## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 204 - 214 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3483

## TINJAUAN MAQASID SYAR’IYYAH PRESPEKTIF IBNU
TAIMIYYAH TERHADAP FATWA MAJLIS ULAMA NO. 02/MUNAS-VIII/MUI/2020 TENTANG NIKAH WISATA
Abdullah Abdurrahman Bahmid 1 , Akhmad Husaini 2
Program  Studi  Hukum  Keluarga  Islam  Sekolah  Tinggi  Dirasat  Islamiyah Imam Syafi’I, Jember, Indonesia 1,2
Corresponding Author: abdullabahmid18@gmail.com 1
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023
Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 Juli 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Pernikahan  adalah  institusi  sosial  yang  penting  di  hampir  semua  budaya  dan  agama  di seluruh  dunia.  Pernikahan  diartikan  sebagai  ikatan  antara  dua  orang  yang  sah  secara hukum  dan  agama  untuk  hidup  bersama  dalam  suatu  hubungan  yang  diakui  oleh masyarakat.  Pernikahan  memiliki  peran  penting  dalam  membentuk  keluarga  dan kestabilan  sosial,  serta  sebagai  media  untuk  memenuhi  kebutuhan  emosional,  spiritual, dan  fisik  dari  pasangan  yang  menikah.  Mengenai  perkawinan  di  Indonesia,  masih ditemukan  praktik  pernikahan  yang  tidak  selaras  dengan  tujuan  asal  dari  sebuah pernikahan,  yang  kerap  disebut  dengan  nikah  wisata (misyar). Hal  ini  yang melatarbelakangi  untuk  menganalisis  praktik  pernikahan  wisata  dalam  tinjauan maqasid syariah Ibnu  Taimiyyah.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengkaji  fatwa  MUI  No. 02/MUNAS-  VIII/MUI/  2020  tentang  nikah  wisata.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan,  dan  sifatnya  menggunakan  metode  berpikir deduktif  untuk analisis deskriptif. Dan, hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya nikah wisata  tidak  selaras  dengan  tujuan maqasid  syariah pada  level dharuriyyah ,  yang menjadikan praktik pernikahan seperti ini menjadi haram.

## Kata Kunci: Nikah wisata, maqashid asy-syariah, fatwa

## Abstract
Marriage  is  an  important  social  institution  in  almost  all  cultures  and  religions  around  the world.  Marriage  is  defined  as  a  bond  between  two  legal  and  religious  legal  people  to  live together  in  a  relationship  recognized  by  society.  Marriage  has  an  important  role  in  shaping family and social stability, as well as a medium to meet the emotional, spiritual, and physical needs of married couples. Regarding marriage in Indonesia, there are still marriage practices that  are  not  in  line  with  the  original  purpose  of  a  marriage.  What  they  often  call  a  tourist marriage  (misyar).  that  is  the  background  to  analyze  the  practice  of  tourist  marriage  in  the review  of  Ibn  Taymiyyah's  maqasid  sharia.  This  studies  became  performed  by  way  of reviewing  MUI  fatwa  No.  02/MUNAS-VIII/MUI/  2020  regarding  tourism  marriage.  The technique  used  on  this  take  a  look  at  is  literature  studies,  and  its  nature  uses  deductive wondering methods for descriptive evaluation. And the end result of this study is that tourist marriage is not consistent with the goals of sharia maqasid on the dharuriyyah stage, which makes this practice of marriage haram
Keywords: Tourism marriage, maqashid asy-syariah, fatwa

## PENDAHULUAN
Menurut  Islam  pernikahan  merupakan  sebuah  ikatan  yang  dapat menyatukan  suami-istri,  selain  itu  dapat  menciptakan  kehidupan  yang tenang dan terjaganya pandangan. Sejak akad nikah, Islam memerintahkan untuk  menjaga  dan  memelihara  hubungan  pernikahan.  Selain  itu  juga,
Abdullah Abdurrahman Bahmid 1 , Akhmad Husaini 2, Tinjauan Maqasid Syar’iyyah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa…
Islam  memerintahkan  suami  supaya  memperlakukan  istrinya  dengan  baik dan patut.
Dalam Islam, perkawinan juga memiliki kaitan yang erat dengan kondisi jiwa manusia. Hal ini sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berpendapat bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir  dan  batin  yang  tercipta  antara  pria  dan  wanita  yang  sudah  menjadi suami-istri.  Perkawinan  memiliki  tujuan  untuk  membentuk  rumah  tangga yang harmonis dan kekal serta berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa (Basri, 2019). Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat  21  menjelaskan  tentang  tujuan  dari  pernikahan  yaitu  untuk mendapatkan ketenangan dari kedua belah pihak.

