## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DALAM KEJAHATAN CYBERCRIME
Mochammad Rifky Syahrian 1 , Widhi Cahyo Nugroho 2 1,2 Fakultas Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, E-mail: Rifkysyahrian1@gmail.com, wcahyonugroho@gmail.com

## Abstrak
Semua tindakan manusia di era digital saat ini secara substansial didukung oleh kehadiran internet dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, perkembangan teknologi dan penggunaan internet, di antara faktor-faktor  lain, telah menyebabkan terciptanya kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya menuntut  penanganan  unik  oleh  polisi  selama  proses  penyelidikan  karena  evolusinya.  Oleh karena itu, penelitian  ini  akan  mengevaluasi  sifat  sibuk  dari  proses  investigasi  kejahatan  siber dengan menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Metode  ini  pada  dasarnya  sama  dengan  proses investigasi kriminal  pada  umumnya,  dengan  pengecualian  bahwa  unit  siber  atau  unit  khusus  yang bertugas menyelidiki kejahatan siber melakukan  penyelidikan.  Meskipun  kerugian  yang  ditimbulkan oleh kejahatan  dunia  maya  tidak  terhitung,  hukum Indonesia  yang  menanganinya  secara  tegas belum berjalan. Meski tidak bisa digunakan untuk segala macam kejahatan kejahatan siber yang ada, namun beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dimanfaatkan untuk menangkap  penjahat  yang  terhubung  dengan  komputer  atau  internet.  Perempuan  adalah korban kekerasan berbasis gender online (KBGO), sejenis kejahatan dunia maya. Sangat penting bahwa korban KBGO  memiliki  akses  ke  perlindungan  hukum.  Baik  UU  Pornografi  (UU  No.  44/2008),  yang mengatur tentang  bimbingan,  pendampingan,  dan rehabilitasi  sosial, selain  kesejahteraan fisik  dan emosional  anak  sebagai  korban  atau  pelaku  pornografi,  maupun  UU  Perdagangan  Orang  (UU  No. 21/2007),  yang  mengatur  restitusi  (Pasal  48),  rehabilitasi  medis,  rehabilitasi  sosial,  repatriasi dan  reintegrasi sosial, memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang mengalami kekerasan berbasis  gender  secara  online  (Pasal 16).  Sehubungan  dengan  hal  ini, bagaimana  hukum  Indonesia menangani dan melindungi perempuan yang dilecehkan melalui kejahatan dunia maya atau jaringan internet saat tulisan ini sedang ditulis?
Kata Kunci: cybercrime, perlindungan hukum, kekerasan

## Abstract
All human actions in the current digital era are substantially supported by the internet's presence in daily life.  Nevertheless, the  development of technology and the  usage of  the internet, among other factors, have led to the creation of cybercrime. Cybercrime demands  unique  handling  by  the police during the investigation  process  due to its  evolution.  Due to this,  this  study  will evaluate the hectic nature  of  the  cybercrime  investigation  process  utilizing  normative  juridical  research.  The  method is essentially the same  as  the  criminal  investigation  process  in  general, with the exception  that  cyber units or special units charged with investigating cybercrime carry out the inquiry. Although the harm inflicted  by  cybercrime  is  incalculable,  Indonesia's  law  that  deals  with  it  expressly  isn't  yet  up  and running. Although they cannot be used to all sorts of cybercrime crimes that exist, some provisions of the Criminal Code (KUHP) can be utilized to catch criminals connected to computers or the internet. Women are the victims of online gender-based violence (OGBV), a type of cybercrime. The need for legal  protection  for  OGBV  victims  is  critical.  Both  the  trafficking  law  (Law  No.  21/2007), the pornography law (Law  No. 44/2008), which governs  guidance,  assistance,  social  recovery,  as well  as  the  physical  and  mental  health  of  children  who  are  pornography  victims  or perpetrators, and  which  also  regulates restitution  (Article  48),  health rehabilitation,  social  rehabilitation, repatriation,  and  social  reintegration,  control  the  legal  safeguards  for  those  who experience internet aggression against women (Article 16). In light of this, how was Indonesian law
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
addressing and protecting against women being abused through cybercrime or internet networks while this piece was being written?
Keywords: cybercrime, legal protection, violence

## PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  dilanggar  oleh  segala  bentuk  kekerasan,  termasuk  kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan atas dasar gender adalah diskriminasi. Fenomena ini adalah hasil dari budaya patriarki yang berkembang di masyarakat dan  menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang  rentan,  membuat  mereka  lebih  mungkin menjadi korban, sementara laki-laki lebih cenderung melakukan kejahatan kekerasan.
