## PEMBINAAN PSIKOLOGI POLRI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

## POLRI PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT FOR IMPROVING THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES

## Idayu Parameswari
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : idayudecky@gmail.com

## ABSTRACT
Constraints in the development of psychological psychology for members who commit disciplinary violations, namely the  quantity  of  psychologists  who  have  not  been  met,  the  superiors  are  less  than  optimal  in  supporting  counseling programs, lack of job desk arrangements for psychologists, budgetary factors, socialization factors and understanding factors of members of the police and psychologists. Meanwhile, the solution in the psychology coaching of the Police for members who commit disciplinary offenses is the re-socialization of psychology coaching to all members in the Batu Polres to prevent disciplinary offenses, making the National Police Chief Regulations regulating that each supervisor is a counselor to meet an adequate number of psychological coaching and provide facilities and adequate infrastructure for  psychology  coaching  members  of  the  Police  Resort  and  implementing  a  culture  of  excellence  according  to  the National Police Chief's program.
Keywords: Human Resources, Coaching, Psychology.

## ABSTRAK
Kendala dalam pembinaan psikologi Polri bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin, yaitu kuantitas tenaga psikolog  yang  belum  terpenuhi,  pihak  atasan  kurang  maksimal  dalam  mendukung  program  konseling,  kurangnya pengaturan job  desk untuk  psikolog,  faktor  anggaran,  faktor  sosialisasi  dan  faktor  pemahaman  anggota  polri  dan psikolog. Sedangkan, solusi dalam pembinaan psikologi Polri bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu sosialisasi pembinaan psikologi ulang pada seluruh anggota di jajaran Polres Batu untuk mencegah pelanggaran disiplin, membuat Perkapolri yang mengatur bahwa setiap atasan adalah konselor agar memenuhi jumlah pembinaan psikologi yang memadai, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pembinaan psikologi anggota Polres Batu serta menerapkan budaya berkeunggulan sesuai program Kapolri.
Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Pembinaan, Psikologi.

