Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk)

## Indrianita Melissa Purnamasari
Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Depok, Indonesia
Email: indrianitamp16@gmail.com
Abstrak. Artikel ini membahas mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi  dalam  kejahatan  lingkungan  serta  bagaimana  penegakan  hukum  lingungan  hidup  dalam tindak  pidana  pencemaran  lingkungan    Adapun  dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  sebuah kasus  dengan  nomor  perkara    55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk  sebagai  acuan.  Penelitian  ini  adalah penelitian  normative  yuridis  dengan  bentuk  preskriptif,  yang  melakukan  identifikasi  pokok-pokok permasalahan  yang  hendak  dibahas  secara  tuntas  dengan  norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  terkait.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pengurus  dalam kasus lingkungkan hidup dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana karena sebagai pihak yang menjalankan  perusahaan  yang  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Namun  banyak  dari penegakan  kasus  tindak  pidana  lingkungan  hidup  justru  tidak  meminta  pertanggungjawaban korporasi  sehingga  memungkinkan  korporasi  yang  sama  melakukan  tindak  pidana  lingkungan hidup.

## Kata Kunci: Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban Pengurus
Abstract.  This  article  discusses  the  regulation  of  criminal  responsibility  for  corporate management in environmental crimes and how to enforce the environmental law in criminal acts of environmental pollution. In this study, we will use a case with case number 55 / Pid.B / LH / 2016 / PN.Pwk  as  a  reference.  This  research  is  a  juridical  normative  research  in  a  prescriptive  form, which  identifies  the  main issues  to  be  discussed  thoroughly  with  the  legal  norms  contained in the relevant  laws  and  regulations.  The  results  of  this  study  found  that  management  in  environmental cases can be held responsible for the crime because they are the party who runs the company who has committed an environmental crime. However, many cases of environmental crime do not hold corporations accountable, allowing the same corporations to commit environmental crimes.

## Keywords: Law Enforcement, Environment, Accountability of the Management

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dalam  ilmu  ekologi,  manusia  adalah satu kesatuan yang terpadu dengan lingkungannya. Kesatuan yang terpadu tersebut,  mengartikan  bahwa  manusia  dan lingkungan  (alam)  memiliki  kedudukan  yang sama  dan  mutlak  saling  membutuhkan. Kewajiban  untuk  menyelaraskan  kedudukan antara manusia dan lingkungan juga tercermin dalam berbagai nilai yang hidup di masyarakat,  berupa  kebiasaan  memitoskan alam  dan  konsep  ajaran  agama.  Meskipun, pada dasarnya kedudukan antara manusia dan lingkungan  adalah  sama,  tetapi  manusia
memiliki  peran  lebih  karena  memiliki  daya akal.  Menurut  Cicero  peran  lebih  yang dimiliki manusia berfungsi untuk menentukan tata  susunan  lingkungan,  bukan  untuk mengasai  alam  karena  alam  tidak  dapat dikuasai.
Dalam  rangka  memperoleh  taraf  hidup yang  lebih  baik,  manusia  terus  berupaya melakukan pembangunan. Pembangunan merupakan  suatu  hal  yang  dibutuhkan  untuk mencapai kesejahteraan. Setiap pembangunan selalu terkait dengan pemanfaatan lingkungan,  sehingga  hal  tersebut  berpotensi terhadap  merosotnya  kualitas  lingkungan. Merosotnya  kualitas  lingkungan  dibarengi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dengan  menipisnya  persediaan  sumber  daya alam,  serta  timbulnya  berbagai  permasalahan lingkungan.  Menipisnya  persedian  sumber daya  alam  dan  permasalahan  lingkungan lainnya merupakan akibat dari ketidakseimbangan  antara  lingkungan  hidup alami  dan  buatan  karena  ulah  manusia  yang berperan sebagai pelaku sekaligus korban.
Pemanfaatan lingkungan harus dilakukan  dengan  memperhatikan  upaya perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  secara  sederhana  diartikan lingkungan  harus  dipertahankan  sebagaimana keadaan awalnya. Tantangan untuk mempertahankan keadaan tersebut datang dari tuntutan  pembangunan  yang  selalu  berkaitan dengan  pemanfaatan  lingkungan.  Hal  ini menandakan bahwa lingkungan akan mengalami perubahan seiring dengan pelaksanaan  pembangunan.  Dalam  proses perubahan tersebut, perlu dijaga agar lingkungan tetap mampu menunjang kehidupan  yang  normal,  sesuai  dengan  daya dukung dan daya tampung lingkungan, bukan justru menimbulkan kerugian.
Namun, pada akhir ini muncul berbagai masalah akibat kerusakan lingkungan. Berbagai  faktor  menjadi  penyebab  terjadinya kerusakan  lingkungan,  misalnya  pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang mengakibatkan rusaknya ekosistem di wilayah tersebut. Hal ini tentunya mengakibatkan  munculnya  berbagai  sengketa lingkungan. Saat ini, terdapat upaya penyelesaian  sengketa  lingkungan  di  luar pengadilan dan melalui pengadilan (administrasi, perdata, dan pidana). Dalam pengaturan mengenai lingkungan hidup di Indonesia,
pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi  atas  perbuatan  korporasi  dalam  hal kejahatan  lingkungan  justru  dimungkinkan oleh  peraturan  perundang-undangan  dan diterapkan  oleh  pengadilan.  Berdasarkan Pasal  116  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  ("UUPPLH"),  apabila  tindak  pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas  nama  badan  usaha,  tuntutan  dan  sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, orang yang memberi perintah untuk melakukan atau
memimpin  kegiatan  dalam  tindak  pidana tersebut,  atau  keduanya.  Selanjutnya,  Pasal 118 UUPPLH menetapkan bahwa:
Terhadap  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  a, sanksi  pidana  dijatuhkan  kepada  badan  usaha yang diwakili oleh pengurus  yang berwenang mewakili  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan selaku  pelaku  fungsional.  Namun,  dalam penjelasan  Pasal  118  UUPPLH,  terdapat penjelasan bahwa: “Tuntutan pidana dikenakan  terhadap  pemimpin  badan  usaha dan  badan  hukum  karena  tindak  pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan  sanksi  dijatuhkan  kepada  mereka  yang memiliki  kewenangan  terhadap  pelaku  fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.”
