## PENDAHULUAN
Wasiat  merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  sudah  lama dikenal  sebelum  Islam.  Misalnya  dalam  masyarakat  pada masa  Arab  jahiliah,  banyak  sekali  wasiat  yang  diberikan kepada  orang  lain  yang  tidak  mempunyai  hubungan kekeluargaan  dengan  orang  yang  berwasiat,  karena  pada masa  itu  orang  yang  memberikan  sebagian  besar  harta miliknya memperlambangkan  orang yang  sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang. Kemudian Islam datang  membenarkan  sudut  pandang  wasiat  yang berdasarkan  kepada  asas  hak  dan  keadilan,  Islam mengharuskan  orang-orang  yang  memiliki  harta  agar
membuat wasiat untuk kedua orang tua dan para kerabat. Kata wasiat disebut dalam Al-Qur’an sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata  benda  jadian  disebut  2  kali.  Seluruhnya  kata  wasiat disebut sebanyak 25 kali.
Dalam  penggunaannya,  kata  wasiat  berarti:  berpesan, menetapkan, memerintah (QS Al An’am, [6]:151, 152, 153; Al-Nisa’  [4]:131),  mewajibkan  (QS  Al-‘Ankabut  [29]:8, Luqman [31]:14, Al-Syura [42]: 13, Al-Ahqaf [46]:15), dan mensyariatkan  (Al-Nisa’  [4]:11).  Kata  wasiat  berasal  dari washaya yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati. Orang

## BATASAN KEDEWASAAN DAN KECAKAPAN HUKUM PEWASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Limitations of Adult and Discussion of Law Authority by Islamic Law and Perdata Law
1 *Sanawiah & 2 Muhammad Zainul
1 Senior Lecturer in Al Ahwal Al Syakhsiyah, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya , RTA Milono St. Km.1,5, Palangka Raya, Indonesia 2 Student in Al Ahwal Al Syakhsiyah, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya , RTA Milono St. Km.1,5, Palangka Raya, Indonesia
*e-mail : sanawiah@umpalangkaraya.ac.id

## ABSTRAK
Batasan  kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat baik dalam masalah kedudukan batasan dan kecakapan pewasiat, Syarat pewasiat dan macam-macam  batasan  usia  pewasiat  menurut  pandangan  dan  pendapat  yang  berbeda  di  kalangan  Imam  Mazhab  dalam  penetapan hukumnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk untuk mengakaji Batasan kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdata yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat 1 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 897. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat 1 tentang wasiat menyebutkan bahwa orang yang berwasiat harus mencapai umur 21 penuh dan berakal sehat ini merupakan syarat untuk mlekukan wasiat haruslah mencapai umur yang sudah di tentukan. Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyebutkan dalam  Pasal 897 menyebutkan bahwa orang yang berwasiat harus mencapai umur 18 tahun penuh, ini merupakan syarat penentuan untuk melakukan wasiat. Metode penelitian hukum Normatif menganalisis, perundang- undangan  yang  terkait  disajikan  melalui  metode  deskriptif  dan  deduktif  yang  kemudian  dianalisis  untuk  melihat  letak  persamaan  dan perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian ini adalah persamaan penentuan hukum Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan syarat orang yang berwasiat haruslah  berakal sehat, adapun dalam penentuan kedewasaan yaitu 21 tahun berpatokan pada pasal 330 KUH Perdata. Sedangkan untuk kecakapan hukum pada Pasal 426 KUH Perdata ber usia 18 tahun.
Kata kunci: Kedewasaan, Cakap Hukum, Pewasiat

## ABSTRACT
Limitations of adulthood and lawfulness of the pewasiat both in terms of the position of limits and the ability of the pewasiat, the requirements of the pewasiat and the various limits of the age of the pewasiat according to different views and opinions among the Imam of the School in the determination of its law. The purpose of this study is to to assess the Limitations of adulthood and legal proficiency of pewasiat by Compilation of Islamic Law and Civil Code contained in the Compilation of Islamic Law Article 194 paragraph 1 and Book Civil Law Article 897. In Compilation of Islamic Law Article 194 paragraph 1 concerning the will specifies that the person who intends to reach the age of 21 full and sensible this is a requirement for mlekukan wills must reach the age that has been determined. The Civil Code states that in Article 897 it states that the person who intentions must reach the age of 18 full years, this is a condition of determination to perform the testament. Normative legal research methods analyze, related legislation presented through descriptive and deductive methods which are then analyzed to see the location of similarities and differences between the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. The result of this research is the equation of Law Compilation of Compilation of Islamic Law and Civil Code which states the condition of the person having the will should be sensible, while in the determination of maturity 21 years based on article 330 Civil Code. As for the legal proof of Article 426 Civil Code aged 18 years.
Keywords: Maturity, Proficient Law, Testament
yang  berwasiat  menyambung  apa  yang  ada  di  dalam hidupnya setelah kematiannya. Menurut Al  Azhari  artinya menyambungkan  sesuatu.  Dinamakan  wasiat,  karena setelah meninggal dunia, mayit dapat menyambungkan apa yang  ada  saat  dia  hidup  dengan  wasiat  itu.  Menurut  Ali Afandi,  wasiat  adalah  suatu  akta,  suatu  keterangan  yang dibuat  sebagai  pembuktian  campur  tangannya  seorang pejabat resmi.
Dalam  syari’at,  wasiat  adalah  penghibahan  benda,  piutang, atau  menfaat  oleh  seorang  kepada  orang  lain  dengan ketentuan bahwa orang yang  diberi wasiat memiliki  hibah tersebut  setelah  kematian  orang  yang  berwasiat.Sebagian ulama mendefinisikan wasiat sebagai pemberian kepemilikan yang didasarkan kepada masa setelah kematian. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  171  huruf  F,  wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain  atau  lembaga  yang  akan  berlaku  setelah  pewaris meninggal dunia.
Dalam  buku  Hukum  Kewarisan  Islam  sebagai  Pembaruan Hukum  Positif  di  Indonesia,  wasiat  adalah  pesan  terakhir dari  seseorang  yang  medekati  kematianya,  dapat  berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat  terhadap  hasrat  peninggalannya  atau  pesan  lain  di luar  harta  peninggalan.  Di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata pasal 875 menyebutkan bahwa surat wasiat atau  testamen  adalah  sebuah  akta  berisi  peryataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia  meninggal,  yang  dapat  dicabut  kembali  olehnya. Sedangkan dasar hukum wasiat dalam Al-Qur’an surah Al- Baqarah  ayat  180  dan  Surah  Al-Maidah  ayat  106.  Firman Allah SWT:
Yang  artinya:  Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di antara  kamu  kedatangan  (tanda-tanda)  maut,  jika  ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-Baqarah [2]: 180)
Dan hadits Rasulullah SAW:
Artinya:  Abdullah  bin  Umar  r.a  meriwayatkan  bahwa Rasulullah  SAW  bersabda:  “tidak  dibenarkan  seorang muslim  yang  mempunyai  suatu  wasiat  melewatkan  dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya.” ( HR. Bukhari, Kitab: “Wasiat” (55), Bab: Wasiat (1)
Berdasarkan  keterangan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa wasiat merupakan syari’at Islam yang mempunyai fungsi bagi manusia, sehingga tak ada seorang ulama atau orang Islam yang  menentang  dengan  adanya  wasiat,  bahkan  perbuatan ini banyak dilakukan oleh umat Islam masa lalu. Pelaksanaan wasiat  tidak  hanya  diatur  dalam  hukum  Islam  dan  KHI, hukum Barat yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam
Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata  juga  mengatur tentang  wasiat.  Muhammad  Sayyid  Sabiq  menyatakan syarat-syarat wasiat adalah terdapat orang yang berwasiat, orang  yang  diberi  wasiat,  dan  sesuatau  yang  diwasiatkan. Menurut  Abdul  Ghafur  Ansori  dan  Yulkarnain  Harahab, unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  wasiat  itu  ada  empat macam,  yang  meliputi  orang  yang  berwasiat,  orang  yang menerima  wasiat,  sesuatau  yang  diwasiatkan,  dan Sigat/Ikrar.
