## EDITORIAL
Pancasila  bagi  Indonesia  merupakan  jalan  terbaik,  karena  ia  mampu menerima  keberbedaan  yang  ada  yang  adalah  realitas  bangsa  Indonesia. Pancasila  sebagai  kerangka  dalam  membangun  nilai-nilai  bersama masyarakat  Indonesia  yang  baru  dalam  negara  yang  baru  merupakan pilihan  yang  bijaksana.  Sayangnya  karena  pertentangan  yang  belum  juga selesai  tentang  Pancasila,  kerangka  untuk  membangun  nilai-nilai  bersama belum  juga  terwujud.  Pengamalan  Pancasila  yang  murni  dan  konsekuen belum menjadi tekanan dalam perjuangan bangsa Indonesia.
Bukti  bahwa  pemerintah  kerap  tidak  mengamalkan  Pancasila  secara murni  dan  konsekuen  nyata  dengan  lahirnya  hukum  dan  perundang- undangan yang tidak didasari oleh semangat Pancasila. Jadi karut-marutnya kehidupan beragama di Indonesia yang disebabkan oleh tidak memadainya hukum  dan  perundang-undangan  yang  menjamin  kebebasan  beragama  di Indonesia  bukanlah  karena  Pancasila  tidak  mampu  menjadi  dasar  bagi kebebasan beragama di Indonesia, sebaliknya karena kelompok, agama dan pemerintah  tidak  setia  berpegang  pada  Pancasila.  Akibatnya  transformasi Pancasila  dalam  hukum  dan  perundang-undangan  tidak  berjalan  dengan mulus.  Bahkan  tidak  jarang  Pancasila  ditafsirkan  secara  eksklusif  dan diskriminatif, sehingga agama-agama mengalami pemasungan. Dan agama- agama tidak dapat menjalankan tugas kritisnya sebagai peletak dasar moral etik bangsa, secara khusus dalam kehidupan antarumat beragama.
Baik  pada  masa  Orde  Lama  yang  kurang  menggali  nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bersama, karena belum selesainya pertentangan ideologi,  demikian  juga  pada  jaman  Orde  Baru  yang  adalah  rezim  yang paling  otoriter  di  mana  Pancasila  mengalami  pembekuan.  Pengamalan Pancasila  secara  murni  dan  konsekuen  hanya  merupakan  harapan  yang belum juga terwujud. Bahkan usaha-usaha tersebut sempat meredup karena kekuatan rezim yang berkuasa.
Mengenai  penyimpangan  yang  terjadi  dalam  proses  pembangunan masyarakat Pancasila, Eka Darmaputera menjelaskan seperti berikut: Dalam
praktik  kita  bangun  memang  bukan  masyarakat  Pancasila.  Masing-masing kelompok  sibuk  membangun  masyarakatnya  sendiri.  Alhasil,  yang terbangun  bukanlah  masyarakat  Pancasila,  melainkan  satu  masyarakat (Pancasila) yang merupakan kumpulan atau penjumlahan dari masyarakat- masyarakat  tadi.  Satu  masyarakat  yang  merupakan  kumpulan  umat-umat. Bagaikan sebuah kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau, yang satu sama lain  tersekat-sekat  oleh  ribuan  selat.  Dari  sinilah  orang  dengan  tanpa  risih dan  terganggu  mengucapkan  atau  mendengar:  negara  agama,  No, masyarakat agama, Yes!. 1
Pada  masa-masa  kehancuran  Orde  Baru,  Pancasila  menjadi  tidak populer,  karena  ia  dijadikan  pengesahan  rezim  yang  berkuasa,  walaupun lahirnya  rezim  tersebut  bukan  dikarenakan  Pancasila  memungkinkan  itu. Sebaliknya  Pancasila  telah  disimpangkan  dan  dibekukan.  Karena  itu kehancuran  Orde  Baru  yang  mewarisi  degradasi  moral  bangsa  bukan merupakan  kesalahan  Pancasila,  sebaliknya  merupakan  akibat  penistaan terhadap Pancasila.
