## PANCASILA BERKEHIDUPAN DALAM ETIKA KEBANGSAAN
Emmi Kholilah Harahap STAI Ma‟arif Kota Jambi emmiharahap57@gmail.com
Abstract
Every nation who wants to stand firm and know clearly where the goal is to achieve it requires a view of life. With this view of life a nation will look at the problems it faces and determine the direction and the way how to solve these problems. Without a view of life then a nation will feel vacillated  in facing big problems  that will surely arise, both the problems within the community itself, as well as the big problems of human beings in the association of the peoples of the nations of the world. With a clear view of life a nation will have guidance and guidance on how it solves the political, economic, social and cultural problems  arising  in the  advancing  societies.  By  referring to  the  view  of  life  that  also  a nation  will  build  itself.  As  the  philosophy  of  the  state,  of  course  Pancasila  there  who formulate it. Pancasila is indeed the greatest gift of Allah SWT and it turns light for all the Indonesian people in the future, both as a guideline in fighting for independence, as well  as  a  unifying  tool  in  the  life  of  national  harmony,  as  well  as  a  view  of  life  for everyday Indonesian human life, and which has clearly been expressed as the basis and philosophy of the Republic of Indonesia. Pancasila has existed in all forms of Indonesian people's life, except for those who are not Pancasila. Pancasila was born June 1, 1945, set on August 18, 1945 together with the 1945 Constitution. The correct sounds and speech of Pancasila based on Presidential Instruction No. 12 of 1968 is one, Belief in the One Supreme. Two, a just and civilized humanity. Three Unity Indonesia. Four, Democracy led by the wisdom of wisdom in deliberations / representation. And fifth, social justice for all the people of Indonesia.
Keyword: Pancasila, Ethics, Nationality

## Abstrak
Setiap  bangsa  yang  ingin  berdiri  kokoh  dan  mengetahui  dengan  jelas  ke  arah  mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan  arah  serta  cara  bagaimana  memecahkan  persoalan-persoalan  tadi.  Tanpa memiliki  pandangan  hidup  maka  suatu  bangsa  akan  merasa  terombang-ambing  dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu  bangsa  akan  memiliki  pegangan  dan  pedoman  bagaimana  ia  memecahkan masalah-masalah  polotik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang  timbul  dalam  gerak masyarakat  yang  makin  maju.  Dengan  berpedoman  pada  pandangan  hidup  itu  pula suatu  bangsa  akan  membangun  dirinya. Sebagai  falsafah  negara,  tentu  Pancasila  ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan  ternyata  cahaya  bagi  segenap  bangsa  Indonesia  di  masa-masa  selanjutnya,  baik sebagai  pedoman  dalam  memperjuangkan  kemerdekaan,  juga  sebagai  alat  pemersatu dalam  hidup  kerukunan  berbangsa,  serta  sebagai  pandangan  hidup  untuk  kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat  Indonesia,  terkecuali  bagi  mereka  yang  tidak Pancasilais.  Pancasila  lahir  1  Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan
ucapan  Pancasila  yang  benar  berdasarkan  Inpres  Nomor  12  tahun  1968  adalah  satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia.  Empat,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan.  Dan  kelima,  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Kata Kunci: Pancasila, Etika, Kebangsaan

## Pendahuluan
Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu  ialah,  Mr  Mohammad  Yamin,  Prof  Mr  Soepomo,  dan  Ir  Soekarno.  Dapat dikemukakan  mengapa  Pancasila  itu  sakti  dan  selalu  dapat  bertahan  dari guncangan  kisruh  politik  di  negara  ini,  yaitu  pertama  ialah  karena  secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi. 1
Falsafah  Pancasila  adalah  hasil  berpikir/pemikiran  yang  sedalam- dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu  (kenyataan,  norma-norma,  nilai-nilai)  yang  paling  benar,  paling  adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu  masyarakat  perlu  mengetahui  bahwa  falsafah  Pancasila  dijadikan  sebagai falsafah negara Indonesia yang terdapat dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia.
