## SERTIFIKAT PERKAWINAN ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARI

## > ‘AH DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM No 379 TAHUN 2018

## Abdur Ro’uf Hasbullah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri rouchasbullah@iainkediri.ac.id
Abstrak
This Research entitled “Marriage Certificate: Analysis of Maqās } id al-syari > ‘ ah and Maslahah Mursalah Against Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No 379 of 2018”. This Research use Library Research and The Technique of Data collection use study documents relate with this topic. Furthermore, the data is analyzed using Maqās } id al-syari > ‘ah and Maslahah Mursalah. The results of the research explained that the certificate as a marriage registration requirement as regulated in the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No 379 of 2018 regarding Technical Guidance for Marriage Guidance for the Prospective Bride is important to be carried out and followed by the bride and groom. This sertificate as authentic evidence that the bride and groom turned out to have followed the Marriage Guidance. If it is not required to follow marital guidance, the impact will be the poorer quality of the family. Therefore, the marriage guidance program must be implemented as well as possible so that it can provide benefits to the bride and groom. Hopefully, after joining the marriage guidance program, married couples can anticipate and minimalize quarrel, violence and divorce in the family to create a family which is saki > nah, mawaddah, wa raḥmah.
Keywords : Maqāsid al-syari > ‘ah, Maslahah Mursalah , Marriage Certificate
Keluarga saki > nah merupakan keluarga yang  dilandasi  oleh  adanya  perkawinan yang  sah,  yang  mampu  memenuhi  hajat material dan spiritual secara seimbang yang selalu berada dalam nuansa kasih sayang dalam keluarga dan lingkungannya, serta  mampu  menghargai,  memahami, memperdalam dan mengamalkan nilai- nilai keislaman yang berorientasi pada penguatan al-akhlaq al-karimah . 3
Program  sertifikasi  perkawinan  yang digulirkan kembali oleh Kemenko bidang Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan (PMK)  Bapak  Muhadjir  Effendy  yang nantinya akan menjadi salah satu syarat pernikahan bagi calon pengantin yang akan menikah telah menuai banyak tanggapan  baik  positif  maupun  negatif. Bagi  yang  lulus  bimbingan,  maka  ia
Perkawinan Bagi Calon Pengantin (2017).
3 “Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Departemen Agama  Nomor  DJ.II/491  Tahun  2009  Tentang  Kursus Calon Pengantin” (2009).

