## HAKEKAT TANGGUNGJAWAB PENGGUNA ANGGARAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

## Elvis Djusli Katuwu
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar email : elvisdjusli.katuwu@ymail.com

## Abstract
Budget  User  (PA)  can  not  be,  mutatis  mutandis,  or  immediately  seated  as suspect/defendant  in  a  corruption  case,  because  the  error  position,  is  an  act contrary  to  the  legality  of  the  acts  of  officials  which  is  based  on  authority, porsedur and substance. Budget  User Officials act  is  an act  of  administrative and  criminal  use  is  ultimum  Remedium.  Legal  responsibility  for  the  Budget Authority  granted  to  the  Budget  Users:  a.  The  budget  user  accountability, whether  as  mandated  by  the  law  that  was  given  to  him  as  KPA,  or  stages  in Presidential Decree No. 80 Year 2003 concerning Procurement of Government Goods  and  Services,  (2)  The  authority  is  bound,  where  all  procedures  have been  done,  so  the  PA  there  is  no  reason  to  not  be  able  to  do.  (3)  The thoroughness  in  considering  the  law,  if  there  is  an  emergency  or  urgent situations.
Keywords: User Responsibility Budget, Corruption.

## Abstrak
Pengguna  Anggaran  (PA)  tidak  dapat,  mutatis  mutandis,  atau  langsung  duduk sebagai  tersangka  /  terdakwa  dalam  kasus  korupsi,  karena  posisi  kesalahan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan legalitas tindakan pejabat yang didasarkan  pada  kewenangan,  porsedur  dan  substansi  .  Tindakan  Pejabat Pengguna  Anggaran  adalah  tindakan  penggunaan  administratif  dan  kriminal adalah Remedium  ultimum.  Tanggung jawab hukum  untuk  Otoritas Anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran: a. Pertanggungjawaban pengguna anggaran,  baik  sebagaimana  diamanatkan  oleh  undang-undang  yang  diberikan kepadanya sebagai KPA, atau tahapan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah,  (2)  Otoritas  terikat,  di mana  semua  prosedur  telah  selesai,  jadi  PA  tidak  ada  alasan  untuk  tidak  bisa melakukan.  (3)  Ketelitian  dalam  mempertimbangkan  hukum,  jika  ada  situasi darurat atau mendesak.
Kata kunci: Pertanggungjawaban; pengguna anggaran; korupsi;

## A. PENDAHULUAN
Pengelolaan  keuangan  negara  memasuki  era  baru  setelah  diundangkannya,  yaitu Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (UUKN),  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  (UUPN)  dan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  Negara  (UU  PPTJKN).  Ketiga  undang-undang  tersebut,  mengatur  hal  baru, antara lain adalah adanya check and balance dalam pengelolaan keuangan negara mulai di tingkat perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.
Pasal  6  ayat  (1)  UUKN,  menyebutkan  bahwa  “ Presiden  selaku  Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”
Ketentuan  di  atas,  memberi  kewenangan  kepada  Presiden  selaku  pemegang kekuasaan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara.  Dalam  pelaksanaan  kewenangan tersebut, Presiden mengdelegasikannya kepada pejabat di bawahnya, yaitu:
1. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Menteri  Keuangan  juga  menjabat  sebagai Bendahara Umum Negara.
2. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
Kedudukan  Menteri-menteri  tersebut,  adalah  selaku  Pengguna  Anggaran  (PA) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  2004,  bahwa Menteri/pimpinan lembaga adalah PA/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Sedangkan PA untuk Pemerintahan Daerah dan pada tingkat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004.
Selanjutnya  mengenai  pengertian  PA  dalam  Pasal  1  Angka  5  Peraturan  Presiden No.  54  Tahun  2010  jo  Peraturan  Presiden  No.  70  Tahun  2012,  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa PA sebagai Pejabat pemegang kewenangan penggunaan  anggaran  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/ APBD.
Salah  satu  kewenangan  dari  PA,  yaitu  mengangkat  Kuasa  PA  (KPA)  dan  dalam Pasal  1  Angka  6  Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  jo  Peraturan  Presiden  No.  70 Tahun  2012,  ditegaskan  bahwa  KPA  sebagai  pejabat  yang  ditetapkan  oleh  PA  untuk menggunakan  APBN  atau  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  untuk  menggunakan  APBD. Namun  demikian,  dalam  UU  No.  1  Tahun  2004  jo  Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun 2010  jo  Peraturan  Presiden  No.  70  Tahun  2012,  dan  Penjelasannya  tidak  mengatur tentang siapa yang dapat menjadi KPA. Adapun yang diatur hanya mengenai kedudukan KPA  sebagaimana  pada  Pasal  10  Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  jo  Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012, bahwa  KPA merupakan pejabat  yang ditetapkan atas usul PA dan memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. Dengan demikian, PA dapat saja melimpahkan wewenangnya dengan memberi kuasa kepada pejabat siapa saja, yang kemudian ditetapkan sebagai KPA dengan pertimbangan tertentu.
Dalam  praktek  penetapan  sebagai  KPA  khusus  untuk  Kepala  Unit  Kerja  pada SKPD  yang  akan  ditetapkan  sebagai  KPA  oleh  Kepala  Daerah  atas  usulan  PA,  adalah Kepala  SKPD  dengan  mengacu  pada  Pasal  11  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  58 Tahun  2005,  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Penjelasan  Pasal  5  UU  No.  1 Tahun  2004.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  maka  KPA  bukanlah  merupakan  sebuah jabatan,  baik  secara  struktural  maupun  fungsional,  sehingga  pertimbangan  dalam pemilihan  aparatur  yang  ditetapkan  sebagai  KPA  tidak  terikat,  apakah  KPA  harus pejabat struktural ataupun pejabat fungsional. Dengan demikian, Kedudukan KPA harus dipandang sebagai aparatur atau siapapun  yang di usulkan oleh  PA  dalam menjalankan kuasa,  sehingga  kewenangan  KPA  terbatas  pada  pelimpahan  kewenangan  yang diberikan,  karena  itu  ketika  KPA  ditetapkan  dalam  pengadaan  barang/jasa,  maka
kewenangannya  pun  sesuai  dengan  kewenangan  PA  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.
Kedudukan  PA  sebagai  pemberi  kuasa  kepada  KPA  dalam  praktek  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  sering  diposisikan  sebagai  tersangka  dalam  perkara  Tindak Pidana  Korupsi  (TPK),  dan  yang  kemudian  dijerat  dengan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pada  hal  kedudukan  PA  ini,  selaku  pihak pemberi  kuasa  dan  sekaligus  pemberi  pelimpahan  kewenangannya,  menurut  hukum seharusnya  hanya  dapat  dijadikan  sebagai  saksi.  Dengan  fakta  empirik  ini,  menjadi menarik  untuk  dikaji  secara  mendalam,  terutama  berkenaan  dengan  tanggung  jawab pengguna anggaran dalam tindak pidana korupsi.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengguna  Anggaran  (PA)  sebagai  Tersangka/Terdakwa  Dalam  Perkara Korupsi
Analisis  terhadap  PA  dalam  dugaan  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  terhadap perkara  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  ( inkracht  van  gewijsde ), yakni  Perkara  Register  Nomor  18/Pid.Sus/2012/PN.Pl,  yang  melibatkan  seorang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Tahun  Anggaran  2010  berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/126.7/RO.KEU-G.ST/2010 selaku  Terdakwa,  dan  Perkara  Register  Nomor  117/Pid.B/2011/PN.Dgl  yang melibatkan seorang Pj Bupati Kabupaten Sigi tahun 2010 yang diangkat berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-21 tahun 2010 tertanggal 15 Januari 2010 selaku Terdakwa.
