PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DI KPH SUMEDANG

## Forest and Land Fires Control in KPH Sumedang
Bambang Hero Saharjo 1* dan Fakhri Sukma Afina 2
(Diterima November 2020/Disetujui April 2021)

## ABSTRACT
Forest fire is one of the most common forest  disturbances. The losses incurred will continue to increase if there is no control efforts are taken. Forest fires in KPH Sumedang in 2014 occur as many as ten times with varied sites including Tomo Utara, Ujung Jaya, Cadas Pangeran, and Tomo, therefore it is necessary to analyze the causes of fire and forest fire control efforts need to be undertaken. This research was conducted by using data triangulation method, and qualitative descriptive analysis. The results showed the cause of the fire due to factors surrounding community activities include forest clearance of land,  cigarette  butts  and land  clearing by  burning.  Forest fire  suppression  facilities  and  infrastructure  available  at  KPH Sumedang  still do not meet the  requirements set forth in  LHK  Regulation  No.  32 of 2016, it is  concluded  that  the  efforts already taken to overcome forest fire in KPH Sumedang is not optimal.
Keywords: blackout facilities, causes of forest fires, infrastructure, and forest fires

## PENDAHULUAN
Kebakaran  hutan  merupakan  salah  satu  gangguan hutan  yang  sering  terjadi.  Kebakaran  hutan  menurut Saharjo  (2003)  merupakan  kejadian  pembakaran  yang penjalarannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati, pohon mati yang  tetap  berdiri,  log,  tunggak  pohon,  gulma,  semak belukar,  dedaunan  dan  pohon-pohon.  Kebakaran  hutan Indonesia  terbesar  terjadi  pada  tahun  1997/1998  yang menghanguskan  9.7  juta  ha  (Applegate  dan  Suyanto 2001).
Kerugian  yang  ditimbulkan  dari  kebakaran  hutan akan  terus  meningkat  apabila  tidak  dilakukan  upaya pencegahan  serta  pengendalian  sejak  dini.  Kejadian kebakaran hutan di Indonesia sering terjadi pada musim kemarau, tidak terkecuali di KPH Sumedang. Berdasarkan  media  berita  sinar  pagi  aktual,  kasus kejadian  kebakaran  hutan  tahun  2014  telah  terjadi sebanyak  sepuluh  kali  dengan  tempat  yang  bervariasi yaitu  di  Tomo  utara,  Ujung  Jaya,  Cadas  Pangeran,  dan yang terakhir di Tomo.
Peranan  sarana  dan  prasarana  pemadam  kebakaran sangat  di  perlukan  dalam  upaya  pencegahan,  namun banyak fakta di lapangan menemukan keberadaan sarana dan  prasarana  tersebut  kurang  memadai.  Menurut Saharjo  (2016) tahun  2014  telah  dilaksanakan  audit kepatuhan  terkait  upaya  pengendalian  kebakaran  yang dilakukan oleh 15 korporasi yang bergerak dalam bidang kehutanan  (HTI  dan  HF  serta  HHBK-Sago)  dan kelapa
sawit  di  Provinsi  Riau.  Hasil  audit  memastikan  bahwa tidak  ada  satu  pun  dari  15  korporasi  tersebut  termasuk mereka  yang  selalu  menyatakan  sangat  peduli lingkungan dan memiliki peralatan yang sangat memadai dalam mengendalikan kebakaran terbukti tidak mematuhi  janji  yang  mereka  buat  sendiri  ketika  izin diberikan.  Sehubungan  dengan  kejadian  tersebut,  maka diperlukan  analisis  mengenai  penyebab  terjadinya kebakaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam upaya  pemadaman  kebakaran  hutan  sehingga  dapat dilakukan upaya pengendalian secara optimal oleh pihak KPH Sumedang.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis hubungan  antara  faktor  penyebab  terjadinya  kebakaran hutan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam  upaya  pengendalian  kebakaran  hutan  di  Perum Perhutani  KPH  Sumedang.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  informasi  tentang penyebab  terjadinya  kebakaran,  serta  pentingnya keberadaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran  dalam  membantu  upaya  pengendalian khususnya  yang  dilakukan  oleh  Perhutani  KPH Sumedang.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Perum  Perhutani  KPH Sumedang, BKPH Tomo Utara pada bulan April 2017.

## Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah perangkat  laptop,  lembar  kuesioner  ( tally  sheet ),  alat tulis,  kamera  dan  alat  perekam.  Bahan  dan  data  yang diperlukan  dalam  penelitian  yaitu  data  kondisi  umum KPH Sumedang, data frekuensi/jumlah kebakaran hutan
1 Dosen Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University
* Penulis korespondensi: e-mail: saharjobambangh@gmail.com
2 Mahasiswa Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University
selama  5  (lima)  tahun  terakhir  (2012-2016),  data curah hujan  5  (lima)  tahun  terakhir  (2012-2016),  data  luas kebakaran hutan 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016), dan data  pengelolaan  hutan  dalam  pengendalian  kebakaran hutan data inventarisasi sarana dan prasarana.

## Prosedur Penelitian

## Penentuan Lokasi Penelitian
Lokasi  ditentukan  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling berdasarkan  pada  tingkat  kejadian kebakaran hutan di KPH Sumedang.

## Penentuan Responden
Penentuan  responden  dilakukan  dengan  metode snowball  sampling  technique ,  dimana  peneliti  pada awalnya  mengenal  responden  kunci  ( key  person interviews ) kemudian responden kunci akan memperkenalkan kepada responden lain (Bungin 2011). Responden  kunci  ( key  person  interviews )  dalam penelitian  ini  yaitu  Danru  KPH  Sumedang,  Personil BKPH  Tomo  Utara.  Responden  lain  yaitu  masyarakat yang  berada  di  desa  Tomo  dengan  Desa  Cipeles. Wawancara  dilakukan  dengan  subjek  mendatangi langsung  responden  dan  mengambil  kesempatan  yang memudahkan untuk wawancara (Muhadjir 1992).

## Analisis Sarana dan Prasarana
Analisis  sarana  dan  prasarana  dilakukan  dengan penelusuran  dokumen  serta  kondisi  di  lapangan  yaitu dengan  melakukan  wawancara  pihak  KPH  Sumedang dan hasil tersebut disesuaikan dengan kriteria kepatuhan berdasarkan klasifikasi pada Permen LHK No. 32 tahun 2016 yang tersaji pada Tabel 1.

## Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  meliputi data  primer  dan  data  sekunder.    Data  primer  diperoleh melalui  metode  wawancara  dan  observasi  lapang. Wawancara  dilakukan  dengan  pihak  KPH  Sumedang. Data  sekunder diperoleh  melalui  penelusuran  dokumen agar  didapatkan  dokumen  yang  berkaitan  dengan penyebab kebakaran dan upaya pengendalian kebakaran
di  KPH  Sumedang.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan dapat digambarkan dengan metode triangulasi yang  mencakup  metode  lainnya.  Teknik  pengumpulan data ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini:

## Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah  metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang di dapat. Analisis  data  deskriptif  kualitatif  ini  menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi data reduction (reduksi  data) ,  data  display (penyajian  data) , dan data conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan). Model interaktif analisis data ditunjukkan pada Gambar 2 berikut :

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Umum Lokasi Penelitian
Menurut  laporan  semester  II  RKL  –  RPL  KPH Sumedang tahun 2015, areal kerja KPH Sumedang secara geografis  atau  berdasarkan  garis  lintang,  terletak  pada 06 0 40’  LS  sampai  70 0 83’  LS  dan  107 0 14’  BT  sampai 108 0 21’  BT.  Wilayah  administratif  KPH  Sumedang mempunyai luasan 37 579.45 ha
Berdasarkan pembagian wilayah secara administratif  pemerintahan,  wilayah  KPH  Sumedang berada  pada  wilayah  Kabupaten  Sumedang  Provinsi Jawa  Barat,  adapun  batas  wilayah  KPH  Sumedang meliputi (Laporan Semeter II RKL-RPL KPH Sumedang 2015) 1. Sebelah Utara  : Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka 2. Sebelah Timur  : Kabupaten Majalengka
3. Sebelah Selatan  : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut
4. Sebelah Barat : Kabupaten Subang.

## Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di KPH Sumedang
Kebakaran  hutan  pada  kawasan  Perum  Perhutani KPH Sumedang tercatat dengan total luasan 1.425,19 ha dalam  kurun  waktu  2012-2016.  Kebakaran  hutan  yang terjadi  pada  tahun  2012  merupakan  kebakaran  dengan luasan  tertinggi  tercatat  seluas  803,10  ha,  pada  tahun 2013 seluas 239,09 ha, tahun 2014 seluas 226,00 ha, pada tahun  2015  seluas  157,00  dan  pada  tahun  2016  tidak terjadi kebakaran.
Tabel 1.  Klasifikasi kategori kepatuhan Kriteria Selang Patuh 85-100 Cukup patuh 65-85 Kurang patuh 50-60 Tidak patuh <50 Sumber : Permen LHK No. 32 Tahun 2016 Gambar 1. Triangulasi metode pengumpulan data (Sitorus 1998) Gambar 2. Komponen analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Sugiyono 2005)
KPH Sumedang memiliki 9 BKPH yang terdiri dari BKPH  Songgom,  BKPH  Buahdua,  BKPH  Conggeang, BKPH  Ujungjaya,  BKPH  Tomo  Utara,  BKPH  Tomo Selatan,  BKPH  Cadasngampar,  BKPH  Manglayang Timur,  dan  BKPH  Tampomas.  BKPH  yang  memiliki tingkat  kebakaran  hutan  tertinggi  yaitu  BKPH  Tomo Selatan,  selanjutnya  BKPH  Ujungjaya  dan  setelah  itu BKPH  Tomo  Utara  (Gambar  4).  BKPH  Tomo  Utara merupakan  tempat  yang  dijadikan  lokasi  penelitian dikarenakan  lokasi  dan  aksesibilitas  yang  mudah  untuk di jangkau.