## A. Pendahuluan
Mengkaji  tentang  Hukum  keluarga Islam di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik. Tidak hanya karena Hukum Keluarga mempunyai posisi yang sangat penting dalam Islam. Akan tetapi juga mengkaji hukum keluarga merupakan pintu masuk bagi umat islam untuk lebih jauh dalam mengkaji dan mendalami agama Islam.
Sebuah keluarga merupakan salah satu bagian kecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari satu kesatuan anggota keluarga yang tinggal di dalam satu atap yakni dalam rumah tangga yang mana mereka semua saling ketergantungan. 1 . keluarga juga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. 2
1 Zaidin  Ali, Pengantar Keperawatan Keluarga (Jakarta: EGC, 2009), H. 4.
2 Keputusan    Dirjen    Bimas    Islam  Nomor    373 Tahun  2017  Tentang  Petunjuk  Teknis  Bimbingan
akan  mendapatkan  sertifikat  dan  bisa melanjutkan  pernikahan.  Sebaliknya, bagi yang belum lulus akan mengikuti bimbingan  sampai  lulus.  Harapannya, dengan program ini maka calon pengantin akan mengetahui bagaimana pasangan suami isteri mampu membangun keluarga yang saki > nah,  mawaddah,  waraḥmah. Sementara Pihak dari Kementerian Agama dalam hal ini adalah para petugas KUA juga akan memberikan penyuluhan kepada calon  pengantin  agar  mampu  melewati proses bimbingan pernikahan samai lulus dan mendapatkan sertifikat pernikahan. Gagasan  dan  kebijakan  wajibnya sertifikasi  pernikahan  yang  rencananya akan diterapkan di tahun 2020 ini menuai banyak pro kontra di masyarakat, ada yang mendukung dan ada yang menolak dengan argumen  masing-masing.  Bagi  yang mendukung mempunyai alasan karena hal itu sangat baik bagi calon pengantin karena dalam bimbingan tersebut mendapatkan pendidikan dan pelajaran sebelum mereka mengarungi pernikahan sehingga dalam jangka  panjang  sertifikat  pernikahan tersebut mampu meningkatkan kualitas rumah tangga. Sebaliknya bagi yang menolak karena selain membutuhkan anggaran  negara  yang  sangat  banyak, juga dirasa menyulitkan bagi calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan  sehingga  dikhawatirkan muncul maraknya nikah sirri. Akan tetapi kebijakan tersebut memang harus diambil agar upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga  Indonesia  dapat  terwujud. Karena  keluarga  merupakan  awal  dan pondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang pada intinya untuk mempersiapkan menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang bebas dari stunting, cacat dan seterusnya.
Sementara itu masih banyak sekali terjadi kasus dalam rumah tangga  seperti masih tingginya kekerasan dalam rumah
tangga,  tingginya  angka  kematian  bayi dan ibu melahirkan, bayi cacat lahir, gizi buruk,  stunting  serta  perkawinan  bawah umur. Tingginya tingkat perceraian di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang baik dan perlu untuk segera mendapatkan perhatian yang khusus. Karena maraknya perceraian di Indonesia merupakan sinyal tanda adanya sebuah pergeseran nilai yang tidak baik di tengah masyarakat. Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  untuk meminimalisir tingginya angka perceraian di Indonesia, Kementerian Agama melalui Dirjen  BIMAS  mengeluarkan  keputusan pada tanggal 20 April 2018 Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan  Bagi  Calon  Pengantin. Keputusan ini dilatarbelakangi dan dibuat karena masih tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang mana salah satunya disebabkan oleh rendahnya pemahaman calon pengantin tentang konsep kehidupan rumah tangga yang saki > nah, mawaddah, waraḥmah . Bagi  calon  pengantin  pasti  tidak  ada yang mempunyai keinginan apabila nanti pekawinannya  akan  berakhir  dengan sebuah perceraian. Namun justru yang terjadi masih banyaknya kasus-kasus perceraian yang terjadi dan selalu ramai terlihat disidangkan dengan berbagai alasan  di  Pengadilan  Agama.  Banyak sekali harapan bagi calon pengantin agar kelak hidup bahagia bersama namun dalam perjalanannya seringnya terjadi  perselisihan,  percekcokan  dan pertengkaran ditengah jalan yang berujung dengan adanya perceraian. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh kurangnya kesiapan bagi pasangan tersebut dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Baik  kesiapan  pengetahuan,  mental maupun finansial. Hal ini penting, karena kurangnya pemahaman pasangan dalam berumah tangga akan mengakibatkan adanya perceraian.
Dan salah satu penyebabnya adalah adanya kesalahpahaman yang biasanya disebabkan dan dipicu oleh masalah kecemburuan,  masalah  ekonomi,  dan perselingkuhan yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga secara terus-menerus sampai akhirnya terjadilah perceraian. Padahal Rasulullah Saw sangat membenci adanya perceraian dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Hadits:
ُضَغْبَأ : َلاَق  َمَّل َسَو  ِهيَلَع  ُهللا  َّلى َص  ِّيِبَّنلا  ِنَع  َرَمُع  ِنْبا  ْنَع
4 ُق َلاَّطلا َلىاَعَت ِهَّللا َلىِإ ِل َلاَحْلا Artinya : “Dari Abdullah ibn Umar, berkata, Rasulullah saw bersabda : Perkara yang diperbolehkan    (halal)  yang  paling  dibenci oleh Allah Swt adalah menjatuhkan talak.” (HR. Ibnu Majah)
Dari hadits di atas menunjukkan bahwa perceraian merupakan sebuah perkara yang dihalalkan oleh Allah Swt akan tetapi paling  dibenci  oleh  Allah  Swt.  Artinya, menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai perbuatan yang  paling  dibenci  Allah  Swt,  apalagi masih ada cara-cara untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangga sehingga tidak sampai terjadi adanya perceraian. Karena meskipun ketika menjatuhkan talak dilakukan dengan senda gurau dan candaan. Tetap saja hal tersbut dianggap sungguh-sungguh dan terjadi adanya talak secara sah. Kata Perceraian sendiri dalam bahasa arab dikenal dengan ṭalāq ,  yang  berarti melepasnya  sebuah  ikatan  perkawinan atau bubarnya sebuah hubungan perkawinan. 5 Memang dalam membangun sebuah keluarga yang saki > nah, mawaddah, waraḥmah memang membutuhkan ikhtiar yang kuat, tidak hanya mempersiapkan fisik saja,  tapi  juga  mental  dalam  menempuh dan memasuki kehidupan rumah tangga.
4 Abu  ‘Abdullah  Muhammad bin  Yazid, Sunan Ibn Majah ,  Juz 2 (Kairo: Dar al-Hadis, 1998), H. 215.
5 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj.Moh. Thalib Jilid 8 (Bandung: Al-Ma’arif: 1996), H. 9.
Karena pernikahan bukanlah hanya sebatas akad untuk mempersatukan dua insan yang diikat janji suci semata, akan tetapi  ada  sebuah  tanggung  jawab  yang sangat besar yang harus dilakukan sebagai bentuk  tanggung  jawab  bagi  pasangan suami istri. Tanggung jawab dalam hal ini yakni  adanya  Kewajiban-kewajiban  yang harus dilakukan oleh pasangan suami istreri  diantaranya  adalah  kewajiban bagaimana  mengatur  rumah  tagga, kewajiban bagaimana mendidik anak dan menafkahinya,    kewajiban  bagi  seorang istri  kepada  suaminya.  Oleh  karena  itu calon bagi pengantin memerlukan bekal pengetahuan tentang bagaimana cara mewujudkan  keluarga  yang  bahagia  dan berkualitas,    mampu  mengatasi  berbagai konflik  dalam  rumah  tangga,  mampu meneguhkan komitmen serta mampu memiliki keterampilan dalam menghadapi begitu banyaknya ancaman dan tantangan yang akan dihadapi kelak.
Ukuran  kualitas  sebuah  pernikahan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kematangan calon pasangan dalam mengarungi  dan menghadapi kehidupan dalam  rumah  tangganya.  Agar  terwujud keluarga yang saki > nah,  mawaddah, waraḥmah ,  diperlukan  sebuah  adaptasi, pengetahuan,  serta  pemahaman  lebih dahulu tentang bagaimana kehidupan rumah tangganya kelak. 6 Karena dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa :
“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 7
6 “Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” (2013)
7 Pasal  1  Ayat  (1),  “Undang-undang  No.  1  tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974)
Dalam  perjalanannya,  kehidupan rumah  tangga tidak selalu berjalan degan baik  dan  harmonis,  pasti  ada  konflik ataupun masalah yang meliputinya. Terkadang suami isteri bertengkar hanya karena selisih paham tentang masalah yang mungkin sangat remeh dan sangat mungkin keduanya untuk menyelesaikannya  dengan  mudah,  akan tetapi justru masalah kecil tersebut bisa  menimbulkan  perceraian.  Memang dalam kehidupan rumah tangga pasti ada  permasalahan,  baik  itu  masalah pribadi,  keluarga,  lingkungan,  maupun masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya tergantung cara dan sikap seorang suami dan isteri dalam menyikapi masalah tersebut. Karena memang adanya masalah merupakan bumbu dalam rumah tangga. Tanpa masalah, kehidupan rumah tangga terasa aneh dan hambar. 8 Perlunya sebuah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebelum mereka membina rumah tangganya merupakan sebuah sarana sekaligus harapan untuk membangun keluarga yang berkualitas dan keluarga yang saki > nah, mawaddah, waraḥmah mampu diwujudkan. Bimbingan Perkawinan merupakan proses pelatihan dan bimbingan dalam rangka  memberikan  bekal  pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu yang singkat kepada calon pasangan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
Adanya bimbingan dari Kementerian Agama  ini,  dinilai  sebagai  tindakan  yang baik dalam rangka mencegah (preventif) terjadinya tindakan yang tidak baik dalam rumah tangga. Oleh karena itu bimbingan ini menjadi sangat penting sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani kehidupan
8 Aceng  Mumus  Muslimin, Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), H.3.
keluarga dan rumah tangganya nanti agar berjalan dengan sebaik-baiknya. 9
Progam  Bimbingan  Perkawinan  ini adalah  wujud  yang  nyata  menunjukkan adanya kesungguhan oleh Kementerian Agama dalam memastikan dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. 10 Meskipun  demikian,  pertanyaanya mengapa  Bimbingan  Perkawinan  yang sebelumnya sudah diatur baik dalam keputusan  Dirjen  Bimbingan  Masyarakat Islam    Nomor    DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang  kursus  calon  pengantin,  Nomor DJ.II/542/2013  tentang  Pedoman  Penye- lenggaraan  Kursus  Pra  Nikah,  Nomor 373  Tahun  2017  dan  Nomor  379  Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan  Bagi  Calon  Pengantin  ini tidak bisa diterapkan dengan baik, efektif dan massif di tengah-tengah masyarakat. Karena memang kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mau dan enggan untuk mengikuti bimbingan perkawinan  ini.  Justru  sekarang  pihak Kementerian Agama ingin merancang dan merevisi kembali keputusan Dirjen BIMAS  Nomor  379  Tahun  2018  tentang Petunjuk  Teknis  Bimbingan  Perkawinan diganti keputusan yang baru yang belum tentu juga berhasil untuk diterapkan. Padahal  seharusnya  keputusan  Dirjen BIMAS diterapkan terlebih dahulu secara bertahap agar setiap tahun bisa terukur dengan baik implementasinya. Sehingga sangat  wajar  apabila  pemerintah  ada alasan  dan  landasan  untuk  mewajibkan menerapkan peraturan tersebut yakni mewajibkan  bagi  calon  pengantin  untuk mengikuti bimbingan perkawinan sampai  tuntas  mendapatkan  sertifikat
9 “Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542/2013  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” (2013).
10 “Keputusan    Dirjen    Bimas    Islam  Nomor    373 Tahun  2017  Tentang  Petunjuk  Teknis  Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin” (2017).
yang nantinya sangat berguna bagi calon pengantin.
Dari  paparan  diatas,  Penulis  tertarik untuk menganalisis subtansi dari keputusan  Dirjen  Bimbingan  Masyarakat Islam Kementerian Agama tersebut apakah sesuai dan sejalan dengan maqāṣid al-syari > ‘ah dan Maslahah mursalah . Dari sisi maqāṣid  al-syari > ‘ah, bagaimana keputusan  Dirjen  BIMAS  Nomor  379 Tahun  2018  tentang  Petunjuk  Teknis Bimbingan  Perkawinan  tersebut  dalam implementasinya mampu memenuhi persyaratan dalam metode maqāṣid  al- syari > ’ah seperti yang telah dirumuskan oleh al-Syatibi yakni : Menjaga Agama ( ḥifẓ al-din), Menjaga Jiwa (ḥifẓ al-nafs), Menjaga Keturunan (ḥifẓ  al-nasl), Menjaga  Harta (ḥifẓ al-mal), Menjaga Akal (ḥifẓ al-aql).
Dari sisi Maslahah mursalah, bagaimana keputusan  Dirjen  BIMAS  Nomor  379 Tahun  2018  tentang  Petunjuk  Teknis Bimbingan  Perkawinan  tersebut  dalam implementasinya mampu memberikan kemudahan bagi calon pengantin dalam memahami bagamana mengarungi kehidupan rumah tangga yang benar sehingga mampu memberikan dampak positif  bagi  kemaslahatan  bagi  Umat beragama di Indonesia khususnya umat  Islam.  Oleh  karena  itu  penulis mencoba menelusuri sejauh mana nilai kemanfaatan dan kemaslahatan yang ada pada peraturan tersebut sehingga sangat urgen dan penting untuk diterapkan sebagai upaya pencegahan ( preventif ) untuk  meminimalisir  dampak  negatif yang akan terjadi.
Masalahnya beberapa hasil penelitian terdahulu  masih  terlihat  jelas  bahwa dalam tekhnis lapangannya sulit untuk menerapkan peraturan tersebut. Pertanyaannya apakah memang peraturan itu layak dan wajib diterapkan secara umum atau sekedar anjuran untuk dilaksanakan semampunya. Karena dalam
dasar atau alasan Maslahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum seharusnya memenuhi beberapa syarat yakni kemaslahatan hakiki, kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang sejalan dengan maqāṣid al-syari > ‘ah. Oleh karena itu penulis  melihat  usulan  kewajiban  untuk menerapkan adanya sertifikat perkawinan itu apakah memenuhi ketiga syarat kemaslahatan dalam Maslahah mursalah tersebut.
Sebelum penulis mengkaji tentang peraturan tersebut. Perlu penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan analisis penelitian ini. Adapun penelitiannya sebagai berikut: 1.  Penelitian  berupa  Jurnal  Ilmiah  yang pernah  ditulis  oleh  Dr.  Ulin  Na’mah, M.H.I  tentang  Pentingnya  Peran Suscatin  (Kursus  Calon  Pengantin) dalam membendung laju perceraian. 11 Hasil  dalam  penelitian  ini,  secara toritis,  materi  yang  diberikan  bagi calon pengantin  sangat bagus. Adapun  secara  praktis,  pelaksanaan Kursus calon pengantin terkesan hanya  formalitas  belaka  dan  kurang maksimal
2.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Mukhlas  Hanafi  tentang  Bimbingan Pra Nikah dalam membangun keluarga sakinah  di  BP4  KUA  Gedungtengen Yogyakarta. 12
Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa  tahapan  yang  dilakukan  oleh KUA  Gedungtengen  Yogyakarta  tidak sesuai dengan teori yang ada.
3.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Nurjannah tentang efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin
11 Ulin Na’mah, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian , Yudisia, Vol. VII , No. 7. (2019)
12 Mukhlas  Hanafi, Bimbingan  Pra  Nikah  dalam membangun  keluarga  sakinah  di  BP4  KUA  Gedungtengen Yogyakarta, dalam Skripsi (Yogyakarta,  UIN  Sunan Kalijaga, 2017)
sebagai syarat kelengkapan pencatatan pra nikah (Studi Kasus di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara) pada tahun 2019. 13

## Hasil dalam penelitian ini menunjuk-
kan  bahwa  rata  rata  kenaikan  angka perceraian  di  Kec.  Lima  Puluh  Kab. Barubara sebanyak 13% pertahun. Hal ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin masih  belum  efektif  dalam  menekan angka perceraian.
Dari  ketiga  penelitian  diatas, menunjukkan  bahwa  kursus  pra  nikah maupun  bimbingan  perkawinan  masih belum mampu untuk dilaksanan dengan baik oleh KUA sebagai petugas pelaksana Bimbingan  Perkawinan.  Persamaannya dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang adanya kursus pra nikah atau bimbingan perkawinan.  Sementara  perbedaannya terletak pada sejauh mana nilai kelayakan sebuah  keputusan  Dirjen  BIMAS  Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan. Sehingga mampu memenuhi unsur-unsur persyaratan maqāṣid al-syari > ‘ah dan nilai kemaslahatan yang luas  ditinjau dari Maslahah mursalah. Apabila nantinya di dalam peraturan tersebut ditemukan indikasi adanya kesulitan apabila nanti diterapkan, maka sepaturnya untuk dikaji ulang peraturan tersebut bahkan harus ditolak karena hal ini sesuai dengan prinsip kaidah fikih yakni :
ِحِلا َصَلما ِبلَج ْنِم َلىوأ ِدِسَافَلما ُءْرَد Artinya: “mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.” 14 Artinya apabila sebuah peraturan yang punya tujuan yang sangat baik, akan
13 NurJannah, efektifitas  pelaksanaan  kursus  calon pengantin sebagai syarat kelengkapan pencatatan pra nikah, dalam Skripsi (Medan, UIN Sumatera Utara, 2019)
14 Abdul  Haq, Formulasi  Nalar  Fiqh, (Surabaya: Khalista, 2006), H. 237.
tetapi justru malah mempersulit untuk mencapai  tujuan  tersebut,  sepatutnya dipertanyakan tingkat kelayakannya. peraturan tersebut untuk diterapkan.

