## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Eksaminasi Putusan Klausul Non-Kompetisi Berdasarkan Teori Keadilan: Studi Putusan NO. 459/PDT/2019/PT.BDG
Muhammad Bisri Affandi 1 , Muhammad Fajar Aulia Fachrendy 2 , Muhammad Raja Mulia Darmawan Kasau 3 , Muhammad Nadhiel Hibatullah 4 1,2,3,4 Universitas Mulawarman bisriaffandi15@gmail.com 1 , fajarauliafch@gmail.com 2 , rajamulia8303@gmail.com 3 , mnadhielhibatullah@gmail.com 4

## ABSTRACT
Non-Competition  Clauses  are  created  with  the  aim  of  ensuring  that  a  company's secrets  are  maintained  by  creating  an  agreement  between  the  company  and  employees.  This clause is included in the employment agreement so that workers who agree to the agreement are not permitted to work in another company in the same field within the specified time limit starting  after  termination  of  employment,  which  makes  this  clause  raised  to  many  pros  and cons. However, until now there is no Indonesian positive law that explicitly regulates the Non- Competition  Clause,  so  as  long  as  both  parties  agree,  the  Non-Competition  Clause  will  apply, provided that the implementation of the Non-Competition Clause must be in accordance with the legal conditions of the agreement as regulated in Article 1320 of Burgerlijk Wetboek and comply  with  Article  1338  of  the  Burgerlijk  Wetboek  which  states  that  all  agreements  made legally  are  valid  as  law  for  those  who  make  them.  This  research  uses  a  doctrinal  legal methodology  which  will  analyze  Decision  No.459/PDT/2019/PT.BDG  and  relate  it  to  John Rawls's Theory of Justice. The conclusion of this writing is that the results of the appeal decision number 459/PDT/2019/PT.BDG are in line with John Rawls' Theory of Justice.
Keywords: Non-competition clause; Agreement; Theory of justice

## ABSTRAK
Klausul Non-Kompetisi dibuat dengan tujuan agar rahasia sebuah perusahaan tetap terjaga dengan membuat sebuah kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Klausul ini dicantumkan  dalam  perjanjian  kerja  sehingga  tenaga  kerja  yang  menyetujui  perjanjian tersebut  tidak  diperkenankan  bekerja  di  perusahaan  lain  pada  bidang  yang  sama  dalam batas  waktu  yang  ditentukan  terhitung  setelah  pemutusan  hubungan  kerja  yang  membuat klausul ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Meski begitu hingga saat ini hukum positif Indonesia  belum  ada  yang  mengatur  secara  eksplisit  mengenai  Klausul  Non-Kompetisi, sehingga  selama  kedua  pihak  sepakat  maka  Klausul  Non-Kompetisi  akan  berlaku  dengan catatan  pemberlakuan  Klausul  Non-Kompetisi  harus  sesuai  dengan  syarat  sah  perjanjian yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  dan  mematuhi  Pasal  1338  KUHPerdata  yang menyebutkan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  hukum doktrinal yang akan menganalisa Putusan No.459/PDT/2019/PT.BDG dan menghubungkannya dengan Teori Keadilan John Rawls. Kesimpulan dari penulisan ini ialah Hasil  dari  putusan  banding  nomor  459/PDT/2019/PT.BDG  sejalan  dengan  Teori  Keadilan John Rawls.
Kata kunci: Klausul non-kompetisi; Perjanjian; Teori Keadilan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa  ketika  seseorang  menawarkan perjanjian kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji melakukan sesuatu.  Suatu  perjanjian  bisa  saja  dibuat  langsung  secara  lisan  maupun  tertulis dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian itu sendiri memiliki makna sebagai tanda bahwa  para  pihak  yang  terlibat  apabila  dalam  perjanjian  tersebut  terjadi pelanggaran atau bahkan wanprestasi.
