## URGENSI PENYELESAIAN NOMOR IZIN BERUSAHA (NIB) AMAL USAHA MU- HAMMADIYAH (AUM) SE-KABUPATEN LUMAJANG
1)Diyah Probowulan, 2)Ari Sita Nastiti Universitas Muhammadiyah Jember; Jl. Karimata No. 49 Jember, (0331) (420029) e-mail: 1)diyahprobowulan@unmuhjember.ac.id, 2)arisitanastiti@unmuhjember.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan dari kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah membantu Mitra untuk melakukan pengurusan NIB sehingga di akhir kegiatan setiap Mitra telah memiliki NIB. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Lumajang pada tanggal 19 Oktober 2019. Mitra merupakan AUM-AUM di Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatan ini diberikan melalui metode ceramah dengan pendekatan participatory learning dengan menekankan prinsip learning by doing. Setiap Mitra akan didampingi dalam melakukan proses pendaftaran NIB melalui website https://sk-aum.id hingga pada akhirnya masing-masing Mitra memiliki NIB. Secara keseluruhan acara ini berjalan dengan lancar dan setiap kendala yang muncul dapat diatasi dengan baik.
Kata kunci: Amal Usaha Muhammadiyah, Lumajang, NIB, Online Single Submission, Perizinan

## ABSTRACT
The objectives of the Community Partnership Program (PKM) activities are as a form of devotion to the community in the form of mentoring the attempted permit number (NIB) charity Enterprises Muhammadiyah (AUM) in Lumajang district. The purpose of this PKM activity is to help partners to perform the NIB management so that at the end of each partner's activities already have a NIB. This activity was held at SMK Muhammadiyah Lumajang on 19 October 2019. Mitra is AUM-AUM in Lumajang District engaged in education and health. This activity is provided through a lecture method with a participatory learning approach by emphasizing the principle of learning by doing. Each partner will be accompanied by a registration process through the NIB website https://sk-aum.id until the end of each partner has a NIB. Overall the event runs smoothly and every obstacle that arises can be solved properly.
Keywords: Charity Enterprises Muhammadiyah, Lumajang, NIB, Online Single Submission, licensing.
1. PENDAHULUAN Prosedur perizinan yang berbelit-belit, memakan waktu lama dan tidak terintegrasi menyebabkan banyak pelaku usaha, utamanya skala mikro, kecil dan menengah, enggan untuk mengurus kepemilikan izin usaha. Sebagai akibatnya, para pelaku usaha tersebut tidak dapat memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal, melakukan ekspor, atau berpartisipasi dalam program-program pemerintah.
Proses perizinan yang rumit tersebut
60
juga menjadi salah satu hambatan besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya pungutan liar yang dimainkan oleh oknum tertentu. Hal ini secara keseluruhan membuat iklim investasi di Indonesia dinilai tak begitu ramah. Hingga akhir tahun 2014 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih masuk angka ratusan.
Persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah benar-benar menaruh perhatian besar untuk memberikan perlindungan investor dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Karena dengan investasi yang lancar akan menjadi landasan bagi percepatan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu dilakukan reformasi birokrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2018, pemerintah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan platform "Online Single Submission" untuk memberikan akses perijinan investasi satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS) ini merupakan bagian dari perubahan struktural perizinan, dimana seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota tertentu akan terintegrasi secara elektronik dengan sistem di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan konfirmasi soal badan usaha dan NPWP. Setiap pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya pada platform OSS akan mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB merupakan nomor induk yang wajib dimiliki semua komponen lembaga usaha baik yang profit maupun nonprofit, diantaranya: sekolah, yayasan, rumah sakit, dan sebagainya. NIB adalah salah satu faktor penting dalam mendirikan suatu Badan atau perusahaan di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha, pengurusan NIB di Indonesia menggantikan
beberapa izin yang diperlukan sebelumnya yakni Akses Kepabeanan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API). NIB tidak saja mempermudah Badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang. NIB selayaknya sebuah identitas bagi perusahaan atau Badan sehingga apabila tidak memiliki NIB, akan berdampak pada pengembangan usaha menjadi terhambat. Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas besar di Indonesia, menyikapi kebijakan pemerintah RI tersebut sebagai sebuah bagian dari ketaatan warga negara. Untuk itu, PP Muhammadiyah mengintruksikan kepada seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk segera melakukan proses pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan.  Sebagian besar Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra mengalami kesulitan dalam melakukan proses pengurusan NIB. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Mitra terkait proses pengurusan NIB adalah: 1. Keterbatasan pemahaman mengenai NIB 2. Belum  adanya  pengalaman  dalam  proses pengurusan NIB 3. Belum adanya SDM yang menguasai bidang pengurusan NIB Untuk itu, berdasarkan permasalahan dan prioritas dari Mitra maka solusi yang ditawarkan adalah kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)  Se-Kabupaten  Lumajang. Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah membantu Mitra untuk melakukan pengurusan NIB sehingga di akhir kegiatan setiap Mitra dapat memiliki NIB.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan PKM ini akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Lumajang, yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Mitra merupakan AUM-AUM di Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatan PKM Pengurusan NIB ini diberikan melalui metode ceramah dengan pendekatan participatory learning dengan menekankan prinsip learning by doing. Dengan memahami pentingnya dan kewajiban pengurusan NIB, diharapkan Mitra memiliki dasar pengetahuan yang cukup tentang NIB. Selanjutnya Mitra akan didampingi dalam proses pendaftaran NIB melalui website https://sk-aum.id. Website https://sk-aum.id merupakan layanan portal yang disediakan oleh PP Muhammadiyah untuk pengesahan ijin pendirian AUM sekaligus pendaftaran NIB secara online bagi seluruh AUM di Indonesia. Dari proses pendampingan ini, diharapkan masing-masing Mitra memperoleh NIB. Tahap akhir dari kegiatan adalah proses evaluasi dan pelaporan mengenai efektivitas dari pelaksanaan kegiatan PKM ini. 3. HASIL KEGIATAN Kegiatan PKM ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Acara PKM diawali dengan registrasi peserta dan pembagian snack yang dimulai pada pukul 07.30 – 08.00. Peserta yang mengikuti acara PKM ini merupakan  perwakilan  dari AUM-AUM Se-Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Umumnya tiap AUM diwakili oleh Pimpinan AUM dan Tim IT. Jumlah peserta yang hadir pada PKM ini berjumlah 53 orang. Acara dimulai tepat pada pukul 08.00, yang diawali dengan sambutan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lumajang sekaligus secara resmi membuka acara PKM dengan judul “Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Bersama (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang perwakilan AUM. Pada pukul 08.30, acara diserahkan kepada Tim PKM. Tim PKM mengawali acara dengan penyampaian materi mengenai Permasalahan NIB, Keuangan dan Perpajakan Amal Usaha Muhammadiyah. Semua Materi yang dipresentasikan oleh Tim PKM merupakan materi baku yang dibuat oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dengan tujuan penyeragaman pemahaman bagi seluruh AUM di Indonesia.

