## KEBERADAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI CARA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA ( STUDI DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA JAKARTA)
Sarah Meilita Indrani meisarah23@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Hernawan Hadi Hernawanhadi@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to determine online arbitration conformity with the legal system in Indonesia and to determine about the application of online arbitration in Indonesia as one of the alternative dispute resolution business. In this article also contains the online arbitration procedure and also contains about weaknesses and advantages online arbitration as a means of dispute resolution business.This article is an empiric legal research. The location of the research at the BANI Arbitration Center, Jakarta. The specification of this article is the descriptive reserach, which is a research meant to give descriptions concerning research results accompanied by the analysis of the prevailing law. The article approach in this study is the approach of legislation and qualitative approach. This type of article data used include primary  and  secondary  data.  Source  of  research  data  collection  techniques  used  is  field  study  and literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique.The result showed that online arbitration does not conflct with the Act No. 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution. While about the application of online arbitration actually have not been applied in Indonesia, it’s just that the online arbitration procedure is the same thing with the conventional arbitration procedure, the difference in online arbitration conduct online using internet network.
Keywords:  Online  Arbitration,  Act  No.  30  of  1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution, BANI Arbitration Center

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian arbitrase online dengan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan arbitrase online di Indonesia sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis. Dalam artikel ini juga berisikan mengenai prosedur daripada arbitrase online serta kelebihan dan kelemahan arbitrase online sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yaitu di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta. Spesifikasi artikel ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian disertai analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan artikel dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Jenis data artikel yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan untuk penerapan dari arbitrase online itu sendiri sebenarnya belum diterapkan di Indonesia, hanya saja prosedur untuk melakukan arbitrase online sama hal nya dengan prosedur arbitrase konvensional, perbedaannya pada arbitrase online dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet.
Kata kunci: Arbitrase Online , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia

## A.   Pendahuluan
Di era modern ini, kegiatan perdagangan cakupannya tidak hanya dalam  lingkup  nasional yaitu antar subjek dan  pihak-pihak  orang Indonesia saja tetapi juga dalam lingkup internasional (antar negara) yang dapat melibatkan baik individu kewarganegaraan lainnya, badan hukum swasta kewarganegaraan lainnya, maupun pihak pemerintahan negara lainnya. Apabila timbul  suatu perselisihan yang menyangkut  suatu transaksi perdagangan dimana para pihak berkedudukan di Indonesia dan transaksi itu berlangsung di Indonesia, walaupun diantara mereka tidak membuat kontrak mengenai pilihan hukum, maka hal itu mudah bagi hakim untuk menentukan atau para pihak melakukan kesepakatan di kemudian hari, setelah timbulnya perselisihan antara mereka, agar perselisihan itu diselesaikan menurut hukum Indonesia (Sutan Remy Sjahdeini, 2001 : 24). Apabila transaksi perdagangan tersebut berlangsung diantara para pihak khususnya perorangan, yang merupakan penduduk dua negara yang berbeda, maka akan timbul masalah penerapan hukum mana yang akan digunakan. Apakah menggunakan hukum dari negara tergugat atau berdasar hukum dari negara penggugat, atau apakah seyogyanya didasarkan kepada negara pelaku usaha, atau apakah didasarkan hukum negara dari pihak pembeli (Mariam Darus Badrulzaman, et.al, 2003 : 303).
Dengan tidak sedikitnya permasalahan dalam  menjalani perdagangan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan apabila terjadi sengketa dalam perdagangan, yaitu dengan melalui cara litigasi dan non- litigasi. Lembaga tempat penyelesaian sengketa secara litigasi yang dikenal di dalam sistem hukum Indonesia adalah pengadilan. Penyelesaian sengketa  melalui proses  li ti gasi dianggap tidak profesional   untuk menangani sengketa-sengketa bisnis (terutama yang bersifat internasional) dikarenakan melalui proses litigasi di dalam pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat sementara yang belum mampu menyelesaikan semua kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan dapat menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa, bahkan para hakimnya telah kehilangan integritas moral dalam menjalankan profesinya, serta dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan  efisien (Eman Suparman, 2004 : 2-3). Sebaliknya, apabila melalui proses non- litigasi lebih banyak menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” untuk para pihak, dijamin kerahasiaannya, dihindari keterlambatan
yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan umunya dilakukan terbatas pada perkara keperdataan dan dagang saja. Sedangkan untuk perkara lainnya seperti pidana tetap harus diselesaikan melalui badan pengadilan berhubung menyangkut dengan kepentingan umum atau bukan kepentingan privat (Rachmadi Usman, 2013 : 17).
Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukan adanya alternatif lain dalam penyelesaian seng- keta khususnya sengketa bisnis. Caranya dengan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan  yang dikenal  dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa asing biasa  disebut  dengan Alternative Dispute  Resolution (ADR)  (Joni Emirzon, 2001 : 2) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ini dibagi menjadi 5 (lima) cara, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dalam hal usaha-usaha Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak dapat dicapai, maka para pihak dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketanya melalui lembaga arbitrase. Arbitrase yang dilakukan dalam hal ini dapat berupa arbitrase secara langsung (offline) maupun arbitrase tidak langsungs (online) (Hetty Hassanah, 2010 : 93). Pengertian daripada arbitrase sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Timbulnya sengketa bisnis yang terjadi baik secara online maupun offline , dan dengan adanya perkembangan teknologi  yang semakin canggih, maka penyelesaian sengketa bisnis tersebut diharapkan mampu diselesiakan  melalui online . Di tengah kebingungan atas sistem hukum yang tidak mudah mengikuti perkembangan dan cepatnya kemajuan, teknologi telah melahirkan gagasan tentang penyelesaian sengketa secara online , dalam hal ini akan membicarakan mengenai arbitrase secara online . Indonesia sejauh ini belum mengambil manfaat yang berarti dari kehadiran teknologi untuk penyelesian sengketa (Susanti Adi Nugroho, 2015 : 40). Saat ini proses penyelesaian sengketa arbitrase dapat dilakukan melalui perantara Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase lainnya. Sementara itu, penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase online di Indonesia belum dilaksanakan sepenuhnya, karena sampai saat ini, BANI hanya memanfaatkan e-mail untuk pengiriman surat-surat dalam proses arbitrase atau melaksanakan persidangan melalui pemanfaatan
e-mail tersebut, tetapi belum ada pemanfaatan website yang khusus untuk menyelenggarakan arbitrase (arbitrase online ) (Paustinus Siburian, 2004 : 9). Namun penyelesaian sengketa dengan cara online ini akan membuka suatu cakrawala baru di bidang penyelesaian sengketa.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas mengenai  apakah arbitrase online sesuai  dengan  sistem  hukum di Indonesia dan penerapan arbitrase online di Indonesia.

## B.   Metode Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian disertai analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Jenis data penelitian yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang  digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.    Pengaturan  Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
Arbitrase online merupakan pengem- bangan dari bentuk arbitrase konvensional, bertujuan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak yang telah melakukan suatu perjanjian dalam ruang lingkup hukum perdata. Perbedaan mendasar yang membedakan antara perjanjian konvensional dengan perjanjian dalam bentuk elektronik atau online , adalah terletak pada physical form (bentuk konkrit dan nyata) pada perjanjian konvensional dan pada perjanjian online penawaran serta penerimaan dilaksanakan dalam bentuk elektronik, disamping itu sifat perjanjian online secara umum adalah non- face yang berarti bahwa tidak membutuhkan physical presence (kehadiran secara fisik) dan peprless (Munir Fuadi, 2003:23).
Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik yang dilakukan secara online maupun konvensional dapat dilaksanakan jika terdapat perjanjian diantara
para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan arbitrase online juga berlaku ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Klausula arbitrase merupakan pacta sunt servanda, yang mengandung makna setiap perjanjian yang sah, mengikat kepada para pihak, berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (Yahya Harahap, 2003:42).
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem yang terbuka, sehingga dalam membuat perjanjian sebetulnya kepada setiap orang diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi dan bentuk perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain (Moch. Basarah, 2011:97). Perjanjian yang dibuat dalam arbitrase online juga harus dilakukan berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menggunakan istilah “dokumen yang ditanda tangani para pihak” yang mana pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Sedangkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak (Paustinus Siburian, 2004:113).
