Tata  kelola  organisasi  merupakan  hal  yang sangat  penting  bagi  suatu  organisasi  dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Dewasa ini  tidak  hanya  praktisi  pemerintahan  dan korporasi saja yang menerapkan prinsip good governance,  namun  organisasi  nirlaba  juga dituntut  untuk  menjadi  organisasi  yang profesional  dengan  menerapkan  prinsip- prinsip good governance.
(Anggara,  2012:209)  menyebutkan pentingnya  mengimplementasikan  prinsip Good  governance  untuk  organisasi  nirlaba adalah memperbaiki kinerja dalam menjalankan roda organisasi. Good governance  menuntut  adanya  perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen  sektor  publik  untuk  menghasilkan suatu  manajemen  keuangan  yang  transparan, dapat  dipertanggungjawabkan,  dan  efektif yang  mendukung  peningkatan  peran  serta masyarakat  dan  supermasi  hukum  di  bidang keuangan dan meningkatkan kinerja organisasi.  Tata  pemerintahan  yang  baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan  pemerintah  yang  bersih, demokratis,  dan  efektif  sesuai  dengan  cita- cita terbentuknya masyarakat  yang madani. Good  governance  adalah  kepemerintahan yang  membangun  dan  menerapkan  prinsip- prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
transparansi,  pelayanan  prima,  demokrasi, efisiensi,  efektifitas,  supermasi  hukum  dan dapat  diterima  oleh  seluruh  masyarakat (Ramadhan,  A.Z.,&  Suryaningrum,  D.H, 2020).
Secara  umum,  akuntabilitas  berarti kewajiban  suatu  organisasi  untuk  membuat perhitungan-perhitungan  yang  seksama  dan mencatatnya  dengan  gambaran  yang  benar tentang  transaksi  finansial  dan  keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.
Berdasarkan uraian tersebut bahwa menyampaikan  laporan  harus  adanya standar  yang  telah  diatur.  Penyajian laporan  keuangan  entitas  berorientasi nonlaba  diatur  dalam  ISAK  (Interpretasi Standar  Akuntansi  Keuangan)  No.35 tentang pelaporan entitas nirlaba. Terdapat  lima  pelaporan  keuangan  entitas nirlaba  yang  seharusnya  diterapkan  demi menunjang  akuntanbilitas  yaitu  laporan posisi  keuangan,  laporan  penghasilan komprehensif,  laporan  perubahan  aset neto,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas laporan keungan.
Yayasan  pendidikan  merupakan salah  satu  badan  nirlaba  di  Indonesia, yayasan  pendidikan  dibedakan  menjadi dua  yaitu  bergerak  di  bidang  pendidikan
Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba
(Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme)
LAILATUL QOMARIYAH 1 ; ERNA SULISTYOWATI 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jln. Rungkut Madya No.01, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294 E-mail : lailatulq067@gmail.com (korespondensi) Submit : 2021-12-12 Review : 2021-1-10 Publish :  2022-01-26
Abstract : This study aims to determine the application of the principles of good governance and financial management of the YPI Darussalam Cerme foundation with a good governance paradigm.  This  research  is  a  qualitative  research.  The  results  of  this  study  indicate that  YPI Darussalam  has  applied  the  principles  of  good  governance,  but the  presentation  of  financial statements  is  not  in  accordance  with  ISAK  35.  The  conclusion  of  this  study  is  that  when  a non-profit  organization  applies  the  principles  of  good  governance,  non-profit  organizations can develop rapidly and gain people's trust
Keywords: Good Governance, ISAK 35, Non-Profit Organization
Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme) (LAILATUL QOMARIYAH 1 ; ERNA SULISTYOWATI 2 )
Vol. 5, No. 1, Januari 2022
17
formal  dan  sektor  pendidikan  nor  formal. Secara  garis  besar  tujuan  organisasi lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi  dua,  yaitu  :  memperoleh  laba (bisnis)  dan  yang  lainnya  adalah  nirlaba, baik  lembaga  pendidikan  swasta  maupun yang  didirikan  oleh  pemerintah.  Yayasan merupakan salah satu contoh dari organisasi nirlaba. Organisasi sektor publik saat ini dituntut untuk mampu mengefisienkan  biaya  ekonomi  maupun biaya  sosial  yang  dikeluarkan  untuk  suatu aktivitas yang dilakukan.
Sandovi1,  L.,  &  Putra,  E.V  (2018) melakukan penelitian tentang Implementasi Good  Ngo  Governance  Pada  Lembaga Swadaya  (LSM)  Lokal  ,  menemukan  hasil yang bervariasi terhadap penerapan prinsip- prinsip Good governance. Hal ini menggambarkan  bahwa  penerapan  Good governance  masih  harus  disempurnakan sehingga  Good  governance  bisa  digunakan sebagai landasan dalam aktivitas organsasi. Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Ramadhan,  A.Z.,&  Suryaningrum, D.H.  (2020)  dengan  meneliti  Analisis Penerapan  Prinsip  Good  governance  pada Kinerja  Keuangan  Organisasi  Nirlaba  juga menemukan  hasil  yang  perlu  diperbaiki serta  di  sempurnakan  sehingga  penerapan Good governance bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  Bagaimana  implementasi  prinsip- prinsip Good  governance pada  kinerja keuangan di Yayasan YPI Darussalam Cerme ?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
prinsip-prinsip
Good governance yang diterapkan di Yayasan  YPI Darussalam.

