Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
Junior Simarmata 1 Ade Galih Putra Ashari 2
1, 2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: jsimarmata10@gmail.com , adegalih02@gmail.com

## Abstract
This  paper  discusses  the  customary  inheritance  law  of  the  Batak  Toba  people  in  North  Sumatra, Indonesia, in light of the Compilation of Islamic Law (KHI). The Batak Toba people are a patrilineal society with a strong emphasis on male primogeniture. This means that inheritance is passed down to the male heirs,  with  the  eldest  son  receiving  the  largest  share.  The  KHI,  on  the  other  hand,  is  a  statutory compilation of Islamic law  that  applies  to all Muslims  in Indonesia. The KHI adopts a more egalitarian approach  to  inheritance,  with  both  male  and  female  heirs  receiving  shares  of  the  estate.  This  paper examines  the  tensions  between  these  two  systems  of  inheritance  law.  It  argues  that  the  customary inheritance law of the Batak Toba people is discriminatory against women and violates the principles of Islamic law. The paper also discusses the challenges of reforming customary inheritance law in Indonesia. The  paper  begins  by  providing  a  brief  overview  of  the  customary  inheritance  law  of  the  Batak  Toba people. It then discusses the KHI's provisions on inheritance, with a focus on the rights of female heirs. The paper then examines the tensions between these two systems of law. It argues that the customary inheritance law of the Batak Toba people is discriminatory against women in a number of ways. First, it gives  the  eldest  son  a  larger  share  of  the  estate  than  his  siblings.  Second,  it  excludes  daughters  from inheriting certain types of property, such as land. Third, it allows for the disinheritance of daughters in certain  circumstances.  The  paper  then  argues  that  the  customary  inheritance  law  of  the  Batak  Toba people  violates  the  principles  of  Islamic  law.  The  KHI  states  that  all  heirs,  regardless  of  gender,  are entitled to a share of the estate. The KHI also prohibits the disinheritance of heirs without a valid reason. The paper concludes by discussing the challenges of reforming customary inheritance law in Indonesia. It argues that reform must be carried out in a way that respects the cultural traditions of the Batak Toba people while also ensuring that women's rights are protected.
Keywords: Customary Law, Batak Toba, Islamic Law Compilation

## PENDAHULUAN
Pewarisan harta merupakan aspek sentral dalam kehidupan masyarakat, mengukir jejak perjalanan budaya, dan menjadi  fondasi  dalam  sistem hukum  yang  ada. Di  Indonesia,  dengan keberagaman  etnis  dan  kekayaan  budaya  yang  dimilikinya,  hukum  waris  adat  menjadi fenomena yang kompleks dan menarik untuk dijelajahi. Salah satu masyarakat adat yang kaya akan tradisi dan warisan budaya adalah masyarakat Batak Toba. Dalam konteks ini, penelitian ini  memfokuskan  pada  telaah  mendalam  terhadap  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba,  dengan penelitian  yang  dilaksanakan  dalam  kerangka  komparatif  terhadap  Kompilasi  Hukum  Islam. Masyarakat Adat Batak Toba, yang mendiami wilayah Sumatera Utara, memiliki sistem hukum waris  yang  unik  yang  tercermin  dalam  kearifan  lokal  dan  norma  adat  yang  turun  temurun.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Sistem ini membentuk landasan bagi distribusi harta warisan, menetapkan nilai-nilai keluarga, dan  memelihara  identitas  budaya.  Sementara  itu,  di  tingkat  nasional,  Kompilasi  Hukum  Islam menjadi panduan bagi masyarakat Muslim, termasuk di dalamnya aturan-aturan yang mengatur pewarisan.
Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan yang mendasar: Bagaimana sistem hukum waris adat Batak Toba berinteraksi dengan ketentuan hukum Islam, seperti yang terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam?  Bagaimana  norma-norma  adat  dan  norma  hukum Islam  saling  berbaur  dan  memberikan  dampak  pada  pelaksanaan  hukum  waris  di  masyarakat Batak Toba?
