## Implikasi Adanya Perbedaan Isi pada Undang-undang Cipta Kerja Ditinjau dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 di RSBT Pangkalpinang
Sri Andriana 1 , Alih Germas Kodya 2 , Aliefety Putu Garnida 3
Universitas Respati Indonesia andrianasri74@gmail.com

## Abstrak
Untuk  menyediakan  lapangan  pekerjaan  seluasnya  disaat  tuntutan  globalisasi  dan  teknoogi ekonomi  dengan  persaingan  yang  kian  kompetitif,  Pemerintah  Indonesia  telah  membuat  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini menyusul pelbagai undang-undang yang sudah  lebih  dulu  terbit,  namun  dianggap  belum  mampu  menghadirkan  kebutuhan  hukum  untuk mempercepat  dan  menciptakan  peluang  kerja.  Termasuk  belum  kuat  memberikan  kepastian  dan pengakuan perlakuan sama di muka hukum terhadap pekerja. Terutama terkait Pasal 112 Angka 2 Pasal 4A  ayat  (3)  huruf  a  dalam  penjelasannya  yang  menerangkan  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) tidak  dikenakan kepada pemberi jasa pelayanan kesehatan medis.  Dalam penjelasan pasal itu, banyak profesi tenaga kesehatan (nakes) yang ketentuannya ada di Pasal 11 ayat (1)hingga (14) UU Nakes No 36 Tahun  2014  tidak  disebutkan.  Dari  itulah,  penulis  menganalisis  adapertentangan  pengakuan  pada  UU Cipta Kerja sehingga memberi judul penelitian: “Implikasi Adanya Perbedaan Isi pada Undang-undang Cipta Kerja Ditinjau dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 di RSBT Pangkalpinang.”
Penelitian ini memilih metodelogi kualitatif menggunakan pendekatan yuridis empiris dan action research .  Dengan  pengamatan  terlibat,  wawancara  mendalam  dan  studi  dokumen  serta  penelitian lapangan untuk mendapati faktaserta data yang dibutuhkan.
Hasil penelitiannya, dari 497 karyawan RSBT Pangkalpinang ditemukan sebanyak 78 orang nakes tidak  disebutkan  profesinya  pada  Penjelasan  UU  Cipta  Kerja.  Selain  itu,  nakes  dan  pengurus organisasinya kecewa merasa pemerintah tidak adil mencantumkan dukun bayi dan paranormal dengan mengesampingkan para nakes.
Sehingga  pemerintah  disarankan  merevisi  UU  Cipta  Kerja  agar  memberikan  kepastian  dan perlindungan hukum kepada seluruh nakes.
Kata kunci: Pengakuan, Tenaga Kesehatan, Undang-undang Cipta Kerja

## Abstract
In order to provide the widest possible employment opportunities at a time when the demands of globalization and economic technology are increasingly competitive, the Government of Indonesia has enacted Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This regulation follows various laws that have already  been  issued,  but  are  deemed  unable  to  present  the  legal  need  to  accelerate  and  create  job opportunities.  This  includes  not  being  strong  enough  to  provide  certainty  and  recognition  of  equal treatment before the law for workers. Especially regarding Article 112 Number 2 of Article 4A paragraph (3) letter a in its elucidation which explains that Value Added Tax (VAT) is not imposed on providers of medical  health  services.  In  the  elucidation  of  that  article,  many  health  worker  professions  whose provisions are in Article 11 paragraph (1) to (14) of the Law on Health Workers No. 36 of 2014 are not
1 Mahasiswi Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia
2 Pembimbing I Program Studi Administrasi Rumah Sakit Program Magister Program Pasca Sarjana Universitas Respati Indonesia
3 Pembimbing II Program Studi Administrasi Rumah Sakit Program Magister Program Pasca Sarjana Universitas Respati Indonesia
mentioned.  From  this,  the  author  analyzes  that  there  are  conflicting  acknowledgments  in  the  Job Creation Law, thus giving the research title: "The Implications of Differences in the Content of the Job Creation Law in Review with Law Number 36 of 2014 at RSBT Pangkalpinang."
This  study  chose  a  qualitative  methodology  using  an  empirical  juridical  approach  and  action research. With involved observations, in-depth interviews and document studies as well as field research to find the facts and data needed.
The results  of his  research, out of 497 employees  of the Pangkalpinang Hospital, it was  found that 78 health workers did not mention their profession in the Explanation of the Job Creation Law. Apart from  that,  the  health  workers  and  their  organizational  administrators  were  disappointed  that  the government had unfairly listed traditional birth attendants and psychics by sidelining the health workers.
So  that  the  government  is  advised  to  revise  the  Job  Creation  Law  in  order  to  provide  legal certainty and protection to all health workers.

## Keywords: Recognition, Health Workers, Job Creation Law

## PENDAHULUAN
Diundangkan  dan  disahkannya  Undang-undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 4 , Pemerintah Indonesia berharap peraturan  ini  dapat  menciptakan  lapangan pekerjaan  untuk  menyerap  pekerja  Indonesia yang  sebanyak-banyaknya  disaat  persaingan usaha kian kompetitif disertai tuntutan globalisasi dan  teknologi  ekonomi  untuk  mewujudkan tujuan  pembentukan  negara  Indonesia  denegan masyarakat  adil,  makmur  dan  sejahtera  sesuai Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  (UUDNRI)  1945,  dimana negara  penting  untuk  melaksanakan  berbagai upaya  dan  usaha  supaya  dapat  memenuhi  hak masyarakat terhadap pekerjaann dan hidup layak bagi kemanusian melalui cipta kerja.
Untuk  mendukung  itu,  pemerintah  perlu menyesuaikan  berbagai  aspek  regulasi  untuk memfasilitasi,  melindungi,  dan  memperkuat koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah, meningkatkan ekosistem investasi, dan mempercepat proyek strategis nasional, termasuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Hanya saja pemerintah  menilai  berbagai  undang-undang yang  sudah  lebih  dulu  ada  tak  kuasa menghadirkan kebutuhan aturan guna mempercepat  lapangan  pekerjaan  sehingga sangat  penting  untuk  merubah  perundang- undangan.
