## Marine Fisheries
ISSN 2087-4235
Vol. 9, No. 1, Mei 2018 Hal: 858 7 5-92 4 2

## PENGELOLAAN PERIKANAN KARANG  DI  TAMAN NASIONAL WAKATOBI:   PERSPEKTIF AKTOR DAN AGEN
Coral Fisheries Management in Wakatobi National Park Wakatobi Region: Actor and Agent Perspective
Oleh:
M ercy Patanda 1 , Sugeng H. Wisudo 2 , Daniel R. Monintja 2 , Budy Wiryawan 2
1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut, FPIK, IPB; patandamercy@gmail.com 2 FPIK , IPB; wisudo @ yahoo .com ; danipb41@yahoo.com; bud @ psp-ipb.org
Diterima: 25 Januari 20168 Maret 2017 ;  Disetujui: 14 September 20164 April 2018

## ABSTRACT
Stakeholders,  who  are  agents  and  actors  in  this  matter  play  an  important  role  in  the management of reef fisheries in Wakatobi National Park. This study aims to identify the agents and actors in Wakatobi  Regency and to  identify similarities and differences of the perception between agents  and  actors  in  the  management  of  conservation  areas.  The  method  used  is    Principal Component Analysis (PCA). The result showed that there was a similar perception between agent and  actor  in  which  that  the  conservation  gives  benefit  for  the  society  in  Wakatobi  and  the  lack  of regulation in Wakatobi Regency. Different perceptions between actors and agents occurred due to fishermen  intention  to  fully  utilize  the  resources  for  their  welfare  while  the  government  intents  to limit  the  fishing  area  in  order  to  preserve  the  natural  resources  and  the  environment.  Therefore, management  related  to  the    regulation  on  legal-size  of  fish  and  the  effectiveness  of  marine protected areas are needed.
Keywords: Stakeholders, Coral Reef, Conservation, Wakatobi

## ABSTRAK
Pemangku    kepentingan sangat  berperan  penting  dalam  pengelolaan  perikanan  karang  di Taman  Nasional  Kabupaten  Wakatobi.  Tujuan  penelitian  adalah  mengidentifikasi  agen  dan  aktor yang  berada  di  Kabupaten  Wakatobi  serta  melihat  persamaan  dan  perbedaan  persepsi  antara agen  dengan  aktor  dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis Principal  Component  Analysis (PCA).  Hasil  kajian  menunjukkan  adanya  persamaan  persepsi antara  agen  dan  aktor  yaitu  konservasi  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  yang  ada  di Wakatobi dan masih kurangnya peraturan di Kabupaten Wakatobi. Perbedaan persepsi pada aktor dan  agen  karena  nelayan  ingin  memanfaatkan  perairan  Taman  nasional  Wakatobi  semaksimal mungkin  untuk  kesejahteraan  nelayan  sedangkan  pemerintah  membatasi  wilayah  penangkapan dalam  rangka  menjaga  sumber  daya  alam  dan  lingkungannya  sehingga  perlu  tindakan pengelolaan yaitu penentuan ukuran ikan yang tertangkap dan pengefektifan daerah perlindungan laut.
Kata kunci: Pemangku Kepentingan, Perikanan Karang, Konservasi, Wakatobi
Formatted
Formatted: German (Germany)
Formatted: Font: 12 pt, Not Superscript/ Subscript Formatted: Font: 12 pt, Not Superscript/ Subscript Formatted: Font: 12 pt, Not Superscript/ Subscript Formatted: Font: 12 pt, Not Superscript/ Subscript
Formatted: Font color: Black, German (Germany)
Formatted: Font: Book Antiqua, 9 pt, Italic, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript
Field Code Changed Formatted: Font: Book Antiqua, 9 pt, Italic, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript
Formatted: Font color: Black, German (Germany)
Formatted: Font: Book Antiqua, 9 pt, Italic, Font color: Black, Not Superscript/ Subscript
Field Code Changed Formatted: Font: Book Antiqua, 9 pt, Italic, Font color: Black, German (Germany), Not Superscript/ Subscript
Formatted: Font: Book Antiqua, 9 pt, Italic, Font color: Black, German (Germany), Not Superscript/ Subscript
Field Code Changed Formatted: Font: Book Antiqua, 9 pt, Italic, Font color: Black, German (Germany), Not Superscript/ Subscript
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: Arial, 10 pt, Italic
Formatted: Indonesian
Formatted: German (Germany)
86 Marine Fisheries 9(1): 858 5 7 -92 4 2 , Mei 2018

## PENDAHULUAN
Taman  Nasional  Wakatobi  memiliki  po- tensi sumber daya dan keanekaragaman hayati laut  yang  tinggi  dan  salah  satu  diantaranya adalah  ikan  karang.  Ikan  karang  yang  menjadi target species nelayan adalah ikan karang kon- sumsi  khususnya  ikan  karang  hidup.  Menurut Ramadhan et  al .  (2016)  bahwa  beberapa  jenis ikan  karang  yang  banyak  diekploitasi  oleh  ma- syarakat  pada  saat  survei  di  Wakatobi  adalah ikan merah ( Lutjanus biguttatus ), baronang ( Si- ganus  guttatus ),  kakap  lencam  ( Lethrinus  sp. ), dan kerapu ( Epinephelus sp ).
