Perspektif Akuntansi Volume 6 Nomor 1 (Februari 2023), hal. 015-036 ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36 http://ejournal.uksw.edu/persi

## THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT THROUGH ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY AND COMMUNITY
PARTICIPATION

## Baihaqi 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu Dri Asmawanti-S Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu M. Rhedo Putradana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
Received 29/07/2022
Revised 16/01/2023 Accepted 03/03/2023 Abstract. This study aims to examine accountability, transparency, community  participation  in  village  financial  management.  The reason for choosing this research topic is because the results of this study  are  expected  to  provide  benefits  for  village  financial managers,  village  management,  and  village  communities  in increasing  accountability,  especially  in  accountability  for  design, preparation,  implementation  and  accountability  reports.  This research  was  conducted  in  villages  in  North  Bengkulu  Regency using a sampling technique, namely purposive sampling in which the sample was adjusted to certain criteria. In this study using a quantitative  approach.  The  data  collection  method  in  this  study used  primary  data  obtained  from  the  results  of  distributing questionnaires to the head of finance, head of government, BPD, in village  at  North  Bengkulu  Regency.  Hypothesis  testing  using multiple regression analysis. The results of this study indicate that accountability, transparency and participation has a positive effect on village financial management.
Keywords: Accountability,  Transparency,  Participation,  Rural  Financial Management
1 driasmawantis@unib.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  masyarakat  terhadap pengelolaan  keuangan  desa.  Pengelola  keuangan  desa  atau manajemen  desa,  dituntut  oleh  masyarakat  untuk  dapat meningkatkan  kinerja  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban dana  desa.  Penelitian  ini  dilakukan  di  desa  pada  Kabupaten Bengkulu  Utara  dengan  menggunakan  teknik  pengambilan sampel  yaitu  purposive  sampling.  Pendekatan  penelitian  ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data primer  yang  diperoleh  dari  hasil  penyebaran  kuesioner  kepada kaur  keuangan,  kasi  pemerintahan,  BPD  pada  desa-desa  di
Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Pengujian  hipotesis  menggunakan analisis  regresi  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.
Kata  kunci: Akuntabilitas,  Transparansi,  Partisipasi,  dan  Pengelolaan Keuangan Desa.

## Pendahuluan
Desa memberikan dampak yang besar, di mana desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangannya (UU RI No 6 tahun 2014). Manajemen pengelolaan keuangan  desa  yang  baik  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  meningkatkan  tata kelola  yang  baik  di  desa (Pangayow  dan  Patma,  2021).    Sistem  manajemen  keuangan yang  modern  dan  berkembang  saat  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  pemerintahan  desa (Bawono  et  al.,  2019).  Dalam  perkembangannya  kini,  desa  dibagi  menjadi  desa  yang mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal serta mencapai desa yang masyarakatnya adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi (Kusumastuti et al., 2022). Pengelolaan keuangan  desa  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No 20 Tahun 2018, 2018).
Fenomena-fenomena  yang  terjadi  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  terjadinya penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, sistem pengelolaan dana desa yang masih belum memadai serta mekanisme pengawasan  terhadap  penggunaan  dana  desa  juga  belum  baik  (Lewis,  2015).  Adapun
faktor  yang  menjadi  penyebabnya  seperti  transparansi  dan  pengawasan  yang  kurang dalam  pertanggungjawaban,  maka  desa  harus  mendorong  terbentuknya  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  transparan  dan  profesional  dengan  berorientasi  pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai  dengan  amanat  peraturan  perundang-undangan.  Pengawasan  dari  berbagai elemen,  partisipasi  masyarakat  bahkan  sampai  melibatkan  penegak  hukum  demi keterbukaan,  akuntabilitas,  kepentingan  umum  dan  profesionalitas.  Oleh  karena  itu kepala  desa  sebagai  pengguna  anggaran  harus  dapat  mempertanggungjawabkan keuangan  desa  dengan  baik  (Rulyanti  et  al.,  2017).  Selain  itu,  pengawasan  dan persetujuan  penggunaan  anggaran  harus  melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa/BPD (Supriadi et al., 2015) .
Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) ditemukan bahwa pada tahun 2021, kasus tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa. Pada tahun 2021, aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran dana desa,  yakni dengan sebanyak 154  kasus dengan jumlah  tersangka 245 orang dan potensi kerugian Rp233 miliar Lalu pada tahun 2020, ada 129 kasus dengan 172 tersangka. Tindak pidana korupsi rentan terjadi di sektor anggaran dana desa karena anggaran bernilai besar maka perlu pemantauan yang lekat dan kontrol serta evaluasi bagaimana anggaran tersebut digunakan dan dikelola secara tepat.
Sejak disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, korupsi di Indonesia sempat ada penurunan dari segi jumlah kasus dan potensi kerugian negara di tahun 2019, tapi ada peningkatan sejak tahun 2015 sampai 2018, Kemudian, terjadi lagi di tahun 2020 sampai  tahun  2021.  Terkait  dengan  ini  terdapat  fenomena  yang  perlu  diperhatikan terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu terkait dugaan mark-up, pertanggungjawaban keuangan fiktif yang diduga telah dilakukan di 3 desa oleh kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) anggaran tahun 2020. Hal ini dilaporkan dewan pimpinan daerah ormas laskar anti korupsi indonesia Provinsi Bengkulu. Laporan tersebut  itu  bukan  semata-mata  hanya  hasil  dari  investigasi  tapi  juga  mendapatkan informasi  dari  masyarakat  di  3  desa  tersebut.  Hal  serupa  terjadi  di  desa  Kali  yang menemukan dugaan korupsi penggunaan dana desa sekitar Rp.300 juta karena banyak kegiatan di tahun 2020 lalu yang tidak dilaksanakan atau fiktif. Kasus korupsi kepala desa Batu layang kecamatan Hulu Palik ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) anggaran tahun 2019 dengan kerugian negara sebesar Rp.287 Juta.
Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principle ) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo,
2018). Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa (Garung dan Ga, 2020; Solihah et al., 2022; Sukmawati dan Nurfitriani, 2019).
Faktor  lainnya  yang  mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  transparansi. Transparansi  adalah  prinsip  keterbukaan  kepada  hak  masyarakat  sehingga memudahkan mendapatkan suatu  informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai  penyelenggaraan  organisasi  dengan  memperhatikan  perlindungan  atas  hak asasi  pribadi,  golongan  dan  negara  (Ngakil  dan  Kaukab,  2020).  Transparansi    adalah pemberian  pelayanan  publik  secara  harus  bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses oleh  semua  pihak  yang  membutuhkan  dan  disediakan  secara  memadai  serta  mudah dimengerti (Mahmudi, 2016). Menurut Solihah et al. (2022) transparansi berpengaruh positif  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa,  sedangkan  menurut  Sukmawati  dan Nurfitriani  (2019)  menyatakan  bahwa  transparansi  tidak  berpengaruh  terhadap pengelolaan keuangan desa.
Selain akuntabilitas dan transparansi, faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah  partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dinilai dapat menyalurkan aspirasinya  atas  pengelolaan  keuangan  desa.  Menurut  Mardiasmo  (2018)  Partisipasi masyarakat  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan  masyarakat baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga  perwakilan yang  dapat menyalurkan  aspirasinya.  Partisipasi  masyarakat  sebenarnya  merupakan  wujud  dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari  keikutsertaan  serta  keterlibatan  pada  saat  melakukan  perencanaan  hingga pengawasan  dan  evaluasi  untuk  mendapatkan  hasil  lebih  akurat  dan  mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya (Solihah et al., 2022). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa (Andriani, 2019; Indriani et al., 2019) sedangkan penelitian oleh Sukmawati dan Nurfitriani, (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan  gap  riset  diatas,  masih  banyak  ditemukan  hasil  yang  tidak  konsisten, sehingga  sangat  dimungkinkan  untuk  diteliti  kembali.  Peneliti  menggunakan Permendagri No 20 (2018) untuk mengukur pengelolaan keuangan desa dan berfokus pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu. Oleh karena itu, persoalan yang akan  diselesaikan  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  akuntabilitas,  transparansi  dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