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Manajemen  sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan  upaya  pembinaan  atau  peningkatan kualitas personil-personil yang terlibat dalam suatu organisasi agar berbuat dan menjalankan tugas serta  fungsinya  secara  profesional.  SDM  sebagai  salah  satu  unsur  penunjang  organisasi,  dapat diartikan  sebagai  manusia  yang  bekerja  di  lingkungan  suatu  organisasi  (disebut  personil,  tenaga kerja, pekerja/karyawan); atau potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya; atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material dalam
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
organisasi bisnis,  yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi di mana ia berada. 1
Mengelola  SDM  di  era  globalisasi  bukan  merupakan  hal  yang  mudah.  Oleh  karena  itu, berbagai  macam  suprastruktur  dan  infrastruktur  perlu  disiapkan  untuk  mendukung  proses terwujudnya SDM yang berkualitas. Perusahaan atau organisasi yang ingin tetap eksis dan memiliki citra positif di mata masyarakat tidak akan mengabaikan aspek pengembangan kualitas SDM-nya. 2 Saat  ini,  Polri  berada  dalam  situasi  reformasi  yang  menuntut  perubahan  di  banyak  bidang. Karena  itu,  bagian  SDM  harus  berperan  sebagai  agen  perubahan  agar  institusi  Polri  dapat  terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Reformasi Polri menyangkut aspek struktural, instrumentak, dan  kultural.  Dari  ketiga  aspek  ini,  aspel  kultural  merupakan  aspek  yang  paling  sulit,dan  belum banyak dikembangkan secara teratur. Karena itu, SDM Polri harus mampu berperan sebagai agen perubahan, khsusnya dalam mengubah budaya Polri sesuai dengan paradigma baru. Sebagai agen perubahan SDM Polri berperan dalam membentuk anggota Polri yang berkompeten dan memiliki integritas. Dalam hal ini, anggota Polri tidak hanya dituntut memiliki sikap dan moral yang baik. 3 Dengan kondisi ini sudah dapat dipastikan bahwa tantangan dan beban kerja Polri dalam mencapai kesempurnaan ( strives for excellence ) akan semakin berat. 4
Perkembangan  dimensi  kejahatan  yang  terus  meningkat,  diperlukan  peningkatan profesionalisme aparat kepolisian, yang telah dijabarkan dalam pelaksanaan Grand Strategi Polri. Peningkatan profesionalisme Polri tersebut dilaksanakan untuk menghapus kesan Polri yang selama ini dinilai buruk. 5 Selain itu berkaitan dengan kinerja Polri masih diwarnai dengan adanya berbagai tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam setiap pelaksanaan tugasnya.
Menyikapi  hal  tersebut  diatas,  maka  perlu  dilakukan  pembenahan  dalam  siklus  pembinaan SDM  mulai  dari  rekrutmen  personel,  pendidikan,  penggunaan,  perawatan  dan  pengakhiran  dinas
1 Efi Brata Madya, Pentingnya Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Dakwah. Al-Idarah, Volume V, No. 6 , 2018.
2 Hadari  Nawawi, Organisasi  Sekolah  dan  Pengelolaan  Kelas  Sebagai  Lembaga Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung, 1997, hal. 12
3 Lembaga  Manajemen  UI, Reformasi  Berkelanjutan  Institusi  Polisi  Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kemitraan, 2006, hal. 89
4 Kustiana,  Aji  Ratna  Kusuma  dan  Muhammad  Noor,  Upaya  Pengembangan Kapasitas  Personel  Kepolisian  Untuk  Meningkatkan  Pelayanan  Publik. eJournal Administrative Reform, 2(4), 2014
5 M.  Gaussyah,  Revitalisasi  Fungsi  SDM  Polri  dan  Anggaran  Polri  Menuju Kemandirian  dan  Profesionalisme  Polri. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  No.  58,  Th.  XIV, Desember, 2012
yang  pada  hakekatnya  dilaksanakan  untuk  memenuhi  visi  Polri  yang  secara  substansial  untuk mewujudkan sosok Polri yang profesional, bermoral dan modern yang mampu melaksanakan tugas pokoknya  sebagai  penegak  hukum,  pemeliharaan  kamtibmas,  serta  pelindung,  pengayom  dan pelayan masyarakat .
Pada praktiknya, ditemui beberapa personel yang mengalami permasalahan. Salah satunya adalah personel di Wilayah Polres Batu. Meskipun pada praktiknya setiap anggota Polri sejatinya telah  diwajbkan  untuk  tunduk  pada  Perkapolri  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republilk Indonesia, namun ditemukan beberapa personel yang mengalami permasalahan. pada tahun 2019, terdapat empat personil yang bermasalah di lingkup Polres Batu. Permasalahan personil di atas, terkait dengan pelanggaran disiplin anggota yang dapat menyebabkan optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian yaitu sebagai intitusi yang harus memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan  kajian  empiris  Chintya,  (2017)  salah  satu  cara  yang  dilakukan  dalam pembinaan  anggota  bermasalah  yang  dilakukan  oleh  Biro  SDM  Polri  terdiri  dari  pembinaan psikologi.  Pembinaan  psikologi  berkaitan  dengan  mental/jiwa  merupakan  tumpuan  perhatian pertama  dalam  menggali  sejauh  mana  tingkat  kesadaran  dan  moralitas  anggota  Polri  dalam menjalankan wewenang  yang diamanatkan oleh masyarakat melalui Undang-undang.  Pembinaan psikologi  ini  terkait  dengan  usaha  untuk  memperbaiki  dan  memperbaharui  suatu  tindakan  atau tingkah laku anggota melalui bimbingan konseling. 6
Psikologi  merupakan  ilmu  yang  mempelajari  tentang  jiwa  atau  psikis  manusia  sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan tentang masalah yang dihadapi.  Pada  operasi  kepolisian,  psikologi  dimanfaatkan  dalam  pengembangan  teknologi interogasi,  pengendalian  lalu  lintas  dan  bimbingan  masyarakat.  Dalam  organisasi  kepolisian, psikologi dimanfaatkan untuk mendukung manajemen dan membantu mengatasi masalah-masalah personil Polri, masalah-masalah pribadi sebagai dampak dari tugas kepolisian dan penanggulangan stres pada petugas kepolisian. Hal ini juga berlaku untuk mengatasi masalah personil di Polres Batu.
Terkait  demikian,  kebijakan  yang  mendasari  penerapan  program  pembinaan  psikologi tertuang  dalam  penanganan  personel  bermasalah  di  lingkup  Polres  Batu  adalah  Peraturan  AS
6 L. Chintya, Evaluasi Pembinaan SDM Polda Lampung (Studi Pada Anggota Polri yang Bermasalah). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung , 2017
SDM  Kapolri  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  pelayanan  konseling  bagi  pegawai  negeri  khusunya Polri.  Pembinaan  psikologi  merupakan  serangkaian  kegiatan  bimbingan  dalam  usaha  untuk membantu  personel  mengatasi  masalah  psikologisnya  yang  meliputi  aktivitas  preventif,  kuratif, rehabilitatif dan pengemabngan potensi dengan menggunakan prosedur yang relevan. Sesuai dengan Peraturan AS SDM Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pelayanan konseling bagi pegawai negeri pada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  tujuan  dilakukan  konseling  psikologi  adalah,  yaitu terwujudnya pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi masalah psikologis serta untuk pengembangan potensi  positif  Pegawai  Negeri  pada  Polri, 7 sehingga  dapat  melaksanakan  fungsinya  secara maksimal untuk kepentingan tugas kepolisian. 8
Harapan dari pembinaan psikologi bagi personel yang bermasalah adalah dapat kembalinya personel  ke  dalam  lingkungan  satuan  kerja  sehingga  bisa  diterima  kembali  dan  diharapkan  bisa berubah menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan itu, perlu peran serta lingkungan Satuan kerja Biro SDM khusunya bagian Psikologi untuk mensinergikannya. Dalam konseling yang dilakukan bagian psikologi, anggota Polri yang bertugas di Polres Batu harus memberikan keterangan yang sebenar- benarnya, agar dalam pembinaan psikologi oleh bagian psikologi dapat sesuai dengan kondisi nyata personel yang bermasalah.
Sehingga  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  penulis  mengangkat tema  permasalahan  mengenai  Bagaimana  kondisi  kinerja  anggota  Polres  Batu  saat  ini  serta bagaimana  kendala  dan  solusi  dalam  pembinaan  psikologi  bagi  anggota  yang  melakukan pelanggaran disiplin guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Batu?

