431

## PANASNYA MATAHARI TERBIT DERITA RAKYAT SUKABUMI PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942-1945
THE HEAT OF THE RISING SUN: SUKABUMI PEOPLE SUFFERING DURING THE JAPANESE OCCUPATION 1942-1945

## Sulasman
Fakultas Adab dan Humaniora  UIN  Sunan Gunung Djati Bandung Jln. A. H. Nasution  No. 105 Cibiru Bandung e-mail : sulasman14@yahoo.com
Naskah Diterima: 18 Juni 2013 Naskah Direvisi:  19 Juli 2013 Naskah Disetujui: 1 Agustus 2013

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  menggambarkan  penderitaan  rakyat  Sukabumi  masa  Pendudukan Jepang.  Untuk  merekonstruksi  peristiwa  itu  digunakan  metode  sejarah    yang  meliputi  heuristik, kritik,  interpretasi,  dan  historiografi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pada  awal kedatangannya,  tentara  Jepang  disambut  dengan  antusias  oleh  masyarakat  Sukabumi.    Dengan harapan  mereka  dapat  membebaskan  belenggu  dari  penjajahan  Belanda.  Banyak  tokoh  di Sukabumi yang membantu proses pengambilalihan kekuasaan dari tangan Belanda ke Pemerintah Pendudukan Jepang. Ternyata harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kebijakan-kebijakannya banyak merugikan bangsa Indonesia. Kebijakannya lebih menekannkan ke arah bagaimana Bangsa Indonesia bisa membantu kepentingannya untuk menjadi imperium baru menggantikan Pemerintah Kolonial  Belanda.  Pemerintah  Pendudukan  Jepang  telah  menggunakan  simbol-simbol  agama, seperti  ulama dan kiai sebagai alat propaganda untuk mendukung  program ekonomi perangnya. Ulama  dan  kiai  dididik  melalui    Program  Pendidikan  Kader  Ulama.  Setelah  mereka  mengikuti pendidikan,  diwajibkan  menjadi  propagandis  Pemerintah  Pendudukan  Jepang    dalam  program wajib  serah  padi  dan  romusha.  Kebijakan    Pemerintahan  Pendudukan  Jepang  yang  melibatkan tokoh tokoh ulama telah menempatkan posisi ulama dan kiai yang tadinya terhormat menjadi tidak terhormat, karena mereka dianggap terlibat dalam peristiwa yang membuat masyarakat Sukabumi mengalami penderitaan. Masyarakat Sukabumi  jatuh dalam kemiskinan dan penderitaan ekonomi secara  sistematis.  Kehidupan  masyarakat  Sukabumi  di  bawah  Pemerintahan  Pendudukan  Jepang mengalami penderitaan lahir dan batin.
Kata Kunci: Sukabumi,  Jepang, Pendudukan.

## Abstract
This  text  aims  to  describe  the  Sukabumi’s  people  sufferings  at  the  time  of  Japanese occupation in Indonesia. For reconstructing the event, it uses the historical method which includes Heuristics, Critics, Interpretation, and Historiography. The result of this study  shows that at  the beginning  of  its  arrival,  the  Japanese  Troops  was  enthusiastically  welcomed  by  the  Sukabumi’s people.  They  hoped  that  the  troops  can  free  the people  from  the  Dutch  imperialism.  There  were many figures from Sukabumi who helped the Japanese troops to take over the power from Dutch. In  fact,  that  hope  was  not  realized.  The  Japanese  policies  were  disadvantageous  for  Indonesian people. Those policies were emphasized more on how the Indonesian people help the Japanese to
432
become the new imperium which substitute the Dutch Colonial Government. The Japanese troops had  used  the  religious  symbols  such  as  the  scholars  and  the  Kiai  as  a  tool  of  propaganda  to support  their  economic  war  program.  The  scholars  and  Kiai  were  trained  through  The  Scholar Cadre Training Program. After trained, they should become the Japanese propagandists in order to  tell  and ask people to join the paddy grain  sharing  program and also  romusha  program. The Japanese policies that involved the scholar figures had replaced the scholars’ and Kiais’ position from the honoured one to  become the dishonoured one. It  was because they  were assumed to  be responsible for the Sukabumi’s people suffering. The Sukabumi’s people suffered from the poverty and also suffered from the systematically economic decreasing.  The Sukabumi’s people life  was physically and psychologically suffering under the Japanese occupation.
Keywords: Sukabumi, Japan, Occupation.

## A. PENDAHULUAN
Masa Pendudukan Jepang di Indonesia,  merupakan  episode  tersendiri dan  cukup  menarik  dalam  bentangan sejarah  Indonesia. Kajian  sejarah periode ini  banyak  ditulis  oleh  para  peneliti diantaranya,  Harry J.  Benda tahun 1958 menulis The  Crescent    and  the  Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945 . George  Sanford  Kanahele,  tahun  1967 menulis The  Javanese  Occupation  of Indonesia  :  Prelude  to  Independence . Benedict  O’Gorman  Anderson,    tahun 1988  yang  menulis Java  in  A  Time  of Revolution,  Occuption and Residentence 1942  –  1946 diterjemahkan  oleh  Jiman Rumbo Revolusi  Pemoeda;  Pendudukan Jepang dan  Perlawanan  di  Jawa  1944  – 1946 .    Aiko  Kurasawa  tahun  1988 menulis Pendudukan  Jepang  Dan Perubahan  Sosial:  Penyerahan  Padi
Secara Paksa dan Pemberontakan Petani Di  Indramayu. Akira  Nagazumi  tahun 1988 menyunting tulisan tentang Pemberontakan    Indonesia  Di  Masa Pendudukan  Jepang .  Aiko  Kurasawa, tahun  1993  menulis Mobilization  and Control , diterjemahkan  oleh  Hermawan Sulistyo  dengan  judul Mobilisasi  dan Kontrol : Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan jawa 1942 – 145. Tulisan mereka kebanyakan melihat  peristiwa  pendudukan  Jepang dalam perspektif nasional, karena gejolak yang  terjadi  di  daerah    hanya  berperan semacam  paduan  suara  yang    mengiringi tema-tema dominan dalam sejarah nasional.    Ada  beberapa  alasan  mengapa
sejarah  dalam  perspektif  kedaerahan banyak  diabaikan  diantaranya pertama,
dalam menguraikan sejarah yang kompleks  orang  lebih  mengutamakan perspektif  nasional. Kedua langkanya informasi mengenai sejarah lokal. Hal ini terjadi juga dengan peristiwa Pendudukan Jepang di Sukabumi. Secara geografis, Sukabumi merupakan  daerah  penyangga  ibu  kota, sehingga letaknya sangat strategis sebagai  daerah  palang  pintu  ( Slaag Boom )  baik  itu  secara  ekonomi,  kultural, maupun  politik,  terutama  pada  masa revolusi antara tahun 1942-1949.
Menurut  L.  de  Steurs  dalam Memories  van  Overgave saat  menjabat sebagai  Residen  Priangan  tanggal  2 Januari 1921, Sukabumi memiliki potensi ekonomi  yang  cukup  tinggi  di  sektor perkebunan sejak diberlakukannya Undang-Undang  Agraria    tahun  1870.
Dalam Verslag  Koffie  Onderneming Soekaboemi disebutkan  bahwa  sejak Sukabumi dibuka sebagai daerah
perkebunan  baik  itu  Karet,  Teh  maupun Kopi,  jumlah  perkebunan  di  Sukabumi dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat diantaranya  adalah  perkebunan  di  daerah Jampang ( Verslag der Rubber Exploitatie Maatschappij  “Djampang  Soekaboemi) ,
Parakansalak    ( Jaarverslag  Cultuur Maatschappij Parakansalak Soekaboemi ), Cirohani, Sinagar ( Jaarverslag Cultuur Maatschappij Sinagar-Cirohani  Soekaboemi ),    Nagrak ( Jaarverslag Cultuur Maatschappij
Sinagar-Cirohani  Soekaboemi  ) ,  Munjul,
dan      Jayanegara  ( Jayanegara  Verslag