## Telaah Pustaka

## Teori Stewardship
Stewardship theory mempunyai  dasar  psikolog serta  dasar sosiologi  yang sebelumnya dirancang supaya steward dapat termotivasi dalam melakukan tindakan yang diharapkan oleh principle .  Teori  ini  menggambarkan  situasi  di  mana  para  manajemen  tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka  untuk  kepentingan  organisasi  (Donaldson  et  al.,  1991). Stewardship  theory menjelaskan  bahwa  kepentingan  bersama  dijadikan  dasar  dari  tindakan  seorang manajer.  Apabila  adanya  perbedaan  pendapat  antara principle dan steward ,  maka steward akan berusaha bekerja sama karena bertindak sesuai dengan principle dan demi kepentingan bersama (Davis et al., 1997). Hal ini sesuai dengan teori stewardship dimana pemerintah  desa  merasa  kepentingan  bersama  menjadi  lebih  utama  dan  berperilaku sesuai  dengan  aturan  serta  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  karena  pemerintah desa (steward) lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi, bukan pada tujuan  individu.  Teori  stewardship  sering  disebut  sebagai  teori  pengelolaan (penatalayanan),  memandang  manajemen  sebagai steward (pelayan/penerima amanah/pengelola)  akan  bertindak  dengan  penuh  kesadaran,  arif  dan  bijaksana  bagi kepentingan organisasi. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan  organisasi  dengan  kepuasan  pemilik.  Steward  akan  melindungi  dan memaksimalkan kekayaan organisasi untuk kinerja pemerintah  desa sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal (Raharjo, 2007).

## Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor  20  Tahun  2018,  pengelolaan  keuangan desa  ini keseluruhan kegiatan  yang  melibatkan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan siklus yang terpadu  dan  terintegrasi  antara  satu  tahapan  dengan  tahapan  lainnya.  Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari  sampai  dengan  tanggal  31  Desember.  Setiap  tahapan  proses  pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara fisik maupun administrasi (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam bahasa inggris disebut accountability atau accountable yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Solihah et al. (2022) pengertian akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok  serta  fungsi  organisasi.  Akuntabilitas  dipahami  sebagai  kewajiban  pihak pemegang  amanah  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan
dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principle )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta  pertanggungjawaban  (Mardiasmo,  2018).  Salah  satu  faktor  pendukung perwujudan  pertanggungjawaban  yang  cepat  dan  benar  adalah  melalui  penggunaan sistem keuangan dengan bantuan aplikasi dalam komputer akan sangat mempermudah aparatur  desa  dalam  menyelesaikan.  Adapun  5  komponen  akuntabilitas  adalah  1). Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran,  2.  Akuntabilitas  manajerial, 3. Akuntabilitas program ,  4. Akuntabilitas  kebijakan,  5.  Akuntabilitas  finansial.  Proses  penerapan akuntabilitas  dana  desa  dimulai  dari  perencanaan,  implementasi  dan  pelaporan (Pangayow dan Patma, 2021) dan (Indrianasari, 2017).

