## KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

## Siti Rahmah Maulid Dina, Demeiati Nur Kusumaningrum,MA
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Kota Malang, 65144, Indonesia sitirahmahmaulidina@webmail.umm.ac.id

## ABSTRAK
Human trafficking is a global issue that is growing so rapidly, especially in Southeast Asia. this happens because of the encouragement of economic factors such as poverty and social factors such as education. The government has a very big responsibility in preventing  human  trafficking,  especially  in  its  territory  as  stated  in  the  Universal Declaration of Human Rights. Therefore, it is necessary to review Indonesia's foreign policy in dealing with cases of human trafficking in the Southeast Asian region. This study uses a descriptive method and an explanatory approach, this study also uses the concepts of foreign policy and Human Security. The results of this study are in an effort to eradicate cases of human trafficking, there are often obstacles due to the lack of strict laws and regulations governing human trafficking at the national level. Indonesia has implemented  Law  number  21  of  2007,  discussing  the  criminal  act  of  trafficking  in persons (UU PTPPO), and establishing an integrated service for empowering women and children (P2TPP2A). In addition, Indonesia also makes foreign policies related to cases of human trafficking, such as cooperation with other countries.

## Keyword:  Indonesia Foreign Policy, Human Security, Souteas Asia

## Abstrak
Perdagangan manusia merupakan isu global yang berkembang terjadi begitu pesat terutama  di  kawasan  Asia  Tenggara.  hal  ini  terjadi  karena  adanya  dorongan  dari faktor ekonomi seperti kemiskinan dan faktor sosial seperti pendidikan. Pemerintah memiliki  tanggung  jawab  yang  sangat  besar  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya perdagangan manusia khususnya di wilayah kekuasaan seperti yang telah tercantum Universal Declaration  of Human Right . oleh karena itu  perlu dikaji kembali tentang kebijakan  politik  luar  negeri    indonesia  dalam  menangani  kasus  perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptip dan pendekatan eksplanatid, penelitian ini juga menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan  Human Security. Hasil penelitian ini  adalah dalam upaya  pemberantasan
kasus perdagangan manusia ini sering terjadi hambatan di karenakan kurang ketatnya peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan orang di tingkat nasional.  Indonesia  telah  menerapkan  UU  nomor  21  tahun  2007,    membahas mengenai    pemberantasan  tindakan  pidana  perdagangan  orang  (UU  PTPPO),  dan membentuk  pelayanan  terpadu  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  (P2TPP2A). Selain itu Indonesia juga membuat kebijakan politik luar negeri terkait dengan kasus Perdagangan manusia  seperti kerjasama dengan negara lain.
Kata Kunci : Asia Tenggara,  Perdagangan Manusia, Politik Luar Negeri

## PENDAHULUAN
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Kejahatan Manusia/ Human Trafficking .  Perdagangan  Manusia  atau  Human  Trafficking  adalah  suatu  kejahatan tentang  Kemanusiaan  yang  sangat  melanggar  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan  kata  lain Perdagangan  Manusia  adalah  suatu  kegiatan  perekrutan,  pengangkutan  atau penyembunyian orang dengan cara kekerasan, penipuan, penculikan, ataupun pemaksaan dengan  ancaman-ancaman  yang  sangat  berbahaya  dengan  tujuan  untuk  eksploitasi. Kemudian  eksploitasi  ini  meliputi  seperti  eksploitasi  prostitusi  seks,  kerja  paksa  yang seperti perbudakan, atau diambilnya organ tubuh seseorang untuk dijual dengan harga yang sangat mahal.
