## PENINGKATAN PEMAHAMAN ASPEK-ASPEK HUKUM TRANSNASIONAL BAGI MASYARAKAT DI KOTA DEPOK
Khoirur Rizal Lutfi 1 , Wardani Rizkianti 2 , dan Heru Sugiyono 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: irul.rizal@upnvj.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: wardani.rizkianti@upnvj.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: herusugiyono@upnvj.ac.id

## ABSTRACT
Depok City, West Java Province is a city with high mobility both on a national and transnational scale. One of the reasons is due to its proximity to the capital city. One example of a transnational nature is the high number of Umrah pilgrims who come from this city. One proof is the data in the number of Umrah pilgrims from the city of Depok who failed to leave due to the Covid 19 pandemic which reached approximately 4,000 people. One of the cases that was also appalling was Reinhard Sinaga, an Indonesian citizen or Depok resident, to be more precise, who was caught in a legal case abroad. Likewise, the human trafficking syndicate in the city of Depok has been attracting attention for a while. In addition, several Depok City residents have married foreign citizens such as the Dutch and Swedish. Based on this, it is important to provide an understanding for the Depok community regarding the aspects of transnational law so that they can find out preventive and curative steps against potential legal issues that arise, both from the civil and  criminal  aspects  of  a  transnational  nature.  The  understanding  given  to  Depok  residents  was  carried  out  by providing legal education related to material aspects of transnational law and opening up opportunities for discussion to  answer  related  questions.  The  results  of  the  implementation  of  this  activitiy  indicate  an  increase  in  the understanding of the people of Depok City regarding transnational legal aspects. That was seen from the interactive session.
Keywords: legal aspects, transnational, Depok City

## ABSTRAK
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat merupakan kota dengan mobilitas yang tinggi baik dalam skala nasional maupun yang bersifat transnasional (lintas batas Negara). Salah satu penyebabnya adalah karena kedekatanya dengan Ibu Kota. Salah satu contoh yang bersifat transnasional adalah tingginya angka jamaah umroh yang berasal dari kota ini. Salah satu bukti adalah data jumlah jamaah umroh dari kota Depok yang gagal berangkat akibat pandemi Covid 19 mencapai kurang  lebih  4.000  orang.  Salah  satu  kasus  yang  juga  menggemparkan  adalah  Reinhard  Sinaga,  warga  negara Indonesia atau warga Depok lebih tepatnya yang terjerat kasus hukum di luar negeri. Begitu juga terjadinya sindikat human traficking di kota Depok yang beberapa saat menyita perhatian. Selain itu tercatat beberapa warga Kota Depok yang  menikah  dengan  Warga  Negara  Asing  seperti  Belanda  dan  Swedia.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penting kiranya untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Depok terkait aspek-aspek hukum transnasional sehingga dapat mengetahui langkah preventif maupun kuratif terhadap persoalan-persoalan hukum yang potensial muncul, baik dari  aspek  perdata  maupun  pidana    yang  bersifat  transnasional.  Pemahaman  yang  diberikan  kepada  warga  Depok dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum terkait materi aspek-aspek hukum transnasional dan membuka kesempatan  berdiskusi  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  terkait.  Hasil  dari  pelaksanaan  kegiatan  ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat Kota Depok terkait aspek-aspek hukum transnasional. Hal ini terlihat dari apresiasi masyarakat dalam sesi interaktif.
Kata Kunci: Aspek-aspek hukum, transnasional, Kota Depok.

