INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2027-2042 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Politik Di Indonesia
Siti Khamim 1 ✉ ,  Iswantir 2 , Nuryanti Siregar 3 , Yusri Yaldi 4
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: Sitikhamim1985@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Artikel  ini  menganalisis  peran  pendidikan  agama  Islam  dalam  konteks  politik  Indonesia.  Pendidikan agama  Islam  telah  memainkan  peran  signifikan  dalam  membentuk  pandangan  politik  dan  sosial masyarakat  Indonesia.  Dalam  kerangka  ini,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  pengaruh pendidikan  agama  Islam  terhadap  dinamika  politik  di  Indonesia  serta  tantangan-tantangan  yang dihadapi dalam mengintegrasikan ajaran agama dengan kebutuhan sebuah negara pluralistik. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif dan analisis mendalam, artikel ini mengidentifikasi beberapa aspek penting dari pengaruh pendidikan agama Islam terhadap proses politik di Indonesia. Hal ini meliputi pengaruh terhadap pemahaman nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, pembentukan kebijakan, serta dinamika  sosial  masyarakat.  Selain  itu,  artikel  ini  juga  menyoroti  tantangan-tantangan  yang  timbul seiring dengan pengaruh pendidikan agama Islam dalam dinamika politik. Diantaranya adalah upaya untuk menjaga kesetaraan dan keadilan di tengah keragaman masyarakat, menghadapi polarisasi politik yang berpotensi merusak stabilitas sosial, serta menanggapi dinamika global yang dapat memengaruhi paradigma  pendidikan  agama  Islam  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  artikel  ini  tidak  hanya menggambarkan  peran  penting  pendidikan  agama  Islam  dalam  politik  Indonesia,  tetapi  juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang inklusif dan demokratis di Indonesia.
Kata kunci : Pengaruh; Tantangan; Pendidikan Agama Islam; Dinamika; Politik di Indonesia

## Abstrack
This article analyzes the role of Islamic religious education in the Indonesian political context. Islamic religious education has played a significant role in shaping the political and social views of Indonesian society. Within this framework, this article aims to explore the influence of Islamic religious education on political dynamics in Indonesia as well as the challenges faced in integrating religious teachings with the needs of a pluralistic country. Through a comprehensive literature review and in-depth analysis, this article identifies several important aspects of the influence of Islamic religious education on the political process  in  Indonesia.  This  includes  the  influence  on  understanding  democratic  values,  political participation,  policy  formation,  and  the  social  dynamics  of  society.  Apart  from  that,  this  article  also highlights the challenges that arise along with the influence of Islamic religious education in political dynamics. Among them are efforts to maintain equality and justice amidst the diversity of society, facing political  polarization  which  has  the  potential  to  damage  social  stability,  and  responding  to  global dynamics which can influence the paradigm of Islamic religious education in Indonesia. Thus, this article not  only  illustrates  the  important  role  of  Islamic  religious  education  in  Indonesian  politics,  but  also identifies the challenges that must be overcome to ensure that Islamic religious education contributes to the formation of an inclusive and democratic society in Indonesia.
Keywords: Influence; Challenge; Islamic education; Dynamics; Politics in Indonesia

## PENDAHULUAN
Sebuah institusi keagamaan atau kemasyarakatan sepertinya tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan situasi sosial-politik yang tengah berlangsung dalam masyarakat (A. Malik fajar dalam M. Wahyuni Nafis;1995). Keterkaitan ini muncul karena setting sosial- politik memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan kelangsungan hidup suatu institusi. Fenomena ini juga mencakup pranata sosial lainnya, termasuk dalam konteks ini, pendidikan Islam baik dari segi sistem maupun lembaga. Penting untuk diakui bahwa dinamika  sosial-politik  masyarakat  memiliki  dampak  yang  mendalam  terhadap  institusi keagamaan. Situasi politik yang berkembang dapat memberikan warna dan konteks bagi eksistensi serta fungsi institusi tersebut. Sebagai contoh, regulasi keagamaan, pandangan masyarakat  terhadap  nilai-nilai  keagamaan,  dan  arah  kebijakan  pemerintah  dapat membentuk  realitas  di  mana  institusi  keagamaan  beroperasi.  Pendidikan  Islam,  sebagai bagian  integral  dari  pranata  sosial,  juga  tidak  lepas  dari  dinamika  tersebut.  Sistem pendidikan  Islam  dan  lembaga-lembaganya  tidak  hanya  mencerminkan  nilai-nilai keagamaan, tetapi juga tercermin dalam respons terhadap perubahan sosial-politik. Adanya perubahan dalam situasi politik dapat memengaruhi kebijakan pendidikan, kurikulum, dan metode pengajaran yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam.
Dengan memahami hubungan yang kompleks antara institusi keagamaan, termasuk pendidikan Islam, dengan situasi sosial-politik, kita dapat mengenali pentingnya adaptasi dan respons terhadap perubahan. Hal ini tidak hanya relevan untuk menjaga kelangsungan hidup  institusi,  tetapi  juga  untuk  memastikan  bahwa  pendidikan  Islam  dapat  memenuhi tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  terus  berkembang.  Sebagai  hasilnya,  institusi keagamaan dan pendidikan Islam dapat menjadi lebih responsif, relevan, dan berdaya tahan dalam menghadapi dinamika kompleks masyarakat di mana mereka beroperasi.
