## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2020

## DAFTAR ISI
MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP)

## BERDASARKAN PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,
Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo .................................................................... 1-14 KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI Ardhie Raditya .............................................................................................................................................. 15-33

## DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS
Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama ............................................... 34-48

## MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA
Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah ............................................................................................... 49-64 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA:

## STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar ........................................................................................ 65-79

## PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN
Budiana Setiawan .......................................................................................................................................... 80-92

## RINGKASAN DISERTASI
DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA Irsyad Zamjani............................................................................................................................................. 93-108

## TINJAUAN BUKU
MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG  BERASAL DARI KELUARGA MISKIN Anggi Afriansyah ....................................................................................................................................... 109-116 TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN Dini Rahmiati ............................................................................................................................................. 117-123

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46 ISSN 0125-9989
E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2020

## DDC: 331.11 MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,

## Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo

## ABSTRAK
Kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) saat ini belum banyak dibahas. Pengukuran yang digunakan selama ini hanya bersumber pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Papua Barat dan Papua merupakan dua provinsi dengan nilai IPM terendah di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ukuran tersebut sudah menggambarkan secara utuh kondisi OAP yang memiliki karakter geografis, sosial, dan budaya berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia? Kelemahan pengukuran menggunakan IPM adalah sangat bias pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, aspek kognitif dari penduduk juga penting untuk menilai kualitas penduduk. IPM masih mengabaikan aspek subyektif terkait dengan cara pandang penduduk terhadap kehidupan dan lingkungannya. Pada tahun 2016, United Nations for Development Program (UNDP) memperkenalkan ukuran alternatif dengan menekankan pada indikator yang bersifat subyektif seperti penilaian atas kepuasan hidup. Penilaian tersebut digunakan untuk menghargai pilihan-pilihan tertentu atas kebiasaan dan perilaku sehari-sehari yang mengacu pada akar budaya setempat. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pembangunan kualitas sumber daya manusia menurut OAP. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah people-centered untuk menganalisis cara pandang, persepsi diri, dan kepuasan serta kenyamanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terpumpun, dan observasi lapangan di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.
Kata kunci: kualitas sumber daya manusia, Orang Asli Papua (OAP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, people-centered

## DDC: 302.4

## KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI

## Ardhie Raditya

## ABSTRAK
Tulisan ini adalah bagian penting bagi peminat studi-studi Madura yang selama ini sebagian besar ditulis dari sudut pandang orang luar Madura, terutama kelompok peneliti dari Barat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memproduksi wacana tandingan terhadap tulisan orang luar Madura yang cenderung memposisikan orang Madura sebagai etnis yang keras sekaligus destruktif. Dengan memakai metode imajinasi etnografis terungkap bahwa karakter terhormat orang Madura tidak seperti yang dibayangkan dalam berbagai literatur orang-orang barat atau kolonial. Orang Madura memiliki kontribusi vital bagi pergerakan nasionalisme anti kolonial hingga pembangunan kebudayaan Indonesia pasca kemerdekaan. Spirit nilai-nilai Islami dan kultur menghormati martabat manusia sebagai lokomotif pembangunan karakater luhur orang Madura. Pasca rezim Orde Baru karakter luhur orang Madura mulai terserak. Kelompok Islam intoleran di Madura berusaha memanfaatkan momentum demokrasi di
Indonesia. Mereka menentang segala bentuk produk globalisasi dan kelompok minoritas Cina yang dianggap tidak sesuai dengan agenda politiknya. Kehadiran mereka berpotensi mengancam tidak hanya pembangunan karakter terhormat orang Madura, termasuk juga, keutuhan bangsa Indonesia.
Kata Kunci : karakter Orang Madura, nasionalisme, dan globalisasi

## DDC: 306.43 DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS

## Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, &Bakti Utama

## ABSTRAK
Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Indonesia menghadapi masalah rendahnya mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, khususnya kemampuan literasi membaca di kelas awal sekolah dasar. Padahal siswa yang tidak mampu membaca akan mengalami “efek Matthew” berupa menurunnya motivasi belajar, rendahnya kemampuan menangkap informasi, berpotensi mengulang kelas, bahkan tidak melanjutkan pendidikan (drop out). Artikel ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dan mendiskusikan solusinya. Kami menggunakan data lapangan dari beberapa daerah mitra program INOVASI, antara lain Kabupaten Bulungan, Lombok Utara, dan Sumba Timur. Tiga daerah itu tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi Indonesia secara keseluruhan, melainkan sebagai daerah pinggiran dengan problem yang kompleks mulai dari kualitas dan kompetensi guru hingga minimnya sarana dan prasarana belajar. Data dikumpulkan pada pertengahan 2019 melalui wawancara dan diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, serta fasilitator daerah pada program INOVASI. Analisis yang kami lakukan menunjukkan terdapat tiga persoalan utama, yaitu rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang mengabaikan pelajaran membaca permulaan, dan minimnya sumber daya bacaan. Tiga persoalan ini perlu dipecahkan apabila kita berharap masa depan SDM Indonesia akan lebih berkualitas dan berdaya saing.
Kata kunci: literasi membaca, kelas awal, kompetensi guru, Kurikulum 2013, buku bacaan anak

## DDC: 306.43 MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA

## Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

## ABSTRAK
Selepas era generasi milenial berakhir, generasi baru mulai bersiap untuk berperan penuh dalam berbagai urusan dalam kehidupan masa depan. Mereka adalah Generasi Z dan Alpha atau Generasi Pasca-Milenial. Generasi ini mulai menyerbu dunia kerja, tetapi tidak banyak pihak yang paham secara utuh bagaimana memperlakukan mereka nantinya dengan didasarkan pada bagaimana mereka nanti bekerja, berinteraksi, dan membangun komunikasi dalam dunianya. Umumnya, generasi pasca-milenial saat ini masih duduk di bangku sekolah, mempersiapkan diri memasuki era masa depan dengan segala tantangannya. Pendidikan sebagai bagian yang tidak terlepaskan dalam pembangunan, belum sepenuhnya dijalankan dengan mengakomodir kebutuhan generasi tersebut karena tidak selalu dipraktikkan melalui pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan karakteristik generasi tersebut. Pemahaman lebih mendalam tentang karakteristik generasi ini perlu menjadi perhatian banyak pihak agar praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas mampu benar-benar menjawab kebutuhan  mereka akan belajar. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter generasi tersebut, yaitu identitas yang sulit didefinisikan karena sering berubah-ubah ( Undefined ID), menyenangi kehidupan bersama dengan komunitasnya ( Communalholic ), dan bersifat realistis memandang kehidupan ( Realistic ). Kemajuan teknologi dan informasi menjadi salah satu sebab mengapa karakteristik Generasi Pasca-Milenial sangat jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, serta bagaimana mereka menjalankan kehidupannya kelak. Studi kepustakaan terhadap literatur dan publikasi tentang apa dan bagaimana Generasi Pasca-Milenial dipahami menjadi dasar melakukan analisis, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana mempersiapkan mereka menghadapi masa depan melalui instrumen pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan gagasan konseptual tentang praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas yang didasarkan pada pemahaman tentang karakteristik Generasi Pasca-Milenial.
Kata kunci: Generasi Pasca-milenial, karakteristik, pembelajaran

## DDC: 320.5 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

## ABSTRAK
Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kewirausahaan akan mendorong wirausaha baru tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia, yakni sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Keberadaan kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman akan nilai- nilai Pancasila dapat mempengaruhi minat wirausaha di kalangan pemuda, yang diwakili oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 91 pengurus KNPI dan melakukan oleh data menggunakan software Smart PLS3 diperoleh temuan bahwa Perceived Implementation of Pancasila mempengaruhi Attitude, Attitude mempengaruhi Entrepreneurial Intention, dan Entrepreneurial Intentionmempengaruhi Entrepreneurial Action. Di samping itu, variabel Access juga mempengaruhi Entrepreneurial Action .
Kata kunci: Pancasila, kewirausahaan Pancasila, Theory Planned Behavior

## DDC: 306.4 PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN

## Budiana Setiawan

## ABSTRAK
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 telah mencanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang dilakukan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. GLN juga mengusulkan enam literasi dasar, yakni: bahasa, numerasi, sains, digital, finasial, dan budaya dan kewargaan. Dalam hal ini literasi budaya dan kewargaan kurang mendapat perhatian karena dianggap kurang memberikan nilai kompetitif dalam menghadapi persaingan global abad ke-21. Padahal literasi budaya dan kewargaan menjadi landasan bagi terbentuknya lima karakter dasar, yang meliputi: religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Permasalahan yang diangkat adalah mata pelajaran apa sajakah yang dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, khususnya di SMP/ sederajat dalam mendukung literasi budaya dan kewargaan? Aspek-aspek apa saja yang dapat disumbangkan dari mata pelajaran tersebut? Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian desk research (kajian literatur). Hasil kajian memperlihatkan bahwa mata pelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, antara lain: IPS, Seni dan Budaya, dan PPKn. Mata pelajaran IPS mendorong peserta didik memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Seni dan Budaya sebagai pondasi untuk menyelamatkan seni dan budaya bangsa Indonesia yang beragam dalam menghadap era modernitas. PPKn mendorong peserta didik memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
Kata Kunci: literasi budaya dan kewargaan, lima karakter dasar, mata pelajaran, peserta didik