Proklamasi  17  Agustus  1945  telah  melahirkan  Negara  RI  untuk melengkapai alat Perlengkapan Negara PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18  Agustus  1945  dan  berhasil  mengesahkan  UUD  45  dimana  didalam  bagian Pembukaan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan  Pancasila  tersebut  secara  Konstitusional  sah  dan  benar  sebagai  dasar negara RI yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia. Sebelum  tanggal  17  Agustus  bangsa  Indonesia  belum  merdeka.  Bangsa
Indonesia  dijajah  oleh  bangsa  lain.  Banyak  bangsa-bangsa  lain  yang  menjajah atau  berkuasa  di  Indonesia,  misalnya  bangsa  Belanda,  Portugis,  Inggris,  dan Jepang.  Paling  lama  menjajah  adalah  bangsa  Belanda.  Penjajahan  BelanPda berakhir  pada  tahun  1942,  tepatnya  tanggal  8  Maret.  Sejak  saat  itu  Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. 2
Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara  Jepang  mulai  kalah  dalam  melawan  tentara  Sekutu.  Untuk  menarik simpati  bangsa  Indonesia  agar  bersedia  membantu  Jepang  dalam  melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji  kemerdekaan di  kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh  karena  terus  menerus  terdesak,  maka  pada  tanggal  29  April  1945  Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji
1 Nopirin. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9. (Jakarta: Pancoran Tujuh. 1980), h. 32.
2 Ibid , h.35.
kemerdekaan  tanpa  syarat  yang  dituangkan  dalam  Maklumat  Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura).
Dalam  maklumat  itu  sekaligus  dimuat  dasar  pembentukan  Badan Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI). Keanggotaan  badan  ini  dilantik  pada  tanggal  28  Mei  1945,  dan  mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945. Pada sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung  Karno,  yang  masing-masing  mengusulkan  calon  dasar  negara  untuk Indonesia  merdeka.  Selesai  sidang  pertama,  pada  tanggal  1  Juni  1945  para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI.
Tiap-tiap  anggota  diberi  kesempatan  mengajukan  usul  secara  tertulis paling  lambat  sampai  dengan  tanggal  20  Juni  1945.  Panitia  Kecil  yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil  merumuskan  calon  Mukadimah  Hukum  Dasar,  yang  kemudian  lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah  berjalan  terus.  Pada  tanggal  9  Agustus  dibentuk  Panitia  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan  tersebut  dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  oleh  para  pemimpin bangsa  Indonesia,  yaitu  dengan  memproklamasikan  kemerdekaan  Indonesia, pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Sehari  setelah  proklamasi  kemerdekaan  PPKI mengadakan  sidang,  dengan  acara  utama  (1)  mengesahkan  rancangan  Hukum Dasar  dengan  preambulnya  (Pembukaannya)  dan  (2)  memilih  Presiden  dan Wakil Presiden. 3
Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan  Preambul,  Bung  Hatta  terlebih  dahulu  mengemukakan  bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada  utusan  dari  Indonesia  bagian  Timur  yang  menemuinya.  Intinya,  rakyat Indonesia  bagian  Timur  mengusulkan  agar  pada  alinea  keempat  preambul,  di belakang  kata  “Ketuhanan”  yang  berbunyi  “dengan  kewajiban  menjalankan syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”  dihapus.  Jika  tidak  maka  rakyat Indonesia  bagian  Timur  lebih  baik  memisahkan  diri  dari  negara  RI  yang  baru saja  diproklamasikan.  Usul  ini  oleh  Muh.  Hatta  disampaikan  kepada  sidang pleno  PPKI,  khususnya  kepada  para  anggota  tokoh-tokoh  Islam,  antara  lain kepada  Ki  Bagus  Hadikusumo,  KH.  Wakhid  Hasyim  dan  Teuku  Muh.  Hasan. Muh.  Hatta  berusaha  meyakinkan  tokoh-tokoh  Islam,  demi  persatuan  dan kesatuan  bangsa.  Oleh  karena  pendekatan  yang  terus-menerus  dan  demi persatuan  dan  kesatuan,  mengingat  Indonesia  baru  saja  merdeka,  akhirnya
