## BLAMING THE VICTIM PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Putu Chandra Kinandana Kayuan,  I Putu Andika Pratama
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar Gmail. happygrindrottation@gmail.com , Gmail ; pratamaiputuandika@gmail.com
Abstrak, Fenomena blaming  the  victim pada  kasus  pelecehan  seksual  di lingkup  perguruan tinggi masih banyak terjadi. Korban justru dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelecehan  seksual  oleh  pelaku  kejahatan,  khususnya  di  perguruan  tinggi. Penelitian  ini menggunakan tipe penulisan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  pendekatan  fakta dan  pendekatan  analisis konseptual . Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  dengan  hadirnya  Permendikbud  Ristek  No.  30 Tahun  2021  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  mengatur  mengenai  korban pelecehan seksual, diharapkan dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual dan korban tidak akan  takut  lagi  untuk  melaporkan  kasus  yang  terjadi.  Selain  itu  juga  hadirnya  UU  No.  31 Tahun  2014  diharapkan  melindungi  para  korban  pelecehan  seksual  agar  tidak  mengalami intervensi dan diskriminasi ( blaming the victim ) oleh pihak-pihak tertentu. Kata Kunci: Pelecehan seksual, korban, blaming the victim
Abstract, The phenomenon of blaming the victim in cases of sexual harassment in universities is still common. Victims are actually considered as triggers or causes of sexual harassment by  perpetrators  of  crime,  especially  in  universities. This  research  uses  Doctrinal  Research writing  type  by  using  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  technique  of collecting legal materials is carried out using a card system and using a factual approach to legislation and a conceptual analysis approach. The result of this research is the presence of Permendikbud,  Research  and  Technology  No.  30  of  2021  and  other  laws  and  regulations governing victims of sexual harassment, are expected to minimize cases of sexual harassment and victims will no longer be afraid to report cases that occur. In addition, the presence of Law  no.  31  of  2014  is  expected  to  protect  victims  of  sexual  harassment  from  experiencing intervention and discrimination (blaming the victim) by certain parties.
Keywords: Sexual harassment, victim, blaming the victim
PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara hukum  yang  berlandaskan  Pancasila. Terkait  dengan  hal  tersebut,  termuat dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yang  menyatakan  bahwa  “Negara Indonesia  adalah  Negara  hukum”.  Untuk dapat  disebut  sebagai  negara  hukum, maka harus memiliki 2 (dua) unsur pokok yang  salah  satunya  adalah  perlindungan
Hak  Asasi  Manusia. 1 Hukum  memiliki fungsi  sebagai  pelindung  kepentingan manusia disamping sifatnya yang mengatur  agar  kepentingan manusia terlindung,  damai  dan  tertib  sehingga dapat  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Namun  seringkali  persoalan  hak asasi  manusia  sering  dilanggar  oleh oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung
1 Moh  Kusnardi  dan  Bintang  R. Saraggih, 2000, Ilmu Negara Edisi Revisi, Cet.
4, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 132.
jawab.  Salah  satunya  yaitu  perihal pelecehan  seksual,  khususnya  terhadap perempuan. Pelecehan seksual pada dasarnya  merupakan  sebuah  kenyataan yang  ada  dalam  kehidupan  masyarakat yang  sudah  tidak  dapat  dipungkiri  dalam kehidupan masyarakat. Bahwasanya berbagai  bentuk  pelecehan  termasuk  ke dalam  pelanggaran  hak  asasi  manusia, kejahatan  martabat  kemanusiaan,  dan salah  satu  bentuk  diskriminasi  yang sejatinya  wajib  dihilangkan.  Sebagian besar korban pelecehan seksual merupakan perempuan  yang  wajib    memperoleh perlindungan,  baik  dari  negara  maupun masyarakat  agar  korban  dapat  tetap menjalani hidup dengan tenang, bebas dan terhindar  dari  bayang-bayang  pelecehan seksual.
Salah satu kasus pelecehan seksual  yang  tengah  menjadi  perhatian publik  akhir-akhir  ini  adalah  kasus pelecehan  seksual  di  tingkat  perguruan tinggi.  Kasus  pelecehan  seksual  tersebut dilakukan  oleh  oknum  dosen  terhadap mahasiswi. Tanpa kita sadari bahwa kasus pelecehan di ranah perguruan tinggi sudah sering terjadi, hanya saja kejadian tersebut jarang tersebar luas di media.