Salah  satu  tugas  negara  yang  merupakan  bagian  integral  dari  seluruh  aspek masyarakat  Indonesia  adalah  pemberantasan  segala  bentuk  kekerasan  berbasis  gender online. Hal ini berkaitan dengan teori kewajiban negara, yaitu kewajiban untuk menghormati, melaksanakan,  dan  melindungi. Secara  yuridis,  selain  diatur  dalam  UUD NKRI  Tahun  1945, negara  telah  memberikan  perlindungan  hukum  kekerasan  berbasis  gender  online  dengan adanya beberapa undang-undang di antaranya:(Habibi & Liviani, 2020)
1. Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana, pertama (KUHP),
2. Undang-Undang Nomor 44  Tahun 2008  yang mengatur tentang pornografi.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik,
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Frasa  kegiatan  kriminal,  peristiwa  kriminal,  dan  tindakan  criminal  sering  disebut sebagai  delik  digunakan  dalam  hukum.  Tindak  pidana,  dalam  kata-kata  Wirjono Prodjodikoro, adalah suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pelaku dan yang juga dapat dianggap sebagai sasaran tindak pidana. (Mawarti et al., 2019)  Sementara  istilah  delik  digunakan  dalam  literatur,  Strafbaar  feit  adalah bagaimana hal itu disebut dalam WVS. Tindak pidana, tindak pidana, dan tindak pidana adalah istilah yang digunakan oleh legislator.
Kejahatan  yang  berbeda  dari  keluhan  dan  pelanggaran  umum.  Pengaduan  adalah tindak pidana yang hanya dituntut apabila pihak yang dirugikan atau dirugikan mengajukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pengaduan.  Dua  kategori  delik  pengaduan  adalah  delik  pengaduan  mutlak  dan  delik pengaduan relatif. Keluhan mutlak adalah keluhan yang tidak diragukan lagi harus ada agar dapat dikejar. Keluhan relatif, di sisi lain, adalah keluhan yang masih dibuat dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa pengaduan.
Cybercrime atau "kekerasan berbasis dunia maya" digunakan untuk menggambarkan tindakan ilegal yang terjadi secara online atau berbasis online. Kejahatan dunia maya, dalam arti  luasnya,  mengacu  pada  semua  kegiatan  terlarang  yang  dilakukan  secara  online  dan melalui jaringan
komputer  dalam upaya untuk  mendapatkan  keuntungan  atau  menyakiti orang  lain. Contoh pertama kekerasan berbasis dunia maya, di mana pelakunya membangun virus untuk menyebabkan  komputer  mogok,  muncul  pada  tahun  1988.  Seiring  perkembangannya, kekerasan berbasis dunia maya telah berkembang melampaui definisi tradisional peretasan, carding, dan cracking untuk memasukkan kejahatan kekerasan berbasis gender.
Seiring dengan perluasan tuntutan manusia, teknologi informasi sangat penting bagi masyarakat saat ini dan masa depan. Negara-negara di dunia dianggap mendapatkan banyak hal  dari  dan  menghargai  teknologi.  Teknologi  informasi  disebut  sangat  penting  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global karena dua (dua) alasan. Komputer, modem yang digunakan  untuk  membuat  jaringan  internet,  dan  item  informasi  lainnya  pada  awalnya didorong  oleh  teknologi  informasi.  Kedua,  mempermudah  transaksi  komersial,  khususnya bagi  industri  perbankan  dan  industri  lainnya.  Dengan  demikian,  teknologi  informasi  telah berhasil  mewujudkan  dan  mendorong  perubahan  hierarki  kebutuhan  masyarakat  akan kehidupan  sehari-hari  di  bidang  sosial  dan  ekonomi,  yang  notabene  sebelumnya ditransaksikan  atau  disosialisasikan  secara  konvensional  ke  transaksi  atau  sosialisasi elektronik yang dinilai lebih efisien.(Permata Sari, 2018)
Secara  internasional,  hukum  "cyber  law"  digunakan  untuk  merujuk  pada  konsep hukum  termasuk  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Hukum  teknologi informasi,  hukum  dunia  maya,  dan  hukum  mayantara  adalah  frasa  tambahan  yang  juga digunakan. Akibatnya, kemajuan teknologi telah mengubah masyarakat dari kerangka kerja lokal menjadi global. Kehadiran teknologi informasilah yang menyebabkan perkembangan ini. Internet diciptakan sebagai hasil dari pertumbuhan teknologi informasi yang dikombinasikan dengan media dan komputer.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Secara  global,  perilaku  masyarakat  dan  peradaban  manusia  akan  semakin  berubah sebagai akibat dari dampak perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini merupakan  pedang  bermata  dua  karena  selain  memajukan  kesejahteraan,  kemajuan,  dan peradaban  manusia,  juga  telah  berkembang  menjadi  alat  yang  ampuh  untuk  melakukan kejahatan. Sebab, dampak perkembangan teknologi informasi telah membuat dunia menjadi tanpa batas  dan telah mempercepat  laju perubahan  sosial  yang  signifikan.  Kejahatan  yang awalnya  dilakukan  dengan  cara  tradisional  telah  berkembang  menjadi  kejahatan  dengan komponen teknis. Kejahatan siber adalah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu efek negatif dari kemajuan teknis yang memiliki dampak merugikan yang signifikan pada semua aspek kehidupan modern adalah kejahatan dunia maya.
