan, Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah perangkat desa, Badan Permusyawaratan
PERENCANAAN PELAKSANAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN
Desa  (BPD),  serta  tokoh  masyarakat.  Berikut  merupakan  Struktur  Organisasi  dari  masing-masing narasumber :

## Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kesongo
Pemerintahan desa merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi berjalannya suatu negara  karena  pemerintahan  desa  merupakan  bagian  kecil  dari  roda  pemerintahan.  Dalam  penelitian  ini dibutuhkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa kesongo yang selama ini telah dilaksanakan serta  terkait  dengan  akuntabilitas  desa  kesongo  yang  didapat  dengan  wawancara  dengan  salah  satu perangkat Desa Kesongo yaitu sekretaris Desa Kesongo, adapun tugas dari sekretaris desa adalah bersama dengan  kepala  desa  mempersiapkan  serta  melaksanakan  pengelolaan  administrasi  desa,  mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
Gambar 4. Struktur Organisasi BPD Desa Kesongo
Kepala Desa Sekretaris Desa Kaur
Keuangan Kaur Umum dan Staf Bendahara Staf Kebersihan Kepala Dusun Krajan Kepala Dusun Kesongo Lor Kepala Dusun Ngentaksari Kepala Dusun Ngreco Kepala Dusun Sejambu Kepala Dusun Widoro Kepala Dusun Banjar an Kaur Kesra Kaur Pemerintah an Kaur Pelayanan Ketua Sekretaris
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki  peran  penting  karena  sebagai  wadah  bagi masyarakat  desa  kesongo  untuk  menampung  aspirasi  untuk  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan desa, selain itu BPD juga memiliki wewenang dalam membentuk peraturan desa yang merupakan produk hukum tertinggi pada tingkat pemerintahan desa.

## Tahapan Penelitian
Penelitian  ini  mengumpulkan  data  melalui  wawancara  dari  berbagai  narasumber  dengan  daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan dikembangkan sesuai dengan persoalan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan analisis antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu membuat transkrip wawancara kemudian meringkas dan memilah data yang telah dikumpulkan tersebut menjadi data yang relevan dengan penelitian, dengan cara membuat tabel bantu yang berisi tahapan pengelolaan keuangan desa dan kearifan lokal yang ada di Desa Kesongo yang kemudian dari tahapan tersebut dikaitkan dengan nilai-nilai dari kearifan lokal. Tahap yang kedua adalah penyajian data, yaitu menampilkan data yang telah dibandingkan dengan melihat tabel bantu agar menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami untuk menemukan data terkait kearifan lokal Desa Kesongo dalam mewujudkan akuntabilitas pada proses pengelolaan dana desa yang kemudian dinarasikan  dengan  mengacu  pada  kajian  pustaka  yaitu  menggunakan  teori stakeholder ,  konsep akuntabilitas, dan konsep pengelolaan dana desa. Tahap yang terakhir yaitu penarikan simpulan mengenai rumusan  peran  kearifan  lokal  dalam  perwujudan  akuntabilitas  keuangan  desa  yang  dilakukan  dengan melakukan  verifikasi  secara  berkala  selama  proses  penelitian  berlangsung  dengan  berbagai  narasumber yang  berbeda  maupun  waktu  yang  berbeda,  kemudian  hasil  yang  didapat  dideskripsikan  dalam  bentuk narasi.  Penelitian  ini  dalam  memeriksa  keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  yaitu  dalam menguji  keakuratan  data  dengan  melakukan  wawancara  kepada  beberapa  narasumber  menggunakan pertanyaan yang sama, kemudian dikonfirmasi antara jawaban narasumber yang satu dengan yang lainnya, jika terdapat ketidaksesuaian kemudian dicocokan dengan dokumen yang ada.

## Gambar 5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Penelitian ini  dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan menggunakan teori stakeholder yaitu  tidak  hanya  menguntungkan  individu  maupun  kelompok  namun  juga  harus  menguntungkan stakeholder dalam penelitian ini adalah pihak yang memberikan dukungan yaitu pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan secara jelas dan akuntabel. Kemudian, penelitian ini  juga  menganalisis  kearifan  lokal  yang  melekat  di  Desa  Kesongo  serta  perannya  dalam  mewujudkan akuntabilitas yang berfokus pada pertanggungjelasan laporan keuangan dengan indikator akuntabilitas yang
Pengumpulan Data: Wawancara dan Dokumentasi Reduksi Data Penyajian Data Penarikan Simpulan: Verifikasi Triangulasi
tertuang dalam Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 20 (2018) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Objek Penelitian
Desa  Kesongo  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan  Tuntang,  Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa Kesongo dikenal dengan desa yang bersih, dan sejuk, hal ini merupakan akibat  dari  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  menjaga  kebersihan  serta  peran  dari  BUMDes  Desa Kesongo yaitu terkait dengan pengelolaan sampah. Kesadaran masyarakat Desa Kesongo tersebut timbul akibat rasa ewuh-perkewuh atau tenggang rasa yang ditanamkan melalui kearifan lokal yang ada di Desa Kesongo, selain itu Desa Kesongo juga dikenal dengan desa wisata karena keunikan dan keindahan Desa Kesongo.
