AL-AMWAL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARI’AH (2019) Vol 11 (2): 173-190 DOI: 10.24235/amwal.v11i2.4537
Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2303-1573  e-ISSN: 2527-3876 Homepage: https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal
email: jurnalalamwal@syekhnurjati.ac.id
Kebijakan Pemerintah terhadap Belt and Road Initiative (BRI) dalam Paradigma Ekonomi Syariah
(Analisis Berdasarkan Konsep Maslahah Maqashid Syariah )
Hendra Yulia Rahman IAIN Fattahul Muluk Jayapura Papua email: Hendra9rahman@gmail.com

## Abstrak
Hubungan  bilateral  Indonesia  dan  China  sudah  terjalin  sejak  masa  lampau,  serta mengalami  pasang  surut.  Setelah  masa  reformasi,  hubungan  bilateral  kembali  dirajut, diawali  dengan  pengakuan  agama  konghucu  sebagai  agama  resmi  di  Indonesia  oleh Presiden  Abdurrahman  Wahid,  dan  imlek  menjadi  hari  raya  dan  libur  nasional. Hubungan  bilateral  semakin  meningkat  dipemerintahan  Presiden  Jokowidodo,  dengan kebijakan  kerjasama  Belt  and  Road  Initiative  (BRI).  Kebijakan  tersebut  menimbulkan harapan dan sekaligus kekhawatiran. Artikel ini akan membahas berkaitan dengan tema tersebut diantaranya: pertama apakah yang di maksud dengan  Belt and Road Initiative (BRI).  Kedua,  membahas  ekonomi  syariah,  ketiga,  bagaimana  Kebijakan  pemerintah Terhadap Belt and Road Initiative (BRI), dan keempat, Kebijakan pemerintah Terhadap Belt  and  Road  Initiative  (BRI)  dalam  Paradigma  ekonomi  syariah.  Analisis menggunakan konsep maslahah dalam maqashid syariah.
Kata  Kunci: Kebijakan,  Belt  and  Road  Initiative,  Kesejahteraan  (falah)  maslahah, Syariah

## Abstract
Bilateral relations between Indonesia and China have been established since the past, and have experienced ups and downs. After the reform period, bilateral relations were re-woven, beginning with the recognition of the religion of Konghucu as the official re- ligion  in  Indonesia  by  President  Abdurrahman  Wahid,  and  imlek  becoming  a  holiday and  national  holiday.  Bilateral  relations  intensified  in  the  government  of  President Jokowidodo,  with  the  cooperation  policy of  Belt  and  Road  Initiative  (BRI).  The  policy raises hopes and concerns at the same time. The author will discuss related to the theme including: first, what is meant by the Belt and Road Initiative (BRI). Second, discussing Islamic economics, thirdly, how government policy is against the  Belt and Road Initia-
tive  (BRI),  and fourth,  government  policy  on  the  Belt  and Road  Initiative  (BRI)  in  the Islamic  economic  paradigm.  The  analysis  uses  the  concept  of  maslahah  in  maqashid sharia.
Keywords : Policies, Belt and Road Initiative, welfare (falah) maslahah, sharia

## PENDAHULUAN
Hubungan bilateral antara Indonesia dengan China sudah terjalin sejak sebelum masehi  (Hariyono,  2006),  hubungan  ini  bisa  dilihat  melalui  tulisan  sejarah,  maupun benda sejarah yang ada. Juga dapat dibuktikan dengan  peninggalan-peninggalan benda bersejarah  dari  kerajaan-kerajaan  kuno  di  masa  lampau  yang  sekaligus  berkaitan  erat dengan  adanya  interaksi  antara  leluhur  bangsa  Cina  seperti  kerajaan  Sriwijaya, Airlangga  dan  Majapahit  (Zein,  2000).  Pada  tahun  1600  terjadi  migrasi  besar-besaran china ke Indonesia, hal tersebut sengaja dilakukan oleh kolonial Belanda yang pada saat itu sedang menjajah Indonesia, di mana dimaksudkan agar etnis Cina tersebut mengisi sektor-sektor  jasa  di  Batavia  karena  pada  saat  itu  masih  kekurangan  penduduk (Yuanzhi, 1999).
Indonesia secara resmi mengakui kedaulatan Cina yaitu pada tanggal 15 Januari 1950, Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya Cina baru di bawah  pemerintahan komunis, dan pada tahun tersebut hubungan diplomatik Indonesia dengan  Cina  dimulai.  Hubungan  ini  membawa  nilai  produktif,  karena  karena  situasi dalam  negeri  Indonesia  dan  Cina  yang  sedang  disibukkan  oleh  rekonstruksi  dalam suasana revolusi. Pasca kemerdekaan hubungan Indonesia dan China semakin erat, Cina yang  saat  itu  sedang  dipimpin  oleh  Mao  Zedong  pada  tahun  1949-1976.  Presiden Soekarno dao Mao Zedung memiliki pemikiran yang sama untuk membentuk kekuatan revolusioner yang tidak bergantung pada blok barat dan blok timur ( www.merdeka.com) .  Hubungan  Indonesia  semakin  erat  saat  tahun  1961  memberi bantuan ekonomi kepada Indonesia kredit sebesar 50 Juta dolar AS. Selain itu, dan tiga tahun  berikutnya  di  tambah  bantuan  kredit  30  juta  dollar  AS  untuk  pengembangan tekstil  di  Indonesia.  Selian  kerjasama  bidang  ekonomi,  China  juga  menawarkan kerjasama  militer  termasuk  pengembangan  fasilitas  teknologi  nuklir,  sehingga  saat  itu menjadi perhatian dunia (Tjhin, (CSIS), 2002).
Hubungan  Indonesia  mengalami  pasang  surut,  pasca  terjadinya  Gerakan  30 September  hubungan  ke  dua  Negara  mengalami  surut,  sampai  terjadi  pembekuan hubungan,  karena  adanya  perubahan  politik  yang  radikal  di  Cina,  selain  itu  melalui siaran radio Peking dan kantor berita Xinhua, Cina aktif melakukan agitasi menyerang pihak  reaksioner  angkatan  darat  Indonesia  yang  dituduh  sebagai  pengikut  imperialis Amerika  Serikat.  Kebijakan  Presiden  Soeharto  di  awal  masa  kepemimpinannya,  yang membekukan  jalur  diplomatik  dengan  Tiongkok,  menyisakan  kenangan  kelam  di sebagian masyarakat Indonesia. Selama 23 tahun, sejak 1967, stigma negatif dan sikap diskriminatif  terhadap  Tiongkok  dan  warga  etnik  Tionghoa  di  Indonesia  dibangun sedemikian  rupa.  Meski  pada  fase  akhir  kepemimpinannya  Presiden  Soeharto  mulai membuka  kembali  hubungan  dagang  dengan  Pemerintah  Tiongkok,  upaya  itu  gagal ketika krisis moneter mendera Indonesia pada 1997. Puncaknya, pada 1998, warga etnik Tionghoa  di  Indonesia  menjadi  objek  utama  kebencian  masyarakat  Indonesia  dalam berbagai kerusuhan.
Normalisasi  hubungan  dilakukan,  proses  normalisasi  Indonesia  dan  Cina, termasuk  dengan  adanya  keinginan  Soeharto  menjadi  pemimpin  Gerakan  Non-Blok. Pada  Februari  1989  di  Tokyo,  menteri  luar  negeri  Cina,  Qian  Qichen  bertemu  dengan presiden  Soeharto  saat  menghadiri  pemakaman  Kaisar  Hirohito.  Melalui  pertemuan tersebut, Qichen mewakili Cina memberitahukan bahwa Cina tidak turut campur tangan dengan  segala  urusan  mengenai  partai  komunis  Indonesia  (PKI).  Sejak  saat  itu normalisasi  kedua  negara  mulai  disuarakan.  Pada  tanggal  8  Agustus  1990,  dalam kunjungan perdana menteri Cina di Jakarta, Li Peng secara resmi menandatangani nota perbaikan hubungan antara kedua belah pihak (Wibowo dan Hadi, 2009).
Pasca reformasi, masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Indonesia  dan  China  kembali  mesra,  hubungan  ke  dua  negara  semakin  membaik  lagi dimana  Gus  dur  menjadikan  Cina  sebagai  Negara  istimewa  dalam  politik  luar  negeri Indonesia  saat  itu,    pemerintahan  Gus  Dur  ini  menjadi  awal  baru  dala  peningkatan hubungan  bilateral  kedua  Negara  hal  ini  ditandai  dengan  dimasukkanya  agama konghucu  menjadi  agama  resmi  di  Indonesia  dan  memberikan  hak  yang  sama  sebagai warna negara. Dilanjutkan pemerintahan presiden Megawati yang menetapkan hari raya imlek  (Wibowo  dan  Hadi,  2009)  bagi  konghucu  sebagai  hari  libur  nasional,  juga menempatkan  salah  satu  di  kabinetnya  warga  keturunan  china  sebagai  menteri koordinator  perekonomian  Kwik  Kian  Gie.  Hubungan  mesra  itu  berlanjut  sampai  ke pemerintahan  sekarang.  Beberapa  kerjasama  proyek  besar,  dilakukan  seperti pembangunan  infrastrutur  di  Indonesia,  sektor  migas,  pertahanan  keamanan,  ekonomi dan sebagainya.