Pertemuan  politik  dan  pendidikan  Islam  telah  menjadi  panggung  bagi  konflik  dan kesepakatan yang bergulir terus-menerus. Terkadang, aliansi antara politik dan pendidikan Islam mampu memberikan keuntungan dan dukungan yang signifikan bagi perkembangan kedua bidang tersebut. Namun demikian, sejarah juga mencatat kejadian-kejadian di mana keterlibatan politik justru membawa dampak merugikan dan menyulitkan perkembangan pendidikan Islam. Penting untuk dicatat bahwa pergumulan antara politik dan pendidikan Islam tidaklah statis; ia merupakan refleksi dari dinamika sosial-politik yang selalu berubah seiring waktu. Dalam beberapa periode sejarah, kebijakan politik dapat membuka pintu bagi kemajuan  pendidikan  Islam,  sementara  pada  saat  lain,  intervensi  politik  dapat  menjadi hambatan dan menimbulkan tantangan.
Melalui  pemahaman  mendalam  terhadap  hubungan  ini,  kita  dapat  meresapi kompleksitas perjalanan  sejarah yang  membentuk wajah  pendidikan Islam.  Dari sini, kita dapat mengeksplorasi pelajaran berharga untuk masa depan, mengidentifikasi strategi yang lebih  efektif  dalam  menyatukan  kepentingan  politik  dan  pendidikan  Islam  agar  mampu bersinergi demi kemajuan bersama. Sebuah kajian lebih mendalam terhadap pergumulan ini tidak hanya membuka tabir sejarah, tetapi juga membuka jalan bagi refleksi dan inovasi dalam membentuk masa depan yang lebih cerah bagi pendidikan Islam di tengah dinamika perubahan sosial-politik yang terus berkembang.
M.  Sirozi  (2015)  dalam  bukunya  Politik  Pendidikan  menjelaskan  bahwa  antara pendidikan  dan  politik  atau  sebaliknya,  adalah  dua  elemen  penting  dalam  sistem  sosial politik  di  setiap  negara,  baik  negara  maju  maupun  negara  berkembang.  sering  dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, tidak memiliki hubungan apa-apa, padahal kedua- duanya saling menunjang, bahu membahu dalam proses pembentukan masyarakat.  bahwa pendidikan dan politik sebenarnya saling melengkapi satu sama lain, bekerja bersama dalam satu  kesatuan  yang  harmonis.  Pendidikan  dianggap  sebagai  pilar  fundamental  dalam membentuk  individu  dan  masyarakat,  sementara  politik  memainkan  peran  kunci  dalam menciptakan kerangka kebijakan yang memengaruhi sistem pendidikan. Kedua elemen ini, tanpa disadari, berkontribusi secara bersamaan dalam memandu arah perkembangan sosial.
Dalam eksplorasi kajian ini, penulis berupaya menghadirkan topik yang signifikan dengan judul  "Pengaruh  Dan  Tantangan  Pendidikan  Agama  Islam  Dalam    Dinamika  Politik  Di Indonesia."  Pengaruh  yang  dimaksud  dalam  konteks  ini  (WJS.  Poerwadarminta:  2014) merujuk pada keputusan dan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam memberikan perhatian  atau  dukungan,  baik  secara  moril  maupun  materil,  untuk  mendukung kelangsungan  pelaksanaan  pendidikan  Islam.  Penulis  mencatat  bahwa  perbincangan seputar perpaduan antara pendidikan  Islam dan politik merupakan ranah yang luas  dan kompleks.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  metode  penelitian  pustaka  (library  research)  (Sugiyono: 2018), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai  sumber  datanya.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  membaca,  menelaah,  dan menganalisis  berbagai  literatur  yang  ada,  berupa  Al  Qur’an,  hadis,  kitab,  maupun  hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Analisis
Politik terhadap pendidikan Islam di Indonesia
Kasus ini menggambarkan dengan sangat nyata bagaimana pemerintahan Orde Baru menjalankan  kekuasaannya  selama  32  tahun,  di  mana  intervensi  pemerintah  melibatkan penyusunan  kurikulum  dengan  menekankan  subjek  tertentu,  seperti  mata  pelajaran Pancasila, dan melaksanakan indoktrinasi atau penataran, seperti program penataran P4. Semua ini merupakan bukti konkret bahwa pendidikan menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk melayani kepentingan politik penguasa.
Melalui pengaturan kurikulum yang menonjolkan subjek tertentu, pemerintahan Orde Baru berusaha untuk membentuk naratif dan persepsi yang sesuai dengan ideologi politik yang  diusung.  Selain  itu,  program  indoktrinasi  seperti  penataran  P4  bertujuan  untuk mengarahkan  pola  pikir  dan  loyalitas  masyarakat  sesuai  dengan  narasi  politik  yang diinginkan oleh pemerintah.
pendidikan bukan hanya menjadi sarana untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi alat yang digunakan untuk membentuk pandangan dunia dan loyalitas terhadap penguasa. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi instrumen yang sangat kuat dalam mendukung agenda politik suatu pemerintahan, sekaligus mencerminkan sejauh mana kebijakan pendidikan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa.
Generasi politik yang memimpin bangsa selama periode  Orde  Baru tumbuh dalam konteks di mana kualitas pendidikan sudah mulai merosot. Ekspansi sistem pendidikan yang terjadi begitu cepat pada saat itu, tanpa pengawasan dan persetujuan yang memadai, telah mengakibatkan penurunan mutu sekolah-sekolah. Penurunan ini dipicu oleh keterbatasan elit  pendidikan  pada  waktu  itu  yang  harus  melibatkan  diri  secara  maksimal  untuk mendukung ekspansi sistem pendidikan yang berlangsung begitu cepat.
Situasi  ini  menciptakan  tantangan  serius,  karena  pertumbuhan  pesat  dalam  jumlah lembaga  pendidikan  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan  kualitas.  Elit  pendidikan  yang jumlahnya  terbatas  menjadi  tertarik  untuk  menjaga  kualitas  pendidikan,  namun keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang panjang untuk mencapai cakupan yang luas memperumit upaya tersebut.
