## DILEMA POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA
Skolastika G. Maing 1) , M. Elfan Kukab 2)
1,2) Hubungan Internasional Program Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
1) Email: nona.ibu21@gmail.com
2) Email: elvankaukab@yahoo.com

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Riwayat Artikel : Diterima : 19 November 2020 Disetujui : 21 Desember 2020 Australia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menandatangani Konvensi Pengungsi Tahun 1951 sehingga mewajibkan Australia menerapkan  prinsip  Non-Refoulement  dan  mengharuskan Australia  bersikap  simpati  dan  membuka  wilayahnya  untuk pengungsi  dan  pencari  suaka  dari  negara  lain.  Tulisan  ini membahas  perkembangan  kebijakan  politik  luar  negeri  Australia yang  semakin  sensitif  terkait  penanganan  pengungsi  dan  pencari suaka.  Kebijakan  yang  menerapkan  prinsip  Non-Refoulement kemudian  berkembang  menjadi  kebijakan  sekuritisasi  migrasi. Dilema kebijakan ini terkait karakteristik pemimpin nasional serta orientasi  ideologis  yang  dianutnya.  Pada  umumnya  Pendana Menteri dari Partai Buruh lebih progresif terhadap para pengungsi dan  pencari  suaka,  dibandingkan  kebijakan  Perdana Menteri  dari Partai  Liberal  yang  konservatif.  Australia  juga  sangat memperhitungkan dinamika lingkungan eksternal khususnya yang berkaitan  dengan  situasi  keamanan  regional  di  Asia  Tenggara. Kebijakan  Australia  yang  dianggap  bertentangan  dengan  prinsip Non-Refoulement menuai banyak kritik dari dunia internasional.
Kata Kunci: Australia, kebijakan, pengungsi, non refoulement, sekuritisasi migrasi.

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Riwayat Artikel : Received : November 19, 2020 Accepted : December 21, 2020 Australia  is  one  of  the  countries  that  signed  the  1951  Refugee Convention, which obliges Australia to apply the non-refoulement principle  and  requires  Australia  to  be  sympathetic  and  open  its territory  to  refugees  and  asylum  seekers  from  other  countries. This  paper  discusses  the  development  of  Australia's  increasingly sensitive  foreign  policy  regarding  the  handling  of  refugees  and asylum  seekers.  Policies  that  apply  the  principle  of  non- refoulement  then  develop  into  migration  securitization  policies. This  policy  dilemma  is  related  to  the  characteristics  of  the national  leader  and  the  ideological  orientation  he  adopts.  In general,  Labor Ministers  are  more  progressive towards  refugees and asylum seekers than the policies of the Prime Ministers of the conservative  Liberal  Party.  Australia  also  really  takes  into account the dynamics of the external environment, especially with regard  to  the  regional  security  situation  in  Southeast  Asia. Australia's policy which is considered contrary to the principle of non-refoulement  has  drawn  a  lot  of  criticism  from  the international community.

## Key words:
Australia, policy, refugees, non- refoulement, migration securitization.

## 1. PENDAHULUAN
Australia  merupakan  negara  yang  menjadi salah  satu  negara  tujuan  para  pegungsi  dan pencari suaka di dunia, khususnya yang berasal dari  Asia  dan  Afrika.  Kedatangan  para pengungsi  dan  pencari  suaka  ke  Australia melalui  dua  jalur  yaitu  dengan  menggunakan pesawat  dan  melalui  jalur  laut  dengan menggunakan  perahu  atau  kapal  laut.  Para imigran  yang  datang  menggunakan  perahu kemudian  disebut  dengan boat  people atau manusia  perahu.  Pada  umumnya boat  people merujuk pada pencari suaka atau asylum seeker yang  datang  untuk  memperoleh  suaka  di Australia.  Sebagian  besar  dari  mereka  berasal dari  negara  konflik  seperti  Afghanistan,  Iraq, Iran  dan  Sri  Lanka.  Peningkatan  yang signifikan terkait jumlah pengungsi dan pencari suaka di Australia. Parliament Library mencatat  angka  kedatangan boat  people meningkat  dari  angka  2.726  menjadi  20.587 orang  atau  meningkat  sebesar  65%  pada  pada periode  2009-2013  (Phillips,  2014).  Akibat peningkatan angka ini, banyak pihak menganggap kedatangan pengungsi dan pencari suaka  tidak  hanya  mengancam  Australia  dalam spektrum  kedaulatan  negara,  tetapi  nilai  sosial budaya,  ancaman  serangan  terorisme  hingga ancaman  terhadap  nilai  dan  identitas  asli masyarakat Australia (McDonald, 2005; McMaster,  2002).  Adanya  ancaman  yang sangat  kompleks  ini  menyebabkan  Australia mulai mengubah kebijakannya terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kewajiban Australia
memberi perlindungan internasional bagi para pengungsi dan  pencari  suaka  sebagai  akibat  dari penandatangan  Konvensi  Pengungsi  1951  dan Protokol  1967.  Australia  menerapkan  prinsip Good International Citizenship terkait kebijakan luar negerinya dalam upaya menangani  pengungsi  dan  pencari  suaka. Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  nilai-nilai kemasyarakatan  memiliki  peran  di  dalam penentuan  kepentingan  nasional.  Berbeda  dari kepentingan strategis atau kepentingan perdagangan,  yang  cenderung  bersifat self- oriented , good  international  citizenship adalah sebuah prinsip yang mengacu kepada nilai-nilai kemasyarakatan dalam pengaplikasiannya. Good  international  citizenship merupakan
sebuah  prinsip  kebijakan  luar  negeri  Australia yang  didasarkan  kepada  nilai-nilai  moral  dan hak asasi manusia-sebuah derivasi dari pemikiran kaum idealis akan tatanan dunia yang harmonis (Evans, 2004).
Dengan penerapan prinsip good international  citizenship, Australia  merespon pergerakan  para  pengungsi  dan  pencari  suaka dengan simpati dan membuka perbatasan secara luas.  Selain  merupakan  tanggung  jawab internasional  Australia,  para  pengungsi  dan pencari  suaka  dengan  produktivitas  tinggi diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif yaitu  menjadi  kekuatan  untuk  membangun perekonomian  Australia.  Pemerintah  Australia juga  memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan anggaran  khusus  dan  memberikan  uang  saku sebagai  tunjangan  dan  sewa  akomodasi  bagi para  pengungsi  (Phillips  &  Spinks,  2013). Namun setelah  tahun 2001,  Pemerintah Australia  mulai  mengadopsi  berbagai  aksi perlindungan perbatasan dalam rangka mencegah aksi penyelundupan manusia sebagai respon  dari  lonjakan  arus  para  pengungsi  dan pencari  suaka  yang  memberikan  dampak keamanan,  sosial  ekonomi  dan  beban  finansial kepada pemerintah.