Pemerintah  Kabupaten  Wakatobi  meli- batkan stakeholder dalam perencanaan dan pe- ngelolaan kawasan konservasi seperti pengem- bangan  program  konservasi  terumbu  karang serta  pengembangan  rencana  pengelolaan sampai  dalam  tahap  monitoring.  Menurut    Ke- putusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 38 tahun  2004  tentang  pedoman  umum  penge- lolaan terumbu karang, pemangku kepentingan ( stakeholders) adalah  individu  atau  kelompok atau  unsur  masyarakat  yang  mempunyai  ke- pentingan  dalam  suatu  wilayah    atau    sumber daya yang terdapat dalam suatu wilayah.
Sistem  kolaborasi  telah  terjadi  antar stakeholder seperti perencanaan kawasan kon- servasi  sampai  pengelolaan  kawasan  konser- vasi. Stakeholder terdiri  dari  pemerintah  dan non  pemerintah.  Pemerintah  sebagai  pemilik sumber  daya  alam  yang  disebut  juga  agen, sedangkan  masyarakat  yang  memanfaatkan sumber daya alam  disebut sebagai pelaku atau aktor seperti masyarakat.
Pemerintah  menyadari  Taman  Nasional Wakatobi  tidak  hanya  dapat  dikelola  oleh  pe- merintah  saja  tetapi  dibutuhkan  kerjasama  de- ngan  masyarakat  untuk  mendukung  program pemerintah  dalam  melestarikan  sumber  daya
dan lingkungannya sehingga program pemerin- tah  itu  dapat  berjalan  dengan  baik.  Salah  satu kerjasama  yang  dilakukan  antar stakeholder adalah  melalui  forum  komunikasi . Forum  ko- munikasi yang ada di Desa Mola Pulau Wangi- wangi  dalam  bentuk  kelompok  nelayan  seperti kelompok nelayan ikan karang kedo-kedo,  ikan karang  mitra  sunu  dan  ikan  tuna.    Kelompok tani  tersebut  bermitra  dengan  lembaga  swada- ya  masyarakat  (LSM)  atau  pemerintah  (DKP). Selain  itu,  menurut  Hasrawaty  (2016)  Kabupa- ten  Wakatobi  memiliki  kearifan  lokal  yang melibatkan stakeholder yaitu Tuba  dikakatuang dan Parika. Tuba dikakatuang memiliki arti kata “karang  yang  disayang“  yang  berisi  kesepaka- tan  dalam  melindungi  kawasan  konservasi. Adapun arti kata  parika yaitu tradisi  dalam su- ku bajo memilih ketua komunitas yang memim- pin kelompok nelayan yang memiliki kemampu- an  dalam menentukan waktu pemasangan alat ataupun  ukuran  alat  tangkap  yang  digunakan. Kolaborasi  antara  pemerintah  dan  ma - syarakat terjadi  selama  ini.  Akan  tetapi  ditemu - kan persamaan  dan  perbedaan  antara  pemerintah (agen)  dan  non  pemerintah  (aktor)  sehingga perlu dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ter- sebut  adalah  untuk  mengidentifikasi  agen  dan aktor yang berada di Kabupaten Wakatobi serta melihat  persamaan  dan  perbedaannya  dalam pengelolaan  perikanan  karang  di  kawasan konservasi.

