Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2019.v3.i1.4064

## MODEL MEDIASI DAN MODERASI DALAM HUBUNGAN ANTARA PERILAKU POLITIK PIMPINAN, KOMPETENSI AUDITOR, DAN KINERJA AUDITOR
Didi didi.juniardy@yahoo.co.id
Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (UP) Jakarta

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  how  the  political  behavior  of  the  leadership  of  the  directorate  can  reduce  auditor competence  and  how  political  behavior  can  weaken  auditor  competency,  which  in  turn  both  reduce  auditor performance. To explain these two things, in this study two models were proposed, namely: the leadership model of political behavior after being edited by auditor competence and its impact on auditor performance and auditor competency models after being moderated by political behavior and its impact on auditor performance. The research method used is the survey method, namely: the research method that collects data by distributing questionnaires to the sample used as respondents. The sampling technique was proportionate stratified random sampling, so that from 461 auditors who were the population of 27 District or City Inspectorates in West Java 210 respondents were to be sampled. The analytical tool uses Component Based Structural Equation Modeling (CBSEM) with the help of software SmartPLS version 3.0. The results of the study prove that: the political behavior of the leadership after being  moderated  by  competence  has  a  significant  negative  effect  on  auditor  performance,  and  the  leadership's political behavior after moderating auditor competency has a significant negative effect on auditor performance.
Key words: leadership political behavior; auditor competency; and auditor performance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  bagaimana  perilaku  politik  pimpinan  inspektorat  dapat menurunkan  kompetensi  auditor  dan  bagaimana  perilaku  politik  dapat  memperlemah  kompetensi auditor,  yang  pada  akhirnya  kedua  hal  tersebut  menurunkan  kinerja  auditor.    Untuk  menjelaskan kedua hal tersebut, dalam penelitian ini diajukan dua model, yaitu: model perilaku politik pimpinan setelah  dimediasi  oleh  kompetensi  auditor  serta  dampaknya  terhadap  kinerja  auditor  dan  model kompetensi auditor setelah dimoderasi oleh perilaku politik serta dampaknya terhadap kinerja auditor. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  survei,  yaitu:  metode  penelitian  yang  me- ngumpulkan  data  dengan  cara  menyebarkan  kuesioner  kepada  sampel  yang  dijadikan  responden. Teknik  pengambilan  sampel proportionate  stratafied  random  sampling ,  sehingga  dari  461  auditor  yang menjadi populasi pada 27 Inspektorat Kabupaten atau Kota di Jawa Barat diperoleh 210 responden yang akan  dijadikan  sampel.  Alat  analisis  menggunakan Component  Based  Structural  Equation  Modeling (CBSEM) dengan bantuan software SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian membuktikan bahwa: perilaku politik pimpinan setelah dimediasi oleh kompetensi berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja auditor, dan perilaku politik pimpinan setelah memoderasi kompetensi auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja auditor.
Kata kunci: perilaku politik pimpinan; kompetensi auditor; dan kinerja auditor

## PENDAHLUAN
Menurut  data  yang  dipublikasikan  Ko- misi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam kurun  waktu  empat  belas  tahun  sejak
diberlakukannya  undang-undang  otonomi daerah, terdapat lima  provinsi yang paling banyak  terjadi  perkara  tindak  pidana korupsi ( tipikor ), yaitu: Provinsi Jawa Timur
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 49
sebanyak  75  perkara,  Provinsi  Jawa  Barat sebanyak  66  perkara,  Provinsi  Sumatera Utara  sebanyak  57  perkara,  Provinsi  DKI Jakarta  sebanyak  54  perkara,  dan  Provinsi Jawa  Tengah  sebanyak  39  perkara  (KPK, 2018). Strategi untuk menekan tindak pidana korupsi  yang  merugikan  keuangan  daerah telah  lama  dilakukan  melalui  penguatan fungsi  inspektorat  pada  tingkat  kabupaten atau kota sebagai early warning system seperti diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.71 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan  di  Lingkungan  Kementerian Dalam  Negeri  dan  Penyelengaraan  Pe- merintah Daerah.
Namun  langkah  peningkatan  peranan inspektorat tersebut bukanlah sesuatu yang mudah  untuk  diimplementasikan,  masih terdapat banyak faktor yang harus dibenahi seperti: kinerja auditor, kompetensi auditor, dan  perilaku  anggota  maupun  pimpinan inspektorat  itu  sendiri.  Usaha-usaha  peme- rintah  untuk  meningkatkan  kompetensi auditor  inspektorat  telah  lama  dilakukan pemerintah  melalui  mekanisme  sertifikasi Jabatan  Fungsional  Auditor  (JFA)  yang  di- atur  oleh  Peraturan  Menteri  Pendayaguna- an Aparatur Negara No.  Per/220/M.PAN/ 7/2008.  Melalui  mekanisme  tersebut,  di- harapkan  masing-masing  auditor  dapat melaksanakan  tugas  pokok  yang  menjadi tanggung  jawabnya  sesuai  dengan  kompe- tensi yang dibutuhkan.
Meskipun  pemerintah  telah  berupaya untuk  meningkatkan  kompetensi  auditor inspektorat, pada kenyataannya kompetensi tersebut  tidak  dapat  meningkatkan  kinerja inspektorat  yang  dibuktikan  dengan  masih banyaknya  tindak  pidana  korupsi  yang terjadi  di  pemerintahan  daerah.  Hal  ini mengindikasikan  adanya theory  gap yang berkaitan  kompetensi  dapat  meningkatkan kinerja. Theory  gap tersebut  didukung dengan research gap , yaitu masih terdapatnya beberapa  temuan  penelitian  yang  belum menunjukkan hasil yang konsisten. Peneliti- an  yang  dilakukan  oleh  Permatasari et  al . (2016), Andrianti et al . (2016), dan Laana et al . (2015) menemukan kompetensi berpengaruh
positif  terhadap  kinerja  auditor  pada  be- berapa inspektorat. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Salju et al . (2014) yang meneliti  auditor  inspektorat  Kabupaten Luwu  menemukan  hal  yang  sebaliknya, yaitu:  kompetensi  tidak  berpengaruh  ter- hadap kinerja auditor.
Ketidakkonsistenan  hasil  penelitian tidak  hanya  ditemukan  pada  auditor  pe- merintahan saja, tetapi juga banyak dijumpai pada  auditor  yang  bekerja  pada  Kantor Akuntan  Publik  (KAP).  Penelitian  yang dilakukan Yadnya dan Ariyanto (2017), dan Fernanda  (2018)  menemukan  kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor yang  bekerja  di  KAP.  Sementara  itu,  pe- nelitian  yang  dilakukan  oleh  Christina  dan Melinda  (2012);  Wijaya  dan  Suryadinata (2012)  menemukan  hal  yang  sebaliknya, yaitu:  kompetensi  tidak  berpengaruh  ter- hadap kinerja auditor yang bekerja di KAP.
Hal  yang  sering  diabaikan  berkaitan dengan  upaya  peningkatan  kinerja  adalah aspek  perilaku  organisasi  ( organizational behavior ). Berkaitan dengan hal itu, salah satu permasalahan  yang  dikaji  dalam  aspek perilaku  organisasi  adalah  perilaku  politik pimpinan  ( leadership  political  behavior ).  Peri- laku  politik  pimpinan  menjadi  penting karena  pimpinan  sebagai  “motor  peng- gerak”  organisasi  yang  turut  menentukan kelangsungan hidup organisasi. Curtis, 2003 (dalam  Jafarani et  al .  2012)  menekankan pentingnya  permasalahan  perilaku  politik pemimpin  karena  permasalahan  tersebut akan selalu muncul dalam setiap organisasi, serta  menjadi  permasalahan  yang  tak  ter- hindarkan. Dampak negatif perilaku politik pemimpin  terhadap  kinerja  telah  banyak diteliti di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh  Bodla, et  al .  (2014)  dan  Randall et  al. (1999).
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hubungan  antara  kompetensi,  perilaku politik pemimpin, dan kinerja auditor, maka dapat  diidentifikasi  dua  permasalahan  se- bagai  berikut:  Pertama,  perilaku  politik pemimpin  dapat  menurunkan  kompetensi yang  dimiliki  oleh  auditor  dan  pada
50 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 1, Maret 2019: 48 – 71
akhirnya  akan  diikuti  dengan  menurunnya kinerja  auditor.  Kedua,  perilaku  politik pemimpin dapat memperlemah kompetensi yang  pada  akhirnya  akan  diikuti  pada menurunnya kinerja auditor.
Oleh  karena  itu,  berkaitan  identifikasi permasalahan di atas, maka dapat dirumus- kan  dua  pertanyaan  dan  rumusan  masalah penelitian sebagai berikut: Pertama, apakah perilaku  politik  pimpinan  berpengaruh  ne- gatif  terhadap  kinerja  auditor  setelah di- mediasi  dengan  kompetensi  auditor?.  Ke- dua, apakah  kompetensi  berpengaruh  nega tif terhadap kinerja auditor setelah dimode- rasi dengan perilaku politik pimpinan?.
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas, maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk: Pertama,  membuat  pemodelan  untuk  me- nguji  pengaruh  perilaku  politik  pimpinan terhadap  kinerja  auditor  setelah  dimediasi dengan  kompetensi  auditor.  Kedua,  mem- buat  pemodelan  untuk  menguji  pengaruh kompetensi auditor terhadap kinerja setelah dimoderasi  dengan  perilaku  politik  pimpi- nan.

## TINJAUAN TEORETIS
Kinerja Auditor
Kinerja  ( performance )  merupakan  suatu ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  me- netapkan  perbandingan  hasil  pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada periode tertentu dan relatif dapat  digunakan  untuk  mengukur  prestasi kerja  atau  kinerja  organisasi  (Gibson et  al . 1996),  sedangkan  difinisi  kinerja  auditor menurut  Mulyadi,  1998  (dalam  Trisna- ningsih,  2007)  adalah  akuntan  publik  yang melaksanakan  penugasan  pemeriksaan ( examination )  secara  obyektif  atas  laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apa- kah  laporan  keuangan  tersebut  menyajikan secara  wajar  sesuai  dengan  prinsip  akun- tansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang  material,  posisi  keuangan,  dan  hasil usaha perusahaan. Berkaitan dengan kinerja, Mangkunegara (2005)  membedakan kinerja menjadi  dua,  yaitu:  kinerja  individu  dan
kinerja  organisasi.  Kinerja  individu  adalah hasil  kerja  karyawan  baik  segi  kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organi- sasi  adalah  gabungan  dari  kinerja  individu dengan kinerja kelompok.
Marganingsih  dan  Martani  (2010)  me- ngembangkan  model  pengukuran  kinerja individu  auditor  dengan  memodifikasi komponen kinerja Libby (1995). Menurutnya kinerja  individu  auditor  tidak  saja  dapat diukur melalui tiga aspek komponen kinerja Libby  (1995)  seperti:  kemampuan,  penge- tahuan dan pengalaman, tetapi juga terlihat dari  ketaatan  individu  auditor  terhadap kode etik.
Berbeda  dengan  pengukuran  kinerja sektor private ,  pengukuran  kinerja  inspek torat  sebagai  salah  satu  sektor  publik  me- ngacu  pada  Peraturan  Menteri  Pendaya- gunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi No.42 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Penyusunan  Ikhtisar  Laporan Hasil Pengawasan Aparat Intern Pemerinta- han,  kinerja  organisasi  inspektorat  diukur secara  kuantitatif  atas  dua  aspek,  yaitu: program  pengawasan  dan  hasil  peng- awasan.  Program  pengawasan  mengukur sejauh  mana  kegiatan  pengawasan  yang telah  direncanakan  yang  terdiri  atas:  audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan  lain  mampu  direalisasikan. Sedangkan, hasil pengawasan mengukur se- jauh mana auditor dapat melaporkan temu- an  hasil  pengawasannya  serta  memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut.