## ﵟ
ۡ نِم َو ۡ ٓۦِهِتََٰياَء ۡ ۡ نَأ ۡ َۡقَلَخ ۡ مُكَل ۡ ۡ نِ م ۡ ۡ مُكِسُفنَأ ۡ ا ٗج ََٰو  زَأ ۡ ۡ آوُنُك  سَتِ ل ۡ اَه يَلِإ ۡ َۡلَعَج َو ۡ مُكَن يَب ۡ ۡٗةَّد َوَّم ۡ ۡ  ةَم  ح َر َو ۡ َّۡنِإ ۡ ۡيِف َۡنو ُرَّكَفَتَيۡ ٖم  وَقِ لۡ ٖتََٰيٓ َلََۡكِلََٰذ ٢١ ﵞ ۡ
Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia  menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa  tenteram  kepadanya,  dan  Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa  kasih dan  sayang.  Sungguh,  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir .
Jika  maksud  dan  tujuan  pernikahan  adalah  untuk  memperoleh ketentraman  dan  kasih  sayang,  lantas  bagaimana  jika  pernikahan  justru dimaksudkan  sebaliknya,  seperti  dijadikan  lahan  bisnis  bagi  sekelompok orang  atau  dijadikan  ajang  bersenang-senang  sementara  waktu?  Jenis pernikahan seperti ini kerap dikenal dengan istilah pernikahan misyar atau nikah wisata. Hal ini yang banyak terjadi di kota-kota besar, salah satunya yang  terjadi  di  Desa  Tugu  Selatan  Kota  Bogor  Jawa  Barat.  Di  mana wisatawan  mancanegara  membanjiri  daerah  tersebut  pada  bulan-bulan tertentu  untuk  menikah  sementara  dengan  gadis  lokal,  sebatas  untuk bersenang-senang  dan  bukan  untuk  bermuamalah  normalnya  suami-istri guna membina rumah tangga yang sejahtera (Bahmid & Husaini, 2023).
Munculnya  praktik  pernikahan  wisata  di  Indonesia  cukup  membuat warga  bingung,  karena  belum  ada  aturan  yang  mengatur  tentang  nikah wisata  pada  saat  itu.  Beberapa  orang  setuju  dengan  diperbolehkannya praktik  nikah  wisata,  karena  mereka  beranggapan  bahwa  nikah  wisata berbeda dengan pernikahan mut’ah . Di sisi lain, orang yang menolak nikah wisata  memiliki  pendapat  bahwa  pernikahan  wisata  memiliki  kesamaan dengan  pernikahan mut’ah di  mana  praktik  nikah  tersebut  telah diharamkan  sejak  zaman  Rasulullah Shalallahu  ‘alaihi  wa  Salam .  Selain itu,  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  melarang  dan  menetapkan  keharaman pernikahan mut’ah (Baroroh,  2023).  Maka  salah  satu  cara  untuk memberikan  pemahaman  tentang  nikah  wisata  kepada  masyarakat  adalah dengan  menganalisis  dan  mengkaji  ketetapan  fatwa  MUI  Nomor 02/MunasVIII/MUI/2010  tentang  nikah  wisata  dan  mengkorelasikannya dengan tujuan maqashid syar’iyyah dalam prespektif Imam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah.
Penelitian  ini  memiliki  pembahasan  yang  lengkap  dibandingkan  dengan penelitian  sebelumnya,  karena  peneliti  meneliti  fatwa  MUI  nomor 02/MunasVIII/MUI/2010  tentang  nikah  wisata  dan  mengkorelasikannya dengan tujuan maqashid syar’iyyah dalam prespektif Imam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah ,  sedangkan  penelitian  sebelumnya  sebatas  membahas
Abdullah Abdurrahman Bahmid 1 , Akhmad Husaini 2, Tinjauan Maqasid Syar’iyyah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa…
tentang haramnya nikah wisata, hukum perkawinan sesuai dengan hukum Islam  di  Indonesia,  dan  presprektif  hukum  Islam  secara  umum  mengenai nikah wisata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis,  dengan  tujuan dapat  mengevaluasi  permasalahan  berdasarkan  penelitian  kepustakaan (Adlini et  al.,  2022).  Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan  metode  filosofis dengan menggunakan alat analisis deduktif untuk mengkaji permasalahan tersebut guna memperoleh hikmah atau esensi dari tujuan yang diinginkan (Hadi,  1977:50).  Dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang  digunakan  antara lain  fatwa  majelis  ulama  Indonesia  Nomor  02/Munas-VIII/MUI/2010 tentang  nikah  wisata, maqashid  syar  ‘iyyah prespektif  Imam  Ibnu Taimiyyah, dan kumpulan data yang mendukung data asli sebagai sumber data  penelitian.  Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  berdasar kepada bahan baca dan kutipan  dari penelitian sebelumnya, berupa  buku maupun jurnal ilmiah.
Metode yang digunakan  pada saat analisis data adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang bertujuan untuk mengevaluasi kejadian tertentu dengan  cara melakukan  studi  terdapat orang-orang  yang  terpisah dari  pengetahuan  umum  (Ramdhan,  2021).  Pengumpulan  informasi  pada penelitian  ini  berasal  dari  beberapa  jurnal  dan  buku  tentang  perkawinan, hadits Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam , buku-buku fikih, serta teori-teori yang berhubungan dengan pernikahan.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Nikah Wisata (Misyar)
Bentuk  pernikahan  seperti  ini  muncul  dan  mulai  populer  tersebar  di beberapa  tahun  terakhir  di  sebagian  kalangan  masyarakat  yang menginginkan  menikah  lagi  dengan  menyembuyikan  identitas  pernikahan pertamanya  dari  calon  istri  keduanya  atau  sebab  tingginya  harga  mahar atau sebab-sebab lainnya. Nikah wisata (misyar) adalah sesuatu yang baru dan  membutuhkan  waktu  untuk  mendefinisikan  dan  menetapkan  makna dari pernikahan ini (Bahmid & Husaini, 2023)
Pengertian nikah wisata (misyar) secara bahasa berasal dari bahasa arab ( ا ذييلاۡريييسلا )  yang  artinya  perjalanan  atau  berpergian  (Ibn  Manzhur,  1993). Secara  istilah  menurut  Ahmad  At-Tamimi  dalam  sebuah  penelitian  yang beliau  teliti  mengenai  hal  ini  sebagai  sebuah  akad  antara  pria  dan  wanita dengan akad syar’i lengkap dengan rukun -rukunnya, tetapi wanita tersebut merelakan untuk tidak mendapatkan hak tinggal dan nafkahnya (Al-Asyqar, 2000).
Menurut  Abu  Malik,  nikah misyar secara  bahasa memiliki  arti  sebagai bentuk  afirmasi  untuk  laki-laki  yang  gemar  melakukan  perjalanan. Penamaan  nikah misyar dengan  ini  karena  suami  selalu  bepergian  dan tidak  tinggal  bersama  istrinya,  sehingga  pertemuan  mereka  lebih  terasa seperti  berkunjung.  Maka  dapat  disimpulkan,  bahwa  nikah misyar yaitu akad nikah secara syar’i yang sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. Namun,  istri  rela  dan  ikhlas  untuk  tidak  terpenuhi  haknya  oleh  suami, seperti  hak  nafkah,  tempat  tinggal,  bermalam  bersamanya,  dan  jika
Abdullah Abdurrahman Bahmid 1 , Akhmad Husaini 2, Tinjauan Maqasid Syar’iyyah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa…
suaminya berpoligami maka istri harus rela haknya dibagi rata dengan istri- istri lainnya, juga hak-hak lainnya  (Syahrial Dedi, 2018).
