## PROTES SOSIAL MASYARAKAT PAREAN GIRANG, INDRAMAYU TERHADAP RELOKASI PETERNAKAN BABI

## (1995-1996)

## Wahyu Iryana
(wahyu_iryana@yahoo.com)
(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Sejarah Program Doktoral FIB UNPAD)

## ABSTRACT
Wahyu  Iryana: “  Social  Movement  of  the  Refusing  a  Pig  Relocation  in  Parean  Girang, Indramayu since 1995-1996.”
Since 1995-1996 in Parean Girang Kandanghaur Indramayu there was accident the rejecting of the pig cattle relocation. That history actually from a wish investor to make it happen in Jakarta,  but  because  there  is  no  area  therefore  overwhelmed    in  West  Java  Governance  to take in Bogor, Tanggerang, Lebak, Bekasi, and also Karawang will be taken for cattle of pig, but  the  regents  of  all  countries  to  refuse  it.  Therefore  a  side  of  the  governor  Indramayu  is welcome  of  making  permission  for  the  investor  to  open  the  cattle  of  pig  relocation  in  their country. Therefore the cattle of  pig  is  undertaken in  Indramayu actually in  Parean Girang, well  this  moment  making  reaction  for  public  in  Parean  Girang  where  unwillingness  on  the decision  for  the  governor.The  purpose  of  this  thesis  is  to  address  to  present  Sartono Kartodirjo,  history  is  causality  contact  was  start  from  social  fluctuation  where  making  the community  disturbance  and  social  changes.  On  this  matter  comprises  many  factor  Values, Economy, Religius,  Politic, Social-culture on Social-structure.  We  can said that to  create a Necassery  Condition  and  Sufficient  Condition.  The  thesis  explained  a  comparation  of  these perspectives  and  theories  responses,  as  follow  1)  To  know  how  well-understood  backround the arise cattle of Pig in Parean Girang Kandanghaur 2) To understanding action of refusing cattle  of  a  pig  in  Paren  Girang  Kandanghaurfor  making  a  pig  relocation.  The  thesis  used with  history  of  metodolgy  is  method  to  study  accident  in  the  past  to  purpose  making reconstruction  of  objective  and  systematic  history.  The  methods  is  comparations  with Heuristic, Critic, Interpretation, and Historiografy.The thesis to try express well-understood being  history  of  refusing  a  Pig  relocation  in  Parean  Girang  since  1995-1996.  Start  from moving  a  cattle  of  pig  relocation  process  from  Jakarta  to  Indramayu  where  it  is  making polemic  and  protest  being  various  community,  because  of  Economy,  Relgious,  Politic,  and Sosila-culture. It is making unwillingness for community, where finished on decided latter of negation  from  MUI  No:  08/MUI-Kec/VI/1995  its  sense  to  object  to  that  cattle  of  a  pig relocation.  This  has  led  community  initiatives  Parean  Girang  village  District  of Kandanghaur tounder take preventive measures rejecting the relocation ofpig farms. Various ways have been made include working withthe media, Ngosor Islamic organizations, issued astatement,  and  the  demonstrations  that  led  to  the  revolution  in  Indramayu  Regional Government on 29 April 1996.
Keywords : Refusing, Pig, Indramayu.

## A. Pendahuluan
PT.  Sari  Kentjana  Jaya  Utama ingin  membuka  lahan  perternakan  babi  di desa  Parean  Girang  Kec.  Kandanghaur dengan  luas  tanah  sekitar  500  hektar. Sebelumnya  Pihak  PT.  Sari  Kencana  juga mencoba  membuka  usaha  serupa  di  desa Karangsari, Karang Sembung, dan Karang Harum dimana ketiganya berada di daerah Bekasi.  Juga  di  desa  Cemara  Jaya Kecamatan  Cibuaya  Karawang.  Namun Masyarakat sekitar juga telah menolaknya. (Tabloid UMMAT ,  Edisi  No  9  thn  1,  30 Oktober  1995-1996/  Jumadil  Akhir  1416 H).
Usaha  PT.  Sari  Kenjtana  Jaya Utama untuk membangun peternakan babi di  Desa  Parean  Girang  ahirnya  tercium juga  oleh  masyarakat  Indramayu  dan ahirnya diwacanakan secara meluas,  maka soal  haram  halal  pun  menjadi  sumber keributan dan menjadi isu sosial keagamaan  yang  cukup  panas.  Sejumlah tokoh  masyarakat  sempat  memecahkan dan  menetapkan  pandangan  hukumnya,
bahwa sesuatu yang bisa menyempurnakan dan  mewujudkan  barang  yang  haram, seperti  tempat  untuk  beternak  babi,  maka kegiatan  dan  mengizinkan  tempat  itu  pun menjadi haram adanya. Akibatnya permasalahanpun  muncul  dan  mencuat kepermukaan yang pada akhirnya mendorong mayarakat
Indramayu khususnya  daerah  Kandanghaur  untuk melakukan protes dan menolak diadakannya  proyek  peternakan  babi  di Desa  Parean  Girang.  Protes  tersebut merupakan bentuk penentangan atas persetujuan  Bupati  Indramayu  yang  pada waktu  itu  dijabat  oleh  H.Ope  Mustofa, melalui  rekomendasi  untuk    PT.  Sari Kentjana dengan nomor SK 524.2/142/bppa/1995  perihal  persetujuan usaha peternakan babi.
Alasan  Bupati  H.  Ope  Mustofa menerima  kehadiran  proyek  peternakan babi di daerah Kandanghaur Indramayu itu adalah  ingin  meningkatkan  taraf  hidup ekonomi masyarakat Indramayu khususnya  dalam  bidang  keterampilan
beternak.  Bupati  menambahkan  dengan adanya  proyek  peternakan  babi  ini diharapkan  dapat  mengoptimalkan  potensi daerah Indramayu yang dipimpinnya.
Senada dengan hal itu Wagub Jabar Bidang  Pemerintahan  dan  Kesra  Pada Surat  Kabar  Pikiran  Rakyat  (PR),  Edisi Kamis  11  April  1995menghimbau  bahwa masyarakat Indramayu harus mendapatkan sosialisasi  yang  bersifat  murni  tanpa rekayasa  harus  benar-benar  dari  bawah, karena masyarakat Jabar adalah masyarakat agamis. Namun tidak demikian respon  masyarakat  Indramayu.  Melalui surat protes yang merupakan hasil mufakat dan musyawarah digedung
MUI
Kandanghaur  pada  tanggal  11  Juni  1995 masyarakat Kandanghaur
merasa keberatan dengan adanya proyek peternakan  babi  didesa  Parean  Girang. Apalagi sebagian besar masyarakat Kandanghaur memeluk agama Islam. Surat MUI Kandanghaur yang ditujukan langsung  pada  Bupati  Indramayu  ini dilengkapi  juga  dengan  dalil-dalil  al-
Qur’an maupun hadits-hadits Nabi Muhammad  SAW.  MUI  Kandanghaur berpendapat bahwa adanya proyek peternakan babi berikut pengolahannya itu selain  bertentangan  dengan  Syariat  Islam yang  juga  akan  merusak  aqidah  umat Islam.  Oleh  karena  itu  MUI  Kandanghaur yang  pada  waktu  itu  dijabat  oleh  KH. Jamali  merasa  terpanggil  untuk  mendesak semua  pihak  agar  memperhatikan  semua aspek yang nanti bakal ditimbulkan. (Surat MUI  Kandanghaur  No:  08/MUI/VI/1995. Tanggal 21 Juni 1995)
Seruan  ketua  MUI  Kecamatan Kandanghaur  KH.  Jamali  disambut  baik oleh  para  mahasiswa  Indramayu  yang kuliah di luar kota seperti ungkapan Forum Silaturahmi  Pelajar  Mahasiswa  Indamayu (Fokus  Pemayu)  Jogjakarta  menyatakan bahwa  adanya  proyek  peternakan  babi dengan  luas  areal  tanah  500  hektar diwilayah Kandanghaur-Indramayu sesungguhnya  tidak  akan  mempunyai akses  langsung  terhadap  perekonomian masyarakat Indramayu, sebaliknya
kehadiran  proyek  itu  justru  akan  memicu keresahan dan kekerasan mayoritas muslim  di  wilayah  tersebut.  Sentimen keberagaman  akan  terusik  dan  akan berakulminasi pada ketegangan atau konflik  SARA  yang  bersifat  horizontal. Surat  protes  Fokus  Pemayu  Jogjakarta yang  ditunjukan  langsung  pada  Bupati Indramayu  dengan  nomor  :  05/Fokus Pemayu /V/1996.