## B.  Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  merupakan jenis penelitian pustaka yakni penulis melakukan penelitian berbasis data hanya berdasarkan atas karya-karya ilmiah yang sudah ada, baik hasil penelitian yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.
Sumber data primer dalam penelitian ini    diperoleh  dari  Lampiran  Keputusan Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam No.  379  Tahun  2018  tentang  Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah menggunakan tekhnik dokumentasi yakni metode pengumpulan data  yang  berbasis  data  dan  dokumen, artinya  menyelidiki benda-benda yang tertulis seperti buku, peraturan-peraturan, dan majalah. Data-data dalam penelitian ini merupakan dari sumber primer dan sumber sekunder. Terutama kebijakan teks peraturan yang telah diputuskan oleh Kementerian  Agama  tentang  Bimbingan Perkawinan pada tahun 2018. 15
Kemudian data tersebut dianalisis dengan  mencari dan menyusun sumber penelitian tersebut secara baik dan sistematis agar hasil yang diperoleh dari hasil analisis dokumentasi kebijakan Kementerian Agama mampu dan mudah dipahami,  sehingga  temuan-temuannya dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain dengan tanggung jawab.
Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan  metode  deskriptif  analisis deduktif.  yakni  penulis  mendeskripsikan adanya  Bimbingan  Perkawinan  yang  ada pada  peraturan  tersebut.  Selanjutnya,
15 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), H. 106.

## penulis akan menganalisis dengan
maqāṣid al-syari > ‘ah dan Maslahah Mursalah terhadap kebijakan Kementerian Agama Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam No.  379  Tahun  2018  tentang  Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tentang persyaratan bagi calon pengantin  untuk  mengikuti  Bimbingan Perkawinan.