Seksualitas perempuan rantan terhadap  perlakuan  diskriminatif  dan pelecehan seksual. Isu mengenai pelecehan seksual menurut Komisi
Nasional  Perempuan  tergolong  sangat tinggi.  Terlebih  lagi  saat  ini  sering dijumpai  banyaknya  kasus  kekerasan seksual  yang  dialami  oleh  perempuan. Berdasarkan  data  komisioner  Komnas Perempuan,  pada  periode  tahun  2015 sampai  dengan  tahun  2021  terdapat  67 (enam  puluh  tujuh)  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  yang  telah  terjadi terutama  di  lingkungan  perguruan  tinggi. Data  tersebut  terdiri  dari  kekerasan seksual  sebesar  87,91%,  psikis  dan diskriminasi  8,8%,  serta  kekerasan  fisik sebesar  1,1%.  Dari  jumlah  tersebut  dapat disimpulkan  oleh  Komnas  Perempuan
bahwa perguruan tinggi menempati urutan pertama  dalam  hal  kekerasan  seksual. Selain  itu  juga  beranjak  pada  survei  yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan  Tinggi,  Riset,  dan  Teknologi pada tahun 2020, kekerasan seksual terjadi di  semua  jenjang  pendidikan  dan  27 persen  dari  aduan  terjadi  di  universitas. Periode  tahun  2015  sekitar  77  persen dosen  menyatakan  kekerasan  seksual terjadi  di  kampus  dan  63  persen  dari mereka tidak melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak kampus. 2
Bentuk-bentuk  kekerasan  seksual, salah  satunya  pelecehan  seksual  pada dasarnya  mulai  dikenal  oleh  masyarakat internasional  pasca  Perang  Dunia  II  Pada Tahun  1945.  Seiring  perkembangannya, bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  terus terjadi  hingga  sekarang.  Menurut United Nations  Women ,  diperkirakan  terdapat 35% perempuan di dunia telah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan seksual di satu titik dalam hidupnya. 3
Bahwasaya  kejahatan  kesusilaan ( moral  offences )  dan  pelecehan  seksual ( sexual  harassement )  merupakan  bentuk pelanggaran atas hak asasi perempuan dan bukan  saja  merupakan  persoalan  hukum nasional,  melainkan  juga  merupakan permasalahan  internasional. 4 Para  pelaku
2 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 2021, Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Aman Dari Kekerasan Seksual, URL: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/ 12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi- yang-aman-dari-kekerasan-seksual (diakses pada 20 Juli 2022 Pukul 09.30 WITA).
3 Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. Jurist- Diction , 2 (6), DOI: http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949, p. 2200.
4 Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex et Societatis , 1 (2), DOI: https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748, p. 40.
juga  bukan  hanya  didominasi  oleh golongan ekonomi kelas rendah, melainkan  sudah  menembus  strata  sosial tertinggi  hingga  terendah.  Kekerasan seksual  sendiri  merupakan  suatu  tindakan seksual  secara fisik  maupun  nonfisik  oleh seseorang  yang  memiliki  kekuasaan  atas korban  dengan  tujuan  memenuhi  hasrat seksual  pelaku  yang  tidak  dikehendaki oleh korban. 5 Beranjak pada persoalan pelecehan  seksual,  adanya  sebuah  konsep moralitas  yang  berkembang  dikalangan masyarakat  yang  menyatakan  bahwa perempuan  merupakan  sebuah  simbol kesucian dan seringkali korban dipandang sebagai  aib  rikala  mengalami  pelecehan seksual. 6 Persoalan  ini  menyebabkan perempuan  seringkali  menjadi  pihak  yang disalahkan atas tindakan pelecehan seksual  tersebut  ( blaming  the  victim ). 7
Persoalan  ini  menjadi  alasan  korban pelecehan  seksual  yang  didominasi  oleh perempuan lebih  memilih untuk  bungkam sehingga  dalam  proses  pengungkapan secara  hukum  pidana  menjadi sangat  sulit dibandingkan  bentuk  kejahatan-kejahatan lain.
Persoalan blaming  the  victim terhadap  korban  pelecehan  seksual  di ranah  perguruan  tinggi  masih  menjadi persoalan yang sangat penting untuk dikaji hingga  saat  ini.  Hal  ini  dikarenakan terselubungnya  kasus  tersebut  ke  ranah
5 Wadjo,  H.  Z.,  &  Saimima,  J.  M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban  Kekerasan  Seksual  Dalam  Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. Jurnal Belo , 6 (1), DOI: https://doi.org/10.30598/belovol6issue, p. 50.
6 Ibid.
7 Wulandari,  E.  P.,  &  Krisnani,  H.
(2020).  Kecenderungan  Menyalahkan  Korban (Victim-Blaming)  dalam  Kekerasan  Seksual
terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan  Atribusi. Share:  Social  Work Journal , 10 (2), DOI:
https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408,  p. 189.
publik.  Selain  itu  juga  secara  aspek Hukum  Pidana,  pembuktian  dari  kasus pelecehan seksual dirasa sangat sulit untuk dilakukan  karena  minimnya  alat  bukti. Disamping itu  juga,  dampak yang ditimbulkan  dari  kasus  pelecehan  seksual yaitu menimbulkan
trauma berkepanjangan,  dapat  menghambat  atau mengancam  pencapaian  atau  prestasi akademik  korban,  dan  juga  menimbulkan kesan  bahwa  korban  yang  salah  ( blaming the  victim )  sehingga  berdampak  pada mental health korban.
