## SISI KRITIS BOTTOM UP PLANNING PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA Studi Kasus: Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Di Kabupaten Buleleng
Ngurah Arya Kusuma 1 , Luh Putu Mahyuni 2

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui permasalahan dan kendala dari perencanaan pembangunan partisipatif dalam program PKRS di Kabupaten Buleleng dan mengetahui hal yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan pembangunan partisipatif dalam program PKRS di  Kabupaten  Buleleng.  Desain  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  kualitatif  yang disusun dengan narasi dan tabel hasil wawancara dari informan yang memiliki keterkaitan langsung  dengan  pelaksanaan  program  PKRS.  Hasil  yang  didapat  dalam  penelitian  ini adalah  adalah  perencanaan  partisipatif  program  PKRS  telah  terlaksana  di  Kabupaten Buleleng.  Namun  masih  terdapat  permasalahan  dan  kendala  dalam  pelaksanaannya. Permasalahannya  adalah  kurangnya  tingkat  kehadiran,  penerima  bantuan  belum  mampu berpendapat dan kurang paham dengan program, belum optimalnya fungsi KPB, kenaikan harga  bahan  bangunan,  memerlukan  waktu  lama  serta  keswadayaan  rendah.  Sedangkan kendalanya adalah anggapan sosialisasi hanya formalitas, kurangnya minat berdiskusi dan terlibat sebagai pengurus KPB, penerima bantuan tidak memahami teknis bangunan serta harga yang tergantung distributor.  Selanjutnya yaitu kendala penentuan hari baik, musim hujan serta pemenuhan administrasi. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan pelaksanaan PKRS yaitu menambahkan media dan melibatkan instansi terkait dalam kegiatan sosialisasi. Verifikasi  CPB  dilakukan  dengan  melibatkan  aparat  desa/kelurahan  yang  dilanjutkan dengan  penilaian  jenis  kerusakan  dan  pengukuran  kebutuhan  bahan.  Selain  itu  peran kelompok, pelatihan konstruksi bangunan kepada tukang serta pendampingan ke penerima bantuan dan mengajak penerima bantuan untuk ikut melakukan dokumentasi administrasi.
Kata  kunci :  Perencanaan  Partisipatif,  Rumah  layak  huni,  Peningkatan  Kualitas  Rumah Swadaya

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  the  problems  and  constraints  of  participatory development planning in the PKRS program in Buleleng Regency and to find out things that need  to  be  improved  in  participatory  development  planning  in  the  PKRS  program  in Buleleng Regency. The research design used was a qualitative method, which was compiled with narratives and tables of interview results from informants who had a direct relationship with  the  implementation  of  the  PKRS  program.    The  result  of  this  research  is  that  the participatory planning of the PKRS program hasbeen implemented in Buleleng Regency. However, there are still problems and obstacles in its implementation. The problems are the lack  of  attendance,  beneficiaries  have  not  been  able  to express  their  opinion  and do  not
1,2 Universitas Pendidikan Nasional
understand the program, the function of the KPB is not yet optimal, the price of building materials increases, it takes a long time and low self-reliance. Meanwhile, the obstacles are the assumption that the socialization is only a formality, the lack of interest in discussing and being involved as a KPB administrator, the recipients of assistance do not understand the  technicalities  of  the  building  and  the  price  depends  on  the  distributor.  The  other significant obstacle are determining good days, rainy days, and administrative compliance. Therefore, some efforts are needed to improve the implementation of PKRS, namely adding media and involving relevant agencies in outreach activities. CPB verification is carried out by involving village/kelurahan officials, followed by an assessment of the type of damage and  measurement  of  material  requirements.  In  addition  to  the  role  of  groups,  building construction training for builders and assistance to beneficiaries and inviting aid recipients to participate in doing administrative documentation.
Keywords: Bottom-Up Planning, Liveable Home, Improving The Quality of House by Self