Pernikahan  wisata (misyar) merupakan  dampak  dari  mudahnya  sarana perpindahan  transportasi  antar  wilayah  dan  negara  di  dunia.  Pada hakikatnya nikah misyar dilakukan  dengan akad  yang  benar  oleh  seorang laki-laki, sesuai dengan rukun dan syarat, hanya saja istri harus merelakan sebagian  hak-haknya,  seperti  tempat  tinggal,  nafkah,  dan  juga  harus  rela tinggal  serumah  bersama  orang  tuanya  (Syakir,  2002).  Dalam  buku  Nikah Pintar yang ditulis oleh M. Nabil, Nikah misyar yaitu perkawinan yang mana si  wanita  tidak  mendapatkan  semua  haknya  sebagaimana  pada  saat  akad nikah,  seperti  tidak  mendapatkan  nafkah,  tempat  tinggal,  dan kesinambungan  untuk  hidup  bersamanya.  Hal  ini  menyebabkan ketidakadilan  bagi  para  istri  dan  biasanya  pernikahan  ini  dilakukan  oleh seorang  laki-laki  yang  sedang  bepergian,  dan  perempuan  yang  putus  asa karena  belum  menikah  di  usia  tua.  Perkawinan  ini  biasanya  memenuhi rukun perkawinan, seperti akad, dua orang wali, restu dan juga mahar.
Biasanya perkawinan ini dilakukan oleh tentara, pedagang, dan penuntut ilmu  yang  sedang  berada  di  negeri  asing  untuk  menjaga  diri  dari kerusakan.  Pernikahan  ini  tidak  memenuhi  hak  dan  kewajiban  yang seharusnya  di  dapatkan  seorang  istri  dari  seorang  suami,  seperti  tidak terpenuhinya hak nafkah untuk istri (Kadhim, 2007).
Praktik  pernikahan  ini  sudah  berlangsung  lama  di  Indonesia,  seperti  di daerah  Jawa  Barat,  Bogor-Cianjur,  dan  Bali  yang  mayoritas  turisnya berasal  dari  Timur  Tengah  (Ali,  2020).  Investigasi  Gatra  tahun  2006  di Puncak  mengungkapkan  bahwa  keinginan  perempuan  untuk  menikah dengan  model  ini  cenderung  didorong  oleh  motivasi  finansial.  Mahar  yang diberikan  berkisar  antara  Rp2  juta  hingga  Rp10  juta.  Ada  yang  menikah hanya  selama  dua  hari  dengan  “tarif”  Rp2  juta,  jika  beruntung  wanita tersebut  akan  mendapatkan  mahar  dan  juga  uang  saku  harian  sebesar Rp500.000,-  Akan  tetapi,  mahar  tidak  sepenuhnya  menjadi  milik  istri sebagaimana  ketentuan  yang  lazim  mengenai  mahar.  Para  wanita  hanya mendapatkan  setengahnya.  Sisanya  dibagi  antara  calo,  saksi,  dan  wali nikah (Karni, 2010).
Maka  dari  diskusi-diskusi  tentang  makna  dari  nikah misyar dan  dari observasi dengan praktik pernikahan seperti ini, dan hasil dari pertanyaan Syaikh Abdul Malik kepada hakim agama di Arab Saudi, dan dari penelitian yang Syaikh lakukan terhadap akad pernikahan suami-istri secara misyar, Syaikh menyimpulkan makna terhadap nikah wisata sebagai berikut:
وه رايسملا جاوز ءاهقفلا روهمج دنع اهيلع فراعتملا طو ر شلاو ناكرلأل  ي فوتسملا يع ر شلا جاوزلا هنكل
جاوزلاۡىلعۡةيعرشلاۡاهقوقحۡضعبۡنعۡةجوزلاۡلزانتۡتمضتي
Pernikahan  misyar  adalah  pernikahan  syar’i  yang  terpenuhi  semua  rukun dan  syarat  nikah  menurut  pendapat  jumhur  ulama  fikih,  akan  tetapi pernikahan  ini  menggandung  perelaan  istri  terhadap  beberapa  hak-hak dalam pernikahannya. (Al-Muthlaq, 2011)
2. Pendapat Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar (Wisata) Para  ulama  memiliki  pandangan  yang  berbeda  mengenai  hukum  nikah misyar , di antara mereka ada yang membolehkan dan juga mengharamkan. Masing-masing pendapat memiliki hujjah dan cara pendalilannya sendiri.
Abdullah Abdurrahman Bahmid 1 , Akhmad Husaini 2, Tinjauan Maqasid Syar’iyyah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa…
a. Pertama, pendapat yang mengharamkan; Sebagian ahli ilmu mengkuatkan pendapat ini, di antara mereka: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad Az-Zuhaili, Syaikh Umar bin Sulaiman Al-Asyqar; Syaikh Muhammad Abdul Ghoffar Asy-Syarif melihat pernikahan ini tidak diterima secara syariat, adapaun Syaikh Mahmud As-Sarthawi melihat pernikahan ini tidak selaras dengan tujuan maqasi d syari’ah , dan selain mereka (Al-Asyqar, 2000).
b. Kedua, pendapat yang membolehkan dengan disertai hukum karahah . Di  antara  mereka  yang  berpendapat  demikian  adalah  Syaikh Muhammad Sayyid Thantawi yang mengatakan bahwa pernikahan ini boleh;  Syaikh  Wahbah  Az-Zuhaili  mengatakan  pernikahan  ini  sah tetapi  tidak  dianjurkan  secara  syariat;  Imam  dan  khatib  masjid  Al- Haram  Makkah  Syaikh  Su’ud  As -Suraim  membolehkan  tanpa merekomendasikan  dengan  mengatakan  bahwa  pernikahan  ini merealisasikan  tujuan  penjagaan  kehormatan  diri,  tetapi  tidak merealisasikan  hak  tempat  tinggal  untuk  istri;  Syaikh  Muhammad Ibrahim Al-Hafnaawi membolehkan dan mensahkan pernikahan seperti ini;  Syaikh  Abdullah  bin  Manii’  yang  merupakan  salah  satu  anggota kibar ulama di Arab Saudi membolehkan dengan menjelaskan adanya hukum karahah di pernikahan ini, dan selain mereka (Al- ’Aaib, 2015) . c. Ketiga, pendapat yang kuat  terkait nikah misyar. Menurut kajian dan penelitian  yang  dilakukan  oleh  dokter  Abu  Qasim  Khalifah  Farj  Al- 'Aaib, pendapat yang rajih atau kuat terkait permasalah hukum nikah misyar (wisata)  adalah  pendapat  yang  mengatakan bahwa  pernikahan jenis  ini  haram.  Sisi  argumentasi  dari  pendapat  ini  adalah  kewajiban manusia  adalah  mengikuti  syariat  yang  ditentukan,  sedangkan berinovasi  dalam  agama  Tuhan  dilarang  (Zaidan,  1993).  Perkawinan misyar bertentangan  dengan  tujuan maqashid  syari ’yy ah yang menjadikan  perkawinan  sebagai  hak  hidup  bersama  antara  suami- istri, tempat menjaga kesucian jiwa, dan menjaga kelangsungan hidup manusia, kemaslahatan anak, orang tua dan masyarakat.
Para  ulama  telah  menyatakan  bahwa  istri misyar berhak  menuntut haknya untuk menginap, tunjangan nafkah, dan  kesederajatannya dengan istri-istri  lain.  Adapun  syarat-syarat  yang  disyaratkan  dalam  akad  adalah syarat-syarat  yang  tidak  sah.  Perkawinan  jenis  ini  merupakan  gambaran pengabaian  kehidupan  berumah  tangga  antara  suami  dan  istri.  Dan, perkawinan  ini  meniadakan  apa  yang  disebut  hak  perkawinan,  karena perempuan  tidak  mempunyai  kewajiban  hak  nafkah  dan  hak-hak perkawinan  lain  yang  sejenis.  Sehingga  istri  tidak  dapat  menjalankan tujuannya  sebagai  seorang  istri.  Demikian  pernikahan  ini  menjadi  pintu gerbang  menuju  kehancuran.  Perkawinan misyar merupakan  hasil keserakahan  dan  nafsu  material  atau  moral,  baik  bagi  laki-laki  maupun perempuan.  Ketika  dia  belum  mencapai  apa  yang  menjadi  tujuannya  atau dia  tidak  mendapatkan  apa  yang  diinginkannya,  mulailah  muncul  cikal bakal perselisihan yang berujung pada perceraian
Oleh  karena  itu  peneliti  melihat  dan  menguatkan  pendapat  yang mengharamkan  pernikahan  dengan  model  seperti  ini,  karena  ketika  sang istri  melepaskan  hak  nafkah  dan  hak  bermalam  dengan  suaminya,  hal  ini
Abdullah Abdurrahman Bahmid 1 , Akhmad Husaini 2, Tinjauan Maqasid Syar’iyyah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa…
bertentangan  dengan  tujuan maqashid  syari’ yyah dari  tujuan  legalisasi pernikahan. Maka siapa saja yang memiliki ketertarikan seksual lebih atau memiliki  keamanan  emosional  dan  ingin  berpoligami,  hendaknya  dia melakukan  poligami  dengan  pernikahan  yang  sah  dan  benar,  sebagaima firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3,
ﵟ ۡ اوُحِكنٱ ََ ۡ اَم ۡ َۡ اَط ۡ مُكَل ۡ َۡنِ م ۡ ِۡءٓاَسِ نلٱ ۡ َٰۡىَن ثَم ۡ َۡثََٰلُث َو ۡ ۡ َعََٰب ُر َو ۡ ۡ نِإَف ۡ ۡ مُت ف ِخ ۡ َّۡلَّأ ۡ ۡ اوُلِد عَت ۡ ۡ ةَد ِح ََٰوَف ۡ

