## KEWENANGAN PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA MENCARI KEADILAN BAGI TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Praperadilan Nomor: 24/Pid.pra/20 b18/Jaksel)

## Sonia Sanuarija
Universitas Andalas, Padang, Indonesia Sanuarijasonia@yahoo.com ,
Received:03-03-2019; Revised:13-05-2019; Accepted: 18-05-2019

## ABSTRACT
The current abuse of authority can be said as a portrait of law enforcement in Indonesia, where  several  cases  of  pretrial  applications  have  been  found    that  have  been  used  as  a means  to  achieve  justice  for  suspects  and/or  defendants.  The  consequence  of  this  is  the obligation of a judge to make a discovery of the legal vacuum that has occurred. Based on one of the principles of law, namely: Ius Curia Novit, where a judge may not refuse a case given to him on the grounds that there are no legal regulations governing it, it is clear that the judge must fulfill the need for legal vacancies according to the applicable legal system.
Keywords: Pretrian, Justice, Criminal Justice System

## ABSTRAK
Penyalahgunaan  wewenang  yang  terjadi  pada  saat  ini  dapat  dikatakan  sebagai  potret penegakan  hukum  di  Indonesia,  dimana  telah  ditemukan  beberapa  kasus  permohonan praperadilan  yang  telah  dimanfaatkan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  keadilan  bagi tersangka dan atau terdakwa. Konsekuensi dari hal tersebut adalah kewajiban dari seorang hakim  untuk  melakukan  penemuan  atas  kekosongan  hukum  yang  terjadi.  Berdasarkan salah  satu  asas  ilmu  hukum  yaitu: Ius  Curia  Novi t,    dimana  hakim  tidak  boleh  menolak perkara  yang  diberikan  kepadanya  dengan  alasan  tidak  adanya  peraturan  hukum  yang mengaturnya,  oleh  sebab  itu  jelaslah  bahwa  hakim  harus  memenuhi  kebutuhan  akan kekosongan  hukum tersebut menurut sistem hukum yang berlaku dan ditetapkan.
Kata Kunci: Praperadilan, Keadilan, Sistem Peradilan Pidana.

## A.    Pendahuluan
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa  Indonesia adalah negara  hukum.  Dalam  sebuah  negara  hukum  terdapat  beberapa  ciri  khas  antara  lain: Pertama,  adanya  pengakuan    dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang mengandung  persamaan  dalam  bidang  politik,  hukum,  sosial,  ekonomi  dan  kebudayaan. Kedua,  adanya  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak  serta  tidak  dipengaruhi    oleh suatu  kekuasaan  atau  kekuatan  apapun  juga.  Ketiga,  legalitas  dalam  arti  hukum  dalam segala  bentuknya. 1 Franz  Magnis  Suseno  juga  mengemukakan  lima  ciri  negara  hukum, yaitu: 2
1 Mustafa Kamal Pasha, 2003, Pancasila Dalam Tinjauan Historis dan Filosofis , Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, hlm.15
2 Frans Magnis Suseno, 1988, Etika Politik , Jakarta, Gramedia, hlm.10
1. Fungsi  kenegaraan  dijalankan  oleh  lembaga  yang  bersangkutan  sesuai  dengan ketetapan sebuah Undang-Undang Dasar.
2. UUD  menjamin  hak  asasi  manusia  yang  paling  penting,  karena  tanpa  jaminan tersebut, maka hukum akan menjadi sarana penindasan.
3. Badan-badan  negara  selalu  menjalankan  kekuasaan  masing-masing  dan  hanya  taat pada dasar hukum yang berlaku.
4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan.
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.
Beberapa ciri khas dari negara hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan suatu  negara  hukum  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  mencapai  apa  yang  menjadi  tujuan hukum  yaitu,  menegakkan  keadilan  yang  tidak  boleh  ditinggalkan  oleh  warga  negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di daerah maupun di pusat. Dalam hal ini bisa diwujudkan salah satunya dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana mempunyai tugas pokok, yaitu: mencari dan menemukan kebenaran, pengambilan keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan hakim.
Putusan  hakim  adalah  putusan  akhir  dari  suatu  pemeriksaan  persidangan    di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan hakim pada akhir suatu sengketa pada umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. Sanksi hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang melanggar hak, berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau dimenangkan. 3 Hal ini tentu saja  menjadi  tujuan  dari  hukum  acara  pidana,  di  mana  hukum  acara  pidana  mempunyai tujuan untuk mengejar kebenaran dan pemeriksaan pidana, sebab dengan kebenaran inilah yang dijadikan dan dasar dari suatu putusan hakim pidana. 4
Dalam upaya mengejar kebenaran dan pemeriksaan pidana atas suatu tindak pidana, terdapat  beberapa  asas  yang  salah  satunya    adalah  asas  praduga  tak  bersalah  yang  harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, dan merupakan asas terpenting dalam hukum acara pidana.  Asas  ini  dimuat  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  No.48  Tahun  2009  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Asas  praduga  tak  bersalah  adalah: tiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan  atau  dihadapkan  di  depan pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya  putusan  pengadilan  yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 5
Sebagai  seorang  yang  belum  dinyatakan  bersalah,  maka  wajar  bila  tersangka  atau terdakwa  mendapatkan  jaminan  perlindungan  hak  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana, seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam taraf penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang  seadil-adilnya,  hak  pemberitahuan  tentang  tindak  pidana  yang  disangkakan  atau dituduhkan  kepadanya,  hak  menyiapkan  pembelaan,  hak  bantuan  hukum  maupun  hak mendapat  kunjungan.  Hak  tersangka  atau  terdakwa  sesuai  dengan  tujuan  KUHAP  yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum. 6
Sehubungan dengan hak-hak tersangka, maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang  disebut  praperadilan.  Praperadilan  merupakan  hal  baru  dalam  dunia  peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah- tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP di tempatkan di dalam
3 R.Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25 4 Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8
5 Ibid . 6 Loebby Luqman, 2002, Pra Peradilan di Indonesia , Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 18
Bab X, Bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. 7
