Tinjauan Maṣlaḥah terhadap Metode Istinbāṭ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa

## Sarpini
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Email: sarpini@iainpurwokerto.ac.id

## Abstrak
Di  dalam  al-Qur’an  dan  al-Hadis  tidak  ada  satu  pun  ketentuan  yang  mengatur  secara eksplisit  tentang  asuransi.  Oleh  karena  itu,  asuransi  ini  termasuk  masalah ijtihādiyah , artinya  untuk  menentukan  hukumnya  asuransi  ini  halal  atau  haram  masih  diperlukan peranan  akal  pikiran  para  ulama  ahli  fiqih  melalui  ijtihad.  Penelitian  ini  menggunakan analisis  deskriptif,  yaitu  penulis  memaparkan  semua  data  tentang  asuransi  jiwa  secara sistematis, cermat dan faktual dengan pola deduktif yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang maṣlaḥah kemudian melakukan analisis terhadap data  mengenai  dasar  dan  substansi  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tentang asuransi  jiwa  untuk  memperoleh  sebuah  kesimpulan  yang  khusus.  Penelitian  ini menyimpulkan bahwa latar belakang munculnya fatwa MUI tentang asuransi jiwa  yaitu adanya pertanyaan masyarakat tentang asuransi jiwa, apakah status hukum maupun cara aktifitasnya  sesuai  dengan  syari’ah.  Dasar  hukum  yang  digunakan  MUI  dalam menetapkan  fatwa  tentang  asuransi  jiwa  adalah  al-Qur’an,  al-hadits  dan  kaidah-kaidah fiqh  tentang  muamalah.  Metode  istinbat  fatwa  MUI  tentang  asuransi  jiwa  jika  ditinjau dari  konsep  maslahah  yaitu  komisi  fatwa  MUI  menggunakan  asas maṣlaḥah  mursalah yaitu maṣlaḥah yang mu'tabarah (dapat diterima).
Kata kunci: maṣlaḥah, istinbāṭ, ijtihād

## Abstract
In  the  Qur'an  and  al-Hadith  there  are  no  provisions  that  explicitly  regulate  insurance. Therefore, this insurance includes the issue of ijtihadiyah, it means that to determine the law  of  insurance  whether  halal  or  haram,  it  requires  the  role  of  fiqh  scholars  through ijtihad. This study uses descriptive analysis in which the authors describe all data about life  insurance  in  a  systematic,  careful  and  factual  with  deductive  pattern  to  propose theories  or  general  propositions  about  maslahah  then  analyzing  data  on  the  basis  and substance of Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa on life insurance to obtain specific conclusion. This study concludes that the background of the emergence of the MUI fatwa on life insurance is due to public question about life insurance, whether the legal status or its    activity  are  in  accordance  with  the  Shari'ah.  The  legal  basis  used  by  MUI  in establishing  fatwa  on  life  insurance  is  the  Qur'an,  al-hadith  and  fiqh  muamalah.  MUI fatwa  used  istinbat  method  to  regulate  the  life  insurance  viewed  from  the  concept  of maslahah is called maslahah the mu'tabarah (acceptable).
Keywords : maṣlaḥa, istinbāṭ, ijtihād

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961

## Sejarah Artikel
Diterima: 26 November 2018; Direview: 29 April 2019; Diterima: 18 Juni 2019; Diterbitkan: 27 Juni 2019; Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.

## Pendahuluan
Persoalan asuransi jiwa
merupakan  persoalan  yang  relatif  baru dan  problematis.  Secara  ketentuan, asuransi  jiwa  tidak  termaktub  secara eksplisit  dalam  al-Quran  dan  Hadis. 1
Oleh  karena  itu,  asuransi  termasuk  ke dalam masalah ijtihādiyah, artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau  haram  masih  diperlukan  peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihād . 2 Muhammad  Nejatullah  Shiddiqi menjelaskan  bahwa  asuransi  merupakan suatu  kebutuhan  dasar  bagi  manusia karena  kecelakaan  dan  konsekuensi finansialnya memerlukan santunan.
Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah-masalah yang universal,  seperti  kematian  mendadak, cacat, penyakit pengangguran,
kebakaran, banjir, badai, dan kecelakaan-kecelakaan  lain  sehingga tidak  hanya  bergantung  pada  tindakan para sukarelawan. Kenyataan ini menuntut  asuransi  untuk  diperlakukan sebagai  kebutuhan  dasar  manusia  pada ruang  lingkup  yang  sangat  luas  dari kegiatan-kegiatan dan situasi manusia.
Isu asuransi ini memang termasuk  isu  yang  mengundang  pro- kontra  di  kalangan  ulama.  Pendapat pihak  yang  kontra  menyatakan  bahwa asuransi  merupakan  bisnis  pertaruhan dan ketidakpastian. Apalagi jika dikaitkan dengan asuransi jiwa, di mana
1 Abuddin Nata, Masail  Fiqhiyah (Jakarta: Prenada Media, 2003), 5.
2 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam  dan  Lembaga-Lembaga  Terkait  (BAMUI dan  TAKAFUL)  di  Indonesia (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1997), 66.
sebagian  pihak  berpendapat  bahwa asuransi  jiwa  ini  seolah-olah  merupakan upaya  untuk  “menantang”  takdir  Allah. Bahkan  di  negara  Barat  terjadi  banyak kasus  ahli  waris  tega  “mencelakakan” orang  tua  atau  keluarga  yang  menjadi pemegang polis demi mendapatkan harta dari klaim asuransi. Akibatnya, sebagian ulama kemudian mengharamkan
asuransi  jiwa.  Namun  demikian,  semua sisi  buruk  tersebut  dapat  diatasi  ketika “aturan  main”  asuransi  ini  disesuaikan dengan  syari’ah.  Menurut  pendapat mayoritas  /  jumhur  ulama,  asuransi  ini bukan bisnis pertaruhan dan ketidakpastian,  melainkan  salah  satu cara untuk mempersiapkan masa depan. Wacana asuransi kemudian bergulir  hingga  pada  tahun  2001  ketika pemerintah  meminta  fatwa  kepada  MUI tentang  asuransi  syari’ah.  MUI  sebagai wadah  musyawarah  para  ulama  dan cendekiawan  muslim  Indonesia 3 yang telah melakukan kajian mendalam terhadap teori asuransi merespon permasalahan asuransi syari’ah. Sebagai bentuk respon terhadap masalah tersebut,  pada  hari  Senin,  tanggal  15 Muharram  1422  H  /  09  April  2001, Komisi  Fatwa  MUI  melalui  Dewan Syari’ah  Nasional  (DSN-MUI)  dan mengadakan rapat pleno. 4
Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001 bertepatan  dengan  29  Rajab  1422  H menetapkan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X 2001 tentang pedoman umum Asuransi
Syari’ah.  Dalam  ketetapan  ini,  yang dimaksud  dengan  asuransi  syari’ah ( ta’min, takaful atau tadhamun )  adalah usaha  saling  melindungi  dan  tolong menolong di antara sejumlah orang atau
3 Abdusshomad Buchori, Panduan Penyelenggaraan  Organisasi  dan  Managemen, Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Propinsi  Jawa Timur (Surabaya: Putera Pelajar, 2002), 17.
4 M.  Ichwan  Sam, Himpunan  Fatwa Dewan  Syari’ah  Nasional (Jakarta:  Gaung Persada, 2006), 130.

