## FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Elita Tampubolon, 1 Ranap Sitanggang, 2 Haposan Siallagan 3
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan. Program Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan. Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.
E-Mail: elitatampubolon2704@gmail.com 1

## Abstract
Regional  people's  representatives  council  or  abbreviated  as  DPRD  is  a representative  positioned  as  an  element  of  provincial/regencial administration in Indonesia.This council is directly elected by the society as the representation to take part in government implementation. the problems caused among the society are not the measurement that DPRD not organize its  funtions  but  this  is  to  help  DPRD  as  the  representative  of  society  in administrating the local government.

## Abstrak
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (disingkat  DPRD)  adalah  lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. Lembaga ini dipilih langsung oleh masyarakat sebagai wakil masyarakat untuk mengambil bagaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Masalah yang timbul di tengah  masyarakat  bukanlah  menjadi  tolak  ukur  bahwa  DPRD  tidak menjalankan fungsinya namun ini bertujuan untuk membantu DPRD lebih baik dalam  fungsinya  sebagai  perwakilan  rakyat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Info Artikel
Diterima : 02 Maret 2020 Revisi     : 17 April 2020 Terbit     : 20 Juni 2020
Key words: DPRD, DPRD Function, Administrating The Local Government.
Kata Kunci:
DPRD, Fungsi DPRD, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Corresponding Author :
Elita Tampubolon, E-mail : elitatampubolon2704@gmail.co

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola urusan rumah tangga, sekaligus rakyat punya hak dan kebebasan untuk mengawasi bagaimana urusan rumah tangga dikelola. Pengawasan tersebut dilakukan secara formal melalui wakil-wakil mereka. Karena itu dalam rangka desentralisasi (otonom) di daerah, selain terdapat  Kepala  Daerah  juga  dibentuk  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dilihat  dari  segi  kedudukan  Kepala Daerah, dalam konteks ini Kepala Daerah sebagai eksekutif utama di daerah bertanggung jawab kepada DPRD. 1
Sebagai salah satu penyelenggara pemerintah daerah, di mata sebagian besar masyarakat luas Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  adalah  tidak  memiliki  fungsi  dan  tidak  nyata  wujudnya.  Karena  bagi masyarakat  lembaga  ini  hanya  menguras  uang  negara  saja  dalam  arti  lain  sering  disebut  makan  gaji  buta. Dengan banyaknya tanggapan demikian memunculkan rasa tidak percaya  terhadap lemaga Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  yang  kemudian  munculnya  rasa  membenci  kepada  setiap  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah karena tidak tau apa fungsi dari lembaga tersebut.
Perlu  diketahui  juga  tanggapan  yang  menyatakan  DPRD  tidak  memiliki  fungsi  tersebut  tidak  hanya menjadi tanggapan masyarakat saja, tapi di tengah mahasiswa/mahasiswi ini kerap di perdebatkan. Sehingga terjadinya pro-kontra yang tidak berujung dalam memperdebatkan hal ini yang sesungguhnya merupakan hal yang tidak bersifat positif kebenarannya.
Atas  dasar  pernyataan  di  atas  harus  diketahui  juga  sumber  timbulnya  pemikiran  ini  adalah  karena adanya ketidak terbukaan DPRD akan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah daerah  kepada masyarakat. Semestinya paradigma kekinian yang dibangun DPRD harus mampu mengusung konsep good governance, system penyelenggaraan pemerintahan bukan lagi disandarkan hanya pada penggunaan peraturan perundang-undangan semata, namun lebih dari itu bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah turut mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemungkinan pentingnya keterlibatan eksternal demi membangun pemerintahan yang mampu  menjawab  kebutuhan  rakyat  secara  transparan. 2 Namun  faktanya  dapat  dilihat  dimana  DPRD  jarang sekali turun terjun ke masyarakat langsung untuk bersosialisai dan mendengar keluh kesah masyarakat yang sudah memberikan mandatnya kepada DPRD.