Dalam  Perkara  Register  Nomor  18/Pid.Sus/2012/PN.Pl  tersebut,  berdasarkan uraian dakwaan JPU, menunjukkan bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan  oleh  Terdakwa,  bersama-sama  dengan  saksi-saksi  lainnya,  bertentangan dengan ketentuan:
a. Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  dengan  segala  perubahannya  Pasal  5 huruf  f  dan  g,  disebutkan  bahwa:  "Pengguna  Anggaran/Jasa,  Penyedia  Barang/ Jasa dan Para Pihak  yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan  kebocoran  keuangan  negara  dalam  pengadaan  barang/jasa,  dan  huruf  g: menghindari  dan  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  dan/atau  kolusi  dengan tujuan  untuk  keuntungan  pribadi,  golongan  atau  pihak  lain  yang  secara  langsung atau tidak langsung merugikan negara";
b. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan  senilai  pekerjaan  yang  telah  terpasang,  tidak  termasuk  bahan-bahan,  alat- alat yang ada di lapangan;
c. Pasal  18  ayat  (3)  UU  No.  1  Tahun  2004,  menyatakan  bahwa  Pejabat  yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat yang  menjadi  dasar  pengeluaran  beban  APBN/APBD  bertanggungjawab  atas
kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
d. Pasal  61  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005    tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  menyebutkan  bahwa  setiap  pengeluaran  harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
e. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  menyatakan  bahwa  setiap  pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat  (2)  menyatakan  bahwa  bukti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus mendapat  pengesahan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
Akibat  perbuatan  Terdakwa  bersama-sama  dengan  saksi  lain  mengakibatkan kerugian negara/daerah cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 424.275.000,-  (empat  ratus  dua  puluh  empat  juta  dua  ratus  tujuh  puluh  lima  ribu Rupiah),  atau  sekitar  jumlah  itu  sebagaimana  tertuang  Laporan  Hasil  Perhitungan Kerugian  atas  Penyimpangan  Pembangunan  Gedung  Wanita  Provinsi  Sulawesi Tengah  Tahun  Anggaran  2010  yang  ditanda  tangani  oleh  Plh.  Kepala  BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: SR-592/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012;
Selanjutnya,  dalam  Perkara  Register  Nomor  117/Pid.B/2011/  PN.Dgl, berdasarkan  uraian  dakwaan  JPU  menunjukkan  bahwa  perbuatan  terdakwa  bersama dengan  Kepala  Dinas  PPKAD  Kabupaten  Sigi  yang  menyetujui  permohonan pembayaran dari KPU Kabupaten Donggala, yang tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangan dalam setiap tahap pencairan, bertentangan dengan :
a. Permendagri  No.  13  Tahun  2006  yang  telah  diubah  dengan  Permendagri  No.  59 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pasal  216  ayat  (5) yang  mensyaratkan  kelengkapan  dokumen  SPM-LS  untuk  penerbitan  SP2D mencakup :
- Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, dan
- Bukti-bukti  pengeluaran  yang  sah  dan  lengkap  adalah  yang  sesuai  dengan kelengkapan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Pasal 216 ayat (7) yang menegaskan jika SPM dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak  sah  dan/  atau  pengeluaran  tersebut  melampaui  pagu  anggaran,  kuasa  BUD menolak menerbitkan SP2D.
b. Naskah  Perjanjian  Hibah  antara  Pemerintah  Kab.  Sigi  dan  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  Kab.  Donggala  Nomor  :  279/0117/Setda/2010  dan  Nomor  : 279/71/KPU/2010,  Pasal  10  yang  mengatur  bahwa  penyaluran  bantuan  hibah kepada  pihak  kedua  yang  karena  ketentuan  melalui  mekanisme  sesuai  tahapan, penyaluran berikutnya dapat diberikan setelah pihak kedua selaku penerima hibah menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  bantuan  hibah  tahapan sebelumnya.
Atas  perbuatan  terdakwa  bersama  dengan  Kepala  Dinas  PPKAD  Kabupaten Sigi yang menyetujui untuk dibayarkan tanpa melakukan penelitian secara cermat dan seksama terhadap kelengkapan persyaratan pencairan dana dan evaluasi  terhadap
permohonan  pembayaran  yang  diajukan  oleh  pihak  KPU  Kab.  Donggala menyebabkan  penggunaan  dan  peruntukkan  dananya  menjadi  tidak  jelas,  hingga akhirnya pada sekira bulan September 2010 dana kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Sigi periode tahun 2010-2015 Kabupaten Sigi tahun  2010  sebesar  Rp  10.314.133.970,-  (sepuluh  milyar  tiga  ratus  empat  belas  juta seratus  tiga  puluh  tiga  ribu  sembilan  ratus  tujuh  puluh  rupiah)  habis  tanpa  ada pertangungjawaban penggunaan dan peruntukkan dananya, padahal tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Sigi periode tahun 2010-2015  belum  selesai  seluruhnya  (masih  dalam  tahap  Pendistribusian  Surat Suara).
Dikarenakan  dana  sudah  habis  sedangkan  kegiatan  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Sigi periode tahun 2010-2015 Kab. Sigi tahun 2010  belum  selesai,  maka  KPU  Kab.  Donggala  mengajukan  permohonan  tambahan dana  kepada  pihak  Pemerintah  Daerah  Kab.  Sigi  sebesar  Rp  2.226.043.000,-  (dua milyar  dua  ratus  dua  puluh  enam  juta  empat  puluh  tiga  ribu  rupiah)  dengan  surat permohonan permintaan tambahan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  Daerah  Kab.  Sigi  periode  tahun  2010-2015  Nomor:  270/217/KPU  /X/2010 tanggal 2 September 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Donggala.