Dengan  demikian  berdasarkan hal-hal  tersebut,  maka  timbul  adanya permasalahan antara lain: (1) bagaimanakah aturan hukum terkait kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, dan (2)  bagaimanakah  perlindungan  terhadap korban  agar  korban  tidak  disalahkan ketika terjadi kasus pelecehan seksual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe penulisan Doctrinal  Research. 8 Doctrinal Research merupakan  suatu  penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis  mengenai  norma-norma  hukum yang  mengatur  suatu  kategori  hukum tertentu  yang  dalam  hal  ini  menganalisis hubungan antar norma hukum,
menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi  mengenai  perkembangan  norma hukum yang akan datang (ius constituendum ).
Penelitian  ini  juga  menggunakan bahan  hukum  berupa  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Bahan hukum  primer  yang  digunakan  berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat  lokal. 9 Selain  itu  penulisan  jurnal
8 Peter Mahmud Marzuki, 2008,
Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif:
ini  menggunakan  bahan  hukum  sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang  berkaitan  dan  relevan  dengan permasalahan  tersebut. 10 Bahan  hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan  untuk  mengartikan  istilah- istilah asing yng perlu diterjemahkan.
Teknik pengumpulan bahan hukum  dilakukan  dengan  sistem  kartu ( card  system )  dengan  cara  menelusuri, membaca  dan  mencatat  beberapa  isi penting  dari  literatur  yang  terkait  dengan permasalahan yang diteliti. 11
Penelitian  Ini  juga  menggunakan beberapa  pendekatan  guna  memberikan kejelasan  uraian  dari  substansi  karya ilmiah.  Adapun  jenis  pendekatan  yang dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan (statue-
approach), pendekatan fakta (fact approach) dan pendekatan analisis konseptual (analytical conseptual approach). 12

## PEMBAHASAN
Fenomena Pelecehan Seksual dan Blaming the Victim
Pelecehan  atau  kekerasan  seksual dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  merupakan  suatu  perihal  yang bersifat,  berciri  keras,  perbuatan  yang menyebabkan  cedera  atau  matinya  orang lain atau menyebabkan terjadinya kerusakan  fisik  atau  barang  orang  lain, atau  berupa  paksaan.  Kekerasan  seksual merupakan  istilah  yang  menunjuk  pada perilaku seksual derivative atau hubungan yang  menyimpang.,  merugikan  pihak korban  dan  merusak  kedamaian  ditengah kehidupan  masyarakat.  Adanya  kekerasan
Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12. 10 Ibid. , h. 155.
11 Setyo  Yuwono  Sudikni,  1983, Pengantar  Karya  Ilmiah, Cet.  3,  Aneka  Ilmu, Jakarta, h. 37.
12 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit ., h. 93.
seksual  yang  terjadi,  maka  penderitaan bagi korbannya yang telah menjadi akibat serius  yang  membutuhkan  perhatians khusus.
Pelecehan seksual merupakan suatu  istilah  yang  diciptakan  sebagai persamaan apa yang dalam bahasa Inggris disebut sexual harassement . Dihubungkan dengan  kata  seksual,  tak  heran  perbuatan harassing pelecehan  itu  berkaitan  dengan ikhwal  perilaku  atau  pola  perilaku  antara warga  masyarakat  yang  berlainan  jenis kelamin.  Hal  itulah  yang  mendasari  dan berpotensi  untuk  melakukan  hubungan kelamin.  Pelecehan  seksual  merupakan perbuatan  pidana  yang  dalam  hal  ini dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  yang disertai  ancaman  sanksi  berupa  pidana tertentu  bagi  yang  melanggar  larangan tersebut. 13
Namun  seringkali  korban  dari pelecehan seksual dianggap sebagai pemicu  dari  tindakan  pelecehan  oleh pelaku.  Istilah  ini  sering  disebut  sebagai “ Blaming the Victim” . Fenomena Blaming the  victim merupakan  fenomena  yang sangat  krusial  di era  saat  ini. Blaming  the victim merupakan  sebuah  peristilahan yang  istilah  yang  dipopulerkan  oleh William  Ryan  yang  merupakan  sosiolog dari  Amerika. 14 Hal  yang  melatarbelakangi istilah  tersebut  dikarenakan  William  Ryan sangat memperhatikan permasalahan sosial yaitu  kemiskinan  akibat  rasisme  dan ketidaktahuan kaum lemah (orang miskin). Blaming the victim dalam Bahasa Indonesia  diartikan  sebagai  perilaku menyalahkan  korban  kekerasan  seksual yang dijatuhkan terhadap perempuan.