## Volksgeist
pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola-pola pengembalian untuk
menghadapi resiko tertentu melalui akad
(perkataan) yang sesuai dengan syari’ah.
Akad  yang dimaksud adalah (perkataan) yang sesuai dengan syari’ah. Akad yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maisir (perjudian), riba (penambahan) ,  zhulm (perganiayaan), risywah (suap),  barang haram dan maksiat. 5
MUI  menilai  bahwa  asuransi jiwa  memiliki  kemaslahatan  yang  besar. Sebagai pertimbangan dalam menetapkan  fatwa  tentang  asuransi syari’ah,  MUI  mengambil  pendapat Wahbah al-Zuhaili:
اًعُّرَ بَ ت ُنْوُكَي ُكَِتَْشلمُا ُهُعَ فْدَي يِذَّلا ُغَلْ بمَل اَف ِقَفَّ تمُلا ِماَظِّنلا  ِبَسَِبِاَتْحمُلا ُهْنِم ُناَعُ ي ،ِةكْرِّشلِل ُهْنِم ِْيَْغ ْنِم ٍةَضَْمَ ٍةَبِهْوأ ٍعُّرَ بَ ت ِةَفِصِب ُهُمِّدَقُ ت ُةَكْرِّشلاو ،ِهْيَلَع ٍ َوِعْوأ ٍ ِباَقُم
Artinya: “Bahwa sejumlah dana (premi) yang  diberikan  oleh  peserta asuransi adalah tabarru’ (amal kebajikan)  dari  peserta  kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan  ketentuan  yang telah disepakati, dan perusahaan memberikannya
(kepada peserta) sebagai tabarru’  atau  hibah  murni tanpa imbalan”. 6
Fatwa  ini  penting  ditinjau  dari segi  bagaimana maṣlaḥah digunakan, karena  pada  prinsipnya  MUI  menolak asuransi  konvensional,  tetapi  menyadari realita dalam masyarakat bahwa asuransi
5 Sam, 131.
6 Wahbah  al-Zuhayli, Al-Muamalat  Al- Maliyah  Al-Mu’asirah (Dimasyq:  Dar  al-Fikr,
2002), 287.
tidak  dapat  dihindari. 7 Oleh  karena  itu, DSN MUI dalam fatwanya memutuskan bahwa  asuransi  jiwa  diperbolehkan dengan berbagai ketentuan sesuai dengan Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.  Berdasarkan  latar  belakang masalah di atas, maka research problem (rumusan  masalah)  dalam  penelitian  ini adalah  dasar  hukum  yang  digunakan MUI  dalam  menetapkan  fatwa  tentang asuransi  jiwa  dan  metode istinbāṭ . Berdasarkan hal tersebut terdapat pertanyaan  mendasar  dalam  tulisan  ini yaitu  Apa  dasar  hukum  yang  digunakan MUI  dalam  menetapkan  fatwa  tentang asuransi  jiwa?  Serta  bagaimana  metode istinbāṭ fatwa MUI tentang asuransi jiwa jika ditinjau dari konsep maṣlaḥah ?

## Pembahasan
1. Maṣlaḥah sebagai metode istinbāṭ Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia mendefinisikan maṣlaḥah dengan
"sesuatu  yang  mendatangkan  kebaikan (kemaslahatan,  dsb.)  faidah  atau  guna". Jadi  kemaslahatan  adalah  kegunaan, kebaikan,  manfaat,  dan  kepentingan. Dari  segi  bahasa,  kata al-  maṣlaḥah adalah  seperti  lafaz al-manfaat ,  baik artinya  ataupun wazan -nya  (timbangan kata),  yaitu  kalimat maṣdar yang  sama artinya  dengan  kalimat  al-ṣalaḥ,  seperti halnya lafaz al-manfaat sama  artinya dengan al-naf’u . 8
Bisa  juga  dikatakan  bahwa al- maṣlaḥah itu merupakan bentuk tunggal ( mufrad ) dari kata al-maṣāliḥ .
Pengarang kamus Lisan al-Arab menjelaskan dua arti, yaitu al- maṣlaḥah yang  berarti al-ṣalaḥ dan al-maṣlaḥah yang  berarti  bentuk  tunggal  dari al- maṣāliḥ .  Semuanya  mengandung  arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti
7 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional (Jakarta: Gema Insani, 2004), 67.
8 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqih  Jilid  II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961
menghasilkan  kenikmatan  dan  faedah, ataupun  pencegahan  dan  penjagaan, seperti  menjauhi  kemadharatan  dan penyakit,  semua  itu  bisa  dikatakan maṣlaḥah . 9 Manfaat yang dimaksud oleh pembuat  hukum syara’ (Allah)  adalah sifat  menjaga  agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban  nyata  antara  pencipta  dan makhluk-Nya. 10
Dengan demikian, kata maṣlaḥah menunjuk  pada  arti  manfaat  hendak diwujudkan, guna meraih kebajikan atau suatu  hal  yang  lebih  baik  dalam kehidupan  umat  manusia. 11 Setiap  hal yang mengandung manfaat adalah maṣlaḥah , baik dalam upaya mewujudkannya melalui usaha meraihnya ( jalbu al-maṣāliḥ ) atau menghindarkan  hal  yang  menyebabkan kerusakan ( dar` al-mafāsid ).
Dalam  terminologi  Ushul  Fiqh, para uṣūliyīn mengemukakan  definisi beragam,  namun  memiliki  substansi yang sama yaitu:
a. Al-Ghazālī (w. 505 H) menyatakan ungkapan berikut:
“Maṣlaḥah  dalam  pengertian
dasarnya mengekspresikan
hal mengusahakan apa yang bermanfaat atau menyingkirkan hal yang berbahaya. Tapi bukan  ini  yang  kita  maksudkan.  Sebab mengupayakan manfaat atau menyingkirkan  bahaya  adalah  tujuan- tujuan  makhluk,  sedang-kan  kebaikan makhluk  adalah  dalam  pencapaian tujuan  mereka.  Apa  yang  kita  maksud sebagai  maṣlaḥah  adalah  menjamin tujuan  hukum,  yakni  yang  terdiri  dari lima  hal:  pemeliharaan  terhadap  agama, jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Semua hal yang menjamin pemeliharaan
9 Rachmat  Syafe’i, Ilmu  Ushul  Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 177.
10 Syafe’i, 177.
11 Miftahul  Huda, Filsafat  Hukum  Islam,
Menggali  Hakikat,  Sumber  dan  Tujuan  Hukum Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 101.
terhadap kelima hal (al-uṣūl al-khamsah) ini  adalah  maṣlaḥah.  Sebaliknya,  semua yang menelantarkannya
adalah mafsadah.  Dan  upaya  menghilangkan mafsadah adalah maṣlaḥah. 12
Dalam  penggalan  ungkapannya, al-Ghazalī  dengan  tegas  menyatakan bahwa  kemaslahatan  yang  dimaksud adalah melindungi apa yang dikehendaki (maksud) syarī` (Allah  dan  Rasul-Nya). Sedangkan  tujuan syarī` tidak  lain adalah  melindungi  agama,  jiwa,  akal, keturunan  dan  harta  makhluk-Nya. Maṣlaḥah yang  dimaksud  al-Ghazālī bukan  kemaslahatan  yang  dipersepsikan akal manusia. Sebab maṣlaḥah model ini semata-mata  berorientasi  pada  meraih tujuan-tujuan  sesaat  manusia,  tidak berorientasi pada pencapaian kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat  di  kemudian  hari.  Al-Ghazālī ingin  memadukan  antara  keduanya, walaupun    kadang  bobot  perhatiannya terhadap  kemaslahatan ukhrawi lebih menonjol. 13
b. Imām  al-Syāṭībi,  salah  seorang
ulama madzhab Maliki.
Al-  Syāṭībi  mengatakan  bahwa maṣlaḥah adalah  setiap  prinsip syara’ yang  tidak  disertai  bukti naṣ khusus, namun  sesuai  dengan  tindakan syara’ serta  maknanya  diambil  dari  dalil-dalil syara ’ . 14 Tampak  jelas  dalam  ungkapan al- Syāṭībi, bahwa tidak semua maṣlaḥah dapat dijadikan penetapan hukum.
Maṣlaḥah yang  dapat  dijadikan  pijakan adalah kemaslahatan yang telah ditetapkan syari` atau  sejalan  dengan tujuan-tujuannya,  bukan  kemaslahatan yang  nyata-nyata  berlawanan  dengan kehendak syari` .
12 Abdul Mun’im Saleh, Madhhab Syafi’i, Kajian Konsep Al-Maslahah (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 77.
13 Amin Farih, Kemaslahatan &
Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: Walisongo Press, 2008), 62. 14 Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih , 120.

