Vol. 4, No. 2 ( Juli - Desember 2019): 118-132
Dilema Posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim

## Naila Sukma Aisya
Universitas Gadjah Mada
Abstract Indonesia is currently experiencing a membership dilemma in the Paris Agreement due to the export ban on palm oil imposed by the European Union. In one hand, palm oil commodity is one of the important export commodities for Indonesia.  On the other hand, the conversion of forests into oil palm plantations has become a major factor in deforestation and land damage in Indonesia.  The repudiation of the United States from the Paris Agreement seemed to provide justification for Indone - sia to withdraw from the agreement.  This paper attempts to analyze the position of Indonesia in the Paris Agreement using the global environmental ethics approach. This paper argues that Indonesia still needs to maintain its position in the Paris Agreement by considering environmental justice aspects.
Keywords: Paris Agreement, climate change, Indonesia, palm oil export
Abstrak Indonesia tengah mengalami dilema keanggotaannya dalam Persetujuan Paris aki- bat adanya larangan ekspor minyak sawit yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Di satu sisi, komoditas minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor penting bagi Indonesia. Namun di sisi yang lain, alih fungsi lahan hutan menjadi perke- bunan sawit menjadi faktor utama deforestasi dan kerusakan lahan di Indonesia. Keluarnya AS dari Persetujuan Paris tersebut seolah-olah memberikan justifikasi bagi Indonesia ikut untuk menarik diri dari persetujuan tersebut. Tulisan ini men- ganalisis posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris dengan menggunakan pendeka- tan etika lingkungan global. Tulisan ini berpendapat bahwa Indonesia masih perlu untuk mempertahankan posisinya dalam Persetujuan Paris dengan mempertim- bangkan aspek environmental justice.
Kata-kata kunci: Persetujuan Paris, perubahan iklim, Indonesia, ekspor sawit
Pendahuluan Conference of the Parties (COP) 21 dalam United  Nations  Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diselenggarakan pada tanggal 30 November hingga 12 Desember 2015 di Paris merupakan tonggak baru upaya penanganan permasalahan perubahan iklim oleh negara-negara di dunia. Persetujuan Paris yang disepakati dalam COP21 memberikan harapan bagi negara-negara di dunia dalam upaya pemenuhan komitmen penurunan tingkat emisi dunia yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Keterlibatan negara-negara pengemisi terbesar di dunia seperti Indonesia dan AS memberikan harapan dalam upaya pencegahan kenaikan suhu bumi sehingga tetap berada di bawah 2 derajat celcius.
Indonesia  telah  meratifikasi  Persetujuan  Paris  ke  dalam  dokumen legal penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 dan berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi sebelum tahun 2030. Komitmen penurunan emisi Indonesia dalam Persetujuan Paris adalah sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan dari pihak eksternal seperti organisasi internasional maupun dari negara anggota UNFCCC lain. Melalui Persetujuan Paris, Indonesia berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penerapan kebijakan ekonomi berkelanjutan. Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama juga telah menandatangani persetujuan tersebut. Akan tetapi pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS memutuskan untuk menarik diri dari persetujuan tersebut dengan alasan mempertahankan kepentingan nasionalnya terutama pada sektor energi batu bara meskipun batu bara dipandang sebagai salah satu penyumbang emisi gas karbon penyebab pemanasan global.
Di saat yang bersamaan, Indonesia dihadapkan pada suatu dilema dengan adanya moratorium minyak sawit yang dikeluarkan oleh Uni Eropa melalui European Union Renewable Energy Directive (RED II). Uni Eropa berusaha untuk konsisten dalam Persetujuan Paris dan memandang bahwa pembatasan terhadap sawit perlu dilakukan mengingat bahwa ekspansi perkebunan sawit memiliki risiko yang tinggi terhadap deforestasi dan kerusakan lahan. Bagi Indonesia sendiri, hal tersebut dianggap merugikan sebab minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan. Berkaca dari pengalaman AS yang memutuskan untuk keluar  dari  Persetujuan  Paris,  Indonesia  seolah-olah  memiliki  justifikasi untuk mengikuti langkah AS dengan dalih kepentingan nasional untuk melindungi ekspor minyak sawit.