## 2. Metode Penelitian

## a. Tipe dan Dasar Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  diyakini  dapat membuka  potensi  interpretasi-interpretasi  subyektif  yaitu  dengan  mengikuti  dan  memahami  alur peristiwa secara kronologis dan menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang yang terkait untuk memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. 9 Sedangkan tipe penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif.  Tujuannya  adalah  untuk  menggambarkan,  meringkas  berbagai  kondisi,
7 Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Konseling Bagi Pegawai Negari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.
8 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 huruf h.
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2012, hal 06.
berbagai  situasi  atau  berbagai  fenomena  realitas  sosial  yang  ada  di  masyarakat  menjadi  objek penelitian dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. 10

## b. Informan Penelitian
Informan penelitian merupakan orang yang memiliki informasi tentang penelitian, informasi penelitian dalam penelitian ini adalah:
1. Subbag Personal & Hukum Polres Batu
2. Anggota Polri di Polres Batu
3. Psikolog di Kepolisian Polres Batu
4. Anggota Pelanggar Disiplin di wilkum Polres Batu

## c. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  adalah  suatu  proses  data  primer  untuk  keperluan  dalam  penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah salah cara untuk pengumpulan data pada studi kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang persepsi, pendapat. Observasi adalah pengumpulan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti.  Setelah  tempat  penelitian  diidentifikasi,  dilanjutkan  dengan  membuat  pemetaan  sehingga diperoleh  gambaran  umum  tentang  sasaran  penelitian.  Kemudian  peneliti  mengidentifikasi  siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana proses observasi tersebut dilaksanakan. 11 Dokumentasi  merupakan  pengumpulan  data  di  mana  peneliti  menyelidiki  benda-benda  tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.

## d. Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  berupa  pedoman  wawancara  memungkinkan  peneliti  untuk memastikan bahwa pengumpulan data yang serupa dari tiap informan.

## e. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Data Primer
10 Conny  R.  Semiawan, Metode  Penelitan  Kualitatif  Jenis  Karakteristik  dan Keunggulannya , Jakarta: Grafindo, 2012, hal 56.
11 Rendro, Beyond  Borders:  Communication  Modernity  &  History  The  First  LSPR Communication  Research  Conference  2010 ,  London:  STIKOM  The  London  School  of Public Relations, 2010, Hal 37.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer. Biasanya data sekunder ini berupa tulisan atau catatan-catatan (dokumentasi) yang mendukung peneltian

## e. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian melakukan Reduksi data dan Kategorisasi yang  dilakukan  dengan  mengelompokkan  data  yang  telah  ditelaah  dan  direduksi  sesuai  dengan definisi  variabel.  Pemeriksaan  keabsahan  data  dan  penafsiran  data  dilakukan  dengan  menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan deskripsi analitik.  Terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. 12

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Upaya  Psikolog  di  Polres  Batu  dalam  Pembinaan  Mental  anggota  Polri  yang  Melakukan Pelanggaran Disiplin
Pelanggar disiplin dan pidana oleh anggota Polres Batu masih relatif signifikan, yaitu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat berjumlah 12-28 kasus pelanggaran disiplin maupun kode etik. Jenis pelanggaran sendiri, diketahui terdapat beberapa bentuk dari kelalaian bertugas, tidak masuk dinas,  hingga  terjadi  pungutan  liar  dalam  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  maupun  perdata  di lapangan.  Meskipun  demikian  sebenarnya  berbagai  upaya  dan  kebijakan  pemberdayaan  dan peningkatan  kinerja  Polri  telah  dilakukan.  Untuk  menindaklanjuti  tindakan  pelanggaran  dari anggota  Polres  Batu,  psikolog  melakukan  upaya  pembinaan  mental  dengan  mencegah  dan meminimalisir perilaku pelanggaran disiplin tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