4 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245
Menurut  Pasal  3  undang-undang  yang  dikenal dengan  sebutan  Omnibus  Law  itu  bahwa  tujuan dibentuknya  peraturan  ini  adalah  untuk  (a) Menciptakan  dan  meningkatkan  lapangan  kerja dengan  memberikan  kemudahan,  perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK- M  serta  industri  dan  perdagangan  nasional sebagai upaya untuk dapatt menampung pekerja yang sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan  keseimbangan  dan  kemajuan daerah  dalam  kesatuan  ekonomi  nasional;  (b) Menjamin  setiap  warga  negara  memperoleh pekerjaan, penghasilan hinggga keadilan perlakuan serta laik  terkait hubungan pekerjaan; (c)  Melakukan  pemadanan  semua  aspek  aturan terkait keberpihakan, penguatan, dan perlindungan  bagi  koperasi  maupun  UMK-M serta  industri  nasional;  dan  (d)  Menyesuaikan segala aspek aturan tentang upaya meningkatkan lingkungan  investasi,  memberi  pemudahan  dan mempercepat  proyek-proyek  strategiss  nasionall dengan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  berpedoman  ideologi  Pancasila,  serta berorientasi kepentingan nasional. 5
Dari  empat  tujuan  penting  dalam  pembentukan UU Cipta Kerja, ada dua hal pokok terkait dengan perlindungan dan jaminan terhadap tenaga kerja. Yaitu  pemerintah  ingin  menciptakan  dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan  kenyamanan  dan  perlindungan, serta memastikan setiap warga negara mendapat
pekerjaan,  mendapat  imbalan,  dan  diperlakukan secara adil dalam hubungan kerja.
Namun, disaat pemerintah memiliki tujuan mulia ingin  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dengan memberikan kemudahan sebagaimana ketentuan Pasal  3  point  a  UU  Cipta  Kerja,  malah  jutaan nakes  yang  profesinya  dilindungi  dalam  UU  36 Tahun  2014  seolah-olah  tak  diakui,  tak  dijamin, tak  dilindungi  dan  tidak  diberikan  kebenaran hukum  dengan  perlakuan  sama  di  muka hukumoleh  pemerintah.  Sebabnya  adalah,  tidak semua profesi nakes pada UU Nakes diakomodir di  penjelasan  UU  Cipta  Kerja.  Dengan  tidak dicantumkan banyak profesi nakes pada undang-- undang tersebut, tentu saja telah membuat resah para  nakes  dan  mempertontonkan  bahwa pembuatan  dan  penerbitan  peraturan  yang tergesa-gesa  sudah  berdampak  buruk  dengan merugikan banyak orang, salah satunya nakes. Nakes atau tenaga kesehatan sendiri  atau dalam Bahasa  Inggris  dikenal  dengan  nama Health Workers pada Pasal 1 ayat (6) UU 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan  dan  Pasal  1  angka  1  UU  36 Tahun  2014  tentang  Nakes  menunjuk  seseorang yang  berkomitmen  dan  memiliki  pendidikan dan/atau keterampilan dapat melalui pelatihan di bidang  pelayanan  kesehatan  maupun  hal  lain, dimana pengetahuan tertentunya itu mewajibkan pihak  yang  berwenang  untuk  melaksanakan tindakan  kesehatan.  Sedangkan  dalam  Pasal  16 UU  Kesehataan  disebutkan  bahwa  Pemerintah bertanggungjawab terhadap tersedianya SDMkesehatanguna  perlakuan  keadilan  dan pemerataankepada  seluruh  masyarakat  agar sama-sama  mendapatkan  peningkatan  layanan kesehatan yang setinggi-tingginya.
Akan  tetapi,  di  Pasal  112  UU  Cipta  Kerja  yang merevisi UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah No8 Tahun 1983 jo UU No24 Tahun 2009, pada Pasal 4A  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  ragam  jasa  yang tak  dikenakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) adalah jasa tertentu pada kelompok jasa: huruf a. jasa  pelayanan  kesehatan  medisyang  ternyata belum  sepenuhnya  mengakomodir  seluruh profesi  tenaga  kesehatan.  Hal  ini  karena  telah tertuang pada Penjelasan Pasal112 angka 2 Psl 4A (3)  a  UU  Cipta  Kerja  yang  menyebutkan  bahwa jasa  pelayanan  kesehatan  medis  tersebut meliputi: (1)  Jasa dokter  umum, dokter  spesialis, dan  dokter  gigi;  (2)  Jasa  dokter  hewan;  (3)  Jasa ahli  kesehatan  seperti  ahli  akunpuntur,  ahli  gigi,
ahli  gizi,  dan  ahli  fisioterapi;  (4)  Jasa  kebidanan dan dukun bayi ; (5) Jasa paramedis dan perawat; (6)  Jasa  rumah  sakit,  rumah  bersalin,  klinik kesehatan, dan sanatorium; (7) Jasa psikolog dan psikiater;  dan  (8)  Jasa  pengobatan  alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal . 6 Dengan  aturan  itu,  maka  sejumlah  tenaga kesehatan  yang  diatur  dan  dilindungi  dalam  UU Nakes---diluar  nakes  yang  memberikan  layanan kesehatan  medis,  seolah-olah  tidak  memperoleh pengakuan,  tidak  mendapatkan  jaminan,  dan tidak diberikan kepastian,termasuk tak diperlakuan  sama  oleh  pemerintah.  Sehingga perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kesehatan diluar  Penjelasan  Undang-undang  Cipta  Kerja tersebut berpotensi diabaikan pemerintah.
Padahal,  Pasal  11  (1)  UU  Nakes  dan  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 82/PUU-XIII/2015 menegaskan Pasal 11 (1) huruf a UU No36 Tahun 2014  bertentangan  dengan  UUD1945  dan  tak memilikikekuatan  hukum  mengikat,  sehingga telah  diatur  bahwa  kelompok-kelompok  nakes adalah  (a)  Kelompok  nakes  psikologi  klinis;  (b) Kelompok  nakes  keperawatan;  (c)  Kelompok nakes kebidanan; (d) Kelompok nakes farmasi; (e) Kelompok nakes masyarakat; (f) Kelompok nakes lingkungan;  (g)  Kelompok  nakes  gizi;  (h) Kelompok  nakes  keterapian  fisik;  (i)  Kelompok nakes  keteknisian  medis;  (j)  Kelompok  nakes teknik biomedika; (k) Kelompok nakes tradisional; dan (l) Kelompok nakes lain.