## PENDAHULUAN
Perencanaan  pembangunan  dengan  melibatkan  peran  aktif  masyarakat  atau partisipasi bottom  up menurut  Tawai  dan  Adrian  (2017:  20-21)  untuk  mendapatkan kesempatan  menyampaikan  gagasan  sesuai  dengan  kemampuannya  selama  proses berlangsung. Dengan perencanaan yang partisipatif dapat memberikan gambaran mengenai kondisi  yang  sebenarnya,  keinginan  serta  harapan  masyarakat  dan  segala  potensi  yang terdapat  di  wilayah  tersebut.  Selanjutnya  keterlibatan  ini  masyarakat  akan  mampu  untuk melaksanakan, memanfaatkan ataupun memelihara hasil pembangunan karena adanya rasa ikut memiliki.
Partisipasi masyarakat seperti disampaikan Sutarta (2002 : 23) merupakan hal yang utama  karena  merekalah  yang  paling  mengetahui  dan  mengerti  dari  permasalahan  yang sedang mereka hadapi dari lingkungan sosial ekonominya. Dalam hal ini masyarakat akan dapat mengetahui bagaimana kondisi serta permasalahan dan kendala yang terjadi di dalam lingkungan mereka, sehingga dapat dirumuskan penyelesaian yang tepat guna dan sasaran. Selain  itu  juga  hasil  produksi  dan  kreatifitas  dalam  pembangunan  juga  akan  mengalami peningkatan  karena  partisipasi  akan  lebih  mengutamakan  penggunaan  sumber  daya setempat untuk dimanfaatkan.
Salah  satu  program  pemerintah  yang  membutuhkan  partisipasi  aktif  dari masyarakat adalah Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang disingkat PKRS. Program  PKRS  adalah  bantuan  untuk  peningkatan  kualitas  rumah  dengan  merangsang keswadayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat menempati rumah
yang layak huni. Rumah yang layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan akan  keselamatan  dan  kekuatan  bangunan,  memiliki,  memenuhi  syarat  kesehatan  bagi penghuninya serta memiliki kecukupan luas minimum bangunan.
Proses  pelaksanaan  PKRS  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021,  yang dimulai dari proses penyiapan masyarakat sampai dengan proses pembangunan secara fisik yang  mencakup:  a)  Sosialisasi  dan  penyuluhan,  b)  Verifikasi  CPB  (Calon  Penerima bantuan),  c)  Kesepakatan  dan  Pembentukan  Kelompok  Penerima  Bantuan  (KPB),  d) Identifikasi  Kebutuhan  Penanganan  Rumah,  e)  Survey  toko,  f)  Penyusunan  Proposal,  g) Pemanfaatan bantuan Program PKRS dan h) Pelaporan PKRS.
Sudah  tentu  di  dalam  perjalanan  pada  tahapan  program  PKRS  ini  mengalami berbagai  tantangan  dan  permasalahan  karena  masyarakat  yang  masih  awam  dan  kondisi tingkat ekonomi masyarakat  yang  masih rendah.  Masih  banyak  penerima  bantuan belum mengetahui spesifikasi bahan bangunan yang baik dan berstandar yang dapat aplikasikan dalam  membangun  rumah  sehingga  terwujud  rumah  yang  memenuhi  keselamatan  dan kekuatan bangunan.
Selain  itu  penerima  bantuan  belum  dapat  menentukan  kebutuhan  bahan  untuk memperbaiki kerusakan dari rumah mereka. Seringkali volume bahan yang dipilih melebihi kebutuhan dari pembangunan rumah sehingga menjadi tidak terpakai secara optimal. Dalam upaya  pemilihan  toko  penyedia  bahan  bangunan  pun  terlalu  terkendala  jumlah  toko penyedia bahan yang diinginkan berbeda-beda antar penerima bantuan yang mengakibatkan penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) menjadi terlambat karena belum terdapat harga yang  disepakati.  Kurang  siapnya  dana  swadaya  dari  penerima  bantuan  sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan rumah. Swadaya masyarakat merupakan pendukung  dalam  menyelesaikan  pembangunan  rumah.  Swadaya  merupakan  salah  satu syarat dalam menerima bantuan PKRS karena jumlah bantuan dari pemerintah tentu tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan pembangunan rumah.
Pendekatan perencanaan partisipatif juga telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui proses perencanaan partisipatif di tempat yang berbeda, studi kasus yang berbeda dan mengetahui hasil yang di dapat dalam penelitian tersebut guna mendapatkan referensi lainnya. Rujukan penelitan sebelumnya yang digunakan oleh peneliti
adalah:  Abady  (2013)  menuliskan  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Perencanaan Partisipatif  Dalam  Pembangunan  Daerah  Perencanaan  Partisipatif  menyimpulkan  bahwa dalam upaya pelaksanaan perencanaan yang optimal hanya dapat terselenggara jika sistem perencanaan  yang  ada  sudah  mendukung.  Keterlibatan  masyarakat  pada  pelaksanaan musrenbang tingkat desa sudah berada pada level yang baik akan tetapi pada pelaksanaan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu tingkat kecamatan maupun kabupaten tingkat keterlibatan masyarakat justru semakin rendah. Besarnya faktor penentu oleh pemerintah, komunikasi yang belum dua arah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih kurang menjadi faktor yang menentukan dalam tingkat keterlibatan dalam pelaksanaan musrenbang.
Dalam  penelitian  yang  mengambil  studi  kasus  pembangunan  perluasan  pasar tradisional di Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dengan judul Partisipasi masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  dijelaskan  oleh  Laily  (2015) bahwa  masyarakat  belum  dilibatkan  secara  maksimal  dalam  perencanaan  pembangunan partisipatif  sehingga  musrenbangdes  belum  berfungsi  sebagai  wadah  untuk  menyerap aspirasi  dan  hanya  merupakan  formalitas.  Terdapat  dua  faktor  yang  mengakibatkan kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  partisipatif  pada  pembangunan perluasan pasar tradisional di Desa Sugio yaitu berasal dari dalam (internal) masyarakat itu sendiri maupun dari luar atau lingkungan sekitarnya (eksternal). Faktor yang berasal dari dalam yaitu tingkat pendidikan dan kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor  dari  luar  adalah  dominannya  kepemimpinan  dari  aparat  pemerintah  desa  dalam mengarahkan dan membina masyarakatnya.
Rahman  (2016)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Pemberdayaan  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa menyimpulkan  bahwa  tingkat  pemberdayaan  dan partisipasi  aktif  masyarakat  sangat  mempengaruhi  hasil  yang  dicapai  dalam  program pembangunan. Adapun hasil penelitian terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah tidak terlaksana dengan baik karena masyarakat masih enggan untuk turut serta mengikuti proses yang  berlangsung  dan  kurangnya  kemampuan  masyarakat  untuk  ikut  rembug  dalam merencanakan  pembangunan.  Di  samping  itu  tim  perwakilan  desa/kelurahan  belum memiliki  kemampuan  bernegosiasi  dalam  pelaksanaan  musrenbang  kecamatan  ataupun kabupaten.  Dengan  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  antara  masyarakat  dan  pemerintah perlu bersinergi guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada proses perencanaan pembangunan.
Akbar, dkk. (2018) dalam penelitiannya yang mengambil lokasi di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo menyimpulkan bahwa faktor kuatnya kepemimpinan dalam membina dan  memberdayakan  masyarakatnya  sangat  berpengaruh  dalam  tingkat  partisipasi masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat  ikut  memberikan  masukan  atau  aspirasi  kegiatan dalam  pembangunan  desa  yang  direncanakan  sebelum  ditetapkan  sebagai  program pembangunan prioritas. Selanjutnya adalah faktor komunikasi yaitu melibatkan masyarakat secara  langsung  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  pelaksanaan  kegiatan.  Dan  yang terakhir adalah tingkat pendidikan dimana rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Jatimulya berpengaruh sangat besar pada perencanaan pembangunan.
Sulam (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model Pembangunan Partisipatif  Dalam  Dinamika  Pembangunan  yang  mengambil  lokasi  di  Desa  Mekarsari Kecamatan  Cimerak  Kabupaten  Pangandaran  menyimpulkan  bahwa    pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan telah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Desa  Mekarsari.  Namun  masih  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  diperbaiki  dalam pelaksanaannya.  Komunikasi  yang  kurang  intensif  antara  masyarakat  dan  pemerintah mengakibatkan  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  keikutsertaan  pada  pelaksanaan pembangunan. Selain itu sarana yang tidak tersedia dengan baik dan tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak aktif ikut mempengaruhi tingkat partisipasi.
Hasil  penelitian  terdahulu  yang  sudah  dijelaskan,  dapat  diketahui  bahwa perencanaan  pembangunan  partisipatif  belum  mendapat  perhatian  dari  masyarakat. Kurangnya  pelibatan  dan  keikutsertaan  masyarakat  disebabkan  karena  tidak  tejalin komunikasi  antara  pemerintah  desa  dengan  masyarakat  dan  kemampuan  yang  belum memadai  dari  aparat  maupun  masyarakat  dalam  melaksanakan  perencanaan  partisipatif. Selain  itu  team  perwakilan  desa  dan  kelurahan  belum  memiliki  kemampuan  dalam melakukan  negosiasi  dalam  pelaksanaan  musrenbang  di  tingkat  kecamatan  maupun kabupaten.  Selanjutnya  adalah  faktor  pendidikan  sangat  berpengaruh  dalam  tingkat partisipasi dalam merencanakan pembangunan karena mereka belum memahami tujuan dan manfaat dari proses dan perencanaan pembangunan di desanya.
Berdasarkan  hasil  temuan  dari  penelitan  terdahulu,  peneliti  merasa  perlu  untuk meneliti  lebih  lanjut  mengenai  perencanaan  pembangunan  partisipatif  program  PKRS. Penelitian  dilakukan  terhadap  program  tersebut  terkait  proses  yang  terjadi  dalam perencanaan pembangunan partisipatif program PKRS sehingga dapat mengetahui berbagai
kendala  dan  permasalahan  yang  dihadapi  selama  pelaksanaan  kegiatan  serta  dapat mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan partisipatif program PKRS dan sisi kritis yang menentukan tercapainya tujuan perencanan pembangunan partisipatif.

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Buleleng dengan dengan mengambil tempat di  kota  dan  desa  yang  telah  melaksanakan  program  PKRS  di  tahun  sebelumnya.  Untuk lokasi di kota yaitu di Kelurahan di Kelurahan Penarukan dan untuk lokasi desa dipilih Desa Anturan  karena  selain  melaksanakan  PKRS  di  tahun  sebelumnya.  Metode  kualitatif merupakan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  kualitatif  menurut Sugiyono (2015:14) merupakan suatu metode yang menggunakan dalam meneliti populasi /  sampel  tertentu,  dengan  kondisi  alami,  bersifat postpositivisme ,  peneliti  merupakan instrumen dari penelitian yang dilaksanakan dengan cara purposive. Informan yang menjadi sumber  informasi  adalah  orang  yang  terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  PKRS,  yaitu unsur  penerima  bantuan,  unsur  Pemerintahan  Desa/Kelurahan,  unsur  tenaga  pendamping serta Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkimta Kabupaten Buleleng.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang telah dilakukan adalah dengan menggunakan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  wawancara  dilakukan  untuk meminta pendapat langsung kepada para pelaku Program PKRS dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif kegiatan ini secara mendalam.  Sedangkan dokumentasi  sebagai pendukung  untuk  melengkapi  hasil  wawancara  dengan  mengambil  data  yang  diperlukan dalam penyampaian hasil penelitian ini seperti dokumen perencanaan, daftar hadir kegiatan perencanaan,  proposal  usulan  bantuan  dan  laporan  hasil  pelaksanaan.  Dalam  penelitian, analisis data merupakan suatu analisa kritis sebagai suatu cara berpikir untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan PKRS melalui pengumpulan data terhadap kegiatan, melakukan evaluasi  dan  pengambilan  keputusan  dengan  menggunakan  metode  Miles  dan  Huberman (2007:173) dengan 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu 1) Reduksi data, sebagai proses pemilihan data yang pokok dan penting, sesuai dengan tema dan pola serta membuang data yang tidak diperlukan.      2)  Penyajian  data,  merupakan  rangkaian  dari  informasi  yang  telah  disusun sistematis sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Adapun dalam penelitian ini penyajian data melalui teks yang naratif, dan tabel, serta 3) Penarikan kesimpulan, data yang konsisten dan valid akan mendukung penarikan kesimpulan. Dalam
penelitian  kualitatif,  kesimpulan  merupakan  adanya  temuan  baru  berupa  gambaran  atau deskripsi  dari  obyek  penelitian  yang  awalnya  belum  jelas  menjadi  jelas  dengan dilakukannya penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaan Program PKRS, progres pekerjaan sudah terlaksana dengan baik dan  pembangunan  sudah  dapat  diselesaikan  oleh  penerima  bantuan.  Seperti  disampaikan oleh Perbekel Anturan Bapak I Ketut Soka yaitu :
“Pelaksanaan PKRS di  Desa Anturan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran dengan  membidik  masyarakat  kurang  mampu  yang  memiliki  rumah  tidak  layak huni.”
Adapun  menurut  Ndraha  (1990:103)  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan  partisipatif  adalah  :  a)  Partisipasi  menerima  dan  memberikan informasi,  b)  Partisipasi  dalam  pemberian  tanggung  jawab  dan  saran  terhadap  informasi yang telah diterima, c) Partisipasi dalam merencanakan pembangunan, d) Partisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan e) Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan, yang telah dilakukan di dalam tahapan program PKRS adalah seperti tabel di bawah ini :

## Tabel 1.  Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan PKRS
No Bentuk Partisipasi (Ndraha, 1990:103) Tahapan PKRS Hal yang dilakukan 1 Partisipasi menerima  dan memberikan informasi • Tahapan Sosialisasi Menghadiri kegiatan sosialisasi PKRS yang dilaksanakan 2 Partisipasi dalam pemberian tanggung  jawab dan saran terhadap informasi  yang telah diterima • Tahapan Verifikasi CPB • Mengikuti proses verifikasi  dan  memberikan informasi yang benar terkait  administrasi  dan teknis calon penerima • Kesepakatan dan Pembentukan KPB • Bersepakat bersama dalam membentuk kelompok • Menunjuk tukang
3 Partisipasi dalam merencanakan pembangunan • Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah • Melakukan identifikasi kerusakan rumah dan kebutuhan bahan bangunan bersama tukang atau pendamping • Survey Toko • Melakukan  survey  toko guna  menunjuk  penyedia bahan bangunan • Menyusun proposal • Menyusun proposal permohonan beserta rencana  anggaran  biaya PKRS 4 Partisipasi dalam melaksanakan pembangunan • Pemanfaatan PKRS • Melaksanakan  perbaikan rumah sampai selesai • Berswadaya dalam pelaksanaan kegiatan • Pelaporan PKRS Membuat laporan pertanggungjawaban 5 Partisipasi dalam menerima  hasil pembangunan Rumah yang layak huni Menempati  rumah  yang merupakan outcome dari
program PKRS.
Sumber: analisa peneliti, 2022
Dalam  tahapan  pelaksanaan  program  PKRS  terdapat  permasalahan  dan  kendala yang dihadapi yaitu :

## 1. Sosialisasi
Cahyono  (2019:68-70)  menyatakan  bahwa  meningkatkan  peran  partisipasi masyarakat harus diawali dengan kegiatan sosialisasi sebelum program atau suatu kegiatan dilaksanakan.  Kehadiran  dalam  tahapan  sosialisasi  akan  mendukung  keberhasilan  dari program  karena  dalam  sosialisasi akan  disampaikan  mengenai tata  cara  pelaksanaan  dari program. Dengan kehadiran dari masyarakat maka mereka akan mendapatkan pemahaman secara  intensif  serta informasi  yang  berkaitan  dengan  program akan  tersampaikan  secara detail dan masyarakat dapat langsung menyampaikan pendapat maupun pertanyaan apabila terdapat hal yang belum dipahami pada saat kegiatan sosialisasi. Selain itu juga kegiatan sosialisasi  sebagai  bentuk  kerjasama  antara  Pemerintah  dengan  masyarakat  dalam merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengawasi  tahapan  pembangunan.  Namun  tingkat
kehadiran  masih  belum  optimal  karena  kesibukan  dari  peserta  maupun  merasa  kegiatan sosialisasi  ini  hanya  merupakan  formalitas  sehingga  sering  diwakilikan  oleh  kerabatnya, seperti yang disampaikan Bapak Arry selaku tenaga pendamping yaitu :
“Karena notabene masyarakat yang kita proyeksikan sebagai calon penerima ini terkadang  tidak  bisa  meninggalkan  pekerjaannya.  Jadi  secara  perspektif  mereka punya pemikiran terkadang ah kita itu disuruh datang-datang saja belum tentu kita mendapat bantuan.”
Begitupula  dalam  tahapan  sosialisasi  belum  adanya  komunikasi  dua  arah  dari peserta terkait hal-hal yang disampaikan dalam sosialisasi maupun jika terdapat hal-hal yang belum dipahami seperti disampaikan Perbekel Anturan Bapak I Ketut Soka yaitu :
“Kurang minatnya masyarakat dalam berdikusi ataupun bertanya pada sesi diskusi serta  kurang  mengetahui  informasi  tentang  pengetahuan  membangun  rumah  dan spek teknis lainnya.”

## 2. Verifikasi CPB
Seperti disampaikan Nurcholis (2009:12-13) yang menyatakan bahwa dalam salah satu  nilai  tambah  dalam  perencanaan  partisipatif  yaitu  meningkatkan  ketepatan  sasaran, dengan  telah  teridentifikasi  target  dan  sasaran  melalui  pendekatan  partisipatif  maka keputusan  yang  diambil  akan  tepat  guna.  Pada  tahapan  verifikasi  CPB  ini  guna memverifikasi kondisi rumah dan persyaratan kelengkapan administrasi memerlukan waktu yang lama  seperti disampaikan oleh Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :
“ya  karena  memang  kita  langsung  door  to  door  ini  mendatangi  rumah  calon penerima, melihat langsung kondisi real nya disana memang kita kalau segi waktu kita sangat ditentukan dengan lokasi masing-masing penerima bantuan.”
Verifikasi CPB dilakukan oleh Dinas Perkimta bersama tim pendamping bertujuan untuk menentukan penerima bantuan yang memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis  sehingga  akan  menghasilkan  hasil  yang  optimal  dan  menghindarkan  dari permasalahan  lainnya.  Selain  adminstrasi  yang  telah  memenuhi  syarat,  secara  teknis bangunan tersebut juga dinyatakan layak menerima bantuan dengan kriteria tidak memenuhi keselamatan bangunan, kesehatan bangunan serta kecukupan ruang.
Dalam tahapan  ini  diperlukan  waktu  yang  agak  panjang  karena  letak  dari  rumah- rumah penerima bantuan yang berjauhan. Verifikasi dilakukan dengan mengunjungi rumah-
rumah  penerima  bantuan  untuk  melihat  kondisi  kerusakan  bangunan  secara  langsung.
Sehingga  dapat  melakukan  penilaian  dan  kelayakan  terhadap  rumah  tersebut  untuk menerima  atau  tidak  layak  menerima.  Selain  itu  verifikasi  secara  administrasi  juga dilakukan yaitu kesesuaian alamat pada KTP dengan lokasi bangunan serta legalitas dalam kepemilikan lahan (milik sendiri/warisan/penguasaan lahan dengan surat yang sah).
Untuk masyarakat yang dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan bantuan PKRS tentu akan merasa tidak puas karena merasa memiliki kesamaan dengan masyarakat yang dinyatakan  layak.  Hal ini  diakibatkan  karena  mereka tidak memiliki  legalitas  lahan  serta kondisi rumah yang masih layak. Kekurangpahaman dalam menerima informasi pada saat sosialisasi ataupun tidak mengikuti dengan seksama merupakan penyebab dari hal tersebut.
Begitupula  terdapat  calon  penerima  bantuan  yang  masih  belum  memahami  akan kriteria  dari  penerima  bantuan  sehingga  mempertanyakan  kembali  pada  saat  dinyatakan tidak layak menerima seperti disampaikan oleh kadek Arry yaitu :
“Terkadang masyarakat nike salah tafsir pak, dikira bantuan niki datang, ujug-ujug datang atau datang ke masyarakat bisa langsung di realisasikan.”

## 3. Kesepakatan dan Pembentukan KPB
Melalui pemberdayaan dari kelompok penerima bantuan menurut Hamid (2018:83) sebagai wujud partisipasi dari penerima bantuan sehingga akan memahami akan tugas dan kewajibannya  untuk  meningkatkan  serta  mengembangkan  produktivitasnya.  Tujuan  dari pembentukan  kelompok  juga  untuk  menumbuhkan  semangat  bergotong-royong  antar anggota penerima bantuan di dalam pelaksanaan perbaikan rumah.
Namun tujuan dari pembentukan kelompok belum sepenuhnya dapat terwujud sesuai pernyataan dari ketua kelompok penerima bantuan di Kelurahan Penarukan, Bapak Dewa Ketut Budiasa yaitu :
“Itu (fungsi kelompok dan gotong royong) sebenarnya beberapa saja yang terwujud terutama yang tidak mempunyai hp. Itu masalahnya kendala disana..”
Serta sesuai  dengan dari Perbekel Anturan Bapak I Ketut Soka adalah kurangnya minat dari penerima bantuan untuk ikut berpartisipasi sebagai pengurus di kelompok yaitu :
“Kurang minatnya penerima bantuan sebagai pengurus organisasi kelompok.”

## 4. Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah
Demikian juga seperti yang disampaikan oleh Hamid (2018:83) bahwa tujuan dari perencanaan  partisipatif  salah  satunya  yaitu  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  dapat  melakukan  identifikasi  terhadap  kebutuhannya.  Namun  di  dalam pelaksanaannya sesuai dengan pernyataan Bapak Arry selaku pendamping masih terdapat penerima bantuan yang kurang paham terkait kerusakan bangunan yaitu :
“Karena  satu  kekurangpahaman  ini  bisa  saya  bilang  hampir  mayoritas  di dampingan  tiang  pak,  itu  kemampuan  atau  pemahaman  masyarakat  itu  masih sangat awam sekali, terkait dengan konstruksi bangunan.”
Serta  pengetahuan  mengenai  teknis  perhitungan  kebutuhan  akan  keperluan  bahan bangunan yang belum dipahami   seperti disampaikan oleh Kabid.  Kawasan Permukiman yaitu:
“Jadi masyarakat umum itu melihat rumahnya, wah atap saya bocor, ganti atap. Itu kan tidak bisa langsung ganti atap. Harus ada perhitungan-perhitungan, mungkin kita lihat kuda-kudanya, struktur bangunannya, itu yang akan kita tuangkan dalam RAB.”

## 5. Survey Toko
Nilai  tambah  dalam  perencanaan  pembangunan  partisipatif  menurut  Nurcholis (2009:12-13) antara lain efisiensi, efektif. Dalam efisiensi tahapan survey toko dilakukan untuk  memilih  toko  yang  akan  ditunjuk  sebagai  penyedia  bahan  bangunan.  Survey  toko dilakukan di lokasi yang dekat dengan penerima bantuan yang mengutamakan sumber daya dan kemampuan setempat dalam pelaksanaan program PKRS.
Bahwa  dalam  pelaksanaan  survey  harga  bahan  bangunan  seringkali  memerlukan waktu yang lama karena keperluan kebutuhan bahan bangunan yang berbeda antar penerima bantuan  memerlukan  waktu  untuk  merekapitulasi  kebutuhan  bahan.  Selain  ini  adanya perubahan harga bahan bangunan yang dinamis di pasaran sesuai dengan pernyataan Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :
“Untuk harga survey toko, yang kadang-kadang bikin lama itu kan membuat list kebutuhan bahan itu yang biasanya membuat lama. Jadi kebutuhan bahan apa saja karena masing-masing penerima bantuan kan berbeda-beda kebutuhan bahannya.” “Memang sekarang ini ada dinamisnya perubahan harga. Apabila dari pihak toko mampu menunjukkan seandainya ada kenaikan harga pihak toko bisa menunjukkan bahwa memang dari suplier itu menaiikan harga itu tentu terjadi perubahan harga ini..”

## 6. Menyusun Proposal
Menurut Pasaribu (1982:17) partisipasi merupakan adanya keterlibatan masyarakat dalam memberikan gagasan dan sumbangan. Dengan partisipasi sebagai bentuk hubungan mitra  kerja  antara  masyarakat  dan  pemerintah,  maka  masyarakat  akan  mendapatkan kesempatan  untuk  ambil  bagian  dalam  merumuskan  keputusan,  ikut  dalam  mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta ikut ikut dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan.
Penerima  bantuan  tersebut  masih  memerlukan  pendampingan  dalam  penyusunan proposal karena mereka masih awam dan baru pertama kali dalam melakukan perencanaan secara partisipatif, seperti dijelaskan oleh tenaga pendamping Bapak Arry yaitu :
“kendalanya seperti tadi disampaikan bahwasanya warga tiang (saya), yang tiang dampingi  khususnya,  karena  kebanyakan  lansia,  sudah  barang  tentu  dari  segi pengetahuan untuk membuat RAB itu pasti sangat awam sekali pak. Jadi memang seperti  yang  tadi  tiang  sampaikan,  tiang  berkolaborasi  dengan  tukang  dan  juga dengan pendamping kita melakukan koordinasi intens.”
Begitu juga  dengan  satuan  dari  bahan  bangunan  tersebut,  penerima  bantuan  tidak mengetahui satuan baku yang digunakan dalam membuat RAB sesuai pernyataan Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :
“jumlah  bahan  bangunan  yang  ada  pun  juga  ada  bakunya.  Mungkin  kalau  di masyarakat mengenal saya biasa beli pasir 1 kol, seperti ukuran-ukuran yang tidak pasti itu kita harus sampaikan bahwa mungkin kalau 1 kol itu isinya kita pakai kalau pasir tetap pakai kubikasi 1 kol sebanyak 2 kubik (mungkin) atau 1 kubik biar dia memahami  sehingga  yang  dituangkan  di RAB  itu  memang  jumlah  maupun  harga yang memang benar-benar hasil survey.”

## 7. Pemanfaatan PKRS
Menurut  Hamid  (2018:83),  untuk  menyelesaikan  perbaikan  rumah  sangat dibutuhkan adanya komitmen dari penerima bantuan. Komitmen yang tercipta merupakan tujuan dari perencanaan pembangunan partisipatif sehingga rumah yang layak huni dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pemanfaatan PKRS yang dilaksanakan melalui perbaikan rumah tidak layak huni terkendala dari penentuan hari baik atau dewasa ayu untuk memulai suatu pekerjaan pembangunan rumah seperti disampaikan oleh tenaga pendamping Bapak Arry yaitu :
“kalau  kendalanya  kebanyakan  masyarakat  apalagi  kalau  ada  di  Bali,  sangat tergantung dengan adanya dewasa ini kendalanya kalau kita di Bali pak. Dewasa
ini  sangat  kendala.  Ya  ini  dulu  yang  menjadi  penentu  utama  masyarakat  untuk melakukan progres pekerjaan fisik pak.”
Selain  hal  di  atas  keswadayaan  yang  merupakan  hal  yang  wajib  dalam  program PKRS  masih  menjadi  permasalahan  karena  penerima  bantuan  merupakan  masyarakat berpenghasilan  rendah,      sesuai  dengan  pernyataan  dari  perbekel  Anturan  Bapak  I  Ketut Soka yaitu :
“Pada pelaksanaan fisik di lapangan terjadi keterlambatan karena faktor cuaca di musim  penghujan,  faktor  lansir  bahan,  menentukan  hari  baik  dalam  membangun rumah (dewasa) serta swadaya yang kurang mencukupi.”