Penjelasan ini menimbulkan interpretasi bahwa apabila badan usaha atau badan hukum dijatuhi  hukuman,  maka  hukuman  tersebut diberikan  kepada  pemimpin  atau  pengurus korporasi. sering ditemukan, di mana pengadilan menjatuhkan pidana kepada direktur korporasi dalam kapasitasnya sebagai individu  hanya  karena  jabatan  individu Interpretasi  inilah  yang  dalam  praktiknya tersebut sebagai direktur korporasi. Salah satu contohnya  adalah  putusan  pengadilan  negeri pekalongan
nomor
55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk. tgl 31 Mei 2016.
Dalam  penelitian  ini  penulis  merujuk pada  ketentuan  dan  putusan  Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus  korporasi  serta  penerapan  hukum dalam  kasus  pencemaran  lingkungan  dengan studi kasus putusan nomor 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk. tgl 31 Mei 2016. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Pengaturan
pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam kejahatan lingkungan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Lingungan Hidup  Dalam  Tindak  Pidana  Pencemaran Lingkungan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk)?
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode preskriptif  yuridis  normatif  yakni  merupakan metode  penelitian  hukum  kepustakaan  atau penelitian hukum yang pelaksanaannya dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka yang  ada.  Dengan  metode  ini  penulis  akan melakukan  penelitian  dengan  melakukan identifikasi  pokok-pokok  permasalahan  yang hendak  dibahas  secara  tuntas  dengan  norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan terkait.
Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif  yakni  penelitian  yang  bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi masalah-masalah  tertentu.  Penulis  memilih penelitian ini untuk mencari jawaban bagaimana  pengaturan  pertanggungjawaban pidana  pengurus  korporasi  dalam  tindak pidana lingkungan hidup.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu  data yang  diperoleh  langsung  melalui  penelusuran literatur  hukum  dan  kepustakaan.  Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.  Pada  umumnya  data  sekunder dalam  keadaan  siap  terbuat  dan  dapat dipergunakan  dengan  segera,  baik  bentuk maupun  isi  data  sekunder  telah  dibentuk  dan diisi  oleh  peneliti-peneliti  terdahulu  terhadap pengumpulan,  pengelolaan,  analisa  maupun konstruksi  data.  Data  sekunder  tidak  terbatas oleh  waktu  maupun  tempat.  Data  sekunder terdiri atas:
1. Bahan  hukum  primer,  meliputi  peraturan perundang-undangan, putusan hakim, perjanjian,  dan  dokumen  langsung  yang bersifat asli.
2. Bahan  Hukum  Sekunder  yakni  meliputi buku  dan  artikel.  Bahan  hukum  sekunder yang digunakan dalam penelitian ini hasil penelitian  hukum  yang  terdapat  dalam buku-buku,  jurnal-jurnal,  pendapat  para ahli,  hasil  karya  ilmiah,  dan  komentar- komentar  dari  kalangan  hukum.  Bahan hukum  sekunder  yang  digunakan  berisi
mengenai  isu-isu  yang  relevan  dengan topik penelitian.
3. Bahan  Hukum  Tersier  yakni  meliputi kamus,  peta,  buku  telepon,  bibliografi, indeks, dan lain-lain. Bahan hukum tersier yang  digunakan  dalam  skripsi  ini,  yaitu kamus  hukum  dan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI).
Dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan.  Pengumpulan  data  sekunder yang  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan dari buku, artikel  yang  dapat  diakses  secara online ,  dan data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Data  yang  telah  diperoleh  selanjutnya akan  dianalisis  secara  kualitatif,  artinya  data yang  telah  didapat  disusun  secara  sistematis dalam  bentuk  uraian  atau  penjelasan  untuk menggambarkan  hasil  penelitian  sehingga mudah  dipahami  agar  dapat  diinformasikan kepada  orang  lain.  Menganalisa  data  secara kualitatif  yaitu  dengan  pemahaman  persepsi dan  pemikiran  sistematis  Penulis  terhadap data-data  yang  ada,  dengan  tujuan  untuk menemukan  jawaban  terhadap  permasalahan dalam  penelitian  ini.  Analisis  data  kualitatif ini  lebih  mengutamakan  aspek  kualitas  dari data  yang  tidak  dapat  dirumuskan  dengan perhitungan matematis atau statistik semata.

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup
a. Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pembuatan  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
("UUPPLH")  didasari  dengan  adanya kebutuhan akan suatu sistem yang terpadu terkait  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup yang harus
dilaksanakan  secara  taat  asas.  Selain  itu, pembuatan  UUPPLH  juga  didasari  atas
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kesadaran menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan perikehidupan manusia sehingga dibutuhkan adanya perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  oleh semua  pemangku  kepentingan.  UUPPLH mengatur secara umum mengenai perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup  disamping  undang-undang  lainnya atau sectoral.
Terdapat perbedaan mengenai ketentuan pidana dalam UUPPLH dengan undang-undang  yang  mengatur  mengenai lingkungan hidup sebelumnya yaitu Undang-Undang  No.  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Perbedaan  tersebut  di  antaranya  adalah adanya  ancaman  hukuman  minimum  di samping  maksimum,  perluasan  alat  bukti, pemidanaan  bagi  pelanggaran  baku  mutu, keterpaduan  penegakan  hukum  pidana, serta  pengaturan  tindak  pidana  korporasi. Pengaturan tindak pidana korporasi dalam UUPPLH  terdapat  dalam  Pasal  116 hingga  Pasal  120.  Bagian  ini  akan membahas  bagian-bagian  yang  relevan dengan pertanggungjawaban pidana pengurus  korporasi.  Pasal  116  mengatur bahwa:
1. Apabila  tindak  pidana  lingkungan hidup  dilakukan  oleh,  untuk,  atau atas  nama  badan  usaha,  tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a) badan usaha; dan/atau
b) orang  yang  memberi  perintah untuk  melakukan  tindak  pidana tersebut atau orang yang bertindak  sebagai  pemimpin kegiatan  dalam  tindak  pidana tersebut.
2. Apabila  tindak  pidana  lingkungan hidup  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan  hubungan  kerja  atau berdasarkan  hubungan  lain  yang bertindak  dalam  lingkup  kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan
terhadap pemberi perintah  atau  pemimpin  dalam
tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut  dilakukan  secara  sendiri atau bersama-sama.
Pasal 118 UUPPLH mengatur bahwa: “Terhadap  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan selaku pelaku fungsional.”