Jumlah penduduk yang ada di Desa Kesongo yaitu 7.700 jiwa yang terdiri dari 3.850 laki-laki dan 3.850  perempuan.  Sebagian  besar  penduduk  Desa  Kesongo  memeluk  agama  Islam  sebesar  99,3%  yaitu 7.642  jiwa,  sementara  penduduk  yang  lain  menganut  agama  Kristen,  Katholik  dan  Budha.  Tingkat pendidikan  penduduk  Desa  Kesongo  yaitu  tidak/belum  sekolah  sampai  dengan  strata  III  dengan  angka tertinggi yaitu SD dengan 46,5% yaitu sebesar 1.176 jiwa. Jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan penduduk  Desa  Kesongo  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  yaitu  sebanyak  935  Jiwa.  Namun,  mayoritas penduduk Desa Kesongp merupakan Pelajar/Mahasiswa yaitu sebanyak 1.805 jiwa.
Berikut merupakan penyaluran, penyerapan dana desa di Desa Kesongo tahun 2020 menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
Gambar 6. Penyaluran, Penyerapan Dana Desa di Desa Kesongo
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah (2020)

## Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kesongo
Pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Kesongo  diawali  dengan  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  dan  tahap  yang  terakhir  yaitu  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Dalam  tahap  yang pertama  yaitu  perencanaan,  tahap  perencanaan  diawali  dengan  Musyawarah  Dusun  atau  biasa  disebut dengan MusDus dalam MusDus berisi usulan-usulan yang bersifat rencana kerja tahun yaitu merencanakan rencana  kerja jangka  pendek, jangka  menengah,  dan jangka  panjang  yang  diikuti  oleh  perangkat  dusun, tokoh  masyarakat,  dan  lembaga-lembaga  desa,  sehingga  MusDus  tahun  ini  adalah  untuk  merencanakan MusDus tahun selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak B selaku tokoh masyarakat  Desa  Kesongo  yang  juga  merupakan  ketua  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (LKMD): “Perencanaan  dimulai  dengan  tahapan  pertama  itu  MusDus  (Musyawarah  Dusun)    dalam MusDus itu ada usulan-usulan yang bersifat rencana kerja tahun, merencanakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang” (Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021).
Usulan-usulan yang disampaikan di MusDus berangkat dari usulan masyarakat per RT yang sudah dimusyawarahkan dalam lingkup RT tersebut sehingga usulan dari masyarakat dapat tersampaikan mulai dari  unit  terkecil,  musyawarah  per  RT  ini  dilaksanakan  setiap  2  minggu  sekali  yang  membahas  salah satunya terkait dengan usulan yang akan disampaikan di MusDus, sehingga dalam MusDus ini membahas mengenai usulan dari masyarakat yang beragam kemudian disesuaikan dengan anggaran desa, jika dirasa anggaran yang dibutuhkan terlalu besar dan tidak sesuai maka kegiatan/pembangunan tersebut tidak bisa dilaksanakan,  hasil  dari  keputusan  MusDus  ini  akan  ditulis  dalam  bentuk  notulensi  yang  nantinya  akan dibahas  pada  tahap  selanjutnya  yaitu  Musengbangdes  (Musyawarah  Perncanaan  Pembangunan  Desa), dalam hal ini BPD sangat berperan karena mulai tahap awal MusDus harus ada pendampingan dari BPD bahkan  BPD  sebelum  dilaksanakan  MusDus  sudah  melakukan  pertemuan  rutin  dengan  RT/RW  dan Pamong  yang  dilaksanakan  setiap  4  bulan  sekali  sebagai  bentuk  komunikasi  dan  kerjasama  antara pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak NK selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : “Jadi untuk MusDus itu kan kita musyawarah per dusun dulu, jadi ada  aspirasi  dari  beberapa  warga  misalkan  dari  RT  ini  mengusulkan  pembangunan  ini,  RT  ini mengusulkan  kegiatan  ini,  lha  kita  juga  kan  ada  pendamping  dari  PemDes  juga  itu  kan  kita  juga  tau anggaran desa itu sekitar berapa nah itu pemerintah desa menyampaikan jadi kalau anggaran itu terlalu besar”(Wawancara pada tanggal 8 Maret 2021.
Masih  ditahap  perencanaan  setelah  dilakukan  MusDus  langkah  selanjutnya  adalah  Pra- Musrengbang yaitu hasil dari MusDus di diskusikan antara BPD dan Pemerintah desa yang nantinya hasil tersebut akan dibawa ke Musrengbangdes agar keputusan di Musrengbangdes tidak terkesan tergesa-gesa dan  keputusan  yang  diambil  sudah  melalui  pemikiran  yang  matang,  setelah  itu  baru  dilaksanakan Musrengbangdes  yang  diikuti  oleh  tokoh  masyarakat,  perangkat  desa,  BPD  dan  lembaga-lembaga  desa lainnya serta koramil, polsek atau babinsa, Musrengbangdes merupakan penggabungan dari MusDus yang sudah dilakukan per dusun, hasil dari Musrengbangdes ini ditulis dalam bentuk notulensi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak NK selaku anggota BPD : “Di Musrengbangdes itu baru kita godok program-program mana yang dimasukkan dan program-program mana yang diprioritaskan”(Wawancara pada tanggal 8 Maret 2021).