Dalam  hukum,  perjanjian  baru  dianggap  sah  mengikat  kedua  belah  pihak apabila  perjanjian  telah  memenuhi  syarat  sah  yang  telah  ditentukan  oleh KUHPerdata yaitu:
(1) Adanya kata sepakat dari kedua belah pihak Munculnya  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak  diawali  dengan adanya  sebuah  penawaran  oleh  salah  satu  pihak,  jika  pihak  lawannya menerima penawaran tersebut maka terjadi sebuah kesepakatan;
(2) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
Pasal  1329  KUHPerdata  secara  singkat  menjelaskan  bahwa  semua orang dapat melakukan perjanjian kecuali orang-orang yang yang masih berada dalam pengampuan;
(3) Mengenai suatu hal tertentu Setiap  perjanjian  pastinya  memiliki  objek  yang  diperjanjikan.  Pasal
1332  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  yang  dapat  menjadi  objek persetujuan hanya barang yang dapat diperdagangkan saja;
(4) Adanya suatu sebab yang halal
Hal  ini  berkaitan  dengan  isi  perjanjian  yang  disepakati  oleh  kedua belah  pihak.  Perjanjian  tersebut  tidak  boleh  melanggar  undang-undang. Hal ini selaras dengan isi dari pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa  suatu  kausa  dalam  perjanjian  terlarang  apabila  kausa  tersebut melanggar isi dari undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang terjadi antara atasan tertentu dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal-balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, selaras  dengan  hak  dan  kewajiban  mereka  masing-masing  terhadap  satu  sama lainnya.
Pada  umumnya  perjanjian  antara  perusahaan  dan  pekerja  disebut  sebagai perjanjian  kerja.  Perjanjian  kerja  memiliki  landasan  Undang-Undang Ketenagakerjaan  sebagai  acuan  dan  harus  menaati  aturan  yang  ada  di  dalamnya. Pekerja  yang  ingin  bekerja  di  suatu  perusahaan  jika  tidak  keberatan  dengan perjanjian yang ditawrkan maka dapat menandatangani perjanjian kerja yang telah disediakan  oleh  perusahaan  dan  sebaliknya  jika  tidak  setuju  maka  dapat meninggalkan dan mengabaikan perusahaan tersebut.
Beberapa  perusahaan  mencantumkan  adanya  Klausul  Non-Kompetisi  di dalam  perjanjiannya,  adanya  klausul  tersebut  membuat  beberapa  pekerja  merasa

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
keberatan  dengan  perjanjian  tersebut.  Sebab  Klausul  Non-Kompetisi  mengatur bahwa pekerja setuju jika mereka tidak boleh bekerja, menjadi agen, atau membuka perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, biasanya berlaku setelah terjadinya pemutusan  hubungan  kerja  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  Klausul  Non-Kompetisi  membatasi  ruang  gerak  pekerja  pasca pemutusan  hubungan  kerja  untuk  mencari  pekerjaan  yang  baru.  Pencatuman Klausul  Non-Kompetisi  bertujuan  agar  pekerja  yang  telah  melakukan  pemutusan hubungan  kerja  tidak  menyebarkan  informasi  rahasia  perusahaan  atau  bahkan rahasia dagang perusahaan ke pesaingnya.
Rahasia Dagang adalah suatu hak yang dimiliki para pemegang hak rahasia dagang  untuk  melindungi  data  atau  informasi  yang  diakui  berdasarkan  Undang- Undang  Rahasia  Dagang.  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 Tentang  Rahasia  Dagang  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  informasi rahasia dagang adalah “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum  di  bidang  teknologi  dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi  karena berguna  dalam  kegiatan  usaha,  dan  dijaga  kerahasiaannya  oleh  pemilik  Rahasia Dagang”.
Di  Indonesia  belum  ada  aturan  yang  mengatur  secara  eksklusif  tentang pemberlakuan  Klausul  Non-Kompetisi  sehingga  sulit  menyatakan  bahwa  Klausul Non-Kompetisi  tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan  hukum  positif  Indonesia, namun  beberapa  peraturan  dianggap  telah  mengatur  tentang  Klausul  Non- Kompetisi, antara lain:
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat  (2)  yang  berbunyi  “Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan kerja.”