Penjelasan  Pasal  118  UUPPH  menjelaskan bahwa  Yang  dimaksud  dengan  pelaku fungsional  dalam  Pasal  ini  adalah  badan usaha  dan  badan  hukum.  Selain  itu  tuntutan pidana  dikenakan  terhadap  pemimpin  badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan  usaha  dan  badan  hukum  adalah  tindak pidana  fungsional  sehingga  pidana  dikenakan dan  sanksi  dijatuhkan  kepada  mereka  yang memiliki  kewenangan  terhadap  pelaku  fisik dan  menerima  tindakan  pelaku  fisik  tersebut. Yang  dimaksud  dengan  menerima  tindakan dalam  Pasal  ini  termasuk  menyetujui, membiarkan,  atau  tidak  cukup  melakukan pengawasan  terhadap  tindakan  pelaku  fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan  terjadinya  tindak  pidana tersebut. Ketentuan-ketentuan di atas
menimbulkan  kerancuan  dalam  menetapkan sistem  pertanggungjawaban  pidana  pengurus korporasi.  Menurut  Wibisana,  apabila  Pasal 116  ayat  (1),  Pasal  118  dan  penjelasan  Pasal 118  dibaca  secara  bersamaan,  maka  terdapat interpretasi  yang  berbeda  mengenai  kepada siapa,  selain  korporasi,  tuntutan  dan  sanksi pidana dapat dijatuhkan apabila tindak pidana dilakukan  oleh  korporasi.  Apabila  hanya berdasarkan  Pasal  116  ayat  (1),  maka  dapat dipahami  bahwa  apabila  tindak  pidana dilakukan  oleh  korporasi,  maka  tuntutan  dan sanksi  pidana  juga  dapat  dijatuhkan  kepada orang  yang  memberi  perintah  atau  bertindak sebagai  pemimpin  dalam  tindak  pidana tersebut.  Oleh  karena  itu,  Pasal  116  ayat  (1) tidak  menggunakan  teori  individual  vicarious liability  karena  berdasarkan  kata-kata  dalam pasal  ini,  yang  bertanggung  jawab  bukanlah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pemimpin  korporasi  seperti  direktur  atau manajer,  tetapi  pemimpin  atau  pemberi perintah  dalam  tindak  pidana,  terlepas  dari jabatan orang tersebut. Apabila ia merupakan pemimpin atau pemberi perintah dalam tindak pidana,  maka  ia  juga  merupakan  pelaku sehingga pertanggungjawabannya bukan turunan dari tindak pidana korporasi.
Wibisana  menemukan  kemungkinan diterapkannya  individual  vicarious  liability apabila  Pasal  116  dan  Pasal  118  turut  dibaca dengan Penjelasan Pasal 118. Dalam penjelasan  pasal  tersebut,  terdapat  frasa "tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin  badan  usaha  dan  badan  hukum". Frasa ini membuat dimungkinkannya diterapkan  individual  vicarious  liabiltiy, karena sanksi dapat ditujukan kepada pemimpin korporasi apabila tuntutan dijatuhkan kepada korporasi. Berbeda dengan apa  yang  dimaksud  dalam  Pasal  118,  dalam penjelasannya, pemimpin bukan hanya bertindak  sebagai  wakil  korporasi  tetapi pemimpin  jugalah  yang  menerima  sanksi pidana.
Selain  itu,  ketentuan  pidana  dalam UUPPLH membuat korporasi dapat dibebankan  pidana  penjara.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  rumusan  Pasal  119  yang menyatakan selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan  atau  tindakan  tata  tertib  berupa..." Pasal ini mengatur mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang dapat dibebankan  selain  "pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-  Undang  ini"  yaitu pidana  pokok.  Dengan  konstruksi  ini,  maka pidana  pokok  harus  diberikan.  Pidana  pokok yang  diatur  dalam  Pasal  98  hingga  Pasal  115 UUPPLH adalah penjara dan denda. Sehingga,  korporasi  dimungkinkan  untuk dipenjara berdasarkan UUPPLH.
Pasal 116 ayat 1 UUPPLH
membebankan  pidana  kepada  "orang  yang memberi perintah" atau "orang yang bertindak sebagai  pemimpin".  Menurut  Sjahdeini, redaksi  dari  Pasal  116  ayat  (1)  UUPPLH merupakan  adopsi  dari  pemikiran  yang
terdapat dalam Pasal 51 KUHP Belanda yang mengatur:
1. tindak  pidana  dapat  dilakukan  baik oleh  perorangan  maupun  oleh  badan hukum.  Jika  suatu  tindak  pidana dilakukan oleh badan hukum.
2. Penuntutan  pidana  dapat  dijalankan dan  sanksi  pidana  maupun  tindakan yang  disediakan  dalam  perundang- undangan -sepanjang berkenaan dengan badan hukum- dapat dijatuhkan.  Dalam  hal  ini,  pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap:
a. badan hukum sendiri, atau
b. mereka  yang  secara  faktual memberikan perintah untuk melakukan  tindak  pidana  yang dimaksud, termasuk mereka yang  secara  faktual  memimpin pelaksanaan tindak pidana yang dimaksud, atau
c. badan  hukum  atau  mereka  yang disebut  dalam  butir  b  bersama- sama secara tanggung renteng.
3. Berkenaan  dengan  penerapan  butir- butir  sebelumnya,  yang  disamakan dengan  badan  hukum:  persekutuan bukan  badan  hukum,  maatschap
(persekutuan perdata), rederij (perusahaan perkapalan), dan
doelvermogen  (harta  kekayaan  yang dipisahkan  demi  pencapaian  tujuan tertentu; social fund atau yayasan).” Hoge
Raad (Mahkamah Agung Belanda)  melalui  penetapan  19  November 1987  menetapkan  bahwa  apa  yang  dimaksud dengan secara factual memimpin dilakukannya  suatu  tindak  pidana  korporasi adalah  bila  ia  mengetahui  terjadinya  tindak pidana  tersebut.  Selain  itu,  dalam  keputusan Majelis  Hakim  Hoge  Raad  tanggal  16 Desember  1986,  Nj  1987,  321,  Hoge  Raad menginterpretasikan  perbuatan  memimpin tindak pidana sebagai tindakan di mana:
...pejabat  yang  bersangkutan  tidak mengambil  langkah-langkah  apa  pun untuk
mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya,  sekalipun  ia  berwenang untuk  melakukan  hal  itu  dan  secara
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
rasional  dapat  melakukan    pencegahan yang  dimaksud,  dan  bahkan  secara sadar ia membiarkan perbuatan
terlarang  itu  terlaksana  sekalipun  ada kesempatan untuk melakukan
pencegahan  terlaksananya  perbuatan terlarang itu.”