## Panasnya Matahari Terbit… (Sulasman)
433 over het Naamlooze Vennonschap Assam thee Onderneming Djajanegara Soekaboemi  ) .     Perkebunan  di  Priangan termasuk  di    Sukabumi  kebanyakan dimiliki oleh orang Belanda yang biasa di sebut  dengan  “ Preangers  Planters “ (Kunto,  1984:  21  ).  Diantara  pemilik perkebunan  atau  “ Toean  Keboen “  yang terkenal  di  Sukabumi  adalah  Andries  de Wilde  pemilik  perkebunan  di  daerah Cimalati  dan  daerah  Gunung  Parang serta  keluarga  “ The  Hole “  yang  terdiri dari  Willem  van  der  Hucht,  Adriaan  W.
Hole, Albert Hole, dan Eduard Kerkhoven pemilik perkebunan Parakansalak,  Sinagar,  Munjul  (  Lubis, 1998:  117,  dan  Haasse,  1934:  65). Sukabumi  merupakan  salah  satu  daerah perkebunan  di  Priangan  yang  menjadi andalan finansial bagi Pemerintah
Kolonial  Hindia  Belanda  guna  menutupi kebangkrutan  finansial    akibat  “ Perang Jawa “ antara Belanda melawan Pangeran
Dipenogoro ( Kunto, 1991: 21). Salah satu tujuan Jepang menguasai  daerah  Sukabumi,  karena daerah tersebut merupakan daerah perkebunan  yang  sangat  potensial  secara ekonomi  (  Abdulqohar,  wawancara  12
Maret  2004  ).  Pada    masa  pendudukan Jepang,  perkebunan mempunyai peranan yang  sangat  penting  untuk  digunakan sebagai  penunjang  program  ekonomi perangnya  (  Kurasawa,  1993:  49–53  ).
Begitu  juga  dengan  perkebunan  di Sukabumi, Pemerintah Pendudukan Jepang menggukan hasil perkebunan dari daerah Jampang   Parakansalak, Cirohani, Sinagar,  Munjul,  Jayanegara untuk membiayai program ekonomi perangnya. Sukabumi masa pendudukan Jepang  cukup  menarik  untuk  ditulis. Karena pada masa itu, tragedi kemanusiaan  yang  cukup  memilukan  di daerah  Sukabumi  tidak  akan  terlupakan sepanjang sejarah. Kemiskinan sistematis akibat  kebijakan-kebijakan  Pemerintah Pendudukan  Jepang    telah  menyebabkan masyarakat Sukabumi jatuh dalam kehidupan di luar batas kemanusiaan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Serbuan Tentara Jepang ke Jawa  Barat
Untuk  menguasai  wilayah  Jawa Barat,  pasukan  Jepang  yang  mendarat  di Desa  Bojonegara  Teluk  Banten  terdiri dari  dua  kolone  bala  tentara  terus bergerak    merambah  ke  arah  Timur. Kemudian  pasukan  ini  dibagi  menjadi dua. Pasukan pertama bergerak
menyusuri    jalur  Serang  lewat  Balaraja menuju  Tanggerang,  kemudian    masuk ke Batavia. Sementara itu pasukan kedua bergerak  menyusuri  jalur  Serang    lewat Rangkasbitung    menuju  Bogor.  Pada tanggal 5 Maret 1942 bala tentara Jepang telah  berhasil  merebut  dan  menduduki Leuwi Liang Bogor.
Dalam  waktu  yang  bersamaan,
Mayor Jenderal Schiling dengan Pasukan Hindia Belandanya meninggalkan
wilayah  kekuasaan  militernya  di  Batavia dan  mundur  ke  Bandung.  Di  tengah perjalanan  dihadang  oleh  bala  tentara Jepang  pimpinan  Kolonel  Nasu  yang telah  berhasil  menguasai  Bogor.  Ketika pasukan    Mayor  Jenderal  Schiling  akan menghindar  ke  arah  Barat,  disana  sudah dihadang    oleh  pasukan  bala  tentara Jepang  lainnya  yang  bergerak  dari  arah Karawang.  Dalam  keadaan  babak  belur dan  kepayahan,  sisa  pasukan  Mayor Jenderal  Schiling  baru  tiba  di  Bandung tanggal 6 Maret 1942.
Dalam  usahanya  untuk  merebut kota  Bandung,  pasukan  yang  telah mendarat  di  Pantai  Eretan  Indramayu dengan kekuatan 5000 personil pimpinan Kolonel Toshinori Shoji,
bergerak ke arah Barat Cirebon, sehingga pada  hari  yang  sama  pasukan  yang dipimpin Kolonel Shoji dapat menduduki Subang  dan  menguasai  Pangkalan  Udara Kalijati  Subang  yang  jaraknya  hanya sekitar  40  Kilometer  dari  Bandung  ( Asia Raja , 28 Mei 1942 ).
Setelah menguasai  Subang, tentara Jepang  pimpinan  Kolonel  Shoji  terus bergerak  dengan  tujuan  merebut  kota Bandung.  Langkah  mereka  dimulai dengan merebut daerah pertahanan
434
tentara  Hindia  Belanda  di  Ciater. Sementara  itu  tentara  Hindia  Belanda mundur  ke  Lembang  sebagai  daerah pertahanannya yang terakhir. Akan tetapi Lembang  pun  tidak  lama  dipertahankan oleh  Tentara  Hindia  Belanda,  karena tentara  Jepang  berhasil  menguasainya tepat  pada  tanggal  7  Maret  1942 (Poesponegoro, 1984:3-4).
Operasi  kilat  Detasemen  Shoji, membuat    kritis    posisi  tentara  Hindia Belanda  (  KNIL  )  dalam  pertempuran  di Jawa  Barat.  Untuk  mengatasi  hal  itu, pada  tanggal    6  Maret    1942  Panglima KNIL  Letnan  Jenderal    H.  Ter  Poorten memerintahkan  Panglima  KNIL  di  Jawa Barat    Mayor  Jenderal  J.  J.  Presman untuk  tidak  mengadakan  pertempuran  di Bandung, karena kota Bandung merupakan  daerah  yang  penuh  sesak dengan  penduduk  sipil  yang  kebanyakan orang-orang  Belanda  dan  Eropa  lainnya, sehingga perlu dicegah terjadinya pertempuran di kota tersebut. Setelah Jepang menguasai Lembang,  Panglima  Angkatan  Darat Belanda  Letnan  Jenderal  H.  Ter  Poorten memerintahkan  Mayor  Jenderal  J.  J. Presman  Komandan  Pertahanan  Militer Bandung supaya berunding dengan pihak bala  tentara  Jepang.    Mayor  Jenderal Pressman  pada  tanggal  7  Maret  1942 mengirimkan  utusannya  ke  Lembang untuk  menemui  Kolonel  Shoji  dan mengajukan perundingan gencatan
senjata.
Setelah  menerima  utusan  Belanda, Kolonel  Shoji  menyatakan  kesediaannya kepada  Mayor  Jenderal  Pressman  dan meminta  untuk  bertemu  di  Gedung  Isola Bandung  pada  tanggal  8  Maret  1942 pukul  8,30.  Kolonel  Shoji  menghubungi Panglima Tentara Keenam belas Jenderal
Imamura  dan  menyampaikan  persoalan mengenai  gencatan  senjata  kepadanya. Kemudian Jenderal Imamura memerintahkan  Kolonel  Shoji  untuk menghubungi  Gubernur  Jenderal  Tjarda van  Starkenborgh  Stachouwer  untuk
segera  mengadakan  perundingan  dengan pihak Jepang.
Terhadap  tuntutan  yang  diajukan oleh,  Panglima  Angkatan  Darat  Hindia Belanda  Letnan  Jenderal  H,  Ter  Poorten meminta  Gubernur  Jenderal  Tjarda  van Starkenborgh Stachouwer untuk menolak permintaan  Jepang.  Akibat  penolakan yang  dilakukan  oleh,  Gubernur  Jenderal Tjarda  van  Starkenborgh  Stachouwer terhadap  tuntutannya,  maka  Panglima Tentara  Keenam  belas  Jenderal  Hitoshi
Imamura bereaksi keras dengan mengeluarkan  ultimatum  bahwa  jika pada  tanggal  8  Maret  1942  pukul  10.00 pagi  para  pembesar  Belanda  belum  juga berangkat  ke  Kalijati  Subang,  maka  kota Bandung  akan  dibombardir  dihancur leburkan.    Selain  itu  Jenderal  Imamura mengajukan  tuntutan  agar    Gubernur Jenderal  Belanda  turut  serta  dalam perundingan  di  Kalijati  Subang.  Dia mengatakan  bahwa  jika  tuntutannya  itu dilanggar oleh pihak Belanda,
pemboman atas  kota Bandung dari  udara akan  segera  dilaksanakan.  Ancaman Jepang  disertai  bukti  dengan  dilakukan unjuk  kekuatan  Angkatan  Udara  Jepang diatas  kota  Bandung,  Kapal  armada pembon Angkatan Udara Jepang meraung-raung  diatas  kota  Bandung. Untuk menguatkan ancamannya dilakukan uji  coba dengan dijatuhkannya bom  di  perempatan Regentsweg Dalem Kaum  yang  mengakibatkan  jatuhnya banyak korban yang tewas. Atas kejadian itu  maka    Gubernur  Jenderal  Tjarda  van Starkenborgh Stachouver
maupun
Panglima Tentara Hindia Belanda Letnan
Jenderal    H.  Ter  Poorten  serta  beberapa pejabat  tinggi  militer  dan  seorang penerjemah  pergi ke Kalijati Subang. Di Subang  mereka  berhadapan  dengan Panglima  Tentara  Keenambelas  Jenderal Imamura  yang  datang  dari  Batavia (Notosusanto, 1979: 27). Hasil perundingan  adalah  penyerahan  tanpa syarat  Angkatan  Perang  Hindia  Belanda kepada Jepang. Dengan penyerahan tanpa syarat  oleh  Letnan    Jenderal  H.  Ter

## Panasnya Matahari Terbit… (Sulasman)
435 Poorten  Panglima  Angkatan  Perang Hindia  Belanda  atas  nama  Angkatan Perang  Serikat  di  Indonesia  kepada tentara ekspedisi Jepang dibawah pimpinan Letnan Jederal Hitoshi Imamura,  maka  sejak  tanggal  8  Maret 1942  berakhirlah  pemerintahan  Hindia Belanda di Indonesia.
Dalam  waktu  yang  cukup  singkat, dengan  gerakan  kilat  bala  tentara  Jepang telah  menguasai  daerah-daerah  strategis,
terutama  daerah  yang  dapat  menopang sektor perekonomiannya.  Sasaran Jepang berikutnya setelah mengambil alih kekuasaan  politik  adalah  mengambilalih kekuasaan ekonomi. Daerah–daerah perkebunan  di  wilayah  Priangan  seperti Sukabumi,  menjadi  target  untuk  dapat dikuasainya.    Hal  ini  disebabkan  karena hasil perkebunan dapat menunjang Pemerintah  Pendudukan  Jepang    pada program ekonomi perangnya.