## 1. PENDAHULUAN
Kota  Depok  merupakan  bagian  dari  provinsi  Jawa  Barat.  Sebagai  kota  administratif  yang berdekatan  dengan  Ibu  Kota  Negara  tentu  menjadikan  Depok  sangat  strategis  dengan  berbagai potensi.  Karena  letaknya  yang  strategis  itulah  turut  menjadikan  Kota  Depok  memiliki  jaringan transportasi  yang  tersingkron  secara  regional  bahkan  internasional.  Kota  Depok  memiliki  luas sekitar 20.029 ha yang  secara astronomis terletak antara 60 19’ s.d. 60 28’ Lintang Selatan dan antara 1060 43’ s.d. 1060 55’ Bujur Timur. Berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2019 Kota Depok memiliki populasi sebanyak 2.406.826 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.210.887  jiwa  dan  penduduk  perempuan  sebanyak  1.195.939  jiwa.  Data  tersebut  menunjukan
bahwa angka rasio jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan besaran angka  rasio  jenis  kelamin  tahun  2019  sebesar  101,25.  Dalam  aspek  ketenagakerjaan,  tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Depok tahun 2019 adalah 65, 03%. Data ini menunjukan bahwa pada setiap 100 penduduk usia 15 tahun atau lebih terdapat sebanyak 65 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Angka pengangguran juga dapat  dilihat dari data di  tahun 2019 terdapat jumlah sebesar 6,11% untuk data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berarti bahwa pada setiap  100  penduduk  angkatan  kerja,  terdapat  6  (enam)  orang  yang  sedang  mencari  pekerjaan (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2020).
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat merupakan kota dengan mobilitas yang tinggi baik dalam skala nasional  maupun  transnasional.  Salah  satu  contoh  dalam  skala  transnasional  adalah  tingginya angka jamaah umroh yang  berasal dari kota ini. Jumlah jamaah umroh dari kota Depok yang tidak jadi diberangkatkan akibat pandemi Covid 19 mencapai kurang lebih 4.000 orang. Tercatat pula sejumlah orang yang merupakan masyarakat Kota Depok menikah dengan Warga Negara Asing diantaranya dengan warga negara Belanda dan Swedia. Pernikahan antara warga negara atau biasa disebut pernikahan campuran ini tentu menjadi bagian fenomena yang tentu juga memiliki potensi- potensi persoalan hukum.
Selain itu, salah satu kasus yang juga menggemparkan media adalah kasus Reinhard Sinaga, warga negara Indonesia atau warga Depok lebih tepatnya yang terjerat kasus hukum di luar negeri yang tentu menjadi salah satu contoh kasus tentang kemungkinan persoalan hukum di luar negeri dapat terjadi (https://republika.co.id/berita/q3pzjw377/disdukcapil-reynhard-sinaga-warga-depok, 2020).  Begitu  juga  persoalan  terkait  sindikat human  traficking yang  terjadi  dan    juga  sedang diupayakan
penegakan hukumnya di
kota Depok
(https://elshinta.com/news/194261/2019/12/03/imigrasi-depok-kejar-komplotan-perdagangan- manusia-ke-luar-negeri,  2019).  Dalam  konteks  Tenaga  Kerja  Indonesia,  persoalan  berkaitan dengan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  ilegal  juga  menjadi  persoalan  hukum  di  Kota  Depok (https://www.radardepok.com/2019/04/26-tki-ilegal-gagal-ke-taiwan/, 2019). Penanganan masalah-masalah tersebut tentu penting karena perlindungan warga negara yang menjadi pekerja maupun  buruh yang ada di luar negeri adalah bagian dari amanat dan tugas negara yang tercantum pada Pasal 28 D Ayat 3 UUD NRI 1945, bahwa: “Setiap warga negara memiliki Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” (Muin, 2015). Meskipun pekerjaan dilakukan di luar negaranya.