Di  indonesia  seperti  yang  disampaikan oleh  Wibisana  bahwa  pengadilan  masih menginterpretasikan bahwa Pasal 116 ayat (1) sebagai  ketentuan  dengan  teori  individual vicarious  liability.  Terlebih  lagi,  dalam penjelasan  Pasal  118  terdapat  frasa  "tuntutan pidana  dikenakan  terhadap  pemimpin  badan usaha  dan  badan  hukum"  yang  mendukung Pasal  116  ayat  (1)  untuk  diinterpretasikan sebagai individual vicarious liability. Interpretasi  ini  berbeda  dengan  apa  yang dimaksud  dengan  memberi  perintah  dan memimpin menurut Hoge Raad dan Remmelink. Apabila Pasal 116 ayat (1), Pasal 118,  dan  Penjelasan  Pasal  118  bertujuan untuk  memidana  pemberi  perintah  atau pemimpin  kegiatan  pidana,  maka  harus dinyatakan  hal  tersebut  lebih  jelas  dan meniadakan kata-kata dalam Penjelasan Pasal 118.
Ketentuan  individual  vicarious  liability juga  dapat  ditemukan  dalam  POEO  Act Australia.  Namun,  terdapat  perbedaan  antara section  169  POEO  Act  dengan  ketentuan mengenai pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam UUPPLH apabila diinterpretasikan  sebagai  individual  vicarious liability. Pertama, ketentuan individual vicarious  liability  atau  special  executive liability  dalam  POEO  Act  hanya  berlaku terhadap  tindak  pidana  tertentu  yang  secara eksplisit  ditentukan  dalam  section  169. Kedua,  pengurus  akan  bertanggung  jawab atas  kesalahan  korporasi  kecuali  apabila  ia dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  berada dalam  posisi  "to  influence  the  conduct  of  the corporation on relation to its contravention of the  provision," atau  apabila  ia  berada  dalam posisi tersebut, ia telah "used all due diligence to prevent the contravention by the corporation." Pembelaan  seperti  ini  tidak terdapat  dalam  UUPPLH.  Oleh  karena  itu, pengurus  korporasi  dapat  dipidana  terlepas
dari  apakah  ia  dapat  mencegah  atau  sudah melakukan  segala  cara  untuk  mencegah dilakukannya tindak pidana.
Ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan  tindak  korporasi  tidak  diatur  dalam UUPPLH. Selain itu, UUPPLH tidak memiliki  ketentuan  yang  jelas  mengenai kapan pengurus korporasi dapat dipidana. Hal ini  menimbulkan  kesimpangsiuran  antara pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi.
b. Undang-Undang  No.  23  Tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebelum UUPPLH berlaku, ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan  hidup  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UUPLH").  Ketentuan  pidana  UUPLH diatur  dalam  Pasal  41  hingga  Pasal  48. UUPLH sudah mengenal pertanggungjawaban  pidana  korporasi, seperti yang dapat dilihat dalam Pasal 46. Pasal  46  ayat  (1)  mengatur  bahwa: Jika tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Bab  ini  dilakukan  oleh  atau  atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan,  yayasan  atau  organisasi lain,  tuntutan  pidana  dilakukan  dan sanksi  pidana  serta  tindakan  tata  tertib sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  47 dijatuhkan  baik  terhadap  badan  hukum, perseroan,  perserikatan,  yayasan  atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka  yang  memberi  perintah  untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam perbuatan  itu  atau  terhadap  kedua- duanya.
Ketentuan  ini  serupa  dengan  Pasal 116  UUPPLH.  Perbedaan  terdapat  pada terminologi  subjek  dalam  pasal  tersebut. Dalam  Pasal  46  UUPLH,  subjeknya adalah badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, sedangkan  dalam  Pasal  116  UUPPLH subjeknya adalah badan usaha. Terminologi  badan  usaha  digunakan dalam  Pasal  116  salah  satunya  demi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
keseragaman  dengan  terminologi  yang digunakan  dengan  undang-undang  lain seperti  Undang-Undang  No.  30  Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan dan
Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, perubahan terminologi  dalam  Pasal  116  UUPPLH juga bertujuan untuk merapikan terminologi  dalam  Pasal  46  UUPLH, karena  perseroan  dan  yayasan  juga merupakan badan hukum.
Dalam  pasal  116  UUPLH  pada intinya  memiliki  kesamaan  dalam  hal menentukan  pihak  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana. Apabila
"badan  hukum,  perseroan,  perserikatan, yayasan  atau  organisasi  lain"  melakukan tindak pidana, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak  pidana  tersebut  dapat  berupa organisasi yang melakukan tindak pidana, atau orang  yang  "memberi perintah untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam perbuatan itu", atau keduanya.
Terminologi  ini  serupa  dengan  UUPPLH. Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya, apabila  yang  dapat  dipidana  adalah  orang yang  memberi  perintah  atau  memimpin, maka  ketentuan  ini  tidak  menggunakan teori  individual  vicarious  liability.  Orang yang  memberi  perintah  atau  memimpin juga terlibat dalam tindak pidana,
sehingga  terdapat  kesalahan  yang  dapat dimintakan pertanggungjawaban. Ketentuan  ini  sudah  cukup  jelas  tidak membebankan pertanggungjawaban
pidana  kepada  pemimpin  korporasi  hanya karena posisinya sebagai pemimpin dalam korporasi.  Tidak  pula  terdapat  penjelasan yang  membuat  ketentuan  ini  menjadi rancu  seperti  Penjelasan  Pasal  118 UUPPLH.
2. Penegakan Hukum Lingungan Hidup Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk.)
a. Terdakwa. Terdakwa  bernama  Andrian Sadikin  alias  Ayen  yang  merupakan
direktur  sekaligus  pemilik  dari  PT  Assa Paper  yang  bergerak  dibidang  di  bidang produksi kertas medium sejak tahun 2012.
