DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 27 Juni  2024, Revised: 24 Juli 2024, Publish: 26 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Shanty Hermalia Putri 1 , Zulkarnain 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, shanty0205201011@uinsu.ac.id 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, zulkarnain@uinsu.ac.id
Corresponding Author: shanty0205201011@uinsu.ac.id
Abstract: At present, there is a lot of deviant child behavior that has even led to crime. One of  them  is  the  crime  of  bullying,  which  can  occur  anywhere,  such  as  at  home,  school,  and society.  This  bullying  crime  has  a  negative  impact  on  victims  such  as  trauma,  depression, physical  injury  and  even  death.  This  research  aims  to  find  out  the  forms  and  triggering factors  of  bullying  crimes  causing  death,  and  to  find  out  how  the  comparison  of  the regulation of bullying crimes causing death according to the perspective of Positive law and Islamic Criminal law. The method used is library research method with qualitative research type.  And  using  a  comparative  legal  approach  between  Positive  Law  and  Islamic  Criminal Law.  The  results  of  the  study  found  that  in  Positive  Law,  the  punishment  for  the  crime  of bullying causing death is imprisonment and fines as well as warnings, guidance, community service and job training if the perpetrator is a minor. Meanwhile, in Islamic Criminal Law, if an  adult  is  the  perpetrator  of  the  crime  of  bullying  causing  death,  the  punishment  can  be hudud and qishash. But if the perpetrator is a minor, he is punished with ta'zir.
Keyword: Bullying, Indonesian Law, Islamic Criminal Law.
Abstrak: Dewasa  ini,  banyak  sekali  terjadi  perilaku  anak  yang  menyimpang  bahkan  telah mengarah kepada tindak kejahatan. Salah satunya kejahatan perundungan atau biasa dikenal dengan Bullying ,  yang  dapat  terjadi  dimana  saja,  seperti  di  rumah,  lingkungan  sekolah,  dan lingkungan  masyarakat.  Kejahatan  perundungan  ini  memberikan  dampak  negatif  terhadap korban  seperti  trauma,  depresi,  luka  fisik  bahkan  menyebabkan  kematian.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  dan  faktor  pemicu  timbulnya  kejahatan  perundungan menyebabkan  kematian,  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  perbandingan  pengaturan kejahatan perundungan menyebabkan kematian menurut kacamata hukum Positif dan hukum Pidana Islam. Adapun metode yang dipakai ialah metode penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian  kualitatif.  Dan  menggunakan  pendekatan  perbandingan  hukum  antara  Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam Hukum Positif, hukuman  kejahatan  perundungan  menyebabkan  kematian  adalah  penjara  dan  denda  serta hukuman  peringatan,  pembinaan,  pelayanan  masyarakat  dan  pelatihan  kerja  apabila pelakunya  anak  dibawah  umur.  Sedangkan  dalam  Hukum  Pidana  Islam,  jika  orang  dewasa merupakan  pelaku  kejahatan  perundungan  menyebabkan  kematian  maka  hukuman  dapat
berupa hudud dan qishash . Tetapi jika pelakunya anak dibawah umur maka dihukum dengan ta’zir .
Kata Kunci: Perundungan, Hukum Indonesia, Hukum Pidana Islam.

## PENDAHULUAN
Perundungan  atau  yang  biasa  dikenal  dengan bullying berasal  dari  Bahasa  inggris yaitu  “ bull ”  yang  memiliki  arti  banteng.  Secara  bahasa  “ Bully ”  artinya  penggerak,  atau disebut juga orang yang suka mengganggu yang lemah. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia bullying disebut  dengan  “menyakat”  yang  memiliki  arti  menggangu,  mengusik  dan menghalangi  orang  lain  (Syam  &  Mayasari,  2023).  Perundungan  menjadi  permasalahan serius  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat,  sejalan  dengan  banyaknya  pemberitaan mengenai kasus-kasus perundungan baik dari surat kabar, televisi maupun media sosial.