## 8. Pelaporan PKRS
Pertanggungjawaban  seperti  dijelaskan  Hamid  (2018:83)  merupakan  tujuan  dari perencanaan partisipatif karena pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri  oleh  penerima  bantuan  tentu  harus  dapat  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya.  Adanya  pelaporan  merupakan  bentuk  akuntabilitas  dari  pelaksanaan  program yang dilaksanakan secara mandiri oleh penerima bantuan.
Untuk  memenuhi  pelaporan  PRKS  masih  memerlukan  waktu  yang  lama  karena dokumen-dokumen pendukung tidak segera dapat dikumpulkan, sesuai dengan penjelasan dari Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :
“Tapi  memang  dari  segi  waktu  lah  banyak-banyak  yang  molor  tapi  astungkara semua melakukan pelaporan.”
“Disini  ketika  proses  pembangunan  telah  selesai,  kita  lanjutkan  dengan  proses pelaporan karena memang beberapa laporan kendala nya sih begini kadang-kadang nota-nota pembelian itu mereka lupa naruhnya dimana.”
Rangkuman  permasalahan  dan  kendala  pada  pelaksanaan  program  PKRS  dalam bentuk tabel di bawah ini :

## Tabel 2.  Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan PKRS
No Tahapan Masalah Kendala 1 Sosialisasi 1) Kurangnya tingkat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi 2) Penerima bantuan  tidak  dapat 1) Penerima bantuan merasa kegiatan sosialisasi hanya berupa formalitas 2) Kurangnya minat masyarakat
No Tahapan Masalah Kendala menerima  informasi dengan baik untuk berdiskusi ataupun bertanya dalam kegiatan sosialisasi 2 Verifikasi CPB 1) Memerlukan waktu  lama  untuk melakukan verifikasi di lokasi. 2)  Terdapat  CPB yang tidak menerima ketika dinyatakan tidak  layak  karena tidak memenuhi persyaratan. 1) Lokasi CPB yang berjauhan 2) CPB belum memahami persyaratan secara utuh 3 Kesepakatan dan Pembentukan KPB 1) Kelompok belum berfungsi secara optimal dalam kegiatan PKRS 1) Terdapat anggota kelompok yang  tidak  memiliki telepon  sebagai  sarana informasi sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi  dengan anggotanya 2) Kurangnya minat penerima bantuan sebagai pengurus dalam KPB. 4 Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah 1) Penerima bantuan  tidak  dapat menentukan kebutuhan penanganan  rumah yaitu  volume  dan luas dari jenis kerusakan dan kebutuhan dari bahan bangunan. 1) Penerima bantuan tidak memahami teknis penilaian bangunan. 5 Survey Toko 1) Harga  bahan bangunan yang cenderung naik 2) Memerlukan waktu  yang  lama dalam survey 1) Karena harga bahan  bangunan  yang dijual tergantung harga distributor 2) Penerima bantuan mempunyai kebutuhan bahan bangunan yang berbeda.
No Tahapan Masalah Kendala 6 Menyusun proposal 1) Penerima bantuan belum memahami kebutuhan bahan dan satuan bahan bangunan yang digunakan dalam menyusun RAB. 1) Penerima bantuan selalu berganti setiap  tahun  sehingga perlu memberikan pemahaman dan pembelajaran lagi. 7 Pemanfaatan PKRS • Pelaksanaan perbaikan rumah tidak  bisa  segera dilakukan setelah bantuan tersalukan. • Terdapat penerima bantuan yang memiliki keswadayaan rendah. 1) Penentuan  hari baik  untuk  memulai suatu pekerjaan pembangunan runah serta cuaca pada musim hujan 2)  penerima  bantuan yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah 8 Pelaporan PKRS 1) Pembuatan laporan  memerlukan waktu lama 1) Kelengkapan administrasi yang tidak tersimpan dengan baik
Sumber: analisa peneliti, 2022
Untuk meningkatkan pelaksanaan program PKRS diperlukan adanya upaya-upaya dalam  perencanaan  partisipatif  sehingga  berkelanjutan,  menurut  Nurcholis  (2009:12-13) bahwa masyarakat yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses, akan meningkatkan rasa kepedulian  terhadap  hasil  pembangunan  sehingga  mereka  akan  turut  menjaga  dan memeliharanya.
Pada program PKRS ini penerima bantuan telah mengikuti rangkaian proses pada tahapan kegiatan yang dilaksanakan sehingga memberikan suatu pembelajaran dan interaksi antar sesama penerima dalam merumuskan suatu keputusan, seperti dalam pernyataan dari Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :
“Saling  mengisi.  Inilah  sebenarnya  roh  swadaya.  Kenapa  mungkin  pemerintah pusat  menggelontorkan  dana  dengan  skema  swadaya,  ada  stimulan  kepada masyarakat,  ada  edukasi  kepada  masyarakat,kita  pun  sebagai  pemerintah  paling bawah memahami kondisi masyarakatnya.”
Dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan program PKRS diperlukan adanya suatu analisa kritis yang merupakan suatu cara berpikir untuk melakukan evaluasi terhadap
kegiatan  PKRS  melalui  pengumpulan  data  terhadap  kegiatan,  melakukan  evaluasi  dan pengambilan keputusan. Menurut Cahyono (2019:68-70) bahwa untuk meningkatkan peran partisipasi masyarakat yaitu dengan melakukan evaluasi guna mengidentifikasi hal-hal yang dapat  menghambat  serta  hal-hal  yang  dapat  mendorong  meningkatnya  proses  partisipasi. Adapun hal yang perlu ditingkatan dalam setiap tahapan berdasarkan hasil dari penelitian adalah :
Tabel 3.  Hal yang perlu ditingkatkan dan sisi kritis yang menjadi perhatian dalam
pelaksanaan PKRS No Tahapan Hal yang perlu ditingkatkan Sisi kritis yang menjadi perhatian 1 Sosialisasi • Menambahkan sarana berupa  buku  panduan  atau  brosur dan  materi  yang  memuat  tentang pelaksanaan PKRS untuk mendukung sosialisasi. • Turut mengundang instansi terkait  seperti  Aparatur  Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum untuk menambahkan  penekanan  tentang tanggung jawab dalam
penyelesaian  program  secara  baik dan benar. Seperti  disampaikan  oleh  Bapak Arry selaku pendamping yaitu :
“Sekiranya  kita  buatkan  buku
panduan untuk masyarakat. Walaupun  ya  sekiranya  satu lembar  kertas.  Disana  kita  buat kesimpulan-kesimpulan  dan  inti- intinya saja terkait apa yang harus dijadikan  petunjuk  pasti  dan  juga, apa yang boleh dilakukan dan apa yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh masyarakat.”