## Kebakaran Hutan dan Lahan di BKPH Tomo
Kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa  Tomo  Utara  tercatat  yang  tertinggi  terjadi  pada tahun  2012  dengan  total  seluas  144,8  ha  yang mengakibatkan  kerugian  finansial  sebesar  Rp  430,950 (x1000), diikuti tahun 2014 dengan total luasan 47,9 ha mengakibatkan  kerugian  finansial  sebesar  Rp  135,850 (x1000),  tahun  2013  seluas  41,59  ha  dengan  kerugian finansial  sebesar  Rp  124,770  (x1000), tahun  2015  total areal  terbakar  seluas  7,54  ha  dengan  kerugian  finansial sebesar Rp 567 (x1000) dan pada tahun 2016 tidak terjadi kebakaran hutan.
Curah hujan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir  (2012-2016)  tercatat tertinggi  pada  tahun  2016 yaitu  dengan  rata-rata  3039,2  mm  dan  terendah  yaitu pada  tahun  2015  sebesar  2180,5  mm.  Tingginya  curah hujan berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran hutan di  wilayah tersebut. Terlihat  pada tahun 2012 dan pada tahun  2016  dimana  tinggi  serta  rendahnya  luasan terbakar  berbanding  lurus  dengan  rendah  dan  tingginya curah  hujan  yang  terjadi  pada  tahun  tersebut. Berdasarkan klasifikasi Septicorini (2006) tingkat curah hujan  lebih  dari  2000  mm/tahun  memiliki  kelas kerawanan rendah terhadap kebakaran hutan dan lahan, dikarenakan merupakan iklim basah, sehingga berpengaruh terhadap kelembapan regional hutan. Gambar 3  Luasan kebakaran di KPH Sumedang periode 2012-2016
Gambar 4  Luasan kebakaran hutan di setiap BKPH
803.10 239.09 226.00 157.00 0.00 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2012 2013 2014 2015 2016 20.104 4.04 34.942 58.18 48.306 90.08 6.097.011.86 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 rata-rata Gambar 5  Luasan Kebakaran hutan di BKPH Tomo Utara periode 2012-2016 Gambar 6  Kerugian yang diakibatkan kebakaran di BKPH Tomo Utara
Gambar 7  Kondisi  curah hujan periode tahun 2012- 2016
144.8 41.59 47.9 7.54 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2012 2013 2014 2015 2016 Ha Tahun 430,950 124,770 135,850 567 0 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 2012 2013 2014 2015 2016 x 1000 Tahun 2355.5 2674.7 2221.7 2180.5 3039.2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2012 2013 2014 2015 2016 m m /t ah u n Tahun
Kejadian kebakaran hutan dan lahan di BKPH Tomo Utara  terjadi  pada  rentan  bulan  Juli  hingga  Oktober, dimana pada bulan tersebut tingkat  curah hujan rendah, sehingga memicu kebakaran dengan mudah dikarenakan ketersediaan  bahan  bakar  yang  melimpah.  Menurut Syaufina  (2008)  frekuensi  dan  luas  kebakaran  tertinggi terjadi  pada  bulan  dengan  curah  hujan  yang  rendah (kurang  dari  60  mm/tahun).  Curah  hujan  berpengaruh terhadap kelembapan regional hutan, khususnya terhadap bahan  bakar.  Curah  hujan  yang  rendah  membuat kelembaban bahan bakar rendah dan kadar air pun rendah sehingga  potensi  kebakaran  pada  periode  bulan  Juli hingga  Oktober  tinggi,  seperti  yang  terdapat  pada Gambar 8.

## Sumber Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu  faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat terjadi karena petir, batu bara, dan letusan gunung berapi. Sedangkan faktor manusia antara lain disebabkan oleh kesengajaan membakar, konflik sosial, api unggun dan  operasi  pembalakan  (Sahardjo  2003).  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  masyarakat  di  dua  desa  yaitu Desa  Tomo  dengan  Desa  Cipeles  persepsi  tentang penyebab terjadinya kebakaran tidak lepas dari kegiatan masyarakat  yang  berada  pada  kawasan  sekitar  hutan. Hasil  wawancara  terkait  persepsi  masyarakat  mengenai penyebab  terjadinya  kebakaran  dapat  dilihat  pada Gambar 9.
Sebanyak 78 persen responden masyarakat berpendapat  bahwa  penyebab  kebakaran  berasal  dari puntung  rokok  yang  dibuang  sembarangan  oleh masyarakat  yang  menggembala  di  sekitar  hutan. Penggembala  biasanya  merokok  sembari  menunggu ternak  mereka,  bahkan  tidak  jarang  mereka  juga membawa  obat  nyamuk  bakar  agar  melindungi  diri mereka  dari  nyamuk.  Menurut  Susanty  (2014)  bahwa puntung  rokok  tidak  dapat  menyebabkan  kebakaran hutan  dan  lahan  karena  puntung  rokok  tersebut  tidak cukup panas untuk memanaskan bahan bakar sampai titik nyala,  sehingga  dapat  dikatakan  puntung  rokok  tidak dapat dikatakan sebagai penyebab terjadinya kebakaran.
Sebanyak  15  persen  responden  mengatakan  bahwa penyebab  terjadinya  kebakaran  hutan  dikarenakan  oleh adanya  kegiatan  berburu  babi  pada  kawasan  hutan. Kegiatan  ini  masih  sering  dilakukan  dikarenakan  babi dianggap hama yang sering merusak perkebunan mereka. Cara  yang  digunakan  dalam  berburu  ini  salah  satunya yaitu  melakukan  pembakaran  pada  semak-semak  agar mengarahkan  hewan  buruan  pada  perangkap.  Kejadian tersebut  dapat  menimbulkan  penjalaran  api  pada kawasan lain dikarenakan  api  tidak dapat  dikendalikan. Selain  itu,  penyebab  terjadinya  kebakaran  sebanyak  7 persen  responden  mengatakan  dikarenakan  pembukaan lahan  dengan  metode  pembakaran.  Metode  tersebut dianggap lebih efektif serta murah, sehingga masyarakat masih  sering  melakukan  hal  tersebut  khususnya  pada kawasan hutan.
Gambar 8  Rata-rata  curah  hujan  bulanan  BKPH
Tomo Utara Gambar 9  Persentase persepsi masyarakat 237 207.24 334.12 314.44 218.94 126.12 92.58 42.84 113.82 159.44 325.8 321.98 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Ja n Feb Mar A p r Me i Ju n Ju l A g s Sep t O k t N o v D es Rata- rata Puntung Rokok 78% Pembukaan Lahan 7% Berburu Babi

