## PARADIGMA HAKIM ATAS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010
Oleh : Dr. Erikson Sihotang, SH, M. Hum
Program Studi, Fakultas hukum, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(sihotang_soupiterta@yaoo.com)

## ABSTRAK
Pasal  28b  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menentukan  bahwa  “setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.”    Anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  yang  Maha  Esa,  yang senantiasa  harus  kita  jaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Tulisan ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang membuat terobosan hukum atas anak yang lahir diluar  perkawinan.  Ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  melihat  anak  luar kawinhanya  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  ibu  kandungnya,  sementara    Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 melihat bahwa selain mempunyai hubungan dengan ibu kandung dan  keluarga  ibu  kandungnya.    permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu      bagaimana paradigma hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pengakuan  anak  luar  kawin.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normative mempergunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus  dan  pendekatan konsep.  sumber data merupakan data sekunder berupa bahan hukum. Berdasarkan penelitian ini  diperoleh  hasil  Paradigma  hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kedua undang-undang di atas, dan menurut putusan tersebut anak luar kawin juga mempunyai hubungan dengan bapak kandungnya.
Kata Kunci : Paradigma Hakim, Mahkamah Konstitusi, dan Anak Luar Kawin.

## ABSTRACT
Article 28b paragraph (2) of the 1945 Constitution  provides that "every child has the right  to  live,  grow  and  develop  and  has  the  right  to  protection  from  violence  and discrimination.” Child is the mandate at the same gift of Almighty God, which always should we watch for in her inherent dignity, dignity, and rights as a human being which must be upheld.  This  paper  analyzes  the  Constitution  Court  Decision  No.46/PUU-VII/2010.  The decision  to  make  a  breakthrough  law  for  children  born  non-marital  child.  According  to Indonesian  civil  law  that  non-marital  child  only  have  a  legal  relationship  with  his/her biological mother, and according to the law number 1 of 1974 on Marriage that children born non-marital child have a legal relationship with his/her biological mother dan his/her
mother family.  problem of this research,  how are judge’s law paradigm in Decision No. 46/PUU/VII/201. This research is the normative research, using the statutory approach, case approach and conceptual approaches. The main data is secondary data. Based on the results of the research thatThe judge’s paradigm in the constitutional court ruling is in contrast to the Indonesian Civil Law and the law number 1 of 1974 on marriage. And according to the verdict non-marital child also has legal relationship with his/her biological father.
Keywords : Judge’s paradigm, the Constitution Court Decision  and non-marital child.

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Masalah perkawinan merupakan  bahasan  yang  tidak  akan pernah  berkesudahan  untuk  dibahas karena terus
mengalami
perkembangan,  walaupun  ketentuan buku II KUHPerdata sifatnya tertutup.
Kehidupan dalam membentuk perkawinan  walaupun  dalam  Pasal  1 ayat (1) Undang-undang No., 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan yang  Maha  Esa”,  namun  tidak  dapat disangkal  keberadaan  anak  dalam mahligai perkawinan sangat
didambakan  keluarga  yang  baru tersebut. Hal ini tentunya sangat kental
dipengaruhi oleh adat istiadat khususnya  yang  menganut  sistem kebapakan  (matrilineal)  yang  masih dianut. Keberadaan anak sesungguhnya menjadi yang
diharapkan,  akan  tetapi  juga  anak tersebut dapat menimbulkan pembahasan  hukum  yang  sangat menarik.
Anak  dapat lahir  dalam perkawinan  yang  sah  dan  dapat  pula lahir  di  luar  perkawinan.  Anak  yang lahir dalam perkawinan yang sah (anak sah)  tidak  begitu  banyak  masalah dalam  hukum,  namun  yang  banyak menjadi  masalah  adalah  anak  yang lahir di luar perkawinan yang sah.
Ditetapkannya putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010  ini  menimbulkan putusan  yang  kontroversial  karena mengalami perubahan terhadap peraturan
hukum yang berlaku
sebelumnya,  sehingga  menimbulkan pro  dan  kontra  terhadap  putusan  ini. Selain itu, pengakuan anak luar kawin tersebut menjadi anak sah memberikan status  hukum  “baru”  bagi  anak  luar kawin  yaitu  ia  memiliki  hubungan perdata  dengan  ayah  biologisnya sehingga berhak atas hak-hak
selayaknya  anak  sah.    Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.
Putusan
Mahkamah
Konstitusi  Nomor  46/PUU-VII/2010 ini bermula dari permohonan uji materi ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan yang  diajukan  oleh  Pemohon  Hj. Aisyah  Mochtar  Alias  Machica  Binti H. Mochtar  Ibrahim (Pemohon  I) dan Mohammad  Iqbal  Ramadhan  Bin Moerdiono (Pemohon II) yang diterima  di  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  pada tanggal 14 Juni 2010. Kedua pemohon menyatakan  dalam  permohonannya bahwa  mereka  telah  dirugikan  oleh kedua  pasal  tersebut  di  atas  serta
menimbulkan  ketidakpastian  hukum bagi status perkawinan Pemohon I dan status hukum anak yang dilahirkan dari hasil  perkawinan  Pemohon  I  yaitu Pemohon II.
Dalam permohonan uji materi tersebut,  disebutkan  bahwa  pada tanggal  20  Desember  1993  telah berlangsung perkawinan antara Pemohon  I  dengan  seorang  laki-laki bernama  Drs.  Moerdiono,  namun perkawinan  tersebut  tidak  pernah dicatatkan  pada  instansi  yang  terkait sehingga  dianggap  tidak  sah  dimata hukum.
Putusan
Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010
bermaksud  agar  anak  yang  dilahirkan diluar perkawinan mendapatkan perlindungan  hukum  karena  pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa dan kelahiran tersebut diluar kehendaknya.  Anak  yang  dilahirkan tanpa  memiliki  kejelasan  status  ayah seringkali  mendapatkan  perlakuan yang  tidak  adil  dan  stigma  negatif  di tengah-tengah  masyarakat.  Hukum harus  memberi  perlindungan  dan kepastian  yang  adil  terhadap  status seorang anak yang dilahirkan sehingga
anak  tersebut  dapat  memperoleh haknya  sebagai  anak.  Sebagaimana diamini bahwa, anak tersebut memiliki hak-hak  yang  harus  ditegakkan  untuk memberikan  kehidupan  yang  layak bagi  anak  tersebut.  Hak-hak  anak  itu sendiri diatur pada Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang  Dasar  1945  bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Selain  itu,  Pasal  3  Undang- undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  juga  mengatur bahwa:  “Perlindungan  anak  bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi  demi  terwujudnya  anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.
Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 menyatakan anak luar nikah mempunyai hubungan
keperdataandengan ibu dan bapaknya.