Dukunganpun  terus  mengalir  dari berbagai  ormas  Islam  seperti  sejumlah ormas  pelajar  pemuda  Islam  Jabar  (  HMI Badko  Jabar,  PW  pemuda  Persis  Jabar, DPD  IMM  Jabar,  PKC  PMII  Jabar,  PW PII Jabar, serta PMIB) Mereka mengatakan  bahwa  peternakan  babi  itu tidak  bersahabat.  Pasalnya  berdasarkan analisis  terhadap  dampak  lingkungan peternakan babi akan mencemari lingkungan  sekitar,  pencemaran  air,  tanah dan  udara  dapat  dipastikan  merupakan akibat  nyata  yang  akan  ditanggung masyarakat  setempat.  Dengan  demikian semua peternakan babi akan menimbulkan
saripati  dan  akar-akar  yang  cukup  serius, hal ini di sebabkan oleh kotoran babi yang lebih jauh lagi bisa jadi bisa menimbulkan berbagai  jenis  bibit  penyakit.  Secara sosiologis,  masyarakat  Indramayu-Jawa Barat  mayoritas  penduduknya  beragama Islam.  Sehingga  segala  bentuk  etika, perilaku  dan  usaha  akan  senantiasa diwarnai  dengan  nilai-nilai  ajaran  agama Islam.
Karena itu pula, berdasarkan keputusan  dan  masukan  Ormas  Pemuda Islam  Jawa  Barat,  peternakan  babi  di tempat  tersebut  selain  bisa  merusak  citra warga Indramayu, juga warga Jabar secara keseluruhan.  Proyek  peternakan  babi, menurut Ormas Pelajar dan Pemuda  Islam bertentangan  dengan  upaya  pemerintah dan  instansi  terkait,  seperti  MUI  (Majelis Ulama  Indonesia)  yang  memasyarakatkan lebelisasi  “halal”  sebagai  salah  satu makanan  sehat,  dalam  bembahasan  RUU tentang  pangan  yang  mendapat  dukungan presiden  Soeharto.  Proyek  peternakan babi,  jelas  suatu  langkah  yang  merusak
cita-cita  dan  semangat  RUU  pangan tersebut,  tegas  Ormas  Pelajar-pemuda Islam  Jabar. (Pikiran  Rakyat. Edisi  Selasa (Pon) 28 Mei 1996).
Sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  Hans  Albert  diantara  aspek-aspek sosial  dalam  dogmatisme  yang  terpenting adalah  tatanan  institusional  yang  dibuat oleh  kelompok  dengan  sistem  keyakinan dogmatik  menjadikan  penolakan  terhadap alternatif-alternatif solusi persoalan sebagai  suatu  kewajiban.  (Hans  Albert, 2014: 161).
Permasalahan  peternakan  babi  ini telah  membuat  gusar  banyak  kalangan termasuk KH. Fuad Hasyim seorang ulama yang  disegani  sewilayah  III  Cirebon  yang juga  pengasuh  Pondok  Pesantren  Buntet, beliau  merasa  kaget  karena  belum  adanya tanggapan  dari  PEMDA  Indramayu  dan seolah-olah  semua  pihak  tutup  mata mengenai  hal  ini.  Dari  hasil  pertemuan bersama  dalam  acara  Forum  silaturahim ulama  dan  pemuka  Islam  Indramayu tanggal  1  Oktober  1995  para  ulama
berharap  kepada  ketua  DPRD  Indramayu sebagai  wakil  Rakyat  dan  H.  Bupati  Ope Mustofa untuk menolak proyek peternakan babi.
Gerakan  protes  keagamaan  dalam kontek revivalisme dan sektarianisme yang digerakkan oleh ulama Indamayu khususnya di daerah Kandanghaur ini, bisa dilihat  dalam  kontek  hubungan  kausalitas antara gerakan dengan nilai yang melandasinya.  Gerakan  ini  tidak  akan muncul  tanpa  adanya  basis  ideologi  yang diperjuangkan  secara  bersama.  Sartono Kartodirdjo  (1997)  mengatakan,  bahwa para  pemimpin  Islam  sejak  abad  ke  -19 telah  banyak  menggunakan  solidaritas pedesaan  dalam  menentang  kolonialisme, karena  tidak  adanya  pemimpin  formal yang  bisa  diajak  ke  arah  tujuan  aspirasi kolektif  dengan  masyarakat  di  bawahnya. Solidaritas  petani  yang  dilandasi  agama misalnya, sangatlah mudah untuk digunakan sebagai modus perlawanan atau protes  sosial.  Emile  Durkhaim  melihat pula bahwa realitas seperti ini bisa disebut
dan diidentikkan dengan solidaritas mekanis  yaitu  suatu  solidaritas  dalam masyarakat  komunal  yang  berakar  pada masyarakat  agraris  dan  berpusat  dan berada pada tokoh-tokoh kharismatiknya.
Anomi  gerakan  penolakan  ternak babi  secara sosiologis  sejalan dengan pola pikir Wach yang menyebutkan adanya tiga ekspresi  pengalaman  keagamaan  yaitu pemikiran ( thought ), tindakan ( action ), dan persekutuan ( fellowship ), yang pada prinsipnya  gerakan ini  muncul bisa dilihat dari  situasi  sosial  pada  waktu  itu  (Abdul Djamil,  2003:161).  Hal  ini  sesuai  dengan karakteristik masyarakat Kandanghaur baik  secara  sosiologi,  antropolgis  dan geografis maupun tipologi sosial kemasyarakatannya yang berwatak agraris. Penulis  mengajukan  pertanyaan  penelitian sebagai  berikut. Bagaimana latar belakang kebijakan munculnya usaha relokasi peternakan  babi  di  Desa  Parean  Girang kecamatan Kandanghaur? Bagaimana
proses  dan  upaya  mobilisasi  masa  dalam aksi penolakan yang dilakukan masyarakat
Desa Parean Girang Kandanghaur terhadap usaha peternakan babi? Bagaimana dampak  sosial,  agama  dan  politik  dari perlawanan  dan  penolakan  usaha  relokasi peternakan  babi  di  Kabupaten  Indramayu pada  tahun  1996?    Tujuan  penelitian  ini tidak  lain  untuk  memberikan  Informasi peristiwa  yang  terjadi  di  wilayah  Jawa Barat,  memberi  pengetahuan  keagamaan tentang  akibat  negatif  mengkonsumsi daging  babi,  sebagai  Ibroh  pembelajaran pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan agar  tidak  merugikan  rakyat.  Metode  yan dipakai  adalah  metode  penelitan  sejarah (MPS),  yang  terdiri  dari Heuristik,  Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Dari uraian tersebut  diatas  diatas,  akhirnya  penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:  Protes  Sosial  Relokasi Peternakan  Babi  di  Desa  Parean  Girang Kec.Kandanghaur-Indramayu  pada  tahun 1995-1996 .
