## SYI’AR IQTISHADI
Journal of Islamic Economics, Finance and Banking
E-ISSN : 2598-0955

## Sistem Jaminan Halal:
Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia
Isti Nuzulul Atiah
Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa isti@untirta.ac.id
Ahmad Fatoni Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ahmadfatoni@untirta.ac.id
Abstract. Consumption  of  the  halal  product  industry  in  Indonesia  has  great potential  to  be  developed,  because  Indonesia  is  a  Muslim-majority  country.  In recent  years,  the  development  of  halal  food  consumption  trends  has  increased significantly, not only in Muslim-majority countries but this is also experienced by Muslim minority countries. Halal food market demand encourages food producers to obtain halal certification from local authorities. This study aims to compare the mechanism  and  application  of  halal  certification  in  Indonesia  and  Malaysia.  This study uses a qualitative descriptive approach and the type of research used in this study  is  a  literature  study  that  collects  information  relevant  to  the  research objectives. The conclusion of this study is that both Indonesia and Malaysia, both apply almost the same principles, authority and halal certification mechanism. One of them is for every producer who will propose halal certification, is required to go through a series of tests in which the test results will be submitted to the Fatwa Commission which is authorized to decide whether or not a product is halal.
Keywords: Certification, Halal Products, Indonesia, Malaysia

## Latar Belakang
Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak di dunia, saat ini terdapat lebih dari 207 juta muslim tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia  dengan  persentase  87,2%  (Portal  Informasi  Indonesia,  2017).  Dengan jumlah  penduduk  muslim  yang  begitu  banyak,  maka  konsumsi  industri  halal (makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, fashion, dan gaya hidup) juga sangat besar.  Hal  ini  dipicu  oleh  ajaran  agama  Islam  yang  menganjurkan  setiap  muslim untuk  mengkonsumsi  makanan  dan  minuman  yang  halal  serta  baik  kualitasnya
(Q.S.  Al-Baqarah:  168).  Halal  dapat  didefinisikan  sebagai  standar  kualitas  yang sesuai  dengan  hukum  Islam  dan  digunakan  pada  setiap  aktivitas  yang  dilakukan oleh  umat  Muslim  (Bohari,  Cheng,  &  Fuad,  2013).  Karena  hal  tersebutlah  maka industri halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Pangan  halal  merupakan  masalah  paling  utama  bagi  konsumen  muslim. Halal  mencakup  dari  proses  pemotongan,  penyimpanan,  penyajian,  penyiapan, kesehatan  dan  kebersihan.  Selain  halal,  seorang  muslim  juga  diwajibkan mengkonsumsi  makanan  yang  baik  ( thoyyib),  seperti  belum  kadaluwarsa,  tidak mengandung  zat  tambahan  yang  beracun,  dan  tidak  membahayakan  kesehatan. Makanan halal pasti thoyyib, sedangkan makanan thoyyib tidak selalu halal. Hal ini disebabkan  oleh thoyyib  seringkali  bersifat  subyektif,  sementara  halal  bersifat mutlak (Syafie dan Othman, 2006).
Industri  halal  tidak  hanya  diminati  oleh  negara  berpenduduk  mayoritas muslim,  negara  dengan  penduduk  muslim  minoritas  pun  banyak  yang  menjadi konsumen  produk-produk  halal  seperti  Brazil,  Australia,  Jepang,  Thailand  dan Singapura (State of the Global Islamic Economy Report, 2018/2019). Halal menjadi indikator  universal  untuk  produk  dan  gaya  hidup  (Gillani,  Ijaz  dan  Khan,  2016). Meningkatnya  preferensi  masyarakat  dunia  terhadap  industri  halal  bukan  hanya karena keyakinan atau ajaran agama, melainkan karena produk halal mempunyai jaminan baik dari sisi kualitas, kebersihan, kesehatan dan keamanannya.
Beberapa  negara  di  luar  wilayah  Asia  yang  menaruh  minat  pada  produk halal antara lain, United Arab Emirates  (UAE), Turki, Prancis serta Belgia di Eropa. Permintaan  produk  halal  dari  negara-negara  tersebut  terus  meningkat.  Saat  ini bahkan  Inggris  dan  Belanda  telah  memiliki  kawasan  halal.  Hal  tersebut menandakan makin banyaknya konsumen produk halal di masing-masing negara. Ketertarikan  produsen  dalam  memasarkan  produk-produk  bagi  pasar  muslim dikarenakan  perdagangan  produk  halal  ini  tidak  hanya  tumbuh  pesat  di  Eropa melainkan  di  seluruh  dunia  (Warta  Pasar,  Kementerian  Perdagangan  Republik Indonesia: 2015).