## Gambar 1. Foto Kegiatan Pendampingan Pengurusan NIB
Acara berikutnya adalah penyampaian materi Panduan Pendaftaran Pengesahan Ijin Pendirian AUM dan NIB, dimana pada sesi ini Tim PKM menyampaikan materi sambil langsung memandu para peserta AUM untuk langsung melakukan proses registrasi NIB melalui website http://sk-aum.id. Selama sesi ini, Ketua Tim memandu di depan sambil mempresentasikan materi dan para anggota
Tim PKM berkeliling ke setiap meja AUM untuk menanyakan kesulitan yang ditemui sekaligus memandu proses pendaftaran NIB. Berikut tampilan halaman muka website http://sk-aum.id yang digunakan untuk prroses pendaftaran NIB sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini: Gambar 2. Tampilan Halaman Muka Website Pendaftaran NIB Sumber: http://sk-aum.id Langkah pertama dalam proses pendaftaran NIB ini adalah mendaftarkan user masing-masing AUM untuk mendapatkan User yang akan digunakan selama proses pendaftaran NIB. Tampilan halaman pendaftaran akun untuk mendapatkan user dapat dilihat pada Gambar 3 berikut: Gambar 3. Tampilan Halaman Pendaftaran Akun Sumber: http://sk-aum.id Setelah mendaftarkan akun, masing-masing AUM akan mendapatkan notifikasi user melalui email yang telah dicantumkan dalam proses pendaftaran akun tadi. User tersebut digunakan untuk proses pendaftaran NIB. Setelah melakukan login dengan menggunakan user masing-masing AUM, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM melalui menu yang telah disediakan. Dalam proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM tersebut, terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM mengenai identitas AUM termasuk juga menyertakan lampiran-lampiran dokumen AUM. Setelah menyelesaikan proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM, selanjutnya menunggu verivikasi dari Majelis Dikdasmen, persetujuan dari PP Muhammadiyah serta penerbitan SK Pengesahan ijin AUM. Setelah SK Pengesahan Ijin AUM diterbitkan, masing-masing AUM dapat melanjutkan ke proses pendaftaran NIB. SK Pengesahan Ijin AUM dapat digunakan untuk pengurusan NPWP di KPP setempat, baik proses pembuatan NPWP baru, membenahi nama NPWP, membenahi periode laporan badan NPWP dan sebagainya. Setelah NPWP telah dipastikan kebenarannya, maka dapat dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu pendaftaran NIB melalui menu yang tersedia pada http://sk-aum.id Sama halnya dengan proses permohonan pengesahan ijin AUM, dalam proses pendaftaran NIB terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM, utamanya terkait data aset AUM dan perpajakan, yang disertai dengan lampiran dokumen NPWP. Setelah semua data telah dilengkapi, maka menunggu verifikasi untuk diterbitkannya NIB. Tahap akhir dari proses pendaftaran NIB ini adalah melakukan aktivasi secara mandiri berdasarkan panduan aktivasi setelah NIB terbit. Pada pukul 11.30, acara dihentikan sejenak untuk istirahat sholat dan makan hingga pukul 12.30. pada pukul 12.30 acara dilanjutkan kembali untuk AUM yang belum menyelesaikan proses pendaftaran NIB. Tepat pada pukul 14.00, acara PKM ini diakhiri dengan lancar dan sukses. Tim PKM menyampaikan kesediaannya untuk membantu
mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui para mitra dan bersepakat untuk menjalin kerja sama kembali di masa mendatang. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang senantiasa mendorong serta memfasilitasi para dosen untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, berupa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Disamping itu, faktor pendukung lainnya adalah adanya motivasi dari para peserta AUM untuk mengikuti serangkaian acara dengan baik, yang didukung pula oleh pihak PDM Lumajang yang menyediakan fasilitas tempat serta fasilitas internet, komputer dan printer yang diperlukan dalam pelaksanaan acara ini. Gambar 4. Foto Para Peserta Acara Pendampingan Pengurusan NIB Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini antara lain: a. Proses pendaftaran akun yang dilakukan oleh beberapa AUM mengalami kegagalan, sehingga AUM tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim PKM berkoordinasi dengan Tim Direktori AUM PP Muhammadiyah, dimana Tim Direktori AUM menyarankan untuk mencoba proses pendaftaran akun beberapa kali ataupun dapat pula dengan
mengganti email yang didaftarkan hingga proses pendaftaran berhasil. b. Banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB ini sehingga memerlukan proses yang lama dalam pengisian data dikarenakan beberapa data berada di kantor masing-masing AUM. Untuk itu, peserta AUM yang hadir berkoordinasi dengan admin yang berada di kantor AUM untuk meminta informasi terkait data-data yang diperlukan. c. Proses verifikasi hingga diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang bagi PP Muhammadiyah untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Untuk itu setelah diberikan panduan oleh Tim PKM, masing-masing AUM diminta meneruskan proses pengajuan NIB sendiri nantinya setelah diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM. 4. KESIMPULAN DAN SARAN Masalah perizinan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha. Nomor Izin Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
NIB dibuat dengan tujuan untuk memudahkan para pengusaha di Indonesia mendapatkan perizinan usaha atau dagang. Oleh karenanya, NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Sebagaimana instruksi dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) diharuskan melakukan pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra
bekerja sama dengan Tim PKM Universitas Muhammadiyah Jember untuk mengadakan acara Pendampingan Proses Pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara PKM tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang, yang beralamat di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Acara berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar, yang terlihat dari antusias peserta selama acara berlangsung serta adanya keinginan dari para peserta untuk menjalin kerjasama kembali di kemudian hari. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta pihak PDM Lumajang yang memfasilitasi pelaksanaan acara PKM tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM  ini adalah kendala dalam proses pendaftaran akun, banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB serta penerbitan SK Pengesahan Ijin AUM yang harus menunggu, dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga PP Muhammadiyah membutuhkan waktu cukup lama untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Namun secara keseluruhan kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh para mitra dan Tim PKM. Kerjasama ini diharapkan tidak berhenti sampai proses penerbitan NIB namun dapat berlanjut ke depan, karena dalam proses pendaftaran NIB, pelaku usaha salah satunya dipersyaratkan memiliki NPWP. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, setiap Badan baik yang berorientasi profit maupun non-profit wajib memiliki NPWP. Sebagai dampak dari kepemilikan NPWP, setiap pemilik NPWP memiliki kewajiban
melaporkan surat pemberitahuan (SPT) kepada Dirjen Pajak. Beberapa AUM belum memiliki pengalaman dalam proses pelaporan pajak sebelumnya serta belum memiliki SDM yang menguasai bidang perpajakan. Untuk itu, ke depan dapat diagendakan oleh mitra dan Tim PKM untuk menjalin kerjasama kembali, salah satunya dalam kegiatan pendampingan pelaporan pajak AUM. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jember beserta Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lumajang yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM ini. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Jakarta: Andi Publisher . Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pohan, Chairil Anwar. 2017. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Centro Inti Media Universitas Muhammadiyah Jember. 2016. Rencana Strategis Pengabdian Universitas Muhammadiyah Jember 2016 – 2020. Jember: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember. https://www.pajak.go.id https://sk-aum.id

## 1. PENDAHULUAN
Prosedur perizinan yang berbelit-belit, memakan waktu lama dan tidak terintegrasi menyebabkan banyak pelaku usaha, utamanya skala mikro, kecil dan menengah, enggan untuk mengurus kepemilikan izin usaha. Sebagai akibatnya, para pelaku usaha tersebut tidak dapat memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal, melakukan ekspor, atau berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Proses perizinan yang rumit tersebut
61
Urgensi Penyelesaian Nomor Izin Berusaha (Nib) Amal Usaha Muhammadiyah (Aum) Se-kabupaten Lumajang
juga menjadi salah satu hambatan besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya pungutan liar yang dimainkan oleh oknum tertentu. Hal ini secara keseluruhan membuat iklim investasi di Indonesia dinilai tak begitu ramah. Hingga akhir tahun 2014 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih masuk angka ratusan. Persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah benar-benar menaruh perhatian besar untuk memberikan
perlindungan investor dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Karena dengan investasi yang lancar akan menjadi landasan bagi percepatan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu dilakukan reformasi birokrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2018, pemerintah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan platform "Online Single Submission" untuk memberikan akses perijinan investasi satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS) ini merupakan bagian dari perubahan struktural perizinan, dimana seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga,
Gubernur, atau Bupati/Walikota tertentu akan terintegrasi secara elektronik dengan sistem di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan konfirmasi soal badan usaha dan NPWP.
Setiap pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya pada platform OSS akan mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB merupakan nomor induk yang wajib dimiliki semua komponen lembaga usaha baik yang profit maupun nonprofit, diantaranya: sekolah, yayasan, rumah sakit, dan sebagainya. NIB adalah salah satu faktor penting dalam mendirikan suatu Badan atau perusahaan di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017
Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha, pengurusan NIB di Indonesia menggantikan
beberapa izin yang diperlukan sebelumnya yakni Akses Kepabeanan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API). NIB tidak saja mempermudah Badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang. NIB selayaknya sebuah identitas bagi perusahaan atau Badan sehingga apabila tidak memiliki NIB, akan berdampak pada pengembangan usaha menjadi terhambat. Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas besar di Indonesia, menyikapi kebijakan pemerintah RI tersebut sebagai sebuah bagian dari ketaatan warga negara. Untuk itu, PP Muhammadiyah mengintruksikan kepada seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk segera melakukan proses pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan.  Sebagian besar Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra mengalami kesulitan dalam melakukan proses pengurusan NIB. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Mitra terkait proses pengurusan NIB adalah: 1. Keterbatasan pemahaman mengenai NIB 2. Belum  adanya  pengalaman  dalam  proses pengurusan NIB 3. Belum adanya SDM yang menguasai bidang pengurusan NIB Untuk itu, berdasarkan permasalahan dan prioritas dari Mitra maka solusi yang ditawarkan adalah kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)  Se-Kabupaten  Lumajang. Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah membantu Mitra untuk melakukan pengurusan NIB sehingga di akhir kegiatan setiap Mitra dapat memiliki NIB.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan PKM ini akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Lumajang, yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Mitra merupakan AUM-AUM di Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatan PKM Pengurusan NIB ini diberikan melalui metode ceramah dengan pendekatan participatory learning dengan menekankan prinsip learning by doing. Dengan memahami pentingnya dan kewajiban pengurusan NIB, diharapkan Mitra memiliki dasar pengetahuan yang cukup tentang NIB. Selanjutnya Mitra akan didampingi dalam proses pendaftaran NIB melalui website https://sk-aum.id. Website https://sk-aum.id merupakan layanan portal yang disediakan oleh PP Muhammadiyah untuk pengesahan ijin pendirian AUM sekaligus pendaftaran NIB secara online bagi seluruh AUM di Indonesia. Dari proses pendampingan ini, diharapkan masing-masing Mitra memperoleh NIB. Tahap akhir dari kegiatan adalah proses evaluasi dan pelaporan mengenai efektivitas dari pelaksanaan kegiatan PKM ini. 3. HASIL KEGIATAN Kegiatan PKM ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Acara PKM diawali dengan registrasi peserta dan pembagian snack yang dimulai pada pukul 07.30 – 08.00. Peserta yang mengikuti acara PKM ini merupakan  perwakilan  dari AUM-AUM Se-Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Umumnya tiap AUM diwakili oleh Pimpinan AUM dan Tim IT. Jumlah peserta yang hadir pada PKM ini berjumlah 53 orang.
Acara dimulai tepat pada pukul 08.00, yang diawali dengan sambutan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lumajang sekaligus secara resmi membuka acara PKM dengan judul “Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Bersama (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang perwakilan AUM. Pada pukul 08.30, acara diserahkan kepada Tim PKM. Tim PKM mengawali acara dengan penyampaian materi mengenai Permasalahan NIB, Keuangan dan Perpajakan Amal Usaha Muhammadiyah. Semua Materi yang dipresentasikan oleh Tim PKM merupakan materi baku yang dibuat oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dengan tujuan penyeragaman pemahaman bagi seluruh AUM di Indonesia.

