## ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN SINJAI

## (STUDI PUTUSAN NOMOR: 39/PID.SUS-TPK/2020/PN.MKS)
Juridical Analysis of Corruption in the Use of Village Fund Budget in Sinjai District (Study of Decision Number: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MKS)
Muh. Ali Hasbi * , Ruslan Renggong, Mustawa Nur
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: m.aliasbi@gmail.com
Diterima: 17 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  tindak  pidana  korupsi  terkait  penggunaan  anggaran  dana  desa  di Kabupaten Sinjai dan faktor penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian  yang di  gunakan adalah penelitian  hukum  normatif dengan  menggunakan data primer yang  diperoleh  melalui  teknik  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Putusan  Nomor:  39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks,  belum  dapat  berjalan  optimal  dan  perlu  dilakukan  penyempurnaan  hukum  khususnya  penjatuhan  putusan  terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku. Dan Faktor yang penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi yakni aparatur penegakan hukum masih terkendala prosedur dan budaya masyarakat yang kurang memahami.
Kata Kunci : Korupsi, Penyalahgunaan, Anggaran, Dana Desa

## ABSTRACT
This study aims to determine the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai  District and inhibiting factors in the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai District. The research  method  used  is  normative  legal  research  using  primary  data  obtained  through  interview  techniques.  The  results showed that Decision Number: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks, has not been able to run optimally and it is necessary to improve the law, especially the verdict, especially regarding the restitution imposed on the perpetrator. And the inhibiting factors  in the implementation of corruption crimes, namely the law enforcement apparatus is still constrained by procedures and a culture of society that lacks understanding.
Keywords: Corruption, Abuse of Authority, Budgets, Village Fund
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  setelah  mengalami amandemen.  Sebagai  suatu  Negara  yang  berprinsip  hukum dalam  mencapai  tujuan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, terutama  dalam  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  melalui pembangunan,  konsekuensinya  adalah  hukum  menjadi landasan  bagi  setiap  warga  negara  untuk  berinteraksi  dan bertindak  sesuai  dengan  ketentuan  konstitusi.  Semua  warga Negara  Indonesia  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  atau kejahatan  terhadap  ketertiban  umum  di  harapkan  patuh terhadap  peraturan  yang  berlaku  sesuai  dengan  ketentuan konstitusi  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Demikian,  hukum menjadi pijakan utama dalam mengatur perilaku dan tindakan mereka.
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi  yang  telah  diubah  melalui  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2001. Kedua pasal tersebut  mengatur tentang tindakan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  dan  penyalahgunaan kewenangan, peluang, atau sarana berdasarkan jabatan. Hal ini menjadi  dasar  untuk  tindakan  hukum  dalam  konteks penggunaan  Anggaran  Dana  Desa,  yang  secara  rinci  diatur dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014, sebagai berikut:
“Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola  dengan  prinsip-prinsip  transparansi,  akuntabilitas, partisipasi,  serta  dilakukan  secara  tertib  dan  disiplin  dalam pengelolaan  anggaran.  Sementara  itu,  Pasal  2  Ayat  (2) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan  pada  Ayat  (1)  harus  dilakukan  dalam  periode  satu

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Di… (Muh. Ali Hasbi, Ruslan Renggong, Mustawa Nur)
tahun  anggaran,  yaitu  mulai  dari  tanggal  1  Januari  hingga tanggal  31  Desember,  dan  harus  dilaksanakan  dengan keteraturan dan disiplin dalam pengelolaan anggaran”.
Mustawa  menegaskan  bahwa  tujuan  pembuatan  hukum adalah  memberikan  manfaat  bagi  individu  dan  kelompok masyarakat. Dengan kata lain, hukum dianggap sebagai suatu perangkat  prinsip  dan  aturan  yang  mengatur  interaksi  antara manusia dalam masyarakat agar berjalan dengan aman, tertib, dan  damai  (Mustawa  Nur,  2022).  Pendapat  hukum  lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Marwan Mas,  mengemukakan konsep  hukum  progresif  yang  menekankan  pentingnya menjunjung  tinggi  moralitas  sebagai  akar  kehidupan.  Hati nurani  ditempatkan  sebagai  pendorong,  penggerak,  dan pengendali  dalam  implementasi  hukum  dalam  masyarakat (Marwan Mas, 2014).
Korupsi  telah  terjadi  di  berbagai  lapisan  pemerintahan, termasuk tingkat pusat hingga desa. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi, namun belum  menunjukkan  keberhasilan  yang  signifikan.  Dengan alokasi  dana  desa  oleh  pemerintah,  ada  potensi  terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh aparat pemerintah desa. Salah satu tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan penulis adalah kasus korupsi yang terjadi Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.