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Pada Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam
suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dan pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris (Susanti Adi Nugroho,
2015:493)
Dokumen  elektronik dan sahnya  suatu dokumen serta  tanda tangan elektronik, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi  Elektronik.  Pada  Pasal  5  ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  menjelaskan  bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia serta dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Pada Pasal 5 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik memberikan batasan mengenai tidak dapat diberlakukannya  informasi elektronik apabila dalam undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Adapun Pasal 1 angka
3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa perjanjian arbitrase tercantum dalam suatu perjanjian tertulis. Dari perbedaan tersebut dapat ditafsirkan bahwa  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian arbitrase menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Susanti Adi Nugroho, 2015:494).
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa tidak memberikan batasan tentang bentuk apa yang harus digunakan yaitu harus tercetak atau tidak, hanya memberi batasan bahwa perjanjian tersebut secara tertulis. Dalam undang-undang tersebut juga tidak mengatur mengenai bahan atau media apa yang digunakan untuk menulis
perjanjian tersebut. dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvensional mendasarkan kegiatan pada pertukaran dan pemeriksaan dokumen bermedia kertas (paperbase) , sementara itu, dalam arbitrase online media kertas telah digantikan oleh data digital (Hetty Hassanah, 2010:103).
Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, faksimil, e-mail , atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Dengan demikian, maka para pihak tidak diwajibkan untuk hadir selama proses arbitrase dengan syarat para pihak telah mengadakan kesepakatan sebelumnya, sehingga apabila para pihak tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase bukan merupakan suatu permasalahan (Rizky Novian Margono, 2013:5).
Perjanjian arbitrase termasuk arbitrase online harus ditanda tangani sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Konsep mengenai tanda tangan mengalami penafsiran yang berkembang dengan pesat, hal ini terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang menyertainya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengenai adanya dokumen dan tanda tangan para pihak, dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai ketentuan dokumen termaksud apakah harus berupa berkas- berkas yang terbuat dari kertas atau meliputi dokumen dalam media lain, sehingga dokumen ini dapat pula berupa file-file informasi elektronik (Hetty Hassanah, 2010:104). Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  semakin  besar  pula kemungkinan untuk dapat menyelenggarakan sistem elektronik maupun segala transaksi elektronik demi kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi, yang dalam hal ini dilakukan  oleh arbitrase online (Meria Utama ,2010:1842). Pasal 6
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik menyatakan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau  asli,  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlokasi di Jakarta, terkait dengan perjanjian arbitrase online dapat berupa dokumen elektronik. Hal ini juga diselaraskan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dokumen elektronik disini merupakan dokumen elektronik dimana dokumen tersebut dapat diakses serta dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang bersengeketa juga arbiter yang  menangani perkara tersebut. Undang-Undang Nomor
30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga didapati pada beberapa pasalnya memberi celah untuk dilaksanakannya perjanjian arbitrase online .
Hal tersebut diperkuat dengan adanya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa untuk menangani sengketa yang timbul dari transaksi elektronik internasional. Dengan demikian memungkinkan dilakukannya arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Solikhah, 2009:130). Berdasarkan Pasal 34 Undang–Undang Nomor
30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, dimungkinkan lembaga arbitrase untuk menerapkan arbitrase secara online dengan menentukan prosedur berarbitrase secara online atas persetujuan para pihak. Ketentuan yang mendukung pelaksanaan  arbitrase online adalah pengaturan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis, namun dapat juga diadakan
pemeriksaan lisan (Solikhah, 2009:165).
Arbitrase online pada dasarn ya tidak dilarang untuk dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hal tersebut sesuai  dengan  Pasal  31  ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menerangkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Selanjutnya, ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur, dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan, maka semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam undang-undang ini (Solikhah, 2009:77) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, arbitrase online di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan   perundang-undangan yang  ada, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun masih perlu dikembangkan kembali pengaturan serta sarana dan prasarananya. Peluang untuk diterapkannya arbitrase online di Indonesia dinilai cukup menjanjikan.