Pemikiran  tersebut  tidak  dapat  disalahkan  karena  wajar  saja  masyarakat  berpikir  demikian  karena yang masyarakat ketahui DPRD berpihak kepada masyarakat. Pemahaman masyarakat akan DPRD tersebut juga sangat minim yaitu hanya sebatas mengetahui bahwa DPRD harus melakukan apa yang telah dijanjikan atau visi- amisinya kepada masyarakat saat berkampanye pada saat pemilu.
Pertimbangan  permasalahan itu juga didukung dengan sedikit penjelasan mengenai otonomi daerah yang  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  mengandung  makna  bahwa  daerah  diberikan kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan  rumah  tangganya  sendiri.  Daerah  otonom  memiliki kewenangan  membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan  peran  serta,  prakarsa,  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Perumusan  kebijakan daerah tersebut di antaranya adalah melalui peraturan daerah (Perda). Dengan demikian, posisi perda menjadi sangat penting sebagai bingkai legal dari kebijakan daerah.
1 Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah : Mekanisme Pemberhentian di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 82.
2 Janpatar Simamora , Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Administrasi , STIA LAN Bandung, Volume X Nomor 1, April 2013, hlm. 1-21.
Disebutkan dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan  serta  menampung  kondisi  khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 3
Selanjutnya berdasarkan sedikit penjelasan diatas maka pemahaman setiap masyarakat akan berbeda- beda akan siapa yang akan atau harus mengambil sikap atas kewenangan membuat kebijakan daerah tersebut. Sehubungan dengan jamaknya problematika tentang hal ini sangat disayangkan apabila tidak ada yang menjadi narasumber  yang  benar  untuk  memberikan  pemahaman  yang  benar  dan  jelas  serta  dapat  dipahami  secara umum kebenarannya.
Berikut  akan  dijelaskan  juga  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  didasarkan  pada  prinsip  yang luas,nyata, dan bertanggung jawab mensyaratkan adanya tata kelola adanya pemerintahan yang baik. Suatu tata kelola  pemerintahan  yang  baik  mensyaratkan  adanya  transparansi  dalam  pengelolaan  pemerintahan  daerah, partisipasi yang aktif dari masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, untuk menciptakan tata kelola  pemerintahan yang baik, seluruh elemen pemerintah daerah harus senantiasa mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerahyang transparan, parsitipatif, dan akuntabel.
Salah  satu  dimensi  penting  dalam  melihat  penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang  baik  di  daerah adalah adanya tranparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Transparansi merupakan salah satu aspek  mendasar  bagi  terwujudnya  penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Perwujudan  tata pemerintahan  yang  baikmensyaratkan  adanya  keterbukaan,  keterlibatan,  dan  kemudahan  untuk  mendapatkan akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan publik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengabaikan transparansi akan sangat sulit untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  transparan  semakin  menjadi  tuntutan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  transparan  merupakan  upaya  membuat pengambilan  kebijakan  publik  yang      menyangkut  berbagai  aspek,  diharapkan  lebih  banyak  melibatkan masyarakat.
Transparansi  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  adalah  mekanisme  publik  yang  memiliki  akses informasi terhadap  proses  jalannya  pemerintah  daerah. Secara umum, transparansi  dalam penyelenggaraan akan menekan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat birokrasi lokal. Keterbukaan birokrasi di daerah terdapat penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakannya merupakan itikad untuk menciptakan good and clean government.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi ini, rendahnya transparansi seringkali disebabkan perbedaan  persepsi  dari  actor  pelaksana  otonomi  daerah.  Seringkali  pemerintah  daerah  menganggap transparansi  bukan  merupakan  kebutuhan  yang  perlu  dilaksanakan.  Pada  praktik  penyusunan  anggaran, pemerintah  daerah  sering  menganggap  prosesnya  cukup  transparan  ketika  sidang  penetapan  dan  anggaran pendapatan daerah ditetapkan secara terbuka, sedangkan hasil penetapan tertulis tidak dapat dikonsums pihak luar. Pemerintah daerah sering kali menganggap dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dokumen yang harus dijaga kerahasiaannya. Pada hakikatnya dokumrn anggaran tersebut merupakan tolak ukur terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3 Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan : Teori dan Praktek di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.69-70.