## C. Pembahasan
1. Bimbingan Perkawinan dalam konteks Islam dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
Perkawinan  merupakan sunnatullah yang berlaku kepada semua makhluk- Nya,  baik  kepada  manusia,  hewan, maupun  tumbuh-tumbuhan.  Perkawinan merupakan  cara  Allah  Swt  dalam memberikan jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan hidupnya.
Dalam perkawinan ada rukun dan juga syarat, keduanya ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Syarat merupakan hal-hal yang melekat yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa  hukum.  Apabila  syarat  tidak terpenuhi maka  dengan sendirinya akan membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa  hukum.  Akan  tetapi,  dalam hal pelaksanaan ibadah mahd } ah ,  syarat merupakan  faktor  penentu      sah  atau tidaknya suatu perbuatan. 16 Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu : a)  Calon suami b)  Calon isteri c)  Wali nikah d)  Dua orang saksi, dan e)  Ijab dan qobul 17
16 Neng  Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), H.
92 17 Abd  Rahman  Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), H. 45-46
Dalam  Islam,  seharusnya  calon pengantin sebelum menikah mampu dan memahami tentang syarat dan rukun pernikahan,  kewajiban  dan  hak  masing– masing. Dan ini biasanya sudah diajarkan di  sekolah  maupun  di  Pesantren.  Dan ini memang penting bagi mereka untuk mengarungi pernihannya. Akan tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang minim pengetahuan agamanya khusunya tentang pernikahan sehingga inilah yang mengakibatkan yang berujung banyaknya perceraian.
Meningkatnya  angka  perceraian  di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyaknya pernikahan  yang  kurang  persiapan,  atau mungkin terkesan tergesa-gesa. Terbukti masih banyaknya pasangan yang belum mampu merencanakan pernikahannya dengan baik. Sehingga muncullah persoalan-persoalan yang menimbulkan konflik.  Apabila  konflik  tersebut  tidak dapat  diselesaikan  dengan  baik,  maka tidak sedikit pasangan pengantin berakhir dengan perpisahan.
Pemerintah  benar-benar  mendorong untuk memberikan bimbingan perkawinan sebagai pembekalan kepada remaja atau calon  pengantin  dengan  waktu  tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran atau selama 2 hari atau beberapa kali pertemuan yang waktunya  menyesuaikan  dengan  waktu kesiapan calon pengantin. Sementara Sertifikat  merupakan  suatu  pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang  berwenang  yang  terakreditasi oleh  Kementerian  Agama  bahwa  yang bersangkutan telah selesai mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.\ Di Indonesia biasanya bimbingan perkawinan  ini  dilakukan  oleh  KUA Kecamatan yang tentunya memanfaatkan 10  hari  kerja  setelah  mendaftar  di KUA  kecamatan,  setiap  bimbingan perkawinan  dilaksankan  atas  anggaran/ DIPA  dari  Bimas  Islam  inilah  yang
harus dimaksimalkan pelaksanaannya untuk memperoleh mutu dan kualitas berumah tangga bagi pasangan yang baru  membangun  rumah  tangga.  Oleh karena itu sangat penting bagi para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan ini. Ada beberapa materi yang dibahas dan dikaji serta di dalami dalam penyelenggara kursus pranikah bagi calon pengantin yang minimal menjadi bahan-bahan bagi pemantapan kedua mempelai agar memperoleh gambaran dan kesiapan kematangan mental dalaam menjalani kehudupan batera rumah tangga yang saki > nah dan langgeng dunia akhirat dapat mencapai  perkawinan  usia  emas.  Di antaranya materi tersebut adalah
1.  Perkawinan  dalam  hukum  Islam  dan Undang-Undang perkawinan
Tata cara rumah tangga yang harmonis tidak otomatis ada setelah dilangsungkan  perkawinan,  namun perlu ada upaya suami istri untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya  masing-masing.  Suami istri memahami dan melaksanakan tugas dan perannya masing-masing karena tanpa melakukan apa yang menjadi  tanggung  jawabnya,  akan memunculkan persoalan rumah tangga yang bisa berakibat pada putusnya hubungan  perkawinan.  Penguatan dari materi ini adalah usaha untuk menyadarkankan dan mempelajari bagi peserta calon pengantin pada hukum dan Undang-Undang sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang. 18 2.  Upaya  membentuk  keluarga saki > nah, mawaddah warahmah .
Keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak banyak pertikaian dan perselisihan. Keluarga yang mawaddah artinya keluarga yang di dalamnya
18 Masyhudi Ahmad, “ Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim) ” , (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 49
dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan  cinta,  yang  bersifat  jasmani, sedangkan keluarga rahmah artinya keluarga yang di liputi dengan rasa kasih sayang yang bersifat kerohanian. Penguatan materi ini bagi peserta calon pengantin adalah untuk membentuk keluarga  yang  berkarakter  tangguh, beriman,  taat,  amanah,      istiqomah, dan ber- akhaq karimah . 19
3.  Peran gender dalam rumah tangga.
Kewenangan  dalam  rumah  tangga tergantung pada situasi dan kondisi rumah tangga masing-masing. Ketika peran  dan  fungsi  suami  berjalan normal dan memahami peran masing- masing, maka tidak ada alasan seorang istri  melampaui  wewenang  suami, dan  seseorang  suami  sewenang- wenang  kepada  istri,  namun  ketika peran dan fungsi suami berjalan tidak normal maka istri sepatutnya dapat membantu meringankan beban suami dari segala persoalan rumah tangga sehingga dapat diselesaikan bersama dengan sebaik-baiknya. 20
4.  Problematika  perkawinan  keluarga atau  manajemen konflik.
Setiap pasangan suami istri selalu menyikapi  konflik  rumah  tangga dengan  akal  sehat,  nalar  yang  jernih dan  berpikir  positif.  harapannya suami  istri  selalu  melihat  konflik rumah tangga dengan pandangan yang realistis, karena bisa jadi konflik itu ketika disikapi dengan cara yang baik akan bisa menjadi salah satu  faktor  bagi  terjadinya  dialog dan saling pengertian di antara mereka.  Penguatan  ini  bertujuan untuk  meminimalisir  konflik  dalam
19 Masyhudi Ahmad, “ Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim) ” , (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 50
20 Masyhudi Ahmad, “ Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim) ” , (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 78
rumah  tangga,  sehingga  mampu melanggengkan  usia  perkawinan dengan sebaik-baiknya. 21 5.  Pemberdayaan ekonomi keluarga. Kemiskinan jelas berdampak terha- dap kehidupan keluarga. Jika suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran.  Sebab,  istri  menun- tut hal-hal di luar makan dan minum,  padahal  penghasilan  suami hanya cukup untuk makan dan minum,  karena  suami  tidak  sanggup memenuhi  tuntutan  istri  dan  anak, maka timbullah pertengkaran suami istri yang sering menjurus pada arah perceraian.  Penguatan  ini  bertujuan untuk memperkuat ekonomi keluarga dan menciptakan peluang bisnis keluarga 22 6.  Memahami ketahanan keluarga.
Seorang suami atau istri, apabila terde- tek si mengalami gangguan kepribadi- an,  maka  akan  berpotensi  terjadinya disharmoni yang dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Potensi ini tidak serta merta muncul tanpa didukung oleh faktor lain yang ikut memberikan kontribusi terjadinya disharmoni . 23 7.  Fikih munakahat . Calon  Pengantin  akan  diberi  materi materi  seputar  tentang  pernikahan, sehingga calon pengantin akan mendapatkan modal ilmu tentang pernikahan yang nantinya mampu memberikan penguatan dan pemahaman kepada para calon pengantin tentang hukum Islam mengenai  hak  dan  kewajiban  suami
21 Masyhudi Ahmad, “ Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim) ” , (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 138
22 Masyhudi Ahmad, “ Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim) ” , (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 110
23 Masyhudi Ahmad, “ Konseling Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim) ” , (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), H. 116
istri, hikmah perkawinan, harta dalam keluarga, harta dan harta  waris.
8.  Refleksi, evaluasi dan post test Dalam  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam No  379  tahun  2018  tentang  Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi  Calon  Pengantin,  bimbingan perkawinan  diselenggarakan  bagi para  calon  pengantin,  kemudian setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan,  para  peserta  akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti  bahwa  telah  lulus  dan  berhasil dalam  kegiatan  tersebut.  Sertifikat perkawinan  tersebut  merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama  bahwa  yang  bersangkutan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.
Sesuai  dengan  Peraturan  Dirjen Bimas  Islam  No  379  tahun  2018  tentang Petunjuk  Teknis  Bimbingan  Perkawinan Bagi  Calon  Pengantin  maka  sertifikat tersebut akan menjadi syarat pencatatan perkawinan  pada  saat  mendaftar  di KUA.  Artinya,  mengikuti  bimbingan perkawinan tersebut bisa dikatakan wajib dan  dengan  memiliki  sertifikat  tersebut berarti pasangan telah memiliki tanda bukti sebagai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan terus berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi  kehidupan baru,  yaitu  dengan  membekali  dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk berumah tangga sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik.
Adanya program bimbingan perkawinan  ini  diatur  dalam  peraturan Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 bahwasannya: 1.  Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon
pengantin  berhak  memperoleh  sertifikat dari Penyelenggara.
2.  Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh  Penyelenggara.
3.  Bagi  peserta  bimbingan  mandiri,  Surat Kete rangan  Bimbingan  Kesehatan  Ke- luarga dan Surat Pernyataan Penaseha tan menjadi pengganti sertifikat. 24
Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa  sertifikat  bimbingan  perkawinan itu menjadi syarat pencatatan perkawinan. Sehingga bagi calon pasangan diharapakan mampu untuk lulus dalam proses bimbingan tersebut kareka pada dasarnya sertifikat  tersebut  merupakan  salah  satu bukti  bahwa  calon  pengantin  telah  lulus dari bimbingan perkawinan.
Bimbingan  Perkawinan  ini  dilakukan oleh peserta 15 pasang calon pengantin selama 16 JPL (dua hari), Pembimbing dan narasumbernya dari Kementerian Agama sendiri, dan juga dari Kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan. Dan juga lembaga lain yang memenuhi persyaratan juga dapat menjadi narasumber dalam Bimbingan Perkawinan tersebut. 25 Apabila ditinjau dari segi perolehan sertifikat  yang  nantinya  dipergunakan sebagai  syarat  pendaftaran  pernikahan, maka seharusnya kegiatan tersebut bisa dilaksanakan minimal tiap satu bulan sekali sehingga para calon pengantin yang hendak  mendaftarkan  perkawinannya  di KUA dapat mengikuti kegiatan bimbingan calon pengantin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan tersebut.
Progam  ini  menjadi  sangat  penting sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk mampu memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Sepasang
24 “Keputusan    Dirjen    Bimas    Islam  Nomor    379 Tahun  2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin” (2018).
25 “Keputusan    Dirjen    Bimas    Islam  Nomor    379 Tahun  2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin” (2018).
calon  suami  isteri  diberi  informasi tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam  rumah  tangga,  sehingga  pada saatnya nanti pasangan suami isteri dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha agar masalah yang timbul kemudian hari dapat diminimalisir dengan baik.  Berbagai  upaya  sudah  dilakukan untuk menekan angka perceraian baik dari pihak pemerintah seperti adanya mediasi dan  nasihat  perkawinan  di  Pengadilan Agama  dan  KUA.  Serta  dari  pihak  non pemerintah yakni para konselor dengan membuka jasa konseling mengenai keluarga sakinah .  Untuk  mewujudkan harapan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, maka perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak-pihak lain yang terkait. Dengan menyadari pentingnya kesiapan  berumah  tangga,  Kementerian Agama  membuat  progam  Bimbingan Perkawinan  untuk  para  pasangan calon pengantin dengan harapan angka perceraian di Indonesia dapat berangsur-angsur  menurun.  Oleh  karena itu,  dalam  rangka  mendukung  rencana kerja pemerintah tersebut khususnya di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga saki > nah ,  maka sangat perlu untuk dilaksanakan progam Bimbingan  Perkawinan  tersebut  bagi calon pengantin.
2. Bimbingan Perkawinan dalam membentuk keluarga saki > nah, mawaddah, dan raḥmah Keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat yang menjadi penentu baik dan buruknya generasi masa depan. Keluarga juga menjadi tempat belajar bagi setiap individu agar setiap individu mendapatkan pelajaran pertama yang baik agar mampu mengawali kehidupannya di keluarga dengan baik.
Sedangkan keluarga saki > nah adalah keluarga  yang  selalu  dalam  ketenangan,
artinya tidak satupun dari suami, istri, dan anak-anak, yang begitu merasa senang di atas penderitaan pihak lain. 26 Dalam mewujudkan keluarga saki > nah , masing masing individu harus bisa memahami perannya dalam sebuah keluarga khususnya suami dan istri agar dapat mewujudkan keluarga saki > nah . Jika dalam anggota keluarga tidak terlalu paham  akan  peran,  hak  dan  kewajiban masing-masing,  maka  akan  sulit  untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain. Akibat dari tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga bisa mengakibatkan terjadinya perceraian. hal itulah yang menjadikan perhatian serius dari Kementerian Agama. Keluarga saki > nah , mawaddah ,  dan raḥmah adalah impian semua orang yang menikah.  Untuk  mencapai  semua  ada landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang terkait di dalamnya menjadi sangat penting. Kedua pasangan tersebut harus mempunyai komitmen yang  kuat  dalam  membentuk  keluarga., jika tidak perceraianlah yang mungkin harus dihadapi. Dalam perkembangannya, kasus perceraian di Tanah Air pada saat sekarang ternyata lebih banyak istri menceraikan suaminya (melalui putusan hakim) atau lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak.
Dampak dan pengaruh adanya globalisasi  arus  informasi  melalui  media massa yang berupa tayangan infotainment dengan  menampilkan  sosok  artis, terutama artis perempuan yang tidak ada rasa malu malah justru ada kebanggaan untuk mengungkap kasus perceraiannya justru mengakibatkan menjadi contoh dan makin maraknya kasus perceraian . 27
26 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)
Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim , (Yogyakarta: Academia, 2009), H. 226
27 Ulin Na’mah, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian , Yudisia, Vol. VII , No. 7, H. 147 (2019).
Adapun Pembentukan keluarga saki > nah yang Islami sebagai berikut: 28
1.  Adanya kesamaan agama. Kesamaan agama suami dan istri merupakan hal penting dan harus diperhatikan karena kesamaan agama mampu menyatukan pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga saki > nah .
2.  Adanya keserasian suami istri dalam berbagai aspek, mulai dari keserasian pandangan,  pendapat  dan  pikiran. Apabila tidak ada kesamaan dalam pandangan  antara  dan  istri,  maka sangat rentan dengan yang namanya perselisihan,  salah  satu  usahanya adalah dengan terus berusaha menciptakan suasana nyaman di rumah menerapkan toleransi untuk bisa saling menghargai pendapat dan pandangan masing-masing. Bimbingan  Perkawinan  Bagi  Calon Pengantin  ini  tidak  lain  dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi calon pengantin dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam  mewujudkan  keluarga saki > nah, mawaddah, dan raḥmah serta mengurangi tingginya angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu semua calon  pengantin  diwajibkan  ikut  kursus bimbingan perkawinan karena bimbingan perkawinan  tersebut  merupakan  bentuk usaha nyata Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan  bangsa melalui  keharmonisan  perkawinan  yang ideal. Penulis  berpendapat  bahwa  sebuah keluarga yang saki > nah mawaddah, dan raḥmah itu akan dengan mudah diraih apabila calon pasangan ini telah mengikuti progam  Bimbingan  Perkawinan.  Hal ini disebabkan karena dalam proses bimbingannya mampu meningkatkan
28 Kementerian  Agama, Tuntunan Praktis Rumah Tangga  Bahagia ,  (Sidoarjo:  Badan  Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2012), H. 11
pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana kehidupan rumah tangga yang baik  serta  mampu  mewujudkan  keluarga yang saki > nah,  mawaddah, dan raḥmah sehingga  angka  perselisihan,  perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga menurun drastis.
3. Analisis Maqāṣid al-syari > ‘ah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 Secara  etimologi, Maqāṣid  al-syari > ’ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: Maqāṣid  al-syari > ’ah . Maqāṣid akar kata dari kata kerja qaṣada yaqṣudu , yang memiliki banyak makna seperti menuju suatu  arah,  tujuan,  jalan  yang  lurus, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kekurangan. 29 Sedangkan Syari’ah, secara etimologi mempunyai arti jalan menuju mata air atau jalan menuju kearah sumber kehidupan.
Jadi apabila kedua kata tersebut digabung menjadi maqāṣid  al-syari > ’ah Secara terminologi mempunyai makna yang dapat dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan  oleh  Allah  Swt  dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang telah diteliti oleh para mujtahid dari teks-teks arab yang mu’tabaroh . 30 Menurut  Imam  al-syatibi,  pada dasarnya syariat itu ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya ( mashalih al-‘ibad ) di dunia maupun di akhirat. 31 Kemaslahatan inilah yang menjadi maqāṣid  al-syari > ’ah . Dengan kata lain, penetapan syariat itu didasarkan
29 Ahmad  Imam  Mawardi, Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât  dan  Evolusi  Maqāṣid  al-  Syarīah  Dari  Konsep  ke Pendekatan , (Yogyakarta: LKiS, 2010), H. 178-179
30 Jasser  Auda, Fiqh  al-maqāṣid  Ināṭat  al-Ahkām  bi Maqāṣidihā , (Herndon: IIIT, 2007), H. 15.
31 Akmaludin Sya’bani, “ Maqasid al-syari’ah Sebagai Metode Ijtihad ”, elhikam, Vol. VIII, No. 1, H. 127. h t t p s : / / w w w . s c r i b d . c o m / document/326255083/1386-3857-1-SM diakses pada tanggal 21 Desember 2019
pada suatu ‘ illat (motif  atau  landasan penetapan  hukum),  yaitu  mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya. Metode qiyas,  istihsan ,  dan maṣlaḥah mursalah merupakan metode-metode pengembangan yang didasarkan atas maqāṣid al-syari > ’ah . metode Qiyas , misalnya baru bisa dilaksanakan apabila ditemukan maqāṣid  al-syari > ’ah- nya yang merupakan alasan kuat dan logis (‘illat ) dari suatu hukum. Contoh misalnya tentang masalah diharamkannya minuman khamr . Hasilnya adalah diharamkannya khamr adalah karena  ada  unsur  sifat  memabukkannya yang mampu merusak akal pikiran. Dengan  demikian,  adanya  unsur  sifat memabukkan dalam khamr menjadi alasan logis ( ‘illat ) atas keharaman meminum khamr . Apabila belum ditemukan ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan al- maqis ‘alaih , maka perlu untuk melakukan sebuah metode Maslahah mursalah .  Karena dalam kajian Uṣul  Fiqh ,  apapun  yang dianggap baik dan Maslahah ,  apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan maṣlaḥah  mursalah. Metode al-maqāṣid  al-syari > ’ah ini terus dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari hukum Islam yakni untuk kemaslahatan umum.
Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 mengatur bagaimana caranya agar para calon pengantin mampu mendapatkan  sertifikat  perkawinan sebagai bukti kemampuan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan berumah tangga  dengan  adanya  Bimbingan Perkawinan.
Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut dilakukan selama 16 JPL  (Jam  Pelajaran)  dalam  waktu  2  hari, Pembimbing  dan  narasumbernya  dari Kementerian Agama sendiri, dan juga dari Kementerian terkait seperti Kementerian
Kesehatan. Dan juga lembaga lain yang memenuhi persyaratan juga dapat menjadi narasumber.  Peserta  mendapatkan  buku modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin  dan  buku  Fondasi  Keluarga saki > nah , Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2018. Dengan kegiatan yang menghabiskan 2 hari tersebut tentunya perlu dana untuk transport mereka berdua. Dan juga kegiatan tersebut menyita waktu mereka berdua dalam memyiapkan perihal yang mengenai pernikahannya. Belum  lagi  kendala  kurangnya  minat dari  para  peserta  sendiri,  terutama  bagi mereka yang sebelumnya sudah menikah, maka kemungkinan mereka akan memilih masuk kerja dengan memberi alasan izin kepada penyelenggara bimbingan perkawinan  apabila  terjadi  tidak  diizini oleh atasanya di tempat kerjanya. Dan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga saki > nah ,  perlu  melaksanakan  progam Bimbingan  Perkawinan  bagi  calon pengantin. Karena dalam bimbingan pranikah  tersebut,  pasangan  yang  akan menikah akan dibekali pengetahuan seputar kesehatan alat produksi, penyakit- penyakit yang berbahaya yang mungkin akan terjadi pada pasangan suami istri dan anak hingga masalah stunting . Bimbingan  Perkawinan  tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin tentang bagaimana cara berumah  tangga  yang  baik.  Pemerintah juga memberikan keterampilan guna mewujudkan keluarga saki > nah, mawaddah, dan  raḥmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Artinya dengan diadakannya bimbingan perkawinan  ini  diharapkan  mampu mengantisipasi terjadinya perceraian
maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga saki > nah,  mawaddah, dan raḥmah Pada dasarnya bimbingan perkawinan itu sendiri tidak diatur didalam Al- Quran  dan  Hadis  maupun  hukum  positif yang berlaku di Indonesia. Dalam prose bimbingan,  sebenarnya  materi  yang diberikan oleh pemateri kepada para pasangan calon pengantin sangatlah bagus dan kesemuanya mencakup kelima aspek maqāṣid  al-syari > ‘ah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, memelihara kehormatan  dan  keturunan,  serta memelihara harta. Seperti adanya materi pernikahan  menurut  agama,  kebutuhan keluarga,  kesehatan  keluarga,  generasi berkualitas,  dan  ketahanan  keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Dan materi-materi yang disampaikan tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam metode maqāṣid  al-syari > ’ah seperti yang telah dirumuskan oleh al-Syatibi sebagai berikut : 32