Industri  produk  halal  menjadi  fokus  perhatian  pemerintah,  hal  ini  terlihat dari  upaya-upaya  pemerintah  dalam  mengeluarkan  kerangka  hukum  untuk pengembangan industri produk halal dalam negeri, salah satunya adalah Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  UU  tersebut mencakup  perlindungan,  keadilan,  kepastian  hukum,  akuntabilitas  dan transparansi,  efektivitas  dan  efisiensi,  serta  profesional.  Dengan  adanya  Jaminan Produk  Halal,  maka  pelaku  usaha  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Selain itu, Jaminan Produk Halal juga
dapat  meningkatkan  daya  saing  produk  di  global  market,  sehingga  dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa (Kemenag.go.id, 2018). Selain  menyediakan  payung  hukum,  pemerintah  juga  membentuk  suatu  otoritas tertentu  yang  bertanggung  jawab  pada  pengembangan  sistem  industri  halal  di Indonesia yaitu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
International  Organization  for  Standardization  (ISO)  memiliki  toleransi seperti  standar  kualitas,  namun  kehalalan  dalam  Islam  tidak  mengenal  istilah toleransi ( zero tolerant). Jika satu bahan atau proses diragukan kehalalannya, maka harus diganti atau diperbaiki untuk memperoleh sertifikat halal. Saat ini, lembaga- lembaga sertifikasi halal belum terstandarisasi. Sertifikasi halal yang diperoleh dari lembaga di suatu negara sering ditolak oleh majelis ulama atau lembaga di negara lain.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  kerjasama  dan  kepercayaan  antar  lembaga sertifikasi  halal,  produsen,  ulama,  peneliti,  pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait lainnya  yang  mampu  mendorong  tumbuhnya  bisnis  produk  halal  (Kho  Di  Dza, 2014).  Berdasarkan  permasalahan  diatas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  secara komprehensif tentang penanganan dan prosedur penetapan sertifikasi halal pada lembaga sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia, karena secara statistik, kedua negara ini adalah negara mayoritas berpenduduk muslim di Asia Tenggara.

## Tinjauan Literatur
Sertifikat  halal  MUI  adalah  fatwa  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.  Sertifikat  halal  MUI  ini  merupakan  syarat  untuk  mendapatkan  ijin pencantuman  label  halal  pada  kemasan  produk  dari  instansi  pemerintah  yang berwenang. Sertifikasi halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses  produksi  halal  dijamin  oleh  produsen  dengan  cara  menerapkan  Sistem Jaminan Halal.
Bagi  konsumen,  sertifikat  halal  memiliki  beberapa  fungsi. Pertama, terlindunginya  konsumen  muslim  dari  mengonsumsi  pangan  obat-obatan  dan kosmetika  yang  tidak  halal; kedua,  secara  kejiwaan  perasaan  hati  dan  batin konsumen akan tenang; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.  Bagi  produsen,  sertifikat  halal  mempunyai  beberapa  peran  penting. Pertama,  sebagai  pertanggungjawaban  produsen  kepada  konsumen  muslim, mengingat  masalah  halal  merupakan  bagian  dari  prinsip  hidup  muslim;  kedua,
meningkatkan  kepercayaan  dan  kepuasan  konsumen;  ketiga,  meningkatkan  citra dan  daya  saing  perusahaan;  keempat,  sebagai  alat  pemasaran;  dan  kelima, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan (Muhammad Ibnu Elmi, 2009).
Moenip (2006) dalam disertasinya meneliti perbandingan standar labelisasi halal dan sistem hukum dalam meregulasi sistem halal antara Indonesia, Malaysia dan  Singapura,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketiga  negara  tersebut mempunyai  standar  yang  hampir  identik.  Mendukung  hasil  penelitian  tersebut, Ghazali dan Sawari (2014) yang mempelajari praktik standar halal di Asia Tenggara yakni  Malaysia,  Indonesia,  Thailand,  dan  Singapura.  Dimana  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  masing-masing  negara  mempunyai  ciri  khasnya  dalam menerapkan  standarisasi  halal,  namun  demikian  yang  menjadi  kesamaan  adalah dasar  acuan  yang  dijadikan  standar  dalam  menetapkan  produk  halal  adalah  Al- Quran  dan  Hadits.  Ghazali  dan  Sawari  (2014)  dalam  penelitiannya  juga mengungkapkan  bahwa  adanya  keberpihakan  lebih  pemerintah  Malaysia  dan Brunei  dalam  menetapkan  sebuah  aturan  mengenai  standarisasi  halal  sehingga sistem  halal  di  kedua  negara  tersebut  mempunyai  legalitas  yang  lebih  kuat daripada  negara  Asia  Tenggara  lainnya.  Othman  Baharudin  dkk  (2016)  meneliti perbandingan  standarisasi  halal  lebih  banyak  negara  di  Asia  Tenggara  yakni Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  Brunei,  Thailand,  Vietnam  dan  Filipina.  Hasil penelitian  menunjukkan  perbedaan  dalam  hal  infrastruktur  dan  kemampuan teknologi dalam menerapkan standarisasi halal.