Perdagangan  Manusia  adalah  fenomena  Internasional  atau  Global  yang  sangat serius. International Labor Organization (ILO) mengatakan ada sekitar 12 juta orang di perdagangkan  di  dunia  baik  dari  anak-anak  maupun  orang  dewasa.  Kemudian  56% diantara  korbannya  adalah  kaum  perempuan  untuk  dijadikan  budak  seks.  Selain  itu, berdasarkan dari data perdagangan manusia yang dimulat oleh International Organization for  Migration  (IOM)  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  tidak  bisa dikategorikan memenuhi standard dalam menangani kasus perdagangan manusia yang saat  ini  telah  menyebar  dengan  sangat  luas.  International  Organization  for  Migration (IOM) juga mengatakan bahwa indonesia merupakan negara asal, tujuan, dan titik transit dalam dinamika perdagangan Manusia. Terdapat Lima Provinsi asal korban Perdagangan Manusia  tertinggi  yaitu  Jawa  Timur,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Nusa  Tenggar  Barat (NTB)  dan  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Sepanjang  tahun  2018,  International
Organization for Migration (IOM) mencatat terdapat 329 KPAI mencatat terdapat 329 korban  terkait  Perdagangan  Anak.  Dari  jumlah  tersebut,  65  kasus  diantarannya merupakan  korban  Perdagangan  Manusia,  93  korban  Prostitusi,  80  kasus  kekerasan Seksual dan 91 kasus Eksploitasi Pekerja. Hingga pertengahan 2019, KPAI menerima 15 kasus, Lima kasus diantarannya korban Human Trafficking, Satu korban Prostitusi, Lima korban kekerasan Seksual, dan Empat korban Eksploitasi Anak.  Aktivitas kejahatan ini telah merambah sekitar lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Menurut data Mabes Polri perdagangan manusia telah meluas dari 14 ke 18 provinsi antara lain meliputi provinsi yang ada di Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga sampai Papua. (Bintari and Djustiana 2017)
Dengan demikian perdagangan manusia di Indonesia merupakan realitas sosial yang sangat unik. Perdagangan manusia merupakan kombinasi antara lokal dan global yang tidak jarang menggunakan jaringan sindikat internasional yang terstruktur rapi dan sangat  rahasia  keberadaannya.  Dengan  adanya  globalisasi  batas  batas  negara  yang semakin mudah dilintasi semakin memudahkan bekerjanya sindikat terorganisir tersebut untuk mencari mangsa korban di belahan bumi manapun. Sindikat terorganisir ini dalam membangun  jaringannya  sebagian  besar  melibatkan  mafia-mafia  atau  geng-geng  dari China,  Meksiko,  Amerika  Tengah,  Italia,  Rusia  dan  negara  negara  bekas  Uni  Soviet, Triad Vietnam dan China, Yakuza Jepang dan pedagang obat bius Amerika Selatan. Atas dasar  pemahaman  di  atas  mudah  dimengerti  bila  perdagangan  manusia  di  Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas perdagangan manusia internasional. Kejadian pada  level  domestik  internal  perdagangan  manusia  di  Indonesia  dapat  mempengaruhi pada level internasional dan sebaliknya Oleh karenanya isu ini pun menjadi isu Nasional yang penting dan Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk menuntaskan persoalan perdagangan manusia ini. (Bastari 2018)
Hingga saat ini, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat rawan terjadi  perdagangan  manusia  dikarenakan  masih  adanya  kebijakan-kebijakan  dan peraturan perundang undangan yang dibuat oleh negara bahkan organisasi internasional yang belum terealisasikan dengan baik khususnya kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia di kawasan asia tenggara.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan luar negeri dapat di artikan sebagain sebuah tindakan ataupun strategi yang  di  gunakan  oleh  pemerintah  Negara  dalam berinteraksi  dengan  Negara  lain  agar dapat mencapai kepentingannya. Kebijakan luar negeri juga mencerminkan nilai dasar yang dianut oleh suatu Negara dalam berinteraksi dengan Negara lain karena nilai-milai tersebut  sebagai  pedoman  dalam  berinteraksi  dengan  Negara  lain.(Amalia  and Khawarizmi 2021)  Ada beberapa definisi dari kebijakan luar negeri menurut beberapa pakar, yaitu :
A.  Menurut  Webber  &  Smith  kebijakan  luar  negeri  sebuah  tujuan  dalam  mencapai kebijakan yang terdiri dari upaya dalam mencapai nilai, tujuan, pengambilan keputusan, dan tindakan yang di ambil oleh Negara dimana pemerintah memiliki andil besar dalam berinteraksi dengan Negara lain serta mengontrol masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan  luar.  (Webber  &  Smith,  2002)  Sedangkan  menurut  Kegley  dan  Wittkopf kebijakan luar negeri yaitu sebuah kebijakan yang di pegang oleh pemerintah terhadap lingkup internasional yang di dasari oleh kepentingan dan tujuan serta terdapatnya nilai- nilai dalam tujuannya
B. Menurut Mark R. Amstutz kebijakan luar negeri menekankan pada tiga tekanan utama yaitu  tindakan  atau  kebijakna  pemerintah,  pencapaian  kepentingan  nasional,  dan jangkauan kebijakan kebijakan luar negeri yang melintasi batas wilayah Negara. Maka dari itu semua kebijakan pemerintah yang berdmpak pada aktor dari lintas batas Negara merupakan sebuah kepentingan kebijakan luar negeri.