## Sumber KPH Sumedang
Gambar 10  Benda  yang  tertinggal  pada  lokasi kebakaran

## Sarana dan Prasarana Pemadaman KPH Sumedang
Upaya  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan, perlu  di  tunjang  dengan  adanya  sarana  dan  prasarana untuk mendukung keberhasilan dalam upaya pengendalian  tersebut.  Sarana  dan  prasarana  yang selanjutnya  disingkat  sarana  prasarana  adalah  peralatan dan  fasilitas  yang  digunakan  untuk  mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Permen LHK No.  32  Tahun  2016).  Sarana  dan  prasarana  pemadam kebakaran hutan pada unit pengelolaan berdasarkan pada pasal 53 Permen LHK No. 32 Tahun 2016 meliputi (a). Perlengkapan  pribadi,  (b).  Perlengkapan  regu,  (c). Peralatan  regu,  (d)  Kendaraan  khusus  pengendalian kebakaran hutan roda empat, (e). Sarana pengolahan data dan komunikasi, dan (f). Sarana transportasi. Ketentuan tersebut  dijabarkan  kembali  pada  pasal  54  yang disebutkan  bahwa  perlengkapan  pribadi  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  53  huruf  a,  sekurang-kurangnya terdiri  atas,  topi  pengaman,  lampu  kepala,  kacamata pengaman,  masker  dan  penutup  leher,  sarung  tangan, sabuk  pedples,  peluit,  ransel,  sepatu  pemadam,  baju pemadam,  kaos,  kantong  tidur,  dan  ransel  standar  yang masing-masing  perlengkapan  sejumlah  15  (lima  belas) set.
Sarana  dan  prasarana  pribadi  yang  tersedia  pada KPH  Sumedang  berdasarkan  hasil  penelusuran  di lapangan tidak ditemukan satu pun alat penunjang. Poin perlengkapan regu berdasarkan ketentuan Permen LHK No. 32 Tahun 2016 pasal 55 ayat 1 terdiri atas (a) 2 (dua) unit  tenda,  (b)  1  (satu)  set  peralatan  standar perbengkelan, (c) 2 (dua) unit peralatan Standar P3K, dan (d)  1  (satu)  unit  peralatan  penerangan,  1  (satu)  unti peralatan masak, dan 1 (satu) unit perlengkapan standar evakuasi  dan  penyelamatan  sederhana.  Hasil  yang didapatkan bahwa untuk kriteria ketentuan perlengkapan regu tidak ditemukan di lapangan.
Peralatan  selanjutnya  yaitu  peralatan  regu,  yang kemudian dijabarkan menjadi dua bagian yaitu peralatan tangan  dan  peralatan  mekanis.  Peralatan  tangan  regu yang  dimana  pada  peralatan  regu  tersebut  berdasarkan pada  Permen  LHK  No.  32  Tahun  2016  pasal  56 ayat  3 disebutkan  bahwa  ketentuan  peralatan  tangan,  dalam  1 (satu)  regu  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  (a)  Kapak
dua fungsi sejumlah 4 (empat) unit, (b) Gepyok sejumlah 8 (delapan) unit, (c) Garu tajam sejumlah 6 ( enam) unit, (d) Garu pacul sejumlah 3 (tiga) unit, (e) Sekop sejumlah 6  (enam)  unit,  (f)  Pompa  punggung  sejumlah  10 (sepuluh) unit, (g) Obor sulut tetes sejumlah 1 (satu) unit, (h)  Kikir  sejumlah  2  (dua)  unit,  (i)  Golok/parang sejumlah 10 (sepuluh) unit, yang dimana telah dijabarkan kembali  pada  ayat  4  mengenai  standarisasi    untuk masing-masing  jenis  peralatan  tangan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil  penelusuran  lapang  tidak  ditemukan  Sarana dan  prasarana  penunjang  di  KPH  Sumedang.  Peralatan mekanis  berdasarkan  ketentuan  bahwa,  dalam  1  (satu) regu  sekurang-kurangnya  terdiri  atas  (a)  Pompa  induk 1(satu)  unit,  (b)  Pompa  jinjing  3 (tiga)  unit,  (c) Pompa apung 2 (dua) unit, (d) Nozzle 5 (lima) unit, (e) Suntikan Gambut 5 (lima) unit, (f) Tangki  air lipat 5 (lima) unit, (g) Selang 50 buah, (h) Chain-saw 1 (satu) unit. Hasil dari penelusuran  di  lapangan  didapatkan  sejumlah  peralatan yaitu  pompa  induk  sejumlah  1  (satu)  unit  dan  Pompa jinjing sejumlah 25( unit).