## Konsep Good Governance
World  Bank mendefinisikan Good Governance sebagai  suatu  penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggung  jawab,  sejalan  dengan  prinsip demokrasi,  pasar  yang  efisien,  penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran
serta penciptaan legal and political framework  bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha (World Bank, 1992a).

## Prinsip – Prinsip Good Governance
Menurut  UNDP  (LAN  &  BPKP, 2000),  Prinsip-Prinsip Good  governance meliputi  : Participation (Partisipasi), Rule of  law (Peraturan  Hukum), Transparancy (Transparansi), Responsiveness , Consensus orientation,  Equity (Keadilan/Kesetaraan), Effectiveness and efficiency (Efektifitas dan Efisiensi), Accountability (Akuntabilitas),
Strategic vision (Visi Strategis).
a. Prinsip Transparansi. Transparansi adalah  prinsip  yang  menjamin  akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta hasil-hasil yang dicapai.
b. Prinsip Akuntabilitas. Prinsip
akuntabilitas publik adalah suatu ukuran  yang  menunjukkan  seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan  pelayanan  dengan ukuran  nilai-nilai  atau  norma-norma eksternal  yang  dimiliki  oleh  para stakeholders yang berkepentingan dengan  pelayanan  tersebut  (Krina, 2003).
c. Prinsip  Supremasi  Hukum.  Supremasi hukum  tidak  boleh  mengabaikan  3  ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan,  dan  kepastian.  Beberapa poin  penting  untuk  bisa  mencapai supremasi  hukum,  bergantung  pada bagaimana  pelaksanaan  hukum  itu sendiri.
d. Prinsip Visi Strategis. Sebuah organisasi yang dikatakan good governance  dipandang  harus  memiliki sebuah  wawasan  ke  depan  atau visioner, tidak secara teknis organisasional saja, akan tetapi, adanya sosok  pemimpin  yang  visioner  juga dapat memberikan penerubahan ke arah yang lebih baik. Melalui visi organisasi
Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme) (LAILATUL QOMARIYAH 1 ; ERNA SULISTYOWATI 2 )
Vol. 5, No. 1, Januari 2022
18
akan terlihat cita-cita organisasi tersebut.
e. Prinsip Profesionalisme. Dalam menjalankan  kegiatan  operasional  dan program-program  berpedoman  pada  visi dan  misi  yang  melandasi  organisasi tersebut, dengan visi dan misi kuat maka misi  misi  dalam  bentuk  program  akan lebih  efektif  untuk  dilakukan.  Dalam mewujudkan  good  governance,  harus diterapkan  sikap  profesional  dan  sesuai prosedur/standar  yang  telah  disusun. Seeorang  dikatan  profesional  jika  dalam melakukan  sesuatu  pekerjaan  dengan kompetensi yang dimiliki.
f. Prinsip Responsiveness. Prinsip responsiveness (peduli pada stakeholder) dimaksudkan  adalah  lembaga-lembaga dan  seluruh  proses  pemerintahan  harus berusaha  melayani  semua  pihak  yang berkepentingan.
g. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas.
Organisasi  dengan  good  governance adalah organisasi yang dalam pelaksanaan  organisasinya  selalu  dalam perencanaan  dan  perhitungan  yang  baik, sehingga  apa  yang  dikerjakan  dapat efisien dan efektif.