## Kompetensi Auditor
Standar  Audit Intern  Pemerintah  Indo- nesia  Sesi  2010  menjelaskan  kompetensi sebagai  kemampuan  profesional  yang  di- perlukan auditor untuk melaksanakan tugas dan  tanggung  jawabnya.  Lebih  lanjut  stan- dar  audit  menjelaskan  kompetensi  sebagai ukuran  mutu  yang  berkaitan  pendidikan, pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  dan pengalaman  yang  dimiliki  oleh  auditor. Menurut  Kamus  Kompetensi  LOMA,  1998 (dalam  Alim et  al .,  2007) mendifinisikan
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 51
kompetensi sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang  pekerja  yang  memungkinkan  dia untuk  mencapai  kinerja  superior.  Lebih lanjut oleh Alim, M.N, et al . (2007) menjelas- kan aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan  tingkah  laku,  sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.
Profesi  auditor  intern  pemerintahan relatif berbeda dengan profesi auditor intern yang  bekerja  pada  sektor  swasta.  Untuk dapat  menerima  penugasan  pemeriksaan seorang PNS harus memiliki Jabatan Fungsi- onal  Auditor  (JFA)  yang  persyaratannya diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Pendaya- gunaan  Aparatur  Negara  No.  Per/220/ M.PAN/7 /2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor  dan  Angka  Kreditnya.  Dalam permenpan tersebut dijelaskan, untuk dapat menduduki  Jabatan  Fungsional  Auditor pada  setiap  jenjangnya,  seorang  PNS  harus memiliki  kecukupan angka  kredit, di mana angka  kredit  tersebut  ditentukan  dengan mempertimbangkan dua unsur, yaitu: unsur utama dan unsur penenunjang. Unsur utama meliputi: pendidikan, pengawasan, dan pe- ngembangan  profesi,  sedangkan  unsur  pe- nunjang  terdiri  atas:  pengalaman  dan aktualisasi  pengetahuan  dalam  kegiatan seminar-seminar  maupun  pelatihan-pelati- han.  Melalui  mekanisme  tersebut  diharap- kan  auditor  memiliki  tujuh  kompetensi minimimal yang disyaratkan standar audit. Ketujuh  kompetensi  tersebut,  antara  lain: kompetensi  bidang  manajemen  risiko, pengendalian  Intern,  dan  tata  kelola  sektor publik; kompetensi bidang strategi kegiatan audit  intern;  kompetensi  bidang  pelaporan hasil audit intern; kompetensi bidang sikap profesional; kompetensi bidang komunikasi; kompetensi  bidang  lingkungan  pemerinta- han;  dan  kompetensi  bidang  manajemen pengawasan.
Berbeda  dengan  standar  kompetensi menurut  permenpan,  Sukriah et  al .  (2009) berpendapat  kompetensi  auditor  internal tidak  saja  diukur  atas  pendidikan  atau pengetahuan,  serta  keahlian  khusus  yang
diperoleh dari pengembangan profesi, tetapi juga kompetensi harus mencerminkan mutu personal seorang auditor.
Penelitian  pengaruh  kompetensi  ter- hadap  kinerja  telah  banyak  dilakukan, bukan  saja  pada  profesi  auditor  internal tetapi  profesi  auditor  yang  bekerja  pada KAP.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Per- matasari et  al .  (2016) menemukan  bahwa kompetensi  auditor  inspektorat  Provinsi Bali,  Kabupaten  Bangli,  dan  Kabupaten Klungkung  dapat  meningkatkan  kinerja auditor. Temuan yang sama juga dihasilkan dari  penelitian Soedarsa et  al. (2012)  yang menemukan  bahwa  kompetensi  auditor Inspektorat  Provinsi  Lampung  dapat meningkatkan kinerja auditor.

## Perilaku Politik Pimpinan
Kajian perilaku politik pimpinan dalam organisasi  profesional  merupakan  suatu kajian dengan paradigma yang masih relatif baru (Boddewyn dan Brewer, 1994). Perilaku pimpinan  menjadi  menarik  untuk  dikaji, mengingat  peranan  strategis  yang  dimiliki oleh  pimpinan  dalam  organisasi.  Berkaitan dengan organisasi inspektorat, standar audit sesi  3000  menyebutkan  peranan  strategis Pimpinan  APIP  yang  berkaitan  dengan  pe- ngelola  kegiatan  audit  intern,  yang  terdiri atas:  menyusun  rencana  kegiatan  audit, mengkomunikasikan  dan  meminta  per- setujuan  rencana  kegiatan  audit  tahunan, mengelola sumber daya, menetapkan kebija- kan  dan  prosedur,  melakukan  koordinasi, menyampaikan  laporan  berkala,  dan  me- nindaklanjuti  pengaduan  masyarakat  ( du- mas ). Sehubungan dengan peranan strategis pimpinan  tersebut,  Ahearn et  al .  (2004) menekankan peranan para pemimpin dalam “membangun tim” dimana para  pemimpin tersebut mengarahkan tim ke arah misi dan visi organisasi.
Untuk  menjamin  efektivitas  pelaksana- an  peranan  strategis,  Pimpinan  APIP  di- lengkapi  dengan  kekuasaan,  kekuasaan inilah  yang  cenderung  disalahgunakan sehingga  memunculkan  perilaku  politik pimpinan  ( leaderships  political  behavior).
52 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 1, Maret 2019: 48 – 71
Greenberg, dan Baron, 1997 (dalam Jafarani et al ., 2012) mendefenisikan perilaku politik sebagai  tindakan  ilegal  atau  menyimpang yang  dilakukan  oleh  pimpinan  dengan mempengaruhi  orang  lain  atau  anggota organisasi  untuk  mencapai  tujuan  pribadi tertentu.  Lebih  lanjut  Curtis,  2003  (dalam Jafarani et  al .,  2012)  menekankan  bahwa aspek  perilaku  politik  pimpinan  selalu dijumpai  pada  organisasi  dan  menjadi  per- masalahan  yang  tidak  dapat  dihindarkan. Pendapat Curtis itu, diperkuat dengan hasil penelitian  Buchanan  (2008)  yang  menemu- kan  bahwa  perilaku  politik  merupakan  hal umum  yang  telah  dipraktekan  oleh  250 manager perusahan di Inggris.
Berkaitan dengan aspek perilaku politik dalam  organisasi,  Kondalkar  (2007)  menge- mukakan  lima  faktor  penyebab,  seperti: persaingan  untuk  mendapatkan  sumber daya,  pembuatan  keputusan  yang  tidak terprogram,  ketidakjelasan  tujuan,  peruba- han  struktur  organisasi, dan  pengaruh  dari luar  organisasi.  Dari  lima  faktor  penyebab tersebut,  maka  yang  paling  relevan  untuk menjelaskan perilaku politik pimpinan pada organisasi inspektorat adalah ketidakjelasan tujuan. Seperti diketahui bahwa peranan dan fungsi  inspektorat  kabupaten  atau  kota memiliki fungsi yang dilematis, dimana satu sisi  inspektorat  harus  melaksanakan  pe- meriksaan  yang  objektif  terhadap  entitas pemerintahan  daerah  yang  diperiksanya, sementara  di  sisi  lain  inspektorat  juga  me- rupakan  bagian  dari  pemerintahan  daerah itu  sendiri.  Hal  ini  menyebabkan  perilaku politik pimpinan sebagai penanggung jawab lebih cenderung “menjaga nama baik” enti- tas yang diperiksanya ketimbang memberi- kan  penilaian  yang  objektif.  Motiv  untuk “menjaga  nama  baik”  tersebut  mendorong perilaku politik pimpinan. Menurut  Sukriah et al .  (2009) yang meneliti 154 auditor pada enam  Inspektorat  Provinsi  dan  Kabupaten atau  Kota  di  Pulau  Lombok,  menemukan pada  saat  penyusunan  perencanaan  peme- riksaan  maupun  pelaksanaan  pemeriksaan oleh auditor,  masih ada intervensi pimpinan untuk  menentukan,  mengeliminasi  atau
memodifikasi  bagian-bagian  tertentu  yang akan  diperiksa  serta  intervensi  atas  pro- sedur-prosedur yang dipilih oleh auditor.
Sedikit  berbeda  dengan  pendapat Sukriah et  al .  (2009)  yang  mengemukakan bahwa  perilaku  politik  pimpinan  dalam bentuk intervensi dapat dilakukan pada saat perencanaan  maupun  pada  saat  peme- riksaan, Willauer (2005) menekankan aspek perilaku politik pimpinan justru terjadi pada saat  penyusunan  perencanaan  atau  pe- nyusunan  program.  Lebih  lanjut  Willauer (2005) mengembangkan empat indikasi telah terjadinya  perilaku  politik  pimpinan  dalam perencanaan,  yang  terdiri  atas:  efektivitas implementasi  prinsip  objektivitas  dalam perencanaan, dasar pembuatan perencanan, kepentingan  yang  mendominasi  dalam proses  perencanaan,  dan  hasil  dari  proses perencanaan.
Penelitian  perilaku  politik  dengan  kai- tannya  dengan  kinerja  di  kalangan  karya- wan dan manager telah banyak dilakukan di luar  negeri.  Penelitian yang  dilakukan  oleh Randall, et al. (1999) terhadap 128 karyawan perusahaan  manufaktur  pada  tiga  kota  di Amerika  Serikat  menemukan  bahwa  peri- laku politik memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja, walaupun ting- kat hubungan keduanya masih lemah. Selain itu,  Randall et  al. (1999)  juga  menemukan perilaku  politik  memiliki  pengaruh  positif yang  signifikan  terhadap organizational  citi- zenship behaviors individual, walapun memili- ki  tingkat  hubungan  keduanya  juga  masih lemah. Organizational  citizenships  behaviors individual adalah kesediaan individu organi- sasi untuk melakukan discretionary (hal yang tidak  biasa),  dan  apa  yang  dilakukannya tidak  memiliki  imbalan  kompensasi  lang- sung,  namun  tindakannya  itu  dianggap berguna  bagi  organisasi  (Moorman  dan Blakely, 1995).
Bodla et  al .,  (2014)  meneliti  1.163  karya- wan  yang  sedang  menempuh  program magister  manajemen  bisnis  di  Pakistan, menemukan bahwa pertukaran sosial ( social exchange )  memediasi  sempurna  hubungan antara perilaku politik dengan kinerja karya-
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 53
wan. Social exchange theory yang merupakan suatu  konsep  untuk  memahami  perilaku anggota organisasi di tempat kerja (Cropan- zano  dan  Mitchell,  2005).  Menurut social exchange theory , untuk menghilangkan dam- pak buruk perilaku politik, organisasi harus memenuhi  kebutuhan  yang  menjadi  tuntu- tan pekerja yang berperilaku politik tersebut.