Selanjutnya menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan
hubungan  keperdataan  antara  anak dengan  seorang  laki-laki  sebagai bapaknya dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.
Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUUVIII/2010, menimbulkan  keraguan  umat  muslim dalam  mengartikan  anak  luar  nikah. Anak  luar  nikah  menurut  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010  adalah  anak  yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat.  Anak  dari  perkawinan  yang tidak  tercatat  ini  meliputi  anak  yang dilahirkan dari perkawinan yang biasa di  masyarakat  disebut  sebagai  kawin siri,  kawin  di  bawah  tangan,  kawin syar'i,  kawin  modin,  kawin  kiyai sebagaimana  terjadi  pada  Pemohon (Hj.  Aisyah  Mochtar  alias  Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan anaknya Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin Moerdiono ), dan anak yang lahir dari
orang  tua  yang  sama  sekali  tidak memiliki hubungan perkawinan (anak hasil zina). Sehingga menjadi
perdebatan  mengenai  pengertian  anak luar kawin, karena selama ini pemikiran  dalam  hukum  positif  dan hukum agama bahwa anak luar kawin dapat  terjadi  karena  perzinahan. Sementara  itu  Mahkamah  Kontitusi tidak  membedakan  anak  yang  lahir dari  perkawinan  yang  sah  menurut agama  (kawin  siri,  kawin  modin) dengan anak yang lahir dari hubungan perzinahan (anak yang lahir dari orang tua  yang  sama  sekali  tidak  memiliki hubungan perkawinan). Dalam tulisan ini  akan  didapatkan  pengertian  yang jelas  tentang  pengertian  anak  luar kawin.

## II   Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas, yang  menjadi    permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimanakah paradigma hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pengakuan  anak  luar  kawin  dan pengaruhnya
terhadap upaya
perlindungan  hukum  bagi  anak  yang lahir di luar nikah.

## III  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Paradigma
Hakim dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010
Sebelum membahas tentang paradigma  hakim  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,  maka  perlu dikemukakan pandangan pemohon dan  termohon  atas  kasus  tentang anak  luar  kawin  tersebut.  Sesuai dengan isi permohonan bahwa Inti permasalahannya adalah pengujian Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan yang mengatur perkawinan yg sah menurut  agama  dan  Pasal  2  ayat (2)  UU  Perkawinan  yg  mengatur perkawinan yg sah wajib dicatatkan,  serta  Pasal  43  ayat  (1) UU  Perkawinan  mengenai  anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Pandangan  pemohon  atas inti  permasalahan  tersebut  adalah pertama, ketentuan  Pasal  2  ayat
(2)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  UU
Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan. Kedua , norma hukum dalam Undang-Undang
Perkawinan tidak adil dan merugikan pemohon karena
perkawinan  Pemohon    adalah  sah dan  sesuai  dengan  rukun  nikah dalam  islam.  Merujuk  ke  norma konstitusionai yang termaktub dalam  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD 1945  maka  perkawinan  Pemohon yang  dilangsungkan  sesuai  rukun nikah  adalah  sah  tetapi  terhalang oleh  Pasal  2  UU  Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. Akibatnya, pemberlakuan  norma  hukum  ini berdampak terhadap status hukum anak pemohon yang dilahirkan dari perkawinan  Pemohon    menjadi anak  di  luar  nikah  berdasarkan ketentuan  norma  hukum  dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif  ini    menimbulkan permasalahan karena status seorang  anak  di  muka  hukum menjadi  tidak  jelas  dan  sah. Singkatnya  ketentuan  Undang- undang perkawinan telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat  diskrimintaif,  karena  itu bertentangan  dengan  ketentuan Pasal  28B  ayat  (1)  dan  ayat  (2) serta  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD 1945.  Perkawinan  yang  dilakukan pemohon  adalah  sah  namun  hak konstitusional  pemohon  dan  anak dirugikan.
Sementara  itu  paradigma hukum Termohon  dari pemerintah dan  DPR  menyatakan, pertama ketentuan  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Perkawinan adalah  perwujudan  pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945
khususnya  hak  untuk  membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.    Sahnya  perkawinan disandarkan kepada hukum agama
masing-masing,  namun  demikian suatu  perkawinan  belum  dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pencatatan  perkawinan  bukanlah dimaksudkan  untuk  membatasi hak asasi warga Negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga  negara  dalam  membangun keluarga dan melanjutkan
keturunan, serta memberikan kepastian  hukum  terhadap  hak suami,  istri,  dan  anak-anaknya. Pencatatan  perkawinan  baik  di Kantor  Urusan  Agama  maupun Kantor Catatan Sipil  tidak terkait dengan  masalah  konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma UU Perkawinan. Pencatatan perkawinan  merupakan  norma yang mengandung legalitas
sebagai suatu bentuk  formal perkawinan Kedua, Pasal 43 ayat (1)  UU  Perkawinan    bertujuan untuk  memberikan  perlindungan dan  kepastian  hukum  terhadap hubungan keperdataan antara anak dan  ibunya  serta  keluarga  ibunya, karena  suatu  perkawinan  yang
tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di  luar  perkawinan  yang  tidak dicatat  menurut  UU  Perkawinan dikategorikan  sebagai  anak  yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan  konsekuensi  logis  dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan UU Perkawinan, karenanya  menjadi  tidak  logis apabila
undang-undang memastikan hubungan hukum seorang  anak  yang  lahir  dari seorang perempuan, memiliki hubungan  hukum  sebagai  anak dengan  seorang  laki-laki  yang tidak terikat dalam suatu perkawinan  yang  sah.    Intinya Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan justru bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap  hubungan  keperdataan antara  anak  dan  ibunya  serta keluarga ibunya.  Apabila Pasal 43 ayat  (1)  UU  Perkawinan  ini
dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap  kepastian  hukum  atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.
Dalam  putusan  ini  hakim mahkamah  konstitusi  memiliki paradigma  hukum  yang  dilandasi perlindungan  terhadap  anak  luar kawin  dengan  memberikan  hak- hak  anak  luar  kawin.  Dalam memberikan  hak-hak  anak  luar kawin, hakim mahkamah konstitusi dalam menetapkan Putusan Nomor 46/PUU- VIII/2010 didasarkan oleh beberapa  faktor, yang  pertama faktor alamiah
dan konstitusional bahwa  kelahiran seorang anak merupakan hal yang bersifat  alamiah  yang  didahului oleh  adanya  kehamilan  seorang perempuan. Kehamilan merupakan sebagai akibat terjadinya pembuahan  (pertemuan  ovum  dan spermatozoa).  Orangtua  biologis atau laki-laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya kelahiran
anak tersebut harus bertanggungjawab,  sesuai  dengan aturan  yang  telah  ditetapkan  pada
Pasal  28  b  ayat  (2)  UUD  1945, yaitu “setiap anak yang dilahirkan berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi”.