Pandangan  (Mochtar  Buchori:  2000)  ini  menggambarkan  bagaimana  kondisi pendidikan  saat  itu  tidak  selaras  dengan  kecepatan  pertumbuhan  sistem  pendidikan. Penekanan pada ekspansi tanpa memperhatikan kualitas menciptakan tantangan serius bagi generasi politik yang tumbuh di bawah naungan Orde Baru. Kesadaran akan permasalahan ini  menjadi  penting  untuk  merespons  tantangan  serupa  di  masa  mendatang  dan memastikan  bahwa  pertumbuhan  sistem  pendidikan  selalu  diiringi  dengan  upaya  yang serius untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Pada era Orde Baru, birokrasi dianggap sebagai sarana yang efektif untuk melakukan intervensi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Eksistensi para penguasa menjadi fokus  utama pemerintahan,  sehingga intervensi yang dilakukan oleh  penguasa terhadap semua aspek kehidupan bernegara dianggap sebagai instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan  dan  kelangsungan  pemerintahan.  Dampak  dari  sistem  sentralisasi  ini menciptakan  sikap  apatis  di  kalangan  cendekiawan  dan  seluruh  lapisan  masyarakat, menghambat kemampuan mereka untuk berpikir secara demokratis, kritis, dan kreatif.
Birokrasi  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat  administratif,  tetapi  juga  sebagai  alat kontrol yang digunakan oleh penguasa untuk mengawasi dan mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat. Sikap apatis yang muncul di kalangan cendekiawan dan masyarakat umum dapat  dipahami sebagai  respons terhadap dominasi pemerintah yang cenderung sentralistik dan otoriter.
Keengganan  untuk  berpikir  secara  demokratis,  kritis,  dan  kreatif  dapat  dianggap sebagai dampak dari kendala-kendala yang diberlakukan oleh sistem pemerintahan pada waktu  itu.  Dengan  demikian,  memahami  dinamika  ini  dapat  memberikan  wawasan  lebih lanjut  tentang  bagaimana  kebijakan  sentralisasi  pada  masa  itu  memengaruhi  budaya
berpikir  dan  partisipasi  masyarakat,  serta  menimbulkan  dampak  pada  perkembangan demokrasi dan kreativitas intelektual.
Sistem pemerintahan Orde Baru menjadi penghalang bagi timbulnya gerakan oposisi sebagai  alat  kontrol  sosial  terhadap  pemerintahan  atau  penguasa.  Oposisi  dalam  suatu negara  demokratis  dianggap  sebagai  suatu  keharusan  politik  yang  harus  mendapatkan perhatian  signifikan.  Di  Indonesia,  gerakan  oposisi  dianggap  oleh  penguasa  sebagai ancaman  terhadap  eksistensi  mereka,  sehingga  setiap  munculnya  gerakan  oposisi  selalu dihadapi dengan kecurigaan yang didukung oleh pendekatan otoritarian.
Peran  oposisi  sebagai  mekanisme  kontrol  sosial  yang  sehat  dan  kritis  menjadi terhambat  oleh  pandangan  penguasa  yang  melihat  oposisi  sebagai  pemberontakan terhadap  kekuasaan  yang  ada.  Sikap  otoritarian  yang  mendukung  penguasa  membuat munculnya  gerakan  oposisi  selalu  dianggap  sebagai  potensi  ancaman,  sehingga  setiap langkah  gerakan  oposisi  sering  kali  diawasi  dan  dihadapi  dengan  kecurigaan  yang berlebihan.
Pentingnya  peran  oposisi  dalam  suatu  sistem  demokratis  untuk  mengawasi  dan memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintahan tidak sepenuhnya diakui dalam sistem pemerintahan Orde Baru ini. Dalam kerangka ini, pemahaman terhadap dinamika antara penguasa dan oposisi dapat memberikan perspektif yang lebih kaya tentang bagaimana keterbatasan sistem pemerintahan tersebut mempengaruhi perkembangan demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia pada masa tersebut.
Berbeda  dengan  pernyataan  sebelumnya  kasus  yang  sama  terjadi  dimana  masih terdapatnya  pemimpin  kita  baik  dalam  skala  nasional  maupun  daerah  menjadikan pendidikan  (apalagi  pendidikan  Islam)  sebagai  komoditas  politik,  sihingga  "tema-tema" pendidikan kadang menjadi slogan politis dalam upaya melanggengkan kekuasaanya, entah dalam kasus masih dalam pemerintahanya maupun ketika menjelang Pilkada.
Fenomena  ini  mencerminkan  bagaimana  pendidikan,  yang  seharusnya  menjadi instrumen  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  sering  kali  dimanipulasi untuk kepentingan politik. Pemimpin menggunakan isu pendidikan, khususnya pendidikan Islam, sebagai sarana untuk mencapai dukungan politik, terutama ketika mendekati periode pemilihan umum.
Pendekatan  ini  mencakup  penggunaan  tema-tema  pendidikan  sebagai  bagian  dari kampanye politik untuk membangun citra positif dan mendapatkan dukungan publik. Dalam beberapa  kasus,  hal  ini  dapat  menciptakan  ketidakseimbangan  antara  pembangunan pendidikan yang substansial dan pemanfaatan isu pendidikan sebagai alat politik.
Pentingnya  menyadari  dinamika  ini  adalah  agar  masyarakat  dapat  memahami bagaimana pendidikan, termasuk pendidikan Islam, sering kali menjadi korban dari agenda politik. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan  selektif  dalam  menilai  kebijakan  pendidikan  yang  diusung  oleh  para  pemimpin, sehingga  pendidikan  dapat  diarahkan  secara  benar  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Terkadang  kalangan  pendidik  sering  melupakan  bahwa  salah  satu  aspek  penting dalam  pendidikan Islam adalah dimensi politik. Dalam  dimensi  ini, tergambar hubungan yang melibatkan masyarakat dengan pemerintahan, interaksi antar negara, serta dinamika antarorganisasi,  dan  sebagainya.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  pendidikan  Islam  memiliki keterkaitan yang erat dengan ranah politik, dan keduanya sulit untuk dipisahkan.