## METODE
Penelitian  dipusatkan  di  Pulau  Wangi- wangi Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara (Gambar  1) karena  Pulau  Wangi-wangi  meru- pakan  kawasan  konservasi,  pusat  pemerin- tahan  dan  pusat  perdagangan  ikan  karang  di Kabupaten  Wakatobi.  Penelitian  dilaksanakan pada  bulan  Oktober  2015  sampai  tahapan
Gambar 1 Lokasi penelitian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: German (Germany)
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Patanda et al. – Pengelolaan Perikanan Karang di Taman Nasional Wakato b i … 87 Formatted: German (Germany)
Formatted: Font: Not Bold, German (Germany) Formatted: Font: Not Bold, German (Germany)
Formatted: German (Germany) yaitu  pembuatan  kuesioner,  pemilihan  respon- den, interview responden  dan  menganalisis data primer.
Data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari  data primer yang terdiri dari ukuran ikan, lingkungan dan  peraturan  pemerintah  sedangkan  data sekunder  yang  terdiri  dari  sumber  daya  hayati Kabupaten  Wakatobi  dan  peraturan  pemerin- tah. Data primer dikumpulkan dari hasil wawan- cara dengan stakeholder yang terbagi atas dua yaitu  aktor  dan  agen.  Data  sekunder  diperoleh dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan seperti karya ilmiah dan laporan dari instansi di Kabupaten  Wakatobi.  Pemilihan  responden  di- tentukan  secara  sengaja  dengan  tetap  mem- pertimbangkan  posisi  dan  peran  mereka dalam kegiatan  sehari-hari  atau  disebut  dengan pur- posive sampling (Mujio et al. 2016). Responden terdiri  dari  pemerintah  (Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  (KKP)  di  Kabupaten  Wakatobi, Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)  Kabupa- ten  Wakatobi,  Pemerintah  Daerah  (PEMDA) Kabupaten  Wakatobi,  nelayan,  staf  restoran dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berjumlah 72 orang dan masing-masing kelom- pok stakeholder berjumlah  18  dengan  variasi umur, latar belakang pendidikan, jabatan dalam pekerjaan,  dan  status  pekerjaannya  yang  terli- bat  dalam perikanan karang dan pengelola Ta- man  Nasional  Wakatobi.  Pemilihan  responden tersebut  didasarkan stakeholder yang  terlibat dalam  pengelolaan  dan  rantai  pemasaran  ikan karang konsumsi di Kabupaten Wakatobi.
Data  primer  dianalisis  dengan  analisis multivariate dan  analisis  tersebut    membantu dalam interpretasi matriks data yang kompleks. Analisis  data  yang  digunakan  menggunakan Principal  Component  Analysis (PCA).  Kelebih- an Principal Component Analysis (PCA) adalah memberikan cara yang obyektif untuk menemu- kan  indeks  jenis  parameter  baru  ini  sehingga variasi  dalam  data  dapat  dipertanggungjawab- kan    (Shrestha  dan    Kazama  2007).  Beberapa langkah dari analisis adalah
1.  Input  data  primer  yang  merupakan  hasil wawancara  dengan  responden  dan    perta-
nyaan  dari  kuesioner  yang  terdiri  dari  pera- turan  berlaku  di  Kabupaten  Wakatobi,  ukur- an  ikan  yang  diminati  dan  lingkungan  di  ka- wasan konservasi Wakatobi. 2.  Proses  analisis  data  yaitu  menggunakan analisis diskriminant yang  terdiri  dari eigen nilai, standarisasi dari koefisien fungsi, klasi- fikasi hasil dan membuat screen plot . 3.  Hasil  analisis  data  yang  menunjukkan  apa- kah diskriminan telah  mengelompokkan stakeholde r dengan benar  dan prediksi dari axis. 4.  Informasi  yang  diperoleh  dari  analisis  data yaitu memperlihatkan persepsi antara stake- holder yang  sama  dan  s takeholder yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perspektif  antara  agen  dan  aktor  de- ngan  menggunakan discriminant  scor e  seperti terlihat pada Tabel  1 dan  Gambar 21 .  Adapun perbandingan axis 2 dan axis 3 terhadap axis 1 disajikan pada Gambar 32 . Tabel 1 memperlihatkan klasifikasi diskri- minant memiliki  tingkat  klasifikasi  lebih  besar 79,2%  yang  berarti  fungsi  diskriminan  mampu mengelompokkan stakeholde r  dengan  benar dan hasil analisis dapat menggambarkan stake- holder di Pulau Wangi-wangi . Hasil analisis discriminant memperlihat- kan bahwa aktor (LSM dan staf restoran) memi- liki  pendapat  yang  sama  yaitu  masih  kurang peraturan    pemerintah.  Peraturan  yang  masih kurang yaitu ukuran ikan yang layak tangkap di Kabupaten  Wakatobi  karena  selama  ini  hanya UD  Pulau  Mas  yang  menerapkan  aturan  pene- rimaan ikan minimal 600 gram.