Suatu tata kelola pemerintahan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan pelaksanaan pemerintah secara  transparan,  tetapi  juga  partisipasi  dari  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  merupakanfaktor  yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Partisipasi masyarakat harus dipahami sebagai wujud keterwakilan (representativeness)  produk  kebijakan.  Partisipasi  masyarakat  itu  dapat  diwujudkan  (representative)  melalui proses pemilihan ( election) yang baik, sehingga peranan masyarakat dapat dilihat dari perwujudan peran DPRD di dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh kepala daerah.
Tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dapat diukur dengan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan kata kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah karena secara esensial otonomi  daerah  adalah  milik  masyarakat  daerah.  Oleh  sebab  itu  otonomi  daerah  harus  dijalankan  oleh Pemerintah  Daerah  dan  dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  khususnya  dari  segi  kualitas  pelayanan publik yang disediakan untukmasyarakat. Masyarakat daerah memberikan legitimasi politik kepada wakil rakyat yang  dipilih  dalam  pemilu  untuk  mewakili  aspirasi  masyarakat  guna  menciptakan  kesejahteraannya.  Tingkat kesejahteraan akan terkait erat dengan tingkat pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada rakyat, baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif. 4 Berdasarkan  masalah-masalah  tersebut  peneliti  akan  melakukan penelitian  melalui  buku-buku  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  akan  fungsi,  tugas  dan tanggung jawab DPRD dan akan memberikan sedikit solusi kepada DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan haknya.  Berdasarkan  batasan  masalah  yang  sudah  dikemukan,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Apa fungsi, tugas ,tanggung jawab serta hak dan kewajiban DPRD?
2. Apa solusi mengatasi persoalan hubungan antara masyarakat dan DPRD?

## PEMBAHASAN
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas menyatakan DPRD sebagai badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah yang terdiri dari atas kepala daerah dan perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sama dengan mitra pemerintah daerah. Dalam UUD 1945, kedudukan DPRD juga diakui secara tegas. Sehubungan dengan itu, Indonesia sebagai negara hukum  yang  telah  ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  seyogianya  harus  sepenuhnya menjalankan  roda  pemerintahan  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  telah  digariskan  dalam  konstitusi. 5 Sebagaimana dikemukakan Janpatar Simamora dan Bintang ME Naibaho bahwa The country of Indonesia is a country of law. This is confirmed in section 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a consequence of the adoption of a state of law for the Indonesian nation, all state and government activities must truly refer to existing legal rules. The emergence of ideas and thoughts of the rule of law is inseparable from the pattern of implementing state power that is vulnerable to arbitrary acts, so it is necessary to limit state  power  through  legal  instruments. 6 Dalam  rangka  menerapkan  apa  yang  diatur  dalam  UUD  1945,  jika ditemukan  adanya  kesulitan  dalam  memaknainya,  maka  dapat  dilakukan  melalui  penafsiran  konstitusi. The
4 Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.37-40.
5 Janpatar Simamora, Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, 3440-3441.
6 Janpatar  Simamora  dan  Bintang  ME  Naibaho., Statutory  of  The  Republic  of  Indonesia  Witness  As  a  Government  Institution Implementing  Country’s  Power  in  The  Indonesian  State  Concerns  System, Proceedings  of  the  First  Nommensen  International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.
interpretation of the constitution is a method used in order to find the true meaning of each provision in the constitution  through  legal  discovery  efforts  (rechtsvinding)  based  on  the  basic  law  of  a  country. 7 Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak menjalankan ketentuan UUD 1945 dikarenakan tidak jelasnya rumusan dalam UUD.
Di atas telah disebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  DPRD  bukan  merupakan  bagian  dari  pemerintahan  daerah,  sedangkan urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah  otonom  adalah  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kompetensi pemerintah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan daerah tidak dikenal dengan adanya lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif. Hal ini bermakna bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD.
DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah. Pengertian mitra  dan  sejajar  diartikan  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  tetapi  kontradiksi  dengan  pernyataan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD.
Dalam  pada  itu,  DPRD  sebagai  Badan  Legislatif  Daerah  berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra pemerintah  daerah.  Dalam  implementasinya  ada  kecenderungan  DPRD  menuntut  hak  yang  sama  dengan eksekutif  terutama  dalam  hal  mendapatkan  alokasi  anggaran  di  dalam APBD.  Penafsiran  yang  sesungguhnya adalah  pengertian  sejajar  dan  mitra  yang  selalu  dalam  konteks  kelembagaan  dan  upaya check  and  balance antara DPRD dengan Eksekutif dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang sehat dan baik. 8
Kedudukan DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi, yang merupakan wahana untuk  melaksanakan  Demokrasi    .Kedudukan  DPRD  Provinsi  dengan  gubernur  sebagai  kepala  eksekutif pemerintah provinsi adalah sejajar. Keduanya adalah  mitra sejajar. Artinya DPRD Provinsi bukan bagian dari gubernur, bukan bawahan, bukan atasannya. Keduanya adalah mitra sejajar yang bersama-sama menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang memuaskan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah.
DPRD Kabupaten adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kabupaten yang bersangkutan. Anggota DPRD  Kabupaten dipilih  dari  partai  politik  dalam  pemilu.  Kedudukan, fungsi, susunan,  hak  dan  kewajiban,  alat kelengkapan, dan hubungan dengan rakyat dan kepala daerah  sama dan sebangun dengan yang dimiliki DPRD Provinsi. Yang membedakan hanya ruang lingkupnya saja, yaitu pada ruang lingkup kabupaten.
DPRD Kota adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kota yang bersangkutan. Sama halnya dengan DPRD  Kabupaten,  anggota  DPRD  Kota  juga  dipilih  melalui  pemilu.  Para  anggota  DPRD  Kota  mewakili  kotanya. Kedudukan, fungsi, susunan, hak, dan kewajiban, alat kelengkapan, dan hubungannya dengan rakyat dan kepala daerah sama dan sebangun dengan yang dimiliki DPRD Provinsi dan Kabupaten. Yang membedakan hanya ruang lingkupnya saja, yaitu pada ruang lingkup kota. 9
7 Janpatar  Simamora, Development  of  Constitutional  Interpretation  by  Constitutional  Court  of  Indonesia  in  the  Context  of  State Institutions’ Authority Dispute Settlement, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 12, Series. 3 (December. 2019) 45-54.
8 HAW  Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia  :  Dalam  Rangka  Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.53-55.
9 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005), hlm. 219-225.
Berdasarkan  beberapa  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  DPRD  memiliki  kedudukan  yang sama dengan pemerintah daerah dan merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pada  hakikatnya,  urusan  pemerintah  yang  diserahkan  kepada  daerah  otonom  merupakan  urusan pemerintah  yang  yang  menjadi  kopetensi  pemerintah  (eksekutif).  Oleh  karena  itu  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dikenal lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif. Istilah Dadan Legislatif Daerah tidak dipakai untuk sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti Trias Politika, Montesquieu yang membagi kekuasaan negara dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif.
Dengan demikian, DPRD tidak mempunyai legislasi, melainkan fungsi, yaitu pengaturan, penganggaran, dan  pengawasan  atas  pelaksanaan  kebijakan  daerah  yang  dijalankan  oleh  kepala  daerah  (gubernur,  bupati, walikota).  Dengan  demikian  yang  menjadi  fungsi  utama  dari  DPRD  adalah  melakukan  pengawasan/control terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. 10
Setelah  mengetahui  kedudukan  DPRD  sebagai  penyelenggara  pemerintah  daerah dapat  di  ambil kesimpulan bahwa fungsi dari DPRD adalah sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang merupakan wakil rakyat yang mewakili dalam menyampaikan segala aspirasi masyarakat. Namun dapat juga dinyatakan bahwa DPRD  adalah  lembaga  yang  mengayomi  masyarakat  daerahnya  agar  dapat  disebut  bahwa  masyarakat mengambil  bagian  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Harus  diketahui  pula  bahwa  fungsi  darp  DPRD  itu sendiri ada 3 (tiga), yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  sebagai  Kepala  Daerah,  Gubernur  bertanggung  jawab  kepada DPRD Provinsi. Adapun Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangan  selaku  Kepala  Daerah,  Kepala  Daerah    bertanggung  jawab  kepada  DPRD Kabupaten/Kota.