(2) KUHPerdata Pasal 1601x yang berbunyi “Suatu janji antara si majikan dan si  buruh,  dengan  mana  pihak  yang  belakangan  ini  dibatasi  dalam kekuasaannya  untuk  setelah  berakhirnya  hubungan  kerja  melakukan pekerjaan  dengan  sesuatu  cara,  hanyalah  sah  apabila  janji  itu  dibuat dalam  suatu  perjanjian  tertulis  atau  dalam  reglemen,  dengan  seorang buruh yang dewasa.”
(3) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi  “Setiap  orang  berhak  dengan  bebas  memilih  pekerjaan  yang disukainya  dan  berhak  pula  atas  syarat-syarat  ketenagakerjaan  yang adil.”
(4) UU  Ketenagakerjaan  Pasal  31  yang  berbunyi  “Setiap  tenaga  kerja mempunyai  hak  yang  sama  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”
Aturan-aturan  tersebut  tidak  ada  yang  menyebut  Klausul  Non-Kompetisi secara langsung namun jika melihat KUHPerdata Pasal 1601x maka dapat diartikan bahwa  penggunaan  Klausul  Non-Kompetisi  diperbolehkan  asal  patuh  terhadap

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
peraturan  yang  berlaku.  Contoh  aturan  yang  harus  ditaati  adalah  Pasal  1338 KUHPerdata.
Pada prakteknya banyak pekerja yang mengabaikan Klausul Non-Kompetisi dengan alasan bahwa klausul tersebut membatasi pergerakan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dari perspektif pekerja maka dapat dilihat bahwa para pekerja juga butuh  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  juga  memiliki  hak yang  harus  dipenuhi  untuk  memilih  pekerjaannya  masing-masing.  Mengabaikan Klausul Non-Kompetisi artinya juga harus menerima konsekuensinya yaitu pekerja dapat dilaporkan oleh perusahaan yang lama ke Pengadilan Tinggi dengan tuduhan wanprestasi.
Seperti  dalam  salah  satu  putusan  yang  berhubungan  dengan  Klausul  Non- Kompetisi adalah putusan banding No. 459/PDT/2019/PT.BDG. Pada putusan ini PT Metindo Perkasa yang bergerak di bidang penyedia chemical plant berperan sebagai Pembanding  semula  Penggugat  dan  Rany  Puspitasari  yang  berperan  sebagai. Terbanding semula Tergugat. Putusan tersebut merupakan hasil tidak kepuasan PT
Metindo Perkasa terhadap hasil putusan tingkat pertama nomor
325/Pdt.G/2018/PN Cbi. Dalam putusan banding tersebut diterangkan bahwa Rany Puspitasari awalnya bekerja untuk PT Metindo Perkasa pada tahun 2009 dan keluar tahun 2010. Lalu masuk lagi tahun 2012 atas permintaan PT Metindo Perkasa dan keluar lagi pada tahun 2013 dengan alasan ingin berfokus pada kehamilan dan telah diusir  oleh  pembanding.  Terpaksa  Rany  Puspitasari  bekerja  untuk  perusahaan sejenis dengan jobdesk yang sama yaitu head sales . Dalam kontrak kerja Terbanding dengan  Pembanding  terdapat  Klausul  Non-Kompetisi  yang  berlaku  selama  dua tahun. Namun sebelumnya Terbanding setelah kehamilannya sempat datang ke PT Metindo Perkasa untuk menandatangani surat kontrak kerja waktu tidak tetap dan kontrak kerja Terbanding tidak pernah diperbaharui.
Pembanding mengetahui Terbanding bekerja untuk perusahaan lain melalui berita bahwa Terbanding menawarkan barang kepada pelanggan tetap PT Metindo Perkasa  dengan  harga  yang  lebih  murah  dari  PT  Metindo  Perkasa.  Secara  tidak langsung Rany Puspitasari membocorkan daftar harga barang PT Metindo Perkasa yang  mana  daftar  harga  termasuk  dalam  rahasia  perusahaan.  Atas  dasar  itu Pembanding menggugat Terbanding karena diduga melakukan wanprestasi.