Tahap  selanjutnya  yaitu  Pelaksanaan,  dalam  tahap  pelaksanaan  ini  yaitu  implementasi  dari  apa yang sudah dimusyawarahkan dalam Musrengbangdes yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang dibuat  oleh  PemDes  yang  biasa  disebut  dengan  PK  (Pelaksana  Kegiatan)  dan  TPK  (Tim  Pelaksana Kegiatan), anggaran dari bendahara desa diserahkan ke PK, dari PK diserahkan kembali ke TPK, anggota TPK merupakan seluruh kepala dusun ditambah tokoh masyarakat berjumlah ganjil, tugas dari TPK yaitu membelanjakan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya pembangunan/kegiatan tersebut akan dikerjakan oleh masyarakat Desa Kesongo sendiri yang biasa disebut PokJa (Kelompok Kerja). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak D selaku Sekretaris Desa Kesongo : “Uang dari bendahara desa disarahkan ke PK, dari PK menyerahkan lagi ke TPK. TPK nya itu adalah seluruh kepala dusun ditambah tokoh masyarakat berjumlah ganjil” (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021).
Tahap yang selanjutnya adalah Penatausahaan, ditahap penatausahaan ini TPK dengan arahan dari bendahara  menyerahkan  kwitansi,  dan  nota-nota  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  dibelanjakan  oleh  TPK kepada bendahara sehingga TPK bertanggungjawab secara fisik maupun administrasi, setelah diserahkan kepada  bendahara  kemudian  dicek  ulang  oleh  koordinator  kegiatan  yang  biasanya  merupakan  sekretaris desa sebelum diberikan kepada penanggung jawab yang merupakan Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak B selaku tokoh masyarakat : “Nota-nota, kwitansi itu nanti dilaporkan ke tim pelaksana desa nanti diberikan kepada bendahara, ketua pokja melaksanakan kan ada anak buah itu yang belanja nanti diberikan ke TPK desa lalu di crosscheck” (Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021).
Tahap yang ke-4 merupakan pelaporan, bendahara mulai menyusun laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan/pembangunan yang telah dilaksanakan yang disertai dengan lampiran berupa bukti- bukti  seperti  kwitansi  dan  nota,  yang  kemudian  laporan  tersebut  nanti  akan  disosialisasikan  kepada masyarakat, BPD dan lembaga-lembaga desa dan diserahkan ke kecamatan yang nantinya akan diproses ke
otoritas yang lebih tinggi, laporan yang disampaikan sesuai dengan termin sesuai dengan cairnya anggaran. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak B selaku tokoh masyarakat yang juga merupakan ketua LKMD : “Ya ada kan yang dikerjakan itu laporan keuangan, itu kan berdasarkan termin jadi dana desa itu kan keluarnya ga sekali, termin pertama, termin kedua, termin ketiga gitu, ga sekali global, jadi laporan nanti ke BPD baru ke dinas gitu lho, jadi BPD itu harus tau wong dia yang mengesahkan anggaran kok” (Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021).
Tahap  yang  terakhir  yaitu  pertanggungjawaban,  diakhir  tahun    terdapat  musyawarah  desa pengesahan  LRA  (Laporan  Realisasi  APBDes)  yang  merupakan  penyampaian  pelaporan  kegiatan  baik yang  terlaksana  maupun  yang  tidak  terlaksana,  serta  evaluasi  kegiatan  yang  telah  berjalan,  dan penyampaian  laporan  realiasasi  anggaran  yang  telah  dilaksanakan,  termasuk  jika  terdapat  sisa  anggaran akan disampaikan dalam LRA ini yang diikuti oleh BPD, Lembaga Desa serta perangkat desa, sebelum dilaksanakannya  LRA  BPD  diberi  data  terkait  dengan  apa  yang  akan  disampaikan  di  LRA  agar  dapat diperlajari  sebelum  LRA  dilaksanakan,  sehingga  ketika  LRA  tidak  terkesan  tergesa-gesa.  Hal    tersebut sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Bapak  D  selaku  Sekretaris  Desa  Kesongo  : “Namanya musyawarah  desa  pengesahan  LRA  (Laporan  Realisasi  APBDes),  paling  tidak  dalam  LRA  itu  kita menyampaikan seluruh  kegiatan  baik yang tidak terlaksana di tahun  2020  maupun  kegiatan yang tidak terserap maksimal”(Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021).

## Kearifan Lokal di Desa Kesongo
Kearifan lokal yang ada di Desa Kesongo sangat beragam, namun pada penelitian ini kearifan lokal yang  diangkat  adalah  budaya sadranan dan merti  desa .  Kedua  budaya  tersebut memiliki  filosofi  positif yang kemudian dijiwai oleh seluruh warga masyarakat di Desa Kesongo. Sadranan merupakan tradisi yang dilaksanakan untuk menyambut bulan ramadhan, dan dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun yaitu pada kalender jawa setiap bulan mulud dan rajab , sadranan ini dilaksanakan untuk penghormatan ke leluhur dan ahli  waris  yang  dilaksanakan  dengan  membersihkan  makam  dan  juga  lingkungan  sekitar  termasuk  di sumber mata air yang ada di Desa Kesongo, setelah itu masyarakat Desa Kesongo melakukan ritual tahlil, mendoakan leluhur yang telah meninggal, dan kemudian makan bersama di jalanan makam namun uniknya makanan yang dibawa ini merupakan makanan yang dibawa masing-masing masyarakat desa dan diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Kesongo tanpa memandang umur dan gender . Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak B selaku tokoh masyarakat: “Nyadran dilaksanakan setiap mau puasa, berfokus pada rohani, sadranan diikuti oleh seluruh masyarakat, merti desa diikuti oleh masyarakat mulai dari kecil, dewasa, laki laki, perempuan gitu lho”(Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021).
Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak B, Bapak NR selaku anggota BPD Desa Kesongo juga menyampaikan hal yang serupa : “Sadranan itu kalau kita penghormatan ke leluhur ya jadi ke ahli waris, itu biasanya kan misalnya sadranan dusun ya kita itu bersih dusun”(Wawancara pada tanggal 8 Maret 2021). Sadranan ini selain sebagai penghormatan kepada leluhur juga sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat, menjaga kekompakan dan kerukunan, dan pada kesempatan forum non-formal seperti ini biasa digunakan oleh PemDes sebagai ajang untuk menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan ataupun  pertanggungjawaban,  dengan  adanya  kearifan  lokal  yang  salah  satunya  adalah sadranan ini memunculkan  rasa  kebersamaan  yang  terjalin  antar  masyarakat  desa  dan  PemDes,  karna  adanya kebersamaan  menimbulkan  rasa  saling  percaya  sehingga  rasa  egois  dan  individualis  dapat terkesampingkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak B selaku tokoh masyarakat: “Nah kearifan lokal ini ada kalau terkait dengan itu, tapi kalau kearifan menyangkut yang lain kebudayaan itu bisa kita gunakan sebagai sarana sosialisasi betul , dengan adanya kebudayaan pertama itu kan bisa ajang silaturohim, pertemuan iya to mbak, bisa satu, bisa menyampaikan informasi”(Wawancara pada tanggal 22 Januari 2021).
Merti  Desa merupakan  acara  yang  dibuat  sebagai  bentuk  pewujudan  rasa  syukur  bahwa  Desa Kesongo diberi tempat yang makmur, masyarakat yang sehat, dan permohonan agar diberi keselamatan. Merti Desa dilaksanakan setiap tahun namun setiap 2 tahun sekali acara merti desa ini dibuat dengan sangat meriah  dengan  mengundang  dalang  maupun  ustad  terkenal  dibuat  bergantian  antara  pentas  kebudayaan seperti wayang kulit dan program keagamaan seperti pengajian , kegiatan ini juga disesuaikan dengan dana
yang ada, kegiatan ini juga digunakan sebagai ajang penghormatan untuk para leluhur, perangkat desa dan pamong  yang  telah  meninggal  yang  nantinya  akan  disebutkan  dalam  pengiriman  doa  dan  tahlil.  Hal  ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak NR selaku Tokoh Masyarakat yang juga merupakan anggota BPD : “Merti Desa itu bentuk syukur kita bahwa di desa ini diberikan kesehatan diberikan tempat yang makmur  itu  ya  biasanya  disini  juga  seperti  itu,  selain  kegiatan  bersih-bersih  lingkungan  juga  kita mengirimkan doa untuk leluhur-leluhur selain itu juga kegiatan-kegiatan budaya, dilaksanakan tiap tahun, jadi tiap tahun itu acara itu tetep ada tapi biasanya kalau yang besar itu 2 tahun sekali”(Wawancara pada tanggal  8  Maret  2021). Sama  seperti Sadranan , Merti  Desa juga  sebagai  ajang  silaturahmi  dan penyampaian informasi dan sosialisasi dari perangkat desa kepada masyarakat. Merti Desa ini diikuti pula oleh  seluruh  Masyarakat  Desa  Kesongo  sehingga  muncul  sikap  keterbukaan  oleh  perangkat  desa  dan kepercayaan oleh masyarakat.

## Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kesongo
Nilai positif yang terkandung di dalam budaya sadranan dan merti desa dapat ditarik benang merah jika  dikaitkan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Kesongo,  khususnya  di  setiap  tahapan pengelolaan  keuangan  desa.  Di  dalam  tahap  perencanaan, sadranan memuat  nilai  kesederhanaan,  yang mempunyai filosofi agar warga desa dijauhkan dari sifat tamak yang dapat menyebabkan korupsi, sehingga dalam tahap perencanaan anggaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan tanpa dilebih-lebihkan selain itu juga  mememuat  nilai  mandiri,  filosofi  yang  terkandung  adalah  masyarakat  membawa  makanan  sendiri untuk  kenduri  memiliki  makna  setiap  masyarakat  harus  mampu  berdiri  di  kaki  nya  sendiri,  karena kemandirian sangat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil tindakan baik tindakan baik maupun buruk, sehingga dalam tahap perencanaan diharapkan agar tidak mudah terpengaruh dalam hal buruk seperti penyelewengan dan korupsi dalam perencanaan anggaran. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak NR selaku anggota BPD Desa Kesongo : “Makan bareng dalam bentuk sederhana ya seperti nyadranan, sadranan di sini itu ada yang dilaksanakan dijalan jadi ini makam memanjang dijalan itu dan uniknya, makanan yang dibawa  itu  ya  dari  masing-masing  masyarakat  itu  jadi  mereka  datang  ke  situ  bawa  makanan  sendiri” (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2021).
Sementara merti  desa dalam  tahap  perencanaan  memiliki  nilai  keadilan  yang  memiliki  filosofi bahwa apa yang dimiliki saat ini adalah milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan tidak membeda-bedakan  antara  umat  satu  dengan  yang  lainnya,  maka  dari  itu  tidak  sepatutnya  kita  sebagai manusia membeda-bedakan antar manusia satu dengan yang lain, hal ini dapat berperan dalam pengambilan keputusan kegiatan perencanaan yaitu dalam menentukan skala prioritas yang tepat tanpa mementingkan kepentingan individu maupun kelompok. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak NR selaku anggota BPD Desa Kesongo : “Merti Desa itu bentuk syukur kita bahwa di desa ini diberikan kesehatan diberikan tempat yang makmur itu ya biasanya disini juga seperti itu, selain kegiatan bersih-bersih lingkungan juga kita mengirimkan  doa  untuk  leluhur-leluhur  selain  itu  juga  kegiatan-kegiatan  budaya”  (Wawancara  pada tanggal 8 Maret 2021).