B. Penolakan Masyarakat Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur
terhadap Peternakan Babi pada Tahun 1995-1996
Aksi  Protes  masyarakat  Desa Parean  Girang  Kecamatan  Kandanghaur untuk  menentang  para  investor  usaha relokasi  peternakan  babi  di  daerahnya semakin  memanas.  Dikeluarkannya  Surat Pernyataan Masyarakat Kandanghaur tertanggal  21  Desamber  1995  yang bertujuan untuk menolak relokasi peternakan  babi  di  Desa  Parean  Girang Kandanghaur  tersebut  tidak  main-main karena  langsung  di  tujukan  pada  Bupati Indramayu  dan  Ketua  DPRD  Kabupaten Indramayu.
Protes  masyarakat  Kandanghaur tersebut  sebenarnya    wujud  penentangan atas persetujuan Bupati Indramayu, melalui  surat  rekomendasi  untuk  PT  Sari Kencana  Jaya  Utama,  dengan  nomor: 524.2/142/bppa/1995,  perihal  persetujuan usaha  peternakan  babi.  Surat  protes  yang merupakan hasil mufakat dan musyawarah mayarakat Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur langsung ditandatangani
oleh  para  tokoh  masyarakat  atas  nama masyarakat Kandanghaur.
Dalam  suratnya  masyarakat  Desa Parean  Girang  Kecamatan  Kandanghaur menyatakan  keberatan  dengan  adanya peternakan dan pengolahan daging babi di desanya  itu,  mereka  beralasan  bahwa sebagai  Muslim  harus  selalu  menjunjung tinggi  nilai-nilai  ajaran  Islam  dan  nilai- nilai  iman  dan  taqwa  sesuai  dengan hakekat  pembangunan  nasional  yakni pembangunan  manusia  seutuhnya  dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dalam artian seutuhnya adalah lahir  batin,  serta  dalam  artian  seluruhnya yakni  dunia  dan  akherat.  Dalam  suratnya juga,  masyarakat  Desa  Parean  Girang Kandanghaur  menjelaskan  jarak  antara proyek peternakan babi dengan lingkungan masyarakat  muslim  sangat  berdekatan sehingga dikhawatirkan terjadi pencemaran  kotoran,  yang  di  timbulkan oleh  limbah  dan  polusi  udara  bagi penduduk  yang  akan  mengganggu  K3 (Kebersihan,  Kenyamanan,  Keindahan)  di
lingkungan masyarakat dan dapat meresahkan masyarakat.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa semboyan  masyarakat  Indramayu  adalah: “ Indramayu  Mulia  Asri” semboyan tersebut  sebagai  acuan  masyarakat  Desa Parean  Girang  Kecamatan  Kandanghaur untuk  melestarikan  lingkungannya  dan sebagai  kebanggaan  seluruh  masyarakat Indramayu  untuk  di  wujudkan  dalam  pola gerak kehidupan sehari-hari, tetapi menurut  masyarakat  Desa  Parean  Girang Kecamatan  Kandanghaur  dengan  adanya peternakan  babi  akan  merusak  citra  dari semboyan  itu  sendiri,  karena  lingkungan sekitar  akan  kotor  baik  fisik  maupun  non fisik,  dengan  kata  lain  wibawa  dan  nama baik  masyarakat  dan  pemerintah  daerah Indramayu sendiri akan tercoreng.
Dalam uraian suratnya yang terakhir  masyarakat  Desa  Parean  Girang Kecamatan Kandanghaur sangat mendambakan  lahirnya  generasi-generasi penerus  yang  tetap  menjunjung  tinggi nilai-nilai  ajaran  Islam  dan  nilai-nilai
Pancasila  yang luhur itu, generasi  harapan bangsa yang dapat meneruskan perjuangan pendahulunya dalam mengisi kemerdekaan dengan  bekal  IPTEK  (  Ilmu  Pengetahuan) dan IMTAQ (Iman dan Taqwa) akan tetapi dengan adanya peternakan babi di daerahnya  dikhawatirkan  akan  meracuni keimanan  generasi  muda  sebagai  penerus perjuangan  bangsa  sudah  terbiasa  dengan hal-hal  yang diharamkan oleh agama yang kemudian  akan  melahirkan  generasi  yang lemah iman dan taqwa. Hal ini jelas karena tujuan  dibangunnya  peternakan  babi  salah satunya  adalah  untuk  menyerap  tenaga kerja  di  wilayah  Desa  Parean  Girang Kecamtan  Kandanghaur  dan  sekitarnya, secara  otomatis  pekerja-pekerjanya  pun yang  jelas-jelas  beragama  Islam  karena iman  dan  aqidah  mereka  sudah  goncang, dan tidak bisa membedakan hal  yang batil dan  yang  hak  apalagi  jelas-jelas  babi tertulis  dalam  AlQuran  dengan  tegas bahwa hukumnya haram.
Dari  berbagai  alasan  di  atas  yang tertulis  dalam  surat  penolakan  masyarakat
Desa Parean Girang
Kecamatan
Kandanghaur  tetap  berkenyakinan  bahwa peternakan  babi  hanya  menguntungkan seseorang  (Pengusaha)  dan  mengorbankan kepentingan  masyarakat  luas  ini  tidak sesuai dengan hakekat dan azas pembangunan nasional. Masyarakat berharap  pihak-pihak  terkait,  dan  para pengambil kebijakan agar mengaspirasikan kehendaknya untuk menolak adanya relokasi perenakan babi di daerahnya.

## 1.1 Pandangan Para Cendikiawan terhadap Manfaat Peternakan Babi
Sebuah  usaha  relokasi  peternakan dan  pengalengan  babi  akan  hadir  di tengah-tengah  masyarakat  yang  mayoritas beragama  muslim  yaitu  di  Desa  Parean Girang Kecamatan Kandanghaur.
Sebagaian  besar  ulama,  Cendekiawan  dan tokoh  masyarakat  Desa  Parean  Girang Kecamatan Kandanghaur merasa resah dan menentang  kehadiran  peternakan  babi tersebut yang telah direkomendasikan oleh Bupati Indramayu dengan nomor
524.2/142/bppa/1995.
Akan tetapi keresahan dan kegelisahan sebagian ulama, Cendikiawan dan tokoh masyarakat itu  dianggap  angin  lalu  oleh  para pengambil kebijakan di Pemda Indramayu, bahkan  seolah  olah  para  wakil  rakyat  pun tutup  mata,  tutup  telinga  dan  tutup  mulut mengabaikan semua himbauan yang pernah  diberikan  antara  lain  oleh  KH. Munawir Amin Ketua MUI Indramayu, H. Aziz  Ahyadi,  anggota  komisi  B  DPRD Jabar dari fraksi ABRI, KH. Fuad Hasyim Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon,  KH.  Achmad  Jamali  Ketua  MUI Kecamatan Kandanghaur.
Setelah  kasus  protes  terhadap pendirian  babi  di  Riau  reda,  kini  muncul kasus  serupa  di  Indramayu,  Jawa  Barat. Aksi  protes  para  ulama  Indramayu menentang  kehadiran  PT  Sari  Kentjana Jaya Utama yang akan membuka peternakan dan pengolahan daging babi di Desa Parean
Girang Kecamatan
Kandanghaur  yang  direncanakan    di  atas tanah seluas 500 ha, kini terus bergulir.