Pentingnya memahami dimensi politik dalam pendidikan Islam bukan hanya sebatas pengetahuan  teoritis,  tetapi  sebagai  landasan  untuk  membekali  peserta  didik  dengan pemahaman yang mendalam tentang  hubungan sosial  dan politik dalam konteks ajaran Islam. Dengan memahami keterkaitan ini, pendidik dapat merancang kurikulum yang tidak hanya  menekankan  aspek  keagamaan,  tetapi  juga  memperkuat  pemahaman  tentang tanggung jawab sosial dan politik dalam masyarakat.
Pentingnya  dimensi  politik  dalam  pendidikan  Islam  menjadi  panggilan  untuk mengintegrasikan  nilai-nilai  keislaman  dalam  konteks  kehidupan  sosial  dan  politik. Sehingga, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk menjadi individu yang beriman, tetapi juga menjadi warga masyarakat yang berkontribusi aktif dalam membangun tatanan sosial dan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Dalam sejarah, hubungan antara pendidikan dengan politik  (James. S. Coleman ditulis oleh Sipriyanto dalam H. abuddin Nata: 2001) bukanlah suatu hal yang baru. Sejak zaman Plato dan Aristoteles, para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup intensterhadap persoalan politik. Kenyataan ini misalnya ditegaskan dengan ungkapan “ Asis the state, sois the school ”, atau “ what you wans is the state, tou must put into the school ” selain  terdapat  teori  yang  dominan  dalam  demokrasi  yang  mengasumsikan  bahwa pendidikan adalah sebuah korelasi bagi suatu tatanan demokratis.
Dalam  sejarah  Islam  misalnya,  hubungan  antara  pendidikan  dengan  politik  dapat dilacak sejak masa- masa pertumbuhan paling subur dalam lembaga- lembaga pendidikan Islam.  Sepanjang  sejarah  terdapat  hubungan  yang  amat  erat  antara  politik  dengan pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari pendirian beberapa lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah yang justru disponsori oleh penguasa politik. Contoh yang paling terkenal adalah  madrasah  Nizhamiyah  di  Bagdad  yang  didirikan  sekitar  1064  oleh  Wazir  Dinasti
Saljuk,  Nizham  al-  Mulk.  Madrasah  ini  terkenal  dengan  munculnya  para  pemikir  besar. Misalnya,  Al-  Ghozali  sempat  mentransfer  pengetahuanya  di  lembaga  ini,  yakni  menjadi guru.  Di  Indonesia,  munculnya  madrasah  (M.  Dawam  Rahardjo:  1993)  merupakan konsekuensi dari proses modernisasi surau yang cenderung di sebabkan oleh terjadinya tarik menarik  antara  system  pendidikan  tradisional  dengan  munculnya  lembaga  pendidikan modern  dari  Barat.  Namun,  disadari  oleh  Ki  Hajar  Dewantara  bahwa  peran  ulama  telah melahirkan system budaya kerakyatan yang bercorak kemasyarakatan dan politik, disamping spiritual. Hal  ini terbukti  bayangkanya  para alumni pesantren yang melanjutkan studi ke universitas terkemuka baik di dalammupun di luar negeri.
Madrasah  di  Indonesia  yang  dikelola  oleh  suatu  organisasi  social  kemasyarakatan banyak  dipengaruhi  oleh  orientasi  organisasinya.  Madrasah  yang  didirikan  oleh Muhammadiyah lebih bersifat ala Muhammadiyah. Demikian halnya dengan madrasah yang dikelola oleh NU orientasi pendidikanya lebih menitik beratkan pada kemurnian mazhab.
Dampak  dari  keragaman  orientasi  pendidikan  ini  menciptakan  ragam  tokoh,  baik dalam kapasitas formal maupun informal, yang memiliki pemikiran dan arus politik yang beragam. Ada yang mengadopsi pemikiran modernis, fundamentalis, tradisionalis, hingga nasionalis. Walaupun perilaku politik seorang tokoh tidak semata-mata ditentukan oleh satu institusi  pendidikan  tertentu  dan  masih  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  seperti lingkungan, sosiokultural, potensi berpikir,  dan lainnya, namun pengaruh suatu lembaga pendidikan  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  membentuk  karakter  dan kepribadian seseorang, serta membekali mereka dengan paradigma berpikir yang beragam.
Variabilitas  dalam  pendekatan  pendidikan  menciptakan  kerangka  kerja  yang memungkinkan  perkembangan  beragam  pandangan  dan  sikap  politik  di  tengah masyarakat.  Meskipun  faktor-faktor  eksternal  turut  berperan,  institusi  pendidikan  tetap menjadi  katalisator  penting  yang  membentuk  landasan  karakter  dan  perspektif  individu. Inilah yang menjadikan pendidikan sebagai elemen krusial dalam membentuk pola berpikir dan orientasi politik suatu generasi.
Melalui  reformasi  yang  berlangsung,  (Deliar  Noer:  1983)  kita  dihadapkan  pada kesempatan  berharga  untuk  mengukuhkan  kembali  prinsip-prinsip  demokratisasi  yang terhimpun dalam semangat perubahan. Pendidikan, sebagai salah satu pilar pembentukan masyarakat yang demokratis, memiliki peran yang sangat vital dalam mengembalikan visi pendiri bangsa seperti yang tercantum dalam konstitusi. Konsep "mencerdaskan kehidupan bangsa" menjadi panggilan untuk menetapkan pendidikan sebagai sarana tidak hanya untuk peningkatan  intelektualitas,  tetapi  juga  sebagai  instrumen  untuk  memperkuat  nilai-nilai demokrasi.