Menurut  Tamakiran,  Syarat-syarat  menjadi  orang  saksi dalam pembuatan atau penyerahan suatu testament kepada seorang notaris adalah: sudah dewasa, penduduk Indonesia, paham  mengerti  akan  bahasa  yang  digunakan  dalam testament  tersebut.  Sedangkan  syarat-syarat  untuk membuat  testament,  orang  tersebut  haruslah:  telah berumur  18  tahun,  telah  dewasa  (sudah  kawin,  walapun belum berusia 18 tahun), dan berakal sehat.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  seseorang  yang  akan berwasiat dijelaskan pada Pasal 194 yang berbunyi:
1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah  pewasiat meninggal dunia.
Dalam  kompilasi  hukum  Islam  pasal  194  di  atas,  terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang akan melakukan wasiat yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat  di  Indonesia berumur sekurang-kurangnya  21 tahun,  apabila  seseorang melakukan  wasiat  yang  belum  cakap  umur  menurut Kompilasi Hukum Islam maka wasiatnya batal. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan di dalam pasal 897 Bab Ketiga Belas, bagian kedua tentang kecakapan  seseorang  untuk  membuat  surat  wasiat  atau untuk memiliki keuntungan dari surat wasiat yang demikian. Berbunyi; anak-anak dibawah umur yang  belum mencapai umur 18 tahun penuh, tak diperkenankan membuat surat wasiat.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 Ayat (1) tentang batas  usia  orang  yang  berwasiat    berbeda    dengan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 897. Dari pernyataan yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut di atas, mengapa dalam Kompilasi Hukum Islam menyaratkan batas usia berwasiat sekurang-kurangnya 21 tahun sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sekurang-kurangnya adalah 18 tahun.

## PEMBAHASAN
1. Fase-Fase Perkembangan Usia Dewasa Menurut Psikologi
a. Usia 13-21 tahun Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (pralihan)  dari  masa  kanak-kanak  menuju  masa dewasa,  yaitu  antara  usia  12-13  tahun  hingga  20 tahun. Perubahan yang terjadi termasuk drastis pada hampir  semua  aspek  perkembangan,  yaitu  meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia  remaja  ini  biasanya  dibedakan  atas  tiga,  yaitu: 12-15 tahun= masa remaja awal, 15-18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun= masa remaja akhir. Tetapi, Monks, Knoers dan Haditono, (2001) membedakan masa remaja atas empat bagian, yaitu: (1)  masa  pra-remaja  atau  pra-pubertas  (10-12 tahun), (2) masa remaja wal atau pubertas adan masa remaja  akhir  (18-21).  Remaja  awal  hingga  remaja akhir inilah ini lah yang mabuat masa adolesen. Pada masa adolesensi ini terjadi proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik, yang berlangsung secara berangsur-angsur  dan  teratur.  Masa  tersebut merupakan kunci penutup dari perkembangan anak. Pada  periode  ini  anak  muda  banyak  melakukan introspeksi (wawas diri) dan merenungi diri sendiri.
Akhirnya  anak  bisa  menemukan  Aku-nya.  Dalam pengertian:  dia  mampu  menemukan  keseimbangan dan  harmoni/keselarasan  baru  di  antara  siakap kedalam  diri  sendiri  dengan  siakap  keluar,  kedunia obyektif.
Menurut  banyak  ahli  ilmu  jiwa,  batas  waktu adolesensi itu ialah 17-19 tahun, atau 17-21 tahun. Perbedaan    karakteristik  tiga  fase  pra- pubertas/pueral,  pubertas  (awal),  adan  adolesensi atau  pubertas  akhir  itu  antara  lain  ialah  sebagi berikut:
1) Pada  masa pra-pubertas (masa  negatif, Vemeinung,  Trotzalter  kedua),  anak  sering merasakan: bingung, cemas, takut, gelisah, gelap hati,  bimbang  ragu,  risau,  sedih  hati;  rasa-rasa minder,  melawan  rasa-rasa  “besar  dewasa- super”,  dan  lain-lain.  Anak  tidak  tau  sebab- musabab dari macam-macam perasaan kontradiktif yang menimbulkan banyak kerisaun hatinya.
2) Pada
masa
pubertas: anak mudam
menginginkan/mendambakan
sesuatu, dan mencari-cari  sesuatu.  Namun  sebanarnya “sesuatu”  yang  diharapkan  dan  dicari  itu,  dia
sendiri  tidak  tahu.  Anak  muda  sering  merasa sunyi  di  hati,  dan  menduga  ia  tidak  mengerti orang lain dan tidak mengerti oleh pihak luar.
3) Pada masa adolesensi: anak muda merasa mantap, stabil. Dia mulai mengenal Aku-nya, dan dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri, dengan  etikat  baik  dan  keberanian.  Dia  mulai memahami  arah  hidupnya.  Ia  mempunyai pendirian tertentu berdasarkan suatu pola hidup yang jelas yang beru ditemukannya.
b. Usia 21-40 tahun masa perkembangan orang dewasa Perkembangan usia yang dimana masa dewasa yang dimulai dari beberapa masa diantaranya ialah: masa dewasa awal: 18-40 tahun, masa dewasa madya: 40- 60 tahun, dan masa dewasa akhir: 60- tahun sampai meniggal  dunia.  Menurut  Freud  (Bischof:  1976), seseorang  dikatakan  dewasa  apabila  orang  itu bertanggung  jawab  terhadap  pekerjaan  sehari-hari dan  adanya  rasa  cinta  yang  telah  diikrarkan, khususnya kepada pasangan pernikahan. Freud juga menjelaskan  bahwa  seseorang  dikatakan  dewasa apabila mau dan mampu bertanggung jawab terhadap segala  tingkah  laku,  pekerjaan,  dan  karir  yang dilakukan sehari-hari.
Dengan  demikian,  orang  dewasa  dituntut  untuk mempertanggungjawabkan  semua  yang  dilakukan, bekerja memenuhi kebutuhan dirinya dan kehidupan keluarga sebagai wujud cinta terhadap istri dan anak- anaknya.  Orang  dewasa  yang  matang  tidak  lagi merasa takut terabaikan kepentingan dirinya sendiri dalam proses mempertanggungjawabkan cinta yang diikrarkan.
Pembagian  masa  dewasa  menurut  Elizabeth  B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi tiga bagian:
a. Masa  dewasa  awal  (  masa  dewasa  dini/ young adult )
Masa  dewasa  awal  adalah  masa  pencarian kemantapan dan masa produktif yaitu suatu masa yang  penuh  dengan  masalah  ketegangan emosional,  priode  isolasi  sosial,  priode komitmen dan masa ketergantungan, perubagan nilai-nilai,  kreativitas  dan  penyesuaian  diri  pada pola  hidup  yang  baru.  Kisaran  umur  antara  21 sampai 40 tahun.
b. Masa dewasa madya ( Middle Adulthood )
Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 samapai  60  tahun.  Ciri-ciri  yang  menyangkut pribadi  dan  sosial  antara  lain;  masa  madya merupakan  masa  transisi,  di  mana  pria  dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan pelaku masa dewasanya dan masuki suatu priode dalam kehidupan  dengan  ciri-ciri  jasmani  dan  pelaku
yang baru. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan  dengan  masa  sebelumnya,  dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial.