Berdasarkan aturan tersebut
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa  laki-laki  dan  perempuan yang merupakan orangtua biologisnya wajib
bertanggungjawab.
Ketentuan  yang  berlaku selama  ini  terhadap  anak  luar kawin  hanya  mengatur  hubungan perdata  dan  tanggung  jawab kepada  ibu  dan  keluarga  ibunya. Hal  ini  dianggap  tidak  adil  bagi kaum  perempuan  sebagai  ibu  dan anak  yang  dilahirkan  karena  laki- laki  sebagai  ayah  dianggap  tidak bertanggungjawab  atas  perbuatan yang dilakukan. Anak yang dilahirkan  diluar  perkawinan  atau yang  disebut  dengan  anak  luar kawin tidak pantas untuk mendapatkan  diskriminasi  hukum karena setiap anak yang dilahirkan ke  bumi  dalam  keadaan  suci  dan tidak berdosa. Kelahirannya bukan
atas  dasar  kehendaknya  sendiri, terlebih  lagi  untuk  dilahirkan dalam keadaan di luar perkawinan. Dalam  kenyataannya  anak  luar kawin  sering  mendapat  stigma negatif  dalam  masyarakat  bahwa anak  tersebut  lahir  tanpa  ayah sehingga anak luar kawin tersebut mendapat perlakuan yang diskriminatif  dalam  masyarakat. Berdasarkan  hal  tersebut  maka Mahkamah Konstitusi perlu untuk memberikan hak-hak seorang anak meskipun dia adalah seorang anak luar  kawin  untuk  diperlakukan secara sama dimata hukum.
Pada  faktor  yang  kedua , yaitu  faktor  menurut  Undang- undang  Perkawinan  bahwa  pokok permasalahan hukum yang diajukan  para  pemohon  adalah terkait pencatatan perkawinan menurut  peraturan  perundang- undangan.  Pencatatan  perkawinan tersebut dijelaskan pada penjelasan umum  angka  4  huruf  b  Undang- undang Perkawinan mengatur bahwa: “Suatu perkawinan adalah sah  bilamana  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya
dan  kepercayaannya  itu,  dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pencatatan tiap-tiap
perkawinan  adalah  sama  halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,  misalnya  kelahiran, kematian  yang  dinyatakan  dalam surat-surat  keterangan,  suatu  akta yang  juga  dimuat  dalam  daftar pencatatan. Pencatatan perkawinan ini  awalnya  dipandang  dari  dua sudut  pandang  yang  berbeda, pertama  yang  menyatakan  bahwa pencatatan  perkawinan  bersifat kumulatif yaitu pencatatan perkawinan merupakan satu kesatuan dengan perkawinan sedangkan  sudut  pandang  yang kedua adalah pencatatan perkawinan bersifat alternatif yaitu pencatatan perkawinan bukan merupakan  satu  kesatuan  dengan perkawinan.
Pencatatan perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengarah pada
pandangan  yang  kedua  yaitu pencatatan perkawinan yang bersifat  alternatif  yaitu  bukan merupakan  satu  kesatuan  dengan perkawinan.  Dimana  Pencatatan perkawinan  tidak  menghilangkan keabsahan dari perkawinan tersebut karena pencatatan
perkawinan  bukanlah  merupakan faktor  yang  menentukan  sah tidaknya  perkawinan  melainkan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. Adapun syarat  yang  menentukan  sahnya perkawinan  adalah  syarat-syarat yang  ditentukan  oleh  agama  dari masing-masing  pasangan  calon mempelai. Makna pentingnya kewajiban  administratif  berupa pencatatan  perkawinan  tersebut, menurut  Mahkamah  Konstitusi dapat  dilihat  dari  dua  perspektif. Pertama,  dari  perspektif  negara, pencatatan  tersebut  diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan,
penegakan  dan  pemenuhan  hak
asasi  manusia  yang  bersangkutan yang  merupakan  tanggung  jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis  yang  diatur  serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Kedua,
pencatatan  secara  administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan  agar  perkawinan, sebagai  perbuatan  hukum  penting dalam  kehidupan  yang  dilakukan oleh bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian  hari  dapat  dibuktikan dengan  bukti  yang  sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan  oleh  negara  terkait dengan  hak-hak  yang  timbul  dari suatu perkawinan yang bersangkutan  dapat  terselenggara secara efektif dan efisien.
Pencatatan perkawinan berdasarkan  uraian  di  atas  jelas menyatakan  bahwa  pencatatan perkawinan bersifat alternatif sehingga  bagi  seorang  lelaki  dan seorang perempuan yang
melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya namun tidak dicatatkan perkawinannya tersebut tetap dikatakan sah.
Pada  faktor  yang  ketiga , yaitu  faktor  makna  hukum  (legal meaning) bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai sebagai upaya Mahkamah Konstitusi meniadakan ketidak adilan hukum yang dialami oleh ibu dan anak luar kawin yang dilahirkannya. Putusan ini menimbulkan kemungkinan hukum  bagi  ditemukannya  subjek hukum yaitu ayah biologis melalui suatu  mekanisme  hukum  dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Putusan  ini  juga  harus dimaknai  sebagai  memberikan perlindungan  keperdataan  kepada anak dengan tidak melihat sah atau tidaknya  perkawinan  orang  tua anak tersebut.
Pertimbangan Mahkamah konstitusi  yang  telah  diuraikan  di atas  jelas  memberikan  korelasi pada  Pasal  43  yang  menyatakan
bahwa anak luar kawin yang dapat dibuktikan  mempunyai  hubungan darah dengan ayahnya, akan tetapi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 tidak memberikan penjelasan  yang  jelas  mengenai anak  luar  kawin  yang  dimaksud. Dalam  hal  ini  putusan  tersebut menggolongkan  anak  luar  kawin yang dimaksud adalah baik berdasarkan  perkawinan  yang  sah dan  tidak  dicatatkan  (nikah  siri’) maupun  dari  perbuatan  zina.
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya benar tidak memberikan  penjelasan  terkait pengertian  anak  luar  kawin  yang dimaksud  namun  dalam  hal  ini anak  luar  kawin  yang  dimaksud adalah  baik  anak  luar  kawin  yang kedua orangtuanya terikat hubungan perkawinan namun tidak dicatatkan  (nikah  siri’)  maupun anak  luar  kawin  yang  kedua orangtuanya tidak terikat hubungan perkawinan (berzina).
Dari  uraian  di  atas,  terlihat bahwa  paradigma  hakim  dalam putusannya di atas terdapat
paradigm  hukum  yang  didasarkan pada  hak-hak  anak,  paradigm biologis  yang  didasarkan  pada kelahiran  anak  secara  biologisnya dan  paradigm  sosiologis  berupa perlindungan keperdataannya dalam masyarakat.