Permasalahan  yang  sama  antara  agen dan  aktor  yaitu  masih  ditemukan  penangkapan ikan  dengan bius dan bom, penambangan  pa- sir serta penambangan karang. Kegiatan terse- but  dapat  memberikan  dampak terhadap ling-
Tabel 1 Responden dan klasifikasi diskriminant
No Responden Jumlah Responden Klasifikasi Diskriminant 1 Nelayan 18 100 2 Staf Restoran 18 55 3 Staf  Pemerintah 18 100 4 LSM 18 61,1 Ketepatan Klasifikasi 79,2 % Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: German (Germany)
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: German (Germany)
Formatted: German (Germany) Formatted: German (Germany) Formatted: German (Germany)
Formatted: German (Germany)
88 Marine Fisheries 9(1): 858 5 7 -92 4 2 , Mei 2018
Gambar 1   2 Klasifikasi responden berdasarkan fungsi diskriminan
Gambar 2 3 Perbandingan klasifikasi responden berdasarkan diskriminan 2,3,1 kungan  seperti  kerusakan  terumbu  karang.  Hal tersebut umumnya dilakukan oleh nelayan pen- datang  dan  beberapa  nelayan  Kabupaten  Wa- katobi. Sopari et al . (2014)  menemukan perma- salahan yang sama di Kabupaten Wakatobi ya- itu masih terjadinya kegiatan illegal fishing, des- tructive  fishing ,  pemanfaatan  satwa  yang  dilin- dungi  oleh  masyarakat,  penambangan  pasir, keterbatasan sumber daya baik manusia.
Persamaan  persepsi  antara  agen  dan aktor  yaitu  menyadari  masih  kurang  maksimal- nya  monitoring  pada  kawasan  konservasi  se- hingga pemerintah perlu meningkatkan lagi ker- jasama  antara  agen  dan  aktor  seperti    Dinas Kelautan Perikanan (DKP), Balai Taman Nasio- nal Wakatobi (BTNW), TNI AL,  Pokmawas dan
nelayan. Menurut Sopari et al. (2014), kegiatan yang berpotensi untuk dikolaborasikan di Kabu- paten  Wakatobi  adalah  kegiatan  penanganan kasus, patroli pengamanan, penyuluhan/sosiali- sasi  peraturan,  monitoring  sumber  daya  alam, maupun  pengelolaan  wisata  dan  perijinan  per- ikanan  tangkap.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  nelayan,  nelayan  selalu  menemukan pemerintah  terlambat  mengambil  tindakan terhadap  penggunaan  alat  tangkap  yang  tidak ramah  lingkungan,  pengambilan  karang  dan penambangan  pasir  ilegal  sehingga  nelayan berpikir  tidak  ada  gunanya  untuk  melaporkan kasus-kasus pelanggaran kepada pemerintah.
Hasil  analisis  PCA  memperlihatkan  per- bedaan persepsi antara pemerintah dengan ne-
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Patanda et al. – Pengelolaan Perikanan Karang di Taman Nasional Wakato b i … 89 Formatted: German (Germany)
Formatted: Font: Not Bold, German (Germany) Formatted: Font: Not Bold, German (Germany)
Formatted: German (Germany) layan.  Perbedaan  yang  terjadi  karena  nelayan merasa  pemerintah  masih  kurang  memperhati- kan kesejahteraan nelayan.  Contohnya adalah bantuan  dari  pemerintah  (DKP  dan  KKP)  yang terkandang  tidak  tepat  sasaran  dan  hanya untuk  orang  tertentu  namun  pemerintah  telah merasa  memberikan  bantuan  kepada  nelayan berupa alat tangkap, keramba dan mesin.