Dengan  dilakukakannya  penandatanganan  naskah  persetujuan  mengenai hubungan  kerjasama  MoU  dalam  bidang  ekonomi  dan  perdagangan  antara  kedua negara.  Hubungan  bilateral  Indonesia  dengan  Cina  dalam  bidang  ekonomi  terutama sektor  perdagangan  dan  kerjasama  teknik,  secara  umum  semakin  meningkat  (Djafar, 2008). Perkembangan kerjasama semakin meningkat, dengan dituangkan dalam bentuk kebijakan Belt  and  Road  Initiative (BRI)  yang  sebelumnya  bernama  OBOR. Belt  and Road  Initiative (BRI)  merupakan  salah  satu  kebijakan  ambisius  yang  dikeluarkan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. BRI mencakup dua aspek yaitu the Silk Road Economic Belt dan the 21st Century Maritime Silk Road . Silk Road Economic Belt sebagai jalur darat bertujuan menghubungkan provinsi tertinggal bagian barat Tiongkok dengan  Eropa  melalui  Asia  Tengah.  Sedangkan the  21st  Century  Maritime  Silk  Road sebagai  rute  laut  bertujuan  menghubungkan  provinsi  pesisir  Tiongkok  yang  kaya dengan  kawasan  Asia  Tenggara  hingga  Afrika  melalui  pelabuhan  dan  jalur  kereta  api ( https://bem.feb.ugm.ac.id) .
BRI  merupakan  proyek  raksasa  yang  dikeluarkan  Tiongkok  pada  masa pemerintahan Xi Jinping karena mencakup 2/3 populasi global dan 3/4  sumber energi. BRI  ini  seakan  akan  menantang  hegemoni  AS  dan  Barat,  yang  selama  ini  menguasai bidang  keamanan  dan  ekonomi.  Artikel  ini  akan  membahas Pertama , Belt  and  Road Initiative (BRI). Kedua, membahas  ekonomi  syariah, ketiga, bagaimana  Kebijakan pemerintah  Terhadap Belt  and  Road  Initiative (BRI),  dan keempat, Kebijakan pemerintah Terhadap Belt and Road Initiative (BRI) dalam Paradigma ekonomi syariah.

## LITERATURE REVIEW
Belt and Road Initiative (BRI)
“Belt  and  Road”  adalah  sebuah inisiatif untuk  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh Presiden  Xi  Jinping  pada  tahun  2013.  Belt/Sabuk,  mengacu  pada  Sabuk  Ekonomi dan
Jalur  Sutra  mengacu  pada  Jalur  Sutra  Maritim  Abad  ke-21. Belt  and  Road  Initiative (BRI)  adalah  usaha  ekonomi,  diplomatik,  geopolitik  multifaset  yang  telah  berubah melalui  berbagai  iterasi,  dari  “Jalur  Sutra  Modern”  menjadi  “One  Belt  One  Road”. Tiongkok menginisiasi dan memimpin BRI dengan program investasi 1,3 trilyun  USD untuk  menciptakan  jaringan  infrastruktur  termasuk  jalan,  kereta  api,  telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan. Ini akan meningkatkan interkonektivitas ekonomi dan  memfasilitasi  pembangunan  di  Eurasia,  Afrika  Timur  dan  lebih  dari  60  negara mitra.
Pertama kali diusulkan pada September 2013, ini adalah inisiatif kebijakan luar negeri Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ini adalah proyek lingkup geografis dan keuangan yang  belum  pernah  ada  sebelumnya  dalam  sejarah  umat  manusia.  BRI  memiliki  dua komponen: Sabuk Ekonomi Jalur Sutra atau Silk Road Economic Belt (SREB) dan Jalur Sutra  Maritim  Abad  ke-21  yang  berbasis  laut.  Jalur  sutra  ini  sudah  ada  sejak  sebelum masehi yang menghubungkan China dengan negara-negara di timur tengah dan sebagian di eropa. Silk road sudah ada sekitar tahun 202 SM dengan jarak sekitar 7000 mil dari China  Daratan  hingga  ke  wilayah  Eropa,  melewati  Asia  Tengah,  India  Utara, Kekaisaran Persia hingga Romawi (Gan dan Briell, 2009).
Dahulu  kerajaan  China  menggunakan  jalur  ini  untuk  membangun  kekuatan ekonomi  di  penjuru  dunia  dengan  memperdagangkan  sutra  yang  hanya  diproduksi  di China saat itu, sehingga jalur ini kemudian di sebut dengan jalur sutra. Kini presiden Xi Jinping kembali membangun jalur tersebut, selain untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan ekonomi China (Hansen, 2010), juga untuk mentasbihkan China adalah negara super power setelah Amerika Serikat atau bahkan setara dengan Amerika serikat. Tentunya  tidak  hanya  ekonomi  saja  yang  dibangun  melalui  jalur  sutra  tersebut, termasuk politik, pertahanan keamanan, sosial budaya dan sebagainya.

## Ekonomi Syariah
Dalam  ilmu  ekonomi  konvensional,  pemikir  awal  yang  melahirkan  istilah ekonomi,  yaitu  Aristoteles  yang  merupakan  seorang  filosof  mengemukakan:  kata “ekonomi”  berasal  dari  bahasa  Yunani oikos  nomos,  oikos yang  berarti keluarga  atau rumah  tangga,  dan nomos, peraturan  atau  hokum  (Harmadi,  2014).  Ilmu  ekonomi merupakan  salah  satu  cabang  ilmu  sosial  yang  membahas  perilaku  manusia  dalam bidang  ekonomi.  Perilaku  manusia  dalam  memnggunakan  sumber  daya  yang  terbatas dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian di distribusikan kepada individu  dan  kelompok  sosial  yang  bermukim  dalam  suatu  masyarakat,  merupakan definisi  ekonomi  sehingga  menjadi  sebuah  studi  yang  berhasil  dijabarkan  oleh  para ekonomi  modern  pada  umumnya  (Hasan,  2011). Menurut  Adam  Smith,  ilmu  ekonomi adalah  ilmu  yang  menghususkan  diri  pada  kajian  mengenai  perangkat-perangkat  yang digunakan  oleh  umat  manusia  untuk  memperoleh  kekayaan.  Dalam  pengertian  yang lebih  umum,  Alfred  Marshall‟s  mendifinisikan,  ilmu  yang  mempelajari  tentang  umat manusia  dalam  urusan  hidup  biasa.  Lord  Robbins  mendifinisikan,  kajian  tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana pemuas yang langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternative (Hasan, 2011).
Sistem  ekonomi  Syariah  memmiliki  prinsip-prinsip  dasar  yang  membedakan dengan  sistem  ekonomi  lainnya.  Hingga  saat  ini,  istilah  Ekonomi  syariah  masih  multi interpretable, dengan begitu banyaknya ahli yang memberikan definisi dan pemaknaan. Ada  yang  menyebt  ekonomi  syariah  adalah Iqtishad yang  diajukan  oleh  beberapa pemikir  Muslim,  diantaranya  yang  dianggap  fonumenal  adalah  Muhammad  Baqir  Ash
Shadr.  Iqtishad,  selama  ini  lebih  sering  dianggap  dan  digunakan  sebagai  terjemahan untuk  istilah  ekonomi.  Para  ahli  ekonomi  Syariah  telah  merumuskan  prinsip-prinsip ekonomi  Syariah  meskipun  ada  perbedaan  tata  urutan  tetapi  substansinya  sama.  Ibnu Manzur  (tt)  dalam Lisan  al-Arab menulis  kalimat  Iqtisad  berasal  dari  akar  kata Qashadu/  Qashdu yang  berarti  lurus,  sedangkan  Al-Zabidi  (tt)  dalam  kitab Taj  alArus menyebut  Iqtisad  berasal  dari  kalimat Qashada/Qashdu yang  berarti  sederhana,  yang berada  di  antara  bakhil  dan  israf.  Dengan  demikian  Iqtishad  berarti  upaya  untuk melakukan sesuatu atau mengatur sesuatu sesuai dengan ketentuan, adil, dan seimbang. Penggunaan  kata Iqtishad juga  mengandung  arti  lurus,  mencari  keuntungan  tanpa menindas  orang  (golongan)  lain,  mengutamakan  keadilan  dan  keseimbangan  dalam masyarakat  yang tingkat ekonominya berbeda-beda. Dalam surah Al-Nahl ayat 9,  kata qashdu al-sabil diartikan sebagai jalan yang lurus, terjemah ayatnya sebagai berikut:
Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).
Bangunan  ekonomi  Syariah  diletakkan  dalam  5  fondasi,  1)  ketuhanan/ ilahiah ; 2)  keadilan/ al-adl ;  3)  kenabian/ al-Nubuwah ;  4)  pemerintahan/ al-khilafah ;  5)  hasil/ al- ma‟ad. Tujuan  ekonomi  Syariah  adalah maslahah (kemaslahatan)  bagi  numat  manusia (Muhammad,  2004).  Untuk  merealisasikan  kemaslahatan  adalah  dengan  menghindari dari  segala  sesuatu  yang  membawa mafsadat (kerusakan)  bagi  manusia  (Fauzia  dan Riyadi,  2014:12-13).  Ekonomi  Syariah  menggunakan  dua  metode: pertama, metode deduksi, yang dikembangkan oleh para ahli hokum Syariah dan fuqoha. Kedua , metode pemikirn rtetrospektif, metode ini digunakan para pemikir kontemporer yang merasakan tekanan  kemiskinan  dan  keterbelakangan  dan  berusaha  mencari  berbagai  pemecahan terhadap  persoalan  ekonomi  mumat  Syariah  dengan  kembali  kepada  al-Quran  dan (Kahf, 1995).