Sejak 2015, Komnas Perempuan (disebut Komnas Perempuan) telah membuat daftar insiden  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terkait  dengan  komunitas  online  dan menekankan  bahwa  kekerasan  dan  kejahatan  siber  memiliki  pola  kejadian  yang  semakin kompleks. “Komnas Perempuan menerima 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya (daring) pada 2017”.(Siregar & Sihite, 2020)
Ini adalah beberapa jenis kejahatan dunia maya yang terjadi di seluruh dunia setelah mengetahui  tentang  definisi  kejahatan  dunia  maya.  Pencurian  Data  adalah  yang  utama. Karena ada pihak lain yang tertarik dengan data sensitif pihak lain, kegiatan kejahatan siber ini  biasanya  dilakukan  untuk  melayani  tujuan  bisnis.  Mengingat  bahwa  hal  itu  dapat mengakibatkan  kerugian  finansial  yang  memaksa  organisasi  atau  bisnis  bangkrut,  terlibat dalam perilaku ini tidak diragukan lagi dilarang. Cyberterrorism adalah yang kedua. Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara penting yang memerangi kejahatan siber ini, yang merupakan isu global. Alasannya, terorisme siber kerap membahayakan keselamatan warga atau bahkan pendukung operasi pemerintah.
Terakhir,  peretasan.  Aktivitas  berisiko  ini,  yang  sering  dilakukan  oleh  programmer profesional,  biasanya  berfokus  pada  kelemahan  atau  kerentanan  sistem  keamanan  untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kepuasan pribadi, seperti dalam kasus peretas yang ditugaskan  untuk  melacak  orang  yang  dicari  atau  peretas  yang  bekerja  dengan  penegak hukum untuk menghentikan aktivitas kriminal online.

## Rumusan Masalah
Prevalensi  kekerasan  gender  yang  dilakukan  secara  online,  terutama  terhadap perempuan, tampaknya telah membuat kita lebih sadar akan perlunya untuk selalu berhati- hati  ketika  terlibat  dalam  kegiatan  dan  rutinitas  rutin  yang  menggunakan  internet.  Setiap anggota masyarakat sekarang memiliki smartphone dengan teknologi mutakhir karena tren gaya  hidup  yang  sedang  meningkat  di  era  modernisasi,  seolah-olah  memilikinya  sangat penting. Ponsel dapat diakses oleh semua orang di masyarakat karena biayanya yang rendah dan kemudahan akses, selain mudah diperoleh.
Smartphone telah digunakan sebagai alat multifungsi sebagai bentuk tren fashion dan gaya  hidup  (lifestyle)  yang  dapat  digunakan  untuk  mengakses  video,  gambar,  berita, penjualan, bidang usaha, dan sebagainya. Namun seiring kemajuan teknologi, hampir semua model ponsel dan Android kini memiliki fitur dan aplikasi yang cukup komprehensif dan selalu terhubung  dengan  internet  dan  layanan  media  sosial  yang  dapat  digunakan  untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Kita harus menggunakan layanan online dengan  hati-hati  agar tidak  menjadi  korban  kejahatan  dunia  maya.  Dalam  konteks  ini,  apa yang dilakukan pemerintah terkait kasus pelecehan internet terhadap perempuan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini ditulis dengan menggunakan teknik penelitian hukum yuridis normatif. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang ditemukan dalam bentuk  sumber  daya  hukum  sekunder  seperti  teori-teori  yang  diambil  dari  beragam  karya sastra, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan, bukan dikumpulkan langsung dari lapangan. Para peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yang berbeda: studi dokumen dan studi teori. Kajian hukum yuridis normatif  ini  didasarkan  pada  tinjauan  literatur  tentang  hukum  informasi  dan  transaksi elektronik, pornografi, Deklarasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan,  yang  telah diratifikasi pemerintah Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Konsep  dasar  hukum  pidana  tentang  kejahatan  adalah  suatu  tindakan.  Berbeda dengan  istilah  "kejahatan"  atau  "kejahatan,"  kegiatan  kriminal  didefinisikan  dalam  arti hukum.  Kejahatan  adalah  jenis  kegiatan  yang  melanggar  hukum  pidana,  menurut  definisi hukum  formal.(Winarni,  2016) Setiap kegiatan yang dilarang oleh hukum dengan demikian harus dihindari karena itu adalah kejahatan untuk  melakukannya.  Akibatnya,  baik  di tingkat pemerintahan  nasional  maupun  lokal,  harus  ada  beberapa  batasan  dan  persyaratan  yang harus dipatuhi setiap warga negara.
Tindakan  kriminal  adalah  perilaku  manusia  yang  melanggar  hukum,  dikodifikasikan dalam undang-undang,  dan  layak  dihukum.  Seseorang  yang  melakukan  kejahatan  akan dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindakan  tersebut  dengan  penjahat  jika  dia  melakukan kesalahan. Seseorang membuat kesalahan jika, pada saat perilaku, mereka dilihat dari sudut pandang masyarakat, yang menunjukkan perspektif normatif dari kesalahan yang dilakukan.
