The  Influence  of  Understanding  Tax  Regulations,  Taxpayer  Awareness  and  Tax Sanctions on the Level of Taxpayer Compliance in the Medical Profession in Bandar Lampung
Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter Di Bandar  Lampung
Ginta Roka Andara 1* , R. Weddie Andriyanto 2 , Kamadie Sumanda 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung 1,2,3 gintaroka55@gmail.com 1 , rweddiefeb@gmail.com 2 , kamadie.sumanda@feb.unila.ac.id 3
* Coresponding Author

## ABSTRACT
This research aims to determine the effect of understanding tax regulations, taxpayer awareness, tax rates, and tax sanctions  on  the  level  of  taxpayer  compliance  among  doctors  in  Bandar  Lampung.  This  type  of  research  is quantitative  descriptive  research.  The  data  collection  technique  used  in  the  research  was  a  questionnaire.  The population  used  in  this  study  were  all  doctors  in  Bandar  Lampung.  Based  on  the  Slovin  formula,  the  number  of samples used in this research is 264 samples of taxpayers who work as doctors. Hypothesis testing in this research was  carried  out  using  multiple  linear  regression  analysis  techniques.  The  results  of  the  research  show  that understanding tax regulations, taxpayer awareness, tax rates and tax sanctions have a significant effect on the level of taxpayer compliance for the medical profession in Bandar Lampung.
Keywords: Taxpayer Compliance, Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Tax Rates, Tax Sanctions

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak, tarif  pajak,  dan  sanksi  pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  profesi  dokter  di  bandar  lampung.  Jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskripsi  kuantitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian adalah menggunakan kuesioner. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh tenaga ahli profesi dokter di bandar lampung. Berdasarkan rumus slovin jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 264 sampel wajib pajak profesi dokter. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib  pajak,  tarif  pajak,  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  profesi dokter di bandar lampung.
Kata  Kunci: kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak

## 1. Introduction
Pajak  berperan  penting  sebagai  sumber  penerimaan  terbesar  dalam  APBN  RI,  yang dimana persentase penerimaan pajak sebesar 65%. Tujuan dengan adanya pajak yaitu, untuk meningkatkan  kesejagteraan  rakyat  melalui  perbaikan  dan  penambahan  pelayanan  publik. Setiap  tahunnya  Aggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dalam  setiap  tahunnya menginstrusikan  Direktorat  Jendral  Pajak  untuk  menaikan  penerimaan  pajak.  DJP mengamankan  penerimaan  dari  pajak  dengan  menjadikan  2  kategori  yang  menjadi gambaran besar yaitu upaya ekstensifikasi pajak dan upaya intensifikasi pajak.
Tingkat  kesadaran  wajib  pajak  di  Indonesia  masih  tergolong  rendah,  hal  tersebut dibuktikan melalui dari rasio jumlah pajak yang dikumpulkan dalam suatu masa (tax ratio) di Indonesia masih rendah, tax ratio merupakan syarat bagi suatu negara untuk dapat melakukan pembangunan berkelanjutan. Semakin rendah tax ratio, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib  pajak  dalam  negeri.  Rendahnya  tingkat  kesadaran  ini,  disebabkan  juga  karena ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  peraturan  perpajakan,  serta  kurangnya  sanksi  yang diterapkan  (Muliana,  Sabaruddin,  &  Asmanah,  2023).  Realisasi  kepatuhan  masyarakat  atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang  2022  mencapai  83,2%.  Laporan  ini  disampaikan  oleh Direktur  Jenderal
Pajak Kementerian  Keuangan,  Suryo  Utomo  pada  medio.co.id.  Angka  tersebut  sebenarnya turun  dari  realisasi  2021  yang  mencapai  84,07%.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadinya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2022.
Pemahaman  pajak  merupakan  proses  dimana  seseorang  mengetahui  mengenai perpajakan,  serta  dapat  menerapkannya  dalam  pembayaran  pajak.  Wawasan  serta pemahaman  mengenai  aturan  perpajakan  yang  berfungsi  untuk  mengerti  serta  memahami aturan  umum  serta  tata  cara  perpajakan,  termasuk  cara  mengajukan  Surat  Pemberitahuan (SPT),  pembayaran,  lokasi  pembayaran  denda  serta  batas  waktu  penyampaian  ataupun pelaporan  SPT  (Putri  &  Setiawan,  2017).  Berlandasan    penelitian  terdahulu  bahwa  dengan pemahaman  wajib  pajak  yang  tinggi  hal  tersebut  dapat  memberi  pengaruh  positif  pada kepatuhan  wajib  pajak   (Intan  Permata  &  Zahroh  2022)  serta  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan  terdahulu  bahwa  pemahaman  peraturan  perpajakan  memiliki  pengaruh  positif secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa semakin tinggi pemahaman seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan pula akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Halimatusadiah, 2022).
Tabel 1. Data Wajib Pajak Kota Bandar Lampung Tahun Jumlah WP Orang Pribadi Terdaftar Jumlah SPT WP Orang Pribadi Masuk Realisasi 2019 150.505 41.071 27,29% 2020 181.888 49.200 27,05% 2021 189.639 50.956 26,87% 2022 194.796 50.348 25,84%
Sumber: KPP Pratama Bandar Lampung 1
Tabel  1.  diatas  menunjukkan  bahwa  Jumlah  SPT  masuk  di  Bandar  Lampung  tidak sejalan dengan jumlah Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar. Ditjen Pajak (DJP) Memaparkan data hasil  survey  yang  menyatakan  bahwa  ketika  wajib  pajak  tidak  rutin  menyampaikan  laporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak pahaman mengenai pelaporan SPT Tahunan, hal ini tertuang dalam hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas  Penyuluhan  dan  Kehumasan  oleh  DJP  pada  Tahun  2019.  Hasil  survey  tersebut menjadi indikasi bahwa saat wajib pajak tidak melaporkan SPT disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Permasalahan selanjutnya juga ditemukan pada masyarakat  dengan  profesi  dokter,  yang  masih  mengalami  kesalahan  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  sehingga  mendapatkan  sanksi  pajak.  Diberlakukannya  sanksi  pajak sebagai upaya pemerintah agar masyarakat konsisten melaporkan wajib pajak.
Sehubungan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi & Nurhikmah (2018) bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  pajak  yang  benar-benar  dipertegas  pemerintah  akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin tinggi atau semakin berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib  pajak.  Berlandaskan  kenyataan  yang  diakibatkan  oleh  fenomena  di  atas  dan  didukung oleh  hasil  penelitian  sebelumnya,  peneliti  terdorong  untuk  melakukan  penelitian  mengenai Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi PajakTerhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter Di Bandar  Lampung.