13 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi , PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.
14 Alfi,  I.,  &  Halwati,  U.  (2019). Faktor-faktor
Blaming
the Victim (Menyalahkan  Korban)  di  Wilayah  Praktik Kerja  Sosial. Islamic  Management  and Empowerment Journal , 1 (2), DOI: https://doi.org/10.18326/imej.v1i2, p. 219
Bahwasnaya scara hukum, korban ( victim )  adalah  pihak  yang  menderita jsmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan  kepentingan  diri  sendiri  atau orang  lain  yang  bertentangan  dengan kepentingan dan hak asasi yan menderita. 15 Apabila  hal  ini  dikaitkan dengan  fenomena blamimg  the  victim , maka  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan ilmu victimology.
Perilaku menyalahkan korban kekerasan  seksual  terhadap  perempuan merupakan  suatu  bentuk  kecenderungan meminta pertanggungjawaban korban dari peristiwa negatif yang dialaminya. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi perilaku blaming  the  victim terhadap perempuan berakar dari tingginya kepercayaan  bahwa  perempuan  yang dalam  hal  ini  korban  sebagai  pemicu terjadinya  tindak  kekerasan  seksual. 16
Konsep blaming  the  victim dianggap sebagai  sebuah  pembenaran  atas  suatu ketidakadilan  dengan  menemukan  cacat atau  kesalahan  pada  korban  ketidakadilan itu  sendiri. Blaming  the  victim masih sering  dilakukan  terutama  pada  kasus sosial seperti, pemerkosaan, anak terlantar,  lansia  wanita  rawan  sosial ekonomi dan masalah sosial lainnya.
Blaming  the  victim terjadi  ketika korban  dari  suatu  tindakan  kejahatan justru  disalahkan  dan  bertanggungjawab untuk  kejahatan  yang  mereka  dapatkan dan sering berlalu dalam konteks kekerasan  seksual.  Pada  isu  ini,  beberapa parameter  yang  menentukan  seberapa layak perempuan disalahkan seperti misalnya: (1) kontak
romantik berdasarkan kesetujuan kedua belah
15 H.  Parman  Soeparman,  2009,
Pengaturan  Hak  Mengajukan  Upaya  Hukum Peninjauan  Kembali  Dalam  Perkara  Pidana Bagi  Korban  Kejahatan,  Cet.  2 ,  PT  Reflika
Aditama, Bandung, h. 55.
16 Alfi, I., & Halwati, U , Op.Cit., h. 220.
pihak; (2) jenis pakaian yang dipakai saat kejadian; (3) mengundang atau menemani teman  kencan  ke  tempat  tinggalnya. Sedangkan  bentuk-bentuk  menyalahkan korban  berupa  tidak  mempercayai  cerita korban, menyalahkan korban, merendahkan  tingkat  keparahan  serangan yang  diterima  dan  perlakuan  yang  tidak sesuai pasca tindakan kejahatan oleh pihak yang memiliki otoritas.
Bahwasanya sebagian besar pihak-pihak  yang  menyalahkan  korban pun  meliputi  orang  terdekat  korban dimulai  dari  teman,  keluarga,  kerabat bahkan  pihak-pihak  yang  bekerja  pada instansi  tertentu.  Selain  itu  juga  sebuah hubungan  pertemanan  juga  ikut  berperan mengerahkan keberpihakan untuk menyalahkan  korban.  Tidak  jarang  orang yang  tidak  dikenal  oleh  korban  juga  ikut menyalahkan  korban.  Belum  lagi  segala macam  alasan  dibenarkan  agar  fokus kepada pelaku berkurang.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di

## Perguruan Tinggi
Hal  terpenting  dalam  negara hukum adalah penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan  semua  arga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  ( equality before  the  law ). 17 Sebagai  negara  hukum, Indonesia  memberikan  perlindungan  bagi setiap  warga  negaranya  dengan  cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam  bentuk peradilan  yang  bebas  dan  netral.  Bentuk perlindungan  terhadap  masyarakat  yang dilakukan  oleh  negara  salah  satunya adalah  memberikan  perlindungan  hukum melalui  proses  peradilan  apabila  terjadi tindak  pidana.  Salah  satu  pihak  yang sangat  membutuhkan  perlindungan  dalam suatu  tindak  pidana  adalah  korban  tindak
17 Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi) ,
Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.