Usaha untuk membangun kembali kehidupan antaragama yang lebih baik  yang  bermuara  pada  peningkatan  moral  bangsa  tidak  lain  adalah dengan  kembali  ke  jalan  Pancasila.  Mengenai  hal  ini  Darmaputera menjelaskan seperti berikut:
“ Di tengah arus semakin keras untuk membelenggu dan mengurungletakkan Pancasila di sudut  yang  tak  berarti  dari  bangunan  kehidupan  masyarakat, berbangsa  dan  bernegara,  saya  tetap  dengan  yakin  ingin  menyerukan: Marilah  kita  kembali  ke  jalan  Pancasila!  Sebab  itulah  yang  paling  bijak  dan paling menguntungkan bagi masa depan kita bersama. Pilihan yang lain, bagi saya, terlalu riskan. Terlalu mahal harganya. Dengan perkataan lain, berbicara mengenai  “Pembangunan  Moral  dan  Etik  Bangsa”,  Bagi  saya,  tidak  lain berarti  membangun  sebuah  etika  sosial  bagi  masyarakat,  bangsa dan negara Indonesia.  Dan  berbicara  mengenai  etika  sosial  bagi  Indonesia,  bagi  saya, tidak lain berarti berbicara mengenai etika (ataui lebih tepat etos) Pancasila.” 2
1 Eka Darmaputera, Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia,
2001), 98.
2 Ibid ., 373.
Bagi  Darmaputera  krisis  moral  bangsa  yang  ditandai  dengan banyaknya  tindakan-tindakan  tak  berperikemanusiaan  menjelang  dan setelah runtuhnya  Orde Baru bukan merupakan tanggung jawab  Pancasila, sebaliknya justru karena tidak adanya komitmen terhadap Pancasila. Karena itu  jalan  terbaik  untuk  memperbaiki  Indonesia  adalah  kembali  ke  jalan Pancasila,  dan  mengamalkan  Pancasila  secara  murni  dan  konsekuen. Menggantikan  Pancasila dengan ideologi lain merupakan eksperimen yang harus dibayar mahal, dan belum tentu akan menghasilkan yang lebih baik. Upaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain merupakan eksperimen yang mungkin akan menghancurkan Indonesia.
Belum  lama  ini,  tepatnya  pada  15  Februari  2017,  sebagian  daerah  di Indonesia  baru  saja  melakukan  pesta  demokrasi,  pemilihan  kepala  daerah (pilkada)  secara  langsung.  Ada  101  daerah  (kabupaten,  kotamadya, provinsi)  memilih  kepala  daerah  masing-masing.  Meskipun  saat  itu sebagian  besar  kawasan  Indonesia  melakukan  pilkada,  namun  seluruh perhatian  tertuju  ke  DKI  Jakarta.  Hal  itu  wajar  saja  karena  DKI  Jakarta merupakan ibu kota  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi sekelompok  masyarakat  yang  mewakili  cagub  tertentu  membawa-bawa sentimen keagamaan.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan  Pancasila  sebagai ideologi negara Indonesia sudah final, dan sejatinya setiap anak bangsa, apa pun latar belakang agama dan sukunya, mesti mendapatkan perlakuan yang sama.  UUD  1945  sebagai  dasar  konstitusi  dengan  tegas  menjamin  semua warga  negara  sama  dan  sederajat  kedudukannya  di  mata  hukum.  Setiap warga negara punya hak dan kesempatan yang sama di dalam politik. Tidak ada ketentuan  bagi seorang calon kepala daerah atau calon presiden untuk menganut  agama  tertentu.  Apapun  agama  dan  keyakinannya,  kalau seseorang  itu  memang  memenuhi  persyaratan,  berhak  untuk  memilih  dan dipilih.  Seorang  warga  negara,  selama  hak  pilihnya  tidak  pernah  dicabut oleh pihak pengadilan, berhak untuk dipilih dan memilih.
Maka  jika  fenomena  berbau  agama  seperti  terjadi  di  DKI  Jakarta selama putaran pilkada 2017 ini dibiarkan, sama saja negara kita telah jauh mundur  ke  belakang.  Pihak  pemerintah  dan  aparat  harus  tegas  menindak pihak-pihak  yang  sengaja  memanfaatkan  agama  untuk  mencapai  tujuan politiknya. Sebab hal ini bisa memicu disintegrasi bangsa.