## 2. Tinjauan Pustaka Teori Atribusi
Teori  atribusi  digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena  perilaku  manusia  yang merespon  berbagai  rangsangan  guna  mengubah  sikap,  perilaku,  dan  pengamatan  terhadap suatu fenomena (Samsuar, 2019). Menurut teori atribusi ketika individu mempelajari perilaku seseorang, mereka mencoba memastikan apakah tindakan itu dipicu dari dalam atau dari luar. Penentuan  apakah  perilaku  tersebut  disebabkan  secara  internal  dan  eksternal  dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (1) kekhususan, (2) konsensus, (3) konsistensi.

## Pajak dan Pajak Penghasilan
Pajak merupakan sumber pendanaan utama suatu negara, yang merupakan kewajiban masyarakat untuk membayarnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU (Mardiasmo, 2018). Sedangkan pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima serta dipungut secara berulang-ulang dengan jangka waktu tertentu (Resmi, 2013).

## Pemahaman Peraturan Perpajakan
Pemahaman  pemahaman  perpajakan  merupakan  suatu  tindakan  seseorang  dalam mempelajari  berbagai  informasi  mengenai  perpajakan.  wajib  pajak  harus  mereformasi pemahamannya  tentang  ilmu  perpajakan  saat  ini.  Indikator  Pemahaman  Wajib  Pajak  yang digunakan (Ningsih & Saragih, 2020) adalah:
1. Wajib Pajak menguasai dengan baik peraturan perpajakan yang relevan.
2. Wajib pajak mengetahui dengan baik sistem pajak di Indonesia saat ini.
3. Wajib Pajak memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban nya sebagai wajib pajak orang pribadi
4.  Wajib  Pajak  paham  dalam  hal  mengisi  SPT,  melaporkan  SPT  dan  melakukan  kewajiban perpajakan
5. Wajib pajak  menguasai dengan baik mengenai tata cara perpajakan di Indonesia

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  kondisi  dimana  menaati  berbagai  ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Indikator  kesadaran  wajib  pajak  menurut  Setiawan  dalam  (Raja, 2022) yaitu :
1. Memahami adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
5. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.

## Tarif Pajak
Tarif  pajak  merupakan  ketentuan  jumlah  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Amirudin & Sudirman, 2012).

## Sanksi Perpajakan
Sanksi  merupakan  hukuman  atau  pelanggaran  yang  harus  dijalankan  oleh  seseorang ketika melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi (denda), sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan wajib pajak, bahkan sanksi pidana.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  dan  dapat menerapkannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Purba (dalam Raja, 2022) yaitu :
1. Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam penyampian SPT
2. Wajib Pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
3. Wajib Pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya
4. Wajib Pajak tidak pernah melanggar peraturan pserpajakan.
5. Wajib  Pajak  tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  pidana  karena  tindakan  pidana  dibidang perpajakan
Kerangka Konseptual

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## Hipotesis
H1 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. H3 : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak .

## 3. Metode Penelitian Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  seluruh  tenaga  ahli  profesi  dokter  di  Bandar Lampung, dengan data sebagai berikut :
Tabel 2. Populasi Tenaga Kesehatan Jumlah 1. Dokter Spesialis 280 2. Dokter Umum 430 3. Dokter Gigi 73 Jumlah 783 Sumber : BPS Sampel
Sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin, didapatkan hasil sampel yaitu sebanyak 264 partisipan.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data melalui kuesioner, dengan menggunakan skala likert 5 pilihan jawaban : Sangat Setuju (5) Setuju (4) Kurang Setuju (3) Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju (1)

## Metode Analisis Data
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antar variabel, sehingga metode analisis data yang sesuai yaitu Uji Regresi Linear Berganda.

## 4. Hasil dan Pembahasan Hasil
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variabel B Std Error Standarized Coeff. Beta t Sig Constant 3.370 1.492 2.258 0.025 Pemahama n Peraturan Perpajakan 0.152 0.052 0.155 2.937 0.037 Kesadaran Wajib Pajak 0.123 0.056 0.114 2.182 0.024 Tarif Pajak 0.372 0.077 0.276 4.859 0.000 Sanksi Perpajakan 0.330 0.059 0.313 5.579 0.000
Berdasarkan tabel diatas, didapatkan persamaan :
Y  = 3,370 + 0.152 (X1) + 0.123 (X2) + 0.372 (X3) + 0.330 (X4)
Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1) Konstanta  sebesar  3.370  menunjukkan  bahwa  jika  variabel  independen  dianggap konstan,  maka  rata-rata  Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  dimiliki  perusahaan  sampel adalah sebesar 3.370
2) Koefisien  regresi  Pemahaman  Wajib  Pajak  sebesar  0.152  (bertanda  positif) menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi Pemahaman Wajib Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.152
3) Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.123 (bertanda positif) menunjukkan bahwa  peningkatan  frekuensi  Kesadaran  Wajib  Pajak  akan  menaikkan  Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.123 persen.
4) Koefisien  regresi  Tarif  Pajak  sebesar  0.372  (bertanda  positif)  menunjukkan  bahwa peningkatan  frekuensi  Tarif  Pajak  akan  menaikkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebesar 0.372 persen.
5) Koefisien  regresi  Sanksi  Perpajakan  sebesar  0.330  (bertanda  positif)  menunjukkan bahwa  peningkatan  frekuensi  Sanksi  Perpajakan  akan  menaikkan  Kepatuhan  Wajib Pajak sebesar 0.330 persen.
Uji Hipotesis (Uji F) Tabel 2. Uji F Model F Sig Regression 39.506 0.000
Berdasarkan  Tabel  2.  dapat  diketahui  bahwa  model  regresi  memiliki  nilai  F  sebesar  39,506 dengan  signifikansi  0,000.  Nilai  tersebut  menunjukkan  nilai  signifikansi  F  <  0,05,  dengan pengertian  bahwa  model  regresi  bersifat  layak  untuk  dilakukan  penelitian  selanjutnya.  Oleh karena  itu,  berdasarkan  uji  F  yang  telah  dilakukan  menghasilkan  nilai  0,000  (<0,05)  maka disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Tarif Pajak  (X3),  dan  Sanksi  Pajak  (X4)  Perpajakan  berpengaruh  secara  simultan  dan  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Uji Hipotesis (Uji t)
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variabel B Std Error Standarized Coeff. Beta t Sig Constant 3.370 1.492 2.258 0.025 Pemahama n Peraturan Perpajakan 0.152 0.052 0.155 2.937 0.037 Kesadaran Wajib Pajak 0.123 0.056 0.114 2.182 0.024 Tarif Pajak 0.372 0.077 0.276 4.859 0.000 Sanksi Perpajakan 0.330 0.059 0.313 5.579 0.000
Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 3. dapat diketahui bahwa:
1. Variabel  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  memiliki  nilai  signifikasi  0,004  (<0,05) dan  nilai  t  hitung  sebesar  2.937    >  t  tabel  (1.651).  Maka  Variabel  Pemahaman Peraturan  Perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadapat  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama Terdukung
2. Variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  memiliki  nilai  signifikasi  0,030  (<0,05)  dan  nilai  t hitung  sebesar  2.182  >  t  tabel  (1.651).  Maka  Variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua Terdukung
3. Variabel Tarif Pajak memiliki nilai signifikasi 0,000 (<0,05) dan nilai t hitung sebesar 4.859    >  t  tabel  (1.651).  Maka  Variabel  Tarif  Pajak  memiliki  pengaruh  positif signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dengan  demikian,  hipotesis  ketiga Terdukung
4. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikasi 0,000 (<0,05) dan nilai t hitung sebesar  5.579  >  t  tabel  (1.651).  Maka  Variabel  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dengan  demikian,  hipotesis  keempat Terdukung