Protes  tersebut  adalah  bentuk penentangan atas  persetujuan  Bupati
Indramayu,  yang  pada  waktu  itu  di  jabat H.Ope Mustopa, melalui surat rekomendasi  untuk  PT  Sari  Kencana, dengan nomor 524.2/142/bppa/1995, perihal persetujuan usaha peternakan babi. Surat  protes  yang  merupakan  hasil mufakat  dan  musyawarah  di  gedung  MUI Kandanghaur  tertanggal  11  Juni  1995 menyatakan  keberatan  dengan  adanya peternakan dan pengolahan daging babi di Desa Parean Girang itu dihadiri para tokoh masyarakat dan ulama seKecamatan Kandanghaur,  termasuk  dari  Desa  Parean Girang  sendiri.  Dalam  suratnya  MUI Kecamatan Kandanghaur menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Kandanghaur beragama Islam. Oleh karena itu sebagaimana  di  yakini  oleh  orang  Islam, babi  adalah  binatang  yang  diharamkan secara  mutlak  oleh  Agama  Islam  sesuai dengan Surat Al Maa-Idah 3  yang artinya sebagai berikut:
...Diharamkan  bagimu  (memakan) bangkai,  darah,  daging  babi,  (daging hewan  yang  disembelih  atas  nama selain  Allah,  yang  tercekik,  yang dipukul,  yang  jatuh,  yang  ditanduk, dan  yang  diterkam  binatang  buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya), dan (yang
diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...
Surat  An-Nahl  115  yang  artinya  sebagai berikut:
…Sesungguhnya
Allah hanya mengharamkan  atasmu  (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan apa yang  disembelih  dengan  menyebut nama  selain  Allah;  tetapi  barang siapa  yang  terpaksa  memakannya dengan  tidak  menganiaya  dan  tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang… Dengan  demikian  dapat  dipahami masyarakat Desa Parean Girang
Kecamatan
Kandanghaur merasa keberatan  dengan  adanya  peternakan  babi berikut  pabrik  pengolahannya  itu,  selain bertentangan  dengan  syariat  Islam,  juga akan merusak akidah umat Islam masyarakat  Desa  Parean  Girang  yang sedang dalam pembinaan MUI Kecamatan Kandanghaur.  Oleh  karena  itu  KH. Ackmad  Jamali  sebagai  ketua  MUI Kandanghaur  merasa  terpanggil  untuk mendesak semua pihak agar memperhatikan semua aspek yang bakal di timbulkan.
H. Azis Ahyadi, anggota Komisi B
DPRD Jabar dari fraksi ABRI
mengungkapkan bahwa ia
pun
sesungguhnya  menolak  kehadiran  relokasi peternakan  babi  di  Desa  Parean  Girang Kandanghaur  tersebut  dan  menghimbau pada  Pemda  Indramayu  untuk  mengkaji ulang  dan  berkonsultasii  pada  para  ulama serta  pemuka  Islam.  Karena  babi  dengan segala aspeknya dinyatakan haram.
Menurutnya Pemda jangan gegabah, harus dipikirkan dampak yang akan di temukaan
nanti.  Meski  bisa  jadi  dengan  adanya proyek  peternakan  babi  menguntungkan Pemda,  tetapi  juga  harus  melihat  dan menghargai umat Islam. Apa salahnya jika proyek  tersebut  ditolak  kehadirannya, alasannya  masih  banyak  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  lain  yang  mau menanamkan  investasinya  di  Kabupaten Indramayu.  Ia  juga  mengharapkan  agar pihak  yang  berwenang  khususnya  Pemda setempat agar bisa mendengar suara umat, jangan  dianggap  angin  lalu,  dan  harus melalui  musyawarah  dulu  dengan  ulama dan  tokoh  masyarakat  jika  memang  harus ada  prosyek  relokasi  peternakan  babi tersebut.
KH.  Fuad  Hasyim,  seorang  ulama dari  Pondok  Pesantren  Buntet-Cirebon, juga  merasa  kaget  dengan  belum  adanya tanggapan  dari  Pemda  dan  seolah  semua pihak  tutup  mata.  Dai  kondang  dari  kota udang  ini  mengatakan,  boleh  saja  di  buat peternakan  babi,  tapi  harus  lihat  dulu lokasinya,  jangan  asal  bangun.  Sebelum terlanjur,  lebih  baik  batalkan  saja  atau
didirikan  di  sebelah  pulau  yang  tidak  ada penghuninya. Jangan di Kandanghaur yang mayoritas
Muslim. Biliau juga menyayangkan  karena  suara  umat  Islam tidak  ditanggapi  serius  dari  kalangan pengambil  kebijakan,  yang  ditakutkan adalah adanya relokasi peternakan babi ini bisa  memecah  belah  kerukunan  umat beragama.
Dari  hasil  pertemuan  bersama dalam acara Forum Komunikasi/Silaturahmi Ulama dan
Pemuka  Islam  Indramayu  tanggal  1 oktober  1995  juga  mengharapkan  kepada Bupati  Indramayu  dan  Ketua  DPRD Indramayu agar menolak proyek peternakan babi karena berdasarkan Alquran  dan  Hadits,  babi  dengan  segala aspeknya adalah haram hukumnya.
MUI  Jabar  menghimbau  agar rencana  Pemda  Jabar  agar  menyediakan lahan  peternakan  babi  bagi  Investor, ditinjau  kembali.  Menurut  K.H.  Totoh Abdul  Fatah,  selaku  Ketua  MUI  Jawa Barat, kepentingan umat jangan
dikalahkan oleh kepentingan bisnis semata.  Totoh  menilai  pendapatnya  bukan hanya  memotret  dari  realita  Agama  Islam saja  tapi  juga  dari  kemasyarakatan  dan politik.  Ia  juga  menambahkan  agar  para investor  melihat  karekteristik  masyarakat Jawa  Barat yang  religius.  Menurut pandangannya investor yang akan membangun  perernakan  babi  tentu  tidak mempertimbangkan
masalah
agama.( REPUBLIKA; Tanggal  12  April 1996).
Pada  bagian  terpisah  K.H.  Latief Muktar,  Ketua  Umum  Wilayah  Persatuan Islam  (PERSIS)  Jabar,  merasa  kaget dengan  rencana  hijrahnya  peternakan  babi ke  wilayah  Jabar.  Latif  menegaskan menurut dalil naqli maupun aqli memperdagangkan babi jelas haram hukumnya.  Bahkan  ia  menilai,  sikap Pemda  Indramayu  yang  siap  menyediakn lahan,  telah  menyinggung  perasaan  umat Islam.  Bahkan  kalau  proyek  ternak  babi akan  di  teruskan,  PW  Persis  Jabar  akan
mengirimkan surat protes kepada Gubernur Jabar.
Ungkapan penyesalan juga mengalir dari Pengurus Wilayah Nahdladul  Ulama  (NU)  Jabar.  K.H.  Man Muhamad  Iskandar,  Wakil  Ketua  NU Jabar. Beliau menilai masih banyak sektor lain  yang  akan  mendatangkan  pemasukan bagi  kas  daerah,  tanpa  harus  bergantung pada ternak babi. Man Muhamad Iskandar juga menilai dari segi ekonomi jelas ternak babi  akan  menguntungkan  investornya, akan  tetapi  keuntungan  bisnis  ini  akan kalah  dengan social  cost yang  harus  di pikul  masyarakat  setempat.  Dalam  jangka pendek ataupun panjang keresahan masyarakat  akan  timbul  kalau  rencana  ini akan terus di lakukan.