B. Beberapa    Paradigma  atas
Putusan  Mahkamah  Konstitusi No. 46/PPU-VIII/2010
Untuk lebih menambah pengetahuan  berbagai  paradigma atas putusan Mahkamah Konstitusi di  atas,  penulis  mengemukakan beberapa paradigma, yaitu :
1. Paradigma  (Cara  Pandang) KUHPerdata terhadap Putusan Mahakamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi ini apabila ditinjau dari
BW  terkait  masalah  pencatatan perkawinan  tidak  secara  tegas dinyatakan  bahwa  perkawinan yang  dilakukan  harus  dicatatkan, akan  tetapi  berdasarkan  Pasal  80 BW yang mengatur bahwa:
“Kedua  calon  suami  istri,  di hadapan Pegawai Catatan Sipil dan  dengan  kahadiran  para
saksi, harus menerangkan bahwa  yang  satu  menerima yang  lain  sebagai  suami  atau istrinya,  dan  bahwa  dengan ketulusan  hati  mereka  akan memenuhi  kewajiban  mereka, yang oleh undang-undang ditugaskan kepada mereka sebagai suami istri.”
Berdasarkan  Pasal  80  BW tersebut  dapat  diartikan  bahwa perkawinan  yang  dilaksanakan harus di hadapan Pegawai Catatan Sipil.Pencatatan  perkawinan  tidak ditegaskan  dalam  syarat  sahnya perkawinan.  Adapun  syarat  sah perkawinan  menurut  BW,  sebagai berikut: Syarat sahnya perkawinan menurut  BW  yaitu:  (1)  syarat materil  dan  (2)  syarat  formal. Syarat  materil,  yaitu  syarat  yamg berkaitan  dengan  inti  atau  pokok dalam melangsungkan perkawinan.  Syarat  ini  dibagi  dua macam, yaitu:
a.  Syarat materil mutlak, merupakan  syarat  yang berkaitan  dengan  pribadi seseorang yang harus diindahkan
untuk
melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi: 1).  Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang  istri,  seorang wanita  hanya  boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW); 2).  Persetujuan antara suami-istri  (Pasal  28 BW); 3).  Terpenuhinya batas umur  minimal.  Bagi laki-laki minimal berumur  18  tahun  dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 BW); 4).  Seorang  wanita  yang pernah kawin dan
hendak kawin lagi harus mengindahkan
waktu  300  hari  setelah perkawinan  terdahulu dibubarkan  (Pasal  34 BW); 5).  Harus ada izin sementara  dari  orang
tuanya  atau  walinya bagi  anak-anak  yang belum dewasa dan belum  pernah  kawin (Pasal 35 sampai dengan Pasal 49 BW); b.  Syarat materil relatif, ketentuan yang merupakan larangan  bagi  seseorang untuk  kawin  dengan  orang tertentu.  Larangan  itu  ada dua macam, yaitu:
1).  Larangan kawin
dengan orang yang sangat  dekat  dalam kekeluargaan sedarah  dank  arena perkawinan;
2).  Larangan kawin karena zina;
3).  Larangan  kawin  untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya  perceraian,  jika belum lewat waktu satu tahun.
Syarat  formal  adalah  syarat yang berkaitan dengan formalitas- formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.  Syarat  ini  dibagi
dalam  dua  tahapan.  Syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:
1.  Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin  (Pasal  50  sampai Pasal 51 BW). Pemberitahuan maksud kawin  diajukan  kepada Pegawai Catatan
Sipil.Pengumuman  untuk maksud  kawin  dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan,  dengan  jalan menempelkan  pada  pintu utama dari gedung di mana register-register catatan
sipil  diselanggarakan  dan jangka waktunya selama 10 hari.Maksud  pengumuman ini ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah  maksud  dari perkawinan tersebut karena
alasan-alasan tertentu.Sebab  dapat  saja terjadi  bahwa  sesuatu  hal
yang  mrenghalangi  suatu perkawinan lolos dari perhatian  Pegawai  Catatan Sipil.Pengumuman itu berfungsi sebagai
pengawas  yang  dilakukan oleh masyarakat.
2.  Syarat-syarat  yang  harus dipenuhi bersamaan dengan  dilangsungkannya perkawinan.
Apabila kedua syarat di atas baik  itu  syarat  intern,  ekstern maupun  syarat  materil  dan  formal sudah  dipenuhi  maka  perkawinan itu dapat dilangsungkan.
Syarat sah perkawinan menurut BW yang telah diuraikan uraian  khususnya  pada  syarat materil mutlak huruf a tidak sesuai dengan  putusan  yang  dikeluarkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang menyatakan perkawinan yang dilakukan  oleh  Pemohon  I  dan Moerdiono adalah sah karena telah terpenuhi  syarat  sahnya  menurut agama
dan
kepercayaannya.Putusan
Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan  asas  monogami  dalam
BW.Asas
monogami ini
dilatarbelakangi  oleh  pandangan agama  Kristen.Dalam  pandangan umat  Nasrani  perkawinan  adalah sebuah  sakramen,  sehingga  ikatan tersebut  tidak  dapat  diputuskan oleh  manusia  dan  hanya  kematian yang dapat
mengakhiri perkawinan.
Terkait mengenai hubungan perdata  antara  ayah  biologis  dan anak  luar  kawin  menurut  hukum perdata  dapat  memiliki  hubungan perdata apabila orang tua kandungnya
melakukan pengakuan.  Pengakuan  ini  diatur pada  Pasal  272  BW  yaitu:  “Anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah disahkan  oleh  perkawinan  yang menyusul  dari  ayah  dan  ibu merekabila  sebelum  melakukan perkawinan mereka telah
melakukan  pengakuan  secara  sah terhadap  anak  itu  atau  bila pengakuan  itu  terjadi  dalam  akta perkawinannya sendiri.”
Selain  itu,  pada  Pasal  280 BW  yang  juga  mengatur  bahwa “Dengan pengakuan terhadap anak
di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata  antara  anak  itu  dan  bapak atau  ibunya”.  Jadi  apabila  ayah biologis  memberikan  pengakuan terhadap  anak  tersebut  maka menimbulkan  hubungan  perdata antara  keduanya.Bagi  anak  luar kawin  yang  termasuk  dalam kategori  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  283  BW  yaitu  anak yang  dilahirkan  karena  zina  dan penodaan  darah  (sumbang),  maka ketentuan  tentang  hak  untuk mendapatkan warisan tidak berlaku  bagi  mereka,  hal  ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan  Pasal  272  BW,  bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya  kecuali  bagi  anak dalam  golongan  yang  disebutkan oleh Pasal 273 BW. Anak zina dan anak sumbang hanya akan mendapatkan  hak  nafkah  hidup seperlunya yang
diukur berdasarkan  kemampuan  si  ayah atau si  ibu  dan para ahli warisnya menurut undang-undang.