Tulisan ini bertujuan menganalisis posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris dan pertimbangan pengambilan keputusan untuk menetap atau menarik diri dari persetujuan tersebut. Di satu sisi, Indonesia merasa perlu mempertahankan kepentingannya terhadap keberlangsungan ekspor sawit yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh keputusan senada
yang diambil oleh AS. Di sisi lain, Indonesia juga tidak bisa menampik realitas yang ada bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan kontributor degradasi lahan dan deforestasi di Indonesia. Pembahasan mengenai isu tersebut menjadi penting karena Indonesia memiliki peran krusial sebagai salah satu resapan karbon dunia dan memiliki peluang untuk menjadi pionir pemenuhan komitmen Persetujuan Paris, terutama bagi negara berkembang. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa memiliki risiko dan ancaman dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Sehingga dalam hal ini, penting bagi Indonesia untuk menempatkan isu perubahan iklim sebagai salah satu prioritas kepentingan Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan etika lingkungan global yang berfokus pada tanggung jawab moral universal dan prinsip environmental justice dalam kaitannya dengan dilema yang dihadapi oleh Indonesia. Tulisan ini berpendapat bahwa Indonesia masih perlu untuk mempertahankan posisinya dalam Persetujuan Paris dengan mempertimbangkan aspek environmental justice. Bagian pertama tulisan ini akan menjelaskan mengenai pendekatan etika lingkungan global sebagai landasan teoretis. Bagian selanjutnya akan memberikan gambaran mengenai keanggotaan Indonesia dalam  Persetujuan  Paris  serta  aspek  yang  melatarbelakangi  ratifikasi Persetujuan Paris di Indonesia. Dinamika politik perubahan iklim di AS kemudian akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya yang kemudian memberikan pengaruh terhadap pertimbangan ekonomi-politik Indonesia pada sektor minyak sawit dalam kaitannya dengan moratorium oleh Uni Eropa. Terakhir, tulisan ini akan berusaha untuk menganalisis posisi Indonesia yang dihadapkan pada dilema antara pemenuhan komitmen Persetujuan Paris dan kepentingan Indonesia terhadap ekspor minyak sawit dalam pendekatan etika lingkungan global.

## Kerja Sama Penanganan Perubahan Iklim dalam Perspektif Etika
Lingkungan Global
Etika  lingkungan  hidup  berakar  dari  pemikiran  filsafat  yang berfokus pada perlindungan lingkungan hidup. Pandangan ini merupakan pandangan yang lebih luas dari etika itu sendiri dimana etika lingkungan hidup kemudian berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai aspek keadilan terhadap binatang dan alam secara keseluruhan. Etika lingkungan hidup merupakan konsep interdisipliner yang menggabungkan aspek politik, ekonomi, ilmu pengentahuan alam, dan literatur. Konsep ini juga mengakui adanya pluralitas dan multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Etika lingkungan merupakan konsep global yang berarti bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan suatu tanggung jawab bersama tanpa memandang sekat-sekat yurisdiksi suatu negara. Pandangan ini juga merupakan pandangan revolusioner yang kemudian mengkritik berkembangnya materialisme, hedonisme, dan konsumerisme dari
kapitalisme modern (Yang, 2006). Etika lingkungan hidup juga mencakup aspek perlindungan terhadap kelompok minoritas, upaya menjaga martabat umat manusia, serta memperjuangkan hak-hak makhluk hidup lainnya (Attfield, 2015).
Sejak tahun 1970-an, etika lingkungan hidup menjadi salah satu bidang ilmu yang mulai berkembang dalam mengkaji relasi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Studi ini berusaha untuk menjelaskan mengapa manusia dianggap gagal dalam upaya penghargaan terhadap alam sekitarnya? Mengapa manusia bisa memperlakukan entitas non-manusia dengan  mengabaikan  moral?  (Wapner  &  Matthew,  2009).  Permasalahan lingkungan hidup kemudian mulai dibahas dalam tataran internasional pada tahun 1972 dengan diselenggarakannya Konferensi Stockholm oleh PBB. Para pemikir lingkungan hidup mulai mengkhawatirkan permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat dunia seperti berkurangnya cadangan sumber daya alam, ledakan populasi, kepunahan binatang serta tumbuhan secara masif, serta munculnya lubang ozon dan pemanasan global (Yang, 2006). Etika lingkungan global dapat dielaborasi melalui dua pendekatan besar yakni kosmopolitanisme dan komunitarianisme. Pendekatan kosmpolitanisme lebih menempatkan aspek etika lingkungan hidup sebagai tanggung jawab bersama sebagai masyarakat global. Pandangan ini percaya adanya homogenitas persepsi terhadap tanggung jawab moral universal yang terlepas dari aspek identitas yang dimiliki oleh manusia tersebut. Sementara itu, pendekatan komunitarianisme lebih banyak berbicara mengenai posisi manusia sebagai suatu bagian dari komunitas tertentu dan memiliki akar tertentu pula. Upaya menjaga kelestarian lingkungan kemudian akan bersifat relatif, bergantung pada bagaimana pola sosial dan interaksi struktur dalam kelompok masyarakat tersebut dalam penghargaannya  terhadap  lingkungan  hidup  (Attfield,  2015).  Meskipun begitu, Winarno (2013) mengatakan bahwa etika lingkungan hidup akan lebih dekat kepada pandangan kosmopolitanisme yang menempatkan manusia sebagai warga negara global. “Komunitarianisme mungkin berguna bagi usaha mencari sandaran dan berkembangnya nilai-nilai etis, tetapi yang paling penting adalah bagaimana hal itu ditransformasikan pada tataran global” (Winarno, 2013).