Terkait persoalan TKI di Kota Depok, beberapa catatan di beberapa media mengenai persoalan- persoalan  yang  melanda  para  TKI  masih  sering  dijumpai  yang  salah  satu  penyebabnya  adalah kurangnya  antisipasi  dan  pemahaman  aspek-aspek  hukum  lintas  negara  yang  lemah.  Untuk  itu sebagai  salah  satu  bentuk  antisipasi  maka  program  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan pemahaman  mengenai  aspek-  aspek  hukum  transnasional,  baik  perdata,  pidana,  keimigrasian hingga  administrasi  supaya  menghindarkan  persoalan-persoalan  transnasional  yang  potensial terjadi bagi masyarakat Kota Depok.
Selain karena faktor geografis dan posisi Kota Depok yang berposisi sebagai daerah penyangga Ibu  Kota,  ditambah  kondisi  demografis  masyarakatnya  maka  beberapa  persoalan  termasuk persoalan  hukum  yang  memiliki  aspek  transnasional  rentan  terjadi.  Secara  empiris,  masyarakat Depok  telah  melakukan  perbuatan  hukum  dan  hubungan  hukum  yang  rentan  bersinggungan dengan aspek-aspek hukum transnasional, namun demikian warga masih memerlukan pemahaman karena  masih  dijumpai  beberapa  kasus  terkait  aspek-aspek  hukum  transnasional.  Hal-hal tersebutlah  yang  menjadi  salah  satu  alasan  penting  perlunya  pemberian  pemahaman  terhadap warga  jika  mengalami  kasus-kasus  di  luar  negeri.  Hal  ini  dibuktikan  dengan pre  test dengan
Transnasional bagi Masyarakat di Kota Depok
perangkat assessmen t yang dibuat yang menunjukkan para peserta yang belum memahami terkait hukum  lintas  negara  (transnasional)  berkaitan  dengan  perorangan  baik  perdata,  administrasi hingga pidana yang mencakup kejahatan transnasional, keberadaan warga negara asing di negara lain misalnya pada saat melaksanakan Umroh, pernikahan dengan warga negara asing serta bisnis yang masih memerlukan pemahaman lebih lanjut.
Untuk  mengukur  kebermanfaatan  dari  program  ini  maka  upaya  memberikan  peningkatan pemahaman  aspek-aspek  hukum  transnasional  baik  perdata,  pidana  maupun  administratif keimigrasian bagi masyarakat di Kota Depok dilakukan dengan cara ceramah yang sebelumnya dilakukan juga post test melalui perangkat assesment yang sama. Peningkatan pemahaman aspek- aspek  transnasional  pada  masyarakat  sangat  penting  untuk  dilakukan  agar  masyarakat  di  Kota Depok  memiliki  kesadaran  hukum.  Salah  satu  daerah  yang  disasar  dalam  kegiatan  Pengabdian kepada Masyarakat ini khususnya adalah masyarakat Kp. Pulo Jaya, Kelurahan Beji Kota Depok. Upaya ini penting agar masyarakat yang menjadi sasaran memiliki pemahaman hukum akan risiko dari suatu perbuatan hukum yang bersifat transnasional baik terkait aspek perdata maupun pidana sehingga mendapatkan pemahaman agar memperoleh perlindungan hukum.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  mengambil  tema  ‘Peningkatan  Pemahaman  Aspek-Aspek Transnasional  Masyarakat  di  Kota  Depok’,  dengan  metode  penyuluhan  yang  dihadiri  oleh  30 peserta  dengan  cara  penyampaian  materi  yang  telah  dipersiapkan.  Implementasi  riil  dilakukan dengan  memilih  sasaran  dan  penandatangan  kerjasama  dengan  mitra  sebagai  bentuk  perhatian terhadap  tertib  administrasi.  Rangkaian  kegiatan  tersebut  merupakan  bentuk  kegiatan  pra penyuluhan.  Secara  bertahap,  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  dilaksanakan  dengan  tahap sebagai  berikut:  pengurusan  perizinan,  diskusi  dengan  stake  holder  (mitra)  pelaksanaan penyuluhan yang pada prinsipnya alur pikir pelaksanaanya dapat dilihat pada gambar 1.