Tahap pelaksanaan sadranan memuat nilai gotong royong yang mengandung filosofi bahwa dalam membersihkan  makam  maupun  lingkungan  sekitar  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  seluruh  warga Desa  Kesongo,  dalam  tahap  pelaksanaan  juga  dibutuhkan  sikap  gotong  royong  antar  warga  dengan pemerintah  desa  mulai  dari  pembelian  bahan  baku  sampai  dengan  pelaksanaan  pembangunan/kegiatan, dengan  adanya  sikap  gotong  royong  maka  kecurangan  dan  korupsi  dapat  diberantas  karena  sesuai  dari tujuan gotong royong yaitu kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi masyarakat Desa Kesongo. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak NR selaku anggota BPD Desa Kesongo : “Sadranan dusun ya kita itu bersih dusun jadi bersih itu yang pertama di makam-makam itu, makam leluhur kita, orang tua kita dimakam itu ketika bersih-bersih setelah itu juga lingkungan masyarakat, dijalan, ditempat-tempat umum itu kita bersihkan setelah itu kita disitu melakukan ritual tahlil”.
Nilai Mandiri dalam sadranan juga dibutuhkan pada tahap pelaksanaan, filosofi yang terkandung adalah dalam sadranan masyarakat membawa sendiri makanan ke kenduri yang nantinya akan dimakan bersama-sama dengan masyarakat desa kesongo yang maknanya setiap masyarakat harus mampu berdiri di kaki  sendiri,  hal  ini  mengajarkan  bahwa  harus  menjadi  pribadi  yang  mandiri,  tanpa  bergantung  kepada
orang lain, karena kemandirian dapat mempengaruhi sikap seseorang  dalam mengambil tindakan, dalam tahapan pelaksanaan ini perlu adanya sikap mandiri agar dalam pelaksanaan pembangunan/kegiatan dapat berjalan  dengan  efektif  dan  konstan  tidak  berubah-ubah  sesuai  dengan  keputusan  hasil  musyawarah walaupun  nantinya  akan  banyak  pendapat  dari  berbagai  pihak  dan  kelompok.  Hal  tersebut  disampaikan oleh Bapak NR selaku anggota BPD Desa Kesongo : “ Makanan yang dibawa itu ya dari masing-masing masyarakat itu jadi mereka datang ke situ bawa makanan sendiri” (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2021).
Tahap penatausahaan dalam sadranan mengandung nilai gotong-royong, nilai ini dibutuhkan agar kerjasama antar bendahara dan TK maupun TPK dapat berjalan dengan baik tanpa adanya manipulasi nota ataupun kecurangan yang lain. Sementara merti desa dalam tahap perencanaan memiliki nilai kejujuran, filosofi yang terkandung yaitu akibat ketakutannya pada Tuhan maka memunculkan sikap kejujuran, dalam tahap penatausahaan kejujuran ini sangar penting yaitu dalam pelaporan nota dan kwitansi oleh TK dan TPK  kepada  bendahara.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Bapak  NR  selaku  anggota  BPD  Desa  Kesongo: “Merti Desa itu bentuk syukur kita bahwa di desa ini diberikan kesehatan diberikan tempat yang makmur” (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2021).
Di dalam tahap pelaporan merti desa mengandung nilai kejujuran, karena ketakutannya akan Tuhan Yang Maha Esa, dalam tahap pelaporan jelas nilai kejujuran ini sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan,  agar  yang  disampaikan  benar  dan  sesuai  dengan  realita  begitu  pula  pada  tahap pertanggungjawaban nilai kejujuran ini sangat dibutuhkan agar apa yang disampaikan benar adanya baik kegiatan yang terealisasi maupun tidak serta evaluasi-evaluasi yang diberikan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak NR selaku anggota BPD Desa Kesongo : “Merti Desa itu bentuk syukur kita bahwa di desa ini diberikan kesehatan diberikan tempat yang makmur” (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2021).

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat terlihat bahwa nilai- nilai  positif  yang  termuat  di  dalam  kearifan  lokal  di  Desa  Kesongo,  khususnya  terkait  dengan  budaya sadranan dan merti desa dijiwai di dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut di dalam pembahasan ini akan menganalisis tentang keterkaitan antara kearifan lokal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Merujuk bahwa secara umum tahapan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 20 (2018) yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, ditambah dengan  nilai-nilai  positif  di  dalam  budaya sadranan dan merti  desa yang  dijiwai  di  dalam  melakukan pengelolaan keuangan desa, maka akuntabilitas dapat terwujud, hal serupa juga disampaikan oleh Darmada, D. K., Atmadja, A. T., dan Sinarwati (2016) bahwa akuntabiltas dan kearifan lokal setempat tidak dapat dipisahkan  karena  kearifan  lokal  berdampak  positif  bagi  pertanggungjawaban  laporan  keuangan. Akuntabilitas  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  bentuk  pertanggungjelasan  kepada  seluruh  pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemerintah desa, lembaga-lembaga desa serta seluruh masyarakat Desa Kesongo.