Kemudian  pihak  Pemerintah  Kab.  Sigi  yang  dalam  hal  ini  diwakili  Kadis DPPKAD  Kab.  Sigi  dan  terdakwa  (Pj.  Bupati  Kab.  Sigi)  tanpa  adanya  laporan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  penyelengaraan  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kab.  Sigi  periode  tahun  2010-2015  senilai  Rp 10.314.133.970,-  (sepuluh  milyar  tiga  ratus  empat  belas  juta  seratus  tiga  puluh  tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), tanpa melakukan verifikasi dan evaluasi serta tanpa  sepengetahuan  DPRD  Kab.  Sigi  sebagaimana  yang  disyaratkan  dalam Permendagri  No.  13  Tahun  2006  yang  telah  dirubah  dengan  Permendagri  No.  59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 216 ayat (5) huruf a  dan  b  jo Pasal  216  ayat  (7)  dan  tanpa  memberitahukan  kepada  pihak  DPRD  Kab. Sigi  untuk  mendapatkan  keabsahan  penggunaan  anggaran  belanja  daerah sebagaimana  yang  disyaratkan  Pasal  30  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  Permendagri  No.  44 tahun  2007  dan  perubahannya  Permendagri  No.  57  Tahun  2009  tentang  Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Terdakwa  bersama-sama  dengan  Kepala  Dinas  PPKAD  Kab.  Sigi  telah menyetujui  penambahan  dana  tersebut  yang  kemudian  dituangkan  kembali  dalam Naskah Perjanjian Hibah Tambahan Belanja KPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Sigi Tahun 2010 pada Putaran Pertama No: 279/0589.a/B-Sigi/2010 dan No:  279/190/KPU-DGL/2010  tanggal  7  September  2010  antara  pihak  Pemerintah Kab.  Sigi  yang  diwakili  oleh  terdakwa  (Pj.  Bupati  Sigi)  dan  pihak  KPUD  Kab. Donggala  yang  diwakili  oleh  Ketua  KPUD  Kab.  Donggala  dan  telah  dibayarkan. Usulan penambahan dana senilai Rp 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima  juta  rupiah)  yang  diusulkan  kepada  pihak  Pemerintah  Kab.  Sigi  sebetulnya adalah  kegiatan  yang  sudah  dianggarkan  sebelumnya,  sehingga  terdapat  beberapa kegiatan yang fiktif.
Terdakwa selaku Pj. Bupati Kab. Sigi tahun 2010 semestinya tidak menyetujui permohonan penambahan dana oleh KPUD Kab. Donggala tersebut,  apabila laporan pertanggungjawaban  penggunaan  keuangan  sebelumnya  tidak  ada  dalam  surat permohonan tersebut,  sehingga  akibat dari tindakan terdakwa tersebut  saksi  pertama telah  menikmati  uang  sebesar  Rp  241.000.000,-  (dua  ratus  empat  puluh  juta  rupiah) dan saksi kedua sebesar Rp 882.755.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari anggaran dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Sigi Tahun 2010.
Berdasarkan  Perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara  atas  Kasus  tersebut  oleh Tim  Penyidik  Kejaksaan  Negeri  Donggala  dengan  perhitungan  yang  dihitung berdasarkan  LPJ  dari  bulan  Maret  sampai  dengan  Juni  2010  dan  rekapitulasi  Surat Pertanggungjawaban  (SPJ)  dari  bulan  Juli  sampai  dengan  Oktober  2010.  Penarikan Dana dari Rekening KPU Kab. Donggala sebesar Rp. 6.072.528.773,- diperoleh dari LPJ  bulan  Maret  sampai  dengan  Juni  2010,  sebesar  Rp.  3.280.897.000,-  ditambah rekapitulasi SPJ Juni s/d Oktober 2010, sebesar Rp. 2.791.631.773.
Akibat  yang  perbuatan  Terdakwa  bersama-sama  dengan  saksi  lain mengakibatkan kerugian negara dengan penyimpangan keuangan yang terjadi seperti tersebut  di  atas,  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  sebesar  Rp. 7.128.431.227,-  (tujuh  milyar  seratus  dua  puluh  delapan  juta  empat  ratus  tiga  puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut, merupakan selisih antara penarikan/pengambilan  dana  dari  rekening,  KPUD  Kab.  Donggala  dengan pertanggungjawaban penggunaannya.
Dalam  hukum  pidana,  parameter  tanggung  jawab  pidana  adalah  kesalahan. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( Geen Straf Zonder Schuld ). Dalam doktrin, untuk  adanya  kesalahan  harus  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  mampu bertanggung jawab, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf 1 .
Dari dua putusan tersebut di atas, PA didudukkan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara korupsi, berdasarkan atas:
a. Perbuatan tersebut melawan hukum atau perbuatan pidana
Tindakan  melawan  hukum  sudah  jelas  diatur  di  dalam  Pasal  2  ayat  (1)    UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi setiap orang dengan cara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Mengenai  hal  ini,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memberikan  putusan  tentang perbuatan  melawan  hukum,  yaitu  Putusan  MK  No.  003/  PUU-IV/2006,  konsep melawan  hukum  materil  ( materiel  wederrechtelijk ),  yang  merujuk  kepada  hukum tidak  tertulis  dalam  ukuran  kepatutan,  kehati-hatian  dan  kecermatan  yang  hidup dalam masyarakat,  sebagai suatu norma  keadilan adalah merupakan ukuran   yang
1 Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, Yogyakarta, Genta. Publising, 2010,hal, 93- 94
tidak  pasti,  dan  berbeda-beda  dari  suatu  masyarakat  tertentu  ke  lingkungan masyarakat lainya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat, mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran masyarakat setempat.
Sifat  Melawan  hukum  dalam  TPK,  memiliki  pertanggungjawaban  pribadi, karena  ini  adalah  murni  tindak  pidana  dan  bukan  merupakan  kesalahan  jabatan yang  penyelesaiannya,  adalah  gugatan  terhadap  tindakan  yang  harus  diselesaikan melalui  PTUN,  melainkan  perbuatan  melawan  hukum,  adalah  salah  satu  karakter kesalahan pribadi yang memiliki pertanggungjawaban pidana .
b. Menggunakan  wewenang  untuk  tujuan  lain  dari  yang  menjadi  tujuan  wewenang atau melakukan penyalahgunaan wewenang
Penyalahgunaan  wewenang  diatur  di  dalam  Pasal  3,  berbunyi  setiap  orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan orang lain atau korporasi, menyalahgunakan  kewenangan  dan  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan,  dan  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau perekonomian Negara.
Penyalahgunaan wewenang merupakan jenis tindak  pidana  yang hanya dapat dilakukan  oleh  pejabat,  karena  adanya  wewenang  harus  disertai  dengan  adanya jabatan.  Menurut  penulis,  penyalahgunaan  wewenang  adalah  salah  satu  karakter dari  kesalahan  pribadi,  karena  bentuk  dari  pertanggungjawaban  penyalahgunaan wewenang adalah pertanggungjawaban pidana.
c. Kelalaian atau pengabaian kewajiban
Kelalaian  terhadap  kewajiban  adalah  tindakan  pejabat  yang  tidak melaksanakan  kewajiban  atau  tidak  melaksanakan  tugas  yang  dibebankan  oleh Negara kepada pejabat tersebut.
Kesalahan  jabatan,  adalah  perbuatan  tersebut  sudah  bertentangan  dengan legalitas  tindakan  pejabat  dalam  hal  ini  pejabat  yang  bertumpu  pada  wewenang, prosedur dan subtansi. Setiap tindakan pejabat harus bertumpu kepada wewenang, dan sumber wewenang adalah atribusi, delegasi dan mandat .
Kesalahan jabatan mempunyai karakter/ciri sebagai berikut:
a. Tindakan  sewenang-wenang  adalah  tindakan  yang  diluar  wewenang  atau tindakan  yang  bukan  wewenang  dari  pejabat  (PA/KPA)  tersebut,  ada  tiga macam tindakan sewenang-wenang, yaitu:
1. Onbevoegheid  ratione  materi ” berarti pejabat tersebut tidak memiliki dasar wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.