Pejabat  Kepala  Desa  Lamatti  Riawang  telah  terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat  merugikan  negara  atau perekonomian  negara,  berdasarkan  laporan  pertanggung jawaban  Desa  Lamatti  Riawang,  Kecamatan  Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, terhadap penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun  Anggaran  2017  sebesar  Rp.  1.774.905.762,  -  (Satu Milyar  Tujuh  Ratus  Tujuh  Puluh  Empat  Juta  Sembilan  Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dan Tahun Anggaran  2018  sebesar  Rp.  1.776.174.971,  -  (Satu  Milyar Tujuh  Ratus  Tujuh  Puluh  Enam  Juta  Seratus  Tujuh  Puluh Empat  Ribu  Sembilan  Ratus  Tujuh  Puluh  Satu  Rupiah) seluruhnya  telah  dipergunakan,  namun  tidak  sesuai  dengan peruntukannya sebagaimana mestinya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di  Kabupaten  Sinjai  dan  faktor  penghambat  dalam  penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai.

## 2. METODE

## a) Jenis Penelitian
Tipe  penelitian  tipe  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan  data  primer  yang  di  peroleh  melalui  teknik wawancara  dengan  hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  dan data  sekunder  yang  merujuk  pada  Undang-undang,  buku, jurnal, serta dokumen dari Pengadilan Negeri Makassar terkait permasalahan  yang  diteliti.  Data  yang  terhimpun  diorganisir secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1   Penerapan Tindak Pidana Korupsi Terkait

## Penggunaan Anggaran
Dana  Desa  Dalam  Putusan  Nomor:  39/Pid.Sus- TPK/2020/PN. Mks 1) Posisi Kasus
Terdakwa  diangkat  menjadi  Kepala  Desa  Lamatti Riawang  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Sinjai  Nomor:  1034 tahun  2015  pada  tanggal  22  Juni  2015  tentang  pengangkatan Kepala Desa Lamatti Riawang periode 2015-2021.
Berdasarkan  Peraturan  Desa  Nomor  02  Tahun  2017  tentang APBD Desa Lamatti Riawang Tahun 2017, menerima anggaran sebesar  Rp.  1.774.905.762,-  (Satu  Milyar  Tujuh  Ratus  Tujuh Puluh  Empat  Juta  Sembilan  Ratus  Lima  Ribu  Tujuh  Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD)  dari  APBD  sebesar  Rp.  921.873.538,-  yang peruntukannya  untuk  belanja  pendapatan  Desa,  belanja operasional Desa, dan pembangunan di Desa Lamatti Riawang Kec.  Bulupoddo.  Dana  Desa  (DD)  dari  APBN  sebesar  Rp. 829.218.063,- yang peruntukannya untuk kegiatan pembangunan  fisik  infrastruktur  di  Desa.  Bagian  dari  Hasil Pajak Daerah (BHP) dari APBD sebesar Rp. 23.814.161,- (Dua Puluh  Tiga  Juta  Delapan  Ratus  Empat  Belas  Ribu  Seratus Enam  Puluh  Satu  Rupiah).  Ditambah  dengan  dana  Silpa  Rp. 50.599.093,20  (Lima  Puluh  Juta  Lima  Ratus  Sembilan  Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tiga Dua Puluh Rupiah).
Sedangkan, berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBD Lamatti Riawang Tahun 2018 menerima anggaran  sebesar  Rp.  1.776.174.971,-  (Satu  Milyar  Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan  Ratus  Tujuh  Puluh  Satu  Rupiah)  bersumber  dari Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dari  APBD  sebesar  Rp. 885.023.496,-  yang  peruntukannya  untuk  belanja  pendapatan Desa,  belanja  operasional  Desa,  dan  pembangunan  di  Desa Lamatti  Riawang  Kec.  Bulupoddo.  Dana  Desa  (DD)  dari APBN  sebesar  Rp.  864.256.000,-  yang  peruntukannya  untuk kegiatan pembangunan fisik infrastruktur di Desa. Bagian dari Hasil  Pajak  Daerah  (BHP)  dari  APBD  sebesar  Rp.  26.895. Ditambah dengan dana Silpa Rp. 123.056.219,80 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Delapan Puluh Rupiah).