Gambar  2  memperlihatkan  hasil  analisis PCA  dan  menunjukkan  perbedaan  persepi  an- tara  nelayan  dan  pemerintah  terhadap  penge- lolaan  kawasan  konservasi  dengan  zonasi. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  nelayan bahwa  ada  beberapa  nelayan  yang  merasa  ti- dak dilibatkan  dalam  penentuan zonasi sehing- ga ada nelayan yang berbeda persepsi dengan pemerintah  dalam  hal  zonasi.  Pada  kawasan konservasi, zonasi sangat diperlukan dan bebe- rapa  negara  yang  telah  berhasil  dalam  kawa- san  konservasi  dengan  zonasi  (Nikijuluw et  al. 2013)  adalah
1.  Kawasan  konservasi  perairan  Pulau  Sumi- lon  Filipina;  density  ikan  meningkat  500 ekor/m 2 ,  tangkapan  ikan  meningkat  dari  14 ton/km 2 menjadi  36  ton/km 2 setelah  10  ta- hun pengelolaan. 2.  Leigh  Marine  Reserve  New  Zealand;  kepa- datan ikan Pargus auratus mencapai 5,8-8,7 kali  lebih  besar  dibandingkan  dengan  dae- rah  di  luar  Kawasan  Konservasi  Perairan, pertumbuhan  biomassa  lobster  naik  10,9% setiap  tahunnya,  kelimpahan  meningkat 9,5% dan produksi telur meningkat 9,1%. 3.  Jepang:  penutupan  Kawasan  Konservasi Perairan  seluas  13,7  km 2 selama  4  tahun meningkatkan  kelimpahan  kepiting  ( Chio- noecetes opilio ) sekitar 10 - 42%. 4.  National  Marine  Sanctuary  Florida  Keys: peningkatan  pendapatan  rata-rata  nelayan sebesar 67%.
5.  Daerah  penangkapan  Georges  Bank  yang ditutup  seluas  17.000  km 2 atau  25%  dari luas fishing  ground untuk recovery  stok pada  tahun  1974,  menyebabkan  stok  ikan yellow  tail , flounders ,  dan haddock mening- kat secara signifikan
Pengelolaan pada Taman Nasional Wakatobi  perlu  dilengkapi  dengan  peraturan ukuran ikan yang layak tangkap karena selama ini  baru  UD  Pulau  Mas  yang  menerapkan peraturan  minimal  berat  ikan  yaitu  hanya menerima ikan hidup dengan berat minimal 600 gr.    Hal  tersebut  sesuai  dengan  Sala  (2018) yang  menyatakan  bahwa  saat  ini  umumnya ukuran  minimum  yang  diterima  oleh  pasar  da- lam  perdagangan  kerapu  hidup  adalah  0,6  kg
sehingga  pemerintah  daerah  khususnya  bupati perlu untuk membuat peraturan ukuran minimal yang tertangkap.
Pengaturan  lainnya  yang  diperlukan adalah  pengaturan  armada  penangkapan  ikan. Pengaturan  armada  diperlukan  untuk  menjaga kualitas  lingkungan,  seperti  yang  dilakukan  di Cilacap dalam mengendalikan penambahan ka- pal yaitu kapal baru diperbolehkan hanya untuk penggantian kapal lama yang sudah tidak bero- perasi (Suman dan Satria 2013).
Penangkapan  ikan  dengan  alat  yang  ti- dak  ramah  lingkungan  seperti  bom  dan  bius masih  ditemukan  di  Kabupaten  Wakatobi  se- hingga perlu adanya penegakan hukum. Kondi- si  ini  sesuai  dengan  hasil  temuan  Sopari et  al . (2014)  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu permasalahan  di  Kabupaten  Wakatobi  adalah destructive  fishing dan  diperlukan  patroli/ope- rasi  pengamanan.  Penegakan  hukum  dalam kawasan  konservasi  memperhatikan  efektivitas koordinasi,  kerjasama  serta  ketaatan  terhadap peraturan.  Sanksi  harus  diberlakukan  terhadap pelanggar  hukum.  Adam  dan  Ade  (2013)  me- nyatakan  bahwa  yang  terpenting  dari  pengem- bangan  kawasan  konservasi  laut  adalah  unsur penegakan  hukum  harus  dilakukan  dengan tegas.