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  kualitatif  dipilih  untuk  memberikan  pemahaman mendalam  terhadap  kompleksitas  hukum  waris  adat  Batak  Toba  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, ulama, dan ahli hukum yang memiliki pemahaman  mendalam  tentang  implementasi  hukum  waris  di  masyarakat  Batak  Toba.  Selain itu,  analisis  dokumen  dan  literatur  akan  digunakan  untuk  memahami  norma-norma  hukum yang relevan. Dalam memahami konsep hukum waris adat Batak Toba, diperlukan pemahaman mendalam tentang latar belakang budaya dan tradisi masyarakat tersebut. Keberagaman etnis dan agama di Indonesia menciptakan lanskap hukum yang dinamis, di mana masyarakat Batak Toba  menjadi  salah  satu  elemen  yang  memberikan  warna  khusus  dalam  keragaman  ini. Pewarisan  harta  tidak  hanya  sekadar  kewajiban  hukum,  tetapi  juga  mencerminkan  nilai-nilai kekeluargaan,  kegotong-royongan,  dan  menjaga  harmoni  dalam  masyarakat.  Namun, keragaman  ini  juga  melibatkan  tantangan  ketika  norma-norma  hukum  adat  Batak  Toba berinteraksi  dengan  ketentuan  hukum  Islam  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Kompilasi  Hukum  Islam  menjadi  panduan  bagi  masyarakat  Muslim  di  Indonesia,  mencakup aturan-aturan  yang  juga  mencakup  pewarisan  harta.  Pertanyaannya  kemudian  adalah bagaimana norma-norma hukum Islam, yang mungkin berbeda dengan norma adat Batak Toba, dapat  diintegrasikan  tanpa  mengorbankan  keunikan  dan  kearifan  lokal.  Melalui  penelitian  ini, diharapkan  dapat  ditemukan  jawaban  dan  pemahaman  yang  lebih  dalam  terkait  dengan implementasi  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  dalam  konteks  Kompilasi  Hukum  Islam.  Temuan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik pada level praktis maupun konseptual. Implikasi praktisnya dapat terlihat dalam memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap  interaksi  antara  hukum  adat  dan  hukum  Islam  dalam  konteks  pewarisan  harta. Sedangkan implikasi konseptualnya diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam kajian hukum adat, hukum Islam, dan harmonisasi hukum di Indonesia.
Penelitian ini memiliki nilai strategis dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih  inklusif  di  tingkat  lokal  dan  nasional.  Dengan  memahami  dinamika  kompleks  antara Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  dapat  dibangun  landasan  hukum yang  menghormati  dan  menjaga  pluralitas  budaya  Indonesia.  Dengan  menjaga  keseimbangan ini,  diharapkan  dapat  tercipta  sistem  hukum  waris  yang  adil  dan  dapat  diterima  oleh masyarakat yang beragam di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah  penelitian  yang  meneliti  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat(Bambang  Waluyo: 2002).  Menurut  Soejono  Soekanto  penelitian  hukum  empiris  meliputi  penelitian  terhadap identifikasi  hukum  dan  penelitian  terhadap  efektifitas  hukum(Dyah  Ochtorina  S.,  dan  Efendi: 2014).  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer  yang  terdiri  dari  wawancara dan peraturan perundang-undangan. Selain data sumber data primer, pada penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari berbagai studi kepustakaan, jurnal-jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hukum waris adat Batak Toba merupakan aturan atau norma yang mengatur mengenai pembagian harta warisan bagi masyarakat Batak Toba. Hukum waris adat Batak Toba memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan hukum waris lainnya di Indonesia. Menurut , dalam hukum  waris  adat  Batak  Toba,  terdapat  prinsip  kasasi  yang  mengacu  pada  pewarisan  secara turun-temurun  dari  pihak  laki-laki  kepada  keturunan  laki-laki  secara  berurutan.  Jadi,  pewaris
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pertama adalah anak laki-laki tertua dari keluarga yang berhak mewarisi harta warisan. Selain itu,  dalam  hukum  waris  adat  Batak  Toba  juga  ditemukan  prinsip  dakdanak,  yang  mengatur pembagian harta warisan secara adil dan merata antara ahli waris. Prinsip ini berbeda dengan hukum waris adat umumnya di Indonesia yang mengacu pada ketentuan hukum agama Islam. Berdasarkan , hukum waris adat Batak Toba juga melibatkan adat istiadat dan tradisi yang kuat dalam  pelaksanaannya,  sehingga  pengambilan  keputusan  terkait  pembagian  harta  warisan harus dilakukan dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator. Secara umum, hukum waris adat  Batak  Toba  merupakan  bagian  penting  dari  tradisi  dan  budaya  masyarakat  Batak  Toba, yang memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.
