IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH

## KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
Kadek Duwik Sukmawati 1 , I Nyoman Gede Remaja 2 , I Nyoman Surata 3 ( duwiksukmawati23@gmail.com) , (nym.remaja@unipas.ac.id) (nyoman.surata@unipas.ac.id )

## ABSTRAK
Asas praduga Tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.”Penelitian  ini  meneliti  implementasi  hak  tersangka perwujudan  asas  praduga  tak  bersalah,  dan  hambatan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dengan  studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di Kepolisian  Resor  Buleleng.  Implementasi  hak  tersangka  dalam  asas  praduga  tak bersalah sudah sesuai dengan aturan, tersangka mendapatkan hak sesuai KUHAP. Hambatan internal  yaitu tersangka disabilitas dan Orang asing belum ada MOU penerjemah  bersertifikat,  dalam  proses  pemanggilan  tersangka  merasa  ketakutan dan  sudah  bersalah,  Hambatan  ekternal  yaitu,  pendampingan  rohaniawan tersangka  belum  berjalan  ,penyidik  merasa  kesulitan  mencari  suatu  keterangan dari  yang  melakukan  tindak  pidana  karena  tersangka  cenderung  berbelit-belit, tersangka sakit secara tiba-tiba sehingga mengganggu proses penyidikan yang di lakukan  oleh  penyidik.  Solusi  yaitu  polres  buleleng  sedang  berupaya  mencari penerjemah  yang  bersertifikasi,polres  buleleng  bekerja  sama  dengan  pengurus keagamaan  untuk  menyiapkan  rohaniawan,  penyidik  memberitahukan  hak tersangka  seperti  mendapatkan  bantuan  hukum  agar  mengetahui  hak  yang dimiliki,  penyidik  melakukan  pendekatan  terhadap  keluarga  tersangka  agar keluarganya menyakinkan tersangka mau didampingi penasehat hukum.
Kata Kunci : Hak-hak Tersangka, Asas Praduga Tak Bersalah, Penyidikan.

## PENDAHULUAN
Hormat  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  merupakan  bagian  integral  dalam pelaksanaan  yang  benar  dari  setiap  sistem  peradilan.  Promosi  dan  perlindungan atas  hak-hak  asasi  manusia  dan  kebebasan-kebebasan  asasi  sudah  merupakan bagian  integral  dari  misi  PBB  sejak  pendiriannya  pada  tahun  1945.  Diinjak-
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
injaknya  hak-hak  asasi  manusia  yang  terjadi  selama  perang  dunia  kedua memberikan  keyakinan  umum,  bahwa  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  merupakan  prasyarat  hakiki  dari  kemajuan,  kedamaian  dan  keadilan  (I Nyoman Gede Remaja.2018 :9).
Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  menyatakan  secara secara  tegas  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  (Putu  Suriawan,  Ni Ny. Mariadi, I Nyoman Lemes. 2022 : 77). Hukum merupakan aturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati manusia (R. Soeroso. 2011 : 27). Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka setiap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum (Zaen Asyhadie dkk.2015 : 199). Dengan demikian, semua pejabat atau  alat-alat  negara  tidak  akan  bertindak  sewenang-wenang  dalam  menjalankan kekuasaannya. Suatu negara yang menjungjung tinggi nilai, moral dan hak setiap warga  masyarakat.  Apabila  berbicara  mengenai  hukum  tidak  terlepas  dari  suatu negara,  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat  yang  ada  didalamnya,  untuk menjamin  penegakan  hukum  dan  kepastian  hukum  dan  pelayanan  hukum  dapat dilakukan  dengan  upaya  memberikan  bantuan  hukum.  Dalam  konteks  hak  atas bantuan  hukum,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  menjamin  hak tersangka,  terdakwa  untuk  didampingi  penasihat  hukum  dalam  setiap  tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 joncto Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Asas praduga Tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau  dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.”  Hal  ini  sesuai  dengan  pengakuan  harkat martabat  manusia  serta  hak-hak  asasi  manusia.  bahwa  setiap  manusia  adalah mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat martabat, oleh karena itu setiap orang baik  tersangka  atau  terdakwa  harus  dilakukan  sebagaimana  layaknya  manusia yang  mempunyai  harga  diri,  akal  budi,  dan  perasaan.  Oleh  karena  itu  tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP dari Pasal 50 sampai
dengan  Pasal  68.  Walaupun  mereka  diduga  telah  melakukan  tindakan  pidana, akan  tetapi  harkat  dan  martabatnya  sebagai  manusia  harus  tetap  dilindungi (Ruslan  Rannggong.2014  :  11),  dan  aparat  penegak  hukum  wajib  menghormati hak-hak  yuridis  menurut  KUHAP  yang  telah  diberikan  negara,  tersangka  dalam rangka  penyelesaian  perkara  pidana  sebagaimana  diisyaratkan  dalam  ketentuan KUHAP (M.Yahya Harahap.2010 : 332-338).
Dalam  proses  peradilan  pidana  diadakan  pembidangan  fungsi  dan  tanggung jawab dari masing-masing alat penggerak hukum secara tegas dengan pelaksanaan sebagai berikut:
1. Tahap penyidikan dilakukan oleh POLRI.
2. Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum.