## Human Security
Setelah  berakhirnya  perang  dingin  konsep  keamanan  melahirkan  pemahaman yang baru. Setelah berakhirnya perang dingin keamanan tidak hanya di pandang pada keamanan Negara saja. Namun juga terhadap keamana individu (manusia) sebagai warga Negara yang memiliki hak yaitu human security. Konsep keamanan sering kali terpusat pada keamanan Negara dari ancaman luar, selain itu juga keamanan pada ancaman militer yang  lebih  kuat  dari  Negara  lain.  Keamanan  ini  biasanya  di  sebut  dengan  keamanan
tradisional.  Dalam  perkembangan  era  globasasi  saat  ini  keamanan  tradisional  sudah bergeser menjadi keamanan non tradisional.
Konsep Negara sendiri menekankan empat karakteristik esensial yaitu keamanan manusia  harus  bersifat  universal,  interdependen,  terjamin  melalui  perlindungan,  dan tentunya berbasis pada keamanan manusia. Dalam bukunya yang berjudul “The Southeast Asian Community Complex” Berry Buzan menyatakan bahwa keamanan tidak mungkin menjadi ursan Negara saja tetapi membutuhkan kordinasi regional maupun internasional. Menurutnya  keamanan  berkaitan  dengan  masalah  kelangsungan  hidup.  Isu-isu  yang mengancam  kelangsungan  hidup  individu  tertentu  akan  menjadi  ancaman  yang eksistensial. (Keluarga 2021)
Di lihat dari “The Origin of Threats” konsep keamanan tradisional menganggap bahwa ancaman keamanan di anggap berasal dari Negara lain, sedangkan keamana non tradisional beranggapan bahwa ancaman keamanan bisa saja berasal dari dalam negeri maupun  dari  Negara  lain.  Sedangkan  di  lihat  dari  “The  Nature  Of  Threats”  konsep keamanan tradisional menganggap bahwa ancaman keamanan berasal dari militer namun keamanannon tradisional memandang ancaman keamanan tidak hanya berkaitan dengan militer tetapi juga dengan aspek lainnya seperti ekonomi, budaya, demokrasi, hak asasi manusia,  perdagangan,  penyeludupan  obat-obatan,  kejahatan  lintas  Negara,  dan  salah satunya perdagangan manusia. Konsep keamanan mulai menjadi perhatian mulai muncul sejak  di  publikasikannya  laporan  badan  PBB  UNDP  (United  Nations  Development Program) pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa konsep keamanan manusia memiliki dua  aspek  penting  yaitu,  yang  pertama  keamanan  manusia  merupakan  keamanan  dari ancaman penyakit, kelaparan. Dan kedua yaitu keamanan manusia merupakan sesuatu yang perlu di lindungi dalam Kehidupan kesehariannya. Baik di rumah, dalam pekerjaan, atau kelompok yang bisa saja mengancam secara tiba- tiba dan menyakitkan.