c. Masa dewasa lanjut (Masa tua/ Older Adult ) Usia  lanjut  adalah  periode  penutup  dalam rentang  hidup  seseorang.  Masa  ini  dimulai  dari umur 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri- ciri  yang  berkaitan  dengan  penyesuaian  pribadi dan  sosialnya  sebagai  berikut:  perubahan  yang menyangkut  kemampuan  motorik,  kemampuan fisik,  perubahan  dalam  fungsi  psikologis, perubahan dalam sistem saraf, dan penampilan. Dari  uraian  di  atas  tentang  pengertian  dan pembagian  tahapan  kedewasan  maka  selanjutnya dilanjutkan  dengan  ciri-ciri  kedewasaan  seseorang menurut  ahli  psikologi  diantaranya  adalah.  Secara psikologis  kedewasaan  adalah  keadaan  di  mana sudah  ada  ciri-ciri  psikologis  tertentu  pada seseorang.  Ciri-ciri  psikologis  itu  menurut  G.  W. Allport (1961) adalah:
a. Pemekaran diri sendiri ( extension of the self ), yang ditandai  dengan  kemampuan  seseorang  untuk menganggap  orang  atau  hal  yag  lain  sebagai bagian dari dirinya sendiri juga. Perasaan egoisme (memerintahkan  diri  sendiri)  berkurang, sebaliknya tumbuh perasaan ikut memiliki. Salah satu  tanda  yang  khas  adalah  tumbuhnya kemampuan untuk mencintai orang lain dan alam sekitarnya. Kemampuan untuk menenggang rasa dengan orang yang dicintainya, untuk merasakan penderitaan  yang  dialami  oleh  orang  yang dicintainya  itu  menujukkan  adanya  tanda-tanda kepribadian yang dewasa ( mature personality ). Di samping  itu,  juga  adalah  berkembang ego  ideal berupa  cita-cita,  idola  dan  sebagainya  yang menggambarkan  bagaimana  wujud  ego  (diri sendiri) di masa depan.
b. Kemampuan  untuk  melihat  diri  sendiri  secara objektif ( self objectivication ) yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri  sendiri  ( self  insight )  dan  kemampuan  untuk menangkap  humor  ( sense  of  humor )  termasuk menjadikan  dirinya  sendiri  sebagai  sasaran.  Ia tidak  marah  jika  dikeritik  dan  di  saat-saat  yang diperlukan  ia  bisa  melepaskan  diri  dari  dirinya sendiri  dan  meninjau  dirinya  sendiri  sebagai orang luar.
Memiliki falsafah hidup tetentu ( unifying philosophy of life ).  Hal  ini  dapat  dilakukan  tanpa  perlu
merumuskannya  dan  mengucapkanya  dalam  kata- kata.  Orang  yang  sudah  dewasa  tahu  dengan tempatnya dalam kerangka susunan objek-objek lain dan  manusia-manusia  lain  di  dunia.  Ia  tahu kedudukannya dalam masyarakat dalam masyarakat, ia  paham  bagaimana  seharusnya  ia  bertingkah  laku dalam kedudukan tersebut dan ia berusaha mencari jalannya  sendiri  menuju  sasaran  yang  ia  tetapkan sendiri.  Orang  seperti  ini  tidak  lagi  mudah terpengaruh  dan  pendapat-pendapat  serta  sikap- sikapnya cukup jelas dan tegas.
2. Batasan Usia Pewasiat Menurut Hukum Islam
Ia tidak boleh mewasiatkan apa yang sebelumnya telah diwasiatkan  kepadanya.  Ia  tidak  boleh  menjual  atau membelanjakan  harta  mereka  untuk  kepentingan pribadi,  yang  mana  hal  tersebut  hanya  diperbolehkan untuk bapaknya. Harta anak-anak orang gila tidak boleh dikelola kecuali oleh orang tuanya, penerima wasiat atau hakim. Hendaknya para wali meyerahkan harta kepada anak-anak  yang  mulai  baligh  untuk  menguji kedewasaannya.  Dewasa  di  sini  dalam  artian  bisa mengelola  harta.  Anak-anak  yang  sudah  tampak kedewasaannya maka seharusnya diserahkan kepadanya,  di  saat  ia  sudah  baligh,  kemudian dipersaksikan baik laki-laki maupun perempuan. Jika ia kembali  tampak  kebodohannya  dalam  pengelola  harta maka  harta  tersebut  kembali  ditarik  dari  tangannya. Berikutnya yang mengatur hartanya adalah hakim. Harta tetap ditahan sampai ada keputusan dari hakim. Disyaratkan  agar  orang  yang  memberi  wasiat  adalah orang yang ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kopetensi  (kecakapan)  yang  sah.  Keabsahan  kopetensi ini  di  dasarkan  pada  akal,  kedewasaan,  kemerdekaan, ihtiar, dan tidak dibatasi karena keduguan atau kelalaian. Apabila memberi wasiat pemberi wasiat itu orang yang kurang  kopetensinya,  yaitu  kerana  anak-anak,  gila, hamba sahaya, dipaksa, atau dibatasi; wasiatnya itu tidak sah.  Adapun  syarat-syarat  sah  orang  yang  berwasiat ( mushii ) adalah berkompeten melakukan Tabarru’, yaitu mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki- laki maupun perempuan, Muslim maupun kafir. Berakal  adalah  syarat  yang  sudah  disepakati  dalam  hal wasiat.  Karena  itu,  wasiat  yang  keluar  dari  orang  gila, orang idiot, dan orang yang epilepsi tidak sah. Kerana, ungkapan (ucapan) mereka tidaklah dianggap dan hukum tidak  berhubungan  dengan  ungkapan  tersebut.  Para ulama fiqih menyaratkan orang yang berwasiat ( mushii ) harus  orang  yang  merdeka.  Maka,  wasiat  yang  keluar seorang  budak  tidaklah  sah;  karena  wasiat  adalah tabarru’ .  Sedangkan,  budak  bukan  orang  yang berkopeten dalam hal tabarru’, dan juga karena dia tidak
memiliki  apa  pun  hingga  dia  bisa  memberikan kepemilikannya kepada orang lain.
Golongan  Hanfiyyah  sepakat,  dan  golongan  Syafi’iyyah dalam  satu  pendapat  yang  lebih  unggul  dua  pendapat yang  ada  menyaratkan  orang  yang  berwasiat  ( mushii ) haruslah  orang  yang  sudah  baligh.  Artinya,  tidak  sah wasiat yang keluar dari anak kecil yang sudah atau belum tamyiz,  meskipun  si  tamyiz  sudah  di  izinkan  untuk menjalankan  perdagangan.  Karena,  wasiat  termasuk tasharruf yang  mengandung  bahaya  murni,  karena  ia adalah  sebuah tabarru’, dan  wasiat  juga  tidak  termasuk pekerjaan perdagangan.
Golongan  Malikiyyah  dan  Hanabilah  memperbolehkan wasiat  yang  dilakukan  anak  yang  sudah  tamyiz,  yang sudah berusia sepuluh tahun atau kurang sedikit,  yang terdapat di dalam Muwathha’ Al Imam Malik r.a.:
Yang  artinya:  Bersumber  dari  Abdullah  bin  Bakar  bin Hazem, dari bapaknya, sesungguhnya Amer bin Sulaim Az  Zuraqi  bercerita  kepadanya,  bahwa  pernah dilaporkan kepada Umar bi Khaththab: “Sesungguhnya di sini ada seorang bocah yang belum baligh dan belum pernah  bermimpi  mengeluarkan  air  mani,  sedang  para warisnya berada di Syam. Bocah itu punya harta dan di sini ia hanya tinggal bersama  puteri pamannya”. Umar bin Khathtab mengatakan: “Hendaklah dia mewasiatkan kepada  saudara  sepupu  itu”.  Si  bocah  tadi  pun mewasiatkan hartanya berupa sebuah sumur berukuran besar. Kata Amer bin Sulaim lebih lanjut, harta tersebut kemudian dijual seharga tiga puluh ribu dirham. Puteri pamannya yang diberikan wasiat tadi ialah, ibunya Amer bin Az Zuraqi sendiri.”