Sumber  pokok  hukum  ekonomi  Syariah  adalah  berupa  wahyu,  yakni  al-Quran dan  Hadith  (Qardhawi,  1417).  Secara  garis  besar  hukum  Syariah  dikelompokkan menjadi  tiga  yakni,  aqidah,  akhlaq  dan  muamalah,  yaitu  hukum  yang  mengatur hubungan  manusia  dengan  manusia  lainnya  (Djamil,  2013).  Hukum  ekonomi  Syariah merupakan bagian penting dari hukum Syariah. Menurut Muhammad Khudari Bek, ada enam  fase  perkembangan  hukum  Syariah. Pertama ,  fase  kerasulan  Muhammad  Saw. Kedua ,  fase  sabat  senior  sampai  akhir  masa  Khulafaur  Rasyidin. Ketiga ,  fase  sahabat yunior,  mulai  dari  permulaan  Daulat  Umayyah  sampai  akhir  abad  pertama  hijriyah. Keempat ,  fase  fiqh  menjadi  ilmu  tersendiri,  mulai  awal  abad  kedua  hijriyah  sampai akhir  abad  ketiga  hijriyah. Kelima, fase  perbedaan  mengenai  masalah  hukum  di kalangan fuqaha, mulai awal abad keempat hijriyah sampai penakhlukan Abbasiah pada abad  ketujuh  hijriyah  (1258  M). Keenam ,  fase  taqlid,  mulai  dari  kejatuhan  Abbasiyah sampai sekarang (Ka‟bah, 1993).
Menurut  Abdul    Mannan,    ekonomi    syariah    adalah    ilmu  pengetahuan  sosial yang  mempelajari  masalah-masalah    ekonomi    rakyat    yang    diilhami    oleh  nilai-nilai Syariah. Hasanuzzaman    mendefinisikan    ekonomi syariah  sebagai  pengetahuan  dan aplikasi  dari anjuran   dan   aturan   syariah    yang    mencegah ketidakadilan  dalam memperoleh    sumber    daya  material,    sehingga    tercipta    kepuasan    manusia  dan memungkinkan mereka     menjalankan perintah    Allah    dan    masyarakat.    Khursid Ahmad  menambahkan,  bahwa  ekonomi  syariah  adalah        usaha        sistematis        untuk
memahami  masalah    ekonomi    dan    perilaku    manusia    dalam  hubungannya  dengan persoalan  tersebut  menurut    perspektif    Syariah  (Chapra,  2001).  Definisi      paling populer   menurut   Dawam Rahardjo, ekonomi adalah segala aktivitas  yang  berkaitan dengan    produksi    dan    distribusi    di  antara     orang-orang.      Ilmu      ekonomi     syariah adalah ilmu  yang mempelajari prilaku manusia sebagai  hubungan  antara   tujuan  dan alat-alat langka yang mengandung pilihan dalam penggunaannya sesuai syariat Syariah.
Pada dasarnya belum ada definisi yang baku mengenai ekonomi Islam. beberapa definisi  di  atas  tidak  terlepas  dari  profil,  background  pendidikan,  keluarga,  kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh sang tokoh pada masa itu.  Terlepas dari itu  semua,  semuanya  tetap  merujuk  kepada  al-Qur‟an  dan  al-hadits  sebagai  sumber rujukan  pertama  dan  utama.  Perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia  mengalami peningkatan  yang  cukup  pesat,  hal  ini  ditandai  dengan  munculnya  lembaga-lembaga perekonomian  yang  berbasis  syariah.  Perkembangan  ekonomi  global  yang  berbasis teknologi,  memunculkan  kegiatan  ekonomi  yang  baru,  sehingga  memerlukan  suatu kajian  hukum  berdasarkan  ekonomi  syariah.    Dasar  pengambilan  hukum  ekonomi Syariah,  sebagaimana  di  sebutkan  di  atas  adalah  dengan  menggunakan  al-Quran  dan Hadith.  Jika  tidak  menemukan  dari  dua  dasar  tersebut  maka  memakai    metode ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, „urf, Istishab , sad adz dzariah dan fath adz dzariah (Fauzia dan Riyadi, 2014).
Dalam  ekonomi  syariah,  tindakan  ekonomi  tidak  hanya  mencari  ( utilitas ) kepuasan  atau  ( profit )  keuntungan  ekonomi  dunia  semata  (Zaroni,  2007),  tetapi  juga yang  bersifat  rohani,  sedangkan  dalam  ekonomi  konvensional  cakupan  tujuannya terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi dalam ekonomi  syariah adalah lebih luas (Aprianto, 2016). Dalam ekonomi syariah, di dalam  menjalankan  perekonomian  tidak  hanya  berasaskan  pada  logikal  semata-mata, akan  tetapi  juga  berasaskan  pada  nilai-nilai  moral  dan  etika  serta  tetap  berpedoman kepada  petunjuk-petunjuk  dari  Allah  SWT  (Baidowi,  2016).  Manusia  perlu  bertindak rasional  karena  ia  mempunyai  beberapa  kelebihan  dibanding  ciptaan  Allah  yang lainnya.  Manusia  dianggap  bertindak  rasional  apabila  individu  tersebut  mengarahkan perilakunya  untuk  mencapai  tahapan  maksimum  sesuai  dengan  norma-norma  Islam (Siddiqi, 1992).
Tujuan  utama  dari  ekonomi  syariah  adalah  memperoleh falah (Kahf,  1992), yakni  kesejahteraan  dunia  juga  akhirat,  ini  juga  yang  membedakan  antara  ekonomi konvensional  yang  hanya  mengejar  kepuasaan  dunia  saja.  Setiap  hari  umat  islam diingatkan  untuk  mencapai  falah  dalam  kalimat  seruan mendirikan  sholat  (adzan), dan penempatan falah setelah seruan sholat. Seakan akan selalu diingatkan, untuk beribadah secara vertikal hablun min Allah berupa sholat dan yang bersifat horisontal hubungan sesama  manusia  (Purwanto,  2014),  khususnya  ekonomi.  Bagaimana  muslim  akan mewujudkan kesejahteraan ( falah ), jika lemah dalam ekonomi, juga bagaimana muslim akan  mampu  meng-implementasikan  zakat,  haji,  infaq  dan  sebagainya,  jika  menjadi muslim  yang  lemah  secara  ekonomi.  Sungguh  ironi  jika  memperhatikan  kondisi ekonomi muslim di dunia, baik personal maupun negara yang mayoritas muslim, masih sangat tertinggal jauh secara kesejarteraan ekonominya di bandingkan dengan personal non  muslim,  maupun  negara  yang  mayoritas  non  muslim.  Paradoks  dengan  ajaran agama  Islam  yang  menyerukan  ajaran  kesejahteraan  (menggapai falah ),  dan  itu diserukan minimal lima waktu dengan menggunakan pengeras suara.
Komparatif  ekonomi  konvensional  dan  ekonomi  syariah  bisa  kita  lihat  pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Komparasi Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah
Ekonomi konvensonal & Syariah Sumber  Orientasi   Batasan Obyek bisnis Sifat Ekonomi konvensional Akal Utility & profit oriented Tidak dibatasi norma/etika All /semua Materialism dan Kapitalism Ekonomi syariah Wahyu Maslahah dan Falah Dibatasi norma dan etika Halalan toyiban Sidiq, Amanah, Tablig, Fathonah, Istiqomah
Selain falah sebagai  tujuan  ekonomi  dalam  konsep  syariah,  juga  ber-orientasi pada maslahah. Keduanya harus terpenuhi falah dan maslahah , karena keduanya tidak terpisahkan.  Maka  tidak  ada falah jika  tidak  terdapat maslahah di  dalamnya,  juga sebaliknya tidak ada maslahah jika tidak ada falah di dalamnya , sebagaimana dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perkembangan ekonomi global, banyak ditemukan  kegiatan  ekonomi  yang  baru,  sehingga  memerlukan  suatu  kajian  hukum berdasarkan  ekonomi  syariah,  model  transaksi  ekonomi  yang  baru  yang  belum ditemukan  pada  masa  rasulullah  saw,  juga  pada  kitab-kitab  fiqih  klasik,  sehingga memerlukan  kajian  berdasarkan  hukum  islam.  Dasar  pengambilan  berdasarkan,  al- quran,  hadits, ijma ‟, qiyas juga  berdasarkan  konsep maslahah sebagai  sebuah alternatifnya (Fauzia dan Riyadi, 2014).
Kebijakan pemerintah Terhadap Belt and Road Initiative (BRI)
Di  awal  pemerintahan  presiden  Republik  Rakyat  China  Xi  Jinping  membuat kebijakan di bidang ekonomi yang cukup fenomenal, kebijakan tersebut adalah Belt and Road  Initiative (BRI),  yang  membuka  hubungan  kerjasama  Eurasia  dalam pembangunan infrstruktur, investasi dan juga perdagangan. BRI terdiri dari 2 komponen utama yaitu the Silk Road Economic Belt dan the 21st Century Maritime Silk Road . Silk Road  Economic  Belt sebagai  jalur  darat  bertujuan  menghubungkan  provinsi  tertinggal bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah. Sedangkan the 21st Century Maritime  Silk  Road sebagai  rute  laut  bertujuan  menghubungkan  provinsi  pesisir Tiongkok  yang kaya dengan kawasan  Asia Tenggara hingga  Afrika melalui pelabuhan dan  jalur  kereta  api  (Anam  and  Ristiyani,  2018). Maritime  Silk  Road (MSR), sebenarnya  menghidupkan  jalur  sutera  pada  masa  lampau,  dan  dihidupkan  kembali  di abad 21 ini dengan bentuk Maritime Silk Road (MSR), yang meliputi wilayah-wilayah serta  pelabuhan-pelabuhan  di  Samudera Hindia,  dan  jalur  yang  meliputi  Selat  Malaka, Laut  Tiongkok  Selatan,  Laut  Jawa,  dan  jalur-jalur  arah  Timur  lainnya.  Secara tradisional, jalur ini merupakan jalur yang digunakan untuk aktivitas perdagangan antar negara dan pertukaran budaya antar-etnis pada masa lampau (Chaturvedy, 2014).