Perbuatan  Terdakwa  selaku  Pemegang  Kekuasaan Pengelolaan  Keuangan  Desa  sebagaimana  dalam  Pasal  3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah melakukan pencairan Dana  Desa/DD  dan  Alokasi  Dana  Desa/ADD  TA  2016  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  dan  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Desa Lamatti Riawang, yang tidak sesuai dengan fakta yang  sebenarnya,  sehingga  perbuatan  Terdakwa  yang  tidak mempergunakan Dana Desa/DD dan Alokasi Dana Desa/ADD sebagaimana  peruntukkannya  tersebut  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan.
Akibat  dari  perbuatan  Terdakwa  yang  telah  melakukan pencairan  Dana  Desa/DD  dan  Alokasi  Dana  Desa/ADD  TA 2017 dan 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  dan  atau  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD),  yang  tidak  sesuai  dengan peruntukkannya,  mengakibatkan  Kerugian  Negara  dan  atau Daerah khususnya Pemerintah Desa Lamatti Riawang sebesar Rp.  438.715.342,08  (Empat  Ratus  Tiga  Puluh  Delapan  Juta Tujuh  Ratus  Lima  Belas  Ribu  Tiga  Ratus  Empat  Puluh  Dua Koma  Nol  Delapan)  yang  dipergunakan  untuk  kepentingan. Terdakwa  atau  orang  lain.  Sebagaimana  Keterangan  Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel bersesuaian dengan Laporan hasil  audit  pemeriksaan  penghitungan  Kerugian  Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan Perwakilan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  SR-369/ PW21/5/2019.
2) Dakwaan
Terdakwa  diajukan  dipersidangan  oleh  Penuntut  Umum dengan dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan Primair:
Bahwa  ia  Terdakwa,  selaku  Kepala  Desa  Lamatti Riawang  berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati  Sinjai
Nomor  1034 Tahun  2015  tanggal  22  Juni  2015  periode  2015 s/d 2021, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Desa  Lamatti  Riawang Kecamatan Bulupoddo  Kabupaten  Sinjai  Provinsi  Sulawesi  Selatan  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah  hukum  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan  Negeri  Makassar.  Dengan  melawan  hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara.
Dakwaan Subsidiair:
Bahwa  ia  Terdakwa,  selaku  Kepala  Desa  Lamatti Riawang  berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati  Sinjai Nomor  1034 Tahun  2015  tanggal  22  Juni  2015  periode  2015 s/d 2021, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Desa  Lamatti  Riawang Kecamatan Bulupoddo  Kabupaten  Sinjai  Provinsi  Sulawesi  Selatan  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah  hukum  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan  Negeri  Makassar.  Dengan  tujuan  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 3) Tuntutan
Telah membaca dan mempelajari surat bukti/barang bukti dalam  perkara  ini;  Telah  mendengar  tuntutan  pidana (requisitor)  Penuntut  Umum  tanggal  20  Juni  2020  yang  pada pokoknya menuntut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
a) Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Dakwaan  Primair  sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Jo  Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b) Membebaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari Dakwaan Primair tersebut;
c) Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut  hukum  bersalah  “setiap  orang  yang  dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  atau suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  Negara  atau  Perekonomian  Negara” sebagaimana  dimaksud  dalam  Dakwaan  Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo  Pasal  18  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
d) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara  selama  4  (Empat)  tahun  dikurangi  selama terdakwa  dalam  tahanan,  dengan  perintah  agar Terdakwa tetap ditahan;
e) Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsider 4 (Empat) bulan kurungan;
f) Menghukum pula Terdakwa, dengan membayar uang pengganti  sebesar  Rp  438.715.342,08  (Empat  Ratus Tiga  Puluh  Delapan  Juta  Tujuh  Ratus  Lima  Belas Ribu  Tiga  Ratus  Empat  Puluh  Dua  Koma  Nol Delapan),  apabila  Terpidana  tidak  membayar  uang pengganti  paling  lama  dalam  waktu  1  (Satu)  Bulan sesudah  Putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta  benda  Terpidana dapat  disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi uang  pengganti  tersebut,  apabila  Terpidana  tidak mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk membayar  uang  pengganti,  maka  diganti  dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.