Upaya dalam merestorasi peran pendidikan sesuai dengan tujuan konstitusi mencakup pembaruan  kurikulum,  pemberdayaan  guru  sebagai  agen  perubahan,  dan  menciptakan lingkungan  belajar  yang  mendukung  perkembangan  karakter  demokratis.  Melalui pendekatan ini, pendidikan dapat menjadi motor penggerak dalam membentuk masyarakat yang cerdas, beretika, dan partisipatif dalam proses demokratisasi.
Pembenahan  secara  fundamental  terhadap  sistem  pendidikan  nasional  merupakan conditiosine quainin yang harus dimulai dari tataran yang paling dasar visi sampai dengan implementasi  dalam  kurikulum.  Pada  tataran  paling  dasar,  tujuan  pendidikan  untuk membentuk  kepribadian  manusia  Indonesia  yang  tercerahkan  dan  memiliki  tanggung jawab, merupakan substansinya. Dengan landasan visi seperti ini, maka pendidikan tidak lagi hanya  ditujukan  untuk  memproduksi  manusia  terpelajar  dan  berkeahlian  demi  malayani keperluan  pasar  tenaga  kerja  manusia  yang  di  kuasai  oleh  kehendak  untuk  mengontrol, mengekploitasi, dan berkuasa, tetapi yang di pentingkan adalah pertumbuhannya manusia berbudaya yang dapat menghayati dan memahami kehidupan bersama, sebagai komunitas mengada  ( the  community  of  being)  yang  saling  terkait  satu  sama  lain  dan  karena salingmenjaga dan membuahkan mengeksploitasi.

## Hubungan Pendidikan Islam dengan Penguasa
Penguasa dalam konteks ini, sering diidentifikasi dengan pemerintah yang merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan hukum atau kebijakan di wilayah yang mereka kuasai. Pada masa klasik, ulama menduduki peran yang sangat penting dalam Islam dan di antara komunitas Muslim. Dalam banyak aspek, mereka dihormati  sebagai  figur  yang  menduduki  posisi  dan  otoritas  keagamaan  setelah  Nabi Muhammad sendiri.
Kehadiran  ulama  pada  masa  klasik  Islam  (Deliar  Noer:  1983)  tidak  hanya  menjadi pemuka agama tetapi juga penjaga keadilan dan moralitas dalam masyarakat. Mereka diakui sebagai penjaga dan pemegang otoritas agama yang memberikan bimbingan dalam hal hukum, etika, dan spiritualitas kepada umat. Selain sebagai cendekiawan keagamaan, ulama juga  sering  berperan  dalam  memberikan  nasihat  kepada  penguasa  atau  pemerintah, bertindak sebagai penasehat moral, dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, hubungan antara ulama dan penguasa tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga mencakup dimensi etis dan spiritual.
Meskipun peran ulama mungkin berubah seiring waktu dan dalam berbagai konteks sejarah, pengakuan terhadap  peran mereka dalam membentuk arah moral  dan keadilan dalam masyarakat tetap menjadi warisan berharga. Pada intinya, keberadaan ulama pada
masa  klasik  dan  sepanjang  sejarah  Islam  mencerminkan  pentingnya  keterkaitan  antara otoritas keagamaan dan pemerintahan untuk membentuk masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, etika, dan spiritualitas.
Salah satu hadis Nabi yang paling populer menyatakan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. Al'ulama' waratsah al-anbiya ’Karenanya mereka sangat dihormati kaum Muslimin lainnya, dan pendapat-pendapat mereka dianggap mengikat dalam berbagai masalah, yang bukan hanya terbatas pada masalah keagamaan saja, melainkan dalam berbagai masalah lainnya. Pentingnya ulama dalam masyarakat Islam terletak pada kenyataan bahwa mereka dipandang sebagai penafsir-penafsir legitimate dari sumber-sumber asli ajaran Islam, yakni al-Qur'an  dan  Hadis.  Dikarenakan  pengetahuan  agama  yang  mendalam  dan  ketinggian akhlak, ulama bergerak pada berbagai lapisan sosial.
Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu  juga  pengetahuan  termasuk  pengetahuan  agama  yang  dimiliki  ulama  adalah  suatu kekuatan  pencipta  dan  pembentuk;  pengetahuan  (knowledge)  dan  kekuatan  (power) berkaitan erat  sekali, dan konfigurasi  keduanya merupakan kekuatan yang tangguh atas masyarakat. Pernyataan itu terlepas dari apakah ulama menuntut ilmu pengetahuan demi kekuatan yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bidang kehidupan ataupun tidak, konsepsi masyarakat tentang tingginya nilai yang melekat pada pengetahuan agama telah memberikan  dasar  yang  kuat  bagi  kontinuitas  legitimasi  kekuatan  dan  pengaruh  moral ulama.
Namun,  melihat  sejarah  Islam,  sebagian  besar  ulama,  karena  alasan  doktriner  dan teologis,  cenderung  enggan  untuk  langsung  terlibat  dalam  ranah  politik.  Kekuatan  dan pengaruh mereka lebih sering diungkapkan secara politik dan intelektual melalui sikap teguh dan kewaspadaan untuk memastikan bahwa penguasa dan masyarakat beroperasi sesuai dengan pemahaman atau interpretasi mereka terhadap ajaran Islam. Mengingat kekuatan dan  pengaruh  ulama,  tidak  mengherankan  jika  penguasa  Muslim  dari  waktu  ke  waktu berupaya dengan berbagai cara untuk menaklukkan dan menempatkan mereka di bawah otoritas kekuasaan politik.