pidana.  Terlebih  lagi  persoalan blaming the  victim sering  terjadi  dan  dialami  oleh perempuan  sebagai  korban  pelecehan seksual. Pentingnya korban untuk diberikan  perhatian  dan  perlindungan bermula  dari  pemikiran  bahwa  korban merupakan  pihak  yang  dirugikan  dalam terjadinya  suatu  tindak  pidana,  sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. 18 Bahwasanya secara umum peraturan yang dipakai saat ini jika terjadi kekerasan  seksual  terhadap  perempuan adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP). Beranjak  pada  substansi  dalam  KUHP, pengaturan  kekerasan  seksual  yang  sering diancamkan kepada pelaku adalah pencabulan      dan  persetubuhan.  Kedua perbuatan  tersebut  sering  dijatuhkan  oleh aparat  penegak  hukum  ntuk  menjerat pelaku.  Persoalan-persoalan  hukum  yang saat  ini  rentan  adalah  perempuan  yang marak  mengalami  kejahatan  tersebut. Seringkali  tindakan  kejahatan  seksual  ini tidak  hanya  berlangsung  di  ruang  privat seperti  lingkungan  keluarga,  lingkungan bermain, lingkungan perkantoran,
perusahaan,  namun  juga  dapat  terjadi  di lingkungan perguruan tinggi. Persoalan  ini  semakin  marak
terjadi sehingga perempuan sering menjadi  suatu  obyek  pengebirian  dan pelecehan  terhadap  hak-haknya.  Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan  adanya peraturan  perundang-undangan  spesifik yang  mengatur  perlindungan  hukum  bagi korban, khususnya di lingkungan perguruan  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan perguruan tinggi dianggap rentan terhadap kasus-kasus  pelecehan  seksual  Perguruan
18
Aprilianda,
N. (2017).
Perlindungan  anak  korban  kekerasan  seksual melalui  pendekatan  keadilan  restoratif. Arena hukum , 10 (2), URL:
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017. 01002.8, p. 313.
tinggi  seyogyanya  merupakan  lembaga yang  memiliki  tugas  menyelenggarakan pendidikan  dan  juga  pengajaran  di  atas perguruan  tingkat  menengah,  dan  juga memberikan  pendidikan  dan  pengajaran yang berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia  dan  dengan  cara  ilmiah. Sehingga  seharusnya  persoalan-persoalan tersebut tidak terjadi di perguruan tinggi.
Maraknya kasus pelecehan seksual pada  perempuan  yang  saat     ini  sedang terjadi  terutama  mahasiswi  maka  perlu korban  tersebut  dilindungi  dengan  acuan hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual  di  Perguruan  Tinggi  (selanjutnya disebut  Permendikbud  Ristek  No.  30 Tahun  2021).  Peraturan  ini  merupakan peraturan  baru  yang  telah  dibentuk  oleh pemerintah dan mengatur tentang pencegahan  dan  penanganan  kekerasan seksual  di  perguruan  tinggi.  Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai  upaya  pencegahan  kekerasan seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan  seksual  melalui  pendampingan, pemulihan  korban,  sanksi  administratif dan juga perlindungan.
Jika beranjak pada realita saat ini, terdapat  beberapa  faktor  yang  mendasari korban kesulitan untuk dapat
mengidentifikasi  dan  juga  menerima tindakan pelecehan seksual yang ia alami. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi pengusutan kasus pelecehan  seksual  oleh  pihak  berwenang yang mengakibatkan korban merasa kebingungan  (tidak  tahu  bagaimana  harus menggambarkan  pada  dirinya  sendiri tentang  apa  yang  terjadi),  adanya  rasa malu,  sikap  mempersalahkan  korban  oleh orang  lain,  dan  memposisikan  korban menjadi  “yang  bersalah”  ( blaming  the victim ) seperti menyalahkan cara berpakaian,  menyalahkan  gaya  hidup,
menyalahkan  kehidupan  pribadi  si  korban dan  lain-lain.  Namun  hal  demikian
Fenomena blaming the victim mengakibatkan  terhambatnya  pengusutan terhadap  tindakan  pelecehan  sehingga secara psikologis, korban pelecehan seksual  akan  memiliki  rasa  bersalah terhadap  apa  yang  terjadi  pada  dirinya, mempersalahkan diri sendiri, rasa dipermalukan atau perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan tersebut.
Efek  yang  bisa  saja  terjadi  pada korban  pelecehan  seksual  antara  lain seperti  kemampuan  di  sekolah,  atau pekerjaan  yang  menurun,  serta  jumlah absensi  meningkat.  Bisa  juga  terjadi kehilangan  pekerjaan  atau  karier,  dan kemudian kehilangan pendapatan. Sedangkan  pada  korban  dari  lingkungan perguruan tinggi yaitu mahasiswa, korban dapat    saja membatalkan kuliah, mengubah rencana  akademik,  atau  berhenti  kuliah. Dan  juga  korban  dianggap  reputasinya turun serta nama baiknya, korban kehilangan  kepercayaan  nya  terhadap lingkungan yang serupa dengan lingkungan  di  mana  pelecehan  terjadi. Korban  mungkin  juga  bisa  kehilangan kepercayaan  terhadap  orang-orang  yang bertipe seperti orang yang pernah melecehkannya,  atau  orang-orang  yang punya  kedudukan  seperti  orang  yang pernah melecehkannya.