Di setiap akhir tahun anggaran, Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kebijakann kepada DPRD. Apabila ditolak pertanggungjawabkannya, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintah maupun pertanggungjawaban,  harus  melengkapi  dan/atau  menyempurnakannya  dalam  jangka  waktu  paling  lama  tiga puluh  hari.  Bagi  Kepala  Daerah  yang  pertanggungjawabannya  ditolak  untuk  kedua  kalinya,  DPRD  dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden 11
Untuk mewujutkan fungsi dari DPRD maka berikut yang menjadi tugas DPRD adalah sebagai berikut :
a) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
b) Membahas dan mewujudkan rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan  kepala  daerah,  APBD,  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program pembangunan daerah, dan kerjasama internasionalal daerah;
d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil  kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
10 HAW  Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia  :  Dalam  Rangka  Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.52.
11 J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 35-36
f) Memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah  terhadap  rencana  perjanjian internasional di daerah;
g) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
h) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
i) Memberikan  persetujuan  terhadap rencana  kerja sama antar  daerah  dan  dengan  pihak  ketiga  yang membebani masyarakat dan daearah. 12
Selain tugas DPRD juga  mempunyai hak dan kewajiban sebagai salah satu penyelenggara pemerintah daerah, antara lain, sebagai berikut :
a) Membuat  peraturan  daerah  serta  membuat  dan  menetapkan  APBN  bersama-sama  dengan  kepala daerah.
b) Masing-masing  anggota  DPRD  mempunyai  hak-hak  tertentu,  seperti  hak  mengajukan  pendapat, meminta keterangan, prakarsa, dan mengadakan penyelidikan.
Kewajiban DPRD adalah sebagai berikut:
a) Mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
b) Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN dan ketetapan-ketetapan MPR lainnya secara konsekuen, serta menaati segala perundang-undangan yang berlaku.
c) Bersama-sama  kepala  daerah  menyusun  serta  menetapkan  APBD  dan  peraturan-peraturan  daerah untuk  kepentingan  daerah  dalam  batas-batas  wewenang  yang  diserahkan  kepada  daerah  atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dituskan kepala daerah.
d) Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang kepada program pembangunan pemerintah. 13
Hak dan kewajiban DPRD berdasarkan (Pasal 43 dan 44 UU 32/2004), berikut yang menjadi hak DPRD :
a) Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah  yang  penting  dan  strategis  yang  berdampak  luas  pada  kehidupan  masyarakat,  daerah  dan negara.
b) Angket, yaitu hak melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daerah yang pentig strategis  serta  berdampak  luas  pada  kehidupan  masyarakat,  daerah  dan  negara  yang  digunakan bertentangan  dengan  peraturan  dan  undang-undang.  Hak  angket  ini  dilaksanakan  setelah  dilakukan iterpelasi dan mandate persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ jumlah anggota dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
c) Menyatakan pendapat tentang kebijakan dan implementasi kebijakan oleh kepala daerah.
d) Mengajukan rancanagn Peraturan Daerah
e) Mengajukan pertanyaan
f) Menyampaikan usul dan pendapat
g) Memilih dan dipilih
h) Membela diri
i) Imunitas
12 H. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 67-68.
13 C.S.T.Kansil, Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Daerah, (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2005), hlm. 145-146.