## 1.  Menjaga Agama ( ḥifẓ al-din )
Menjaga  agama  dalam  hal  ini  adalah bagaimana dengan adanya bimbingan dan  sertifikat  perkawinan  tersebut.  jika tidak  berhasil  dilaksanakan,  maka  akan berakibat maraknya terjadi pergaulan bebas pada remaja dan kekerasan seksual  pada  perempuan.  Memelihara agama dalam taḥsini > yah yakni untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus  melengkapi  kewajiban  kepada Tuhan, misalnya adanya masa ta’aruf bagi calon pengantin sebelum dilakukannya peminangan.
Sementara  itu,  kekerasan  dalam rumah tangga serta pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat jika ditinjau dari perspektif maqāṣid  al-syari > ah ,  maka  ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia.
32 Al-syatibi, al-muwafaqat fi Ushul al-syari’ah, Jilid II, (Bayrut : Dar al-kutb al-Ilmiyyah, t.th.), H. 5.
Karena saat ini begitu maraknya prostitusi dan pemerkosaan yang terjadi pada para pelajar dan bahkan yang lebih memilukan terjadi  pada  anak-anak  dibawah  umur, tidak peduli anak kandung atau anak orang lain.
Diantara    yang    paling  rawan menjadi  korban  kejahatan kekerasan seksual  adalah  kaum  perempuan.  Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi menimpa kaum perempuan baik dalam  soal  pembunuhan,  perkosaan  dan penganiayaan.  Padahal  sudah  dijelaskan di dalam agama tidak sepatutnya kita berbuat yang demikian karena sangat merugikan orang lain dan justru itu merendahkan martabat para perempuan. Salah satu penyebab maraknya pergaulan bebas pada remaja masa kini adalah  karena  faktor  keadaan  dalam keluarga yang tidak harmonis seperti ketika ada seorang anak yang memiliki orang tua yang sering bertengkar dan kurang rukun. Hal itu dapat mempengaruhi mental dan psikologis anak yang menyebabkan anak tidak menganggap rumah sebagai tempat yang harmonis dan menyenangkan, sehingga anak cenderung mencari kesenangan di luar. Sehingga justru anak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di luar rumah.
Melalui  progam  bimbingan  ini, pemerintah mencoba untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga dengan maksimal. Karena sangat tidak mungkin akan terbentuk keluarga yang saki > nah, mawaddah,  dan    raḥmah apabila keluarga tersebut dalam kehidupan sehari-harinya masih jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Semakin baik seseorang dalam men- dalami ilmu agamanya maka akan semakin bagus akhlaknya terhadap pasangannya ataupun dengan keluargannya. Dan inilah  yang  mampu  mewujudkan  adanya
keluarga yang saki > nah , mawaddah ,  dan raḥmah .
2.  Menjaga Jiwa (ḥifẓ al-nafs)
Menjaga jiwa adalah memelihara hak kita untuk hidup dengan terhormat dan memelihara  jiwa  merupakan  usaha  agar terhindar  dari  tindakan  penganiayaan, dan  pembunuhan.  Menjaga  jiwa  terletak pada tingkat yang kedua setelah agama. Dalam hal ini bisa ditemukan materi kesehatan  keluarga,  yang  mengajarkan tentang kesehatan keluarga itu sendiri dan juga perilaku hidup sehat dan gerakan masyarakat sehat.
Menjaga  jiwa  merupakan  salah  satu maqāṣid  al-syari > ‘ah dari ketetapan Allah. Dalam tingkatan daruri > yah termasuk menjaga  jiwa  adalah  dengan  memenuhi semua hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi  nyawa,  seperti  makanan  dan keselamatan.
3.  Menjaga Keturunan (ḥifẓ al-nasl)
Menjaga keturunan atau kehormatan merupakan hal pokok yang harus dijaga dan dicapai  demi  mewujudkan  kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia serta membina sikap mental generasi penerusnya agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Termasuk juga menjaga keturunan adalah dengan menjaga kesehatan reproduksi yakni menjaga agar keturunan kita tetap dalam keadaan sehat yang sempurna baik secara  fisik,  mental,  maupun  sosial  dan bukan semata-mata terbebas dari segala penyakit.
Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat ( maqāṣid  al-syari > ah ),  yakni menjaga keturunan ( ḥifẓ  al-nasl ). Hal tersebut dapat dilihat dari hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik di dalam maupun di luar pernikahan.
Begitu pentingnya mengikuti Bimbingan Perkawinan bagi para pasangan calon penganti. Karena didalamnya juga akan di beri materi mengenai kesehatan reproduksi,  agar  mereka  dapat  menjaga dan  merawat  organ  reproduksi  mereka dengan  baik  sehingga  dapat  berfungsi optimal. Bahkan juga diberikan pengajaran cara menjaga bayi baik ketika sedang proses mengandung maupun setelah mengandung. Agar ibu beserta janin atau bayinya sehat hingga lahir dengan selamat.
4.  Menjaga Harta (ḥifẓ al-mal)
Menjaga  harta  adalah  memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak nilai kehalalan dan keselamatannya. Contoh  dalam  memelihara  harta  adalah dengan mencari harta yang halal dan barakah . Dalam konteks pemenuhan kebutuhan  keluarga  sendiri,  keputusan pemenuhan sendiri berdasarkan kepentingan anggota keluarga bukan mementingkan kebutuhan pribadi semata, keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama. Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui mekanisme musyawarah keluarga yang terbuka. Dengan demikian setiap pendapat dari tiap anggota keluarga dapat dihargai dan didengar dengan baik. Karena dalam membangun rumah tangga yang harmonis tidak cukup pemenuhan kebutuhan  yang  bersifat  materi,  tapi juga  pemenuhan  yang  bersifat immateril . Pemenuhan kebutuhan immateril juga perlu diperhatikan karena kedua kebutuhan ini sama-sama  penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Oleh sebab itu setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup kepada kedua kebutuhan tersebut.