Di  Eropa  dikenal  lembaga  semacam  itu,  tetapi  fungsinya  memang  benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi fungsi hakim komisaris (Rechter commisaris) di  Belanda  dan Judge  d’  Instruction di  Prancis  benar-benar  dapat  disebut  praperadilan, karena selain menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penyitaan, juga melakukan  pemeriksaan  pendahuluan  atas  suatu  perkara. 8 Misalnya,  penuntut  umum  di Belanda  dapat  minta  pendapat  hakim  mengenai  suatu  kasus,  apakah  misalnya  kasus  itu pantas  dikesampingkan  dengan  transaksi  (misalnya  perkara  tidak  diteruskan  ke persidangan dengan mengganti kerugian) ataukah tidak. Meskipun ada kemiripan dengan hakim  komisaris  itu,  namun  wewenang  praperadilan  itu  terbatas.  Wewenang  untuk memutuskan apakah penangkapan atau penahanan sah ataukah tidak. Apakah penghentian penyidikan  atau  penuntutan  sah  ataukah  tidak.  Tidak  disebut  apakah  penyitaan  sah  atau tidak. 9
Menurut  Oemar  Seno  Adji,  lembaga rechter  commissaris yang  memimpin pemeriksaan  pendahuluan  muncul  sebagai  perwujudan  keaktifan  hakim,  yang  di  Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang  middelen ),  penahanan,  penyitaan,  penggeledahan  badan,  rumah,  dan pemeriksaan surat-surat. 10
Di Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu dan tidak terdapat ketentuan  dimana  hakim  praperadilan  melakukan  pemeriksaan  pendahuluan  atau memimpinnya.  Kehadiran  lembaga  praperadilan  bukan  merupakan  lembaga  peradilan tersendiri.  tetapi  hanya  merupakan  pemberian  wewenang  dan  fungsi  baru  yang dilimpahkan  KUHAP  kepada  setiap  Pengadilan  Negeri,  sebagai  wewenang  dan  fungsi tambahan  Pengadilan  Negeri  yang  telah  ada  selama  ini.  kalau  selama  ini  wewenang  dan fungsi  Pengadilan  Negeri  adalah  mengadili  dan  memutus  perkara  pidana  dan  perkara perdata  sebagai  tugas  pokok,  maka  terhadap  tugas  tadi  diberi  tugas  tambahan  untuk menilai hal-hal yang diatur sebagai aspek praperadilan. 11
Praperadilan  di  atur  dalam  Pasal  1  Butir  10,  dan  dipertegas  lagi  dalam  Pasal  77 Huruf (a), sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 Huruf  (a)    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  menyatakan,  bahwa:  KUHAP mengatur  kewenangan  praperadilan  hanya  sebatas  pada  sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi  memperluas  ranah  praperadilan  termasuk  sah  atau  tidaknya  penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Pasal 83 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, bahwa: terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan  Pasal  81  tidak  dapat  dimintakan  banding,  sedangkan  pada  Pasal  83  Ayat  (2)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  menyatakan,  bahwa:  Dikecualikan  dari  ketentuan Ayat  (1)  adalah  putusan  praperadilan  yang  menetapkan  tidak  sahnya  penghentian penyidikan atau penuntutan, hal itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi.
Pra Peradilan merupakan salah satu dari bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi  pengadilan  negeri.  Berdasarkan  Pasal  1  Butir  10  KUHAP,  praperadilan  adalah
7 M.  Yahya  Harahap,  2010, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta, Sinar Grafika., hlm. 1 8 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia ,Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 187
9 Ibid. 10 Ibid , hlm. 188 11 M. Yahya Harahap, 2010, Op.Cit .
wewenang  pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  menurut  cara  yang  sah yang diatur di dalam Undang-Undang ini tentang:
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan    atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluarganya  atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Maksud dan tujuan lembaga peradilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi  tersangka  dalam  tingkat  pemeriksaan  penyidikan  dan  penuntutan.  Dengan  adanya lembaga  praperadilan,  maka  tersangka  dilindungi  dalam  pemeriksaan  pendahuluan terhadap  tindakan-tindakan  kepolisian  dan  atau  kejaksaan  yang  melanggar  hukum  dan merugikan  tersangka.  Seseorang    yang  dikenakan  penangkapan,  penahanan  dan  atau tindakan    lain  yang  dilakukan  secara  tidak  sah,  yaitu  tidak  memenuhi  syarat  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  maka  tersangka  atau  terdakwa  atau  keluarganya  atau pihak  lain  yang  mendapat  kuasa  (penasehat  hukum)  dapat  meminta  pemeriksaan  dan putusan  oleh  hakim  tentang  tidak  sahnya  penangkapan  atau  penahanan  serta  tindakan- tindakan  lain  atas  dirinya  tersebut.  Disamping  itu,  praperadilan  sebagai  lembaga  baru berfungsi  sebagai  alat  kontrol  dari  penyidik  terhadap  penyalahgunaan  wewenang  yang diberikan kepadanya. 12
Penyalahgunaan  wewenang  juga  dapat  dilihat  berdasarkan  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  mengabulkan  permohonan    terpidana  kasus  korupsi proyek biomediasi PT. Chevron Bachtiar Abdul Fatah mengenai sah atau tidaknya  status tersangka  seseorang.  Putusan  MK  ini  dikeluarkan  pada  tanggal  28  April  2015,  seiring dengan keputusan hakim Sarpin Rizaldi yang telah keluar sebelumnya yang dinilai terlalu berani mengambil pandangan yang berbeda dengan hukum lainnya yang sangat formalistik dengan  menyatakan  penetapan  tersangka  masuk  dalam  yurisdiksi  Praperadilan  yang diajukan  Komisaris  Jenderal  Budi  Gunawan  atas  penetapannya  sebagai  tersangka    yang diajukan oleh KPK. 13
Putusan  praperadilan  Nomor  04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.  Sel  oleh  hakim  tunggal Sarpin Rizaldi yang  dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2015 telah berhasil menuai pro kontra  dalam  masyarakat,  termasuk  juga  bagi  kalangan  praktsi  dan  akademisi.  Dalam putusannya  hakim  Sarpin  memutuskan  bahwa  penetapan  status  tersangka  terhadap  Budi Gunawan dinyatakan tidak sah. Posisi kasusnya adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai  pemohon  dan  termohonnya  adalah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Di  dalam permohonannya Budi Gunawan sebagai pemohon menganggap  bahwa objek pra peradilan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  77  KUHAP  merupakan  tindakan  penyidik  atau penuntut  umum  dalam  rangka  menjalankan    wewenangnya  yang  dilakukan  tanpa  alasan hukum atau cacat hukum, sehingga melanggar martabat kemanusiaan seseorang, termasuk menentukan  status  tersangka    yang  merupakan  salah  satu  proses    dari  sistem  penegakan hukum pidana yang harus dilakukan  sesuai dengan prosedur  yang ada di dalam KUHAP.