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jenis dakwaan jaksa yakni alternative yakni:
1) dakwaan Pertama
a) Bahwa  terdakwa  selaku  Direktur Utama  PT  Assa  Paper  merupakan pemimpin kegiatan proses produksi di PT Assa Paper dan terdakwa membiarkan  limbah  yang  dihasilkan PT  Assa  Paper  dibuang  dan  ditimbun ke media tanah tanpa proses pengelolaan terlebih dahulu serta tidak melakukan tindakan yang cukup untuk mencegah hal tersebut terjadi,
sehingga menurut ketentuan Pasal 116 ayat  (1)  huruf  b  UUPPLH  terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. b) Perbuatan terdakwa sebagaimana
diatur dan diancam pidana berdasarkan  Pasal  103  jo.  Pasal  116 (1) huruf b UUPPLH. Pasal 103
“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  3 (tiga)  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan paling  banyak  Rp3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah). “
Pasal 59
1. Setiap  orang  yang  menghasilkan  limbah B3  wajib  melakukan  pengelolaan  limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam  hal  B3  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa,  pengelolaannya  mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam  hal  setiap  orang  tidak  mampu melakukan  sendiri  pengelolaan  limbah B3,  pengelolaannya  diserahkan  kepada pihak lain.
4. Pengelolaan  limbah  B3  wajib  mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
5. Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota wajib
mencantumkan persyaratan
lingkungan  hidup  yang  harus  dipenuhi dan  kewajiban  yang  harus  dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan  limbah  B3  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal  116  ayat  (1) :  “Apabila  tindak pidana  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh, untuk,  atau  atas  nama  badan  usaha, tuntutan  pidana  dan  sanksi  pidana dijatuhkan kepada:
a) badan usaha; dan/atau
b) orang  yang  memberi  perintah  untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”
2) Dakwaan kedua
a) Bahwa  terdakwa  selaku  Direktur Utama  PT  Assa  Paper  merupakan pemimpin kegiatan proses produksi di PT Assa Paper dan terdakwa membiarkan  limbah  yang  dihasilkan PT  Assa  Paper  dibuang  dan  ditimbun ke media tanah tanpa adanya izin dari pihak  yang  berwenang  serta  tidak melakukan tindakan yang cukup untuk mencegah hal tersebut terjadi,
sehingga menurut ketentuan Pasal 116 ayat  (1)  huruf  b  UUPPLH  terhadap terdakwa dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana.
b) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan  Pasal  104  jo.  Pasal  116 ayat (1) huruf b UUPPLH.
- Pasal  104: “Setiap  orang  yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar rupiah).”
- Pasal  116  ayat  (1): “Apabila tindak  pidana  lingkungan  hidup dilakukan  oleh,  untuk,  atau  atas nama  badan  usaha,  tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a) badan usaha; dan/atau
b) orang  yang  memberi  perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut  atau  orang  yang bertindak  sebagai  pemimpin kegiatan  dalam  tindak  pidana tersebut.”
- Pasal  60:  “Setiap  orang  dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
1. Menyatakan  terdakwa ANDRIAN SADIKIN  alias  AYEN terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana “ melakukan  dumping  limbah  dan/ atau  bahan  ke  media  lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan  melanggar  Pasal  104  jo. Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b  Undang- Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa  dengan  pidana  penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  3  (tiga) bulan  dengan  perintah  terdakwa segera  ditahan  Dan  Denda  sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)  Subsidair  3  (tiga)  bulan penjara.
3. menyatakan  barang  bukti  berupa (dalam putusan)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.
d. Kronologis Kasus
1. Adrian  Sadikin  adalah  direktur  utama PT  Assa  Paper  yang  jug  amerupakan pemilik  dari  PT  Assa  Papper.  pabrik milik PT Assa Paper yang berlokasi di Jl.  Cibatu  Raya  Km.  9,  Kp.  Ciparung Sari  RT  09  RW  02,  Desa  Ciparung Sari, Kec, Cibatu, Kab. Purwakarta.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
2. Tindakan  yang  didakwakan  oleh Adrian  Sadikin    yakni  sekitar  tahun 2014  yakni  melakukan  “ untuk,  atau atas  nama  badan  usaha  PT  Assa Paper,  menghasilkan  limbah  B3  dan tidak melakukan pengelolaan
sebagaimana  dimaksud  Pasal  59 UUPPLH” .
3. PT Assa Paper merupakan perusahaan yang  bergerak  di  bidang  produksi kertas  medium  yang  mulai  beroperasi pada  tahun  2014.  Dalam  melakukan produksi  kertas  medium,  dibutuhkan bahan  baku  berupa  kertas  karton bekas, dan air dengan proses produksi yaitu  kertas  karton  bekas  dimasukkan kedalam  sebuah  mesin  yang  bernama stock  fret  untuk  mencampur  kertas dengan air, kemudian dilakukan pemilahan  terhadap  bahan  pasir, plastic  dan  besi  sehingga  dihasilkan suatu  kertas  murni,  setelah  itu  kertas murni akan dicurahkan kedalam sebuah  mesin  yang  disebut  wiryer untuk  menjadi  kertas  basah  dan terakhir  akan  dimasukkan  kedalam mesin pengering untuk menjadi kertas medium ukuran 70 sd 125.
4. Dalam produksi kertas medium tersebut  PT  Assa  Paper  menggunakan beberapa  bahan  kimia  yaitu  BAC (Basic Aluminium Klorit) dan Polimer dan  batu  bara  sebagai  bahan  bakar penggerak  mesin,  dimana  dari  proses produksi tersebut menghasilkan limbah  cair  berupa  air  limbah,  dan limbah  padat  berupa  sludge  IPAL yang merupakan konsentrat kontaminan  air  limbah  berbentuk padatan,  dan  fly  ash/bottom  ash  yang merupakan limbah proses pembakaran batubara.
5. Terhadap  limbah  cair  dan  padat tersebut  tidak  dilakukan  pengelolaan terlebih  dahulu,  melainkan  langsung dibuang  dan  ditimbun  ke media  tanah di  kawasan  pabrik  PT  Assa  Paper, sehingga  terjadi  percampuran  air limbah  dan  fly  ash/bottom  ash  di media tanah.
6. berdasarkan  PP  No.  101  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
(Bahan  Berbahaya  dan  Beracun) Lampiran 1 Tabel 3 Kode Industri 51, Kode  B351-2  dan  Tabel  4  Kode Limbah  B409  -  B410  maka  fly ash/bottom  ash  dikategorikan  sebagai limbah  B3  yang  menurut  ketentuan Pasal  59  UUPPLH  harus  dilakukan pengelolaan, baik dalam hal pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,
pemanfaatan,  pengolahan  dan/atau penimbunannya.