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim.
4. Tahap  pelaksanaan  putusan  pengadilan  oleh  jaksa  dan  lembaga pemasyarakatan dengan diawasi oleh pengadilan yang bersangkutan .
Pasal  (1)  butir  1  KUHAP  telah  menyatakan  bahwa  penyidik  adalah  Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan (Sholahudin.2015 : 192. Penuntutan hanya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimilikinya.  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana,sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari  KUHAP,  menyatakan  :  “Penyidikan menurut  ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  undang- undang  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  284  Ayat  (2)  KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan”.  Proses  penyidikan  memerlukan adanya  teknik-teknik  tertentu  dalam  menemukan  atau  mengungkap  suatu kejahatan.
Berdasarkan dari uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut  dalam  bentuk  skripsi  dengan  Judul  “Implementasi  Hak-Hak  Tersangka
Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Pada Tahap  Penyidikan  di Wilayah Kepolisian Resor Buleleng.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  dirumuskan  masalah- masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak  bersalah  dalam  proses  pemeriksaan  pada  tahap  penyidikan  di  wilayah Kepolisian Resor Buleleng ?
2. Apa  saja  yang  menjadi  hambatan-hambatan  penyidik  dalam  implementasi hak-hak  tersangka  sebagai  perwujudan  asas  praduga  tak  bersalah  dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  karena  dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu  keadaan  atau  fenomena  dari  objek  penelitian  yang  diteliti  dengan  cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada, Penelitian yang dilaksanakan  di  lapangan  adalah  penelitian  yang  meneliti  masalah  yang  bersifat kualitatif,  yakni  prosedur  data  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  yang  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang diamati (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim.2016 : 152).
Penelitian  hukum  empiris  menurut  sifatnya  dapat  dibedakan  menjadi  (Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, Saptala Mandala.2021 : 116):
a. Penelitian yang sifatnya eksploratif ( penjajakan atau penjelajahan ). Penelitian  ini  umumnya  dilakukan  terhadap  pengetahuan  yang  masih  baru, masih  belum  adanya  informasi  tentang  norma-norma  atau  ketentuan  yang mengatur  tentang  hal  tersebut  Terkait  dengan  hal  ini,  peneliti  melakukan penelitian eksplorasi yaitu mengeksplorasi secara mendalam sesuatu hal yang masih  belum  terungkap,  serta  ingin  mendalami  pengetahuan  mengenai  suatu gejala  tertentu,  seperti  sifat  pingin  mencari  sesuatu  sedalam-dalamnya. Penelitian  eksploratif  tidak  memiliki  hipotesis,  karena  secara  logika  hipotesis lahir  dari  kajian  pustaka  baik  yang  berasal  dari  teori-teori,  asas-asas  hukum, ketentuan  peraturan  maupun  tulisan-tulisan  ilmiah  lainnya,  sementara  hal-hal tersebut  masih  belum  ada  atau  kalaupun  ada  masih  sangat  sedikit.  Contoh penelitian ini misalnya penelitian identifikasi hukum.
b. Penelitian yang sifatnya deskriptif ( menggambarkan )
Penelitian  yang  bersifat  deskriptif  pada  umumnya  bertujuan  menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  hal  tersebut  sudah  ada,  karya  tulis  atau  penelitian tentang  hal  tersebut  sudah  mulai  ada,  sehingga  dalam  penelitian  ini  hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak, hal ini sangat tergantung dari si peneliti, jadi keberadaan hipotesis tidak mutlak diperlukan. Namum demikian, jika peneliti mencoba merumuskan hipotesis itu akan sangat berguna dan lebih baik karena dapat  digunakan  sebagai  pegangan  dalam  melangkah  lebih  jauh  dalam penelitian seterusnya. Contoh penelitian ini adalah Efektifitas Undang-undang Nomor  23  Tahun  2004  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif) Penelitian eksplanatoris sifatnya menguji hipotesis, yaitu penelitian yang ingin mengetahui  pengaruh  atau  dampak  suatu  variable  terhadap  variable  lainnya atau  penelitian  tentang  hubungan  atau  korelasi  suatu  variable.  Dalam  hal  ini hipotesis  mutlak  harus  ada.  Contoh  penelitian  ini  adalah  Pengaruh  Kebijakan Lampu di Siang Hari terhadap Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas.
Sebagai  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif  penelitian  ini bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lainnya.
Penelitian  ini  di  lakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  karena  Kepolisian merupakan  intitusi  yang  memiliki  kewenangan  melakukan  penyidikan.  Saat penelitian dilakukan, peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga lokasi penelitian  mudah  dicapai.  Hal  ini  memudahkan  pengumpulan  data  yang diperlukan,  termasuk  melakukan  konfirmasi  terhadap  data  yang  meragukan,  jika diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan hukum primer yang menjadi acuan antara lain: Undang-Undang Nomor. 48
Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Asas  ,Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Data  sekunder  yaitu  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data  (Jonathan  Sarwono.  2021  :  18).  Sumber  data  sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait  dengan  obyek  penelitian  baik  yang  berbentuk  buku,  Skripsi,  dan jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.