## Pengembangan Hipotesis Model Mediasi
Dengan  mengacu  pada  teori political behavior, dan temuan hasil penelitian Bodla et al . (2014) yang menemukan hubungan antara perilaku  politik  dengan  kinerja  merupakan hubungan  tidak  langsung,  serta  dengan mempertimbangkan  peranan  pimpinan yang  dapat  mempengaruhi  kompetensi anggota tim seperti yang dikemukakan oleh Ahearn et  al .  (2004),  maka  dapat  diajukan model  mediasi  seperti  ditunjukkan  dengan Gambar 1.

## Gambar 1 Rerangka Konseptual Model Mediasi
Gambar 1  menunjukkan  hubungan  an- tara  perilaku  politik  pimpinan  terhadap kinerja auditor merupakan hubungan tidak langsung ( indirect effect ) melalui kompetensi auditor  sebagai  pemediasi  ( mediating  or intervening variable ). Model ini sesuai dengan proposisi  teori  perilaku  politik  yang  me- nyatakan  perilaku  politik  pimpinan  berpe- ngaruh negatif terhadap kompetensi auditor pada saat melaksanakan pemeriksaan (jalur a)  dan  kompetensi  auditor  pada  saat  me- lakukan  pemeriksaan  berpengaruh  positif terhadap kinerja auditor (jalur b). Argumen- tasi  yang  menjelaskan  tentang  pengaruh
negatif  perilaku  politik  pimpinan  terhadap kompetensi auditor (jalur a) dalam Gambar 1 berdasarkan  teori  perilaku  politik  adalah sebagai berikut:
Peran  pimpinan  dalam  organisasi inspektorat  adalah  mengelola  kegiatan  pe- meriksaan agar pemeriksaan sesuai dengan perencanaan  dan  mencapai  tujuan-tujuan yang  telah  ditetapkan. Ahearn et  al .  (2004) mengemukakan  bahwa  pimpinan  dapat mengarahkan tim yang menjadi anggotanya. Sementara  itu,  berkaitan  dengan  organisasi pimpinan  inspektorat  Sukriah et  al .  (2009) menemukan  sehubungan  dengan  ketidak- jelasan tujuan inspektorat dalam memeriksa sesama  rekan  dalam  pemerintahan  daerah, sering  menimbulkan  intervensi  dari  pimpi- nan.  Intervensi  inilah  yang  menyebabkan penggunaan kompetensi yang dimiliki oleh auditor menjadi tidak maksimal.
Argumentasi  tentang  pengaruh  positif kompetensi auditor terhadap kinerja auditor (jalur  b)  dalam  Gambar  1  berdasarkan standar audit adalah sebagai berikut:
Standar  audit  mensyaratkan  beberapa kompetensi  yang  harus  dimiliki  auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Kompe- tensi yang dimiliki auditor dibutuhkan agar pemeriksaan  sesuai  dengan  rencana  dan mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetap- kan,  sehingga  auditor  mampu  menyelesai- kan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  di- bebankan  kepadanya.  Kemampuan  auditor dalam  menyelesaikan  tugas  dan  tanggung jawab secara tepat waktu dan sesuai standar capaian  yang  telah  ditetapkan  inilah  yang menjadi ukuran kinerja auditor.
Berdasarkan kedua argumentasi di atas, serta  untuk  mengisi theory  gap dan research gap seperti yang telah diuraikan pada bagian awal, maka dapat diajukan hipotesis bahwa pengaruh  perilaku  politik  pimpinan  adalah tidak  langsung  ( indirect  effect )  terhadap kinerja  auditor  dengan  kompetensi  auditor sebagai  variabel  pemediasi.  Penelitian  ini tidak  mengajukan  hipotesis  tentang  pe- ngaruh  langsung  ( direct  effect )  perilaku politik  pimpinan  terhadap  kinerja  auditor sehingga  jalur  c  pada  Gambar  1 digambar-
a (-) b (+) c (-) Kinerja Auditor Kompetensi
Perilaku Politik Pim.
54 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 1, Maret 2019: 48 – 71
kan  sebagai  garis  putus-putus.  Perilaku politik  pimpinan  bukanlah  faktor  yang dapat menaikan kinerja auditor, karena pada prakteknya  kegiatan  pemeriksaan  entitas organisasi  pemerintah  daerah  dilakukan oleh  auditor.  Hal  itu  dikarenakan  tugas pimpinan  dalam  organisasi  hanyalah  me- ngarahkan anggota tim (Ahearn et al ., 2004). Model  mediasi  ini  didukung  penelitian Bodla et  al .  (2014)  yang  menemukan  hubu- ngan  antara  perilaku  politik  merupakan hubungan  tidak  langsung.  Sehingga  hipo- tesis yang diajukan pada model ini yaitu: H 1 :  Perilaku  politik  pimpinan  berpe- ngaruh  negatif  tidak  langsung  ter- hadap kinerja auditor melalui kompe- tensi auditor.

## Pengembangan Hipotesis Model Moderasi
Selain  model  mediasi,  terdapat  ke- mungkinan  model  moderasi  dalam  hubu- ngan  antara  perilaku  politik  pimpinan, kompetensi  auditor,  dan  kinerja  auditor. Randall et al. (1999) berargumen walaupun perilaku  politik  berpengaruh  signifikan negatif  terhadap  kinerja,  tetapi  hubungan (kolerasi)  keduanya  masih  lemah.  Merujuk pada temuan tersebut, maka dimungkinkan perilaku politik pimpinan merupakan varia- bel  pemoderasi  dalam  hubungan  antara kompetensi auditor dengan kinerja auditor, seperti tampak pada Gambar 2.

## Gambar 2 Rerangka Konseptual Model Moderasi
Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pe- ngaruh positif kompetensi auditor terhadap kinerja auditor diperlemah dengan perilaku politik  pimpinan  (jalur  d). Dalam  hal  ini
perilaku politik pemimpin bertindak sebagai pemoderasi  yang  memperlemah.  Model pada  Gambar  2,  berimplikasi  adanya  inter- aksi  negatif  antara  perilaku  politik  pemim- pin dengan kompetensi auditor dalam mem- pengaruhi kinerja auditor. Semakin intensif perilaku  politik  pemimpin,  maka  semakin kecil pengaruh kompetensi terhadap kinerja.
Ahearn et  al .  (2004) menyatakan  tugas seorang  pimpinan  adalah  membangun  dan mengarahkan  anggota  tim  untuk  mencapai tujuan  organisasi.  Hal  ini  sesuai  dengan pendekatan kontinjensi, yang berarti efekti- vitas kompetensi auditor dalam  pemeriksa- an bergantung pada arahan dan koordinasi yang diberikan oleh pimpinan.
Berdasarkan  argumentasi  di  atas,  serta untuk  mengisi theory  gap dan research  gap seperti  yang  telah  diuraikan  pada  bagian awal, maka dapat diajukan hipotesis bahwa pengaruh  kompetensi  auditor  terhadap kinerja  auditor  dimoderasi  oleh  perilaku politik  pimpinan.  Dalam  situasi  tertentu pengaruh  positif  kompetensi  terhadap kinerja  auditor  dapat  menurun  bahkan hilang  karena  motivasi  pemimpin  untuk berperilaku politik semakin besar. Sehingga hipotesis  yang  diajukan  pada  model  ini, yaitu:
H 2 :  Interaksi kompetensi auditor dan peri- laku  politik  pimpinan  berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor.

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  mengajukan  dua  model penelitian, yaitu: model mediasi dan model moderasi.  Model  mediasi  dikembangkan dari  penelitian  Bodla et  al .  (2014), yang menyatakan  hubungan  antara  perilaku  po- litik  dengan  kinerja  merupakan  hubungan tidak  langsung.  Bedanya  dengan  penelitian ini,  Bodla et  al .  (2014)  menggunakan social exchange (pertukaran  sosial)  untuk  mem- buktikan  pengaruh  tidak  langsung  positif antara  perilaku  politik  dengan  kinerja, sedangkan  pada  penelitian  ini  mengguna- kan  kompetensi  untuk  membuktikan  pe- ngaruh  tidak  langsung  negatif  antara  peri-
b (+) d (-) Kinerja Auditor Perilaku Politik Pim. Kompetensi
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 55
S =                        …………….….persamaan 1 λ 2 .N.P.Q
d 2 (N-1) + λ 2
.P.Q
laku politik dengan kinerja. Model moderasi dikembangkan dari penelitian Randall et al. (1999), yang menyatakan meskipun perilaku politik  berpengaruh  signifikan  negatif  ter- hadap  kinerja,  tetapi  hubungan  (kolerasi) diantara  keduanya  masih  sangat  lemah, sehingga  dapat  diindikasikan  hubungan antara  perilaku  politik,  kompetensi,  dan kinerja  merupakan  model  moderasi.  Ferdi- nand  (2014) , menjelaskan  model  moderasi sebagai  sebuah  model  bersyarat  atau “ conditional  model” sebagai  suatu  model dimana satu variabel atau beberapa variabel independen  mempengaruhi  satu  variabel dependen, dengan syarat bahwa pengaruh- nya  akan  menjadi  lebih  kuat  atau  menjadi lebih lemah.  Berdasarkan argumen Randall et al. (1999), maka penelitian ini mengguna- kannya  sebagai  variabel  moderasi  yang memperlemah  pengaruh  kompetensi  de- ngan kinerja.
Ditinjau dari tujuannya, desain riset ini dapat  digolongkan  sebagai  desain  riset kausalitas  atau  sering  disebut  juga  sebagai explanatory  research .  Desain  riset  kausalitas merupakan  desain  riset  yang  digunakan dengan  tujuan  menguji  pengaruh,  hubu- ngan,  atau  dampak  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  atau  konstruk eksogen terhadap konstruk endogen (Chan- drarin,  2017).