## 3.1.2. Pembinaan  melalui  Kegiatan  Konseling  dengan  Mengidentifikasi  Masalah  yang Menyebabkan Perilaku Pelanggaran Disiplin
Penegak  hukum  seperti  anggota  Polri  juga  merupakan  individu  yang  berinteraksi  dengan lingkungan  dan  juga  mengahdapi  masalah  tertentu  di  luar  tanggung  jawabnya  sebagai  penegak
12 Lexy  J  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi ,  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012, hal 125.
hukum.  Sebagai  individu,  hal  sehari-hari  yang  sering  muncul  adalah  masalah  terkait  kondisi keluarga dan pribadi, dari konseling akan dapat diidentifikasi bahwa masalah di kehidupan sehari- hari anggota Polri dapat mempengaruhi kinerja, sehingga perlu dilakukan identifikasi masalah yang menyebabkan  perilaku  indisipliner  tersebut  yang  diantaranya  adalah  misalnya  banyaknya  kasus penyalahgunaan  senjata  api  oleh  anggota  Polri,  adanya  anggota  Polri  yang  terlibat  dalam  tindak pidana,  tindakan  sewenang-wenang  anggota  Polri,  dan  masih  banyak  kasus  lain  yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri.

## 3.1.3. Melakukan Pembinaan melalui Observasi Psikologis
Observasi  adalah  metode  yang  dimaksudkan  untuk  mengungkap  aspek-aspek psikologis pengamatan terhadap perilaku selama pemeriksaan psikologi. Kegiatan observasi akan berperan  dalam  penentuan  pendekatan  yang  lebih  tepat  pada  klien.  Jika  masalahnya  terkait pelanggaran disiplin, maka dapat digunakan pendekatan humanistik dan behavioristik milik gestalt. Psikologi humanistik menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka (antara klien dan psikolog) dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya.Sementara behavioristik memfokuskan perhatiannya pada sesuatu yang dapat diteliti, yaitu  lingkungan  dan  perilaku,  daripada  fokus  pada  apa  yang  tersedia  dalam  individu,  seperti persepsi, pikiran, berbagai citra, dan perasaan. 13

## 3.1.4. Melakukan Pembinaan Melalui Ceramah Keagamaan
Tujuan bimbingan mental keagamaan adalah membantu untuk mengembangkan pemahaman  diri  sendiri  sesuai  dengan  kecakapan,  minat,  pribadi  dan  kesempatan  yang  ada, Membuat  proses  sosialisasi  dan  sensituitas  kepada  kebutuhan  orang  lain,  Memberi  dorongan didalam  mengarahkan  diri,  pemecahan  masalah  pengembalian  keputusan  dalam  keterlibatan  diri dalam masalah yang ada, Mengembang nilai dan  sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri, Membantu didalam memahami tingkah laku manusia dan Membantu untuk hidup didalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental dan sosial. Kegiatan ceramah agama  biasanya  dilakukan  setelah  apel  pagi  dalam  menyambut  tahun  baru  masehi.  Metode Bimbingan Mental Keagamaan dibagi menjadi dua yaitu: Metode bimbingan Individu (Konseling
13 Rachmahana,  R.  S.  (2008).  Psikologi  Humanistik  dan  Aplikasinya  dalam Pendidikan. eL-Tarbawj Jurnal Pendidikan Islam No. 1, Vol. 1 , 99-114
Individual) dan Metode bimbingan kelompok ( group Guidance ). Pada gambar di atas, dimaksudkan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan rohani secara berkelompok.

## 3.1.5. Melakukan Pembinaan Melalui Wawancara
Fisher  dan  Milne  &  Bull  (2000)  menyatakan  bahwa  ada  5  (lima)  tahap  dalam  wawancara mendalam. Tahap tersebut adalah : 14
1. Tahap I, adalah tahap menjalin rapport (pendekatan) terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin  agar ia tidak cemas, merasa nyaman, membuat anggota juga menjadi lebih konsentrasi.
2. Tahap  II, event  interview  similarity ,  adalah  mengembalikan  ingatan  klien  pada  kejadian  yang dialaminya.
3. Tahap III, melakukan probing (penggalian informasi secara lebih detail) pada gambaran dan hal-hal yang disampaikan oleh klien.
4. Tahap IV. Klien diminta melihat peristiwa itu dari perspektif yang beda.
5. Tahap  V.  Klien  diminta  untuk  mengingat  kembali  informasi  baru  lain  yang  mungkin  belum dimunculkan.
Wawancara yang dilakukan psikolog harus sesuai dengan SOP pelaksanaan psikologi dan memperhatikan Peraturan Pemerintah mengenai Pembinaan Rohani dan Mental anggota, serta AS SDM  Kapolri  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Pelayanan  Konseling  Bagi  Pegawai  Negeri  Pada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Pada  AS  SDM  Kapolri  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Pelayanan Konseling Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, wawancara saat konseli berlangsung harus dilakukan dengan suasana nyamwan. Terutama pada konseling pada individual.  Wawancara  dengan  suasana  nyaman  agar  memudhkan  penyadaran  konseli,  misalnya bertanya dengan kalimat terbuka kepada konseli terkait aktivitas sehari-hari, seperti: “apa kegiatan rutin yang sedang Anda lakukan saat ini”. Pedoman wawancara akan sangat membantu untuk arah wawancara supaya tidak melebar, sehingga dapat fokus pada pemberian kenyamanan klien untuk menyampaikan perasaan dan masalahnya dan respon konselor disesuaikan dengan subyek tersebut, tandai dan catat dengan menanyakan pada subyek apakah diperkenankan mencatat atau merekam pembicaraan.