## Gambar 1. Foto Kegiatan Pendampingan Pengurusan NIB
Acara berikutnya adalah penyampaian materi Panduan Pendaftaran Pengesahan Ijin Pendirian AUM dan NIB, dimana pada sesi ini Tim PKM menyampaikan materi sambil langsung memandu para peserta AUM untuk langsung melakukan proses registrasi NIB melalui website http://sk-aum.id. Selama sesi ini, Ketua Tim memandu di depan sambil mempresentasikan materi dan para anggota
Tim PKM berkeliling ke setiap meja AUM untuk menanyakan kesulitan yang ditemui sekaligus memandu proses pendaftaran NIB.
Berikut tampilan halaman muka website http://sk-aum.id yang digunakan untuk prroses pendaftaran NIB sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini: Gambar 2. Tampilan Halaman Muka Website Pendaftaran NIB Sumber: http://sk-aum.id Langkah pertama dalam proses pendaftaran NIB ini adalah mendaftarkan user masing-masing AUM untuk mendapatkan User yang akan digunakan selama proses pendaftaran NIB. Tampilan halaman pendaftaran akun untuk mendapatkan user dapat dilihat pada Gambar 3 berikut: Gambar 3. Tampilan Halaman Pendaftaran Akun Sumber: http://sk-aum.id Setelah mendaftarkan akun, masing-masing AUM akan mendapatkan notifikasi user melalui email yang telah dicantumkan dalam proses pendaftaran akun tadi. User tersebut digunakan untuk proses pendaftaran NIB. Setelah melakukan login dengan menggunakan user masing-masing AUM, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM melalui menu yang telah disediakan. Dalam proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM tersebut, terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM mengenai identitas AUM termasuk juga menyertakan lampiran-lampiran dokumen AUM. Setelah menyelesaikan proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM, selanjutnya menunggu verivikasi dari Majelis Dikdasmen, persetujuan dari PP Muhammadiyah serta penerbitan SK Pengesahan ijin AUM. Setelah SK Pengesahan Ijin AUM diterbitkan, masing-masing AUM dapat melanjutkan ke proses pendaftaran NIB. SK Pengesahan Ijin AUM dapat digunakan untuk pengurusan NPWP di KPP setempat, baik proses pembuatan NPWP baru, membenahi nama NPWP, membenahi periode laporan badan NPWP dan sebagainya. Setelah NPWP telah dipastikan kebenarannya, maka dapat dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu pendaftaran NIB melalui menu yang tersedia pada http://sk-aum.id Sama halnya dengan proses permohonan pengesahan ijin AUM, dalam proses pendaftaran NIB terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM, utamanya terkait data aset AUM dan perpajakan, yang disertai dengan lampiran dokumen NPWP. Setelah semua data telah dilengkapi, maka menunggu verifikasi untuk diterbitkannya NIB. Tahap akhir dari proses pendaftaran NIB ini adalah melakukan aktivasi secara mandiri berdasarkan panduan aktivasi setelah NIB terbit. Pada pukul 11.30, acara dihentikan sejenak untuk istirahat sholat dan makan hingga pukul 12.30. pada pukul 12.30 acara dilanjutkan kembali untuk AUM yang belum menyelesaikan proses pendaftaran NIB. Tepat pada pukul 14.00, acara PKM ini diakhiri dengan lancar dan sukses. Tim PKM menyampaikan kesediaannya untuk membantu
mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui para mitra dan bersepakat untuk menjalin kerja sama kembali di masa mendatang. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang senantiasa mendorong serta memfasilitasi para dosen untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, berupa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Disamping itu, faktor pendukung lainnya adalah adanya motivasi dari para peserta AUM untuk mengikuti serangkaian acara dengan baik, yang didukung pula oleh pihak PDM Lumajang yang menyediakan fasilitas tempat serta fasilitas internet, komputer dan printer yang diperlukan dalam pelaksanaan acara ini. Gambar 4. Foto Para Peserta Acara Pendampingan Pengurusan NIB Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini antara lain: a. Proses pendaftaran akun yang dilakukan oleh beberapa AUM mengalami kegagalan, sehingga AUM tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim PKM berkoordinasi dengan Tim Direktori AUM PP Muhammadiyah, dimana Tim Direktori AUM menyarankan untuk mencoba proses pendaftaran akun beberapa kali ataupun dapat pula dengan
mengganti email yang didaftarkan hingga proses pendaftaran berhasil. b. Banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB ini sehingga memerlukan proses yang lama dalam pengisian data dikarenakan beberapa data berada di kantor masing-masing AUM. Untuk itu, peserta AUM yang hadir berkoordinasi dengan admin yang berada di kantor AUM untuk meminta informasi terkait data-data yang diperlukan. c. Proses verifikasi hingga diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang bagi PP Muhammadiyah untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Untuk itu setelah diberikan panduan oleh Tim PKM, masing-masing AUM diminta meneruskan proses pengajuan NIB sendiri nantinya setelah diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM. 4. KESIMPULAN DAN SARAN Masalah perizinan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha. Nomor Izin Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
NIB dibuat dengan tujuan untuk memudahkan para pengusaha di Indonesia mendapatkan perizinan usaha atau dagang. Oleh karenanya, NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Sebagaimana instruksi dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) diharuskan melakukan pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra
bekerja sama dengan Tim PKM Universitas Muhammadiyah Jember untuk mengadakan acara Pendampingan Proses Pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara PKM tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang, yang beralamat di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Acara berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar, yang terlihat dari antusias peserta selama acara berlangsung serta adanya keinginan dari para peserta untuk menjalin kerjasama kembali di kemudian hari. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta pihak PDM Lumajang yang memfasilitasi pelaksanaan acara PKM tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM  ini adalah kendala dalam proses pendaftaran akun, banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB serta penerbitan SK Pengesahan Ijin AUM yang harus menunggu, dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga PP Muhammadiyah membutuhkan waktu cukup lama untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Namun secara keseluruhan kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh para mitra dan Tim PKM. Kerjasama ini diharapkan tidak berhenti sampai proses penerbitan NIB namun dapat berlanjut ke depan, karena dalam proses pendaftaran NIB, pelaku usaha salah satunya dipersyaratkan memiliki NPWP. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, setiap Badan baik yang berorientasi profit maupun non-profit wajib memiliki NPWP. Sebagai dampak dari kepemilikan NPWP, setiap pemilik NPWP memiliki kewajiban
melaporkan surat pemberitahuan (SPT) kepada Dirjen Pajak. Beberapa AUM belum memiliki pengalaman dalam proses pelaporan pajak sebelumnya serta belum memiliki SDM yang menguasai bidang perpajakan. Untuk itu, ke depan dapat diagendakan oleh mitra dan Tim PKM untuk menjalin kerjasama kembali, salah satunya dalam kegiatan pendampingan pelaporan pajak AUM.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jember beserta Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lumajang yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM ini. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Jakarta: Andi Publisher . Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pohan, Chairil Anwar. 2017. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Centro Inti Media Universitas Muhammadiyah Jember. 2016. Rencana Strategis Pengabdian Universitas Muhammadiyah Jember 2016 – 2020. Jember: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember. https://www.pajak.go.id https://sk-aum.id