## Populasi dan Sampel
Penelitian  ini  dilakukan  di  seluruh Inspektorat  Kabupaten  atau  Kota  yang  ada di Jawa Barat, yang terdiri atas 18 kabupaten dan  9  kota.  Hal  ini  dikarenakan  populasi penelitian  yang  menjadi  subyek  penelitian adalah seluruh auditor internal yang bekerja di  inspektorat  kabupaten  atau  kota  yang berada  di  Jawa  Barat.  Pengambilan  sampel menggunakan  teknik proportionate  stratified random  sampling .  Teknik  pengambilan  sam- pel proportionate  stratified  random  sampling digunakan  jika  populasi  mempunyai  ang- gota  atau  unsur  yang  tidak  homogen  dan berstrata secara proporsional (Ghozali, 2016; Sugiyono,  2014).  Teknik  pengambilan  sam-
pel menggunakan teknik ini terdiri atas tiga langkah,  yaitu:  pertama,  menentukan  uku- ran sampel. Pada penelitian ini ukuran sam- pel ditentukan dengan menggunakan rumus Isaac  dan  Michael,  1981  (dalam  Sugiyono, 2014)  seperti  terlihat  pada  persamaan  1; kedua,  menentukan  besaran  rasio  masing- masing inspektorat; dan ketiga, menentukan ukuran  sampel  masing-masing  inspektorat berdasarkan rasio yang didapat.
Keterangan:  S  (jumlah  sampel);  λ 2 (chi kuadrad, untuk derajat kebebasan 1 dengan kesalahan  5%  maka  chi  kuadrad  3.841);  N (jumlah populasi); P (peluang benar 5%); Q (peluang salah 5%); dan d (perbedaan antara sampel  yang  diharapkan  dan  yang  terjadi 5%).
Berdasarkan  data  Pusbin  BPKP  Repu- blik  Indonesia  sebagai  instansi  yang  me- lakukan pembinaan tehadap profesi auditor internal  pemerintahan,  sampai  pada  akhir tahun  2018  jumlah  auditor  pada  27  Ins- pektorat Kabupaten atau Kota di Jawa Barat berjumlah  461  yang  terdiri  atas:  54  auditor terampil  dan  407  auditor  ahli.  Berdasarkan jumlah  populasi  tersebut,  dengan  meng- gunakan  persamaan  1  dapat  ditentukan ukuran sampel sebagai berikut:
Hasil penentuan rasio, proporsi ukuran sampel, dan jumlah sampel yang digunakan pada  penelitian  in,  ditunjukkan  dengan Tabel 1.

## Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
Chandrarin  (2017)  menjelaskan  dalam penelitian  yang menggunakan  data  primer, yaitu data yang berasal langsung dari obyek penelitian  atau  responden  data  dapat dikumpulkan  dengan  instrumen  kuesioner atau materi wawancara.
S =                                      = 209,8 dibulatkan 210
0.05 2 (461-1)+3.841X0.5X0.5
3.841X461X0.5X0.5
56 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 1, Maret 2019: 48 – 71

## Tabel 1 Populasi dan Sampel
No. Kode Inspektorat Proportionate Stratified Random Sampling Populasi Sampel AT AA Total Rasio Jumlah 1 32.01 Kab. Bogor 6 33 39 8.5% 18 2 32.02 Kab. Sukabumi 0 11 11 2.4% 5 3 32.03 Kab. Cianjur 3 7 10 2.2% 5 4 32.04 Kab. Bandung 2 7 9 2.0% 4 5 32.05 Kab. Garut 0 29 29 6.3% 13 6 32.06 Kab. Tasikmalaya 3 12 15 3.3% 7 7 32.07 Kab. Ciamis 2 11 13 2.8% 6 8 32.08 Kab. Kuningan 3 10 13 2.8% 6 9 32.09 Kab. Cirebon 4 34 38 8.2% 17 10 32.10 Kab. Majalengka 0 7 7 1.5% 3 11 32.11 Kab. Sumedang 1 20 21 4.6% 10 12 32.12 Kab. Indramayu 0 14 14 3.0% 6 13 32.13 Kab. Subang 3 4 7 1.5% 3 14 32.14 Kab. Purwakarta 3 13 16 3.5% 7 15 32.15 Kab. Karawang 2 13 15 3.3% 7 16 32.16 Kab. Bekasi 2 22 24 5.2% 11 17 32.17 Kab. Bandung Barat 1 12 13 2.8% 6 18 32.18 Kab. Pangandaran 0 5 5 1.1% 2 19 32.71 Kota Bogor 1 19 20 4.3% 9 20 32.72 Kota Sukabumi 0 20 20 4.3% 9 21 32.73 Kota Bandung 5 14 19 4.1% 9 22 32.74 Kota Cirebon 0 5 5 1.5% 3 23 32.75 Kota Bekasi 4 35 39 8.5% 18 24 32.76 Kota Depok 0 12 12 2.6% 5 25 32.77 Kota Cimahi 0 12 12 2.6% 5 26 32.78 Kota Tasikmalaya 8 14 22 4.8% 10 27 32.79 Kota Banjar 1 12 13 2.8% 6 Jumlah: 54 407 461 100 210 Ket.: AT (Auditor Terampilan); AA (Auditor Ahli)
Sumber: Pusbin BPKP-RI (2018)
Oleh  karena  itu,  teknik  dan  prosedur pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini sebagai  berikut: a)  Kuesioner ,  kuesioer  me- rupakan  instrumen  yang  berisi  daftar  per- tanyaan  serta  merefleksikan  indikator  dari variabel yang akan diukur.  Pada penelitian ini,  daftar  pertanyaan  peneliti  tersebut  di- sampaikan kepada responden dalam bentuk instrumen  kuesioner  tercetak  ( hard  copy ). Setelah  kuesioner  disampaikan  kepada  res- ponden,  untuk  diisi  dan  kemudian  di- kembalikan.  Langkah  selanjutnya  adalah
melakukan  evaluasi  kuesioner  yang  kem- bali  untuk  menentukan  apakah  kuesioner tersebut  terisi  sempurna  sehingga  layak untuk  digunakan  sebagai  data  penelitian. Data dari jawaban responden tersebut  yang pada  dasarnya  merupakan  data  kualitatif kemudian  dikuantifisir,  yaitu  data  peneliti- an kualitatif yang diangkakan (di- skoring ). b) Wawancara ,  wawancara  merupakan  teknik pengumpulan  data  dalam  metode  survei dengan  menggunakan  pertanyaan  secara lisan kepada subyek penelitian, baik dengan
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 57
tujuan untuk mengumpulkan data peneliti- an  maupun  melengkapi  hal-hal  yang  di- perlukan  dalam  penelitian.  Pada  penelitian ini  dilakukan  wawancara  yang  bertujuan untuk  melengkapi  hal-hal  yang  diperlukan dalam  penelitian,  yaitu:  wawancara  yang dilakukan  di  Inspektorat  Kabupaten  Suka- bumi  dan  Pusat  Pembinaan  BPKP  RI. Wawancara di Inspektorat Kabupaten Suka- bumi  dilakukan  dalam  rangka  pengemba- ngan instrumen kuesioner penelitian.
Hal  itu  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  kuesioner  yang  akan  digunakan memiliki relevansi dengan obyek penelitian baik  dari  segi  konteks  maupun  konten. Sedangkan,  wawancara  yang  dilakukan  di Pusat  Pembinaan  Badan  Pengawas  Keua- ngan  BPKRI  RI  dilakukan  dalam  rangka menggali  informasi  jumlah  auditor  yang telah  memiliki  Jabatan  Fungsional  Auditor (JFA) di 27 inspektorat Kabupaten atau Kota di Jawa Barat.

## Variabel dan Definisi Operasional Kalasifikasi Variabel Penelitian
Ghozali  (2016)  menyatakan  bahwa variabel adalah konstruk  atau konsep  yang dapat  diukur  atau  dilekatkan  suatu  nilai numerik. Oleh karena itu, berdasarkan cara pengukurannya  ( outer )  variabel  dapat  di- bedakan  atas  dua,  yaitu:  apakah  variabel dapat diukur secara langsung ataukah varia- bel  harus  prediksi  melalui  indikator-indi- katornya.  Variabel  yang  diprediksi  dengan indikator  dikenal  sebagai  konstruk  atau variabel  laten  atau unobserved  variable , sedangkan  indikator  yang memprediksi di- kenal dengan variabel manifest atau unobser- ved variable . Selain jenis-jenis variabel seperti yang  telah  diuraikan  di  atas,  variabel  juga dapat dibedakan berdasarkan hubungannya sesama variabel ( inner ), yang dapat dibeda- kan atas empat, yaitu: variabel independen, variabel dependen, variabel pemediasi atau variabel  antara  atau  variabel  intervening, variabel  moderasi,  dan  variabel  kontrol. a) variabel independen, merupakan variabel yang mempengaruhi  variabel  lain, b)  variabel  de- penden ,  merupakan  variabel  yang  dipe-
ngaruhi  variabel  lain, c)  variabel  pemediasi atau  variabel  antara  atau  variabel  intervening , merupakan  variabel  yang  berada  di  antara variabel  independen  dan  dependen.  Varia- bel  pemediasi  digunakan  untuk  meng- gambarkan  adanya  hubungan  tidak  lang- sung  ( indirect  effect )  antara  variabel  inde- penden dengan variabel dependen, d) varia- bel  pemoderasi, merupakan  variabel  yang yang memperkuat atau memperlemah hubu- ngan  atau  pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependen,  dan e)  variabel kontrol ,  merupakan variabel tambahan yang dimasukan  dalam  model  yang  bertujuan untuk  menekan  kesalahan-kesalahan  yang ada dan mungkin timbul dalam proses riset. Penelitian  ini  menggunakan  empat  jenis variabel dari lima jenis variabel seperti yang telah  diuraikan  di  atas,  yaitu:  pada  model pertama  (model  mediasi)  perilaku  politik pimpinan  sebagai  variabel  independen, kompetensi  auditor  sebagai  variabel  pe- mediasi, dan kinerja auditor sebagai variabel independen.  Sementara  itu,  pada  model kedua (model moderasi) kompetensi auditor sebagai  variabel  independen,  perilaku  po- litik pimpinan sebagai variabel pemoderasi, dan  kinerja  auditor  sebagai  variabel  inde- penden.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Berdasarkan  klasfikasi  variabel  yang akan  digunakan  seperti  yang  telah  di- uraikan,  maka  definisi  operasional  variabel dalam penelitian ini, yaitu:
1. Kinerja Auditor
Kinerja  ( performance )  merupakan  suatu ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  me- netapkan  perbandingan  hasil  pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada periode tertentu dan relatif dapat  digunakan  untuk  mengukur  prestasi kerja  atau  kinerja  organisasi  (Gibson et  al . 1996).  Variabel  ini  diukur  empat  indikator, tiga  indikator  dikembangkan  aspek  peng- ukuran kinerja menurut Libby, 1995 (dalam Marganingsih  dan  Martani,  2010)  yaitu: “pengalaman”,  “pengetahuan”,  dan  “ke- mampuan”.  Dan  satu  indikator  menurut
58 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 1, Maret 2019: 48 – 71
Marganingsih  dan  Martani  (2010),  yaitu: “ketaatan kode etik”. Variabel “kinerja audi- tor”  diukur  dengan  enam  item  instrumen, indikator “pengalaman” diukur dengan satu item  instrumen  (1Pa1),  indikator  “penge- tahuan” diukur dengan dua item instrumen (2Pa2,  dan  3Pa3),  indikator  “kemampuan” diukur  dengan  dua  item  instrumen  (4Km1, dan  5Km2),  serta  indikator  “ketaatan  kode etik”  diukur  dengan  satu  item  instrumen (6KE1).  Respon  responden  diukur  dengan skala “ likert ” 1-5.

