Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 11-15| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2370.11-15

## HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK DAPAT DITENTUKAN KEBERADAANNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Anak Agung Krisna Kumala Dewi, I Nyoman Putu Budiartha, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya adalah ahli waris yang kehilangan kabar sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ini biasanya disebut orang hilang. Namun nyatanya banyak ahli  waris  yang  mengabaikan  hak  waris  daari  ahli  waris  yang  tidak  dapat  ditentukan  keberadaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan  menguraikan pengaturan hak  waris bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya dan akibat hukum terhadap ahli waris yang diketahui keberadaannya setelah harta warisannya dibagi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa hak waris bagi ahli waris yang belum bisa ditentukan keberadaannya diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata. Hak waris  ahli  waris  yang  tidak  dapat  ditentukan  keberadaannya  tetap  melekat  padanya  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 467 KUH Perdata. Namun, selama ahli  waris tidak  diketahui keberadaannya  maka jabatan tersebut akan digantikan  oleh  ahli  waris  penerus.  Selanjutnya,  akibat  hukum  setelah  ahli  waris  diketahui  ada,  ahli  waris pengganti  wajib  mengembalikan  semua  harta  warisan  yang  diterima  berdasarkan  ketentuan  Pasal  482  ayat  (1) KUH Perdata.
Kata Kunci: Ahli Waris; Keadaan Tak Hadir; Warisan

## Abstract
The  heirs  whose  whereabouts  cannot  be  determined  are  the  heirs  who  have  lost  the  news,  so  it  is  not  known whether he is alive or dead. These are usually called missing persons. However, in fact, a lot of heirs ignore the inheritance  rights  of  an  heir  whose  existence  cannot  be  determined.  Based  on  this  background,  this  research was  conducted  with  the  aim  of  elaborating  the  arrangement  of  inheritance  rights  for  heirs  whose  existence cannot  be  determined  and  the  legal  consequences  for  heirs  whose  existence  is  known  after  the  inheritance  is divided.  This  study  used  a  normative  legal  research  method  with  a  statutory  and  conceptual  approach.  The results  of  this  study  showed  that  the  existence  of  inheritance  rights  for  heirs  that  cannot  be  determined  is regulated in Article 463 of the Civil Code. The inheritance rights of heirs whose existence cannot be determined remain attached to it in accordance with the provisions of Article 467 of the Civil Code. However, as long as the whereabouts of the heir are not known, the position will be replaced by the successor heirs. Furthermore, as a legal  consequence  after  an  heir  is  known  to  exist,  the  replacement  heir  is  obliged  to  return  all  the  inherited assets received under the provisions of Article 482 paragraph (1) of the Civil Code.
Keywords: Heir; Absence; Inheritance

## I. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  masih  banyak  terjadi  pluralisme  hukum  yang  menyangkut  mengenai  pemasalahan hukum  waris.  Akan  tetapi  secara  umum  dan  menyeluruh,  pedoman  yang  digunakan  terhadap permasalahan  mengenai  waris  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  atau  dalam  Bahasa Belanda  disebut Burgelijk  Wetboek .  Berbicara  mengenai  waris,  hukum  waris  adalah  ketentuan- kentuan  yang  mengatur  nasib  kekayaan  orang  setelah  pemiliknya  meninggal  dunia  ( Djamali,  2010 ). Dalam  pewarisan  terdapat  tiga  unsur  penting  yaitu:  peninggal  harta  warisan  atau  disebut  pewaris, harta  yang  ditinggalkan  atau  disebut  harta  warisan,  dan  si  penerima  warisan  atau  disebut  ahli  waris ( Artadi, 2012 ).
Yang menjadi objek dalam hukum waris adalah harta kekayaan si pewaris yang nantinya akan dibagi  bersama  antara  para  ahli  waris  baik  berdasarkan  Undang-Undang  atau  berdasarkan  wasiat.
Dalam Pasal 838 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada empat hal yang menyebabkan ahli waris tidak patut menerima warisan yaitu:
1. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris,
2. Ahli waris kerena putusan hakim dihukum karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan,
3. Ahli waris yang dengan kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat wasiat, dan
4. Ahli waris yang memusnahkan surat wasiat.
Dari syarat tersebut tidak ada yang membahas mengenai ahli waris yang tidak dapat diketahui keberadaannya.  Ahli  waris  yang  tidak  dapat  diketahui  keberadaannya  dapat  juga  dikatakan  sebagai ahli  waris  dalam  keadaan  tak  hadir  ( Bidasari,  2016 ; Canggayuda,  Rahayu,  &  Haswaningrum,  2015 ; Heriyani & Yuniarlin, 2019 ). Mengenai ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut diatur dalam Buku  Kesatu  BAB  XVIII  Pasal  463  tentang  Keadaan  Tak  Hadir  ( Sihombing,  Firdaus,  &  Fitriani, 2016 ; Tanuwidjaja,  2019 ).  Dalam  hal  ini  terjadi  suatu  kekaburan  norma.  Kekaburan  norma  hukum artinya adanya suatu norma yang tidak jelas yang dapat menimbulkan pernafsiran berbeda dari norma tersebut, atau aturannya ada tetapi keberadaan aturan tersebut tidak diterapkan secara baik.