## j) Protokoler
k) Keuangan dan Administrasi
Yang menjadi kewajiban anggota DPRD berdasarkan (Pasal 45 UU No. 32/2004) adalah:
a) Mengamalkan  pancasila,  melaksanakan  UUD  RI  1945  dan  menaati  segala  peraturan  perundang- undangan.
b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI.
d) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
e) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
f) Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
g) Memberikan  pertanggungjawaban  atas  tugas  dan  kinerjanya    selaku  anggota  DPRD  sebagai  wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
h) Menaati Tata Tertib. Kode etik dan sumpah/ janji anggota DPRD
Menjaga norma dan etik dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. 14
Sebagai masyarakat yang bijaksana harus mengetahui Undang-Undang menentukan bahwa pemerintah lokal  menggunakan  nomenlatur  “Pemerintah  Daerah”  .  Pemerintah  lokal  terdiri  dari  : Legislatif  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Eksekutif Dewan Pemerintah Daerah (DPD). DPRD mengatur dan mengurus rumahtangga  daerahnya.  Anggota  DPRD  dipilih  dalam  sebuah  pemilihan  yang  diatur  oleh  Undang-Undang pembentukan daerah. Masa jabatan anggota DPRD lima tahun. 15
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (disingkat  DPRD)  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  di  provinsi/kabupaten/kota)  di  Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota--anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian  diatur  lebih  lanjut  dengan  undang-undang,  terakhir  melalui  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2014. 16 Penting untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang menjadi fungsi, tugas, hak dan kewajiban, dari DPRD yang  disebutkan  dan  dijelaskan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penyelenggara memiliki 2 arti. Penyelenggara berasal dari kata dasar selenggara. Selenggara berasal dari kata dasar menyelenggarakan yang berarti menunaikan atau menyampaikan (maksud, cita-cita, harapan, tugas  kewajiban, dan sebagainya). Penyelenggara  adalah sebuah  homonim  karena  arti-artinya memiliki  ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penyelenggara memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelenggara dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti kata penyelenggara adalah pemelihara. Penyelenggara juga berarti pemiara. 17
14 Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah, Konsep, dan Penatalaksana di Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016), hlm. 65-66.
15 Sarman, Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 16.
16 Wikipedia  bahasa  Indonesia,  ensiklopedia  bebas,” Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah”,  https://id.wikipedia.org  ›  wiki  › Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah, (diakses pada 4 Oktober 2019, pukul 22.11).
17 Arti Kata Penyelenggara Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Lektur.ID, https://lektur.id/arti-kata/penyelenggara.html.
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 sampai dengan pasal 50 dijelaskan mengenai susunan atau pembagian dan cakupan batasan  tugas dan tanggung jawab pemerintah dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. 18
Dengan  demikian  di  atas  menjelaskan  siapa  dan  apa  DPRD  tersebut  dalam  Pemerintahan  Daerah Indonesia disertai dengan tugas dan tanggung jawab dari DPRD itu sendiri. Namun tidak heran masalah yang muncul di tengah masyarkat saat ini mengenai ketidak tahuan atau dapat juga disebut tidak mempercayai akan keberadaan DPRD sebagai wakil mereka. Hal ini tidak dapat dinyatakan semerta-merta yang menjadi masalahnya adalah masyarakat itu sendiri dan tidak dapat juga dinyatakan DPRD bersalah dalam masalah ini.
Berikut harus diketahui yang pertama dan utama adalah masyarakat harus tahu dengan benar bahwa dalam  Pemerintahan  Daerah  adalah  wakil  dari  masyarakat  itu  sendiri  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Dasar  pendapat  ini  muncul  agar  dalam  berkomentar  masyarakat  memang  tahu  dan paham apa yang menjadi tuntutan mereka akan ketidak adilan yang dirasakan atas posisinya sebagai masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada DPRD yang terpilih. Karena diketahui banyak dari masyarakat yang tidak tahu dengan keberadan DPRD itu sendiri sebagai wakil mereka memiliki tanggung jawab seperti apa. Namun tidak  dapat  diabaikan  bahwa  asap  muncul  karena  ada  api  berarti  masyarakat  merasa  tidak  percaya  kepada DPRD sendiri karena adanya masalah yang dianggap tidak masalah oleh DPRD.