## DDC: 320.6
RINGKASAN DISERTASI

## DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

## Irsyad Zamjani

## ABSTRAK
Desentralisasi telah menjadi norma global yang mengubah wajah tata kelola pendidikan di banyak negara sejak akhir 1970-an. Indonesia tersapu oleh gelombang ini pada tahun 2001 setelah krisis legitimasi yang parah mengakhiri rezim sentralistik Orde Baru yang berkuasa selama tiga dekade. Menggunakan pisau analisis dari
teori neo-institusionalisme dan mengambil data dari dokumen dan wawancara dengan informan strategis, tesis ini menyelidiki bagaimana legitimasi kelembagaan dari desentralisasi pendidikan dihimpun, dimanipulasi, dan kemudian diperebutkan. Narasi desentralisasi pendidikan di Indonesia pada awalnya dibuat oleh para aktor multilateral dengan semangat supremasi pasar neoliberal. Namun, berlawanan dengan argumen liberal dan kritis yang mengisyaratkan melemahnya negara dan bangkitnya institusi pasar sebagai dampak dari desentralisasi pendidikan, temuan tersebut menunjukkan kenyataan yang agak kontras. Desentralisasi telah memfasilitasi bertumbuhnya negara-negara Weberian di tingkat lokal, yang sama-sama mengklaim legitimasi kelembagaan untuk mengatur pendidikan di daerah dengan caranya masing-masing. Dari studi banding dua pemerintahan kota, Kupang dan Surabaya, tesis ini menunjukkan bagaimana legitimasi otoritas pemerintah pusat terus dipertanyakan di daerah. Terlepas dari tekanan pemerintah pusat melalui penerapan standar nasional, tata kelola pendidikan daerah tetap bertahan dengan model dan praktik yang beragam dan berbeda dari ketentuan pusat. Jadi, alih-alih menjadi basis yang dapat memperkuat legitimasi desentralisasi pendidikan sebagai institusi global, praktik-praktik yang berbeda di ranah lokal tersebut mungkin menjadi dasar bagi adanya suatu delegitimasi. Beberapa negara-bangsa akan memikirkan kembali sikap mereka untuk menyesuaikan diri dengan tekanan global mengenai kebijakan desentralisasi ini jika mereka sadar bahwa kebijakan tersebut berpotensi membawa mereka ke dalam krisis legitimasi yang lain.
Kata kunci : desentralisasi pendidikan, legitimasi, neo-institusionalisme, tekanan global
DDC: 306.43 TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

## Anggi Afriansyah
Judul Buku: Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

## TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

## Dini Rahmiati
Judul Buku: Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan . Penulis: Bambang Purwoko, dkk.  (2017).  Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan  Kapasitas dan Kerjasama –FISI- POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2020

## DDC: 331.11

## UNDERSTANDING THE QUALITY OF INDIGENOUS PAPUAN’S HUMAN RESOURCES BASED ON PEOPLE CENTERED APPROACH
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,

## Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo

## ABSTRACT
The human development of the Indigenous Papuans (OAP) is still under research. The current measurement is merely using the Human Development Index (HDI). Papua and West Papua are the two provinces with the lowest HDI scores in Indonesia. The question is whether the grade of HDI has represented the actual condition of OAP by considering the local context of geographic, social, and culture. The shortcoming of HDI is the domination of economic growth, whereas the cognitive aspect of the people can also reflect the quality of well-being. HDI remains neglecting subjective aspects related to the inhabitants’ perspectives about their life and neighbourhood. In 2016, the United Nations for Development Program (UNDP) published a report on capability aspects of human development, highlighting the need to consider subjective indicators such as an assessment of life satisfaction. The assessment is used to respect particular choices of behaviours and practices that are rooted in the local culture. This paper aims to have a deeper understanding regarding human development from the perspective of OAP. This study utilizes a people-centered approach to analyze the perception of OAP on their self-evaluation and perception of well-being development. The data collection was undertaken through in-depth interviews, focus group discussions, and field observations in Tambrauw Regency and Sorong Regency, West Papua Province.
Keywords: human development, the Indigenous Papuans (OAP), Tambrauw Regency, Sorong Regency, people- centered

## DDC: 302.4

## THE CHARACTERS OF MADURESE, NATIONALISM, AND GLOBALIZATION

## Ardhie Raditya

## ABSTRACT
This paper is an essential part for those who are interested in Madurese Studies, which have been mostly written from outsiders’ point of views, mainly Western researchers. This paper aims to produce a counter-discourse to the writings of outsiders who tend to position the Madurese as a violent and destructive ethnicity. By utilizing the method of ethnographic imagination, it is shown that the honourable character of the Madurese is unlike what has been imagined in various Western or Colonial literature. The Madurese have a vital contribution to the nationalism of anti-colonial for the development of Indonesian culture after the independence period. The spirit of Islamic values and culture respects human dignity as the locomotive of the development of the noble character of the Madurese. After the New Order regime, the true character of the Madurese begins to scatter. Intolerant Islamic groups in Madura tried to use the momentum of democracy in Indonesia to oppose all forms of globalization products and Chinese minority groups that were considerably not aligned with their political agenda. Their presence
could potentially threaten not only the development of the noble character of the Madurese, but also the integrity of the Indonesian nation.
Keywords : Characters of Madurese, nationalism, and globalization

## DDC: 306.43

## THE EXIGENCY OF READING-LITERACY IN EARLY GRADE: THE CHALLENGES OF DEVELOPING HUMAN CAPITAL QUALITY
Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, &Bakti Utama

## ABSTRACT
To build human capital quality, Indonesia is facing a problem of low learning quality in various levels of education, particularly reading-literacy in early grades of elementary school. This condition will lead to a severe problem because some students who fail at early learning reading may suffer “Matthew effect” which explains the circumstances where they have a lack of learning motivation, low ability to understand information, potential case of repeating classes, and drop out. This article attempts to study the issue and to discuss probable solutions. We use the field data from several regions, which are partnered with the INOVASI Program, such as Bulungan Regency, North Lombok, and East Sumba. These three regions do not represent Indonesia as a whole but as peripheral areas which have complex problems ranging from teachers’ qualities and competencies to learning infrastructure challenges. Data were collected in the mid-2019 throughout interviews and discussions with teachers, headmasters, supervisors, and regional facilitators joint in the INOVASI Program. Our conducted analysis shows that there are three main problems, which are low competency of teachers, the curriculum that neglects preliminary reading subjects, and lack of reading resources. These problems need to be solved if we aspire to realize a more qualified and competitive human capital for the better future of Indonesia.
Keywords: reading-literacy, elementary school, teachers’ competencies, Curriculum K-13, Children’s reading books

## DDC: 306.43

## UNDERSTANDING POST-MILLENIAL GENERATION: A REVIEW OF STUDENT LEARNING PRACTICES

## Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

## ABSTRACT
After the Millennial Generation era ends, the new generation begins to prepare to play a full role in various things in the future. They are Generation Z and Alpha or so-called Post-Millennial Generation. This generation is starting to invade the working world, but not many people understand how to treat them based on how they will work, interact, and build communication in their future. Generally, the Post-Millennial Generation is still at school. They are students who prepare to enter the future era with all its challenges. Education, as an inseparable part of development, has not fully been implemented to accommodate the needs of this generation because it is not always practised through approaches related to characteristics of the generation. A more in-depth understanding of the characteristics of this generation needs attention so that the practices of learning in the classroom can fully answer their learning needs. Learning can be adapted with the characters of this generation, namely, the identity that is difficult to define their self-identity (Undefined ID), enjoys life together with a community (Communalholic), and realistic with their life (Realistic). The advancement of technology and information is the main reason why the characteristics of the Post-Millennial Generation are so much different from previous generations, and how they will live their lives later. A literature study regarding what and how the Post-Millennial Generation is understood becomes the basis for conducting the analysis. It is expected to provide a different perspective on how to prepare their future through educational instruments. This paper aims to offer conceptual ideas about learning practices in the classroom based on the characteristics of the Post-Millennial Generation.
Keywords: Post-Millennial Generation, characteristics, learning practices

## DDC: 320.5 THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES ON ENTREPRENEURS’ INTEREST: CASE STUDY ON THE KNPI OF SEMARANG CITY
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

## ABSTRACT
Pancasila is the foundational philosophy of the Indonesian nation. The implementation of Pancasila values in entrepreneurship will encourage new entrepreneurs to grow up aligned with Indonesian culture which embeds a populist economy characteristic. The existence of Pancasila entrepreneurship in the form of a populist economy can encourage the creation of new jobs, and therefore, it could be a solution to reduce unemployment. This study aims to see the extent to which the understanding of Pancasila’s values can affect entrepreneurial interest among young people, represented by Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). This research uses a quantitative method with Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) analysis. After distributing questionnaires to 91 KNPI administrators and conducting data using Smart PLS3, it is found that the Perceived Implementation of Pancasila influences Attitude, Attitude influences Entrepreneurial Intention, and Entrepreneurial Intention influences Entrepreneurial Action. Besides, the Access variable also influences Entrepreneurial Action .
Keywords: Pancasila, Pancasila entrepreneurship, Theory Planned Behavior

## DDC: 306.4

## THE DEVELOPMENT OF TEACHING SUBJECTS TO STRENGTHEN CULTURAL AND CIVIC LITERACY

## Budiana Setiawan

## ABSTRACT
The Ministry of Education and Culture has launched the National Literacy Movement in 2016, which has been implemented in schools, families, and communities. The National Literacy Movement proposes six basic literacies, namely: language, numeracy, science, digital, finance, and culture and citizenship. In this case, cultural and civic literacy receives less attention because it arguably contributes less competitive value in facing the 21st-century global competition. Besides, cultural and citizenship literacy is the foundation for the formulation of five basic characters encompassing religious, nationalist, independent, integrous, and cooperative. This article will examine what subjects which can increase student awareness, especially in junior high school in supporting cultural and civic literacy and what aspects which can be contributed from those subjects. This study uses a qualitative method strengthened by desk research. Results show that subjects that are considered to increase student awareness of five basic characters, including Social Studies, Arts and Culture, and Education for Pancasila and Citizenship. Social Studies encourages students to have social awareness and be able to live together in a pluralistic society. Art and Culture contributes as a foundation to preserve Indonesian’s arts and culture in facing the era of modernity. The Education of Pancasila and Citizenship encourages students to understand and execute their rights and obligations as Indonesia’s citizens.
Keywords: cultural and citizenship literacy, five basic characters, subjects, students

## DDC: 320.6
RINGKASAN DISERTASI

## DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

## Irsyad Zamjani

## ABSTRACT
Decentralization has become a global norm that has changed the face of education governance in many countries since the late 1970s. This movement utterly swept up Indonesia in 2001 after the severe legitimacy crisis ended the three-decade-reigning centralist regime of the New Order. Using the analytical concepts of the new institutional theory and drawing upon data from documents and interviews with strategic informants, the thesis
investigates how the institutional legitimacy of educational decentralization was garnered, manipulated, and then contested. The narrative of educational decentralization in Indonesia was initially scripted by multilateral actors with the neoliberal spirit of market supremacy. However, against the liberal and critical arguments that suggest the weakening of the central state or the rise of market institutions as the follow-up of educational decentralization, the findings show a somewhat contrasting reality. Decentralization has facilitated the proliferation of Weberian states in the local district arenas, which equally claim institutional legitimacy for governing the local educational system in their respective ways. From the comparative studies of two local district governments, Kupang and Surabaya, the thesis shows how the legitimacy of the central government authority continues to be challenged in the localities. Despite the central government’s pressures for national standards and their enforcement measures, local educational governance survives with different, illegitimate models and practices. Thus, rather than becoming a local basis for reinforcing the legitimating capacity of educational decentralization as a global institution, the different practices might become the local source of delegitimation. Some nation-states would rethink their conformity to the international pressure of decentralization if they were aware that the policy would potentially lead them to another crisis of legitimacy.
Keywords: educational decentralization, global pressure, legitimacy, new institutionalism