Perubahan status hak keperdataan  anak  luar  kawin
menimbulkan akibat hukum
terhadap  ayah  biologisnya  yaitu pemenuhan  hak-hak  anak  luar kawin.  Seorang  ayah  biologis sudah tidak bisa mengelak lagi atas kewajiban hukum untuk memelihara  dan  mendidik  anak dengan  alasan  ketiadaan  ikatan perkawinan  yang  sah  dengan ibunya.  Ayah  harus  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  pendidikan anak  tersebut  meskipun  ia  tidak terikat perkawinan dengan ibunya, atau  bahkan  sang  ayah  terikat perkawinan dengan orang lain.
Putusan Mahkamah Konstitusi  ini  bila  ditinjau  dari hukum perdata, akan menimbulkan pertanyaan terkait dengan hubungan perdata yang dimaksud. Kendala putusan Mahkamah
Konstitusi yang dikeluarkan adalah  ketidakjelasan  pengertian hubungan perdata yang dimaksud. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan hubungan perdata apa yang
termaksud  didalmnya.  Adapun penjelasan Ketua Mahkamah
Konstitusi  di  luar  persidangan
adalah tidak mengikat karena yang mengikat adalah hasil dari persidangan  yaitu  putusan  yang telah ditetapkan.
2. Paradigma Hukum Adat Terhadap Putusan MK Putusan
Mahkamah Konstitusi  terkait  pengakuan  anak luar  kawin  dalam  pandangan Hukum  Adat  apabila  dilihat  dari perkawinan  yang  dilakukan  oleh pemohon  I  dan  Drs.  Moerdiono maka  perkawinan  mereka  adalah sah karena pada umumnya hukum adat sebenarnya mengadopsi hukum agama, hal ini berdasarkan Teori Receptio In Complexu yang dikemukakan  oleh  Mr.  W.C.  van den Berg, Guru Besar di Delf dan Penasihat  bahasa-bahasa  Timur dan Hukum Islam pada Pemerintah kolonial Belanda.
Inti  dari  teori  ini  adalah sebagai  berikut:  “Selama  bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti  hukum agama  itu dengan setia”.
Tegasnya menurut  teori ini,
kalau suatu masyarakat itu memeluk  suatu  agama  tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang  dipeluknya  itu.  Kalau  ada hal-hal  yang  menyimpang  dari hukum  agama  yang  dipeluknya, maka  hal  ini  dianggap  sebagai suatu “perkecualian/penyimpangan” dari hukum  agama  yang  telah  “ in complexu  gerecipieerd ”  (diterima secara keseluruhan) itu.
Dengan berlandas pada teori yang  dikemukakannya  itu,  maka van  den  Berg  menggambarkan hukum  Adat  itu  sebagai  hukum yang  terdiri  hukum  agama  dan penyimpangan-penyimpangannya.
Perkawinan menurut hukum adat  tidak  semata-mata  berarti suatu  ikatan  antara  seorang  pria dengan  wanita  sebagai  suami  istri untuk maksud mendapatkan keturunan  dan  membangun  serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang  menyangkut  para  anggota kerabat  dari  pihak  istri  dan  para
anggota kerabat dari pihak suami.Terjadinya perkawinan,
berarti berlakunya ikatan kekerabatan  untuk  dapat  saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan  damai.Perkawinan  dan  segala akibatnya  merupakan  bagian  dari persoalan  hukum  adat  ketika aturan adat menjadi pedoman bagi para  calon  mempelai  sebagai hukum yang berlaku dalam prosesi perkawinan.
Dengan
terjadinya
perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan  yang  akan  menjadi penerus  silsilah  orang  tua  dan kerabat,  menurut  garis  ayah  atau garis ibu atau garis orang tua.
Terkait pencatatan perkawinan yang terjadi
dimasyarakat adat adalah sebagian besar masyarakat adat tidak melakukan  pencatatn  terhadap perkawinan sah yang telah dilakukan.Perkawinan yang dilakukan disaksikan oleh pemuka adat dan kebanyakan tidak dilakukan pencatatan pada
lembaga  yang  berwenang  karena perkawinan  yang  dilakukan  sudah
dianggap sah.Putusan yang ditetapkan  Mahkamah  Konstitusi terkait pencatatan perkawinan sejalan  dengan  kebiasaan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  adat
yaitu  sebagian  besar  masyarakat adat tidak mencatatkan perkawinan mereka karena menganggap pencatatan perkawinan  bukanlah  kewajiban dan  tidak  menjadi  syarat  sahnya perkawinan.Perkawinan yang dilakukan  di  masyarakat  adat hanya  diketahui  oleh  masyarakat sekitar  beserta  pemuka  adat  dan tidak ada keharusan untuk mencatatkan  perkawinan  mereka,
sehingga hal ini yang menyebabkan  banyak  masyarakat adat  yang  tidak  mencatatkan perkawinan mereka.Walaupun perkawinan  masyarakat  adat  tidak dilakukan pencatatan namun perkawinan mereka dinyatakan sah karena pencatatan bukanlah syarat sah yang harus dipenuhi.
Anak  luar  kawin  di  dalam masyarakat  adat  khususnya  pada
daerah  Makassar/Bugis  dikenal dengan  “anak  buni”  atau  “anak bule”. Bushar
Muhammad berpendapat bahwa ada dua pendirian  menyangkut  anak  yang lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah antara lain:
1.  Menganggap  anak-anak  ini tidak  bersalah,  bebas  cela, penghinaan dan hukuman walaupun hubungan perempuan  dan  laki-laki  tanpa upacara adat, tanpa perkawinan atau sesuatu formalitas apapun.
2.  Perbuatan  melahirkan  anak tidak  sah  adalah  dikutuk  dan harus dienyahkan baik bagi ibu maupun bagi si anak.
Pandangan  pertama  yang menganggap  bahwa  anak  yang lahir  dari  suatu  hubungan  diluar pernikahan  tidak  berdosa  atau tidak boleh dicela, prinsip tersebut dianut oleh masyarakat di Minahasa,  Ambon  dan  Mentawai. Sedangkan dalam pandangan kedua  yang  menganggap  bahwa kelahiran  anak  di  luar  nikah sebagai  sebuah  peristiwa  yang harus  dikutuk  dan  dicela  pada
umumnya
dipengaruhi oleh pendirian  magis  religious  yang meyakini  peristiwa  tersebut  akan membawa petaka, celaka, sial dan sebagainya  sehingga  si  ibu  dan anak tersebut harus diasingkan dari kehidupan masyarakat bahkan sampai  dibunuh  atau  diserahkan kepada  Kepala  Adat  atau  Raja sebagai budak.