7. Selaint  itu  adnaya  surat  Teguran  dan Himbauan  dari  Badan  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Purwakarta  yang ditujukan kepada PT Assa Paper yaitu himbauan  tentang  pengelolaan  limbah yang dihasilkan pabrik PT Assa Paper baik  limbah  cair  maupun  limbah padatnya, himbauan pengelolaan Limbah  B3  telah  dilakukan  terhadap PT  Assa  Paper  sejak  tahun  2012 sampai tahun 2014 .
e. Putusan Majelis Hakim
1. Menyatakan terdakwa
Andrian
Sadikin  Alias  Ayen  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “ melakukan dumping limbah dan bahan B3 (Bahan Berbahaya  dan  Beracun)  ke  media lingkungan hidup tanpa izin” . 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
Pidana  Penjara  selama:  10  (sepuluh)
Bulan,  dan  Denda  sebesar  Rp. 100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut  tidak  dibayar  maka  harus diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan  barang  bukti  berupa (terlampir dalam putusan).
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.
f. Analisa Unsur Pasal 104 UUPPLH 1. Unsur Setiap Orang :
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
a) Setiap  orang  disini  maksudnya adalah  siapa  saja  yaitu  manusia sebagai  subjek  hukum  yang  dapat mempertanggungjawabkan
perbuatan  yang  telah  dilakukanya dan  didalam  diri  manusia  tersebut tidak  ditemukan  alasan  penghapus pidana  baik  berupa  alasan  yang dapat menghilangkan sifat melawan  hukum  atas  adanya sesuatu  perbuatan  yang  telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan.
b) Setiap  Orang” dalam  Pasal  1
angka  32  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksud adalah  orang  perorangan  atau badan  usaha,  baik  yang  berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
c) Andrian Sadikin Alias Ayen selaku  pimpinan  dan  direktur  PT Assa Paper, identitas mana terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum tersebut  baik  saksi-  saksi  maupun Terdakwa  membenarkan  identitas yang dibacakan dimuka persidangan  sehingga  tidak  terjadi error in persona dalam perkara ini.
d) Selain  itu  dipersidangan  telah menunjukkan kecakapan dan
kemampuannya  dalam  arti  baik fisik  dan  psikisnya  sehat  dan memadai  (sehat  jasmani  maupun rohaninya)  serta  pada  terdakwa tidak  ditemukan  adanya  halangan yang biasa dijadikan alasan pembenar  dan  penghapus  pidana sehingga terdakwa dapat mempertanggung  jawabkan  atas perbuatannya secara hukum. 2. Unsur melakukan Dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin a) Pengerian Dumping (Pembuangan) adalah  kegiatan
membuang,  menempatkan,  dan  /
atau memasukkan limbah
dan/atau  bahan  dalam  jumlah, konsentrasi,  waktu  dan  lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu  ke  media  lingkungan hidup  tertentu. Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun / Limbah  B3 adalah  sisa  suatu usaha  dan  /atau  kegiatan  yang mengandung  B3  (Pasal  1  butir 21). pengelolaan  Limbah  B3 adalah  kegiatan  yang  meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,
pemanfaatan,  pengolahan  dan  / atau penimbunan. Kriteria Pencemaran Lingkungan Hidup tergantung  dari  baku  mutu  yang menjadi  ukuran  setelah  melalui penelitian  bahwa  limbah  yang berada  di  bawah  standar  baku mutu  tetap  berdampak  tidak  baik dan berbahaya bagi lingkungan.
b) bahwa  dalam  proses  produksinya PT  Assa  Paper  mengunakan bahan  bakar  berupa  batu  bara untuk menghidupkan mesin boillernya,  dan  sisa  pembakaran batu  bara  menghasilkan  limbah batubara  berupa  fly  ash  dan bottom  ash,  yang  didalamnya  ada kimia yang berbahaya bagi kehidupan  makhluk  hidup  baik manusia, hewan maupun tumbuhan juga kerusakan lingkungan hidup apabila tercemar.
c) Berdasarkan  hasil  uji  dari  lab yang  dilakukan  terhadap  sampel limbah  yang  diambil  dari  lokasi penimbunan dan pembuangan limbah  batu  bara  yang  diambil Petugas  dari  BLH  Kabupaten Purwakarta  dan  keterangan  AHLI dalam  perkara  pidana  ini  telah membuktikan benar dalam limbah batu  bara  fly  ash  dan  bottom  ash mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun), sehingga tidak diperkenankan kepada
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
siapapun  juga  untuk  dibuang secara langsung ke media lingkungan manapun.
d) selanjutnya dari pemeriksaan
sidang  setempat  (PS)  PT  Assa Paper  yang  pemiliknya  /  direktur utamanya adalah terdakwa ANDRIAN als AYEN benar telah menempatkan,  membuang  dan menimbun  limbah  batu  bara  fly ash  dan  bottom  ash  tidak  pada tempatnya yang seharusnya ditempatkan  dan  dibuang  di  TPS (tempat  pembuangan  sementara) yang syarat dan ketentuan standar dan kriterianya sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Lingkungan  Hidup,  contohnya diharuskan  atap  dan  alasnya kedap  udara  dan  kedap  air, kemudian dalam waktu 90 (sembilan  puluh  hari)  limbah batubara  tersebut  harus  sudah diangkut  dari  TPS  oleh  pihak ketiga  sebagai  transforter  untuk diberikan kepada pemanfaat limbah yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
e) saksi-saksi  yang  telah  didengar keterangannya di muka persidangan bahwa benar PT Assa
Paper  telah  membuang  langsung limbah  berbahaya  berupa  limbah batubara fly  ash/bottom  ash ke media  tanah  di  sekitar  areal Perusahaan  dan  telah  membuang limbah  cair  yang  seharusnya diproses  melalui  bak  IPAL  untuk diproses, kemudian limbah dialirkan  melalui  pipa-pipa  yang seharusnya  tanpa  adanya  ceceran dan  tetesan  air  limbah  langsung ke  media  tanah  namun  ternyata IPAL  yang  ada  tidak  difungsikan sebagaimana peruntukannya.