Jika  si  tamyiz  ini  memikirkan qurbah (pendekatan  diri kepada Allah). Karena wasiat merupakan tasharruf yang murni manfaat, maka sah dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz seperti halnya Islam dan shalat yang dilakukannya. Golongan Hanafiyyah juga memperbolehkan wasiat anak yang sudah tamyiz (berusia sempurna tujuh tahun), jika wasiatnya  berisi  tentang  pengurusan,  pengafanan,  dan penguburannya;  karena  Umar  r.a.  memperbolehkan wasiat  anak  kecil  dari  suku  Ghassan  yang  berusia sepuluh  tahun  dari  paman  jalur  ibu,  dan diperbolehkannya wasiat anak kecil karena dalam wasiat tidak  ada  unsur  bahaya.  Sebab,  harta  akan  menjadi miliknya  selama  dia  masih  hidup.  Dia  boleh  saja mencabut wasiatnya.
Menurut peneliti dari uraian di atas menujukan bahwa syarat sahnya wasiat adalah orang yang sudah (baligh dan berakal  sehat),  merdeka,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  Muslim  maupun  kafir.  Baligh  ialah  orang yang  sudah  mencapai  batasan  dalam  usia  tertentu. apabila seseorang itu mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang batil dan  dapat berfikir  yang
lebih luas dan dapat berfikir yang mulai rumit. Adapun menurut  Golongan  Malikiyyah  yang  memperbolehkan orang  yang  berwasiat  adalah  anak  yang  tamyiz  umur tujuh  tahun,  menurut  peneliti  dari  beberapa  pendapat tentang  batsan  usia  berwasiat  adalah  lebih  mengambil pendapat yang sudah baligh karena diusia tersebut sudah cara berfikir yang lebih luas dan dapat mepertanggung jawabkan  apa  yang  dibuat  karena  usia  perkembangan anak  berbeda-beda  dalam  tehapan  kedewasaan.  Sifat yang terkendali dalam tidak mengelola kekayaan. “Oleh karena  itu, ar-rusyd, kita  terjemahkan  ke  bahasa Indonesia dengan kematangan.
Dilihat  dalam  kehidupan  sehari-hari,  anak  berusia  15 tahun (anak SMP) belum begitu matang dalam berpikir, apalagi  untuk  bertindak  menyangkut  kekayaan.  Oleh kerana  itu,  untuk  menentukan  kedewasaan  dalam lapangan  hukum  kekayaan  (muamalah  maliah),  pada pendapat  Hanafi  bahwa  dewasa  itu  adalah  ketika seseorang  “genap  berusia  18  tahun  dan  memasuki  19 tahun,  karena  pada  saat  itu  anak  telah  matang  secara fisiologis dan psikologis, tanpa membedakan antara laki- laki  dan  perempuan  kerana  seperti  kata  al-Mawardi (w.450/1058) tidak ada dasar pembedaan itu. Ini sesuai pula dengan adat kebiasaan ( uruf ) yang berlaku dalam masayarakat  kita  sekarang  yang  menganggap kematangan itu mencapai pada usia 18 tahun. Mengenai usia tamyiz dalam fikih dinyatakan mulai sejak usia tujuh tahun.  Ketentuan  ini  juga  harus  dipandang  sebagai tamyiz  dalam  kaitan  dengan  masalah  ibadah.  Untuk lapangan  harta  kekayaan,  diperlukan  usia  yang  lebih besar, tetapi belum matang ( ar-rusy), yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini didasarkan pada pendapat dalam al  Mugni bahwa  anak  dapat  melakukan  tindakan  yang murni  menguntungkan  pada  usia  12  tahun.  Sementara itu, anak berusia kurang dari 12 tahun dipandang sebagai anak-anak. Ini sejalan dengan pula dengan ijtihad hukum Islam  di  Indonesia  seperti  tercantum  dalam  Pasal  105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesi (KHI).
Jadi  pereodesasi  hidup  manusia  dalam  kaitan  dengan tingkatan  kecakapan  hukum  dalam  lapangan  hukum harta  kekayaan  adalah  (1)  priode  janin,  di  mana  sejak hukum  memiliki  kecakapan  menerima  hukum  tidak sempurna, (2) periode kanak-kanak, yaitu usia 0 tahun hingga  11  tahun,  dimana  ia  memiliki  kecakapan menerima  hukum  sempurna,  hanya  untuk  kewajiban terbatas, (3) anak mumayiz, yaitu usia 12 tahun hingga genap 18 tahun, dimana ia memiliki kecakapan bertindak hukum  tidak  sempurna  disamping  menerima  hukum yang  sempurna,  (4)  orang  berusia  genap  18  tahun (memasuki 19 tahun) adalah orang dewasa dan memiliki kecakapan menerima hukum sempurna.
Menurut  penulis  mengenai  batasan  usia  orang  yang berwasiat berpatokan pada usia yang baligh dan berakal sehat, adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam yang di sebutkan pada Pasal 194 ayat 1 mengenai batasan orang yang  berwasiat  telah  berumur  sekurang-kurangnya  21 tahun,  berakal  sehat  dan  tanpa  adanya  paksaan  dapat mewasiatkan sebagaimana harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Menurut Samsul Anwar bahwasanya orang  berusia  genap  18  tahun  (memasuki  19  tahun) adalah orang dewasa dan memiliki kecakapan menerima hukum  sempurna,  dari  terlihat  bawa  di  masyarakat Indonesia umur 19 tahun adalah umur setandar dewasa adapun umur 21 satu tahun setandar untuk melakukan wasiat  adalah  ijtihat  dari  Hukum  Islam  di  Indonesia (KHI)  untuk  kemaslahatan  dan  berpatokan  pada  pasal 426 KUH Perdata.
Pada usia berapakah seseorang dapat melakukan wasiat? Dan  apa  saja  ketentuan  mengenai  hal  itu?  Seseorang dapat melakukan wasiat sekurang-kurangnya pada usia 21 tahun, dengan syarat ia berakal sehat dan tidak ada paksaan. Sedang harta yang diwasiatkan merupakan hak dari pewasiat sendiri. Pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia.
3. Konsepsi  Taklif  dan  Mukallaf  dalam  Hukum Islam
Taklif ialah tuntutan pelaksanaan beban tugas yang sudah ditentukan. Mukallaf ialah orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi. Mukallaf disebut juga dengan istilah mahkum’alaih. Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Saifudin al-Amidi menegaskan,  bahwa  telah  sepakat  para  ulama  tentang syarat  mukallaf  yaitu  haruslah  berakal  dan  mampu memahami. Karena sumber taklif adalah khitab (firman, sabda). Suatu firman yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami tinggkat dasar, seperti  baru  dapat  memahami  kandungannya  yang mengandung perintah atau larangan, yang berpahala atau berdosa, dan yang memerintahkan  itu adalah Allah yang wajib ditaati, maka orang yang seperti itu orang gila dan anak-anak  yang  belum  mamapu  membedakan  sesuatu. Orang-orang yang demikian tidak ada baginya taklif. Adapun  anak-anak  yang  sudah  mumayyiz  (mampu membedakan)  meskipun  ia  sudah  mempunyai kemampuan  memahami  namun  masih  jauh  dari sempurna  tentang  wujud  Allah  dengan  sifat-sifat-Nya yang  sempurna;  tentang  adanya  Rasul  yang  bersifat benar  dan  menyampaikan  ajaran  Allah  dan  sebagainya yang berhubungan dengan pemahaman taklif. Sangat sulit mengetahui  kematangan  itu  adalah  secara  berangsur- angsur, dan tidak ada suatu pertanda yang tepat untuk
itu  kecuali  baligh.  Sabagai  dalilnya  ialah  peryataan Rasulullah:
Artinya:  Diadakan  hukum  dari  tiga  orang.  Ialah  dari anak-anak sehingga usia baligh, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga sehat kembali. Menurut keterangan Al-Amidi.
a. Yang menjadi dasar taklifi itu ialah akal karena taklif itu bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal
b. Akal tumbuh berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai ke batas  taklif  melainkan  jika  akal  sudah  mencapai kesempuranaan dalam pertumbuhannya.
c. Pertumbuhan  secara  berangsur-angsur  ini  terjadi masa kemasa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan  kesempurnaanya  (kematangannya)  jika sudah  mencapai  masa  baligh.  Sebagai  batas  masa pemisah  antara  masa  masih  kurang  sempurna  akal dengan mulai mencapai kesempurnaanya ialah baligh. Dikala  seseorang  sudah  baligh  termasuk  ia  dalam katagori mukallaf. Dan  setiap  mukallaf  harus betanggung jawab terhadap hukum taklifi.