## PENUTUP
Di tengah era globalisasi ini masyarakat sudah mulai berpikir kritis sehingga pemerintah dan terutama DPRD yang dibahas saat ini harus tanggap dengan situasi masyarakat yang demikian. Artinya DPRD harus tahu apa  yang  menjadikan  masyarakat  menjadi  tidak  percaya  akan  permasalahan  yang  telah  dibahas  di  bagian pendahuluan, dapat disimpilkan yang menjadi masalah utama adalah ketidak terbukaan DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya serta tanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat daerah.
Hubungan  antara  masyarakat  luas  dan  DPRD tang  tidak  baik  karena adanya  kesalah  pahaman  yang harus di selesaikan terlebih dahulu. Dengan demikian untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka  haruslah  diselesaikan  permasalahan  yang  ada  antara  masyarakat  dan  DPRD  mengenai  fungsi  dan kedudukan daripada DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di setiap permasalahan di atas maka peran yang paling dibutuhkan untuk mengambil sikap adalah DPRD karena lembaga tersebut merupakan wakil rakyat untuk menerima segala  aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat  dinyatakan  bahwa  DPRD  harus  melakukan  program  khusus  pendekatan  kepada  masyarakat  untuk mewujudkan  hubungan  yang  baik  dan  melakukan  transparansi  kepada  masyarakat  akan  fungsi,  tugas  dan tanggung jawabnya sehingga masyarakat mengetahuinya dengan luas akan hal itu. Hal ini dapat dilakukan sama halnya dengan pada saat melakukan kampanye. DPRD juga dapat melakukan penyuluhan- penyuluhan ke setiap daerah-daerah  bagiannya  untuk  mengembangkan  pemikiran  masyarakat  dan  menunjang  kwalitas  berpikir masyarakat yang positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arenawati.  2016.  Administrasi  Pemerintahan  Daerah  Sejarah,  Konsep,  dan  Penatalaksana  di  Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Arti  Kata  Penyelenggara  Di  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)    Lektur.  ID,  https://lektur.id/arti- kata/penyelenggara.html.
Astomo, Putera. 2018. Ilmu Perundang-undangan : Teori dan Praktek di Indonesia Depok: Rajawali Pers. Christine S.T Kansil  dan C.S.T. Kansil . 2005. Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta :  PT. Bumi Aksara. Ensiklopedia bebas, Wikipedia bahasa Indonesia, ” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”,  https://id.wikipedia.org › wiki › Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah, diakses pada 4 Oktober 2019, pukul 22.11.
Simamora,  Janpatar.  "Reformasi  Birokrasi,  Good  Governance  dan  Etika  Pelayanan  Publik." Jurnal  Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi , 10, No. 1 (2013): 39-60.
Simamora,  Janpatar., Urgensi  Keberadaan  GBHN  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, 3440-3441.
Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME, Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country’s Power in The Indonesian State Concerns System, Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity &  Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.
Simamora, Janpatar ., Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context  of  State  Institutions’  Authority  Dispute  Settlement,  IOSR  Journal  Of  Humanities  And  Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 12, Series. 3 (December. 2019) 45-54.
Kaloh,  J.  2010.  Kepemimpinan  Kepala  Daerah  :  Pola  Kegiatan,  kekuasaan,  dan  Perilaku  Kepala  Daerah  dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta : Sinar  Grafika.
Mohammad Taufik Makarao dan Sarman. 2011. Hukum Pemerintah Daerah di  Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta. Nurcholis, Hanif. 2005.  Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Grasindo. Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta :   Sinar Grafika. Setiawan, Dian Bakti. 2011.  Pemberhentian Kepala Daerah : Mekanisme Pemberhentian di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
Sunarno, H. Siswanto. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta :  Sinar Grafika. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Widjaja, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.