Tidak  jarang  terjadi  upaya  dari  penguasa  untuk  membatasi  kemerdekaan  ulama, terutama ketika pandangan atau fatwa yang diungkapkan oleh ulama tidak sejalan dengan kebijakan politik yang diinginkan oleh penguasa. Sejarah mencatat berbagai upaya untuk meredam  kebebasan  ulama,  baik  melalui  kooptasi  atau  penindasan,  sebagai  respons terhadap kekhawatiran akan pengaruh dan otoritas mereka dalam membentuk pandangan masyarakat dan opini politik. Dalam situasi ini, peran ulama tidak hanya menjadi pemuka agama tetapi juga penjaga kemerdekaan intelektual dan moral di tengah-tengah kekuasaan
politik.  Meskipun  ada  dinamika  dan  pergeseran  dalam  hubungan  antara  ulama  dan penguasa sepanjang sejarah Islam, peran ulama sebagai penjaga nilai-nilai dan panduan moral tetap memainkan peran sentral dalam pembentukan dan perkembangan masyarakat Muslim.
Ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah masyarakat di Madinah ada sebagian dari warga  masyarakat  yang  mengabdikan  dirinya  untuk  memperdalam  ilmu-ilmu  agama.  Di Madinah, tercatat sekelompok orang yang suka duduk di luar (emperan) masjid Madinah untuk menggali dan mendiskusikan pengetahuan agama yang dikenal sebgai ahl al-Shuffah. Disamping kelompok ini ada pula perseorangan yang memperdalam spesialisasi tertentu dalam  bidang  keagamaan  dan  menjadi  cikal  bakal  lahirnya  kelompok  ulama  di  tengah- tengah masyarakat Muslim, yang baru muncul sebagai kelas tersendiri pada abad ke-9. Di samping itu, pemerintah juga berperan sebagai lembaga atau organisasi yang menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan.

## Hubungan Pendidikan Islam dengan Kekuasaan
Pendidikan Islam pada masa-masa awal (Ahmad Amin: 2015), terutama pada zaman Nabi dan para sahabat, diterapkan secara khusus di Masjid. Ahmad Amin, sejarawan Islam kontemporer,  mencatat  bahwa  pusat-pusat  pendidikan  Islam  pada  periode  tersebut berlokasi di Hijaz, dengan pusat utama di Makkah dan Madinah; di Irak, pusatnya berada di Basrah dan Kufah; serta di Damaskus. Setiap daerah ini diwakili oleh para sahabat terkemuka yang menjadi tokoh sentral dalam menyampaikan dan mengajarkan ajaran Islam.
Pada  masa  keemasan  Islam,  yang  terjadi  selama  pemerintahan  Abbasiyah,  pusat pendidikan Islam dipusatkan di Baghdad, khususnya di Bait al-Hikmah. Sementara itu, di masa pemerintahan Islam di Spanyol, fokus pendidikan Islam berada di Universitas Cordova di  bawah  pemerintahan  Abdurrahman  III,  yang  dikenal  dengan  gelar  Al-Dahil.  Di  Mesir, pusat pendidikan Islam tertinggi berlokasi di Universitas al-Azhar, yang didirikan oleh Dinasti Fathimiyah.  Inilah  beberapa  pusat  pendidikan  kunci  yang  menjadi  perwakilan  masa keemasan Islam, tempat di mana ilmu pengetahuan, seni, dan kemanusiaan berkembang pesat.
Pendidikan Islam saat ini mengalami perkembangan yang merata di berbagai negara di seluruh dunia, terlepas dari apakah negara tersebut mayoritas berpenduduk Muslim atau tidak.  Di  Indonesia,  studi  Islam  diimplementasikan  melalui  lembaga-lembaga  pendidikan tinggi khusus, seperti UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Selain itu, sejumlah perguruan tinggi swasta juga turut menyelenggarakan pendidikan Islam, seperti Unissula (Universitas Islam Sultan
Agung) di Semarang dan Unisba (Universitas Islam Bandung) di Bandung. Ini mencerminkan inklusivitas  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  yang  melibatkan  berbagai  lembaga  untuk memberikan akses dan pilihan yang lebih luas kepada masyarakat.
Pendidikan  Islam  di  negara-negara  non  Islam  diselenggarakan  dibeberapa  negara, antara lain di India, Chicago, Los Angeles, London, danKanada. Di Aligarch University India, Pendidikan Islam di bagi menjadi dua: Islam sebagai doktrin di kaji di Fakultas Ushuluddin yang mempunyai  dua  jurusan, yaitu  Jurusan Madzhab Ahli Sunnah  dan  jurusan madzab syi’ah.  Di  Chicago, Kajian  Islam  diselenggarakan  di  Chicago  University.  Secara organisatoris,Pendidikan  Islam  berada  di  bawah  Pusat  Studi  Timur  Tengah  dan  Jurusan Bahasa,  dan  Kebudayaan  Timur  Dekat.  Dilembaga  ini,  kajian  Islam  lebih  mengutamakan kajian tentang pemikiran Islam, Bahasa Arab, naskah-naskah klasik, dan bahasa-bahasa non- Arab.
Di Amerika, studi Islam umumnya memberikan penekanan pada bidang studi seperti sejarah Islam (Jaih Mubarok Atang Abdul Hakim: 2014), bahasa-bahasa Islam selain bahasa Arab,  sastra,  dan  ilmu-ilmu  sosial  terkait  Islam.  Pengembangan  studi  Islam  di  Amerika dikelola  melalui  Pusat  Studi  Timur  Tengah  dan  Timur  Dekat,  yang  berfungsi  sebagai lembaga induk yang mengkoordinasikan penelitian dan pengajaran terkait dunia Islam. Ini mencerminkan upaya Amerika dalam mendukung pemahaman yang lebih mendalam terkait keberagaman, sejarah, dan kebudayaan Islam melalui pendekatan multidisiplin.