Dalam menindaki kejahatan perundungan, diketahui belum ada ketentuan yang secara spesifik  membahasnya  akan  tetapi  kejahatan  perundungan  ini  dapat  dikategorikan  sebagai kekerasan  anak  sehingga  termuat  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Anak  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak.  Selain  itu  terdapat  juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP.
Dalam  sudut  pandang  Hukum  Pidana  Islam,  tindak  pidana  perundungan  tidak tercantum  dengan  jelas,  namun  Hukum  Islam  memandang  perilaku  tersebut  sebagai  sebuah perilaku  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang  yang  dilarang  oleh  Allah  SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujarat ayat 11 yang berbunyi:
ِّه ٌء ۤبَسًِ  َلََو ْنُهٌِّْه اًرْيَخ ا ْىًُ ْىُكَّي  ْىَا ىٰٰٓسَع ٍم ْىَق  ْيِّه ٌم ْىَق ْرَخْسَي  َلَ ا ْىٌَُه ٰا َيْيِذَّلا بَهُّيَبَي َو   َّيُهٌِّْه اًرْيَخ  َّيُكَّي  ْىَا ىٰٰٓسَع ٍء ۤبَسًِّ  ْي َلَ َي ْنَّل  ْيَهَو   ِىبَوْيِ ْلَا َدْعَث ُق ْىُسُفْلا ُنْس ِلَا  َسْئِث  ِِۗةبَقْلَ ْلَبِث ا ْوُزَثبٌََت  َلََو ْنُكَسُفًَْا ا ْٰٓوُزِوْلَت َى ْىُوِلّٰظلا ُنُه  َكِٕى ٰۤلوُبَف ْتُت Artinya  :  “Hai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  sekumpulan  orang  laki-laki merendahkan  kumpulan  yang  lain,  boleh  jadi  yang  ditertawakan  itu  lebih  baik  dari  mereka. Dan  jangan  pula  sekumpulan  perempuan  merendahkan  kumpulan  lainnya,  boleh  jadi  yang direndahkan  itu  lebih  baik.  Dan  janganlah  suka  mencela  dirimu  sendiri  dan  jangan memanggil  dengan  gelaran  yang  mengandung  ejekan.  Seburuk-buruk  panggilan  adalah (panggilan) yang buruk setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”
Tujuan diturunkannya surah ini adalah untuk memberikan pendidikan juga peringatan kepada  setiap  umat  muslim  untuk  bersikap  baik  dengan  sesama  dalam  berinteraksi  ataupun beribadah. Yang mana akhlak tidak hanya berlaku dalam konteks lahiriyah , tetapi juga dalam batiniyah .  Sehingga  sudah  sepatutnya  seseorang  menjaga  perbuatan  dan  perkataannya  agar tidak menyakiti dan menyinggung hati orang lain (Shihab, 2012).
Diperoleh  dari  Bank  Data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  tercatat dalam kurun waktu 5 tahun, dari 2016 sampai dengan 2020, Kasus Perlindungan Anak dalam kategori  pendidikan  mencapai  3.194  kasus  dimana  Anak  Korban  Kekerasan  di  Sekolah ( Bullying )  terdapat  480  kasus  dan  Anak  Pelaku  Kekerasan  di  Sekolah  terdapat  437  kasus. Tercatat  pula  pada  tahun  2021  ada  5.953  jumlah  kasus  perlindungan  anak  baik  melalui pengaduan maupun media, selanjutnya pada tahun 2022 ada 4.683 jumlah kasus perlindungan anak  dan  pada  tahun  2023  (per  Bulan  Desember)  KPAI  sudah  menerima  563  pengaduan mengenai perlindungan anak. Kasus Perlindungan Khusus Anak (PKA) yaitu kasus kejahatan seksual, kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) menjadi tiga kasus yang terbesar yang diperoleh dari media (KPAI R.N, n.d.).