2. Onbevoeghed ratione loci , pejabat tersebut melakukan tindakan yang bukan pada tempat kewenangan dari pejabat tersebut.
3. Onbevoeghed  ratione  temporis, pejabat  tersebut  melakukan  tindakan  pada waktu  yang  sudah  habis,  atau  waktu  tersebut  sudah  membuat  pejabat  tidak memiliki wewenang lagi.”
Karakter  tindakan  sewenang-wenang  di  atas,  selama  kesalahan  tersebut masih  dalam  ranah  administrasi,  dan  bukan  menjadi  perbuatan    melawan hukum,  masih  dikatagorikan  sebagai  kesalahan  jabatan  menurut  hukum administrasi, tetapi apabila ada sifat melawan hukum,  maka kesalahan tersebut menjadi ruang lingkup hukum pidana.
b. Kesalahan prosedur/administrasi
Kesalahan  prosedur  dalam  hal  ini  merupakan  kesalahan  yang dimaksudkan  ke  dalam  ranah  hukum  administrasi,  yang  pertanggungjawaban hukumnya  adalah  bersifat  administrasi  dan  tidak  memiliki  sifat    melawan hukum  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  hukum  pidana.  Dalam hubungannya  dengan  TPK  yang  ada  dalam  Pasal  2  UUPTPK,  pelanggaran administrasi  merupakan  penyebab  timbulnya  sifat  melawan  hukum,  apabila terdapat  unsur  sengaja  (kehendak  dan  keinsafan)  untuk  menguntungkan  diri dengan  menyalahguna-kan  kekuasaan  jabatan,  yang  karena  itu  merugikan perekonomian  atau  keuangan  Negara,  perbuatan  administrasi  yang  memenuhi syarat-syarat  yang  demikian  itu,  membentuk  pertanggungjawaban  pidana  atau menjadi yang merugikan keuangan Negara, maka yang terjadi adalah kesalahan prosedur/administrasi,  dan  tidak  ada  sifat  melawan  hukumnya,  melainkan perbuatan  ini  semata-mata  kesalahan  prosedur  saja  yang  memiliki pertanggungjawaban hukum administrasi.
Kesalahan  prosedur/administrasi  dibedakan  menjadi  tiga  macam  sebagai berikut 2 :
1. Kesalahan  administrasi  murni.  Terjadi  apabila  melakukan  kesalahan administrasi karena khilaf (lupa), baik karena ketentuan prosedural/tatalaksana  maupun  akibatnya.  Perbuatan  khilaf  ini  tidak membawa  kerugian  apapun  bagi  kepentingan  hukum  Negara,  dan pertanggungjawaban hukumnya adalah administrasi.
2. Si  pembuat  khilaf  ( culpoos )    dalam  melaksanan  prosedur    pekerjaan tertentu,  yang  dari  pekerjaan  ini  menimbulkan  kerugian  Negara,  misalnya nilai  uang  tertentu.  Kasus  semacam  ini,  masuk  dalam  perbuatan onrechtsmatige  daad dalam  hukum  perdata  (Pasal  1365  BW), pertanggungjawaban hukumya adalah ganti rugi.
3. Si  pembuat  sengaja  mengelirukan  pekerjaan  administratif  tertentu,  namun tidak dapat membawa dampak kerugian dan kepentingan Negara, kesalahan seperti  ini  masih  ditoleransi  sebagai  kesalahan  administrasi,  dan  sanksi administrasi dapat dijatukan kepada si pembuat kesalahan ini.
Kesalahan  administratif  di  atas,  merupakan  salah  satu  indikator  kesalahan jabatan yang pertanggungjawaban hukumnya bersifat administratif.
2 www.adamichazawi.blogspot.com Sifat melawan hukum tindak pidana korupsi , (diakses tgl 5 November 2016)
c. Tindakan  melanggar  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  (AUPB)  yang dilakukan oleh pejabat
Seringkali  dalam  putusan  pengadilan  terdapat  kekeliruan  dalam memberikan  putusan,  salah  satunya  dalam  hal  memutuskan  pelanggaran terhadap AUPB merupakan bentuk tindak pidana. Menurut penulis, melanggar asas  bukan  bentuk  dari  tanggung  jawab  pribadi  atau  tanggung  jawab  pidana, melainkan  melanggar  asas,  adalah  bentuk  dari  tindakan  jabatan  yang  salah, yang  seharusnya  pertanggungjawaban  hukumnya  adalah  tanggungjawab jabatan yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Karl Larenz, dalam Amiruddin 3 menjelaskan asas hukum sebagai berikut:
Rechtsprinzipien  sind  leitende  gedanken  einer  (moglichen  oder bestebenden) rechtlichen Regulung, die selbst noch keine der ‘Anwedung’ fachige  Reglnsind,  aber  in  solche  umgesetzt  warden  konnen ”.  (Asas-asas hukum  adalah  gagasan  yang  membimbing  dalam  peraturan  hukum  yang mungkin  ada  atau  sudah  ada,  yang  dirinya  sendiri  yang  bukan  merupakan aturan  yang  dapat  ditetapkan,  tetapi  yang  dapat  dirubah  menjadi demikian).”
Asas hukum merupakan pikiran yang ada di belakang norma hukum, oleh sebab itu asas hukum jelas tidak sama dengan norma hukum atau aturan hukum, jadi  apabila  melakukan  pelanggaran  asas  tidak  dapat  dipidana,  karena pelanggarannya merupakan tindakan kesalahan jabatan yang
pertanggungjawabannya adalah berbentuk pertanggung-jawaban jabatan.
Dengan  merujuk  kepada  prinsip  persamaan  di  depan  hukum  ( equality before the law ), bahwasanya siapapun baik itu dikalangan elit Pemerintah atau pejabat harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, karena di dalam hukum pidana  seseorang  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya,  apabila  perbuatan tersebut  memiliki  kesalahan,  sesuai  dengan  asas  hukum  pidana  ( green  straf zonder schuld ), tidak ada pidana tanpa kesalahan, dan kesalahan tersebut sudah diatur oleh UU, dan perbuatan tersebut dinyatakan salah dan memiliki sanksi.