## 3.1.6. Melakukan Pembinaan Melalui Diskusi
14 Probowati,  Y.  (2008).  Peran  Psikologi  dalam  Investigasi  Kasus  Tindak  Pidana. Indonesia Journal of Legal and Forensic Sciences 2008, 1 (1): 26-31 .
Pada  AS  SDM  Kapolri  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Pelayanan  Konseling  Bagi  Pegawai Negeri  Pada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dijelaskan  konseling  juga  dapat  dilakukan secara kelompok, yaitu pemberian pelayanan konseling psikolog yang dilakukan oleh seorang ahli atau  konselor  kepada  individu  dalam  suatu  kelompok  yang  sedang  mengalami  masalah  yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi. Pelayanan konseling kelompok dapat dilakukan kepada:
a. Personel  Polri  yang  sedang  memiliki  permasalahan  sama,  misalnya  masalah  KDRT  kemudian disatukan dalam kelompok konseling.
b. Personel  yang  akan  melaksnakan  tugas  operasi  atau  pasca  tugas  operasi,  yang  bertujuan  untuk penyiapan mental psikologis personel atau menetralisir beban psikologis yang dialami.

## 3.1.7. Melakukan Pembinaan Melalui Praktik
Dalam perspektif manajemen bidang pembinaan, sumber daya manusia menempati posisi kunci  dalam  mengawaki  organisasi  Polres.  Sebaik  apapun  materiil  yang  dimiliki,  sebaik  apapun sismet  yang  dibuat,  dan  sebesar  apapun  anggaran  yang  dialokasikan,  tanpa  personil  yang berkualitas, maka organisasi Polres akan mengalami kegagalan melaksanakan tugas pokok Polri. Namun demikian, unsur materiil, anggaran, dan sismet merupakan unsur pendukung / penunjang / pelengkap yang sebenarnya juga penting dalam menunjang kinerja organisasi Polres. Oleh karena itu, pembinaan sumber daya organisasi (personil, materiil, anggaran, sismet) harus segera dilakukan oleh  seorang  Kapolres  melalui  tahapan  fungsi  manajemen  organisasi  (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian) yang transparan, akuntabel, dan professional.

## 3.1.8. Melakukan Pembinaan Melalui Pendampingan
Pendampingan yang dimaksud dapat berupa pendampingan untuk mengembangkan lagi dan memberikan pelatihan ulang pada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin untuk mengetahui etika-etika  dan  sikap  disiplin  yang  harus  dimiliki  oleh  Polri.  Selanjutnya,  apabila  anggota melakukan pelanggaran maka dilakukan pembinaan oleh atasan langsung, yaitu anggota Polri yang karena  jabatannya  secara  struktural  mempunyai  wewenang  langsung  membina  bawahan  yang dipimpinnya. Pembinaan pendampingan juga dimaksud agar terduga pelanggar dapat mendapatkan bantuan dari pegawai negeri pada Polri yang mendapat perintah/ tugas atau kuasa dari Pimpinan
Polri  untuk  memberikan  bantuan  hukum  yang  diperlukan  dalam  sidang  Kode  Etik 15 ,  disiplin maupun permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan
3.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anggota Polri Melakukan Pelanggaran Disiplin

## 3.2.1. Kurangnya Pembinaan Kepribadian pada Anggota
Adanya sikap arogan yang muncul pada diri anggota, akibat rasa bangga yang berlebihan sebagai  anggota,  kurangnya  kontrol  diri  dalam  berperilaku  dan  interaksi  sosial  pasca  isolasi pendidikan,  belum  matangnya  mental  dan  tahapan  usia  kedewasaan  berpikir,  dan  lemahnya pengendalian  konflik.  Dapat  disimpulkan  bahwa  alasan-alasan  yang  dikeumkakan terbentuk atas sikap maupun kepribadian individu yang kurang matang dan tekanan yang dihasilkan oleh struktur sosial  yang  ada  dalam  lingkungan  interaksi  anggota,  baik  lingkungan  keluarga,  lingkungan pendidikan, lingkungan satuan/korps, maupun lingkungan masyarakat sekitar.