Peralatan penunjang pengolahan data dan komunikasi  berdasarkan  ketentuan  yang  di  atur  dalam Permen  LHK  No.  32  tahun  2016  pasal  59  sekurang- kurangnya  terdiri  atas  (a)  GPS  1  (satu)  unit,  (b)  Radio
Gambar 12 (a) Pompa jinjing, (b) Pompa induk
Tabel 2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
pengendalian kebakaran di KPH Sumedang
Sarana dan prasarana pemadaman Ketersediaan alat Ketentuan Persentase % Perlengkapan pribadi 0 9 Peralatan tangan regu 0 9 Peralatan mekanis regu 2 8 Perlengkapan regu 0 6 13,15789 sarana transportasi 2 2 Pengolahan data dan komunikasi 1 4 Jumlah 5 38
genggam  4  (empat)  unit,  (c)  Radio  mobil  1  (satu),  (d) Megaphone 1  (satu).  Berdasarkan  hasil  temuan  hanya ditemukan  satu  alat  yaitu  radio  genggam  sebanyak  11 (sebelas) buah. Sarana transportasi yang tersedia di KPH Sumedang  berdasarkan  hasil  penelusuran  didapatkan  2 (dua) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) unit kendaraan mobil  dinas.  Kendaraan  mobil  dinas  tersebut  dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menunjang saat  terjadi  kebakaran  hutan.  Temuan  tersebut  sesuai dengan ketentuan Permen LHK No. 32 tahun 2016 yang dimana  disebutkan  dalam  pasal  60  bahwa  jenis  dan jumlah sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf f dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas (a) kendaraan roda dua jenis lapangan 2 (dua) unit,  (b)  kendaraan  roda  empat  2  (dua)  unit,  (c)  sarana transportasi lain.
Hasil  temuan  berdasarkan  Tabel  2  menunjukkan bahwa tingkat keberadaan sarana dan prasarana di KPH Sumedang  hanya  sebesar  13,15%.    Menurut  Permen LHK No. 32 tahun 2016 Pasal 105 ayat 2 bahwa kategori kepatuhan mengikuti penilaian (a) Patuh, dengan selang nilai  hasil  uji  85  sampai  dengan  100,  (b)  Cukup patuh, dengan  selang  nilai  uji  65  sampai  kurang  dari  85,  (c) kurang patuh, dengan selang nilai uji 50 sampai dengan kurang  dari  65,  (d)  Tidak  patuh,  dengan  selang  nilai kurang  dari  50.  Berdasarkan  kategori  tersebut  KPH Sumedang dianggap tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku  mengenai  ketersediaan  sarana  dan  prasarana pemadam kebakaran.
Minimnya keberadaan sarana dan prasarana tersebut berpengaruh  terhadap  proses  pengendalian  kebakaran hutan  dan  lahan  yang  terjadi,  sehingga  upaya  yang dilakukan dalam rangka meminimalisir kebakaran hutan dan  lahan  oleh  pihak  Perhutani  dapat  dikatakan  masih belum optimal.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi  di  KPH Sumedang di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu curah hujan  yang  terjadi  selama  lima  tahun  terakhir,  kegiatan masyarakat yang melakukan pembakaran secara sengaja pada kegiatan berupa berburu babi dan pembukaan lahan. Pihak  KPH  Sumedang  masih  belum  memenuhi persyaratan  yang  wajib  mereka  miliki  sesuai  Permen LHK  No.  32  Tahun  2016  mengenai  pemenuhan  sarana dan sarana kebakaran hutan, sehingga upaya pengendalian kebakaran hutan yang terjadi masih belum optimal.