## 2. Perilaku Politik Pimpinan
Perilaku  politik  pimpinan  merupakan tindakan  ilegal  atau  menyimpang  yang dilakukan  oleh  pimpinan  dengan  mempe- ngaruhi  orang  lain  atau  anggota  organisasi untuk  mencapai  tujuan  pribadi  tertentu (Greenberg, dan Baron, 1997 dalam Jafarani et  al .,  2012).  Variabel  ini  diukur  dengan empat indikator pengukuran perilaku politik menurut  Willauer  (2005),  yaitu:  “objekti- vitas”, “dasar perencanaan”, “proses peren- canaan”, dan “hasil perencanaan”. Variabel “perilaku politik pimpinan” diukur dengan empat  item  instrumen,  dan  masing-masing indikator  diukur  dengan  satu  item  instru- men (7OP1, 8DP1, 9PP1, dan 10HP1). Respon responden diukur dengan skala “ likert ” 1-5.

## 3. Kompetensi auditor
Kompetensi  merupakan  kemampuan profesional  yang  diperlukan  auditor  untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab- nya (Standar Audit Intern Pemerintah, 2014). Variabel  ini  diukur  dengan  tiga  indikator pengukuran kompetensi auditor inspektorat menurut Sukriah et al ., (2009), yaitu: “mutu personal”,  “pengetahuan  umum”,  dan  “ke- ahlian khusus”. Variabel “kompetensi audi- tor”  diukur  dengan  sembilan  item  instru- men,  yaitu:  indikator  “mutu  personal”  di- ukur  dengan  tiga  item  instrumen  (1MP1, 2MP2,  dan  3MP3),  indikator  “pengetahuan umum”  diukur  dengan  empat  item  instru- men  (4PU1,  5PU3,  6PU3,  dan  7PU4),  serta indikator “keahlian khusus”  diukur dengan dua  item  instrumen  (8KK1,  dan  9KK2).
Respon  responden  diukur  dengan  skala “ likert ” 1-5.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini Component Based Struc- tural  Equation  Modeling ( CBSEM )  dengan bantuan software SmartPLS Version 3.0. Ana- lisis data menggunakan pendekatan CBSEM bertujuan  untuk melakukan  konfirmasi  ter- hadap teori, yang sekaligus dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubu- ngan  antar  variabel  laten  atau  konstruk (Ghozali,  2014).  Oleh  karena  itu,  teknik analisis data dengan menggunakan CBSEM terdiri  dua  pengujian  atau  analisis,  yaitu: outer  model yang  menguji  dan  menganalisa hubungan antara observed variable ( indikator atau item pertanyaan)  dengan konstruknya ( unobserved  variable )  dan inner  model yang menguji dan menganalisa hubungan antara satu konstruk dengan konstruk lainnya.
1. Analisis Outer Model Analisis outer  model ,  dilakukan  dengan melakukan  serangkaian  evaluasi  antara observed variable dalam bentuk indikator atau item  pertanyaan  dengan  konstruk  yang dibentuknya  ( unobserved  variable ).  Evaluasi ini terdiri atas: evaluasi validitas ( convergent validity dan discriminat  validity ),  evaluasi reliabilitas ( composite realibility dan cronbach’s alpha ), serta evaluasi estimasi koefisien obser- ved variable dengan konstruknya ( unobserved variable ).

## 2. Analisis Inner Model
Analisis inner  model ,  dilakukan  dengan melakukan serangkaian evaluasi antara satu unobserved atau konstruk yang  satu  dengan konstruk yang lainya yang dibentuk dalam model  penelitian.  Evaluasi  ini  terdiri  atas: evaluasi  kontribusi  (R 2 ),  evaluasi  substantif (f 2 ),  evaluasi  prediksi  relevansi  (Q 2 ),  dan evaluasi  estimasi  koefisien  sesama unobser- ved  variable yang  dibentuk  berdasarkan model. Evaluasi terhadap estimasi koefisien inner  model selanjutnya  digunakan  untuk pengujian  hipotesis-hipotesis  penelitian  di- ajukan.
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 59

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Gambaran Data dan Subyek Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  subyek penelitian auditor pada 27 obyek inspektorat Kabupaten atau Kota yang ada di Jawa Barat, yang  terdiri  atas:  18  inspektorat  Peme- rintahan Daerah Kabupaten dan 9 Pemerinta han  Daerah  Inspektorat  Kota.  Teknik  pe- ngumpulan  data  dengan  cara  menyampai-
kan  kuesioner  kepada  auditor  yang  di- jadikan  responden.  Berdasarkan  Tabel  2, berkaitan  dengan  hasil  pengumpulan  data, dari  210  responden  yang  diberikan  kuesi- oner, seluruh kuesioner kembali dan setelah dilakukan  evaluasi,  seluruhnya  terisi  sem- purna  sehingga  layak  untuk  diolah  lebih lanjut. Sehingga dapat disimpulkan response rate dalam penelitian ini mencapai 100%.
Tabel 2 Hasil Pengumpulan Data Keterangan Jumlah Prosentase (%) Kuesioner disampaikan Kuesioner tidak kembali Kuesioner kembali Kuesioner tidak terisi sempurna Kuesioner terisi sempurna 210 0 210 0 210 100 0 100 0 100
Sumber: data diolah (2018)
Berdasarkan  Tabel  2,  berkaitan  dengan data  demografi  responden,  sebagian  besar responden berada pada usia produktif yaitu berkisar  antara  41-50  tahun  sebanyak  89 responden  (42,2%).  Responden  pria  se- banyak  116  responden  (55,2%),  dan  respon den  wanitar  sebanyak  94  (44,8%).  Sebagian besar  responden  berpendidikan  sarjana  se- banyak  129  (61,4%).  Responden  yang  me- miliki JFA sebagi auditor terampil sebanyak 27  responden  (12,9%),  dan  auditor  ahli sebanyak  183  responden  (87,1%).  Sebagian besar  responden  memiliki  jabatan  sebagai anggota tim dalam pemeriksaan sebanyak 99 responden  (47,1%).  Responden  yang  telah mengikuti  bimtek  (bimbingan  teknik)  se- banyak 187 responden (89%), dan responden yang  belum  mengikuti  bimtek  hanya  23 reposnden  (11%).  Dan  sebagian  besar  res- ponden  memiliki  pengalaman  pemeriksaan lebih  dari  12  kali  sebanyak  154  responden (73,3%).

## Analisis Data
Analisis Outer Model Analisis outer model terdiri atas: evaluasi validitas,  evaluasi  reliabilitas,  dan  evalusi
outer loadings ,  yang  akan  diuraikan  sebagai berikut:

## 1. Evaluasi Validitas
Evaluasi validitas merupakan serangkai- an  evaluasi  derajat  ketepatan  instrumen untuk  mengukur  apa  yang  seharusnya diukur  (Ghozali,  2016;  Ferdinand,  2014). Evaluasi  validitas  dibedakan  kembali  atas: convergent validity dan discriminat validity .
a. Convergent Validity Convergent validity, merupakan evaluasi untuk  mengetahui  apakah  item  pertanyaan atau  indikator  yang  merupakan observed variable dapat  mengukur  konstruk  yang dibentuk. Evaluasi convergent validity dilaku- kan  dengan  melakukan  evaluasi  terhadap loading  factor yang  dapat  dilihat  dari  nilai original sample. Menurut Ghozali (2014) suatu item pertanyaan ( observed variable ) memenu- hi  evaluasi convergent  validity jika  memiliki loading  factor lebih  besar  atau  sama  dengan nilai critical  value 0,7,  walaupun  demikian menurut  Chin  (1998)  dalam  Ghozali  (2014) pada riset yang masih tahap pengembangan loadings factors 0,5 masih diijinkan.
60 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 1, Maret 2019: 48 – 71

## Tabel 3

## Data Demografi Responden
No. Keterangan Jumlah Prosentase (%) 1. Umur: a. 20 – 30 tahun b. 31 – 40 tahun c. 41 – 50 tahun d. 51 – 60 tahun e. ≥ 60 tahun 10 63 89 47 1 4.8 30.0 42.4 22.4 0.4 Jumlah: 210 100 2. Jenis Kelamin: a. Pria b. Wanita 116 94 55.2 44.8 Jumlah: 210 100 3. Pendidikan Terakhir : a. SMU atau Sederajat 3 1.4 b. D3/Sederajat c. S1 (Sarjana) d. S2 (Pascasarjana) e. S3 (Doktoral) 5 129 69 4 2.4 61.4 32.9 1.9 Jumlah: 210 100 4. JFA: a. Auditor Terampil b. Auditor Ahli 27 183 12.9 87.1 Jumlah: 210 100 5. Jabatan Pemeriksaan: a. Anggota Tim b. Ketua Tim c. Pengendali Teknis d. Pengendali Mutu 99 64 1 6 47.1 30.5 19.5 2.9 Jumlah: 210 100 6. Bimtek: a. Sudah bimtek b. Belum bimtek 187 23 89.0 11.0 Jumlah: 210 100 7. Pengalaman  Audit: a. 1 – 3 kali b. 4 – 6 kali c. 7 – 9 kali d. 10 – 12 kali e. ˃ 12 kali 19 9 15 13 154 9.0 4.3 7.2 6.2 73.3 Jumlah: 210 100 Sumber: data diolah (2018)
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 61
Tabel 4 Evaluasi Convergent Validity Keterangan Model Mediasi Model Moderasi Original Sample Standard Deviation T Statistics P Values Original Sample Standard Deviation T Statistics P Values Kompetensi Auditor: 1MP1 0.669 0.058 11.539  0.000 0.680 0.054 12.533 0.000 2MP2 0.356 0.108 3.300  0.001 0.369 0.101 3.651 0.000 3MP3 0.729 0.037 19.802  0.000 0.719 0.038 19.037 0.000 4PU1 0.838 0.026 31.849  0.000 0.835 0.027 30.586 0.000 5PU2 0.858 0.023 37.213  0.000 0.854 0.026 33.058 0.000 6PU3 0.817 0.027 30.745  0.000 0.816 0.027 30.192 0.000 7PU4 0.788 0.034 23.099  0.000 0.791 0.032 25.078 0.000 8KK1 0.787 0.047 16.930  0.000 0.785 0.045 17.380 0.000 9KK2 0.762 0.033 23.180  0.000 0.764 0.033 23.445 0.000 10KK3 0.795 0.031 25.635  0.000 0.795 0.031 25.370 0.000 Perilaku Politik Pimpinan: 11OP1 0.706 0.081 8.688  0.000 0.716 0.105 6.839 0.000 12DP1 0.757 0.123 6.164  0.000 0.747 0.186 4.009 0.000 13PP1 0.782 0.121 6.479  0.000 0.774 0.183 4.223 0.000 14HP1 0.805 0.106 7.593  0.000 0.799 0.162 4.923 0.000 Kinerja Auditor: 15Pa1 0.815 0.029 28.567  0.000 0.815 0.029 28.469 0.000 16Pt2 0.619 0.077 7.998  0.000 0.620 0.072 8.667 0.000 17Pt3 0.843 0.028 30.501  0.000 0.843 0.026 32.670 0.000 18Km1 0.690 0.057 12.031  0.000 0.690 0.059 11.692 0.000 19Km2 0.781 0.034 23.249  0.000 0.781 0.033 23.450 0.000 20KE1 0.751 0.036 21.035  0.000 0.750 0.037 20.184 0.000
Sumber: data diolah (2018)
Berdasarkan  informasi  yang  disajikan pada Tabel 4, diketahui dari masing-masing item pertanyaan terhadap konstruknya, baik pada model mediasi maupun model mode- rasi yang diajukan, dari 20 item pertanyaan yang  digunakan  untuk  mengukur  kedua model  tersebut  masih  terdapat  item  per- tanyaan yang memiliki loading factor kurang dari  0,7  (0,356  dan  0,369)  yaitu  item  per- tanyaan  2MP2  yang  mengukur  indikator mutu  personal,  seperti  ditunjukan  dengan Gambar 1 dan Gambar 2. Dengan demikian, item pertanyaan tersebut harus dikeluarkan dari outer model penelitian.
b. Discriminant validity Dicriminant  validity, merupakan  evaluasi untuk  mengetahui  apakah  suatu  konstruk merupakan  konsep  yang  independen  atau bebas  dengan  konstruk  lainnya  dalam
model. Evaluasi discriminant validity dilaku- kan  dengan  membandingkan  akar Average Variance  Extract (AVE)  dengan  kolerasi diantara  konstruk  dalam  model  tersebut. Suatu  konstruk memenuhi  evaluasi discri- minant validity jika akar AVE suatu kontruk tersebut lebih besar dari nilai kolerasinya.
Berdasarkan  informasi  yang  disajikan pada  Tabel  5,  diketahui  semua  konstruk yang  digunakan  dalam  masing-masing model, memiliki akar AVE yang lebih besar dari  nilai  korelasinya,  sehingga  dapat  di- simpulkan  seluruh  konstruk  telah  me- menuhi evaluasi discriminat validity (valid).

## 2. Evaluasi Reliabilitas
Evaluasi reliabilitas berhubungan dengan seberapa  jauh  pengukuran  itu  tidak  bias (bebas dari kesalahan) sehingga memberikan konsistensi  pengukuran  sepanjang  dan
62 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 1, Maret 2019: 48 – 71
berbagai item di dalam instrumen (Ghozali, 2016).  Evaluasi  reliabilitas  dibedakan  kem- bali  atas:  evaluasi composite  reliability dan evaluasi cronbach’s alpha .
a) Evaluasi composite reliability
Evaluasi composite  reliability bertujuan untuk mengetahui derajat konsistensi inter-
nal  yang  mengukur  secara  unidimensi- onalitas  konstruk.  Evaluasi  ini  dilakukan dengan  menganalisa  nilai composite  realia- bility . Suatu konstruk telah memenuhi evaluasi composite  reliability jika  nilai composite  relia- bility lebih besar dari ciritical value 0,6.

## Gambar 3 Model Mediasi Awal
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 63
Tabel 5 Evaluasi Discriminant Validity Konstruk Model Mediasi Model Moderasi Kesimpulan Akar AVE Correlation Akar AVE Correlation Perilaku politik pimpinan memoderasi kompetensi auditor --- --- 1,000 -0,357; -0,330;0,446 Memenuhi evaluasi discriminat validity Kompetensi auditor 0,785  0,621;-0,451 0,785 0,624; -0,453;-0,330 Memenuhi evaluasi discriminat validity Perilaku politik pimpinan 0,765 -0,370;- 0,451 0,760 -0,375; -0,453;0,446 Memenuhi evaluasi discriminat validity Kinerja auditor 0,754  0,621;-0,370 0,754 0,624; -0,375;-0,357 Memenuhi evaluasi discriminat validity
Sumber: data diolah (2018)
Tabel 6 Evaluasi Composite Reliability Konstruk Composite Reliability Critical Value Kesimpulan Model Mediasi Model Moderasi Perilaku politik pimpinan memoderasi kompetensi auditor --- 1,000 > 0,6 Memenuhi evaluasi composite realiability Kompetensi Auditor 0,935 0,935 Memenuhi evaluasi composite realiability Perilaku Politik Pimpinan 0,849 0,845 Memenuhi evaluasi composite realiability Kinerja Auditor 0,886 0,886 Memenuhi evaluasi composite realiability Sumber: data diolah (2018)
Berdasarkan  informasi  yang  disajikan pada  Tabel  6,  diketahui  semua  konstruk yang  digunakan  pada  masing-masing model,  memiliki composite  reliability lebih besar  dari critical  value 0,6,  sehingga  dapat disimpulkan  seluruh  konstruk  telah  me- menuhi evaluasi composite reliability (relibel).
b) Evaluasi cronbach’s alpha
Evaluasi cronbach’s  alpha ,  bertujuan untuk  derajat  konsistensi  eksternal  yang tidak  mengukur  unidimensionalitas  kon- struk.  Evaluasi  ini  dilakukan  dengan  me- nganalisa cronbach’s  alpha konstruk.  Suatu konstruk  memenuhi  evaluasi cronbach’s alpha , jika cronbach’s alpha konstruk tersebut lebih besar dari critical value 0,6.
Berdasarkan  informasi  yang  disajikan pada  Tabel  7,  diketahui  semua  konstruk yang  digunakan  pada  masing-masing model, memiliki cronbach’s alpha lebih besar dari critical  value 0,6,  sehingga  dapat  di- simpulkan  seluruh  konstruk  telah  meme- nuhi evaluasi cronbach’s alpha (relibel).
3. Evaluasi Outer Loadings (Outer Model) Evaluasi outer loadings pada outer model merupakan  evaluasi  terhadap  hubungan antara  indikator  dengan  konstruk  yang dijelaskannya.  Evaluasi  ini  dilakukan  de- ngan  menganalisa outer  weights or loadings dan t  value antara  indikator  dengan  kon- struk  yang  dijelaskannya.  Suatu  indikator dapat  menjelaskan  dengan  baik  konstruk
64 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 1, Maret 2019: 48 – 71
yang  dijelaskannya  jika  memiliki t  value lebih besar dari t critical sebesar 2,58 (taraf signifikansi 1%). Jika evaluasi  ini terpenuhi,
maka nilai weihgt or loading yang dapat di- lihat dari nilai orginal sample dapat diguna- kan untuk memprediksi suatu konstruk.
Tabel 7 Evaluasi Cronbah’s Alpha Konstruk Cronbach’s Alpha Critical Value Kesimpulan Model Mediasi Model Moderasi Perilaku politik pimpinan memoderasi kompetensi auditor --- 1,000 > 0,6 Memenuhi evaluasi cronbach’s alpha Kompetensi Auditor 0,921 0,923 Memenuhi evaluasi cronbach’s alpha Perilaku Politik Pimpinan 0,805 0,840 Memenuhi evaluasi cronbach’s alpha Kinerja Auditor 0,848 0,871 Memenuhi evaluasi cronbach’s alpha Sumber: data diolah (2018) Tabel 8 Evaluasi Outer Loadings Keterangan Model Mediasi Model Moderasi Original Sample Standard Deviation T Statistics P Values Original Sample Standard Deviation T Statistics P Values Kompetensi Auditor: 1MP1 0.664 0.057 11.627 0.000 0.675 0.054 12.531 0.000 3MP3 0.731 0.035 20.829 0.000 0.721 0.038 19.021 0.000 4PU1 0.840 0.026 32.736 0.000 0.837 0.026 31.739 0.000 5PU2 0.859 0.024 35.811 0.000 0.855 0.025 33.642 0.000 6PU3 0.816 0.029 28.236 0.000 0.816 0.028 29.474 0.000 7PU4 0.790 0.034 23.175 0.000 0.793 0.033 24.244 0.000 8KK1 0.789 0.045 17.663 0.000 0.787 0.046 17.139 0.000 9KK2 0.764 0.032 24.234 0.000 0.767 0.032 24.310 0.000 10KK3 0.797 0.032 25.141 0.000 0.798 0.031 25.631 0.000 Perilaku Politik Pimpinan: 11OP1 0.701 0.085 8.266 0.000 0.715 0.114 6.256 0.000 12DP1 0.761 0.126 6.056 0.000 0.748 0.172 4.358 0.000 13PP1 0.785 0.118 6.657 0.000 0.774 0.167 4.648 0.000 14HP1 0.808 0.100 8.055 0.000 0.799 0.146 5.486 0.000 Kinerja Auditor: 15Pa1 0.816 0.030 27.615 0.000 0.816 0.028 28.941 0.000 16Pt2 0.619 0.070 8.852 0.000 0.620 0.070 8.817 0.000 17Pt3 0.843 0.028 30.201 0.000 0.843 0.027 31.566 0.000 18Km1 0.688 0.062 11.170 0.000 0.688 0.058 11.789 0.000 19Km2 0.781 0.035 22.337 0.000 0.780 0.033 23.619 0.000 20KE1 0.751 0.036 20.653 0.000 0.751 0.035 21.713 0.000
Sumber: data diolah (2018)
Berdasarkan  informasi  yang  disajikan pada  Tabel  8,  diketahui  semua  item  per-
tanyaan  yang  digunakan  untuk  menjelas- kan indikator-indikator konstruk, memiliki t
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 65
value lebih besar dari t critical 2,58, sehingga dapat  disimpulkan  semua  item  pertanyaan yang digunakan untuk meng- ukur indikator konstruk,  dapat  menjelaskan  konstruknya dengan baik.
Mo d el Analisis Inner Model Analisis inner  model yang  terdiri  atas: evaluasi  kontribusi  (R 2 ),  evaluasi  substantif (f 2 ),  evaluasi  prediksi  relevansi  (Q 2 ),  dan evaluasi path  coefficients ,  yang   akan  diurai- kan sebagai berikut:
1. Evaluasi R Square (R 2 ) Evaluasi R  Square  (R 2 ) digunakan  untuk mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  satu atau  beberapa  variabel  independen  dapat menjelaskan  variabel  dependen  yang  di- prediksinya.  Satu  atau  lebih  variabel  inde- penden  dikatakan  dapat  berkontribusi  se- cara  “baik”  jika  R 2 lebih  besar  dari critical value 0,67, “moderat” lebih besar dari critical value 0,33,  dan  “lemah”  lebih  besar  dari critical value 0,19 (Ghozali, 2016).