Sebagaimana  diketahui,  dalam proses  penegakan  hukum  yang  bertumpu pada  hukm  pidana  dan  hukum  acara pidana,  negara  melalui  organ-organnya mempunyai  hak  dan  kewenangan  untuk menjatuhkan pidana ( ius puniendi ) terhadap pelaku kejahatan dan memberikan  perlindungan  pada  korban ( victim ). 19 Bahwasanya perlindungan serta perhatian  terhadap  kepentingan  korban kekerasan  seksual,  baik  melalui  proses peradilan maupun melalui sarana
19 Bambang Waluyo, Op.Cit ., h. 2.
kepedulian  sosial  tertentu  merupakan bagian mutlak yang perlu
dipertimbangkan  dalam  kebijakan  hukum pidana  dan  kebijakan-kebijakan  sosial, baik  lembaga-lembaga  sosial  yang  ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara. Terlebih lagi hal ini sangat penting untuk diperhatikan terutama terkait maraknya kasus atau permasalahan pelecehan seksual di perguruan tinggi.
Apabila  beranjak  pada  Pasal  12 Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, perguruan  tinggi  berkewajiban  untuk memberikan jaminan dan juga perlindungan terhadap mahasiswa. Adapun bentuk perlindungan yang dimaksud yaitu: (1) jaminan keberlanjutan untuk  menyelesaikan  pendidikan  bagi Mahasiswa;  (2)  jaminan  keberlanjutan pekerjaan  sebagai  Pendidik  dan/atau Tenaga  Kependidikan  pada  Perguruan Tinggi  yang  bersangkutan;  (3)  jaminan pelindungan  dari  ancaman  fisik  dan nonfisik  dari  pelaku  atau  pihak  lain  atau keberulangan  kekerasan  seksual  dalam bentuk  memfasilitasi  pelaporan  terjadinya ancaman  fisik  dan  nonfisik  kepada  aparat penegak  hukum;  (4)  pelindungan  atas kerahasiaan  identitas;  (5)  penyediaan informasi  mengenai  hak  dan  fasilitas pelindungan;  dan  (6)  penyediaan  akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan.
Permendikbud  Ristek  No.  30 Tahun  2021  juga  telah  mengatur  terkait pencegahan-pencegahan terhadap pelecehan  seksual  di  lingkup  perguruan tinggi.  Dalam  Pasal  6  Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 telah dijelaskan bahwa:
Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan
Seksual  melalui  (1)  pembelajaran;  (2) penguatan  tata  kelola;  dan  (3)  penguatan budaya  komunitas  Mahasiswa,  Pendidik, dan  Tenaga  Kependidikan.    Kemudian terkait  pencegahan  pelecehan  seksual, beranjak  pada  Pasal  7  Permendikbud Ristek  No.  30  Tahun  2021  yang  memuat
mengenai  pencegahan  kekerasan  seksual oleh  pendidik  dan  tenaga  kependidikan yang membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu (1) di luar area kampus;  (2)  di  luar  jam  operasional kampus;  dan/atau  untuk  kepentingan  lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan  kepala/ketua  program  studi atau  ketua  jurusan;  dan  (3)  berperan  aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
Bahwasanya dalam Pasal 7
Permendikbud  Ristek  No.  30  Tahun  2021 tersebut  apabila  diinterpretasikan,  juga dimaknai  bahwa  hal-hal  atau  kegiatan- kegiatan  tersebut  sebagai  pemicu-pemicu tindak  pelecehan  seksual  di  lingkup perguruan  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan pelecehan  seksual  di  lingkup  perguruan tinggi sebagian besr terjadi pada aktivitas- aktivitas yang dijelaskan di dalam Pasal 7 tersebut.  Terkait  hal-hal  spesifik  yang diatur  terkait  pelecehan  seksual  yang dilakukan dalam lingkup perguruan tinggi,
bahwasanya hadirnya Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 ini menjadikan perguruan  tinggi  tidak  memiliki  alasan untuk  tidak  melakukan  pencegahan  dan penanganan  kekerasan  seksual.  Hal  ini dikarenakan
substansi BAB III Permendikbud  Ristek  No.  30  Tahun  2021 menjelaskan  tentang  Perguruan  Tinggi wajib  melakukan  penanganan  kekerasan seksual melalui
pendampingan,
perlindungan, pengenaan sanksi administratif  serta  pemulihan  korban.  Ini berarti perguruan tinggi memiliki tanggung  jawab  secara  penuh  dalam  hal pencegahan  tindak  pelecehan  seksual  di perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, perguruan  tinggi  perlu  melaksanakan berbagai  strategi  termasuk  melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun diskusi, kampanye atau kegiatan- kegiatan seperti seminar mengenai pelecehan  seksual  di  wilayah  perguruan tinggi. Dengan pemahaman dan kesadaran yang  baik  terhadap  pelecehan  seksual,