## Gambar 1
Alur Pikir Pelaksanaan Program

## Penyampaian Materi
Adapun  materi  yang  disampaikan  pada  saat  penyuluhan  yang  dilaksanakan  mencakup    ruang lingkup hukum perdata internasional. Hukum perdata internasioinal merupakan hukum nasional yang dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata yang memiliki aspek-aspek transnational atau memiliki unsur asing ( foreign element ). Isu utamanya adalah hakim atau hukum negara mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam penyampaian materi yang pertama dilakukan  adalah  inventarisasi  masalah  dan  simulasi  penerapan  prinsip Choice  of  Law  (Pilihan Hukum) atau Choice of Yuridiction (Pilihan Pengadilan). Penyuluhan terkait asas hukum perdata tranasnasional  juga  disampaikan  untuk  memberikan  peningkatan  pemahaman  aspek  hukum transnasional . Beberapa asas yang dijelaskan yaitu (Khairandy, 2007) :
a. Pacta Sunt Servanda
Asas tersebut penting disampaikan karena berkaitan dengan peristiwa hukum yang sering dilakukan oleh subjek hukum perdata, termasuk hukum perdata internasional. Agar lebih dapat mudah dilacak oleh masyarakat, pelaksana program mengarahkan untuk masyarakat dapat  membaca  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  :  “Semua persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.
b. Lex Loci Contractus .
Asas  ini  dijelaskan  dengan  memberikan  contoh  kasus  untuk  menjelaskan  secara operasional berlakunya asas. Menurut teori ini hukum yang dapat diterapkan adalah hukum dimana kontrak dibuat.
c. Lex Loci Solutions .
Asas ini juga pelaksana program sampaikan kepada masyarakat dengan jalan memberikan ilustrasi kasus. Menurut teori ini hukum yang berlaku yaitu hukum yang ada dari tempat dimana perjanjian dilaksanakan.
d. The proper law of the contract .
Penjelasan  terhadap  asas  ini  yaitu  pemberlakuan  hukum  yang  tercantum  dalam  kontrak baik  eksplisit  maupun  implisit.  Apabila  tidak  ditegaskan,  maka  harus  disimpulkan  oleh pengadilan  dengan  melihat  pada  substansi  perjanjian,  unsur-unsurnya  serta  kejadian maupun peristiwa yang menyertai.
e. Teori The Most characteristic Connection .
Asas ini dijelaskan dengen memberikan gambaran pihak mana yang melakukan prestasi paling karakteristik dengan substansi perjanjian yang dibuat.
Selain dari aspek perdata materi aspek transnasional juga diberikat terkait aspek pidana dengan menjelaskan bahasan terkait yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara merupakan kekuasaan maupun kewenang  negara  untuk  menetapkan  dan  memaksakan  ( to  declaire  dan  enforce )  keberlakuan hukum yang dibuatnya. Yurisdiksi dapat diterapkan bagi subjek hukum yang seringkali disebut sebagai jurisdiction in personal. Penjelasan yang diberikan lebih kepada kaitan kewarganegaraan dan  yurisdiksi  yang  dimiliki  oleh  negara  terhadap  sebuah  peristiwa  hukum  ( active  and  passive nationality ) (Sefriani, 2018). Negara memiliki yurisdiksi baik di dalam maupun di luar wilayah. Hal  ini  yang  disebut  yurisdiksi  territorial  yaitu  bahwa  setiap  yang  melakukan  kejahatan  di wilayahnya dapat ditindak kecuali perwakilan diplomatik. Sedangkan yurisdiksi ekstra territorial menekankan bahwa Negara dapat menindak warga negaranya meskipun berada di luar negeri atas alasan prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan.
Selain itu, dalam bentuk teknis operasionalnya pelaksana program juga menjelaskan beberapa hal terkait  berkaitan  dengan Mutual  Legal  Assistance  (MLA) .  Penjelasan  ini  diberikan  untuk memberikan  pemahaman  landasan  operasional  mengapa  meskipun  kejahatan  dilakukan  di  luar
negara  namun  sebuah  negara  tetap  dapat  melakukan  penindakan  terhadap  kejahatan  yang dilakukan  oleh  warga  negaranya.  Beberapa  uraian  kejahatan  yang  dijadikan  contoh  adalah narkotika,  pencucian  uang,  perdagangan  orang  hingga  bentuk  kejahatan  lain  yang  sama-sama dianggap  negara  yang  bekerjasama  sebuah  kejahatan  yang  merupakan  penerapan  asas double criminality (Sukardi, 2012). Penjelasan ini penting agar masyarakat mengetahui bagaimana hukum dapat bekerja meski kejahatan terjadi lintas batas negara. Penyampaian materi oleh tim pengabdi dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2

## Penyampaian Materi oleh Tim Pengabdi

## Proses Tanya Jawab oleh Peserta
Proses  tanya  jawab  dan  diskusi  dilakukan  setelah  penyampaian  materi.  Peserta  diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi-materi yang telah disampaikan dalam proses ini peserta aktif dan antusias  dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Pemberian hadiah tanya jawab dapat dilihat pada Gambar 3.