## 1.2.Kepentingan  Pemerintah  Daerah
Indramayu  Membuka  Peternakan

## Babi
Sebenarnya adanya peternakan babi  pada  mulanya  adalah  karena  Pemda DKI Jakarta mengultimatum agar
peternakan babi harus sudah meninggalkan diri  dari  wilayah  tersebut  hingga  batas waktu Mei 2007. Para investor ternak babi pun  kemudian  kelabakan  dan  mengincar wilayah Jawa Barat untuk dijadikan tempat baru  sebagai  lahan  garapan  .  Mereka membutuhkan  lahan  seluas  200  hektar. Ahirnya  Wagub  Jabar  dan  Kesra  yang pada  waktu  itu  dijabat  oleh  M.  Sampurna berinisiatif  untuk  memusyawarahkannya dengan  pemda  Tingkat  II  di  Jawa  Barat. Kemudian  diundanglah  lima  Bupati  untuk membahas kemungkinan relokasi peternakan babi tersebut. Para Bupati yang di undang berasal dari Bogor, Tanggerang, Bekasi,  Karawang,  dan  Lebak.  Pertemuan itu juga dihadiri pejabat  dari Bappeda dan Dinas Peternakan. (Muhamad Ryaas Rasyid, 2007: 100-103) Dalam penjelasannya kepada Wartawan
Wagub Jabar Bidang Pemerintahan  dan  kesra  M.  Sampurna, tanggal  11  April  1995  menjelaskan Menurutnya  sudah  ada  lima  pengusaha yang  mengajukan  ke  Pemda  Jabar.
Sehingga  200  hektar  itu  akan  di  garap bersama  oleh  para  investor  tersebut.  Izin lokasi  yang  diberikan  kepada  mereka  bisa mencapai  30  tahun.  Menurutnya  semua pihak  harus  berpikir  kedepan  dan  luas. “Sebagian penduduk dan turis membutuhkan  daging  babi.  Kalau  tidak
disediakan  nanti  mengimpor.  Sayang devisanya  selama  ini  diperoleh  daerah Batam,”
Untuk kebutuhan
Jabar, menurutnya, sebagian devisa dipenuhi oleh
peternakan  babi  kecil-kecilan  di  sekitar Jabar. Sehingga jika Jabar bisa menyediakan  peternakan  babi  maka  bisa jadi  nanti  bisa  mengekspor.  Sehingga klimaknya  bagi  Pemda  Jabar  adanya peternakan babi berarti akan menambahkan  pendapatan  daerah. Income yang akan didapat sangat besar, dari PBB, Pajak  izin  usaha,  dan  tenaga  kerja  bisa mencapai hingga 2,1 miliar pertahun.
Dalam  pertemuan  lima  Bupati dengan  Wagub  Jabar,  Bupati  lima  daerah itu  secara  prinsip  menolak  kehadiran peternakn babi tersebut di wilayah mereka
masing-masing.  Penolakan  tersebut  bukan merupakan  faktor  teknis  tapi  non  teknis. Para Bupati tidak mau ambil resiko, karena 96 persen penduduk Jawa  Barat  beragama Islam.
Tetapi Wagub Kesra menginformasikan bahwa Bupati
Indramayu  Ope  Mustopa  siap  menerima kehadiran peternakan itu.
Kekhasan  masyarakat  Indramayu yang  terkenal  dengan  masyarakat  pesisir, dengan  kebudayaan  yang  dapat  dikatakan bersifat adiktif pada akhirnya memunculkan perubahan-perubahan dalam bidang  ekonomi  dan  kesempatan  dalam bidang  sosial  yang  terwujud  dalam  proses adaptasi  dengan  masyarakat  sekitarnya. Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  Indramayu merupakan  daerah  garis  pantura  yang memiliki sumber daya alam yang melimpah  ruah,  baik  sektor  pertanian, kelautan,  sector  migas  dan  yang  lainnya. Tetapi pada dasarnya Pembangunan bukan semata-mata  aksi  sosial  untuk  sekedar memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa bernegara.
Lebih jauh dari itu pembangunan merupakan  implementasi  dari  tugas-tugas kekholifahan di muka bumi. Pembangunan itu  juga  merupakan  refleksi historis dan cultural juga sosial terkait dengan cita-cita perjuangan. Oleh karena itu usaha pembangunan  dalam  tatanan  praktisnya harus sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Karena bagaimanapun juga melaksanakan pembangunan merupakan pembuatan yang luhur, agung dan suci.
Pembangunan yang telah dirancang sedemikian  rupa  telah  dihebohkan  dengan adanya  relokasi  peternakan  babi  di  desa Parean  Girang  Kecamatan  Kandanghaur.
Diatas  areal  tanah  seluas  500  hektar.  Hal ini  sesuai  dengan  SK  Bupati  bernomor: 524:/142/Bapp/1995  tertanggal  19  Januari 1995.

## 1.3. Sikap  Aparat  Pemerintahan  Desa
Parean Girang Kecamatan
Kecamatan  Kandanghaur  terhadap SK Bupati NO: 524.2/142/bapp/1995
Berdasarkan  peraturan  pemerintah nomor  8  Tahun  1995  upaya  pembenhan otonomi melalui prakarsa pemerintah pusat untuk  menyerahkan  urusan-urusan  yang selama ini telah di jalankan di pemerintahan  Tingkat  II  oleh  aparat  pusat ( instansi  vertikal-departemen  teknis )  dan aparat  pemerintahan  daerah  Tingkat  I. Dalam  implementasi  di  gunakan  strategi otonomi birokrasi dengan teknik percontohan. Tujuan utama yang hendak di capai  adalah  untuk  mematangkan  kondisi transisi menuju terwujudnya otonomi yang nyata,  serasi,  dinamis  dan  bertanggung jawab  dengan  titik  berat  pada  Daerah Tingkat II.
Adanya Sk Bupati Nomor:
524:/142/Bapp/1995  tertanggal  19  Januari 1995  tentang  relokasi  peternakan  babi  di daerahnya,  merupakan  bentuk  konkrit adanya  kebijakan  otonomi  daerah  atas pusat. Walaupun sudah dirancang sedemikian  rupa  kebijakan  pemerintahan daerah Indramayu tentang relokasi petrenakan  babi  di  Desa  Parean  Girang
Kecamatan  Kandanghaur  tidak  disepakati oleh masyarakat setempat.
Para  aparat  desa  dan  tokoh masyarakat melakukakan pertemuan untuk memusyawarahkan tentang kebijakan pemerintah  daerah  Kabupaten  Indramayu dalam  hal  relokasi  peternakan  babi  pada tanggal 11 Juni 1995. Dalam pertemuan itu muncul  kesepakatan  bahwa  masyarakat
Desa
Parean
Girang Kecamatan Kandanghaur  menolak  adanya  relokasi peternakan  babi  tersebut.  Melalui  Surat MUI Kandanghaur Nomor 08/MUI-
Kec/VI/1995 dan Surat Pernyataan Masyarakat
Desa Parean
Girang-
Kecamatan  Kandanghaur,  tanggal  21 Desamber  1995  bahwa  masyarakat  desa beserta  aparatur  desa  Parean  Girang menolak  adanya  relokasi  peternakan  babi di daerahnya.