Salah  satu  isu  sosial  yang  secara  konsisten  menarik  dan  terkadang  membutuhkan perhatian yang signifikan adalah isu kekerasan. Selain itu, ada kecenderungan untuk melihat peningkatan  dalam  beberapa  bentuk  dan  jenis  kekerasan,  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas, menurut asumsi umum, beberapa pengamatan, dan penelitian dari berbagai pihak. Masih ada kesenjangan dalam pemahaman yang diterima secara umum dalam hal konsep dan pemahaman  tentang  kekerasan,  sehingga  sulit  untuk  memberikan  deskripsi  yang jelas.(Arifah, 2011)
Sesuai  dengan  sudut  pandang  berbagai  pakar  dan  akademisi,  kekerasan  juga  bisa berarti  beragam  hal.  Menurut  SueTitus  Reid,  yang  disebutkan  oleh  Topo  Santoso  dan  Eva Achjani Zulfa, kekerasan didefinisikan sebagai:(Djanggih, 2013)
“Seseorang  tidak  dapat  didakwa  telah  melakukan  suatu  perbuatan  atau  perbuatan yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  kekerasan  kecuali  komponen-komponen  yang disediakan oleh  hukum pidana  atau  peraturan  perundang-undangan pidana  telah diajukan dan dibuktikan tanpa keraguan yang wajar.”
Oleh karena itu, tindakan kekerasan adalah tindakan yang disengaja, jenis tindakan, atau tindakan kelalaian. Semua tindakan ini bertentangan dengan hukum, dilakukan tanpa pembenaran atau dasar dalam kenyataan, dan diakui oleh Negara sebagai tindakan kriminal yang signifikan atau pelanggaran yang kurang serius. Menurut kriminolog Chazawi Thorsten Sellin:(Habibi & Liviani, 2020)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
“Strategi  lain  adalah  menggunakan  norma  perilaku  yang  muncul  dari  keterlibatan sosial  dalam  kelompok.  Norma-norma  ini  dikonstruksi  secara  sosial,  bervariasi  menurut kelompok, dan tidak memerlukan pemberlakuan formal. Jadi, alih-alih mendefinisikan tindakan kekerasan, Sellin berusaha untuk menetapkan pelanggaran norma perilaku sebagai perilaku menyimpang.”
Karena banyak hal di sekitar kita yang berbentuk tindakan kekerasan yang diterima sebagai tindakan yang sah, maka definisi kekerasan dalam suatu tindakan harus selalu diakui sebagai  tindakan  haram  atau  haram.  Berikut  ini  menentukan  dasar  penyelidikan  tentang legalitas tindakan kekerasan:(Kania, 2015)
6. Pelaku,
7. Tempat kejadian perkara,
8. Tujuan dan sasaran pencipta,
9. Bagaimana tindakan itu dilakukan.
Berikut adalah berbagai sudut pandang tentang apa itu kejahatan dunia maya untuk membantu  Anda  memahaminya.  Gregory  mengklaim  bahwa  kejahatan  dunia  maya  adalah jenis kejahatan virtual yang menggunakan media komputer yang terhubung ke internet dan komputer lain yang terhubung. Kelemahan keamanan sistem operasi melemahkan sistem dan menciptakan celah yang dapat digunakan oleh peretas, cracker, dan anak-anak skrip untuk mengakses  sistem.  Meskipun  ada  desakan  peraturan  global  dan  masih  relatif  baru  dan berkembang, kedaulatan hukum membuatnya sulit untuk dipraktikkan. Ini adalah salah satu area di mana penegakan hukum kejahatan dunia maya gagal, terutama dalam hal kejahatan yang  dilakukan  oleh  individu  atau  perusahaan  dengan  kehadiran  global.  Konstitusi  satu negara  tidak  dapat  dipaksakan  pada  negara  lain  karena  mungkin  bertentangan  dengan kedaulatan dan konstitusi negara itu; Akibatnya, ia hanya memiliki yurisdiksi di negara itu.
Banyak  undang-undang  yang  mengontrol  berbagai  bentuk  ancaman  pidana  yang dibuat  terhadap  pelaku  penghinaan,  terutama  yang  dibuat  di  media  sosial.  Dengan  tujuan untuk meningkatkan efek jera dan pencegahan dari kasus penghinaan, yang bahkan semakin meningkat jumlahnya seiring berkembangnya media dan jejaring sosial serta penggunanya, penghinaan telah diatur dalam KUHP dan UU ITE baik dalam UU No. 11 Tahun 2008 maupun diperbarui  dalam  UU  No.  19  Tahun  2016.  Luasnya  media  sosial,  jumlah  pengguna,  dan khususnya mereka yang melakukan kejahatan menggunakan akun fiktif yang menggunakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
nama orang lain atau setiap orang yang memiliki sekitar 2-3 akun media sosial, serta banyak akun  yang  mendaftar  tanpa  data  nyata  yang  jelas,  menghadirkan  banyak  tantangan  bagi proses pemberantasan kejahatan ini. Dengan banyaknya kehebohan tersebut, masih banyak warga setempat yang mengatakan terlalu banyak atau terlalu leluasa di media sosial.