## 2. Masuknya Tentara Jepang ke Sukabumi
Bala  Tentara  Jepang    masuk  ke wilayah  Sukabumi    melalui  Bogor. Mereka  berasal  dari  pasukan  tentara pimpinan    Kolonel  Nasu.  Dalam  waktu yang  relatif  singkat,  tentara  Jepang  telah menguasi  daerah-daerah  perkebunan  di Sukabumi seperti perkebunan Parakansalak, Nagrak, Cirohani, Cimelati, Salabintana, maupun perkebunan-perkebunan lainnya   (Halim, wawancara  10  Mei  2004).    Masyarakat
Sukabumi  saat  itu  banyak  yang  merasa heran,  karena  tiba-  tiba  banyak  “ orang- orang  kate” yang berkeliaran di kampung–kampung.  Mereka    sering menyapa penduduk dengan ramah, sehingga  membuat  masyarakat  kampung tertarik  dengan  keramahannya,  tidak nampak  watak  kasar  dan  keras  seperti yang ditampilkan kemudian hari.
Para  pemimpin  lokal  di  Sukabumi pada  umumnya  menyambut    kedatangan Jepang  dengan suka cita dengan harapan bahwa Jepang dapat membebaskan bangsa  Indonesia  dari  belenggu  kolonial Belanda.  Seperti  yang  dilakukan  oleh
Kiai  Haji  Ahmad  Sanoesi  dari  Pondok Pesantren Gunung Puyuh.  Ia menyambut kedatangan  Jepang  secara  baik,  bahkan bersedia bekerja sama dengannya.
Sebagai  orang  yang  berwawasan  luas sekaligus  sebagai  pemimpin  sosial  yang sangat  dihormati,  Kiai  Haji  Ahmad Sanoesi    melihat  bahwa  kerja  sama dengan  Jepang  sebagai  cara    dalam menghalau penjajah Belanda. Kerja sama yang  dilakukannya  hanya  merupakan strategis    perjuangan  semata.  Hal  ini ditunjukan  oleh  Ajengan  Gunung  Puyuh pada  saat  tentara  Jepang  datang  ke Sukabumi dari arah Bandung. Ia mengerahkan  segenap  anggotanya  yang tergabung dalam Al Ittihadijjatoel Islamijjah (  AII  )  maupun  Barisan  Islam Indonesia  (BII)  untuk  menunjukkan kantong-kantong    pertahanan  serdadu Belanda.  Atas  bantuan  tersebut,  maka dalam  waktu  yang  relatif  singkat  Jepang dapat menguasai keadaan  (  Abdulqohar, wawancara 12 Maret 2004 ).
Setelah Jepang berhasil menduduki Sukabumi,    ke  kota  itu  datang  utusan Jepang,  yaitu  Haji  Abdul  Muniam  Inada untuk  menemui  Kiai  Haji  Ahmad Sanoesi.  Ia  mengucapkan  terima  kasih kepada  Ajengan  Gunung  Puyuh    yang telah  membantu  Jepang  menghadapi Belanda di Sukabumi. Untuk selanjutnya pihak Jepang
terus melakukan
pendekatan  guna  melakukan  kerja  sama kepada Kiai Haji Ahmad Sanoesi, dengan harapan Ajengan Gunung Puyuh itu  bisa membantu  Jepang  dalam  melaksanakan program-programnya selama masa Pemerintahan  Pendudukan  Jepang  di Indonesia, khususnya di daerah Sukabumi.  Sebagai  imbalan  dari  kerja sama yang dilakukan oleh tokoh Sukabumi  itu,  maka  dia  diberikan kemudahan-kemudahan  dalam  segala macam  urusan  bahkan  sebagai  tanda terima  kasih,  pihak  Jepang  mengangkat Kiai  Haji  Ahmad  Sanoesi  dalam  posisi birokrasi  pemerintahan    yaitu  sebagai
Fuku Shuchokan wilayah Bogor (Mawardi, 1985:98).
436
Selain  Kiai  Haji  Ahmad  Sanoesi, pemerintahan  Pendudukan  Jepang  juga mengangkat  orang  Sukabumi    lainnya yaitu Mr. Syamsudin salah seorang tokoh AII  pimpinan  Ajengan  Gunung  Puyuh untuk  menduduki  jabatan  sebagai  ketua Gerakan Tiga A, dengan tugas mengorganisir kaum intelektual, kelompok-kelompok  agama  baik  Islam, Kristen  maupun  lainnya  baik  itu  Priyayi ataupun  pejabat  pemerintah  (  Sulasman,
2008; 156 ).
Ketika  Ir.  Soekarno    yang  sangat anti kolonialis dan imperialis mengetahui sikap  Kiai  Haji  Ahmad  Sanoesi  yang melakukan kerja  sama dengan Jepang,  ia mempertanyakannya  kepada  pemimpin Pondok Pesantren Gunung Puyuh mengenai  hal  tersebut  ketika  sedang menjalani  perawatan  oleh  Dr.  Abu Hanifah  di  Rumah  Sakit  Sint  Lidwina. Berkali-kali  Ir.  Soekarno  mengunjungi Pondok  Pesantren  Gunung  Puyuh  untuk berdialog  dengan  Kiai  Haji  Ahmad Sanoesi. Dalam pertemuannya dengan Ir. Soekarno,  Kiai  Haji  Ahmad  Sanoesi menjelaskan,  bahwa  Jepang  berstatus penjajah  baru.  Mereka  orang  Timur datang  di  Indonesia  menghadapi    dua lawan,  yaitu  bangsa  Indonesia  dan penjajah  Belanda  yang  menjadi  lawan sekutunya.  Dengan  kedok  kerja  sama, tenaga dan keterampilannya bisa dimanfaatkan, pertama untuk  mengusir Belanda, kedua mereka  bisa  diminta keahliannya    untuk  mendidik  penduduk pribumi  dalam  bidang  militer.  Karena Bangsa  Jepang    mempunyai  keunggulan dalam  bidang  militer  seperti  yang  telah disaksikannya  bahwa  dalam  tempo  yang relatif  singkat    Jepang  telah  berhasil menguasai  kawasan  Asia  Tenggara.  Saat itupun  disampaikan  pula  oleh  Kiai  Haji Ahmad  Sanoesi  kepada  Ir.  Soekarno, Jepang pernah menyampaikan kepadanya bahwa  perlu  adanya  kerja  sama  dengan bangsa  Indonesia    dalam  rangka Perang Asia  Timur  Raya .  Menurut  pandangan Kiai  Haji    Ahmad  Sanoesi,  kesempatan tersebut jangan sampai  dilewatkan.
Rupanya  pemikiran  Ajengan  Gunung Puyuh  dapat  diterima  oleh  Ir.  Soekarno dalam  menghadapi  Jepang.  Saat  itu  Ir. Soekarno mengatakan bahwa hal tersebut akan  didiskusikan  dengan  tokoh-  tokoh perjuangan  lainnya.  Sikap  Kiai  Haji Ahmad  Sanoesi  banyak  di  ikuti  oleh tokoh-tokoh    lainnya  di  Sukabumi terutama dari kalangan Pondok Pesantren seperti  Kiai  Haji  Mohammad  Hasan Basri  dari  Pondok  Pesantren  Babakan Cicurug,  Kiai  Haji  Mohammad  Basoeni dari Pondok Pesantren Cipoho Sukabumi ( Sulasman, 2008; 90 ).

## 3.  Tindakan  Pemerintah  Pendudukan Jepang
a.   Kiai, Ulama, dan Propaganda Jepang
Untuk dapat menarik simpati umat Islam Indonesia dalam rangka menjalankan  politiknya  di  negara  bekas jajahan Belanda, Pemerintah Pendudukan
Jepang  memberikan  peran  yang  cukup besar dalam peran sosial dan politik yang penting terhadap para pemimpin Islam.
Ketika  tentara  Jepang  menduduki Indonesia  mulai  awal  tahun  1942, harapan  akan  kerja  sama  dari  kaum Muslim  menjadi  sebuah  kebutuhan  yang mendesak, dan upaya Jepang itu memperoleh  makna  yang  lebih  penting.
Adapun  sikap  dasar  Jepang  terhadap
Islam  diatur  dalam  “ Prinsip-prinsip
Mengenai Pemerintahan Militer di Wilayah Pendudukan “ yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1942 ( Kurasawa, 1993: 72 ). Menurut Kurasawa (1993), kebijakan  Jepang  terhadap    Islam  selalu merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan dari “ operasi propaganda dan penjinakan “. Mereka memandang agama sebagai  sebuah  alat  penting    untuk memanipulasi pikiran rakyat, dan menaruh  perhatian  khususnya    terhadap peran  para  pemimpin  Islam.  Harapan yang sangat besar  dicurahkan pada guru- guru Islam setempat terutama di kalangan Kiai yang sehari-hari berhubungan langsung dengan rakyat, sehingga mereka