Menurut Yang (2000), terdapat tiga prinsip normatif yang menjadi landasan  filosofis  penerapan  etika  lingkungan.  Pertama  yaitu  prinsip environmental justice . Prinsip ini terbagi menjadi dua yakni distributive environmental justice yang berfokus pada pemerataan kebaikan dan tanggung jawab bersama, serta participatory environmental justice yang berfokus pada upaya memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Kedua, prinsip keadilan terintgrasi, yang berusaha untuk memperjuangkan hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan untuk semua orang. Ketiga, prinsip penghormatan terhadap alam, yang menjunjung
tanggung jawab terhadap konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati (Yang, 2006).
Yang (2006) kemudian menjelaskan enam tantangan yang dihadapi dalam menerapkan etika lingkungan hidup yakni tantangan atas berkembangnya industri modern, kesadaran bahwa bumi sebagai commonwealth bersama, kemiskinan sebagai salah satu pendorong terjadinya kerusakan lingkungan, perkembangan militer dan senjata api yang merusak dan bersifat eksploitatif, upaya menjadikan environmental justice sebagai isu prioritas dari etika lingkungan hidup, serta upaya untuk mendorong partisipasi para pemikir etika lingkungan hidup untuk terlibat dalam  pengambilan  kebijakan.  Selain  itu,  Wapner  dan  Matthew  (2009) menambahkan bahwa permasalahan lingkungan hidup juga dihadapkan pada tantangan atas penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, pengelolaan sinks atau zat buangan dari aktivitas manusia, serta transformasi wilayah hutan menjadi lahan perkebunan dan perumahan. Pada dasarnya manusia bersifat ekspolitatif terhadap alam dan lingkungannya. Insensivitas moral serta sulitnya dimensi etika lingkungan global untuk dipandang dalam rangkaian pendekatan etika global menjadi salah satu penyebabnya.  Sebagian besar masyarakat dunia masih cenderung mengabaikan aspek moral dalam relasi antara manusia dengan lingkungan. Sementara itu, sangat tidak mungkin untuk membangun tembok pemisah antara  manusia  dan  lingkungannya  (Wapner  &  Matthew,  2009;  Attfield, 2015). Kesadaran moral mengenai pentingnya untuk menjaga stabilitas relasi antara manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi penting dengan menyadari hal tersebut sebagai tanggung jawab bersama. Melihat hal tersebut, mulai muncul berbagai gerakan yang mengedepankan aspek perlindungan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan, menerapkan inklusivitas dalam komunikasi hijau, mengkaji lebih lanjut mengenai perspektif dalam etika lingkungan hidup, mengakui adanya multikulturalisme atau perbedaan kebudayaan, serta mengedepankan prinsip keadilan lingkungan atau environmental justice dalam etika lingkungan hidup (Yang, 2006).
Globalisasi ekonomi turut menjadi penyebab meningkatnya kerusakan lingkungan akibat rumitnya rantai ekstraksi, pemrosesan, transportasi, penjualam dan konsumsi yang mengakibatkan bertambahnya material terbuang atau waste. Kapitalisme global menempatkan alam sebagai suatu objek komoditas yang berada dalam posisi tertekan atas eksploitasi yang dilakukan untuk memenuhi konsumerisme manusia. Permasalahan utama dari ketimpangan yang terjadi adalah adanya relasi kuasa yang asimetris dari entitas yang memiliki kekuatan lebih besar dibanding entitas lainnya yang mendorong terjadinya eksploitasi.
Indonesia, Persetujuan Paris, dan Perubahan Iklim Sejak disepakatinya Persetujuan Paris pada tanggal 12 Desember 2015 dalam COP 21 di Perancis, persetujuan tersebut open for signature selama satu tahun terhitung sejak tanggal 22 April 2016 hingga 21 April 2017. Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangani Persetujuan Paris di New York pada tanggal 22 April 2016. Setelah penandatanganan, maka proses ratifikasi dapat dilakukan. Syarat dan proses ratifikasi Persetujuan Paris ini kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengesahan perjanjian internasional dilakukan apabila berkenaan dengan: (a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia; (c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; (d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru; dan (f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Dalam proses ratifikasi, Persetujuan Paris ini melalui Non-Program Legislasi Nasional (non-Prolegnas), hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas dapat dilakukan apabila hal tersebut: a) untuk mengatasi keadaan luar biasa,  keadaan  konflik,  atau  bencana  alam;  b)  keadaan  tertentu  lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang- Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Masalah perubahan iklim merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus. Hal ini tidak hanya merupakan urgensi bagi Indonesia, tetapi juga menjadi masalah bersama negara-negara di dunia, sebab dampak berkepanjangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim itu sendiri. Pada tanggal 19 Oktober 2016, DPR RI menyelenggarakan sidang paripurna dengan agenda pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Setelah dilakukannya  ratifikasi  terhadap  Persetujuan  Paris,  dokumen  ratifikasi tersebut kemudian disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kepada UNFCCC untuk dilakukan proses lebih lanjut seperti acceptance dan approval , sehingga secara resmi Indonesia terikat dalam persetujuan tersebut. Persetujuan Paris sendiri telah mencapai target entry into force- nya pada tanggal 5 Oktober 2016 dengan 195 negara penandatangan yang memenuhi syarat minimal 55 persen emisi di dunia. Persetujuan Paris kemudian mulai diberlakukan 30 hari setelahnya yaitu pada tanggal 4 November 2016.