Selain  itu  badan  PBB  UNDP  (United  Nations  Development  Program) mendefinisikan human security sebagai “first, safety from such chronic threats such as hunger,  disease,  and  repression.  And,  second,...protection  from  sudden  and  hurtful disruptions in the patterns of daily life...whether in homes, in jobs or in communities “ dalam prakteknya sebuah Negara memiliki kebijakannya masing-masing, namun acuan
dan  diaplikasikannya  point  yang  di  kemukakan  oleh  UNDP  (United  Nations Development Program) yaitu freedom for fear and freedom from want. (UNTFHS, n.d.)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif-kualitatif  dengan  maksud  menggambarkan  atau  mendeskripsikan  fenomena yang  tengah  terjadi  berdasarkan  abstraksi  dari  sebuah  realitas  dengan  menggunakan konsep  dan  menjelaskan  sebuah  fenomena  dengan  fenomena  lainnya  yang  kemudian akan  diambil  sebuah  kesimpulan.Adapun  batasan  materi  yang  kami  gunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana kebijakan politik luar negeri indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia di asia tenggara. Adapun batasan waktu yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pada periode 2017 hingga 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perdagangan Manusia
Perdagangan Manusia atau Human trafficking adalah suatu tindakan pengerahan, pengangkutan,  pengiriman,  penyembunyian  atau  penerimaan  orang.  Tindakan  yang dilakukan  dengan  ancaman  dan  kekerasan  atau  bentuk-bentuk  lain  dari  paksaan, penculikan,  kecurangan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  demi  mencapai keuntungan-keuntungan  untuk  mencapai  persetujuan  dari  seseorang  yang  memiliki kekuasaan atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Dimana eksploitasi yang dimaksud disini tidak terbatas pada eksploitasi seksual saja, tetapi juga eksploitasi tenaga kerja atau pelayanan-pelayanan secara paksa, perbudakan, dan praktek-praktek lainnya yang mirip dengan perbudakan, serta pengambilan organ tubuh manusia. Sehingga tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa Perdagangan Manusia ini tidak saja aksi dan kejahatan lintas  negara  melainkan  juga  pelanggaran  berat  Hak  Asasi  Manusia  Perdagangan Manusia juga setara dengan perbudakan modern karena menjadikan kehidupan manusia sebagai komoditi perdagangan yang illegal.
Meskipun perdagangan manusia adalah perbuatan yang sangat melanggar Hak Asasi  Manusia  dan  dikaterogikan  sebagai  tindak  pidana  berat,  namun  hingga  saat  ini aktivitas  tersebut  bukan  semakin  berkurang  tetapi  malah  semakin  luas  dan  sulit  untuk dihentikan. Dalam realitasnya Perdagangan Manusia bukan hanya marak melainkan juga
dibarengi  dengan  kian  luas  cakupan  wilayahnya  dan  menyebar  secara  teorganisir. Aktivitas  kriminal  ini  telah  merambah  sekitar  lebih  dari  separuh  jumlah  provinsi  di Indonesia,  menurut  data  Mabes  Polri  Perdagangan  Manusia  telah  meluas  ke  berbagai Provinsi antara lain meliputi provinsi yang ada di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara  Barat,  Sulawesi  hingga Papua.  Kegiatan  Perdagangan  Manusia  di Indonesia pada  umumnya  dimulai  melalui  serangkaian  proses  yang  terorganisir.  Proses  tersebut bermula dari perekrutan di daerah asal korban, kemudian korban dipindahkan ke lokasi yang sudah ditentukan melalui transportasi dengan transaksi alih tangan, setelah itu di penampungan transit para calon korban diberi identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sangat disamarkan. Negara-negara tujuan utama perdagangan manusia dari Indonesia adalah ke  Singapura, Malaysia, Brunei Darusalam, Taiwan HongKong, Jepang,  Korea  Selatan,  Saudi  Arabia,  Uni  Emirat  Arab,  Qatar  dan  masih  banyak  lagi negara-negara  lainnya.  Tetapi  hingga  saat  ini  negara-negara  di  Asia  Tenggara  masih menjadi tujuan favorit para pelaku Perdagangan Manusia ini. Karena di Asia Tenggara jaringan kejahatan ini sangat besar dan luas serta sangan terorganisir dalam melakukan tindak kejahatan ini.

## Permasalahan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara
Masalah  perdagangan  manusia  telah  menjadi  salah  satu  masalah  utama  yang muncul  dalam  agenda  keamanan  internasional.  Pada  saat  ini,  Asia  Tenggara dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat perdagangan manusia yang cukup tinggi. Asia tenggara di nilai belum bisa menangani perdagangan manusia yang sangat tinggi. Menurut presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono perdagangan manusia sebagai salah satu aksi kejahatan lintas Negara yang bisa mengancam keamanan, kestabilitasan Negara serta kenyamanan masyarakat. Dalam laporan terbaru dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual di Asia Tenggara pada tahun 2016-2018 kebanyak perempuan di bawah umur Penegakan hukum dan menejemen pada perbatasan di wilayah cukup kuat dengan hukum yurisdiksi namun tidak berfungsi.