## Gambar 3
Pemberian Hadiah dari Tanya Jawab

## Melakukan Evaluasi
Setelah  pelaksanaan  kegiatan  maka  dilakukan  tahap  evaluasi  untuk  melihat  keberhasilan pelaksanaan PkM ini. Tahap evaluasi dilakukan dengan membagikan kuisioner yang merupakan bentuk  post  test  kepada  para  peserta  untuk  melihat  tingkat  pengetahuan  mengenai  peningkatan aspek hukum transnasional di Kota Depok. Melalui tahap ini dapat dilihat manfaat kegiatan yang telah  dilaksanakan  bagi  masyarakat  mitra.  Dari  hasil  evaluasi  terlihat  peningkatan  pengetahuan dari  peserta  dengan  membandingkan  jawaban  yang  benar  sebelum  dan  sesudah  materi disampaikan

## Tahap Pelaporan
Tahap ini adalah tahap menuliskan laporan mengenai semua kegiatan secara komprehensif mulai dari tahap persiapan sampai tahap evaluasi. Laporan ini dipertangungjawabkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) untuk kemudian laporan abdimas ini dapat disusun dalam format artikel yang dapat dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat atau prosiding.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pernikahan yang dilakukan di luar negeri oleh Warga Negara Indonesia, atau antara Warga Negara Indonesia  dan  Warga  Negara  Asing  memiliki  potensi  persoalan  yang  tidak  sedikit.  Pernikahan campuran  pada  prinsipnya  menggunakan  hukum  dimana  dilangsungkanya  pernikahan  ( lex  loci celebrationis ) selama tidak bertentangan dengan  hukum  Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Kisworo  dan  Kharisma  (2019)  menekankan  bahwa  bagi  yang  akan  melakukan  pernikahan campuran hendaknya diberikan pemahaman mengenai konsekwensi yuridis yang akan terjadi di kemudian  hari,  terkait  kewarganegaraan  anak,  harta  bersama,  bahkan  hingga  aspek  hukum warisnya.  Hal  tersebut  penting  mengingat  potensi  persoalan  pada  aspek-aspek  tersebut  sangat rentan terjadi.
Persoalan  lain  yang  membutuhkan  peningkatan  pemahaman  aspek-aspek  hukum  transnasional adalah  pemahaman  bagi  tenaga  kerja  migran.  Dalam  kajianya,  Saleh  menjelaskan  bahwa  salah satu  yang  dinilai  dapat  berperan  untuk  melakukan  peningkatan  pemahaman  aspek-aspek  yang diperlukan  di  luar  negeri  adalah  Perhimpunan  Pelajar  Indonesia  (PPI).  Berdasarkan  penelitian tersebut  PPI  di  Malaysia  juga  memanfaatkan  agenda-agenda  kegiatan  untuk  memberikan pengajaran terhadap TKI yang salah satu concern nya adalah pemahaman agar TKI dapat lebih mendapatkan  perlindungan.  Upaya  yang  sudah  dilakukan  meliputi  pengajaran,  fasilitasi  rumah singgah, bantuan pemulangan hingga pendampingan dan advokasi hukum (Saleh, et., al, 2019).
Berdasarkan  kajian-kajian  yang  telah  dilakukan  tersebut  perlu  juga  kiranya  untuk diimplementasikan  sebagai  salah  satu  upaya  peningkatan  pemahaman  aspek-aspek  hukum transnasional  bagi  masyarakat  yang  potensial  memiliki  masalah  terkait.  Pengabdian  kepada masyarakat  ini dilakukan di  Kota Depok. Adapun hasil yang dicapai  dari  pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat terkait  Aspek- Aspek Hukum Transnasional terutama yang bersinggungan dengan keseharian masyarakat. Para peserta yang merupkan ketua RT, RW, organisasi Pemuda serta Ibu-Ibu PKK memahami terkait aspek trasnasional dari aspek perdata, tentang penyelesasian sengketa, tentang yurisdiksi negara dan  asas-asas  perdata  yang  bersifat  transnasional  dengan  bertanya  beberapa  kasus  dan penyelesaianya yang disampaikan oleh tim pengabdi.
Hal  ini dapat  terlihat  dari antusiasme peserta pada saat  tanya jawab terkait  proses penyelesaian apabila menunaikan ibadah haji kemudian terjerat permasalahan hukum serta tentang perbedaan hak dan kewajiban dalam pernikahan dengan warga negara asing. Selain itu pertanyaan berkaitan dengan  masalah-masalah  perdata  juga  banyak  disampaikan  baik  dalam  skala  nasional  maupun
transnasional.  Dengan  demikian  pertanyaan-pertanyaan  memang  tidak  hanya  terkait  dengan persoalan-persoalan  yang  bersifat  transnasional,  melainkan  persoalan  hukum  keseharian  seperti sertifikat yang diagunkan saat mencicil rumah namun hingga saat lunas masih sulit diambil dan beberapa persoalan lain.
Pada  tahap  akhir  tim  pengabdi  memberikan  pertanyaan  secara  lisan  yang  harus  dijawab  oleh peserta. Para peserta banyak yang dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat.  Dari hasil tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat perihal materi yang disampaikan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Proses  penyampaian  materi  melalui  penyuluhan  yang  dilanjutkan  dengan  pembimbingan  dapat membantu  peningkatan  pemahaman  masyarakat  terkait  aspek-aspek  hukum  transnasional. Masyarakat  yang  awalnya  tidak  memiliki  pemahaman  terkait  hukum  perdata  akibat  hukum perkawinan dengan warga negara asing, asas-asas hukum perdata internasional maupun yurisdiksi negara  dalam  kasus-kasus  pidana  transnasional  menjadi  mengerti.  Sebagai  saran,  dalam meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terkait  aspek-aspek  hukum  transnasional  dibutuhkan penyuluhan  dan  sosialisasi  tidak  hanya  dalam  satu  kali  kegiatan  namun  harus  dilakukan  secara berkesinambungan  mengingat  bahwa  sebenarnya  jika  dikemas  terlalu  teoritis,  materi  ini  bagi masyarakat  akan  terasa  berat  dan  sulit  untuk  difahami  meskipun  persoalanya  berasal  dari keseharian  mereka.  Untuk  itu,  di  kemudian  hari  hendaknya  ada  semacam  buku  saku  untuk mempermudah peningkatan pemahaman aspek-aspek hukum transnasional bagi masyarakat.