Persetujuan Paris ini mencakup beberapa elemen diantaranya adalah aksi mitigasi, adaptasi, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas, serta  transparansi.  Dengan  meratifikasi  Persetujuan  Paris  ini,  Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan berbagai keuntungan diantaranya adalah kemudahan akses terhadap sumber pendanaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi (Ditjen PPI, 2016). Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Paris kemudian mendorong Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam upaya pengurangan emisi. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi melalui National Determined Contribution (NDC) sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau yang disebut sebagai business as usual (BAU) dan 41 persen dengan dukungan dari pihak eksternal yang berusaha untuk dicapai pada tahun 2030. Hal ini memutuhkan upaya tersendiri bagi Indonesia mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan resapan karbon terbesar di dunia, namun di sisi yang lain deforestasi dan alih fungi lahan dan hutan masih terjadi secara masif.
Berdasarkan data dari Bank Dunia melalui penelitian yang dilakukan bersama dengan PEACE, sektor kehutanan merupakan penyumbang emisi karbon terbesar tidak hanya di Indonesia tetapi juga diantara tiga negara pengemisi terbesar di dunia yaitu AS, Tiongkok, dan Brazil. Sementara itu sektor lain pengemisi karbon di Indonesia adalah sektor energi, agrikultur, dan limbah. Jika dibandingkan dengan AS maka total emisi di Indonesia adalah setengah dari total emisi AS dengan sektor energi, terutama batu bara, sebagai penyumbang emisi terbesar di AS.
Salah satu faktor penyebab utama deforestasi hutan di Indonesia yang menjadi penyumbang emisi karbon tersbesar adalah alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Satu hektar hutan hujan tropis di Indonesia yang dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit menghilangkan serapan emisi karbon hingga mencapai 174 ton ekuivalen (Coca, 2018). Besarnya emisi tersebut sebanding dengan emisi yang dikeluarkan oleh 530 orang dalam penerbangan kelas ekonomi dari Jenewa ke New York dengan jarak tempuh 6223 kilometer.
Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit di Indonesia memiliki tren meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Indonesia Investments, 2017). Pada tahun 2008 produksi minyak sawit adalah sebanyak 19.2 juta ton, 15.1 ton untuk ekspor dengan nilai mencapai 15.6 juta dollar AS. Sementara pada tahun 2016 produksi meningkat tajam dan mencapai 32 juta ton dengan ekspor sebanyak 27 juta ton yang bernilai 18.6 juta dollar AS. Besaran nilai ekspor  sawit  cenderung  fluktuatif,  akan  tetapi  ekspor  tersebut  mampu menyumbang 1.5-2.5 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Beberapa negara yang menjadi sasaran utama ekspor minyak sawit Indonesia adalah India, Uni Eropa, Tiongkok, Afrika, dan Pakistan. Peningkatan produksi dan ekspor sawit juga sebanding dengan peningkatan luas area perkebunan. Luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2012 adalah seluas 9.6 juta hektar, kemudian terus bertambah pada tahun 2013 yaitu seluas 10.47 juta hektar, tahun 2014 seluas 10.75 juta hektar, tahun 2015 seluas 11.26 juta hektar, tahun 2016 seluas 11.20 juta hektar, dan mencapai 12.30 juta hektar. Provinsi Riau menjadi provinsi yang memiliki kebun sawit terluas di Indonesia yakni mencapai 2.26 juta hektar pada tahun 2017, kemudian disusul oleh Provinsi Kalimantan Barat seluas 1.5 juta hektar dan Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.36 juta hektar (Pablo, 2018). Studi yang dilakukan oleh World Research Institute (WRI) dan Global Forest Watch menunjukkan bahwa 55 persen penebangan pohon terjadi di wilayah konsesi yang legal, sementara 45 persen justru dilakukan di luar wilayah konsesi (Wijaya, et.al., 2017). WRI juga mengatakan bahwa deforestasi yang terjadi di Indonesia telah mencapai 1.6 juta hektar akibat alih fungsi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Luas wilayah tersebut bahkan lebih besar dari wilayah negara Swiss.