Pusat Studi Timur Tengah dan Timur Dekat di Amerika mencerminkan komitmen untuk menjembatani  pemahaman  yang  lebih  baik  terkait  dunia  Islam.  Di  sini,  studi  Islam melibatkan penelitian dan pengajaran di berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, bahasa, sastra,  dan  ilmu-ilmu  sosial.  Fokus  ini  memungkinkan  mahasiswa  dan  peneliti  untuk mendalami aspek-aspek kaya dan kompleks dari kebudayaan dan sejarah Islam.
Melalui pendekatan multidisipliner ini, pusat studi tersebut berperan dalam membuka cakrawala pengetahuan mengenai Islam, tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai entitas sosial, budaya, dan intelektual yang berkembang. Studi Islam di Amerika bukan hanya memberikan wawasan akademis tetapi juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas dan  mendalam  mengenai  dunia  Islam,  memupuk  dialog  antarbudaya,  dan  merangkul keberagaman dalam perspektif global. Dengan demikian, upaya ini menjadi sarana penting dalam membangun pemahaman saling menghormati dan menghargai di antara berbagai komunitas dan latar belakang budaya.
Pada periode berikutnya, yang dikenal sebagai orde lama, harapan baru muncul dalam dunia pendidikan Islam dengan didirikannya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 melalui usulan dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diterbitkan pada 11
November  1945.  Pendidikan  Islam  mulai  mengalami  perubahan  positif  dengan  adanya sejumlah kebijakan pemerintah melalui Departemen Agama yang secara langsung berkaitan dengan  pengembangan  pendidikan  Islam.  Hal  ini  membawa  angin  segar  dan  membuka peluang baru bagi perkembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia.
Kehadiran Departemen Agama pada periode orde lama menandai langkah signifikan dalam upaya peningkatan pendidikan Islam di Indonesia. Sejak berdirinya pada tanggal 3 Januari  1946,  departemen  ini  menjadi  entitas  yang  berperan  aktif  dalam  mengatur  dan mengembangkan berbagai aspek pendidikan agama Islam di tanah air. Pemberian mandat kepada Departemen Agama melalui usulan KNIP pada 11 November 1945 membuka jalan untuk perumusan kebijakan yang mendukung pengembangan pendidikan Islam. Dengan demikian,  berbagai  langkah  konkrit  dapat  diambil  untuk  meningkatkan  kualitas  dan aksesibilitas pendidikan Islam di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui  serangkaian  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  Departemen  Agama,  para pemangku  kepentingan  di  bidang  pendidikan  Islam  dapat  melihat  adanya  komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan peran agama Islam dalam pembangunan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, departemen ini menjadi sebuah garda terdepan dalam upaya memajukan dan memperkuat sistem pendidikan Islam, memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan pendidikan di Indonesia.
Dalam era orde baru, dikenal sebuah kebijakan yang memiliki dampak signifikan dan masih terus dikenang dalam telinga umat Islam, terutama bagi para pengelola pendidikan Islam. Kebijakan tersebut adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, pada tahun 1975 dengan  nomor  SKB  No.  06/1975,  037/U/1975,  dan  36/1975.  SKB  ini  diarahkan  untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam di madrasah.
Selain itu, keberlanjutan perhatian terhadap pendidikan Islam diakui melalui Undang- Undang  SISDIKNAS,  yaitu  UU  No.  2  Tahun  1989.  Undang-Undang  ini  membuktikan komitmen  pemerintah  untuk  terus  memajukan  sistem  pendidikan  nasional,  termasuk pendidikan Islam, dengan merumuskan kerangka kerja yang mendukung peningkatan mutu dan  aksesibilitasnya.  Melalui  kebijakan-kebijakan  ini,  pemerintah  menegaskan  perannya dalam mengembangkan dan memperkuat sistem pendidikan Islam, mengakui pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Dengan demikian, era tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.
Pada era reformasi, setelah kejayaan orde baru digulingkan oleh gerakan reformasi pada  tahun  1998  dan  munculnya  berbagai  tuntutan  perubahan  di  berbagai  sektor
kehidupan, termasuk pendidikan Islam, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Undang-Undang  ini  memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  tersebut,  terjadi  perubahan  mendasar dalam  kerangka  regulasi  pendidikan  nasional,  mencakup  pula  pendidikan  Islam.  Hal  ini mencerminkan  komitmen  pemerintah  untuk  memperkuat  sistem  pendidikan  secara menyeluruh,  termasuk  pengembangan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  Islam.  Pada gilirannya,  hal  ini  membuka  pintu  lebar-lebar  untuk  kemajuan  dan  pengembangan pendidikan  Islam  yang  lebih  inklusif  dan  berdaya  saing  di  tengah-tengah  masyarakat Indonesia yang multikultural.

## B. Pembahasan
1. Pengaruh Pendidikan Agama Islam dalam Politik Indonesia
a. Identitas Agama dalam Politik: Pendidikan agama Islam memiliki peran signifikan dalam  membentuk  identitas  politik  di  Indonesia.  Partai-partai  politik  yang didasarkan  pada  nilai-nilai  Islam  sering  kali  memainkan  peran  penting  dalam kebijakan dan dinamika politik.
b. Pendidikan  dan  Ideologi  Politik:  Pendidikan  agama  Islam  mempengaruhi  cara individu  memahami  politik.  Institusi  pendidikan,  mulai  dari  madrasah  hingga universitas,  memainkan  peran  penting  dalam  penyebaran  ideologi  politik  yang berbasis agama.
c. Pola  Pikir  dan  Pandangan  Politik:  Pendidikan  agama  Islam  memengaruhi pandangan  politik  individu,  termasuk  pemahaman  terhadap  isu-isu  seperti demokrasi, hak asasi manusia, peran perempuan dalam politik, dan lainnya.