f) limbah  batubara fly  ash  dan bottom  ash yang  merupakan limbah  B3  dan  berdasarkan  hasil Lab  telah  membuktikan  benar limbah  batu  bara  yang  dibuang
langsung  ke  media  tanah  yang ditimbun dan diurug dengan tanah merah  yang  dijadikan  sampel pemeriksaan dalam perkara terdakwa ini jelas ada mengandung  logam-logam  berat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah No.85
Tahun  1999  tentang  Pengolahan Limbah  B-3  menyebutkan  limbah padat  abu  batu  bara bottom  ash adalah  mengandung  logam  berat digolongkan  sebagai  limbah  B-3 (bahan  berbahaya  dan  beracun) dan karakter tonsik.
g) Selain  itu  terhadap  limbah  cair dan limbah padat yang dikeluarkan oleh PT ASSA PAPER  dalam  produksi  tersebut ternyata  tidak  dilakukan  proses pengelolaan dan pengolahan limbah terlebih dahulu sebagaimana mestinya yang ditentukan  oleh  Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  melainkan ternyata  limbah  batubara  berupa fly  ash  dan  bottom  ash  langsung dibuang  oleh  PT  Assa  Paper  ke media tanah angsung yang diatasnya kemudian ditimbun dengan  tanah  merah  ,  limbah batubara  berupa  fly  ash  dan bottom  ash  tersebut  dibuang  dan ditempatkan  di  areal  sebidang tanah tanah yang berada di dalam kawasan pabrik PT ASSA PAPER. h) Tempat pembuangan dan penimbunan  limbah  batu  bara berupa  fly  ash  dan  bottom  ash tersebut letaknya tidak begitu jauh dari  Sungai  Cisadae  sehingga telah  terjadi  percampuran  air limbah  dan  fly  ash/bottom  ash  di tempat media tanah tempat pembuangan dan penimbunan tersebut  berada.  Hal  ini  diperkuat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (PS).
i) Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  tersebut  di  atas maka  Unsur  kedua  “ melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke  media  lingkungan  hidup  tanpa izin ” telah terpenuhi dan terbukti.
3. Unsur  “Apabila  tindak  pidana lingkungan  hidup  dilakukan  oleh, untuk,  atau  atas  nama  badan  usaha, tuntutan  pidana  dan  sanksi  pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi  perintah  untuk  melakukan tindak  pidana  tersebut  atau  orang yang  bertindak  sebagai  pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”
a) berdasarkan keterangan saksi
Antonius  Rasep  yang  mengatakan penimbunan  yang  dilakukan  saksi dengan tanah merah adalah benar di atas  buangan  limbah  batu  bara berupa  fly  ash  dan  bottom  ash,  dan yang memerintahkan saksi
melakukannya  adalah  sdr  Miming (orang  kepercayaan  terdakwa)  dan kemudian saksi menerangkan bahwa terdakwa  selaku  direktur  utama sekaligus  pemilik  perusahaan  selalu rutin  datang  tiap  minggu  ke  pabrik untuk mengawasi kerja karwyawannya. b) saksi  lain  juga  menerangkan  bahwa yang melakukan penimbunan terhadap  limbah  batu  bara  berupa bottom ash dan fly ash sebanyak 60 ton  dengan  urugan  tanah  merah adalah  sdr  Anton  selaku  Kabag Umum ertanggungjawab kepada sdr.
Hong  Cai  Ming  selaku  General Manager  di  PT  Assa  Paper  yang menyapaikan langsung ke terdawka.
c) Tindakan Andrian Sadikin
berdaarkan  fakta  terbukti  tidak  mau bertindak  dan  tidak  mengawasi karyawannya  /anak  buahnya  serta membiarkan  mereka  menempatkan, menimbun limbah baubara ke media tanah  langsung/  membuang  limbah
batu bara tidak pada tempatnya atau (TPS) sebagaimana mestinya, kemudian mengurug diatas timbunan  limbah  batubara fly  ash dan  bottom  ash tersebut  dengan tanah  merah  adalah  agar  tidak ketahuan  dan  semata-mata  untuk menghemat biaya,yang hanya memikirkan keuntungan bagi perusahaan  milik  terdakwa  tanpa mengindahkan  dampak/  akibatnya yang  akan  mencemari  dan  merusak lingkungan hidup.
d) Tindakan  Andrian  Sadikin  Alias
Ayen  tersebut  dianggap  tindakan yang memimpin perusahaan memang  sudah  seharusnya  dan sepantasnya untuk bertanggung jawab  terhadap  perbuatan  yang dilakukan oleh badan usaha miliknya  PT  Assa  Paper,  sehingga unsur  yg  dipenuhi  yakni Apabila tindak  pidana  lingkungan  hidup dilakukan  oleh,  untuk,  atau  atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah  untuk  melakukan  tindak pidana  tersebut  atau  orang  yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut ”.
4. Analisa  Pertanggungjawaban  Pidana Pengurus Koperasi
Menurut  penulis  kasus  ini  gagal membedakan korporasi dan pengurus korporasi  sebagai  subjek  hukum  untuk memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi  perusahaan  yang  melaukan  tidakan serupaDalam  uraian  dakwaannya  pun  Jaksa tidak  hanya  menguraikan  tindakan-tindakan Andrian  Sadikin  Alias  Ayen  secara  pribadi tetapi  tindakan  yang  dilakukan  ole  pengurus perusahaan  dan  staff  PT  Assa  Papper sehingga apabila Jaksa Penuntut Umum ingin meminta  pertanggungjawaban  pidana  kepada korporasi  beserta  pengurusnya,  maka  Jaksa Penuntut Umum seharusnya mencontoh Jaksa Penuntut  Umum  dalam  kasus  PT  Newmont Minahasa  Raya,  di  mana  Jaksa  menuntut
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
korporasi  sebagai  Terdakwa  I  dan  pengurus korporasi sebagai Terdakwa II.