## 5.  Menjaga Akal (ḥifẓ al-aql)
Menjaga  akal  dalam  artian menjaga akal kita agar terhindar dari hal hal yang kurang baik termasuk dengan tidak meminum khamr ,  mengkonsumsi alkhohol,  narkoba,  pil  koplo  dan semacamnya,  semua  ini  dapat  merusak akal kita. Tidak sedikit para remaja yang masih  terbawa  dalam  pergaulan  bebas bisa mengkontrol dirinya karena yang dicari hanya kesenangan saja. Maka dalam bimbingan  perkawinan  juga  diberikan materi cara berkomunikasi dengan positif dan  efektif,  agar  hubungan  komunikasi antar anggota keluarga terjalin dengan baik. Dan antar satu sama lain dapat mengetahui kesibukan antar anggota keluarga,  sehingga  ketika  ada  salah  satu anggota yang dinilai sudah menyimpang dapat diberikan pemahaman dampak yang akan ditimbulkan dan memberikan nasihat agar segera meninggalkan perbuatan tersebut.
Untuk  menjaga  kelima  hal  tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga kebe- radaannya  juga  harus  dijaga,  demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima ushul al-khams tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu ushul al-khams tersebut. Pada  masa  kini,  pemeliharaan ushul al-khams ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut. Dengan  arti,  adanya  istilah  HAM  di  sini berfungsi  sebagai  penghubung  antara maqāṣid  al-syari > ‘ah dengan kenyataan di lapangan kehidupan manusia yang tidak hanya terbatas pada teori di dalam kita- kitab ushul tetapi juga dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan  demikian,  metode maqāṣid al-syari > ‘ah ini sejalan dengan pelaksanaan bimbingan  perkawinan  bagi  pasangan calon pengantin yaitu:

## 1. Apabila pelaksanaan bimbingan
perkawinan  ini  tidak  dilakukan terhadap  pasangan  calon  pengantin, maka  akan  sulit  mewujudkan keutuhan dalam membina rumah tangga, justru malah akan menuju ke jurang perceraian. Hal ini juga untuk menjauhkan  dampak  negatif  yang akan terjadi terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut apabila sampai terjadi perceraian. Karena tidak adanya usaha untuk memperdalam dan mengamalkan  ajaran  agama,  maka akan mempersulit bagi mereka untuk mewujudkan  keluarga  yang saki > nah , mawaddah , dan raḥmah.
2.  Apabila  Bimbingan  Perkawinan  ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon  pengantin,  maka  usaha  untuk memi nimalisir kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit untuk diatasi, karena seringnya kejadian yang ber potensi merendahkan martabat wanita  baik  dengan  menghinanya, menyiksanya,  memukulnya  hingga yang paling terburuk adalah membunuhnya.
3.  Apabila  bimbingan  perkawinan  ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon  pengantin,  maka  akan  muncul kesulitan dalam menjaga keturunan dengan cara yang baik dan benar menurut Islam. Namun apabila mengikuti  bimbingan  perkawinan, maka para pasangan calon penganti ini juga akan di beri materi mengenai kesehatan  reproduksi,  agar  mereka dapat  menjaga  dan  merawat    organ reproduksi mereka dengan sehat sehingga    dapat    berfungsi  dengan baik.  Bahkan  diberikan  pengajaran yang baik ketika saat sang Ibu dalam proses mengandung agar ibu beserta janin tetap sehat hingga lahir dengan baik dan selamat.

## 4.  Apabila  bimbingan  perkawinan  ini
tidak dilakukan terhadap pasangan calon  pengantin,  maka  kemungkinan mereka akan menghalalkan segala cara dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Termasuk dalam pengelolaan ekonomi mereka bisa saja tidaklah baik,  sehingga  mereka  akan  terus merasa kekurangan karena keborosan mereka.  Mengingat  kasus  perceraian yang dikarenakan masalah ekonomi cukup banyak di Pengadilan Agama.
5.  Apabila  bimbingan  perkawinan  ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon  pengantin,  maka  mereka  tidak akan mengetahui bagaimana cara mendidik anak mereka dengan baik. Oleh  karena  itu,  adanya  komunikasi yang baik akan menjadikan keluarga bahagia  serta  berfungsi  memberikan tindakan preventif ketika ada anggota keluarga yang lain dinilai melakukan penyimpangan prilaku.
Beberapa  penjelasan  singkat  di  atas mendorong bagi penulis untuk mencoba menarik sebuah kesimpulan dari analisis diatas bahwa pentingnya untuk mengikuti bimbingan  perkawinan  bagi  calon pengantin, dikarenakan begitu banyaknya manfaat  yang  dapat  dirasakan  apabila pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan.
Mengingat  latar  belakang  dari pembuatan Peraturan Dirjen Bimas Islam No  379  tahun  2018  tentang  Petunjuk Teknis  Bimbingan  Perkawinan  Bagi Calon  Pengantin  ini  yang  begitu  baik. Dari tingginya kasus perceraian dengan alasan kebutuhan ekonomi maupun alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dampak-dampak yang ditimbulkan jika  sebuah  rumah  tangga itu  tidak  mencapai  harapan  untuk menjadi keluarga saki > nah , mawaddah , dan raḥmah. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana menjalani kehidupan berumah
tangga para calon pengantin hendaknya memiliki bekal berupa pengetahuan tentang  kehidupan  berumah  tangga, sehingga terwujudlah sebuah tujuan dari perkawinan itu sendiri.
Sedangkan mengenai sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan sebagai tanda lulus bagi calon pengantin mengakibatkan ketentuan yang menyatakan  bahwa  sertifikat  menjadi syarat  wajib  pendaftaran  perkawinan akan sulit untuk dilaksanakan,
meskipun hal ini hukumnya mubah yakni  diperbolehkan  karena  fungsi  dari sertifikat itu sendiri adalah sebagai bukti otentik bagi pasangan calon pengantin tersebut yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan.  Sementara  apabila  tidak diwajibkan  untuk  mengikuti  bimbingan perkawinan tersebut, maka kemungkinan semakin buruknya kualitas kehidupan keluarga yang nantinya akan dijalani. Padahal sekarang saja kualitas keluarga di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, karena  banyaknya  kasus  KDRT,  kasus perceraian dan dampak-dampak yang bisa dihasilkannya.
Mengingat  kondisi  kualitas  keluarga di Indonesia yang bisa dikatakan masih rendah dan dibawah standart, sementara terus meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama, maka sangatlah tepat jika bimbingan perkawinan ini diterapkan agar cita-cita untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia dapat terealisasikan dengan baik. Minimal kasus perceraian di Pengadilan  Agama  dengan  alasan  KDRT ataupun persoalan ekonimi keluarga dapat berangsur-angsur berkurang dari tahun  ketahun.  Oleh  sebab  itu  kegiatan bimbingan perkawinan ini termasuk dalam kategori kebutuhan ḍaruriyyah. Artinya apabila  bimbingan  perkawinan  ini  tidak segera diterapkan maka sangat mungkin akan  terjadi  dampak  negatif  yang  luas
yakni meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Analisis Maslahah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi Maslahah yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih, diantaranya yakni :
a. Imam al-Ghazali mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa al-Maslahah yaitu  meraih  kemanfaatan  dan menolak kemudlaratan dalam rangka untuk  memelihara  tujuan  syariat, agama,  jiwa,  keturunan,  akal,  dan harta. 33
b.  Menurut  Imam  Al-Syathibi  adalah suatu Maslahah tidak bisa dibedakan antara Maslahah duniawi  maupun Maslahah ukhrawi ,  sebab  keduanya bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syariat. 34
c.  Menurut  Said  Ramadhan  Al  Buthi adalah  suatu  kemanfaatan  yang diberikan  oleh  Allah  Swt  untuk kepentingan hamba-Nya yang berupa pemeliharaan  baik  terhadap  agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. 35 Jadi Maslahah menurut pendapat para ulama  ushul  yaitu  suatu  kemanfaatan dengan cara menghindari dari kemafsadahan dalam rangka memelihara tujuan syariat, berupa pemeliharaan baik terhadap  agama,  jiwa,  akal,  keturunan maupun harta.
Sedangkan Maslahah mursalah yang terdiri dari dua kata Maslahah dan mursalah , kata ةَحَل ْصَم sendiri menurut bahasa adalah “manfaat”,  dan  kata ةَل َسْرُم adalah “lepas”. Jadi Maslahah mursalah menurut istilah adalah “sesuatu yang dianggap Maslahah
33 Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh  1 ,  (Jakarta:  Logos, 1996), H. 114
34 Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh  1 ,  (Jakarta:  Logos, 1996) , H. 114 35 Abd.  Rahman  Dahlan, Ushul  Fiqh, (Jakarta: AMZAH, 2011), H. 306
namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”. 36 Maslahah mursalah juga merupakan suatu Maslahah yang tidak ditemukan hukum yang tegas dan jelas dan tidak juga ada perbandingannya baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah untuk dilakukan analogi .  Misalnya,  adanya  peraturan rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada dalil  khusus  yang  mengaturnya,  baik dalam al-Qur’an maupun dalam Sunnah Rasulullah Saw. Namun, perintah tersebut sejalan  dengan  tujuan  syariat,  yakni untuk  memelihara  jiwa. 37 Dalam hal ini juga  termasuk  masalah  adanya  sertifikat perkawinan yang belum diatur dalam al- Qur’an  apakah  sertifikat  itu  ada  unsur manfaat  dan  maslahahnya  atau  justru malah membuat kesulitan terhalangnya orang untuk melangsungkan pernikahan. Adapun syarat-syarat Maslahah mursalah yaitu: 38 a.  Sesuatu yang dianggap Maslahah harus berupa Maslahah yang hakiki yakni sesuatu yang memang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudlaratan, bukan berupa hanya berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan  tanpa  melihat  kepada negatif yang ditimbulkan.
b. Sesuatu yang dianggap Maslahah hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
c.  Sesuatu yang dianggap Maslahah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan di dalam nash al-Qur’an atau  Hadits.
36 Miftahul  Arifin, Ushul  Fiqh  Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 1997), H.
145
37 Satria  Effendi, Ushul  Fiqih ,  (Jakarta:  Prenada Media, 2005), H. 149
38 Satria  Effendi, Ushul  Fiqih ,  (Jakarta:  Prenada Media, 2005), H. 150
Dari persyaratan diatas, permasalahan sertifikat perkawinan ini sangat memenuhi ketiga unsur diatas, yakni mendatangkan kemanfaatan, berupa kepentingan umum, dan memang belum ditemukan hukumnya dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Hal ini juga sejalan dengan pendapat al-Syatibi  bahwa Maslahah secara umum mampu diraih dengan dua kriteria yaitu : 39
a.  Mewujudkan    manfaat,    kebaikan dan  kesenangan  untuk  manusia yang disebut ِعِفاَنَلما   ُبلَج (menarik ke- manfaatan);
b.  Menghindari  atau  mencegah  keru- sakan dan keburukan yang disebut dengan ِد ِساَفَلما ُءْرَد (menolak kerusakan)
Bagi  al-Syatibi  bahwa  kemaslahatan yang  hendak  diwujudkan  hukum  Islam terbagi  menjadi  tiga  tingkatan,  yaitu kebutuhan ḍaruriyyah kebutuhan hajiyyah , dan kebutuhan taḥsi > niyyah 1. Kebutuhan ḍaruriyyah Kebutuhan ḍaruriyyah merupakan tingkat kebutuhan primer yang  wajib ada . Artinya,  apabila  kebutuhan  ini tidak  dapat  terpenuhi,  maka  akan berakibat mengancam keselamatan umat  manusia.  Menurut  al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara  jiwa,    akal,  kehormatan dan keturunan, serta harta. Oleh  karena  itu,  Syariat  Islam diturunkan untuk memelihara kelima pokok tersebut. Apabila kita lihat  bahwa    di  setiap  ayat  hukum bila diteliti akan banyak ditemukan alasan-alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. 40
Dalam hal memelihara agama,  Islam mewajibkan  hamba-Nya  untuk  ber-
39 Prof. Dr. H. Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid II, (Jakarta: Prenada Media, 2011), H. 222
40 Galuh  Nashrullah  dan  Kartika  Mayangsari  R, Konsep Maqashid al-syariah dalam Menentukan Hukum Islam , (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2014), H. 5.