Perlu  peningkatan  keefektifan  daerah perlindungan  laut  (DPL)  yang    telah    dibuat oleh Coral  Reef  Rehabilitation  and  Manage- ment  Program (COREMAP)  II  dan  masyarakat Kabupaten  Wakatobi  karena  DPL  memegang peranan  bagi  pelestarian  dan  pengelolaan  te- rumbu  karang.  Peta  Sebaran  DPL  Kabupaten Wakatobi disajikan pada Gambar 43 . DPL yang efektif di Pulau Wangi-wangi Kabupaten Waka- tobi  yaitu  Desa  Waha,  Sombu  dan  Desa  Lia tetapi  masih  ada  beberapa  DPL  yang  masih belum  efektif  seperti  desa  Matohara  karena jauh dari pemukiman penduduk dan pengawas- an  dari  pokmawas,  Balai  Taman  Nasional  Wa- katobi  (BTNW)  serta  Lembaga  Swadaya  Ma- syarakat  (LSM).  Menurut  Westmacott et  al. (2000),  peningkatan  keefektifan  daerah  perlin- dungan laut (DPL)  yaitu :
1. Memperbaiki  sistem  zonasi  dan/atau  batas- an  Daerah  perlindungan  Laut  (DPL)  seperti menciptakan  zona  baru  atau  merubah batasan DPL
2. Tidak  diberikan  beban  tambahan  seperti
kunjungan wisatawan
3.  Kursus-kursus pelatihan untuk para
pengelola  DPL  yang  kini  tersedia  luas Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: German (Germany)
Formatted: German (Germany)
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: German (Germany) Formatted: German (Germany)
Formatted: Indonesian
90 Marine Fisheries 9(1): 858 5 7 -92 4 2 , Mei 2018
Gambar 3  4 Peta Sebaran Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Wakatobi (COREMAP II 2008)
Kearifan  adat  di  Kabupaten  Wakatobi memiliki  peran  dalam  kehidupan  masyarakat wakatobi  sehingga  kearifan  adat  perlu  diper- tahankan  dan  diefektifkan.  Hal  tersebut  sesuai dengan  Arafah (2010) yang melakukan peneli- tian  kearifan  lokal  di  Kabupaten  Wakatobi  dan mendapatkan  bahwa  kearifan  lokal  memiliki peran ekologis dan sosial,  yakni secara kelem- bagaan  relevan  dengan  nilai-nilai  konservasi. Kearifan adat yang ada di Kabupaten Wakatobi perlu tetap dijalankan  dan diefektifkan yaitu
1.  Ritual  laut,  ritual  tersebut  perlu  diaktifkan lagi  karena  dilarang  melakukan  penangkap- an  pada  waktu  pemijahan  sehingga  dapat memberikan kesempatan kepada ikan untuk bertelur.
2.  Sistem  buka  tutup  laut    perlu  diaktifkan  lagi karena  kearifan  lokal  ini  dapat  memberikan kesempatan kepada ikan untuk berkembang biak.  Sistem  buka  tutup  adalah  ada  wilayah tidak  bisa  dilakukan  penangkapan  ikan  dan aktivitas lainnya yang didasarkan hasil kese- pakatan bersama antara masyarakat. 3.  Tuba dikatutuang perlu diterapkan di tempat lain bukan hanya di pulau Hoga karena tuba dikatutuang  terdapat  peraturan  (Hasrawaty 2016) yaitu: (1) melarang penangkapan ikan dalam jumlah berlebih; (2) dilarang menang- kap ikan yang sedang bertelur; (3) pelarang- an segala bentuk aktivitas penangkapan; (4) pelarangan  pembuangan  jangkar  karena akan merusak karang di lokasi Tuba; (5) pe- larangan  penangkapan  ikan  yang  dilindungi
sehingga  dapat  melindungi  sumber  daya lingkungan dan sumber daya hayati.
Kearifan adat sangat diperlukan di dalam pengelolaan  seperti  yang  dikatakan  oleh  Adam dan Ade (2013) bahwa sistem pengelolaan adat hampir  dijalankan  di  seluruh  Indonesia  dan praktek tersebut dipegang dan dijalankan. Sela- in itu, Sulaiman (2010) menyatakan bahwa pola kearifan  lokal  umumnya  menempatkan  kapasi- tas budaya, sistem pengetahuan dan teknologi, religi,  tradisi,  dan  modal  sosial  (etika  dan  kea- rifan lingkungan, norma-norma dan institusi hu- kum)  sebagai  sesuatu  yang  penting  dalam rangka  memanfaatkan  sumberdaya. Kearifan adat  di  Kabupaten  Wakatobi  sesuai  dengan prinsip-prinsip kawasan konservasi perairan se- hingga dapat diterapkan di kawasan konservasi tetapi  kearifan  lokal  tersebut  perlu  diimbangi dengan aturan zonasi di Taman Nasional Kabu- paten Wakatobi.