Sertifikasi halal untuk fasilitas produksi pangan, produk pangan, atau rumah pemotongan hewan adalah pemeriksaan terhadap manusia, praktik,  dan produk- produk  yang  mematuhi  hukum-hukum  Islam  oleh  organisasi  yang  kompeten. Makanan bersertifikat halal umumnya memperoleh  tanda khusus atau logo yang menunjukkan  bahwa  produk  tersebut  telah  diperiksa  secara  independen.  Ada ratusan organisasi di seluruh dunia yang menawarkan jasa sertifikasi halal, namun definisi halal yang tepat tidak selalu sama. Perbedaan ini disebabkan oleh persepsi metode sertifikasi halal untuk satu organisasi tidak sama dengan organisasi yang lain. Dalam penelitiannya ini, Kho Di Dza menyimpulkan bahwa perbedaan sistem halal  di  Indonesia  dan  Malaysia  terletak  pada  sistem  sertifikasi  halal,  prosedur sertifikasi  halal  dan  sistem  jaminan  halal.  Selain  itu,  perbedaan  aturan  dalam prosedur  sertifikasi  halal  di  Indonesia  dan  Malaysia antara  lain  pendaftaran,  pre- audit,  audit,  evaluasi  pasca-audit,  dan  pengeluaran  sertifikat  halal  (Kho  Di  Dza, 2014).
Penanganan sertifikasi halal di Indonesia selama ini dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM- MUI),  sebuah  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  merupakan  wadah  ulama Indonesia  dari  berbagai  unsur  Islam  yang  ada  di  Indonesia.  Namun  dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH),  sertifikasi  halal  menjadi  wewenang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara. Artinya, telah terjadi pergeseran dari gerakan civil society ke program negara (Muh. Zumar Aminuddin, 2016).

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan  jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka  yang mengumpulkan  informasi  yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian.  Penelitian deskriptif  kualitatif  berusaha  mendeskripsikan  seluruh  gajala  atau  keadaan  yang ada,  yaitu  keadaan  gejala  menurut  apa  adanya  pada  saat  penelitian  dilakukan (Mukhtar, 2013). Metode yang digunakan antara lain adalah referensi dari sumber buku, tesis, disertasi, makalah konferensi, jurnal, dan dokumen terkait lainnya. Situs web juga digunakan sebagai sumber informasi terkait dengan peraturan-peraturan tentang sertifikasi halal baik di negara Indonesia maupun Malaysia.

## Hasil dan Pembahasan

## Lembaga Sertifikasi Halal
Lembaga  yang  berwenang  mengkaji,  menganalisis  dan  memberikan sertifikasi  halal  pada  produk  yang  beredar  di  Indonesia  adalah  Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM- MUI). Pembentukan LPPOM-MUI didasarkan atas mandate dari pemerintah/negara agar  MUI  berperan  aktif  dalam  meredakan  kasus  lemak  babi  di  Indonesia  pada tahun 1988. LPPOM-MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.
Untuk memperkuat posisi LPPOM-MUI dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal  serta  melakukan  pemeriksaan/audit,  penetapan  fatwa,  dan  menerbitkan sertifikat halal.
Dalam  proses  dan  pelaksanaan  sertifikasi  halal,  LPPOM-MUI  melakukan kerjasama  dengan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM),  Kementerian
Agama,  Kementerian  Pertanian,  Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  Kementerian Perdagangan,  Kementerian  Perindustrian,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  serta  sejumlah  Perguruan  Tinggi  di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka,  Universitas  Djuanda,  Universitas  Islam  Negeri,  Universitas  Wahid  Hasyim Semarang,  serta  Universitas  Muslimin  Indonesia  Makasar.  Sedangkan  kerjasama dengan  lembaga  telah  terjalin  dengan  Badan  Standarisasi  Nasional  (BSN),  Kadin Indonesia  Timur  Tengah,  GS1  Indonesia,  dan  Research  in  Motion  (Blackberry). Khusus  dengan  Badan  POM,  sertifikat  halal  MUI  merupakan  persyaratan  dalam pencantuman label halal pada kemasan  untuk produk yang beredar  di Indonesia (Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-Obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia).