## 3.2.2. Pengaruh Ajakan Teman/ Anggota Lain
Jika dikaitkan dengan teori penyebab kejahatan atau pelanggaran dalam ilmu kriminologi maka penyebab pelanggar melakukan perbuatan tersebut yang berasal dari ajakan dari teman ialah sesuai  dengan  teori  lingkungan  dan  teori  sosiologis  karena  pada  dasarnya  teori  sosiologis beranggapan  bahwa  pelanggaran  sebagai  fungsi  sosial  yaitu  pelanggaran  dihasilkan  oleh  proses- proses yang sama seperti kelakuan sosial. 16

## 3.2.3. Faktor Keimanan dan Ketaqwaan Anggota
Apabila ada anggota yang merasa tidak memiliki nilai agama yang diyakini sebagai dasar pembentukan  perilaku  disiplin,  sehingga  menerima  bahwa  pelanggaran  disiplin  lumrah  untuk dilakukan.  Hakikatnya,  tiap  organisasi  harus  mempunyai  pola  penegakan  disiplin  bagi  setiap pegawai yaitu dengan menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh pegawai,  menciptakan  dan  memberi  sanksi-sanksi  bagi  pelanggar  disiplin  melalui  pelatihan- pelatihan kedisiplinan yang terus menerus, pembinaan melalui pelatihan ini dapat berupa pelatihan fisik dengan memberikan pelatihan kepada Polri dan pelatihan mental-spritual yakni dengan cara ceramah agama dan psikologi, yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anggota.

## 3.2.4. Persoalan Ekonomi
15 Pasal 1 angka 15, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16 Made Darma Weda, 1996, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Anggota pelaku pelanggar disiplin berusaha memenuhi kebutuhan akan ekonominya yang dinilai kurang dari tingkat kesejahteraan yang dianggap cukup dari apa yang didapatkan dari profesi mereka  sebagai  anggota  Polri.  Kekurangan  dalam  sumber  daya  untuk  dapat  menghasilkan pendapatan  yang  lebih  dari  sekadar  gaji  dan  tunjangan  sebagai  anggota  Polri  membuat  pelaku pelanggaran  displin  melakukan  tindaka  yang  melanggar  aturan  kedinasan  maupun  hukum,  baik secara  perorangan  maupun  bersama-sama  dengan  sesama  anggota  maupun  pihak  sipil  di  luar keanggotaan. Jadi apabila anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dikarenakan adanya faktor ekonomi.  Penyebab  mencari  penghasilan  lain  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  teori  dalam  ilmu kriminologi  bahwa  penyebab  tersebut  sesuai  dengan  teori  sosialis  yang  menjelaskan  bahwa seseorang  yang  melakukan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  disebabkan  oleh  adanya tekanan ekonomi yang tidak sama. 17

## 3.2.5. Persoalan Rumah Tangga
Masalah  lainnya  yang  dihadapi  oleh  anggota  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  yaitu akibat persoalan rumah tangga. Anggota yang melakukan pelanggaran disiplin juga terkait dengan adanya  masalah  rumah  tangga,  karena  perselingkuhan,  perceraian  atau  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT),  sehingga  anggota  tersebut  tidak  memiliki  motivasi  untuk  masuk  dinas  dan melalaikan tugas serta tanggung jawab.
3.3. Kendala  Dalam  Pembinaan  Psikologi  Polri  Bagi  Anggota  yang  Melakukan  Pelanggaran Disiplin

## 3.3.1. Kuantitas Tenaga Psikolog yang Belum Terpenuhi
Saat  ini  jumlah  personil  Psikolog  di  Polres  Batu  yaitu  hanya  berjumlah  2  (dua)  orang. Sementara, jumlah anggota di Polres Batu sebanyak 576 anggota. ini sangat minim sekali, sehingga butuh  alternatif  penambahan  konselor  melalui  pelatihan  dan  dikjur.  Alternatif  lain  yaitu bekerjasama  dengan  pihak  swasta  yang  memang  memiliki  keahlian  dibidang  konselor.Agar pelaksanaan  pembinaan  psikologi  bagi  anggota  yang  melakukan  pelanggaran  tercapai. 18 Jadi meskipun Polres Batu  kekurangan psikolog di kepolisian, namun alternatif lain adalah mengajak pihak lain seperti konselor dengan diadakan pelatihan dan dikjur. Meski begitu, kurangnya tenaga psikolog tersebut tidak diindikasikan yang membuat banyak polisi menjadi stres.
17 Bawengan.  GW,  1974,  Masalah  Kejahatan  Dengan  Sebab  Dan  Akibatnya, Pradnya Paramita, Jakarta
18 Sophia Soegesti, Subag Personal Polres Batu, wawancara 23 Juni 2020