Perlu ditingkatkan peran lembaga adat di Kabupaten  Wakatobi  seperti  wilayah  penang- kapan  ikan  masyarakat  lokal  berbasis  hak komunal (c ommunal property ) yang berarti bah- wa  masyarakat  yang  menentukan  wilayah  pe- nangkapan  ikan.  Sesuai  dengan  Adam  (2012) yang  mengatakan  bahwa  kelembagaan  lokal seperti  koperasi  dan  kelompok  masyarakat/ nelayan  mesti  terus  diberdayakan  dan  diting- katkan  peranannya  agar  mampu  memberikan daya  guna  bagi  kesejahteraan  masyarakat pesisir.
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Patanda et al. – Pengelolaan Perikanan Karang di Taman Nasional Wakato b i … 91 Formatted ...
Hak  komunal  ini  dapat  diterapkan  di  pu- lau  Wangi-wangi  karena  pulau  tersebut  mem- punyai  lembaga  adat  yaitu kadie Liya,  Wanci, Mandati dan  Kapota.  Berbasis hak komunal di- terapkan  di  Maluku  yaitu  sasi  laut.  Masyarakat adat  di  Maluku  dapat  mengklaim  perairan  laut pada  periode  waktu  tertentu  sebagai  hak  eks- klusif (exclusion  right) dengan  cara  melarang masyarakat luar memasuki areal sasi (Latucon- sina 2009).
Sistem hukum adat dapat  diterapkan  da- lam  pengelolaan  perikanan  karena  akan  dapat memberikan  dampak  yang  positif  ke  lingkung- an.  Menurut  Puspita  (2017),  sistem  pengelola- an  lingkungan  dengan  sistem  adat  sangat  ba- gus  dan  terbukti  cukup  berhasil  untuk  diterap- kan  karena  dasar  dari  sistem  hukum  adat  laut ini  adalah  kesadaran  dan  kepedulian  yang mendalam  dari  masyarakat  atas  lingkungan sekitar  mereka  yang  telah  memberikan  banyak keuntungan  dan  manfaat  demi  keberlangsung- an hidup mereka.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disim- pulkan  bahwa  agen  adalah  pemerintah  (Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW), Kementeri- an  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP),  Dinas  Ke- lautan  dan  Perikanan  (DKP)  dan  Pemerintah Daerah  (PEMDA)  sedangkan  aktor  terdiri  dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan dan  restoran.  Persamaan  perspektif  antara agen  dan  aktor  adalah  kawasan  konservasi memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabu- paten  Wakatobi.  Selain  itu  terdapat  perbedaan antara  agen  dan  aktor  yaitu  peraturan-peratur- an  pemerintah  yang  masih  belum  lengkap  se- perti  belum  adanya  peraturan  tentang  ukuran ikan yang layak tangkap dan pengaturan arma- da penangkapan ikan sesuai daya dukung ling- kungan.

## SARAN
Beberapa  saran  yang  bisa  dikemukakan berkaitan dengan hasil penelitian ini antara lain; perlu  dilengkapi  peraturan  ikan  tentang  ukuran ikan  yang  ditangkap.  Perlu  pengaturan  armada penangkapan  ikan  sesuai  daya  dukung  ling- kungan.  Pengektifan  daerah  perlindugan  laut karena memberikan  dampak  yang  positif  untuk lingkungan  seperti  terumbu  karang.  Kearifan lokal  seperti  ritual  laut,  sistem  buka  tutup  dan Tuba dikatutuang perlu dilestarikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam    L,  Ade    S  .  2013 . Kebijakan  Pengem- bangan Perikanan Berkelanjutan Di Indo- nesia. Jurnal    Ekonomi  dan  Kebijakan Publik . 4(2 ): 195-211
Adam  L.  2012.  Kebijakan  Pengembangan  Per- ikanan  Berkelanjutan  (Studi  Kasus  :  Ka- bupaten  Wakatobi,  Provinsi  Sulawesi Tenggara  dan Kabupaten  Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara). Jurnal Perikanan dan Kelautan. II(2): 115-126.
Arafah  N.  2010.  Kearifan  Masyarakat  Dalam
Pengelolaan  Hutan  Kaindea  di  Pulau- Pulau Kecil.