Peran  akal merupakan faktor utama dan syari’at Islam untuk menentukan seseorang sabagai mukallaf. Karena itu meskipun seseorang sudah mecapai usia baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklifi tidak dibebankan kepadanya.  Ulama  usul  menetapkan  bahwa  syarat pembebanan hukum ialah kemampuan si mukallaf untuk melaksanakannya.  Karenanya,  sesuatu  yang  tidak sanggup  dikerjakan  si  mukallaf,  tidak  tidak  boleh dibebankan,  baik  menurut  syara’  maupun  akal. Demikianlah menurut pendirian golongan Hanafiah dan Mu’takzilah.  Apabila  kita  temukan nash  syara’ yang mengharuskan kita mengerjakan sesuatu tidak sanggup kita kerjakan, maka hukum itu haruslah dilihat kepada hal-hal  yang  mendahuluinya,  atau  pada  hal-hal  yang berkaitan ataupun kepada qarinah-qarinah -nya.
Ulama membagi masa yang dilalui oleh manusia sampai mereka menjadi mukallaf yang sebenarnya, kepada:
a. Masa janin masih dalam kandungan.
b. Masa setelah lahir dan sebelum mumayyiz.
c. Masa telah mumayyiz.
d. Masa dewasa.
Ketika dalam kandungan seseorang mempunyai keahlian menerima  tidak  penuh  dan  tidak  mempunyai  keahlian berbuat  sama  sekali.  Setelah  ia  lahir  dan  menjelang tamyiz barulah  ia  memiliki  keahlian  berbuat,  tetapi belum sempurna. Adakalanya pembuatannya berhubungan  dengan  hak  Allah,  seperti  sholat,  puasa, dipandang  sah  bila  cukup  rukun  dan  syaratnya,  tidak wajib  baginya  menyelesaikannya.  Adapun  yang berhubungan dengan hak manusia terbagi kepada:
a. Yang  menguntungkan  dapat  dilakukan  tanpa  izin walinya, seperti menerima pemberian.
b. Yang  merugikan  tidak  dapat  dilakukan,  meskipun dengan  izin  walinya,  misalnya  memberikan  suatu harta.
c. Yang  ada  rugi  dan  untungnya,  boleh  dilakukan setelah izin walinya, seperti jual beli.
Setelah  dewasa  manusia  itu  mempunyai  keahlian ( ahliyat ) berbuat sepenuhnya, baik berhubungan dengan hak Allah, hak hamba, ibadah, dan mu’amalah. Pada masa inilah  mereka  menjadi mukallaf yang  sebenarnya.
Menurut  peneliti,  dari  uraian  di  atas  bahwasannya pembebanan  hukum  kepada  mukallaf  adalah  mukallaf yang telah baligh/dewasa yang akalnya sehat yang sudah mampu  membedakan  antara  yang  banar  ataupun  yang salah yang dapat melakukan perintah Allah dan menjauhi laranganya,  dan  mampu  melaksanakan  perintah  antara manusia  dengan  manusia  adapun  dalam  batasan  usia dimulai  dari  umur  10-16  tahun  yang  dimana  masa tersebut adanya perbedaan setiap orang.

## 4. Batasan Usia Pewasiat Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
Pembuatan  wasiat  umum  dirumuskan  sebagaimana halnya  suatu  akta  berita  acara.  Bahkan  naskah  yang keluar  dari  mulut  pembuat  wasiat  diletakan  di  antara tanda  kutip.  Setelah  naskah  tersebut  dibacakan  maka notaris  menanyakan  kepada  pembuat  wasiat  apakah yang dibacakan itu mengandung kehendak terakhirnya. Notaris  harus  menyakinkan  diri  agar  ia  memperoleh jawaban yang jelas. Bandingkan pasal 986 BW (Pasal 939 KUHPerdata).
Oleh  sebab  itu,  notaris  wajib  menilai  kemampuan pembuat wasiat membentuk kehendaknya. Untuk itu, ia seringkali perlu meminta bantuan seorang ahli. Penanda tanganan  wasiat  notaris  membuktikan    secara  lengkap (kecuali  dibuktikan  kebalikannya)  bahwa  pembuat wasiat  tidak  menguasai  penyusunan  redaksi  yuridis, tidak  tidak  boleh  di  tarik  kesimpulan  bahwa  ia  tidak mampu  menyampaikan  naskah  tersebut.    Justru  tugas notaris disini ialah menerjemahkan kehendak yang masih serba mentah ini ke dalam pengertian yuridis yang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dapatkah  seorang  yang  tak  cakap  (secara  hukum) membuat  sebuah  wasiat?  Kenyataan  bahwa  seseorang ditaruh di bawah pengampuan, tidak berarti bahwa per definisi  ia  tidak  memiliki  kemampuan  menentukan kehendaknya. Oleh sebab itu, pasal 944 BW (pasal 897 KUHPerdata)  hanya  menolak  kewenangan  membuat wasiat bagi mereka yang ditaruh di bawah pengampuan yang  di  rundung  ganguan    jiwa.  Tetapi  meraka  yang dirundung  gangguan  jiwa  pun  pada  saat-saat  tertentu dapat  mengalami  kecerahan  dalam  menggunakan  akal.
Inilah  yang  menyebabkan  adanya  suara-suara  yang menghendaki larangan  yang terkandung dalam pasal 944 BW  (pasal  879  KUHPerdata)  dan  begitu  pula  dengan latar belakang Traktat Eropa tentang perlindungan hak- hak  asasi  manusia dan  kebebasan-kebebasan fundamental. Cukup kiranya di sini bahwa pasal 942 BW (pasal  895  KUHPerdata)  mengajukan  sebagai  syarat memiliki  kemampuan  mentukan  kehendaknnya. Demikian  pula  seseorang  yang  ditaruh  di  bawah pengampuan (curandus) harus dapat menggunakan akal sehatnya  pada  waktu  membuat  wasiat.  Dilihat  dari batasan usia wasiat yang  terdapat di dalam (Pasal 897 KUHPerdata) menyebutkan bahwa, Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat. Dengan  batasan  umur  delapan  belas  tahun  penuh dikarenakan  syarat  orang  yang  cakap  dalam  berbuat hukum  haruslah  berakal  sehat  dan  tidak  pada pangampuan orang tua jadi dari sini lah tardapat suatu syarat  orang  yang  mambuat  wasiat  haruslah  sudah berumur delapan belas tahun penuh sesuai dengan pasal 426 KUH Perdata.
5. Kedewasaan  dan  Kecakapan  Hukum  menurut Hukum Positif
a. Kecakapan/  pendewasaan  menurut  KUHPerdata dalam membuat Testament.
Pendewasaan ada dua macam, pendewasaan penuh pendewasaan  untuk  beberapa  perbuatan  hukum tertentu  (terbatas).  Keduanya  harus  memenuhi syarat  yang  ditetapkan  undang-undang  untuk pendewasaan  penuh  syaratnya  telah  berumur  20 tahun.  Adapun  pendewasaan  terbatas  syaratnya sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUHPerdata).