Visi  LPPOM-MUI  adalah  menjadi  lembaga  sertifikasi  halal  terpercaya  di Indonesia  dan  dunia  untuk  memberikan  ketenteraman  bagi  umat  Islam  serta menjadi  pusat  halal  dunia  yang  memberikan  informasi,  solusi  dan  standar  halal yang diakui secara nasional dan internasional. Sedangkan misi lembaga ini yaitu: 1) Menetapkan  dan  mengembangkan  standar  halal  dan  standar  audit  halal;    2) Melakukan  sertifikasi  produk  pangan,  obat  dan  kosmetika  yang  beredar  dan dikonsumsi masyarakat; 3) Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat  untuk  senantiasa  mengkonsumsi  produk  halal;  dan  4)  Menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek secara menyeluruh.
Sementara di Malaysia berupaya memberikan perlindungan bagi konsumen muslim terus berkembang. Pemerintah Malaysia membentuk jawatan kuasa pada penilaian  makanan,  minuman,  dan  barangan  (commitee  on  evaluation  of  foods, drinks,  and  goods)  yang  digunakan  oleh  konsumen  muslim,  posisinya  berada dibawah  bagian Hal  Ehwah  Islam  (Islamic  Affairs  Division)  di  jabatan  perdana menteri pada 1982. Jawatan kuasa tersebut bertanggung jawab untuk memeriksa dan menanamkan produksi secara halal kepada produsen, distributor dan importir pangan.  Bagian Hal  Ehwah  Islam  (Islamic  Affairs  Division)  tersebut,  kemudian diangkat statusnya menjadi “jabatan” (department) yaitu jabatan Hal Ehwah Islam (Islamic Affairs Division) yang terpisah dari jabatan perdana menteri. Lembaga baru tersebut  yang  bertanggung  jawab  untuk  memeriksa  dan  memantau  kehalalan produk  makanan,  disebut  dengan  Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia  (JAKIM). Namun  demikian,  untuk  produk  yang  akan  dipasarkan  di  negara  ini,  aplikasi sertifikasi  halal  dapat  dibuat  oleh  Jabatan  Agama  Islam  Negeri  (JAIN)  sementara produk yang dipasarkan secara internasional harus dibuat ke JAKIM. Sertifikat halal Malaysia  yang  dikeluarkan  oleh  JAKIM  dikenal  di  seluruh  dunia  dan  logonya
dipercaya pada tingkat internasional karena memiliki industri yang kuat di sektor manufaktur  dan  pemasaran  produk-produk  halal.  Dukungan  dari  pemerintah Malaysia telah memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra dagang utama di dunia terutama yang membutuhkan produk halal (Badruldin dkk, 2012).
Di Malaysia, ketentuan hukum, kebijakan serta segala permasalahan terkait dengan  standarisasi  halal  didasarkan  pada  prinsip  dan  konsep  halal  yang dinyatakan dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma para ulama (Ahmad, 2008). Di antara undang-undang yang berkaitan dengan standarisasi halal di Malaysia adalah Akta Perihal Dagangan (APD) 2011. Mulai Januari tahun 2012 seluruh kontrol terhadap standarisasi halal berdasarkan APD (2011) yang memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal di Malaysia adalah Jabatan Kemajuan  Islam  Malaysia  (JAKIM)  dan  Majelis  Agama  Islam  Negeri  (MAIN). Sertifikat yang dikeluarkan selain oleh JAKIM  dan MAIN  adalah tidak  sah baik untuk perdagangan domestik maupun ekspor.
b. Penggunaan  ayat-ayat  Al-Quran  atau  simbol  apapun  yang  dapat membingungkan umat Islam dilarang, terutama jika restoran dimiliki oleh non- muslim.
c. Produk  yang  akan  diekspor  ke  Malaysia  hanya  menggunakan  logo  halal Malaysia  atau  logo  halal  negara  lain  yang  diakui  oleh  JAKIM.  Misalnya  untuk produk halal Indonesia harus menggunakan logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
d. Nama  lembaga  sertifikasi  halal  harus  ditempatkan  bersamaan  dengan  logo halal.
Selain  itu,  selama  implementasi  sertifikasi  halal,  segala  tindakan  dan peraturan  dari  instansi  terkait  harus  memenuhi  konsep Halalan  Thoyyiban  dan mematuhi aturan Food Act 1983 (Othman Baharudin dkk, 2016)
Sementara itu, dalam pengembangan industri halal di Malaysia, pemerintah Malaysia telah mendirikan Halal Development Centre (HDC) yang dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat halal internasional. Di antara perannya adalah menguji standar halal termasuk proses audit dan sertifikasi serta mendukung pengembangan industri halal dalam memasarkan produknya di pasar global.