3 Wahana, Paulus. Filsafat Pancasila . (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 15.
tokoh-tokoh  Islam  itu  merelakan  dicoretnya  “dengan  kewajiban  menjalankan syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”  di  belakang  kata  Ketuhanan  dan diganti dengan “Yang Maha Esa.” 4

## Pembahasan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Setiap  negara  di  dunia  ini  mempunyai  dasar  negara  yang  dijadikan landasan  dalam  menyelenggarakan  pemerintah  negara.  Seperti  Indonesia, Pancasila  dijadikan  sebagai  dasar  negara  atau  ideologi  negara  untuk  mengatur penyelenggaraan  negara.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  bunyi  pembukaan  UUD 1945  alenia  ke-4  yang  berbunyi  :  “Maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan  negara”  Dengan  demikian  kedudukan  pancasila  sebagai  dasar  negara termaktub  secara  yuridis  konstitusional  dalam  pembukaan  UUD  1945,  yang merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara  RI  dan  dituangkan  dalam  pasal  –  pasal  UUD  1945  dan  diatur  dalam peraturan perundangan.” 5
Selain bersifat yuridis konstitusional, pancasila juga bersifat yuridis ketata negaraan yang artinya pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Artinya  segala  peraturan perundangan  secara  material  harus  berdasar  dan  bersumber  pada  pancasila. Apabila  ada  peraturan  (termasuk  di  dalamnya  UUD  1945)  yang  bertentangan dengan nilai – nilai luhur pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  pancasila  sebagai  dasar  negara  mempunyai sifat  imperatif  atau  memaksa,  artinya  mengikat  dan  memaksa  setiap  warga negara  untuk  tunduk  kepada  pancasila  dan  bagi  siapa  saja  yang  melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi – sanksi hukum.
Nilai – nilai luhur yang terkandung dalam pancasila memiliki sifat obyektif –subyektif.  Sifat  subyektif  maksudnya  pancasila  merupakan  hasil  perenungan dan  pemikiran  bangsa  Indonesia,  sedangkan  bersifat  obyektif  artinya  nilai pancasila  sesuai  dengan  kenyataan  dan  bersifat  universal  yang  diterima  oleh bangsa  –  bangsa  beradab.  Oleh  karena  memiliki  nilai  obyektif  –  universal  dan diyakini  kebenarannya  oleh  seluruh  bangsa  Indonesia  maka  pancasila  selalu dipertahankan  sebagai  dasar  negara.  Jadi  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pancasila  sebagai  dasar  negara  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara sehingga cita – cita para pendiri bangsa Indonesi dapat terwujud.
4 Ibid ., h. 20.
5 Pembukaan UUD 1945.
Bagi  bangsa  indonesia  hakikat  yang  sesungguhnya  dari  pancasila  adalah sebagai  pandangan  hidup  bangsa  dan  sebagai  dasar  negara.  Kedua  pengertian tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti: Pancasila sebagai jiwa  negara,  Pancasila  sebagai  kepribadian  bangsa,  Pancasila  sebagai  sumber dari segala sumber hukum.
Walaupun  begitu,  banyaknya  sebutan  untuk  pancasila  bukanlah merupakan  suatu  kesalahan  atau  pelanggaran  melainkan  dapat  di  jadikan sebagai  suatu  kekayaan  akan  makna  dari  pancasila  bagi  bangsa  indonesia. Karena  hal  yang  terpenting  adalah  perbedaan  penyebutan  itu  tidak mengaburkan hakikat pancasila yang sesungguhnya yaitu sebagai dasar negara. Tetapi  pengertian  pancasila  tidak  dapat  di  tafsirkan  oleh  sembarangan  orang karena  akan  dapat  mengaturkan  maknanya  dan  pada  akhirnya  merongrong dasar negara.
Pancasila dalam kedudukanya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar  falsafah  negara  ( Philosofische  Gronslag )  dari  Negara,  ideologi  negara  atau Statsidee,  dalam  pengertian  ini  pancasila  merupakan  dasar  nilai  serta  untuk mengatur  pemerintahan  negara  atau  dengan  kata  lain  perkataan. Konsekuensinya  seluruh  pelaksanaan  dan  penyelenggara  Negara  terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pancasila merupakan sumber  kaidah  hukum  negara  yang  secara  konstitusional  mengatur  negara Republik  Indonesia  beserta  seluruh  unsur-unsurnya  yaitu  rakyat  wilayah, beserta Negara.
Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi  suasana  kebatinan  atau  cita-cita  hukum,  sehingga  merupakan  suatu sumber  nilai,  norma  serta  kaidah,  baik  moral  maupun  hukum  negara,  dan menguasai  dasar  baik  yang  tertulis  atau  Undang-Undang  Dasar  maupun  yang tidak  tertulis  atau  dalam  kedudukannya  sebagai  dasar  negara,  pancasila mempunyai kekuatan mengingat secara hukum.