Untuk kedewasaan penuh, prosedurnya adalah yang bersangkutan  mengajukan  permohonan  kepada Presiden  RI  dilampiri  dengan  akta  surat  kelahiran atau  alat  bukti  lainya.  Setelah  mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden memberikan  keputusannya.  Akibat  hukum  adanya pernyataan  pendewasaan  penuh  adalah  setatus hukum  yang  bersangkutan  sama  dengan  status hukum orang dewasa. Apabila ingin melangsungkan perkawinan, izin orang tua tetap diperlukan. Untuk  pendewasaan  terbatas,  prosedurnya  adalah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang di lampiri akta  kelahiran  atau  surat  bukti  lainya.  Setelah mendengar  keterangan  orang  tua  atau  wali  yang bersangkutan,  pengadilan  memberikan  ketetapan pernyataan  dewasa  dalam  perbuatan-perbuatan hukum  tertentu  sesuai  dengan  yang  dimohonkan,
misalnya  perbuatan  mengurus  dan  menjalankan perusahaan,  membuat  surat  wasiat.  Akibat  hukum pernyataan  dewasa  terbatas  adalah  status  hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.
1) Pendewasaan menurut para ahli
a) Riduan  Syahrani:  pendewasaan  merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa  terhadap  orang-orang  yang  belum mencapai  umur  21  tahun.  Memberikan kedudukan  hukum  (penuh  atau  terbatas) sebagai  orang  dewasa  kepada  orang-orang yang  belum  dewasa.  Pendewasaan  penuh hanya  diberikan  kepada  orang-orang  yang telah mencapai usia 18 tahun, yang diberikan dengan keputusan Pengadilan Negeri.
b) Subekti: pendewasaan adalah suatu pernyataan  tentang  seseorang  yang  belum mencapai  dewasa  sepenuhnya  atau  hanya untuk  beberapa  hal  dipersamakan  dengan seorang yang sudah dewasa.
c) Abdul  Kadir  Muhammad:  pendewasaan adalah  suatu  upaya  hukum  yang  di  gunakan untuk  meniadakan  keadaan  belum  dewasa, baik keseluruhan maupun hal-hal tertentu.
2) Kedewasaan dan Pendewasaan Istilah  “kedewasaan”  menunjuk  pada  keadaan dewasa  memenuhi  syarat  hukum.  Istilah “Pendewasaan”  menunjuk  pada  keadaan  belum dewasa oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Untuk  memahami  konsep  dewasa  atau  belum dewasa  perlu  dibaca  Pasal  KUHPerdata,  Stb. Nomor  556  Tahun  1924,  Nomor  557  Tahun 1924.  Menurut  ketentuan  KUHPerdata,  belum dewasa (minderjarig) adalah  belum  berumur  21 tahun  penuh  dan  belum  pernah  kawin.  Apabila mereka yang kawin sebelum berumur 21 tahun penuh bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa (Pasal 330 KUHPerdata). Dalam Staatsblad yang berlaku  bagi orang Timur Asing seperti yang diyatakan di atas tadi, apabila dalam  perundang-undangan  dijumpai  istilah “belum  dewasa”  ( minderjarig ),  berarti  belum berumur  21  tahun  itu  bercerai,  mereka  tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  dapat  dipahami acontrario orang  dewasa (meerderjarig), yaitu orang  yang  sudah  berumur  21  tahun  penuh walaupun belum berumur 21 tahun penuh, tetapi sudah kawin. Demikian juga acontrario jika dalam perundang-undangan  dijumpai  istilah  “dewasa” (meerderjarig) itu  berarti  sudah  berumur  21
tahun  penuh  dan  walaupun  belum  berumur 21tahun  penuh,  tetapi  sudah  kawin.  Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut “kedewasaan”. Orang dewasa atau dalam kedewasaan  cakap  atau  mampu (bekwaam, capable) melakukan perbuatan hukum, misalnya, membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat  surat  wasiat.  Kecakapan  hukum  ini berlaku  penuh  selama  tidak  ada  keadaan  yang mempengaruhi  atau  membatasinya,  antara  lain, sakit ingatan, dungu, dan pemboros.
Menurut  peneliti  dari  uraian  tentang  batasan kecakapan  dan  pendewasaan  berbeda  kerena kecakapan hanya pada tanggung jawab pada apa yang ia  perbuat  adapun  kedewasaan  pertanggung jawabannya  lebih  banyak  dan  dalam  hal  berfikir sudah  memikirkan  masa  depan  yang  sudah diperkirakan.  Dalam  kecakapan/dewasa  batasan umur  setiap  orang  berbeda-beda  tetapi  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah menentukan hukum orang yang cakap hukum dan dewasa adalah berumur 18 tahun.
b. Kecakapan/ pendewasaan menurut Hukum
Perjanjian Dalam Bertindak Hukum.
Kecakapan  ( bekwaamheid-capacity )  yang  dimaksud dalam  pasal  1320  BW  syarat  2  adalah  kecakapan untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Cakap  untuk melakukan  perbuatan  hukum  diartikan  sebagai kemungkinan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum secara  mandiri  yang  mengikat  diri  sendiri  tanpa dapat  diganggu  gugat.  Kecakapan  untuk  melakukan perbuatan  hukum  pada  umumnya  diukur  dari standar, berikut ini:
1) Person (pribadi),  diukur  dari  standar  usia kedewasaan ( meerderjarig ).
2) Rechtspersoon (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan ( bevoegheid ).
Kecakapan untuk melakukan perbutan  hukum bagi person  pada  umumnya  diukur  dari  standar  usia dewasa  atau  cukup  umur  ( bebkwaamheid- meerderjarig ).  Namum  demikian,  masih  terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang tampaknya mewarnai praktik lalulintas hukum  dimasyarakat.  Pada  satu  sisi  bagian masyarakat  masih  menggunakan  standar  usia  21 tahun  sebagai  titik  tolak  kedewasaan  seseorang dengan  landasan  Pasal  1330  BW  jo.  330  BW. Sementara pada sisi lain mengacu pada standar usia 18 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 jo. 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Dalam KUH Perdata terdapat dua istilah tidak cakap ( Onbekwaam ) dan tidak berwenang ( Onvevoegd ).
1) Tidak  cakap  adalah  orang  yang  umumnya berdasar ketentuan undang-undang tidak mampu membuat  sendiri  perjanjian-perjanjian  dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang belum dewasa,  orang  di  bawah  kuratil  (pengampuan), sakit jiwa dan sebagainya.
2) Tidak berwenang adalah orang itu cukup tetapi ia  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum tertentu misal pasal-pasal 1467, 1470, 1601 i, 167 dan 1681.
Hal-hal  yang  berhubungan  dengan  kecakapan  dan kewenangan  bertindak  dalam  rangka  perbuatan untuk  kepentingan  diri  pribadi  perorangan  diatur dalam  pasal  1329  sampai  dengan  pasal  1331  Kitab Undang-Undang Perdata. Pasal 1329 Kitab Undang- Undang Perdata menyatakan bahwa:
Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan- perikatan, jika ia oleh undang-undang tindak dinyatakan tidak cakap.”
Rumusan  tersebut  membawa  arti  positif,  bahwa selain  dinyatakan  tidak  cakap  maka  setiap  orang adalah cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum.
Pasal 1330, tidak cakap untuk membuat perjanjian- perjanjian adalah:
1) Orang  yang belum dewasa.
2) Mereka yang di bawah pengampuan.
3) Orang-orang  perempuan,  dalam  hal  yang ditetapkan    oleh  undang-undang  dan  pada umumnya  semua  orang  pada  siapa  undang- undang  telah  melarang  membuat  perjanjian- perjanjian tertentu (substansi ini dihapus dengan SEMA  Nomor  3  Tahun  1963  dan  Pasal  31 Undang-Undang  Nomor  1Tahun  1974  tentang perkawinan).