## Regulasi Sertifikasi Halal
Pemerintah  Malaysia  merancang  undang-undang  berkaitan  dengan prosedur dan pedoman makanan halal, pada produk domestik dan impor dimulai pada 1970-an. Produk makanan impor dan perusahaan pangan global membuka
restoran  di  Malaysia,  konsumen  muslim  Malaysia  menginginkan  jaminan  bahwa makanan yang ditawarkan di restoran serta di toko-toko itu adalah halal (Marzuki dkk, 2012). Untuk itu pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-Undang Malaysia Akta  87,  Akta  Perihal  Dagangan  1972.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  10  yang mengatur  tentang  perintah  takrif  ( command  definition)  dan  pasal  11  yang mengatur  tentang cap (tanda/label) Akta Perihal Dagangan 1972, maka dibentuk perintah  Perihal  Dagangan  (Penggunaan  Perbahasaan  „Halal‟)  1975  dan  Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975.
Pada 1982, Pemerintah Malaysia mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua  daging  yang  diimpor  ke  Malaysia  harus  bersertifikat  halal,  yang  disetujui oleh bagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Perkhitmatan Veterinar,  Malaysia  (Riaz  dan  Choudry,  2004).  Pada  perkembangan  selanjutnya, pemerintah  Malaysia  menerbitkan  Undang-Undang  Malaysia  Akta  599,  Akta Perlindungan  Pengguna  1999.  Ketentuan-ketentuan  dalam  akta  perlindungan pengguna tersebut memang tidak  mengatur  sertifikasi dan labelisasi halal secara khusus, namun tujuannya mengandung perlindungan konsumen muslim.
Akhirnya, Pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-undang Malaysia Akta 730,  Akta  Perihal  Dagangan  2011  yang  menjadi  pengganti  dari  akta  perihal dagangan  1972  sebagaimana  tersebut  diatas.  Dengan  demikian,  saat  ini pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal di Malaysia, diatur  dengan perihal Akta Perihal  Dagangan  2011.  Ketentuan  dalam  pasal  28  akta  perihal  dagangan  2011 yang  mengatur  tentang  perintah  takrif  ( command  definition)  merumuskan,  demi kepentingan  orang  banyak  (konsumen)  produk  yang  dipasarkan,  jika  produk tersebut  seharusnya  memiliki  atau  hanya  dapat  dipahami  dengan  “pengertian tertentu”  maka  melalui  perintah  menteri  dapat  merumuskan  dan  memberikan pengertian  yang  seragam.  Dimana  pelanggaran  atas  “takrif”  yang  diterbitkan menteri berdasarkan perintah menteri tersebut, dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen, dipandang sebagai kesalahan.
Atas dasar  ketentuan tersebutlah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan  (KPDNKK)  Malaysia  dapat  mengeluarkan  Perintah  Perihal Dagangan  (Takrif  Halal)  2011.  Namun  demikian  yang  menjadi  polemik  adalah pengaturan sertifikasi halal tersebut bersifat sukarela ( voluntary) karena ketentuan berproduksi secara halal baru diwajibkan kemudian jika pelaku usaha menyatakan bahwa  produk  yang  dipasarkan  tersebut  adalah  halal.  Dengan  demikian, berdasarkan  takrif  halal  tersebut  dapat  dipahami  peran  dan  intervensi  negara dalam  sertifikasi  halal  di  Malaysia  masih  dalam  koridor  informasi  ( information regulation),  disebutkan  sebagai  “ungkapan”  yang  berarti  pernyataan  dan
bermakna  informasi.  Walaupun  pemerintah  Malaysia  telah  memberlakukan peraturan  yang  mewajibkan  semua  daging  yang  diimpor  ke  Malaysia  harus bersertifikat halal, akan tetapi hal tersebut dipandang sebagai bentuk pengaturan informasi  terhadap credential  product,  namun  ketentuan  tersebut  hanya  sebatas daging impor, belum memberlakukannya terhadap produk daging dalam negeri.
Berdasarkan  pasal  3  Akta  Perihal  Dagangan  2011,  bahwa  menteri  dapat mengangkat  badan  pengawas  (Pengawal  Bekalan  Malaysia)  yang  terdiri  atas Pengawal  (Pengawas),  Timbalan  Pengawal  (Deputi  Pengawas),  dan  Penolong Pengawal  (Asisten  Pengawas)  serta  pejabat  lainya  yang  diperlukan  untuk  tujuan perihal  dagangan.  Badan  pengawas  tersebut  tunduk  atas  perintah, bertanggungjawab  dan  berada  dibawah  pengawasan  menteri  yaitu  menteri KPNDKK Malaysia.
Penolong Pengawal (Asisten Pengawas) yang berada dalam bada Pengawal Bekalan  Malaysia,  jika  menduga  terjadi  pelanggaran  atas  ketentuan  dalam  Akta Perihal  Dagangan  2011  dengan  alasan  yang  cukup,  maka  dapat  dilakukan investigasi.  Penolong  Pengawal  juga  dapat  melakukan  investigasi  terhadap pelanggaran  dalam  akta  ini  berdasarkan  laporan  masyarakat,  sepanjang  laporan tersebut  memerinci  peristiwa  pelanggaranya,  seperti  bentuk,  tempat  dan  waktu peristiwa pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam akta tersebut.