Secara  umum  kearifan  lokal  memiliki  peran  dalam  mewujudkan  akuntabilitas pengelolaan  dana desa  di  Desa  Kesongo,  hal  ini  dikarenakan  masih  kentalnya  tradisi  yang  ada  di  Desa  Kesongo  yaitu sadranan dan merti desa , tradisi-tradisi tersebut mengandung nilai-nilai luhur, seperti nilai sederhana yang memiliki filosofi bahwa warga Desa Kesongo supaya dijauhkan dari sifat tamak, nilai mandiri yakni setiap masyarakat  harus  mampu  berdiri  dikaki  sendiri,  nilai  keadilan  yang  mengandung  filosofi  apa  saja  yang dimiliki saat ini merupakan milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak membeda-bedakan antara umat satu dengan yang lainnya, maka tidak sepatutnya kita sebagai manusia membeda-bedakan antar manusia satu dengan yang lainnya, selain itu juga terdapat nilai gotong royong dan kejujuran, hal tersebut merupakan bentuk kearifan lokal di Desa Kesongo.
Tradisi sadranan dan merti  desa rutin  dilaksanakan  dan  dijiwai  oleh  setiap  masyarakat  Desa Kesongo  sehingga  memunculkan  kesadaran  dari  perangkat  desa  dan  kepercayaan  dari  masyarakat  Desa Kesongo, jika nilai-nilai luhur tersebut dijiwai dan terus dilaksanakan maka hal tersebut dapat mendukung terciptanya pertanggungjelasan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini yaitu pemerintah desa,
lembaga-lembaga desa dan seluruh masyarakat Desa Kesongo, dengan adanya kearifan lokal yang ada di Desa  Kesongo  selain  untuk  menjalin  silaturahmi  yaitu  mendekatkan  antar  warga  Desa  Kesongo  juga dijadikan  forum  diskusi  oleh  pemerintah  desa  dalam  mensosialiasikan  anggaran  dana  desa,  hal  tersebut sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan akuntabilitas. Kepercayaan dan akuntabilitas memiliki kaitan yang  erat  karena  akuntabilitas  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  kegiatan  yang  sedang  dirancang  maupun  sedang  dijalankan  oleh  pemerintah  desa  untuk kepentingan masyarakat (Aziiz, 2019)
Sejalan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang tercipta karena ada peran dari kearifan  lokal  yang  ada,  akuntabilitas  publik  ditekankan  pada  pemberian  informasi  kepada  publik  dan konstituen yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholders) hal ini disampaikan oleh (Martini, 2019). Teori  ini  menyatakan  bahwa  berjalannya  perusahaan  bukan  hanya  untuk  kepentingan  pribadi  atau kelompok  namun  harus  bermanfaat  pula  bagi  pemangku  kepentingan  yaitu  merupakan  pihak  yang memberikan dukungan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik (Deegan et al., 2000) , yang berarti bahwa ketika pengelolaan keuangan desa di Desa Kesongo dilakukan secara akuntabel, maka tentunya akan meningkatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan menjiwai nilai-nilai kearifan lokal yang  ada  di  Desa  Kesongo,  pemerintah  desa  berupaya  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  berbagai pengambilan keputusan karena sesuai dengan teori stakeholder bahwa berjalannya pengelolaan dana desa bukan  hanya  untuk  kepentingan  pribadi/kelompok  namun  juga  harus  bermanfaat  bagi  pemangku kepentingan yaitu seluruh masyarakat Desa Kesongo maka setiap keputusan maupun pelaporan harus dapat dipertanggungjelaskan kepada masyarakat Desa Kesongo, hal ini dibuktikan dengan adanya MusDus dan Musrengbangdes yang merupakan bagian dari tahap perencanaan, yang berisi terkait dengan usulan-usulan masyarakat Desa Kesongo dan dimusyawarahkan bersama untuk mendapatkan skala prioritas yang akan dilaksanakan  ditahapan  selanjutnya  dengan  mengimplementasikan  nilai-nilai  kearifan  lokal  yaitu  nilai sederhana, nilai mandiri dan nilai keadilan.
Di  tahap  pelaksanaan,  panitia  pelaksanaan  juga  diambil  dari  masyarakat  Desa  Kesongo  sendiri dengan  arahan  oleh  pemerintah  desa,  pelaksanaan  dilaksanakan  dengan  menerapkan  nilai-nilai  kearifan lokal yaitu gotong royong dan mandiri, masyarakat juga ikut berperan ditahap penatausahaan yaitu nota- nota dan kwitansi bersumber dari TPK yang diberikan kepada bendahara, dengan menerapkan nilai-nilai dari kearifan lokal penyusunan pelaporan disusun dengan  mengedepankan kejujuran dan gotong royong sesuai dengan nota dan kwitansi yang telah diberikan oleh TPK, di tahap pertanggungjawaban masyarakat juga dilibatkan dalam forum yang biasa disebut dengan LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LRA ini berisi pelaporan  pertanggungjawaban  yang  telah  dilaksanakan  maupun  tidak  serta  evaluasi-evaluasi  terhadap pembangunan/kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  yang  diikuti  oleh  Perangkat  Desa,  BPD  dan  Tokoh Mayarakat.