Di  awal  tahun  2018  juga  ditemukan  kasus  praperadilan  dalam  pengadaan  E-KTP dengan tersangka Setia Novanto. Hakim Kusno menyatakan bahwa gugatan praperadilan yang  diajukan  Ketua  non  aktif  DPR  Setia  Novanto  terhadap  Komisi  Pemberantasan
12 . S.Tanusubroto, 1983, Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana , Bandung, Alumni, hlm.30
13 http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/750-putusan-mk-penetapan-tersangka- penggeledehan-dan-penyitaan-masuk-dalam-ranah-hukum-praperadilan , diakses pada tanggal 4 November 2016.
Korupsi  dinyatakan  gugur.  Salah  satu  pertimbangannya,  praperadilan  tersebut  gugur setelah persidangan pokok perkara kasus proyek E-KTP, di mana Novanto duduk selaku terdakwa, telah mulai diperiksa di periksa di Pengadilan Tinggi Korupsi Jakarta. Merujuk pada  Pasal  82  Ayat  1  Huruf  d  Undang-Undang  Nomor  8    Tahun  1981  (KUHAP) menyatakan  bahwa:  Dalam  hal  suatu  perkara  sudah  mulai  diperiksa  oleh  pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai  permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut dinyatakan gugur. 14
Menurut  Hakim  Kusno  aturan  ini  telah  diperjelas  pada  putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Nomor  102/PUU-XII/2015,  dan  membebankan  biaya  perkara  kepada pemohon sebesar nihil, jadi demikian penetapan sudah dijelaskan bahwa pada hakikatnya hukum  positif  sudah  jelas,  permohonan  pra  peradilan  dinyatakan  gugur  dan  terhadap praperadilan  ini  sudah  tidak  memungkinkan  dilakukan  upaya  hukum.  Jaksa  KPK sebelumnya  sudah  membacakan  dakwaan  terhadap  Setya  Novanto,  yang  didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik. Perbuatan Novanto tersebut menyebabkan kerugian  negara Rp  2,3  Trilliun  dari  total  nilai  proyek  5.9  Trilliun.  Menurut  Jaksa,  Novanto  secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan  jasa  dalam  proyek  E-KTP  pada  tahun  2011-2013.  Penyalahgnaan  kewenangan  itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri  sendiri, serta memperkaya orang lain dan korporasi. 15
Novanto  didakwa  telah  memperkaya  diri  sendiri  sebanyak  7.3  juta  dollar  Amerika Serikat tersebut berasal  dari perusahaan anggota konsorsium  yang sengaja dimenangkan dalam lelang proyek E-KTP. Selain itu Novanto juga diperkaya dengan mendapatkan jam tangan  merek  Richard  Mille  seri  RM  011  seharga  135  dollar  AS  atau  sekitar  Rp.  1,3 Milliar  (Kurs  2010),  dan  Novanto  didakwa  melanggar  Pasal  2  Ayat  1    atau  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. 16
Kasus  praperadilan selanjutnya dengan  bunyi putusan praperadilan pada 10 April 2018  adalah,  “Memerintahkan  termohon  untuk  melakukan  proses  hukum  selanjutnya sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atas dugaan  tindak  pidana  korupsi  Bank  Century  dalam  bentuk  melakukan  penyidikan  dan menetapkan  tersangka  terhadap  Boediono,  Muliaman  D  Hadad,  Raden  Pardede  dkk (sebagaimana  tertuang  dalam  surat  dakwaan  atas  nama  terdakwa  Budi  Mulya)  atau melimpahkannya  kepada  kepolisian  dan  atau  kejaksaan  untuk  dilanjutkan  dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 17
Putusan  praperadilan  adalah  putusan  akhir  yang  tidak  bisa  diupayakan  hukum banding  (Pasal  83  KUHAP),  dan    Mahkamah  Agung  (MA)  tak  dapat  melakukan Peninjauan  Kembali  (Pasal  3  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2016),  karenanya,  putusan  pra  peradilan  adalah  putusan  yang incracht .  KPK
14 https://nasional.kompas.com , Hakim  Gugurkan Gugatan Pra Peradilan Setya Novanto ,  diakses pada tanggal 2 Mei 2018
15 Ibid. 16 Ibid 17 https://nasional.sindonews.com/read/1299034/18/bagaimana-kpk-menyikapi-putusan- praperadilan-1524088716 , Bagaimana KPK Menyikapi Putusan Praperadilan? , diakses pada tanggal 2 Mei 2018.
sebagai  penegak hukum, maka dedikasi dan komitmen  yang utama di  pundaknya  adalah menegakkan  hukum.  Sebagai  penegak  hukum  KPK  harus  menegakkan  putusan praperadilan  sebagai  sebuah  hukum.  Berdasarkan  Pasal  17  Huruf  c  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  pejabat  yang  tidak melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, dipandang  telah  bertindak  sewenang-wenang.  Bertindak  sewenang-wenang  artinya  telah meninggalkan  akal  sehat  dan  keluar  dari  norma.  Ini  adalah  hal  yang  sangat  ironis  jika sampai terjadi, penegak hukum tidak lagi dalam rule of law . 18
Putusan praperadilan ini bukan putusan yang pertama. Sudah kali keempat pemohon mengajukan permohonan yang sama. Putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel sebelumnya telah memutuskan yang amarnya “Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atas  dugaan  tindak  pidana  korupsi  Bank Century  dalam  bentuk  melakukan  penyelidikan  dan/atau  penyidikan.”  Dengan  begitu, putusan praperadilan 2018 ini harus dibaca sebagai pemenuhan harapan pencari keadilan akan  tidak  kunjung  dipenuhinya  perintah  hukum  oleh  penegak  hukum.  Pengadilan  tidak mungkin  hanya  akan  terus  memerintahkan  pada  perintah  yang  sama  dengan  putusan sebelumnya tanpa berkesudahan sampai pra peradilan kesekian kalinya. 19
Publik  perlu  mengapresiasi  keberanian  hakim  untuk  menghentikan  ketidakpastian hukum ini yang dapat dinilai bahwa tidak ada iktikad baik untuk melanjutkan penanganan perkara  bailout   Bank  Century  pada  nama  yang  lain.  Keengganan  untuk  melanjutkan penyidikan  pada  nama  lainnya  tersebut  dapat  dinilai  sebagai  keputusan  fiksi  negatif (menolak  melanjutkan)  penyidikan  kepada  nama  lainnya.Ketidakpastian  hukum  yang diputus oleh hakim. Sorotan banyak pihak hanya fokus pada soal meng apa hakim “me me- rintahkan menetapkan sebagai ter sangka”. Pu blik juga harus tahu bahwa hal ini merupakan konsekuensi  dari  dakwaan  jaksa:  bahwa  terdakwa  Budi  Mulya  bersama-sama  Boediono, Miranda  S  Gultom,  Siti  C  Fajriyah,  Budi  Rohadi,  Muliaman  D  hadad,  Hartadi  Agus, Ardhayadi  M,  dan  Raden  Pardede  telah  melakukan  atau  turut  serta  melakukan  beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai per- buatan berlanjut. Konsekuensi didakwanya Budi Mulya melakukan tindak pidana bersama- sama dengan beberapa orang ( deelneming ) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut mengandung perintah setiap peserta dalam tindak pidana tersebut harus diperlakukan sama sebagai pelaku atas tindak pidana yang didakwakan.