1.4. Beberapa  Tindakan  Preventif  yang
Dilakukan  Masyarakat  Desa  Parean Girang  Kecamatan  Kandanghaur terhadap  Usaha  Peternakan  Babi  di Desa Parean Girang
Masyarakat  Desa  Parean  Girang Kecamatan  Kandanghaur,  secara  fisik geografis  terletak  di  wilayah  desa  yang tergolong terpencil. Terjauhkan dari jangkauan    gerakan  politik,  tetapi  akibat yang  ditimbulkannya,  ketika  di  daerah  ini terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak masyarakatnya, maka bangkitlah kesadaran  politik  para  ulama  desa  peserta para  pemudanya.  Mereka  sangat  kompak dan  hidup  bergotong-royong,  ini  terjadi ketika vonis relokasi peternakan babi yang akan  dilakukan  di  Desa  Parean  Girang Kecamatan Kandanghaur, maka bangkitlah kesadaran  kolektif  para  Ulama  Desa beserta  aparat  desa  dalam  satu  komando. Wujud gerakannya dalam tindakan prepentif
melawan hegemoni pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu, menuntut dibatalkannya relokasi peternakan babi. Setelah bermusyawarah  dengan  seluruh  elemen masyarakat
Desa Parean Girang
Kecamatan Kandanghaur mengenai
relokasi  peternakan  babi  di  daerahnya.
Dibantu  oleh  para  mahasiswa,  mereka
melakukan
tindakan-tindakan
preventifentif terhadap
kebijakan pemerintah  Indramayu  mengenai  relokasi peternakan babi.
Gerakan  ini  dibangkitkan  oleh K.H.  Achmad  Jamali,  seorang  ulama  dari Desa  Karang  Sinom  Kandanghaur  untuk melakukan  pendekatan  kultural  dengan masyarakat  Desa  Parean  Girang.  Yang kebetulan pada saat itu ia menjabat sebagai Ketua  MUI  Kecamatan  Kandanghaur, karena  itu  sebagai  seorang  muslim  beliau juga  memiliki  tanggung  jawab  moril secara  kelembagaan  dan  pribadi  untuk membantu masyarakat Desa Parean Girang dalam hal penolakan peternakan babi. Pada tanggal  11  Juni  1995  masyarakat  Desa Parean  Girang  dikumpulkan  di  Gedung MUI  Kandanghaur  untuk membahas masalah perenakan babi, dalam musyawarah  yang  dihadiri  oleh  seluruh elemen masyarakat itu akhirnya menghasilkan  kesepakatan  bahwa  adanya relokasi  peternakan  babi  di  Desa  Parean
Girang  Kecamatan  Kandanghaur  harus ditolak, karena berakibat fatal dan meresahkan  masyarakat,  maka  melalaui Surat  MUI  Kandanghaur  Nomor  08/MUI- Kec/VI/1995. dan  pada  tanggal 21 Desember  1995  masyarakat  Desa  Parean Girang  melakukan  musyawarah  di  tingkat Kecamatan, hasil musyawarah itu bersepakat bahwa masyarakat Desa Parean Girang  Kecamatan  Kandanghaur  harus mengeluarkan  surat  penegasan  untuk menolak relokasi peternakan babi.
Informasi adanya relokasi peternakan  babi  di  Desa  Parean  Girang Kecamatan  Kandanghaur  itu  tercium  oleh para  mahasiswa  Indramayu  yang  sedang studi  di  luar  kota,  seperti  Di  Yogyakarta, Bandung,  Jakarta.    Para  mahasiswa  yang telah  matang  dalam  birokrasi  administrasi organisasi, dengan cepat melakukan tukar- menukar  Informasi dan jaringan keseluruh mahasiswa  In  dramayu  yang  sedang  studi di  luar  daerah.  Gerakan  mahasiswa  ini dikomandoi oleh Fokus Pemayu Yogyakarta dan FSPMI Bandung.
Mahasiswa juga mencoba mengaspirasikan
keinginan masyarakat Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Melalui pendekatan birokrasi Kepada
MUI
Kabupaten  Indramayu  dan  melayangkan surat  Kepada  ICMI  ORWIL  Jabar. Mahasiswa juga melakukan pendampingan kepada  masyarakat  Desa  Parean  Girang untuk  melakukan  audiensi  dengan  para wakil  rakyat  di  gedung  DPRD  Indramayu khususnya  di  Komisi  E.  Mengeluarkan pernyataan sikap, menginformasikan kepada  media  dan  jalan  terakhir  dengan demonstrasi besar-besaran.
1.5. Berbagai Aksi Penolakan
Peternakan  babi  yang  dilakukan
Masyarakat  Parean      Girang Kecamatan Kandanghaur Diikeluarkannya surat Rekomendasi SK Bupati NO: 524.2/142/bapp/1995.Tertanggal 19 Januari  1995  tentang  izin  peternakan  babi di
Parean Girang Kandanghaur,
memancing banyak tindakan-tindakan seperti berikut:
1. Pernyataan Sikap
Langkah awal yang di tempuh para mahasiswa  yang  tergabung  dalam  Forum Komunikasi Pelajar dan Mahasiswa Indramayu  (  FOKUS  PEMAYU)  adalah membentuk  tim  investigasi,  yang  bertugas melakukan pengumpulan data yang kemudian  menjadi  bahan  acuan  untuk melakukan  gerakan  penolakan  terhadap relokasi peternak babi.
Setelah mendapatkan surat dari tim investigasinya  Tohadi  bersama  anggota FOKUS  PEMAYU,  langsung  melakuan briefing mendadak  untuk  merumuskan langkah  apa  saja  yang  akan  dilakukan selanjutnya. Setelah melakukan pengumpulan  data  dari  berbagai  sumber akhirnya  pada  tanggal  05  Mei  1996, FOKUS  PEMAYU  menyebarkan  surat informasi  yang  di  tujukan  kepada  seluruh keluarga  besar  Santri,  Pelajar,  Mahasiswa dan  masyarakat  Indramayu  di  seluruh
Indonesia yang bertujuan untuk
memobilisasi massa, dan jaringan informasi  untuk  membulatkan  tekad  dan menumbuhkan  semangat  persaudaraan  di antara masyarakat Indramayu guna menyatukan  satu  visi  menolak  adanya relokasi  peternakan  babi  di  Desa  Parean
Girang
Kecamatan
Kandanghaur Indramayu.
Fokus  Pemayu  juga  mengirimkan surat  kepada  MUI  Kandanghaur  sebagai bahan evaluasi untuk pertukaran informasi dan  kerjasama.  Surat  dari  Fokus  Pemayu ditanggapi  positif  oleh  Ketua  MUI Kandanghaur  A.  Jamali.  Dalam  surat balasannya  tertanggal  10  pebruari  1996 MUI  Kandangahaur  menyatakan  pihaknya menyambut  baik  dengan    kerja  sama  ini dan  menghimbau  kepada  Fokus  Pemayu agar  kawan-kawannya  sesama  kantong gerakan  organisasi  yang  ada  di  Bandung dan  Jakarta  agar  ikut  memperjuangkan aspirasi  masyarakat  Desa  parean  Girang Kecamatan Kandanghaur.
Surat Fokus Pemayu yang ditujukan  kepada  DPRD  Indramayu  itu  di
tanggapi  serius  oleh  para  wakil  rakyat, dengan  mengundang  Kantong  gerakan Mahasiswa Indramayu khususnya FOKUS PEMAYU Yogyakarta dan FSPMI Bandung, untuk melakuan Public Hearing , pada  hari  Kamis,  25  April  1996.  Dalam dialog  terbuka  dengan  utusan  mahasiswa itu,  walaupun  sebelumnya  terjadi  debat dan  ketegangan  dan  belum  di  temukan kesepakatan,  tetapi  DPRD  Kabupaten Indramyu  berjanji  untuk  menyalurkan aspirasinya ke pimpinan daerah Indramayu
Fokus  Pemayu  juga  mengirim Pernyatan sikapnya kepada MUI Kabupaten  Indramayu  karena  dianggap belum  adanya  kesepakatan  dan  ketegasan sikap  di  kalangan  Ulama  Indramayu tentang  usaha  peternakan  babi  di  desa Parean  Girang  Kecamatan  Kandanghaur. Fokus  Pemayu  menganggap  bahwa  figur ulama  merupakan  petunjuk  umat  yang sedang  kebingungan  di  tengah  masyarakat yang  sedang  mencari  cahaya  terang, jangan  sampai  malah  membingungkan masyarakat  karena  tidak  tyegas  dalam
menyikapi  maslah  halal  haram  peternakan babi di Desa Kandanghaur Indramayu.