Sekolah menjadi salah satu lembaga pendidikan formal yang dapat memberikan rasa kenyamanan  dan  keamanan  bagi  anak-anak  untuk  belajar  dan  berinteraksi  seperti  yang
tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:  “Anak  di  dalam  dan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan perlindungan  dari  tindak  Kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan  kejahatan  lainnya yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik,  dan/atau  pihak lain” (Pemerintah Republik Indonesia [The Goevernment of Republic of Indonesia], 2014).
Perundungan  pada  umumnya  melibatkan  kekuasaan  dan  kekuatan  yang  tidak seimbang,  sehingga  korbannya  berada  dalam  kondisi  yang  tak  mampu  untuk  membela  diri terhadap  perbuatan  yang  diterima.  Salah  satu  contoh  kasus  perundungan  hingga  merenggut nyawa  terjadi  di  Kota  Binjai  pada  seorang  siswa  kelas  5  SD  berinisial  MIA  (11  tahun)  di Kelurahan  Payaroba,  Kota  Binjai  yang  meninggal  dunia  usai  dirundung  dan  dipukuli  oleh teman sekelasnya. Dan ada juga kasus serupa yang dialami oleh anak lelaki yang berusia 11 tahun  di  Tasikmalaya  yang  mengalami  trauma,  depresi  hingga  akhirnya  meninggal  dunia setelah mendapat perundungan dari beberapa temannya.
Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik fisik ataupun mental dan bisa  mengakibatkan  korban  terluka,  cacat,  tertekan  bahkan  meninggal  dunia  sangat bertentangan  dengan  Hukum  Positif  maupun  Hukum  Pidana  Islam  sehingga  diperlukan sanksi untuk memberikan efek jera atas perbuatan ini.
Dari uraian permasalahan diatas, penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana bentuk  dan  faktor  pemicu  timbulnya  kejahatan  perundungan  yang  menyebabkan  kematian, dan  bagaimana  perbandingan  pengaturan  kejahatan  perundungan  menyebabkan  kematian perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Pidana  Islam.  Guna  memberikan  pemahaman mengenai perbuatan perundungan yang kerap kali dianggap sebagai masalah sepele.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  atau normatif,  yang  dilakukan  di  pustaka  dan  menggunakan  bahan-bahan  bacaan  berupa  buku, majalah,  atau  lainnya.  Penelitian ini  menggunakan  bahan  pustaka  sebagai  sumber  data penelitian,  dimana  peneliti  berusaha  mencari  data  dari  berbagai  literatur  yang  berhubungan dengan  subjek  yang  diteliti,  baik  melalui  perpustakaan  atau  tempat  lainnya  (Sukiati,  2016). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif atau proses meneliti berdasarkan pada metode yang menganalisis fenomena sosial dan masalah manusia (Moleong, 2007) dan menggunakan  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach )  yaitu  dengan  cara membandingkan  antara  hukum  yang  satu  dengan  hukum  lainnya.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  membandingkan  Hukum  Positif  dengan  Hukum  Pidana  Islam  untuk  mengetahui pengaturan  kejahatan  perundungan  menyebabkan  kematian  melalui  dua  perspektif  hukum yang berbeda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder seperti perundang-undangan, Kitab  Hukum  Pidana  Islam,  jurnal,  dan  literatur  lain  yang  relevan  dengan  penelitian  yang dibahas.  Teknik  pengumpulan  datanya  dengan  cara  mengumpulkan  data  sekunder  lalu mengkaji,  menelaah  dan  mengolah  literatur  dengan  metode  deksriptif  untuk  memberikan kesimpulan dan pemahaman yang jelas dan terarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk  Perundungan  dan  Faktor  Pemicu  Kejahatan  Perundungan  Menyebabkan Kematian
Perundungan adalah segala macam penindasan dan kekerasan  yang dilakukan secara sengaja  dan  terus  menerus  oleh  satu  atau  kelompok  orang  yang  lebih  kuat  atau  berkuasa terhadap  orang  lain  dengan  tujuan  menyakiti  (Tang  et  al.,  2020).  Perundungan  merupakan perilaku yang menandakan rendahnya moral dan akhlak.