Dalam  forum-forum  non  formal  seperti sadranan dan merti  desa juga  di  manfaatkan  oleh pemerintah desa untuk diskusi dan sosialisasi terkait anggaran dana desa maupun pembangunan/kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga seluruh masyarakat desa dapat berpartisipasi, hal tersebut memunculkan kepercayaan dari masyarakat Desa Kesongo kepada pemerintah desa, serta memunculkan kesadaran dari pemerintah untuk berlaku jujur, karena norma-norma kearifan lokal yang kuat, yang salah satunya yaitu adanya ewuh-pakewuh yang  turun-temurun  dan  berkembang  dimasyarakat  jawa.  Dengan  masyarakat dilibatkan dalam berbagai forum pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjelasan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Kesongo.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan  bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kesongo sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  Kearifan  lokal  di  Desa  Kesongo  memiliki  nilai-nilai  luhur  dan  positif  yang  jika dijiwai  dan  diimplementasikan  di  setiap  tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  maka  akan  mendukung terwujudnya  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa,  hal  ini  sesuai  dengan  visi  dan  misi Kabupaten Semarang yaitu prinsip good governance yang salah satunya terkait akuntabilitas.

## SARAN
1. Saran teoritis terkait dengan peran kearifan lokal yang mampu mendukung terwujudnya tata kelola desa yang baik, dengan salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.
2. Saran praktis bahwa kearifan lokal di Desa Kesongo perlu dipertahankan, karena memiliki peran penting dalam terwujudnya akuntabilitas keuangan desa, sedangkan realita yang terjadi saat ini kearifan lokal justru mulai luntur karena masuknya budaya luar yang berkembang di kalangan anak muda saat ini sehingga nilai positif yang terkait dengan kearifan lokal di suatu daerah  tertentu  semestinya  perlu  untuk  terus  dilestarikan  dan  ditanamkan  kepada  generasi muda.

## KETERBATASAN PENELITIAN
Dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian tidak dapat di generalisasikan karena hanya dilakukan di satu objek  penelitian  saja sehingga  akan  terdapat  perbedaan  kearifan lokal  yang  mengandung  nilai-nilai luhur,  serta perilaku di objek penelitian yang lain karena setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing yang mengakibatkan hasil penelitian ini tidak dapat menggambarkan bahwa nilai kearifan lokal sudah pasti dapat  berperan  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa,  karena  tidak  semua  yang terkandung dalam kearifan lokal dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasakan  keterbatasanan  dari  penelitian  ini,  saran  yang  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  dapat dilakukan  penelitian  di  objek  penelitian  yang  lain  dengan  budaya  yang  berbeda  dengan  budaya  Jawa, contohnya seperti budaya yang ada dibali yang terkenal dengan Tri Hita Karana maupun budaya lainnya di berbagai daerah di nusantara.

## REFERENSI
Akbar, A. (2020). Mendagri minta aparat desa jaga akuntabilitas dana desa. Retrieved from Antara.News website: https://www.antaranews.com/berita/1288342/mendagri-minta-aparat-desa-jaga akuntabilitas-dana-desa
Astuti,  T.  P.,  &  Yulianto,  Y.  (2016).  Good  governance  pengelolaan  keuangan  desa  menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 1 (1),
1–14. https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694 Aziiz, M. N. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa . 6 , 334–344.
Dahnur, H. (2020). Laporan fiktif dana desa Rp260,7 juta, seorang bendahara ditahan polisi. Retrieved from Kompas.Com  website:  https://regional.kompas.com/read/2020/02/20/06514051/laporan-fiktif-dana- desa-rp-2607-juta-seorang-bendahara-ditahan-polisi
Darmada,  D.  K.,  Atmadja,  A.  T.,  &  Sinarwati,  N.  (2016).  Kearifan  Lokal  Pade  Gelahang  dalam Mewujudkan  Integrasi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Organisasi  Subak. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma . https://doi.org/https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.700 4 Deegan, C., Rankin, M., & Voght, P. (2000). Firms’ disclosure reactions to social incidents: Australian evidence. Accounting Forum , 24 (1), 120.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, K. D. C. S. P. J. T. (2020). SIDesa Jawa Tengah. Retrieved from DISPERMADESDUKCAPIL PROV. JATENG website:
https://sidesa.jatengprov.go.id/desa/33.22.06.2007
Fachreinsyah,   fachreinsyah.  (2020). Kepala  Desa  harus  transparan  dan  akuntabel  mengelola  dana  desa. Retrieved from rri.co.id website: https://rri.co.id/ekonomi/775643/kepala-desa-harus-transparan-dan- akuntabel-mengelola-dana-desa
Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach . Boston: Pitman. Gray, R., Dey, C., Owen, D., Evans, R., & Zadek, S. (1997). Struggling with the praxis of social accounting: Stakeholders, accountability, audits and procedures. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 10 (3), 325–364. https://doi.org/10.1108/09513579710178106
Hanum,  F.  (2019).  Akuntabilitas  keuangan  desa  (studi  kasus  Desa  Ngentrong  Kecamatan  Karangan Kabupaten Nganjuk). Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara , 2 (1), 51– 56. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.207
Harjito,  Y.,  Wibowo,  A.  C.,  &  Suhardjanto,  D.  (2016).  Telaah  Kearifan  Lokal  Terhadap  Akuntabilitas Lumbung Desa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 18 (1), 69. https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.481
Indriani,  C.  (2020).  Polisi  selidiki  7  kasus  dugaan  penyelewengan  BLT  Covid-19  di  Riau.  Retrieved
September 21, 2020, from Kompas.Com website:
https://regional.kompas.com/read/2020/07/15/21392491/polisi-selidiki-7-kasus-dugaan- penyelewengan-blt-covid-19-di-riau?page=all Karang,  A.  M.  (2020).  Kades  di  Garut  diduga  korupsi  dana  desa,  diamankan  kejari.  Retrieved  from Kompas.Com website: https://regional.kompas.com/read/2020/03/19/18033011/kades-di-garut- diduga-korupsi-dana-desa-diamankan-kejari
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2021). Anggaran  dana  desa,  2015-2020 .  Retrieved  from http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi . Jakarta: Aksara Baru. Latuconsina, Y. M., & Soleman, K. (2019). Identifikasi nilai-nilai kearifan lokal pencegah tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Leihitu. Jurnal Maneksi , 8 (2), 235–241. Retrieved from http://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/viewFile/395/252
Lestari, A. K. D., Atmaja, A. T., & Adipura, M. P. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali  (Sebuah  Studi  Interpretif  Pada  Organisasi  Publik  Non  Pemerintahan). JIMAT  (Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1) , 2 (1). https://doi.org/10.23887/jimat.v2i1.2252 Mardiasmo. (2002). Akuntasi sektor publik, (2nd ed.). Yogyakarta: Andi. Mardikanto,  T.  (2014). SR  (Corporate  Social  Responsibility)  (Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan) . Bandung: Alfabeta.
Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1), 106–123. https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364
Masriadi, M. (2020). Gelapkan dana desa hingga Rp325 juta, Kepala Desa di Aceh utara diamankan polisi.
Retrieved from Kompas.Com website:
https://regional.kompas.com/read/2020/02/23/17010291/gelapkan-dana-desa-hingga-rp-325-juta- kepala-desa-di-aceh-utara-diamankan
Musafiri, M. . Al, Utaya, S., & Astina, I. . (2016). Integrasi nilai-nilai kearifan lokal suku using dalam pendidikan karakter sekolah menengah atas . 258–270.
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017).  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten  Jombang. Akuntabilitas , 10 (2), 273–288. https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936
Pemerintah  Desa  Sumberagung.  (2017).  Sadranan:  Bukan  musrik,  hanya  untuk  mengingat  leluhur.
Retrieved from Soloweb website: https://sumberagung-klego.desa.id/berita-4- Sadranan..Bukan.Musrik..Hanya.Untuk.Mengingat.Leluhur.html
Peraturan  menteri  dalam  negeri  Republik  Indonesia  nomor  20.  (2018).  Peraturan  menteri  dalam  negeri Republik  Indonesia  nomor  20  tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa. Kementrian  Dalan Negeri Republik Indonesia . Peraturan Pemerintah nomor 60. (2014). Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (pp. 1–25). pp. 1–25.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan . 130–139. Permata, R. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Kearifan lokal dalam pengelolaan dana desa. AFRE (Accounting and Financial Review) , 3 (1), 43–58. https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4294 Putra,  D.  (2013). Pengaruh  akuntabilitas  publik  dan  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah .
Rahmatiani, L. (2016). Nilai kearifan lokal sunda sebagai basis tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Civics , 1 (1), 81–88. Retrieved from
http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/PPKn/article/view/30 Rahyono, F. X. (2009). Kearifan budaya dalam kata. In Wedatama Widyasastra . Jakarta.
Riyanto, T. (2015). Akumtabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor desa perangkat  selatan  kecamatan  marangkayu  kabupaten  Kutai  Kartanegara. Ejournal  Administrasi Negara , 3 (1), 119–130.
Saputra,  K.  A.  K.,  Sujana,  E.,  &  Tama,  G.  M.  (2018).  Perspektif  budaya  lokal  Tri  Hita  Karana  dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Jurnal Akuntansi Publik .
Sarono,  A.  H. (2020).  Hasil  korupsi  dana  desa  hilang  dibawa  kabur  penipu  berkedok  dukun  pengganda uang. Retrieved from Kompas.Com website: https://regional.kompas.com/read/2020/03/11/16013901/hasil-korupsi-dana-desa-hilang-dibawa- kabur-penipu-berkedok-dukun-pengganda
Sartini. (2004). Menggali kearifan lokal nusantara sebuah kajian filsafati. Jurnal Filsafat , 37 (2), 111–120. Retrieved from https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/33910/20262
Setiawan,  A.,  Haboddin,  M.,  &  Wilujeng,  N.  F.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Budugsidorejo  Kabupaten  Jombang  Tahun  2015. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science Review , 2 (1), 1. https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483 Sibarani, R. (2012). Kearifan lokal: hakikat, peran, dan metode tradisi lisan. Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) . Sukmayadi, T. (2017). Pendidikan karakter berbasis nilai nilai kearifan lokal melalui ajaran “Pamali” pada masyarakat adat kampung Kuta kabupaten Ciamis. Edukasi Islami , 05 (1). Umarmi,  &  Amiruddin.  (2014). Pengelolaan  lingkungan  berbasis  kearifan  lokal .  Yogyakarta:  Aditya Medai Publishing.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014.  (2014). Undan-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . https://doi.org/10.1145/2904081.2904088 Utami, I. (2019). Audit internal:pendekatan kontemporer . Wibisono,  N.  (2017). Mengungkap  Fenomena  Pengawasan  Publik  Terhadap  Dana  Desa  di  Kabupaten Madiun . 2 , 8–19.
Wida,  S.  A.,  Supatmoko,  D.,  &  Kurrohman,  T.  (2017).  Akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) di desa – desa kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi , 4 (2), 148. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356
Yulianah, Y. (2017). Potensi penyelewengan alokasi dana desa di kaji menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 1 (2), 608. https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.43
Zeyn,  E.  (2011).  Pengaruh  penerapan  good  governance  dan  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap akuntabilitas keuangan. Trikonomika , 10 (1), 52–62.