AGRIPLUS. 20(03)
September 2010. ISSN 0854-0128
[COREMAP  II]  Coral  Reef  Rehabilitation  and Management  Program.  2008.  Penyusun- an  dan  Penetapan  Daerah  Perlindungan Laut  (DPL)  COREMAP  II  Kabupaten Wakatobi.
Hasrawaty    E.    2016. Peran    Kearifan  Lokal Suku  Bajo  dalam  Pengelola  Kawasan Konservasi  di  Kabupaten  Wakatob i. Sekolah Tinggi Perikanan. Jakarta.
Latuconsina H. 2009. Eksistensi SASI atau Laut dalam  Pengelolaan  Perikanan  Berkelan- jutan  Berbasis  Komunitas  Lokal  di  Malu- ku. Jurnal TRITON. 5(1): 63-71
Mujio,  Adrianto  L,  Soewardi  K,  Wardianto  Y. 2016.  Analisis  Potensi  Konflik  Peman- faatan Ruang Kawasan Pesisir : Integrasi Rencana  Tata  Ruang  Darat  dan  Pesisir. Jurnal Sosiologi Pedesaan . pp 139-144.
Nikijuluw VPH, Adrianto L, Bengen DG, Sondita MFA,  Monintja  D,  Megawanto  R,  Koro- pitan  AF,  Amin  I,  Wiryawan  B,  Kinseng RA, Zulbainarni N, Suryawati SH, Purno- mo  AH,  Djohani  R,  Subijanto  J.  2013. Coral governance . IPB Press. 511 p
Pangalila  FPT.  2015.  Status  Hasil  Tangkapan Perikanan Pancing Dasar di Perairan Te- luk Buyat. Jurnal IPTEKS PS P. 2(3): 238- 247.
Puspita  M.  2017.  Kearifan  Lokal  dalam  Penge- lolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Hu- kum  Adat  Laot  dan  Lembaga  Panglima Laot.  Researc  Gate.  Doi:10.14710/sab- da.v312.13253.
Ramadhan  A,  Lindawati,  Kurniasari  N.  2016. Nilai  Ekonomi  Ekosistem  Terumbu  Ka- rang  di  Kabupaten  Wakatobi. Jurnal  So- sek KP. 11: 133-146.
Shrestha  S,  Kazama  F.  2007.  Assessment  of Surface  Water  Quality  Using  Multivariate
Formatted
... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted: Indonesian Formatted ... Formatted ... Formatted ... Formatted: German (Germany)
92 Marine Fisheries 9(1): 858 5 7 -92 4 2 , Mei 2018
Statistical  Techniques:  A  Case  Study  of the Fuji River Basin; Japan. Environmen- tal Modelling & Software . 22: 464- 475.
Sala  R.  2017.  Model  Pengelolaan  Perikanan Tangkap  Bekelanjutan  pada  Zona  Pe- manfaatan  Tradisonal  di  Perairan  Sela- tan  Pulau  Misol  Raja  Ampat.  [Disertasi]. Institut Pertanian Bogor.
Sulaiman.  2010.  Kebijakan  Pengelolaan  Per- ikanan  Berbasis  Kearifan  Lokal  di  Aceh. Jurnal Kainun. 50: 176-195.
Sopari  H,  Ngakan  PO,  Darmawan  S.  2014. Model  Kolaborasi  Perencanaan  Antara Balai Taman Nasional  Wakatobi  dan  Pe-
merintah  Kabupaten  WAKATOBI  dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Hayati Secara Lestari .    J    Sains  &  Teknologi. 14(2): 189-198.
Suman  A, Satria F. 2013.  Strategi  Pengelolaan Sumber Daya Udang Laut Dalam Secara Berkelanjutan  di  Indonesia. Jurnal  Kebi- jakan Perikanan Indonesia, Pusat Peneli- tian  Pengelolaan  Perikanan  dan  Konser- vasi Sumber Daya Ikan, Kementerian Ke- lautan dan Perikanan . 5(1): 47-55.
Westmacott  S,  Teleki  K,  Wells  S  dan  West  J. 2000. Pengelolaan  Terumbu  Karang yang  Telah  Memutih  dan  Rusak  Kritis . IUCN Publications Services UK.
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian Formatted: Indonesian
Formatted: German (Germany)
Formatted: German (Germany) Formatted: German (Germany)
Formatted: German (Germany) Formatted: German (Germany)