Sebagai  sumber  dari  segala  hukum  atau  sumber  tertib  hukum  Indonesia maka  pancasila  tercantum  dalam  ketentuan  tertinggi  yaitu  pembukaan  UUD 1945,  kemudian  dijelmakan  atau  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  pokok-pokok pikiran,  yang  meliputi  suasana  kebatinan  dari  UUD  1945,  yang  pada  akhirnya dikongritiskan  atau  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  pokok-pokok  pikiran,  yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongritiskan atau dijabarkan dari UUD 1945 serta hukum positif lainya, kedudukan pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:
Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum
(sumber  tertib  hukum)  Indonesia.  Dengan  demikian  pancasila  merupakan  asas kerohanian  tertib  hukum  Indonesia  yang  dalam  pembukaan  UUD  1945
dijelmakan  lebih  lanjut  ke  dalam  empat   pokok  pikiran.  Meliputi  suasana kebatinan ( Geistlichenhintergrud ) dari UUD 1945. 6
Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum yang tertulis  maupun  tidak  tertulis).  Mengandung  norma  yang  mengharuskan undang-undang  dasar  mengandung  isi  yang  mewajibkan  pemerintah  dan  lain- lain  penyelenggara  negara  (termasuk  penyelenggara  partai  dan  golongan fungsional). Memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggara negara, karena masyarakat dan negara indonesia senantiasa tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  dinamika masyarakat  dan  negara  akan  tetap  diliputi  dan  diarahkan  asas  kerohanian negara.  Dasar  formal  kedudukan  pancasila  dasar  Negara  Republik  Indonesia tersimpul  dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea  IV  yang  berbunyi  sebagai berikut:” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat,  yang  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat indonesia”. 7
Pengertian  kata”  Dengan  Berdasarkan  Kepada”  Hal  ini  secara  yuridis memiliki  makna  sebagai  dasar  negara.  Walaupun  dalam  kalimat  terakhir pembukaan  UUD  1945  tidak  tercantum  kata  „pancasila‟  secara  eksplisit  namun anak  kalimat  “  dengan  berdasar  kepada”  ini  memiliki  makna  dasar  negara adalah
pancasila.
Hal  ini  didasarkan  atas  interpretasi  historis  sebagaimana  ditentukan  oleh BPUPKI  bahwa  dasar  negara  Indonesia  itu  disebut  dengan  istila  pancasila. Sebagaimana  telah  ditentukan  oleh  pembentukan  negara  bahwa  tujuan  utama dirumuskannya pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena  itu  fungsi  pokok  pancasila  adalah  sebagai  dasar  Negara  Republik Indonesia.
Hal  ini  sesuai  dengan  dasar  yuridis  sebagaimana  tercantum  dalam pembukaan  UUD  1945,  ketetapan  No.  XX/MPRS/1966.  (Ketetapan  MPR  No. V/MPR/1973  dan  Ketetapan  No.  IX/MPR/1978).  Dijelaskan  bahwa  pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum indonesia yang  ada  pada  hakikatnya  adalah  merupakan  suatu  pandangan  hidup, kesadaran  dan  cita-cita  hukum  serta  cita-cita  moral  yang  meliputi  suasana kebatinan  serta  dari  bangsa  indonesia.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  cita-cita mengenai  kemerdekaan  individu,  kemerdekaan  bangsa  prikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan
6 Koentjaraningrat. Manusia dan Kebudayaan Indonesia . (Jakarta: PT. Gramedia, 1980), h. 18.
7 Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
tujuan  negara,  cita-cita  moral  mengenai  kehidupan  kemasyarakatan  dan keagamaan sebagai pengejawatan dari budi nurani manusia. 8
Dalam  proses  reformasi  dewasa  ini  MPR  melaui  sidang  istimewa  tahun 1998,  mengembalikan  kedudukan  pancasila  sebagai  dasar  Negara  Republik Indonesia  yang  tertuang  dalam  TAP.  No.  XVIII/MPR/1998.  Oleh  karena  itu segala  agenda  dalam  proses  reformasi,  meliputi  berbagai  bidang  lain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (Sila IV) juga harus mendasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. 9
Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa.  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa adalah  pancasila  sebagai  cita-cita  negara  atau  cita-cita  yang  menjadi  basis  bagi suatu teori  atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia Berdasarkan  Tap.  MPR  No.  XVIII/MPR/1998  tentang  pencabutan  ketetapan MPR  tentang  P4.  Ditegaskan  bahwa  pancasila  adalah  dasar  NKRI  yang  harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi-ideologi berasal dari bahasa yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan,  gagasan  buah  pikiran  dan  kata  logi  yang  berarti  ajaran,  dengan demikian  ideologi  adalah  ajaran  atau  ilmu  tentang  gagasan  dan  buah  pikiran atau  science  des  ideas. 10 Ideologi  dapat  di  rumuskan  sebagai  kompleks pengetahuan  dan  nilai  secara  keseluruhan  menjadi  landasan  seseorang  atau masyarakat  untuk  memahami  jagat  raya  dan  bumi  seisinya,  serta  menentukan sikap  dasar  untuk  mengolahnya.  Berdasarkan  pemahaman  yang  dihayatinya seseorang  dapat  menangkap  apa  yang  dilihat  benar  dan  tidak  benar  serta  apa yang dinilai baik dan tidak baik. 11
Menurut pendapat Harol H.Titus defenisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat.  Ciri-ciri  ideologi  adalah  sebagai  berikut;  Mempunyai  derajat  yang tertinggi  sebagai  nilai  hidup  kebangsaan  dan  kenegaraan,  Mewujudkan  suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara diamalkan,  dilestarikan  kepada  generasi  berikutnya,  diperjuangkan  dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. 12
Fungsi  ideologi  menurut  pakar  dibidangnya;  Sebagai  sarana  untuk memformulasikan  dan  mengisi  kehidupan  manusia  secara  individual,  Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda,
8 TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP No. IX/MPR/1978
9 TAP. No. XVIII/MPR/199 10 Marsudi Subandi. Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), h. 25.
11 Suwarno, P.J., Pancasila Budaya Bangsa Indonesia , (Yogyakarta: Kanisius. 1993), h. 37.
12 Salam, H. Burhanuddin , Filsafat Pancasilaisme . (Jakarta: Rineka Cipta. 1998), h. 31.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
,  Sebagai  kekuatan  yang  mampu  memberi  semangat  dan  motivasi  individu, masyarakat,dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. 13
Pancasila  sebagai ideologi terbuka adalah sebagai  suatu sistem pemikiran terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah; Ideologi Terbuka Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Berupa nilai-nilai dan cita-cita  yang  berasal  dari  dalam  masyarakat  sendiri.  Hasil  musyawarah  dan konsesus  masyarakat.  Bersifat  dinamis  dan  reformasi.  Ideologi  Tertutup  Bukan merupakan  cita-cita  yang  sudah  hidup  dalam  masyarakat,  Bukan  berupa  nilai dan cita-cita Kepercayaan dan kesetian ideologis yang kaku Terdiri atas tuntutan kongkrit  dan  operational  yang  diajukan  secara  mutlak.  Nilai  -  nilai  yang terkandung dalam ideologi pancasila sebagai ideologi terbuka: Nilai dasar, yaitu hakekat  kelima  sila  pancasila.  Nilai  instrumental,  yang  merupakan  arahan, kebijakan  strategi,  sasaran  serta  lembaga  pelaksanaannya.  Nilai  praktis,  yaitu merupakan  realisasi  nilai-nilai  instrumental  dalam  suatu  realisasi  pengalaman yang bersipat nyata, dalam kehidupan sehari-hari. 14
Pancasila  sebagai  dasar  negara  mempunyai  sifat  imperatif  atau  memaksa serta memiliki nilai – nilai luhur yang terkandung dalam pancasila yang bersifat obyektif  –  subyektif.  Bagi  bangsa  indonesia  hakikat  yang  sesungguhnya  dari pancasila  adalah  sebagai  pandangan  hidup  bangsa  dan  sebagai  dasar  negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, pancasila memiliki beberapa sebutan yang berbeda.  Menurut  pendapat  Harol  H.Titus  defenisi  dari  ideologi  adalah  suatu istilah  yang  digunakan  untuk  sekelompok  cita-cita  mengenai  berbagai  macam masalah  politik  ekonomi  filsafat  sosial  yang  sering  dilaksanakan  bagi  suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai suatu sistem  pemikiran  terbuka  yang  dimana  memiliki  ciri-ciri  ideologi  dan  fungsi ideologi  sesuai  bidangnya.  Pancasila  sebagai  ideologi  memiliki  dua  ciri  yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup.