2.  Penerapan  Arbitrase Online dalam Penyelesaian  Sengketa Bisnis di Indonesia
Pelaksanaan arbitrase online menggu- nakan media internet,  kelengkapan yang diperlukan adalah layanan internet yang dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan arbitrse. Para pihak juga harus disediakan suatu ruangan untuk saling berkomunikasi. Ruangan untuk berkomunikasi tersebut seperti halnya chatting room yang berbasis real time audio visual streaming . Dengan adanya aplikasi untuk berkomunikasi tersebut, para pihak dapat menyampaikan data, fakta, informasi, atau tanggapannya melalui jalur ini. Tidak adanya aturan formal yang kaku dalam proses arbitrase online ini, diharapkan para pihak dapat lebih tenang dan mampu menyampaikan fakta secara jelas (Meria Utama, 2010:1845- 1849).
Mengenai prosedur arbitrase online , lebih  lengkapnya  adalah sebagai berikut (Moch Basarah, 2011:131) :
1)   Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online Para pihak harus mempertimbangkan mengenai prosedur dari lembaga arbitrase tertentu yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketanya sebagai bagian dari perjanjian arbitrase. Lembaga arbitrase yang telah dipilih tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya apabila para pihak tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan/atau sengketa yang terjadi tidak berkaitan dengan bidang perdagangan atau bidang lainnya yang telah ditentukan. 2)   Pemberitahuan kepada para pihak dan perhitungan jangka waktu penyelesaian sengketa Berdasarkan kesepakatan para pihak dan persetujuan dari arbiter maka setiap dokumen yang dibuat berdasarkan prosedur dari lembaga arbitrase yang telah dipilih harus sudah dikirim melalui e-mail . Waktu dan hari penerimaan dokumen melalui e-mail akan ditetapkan sebagai waktu dibuatnya dokumen tersebut oleh para pihak. Jangka waktu penyelesaian akan dihitung sejak diterimanya dokumen tersebut. Jangka waktu penyelesaian akan dihitung sejak diterimanya dokumen tersebut.
3)   Tuntutan yang diajukan dalam arbitrase
online Pemohon harus membuat dokumen yang berisi tuntutan. Tuntutan dalam arbitrase harus mencakup mengenai perjanjian arbitrase, perjanjian diantara kedua belah pihak berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi dan cara penunjukan arbiter, pernyataan mengenai sengketa, alasan hukum yang melatar belakangi   tuntutan,   jumlah   ganti kerugian yang diinginkan (jika ada). Pemohon harus membayar sejumlah biaya 5 (lima) hari sebelum diajukannya tuntutan. Biaya tersebut dapat dibayar secara elektronik, atau metode lainnya yang telah ditentukan oleh lembaga arbitrase.
4)   Pemberitahuan isi tuntutan Setelah pembayaran dilakukan, kemudian lembaga arbitrase tersebut akan memeriksa tuntutan yang diajukan
oleh pemohon. Apabila tuntutan sudah sesuai maka dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, lembaga arbitrase akan memberitahukan kepada para pihak. Jika termohon tidak dapat diberitahukan melalui e-mail , maka lembaga arbitrase akan menetapkan bahwa prosedur yang telah dipilih yaitu arbitrase online tidak dapat dilaksanakan.
5)   Jawaban atas tuntutan Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dibuatnya case site , pihak termohon harus menjawab tuntutan.
6)   Jawaban atas tuntutan balasan Apabila termohon mengajukan tuntutan balasan, maka pihak pemohon harus menjawab tuntutan balasan tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya tuntutan balasan. Jawaban dari pemohon tersebut harus mencakup informasi yang ditentukan pada poin 5.
7)   Perpanjangan jangka waktu penyelesaian sengketa Arbiter dengan suatu alasan yang logis dapat memperpanjang jangka waktu.
8)   Bahasa yang digunakan Bahasa yang  digunakan dalam penyelesaian  sengketa adalah bahasa yang digunakan pula dalam perjanjian arbitrase, kecuali ditentukan lain oleh para pihak atau berdasar kewenangan arbiter.
9)   Proses hearing
Apabila para pihak dengan per- setujuan dari arbiter setuju untuk melaksanakan proses hearing , maka arbiter akan membuat putusan arbitrase berdasarkan kepatuhan para pihak. Apabila tidak dilakukan proses hearing , maka arbiter akan membuat putusan dalam jangka waktu 30 hari sejak proses ditutup. Dalam proses hearing , kesaksian dapat diterima, pemeriksaan  silang dari  para  saksi  dapat  dilakukan  dan dokumen tambahan dapat diterima sebagai alat bukti oleh arbiter.