## ﵞ
Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau  empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.
Keadilan yang dituntut dalam ayat ini adalah keadilan sebisa mungkin di antara  para  istri,  yaitu  dengan  menyamakan  hak  istri  dalam  tunjangan, penginapan, sandang dan papan (Al-Fauzan, 2002).

## 3. Hukum Nikah Wisata Menurut Majlis Ulama Indonesia
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  memiliki  kiprah  yang  besar  dalam mengeluarkan  fatwa  hukum  berbagai  permasalahan  di  Indonesia,  seperti pada bidang keyakinan (akidah), peribadatan, maupun dalam bidang sosial dan budaya. Pada musyawarah nasional MUI ke-8 yang dilaksanakan pada tanggal  25-28  Juli  2010  bertepatan  dengan  13-16  Sya'ban  1431  H  di Jakarta,  MUI  memutuskan  fatwa  tentang  nikah  wisata.    Fatwa  ini dilatarbelakangi  dengan  maraknya  praktik  nikah  wisata  yang  terjadi  di berbagai daerah yang dilakukan pada saat berpergian dan untuk menjawab pertanyaan  masyarakat  terkait  hukum  pernikahan  tersebut.  MUI  melihat landasan  sumber  fatwa  hukum  yang  dijadikan  sebagai  acuan  dalam menetapkan  hukum  perkawinan  pariwisata  tersebut  berdasarkan  dari  Al- Qur’an, Hadis Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam, ijma’, atsar sahabat, serta saran  dan  masukan  peserta  musyawarah  nasional  ke-8  pada  tanggal  27 Juli 2010.
Pada  fatwanya,  Majelis  Ulama  Indonesia  sekaligus  menjabarkan pengertian dari nikah wisata. Adapun pengertian nikah wisata adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, tetapi pernikahan tersebut dimaksudkan dalam tempo tertentu sebatas  untuk  memenuhi  kebutuhan  hasrat  selama  perjalanan  atau berwisata.  Ketentuan  aturan  hukum  pernikahan  ini  sebagaimana  dalam pengertian  nikah  wisata  di  atas  adalah  haram,  karena  merupakan  nikah yang bersifat temporer (muaqqat) dan merupakan bagian dari nikah mut'ah (Khusni Tamrin, 2017).