## DDC: 306.43
TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANGH: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

## Anggi Afriansyah
Judul Buku: Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

## TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

## Dini Rahmiati
Judul Buku: Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan . Penulis: Bambang Purwoko, dkk.  (2017).  Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan  Kapasitas dan Kerjasama –FISI- POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

## DDC: 331.11

## MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
Gusti Ayu Ketut Surtiari 1 , Haning Romdiati 2 , Luh Kitty Katherina 3 , Dwiyanti Kusumaningrum 4 , & Ari Purwanto Sarwo Prasojo 5 Pusat Penelitian Kependudukan LIPI 12345 E-mail: ayu.surtiari@gmail.com 1 ; hromdiati@yahoo.com 2 ; kittykatherina@gmail.com 3 ; dwiyanti.kusumaningrum@gmail.com 4 ; Ari.prasojo18@gmail.com 5

## ABSTRACT
The human development of the Indigenous Papuans (OAP) is still under research. The current measurement is merely using the Human Development Index (HDI). Papua and West Papua are the two provinces with the lowest HDI scores in Indonesia. The question is whether the grade of HDI has represented the actual condition of OAP by considering the local context of geographic, social, and culture. The shortcoming of HDI is the domination of economic growth, whereas the cognitive aspect of the people can also reflect the quality of well-being. HDI remains neglecting subjective aspects related to the inhabitants’ perspectives about their life and neighbourhood. In 2016, the United Nations for Development Program (UNDP) published a report on capability aspects of human development, highlighting the need to consider subjective indicators such as an assessment of life satisfaction. The assessment is used to respect particular choices of behaviours and practices that are rooted in the local culture. This paper aims to have a deeper understanding regarding human development from the perspective of OAP. This study utilizes a people-centered approach to analyze the perception of OAP on their self-evaluation and perception of well-being development. The data collection was undertaken through in-depth interviews, focus group discussions, and field observations in Tambrauw Regency and Sorong Regency, West Papua Province .
Keywords: human development, the Indigenous Papuans (OAP), Tambrauw Regency, Sorong Regency, people-centered.

## ABSTRAK
Kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) saat ini belum banyak dibahas. Pengukuran yang digunakan selama ini hanya bersumber pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Papua Barat dan Papua merupakan dua provinsi dengan nilai IPM terendah di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ukuran tersebut sudah menggambarkan secara utuh kondisi OAP yang memiliki karakter geografis, sosial, dan budaya berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia? Kelemahan pengukuran menggunakan IPM adalah sangat bias pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, aspek kognitif dari penduduk juga penting untuk menilai kualitas penduduk. IPM masih mengabaikan aspek subyektif terkait dengan cara pandang penduduk terhadap kehidupan dan lingkungannya. Pada tahun 2016, United Nations for Development Program (UNDP) memperkenalkan ukuran alternatif dengan menekankan pada indikator yang bersifat subyektif seperti penilaian atas kepuasan hidup. Penilaian tersebut digunakan untuk menghargai pilihan-pilihan tertentu atas kebiasaan dan perilaku sehari-sehari yang mengacu pada akar budaya setempat. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pembangunan kualitas sumber daya manusia menurut OAP. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah people-centered untuk menganalisis cara pandang, persepsi diri, dan kepuasan serta kenyamanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terpumpun, dan observasi lapangan di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.
Kata kunci: kualitas sumber daya manusia, Orang Asli Papua (OAP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, people-centered

## PENDAHULUAN
Pengukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang digunakan di berbagai negara pada saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh United Nations
for Development Program (UNDP). Indikator yang digunakan terdiri dari tiga komponen, yaitu pendidikan yang ditekankan pada rata-rata tahun sekolah, kualitas kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup, dan kondisi ekonomi yang diukur
melalui standar hidup layak yang pada umumnya diukur dengan besarnya pendapatan rata-rata per kapita (UNDP, 2018). Melalui pengukuran tersebut, kemudian dapat dilakukan penentuan tingkat kualitas pembangunan manusia di masing- masing negara yang kemudian dapat diturunkan untuk tingkat provinsi hingga kabupaten (BPS, 2018). Hingga saat ini, nilai dari IPM digunakan sebagai salah satu acuan bagi pemerintah untuk memberikan prioritas pembangunan manusia di masing-masing daerah.
Penggunaan IPM secara global mendapatkan berbagai kritikan atas ketepatan dalam meng- gambarkan kualitas SDM. IPM memiliki dimensi yang bias pada pertumbuhan ekonomi (Stiglitz, dkk., 2009). Dimensi dalam IPM merupakan dimensi yang bersifat makro agar dapat diterap- kan di berbagai negara. Namun, dimensi mikro yaitu aspek kemanusiaan dari individu maupun keluarga juga perlu dipertimbangkan dalam pembangunan manusia (Nussbaum, 2006: 212). Dimensi mikro yang digambarkan dari perilaku tertentu dan kebiasaan dalam kehidupan sehari- hari terkait erat dengan karakteristik sosial, budaya dan kondisi geografis tertentu (UNDP, 2016). Jika hanya berfokus pada dimensi makro, maka mengubah sistem pendidikan ataupun kebi- jakan publik untuk layanan kesehatan cenderung mengikuti konsep dan praktik dari negara lain yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi lokal di suatu wilayah. Karenanya, ukuran yang bersifat subjektif perlu dipertimbangkan dalam mengukur dan memahami kualitas SDM di suatu wilayah. Indeks kebahagiaan merupakan salah satu ukuran yang bersifat subjektif yang berdasarkan pada persepsi penduduk
Di Indonesia, salah satu contoh terkait dengan upaya memaknai nilai IPM dapat dili- hat dari kondisi pembangunan di tanah Papua. Menurut data BPS, IPM Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berada pada posisi terendah (BPS, 2018). IPM yang rendah menggambarkan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan (Sedyaldo dkk., 2018; Afriyansyah dkk., 2019; Widayatun dkk., 2019). Kondisi pendidikan OAP juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan bukan (B-OAP) (Romdiati dkk, 2019). Padahal anggaran pembangunan untuk Provinsi Papua Barat dalam jumlahnya sangat besar t elah
digulirkan sejak diberlakukannya UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Selain itu, berbagai upaya untuk mengejar kemajuan pem- bangunan di Tanah Papua terus dilakukan dengan memberikan berbagai insentif pembangunan. Salah satu penyebabnya dari rendahnya angka IPM tersebut adalah karena adanya perbedaan persepsi terhadap sistem layanan pendidikan dan kesehatan di antara OAP dengan pemerintah yang merupakan salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan (Afriyansyah dkk., 2019; Widayatun dkk., 2019).
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas SDM OAP dari perspektif OAP. Untuk itu, maka tulisan ini menggunakan pendekatan people-centered yang dikembangkan oleh Korten (1987) untuk menggali cara pandang dan persepsi mereka terhadap kehidupan dan lingkungannya. Paradigma people-centered tersebut menggambar- kan adanya ruang untuk manusia sebagai pelaku yang menentukan tujuan, menguasai sumber daya, dan mengarahkan proses yang menentukan hidupnya (Korten, 1987; 1990). Kualitas OAP dalam tulisan ini mengacu pada konsep kapabilitas (Nussbaum, 2013) yang menggunakan penilaian kesejahteraan untuk memberikan gambaran kuali- tas SDM. Pendekatan people-centered memiliki persyaratan mendasar yaitu adanya kategori penduduk yang jelas. Dalam konteks OAP, tulisan ini akan menganalisis secara khusus definisi yang digunakan berdasarkan data sekunder dan data primer. Selanjutnya karakteristik sosial demografi OAP akan menjadi konteks pembahasan dalam tulisan ini.
Sumber data dalam tulisan ini adalah hasil penelitian Pusat Penelitian Kependudukan tentang “Orang Asli Papua: Kondisi Sosial Demografi dan Perubahannya” pada tahun 2019 di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kedua kabupaten mewakili dua perbedaan proporsi OAP dan bukan OAP (B-OAP). Kabupaten Tambraw menggambar- kan proporsi tertinggi OAP (95,6%), sementara Kabupaten Sorong menggambarkan proporsi OAP yang rendah (37,4%). Data dalam tulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara
mendalam dan observasi di lapangan. Data sekunder merupakan data mentah ( raw data ) hasil sensus penduduk tahun 2010 sample 10% yang digunakan untuk menghitung perkiraan jumlah OAP berdasar suku bangsa dan karakteristiknya. Kelompok suku bangsa asli Papua merujuk pada pengelompokan suku bangsa yang dilakukan oleh Ananta dkk. (2015). Selain itu, data suplemen SP 2010 digunakan juga untuk data OAP dengan konsep yang lebih luas.

## PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
UNTUK MEMAHAMI KUALITAS SDM OAP
Penggunaan pendekatan people-centered mulai banyak digunakan setelah tahun 1980an, yaitu ketika mulai terjadi pergeseran paradigma pem- bangunan dari sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi menuju peningkatan kualitas manusia (Abdoelah dan Mulyanto, 2019). Berbagai kajian membuktikan bahwa tingkat pendapatan yang dimiliki tidak serta-merta akan mendukung perilaku penduduk untuk memiliki pendidikan tinggi dan juga tingkat kesehatan yang baik (Tang, 2007; Belk, 1985). Terdapat faktor nilai- nilai yang dimiliki dan cara pandang hidup yang menentukan pilihan dan keputusan atas kualitas hidup (Kahnemen dan Deaton, 2010). Salah satu contohnya adalah pendapatan tinggi telah mampu memberikan akses terhadap kualitas pendidikan yang baik, tetapi kualitas kesehatan akan dipenga- ruhi oleh kondisi emosional, seperti perasaan kesendirian dan juga faktor sosial psikologis lainnya (Kahnemen dan Deaton, 2010).
Kualitas kesehatan tidak sepenuhnya dipen- garuhi oleh kemiskinan, namun ditentukan oleh persepsi penduduk terhadap kesehatan (Schuler, 2015).  Hal ini menunjukkan bahwa ada aspek kognitif atau internal individu yang juga turut berkontribusi terhadap kualitas kesehatan se- seorang. Kualitas kesehatan sebagai salah satu indikator dari kualitas sumber daya manusia berdasarkan kajian oleh Schuler (2015) dapat mendukung bagaimana pendekatan berbasis penduduk menjadi penting untuk mengimbangi indeks yang dikembangkan berdasarkan indikator makro. Aspek kognitif akan membantu mendapat- kan gambaran yang lebih objektif dan melengkapi ukuran makro yang sudah ada.
Pentingnya aspek kognitif menjadi pen- ting dalam pembangunan karena pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan dari kebebasan yang nyata yang dapat dinikmati oleh penduduk (Sen, 1999). Dalam konteks penguran- gan kemiskinan, disebutkan bahwa pembangunan memang dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, namun bukan materi semata dari sumber daya, tetapi yang lebih penting adalah kapabilitas. Di antaranya adalah kemudahan ak- ses untuk memiliki kebebasan politik, perasaan bahagia, mendapatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, dan juga jaminan sosial (Sen, 1999).
Mengacu pada konsep people-centered (Korten, 1984), maka kebutuhan penduduk harus diketahui dengan baik dan kemudian disambungkan dengan rencana pembangunan oleh pemerintah. Pemenuhan kebutuhan yang ditentukan oleh penduduk akan meningkatkan kepuasan mereka. Hal ini sejalan dengan pengem- bangan Indeks Kebahagiaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 setelah kritikan terhadap IPM banyak dikemukakan (UNDP, 2016). Kebahagiaan seseorang diasumsikan dapat mewakili kesejahteraan dalam konteks lokal. Kepuasan seseorang dalam hal ini tidak hanya berupa materi, namun juga keterhubungan mereka dengan lingkungan sekitar (Helliwel dkk., 2019). Selain modal sosial, keragaman budaya juga menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk kelangsungan hidup sehari-hari (Helliwel dkk., 2019. Kekayaan ekologis seperti iklim tropis, kekayaan hutan merupakan kekayaan ekologis yang dapat memberikan kesejahteraan bagi penduduk setempat.
Di antara berbagai faktor seperti budaya dan kebiasaan sehari-hari, kondisi sosial demografi berpengaruh terhadap persepsi penduduk ter- hadap suatu pembangunan. Beberapa penelitian mengungkapkan hal tersebut dan salah satu di antaranya adalah penelitian di Kenya (Essendi and Madise, 2014). Penelitian di Kenya dengan jelas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pembangunan sangat ditentukan oleh struktur penduduk, umur, dan juga jenis kelamin. Disebutkan bahwa hubungan tersebut menunjukkan signifikansi yang tinggi. Salah satu contohnya, perempuan dan penduduk yang lebih
muda memiliki persepsi yang positif terhadap pembangunan dibandingkan dengan penduduk laki-laki dan juga jika dibandingkan dengan pen- duduk usia tua. Demikian juga variasi persepsi terhadap pembangunan terbukti bervariasi ketika dibandingkan dengan latar belakang etnis yang berbeda dan variasi kelompok-kelompok sosial. Pentingnya memahami hal tersebut adalah untuk memberikan intervensi yang lebih tepat terhadap komunitas atau kelompok masyarakat tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan pendekatan people-centered yang mengedepankan adanya variasi dan berupaya untuk mengurangi upaya generalisasi dari pola-pola pembangunan yang kapitalistik.

## MEMAHAMI SIAPA OAP: ANALISIS

## TRIANGULASI ANTARA SP 2010, SUPLEMEN SP 2010 PROVINDI PAPUA BARAT DAN SUMBER DATA PRIMER
Untuk mendapatkan pemahaman persepsi OAP, maka perlu untuk diketahui siapa saja yang terma- suk OAP menurut definisi yang diakui berbagai pihak sangat penting untuk diketahui. Saat ini terdapat dua definisi yang mendasar, yaitu definisi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) dan definisi berdasarkan suplemen data Sensus.
Hingga saat ini belum ada pengertian OAP yang disepakati oleh pemerintah dan masyara- kat adat.  Dalam UU no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, pemer- intah memasukkan OAP sebagai semua orang keturunan ras Melanesia, dan mereka yang diterima atau diakui masyarakat adat sebagai orang Papua. Pengertian ini kemudian dirujuk oleh BPS Provinsi Papua Barat yang bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Papua Barat un- tuk mendata OAP, bahkan ditambah dengan dua kategori lagi, yaitu (1) bukan orang Papua yang menikah dengan OAP, dan (2) bukan orang Papua yang telah tinggal di Papua selama 35 tahun atau lebih (BPS dan Bappeda Provinsi Papua Barat, 2010). Padahal pengertian OAP yang memasuk- kan bukan orang Papua (tidak memiliki keturunan darah Papua) tidak diterima oleh masyarakat adat.
Gobai (2016) mengemukakan, pengertian OAP dalam UU Otsus dan yang digunakan oleh BPS dan Bappeda Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal, dimana laki-laki adalah penerus garis keturunan dan sekaligus menjadi pewaris adat, sehingga hanya keturunan laki-laki Papua yang dapat dikategorikan sebagai OAP. Namun, juga dapat diterima anak keturunan perempuan Papua diterima sebagai OAP. Pemahaman OAP seperti ini juga diperoleh dalam wawancara dengan se- jumlah narasumber, seperti tokoh adat, kepala kampung, dan anggota masyarakat di Kabupaten Tambrauw maupun Sorong. Mereka memahami OAP sebagai penduduk asli Papua yang memiliki nama marga Papua dan hak waris tanah ulayat. Artinya, OAP juga dipahami sebagai OAP di tanah Papua dan OAP lokal/setempat. OAP se- luruh Tanah Papua adalah mereka yang memiliki nama marga Papua, sedangkan OAP lokal adalah mereka yang memiliki nama marga Papua dan tanah ulayat, misalnya orang Moi adalah OAP di Kabupaten Sorong, orang Kokoda adalah OAP yang berasal dari Kabupaten Sorong Selatan, dan orang Abun adalah OAP di kabupaten Tambrauw. Meskipun demikian, dalam satu kabupaten bisa ada beberapa suku asli, misalnya di Kabupaten Tambrauw orang Abun, suku asli lainnya adalah Miyah, Ireres, dan Mpur.
Berdasar pada pemahaman masyarakat adat dan temuan kualitatif di dua lokasi penelitian (Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong), OAP adalah mereka yang mengaku memiliki nama marga Papua. Marga Papua ini identik dengan garis keturunan darah Papua. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa perbedaan pemaha- man tentang OAP tersebut pada kenyataannya tidak berbeda secara signifikan. Menurut hasil perhitungan SP 2010 yang hanya mendasarkan suku bangsa (nama marga), jumlah OAP sebesar 381.865 jiwa (52,08 persen dari jumlah penduduk keseluruhan) (Romdiati dkk., 2019). Sementara itu, berdasar suplemen SP 2010 provinsi Papua Barat  yang  menggunakan  definisi  lebih  luas, jumlah OAP 405.074 jiwa, atau 53 persen (BPS dan Bappeda Provinsi papua Barat, 2010). Jika dilihat lebih rinci pada data suplemen SP 2010, dari 405.074 jiwa tersebut, mayoritas (91,8
persen) adalah mereka yang lahir dari bapak dan ibu Papua, dan 4,4 persen lahir dari ayah/ ibu Papua. Hanya ada sekitar 3,8 persen, atau 15.555 jiwa (orang bukan Papua yang dimasuk- kan dalam OAP). Perbedaan ini nampak kurang signifikan dan tidak akan banyak menimbulkan permasalahan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan yang inklusif OAP.
Luasnya cakupan dalam mengategorisasi- kan seseorang sebagai OAP, selain berdasarkan hubungan darah langsung, tidak terlepas dari keterbukaan OAP dalam menerima pendatang. Adanya pernyataan dari salah satu kepala suku Moi di Kota Sorong terkait dengan penerimaan seseorang untuk dianggap sebagai OAPd bah- kan tidak semata ditentukan oleh lama tinggal seseorang di tanah Papua, tetapi lebih kepada bagaimana mereka benar-benar dapat menerima adat dan kebiasaan OAP. Jika seorang pendatang dapat berinteraksi dengan hati dan hidup seperti satu keluarga maka OAP sangat terbuka untuk menerima mereka sebagai bagian dari keluarga mereka.
Beragamnya suku yang ada di Papua serta keterbukaan dari OAP mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan pendatang. Dari ber- bagai suku yang ada, tidak ada stratifikasi antar suku namun lebih menonjolkan adanya kesetaraan di antara suku-suku tersebut. Walaupun mereka memiliki terminologi pribumi dan non-pribumi untuk menyebut suku yang asli mendiami suatu wilayah, tetapi tidak mengurangi keterbukaan dalam menerima pendatang sebagai bagian dari kelompok mereka. Bagi OAP, pendatang adalah siapa saja yang tinggal atau menetap di tanah adat mereka baik itu OAP dari suku yang berbeda atau pendatang dari luar Papua. Di antara penduduk tersebut mereka sangat memahami dengan baik batas-batas wilayah dan juga aturan yang berlaku di daerah tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya sanksi adat. Interaksi dengan pendatang juga memberikan manfaat berupa inspirasi untuk menerima sebuah perubahan, termasuk semangat untuk menempuh pendidikan tinggi.