## Tabel 9 Evaluasi
R Square (R 2 ) Keterangan Model Mediasi Model Moderasi Critical Value Kesimpulan Kontribusi  perilaku  politik  pim- pinan,  kompetensi  auditor,  dan kompetensi  auditor  setelah  di- moderasi  oleh  perilaku  perilaku politik pimpinan terhadap kinerja auditor --- 0.42 “ baik ” jika R 2
> 0,67;
“ moderat ” jika
R 2 > 0,33;
“ lemah ” jika
R 2 > 0,19 Moderat mendekati baik Kontribusi  kompetensi  auditor, perilaku  politik  pimpinan,  dan perilaku  politik  pimpinan  setelah dimediasi  dengan  kompetensi auditor terhadap kinerja auditor. 0.396 --- Moderat mendekati baik

## Sumber: data diolah (2018)
Berdasarkan  informasi  yang  disajikan pada Tabel 9, diketahui pada model media- si,  ketiga  konstruk  independen  terhadap konstruk dependen kinerja auditor memiliki R  Square 39,6%  sehingga  model  dapat  di- interprestasikan “moderat mendekati baik”. Sedangkan, pada model moderasi, keempat konstruk  independen  terhadap  konstruk dependen kinerja auditor memiliki R Square 42,0%  sehingga  model  ini  juga  dapat  di- interprestasikan “moderat mendekati baik”.
2. Evaluasi f Square (f 2 ) Evaluasi f Square (f 2 ) merupakan evaluasi yang  menjelaskan  seberapa  substantifnya masing-masing  variabel  independen  ter- hadap variabel dependennya, sehingga vari- abel independen tersebut layak dimasukkan
dalam  model.  Sebuah  variabel  independen dikatakan  memiliki  tingkat  substantif  “le- mah”  jika  f 2 lebih  dari critical  value 0,02, “medium” jika f 2 lebih dari critical value 0,15, dan “besar” jika f 2 lebih dari critical value 0,35 (Ghozali, 2016).
Berdasarkan  informasi  yang  disajikan pada  Tabel  10,  diketahui  baik  pada  model mediasi maupun moderat, dari tiga konstruk independen  yang  digunakan  untuk  mem- prediksi  kinerja  auditor,  hanya  konstruk perilaku  politik  pimpinan  yang  tidak  me- miliki  substansi  karena  memiliki f  square 0,005  dan  0,017  (kurang  dari  0,02).  Ketidak substantifan  perilaku  politik  pimpinan  da- lam  memprediksi  kinerja  auditor,  men- dukung  dua  model  yang  diajukan  dimana konstruk  tersebut  diduga  perlu  dimediasi
66 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 1, Maret 2019: 48 – 71
untuk menjelaskan kinerja auditor, maupun bertindak  sebagai  konstruk  pemoderasi yang dapat menjelaskan kompetensi auditor sehubungan dengan kinerja auditor.
3. Evaluasi Q Square (Q 2 ) Evaluasi Q  Square merupakan  evaluasi dalam  menjelaskan  seberapa  baik  nilai
obervasi yang dihasilkan oleh sebuah model serta  estimasi  parameternya  (variabel  inde- penden) sehingga relevan untuk diprediksi. Sebuah model dikatakan memiliki relevansi prediksi  jika  memiliki  Q 2 dengan  rentang 0>Q 2 >1  (Ghozali,  2016).  Dalam smartPLS evaluasi Q  Square dilakukan  dengan  pro- sedur blindfolding .
Tabel 10 Evaluasi f Square (f 2 ) Keterangan Model Mediasi Model Moderasi Critical Value Kesimpulan Variabel dependen “Kinerja Audtor”: Perilaku politik pimpinan Kompetensi auditor Perilaku  politik  pimpinan  memoderasi kompetensi auditor --- --- --- 0.005 0.397 0.030 “ besar ” jika f 2
≥ 0,35; “ medium ” jika f 2 ≥ 0,15; “ lemah ” jika f 2 ≥ 0,02 tidak substantif besar lemah mendekati medium Variabel dependen “Kompetensi Auditor”: Perilaku politik pimpinan Variabel dependen “kinerja Auditor”: Perilaku politik pimpinan Kompetensi audtor 0.255 0.017 0.429 --- --- --- medium menekati besar tidak substantif besar
Sumber: data diolah (2018)
Tabel 11 Evaluasi Q Square (Q 2 ) Keterangan Model Mediasi Model Moderasi Critical Value Kesimpulan Variabel dependen “Kinerja Audtor”: Perilaku politik pimpinan Kompetensi auditor Perilaku politik pimpinan memoderasi kompetensi auditor --- 0,210 “memiliki relevansi prediksi” jika Q 2 ≠ 0,
“tidak memiliki relevansi prediksi” jika Q 2 =0 Memenuhi evaluasi relevansi prediksi Variabel dependen “kompetensi auditor”:
Perilaku politik pimpinan Variabel dependen “Kinerja Auditor”: Perilaku politik pimpinan Kompetensi audtor 0,118 0,203 --- --- Memenuhi evaluasi relevansi prediksi Memenuhi evaluasi relevansi prediksi
Sumber: data diolah (2018 )
Berdasarkan  informasi  yang  disajikan pada Tabel 11, diketahui dalam model medi- asi  variabel  independen  perilaku  politik pimpinan,  dan  kompetensi  auditor  cukup relevan dalam memprediksi kinerja  auditor dengan Q 2 sebesar  0,203.  Selain  itu,  model
mediasi  juga  didukung  dengan  cukup relevannya perilaku politik pimpinan dalam memprediksi  kompetensi,  dimana  kompe- tensi  sebagai  variabel  mediasi  terhadap kinerja dengan Q 2 sebesar 0,118. Sama halnya dengan  model  mediasi,  pada  model  mode-
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 67
rasi semua variabel independen yang terdiri atas: perilaku politik pimpinan, kompetensi auditor,  dan  perilaku  politik  pimpinan me- moderasi  kompetensi  auditor  dalam  cukup
relevan dalam mem prediksi kinerja auditor dengan Q 2 sebesar 0,210.  Sehingga  dapat disimpulkan  kedua  model  yang  diajukan layak dalam memprediksi kinerja auditor.

## Gambar 5 Model Mediasi Akhir
Gambar 6
Model Moderasi Akhir
68 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 1, Maret 2019: 48 – 71

## 4. Evaluasi Estimasi Path Coefficients
Evaluasi  estimasi path  coefficients me- rupakan  evaluasi  untuk  mengetahui  se- berapa  baik  hubungan  kausalitas  masing- masing  konstruk  independen  terhadap konstruk  dependennya  yang  diprediksi dalam  model.  Suatu  variabel  independen dikatakan  memiliki  hubungan  kausalitas yang  baik,  jika  memiliki  t statitik lebih  dari- critical  value sebesar  2,58  (untuk  taraf  signi fikansi  1%),  1,96  (untuk  taraf  signifikansi 5%), dan 1,65 (untuk taraf signifikansi 10%).
Evaluasi  estimasi path  coefficient dalam penelitian  ini,  menggunakan smartPLS de- ngan  prosedur bootstrapping .  Hasil  evaluasi estimasi  path  coefficient selanjut  digunakan sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  da- lam pengujian hipotesis.
Visualisasi  model  akhir  mediasi  dan moderasi  yang  disertai path  coefficients dan t statistik dengan prosedur bootstrapping SmartPLS sampai 500 iterasi, masing-masing ditunjukan dengan Gambar 5 dan Gambar 6.

## Tabel 12
Evaluasi Path Coefficients Keterangan Model Mediasi Model Moderasi Simpulan Original Sample (O) T Statistics P Values Original Sample (O) T Statistics P Values Direct Effect: Perilaku politik pimpinan -> Kompetensi auditor -0,451 6,423 0.000 * --- --- --- Signifikan Perilaku politik pimpinan -> Kinerja auditor -0,113 1,635 0,103 -0,061 0,980 0,328 Tidak Signifikan Kompetensi auditor -> Kinerja auditor 0,570 8,520 0,000 * 0,547 8,086 0,000 * Signifikan Kompetensi auditor dimoderasi perilaku politik pimpinan -> Kinerja auditor --- --- --- -0,149 2,057 0.040**  Signifikan Indirect Effect: Perilaku politik pimpinan dimediasi kompetensi auditor -> Kinerja auditor -0.257 5,723 0.000* --- --- --- Signifikan
Ket.: * )   Signifikan pada taraf 1%; ** ) Signifikan pada taraf 5% Sumber: data diolah (2018)
Berdasarkan  informasi  yang  disajikan pada  Tabel  12,  dapat  dijelaskan  sebagai berikut: Pertama, dalam model mediasi yang mengukur  pengaruh  langsung  ( direct  effect ) dan pengaruh tidak langsung ( indirect effect ). Pada  pengukuran  pengaruh  langsung,    pe- ngaruh  perilaku  politik  pimpinan  terhadap kinerja auditor memiliki nilai koefisien jalur sebesar  -0,113  dengan  t statistik sebesar  1,635 (<1,65 dengan taraf signifikansi 10%). Maka dapat  dikatakan  perilaku  politik  pimpinan tidak  berpengaruh  langsung  terhadap kinerja  auditor  meskipun  arahnya  negatif. Sedangkan,  dalam  pengukuran  pengaruh tidak  langsung,  pengaruh  perilaku  politik pimpinan  terhadap  kinerja  auditor  setelah
dimediasi  dengan  kompetensi  auditor  me- miliki  koefisien  jalur  sebesar  -0,257  dengan t statistik sebesar  5,723  (>2,58  dengan  taraf signifikansi  1%).  Maka  dapat  dikatakan perilaku  politik  pimpinan  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  kinerja  auditor setelah dimediasi dengan kompetensi audi- tor.  Kedua,  dalam  model  moderasi  yang mengukur  pengaruh  langsung  ( direct  effect ) dan  pengaruh  setelah  dimoderasi  ( mode- rating  effect ).  Pada  pengukuran  pengaruh langsung,  pengaruh  perilaku  politik  pim- pinan  terhadap  kinerja  auditor  memiliki koefisien  jalur  sebesar  -0,061  dengan  t statistik sebesar 0,980 (<1,65 dengan taraf signifikansi 10%). Maka dapat dikatakan perilaku politik
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 69
pimpinan  tidak  berpengaruh  langsung  ter- hadap  kinerja  meskipun  arahnya  negatif. Sedangkan,  pada  pengukuran  pengaruh moderasi,  pengaruh  perilaku  politik  pim- pinan  terhadap  kinerja  auditor  setelah memoderasi  kompetensi  auditor  memiliki koefisien  jalur  sebesar  -0,149  dengan  t statistik sebesar 2,057 (>1,96 dengan taraf signifkansi 5%). Maka dapat dikatakan perilaku politik pimpinan  berpengaruh  signifikan  negatif terhadap kinerja auditor setelah memoderasi kompetensi auditor.