Dari sumber data lapangan di kumpulkan berupa data primer yaitu apa yang secara  nyata  terjadi  di  lapangan,  dalam  hal  ini  berupa  praktek  hukum  mengenai Implementasi  hak-hak  tersangka  sebagai  perwujudan  asas  praduga  tak  bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penydikan di kepolisian resor buleleng. Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik wawancara.
Wawancara  merupakan  salah  satu  teknik  yang  sering  dan  paling  lazim digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  kegiatan  ilmiah, wawancara  dilakukan  bukan  sekedar  bertanya  kepada  seseorang,  melainkan dilakukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  dirancang  untuk  memperoleh jawaban-jawaban  yang  relevan  dengan  permasalahan  penelitian  kepada responden  maupun  informan,  Dalam  penelitian  ini  wawancara  yang  di lakukan  peneliti  adalah  wawancara  bebas  terpimpin,  yaitu  suatu  wawancara yang  menggunakan  pedoman  tentang  garis-garis  besar  yang  akan dipertanyakan kepada responden/informan secara tertulis tetapi dalam proses tanya  jawab  terjadi  pengembangan-pengembangan  pertanyaan  yang  masih ada kaitannya dengan permasalahan yang di teliti (Ni luh Eka Nariani dan I Nyoman surata.2017 : 103).
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif yaitu  untuk  mengetahui  atau  menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang diteliti (Umar. 2011 : 22). Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis sosiologis dimana pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi  dan  mengkonsepsi  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan fungsional  dalam  sistem  kehidupan  nyata  (Soerjono  Soekanto.  2010  :  51), pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah  menekankan  penelitian  yang  bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah serta   proses dan hambatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Hak-Hak  Tersangka  Sebagai  Perwujudan  Asas  Praduga  Tak Bersalah  Dalam  Proses  Pemeriksaan  Pada  Tahap  Penyidikan  Di  Wilayah Kepolisian Resor Buleleng.
Konsep asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas  dendam  suatu  institusi  yang  di  tunjuk  oleh  negara.  Dengan  demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Heri Tahir. 2010 : 17).
Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka atau terdakwa belum bersalah, baik  terhadap  sikap  semua  pihak  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  maupun dalam  menggunakan  istilah  sewaktu  berdialog  dengan  terdakwa.  Pengakuan terhadap  asas  praduga  tak  bersalah  dalam  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  di Indonesia mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan  perlindungan  dan  jaminan  terhadap  seorang  manusia  yang  telah dituduh  melakukan  suatu  tindak  pidana  dalam  proses  pemeriksaan  perkara supaya  hak  asasinya  tetap  di  hormati.  Kedua,  ketentuan  tersebut  memberikan pedoman  kepada  petugas  agar  membatasi  tindakannya  dalam  melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena tersangka adalah manusia yang
tetap  mempunyai  martabat  sama  dengan  yang  melakukan  pemeriksaan.  Segi positif  dari  asas  praduga  tidak  bersalah  adalah  sangat  memberikan  perhatian terhadap  hak  asasi  manusia  sebab  semua  tindakan  yang  harus  dilakukan  harus berdasarkan  aturan-aturan  hukum.  Hal  ini  berakibat  pula,  sedikit  kemungkinan akan  terjadi  kesalahan-kesalahan  dalam  melakukan  pemeriksaan  (Rusli Muhammad. 2010 : 17).
Asas praduga tak bersalah adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang  yang  terlibat  dalam  perkara  pidana  harus  dianggap  belum  bersalah sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  itu.  Dalam pemeriksaan  pemeriksaan  perkara  pada  semua  tingkatan  pemeriksaan  semua pihak  harus  menganggap  bagaimanapun  juga  tersangka  atau  terdakwa  belum bersalah,  baik  terhadap  sikap  semua  pihak  terhadap  tersangka  atau  terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa (Rusli Muhammad. 2010 : 17).
I Dewa Gede Agung Sidiartha selaku Pelaksana tugas. Kaurmintu Sat Reskrim Polres  Buleleng  pada  wawancara  tanggal  09  Maret  2023  menyatakan  bahwa  : Implementasi hak-hak tersangka dalam asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh penyidik Polres Buleleng sudah sesuai dengan aturan yang ada, yang di mana para tersangka sudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan KUHAP.
Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), tersangka  atau  terdakwa  diberikan  seperangkat  hak-hak  yang  diatur  dalam  Pasal 50 sampai dengan Pasal 66 Sebagai Berikut (Andi Hamzah.2014 : 69):
1. Tersangka  berhak  segera  mendapatkan  pemeriksaan  oleh  penyidik  yang selanjutnya  dapat  diajukan  kepada  penuntut  umum;  tersangka  berhak perkaranya  segera  dimajukan  ke  pengadilan  oleh  penuntut  umum;  terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (1),(2) dan (3) KUHAP).
2. Tersangka  berhak  untuk  diberitahukan  dengan  jelas  dalam  bahasa  yang dimengerti  olehnya  tentang  apa  yang  disangkakan  padanya  pada  waktu pemeriksaan  dimulai,  terdakwa  berhak  untuk  diberitahukan  dengan  jelas dalam  bahasa  yang  dimengerti  olehnya  tentang  apa  yang  didakwakan kepadanya (Pasal 51 ayat(1) dan (2) KUHAP).
3. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan; tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP ).
4. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan; tersangka atau terdakwa  berhak  untuk  setiap  waktu  mendapat  bantuan  juru  bahasa sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  117  dan  dalam  hal  tersangka  atau terdakwa  bisu  dan  atau  tuli  diberlakukan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 178 ( Pasal 53 ayat (1) dan (2) KUHAP).
5. Guna  kepentingan  pembelaan;  tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan  pada  setiap  tingkatan  pemeriksaan;menurut  tatacara  yang  ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 54 KUHAP).
6. Untuk  mendapatkan  penasihat  hukum  tersangka  atau  terdakwa  berhak memilih sendiri penasihat hukumnya ( Pasal 55 KUHAP).
7. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati  atau  ancaman  pidana  lima  belas tahun  atau  lebih  atau  bagi  yang  tidak  mampu  yang  diancam  dengan  pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pejabat yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan wajib  menunjuk  penesihat  hukum  baginya.  Setiap  penasihat  hukum  yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-Cuma ( Pasal 56 ayat (1)dan (2)KUHAP).
8. Tersangka  atau  terdakwa  yang  dikenakan  penahanan  berhak  menghubungi penasihat  hukumnya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang.  Tersangka atau  terdakwa  yang  berkebangsaan  asing  yang  dikenakan  penahanan  berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat (1) ayat (2) KUHAP).
9. Tersangka  atau  terdakwa  yang  dikenakan  penahanan  berhak  menghubungi atau  menerima  kunjungan  dokter  pribadinya  untuk  kepentingan  kesehatan baik  yang  ada  hubungannya  dengan  proses  perkara  ataupun  tidak  (Pasal  58 KUHAP).
10. Tersangka  atau  terdakwa  yang  dikenakan  penahaan  berhak  diberitahukan tentang  penahanan  atas  dirinya  oleh  pejabat  yang  berwenang,  pada  semua tingkatan  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan,  kepada  keluarganya  atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang  bantuannya  di  butuhkan  oleh  tersangka  atau  terdakwa  untuk mendapatkan  bantuan  hukum  atau  jaminan  bagi  penangguhannya  (Pasal  59 KUHAP).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  atau  lainnya  dengan tersangka  atau  terdakwa  guna  mendapatkan  jaminan  bagi  penangguhan penahanan  ataupun  untuk  usaha  mendapatkan  bantuan  hukum  (  Pasal  60 KUHAP).
12. Tersangka  atau  terdakwa  berhak  secara  langsung  atau  dengan  perantaraan penasihat  hukumnya  menghubungi  dan  menerima  kunjungan  sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau  terdakwa  untuk  kepentingan  pekerjaan  atau  untuk  kepentingan kekeluargaan ( Pasal 61 KUHAP).
13. Tersangka  atau  terdakwa  berhak  mengirimkan  surat  kepada  penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh  penyidik,  penuntut  umum,  hakim  atau  pejabat  rumah  tahanan  negara kecuali  jika  terdapat  cukup  alasan  untuk  diduga  bahwa  surat  menyurat  itu disalahgunakan  ;  Dalam  hal  surat  untuk  tersangka  atau  terdakwa  itu  ditilik atau  diperiksa  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  hakim  atau  pejabat  rumah tahanan  negara,  hal  itu  diberitahukan  kepada  tersangka  atau  terdakwa  dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “Telah Ditilik”; ( Pasal 62 ayat (1),(2),dan (3) KUHAP).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan ( Pasal 63 KUHAP).
15. Terdakwa  berhak  untuk  diadili  di  sidang  pengadilan  yang  terbuka  untuk umum( Pasal 64 KUHAP).
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan  atau  seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  guna  memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya  ( Pasal 65 KUHAP).
17. Tersangka  atau  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban  pembuktian  (  Pasal  66 KUHAP)
Sebelum  di  mulainya  pemeriksaan  terhadap  tersangka  penyidik  kepolisian wajib  memberitahukan  hak  tersangka  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  atau dalam  perkara  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56  KUHAP Tersangka  wajib  didampingi  penasehat  hukum,sementara  untuk  perkara  yang tersangkanya  anak  menggunakan  aturan  Undang-undang  tentang  sistem Peradilan Pidana Anak.