Hubungan  Indonesia  dengan  Tiongkok  memulai  babak  baru  dengan penandatanganan  kemitraan  strategis  pada  tahun  2005.  Penandatanganan  tersebut  dan kesamaan  pada  kebangkitan  pembangunan  infrastruktur  di  kedua  negara  mendorong peningkatan arus modal dan kerjasama. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mengusung program Global Maritime Fulcrum (GMF) dengan tujuan membangun konektiftas  domestik,  telah  membuka  peluang  kerjasama  bagi  Tiongkok  untuk
menanamkan  modal  dan  membangun  kerjasama  yang  saling  melengkapi  dengan program Belt Road Initiatives (BRI). Meskipun peluang besar terbuka bagi kedua pihak, masih terdapat ganjalan bagi terbangunnya kerjasama yang lebih mendalam.
Kebijakan  pemerintah  Terhadap Belt  and  Road  Initiative (BRI),  mengacu  pada kebijakan luar negeri indonesia yakni bebas dan aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan  landasan  konstitusional  UUD  1945,  yang  memiliki  makna  diantaranya,  selalu menjadi  penengah  negara  yang  bersengketa,  tidak  memihak  salah  satu  negara  yang bersengketa, ikut berusaha menciptakan ketertiban dunia. Dalam politik luar negerinya, Indonesia selalu berusaha menampilkan hal yang terbaik dalam pengertian bahwa harus selalu  dapat  memberikan  respon  dengan  baik  terhadap  segala  perubahan  yang  terjadi dalam  situasi  global  (Webber  dan  Smith,  2009).  Hal  ini  disebabkan  bahwa  eksistensi Indonesia  akan  tetap  diakui  oleh  dunia  global  selama  masih  berperan  aktif  pada kebijakan  politik  luar  negeri  yang  memberikan  perhatian  pada  dunia  internasional (Zakaria, 1992).
Berdasarkan  kebijakan  luar  negeri  yang  di  anut  Indonesia,  maka  sebenarnya kerjasama  dengan  negara  manapun  tidak  dibatasi,  asalkan  sesuai  dengan  landasan konstitusional  Undang-undang  Dasar  1945,  termasuk  kerjasama  dengan  Republik Rakyat  China.  Sebagaimana  penjelasa  sebelumnya,  kerjasama  dengan  RRC  sudah dilakukan  sebelum  terbentuknya  NKRI.  Jalur  sutra  menjadi  bukti  sejarah  kerjasama bilateral  pada  masa  lampau.  Sejalan  dengan  program Belt  and  Road  Initiative (BRI), yang  dicanangkan  presiden  Republik  Rakyat  China  Xi  Jinping,  maka  memunculkan harapan  juga  sekaligus  kekhawatiran.  Harapan  itu  berupa  peningkatan  kesejahteraan ekonomi  melalui  pembangunan  infrastruktur,  hubungan  perdagangan,  baik  ekspor maupun  impor,  juga  dalam  kerjasama  pertahanan  keamanan  dalam  kedaulatan  negara, dan seterusnya. Kekhawatiran yang ditimbulkan diantaranya serbuan pekerja dari China ke  Indonesia,  migrasi  besar-besaran  dari  China,  lumpuhnya  home  industri  di  dalam negeri karena serbuan produk dari luar negeri bahkan yang lebih ekstrim kekhawatiran tentang negara yang tergadaikan China.
Prinsip  politik  luar  negeri  Indonesia  tidak  memungkinkan  Indonesia  untuk sepenuhnya menggantungkan atau beraliansi dengan kekuatan besar di kawasan ataupun global.  Indonesia  sendiri  telah  lama  menjalankan  aktifsme  internasional  yang berdasarkan  prinsip  bebas  aktif  dan  keseimbangan  dinamis.  Prinsip-prinsip  tersebut menjadi dasar rujukan bagi middle power manship (kekuatan negara menengah) dalam politik  luar  negeri  Indonesia.  Tantangannya  dalam  hal  ini  adalah  bagaimana  upaya Indonesia menyeimbangkan antara kepentingan politik dan ekonominya. Perkembangan hubungan  ekonomi  dengan  Republik  Rakyat  China  dapat  membantu  Indonesia melaksanakan  pembangunan  infrastruktur  strategis  yang  akan  berdampak  pada peningkatan kapabilitas ekonomi. Namun begitu, kedekatan yang tidak terimbangi akan dapat  mengganggu  politik  luar  negerinya  sebagai  kekuatan  negara  menengah  ( middle power  manship ).  Maka  arah  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dan  pengawasan pelaksanaanya,  mutlak  diperlukan  untuk    menjamin  dalam  mewujudkan  harapan  dan meminimalisir segala kekhawatiran dari program Belt and Road Initiative (BRI).

## Definisi Maslahah
Kata maslahah berasal dari kata bahasa arab حلص menjadi حلصي atau احلص yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.  Secara bahasa, maslahah berarti kebaikan yang  bermaksud  hilangnya  kerusakan  (Manzur,  1994).  Menurut  kamus Munjid ,  Luwis Ma‟luf  mengartikan maslahah sebagai  sesuatu  yang  mendatangkan  kebaikan  yaitu
perbuatan-perbuatan  manusia  yang  dapat  mendatangkan  manfaat  kepada  diri  sendiri serta  kaumnya  (al-Yasu‟i,  2002). Maslahah yakni  yang  dimutlakkan, Maslahah bersifat  umum)  menurut  Ulama  Ushul  yaitu, maslahah di  mana  syari‟  tidak menyaratkan  hukum  untuk  mewujubkan maslahah itu,   juga  tidak  terdapat  dalil  yang menunjukkan  atas  pengakuan  atau  pembatalannya.  Kata  mashlahah  memiliki  dua  arti, yaitu: pertama maslahah berarti manfa‟ah baik  secara  timbangan  kata  yaitu  sebagai masdar ,  maupun  secara  makna  („Abdu  Rabbuh,  1997). Kedua , Maslahah  fi‟il (kata kerja)  yang  mengandung ash-Shalah yang  bermakna an-naf‟u .  Dengan  demikian, mashlahah  jika  dilihat  dari  arti  ini  merupakan  lawan  kata  dari  mafsadah.  Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan ( حلاصتسلاا )  yang berarti mencari yang baik بلط حلاصلاا (Umar, 2007).
Kata maslahah yang    dalam    Bahasa    Indonesia    dikenal    dengan  maslahat, berasal  dari  Bahasa  Arab  yaitu maslahah . Maslahah ini  secara  bahasa  atau  secara etimologi    berarti    manfaat,    faedah,    bagus,    baik,    kebaikan,    guna    atau    kegunaan (Depdikbud,  1996). Maslahah merupakan    bentuk masdar ( adverd )    dari fi‟il ( verb ) shalaha .  Dengan demikian  terlihat  bahwa,  kata maslahah dan  kata  manfaat  yang juga  berasal  dari bahasa arab mempunyai makna atau arti yang sama.
Sedangkan ta‟rif  maslahah menurut  istilah  dapat  difahami  dari  berbagai pendapat  para  ulama  silam  ketika  membahas  tentang maslahah .  Namun  begitu,  para ulama terdahulu masih belum sepakat dengan definisi maslahah dan batasan-batasannya serta  berbeda-beda  terhadap  penerimaannya  (Zayd,  2006).  Sehingga  awal  kurun ketujuh,  para  Ulama  masih  berbeda  pendapat  tentang  definisi maslahah .  Mereka  juga berbeda  pendapat  dalam  kedudukan maslahah baik  diterima  atau  ditolak.  Walaupun para  Ulama  ini  berbeda  pendapat  dalam  penetapan maslahah sebagai  dasar  hukum Syarak, namun para Ulama tidaklah mencampur adukan antara maslahah dan mafsadah. Berikut ini beberapa definisi maslahah menurut beberapa ulama: Menurut  al-Ghazali, maslahah adalah penjagaan terhadap tujuan syara‟.  Beliau menyatakan  bahwa maslahah sebagai  suatu  pernyataan  terhadap  pencapaian  manfaat dan  menolak  kemudaratan  (al-Ghazali,  2008).  Menurut  al-Ghazali  yang  di  maksud mencapai manfaat dan menolak kemudaratan di sini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudaratan adalah untuk mencapai tujuan syara‟ yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh itu, bagi  al-Ghazali,  setiap  perkara  atau  tindakan  yang  menjaga  lima  perkara  tersebut dianggap maslahah .  Sebaliknya,  setiap  yang  merusak  atau  menafikan  tujuan  hukum Islam  yang  lima  tersebut,  disebut  sebagai mafsadah (al-Ghazali,  2008). Kemudian al- Ghazali membagi maslahat menjadi tiga tingkat yakni, al Dharuriyyat , al Hajjiyat dan al Tahsiniyyat .
Maslahah dharuriyat yaitu  kemaslahatan  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maslahah  tahsiniyah yaitu  kemaslahatan  yang  sifatnya  pelengkap  berupa keleluasaan  yang  melengkapi  kemaslahatan  sebelumnya.  Misalnya  dianjurkan  untuk memakan  makanan  yang  bergizi,  berpakaian  yang  bagus,  melaksanakan  ibahah  sunat sebagai  amalan  tambahan  dan  berbagai  jenis  cara  menghilangkan  najis  dari  badan manusia.