2. Tanggungjawab  hukum  atas  Kuasa  yang  diberikan  oleh  Pengguna  Anggaran (PA) kepada Pengguna Anggaran
Pada  Perkara  Register  Nomor  18/Pid.Sus/2012/PN.Pl,  Majelis  hakim  yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut memberikan pertimbangan mengenai tanggungjawab hukum PA, sebagai berikut:
1. Dalam  setiap  aktifitas,  legalitas  hukum  yang  digunakan  sebagai  acuan  untuk menyatakan apakah seseorang berwenang atau tidak berwenang untuk melakukan suatu  perbuatan  hukum.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  kekuatan  mengikat  dari seluruh  pekerjaan  itu,  kepada  orang-orang  yang  diberikan  jabatan  dan  wewenang untuk melaksanakan kegiatan atau perbuatan hukum yang dimaksud. Dan yang
3 Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang,Op.cit. hal. 138.
dijadikan  dasar  yuridis  bahwa  kewenangan  yang  ada  pada  orang-orang  yang diangkat  adalah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  sementara  itu  kalau ditelusuri,  BPK  yang  diperlengkapi  dengan  Tim  Teknis  diangkat  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  dan  diberikan  kewenangan  yang  diserahkan kepadanya  untuk  memeriksa  pekerjaan-pekerjaan  yang  dananya  bersumber  dari ABPD  maupun  APBN.  Sedangkan  Tim  Independen  dari  Fakultas  Teknik Universitas  Tadulako  bekerja  melakukan  pemeriksaan  atas  hasil  pekerjaan Pembangunan  Gedung  Wanita  Tahap  III  berdasarkan  surat  tugas  dari  Rektor, sedangkan Rektor sendiri tidak punya kewenangan sebagaimana kewenangan yang dimiliki  oleh  BPK.  Sehingga  perbuatan  Terdakwa  tersebut  tidak  dapat dikatagorikan  sebagai  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  sebab  Terdakwa melaksanakan  amanat  perundang-undangan  yang  diberikan  kepadanya  selaku  PA dalam  pekerjaan  Pembangun  Gedung  Wanita  Tahap  III,  dimana  dalam  pekerjaan Pembangunan  Gedung  Wanita  Tahap  III  tersebut  telah  dilakukan  sesuai  dengan prosedur  atau  tahapan  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  Keputusan Presiden  No.  80  Tahun  2003  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah. Secara dejure dan defacto banyak organ yang dipakai dalam pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pertama harus dipahami prosedur pengadaan barang dan  jasa  yang  dimulai  dari  tahapan  pelelangan,  siapa  yang  diberikan  kewenangan sebagai  Panitia  lelang,  kemudian  dalam  tahapan  kontrak,  siapa  diberikan kewenangan  tandatangan  kontrak,  dan  pada  tahapan  pemeriksaan  barang,  siapa yang  diberikan  kewenangan  untuk  memeriksa  barang,  lalu  siapa  yang  memiliki kewenangan  selaku  penerimaan  barang.  Takkala  dipahami  tahapan  pengelolaan barang dan jasa atau pelaksanaan kegiatan ini maka kemudian diposisikan, dimana posisi  Terdakwa?  Bahwa  posisi  Terdakwa,  dimana  ada  orang  bertindak  karena jabatan,  ada  perintah  jabatan.  Dan  jabatan  senantiasa  memperlihatkan  wewenang bebas  atau  wewenang  terikat.  Maka  tatkala  seorang  pejabat  berada  dalam wewenang  terikat,  dimana  semua  prosedur  telah  dilakukan,  sehingga  tidak  ada alasan bagi pejabat tersebut untuk mengatakan tidak bisa menandatangani laporan. Kalau  Terdakwa  berada  dalam  wewenang  bebas,  maka  ada  kesempatan  untuk menilai,  apakah  yang  akan  dilakukan  itu  harus  dilakukan  atau  masih  bisa  tidak dilakukan. Sehingga, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pejabat  dalam  wewenang  terikat.  Selanjutnya,  apakah  sesuatu  hal  itu  menjadi wewenang  atau  tidak  menjadi  wewenang,  tentu  ada  dasar  hukumnya.  Terdapat Surat  Keputusan  Gubernur  yang  menunjuk  Terdakwa,  berarti  dari  sisi  wewenang maka  Terdakwa  punya  wewenang;  Kedua,  soal  substansi,  apa  yang  menjadi substansi  dari  kewenangan  itu?  Dalam  Surat  Keputusan  Gubernur  juga  diuraikan apa  kewenangan  yang  harus  dilakukan  oleh  Terdakwa,  berarti  secara  substansi juga  merupakan  kewenangan  Terdakwa.  Sekarang  berbicara  soal  prosedur:  Ada Konsultan  Pengawas  yang  menyatakan  sudah  selesai  100%,  Ada  Panitia Pemeriksa  Barang  katakan  sudah  selesai  100%,  ada  Penerima  Barang  katakan sudah  selesai  100%,  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  Terdakwa  selaku  PA  untuk tidak  menandatangani  dokumen  tatkala  semua  dokumen-dokumen  yang  dari bawah  itu  sudah  dilakukan  dan  dinyatakan  lengkap.  Panitia  Pemeriksa  barang sudah menandatangani berita acara pemeriksaan yang menyatakan sudah  100%,
kemudian  penerima  barang  menandatangani  dan  menyatakan  sudah  100%  sesuai bestek, dengan demikian tidak ada kewenangan bagi Terdakwa untuk mengatakan tidak  mau  bertanda  tangan  dokumen  tersebut,  mengingat  secara  prosedur  sudah dilakukan  dari  bawah  dan  itu  sah.  Mengenai  penandatangan  terakhir  adalah Terdakwa, itu artinya bahwa kalau itu palsu dari bawah, maka semua orang-orang yang  bertandatangan  tentang  ketidakbenaran  dokumen-dokumen  itu  seharusnya diseret  semua  ke  meja  hijau  ini,  termasuk  Bendahara  yang  mencairkan  uang, karena  dengan  dokumen  yang  tidak  benar,  kenapa  kemudian  seorang  Bendahara keuangan  berani  mencairkan  anggaran  berdasarkan  dokumen  yang  tidak  benar. Dengan demikian secara substansi semua dokumen itu tidak ada yang tidak benar, karena  di  dalam  hukum  administrasi  ada  satu  asas  yang  fundamental  yaitu  asas praduga  " rechtmatig "  artinya  setiap  tindakan  pejabat  Tata  Usaha  Negara  selalu dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya oleh  Pengadilan. Oleh karenanya apa yang  dilakukan  Terdakwa  sampai  hari  ini  sah,  sebelum  diuji  kebenarannya  di Pengadilan. Dan tidak  ada alasan bagi Terdakwa untuk  menolak menandatangani dokumen tersebut, maka demi hukum seorang pejabat yang memiliki kewenangan mengikat  harus  melakukan  tindakan  itu,  justru  kalau  tidak  melaksanakan kewenangan itu maka berarti ada penyalahgunaan wewenang di dalamnya.
2. Selanjutnya,  dalam  menentukan  besarnya  kerugian  keuangan  negara  dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Tahap III ini mempedomani dan  merujuk  kepada  hasil  perhitungan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Perwakilan Sulawesi  Tengah  yakni  telah  terjadi  kerugian  keuangan  negara  sebesar  Rp. 76.342.837,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga  puluh  tujuh  Rupiah).  Hal  ini  didasarkan  kepada  alasan  selain  karena  hasil temuan  Tim  Ahli  Independen  dari  Fakultas  Teknik  Universitas  Tadulako didasarkan  kepada  pemeriksaan  yang  dilakukan  8  (delapan)  atau  9  (sembilan) bulan  setelah  selesainya  pelaksanaan  pekerjaan  Pembangunan  Gedung  Wanita Tahap  III  juga  karena  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  dalam  persidangan maupun pemeriksaan setempat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak bisa menjelaskan  kepada  Majelis  tentang  beberapa  item-item  pekerjaan  dimana  hasil perhitungan  atas  item-item  pekerjaan  yang  tidak  bisa  dijelaskan  itu  hanya didasarkan  kepada  asumsi-asumsi  belaka  dari  Ahli,  untuk  itu  Majelis mengenyampingkan hasil temuan dari Tim Ahli Independen tersebut.