Jika sampai hukum memutus berbeda antar para peserta delneeming dimaksud, hal itu  bisa  menjadi  pintu  peninjauan  kembali,  yang  salah  satu  alasannya yakni,  “Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan  yang  sama  atau  sama  tingkatnya  telah  diberikan  putusan  yang  bertentangan satu dengan yang lain,” demikian Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah  Agung.   Inilah  kepentingan  hukum  untuk  menghukumi  secara  sama  pihak- pihak  yang  turut  serta.  Apalagi  dalam  kasus  bailout   Bank  Century  ini  kapasitas  Budi Mulya  berkapasitas  sebagai    Deputi  Gubernur  Bank  Indonesia  Bidang  4,  Pengelolaan Moneter  dan  Devisa  dan  Kantor  Perwakilan  (KPW).  Posisinya  bukan  kunci,  sementara yang disebut dalam dakwaan lain tersebut Gubernur BI Boediono, Deputi Gubernur Senior Miranda  Goeltom,  Deputi  Gubernur  Bidang  Kebijakan  Perbankan/Stabilitas  Sistem Keuangan  Muliaman  Hadad,  dkk.  Pihak-pihak  inilah  yang  memiliki  posisi  lebih  kunci dalam  pengambilan  keputusan  mengeluarkan  kebijakan  bailout   Bank  Century.  Dalam
penegakan  hukumnya,  Budi  Mulya  telah  berproses  hukum  sampai  kasasi,  tetapi  nama- nama  yang tersebut  dalam  dakwaan KPK itu oleh KPK malah tidak kunjung disidik.  Ini ketidakadilan  yang  nyata,  minimal  secara  formal  diperlakukan  dalam  proses  hukum. Karena itu, hilang alasan KPK untuk berdalih masih mencari alat bukti, karena dakwaan “ber sama-sama me lakukan tindak pidana” itu dari jaksa KPK. KPK pun tak dap at berdalih bahwa  itu  merupakan  dakwaan  produk  sebelumnya.  KPK  adalah  penegak  hukum, karenanya  pandangan  hukumnya  secara  kelembagaan  haruslah  konsisten.  Tidak  karena perubahan struktur KPK lalu mengubah pandangan hukumnya.
Berdasarkan  beberapa    uraian  kasus  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa: Penyalahgunaan  wewenang  yang  terjadi  pada  saat  ini  dapat  dikatakan  sebagai  potret penegakan  hukum  di  Indonesia,  dimana  telah  ditemukan  beberapa  kasus  permohonan praperadilan  yang  telah  dimanfaatkan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  keadilan  bagi tersangka dan atau terdakwa. Konsekuensi dari hal tersebut adalah kewajiban dari seorang hakim  untuk  melakukan  penemuan  atas  kekosongan  hukum  yang  terjadi.  Berdasarkan salah  satu  asas  ilmu  hukum  yaitu: Ius  Curia  Novit ,    dimana  hakim  tidak  boleh  menolak perkara  yang  diberikan  kepadanya  dengan  alasan  tidak  adanya  peraturan  hukum  yang mengaturnya,  oleh  sebab  itu  jelaslah  bahwa  hakim  harus  memenuhi  kebutuhan  akan kekosongan hukum tersebut menurut sistem hukum yang berlaku dan ditetapkan.
Asas lain yang harus dibahas adalah Res Judicate Pro Veritate Habetur . Apa  yang telah  diputus  oleh  hakim  harus  dianggap  benar.  Merespons  putusan  praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal kasus bailout Bank Century  yang memerintahkan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dan menetapkan Boediono sebagai tersangka, banyak pihak yang berbeda pendapat. Perbedaan pandangan itu wajar, bahkan seandainya 1.000 ahli hukum pun boleh berpendapat 1001 dari berbagai sudut  pandang,  apalagi  jika  dikaitkan  dengan  aspek  sosial  dan  politik.  Namun, bagaimanapun pemutusnya adalah hakim. Ruang perdebatan baik di ranah publik maupun di  ruang  akademis  tetaplah  sebagai  pandangan  sementara.  Putusan  hakim  adalah  hukum dalam  arti  konkret.  Putusan  hakim  apa  pun  harus  dipandang  sebagai  benar  dan  berlaku sebagai  hukum.  Itulah  konsekuensi  kita  sebagai  bangsa  memilih  negara  berdasarkan hukum. 20
Pasal  22 Algemene Berpalingen Van  Wetgeving  Voor Indonesie yang disingkat AB yang sampai saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  hakim  yang  menolak  untuk menyelesaikan  suatu  perkara  dengan  alasan  bahwa  peraturan  perundang  undangan  yang bersangkutan  tidak  menyebutkan,  tidak  jelas  atau  tidak  lengkap,  maka  ia  dapat  dituntut untuk  dihukum  karena  menolak  mengadili.  Kesimpulan  dari  ketentuan  di  atas  adalah seorang  hakim  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  membuat  sebuah  peraturan  untuk menyelesaikan  sebuah  perkara  apabila  tidak  ditemukan  aturan  atau  kebiasaan  yang mengatur  hal  tersebut.  Jika  hakim  menolak  perkara  tersebut  maka  ia  bisa  dituntut  dan sanksi pidana berlaku baginya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  10  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya.  Ketentuan  ini  makin memperkuat  kewajiban  hakim  dalam  melakukan  penemuan  hukum,  dimana  hasil  dari penemuan  hukum  tersebut  yang  berupa  putusan  dinamakan  yurisprudensi.  Yurisprudensi
20 https://nasional.kompas.com , Hakim  Gugurkan Gugatan Pra Peradilan Setya Novanto , diakses pada tanggal  2 Mei 2018.