Maslahah hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan  pokok  yang  berbentuk  keringanan  untuk  mempertahankan  dan memelihara  kebutuhan  dasar  manusia.  Misalnya  seperti  pemberian  kekuasaan  kepada wali  untuk  mengawinkan  anaknya  yang  masih  kecil.  Hal  ini  tidak  sampai  pada  batas
darurat  (sangat  mendesak),  tetapi  diperlukan  untuk  memperoleh  kemaslahatan,  untuk mencari  kesetaraan  (kafa‟ah)  agar  dapat  dikendalikan,  karena  khawatir  kalau-kalau kesempatan  tersebut  terlewatkan,  dan  untuk  mendapatkan  kebaikan  yang  diharapkan pada  masa  dating  (al-Ghazali,  2008).  Contoh  lain  dalam  ibadah  diberikan keringanan/rukhsah  mengqasar  shalat  dan  berbuka  puasa  bagi  musafir.  Dalam  bidang muamalah  dibolehkan  berburu  binatang  dan  memakan  makanan  yang  baik,  boleh  jual beli  melalui  pesanan  (salam).  Semuanya  disyariatkan  Allah  untuk  mendukung kebutuhan dasar tersebut.
Maslahah tahsiniyah ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula  ke  hajat,  tetapi  maslahat  itu  menempati  posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai  tambah,  dan  memelihara  sebaik-baik  sikap  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan muamalat/pergaulan.  Contohnya  seperti  status  ketidaklayakan  hamba  sahaya  sebagai saksi,  padahal  fatwa  dan  periwayatannya  bisa  diterima  (al-Ghazali,  2008). Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya.  Contoh  lainnya,  dianjurkan  untuk  memakan  makanan  yang  bergizi, berpakaian  yang  bagus,  melaksanakan  ibahah  sunat  sebagai  amalan  tambahan  dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpuan  bahwa maslahah merupakan  suatu  metode ijtihad dalam  rangka  menggali  hukum  ( istinbath ) Islam,  namun  tidak  berdasarkan  pada  nash  tertentu,  berdasarkan  kepada  pendekatan maksud  diturunkannya  hukum  syara‟  ( maqashid  as-syari‟ah ).  Kemaslahatan  yang menjadi  tujuan  syara‟  bukan  kemaslahatan  yang  semata-mata  berdasarkan  keinginan dan  hawa  nafsu  saja.  Sebab  tujuan  pensyari‟atan  hukum  tidak  lain  adalah  untuk merealisasikan  kemaslahatan  manusia  dalam  segala  aspek  kehidupan  dunia  agar terhindar  dari  berbagai  bentuk  kerusakan  yakni  dengan  memelihara  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan pemerintah Terhadap Belt and Road Initiative (BRI) dalam Paradigma ekonomi syariah
Kebijakan  apapun  yang  diambil  oleh  individu,  kelompok,  organisasi,  negara maupun  pemerintah  maka  harus  berlandaskan  kemaslahatan.  Dalam  pembahasan  pada sub tema ini, kami akan mencoba membahas  kebijakan pemerintah Terhadap Belt and Road  Initiative (BRI)  dalam  Paradigma  ekonomi  syariah  dengan  menggunakan  teori konsep maslahah .  Dengan  menggunakan  beberapa  ta‟rif  maslahah  dari  beberapa teori yang  di  cetuskan  oleh  beberapa  ulama,  kemudian  teori  tersebut  digunakan  untuk menganalisis  kebijakan  pemerintah Belt  and  Road  Initiative (BRI)  dalam  Paradigma ekonomi syariah.
Kebijakan pemerintah Terhadap Belt and Road Initiative (BRI) dalam Paradigma ekonomi syariah
Kebijakan  seorang  pemimpin  merupakan  senjata  dari  pemimpin  untuk mewujudkan  keinginannya  demi  kesejahteraan  rakyatnya.  Kebijakan  sangat  penting bagi  pemimpin.  Kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  adalah  dua  unsur  yang  saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kebijakan adalah sesuatu yang lebih bersifat teoretis, sedangkan pengambilan keputusan lebih bersifat praktis. Menurut Carl Friedrich,  ia  memandang  kebijakan  sebagai  suatu  arah  tindakan  yang  diusulka  oleh
seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  yang memberikan  hambatan-hambatan  dan  peluang-peluang  terhadap  kebijakan  yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan  suatu  sasaran  atau  suatu  maksud  tertentu  (Winarno,  2007).  Menurut Anderson,  kebijakan  adalah  arah  tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang  ditetapkan oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau  suatu persoalan (Winarno, 2007).
Dalam  salah  satu  kaidah  fiqhiyah,  menyatakan  bahwa  “kebijakan  yang  diambil oleh  pemimpin  harus  berdasarkan  kemaslahahan  umat”.  Kaidah  ini  berasal  dari  fatwa Imam  Asy-Syafi‟i: “ Kedudukan  imam  terhadap  rakyat  adalah  seperti  kedudukan  wali terhadap anak yatim ”.
Menurut  Imam  Syafi‟i,  fatwa  ini  adalah  berasal  dari  fatwa  Umar  bin  Khattab yang diriwayatkan oleh Sa‟id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro‟ bin Azib.
“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anakyatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)”
Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan  haruslah  selalu  berorientasikan  kepada  kemaslahatan  juga  kebaikan masyarakat.  Karena  seorang  pemimpin  merupakan  orang  yang  memiliki  kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Berdasarkan pembagian konsep maslahah, bahwa maslahah menurut  al-Ghazali maslahah dibagi  menjadi  tiga  tingkat  yakni, al  Dharuriyyat , al Hajjiyat dan al Tahsiniyyat. Maka kebijakan pemerintah tersebut masuk pada tingkat al- haruriyat yakni  pada  aspek  pemeliharaan  lima  aspek  yaitu  memelihara  agama,  jiwa, akal,  keturunan  dan  harta.  Kebijakan  BRI  ini,  sebagaimana  pembahasan  di  atas menimbulkan adanya harapan dan kekhawatiran dari masyarakat Indonesia, maka kami mencoba  mengulas  dengan  berdasarkan  lima  aspek  dalam  konsep maslahah  al- Dharuriyah .
1. Agama
Kebijakan pemerintah dengan China dalam Belt and Road Initiative (BRI), dari sisi  ancaman  dalam  agama,  menjadi  salah  satu  kekhawatiran,  karena  melihat  ideologi yang  dianut  RRC  yakni  komunis.  Bahkan  isu  menjelang  pelaksanaan  pilpres  dan  saat pilpres  yang  santer  adalah  isu  komunis  juga  sentimen  terhadap  China.  Masyarakat masih  menyimpan  trauma  dengan  sejarah  kelam  komunisme  pada  aksi-aksi  kekerasan dan  pemaksaan  sampai  dengan  percobaan  kudeta  oleh  Partai  Komunis  Indonesia. Sehingga  dengan  isu  komunisme  tersebut  memberikan  dampak  pada  psikologis masyarakat,  sehingga  stigma  negatif  terbentuk  melalui  isu  komunisme  yang  melekat pada  ideologi  RRC.  Maka  kerjasama  yang  dibangun  pemerintah  melalui  pengambilan kebijakan Belt  and  Road  Initiative (BRI)  dengan  pemerintah  RRC  menimbulkan kekhawatiran dengan trauma psikologis di era tahun 1965.
Meskipun  ideologi  negara  RRC  adalah  komunis,  akan  tetapi  RRC  memiliki sejarah  panjang  dalam  hal  kepercayaan  dan  menjadi  tempat  dari  asal  muasal berbagai tradisi agama-filsafat di  dunia.  Sejak  tahun  1949,  Tiongkok  diperintah oleh Partai Komunis Tiongkok,  yang dalam teori, merupakan sebuah institusi ateis dan melarang  para  anggota  partai  tersebut  untuk  masuk  sebuah  agama  (Rohani,
Reinterpretasi  Paradigma  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Agama,  n.d.,  82).  Pemerintah  yang dikelola  CPC  (partai  komunis  China),  secara  resmi  dan  secara  institusional  mengakui lima  agama:  Buddha,  Tao, Islam, Protestan,  dan Katolik dan  ada  pengakuan institusional terhadap Konghucu dan agama asli Tionghoa. Di bawah Konstitusi China, warga negara memiliki kebebasan untuk mengikuti agama pilihan mereka. Namun, pada kenyataannya,
kebebasan beragama sangat dibatasi
(https://international.sindonews.com) .
Diantara yang menjadi headline berita yang ada di tanah air dan sempat menjadi perhatian adalah masalah isu muslim Uighur  yang mengalami tekanan dari pemerintah China (Saragih, Hamid, and Munthe, 2016). Menurut PBB, lebih dari satu juta Muslim Uighur  diperkirakan  ditahan  di  kamp-kamp  dimana  mereka  dipaksa  untuk meninggalkan  agama  mereka  dan  bersumpah  setia  kepada  penguasa  Partai  Komunis yang ateis (www.matamatapolitik.com). Sempat menjadi isu yang viral di media sosial, yang  memberikan  dampak  sentimen  negatif  pada  China,  sehingga  memunculkan  riak anti China (aseng). Terkadang yang menjadi isu, oleh media sosial diblow up terkesan dibesar-besarkan  karena  bersamaan  dengan  suasana  menjelang  pilpres.  Maka  perlu untuk  melihat  melalui  data  dan  fakta  yang  terjadi,  sehingga  bisa  menyaring  informasi yang berkembang bebas pada media sosial dan bisa bersikap yang proporsional.