## ibadah sekaligus menjauhi segala
larangan-larangan-Nya. Untuk meme- li hara  dan  menyelamatkan  jiwa, syariat  Islam  mewajibkan  kepada hamba-Nya untuk memakan makanan yang baik dan halal serta melarang hamba-Nya untuk memakan makanan yang  diharamkan  oleh  Allah  Swt  , selain  itu  Islam  mewajibkan  hamba- Nya untuk senantiasa memelihara jiwa  manusia  dan  mengharamkan membunuh nya. Untuk  memelihara  akal,  Islam  sudah melarang perkara-perkara yang berpotensi  merusak  fungsi  akal, contoh meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia hilang kesadaran dirinya. Dan dalam  memelihara  keturunan,  Islam mewajibkan  adanya  pernikahan  dan mengharamkan adanya perzinaan. Terakhir,    untuk  menyelamatkan dan  memelihara  harta,  agama  Islam mensyari’atkan hukum mu’amala h yang baik dan benar serta melarang usaha-usaha yang merusaknya seperti halnya melakukan pencurian.
2. Kebutuhan Hajiyyah Kebutuhan hajiyyah merupakan kebu- tuhan sekunder, artinya apabila tidak tercapai tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan.  Oleh  karena  itu  syariat Islam menghapus segala kesulitan itu.
Maqāṣid  al-  hajiyyah ini dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan  yang  bersifat ḍaruri > yah. Kebutuhan ini fungsinya  sebagai pelengkap kebutuhan ḍaruriyyah.
3. Kebutuhan Taḥsi > niyyah Kebutuhan taḥsi > niyyah merupakan kebutuhan tersier ,  kebutuhan  yang apabila tidak dipenuhi maka tidak akan sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima  pokok tadi dan juga tidak menimbulkan kesulitan.
Menurut al-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah sesuatu yang merupakan kepatutan menurut adat  istiadat,  menghindari  perihal yang tidak elok untuk dipandang dari sisi kepatutan dan kesesuaian dengan tuntutan norma sosial dan akhlak. 41 Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah bentuk-bentuk arsitektur yang menyesuaikan dengan taraf  perkembangan  kebudayaan lokal, semisal menggunakan ornamen pada  kubah  Makkah  atau  Madinah atau sejenisnya. Semua itu diserahkan pada nilai estetika serta kemampuan lokal.
Jenis kemaslahatan ini lebih mem- berikan perhatian kepada masalah estetika dan  etika,  misalnya  adanya ajaran  tentang  kebersihan,    sedekah, berhias,  dan  bantuan  kemanusiaan. 42
Perkawinan  adalah  bersatunya  dua insan dalam satu ikatan yang sakral yang mana di dalamnya terdapat komitmen yang kuat bertujuan untuk membina rumah tangga. Apabila seseorang sudah berani untuk memutuskan menikah berarti dia sudah berani untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dalam kehidupannya.
Dengan  perkawinan  ini  akan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah suatu tempat perkembangan baik dari  segi  fisik,  emosional,  spiritual  dan sosial.  Ketika  fungsi  dan  tujuan  keluarga akan berjalan apabila calon pengantin sudah matang dalam membentuk sebuah keluarga.  Oleh  karena  itu  bimbingan perkawinan merupakan suatu pemberian bekal pada calon pengantin yang
41 Akmaludin  Sya’bani,  “Maqasid  al-syari’ah Sebagai Metode Ijtihad”, elhikam, Vol. VIII, No. 1, H. 134 (2017) 42 Galuh  Nashrullah  dan  Kartika  Mayangsari, Konsep Maqasid al-syari’ah dalam Menentukan Hukum Islam , (Banjarmasin: Universitas islam Kalimantan, 2014), H. 6

## bertujuan untuk membentuk keluarga
yang  utuh  dan  kokoh.  Pembekalan  ini juga untuk meminimalisir tingginya angka perceraian. Artinya, dengan adanya pembekalan kepada calon pengantin, maka pengetahuan masyarakat akan semakin bertambah,  baik  dalam  hal  mengenai pengetahuan  seputar  kesehatan,  hukum pernikahan dan psikologi keluarga. Selain itu juga calon pengantin akan  mendapatkan  sertifikat  bimbingan perkawinan,  sertifikat  ini  merupakan bukti resmi yang dikeluarkan dari Kementerian Agama bagi calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan.  Sertifikat  itu  merupakan suatu bentuk akhir dari bimbingan perkawinan,  jika  bimbingan  perkawinan adalah kegiatannya maka sertifikat adalah bentuk  outputnya.  Sertifikat  merupakan suatu  cara  membedakan  bahwa  calon pengantin mengikuti apa tidak dalam bimbingan perkawinan Selanjutnya ketika
Peraturan
Bimas  No.  379  tahun  2018  benar-benar diberlakukan  apakah  kemanfaatannya bagi calon pengantin lebih besar atau justru sebaliknya. Karena kalau kita melihat kenyataanya  di  masyarakat  Indonesia, masih banyak yang tidak mengkuti bimbingan  perkawinan  tersebut.  Hal  ini karena kondisi masyarakat yang beraneka ragam baik masyarakat desa maupun masyarakat  kota.  Belum  lagi  dikaitkan dengan masyarakat yang bekerja di Instansi yang ketat dan disiplin seperti di perusahaan yang mana boleh tidaknya mengikuti  bimbingan  perkawinan  sese- orang tergantung izin dari pimpinan.
Implementasi  bimbingan  perkawinan berdasarkan  Peraturan  Dirjen  Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin  merupakan  sebuah  langkah prefentiv (pencegahan). Artinya hal ini mampu mencegah terjadinya banyaknya
hal-hal yang buruk bagi calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Dan peraturan tersebut juga ada nilai  kemaslahatan karena di dalam kegiatan tersebut diberikan pembekalan berupa pengetahuan serta pemahaman bagi para calon pengantin yang  hendak  melaksanakan  perkawinan. Secara eksplisit dalam Hukum Islam tidak ditetapkan hukumnya mengenai kegiatan bimbingan perkawinan tersebut dan tidak juga menolaknya. Artinya perlu dikaji ulang untuk melihat dari sisi maslahahnya. Apakah lebih besar manfaat dan maslahahnya atau justru lebih besar madlaratnya.
Apabila melihat banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan  tersebut  serta  tinjauan beberapa kajian penelitian tentang pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  ini menunjukkan adanya indikasi kesulitan bagi calon pengantin untuk menjalani dan  mengikuti  bimbingan  perkawinan tersebut. Apakah itu karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mengikuti bimbingan tersebut atau adanya ketidaktahuannya masyarakat tentang aturan Dirjen BIMAS No  379  tahun  2018  tentang  Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pihak Kemenag kepada masyarakat.
Dalam menyikapi peraturan tersebut , apabila sertifikat bimbingan perkawinan sebagai syarat pencatatan nikah itu dirasa sangat menyulitkan dan justru malah menghambat  proses  pernikahan,  maka mungkin  selayaknya  tidak  diwajibkan karena dengan itu maka calon pengantin bisa leluasa dalam mencatatkan perkawinannya tanpa harus menggunakan sertifikat bimbingan perkawinan dan bagi masyarakat pada umumnya meskipun tidak  mengikuti  bimbingan  perkawinan
yang diadakan oleh Kementerian Agama. Dan Jangan sampai hanya karena kebijakan ini,  calon  pengantin  mengalami  stres duluan dan pada ujungnya mengalami kegagalan  dalam  menikah,  karena  tidak lulus dan dianggap belum layak untuk menikah.
Menurut perspektif Maslahah mursalah , penulis berpendapat seharusnya adanya pelaksanaan  bimbingan  perkawinan tersebut mampu menolak bahaya yang lebih besar. Karena hal ini sejalan dengan kaidah fikih :
ِناَكْمِلاا ِرْدَقِب ُعَفْدُي ُرَ َضرلا Artinya  :  “Bahaya  harus  ditolak  semampu mungkin” 43
Kaidah ini berlaku dalam setiap permasalahan dimana sisi dampak negatifnya  belum  atau  akan  terjadi. Dalam  permasalahan  ini,  meskipun dampak negatif dengan tidak menerapkan peraturan  tersebut,  akan  tetapi  melihat beberapa kejadian banyaknya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga  sudah  sangat  jelas  bahwa  hal  ini memerlukan solusi dan penanganan serius oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tangga dengan baik dan signifikan.
Sedangkan apabila melihat banyaknya perceraian di Indonesia, maka salah satu solusi untuk mencegah meminimalisirnya dengan diterapkannya peraturan tersebut yakni adanya sertifikat perkawinan harus dibuat salah satu syarat dari pencatatan perkawinan, karena bimbingan perkawinan  ini  merupakan  suatu  jalan untuk calon pengantin membentuk keluarga yang saki > nah,  mawaddah  warah } mah dan untuk menutup jalan yang berdampak  negatif  dari  calon  pengantin. Oleh karena itu kebijakan ini sangat baik dan perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi apabila memang tujuanny adalan
43 Abdul  Haq, Formulasi  Nalar  Fiqh, (Surabaya: Khalista, 2006), H. 237.
baik karena harapannya berhasil dan efektif  dalam  membentuk  keluarga  yang sakinah, mawaddah warahmah.
Meskipun demikian, kebijakan ini memerlukan pertimbangan dan pemikiran yang matang sehingga tidak terjadi  kontra  produktif  yang  tinggi  di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dalam pelaksanaanya  membutuhkan  waktu yang  lumayan  lama.  Maka  sepatutnya perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu dengan baik disertai evaluasi dari kebijakan ini sehingga ketika kebijakan ini  benar-benar  diterapkan,  harapannya mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia secara hakiki dan umum bukan kemaslahatan yang semu  dan  bersifat  individu  maupun kelompok yakni kemaslahatan yang benar-benar  menghasilkan  kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan bagi masyarakat secara luas.