Selain  itu,  Jaksa  Penuntut  Umum  juga seharusnya  menggunakan  Pasal  46  ayat  (1) UUPLH  sebagai  dasar  apabila  memang bertujuan  untuk  menjatuhkan  pidana  kepada pengurus  korporasi.  Apabila  menggunakan pasal  tersebut,  Jaksa  Penuntut  Umum  harus membuktikan bahwa Andrian Sadikin merupakan orang yang memberi perintah atau memimpin  dilakukannya  tindak  pidana,  yang juga termasuk membiarkan melakukan tindak pidana  dilakukan  oleh  korporasi  walaupun  ia dapat  mencegahnya.  Berdasarkan  uraian Jaksa,  Andrian  Sadikin  mengetahui  aktivitas pegawai-pegawainya  dan  bahkan  beberapa tindakan  disetujui  oleh  Andrian  Sadikin sehingga  memenuhi  unsur  memberi  perintah atau  memimpin.  Di  sini,  Jaksa  tidak menggunakan  Pasal  46  ayat  (1).  Dalam tuntutannya  pun  Jaksa  tidak  secara  jelas hanya  menuntut  Andrian  Sadikinsebagai individu,  karena  terdapat  keterangan  bahwa Andrian  Sadikindituntut  sebagai  wakil  dari korporasi.  Seharusnya  Jaksa  hanya  menuntut Andrian Sadikinsebagai individu.
Selain itu menurut fakta yang terbukti di persidangan dan pertimbangan majelis hakim, menurut  penulis    memang  PT  Assa  Paper dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana,  baik  atas  tindakan  pegawainya berdasarkan teori corporate vicarious liability yakni  teori  pertanggungjawaban  di  mana seseorang  bertanggung  jawab  atas  perbuatan orang  lain.  Selain  itu  bila  dikaitkan  dengan korporasi  maka  berdasarkan  teori  tersebut tidak  hanya  terbatas  kepada  karyawan  dalam posisi  tertentumaka actus  reus dan mens  rea dari  individu  yang  bertindak  atas  nama korprasi  secara  otomatis  juga  dilekatkan kepada korporasi.
Selain  itu  juga  tindakan  para  pegawai dan  para  pengurus  berdasarkan  teori  agregasi yakni  teori  yang  menyatakan  bahwa  tidak mengharuskan  adanya  individu  tertentu  yang memenuhi  semua  unsur-unsur  kejahatan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban
pidana kepada
korporasi.  Berdasarkan  teori  ini,  korporasi bertanggung  jawab  apabila  secara  kolektif
tindakan individu-individu di dalam korporasi memenuhi unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban berasal dari
penjumlahan  pikiran  atau  kesalahan  dari individu-individu  yang  mewakili  korporasi. Namun,  karena  PT  Assa  Paper  tidak  pernah dijadikan terdakwa sebelumnya, maka korporasi
tidak dibebankan
pertanggungjawaban pidana.

## SIMPULAN
1. Ketentuan  di  Indonesia  mengenai  apa yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana korporasi  serta  kapan  pengurusnya dapat  dibebankan  pertanggungjawaban pidana  masi  belum  jelas.  Beberapa ketentuan  dalam  undang-undang  masih menggunakan  teori  individual  vicarious liablity  yang  mana  pengurus  dapat dipidana tanpa adanya kesalahan.
Ketentuan-ketentuan ini tidak membedakan antara pertanggungjawaban  pidana  korporasi dengan pertanggungjawaban pidana pengurus  korporasi.  Ketentuan  dengan teori individual vicarious liability hanya berlaku  pada  tindak  pidana  lingkungan hidup  tertentu  yang  secara  jelas  diatur dalam undang-undang.
2. Dalam  analisa  kasus  tersebut  majelis hakim  masih  menjadikan  pengurus korporasi sebagai terdakwa tanpa mendakwa  korporasinya.  Hal  ini  dapat menjadikan  kasus  berulang  terhadap perusahaan yang sama.

## SARAN
UUPPLH  pada  dasarnya  dibentuk dengan  tujuan  membuat  jera  korporasi  dan juga  pengurusnya  yang  melakukan  kejahatan lingkungan  dapat  tercapai,  sehingga  pembuat undang-undang  harus  memperluas  ruang lingkup  tindakan  korporasi  sehingga  tidak hanya  terbatas  pada  teori  tertentu  atau  teori identifikasi.  Adapun  korporasi  sebenarnya juga  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban pidana  berdasarkan  teori vicarious  corporate liability, aggregation theory, dan organizational  models (yang  terdiri  dari corporate  policy,  corporate  culture, dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
reactive  corporate  fault ).  Selain  memperluas cakupan  pembuat  undang-undang  juga  dapat menambahkan  ketentuan  siapa  yang  dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sehingga  tidak  terbatas  pada  jabatan  tertentu seperti direktur atau manajer, tetapi dapat pula menjangkau  individu  manapun  yang  terlibat dalam  manajemen  di  perusahaan  dan  berada dalam  posisi  yang  dapat  mempengaruhi dilakukannya tindak pidana oleh korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri  Gunawan  Wibisana  dan  Andreas
Nathaniel Marbun. (2018). Corporate  Criminal  Liability  in Indonesia Anti-Corruption Law: Does  it  Work  Properly?.  Sweden:
Asian Journal of Law and

## Economics.
Andri  Gunawan  Wibisana.  (2016).  Kejahatan
Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi  dan  Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan
Lingkungan  di  Indonesia.  Jakarta: Jurnal Hukum & Pembangunan.
Cristina  de  Maglie,  (2005). Models  of Corporate  Criminal  Liability  in Comparative Law. Washington University Global Studies Law Review , Vol. 4.
Danusaputro,  Munadjat.  (1985).  Hukum Lingkungan  Buku  I:  Umum. Jakarta: Binacipta.
Edorita,  Widia.  (2007).  Peranan  Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya  dengan    Beberapa
Negara  Asia  Tenggara.  Padang:
Universitas Andalas.
Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  UU No.  32  Tahun  2009,  LN  No.140 Tahun 2009, TLN No.5059. Peter  Mahmud  Marzuki.  (2009).  Penelitian Hukum.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group. Protection of the Environment Operations Act 1997.
Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Raynaldo  Sembiring,  et.al.  (2014).  Anotasi Undang-Undang  No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.
Siahaan,  N.H.T.  (2004).  Hukum  Lingkungan dan  Ekologi  Pembangunan.  Jakarta:
Erlangga.
Silalahi,  Daud.  (2001).  Hukum  Lingkungan Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Lingkungan  Indonesia.  Bandung: PT Alumni.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2009).
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar
Penelitian  Hukum,  Cet.3.  Jakarta:
Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI- Press). Sutan  Remy  Sjahdeini,  (2017).  Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk- Beluknya, Jakarta: Kencana.