Namun,  kecerobohan  di  dunia  digital  adalah  kesalahan  besar  yang  dapat mengakibatkan  kerugian  besar  dan  mungkin  runtuhnya  seluruh  bangsa.  Demikian  juga, dianggap  menghina  atau  memfitnah  untuk  menyebarkan  materi  yang  memiliki  substansi menyebarkan,  mengirim,  membuat  dapat  diakses,  atau  mendistribusikan  informasi  atau dokumen elektronik. Oleh karena itu,
implementasi peran yang profesional dan ideal merupakan aspek yang mempengaruhi kemanjuran undang-undang. peran, kekuasaan, dan tanggung jawab penegakan hukum. Baik dalam  mengartikulasikan  kewajiban  yang  dibebankan  pada  mereka  maupun  dalam menegakkan hukum.
Pemerintah,  penegak  hukum,  dan  masyarakat  harus  bekerja  serempak  untuk memerangi  kejahatan  siber  karena,  pada  titik  ini,  insiden  kejahatan  siber  yang  terjadi  di masyarakat dapat diidentifikasi jika ada laporan dari masyarakat, dalam hal ini "korban."
Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahwa:(Ar, 2017)
“Setiap tindakan berbasis seks yang menyebabkan atau kemungkinan menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada wanita, termasuk ancaman tindakan tertentu, paksaan, atau secara sewenang-wenang membatasi kebebasan mereka, baik di depan umum atau dalam kehidupan pribadi mereka, dianggap sebagai kekerasan terhadap wanita.”
Perlunya hukum dalam masyarakat sebagai pencegah utama terhadap kejahatan atau sebagai alat unik untuk memerangi kejahatan yang sedang dan telah muncul di masyarakat. Senjata  ini  harus  sangat  efektif  karena  jika  tidak  mampu  memerangi  atau  mengatasi kejahatan sendiri, citranya akan berubah dari salah satu norma sacrosanct menjadi salah satu ketidakberdayaan.
Dengan perspektif teknologi, sosial budaya (etika), dan hukum, hukum siber adalah bidang hukum multidisiplin yang terhubung dengan bidang ilmiah lain seperti hukum pidana, hukum perdata, perlindungan konsumen, ekonomi, dan administrasi. Ada banyak keuntungan bagi  kehidupan  sebagai  akibat  dari  kemajuan  teknologi  informasi,  khususnya  internet.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Namun, sama seperti koin dengan dua sisi, internet mungkin juga memiliki efek buruk dan berfungsi  sebagai  alat  bagi  sebagian  orang  untuk  melakukan  kejahatan.  Namun,  teknologi informasi  dan  teknologi  komputer  secara  teori  netral.  Ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada dalam dirinya yang diciptakan dengan niat buruk untuk kemanusiaan dalam pikiran. Hanya orang  yang  dapat  mengeksploitasinya  ketika  mereka  ingin  berburu  kekurangan  untuk  niat kejam atau terlibat dalam aktivitas ilegal. Kejahatan secara langsung terkait dengan aktivitas manusia  dan  bahkan  berkontribusi  padanya.  Ini  menyiratkan  bahwa  kejahatan  akan  lebih modern dalam bentuk, sifat, dan metodenya semakin tinggi tingkat budaya dan semakin maju suatu negara.
Pada tahun 2000, Kongres PBB X memisahkan definisi kejahatan dunia maya antara terbatas dan pengertian luas dalam lokakarya makalah latar belakang, dimana: (Permata Sari, 2018)
a) Cybercrime,  in  its  strictest  definition,  refers  to  any  illicit  activity  directed  through electronic operations that compromises the security of computer systems and the data they process.
b) Any  illegal  conduct carried  out  through  or in  connection  with  a  computer  system  or network is referred to as cybercrime, which also includes acts like illegal information possession, offering, or dissemination through a computer system or network.
Yang memiliki arti sebagai berikut:
a) Kejahatan  dunia  maya,  dalam  definisi  yang  paling  ketat,  mengacu  pada  aktivitas terlarang apa  pun  yang  diarahkan  melalui  operasi  elektronik  yang  membahayakan keamanan sistem komputer dan data yang mereka proses.
b) Dalam arti yang lebih luas, istilah "kejahatan dunia maya" mengacu pada perilaku ilegal apa  pun  yang  dilakukan  melalui  atau  sehubungan  dengan  sistem  atau  jaringan komputer, termasuk pelanggaran seperti kepemilikan, penyediaan, atau penyebaran informasi terlarang melalui sistem atau jaringan komputer.
Meskipun komponen utama kejahatan siber dapat dicocokkan dengan beberapa pasal dalam  KUHP  namun  dilakukan  dengan  cara  (modus)  baru,  kejahatan  siber  masuk  dalam kategori kejahatan khusus menurut hukum pidana Indonesia. Artinya, diperlukan alat hukum yang lebih waspada untuk memerangi kejahatan ini. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu hal  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  adalah  infrastruktur  dan  sarana  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mendukungnya karena unsur-unsur tersebut juga berfungsi sebagai alat ukur efisiensi sistem hukum.