Perubahan prinsip yang cenderung mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri  Australia ini menunjukan adanya dilema terkait penanganan isu pengungsi dan pencari suaka di Australia.  Dilema  yang  dihadapi  ini  utamanya terjadi  pada  aspek  ideasional,  di  mana perkembangan  prinsip good  international citizenship cenderung  dekat  dengan  kebijakan Partai  Buruh,  sedangkan  pemerintah  Australia di  bawah  Partai  Liberal  memiliki  cara  yang berbeda  dalam  memahami  prinsip  tersebut. Faktor  dilematik  ini  semakin  signifikan  pada tahun  2013-2018  dibawah  pemerintahan Tony Abbott dan Malcolm  Turnbull yang  kemudian dilanjutkan  oleh  Perdana  Menteri  yang  baru Scoot  Jhon  Morrison yang  merupakan  tokoh politik  Partai  Liberal.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  latar  belakang  di  atas  penulis mengajukan  pertanyaan  penelitian: Mengapa Australia  mengalami  dilema  implementasi politik luar negeri terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka?

## 2. LITERATURE REVIEW
Sebagai  salah  satu  negara  tujuan  para pengungsi  dan  pencari  suaka,  permasalahan migrasi  bukanlah  isu  baru  di  Australia. Meningkatnya  jumlah  pengungsi  dan  pencari suaka  dari  waktu  ke  waktu  menimbulkan  dua tujuan  yang  harus  dicapai  oleh  Australia.  Di satu sisi Australia memiliki kewajiban internasional dalam perlindungan pencari suaka karena  telah  meratifikasi  Konvensi  PBB  1951 sejak tahun 1954, dan di sisi lain Australia juga berupaya menjaga integritas perbatasan negaranya.  Kondisi  ini  ditanggapi  secara berbeda dalam  berbagai  periode kepemimpinan Perdana  Menteri  yang  berbeda.  Tidak  heran dalam  kajian  keilmuan  sudah  banyak  tulisan terkait isu tersebut.
Salah satu hasil penelitian yang ditulis oleh Nurul  Azizah  Zayda  berjudul Sekuritisasi Migrasi  Paksa  Pengungsi  Lintas  Batas  di Indonesia yang  disampaikan  dalam  Seminar Nasional  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang menjelaskan  sekuritisasi  migrasi  merupakan konstruksi  isu  migrasi  sebagai  sebuah  isu keamanan,  apakah  itu  merujuk  pada  keamanan sosial-ekonomi,  keamanan  tradisional  negara, ataupun  identitas  negara.  Pada  dasarnya  di dalamnya  juga  terdapat  proses  simbolik  yang menciptakan atau menegaskan retorika mengenai  eksklusivitas  komunitas  politik. Sudah banyak terdapat studi mengenai sekuritisasi  migrasi  di  negara  barat  yang berakibat  pada  pembatasan  migrasi,  bahkan mengaitkan  kontra-terorisme  dengan  dengan pembatasan hak pengungsi lintas-batas (Zayzda, 2017).
Upaya  sekuritisasi  terhadap  pengungsi  dan pencari  suaka  di  Australia  terwujud  dalam kebijakan  unilateral  pasca  pemilihan  umum tahun  2013.  Hal  ini  ditulis  oleh  Fakhrul  Rizal Razak  dalam  jurnal berjudul Kebijakan Uniteral  Penanganan  Imigran  Ilegal  Australia pasca  Pemilihan  Umum  Australia  Tahun  2013 yang  dipublikasi  dalam  Global:  Jurnal  Politik Internasional Universitas  Indonesia. Tulisan ini menganalisis  pengambilan  kebijakan  militer dalam  menanggulangi  isu  imigran  ilegal  di Australia  pasca  Pemilu  Australia  tahun  2013. Dengan menggunakan strands of securitization , tulisan  ini  menjelaskan  tujuan  apa  saja  yang ingin  dicapai  oleh  aktor  sekuritisasi  dari
sekuritisasi  isu  imigran  ilegal  di  Australia. Temuan tulisan ini menunjukan bahwa sekuritisasi yang dilakukan sejak masa kampanye  hingga  Pemerintahan  Tony  Abbot ditujukan  untuk  mengangkat  isu  imigran  ilegal dalam  agenda  keamanan  nasional  karena kedaruratan  isu  ini  dan  legitimasi  atas diambilnya tindakan luar biasa melalui
Operation Sovereign
Borders untuk mengeliminir ancaman dari kedatangan imigran ilegal ke Australia (Razak, 2018).
Konsep  sekuritasi  yang  digunakan  dalam menentukan  kebijakan  tersebut  dikemukakan oleh  Dinda  Ayu  Saraswati  dalam  tulisannya yang  berjudul Sekuritisasi  Migrasi  Australia pada  Masa  Kepemimpinan  Perdana  Menteri Malcolm  Turnbull yang  dimuat  dalam Journal of International Relations
Universitas
Diponegoro. Upaya sekuritisasi migrasi dilakukan  oleh  pemerintahan  Perdana  Menteri Malcolm  Turnbull  sebagai securitization  actor . Securitization  actor kemudian  menggunakan speech  act melalui  berbagai  media  resmi pemerintah untuk mengartikulasikan isu migrasi sebagai  ancaman.  Upaya speech  act yang dilakukan  oleh  Perdana  Menteri  Malcolm Turnbull begitu mempertimbangkan keseimbangan  antara  perlindungan  perbatasan dan pemenuhan kewajiban internasional, mengingat  terdapat  krisis  pengungsi  yang terjadi  tepat  sebelum  masa  pemerintahannya dimulai. Speech  act tersebut  mendapat  respon dari  mayoritas  masyarakat  sebagai  audience sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pemerintah,  sehingga  dapat  dijadikan  alasan untuk  melakukan  tindakan  darurat  yang diperlukan  untuk  mengatasi  isu  yang  sudah dianggap  sebagai  ancaman  bagi  keamanan nasional  Australia  sebagai referent  object (Saraswati, 2019).