## Volksgeist
c. Al-Ṭūfī tentang maṣlaḥah : Al-  Ṭūfī  memberikan  definisi maṣlaḥah ke  dalam  dua  kategori; maṣlaḥah dalam  pandangan‘ urf dan maṣlaḥah dalam  pandangan syarī`.
Maṣlaḥah dalam  pandangan `urf (tradisi masyarakat) adalah sarana yang mengantarkan  pada  kedamaian  dan manfaat,  seperti  perdagangan  sebagai sarana  untuk  memperoleh  keuntungan, dan  dalam  pandangan syarī` adalah sarana  (sebab)  yang  mengantarkan  pada tujuan syari` ,  baik  sarana  itu  berupa ibadah,  maupun  tradisi  masyarakat. Maṣlaḥah sendiri  terbagi  menjadi  dua, yaitu maṣlaḥah yang  dikehendaki syari` untuk  kepentingannya,  seperti  ibadah. Adapun maṣlaḥah yang  dimaksudkan syari` untuk  memberikan  manfaat  pada penduduk bumi dan ketentuan perjalanan  hidup  bagi  kepentingan  jiwa dan raga mereka semua.
Al-Ṭūfī  tidak  menjelaskan  lebih lanjut  kemaslahatan  kategori  mana  yang dapat  dijadikan  sumber  hukum.  Namun demikian,  dari  konsep  kemaslahatan yang  ia  ajukan,  dapat  dibaca  dengan jelas  bahwa  dua  kategori  yang  ia maksudkan  dapat  dijadikan  sumber hukum  yang  sah  walaupun  dalam  dua kategori  syari`ah  yang  berbeda,  syari`ah dunyāwiyyah dan  syari`ah ukhrāwiyyah (ta`abbudiyyah ). 15
d. Al-Khawarizmi  (W.  997  H) 16
tentang maṣlaḥah:
Al-Khawarizmi  mendefinisikan
maṣlaḥah: dengan definisi maṣlaḥah adalah melindungi tujuan syar`iy dengan cara menghindarkan
terjadinya kerusakan dari kehidupan manusia."
15 Yusdani, Peranan  Kepentingan  Umum Dalam  Reaktualisasi  Hukum:  Kajian  Konsep Hukum  Islam  Najamuddin  At-Tufi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 73.
16 Ahmad  Munif  Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maslahah Mursalah & Relevansinya  dengan  Pembaharuan  Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 25.
Berdasarkan beberapa buah definisi  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa, maṣlaḥah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada  pembatalnya.  Jika    terdapat  suatu kejadian  yang  tidak  ada  ketentuan syari’at  dan  tidak  ada illat yang  keluar dari syara’ yang  menentukan  kejelasan hukum  kejadian  tersebut  kemudian ditemukan  sesuatu  yang  sesuai  dengan hukum syara’ yaitu  suatu  ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan  atau  untuk  menyatakan suatu manfaat yang didasarkan pemeliharaan  kemadharatan  atau  untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian  tersebut  dinamakan maṣlaḥah , tujuan utama maṣlaḥah adalah kemaslahatan,  yakni  memelihara  dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya. 17
2. Tinjauan Maṣlaḥah Dari  Segi Materinya dan Keberadaannya
Bila  ditinjau  dari  materinya
maṣlaḥah dibagi menjadi dua:
a. Maṣlaḥah ammah .
Maṣlaḥah ammah adalah kemaslahatan  umum  yang  menyangkut kepentingan  orang  banyak.  Kemas- lahatan  umum  ini  tidak  berarti  untuk kepentingan  semua  orang,  tetapi  bisa berbentuk  kepentingan  mayoritas  umat.
Misalnya ulama memperbolehkan
membunuh  penyebar bid'ah yang  dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
b. Maṣlaḥah khaṣṣaḥ. Maṣlaḥah khaṣṣaḥ adalah kemaslahatan pribadi. Maṣlaḥah khaṣṣaḥ ini sering terjadi dalam kehidupan  kita  seperti  kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan
17 Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih , 117.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961
hubungan  perkawinan  seseorang  yang dinyatakan hilang. 18
Dan  dilihat  dari  segi  keberadaan maslahat itu sendiri, syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu:
a. Maṣlaḥah ḍarūriyyat
Maṣlaḥah ḍarūriyyat dalah perkara-perkara  yang  menjadi  tempat tegaknya  kehidupan  manusia  yang  bila ditinggalkan,  maka  rusaklah  kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah  dan  kehancuran  yang  hebat. Perkara-perkara  ini  dapat  dikembalikan kepada  lima  perkara  yang  merupakan perkara  pokok  yang  harus  dipelihara, yaitu:  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan harta. 19
Di antara syari’at yang diwajibkan  untuk  memelihara  agama adalah  kewajiban  jihad  (berperang membela  agama)  untuk  mempertahan- kan akidah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin  dari  agamanya  serta menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.
Adapun  yang  dimaksud  dengan memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman,  dan  pakaian  untuk  memper- tahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban  mengqisas  atau  mendiyat orang  yang  berbuat  pidana. Sedangkan yang  dimaksud  dengan  memelihara akal adalah  kewajiban  untuk  meninggalkan minum  khamr  dan  segala  sesuatu  yang memabukkan.  Begitu  juga  menyiksa orang  yang  meminumnya. Memelihara keturunan  adalah kewajiban untuk menghindarkan  diri  dari  berbuat  zina. Begitu  juga  hukuman  yang  dikenakan kepada  pelaku  zina,  laki-laki  atau
18 Nasiri,  “Maṣlaḥah:  Antara  Metode Berfikir  dan  Tujuan  Hukum  Islam,” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 9, no. 2 (Juli 2009): 169, http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/i ndex.
19 Suratmaputra, Filsafat  Hukum  Islam Al-Ghazali, Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam , 126.
perempuan. 20 Sedangkan  syariat  yang diwajibkan  untuk  memelihara  harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian.  Begitu  juga  pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Selain  itu,  memelihara  harta  juga termasuk  larangan  riba  serta  keharusan bagi  orang  yang  untuk  mengganti  harta yang telah dilenyapkannya.
b. Maṣlaḥah hajīyyāt
Maṣlaḥah  hajīyyāt ialah  semua bentuk  perbuatan  dan  tindakan  yang terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada maslahah dharuriyah) yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  tetap  juga terwujud,  tetapi  dapat  menghindarkan kesulitan  dan  menghilangkan  kesem- pitan. 21 Hajīyyāt ini  tidak  rusak  dan terancam,  tetapi  hanya  menimbulkan kepicikan  dan  kesempitan,  dan hajīyyāt ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayat.
Dalam  hal  ibadah  misalnya, qashar  shalat,  berbuka  puasa  bagi  yang musafir.  Dalam  hal  adat  dibolehkan berburu,  memakan  dan  memakai  yang baik-baik  dan  yang  indah-indah.  Dalam hal  muamalat,  dibolehkan  jual  beli secara  salam,  dibolehkan  talak  untuk menghindarkan kemaslahatan dari suami istri.  Dalam  hal uqubat / jinayah ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan  beragama.  Sebab  dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan  beragama,  luaslah  gerak langkah hidup manusia. Melarang /mengharamkan rampasan dan penodongan  termasuk  juga  ke  dalam lingkungan hajīyyāt .
c. Maṣlaḥaḥ taḥsīniyyāt.
Maṣlaḥah taḥsīniyyāt ialah
mempergunakan  semua  yang  layak  dan pantas  yang  dibenarkan  oleh  adat kebiasaan  yang  baik  dan  dicakup  oleh bagian mahāsinul akhlak. Taḥsīniyyāt
20 Suratmaputra, 127.
21 Suratmaputra, 127.