Selain  itu,  Pasal  11  ayat  (2)  sampai  dengan  (14) UU Nakes telah mengatur pembagian jenis nakes dari  kelompok-kelompok  tersebut  yang  masing- masing  terpisah  sesuai  dengan  keahlian  dan keilmuannya.  Sehingga,  pengaturan  mengenai penjelasan  isi  pasal  UU  Ciptaker  sangat    rancu dan  telah  bertentangan  atau  disharmoni pengakuan dengan UU Tenaga Kesehatan dan UU Kesehatan  serta  Putusan  MK  No:  82/PUU- XIII/2015.  Artinya,  secara  tak  langsung  UU  Cipta Kerja  dalam  penjelasannya  tersebut  telah mencampuradukan  jenis  tenaga  medik  dan nakes,  karena  keduanya  jelas-jelas  sudah dipisahkan  oleh  undang-undang  baik  itu  dalam hal  pengertiannya  maupun  bidang  cakupannya. Termasuk  kewenangan,  tindakan  maupun  jenis
6 Ibid, UU Cipta Kerja hal 1.109
pekerjaanya.  Tidak  hanya  itu,  isi  Penjelasan  UU Cipta  Kerja  bahkan  telah  menghilangkan  banyak profesi nakes.
Kalaupun  pemerintah  beranggapan  sejumlah nakes tersebut tidak dicantumkan dengan alasan bukan  golongan  pemberi  jasa  layanan  medis, maka  terdapat  kekeliruan  penafsiran,  kesalahan konseptual dan ketidakadilan penggolongan yang dilakukan  pembentuk  undang-undang.  Sebab, pemberi  jasa  layanan  medis  atau  tenaga  medis yang  sesungguhnya  berdasarkan  Putusan  MK 82/PUU-XIII/2015  hanyalah  dokter,  dokter  gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Karena dalam  pertimbangan  putusan  halaman  217  dan 218,  MK  menyatakan  dokter  dan  dokter  gigi adalah  profesi  yang  memiliki  kewenangan  serta kedudukan khusus berkaitan dengan penanganan tubuh  atau  nyawa  manusia.Karena  itu,  dalam kemandirian  tindakan  dan  kewenangannya  bisa melaksanakan  intervensi  medis  teknis  atau  pun intervensi  bedah  pada  manusia  dan  tentu  saja kewenangan  itu  tidak  diberikan  kepada  profesi tenaga kesehatan meskipun nakes itu melakukannya  secara  mandiri  pula.  Sehingga tenaga  medis  yang  seperti  itu  merupakan  ahli profesional  dan  tentu  saja  tak  sama  dengan tenaga  vokasi  yang  pekerjaan  dan  tindakannya merupakan  delegasi  kewenanganyang  berasal dari dokter atau dokter gigi.
Dalam  pertimbangan  putusan  halaman  219,  MK juga  menyatakan,  aturan  yang  substansial  bagi profesi kedokteran tak mungkin bisa disamaratakan  derajatnya  dengan  profesi  lain karena  kewenangan  dan  tindakan  medis  yang dilakukan  berbeda  dengan  nakes  dan  vokasi Kesehatan.  Selain  itu,  kepastian  hukum  bagi tenaga  medis  harus  dapat  memajukan  dan menjamin pelayanan medik yang berbeda dengan tenaga  kesehatan  lainnya. 7 Pertimbangan  MK  ini pun tergambar dalam Penjelasan Pasal 21 (3) UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa pengaturan nakes  pada  UU  adalah  nakes  di  luar  tenaga medis.  Sedangkan  tindakan  medis  terhadap tubuh manusia, seperti Penjelasan Umum UU 29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  cuma bisa  dilaksanakan  oleh  dokter  dan  dokter  gigi karena  dibenarkan  oleh  hukum  dalam  hal melaksanakan tindakan medis.
7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU- XIII/2015
Sedangkan  profesi  lainnya,  semisal  nakes  ahli akupuntur,  profesi ahli atau tukang gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi, bidan dan dukun bayi, paramedis dan  perawat,  psikolog  dan  psikiater,  dan  tenaga kesehatan pengobatan alternatif serta paranormal  yang  dicantumkan  dalam  Penjelasan Pasal 112  UU Sapu Jagat,  merujuk  pada putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  bukanlah  tenaga medis  karena  dikategorikan  sebagai  tenaga kesehatan dan/atau profesi vokasi yang perbuatan  dan  tindakannya  dalam  bekerja berdasarkan  delegasi  kewenangan  dari  tenaga medis  profesional.  Sebagai  contoh,  tidak  semua tenaga  ahli  akunpuntur,  ahli  giigi,  ahlii  gizi,  ahli fisyoterapi,  adalah  dokter.  Karena  banyak  dari profesi-profesi  itu  yang  tidak  berpendidikan kedokteran.  Bahkan  ada  yang  lulusan  diploma dan  sarjana  saint  terapan,  bukan  sarjana kedokteran.  Termasuk  bidan,  perawat,  ahli  gizi, fisioterapi,  psikolog  dan  psikater  yang  nyata- nyata  dalam  UU  No36/2014  tentang  Nakes dinyatakan sebagai tenaga kesehatan. Sementara dokter  hewan,  dukun  bayi,  tenaga  kesehatan pengobatan alternatif dan paranormal yang tidak dibuat  aturannya  dalam  UUNakes,  tetapi dicantumkan pada Penjelasan Pasal 112 UU Cipta Kerja  dan  digolongkan  sebagai  profesi  yang memberi jasa pelayanan kesehatan medis.