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## METODE
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Meleong (2010) menyebutkan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  mempunyai  maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan lain  sebagainya  secara  holistik  dan  dengan
cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Dalam  penelitian  ini  informasi  data primer diperoleh selama pengamatan langsung  (survei  lapangan)  dan  hasil wawancara  dengan  informan.  Kemudian, data sekunder merupakan data yang didapat dari  sumber  kedua  dan  seterusnya.  Data sekunder  penelitian  didapat  dari  laporan keuangan dan sumber digital atau dokumentasi yang berkaitan dengan Yayasan.
Fokus  penelitian  ini  meliputi  Prinsip- Prinsip  Good  governance  antara  lain:  (1) Transparansi  yaitu  keterbukaan  lembaga, penyediaan informasi, kemudahan memperoleh  informasi  ,  (2)  Akuntabilitas yaitu    tanggungjawab  lembaga  terhadap tugas  yang  diberikan  serta  kebijakan  atau keputusan  yang  diambil,    (3)  Supremasi hukum  yaitu    keadilan  penegakan  hukum, serta Hak Asasi Manusia; dan Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat serta Dampak  dari  Implementasi  Prinsip-Prinsip Good  governance  dalam  meningkatkan kinerja organisasi, (4) Responsibilitas  yaitu daya tanggap atau kepedulian pada stakeholders,  (5)  Profesionalisme  yaitu kemampuan,  keahlian  serta  moral  lembaga dalam  melayani  masyarakat  ,  (6)  Efisiensi dan  Efektifitas  yaitu  pelaksanaan  dan pencapaiaan hasil kinerja lembaga.
Penelitian  ini  menerapkan  strategi snowbal  sampling . Snowbal  sampling , dimana  dalam  penelitian  kualitatif  ini memiliki  peluang  fenomena  yang  diteliti akan  dapat  berkembang  lebih  besar  dan jumlah  subjek  penelitian  bertambah  karena kebutuhan  informasi  yang  belum  terpenuhi (Ahmadi, 2016: 92).
Teknik  pengumpulan  data yang dilakukan  oleh  peneliti  meliputi  observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan tinjauan literatur. Pengujian keabsahan data ini  dilakukan  dengan  tiga  cara  yaitu  Uji Kredibilitas  Data,  Uji  Transferabilitas,  dan Uji Dependabilitas (Reliabilitas).
Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme) (LAILATUL QOMARIYAH 1 ; ERNA SULISTYOWATI 2 )
Vol. 5, No. 1, Januari 2022
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memilih informan  (key  informan)  yang  mengetahui berbagai  informasi  yang  dibutuhkan  dalam penelitian.  Peneliti  memilih  informan  dalam penelitian  ini  yaitu  para  pengurus  yang memiliki  keterkaitan  dan  memahami  perihal tata kelola dan keuangan yayasan diantaranya ketua  umum,  sekretaris,  bendahara  yang bernaung dibawah yayasan.
Dari  berbagai  data  yang  ditemukan, peneliti  kemudian  menganalis  data  dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan  Huberman  yang  terdiri  dari  tiga komponen  yakni  reduksi  data,  penyajian data, dan verfikasi data.

## HASIL
Hal  tersebut  berdasarkan  hasil  analisis yang  menunjukkan  bahwa  dalam  tata  kelola yayasan  YPI  Darussalam  teridentifikasi semua  prinsip-prinsip  good  governance. Dengan  demikian,  prinsip-prinsip  good governance  seperti  prinsip  transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, visi strategis,  profesionalirme,  responsibilitas, efisiensi  dan  efektivitas  apabila  diterapkan pada  organisasi  non  profit  akan memberikan dampak  positif  yang  mendorong  kepada kemajuan organisasi dan dapat meningkatkan kepercayaan organisasi di lingkungan masyarakat.
ISAK  35  belum  diterapkan  Yayasan dalam  menyajikan  laporan  keuangannya. Namun  demikian,  Yayasan  membuat  satu bentuk  laporan  keuangan  bulanan  serta laporan  tahunan  yang  sederhana.  Secara umum  dapat  dikatakan  tujuan  penyusunan laporan  pada  masjid  telah  tercapai,  yakni menjelaskan  pemasukan,  pengeluaran,  dan saldo  akhir,  meskipun  informasi-informasi yang disajikan belum mendetail.