Perundungan  dapat  dilakukan  dengan  banyak  cara.  Ada  beberapa  jenis  perundungan yang kerap kali terjadi (Misfala et al., 2023), diantaranya :
1. Perundungan fisik, seperti menendang, menampar, memukul, mencakar, serta melakukan perusakan barang-barang milik korban. Perundungan ini adalah jenis yang paling mudah diidentifikasikan.
2. Perundungan verbal, biasanya dengan memanggil nama dengan sebutan yang tidak baik, menghina, mengejek, dan mengintimidasi korban. Perundung jenis ini yang paling umum terjadi di lingkungan sekitar.
3. Perundungan  relasional  atau  psikis,  tindakan  merendahkan  martabat  seseorang  dengan cara  mengucilkan,  mendiskriminasi,  menjauhi  dan  mengabaikan  korban.  Perundungan jenis ini yang paling sulit untuk diidentifikasikan karena tindakannya tidak kasat mata.
4. Cyber  bullying, tindakan  perundungan  yang  dilakukan  di  media  sosial  seperti memposting  sesuatu  yang  memalukan  bagi  korban,  meneror  atau  mengancam  melalui media chatting , dan lainnya. Perundungan jenis ini paling berbahaya lantaran jangkauan internet yang tanpa batas.
Secara  umum,  peneliti  mengklasifikasikan  karakteristik  perundungan  menyebabkan kematian  yaitu  ketidakseimbangan  lawan  dan  adanya  niat  melukai.  Yang  dimaksud  dengan ketidakseimbangan  lawan  dan  adanya  niat  melukai  adalah  perundungan  kepada  korban dilakukan  oleh  pelaku  yang  memiliki  kekuatan  yang  lebih  besar  dan  kebanyakan  dilakukan oleh  pelaku  yang  berkelompok  sehingga  korban  tidak  mampu  melawan.  Tindakan perundungannya pun mengarah kepada kekerasan seperti memukul, menendang, mengeroyok korban hingga dampak yang timbul adalah luka psikis dan fisik yang membahayakan korban namun memberikan rasa puas terhadap pelaku.
Adapun  yang  menjadi  faktor  yang  memicu  timbulnya  kejahatan  perundungan  ini dikategorikan menjadi 2, yaitu:
1. Faktor  Internal,  salah  satu  faktor  yang  mendukung  adanya  perundungan  adalah  biologis dan psikologis individu sendiri. Seperti pelaku perundungan merasa lebih kuat dan agresif sedangkan korban kurang memiliki kepercayaan diri.
2. Faktor  Eksternal,  mencakup  lingkungan  keluarga  seperti  kurangnya  keterlibatan  dan peran  orangtua  dalam  mendidik  anak,  lingkungan  teman  seperti  mendukung  atau membantu melancarkan tindakan perundungan dan media sosial seperti adanya beberapa kasus  kekerasan  yang  tersebar  di  media  sosial  yang  dicontoh  dan  ditiru  anak  sehingga membuatnya melakukan perundungan atau dari gaya kehidupan yang tidak sengaja ditiru oleh anak agar mendapat ketenaran dikalangan sekolahnya (Yunita et al., 2022).

## Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif
Diketahui dari hukum yang ada di Indonesia, pengaturan perundang-undangan tentang perundungan belum ada  secara khusus.  Namun  jika dihubungkan dengan Pasal  1 ayat  (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum”,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  perundungan atau bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak dan merupakan tindak pidana. Dalam  kejahatan  perundungan  menyebabkan  kematian  dapat  dikaitkan  dengan  Pasal 76C  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi; “Setiap Orang dilarang menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Dan hukumannya diatur dalam Pasal 80 yang berbunyi;
(1) Setiap  Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76C, dipidana  dengan  pidana  penjara  maksimal  3  (tiga)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
(2) Dalam  hal  Anak  pada  ayat  (1)  menimbulkan  luka  berat,  maka  dipidana  dengan  pidana penjara  maksimal  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
(3) Dalam  hal  anak  pada  ayat  (2)  menyebabkan  kematian,  dipidana  dengan  pidana  penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Kejahatan perundungan menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak sejauh ini belum  diatur  secara  khusus  pemberian  sanksi  pidananya.  Anak  yang  melakukan  kejahatan perundungan  menyebabkan  kematian  terhadap  anak  lainnya  tentunya  bertentangan  dengan hukum  sehingga  dapat  mengakibatkan  anak  berhadapan  dengan  hukum  (Mn  et  al.,  2023). Berdasarkan  pada  pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Anak, anak  yang berhadapan dengan hukum adalah anak  yang berkonflik hukum, anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana (Indonesia  2012).  Namun  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan anak, pemberian sanksi dapat dikualifikasikan berdasarkan usianya terlebih dahulu, yakni :
1. Pasal  21  ayat  (1),  dalam  hal  anak  belum  berumur  12  tahun  melakukan  atau  diduga melakukan  tindak  pidana  perundungan  menyebabkan  kematian  belum  dapat  diadili  di peradilan  anak.  Penyidik,  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  professional mengambil  keputusan  untuk  menyerahkannya  kembali  ke  orangtua/wali,  ataupun mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan  dan  pembimbingan  di instansi  pemerintah  atau  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, dengan waktu paling lama 6 bulan (Indonesia, 2012).
2. Pasal  69  ayat  (2),  dalam  hal  anak  berumur  12  sampai  14  tahun  melakukan  atau  diduga tindak pidana perundungan menyebabkan kematian dapat diproses di tingkat penyidikan tapi tidak dilakukan penahanan dan hanya diberikan sanksi berupa tindakan.
3. Pasal  32  ayat  (2),  dalam  hal  anak  berumur  14  sampai  18  tahun  melakukan  atau  diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih 7 tahun, maka tidak dapat diversi atau peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sehingga dapat diproses dan dilakukan penahanan.
Dari sisi pemidanaan, anak yang melakukan kejahatan dapat dikenakan pidana pokok berupa  peringatan  dari  lembaga  pembinaan  anak,  pidana  bersyarat  seperti  pemberian pembinaan  kepada  anak-anak  yang  bermasalah,  melakukan  pelayanan  masyarakat  atau pengawasan dari petugas berwenang, melakukan pelatihan kerja, dan alternatif terakhir yaitu dimasukkan  ke  dalam  penjara  anak  (Prasada,  2019).    Dan  pidana  tambahan  seperti perampasan keuntungan  yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Hal  ini  seperti  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  Pasal  71 ayat  (1)  dan  (2).  Untuk  meminimalisir  kejahatan  perundungan  menyebabkan  kematian sepatutnya  ada  tindakan  hukum  dan  kebijakan  penanggulangan  yang  tepat  dalam menanganinya.

## Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam
Hukum Pidana  Islam  sering disebut dalam fiqh dengan istilah Jinayah atau jarimah . Jinayah merupakan bentuk ( masdar ) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah, jadi Jinayah adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh syara' baik  perbuatan  tersebut  mengenai  jiwa, harta  benda,  atau  lainnya  (Seva  Maya  Sari,  2022).  Hukuman  dalam jinayah atau jarimah
dibagi  kepada  3  bagian,  yaitu  sebagai  hukuman hudud yang  hukumannya  telah  ditentukan oleh  syariat  mencakup  perzinahan, qadzaf , syurbul  khamr , hirabah, al-baghyu dan riddah , kemudian  hukuman qishash yang  hukumannya  diberikan  setimpal  dengan  perbuatan  tindak pidananya  dan  terdiri  atas  macam,  yaitu Jarimah pembunuhan  dan Jarimah penganiayaan dan  terakhir  hukuman ta’zir yang  hukumannya  belum  ditetapkan  oleh  hukum  syariat tetapi untuk menentukannya diserahkan kepada pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan seperti kehakiman atau waliyul amri (Pradana et al., 2023) .
Islam  sangat  memuliakan  kehidupan  oleh  karenanya  manusia  memiliki  kehormatan dan  martabat  yang  sama  dengan  manusia  lainnya  sehingga  tidak  seorang  pun  pantas diperlakukan  semena-mena  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  syariat.  Tindakan  perundungan yang  dapat  melukai  fisik  seperti  memukul,  menampar,  mencekik,  atau  menendang  baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki,  senjata maupun alat-alat lainnya  adalah suatu perbuatan  yang  diharamkan  oleh  Islam  dan  merupakan  suatu  tindakan jinayah serta  dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja (Audah, 1989).
Perspektif Hukum Pidana Islam, pelaku perundungan dapat dikenakan sanksi berdasar pada  bentuk  dan  akibat  dari  perundungan  yang  dilakukan.  Jika  perundungan  dilakukan dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan jarimah ḥudūd (membayar diyat ). Jarimah ḥudūd diancam dengan hukuman had dan diberikan apabila terjadi pelanggaran atas hak-hak  masyarakat.  Hakim  berwenang  untuk  memutuskan  hukuman  yang  sesuai  dengan kesalahan  yang  dilakukan,  meskipun  pelaku  dalam  keadaan  miskin  atau kekurangan  (Hatta, 2018).
Apabila  pelaku  perundungan  dengan  sengaja  melakukan  upaya  penganiyaan  atau kekerasan sehingga melukai tubuh seseorang atau bahkan menghilangkan nyawa maka dapat dikenakan jarimah qishash . Akan tetapi pelaku boleh membayar diyat senilai 100 ekor unta secara  kontan  jika  keluarga  korban  memaafkan  perbuatannya.  Dan  jika  perbuatan menganiaya  atau  membunuh  tersebut  tidak  disengaja,  pelaku  juga  cukup  membayar diyat (Ayunita, 2024).
Ketika  terjadi  perundungan  yang  mengakibatkan  korban  tertekan  dan  depresi  maka pelaku  dikenai jarimah  ta’zīr guna  mendidik  serta  memperbaiki  perilaku  pelaku  agar menyadari  perbuatannya. Jarimah  ta’zīr dilihat  dari  hak  yang  dilanggar  terbagi  dua  yaitu jarimah  ta’zīr yang  menyinggung  hak  Allah  atau  perbuatan  yang  berkaitan  dengan kemaslahatan  umum  dan jarimah  ta’zīr yang  mengusik  hak  individu  atau  perbuatan  yang merugikan dan mengancam kemaslahatan manusia.
Berdasar  pada  hukum  Islam,  anak-anak  yang  berumur  sembilan  sampai  dengan sepuluh dikatakan sebagai tamyiz . Tamyiz merupakan anak-anak yang belum berakal dengan sempurna  jika  dibandingkan  dengan  orang  dewasa,  tetapi  bisa  berpikir  dan  membedakan antara perbuatan baik maupun buruk (Hatta, 2018). Dalam Hukum Pidana Islam, jika seorang anak melakukan perundungan hingga menyebabkan korban terluka bahkan meninggal dunia dapat  dikenai  hukuman ta’zir misal diyat,  kaffarah, atau  hukuman  alternatif  lainnya  yang memiliki  tujuan  mendidik.  Akan  tetapi  jika  orang  dewasa  yang  melakukannya  maka  dijerat dengan hukuman hudud dan qishash (Audah, 1989) .