## KUALITAS SDM DALAM DINAMIKA SOSIAL DEMOGRAFI OAP Tingkat Pendidikan Dianggap Penting Seiring dengan Penurunan Tingkat Kelahiran
Tingkat kelahiran di kalangan OAP cenderung menurun yang dapat dipahami dari struktur pen- duduk. Menurut sumber data SP 2010 sampel 10%, struktur umur paling besar adalah pada kelom pok usia muda dan semakin menyempit untuk kelompok usia yang lebih tua. Tiga kelompok besar umur berturut-turut adalah anak-anak (37,62%), produktif (60,73%), dan lansia (1,65%). Struktur umur muda dijumpai di dua lokasi penelitian: Kabupaten Tambrauw dan Sorong. Dengan struktur tersebut diperkirakan OAP baru memasuki awal transisi demografi pada tahap kedua yang ditandai angka kelahiran yang tinggi, tetapi sudah mulai ada penurunan. Pada tahun 2010, rata-rata jumlah anak lahir hidup dari  seorang  wanita  OAP  usia  subur  (15‒49) yang pernah kawin adalah 3,1 anak di Kabupaten Sorong dan 3 anak di Kabupaten Tambrauw. Belum tersedia data untuk tahun terkini, namun dari informasi kualitatif menunjukkan adanya perkembangan penurunan jumlah kelahiran pada keluarga OAP.
Kecenderungan penurunan jumlah anak lebih didominasi oleh keluarga muda jika dibanding- kan dengan generasi orangtua mereka. Saat ini, rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga adalah 5‒6. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan generasi sebelumnya yang masih pada kisaran 8‒12 anak. Angka rata-rata 5‒6 anak juga menun - jukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah anak lahir hidup dari satu orang  perempuan  di  Papua  Barat  (3‒4  orang). Penurunan jumlah anak di Papua Barat dan khu- susnya di lokasi penelitian, memperlihatkan ada- nya pengaruh dari intervensi pemerintah melalui Program KB. Program KB dari pemerintah pusat yang mengedepankan pentingnya menjarangkan jarak kelahiran dengan mudah dapat diterima oleh OAP. Hal tersebut disebabkan karena program KB tidak semata bertujuan untuk mengurangi jumlah kelahiran secara langsung, tetapi untuk meningkatkan kualitas kesehatan bagi ibu dan anak. Dalam beberapa contoh kasus, beberapa
responden mengungkapkan pentingnya mengatur kelahiran yang dimaksudkan agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
Keluarga yang berusaha menjarangkan kela- hiran telah membuka kesempatan bagi anggota keluarga lainnya untuk dapat menempuh jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Tidak hanya anak-anak usia sekolah yang mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan, tetapi juga orang dewasa yang berke- inginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan juga membuka peluang bagi orang tua untuk mengenyam pendidikan melalui jalur kejar paket. Jika dikaitkan dengan pendekatan people-centered dalam pembangun- an, pilihan-pilihan individu dan rumah tangga menjadi hal yang penting dan perlu difasilitasi oleh institusi pemerintah. Gambaran tentang ak- ses yang dibuka seluas-luasnya di tanah Papua telah menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan untuk usia masuk sekolah di semua jenjang dan juga  adanya  fleksibilitas  terkait  dengan  masa waktu menempuh pendidikan. Walaupun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas SDM yang dianalisis masih sebatas pada parti- sipasi penduduk dalam pendidikan, tetapi cukup kuat menggambarkan adanya keterkaitan dengan kondisi sosial demografi penduduk.
Kesempatan yang semakin terbuka terhadap kemajuan OAP menjadi lebih mudah dicapai ke- tika jumlah anak dalam satu keluarga sudah mulai berkurang. Untuk dapat berpartisipasi de ngan baik di sekolah diperlukan kondisi kesehatan dan perhatian dari orang tua yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan anak yang tetap bersekolah juga dipengaruhi oleh motivasi dari orangtua untuk mendukung anaknya tetap melan- jutkan sekolah. Dalam beberapa hal, bahkan turut membantu anak dalam proses pendampingan belajar. Walaupun hal tersebut memang tidak banyak ditemukan, namun semangat dari orang tua untuk memiliki anak dengan pendidikan yang tinggi ditemukan hampir di seluruh lokasi penelitian baik di daerah perkotaan dan perdesaan kawasan pegunungan dan pesisir. Semangat anak- anak serta orangtua terlihat dari upaya mereka menempuh jarak yang cukup jauh dengan ber- jalan kaki ataupun dengan menggunakan perahu untuk menjangkau sekolah mereka.
Kemudian dari anak dengan pendidikan yang lebih bagus juga akan mempengaruhi preferensi mereka dalam memutuskan jumlah anak. Seperti yang sudah disebutkan dalam be- berapa studi bahwa pendidikan yang lebih baik khususnya untuk perempuan akan menimbulkan kecenderungan penurunan jumlah kelahiran (Monstad, dkk., 2008; Mahanta, 2016; Gunes, 2013; Kan dan Lee, 2017). Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Tambrauw, semakin muda usia pasangan sebuah keluarga, jumlah anak semakin menurun, meskipun terdapat faktor lain selain tingkat pendidikan. Generasi penduduk usia 70an masih memiliki anak sekitar sepuluh orang dengan jarak antar-anak sekitar setahun, sementara generasi dengan usia 50an sudah mulai berkurang menjadi 6‒7 anak. Keberadaan KB memang memiliki pengaruh, namun tidak terlepas dari faktor tingkat pendidikan penduduk yang memiliki andil besar dalam penerimaan program KB tersebut. Usia sekolah yang lebih panjang membuat penduduk menunda pernikahan dan memiliki anak, meskipun dalam beberapa kasus perempuan memiliki anak di saat mereka sekolah.

## KETERBUKAAN AKSES MEMPENGARUHI PENTINGNYA MENEMPUH PENDIDIKAN TINGGI
Jumlah anak-anak OAP yang melanjutkan pendidikan semakin meningkat seiring dengan pembangunan gedung sekolah di lingkungan tempat tinggal mereka. Hasil wawancara terhadap beberapa kepala kampung di Kabupaten Tam- brauw menggambarkan adanya kecenderungan peningkatan partisipasi anak-anak di pendidikan menengah dan tinggi. Pada saat ini jumlah anak OAP yang bersekolah semakin banyak terutama sejak tersedianya SMA di Sausapor. Semakin banyak juga OAP yang mampu menyelesaikan jenjang sekolah perguruan tinggi meskipun harus ke kota atau daerah lain dengan semakin terbu- kanya akses terhadap program beasiswa, baik dari dana pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta dana kampung. Orientasi para orangtua OAP juga mulai berubah dari yang biasanya hanya berfokus untuk pemenuhan kebutuhan sehari- hari, mulai memiliki orientasi untuk menabung
demi pendidikan dan masa depan anak, terutama dari OAP yang sudah banyak berinteraksi de- ngan dunia luar. Semakin banyaknya OAP yang bersekolah tinggi dan menunjukkan perubahan kehidupan yang semakin baik, semakin mem- berikan inspirasi anak-anak lain untuk juga bersekolah tinggi. Membuat anak-anak OAP memiliki gambaran cita-cita untuk masa depan.
Pengaruh jumlah anak dalam pendidikan di Papua Barat adalah dari semangat orangtua untuk mau membayar biaya tambahan, walaupun biaya pendidikan dasar secara umum adalah gratis. Mereka memahami bahwa dalam menjalani proses pendidikan memerlukan biaya tambahan, khususnya untuk guru-guru honorer yang tidak mendapatkan gaji rutin dari pemerintah. Sehingga adanya komite sekolah dapat diterima para orang- tua dan mereka berusaha untuk dapat membayar rutin iuran untuk komite sekolah. Semangat dan motivasi yang tinggi dari orangtua terlihat dari upaya mereka untuk mengumpulkan uang ketika diperlukan misalnya dengan menjual kayu dan juga usaha lainnya agar anak mereka dapat tetap bersekolah. Namun, tidak dipungkiri bahwa putus sekolah masih juga ditemui di beberapa tempat, karena kurangnya motivasi anak-anak dan per- soalan lainnya yang tidak dapat diatasi oleh orang tua mereka. Untuk mengatasi persoalan ini sering dibantu oleh berbagai pihak yaitu pihak sekolah, orangtua, dan juga bahkan pihak gereja.
Pihak gereja yang cukup aktif menjadi media anak-anak untuk berkumpul dan beraktivitas sosial, khususnya di hari Minggu. Adanya pro- gram khusus untuk anak-anak dan remaja terlihat dapat membantu dalam memberikan motivasi dan memberikan imajinasi tentang masa depan yang ideal bagi mereka. Demikian juga motivasi untuk tetap memiliki kegiatan yang positif. Hal ini sangat penting mengingat berbagai pergaulan dan kenakalan di kalangan remaja tidak dapat dipungkiri sangat mudah mengganggu keberhasil- an seorang pelajar dalam menyelesaikan studi mereka. Pihak gereja juga memberikan banyak motivasi dalam hal membangun keluarga yang harmonis salah satunya adalah adanya kegiatan bulan bina keluarga. Melalui program bina keluarga, diharapkan masing-masing keluarga dapat melakukan doa bersama, baik di pagi hari atau di malam hari. Kebersamaan dalam satu
keluarga yang diutamakan. Melalui program tersebut diharapkan interaksi antara anak dan orangtua menjadi semakin terjalin dengan baik.
Akses yang tersedia dapat terhalang oleh aturan pembagian kerja di antara anggota rumah tangga. Anak perempuan memiliki tugas untuk menjaga adik-adiknya dan juga membantu me- nyelesaikan pekerjaan di dalam rumah. Kondisi ini seringkali menjadi salah satu tantangan bagi seorang anak untuk mengikuti aktivitas di seko- lah. Demikian juga anak-anak yang harus mem- bantu orangtua di kebun, khususnya di beberapa lokasi penelitian yang masih aktif dalam kegiatan perkebunannya. Namun, saat ini sudah tidak banyak anak-anak yang harus pergi ke kebun karena aktivitas di kebun tidak lagi seperti yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. Namun se- iring dengan perkembangan kehidupan, beberapa keluarga yang sudah memiliki bayangan akan kehidupan lebih baik melalui pendidikan sudah mulai membebaskan anaknya dari membantu berkebun setiap hari, tetapi hanya pada hari libur (hari Minggu dan libur sekolah).