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Prinsip Transparansi
Prinsip  transparansi  pada  yayasan  ini dilihat  dari  aspek  penyampaian  visi,  misi, kebijakan  yayasan,  serta  informasi  yang dibagikan. Pada aspek penyampaian visi dan misi  yayasan,  sudah  diketahui  seluruh
karyawan  dan  dilaksanakan  dengan  baik. Kebijakan  yang  dibuat  yayasan  sudah disampaikan  secara  lisan  maupun  tertulis sehingga seluruh karyawan mengetahui dan harus  menerapkan  kebijakan  yayasan  dan setiap satu bulan sekali perusahaan mengadakan  rapat  yang  dimana  untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut.
Dalam transparansi penyampaian laporan  keuangan  yayasan  disampaikan dalam  rapat  dengan  pengurus,  pengawas, dan kepala dari masing-masing unit sekolah Darussalam  namun  tidak  dipublish  secara umum  di  website,  hanya  kepada  pihak- pihak tertentu yang berkepentingan.
Mengenai  website  pada  yayasan, narasumber  mengatakan  bahwa  setiap  unit sekolah  memiliki  website  yang  sudah dikelola  masing-masing  namun  hanya sebagian yang aktif.

## Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas
Pada prinsip akuntabilitas, pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing  karyawan  dalam  yayasan sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam hal pertanggung  jawaban  keuangan,  Kepala sekolah  dan  bendahara  dari  setiap  unit sekolah melakukan pertanggungjawaban ke Yayasan dengan melaporkan laporan keuangan  per  semester.  Kemudian  terkait dengan  akuntabilitas  ke  pemerintah,  setiap unit sekolah melaporkan pertanggungjawaban  keuangannya  pada Kantor Dinas Pendidikan Gresik.
Dalam  penyusunan  laporan  keuangan menggunakan  format  atau  standar  yang telah  dibuat  oleh  yayasan  sendiri.  Dalam hal  ini  belum  sesuai  dengan  standar  yang berlaku  secara  umum  yaitu  ISAK  35. Namun  narasumber  mengaku  tidak  ada masalah  dalam  hal  pelaporannya  karena sudah bejalan sesuai yang dirancangkan.

## Pelaksanaan Prinsip Supremasi Hukum
Yayasan  YPI  Darussalam  sudah memiliki  leglitas  hukum  sejak  tahun  1977. Sebagai yayasan pendidikan, YPI Darussalam  sudah  mendapat  kepercayaan
Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme) (LAILATUL QOMARIYAH 1 ; ERNA SULISTYOWATI 2 )
20
dari  masyarakat  sebagai  yayasan  yang kredibel  sehingga  mampu  berkembang  dan membangun  10  unit  sekolah  serta  beberapa unit  usaha  yang  juga  bekerja  sama  dengan pelaku  usaha.  Yayasan  memiliki  peraturan yang  harus  dipatuhi  seluruh  unsur  karyawan dan  setiap  sekolah  memiliki  peraturan  yang harus  dipatuhi  seluruh  murid.  Bagi  yang melanggar  akan  dikenakan  sanksi  sesuai peraturan sekolah.

## Pelaksanaan Prinsip Visi Strategis
Visi  dan  misi  merupakan  bagian  dari rencana  strategis  yang  berorientasi  masa depan.  Kemajuan  yayasan  hingga  sampai saat  ini  tidak  lepas  dari  visi  dan  misi  yang dijalankan. Yayasan YPI Darussalam memiliki  visi  menjadi  yayasan  yang  maju dan  tenar,  hal  ini  relevan  dengan  prinsip good governance yaitu visi strategis. Yayasan    YPI  Darussalam  telah  menjadi yayasan  yang  sudah  banyak  dikenal  dan dipercaya oleh masyarakat.