## Pancasila sebagai Pendangan Hidup
Setiapa bangsa yang  ingin berdiri  kokoh dan mengetahui  dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata  hidup).  Dengan  pandangan  hidup  inilah  sesuatu  bangsa  akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara  bagaimana  memecahkan  persoalan-persoalan  tadi.  Tanpa  memiliki pandangan  hidup  maka  suatu  bangsa  akan  merasa  terombang-ambing  dalam menghadapi  persoalan-persoalan besar yang pasti  akan timbul,  baik persoalan- persoalan  di  dalam  masyarakatnya  sendiri,  maupun  persoalan-persoalan  besar
13 Ibid , h. 41. 14 Setiady Elly M, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1999), h. 47.
umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan  hidup  yang  jelas  sesuatu  bangsa  akan  memiliki  pegangan  dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah polotik, ekonomi, sosial dan  budaya  yang  timbul  dalam  gerak  masyarakat  yang  makin  maju.  Dengan berpedoman  pada  pandangan  hidup  itu  pula  suatu  bangsa  akan  membangun dirinya. 15
Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan  gagasan  sesuatu  bangsa  mengenai  wujud  kehidupan  yang  dianggap  baik. Pada  akhirnyta  pandangan  hidup  sesuatu  bangsa  adalah  kristalisasi  dari  nilai- nilai  yang  dimiliki  suatu  bangsa  itu  sendiri,  yang  diyakini  kebenarannya  dan menimbulkan  tekad  pada  bangsa  itu  untuk  mewujudkannya.  Kita  merasa bersyukur  bahwa  pendahulu-pendahulu  kita,  pendiri-pendiri  Republik  ini  dat memuaskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita yang kemudian kita namakan Pancasila. Seperti yang ditujukan dalam ketetapan TAP MPR  No.  II/MPR/1979,  maka  Pancasila  itu  adalah  jiwa  seluruh  rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita. 16
Disamping  itu  maka  bagi  kita  Pancasila  sekaligus  menjadi  tujuan  hidup bangsa Indonesia.  Pancasila  bagi  kita  merupakan  pandangan hidup,  kesadaran dan  cita-cita  moral  yang  meliputi  kejiwaan  dan  watak  yang  sudah beurat/berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah suatu kebudayaan yang  mengajarkan  bahwa  hidup  manusia  ini  akan  mencapai  kebahagiaan  jika kita  dapat  baik  dalam  hidup  manusia  sebagai  manusia  dengan  alam  dalam hubungan  manusia  dengan  Tuhannya,  maupun  dalam  mengejar  kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniah.
Bangsa  Indonesia  lahir  sesudah  melampaui  perjuangan  yang  sangat panjang, dengan memberikan segala  pengorbanan dan  menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan  dan  cita-cita  hidup  di  masa  datang  yang  secara  keseluruhan membentuk kepribadian sendiri.
Sebab  itu  bnagsa  Indonesia  lahir  dengan  kepribadiannya  sendiri  yang bersamaan  lahirnya  bangsa  dan  negara  itu,  kepribadian  itu  ditetapkan  sebagai pandangan  hidup  dan  dasar  negara  Pancasila.  Karena  itulah,  Pancasila  bukan lahir  secara  mendadak  pada  tahun  1945,  melainkan  telah  berjuang,  denga melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami dengan oleh gagasan- gagasan  besar  dunia.,  dengan  tetap  berakar  pada  kepribadian  bangsa  kita  dan gagasan besar bangsa kita sendiri.
Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian  bangsa,  maka  ia  diterima  sebagai  dasar  negara  yang  mengatur