## Panasnya Matahari Terbit… (Sulasman)
437 dapat menjadi pembantu yang diinginkan Jepang  dalam  menjalankan  indoktrinasi politik atas penduduk pribumi.
Untuk  merebut  perhatian  Umat Islam  Indonesia,  pemerintah  Militer Jepang menunjukan sikap yang bersahabat  terhadap  alim-ulama  dan berusaha  menggalang  kerja  sama  dengan mereka. Jepang ingin mengambil keuntungan  dari  kepopuleran  dan  gengsi para  alim  ulama.  Menurut  Kurasawa (1993: 273-275), ada tiga tindakan sangat penting  yang  dilakukan  Jepang  untuk memanfaatkan alim-ulama dalam kebijakan  propaganda  dan  mobilisasi massa. (1)Didirikannya sebuah organisasi
Muslim, yaitu Masyumi. (2) Dibentuknya seksi  urusan  keagamaan  ( Shumuka )  di setiap pemerintahan karesidenan. Adapun kewajiban  utama  seksi  ini  adalah melakukan  kontrol  atas  alim-ulama setempat  dan  memobilisasi  mereka  demi tujuan-tujuan propaganda. (3) Diselenggarakan program “ Latihan Alim Ulama “,  yang  dapat  ditafsirkan  sebagai usaha    untuk  membuat  alim  ulama  yang berpengaruh    sebagai  propagandis  yang pro Jepang.
Program Latihan  Alim  Ulama sangat  dirasakan  pengaruhnya  di  dalam masyarakat,  sehingga  terjadi  perubahan dalam tatanan sosial terutama masyarakat pedesaan  (Abdulqohar,  wawancara  12
Maret  2004  ).  Ini  disebabkan  karena terjadinya perubahan peran yang dimainkan  oleh  Kiai  yang  tadinya berperan sebagai pemimpin sosial keagamaan    yang  kharismatik  serta dihormati dan sekaligus pengayom masyarakat  pedesaan,  berubah  peran menjadi seorang propagandis Pemerintahan Militer Jepang, yang bertugas  untuk  meyakinkan  kepada masyarakat  bahwa  betapa  pentingnya program–program  pemerintahan  Militer Jepang  seperti “wajib  serah  padi” dan “romusha” untuk  membangun  negara meskipun  pada  pelaksanaannya    telah menyengsarakan rakyat. Saat itu, pandangan masyarakat terhadap  Kiai dan
alim  ulama  lainnya,    terutama  yang menjadi  propagandis  Jepang    tidak sesakral  seperti  sebelumnya,  bahkan tidak  sedikit  masyarakat  memberikan julukan-julukan  yang  kurang  baik  pada mereka  diantaranya  menjuluki  mereka sebagai Kiai  Kuintal , Kiai  Romusha dan sebagainya,  sebagaimana  yang  ceritakan oleh  beberapa  informan  dari  wilayah Sukabumi  terutama  daerah  Parungkuda, Cicurug dan Cidahu.
Selama masa Pemerintahan Militer Jepang, kursus dilaksanakan sebanyak 17 kali.    Jumlah  alim  ulama  yang  telah mengikuti  latihan  ini  diperkirakan  lebih dari  seribu  orang.  Setelah  kursus  selesai, kepada  para  alim  ulama  yang  menjadi peserta  oleh  pemerintah  Militer  Jepang melalui Shumubu diberi  diploma  dan mereka  kembali  ke  desa  asalnya.  Pada saat  kembali  ke  desanya  masing-masing setelah  mengikuti    kursus  alim-ulama, mereka  banyak  yang  memerankan  peran baru  sebagai  propagandis  pemerintah, terutama  dalam  pelaksanaan  program wajib  serah  padi dan  r omusha .  Ijazah yang  mereka  miliki    tidak  hanya  berlaku semata-mata sebagai tanda telah menyelesaikan    latihan,  tetapi  lebih  jauh digunakan  sebagai  pengenal    kalau mereka  sedang  menjalankan  propaganda, dan  ijazah  ini  dianggap  sebagai  tanda bahwa pemiliknya adalah seorang kooperator yang setia pada Jepang. Pemerintahan Militer Jepang berkeinginan  bahwa  Kiai  yang  telah dididik  melalui pelatihan ulama  sebagai propagandis untuk berkotbah dan menyebarkan keinginan Jepang di
kalangan rakyat. Saat itu Jepang berusaha mempengaruhi pandangan rakyat melalui seringnya  berhubungan  dengan  Kiai  dari daerah  ketika  sedang  dalam    latihan tersebut.  Jepang  ingin  memanfaatkan Kiai sebagai  perantara komunikasi  antar pemerintah  dan  rakyat.  Kalau  pelatihan itu  tidak  cukup  berhasil  mengubah peserta  pelatihan    menjadi  pendukung perjuangan Jepang, paling tidak pelatihan itu  bermanfaat  untuk    menjaga  agar
438 mereka  jangan    bersikap  anti  Jepang  ( Kurasawa, 1993: 317).
Penguasa  Jepang  tidak  pernah melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan    acara  keagamaan  apapun demi  maksud  propagandanya.  Mereka mengijinkan  ulama  berkhotbah,  dan sebagai imbalannya diminta untuk merujuk  pada  soal-soal  politik  pada khutbahnya.  Misalnya  selama  bulan puasa 1944 pemerintah mengatur program  radio  selama  15  menit  setiap hari.  Dalam program tersebut ulama dari setiap  karesidenan  setiap  hari  bergiliran untuk  menyampaikan  khotbah  mereka, dan pemerintah tidak pernah melewatkan kesempatan  untuk  meminta  mereka merujuk    pada    soal-soal,  seperti penebalan  keyakinan  akan  kemenangan akhir Jepang, serta meningkatkan semangat kerja. Ulama  juga  dimanfaatkan  untuk menghimbau  perasaan  rakyat  kalau terjadi situasi atau kejadian yang mungkin  kurang  menyenangkan,    Kiai mempunyai  tugas  untuk  menjelaskan kepada rakyat mengenai kebijakan pemerintah yang isinya tidak menyenangkan,  dan  mendorong  agar kebijakan  itu  diterima.    Merekalah  yang harus mendorong kalau rakyat menghindari romusha, atau terbukti tidak mau  menyerahkan  padi,  atau  menolak menjadi Heiho dan Sukarelawan (Abdulqohar,  wawancara  tanggal  12 Maret 2004 ).
Salah satu tugas ulama yang sangat penting  adalah  menenangkan  romusha. Kiai  ditugaskan  memberikan  ceramah didepan  calon-calon  romusha  yang  ada didaerahnya  menjelang  keberangkatan mereka  ke  tempat-tempat  kerjanya,  dan mendorong  mereka  dengan  menekankan betapa  pentingnya  mereka.  Seperti  yang pernah  terjadi  di  Banten  Selatan,  tujuh orang  guru  agama  pernah  dikirim  ke tempat  ribuan  romusha  bekerja  sebagai buruh  paksa,  untuk  mendorong  supaya mereka  giat  bekerja  ( Soeara  Moeslimin
Volume  II  Nomor  17  tanggal  1 September 1944 ). Peranan Kiai sebagai alat propaganda  Jepang    mendapatkan  reaksi yang  beragam  dari  masyarakat.  Banyak julukan-julukan  bernada  sinis    yang diberikan  pada  para  Kiai  yang  menjadi propagandis  Jepang,    diantaranya  ada yang disebut Kiai   mata-mata kempetai , seperti  yang  diberikan  kepada    Kiai Harun  dari  Banyuwangi,  atau Kiai kuintal seperti  yang  diberikan  kepada Kiai  Abas  dari  Pondok  Pesantren  Buntet (Kurasawa, 1993; 318-320).

## b. Wajib Serah Padi
Untuk menunjang program ekonomi perangnya, Pemerintahan Pendudukan  Jepang  melakukan  kontrol yang sangat ketat terhadap hasil produksi secara efektif terutama terhadap produksi pertanian.  Salah  satu  programnya  adalah “wajib  serah  padi” yang  mengharuskan petani  untuk  menyerahkan    sebagian produksi  pertanian  mereka,  yaitu  padi sebagai bahan makanan pokok terpenting kepada pemerintah dengan harga murah.
Pemerintahan  Jepang, menetapkan Jawa sebagai pemasok beras untuk pulau di  luar  Jawa,  Malaya-Inggris,  dan
Singapura serta untuk medan pertempuran di Pasifik Selatan.
Meskipun  kapasitas    produksi    beras  di Jawa  tidak  sebesar    Siam,  Jawa merupakan  salah satu  dari sedikit daerah penghasil  beras  di  kepulauan  Indonesia. Pulau  Jawa  saat  itu  dituntut  untuk menghasilkan beras sebanyak 50.000 ton, dan    30.000  ton  jagung  ( Soeara  Asia , April 1944).
Lima  bulan  setelah  berkuasa, Pemerintah Militer Jepang ( Gunseikanbu )    mengambil  langkah- langkah  pertama  ke  arah    perolehan bahan  pangan  secara  lebih  sistematis. Sebuah  organisasi    untuk  mengelola bahan  pangan  yang  disebut Shokuryo Kanri  Zimusho (Kantor  Pengelolaan Makanan)  yang  di  singkat  SKZ  dibentuk di  bawah  Departemen  Perindustrian