merupakan  langkah  penting  untuk  dapat memfasilitasi pencegahan pelecehan seksual  di  tempat  kerja,  kampus,  publik dan  sebagainya.  Selain  itu  di  dalam Permendikbud  Ristek  No.  30  Tahun  2021 tersebut juga mengharapkan setiap perguruan  tinggi  membentuk  satuan  tugas (satgas)  pencegahan  dan  penanganan kekerasan  seksual.  Adapun  dalam  hal  ini, tugas  dari  satgas  tersebut  salah  satunya yaitu  membantu  pemimpin  perguruan tinggi dengan menyusun pedoman pencegahan  dan  penanganan  kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Beranjak pada konteks
perlindungan  hukum  terhadap  korban pelecehan  seksual  di  perguruan  tinggi, bahwasanya sebelum
muncul Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, peraturan  hukum  yang  mengatur  terkait perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan  seksual  yaitu  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (selanjutnya  disebut  UU  No.  31 Tahun 2014).
Bahwasanya  korban,  khususnya terkait  kejahatan  pelecehan  seksual  sudah seharusnya  mendapatkan  perlindungan agar  terhindar  dari  tindakan-tindakan diskriminatif  seperti blaming  the  victim tersebut. Hal ini termuat di dalam Pasal 5 ayat  (1)  UU  No.  31  Tahun  2014  yang menyatakan  bahwa  saksi  dan  korban berhak:
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya;
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertnayaan yang menjerat;
f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. mendapat identitas baru;
j. mendapatkan tempat kediaman baru;
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Selain  UU  No.  31  Tahun  2014, secara  umum  terdapat  peraturan  lain berdasarkan  ilmu  hukum  yang  mengatur tentang  perlindungan  terhadap  korban pelecehan  seksual.  Pihak  korban  dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Berikut merupakan  beberapa  pengaturan  yang mengatur  perlindungan  korban  dalam Hukum  Pidana  positif  yaitu  sebagai berikut: 1. Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Bahwasanya apabila beranjak pada ketentuan Pasal 14C ayat (1) KUHP memberi perlindungan terhadap  korban  kejahatan.  Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Pada perintah yang tersebut  dalam  Pasal  14a kecuali dalam hal dijatuhkan  pidana  denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan  tindak  pidana, hakim  boleh  mengadakan syarat  khus  bahwa  orang yang  dipidana  itu  akan mengganti  kerugian  yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya  saja,  yang akan ditentukan pada perintah  itu  juga,  yang kurang dari masa percobaan itu”. 2. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Dalam Kitab Undang-Undang Acara  Pidana  (KUHAP)  Bab  III
Tentang  Penggabungan  Perkara
Ganti  Kerugian,  Pasal  98  s/d  101 yang  mengatur  tentang  ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan  menggabungkan  perkara pidana  dan  perdata.  Selain  itu juga,
Korban adakalanya bertindak  dan  dijadikan  sebagai saksi di pengadilan. Saksi biasanya  merupakan  saksi  yang memeberatkan,  yang  menguatkan tuntutan  dan  putusan  pengadilan. Ditinjau  dari  KUHAP,  korban yang  dijadikan  sebagai  saksi diberikan perlindungan dalam Pasal 162 KUHAP sebagai bentuk perlindungan  dan  penghormatan koban bahkan dimungkinkan untuk tidak memberikan kesaksian di persidangan, kesaksian  dapat  dibacakan  dari BAP yang ada. 3. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi  Mengenai  Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap  Wanita Convention  on the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  Against  Women (CEDAW)
4. Declaration  of  Basic  Principle  of Justice  for  Victims  of  Crime  and Abuse of Power
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bahwasanya  di  dalam  Undang-
Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia Pasal  5  Ayat  (3)  menyatakan bahwa “Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat  yang  rentan  berhak untuk  memperoleh  perlakuan  dan perlindungan begitu pula kekhususannya”. Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan suatu upaya perlindungan  bagi  masyarakat  terhadap perbuatan  yang  menyimpang  dari  aturan hukum sehingga dapat terciptanya masyarakat yang tentram sehingga masyarakat dapat untuk menikmati haknya sebagai manusia termasuk terlindungi dari tindakan  diskriminasi  dan  penelantaran. Dalam  sistem  hak  asasi  manusia,  negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak individu atau kelompok yang telah dijamin hak-haknya. Perlunya  perlindungan  terhadap korban pelecehan seksual didasarkan pada efek  yang  akan  dirasakan  korban,  baik fisik  maupun  psikis  korban.  