Posisi AS dalam Persetujuan Paris AS pada masa pemerintahan Barack Obama memiliki kepemimpinan kuat dalam aksi perubahan iklim dan berperan besar dalam tercapainya Persetujuan Paris. AS sendiri memiliki kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca di dunia sebesar 15.6 persen. Menyadari posisinya sebagai negara pengemisi kedua terbesar di dunia, AS akhirnya bersedia bergabung ke dalam komitmen pengendalian perubahan iklim setelah sebelumnya menolak untuk bergabung ke dalam Protokol Kyoto di tahun 1997. Akan tetapi terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS menggantikan Barack Obama menjadi titik balik peran AS dalam konvensi perubahan iklim. Pada bulan Juni 2017, Presiden Trump menyatakan penarikan diri AS dari Persetujuan Paris yang mulai berlaku efektif pada tahun 2020. Penarikan diri AS dari Persetujuan Paris dilatarbelakangi oleh kebijakan Presiden Trump dengan jargonnya, “ Put  America  First. ” Bagi Trump, keikutsertaan dalam kesepakatan tersebut akan mencederai
kedaulatan AS. Sektor ekonomi juga dipandang akan menerima dampak dari komitmen dalam kesepakatan tersebut, seperti penurunan tingkat pendapatan dan tenaga kerja. Beberapa tokoh penting dalam kabinet Presiden Trump seperti mantan Sekretaris Tillerson dan mantan direktur US Environmental Protection Agency, Scott Pruitt juga memiliki pandangan yang sejalan dengan keputusan Presiden Trump. Tillerson, mantan CEO Exxon Mobil, mengatakan bahwa dirinya tidak berkepentingan untuk hadir dalam konferensi UNFCCC. Hal senada juga disampaikan oleh Scott  Pruitt  yang  mengatakan  bahwa  dirinya  tidak  mempercayai  karbon dioksida  sebagai  penyebab  utama  terjadinya  pemanasan  global.  Pruitt justru melakukan promosi industri minyak, gas, dan batu bara AS dan melakukan pembatalan proyek Clean Power Plan yang digagas pada masa pemerintahan Barack Obama (Catanoso, 2017).
Pernyataan penarikan diri Presiden Trump dari keikutsertaan AS dalam Persetujuan Paris kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi para delegasi. Terdapat perpecahan kubu delegasi AS yakni delegasi resmi Gedung Putih dan delegasi koalisi “ We Are Still In ” yang terdiri dari perwakilan negara bagian, kota, dan para pebisnis. Delegasi “ We Are Still In ” bersama dengan US Climate Action Center berusaha untuk meyakinkan dunia bahwa masih banyak suara di AS yang menentang kebijakan anti- iklim Presiden Trump (Berwyn, 2017). Kedua kubu tersebut menunjukkan keberpihakan yang berbeda dalam Persetujuan Paris. Dalam perundingan tersebut, delegasi Gedung Putih justru mempromosikan bahan bakar fosil yang “lebih ramah lingkungan” dan energi nuklir sebagai upaya menurunkan tingkat emisi dunia. George David Banks selaku pimpinan delegasi Gedung Putih juga berencana untuk membentuk aliansi batu bara bersama Australia, India, dan beberapa negara di Afrika untuk mendukung akses listrik di negara-negara yang masih bergantung pada energi tersebut seperti Bangladesh, Filipina, dan Polandia (Hill, 2017). Sementara itu, delegasi “ We Are Still In ” menerbitkan Phase One Report yang mencakup upaya-upaya aksi perubahan iklim yang telah dilakukan lebih dari 2300 aktor-aktor dalam koalisi yang meliputi negara bagian, kota, korporasi, organisasi non-profit, univeristas, dan akademisi (Sisson, 2017).
Bagi koalisi “ We Are Still In ” kebijakan skeptis yang diambil oleh Presiden Trump dipandang sebagai pemahaman out-of-date karena masih menganggap bahwa upaya pengendalian perubahan iklim akan berdampak buruk bagi ekonomi. Tawaran delegasi Gedung Putih untuk memproduksi bahan bakar fosil yang “lebih ramah lingkungan” diindikasi bertujuan untuk menjaga eksistensi industri bahan bakar fosil dan menekan perkembangan energi terbarukan. Justru, AS berpeluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan meinggalkan bahan bakar fosil dan beralih pada investasi di negara berkembang yakni dengan membangun kapasitas adaptasi perubahan iklim, pemberian edukasi, dan penelitian pengembangan teknologi ramah lingkungan (Schreurs, 2017).
Penarikan diri AS dari kesepakatan tersebut tersebut memiliki dua konsekuensi. Pertama, hal tersebut akan menghilangkan peluang AS untuk menjadi global climate change leader sebagai sarana soft power diplomacy . Masyarakat internasional akan kehilangan kepercayaan terhadap AS dalam isu-isu lingkungan hidup. Kedua, keberadaan koalisi “ We Are Still In ” memberikan harapan bagi negara-negara di dunia bahwa AS melalui koalisi tersebut masih berupaya untuk memenuhi komitmen dalam Persetujuan Paris tanpa terikat pada keputusan pemerintah pusat. Koalisi pro-Paris Agreement di AS kemudian berpeluang menjadi aktor kunci dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui empat pilar aksi yaitu dekarbonisasi energi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi transportasi.