Perubahan  pola  kebijakan  yang  didasari dengan konsep sekuritasi imigran, menyebabkan  adanya  dilema  kebijakan  terkait penerapan prinsip good international citizenship . Dilema terkait terkait implementasi kebijakan  tersebut  dianalisa  oleh  Ni  Luh  Made Aprilia  Marisa  dalam  jurnal  berjudul Dilema Pemerintah  Australia  dalam  Implementasi Prinsip  Good  International  Citizenship  pada Kebijakan terkait Pengungsi dan Pencari Suaka pada  masa  Pemerintahan  Tony  Abbott  dan
Malcolm  Tumbull .  Tulisan  ini  menganalisa dilema yang dihadapi ini utamanya terjadi pada aspek  ideasional,  di  mana  perkembangan prinsip good  international  citizen cenderung dekat dengan kebijakan Partai Buruh, sedangkan  pemerintah  Australia  di  bawah Partai  Liberal  memiliki  cara  yang  berbeda dalam  memahami  prinsip  tersebut.  Dilema  ini berpengaruh pada kebijakan pemerintah Australia  terkait  pengungsi  dan  pencari  suaka. Dalam  usahanya  menghadapi  dilema  ini,  alih- alih  mengubah  kebijakannya  sesuai  dengan opini  publik,  pemerintah  Australia  melakukan issue framing (Marisa, 2018).
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya yang  terkait  dengan  kebijakan  dan  konsep sekuritisasi  migrasi  di  Australia,  dalam  tulisan ini  penulisfokus  pada  dilema  implementasi politik luar negeri Australia terkait penanganan pengungsi  dan  pencari  suaka.Analisa  yang dilakukan  penulis  dari  masa  Perdana  Menteri Jhon  Howard hingga Scott  Morrison dengan menggunakan  teori  idealis  untuk  melihat prinsip Good  International  Citizenship dalam kebijakan  luar  negeri  Australia,  dan  teori konstruktivis untuk melihat dilema implementasi  kebijakan  tersebut.  Pada  bagian akhir  dari  tulisan  ini,  penulis  menambahkan penjelasan  terkait  kritik  dunia  internasional terhadap  kebijakan  Australia  dalam  menangani pengungsi dan pencari suaka.
Dilema  implementasi  kebijakan  yang dialami  oleh  Australia  terkait  penanganan pengungsi dan pencari suaka menggunakan dua teori  yang  notabene  justru  bersebrangan  yaitu idealis dan konstruktivis. Idealis dideskripsikan sebagai paham yang didasarkan pada keyakinan bahwa niat baik sebuah negara dapat dipercaya (Doyle  &  G.  Jhon  Ikenberry,  1997).  Idealisme dalam kebijakan luar negeri adalah pemahaman bahwa  sebuah  negara  harus  menjadikan pemikiran  politik  dalam  negerinya  sebagai tujuan  kebijakan  luar  negerinya.  Penggunaan prinsip Good  International  Citizenship dalam kebijakan  luar  negeri  Australia  didasarkan kepada nilai-nilai moral dan hak asasi manusia. Prinsip  ini  sebagai  sebuah  derivasi  dari pemikiran kaum idealis akan tatanan dunia yang harmonis.  Prinsip  ini  pertama  kali  disebutkan oleh Gareth  Evans ,  Menteri  Luar  Negeri Australia  tahun  1988-1996,  yang  merupakan
tokoh  politik  Partai  Buruh.  Terkait  dengan masalah pengungsi dan pencari suaka, Australia didorong  dengan  alasan  kemanusiaan  untuk membantu  pengungsi,  memberikan  makanan dan  tempat  tinggal  serta  adanya  keinginan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang.  Selain  itu,  prinsip  ini  juga menunjukan komitmen Australia untuk melindungi hak asasi manusia yang terancam di manapun mereka berada.
Idealis  masih  memiliki  celah  dimana Australia  dalam  perkembangannya  kemudian menerapkan  isu  sekuritisasi  migrasi  dalam implementasi  kebijakan  penanganan  pengungsi dan pencari suaka. Dari sinilah teori Konstruktivis masuk untuk menjelaskan. Konstruktivis  berargumen  bahwa  sistem  nilai, keyakinan  dan  gagasan  bersama  sebenarnya juga  memiliki  karakteristik  struktural  dan menentukan  tindakan  sosial  maupun  politik. Sumber-sumber  material  sebenarnya  hanya bermakna  bagi  tindakan  atau  perilaku  melalui struktur  nilai  atau  pengetahuan  bersama (Wendt,  1999).  Di  samping  itu,  struktur normatif  dan  ideasionallah  yang  sebenarnya membentuk  identitas  sosial  aktor-aktor  politik. Kepentingan  (sebagai  dasar  bagi  tindakan  atau perilaku politik) bukan menggambarkan rangkaian  preferensi  yang  baku,  yang  telah dimiliki  oleh  aktor-aktor  politik,  melainkan sebagai  produk  dari  identitas  aktor-aktor tersebut. Konstruktivis menekankan pada sumber-sumber  munculnya  kepentingan,  yakni bagaimana  aktor-aktor  politik  mengembangkan kepentingan-kepentingan  mereka.Struktur  dan agen  saling  menentukan  satu  sama  lain. Konstruktivis pada dasarnya adalah strukturasionis yakni menekankan peran struktur  non-material  terhadap  identitas  dan kepentingan  serta  pada  saat  yang  bersamaan, menekankan  peran  praktek  dalam  membentuk struktur-struktur  tersebut.  Artinya,  meskipun sangat menentukan identitas aktor-aktor politik, struktur  ideasional  atau  normatif  tidak  akan muncul  tanpa  adanya  tindakan-tindakan  aktor- aktor politik.
Teori konstruktivisme dan perspektif konstruktivis  telah  digunakan  dalam  studi keamanan internasional dalam menjelaskan isu- isu  seperti  hak  asasi  manusia,  identitas,  dan globalisasi. Dalam kasus penanganan pengungsi
dan  pencari  suaka  di  Australia,  ditemukan adanya  pengkonstruksian  isu  migrasi  menjadi sebuah  isu  keamanan  (sekuritisasi).  Dalam hubungan internasional, sekuritisasi  merupakan teori yang berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap studi keamanan  kontemporer.  Teori  sekuritisasi  ini dikembangkan oleh Barry Buzan yang menyebutkan  ada  beberapa  hal  yang  menjadi faktor  kesuksesan  proses  sekuritisasi  yaitu bagaimana mengidentifikasi ancaman, meyakinkan pendengar untuk menerima kredibilitas  dari  ancaman  tersebut,  serta pengambilan  langkah-langkah  yang  luar  biasa sebagai  respon  dari  ancaman  tersebut  (Buzan, 1998).
Aktor  dalam  konstruksi  isu  sekuritisasi migrasi  adalah  pemerintah  Australia  dengan mengidentifikasi  ancaman  dari  kedatangan pengungsi  dan  pencari  suaka  ke  Australia. Dampak  dari  peningkatan  jumlah  pengungsi dan  pencari  suaka  ini  kemudian  disuarakan untuk  menyakinkan  rakyat  Australia  bahwa  ini menjadi  ancaman  serius  bagi  kedaulatan Australia  karena  selain  membawa  dampak sosial  dan  ekonomi,  para Ilegal  Maritime Arrivals (IMA)  juga  menganggu  wilayah perbatasan Australia. Oleh karena itu, pemerintah  mengambil  langkah-langkah  serius dalam  membatasi  para  pengungsi  dan  pencari suaka untuk masuk ke Australia.