Fakta  ironis  ini,  setidaknya  melanggar  prinsip dasar  keadilanyang  merupakan  pengakuan  atas persamaan  martabat.  Oleh  karena  itu,  setiap manusia harus dilindungi harkat dan martabatnya di  muka  hukum  untuk  memperoleh  kesetaraan. 8 Selain pengakuan, tindakan dan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan  memberikan  perlindungan  hukum  agar tidak  mendapatkan  tindakan  sewenang-wenang dari  penguasa,  sangat  diperlukan.  Hanya  saja, terkait  hal  ini nakes  belum  menikmati martabatnya  selaku  manusia  dan  kepentingan hukumnya  terlanggar  karena  tidak  dicantumkan dalam UU Ciptaker. Dengan kata lain, hukum pun belum  melindungi  profesi  mereka  setelah terjadinya  perbedaan  isi  dalam  perundang-
8 Aris Prio Agus Santoso (eds) , Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara, Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2020 .
undangan.  Sehingga  tujuan  hukum  untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman manusia pun, tidak tercapai.
Dari  uraian  pengaturan  nakes  pada  UU  Nakes yang  tidak  diakomodir  sepenuhnya  ke  dalam  isi Penjelasan  UU  Ciptaker,  menyebabkan  tak  ada pengakuan dan perlindungan bagi sebagian nakes dari  pemerintah,  yang  justru  mengakomodir kehadiran  nakes  baru  yang  tidak  ada  dalam  UU Nakes  dan  UU  Kesehatanyaitu  dukun  bayi, pengobatan  alternatif,  dan  paranormal  yang menurut  Penjelasan  UU  Ciptaker  merupakan profesi  pemberilayanan  kesehatan  medis,  maka penelitian  ini  menarik  judul: “Implikasi  Adanya Perbedaan  Isi  pada  Undang-undang  Cipta  Kerja Ditinjau  dengan  Undang-undang  Nomor  36 Tahun 2014 di RSBT Pangkalpinang.”
Dari uraian latar belakang ini, penulis merumuskan masalah penelitian dengan menghadirkan  pertanyaan  (1)  Bagaimanakah pengakuan  tenaga  kesehatan  dalam  Penjelasan UU Cipta Kerja terhadap pengaturannya pada UU Nakes? Dan (2) Bagaimana seharusnya perlakuan adil  dalam  Penjelasan  UU  CiptaKerja  terhadap nakes  berdasarkan  UU  Nakes?  Dengan  tujuan penelitian  untuk  mengetahui,  menganalisis, mengkritisi dan menjelaskan adanya pertentangan pengakuan terhadap nakes padaPenjelasan UU Cipta Kerja dengan UU Nakes serta  tujuan  untuk  menganalisis  perlakuan  adil yang seharusnya tercantum dalam Penjelasan UU Cipta Kerja terhadap seluruh nakes sebagaimana ketentuan UU 36 tentang Nakes.
Sedangkan  manfaat  penelitian  dalam  aspek teoritis  diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai sumbang  saran  pemikiran  dan  pengembangan ilmu  pengetahuan  dari  penulis  terhadap pengembangan  bidang  ilmu  hukum  kesehatan khususnya  dan  menjadi  bahan  koleksifitas  serta perbendaharaan karya ilmiah perpustakan Universitas  Respati  Indonesia  Jakarta,  dengan manfaat  praktisnya,  penelitian  ini  diharapkan membawa  manfaat  yang  besar,  dan  menjadi pedoman,  dan  pengetahuan  bagi  para  praktisi perundang-undangan, ketatanegaraan dan bidang kesehatan serta khalayak yang menggeluti profesi  hukum  maupun  tenaga  kesehatan  dalam menemukan  kepastian  hukum,  pengakuan  dan perlindungan  untuk  menjalankan  tugas  dan profesinya  masing-masing,  agar  tidak  ada kegamangan berpikir dalam bertindak kedepan.

## METODE
Dalam  desain  penelitian,  metode  yang  diambil adalah  kualitatif  dengan  yuridis  empiris  dan action  research sebagai  pendekatannya.  Metode- metode  yang digunakan pada saat pengumpulan datanya berupa perticipant observation ( penggamatan terlibat), indepth interview ( wawancara mendalam ) dengan responden atau informan  yang  dilengkapi  study  documen. Sehingga  data-data  yang  dikumpulkan  adalah dalam  bentuk  kata-kata  dan  gambar,  bukan dalam bentuk angka-angka. Karena itu, penelitian kualitatif sangat kaya dengan deskripsi. 9 Menurut  Gunawan(2006), acttion  research bertujuan  untuk  memvaliditas  dan  mereliabilitas kegiatan  ataupun  tindakan  untuk  memperbaiki sebuah  rencana,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  yang dilakukan  sistematik  guna  memenuhi  tingkat riset.  Dalam  prosesnya, action  research terdiri dari  siklus  aksi  yang  menggambarkan reflektion , feedback atau umpan balik, evidence atau disebut juga  bukti  serta  tinjauan  atau  evaluasi  terhadap aksi  sebelum  dan  situasi  terkini.  Dengan  begitu, action  research menjadi  penghubung  adanya pengakuan  tenaga  kesehatan  dalam  perundang- undangan dengan teori.
Untuk  pendekatan  yuridis  empirisnya,  Bambang Waluyo  (2002) 10 berpendapat  jenis  penelitian  ini bersifat  sosiologisme  hukum  yang  bisa  diartikan sebagai  cara  meneliti  di  lapangan  dengan mengkaji  ketentuan-ketentuan  hukum  serta  hal- hal  lain  yang  faktanya  terjadi  pada  masyarakat. Menurut  Bambang,  pendekatan  itu  dilakukan terhadap  fakta  yang  nyata  terjadi  di  masyarakat dengan  maksud  agar  didapati  dan  diketahui fakta-fakta  dan  data  yangdiperlukan,  sehingga setelah  data  berhasil  dikumpulkan  maka  akan dilakukan  identifikasi  masalah  sehingga  akan didapat cara menyelesaikan masalahnya.
Sehingga,  selama  meneliti  di  RSBTPangkalpinang dengan rentang waktu 10 Januari 2023 sampai 10 Februari  2023  melalui indepth  interview dan kuisioner  terhadap  5  kelompok  nakes  yakni Kefarmasian, Nakes
Masyarakat,
Nakes
9 Syukur Kholil , Metodologi Penelitian Komunikasi, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hal. 122.
10 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal. 15-16
Lingkungan,  Nakes  Keteknisian  Medis,  kelompok Nakes  Teknik  Biomedikadan  pengurus  organisasi nakes  sebagai  data  primer,  yang  diramu  dengan data  sekunder  dari  penelusuran  peraturan perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal,  karya tulis ilmiah, laporan, artikel, dan literatur-literatur terkait,  peneliti  memfokuskan  penelitian  pada keresahan  para  nakes  sebagai  subyek  yang profesinya  tidak  tercantum  pada  isi  Penjelasan UU Ciptaker.