## Volksgeist
ini,  juga  masuk  dalam  lapangan  ibadah, adat,  muamalah,  dan  bidang uqūbāt .
Lapangan  ibadah  misalnya,  kewajiban bersuci  dari  najis,  menutup  aurat, memakai  pakaian  yang  baik-baik  ketika akan  shalat,  mendekatkan  diri  kepada Allah  melalui  amalan-amalan  sunah, seperti  shalat  sunah,  puasa  sunah, bersedekah dll.
Imām  Abū  Zahrah,  menam- bahkan bahwa termasuk lapangan taḥsīniyyāt ,  yaitu  melarang  wanita- wanita  muslimat  keluar  ke  jalan-jalan umum  memakai  pakaian-pakaian  yang seronok  atau  perhiasan-perhiasan  yang mencolok  mata.  Sebab  hal  ini  bisa menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan  oleh  keluarga  dan  terutama oleh agama.
Selanjutnya  dikatakan  bahwa adanya  larangan  tersebut  bagi  wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya  untuk  menjaga  kehormatan dirinya  agar  tetap  bisa  menjadi  wanita- wanita  yang  baik  (shalihah)  menjadi kebanggaan keluarga dan agama di masa mendatang. 22
Adapun maṣlaḥah
yang keberadaannya  tidak  didukung  oleh syara’ dan  tidak  pula  ditolak  melalui dalil  yang  detail  (rinci).  Kemaslahatan dalam  bentuk  ini  terbagi  menjadi  dua, yaitu,  Pertama, Maṣlaḥah  al-gharibah , yaitu  kemaslahatan  yang  asing,  atau suatu  kemaslahatan  yang  sama  sekali tidak  ada  dukungan  dari syara’ ,  baik secara  rinci  maupun  secara  umum. Ironisnya,  para  ulama  ushul  fikh  sendiri tidak  dapat  mengemukakan  contohnya yang  pasti.  Bahkan  Imām  al-Syaṭibī menyatakan  bahwa  kemaslahatan  jenis ini  tidak  ditemukan  dalam  praktek, sekalipun ada secara teori.
Kedua, Maṣlaḥah  al-mursalah , yaitu kemaslahatan yang tidak didukung
22 Khairul  Umam, Ushul  Fiqh  1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 212.
oleh dalil syariat  atau naṣ secara  rinci, namun  ia  mendapat  dukungan  kuat  dari makna implisit sejumlah naṣṣ yang ada. 23 Kriteria maṣlaḥah dan Pandangan- pandangan Ulama untuk menjadi pijakan hukum,  ulama  menetapkan  beberapa kriteria yang harus dipenuhi. 24 Beberapa syarat maṣlaḥah tersebut adalah: Kemaslahatan  sejalan  dengan  maksud syariat,  kemaslahatan  itu  harus  bersifat rasional, bukan sekadar perkiraan, kemaslahatan  itu  menyangkut  kepen- tingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 25
Madzhab  Syafi’i  pada  dasarnya juga  menjadikan maṣlaḥah  mursalah sebagai  salah  satu  dalil  syariat.  Akan tetapi beliau lebih cenderung memasukkannya ke dalam bagian qiyas. Misalnya, beliau mengqiyaskan hukuman  bagi  peminum  arak  pada hukuman  orang  yang  menuduh  orang berzina,  yaitu  berupa  dera  sebanyak  80 kali,  karena  orang  yang  mabuk  diduga kuat  akan  menuduh  orang  lain  berbuat zina.
Tidak dipungkiri bahwa kebanyakan  hukum  yang  dilahirkan  dari qaul  jadīd Imām  Syafi’i  di  Mesir didasarkan  pada  adat  penduduknya.  Ini tidak  lain  hanyalah  untuk  kemaslahatan penduduknya. Al-Ghazālī juga membahas maṣlaḥah  mursalah dalam kitab al-Mustasfa .  Menurutnya,  syarat untuk  menjadikan maṣlaḥah  mursalah sebagai  argumen  untuk  mengambil hukum  sama  dengan  tiga  point  di  atas walaupun  sedikit  berbeda  pada  point kedua dan ketiga, yatiu:
a. Maṣlaḥah itu  sejalan  dengan syariat.
b. Maṣlaḥah itu  tidak  bertentangan dengan naṣṣ syariat.
23 Totok  Jumantoro, Kamus  Ushul  Fiqh (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 201.
24 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash Shiddieqy, Falsafah  Hukum  Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 321.
25 Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum Islam ((Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961
c. Maṣlaḥah tersebut  masuk  dalam kategori maṣlaḥah  ḍarūriyyāt (kebutuhan yang sangat mendesak),  baik  menyangkut kemaslahatan  pribadi  maupun kepentingan orang banyak. Untuk  yang  terakhir  ini,  al- Ghazālī mengatakan bahwa ḥajiyyāt (kebutuhan biasa), apabila  menyangkut  kepentingan orang banyak bisa menjadi
ḍarūriyyāt .
Selanjutnya  Ghazālī  menambah-
kan,  jika  yang  dimaksudkan  dengan maṣlaḥah mursalah adalah untuk
mewujudkan  moralitas  universal  syariat maka dalil ini tidak perlu diperselisihkan lagi  dan  harus  diikuti.  Namun,  jika terjadi pertentangan antara dua maṣlaḥah , maka harus dilakukan tarjīh .
Senada  dengan  itu,  al-Qurtuby menyatakan  bahwa  dengan  adanya batasan-batasan  itu  maka  dalil  ini  tidak seharusnya  diperselihkan  eksistensinya. Walaupun  para  ulama fiqh menge- mukakan syarat-syarat yang sangat ketat dalam  menggunakan maṣlaḥah sebagai pijakan hukum, namun
pada kenyataannya, para sahabat yang memenuhi semua syarat tersebut. Mereka hanya menjaga
kemaslahatan  meskipun  sifatnya  hanya parsial ,  teka-teki,  atau ẓanni (praduga). Hal ini pernah dilakukan oleh Saydina Umar  Ra  ketika  menghukumi talak  terhadap  seorang  wanita  yang suaminya  hilang  selama  empat  tahun. Keputusan  Sayyidina  Umar  r.a  ini adalah  untuk  melindungi  kemaslahatan si  istri  tersebut  dan  menghindarkannya dari bahaya meskipun tidak ada kejelasan  mengenai  kematian  sang suami  Pendapat  Sayyidina  Umar  r.a di atas  disepakati  oleh  sayyidina  Utsman r.a,  sayyidina  Ali  r.a,  Ibnu  Umar,  Ibnu Abbas dan sejumlah tabī’'in .
Keputusan seperti ini juga
banyak  diambil  oleh  para  sahabat  pada
kasus-kasus yang berbeda. Oleh karenanya, Imam  al-Syaṭibī  dalam memberlakukan maṣlaḥah mursalah tidak  menetapkan  syarat  sebagaimana yang dilakukan oleh al-Ghazālī, khususnya  poin  pertama  dan  kedua.
Hanya  saja  beliau  memberikan  tiga  hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan dalil maṣlaḥah , yaitu :
a. Bersifat  logis,  dan  bukan  masalah ta'abbudi (ibadah)  karena  hal-hal
bersifat ta'abbudi adalah  sesuatu yang harus diterima. b. Berhubungan dengan tujuan syariat  secara  global  dengan  tidak menghilangkan hukum dari asalnya,  serta  tidak  ada  dalil  yang menunjukkan secara qaṭ'ī . c. Penggunaan  dalil  tersebut  untuk menjaga  sesuatu  yang  mendesak ( ḍarūriyyāt) atau  menghilangkan kesulitan dalam agama. Dasar penggunaan dalil maṣlaḥah untuk menghilangkan kesulitan adalah untuk meringankan dan mempermudah.  Oleh  karena  itu,  tidak harus  memenuhi  beberapa  syarat  yang dikemukakan  olah  al-Ghazālī.  Sebab, kemaslahatan adakalanya bersifat mendesak.  Tidak  menjadi  keharusan pula bahwa sesuatu yang menyeluruh itu meliputi  kepentingan  umum.  Sedangkan memelihara maslahat pribadi dan kelompok-kelompok yang berbeda diakui  oleh  syariat. Maṣlaḥah yang dapat  dijadikan  sebagai  pijakan  hukum itu tidak harus berupa dalil qaṭ’ī (pasti).
Tokoh lain yang berbicara tentang maṣlaḥah ini  adalah  Najm  al- Dīn al-Ṭūfī. Dia memandang bahwa inti ajaran Islam yang terkandung dalam nas adalah maṣlaḥah bagi  umat  manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan.  Kemaslaha-tan  tidak  perlu mendapat  dukungan  dari naṣṣ ,  baik literal atau tersirat. Menurutnya,
maṣlaḥah merupakan  dalil  kuat  yang secara  mandiri  dapat  dijadikan  alasan dalam menentukan hukum syariat.