Tabel 01 Jumlah penunjukan penasehat hukum,mempergunakan penunjukan PH dan Menolak penunjukan PH. NO  TAHUN JUMLAH PENUNJUKAN PH TINDAK LANJUT KET MEMPERGUNAKAN PENUNJUKAN PH MENOLAK PENUNJUKAN PH 1 2020 25 8 17 2 2021 36 10 26 3 2022 39 14 25 4 2023 s/d maret 14 2 12
Sumber : Sat Reskrim Polres Buleleng
Nyoman  Remiasih  selaku  Banit  IV  Sat  Reskrim  Polres  Buleleng  pada wawancara  tanggal  10  Maret  2023  memberikan  keterangan  pada  data  terkait jumlah penunjukan Penasehat Hukum menyatakan bahwa:
Dari rentan Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 di bulan maret, Tersangka yang  sudah  di  berikan  haknya  dalam  hal  penunjukan  penasehat  hukum mempergunakan  hak  tersebut  yaitu  dalam  proses  penyidikan  sampai  dengan proses penyerahan tersangka dan barang bukti setelah di laksanakannya proses penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti  ke  JPU,  tersangka  memberikan keterangan  sendiri  di  proses  peradilan/pengadilan.Sedangkan  Tersangka  yang menolak  penunjukan  Penasehat  hukum  dengan  alasan  tersangka  akan
memberikan  keterangan  sendiri  dari  proses  penyidikan  di  kepolisian  sampai dengan  proses  peradilan/pengadilan,  Terhadap  tersangka  yang  menolak menunjukan  penasehat  hukum  di  lengkapi  dengan  adminitrasi  berita  acara penolakan  penunjukan  penasehat  hukum  yang  disedikan  oleh  penyidik  Sat Reskrim Polres Buleleng dan di tanda tangani oleh tersangka.
Pada  proses  pemeriksaan  ditanyakan  pula  apakah  tersangka  menghendaki didengarnya  saksi  yang  menguntungkan  dan  bilamana  ada  maka  penyidik  atau penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Pada waktu dilakukan  pemeriksaan,  penyidik  dilarang  menggunakan  kekerasan  atau penekanan  dalam  bentuk  apapun  dalam  pemeriksaan  dan  tidak  mengejar pengakuan  tersangka,  selanjutnya  berita  acara  pemeriksaan  tersangka  ditanda tangani oleh penyidik atau penyidik pembantu, tersangka dan penasehat hukum dan  penterjemah  bahasa  (  bila  melibatkan  penasehat  hukum  dan  penterjemah bahasa ).
Made Adnyana tersangka kasus penipuan dan atau penggelapan mobil yang terjadi  sekitar  bulan  oktober  2022  pada  wawancara  tanggal  10  Maret  2023 menyatakan bahwa :
Dalam  proses  pemeriksaan  Narasumber  diberikan  hak-hak  nya  yaitu penunjukan  Penasehat  hukum  yang  disediakan  oleh  Penyidik  Sat  Reskrim Polres  Buleleng  namun  narasumber  tidak  mempergunakan  hak-hak  tersebut, narasumber  memberikan  keterangan  sendiri  tanpa  didampingi  oleh  Penasehat Hukum,  dalam  hal  penolakan  penunjukan  Penasehat  Hukum,  narasumber dibuatkan berita acara Penolakan Penasehat Hukum oleh Penyidik dan ditanda tangani,  dalam  proses  pemeriksaan,  penyidik  tidak  pernah  melakukan kekerasan  atau  ancaman,  Penyidik  melaksanakan  proses  penyidikan  dengan baik  dan  beretika,  terkait  dengan  penolakan  penunjukan  Penasehat  Hukum karena  Biaya  meskipun  dari  Penyidik  sudah  menyampaikan  penunjukan Penasehat  Hukum  Gratis  /  Tanpa  dipungut  biaya,  namun  narasumber  ingin memberikan  keterangan  sendiri  dan  menyelesaikan  kasus  ini  dengan  baik sebagai pertanggung jawaban atas kesalahan narasumber.
Tersangka atau terdakwa sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, ia seharusnya  mendapatkan  hak-haknya  seperti  hak  untuk  segera  mendapatkan pemeriksaan  dalam  tahap  penyidikan,  hak  segera  mendapatkan  pemeriksaan pengadilan  dan  mendapatkan  putusan  seadil-adilnya,  dimana  hak  untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, hak untuk menyiapkan  pembelaannya,  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  hak
untuk  mendapat  kunjungan  keluarganya  serta  hak-hak  lainnya  sesuai  dengan tujuan  KUHAP,  yaitu  memberikan  perlindungan  hak-hak  asasi  kepada  setiap individu,  sesuai  dengan  persamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  sebagaimana diisyaratkan  dalam  Pasal  27  Undang  Undang  Dasar  1945.  Selain  mempunyai hak-hak  yang  diatur  oleh  KUHAP,  seorang  tersangka  atau  terdakwa  juga mempunyai  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipatuhi  dan  dilaksanakannya sesuai  dengan  Undang-Undang.  Kewajiban  kewajiban  tersangka  atau  terdakwa yang terdapat dalam KUHAP antara lain :
1. Kewajiban  bagi  tersangka  atau  terdakwa  melapor  diri  pada  waktu  yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP);
2. Kewajiban  meminta  izin  keluar  rumah  atau  kota  dari  penyidik,  penuntut umum  atau  hakim  yang  memberi  perintah  penahanan,  bagi  tersangka  atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau 8 penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP);
3. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani massa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP);
4. Wajib  menyimpan  isi  berita  acara  (turunan  berita  acara  pemeriksaan)  untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya);
5. Kewajiban  menyebut  alasan-alasan  apabila  mengajukan  permintaan  tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 79 dan 81 KUHAP);
6. Apabila  dipanggil  dengan  sah  dan  menyebut  alasan  yang  jelas,  maka  wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP);
7. Wajib  hadir  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan.  Kehadiran  terdakwa disidang  merupakan  kewajiban  bukan  merupakan  haknya,  terdakwa  harus hadir  di  siding  pengadilan  (penjelasan  Pasal  154  ayat  4  KUHAP).  Bahkan apabila  terdakwa  setelah  diupayakan  dengan  sungguh-sungguh  tidak  dapat
dihadirkan  dengan  baik,  maka  terdakwa  dapat  dihadirkan  paksa  (Pasal  154 ayat 6 KUHAP);
8. Meskipun  tidak  secara  tegas  disebut  sebagai  kewajiban,  tetapi  pembelaan terdakwa  atau  penasehat  hukum  tentu  merupakan  suatu  keharusan  (Pasal 182);
9. Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan;
10. Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22ayat 1);
11. Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara  dalam  tingkat  banding,  baik  terdakwa  atau  kuasanya  maupun penuntut  umum  dapat  menyerahkan  memori  banding  atau  kontra  memori banding kepada pengadilan tinggi;
12. Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan memori kasasinya,  dan  dalam  waktu  14  hari  setelah  mengajukan  permohonan tersebut,  harus  sudah  menyerahkan  kepada  panitera  (Pasal  248  ayat  1 KUHAP);
13. Apabila  terdakwa  mengajukan  permintaan  peninjauan  kembali  (PK)  maka harus menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP).