Pasal 330 BW menyatakan, bahwa: Belum dewasa adalah mereka yang belum memcapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.  Apabila  perkawinan  dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka meraka  tidak  bersetatus    belum  dewasa.  Mereka yang  belum  dewasa  dan  tidak  dibawah  kekuasaan orangtua, berbeda di bawah perwalian atas dasar dan de ngan cara ini yang diatur dalam bagian 3,4,5 dan 6 dalam bab ini.
1) Penentuan  tentang  arti  istilah  “belum  dewasa” yang mempergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang  terhadap  penduduk  Indonesia. Untuk  menghilangkan  keraguan-raguan yang disebabkan  oleh  adanya  Ordonansi  (Peraturan
pemerintah) tanggal 21 Desember 1971 dalam S.
1917-738, maka Ordonansi (Peraturan pemerintah) ini di cabut kembali, dan ditentukan sebagai  berikut:  Bila  peraturan-peraturan menggunakan  istilah  “belum  dewasa”  maka sejauh  mengenai  penduduk  Indonesia,  dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap  21  tahun  dan  yang  sebelumnya  tidak pernah kawin.
2) Bila perkawinan itu di bubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali bersetatus belum dewasa.
3) Dalam  pengertian  perkawinan  tidak  termasuk perkawinan anak-anak.
Beberapa undang-undang yang menegaskan standar usia 18 tahun merupakan standar usia dewasa yang berkolerasi dengan kecakapan melakukan perbuatan hukum, antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak (vide Pasal 5 jo.61),
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (vide Pasal 39 jo.30).
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (vide Pasal 5 jis.6,9,21,22,41).
Bahkan  perkembangan  di  Belanda  yang  menjadi sunber rujukan standar kedewasaan untuk mengatur kecakapan  seseorang  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 338 jo. 1366 BW Ned. (sama dengan 330 jo. 1330 BW), melalui ketentuan Pasal 2:33 NBW telah meninggalkan  standar  usia  21  tahun.  Dengan mengunakan  interprestasi a-contrario terhadap subtansi  Pasal  2:33  NBW  dapat  disimpulkan  telah menggunakan  acuan  usia  18  tahun  sebagai  standar usia dewasa (kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum).
Dari  uraian  di  atas  tentang  hukum  perjanjian kaitanya  pada  hukum  wasiat  adalah  memberikan harta benda pada ahli waris ataupun orang lain dan lembaga yang dimana pemberian tersebut terdapat perjanjian  sehingga  adanya  kesepakatan  antara  dua belah pihak. Dalam penentuan usia hukum perjanjian adalah  antara  18-21  tahun  dapat  dikatakan  cakap bertindak hukum.
c. Kecakapan/  pendewasaan  menurut  Hukum  Pidana Dalam Bertindak Hukum.
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Anak yang  menjadi  korban  tidak  pidana  yang  disebut sebagi anak korban adalah anak yang belum berumur (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan
fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang disebabkan  oleh  tidak  pidana.  Anak  yang  menjadi saksi  adalah  anak  yang  belum  berumur  (delapan belas)  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu perkara  pidana  yang  digelar,  dilihat,  dan/atau dialaminya  sendiri.  Hakikatnya,  ruang  lingkup pengaturan  Anak,  Anak  Saksi  dan  Anak  Korban dalam SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembibingan setelah menjalani pidana. Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni  anak yang melakukan tidak pidana dan  yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak.  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  yang merumuskan  anak  nakal  ini  (Pasal  1  butir  2)  yaitu sebagai berikut.
1) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang  bagi  anak,  baik  menurut  peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan  hukum  lain  yang  berlaku  dalam masyarakat yang bersangkutan.
Salah  satu  penanggungjawaban  pidana  baik  anak nakal  adalah  umur.  Dalam  hal  itu,  masalah  umur merupakan masalah yang urgen bagi terdakwa untuk dapat  diajukan  dalam  sidang  anak.  Umur  dapat berupa  umur  minimum  umur  maksimum.  Masalah umur  tentunya  harus  dikaitkan  dengan  saat melakukan  tidak  pidana.  Sehubungan  masal  umur, Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 metapkan sebagai berikut.
1) Batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang  anak  adalah  sekurang-kurangnya  8 (delapan)  tahun  tetapi  belum  mencapai  umur (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2) Dalam  hal  anak  melakukan  tidak  pidana  pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan  diajukan  kesidang  pengadilan  setelah  anak yang  bersangkutan  melampaui  batas  umur tersebut,  tetapi  belum  mencapi  umur  21  (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan kesidang anak. Jelaslah  rumusan  di  atas,  bahwa  batas  umur  anak nakal  minimum  adalah  8  (delapan)  tahun  dan maksimum  18  (delapan  belas  tahun)  atau  belum pernah  kawin.  Sedang  maksimum  untuk  dapat diajukan  ke  sidang  anak  adalah  umur  21  tahun, asalkan saat melakukan tidak pidana belum mencapai umur  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum  pernah kawin.  Perbedaan  umur  dalam  undang-undang  ini pun  mengatur  mengenai  kualifikasi  umur  dikaitkan
dengan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim.  Bagi  anak  yang  masih  berumur  8  (delapan) hungga  12  (dua  belas)  tahun  hanya  dikenakan tidakan, sedang terhadap anak yang berusia di atas 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun tidak hanya  tindakan  yang  dapat  dijatukan,  tetapi  dapat pula  dijatukan  pidana.  Pembedaan  perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
Menurut  peneliti  hukum  pidana  dalam  kaitannya pada  hukum  wasiat  adalah  jika  penerima  wasiat berniat  jahat/bertindak  pidana  seperti  melakukan pembunuhan  untuk  mempercepat  mendapatkan wasiat tersebut maka wasiatnya batal demi hukum.

## KESIMPULAN
Untuk  mentukan  batasan  kedewasaan  dan  kecakapan hukum pewasiat dalam hal ini sebagai kepastian hukum yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) Pasal  194  ayat  1  menjelaskan  bahwa  orang  yang  telah berumur  sekurang-kurangnya  21  (dua  puluh  satu)  tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya pada orang lain ini mengacu pada pasal  330  KUH  perdata.  Sedangkan  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  dalam  Pasal  897 menjelaskan  anak-anak  di  bawah  umur  yang  belum mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  penuh  tidak diperkenankan  membuat  surat  wasiat.  Bisa  dilihat  bahwa apabila pewasiat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dari batasan umur tersebut maka pewasiat tidak diperkenankan untuk  membuat  surat  wasiat  ini  mengacu  pada  pasal  426 KUH Perdata. Karena dari sisi hukum pada usia minimum orang yang mewasiatkan hartanya dapat mempertangungjawabkan  apa  yang  sudah  melakukan.  Hal itu dikarenakan untuk menentukan adanya kepastian hukum secara  sosiologis  diketahui  pewasiat  dapat  bertenggung jawab. Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan batasan kedewasaan  dan  kecakapan  dalam    membuat  wasiat menganut para pakar psikologi seperti menurut Elizabeth B. Hurlock yang dikutip oleh Yudik Jahja dewasa awal dimulai dari  umur  21-40  tahun.  Sedangkan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  menganut  para  pakar  Psikologi  seperti menurut Freud (Bischof:1976) dikutip oleh Hendra Ahdhiat dewasa  awal  dimulai  dari  umur  18-21  tahun.  Persamaan konsepsi  kedewasaan  dan  kecakapan  hukum  pewasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  menjelaskan  syarat-syarat  pewasiat  yaitu berakal  sehat,  warga  Indonesia,  harta  milik  sendiri,  harta wasiat  dapat  berlaku  setelah  pewasiat  meninggal  dunia, apabila  wasiat  itu  dialukan  secara  lisan  maupun  tertulis
hendaknya  pelaksanaannya  dilakukan  di  hadapan  2  (dua) orang  saksi  atau  dihadapan  notaris  dan  pewasiat  dapat mencabut  wasiatnya.  Ada  perbedaan  antara  Kompilasi Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata adalah dalam penentuan kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan bahwa orang yang berwasiat harus berumur 21 (dua pulu satu)  tahun.  Sedangkan  menurut  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa orang yang berwasiat harus berumur 18 (delapan belas) tahun. Dari perbedaan ini menunjukan  ambiguitas  (ketidaktentuan;  ketidakjelasan) dari  kedua  hukum  tersebut  dari  tata  urut  perundang- undangan  maka  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata lebih  tinggi  tingkatanya.  Kompilasi  Hukum  Islam  ialah intruksi  dari  persiden  dan  secara  tingkatanya  di  bawah Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Baqi, Muhammad Faud ,Al-lu’lu’u Wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa’alayha  Asy-Syaykhani  al-Bukhariyyu  Wa Muslimun, Di terjemahkan oleh Muhammad Suhadi, Anas Habibi, Tony Timur dengan judul, Al-Lu’Lu’ Wal Marjan  Mutiara  Hadits  Sahih  Buhari  dan  Muslim Jakarta Timur, Umul Qura, Cet 6, 2014.