## Volksgeist
Pandangan  al-  Ṭūfī  ini  tentu bertentangan dengan paham yang dianut oleh  mayoritas  ulama  ushul  fiqh  di zamannya  yang  memandang  bahwa maṣlaḥah harus  didukung  syariat,  baik literal  atau  tersirat.  Karena  pandangan ini  juga,  al-  Ṭūfī  termarginalkan  dari forum-forum  ulama  ushul  fiqh  di zamannya.  Akan  tetapi,  pemikirannya tentang  maslahah  ini  kemudian  banyak dikaji oleh ulama ushul fiqh sesudahnya, terutama  oleh  pemikir  kontemporer. Alasan al-Ṭūfī dalam  menjadikan maṣlaḥah sebagai hujjah sebagaiberikut:
a. Akal bebas menentukan maṣlaḥah dan mafsadah. 26
b. Maṣlaḥah hanya  berlaku  dalam mu'amalah  dan  adat,  sedangkan ibadah  merupakan  hak  Allah semata.
c. Maṣlaḥah adalah  dalil  yang mandiri dalam menetapkan hukum syariat, tidak butuh dukungan naṣṣ . Oleh karenanya, jika  terjadi  pertentangan  dengan naṣṣ maka maṣlaḥah harus dimenangkan  dengan  cara  men takhsish naṣṣ dan bayan . 27
Walaupun  secara  sepintas  orang akan  mengklaim  pandangan  al-  Ṭūfī  ini sangat  radikal,  namun  menurut  penulis, pandangan  al-  Ṭūfī  sebenarnya  tidak jauh  berbeda  al-Ghazali  atau  al-Syatibi. Hal  itu  karena  pandangan  al-Ṭūfī mengenai maṣlaḥah ini  lebih  mene- kankan  pada  sejumlah  kasus  yang bersifat dharurah. Sehingga menurut beliau,  ketika maṣlaḥah berseberangan dengan naṣṣ .  maka  yang  dimenangkan adalah maṣlaḥah . 28 Sementara itu, Imam
26 Sulaiman  Abdullah, Sumber  Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 146.
27 Yusdani, Peranan  Kepentingan  Umum Dalam  Reaktualisasi  Hukum:  Kajian  Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi , 70.
28 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fikih,
terj,  Halimuddin (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1999), 101.
Malik  adalah  Imam  Madzab  yang menggunakan  dalil maṣlaḥah mursalah . Untuk  menerapkan  dalil  ini,  beliau mengajukan tiga syarat yaitu:
a. Adanya persesuaian antara maslahat  yang  dipandang  sebagai sumber  dalil  yang  berdiri  sendiri dengan tujuan-tujuan syari’at ( maqāṣid  as-syarī’ah ).  Dengan adanya  persyaratan  ini,  berarti maslahat  tidak  boleh  menegasikan sumber dalil lain, atau bertentangan  dengan  dalil  yang qat}’iy . Akan  tetapi  harus  sesuai dengan  maslahat-  maslahat  yang memang  ingin  diwujudkan  oleh syari’ . Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat  dengan  adanya  dalil khas.
b. Maslahat    itu  harus  masuk  akal ( rationable ), mempunyai sifat-sifat yang  sesuai  dengan  pemikiran yang  rasional,  di mana  seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
c. Penggunaan  dalil  maslahat  ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti  terjadi.  Dalam  pengertian, seandainya  maslahat  yang  dapat diterima  akal  itu  tidak  diambil, niscaya  manusia  akan  mengalami kesulitan.
Syarat-syarat  di  atas  adalah syarat-syarat  yang  masuk  akal  yang dapat  mencegah  penggunaan  sumber dalil ini ( maṣlaḥah mursalah ) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari essensinya) serta mencegah dari menjadikan  naṣṣ-naṣṣ  tunduk  kepada hukum-hukum  yang  dipengaruhi  hawa nafsu  dan  syahwat  dengan maṣlaḥah mursalah . 29 Ruang
lingkup maṣlaḥah mursalah selain yang berlandaskan pada
29 Muhamad  Abu  Zahrah, Ushul  Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961
hukum syara’ secara  umum,  juga  harus diperhatikan  adat  dan  hubungan  antara satu manusia dengan yang lain. Lingkup tersebut  merupakan  pilihan  utama  untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian,  segi  ibadah  tidak  termasuk dalam lapangan ini. 30
Secara  ringkas,  dapat  dikatakan bahwa maṣlaḥah mursalah itu, difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat  dalam naṣṣ ,  baik  dalam    al- Qur’an maupun as-Sunah yang menjelaskan  hukum-hukum  yang  ada penguatnya  melalui  suatu i’tibār .  Juga difokuskan  pada  hal-hal  yang  tidak didapatkan adanya ijmā’ atau qiyās yang berhubungan dengan kejadian tersebut. 31
3. Analisis  Fatwa  Majelis  Ulama
Indonesia tentang Asuransi Jiwa Asuransi jiwa menurut pandangan Islam adalah termasuk ijtihādiyah .  Artinya  masalah  yang  perlu dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada  penjelasan  hukumnya  di  dalam  al- Quran dan al-Hadis secara eksplisi t. Para imam mazhab seperti  Abū  Hanīfah, Malik,  Syafi’ī  dan  Aḥmad  serta  ulama mujtahidin lainnya  yang  semasa  dengan mereka  (abad  II  dan  III  H/VIII  dan  IX M) tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi, karena di dunia Timur baru dikenal pada XIX Masehi, sedangkan  di  dunia  Barat  sekitar  abad
XIV M. 32 Mengenai
asuransi banyak pendapat  di  kalangan  ulama,  karena masalah  ini  tidak  ada  ketegasan  dalam naṣṣ. Adapun  pendapat  para  ulama tersebut  pada  dasarnya  dikelompokkan menjadi  empat  golongan,  di  antaranya adalah:
a. Golongan  pertama  berpendapat bahwa  asuransi  dengan  segala
30 Abdullah, Sumber  Hukum  Islam,
Permasalahan dan Fleksibilitasnya , 155.
31 Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih , 121.
32 Masjfuk  Zuhdi, Masail  Fiqhiyah (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 132.
macam  dan  bentuknya,  termasuk asuransi jiwa adalah haram. Hal ini didukung  oleh  Sayyid  Sabiq, Abdullah al-Qalqili (mufti Yordania),  Yusuf  Qardlawi,  dan Muhammad Bakhit al-Muth’i (mufti Mesir). 33 Dengan alasan: 1) Asuransi  sama  dengan  judi,  2) Asuransi  mengandung  unsur  tidak pasti,  3)  Asuransi  mengandung riba,  4)  Asuransi  mengandung pemerasan, karena pemegang polis apabila  tidak  bias  melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi  yang  sudah  dibayar  atau dikurangi,  5)  Premi  yang  dibayar akan  diputar  dengan  praktik  riba, 6) Asuransi termasuk jual beli atau tukar  menukar  mata  uang  tidak tunai,  7)  Hidup  dan  mati  manusia dijadikan  obyek  bisnis,  dan  sama halnya  dengan  mendahului  takdir Allah. 34
b. Golongan  kedua  membolehkan asuransi  dalam  praktik  seperti sekarang ini. Pendapat ini
dikemukakan  oleh  Abdul  Wahhāb Khallāf 35 , Musthafa Ahmad Zarqa’ (guru  besar fiqh Islam  di  Syiria), Abdurrahman Isa. Dengan alasan :
1)  tidak  ada naṣṣ. al-Qur’an  dan sunnah  yang  melarang  asuransi secara  jelas,  2)  ada  kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, 3) saling menguntungkan kedua belah  pihak,  4)  asuransi  dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat dipergunakan untuk  kepentingan  proyek-proyek yang  produktif  dan  pembangunan, 5) Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil), 6)
33 Zuhdi, 135.
34 Ajat  Sudrajat, Fikih  Aktual (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 230.
35 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, 2006), 21.