Pada  masyarakat  adat  ini mengakomodasi  anak  luar  kawin dengan cara mengawinkan
perempuan  yang  hamil  tersebut.
Perkawinan  biasanya  dilakukan dengan laki-laki
yang menghamilinya,  namun  apabila tidak  diketahui  keberadaan  laki- laki tersebut perkawinan dilakukan oleh pemuka adat atau orang biasa pada masyarakat adat tersebut.
Terkait  hubungan  perdata yang  timbul  oleh  ayah  yang menikahi ibunya dengan anak luar kawin  tergantung  pada  laki-laki tersebut.  Laki-laki  yang  sudah menikahi perempuan dengan maksud untuk menut aib ada yang tetap  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  selayaknya  ayah
biologis  dan  ada  juga  yang  hanya sekedar  melakukan  perkawinan. Setelah laki-laki menikahi perempuan  yang  hamil  tanpa suami  tersebut  maka  hubungan antara laki-laki dan anak yang akan dilahirkan  tergantung  dari  pihak laki-laki  itu  sendiri.  Ada  laki-laki yang setelah melakukan
perkawinan  dengan  perempuan tersebut tetap melaksanakan kewajibannya  selayaknya  suami dan ayah terhadap anak yang nanti akan  dilahirkan  namun  ada  juga yang  hanya  sekedar  melakukan perkawinan  dan  setelah  itu  tidak ada  hubungan  lagi  baik  dengan pihak  perempuan  maupun  dengan anak yang akan dilahirkan.
3. Paradigma      Hukum  Islam Terhadap Putusan MK
Dalam  hukum  Islam  telah diatur  hubungan  antara  manusia dengan penciptanya, manusia dengan  masyarakat  di  mana  ia hidup  dan  manusia  dengan  alam lingkungannya, disegala waktu dan segala  tempat,  mencakup  segala aspek  kehidupan  manusia  dan segala permasalahan.
Permasalahan  terkait  anak  luar kawin  juga  diatur  pada  Pasal  100 Kompilasi  Hukum  Islam  yang mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan  nasab  dengan  ibunya dan keluarga ibunya.
Dalam  hukum  islam,  asal usul  seorang  anak  (nasab)  dapat diketahui  dari  salah  satu  diantara tiga sebab (Imam Jauhari,
2008:72), yaitu :
a.  Dengan  cara  al-firasy,  yaitu berdasarkan  kelahiran  karena adanya perkawinan yang sah;
b.  Dengan cara iqrar, yaitu
pengakuan  yang  dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknnya;
c.  Dengan  cara  bayyinah,  yakni dengan cara pembuktian
bahwa berdasarkan bukti-bukti yang  sah  seorang  betul  anak sipulan. Dalam hal yang
terakhir ini termasuk juga anak
yang lahir dari wathi’ syubhat dan anak yang lahir dari nikah fasid.  Dengan  hal  ini  dapat
diketahui bahwa dalam hukum Islam  anak  dibagi  kepada  dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan  bapaknya.  Anak  yang tidak diketahui hubungan darah  denga  bapaknya  dengan sendiri  mempunyai  hubungan keperdataan  dengan  ibunya yang  melahirkannya  dan  bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika bapaknya itu
mengakuinya.
Terjadi perbedaan yang prinsip tentang motivasi pengakuan  anak  menurut  hukum Islam. Dalam hukum perdata barat pengakuan  anak  dapat  dilakukann oleh  seseorang  yang  merupakan kebutuhan  hukum  bagi  pasangan yang  hidup  bersama  tanpa  nikah. Sedangkan  motivasi  pengakuan anak menurut hukum islam (Imam Jauhari, 2008:162) adalah:
a.  Demi kemaslahatan anak yang diakui;
b.  Rasa  tanggung  jawab  dan taklief ijtimai;
c.  Menyembunyikan  aib  karena anak  tersebut  terlahir  di  luar kawin orang tuanya; d.  Antisipasi  terhadap  datangnya mudharat  yang  lebih  besar  di masa yang akan datang apabila anak  tersebut  tidak  diakuinya.
Hukum islam hanymemberikan akibat hukum  kepada  anak  dengan orang tua berdasarkan pernikahan, tetapi untuk
menutupi  aibnya  syariat  islam menganjurkan agar orang
mengakui  anak  yang  jelas
ayahnya. Adapun syarat penetapan/penghubungan nasab
dan  keturunan  adalah(H.  Hamdan Abbas : 81) :
a.  Kandungan  tersebut  masih dalam  status  perkawinan  yang sah diantara suami dan istri b.  Masa  kandungan  tidak  kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari  empat  tahun  menurut jumhur  ulama  dan  dua  tahun menurut  Abu  Hanifah  atau lima  tahun  menurut  Imam Malik
c.  Terjadi Senggama yang hakiki di  antara  suami  istri,  kecuali pendapat  Abu  Hanifah  :  Aqad yang  sah  saja  sudah  cukup untuk menghubungkan
nasab/keturunan d.  Nasab/keturunan dapat dihubungkan  kepada  suami, apabila ia tidak menafikan/menolak nasab anak tersebut Menurut Iman Jauhari sebab-sebab  yang  menimbulkan nasab adalah :
a.  Perkawinan yang sah.
b.  Istilhaq  iqrar  yaitu  :  seorang ayah  atau  saudara  mengaku bahwa  si  A    Adalah  anaknya atau saudaranya dan dibenarkan  si  A  apabila  ia sudah dewasa, atau diakui oleh waris  bahwa  si  A  itu  waris mereka. Maka hubungan nasab yang  demikian  itu  disahkan oleh syari’at Islam
c.  Al-bayyinah  yaitu  dua  orang waris menjadi saksi bahwa si A anak  dari  ayah  mereka  atau dilahirkan  oleh  istri  ayah mereka,  walaupun  dibantah
oleh waris yang lain demikianlah  salah  satu  sebab senasab dalam Islam d.  Al-qaifah  seorang  ahli  firasat, yaitu  seorang  ahli  firasat  yang mengetahui nasab/keturunan dengan  firasatnya,  ia  melihat kepada  si  anak  dan  ayahnya atau saudaranya, lalu ia benarkan anak dengan ayahnya atau saudara dengan saudaranya sedarah. Dalam kaidah hukum
dikatakan  bahwa  berani  berbuat harus  berani  bertanggung  jawab. Dalam kaidah hukum Islam dinyatakan juga bahwa rela
melakukan  sesuatu  berarti  rela menanggung akibat yang
ditimbulkan dari perbuatannya itu. Dengan  demikian,  maka  laki-laki yang  melakukan  hubungan  badan di  luar  nikah  harus  menanggung dua akibat hukum, yaitu: pertama, mendapat hukuman pidana jinayah perzinaan;  dan  kedua,  apabila perbuatan itu mengakibatkan lahirnya  anak,  maka  ia  harus menanggung  biaya  pemeliharaan dan  pendidikan  atas  anak  yang
lahir  akibat  perbuatannya  itu. Hanya  sayangnya  di  Indonesia, tindak  pidana  jinayah  zina  ini belum  menjadi  hukum  positif sehingga  belum  dapat  diterapkan sebagaimana  mestinya.  Hal  ini menjadi  tugas  dan  tanggungjawab seluruh  umat  Islam  Indonesia bagaimana  membumikan  hukum pidana  jinayah  di Indonesia. Sedang  mengenai  akibat  yang kedua,  maka  hal  inilah  yang menjadi  titik  fokus  kajian  (A. Mukti Arto).
Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  berpendapat  bahwa  untuk melindungi  hak-hak  anak  hasil zina  tidak  dilakukan  dengan memberikan  hubungan  perdata kepada laki-laki yang
mengakibatkan kelahirannya,
melainkan  dengan  menjatuhkan ta’zir atas laki-laki tersebut berupa kewajiban  mencukupi  kebutuhan hidup anak tersebut atau memberikan  harta  setelah  ia meninggal melalui wasiat wajibah.
Ta’zir    dalam  konteks  ini tentu  harus  diartikan  sebagai kewajiban  menurut  sistem  hukum
perdata  Islam  sehingga  dapat diproses melalui peradilan perdata, bukan  sebagai  hukuman  dalam sistem  hukum  pidana  (jinayah) Islam  sehingga  harus  diproses melalui peradilan pidana. Memberi kewajiban  atas  ayah  biologis mencukupi  kebutuhan  hidup  anak juga berarti memberi hak bagi anak mendapat jaminan kebutuhan hidup  dari  ayah  biologisnya. Hubungan  hak  dan  kewajiban antara  dua  person  dalam  sistem hukum  perdata  merupakan  bagian dari  hubungan  perdata.  Dengan demikian, maka pengadilan agama melalui  proses  peradilan  perdata dapat mengabulkan gugatan
nafkah  anak  luar  nikah  dengan menjatuhkan  ta’zir  atas  ayah biologisnya berupa kewajiban
mencukupi kebutuhan hidup
anaknya  itu,  sesuai  fatwa  MUI tersebut. Pemberlakuan ta’zir dengan mewajibkan ayah biologis mencukupi kebutuhan hidup
anaknya,  terkandung  tiga  maksud di dalamnya, yaitu: pertama, untuk memberi perlindungan hukum dan
keadilan bagi anak yang dilahirkan dari  ayahnya;  kedua,  memberi tanggungjawab terhadap ayah biologis  atas  perbuatannya  yang menyebabkan  lahirnya  anak;  dan ketiga,  memberi  efek  jera  bagi pelakunya dan juga bagi orang lain agar  tidak  melakukan  perzinaan seperti itu. Hal-hal inilah tentunya yang  menjadi  dasar  pertimbangan hakim  dalam  memeriksa  dan mengadili perkara.  Demikian pula halnya  dengan  memberikan  harta kepada anak biologis setelah ayah meninggal  dunia  melalui  wasiat wajibah, di dalamnya juga terkandung maksud seperti tersebut di atas. Putusan Mahkamah
Konstitusi  ini  dalam  pandangan hukum Islam sudah sesuai apabila terkhusus dalam kasus yang diajukan  Pemohon  I  (Hj.  Aisyah Mochtar  alias  Machica  binti  H. Mochtar Ibrahim) dan Pemohon II (Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin Moerdiono) karena Pemohon I dan
Drs.
Moerdiono telah
melangsungkan  perkawinan  yang
sah menurut hukum islam. Hal ini berdasarkan:
Bahwa  pada  tanggal  20 Desember  1993,  di  Jakarta  telah berlangsung  pemikahan  antara Pemohon  (Hj.  Aisyah  Mochtar alias  Machica  binti  H.  Mochtar Ibrahim)  dengan  seorang  laki-laki bernama  Drs.  Moerdiono,  dengan wali  nikah  almarhum  H.  Moctar Ibrahim,  disaksikan  oleh  2  orang saksi,  masing-masing  bernama almarhum  KH.  M.  Yusuf  Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal  (mata  uang  Arab),  satu  set perhiasan  emas,  berlian  dibayar tunai  dan  dengan  ijab  yang diucapkan  oleh  wali  tersebut  dan qobul  diucapkan  oleh  laki-laki bernama  Drs.  Moerdiono  Adapun syarat  sah  perkawinan  dalam hukum islam yaitu :
a. Calon suami b. Calon istri c. Wali nikah d. Dua  orang  saksi dan e. Ijab dan kabul
Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, perkawinan antara  Pemohon  I  dan  Drs. Moerdiono telah memenuhi kesemua  syarat  tersebut  sehingga perkawinan  yang  dilakukan  oleh keduanya  merupakan  perkawinan yang sah menurut hukum islam.
Perkawinan sah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Drs. Moerdiono  melahirkan  Pemohon II,  sehingga  disebut  anak  sah karena  sesuai  dengan  pengertian anak sah yaitu anak yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang sah.
Terlepas dari kasus Machica Muchtar,  Arifuddin  Ahmad  tidak sependapat dengan putusan Mahkamah  Kontitusi  yang  juga memberikan hak keperdataan kepada anak luar kawin yang orang tuanya tidak melakukan perkawinan  (berzina)  sehingga melahirkan anak zina karena hal ini melanggar  dari  aturan  hukum Islam.  Dalam  kasus  seperti  ini, anak  luar  kawin  tersebut  (anak zina)  hanya  memiliki  hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga
ibunya dan tidak dengan ayahnya. Hal ini ditujukan untuk  mencegah para  lelaki  dan  wanita  melakukan perbuatan  zina.  Karena  apabila anak luar kawin juga diberikan hak atas ayahnya maka akan menciptakan kondisi yang
melegalkan perzinaan.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa  anak  zina  bukanlah  anak yang  sah  menurut  Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak bisa dilindungi  oleh  undang-undang dan hukum Islam. Nasab anak zina disandarkan pada firasjnya (tempat tidur ibunya), jadi hanya bernasab pada  ibu  dan  keluarga  ibunya dengan
konsekuensi
bertanggungjawab menanggung atas hak nafkah, hak wali nikah dan hak warisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencatatan
perkawinan  sesuai  dengan  fatwa Syekhul Azhar (Guru Besar) yang pada  waktu  itu  dijabat  oleh  DR. Jaad  al-Haq  ‘Ali  Jaad  al-Haq,  (H. Satria Effendi M.Zein, MA, 2006: 33) yang menyatakan bahwa:   al- jiwaz al-‘urf adalah  sebuah
pernikahan  yang  tidak  tercatat sebagaimana  mestinya  menurut peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Syakh  Jaad  al-haq mengklasifikasikan ketentuan pernikahan  kepada  dua  katagori, yaitu rukun syar’iy dan rukun yang bersifat al-tawstiqi.