Terkait  dengan  hal  pengumpulan  informasi,  Pengawal  Bekalan  Malaysia dalam menjalankan fungsinya, melalui Penolong Pengawal dapat melakukan upaya pengumpulan  informasi,  bahkan  dengan  paksa  dapat  menahan  dokumen, mengakses data, namun tetap menjaga kerahasiaan.
Setiap  Penolong  Pengawal,  dapat  menangkap  seseorang  yang  diduga melakukan  atau  mencoba  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  8 Perihal Dagangan 2011, yaitu tentang pemalsuan label dagangan yang termasuk didalamnya  pemalsuan  label  halal,  tanpa  surat  perintah  dan  hanya  berdasarkan bukti yang cukup. Penangkapan tersebut dengan bantuan polisi, jika dalam kondisi darurat dan tidak ditemukan polisi maka tersangka harus dibawa ke kantor polisi, selanjutnya untuk diproses berdasarkan hukum pidana Malaysia.

## Mekanisme Penetapan Sertifikasi Halal
Sertifikat  halal  MUI  adalah  fatwa  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.  Sertifikat  halal  MUI  ini  merupakan  syarat  untuk  mendapatkan  ijin pencantuman  label  halal  pada  kemasan  produk  dari  instansi  pemerintah  yang berwenang. Sertifikasi halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan
produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses  produksi  halal  dijamin  oleh  produsen  dengan  cara  menerapkan  Sistem Jaminan Halal.
Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal MUI, baik industri pengolahan  (pangan,  obat,  dan  kosmetika),  Rumah  Potong  Hewan  (RPH),  dan restoran/catering/dapur,  harus  melakukan  pendaftaran  sertifikasi  halal  dan memenuhi  persyaratan  sertifikasi  halal  yang  telah  ditentukan  oleh  LPPOM-MUI. Berikut  ini  adalah  tahapan  yang  harus  dilewati  oleh  perusahaan  yang  akan mendaftar proses sertifikasi halal:
a. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal. Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal yang diadakan oleh LPPOM-MUI, baik  berupa pelatihan regular maupun pelatihan online (e-learning).
b. Menerapkan  Sistem  Jaminan  Halal  (SJH).  Perusahaan  harus  menerapkan  SJH sebelum  melakukan  pendaftaran  sertifikasi  halal,  antara  lain:  penetapan kebijakan  halal,  penetapan  Tim  Manajemen  Halal,  pembuatan  Manual  SJH, pelaksanaan  pelatihan,  penyiapan  prosedur  terkait  SJH,  pelaksanaan  internal audit  dan  kaji  ulang  manajemen.  Untuk  membantu  perusahaan  dalam menerapkan SJH, LPPOM-MUI membuat dokumen pedoman.
c. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus Rumah Pemotongan Hewan), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.
d. Melakukan  pendaftaran  sertifikasi  halal  ( upload  data).  Pendaftaran  sertifikasi halal  dilakukan  secara online  di  sistem  Cerol  melalui  website www.e- lppommui.org .  Perusahaan  harus  membaca user  manual  Cerol  terlebih  dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM-MUI.
e. Melakukan  monitoring  pre  audit  dan  pembayaran  akad  sertifikasi.  Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit  dan  pembayaran  akad  sertifikasi.  Monitoring  pre  audit  disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar  biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan
pembayaran  di  Cerol  dan  disetujui  oleh  Bendahara  LPPOM-MUI  melalui email ke: bendaharalppom@halalmui.org
f. Pelaksanaan audit. Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit  dan  akad  sudah  disetujui.  Audit  dilaksanakan  di  semua  fasilitas  yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.
g. Melakukan  monitoring  pasca  audit.  Setelah  melakukan upload  data  sertifikasi, perusahaan  harus  melakukan  monitoring  pasca  audit.  Monitoring  pasca  audit disarankan  dilakukan  setiap  hari  untuk  mengetahui  adanya  ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.
h. Memperoleh  sertifikat  halal.  Perusahaan  dapat  mengunduh  sertifikat  halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM-MUI  Jakarta  dan  dapat  juga  dikirim  ke  alamat  perusahaan.  Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.