## Panasnya Matahari Terbit… (Sulasman)
439 Gunseikanbu. Organisasi ini bertanggung jawab  atas  pengenalan    seluruh  proses pembelian dan distribusi  beras di bawah monopoli negara. Organisasi ini menetapkan  jumlah  padi  yang  harus dibeli    pemerintah  dan  menetapkan harga  beras  resmi,  juga  merancang program terperinci untuk distribusi  beras bagi penduduk perkotaan.
Setelah  diresmikannya  organisasi Shokuryo  Kanri  Zimusho (S.K.Z),  pada bulan  Agustus  1942  dimulai  pembelian beras  dalam  skala  besar  oleh  pemerintah dengan  cara  sistematis.  S.  K.  Z mengalami kesulitan  dalam memperoleh beras  yang  cukup.  Hal  ini  disebabkan karena  jarang  terdapat  cadangan  beras  di penggilingan    karena  mereka    tidak membeli beras dalam jumlah yang cukup besar  pada  saat  musim  panen  terakhir. Untuk hal tersebut, S.K.Z  dengan modal yang cukup besar, mereka memerintahkan    penggilingan  untuk membeli  padi  yang  lebih  banyak  dari petani.  Tetapi    sangat  sedikit    padi  yang tersisa  di  tangan  petani    karena  musim panen besar saat itu sudah lewat.
Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang mengenai padi mengalami perubahan. Mulai  awal tahun beras yang baru  yaitu  April  1943,  pasar  beras  bebas sama sekali dilarang, dan petani diharuskan  untuk menyerahkan sejumlah tertentu    dari  hasil  panen  mereka  kepada pemerintah.  Padi  yang  diserahkan  akan digiling  dan  didistribusikan    melalui tangan  pemerintah.  Penggilingan  dan pedagang  beras  yang  ada    tidak  lagi diizinkan  untuk beroperasi  atas prakarsa mereka  sendiri,    tetapi  hanya  boleh beroperasi  sebagai  agen-agen  teknis, yang  diizinkan Shokuryo  Kanri  Zimusho (S.K.Z)  mengolah  atau  menangani  beras dengan imbalan tertentu.
Kebijakan wajib serah padi dilaksanakan  dengan  cara    sebagai berikut:    Pertama,  atas  permintaan  dari berbagai sektor, Shokuryo Kanri Zimusho (S.K.Z) menetapkan jumlah beras keseluruhan    yang  diperlukan    oleh
pasukan  Jepang,    ekspor  ke  luar  Jawa, dan  konsumsi  lokal.  Kemudian  mereka mengalokasikan kuota bagi setiap karesidenan menurut kapasitasnya, selanjutnya kuota bagi setiap karesidenan dibagi lagi diantara  kabupaten-kabupaten yang  dibawahinya.  Lalu  dengan  cara yang  sama,  masing-masing  kabupaten menetapkan    alokasi  bagi  kewedanaan, kewedanaan untuk kecamatan, dan akhirnya kecamatan untuk desa.
Penyerahan  padi  didelegasikan kepada  dan  diawasi  oleh kucho .  Dengan demikian,  tanggung  jawab  penyerahan padi  berada  di  tangan kucho .  Kemudian kucho biasanya  menunjuk  seseorang untuk  membantunya  mengelola  dan menjalankan  kewajiban  ini.  Dengan demikian  ia  membangun  pangawasan yang  sangat  ketat  atas  produksi  dari penduduk  desa.  Untuk  menjalankan tugasnya,  biasanya  menjelang  panen kucho mengirimkan  orang-orangnya untuk  menaksir    hasil  setiap  sawah,  dan jika  seseorang  ingin  memulai  memanen sawahnya,  ia  harus  melapor  kepada kucho sehingga  bisa  mengirim  orang untuk  mengawasi  panen  tersebut.  Panen di  desa-desa  jarang  dilakukan  secara diam-diam,  karena  saat  itu    panen  masih dilakukan  secara  tradisional.  Dalam panen  tradisional  seperti  yang  dilakukan di  daerah  Sukabumi,  khususnya  di wilayah Cicurug yang meliputi Parungkuda, Cicurug, Cidahu dan daerah sekitarnya,  biasanya    setiap  orang bergabung untuk menjadi buruh pemanen,  dan  mereka  yang  ikut  serta diberi  imbalan  padi  yang  disebut  dengan bawon  (Nengsih,  wawancara  tanggal  25 Agustus 2004).
Setelah menerima padi dari petani, orang  yang  bertanggungjawab  terhadap penyerahan  padi  melapor  kepada kucho . Jika  padi  tidak  memenuhi  jatah  kuota yang  diberikan  kepada  desa  itu,  maka diakhir  musim  panen kucho harus bertanggung  jawab.  Sebenarnya  setiap penyerahan padi selalu dibawah
permintaan.  Untuk  memenuhi  standar
440 permintaan, maka penguasa desa
melakukan  penggeladahan  kepada  para petani.  Penggeladahan  ini  dilakukan kucho dengan  menunjuk  tim  penyelidik yang  anggotanya  terdiri  dari kucho , pamong desa, pembeli padi yang ditunjuk,  dan  anggota keibodan .  Tim penyelidik ini bertugas untuk menggeladah  gudang  dan  rumah-rumah petani. Penggeladahan tersebut sebenarnya merupakan tindakan informal    yang  dilakukan  atas  perintah pribadi    pangreh  praja  atau  penguasa desa,  dan  bukan  merupakan  sanksi  legal. Jika seorang petani ditemukan menyimpan  padi “ berlebihan “, surplus ini di sita. Atas  tindakan  pangreh  praja  atau kepala desa untuk melakukan
penyelidikan  terhadap    para  petani,  pada gilirannya  petani  juga  berusaha  untuk menghindari  penyitaan.  Oleh  karena  itu, maka  para  ibu  isteri    petani  dengan dibantu  anak-anaknya    sibuk  untuk menyelamatkan    padinya  dari  penyitaan dengan  cara  menyembunyikan  padi ditempat  tempat  tertentu,    seperti  bantal atau    kasur,  di  bawah  tempat  tidur,  dan langit-langit rumah.
Disamping menyembunyikan padi, para petani untuk menghindari
penggeladahan  dari  para  penyelidik adalah  dengan  cara  menumbuk  padi  di rumah  yang  dilakukan  oleh  para  isteri dan  anak-anak  perempuannya,  kemudian hasilnya  dijual  di  pasar  gelap  (Engkom, wawancara  tanggal  7  Juli  2004).  Hal  ini disebabkan  harga  di  pasar  gelap  jauh lebih  tinggi    dari  pada  harga  penjualan kepada pemerintah. Seperti yang diungkapkan  oleh    To’I  (wawancara tanggal 6 Juni 2004), seorang petani dari desa  Pondok  Kaso  Tengah  kecamatan Cidahu  Sukabumi  dan  Idim  (wawancara tanggal  8  Juli  2004  )  seorang  petani  dari Desa Cipanengah kecamatan Parungkuda
Sukabumi mengungkapkan bahwa mereka  menyisihkan  dari  hasil  panennya yang  tidak  disetorkan  kepada  kepala desa, dan
untuk menghindari
penggeladahan  yang  dilakukan  oleh keibodan mereka  jadikan  beras  dan menjualnya  ke  Pasar  Cicurug  yang jaraknya  sekitar  12  Kilometer  dari  desa mereka.  Selain  ke  pasar  Cicurug,  juga dijual ke pasar Cibadak bahkan ke Bogor.
Para  petani  di  pedesaan  Sukabumi seperti  di  wilayah  Cicurug  dan  Cidahu dari  desa  Cibodas,  desa  Pondok  Kaso, dan  desa  Cidahu  biasanya  setelah  panen, mereka  membayar  utang-utangnya  bekas kebutuhannya  selama  musim  tanam. Sistem  ini  di  wilayah  itu  disebut  dengan ”barnen”    (bubar  panen)  atau  ”yarnen” (bayar  panen).  Oleh  karena  itu,  para petani  hanya  mempunyai  sedikit  padi yang berada di tangan mereka.
Bagi masyarakat Sukabumi, kususnya  para  petani  di  pedesaan pelaksanaan wajib serah padi merupakan masa  yang  sulit.  Hal  ini  disebabkan karena mereka selain menanggung beban hutang  tradisionalnya,  dia  juga  harus mernyerahkan 30 sampai 50 % dari hasil produksi mereka kepada pemerintah.
Kehidupan  petani  di  pedesaan Sukabumi    sangat        menderita  terutama dirasakan  oleh  para  kaum  ibu.  Hal  ini disebabkan mereka  susah untuk membeli beras  di  pasaran  karena  kesempatan untuk  membeli  beras  di  pasar  ditiadakan atau  dihilangkan.    Untuk  menutupi kekurangan beras, pemerintah mendorong rakyat supaya makan berbagai makanan pelengkap dengan cara memperkenalkan  resep-resep  barunya khususnya  kepada  para  wanita.  Resep- resep tadi oleh para propagandis umumnya  disebut  dengan    “ menu perjuangan “.  Salah  satu  resep  yang terkenal  adalah    bubur  campuran  yang disebut dengan “ bubur perjuangan “ yang terbuat dari campuran ubi, singkong, dan katul.  Selain  itu,  dikenalkan  pula Roti Asia yang  terbuat  dari  tepung  ketela  dan tepung  kedelai.  Kebanyakan    menu  yang dianjurkan  oleh  pemerintah  saat  itu terdiri dari singkong, jagung, kedelai, dan komoditi  semacam  itu.    Akan  tetapi harga-harga bahan makanan tersebut juga
441 meningkat di pasar bebas karena
menurunnya  panen  dan  meningkatnya permintaan.  Bahkan  karena  susahnya bahan-bahan makanan,
Berbagai  bahan  makanan  yang layak dimakan   sudah  tidak bisa didapat, maka berbagai jenis bahan yang sebelumnya tidak pernah dimakan, dimanfaatkan seperti  bonggol dan batang pisang,  batang      pepaya    dan  daun singkong  (Sanukri,  wawancara  20  Juli 2004).  Daun  pepaya  dimasak  dengan tanah  supaya  rasa  pahitnya  hilang.  Pada saat itu, pemerintah menganjurkan rakyat supaya  makan  bekicot  sebagai  pengganti protein.
Sekalipun  ada  gagasan    untuk mengganti menu, gizi masyarakat semakin  buruk    terutama  di  masyarakat pedesaan,  banyak  penduduk  desa  yang mati  lemas  karena  kelaparan.  Hal  ini mengakibatkan  di  desa-desa  di  wilayah Cicurug  dan  Cidahu  banyak  “ siring ”. Siring adalah orang  yang datang ke suatu kampung  untuk  minta-minta  atau nyapir makanan.  Ia  tidak  kuat  lagi  untuk melanjutkan perjalanannya karena
kelaparan, sehingga  hampir mati  karena lemas.  Oleh  penduduk  kampung  yang mengetahui hal itu, orang tersebut segera dikirimkan    ke  kampung  tetangganya supaya  orang  tadi  tidak  mati  di daerahnya,  karena  jangankan  mengurus kematian    orang  lain,    masyarakat setempat  pun  sedang  dalam  keadaan susah dan kelaparan. Tidak lama kemudian siring oleh penduduk setempat dipindahkan  lagi  ke  kampung  lainnya, begitu  terus    secara  estafet  sampai akhirnya  orang  tersebut  mati.  Tidak jarang  malah  orang  yang  hampir  mati lemas  karena  kelaparan    atau siring itu oleh  penduduk    yang  dikubur  hidup- hidup  daripada  merepotkan  (  Sanukri, wawancara tanggal  20 Juli 2004 ) .
Bagi penduduk pedesaan di wilayah  Sukabumi  khususnya  wilayah
Cicurug,  Parungkuda,  dan  Cidahu,  hidup di bawah pemerintah pendudukan Jepang merupakan  mimpi  buruk,    mereka  hidup
dalam  derita  kemiskinan  yang  tiada  tara. Dimana-  mana  terjadi  kelaparan,  banyak para  penduduk  tidak  bisa  lagi  makan nasi.  Karena  sangat  miskinnya  saat  itu mereka  paling  bagus  makan  nasi  yang direumbeuy atau dicampur   dengan buah pisang,  bahkan  tidak  sedikit  penduduk yang  makan  bonggol  pisang.  Ibu-ibu setiap pagi sambil menggendong anaknya yang  kelaparan  dengan  ditemani  anak yang  lainnya  pergi  ke  kebun  atau  ke kontrak  untuk  mencari hui (  ubi  ),    atau pisang  buat  campur  nasi.  Kalau  tidak mendapatkannya, mereka terpaksa mengambil  bonggol  pisang.  Saat  itu beban  yang  dirasakan  kaum  wanita terutama  ibu-ibu  rumah  tangga  semakin bertambah,  selain  harus  mengurus  anak, mereka  juga  harus  pergi  ke  kebun  atau tempat  lainnya  guna    mencari  bahan- bahan  makanan  untuk  campur  nasi. Mereka untuk mendapatkan bahan tersebut  kadang  berjalan  cukup  jauh dengan  jarak  berkilo-kilo  meter  dari rumah  (Nengsih,  Wawancara  tanggal  25 Agustus  2004).    Kekurangan  gizi  dan penyakit  busung  lapar  terjadi  di  mana- mana,  dan    banyak  orang  yang  mati kelaparan  Berdasarkan  informasi  To’I dan  Halim,  yang  banyak  menderita adalah kaum perempuan dan anak - anak. Mereka sering menemukan mayat perempuan  dan  anak-anak  dipinggir- pinggir  jalan,  di  parit-parit      maupun yang  sedang  sekarat  meregang  nyawa  di daerah  perkebunan  terutama  di  kebun- kebun  singkong  seperti  di  daerah Ciambar.  Selain itu di  desa-desa sekitar wilayah  Cicurug  banyak  orang  yang menjadi siring terutama  datang  dari daerah  kontrak,  diantaranya    kontrak Parakansalak.      Seperti  halnya  di  Desa Cipanengah,  banyak siring yang  datang misalnya dari Parakansalak,  Cidahu, dan Jabon.  Karena  di  desa  tersebut  juga sedang  dilanda  kemiskinan,  maka  siring yang datang disiringkan lagi ke desa-desa sekitarnya  seperti  ke  Kompa,  Cibodas, Pondok  Kaso  Tengah.  Tidak  jarang siring-siring  tadi  oleh  penduduk  Desa
442
Cipanengah  yang sekiranya mereka akan mati  dikuburkan  secara  hidup-hidup, seperti  yang  terjadi  di  Kalapa  Carang, Cipanengah,  maupun di Legok Gedud.
Selain  susah  makanan  sehingga tidak bisa makan secara normal, masyarakat    sangat  susah  sandang.
Mereka  tidak  bisa  memakai  pakaian layak.  Seperti  yang  disampaikan  oleh Engkom,  Nengsih,  dan  Uho,  mereka tidak  lagi  memakai  samping  sebagai penutup  auratnya    yang  dibuat  dari  kain. Samping yang mereka pakai yaitu terbuat dari  karet,  sehingga  kalau  siang  hari terasa  sangat  panas  sekali  dan  jika dipakai  berjalan  akan  terdengar  berisik. Sedangkan  untuk  laki-laki  pakaiannya terutama kolor sebagai penutup auratnya, terbuat  dari urung (sarung)  kasur  yang dibuka  kemudian  dijahit,  dan  kalau dipakai  terasa  gatal-gatal  karena  dalam kain  tersebut  terdapat  banyak tumbila (kutu)  sehingga  banyak  timbul  penyakit budug atau  koreng  (Engkom, wawancara tanggal 7 Juli 2004).
Program  wajib  serah  padi  oleh Pemerintah  Pendudukan  Jepang  yang telah  mengakibatkan  kemiskinan  secara sistematis, hal ini menimbulkan kegelisahan  di  kalangan  masyarakat. Penderitaan  yang  telah  melampaui  batas kemanusiaan  melahirkan  benih-benih kebencian, dan kemarahan yang menggelora di dalam dada masyarakat.
c. Romusha Selain kemiskinan dan kemelaratan  yang  sangat  hebat  akibat diterapkannya wajib serah padi, hal yang sangat mengerikan bagi kehidupan masyarakat    Sukabumi  saat  pendudukan
Jepang  adalah  adalah romusha .  Kata romusha itu sendiri secara harpiah berarti seorang pekerja yang melakukan pekerjaan  sebagai  buruh  kasar.  Dalam konteks  Sejarah  Indonesia,  istilah  ini mempunyai pengertian khusus mengingat pengalaman  pahit  yang  dialami  rakyat dibawah pemerintahan Pendudukan Jepang yang kejam. Bagi orang
Indonesia,  romusha  adalah  buruh    kuli yang dimobilisasi bagi pekerjaan kasar di daerah kekuasaan militer Jepang.
Pada  umumnya romusha adalah para petani biasa, yang di luar kehendaknya  mereka diperintahkan oleh Pemerintah  Pendudukan  Jepang  supaya bekerja pada proyek-proyek pembangunan terutama yang mendukung pada  program  perangnya  (Kurasawa, 1993: 123).
Pengertian romusha mengalami pergeseran  dari  kepentingan  ekonomi menjadi kepentingan perang. Pada awalnya mereka secara umum dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan swasta bagi pekerjaan produktif, dan juga dianggap  kurang  lebih  sama  sebagai buruh tetap,  kemudian  berubah menjadi kepentingan  perang  dan  tenaganya  mulai dipekerjakan secara langsung oleh Jepang untuk mebangun fasilitas pertahanan  dan mereka dianggap sebagai buruh kuli paksaan (Kurasawa,
1993:123-126).
Para  romusha  dipaksa  bekerja tidak  hanya  di  daerah    yang  berdekatan dengan  tempat  tinggalnya,  tetapi  oleh Jepang diangkut ke mana saja  ke daerah yang  menuntut  adanya  tenaga  kerja. Salah  satu  daerah  yang  menjadi  tujuan bagi pengiriman romusha oleh pemerintahan  pendudukan  Jepang  adalah daerah  Banten.  Ke  daerah  tersebut  oleh pemerintah  pendudukan  Jepang  banyak dikirimkan  tenaga  romusha  diantaranya dari  daerah  Sukabumi.  Banten  saat  itu merupakan  salah  satu  daerah  yang terbelakang  di  Jawa,  dan  di  sana  Jepang menemukan  kemungkinan    besar  bagi pengembangan    ekonominya.  Perhatian Pemerintahan Pendudukan
Jepang diberikan  pada    pembangunan  wilayah Selatan keresidenan ini. Beberapa proyek berskala  besar  dibangun,    dan  proyek- proyek  tersebut  membutuhkan  banyak tenaga kerja. Salah satu proyek diantaranya  adalah  pembangunan  jalur kereta  api  antara  Saketi  dan  Bayah sepanjang 150 kilometer,