## D. Penutup
Dari beberapa penjelasan penulis paparkan sebelumnya, ada tiga kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam penelitian ini, yaitu :
1.  Sertifikat  perkawinan  merupakan sebuah hasil atau output dari proses bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA yang nantinya akan menjadi syarat dalam pencatatan perkawinan  pada  saat  mendaftar  di KUA.  Sertifikat  perkawinan  tersebut berfungsi  sebagai  tanda  bahwa pasangan calon pengantin telah selesai dalam mengikuti bimbingan perkawinan  yang  mana  didalamnya pasangan tersebut diberi bekal pengetahuan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik dan bagaimana mempersiapkan diri secara matang dalam mengarungi kehidupan barunya nanti.

## 2. Hasil analisis menggunakan teori
maqāṣid  al-syari > ’ah menunjukkan
bahwa
ketentuan sertifikat perkawinan  sebagai  persyaratan dalam pencatatan nikah merupakan sebuah  kemaslahatan.  Mengingat dalam  prosesnya,  ada  indikasi  telah terpenuhinya lima syarat sesuatu dapat dinilai sebagai maqāṣid  al-d } aruriyyah ,  yakni maṣlaḥah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat,  sehingga  tidak  bertentangan dengan Al-Qur’an, al-Sunnah , tidak juga bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan kebutuhan yang lebih urgen.
3.  Hasil analisis menggunakan perspektif teori Maslahah mursalah adanya
Sertifikat  Perkawinan  ini,  satu  sisi ada  unsur  kemanfaatannya  yakni calon pengantin akan mendapatkan bimbingan agar mampu menjalani kehidupan rumah tangganya nanti dengan baik. Sedangkan apabila dilihat dari  sisi  waktu  dan  administratifnya, calon pengantin merasa kesulitan untuk mengikutinya serta kurang leluasanya bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahannya.
4.  Kedua teori tersebut memang sangat berhubungan,  karena  salah  satu  dari tujuan maqāṣid  al-syari > ’ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hal ini adalah semakin minimnya angka  perceraian  dan  KDRT.  Oleh karena itu salah satu solusinya adalah dengan diterapkannya peraturan pemerintah berupa adanya bimbingan perkawinan  untuk  mendapatkan sertifikat. Dan inilah bukti pene rapan salah satu metode istinbat } meng- gunakan Maslahah mursalah yang meman dang  bahwa  adanya  sertifikat itu  selain  ada  nilai  kemanfaatannya juga ada dampak kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia
meskipun aturan adanya sertifikat itu tidak ada dalam hukum Islam.
5.  Adapun saran bagi para calon pe- ngantin apabila ingin mengikuti bim- bingan  perkawinan  tersebut  yakni diha rapkan serius dalam menjalani bimbi ngan serta menjadikan bimbi- ngan  perkawinan  tersebut  sebagai tempat mencari ilmu dan bekal dalam mem bangun keluarga, terlebih kegia tan ini dilakukan selain tanpa memungut biaya dari para calon pengantin juga dalam jangka panjang akan sangat bermanfaat bagi kualitas kebahagiaan keluarga dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Masyhudi,  “Konseling  Keluarga (Buku Daras Konseling Rumah Tangga Muslim)” , Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
Ali, Zaidin, Pengantar Keperawatan Keluarga, Jakarta: EGC, 2009.
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Al-syatibi, al-muwafaqat fi Ushul al-syari’ah, Jilid II, Bayrut : Dar al-kutb al-Ilmiyyah,
t.th.
Arifin,  Miftahul, Ushul  Fiqh  Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam, Surabaya: Citra Media, 1997.
Auda,  Jasser, Fiqh  al-  Maqāṣid  Ināṭat  al- ahkām  bi  Maqāṣidihā ,  Herndon:  IIIT, 2007.
Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh , Jakarta: AMZAH, 2011.
Djubaidah, Neng, Pencatatan Perkawinan &  Perkawinan  Tidak  Dicatat,  Jakarta: sinar grafika, 2010.
Ghazaly,  Abd  Rahman, Fiqh  Munakahat, Jakarta: Prenada Media, 2003.
Hanafi,  Mukhlas,  “Bimbingan  Pra Nikah dalam membangun keluarga sakinah  di  BP4  KUA  Gedungtengen Yogyakarta”,  Skripsi,  Yogyakarta  : UIN Sunan Kalijaga, 2017.
Haroen,  Nasrun, Ushul  Fiqh  1 ,  Jakarta: Logos, 1996.
Haq,  Abdul,  “Formulasi  Nalar  Fiqh”, Surabaya: Khalista, 2006.
Keputusan  Dirjen Bimas  Islam Nomor  373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan  Perkawinan  Bagi  Calon Pengantin.
Keputusan    Dirjen    Bimas    Islam  Nomor 379    Tahun  2018  Tentang  Petunjuk Teknis  Bimbingan  Perkawinan  Bagi Calon Pengantin.
Kementerian  Agama, Tuntunan Praktis Rumah  Tangga  Bahagia ,  Sidoarjo: Badan  Penasihatan,  Pembinaan,  dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2012.
Mawardi, Ahmad Imam, Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan , Yogyakarta: LKiS, 2010.
Mayangsari  R,  Galuh  Nashrullah  Kartika dan  H.  Hasni  Noor, Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum
Islam  (Perspektif  Al-Syatibi  Dan  Jasser Auda) , Banjarmasin: Universitas islam Kalimantan, 2014.
Muhammad  bin  Yazid,  Abu  ‘Abdullah
Sunan Ibn Ma > jah ,  Juz 2, Kairo: Dar al- Hadis , 1998
Muslimin,  Aceng  Mumus, Prinsip-prinsip Perkawinan  Menurut  Prof.  Dr.  H. Khoiruddin  Nasution,  MA., Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012. Na’mah, Ulin,  “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus  Calon  Pengantin)  dalam
Membendung Laju Perceraian ,”
Yudisia, Vol. VII, No. 1, (1 Juni 2016)
Nasution,  Khoiruddin,  Hukum  Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di Dunia Muslim, Yogyakarta: Academia,
2009
NurJannah,  “Efektifitas  Pelaksanaan Kursus  Calon  Pengantin  Sebagai Syarat  Kelengkapan  Pencatatan  Pra Nikah, Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara, 2019
Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama  Nomor  DJ.II/491  Tahun  2009 Tentang Kursus Calon Pengantin
Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
Sabiq,  Sayyid, Fikih  Sunnah  , Jilid  8,  alih bahasa-Moh.  Thalib-  Bandung:  Al- Maarif: 1996.
Sya’bani, Akmaludin, “Maqāṣid al-syari > ‘ah Sebagai Metode Ijtihad”, elhikam Vol. VIII, No. 1, 2015.
Syarifudin,  Amir  Prof.  Dr.  H., Ushul  Fiqh, Jilid II, Jakarta: Prenada Media, 2011.
Undang-undang No. 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan  Kependudukan  dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
-