Persoalan perdagangan manusia di Asia Tenggara seperti gunung es, pernyataan ini di perkuat dengan adanya laporan bahwa kawasan Asia Tenggara berada pada tingkat kedua karena terjadinya kasus perdagangan manusia ini. Negara-negara di kawasan asia
tenggara di anggap gagal dalam menangani kasus perdagangan manusia, terutama pada perlindungan  terhadap  korban  perdagangan  yang  sebagian  besar  yaitu  wanita. Perdagangan  manusia  merupakan  persoalan  realitas  sosial  yang  sangat  serius.  Faktor penyebab yang lainnya adalah krisis ekonomi, bencana alam, perang dan konflik politik. Perubahan politik yang sangat mendadak, Keruntuhan Ekonomi suatu Negara, keresahan masyarakat,  konflik  senjata  di  dalam  negeri  dan  bencana  alam  sangat  meningkatkan kemungkinan  suatu  Negara  menjadi  korban  Perdagangan  Orang.  Bencana-bencana semacam  ini  dapat  menimbulkan  ketidakstabilan  dan  keresahan  para  masyarakatnya, serta mengakibatkan keadaan Ekonomi dan Sosial menjadi tidak aman. Hal semacam ini bisa mendorong kaum perempuan untuk melarikan diri demi mencari pilihan-pilihan lain yang  mungkin  lebih  baik,  tetapi  dalam  prosesnya  bisa  menjadi  sasaran  para  pelaku Perdagangan Orang. Walaupun menjadi tenaga kerja luar negeri andalan harapan masa depan  yang  lebih  sejahtera,  namun  tenaga  kerja  ke  luar  negeri  sangat  rawan  menjadi korban perdagangan manusia. Mereka sangat rawan terhadap berbagai eksploitasi baik itu secara seksual maupun kerja paksa. Walupun perdagangan manusia sebuah perbuatan yang melanggar HAM namun aktivitas ini tidak dapat menyurut dan belum bisa di cegah. Ada  beberapa  bentuk  perdagangan  manusia  yang  sering  terjadi  di  kawasan  Asia Tenggara,  diantaranya  adalah  Eksploitasi  Seks,  Pelacuran  dan  kerja  paksa,  Asisten Rumah  Tangga,  Penari  di  tempat  hiburan  malam,  Pengantin  pesanan,  Buruh  anak, Perdagangan bayi, Perdagangan organ tubuh manusia,dan eksploitasi Manusia sebagai agen obat terlarang.
Ada beberapa tahapan proses yang di lakukan dalam perekrutan, yang pertama perekrutan  yang  di  lakukan  di  daerah  asal  korban,  lalu  pemindahan  lokasi  korban, transfer-transaksi,  dan  berakhir  di  penampungan  dimana  para  korban  di  beri  identitas yang  biasanya  tidak  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya.  Negara-negara  tujuan  utama perdagangan  manusia  biasanya  pada  Negara-negara  dengan  perekonomian  yang  baik seperti singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Eropa, dan Amerika serikat. Perdagangan manusia merupakan keterikatan antara local dengan global yang tidak jarang menggunakan jaringan internasional yang struktur rapi  dan  sangat  terjaga  kerahasiaan  keberadaannya.  Dengan  adanya  globalisasi memudahkan  jaringan  ini  melintasi  batas-  batas  Negara  untuk  mencari  mangsanya  di belahan bumi manapun. Jaringan yang terorganisir ini melibatkan mafia-mafia atau geng-
geng besar yang berasal dari China, Mexico, italia, Rusia, jepang, dan pedagang obat bius Amerika  Serikat.  Atas  dasar  pemahaman  ini  perdagangan  manusia  sudah  menjadi  isu yang perlu di perhatikan dalam tingkat nasional, apa yang dilakukan oleh Negara-negara di  asia  tenggara  untuk  mencegah  terjadinya  perdagangan  manusia  ini?  Dengan melakukan kerjasama internasional baik bersifat bilateral, regional, maupun multirateral.