Pemberian  hukuman  bagi  anak  yang  melakukan  perundungan  hingga  menyebabkan kematian  pada  dasarnya  harus  mengutamakan  nilai-nilai maslahah mursalah atau memperhatikan  kepentingan  umum  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  dan  kebaikan bersama  yang  tujuannya  tidak  hanya  sebatas  hukuman  semata  tetapi  juga  mendidik  dan membina  (Andriani  &  Azizah,  2024).  Oleh  karena  itu,  hukuman  yang  dilakukan  oleh  anak dibawah umur tidak boleh disetarakan dengan hukuman orang dewasa.
Hukuman  atas  sebuah  kesalahan  itu  sangatlah  penting  untuk  mencegah  terulangnya kejahatan  dan  diharapkan  kepada  pemerintah  dapat  menciptakan  regulasi  baru  dan  formula
efektif  yang  dapat  mencegah,  menangani  dan  menanggulangi  perkara  perundungan  yang marak terjadi, sehingga dapat memberikan penyelesaian dan keadilan bagi semua pihak.
Berdasarkan pada pemaparan diatas, dapat dipahami jika Hukum Positif dan Hukum Pidana  Islam  sama-sama  melarang  perilaku  perundungan  dalam  bentuk  atau  cara  apapun. Kedua  hukum  tersebut  juga  menindak  tegas  pelaku  perundungan  melalui  hukuman  yang berbeda.
Dalam  Hukum  Positif,  hukuman  pelaku  perundungan  yang  menyebabkan  kematian adalah  pidana  penjara  atau  denda.  Akan  tetapi,  jika  pelaku  tersebut  masih  dalam  kategori anak dibawah umur maka diberi  hukuman  yang lebih  rendah sesuai  dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Sedangkan  dalam  Hukum  Pidana  Islam,  menghukum  pelaku  perundungan  yang menyebabkan  kematian  harus  meninjau  terlebih  dahulu  bagaimana  cara  dan  dampak  dari perbuatan  tersebut  apakah  cocok  dijatuhi jarimah  hudud,  jarimah  qishash ,  atau jarimah ta’zir .  Jika  pelaku  merupakan  seorang  anak  dibawah  umur  ,  maka  dapat  dijatuhi jarimah ta’zir yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh waliyul amri dengan mengutamakan prinsip kewajaran.  Umumnya,  hukuman  yang  sesuai  untuk  seorang  anak  dibawah  umur  yang melakukan perundungan adalah hukuman diyat, kafarat atau hukuman alternatif ( ‘uqubat al- badilah ) yang bersifat mendidik (Hatta, 2018).

## KESIMPULAN
Pada  penelitian  yang  membahas  kejahatan  perundungan  menyebabkan  kematian perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Perundungan  adalah  perbuatan  buruk  yang  dilakukan  seseorang  untuk  menyakiti  orang lain  hanya  untuk  kepuasan  sendiri.  Dalam  hal  kejahatan  perundungan  menyebabkan kematian, untuk memberikan sanksi harus dilihat pelaku dan korbannya. Jika korban dan pelakunya  adalah  anak  maka  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dan jika pelaku  dan  korbannya  sudah  dewasa  maka  menggunakan  ketentuan  peraturan  pokok Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menurut Hukum Pidana  Islam  ( jinayah ), perbuatan tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah .  Dalam  kasus  perundungan,  pelaku  dapat  dikenakan  sanksi  berupa jarimah hudud , qishash dan ta’zir sesuai dengan bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat apa  yang  ditimbulkan.  Jika  perundungan  dilakukan  dengan  cara  mengambil  harta  benda maka  dapat  dikenakan jarimah  hudud ,  jika  perundungan  dilakukan  dengan  cara penganiayaan  sehingga  menyebabkan  luka-luka  atau  bahkan  menyebabkan  kematian maka  dapat  dikenakan jarimah  qishash dan  jika  melakukan  perundungan  dengan  cara verbal  atau  psikis hingga  mengakibatkan  korban  tertekan  dan  depresi  maka  dapat dikenakan jarimah ta’zir . Dan ketika seorang anak yang melakukan perundungan hingga menyebabkan  korban  terluka  bahkan  meninggal  dunia  maka  dijerat  dengan  hukuman ta’zir . Akan tetapi bila orang dewasa yang melakukan perundungan maka dijerat dengan hukuman hudud dan qishash .