## 1. PENDAHULUAN
Prosedur perizinan yang berbelit-belit, memakan waktu lama dan tidak terintegrasi menyebabkan banyak pelaku usaha, utamanya skala mikro, kecil dan menengah, enggan untuk mengurus kepemilikan izin usaha. Sebagai akibatnya, para pelaku usaha tersebut tidak dapat memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal, melakukan ekspor, atau berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Proses perizinan yang rumit tersebut
Jurnal Abdi Masyarakat (JAM), Volume 6 Nomor 1, September 2020, hlm. 60 - 65
62
juga menjadi salah satu hambatan besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya pungutan liar yang dimainkan oleh oknum tertentu. Hal ini secara keseluruhan membuat iklim investasi di Indonesia dinilai tak begitu ramah. Hingga akhir tahun 2014 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih masuk angka ratusan. Persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah benar-benar menaruh perhatian besar untuk memberikan
perlindungan investor dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Karena dengan investasi yang lancar akan menjadi landasan bagi percepatan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu dilakukan reformasi birokrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2018, pemerintah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan platform "Online Single Submission" untuk memberikan akses perijinan investasi satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS) ini merupakan bagian dari perubahan struktural perizinan, dimana seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota tertentu akan terintegrasi secara elektronik dengan sistem di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan konfirmasi soal badan usaha dan NPWP.
Setiap pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya pada platform OSS akan mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB merupakan nomor induk yang wajib dimiliki semua komponen lembaga usaha baik yang profit maupun nonprofit, diantaranya: sekolah, yayasan, rumah sakit, dan sebagainya. NIB adalah salah satu faktor penting dalam mendirikan suatu Badan atau perusahaan di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha, pengurusan NIB di Indonesia menggantikan
beberapa izin yang diperlukan sebelumnya yakni Akses Kepabeanan, Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API). NIB tidak saja mempermudah Badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang. NIB selayaknya sebuah identitas bagi perusahaan atau Badan sehingga apabila tidak memiliki NIB, akan berdampak pada pengembangan usaha menjadi terhambat. Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas besar di Indonesia, menyikapi kebijakan pemerintah RI tersebut sebagai sebuah bagian dari ketaatan warga negara. Untuk itu, PP Muhammadiyah mengintruksikan kepada seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk segera melakukan proses pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan.  Sebagian besar
Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra mengalami kesulitan dalam melakukan proses pengurusan NIB. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Mitra terkait proses pengurusan NIB adalah:
1. Keterbatasan pemahaman mengenai NIB 2. Belum  adanya  pengalaman  dalam  proses pengurusan NIB 3. Belum adanya SDM yang menguasai bidang pengurusan NIB Untuk itu, berdasarkan permasalahan dan prioritas dari Mitra maka solusi yang ditawarkan adalah kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)  Se-Kabupaten  Lumajang. Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah membantu Mitra untuk melakukan pengurusan NIB sehingga di akhir kegiatan setiap Mitra dapat memiliki NIB.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan PKM ini akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Lumajang, yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Mitra merupakan AUM-AUM di Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatan PKM Pengurusan NIB ini diberikan melalui metode ceramah dengan pendekatan participatory learning dengan menekankan prinsip learning by doing. Dengan memahami pentingnya dan kewajiban pengurusan NIB, diharapkan Mitra memiliki dasar pengetahuan yang cukup tentang NIB. Selanjutnya Mitra akan didampingi dalam proses pendaftaran NIB melalui website https://sk-aum.id. Website https://sk-aum.id merupakan layanan portal yang disediakan oleh PP Muhammadiyah untuk pengesahan ijin pendirian AUM sekaligus pendaftaran NIB secara online bagi seluruh AUM di Indonesia. Dari proses pendampingan ini, diharapkan masing-masing Mitra memperoleh NIB. Tahap akhir dari kegiatan adalah proses evaluasi dan pelaporan mengenai efektivitas dari pelaksanaan kegiatan PKM ini.
3. HASIL KEGIATAN Kegiatan PKM ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103
Labruk Lor – Lumajang. Acara PKM diawali dengan registrasi peserta dan pembagian snack yang dimulai pada pukul 07.30 – 08.00.
Peserta yang mengikuti acara PKM ini merupakan  perwakilan  dari AUM-AUM Se-Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Umumnya tiap AUM diwakili oleh Pimpinan AUM dan Tim IT. Jumlah peserta yang hadir pada PKM ini berjumlah 53 orang.
Acara dimulai tepat pada pukul 08.00, yang diawali dengan sambutan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lumajang sekaligus secara resmi membuka acara PKM dengan judul “Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Bersama (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang perwakilan AUM. Pada pukul 08.30, acara diserahkan kepada Tim PKM. Tim PKM mengawali acara dengan penyampaian materi mengenai Permasalahan NIB, Keuangan dan Perpajakan Amal Usaha Muhammadiyah. Semua Materi yang dipresentasikan oleh Tim PKM merupakan materi baku yang dibuat oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dengan tujuan penyeragaman pemahaman bagi seluruh AUM di Indonesia.

## Gambar 1. Foto Kegiatan Pendampingan Pengurusan NIB
Acara berikutnya adalah penyampaian materi Panduan Pendaftaran Pengesahan Ijin Pendirian AUM dan NIB, dimana pada sesi ini Tim PKM menyampaikan materi sambil langsung memandu para peserta AUM untuk langsung melakukan proses registrasi NIB melalui website http://sk-aum.id. Selama sesi ini, Ketua Tim memandu di depan sambil mempresentasikan materi dan para anggota Tim PKM berkeliling ke setiap meja AUM untuk menanyakan kesulitan yang ditemui sekaligus memandu proses pendaftaran NIB.
Berikut tampilan halaman muka website http://sk-aum.id yang digunakan untuk prroses pendaftaran NIB sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini:
Gambar 2. Tampilan Halaman Muka Website Pendaftaran NIB Sumber: http://sk-aum.id Langkah pertama dalam proses pendaftaran NIB ini adalah mendaftarkan user masing-masing AUM untuk mendapatkan User yang akan digunakan selama proses pendaftaran NIB. Tampilan halaman pendaftaran akun untuk mendapatkan user dapat dilihat pada Gambar 3 berikut: Gambar 3. Tampilan Halaman Pendaftaran Akun Sumber: http://sk-aum.id Setelah mendaftarkan akun, masing-masing AUM akan mendapatkan notifikasi user melalui email yang telah dicantumkan dalam proses pendaftaran akun tadi. User tersebut digunakan untuk proses pendaftaran NIB. Setelah melakukan login dengan menggunakan user masing-masing AUM, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM melalui menu yang telah disediakan. Dalam proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM tersebut, terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM mengenai identitas AUM termasuk juga menyertakan lampiran-lampiran dokumen AUM. Setelah menyelesaikan proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM, selanjutnya menunggu verivikasi dari Majelis Dikdasmen, persetujuan dari PP Muhammadiyah serta penerbitan SK Pengesahan ijin AUM. Setelah SK Pengesahan Ijin AUM diterbitkan, masing-masing AUM dapat melanjutkan ke proses pendaftaran NIB. SK Pengesahan Ijin AUM dapat digunakan untuk pengurusan NPWP di KPP setempat, baik proses pembuatan NPWP baru, membenahi nama NPWP, membenahi periode laporan badan NPWP dan sebagainya. Setelah NPWP telah dipastikan kebenarannya, maka dapat dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu pendaftaran NIB melalui menu yang tersedia pada http://sk-aum.id Sama halnya dengan proses permohonan pengesahan ijin AUM, dalam proses pendaftaran NIB terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM, utamanya terkait data aset AUM dan perpajakan, yang disertai dengan lampiran dokumen NPWP. Setelah semua data telah dilengkapi, maka menunggu verifikasi untuk diterbitkannya NIB. Tahap akhir dari proses pendaftaran NIB ini adalah melakukan aktivasi secara mandiri berdasarkan panduan aktivasi setelah NIB terbit. Pada pukul 11.30, acara dihentikan sejenak untuk istirahat sholat dan makan hingga pukul 12.30. pada pukul 12.30 acara dilanjutkan kembali untuk AUM yang belum menyelesaikan proses pendaftaran NIB. Tepat pada pukul 14.00, acara PKM ini diakhiri dengan lancar dan sukses. Tim PKM menyampaikan kesediaannya untuk membantu
mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui para mitra dan bersepakat untuk menjalin kerja sama kembali di masa mendatang. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang senantiasa mendorong serta memfasilitasi para dosen untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, berupa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Disamping itu, faktor pendukung lainnya adalah adanya motivasi dari para peserta AUM untuk mengikuti serangkaian acara dengan baik, yang didukung pula oleh pihak PDM Lumajang yang menyediakan fasilitas tempat serta fasilitas internet, komputer dan printer yang diperlukan dalam pelaksanaan acara ini. Gambar 4. Foto Para Peserta Acara Pendampingan Pengurusan NIB Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini antara lain: a. Proses pendaftaran akun yang dilakukan oleh beberapa AUM mengalami kegagalan, sehingga AUM tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim PKM berkoordinasi dengan Tim Direktori AUM PP Muhammadiyah, dimana Tim Direktori AUM menyarankan untuk mencoba proses pendaftaran akun beberapa kali ataupun dapat pula dengan
mengganti email yang didaftarkan hingga proses pendaftaran berhasil. b. Banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB ini sehingga memerlukan proses yang lama dalam pengisian data dikarenakan beberapa data berada di kantor masing-masing AUM. Untuk itu, peserta AUM yang hadir berkoordinasi dengan admin yang berada di kantor AUM untuk meminta informasi terkait data-data yang diperlukan. c. Proses verifikasi hingga diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang bagi PP Muhammadiyah untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Untuk itu setelah diberikan panduan oleh Tim PKM, masing-masing AUM diminta meneruskan proses pengajuan NIB sendiri nantinya setelah diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM. 4. KESIMPULAN DAN SARAN Masalah perizinan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha. Nomor Izin Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
NIB dibuat dengan tujuan untuk memudahkan para pengusaha di Indonesia mendapatkan perizinan usaha atau dagang. Oleh karenanya, NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Sebagaimana instruksi dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) diharuskan melakukan pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra
bekerja sama dengan Tim PKM Universitas Muhammadiyah Jember untuk mengadakan acara Pendampingan Proses Pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara PKM tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang, yang beralamat di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Acara berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar, yang terlihat dari antusias peserta selama acara berlangsung serta adanya keinginan dari para peserta untuk menjalin kerjasama kembali di kemudian hari. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta pihak PDM Lumajang yang memfasilitasi pelaksanaan acara PKM tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM  ini adalah kendala dalam proses pendaftaran akun, banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB serta penerbitan SK Pengesahan Ijin AUM yang harus menunggu, dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga PP Muhammadiyah membutuhkan waktu cukup lama untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Namun secara keseluruhan kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh para mitra dan Tim PKM. Kerjasama ini diharapkan tidak berhenti sampai proses penerbitan NIB namun dapat berlanjut ke depan, karena dalam proses pendaftaran NIB, pelaku usaha salah satunya dipersyaratkan memiliki NPWP. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, setiap Badan baik yang berorientasi profit maupun non-profit wajib memiliki NPWP. Sebagai dampak dari kepemilikan NPWP, setiap pemilik NPWP memiliki kewajiban
melaporkan surat pemberitahuan (SPT) kepada Dirjen Pajak. Beberapa AUM belum memiliki pengalaman dalam proses pelaporan pajak sebelumnya serta belum memiliki SDM yang menguasai bidang perpajakan. Untuk itu, ke depan dapat diagendakan oleh mitra dan Tim PKM untuk menjalin kerjasama kembali, salah satunya dalam kegiatan pendampingan pelaporan pajak AUM.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jember beserta Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lumajang yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM ini. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Jakarta: Andi Publisher . Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pohan, Chairil Anwar. 2017. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Centro Inti Media Universitas Muhammadiyah Jember. 2016. Rencana Strategis Pengabdian Universitas Muhammadiyah Jember 2016 – 2020. Jember: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember. https://www.pajak.go.id https://sk-aum.id