Hal yang sama juga kerap terjadi dalam urusan peribadatan. Banyak terjadi  aksi-aksi  sepihak  yang  menghalangi  umat  minoritas  untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Padahal UUD 1945 khususnya  Pasal  29  tentang  Kebebasan  Beragama  menegaskan:  (1)  Negara berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  (2)  Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Penjelasan dari kedua pasal di atas: Dari isi pasal 29 ayat 1 dijelaskan ideologi negara  Indonesia  dalah  Ketuhanan  yang  Maha  Esa,  oleh  karena  segala kegiatan  di  negara  Indonesia harus  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Dan itu besifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan  perwujudan  dari pengakuan  keagamaan.  Oleh karena  itu,  setiap orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadah  menurut  agamanya  yang warganya  anggap  benar  dan  berhak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri. Berikutnya,  dari  isi  pasal  29  ayat  2  dijelaskan  bahwa  setiap  warga  negara memiliki  agama  dan  kepercayaanya  sendiri  tanpa  ada  unsur  paksaan  dari pihak  manapun.  Dan  tidak  ada  yang  bisa  melarang  orang  untuk  memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam,  oleh  karena  itu  setiap  warga  negara  tidak  boleh  untuk melarang orang beribadah.   Supaya  tidak  banyak  konflik-konflik  yang muncul di Indonesia. 3
Aksi-aksi  kekerasan  dalam  beragama  akhir-akhir  ini  marak  terjadi. Hampir  di  setiap  daerah  selalu  ada  insiden  penolakan  terhadap  kehadiran sebuah  rumah  ibadah.  Seperti  belum  lama  ini  terjadi  di  Parung  Panjang, Bogor, Jawa Barat, sebanyak tiga gereja di daerah perbatasan wilayah Bogor
3 Hukum Indonesia. Sumber informasi sistem pemerintahan Indonesia, diakses 5 April 2017, pukul 14.30 WIB.
dengan  Provinsi  Banten  tersebut  nyaris  disegel  oleh  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Kabupaten  Bogor,  karena  tak  memiliki  izin  mendirikan  bangunan (IMB).  Ketiga  tempat  ibadah  itu  adalah  Gereja  Katolik,  Gereja  Methodhist Indonesia,  dan  Gereja  Huria  Kristen  Batak  Protestan  (HKBP). 4 Sementara kasus-kasus  penutupan  gereja  lainnya,  yang  sudah  lama  terjadi,  sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya.
Misalnya  saja  GKI  Yasmin  di  Kota  Bogor,  yang  sebenarnya  sudah diputus  oleh  pengadilan  memiliki  IMB  yang  sah,  namun  hingga  kini  tidak diperbolehkan oleh pemerintah setempat untuk digunakan jemaat. Tekanan massa  yang  anti-keberagaman  yang  menyoal  keberadaan  gereja  dan melakukan  aksi  demo  penolakan  gereja  membuat  pemerintah  setempat seperti tersandera. Apalagi hal ini sudah hampir sepuluh tahun dan  belum terselesaikan.  Dan  yang  menjadi  korban  adalah  umat  gereja  tersebut,  yang terkatung-katung dalam melakukan hak asasinya: beribadah kepada Tuhan Yang Mahaesa.
Kasus  yang  paling  membuat  kita  miris  juga  sedang  menimpa  Gereja Katolik  Santa  Clara,  Bekasi,  Jawa  Barat. Kompas.com ,  25  Maret  2017 melaporkan,  Unjuk  rasa  penolakan  pendirian  Gereja  Santa  Clara  di  Bekasi, Jawa  Barat,  oleh  sekelompok  orang  berlangsung  ricuh  pada  Jumat (24/3/2017).  Polisi  sempat  menembakkan  gas  air  mata  ke  arah  massa  yang berusaha mendobrak masuk ke lingkungan gereja. 5 Walikota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan bahwa perizinan Gereja Santa Clara Bekasi itu sah. Jadi tidak  ada  alasan  dari  pihak  manapun  untuk  berunjuk  rasa  menuntut dicabutnya  izin  gereja  tersebut.  Dalam  hal  ini  kelihatan  sekali  pemaksaan kehendak oleh pihak-pihak yang tidak dapat menerima fakta keberagaman di negeri ini.
Ormas-ormas  intoleran  yang  selalu  menyoal  keberadaan  sebuah tempat  ibadah,  biasanya  menunjuk  Peraturan  Bersama  (Perber)  Menteri
4 tempo.co, 5 Maret 2017, diakses 5 April 2017, pukul 14.35 WIB.
5 kompas.com, 25 Maret 2017, diakses 5 April, pukul 14.45 WIB.
Tahun  2006  sebagai  alasan  aksi  mereka.  Memang  dalam  Perber  2006  berisi persyaratan dapat atau tidaknya sebuah tempat ibadah didirikan di sebuah tempat. Antara lain harus punya setidaknya 90 umat, dan persetujuan (izin lingkungan)  dari  sekurangnya  60  warga  setempat.  Biasanya,  mendapatkan izin dari 60 warga setempat inilah kesulitan itu dimulai.