## Transparansi
Transparansi  merupakan  bagian  dari  pemerintahan  dan  menjadi  landasan  wewenang perangkat desa dalam mengambil keputusan penting yang berdampak bagi masyarakat serta  penyediaan  informasi  yang  menyeluruh  mengenai  program  apa  saja  yang dijalankan  oleh  pemerintah  (Kumalasari  dan  Riharjo,  2016).  Artinya  transparansi mengacu  pada  keterbukaan  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  pengelolaan sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang  membutuhkan  informasi  (Mardiasmo, 2018).  Transparansi  juga  berarti  suatu  keterbukaan  secara  nyata,  menyeluruh  dan memberi  ruang  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  aktif dalam  proses  pengelolaan  sumber  daya  publik  (Andrianto,  2007).  Transparansi merupakan  kondisi  adanya  keterbukaan  secara  penuh,  juga  merupakan  salah  satu penopang  akuntabilitas  (Mahmudi,  2016).    Transparansi    dapat  bermakna  pemberian pelayanan publik secara harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak  yang  membutuhkan  dan  disediakan  secara  memadai  serta  mudah  dimengerti (Mahmudi,  2016).  Transparansi  dalam  kontek  pengelolaan  keuangan  desa  adalah pengelolaan  keuangan  yang  tidak  dirahasiakan  dan  tidak  ada  yang  tersembunyi  dari masyarakat,  serta  pengelolaan  keuangannya  sesuai  dengan  kaidah  hukum dan  aturan yang  berlaku  (Rakhmawati  et  al.,  2020).  Transparansi  merupakan  sebuah  prinsip mengenai  jaminan  akses  dan  kebebasan  bagi  masyarakat  desa  untuk  mendapatkan informasi  tentang  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  pemerintahan  desa,  terutama mengenai  kebijakan,  proses  dan  pelaksanaan  serta  hasil  yang  diperoleh  (Ngakil  dan Kaukab,  2020).  Transparansi  dapat  dilakukan  pada  publikasi  APBDes,  penyediaan informasi  program  kegiatan  desa  secara  jelas  dan  pelaksanaan  sosialisasi  APBDes (Mas’ud et al., 2017) .

## Partisipasi masyarakat
Partisipasi  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  membuat  keputusan  baik  secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Mardiasmo, 2018). Partisipasi masyarakat sebenarnya merupakan wujud dari  keikutsertaan  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  dana  desa,
mulai  dari  keikutsertaan  serta  keterlibatan  pada  saat  melakukan  perencanaan  hingga pengawasan  dan  evaluasi  untuk  mendapatkan  hasil  lebih  akurat  dan  mampu menciptakan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Selain  itu,  dengan  adanya  partisipasi masyarakat dapat mencegah terjadinya korupsi (Olken, 2007). Partisipasi menurut LAN, (2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara  langsung  maupun  melalui  intermediasi  institusi  legitimasi  yang  mewakili kepentingannya.  Terdapat  beberapa  tingkatan  (tangga)  partisipasi,  yaitu  tidak  ada partisipasi, partisipasi simbolik dan partisipasi penuh (Rakhmawati et al., 2020).

## Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa
Akuntabilitas  merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  dari  pihak  yang  diberi kepercayaan oleh stakeholders di mana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan (Ardiyanti,  2019). Teori  stewardship mengungkapkan  pengelolaan  keuangan  desa dikatakan  baik  apabila  pengelolaan  nya  tersebut  mampu  mengelola  keuangan  desa dengan  menerapkan  akuntabilitas.  Akuntabilitas  diperlukan  untuk  memastikan keuangan  desa  sudah  disalurkan  ke  sasaran  yang  tepat,  sehingga  masyarakat  dapat merasakan  dampaknya  secara  langsung  dari  pengelolaan  keuangan  desa  Kewajiban pihak  pemegang  amanah  ( steward) memberikan  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan desa, dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah (principle) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Garung dan Ga, (2020) dan Solihah et al.
(2022) menemukan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan keuangan  desa.  Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  dan  teori  yang  mendukung maka hipotesis yang diajukan:
H 1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

## Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut  Mardiasmo,  (2018)  transparansi  berarti  keterbukaan,  artinya  transparansi mengacu  pada  keterbukaan  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam kaitannya dengan  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  dilihat  keterbukaan  pemerintah  dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Teori  stewardship menjelaskan  bahwa pengelolaan  keuangan  desa  harus  menyajikan  informasi  dengan  sebenar-benarnya sesuai dengan transaksi yang terjadi sehingga menjadi unsur yang sangat penting dalam transparansi.  Pihak steward dituntut  untuk melakukan  keterbukaan  informasi  kepada principle dan  melibatkan principle dalam  mengelola  keuangan  desa,  hal  ini  artinya terdapat  keterbukaan  sehingga  tidak  ada  yang  ditutup-tutupi  oleh  pihak  pengelolaan keuangan desa.  Penelitian yang dilakukan oleh Solihah et al. (2022) menemukan bahwa
transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan penelitian  Septiviastuti  (2018)  menemukan  bahwa  transparansi  berpengaruh  positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang mendukung hipotesis yang diajukan:
H 2 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

## Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Keuangan Desa
T eori  stewardship mengungkapkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  harus bekerjasama kepada pihak masyarakat ( principle) demi menyelaraskan tujuan yang akan dicapai.  Partisipasi  masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  dengan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan hingga pertanggungjawaban  dapat  meminimalisir  terjadinya  penyelewengan  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Jika  terdapat  perbedaan  antara  pihak  pengelolaan  dan masyarakat,  maka  pihak  pengelola  akan  harus  bekerja  sama  pada  masyarakat  demi tujuan  bersama.  Masyarakat  sebagai  pemberi  masukan  dapat  membantu  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Masyarakat  ( principle) yang  mengetahui  berapa  banyak kebutuhan yang harus dipenuhi maka dari itu partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Sebagai  pengguna  informasi  keuangan  dan  penentu kebijakan  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  masyarakat  sebagai  pemegang amanah  ( principle s)  juga  memerlukan  informasi  untuk  mengevaluasi  pengelolaan keuangan desa.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Septiviastuti  (2018)  dan  Indriani  et  al.  (2019) menemukan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan Ardiyanti (2019) dan Pahlawan et al.  (2020)  yang  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang mendukung maka hipotesis yang diajukan:
H 3 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

## Metode Penelitian

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  survei  yang  bersifat  kuantitatif  yang  berbentuk asosiatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pengujian teori  melalui  pengukuran  variabel  penelitian  dengan  angka  serta  data  analisis menggunakan  prosedur  statistik  (Indriantoro  dan Supomo,  2013).  Penelitian  asosiatif adalah dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui  hubungan  antar  variabel  dalam  sampel  yang  diambil  dari  populasi  tersebut (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini variabel yang diuji yaitu pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

## Populasi dan Metode Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  desa  di  Kabupaten  Bengkulu Utara. Dari populasi tersebut dapat diambil sampel yang merupakan bagian dari populasi dan dapat mewakili  populasi  secara  keseluruhan.  Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Desa berkategori maju di kabupaten Bengkulu Utara.  Metode  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode purposive  sampling yang  disesuaikan  dengan  kriteria-kriteria  tertentu  yang  telah ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Penelitian ini mengambil sampel dengan responden Kaur Keuangan, Kasi pemerintahan, BPD, Kepala Dusun I dan Kepala Dusun II. Kuesioner dibuat dengan acuan dari penelitian terdahulu yang telah dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kriteria sampel yang digunakan.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi  operasional  variabel  adalah  pengertian  variabel  tersebut,  secara  operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Variabel didalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah pengelolaan keuangan desa . Variabel independen yang digunakan adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.
Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen Permendagri No 20  (2018).  Dimensi  yang  dapat  mengukur  dan  menggambarkan  terkait  dengan pengelolaan keuangan desa yaitu: 1) perencanaan dan anggaran, 2) pelaksanaan dan penatausahaan,  3)  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Semua  item  diukur  dengan skala  pengukuran  yaitu  skala  likert.  Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  sebuah kewajiban-kewajiban  dari  individu-individu  atau  penguasa  yang  dipercayakan  untuk mengelola  sumber-sumber  daya  publik  dan  bersangkutan,  dengannya  untuk  dapat menjawab  hal-hal  yang  menyangkut  pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  setiap
aktivitas yang dilakukan. Dalam variabel ini peneliti mengembangkan dan memodifikasi kuesioner  dikembangkan  oleh  Iznillah  et  al.  (2018)  dengan  lima  dimensi  dari akuntabilitas adalah 1) akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2) akuntabilitas manajerial, 3)  akuntabilitas  program,  4)  kebijakan,  5)  akuntabilitas  finansial.  Semua  item  diukur dengan skala pengukuran yaitu skala likert.
Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan yang  membutuhkan  informasi  tersebut.  Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh  Nurlailah et al. (2020) dengan dimensi yang digunakan adalah  : 1) Informatif,  2) Keterbukaan 3) Pengungkapan. Semua item diukur dengan skala pengukuran yaitu skala likert. Partisipasi masyarakat merupakan sebuah  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga  perwakilan  yang  dapat  menyalurkan aspirasinya.  Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  instrumen  penelitian  yang dikembangkan  oleh  Mardiasmo,  (2018)  dengan  dimensi  yang  digunakan  adalah:  1) Pengambilan keputusan, 2) Pelaksanaan, 3) Pengambilan manfaat,  4) Evaluasi. Semua item diukur dengan skala pengukuran yaitu skala likert.

## Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda . Persamaan regresi dalam model penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y
= α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e
Keterangan:
Y
: Pengelolaan Keuangan Desa
α : Koefisien Konstanta
X 1 : Akuntabilitas
X 2 : Transparansi X 3 : Partisipasi Masyarakat
e
: Koefisien Gangguan / Error

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Penelitian ini menyebarkan kuesioner di empat puluh lima desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Berikut ini rincian jumlah kuesioner yang dapat disebarkan:

## Tabel 1. Rincian Penyebaran Kuesioner
Kuesioner Jumlah Persentase Total kuesioner yang disebar 225 100 % Jumlah kuesioner yang tidak kembali 0 0 % Jumlah kuesioner yang kembali 225 100 % Kuesioner yang dapat digunakan 225 100 %

## Sumber: Data Primer yang diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dari  225  eksemplar  kuesioner  yang disebarkan di desa Kabupaten Bengkulu Utara, semua kuesioner dikembalikan sehingga dapat diolah dan memenuhi syarat sebagai sampel.