Kompilasi Hukum Islam merupakan satu-satunya sumber hukum terpadu yang mengatur peraturan-peraturan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Kompilasi  Hukum  Islam  memiliki  beberapa pengertian yang penting untuk dipahami. Pertama, kompilasi mengandung arti penghimpunan atau  pengumpulan.  Kedua,  hukum  Islam  terkait  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang berdasarkan  ajaran  agama  Islam.  Dengan  kata  lain,  kompilasi  ini  mencakup  peraturan- peraturan  yang berkaitan dengan  syariah  Islam, seperti hukum  pernikahan, hukum waris,  dan hukum  pidana.  Selain  itu,  kompilasi  hukum  Islam  juga  mencerminkan  upaya  negara  untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan pasti bagi umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman  terhadap  pengertian  kompilasi  hukum  Islam  sangat  penting  untuk  dapat memahami dasar dan ruang lingkup hukum Islam di Indonesia.
Dalam  konteks  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  yang  ditinjau  dalam  Kompilasi  Hukum Islam,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  perlu  diperhatikan.  Pertama,  sistem  pewarisan dalam  adat  Batak  Toba  didasarkan  pada  asas  kekerabatan  dan  garis  keturunan  patrilineal,  di mana harta warisan secara otomatis diturunkan kepada anak laki-laki dari garis keturunan ayah. Namun,  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  mengakomodasi  pemahaman  akan  hukum  waris  Islam yang  mengatur  hak  waris  perempuan,  terutama  dalam  hal  pewarisan  harta  bergerak. Bagaimanapun,  konflik  potensial  dapat  terjadi  karena  perbedaan  antara  sistem  hukum  adat Batak  Toba  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berlaku  secara  nasional  di  Indonesia.  Selain  itu, harmonisasi  antara  nilai-nilai  adat  dan  syariat  Islam  juga  menjadi  tantangan  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
implementasi  hukum  waris  adat  Batak  Toba  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Oleh  karena  itu, diperlukan  pendekatan  yang  koheren  dan  proporsional  dalam  menyelesaikan  konflik  antara hukum adat dan hukum Islam bagi komunitas suku Batak Toba, dengan menjaga keseimbangan antara ketentuan hukum adat dan ketentuan hukum Islam yang berlaku secara nasional.