Begitu  juga  dengan  pernyataan Kabid. Kawasan Permukiman yaitu : “...dan  yang  penting  begini  pada saat  sosialisasi  kami  mengundang dari  tim  APH  (Aparat  penegak
Hukum.”
➢ Penerima bantuan merupakan individu  yang  berganti setiap  tahun  sehingga perlu  adanya  pemberian informasi  yang  intensif di setiap tahapan ➢ Diperlukan pendampingan dan monitoring  secara  rutin dari  pihak  terkait  untuk memaksimalkan pelaksanaan program ➢ Mengoptimalkan peran  kelompok  dalam tahapan PKRS sehingga penyelesaian permasalahan  maupun pengambilan  keputusan dapat  terlaksana  dengan baik dan benar.
➢ Peningkatan kualitas dari tukang sebagai pendukung penerima bantuan dalam pelaksanaan PKRS melalui pelatihan tukang sebelum pelaksanaan program. ➢ Kearifan lokal atau  budaya  setempat sebagai salah satu pertimbangan dalam
No Tahapan Hal yang perlu ditingkatkan Sisi kritis yang menjadi perhatian 2 Verifikasi CPB • Dalam verifikasi CPB dilanjutkan  dengan  penilaian  jenis kerusakan dan pengukuran kebutuhan bahan • Turut mengajak aparat desa/kelurahan  dalam  kegiatan verifikasi.
Seperti  disampaikan  oleh  Kabid.
Kawasan Permukiman yaitu :
“.....seperti  tadi  kami  sampaikan ketika  kita  melakukan  verifikasi, ketika calon penerima itu memang sudah layak, kita langsung melihat atau  menghitung  secara  garis besar kerusakan rumahnya..” Serta,
“.......Jadi  pada  saat  verifikasi
selain  mengajak  apa  istilahnya aparat  desa,  kepala  lingkungan atau kelian dusun....” pelaksanaan program PKRS ➢ Melibatkan penerima bantuan dalam upaya memenuhi dokumen administrasi pelaksanaan 3 Kesepakatan dan Pembentukan KPB • Mengaktifkan peran kelompok  dalam  program  PKRS melalui rembuk warga guna meningkatkan  semangat  gotong- royong.
Seperti  disampaikan  oleh  Kabid.
Kawasan Permukiman yaitu :
“Sekaligus  ketua  kelompok  ini memantau  anggota  kelompoknya yang  melakukan  pembangunan. Apakah  ini  semua  sudah  berjalan bersama-sama. Nah kalau memang belum  kita  rembukkan  yuk,  kita bantu disini karena dia kewalahan dalam  melansir  bahan.  Ini  sangat menimbulkan, kembali lagi membangkitkan rasa gotong royong di masyarakat.” 4 Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah • Memberikan pelatihan kepada tukang yang akan
menggarap  bangunan  mengenai konstruksi  bangunan  sederhana sehingga  memiliki  pemahaman yang benar mengenai standar teknis
No Tahapan Hal yang perlu ditingkatkan Sisi kritis yang menjadi perhatian bangunan  rumah  seperti  struktur pondasi,  sloof,  kolom,  ring  balok, struktur atap serta campuran beton yang benar. • Membuat analisa dan daftar kebutuhan  bahan  sebagai  kontrol dalam  pembuatan  RAB  sehingga menyesuaikan dengan kemampuan swadaya. Seperti  dijelaskan  oleh  Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :
“Jadi  ke  depannya  mungkin  kita istilahnya  memberikan  semacam pemahaman dulu sebelum pelaksanaan fisiknya. Mungkin kita akan  memberikan  pemahaman kepada tukang secara teknis lah.” Serta Bapak Arry yaitu : “..........tiang untuk tambahan perbaikan program ini ke depannya, kita buatkan list kebutuhan.  Seperti  kemarin  yang tiang  lakukan  itu  kita  berikan, buatkan  analisa,  mungkin  struktur bagian  mana  yang  menjadi  skala maksimal yang harus kita perbaiki.” 5 Survey Toko •  Dalam  melakukan  survey  harga bahan bangunan, agar melampirkan daftar harga distributor  untuk  bahan  bangunan yang mengalami kenaikan sehingga  mendapatkan  harga  yang wajar. Sesuai  dengan  penjelasan  Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :
“Memang  sekarang  ini  ada
dinamisnya perubahan harga. Apabila  dari  pihak  toko  mampu menunjukkan seandainya ada kenaikan  harga  pihak  toko  bisa menunjukkan  bahwa  memang  dari
No Tahapan Hal yang perlu ditingkatkan Sisi kritis yang menjadi perhatian suplier  itu  menaiikan  harga  itu tentu terjadi perubahan harga ini.” 6 Menyusun proposal •  Melakukan  pendampingan  ke penerima bantuan sehingga proposal  secara  administrasi  dan teknis dapat terpenuhi tepat waktu. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Arry  selaku  tenaga  pendamping yaitu : “kalau masalah RAB ini seperti di awal  saya  sampaikan  kebanyakan masyarakat  awam.  Selain  itu  kita harus  melakukan  pendampingan secara  intensif  dan  kolaboratif. Intensif dalam artian kita memang anggap  mobilitas  pendampingan masyarakat. Yang kedua kolaboratif kita juga harus berkoordinasi intens dengan tukang yang akan menjadi penggarap  rumahnya.  Biar  nanti apa yang di harapkan itu sejalan.” 7 Pemanfaatan PKRS •  monitoring yang lebih intens dari Dinas  Perkimta  ke  penerima bantuan sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dalam pembangunan dan memberikan  solusi  pemecahan masalah. Berdasarkan dari penjelasan Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :
“Untuk  mensiasati  itu  selain  kita memang  melakukan  monitoring langsung,  jadi  kita  tidak  hanya menanyakan progres ke pendamping  maupun  ke  ketua kelompok akan tetapi kita langsung turun  ke  lapangan.  Yang  kita lakukan yaitu diawal-awal minggu, turun  kita  lakukan  istilahnya monitoring  langsung  ke  lapangan agar  kita  mengetahui  progres- progres  pelaksanaan  mereka  di
No Tahapan Hal yang perlu ditingkatkan Sisi kritis yang menjadi perhatian lapangan. Apabila mereka mengalami kendala, kita antisipasi. 8 Pelaporan PKRS • Mengajak penerima bantuan  untuk  ikut  melakukan dokumentasi terhadap pelaksanaan PKRS  yang  dilakukan  sehingga ikut  memiliki  rasa  tanggungjawab terhadap keberhasilan program.
Berdasarkan dari penjelasan Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :
“Jadi  ketika  masyarakat  itu melakukan pengawasan kita sampaikan  kalo  dalam  proses pembangunan  itu  dokumentasi diperlukan,  waktu  mereka  apa istilahnya dokumentasi.......... Dokumentasi dari awal pembangunan  maupun  sampai akhir, .......”
Sumber: Analisa peneliti, 2022