3. Berdasarkan  uraian  pertimbangan  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani dokumen-dokumen  yang  isinya  menyatakan  bahwa  bobot  pelaksanaan  pekerjaan Pembangunan  Gedung  Wanita  Tahap  III  telah  mencapai  100%  bukanlah    atau dapat  pula dikategorikan sebagai  perbuatan melawan hukum  atau perbuatan tidak patut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)  UU  No. 31 Tahun 1999  yang  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  PTPK,  dengan  demikian  unsur- unsurnya tidak terpenuhi.
Selanjutnya,  pada  Perkara  Register  Nomor  117/Pid.B/2011/  PN.Dgl,  Majelis Hakim  yang  memeriksa  dan  menyidangkan  perkara  tersebut memberikan  pertimbangan mengenai tanggungjawab hukum PA, sebagai berikut:
1. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan surat dakwaan, maka  yang  dimaksud  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  yakni  Terdakwa yang  pada  saat tempus  delicti dan locus  delicti dalam  keadaan  menjabat  sebagai Pejabat  Sementara  (Pj) Bupati  Sigi,  dengan  identitas  sebagaimana  tersebut  dalam surat dakwaan. Sehingga telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada  Terdakwa  dengan  demikian  maka  unsur  "setiap  orang"  telah  terpenuhi  oleh diri Terdakwa;
2. Bentuk-bentuk  penyertaan  ( deelneming )  tersebut  adalah, bentuk  pertama yakni melakukan  ( plegen )  menunjuk  pada  dilakukannya  perbuatan  itu  dengan sumbangan  penyertaan  lain-lain  orang, bentuk  kedua menyuruhlakukan ( doenplegen )  terjadi  sebelum  dilakukannya  perbuatan  dengan  menyuruhlakukan perbuatan  dengan  perantaraan  orang  lain  atau  dengan  kata  lain  seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun orang yang berniat  tersebut  tidak  mau  melakukannya  sendiri,  tetapi  mempergunakan  orang lain yang disuruh melakukannya, dan bentuk ketiga adalah turut serta melakukan ( medeplegen )  menunjuk  pada  adanya  kerjasama  yang  erat  di  antara  peserta  pada waktu  melakukan  tindak  pidana,  untuk  itu  perbuatan  masing-masing  peserta tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing peserta harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan- perbuatan peserta lainnya;
3. Fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  bahwa  perbuatan  Terdakwa  yang  telah menyetujui pencairan dana hibah Pemilukada Sigi 2010 dalam tiga tahap, sehingga berjumlah  Rp.  10.314.133.970,-  (Sepuluh  milyar,  tiga  ratus  empat  belas  juta seratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dari tambahan dana hibah hingga sejumlah Rp 2.256.043.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta  empat  puluh  tiga  ribu  rupiah),  sehingga  kesemuanya  berjumlah  Rp. 13.200.960.000,-,  untuk  kepentingan  Pemilukada  Sigi  2010,  sehingga  Kepala DPKAD atas persetujuan Terdakwa tersebut lalu memindahbukukan dana tersebut dari  kas  Daerah  Sigi  ke  dalam  rekening  KPU  Donggala,  sehingga  pada  akhirnya KPU  mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana  tersebut  sejumlah  Rp 6.072.528.773,  sedangkan  sisanya  sejumlah  Rp.  7.128.431.227,-  tidak  ada pertanggungjawabannya. Dari peristiwa tersebut telah terjadi bentuk berupa "turut serta  melakukan"  karena  menunjuk  adanya  kerjasama  yang  erat  dari  peserta tersebut.  Sehingga  dengan  demikian  maka  unsur  "melakukan,  menyuruhlakukan, atau  turut  serta  melakukan",  dalam  hal  ini  kapasitasnya  adalah  turut  serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;
4. Dalam  konteks  cakupan  "secara  melawan  hukum"  dalam  unsur  ini  adalah  bahwa terdakwa  dalam  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau korporasi adalah dengan cara yang bersifat melawan hukum. Mengenai  fungsi unsur  melawan  hukum  sendiri  dalam  konstruksi  delik,  dalam  sejarahnya ditemukan dalam penjelasan umum Pasal 1 sub a UU 3/1971,  bahwa hal ini tidak menjadikan  perbuatan  melawan  hukum  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat dihukum,  melainkan  melawan  hukum  ini  adalah  "sarana"  untuk  melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.  Dan  perubahan  orientasi  fungsi  melawan  hukum  serta  perbuatan  yang dapat  dihukum  menjadi  sebagai  sarana  untuk  melakukan  perbuatan  yang  dapat dihukum,  bisa  dilihat  dari  penjelasan  umum  UU  3/1971,  bahwa  pada  saat
perumusan TPK sebagaimana dalam UU Nomor: 24/PRP/1960, banyak perbuatan- perbuatan  yang  merugikan  perekonomian  dan  keuangan  Negara  yang  menurut perasaan  keadilan  masyarakat  harus  dituntut  dan  dipidana,  tidak  dapat  dipidana karena  perumusan  tersebut  mensyaratkan  bagi  TPK,  adanya  suatu  kejahatan  atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
5. Dalam kenyataan banyak perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara  tidak  selamanya  didahului  dengan  suatu  kejahatan  dalam  masyarakat, maka  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana,  dimana  cakupan  pengertian  ini  menurut kepustakaan hukum pidana merupakan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya  yang  positif,  atau  dalam  terminologi  kriminologi  diistilahkan  sebagai gejala  kriminalisasi.  Khusus  mengenai  pengertian  "secara  melawan  hukum"  yang diberi  cakupan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  materiel  dalam  fungsinya yang  positif  sebagaimana  dalam  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  31/1999 sebagaimana  diubah  dengan  UU  20/2001,  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  003/PUUIV/2006  tanggal  24  Juli  2006  dinyatakan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Di samping  itu  dalam  kepustakaan  hukum  pidana  dikenal  pula  ajaran  sifat  melawan hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  negatif,  yaitu  suatu  perbuatan,  meskipun menurut  peraturan  perundang-undangan  merupakan  perbuatan  yang  bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan  hukum,  atau  dalam  terminologi  kriminologi  diistilahkan  sebagai  gejala dekriminalisasi.  Penerapan  ajaran  ini  sebagaimana  tampak  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  RI  tanggal  08  Januari  1966  Nomor  42  K/Kr/1965  dengan terdakwa  MACHROES  EFFENDI,  yang  perbuatannya  memenuhi  unsur-unsur Pasal 372 jo. 52 jo. 64 ayat (1) KUHP, dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 1977 Nomor 81/K/Kr/1973 dengan terdakwa Ir. Mach Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja  yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 415 jo. 64 KUHP jo. Pasal  1  sub  c  UU  Nomor  24/PRP/1060,  meskipun  kedua  terdakwa  tersebut perbuatannya  memenuhi  ketentuan  pidana  dalam  surat  dakwaan,  tetapi  terdakwa dinyatakan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  karena  terdapat  faktor  yang menghapuskan  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan  terdakwa,  yakni  berupa:  (a) kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh terdakwa; (b) Kepentingan pribadi  yang  tidak  diperoleh  terdakwa,  dan  (c)  Kerugian  yang  tidak  diderita  oleh Negara atau masyarakat (dikutip dari R. Wiyono, Pemberantasan Undang Undang Tindak  Pidana  Korupsi,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2006,  hlm.  30).  Dalam  hal  ini Majelis  berpendirian  bahwa  penerapan  "ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil dalam