## Gambaran Umum Responden
Keseluruhan  sampel  yang  mengisi  kuesioner  dapat  kita  lihat  bahwa  sebagian  besar adalah  laki-laki  dengan  rata-rata  rentang  umur  adalah  sekitar  31-40  tahun.  Sebagian besar telah lama bekerja di desa sekitar 1-5 tahun dengan rata-rata lama menjabat lebih dari  satu  tahun.  dengan  Pendidikan  rata-rata  adalah  SMA.  Pengelola  dana  desa  di Kabupaten  Bengkulu  Utara  sebagian  besar  tidak  pernah  mengikuti  pelatihan  terkait dengan pengelolaan dana desa.  Berikut ini kami sajikan data lengkap responden.

## Tabel 2. Data Responden
Keterangan Jumlah Persentase Jenis Kelamin Laki-Laki 176 78% Perempuan 49 22% Total 225 100% Usia Responden 21-30 tahun 17 7% 31-40 tahun 155 69% 41-50 tahun 53 24% ≥51 tahun 0 0% Total 225 100% Pengalaman Bekerja Di Desa ≤ 1 Tahun 0 0% 1-5 Tahun 153 68% 5-10 Tahun 72 32% >10 Tahun 0 0% Total 225 100% Pendidikan Terakhir SMA 164 73% Diploma 0 0% Sarjana 61 27% Total 225 100% Jabatan BPD Kaur Keuangan Kasi Pemerintahan Kadun I Kadun II 45 45 45 45 45
20% 20% 20% 20% 20% Total 225 100% Pelatihan Pernah mengikuti pelatihan Tidak pernah mengikuti pelatihan 66 159 29% 71% Total 225 100% Lama Menjabat < 1 Tahun > 1 Tahun 0 225 0% 100% Total 225 100%
Sumber: Data Hasil Penelitian Kuesioner, 2022
Adapun data statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan sebagai berikut:

## Tabel 3. Statistik Deskriptif
N Kisaran Teoritis Kisaran Aktual Stdev Min Maks Mean Min Maks Mean PKD 45 12 60 35 36 60 51,13 6,262 A1 45 10 50 30 30 50 43,93 5,110 T2 45 6 30 18 18 30 25,24 2,971 PM3 45 5 25 15 15 25 21,80 2,555

## Sumber: Data Primer yang diolah, 2022
Pada variabel pengelolaan keuangan desa memiliki 12 item pernyataan dalam kuesioner dengan  kisaran  aktual  nilai  skor  jawaban  terendah  dari  kuesioner  yang  disebarkan sebanyak 36 dan skor jawaban tertinggi 60 dengan nilai rata-rata ( mean ) aktual sebesar 51.13.  nilai  mean  aktual  lebih  kecil  dari mean teoritis  yaitu  51.13  <  36,  hal  ini mengindikasikan bahwa rata-rata responden menjawab dengan jaw aban “setuju” ( 51,13 : 12 item pernyataan = 4,26). Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara telah optimal.
Pada variabel akuntabilitas memiliki 10 item pernyataan dengan kisaran aktual nilai skor jawaban  terendah  sebanyak  30  dan  skor  jawaban  tertinggi  50  dengan  nilai  rata-rata ( mean ) aktual lebih besar dari mean teoritis yaitu 43,93 > 30, hal ini mengindikasikan bahwa  rata- rata  responden  menjawab  dengan  jawaban  “setuju”  ( 43,93  :  10  item pernyataan  =  4,393).  Hal  ini  menjelaskan  rata-rata  jawaban  responden  menganggap bahwa akuntabilitas di Kabupaten Bengkulu Utara sudah baik.
Pada variabel transparansi memiliki 6 item pernyataan dalam kuesioner dengan kisaran aktual nilai skor jawaban terendah sebanyak 18 dan skor jawaban tertinggi 30 dengan nilai  rata-rata  ( mean )  aktual  lebih  kecil  dari mean teoritis  yaitu  25,24<18,  hal  ini mengindikasikan  bahwa  rata- rata  responden  menjawab  dengan  jawaban  “setuju” (25,24:6 item pernyataan = 4,20). Hal ini menjelaskan bahwa transparansi di Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan secara transparan.
Pada  variabel  partisipasi  masyarakat  memiliki  5  item  pernyataan  dalam  kuesioner dengan  kisaran  aktual  nilai  skor  jawaban  sebanyak  15  dan  skor jawaban  tertinggi  25 dengan nilai rata-rata ( mean ) aktual lebih besar dari mean teoritis yaitu 21,80 > 15, hal ini  mengindikasikan  bahwa  rata- rata  responden  menjawab  dengan  jawaban  “setuju” (21,80 : 5 item pernyataan = 4,36). Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus adanya peran partisipasi masyarakat.