## PERUBAHAN MENTALITAS OAP: PERUBAHAN CARA PANDANG
Peningkatan kualitas sumber daya manusia pen- duduk Papua juga terlihat melalui perbandingan dengan situasi Papua sebelumnya seperti yang diungkapkan oleh Wanane (1997). Berdasarkan studi dari Wanane (1997), terdapat permasalahan internal di penduduk Papua secara umum, yaitu permasalahan mentalitas. Permasalahan yang dimaksud antara lain, mental yang dihinggapi rasa puas akan kebutuhan dasar, pementingan gengsi dan pengakuan sosial daripada kebutuhan ekonomi, takut mengambil risiko, kurangnya mo- tivasi untuk mencari keuntungan materi, kurang disiplin dalam hal waktu dan tempat, kurang mampu berorganisasi, dan enggan menimbun modal. Saat ini kondisi tersebut sudah banyak bergeser, salah satunya dengan kesediaan OAP untuk melakukan investasi pendidikan anak demi masa depan yang lebih baik.
Dengan adanya penjarangan kelahiran, kesehatan ibu juga menunjukkan keadaan yang lebih baik. Hal ini terkait multi peran dari seorang ibu OAP, yaitu berperan sebagai ibu
rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas seperti mengurus keluarga dan pekerjaan harian lainnya. Tugas lainnya adalah menjalankan fungsi ekonomi, yaitu bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Walaupun disebutkan bahwa jumlah anak yang banyak dapat membantu pekerjaan rumah mereka, tetapi pada dasarnya jumlah anak mulai berkurang dengan jarak kelahiran yang se- makin jauh (lebih dari 2 tahun), sangat membantu seorang perempuan dalam meningkatkan kondisi kesehatan pribadinya. Beban tugas yang banyak dan berat akan lebih mudah dilakukan ketika ada masa di mana perempuan tidak sering hamil.

## PERSEPSI OAP TERHADAP PEMBANGUNAN DI TANAH PAPUA VS PENINGKATAN KUALITAS SDM
Persepsi OAP terhadap pembangunan bersifat khusus dan bervariasi berdasarkan latar belakang sosial  demografi  sebagaimana  hasil  kajian  di Kenya (Essendi dan Madise, 2014).  Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki persepsi lebih positif dibandingkan dengan laki-laki terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada serta berbagai perubahan penyediaan layanan dasar, seperti layanan ke- sehatan dan pendidikan. Walaupun pada kenyata- annya, fasilitas yang ada tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan. Namun, tidak dapat dipungkiri, ada juga pendapat negatif terhadap fasilitas pelayanan kesehatan khususnya bagi petugas yang tidak selalu ada di tempat dan juga fasilitas obat yang menurut mereka tidak lengkap. Namun, pada dasarnya persepsi mereka tetap positif terhadap fasilitas yang dibangun. Hal ini berbeda dengan beberapa pendapat laki-laki yang menuntut lebih banyak dari fasilitas tersebut sehingga mereka memiliki persepsi yang lebih rendah terhadap fasilitas tersebut dibandingkan dengan kaum perempuan.
Jika menggunakan lensa analisis pembangun- an dari Amartya Sen, kondisi di Papua menjadi salah satu gambaran nyata tentang adanya kapa bilitas untuk menikmati kenyamanan dan mendapatkan kebahagiaan. Salah satu contohnya adalah dalam konteks persalinan. Perempuan OAP memiliki konsep tersendiri tentang kenyamanan
untuk melakukan persalinan. Walaupun mereka menghargai fasilitas yang ada, tetapi perasaan kebebasan untuk merasa nyaman hanya dapat ditemukan dalam ruang privasi yang ada di rumah, antara lain karena proses persalinan di- tunggu oleh orangtua dan kaum kerabat. Hal ini sejalan dengan pendekatan people-centered yang disebutkan oleh David Korten tentang pentingnya keterlibatan penuh dari setiap penduduk dalam proses pengambilan keputusan. Jika seandainya masyarakat dapat terlibat langsung dan me- nyatakan pendapat serta memberikan masukan, tentunya layanan kesehatan dapat memenuhi perasaan nyaman yang diinginkan oleh OAP.
Hal yang sama terlihat dari pembangunan fasilitas infrastruktur jalan di tanah Papua Barat. Sejak diberlakukannya otonomi khusus pada tahun 2001, pembangunan jalan Trans Papua dan Trans Papua Barat secara intensif terus dilakukan. Setelah hampir dua puluh tahun berlakunya UU Otsus, pembangunan sudah menjangkau hingga ke distrik-distrik walaupun belum semuanya memiliki kualitas jalan yang baik. Namun, keterhubungan antara satu distrik dengan distrik lainnya  sudah  mulai  terlihat  secara  signifikan. Melihat hal tersebut, sebagian besar OAP dari berbagai kelompok umur dan jenis kelamin menyebutkan adanya manfaat positif. Salah satu contohnya adalah dengan adanya kemudahan dalam melakukan perjalanan dari satu kampung ke kampung lain yang dulunya dilakukan dengan jalan kaki sekitar satu hingga dua hari saat ini dapat ditempuh dengan hitungan jam.
Namun, pembangunan tersebut belum meng- akomodasi kebutuhan atau aspirasi dari OAP. Ada sebagian melihat bahwa pembangunan infrastruktur tersebut tidak sepenuhnya mem- berikan manfaat positif bagi mereka. Salah satu contohnya adalah adanya kemudahan dari ma- suknya produk-produk makanan yang sebenarnya tidak cocok dengan kebiasaan makan mereka. Berbagai jenis makanan saat ini secara perlahan- lahan mengubah pola makan penduduk setempat. Salah satunya adalah mudahnya mendapatkan makanan instan yang secara sederhana disebutkan oleh masyarakat sudah menjadi salah satu pe- nyebab mudahnya penduduk usia dewasa terkena penyakit terkait dengan pencernaan bahkan darah tinggi.
Persepsi positif umumnya dimiliki oleh mereka yang mendapat manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Pembangunan yang berlangsung di wilayah permukiman OAP tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pemerintah lokal, tetapi juga dari masyarakat sendiri dengan menggunakan dana kampung. Melalui dana kampung warga bisa menentukan untuk membangun sesuai dengan kebutuhan mer- eka. Meskipun keputusan untuk menentukan jenis bangunan diputuskan melalui rembug warga, namun seringkali terjadi bias dimana para elit- elit kampung memiliki kuasa untuk menentukan. Hal ini membuat persepsi terkait pembangunan yang berlangsung berbeda antara elite kampung dengan warga kampung.
Dampak dari pembangunan yang tidak mem- pertimbangkan dengan sepenuhnya kebutuhan masyarakat dapat terlihat dari proses pemekaran yang banyak terjadi saat ini. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut. Salah satu contohnya yang terjadi di Kabupaten Tambrauw adalah akibat dari adanya pemekaran dengan menggabungkan beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari. Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa distrik yang masih belum bersedia untuk dipindahkan statusnya menjadi kabupaten baru. Contohnya adalah Distrik Mumbrani yang sebe lumnya adalah bagian dari Kabupaten Manokwari, saat ini secara administratif men- jadi bagian dari Kabupaten Tambrauw, namun masyarakatnya masih banyak yang belum siap. Akibatnya, pembangunan di distrik tersebut menjadi terganggu karena tidak ada bantuan dari pemerintah kabupaten manapun. Dari con- toh kejadian tersebut, catatan atas dampak dari pembangunan menunjukkan hal yang kuat dalam hal partisipasi. Ketidaksiapan atau masih adanya penolakan dari masyarakat walaupun sudah bertahun-bertahun menunjukkan aspirasi aspirasi masyarakat belum dipertimbangkan dengan sepenuhnya.
Jika dilihat dari aksesibilitas, adanya per  soalan dalam pemekaran juga terkait de ngan perubahan jarak ke pusat pemerintahan. Berdasarkan obser- vasi lapangan, distrik-distrik di bagian barat yang
sebelum bergabung menjadi Kabupaten Kebar adalah bagian dari Kabupaten Manokwari. Saat ini ketika harus bergabung dengan Kabupaten Tambrauw, letaknya saat ini menjadi menjauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Seperti yang dialami oleh Distrik Mubrani dan Mpur yang sebelumnya cukup dekat dengan pusat pemerintahan yang berlokasi di Manokwari, saat ini cukup jauh jika harus menuju ke Fef atau bahkan lebih jauh lagi ketika harus menuju ke pusat pemerintahan sementara di Sausapor.
Pemekaran yang terjadi pada level kampung juga memiliki polemik tersendiri. Pemekaran yang layaknya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak demikian adanya. Pemekaran yang terjadi membuat pen- duduk berpindah ke kampung yang baru dimana belum tersedia berbagai fasilitas pelayanan, baik kesehatan maupun pendidikan. Kondisi ini membuat sebagian penduduk selalu merasa tidak terlayani pembangunan karena pembangunan se- belumnya dilakukan pada tempat berkumpulnya penduduk. Fasilitas yang sudah ada dan layanan baik pada umumnya terletak dimana penduduk cukup banyak. Penduduk yang sebelumnya di tempat yang tersedia layanan publik (kesehatan dan pendidikan) harus pindah untuk memenuhi persyaratan pemekaran baru sehingga menjadi jauh dari layanan atau tidak ada.
Pembangunan infrastruktur yang masif di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Tambrauw telah banyak mengubah kehidupan sosial demo- grafi penduduknya. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud terutamanya adalah pembangunan jaringan jalan, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Melalui pembangunan jaringan jalan wilayah pesisir Tambrauw tidak hanya terhubung melalui laut, tetapi juga jalur darat baik dari Kota Sorong maupun dari Manokwari. Aksesibilitas wilayah yang semakin meningkat diharapkan mampu menggerakkan perekonomian wilayah dengan lebih baik dan memberikan man- faat yang lebih besar kepada warga, khususnya OAP.
Terkait dengan biaya transportasi yang harus dikeluarkan membuat penduduk dengan kemampuan ekonomi berbeda memiliki persepsi yang berbeda terhadap pembangunan. Tingginya
biaya transportasi menuju ke fasilitas kesehatan membuat penduduk dengan kemampuan ekonomi terbatas tidak terlalu merasakan manfaat ke- beradaan fasilitas kesehatan tersebut. Sementara bangunan fasilitas kesehatan yang relatif dekat dengan kediaman mereka tidak memiliki tenaga kesehatan yang cukup untuk memberikan pela- yanan, sehingga membuat mereka menyangsikan manfaat dari pembangunan tersebut. Seperti yang terjadi di Kecamatan Warmanen, Kabupaten Tambrauw. Fasilitas kesehatan yang dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka tidak dilengkapi dengan tenaga kesehatan, mereka harus pergi ke ibukota Sausapor yang jaraknya cukup jauh dengan biasa sewa kendaraan bisa mencapai satu juta rupiah pulang-pergi.
Secara umum, pembangunan yang ada di kedua lokasi penelitian belum dipersepsikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan standard IPM. OAP memberi makna pembangunan yang ada dapat membuka kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan tinggi dan layanan kesehatan yang lebih baik. Namun, hasil yang maksimal belum dapat dicapai karena masih ada rasional dan cara pandang di kalangan OAP yang berbeda dengan rasional di tingkat makro atau di tingkat nasional.