Dari  uraian  singkat  latar  belakang  masalah  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan menguraikan  bagaimana  pengaturan  hak  waris  bagi  ahli  waris  yang  tidak  dapat  ditentukan keberadaannya dan apa akibat hukum terhadap ahli waris yang diketahui keberadaannya setelah harta warisannya dibagi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  bersumber pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Bahan  hukum  sekunder  bersumber  pada  buku  atau literatur lainnya seperti jurnal-jurnal huku, kamus-kamus hukum sebagai penunjang isu hukum yang dibahas.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik  studi kepustakaan  dengan  melakukan  pencarian  melalui  internet  sesuai  dengan  isu  hukum  yang  dibahas. Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  teknik  konstruksi  hukum  dan  argumentasi  hukumi. Setelah itul hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hak Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya
Yang  menjadi  pedoman  mengenai  permasalahan  waris  di  Indonesia  yaitu  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  diatur  dalam  Pasal  830  yang  menyebutkan  “pewarisan  terjadi  karena  kematian”. Hukum waris merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur pemindahaan harta kekayaan dari si  peninggal  harta  warisan (pewaris)  kepada  sekalian  ahli  warisnya  karena  meninggalnya  si  pewaris (Pitlo, 1986 ). Dari pemindahan harta warisan tersebut maka akan timbul suatu akibat hukum bagi ahli waris  yang  memperoleh  warisan  tersebut  dan  juga  bagi  mereka  dalam  hubungannya  dengan  pihak ketiga. Unsur terpenting dalam hukum waris yaitu si pewaris, harta warisan dan ahli waris.
Mengenai hal tersebut, maka yang dimaksud dengan hak waris adalah suatu hak yang diperoleh oleh ahli waris untuk menerima atau menguasi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris tetapi harus atas kehendak si pewaris. Terkait dengan hak waris bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya yang dalam keadaan tak hadir, hail ini diatur secara khusus dalam KUHPerdata yaitu dalam Buku Kesatu Bab XVIII Tentang Keadaan Tak hadir Pasal 463. Yang dimaksud dengan orang yang tidak dapat ditentukan keberadaannya adalah seseorang yang pergi meninggalkan kediamannya baik  dengan  izin  maupun  tanpa  izin  dan  sekarang  tidak  diketahui  apakah  orang  tersebut  sudah meninggal  atau  masih  hidup  ( Syariffudin,  2005 ).  Orang  yang  tidak  dapat  ditentukan  keberadaannya tersebut juga dapat dikatakan sebagai orang hilang.
Dengan  demikian  sesuai  pengertian  hak  waris  tersebut  maka  hak  waris  bagi  ahli  waris  yang tidak  dapat  ditentukan  keberadaannya  telah  ia  peroleh  dalam  kandungan  Ibunya  dan  dianggap dilahirkan.  Berdasarkan  Pasal  830  maka  sejak  itu  ahli  waris  telah  berhak  mewarisi  harta  warisan  si pewaris. Dalam Pasal 463 mengatur mengenai orang-orang yang diperkirakan telah meninggal dunia yang  menyebutkan  bahwa  seseorang  yang  telah  meninggalkan  kediamannya  tanpa  memberi  kuasa kepada  seorang  wakil  maka  atas  jawatan  kejaksaan,  Pengadilan  negeri  setempat  memerintah  Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta kekayaannya dan mengurus segala kepentingannya dan bila
kembali  pulang  maka  seluruh  hak-haknya  agar  diberikan  kepada  yang  tak  hadir  tersebut.  Selain  itu, dalam Pasal 467 KUHPerdata menjelaskan mengenai orang yang diperkirakan meninggal setelah lima tahun  setelah  kabar  terakhirnya,  maka  pengadilan  setempat  berhak  memanggil  orang  lain  untuk membuktikan  bahwa  orang  yang  tak  hadir  itu  masih  hidup.  Dengan  pemanggilan  yang  dilakukan sampai  ketiga  kalinya,  jika  tidak  ada  tanda-tanda  bahwa  si  pwearis  tak  hadir  tersebut  masih  hidup, maka  Pengadilan  berhak  mengeluarkan  Keputusan  bahwa  dugaan  yang  tak  hadir  tersebut  telah meninggal  dunia.  Hal  ini  juga  harus  termuat  dalam  surat  kabar  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  468 KUHPerdata.