Waris  adat  Batak  Toba  memiliki  implikasi  yang  penting  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Menurut  hukum  adat  Batak  Toba,  sistem  pewarisan  yang  dominan  adalah  sistem  patrilineal. Begitupula  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  sistem  pewarisan  yang  diakui  adalah  sistem patrilineal  namun  tetap  mempertimbangkan  bagian  yang  didapat  bagi  keluarga  berjenis kelamin  wanita.  Hal  ini  menjadi  konflik  dalam  praktik  hukum  waris  di  kalangan  masyarakat Batak  Toba  yang  menganut  agama  Islam.  Implikasi  dari  konflik  ini  adalah  adanya  perbedaan pandangan  dan  interpretasi  mengenai  pewarisan  harta  benda  antara  kedua  sistem  tersebut. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  hukum  pewarisan  ditetapkan  berdasarkan  hukum  Islam  yang menghormati  sistem  patrilineal.  Sementara  itu,  dalam  hukum  adat  Batak  Toba,  sistem patrilineal masih menjadi acuan utama. Implikasi ini berdampak pada penerapan hukum waris di kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama Islam, dimana terjadi percampuran antara ketentuan-ketentuan hukum adat dan hukum Islam. Pengaturan hukum waris adat Batak Toba membentuk  landasan  yang  unik  dalam  pembagian  harta  warisan  di  masyarakatnya.  Prinsip- prinsip  seperti  kasasi  dan  dakdanak  menggambarkan  ciri  khasnya,  dengan  pewarisan  yang mengikuti garis keturunan laki-laki secara turun-temurun. Dalam hukum waris adat Batak Toba, pewaris  pertama  adalah  anak  laki-laki  tertua  dari  keluarga,  dan  prinsip  dakdanak  mengarah pada  pembagian  harta  secara  adil  dan  merata  antara  ahli  waris.  Keunikan  ini  menandai perbedaan  yang  signifikan  dengan  hukum  waris  adat  di  Indonesia  yang  umumnya  mengacu pada ketentuan hukum agama Islam.
Lebih  lanjut,  hukum  waris  adat  Batak  Toba  tidak  hanya  terbatas  pada  aspek  normatif. Adat  istiadat  dan  tradisi  yang  kuat  juga  turut  serta  dalam  pelaksanaannya.  Pengambilan keputusan  terkait  pembagian  harta  warisan  melibatkan  tokoh  adat  sebagai  mediator, menegaskan  keterlibatan  budaya  dan  tradisional  dalam  hukum  tersebut.  Sebagai  bagian integral dari tradisi dan budaya masyarakat Batak Toba, hukum waris adat ini memainkan peran
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni di dalam masyarakat tersebut. Di sisi lain, Kompilasi  Hukum  Islam  muncul  sebagai  satu-satunya  sumber  hukum  terpadu  yang  mengatur peraturan-peraturan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Definisi  kompilasi  sebagai  penghimpunan norma-norma  hukum  Islam  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan,  seperti  hukum  pernikahan, hukum  waris,  dan  hukum  pidana.  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  mencerminkan  upaya  negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan pasti bagi umat Islam.
Namun,  ketika  menerapkan  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  dalam  konteks  Kompilasi Hukum Islam, permasalahan mulai muncul. Sistem pewarisan adat Batak Toba, yang didasarkan pada asas patrilineal, bertentangan dengan pemahaman hukum Islam yang mengakui hak waris perempuan.  Meskipun  Kompilasi  Hukum  Islam  berusaha  mengakomodasi  pemahaman  ini, perbedaan  substansial  antara  kedua  sistem  hukum  tersebut  tetap  menjadi  sumber  potensial konflik. Salah satu permasalahan yang muncul adalah dalam konteks harmonisasi antara nilai- nilai adat dan syariat Islam. Sistem patrilineal dalam waris adat Batak Toba bertabrakan dengan sistem  patrilineal  yang  diakui  oleh  Kompilasi  Hukum  Islam,  menciptakan  dilema  di  kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama Islam. Perbedaan pandangan dan interpretasi mengenai pewarisan  harta  benda  menjadi  jelas  dalam  implementasi  hukum  waris,  menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat tersebut.