yang  merupakan  salah  satu  diantara  beberapa  sumber  hukum  lainnya  adalah  keputusan hakim terdahulu  yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Putusan tersebut boleh diikuti oleh hakim yang sependapat dengan  yurisprudensi  tersebut  mengenai  perkara  yang  serupa,  tidak  terdapat  peraturan yang  mewajibkan  hakim  lain  untuk  memberikan  putusan  serupa  namun  kembali tergantung kepada keyakinan hakim tersebut  yang menjadikan  yurisprudensi  tersebut  tak lebih dari sebagai pedoman bagi tersangka untuk melakukan upaya hukum-upaya hukum yang tersedia, mencari keadilan maupun sebagai  jalan agar terlepas dari tuntutan hukum tanpa harus masuk ke dalam proses peradilan, sehingga tidak terjadi kesatuan pemahaman pada setiap hakim untuk menjatuhkan putusan, seperti putusan Hakim Sarpin. Hal tersebut tentu  saja  bukan  perwujudan  daripada  tujuan  hukum  yaitu  untuk  mencapai  keadilan  dan kepastian hukum.
Berdasarkan  alasan  itulah  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan rumusan masalah, apakah dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan putusan pra peradilan  Nomor  24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel,  dan  bagaimana  implikasi  hukum  putusan Praperadilan  Nomor  24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel.  yang  dijadikan  sebagai  yurisprudensi terhadap  proses  praperadilan  dalam  upaya  pembaruan  hukum  di  masa  mendatang  ( Ius Constituendum ) .

## B.   PEMBAHASAN
1. Dasar  Pertimbangan  Bagi  Hakim  dalam  Memutuskan  Putusan  Pra  Peradilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel.
Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara.  Putusan  hakim  harus  memenuhi  ketentuan  KUHAP  dalam  Pasal  197  ayat  (1) huruf d yakni memuat dasar pertimbangan secara lengkap. Kemudian sebelum mengambil putusan terhadap suatu  perkara majelis hakim harus mengadakan rapat  permusyawaratan hakim  yang  bersifat  rahasia  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
b. Dalam  sidang  permusyawaratan,  setiap  hakim  wajib  menyampaikan  pertimbangan atau  pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  menjadi  bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
Hakim dalam menjatuhkan putusan ini terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad, yaitu:
a. Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan pada  fakta  yuridis  dalam  persidangan  dan  oleh  ketentuan  undang-undang  harus  dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu:
1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada dasarnya merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan.
2) Keterangan  terdakwa,  menurut    KUHAP  dengan  jelas  mencantumkan “keterangan  terdakwa”  sebagai  alat  bukti  dalam  Pasal  184  butir  e,  berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut “pengakuan terdakwa” sebagai alat  bukti  menurut  Pasal  295. Dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa  “keterangan terdakwa” sebagai alat bu kti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan  terdakwa  hendaknya  didengar.  Apakah  itu  berupa  penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.
3) Keterangan  saksi;  Keterangan  saksi  dapat  dikategorikan  sebagai  alat  bukti sepanjang  keterangan  itu  mengenai  sesuatu  peristiwa  pidana  yang  ia  dengar sendiri,  ia  lihat  sendiri,  alami  sendiri,  dan  harus  disampaikan  di  dalam  sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
4) Barang  bukti;  Pengertian  barang  bukti  disini  adalah  semua  benda  yang  dapat dikenakan  penyitaan  dan  diajukan  oleh  penuntut  umum  di  depan  sidang pengadilan, yang meliputi:
a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
b) Benda  yang  dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana untuk mempersiapkan.
c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana  yang dilakukan.
5)    Pasal-pasal dalam hukum pidana. Dalam  praktek  persidangan,  pasal  peraturan  hukum  pidana  itu  selalu dihubungkan  dengan  perbuatan  terdakwa.  Dalam  hal  ini,  penuntut  umum  dan hakim  berusaha  untuk  membuktikan  dan  memeriksa  melalui  alat-alat  bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan da289lm pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa  memenuhi  unsur-unsur  dari  setiap  pasal  yang  dilanggar,  berarti terbuktilah  menurut  hukum  kesalahan  terdakwa,  yakni  telah  melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.
b.  Pertimbangan non yuridis
Pertimbangan  yang  bersifat  non  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  hanya bertitik  tolak  pada  dampak  yang  merugikan  dan  merusak  tatanan  dalam  kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pertimbangan tersebut yaitu:
1) Latar belakang terdakwa
Latar  belakang  terdakwa  adalah  setiap  keadaan  penyebab  timbulnya  suatu keinginan  serta  dorongan  keras  pada  diri  terdakwa  untuk  melakukan  tindak pidana.
2) Akibat dari perbuatan terdakwa Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak  lain dan masyarakat luas.
3) Kondisi diri terdakwaKondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status sosial dari terdakwa.
4) Agama terdakwa Keterikatan para hakim  terhadap  ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata “ketuhanan” yang terdapat pada kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi  ukuran  penilaian  dari  setiap  tindakan  baik  tindakan  para  hakim  itu sendiri maupun tindakan para pembuat kejahatan.
Analisis  penulis  terhadap  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  ini  dapat dibedakan atas 3 (tiga) dasar yakni:
a. Pertimbangan  Filosofis,  yang  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  oleh  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  yang  dalam  pelaksanaannya  tetap  bersumber  pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
b. Pertimbangan  Yuridis,  meliputi  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  Keterangan  Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti dan pasal-pasal dalam hokum pidana.
c. Pertimbangan sosiologis,  meliputi  penjatuhan vonis  suatu  putusan harus bersumber dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada penjabaran sila-sila Pancasila.