## Panasnya Matahari Terbit… (Sulasman)
443 menghubungkan  jalur  kereta  api  yang sudah  ada  antara  Labuhan  dan  Jakarta dengan wilayah pantai selatan keresidenan  tersebut    dimana  terdapat deposit tambang (Kurasawa, 1993:145).
Menurut  Tan  Malaka  (1948:147) yang  pada  saat  itu  bekerja  sebagai  salah satu pengawas romusha, bahwa proyek di
Banten diselesaikan sampai dengan bulan
April  1944,  dimana  sejumlah  besar tenaga kerja yang dimobilisasikan, dikabarkan sekitar 10.000 orang meninggal  dunia  akibat  kerja  keras.  Ia pun    membandingkan  pembangunan  di
Banten dengan pembangunan jalan kereta api    dan  jalan  raya  antara  Anyer- Banyuwangi  pada  masa  pemerintahan kolonial  Belanda,  ketika  sejumlah  besar kuli  paksaan  dimobilisasikan  dan  ribuan orang diantaranya meninggal dunia.
Di  samping  membangun  jalan kereta  api  antara  Saketi  dan  Bayah, disana juga terdapat proyek pembangunan    jalan  raya  Selatan  Banten antara  Malimping  dan  Bayah  serta pembangunan lapangan  udara di Rumpin dimana  tenaga  kerjanya  banyak  yang berasal  dari  Sukabumi.    Kemudian bersamaan  dengan  pembangunan  jalan, juga dilaksanakan pembangunan
pertambangan batubara di Selatan Banten yaitu  di  Bayah  yang  terletak  daerah kabupaten Lebak (Malaka, 2000: 148).
Pada  tahun  1944  sekitar  16.000 romusha  bekerja  di  Bayah.  Kemudian sekitar 11 Kilometer  dari Bayah terdapat tambang  emas  Cikotok  yang  telah dieksploitasi  sejak  zaman  Belanda.  Dari pertambangan  itu,  pada  zaman  Jepang selain  Emas  juga  dieksploitasi  timah  dan seng  dengan  menggunakan  sekitar  1.200
romusha setiap harinya. Diantara romusha  yang  bekerja  di  sana  berasal dari daerah Sukabumi yang dibawa lewat jalur  Sukabumi  Selatan,  yaitu  melalui jalan  Pelabuhan  Ratu,  Cisolok  dan
Cibareno  kemudian  masuk  ke  wilayah Bayah.
Daerah  Banten  saat  itu  menjadi pusat kerja romusha terpenting, sehingga
puluhan  ribu romusha telah  dikirim dengan  menggunakan  kereta  api    ke daerah  itu  secara  bergiliran  dengan  masa kontrak  selama  3  bulan.  Sebagaimana  di ceritakan  oleh  para  informan  mantan romusha  dari  Sukabumi  yang  bekerja  di Rumpin  Banten,  para  romusha  dari Sukabumi  dikirimkan  ke  Cikoleang Rumpin  dengan  menggunakan  kereta  api sebanyak  16  gerbong  dengan  muatan kurang  lebih  3000  orang.  Para  romusha diambil  dari  setiap  stasiun  kereta  api sejak  dari  stasiun  kota Sukabumi kemudian  stasiun  Cibadak,  Parungkuda serta  stasiun  Cicurug,    setelah  terlebih dahulu  dikumpulkan  oleh  petugas  di wilayahnya  masing-masing.    Kemudian para  romusha  dari  Sukabumi  itu  dibawa ke    Banten.  Perjalanan    kereta  api  terus menerus    tidak  pernah  berhenti  baik  di Bogor  maupun  Manggarai  menuju  ke Banten  lewat  Tanah  Abang  kemudian turun  di  Pos  Cisawu.  Setelah  turun  dari Pos  Cisawu,  para  romusha  berjalan selama    satu  setengah  jam  untuk mencapai  ke  Cikoleang  Rumpin  atau  ke tempat  dimana  para  romusha  akan bekerja  (Oci,  wawancara  tanggal  25 Maret 2004)
Para  romusha  yang  dikirim  ke Rumpin  atau  tempat  lainnya  di  Banten berasal dari desa-desa,  mereka umumnya adalah  para  petani  atau  penduduk  desa yang tidak mempunyai pekerjaan. Seperti yang  diungkapkan    oleh  Maemunah (wawancara  tanggal  30  Agustus  2004) salah seorang isteri romusha yang berasal dari  kampung  Tapos  desa  Cibodas, bahwa  suaminya  menerima  tawaran  jadi romusha    karena  dia  tidak  mempunyai pekerjaan  dengan  harapan  dapat    upah untuk  menunjang  kelangsungan  hidup yang  saat  itu  sedang  dalam  keadaan susah.  Pada  umumnya  mereka    ditunjuk langsung  oleh  kepala  desa    untuk mewakili  desanya  diambil  dari  masing- masing  kampung  yang  berada  di  desa tersebut. Untuk daerah Sukabumi masing-masing  kampung  diwakili  oleh lima    orang.  Salah  satu  contohnya  Desa
444
Cibodas    di  wilayah  Cicurug  yang mempunyai empat kampung dan masing- masing  kampung  lima  orang  romusha, maka Kepala Desa Cibodas mengirimkan romusha  untuk  bekerja  di  Rumpin sebanyak  dua  puluh  orang.  Mereka berangkat  melalui  stasiun  Parungkuda (Sam Indit,wawancara tanggal 20 Januari 2003).
Pada  saat  para  suami  pergi menjadi  romusha,  peran  kepala  keluarga yang  waktu  itu  sedang  dibebani  oleh penderitaaan  ekonomi  akibat  susahnya bahan  makanan,  digantikan  oleh  para isterinya  dengan  peran  ganda,  yaitu sebagai  seorang  ibu  rumah  tangga,  juga sebagai  kepala  keluarga.    Menurut
Maemunah dan Nengsih, mereka menggantikan  posisi  suami  yang  harus menanggung  beban  dan  tugas  untuk menghidupi  keluarga  selama  ditinggal oleh  suaminya.  Peran  ganda  kaum perempuan saat itu dimulai dari mengurus  anak  dan  keluarga  juga  harus bekerja  di  luar  rumah  seperti    pergi  ke sawah,  atau  ke  kebun  mencari  ubi, pisang,  atau  yang  lainnya  untuk  bahan makanan.  Para  wanita  juga  tidak  jarang harus mencangkul tanah atau membetulkan kerusakan-kerusakan rumah  seperti  membetulkan  genteng sendiri  dengan  cara  memanjat    pakai tangga  ke  atas  atap  rumah.  Semua pekerjaan itu dilakukannya dengan harapan  jika  para  suaminya  pulang  dari romusha  akan  membawa  uang  yang banyak untuk menutupi  kebutuhan hidup ( Syafe’i,  wawancara tanggal 14 Januari 2003).
Tidak  sedikit  para  romusha  yang telah  sampai  di  Cikoleang    Rumpin Banten,    berusaha  melarikan  diri  dari tempat  itu.  Seperti  yang  dilakukan  oleh para  romusha  yang  berasal  dari  desa Pondok  Kaso  Tonggoh,    Cibodas Parungkuda  Sukabumi    diantaranya romusha  yang  bernama  Oci,  Syafei, Dawani, Djakaria, San Indit,  dan lainnya yang  berjumlah  empat  puluh  orang dipimpin oleh Mansur. Mereka melarikan
diri  dari  Cikoleang  Rumpin  pada  pukul dua  tengah  malam  lewat  jalan  belakang dengan  menyusuri  Sungai  Ciujung  dan menyebrang  dengan  menggunakan  rakit/ getek yang  kebetulan  saat  itu  mereka temukan.  Setelah  menyeberang  Sungai Ciujung  dalam  perjalanan  ke  Sukabumi mereka  menginap  di  Ciampea  Bogor (Jahari,  wawancara  12  Januari  2003). Adapun  lamanya    perjalanan  antara Cikoleang  Rumpin  Banten  sampai  di kampung  mereka  selama  dua  hari  dua malam  perjalanan  kaki.  Salah  seorang isteri  mantan  romusha  yang  bernama Nengsih  (wawancara  25  Agustus  2004) menceritakan,  bahwa  ketika    suaminya datang  pulang  dari  Rumpin  dengan  cara melarikan diri, keadaannya sangat menyedihkan,  badannya  kurus  kering, lemas, dan pakaiannya compang- camping  seperti  orang  gila.  Apa  yang dialami  Nengsih    dialami  juga  oleh Maemunah (wawancara tanggal 30 Agustus 2004), saat mendapati suaminya pulang  romusha  dalam  kondisi  seperti itu,  maka  hancurlah  harapan  yang  telah diimpikannya  pada  saat  dia  mengantar kepergian  suaminya  pergi  untuk  jadi romusha.
Para  romusha  dari  Sukabumi melarikan  diri  dari  Cikoleang  Rumpin Banten,  karena  tidak  tahan  bekerja  yang sangat  berat,  yaitu  melakukan  gugur gunung  dengan  cara  menebangi  pohon karet  di    hutan  dan  membuat  landasan kapal  udara,  juga  karena  di  tempat romusha  sangat  kekurangan  makanan. Nasi yang disediakan untuk para romusha tidak  cukup,  bahkan  nasi  yang  ada  juga banyak pasirnya. Pembagian jatah makan dilakukan  dengan  cara  antri.  Menurut mereka  apa  yang  terjadi  di  Cikoleang Rumpin  bertentangan  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  komandan  regu  mereka saat direkrut jadi romusha.
Pada  saat  ditawari  jadi  romusha, mereka  harus  membawa  bantal  dan  tikar untuk  tidur.  Kemudian  juga  harus  bawa piring,  sendok,  dan  garpu  serta  pisau. Alat-alat  itu  akan  digunakan  untuk