Hambatan-Hambatan  Penyidik  Dalam  Implementasi    Hak-Hak  Tersangka Sebagai  Perwujudan  Asas  Praduga  Tak    Bersalah  Dalam  Proses Pemeriksaan Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Kepolisian Resor Buleleng Hambatan Internal
Nyoman  Remiasih  selaku  Banit  IV  Sat  Reskrim  Polres  Buleleng  dalam wawancara tanggal 10 maret 2023 menyatakan bahwa :
Hambatan  nya  yaitu  terhadap  tersangka  disabilitas  dan  Orang  asing  blm  ada MOU  terhadap  penerjemah  yang  bersertifikat  ,dalam  proses  pemanggilan  , tersangka masih merasa ketakutan dan merasa sudah bersalah, selain itu masih kurangnya pemahaman tersangka terhadap hak-hak yang diperoleh seperti hak mendapatkan bantuan hukum.
Adapun  faktor-faktor  yang  menghambat  secara  internal  kepolisian  dan pemberian hak tersangka :
1. Di Polres buleleng mengalami kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang mengalami disabilitas dan orang asing, di mana polres buleleng belum  terdapat  atau  belum  memiliki  MOU  dengan  penerjemah  yang bersertifikat.
2. Tingkat  kemampuan  atau  pengetahuan  para  pihak,  terutama  tersangka, memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mendapatkan kebenaran tentang  hukum  yang  seringkali  tidak  dipahami  oleh  tersangka.  Kurangnya pemahaman  tersangka  terhadap  ketentuan  hukum  mengenai  hak  tersangka dalam  Pasal  54  KUHAP  tentang  hak  atas  bantuan  hukum,  penyidik  pun mengabaikannya.
3. Ketika  hendak  melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka  dan  karena tersangka  belum  memilih  penasihat  hukumnya  sendiri,  penyidik  biasanya menunjuk  penasihat  hukum  untuk  tersangka.  Oleh  karena  bukan  tersangka yang  memilih  dirinya  sendiri,  maka  penasehat  hukum  yang  dipilih  lamban dalam melakukan pembelaannya.
4. Pada tingkat penyidikan tersangka menolak untuk bantuan hukum karena takut dan  tidak  sanggup  untuk  membayar  penasehat  hukumnya  dalam  hal  ini penyidik  sudah  memberitahukan  kepada  tersangka  bahwa  tersangka  berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma,.
5. Kurangnya  kepercayaan  pelaku/tersangka  terhadap  penasehat  hukum  dengan beranggapan  bahwa  akan  mendapatkan  keringanan  atas  hukuman  yang diberikan.
6. Kurangnya  informasi  kepada  tugas  penyidik  terkait  dengan  bantuan  hukum, mengenai  peran  penasehat  hukum  terhadap  masalah  yang  di  hadapi.  Dimana penasehat  hukum  sangat  berperan  penting  untuk  memberikan  nasehat, pendampingan, dan pembelaan terhadap tersangka.

## Hambatan Eksternal
I  Dewa Gede Agung Sidiartha selaku Pelaksana tugas Kaurmintu Sat Reskrim Polres Buleleng dalam wawancara tanggal 9 maret 2023  menyatakan bahwa :
Hambatan  eksternal  dalam  proses  penyidikan  di  polres  buleleng  yaitu Pendampingan  Rohaniawan  terhadap  tersangka  belum  berjalan  ,penyidik merasa kesulitan mencari suatu keterangan dari yang melakukan tindak pidana karena  tersangka  cenderung  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan kepada  penyidik,  dan  ada  juga  si  tersangka  sakit  secara  tiba-tiba  sehingga menggangu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
Hambatan  eksternal  yang  dialami  penyidik  dalam  proses  penyidikan  dalam mengimplementasikan hak-hak tersangka yaitu sebagai berikut :
a. Dalam  pelaksanaan  penyidikan  di  Polres  Buleleng  pelaksanaan pendampingan  rohaniawan  terhadap  tersangka  saat  ini  belum  berjalan  yang menyebabkan  seorang  tersangka  atau  terdakwa  berpotensi  mengalami gangguan  secara  psikis,  sebab  ia  dihadapkan  pada  persoalan  yang membelenggu kebebasannya. Oleh karena itu, tersangka membutuhkan terapi yang dapat menenangkan diri dan pikirannya.