Di samping itu, perlu juga adanya suatu perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan  keberadaannya.  Menurut  Satjipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain,  dan  perlindungan  tersebut diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum.  Mengenai  perlindungan  hukum  bagi  ahli  waris  yang  dalam  keadaan  tak  hadir  tersebut mengingat  sesuai  dengan  Ketentuan  pasal  463  KUHPerdata  haknya  masih  dapat  diperjuangkan sebagai  ahli  waris.  Dan,  dalam  ketentuan  Pasal  467  KUHPerdata  juga  memberikan  suatu  kepastian hukum akan hak hidup seorang ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut.

## 2. Akibat Hukum terhadap Ahli Waris yang Diketahui Keberadaannya setelah Harta Warisannya Dibagi
Ada  3  unsur  mengenai  kedudukan  ahli  waris  yaitu:  hak  dan  kewajiban  beralih  seketika  kepada  ahli waris  pada  saat  ahli  waris  meninggal  dunia;  hak  istimewa  artinya  ahli  waris  memiliki  hak  untuk menuntut  agar  diserahkan  boedel  warisan  yang  berada  pada  pihak  ketiga;  dan  peralihan  warisan kepada ahli waris berupa aktiva dan pasiva dari pewaris dengan menyatakan menerima warisan.
Menurut KUHPerdata diatur mengenai orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan yaitu:
1. Suami atau istri yang bercerai,
2. Ahli waris yang menolak warisan, dan
3. Orang yang menggantikan ahli waris yang menolak warisan.
Selain  itu  KUHPerdata  juga  mengatur  mengenai  golongan  hali  waris  yang  dibagi  menjadi empat golongan yaitu :
1. Golongan Pertama yaitu dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  waktu  kelahiran  dari  perkawinan  pertama  dan  kedua. Kemudian suami atau istri yang hidup paling lama.
2. Golongan Kedua yaitu keluarga dalam garis lurus keatas meliputi orang tua, saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya.
3. Golongan  Ketiga  yaitu  terdiri  keluarga  sedarah  dalam  garis  lurus  keatas  jika  si  pewaris  tidak meninggalkan  keturunan  maupun  suami  atau  istri,  saudara-saudara  atau  keturunan  saudara- saudara, maka yang  mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya didalam  garis lurus keatas yang disebut golongan ketiga.
4. Golongan  Keempat  yaitu  keluarga  lainnya  dalam  garis  menyamping  yang  dibatasi  dengan derajat keenam baik dari pihak bapak atau pihak ibu.
Selain pembagian golongan tersebut maka dalam KUHPerdata juga dikenal ada dua macam ahli waris yaitu:
1. Ahli waris karena kedudukannya sendiri yaitu ahli waris yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang  sama  atau  berbeda  yang  secara  langsung  mewaris  terhadap  kedua  orang  tuanya,  dalam garis lurus keatas,
2. Ahli  waris  karena  penggantian  tempat  yaitu  orang  yang  menggantikan  kedudukan  ahli  waris yang sebenarnya karena ahli waris tersebut terlebih dahulu meninggal daripada si pewaris. Mengenai permasalahan ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya dengan adanya suatu  putusan  yang  menyatakan  bahwa  ada  dugaan  bahwa  ahli  waris  yang  dalam  keadaan  tak  hadir tersebut  meninggal  dunia,  maka  seketika  itu  jika  pewarisnya  meninggal  dunia,  kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti. Penggantian tempat ini memberikan hak dan kewajiban kepada ahli  waris  pengganti  untuk  menggantikan  orang  yang  ia  gantikan  kedudukannya.  Mengenai penggantian  tersebut  diatur  dalam  Pasal  841  KUHPerdata.  Menurut  Pasal  468  KUHPerdata menyebutkan bahwa setelah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang tak hadir tersebut ada
dugaan meninggal dunia maka seketika itu kedudukannya akan digantikan oleh ahli waris pengganti. Yang berhak sebagai ahli waris pengganti yaitu suami atau istri yang ditinggal oleh si yang tak hadir tersebut  atau  anak  dari  si  yang  tak  hadir  atau  juga  keluarga  sedarah  dari  si  yang  tak  hadir  tersebut sesuai pembagian berdasarkan pancang demi pancang.