Pendekatan  yang  koheren  dan  proporsional  diperlukan  untuk  menyelesaikan  konflik antara hukum adat dan hukum Islam bagi komunitas suku Batak Toba. Peran tokoh adat, ulama, dan  ahli  hukum  menjadi  sangat  penting  dalam  menyusun  solusi  yang  dapat  diterima  oleh masyarakat  yang  beragam.  Dialog  antara  pemangku  kepentingan  dapat  menciptakan kesepakatan praktis dan mendorong harmonisasi yang efektif antara Hukum Waris Adat Batak Toba  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Implikasi  konflik  ini  juga  mencakup  praktik  hukum  waris  di kalangan  masyarakat  Batak  Toba  yang  beragama  Islam.  Penerapan  hukum  waris  adat  Batak Toba  dalam  konteks  Kompilasi  Hukum  Islam  menciptakan  situasi  di  mana  pandangan  dan interpretasi  mengenai  pewarisan  harta  benda  dapat  berbeda  antara  kedua  sistem  tersebut. Dengan  meresapi  implikasi  konflik  ini,  penelitian  lebih  lanjut  dapat  merinci  dampaknya  pada praktik hukum waris di kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama Islam.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Kajian  mendalam  ini  dapat  memberikan  wawasan  tambahan  terhadap  upaya harmonisasi  dan  integrasi  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  keselarasan  antara  nilai-nilai budaya  dan  ajaran  agama  Islam  di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  lebih  lanjut  dapat mengeksplorasi solusi konkret dan langkah-langkah implementasi yang dapat diterapkan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum waris adat Batak Toba dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan  demikian,  penelitian  ini  tidak  hanya  menciptakan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  konflik  hukum  waris  adat  Batak  Toba  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  tetapi  juga memberikan kontribusi nyata terhadap upaya harmonisasi hukum di Indonesia.

## KESIMPULAN
Dalam  menjelajahi  kompleksitas  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  dan  Kompilasi  Hukum Islam, penelitian ini menghadirkan wawasan mendalam tentang bagaimana dua sistem hukum yang  berbeda  berinteraksi  dan  memengaruhi  praktik  hukum  waris  di  kalangan  masyarakat Batak  Toba  yang  beragama  Islam.  Dengan  merunut  hasil  dan  pembahasan  sebelumnya, beberapa temuan penting muncul yang perlu diangkat dalam kesimpulan ini.
Pertama-tama, hukum waris adat Batak Toba membentuk dasar bagi pembagian harta warisan  di  masyarakatnya  dengan  karakteristik  yang  unik.  Prinsip  kasasi  dan  dakdanak menandai  prinsip-prinsipnya,  dengan  pewarisan  yang  secara  turun-temurun  mengikuti  garis keturunan  laki-laki.  Keunikan  ini  menciptakan  identitas  khas  dalam  hukum  waris  Batak  Toba, dengan  pewaris  pertama  adalah  anak  laki-laki  tertua  dari  keluarga.  Prinsip  dakdanak menegaskan  keadilan  dalam  pembagian  harta  warisan,  yang  berbeda  dengan  sistem  hukum waris adat di Indonesia pada umumnya yang lebih condong mengikuti ketentuan hukum agama Islam. Namun, kompleksitas muncul ketika Hukum Waris Adat Batak Toba ditempatkan dalam kerangka  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sistem  patrilineal  adat  Batak  Toba,  yang  secara  otomatis mewariskan  harta  kepada  anak  laki-laki  dari  garis  keturunan  ayah,  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  hukum  waris  Islam  yang  mengakui  hak  waris  perempuan,  terutama  dalam  hal pewarisan  harta  bergerak.  Meskipun  Kompilasi  Hukum  Islam  berusaha  mengakomodasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pemahaman ini, perbedaan mendasar antara dua sistem hukum tersebut menciptakan potensi konflik yang perlu diatasi.