Keresahan dan kekecewaan para nakes dihadirkan  pada  penelitian  dengan  teknik mengumpulkan  data  berupa  wawancara  dan angket  yang  diisi  sendiri  oleh  nakes  sebagai responden  dalam  uraian  menjawab  pertanyaan berdasarkan  kondisi  atau  realita  sebenarnya, ditambah  pula  dengan  studi  literatur  dan dokumentasi  untuk  memperoleh  informasi  lebih akurat yang berhubungan erat dengan masalahyang diteliti. Kemudian mendeskripsikannya  dalam  pengolahan  data kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian melalui reduksi  data,  penyajian  data  bersifat  naratif, verifikasi  data  dan  kesimpulan  yang  kredibel. Selanjutnya  data  diolah  dan  dianalisis  secara induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama satu bulan meneliti di RSBT Pangkapinang yang  sudah  berubah  nama  menjadi  Indonesia Healthcare  Corporation  (IHC)  Pangkalpinang setelah  PT.  RSBT  diakuisisi  oleh  PT.  Pertamina Bina Medika IHC tahun 2020, peneliti menemukan  bahwa  sebanyak  78  orang  tenaga
kesehatan  dari  5  (lima)  kelompok  pembagian nakes diPasal 11 UU No. 36 Tahun 2014 di rumah sakit  ini,  tidak  diakomodir  dalam  isi  Penjelasan Pasal  112  UU  Ciptaker.Selain  itu,  berdasarkan wawancara  dan  dokumentasi  yang  ditemukan, setelah  dilakukan  analisis  data  temuan  melalui teori-teori,  mayoritas  tenaga  kesehatan  yang profesinya tidak dicantumkan dalam isi Penjelasan  Pasal  112  UUCiptakermengaku  resah dan menyesalkan pemerintah seakan melupakan mereka yang seharusnya mendapat jaminan kerja serta perlindungan hukum dari pemerintah. Menurut  Kepala  Bagian  SDM  RSBT  atau  IHC Pangkalpinang, sebanyak 78 orang nakestersebut merupakan  bagian  dari  497  karyawan  yang bekerja  di  rumah  sakit.  Nakes  yang  tidak tercantum  dalam  penjelasan  UU  Cipta  Kerja dengan  rincian39  karyawan  kelompok  nakes farmasi  yakni  5  orang  Apoteker  dan  34  orang teknik farmasi; 12 orang nakes Keteknisian Medis yaitu  7  orang  Perekam  Medis  dan  Informasi Kesehatan,  2  orang  Penata  Anestesi  dengan  1 orang  perawat  anastesi,  dan  1  orang  perawat Refraksionis Optisien/Optometris. Kelompok
Keteknisian Medis ada 1 orang nakes Audiologis, dan 1 orang tenaga Teknik
Kardiovaskuler.Sedangkan  di  kelompok  Teknis Biomedika  sebanyak  13  orang  karyawan  tenaga Radiografer  dengan  10  orang  asistennya,  tidak tercantum  dalam  UU  Ciptaker.  Termasuk kelompok  Nakes  Lingkungan  ada  2  orang karyawan  dan  1  nakes  Pembimbing  Kesehatan Kerja belum diakomodir.
Nakes di RSBT Pangkalpinang yang tidak ada dalam Penjelasan Pasal 112 UU Cipta Kerja No. Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah Keterangan 1. Kelompok Tenaga Kefarmasian: 1. Apoteker 2. Tenaga Teknik Kefarmasian 5 34 Total Tenaga Kefarmasian: 39 orang 2. Kelompok Tenaga Keteknisan Medis:
1. Perekam  Medis&  Informasi Kesehatan
2. Tenaga Audiologis
3. Penata Anestasi
4. RefraksionisOptision
5. Tenaga Teknis Pelayanan Darah
6. Tenaga Teknik Kardiovaskuler 7 1 3 1 0 1 Total Tenaga Ketekhnisian Medis: 13 orang 3. Kelompok Tenaga Tekhnis Biomedika: 1. Nakes Fisikawan Medis 0 Total Tenaga Teknis Biomedika: 23 orang
2. Nakes Radioterapis
3. Nakes Ortotik Prostetik 4. Nakes Ahli Teknologi Labortorium 5. Nakes Radiografer 6. Nakes Elekrtromedik 0 0 13 9 1 4. Kelompok Nakes Lingkungan
1. Nakes Entomology Kesehatan
2. Nakes Mikrobiolog Kesehatan 3. Nakes Sanitasi Lingkungan 0 0 2 Total Tenaga Kesehatan Lingkungan: 2 orang 5. Kelompok  Tenaga  Keterapian  Fisik
Selain Akupuntur:
1. Tenaga Okupasi Terapis 2. Tenaga Terapis Wicara 0 0 Total Tenaga Keterapian Fisik Selain Akupuntur: 0 6. Kelompok Tenaga Kesehatan Masyarakat: 1. Tenaga  Pembimbing  Kesehatan Kerja 2. Nakes Biostatik dan Kependudukan 3. Nakes Administartif dan Kebijakan 4. Tenaga Epideolog 5. Tenaga  Promosi  Kesehatan  dan Prilaku 1 0 0 0 0
Total Nakes Masyarakat:
1 orang
TOTAL 78 Tidak Diakomodir Penjelasan UU Cipta Kerja Gambar 5.3. Hasil Penelitian
Kondisi  inilah  yang  kemudian  menyebabkan timbulnya keresahan dari para tenaga kesehatan di  RSBT  Pangkalpinang  yang  merasa  profesi mereka  seolah  tidak  diakui  pemerintah  bila merujuk  pada  isi  Penjelasan  Pasal  112  UU  Cipta Kerja tersebut.