Selain  itu  permasalah  mengenai  akibat  hukum  bagi  ahli  waris  yang  tidak  dapat  ditentukan keberadaannya  tersebut  kembali  pulang,  haknya  sebagai  ahli  kembali  pulang  apabila  belum  adanya putusan  pengadilan  yang  menyatakan  ahli  waris  yang  dalam  keadaan  tak  hadir  tersebut  meninggal dunia. Oleh karena itu, ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya tersebut masih berhak atas segala bentuk harta warisan saat dia pulang kembali. Namun, apabila ahli waris yang tidak dapat tidak  dapat  ditentukan  keberadaannya  kembali  pulang  dan  tidak  mendapatkan  hak-haknya  terhadap warisan tersebut, maka ahli waris tersebut berhak untuk melakukan tuntutan terhadap tiap-tiap orang yang  menikmati  harta  warisan  tersebut  untuk  mengembalikannya  kepada  ahli  waris  yang  telah diketahui  keberadaannya  setelah  kembali  pulang  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  476  KUHPerdata. Namun apabila ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya tersebut kembali pulang setelah melampaui tiga puluh tahun sejak Keputusan Hakim bahwa dugaan ahli waris yang tak hadir tersebut meninggal,  maka  ahli  waris  tersebut  hanya  dapat  menuntut  kembali  barang-barang  yang  telah dipindahtangankan atau barang-barang yang telah dibeli dengan hasil pemindahtangan barang-barang kepunyaannya.  Namun  semuanya  tanpa  hasil  atau  pendapatan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  486 KUHPerdata.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, pengaturan  mengenai  hak  waris  bagi  ahli  waris  yang  tidak  dapat  ditentukan  keberadaannya  diatur dalam Pasal 463 KUHPerdata yang yang secara garis besar menentukan bahwa jika orang yang tidak dapat  ditentukan  keberadaannya  tersebut  pergi  tanpa  memberi  Kuasa  kepada  seorang  wakil,  maka seluruh  harta  peninggalannya  akan  diurus  oleh  Balai  Harta  Peninggalan  atau  menunjuk  keluarga sedarah, dan jika ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya tersebut kembali pulang maka, keluarga  atau  istri/suami  yang  tak  hadir  tersebut  harus  mengembalikan  harta  kekayaan  yang ditinggalkan kepadanya. Dalam KUHPerdata hak mewaris bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya tentunya masih melekat terhadap ahli waris tersebut yang diatur dalam Pasal 463, 467 KUHPerdata,  kecuali  Pengadilan  memutus  bahwa  ada  dugaan  bahwa  ahli  waris  yang  tidak  dapat ditentukan  keberadaannya  dalam  keadaan  tak  hadir  tersebut  telah  meninggal  dunia.  Kedua,  akibat hukum  bagi  ahli  waris  yang  telah  diketahui  keberadaannya  setelah  harta  warisannya  dibagi,  dia berhak untuk melakukan tuntutan terhadap tiap-tiap orang yang menikmati harta warisan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 482 ayat (1) yang secara garis besar menyebutkan bahwa jika orang yang tidak dapat  ditentukan  keberadaannya  itu  kembali  pulang  setelah  ada  keterangan  kematian  dugaan  maka bagi  mereka  yang  telah  menikmati  tiap-tiap  dari  hasil  harta  kekayaan  yang  tak  hadir  tersebut  wajib mengembalikan  setengah  dari  pendapatannya  setelah  ia  kembali  pulang,  tetapi  sebelum  lampau  tiga puluh  tahun  setelah  Putusan  Pengadilan  yang  menyatakan  orang  yang  tidak  dapat  ditentukan keberadaannya tersebut meninggal dunia.

## 2. Saran
Ada juga saran yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: pertama,  bagi  aparat  penegak  hukum  agar  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  ahli  waris  yang tidak dapat ditentukan keberadaannya atas harta kekayaan yang ditinggalkannya. Kedua, bagi pewaris agar  tetap  memperhatikan  ketentuan  KUHPerdata  agar  hak  waris  bagi  ahli  waris  yang  tidak  dapat ditentukan keberadaannya yang dalam keadaan tak hadir tersebut hak warisnya tetap ia peroleh jika si tak hadir tersebut kembali pulang, sehingga tidak terjadinya suatu kekaburan norma hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Artadi, I. ketut. (2012). Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya (VI). Denpasar: Pustaka Bali Post.
Bidasari, A. (2016). Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan atas Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid). Jurnal Panorama Hukum , 1 (2), 29–42.
Canggayuda, J., Rahayu, H. S. P., & Haswaningrum, A. (2015). Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Privat Law , 136–
142. Djamali, R. A. (2010). Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Heriyani, E., & Yuniarlin, P. (2019). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (Afwezig) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY. Transparansi Hukum , 2 (1), 17–30. Pitlo, M. A. (1986). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (1st ed.). Jakarta: PT Intermesa.
Sihombing, M. A. B., Firdaus, & Fitriani, R. (2016). Peralihan Hak dan Kepemilikan Harta Kekayaan yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya di Balai Harta Peninggalan Kota Medan. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau , 3 (2), 1–15. Syariffudin, A. (2005). Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: Prenada Media. Tanuwidjaja, T. H. (2019). Akibat Hukum Pewarisan karena Afwezeigheid terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W). Hukum Bisnis , 3 (1), 21–34.