Dalam  putusan  banding  No.  459/PDT/2019/PT.BDG  Pembanding  telah dinyatakan  kalah  karena  bukti  yang  diserahkan  oleh  Pembanding  yaitu  Perjanjian Kerja  Nomor  001/MP/III/2014  tanggal  10  Maret  2014  antara  Rony  Hakim Nurmawan  sebagai  Direktur  PT  .  Metindo  Perkasa  dengan  Rany  Puspitasari  telah diketahui  hakim  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  karena  tidak  dibuat dihadapan  notaris.  Di  sisi  lain,  Rany  Puspitasari  dapat  membuktikan  argumennya dengan  menyerahkan  bukti  surat  yang  valid  dan  saksi-saksinya.  Pada  putusan pertama  menghasilkan  putusan  bahwa  PT  Metindo  Perkasa  tidak  dapat membuktikan  kekuatan  hukum  Perjanjian  Kerja  Nomor  001/MP/III/2014  tanggal 10 Maret 2014 sehingga memenangkan Rany Puspitasari sebagai Terbanding.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Hasil  putusan  No.  459/PDT/2019/PT.BDG  berbanding  lurus  secara  tidak langsung  dengan  teori  keadilan  John  Rawls  yang  mana  putusan a  quo memberi keadilan  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dengan  mempertimbangkan  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak.  Teori  keadilan  John  Rawls  memiliki  dua  prinsip yang  pertama  prinsip  kebebasan  setara  ( equality  principal )    dan  yang  yang  kedua adalah  (a)  prinsip  kesetaraan  kesempatan  yang fair dan  (b)  prinsip  perbedaan ( difference  principal ).  Ditegaskan  oleh  Rawls  bahwa  kedua  prinsip  tersebut dimaksudkan  untuk  bagaimana  hak  dan  kewajiban  bisa  dilaksanakan,  bagaimana keuntungan  dari  berbagai  sektor  industri  bisa  didistribusikan,  dan  untuk menciptakan  masyarakat  yang  adil.  Sehingga  prinsip  pertama  pertama  sebagai prinsip kebebasan lebih diutamakan daripada prinsip kedua.

## METODE PENELITIAN
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  dianalisa  menggunakan metode  doktrinal.  Metodologi  penelitian  hukum  doktrinal  membahas  serta menjelaskan  pemasalahan  yang  terkait  dengan  hukum  berdasarkan  pendapat hukum  yang  telah  ada  dan  harus  relevan  dengan  konflik  hukum  yang  dianalisa. Sehingga  dalam  penelitian  ini,  untuk  menganalisa  konflik  hukum  mengenai permasalahan  hukum  modern,  menggunakan  studi  kepustakaan  untuk  sebagai landasan  dalam  menjawab  permasalahan  tersebut.  Data  diambil  dari  sumber  data sekunder  atau  data  dari  penelitian  yang  sudah  dilakukan  di  masa  lampau  oleh peneliti terdahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Klausul Non-Kompetisi menurut hukum positif Indonesia
Hubungan  kerja  merupakan  hubungan  yang  terbentuk  antara  pengusaha dengan  pekerja  dengan  kontrak  kerja  sebagai  dasarnya.  Hubungan  kerja  berbeda dengan  perjanjian  kerja.  Hubungan  kerja  bersifat  umum  yang  artinya  hubungan kerja bisa muncul dalam berbagai bentuk, sedangkan perjanjian kerja lebih bersifat konkret karena perjanjian kerja terbentuk oleh hubungan kerja itu sendiri.