Permasalahan  yang  timbul  mencakup  konflik  antara  nilai-nilai  adat  dan  syariat  Islam serta tantangan dalam harmonisasi keduanya. Sistem matrilineal dalam waris adat Batak Toba berseberangan  dengan  sistem  patrilineal  Kompilasi  Hukum  Islam,  menciptakan  kebingungan dan ketidakpastian dalam implementasi hukum waris di kalangan masyarakat Batak Toba yang beragama  Islam.  Perbedaan  pandangan  dan  interpretasi  mengenai  pewarisan  harta  benda menjadi  nyata,  menciptakan  kebutuhan  mendesak  akan  pendekatan  yang  koheren  dan proporsional  dalam  menyelesaikan  konflik  hukum  adat  dan  hukum  Islam.  Dalam  konteks  ini, peran tokoh adat, ulama, dan ahli hukum menjadi sangat penting dalam menyusun solusi yang dapat diterima oleh masyarakat yang beragam. Dialog antara pemangku kepentingan, baik dari masyarakat  Batak  Toba,  ulama,  dan  pemerintah,  dapat  menciptakan  kesepakatan  praktis  dan mendorong  harmonisasi  yang efektif. Pendekatan  ini perlu  mencakup  pemahaman  mendalam tentang  nilai-nilai  budaya  dan  ajaran  agama  Islam  serta  kemampuan  untuk  menciptakan keselarasan yang mencerminkan keanekaragaman masyarakat Indonesia.
Selain itu, implikasi konflik ini juga mencakup dampaknya pada praktik hukum waris di kalangan  masyarakat  Batak  Toba  yang  beragama  Islam.  Penerapan  hukum  waris  adat  Batak Toba  dalam  konteks  Kompilasi  Hukum  Islam  menciptakan  situasi  di  mana  pandangan  dan interpretasi  mengenai  pewarisan  harta  benda  dapat  berbeda  antara  kedua  sistem  tersebut. Oleh  karena  itu,  penelitian  lebih  lanjut  dapat  merinci  dampaknya  dan  memberikan  wawasan mendalam  terhadap perubahan  yang diperlukan  dalam praktik  hukum  waris  di  tengah  konflik hukum  adat  dan  hukum  Islam.  Kajian  mendalam  ini  tidak  hanya  memperdalam  pemahaman tentang  konflik  antara  Hukum  Waris  Adat  Batak  Toba  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tetapi  juga memberikan  kontribusi  yang  substansial  terhadap  upaya  harmonisasi  hukum  di  Indonesia. Sebagai  negara  dengan  keberagaman  budaya  dan  agama  yang  kaya,  perubahan  hukum  dan regulasi menjadi sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang inklusif dan mampu menjaga  harmoni  dalam  masyarakat  yang  multikultural.  Dengan  demikian,  penelitian  ini mengajukan  tantangan  dan  kesempatan  untuk  lebih  mendalam  dalam  menyelidiki  dinamika
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.3 No.3 September - Desember 2023
konflik hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, serta memberikan dorongan bagi perubahan yang konstruktif dalam upaya harmonisasi hukum di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, Fitria, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin. "Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia." Mizan: Journal of Islamic Law 6.1 (2022): 109-
118.Gibson, James. L. 2004. Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Proses . Jakarta: Erlangga.
Aisyah,  Aisyah,  and  Novia  Alexia.  "Keberadaan  Hukum  Waris  Adat  Dalam  Pembagian  Warisan Pada  Masyarakat  Adat  Batak  Toba  Sumatera  Utara." Mizan:  Jurnal  Ilmu  Hukum 11.1 (2022):  1-8.  Bacal,  Robert.  2002. Performance  Management .  Alih  Bahasa,  Surya Dharma dan Yanuar Irawan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Azikin, Wahyul. "Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam." Meraja journal 1.3 (2018). Saifuddin. 2004. Organization Theory: Structur, Design, Aplication . Prentice Hall: USA.
Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 8.2 (2011): 321-340.
Nova,  Lena.  "Hukum  Waris  Adat  Di  Minangkabau  Ditinjau  Dari  Kompilasi  Hukum  Islam  Dan Hukum Perdata." AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis 1.1 (2021): 34-41.