## Volksgeist
Asuransi termasuk koperasi
( syirkah ta’awuniyah ) 7) Asuransi di qiyās kan dengan sistem pensiun, seperti taspen. 36
c. Golongan ketiga, menyatakan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan,  sedangkan  yang bersifat  komersial  diharamkan. Pendapat  ketiga  ini  dikemukakan oleh  Muhammad  Abū  Zahrah (guru  besar  hukum  di  Kairo). Alasan  golongan  ketiga  adalah sama  dengan  golongan  pertama dalam  asuransi  yang  bersifat komersial  (haram),  dan  sama  pula alasannya dengan kelompok kedua bila  asuransi  itu  sifatnya  sosial (boleh). 37
d. Golongan  keempat  menyatakan syubhāt ,  karena  tidak  ada  dalil- dalil  syar’i  yang  secara  jelas mengharamkan  ataupun  meng- halalkan  asuransi,  dan  apabila hukum  asuransi  di  kategorikan syubhāt , konsekuensinya kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita baru diperbolehkan  mengambil  asuran- si,  apabila  kita  dalam  keadaan darurat (emergency ) atau hajat/kebutuhan (necessity) . 38
Dari uraian di atas dapat dipahami,  bahwa masalah  asuransi  yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini,  masih  ada  yang  mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan, sehingga  sukar  untuk  menentukan,  yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar.
Membiarkan  masyarakat  untuk  memilih sendiri  pendapat  para  ulama  yang  ada sangatlah  berbahaya,  karena  hal  itu
36 Ali  AM.  Hasan, Asuransi  Dalam Perspektif  Hukum  Islam,  Suatu  Tinjauan Analisis  Historis,  Teoritis,  dan  Praktis (Jakarta: Kencana, 2004), 144.
37 AM. Hasan, 144.
38 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 310.
berarti  membiarkan  masyarakat  untuk memilih  salah  satu  pendapat  ( qaul) ulama  tanpa  menggunakan  prosedur, batasan  dan  patokan.  Oleh  karena  itu, menjadi  kewajiban  lembaga  fatwa  yang memiliki  kompetensi  untuk  memilih pendapat  ( qaul) yang rajīh (lebih  kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. MUI  yang  merupakan  wadah
musyawarah para ulama dan cendekiawan  muslim  serta  menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia.  MUI  adalah  lembaga  paling kompeten  bagi  penyelesaian  masalah sosial  keagamaan  yang  timbul  dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat  kepercayaan  penuh,  baik  dari masyarakat mupun dari pemerintah. 39
Dewan Syari’ah Nasional (DSN), lembaga  yang  dibentuk  MUI,  yang bergerak di bidang permasalahan ekonomi  mengeluarkan  Fatwa  Dewan
Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia  no:  21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah sebagai landasan syar’i dibolehkannya  praktek  asuransi  syariah di tanah  air. 40 Berdasarkan pada pedoman  fatwa  MUI  pasal  2  ayat  (1) yang menyatakan bahwa setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan hadis nabi serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. 41
Dalam  asuransi  syari’ah,  para peserta  satu  sama  lain  bekerjasama  dan saling menolong melalui instrumen dana tabarru’ (kebajikan) sesuai firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah (5) : 2
39 Buchori, Panduan  Penyelenggaraan Organisasi  dan  Managemen,  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur , 65.
40 Sam, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional , 123.
41 MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta:  Departemen  Agama  RI, 2003), 4.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961
اوُنَواَعَ تَو ىَلَع ِِّ ْلا ىَوْقَّ تلاَو َ َو اوُنَواَعَ ت ىَلَع ِْ ِْاا ِناَوْدُعْلاَو وُقَّ تاَو َهَّللا َّنِ َهَّللا ُديِدَ ِااَقِعْلا . Artinya: “Dan tolong-menolonglah
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan  takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam berbuat  dosa  dan  pelanggaran.
Dan  bertakwalah  kamu  kepada Allah,  sesungguhnya  Allah  amat beratsiksa-Nya ”
Ayat  ini  memuat  perintah  ( amr ) tolong-menolong  antar  sesama  manusia. Dalam  bisnis  asuransi,  nilai  ini  terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah)  perusahaan  asuransi  untuk menyisihkan  dananya  agar  digunakan sebagai  dana  sosial  ( tabarru’ ).  Dana sosial  ini  berbentuk  rekening tabarru’ pada perusahaan asuransi dan difungsikan  untuk  menolong  salah  satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah. Sedangkan dalam
hadis:
Barangsiapa  yang  memenuhi  hajat saudaranya,  Allah  akan  memenuhi hajatnya (HR  Bukhari  Muslim  dan  Abu Dawud).
Dalam kaidah fiqh tentang muamalah  disebutkan  bahwa  “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya. “Menghindarkan
mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan
kemaslahatan.  “Bahaya  (beban  berat) harus  dihilangkan.”  Karena    tidak  ada dalil yang eksplisit mengenai asuransi di dalam al-Qur’an maupun al-Hadis, maka bisa  dipastikan  bahwa  MUI  telah menggunakan maṣlaḥah dalam membolehkan asuransi jiwa.
Para  praktisi  ekonomi  Islam, masyarakat  dan  pemerintah  ( regulator ) membutuhkan  fatwa-fatwa  dari  MUI berkaitan dengan
praktik dan
produk lembaga  perekonomian  Islam.
Perkembangan  lembaga  tersebut  yang demikian  cepat  harus  diimbangi  dengan fatwa-fatwa hukum Islam yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan  yang  kuat  secara  syari’ah. Untuk  itulah  Dewan  Syari’ah  Nasional (DSN)  dilahirkan  pada  tahun  1999 sebagai  bagian  dari  Majelis  Ulama Indonesia. 42
Fatwa  merupakan  salah  satu institusi  dalam  hukum  Islam  untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap  problem  yang  dihadapi  umat. Kehadiran  fatwa-fatwa  ini  menjadi aspek  organik  dari  bangunan  ekonomi Islam yang sedang berkembang, sekaligus merupakan salah satu indikator bagi  kemajuan  ekonomi  Islam  di Indonesia.  Fatwa  ekonomi  Islam  yang telah  hadir  tersebut  secara  teknis menyuguhkan  model  pengembangan bahkan  pembaharuan fiqh  muamalah maliyah ( fiqh ekonomi).
Secara  fungsional,  fatwa  DSN
menjelaskan  hukum  yang  merupakan regulasi praktis bagi lembaga perekonomian  Islam,  khususnya  yang diminta  praktisi  ekonomi  Islam  ke  DSN dan  memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi Islam.
Sesungguhnya berasuransi bukan berarti  menghilangkan  tawakal  kepada Allah,  segala  sesuatu  yang  terjadi  di dunia ini ditentukan oleh Allah, manusia hanya  berusaha  sebisanya.  Jadi  pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan,  kemalangan,  dan  kematian merupakan qadha dan qadar dari Allah. 43 Hal ini tidak dapat ditolak hanya saja  kita  juga  diperintahkan  untuk membuat perencanaan untuk menghadapi hari depan. Dengan mengikuti asuransi kita dapat 42 Sam, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional , 22.
43 Syakir  Sula, Asuransi  Syari’ah  (Life and General): Konsep  Dan Sistem Operasional , 93.