2. Tantangan dalam Pendidikan Agama Islam dan Politik Pluralisme  dan  Toleransi:  Tantangan  utama  dalam  pendidikan  agama  Islam  adalah menciptakan kesadaran akan pentingnya pluralisme dan toleransi dalam konteks politik yang beragam di Indonesia. Radikalisasi dan Ekstremisme: Pendidikan agama Islam juga dihadapkan pada tantangan radikalisasi dan ekstremisme, di mana interpretasi agama yang  ekstrem  dapat  mempengaruhi  politik  dan  mengancam  stabilitas  negara. Keterbatasan  Kurikulum:  Tantangan  lainnya  adalah  keterbatasan  dalam  kurikulum pendidikan agama Islam yang mungkin tidak memadai untuk mengajarkan nilai-nilai kritis yang dibutuhkan dalam konteks politik modern.
3. Solusi dan Upaya Mengatasi Tantangan
Reformasi  Kurikulum:  Meningkatkan  kurikulum  pendidikan  agama  Islam  untuk
mencakup nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan kebebasan berpendapat. Pelatihan Guru: Memberikan pelatihan kepada guru-guru agama untuk mengajarkan pemahaman yang seimbang  tentang  agama  Islam  yang  inklusif  dan  tidak  ekstremis.  Kolaborasi  antara Pemerintah dan Lembaga Agama: Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan  otoritas  agama  dalam  mempromosikan  pemahaman  yang  lebih  luas  tentang agama Islam dan politik yang inklusif.
Artikel  ini  dapat  memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang  bagaimana pendidikan  agama  Islam  memengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  dinamika  politik  di Indonesia.  Dalam  pembahasannya,  penting  untuk  menampilkan  perspektif  yang seimbang  dan  menyeluruh  untuk  memahami  tantangan  serta  solusi  yang  mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam melakukan penjelasan, artikel ini dapat  menunjukkan  pendapat  dari  berbagai  ahli  atau  pemikir  yang  relevan.  Juga, penting untuk mencantumkan perspektif dari berbagai lapisan masyarakat agar dapat menggambarkan keberagaman pandangan terhadap topik ini. Khususnya di Indonesia, di mana agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai politik, pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara pendidikan agama Islam dan dinamika politik akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang arah perkembangan sosial-politik di negara ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai pengaruh dan tantangan  pendidikan  agama  Islam  dalam  dinamika  politik  di  Indonesia  maka  terdapat pengaruh signifikan: Pendidikan agama Islam memiliki peran yang kuat dalam membentuk identitas  politik  individu  dan  kelompok  di  Indonesia.  Nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  yang diajarkan dalam pendidikan agama mempengaruhi pandangan politik serta kebijakan yang diambil. Tantangan Pluralisme dan Radikalisme: Terdapat tantangan yang signifikan terkait dengan pendidikan agama Islam dalam mempromosikan pluralisme dan toleransi di tengah masyarakat  yang  beragam.  Di  sisi  lain,  pendidikan  agama  juga  dihadapkan  pada  risiko radikalisasi  dan  ekstremisme  yang  dapat  mempengaruhi  dinamika  politik  secara  negatif. Relevansi  Kurikulum  dan  Peran  Institusi  Keagamaan:  Pentingnya  mempertimbangkan relevansi  kurikulum  pendidikan  agama  Islam  agar  tetap  sesuai  dengan  perkembangan zaman  dan  mempromosikan  nilai-nilai  toleransi  serta  menghindari  potensi  radikalisasi. Selain itu, peran institusi keagamaan dalam membentuk kebijakan politik dan opini publik juga  perlu  diperhatikan.  Pentingnya  Pendekatan  Multiperspektif:  Menyadari  bahwa masyarakat  Indonesia  memiliki  keberagaman  pemahaman  agama  Islam,  penanganan
terhadap pendidikan agama dalam politik haruslah inklusif dan mengakomodasi berbagai pandangan serta pemikiran yang ada.  Pengaruh Terhadap Pemilih dan Kebijakan Politik: Studi tentang pengaruh pendidikan agama terhadap perilaku pemilih serta kontribusinya dalam pembentukan kebijakan politik menjadi penting untuk dipahami lebih lanjut guna merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengelola hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Kesimpulan tersebut menunjukkan kompleksitas hubungan antara pendidikan  agama  Islam  dan  dinamika  politik  di  Indonesia  serta  kebutuhan  untuk pendekatan yang cermat dan inklusif dalam menghadapi tantangan yang muncul.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Malik fajar dalam M. Wahyuni Nafis, Dkk, Di Dalam Sejarah Pendidikan Islam Maupun Dalam Studi Kependidikan, Sebutan ‘Pendidikan Islam’ Umumnya Difahami Sebatas Ciri Khas Jenis Pendidikan Yang Berlatar Belakang Keagamaan (Jakarta: IPHI dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995)
Amin, Ahmad, Dhuha Al-Islam (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015)
Atang Abdul Hakim, & Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam (Bandung: Rosda Karya Offset, 2014)
Buchori, Mochtar, ‘Peranan Pendidikan Dalam Pembentukan Budaya Politik Di Indonesia’ Dalam  Sindhunata,  Menggagas  Paradigma  Baru  Pendidikan  (Yogtakarta:  Kanisius, 2000)
M.  Sirozi, Politik  Pendidikan,  Dinamika  Hubungan  Antara  Kepentingan  Kekuasaan  Dan Praktik Penyelenggaraon Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
Nata, James.S.Colemanditulis oleh Supriyanto dalam H. Abudin, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2001)
Noer, Deliar, Administrasi Islam Di Indonesia (Jakarta: Yayasan Risalah, 1983)
Rahardjo,  M.  Dawam, Intelektual,  Intelejensia  Dan  Perilaku  Politik,  Risalah  Cendikiawan Muslim (Bandung: Mizan, 1993)
WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2014)
Zuhairini dan Abdul Ghafir, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Malang: UM Press, 2014)