Menegakkan  peraturan  sesuai  UUD  1945  dan  Pancasila,  dan  merajut kembali  kebangsaan  kita  sebagai  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi toleransi. Itulah semangat yang diusung oleh jurnal Societas Dei, volume 04, Nomor  1,  April  2017  ini.  Hal  itu  tampak  dalam  artikel-artikel  yang ditampilkan  yakni:  "Evaluasi  terhadap  Peraturan  Bersama  Menteri  Tahun 2006  tentang  Pendirian  Rumah  Ibadah",  oleh  Binsar  A.  Hutabarat,  peneliti senior dari Reformed Center for Religion and Society. Dalam jurnal edisi ini, Binsar  A  Hutabarat  memberikan  evaluasi  terhadap  Perber  2006  secara mendalam,  evaluasi  yang  dilakukan  bukan  hanya  berkenaan  formulasi Perber  tersebut  dari  sisi  penelitian  kebijakan,  tetapi  juga  sampai  pada evaluasi  penerapannya  serta  evaluasi  dampak  dari  peraturan  tersebut. Rekomendasi  yang  diberikan  adalah  penghentian  pemberlakuan  Perber 2006  karena  bukan  saja  tidak  produktif,  tapi  juga  sudah  menimbulkan dampak negatif, yakni dijadikan instrumen untuk membelenggu kebebasan mendirikan rumah ibadah.
Artikel  kedua  "The  Views  of  Several  Indonesian  Reformed Theologians  Regarding  Ecumenicity",  buah  pemikiran  Agustinus  M.L. Batlajery  dari  Universitas  Kristen  Indonesia  Maluku,  memaparkan mengenai  pergulatan  kehadiran  gerakan  ekumene  berdasarkan  pandangan teolog-teolog  Indonesia  yang  bukan  hanya  memiliki  peran  penting  dalam perjuangan  gerakan  ekumene,  tapi  juga  keterlibatan  mereka  dalam pembangunan bangsa Indonesia.
Sementara  dalam  tulisan  ketiga,  "Melampaui  Politisi,  Menuju Negarawan:  Refleksi  Etis  Kristiani",  karya  Togardo  Siburian  dari  Sekolah Tinggi  Teologi  Bandung.  Tulisan  Togardo  ini  ingin  mengkaji  kemungkinan negarawan bagi para politisi sekarang. Seperti diketahui, kebanyakan sikap dan  perilaku  pemain  politik  ( politician )  menggambarkan  mereka  sebagai
“tukang”  politik  saja,  bukan  seorang  negarawan  (dulu  disebut  “ politikos” ).
Di  sini  refleksi  kristiani  menjadi  urgen  dalam  memikirkan  ketimpangan- ketimpangan  praktik  dan  konsep  yang  muncul.  Kajian  yang  dilakukan bersifat  etis  kristiani  melalui  studi  pustaka.  Dari  tiga  hal  yang  membuat perpolitikan  masa  kini  karut-marut  adalah:  terlepasnya  perpolitikan sekarang  dari  etika  sebagai  wadahnya  karena  teralu  menekankan  fokus hukum  dan  dari  perspektif  sosial  saja,  melupakan  perspektif  filosofis  dan sejarah  dalam  kajiannya.  Dalam  rangka  membaharui  konsep  politisi  untuk menjadi konsep negarawan yang membangun bangsa dan mensejahterakan rakyatnya, khususnya dalam soal kemiskinan. Berdasarkan jalan politik etis didapatkan  prinsip-prinsip:  semuanya  ini  dapat  memperkaya  bahan  bagi mandat  gerejawi  masa  kini  dalam  hal  mandat  transformasinya  di masyarakat.
Akhirnya dalam artikel keempat, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan:  Sebuah  Upaya  Pendasaran  Filosofis",  Iqbal Hasanuddin,  pengajar  di  Universitas  Islam  Negeri Syarif  Hidayatullah Jakarta memaparkan bahwa tulisannya ini hendak memberikan pendasaran filosofis  bagi  hak  atas  kebebasan  beragama/berkeyakinan.  Sejauh  ini,  hak atas  kebebasan  beragama/berkeyakinan  (KBB)  dipandang  sebagai  sesuatu yang  bersifat  normatif,  karena  dihasilkan  dalam  sidang-sidang  Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sehingga telah menjadi konsensus bersama  bangsa-bangsa  di  seluruh  dunia.  Namun  demikian,  normativitas hak  atas  KBB  yang  didasarkan  pada  konsensus  bersama  itu  masih  bersifat politis,  belum  memiliki  dasar  etis-filosofis.  Melalui  argumen  keadilan  yang didasarkan pada pemikiran John Rawls dan argumen kepemilikan-diri yang didasarkan  pada  pemikiran  Robert  Nozick,  makalah  ini  mencoba memberikan landasan moral bagi jaminan penghormatan dan perlindungan bagi kebebasan beragama/berkeyakinan.