## A. Upaya Pencegahan Perdagangan Manusia
Negara  sebagai  institusi  yang  memiliki  legitimasi  dan  anggota  perangkat  yang terpercaya  untuk  melaksanakan  prinsip-prinsip  HAM  seperti  yang  terdapat  dalam Universal Declaration of Human Right atau Deklarasi HAM Internasional, negara wajib memikul  tanggungjawab  yang  besar  untuk  memberikan  jaminan  keamanan  dan melaksanakan  perlindungan,  penghormatan,  dan  pemenuhan  HAM  kepada masyarakatnya.  Tanggungjawab  ini  pada  dasarnya  memang  harus  ada  karena  Negara dibentuk untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM yang adil. Tanggungjawab untuk menghormati HAM adalah tanggung jawab setiap Negara untuk tidak bertindak atau  melanggar  ketetntuan  yang  bertentangan  dengan  HAM.  Tanggungjawab  untuk melindungi  HAM  adalah  tanggungjawab  Negara  untuk  mencegah,  menghentikan  dan menghukum setiap pelaku yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan demikian suatu Negara  memiliki  kewajuban  untuk  mencegah  dan  memberantas  tindak  kejahatan Perdagangan  Orang,  dan  Negara  wajib  memberikan  perlindungan  yang  layak  kepada orang-orang yang menjadi korban Perdagangan Manusia ini.
Khusus  untuk  Perdagangan  Orang,  Masyarakat  Internasional  telah  memiliki Protokol  PBB  untuk  mencegah,  menindak  dan  menghukum  para  pelaku  Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak-anak (United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) yang dirumuskan pada  tahun  2000  atau  dikenal  juga  sebagai  Protokol  Palermo.  Protokol  ini  sifatnya melengkapi  the  United  Nations  Convention  against  Transnational  Organized  Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Protokol Palermo ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Desember 2003 dan dirancang  untuk  memperkokoh  dan  meningkatkan  kerjasama  internasional  guna mencegah  dan  memberantas  Perdagangan  Orang.  Selain  itu,  Protokol  ini  juga dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan dan bantuan bagi para korban kejahatan
ini.  Banyak  hal  yang  menjadi  hambatan  dalam  pemberantasan  dan  pencegahan Perdagangan  Orang  ini,  salah  satunya  adalah  kurangnya  perundang-undangan  yang khusus  yang  mengatur  tentang  Perdagangan  Orang  di tingkat  Nasional,  sehingga  para pelaku masih mudah untuk melakukan tindak kejahatan ini. Pembentukan suatu kerangka hukum yang tepat, dan hukuman yang berat sesusai dengan standar Internasional yang relevan akan sangat berguna untuk mencegah dan menindak para pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking).
Negara Indonesia sendiri juga sudah mengalami Kejahatan Perdagangan Orang dalam waktu yang lama hingga sekarang. Namun, karena tidak adanya Undang-Undang yang khusus dan komprehensif serta lemahnya penegak hukum, ditambah lagi dengan kurangnya  kepekaan  pejabat  pemerintah  serta  kesadaran  masyaraka  itu  sendiri,  maka Kejahatan  ini  terus  menjadi  persoalan  dan  tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh pemerintah dan masyarakat hingga saat ini. Sejak tahun 2005, International Organization for Migration (IOM), telah mengidentifikasi dan membantu korban Perdagangan Orang. Di Indonesia sebanyak kurang lebih 3.000 orang. Dimana hampir 90% dari korbannya adalah  perempuan,  dan  lebih  dari  25%  adalah  anak-anak.  Tetapi,  data  inipun  belum menunjukkan data yang semuannya karena data ini adalah adalah data yang yang terlihat dan terlaporkan saja, diprediksi masih banyak para korban yang belum lapor karena ada rasa takut dan ancaman dari para pelaku sehingga para korban tidak berani melaporkan kejadian ini.  Untuk mencegah kasus ini, Pemerintah Indonesia sejak tanggal 19 April 2007, Indonesia  telah  menerapkan  peraturan  perundangan  yaitu  UU  Nomor  21 Tahun 2007 yang membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sesuai dengan judulnya, pendekatan UU ini mengarah atau berfokus pada aspek tindak  pidana  Perdagangan  Orang.  Peraturan  Hukum  yang  baru  ini  memuat  definisi perdagangan orang yang jelas dan kuat, dimana meliputi tindakan, metode, dan tujuan- tujuan  eksploitatif  seperti  dalam  prakteknya  apakah  para  korban  dibawa  untuk diperdagangkan didalam negeri atau ke luar negeri, kemudian dilakukan oleh seseorang atau  kelompok  orang.  Inilah  harapan  para  masyarakat  Indonesia  agar  hadirnya  suatu peraturan  yang  khusus  dan  mengikat  mengatur,  memberantas,  dan  mencegah  tindak pidana Perdagangan Orang.