Internet dan dunia maya mau tidak mau diangkat ketika membahas kejahatan siber. Hal  ini  karena  kedua  entitas  ini  bertanggung  jawab  atas  fenomena  kejahatan  siber.  Dunia maya  membutuhkan  aturan  karena  merupakan  tempat  interaksi  sosial  dan  terbentuknya komunitas  baru  (virtual  society).  Aturan  sebagai  tolok  ukur  untuk  perilaku  yang  dapat diterima dan tidak dapat diterima, seperti di dunia nyata. Pedoman ini sangat penting untuk menjaga  kesopanan  interaksi  online.  Pertanyaan  tentang  siapa  yang  memiliki  wewenang untuk  memberlakukan  undang-undang,  melakukan  penuntutan,  dan  terlibat  dalam  proses hukum muncul sehubungan dengan kontrol aktivitas siber (ruang siber), mengingat bahwa yang terakhir melintasi batas-batas hukum dan etika. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif  dalam  mengurangi  penyebaran  konten  berbahaya  di  internet  dan  di  media  sosial, pemerintah  khususnya  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia (Kominfo)  juga  menyediakan  layanan  publik  sebagai  tempat  pelaporan  atau  pengaduan terhadap konten negatif (hoaks, radikalisme, ujaran kebencian, pornografi, dll.) (Habib, 2020).
Ketentuan  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  tetap  meminta  penjelasan  tentang  apa  yang dimaksud  dengan  kebencian  serta  apa  yang  merupakan  pelanggaran  terhadap  ketentuan pasal  tersebut.  Ini  membantu  untuk  menghindari  kasus  pelanggaran  hak  atas  kebebasan berbicara  di  media  sosial  di  masa  depan  serta  munculnya  aturan  yang  ambigu  atau interpretasi  ganda  dari  ketentuan  artikel.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  banyak tindakan tidak dapat secara kategoris dianggap melanggar aturan dan peraturan. Selain itu, perlu adanya pembatasan perilaku di media sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap tindakan yang diambil di media sosial memungkinkan
seseorang  untuk  memberikan  pengaruh  atas  bagaimana  opini  publik  masyarakat berkembang,  serta  dampak  potensial  dari  memicu  kerusuhan  dan  perselisihan  di  antara warga negara yang dapat dengan mudah dilaporkan ke penegak hukum dan meningkatkan sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat.
Baik undang-undang perdagangan orang maupun undang-undang pornografi memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi korban KBGO. Tergantung pada rasa sakit atau bahaya yang dialami oleh korban sendiri, jenis perlindungan hukum untuk korban KBGO  ini  ditawarkan  dalam  berbagai  cara.  Ada  banyak  jenis  perlindungan  hukum  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
ditawarkan kepada korban kejahatan, sebagai berikut, dengan mengacu pada undang-undang pornografi, undang- undang perdagangan manusia, dan beberapa kejahatan aktual:(Sudjito et al., 2016)
1. Restitusi  dilakukan  (Pasal  48  UU  TPPO)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) memuat  ketentuan  dalam  Pasal  14c  yang  mengatur  perlindungan  korban  kejahatan melalui kompensasi. Bunyinya sebagai berikut:
“...Hakim dapat  memberlakukan  persyaratan  unik  bahwa  individu  yang  bersalah membalas  semua  atau  sebagian  kerugian  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana  dalam jangka waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya.”.
Barda  Nawawi  Arief  mendefinisikan  bahwa,  klausul  ini  terkait  erat  dengan sejumlah hambatan yang mencegahnya dipraktikkan, khususnya:
a) Hakim tidak dapat memerintahkan penilaian kerusakan sebagai hukuman terpisah dari pelanggaran utama. Hanya sebagai syarat khusus untuk eksekusi atau eksekusi hukuman pokok terpidana.
b) Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman penahanan atau maksimal satu tahun untuk menentukan kondisi luar biasa ini dalam bentuk kompensasi.
c) KUHP hanya mengizinkan persyaratan luar biasa ini dalam bentuk kompensasi; itu tidak membutuhkannya.
Restitusi  didefinisikan  sebagai  kompensasi  yang  diberikan  kepada  korban atau  keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga  dalam  Pasal  1  Angka  11  UU Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Restitusi  dapat  berupa  pengembalian  barang, pembayaran kompensasi atas rasa sakit dan penderitaan, atau pembayaran untuk tindakan tertentu.
Restitusi hanya sesekali diberikan kepada korban KBGO lainnya karena tidak mengalami kerugian materi, namun bukan tidak mungkin korban KBGO mengajukan restitusi. Dalam kasus KBGO, santunan tidak dapat diberikan kepada korban KBGO karena bukan korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme. Permohonan reparasi dapat diajukan baik sebelum atau sesudah putusan yang telah ditegakkan oleh LPSK.