Menurut hemat penulis, justru dengan kerjasama bilateral dengan China, melalui BRI,  diharapkan  pemerintah  Indonesia  bisa  memberikan  diplomasi terhadap  eksistensi muslim  Uighur-Xianjiang.  Adapun  pengaruhnya  terhadap  proses  kepercayaan  dan agama  yang  ada  di  tanah  air,  adalah  sangat  kecil  kemungkinan  adanya  tekanan  dari China.  Bukankah  paham  komunis/atheis  dilarang  oleh  Undang-undang  di  Indonesia. Justru  sebaliknya  jika  kita  bercermin  pada  pemerintahan  era  presiden  Abdurrahman Wahid,  yang  memasukkan  agama  konghucu  sebagai  agama  resmi  di  Indonesia,  yang kemudian  langkah  tersebut  mendapat  respon  dari  pemerintah  china  yang  memberikan kelonggaran  pada  penduduk  China  yang  beragama  Islam,  sebuah  langkah  diplomatik politik  yang  cantik.  Sehingga  konsep  maslahah  pada hifdhu  al  din tetaplah  terjaga, ketika pemerintah mengelurkan kebijakan kerjasama BRI dengan China.
2. Jiwa
Konsep maslahah  al-Dharuriyah pada  tingkat  yeng  ke  dua adalah  hifdhu  an- nafs ,  yakni  menjaga  atau  mewujudkan  kemaslahatan  jiwa.  Hal  ini  bisa  diartikan  tidak membunuh  jiwa  seseorang,  baik  melalui  peperangan  maupun  lainnya.  Ada kekhawatiran  jika  kebijakan  BRI  diterapkan  dan  apalagi  china  bebas  visa  jika berkunjung  ke  Indonesia,  maka  masuknya  migrasi  besar-besaran  dari  China  ke Indonesia  akan  menjadi  sebuah  ancaman.  Bahkan  sebagian  besar    menguasai perekonomian di Indonesia adalah mayoritas China, dan warga pribumi justru menjadi pembantu  di  negeri  sendiri,  asumsi  seperti  ini  yang  kemudian  yang  ada  di  benak pribumi dan muncul di alam bawah sadar, sehingga terbentuklah menjadi sebuah opini juga justifikasi.
Peneliti  Jepang  Masako  Kuranishi  dari  Universitas  Tsurumi  dan  Universitas Seigakuin Jepang, mengingatkan Indonesia agar sangat hati-hati terhadap gerakan China di  Asia  terutama  di  Indonesia.  Jangan  sampai  salah  langkah  Indonesia  kalau  tak  mau negeri  Nusantara  ini  berantakan  nantinya  gara-gara  China.  Menurutnya,  konsep  besar China terhadap Asia, yaitu Maritime Silk Road atau sering dijuluki One Belt One Road , Secara  kasar  bisa  dikatakan  munculnya  hegemoni  China  terhadap  negara-negara  di Asia.  Ia  mengingatkan,  prinsip  patungan  perusahaan   60%  Indonesia  dan  40%  China. China  yakin  Indonesia  akan  kesusahan  bayar  penamaman  modal  China  sehingga
penguasaan  mayoritas  perusahaan  nanti  akan  dilakukan  China,  kemudian  pengerahan tenaga kerja asal China ke Indonesia (www. kompasiana.com) .
Akan tetapi jika kita membaca dan menyikapi, statement peneliti Jepang Masako Kuranishi dari sudut pandang persaingan dagang internasional, maka statement tersebut adalah  hal  yang  wajar,  karena  persaingan  antara  kedua  negara  tersebut.  Kebijakan pemerintah  terkait  BRI,  secara  garis  besar  tujuannya  adalah  tercapainya  kesejahteraan melalui  pembangunan  infrastruktur,  perdagangan,  kerjasama  pertahanan  keamanan antara  dua  negara.  Sehingga  terwujudnya  kemaslahan  jiwa,  karena  tujuan  kerjasama tersebut  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  di  dua  negara,  maka  jiwa  justru terjaga.  Tentang  ketakutan  ekonomi  di  kuasai  asing,  menurut  ekonom  Faishal  Basri, data justru menunjukkan Indonesia jauh dari dikuasai asing (https://finance.detik.com).
Perekonomian  Indonesia  tidak  saja  tidak  dikuasai  asing,  melainkan  justru sebaliknya,  peranan  asing  relatif  kecil  dalam  pembentukan  kue  nasional  (produk domestik  bruto/PDB).  Untuk  mewujudkan  tujuan  kerjasama  melalui  kebijakan  BRI, memang  perlu  adanya  pengawasan  dan  kontrol,  agar  tidak  menyimpang  dan meminimalisir  kekhawatiran  yang  akan  di  timbulkan,  juga  tidak  menafikan kekhawatiran sebagian masyarakat untuk kehati-hatian pemerintah.
3. Akal
Menjaga akal dari segala sesuatu yang merusak, baik dari benda yang merusak, seperti  khamr,  narkoba,  penetrasi  budaya  yang  merusak  peradaban,  termasuk  dengan menuntut  ilmu  sepanjang  hayat  adalah  bentuk  menjaga  akal.  Hubungan  bilateral  dua negara ini, sudah terjalin sejak masa silam, termasuk adanya pembauran budaya dengan saling  mengisi,  seperti  barongsai,  imlek,  cap  gomeh  dan  sebagainya.  Pembauran manusia dan heterogenitas adalah sunatullah yang tidak dapat ditolak, dalam sejarahnya hubungan  bilateral  dua  negara  ini  pernah  mengalami  pasang  surut,  bahkan  pernah terjadi peperangan pada masa kerajaan Singosari, dan dalam sejarah bangsa China saat itu adalah super power, menaklukkan semenanjung Arabia, Afrika, Asia bahkan Eropa, akan  tetapi  dikalahkan  oleh  Raden  Wijaya  pendiri  kerajaan  Majapahit  keturunan  dari Singosari  (Muljana, Menuju  Puncak  Kemegahan;  Sejarah  Kerajaan  Majapahit (LKIS PELANGI AKSARA, 2005).
Jika menilik dari sudut menjaga akal, sebagai ekses dari kerjasama BRI  dengan China,  maka  kekhawatiran  merusak  akal mungkin  bisa  juga,  dengan  banjirnya  produk China  yang  mendominasi  dipasaran  Indonesia  dari  berbagai  sektor,  elektronik, automotif,  mainan,  makanan,  tekstil,  produk  rumah  tangga  dan  masih  banyak  lagi. Dengan produk China yang lebih murah bahkan dibanding dari produksi dalam negeri, kekhawatiran  menjaga  akal  itu  bisa  terjadi,  karena  memberikan  efek  masyarakat  akan berfikir  instan  dan  tidak  inovatif,  sehingga  akal  tidak  diberdayakan  secara  optimal sehingga mati daya inovatif dan kritisnya.
Antisipasi  yang  harus  dilakukan  adalah  adanya  perlindungan  terhadap  produk dalam  negeri,  tentunya  dengan  regulasi  dan  political  will  dari  pemerintah.  Semua  itu dimaksudkan agar masyarakat tetap kreatif, inovatif, percaya diri dengan produk buatan sendiri.  Bisa  juga  dengan  mengadopsi  teknologi  dari  China,  belajar  dari  produsen China,  bahkan  ada  ungkapan  yang  sangat  masyhur  “tuntutlah  ilmu  sampai  kenegeri China”.  Maka  jika  menggunakan  sudut  pandang  yang  positif,  adanya  kebijakan pemerintah  kerjasama  BRI,  justru  akan  menjaga  akal,  dan  mengoptimalkan  akal masyarakat Indonesia. juga dengan akal itu pula masyarakat diharapkan mampu mem- filter  budaya  yang  masuk  apabila  tidak  sesuai  dengan  budaya  nusantara  dan bertentangan dengan agama. Sehingga peranan akal justru semakin terberdayakan, dan
akan akan terjaga. Juga tidak menafikan ada beberapa produk haram yang merusak akal diproduksi  dari  China,  narkoba,  makanan  yang  mengandung  babi,  minuman  yang memabukkan  dan  seterusnya.  Antisipasinya  adalah  melalui  penguatan  keimanan ketaqwaan,  sosialisasi,  juga  peran  pemerintah  dengan  regulasi  yang  memproteksi masyarakat agar tidak terjerumus pada hal yang bersifat negatif.
4. Keturunan
Menjaga keturunan secara syar‟i adalah dengan menikah, agar jelas status nasab keturunan, juga dengan menjauhi perbuatan zina. Zina merupakan penyakit masyarakat dalam patologi sosial. Hampir diseluruh negara ada perbuatan negatif tersebut, bahkan dalam  siroh  para  anbiya‟  dikisahkan  ada  kaum  yang  dihukum  dengan  adzab  Tuhan karena  perzinahan,  bahkan  tidak  hanya  zina  dengan  lain  jenis,  dikisahkan  kaum  nabi Luth as, justru perzinahan dilakukan dengan sesama jenis. Banyak hal yang menjadikan penyakit  ini  sulit  untuk  dihilangkan,  baik  karena  masalah  himpitan  ekonomi, perselingkuhan  maupun lainnya, hampir disemua daerah dan negara terjadi. Dukungan teknologi melalui internet, menjadikan penyakit ini seakan tidak bisa dibendung, tidak hanya kalangan dewasa, bahkan anak-anak, tidak hanya kalangan awam bahkan ulama pun sering kita melihat dan mendengar beritanya, mereka tersangkut tindak asusila.