Indonesia dan Persetujuan Paris: Stay or Leave?
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim dalam komitmen Persetujuan Paris adalah keabu-abuan kepentingan Indonesia dalam isu minyak sawit. Minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia yang utamanya menyasar pasar Uni Eropa. Akan tetapi komitmen Uni Eropa terhadap Persetujuan Paris mendorong Uni Eropa untuk lebih berfokus pada energi baru terbarukan dan memberlakukan moratorium impor minyak sawit dengan dikeluarkannya rancangan peraturan Komisi Eropa yakni European Union Renewable Energy Directiv e (RED II) dan melindungi produksi minyak biji bunga matahari dan minyak rapa. Dikeluarkannya RED II tersebut juga bertujuan untuk memfokuskan kebijakan energi bersih yang baru dan terbarukan di Uni Eropa. Hal tersebut kemudian dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi aktivitas ekspor sawit yang selama ini dilakukan oleh Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa Indonesia memiliki kemungkinan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris jika diskriminasi Uni Eropa minyak sawit tetap diberlakukan. Pernyataan Menko Kemaritiman tersebut tidak terlepas dari pengaruh keputusan AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump yang memutuskan untuk keluar dari Persetujuan Paris pada tahun 2017, meskipun pada masa Presiden Barack Obama AS telah berkomitmen untuk menjadi pemimpin penanganan masalah perubahan iklim dunia. AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump menempatkan Persetujuan Paris hanya dalam bingkai ekonomi dan cenderung mengabaikan komitmen bersama dalam kesepakatan perubahan iklim untuk mengurangi emisi karbon dunia. Presiden Trump meyakini bahwa komitmen di bawah Persetujuan Paris justru akan menyebabkan kerugian setidaknya sebesar 3 milyar dollar AS dan hilangnya 6,5 juta pekerjaan di AS (Rhodes, 2017).
Penarikan diri AS dari Persetujuan Paris seolah-olah memberikan justifikasi  bagi  Indonesia  untuk  mengikuti  langkah  yang  diambil  AS. Hal tersebut didorong dengan adanya kesamaan persepsi mengenai kepentingan Indonesia dan AS untuk melindungi komoditas negaranya, yaitu minyak sawit di Indonesia dan batu bara di AS. Keduanya merupakan sektor penyumbang PDB yang cukup besar, meskipun di sisi yang lain kedua sektor tersebut menjadi penyebab emisi karbon terbesar di Indonesia dan AS. Terlebih lagi, tidak adanya sanksi yang diberikan kepada AS pasca pernyataan keluarnya AS dari Persetujuan Paris menjadi salah satu pembenaran bagi Indonesia untuk ikut menarik diri dari persetujuan tersebut.
Ancaman penarikan diri Indonesia dari Persetujuan Paris merupakan respons dari hambatan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa, yang menurut Menko Luhut merupakan upaya diskriminasi Uni Eropa terhadap produk minyak sawit Indonesia. Senada dengan pernyataan Presiden Trump, Menko Luhut juga menempatkan isu perubahan iklim dalam pendekatan ekonomi dengan mengatakan bahwa larangan masuknya produk sawit ke Uni Eropa akan merugikan 17 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada sektor industri minyak sawit (Jong, 2019). Salah satu upaya yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melayangkan nota protes kepada Uni Eropa untuk mencabut wacana moratorium impor produk minyak sawit. Presiden Joko Widodo, bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, telah mengirimkan surat resmi bersama pada awal bulan Mei 2019. Indonesia juga berencana untuk menegosiasikan masalah tersebut dalam forum WTO.
Kepentingan Indonesia dalam kasus ekspor minyak sawit kemudian perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan berbagai aspek dan sudut pandang. Di satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan untuk bisa secara leluasa melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan dari minyak sawit yang menjadi komoditas eskpor penting bagi Indonesia. Akan tetapi hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah memang benar hal tersebut merupakan kepentingan rakyat Indonesia, atau justru hanya mewakili kepentingan para pengusaha, industri dan korporasi besar, serta para elit politik yang mendapatkan keuntungan secara langsung dari ekspor minyak sawit? Apakah keuntungan yang didapat dari ekspor sawit akan sebanding dengan potensi kerugian yang akan didapat dari kerusakan lingkungan yang harus dihadapi pada masa sekarang dan masa yang akan datang?