Tidak  hanya  itu,  beberapa  pengurus  organisasi nakes pun ikut menyesalkan adanya ketidakadilan serta kerancuan pemaknaan profesi nakes  oleh  pemerintah  dan  pembuat  undang- undang.Berdasarkan penelitian ditemukan pengurus  organisasi  nakes  seperti  Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Cabang Pangkalpinang, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Cabang
Pangkalpinang,  dan  Persatuan  Ahli  Teknologi Laboratorium  Kesehatan  Indonesia  (PATELKI) Cabang  Pangkalpinang  menyatakan  keberatan dan menyesalkan profesi mereka tidak diakomodir  dalam  Penjelasan  Pasal  112  UU Ciptaker.
Ketua PATELKI Cabang Pangkalpinangyang dalam penelitian  disebut  Informan  1mengungkapkan bahwa  semua  analis  dan  ahli  teknologi laboratorium  yang  bekerja  di  instansi  kesehatan di  Kota  Pangkalpinang  terdaftar  di  PATELKI. Sehingga  banyak  nakes  yang  membidangi  analis dan ahli teknologi laboratorium di Pangkalpinang menjadi  anggota  organisasi  ini.  Untuk  menjadi anggota  dan  pengurus  organisasi  ini,  analis kesehatan  dan  ahli  teknologi  laboratorium haruslah  memiliki  ijazah  minimal  Diploma  3 Analis.  Sedangkan  peran  dan  tanggungjawab PATELKI  terhadap  para  tenaga  kesehatan  ahli teknologi  laboratorium  diantaranya  membantu pembuatan  Surat  Tanda  Regiistrasi  (STR), pembuatan  Surat  Iziin  Kerja  (SIK),  mengadakan pelatihan  terkait  dengan  kompetensi  keahlian, melakukan pembinaan attitude dalam memberikan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan hukum kepada anggota PATELKI.
“Selagi  pelanggaran  hukum  tersebut  masih dalam  ranah  profesi  yang  mengacu  kepada SOP,  PATELKI  akan  memberikan  perlindungan hukum.  Bila  dikaitkan  dengan  penjelasan Undang-undang Cipta Kerja, sangat disayangkan  profesi  analis  tidak  diakui  di Undang-undang  Cipta  Kerja.  Padahal  pada saat  pandemi  Covid-19,  posisi  analis  itu langsung melejit dan diperlukan oleh instalasi kesehatan,”  katanya  kepada  peneliti  dalam wawancara.
Selain  itu,  Informan  1  ini  menegaskan  bahwa dukun  bayi  dan  paranormal  bukanlah  tenaga kesehatan  seperti  profesi  yang  dimiliki  anggota PATELKI.  Selain  karena  tidak  memiliki  latar belakang  pendidikan  dan  kompetensi  keahlian sebagai  tenaga  kesehatan,  menurutnya  dukun bayi  dan  paranormal  merupakan  pengetahuan warisan  keluarga  yang  tentu  saja  didapat  bukan melalui  pendidikan  formal  dan  tidak  bisa disamakan dengan para nakes yang sebanarnya.
“Profesi  dukun  bayi  dan  paranormal  itu didapat  dari  warisan  keluarga  bukan  melalui pendidikan  formal.  Karena  itu  seharusnya pakar kesehatan dilibatkan dan diikutsertakan dalam pembuatan Undang-undang Cipta Kerja tersebut,” pungkasnya.
Demikian juga pendapat Ketua PARI Cabang Kota Pangkalpinangyang  dalam  penelitian  ini  penulis sebut  sebagai  Informan  2.  Dari  hasil  wawancara dengan  peneliti,  ia  memaparkan  peran  dan tanggungjawab  PARI  terhadap  para  nakes Radiografer  selain  membantu  pembuatan  STR, dan  SIK,  juga  mengadakan  pelatihan  terkait dengan kompetensi keahlian, melakukan pembinaan attitude dalam memberikan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan  hukum.  Sedangkan  terhadap  tidak tercantumnya  profesi  nakes  Radiografer  dalam Penjelasan Undang-undang Cipta Kerja, Informan 2  ini  sangat  menyesalkan.  Menurutnya,  profesi Radiografer justru menjadi garda terdepan dalam penegak diagnosa penyakit.
“Harusnya  pemberi  pelayanan  di  rumah  sakit dan  fasilitas  kesehatanmempunyai  hak  sama dengan  tenaga  kesehatan  lainnya,  apalagi profesiRadiografersebagaidiagnostik merupakan garda terdepan penegak  diagnosa penyakit,” keluhnya.
Selain kecewa dan menyoroti profesi Radiografer tidak  tercantum  di  Penjelasan  UU  Ciptaker  yang seolah nakes-nakesini dikalahkan oleh dukun bayi
dan  paranormal,  Ketua  PARI  Cabang  Kota Pangkalpinang  ini  juga  mengkritik  kebijakan pemerintah  yang  berencana  menerbitkan  Surat Tanda  Registrasi  (STR)  seumur  hidup  untuk nakes.Ia  menilai  rencana  itu  sangat  dirasa  tidak adil  dan  akan  merugikan  nakes,  apalagi  di  era pasar bebas kelak dimana nakes asing bisa masuk kapan  saja  dan  bebas  ke  Indonesia.  Karenanya, entah itu UU Ciptaker maupun Draf UU Omnibus Law Bidang Kesehatan yang akan digodok di DPR RI,  dianggap  tidak  adil  bagi  nakes,  khususnya radiografer.
“Tidak  adil  dan  bertentangan  dengan Pancasila  sila  kelima  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Karena  tidak diakuinya Radiografer di Undang-undang Cipta Kerja  akan  sangat  berpengaruh  terhadap kinerja, karena kami merasa pemerintah tidak memberikan  perlindungan  hukum  kepada profesi mereka anggota kami,” tandasnya.
Sedangkan Ketua HAKLI Cabang Kota Pangkalpinang, atau
Informan 3 dalam wawancara dengan peneliti pun mengaku kecewa terhadap sikap pemerintah dan pembuat undang- undang  yang  tidak  mencantumkan  profesi mereka.  Menurutnya,  semua  nakes  bidang lingkungan  yang  mengabdi  pada  instansi kesehatan  di  Kota  Pangkalpinang  terdaftar  di HAKLI.  Untuk  menjadi  anggota  dan  pengurus organisasi  ini  pun,  nakes  lingkungan  atau  ahli lingkungan  haruslah  memiliki  ijazah  minimal Diploma 3.