Sementara  itu,  mekanisme  penetapan  sertifikasi  halal  di  Malaysia  berada pada  Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia  (JAKIM)  yang  memberikan  panduan tentang  penggolongan  sertifikasi  halal  di  Malaysia.  Penetapan  sertifikasi  halal  di Malaysia dibangun atas tiga prinsip-prinsip umum yaitu:
a. Pengembangan sistem manajemen jaminan halal ( halal assurance management system)  yang  efektif,  yang  berfokus  pada  meminimalkan  dan  menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal.
b. Penekanan  sistem  manajemen  jaminan  halal  melalui  identifikasi Halal  Critical Points (HPC) dalam seluruh rantai pasokan dengan kontrol dan verifikasi yang konstan.
c. Sistem  manajemen  jaminan  halal  harus  mencakup:  (a)  prosedur  penarikan produk kembali yang efektif; (b) dokumentasi ketelusuran bahan produk yang memungkinkan  dan  efektif;  (c)  sistem  pengarsipan  yang  tepat  untuk  aplikasi, dokumen,  prosedur,  dan  catatan  halal  yang  harus  dibuat  dan  tersedia  untuk pemeriksaan oleh lembaga yang kompeten.
JAKIM  mensyaratkan  adanya Internal  Halal  Commitee  (IHC)  bagi  pelaku usaha  yang  akan  mensertifikasikan  produknya.  IHC  minimal  sebanyak  4  (orang) yang  terdiri  atas:  (1)  dua  orang  dari  mereka  harus  muslim  pada  tingkatan manajemen;  (2)  satu  orang  bertanggung  jawab  atas  pembelian  dan  pengadaan bahan  produk;  (3)  karyawan  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  produk  halal bagi  perusahaan  yang  akan  menjadi  koordinator  IHC;  (4)  khusus  untuk  rumah potong  hewan,  pengawas  halal  harus  menjadi  anggota  komite.  Efektivitas  IHC dalam  melaksanakan  sistem  manajemen  jaminan  halal  harus  ditinjau  secara berkala setidaknya sekali setiap tahun. Peninjauan segera diperlukan ketika kontrol
tidak efektif, seperti terjadinya: (1) perubahan IHC; (2) perubahan terhadap jadwal monitoring (3) perubahan jadwal operasi dan/atau rantai pasokan bahan.
Selain prinsip-prinsip umum diatas, pengelolaan sertifikasi halal di Malaysia dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  khusus  yang  bersifat  terapan,  yakni prinsip-prinsip  sistem  manajemen  jaminan  halal  ( principles  of  halal  assurance management system) yaitu:
a. Penetapan Halal  Critical  Points  (HCP).  IHC  menetapkan  semua  sumber  yang memungkinkan  kontaminasi  (HCP)  pada  seluruh  rantai  pasokan  yang  dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan standar halal.
b. Pengembangan dan verifikasi skema diagram alur. IHC harus mengembangkan diagram alur  yang  tepat,  meliputi  semua  langkah  pengadaan  rantai  pasokan bahan produk. IHC harus memverifikasi langkah-langkah dalam diagram alur terhadap  operasi  yang  sebenarnya  terjadi,  dengan  melakukan  inspeksi ditempat.  Diagram  alur  dapat  digunakan  IHC  sebagai  alat  untuk mengidentifikasi  potensial  ancaman  halal,  dan  menerapkan  langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan syariat.
c. Implementasi  tindakan  pengendalian  jika  ancaman  halal  ditemukan  pada tahapan proses rantai pasokan halal, IHC harus menetapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Tindakan yang diambil harus sesuai dengan standar Malaysia atau persyaratan yang relevan dan berlaku.
d. Pengembangan  tindakan  perbaikan  korektif  harus  dikembangkan  setiap  kali pemantauan  yang  menunjukkan  terjadinya  ketidakpatuhan.  Tindakan perbaikan yang dilakukan harus integritas halal produk atau proses. IHC harus memastikan  bahwa  tindakan  perbaikan  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana, serta  memastikan  bahwa  barang  yang  diproduksi  selama  periode  tidak dilaksanakan tindakan korektif, telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Prioritas  prosedur  harus  ditetapkan  untuk  mencegah  terulangnya  kejadian serupa dan untuk mengendalikan atau mengontrol proses dan sistem.
e. Sistem  dokumentasi  dan  pengelolaan  data  dengan  menetapkan  dan mempertahankan  sistem  dokumentasi  dan  data  yang  efektif  sangat  penting bagi  IHC,  untuk  membuktikan  kesesuaian  persyaratan  dan  pelaksanaan  yang diterapkan dalam Halal Assurance Management System. Semua dokumentasi dan  manajemen  data  harus  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  dan disimpan setidaknya satu tahun guna proses audit.
f. Proses  verifikasi  oleh  IHC  meliputi  pemeriksaan  catatan  dan  kepatuhan operasional  berikut:  (1)  pemantauan  sistem;  (2)  kepatuhan  personil  untuk operasi HCP; dan (3) laporan audit.