15 Ibid ., h. 53.
16 TAP MPR No. II/MPR/1979.
hidup  ketatanegaraan.  Hal  ini  tampak  dalam  sejarah  bahwa  meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945, dalam Mukadimah UUD Sementara  Republik  Indonesia  1950.  Pancasila  itu  tetap  tercantum  didalamnya, Pancasila  yang  lalu  dikukuhkan  dalam  kehidupan  konstitusional  itu,  Pancasila yang  selalu  menjadi  pegangan  bersama  saat-saat  terjadi  krisis  nasional  dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negar, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam  dalam  kalbunya  rakyat.  Oleh  karena  itu,  ia  juga  merupakan  dasasr yang mamapu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. 17

## Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945  adalah  di  kandung  maksud  untuk  dijadikan  dasar  bagi  negara  Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan  dan  cita-cita  bangsa  dan  negara  Indonesa  yang  merdeka.  Di  atas dasar  itulah  akan  didirikan  gedung  Republik  Indonesia  sebagai  perwujudan kemerdekaan  politik  yang  menuju  kepada  kemerdekaan  ekonomi,  sosial  dan budaya. 18
Sidang  BPPK  telah  menerima  secara  bulat  Pancasila  itu  sebagai  dasar negara  Indonesia  merdeka.  Dalam  keputusan  sidang  PPKI  kemudian  pada tanggal  18  Agustus  1945  Pancasila  tercantum  secara  resmi  dalam  Pembukaan UUD  RI,  Undang-Undang  Dasar  yang  menjadi  sumber  ketatanegaraan  harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa. 19
Peraturan  selanjutnya  yang  disusun  untuk  mengatasi  dan  menyalurkan persoalan-persoalan  yang  timbul  sehubungan  dengan  penyelenggaraan  dan perkembangan  negara  harus  didasarkan  atas  dan  berpedoman  pada  UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi pelaksanaan dari UUD.
Oleh  karena  Pancasila  tercantum  dalam  UUD  1945  dan  bahkan  menjiwai seluruh  isi  peraturan  dasar  tersebut  yang  berfungsi  sebagai  dasar  negara sebagaimana  jelas  tercantum  dalam  alinea  IV  Pembukaan  UUD  1945  tersebut, maka  semua  peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia  (Ketetapan MPR,  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah  sebagai  pengganti  Undang- undang,  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden  dan  peraturan-peraturan pelaksanaan  lainnya)  yang  dikeluarkan  oleh  negara  dan  pemerintah  Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik
17 Pembukaan UUD 1945.
18 Setiady Elly M,. Op. Cit., h. 55.
19 Ibid., h. 57.
Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber huum (sumber huum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum). 20
Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia.  Adalah  suatu  hal  yang  membanggakan  bahwa  Indonesia  berdiri  di atas fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang didatangkan dari luar negeri. Dasar negara kita  berakar  pada  sifat-sifat  dan  cita-cita  hidup  bangsa  Indonesia,  Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah  air kita  sejak  dahulu  hingga  sekarang.  Pancasila  mengandung  unsur-unsur  yang luhur  yang  tidak  hanya  memuaskan  bangsa  Indonesia  sebagai  dasar  negara, tetapi  juga  dapat  diterima  oleh  bangsa-bangsa  lain  sebagai  dasar  hidupnya. Pancasila  bersifat  universal  dan  akan  mempengaruhi  hidup  dan  kehidupan banga dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.
Menurut  Dewan  Perancang  Nasional,  yang  dimaksudkan  dengan kepribadian  Indonesia  ialah:  Keseluruhan  ciri-ciri  khas  bangsa  Indonesia,  yang membedakan  bangsa  Indonesia  dengan  bangsa-bangsa  lainnya.  Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.
Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan  suasana  waktu  sepanjang  masa.  Walaupun  bangsa  Indonesia  sejak  dahulu kala  bergaul  dengan  berbagai  peradaban  kebudayaan  bangsa  lain  (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia  tetap  hidup  dan  berkembang.  Mungkin  di  sana-sini,  misalnya  di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh  unsur-unsur  asing,  namun  pada  dasarnya  bangsa  Indonesia  tetap  hidup dalam  kepribadiannya  sendiri.  Bangsa  Indonesia  secara  jelas  dapat  dibedakan dari  bangsa-bangsa  lain.  Apabila  kita  memperhatikan  tiap  sila  dari  Pancasila, maka  akan  tampak  dengan  jelas  bahwa  tiap  sila  Pancasila  itu  adalah pencerminan dari bangsa kita.