“Kita  kecewa,  harusnya  pemerintah  lebih memperhatikan kesejahteraan petugas kesehatan. Harusnya pakar kesehatan diikutsertakan  dalam  pembuatan  Undang- undang  Cipta  Kerja  tersebut.  Profesi  dukun bayi dan paranormal itu didapat dari warisan keluarga  bukan  melalui  pendidikan  formal,” cetusnya  seraya  menyatakan  Undang-undang Cipta  Kerja  telah  berlaku  tidak  adil  terhadap tenaga  kesehatan  dan  bertentangan  dengan Pancasila.
Sementara  itu,  Nakes  Perekam  Medis  di  RSBT Pangkalpinang  yang  pada  penelitian  ini  diganti menjadi  Informan  4mengaku  sudah  selama  18 tahun  bekerja.Profesinya  ini  diakui  merupakan jantungnya  rumah  sakit.  Profesinya  sangat mendukung berjalannya operasional rumah sakit, sehingga  adalah  wajar  jika  institusi  tempatnya bekerja  memberikan  perlindungan  terhadap kecelakaan  kerja  danasuransi  kesehatan. Apalagi
profesi  mereka  adalah  salah  satu  nakes  pada kelompok  Keteknisian  Medis  yang  jelas-jelas telah diatur pada UU Nakes No. 36 Tahun 2014. Namun  mengenai  profesinya  sebagai  Perekam Medis  ternyata  tidak  disebutkan  dalam  isi Penjelasan  Pasal  112  UU  Cipta  Kerja,  ia  menilai aturan itu belum berlaku adilsebagaimana tujuan dibuatnya  UU  yang  sepatutnya  menghadirkan rasa keadilan bagi rakyat.
Begitupun  pendapat  Nakes  Penata  Anestesi, Informan 5 yang telah bekerja selama 11 tahun 8 bulan. Pekerja kesehatan berpendidikan Diploma Tiga  Anestesi  ini  berharap  UU  Ciptaker  dapat membuatpeluang  pekerjaan  yang  sebanyak- banyaknya,  namun  harus  menciptakan  keadilan dan  kesejahteraan  bagi  rakyat  serta  dapat berlaku adil terhadap profesi mereka. Karena saat ini,  undang-undang  itu  dianggap  belum  berlaku adil dengan tidak mencantumkanPenata Anestasi. Berbeda  kondisinya  dengan  Nakes  Sanitasi Lingkunganatau  Informan 6  yang telah bekerja 5 tahun  dibidangnya.  Nakes  berpendidikan  DIII Kesehatan  Lingkungan  ini  mengaku  sedih  bila profesinya  tidak  diakui  dan  tidak  diakomodir dalam  Penjelasan  UU  Cipta  Kerja.  Meski  pun diakuinya  tidak  ada  pengaruhnya  dicantumkan atau  tidak  profesinya  terhadap  kinerjanya  di rumah sakit.
“Sedih  sekali  tidak  adanya  pengakuan. Harapan  kami  adalah  semoga  bisa  lebih memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat dalam  hal  pembangunan  kesehatan  dibidang lingkungan,” ujarnya.
Sementara  Nakes  Kelompok  Kefarmasian  yang diwawancarai  peneliti,  yakni  Informan  7dalam penelitian  ini  mengaku  sudah  bekerja  sebagai Apoteker  sejak  tahun  2013  hingga  sekarang. Karena  itu  ia  mengaku  kecewa  saat  mengetahui bahwa  profesi Apoteker  juga tidak  dicantumkan. Sedangkan profesi  nakes  lain bahkan dukun bayi dan  paranormal  diakuiUU  Ciptaker.Informan  7 mengaku,  kondisi  itu  berpengaruh  terhadap kinerja  profesi  Apoteker  bila  tidak  diakui  oleh pemerintah, karena seolah tidak dilindungi.
“Merasa  kecewa  dengan  tidak  diakuinya profesi  kefarmasian  di  Undang-undang  Cipta Kerja.  Sarannya,  seharusnya  pemerintah  lebih teliti  lagi  dalam  menciptakan  undang-undang CIpta  Kerja  khususnya  untuk  para  tenaga kesehatan karena Tenaga Kesehatan Kefarmasian  langsung  berhubungan  dengan pasien.  Pemerintah  harus  berlaku  adil  kepada
seluruh  tenaga  kesehatan.  Karena  bila  tidak diakui dan tidak adil sangat merugikan tenaga kesehatan  karena  tidak  ada  perlindungan terhadap profesi Kefarmasian,” tandas Informan 7.
Informan  8  selaku  Tenaga  Kesehatan  Teknis Kefarmasian juga sama merasa kecewa profesinya  tidak  dicantumkan.  Padahal,  profesi kefarmasian yang disandangnya sangat mendukung berjalannya operasional rumah sakit karena  bagian  dari  penunjang  kesehatan  yang selalu  berhubungan  dengan  pasien  setelah ditangani tim medis.
“Kecewalah kita dengan seolah tidak diakuinya profesi  kefarmasian  di  Undang-undang  Cipta Kerja.  Memang  hal  ini  tidak  berpengaruh terhadap  pekerjaan  saya,  tapi  hal  tersebut dapat menimbulkan opini pribadi bahwa tidak adanya perlindungan untuk profesi kefarmasian. Seharusnya pemerintah memperhatikan  tenaga  kefarmasian.  Dengan tidak  dicantumkannya  profesi  kefarmasian  itu artinya  tidak  adilnya  pemerintah  terhadap profesi Kefarmasian,” pungkasnya.