Meskipun digadang-gadang sebagai kontributor PDB yang cukup besar bagi Indonesia, dan menjadi alasan utama kepentingan Indonesia terhadap ekspor minyak sawit, pada kenyataannya industri sawit justru menjadi penyebab utama deforestasi dan degradasi lahan terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepemilikan kebun sawit oleh
pemerintah juga sangat sedikit jika dibandingkan dengan kepemilikan swasta dan asing. Lebih dari separuh presentase luas perkebunan sawit di Indonesia, atau berkisar 52-53 persen, justru dimiliki oleh swasta dan asing, sementara pemerintah hanya menguasai sekitar 6-7 persen saja. Sisanya, perkebunan sawit dikelola secara mandiri oleh para petani dan pengusaha lokal. Indonesia sendiri masuk ke dalam 10 besar negara dengan hutan terluas di dunia, dan menempati peringkat pertama di Asia Tenggara. Dengan posisi tersebut, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pionir dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui serapan karbon. Indonesia juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan krusial perubahan iklim global dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas terutama dalam aspek pendanaan maupun transfer teknologi hijau. Secara tidak langsung, Indonesia memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan contoh penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi negara-negara di dunia.
Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai kerjasama dalam menangani masalah perubahan iklim. Data dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menunjukkan bahwa setidaknya terdapat delapan agenda kerjasama dan pendanaan dari organisasi internasional seperti UNDP dan Bank Dunia yang tengah berlangsung untuk mengatasi masalah perubahan iklim. 1 Selain itu, Indonesia juga tengah mengupayakan penurunan emisi melalui mekanisme REDD+ ( Reducing  Emissions  from  Forest  Deforestation  and Degradation ) yang mencakup konservasi, manajemen hutan berkepanjangan, dan peningkatan stok karbon hutan. Indonesia juga bekerjasama dengan Jepang untuk membangun dan mengkonversi sumber energi bersih yang baru dan terbarukan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Uni Eropa juga terlibat dalam upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia melalui kerjasama Support  to  Indonesia’s  Climate  Change  Response (SICCR) yang berlangsung selama 3 tahun sejak Februari 2016.
Keputusan Indonesia untuk menarik diri dari Persetujuan Paris diproyeksikan  tidak  akan  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap kepentingan Indonesia atas ekspor minyak sawit. Justru, dengan keluarnya Indonesia dari persetujuan tersebut, Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi aktor kunci dalam isu perubahan iklim terutama di Asia
1 Mitra UNDP: Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Change Resilience of Rural Com- munities in Nusa Tenggara Timur Province; HCFC Face Out Management Plan for Compliance of 2013 and 2015 Control Target for Annex-C 1, Group 1, Substance in Indonesia; Support to the Establishment of REDD+ Infrastructure and Capacity Phase; Institutional Strengthening Phase; Institutional Strengthening Phase; Third National Communication (TNC) to the United Nations Convention on Climate Change. Mitra Bank Dunia: HCFC Phase Out in the Polyurethane Foam Sector Project; Readiness Preparation Grant Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
Tenggara. Negara-negara anggota UNFCCC serta organisasi internasional yang selama ini memberikan bantuan pendanaan dan alih teknologi juga dimungkinkan untuk menarik bantuannya dari Indonesia. Jika penarikan diri AS kemudian menjadi alasan bagi Indonesia untuk mengikuti jejak tersebut, maka seharusnya pemerintah Indonesia bisa mengambil keputusan secara bijak dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan energi hal yang sangat bertolak belakang dengan kepentingan AS. Penarikan diri dari Persetujuan Paris justru akan membuat kesan yang kurang baik bagi Indonesia di mata dunia atas tindakan yang cenderung eksploitatif dan mengabaikan kepentingan universal.
Masalah perubahan iklim merupakan masalah nyata yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di dunia. Dampak yang ditimbulkan merupakan efek domino yang berlangsung lintas batas wilayah dan waktu. Mengutamakan kepentingan pemerintah Indonesia atas ekspor minyak sawit dengan mengorbankan posisinya dalam Persetujuan Paris merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip environmental justice, keadilan terintegrasi, dan penghormatan terhadap alam dalam etika lingkungan global. Sebagaimana dikatakan Nithin Coca: “Indonesia can’t solve climate change on its own. But the world can’t stop climate change without Indonesia” (Coca, 2018).
Kesimpulan
Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di  dunia  perlu  merefleksikan  kembali  kepentingannya  dalam  isu perubahan iklim, terutama dalam komitmennya terhadap terpenuhinya target pengurangan emisi yang dicanangkan melalui Persetujuan Paris. Moratorium minyak sawit oleh Uni Eropa yang menjadi penghalang bagi Indonesia untuk melakukan ekspor ke negara tersebut semestinya menjadi pendorong para pemangku kepentingan di Indonesia untuk berupaya melakukan perubahan kebijakan dengan lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Deforestasi dan kerusakan hutan perlu mendapat atensi dan prioritas khusus, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga organisasi non pemerintah dan elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dampak yang lebih parah.