## Pembahasan
Pengaruh  Perilaku  Politik  Pimpinan terhadap Kinerja Auditor setelah dimediasi Kompetensi Auditor
Hasil analisis menunjukkan bahwa peri- laku  politik  pimpinan  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  auditor,  melainkan  ber- pengaruh  negatif  melalui kompetensi  audi- tor.  Maka  dapat  dikatakan  kompetensi auditor  sebagai pure  mediation pengaruh perilaku  politik  pimpinan  terhadap  kinerja auditor.  Hal  ini  mengindikasikan  perilaku politik pimpinan merupakan faktor pemicu turunnya  kompetensi  auditor.  Semakin tinggi perilaku politik pimpinan menyebab- kan  semakin  rendahnya  pengimplemen- tasian  kompetensi  yang  dimiliki  auditor yang pada akhirnya penurunan kompetensi tersebut diikuti dengan semakin rendahnya kinerja  auditor.  Pengaruh  Perilaku  Politik Pimpinan  terhadap  Kinerja  Auditor  setelah memoderasi Kompetensi Auditor
Hasil analisis menunjukkan bahwa peri- laku  politik  pimpinan  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  auditor,  melainkan  ber- pengaruh  negatif  setelah  berinteraksi  de- ngan  kompetensi  auditor.  Maka  dapat  di- katakan  perilaku  politik  pimpinan  sebagai pure  moderation pengaruh  kompetensi  audi- tor terhadap kinerja auditor.
Hal  ini  mengindikasikan  perilaku  poli- tik pimpinan merupakan faktor yang dapat memperlemah pengimplementasian kompe- tensi yang dimiliki oleh auditor, yang pada akhirnya  akan  diikuti  dengan  penurunan kinerja auditor.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  berkaitan dengan  dua  model  yang  diajukan,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama , pada  model  mediasi  perilaku  politik  pim- pinan berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor  setelah  dimediasi  kompetensi  audi- tor,  dan kedua ,  pada  model  moderasi  peri- laku  politik  pimpinan  berpengaruh  negatif terhadap kinerja auditor setelah memoderasi (memperlemah) kompetensi auditor. Kedua hasil  penelitian  tersebut  membuktikan pentingnya  untuk  menekan  atau  mengura- ngi  aspek  perilaku  politik  pimpinan,  di- samping  peningkatan  aspek  kompetensi auditor  untuk  peningkatan  kinerja  auditor dalam  rangka  penguatan  fungsi early warning  system Inspektorat  Kabupaten  atau Kota di Jawa Barat.
Keterbatasan dan Saran Berdasarkan  penelitian  yang  telah  di- lakukan  terdapat  keterbatasan  pada  pe- nelitian  ini,  antara  lain: Pertama ,  penelitian hanya  dilakukan  pada  auditor  pemerintah yang ada di inspektorat kabupaten atau kota yang  ada  di  Jawa  Barat,  sehingga  pada penelitian  yang  akan  datang  dapat  meng- gunakan obyek auditor internal lain, seperti: inspektorat  kabupaten  atau  kota  lain, inspektorat  provinsi,  inspektorat  jenderal, dan  BPKP  maupun  auditor  eksternal  pe- merintah yang ada di BPK. Kedua, penelitian hanya  dilakukan  pada  auditor  pemerintah, sehingga pada penelitian yang akan datang dapat  menggunakan  auditor  internal  yang bekerja pada perusahaan swasta yang profit oriented maupun  auditor  eksternal  yang bekerja pada KAP.

## DAFTAR PUSTAKA
ACCH-KPK.  2017. Gratifikasi  Berdasarkan Wilayah .  Retrieved  from  Anti  Corrup- tion  Clearing  House:  https://acch.kpk. go.id/id/statistik/gratifikasi/gratifikas i-berdasarkan-wilayah.
Ahearn, K. K., Ferris, G. R., Hochwarter, A. W.,  Douglas,  C.,  dan  Ammeter,  P.  A.
70 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 3, Nomor 1, Maret 2019: 48 – 71
2004.  Leader  Political  Skill  and  Team Performance. Journal  of  Management 30(3): 309–327.
Alim,  M.  N.,  Hapsari,  T.,  dan  Purwanti,  L. 2007.  Pengaruh  Kompetensi  dan  Inde- pendensi  terhadap  Kualitas  Audit dengan Etika  Auditor  Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding  Simposium  Nasional Akuntansi V Semarang : 1-26.
Andrianti,  G.  T.,  Herawati,  N.  T.,  dan Purnamawati, I. 2016. Pengaruh Kompe- tensi,  Independensi,  dan  Komitmen Organisasi  Auditor  terhadap  Kinerja Auditor (Studi pada Tiga Inspektorat di Provinsi  Bali). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi Undiksa 4(1): 1-12.
Boddewyn,  J.  J.,  dan  Brewer,  T.  L.  1994. International  Bussiness  Political  Beha- vior:  New  Theoritical  Directions. Aca- demy  oi  Management  Review  19 (1):  119- 143.
Bodla,  M.  A.,  Afza,  T.,  dan  Danish,  R.  Q. 2014.  Relationship  between  Organizati- onal  Politics  Perceptions  and  Emplo- yees’  Performance;  Mediating  Role  of Social  Exchange  Perceptions. Pakistan Journal  of  Commerce  and  Social  Sciences 8(2): 426- 444.
Buchanan, D. A. 2008. You Stab My Back, I’ll Stab  Yours:  Management  Experience and  Perceptions  of  Organization  Politi cal  Behaviour. British  Journal  of  Mana- gement 19(1): 49-64. Chandrarin, G. 2017. Metode Riset Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta.
Christina,  dan  Melinda.  2012.  Pengaruh Indepencensi  dan  Kompetensi  Auditor terhadap  Kinerja  Auditor  Eksternal (Studi Kasus KAP Bandung). Universitas Kristen Maranatha .
Cropanzano,  R.,  dan  Mitchell,  S.  M.  2005.
Social  Exchange  Theory:  An  Inter- disciplinary  Review. Journal  of  Mana- gement 31: 874-900.
Ferdinand, A. 2014. Metode Penelitian Mana- jemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi  Ilmu  Mana- jemen. Badan Penerbit Universitas Dipo- negoro. Semarang.
Fernanda,  F.  2018.  Pengaruh  independensi, profesionalisme,  dan  kompetensi  ter- hadap  kinerja  auditor  pada  Kantor Akuntan  Publik  di  Surabaya. Widya Mandala Chatolic University Surabaya . Ghozali, I. 2014. Structural Equation Modeling: Metode  Alternatif  dengan  Partial  Least Squares  (PLS). Badan  Penerbit  Univer- sitas Diponegoro. Semarang. Ghozali, I. 2016. Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu  Sosial  Lainnya. Yoga  Pratama.
Semarang.
Gibson, J. L., Donnely, J. H., dan Ivancevich,
J.  M.  1996. Organisasi:  Perialaku,  Proses, Struktur Jilid I. Binarupa Aksara. Jakarta. Jafarani,  H.,  Mortazavi,  S.,  Nazemi,  S.,  dan Bull,  P.  2012.  Political  behavior  in organizational context: nature, research and  paradigm. Management  Science Letters (2): 2987–3000.
Laana, A., Sulindawati, E. N., dan Sinarwati,
N.  2015.  Pengaruh  Integritas,  Objekti- vitas,  Kerahasiaan,  Kompetensi  Audi- tor,  Profesionalisme  Auditor,  dan  Sen- sitivitas  Etika  Profesi  terhadap  Kinerja Auditor Inspektorat Kota Singaraja dan Kota  Gianyar. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi Undiksa 3 (1): 1-12. Mangkunegara,  A.  P.  2005. Evaluasi  Kinerja SDM. Refika Aditama. Bandung.
Marganingsih,  A.,  dan  Martani,  D.  2010. Anteseden  Komitmen  Organisasi  dan Motivasi:  Konsekuensinya  terhadap Kinerja  Auditor  Intern  Pemerintah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 7 (1): 79-108. Moorman,  R.  H.,  dan  Blakely,  G.  L.  1995. Individualism-collectivism  as  an  indi- vidual  difference  predictor  of  organi- zational  citizenship  behavior. Journal  of Organization Behavior 16 : 127-142. Permatasari,  F.  A.,  Sulindawati,  N.,  dan Sudjana,  E.  2016.  Pengaruh  Komitmen Profesi, Integritas, Objektivitas, Kompe- tensi, dan Perilaku Profesional terhadap Kinerja  Auditor  (Studi  Empiris  pada Inspektorat  Pemerintah  Provinsi  Bali, Kabupaten  Bangli,  dan  Kabupaten
Model Mediasi dan Moderasi dalam Hubungan antara Perilaku Politik, Kompetensi … - Didi 71
Klungkung). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi Undiksa 4(1): 1-12.
Randall,  M.  L.,  Crozpanzano,  R.,  Bormann, C.  A.,  dan  Birjulin,  A.  1999.  Organi- zational  politics  and  organizational support as predictors of work attitudes, job  performance,  and  organizational citizenship  behavior. Journal  of  Organi- zational Behavior (20): 159-174.
Salju,  Rismawati,  dan  Bachtiar,  M.  D. 2014. Pengaruh Kompetensi dan Independen- si terhadap Kinerja Auditor Pemerintah Kabupaten  Luwu  Timur. Jurna  Equili- brium 4 (2): 100-123.
Soedarsa,  H.  G.,  Mahlinda,  A.  R.,  dan Riswan.  2012.  Pengaruh  Komitmen Organisasi  dan  Kompetensi  Auditor terhadap  Kinerja  Auditor  Kantor Inspektorat  Daerah  Provinsi  Lampung (Study  Kasus  pada  Kantor  Inspektorat Daerah  Provinsi  Lampung). JURNAL Akuntansi dan Keuangan 3 (2): 169-184.
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Kombinasi (Mixed Methods). Alpabeta. Bandung. Sukriah, I., Akram, dan Inapaty, B. A. 2009. Pengaruh  Pengalaman  Kerja,  Inde- pendensi,  Objektivitas,  Integritas  dan Kompetensi  terhadap  Kualitas  Hasil Pemeriksaan. Prosiding Simposium  Nasi- onal Akuntansi XII Palembang : 1-10.
Trisnaningsih,  S.  2007.  Independensi  Audi- tor  dan  Komitmen  Organisasi  sebagai Mediasi  Pengaruh  Pemahaman  Good Governance, Gaya Kepemimpinan, dan Budaya  Organisasi  terhadap  Kinerja Auditor. Prosiding  Simposium  Nasional Akuntansi X Makassar : 1-56.
Walumbwa,  F.  O.,  dan  Lawler,  J.  J.  2003. Building  effective  organizations:  trans- formational leadership, collectivist orientation,  work-related  attitudes  and withdrawal  behaviours  in  three  emer- ging  economies. International  Journal  of Human Resource Management : 1083–1101. Wijaya, M., dan Suryadinata. 2012. Pengaruh Kompetensi  serta  Pengalaman  Auditor Kinerja  Auditor. UPN  Veteran  Yogya- karta .
Willauer,  B.  2005.  Consensus  as  a  Key Success  Factor  in  Strategy  Making. Wiesbaden : 204-206. Yadnya,  P.  I.,  dan  Ariyanto,  D.  2017.  Pe- ngaruh  Independensi  dan  Kompetensi pada  Kinerja  Auditor  dengan  Etika Auditor  sebagai  Variabel  Moderasi. E- Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,
9 (2): 973-999.