Setelah  merangkum  hasil  wawancara  dengan subyek  penelitian  dan  data-data  terkait  temuan- temuan  penelitian  yang  menjadi  jawaban  atas dua  rumusan  masalah  penelitian,  maka  didapati adanya  pertentangan  dan  perbedaan  isi  antara Penjelasan  UU  Cipta  Kerja  dengan  UU  Nakes terhadap  profesi  nakes.  Kemudian  adanya keluhan  ketidakadilan  dari  para  nakes  dan organisasi nakes yang profesinya tidak dicantumkan  dalam  isi  penjelasan  UU  Ciptaker ketika pemerintah merevisi UU  8/1983 jo  UU  24 tahun  2009  karena  dari  profesi  tertentu  dalam kelompok layanan medis yang tidak perlu dikenai PPN, ada sejumlah nakes yang tak diakomodir.Dengan begitusudah dapat dipastikan banyak  nakes  tidak  mendapatpengakuan,  dan kepastian  hukum  dari  pemerintah.  Sehingga perlindungan  hukum  bagi  profesi  nakes  diluar penjelasan  UU  Ciptaker  tersebut  telah  diabaikan dan  pemerintah  dianggap  tidak  berlaku  adil sebagaimana  tujuan  hukum  serta  keadilan menurut Gustav Radbruch dan John Rawls.
Teori  keadilan  Lon  Fuller  melalui  buku The Morality  of  Law (1971:  54-58) dengan  delapan asas  hukum  pun,  ada  tiga  asas  yang  tak  dapat dipenuhi  UU  Ciptaker  karena  tidak  adanya kejelasan, kepastian dan menimbulkan multitafsir untuk  terlaksanadengan  baik.  Lebih  ekstrimnya,
bahwa  produk  hukum  yang  satu  dengan  lainnya dilarang  kontradiktif  agar  tidak  memunculkan keraguan-raguan  bagi  masyarakat  agar  dapat memberikan jaminan, hak serta kewajiban setiap warga  sebagaimana  budaya  yang  ada.  Tiga  asas itu adalah (1) Tak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;  (2)  Tak  boleh  sering  diubah-ubah; (3)  Wajib  ada  kesesuaian  antara  peraturan  dan pelaksanaan sehari-hari.
Dapat  disimpulkan,  agar  tidak  melanggar  tiga asas  yang  dikemukakan  Lon  Fuller  dan menghindari  pertentangan  peraturan  antara  UU Nakes dengan UU Ciptaker, seharusnya pemerintah  dan  DPR  selaku  pembuat  UU
mengakomodir  seluruh  nakes  dengan  cara melibatkan  Konsil-konsil  Tenaga  Kesehatan Indonesia (KTKI) dalam pembahasannya. Tujuannya, untuk  menghindari ketidakadilan dan keresahan dari para nakes yang muaranya untuk tujuan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan perlakuan  sama  di  hadapan  hukum  sehingga  UU Ciptaker  pun  dapat  berlaku  adil  bagi  seluruh nakes. Sehingga disarankan kepada pembuat UU untuk  melakukan  revisi  terhadap  UU  Ciptaker dengan  melibatkan  stakeholder  serta  pelaku kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Rawls,  J.  (1973). A  Theory  of  Justice. London; Oxford  University  press;  diterjemahkan oleh  Fauzan,  U.,  &  Prasetyo,  H. Yogyakarta; Pustaka Pelajar (2006).
Adiputra, I. S. et al (2021). Metodelogi Penelitian Kesehatan. Yayasan Kita Menulis.
Kurniati,  A.,  &  Efendi,  F.  (2012). Kajian  SDM Kesehatan di Indonesia. Jakarta: Salemba Medika.
Kholil, S. (2006). Metodologi Penelitian Komunikasi. Bandung: Citapustaka
Media.
Waluyo,  B.  (2002). Penelitian  Hukum  Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. Matippanna,  D.  (2019). Tanggung  Jawab  Hukum Pelayanan Medis Dalam Praktek Kedokteran. Jakarta:  Uwais  Inspirasi Indonesia.
Jurnal:
Damayanti,  F.  N.,  Santosa,  B.,  &  Ta’adi.  (2022,
April). Profesionalisme Tenaga Kesehatan Dalam Penangan Kegawatdaruratan
Covid-19. Jurnal  Hukum  Kesehatan
Indonesia, 02 , 31-36.
Evianti,  E.  (2020).  Hak  Tenaga  Kesehatan  untuk Memperoleh  Informasi  dalam  Pelayanan Penyakit Menular (Studi Penerapan Pasal 57  huruf  b  Undang-undang  Nomor  36 Tahun  2014  di  Kabupaten  Kebumen).
Jurnal Idea Hukum, 06 , 157-171.
Lestari,  S.  (2021,  Januari).  Kajian  UU  Cipta  Kerja
Terhadap  UU  Kesehatan  dan  UU  Tenaga Kesehatan. Jurnal  Magistra  Law  Review, 02 , 21-39.
Mahlian,  D.,  Yarmaliza,  &  Fahlevi,  M.  I.  (2022).
Hubungan Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja  Tenaga  Kesehatan  di  Puskesmas Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Jurmakemas, 02 , 47-60. Pesulima,  T.  L.,  &  Hetharie,  Y.  (2020,  April-Juni). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan  Akibat  Pandemi  Covid-19. Jurnal SASI, 26 , 280-285. Pratiwi, C. D., Rumayar, A., & Mandagi, C. (2018). Hubungan Kualitas Jasa Pelayanan
Kesehatan  dengan  Kepuasan  Pasien  di Puskesmas  Mopuya  Kecamatan  Dumoga Utara  Kabupaten  Bolaang  Mongondow. Jurnal KESMAS, 07 .
Sofia,  R.,  &  Sahputri,  J.  (2021,  Mei).  Kecemasan Tenaga  Kesehatan  dalam  Menghadapi Covid-19. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh, 07 , 15-26. Syafitri, SH, M.Hum, I. (2021, September). Analisis
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid- 19 di Indonesia. Jurnal Institusi Politeknik (Juripol) Ganesha Medan, 04 , 190-199. Telaumbanua,  R.  F.  (2020,  Juni).  Peran  Tenaga
Kesehatan dalam Melaksanakan
Pelayanan  Kesehatan  WBP  Rutan. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 11 , 206- 202.

## Perundang-undangan:
UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  82/PUU- XIII/2015.
Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan.
Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga Kesehatan.
Undang-undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang Keperawatan.
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Kebidanan.
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang
Rumah Sakit. Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/MENKES/SK/VIII/2003
tentang Tenaga Akupuntur.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun
2022  tentang  Pelaksanaan  Fungsi,  Tugas  dan
Wewenang Konsil
Tenaga Kesehatan di
Indonesia.