b. Dalam  proses  introgasi  (pemeriksaan)  terhadap  tersangka  terkait  dengan kasus-kasus  tertentu  seperti  kasus  pemerkosaan  dan  kasus  kesusilaan, perzinahan, pencabulan dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang  masih  sulit  untuk  didapatkan  keterangan.  Hal  ini  disebabkan  oleh kecenderungan  tersangka  enggan  atau  merasa  malu  untuk  menceritakan aibnya  kepada  penyidik  sehingga  membuat  kasus  ini  sulit  untuk  disidik karena tidak adanya kejujuran dan transparansi dari tersangka. Selain itu juga, tersangka  enggan  untuk  memberikan  keterangan  secara  jujur,  karena  hal  itu akan  memberatkan  atau  merugikan  bagi  dirinya  di  muka  persidangan sehingga penyidik sulit untuk mengorek keterangan yang jujur atau sebenar- benarnya dari tersangka;
c. Saat  penyidik  melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka,  penyidik  juga mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  keterangan  dari  tersangka  karena tersangka berbelit-belit di dalam memberikan keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan lamban;
d. Tersangka atau terdakwa sakit secara tiba-tiba sehingga dengan keadaan yang demikian  menimbulkan  hambatan  di  dalam  proses  penyidikan  karena  bisa mengulur atau menunda proses penyidikan. Hal ini cenderung menyebabkan
proses penyidikan berlangsung lebih lama karena harus menunggu tersangka sembuh baru penyidikan bisa dilanjutkan kembali;
e. Ruang  gerak  penyidik  menjadi  terbatas  di  dalam  mengungkap  suatu permasalahan,  karena  seseorang  tidak  boleh  dianggap  bersalah  sebelum adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
I  Dewa Gede Agung Sidiartha selaku Pelaksana tugas Kaurmintu Sat Reskrim Polres Buleleng dalam wawancara tanggal 9 maret 2023 menyatakan bahwa : Solusi yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada adalah  polres  buleleng  saat  ini  sedang  berupaya  mencari  penerjemah  yang sudah bersertifikasi,polres buleleng bekerja sama dengan pengurus keagamaan untuk  menyiapkan  rohaniawan,  dalam  proses  penyidikan  yaitu  penyidik memberitahukan  terlebih  dahulu  hak-hak  yang  diperoleh  tersangka  dalam proses  pemeriksaan  seperti  hak  mendapatkan  bantuan  hukum,  agar  tersangka mengetahui  hak  yang  dimiliki,  dan  juga  dalam  memberikan  bantuan  hukum penyidik  membantu  tersangka  yang  miskin/kurang  mampu  untuk  mencarikan pengacara  untuk  mendampingi  tersangka  hal  ini  juga  memudahkan  penyidik dalam  mencari  keterangan-keterangan  dari  tersangka  agar  mereka  tidak  takut memberikan  keterangan  sesuai  dengan  yang  akan  ditanyakan  penyidik  dalam proses  pemeriksaan,  dan  juga  dalam  hal  memberikan  bantuan  hukum  kepada tersangka penyidik melakukan upaya pendekatan terhadap keluarga tersangka agar keluarganya yang menyakinkan agar tersangka mau didampingi penasehat hukum.

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  pada  Bab  IV  maka  dirumuskan simpulan sebagai berikut :
1. Implementasi  hak-hak  tersangka  dalam  asas  praduga  tak  bersalah  yang dilakukan  oleh  penyidik  Polres  Buleleng  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang ada, para tersangka sudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan KUHAP.
2. Hambatan yang dialami penyidik yaitu:
a. Hambatan internal sebagai berikut:
1) Terhadap  tersangka  disabilitas  dan  orang  asing  belum  ada  MoU dengan penerjemah yang bersertifikat. Solusi yang diambil adalah:
polres  buleleng  sedang  berupaya  mencari  penerjemah  yang  sudah bersertifikat  karena  tersangka  berhak  mendapatkan  penerjemah untuk menerjemahkan bahasa tersangka sehingga dapat dimengerti oleh penyidik.
2) Dalam proses pemanggilan, tersangka masih merasa ketakutan dan merasa  sudah  bersalah,  selain  itu  masih  kurangnya  pemahaman tersangka  terhadap  hak-hak  yang  diperoleh  seperti  hak mendapatkan  bantuan  hukum.  Solusi  yang  di  ambil  adalah:  dalam proses pemeriksaan penyidik memberitahukan terlebih dahulu hak-
hak yang diperoleh tersangka dalam proses pemeriksaan seperti hak mendapatkan bantuan hukum agar tersangka mengetahui hak yang dimiliki,dalam  memberikan  bantuan  hukum  penyidik  membantu tersangka  yang  miskin  dan/atau  kurang  mampu  untuk  mencarikan pengacara untuk mendampingi tersangka hal ini juga memudahkan penyidik dalam mencari keterangan-keterangan dari tersangka agar tidak  takut  memberikan  keterangan  sesuai  dengan  yang  akan  di tanyakan  penyidik  dalam  proses  pemeriksaan,  dalam  hal memberikan bantuan hukum kepada tersangka penyidik melakukan upaya  pendekatan  terhadap  keluarga  tersangka  agar  keluarganya yang  meyakinkan  agar  tersangka  mau  didampingi  penasehat hukum.