## Tabel 4. Hasil Pengujian Validitas
Variabel Nomor Item N r tabel Pearson Correlation (r- hitung) Sig Keterangan Pengelolaan Keuangan Desa PKD1 45 0,294 0,853 0,00 Valid PKD2 45 0,294 0,913 0,00 Valid PKD3 45 0,294 0,925 0,00 Valid PKD4 45 0,294 0,952 0,00 Valid PKD5 45 0,294 0,889 0,00 Valid PKD6 45 0,294 0,905 0,00 Valid PKD7 45 0,294 0,913 0,00 Valid PKD8 45 0,294 0,803 0,00 Valid PKD9 45 0,294 0,871 0,00 Valid PKD10 45 0,294 0,908 0,00 Valid PKD11 45 0,294 0,612 0,00 Valid PKD12 45 0,294 0,822 0,00 Valid Akuntabilitas A1 45 0,294 0,905 0,00 Valid A2 45 0,294 0,937 0,00 Valid A3 45 0,294 0,944 0,00 Valid A4 45 0,294 0,963 0,00 Valid A5 45 0,294 0,812 0,00 Valid A6 45 0,294 0,908 0,00 Valid A7 45 0,294 0,908 0,00 Valid A8 45 0,294 0,936 0,00 Valid A9 45 0,294 0,908 0,00 Valid A10 45 0,294 0,936 0,00 Valid Transparansi T1 45 0,294 0,866 0,00 Valid T2 45 0,294 0,902 0,00 Valid T3 45 0,294 0,85 0,00 Valid T4 45 0,294 0,848 0,00 Valid T5 45 0,294 0,856 0,00 Valid T6 45 0,294 0,909 0,00 Valid Partisipasi Masyarakat PM1 45 0,294 0,777 0,00 Valid PM2 45 0,294 0,711 0,00 Valid PM3 45 0,294 0,851 0,00 Valid PM4 45 0,294 0,85 0,00 Valid PM5 45 0,294 0,872 0,00 Valid
Sumber: Data Primer Diolah, 2022
Berdasarkan tabel 4. dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan keuangan desa lebih besar dari 0,05 dengan signifikansi masing-masing variabel 0,00 yang artinya semua item pernyataan  sudah  memenuhi  kriteria  uji  validitas  dengan  menggunakan  r  hitung (Pearson  Correlation) lebih  besar  dari  r-tabel.  Maka  dapat  disimpulkan  semua  item variabel penelitian sudah valid.

## Tabel 5. Hasil Pengujian Reliabilitas
No Variabel Nilai Cronbach Alpha Keterangan 1 Pengelolaan Keuangan Desa 0.864 Reliabel 2 Akuntabilitas 0.969 Reliabel 3 Transparansi 0.978 Reliabel 4 Partisipasi Masyarakat 0.935 Reliabel
Sumber: Data Primer Diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  5.  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel  yaitu  akuntabilitas, transparansi,  partisipasi  masyarakat  dan  pengelolaan  keuangan  desa  memiliki  nilai cronbach alpha yang menunjukkan > 0,7. Maka dalam hal ini variabel-variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.

## Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data
One Sample Kolmogorov-Smirnov test
Asymp Sig (2-tailed) Keterangan 0.051 Normal
Sumber: Data Primer Diolah, 2022
Berdasarkan tabel 6. dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-smirnov test untuk Unstandardized Residual memiliki nilai Asymp Sig (2-tailed) lebih dari 0,05 sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

## Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas
No Variabel Tolerance VIF Keterangan 1 Akuntabilitas 0,606 1,651 Bebas Multikolinearitas 2 Transparansi 0,805 1,242 Bebas Multikolinearitas 3 Partisipasi Masyarakat 0,605 1,653 Bebas Multikolinearitas
Sumber: Data Primer Diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  7.  hasil  pengujian  multikolinearitas  menunjukkan  bahwa  semua variabel yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat memiliki VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10, sehingga semua variabel tidak ada masalah multikolinearitas atau bebas multikolinearitas.

## Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas
No Variabel Sign. Keterangan 1 Akuntabilitas 0,179 Bebas Heteroskedastisitas 2 Transparansi 0,306 Bebas Heteroskedastisitas 3 Partisipasi masyarakat 0,189 Bebas Heteroskedastisitas

## Sumber: Data Primer Diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  8.  hasil  pengujian  heteroskedastisitas  menunjukkan  bahwa  semua variabel  yaitu  akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat  memiliki  nilai signifikansi lebih dari 0.05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

## Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis
Koefisien t-hitung Sig Hasil Akuntabilitas 0,159 2,179 0,035 Diterima Transparansi 0,237 3,459 0,001 Diterima Partisipasi masyarakat 0,318 2,185 0,035 Diterima Adjusted R 2 0,552 F 19,066 Sig. 0,000
Sumber: Diolah Primer Diolah, 2022
Berdasarkan  hasil  regresi  pada  tabel  9.  nilai  F-statistik  dalam  model  adalah  sebesar 19,066  dengan  nilai  signifikansi  0,010.  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan.
Hasil  pengujian  hipotesis  juga  menunjukkan  nilai Adjusted  R-Square model  regresi sebesar  0,552  yang  menunjukkan  bahwa  55,2%  variabel  pengelolaan  keuangan  desa dapat  dijelaskan  oleh  variabel  akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat sedangkan sisanya sebesar 44,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan ini.
Berdasarkan hasil pengujian statistik, akuntabilitas memiliki nilai signifikansi 0,035 dan memiliki koefisien regresi sebesar 0,159 dengan nilai t-statistiknya 2,179. Maka dapat disimpulkan  hipotesis  pertama  diterima,  atau  dengan  kata  lain  hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan desa . Pengujian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara  transparansi  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  memiliki  nilai  signifikansi 0,001 dan memiliki koefisien regresi sebesar 0,159 dengan nilai t-statistik 3,459. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima. Sama dengan hipotesis pertama dan kedua, hiptesis  ketiga  juga  dapat  diterima  yang  ditunjukkan  dari  nilai  signifikansi  0,035  dan memiliki  koefisien  regresi  sebesar  0,318  dengan  nilai  t-statistik  2,185.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  ketiga  dapat  diterima  atau  hasil  penelitian  ini  dapat
membuktikan bahwa pertisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