10) Tempat dari putusan
Tempat dari putusan dapat ditentukan oleh para pihak, apabila para pihak tidak menentukan, maka tempat dari putusan ditentukan oleh arbiter.
11)  Memberitahukan isi putusan Waktu dan tanggal dikirimnya putusan, ditetapkan sebagai tanggal dan waktu putusan dibuat.
12)  Metode komunikasi yang digunakan Arbiter dapat menentukan metode komunikasi yang akan digunakan diluar dari metode komunikasi yang digunakan dalam case site . Lembaga arbitrase harus menyediakan alamat e-mail untuk para pihak dan juga arbiter, yang mana mereka dapat saling berhubungan satu sama lain.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, mengenai prosedur arbitrase online sendiri belum ada pengaturannya secara khusus, namun pada dasarnya sama dengan prosedur arbitrase lainnya, hanya perlu ditambahkan ketentuan-ketentuan khusus terkait spesifikasi online tersebut. Hal yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan arbitrase online adalah perangkat pendukung atau  sarana dan prasarana  dalam penyelenggaraan arbitrase online tersebut. Mengenai sengketa apa saja yang dapat di ajukan penyelesaiannya melalui arbitrase online sebenarnya sesuai dengan arbitrase konvensional pada umumnya yaitu terkait dengan sengketa perdata, misalnya perdagangan. Sengketa perdata yang dapat diajukan penyelesaiannya melalui arbitrase online harus didasari dengan adanya perjanjian yang menyatakan bahwa apabila timbul sengketa maka penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui arbitrase online .
Untuk sengketa pada perdagangan online (e-commerce) sendiri sebenarnya  dapat juga diajukan penyelesaiannya melalui arbitrase online selama diperjanjikan oleh para pihak.
Bentuk putusan arbitrae online berbeda dengan bentuk putusan arbitrase konvensional, dimana pada arbitrase online dibuat melalui media elektronik dalam bentuk digital . Dalam arbitrase nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa suatu putusan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut menentukan bahwa diperlukannya tanda tangan dari seorang arbiter dalam putusan arbitrase.
Untuk memperjelas mengenai putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis dapat dilihat pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian untuk putusan arbitrase nasional, putusan arbitrasenya harus tertulis, asli dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase (Susanti Adi Nugroho, 2015:501- 502).
Putusan arbitrase internasional, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga memerlukan putusan untuk dibuat secara tertulis, asli namun tidak jelas apakah memerlukan tanda tangan. Hal ini  dapat  dilihat  dalam Pasal 67 ayat (2) huruf (a). Dengan ketentuan dalam pasal tersebut, tampaknya penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara online menjadi tidak ada artinya, jika putusan arbitrase yang diperoleh para pihak secara online dianggap bukan asli. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan arbitrase online tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa(Susanti Adi Nugroho, 2015:502).
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  menjelaskan  bahwa  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Permasalahan dalam  putusan arbitrase online karena dalam dunia elektronik lebih mudah untuk menyalin atau copy segala sesuatu, sementara itu sulit untuk mengidentifikasi keaslian dokumen-dokumen yang dibuat secara online tersebut. Sehingga solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan demikian adalah dengan mengirimkan putusan yang sudah ditandatangani oleh arbiter melalui pihak ketiga yang terpercaya dengan paket pos kepada para pihak yang terkait (Moch. Basarah, 2011:170). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, mengenai keabsahan putusan arbitrase online , putusan arbitrase online ini diakui keabsahannya selama tidak melanggar prinsip-prinsip arbitrase. Semakin berkembangnya internet memungkinkan penyelesaian sengketa secara online .  Terdapat beberapa keuntungan dalam penyelesaian sengketa secara online yang  mengintegrasikan penggunaan e-mail
dan situs web site sebagai sarana dalam proses penyelesaian sengketa antara lain (Paustinus Siburian, 2004:110-111) :
1)  Penghematan  waktu  dan  uang. Penyelesaian  sengketa secara online akan lebih menghemat dibandingkan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional, karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan dan biaya – biaya yang berkaitan dengan hal itu. 2)  Bagi para konsumen yang menghindari biaya besar dalam penyelesaian seng- keta, tentu akan lebih mudah menerima penyelesaian sengketa secara elektronik karena mereka dapat mengerjakannya sendiri dengan fasilitas komputer yang dimiliki. 3)   Para  pihak  yang  menggunakan  akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespons apa yang terjadi dalam proses.