Seolah  tak  mau  kalah  Forum
Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Indramayu (FSPMI) Bandung pun, melakukan  permohonan Publik  Hearing sekaligus  pernyataan  sikap    melalui  surat Istimewanya  yang  di  tujukan  pada  ICMI ORWIL  Jawa  Barat  tertanggal  10  Juli 1996,  FSPMI  Bandung  mempertanyakan tentang kesatuan suara dan jalur koordinasi antara  ICMI  ORWIL  Jabar  dengan  ICMI Orsat  Indramayu  yang  sepakat  adanya relokasi  ternak  babi.  Sebelumnya  FSPMI Bandung  telah  mengadakan  penyelidikan dan  pencarian  data  langsung  di  daerah lokasi  peternakan  babi  yaitu  di  Desa Parean  Girang  Kecamatan  Kandanghaur. Hasilnya telah dibahas dalam rapat  Forum pada tanggal 21 April 1996.
FSPMI pun telah melakukan audiensi  dengan  pihak  Dewan  Perwakilan Rakyat  Tingkat  II  Indramayu  yang diwakili  oleh  Komisi  E  di  Gedung  DPRD Indramayu,  walaupun  usahanya  belum
membuahkan  hasil  yang  maksimal.  Cita- cita FSMPI Bandung untuk membersihkan nama baik darah Indramayu umumnya dan Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur  khususnya,  mereka  tidak mau  nama  Kandanghaur  akan  berganti nama dengan kandang babi. Usaha FSPMI Bandung  untuk  melakukan  penolakan peternakan  babi  tidak  main-main.  Mereka menyakini semua usahanya akan menemukan titik terang. Untuk itu FSMPI Bandung  juga  meminta  dukungan  dari aparat  desa  dan  para  pemuda  setempat untuk  mengisi  surat  pernyataan  sikap tentang  relokasi  peternakn  babi  tersebut. Isinya baik berupa kekesalan, kekecewaan, saran-saran,  dan  lain-lain.  FSPMI  juga mengancam  apabila  pihak  Pemerintahan Indramayu  masih  kukuh  mempertahankan kemauannya  untuk  melakukan  relokasi peternakan  babi  di  Desa  Parean  Girang Kecamatan  Kandanghaur.  Mereka  akan Demonstrasi  besar-besaran.  Ancaman  ini memang  benar  adanya,  setelah  meminta tanda tangan kesemua Mahasiswa, pemuda
dan  masyarakat,  mereka  juga  menggalang dana untuk aksinya itu.
2. Demonstrasi
Setelah melakukan rapat intern dari semua  gerakan  mahasiswa  Yogyakarta  ( Fokus Pemayu), Bandung (FSPMI), pemuda  dan  masyarakat  Parean  Girang Kandanghaur bersepakat untuk melakukan Demonstrasi di gedung DPRD Indramayu.
Tepat  tanggal  29  April  1996,  tercatat  47 gabungan  mahasiswa,  17  donatur,  di tambah  satu  truk  masyarakat  desa  Parean Girang Kecamatan Kandanghaur berkumpul  di  Terminal  otobus  Indramayu sebagai  transit  sebelum  menuju  kantor DPRD  Indramayu.  Semua  perangkat  aksi dari  mulai megaphone ,  tali  rapiah,  dan lain-lain  sudah  di  siapkan.  Dalam  tulisan- tulisannya dan spanduk yang di pampangnya,  mereka  menuliskan    kami masyarakat  Parean  Girang  Kecamatan Kandanghaur  tidak  mau  menjadi  generasi babi, dan kami menolak relokasi peternakan  babi  Peternakan  babi  mereka mengatasnamakan  SOMASI  (Solidaritas
Mahasiswa  dan  Masyarakat  Indramayu). Para  Demonstran  juga  menuntut  apabila aspirasinya tidak didengar oleh Bupati dan Pengambil  Kebijakan  di  Indramayu  maka mereka  menuntut  H.  Ope  Mustofa  untuk mundur darei jabatannya sebagai Bupati.Tepat  jam  08.30  WIB  mereka melakukan  aksi  demonstrasi  ke  gedung DPRD Indramayu.
Menurut  Haryanto  Harhara  dan  Iin Rohimin  demonstrasi  adalah  langkah terakhir ketika lobi dan audiensi menemukan  jalan  buntu.  Aksi  demontrasi yang  dilakukan  oleh  seluruh  elemen masyarakat  untuk  menolak  peternakan babi  itu,  “merupakan  aksi  terbesar  yang ada  di  Indramayu.”menurut  Sakum,  yang sehari-hari mengayuh becanya di sepanjang terminal otobis Indramayu, juga mengatakan bahwa”arak-arakan demonstrasi  itu  telah  memacetkan  seluruh rute  perjalanan  menuju  jalan  Indramayu kota.”
1.6.Langkah-langkah  yang  Dilakukan
Pemerintahan Kabupaten
Indramayu  dalam  Merespon  Aksi

## Penolakan babi
Protes yang semula dianggap angin lalu oleh kalangan pengambil kebijakan di Pemda  Indramayu  mengenai  relokasi peternakan  babi  di  desa  Parean  Girang Kecamatan
Kandanghaur akhirnya
berbuntut panjang.
Usaha
Bupati
Indramayu  untuk  mengumpulkan  para alim-ulama pada tanggal 18 April 1996 di Gedung  Serba  guna  Kopri  dalam  upaya membendung protes masyarakat dikalangan para tokoh agama menjadi sia- sia.  Dalam  pertemuan  itu  Bupati  meminta para  ulama  Indramayu  untuk  mendukung adanya  relokasi  peternakan  babi,  agar mensosialisasikan  kepada  masyarakat  luas bahwa  peternakan  babi  dalam  Islam sebenarnya  di  bolehkan.  Bupati  juga melakukan sosialisasi kepada para birokrasi dan staf jajarannya di Pemda dan tingkat  Kecamatan  betapa  pentingnya peningkatan Ekonomi masyarakat Indramayu, Bupati berharap dengan adanya  usaha  relokasi  peternakan  babi  ini
adalah  aset  yang  bisa  mendongkrak pendapatan  Dearah  Indramayu.  Namun apa yang terjadi, setelah bertubi-tibi protes yang  dilakukan  masyarakat  Desa  Parean Girang  Kandanghaur  ahirnya  Pemda Indramayu  geram  juga.  Lobi-lobi  politik dan  tawar-menawar  hargapun  akhirnya kandas  di  tengah  jalan.  ( Pikiran  Rakyat , edisi  Jum’at  (WAGE)  19  April  1996:  4). Untuk  melahirkan  suatu  keputusan  politik yang menentukan denyut nadi pemerintahan Indramayu ini, bupati Indramayu baru memberikan pernyataannya  setelah  adanya  penekanan dari  berbagai  elemen  masyarakat  dan ormas-ormas  Islam  di  tingkat  Jawa  Barat, dan  aksi  demonstrasi  yang  terus-menerus disorot oleh media massa. Aksi Demonstrasi  terbesar  (tanggal  29  April 1996)  yang  merupakan  gabungan  dari mahasiswa  dan  masyarakat  yang  menolak relokasi  peternakan  babi  di  Desa  Parean Girang Kecamatan Kandanghaur membuat gentar  Bupati  H.  Ope  Mustopa,  karena takut keinginannya untuk membuka
relokasi  peternakan  babi  di  Desa  Parean Girang Kecamatan Kandanghaur akan jadi bumerang  terhadap  kedudukannya  sebagai Bupati di Indramayu dan juga lawan-lawan politiknya yang selalu merongrong kedudukannya  H.  Ope  Mustopa  sebagai Bupati.  Beliau  juga  mengeluarkan  SK sebagai  intruksi  membatalkan  relokasi peternakan  babi  karena  kedudukannya sebagai Bupati terancam.