4) Fakta-Fakta Hukum
Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi- saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta  didukung  dengan  adanya  barang  bukti,  diperoleh  fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut:
a) Bahwa  benar  terdakwa  pada  Tahun  2017  dan Tahun 2018 tersebut terdakwa menjabat selaku kepala Desa Lamatti  Riawang  sehingga  terdakwa  juga  bertindak selaku KPA (kuasa pengguna Anggaran ADD dan DD Lamatti Riawang pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.
b) Bahwa  benar  tugas  dan  fungsi  saya  selaku  kepala desa:  Bertanggung  jawab  terkait  penggunaan anggaran  ADD  dan  DD;  serta  Menginventarisir  dan Memfasilitasi  kebutuhan  masyarakat  di  masing- masing dusun desa Arabika.
c) Bahwa  benar  terdakwa  dalam  mengelola  keuangan tidak  memberikan  kewenangan  kepada  bendahara sesuai  dengan  tupoksinya,  dalam  pengelolaan keuangan  yang  diserahkan  kepada  bendahara  adalah biaya pembelian ATK.
d) Bahwa  benar  terdakwa  dalam  pengelolaan  keuangan APB  Desa  Tahun  anggaran  2017  dan  2018, Pemerintah  desa  Lamatti  Riawang  menyimpang  dari peraturan.
5) Pertimbangan Hakim
Berkaitan dengan keputusan Pengadilan No. 39/Pid.SusTPK/2020/PN. Mks,  yang  melibatkan  kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala Desa Lamatti Riawang di  Kecamatan  Bulupoddo,  Kabupaten  Sinjai,  penelitian  ini mencakup  proses  pemeriksaan,  pengadilan,  dan  keputusan yang diberikan oleh majelis hakim dengan pertimbangan yang beragam. Maka pertimbangan  majelis hakim yang memeriksa dan  mengadili perkara ini dapat dilihat pada: Alat bukti  yang dihadirkan  di  persidangan,  Keterangan  7  orang  saksi  di persidangan,  Keterangan  terdakwa.  Dimana  majelis  hakim berpendapat:
a) Menurut  pandangan  majelis  hakim,  terdakwa seharusnya  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya sebagai Kepala Desa tanpa melakukan tindakan yang
Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Di… (Muh. Ali Hasbi, Ruslan Renggong, Mustawa Nur)
terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kualifikasi perbuatannya diatur secara jelas dalam Pasal  3  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa  tidak  sesuai  dengan  rumusan  melawan hukum  yang  terkandung  dalam  Pasal  2  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Oleh  karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa unsur melawan hukum  dalam  Pasal  ini  tidak  terbukti  atas  perbuatan terdakwa. Dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan primair  tidak  terpenuhi,  terdakwa  dibebaskan  dari dakwaan primair.
b) Selanjutnya,  majelis  hakim  mempertimbangkan dakwaan  subsidair.  Dalam  proses  pemeriksaan perkara  pidana  ini,  majelis  hakim  berusaha  mencari kebenaran  materi  berdasarkan  fakta-fakta  yang terungkap  dalam  persidangan  dan  merujuk  pada  isi surat  dakwaan  subsidair  dari  penuntut  umum. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiair yang melanggar  Pasal  3  Jo.  Pasal  18  Ayat  (1)  huruf  b Undang-Undang  R.I  Nomor:  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang No,  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
6) Putusan/Vonis
Memperhatikan  Pasal  3  Jo  Pasal  18  Undang-Undang Nomor:  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor:  20  Tahun  2001,  Pasal  28  Undang- Undang  Nomor:  46  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 KUHAP, serta pasal- pasal  dari  undang-undang  dan  ketentuan  hukum  yang berhubungan  dengan  perkara  ini.  Selanjutnya  dalam  putusan, terdakwa  dijatuhi  hukuman  dengan  Amar  Putusan  sebagai berikut:
a) Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Dakwaan Primair;
b) Membebaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari Dakwaan Primair tersebut;
c) Menyatakan  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa;
d) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan Denda sebesar Rp100.000,000, - (Seratus Juta Rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan;
e) Menetapkan  masa  penangkapan  dan  atau  penahanan yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
f) Menghukum  Terdakwa,  untuk  membayar  uang pengganti  sebesar  Rp  438.715.342,08  (Empat  Ratus Tiga  Puluh  Delapan  Juta  Tujuh  Ratus  Lima  Belas Ribu  Tiga  Ratus  Empat  Puluh  Dua  Koma  Nol Delapan),  apabila  Terpidana  tidak  membayar  uang pengganti  paling  lama  dalam  waktu  1  (Satu)  Bulan sesudah  Putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta  benda  Terpidana dapat  disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi uang  pengganti  tersebut,  apabila  Terpidana  tidak mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk
membayar  uang  pengganti,  maka  diganti  dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
7) Analisis Perkara Berdasarkan dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, seluruh  unsur-unsurnya  telah  terbukti  secara  hukum.  Unsur- unsur  tersebut  melibatkan  setiap  orang,  tujuan  untuk menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu  korporasi, penyalahgunaan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang dimilikinya  karena  jabatan  atau  kedudukan,  dan  dampak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Menurut  penulis,  hakim  seharusnya  mempertimbangkan bahwa  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  hanya  menyangkut kerugian  finansial  bagi  negara,  tetapi  juga  berdampak  pada pelayanan  publik  yang  tidak  optimal.  Ketidak  optimalan pelayanan publik dapat menghambat pencapaian tujuan negara untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama.  Oleh  karena  itu, perbuatan terdakwa dianggap tidak mendukung esensi negara.