## 1. PENDAHULUAN
Prosedur perizinan yang berbelit-belit, memakan waktu lama dan tidak terintegrasi menyebabkan banyak pelaku usaha, utamanya skala mikro, kecil dan menengah, enggan untuk mengurus kepemilikan izin usaha. Sebagai akibatnya, para pelaku usaha tersebut tidak dapat memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal, melakukan ekspor, atau berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Proses perizinan yang rumit tersebut
63
Urgensi Penyelesaian Nomor Izin Berusaha (Nib) Amal Usaha Muhammadiyah (Aum) Se-kabupaten Lumajang
juga menjadi salah satu hambatan besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya pungutan liar yang dimainkan oleh oknum tertentu. Hal ini secara keseluruhan membuat iklim investasi di Indonesia dinilai tak begitu ramah. Hingga akhir tahun 2014 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih masuk angka ratusan. Persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah benar-benar menaruh perhatian besar untuk memberikan
perlindungan investor dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Karena dengan investasi yang lancar akan menjadi landasan bagi percepatan ekonomi di Indonesia.
Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu dilakukan reformasi birokrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2018, pemerintah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan platform "Online Single Submission" untuk memberikan akses perijinan investasi satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS) ini merupakan bagian dari perubahan struktural perizinan, dimana seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota tertentu akan terintegrasi secara elektronik dengan sistem di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan konfirmasi soal badan usaha dan NPWP.
Setiap pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya pada platform OSS akan mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB merupakan nomor induk yang wajib dimiliki semua komponen lembaga usaha baik yang profit maupun nonprofit, diantaranya: sekolah, yayasan, rumah sakit, dan sebagainya. NIB adalah salah satu faktor penting dalam mendirikan suatu Badan atau perusahaan di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha, pengurusan NIB di Indonesia menggantikan
beberapa izin yang diperlukan sebelumnya yakni Akses Kepabeanan, Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API). NIB tidak saja mempermudah Badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang. NIB selayaknya sebuah identitas bagi perusahaan atau Badan sehingga apabila tidak memiliki NIB, akan berdampak pada pengembangan usaha menjadi terhambat. Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas besar di Indonesia, menyikapi kebijakan pemerintah RI tersebut sebagai sebuah bagian dari ketaatan warga negara. Untuk itu, PP Muhammadiyah mengintruksikan kepada seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk segera melakukan proses pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan.  Sebagian besar
Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra mengalami kesulitan dalam melakukan proses pengurusan NIB. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Mitra terkait proses pengurusan NIB adalah:
1. Keterbatasan pemahaman mengenai NIB 2. Belum  adanya  pengalaman  dalam  proses pengurusan NIB 3. Belum adanya SDM yang menguasai bidang pengurusan NIB Untuk itu, berdasarkan permasalahan dan prioritas dari Mitra maka solusi yang ditawarkan adalah kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)  Se-Kabupaten  Lumajang. Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah membantu Mitra untuk melakukan pengurusan NIB sehingga di akhir kegiatan setiap Mitra dapat memiliki NIB.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan PKM ini akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Lumajang, yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Mitra merupakan AUM-AUM di Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatan PKM Pengurusan NIB ini diberikan melalui metode ceramah dengan pendekatan participatory learning dengan menekankan prinsip learning by doing. Dengan memahami pentingnya dan kewajiban pengurusan NIB, diharapkan Mitra memiliki dasar pengetahuan yang cukup tentang NIB.
Selanjutnya Mitra akan didampingi dalam proses pendaftaran NIB melalui website https://sk-aum.id. Website https://sk-aum.id merupakan layanan portal yang disediakan oleh PP Muhammadiyah untuk pengesahan ijin pendirian AUM sekaligus pendaftaran NIB secara online bagi seluruh AUM di Indonesia. Dari proses pendampingan ini, diharapkan masing-masing Mitra memperoleh NIB. Tahap akhir dari kegiatan adalah proses evaluasi dan pelaporan mengenai efektivitas dari pelaksanaan kegiatan PKM ini.

## 3. HASIL KEGIATAN
Kegiatan PKM ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Acara PKM diawali dengan registrasi peserta dan pembagian snack yang dimulai pada pukul 07.30 – 08.00. Peserta yang mengikuti acara PKM ini merupakan  perwakilan  dari AUM-AUM Se-Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Umumnya tiap AUM diwakili oleh Pimpinan AUM dan Tim IT. Jumlah peserta yang hadir pada PKM ini berjumlah 53 orang. Acara dimulai tepat pada pukul 08.00, yang diawali dengan sambutan oleh Ketua
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lumajang sekaligus secara resmi membuka acara PKM dengan judul “Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Bersama (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang perwakilan AUM. Pada pukul 08.30, acara diserahkan kepada Tim PKM. Tim PKM mengawali acara dengan penyampaian materi mengenai Permasalahan NIB, Keuangan dan Perpajakan Amal Usaha Muhammadiyah. Semua Materi yang dipresentasikan oleh Tim PKM merupakan materi baku yang dibuat oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dengan tujuan penyeragaman pemahaman bagi seluruh AUM di Indonesia.

## Gambar 1. Foto Kegiatan Pendampingan Pengurusan NIB
Acara berikutnya adalah penyampaian materi Panduan Pendaftaran Pengesahan Ijin Pendirian AUM dan NIB, dimana pada sesi ini Tim PKM menyampaikan materi sambil langsung memandu para peserta AUM untuk langsung melakukan proses registrasi NIB melalui website http://sk-aum.id. Selama sesi ini, Ketua Tim memandu di depan sambil mempresentasikan materi dan para anggota Tim PKM berkeliling ke setiap meja AUM untuk menanyakan kesulitan yang ditemui sekaligus memandu proses pendaftaran NIB.
Berikut tampilan halaman muka website http://sk-aum.id yang digunakan untuk prroses pendaftaran NIB sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini:
Gambar 2. Tampilan Halaman Muka Website Pendaftaran NIB Sumber: http://sk-aum.id Langkah pertama dalam proses pendaftaran NIB ini adalah mendaftarkan user masing-masing AUM untuk mendapatkan User yang akan digunakan selama proses pendaftaran NIB. Tampilan halaman pendaftaran akun untuk mendapatkan user dapat dilihat pada Gambar 3 berikut: Gambar 3. Tampilan Halaman Pendaftaran Akun Sumber: http://sk-aum.id Setelah mendaftarkan akun, masing-masing AUM akan mendapatkan notifikasi user melalui email yang telah dicantumkan dalam proses pendaftaran akun tadi. User tersebut digunakan untuk proses pendaftaran NIB. Setelah melakukan login dengan menggunakan user masing-masing AUM, langkah selanjutnya adalah melakukan
proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM melalui menu yang telah disediakan. Dalam proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM tersebut, terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM mengenai identitas AUM termasuk juga menyertakan lampiran-lampiran dokumen AUM. Setelah menyelesaikan proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM, selanjutnya menunggu verivikasi dari Majelis Dikdasmen, persetujuan dari PP Muhammadiyah serta penerbitan SK Pengesahan ijin AUM. Setelah SK Pengesahan Ijin AUM diterbitkan, masing-masing AUM dapat melanjutkan ke proses pendaftaran NIB. SK Pengesahan Ijin AUM dapat digunakan untuk pengurusan NPWP di KPP setempat, baik proses pembuatan NPWP baru, membenahi nama NPWP, membenahi periode laporan badan NPWP dan sebagainya. Setelah NPWP telah dipastikan kebenarannya, maka dapat dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu pendaftaran NIB melalui menu yang tersedia pada http://sk-aum.id Sama halnya dengan proses permohonan pengesahan ijin AUM, dalam proses pendaftaran NIB terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM, utamanya terkait data aset AUM dan perpajakan, yang disertai dengan lampiran dokumen NPWP. Setelah semua data telah dilengkapi, maka menunggu verifikasi untuk diterbitkannya NIB. Tahap akhir dari proses pendaftaran NIB ini adalah melakukan aktivasi secara mandiri berdasarkan panduan aktivasi setelah NIB terbit. Pada pukul 11.30, acara dihentikan sejenak untuk istirahat sholat dan makan hingga pukul 12.30. pada pukul 12.30 acara dilanjutkan kembali untuk AUM yang belum menyelesaikan proses pendaftaran NIB. Tepat pada pukul 14.00, acara PKM ini diakhiri dengan lancar dan sukses. Tim PKM menyampaikan kesediaannya untuk membantu
mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui para mitra dan bersepakat untuk menjalin kerja sama kembali di masa mendatang. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang senantiasa mendorong serta memfasilitasi para dosen untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, berupa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Disamping itu, faktor pendukung lainnya adalah adanya motivasi dari para peserta AUM untuk mengikuti serangkaian acara dengan baik, yang didukung pula oleh pihak PDM Lumajang yang menyediakan fasilitas tempat serta fasilitas internet, komputer dan printer yang diperlukan dalam pelaksanaan acara ini. Gambar 4. Foto Para Peserta Acara Pendampingan Pengurusan NIB Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini antara lain: a. Proses pendaftaran akun yang dilakukan oleh beberapa AUM mengalami kegagalan, sehingga AUM tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim PKM berkoordinasi dengan Tim Direktori AUM PP Muhammadiyah, dimana Tim Direktori AUM menyarankan untuk mencoba proses pendaftaran akun beberapa kali ataupun dapat pula dengan
mengganti email yang didaftarkan hingga proses pendaftaran berhasil. b. Banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB ini sehingga memerlukan proses yang lama dalam pengisian data dikarenakan beberapa data berada di kantor masing-masing AUM. Untuk itu, peserta AUM yang hadir berkoordinasi dengan admin yang berada di kantor AUM untuk meminta informasi terkait data-data yang diperlukan. c. Proses verifikasi hingga diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang bagi PP Muhammadiyah untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Untuk itu setelah diberikan panduan oleh Tim PKM, masing-masing AUM diminta meneruskan proses pengajuan NIB sendiri nantinya setelah diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM. 4. KESIMPULAN DAN SARAN Masalah perizinan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha. Nomor Izin Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
NIB dibuat dengan tujuan untuk memudahkan para pengusaha di Indonesia mendapatkan perizinan usaha atau dagang. Oleh karenanya, NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Sebagaimana instruksi dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) diharuskan melakukan pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra
bekerja sama dengan Tim PKM Universitas Muhammadiyah Jember untuk mengadakan acara Pendampingan Proses Pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara PKM tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang, yang beralamat di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Acara berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar, yang terlihat dari antusias peserta selama acara berlangsung serta adanya keinginan dari para peserta untuk menjalin kerjasama kembali di kemudian hari. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta pihak PDM Lumajang yang memfasilitasi pelaksanaan acara PKM tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM  ini adalah kendala dalam proses pendaftaran akun, banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB serta penerbitan SK Pengesahan Ijin AUM yang harus menunggu, dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga PP Muhammadiyah membutuhkan waktu cukup lama untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Namun secara keseluruhan kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh para mitra dan Tim PKM. Kerjasama ini diharapkan tidak berhenti sampai proses penerbitan NIB namun dapat berlanjut ke depan, karena dalam proses pendaftaran NIB, pelaku usaha salah satunya dipersyaratkan memiliki NPWP. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, setiap Badan baik yang berorientasi profit maupun non-profit wajib memiliki NPWP. Sebagai dampak dari kepemilikan NPWP, setiap pemilik NPWP memiliki kewajiban
melaporkan surat pemberitahuan (SPT) kepada Dirjen Pajak. Beberapa AUM belum memiliki pengalaman dalam proses pelaporan pajak sebelumnya serta belum memiliki SDM yang menguasai bidang perpajakan. Untuk itu, ke depan dapat diagendakan oleh mitra dan Tim PKM untuk menjalin kerjasama kembali, salah satunya dalam kegiatan pendampingan pelaporan pajak AUM.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jember beserta Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lumajang yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM ini. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Jakarta: Andi Publisher . Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pohan, Chairil Anwar. 2017. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Centro Inti Media Universitas Muhammadiyah Jember. 2016. Rencana Strategis Pengabdian Universitas Muhammadiyah Jember 2016 – 2020. Jember: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember. https://www.pajak.go.id https://sk-aum.id