## 3. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  pola  eksplanatif.  Penulis melakukan analisis dengan data sekunder untuk menjawab  rumusan  masalah  yang  ada.  Sumber data yang  digunakan  adalah  buku-buku mengenai  ilmu  hubungan  internasional  yang akan  mendukung  analisis  konseptual,  serta buku,  jurnal,  laporan,  sumber  daring,  dan liputan  dari  majalah  ataupun  koran  terkait kebijakan-kebijakan  Autralia  dalam  menangani isu  pengungsi  dan  pencari  suaka,  disertai dengan  materi-materi  pendukung  lainnya. Sumber-sumber  tersebut  diolah  dan  dipilih secara  selektif  sehingga  kredibilitas  datanya dapat dipercaya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Australia, sebagai negara peratifikasi United Nations 1951 Convention Relating to the Status  of  Refugees, memiliki  tanggung  jawab internasional  untuk  menerapkan  prinsip non refoulement yang  merupakan  inti  dari  prinsip perlindungan  internasional  bagi  pengungsi  dan pencari  suaka.  Prinsip Non  Refoulement adalah prinsip  larangan  suatu  negara  untuk  menolak, mengembalikan  atau  mengirimkan  pengungsi ke  suatu  wilayah  tempat  dia  akan  berhadapan dengan  hal-hal  yang  dapat  membahayakan hidupnya  seperti  penganiayaan,  pembunuhan dan  sebagainya  karena  alasan-alasan  yang berkaitan  dengan  ras,  agama,  kebangsaan, keanggotaan  dalam  sebuah  organisasi  sosial tertentu,  atau  karena  keyakinan  politiknya. Tindakan suatu negara menolak pengungsi atau bahkan  memulangkan  kembali  mereka  secara paksa  merupakan  tindakan  yang  bertentangan dengan prinsip hukum internasional ini. Hal ini juga merupakan tindakan pengingkaran komitmen  masyarakat  internasional  untuk memberikan  kontribusi  terhadap  penyelesaian permasalahan  yang  terkait  dengan  pengungsi yang telah
dibuktikan dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi (Nurcahyawan & Andika, 2017).
Sejalan  dengan  prinsip Non  Refoulement , kebijakan  luar  negeri  Australia  pada  masa  itu menerapkan prinsip Good International
Citizenship dalam  segala  aspek  termasuk penanganan  pengungsi  dan  pencari  suaka.Hal ini menyebabkan Australia membuka perbatasannya  dan  menjadi  “tuan  rumah”  yang baik  bagi  para  pengungsi  dan  pencari  suaka. Menurut  pandangan  idealis,  kebijakan  luar negeri  Australia  terbentuk  karena  adanya  nilai- nilai  dari  kepentingan  nasional  Australia  yang diwujudkan  dalam  kepentingan  internasional. Nilai  nilai  tersebut  terkait  kemanusiaan  dan perlindungan  terhadap  HAM.  Namun  dalam perkembangannya, dilema terjadi dalam implementasi  kebijakan  yang  diambil  dari masing-masing  Perdana  Menteri  Australia sebagai aktor politik.Peningkatan jumlah pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat  Australia,  menyebabkan  adanya implementasi kebijakan yang tidak
mengedepankan  prinsip Good  International Citizenship . Australia mulai mengkonstruksi isu imigran  menjadi  isu  keamanan  (sekuritisasi) yang  menganggu  kedaulatan  negaranya.Untuk melihat  faktor  dilema  dari  setiap  kebijakan Perdana  Menteri  tersebut,  maka  penulis membahas  terkait  ideologi  Partai  Liberal  dan Partai Buruh di Australia, bagaimana kebijakan Pemerintah Australia terkait penanganan pengungsi  dan  pencari  suaka,  sertakritik internasional  terhadap  kebijakan  Australia tersebut.

## 4.1 Ideologi  Partai  Liberal  dan  Partai Buruh Australia
Australia  merupakan  negara  demokratis parlementer yang mengadaptasi sistem
Westminster Parliament
seperti di Inggris.Australia
menggunakan sistem
kepartaian multipartai, tetapi dalam kenyataannya  terdapat  dua  partai  besar  yang merepresentasikan  dua  kekuatan  mayoritas preferensi  politik  di  Australia  yaitu  Partai Liberal-Nasional (koalisi dua partai yaitu Partai Liberal  dan  Partai  Nasional)  dan  Partai  Buruh Australia  ( Australian  Labour  Party ).  Kedua partai  ini  silih  berganti  memenangi  pemilu  dan menempati  posisi  strategis  sebagai  Perdana Menteri  Australia.  Dari  hal  ini,  partai  politik memegang peranan penting dalam mewujudkan kebijakan  pemerintahan  Australia.  Namun peranan  Perdana  Menteri  juga  tidak  kalah penting,  karena  merupakan  representasi  dari kekuatan politik partai yang sedang berkuasa di parlemen (Trinawati, 2013).
Partai  Buruh  dan  Partai  Koalisi  Liberal- Nasional  memiliki  perbedaan  ideologis  yang jelas karena terbentuk dari sejarah sosial politik Australia yang panjang. Partai Liberal memiliki  ideologi  yang  mendukung  hak-hak individu  serta  menekankan  hak-hak  dan kebebasan  mereka.  Namun,  ideologi  partai  ini bersifat  lebih  umum  dan  filosofis.  Partai  ini dapat dikatakan konservatif (cenderung mempertahankan  yang  sudah  ada).  Arah kebijakan politik luar negerinya mempertahankan  hubungan  keterikatan  dengan negara-negara barat seperi Amerika Serikat dan Inggris.  Pandangan  Partai  terhadap  konstitusi adalah  anti  terhadap  gerakan  perubahan terhadap  konstitusi  yang  sedang  merebak  saat ini.  Dimana pemimpin Partai  memiliki peranan
yang  cukup  dominan  dalam  memutuskan  suatu kebijakan,  termasuk  dalam  kebijakan  luar negeri. Partai koalisi Liberal-Nasional merepresentasikan kepentingan pengusaha- pengusaha  besar  dan  petani  yang  menekankan pada  kebebasan  dan  mekanisme  pasar  dalam mengelola  kebijakan  publik  dan  Industri (Salomon, 1973).