## 4. Teori Maqashid Syar’iyah Ibnu Taimiyyah
Maqasid Syar’iyah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang membahas tujuan syariat Islam agar kesejahteraan manusia dapat tercapai (Jadid & Probolinggo, 2018). Ibnu Taimiyyah adalah salah satu ulama yang memperkenalkan  konsep maqashid  syar’iyah .  Menurutnya, maqasid syar’iyah harus  diaplikasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  tidak hanya  dipahami  sebatas  teori  (Bhinekawati  &  Suryono,  2022).  Dengan memahami  tentang  konsep maqasid  syar’yiah ,  umat  Islam  dapat menjalankan agama sesuai dengan tempat, zaman, dan permasalahan yang dihadapi  masyarakat  (Ghofar  Shidiq,  2009).  Oleh  karena  itu,  pemahaman
Abdullah Abdurrahman Bahmid 1 , Akhmad Husaini 2, Tinjauan Maqasid Syar’iyyah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa…
tentang  konsep maqasid  syar’iyah sangat  penting  bagi  umat  Islam  untuk menerapkan  ajaran  agama  secara  tepat  dan  relevan  pada  setiap  kondisi zaman dan tempat.
Mengenai maqasid  syar'iyiah ,  Ibnu  Taimiyah  mendefinisikan  makna maqasid dengan  tujuan  terpuji  dari  perbuatan  dan  perintah  Allah Subhanahu  wa  Ta'ala yang  bermuara  pada  akibat  yang  baik  atau konsekuensi  yang  menunjukkan  kebijaksanaan-Nya  yang  agung, sedangkan syar'iyah adalah  apa  yang  Allah  tetapkan  dari  akidah  dan hukum  (Ibn  Taimiyyah,  2004).  Maka  dari  dua  kata  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  makna maqashid  syar'iyah adalah  ketentuan  yang Allah  kehendaki  dari  setiap  perintah  dan  juga  larangan-Nya  untuk mewujudkan  ibadah  kepada-Nya  dan  untuk  kebaikan  manusia  di  dunia maupun akhirat (Al -Badawi, 2000) Penetapan maqasid  syar’yiah oleh  para  ulama  ushul  fikih  ditinjau  dari seberapa  kuat  dan  besar  pengaruhnya  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu  tujuan primer  ( dharuriyyah ),  tujuan  sekunder  ( hajjiyyah ),  dan  tujuan  tersier ( tahsiniyyah ) . Tujuan-tujuan maqasid  syar’iyah dapat  dijelaskan  dibawah ini:

## a. Tujuan Primer (Daruriyyah)
Untuk  mencapai  kesejahteraan  hidup  manusia  di  dunia  maupun akhirat,  tujuan  utama  ini  harus  didapatkan  dalam  pensyariatan hukum-hukum  dalam  agama.  Dan,  tujuan  utama  ini  tidak  akan didapatkan  kecuali  dengan  terpenuhinya  salah  satu  dari  lima dharuriyyat , yaitu dalam pensyariatan hukum terdapat tujuan yang di antaranya  untuk  menjaga  agama,  keturunan,  akal,  jiwa,  dan  harta. Inilah yang  biasa  disebut  dengan daruriyyah  akhoms atau  yang  biasa dikenal dengan maqashid syar’iyah.

## b. Tujuan Sekunder ( Hajjiyah )
Tujuan  sekunder  hukum  Islam  adalah  pemeliharaan  kebutuhan sekunder  manusia  atau  sebagai  pelengkap  kehidupan  manusia. Kebutuhan  sekunder  adalah  kebutuhan  yang  melengkapi  kehidupan manusia  untuk  mempermudah,  dan  apabila  tidak  terpenuhi  akan mempersulit  kehidupan,  tetapi  secara  umum  kesulitan  tersebut  tidak menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan manusia.

## c. Tujuan Tersier ( Tahsiniyyah )
Tujuan  tersier  adalah  tujuan  hukum  Islam  yang  memiliki  tujuan sebagai  penyempurna  kehidupan  manusia  dengan  menjalankan  apa yang dinilai baik menurut akal sehat dan pantas menurut adat. Selain itu, dengan  menjauhi  segala  hal  yang  dinilai  tidak  baik  menurut  akal sehat.  Tujuan  tersier  ini  biasanya  berupa  akhlak  mulia  yang diimplementasikan  pada  berbagai  aktifitas  seperti  ibadah,  muamalat, adat,  dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan  tujuan  syariah  yang  telah dijelaskan  di  atas,  Ibnu  Taimiyah  membagi  lagi maqasid  syariah menjadi  tiga  bagian,  yaitu:  (a) al-maqsud  al-a'dzam ,  (b) al-maqasid alasasiyyah , (c) al-maqasid furuiyah .
a) Pertama, Al-Maq ṣ ûd al-A' ẓ am ,
Pandangan  Ibnu  Taimiyah  memiliki  kesamaan  dengan  pandangan ulama  lainnya  bahwa  tujuan  agung  pensyariatan  dalam  agama  ( al- maq ṣ shûud  al-A'dham) adalah  untuk  melestarikan  agama,  tetapi  ia memiliki  pandangan  yang  berbeda  tentang  bagaimana  agar  agama tetap  terimplementasi  dalam  kehidupan  umat  manusia.  Ibnu
Abdullah Abdurrahman Bahmid 1 , Akhmad Husaini 2, Tinjauan Maqasid Syar’iyyah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa…
Taimiyyah  kemudian  menjelaskan  bahwa  memelihara  agama  dapat dilakukan sebagai berikut:
• Menegakkan risalah samawiyyah.
• Menjaga kemurnian akidah Islam.
• Berhukum dari politik Islam.
• Menetapkan  aturan  kehadiran  ahli  zimmah  di  negara-negara Islam.
b) Kedua, Al-Maqasid al- Asasiyah ,
Ada lima aspek yang diangkat oleh Ibnu Ta ȋ miyah dalam bagian ini yaitu:  (1)  menegakkan  keadilan,  diantaranya  dengan  menegakkan tauhid  ( maq ṣ ud  tahqiqi  al-adl );  (2)  menjaga  diri  ( hif ẓ u  an-nafs) ;  (3 ) menjaga  keturunan  manusia  ( hif ẓ u  an-nasl );  (4 ) menjaga  akal  ( hif ẓ u al-aql ); dan (5) menjaga harta ( hif ẓ u al-maal ).
c) Ketiga, Maqasid Furuiyah,
Maqasid furuiyah merupakan tujuan syariah yang bertujuan sebagai pelengkap  kelima unsur  maqasid  al-asasiyah dan  sebagai pendukung  terciptanya  keadilan  dan  terwujudnya  tujuan  utama yaitu  menjaga  agama  ( hifzu  ad-din ).  Bentuk maqa ṣ id  furuiyah dari syariat  atau  risalah  samawiyyah  itu  sebagai:  (1)  penetap  dan penyempurna fitrah manusia, (2) penyamarataan kekayaan (Katmas, 2021).