Kerjasama  BRI  oleh  pemerintah,  tentulah  tidak  bisa  dijadikan  kambing  hitam untuk masalah hifd al-nasl , karena secara faktanya sebelum adanya kebijakan kerjasama BRI  sudah  terjadi  dimasyarakat  tindak  asusila  tersebut,  bahkan  ini  adalah  persoalan tertua  sejak  manusia  ada,  karena  memang  Tuhan  memberikan  piranti  pada  manusia dengan sifat hewani. Agama menjadi solusi untuk mengarahkan manusia sehingga bisa membedakan  perbuatan  yang  haram  dan  harus  dijauhi.  Peran  keluarga  juga  sangat penting,  pendidikan  awal  adalah  dari  keluarga,  jika  pondasi  awal  ini  bagus  maka kemungkinan  besar  akan  bagus  karakter  manusianya,  terutama  didikan  ibu,  bahkan dalam  sebuah  ungkapan  disebutkan  “wanita  adalah  tiang  suatu  negara,  apabila wanitanya baik maka negara akan baik dan apabila wanita  rusak maka negarapun akan rusak”. Selain ibu, tidak kalah pentingnya adalah lingkungan tempat pergaulan, sangat berpengaruh pada kepribadian dan karakter. Yang terakhir adalah menikahkan,  sebagai sebuah  usaha  untuk  menjaga  keturunan  yang  sah,  sebagaimana  tuntunan  syariah,  agar tidak terjerumus dalam perzinahan yang akan merusak keturunan.
5. Harta
Menjaga harta, maka dilarang untuk mencuri atau mengambil tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariah, apapun bentuknya. Isu yang santer berkaitan dengan kerjasama BRI  adalah  adanya,  penguasaan  sumber  daya  alam,  dan  eksploitasi,  serta terpinggirkannya  pribumi.  Bahkan  ada  ungkapan  Indonesia  akan  menjadi  Tiongkok kecil,  ini  dikarenakan  WNI  keturunan  khusunya  China  menguasai  sektor-sektor  yang ada,  disektor  ekonomi  maka  dominasi  mereka  atas  pribumi  sangat  kentara (https://www.boombastis.com).  Orang-orang  kaya  di  negeri  ini  rata-rata  adalah  WNI keturunan,  perekonomian  sangat  tergantung  pada  kapital  perputaran  ekonominya, sehingga arah kebijakan dan perkembangan perekonomian negeri ini ada di tangan para pemegang  kapital,  sementara  mereka  adalah  para  WNI  keturunan.  Sebelum  kerjasama BRI saja, kekayaan dan sumber daya alam  sudah dikuasai para taipan, bagaimana jika kemudian  terealisasi  BRI,  ditambah  bebas  visa  ke  Indonesia  untuk  China?  Pertanyaan sekaligus kekhawatiran dan kegundahan yang ada dibenak sebagian penduduk pribumi.
Dalam syariah Islam kita diharuskan menjaga harta, kekayaan individu, ataupun negara, untuk dikelola (Akbar, 2012), untuk kesejahteraan rakyat umum (Sodiq, 2015). Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang  sangat  luar  biasa,  dan
menjadi  incaran  kaum  kapitalis  dari  belahan  penjuru  dunia.  Semestinya  Indonesia menjadi  bangsa  yang  gemah  ripah  loh  jinawe  toto  tentrem  kerta  rahardja,  karena memiliki sumber daya alam yang kaya. Akan tetapi dengan kenyataan tersebut, sungguh berbanding terbalik, kesejahteraan dan kekayaan dari sumber daya alam yang melimpah hanya  dimiliki  dan  dinikmati  segelintir  orang  saja,  dan  ironinya  sebagian  besar  adalah para WNI keturunan (Soesilowati et al., 2011).
Menurut  hemat  kami,  seharusnya  kita  tidak  usah  mencari  kambing  hitam  atas keterpurukan  ekonomi  Indonesia,  diantara  faktanya  bahwa  investor  asing  tidak  terlalu berminat masuk berinvestasi ke Indonesia karena masalah birokrasi (Thoha, 2008), yang pelik  dan  peraturan  yang  saling  tumpang  tindih  yang  dampaknya  akan  buruk  untuk bisnis mereka (Soebhan, 2000). Seharusnya ini menjadi perhatian serius pmerintah, dan tampaknya  pemerintah  presiden  Jokowi  (Situmorang,  2015),  juga  mulai  mereformasi birokrasi  agar  tidak  pelik  (Anggraeni,  2014).  Selain  reformasi  birokrasi,  yang  tidak kalah  penting  adalah  mental  penyelenggara  negara  ini,  mulai  dari  eksekutif,  legislatif dan  yudikatif,  seharusnya  sudah  memikirkan  kepentingan  nasional  dan  kesejahteraan nasional, bukan lagi kepentingan pribadi dan golongan yang diutamakan. Maka hifd al- maal akan  dapat  terwujud  di  negeri  ini,  dan  juga  kesejahteraan  rakyat  (falah)  juga kemaslahahan secara umum, jika semua mempunyai i‟tikad baik dengan mau merubah karakter negatif masing-masing.
Maka dapat diambil konklusi, bahwa kerjasama apapun dengan negara manapun tidaklah  menjadi  sebuah  persoalan,  asalnya  tujuannya  adalah  untuk  mewujudkan maslahah  dan  manfaat.  Syariah  sendiri  tidak  melarang  untuk  kerjasama  dan  transaksi apapun  dengan  negara  manapun  asalakan  tidak  melangar  syariah,  yang  tujuan  utama syariah dan juga ekonomi syariah tercapainya falah dan manfaat. Jadi secara paradigma ekonomi syariah kebijakan pemerintah mengenai Belt and Road Initiative (BRI) adalah boleh,  selama  tidak  ada  membawa mafsadat untuk  negara  Indonesia.  Sebagaimana dalam  suatu  kaidah  fiqhiyah  bahwa  Setiap  transaksi  muamalah  (kerjasama)  pada dasarnya secara qaidah hukum islam adalah mubah (boleh), sebagaimana suatu qaidah (Harun,  2000),  “hukum  asal  dari  sesuatu  ( muamalah )  adalah  mubah  sampai  ada  dalil yang  melarangnya  /  mengharamkannya”.  Merujuk  dari  qaidah  tersebut  maka mubah saja  kerjasama  dalam  bentuk Belt  and  Road  Initiative (BRI),  selama  tidak  ada  unsur yang  membuat  akad  kerjasama    tersebut  berubah  menjadi  haram.  Diantara  yang manjadikan  haram  adalah,  adanya  unsur, maysir,  riba,  riswah,  gharar,  dhoror  dan juhala, atau diringkas dalam madharat/mfsadat, apapun bentuk akad kerjasamanya jika ada unsur madharat yang membawa mafsadat maka menjadi haram.

## KESIMPULAN
Perkembangan  kerjasama  bilateral  antara  Indonesia  dan  China,  semakin meningkat,  dengan  dituangkan  dalam  bentuk  kebijakan Belt  and Road  Initiative (BRI) yang sebelumnya bernama OBOR. Belt and Road Initiative (BRI) merupakan salah satu kebijakan  ambisius  yang  dikeluarkan  Tiongkok  pada  masa  pemerintahan  Xi  Jinping. BRI  mencakup  dua  aspek  yaitu the  Silk  Road  Economic  Belt dan the  21st  Century Maritime  Silk  Road . Silk  Road  Economic  Belt sebagai  jalur  darat  bertujuan menghubungkan provinsi tertinggal bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah.  Sedangkan the  21st  Century  Maritime  Silk  Road sebagai  rute  laut  bertujuan menghubungkan  provinsi  pesisir  Tiongkok  yang  kaya  dengan  kawasan  Asia  Tenggara hingga Afrika melalui pelabuhan dan jalur kereta api.
Banyak harapan sekaligus kegundahan dan kekhawatiran  yang diakibatkan dari kerjasama  tersebut.  Harapan  tersebut  dapat  diwujudkan  dan  kegundahan  serta kekhawatiran bisa dieliminir bahkan dihilangkan, jika ada i‟tikad baik dari peyelenggara negara,  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  untuk  menghilangkan  karakter  negatif  dan mulai  berfikir  untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan  nasional,  bukan  lagi  bersifat kelompok  maupun  golongan.  Juga  tidak  kalah  pentingnya  adalah  reformasi  birokrasi, sehingga  arus  investasi  asing  semakin  banyak  yang  akan  memberikan  peningkatan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat.  Kbijakan  pemerintah  mengenai Belt  and  Road Initiative (BRI)  adalah  boleh,  selama  tidak  ada  membawa mafsadat untuk  negara Indonesia. Sebagaimana dalam suatu kaidah fiqhiyah bahwa Setiap transaksi muamalah (kerjasama)  pada  dasarnya  secara  qaidah  hukum  islam  adalah mubah (boleh), sebagaimana suatu qaidah, فِ صْي فِ  صْحتَّتاا  اَلاَ  لُ صْيفِاتَّلاصْا تَّ  لُلاَي  تَّتاَح  اَح ااَ  فِ صْا فِاااَيصْ اَ صْا  فِ  لُ صْصاَ اَا (hukum asal dari  sesuatu  (muamalah)  adalah  mubah  sampai  ada  dalil  yang  melarangnya  / mengharamkannya).  Merujuk  dari  qaidah  tersebut  maka mubah saja  kerjasama  dalam bentuk Belt  and  Road  Initiative (BRI),  selama  tidak  ada  unsur  yang  membuat  akad kerjasama    tersebut  berubah  menjadi  haram.  Diantara  yang  manjadikan  haram  adalah, adanya  unsur, maysir,  riba,  riswah,  gharar,  dhoror  dan  juhala, atau  diringkas  dalam madharat/mfsadat,  apapun  bentuk  akad  kerjasamanya  jika  ada  unsur  madharat  yang membawa mafsadat maka menjadi haram.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Baqir  Zein,  (2000).  “Etnis  China  Dalam  Potret  Pembauran  di  Indonesia.”, (Jakarta: Prestasi Insan).hal. 121.