Komitmen dalam Persetujuan Paris perlu dipandang sebagai suatu upaya bersama negara-negara di dunia, terutama anggota UNFCCC, untuk secara nyata melakukan upaya pengurangan emisi dengan mengedepankan prinsip environmental justice , tanggung jawab dan kerjasama, serta memberikan peluang bagi keberlanjutan di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia perlu meyakini bahwa sedikit banyak peran dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Indonesia, akan membawa perubahan dan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

## Daftar Pustaka
Attfield, R. (2015). The Ethics of The Global Environment. eds. Edinburgh: Ed- inburgh University Press Ltd.
Berwyn, B. (2017) Did U.S. Negotiators Actually Accomplish Something in Bonn?  [Online].  Pacific  Standard.  Tersedia  dalam:  <https://psmag. com/environment/us-climate-diplomats-somehow-still-doing-their- jobs> [Diakses 19 Mei 2019].
Catanoso, J. (2017) COP23: Trump, U.S. Govt. Seen as Irrelevant to Global Climate Action [Online]. Global Environmental Impacts of US Pol - icy.  Tersedia  dalam:  <https://news.mongabay.com/2017/11/cop23- trump-u-s-govt-seen-as-irrelevant-to-global-climate-action>  [Diak - ses 22 Mei 2019].
Coca, N. (2018) The Most Important Country for the Global Climate No One  is  Talking  About  [Online].  Center  for  Global  Development. Tersedia dalam: <https://www.vox.com/energy-and-environ - ment/2018/12/5/18126145/indonesia-climate-change-deforestation> [Diakses 20 Mei 2019].
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2016) Menuju Ratifika - si  Paris  Agreement  Tentang  Perubahan  Iklim  [Online].  Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Tersedia dalam: <http://dit - jenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2741-menuju-ratifikasi-paris-agree - ment-tentang-perubahan-iklim> [Diakses 24 Mei 2019]. Hill, G. (2017) U.S. Defends Coal Use in Developing Countries, Proposes In- ternational Alliance at Climate Summit [Online]. Washington Times. Tersedia  dalam:  <http://www.washingtontimes.com/news/2017/ nov/16/us-defends-coal-at-cop23-climate-conference/>  [Diakses  22 Mei 2019].
Indonesia Investments (2017) Minyak Kelapa Sawit [Online], Indonesia In - vestments.  Tersedia  dalam:  <https:///www.indonesia-investments. com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?>  [Diakses  27  Mei 2019].
Jong, H.N. (2019) Indonesia’s Threat to Exit Paris Accord over Palm Oil Seen as Cynical Ploy [Online]. Mongabay. Tersedia dalam: <https:// news.mongabay.com/2019/04/indonesias-threat-to-exit-paris-ac- cord-over-palm-oil-seen-as-cynical-ploy> [Diakses 21 Juni 2019]. Pablo,  S.  (2018)  70%  Lahan  Sawit  Tak  Bersertifikasi,  Mungkinkah  Wajib ISPO? [Online], CNBC Indonesia. Tersedia dalam: <http://www.cn - bcindonesia.com/news/20181222172001-4-47622/70-lahan-sawit-tak- bersertifikasi-mungkinkah-wajib-ispo> [Diakses 22 Mei 2019].
PEACE (2007) Indonesia and Climate Charge: Current Status and Policies [Online],  PT.  Pelangi  Energi  Abadi  Citra  Enviro.  Tersedia  dalam:
<https://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/ Environment/ClimateChange_Full_EN.pdf>.
Rhodes, C. J. (2017). US Withdrawal from the COP21 Paris Climate Change Agreement, and Its Possible Implications. Science Progress , 100(4), pp. 411-419.
Schreurs, M. (2017). The European Union and the Paris Climate Agreement: Moving Forward Without the United States. Chinese Journal of Popu- lation Resoures and Environment, 15, pp. 192-195. Sisson, P. (2017) At COP23 Climate Talks, U.S. Cities Making Impact [On - line]. Curbed. Tersedia dalam: <https://www.curbed.com/platform/ amp/2017/11/13/16645658/paris-accords-climate-talk-bloomberg> [Diakses 25 Mei 2019].
Wapner, P., & Matthew, R. A. (2009). The Humanity of Global Environmen - tal Ethics. The Journal of Environment Development, 18, pp. 203-223. Wijaya, A. et al. (2017) Satu Dekade Deforestasi di Indonesia, di Dalam dan di Luar Area Konsesi [Online], World Resources Institute. Tersedia dalam:  <https://wri-indonesia.org/id/blog/satu-dekade-deforesta - si-di-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-area-konsesi> [Diakses 26 Mei 2019]. Winarno, B. (2013). Etika Pembangunan. Yogyakarta: CAPS (Center for Aca- demic Publishing Service). Yang, T. (2000). Toward a Deep Environmentalism: The Basic Ideas of Environ- mental Ethics. Chengdu: Sichuan People’s Press. Yang, T. (2006). Towards an Egalitarian Global Environmental Ethics.In: Henk A. M. J. Environmental Ethics and International Policy . UNESCO. pp. 23-25.