Setelah  melakukan  proses  sertifikasi  melalui  IHC  sebagaimana  yang  telah ditentukan  dalam Halal  Assurance  Management  System  maka  JAKIM  dan/atau MAIN  melakukan  audit  terhadap  proses  yang  dilakukan  IHC  di  masing-masing perusahaan. Jika telah melalui segala unsur dan persyaratan ketentuan berproduksi secara halal, maka JAKIM akan menerbitkan sertifikasi halal atas produk tersebut.

## Kesimpulan
Indonesia  dan  Malaysia  merupakan  negara  mayoritas  muslim  dimana kebutuhan  konsumsi  produk  halal  menjadi  kebutuhan  yang  wajib  dipenuhi.  Baik pemerintah  Indonesia  maupun  Malaysia  telah  berupaya  dalam  menerapkan jaminan halal kepada penduduk muslim yang menjadi warga negaranya. Jaminan produk halal juga menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi ketika negara tersebut melakukan  impor  dan  ekspor  ke  negara  yang  mensyaratkan  produk  halal. Lembaga  yang  berwenang  mengkaji,  menganalisis  dan  memberikan  sertifikasi halal pada produk yang beredar di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan,  dan  Kosmetik  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM-MUI).  Sementara lembaga  yang  bertanggung  jawab  untuk  memeriksa  dan  memantau  kehalalan produk  makanan  di  Malaysia  disebut  dengan  Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia (JAKIM).  Dalam  hal  regulasi  sampai  dengan  penetapan  sertifikasi  kedua  negara tersebut cenderung mempunyai kesamaan. Namun demikian dalam hal pemberian sanksi  terhadap  pelanggaran  sistem  jaminan  halal,  kedua  negara  mempunyai perbedaan.

## REFERENSI:
Ahmed,  A.,  2008.  Marketing  of  halal meat  in  the  United  Kingdom:  Supermarkets versus local shops. Br. Food J., 110: 655-670.
Aminuddin,  Muh.  Zumar,  Sertifikasi  Produk  Halal:  Studi  Perbandingan  Indonesia dan Thailand, Jurnal Shahih Vol. 1 Tahun 2016.
An  Inclusive  Ethical  Economy  State  of  the  Global  Islamic  Economy  Report 2018/2019, Dubai International Financial Centre.
Baharudin  Othman,  Sharifudin  Md.  Shaarani  dan  Arsiah  Bahron,  2016,  The Potential  of  ASEAN  in  Halal  Certifcation  Implementation:  A  Review,  The Social  Sciences  11  (Special  Issue  7):  7449-7454,  2016  ISSN:  1818-5800  O Medwell Journals
Bohari,  Abdul  Manaf,  Wei  Hin  Cheng  dan  Nurwahida  Fuad,  An  Analysis  on  the Competitiveness of Halal Food Industry in Malaysia: An Approach of SWOT and ICT Strategy, Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 9 (1) pp. 1-11. ISSN 2180-2491.
Elmi,  Muhammad  Ibnu,  Label  Halal:  Antara  Spiritualitas  Bisnis  dan  Komoditas Agama, Malang: Madani, 31-35.
Gillani,  S.  H.,  Ijaz,  F.,  dan  Khan,  M.  M.  Role  of  Islamic  Financial  Institutions  in Promotion  of  Pakistan  Halal  Food  Industry.  Islamic  Banking  and  Finance Review 3 (1), 29-49.
Kho Di Dza, Mempelajari Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia, Serta Pengembangan  Model  Sistem  Sertifikasi  Halal  di  Vietnam. https://repository.ipb.ac.id . Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.
Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-Obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia. www.halalmui.org diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.
Malaysia  Food  Safety  According  to  Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Point (HACCP) System, MS 1480:2007
Malaysian  Standard  on  Halal  Food,  General  Guidelines  on  The  Production, Preparation Handling and Storage of Halal Food, MS 1500:2009
Mian N. Riaz dan Muhammad M. Choudry, 2004, Halal Food Production, London CRC Press
Mohammad Ajir  Abdi Moenip, 2006,  Label halal: Perbandingan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.
Mohd Al-Ikhsan Ghazali and Siti Salwa Md. Sawari. (2014). Amalan standard halal di  negara-negara  Asia  Tenggara.  International  Journal  of  Islamic  and Civilizational Studies, UMRAN.
Mukhtar,  Metode  Praktis  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif.  Jakarta:  GP  Press  Group, 2013.
Shafie, S. dan M. N. Othman, Halal Certification: An International Marketing Issues and Challenges IFSAM/VHB VIIIth World Congress in Berlin, Germany 2006,
Track 13.
Sharifah Zannierah Syed Marzuki, dkk., Restaurant Manager and Halal Certification in Malaysia, Journal of Food Service Business Research Vol.15
Warta Pasar, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: 2015.