## Saran
Perlunya  edukasi  terhadap  masyarakat  sehingga dapat  mengurangi  aktivitas  pemburuan  dengan  cara
pembakaran. Selain itu, diperlukan pemenuhan inventarisasi sarana dan prasarana penunjang pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  agar  upaya pengendalian berjalan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Applegate, G., U. Chokkalingam and S. Suyanto. 2001. The  Undering  causes  and  im  pacts  of  fires  in South-east Asia . CIFOR/ICRAF final Report.
Bungin  B.  2011. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi, Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu  Sosial Lainnya. Jakarta (ID) : Kencanan Prenada Media Group.
Muhadjir  N.  1992. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Realisme Metaphisik.
Yogyakarta (ID) : Penerbit Rake Sarasin.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor:  P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016. Tentang  Pengendalian Kebakaran  Hutan  dan  Lahan .  Jakarta  (ID):
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
[PERHUTANI] Perum Perhutani KPH Sumedang. 2015. Laporan Semeter II RKL-RPL KPH Sumedang. Sumedang (ID) : KPH Sumedang.
Saharjo  BH.  2003.  Sumber  Api. Pengetahuan  Dasar Pengendalian  Kebakaran  Hutan. Bogor  (ID)  : Fakultas Kehutanan IPB.
Saharjo BH. 2016. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia . Bogor (ID) : IPB Press.
Septicorini EP. 2006. Studi penentuan tingkat kerawanan kebakaran  hutan  di  Kabupaten  Ogan  Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan [Skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
Sinarpagiaktual.  2014.  Kebakaran  Hutan  Rutin  Terjadi Dugaan  Jadi  ‘’Proyek’’  Tahunan  di  Sangkal Perhutani. Sinarpagiaktual.com [Internet] [diunduh  2017  Feb  16];  Tersedia  pada: http://www.sinarpagiaktual.net/peristiwa/kebakar an-hutan-rutin-terjadi-dugaan-jadi-proyek- tahunan-disangkal-perhutani.
Sitorus  MTF.  1998. Penelitian  Kualitatif  :  Suatu Perkenalan. Bogor (ID) : Dokis.
Sugiyono.  2005. Memahami  Penelitian  Kualitatif. Bandung (ID) : CV Alfabeta.
Susanty  SC.  2009.  Potensi  kebakaran  hutan  di  Taman Nasional  Gunung  Gede  Pangrango  berdasarkan curah hujan dan sumber api [skripsi]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
Syaufina  L.2008. Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Indoneisa,  Perilaku  Api,  Penyebab  dan  Dampak Kebakaran. Malang (ID) : Bayumedia.