Perjanjian  kerja  ditandatangani  dan  disetujui  oleh  perusahaan  dan  pekerja dengan  tujuan  untuk  menentukan  hak  dan  kewajiban  pekerja  selama  perjanjian kerja  berlangsung.  Pembuatan  perjanjian  kerja  harus  didasari  dengan  peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tercipta kedamaian di antara  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  kerja.  Tidak  hanya  sekedar  mengatur tentang  hak,  kewajiban,  serta  laranga  pekerja  selama  bekerja  namun  perjanjian kerja juga dapat mengikat bahkan setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Salah satu klausul yang sering kali tercantum di perjanjian kerja dan bersifat mengikat bahkan setelah pemutusan hubungan kerja adalah Klausul Non-Kompetisi. Klausul ini mengikat pekerja agar tidak bekerja atau membangun perusahaan yang bergerak di bidang serupa dengan perusahaan yang lama dalam jangka waktu yang ditentukan.
Black’s  Law  dictionary  mendefinisikan  Klausul  Non-Kompetisi  (dalam kamus disebut sebagai non-competition covenant ) sebagai a promise usually in a sale-

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
of  business,  partnership  or  employment  contract,  not  to  engage  in  the  same  type  of business for a stated time in the same market as the buyer, partner or employer.1
Tidak  ada  pengaturan  hukum  yang  mengatur  tentang  penggunaan  Klausul Non-Kompetisi  dalam  perjanjian  kerja  secara  tegak  dan  ekslusif,  namun  jika  ingin mencantumkan  Klausul  Non-Kompetisi  harus  menaati  ketentuan  perjanjian  di Indonesia, klausul tersebut akan dianggap sah jika berhasil memenuhi syarat-syarat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata,  yaitu  kecakapan,  kesepakatan, objek tertentu, dan penyebab yang sah. Selain itu, Klausul Non-Kompetisi juga harus menaati  ketentuan  mengenai  kebebasan  berkontrak  yang  termaktub  dalam  Pasal 1338  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  “Perjanjian  yang  dibuat  sebelumnya  akan berlaku  sebagai  undang-undang  ketenagakerjaan  dan  harus  sejalan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.2
Adanya  Klausul  Non-Kompetisi  didasari  dengan  upaya  perusahaan  dalam menjaga rahasia internal agar tidak bocor ke luar. Jika dilihat dari perspektif pekerja maka  Klausul  Non-Kompetisi  dirasa  sangat  tidak  adil  karena  sangat  membatasi ruang  gerak  pekerja  dalam  mencari  pekerjaan  yang  baru  setelah  terjadinya pemutusan hubungan kerja. Jika ditelaah lebih lanjut maka Klausul Non-Kompetisi sudah  jelas  melanggar  beberapa  aturan  perundang-undangan  seperti  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2), UU No. 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (2), dan  UU Ketenagakerjaan Pasal 31.
Dalam pasal 1601x KUHPerdata terdapat hal diatur yang memiliki kemiripan dengan  Klausul  Non-Kompetisi  yaitu  perjanjian  kerja  persaingan  ( concutentie beding )  yang  merupakan  perjanjian  yang  berlaku  setelah  terjadinya  pemutusan hubungan  kerja.  Dari  isi  pasal  1601x  KUHPerdata  dapat  diartikan  bahwa KUHPerdata  memperbolehkan  suatu  perjanjian  yang  memberi  suatu  batasan terhadap  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  setelah  terjadinya  pemutusan hubungan kerja. Namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada seperti UU HAM dan UU Ketenagakerjaan, penerapannya juga harus dalam batasan yang wajar, maka hal ini berhubungan dengan asal 54 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun  2003  mengatur  bahwa:  “Ketentuan  dalam  perjanjian  kerja  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.”
Atas  dasar  itu  maka  penyusunan  perjanjian  kerja  yang  di  dalamnya mencantumkan  adanya  Klausul  Non-Kompetisi  harus  disusun  dengan  hati-hati, penuh ketelitian, dan pertimbangan agar Klausul Non-Kompetisi dapat melindungi rahasia dagang sekaligus tidak mengambil hak-hak pekerja. Apabila terlanjur terjadi
1 Rizky Amalia, “ Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja ”, Yuridika, Vol. 26 No. 2, 2011, hal. 120
2 Mochamad Nuzul Fatoni dan Merline Eva Lyanthi, “ Legalitas Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia ”, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3 No. 6 ,2023

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
sengketa  antara  upaya  menyembunyikan  rahasia  dagang  dengan  penegakan  hak- hak pekerja maka sebaiknya diselesaikan secara terbuka.