Pengesahan undang-undang ini menjadi penanda akan sebuah capaian Pemerintah Indonesia,  sebagaimana  UU  tersebut  dilihat  sebagai  aturan  yang  komprehensif  dan mencerminkan persyaratan yang diatur dalam Protokol PBB, Indonesia sebagai Negara penandatangan Protokol PBB terikat perjanjian dengan masyarakat internasional untuk melihat  Perdagangan  Orang  sebagai  kejahatan  yang  kompleks  dan  membutuhkan pendekatan yang Komprehensif untuk melindungi para korban dan memberikan jaminan hidup yang layak bagi para korban kejahatan ini terutama kaum perempuan dan anak- anak.
Selain  membuat  UU  diatas,  pada  tahun  2009  Pemerintah  Indonesia  juga membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Pembentukan  P2TP2A juga  didasari  karena  korban  Pererdagangan  Orang  kebanyakan adalah dari kalangan Perempuan dan Anak-Anak. Dasar hukum pembentukan P2TP2A ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagang Orang. Atas dasar ini,  sejumlah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  telah  membentuk  P2TP2A dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi korban perdagangan orang serta melakukan upaya preventif atau pencegahan terhadap kasus ini.
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) merupakan  pusat  layanan  terpadu  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  dan  berbasis masyarakat, yang diharapkan sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi. Hal ini meliputi pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat  pelayanan  krisis  terpadu,  pusat  pelayanan  terpadu,  pusat  pemulihan  trauma  dan masih banyak lagi yang lainnya. P2TP2A adalah pusat pelayanan yang baik dalam upaya pemberdayaan  perempuan  dan  anak  dalam  berbagai  bidang,  serta  perlindungan perempuan  dan  anak  dari  berbagai  jenis  diskriminasi  dan  tindak  kekerasan  yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan Perdagangan Orang.

## B.Kebijakan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  dalam  Menyikapi  Isu  Perdagangan Manusia
Politik luar negeri erat kaitannya dengan kepentingan suatu Negara. Politik luar negeri dapat di pahami sebagai kebijakan yang di ambil oleh pemerintah suatu Negara dalam  hubungannya  dengan  Negara  dan  aktor-aktor  non  Negara  pada  tingkat internasional  dalam  mencapai  suatu  kepentingan  nasional.  Politik  luar  negeri  menjadi sebuah jembatan dalam negeri menuju lingkungan internasional. Politik luar negeri akan selalu dinamis dan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategisnya, baik domestic maupun internasional. (Wuryandari, 2010) Perspektif ini terlihat saat Indonesia menyikapi  tentang  isu  perdagangan  manusia.  Di  lihat  fenomena  pada  saat  ini  realitas perdagangan  manisia  sangat  mengkhawatirkan  baik  dalam  tataran  domestic  maupun internasional.
Isu tentang perdagangan manusia ini tidak hanya di lihat dari banyaknya korban dan cakupan yang semakin meluas di Indonesia, tetapi juga perdagangan manusia sudah menjadi  fenomena  global  yang  sangat  di  perhatikan.  Bagi  Negara  berkembang membutuhkan  bantuan  luar  negeri.  Isu  perdagangan  manusia  pada  tataran  domestic maupun  internasinal  sudah  menjadi  fokus  utama  oleh  pemerintah  untuk  menangani penyelesaian  terjadinya  perdagangan  manusia  untuk  kepentingan  nasionalnya.  Korban perdagangan  manusia  sangat  membutuhkan  bantuan  dari  Negara  untuk  mendaptkan perlindungan, terutama yang berada di luar negeri. Karena mereka berada pada budaya dan sosial yang berbeda dengan Negara asalnya. Mereka sebagai warga Negara berhak mendapat  keamanannya  dari  Negara  sebagaimana  begara  juga  memiliki  peran  dalam melindungi  keselamatan  dan  keamanan  bagi  warga  negaranya  termasuk  mereka  yang menjadi korban perdagangan manusia.