Hal  ini dikarenakan  korban  akan  memiliki  rasa yang timbul seperti sakit hati, penderitaan, ketakutan  dan  juga  berbagai  macam dampak  buruk  yang  menipa  korban setelah tindakan tersebut. Persoalan fenomena blaming  the  victim harus mendapatkan  perhatian  yang  serius  saat ini  karena  masih  marak  terjadi.  Korban pelecehan  seksual,  khususnya  di  lingkup perguruan  tinggi  tidak  boleh  diabaikan sendirian  memperjuangkan  nasib  yang menimpanya, namun wajib juga dijembatani  oleh  para  penegak  hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Selama  ini  korban  masih  kurang mendapat  perhatian  sehingga  timbul fenomena blaming the victim . Kasus-kasus pelecehan  seksual  tidak  terungkap  dan tidak  terselesaikan  karena  korban  takut
memberikan  kesaksian  kepada  penegak hukum karena adanya ancaman atau justru dipersalahkan. Melalui pengaturan mekanisme  perlindungan  korban  yang termuat  dalam  peraturan  perundang- undangan, diharapkan para korban pelecehan seksual memahami hak-hak dan prosedur
pemenuhannya sehingga terwujudnya proses peradilan pidana yang positif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:
1. bahwa  fenomena blaming  the victim pada  kasus  pelecehan seksual  di  lingkup  perguruan tinggi masih banyak terjadi. Korban  justru  dianggap  sebagai pemicu  atau  penyebab  terjadinya pelecehan  seksual  oleh  pelaku kejahatan, khususnya di perguruan tinggi.
2. Hadirnya  Permendikbud  Ristek No. 30 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan  lain  yang mengatur mengenai korban pelecehan  seksual,  diharapkan dapat meminimalisir kasus pelecehan  seksual,  khususnya  di perguruan tinggi dan korban tidak akan  takut  lagi  untuk  melaporkan kasus yang terjadi. Selain itu juga hadirnya  UU  No.  31  Tahun  2014 diharapkan melindungi para korban  pelecehan  seksual  agar tidak  mengalami  intervensi  dan diskriminasi  ( blaming  the  victim ) oleh pihak-pihak tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Kusnardi,  Moh  dan  Bintang  R.  Saraggih,
2000, Ilmu  Negara  Edisi  Revisi,
Cet.  4,  Gaya  Media  Pratama,
Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana  Edisi  Revisi ,  PT  Rineka  Cipta, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, 2007, Penelitian  Hukum  Normatif: Suatu  Tinjauan  Singkat, PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soeparman, H. Parman, 2009, Pengaturan Hak  Mengajukan  Upaya  Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara  Pidana  Bagi  Korban Kejahatan,  Cet.  2 ,  PT  Reflika
Aditama, Bandung.
Sudikni, Setyo Yuwono, 1983, Pengantar Karya  Ilmiah, Cet.  3,  Aneka  Ilmu, Jakarta.
Waluyo,  Bambang,  2012, Viktimologi
(Perlindungan  Korban  dan  Saksi) , Sinar Grafika, Jakarta. Alfi,  I.,  &  Halwati,  U.  (2019).  Faktor- faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial. Islamic Management  and  Empowerment Journal , 1 (2), DOI: https://doi.org/10.18326/imej.v1i2. Aprilianda,  N.  (2017).  Perlindungan  anak korban  kekerasan  seksual  melalui pendekatan  keadilan  restoratif. Arena hukum , 10 (2), URL:
https://doi.org/10.21776/ub.arenah ukum.2017.01002.8.
Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional.
Jurist-Diction , 2 (6), DOI: http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i6.
15949.
Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex et
Societatis , 1 (2), DOI:
https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1 748.
Wadjo,  H.  Z.,  &  Saimima,  J.  M.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka  Mewujudkan  Keadilan Restoratif. Jurnal Belo , 6 (1), DOI:
https://doi.org/10.30598/belovol6i ssue.
Wulandari,  E.  P.,  &  Krisnani,  H.  (2020).
Kecenderungan Menyalahkan Korban  (Victim-Blaming)  dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. Share: Social Work Journal , 10 (2), DOI: https://doi.org/10.24198/share.v10 i2.31408. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset, Dan  Teknologi,  2021,  Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Aman Dari Kekerasan Seksual, URL: https://www.kemdikbud.go.id/main /blog/2021/12/wujudkan- lingkungan-perguruan-tinggi-yang- aman-dari-kekerasan-seksual (diakses  pada  20  Juli  2022  Pukul 09.30 WITA).
Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi