Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 3, no. 2, 2018 IAIN Curup-Bengkulu | p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382 Available online at : http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath

## Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa
Ahmad Mukhlishin Institut Agama Islam Ma‟arif NU (IAIMNU) Metro Lampung ahmadlisin1988@gmail.com
Aan Suhendri Institut Agama Islam Ma‟arif NU (IAIMNU) Metro Lampung aansuhendri76@gmail.com
Muhammad Dimyati Institut Agama Islam Ma‟arif NU (IAIMNU) Metro Lampung dimyatim68@gmail.com

## Abstrak
Fatwa  adalah  jawaban  atas  persoalan  yang  mengemuka,  biasanya merespon  hal–hal  yang  bersifat  kontemporer.  Hal  ini  bisa  kita  lihat  dari sederetan  fatwa  yang  dikeluarkan  lembaga  MUI.  dari  persoalan  golput, rokok,  foto  pre  wedding,  tukang  ojek  wanita  dan  masih  banyak  hal lainnya.  Fatwa  merupakan  perkara  yang  sangat  urgen  bagi  manusia dikarenakan  tidak  semua  orang  mampu  menggali  hukum-hukum  syariat.
Atau  dapat  disimpulkan  fatwa  adalah  penjelasan  hukum  syariat  atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.Untuk itu, mengingat betapa pentingnya kedudukan fatwa sudah seyogya-nyalah umat tidak mengabaikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Fatwa lahir  karena  pertimbangan  kemaslahatan  umat  atau  mashalihul  ummah, dan  dalam  makalah  ini  akan  dibahas  tentang  metode-metode  penetapan hukum  dalam  berfatwa.Salah  satu  syarat  menetapkan  fatwa  adalah  harus memenuhi metodologi ( manhaj ) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa  mengindahkan manhaj termasuk  yang  dilarang  oleh  agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan ( li al- hajah ),  atau  karena  adanya  kemaslahatan  ( li  al-mashlahah ),  atau  karena intisari ajaran agama ( li maqashid as-syari‟ah ), dengan tanpa berpegang pada nushus  syar‟iyah ,  termasuk  kelompok  yang  kebablasan  ( ifrathi ).Di  dalam ruang  lingkup  fatwa  ada  beberapa  hal  yang  penting  yang  harus  di perhatikan oleh seorang mufti (pemberi fatwa) maupun seorang mustafti (orang  yang  meminta  fatwa)  supaya  fatwa  yang  di  hasilkan  itu  bisa bermanfaat  di  dalam  memecahkan  suatu  problematika.  Demi kesempurnaan  fatwa  seorang  mustafti  harus  memakai  beberapa  metode yang  harus  di  terpakan  di  dalam  memecahkan  masalah  yang  di  ijtihadi pada waktu itu, seperti metode bayani, ta‟lili dan istilahi.
Kata Kunci : Metode, Penetapan Hukum, Fatwa
A Mukhlisin, Aan Suheri dan M. Dimyati: Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa| 168

## Abstract
Fatwa  is  the  answer  to  the  problem  that  arises,  usually  respond  to contemporary things. This can be seen from a series of fatwa issued by the MUI.  from  the  problem  golput,  cigarettes,  pre-wedding  photos, motorcycle taxi women and many other things. Fatwa is a very urgent case for humans because not everyone is able to explore the laws of the Shari'a.
Or it can be concluded that the fatwa is an explanation of Sharia law on various  issues  that  occur  in  the  midst  of  society.Therefore,  given  the importance of the position of the fatwa, it should be done that the people do not ignore the fatwas issued by the Fatwa scholars born because of the consideration of the benefit of the ummah or mashalihul ummah, and in this  paper  will  be  discussed  about  the  methods  of  law  enforcement  in berfatwa.One of the conditions for determining fatwas is that they must fulfill the methodology (manhaj) in teaching, because it establishes fatwas without regard to manhaj including those which are prohibited by religion. Establish a fatwa based solely on the necessity (li al-hajah), or because of the benefit (li al-mashlahah), or because the essence of religious teachings (li  maqashid  as-syari'ah),  with  no  adhering  to  nushus syar'iyah,  including the excessive group (ifrathi).Within the scope of the fatwa there are some important things that must be noticed by a mufti (giver of fatwas) and a mustafti (the person who asks fatwas) so that the resulting fatwa can be useful  in  solving  a  problematika.  For  the  sake  of  perfection  a  fatwa  of mustafti  must  use  some  method  which  must  be  consumed  in  solving problem which in ijtihadi at that time, like method bayani, ta'lili and termi.

## Keywords: Method, Legal Determination, Fatwa

## Pendahuluan
Ditengah–tengah  dinamika  ummat  Islam  yang  semakin  berkembang, persoalan  ummat  pun  kian  kompleks.  sehingga  di  anggap  di  perlukan  rambu- rambu  sebagai  upaya  membentengi  ummat  Islam  dari  segala  sesuatu  yang menimbulkan mafsadat-kerusakan.
Fatwa  adalah  jawaban  atas  persoalan  yang  mengemuka,  biasanya merespon  hal–hal  yang  bersifat  kontemporer.  Belakangan  ini  perbincangan seputar fatwa juga semakin mengemuka. Namun tidak sedikit yang meragukan akan sebuah fatwa, bahkan terkesan acuh tak acuh dengan yang namanya fatwa. Fatwa  yang  dulu  dianggap  „barang  mahal‟  itu,  saat  ini  terkesan  tidak mendapatkan  tempat  dihati  ummat.  Seakan  nilai  fatwa  mengalami  penyusutan nilai.  Sehingga  banyak  individu  maupun  lembaga  yang  tidak  terlalu  pengaruh dengan adanya fatwa.
169 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
Hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  sederetan  fatwa  yang  dikeluarkan  lembaga MUI.  dari  persoalan  golput,  rokok,  foto  pre  wedding,  tukang  ojek  wanita  dan jual beli pupuk kandang yang mana Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli. Namun dalam melakukan  akad  mereka  tidak  mengungkapkan  secara  jelas  tetapi  jual  beli dengan  perbuatan  (saling  memberikan)  yang  dikenal  dengan  istilah muathah . 1 Dan beberapa problematika lainnya yang ada di era kontemporer saat ini.
Seharusnya  dengan  adanya  fatwa  dari  ulama  maka  seharusnya  diikuti karena  bagaimanapun  ulama  dikatakan  sebagai  pewaris  para  nabi.  namun kenyataan  dilapangan  tidak  selamanya  sama,  memang  ada  sebagaian  yang mengikuti  atas  fatwa  yang  ada  tapi  ada  juga  yang  tidak  terlalu memperhatikannya.
Fatwa  secara  syariat  bermakna  penjelasan  hukum  syariat  atas  suatu permasalahan dari permasalahan-permasalah yang ada yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran Sunnah Nabawiyyah dan ijtihad.
Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia dikarenakan tidak  semua  orang  mampu  menggali  hukum-hukum  syariat.  Atau  dapat disimpulkan  fatwa  adalah  penjelasan  hukum  syariat  atas  berbagai  macam persoalan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Pengambilan  fatwa  tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat, dari dalil-dalil syariat- Ijtihad.  Pasalnya,  satu-satunya  cara  untuk  mengetahui  hukum  syariat  dari  dalil- dalil syariat adalah dengan ijtihad tidak ada yang lain.
Atau dengan kata lain, penetapan fatwa harus didasarkan pada prinsip- prinsip  ijtihad  yakni  ”fahm  al-nash”  memahami  nash  atau  teks  dan  fahm  al- waaqi‟ al-haaditsah” memahami realitas yang terjadi. Fahm al-nash adalah upaya memahami dalil-dalil syariat hingga diketahui dilalah al-hukm atau penunjukkan hukum yang terkandung di dalam dalil tersebut. Sedangkan fahmu al-waaqi‟ al- haaditsah  adalah  upaya  mengkaji  dan  meneliti  realitas  yang  hendak  dihukumi agar  substansi  persoalannya  bisa  diketahui,  serta  hukum  syariat  yang  paling sesuai dengan realitas tersebut.
Realitas bukanlah dalil hukum atau sumber hukum akan tetapi ia adalah obyek  yang  dihukumi.  Oleh  karena  itu,  fatwa  tidak  digali  atau  dirujuk  dari realitas,  akan  tetapi  diambil  dan  dirujuk  dari  dalil-dalil  syariat  yakni  al-Quran Sunnah, Ijma‟ atau kesepakatan Ijtihad para Shahabat dan Qiyas
1 Ahmad  Mukhlishin  dan  Saipudin  Saipudin,  “Sistem  Jual  Beli  Pupuk  Kandang Prespektif  Imam  Syafi‟i  Dan  Imam  Hanafi  (Studi  di  Kampung  Sulusuban  Kecamatan  Seputih Agung),” Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 2, no. 2 (2017): hal.334.
A Mukhlisin, Aan Suheri dan M. Dimyati: Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa| 170
Fatwa  pada  hakikatnya  merupakan  produk  ijtihad  dari  individu  ulama atau  mufti  atau  institusi  keulamaan  yang  berwenang  memberikan  fatwa  atas suatu permasalahan hukum dan keagamaan.
Untuk  itu,  mengingat  betapa  pentingnya  kedudukan  fatwa  sudah seyogya-nyalah  umat  tidak  mengabaikan  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh ulama atau dewan mufti seperti MUI. Sebab, fatwa tidak lahir atas pertimbangan satu  orang  saja  atau  demi  kepentingan  segelintir  orang.  Fatwa  lahir  karena pertimbangan kemaslahatan umat atau mashalihul ummah, dan dalam makalah ini akan dibahas tentang metode-metode penetapan hukum dalam berfatwa.

## Pembahasan

## Pengertian Fatwa
Secara etimologi kata  fatwa  berasal  dari  bahasa  Arab  al-Fatwa,  menurut Ibnu  Manshur  kata  fatwa  ini  merupakan  bentuk  mashdar  dari  kata  fata,  yaftu, fatwan,  yang  bermakna  muda,  baru,  penjelasan,  penerangan.  Pendapat  ini hampir  sama  dengan  pendapat  al-Fayumi  yang  mengartikan  sebagai  pemuda yang  kuat.  Sehingga  orang  yang  mengeluarkan  fatwa  dikatakan  sebagai  mufti, karena  orang  tersebut  diyakini  mempunyai  kekuatan  dalam  memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai mana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.
Sedangkan secara terminologi , sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyri (w.  538  H)  fatwa  adalah  penjelasan  hukum  syara‟  tentang  suatu  masalah  atas pernyataan seseorang atau sekelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti al- Ifta  berarti  keterangan-keterangan  tentang  hukum  syara‟  yang  tidak  mengikat untuk diikuti. 2
Menurut  kitab  Mathalib  Ulin  Nuha  fi  Syarh  Ghayah  al-Muntaha, pengertian fatwa adalah:
Menjelaskan hukum Syar‟i kepada penanya dan tidak mengikat. 3 Menurut Yusuf   Qardawi,  fatwa   adalah  menerangkan  hukum  syara‟  dalam  persoalan sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peminta  fatwa  (mustafti) baik secara perorangan atau kolektif. 4
2 Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh , (Mansyurat Kuliah Da‟wah Islamiyah,1990) hal. 98 3 Mathalib Ulin Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha (darul fikr) hal. 168
4 Yusuf Qardawi, Fiqh Prioritas (Mansyurat Kuliah Da‟wah Islamiyah,1990) hal. 203
171 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018

## Istilah-Istilah Dalam Fatwa
Terdapat  beberapa  istilah  yang  berkaitan  dengan  proses  pemberian fatwa, yakni:
1. Al-ifta  atau  al-Futya,  artinya  kegiatan  menerangkan  hukum  syara‟  sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. Mustafti,artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa
3. Mufti, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. Mustafti  fih,  masalah,  peristiwa,  kejadian,  kasus,  perkara  yang  ditanyakan status hukumnya
5. Fatwa,  jawaban  hukum  atas  masalah,  peristiwa,  kasus  atau  perkara  yang ditanyakan. 5

## Syarat-Syarat Mufti
Adapun  orang  yang  pantas  dimintai  fatwa  tidaklah  sembarang  orang. Jalaluddin al-Mahalli menyebutkan bahwa di antara syarat seorang mufti adalah:
“menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh dan fiqh,  mempunya  kelengkapan  untuk  melakukan  ijtihad,  menetahui  ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum , misalnya ilmu Nahwu, ilmu  bahasa,  ilmu  Mushthalah  al-Hadits,  tafsir  ayat-ayat  dan  hadits-hadits hukum”
As-Syaukani  menyebutkan  tiga  syarat  yaitu,  mampu  berijtihad,  adil  dan terhindar dari kesan memperlonggar dan mempermudah hukum.
Imam  An-Nawawi  menyebutkan  bahwa  seorang  mufti  haruslah  nyata- nyata seorang wara‟, tsiqah, terpercaya, terhindar dari fasiq, tajam pikiran, sehat rohani dan sedapatnya sehat jasmani.
Mengenai  apakah  seorang  mujtahid  atau  mufti  harus  dapat  menjawab semua  pertanyaan,  Imam  Ghazali  menyatakan  bahwa  ijtihad  bukan  pekerjaan yang  tidak  terbagi-bagi.  Menurutnya  seorang  alim  dapat  dikatakan  melakukan ijtihad meskipun ia melakkan ijtihad dalam beberapa ketentuan hukum saja. 6

## Adab Dan Syarat-Syarat Di Dalam Meminta Fatwa
5 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 ,(Jakarta:Logos Wacana Ilmu,2001),cet.3,hal.203.
6 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 ,(Jakarta:Logos Wacana Ilmu,2001),cet.3,hal.206.
A Mukhlisin, Aan Suheri dan M. Dimyati: Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa| 172
Tidak  hanya  seorang  mufti  saja  yang  mempunya  syarat,  akan  tetapi terdapat  adab  dan  syarat  dalam  meminta  fatwa  (mustafti).  Diatara  adab  yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Orang atau pihak yang meminta fatwa harus tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan fatwa sendiri.
2. Orang  atau  pihak  yang  meminta  fatwa  harus  meneliti  terlebih  dahulu apakah orang atau lembaga yang dimintainya fatwa benar-benar mempunyai kompetensi untuk menetapka fatwa.
3. Orang atau pihak yang meminta fatwa tidak harus mengetahui bahwa fatwa yang akan dikeluarkan adalah menurut madzhab tertentu.
4. Orang atau pihak yang meminta fatwa apabila mendapati adanya fatwa yang berbeda  dari  dua  mufti  atau  lembaga,  maka  baginya  untuk  mendahulukan fatwa  dari  seseorang  atau  lembaga  yang  secara  luas  diakui  lebih berkompeten dalam mengeluarkan fatwa. Jika yang memintanya tidak  tahu mana yang yang paling berkompeten, maka boleh memilih mana yang lebih “aman”.
5. Orang atau pihak yang meminta fatwa apabila hanya mendapati satu orang atau  lembaga  yang  mempunyai  kompetensi  dalam  berfatwa  dan  tidak  ada orang atau lembaga lain yang mempunyai kompetensi untuk berfatwa. Maka dirinya  terikat  dengan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  orang  atau  lembaga tersebut.
6. Orang  atau  pihak  yang  meminta  fatwa  jika  mendapati  permasalahan  yang sama yang pernah difatwakan, maka apakah ia harus memintakan fatwanya? Ada  dua  perbedaan  diantara  para  Ulama.  Pertama,  meminta  kembali menanyakan, karena boleh jadi berbeda dengan sebelumnya sesuai dengan kondisi dan zaman. Kedua, tidak perlu, hanya perlu merujuk kepada fatwa yang sudah ada.
7. Orang  atau  pihak  yang  meminta  fatwa  sebaiknya  datang  sediri  secara langsung kapada Mufti.
8. Orang  atau  pihak  yang  meminta  fatwa  seyogyanya  berprasangka  baik  dan berprilaku baik kepada mufti.
9. Orang atau pihak yang meminta fatwa seyogyanya tidak menuntut kepada mufti untuk menyertakan dalil berserta argumentasi.
173 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
10. Orang  atau  pihak  yang  meminta  fatwa  jika  tidak  menemukan  mufti  di daerahnya atau dimanapun maka ia tidak terkena taklif. 7

## Hal-Hal Yang Perlu Di Perhatikan Di Dalam Fatwa
Mengingat  fatwa  begitu  penting  dikalangan  awam  dalam  menjalankan ibadahnya, maka setiap mufti tidak boleh menolak apabila dimintai fatwa. Dalam hal  ini  Imam  An-Nawawi  menyebutkan  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan dengan hukum fatwa.
Pertama ,  berfatwa  hukumnya  fardhu  kifayah,  jika  ada  orang  atau  pihak yang  menanyakan  suatu  masalah  maka  wajib  bagi  orang  yang  mempunya kompetensi berfatwa menjawabnya.
Kedua ,  jika  suatu  fatwa  itu  sudah  dikeluarkan  akan  tetapi  oleh  karena suatu hal fatwa tersebut dirasa tidak sesuai, maka bagi pihak yang mengeluarkan fatwa harus memberitahukan orang yang meminta fatwa, bahwa fatwa yang telah dikeluarkan terdahulu tidak sesuai.
Ketiga ,  haram  hukumnya  bagi  mufti  untuk  terlalu  mudah  mengeluarkan fatwa,  dan  jika  diketahui  seperti  itu  maka  haram  bagi  mustafi  meminta  fatwa kepadanya.
Keempat , seorang mufti ketika menetapkan fatwa harus stabil psikis dan fisiknya,  sehingga  bisa  berfikir  jernih  dan  menjaga  kenetralannya  dalam menetapkan hukum suatu masalah.
Kelima ,  seorang  mufti  dilarang  menjadikan  fatwa  sebagai  sumber penghasilan untuk kepentingan dirinya.
Keenam ,  bagi  mufti  yang  dalam  menetapkan  fatwa  tetang  hukum  suatu masalha kemudian dilain waktu ada pihak lain yang menanyakan masalah yang sama, maka mufti boleh menyamakan dengan yang pertama dengan syarat masih ingat dalil-dalil dan penjelasannya.
Ketujuh ,  jika  mufti  yang  dalam  menetapkan  fatwa  merujuk  kepada pendapat ulama madzhab tertentu, maka harus didasarkan atas pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fiqh yang diakui.
Kedelapan ,  ketetapan  fatwa  harus  jelas  dan  dapat  langsung  dilaksanakan oleh peminta fatwa. 8
7 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh , (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), cet.2, hal.157.
A Mukhlisin, Aan Suheri dan M. Dimyati: Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa| 174

## Metode-Metode Fatwa
Fatwa  mempunyai  kedudukan  yang  tinggi  dalam  agama  Islam.  Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan ( an-nushush as-syari‟iyah ) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak  tercover  dalam  nash-nash  keagamaan.  Nash-nash  keagamaan  telah berhenti  secara  kuantitasnya,  akan  tetapi  secara  diametral  permasalahan  dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.
Sebagaimana  ungkapan  para  ulama “Sesungguhnya  nash  itu  terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya  nash itu  telah  berhenti  sedangkan  permasalahan  akan  senantiasa  muncul  dan  tidak  pernah berhenti”.
Dalam  kondisi  seperti  inilah  fatwa  menjadi  salah  satu  alternatif  jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut.
Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi ( manhaj ) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena  adanya  kebutuhan  ( li  al-hajah ),  atau  karena  adanya  kemaslahatan  ( li  al- mashlahah ), atau karena intisari ajaran agama ( li maqashid as-syari‟ah ), dengan tanpa berpegang pada nushus syar‟iyah , termasuk kelompok yang kebablasan ( ifrathi ).
Sebaliknya,  kelompok  yang  rigid  memegang  teks  keagamaan  ( an-nushus as-syar‟iyah ) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan ( al-mashlahah ) dan intisari ajaran agama ( maqashid as-syari‟ah ), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah ( tafrithi ).
Oleh  karenanya,  dalam  berfatwa  harus  tetap  menjaga  keseimbangan, antara  harus  tetap  memakai manhaj yang  telah  disepakati  para  ulama,  sebagai upaya  untuk  tidak  terjerumus  dalam  kategori  memberikan  fatwa  tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur  kemaslahatan  dari fatwa  tersebut,  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan posisi  fatwa  sebagai  salah  satu  alternatif  pemecah  kebekuan  dalam perkembangan  hukum  Islam  adapun  kaidah  istinbat  yang  dijadikan  pedoman dalam penetapan fatwa sebagaii berikut :
1. Metode Bayani
8 Rachmat  Syafe‟I, Ilmu  Ushul  fiqih  untuk  UIN,STAIN,PTAIS ,(Bandung:CV.Pustaka Setia,2007),cet.3,hal.177
175 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
Metode  ini  dipergunakan  untuk  menjelaskan  teks  al-Quran  dan  as- Sunnah  dalam  menetapkan  hukum  dengan  menggunakan  analisis  kebahasaan. Pembahasan metode bayani ini dalam kajian ushul fiqh mencakup:
a. Analisa bedasarkan segi makna lafaz
b. Analisa bedasarkan segi pemakaian makna
c. Analisa bedasarkan segi terang dan samarnya makna
d. Analisa  bedasarkan  segi  penunjukan  lafaz  kepada  makna  menurut maksud pencipta nash.
2. Metode Ta‟lili
Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu  kejadian  yang  tidak  ditemukan  dalilnya  secara  tersurat.  Istinbat  ini ditunjukan  untuk  menetapkan  hukum  suatu  peristiwa  dengan  merujuk  kepada kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan illat.

## 3. Metode Istishlahi
Metode  ini  dipergunakan  untuk  menggali,  menemukan,  dan merumuskan  hukum  syara‟  dengan  cara  menerapkan  hukum  kulli  untuk peristiwa  yang  ketentuan  hukumnya  tidak  terdapat  dalam  nash,  belum diputuskan dengan ijma‟ dan tidak memungkinan dengan qiyas atau istihsan. 9

## Metode Berfatwa Yang Dipergunakan Di Lingkungan MUI
Keberadaan  metode  dalam  penetapan  fatwa  adalah  sangat  penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah  fatwa  yang  ditetapkan  tanpa  mempergunakan  metodologi,  keputusan hukum  yang  dihasilkannya  kurang  mempunyai  argumentasi  yang  kokoh.  Oleh karenanya, implementasi metode ( manhaj ) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.
Metode  yang  dipergunakan  oleh  Komisi  Fatwa  MUI  dalam  proses penetapan  fatwa  dilakukan  melalui  tiga  pendekatan,  yaitu  Pendekatan  Nash Qath‟i , Pendekatan Qauli dan Pendekatan Manhaji .
Pendekatan  Nash Qoth‟i dilakukan  dengan  berpegang  kepada nash al- Qur‟an  atau  Hadis  untuk  sesuatu  masalah  apabila  masalah  yang  ditetapkan terdapat  dalam nash al-Qur‟an  ataupun  Hadis  secara  jelas.  Sedangkan  apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur‟an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan Qauli dan Manhaji .
9 Moh. Abu Zahrah, Ushul Fiqih ,(Jakarta:Pustaka Firdaus,2008),cet.12, hal.332-334.
A Mukhlisin, Aan Suheri dan M. Dimyati: Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa| 176
Pendekatan Qauli adalah  pendekatan  dalam  proses  penetapan  fatwa dengan  mendasarkannya  pada  pendapat  para  imam  mazhab  dalam  kitab-kitab fiqih  terkemuka (al-kutub  al-mu‟tabarah) .  Pendekatan Qauli dilakukan  apabila jawaban  dapat  dicukupi  oleh  pendapat  dalam  kitab-kitab  fiqih  terkemuka (al- kutub  al-mu‟tabarah) dan  hanya  terdapat  satu  pendapat  ( qaul ),  kecuali  jika pendapat  ( qaul )  yang  ada  dianggap  tidak  cocok  lagi  untuk  dipegangi  karena sangat sulit untuk dilaksanakan (ta‟assur atau ta‟adzdzur al-„amal atau shu‟ubah al- „amal) , atau karena alasa n hukumnya („ illah ) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang ( i‟adatun nazhar ), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama  terdahulu.  Karena  itu  mereka  tidak  terpaku  terhadap  pendapat  ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman.
Apabila  jawaban  permasalahan  tersebut  tidak  dapat  dicukupi  oleh nash qoth‟i dan  juga  tidak  dapat  dicukupi  oleh  pendapat  yang  ada  dalam  kitab-kitab fiqih terkemuka ( al-kutub al-mu‟tabarah) , maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji .
Pendekatan Manhaji adalah  pendekatan  dalam  proses  penetapan  fatwa dengan  mempergunakan  kaidah-kaidah  pokok  ( al-qowaid  al-ushuliyah )  dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu  masalah.  Pendekatan manhaji dilakukan  melalui  ijtihad  secara  kolektif ( ijtihad  jama‟i) ,  dengan  menggunakan  metoda  :  mempertemukan  pendapat yang berbeda ( al-Jam‟u wat taufiq), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (tarjihi), menganalogkan  permasalahan  yang  muncul  dengan  permasalahan  yang  telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (ilhaqi) dan istinbathi .
Dalam  masalah  yang  terjadi khilafiyah di  kalangan  imam  mazhab  maka penetapan  fatwa  didasarkan  pada  hasil  usaha  penemuan  titik  temu  di  antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode al-Jam‟u wa al-Taufiq .
Jika  usaha al-Jam‟u  wa  al-Taufiq tidak  berhasil  maka  penetapan  fatwa dilakukan  melalui  metode tarjihi (memilih  pendapat  ulama  yang  dinilai  paling kuat  dalil  dan  argumentasinya),  yaitu  dengan  menggunakan  metode perbandingan mazhab ( muqaran al-madzahib) dan dengan menggunakan kaedah- kaedah ushul fiqh perbandingan.
Membiarkan  masyarakat  untuk  memilih  sendiri  pendapat  para  ulama yang  ada  sangatlah  berbahaya,  karena  hal  itu  berarti  membiarkan  masyarakat untuk memilih salah satu pendapat ( qaul) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan  dan  patokan.  Oleh  karena  itu,  menjadi  kewajiban  lembaga  fatwa  yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat ( qaul) yang rajih (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.
177 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
Ketika  satu  masalah  atau  satu  kasus  belum  ada  pendapat  ( qaul) yang menjelaskan  secara  persis  dalam  kitab  fiqh  terdahulu  ( al-kutub  al-mu‟tabarah ) namun  terdapat  padanannya  dari  masalah  tersebut,  maka  penjawabannya dilakukan  melalui  metode ilhaqi ,  yaitu  menyamakan  suatu  masalah  yang  terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-mu‟tabarah .
Sedangkan metode Istinbathi dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode ilhaqi karena tidak ada padanan pendapat (mulhaq bih) dalam al-kutub al- mu‟tabarah .  Metode istinbathi dilakukan  dengan  memberlakukan  metode qiyasi , istishlahi , istihsani dan sadd al-dzari‟ah .
Secara  umum  penetapan  fatwa  di  MUI  selalu  memperhatikan  pula kemaslahatan  umum  ( mashalih  „ammah )  dan  intisari  ajaran  agama  ( maqashid  al- syari‟ah) . Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan  yang  dihadapi  umat  dan  benar-benar  dapat  menjadi  alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya.

## Telaah Atas Metode Dan Pendekatan Dalam Berfatwa Yusuf Qaradhowi
Fiqh  al-waqi„  (fikih  realitas)  merupakan  gagasan  dasar  Yusuf  al- Qaradhawi  dalam  upayanya  melakukan  pembaruan  fikih  untuk  menyikapi realitas  modern.  Dalam  kitabnya,  Fiqih  Peradaban,  al-Qaradhawi  menjelaskan, fiqh  al-waqi‟  ialah  pengetahuan  mengenai  realitas  yang  sebenarnya,  baik  yang menguntungkan maupun yang merugikan. Realitas ini penting dipahami karena, menurut  al-Qaradhawi,  pemahaman  atas  realitas  akan  menjadi  pertimbangan tentang  bagaimana  kita  berhubungan  dengan  realitas:  apakah  realitas  itu  akan kita terima atau kita tolak ?
Dalam Sirah Nabi SAW. kita akan menemukan hukum yang tidak sama penerapannya dalam berbagai situasi, yang terjadi karena perbedaan realitas yang melatar-belakanginya.  Misalnya,  sikap  Nabi  SAW.  yang  keras  terhadap  Yahudi Bani  Quraizhah  dengan  sikap  beliau  yang  lembut  terhadap  kaum  musyrik Makkah  saat  Fathu  Makkah.  Karena  itu,  menurut  al-Qaradhawi,  para  ulama menetapkan, fatwa itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan  adat-istiadat.  Al-Qaradhawi   menganggap  kaidah  ini  berasal  dari  Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, I„lam al-Muwaqqi„in (Al-Jauziyah, 2000: 459)
Apa  yang  melatarbelakangi  al-Qaradhawi  mencetuskan  gagasan  fikih barunya itu ? Menurut al-Qaradhawi, sejak tahun 50-an dan 60-an, telah terjadi dua aliran paham yang tidak menguntungkan bagi upaya kebangkitan umat: pada satu  sisi  ada  sikap  berlebihan  (ifrath),  sedangkan  pada  sisi  lain  ada  sikap meremehkan (tafrith). Sikap berlebihan, misalnya, tidak mengakui pendapat lain,
A Mukhlisin, Aan Suheri dan M. Dimyati: Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa| 178 keras, dan suka mengkafirkan. Sebaliknya, sikap meremehkan ialah sikap kaum liberal yang berfatwa tanpa landasan agama dan hanya mengikuti hawa nafsu.
Karena  itulah,  perlu  dihidupkan  prinsip  moderatisme  (tawassuth)  yang berintikan dua prinsip :
1. Berasaskan kemudahan (taysir) dan kabar gembira;
2. Perpaduan salafiyah dan pembaruan (tajdîd).
Maksud  salafiyah  adalah  mengikuti  sumber  pokok,  yakni  al-Quran  dan as-Sunnah;  sedangkan  pembaruan,  maksudnya,  adalah  menyatu  dan  mengikuti zaman,  tidak  jumud  (beku)  atau  taklid  buta.  Dalam  rangka  pembaruan  itu, digagaslah fiqh al-waqi„ 10
Landasan  fiqh  al-waqi„  dapat  dicermati  dari  manhaj  (metode)  al- Qaradhawi  dalam  berfatwa,  yang  diuraikannya  dalam  Al-Fatwa  bayna  al- Indhibath  wa  at-Tasayyub  (Ikut  Ulama  Yang  Mana?,  1994).  Dapat  dilihat  juga dari segi ushul fikihnya dalam kitab Taysir al-Fiqh (Fikih Praktis, 2003). Adapun Manhaj al-Qaradhawi dalam berfatwa adalah :
1. Melepaskan diri dari fanatisme mazhab dan taklid buta
2. Memberikan  kemudahan  (taysir)  dan  keringanan  (takhfif),  bukan memberikan keketatan (tasydid) dan mempersulit (tas„ir)
3. Berfatwa dengan bahasa yang populer
4. Tidak menyibukkan diri kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat
5. Mengedepankan ruh moderat (tawassuth), antara ifrâth dan tafrîth
6. Berfatwa dengan penjelasan dan syarh
Dalam kitab Taysir al-Fiqh  al-Qaradhawi menjelaskan dalil-dalil syariat yang  melandasi  fatwanya.  Selain  berpegang  dengan  4  (empat)  dalil  pokok  (Al- Quran,  as-Sunnah,  Ijma  Sahabat,  dan  Qiyas),  al-Qaradhawi  juga  berpegang dengan  dalil  al-Istihsân  dan  al-Mashâlih  al-Mursalah.  Al-Qaradhawi  berpegang pula  pada  kaidah,  “Adanya  perubahan  fatwa  berdasarkan  berubahnya  zaman, tempat, dan kondisi.” Kaidah ini tampaknya sangat diutamakan dan ditonjolkan oleh al-Qaradhawi, yang bahkan secara khusus beliau jelaskan menjadi satu kitab tersendiri, yaitu kitab Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam („Awamil as-Sa‟ah wa al-Murûnah fî asy-Syari„ah al-Islâmiyyah).
Sebuah contoh penetapan hukum dalam berfatwa yang ada dalam Fiqh al-waqi‟  al-Qaradhawi  berdasarkan  landasan-landasan  tersebut,  misalnya:
10 Fiqih Peradaban , 1997 h. 291-313
179 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
membenarkan sistem demokrasi dan tidak dianggap bertentangan dengan Islam (Fiqih  Daulah,  2000:  181)  dan  membolehkan  bergabung  dengan  pemerintahan yang  bukan  Islam  (Fiqih  Daulah,  2000:249).  Mengapa  Islam  dapat  menerima demokrasi?  Sebab,  menurut  al-Qaradhawi,  substansi  demokrasi  adalah  suatu proses  pemilihan  yang  melibatkan  orang  banyak  untuk  mengangkat  seseorang (kandidat) yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka.
Ini, menurutnya, sejalan dengan Islam, dan bahkan, berasal dari Islam itu sendiri. Sebab, Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai makmum. Jika dalam shalat saja demikian, apa lagi dalam urusan politik.. Prinsip kedaulatan  rakyat,  kata  al-Qaradhawi,  tidak  mesti  dipertentangkan  dengan kedaulatan Allah, selama tidak ada pertentangan di antara keduanya
Bolehnya  bergabung  dengan  pemerintahan  bukan  Islam,  menurut  al- Qaradhawi, hukum dasarnya sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi, al-Qaradhawi lalu keluar dari hukum dasar ini dan kemudian membolehkannya dengan syarat- syarat tertentu. Alasannya :
1. Tuntutan  meminimalkan  kejahatan  dan  kezaliman  adalah  menurut kesanggupan
2. Itu dilakukan untuk memilih kemadlaratan yang paling ringan
3. Karena melepaskan nilai tertinggi lalu turun ke realitas terendah
4. Ada prinsip pentahapan (tadarruj).
Terhadap  konsep  fiqh  al-waqi„  al-Qaradhawi  dapat  diberikan  beberapa catatan kritis berikut:
1. Kelemahan Tatabbu„ ar-Rukhash
Apa yang digagas al-Qaradhawi sebagai fiqh taysîr, dalam ungkapan para ahli  ushul  fikih,  disebut  dengan  tatabbu‟  ar-rukhash.  Maksudnya  bukanlah mengikuti rukhshah (keringanan), seperti berbuka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan,  tetapi  mengambil  pendapat  yang  teringan  di  antara  hukum-hukum syariat  ketika  terjadi  perbedaan  pendapat  (Abdullah,  1995:  376).  Az-Zuhaili mengungkapkan istilah ini dengan ungkapan ikhtiyâr al-aysar (memilih pendapat termudah)  (Az-Zuhaili,  1996:  39).  Misalnya,  seseorang  mengambil  pendapat bahwa  menyentuh  perempuan  tidak  membatalkan  wudlu  (mazhab  Hanafi), seraya  meninggalkan  pendapat  bahwa  menyentuh  perempuan  membatalkan wudlu (mazhab Syafi‟i). Hal ini serupa dengan manhaj al-Qaradhawi yang selalu menekankan  prinsip  kemudahan  dan  keringanan.  Dalam  contoh  di  atas  akan terlihat jelas manhaj al-Qaradhawi ini.
A Mukhlisin, Aan Suheri dan M. Dimyati: Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa| 180
Di  kalangan  umat  Islam,  ada  yang  mengharamkan  demokrasi,  seperti Taqiyuddin  an-Nabhani,  Al-Maududi,  dan  Abdul  Qadim  Zallum;  ada  pula menghalalkan  demokrasi,  seperti  Fahmi  Huwaidi,  Sulaiman  ath-Thamawi,  dan Abdul Hamid Mutawalli. Al-Qaradhawi cenderung pada yang mudah dan ringan, yakni  yang  menghalalkan  demokrasi,  yang  sedang  mendominasi  realitas.  Di kalangan  umat  ada  ulama  yang  menghalalkan  bergabung  dengan  sistem pemerintahan  bukan  Islam  (yang  menjadi  realitas  di  tengah  umat),  ada  pula ulama yang mengharamkannya. Al-Qaradhawi cenderung pada yang mudah dan gampang,  yakni  yang  menghalalkannya,  walaupun  menurutnya  pada  dasarnya tidak boleh.
Memang,  menurut  pengakuannya  dalam  kitab  Al-Fatâwâ  al-Mu„ashirah (II/128),  Al-Qaradhawi  menolak  tatabbu‟  ar-rukhash.  Akan  tetapi,  klaim  itu patut  diragukan  karena  bertentangan  dengan  kaidah  taysîr,  yang  selalu ditekankannya,
dan dengan sebagian fatwanya yang cenderung menggampangkan masalah.
Di antara ulama ushul telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah tatabbu‟ ar-rukhash. Menurut Muhammad Husain Abdulah dalam Al-Wâdhih fî Ushûl al-Fiqh (hlm. 376), dalam masalah ini ada 3 pendapat:
Pertama,  ada  ulama  yang  melarang  tatabbu‟  rukhash,  seperti  Imam Ahmad (dalam satu riwayatnya), Abu Ishaq al-Marwazi, Imam asy-Syatibi, Imam al-Ghazali, ulama Hanabilah, dan ulama Malikiyah. 11 Tatabbu‟ rukhash dilarang karena  merupakan  kecenderungan  berdasarkan  hawa  nafsu,  sedangkan  syariat melarang mengikuti hawa nafsu. Selain itu, jika ada perbedaan pendapat, wajib dikembalikan  pada  syariat  dengan  jalan  tarjîh  (memilih  pendapat  dengan  dalil terkuat), bukan memilih sesuka hati, sesuai dengan firman Allah Swt.:
                                                      
Jika  kalian  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu  maka  kembalikanlah  ia  kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) . (QS an-Nisa‟ : 59)
Kedua,  ada  ulama  yang  membolehkan  tatabbu‟  ar-rukhash  secara bersyarat, misalnya Imam al-„Izz bin Abdissalam. Menurut beliau, jika tatabbu‟ ar-rukhash  terjadi  pada  masalah  yang  keharamannya  menurut  syariat  sudah masyhur  maka  tidak  boleh  ada  tatabbu‟  ar-rukhash.  Pengertiannya,  jika masalahnya tidak masyhur, boleh tatabbu‟ ar-rukhash
181 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
Ketiga, ada ulama yang membolehkan tatabbu‟ ar-rukhash (tanpa syarat seperti no. 2 di atas), misalnya al-Qarafi (bermazhab Maliki), dan ini merupakan pendapat yang râjih (kuat) di kalangan ulama Hanafiyah, seperti Kamal ibn al- Humam  dalam  kitabnya,  At-Tahrîr,  dan  Ibnu  Abdisysyakur,  dalam  kitabnya, Musallam ats-Tsubût. Dalilnya antara lain hadis Rasulullah saw. berikut:
Rasulullah saw. tidak pernah memilih satu pun di antara dua perkara kecuali yang paling mudah di antara keduanya, selama bukan dosa. (HR al-Bukhari, Malik, dan at- Tirmidzi).
Dari tiga pendapat tersebut, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani memandang pendapat  pertamalah  yang  lebih  kuat  (râjih),  yakni  yang  melarang  tatabbu‟  ar- rukhash.  Dalam  kitabnya,  Asy-Syakhshiyah  al-Islâmiyyah  (I/226-228),  An- Nabhani menerangkan bahwa jika ada dua pendapat yang berbeda maka seorang muqallid  (juga  mujtahid)  wajib  melakukan  tarjîh  (analisis),  bukan  memilih pendapat mana saja sesuai kehendaknya. Memilih salah satu pendapat berdasar hawa  nafsu  sama  saja  dengan  mengikuti  hawa  nafsu.  Ini  dilarang  syariat,  juga bertentangan  dengan  kewajiban  mengembalikan  perselisihan  pada  syariat  (QS an-Nisa‟  :  59)  dan  kewajiban  tarjîh  berdasarkan  Ijma  Sahabat.  Jika  mujtahid men-tarjîh dalil maka muqallid men-tarjîh mujtahid atau hukum dengan murajjih (kriteria  pen-tarjîh-an)  yang  dibenarkan  syariat,  yaitu  dengan  melihat  siapa mujtahid  yang  dipandang  lebih  berilmu  (al-a„lamiyah),  dengan  syarat,  mujtahid itu  harus  memenuhi  kriteria  al-„adalah  (konsisten  mengamalkan  agama,  bukan fasik).
Hadits di atas yang digunakan pendukung tatabbu‟ ar-rukhash tidak tepat jika  dijadikan  dasar  bolehnya  memilih  pendapat  paling  ringan  di  antara  dua pendapat  yang  bertentangan  tanpa  dalil  pen-tarjîh  yang  mendasarinya, sebagaimana  yang  ada  dalam  tatabbu‟  ar-rukhash.  Maknanya,  boleh  memilih perkara paling ringan dari dua perkara, tetapi dua perkara itu masih ada dalam lingkup  satu  hukum,  yaitu  kebolehan  (mubah),  bukan  dalam  dua  hukum  yang bertentangan.  Misalnya,  ketika  imam  membaca  surat  setelah  membaca  al- Fatihah,  maka  imam  boleh  membaca  surat  yang  pendek,  boleh  yang  panjang. Keduanya  masih  dalam  lingkup  satu  hukum,  yakni  sunnah.  Akan  tetapi,  yang lebih  disukai  adalah  membaca  surat  yang  pendek,  karena  ini  lebih  ringan  bagi para  makmum.  Dapat  pula  dimaknai,  boleh  memilih  perkara  paling  ringan  (di antara dua perkara) yang merupakan rukhshah, yang telah ditunjukkan oleh dalil syariat.  Misalnya,  orang  yang  merasa  berat  untuk  tetap  berpuasa  Ramadhan dalam  perjalanan  boleh  tetap  berpuasa  dan  boleh  pula  berbuka.  Akan  tetapi, berbuka adalah lebih baik, karena ini lebih ringan bagi musafir yang kepayahan
A Mukhlisin, Aan Suheri dan M. Dimyati: Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa| 182 dalam perjalanannya. Ini ditunjukkan oleh dalil syariat berupa sabda Nabi SAW. kepada orang yang tetap berpuasa dalam perjalanannya padahal dia merasa berat:
Tidak  termasuk  kebajikan,  berpuasa  dalam  perjalanan. (HR  al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa‟i, dan Ahmad).
2. Kekeliruan Kaidah Perubahan Hukum (Taghayyur al-Ahkâm)
Memang,  ada  kaidah  dalam  kitab  kodifikasi  undang-undang  Daulah Utsmaniyah,  yakni  Majallah  al-Ahkam  Al-Adliyah,  pasal  39,  yang  berbunyi:  Lâ yunkaru taghayyur al-ahkâm bi taghayyur az-zamân (Tidak diingkari perubahan hukum  karena  perubahan  zaman)  (Az-Zuhaili,  2001:  1181).  Kaidah  ini sebenarnya sangat lemah, lagipula sering disalahpahami, seakan-akan faktor satu- satunya  yang  mengubah hukum  adalah  zaman;  atau  semisalnya  seperti  tempat, kondisi, dan adat. Padahal, dengan mencermati kitab I„lâm al-Muwaqqi„în, karya Ibnu  Qayyim Al-Jauziyah,  yang  sering  dirujuk  sebagai  sumber  kaidah  ini,  akan jelas bahwa duduk perkaranya tidaklah demikian. Yang benar, perubahan hukum itu terjadi karena adanya nash itu sendiri, yang menunjukkan perubahan hukum, bukan  karena  faktor  waktu,  zaman,  dan  sebagainya.  Waktu  dan  tempat  tidak dapat  mengubah  hukum  jika  tidak  ada  nash  yang  menunjukkan  perubahan hukum.  Ibnu  Qayyim  mencontohkan,  Rasulullah  SAW.  tidak  menjatuhkan hukum  potong  tangan  pada  saat  perang.  Tindakan  Rasul  itu  bukan  karena perang  itu  sendiri,  tetapi  karena  ada  nash  lain  yang  menetapkan  tidak dilaksanakannya hukum potong tangan pada saat perang .
3. Menjustifikasi Realitas yang Rusak.
Pendapat  fikih  yang  keliru  dan  lemah  pada  dasarnya  masih  tergolong pendapat  Islami  (ar-ra‟yu  al-islâmî),  selama  masih  berlandaskan  dalil  atau syubhah  ad-dalîl  (dalil  syariat  yang  lemah)  seperti  al-Istihsân,  al-Mashâlih  al- Mursalah, atau konsep tatabbu‟ ar-rukhash. Namun, mungkin orang lupa, bahwa dulu  ketika  para  ulama  mencetuskan  pendapat-pendapat  itu,  mereka  hidup dalam  masyarakat  Islami  dan  dalam  Daulah  Khilafah  Islamiyah  sehingga pendapat-pendapat  mereka  dapat  dinilai  sebagai  opini  intelektual  murni  yang tidak  akan  menimbulkan  suatu  bahaya  (mudlarat), karena  mereka  hidup  dalam suasana kehidupan Islami.
Para ulama semata-mata berijtihad, bukan melakukan justifikasi terhadap penyimpangan  agama.  Ini  jelas  berbeda  dengan  fiqh  al-wâqi„  gagasan  al- Qaradhawi,  yang  lahir  di  tengah  masyarakat  yang  tidak  Islami,  dalam  sistem kehidupan yang dicengkeram oleh sistem demokrasi sekular yang kufur.
183 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018
Gagasan seperti ini sangat berbahaya, kontraproduktif, dan sulit diterima akal sehat. Sebab, yang seharusnya dilakukan umat Islam justru menghancurkan sistem sekular yang ada, karena sistem itu adalah thâghût yang wajib diingkari. Jelas  pendapat  seperti  ini  sangat  berbahaya.  Sebab  yang  seharusnya  dilakukan umat  Islam  justru  mengubah  sistem  demokrasi  sekuler  yang  ada  ini  dengan sistem Islam ajaran Rasulullah SAW.

## Penutup
Dari  keterangan  di  atas  penulis  menarik  kesimpulan  bahwasannya  usul fiqh  adalah  sebuah  teori  penjelasan  hukum  syari‟ah  oleh  seorang  mufti  yang sudah memenuhi kreteria di dalam menjelaskan fatwa dan menelaah fenomena- fenomena di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memperoleh jawaban yang benar menurut syariah islam atas masalah-masalah tersebut.
Seorang mufti wajib mempunyai karakter-karakter yang harus di penuhi didalam memberikan fatwa. Supaya hasil dari fatwa yang di kemukakan itu tidak melenceng dari kebenaran yang telah di jelaskan oleh syari‟ah.
Di dalam ruang lingkup fatwa ada beberapa hal yang penting yang harus di  perhatikan  oleh  seorang  mufti  (pemberi  fatwa)  maupun  seorang  mustafti (orang yang meminta fatwa) supaya fatwa yang di hasilkan itu bisa bermanfaat di dalam memecahkan suatu problematika.
Demi  kesempurnaan  fatwa  seorang  mustafti  harus  memakai  beberapa metode yang harus di terpakan di dalam memecahkan masalah yang di ijtihadi pada waktu itu, seperti metode bayani, ta‟lili dan istilahi.
Demikianlah makalah ini kami buat, penulis mengakui di dalam makalah ini masih banyak kekurangan yang harus di benahi, penulis memohon bantuan dari semua pihak untuk membantu dalam bentuk kritik membangun dan saran- saran supaya makalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua di dalam proses kita mencari ilmu.■
A Mukhlisin, Aan Suheri dan M. Dimyati: Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa| 184

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh ,(Bandung:Gema Risalah Press,1997)
Mathalib Ulin Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha (darul fikr)
Moh. Abu Zahrah, USHUL FIQIH ,(Jakarta:Pustaka Firdaus,2008)
Mukhlishin, Ahmad, dan Saipudin Saipudin. “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif  Imam  Syafi‟i  Dan  Imam  Hanafi  (Studi  di  Kampung Sulusuban  Kecamatan  Seputih  Agung).” JURNAL  MAHKAMAH:
Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 2, no. 2 (2017): 327–350.
Nasrun Haroen, USHUL FIQH 1 ,(Jakarta:Logos Wacana Ilmu,2001)
Rachmat  Syafe‟I, Ilmu  Ushul  fiqih  untuk  UIN,  STAIN,  PTAIS ,  (Bandung:CV. Pustaka Setia,2007)
Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh , (Mansyurat Kuliah Da‟wah Islamiyah,1990)
Yusuf Qardawi, Fiqh Prioritas (Mansyurat Kuliah Da‟wah Islamiyah,1990)