Afandi,  Ali, Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum Pembuktian. Jakarta, Rineka Cipta, Cet, 4, 1997.
Ahdhiat,  Hendra, Pisikologi  Hukum, Bandung,  CV  Pustaka Setia, Cet.1, 2011.
Al Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari, Di terjemahkan oleh Amirudin dengan judul, Fathul Baari  Penjelasan    Kitab  Shahih Al  Bukhari, Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, jilid 15, , 2007.
Amirin.  M, Menyusun  Rencana  Penelitian .  Jakarta,  CV Rajawali, Cet. 2, 1990.
Andiko, Toha, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah , Panduan Praktis dalam Merespon  Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer, Yogyakarta, Teras, Cet.1, 2011.
Anshori, Abdul Ghofur, Harahab Yulkarnain, Hukum Islam Dan  Perkembangannya  Di  Indonesia .  Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008.
Anwar, Samsul, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad  dalam  Fikih  Muamalat, Jakarta,  PT.  Raja Grafindo Perseda, Ce.2, 2010.
Bungin, M. Burhan, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan  Publik,  Dan  Ilmu  Sosial  Lainnya, Jakarta,
Kencana Prenada Media Group, Cet.3, 2009.
Danim,  Sudarwan, Menjadi  Peneliti  Kualitatif .    Bandung, Pustaka Setia, 2000.
Demita, Pisikologi  Perkembangan, Bandung,    PT  Remaja Prosdakarya, Cet. 7, 2012. Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta Timur, PT Insan Media Pustaka, 2013.
Djazuli.  A, Ilmu  Fikih,  Pengalian,  Pengembangan,  dan Penerapan  Hukum  Islam, Jakarta,  Kencana,  Cet.6, 2006.
Ghony  M,  Djunaidi,  dan  Almanshur  Fauzan, Metode Penelitian Kualitatif, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, Cet.1,
2012.
Gunarsa,  Singgih  D., Dari  Anak  Sampai  Usia  Lanjut,  Bunga Rampai  Pisikologi  Perkembangan, Jakarta,  PT  BPK Gunung Mulia, 2009.
Hadi,  Sutrisno, Metodologi  research .  Yogyakarta,  Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Cet XII, 1982.
Halim, Ridwan, Hukum Perdata dalam Tanya Jawab , Jakarta,
Ghalia Indonesia, Cet.4, 1990.
Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, Filsafah Hukum Islam, Semarang,  PT.  Pustaka  Rizki  Putra,  Cet.1, 2013.
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta, Kencana  Prenada Media Group, Cet.3, 2013.
Ibrahim  Johnny, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif , Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
Imam Malik, Muwathha’ Al Imam Malik, Di terjemahkan oleh, Adib  Basri  Muthofa  dkk, Terjemah  Muwathha’  Al Imam Malik, Semarang, CV. Asy Syifa’, Cet.1, 1992.
Jahja,  Yudik, Psikologi  Perkembangan, Jakarta,  Kencana Prenadamedia Group, Cet.3, 2013.
Kartono, Kartini, Psikologi Anak, Bandung, CV. Mandar Maju, Cet.6, 2007.
Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh Sebuah Pengatar Edisi Revisi, Jakarta, PT. Grafindo Perseda, Cet.4, 2011.
Mubarak,  Jaih, Kaidah  Fiqih,  (Sejarah  dan  Kaidah  Asasi),
(Jakarta, Raja Grafindo Perseda, 2002.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditiya Bakti, Cet.5, 2014.
Muhammad, Ismail Syah, dkk, Filsafat Hukum Islam, Jakarta, Bumi Aksara, Cet.3, 1999.
Muljadi, Kartini, Widjaja Gunawan, Prikatan yang Laihir dari Perjanjian, Jakarta, PT Raja Grafindo Perseda, 2008.
Mulyadi, Lilik, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung, P.T.Alumni, Cet.1, 2014.
Muwafaqudin  Abu  Muhammad  Abdullah  bin  Ahmad  bin Qudamah  Al-Maqdisi, Umdatul  Fiqh  Fil  Madzhabil Hanbali, Diterjemahkan  oleh  Muhammad  Al-Fatih dan  Hawin  Murtadlo,  dengan  judul, Umdatul  Fiqh Fiqih  Dasar  Untuk  Para  Pemula, Solo,  Al  Qowam, Cet.1, 2014 .
Patrik,  Purwahid, Dasar-Dasar  Hukum  Perikatan  (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), Bandung, Mandar Maju, Cet.1, 1994.
Perangin, Effendi, Hukum Waris . Jakarta, PT Raja Grafindo Perseda, 1997.
Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015.
Saebani, Ahmad Beni, Falah Syamsul, Hukum Perdata Islam Di  Indonesia, Bandung,  CV.  Pustaka  Setia,  Cet.1,
2011.
Sayyid,  Sabiq, Fiqh  Sunnah, Di  terjemahkan  oleh  Mujahid Muhayan  dengan  judul, Fiqh  Sunnah, Jakarta,  Pena Budi Aksara, Cet.5, jilid 5, 2013.
Suharsimi, Prosedur  Penelitian .  Yogyakarta,  Rineka  Cipta, Cet II.
Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian  Hukum,  Suatu Pengantar . Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
Tamakiran, Asas  Asas  Hukum  Waris  Menurut  Tiga  Sistem Hukum . Bandung, CV. Pionir Jaya, 1992.
Wahid , Abdul dan Muhibbin Muh, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia. akarta, Sinar Grafika, 2009.
Waluyo,  Bambang, Pidana  dan  Pemidanaan, Jakarta,  Sinar Grafika,  Cet.3, 2008.
Wetboek, Bugerlijk, Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata . Bandung, Citra Umbara, Cet. 6, 2013.
Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar,
Diterjemahkan  oleh  Muhammad  Afifi,  Abdul  Hafiz dengan  judul, Fiqih  Imam  Syafi’i, Jakarta,  Almahira, Cet. I, 2010.
Zulfa, Eva Achjani, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan,  dan  Pemberat  Pidana, Bogor,  Ghalia Indonesia, Cet.2, 2013.
Zulfa, Eva Achjani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dengan judul, Fiqih
Islam  Wa  Adillatuhu  Hak  Anak,  Wasiat,  Wakaf, Warisan , Jakarta, Gema Insani, Jilid 10, 2011.
Zulfa,  Eva  Achjani ,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burgerlijik Wetboek) oleh Subekti dan Tjitrosudibio, dengan  judul Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria dan Udang-Undang Perkawinan, Jakarta,    PT  Pradnya  Paramita,  Cet.13, 2005.