b. Hambatan eksternal sebagai berikut:
1) Pendampingan  rohaniawan  terhadap  tersangka  belum  berjalan. Solusi  yang  diambil  adalah  :  polres  buleleng  akan  berkerja  sama dengan pengurus keagamaan untuk menyiapkan kerohaniawan dalam pendampingan  tersangka  di  tahap  pemeriksaan  di  penyidikan  untuk mencapai kestabilan rohani, seorang dapat di bantu oleh rohaniawan.
2) Penyidik  merasa  kesulitan  mencari  suatu  keterangan  dari  yang melakukan  tindak  pidana  karena  tersangka  cenderung  berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Solusi yang diambil adalah  penyidik  Sat  Reskrim  polres  buleleng  akan  tetap melaksanakan  proses  pemeriksaan  penyidikan  tindak  pidana  sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu penyidik tidak berpaku dengan keterangan  tersangka  saja,  namun  tetap  berpedoman  dengan  Pasal 184 KUHAP yaitu 2 alat bukti dan tidak dilakukan upaya kekerasan
oleh  penyidik  karena  penyidik  tetap  menjungjung  tinggi  hak  asasi manusia  dimana tersangka belum dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
3) tersangka  sakit  secara  tiba-tiba  sehingga  mengganggu  proses penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik.  Solusinya  adalah  : tersangka  yang  mengalami  gangguan  kesehatan  pada  saat dilaksanakannya  pemeriksaan  oleh  penyidik,  sesuai  dengan  hak tersangka  yang  di  atur  dalam  KUHAP,  maka  penyidik mengaturulang  jadwal  pemeriksaan  terhadap  tersangka,  yaitu memberikan  hak  untuk  memeriksakan  kesehatannya,  dalam  proses pemeriksaan  ada  pertanyaan  wajib  tentang  kondisi  kesehatan  yang akan  diperiksa,  pemberian  jadwal  ulang  pemeriksaan  oleh  penyidik setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari dokter yang menangani apabila  memerlukan  perawatan  intensif  maka  pemeriksaan menyelesaikan  dari  rekomendasi  dokter,  serta  apabila  sudah dinyatakan  sehat  dengan  menunjukan  surat  keterangan  dari  dokter, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Andi Hamzah.2014. Hukum Acara Pidana Indonesia : Jakarta. Edisi Kedua Cet. 8.
Sinar Grafika
Heri  Tahir.  2010.  P roses  Hukum  Yang  Adil  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
Jonaedi  Efendi,  Johnny  Ibrahim.2016. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Jakarta: Kencana
Jonathan  Sarwono.  2021. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif :Jakarta.Kencana
M.Yahya  Harahap.2010. Pembahasan  dan  Penerapan  KUHAP.Penyidikan  dan Penuntutan Ceetakan Pertama .Jakarta: Edisi Kedua.
R. Soeroso. 2011 . Pengantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika : Jakarta
Ruslan  Rannggong.2014. Hukum  Acara  Pidana:  Memahami  Perlindungan  HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia . Jakarta .
Rusli Muhammad .  2010. Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer .  Bandung:  Citra Aditya Bakti
Sholahudin.2015. KUHP dan KUHAP . Jakarta:Visi media
Soerjono  Soekanto.  2010. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta  :  Penerbit Universitas Indonesia Press
Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Zaen Asyhadie dkk.2015. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta  PT Raja Grafindo Persada
Jurnal :
I  Nyoman  Gede  Remaja.2018”Penerapan  asas  praduga  tak  bersalah  bagian  dari perlindungan hak asasi manusia yang harus di jamin oleh negara ”Kertha widya Jurnal hukum Universitas Panji Sakti Vol 6
Made  Wirawanto,  Ni  Ny.  Mariadi,  Saptala  Mandala.2021.Pelaksanaan  peraturan bupati  buleleng  nomor  50  tahun  2018  tentang  perlindungan  pohon kawasan  perkotaan  kabupaten  buleleng  (studi  di  dinas  lingkungan  hidup kabupaten  buleleng). Kertha  Widya  Jurnal  Hukum Vol.9  No.2.Desember 2021
Ni luh Eka Nariani dan I Nyoman surata.2017. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun  2008  Tentang penyelenggaraan Penanggulangan  Bencana Di  Kabupaten  Buleleng. Kertha  Widya  Jurnal  Hukum. Vol.  No.5.No.1. Agustus 2017
Putu Suriawan, Ni Ny. Mariadi, I Nyoman Lemes. 2022. Implementasi Peraturan Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Dalam  Hal Kecepatan Pelayanan  Sambungan  Baru  Tegangan  Rendah  (Studi  PT  PLN (PERSERO)  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Singaraja). Kertha  Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1 Agustus 2022