## Analisa hasil putusan nomor 459/PDT/2019/PT.BDG ditautkan dengan Teori keadilan
Ada  berbagai  macam  pertimbangan  yang  harus  dilakukan  oleh  hakim sebelum  mengambil  sebuah  keputusan  suatu  sengketa.  Tidak  terkecuali  dalam sengketa  ketenagakerjaan  hakim  harus  menimbang  banyak  faktor  seperti  bukti- bukti  di  persidangan,  peraturan  tentang  ketenagakerjaan  yang  berlaku,  dan  asas keadilan.
Atas  berbagai  macam  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  majelis  hakim maka  hasil  dari  putusan  banding  nomor  459/PDT/2019/PT.BDG  menyatakan kemenangan  bagi  terbanding  alias  Rany  Puspitasari  atas  pembanding  PT  Metindo Perkasa.
Dalam  putusan a  quo ,  PT  Metindo  Perkasa  tidak  dapat  mempertahankan argumennya oleh karena perjanjian yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum di mata  hakim.  Hal  ini  disebabkan  perjanjian  kerja  yang  dilampiran  PT  Metindo Perkasa dalam pengadilan tidak dibuat di hadapan notaris. Padahal alat bukti surat atau  perjanjian  yang  dibuat  dihadapan  notaris  yang  disebut  sebagai  Akta  otentik memiliki  tingkat  pembuktian  sempurna,  hal  ini  didasari  oleh  pasal  1870 KUHPerdata  yang  berbunyi  “Suatu  akta  otentik  memberikan  di  antara  para  pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang  sempurna  tentang  apa  yang  dimuat  di  dalamnya“.  Bukti  yang  sempurna sebagaimana yang disebut di dalam tersebut mengacu pada:
(1) Karena  perjanjian  tersebut  dibuat  di  hadapan  notaris  maka keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja.
(2) Isi  dari  perjanjian  tersebut  tidak  bisa  dibantah  karena  notaris  telah memastikan isi dari perjanjian tersebut telah sesuai hukum yang berlaku.
Atas dasar tersebut maka tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak akta otentik sebagai salah satu bukti yang bisa dihadirkan dalam persidangan. Salah satu cara  untuk  melawan  akta  otentik  adalah  dengan  menghadirkan  akta  otentik  yang lainnya.
Hasil ini memiliki korepondensi dengan prinsip pertama teori keadilan John Rawls  yaitu  prinsip  kebebasan  setara.  Dalam  teori  keadilan  John  Rawls  yang memiliki  dua  prinsip  yaitu  prinsip  kebebasan  setara  dan  prinsip  kesetaraan ekonomi  dan  sosial.  Maka  bisa  dinyatakan  bahwa  hasil  putusan  banding  nomor 459/PDT/2019/PT.BDG  berbanding  lurus  secara  tidak  langsung  dengan  teori keadilan  John  Rawls.  Prinsip  pertama  berkaitan  erat  dengan  kebebasan  warga negara  dalam  menyuarakan  hak-haknya  yang  meliputi  kebebasan  untuk mempertahankan hak milik dan hak untuk bekerja,  kebebasan berfikir, kebebasan berpendapat,  kebebasan  membuat  atau  mengikuti  organisasi,  dan  kebebasan  dari penangkapan sewenang-wenang. Sedangkan prinsip kedua lebih mengacu pada hal- hal  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  dan  sosial  yang  meliputi  keadilan  dalam pembagian  jabatan  dan  distribusi  pendapatan,  serta  kekayaan.  Dasar  dan  proses

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang  digunakan  dalam  distribusi  tersebut  boleh  berbeda  antara  satu  dan  lainnya namun harus tetap menguntungkan semua orang, untuk pembagian jabatan semua orang harus memiliki akses dengan catatan bagi mereka yang layak.