## Pelaksanaan Prinsip Profesionalisme
Yayasan  melakukan  kegiatan  dengan profesional dan sesuai prosedur standar yang telah  disusun  sebelumnya.  Yayasan  YPI Darussalam  sudah  memiliki  SOP  (Standar Operasional  Prosedur  )    yang  wajib  dipatuhi seluruh  unsur  organ  yayasan.  Berdasarkan evaluasi  yayasan,  seluruh  karyawan  sudah menerapkan  SOP  (Standar  Operasional Prosedur )  yang berlaku.

## Pelaksanaan Prinsip Responsibilitas
Responsibility merupakan bentuk kepatuhan  perusahaan  terhadap  hukum  dan perundang-undangan  serta  tanggung  jawab sosial perusahaan terhadap kepedulian masyarakat dan lingkungan disekitar. Seluruh karyawan  Yayasan  YPI  Darussalam  sudah menaati  peraturan  Yayasan  yang  sudah  ada. Yayasan  memiliki  kegiatan  Qurban  dalam memperingati  Hari  Raya  Idul  Adha,  yang nantinya  daging  Qurban  diberikan  kepada seluruh murid sekolah dan karyawan. Hal ini menunjukkan  kepedulian  Yayasan  terhadap seluruh  karyawan  dan  siswa  siswi  yang bersekolah di Yayasan.
Pelaksanaan Prinsip Efisiensi dan Efektivitas
Program  pada  yayasan  dirancang berdasarkan  visi  dan  misi  tersebut  agar sesuai dengan cita-cita dan tujuan organisasi. Karakterisitk ini relevan dengan prinsip  good  governance  yaitu  prinsip efisiensi  dan  efektivitas.  Adanya  visi  dan misi  maka  program  akan  lebih  terarah sehingga dalam pengimplementasian program  akan  dapat  direncanakan  dengan baik  sehingga  program  dapat  berjalan efisien dan efektif.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  analisa dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Yayasan  YPI  Darussalam  adalah  yayasan pendidikan  yang  berhasil  mengembangkan organisasi  sehingga  dapat  berkembang dengan  cepat  dan  mendapat  kepercayaan dari  masyarakat  luas  dikarenakan  dalam tata  kelola  organisasinya  menerapkan prinsip-prinsip good governance.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmadi,  R.  (2016).  Metodologi  Penelitian Kualitatif  (III).  Ar-Ruzz  Media, Yogyakarta.
Anggara,  Sahya,  2012,  Ilmu  Administrasi Negara, Pustaka Setia, Bandung.
Bastian,  Indra.  2011.  Akuntansi  Yayasan dan  Lembaga  Publik.  Jakarta:
Erlangga.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2019).  ISAK 35.  Pelaporan  Keuangan  Entitas Nirlaba. Jakarta.
Krina  P,  Loina  Lalolo.  (2003).  Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi.  Jakarta  :  Sekretariat Good Public Governance Bappenas. Kurniasari, Wiwin.2011. Transparansi Pengelolaan Masjid dengan
Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme) (LAILATUL QOMARIYAH 1 ; ERNA SULISTYOWATI 2 )
Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  (PSAK  No.  45).  Jurnal
Muqtasid. Vol 2. No. 1, Juli 2011.
LAN  &  BPKP.  2000.  Akuntabilitas  dan Good governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Mardiasmo.  (2012).  Akuntansi  Keuangan Dasar. Yogyakarta: BPFE.
Ramadhan,  A.Z.,&  Suryaningrum,  D.H. (2020).  Analisis  Penerapan  Prinsip
Good  governance  pada  Kinerja Keuangan Organisasi
Nirlaba.
Public Management and Accounting
Review, 1(1), 1-9.
Sandovi1,  L.,  &  Putra,  E.V  (2018). Implementasi Good Ngo Governance Pada Lembaga Swadaya  (LSM) Lokal.  Jurnal
Perspektif:  Jurnal  Kajian  Sosiologi dan Pendidikan Vol. 1 No. 4.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 28 Tahun 2004, tentang Yayasan.
World  Bank.  1992a.  Governance  and Development. Washington, DC: World Bank.