Selain pertimbangan tersebut   di atas, dalam sebuah putusan haruslah memuat  hal- hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang berbunyi:
“Pasal peraturan perundang -undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”
Atas  pertimbangan  tersebut,  maka  menurut  Majelis  Hakim  pantas  dan  dipandang telah  memenuhi  rasa  keadilan.  Meskipun  penulis  dapat  memahami  semua  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat mempertimbangkan jenis  pidana  yang  tepat  untuk  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana,  dimana  Hukum pidana  pada  dasarnya  bersifat ultimum  remedium dimana  hukum  pidana  hendaklah dijadikan  upaya  terakhir  dalam  penegakan  hukum,  sehingga  apabila  dalam  menjatuhkan hukuman  maksimum  haruslah  diterapkan  dengan  sangat  hati-hati  kepada  terdakwa haruslah dipandang ketika sudah tidak  ada lagi  terdapat  hal-hal  yang dapat  meringankan hukumannya  sehingga  dirinya  layak  untuk  mendapatkan  hukuman  maksimum  atas perbuatannya  tersebut.  Sedangkan  masih  terdapat  hal-hal  yang  meringankan  yang  patut dipertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa.
2. Implikasi Hukum Putusan Praperadilan No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel
Putusan-putusan praperadilan telah menetapkan bahwa Pasal 77 KUHAP mengenai aspek-aspek  Praperadilan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak dimaknai  termasuk  penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Artinya,  putusan Mahkamah  Konstitusi  ini  telah  memberikan  perluasan  kewenangan  daripada  Lembaga Praperadilan itu sendiri.
Berdasarkan  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2011  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji  Undang-Undang    terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara    Republik Indonesia tahun 1945
b. Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .
c. Memutus pembubaran partai politik .
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Dapat  disimpulkan  bahwa,  sifat  daripada  putusan  pra  peradilan  tersebut  adalah bersifat permanen atau tetap, artinya bukan untuk sementara waktu, berlangsung lama, dan tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang final dan mengikat itu tadi. 21 Putusan ini mengadili  permohonan Praperadilan  yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan  yang  dijadikan  dasar  bagi  Pemohon  mengajukan  permohonan  Praperadilan ini yang telah diajukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tentunya tidak lain  dimaksudkan  untuk  tegaknya  hukum  dan  perlindungan  hak-hak  Pemohon  selaku lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan upaya pemberantasan korupsi.
Upaya  yang Pemohon  ajukan ini merupakan bagian penting dari proses  penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang perlu
21 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt526f5f2e256c2/sifat-dan-keberlakuan-putusan- mahkamah-konstitusi diakses pada hari selasa tanggal 7 maret 2017 pukul 13.30
disampaikan, bahwa Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal atas tindakan- tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa seperti  penangkapan,  penahanan,  penyitaan,  penghentian  penyidikan  dan  penghentian penuntutan;  Selanjutnya,  Termohon  akan  memberikan  Jawaban/Tanggapan  terbatas  pada dalil  atau  alasan-alasan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  yang  berkaitan  langsung  dengan masalah  yuridis  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Termohon,  dimana    tanggapan/jawaban terhadap  seluruh  materi  permohonan  Praperadilan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  dalam permohonan  Praperadilan  Nomor:  24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel,  maka  Termohon  terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas permohonan Praperadilan, sebagai berikut:
a. Dalam eksepsi terhadap permohonan  pra peradilan nebis in idem . Asas nebis  in  idem dalam  praktek  peradilan  telah  mengalami  perkembangan penafsiran,  antara  lain :  “Ada  atau  tidaknya  asas nebis  in  idem tidak  semata-mata ditentukan  oleh  para  pihak  saja,  melainkan  terutama  bahwa  obyek  dari  sengketa sudah  diberi  status  oleh  keputusan  Pengadilan  Negeri  yang  lebih  dulu  dan  telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2002 No. 1226K/Pdt/2001, yang kaidah hukumnya yaitu : “Meski kedudukan subyeknya  berbeda  tetapi  obyek  sama  dengan  perkara  yang  diputus  terdahulu  dan berkekuatan  hukum  tetap  maka  gugatan  dinyatakan nebis  in  idem ”;  Pokok  perkara dalam Praperadilan yang diajukan Pemohon saat ini (Perkara No.24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.Sel.  tanggal  01  Maret  2018)  adalah  SAMA  dengan perkara  Praperadilan  Nomor:  12/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.  yang  telah  berkekuatan hukum tetap, baik subyek maupun obyek perkara.
Obyek  permohonan  terkait  penghentian  penyidikan  secara  materil  tidak  sah dalam  penanganan  perkara  Bank  Century;  Dalam  perkara  Praperadilan  Nomor: 12/Pid.Prap/2016/  PN.Jkt.Sel.  tersebut,  Hakim  Praperadilan  telah  memeriksa substansi  permohonan  praperadilan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  memberikan pertimbangan  diantaranya  pada  halaman  24  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan Nomor: 12/Pid.Prap/2016/ PN.Jkt.Sel., sebagai berikut: Menimbang, bahwa namun pada faktanya dalam persidangan praperadilan ini tidak ada bukti Termohon telah melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan sehingga secara logika tidak ada penyelidikan maupun penyidikan yang dihentikan oleh Termohon”.
Amar  Putusan  dari  Perkara  Praperadilan  Nomor:  12/Pid.Prap/2016/ PN.Jkt.Sel., adalah sebagai berikut: Mengadili 1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon  untuk  seluruhnya;  2.  Menetapkan  biaya  perkara  sebesar  nihil; Demikianlah,  diputuskan  pada  hari  Kamis,  tanggal  10  Maret  2016  oleh  Hakim Martin  Fonto  Bidara,  SH,  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  itu  juga  dengan  didampingi  Nining  Hendarti  SH,  Panitera  Pengganti  serta dihadiri  Pemohon  dan Termohon; Berdasarkan hal  tersebut,  dengan demikian telah dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang memiliki subtansi yang sama, dan  juga  telah  diadili  dan  diputus  oleh  Hakim,  sehingga  asas nebis  in  idem secara mutlak telah terpenuhi; Pada prinsipnya, asas nebis in idem berfungsi untuk menjaga kepastian  hukum,  mencegah  terjadinya  penilaian  yang  saling  bertentangan  atas obyek  sengketa  yang  telah  diberikan  status  hukum  tertentu  dalam  putusan Pengadilan  sebelumnya  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap;  Sejalan  dengan  hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas nebis in idem , angka 2 huruf c menyebutkan : ”Majelis Ha kim wajib mempertimbangkan, baik pada
putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputu s di masa lalu.”