## PERSEPSI OAP TERHADAP KESEJAHTERAAN: PENENTU KUALITAS SDM OAP
Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya dapat  dilihat  melalui  tiga  dimensi,  yaitu  fisik, manusia, dan tata sosial budaya (Wibowo dan Tukiran, 2003). Dimensi fisik ditunjukkan dengan kondisi geografis maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini terkait dengan aksesibilitas untuk mendapatkan sarana mau- pun prasarana dasar. Dimensi manusia dapat didekati dengan kondisi pendidikan, pendapatan, maupun kesehatan yang dimilikinya. Sementara dimensi budaya lebih menekankan pada perilaku komunitas yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian kesejahteraan. Namun, sesuai dengan konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan people-centered , maka kon- septualisasinya digali dari bagaimana masyarakat menggambarkan kesejahteraan menurut mereka.
Beberapa indikator yang menjadi bahan diskusi untuk ukuran kesejahteraan adalah kemudahan akan akses terhadap layanan kebutuhan dasar dan kenyamanan dalam penghidupan. Kedua hal tersebut kemudian dinarasikan oleh OAP sebagai bagian dari konsep kesejahteraan bagi mereka.
Secara fisik, kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit serta menyebarnya lokasi hunian OAP memang sangat menyulitkan akses pela- yanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Saat ini di Kabupaten Tambrauw bangunan SD sudah ada di setiap kampung, SMP hampir ada di setiap distrik dengan kondisi yang beragam. Sementara untuk fasilitas kesehatan, bangunan puskesmas pembantu hampir ada di setiap distrik. Selain kesulitan untuk menjangkau lokasi fasilitas pendidikan dan kesehatan tersebut, bangunan yang ada tidak dilengkapi dengan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan sehingga tetap saja ketika bangunan sudah ada, tidak mampu memberikan pelayanan.  Salah satunya seperti yang terjadi di Distrik Warmanen, bangunan sekolah dan Puskesmas pembantu sudah berdiri kokoh, na- mun belum bisa beroperasi karena tidak tersedia tenaga pengajar dan tenaga kesehatannya.
Dimensi sumber daya manusia secara nor matif dilihat berdasarkan IPM yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990-an di mana meng- gunakan usia harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan untuk mengukur kualitas manusia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa IPM Papua dan Papua Barat terendah se- Indonesia. Berdasarkan studi dari Wanane (1997), terdapat permasalahan internal di penduduk Papua secara umum, yaitu permasalahan men- talitas. Permasalahan yang dimaksud antara lain, mental yang dihinggapi rasa puas akan kebutuhan dasar, pementingan gengsi dan pengakuan sosial daripada kebutuhan ekonomi, takut mengambil risiko, kurangnya motivasi untuk mencari keun- tungan materi, kurang disiplin dalam hal waktu dan tempat, kurang mampu berorganisasi dan enggan menimbun modal. Tentunya tidak semua OAP demikian, namun hal tersebut masih dite- mui dan merupakan salah satu tantangan besar dalam usaha peningkatan kesejahteraan OAP. Beberapa hal yang masih sangat dirasakan saat ini adalah rasa puas dan aman terhadap pemenuhan
kebutuhan dasar, sehingga kurang motivasi untuk lebih meningkatkan penghasilan secara ekonomi. Hasil bumi yang melimpah merupakan jaminan bagi mereka untuk tidak pernah akan kekurangan dalam hal kebutuhan pangan, sehingga menjadi penghambat motivasi penduduk untuk kehidupan yang sejahtera.
Dimensi sosial budaya penduduk Papua sangat dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal mereka. Secara umum masyarakat Papua terbagi menjadi dua yaitu masyarakat pantai atau pesisir dan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai umumnya lebih terbuka dibandingkan dengan masyarakat pegunungan, lebih mudah menerima perubahan ke arah lebih baik, termasuk dalam menerima informasi. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat pantai mengalami interaksi dengan masyarakat luar terlebih dahulu diban- dingkan dengan masyarakat pegunungan. Pada masyarakat pesisir, seperti di Sausapor budaya lokal Papua, terutama terkait dengan masalah ke- sehatan ibu dan anak sudah hampir tidak ditemui lagi. Budaya lokal yang dimaksud di antaranya melahirkan di rumah khusus yang terpisah de- ngan rumah induk dan sudah melibatkan petugas kesehatan. Sebagian besar penduduk sudah mela- hirkan di fasilitas kesehatan meskipun letaknya relatif jauh dengan beberapa distrik tertentu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kon- sep kesejahteraan bagi OAP cukup beragam, tergantung pada lokasi geografis dan juga latar belakang sosial ekonominya. OAP yang ber- mukim di perkotaan dan OAP yang berada di kawasan pegunungan maupun pesisir memberi- kan gambaran konsep kesejahteraan yang cukup bervariasi. Hal yang menarik adalah bahwa ada anggapan bahwa kondisi kehidupan OAP lebih baik sebelum adanya berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya jika dibandingkan dengan saat ini. Masyarakat membandingkan berdasarkan pengalaman dan belum berdasarkan pada pemikiran kehidupan di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan sistem kehidupan yang masih didominasi oleh sistem kehidupan yang subsisten. Salah satu contohnya adalah dengan adanya pembangunan jalan, disebutkan berbagai aliran barang menjadi lebih cepat dan masyarakat menjadi lebih konsumtif. Demikian juga dengan adanya berbagai bantuan dari pemerintah, ada
yang mengkhawatirkan munculnya fenomena ketergantungan pada bantuan dan tidak lagi me- miliki semangat penuh untuk mengolah kebun mereka. Sementara itu, sebagian besar menye- butkan adanya bantuan beras untuk penduduk miskin (raskin) sudah banyak mengubah pola hidup penduduk. Menurunnya keinginan untuk bekerja di kebun juga mulai banyak terjadi ketika ada dana desa.
Keberadaan Dana Kampung yang rutin diterima masing-masing kampung sejak tahun 2015 telah membawa tahapan kehidupan baru di Tambrauw. Saat ini ada 10 kampung di Distrik Sausapor yang terbentuk secara bertahap. Berdasarkan Distrik Sausapor Dalam Angka 2012, jumlah kampung di Sausapor berjumlah sembilan yaitu Distrik Sausapor, Werur, Wertam, Jokte, Werwaf, Emaos, Uigwem, Werbes dan Bikar, namun saat ini sudah terdiri dari 10 kampung yang berbeda dari kampung-kampung sebelumnya. Distrik Sausapor saat ini terdiri dari Kampung Sausapor, Emaos, Jokte, Uigwem, Sungguwan, Sau Uram, Nanggou, Bondek, Bondongwan, dan Syurauw. Bikar sudah menjadi distrik sendiri terpisah dengan Sausapor bersama dengan kampung Werur, Wertam, Werwaf, dan Werbes. Selanjutnya terjadi pemekaran lagi di dalam Distrik Bikar sendiri.
Besaran dana kampung selalu meningkat tiap tahunnya, yang awalnya 300 juta per kampung pada tahun 2015 menjadi 700 juta per kampung pada tahun 2019. Besarnya jumlah dana kampung yang diterima masing-masing kampung membuat banyak pihak berlomba-lomba untuk membentuk kampung melalui mekanisme pemekaran. Banyak ditemui kampung-kampung hasil pemekaran dengan jumlah kepala keluarga yang tidak ban- yak (sekitar 12 KK). Meskipun secara nasional jumlah satu desa baru/mekar itu adalah 500 jiwa, namun persyaratan tersebut tidak berlaku untuk Papua. Persyaratan yang diberlakukan untuk pembentukan kampung baru di Papua adalah ada permukiman dan ada penduduk, sehingga dapat dikatakan cukup mudah untuk membentuk kampung baru di Papua. Namun dengan berjalan- nya waktu, pemekaran kampung sangat masif maka untuk sementara diberlakukan moratorium pemekaran kampung.
Keberadaan dana kampung banyak meng- ubah kehidupan penduduk Tambrauw baik dari sisi positif maupun negatif. Dari sisi positif, sejak ada dana kampung penduduk dapat me- miliki rumah layak huni yang pembangunannya dilakukan secara bergiliran. Meskipun dalam pelaksanaannya banyak yang kurang puas kondisi rumah yang dibangunkan, namun kondisi hunian menjadi lebih baik dari sisi kesehatan. Kondisi bangunan rumah yang paling diprotes oleh warga adalah luas rumah, di mana rumah yang dibangun umumnya terdiri dari 2 kamar tidur dan satu ru- ang tamu dengan luas sekitar 45 m2. Bangunan rumah ini dianggap tidak sesuai dengan kultur OAP yang terbiasa tinggal berkoloni beberapa ke- luarga, yakni tiga sampai lima keluarga. Dengan kondisi rumah yang baru, jumlah keluarga dalam satu rumah mulai bergeser, saat ini maksimal tiga keluarga dalam satu rumah meskipun masing- masing keluarga sudah memiliki jatah rumah, sehingga beberapa rumah kosong, tidak ditinggali warga. Rumah tidak berpenghuni tersebut terlihat tidak bermanfaat sementara biaya yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut tidak sedikit, namun dengan membiarkan beberapa keluarga tinggal dalam satu rumah juga kurang baik.
Bantuan perumahan tidak hanya datang dari dana kampung, pemerintah provinsi dan peme- rintah pusat juga turun tangan membangunkan rumah untuk warga. Namun, tingkat ketidak- tercapaian hunian rumah yang dibangun oleh pemerintah provinsi dan pusat lebih rendah. Tipe bangunan rumah yang dibangun oleh provinsi dan pusat adalah komplek perumahan layaknya BTN di Pulau Jawa yang tidak menarik OAP untuk menerimanya. Seperti yang ditemui di Kampung Jokte, di mana terdapat komplek perumahan baru yang dibangun dalam bentuk rumah deret, sekitar 40-50 rumah, tidak lebih dari lima rumah yang berpenghuni. Untuk itu diperlukan suatu evaluasi dalam bantuan pembangunan rumah untuk OAP agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan.