Akhmad  Nur  Zaroni,  (2007).  “Bisnis  Dalam  Perspektif  Islam  (Telaah  Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi),” Mazahib 4, no. 2.
Al  Ghazali, Al  Mustashfa  min  Ilmi  al  Ushul ,  Tahqiq  Abdullah  Mahmud  Muhammad „Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2008), 274-275.
Al-Ab Luwis Ma‟luf al-Yasu‟i, (2002). al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-„Ulum (Beirut: Matba„ah al-Katulikiyyah, t.t), Cet XIX: 432.
Ali  Akbar, (2012). “Konsep  Kepemilikan Dalam Islam,” Jurnal Ushuluddin 18, no. 2: 124–40.
Amirus  Sodiq,  (2015).  “Konsep  Kesejahteraan  Dalam  Islam,” Equilibrium 3,  no.  2: 380–405.
Aris Baidowi, (2016). “Etika Bisnis Perspektif Islam,” Jurnal Hukum Islam .
Budi  Winarno,  (2007).  Kebijakan  Publik:  Teori  Dan  Proses,  (Yogyakarta:  MedPress:
1718.
Christine  Tjhin,  (2002).  Analisa  Penelitian  dari  Center  for  Strategic  and  International tudies (CSIS).
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  (1996). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, cet ke 2: 634.
Etty  Soesilowati  et  al.,  (2011).  “Strategi  Kebijakan  Peningkatan  Daya  Saing  Produk Indonesia Melalui Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)”.
Fareed  Zakaria.  (1992). Realism  and  Domestic  Politics ,  journal  International  Security. Vol. 17. no. 1, hal 179.
Fathurrahman Djamil, (2013). Hukum Ekonomi Islam (Jakarta, Sinar Grafika): 19-20.
Fuxi Gan and Robert H. Briell, Ancient Glass Research, (2009) : The A Long Silk Road , (New Jersey and London:World Scientific Publishing: 41.
Hasbi Hasan, (2011). Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer (Depok: Gramata Publishing): 16. https://bem.feb.ugm.ac.id/1304-2/ di akses tanggal 02 Juni 2019 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4506338/ekonomi-ri-dikuasai-asing- hoax-atau-tidak-ini-kata-ekonom di akses tanggal 5 Juni 2019. https://international.sindonews.com/read/1222280/40/partai-komunis-china-haramkan- anggotanya-memeluk-agama-1500507797 di akses tanggal 4 juni 2019 https://nasional.sindonews.com/read/1232592/15/bebas-visa-indonesia-untuk-china- perlu-pengawasan-1503366092 di akses tanggal 5 juni 2019.
https://www.boombastis.com/indonesia-jadi-tiongkok-kecil/54957  diakses  tanggal  7
Juni 2019.
https://www.kompasiana.com/azran.siara.com/5bc1c478bde57504487cf575/kepemimpi nan-jokowi-menggeser-kiblat-kerjasama-ekonomi-ke-china  di  akses  tanggal  5 Juni 2019.
https://www.matamatapolitik.com/news-marah-dengan-tuduhan-kamp-konsentrasi- china -makin-tekan-uighur-di-ramadan/ di akses tanggal 4 juni 2019 https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-keakraban-bung-karno-mao-zedong-2- pemimpin- besar-dari-asia.html di akses tanggal 29 Mei 2019. Ibn Manzur, (1994). Lisan al „Arab , Juz II (Beirut: Dar al Sadir) Cet.III: 516. Ika  Yunia  Fuzia  dan  Abdul  Kadir  Riyadi,  (2014). Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam Perspektif Maqasid al-Syariah (Jakarta: Kencana Prenada): 12-13. Ika  Yunia  Fuzia  dan  Abdul  Kadir  Riyadi,  (2014) Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam Perspektif Maqasid al-Syariah (Jakarta: Kencana Prenada): 16.
Kong  Yuanzhi,  (1999)  “Silang  Budaya  China  Indonesia.”,  (Jakarta:  Bhuana  Ilmu Populer: 123.
M. Hasbi Umar, (2007). Nalar Fiqh Kontemporer (Jakarta: GP Press, Cet.I): 254. Mangadar  Situmorang,  (2015).  “Orientasi  Kebijakan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  Di Bawah  Pemerintahan  Jokowi-JK,” Jurnal  Ilmiah  Hubungan  Internasional 11, no. 1.
Marx  Webber  dan  Michael  Smith,  (2002). Foreign  Policy  in  Transformed  World . (London: Prentice Hall), hal 9-12.
Miftah Thoha, (2008). Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi (Kencana). Monzer  Kahf,  (1995). Ekonomi  Islam:  Telaah  Analitik  Terhadap  Fungsi  Sistem Ekonjomi Islam (Yogyakarta: Pustak Pelajar): 12. Monzer  Kahf,  (1992). The  Theory  of  Consumption dalam  Sayyid  Tahir et  al. (ed.), Readings in Microeconomics An Islamic Perspective, (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd), 62-67.
Muhammad  Abdul  Mannan, (1993). Teori  dan  Praktek Ekonomi   Islam (Yogyakarta: Dana   Bhakti   Wakaf), 351.
Muhammad  Fajrin  Saragih,  Sulaiman  Hamid,  and  Makdin  Munthe,  (2016).  “Tinjauan Yuridis  Pelanggaran  Ham  Terhadap  Muslim  Uighur  Di  China  Ditinjau  Dari Hukum Humaniter,” Sumatra Journal of International Law 4, no. 2.
Muhammad  Nejatullah  Siddiqi,  (1992). Islamic  Consumer  Behaviour (Petaling  Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd), 55-56.
Muhammad  Sa‟id  „Ali  „Abdu  Rabbuh,  (1997). Buhust  fi  al-Adillah  al-Mukhtalaf  fiha „Inda al-Ushuliyyin (Kairo: Mathba‟ah As-Sa‟adah), 78-79.
Muhammad,  (2004). Ekonomi  Mikro  dalm  Perspektif  Islam (Yogyakarta:  Fakultas Hukum UGM), 95.
Mustafa Zayd, (2006). Al Maslahah fi Al Tasyri„ al Islami , (Mesir: Dar al Yasar), Cet. III, 23.
Naerul  Edwin  Kiky  Aprianto,  (2016).  “Kebijakan  Distribusi  Dalam  Pembangunan Ekonomi Islam,” Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari‟ah 8, no. 2. Paulus  Hariyono,  (2006).  “Menggali  Latar  Belakang  Stereotip  dan  Persoalan  Etnis China  di  Jawa  dari  Jaman  Keemasan,  Konflik  Antar  Etnis  Hingga  Kini”, (Semarang: Mutiara Wacana).hal. 2.
PRESIDEN  REPUBLIK  Indonesia,  (2003). Undang-Undang  Republik  Indonesia (CyberConsult).
Rajeev  Ranjan  Chaturvedy,  (2014).  “New  Maritime  Silk  Road:  Converging  Interests and Regional Responses,” ISAS Working Paper, No. 197. hal. 7.
Rifyal  Ka‟bah, (1999). Hukum   Islam   di   Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU (Jakarta: Universitas Yarsi Press), 53. Slamet  Muljana,  (2005). Menuju  Puncak  Kemegahan;  Sejarah  Kerajaan  Majapahit (LKIS  PELANGI  AKSARA).  Lihat  juga  Hidayat, Arya  Wiraraja  dan Lamajang Tigang Juru: Menafsir Ulang Sejarah Majapahit Timur . Sonny Harry B Harmadi, (2014). “Pengantar Ekonomi Makro”.
Supangat  Rohani,  “REINTERPRETASI  PARADIGMA  ILMU  SOSIAL  DAN  ILMU AGAMA,” n.d., 82.
Syafuan Rozi Soebhan, (2000). “Model Reformasi Birokrasi Indonesia,” Jakarta: PPW LIPI .
Syaiful  Anam  and  Ristiyani  Ristiyani,  (2018).  “Kebijakan  Belt  and  Road  Initiative (BRI)  Tiongkok  pada  Masa  Pemerintahan  Xi  Jinping,” Jurnal  Ilmiah Hubungan Internasional
14, no. 2 (December 31): 217–36, https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236.
Tyas  Dian  Anggraeni,  (2014).  “Menciptakan  Sistem  Pelayanan  Publik  Yang  Baik: Strategi  Reformasi  Birokrasi  Dalam  Pemberantasan  Korupsi,” Jurnal  Rechts Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 3,  no.  3:  417–33.  Lihat  juga https://economy.okezone.com/read/2019/03/26/320/2035322/3-sasaran- reformasi-birokrasi-di-era-presiden-jokowi diakses tangal 7 juni 2019.
Umar    Chapra,  (2001). Masa    Depan    Ekonomi ,    Sebuah  Tinjauan    Islam  (Jakarta: Gema  Insani  Press), 121.
Valerie  Hansen,  (2010). The  Silk  Road  :  New  History (New  York:Oxford  University Press).hal.18.
Wibowo  dan  Syamsul  Hadi.  (2009).  “Merangkul  China,  Hubungan  Indonesia-Cina Pasca-Soeharto” (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama).hal.56.
Yedi Purwanto, (2014). “Memaknai Pesan Spiritual Ajaran Agama Dalam Membangun Karakter Kesalehan Sosial,” Jurnal Sosioteknologi 13, no. 1: 41–46. Yusuf  al-Qardhawi,  (2016). Al-Madkhal  fi  Dirasat  Asy-SyariyahAl-Islamiyah, terj. Membumukan Syariat Islam (Surabaya: Dunia Ilmu) 35.