## Volksgeist
mempersiapkan  diri,  melakukan  ikhtiar antara lain dengan menyisihkan sebagian harta  yang  kita  miliki  melalui  asuransi bersama  dengan  saudara-saudara  kita yang  lainnya.  Sehingga  jika  takdir menjemput kita, maka persiapan- persiapan  untuk  keluarga  yang  kita tinggalkan  dalam  batas-batas  tertentu sudah tersedia.
Salah  satu  ulama  berpendapat bahwa  sesungguhnya  asuransi  itu  tidak termasuk judi/taruhan dengan alasan judi atau  taruhan  adalah  suatu  permainan yang  hanya  membuang-buang  waktu juga merupakan penyakit moral, penyakit  sosial,  dan  hambatan  untuk menghasilkan insan yang berkualitas.
Sedangkan  dalam  akad  asuransi yang  kita  kenal  selama  ini  hal  tersebut tidak  ada. 44 Akad  asuransi  berdasarkan atas  asas  memperbaiki  akibat-akibat malapetaka  atau  bencana  atau  peristiwa yang menimpa jiwa atau harta seseorang. 45
Tujuan  utama  penetapan  hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan  umat  manusia,  baik  di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan  misi  Islam  secara  keseluruhan yang rahmatan  lil’alamin .  Bahkan  al- Shatibi dalam al-Muwafaqat:
لحاصلم تعضو انما ةعيرشلا نا مولعمو قلاطاب قللخا
Artinya: “Telah diketahui bahwa hukum Islam  itu  disyariatkan atau diundangkan  guna  gmewujudkan kemaslahatan  makhluk  secara mutlak”.
44 Umar  Syihab, Hukum  Islam  dan Transformasi Pemikiran (Semarang: Dina Utama Semarang, 2002), 145.
45 Syakir  Sula, Asuransi  Syari’ah  (Life and General): Konsep  Dan Sistem Operasional , 103.
Dalam ungkapan yang lain Yusuf Qardawi menyatakan:
للها مكح مثف ةحلصلما تناك امنيا
Artinya: “Di  mana  ada  maslahat,  di sanalah hukum Allah”.
Dua ungkapan tersebut menggambarkan  secara  jelas  bagaimana eratnya  hubungan  antara  hukum  Islam dengan  kemaslahatan. 46 Bahwa  setiap penetapan  hukum  Islam  itu  pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah dapat ditangkap dan  dipahami  oleh  setiap insan  yang  masih orisinal fitrah dan rasionya. Sebab hal itu bukan saja dapat dinalar  tetapi  juga  dapat  dirasakan. Fitrah  manusia  selalu  ingin  meraih kemaslahatan  dan  kemaslahatan  yang ingin  dicari  itu  terdapat  pada  setiap penetapan hukum Islam. Itulah sebabnya Islam  disebut  oleh  al-Qur’an  sebagai agama fitrah ,  yakni  agama yang ajarannya  sejalan  dengan fitrah manusia dan  kebenarannya  pun  dapat  dideteksi oleh fitrah manusia.
Mengkaji hukum asuransi menurut  syariat  Islam  sudah  tentu dilakukan  dengan  menggunakan  metode ijtihād  (reasoning  or  exercise  of judgement) yang  lazim  dipakai  oleh ulama mujtahidin dahulu.  Dan  di  antara metode ijtiha>d yang mempunyai banyak peranan  di  dalam  meng istinbāṭ- kan masalah  baru  yang  tidak  ada naṣṣ nya  di dalam  al-Quran  dan  al-Hadits  adalah maṣlaḥah mursalah atau istiṣlāḥ  (public good) dan qiyās (analogical reasoning) 47 Untuk  dapat  memakai maṣlaḥah mursalah dan qiyās sebagai  landasan
46 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana  Khusus  di  Indonesia (Jakarta:  Badan Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI, 2010), 39.
47 Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer , 18.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961
hukum  ( dalil syar’i )  harus  memenuhi syarat  rukunnya.  Misalnya maṣlaḥah mursalah baru  bisa  dipakai  dengan landasan hukum, apabila :
a. Kemaslahatannya benar-benar nyata  tidak  hanya asumtif atau
hipotesis saja
b. Kemaslahatanya harus bersifat
umum, tidak hanya untuk kepentingan / kebaikan perorangan atau kelompok tertentu saja.
c. Tidak  bertentangan  dengan  naṣṣ al-Quran dan al-Hadis. 48
Dan  mengenai  pandangan  ulama terhadap asuransi sebagaimana diuraikan sebelumnya,  bahwa  mengenai  asuransi banyak  pendapat  di  kalangan  ulama, karena  masalah  ini  tidak  ada  ketegasan dalam naṣṣ.
Hidup  tidak  selamanya  berjalan tanpa rintangan, dalam menjalani kehidupan ini, segala sesuatu bisa terjadi di  luar  rencana  tanpa  terduga.  Bila terjadi  sesuatu  pada  diri  kita  sehingga berakibat  kita  tidak  dapat  bekerja  lagi entah  itu  kita  mengalami  kecelakaan atau terkena sakit kritis bahkan mungkin kita  tidak  dapat  mendampingi  keluarga tercinta  lagi,  sudahkan  kita  memper- siapkan yang terbaik untuk mereka?
Kehidupan keluarga maupun orang-orang yang kita cintai tidak lantas terhenti  begitu  saja,  bukan?  Dengan hilangnya  kita  atau  ketidakmampuan kita  sebagai  pencari  nafkah  untuk keluarga  atau  orang-orang  yang  kita cintai.  Karenanya  kita  memerlukan sebuah  program  yang  tepat  untuk membantu  kita  meringankan  masalah finansial  di  saat-saat  tersulit  dalam kehidupan kita dan keluarga.
Ditinjau  dari  konsep maṣlaḥah, para  pakar  asuransi  banyak  membi- carakan tentang pelbagai fungsi asuransi. Mereka memaksudkannya sebagai peran yang  dimainkan  asuransi  di  dalam
48 Khallaf, Ilmu  Usul  Fikih,  terj, Halimuddin , 101.
masyarakat; tujuan yang hendak direalisasikan;  dan  manfaat  (hasil)  yang diharapkan  dari  kontrak  yang  dibuat. Fungsi-fungsi  ini  kemudian  dibatasi dalam  tiga  hal,  yaitu:  keselamatan, kredit,  dan  penghematan,  sebagaimana berikut:
Pertama ,  menjaga  keselamatan.
Mereka  berpandangan  bahwa  asuransi memberikan pada diri seseorang keamanan  dan  ketenangan.  Perasaan aman  merupakan  kebutuhan  yang  lazim bagi  manusia  zaman  modern  ini,  karena penemuan-penemuan  baru  di  bidang sains  dan  teknologi  berdampak  pada munculnya pelbagai resiko yang mengancam kehidupan mereka. Sebagaimana juga bahwa perasaan  khawatir  dapat  melemahkan kekuatan produksi seseorang yang mendorongnya pada keraguan dan kemandekan,  sebaliknya  asuransi  dapat menjadikan  seseorang  menatap  masa depannya  dengan  rasa  percaya  diri karena  merasa  terjaga  dari  pelbagai resiko  yang  mengancam  jasad  maupun hartanya.
Kedua , Menambah kredit (cicilan). Asuransi bagi mereka menyediakan  fasilitas  cicilan  yang  amat bermanfaat,  atau  dukungan  kekuatan kapital yang membuat seseorang menikmati  harta  yang  diperoleh  untuk mempermudah  pekerjaannya.  Hal  itu tampak dalam berbagai bentuk, misalnya dalam  asuransi  jiwa,  seorang  nasabah dapat  menggadaikan  hasil  asuransinya kepada  orang  lain,  atau  meminta  pada perusahaan  asuransi  untuk  memberikan hasil lebih awal sebagai pinjaman.
Ketiga, Tabungan  dan  penana- man  modal.  Asuransi  jiwa,  dalam berbagai  bentuknya,  merupakan  salah satu  dari  fasilitas  untuk  menabung,  di mana  nasabah  dimungkinkan  –dengan caranya- menabungkan cicilan asuransinya  sedikit  demi  sedikit.  Ketika sampai  pada  akhir  masa  asuransi,  maka ia  akan  memiliki  sejumlah  uang  yang