Rumusan  Pancasila  yang  terdapat  dalam  Pembukaan  UUD  1945  itulah yang kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil  bangsa  Indonesia  pada  tanggal  18  Agustus  1945  dalam  sidang Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI).  Seperti  yang  telah ditunjukkan  oleh  Ketetapan  MPR  No.  XI/MPR/1978,  Pancasila  itu  merupakan satu  kesatuan  yang  bulat  dan  utuh  dari  kelima  silanya.  Dikatakan  sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan
20 Pembukaan UUD 1945 dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila. 21

## Pancasila dan Hubungannya dengan Etika
Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata „etika‟ yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak,  perasaan,  sikap,  cara  berpikir.  Sedangkan  arti  ta  etha  yaitu  adat kebiasaan.  Arti  dari  bentuk  jamak  inilah  yang  melatar-belakangi  terbentuknya istilah  Etika  yang  oleh  Aristoteles  dipakai  untuk  menunjukkan  filsafat  moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. 22
Biasanya bila kita mengalami kesulitan untuk memahami arti sebuah kata maka  kita  akan  mencari  arti  kata  tersebut  dalam  kamus.  Tetapi  ternyata  tidak semua kamus mencantumkan arti dari sebuah kata secara lengkap. Hal tersebut dapat kita lihat dari perbandingan yang dilakukan oleh K. Bertens terhadap arti kata  „etika‟  yang  terdapat  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  yang  lama  dengan Kamus Bahasa Indonesia yang baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama, etika  mempunyai  arti  sebagai  :  “ilmu  pengetahuan  tentang  asas-asas  akhlak (moral)”.  Sedangkan  kata  „etika‟  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  yang baru, mempunyai arti : 23
a. Ilmu  tentang  apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk  dan  tentang  hak  dan kewajiban moral (akhlak)
b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
c. Nilai  mengenai  benar  dan  salah  yang  dianut  suatu  golongan  atau masyarakat
Dari  perbadingan  kedua  kamus  tersebut  terlihat  bahwa  dalam  Kamus
Bahasa  Indonesia  yang  lama  hanya  terdapat  satu  arti  saja  yaitu  etika  sebagai ilmu.  Sedangkan  Kamus  Bahasa  Indonesia  yang  baru  memuat  beberapa  arti. Kalau  kita  misalnya  sedang  membaca  sebuah  kalimat  di  berita  surat  kabar “Dalam dunia bisnis etika merosot terus” maka kata „etika‟ di sini bila dikaitkan dengan  arti  yang  terdapat  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  yang  lama  tersebut tidak cocok karena maksud dari kata „etika‟ dalam kalimat tersebut bukan etika sebagai  ilmu  melainkan  „nilai  mengenai  benar  dan  salah  yang  dianut  suatu golongan atau masyarakat‟. Jadi arti kata „etika‟ dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama tidak lengkap.
K. Bertens berpendapat bahwa arti kata „etika‟ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat lebih dipertajam dan susunan atau urutannya lebih baik dibalik,  karena  arti  kata  ke-3  lebih  mendasar  daripada  arti  kata  ke-1.  Sehingga
21 TAP MPR No. XI/MPR/1978Pembukaan UUD 1945.
22 Notonagoro. Falsafah Pancasila , Cet. 9 . (Jakarta: Pantjoran Tujuh. 1980), h. 24.
23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 mengutip dari Bertens 2000.
arti  dan  susunannya  menjadi  seperti  berikut  :  nilai  dan  norma  moral  yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, kumpulan asas atau nilai moral.
Etika  baru  menjadi  ilmu  bila  kemungkinan-kemungkinan  etis  (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam  suatu  masyarakat  dan  sering  kali  tanpa  disadari  menjadi  bahan  refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral.

## Kesimpulan
Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan  suasana  waktu  sepanjang  masa.  Walaupun  bangsa  Indonesia  sejak  dahulu kala  bergaul  dengan  berbagai  peradaban  kebudayaan  bangsa  lain    namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang.
Mungkin di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota  kepribadian  itu  dapat  dipengaruhi  oleh  unsur-unsur  asing,  namun  pada dasarnya  bangsa  Indonesia  tetap  hidup  dalam  kepribadiannya  sendiri.  Bangsa Indonesia  secara  jelas  dapat  dibedakan  dari  bangsa-bangsa  lain.  Apabila  kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.

## Referensi
Marsudi Subandi H. Pancasila dan UUD‟45 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta
: Rajawali Pers. 2003.
Setiady  Elly  M,  Panduan  Kuliah  Pendidikan  Pancasila,  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama. 1999.
PaulusWahana, Filsafat Pancasila. Kanisius. Yogyakarta. 1999. PJ Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius. 1993. Koentjaraningrat. Manusia dan Kebudayaan Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia. 1980. Nopirin. Beberapa  Hal  Mengenai  Falsafah  Pancasila, Cet. 9. Jakarta:Pancoran  Tujuh.
1980.
Notonagoro. Falsafah Pancasila , Cet. 9 .Jakarta: Pantjoran Tujuh. 1980. H. Burhanuddin Salam , Filsafat Pancasilaisme . Jakarta: Rineka Cipta. 1998.