Partai  Buruh  Australia merupakan  partai tertua di Australia yang telah berdiri sejak tahun 1891  dan  dibentuk  oleh  kaum  serikat  pekerja pelabuhan yang ingin mengartikulasi kepentingan mereka untuk diperjuangkan dalam proses  politik.  Partai  Buruh  merupakan  partai yang  secara  ideologi  tidak  berada  dalam  satu garis yang jelas atau dapat dikatakan mengambang.  Hal  ini  karena  Partai  Buruh memiliki  anggota  yang  beragam,  mulai  dari golongan sosialis kiri yang keras hingga mereka yang  tidak  menghendaki  perubahan-perubahan besar  pada  tatanan  soaial-ekonomi,  sehingga kemudian  banyak  kepentingan  yang  harus diakomodasikan  (Hamid,  1999).  Tidak  ada ideologi  yang  dominan  di  dalam  partai, sehingga  kemudian  penafsirannya  bergantung kepada  siapa  yang  memimpin  partai.  Namun demikian, ideologi Partai Buruh tertuang dalam mukadimah dari tujuan partai  yang dirumuskan pada Konferensi Nasional 1981, yaitu
Sosialisme Demokratis (Wikipedia, n.d.). Tujuan  dari  sosial-demokrasi  yang  dimaksud oleh  Partai  Buruh  Australia  adalah  untuk menciptakan kesejahteraan umum dalam bidang perindustrian, produksi, distribusi yang dilakukan  untuk  menghapuskan  penindasan tetapi tetap dalam prinsip demokrasi parlementer.  Partai  Buruh  Australia  mewakili kepentingan  sosial  demokrat  yang  menekankan pada perubahan cara pandang terhadap industrialisasi,  dan  lebih  terbuka  terhadap perkembangan  isu-isu  yang  sedang  terjadi seperti  lingkungan  dan  minoritas.  Selain  itu, arah  dari  Politik  luar  negeri  Partai  Buruh  juga lebih independen.
4.2 Kebijakan Australia Terkait Penanganan  Pengungsi  dan  Pencari Suaka Faktor dilema dalam implementasi kebijakan Australia dapat terlihat dari kebijakan setiap perdana menteri Australia yang memiliki latar  belakang  partai  yang  berbeda.  Perbedaan
ini  membentuk  identitas  dan  kepentingan  yang berbeda  pula  dalam  menangani  pengungsi  dan pencari  suaka  yang  datang  ke  Australia.
Kebijakan  imigrasi  setiap  perdana  menteri Australia  pada  tahun  1996-2018  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kebijakan Imigrasi Australia Tahun 1996-2018 Perdana Menteri Partai Progresif/
Konservatif
Kebijakan John Howard (1996-2007 ) Liberal Konservatif Hard  Policy : Pasifik  Solution , Operasi
Relax ,  Pengolahan  Lepas  pantai  dan  Visa Proteksi Kevin Rudd (2007-2010) Buruh Progresif Soft  Policy :  Menghapus Pasifik  Solution ,
Menghapus Visa Proteksi, Memberikan Visa
Permanen dan New Direction in Detension Julia Gillard (2010-2013) Buruh Progresif Hard Policy-Soft Policy : Pasifik Solution II ,
Membuka Pusat Penahanan di Pulau Manus dan Nauru serta Humanitarian Program Kevin Rudd II (2013-2013) Buruh Konservatif Hard Policy : Offshore Processing Centre Tony Abbott (2013-2015) Liberal Konservatif Hard Policy : Mengembalikan TPV, Operation  Sovereign  Border , Burn  Turn
Back,  Offshore  Processing  and  Settlement,
Temporary Protection dan Fast-Track Processing of Asylum Claims MalcolmTurnbul l (2015-2018) Liberal Konservatif Hard  Policy : Bali  Process  dan  Operation Sovereign Border (OSB) Scott Morrison (2018) Liberal Konservatif Hard  Policy : Operation  Sovereign  Border
(OSB)
Pada  era  pemerintahan Jhon  Howard (1996-2007), tanggapan konservatif oleh kepemimpinan Partai Liberal ini sesuai dengan kebijakan  garis  keras  yang  diterapkannya. Dalam  hal  ini  cenderung  menolak  kedatangan pengungsi  dan  pencari  suaka  dikarenakan adanya  persepsi  negatif,  dimana  pengungsi maupun  pencari  suaka  dianggap  sebagai pengganggu  dan  menjadi  ancaman  keamanan di  Australia.  Dalam  merespon  isu  pengungsi dan  pencari  suaka,  Howard  menerapkan kebijakan  garis  keras,  diantaranya: Pasifik Solution , Operasi  Relax ,  Pengolahan  Lepas Pantai  dan  Visa  Proteksi.  Berdasarkan  data United Nations High Commissioner of Refugee (UNHCR)  pengungsi  dan  pencari  suaka Australia  mulai  berdatangan  pada  tahun  1999, lonjakan  pengungsi  terjadi  pada  tahun  2006 dengan  jumlah  69.948  pengungsi  dedangkan lonjakan pencari suaka terjadi pada tahun 2000 dengan jumlah 12.179 pencari suaka.
Dilanjutkan  pada  pemerintahan Kevin Rudd (2007-2010)  dari  Partai  Buruh  dengan tanggapan progresif, cenderung lebih mempertahankan
pendekatan yang mengedepankan  aspek  kemanusiaan,  keadilan, dan  integritas  dalam  merespon  isu  pengungsi dan  pencari  suaka.  Hal  ini  tercermin  dalam kebijakan  menghentikan Pasifik  Solution , menghapus  kebijakan  visa  proteksi  mengganti dengan pemberian visa permanent, memperkenalkan  kebijakan new  direction  in detension yang merupakan revisi dari kebijakan penahanan  Australia.  Pada  era  ini  terjadi lonjakan  pengungsi  terjadi  pada  tahun  2009 dengan jumlah pengungsi  22.548 dan lonjakan pencari  suaka  terjadi  pada  tahun  2010  dengan jumlah 12.073 pencari suaka. Berdasarkan data UNHCR  jumlah  pengungsi  dan  pencarisuaka pada  era  Kevin  Rudd  mengalami  penurunan jika  dibandingkan  pada  era  pemerintahan  Jhon Howard.