## Koefisien Determinasi
Tabel 4. Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of The Estimate 1 0.616 0.379 0.369 1.83180
Hasil  koefisien  determinasi  dilihat  dari  nilai  Adjusted  R  Square  Nilai  diatas menunjukkan  0.369,  maka  dapat  diinterpretasikan  bahwa  sebesar  36.9%  Kepatuhan  Wajib Pajak  dapat  dijelaskan  oleh  faktor  independennya  yaitu  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Perpajakan.  Sedangkan  sisanya  yaitu  63.1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
Pemaham  peraturan  perpajakan  pada  penelitian  ini  diketahui  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sehingga  hipotesis    dalam  penelitian  ini  dapat disimpulkan Terdukung. Hasil  penelitian  tersebut  sehubungan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Halimatusadiah  (2022)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman  peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat  disimpulkan  dalam  penelitian  ini  pemahaman  peraturan  perpajakan  salah  satu  faktor yang menentukkan wajib pajak akan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
Kesadaran  wajib  pajak  pada  penelitian  ini  diketahui  memiliki  pengaruh  positif signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sehingga  hipotesis  dalam  penelitian  ini  dapat disimpulkan Terdukung .  Partisipan  dalam  penelitian  ini  menyadari  bahwa  tanggung  jawab dalam melaporkan pajak merupakan suatu keharusan, dan sebagai bentuk menaati peraturan perpajakan.
Tarif  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  maka hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak Terdukung. Hasil  penelitian  ini  sehubungan  dengan  teori atribusi  yang  menjadi  acuan  dalam  penelitian  ini,  yang  dimana  tarif  pajak  sebagai  faktor eksternal seseorang untuk melaksanakan kewajiban melaporkan pajak.
Sanksi  perpajakan  dalam  penelitian  ini  diketahui  memiliki  pengaruh  positif  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  hipotesis  pada  penelitian  ini Terdukung .  Hasil penelitian ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga dengan diberlakukannya sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk konsisten mematuhi peraturan perpajakan.

## 5. Penutup Kesimpulan
1) Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai signifikasi 0,004 (<0,5). Maka Variabel  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  signifikan terhadapat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
2) Variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  memiliki  nilai  signifikasi  0,030  (<0,5).  Maka  Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
3) Variabel  Tarif  Pajak  memiliki  nilai  signifikasi  0,000  (<0,5).  Maka  Variabel  Tarif  Pajak meiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4) Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikasi 0,000 (<0,5). Maka Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Saran
Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dan  mempertimbangkan  atau  menambahkan  beberapa  variabel  lain  yang  menjadi  faktor-
faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak  seperti  pelayanan  kantor  pajak  dan sosialisasi peraturan serta memperdalam penelitian sehingga hasilnya akan lebih baik.

## Daftar Pustaka
Amirudin, & Sudirman. (2012). Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat Dua Media.
Halimatusadiah. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi , 2 (1).
Intan  Permata,  M.,  &  Zahroh,  F.  (2022).  Pengaruh  pemahaman  perpajakan,  tarif  pajak,  dan sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Dan Keuangan , 4 (12), 5432–5443. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893 Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018 . Yogyakarta: Andi.
Muliana,  F.,  Sabaruddin,  S.,  &  Asmanah,  S.  (2023).  Determinan  Penggelapan  Pajak  (Tax Evasion)  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Tangerang  Selatan  dengan  Religiusitas  sebagai Variabel  Moderasi. Accounthink :  Journal  of  Accounting  and  Finance , 8 (02),  79–107. https://doi.org/10.35706/acc.v8i02.9364
Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis , 20 (1), 38–44. https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870 Putri,  K.  J.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan  dan  Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal  Akuntansu  Universitas  Udayana , 18 (2),  1112–1140.  Retrieved  from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/23872/17807 Raja,  M.  L.  (2022). PENGARUH  PEMAHAMAN  PERPAJAKAN,  KESADARAN  WAJIB  PAJAK  DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di KPP Pratama Kelapa Gading) (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Retrieved from http://repository.stei.ac.id/9144/ Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 1 (2), 78–93. https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2916 Samsuar.  (2019).  Atribusi. Jurnal  Network  Media , 2 (1),  65–69.  Retrieved  from https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE- CANCER_web.pdf