4)   Dapat menghindari pertemuan dengan pihak lawannya. Hal ini merupakan persoalan psikologis.
5)   Keuntungan  lainnya  yang  mungkin didapatkan oleh pihak lain, seperti vendor software (pembuat software ).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa secara online memiliki banyak keuntungan. Tetapi sayangnya Indonesia belum mengambil manfaat dari kehadiran teknologi untuk penyelesaian sengketa secara online . Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, salah satu kelebihan yang dapat dilihat dan dirasakan secara nyata adalah terkait dengan efektifitas dan efisiensi waktu.
Arbitrase online tentunya memiliki kelemahan maupun permasalahan dalam pelaksanaannya, berikut merupakan beberapa kelemahan maupun permasalahan tersebut
(Rizky Novian Margono,
2013:4) :
1)  Tidak adanya peraturan perundang- undangan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan arbitrase online .
2)   Permasalahan  mengenai  sumber  daya manusia, fasilitas, sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan arbitrase online .
3)   Adanya hacker atau  peretas  dalam pelaksanaan  arbitrase online .
Berdasarkan pada penelitian yang penulis lakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, kelemahan arbitrase online terutama ada pada sarana dan prasarana. Di Indonesia, untuk menerapkan arbitrase online terdapat hambatan dikarenakan belum siapnya sarana dan prasarana yang mendukung. Seperti halnya internet yang belum merata di seluruh daerah Indonesia.

## D.   Simpulan
1.    Belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase online itu dijalankan namun pada dasarnya Arbitrase online tidak dilarang  untuk dilakukan dalam hal menyelesaikan  sengketa  antara para pihak karena arbitrase online tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999  tentang Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2.   Dalam arbitrase online , pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pembuatan putusan, penyerahan dokumen, pemusyawarahan arbitrator, pembuatan putusan, serta pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara online dalam bentuk data digital.

## E.   Saran
1.  Bagi Badan Legislatif Indonesia, perlu diadakan peraturan pelaksanaan terkait dengan arbitrase online , serta perlu diadakan pembaharuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk secara tegas memberikan dasar bagi pelaksanaan arbitrase online di Indonesia dan demi memberikan kepastian hukum arbitrase online di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku:
Eman Suparman. 2004. Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan cet ke-1. Jakarta : PT Tatanusa
Joni Emirzon. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
Mariam Darus Badrulzaman, et.al. 2003. Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung : PT Citra Aditya Bakti Moch. Basarah. 2011. Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online) . Yogyakarta : Genta Publishing
Munir Fuady. 2003. Arbitrase Nasional . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Komisi Yudisial.  2012. Dialektika Pembaharuan  Sistem  Hukum  Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Paustinus Siburian. 2004. Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik Cet Ke-1. Jakarta : Djambatan
Rachmadi Usman. 2013. Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan .Bandung : PT Citra Aditya Bakti Susanti Adi Nugroho. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia
Yahya Harahap. 2003. Arbitrase Ditinjau Dari: Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Center for the Settlement of Investment  Disputes  (ICSID),  UNICTRAL  Arbitration Rules,  Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990 Cet ke-2. Jakarta : Sinar Grafika

## Jurnal:
Hetty Hassanah. Februari. 2010. “Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase secara Elektronik (Arbitrase Online) berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Jurnal Wawasan Hukum . Vol. 22. No. 01
Meria Utama. 2010. “Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Arbitrase di Indonesia menuryt Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . No. 42.
Rizky Novian Margono. 2013. “Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia”. Naskah Publikasi . Samarinda : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman
Solikhah. 2009. “Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Ditinjau dari Hukum Bisnis”. Tesis . Semarang : Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro
Sutan  Remy  Sjahdeini.  2001.  “E-commerce  Tinjauan  dari  Perspektif  Hukum”.
Jurnal Hukum Bisnis . Jakarta : Yayasan Pengembang Hukum Bisnis. Vol.12

## Undang-Undang:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan  Alternatif

## Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi  Elektronik