## 1. PENDAHULUAN
Prosedur perizinan yang berbelit-belit, memakan waktu lama dan tidak terintegrasi menyebabkan banyak pelaku usaha, utamanya skala mikro, kecil dan menengah, enggan untuk mengurus kepemilikan izin usaha. Sebagai akibatnya, para pelaku usaha tersebut tidak dapat memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal, melakukan ekspor, atau berpartisipasi dalam program-program pemerintah.
Proses perizinan yang rumit tersebut
Jurnal Abdi Masyarakat (JAM), Volume 6 Nomor 1, September 2020, hlm. 60 - 65 64
juga menjadi salah satu hambatan besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya pungutan liar yang dimainkan oleh oknum tertentu. Hal ini secara keseluruhan membuat iklim investasi di Indonesia dinilai tak begitu ramah. Hingga akhir tahun 2014 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih masuk angka ratusan.
Persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah benar-benar menaruh perhatian besar untuk memberikan
perlindungan investor dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Karena dengan investasi yang lancar akan menjadi landasan bagi percepatan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu dilakukan reformasi birokrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2018, pemerintah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan platform "Online Single Submission" untuk memberikan akses perijinan investasi satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS) ini merupakan bagian dari perubahan struktural perizinan, dimana seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota tertentu akan terintegrasi secara elektronik dengan sistem di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan konfirmasi soal badan usaha dan NPWP. Setiap pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya pada platform OSS akan mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB merupakan nomor induk yang wajib dimiliki semua komponen lembaga usaha baik yang profit maupun nonprofit, diantaranya: sekolah, yayasan, rumah sakit, dan sebagainya. NIB adalah salah satu faktor penting dalam mendirikan suatu Badan atau perusahaan di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha, pengurusan NIB di Indonesia menggantikan
beberapa izin yang diperlukan sebelumnya yakni Akses Kepabeanan, Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API). NIB tidak saja mempermudah Badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang. NIB selayaknya sebuah identitas bagi perusahaan atau Badan sehingga apabila tidak memiliki NIB, akan berdampak pada pengembangan usaha menjadi terhambat. Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas besar di Indonesia, menyikapi kebijakan pemerintah RI tersebut sebagai sebuah bagian dari ketaatan warga negara. Untuk itu, PP Muhammadiyah mengintruksikan kepada seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk segera melakukan proses pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan.  Sebagian besar
Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra mengalami kesulitan dalam melakukan proses pengurusan NIB. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Mitra terkait proses pengurusan NIB adalah:
1. Keterbatasan pemahaman mengenai NIB 2. Belum  adanya  pengalaman  dalam  proses pengurusan NIB 3. Belum adanya SDM yang menguasai bidang pengurusan NIB Untuk itu, berdasarkan permasalahan dan prioritas dari Mitra maka solusi yang ditawarkan adalah kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)  Se-Kabupaten  Lumajang. Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah membantu Mitra untuk melakukan pengurusan NIB sehingga di akhir kegiatan setiap Mitra dapat memiliki NIB.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan PKM ini akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Lumajang, yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Mitra merupakan AUM-AUM di Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatan PKM Pengurusan NIB ini diberikan melalui metode ceramah dengan pendekatan participatory learning dengan menekankan prinsip learning by doing. Dengan memahami pentingnya dan kewajiban pengurusan NIB, diharapkan Mitra memiliki dasar pengetahuan yang cukup tentang NIB. Selanjutnya Mitra akan didampingi dalam proses pendaftaran NIB melalui website https://sk-aum.id. Website https://sk-aum.id merupakan layanan portal yang disediakan oleh PP Muhammadiyah untuk pengesahan ijin pendirian AUM sekaligus pendaftaran NIB secara online bagi seluruh AUM di Indonesia. Dari proses pendampingan ini, diharapkan masing-masing Mitra memperoleh NIB. Tahap akhir dari kegiatan adalah proses evaluasi dan pelaporan mengenai efektivitas dari pelaksanaan kegiatan PKM ini.

## 3. HASIL KEGIATAN
Kegiatan PKM ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103
Labruk Lor – Lumajang. Acara PKM diawali dengan registrasi peserta dan pembagian snack yang dimulai pada pukul 07.30 – 08.00. Peserta yang mengikuti acara PKM ini merupakan  perwakilan  dari AUM-AUM Se-Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Umumnya tiap AUM diwakili oleh Pimpinan AUM dan Tim IT. Jumlah peserta yang hadir pada PKM ini berjumlah 53 orang. Acara dimulai tepat pada pukul 08.00, yang diawali dengan sambutan oleh Ketua
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lumajang sekaligus secara resmi membuka acara PKM dengan judul “Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Bersama (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang perwakilan AUM. Pada pukul 08.30, acara diserahkan kepada Tim PKM. Tim PKM mengawali acara dengan penyampaian materi mengenai Permasalahan NIB, Keuangan dan Perpajakan Amal Usaha Muhammadiyah. Semua Materi yang dipresentasikan oleh Tim PKM merupakan materi baku yang dibuat oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dengan tujuan penyeragaman pemahaman bagi seluruh AUM di Indonesia.

## Gambar 1. Foto Kegiatan Pendampingan Pengurusan NIB
Acara berikutnya adalah penyampaian materi Panduan Pendaftaran Pengesahan Ijin Pendirian AUM dan NIB, dimana pada sesi ini Tim PKM menyampaikan materi sambil langsung memandu para peserta AUM untuk langsung melakukan proses registrasi NIB melalui website http://sk-aum.id. Selama sesi ini, Ketua Tim memandu di depan sambil mempresentasikan materi dan para anggota Tim PKM berkeliling ke setiap meja AUM untuk menanyakan kesulitan yang ditemui sekaligus memandu proses pendaftaran NIB.
Berikut tampilan halaman muka website http://sk-aum.id yang digunakan untuk prroses pendaftaran NIB sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini:
Gambar 2. Tampilan Halaman Muka Website Pendaftaran NIB Sumber: http://sk-aum.id Langkah pertama dalam proses pendaftaran NIB ini adalah mendaftarkan user masing-masing AUM untuk mendapatkan User yang akan digunakan selama proses pendaftaran NIB. Tampilan halaman pendaftaran akun untuk mendapatkan user dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:

## Gambar 3. Tampilan Halaman Pendaftaran Akun
Sumber: http://sk-aum.id
Setelah mendaftarkan akun, masing-masing AUM akan mendapatkan notifikasi user melalui email yang telah dicantumkan dalam proses pendaftaran akun tadi. User tersebut digunakan untuk proses pendaftaran NIB. Setelah melakukan login dengan menggunakan user masing-masing AUM, langkah selanjutnya adalah melakukan
proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM melalui menu yang telah disediakan.
Dalam proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM tersebut, terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM mengenai identitas AUM termasuk juga menyertakan lampiran-lampiran dokumen AUM. Setelah menyelesaikan proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM, selanjutnya menunggu verivikasi dari Majelis Dikdasmen, persetujuan dari PP
Muhammadiyah serta penerbitan SK Pengesahan ijin AUM.
Setelah SK Pengesahan Ijin AUM diterbitkan, masing-masing AUM dapat melanjutkan ke proses pendaftaran NIB. SK Pengesahan Ijin AUM dapat digunakan untuk pengurusan NPWP di KPP setempat, baik proses pembuatan NPWP baru, membenahi nama NPWP, membenahi periode laporan badan NPWP dan sebagainya. Setelah NPWP telah dipastikan kebenarannya, maka dapat dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu pendaftaran NIB melalui menu yang tersedia pada http://sk-aum.id Sama halnya dengan proses permohonan pengesahan ijin AUM, dalam proses pendaftaran NIB terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM, utamanya terkait data aset AUM dan perpajakan, yang disertai dengan lampiran dokumen NPWP.
Setelah semua data telah dilengkapi, maka menunggu verifikasi untuk diterbitkannya NIB. Tahap akhir dari proses pendaftaran NIB ini adalah melakukan aktivasi secara mandiri berdasarkan panduan aktivasi setelah NIB terbit. Pada pukul 11.30, acara dihentikan sejenak untuk istirahat sholat dan makan hingga pukul 12.30. pada pukul 12.30 acara dilanjutkan kembali untuk AUM yang belum menyelesaikan proses pendaftaran NIB. Tepat pada pukul 14.00, acara PKM ini diakhiri dengan lancar dan sukses. Tim PKM menyampaikan kesediaannya untuk membantu
mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui para mitra dan bersepakat untuk menjalin kerja sama kembali di masa mendatang. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang senantiasa mendorong serta memfasilitasi para dosen untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, berupa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Disamping itu, faktor pendukung lainnya adalah adanya motivasi dari para peserta AUM untuk mengikuti serangkaian acara dengan baik, yang didukung pula oleh pihak PDM Lumajang yang menyediakan fasilitas tempat serta fasilitas internet, komputer dan printer yang diperlukan dalam pelaksanaan acara ini.

## Gambar 4. Foto Para Peserta Acara Pendampingan
Pengurusan NIB Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini antara lain: a. Proses pendaftaran akun yang dilakukan oleh beberapa AUM mengalami kegagalan, sehingga AUM tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim PKM berkoordinasi dengan Tim Direktori AUM PP Muhammadiyah, dimana Tim Direktori AUM menyarankan untuk mencoba proses pendaftaran akun beberapa kali ataupun dapat pula dengan mengganti email yang didaftarkan hingga proses pendaftaran berhasil. b. Banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB ini sehingga memerlukan proses yang lama dalam pengisian data dikarenakan beberapa data berada di kantor masing-masing AUM. Untuk itu, peserta AUM yang hadir berkoordinasi dengan admin yang berada di kantor AUM untuk meminta informasi terkait data-data yang diperlukan. c. Proses verifikasi hingga diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang bagi PP Muhammadiyah untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Untuk itu setelah diberikan panduan oleh Tim PKM, masing-masing AUM diminta meneruskan proses pengajuan NIB sendiri nantinya setelah diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM. 4. KESIMPULAN DAN SARAN Masalah perizinan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha. Nomor Izin Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
NIB dibuat dengan tujuan untuk memudahkan para pengusaha di Indonesia mendapatkan perizinan usaha atau dagang. Oleh karenanya,
NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Sebagaimana instruksi dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) diharuskan melakukan pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra
bekerja sama dengan Tim PKM Universitas Muhammadiyah Jember untuk mengadakan acara Pendampingan Proses Pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara PKM tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang, yang beralamat di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Acara berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar, yang terlihat dari antusias peserta selama acara berlangsung serta adanya keinginan dari para peserta untuk menjalin kerjasama kembali di kemudian hari. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta pihak PDM Lumajang yang memfasilitasi pelaksanaan acara PKM tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM  ini adalah kendala dalam proses pendaftaran akun, banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB serta penerbitan SK Pengesahan Ijin AUM yang harus menunggu, dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga PP Muhammadiyah membutuhkan waktu cukup lama untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Namun secara keseluruhan kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh para mitra dan Tim PKM. Kerjasama ini diharapkan tidak berhenti sampai proses penerbitan NIB namun dapat berlanjut ke depan, karena dalam proses pendaftaran NIB, pelaku usaha salah satunya dipersyaratkan memiliki NPWP. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, setiap Badan baik yang berorientasi profit maupun non-profit wajib memiliki NPWP. Sebagai dampak dari kepemilikan NPWP, setiap pemilik NPWP memiliki kewajiban
melaporkan surat pemberitahuan (SPT) kepada Dirjen Pajak. Beberapa AUM belum memiliki pengalaman dalam proses pelaporan pajak sebelumnya serta belum memiliki SDM yang menguasai bidang perpajakan. Untuk itu, ke depan dapat diagendakan oleh mitra dan Tim PKM untuk menjalin kerjasama kembali, salah satunya dalam kegiatan pendampingan pelaporan pajak AUM.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jember beserta Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lumajang yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM ini. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Jakarta: Andi Publisher . Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pohan, Chairil Anwar. 2017. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Centro Inti Media Universitas Muhammadiyah Jember. 2016. Rencana Strategis Pengabdian Universitas Muhammadiyah Jember 2016 – 2020. Jember: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember. https://www.pajak.go.id https://sk-aum.id

## 1. PENDAHULUAN
Prosedur perizinan yang berbelit-belit, memakan waktu lama dan tidak terintegrasi menyebabkan banyak pelaku usaha, utamanya skala mikro, kecil dan menengah, enggan untuk mengurus kepemilikan izin usaha. Sebagai akibatnya, para pelaku usaha tersebut tidak dapat memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal, melakukan ekspor, atau berpartisipasi dalam program-program pemerintah.
Proses perizinan yang rumit tersebut
Urgensi Penyelesaian Nomor Izin Berusaha (Nib) Amal Usaha Muhammadiyah (Aum) Se-kabupaten Lumajang
juga menjadi salah satu hambatan besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya pungutan liar yang dimainkan oleh oknum tertentu. Hal ini secara keseluruhan membuat iklim investasi di Indonesia dinilai tak begitu ramah. Hingga akhir tahun 2014 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih masuk angka ratusan.
Persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah benar-benar menaruh perhatian besar untuk memberikan
perlindungan investor dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Karena dengan investasi yang lancar akan menjadi landasan bagi percepatan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu dilakukan reformasi birokrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2018, pemerintah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan platform "Online Single Submission" untuk memberikan akses perijinan investasi satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS) ini merupakan bagian dari perubahan struktural perizinan, dimana seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota tertentu akan terintegrasi secara elektronik dengan sistem di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan konfirmasi soal badan usaha dan NPWP.
Setiap pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya pada platform OSS akan mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB merupakan nomor induk yang wajib dimiliki semua komponen lembaga usaha baik yang profit maupun nonprofit, diantaranya: sekolah, yayasan, rumah sakit, dan sebagainya. NIB adalah salah satu faktor penting dalam mendirikan suatu Badan atau perusahaan di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha, pengurusan NIB di Indonesia menggantikan
beberapa izin yang diperlukan sebelumnya yakni Akses Kepabeanan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API). NIB tidak saja mempermudah Badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang. NIB selayaknya sebuah identitas bagi perusahaan atau Badan sehingga apabila tidak memiliki NIB, akan berdampak pada pengembangan usaha menjadi terhambat. Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas besar di Indonesia, menyikapi kebijakan pemerintah RI tersebut sebagai sebuah bagian dari ketaatan warga negara. Untuk itu, PP Muhammadiyah mengintruksikan kepada seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk segera melakukan proses pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan.  Sebagian besar Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra mengalami kesulitan dalam melakukan proses pengurusan NIB. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Mitra terkait proses pengurusan NIB adalah:
1. Keterbatasan pemahaman mengenai NIB 2. Belum  adanya  pengalaman  dalam  proses pengurusan NIB
3. Belum adanya SDM yang menguasai bidang pengurusan NIB
Untuk itu, berdasarkan permasalahan dan prioritas dari Mitra maka solusi yang ditawarkan adalah kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)  Se-Kabupaten  Lumajang. Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah membantu Mitra untuk melakukan pengurusan NIB sehingga di akhir kegiatan setiap Mitra dapat memiliki NIB.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan PKM ini akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Lumajang, yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Mitra merupakan AUM-AUM di Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Kegiatan PKM Pengurusan NIB ini diberikan melalui metode ceramah dengan pendekatan participatory learning dengan menekankan prinsip learning by doing. Dengan memahami pentingnya dan kewajiban pengurusan NIB, diharapkan Mitra memiliki dasar pengetahuan yang cukup tentang NIB. Selanjutnya Mitra akan didampingi dalam proses pendaftaran NIB melalui website https://sk-aum.id. Website https://sk-aum.id merupakan layanan portal yang disediakan oleh PP Muhammadiyah untuk pengesahan ijin pendirian AUM sekaligus pendaftaran NIB secara online bagi seluruh AUM di Indonesia. Dari proses pendampingan ini, diharapkan masing-masing Mitra memperoleh NIB. Tahap akhir dari kegiatan adalah proses evaluasi dan pelaporan mengenai efektivitas dari pelaksanaan kegiatan PKM ini.