Berdasarkan  hal  tersebut,  oleh  karena  subjek  dan  objek  dalam  perkara permohonan Praperadilan aquo adalah sama dengan subjek dan objek dalam perkara Praperadilan  Nomor:  12/Pid.Prap/2016/  PN.Jkt.Sel.  yang  telah  diputus  oleh  Hakim pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  (Yang  Mulia  Bapak  Hakim  Matin  Fonto Bidara,  SH),  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  permohonan  Praperadilan aquo  telah  melanggar  asas nebis  in  idem ;  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  untuk menghindari  adanya  pertentangan  Putusan  Hakim  atas  obyek  sengketa  yang  sama yang  telah  diperiksa  dan  diputus  terdahulu  oleh  Hakim  lainnya,  maka  sudah selayaknya  apabila  Hakim  Praperadilan  aquo  untuk  tidak  lagi  memeriksa  dan memberikan  putusan  atas  Perkara  Praperadilan  aquo,  dengan  menyatakan  bahwa asas nebis in idem t elah terpenuhi. Dengan demikian, sudah selayaknya permohonan praperadilan aquo ditolak atau setidaktidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) .
Ketidaksatuan  pemahaman  di  kalangan  hakim  pada  lembaga  Praperadilan mengenai  aspek  penetapan  tersangka  masuk  atau  tidaknya  menjadi  kewenangan Praperadilan  tentu  saja  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  di  masyarakat.  Hal  ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, terutama para pencari keadilan yang ingin menguji  keabsahan  penetapan  tersangkanya,  karena  semuanya  akan  sangat bergantung  kepada  subjektifitas  masing-masing  hakim  dan  keberuntungan  dari masing-masing  pemohon.  Kalau  beruntung,  maka  akan  mendapatkan  hakim  yang akan  menerima  pemeriksaan  keabsahan  penetapan  tersangka  dalam  praperadilan. Kalau  tidak  beruntung,  maka  hakim  akan  menolak  hal  tersebut  sebagai  objek praperadilan.  Disini  kita  bisa  melihat  bahwa  tidak  ada  kepastian  hukum  megenai status  keabsahan  penetapan  tersangka  tersebut,  apakah  bisa  diuji  di  praperadilan, atau tidak. 22
Hal yang demikian tentu tidak mencerminkan apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Adapun tujuan dari hukum adalah untuk memperoleh keadilan, kepastian dan  kemanfaatan  hukum.  Tujuan  merupakan  sebuah  sasaran  yang  hendak  dicapai untuk  hukum  itu  sendiri.  Pada  dasarnya,  hukum  bertujuan  untuk  menciptakan tatanan  masyarakat  yang  tertib,  aman,  tenteram  dan  adanya  keseimbangan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Dengan  tercapainya  ketertiban  dalam  bermasyarakat diharapkan  kepentingan  manusia  sebagai  subjek  hukum  akan  terlindungi  tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. 23 Oleh sebab itu hukum haruslah bertugas untuk  membagi  hak  dan  kepentingan  manusia,  membagi  wewenang,  dan  mengatur cara  memecahkan  atau  menyelesaikan  jika  terjadi  permasalahan  dalam mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.
Hukum yang baik setidaknya harus mengandung tiga hal pokok yang hendak dicapai yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.  Terkait kepastian hukum, hal tersebut merupakan harapan para pencari keadilan terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum  yang  terkadang  menunjukkan  arogansinya  dalam  menjalankan  tugas  penegakan hukum,  karena  dengan  adanya  kepastian  hukum,  maka  masyarakat  akan  memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya menurut hukum. Jadi, setiap orang akan tau apa yang harus diperbuat, mana perbuatan yang benar dan yang salah. Kepastian hukum berarti
22 https://kanggurumalas.com/2015/06/10/praperadilan-atas-sah-tidaknya-penetapan-tersangka- perjudian-hukum-yang-diterbiarkan/ diakses pada hari selasa tanggal  7 maret 2017 pukul 14.50
23 Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, 2012, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.
merupakan  permasalahan  ketepatan  hukumnya,  subjek  dan  objek  serta  ancaman hukumannya.
Perbedaan-perbedaan  pandangan  oleh  para  hakim  dalam  menanggapi  kasus-kasus praperadilan dengan permohonan serupa seperti yang telah dijabarkan di atas, sudah jelas tidak  mencerminkan  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum.  Dari  putusan  yang bersifat  subjektif  tersebut  tentu  hanya  menguntungkan  bagi  kalangan  tertentu  yang mendapatkan  putusan  yang  diputus  oleh  hakim  yang  juga  setuju  mengenai  penambahan aspek  sah  atau  tidaknya  status  tersangka  di  dalam  objek  Praperadilan.  Maka ketidakseragaman tersebutlah yang kemudian membingungkan masyarakat sebagai pencari keadilan.
Lembaga  Praperadilan  sendiri  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  tegaknya  hukum, kepastian  hukum  dan  terlindunginya  hak-hak  dari  tersangka.  Sebab,  semua  upaya  paksa yang  dilalukan  oleh  penyidik  ataupun  penuntut  umum  mulai  dari  penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan penghentian penyidikan dan penuntutan haruslah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Praperadilan  diharapkan  mampu memberikan  pengawasan  terhadap  pemeriksaan  pendahuluan  di  tingkat  penyidikan  dan juga penuntutan.