## 3.3.2. Pihak Atasan Kurang Maksimal dalam Mendukung Program Konseling
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua atasan percaya penuh dengan maksud  dan tujuan  program  pembinaan  psikologi  anggota  yang  diberikan  pada  anggota  yang  melakukan pelanggaran  disiplin.  Atasan  menganggap  bahwa  para  personel  mampu  mengatasi  permasalahan yang dihadapi sehingga dapat fokus pada kinerja organisasi. Jadi atasan anggota yang melakukan pelanggaran  disiplin  kurang  memahami  permasalahan  anggotanya,  sehingga  kurang  mendukung penuh pembinaan psikologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Polres Batu.

## 3.3.3. Kurangnya Pengaturan Job Desk untuk Psikolog
Psikolog  saat  ini  hanya  dianggap  sebagai  tugas  tambahan  karena  yang  lebih  diutamakan adalah tugas pada satuan kerja. Selain itu, anggota di bagian psikologi yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi hanya 2 orang sehingga dalam praktiknya dibantu oleh konselor swasta.

## 3.3.4. Faktor Anggaran
Berdasarkan hasil observasi, Ketersediaan anggaran cukup terbatas karena hanya dialokasikan untuk program pelatihan  dan tes psikologi, sementara untuk pelatihan konselor tambahan sendiri masih  sangat  minim.  Pada  umumnya  apabila  anggota  melakukan  pelanggaran  maka  langsung dibawa untuk menghadap ankum berwenang, karena kurangnya pemahaman mengenai pembinaan psikologi.

## 3.3.5. Faktor Sosialisasi
Tidak  semua  anggota  paham  tentang  pembinaan  psikologi.  Hal  ini  disebabkan  karena kurangnya  sosialisasi  tentang  pembinaan  psikologi.  Banyak  anggota  yang  menganggap  bahwa pembinaan psikologi hanya ditujukan bagi anggota bermasalah.

## 3.3.6. Faktor Pemahaman Anggota Polri dan Psikolog
Adanya  perbedaan  persepsi  antara  Polri  dan  Psikolog  mengenai  anggota  yang  dianggap bermasalah  misalnya  saat  Polri  mempersepsikan  anggota  bermasalah  adalah  yang  terkait  dengan kode etik dan pidana, sementara bagi psikolog hal yang dianggap bermasalah terkait dengan masalah psikologisnya.
3.4. Solusi dalam Pembinaan Psikologi Polri Bagi Anggota yang Melakukan Pelanggaran Disiplin 3.4.1. Sosialisasi Pembinaan Psikologi Ulang Pada Seluruh Anggota di Jajaran Polres Batu untuk Mencegah Pelanggaran Disiplin
Sosialisasi  merupakan  upaya  dan  proses  organisasi  untuk  memberi  pengetahuan  yang diperlukan  agar  anggota  dalam  organisasi  tersebut  berpartisipasi  dan  berfungsi  secara  efektif. Dengan  demikian,  sosialisasi  organisasi  sangatlah  penting  karena  dapat  mempengaruhi  sikap, perilaku, dan resistensi anggota. Anggota yang mengalami sosialisasi akan lebih komitmen terhadap program organisasi daripada yang tidak mengalami sosialisasi organisasi

## 3.4.2. Membuat Perkapolri yang Mengatur bahwa Setiap Atasan adalah Konselor agar Memenuhi Jumlah Pembinaan Psikologi yang Memadai
Keterbatasan  jumlah  psikolog  di  Polres  Batu,  ikut  mempengaruhi  pembinaan  psikologi untuk  anggota  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penambahan alternatif  dengan  melibatkan  atasan  setiap  anggota  untuk  berlaku  sebagai  konselor.  Dengan diadakan pelatihan konselor dan dukungan adanya  Perkapolri sehingga terdapat komitmen untuk melaksanakannya dengan optimal.

## 3.4.3. Menyediakan  Sarana  dan  Prasarana  yang  Memadai  bagi  Pembinaan  Psikologi  Anggota Polres Batu
Sarana  dan  fasilitas  yang  perlu  diadakan  untuk  mendukung  pembinaan  psikologi  bagi anggota  yang melakukan pelanggaran disiplin dan bagi anggota Polres Batu lainnya, diantaranya seperti:  alat  transportasi  dan  alat  komunikasi;  alat  deteksi;  ruang  kerja  yang  kondusif;  peralatan administrasi yang memadai; komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas; sarana pustaka psikologi sebagai bahan referensi bag sumda (bagian sumber daya manusia) selaku unsur pelaksana utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Polres Batu. Selain itu perlu ada dana yang cukup seperti terpenuhinya hak-hak anggota mulai dari gaji sampai dengan tunjangan jabatan dan tersedianya anggaran yang cukup atau memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas.