## PENUTUP
Tujuan dari tulisan ini adalah memahami kualitas OAP dengan menggunakan pendekatan people-centered yaitu berdasarkan persepsi dan penilaian mereka terhadap kesejahteraan.
Analisis dilakukan dengan melihat perubahan sosial  demografi  sebagai  latar  belakang  yang mempengaruhi cara pandang dan persepsi OAP selain faktor budaya dan geografi. Kualitas SDM OAP secara mendalam dilihat dari penggalian in- formasi persepsi mereka terhadap pembangunan yang merupakan sarana peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya, cara pandang dan penilaian OAP terhadap kesejahteraan menentukan pilihan- pilihan yang menghasilkan kualitas SDM tertentu.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai IPM yang menggambarkan urutan kuali- tas SDM tidak sepenuhnya relevan di lokasi penelitian secara khusus dan Papau Barat secara umum. Pengambilan lokasi penelitian yang sudah mempertimbangkan variasi proporsi OAP dan bukan OAP tidak menunjukkan adanya perbe- daan. Ketika OAP sudah terpapar dengan sebuah perubahan, respons yang ditunjukkan oleh OAP di kedua lokasi penelitian adalah hampir sama. Misalnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dapat dipengaruhi oleh perubahan tingkat kelahiran dan akses ter- hadap fasilitas layanan pendidikan. Namun, justru akan menunjukkan perbedaan ketika dikaitkan dengan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kenyamanan untuk mela- hirkan di rumah bagi seorang ibu dibandingkan di Pusat Layanan Kesehatan.
Sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengu- kuran IPM, kualitas OAP menggunakan indikator makro menunjukkan kondisi yang tidak sesuai standar. Namun, OAP memiliki rasionalitas tertentu berdasarkan latar belakang budaya yang mempengaruhi keputusan untuk meningkatkan kualitas SDM. Bagi OAP, standar yang diper- lukan saat ini masih memadai walaupun sudah banyak pendatang di Kabupaten Sorong dan di Kabupaten Tambrauw juga semakin banyak pendatang.
Persepsi mereka terhadap pembangunan, terutama dalam konteks peningkatan kualitas SDM justru mengganggu kenyamanan mereka. Terganggunya kenyamanan OAP berpotensi justru mengurangi kapasitas mereka untuk dapat bertahan terhadap perubahan. Hal ini menunjuk- kan pendekatan partisipatif belum sepenuhnya diimplementasikan. Pendekatan partisipatif pada
dasarnya adalah hal yang mendasar dan pen- ting bagi OAP. Sebagaimana disebutkan dalam pendekatan people-centered , partisipasi ma- syarakat diperlukan untuk mengimbangi adanya berbagai kebijakan yang top-down dan mengejar target pertumbuhan.
Ciri khas dari cara pandang dan persepsi OAP yang berbeda dengan kerangka pemberian bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan juga terlihat dari penggunaan bantuan dana desa. Tidak semua dapat melihat fasilitas tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas SDM karena standar kepuasan mereka masih didominasi oleh keinginan untuk mandiri dan hidup dari sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.
Sebagai kesimpulan, nilai IPM yang menempatkan OAP pada kelompok penduduk dengan kualitas SDM yang rendah tidak sepenuh- nya menggambarkan kondisi keseluruhan. Berdasarkan pendekatan people-centered , dapat diketahui rasionalitas mereka dalam membangun kenyamanan yang merupakan kapabilitas pem- bangunan SDM. Namun demikian, tulisan tidak akan mengabaikan percepatan pembangunan di Tanah Papua Barat, tetapi mendorong upaya pem- bangunan manusia yang berfokus pada budaya dan karakter sosial demografi OAP.

## PUSTAKA ACUAN
Abdoelah, S.O. & Moelyanto, D. (2019). Isu-Isu Pembangunan: Pengantar Teoritis . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Afriansyah, A., Kusumaningrum, D. D., Baskoro, A.
A., & Prasojo, A. P. S. (2019). Pendidikan seb- agai Jalan Terang . Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia. Ananta, A., Arifin, E.N., Hasbullah, M.S., Handayani,
N.B., & Pramono, A.(2015). Demography of Indonesian’s Etthnicity. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Anderson, B. (2015). Papua’s Insecurity- State Failure in the Indonesian Periphery .  East West Center.
Honolulu Badan Pusat Statistik & BAPPEDA Provinsi Papua
Barat. (2010). Pendataan Penduduk Asli Papua di Provinsi Papua Barat 2010 . Manokwari:
BPS Provinsi Papua Barat.
BPS. (2018). Indeks Pembangunan Manusia 2018 .
BPS. Jakarta
Belk R. W. (1985) Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World. Journal of Consumer Research 12:265–280 Essendi, H., Madise, N., & Z., M. (2014). Perceptions of development by residents of a rural com- munity in Kenya: A capability issue . Journal of African Studies and Development.
Esteban, Mayoral, D., Ray, D. (2012). Ethnicity and Conflict: An Empirical Study. American Economic Review 2012, 102(4): 1310–1342 http://dx.doi.org/10.1257/aer.102.4.1310 1310 Gobai, J. N. (2016). Siapa Orang Asli Papua ? Retrieved from  https://suarapapua.com/2016/07/22/ siapa-orang-asli-papua/ Güneş, Pınar. (2013). “The Impact of Female Education on Fertility: Evidence from Turkey.” Grand Challenges Canada Economic Returns to Mitigating Early Life Risks Project Working Paper Series, 2013-. https://repository.upenn. edu/gcc_economic_returns/1. Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2019). World Happiness Report 2019 , New York: Sustainable Development Solutions Network. Kan, K. & Lee, M.J. (2017). The effects of education on fertility: Evidence from Taiwan. Economic Inquiry Volume 56, Issue 1.  https://doi. org/10.1111/ecin.12492 Kahneman, D. & Deaton, D. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. PNAS September 21, 2010 107 (38) 16489-16493;  https://doi.org/10.1073/ pnas.1011492107 Korten, D. & Klaus, R. (1984). People Centred
Development .  (1987). Kumarian Press, West Hartford Connecticut.
Korten, D. 1987. Third Generation NGO Strategies:
A Key to People-centered DevelopmentWorld Development, Vol. 15, Supplement. pp. 145-
159, 1987. Printed in Great Britan. Pergamon Journals Ltd.
Korten, D. (1990). “NGO Strategic Networks:
From Community Projects to Global Transformation,”Paper for the Asian Regional Workshop on Strategic Networking for Sustainable Development and Environmental Action , 26–30 November 1990, Bangkok, Thailand. Mahanta, A. (2016). Impact of Education of Fertility: Evidence from a Tribal Society in Assam. India. International Journal of Population Research . Vol 2016. ttp://dx.doi. org/10.1155/2016/3153685 Monstad, K., Propper, C., & Salvanes, K. G. (2008). The Scandinavian Journal of Economics
Vol. 110, No. 4, https://www.jstor.org/ stable/25195376 Nussbaum, M. (2006). Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership . Cambridge, Massachusetts: Belknap Press. Nussbaum, M. (2013). Political Emotions: Why Love Matters for Justice . Cambridge, Massachusetts:
Belknap Press.
Ramadhan K.H. (Ramadhan Kartahadimaja), 1927-; Rofiq Ahmad; Hamid Jabbar. (1993). Transmigrasi harapan dan tantangan / oleh Ramadhan K.H. , Hamid Jabbar, Rofiq Ahmad. Jakarta: Departemen Transmigrasi.
Romdiati, H., Surtiari, GAK., Katherina, L.K., Kusumaningrum, D., & Prasojo, APS. (2019). Orang Asli Papua: Kondisi Sosial Demografi dan Perubahannya . Yayasan Obor. Jakarta. Schuler, B. R. (2015). Health & Social Work , Volume 40, Issue 3, August 2015, Pages 225–232, https://doi.org/10.1093/hsw/hlv045 Sen, A. (1999). Development as freedom . Oxford University Press. UK
Seldadyo, H., Budiatri, A.P., Satriani, S. (2018).
Tanah Papua: Infrastruktur, Perubahan dan Pembangunan . Laporan Studi Meja. Tim Jakarta LIPI-TAF 2018 Stitglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, Jean-Paul. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress Professor Tang, T.L.P. (2007). Income and Quality of Life: Does the Love of Money Make a Difference?. J Bus Ethics 72, 375–393 (2007). https://doi. org/10.1007/s10551-006-9176-4
Timmer, J. (2015). Papua coming of age: the cycle of man’s civilisation and two other Papuan his- tories. In M. Slama, & J. Munro (Eds.), From ‘stone-age’ to ‘real-time’: exploring Papuan temporalities, mobilities and religiosities (pp. 95-124). (Monographs in anthropology).
Canberra, ACT: ANU Press. UNDP. (2018). Technical notes Calculating the human development indices—graphical pre- sentation http://hdr.undp.org/sites/default/files/ hdr2018_technical_notes.pdf
UNDP. (2016). Human Development Report BACKGROUND PAPER Beyond the HDI? Assessing alternative measures of human development from a capability perspective. Perspective by Flavio Comim. http://hdr.undp. org/sites/ default/files/ comim_ template_0.pdf Wanane, Teddy K. E. (1997). “Upaya Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Sosio-antropologis”, Seminar
Sehari tentang Pengentasan Masyarakat Irian
Jaya dari Kemiskinan, diselenggarakan oleh IPADI Cabang Irian Jaya dan Kanwil BKKBN Provinsi Irian Jaya, 17 September.
Wibowo, T.U., & Tukiran. (2003). Perkembangan
Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Papua. Populasi . Vol. 14, No 1 (2003).  https://doi. org/10.22146/jp.11837 Widayatun, Fatoni, Z., Astuti, Y., Ghani, M. W., &
Hastuti, P. (2019). Peningkatan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak bagi Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat .
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.