Klausul  Non-Kompetisi  merenggut  hak  para  pekerja  dalam  memilih pekerjaannya  masing-masing  meskipun  klausul  tersebut  dibuat  dengan  tujuan untuk  menjaga  rahasia  perusahaan.  Klausul  tersebut  berbanding  terbalik  dengan prinsip kebebasan setara karena jika Klausul Non-Kompetisi digunakan tidak sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  maka  pekerja  mendapatkan  banyak  kerugian  hak. Klausul  Non-Kompetisi  sah  digunakan  apabila  tidak  melanggar  ketentuan  yang berlaku serta tidak membatasi pergerakan pekerjanya setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Namun,  dalam  putusan  banding  nomor  459/PDT/2019/PT.BDG  perjanjian kerja yang dilampirkan oleh PT Metindo Perkasa sebagai bukti tidak sesuai dengan isi dari Pasal 1870 KUHPerdata sehingga Klausul Non-Kompetisi yang juga terlampir di dalamnya juga tidak memiliki kekuatan hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Meskipun  Indoensia  merupakan  negara  hukum,  tidak  semua  hal  diatur dalam  sistem  perundang-undangannya  tidak  terkecuali  Klausul  Non-Kompetisi. Meski Klausul Non-Kompetisi tidak diatur secara khusus oleh hukum positif tetapi ada  beberapa peraturan yang mengatur tentang sah tidaknya pencatuman Klausul Non-Kompetisi dalam sebuah  perjanjian kerja yaitu Pasal  31 UU Nomor 12 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  Pasal  38  ayat  (2)  UU  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Hasil  dari  putusan  banding  nomor  459/PDT/2019/PT.BDG  sejalan  dengan prinsip  kebebasan  setara  teori  keadilan  John  Rawls  yang  dimana  memberi kemenangan bagi Rany Puspitasari sebagai terbanding. Hal ini didasari oleh Klausul Non-Kompetisi  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  kebebasan  setara  dan  perjanjian kerja  yang  dilampirkan  oleh  PT  Metindo  Perkasa  sebagai  pembanding  tidak memiliki kekuatan hukum di dalam pengadilan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Alkad, A. F., & Mulyaningrum, E.  R. (2022). Aspek Hukum Non-Competition Clause dalam  Perjanjian  Kerja. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 22 (3), 2045-2049.
Alwino, A. (2016). Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan'Justice as Fairness' Rawls. Melintas , 32 (3), 309-328.
Amalia, R. (2011). Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja. Yuridika , 26 (2), 118.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7 (1), 20–33. Fatoni,  M.  N.,  &  Lyanthi,  M.  E.  (2023).  Legalitas  Non-Competition  Clause  dalam Perjanjian  Kerja  Berdasarkan  Peraturan  Ketenagakerjaan  di  Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research , 3 (6), 5150-5160.
Gumanti,  R.  (2012).  Syarat  Sahnya  Perjanjian  (Ditinjau  dari  KUHPerdata). Jurnal Pelangi Ilmu , 5 (01).
Hazmi,  R.  M.  (2021).  Konstruksi  Keadilan,  Kepastian,  dan  Kemanfaatan  Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Res Judicata , 4 (1), 23-45.
Sari Devi, M., & Westra, I. (2023). Pengaturan Bentuk Asas Itikad Baik Dalam Klausul Non-Kompetisi  Pada  Kontrak  Kerja. Kertha  Semaya  :  Journal  Ilmu  Hukum, 12 (2), 155-164. Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan . Bumi Aksara.
Sudjana,  S.,  &  Sutarko,  R.  (2018).  Klausul  Non-kompetisi  dalam  Perjanjian  Kerja Dikaitkan  dengan  Prinsip  Kerahasiaan  Perusahaan  dalam  Perspektif  Hak untuk  Memilih  Pekerjaan  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia. Al  Amwal ,
1 (1), 90-100.