Pada  era  pemerintahan Julia  Gillard (2010-2013)  dibawah  naungan  Partai  Buruh yang  progresif  tetapi  dalam  implementasi kebijakannya  Australia  lebih  bersikap  hati-hati dan cenderung berada ditengah antara kebijakan  keras  dari  Howard  dan  kebijakan lunak  dari  Kevin  Rudd.  Dalam  hal  ini  Gillard tidak menginginkan kebijakan yang dianggapnya  terlalu  keras  terhadap  pengungsi
dan pencari suaka ataupun terlalu lunak.Gillard menerapkan beberapa kebijakan yaitu membuka pusat panahanan di Pulau Manus dan Nauru serta menerapkan humanitarian program.  Pada  era  pemerintahan  Gillard lonjakan  pengungsi  terjadi  pada  tahun  2013 dengan  jumlah  pengungsi  34.503  pengungsi dan  lonjakan  pencari  suaka  terjadi  pada  tahun 2012  dengan  jumlah  15.324.  Berdasarkan  data UNHCR  jumlah  pengungsi  dan  pencari  suaka di  Australia  mengalami  peningkatan  pada  era Gillard jika dibandingkan dengan era pemerintahan Kevin Rudd.
Pada pertengahan tahun 2013, Kevin Ruud kembali  menjabat  sebagai  Perdana  Menteri Australia untuk kedua kalinya. Namun sebagai seorang  tokoh  dari  Partai  Buruh,  kebijakan Rudd berbeda dengan kebijakan saat pada awal pemerintahannya.  Kebijakannya  pada  periode kedua  bertentangan  dengan  Partai  Buruh  yang digelutinya  dan  merupakan  tindakan  berbalik dari soft  policy (progresif)  menjadi  lebih konservatif. Hal ini disebabkan Rudd bercemin pada  kegagalan  kebijakan  yang  cenderung lunak pada saat Rudd terpilih pertama kalinya. Rudd  menerapkan  kebijakan  yang  mengarah kepada  kebijakan  bipartisan  yang  sejalan dengan  kebijakan  garis  keras  dan  restriktif. Kebijakan  yang  diterapkan  dalam  penanganan isu  pengungsi  dan  pencari  suaka  yakni kebijakan offshore  processing .  Pemerintahan Rudd  tidak  bertahan  lama  hanya  dari  tanggal 27 Juni 2013 hingga 18 September 2013.Kevin Rudd  diganti  dengan  Perdana  Menteri Tony Abbott (2013-2015).
Pada  masa  pemerintahan  Abbott  dibawah naungan  Partai  Liberal  yang  konservatif, menerapkan kebijakan yang mengesampingkan aspek  HAM  dan  semakin  restirktif  dengan menolak  kedatangan  pengungsi  dan  pencari suaka ke Australia. Berdasarkan data UNHCR, lonjakan  pengungsi  pada  era  ini  terjadi  pada tahun 2015 lonjakan pengungsi sebesar 36.917 dan  lonjakan  pencari  suaka  sebesar  11.549. Jumlah pengungsi mengalami peningkatan jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya, sebaliknya  jumlah  pencari  suaka  mengalami penurunan. Total jumlah pengungsi dan pencari suaka  pemerintahan  sebelumnya  yakni  88.020 dan  37.221  sedangkan  pada  era  pemerintahan Tony  Abbott  total  jumlah  pengungsi  dan
pencari suaka yakni 107.002 dan 30.759. Tony Abbott  menerapkan  lima  kebijakan  utama dalam  menangani  isu  pengungsi  dan  pencari suaka  di  Australia  yakni Operation  Sovereign Border,  Boat  Turn  Back,  Offshore  Processing and  Settlement,  Temporary  Protection,  Fast Track Processing of Asylum Claims .
Setelah  Tony  Abbott  turun,  diganti olehPerdana Menteri Malcolm Turnbull (2015- 2018).  Turnbull  masih  dengan  tanggapan konservatif  yang  sama  dengan  kebijakan  Tony Abbott  dan  menekankan  bahwa  cara  tersebut telah  terbukti  menjadi  satu-satunya  cara  untuk menghentikan kematian di laut serta memastikan  bahwa  kedaulatan  dan  perbatasan Australia  tetap  aman.  Kebijakan  sekuritisasi migrasi  Turnbull  dengan  menggunakan speech act , dimana Perdana Menteri Malcolm Turnbull  memproduksi  berbagai  video  anti penyelundupan manusia dalam berbagai bahasa sebagai  alat  komunikasi  efektif.  Malcolm Turnbull  juga  menyatakan  bahwa  Australia akan  terus  memainkan  peran  utama  dalam upaya global untuk membantu para pengungsi. Dikatakan  bahwa  upaya-upaya  tersebut  tidak akan  mungkin  terjadi  tanpa  manajemen perbatasan  Australia  yang  kuat  dan  tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap sistem migrasi  Australia  yang  dikelola  dengan  baik. Lebih  lanjut  Malcolm  Turnbull  menyatakan bahwa  tanpa  kepercayaan  tersebut,  Australia tidak  akan  mampu  meningkatkan  asupan pengungsi  dan  program  pemukiman  kembali ketiga  terbesar  di  dunia  di  angka  lebih  dari 35%.  Setelah  krisis  pengungsi  di  tahun  2015, tidak  ada  perubahan  signifikan  dari  opini publik,  mayoritas  warga  Australia  masih menyetujui kebijakan pengembalian kapal yang dilestarikan  oleh  Perdana  Menteri  Malcolm Turnbull.  Lebih  lanjut Vote  Compass dalam ABC News (2016) menyediakan data bahwa di tahun  2013,  45%  pemilih  tidak  menyetujui kebijakan  pengembalian  kapal,  sedangkan  di tahun  2016,  terdapat  penurunan  penolakan terkait  kebijakan  tersebut  yaitu  di  angka  41%. Tindakan pemerintahan Malcolm Turnbull juga mempertimbangkan  beberapa  elemen  penting sebagai faktor pendukung dari proses sekuritisasinya. Elemen pertama adalah pengaruh  legitimasi functional  actors ,  seperti oposisi politik.
Malcom  Turnbull  memundurkan  diri  dan diganti  oleh  kepemimpinan  Partai  Liberal, Scott  Morison  (2018)  dengan  tanggapan konservatif atas kebijakan sekuritisasi migrasi.Kebijakan  yang diambil oleh Morrison juga  tidak  berbeda  dengan  Turnbull.Isu sekuritisasi  migrasi  masih  menjadi  dasar kebijakan yang diambil seperti operasi perbatasan kedaulatan yang kontroversial untuk menghentikan pencari suaka masuk ke Australia  dengan  perahu.  Mereka  pun  akan dikirim kembali ke tempat mereka berasal atau dipindahkan  ke  kamp  terpencil  dipulau  Pasifik (Mata  Politik,  2019).  Bagi  negara-negara transit  seperti  Indonesia  dan  Malaysia  menjadi beban  juga  karena  para  pencari  suaka  dan pengungsi  yang  hendak  menuju  australia  di halangi  oleh  kebijakan  pemerintah  Australia. Di  Indonesia  jumlah  pengungsi  yang  terus ditangani IOM sebesar 8.620 orang dan berada di seluruh wilayah Indonesia, padahal Indonesia  bukan  negara  yang  meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Kebijakan Australia tersebut menuai kritik dari dunia internasional.