2. Rehabilitasi  Sosial,  Pemulihan  Sosial,  dan  Pemulihan  dari  Penyakit  Mental  (masing- masing  Pasal  16  dan  51  UU  Pornografi  dan  UU  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Sebagai akibat dari munculnya efek psikologis yang merugikan dari suatu tindak pidana, korban kejahatan biasanya
diberikan  pemulihan  sosial  dan  pemulihan  kesehatan  mental.  Biasanya,  korban kejahatan  yang meninggalkan  trauma  abadi,  seperti  yang  melibatkan  kesusilaan, menerima bantuan dalam bentuk pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental. Jenis  layanan  yang  disebut  pemulihan  kesehatan  mental  bertujuan  untuk menyembuhkan  kerusakan  psikologis  yang  dialami  korban  KBGO  sebagai  akibat  dari pelanggaran KBGO.
Pemulihan sosial mengacu pada semua layanan dan bantuan psikologis dan sosial yang diberikan kepada korban KBGO dalam upaya untuk meningkatkan, menjaga, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual mereka sehingga mereka dapat melanjutkan peran sosial mereka seperti yang mereka lakukan sebelum kejahatan yang menimpa mereka. Pada kenyataannya, korban kejahatan KBGO tidak dilindungi secara hukum dalam bentuk pemulihan sosial atau pemulihan kesehatan mental berdasarkan Undang-Undang  Perlindungan Saksi  dan  Korban.  Menurut  Pasal  6  Ayat  (1)  Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban, orang yang telah mengalami pelanggaran berat terhadap hak asasi manusianya, kejahatan termasuk terorisme, perdagangan manusia, penyiksaan,  atau  kekerasan  seksual  berhak  mendapatkan  rehabilitasi  psikologis  dan psikososial.
3. Intinya,  Korban  yang  mengalami  trauma  atau  masalah  psikis  sebagai  konsekuensi negatif  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  menerima  rehabilitasi  psikologis  atau psikososial.  Sangat  tidak  adil  jika  korban  kejahatan  selain  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  tidak  dapat  menerima  perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi tersebut. Karena dampak dari kegiatan kriminal pelaku menimbulkan  ketakutan  dan  bahkan  trauma  yang  berkepanjangan,  korban  KBGO termasuk di antara korban kejahatan yang memerlukan pemulihan kesehatan sosial dan mental.
Pemulihan Kesehatan Jasmani (Pasal 16 UU Pornografi dan Pasal 51 UU TPPO) Korban  kejahatan  yang  mengalami  penderitaan  tubuh  sebagai  akibat  dari  kejahatan yang  menimpa  mereka  diberikan  pemulihan  kesehatan  fisik.  Pemeriksaan  medis  dan laporan tertulis dapat digunakan untuk mendokumentasikan pemulihan kesehatan fisik
(visum atau sertifikat medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti). Jika korban ingin melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi untuk diselidiki lebih lanjut, ia harus memberikan informasi medis ini.
Pemulihan  kesehatan  fisik  terutama  diberikan  kepada  korban  kriminal  yang menderita luka fisik sebagai akibat dari perilaku kriminal mereka, tetapi Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban membatasi jenis korban kriminal yang memenuhi  syarat  untuk mendapatkan  bantuan  medis,  termasuk  mereka  yang  telah mengalami  pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat,  kejahatan  terorisme,  kejahatan perdagangan  orang,  penyiksaan,  kekerasan seksual,  dan  kejahatan  lingkungan  yang serius.
Kekerasan  seksual,  termasuk  pemerkosaan,  pada  dasarnya  adalah  fakta  yang diterima di dunia saat ini ketika kekerasan terhadap perempuan tersebar luas dan sering terjadi di mana-
mana.  Pelecehan  seksual  dan  kejahatan  kesusilaan,  kadang-kadang  dikenal  sebagai pelanggaran moral,  adalah  dua  contoh  pelanggaran  kesusilaan  yang  termasuk  dalam hukum  internasional  dan  oleh  karena  itu  merupakan  masalah  dunia  serta  masalah hukum  negara.  Perempuan  termasuk  di  antara  mereka  yang  lebih  mungkin  menjadi korban  kejahatan  yang  melibatkan  kekerasan  seksual.  Perempuan  secara  tidak proporsional  menjadi  korban  kejahatan  kekerasan  karena  mereka  lebih  mungkin melakukan kejahatan terhadap kesusilaan daripada laki-laki.
Kekerasan berbasis gender online (KBGO) adalah bagian dari kekerasan berbasis gender  (KBG),  yang  didefinisikan  oleh  Komite  Penghapusan  Diskriminasi  Terhadap Perempuan  (CEDAW)  sebagai  kekerasan  terhadap  seorang  wanita  yang  dilakukan semata-mata untuk  tujuan  menimbulkan  bahaya  baginya  secara fisik,  psikologis,  atau seksual, serta tindakan intimidasi,  paksaan,  dan  perampasan  kebebasannya.(Runtu  et al.,  2021)  KBG  didefinisikan  sebagai  tindakan  kekerasan  berdasarkan  asumsi  gender dan/atau  seksual  tertentu.  Jika  motivasi  di  balik  tindakan  kekerasan  tidak  ada hubungannya  dengan  gender  atau  seksualitas,  itu  diklasifikasikan  sebagai  kekerasan umum.