fungsinya  yang  negatif  harus  benar-benar  dilihat  secara  kasuistik,  seksama  dan perlu  ketelitian  dalam  mempertimbangkan  hukumnya,  apakah  ada  situasi  darurat atau  mendesak  sehingga  pelaku  melakukan  perbuatan  demikian,  dan  dari perbuatan tersebut apakah ada atau tidak ada kepentingan hukum  yang dilanggar, atau  apakah  ada  perkembangan  ke  arah  pergeseran  hukum  di  masyarakat, pencermatan  ini  untuk  menghindari  penerapan  umum  secara  serampangan  yang dapat  dijadikan  pelaku  sebagai  alat  pembenaran  atas  perbuatan  koruptifnya sehingga  justru  dapat  mendorong  pada  berkembangnya  TPK  di  masyarakat.  Jika dikaitkan  dalam  kasus  ini,  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di persidangan,  bahwa  Terdakwa  terturut-turut  telah  menyetujui  pemindahbukuan dari  Kas  Daerah  ke  rekening  Bendahara  KPU,  dana  hibah  tahap  2  dan  3,  serta menyetujui  tambahan  dana  hibah,  sehingga  keseluruhannya  berjumlah  Rp. 13.200.960.000,-,;  Dan  persetujuan  yang  diberikan  Terdakwa  selaku  Pj  Bupati tersebut  dengan  berdasarkan  pada  naskah  hibah  yang  telah  disepakati  bersama antara  Terdakwa  selaku  Pj  Bupati  dengan  Ketua  KPU,  dimana  dinyatakan  dana tersebut  ditujukan  untuk  pelaksanaan  Pemilukada  Sigi  2010.  Serta  dikaitkan dengan  suksesnya  Pemilukada  Sigi  2010  ini  hingga  terpilih  Bupati  dan  Wakil Bupati  definitif  memang  menjadi  beban  tanggungjawab  Terdakwa  selaku  Pj. Bupati.  Sehingga  persetujuan  Terdakwa  dalam  pencairan  tahapan  dana  hibah Pemilukada  Sigi  2010  tersebut  dijadikan  terdakwa  sebagai  sarana  untuk memperkaya  diri  diri  atau  orang  lain  atau  korporasi  secara  tidak  sah?  Jika menelisik  dana  yang  dikeluarkan  Bendahara  Pemilukada,  sebagaimana  dalam barang bukti surat nomor 26-29 dan nomor 35, yang diserahkan Bendahara kepada Ketua  KPU  Donggala,  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  dari keterangan  saksi-saksi,  ternyata  tidak  ada  dana  yang  diserahkan  Ketua  KPU Donggala  kepada  Terdakwa.  Dengan  demikian  tidak  terbukti  Terdakwa menjadikan persetujuannya tersebut sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah.
6. Dalam  hal  ada  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  memperoleh  kekayaan  yang tidak  sah  sebagai  imbas  dari  persetujuan  Terdakwa  tersebut,  sebagaimana tergambar  dalam  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  terdakwa,  hal  ini  adalah diluar dari maksud dan tujuan Terdakwa dalam memberikan persetujuan pencairan dan  penambahan  dana  yang  dimaksudkan  untuk  suksesnya  Pemilukada  Sigi, karena  sebagaimana  dalam  naskah  hibah,  sebagaimana  dalam  tugas  Terdakwa sebagai  Pejabat  Bupati  di  Kabupaten  yang  baru  raja  dimekarkan  yang  tugas utamanya  adalah  menyelenggarakan  pernilukada  untuk  mendapatkan  Bupati  dan wakil  Bupati  definitif,  sebagaimana  dalam  situasi  psiko-sosiologis  masyarakat kabupaten  yang  mendambakan  terpilihnya  Kepala  Daerah,  sebagaimana  dalam situasi  yang  dituntut  untuk  bisa  mengkalkukasi  resiko  pengambilan  keputusan secara cepat dan tepat. Dengan demikian persetujuan terdakwa dalam mencairkan tahapan  dana  hibah  dan  persetujuan  dalam  penambahan  dana  hibah,  adalah  tidak sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan  untuk  itu  haruslah  dinyatakan  Terdakwa  haruslah  dibebaskan  karena  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban  hukum PA hanya sebatas :
a. Mempertanggungjawabkan  amanat  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang diberikan kepadanya selaku KPA, terkait itu maka apakah sesuai dengan prosedur atau  tahapan  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  Keputusan    Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
b. Kewenangan  terikat,  dimana  semua  prosedur  telah  dilakukan,  sehingga  tidak  ada alasan bagi pejabat tersebut untuk mengatakan tidak bisa menandatangani laporan. Jika  KPA  berada  dalam  wewenang  bebas,  maka  ada  kesempatan  untuk  menilai, apakah yang akan dilakukan itu harus dilakukan atau masih bisa tidak dilakukan.
c. Ketelitian  dalam  mempertimbangkan  hukumnya,  apakah  ada  situasi  darurat  atau mendesak,  sehingga  pelaku  melakukan  perbuatan  demikian,  dan  dari  perbuatan tersebut  apakah  ada  atau  tidak  ada  kepentingan  hukum  yang  dilanggar,  atau apakah  ada  perkembangan  ke  arah  pergeseran  hukum  di  masyarakat  dan mengedepankan  tujuan  hukum,  khususnya  kemanfaatan  hukum  dengan mengkalkukasi resiko pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
3. Faktor-faktor  penyebab  Pengguna  Anggaran  dibebankan  tanggungjawab pidana
Dalam  UU  No.  1  Tahun  2004,  Pasal  18  ayat  (2)  c  bahwa  “Pejabat  yang menandatangani  dan/atau  mengesahkan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  surat  bukti yang  menjadi  dasar  pengeluaran  atas  beban  APBN/APBD  bertanggung  jawab  atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Dalam  hal  pertanggungjawaban  hukum  pejabat  pengadaan  barang  dan  jasa, penegak  hukum  seharusnya  dapat  membedakan  jenis  pertanggungjawaban  dan kesalahan  seseorang  yang  didakwa  melakukan  TPK,  padahal  bisa  saja  itu  bukan perbuatan  pidana,  melainkan  perbuatan  yang  memiliki  pertanggungjawaban  jabatan. Oleh  sebab  itu,  penegak  hukum  harus  cermat  dalam  membedakan  mana  kesalahan pribadi dan jabatan, guna memberikan keadilan yang hakiki.