## 3. HASIL KEGIATAN
Kegiatan PKM ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang yang terletak di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Acara PKM diawali dengan registrasi peserta dan pembagian snack yang dimulai pada pukul 07.30 – 08.00. Peserta yang mengikuti acara PKM ini merupakan  perwakilan  dari AUM-AUM Se-Kabupaten Lumajang yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Umumnya tiap AUM diwakili oleh Pimpinan AUM dan Tim IT. Jumlah peserta yang hadir pada PKM ini berjumlah 53 orang.
Acara dimulai tepat pada pukul 08.00, yang diawali dengan sambutan oleh Ketua
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lumajang sekaligus secara resmi membuka acara PKM dengan judul “Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Bersama (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang perwakilan AUM. Pada pukul 08.30, acara diserahkan kepada Tim PKM. Tim PKM mengawali acara dengan penyampaian materi mengenai Permasalahan NIB, Keuangan dan Perpajakan Amal Usaha Muhammadiyah. Semua Materi yang dipresentasikan oleh Tim PKM merupakan materi baku yang dibuat oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dengan tujuan penyeragaman pemahaman bagi seluruh AUM di Indonesia.

## Gambar 1. Foto Kegiatan Pendampingan Pengurusan NIB
Acara berikutnya adalah penyampaian materi Panduan Pendaftaran Pengesahan Ijin Pendirian AUM dan NIB, dimana pada sesi ini Tim PKM menyampaikan materi sambil langsung memandu para peserta AUM untuk langsung melakukan proses registrasi NIB melalui website http://sk-aum.id. Selama sesi ini, Ketua Tim memandu di depan sambil mempresentasikan materi dan para anggota Tim PKM berkeliling ke setiap meja AUM untuk menanyakan kesulitan yang ditemui sekaligus memandu proses pendaftaran NIB.
Berikut tampilan halaman muka website http://sk-aum.id yang digunakan untuk prroses pendaftaran NIB sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini:
Gambar 2. Tampilan Halaman Muka Website Pendaftaran NIB Sumber: http://sk-aum.id
Langkah pertama dalam proses pendaftaran NIB ini adalah mendaftarkan user masing-masing AUM untuk mendapatkan User yang akan digunakan selama proses pendaftaran NIB. Tampilan halaman pendaftaran akun untuk mendapatkan user dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:
Gambar 3. Tampilan Halaman Pendaftaran Akun Sumber: http://sk-aum.id
Setelah mendaftarkan akun, masing-masing AUM akan mendapatkan notifikasi user melalui email yang telah dicantumkan dalam proses pendaftaran akun tadi. User tersebut digunakan untuk proses pendaftaran NIB. Setelah melakukan login dengan menggunakan user masing-masing AUM, langkah selanjutnya adalah melakukan
proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM melalui menu yang telah disediakan. Dalam proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM tersebut, terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM mengenai identitas AUM termasuk juga menyertakan lampiran-lampiran dokumen AUM. Setelah menyelesaikan proses pengajuan permohonan pengesahan ijin AUM, selanjutnya menunggu verivikasi dari Majelis Dikdasmen, persetujuan dari PP Muhammadiyah serta penerbitan SK Pengesahan ijin AUM. Setelah SK Pengesahan Ijin AUM diterbitkan, masing-masing AUM dapat melanjutkan ke proses pendaftaran NIB. SK Pengesahan Ijin AUM dapat digunakan untuk pengurusan NPWP di KPP setempat, baik proses pembuatan NPWP baru, membenahi nama NPWP, membenahi periode laporan badan NPWP dan sebagainya. Setelah NPWP telah dipastikan kebenarannya, maka dapat dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu pendaftaran NIB melalui menu yang tersedia pada http://sk-aum.id Sama halnya dengan proses permohonan pengesahan ijin AUM, dalam proses pendaftaran NIB terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh setiap AUM, utamanya terkait data aset AUM dan perpajakan, yang disertai dengan lampiran dokumen NPWP. Setelah semua data telah dilengkapi, maka menunggu verifikasi untuk diterbitkannya NIB. Tahap akhir dari proses pendaftaran NIB ini adalah melakukan aktivasi secara mandiri berdasarkan panduan aktivasi setelah NIB terbit. Pada pukul 11.30, acara dihentikan sejenak untuk istirahat sholat dan makan hingga pukul 12.30. pada pukul 12.30 acara dilanjutkan kembali untuk AUM yang belum menyelesaikan proses pendaftaran NIB. Tepat pada pukul 14.00, acara PKM ini diakhiri dengan lancar dan sukses. Tim PKM menyampaikan kesediaannya untuk membantu
mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui para mitra dan bersepakat untuk menjalin kerja sama kembali di masa mendatang. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang senantiasa mendorong serta memfasilitasi para dosen untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, berupa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Disamping itu, faktor pendukung lainnya adalah adanya motivasi dari para peserta AUM untuk mengikuti serangkaian acara dengan baik, yang didukung pula oleh pihak PDM Lumajang yang menyediakan fasilitas tempat serta fasilitas internet, komputer dan printer yang diperlukan dalam pelaksanaan acara ini.

## Gambar 4. Foto Para Peserta Acara Pendampingan Pengurusan NIB
Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini antara lain:
a. Proses pendaftaran akun yang dilakukan oleh beberapa AUM mengalami kegagalan, sehingga AUM tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim PKM berkoordinasi dengan Tim Direktori AUM PP Muhammadiyah, dimana Tim Direktori AUM menyarankan untuk mencoba proses pendaftaran akun beberapa kali ataupun dapat pula dengan
mengganti email yang didaftarkan hingga proses pendaftaran berhasil.
b. Banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB ini sehingga memerlukan proses yang lama dalam pengisian data dikarenakan beberapa data berada di kantor masing-masing AUM. Untuk itu, peserta AUM yang hadir berkoordinasi dengan admin yang berada di kantor AUM untuk meminta informasi terkait data-data yang diperlukan.
c. Proses verifikasi hingga diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang bagi PP Muhammadiyah untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Untuk itu setelah diberikan panduan oleh Tim PKM, masing-masing AUM diminta meneruskan proses pengajuan NIB sendiri nantinya setelah diterbitkannya SK Pengesahan Ijin AUM.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Masalah perizinan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha. Nomor Izin Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB dibuat dengan tujuan untuk memudahkan para pengusaha di Indonesia mendapatkan perizinan usaha atau dagang. Oleh karenanya, NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Sebagaimana instruksi dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) diharuskan melakukan pengurusan NIB. Mitra merupakan AUM se-kabupaten Lumajang, yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Mitra belum memahami mengenai proses pengurusan NIB. Oleh karenanya, Mitra
bekerja sama dengan Tim PKM Universitas Muhammadiyah Jember untuk mengadakan acara Pendampingan Proses Pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se-Kabupaten Lumajang. Acara PKM tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aula SMK Muhammadiyah Lumajang, yang beralamat di Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 103 Labruk Lor – Lumajang. Acara berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00. Secara keseluruhan, acara PKM ini berjalan dengan lancar, yang terlihat dari antusias peserta selama acara berlangsung serta adanya keinginan dari para peserta untuk menjalin kerjasama kembali di kemudian hari. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak Universitas Muhammadiyah Jember, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta pihak PDM Lumajang yang memfasilitasi pelaksanaan acara PKM tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM  ini adalah kendala dalam proses pendaftaran akun, banyaknya data yang perlu diisi dalam proses pendaftaran NIB serta penerbitan SK Pengesahan Ijin AUM yang harus menunggu, dikarenakan proses pengajuan ini dilakukan serentak oleh AUM seluruh Indonesia, sehingga PP Muhammadiyah membutuhkan waktu cukup lama untuk memverifikasi pengajuan masing-masing AUM. Namun secara keseluruhan kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh para mitra dan Tim PKM. Kerjasama ini diharapkan tidak berhenti sampai proses penerbitan NIB namun dapat berlanjut ke depan, karena dalam proses pendaftaran NIB, pelaku usaha salah satunya dipersyaratkan memiliki NPWP. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, setiap Badan baik yang berorientasi profit maupun non-profit wajib memiliki NPWP. Sebagai dampak dari kepemilikan NPWP, setiap pemilik NPWP memiliki kewajiban
melaporkan surat pemberitahuan (SPT) kepada Dirjen Pajak. Beberapa AUM belum memiliki pengalaman dalam proses pelaporan pajak sebelumnya serta belum memiliki SDM yang menguasai bidang perpajakan. Untuk itu, ke depan dapat diagendakan oleh mitra dan Tim PKM untuk menjalin kerjasama kembali, salah satunya dalam kegiatan pendampingan pelaporan pajak AUM.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jember beserta Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lumajang yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Jakarta: Andi Publisher . Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Pohan, Chairil Anwar. 2017. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Centro Inti Media Universitas Muhammadiyah Jember. 2016. Rencana Strategis Pengabdian Universitas Muhammadiyah Jember 2016 – 2020. Jember: LPPM Universitas Muhammadiyah Jember. https://www.pajak.go.id https://sk-aum.id