## 3.4.4. Menerapkan Budaya Organisasi Berkeunggulan Sesuai Program Kapolri
Budaya berorganisasi berkeunggulan merupakan suatu program yang menjadi visi Kapolri baru  yaitu  Jenderal  Pol.  Idham  Azis,  dimana  adanya  misi  untuk  memprioritaskan  pembangunan sumber daya manusia di lingkungan Polri. Jadi apabila tujuan pembinaan psikologi yang dilakukan oleh  Polres  Batu  itu  pada  dasarnya  adalah  membangun  karakter  anggota  Polres  Batu,  maka seharusnya  hal  ini  sejalan  dengan  penerapan  dan  pelaksanaan  program  yang  menjadi  prioritas Kapolri baru yaitu melakukan perubahan mind set dan culture set / budaya

## 4. Kesimpulan
4.1.1 Upaya  Psikolog  di  Polres  Batu  dalam  pembinaan  mental  anggota  polri  yaitu  melalui  pembinaan dengan  kegiatan  konseling  dengan  mengidentifikasi  masalah  yang  menyebabkan  perilaku pelanggaran  disiplin,  melakukan  pembinaan  melalui  observasi  psikologis,  melakukan  pembinaan melalui  ceramah  keagamaan,  melakukan  pembinaan  melalui  wawancara,  melakukan  pembinaan melalui  diskusi,  melakukan  pembinaan  melalui  praktik  dan,  melakukan  pembinaan  melalui pendampingan.
4.1.2 Kendala  dan  solusi  dalam  pembinaan  psikologi  Polri  bagi  anggota  yang  melakukan  pelanggaran disiplin guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Batu. Kendala dalam pembinaan psikologi Polri bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin, yaitu kuantitas tenaga psikolog yang  belum  terpenuhi,  pihak  atasan  kurang  maksimal  dalam  mendukung  program  konseling, kurangnya  pengaturan job  desk untuk  psikolog,  faktor  anggaran,  faktor  sosialisasi  dan  faktor pemahaman anggota polri dan psikolog. Sedangkan, solusi dalam pembinaan psikologi Polri bagi anggota  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  yaitu  sosialisasi  pembinaan  psikologi  ulang  pada seluruh anggota di jajaran Polres Batu untuk mencegah pelanggaran disiplin, membuat Perkapolri yang mengatur bahwa setiap atasan adalah konselor agar memenuhi jumlah pembinaan psikologi yang  memadai,  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  bagi  pembinaan  psikologi anggota Polres Batu serta menerapkan budaya berkeunggulan sesuai program Kapolri.

## DAFTAR PUSTAKA
Bawengan. GW, Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya , Pradnya Paramita, Jakarta, 1974
Conny  R.  Semiawan, Metode  Penelitan  Kualitatif  Jenis  Karakteristik  dan  Keunggulannya ,  Jakarta: Grafindo, 2012
Efi  Brata  Madya,  Pentingnya  Pembinaan  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Organisasi  Dakwah. Al-Idarah, Volume V, No. 6 , 2018.
Hadari  Nawawi, Organisasi  Sekolah  dan  Pengelolaan  Kelas  Sebagai  Lembaga  Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung, 1997
Kustiana, Aji Ratna Kusuma dan Muhammad Noor, Upaya Pengembangan Kapasitas Personel Kepolisian Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik. eJournal Administrative Reform
L. Chintya, Evaluasi Pembinaan SDM Polda Lampung (Studi Pada Anggota Polri yang Bermasalah). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung , 2017
Lembaga  Manajemen  UI, Reformasi  Berkelanjutan  Institusi  Polisi  Republik  Indonesia  Bidang  Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kemitraan, 2006,
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi , Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012
M.  Gaussyah,  Revitalisasi  Fungsi  SDM  Polri  dan  Anggaran  Polri  Menuju  Kemandirian  dan Profesionalisme Polri. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 58, Th. XIV, Desember, 2012
Made Darma Weda, Kriminologi, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 1996,
Probowati, Y. Peran Psikologi dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana . Indonesia  Journal of  Legal and Forensic Sciences 2008 ,
Rachmahana, R. S. (2008). Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan. eL-Tarbawj Jurnal Pendidikan Islam No. 1
Rendro, Beyond Borders: Communication Modernity & History The First LSPR Communication Research Conference 2010 , London: STIKOM The London School of Public Relations, 2010
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2012