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian pada sisi kritis bottom up planning pada program peningkatan kualitas  rumah  swadaya,  didapat  kesimpulan  yaitu  proses  perencanaan  pembangunan partisipatif  pada  program  PKRS  telah  dilakukan  secara  bertahap  mulai  dari  sosialisasi, verifikasi  CPB,  kesepakatan  dan  pembentukan  KPB,  Identifikasi  kebutuhan  penanganan rumah, survey toko, menyusun RAB, pemanfaatan PKRS serta pelaporan telah mewujudkan rumah layak huni bagi penerima bantuan PKRS. Namun selain hal di atas masih terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya.
Permasalahan  dalam  tahapan  program  PKRS  adalah  kurangnya  tingkat  kehadiran dan penerima bantuan tidak dapat menerima informasi dengan baik saat kegiatan sosialisasi, memerlukan  waktu  lama  untuk  melakukan  verifikasi  dan  terdapat  CPB  yang  tidak memahami  persyaratan  administrasi  CPB  pada  saat  dilaksanakan  verifikasi  CPB,  KPB belum  berfungsi  secara  optimal  dalam  kegiatan  PKRS,  penerima  bantuan  tidak  dapat menentukan kebutuhan penanganan rumah yaitu volume dan luas dari jenis kerusakan dan
kebutuhan  dari  bahan  bangunan,  harga  bahan  bangunan  yang  cenderung  naik  dan memerlukan  waktu  yang  lama  dalam  survey,  penerima  bantuan  belum  memahami kebutuhan  bahan  dan  satuan  bahan  bangunan  yang  digunakan  dalam  menyusun  RAB, pelaksanaan perbaikan rumah tidak bisa segera dilakukan setelah bantuan tersalukan serta keswadayaan yang rendah serta   pembuatan laporan memerlukan waktu lama.
Sedangkan kendala yang dihadapi dalam tahapan program PKRS adalah penerima bantuan merasa sosialisasi hanyalah formalitas dan kurangnya minat untuk berdiskusi dalam kegiatan  sosialisasi,    lokasi  rumah  CPB  yang  berjauhan  dan  CPB  belum  memahami persyaratan secara utuh, terdapat anggota kelompok yang tidak memiliki  alat komunikasi dan kurang minatnya penerima bantuan sebagai pengurus dalam KPB, penerima bantuan tidak  memahami teknis  penilaian  bangunan,    harga  bahan  bangunan  pabrikan  tergantung pasokan  distributor  dan  penerima  bantuan  mempunyai  kebutuhan  bahan  bangunan  yang berbeda,  penerima  bantuan  selalu  berganti  setiap  tahun  sehingga  perlu  memberikan pemahaman  dan  pembelajaran  lagi,  penentuan  hari  baik  untuk  memulai  pekerjaan pembangunan  rumah  dan  cuaca  pada  musim  hujan  serta  penerima  bantuan  merupakan masyarakat  berpenghasilan  rendah  dan  pada  tahap  pelaporan  PKRS  yaitu  kelengkapan administrasi yang tidak tersimpan dengan baik.
Dalam upaya perbaikan sehingga pelaksanaan program PKRS dapat berkelanjutan terdapat beberapa hal yaitu pada tahap sosialisasi dengan menambahkan sarana berupa buku panduan  atau  brosur  tentang  pelaksanaan  PKRS  dan  melibatkan  instansi  terkait  seperti Aparatur  Pengawas  Internal  Pemerintah,  Aparat  Penegak  Hukum,  pada  tahap  verifikasi CPB  yaitu  melibatkan  aparat  desa/kelurahan  dan  langsung  melakukan  penilaian  jenis kerusakan dan pengukuran kebutuhan bahan setelah CPB dinyatakan layak, mengaktifkan peran  kelompok  melalui  rembuk  warga,  memberikan  pelatihan  kepada  tukang  mengenai konstruksi  bangunan  serta  membuat  analisa  dan  daftar  kebutuhan  bahan  sebagai  kontrol dalam  pembuatan  RAB,  melampirkan  daftar  harga  distributor,  melakukan  pendampingan ke penerima bantuan sehingga proposal baik administrasi dan teknis serta monitoring yang lebih  intens  terhadap  penerima  bantuan  dan  mengajak  penerima  bantuan  untuk  ikut melakukan dokumentasi administrasi terhadap pelaksanaan PKRS.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  Aryati  Puspasari.  (2013).  Perencanaan  Partisipatif  Dalam  Pembangunan  Daerah .
Jurnal Ilmu Pemerintahan, 25-34.
Akbar Firyal. Muh, Srihandayani Suprapto, Surati. (2018).  Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan  Pembangunan  di  Desa  Jatimulya  Kabupaten  Boalemo. Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 135-142.
Cahyono, Hendry, SE., M.E. (2019). Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Teori dan Deskripsi . Sidoarja : Mejatamu
Hamid, Hendrawati, Ir., M.Si, (2018). Manajemen Pemberdayaan masyarakat . Cetakan ke 1 Makassar: De la Macca.
Laily,  Elida  Imro’atin  Nur.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan
Pembangunan Partisipatif. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik , 299-303.
Miles, M.B & Huberman A.M. (2007), Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992 . Jakarta: Universitas Indonesia.
Ndraha,  Taladziluhu.  (1990). Persiapan  Masyarakat  dalam  Pembangunan .  Jakarta:  Rineka
Cipta.
Nurcholis,  Hanif.  (2009). Pedoman  Pengembangan  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif Pemerintah Daerah: Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah . Jakarta : Grasindo.
Pasaribu, I.L., dan Simajuntak, B. (1982). Sosiologi Pembangunan . Bandung: Tarsito.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  No.
05/PRT/M/2021  tentang  Petunjuk  Operasional  Pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021.
Rahman,  Chairul  (2016).  Pemberdayaan  Partisipasi  Masyarakat    Dalam  Pembangunan
Desa. Jurnal Wedana , 189-199.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) . Cetakan Ke-22, Bandung: CV. Alfabeta.
Sulam,  Muniyati.  (2019).  Penerapan  Model  Pembangunan  Partisipatif  Dalam  Dinamika
Pembangunan  Di  Desa  Mekarsari  Kecamatan  Cimerak  Kabupaten  Pangandaran.
Jurnal Moderat , 153-161.
Sutarta, A. (2002). Perencanaan Daerah Partisipastif . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Tawai,  Adrian  Dr.,  S.Sos,  Yusuf,  Muh,  Dr.  S.Sos,  M.Si.  (2017). Partisipasi  Masyarakat dalam Pembangunan. Cetakan Pertama. Kendari: Literacy Institute