Dalam  pertanggungjawaban  Pejabat  PA/KPA  memiliki  dua  jenis  yaitu pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. “Pertanggungjawaban jabatan  adalah  tanggung  jawab  menurut  hukum  yang  dibebankan  kepada Negara/Pemerintah  atas  kesalahan  atau  akibat  tindakan  dari  tindakan  jabatan. Sedangkan  pertanggung-jawaban  pribadi  adalah  tanggung  jawab  secara  pidana  yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat perbuatanya secara pribadi.”
Dalam  hukum  administrasi,  parameter  tanggung  jawab  jabatan  adalah  asas legalitas  (keabsahan)  tindakan  pejabat.  Dalam  hukum  administrasi,    persoalan legalitas  tindakan  pejabat  berkaitan  dengan  pendekatan  kekuasaan.  Sedangkan tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab pidana, maka hal itu berkaitan dengan pendekatan  fungsionaris  atau  pendekatan  perilaku.  Tanggung  jawab  pribadi berkenaan  dengan  maladministrasi  dalam  penggunaan  wewenang  maupun public service dengan kata maladminstrasi artinya pelayanan yang jelek.
Terkait  dengan  faktor-faktor  penyebab  PA  dibebankan  tanggungjawab  pidana, di  samping  teori  dan  azas-azas  tersebut  diatas,  beberapa  faktor  pendukung  yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut:

## 1. Sumber daya manusia dikalangan penyidik TPK
Penyidik, dalam hal ini adalah penyidik Polri, kualitas SDM yang belum memadai. Padahal  pada  sisi  lain  untuk  menangani  kasus  TPK  diperlukan  SDM  yang memiliki  kualitas  dan  pengalaman  memadai.  Akibat  pendidikan  yang  kurang, muncul rasa rendah diri  pada saat  harus menyidik pihak tersangka  yang  dari  segi pendidikan  jauh  lebih  tinggi.  Hal  tersebut  dikarenakan  penyidik  Polri  hanya memahami  mengenai  prosedural  penanganan  TPK,  tidak  memahami  mengenai substansial  penanganannya  terutama  yang  melibatkan  Pejabat  PA.  TPK merupakan  jenis  pidana  yang  berbeda  dengan  tindak  pidana  lain  pada  umumnya, ada ciri khusus yang melekat pada pelaku tindak pidana tersebut.
2. Sistem penanganan perkara di kejaksaan 5-3-1
Dalam  upaya  penanganan  perkara  korupsi,  sejak  beberapa  tahun  terakhir Kejaksaan  terus  memperbaiki  kinerjanya.  Sehubungan  dengan  Kebijakan Penanganan  Perkara  Korupsi  5:3:1,  yaitu  penanganan  5  perkara  korupsi  di  setiap Kejaksaan  Tinggi,  3  perkara  di  setiap  Kejaksaan  Negeri  dan  1  di  setiap  Cabang Kejaksaan Negeri.
Hal tersebut mendorong para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menuntaskan “target” dalam bentuk berkas penyidikan  TPK,  akhirnya  para  Kepala  Kejaksaan  Tinggi,  Kepala  Kejaksaan Negeri,  dan  Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  “terjebak”  dan  hanya mengedepankan  mengenai  prosedural  penanganan  TPK,  tidak  mengedapankan atau memahami mengenai substansial penanganan TPK terutama yang melibatkan Pejabat PA.
3. Biaya pemberkasan pemeriksaan korupsi
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  99/Pmk.02/2013  Tentang  Standar  Biaya Keluaran  Tahun  Anggaran  2014  mengatur  tentang  satuan  biaya  per  kegiatan penanganan  perkara  pada  instansi  kejaksaan  seluruh  Indonesia.  Untuk  wilayah Kejaksaan Tinggi biaya penanganan dan penyelesaian perkara TPK adalah sebesar Rp 193.860.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah),  sedangkan  untuk  wilayah  Kejaksaan  Negeri/  Cabang  Kejaksaan  Negeri Wilayah  III  Sulawesi  Tengah  biaya  penanganan  dan  penyelesaian  perkara  TPK adalah  sebesar  Rp  264.500.000  (dua  ratus  enam  puluh  empat  juta  lima  ratus  ribu rupiah).
Hal  ini,  juga  menjadi  faktor  penyebab  PA  dibebankan  tanggungjawab  pidana, sebab para JPU tidak lagi memikirkan secara substantif tentang penanganan TPK, terutama  yang  melibatkan  Pejabat  PA.  Namun  hanya  memikirkan  prosedural penanganan  TPK,  sehingga  penyerapan  biaya  kegiatan  penanganan  perkara  TPK dapat terpenuhi.

## C. PENUTUP
PA  tidak  dapat  secara  mutatis  mutandis  atau  serta  merta  didudukkan  sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara korupsi, sebab kesalahan jabatan, adalah perbuatan yang  bertentangan  dengan  legalitas  tindakan  pejabat  yang  bertumpu  pada  wewenang, porsedur  dan  subtansi.  Perbuatan  Pejabat  PA  adalah  merupakan  perbuatan  administrasi dan penggunaan pidana adalah Ultimum Remedium.
Tanggung  jawab  hukum  atas  Kuasa  PA  yang  diberikan  kepada  PA  yakni:  a. Pertanggungjawaban  PA  tersebut,  apakah  sesuai  amanat  perundang-undangan  yang diberikan kepadanya selaku KPA, atau tahapan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah,  (2)  Adanya  kewenangan  terikat, dimana semua prosedur telah dilakukan, sehingga PA  tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan.  (3)  Adanya  ketelitian  dalam  mempertimbangkan  hukumnya,  apakah  ada situasi  darurat  atau  mendesak,  sehingga  PA  melakukan  perbuatan  demikian,  dan  dari perbuatan tersebut, apakah ada atau tidak ada kepentingan hukum  yang dilanggar, atau apakah ada perkembangan ke arah pergeseran hukum di masyarakat dan mengedepankan tujuan  hukum,  khususnya  kemanfaatan  hukum  dengan  mengkalkukasi  resiko pengambilan  keputusan  secara  cepat  dan tepat.  Faktor-faktor  penyebab  PA  dibebankan tanggungjawab  pidana,  yakni  (a)  Sumber  daya  manusia  dikalangan  penyidik  TPK,  (b) Sistem penanganan perkara di Kejaksaan, (c) Biaya pemberkasan pemeriksaan Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum , Jakarta: Kencana Pranada Media.
Darwan  Prinst,  2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Philipus M Hadjon, 2012, Hukum Administrasi dan Good Governance , Jakarta: Universitas Trisakti.
,  2011,  Philipus  M.   Hardjon,  tp, Tentang Wewenang , Surabaya: Universitas Airlangga.
Rusadi Kantaprawira, 1983, Hukum dan Kekuasaan , Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Nawi, R. 2015. Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Kualitas Pelayanan, penguatan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi Pemerintahan . Pleno Jure, 4(5), 42-55.
Sudarto, 1981, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.