## Pembahasan

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan hasil pengujian statistik, akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan  desa  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  adanya akuntabilitas  memiliki  dampak  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten Bengkulu Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan keseluruhan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)  dan  APBDes  telah  disusun  berdasarkan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPDes). Raperdes dan APBDes telah disepakati  bersama  dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Lalu anggaran dalam kas desa telah disimpan pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional, penyusunan anggaran keuangan desa dilakukan sesuai prinsip-prinsip penganggaran, lalu pengaturan jumlah uang dalam buku kas  umum  sudah  mengikuti  peraturan  bupati/walikota.  Pengajuan  pendanaan  untuk melaksanakan kegiatan telah disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), penatausahaan dilakukan secara ekonomi, efisien dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, buku pembantu kas kegiatan dilakukan oleh pelaksana kegiatan sebagai pertanggungjawaban.  Serta  laporan  realisasi  APBDes  semester  pertama  telah disampaikan  kepala  desa  kepada  camat  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDes telah disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat, sehingga  dalam  penelitian  ini  akuntabilitas  pada  kabupaten  Bengkulu  Utara  telah dijalankan dengan baik oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Sukmawati dan Nurfitriani (2019), Solihah et al. (2022), Putra dan Rasmini, (2019),  dan  Noholo  dan  Hippy  (2021)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat akuntabilitas  desa,  maka  pengelolaan  keuangan  desanya  pun  akan  semakin  baik. Akuntabilitas  yang  diukur  dalam  penelitian  ini  akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum, akuntabilitas  manajerial,  akuntabilitas  program,  kebijakan  dan  akuntabilitas  finansial. Baiknya  pengelolaan  desa  dapat  dilihat  dari  tahapan  perencanaan/anggaran, pelaksanaan/penatausahaan dan pelaporan/pertanggungjawaban (Indrianasari, 2017).

## Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik,  variabel  transparansi  berpengaruh  terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini membuktikan bahwa adanya  transparansi  memiliki  pengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  di Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Dengan  adanya  kemudahan  akses  terhadap  informasi mengenai rencana keuangan desa, adanya musyawarah rencana penggunaan keuangan desa,  keterbukaan  informasi  terhadap  laporan  pertanggungjawaban  dan  laporan
realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat, keterbukaan akses informasi telah diberikan kepada publik secara akurat, relevan dan tepat waktu. Salah satu  bentuk  upaya  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  dengan  transparansi  melalui penyediaan media yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Asmawati dan Basuki,  2019).  Pengungkapan  pengelolaan  keuangan  desa  atas  segala  proses  kegiatan anggaran  yang  telah  dilakukan,  serta  pengungkapan  pengelolaan  keuangan  desa  atas laporan keuangan secara rutin ke masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kuesioner yang diisi  oleh  perangkat  desa  dan  tokoh  masyarakat menunjukkan  bahwa  transparansi  di desa  Kabupaten  Bengkulu  Utara  telah  dijalankan  dengan  baik.  Penelitian  ini  sejalan dengan  Basri  et al.  (2021),  Dewi  et al.  (2019)  dan  Solihah  et  al.  (2022).  Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa semakin baik tingkat transparansi desa maka semakin baik pula pengelolaan keuangan desa.

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  hasil  uji  statistik,  menunjukkan  variabel  partisipasi  masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini menunjukkan  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  seperti memberikan masukan dan mengusulkan rencana anggaran, ketersediaan dan kontribusi masyarakat  dalam  memberikan  penilaian  pelaksanaan  dan  menyampaikan  usulan perubahan  anggaran  desa,  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  melakukan pengawasan  pelaksanaan  anggaran  desa,  adanya  peran  pemerintah  terhadap kepentingan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari kuesioner yang diisi oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  di  desa  Kabupaten  Bengkulu  Utara  telah  dijalankan dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi et al. (2019), Indriani et al. (2019), dan  Siregar  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat partisipasi  masyarakat  desanya,  maka  pengelolaan  keuangan  desa  pun  semakin  baik (Atiningsih dan Ningtyas, 2019).