## Ucapan Terimakasih
Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas berbagai fasilitasinya, Fakultas  Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Mitra Pengabdian Masyarakat yang telah mendukung mulai dari awal perancangan  proposal,  pelaksanaan  hingga  tahap  akhir  melakukan  publikasi  hasil  pengabdian kepada masyarakat.

## REFERENSI
Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2020). Depok Dalam Angka. Dalam https://depokkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZGEwMzc0MzAxMzlkNzJ kZWJmY2YzNGU4&xzmn=aHR0cHM6Ly9kZXBva2tvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY 2F0aW9uLzIwMjAvMDQvMjcvZGEwMzc0MzAxMzlkNzJkZWJmY2YzNGU4L2tvdGEtZ GVwb2stZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wOS0xNCA yMjo0OTo1Nw%3D%3D
Juandi, A. (2019, Desember 03). Imigrasi Depok kejar komplotan perdagangan manusia ke luar  negeri. Elshinta.com. https://elshinta.com/news/194261/2019/12/03/imigrasi-depok- kejar-komplotan-perdagangan-manusia-ke-luar-negeri.
Khairandy, R. (2007). Pengantar hukum perdata internasional . FH-UII Press.
Kisworo, R., dan Kharisma, D. B. (2019). Problematika hukum perkawinan campuran berdasarkan pernikahan  kasus  jessica  iskandar  dengan  ludwig  willibald  dalam  perspektif  hukum  perdata internasional. Jurnal Private Law , 7 (1), 43-48.
Nurdiansyah, R., & Firmansyah, T. (2020, Januari 7) Disdukcapil: Reynhard Sinaga warga Depok .  Republika.co.id. https://republika.co.id/berita/q3pzjw377/disdukcapil-reynhard- sinaga-warga-depok.
Muin, F. (2015). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia (tinjauan terhadap uu nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia). Jurnal Cita Hukum , 3 (1), 11-24. https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1838.
Saleh, R., Utami, D. W., Oktafian, I. (2019). Peran  perhimpunan  pelajar  Indonesia (ppi) dalam upaya  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  di  Malaysia. Jurnal  Kependudukan  Indonesia, 14 (2), 199-212. https://doi.org/10.14203/jki.v14i2.469. Sefriani. (2018). Hukum internasional; Suatu pengantar. Rajawali Pers.
Sukardi, I. (2012). Mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance)  dalam  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  undang- undang  nomor  1  tahun  2006  tentang  bantuan  timbal  balik  dalam  masalah  pidana . Universitas Indonesia.