## 5. Nikah Wisata dalam Prespektif Maqashid Syari’ah
Perkawinan  adalah  salah  satu  hukum  Allah,  dan  Allah  tidak menciptakan suatu hukum kecuali mengandung hikmah dan kemaslahatan bagi  kelangsungan  hidup  umat  manusia.  Maka  ketika  tujuan  syariat  ini tidak  tercapai  dari  suatu  perkawinan,  gugurlah  hakikat  hukum  tersebut. Tujuan pernikahan dapat diketahui dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 berikut :
ﵟ اَهُّيَأََٰٓي ۡ ُۡساَّنلٱ ۡ ۡ اوُقَّتٱ ۡ ُۡمُكَّب َر ۡ يِذَّلٱ ۡ مُكَقَلَخ ۡ نِ م ۡ ۡ ٖس فَّن ۡ ٖۡةَد ِح ََٰو ۡ َۡقَلَخ َو ۡ اَه نِم ۡۡ اَهَج  و َز ۡ َّۡثَب َو ۡ اَمُه نِم ۡا ٗريِثَكۡ ٗلّاَج ِر ۡاٗبيِق َرۡ  مُك يَلَعَۡناَكَۡ َّللَّٱَّۡنِإۡ  َماَح  رَ  لَٱ َوۡۦِهِبَۡنوُلَءٓاَسَتۡيِذَّلٱَۡ َّللَّٱۡ اوُقَّتٱ َوۡ  ٗءٓاَسِن َو ١

## ﵞ
Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah menciptakan  kamu  dari  seorang  diri,  dan  dari  padanya  Allah  menciptakan isterinya;  dan  dari  pada  keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)  nama-Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama  lain,  dan (peliharalah)  hubungan  silaturrahim.  Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga dan mengawasi kamu.
Ayat  tersebut  menggambarkan  hubungan  antara  suami  istri  dalam pernikahan untuk saling melengkapi dan untuk memperbanyak keturunan. Dengan  adanya  pensyariatan  pernikahan  antara  laki  dan  perempuan diharapkan kelangsungan hidup manusia di muka bumi akan terus terjaga. Inilah  yang  dimaksud  dengan  tujuan maqasid  syari'ah untuk  melindungi keturunan (hifdz  an-nasl ).  Tujuan  ini  juga  sejalan  dengan  surat  An-Nahl ayat 72;
Abdullah Abdurrahman Bahmid 1 , Akhmad Husaini 2, Tinjauan Maqasid Syar’iyyah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa…
ﵟ َُّۡللَّٱ َو ۡ َۡلَعَج ۡ مُكَل ۡ ۡ نِ م َۡۡأ َۡلَعَج َوۡا ٗج ََٰو  زَأۡ  مُكِسُفن ۡ َۡنِ مۡمُكَق َز َر َوۡٗةَدَفَح َوَۡنيِنَبۡمُك ِج ََٰو  زَأۡ  نِ مۡمُكَل َۡنو ُرُف  كَيۡ  مُ ِۡ َّللَّٱِۡتَم عِنِب َوَۡنوُنِم  ؤُيِۡلِطََٰب لٱِبَفَأۡ  ِتََٰبِ يَّطلٱ ٧٢ ۡ

## ﵞ
ۡ
Allah  menjadikan  bagi  kamu  isteri-isteri  dari  jenis  kamu  sendiri  dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu  rezeki  dari  yang  baik-baik.  Maka  mengapakah  mereka  beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?
Ayat dalam surat An-Nahl menegaskan bahwasanya tujuan berpasangan antara  pria  dan  wanita  dalam  suatu  ikatan  perkawinan  adalah  untuk menghasilkan  keturunan,  sehingga  keberlangsungan  hidup  manusia  di bumi  tetap  terjaga.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  Allah  ceritakan  dalam surat As-Saffat ayat 100-101 tentang sebab perkawinan Nabi Ibrahim 'Alahi salam dengan  Siti  Hajar,  dari  hasil  pernikahan  inilah  lahir  Nabi  Ismail 'Alaihi  salam sebagai  jawaban  atas  doa  yang  tidak  putus  asa  ibunda mengharap keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala .
Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan. Inilah maqashid syariah pernikahan pada tataran primer ( dharruriyah ), yaitu hifdz an-nasl . Adapun tujuan lain seperti istimta' yang  artinya  bersenang-senang  dengan  kenikmatan  yang dianugerahkan  Allah  kepada  suami  istri,  ini  merupakan  indikasi  bahwa selain  memiliki  anak,  perkawinan  juga  bertujuan  untuk  mendapatkan kenikmatan berhubungan badan yang halal untuk suami-istri. Namun, ini bukanlah  tujuan  utama  pernikahan,  melainkan  hanya  sebagai  tujuan pelengkap atau penyempurna.
Berdasarkan hal tersebut maka nikah wisata tidak sesuai dengan tujuan primer maqasid  syari'ah pada  aspek  menjaga  keturunan  ( hifdz  an-nasl ). Karena  nikah  wisata  hanya  ditujukan  sebatas  untuk  memenuhi kesenangan  biologis (istimta') sementara yang  merupakan  tujuan tabi'iyah (penyempurna) dan bukan tujuan utama dari sebuah pernikahan (Syahrial Dedi, 2018). Dengan demikian terbantah, bahwa nikah wisata (misyar) tidak sejalan  dengan  tujuan  primer hifdzu  an-nasl dari  tujuan  utama  sebuah pernikahan,  karena  nikah  wisata  dapat  menghilangkan  keturunan  atau silsilah  anak,  yang  mana  hal  ini  merupakan  tujuan  primer  sebuah pernikahan. Kemudian undang-undang nikah wisata disahkan oleh Majelis Nasional ke-8 pada tahun 2010. Putusan Majelis Ulama Indonesia tersebut menganggap  haram  praktik  nikah  wisata  yang  juga  serupa  dengan  nikah mut'ah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