Akibatnya,  dapat  dikatakan  bahwa  KBV  adalah  jenis  KBG  yang  dimungkinkan oleh  teknologi  digital  atau  media  online.  Menurut  Catatan  Tahunan  (Catahu)  Komisi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2020, telah terjadi peningkatan nyata dalam laporan kejahatan dunia maya berbasis gender, dengan total 281  insiden,  naik  dari  97  kasus  tahun  sebelumnya  dengan  persentase  peningkatan 300%.  Karena  hanya  sebagian  kecil  dari  insiden  yang  benar-benar  dilaporkan  ke Komnas  Perempuan saat ini, KBGO ibarat  fenomena gunung  es.

## KESIMPULAN
Menurut  Pasal  6  Ayat  (1)  UU  Semua  korban  kekerasan  seksual,  kekerasan  serius, terorisme, kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia, perlindungan saksi dan korban, serta penyiksaan berhak atas rehabilitasi psikologis dan psikososial. Pemulihan kesehatan fisik terutama ditawarkan kepada korban kriminal yang mengalami luka fisik sebagai akibat dari perilaku  kriminal  mereka,  tetapi  Pasal  6  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban membatasi kategori korban kriminal yang berhak atas bantuan medis, termasuk korban pelanggaran  HAM  berat,  kejahatan  terorisme,  kejahatan  perdagangan  orang,  korban penyiksaan, korban kekerasan seksual, dan korban kejahatan lingkungan yang serius.

## Saran
Penanggulangan  dan  penanganan  terhadap  adanya  tindak  pidana  kekerasan perempua  melalui cybercrime tetaplah  membutuhkan  adanya  dorongan  melalui  UU  yang berlaku  sesuai  dengan adanya  kasus  tersebut.  Karena,  dengan  ini  akan  menjadikan  bahwa perempuan  akan  semakin  dihormati  dan  dijaga  dengan  pemerintah  atas  kehormatannya baik secara langsung maupun
secara  online.  Karena,  korban  yang  menerima  adanya  kasus  ini,  akan  mengalami pemulihan yang sangat lama dan sulit untuk dikembalikan jiwa yang sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ar,  P.  (2017). MEMBUAT  POSTER  AUGMENTED  REALITY  UNTUK  MENGHENTIKAN KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE Program Studi Desain Komunikasi Visual , Fakultas Seni dan Desain , Universitas Kristen Petra Jl . Siwalankerto 121-131 , Surabaya Abstrak Tujuan Media Manfaa . 2011 , 1 – 9. Arifah, D. A. (2011). KASUS KEJAHATAN DUNIA MAYA DALAM KASUS KEJAHATAN
DUNIA MAYA. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) , 18 (2), 185 – 195. Djanggih, H. (2013). Strategi Hukum Pidana untuk Memerangi Kejahatan Siber di Bidang
Kesusilaan Jurnal Media Hukum , I (2), 57 – 77. Habib, A. (2020). In An Effort To Make Up For State Losses, Restorative Justice Is Used In Cases Of Corruption Crime. Corruptio , 1 (1), 1.
https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2069
Habibi,  M.  R.,  &  Liviani,  I.  (2020).  Sistem  Hukum  Dalam  Respons  Indonesia  Terhadap Kejahatan Siber. Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam: Al-Qanun, 23 (2), 400 – 426. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132 Kania,  D.  (2015).  Hak  Asasi  Perempuan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian. Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah , 12 (4), 717 – 734.
Mawarti, T., Djannah, S. N., & Sunarsih, T. (2019). Pemberdayaan Relawan Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak. Jurnal Pengabdian Dharma Bakti , 2 (1),
40 – 45. https://doi.org/10.35842/jpdb.v2i1.75
Permata  Sari,  R.  (2018).  REPRESENTASI  IDENTITAS  PEREMPUAN  DALAM  VIDEO  BLOG SEBAGAI  BUDAYA  ANAK  MUDA  (STUDI  SEMIOTIKA  VLOG  GITASAV  DI YOUTUBE). In AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship . Runtu, E. A., Pongoh, J. K., & Pinasang, B. (2021). Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan  Terhadap  Perempuan  Korban  Ancaman  Kejahatan  (Revenge  Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media. Lex Privatum , IX (11), 179 – 189.
Siregar,  G.  T.  .,  &  Sihite,  I.  P.  S.  (2020).  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik Mengkaji Penegakan Hukum Pidana Bagi Pencipta Informasi Pornografi Di  Media  Sosial. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana , 3 (1), 1. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.762
Sudjito, B.,  Majid,  A., Sulistio,  F.,  &  Ruslijanto,  P.  A.  (2016). Tindak  Pidana  Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora , 19 (02), 66 – 72. https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1
Winarni, R. R. (2016). Penerapan Efektivitas UU ITE dalam Pemberantasan Tindak Pidana Siber.
Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 14 (0854), 16 – 27.