## Simpulan
Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara.   Implikasi teoritis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi,  dan  partisipasi  masyarakat  mengkonfirmasi  atau  mendukung  teori stewardship yang sejalan dengan tujuan peningkatan pengelolaan keuangan desa melalui pemegang  amanah  sebagai steward dan  masyarakat (principle) yang  memiliki  peran penting  dalam  proses  memajukan  suatu  desa.  Hal  ini  diharapkan  mampu  untuk melakukan  upaya  pengelolaan  keuangan  yang  baik  serta  melibatkan  masyarakat  agar
pembangunan  dijalankan  secara  maksimal.  Implikasi  praktis  dalam  penelitian  ini, menunjukkan  bahwa  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi pihak pengelola keuangan desa, manajemen desa, BPD dan masyarakat di Bengkulu Utara dalam  meningkatkan  akuntabilitas  terutama  dalam  pertanggungjawaban  pada rancangan, penyusunan, pelaksanaan hingga laporan pertanggungjawaban. Keterbukaan dalam  laporan,  kemudahan  mengakses  serta  disajikan  tepat  waktu  laporan pertanggungjawaban  dan  kegiatan  anggaran  dilakukan  bersama  masyarakat  dengan melibatkan  masyarakat  dalam  ketersediaan,  kontribusi,  pelaksanaan,  pengawasan anggaran desa dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.
Penelitian ini mempunyai keterbatasan berupa respon bias dari responden. Maksudnya adalah  informasi  yang  diberikan  responden  melalui  kuesioner  terkadang  tidak menunjukan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya ketidakmampuan  responden  memahami  semua  isi  pertanyaan  dan  ketidakjujuran responden  dalam  menjawab  pertanyaan.  Penelitian  ini  dilakukan  hanya  sebagian responden dan tidak ditujukan ke semua perangkat desa dan tokoh masyarakat.
Saran  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  dalam mengumpulkan data kuesioner, kuesioner sebaiknya langsung diambil pada hari sama yang  dibagikan.  Hal  ini  dapat  meminimalisir  waktu  penelitian  sehingga  tahapan penelitian  dapat  diolah.  Bagi  peneliti  selanjutnya,  diharapkan  dilakukan  keseluruhan perangkat desa dan  tokoh masyarakat sehingga mendapatkan data yang lebih akurat.

## Daftar Pustaka
Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Journal of Accounting, Finance and Auditing , 1(2), 1 – 13 https://doi.org/https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323
Andrianto, N. (2007). Good e-governmen t : transparansi dan akuntabilitas publik melalui e - government. Bayumedia.
Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2(3), 473 – 485. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598
Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 63 – 76. https://doi.org/10.29303/AKURASI.V2I1.15
Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 10(1), 14 – 25. https://doi.org/https://doi.org/10.36694/jimat.v10i1.182
Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 34 – 50. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379
Bawono, A. D. B., Purbasari, H., & Adi, S. W. (2019). Financial management reform process in the indonesian village government. Humanities and Social Sciences Reviews, 7(4), 962 – 967. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74131
Davis, J. H., Schoorman, F. . D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22(1), 20 – 47. https://doi.org/10.2307/259223
Dewi, C. K., Ikbal, M., & Moh, F. (2019). The Influence of Accountability, Transparency and Organizational Commitments to Village Accountability, Transparency and Organizational Commitments to Village Fund Management in Momunu District, Buol Regency. Bomba:
Jurnal Pembangunan Daerah, 1(2), 57 – 64.
https://jurnalbppid.sultengprov.go.id/index.php/bomba/article/view/22/24
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). “Stewardhip Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16, 49 – 64. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/031289629101600103
Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, 8(1), 19 – 27. https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363
Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak, 1(2).
Indriani, M., Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), 111 – 130. https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.14827
Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa di Kecamatan Bengkalis. Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi Dan
Keuangan), 7(1), 29 – 41. https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/6595
Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(11), 1 – 15. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467
Kusumastuti, R., Silalahi, M., Asmara, A. Y., Hardiyati, R., & Juwono, V. (2022). Finding the context indigenous innovation in village enterprise knowledge structure: a topic modeling. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11(1). https://doi.org/10.1186/S13731-022-00220-9
LAN, B. (2000). Akuntabilitas dan Governance. Lembaga Administrasi Negara (LAN) (Jakarta).
Lewis, B. D. (2015). Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes. Public Administration and Development, 35(5), 347 – 359. https://doi.org/10.1002/PAD.1741 Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). UII Press.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Penerbit ANDI. https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v =onepage&q&f=false
Mas’ud, A., Safaruddin, S., & Falziah, F. (2017). Persepsi Pengelola Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, II(2), 23 – 38.
Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology,
3(2), 92 – 107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283
Noholo, S., & Hippy, M. Z. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM, Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Suwawa Selatan. Jambura Accounting Review, 2(1), 66 – 75. https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.28
Nurla ilah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 3(2), 151 – 165. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.48
Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. Journal of Political Economy, 115(2), 200 – 249. https://doi.org/10.1086/517935
Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Indonesia Accounting Journal,
2(2), 162 – 172. https://doi.org/10.32400/IAJ.29261
Pangayow, B., & Patma, K. (2021). Cite This Paper in the following Citation Styles (a): [1] Bill Pangayow, Kurniawan Patma. Universal Journal of Accounting and Finance, 9(2), 197 – 203. https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090208
Permendagri No 20 Tahun 2018. (2018a). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Permendagri No 20 Tahun 2018. (2018b). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 132 – 158. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06
Rakhmawati, I., Sriningsih, Y., & Suhaedi, W. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Media Bina Ilmiah, 14(9), 3243 – 3248.
Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 11(3), 323 – 335.
Siregar, M. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). Jurnal Ilmiah Kohesi, 4(2),
59 – 59. https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/128
Solihah, F., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa se- Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(1),
136 – 154. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM, 2(1), 52 – 66. https://ibn.e- journal.id/index.php/JIBPU/article/view/120
Supriadi, E., Desa, K., & Damai, M. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 3(2). https://doi.org/10.12345/IUS.V3I8.216
UU RI No No 6 tahun 2014. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: BPK RI.