## KESIMPULAN
Penulis  mencoba  menyimpulkan hasil penelitian, yaitu:
1.    Pada  periode  1995-1996,  di  Desa Parean Girang Kecamatan
Kandanghaur  Kabupaten  Indramayu telah terjadi peristiwa penolakan peternakan  babi.  Peristiwa  tersebut muncul  berawal  dari  keinginan  para investor  yang  bermaksud  membuka peternakan  babi  di  Jakarta,  namun tidak  mendapat  respon  dari  PEMDA DKI Jakarta yang tidak memiliki lahan untuk  peternakan  babi.  Oleh  karena
sikap  pemerintah  Indramayu  yang memberikan  izin  kepada  para  investor untuk  membuka  relokasi  peternakan babi maka peternakan babipun dipindahkan  ke  daerah  Indramayu, keadaan  ini  telah  menimbulkan  reaksi dalam  bentuk  penolakan  masyarakat Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur  Kabupaten  Indramayu yang  keberatan  daerahnya  dijadikan relokasi  peternakan  babi.  Hal  ini memicu kalangan para ulama, cendikiawan, dan para tokoh masyarakat memberikan tentang haram halam  peternakan  babi.  Akibatnya masyarakat menjadi resah, dan melakukan penolakan terhadap relokasi  peternakan  babi.  Alasan  logis mengapa  masyarakat  Desa  Parean Girang menolak adanya relokasi peternakan  babi  di  daerahnya  adalah dari  segi  Agama,  mereka  menganggap bahwa  adanya  relokasi  perenakan  babi merupakan penghinaan kepada masyarakat Desa Parean Girang karena
masyarakatnya  kebanyakan  beragama
Islam. Mereka ingin selalu menjujunjung  tinggi  nilai-nilai  ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila. 2.    Masyarakat  Parean  Girang  melakukan tindakan-tindakan preventif. Penolakan peternakan babi dimulai dari membuka jaringan  informasi  seluruh  masyarakat seIndramayu  yang  ada  di  luar  daerah dan lokal. Kemudian melakukan pendekatan  prepentif  kepada  para pengambil keputususan, membuat pernyataan  sikap,  melakukan  dialog dengan para wakil rakyat dan permohonan bantuan kelembagaan kepada  ICMI,  MUI  dan  ormas-ormas
Islam  lainnya.  Dan  melakukan  Aksi Demonstrasi  sebagai  langkah  terahir ketika  proses  hukum  dan  dialog  tidak dapat di selesaikan. Hal ini berdampak pada perpolitikan politik di Indramayu, karena  selalu  menjadi  soroton  media masa  dan  takut  kedoknya  terbuka akhirnya Bupati Indramayu Ope
Mustofa membatalkan relokasi peternakan  babi  tersebut.  Disinilah keunikannya  bahwasannya  perubahan tidak harus dilakukan dengan pertumpahan  darah  tetapi  melalui pendekatan kooperasi pun bisa terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU
Al-Qur’an dan Terjemahnya, (1989). Jakarta: Departemen Agama RI,
AAK, (1988) Pedoman Lengkap Beternak Babi , Yogyakarta: Kanisisus
Abdul Djamil, (2003) Perlawanan Kiai Desa KH. Ahmad Rifa’I Kalisalak, Yogyakarta:LKIS Ahmad  Mansyur  Suryanegara, Menemukan  Sejarah  :  Wacana  pergerakan  Islam  di Indonesia , Penerbit: Mizan, Bandung
Ahmad  Mansur  Suryanegara,  (1995) PETA:  Pemberontakan  di  Cileinca  Pengalengan Bandung Selatan , Jakarta:Yayasan Wira Patria Mandiri
Aqib Sumanto, (1995) Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES
Burger  dan  Prajudi,  (1986) Sejarah  Ekonomis  Sosiologis  Masyarakat  Indonesia, Jakarta:Pradnja Paramita
Fuad Hasan, (1989) Renungan Budaya , Jakarta: Balai Pustaka
Franz  Magnis  Suseno,  (2003) Pemikiran  Marx;  Dari  Sosialis  Utopis  ke  Perselisihan Revisionalisme ,  Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Hans Albert,(2004) Risalah Pemikiran Kritis , Yogyakarta.: Pustaka Pelajar
Louis Gottsalk, (1995) Mengerti Sejarah, terjemah Nugroho Notosusano, Jakarta: UI Press Muh.  Ryaas  Rasyid,  (1997) Kajian  Awal  Birokrasi  Pemerintahan  Dan  Politik  Ore  Baru, Jakarta: masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia MIPI
Musa  Kazhim,  (1996) Menuju  Indonesia  Baru;  Menggugat  Reformasi  Total ,  Bandung: Pustaka  Hidayah
Muh Daud Ali dan Habibah Daud, (1985) lembaga-lembaga Islam di Indoinesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada
Munafrizal Manan, (2003) Gerakan rakyat Melawan Elite , Yogyakarta: Resist Book Peter Burke, (2003) Sejarah dan Teori Sosial, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
Sindu  Galba,  (2003) Budaya  Tradisional  Pada  Masyarakjat  Indramayu ,  Bandung:  Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Zamaksari Dhofier, (1982) Tradisi Pesantren ,  Jakartat: LP3ES
Zainuddin Maliki, (2003) Agama Priyayi, Yogyakarta: Pustaka Marwa.

## DOKUMEN DAN ARSIP
Pernyataan Sikap (FSPMI) Bandung, tertanggal 19 April 1996
Setaitment  (FSPMI)  Bandung,  Perihal  proyek  peternakan  babi  di  Desa  parean  girang Kandanghaur
Pernyataan Sikap Fokus Pemayu,Nomor Surat 05/Fokus Pemayu/ V/1996
Surat Penolakan Proyek Peternakan Babi Oleh MUI Kandanghaur No: 08/Mui-Kec/VI/1995, Tertanggal 21 Juni 1995
Surat MUI Kandanghaur pada Ketua FOKUS, Tertanggal 10 pebruari 1996.

## Manuskrip Surat Tulis Tangan Anggota FOKUS PEMAYU Yogyakarta

## SURAT KABAR
Tabloid Dwi Mingguan, edisi Jumat Kedua Desember 1995
Tabloid UMMAT, Nomor. 9 Tahun 1, 30 Oktober 1995
Tabloid Forum Keadilan, nomor 17. Tahun IV, 4 Desember 1995
Surat Kabar  REPUBLIKA,  Tanggal 12 April 1996
Surat Kabar Pikiran Rakyat, edisi Jum’at (WAGE) 19 April 1996
Surat Kabar Pikiran Rakyat, edisi Selasa (Pon) 28 Mei 1996
Surat Kabar Pikiran Rakyat, edisi Cirebon, Sabtu 2 Maret 1996
Surat Kabar Suara Republika via Internet, Minggu, 12 Mei 1996
Surat Kabar Target, Nomor: 008/Tahun ke-1, 2-8 Juli 1996.