Selain  itu,  dari  perspektif  jabatan  terdakwa  sebagai Kepala Desa, seharusnya sebagai pemimpin desa, ia seharusnya memberikan  contoh  perilaku  yang  baik  kepada  warganya. Melibatkan  diri  dalam  tindak  pidana  korupsi  merupakan tindakan tercela yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin.  Selanjutnya,  penting  untuk  memahami  bahwa Tindak  pidana  korupsi  dianggap  sebagai  kejahatan  terhadap kemanusiaan  (crimes  against  humanity)  dan  termasuk  dalam kategori kejahatan luar biasa  (extraordinary crimes). Menurut penulis,  hukuman  bagi  koruptor  seharusnya  setara  dengan kejahatan  yang  dilakukan,  yakni  hukuman  luar  biasa  untuk memberikan efek jera dan menghukum dengan tegas.

## 3.2 Faktor Penghambat Dalam Penerapan Tindak Pidana
Korupsi  Terkait  Penggunaan  Anggaran  Dana  Desa Dalam  Putusan  Nomor:  39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks
1) Hambatan dari Aspek Undang-Undang Hambatan  dari  aspek  undang-undang  yakni  dari  segi pidana,  Pasal  416  sampai  dengan  Pasal  1.435  KUHPidana dalam kenyataan tidak dapat di jalankan, sehingga ketinggalan zaman serta aturan diluar KUHPidana.
2) Hambatan dari Aspek Penegakan Hukum Terkait  dengan  studi  putusan  Nomor:  39/Pid.Sus- TPK/2020/PN.  Mks  yang  merupakan  perkara  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan  Kepala  Desa  Lamatti  Riawang Kecamatan  Bulupoddo  Kabupaten  Sinjai  yang  diperiksa, diadili  dan  diputuskan  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  oleh majelis hakim dengan berbagai pertimbangan.
Hakim  sebelum  menjatuhkan  sanksi  pidana  yang  layak bagi terdakwa,  maka terlebih  dahulu  mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan, yaitu:
a) Hal-hal yang memberatkan Terdakwa tidak mendukung  program  pemerintah  yang  sedang  giat- giatnya  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana korupsi.
b) Hal-hal  yang  meringankan:  Terdakwa  sopan  dalam persidangan  dan  berterus  terang  dalam  memberikan keterangan;  Terdakwa  menyesali  perbuatannya; Terdakwa mempunyai tanggungan dan sebagai tulang punggung  keluarga;  Terdakwa  belum  pernah  di hukum.
c) Setelah memeriksa segala yang terungkap dipersidangan,  majelis  Hakim  bermusyawarah  dan membuat putusan  yang  menyatakan bahwa terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  korupsi  sebagaimana  yang  terdapat  dalam amar  putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  atas perkara  pidana  Nomor:  39/Pid.SusTPK/2020/PN. Mks.
3) Hambatan dari Aspek Budaya Hukum
Aparatur  penegakan  hukum  masih  terkendala  prosedur dan budaya masyarakat yang kurang memahami.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  putusan  Nomor:  39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.  Mks, belum  dapat  berjalan  optimal  dan  perlu  dilakukan penyempurnaan  hukum  khususnya  penjatuhan  putusan terutama  mengenai  uang  pengganti  yang  dikenakan  kepada pelaku. Dan Faktor yang penghambat dalam penerapan tindak pidana  korupsi  yakni  aparatur  penegakan  hukum  masih terkendala  prosedur  dan  budaya  masyarakat  yang  kurang memahami.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2017, Hukum Pidana Korupsi Di Indoensia, Rajawali Pers, Jakarta.
Dinanto,  2023,  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa,  Penerbit
Zabags Qu Publish, Jawa Timur.
Fadly  Andrianto,  2020,  Kepastian  Hukum  Dalam  Politik Hukum  Di  Indonesia,  Administrative  Law  and Governance Journal, 3(1), 114-123.
Irsan Arief, 2023, Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Mekar Cipta Lestari, Jakarta.
Marwan  Mas,  2014,  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,
Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
Mustawa  Nur,  2022,  Hukum  Pemberitaan  Pers,  Penerbit Kencana, Jakarta.