## SIMPULAN
Pernikahan  wisata  menjadi  fenomena  serius  di  beberapa  negara  Islam, termasuk Indonesia. Pada hakikatnya pernikahan ini dilaksanakan dengan memenuhi  rukun  dan  syarat  pernikahan,  tetapi  istri  merelakan  sebagian haknya  untuk  tidak  terpenuhi.  Allah Subhanahu  wa  Ta’ala menetapkan syariat  pernikahan  dengan  salah  satu  tujuannya  adalah  agar keberlangsungan  hidup  umat  manusia  terjaga.  Hal  inilah  tujuan  primer ( dharuriyyah ) maqashid  syariah pernikahan  yang  dipahami  dari  Al-Quran pada  surat  An-Nisa  ayat  1  dan  surat  An-Nahl  ayat  72  yaitu hifdz  an-nasl, artinya  memelihara  keberlangsungan  keturunan  umat  manusia  demi
Abdullah Abdurrahman Bahmid 1 , Akhmad Husaini 2, Tinjauan Maqasid Syar’iyyah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa…
kemakmuran  alam  dunia.  Adapun  tujuan  nikah  wisata  hanyalah  sebatas untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  tanpa  memperhatikan  tujuan  utama tersebut.  Sehingga  sebagian  jumhur  ulama  mengharamkan  hukum pernikahan ini. Maka tidak tepat mengatakan bahwa nikah wisata (misyar) selaras dengan maqasid syariah pada tataran primer dharuriyyah .
Majelis Ulama Indonesia melihat, dengan maraknya praktik nikah wisata di  Indonesia  bahwa  penting  mengatur  undang-undang  yang  membahas hukum  jenis  pernikahan  seperti  ini.  MUI  menganalisis  bahwa  praktik pernikahan  wisata  memiliki  kesamaan  dengan  nikah mut’ah yang  ada  di zaman Nabi Shalallahu ‘alaihi  wa Sallam .  Kedua pernikahan ini disepakati atau  direncanakan  dalam  waktu  tertentu sebatas  untuk  memenuhi  hasrat selama  berwisata.  Maka  dalam  Musyawarah  Nasional  MUI  2010,  MUI memutuskan bahwa nikah wisata adalah jenis pernikahan yang haram dan serupa dengan nikah mut’ah.

## REFERENSI
Abu Qasim Khalifah Farj Al- ’Aaib. (2015). Zawaj Al -Misyar Baina Al-Ibahah Wa At-Tahrim.
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6 (1), 974 – 980.
Ali, S. (2020). Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 1 (4).
Al-Muthlaq,  A.  M.  (2011). Zawajul  Misyar  Dirasatan  Fiqhiyyah  wa Ijtimaiyyah Naqdiyyah . Daar Ibn Laboun. Bahmid, A. A., & Husaini, A. (2023). Tinjauan Maqasid Syariah Prespektif Ibnu Taimiyyah terhadap Fatwa Majlis Ulama No. 02/MUNAS-
VIII/MUI/2020 Tentang Nikah Wisata. Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya , 6 (3), 440 – 454. Baroroh, U. (2023). Fiqh Keluarga Muslim Indonesia . Penerbit Lawwana. Basri, R. (2019). Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah . CV. Kaaffah Learning Center.
Bhinekawati,  R.,  &  Suryono,  S.  (2022).  Implementasi  Maslahah  Performa Berdasarkan  Pandangan  Maqasid  Syariah  pada  Koperasi  Kopi  Alam Korintji. Jesya , 5 (2), 1512 – 1526.
Jadid,  U.  N.,  &  Probolinggo,  P.  (2018).  MAQASID  SYARIAH:  KAJIAN TEORITIS  DAN  APLIKATIF  PADA  ISU-ISU  KONTEMPORER.  In 60  | Musolli At- Turā ṡ : Vol. V (Issue 1).
Karni, Asrori S. 2010. “Fatwa Haram Nikah Wisata”. Majalah GATRA No. 39. Katmas,  Ekarina.  (2021).  Panorama  Maqashid  Syariah.  Bandung:  Media Sains Indonesia.
Kazhim, Muhammah Nabil. (2007). Buku Pintar Nikah; Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses. Solo: Samudera.
Khusni  Tamrin.  (2017).  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  TENTANG  NIKAH WISATA  (Analis  Terhadap  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010  tentang  Nikah  Wisata).  Fakultas  Syariah dan Hukum.
Nur,  E.,  Nisa’,  S.,  Asfiyak,  K.,  &  Muslim,  M.  (2021).  ANALISIS  HUKUM ISLAM  TERHADAP  FATWA  MAJELIS  ULAMA  INDONESIA  NOMOR
Abdullah Abdurrahman Bahmid 1 , Akhmad Husaini 2, Tinjauan Maqasid Syar’iyyah Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa…
02/MUNAS-VIII/MUI/2010  TENTANG  NIKAH  WISATA. Jurnal  Ilmiah Hukum Keluarga Islam , 3 .
Rachman,  H.  M.  A.,  Thalib,  P.,  &  Muhtar,  S.  (2020).  Hukum  Perkawinan Indonesia dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi.
Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian . Cipta Media Nusantara.