Dari penjelasan di atas, dilema terlihat dari setiap  kebijakan  yang  berbeda  oleh  setiap Perdana  Menteri.  Kebijakan  dari  Partai  Buruh pada  umumnya  lebih  progresif.  Hal  ini disebabkan  adanya  konstruksi  sosial  Partai Buruh  Australia  yang  didominasi  oleh  kelas menengah  ke  bawah,  sehingga  kebijakan  yang diambil selalu memperjuangkan hak-hak buruh dan  menolak  adanya  penindasan.  Oleh  karena itu,  dalam  hal  penanganan  pengungsi  dan pencari  suaka  kebijakan  Perdana  Menteri  dari Partai Buruh lebih bersifat soft policy . Berbeda dengan  Partai  Buruh,  konstruksi  sosial  Partai Liberal didominasi oleh kelas menegah ke atas dan  pada  umumnya  beraliran  konservatif.  Hal ini  menyebabkan  kebijakan  yang  diambil  oleh Perdana  Menteri  dari  Partai  Liberal  bersifat hard  policy .  Pengungsi  dan  pencari  suaka dilihat  sebagai  ancaman  terhadap  kedaulatan dan hak-hak masyarakat Australia.
Berdasarkan  teori  konstruktivis,  maka konstruksi  sosial  yang  berbeda  antara  kedua partai tersebut menyebabkan adanya perbedaan identitas setiap aktor politik terkait kepentingan dan  tindakan  yang  diambil  untuk  menangani pengungsi  dan  pencari  suaka.  Kontruksi
kebijakan  tersebut  dapat  digambarkan  sebagai
berikut:

## Gambar 1 Skema Konstruksi Kebijakan Australia Terkait Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka
Skema di atas mengambarkan dengan jelas bahwa  setiap  aktor  politik  mengkonstruksi kebijakan  yang  diambil  berdasarkan  identitas masing-masing aktor. Identitas ini menyebabkan adanya kepentingan yang tertuang  dalam  setiap  tindakan  yang  diambil. Dalam  hal  penanganan  pengungsi  dan  pencari suaka  di  Australia,  dilema  implementasi kebijakan  terjadi  saat  masing-masing  Perdana Menteri  merumuskan kebijakan terkait migrasi dengan  merujuk  pada  identitas  masing- masing.Identitas  ini  terkait  partai  pendukung masing-masing  Perdana  Menteri.  Identitas aktor  terbentuk  dari  kontruksi  sosial  partai yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  masyarakat Australia.
4.3 Kritik Internasional Terhadap Kebijakan  Australia  Terkait  Pengungsi dan Pencari Suaka
Kebijakan  pemerintah  Australia  dengan menerapkan  kebijakan  garis  keras  bagi  para pengungsi  dan  pencari  suaka  mendapat  kritik dari  duna  internasional  seperti  Perserikatan Bangsa  Bangsa  (PBB),  UNHCR  serta  kritik dari  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) Indonesia.  Kritik  dari  Indonesia  terkait  dengan posisi Indonesia yang menjadi tempat persinggahan  pengungsi  dan  pencari  suaka yang  menggunakan  jalur  laut  ke  Australia. Seperti  janji  Perdana  Menteri  Morrison  saat
kampanye  pemilihan  umum  bahwa  akan membatasi jumlah pemberian visa kemanusiaan  selama  masa  pemerintahannya, Morrison juga berjanji untuk membatasi jumlah warga  pendatang  yang  datang  ke  Australia setiap tahun sebagai pengungsi dan meluncurkan serangkaian langkah-langkah yang menjelaskan secara terang-terangan siapa saja yang akan diizinkan tinggal.
Kritik datang dari Komisioner Tinggi PBB untuk  Hak  Asasi  Manusia, Michelle  Bachelet yang  memiliki  keprihatinan  serius  tentang migrasi  dan  kebijakan  suaka Australia.  Dalam pidatonya pada acara Orasi Whitlam Institute di Sydney,  New  South  Wales  pada  hari  Rabu tanggal  9  Oktober  2019,  Bachelet  mengatakan kekhawatirannya mengenai pemrosesan pengungsi yang dilakukan di luar Australia dan penahanan  berkepanjangan  terhadap  para pengungsi  dan  pencari  suaka.  Bachelet  juga mendesak  adanya  belas  kasihan  dan  rasa kemanusiaan  dari  pihak  berwenang  yang mengelola  masalah  ini,  serta  keprihatinan mengenai  para  pengungsi  dan  pencari  suaka yang  putus  asa  mencari  keselamatan  dan martabat  mereka.  Mereka  adalah  korban  dan bukan  penjahat.  Banyak  dari  mereka  terpaksa mengungsi  karena  mereka  tidak  punya  pilihan lain.  Tentu  Michelle  menyayangkan  sikap Australia  sebagai  sebuah  negara  migran  yang
SOCIAL

## CONSTRUCTIO
N
 Partai Liberal : Kelas menengah ke atas (sayap kanan tengah- konservatif)
 Partai Buruh : Kelas bawah
(kaum buruh dan
sosialis demokrat- progresif)

## ACTOR IDENTITIES
 Partai Liberal/Konservatif
 Partai Buruh/Progresif

## INTEREST
 Partai
Liberal/Konservatif: Sekuritisai Migrasi untuk menjaga kedaulatan dan hak masyarakat Australia  Partai
Buruh/Progresif: Menjadi negara yang menjunjung tinggi HAM dengan menerapkan prinsip Non-Refoulement (Konvensi Pengungsi 1951)
ACTION
 Partai Liberal/Konservatif: Hard Policy
 Partai Buruh/Progresif : Soft
Policy
telah  keluar  dari  diskusi  global  yang  penting untuk menemukan solusi yang kooperatif.