## Volksgeist
tidak  mungkin  ia  tabungkan  selain melalui asuransi.
Asuransi  memberikan  kontribusi
yang besar bagi pertumbuhan perekonomian regional, membantu pembentukan modal, dimana menghisap, di  pasar  sirkulasi,  uang  dalam  jumlah yang  tidak  terbatas,  dan  biasanya  untuk menghancurkan, kemudian mengembalikannya  lagi.  Kadang  modal terbentuk  melalui  cara  ganti  rugi  bagi mereka  yang  tertimpa  musibah  atau melalui investasi seperti upaya jaga-jaga bagi  perusahaan  asuransi,  di  mana perusahaan-perusahaan  itu  melakukan investasi  finansial  yang  besar  di  banyak proyek  yang  merealisasikan  upaya pemulihan  bagi  ekonomi  regional.  Ini ditambah lagi dengan pengadaan kesempatan  kerja  bisa  mengurangi tingkat pengangguran.
Fatwa MUI tentang asuransi jiwa telah memenuhi kriteria maṣlaḥah seperti yang telah disyariatkan oleh para ulama.  Kemaslahatan  manusia  akan senantiasa  dipengaruhi  oleh  dimensi ruang  dan  waktu,  serta  subyek  hukum. Apabila  syariat  Islam  hanya  dibatasi pada  hukum-hukum  yang  sudah  ada saja, padahal problematika dan kemaslahatan selalu muncul dan berkembang,  maka  akan  membawa kesulitan bagi umat manusia.
Selanjutnya,  dalam  memutuskan fatwa  tentang  asuransi  jiwa,  komisi fatwa MUI menggunakan asas maṣlaḥah mursalah , 49 yaitu maṣlaḥah yang  tidak ada  dalil  yang  mendukung  dan  yang menolaknya. 50 Dengan  demikian  dalam memutuskan fatwa tentang asuransi jiwa ini,  komisi  fatwa  MUI  menggunakan teori maṣlaḥah sebagai  metode istinbāṭ hukum.
49 Ali  Yafie, Menggagas  Fiqih  Sosial: Dari  Lingkungan  Hidup,  Asuransi  Hingga Ukhuwah (Bandung: Mizan, 1995), 227.
50 Jaih  Mubarok, Metodologi  Ijtihad Hukum  Islam (Yogyakarta:  UII  Press,  2002), 164.

## Kesimpulan
Dari penjelasan yang telah dipaparkan  di  muka,  penulis  dapat mengambil  kesimpulan  bahwa:  Dasar hukum  yang  digunakan  MUI  dalam menetapkan  fatwa  tentang  asuransi  jiwa adalah  adanya  perintah  Allah  untuk mempersiapkan hari depan, yaitu Qur’an  Surat  al-Hasyr  (59)  :  18,  Surah
Ali  Imran  ayat  145  dan  185,  firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah,  yaitu  QS  al-Nisa  (4)  ayat 58 dan 29, QS al-Baqarah (2) : ayat 198 dan  280,  perintah  Allah  untuk  saling bertanggungjawab,  perintah  Allah  untuk saling bekerjasama dan bantu membantu yaitu  QS  al-Maidah  (5)  :  2,  perintah Allah  untuk  saling  melindungi  dalam keadaan susah, yaitu QS Quraisy (106) : 4, hadis-hadis Nabi SAW tentang prinsip bermuamalah,  dan  kaidah-kaidah fiqh tentang  muamalah.  Karena    tidak  ada dalil yang eksplisit mengenai asuransi di dalam al-Qur’an maupun al-Hadis, maka bisa  dipastikan  bahwa  MUI  telah menggunakan maṣlaḥah dalam membolehkan  asuransi  jiwa.  Metode istinbāṭ Fatwa  MUI  tentang  asuransi jiwa  jika ditinjau dari konsep maṣlaḥah yaitu  dalam  memutuskan  fatwa  tentang asuransi  jiwa,  komisi  fatwa  MUI menggunakan  asas maṣlaḥah mursalah , yaitu maṣlaḥah yang tidak ada dalil yang mendukung dan yang menolaknya.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Sulaiman. Sumber  Hukum Islam, Permasalahan dan
Fleksibilitasnya .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2007.
Abu  Zahrah,  Muhamad. Ushul  Fiqh . Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
Aibak, Kutbuddin. Kajian Fiqh Kontemporer . Surabaya:
Lembaga  Kajian  Agama  dan Filsafat, 2006.
AM.  Hasan,  Ali. Asuransi  Dalam Perspektif  Hukum  Islam,  Suatu

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961
Tinjauan Analisis Historis, Teoritis,  dan  Praktis .  Jakarta: Kencana, 2004. Asmawi. Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus  di  Indonesia .  Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010. Buchori, Abdusshomad. Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Managemen, Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  Propinsi  Jawa
Timur .  Surabaya:  Putera  Pelajar,
2002.
Djamil,  Fathurrahman. Filsafat  Hukum
Islam .  (Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 1997. Farih, Amin. Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam . Semarang: Walisongo Press, 2008.
Huda,  Miftahul. Filsafat  Hukum  Islam,
Menggali  Hakikat,  Sumber  dan Tujuan  Hukum  Islam .  Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006. Jumantoro,  Totok. Kamus  Ushul  Fiqh .
Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Khallaf, Abdul  Wahab. Ilmu Usul Fikih,
terj, Halimuddin . Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
Mubarok,  Jaih. Metodologi  Ijtihad Hukum  Islam .  Yogyakarta:  UII Press, 2002.
Muhammad  Hasbi  Ash  Shiddieqy,
Teungku. Falsafah Hukum Islam . Semarang:  Pustaka  Rizki  Putra, 2001.
MUI. Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama
Indonesia .  Jakarta:  Departemen Agama RI, 2003.
Nasiri.  “Maṣlaḥah:  Antara  Metode
Berfikir  dan  Tujuan  Hukum Islam.” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran  Islam 9,  no.  2  (Juli 2009). http://jurnal.iainponorogo.ac.id/i ndex.php/tahrir/index.
Nata, Abuddin. Masail Fiqhiyah . Jakarta: Prenada Media, 2003. Saleh, Abdul Mun’im. Madhhab Syafi’i,
Kajian Konsep Al-Maslahah .
Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001. Sam,  M.  Ichwan. Himpunan  Fatwa Dewan Syari’ah Nasional . Jakarta: Gaung Persada, 2006. Sudrajat,  Ajat. Fikih  Aktual .  Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islam  dan  Lembaga-Lembaga
Terkait (BAMUI dan  TAKAFUL) di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada, 1997. Suratmaputra,  Ahmad  Munif. Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam .
Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
Syafe’i,  Rachmat. Ilmu  Ushul  Fiqih . Bandung: Pustaka Setia, 2007. Syakir  Sula,  Muhammad. Asuransi Syari’ah  (Life  and  General): Konsep Dan Sistem Operasional . Jakarta: Gema Insani, 2004. Syarifuddin,  Amir. Ushul  Fiqih  Jilid  II .
Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,
1999. Syihab,  Umar. Hukum  Islam  dan Transformasi Pemikiran . Semarang: Dina Utama Semarang, 2002. Umam, Khairul. Ushul Fiqh 1 . Bandung: Pustaka Setia, 1998.
Yafie,  Ali. Menggagas  Fiqih  Sosial: Dari Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah .
Bandung: Mizan, 1995.
Yusdani. Peranan  Kepentingan  Umum Dalam  Reaktualisasi  Hukum: Kajian  Konsep  Hukum  Islam Najamuddin At-Tufi . Yogyakarta: UII Press, 2000.

## Volksgeist
Zuhayli,  Wahbah  al-. Al-Muamalat  Al- Maliyah Al-Mu’asirah . Dimasyq:
Dar al-Fikr, 2002. Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah . Jakarta: PT Toko Gunung
Agung, 1997.