Heber  Anggara  Pandapotan,  auditor  hukum  BPKP  Maluku  berpendapat  di  dalam jurnalnya  yang  berjudul  Praperadilan  Status  Tersangka,  bukti  rusaknya Integrated Criminal  Justice  System di  Indonesia  bahwa  ada  beberapa  dampak  negatif  dari  lahirnya putusan hakim yang mengikuti putusan Hakim Sarpin dengan mengatur penetapan status tersangka di dalam objek Praperadilan, yaitu: 24
a. Putusan  Praperadilan  akan  membuka  penafsiran  ekstensif  setiap  orang  yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Padahal larangan pertama dalam  penafsiran  suatu  peraturan  perundang-undangan  adalah  dengan  melakukan penafsiran  ekstensif.  Penafsiran  ekstensif  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah penafsiran  yang  di  luar  atau  melebihi  makna  dari  norma  itu  sendiri  (melebihi original intent).
b. Dengan  adanya  putusan  ini  akan  ada  ribuan  sidang  Praperadilan  yang  akan diselenggarakan karena adanya gugatan yang dilayangkan oleh para tersangka yang mencoba mencari upaya hukum untuk bisa keluar dari proses justisia. Padahal para penegak hukum sudah cukup bukti permulaan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.
c. Praperadilan  tidak  lagi  bertitik  berat  pada  pembuktian  formil  terhadap  sah  atau tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi, namun mulai masuk kepada materi bukti- bukti permulaan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Padahal di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP mengatakan bahwa pemeriksaan Praperadilan dilakukan secara  cepat  dan  selambat-lambatnya  7  hari  kerja  harus  ada  putusan.  Sehingga sangatlah  tidak  tepat  menempatkan  pembuktian  validitas  alat  bukti  ataupun  bukti permulaan  penegak  hukum  dalam  sidang  Praperadilan  yang  seharusnya  diperiksa dalam persidangan biasa.
d. Menciptakan snowball  effect dalam  dunia  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Seperti contoh,  terhadap  objek  Praperadilan  yang  lain,  apabila  disetujui  oleh  hakim,  tidak menghentikan proses perkara. Namun bagaimana jika Praperadilan penetapan status tersangka dikabulkan oleh hakim. Kemudian bagaimana jika KPK yang melakukan
24 http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/PRAPERADILAN%20PENETAPAN%20 STATUS%20TERSANGKA,%20BUKTI%20RUSAKNYA%20CRIMINAL%20JUSTICE%20SYSTEM%2 0DI%20INDONESIA.pdf diakses pada 12 April 2017 pukul 08.55 WIB
penetapan  tersangka  tersebut,  padahal  kita  mengetahui  KPK  tidak  dapat menghentikan perkara yang telah masuk ke dalam tahap penyidikan. Mungkin aparat penegak  hukum  dapat  mensiasatinya  dengan  tafsiran  lain  untuk  tetap  melanjutkan kasus  tersebut.  Namun  hal  ini  tentu  semakin  menggiring  sistem  pemidanaan  kita kepada posisi yang tidak seharusnya dilakukan.
e. Melanggar asas-asas umum peradilan pidana, seperti peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## C.   Kesimpulan
Dasar  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  meliputi  dasar  pertimbangan  yuridis  dan dasar  pertimbangan  non  yuridis.  Dasar  pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada  fakta  yuridis  dalam  persidangan  dan  oleh ketentuan  undang-undang  harus  dimuat  dalam  putusan  hakim,  sedangkan  dasar pertimbangan  yang  bersifat  non  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  hanya  bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Implikasi hukum yang terlihat dari keberagaman putusan-putusan praperadilan yang lahir  adalah  terjadinya  ketidakpastian  hukum  dan  merugikan  bagi  para  pencari  keadilan. Sebab dikabulkannya atau ditolaknya permohonan Praperadilan tersebut bersifat subjektif, artinya  tergantung  Hakim  yang  memutusnya  apakah  sependapat  dengan  putusan  Hakim atau tidak mengenai penetapan status tersangka di dalam objek Praperadilan. Hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan tujuan daripada hukum itu sendiri, yang diharapkan oleh masyarakat  untuk  memperoleh  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Namun dengan  dikeluarkannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  penambahan  aspek  sah atau  tidaknya  status  tersangka  menjadi  objek  praperadilan  nantinya  berdampak  kepada lamanya  proses  peradilan  dan  juga  secara  otomatis  menambah  kewenangan  daripada hakim  praperadilan  untuk  menangani  perkara  mengenai  sah  atau  tidaknya  penetapan tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita,  Romli,  1996,  Sistem  Peradilan  Pidana:  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme, Bandung, Binacipta.
Dirdjosisworo,  Soedjono,  1984,  Filsafat  Peradilan  Pidana  dan  Perbandingan  Hukum, Bandung, Armico.
Hamzah, Andi. 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
Harahap,  M.  Yahya,  2010,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP (Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali), Jakarta, Sinar Grafika.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/750-putusan-mk-penetapan-tersangka- penggeledehan-dan-penyitaan-masuk-dalam-ranah-hukum-praperadilan ,      diakses  pada tanggal 4 November 2016.
https://nasional.kompas.com ,    Hakim    Gugurkan  Gugatan  Pra  Peradilan  Setya  Novanto, diakses pada tanggal 2 Mei 2018
https://nasional.sindonews.com/read/1299034/18/bagaimana-kpk-menyikapi-putusan-praperadilan-
1524088716 ,  Bagaimana  KPK  Menyikapi  Putusan  Praperadilan  ?,  diakses  pada tanggal 2 Mei 2018.
https://kbbi.web.id/sarana , diakses pada tanggal 2 Mei 2018.
http://srihartinaap3.blogspot.co.id/2014/09/sarana-dan  prasarana.html ,    diakses  pada  tanggal  2 Mei  2018  John  Rawls,  Teori  Keadilan, https://www.researchgate.net  /publication/ 308803683_Teori_Keadilan_John_Rawls_John_Rawls%27_Theory_of_Justice ,  diakses pada tanggal 06 May  2018.
Koren, Henry J., 1995, An Introduction To The Philosophy Of Animate Nature, Amazon, Literary Licensing, LLC.
Luqman, Loebby, 2002, Pra Peradilan di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Muhammad,  Rusli,  2011,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia:  Dilengkapi  Dengan  4 Undang-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta, UII Press.
Muladi,  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  Semarang,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Pasha,  Mustafa  Kamal,  2003,  Pancasila  Dalam  Tinjauan  Historis  dan  Filosofis,
Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri.
Prodjodikoro, Wirjono, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Eresco.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Raharjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta.
Reksodiputro,  Mardjono,  1994,  Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Jakarta,  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
Sholehuddin,  M,  2003,  Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana  Ide  Dasar  Double  Track System Dan Implementasinya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono, 2008, Pengenalan Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
-------------------------,  1983,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.
Soeroso, R., 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika. Suseno, Frans Magnis, 1988, Etika Politik, Jakarta, Gramedia.
Tanusubroto,  S.,  1983,  Peranan  Pra  Peradilan  Dalam  Hukum  Acara  Pidana,  Bandung, Alumni.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.