Selanjutnya  kritik  datang  dari  UNHCR terhadap  kebijakan  Australia  tidak  memiliki standar  perlindungan  bagi  para  pencari  suaka. Dalam  kebijakan  baru  Australia  ini  para pengungsi dan pencari suaka yang menggunakan  perahu  yang  datang  menuju Australia  akan  langsung  dikirim  ke  Papua Nugini dan bila memungkinkan akan tinggal di sana.Perdana  Menteri  Australia Kevin  Rudd dan  Papua  Nugini, Peter  Oneil bersepakat untuk  menjadikan pulau  Manus sebagai  lokasi proses  klaim  status  pencari  suaka  menjadi pengungsi.  Namun,  Komisi  Tinggi  PBB  untuk Pengungsi  mengatakan  ada  kekurangan  yang signifikan  pada  sistem  hukum  Papua  Nugini dalam  memproses  pencari  suaka.  Ribuan pencari  suaka  berusaha  mencapai  Australia dengan perahu setiap tahunnya.  Menurut PBB, saat  ini  Papua  Nugini  tidak  siap  untuk menerima  para  pencari  suaka,  karena  tidak adanya kapasitas dan keahlian dalam pengelolaan pengungsi dan pencari suaka. Selain  itu,  kritik  juga  disampaikan  oleh sejumlah LSM Indonesia sebagai bentuk protes terhadap  kebijakan  tersebut.  LSM  ini  bernama SUAKA  yang  terdiri  dari  Lembaga  Bantuan Hukum  Jakarta,  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum  Indonesia  dan  Human  Rights  Working Group.  Mereka  menyatahkan  bahwa  kebijakan Pemerintah  Australia  itu  tidak  sejalan  dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB 1951  mengenai  Status  Pengungsi.  Juru  bicara SUAKA, Ali  Akbar  Tanjung ,  kepada Radio Australia mengatakan  apa  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Australia bukanlah sebuah keberhasilan  dan  melanggar  hak  asasi  para pencari suaka. Pemerintah Australia semestinya mempererat  kerjasama  dengan  Indonesia  dan negara  lain  untuk  mendorong  pihak  keamanan bertindak  terhadap  penyelundup  manusia  yang memanfaatkan kondisi pencari suaka dan bukan dengan  menakut-nakuti  para  pengungsi  dan pencari  suaka  dengan  menempatkan  mereka  di Papua  Nugini  atau  Nauru  yang  bukan  tujuan mereka.  Kebijakan  tersebut  juga  dianggap sebagai diskriminasi  karena hanya berlaku bagi pencari suaka yang datang melalui perahu saja. Hal  ini  melanggar  mandat  internasional  yang harus  dijalankan  oleh  Australia  sebagai  negara
pihak  untuk menangani  pengungsi  dengan  cara yang  tertuang  dalam  Konvensi  1951.  SUAKA berharap  Pemerintah  Australia  mau  merevisi kesepakatannya  terutama  soal  batas  waktu mereka  tinggal  di  pulau  Manus  dan  Nauru untuk segera mendapat status pengungsi.

## 5. PENUTUP
Australia  mengalami  dilema  politik  luar negerinya  terkait  implementasi  kebijakan penanganan  pengungsi  dan  pencari  suaka karena  adanya  perbedaan  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Perdana  Menteri  dari  Partai Buruh  Australia  dan  Partai  Liberal.  Pada umumnya  kebijakan  Perdana  Menteri  dari Partai  Buruh  Australia  bersifat  progresif  dan menggunakan soft  policy dalam  menangani masalah  pengungsi  dan  pencari  suaka  di Australia. Sedangkan kebijakan Perdana Menteri  dari  Partai  Liberal  lebih  bersifat konservatif  dengan  menggunakan hard  policy . Kebijakan  garis  keras  ini  menuai  kritik  dari dunia  internasional  khususnya  PBB  maupun negara  merupakan  negara  persingahan  yang berbatasan  langsung  dengan  Australia  seperti Indonesia.Kebijakan  ini  dianggap  melanggar prinsip non  refoulement yang  tertuang  dalam Konvensi  Pengungsi  1951  yang  diratifikasi oleh Australia serta memberikan beban kepada Indonesia  sebagai  negara  transit  dari  para pengungsi dan pencari suaka tersebut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buzan, B. (1998). People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations .  Great  Britain:  Wheatsheaf Books Ltd.
Doyle,  M.  W.,  &  G.  Jhon  Ikenberry.  (1997).
New  Thingking  in  International  Relations Theory . Inggris: Westview Press.
Evans,  S.  G.  (2004).  Foreign  policy  and  good international citizenship, (March 1990), 1– 8.
Hamid,  Z.  (1999). Sistem  Politik  Australia . Bandung: Remaja Rosdakary.
Marisa, N. L. M. A. (2018). Dilema Pemerintah Australia  dalam  Implementasi  Prinsip
Good International Citizenship pada Kebijakan  terkait  Pengungsi  dan  Pencari Suaka  Pada  Masa  Pemerintahan  Tony Abbott dan Malcolm Turnbull.
Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM .
Mata  Politik.  (2019).  Digelar  Hari  Ini,  Berikut
4 Hal Penting tentang Pemilu Australia.
McDonald, M. (2005). Constructing insecurity:
Australian  security  discourse  and  policy post-2001. International Relations , 3 , 297– 320.
McMaster,  D.  (2002).  Asylum-seekers  and  the insecurity  of  a  nation. Australian  Journal of International Affairs , 2 , 279–290.
Nurcahyawan,  T.,  &  Andika,  S.  R.  (2017).
Permintaan  Maaf  Australia  dan  Prinsip
Non  Refoulement  (Studi  Kasus  Pencari Suaka Sri Lanka), 2 (1).
Phillips, J. (2014). Boat arrivals in Australia: a quick guide to the statistics. Parliament of Australia .
Phillips,  J.,  &  Spinks.  (2013).  Boat  arrivals  in
Australia  since  1976.  Parliament  of Australia.
Razak,  F.  R.  (2018).  Kebijakan  Unilateral
Penanganan Imigran Ilegal Australia Pasca Pemilihan  Umum  Australia  Tahun  2013. Global Jurnal Politik Internasional , 20 (2),
137–159.
Salomon,  D.  (1973). Australia’s  Government and  Parliament .  Melbourne:  Thomas
Nelson Pty.
Saraswati,  D.  A.  (2019).  Sekuritas  Migrasi
Australia pada Masa Kepemimpinan
Perdan  Menteri  Malcom  Turnbull. Jurnal of International Relations Undip , 5 , Nomor 3 (1), 544–553. https://doi.org/.1037//0033-
2909.I26.1.78
Trinawati,  Y.  (2013).  Politik  Luar  Negeri
Australia  terhadap  Indonesia  di  bawah Pemerintahan  Perdana  Menteri  Kevin
Rudd. Universitas Gadjah Mada .
Wendt, A. (1999). Social Theory of International  Politics .  Inggris:  Cambridge University Press.
Wikipedia.  (n.d.).  Partai  Buruh  Australia  -
Wikipedia  bahasa  Indonesia,  ensiklopedia bebas.
Zayzda,  N.  A.  (2017).  Sekuritisasi  Migrasi
Paksa Pengungsi Lintas- Batas di
Indonesia. Seminar  Nasional  Hukum
Universitas Negeri Semarang , 3 , Nomor 1 , 43–54.