Rukun syar’iy adalah rukun yang  menentukan  sah  atau  tidak sahnya sebuah pernikahan. Rukun ini  adalah  rukun  yang  ditetapkan Syari’at  Islam  seperti  yang  telah dirumuskan  dalam  Kitab-kitab Fikih  dari  berbagai  mazhab  yang pada  intinya  adalah  kemestian adanya ijab dan kabul dari masing- masing  dua  orang  yang  berakad (wali  dan  calon  suami)  yang diucapkan pada majles yang sama, dengan  menggunakan  lafal  yang menunjukan  telah  terjadinya  ijab dan  kabul  yang  diucapkan  oleh masing-masing  dari  dua  orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan  akad  menurut  hukum syara’ serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, dimana dua orang saksi itu disyaratkan
mendengarkan sendiri secara langsung  lafal  ijab  kabul  tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat  lainnya  seperti  yang telah  dibentangkan  dalam  kajian fikih,  dan  tidak  terdapat  larangan hukum syara’.
Oleh  Ulama  Besar  ini, rukun-rukun  tersebut  dianggap sebagai  unsur-unsur  pembentuk akad  nikah.  Apabila  unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari’at  Islam  itu  telah  secara
sempurna terpenuhi, maka menurutnya  akad  nikah  itu  secara syar’i telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan
anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.
Rukun yang bersifat tawutsiqy  adalah  rukun  tambahan dengan  tujuan  agar  pernikahan  di kalangan  ummat  Islam  tidak  liar, tetapi  tercatat  pada  buku  register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang  berwenang  untuk  itu  yang diatur
dalam
peraturan
perundangan  administrasi  negara.
Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang
merupakan  tempat  yang  sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari  adanya  upaya-upaya  negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya sebagai  upaya  antisipasi  dari adanya  pengingkaran  akad  nikah oleh  seorang  suami  di  kemudian hari,  meskipun  pada  dasarnya dapat  dilindungi  dengan  adanya para saksi, tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga  yang  berwenang  untuk itu.
Di  sisi  lain,  hukum  Islam tidak  mengatur  terkait  hubungan antara ayah biologis dan anak luar kawin  (nasab).  Dalam  hukum Islam  anak  luar  kawin  tidak mendapat nasab dari ayah biologisnya  karena  nasab  akan didapatkan  dari  perkawinan  sah yang dilakukan oleh orangtuanya.

## IV. KESIMPULAN
Adapun  hal-hal  yang  dapat disimpulkan  dalam  penelitian  ini adalah  : Paradigma  Hakim  dalam menetapkan Putusan Mahkamah
Konstitusi  kup  paradigm  hukum, paradigm  biologis  dan  paradigm
sosiologis. Paradigm
hukum memberikan  perlindungan  terhadap hak-hak  anak  luar  kawin  yang  tidak terkait dengan peraturan hak-hak anak luar  kawin  yang  berlaku,  paradigma biologis sehubungan dengan pemikiran lahirnya anak secara biologis  dan  peradigma  sosiologis sehubungan  dengan  pengakuan  anak luar kawin di masyarakat.
Sehubungan dengan paradigma hakim  tersebut  maka  disarankan  agar dalam  membuat  keputusan  hakim mempunyai  pengetahuan  yang  lebih luas  lagi  terhadap  dasar  pemikiran yang  berkembang  sehingga  putusan yang  diambil  melahirkan  kemajuan pemikiran.

## DAFTAR ACUAN
Abu Huraerah.(2012). Kekerasan Terhadap Anak , Cet. Ketiga.  Bandung  :  Nuansa Cendekia. Amir Syarifuddin.(2004). Hukum Kewarisan Islam. cetakan pertama.Jakarta : Kencana.
A.  Mukti  Arto, Gugatan  Nafkah  Anak Luar  Nikah  sebagai  Ta’zir dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama.
D.Y. Witanto, (2012), Hukum Keluarga Hak  dan  Kedudukan  Anak
Luar Kawin Pasca Keluarnya  Putusan MK Tentang  Uji  Materil  UU Perkawinan . cetakan pertama.Jakarta : Pustakarya. H. Hamdan Abbas, Peminjaman Rahim untuk Kandungan Bayi
ditinjau  Dari  Segi  Islam,
Universitas Washliyah: Medan. H.  Satria  Effendi  M.Zein,  MA,  2006, Problematika Hukum Keluarga Islam
Kontenporer ,
Jakarta:
Prenada Media. Hilman Hadikusuma.(2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum
Agama .  Bandung  :  CV.
Mandar Maju.
Iman  Jauhari,  (2008), Advokasi  Hak-
hak  Anak  Ditinjau  dari
Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan ,
Pustaka Bangsa: Medan.
-----------------,  2007, Kapita  Selekta
Hukum Islam , Pustaka Bangsa Press: Medan.
J. Satrio(2000). Hukum Keluarga
tentang  Kedudukan  Anak
dalam Undang-undang , cetakan  kesatu.  Bandung  : Citra Aditya Bakti.
Marzuki,  P.M.  (2007). Penelitian
Hukum .  Cetakan  Ketiga.
Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
M. Yahya Harahap. (2005). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan
Penuntutan, Jakarta  :  Sinar Grafika.
Munir  Fuadi  (2003), Aliran  Hukum Kritis, Bandung: Citra
Aditya Bakti.
Paul B Horton, Chester L Hunt (1984),
Terjemah: Aminuddin Ram, Tita Sobari, Sosiologi,
Jakarta: Erlangga.
Saifullah  (1993),  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka.
--------------- (2007), Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung:  Refika Aditama.
Salim  HS  (2001), Pengantar  Hukum Perdata Tertulis (BW) , cetakan kelima, Jakarta:Sinar Grafika.
Satjipto
Rahardjo.(2007). Penyeleng garaan  Keadilan  dalam masyarakat  yang  sedang Berubah (Masalah-Masalah Hukum) Nomor : 16
-----------------------  (2010), Sosiologi
Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Yogyakarta:
Genta Publishing.
Soerjono  Soekanto.  (2007). Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum .Jakarta : Rajawali Grafindo Persada
Zainuddin Ali (2009), Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.