## REFERENSI
Andriani,    erin  novi,  &  Azizah,  N.  (2024). Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan . 8 (1), 226–238.
Audah,  A.  al  Q.  (1989). Al  Tasyri  Al  Jina’i  Al  Islami  Muqa’ranan  bi  al  Qanun  Al  Wadh’i (Jilid 1). Muassasah al-Risalah.
Ayunita,  P.  (2024).  P ertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Bullying  Perspektif  Hukum Indonesia Dan Hukum Islam English Title : Criminal Liability of Bullying Perpetrators
from  the  Perspective  of  Indonesian  Law  and  Islamic  Law .  Ethics  and  Law  Journal: Business and Notary (ELJBN), 2 (1), 293–299. Hatta,  M.  (2018). Tindakan  Perundungan  (Bullying)  Dalam  Dunia  Pendidikan  Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam . MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 41 (2), 280– 301.
Indonesia, U. U. R. (2012). Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak , 1–52. KPAI R.N. (n.d.). Tabulasi Data Perlindungan Anak . KPAI. Retrieved April 30, 2024, from https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak
Misfala,  M.  Y.,  Umar,  Z.,  Hamdan,  M.  Z.,  &  Maskurii,  A.  H.  (2023). Faktor-Faktor Penyebab Bullying Peserta Didik di Era Milenial . Edujavare Publishing, 1 (2), 39–53. Mn, C., Sudarti,  E., Siregar, E.,  Hukum, F.,  & Jambi, U. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Bullying  Terhadap  Korban  (  Anak  )  Terhadap  Pelaku  (  Anak  )  Di  Bawah  Umur  12 Tahun . PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4 (11), 1. Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif (Issue Metode Penelitian Kualitatif). In PT Remaja Rosda Karya (Vol. 2).
Pemerintah  Republik  Indonesia  [The  Goevernment  of  Republic  of  Indonesia].  (2014). Undang  -  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  [Law  No.  35  of  2014  on  the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection]. UU Perlindungan Anak , 48. Pradana,  A.,  Yuslem,  H.  N.,  &  Zulkarnain,  Z.  (2023). Bullying  Dikalangan  Pelajar  dalam Perspektif  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Positif  di  Indonesia  (Studi  Kasus  di Kecamatan  Medan  Belawan) .  Asian  Journal  of  Early  Childhood  and  Elementary Education, 1(1), 28–43.
Prasada,  D.  K.  (2019). Pengaturan  Delik  Pidana  Terkait  Tindakan  Bulying  Bagi  Anak  di Bawah Umur . Acta Comitas, 4(2), 165. Seva Maya Sari. (2022). Perspektif Fiqh Jinayah . 1–45. Shihab, M. Q. (2012). Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surat-Surat AL-Qur’an (4th ed.). Lentera Hati.
Sukiati. (2016). buku Metopel 2016.pdf. In Medan: CV. Manhaji (Vol. 9). Syam,  S.,  &  Mayasari,  S.  (2023). Bullying  dalam  Perspektif  Hukum  Islam :  Telaah Penalaran Bayani dan Maqasid Syariah . TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum, 5 (01), 26–40.
Tang, I., Supraha, W., & Rahman, I. K. (2020). Upaya mengatasinya perilaku perundungan pada usia remaja . Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 14(2), 93.
Yunita, T., Rafifah, T., & Anggraeni, D. (2022). Say No to Bullying Behavior : Implementasi Nilai  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Sekolah  Dasar .  Aulad:  Journal  on  Early Childhood, 4(3), 183–189 .