## Panasnya Matahari Terbit… (Sulasman)
445
peralatan  makan,  karena  di  tempat  kerja akan  diberi  makanan  berupa  nasi  dengan daging  sehingga  memerlukan  garpu  dan pisau  untuk  memotong-motong  daging pada  saat  mereka  makan.  Sementara  itu dalam  kenyataannya  di  tempat  romusha jangankan  makan  dengan  daging,  nasi yang  ada  juga  penuh  dengan  bubuk genteng,  paling  bagus  makan  rebus  ubi. Selain  itu  di  tempat  romusha  sangat kekurangan  air,  mereka  kehausan,  juga tidak  ada  sarana  MCK,  sehingga  dengan mudah  para  romusha  diserang  penyakit (Jahari,  wawancara  tanggal  12  Januari 2003 ).
Menurut  beberapa  orang  mantan romusha  mengatakan  bahwa  kondisi yang lebih menyedihkan justru menunggu  mereka  yang  beruntung  tetap hidup  dalam  perjalanan  menuju  tempat tujuan mereka. Kebanyakan lokasi proyek kerja romusha di tempat di tempat yang jauh, kadang-kadang mereka menempuhnya  dengan  jalan  kaki  dengan waktu  tempuh  sampai  berjam-jam.      Di beberapa tempat tersebut penyakit
menular  merupakan  suatu  hal  yang  biasa ditemui, selain itu juga  tidak tersedia air untuk  mandi.    Romusha  ditempatkan  di barak-barak    sederhana  terbuat  dari bambu  dan  kayu    serta  sebagian  besar romusha  di  jejalkan  dalam  satu  ruang kecil.  Makanan  yang  disediakan  untuk romusha  sangat  buruk,  jumlahnya  sangat kurang  dan  mutunya  sangat  rendah daripada  makanan  yang  biasa  mereka makan  dirumahnya.  Karena  kurangnya makanan  yang  diberikan  di  tempat romusha,  telah  menimbulkan  kelaparan dan  penyakit  sehingga  banyak  orang yang tidak kuat dan akhirnya meninggal.
Bagi  masyarakat  Sukabumi,  hidup di  bawah  kekuasaan  Jepang  merupakan mimpi  buruk  yang  tidak  pernah  akan hilang  dari  ingatan.  Jepang  tidak  hanya menyebabkan    hilangnya  nyawa  secara besar-besaran,  tetapi  juga  menganggu kegiatan  ekonomi    yang  normal  di pedesaan.  Penurunan  produksi  secara serius  pada  jaman  Jepang  sebagian
disebabkan    oleh  kurangnya  tenaga  kerja akibat    penekanan  romusha.  Bagi  para penduduk  desa,  Jepang  bagai  vampir yang  terus  menerus  mengisap  darah masyarakat. Rakyat terus menerus cemas karena mereka  selalu berpikir siapa kira- kira yang akan menjadi korban kebijakan Jepang    berikutnya.  Perasaan  itu  terus menghantui penduduk pedesaan di Sukabumi terutama bagi kaum perempuan, karena mereka akan merasakan  beban  berat  menanggung penderitaan  terutama  jika  para  suami mereka  yang  jadi  romusha  tidak  kembali lagi  ke  rumah  karena  meninggal  di tempat  romusha  atau  saat  melarikan  diri dari  romusha,  mereka  harus  mengurus anak-anak  yang  telah  jadi  yatim  dan harus  membesarkannya  tanpa  suami yang  biasa  jadi  tumpuan  keluarga  dalam keadaan ekonomi yang sangat miskin.
Hal  itu  merupakan  salah  satu faktor  yang  kemudian  membangkitkan kebencian  dan  semangat  perlawanan terhadap Jepang, terutama saat menjelang revolusi.

## D. PENUTUP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa  kedatangan  Tentara Jepang  ke  Sukabumi  adalah  untuk mengambilalih  dan  menguasai  daerah- daerah    perkebunan  yang  ada  didaerah itu.  Daerah  perkebunan  di  Sukabumi dijadikan sebagai sumber ekonomi untuk menjalankan politik ekonomi perangnya.
Akibat kebijakan Pemerintah
Pendudukan  Jepang  di  Sukabumi  yang menggunakan pengaruh dari tokoh-tokoh
Agama  dalam  propagandanya,  program Wajib  Serah  Padi  dan  Romusha    telah mengakibatkan  bencana    kemanusiaan yang ditimbulkan oleh  kesengsaraan luar biasa  yang  dialami  penduduk  Sukabumi terutama  di  daerah  wilayah  Cicurug. Penderitaan  yang  dialami  masyarakat saat  itu  adalah  berupa  kelaparan  yang terjadi  dimana  mana  dan    menimbulkan angka  kematian  yang  cukup  tinggi. Makan nasi diganti dengan makanan lain
446 berupa bekatul, umbi-umbian dan lainnya yang biasa dimakan binatang. Peristiwa kemanusiaan dalam Sejarah Pendudukan Jepang di Sukabumi merupakan  pelajaran  tersendiri  bagi bangsa Indonesia, bahwa hidup di bawah kekuasaan  bangsa  lain  akan  dan  selalu menimbulkan kesengsaraan.

## DAFTAR SUMBER

## 1. Buku
Anderson, Benedict O’Gorman. 1988. Java  in  A  Time  of  Revolution, Occuption  and  Residentence  1942- 1946  Revolusi  Pemoeda;  Pendudukan Jepang  dan  Perlawanan  di  Jawa 1944-1946 . Diterjemahkan oleh Jiman Rumbo Jakarta: Sinar  Harapan.
Benda, Harry J. 1958.
The  Crescent    and  the  Rising  Sun: Indonesian  Islam  under  the  Japanese Occupation    1942-  1945 .  The  Hague van Hoeve.
Haasse, Hella S.   1994. Heren  van  de  Thee. Den  Haag : Callenfels.
Iskandar, Muhammad. 2000. Peranan  Elit  Agama  Pada  Masa
Revolusi Kemerdekaan Indonesia . Jakarta: Depdiknas.
Jaya, Ruyatna. 2002. Sejarah Sukabumi . Pemda Kota Sukabumi. Kanahele, George Sanford. 1967. The Javanese Occupation of Indonesia:  Prelude  to  Independence . Cornel University.
Kunto, Haryoto. 1984. Wajah  Bandoeng  Tempo  Doeloe. Bandung.
Kurasawa, Aiko. 1993. Mobilisasi  dan Kontrol: Studi tentang Perubahan  Sosial  di  Pedesaan  Jawa 1942-145. Alih bahasa oleh Hermawan Sulistyo Jakarta: Gramedia. Kurasawa,  Aiko. 1988. Pendudukan  Jepang  dan  Perubahan
Sosial:  Penyerahan  Padi  Secara Paksa  dan  Pemberontakan  Petani  Di Indramayu. Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Lubis, Nina Herlina.  1998.
Kehidupan  Kaum  Menak  Priangan 1800-1942 , Bandung: Pusat Kebudayaan Sunda. Nagazumi, Akira ( penyunting ). 1988. Pemberontakan    Indonesia  Di  Masa Pendudukan Jepang . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Notosusanto, Nugroho. 1979. Tentara PETA Pada Jaman Pendudukan  Jepang  di  Indonesia . Jakarta: Gramedia. Mawardi, A. Mukhtar. 1985. Haji  Ahmad  Sanusi  Hidup  dan Perjuangannya. Skripsi Sarjana. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto.1990. Sejarah  Nasional  Indonesia Jilid  VI,
Jakarta, Balai Pustaka. Sulasman. 2008. K.H.  Ahmad  Sanusi  Berjuang  Dari Pesantren Hingga Parlemen. Bandung: PUI Press.
______. 2008.
K.H.  Ahmad  Sanusi  Berjuang  Dari
Pesantren  Hingga  Parlemen ,  dalam
Ulama Ulama Perintis Biografi Pemikiran dan Keteladanan .
Bandung: MUI Kota Bandung.
Tan Malaka. 2000. Dari  Penjara ke  Penjara Jilid   II, III .
Jakarta:Teplok Press.

## 2.  Surat Kabar
Asia Raja , tanggal  28 Mei 1942.
Soeara  Moeslimin  Indonesia Vol.  II  No.  17 tanggal  1 September  1944.
Soeara Asia , bulan April 1944.

## 3. Informan
Halim  (88  Tahun).  Mantan  Pedagang Keliling  di perkebunan Parakansalak.
447
Wawancara.  Parakansalak.  10  Mei 2004.
Dadun  Abdulqohar  (90  Tahun).  Mantan Hisbullah.  Wawancara.  Cibadak.  25 Maret  1999.
Nining  (94  Tahun)    Mantan  Pemetik  Teh Perkebunan  Parakansalak,  wawancara Parakansalak. 14 Pebruari 2004.
Engkom    (85  Tahun).  Isteri  Romusha.
Wawancara. Sukabumi. 7 Juli 2004.
Sanukri  (87  Tahun).  Mantan  Hizbullah. Wawancara. Sukabumi. 20 Juli 2004.
Nengsih  (80  Tahun).  Isteri  Romusha. Wawancara. Sukabumi. 1 Juli 2005.
Oci (88 Tahun). Mantan Romusha. Wawancara. Sukabumi. 20  Mei 2004.
Maemunah  (85  Tahun).  Isteri  Romusha. Wawancara.  Sukabumi.  30  Agustus 2004.
Jahari,  (  87  Tahun).  Mantan  Romusha. Wawancara.  Sukabumi.    12  Januari 2003.
Sam  Indit  (88  Tahun).  Mantan  Romusha. Wawancara.  Sukabumi.  20  Januari 2003.
Syafe’i  (  85  Tahun).  Mantan  Romusha. Wawancara.    Sukabumi.  14  Januari 2003.
448