Kementerian  luar  negeri  sebagai  instrument  yang  di  berikan  wewenang  dalam melaksanakan  hubungan  kerjasama  dan  politik  luar  negeri  sesuai  yang  dapat  di  temui dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 yang berbunyi “Politik Luar Negeri  adalah  kebijakan,  sikap,  dan  langkah  Pemerintah  Republik  Indonesia  yang diambil  dalam  melakukan  hubungan  dengan  negara  lain,  organisasi  internasional,  dan subyek  hukum  internasional  lainnya  dalam  rangka  menghadapi  masalah  internasional guna mencapai tujuan nasional.”(UU HubLu, 1999) Yang mana dalam artian kebijakan luar negeri memiliki posisi yang sangat strategis terutama dalam hal upaya pemerintah untuk  mencegah  dan  memberantas  terjadinya  perdagangan  manusia.  Aspek  ini  dapat
terimplementasikan  dalam  hal  kerjasama  antar  Negara  baik  itu  kerjasama  bilateral maupun multirateral terhadap perlindunga warga Negara di luar negeri.
Selain  itu  juga  dalam  pasal  19  ayat  2  Undang-Undang  No.  37  Tahun  1999 menjelaskan  bahwa  perwakilan  pemerintah  “memberikan  pengayoman,  perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  nasional  serta  hukum  dan  kebiasaan internasional.”(UU HubLu, 1999).  Dengan adanya kebijakan ini perwakilan pemerintah di  luar  negeri  dapat  menjalankan  perannya  dengan  baik  untuk  melindungi  warga negaranya di luar negeri. Dalam upaya pengentasan perdagangan manusia dalam upaya perlindungan Indonesia melakukan perannya dengan cara melakukan kerjasama dengan Negara  lain.  Kerjasama  yang  dilakukan  sendiri  meliputi  tiga  bentuk  kerjasama  yaitu, bilateral,  regional,  dan  multirateral.  Dengan  upaya  meningkatkan  pelayanan  dan perlindungan  terhadap  WNI  yang  berada  di  luar  negeri  Indonesia  melakukan  sebuah diplomasi dalam rangka kerjasama politik luar negerinya.

## KESIMPULAN
Perdaganagan  manusia  merupakan  isu  global  yang  perkembangannya  terjadi begitu  pesat.  Perdagangan  manusia  ini  terjadi  karena  adanya  dorongan  dari  beberapa faktor, seperti faktor ekonomi seperti kemiskinan dan faktor sosial seperti pendidikan. Perdagangan manusia ini memiliki beberapa bentuk yang sering ditemukan di kawasan Asia Tenggara, diantaranya ialah Eksploitasi Seks, Pelacuran dan kerja paksa; Asisten Rumah  Tangga;  Penari  di  tempat  hiburan  malam,  Pengantin  pesanan,  Buruh  anak, perdagangan bayi, perdagangan organ tubuh manusia; dan eksploitasi Manusia sebagai agen obat terlarang. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya pencegahan terjadinya perdagangan.
Manusia  khususnya  di  wilayah  kekuasaannya  seperti  yang  telah  tercantum  di dalam Universal  Declaration  of  Human  Right. Dalam  menghadapi  isu  perdagangan manusia ini, masyarakat internasional telah memilih Protokol PBB yang dirumuskan pada tahun 2000 yang dikenal dengan Protokol Palermo. Dalam upaya pemberantasan kasus perdagangan manusia ini sering kali terjadi hambatan dikarenakan kurangnya peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perdagangan  orang  di  tingkat  nasional. Indonesia  telah  menerapkan  UU  Nomor  21  Tahun  2007  yang  membahas  mengenai
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). selain itu, Indonesia juga membuat kebijakan politik luar negeri terkait dengan kasus perdagangan manusia ini seperti melakukan kerjasama dengan negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastari, G. R. (2018). Budaya Patriarki Dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia  Di  Indonesia. Jurnal  Politik  Internasional , 20 (1),  52–69. https://doi.org/10.7454/global.v20i1.282 .
Bintari,  A.,  &  Djustinana,  N.  (2015).  Upaya  penanganan  korban  dan  pencegahan tindak  perdagangan  orang  (  human  trafficking)  di  kabupaten  indramayu  provinsi jawa barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 124–148.
Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). SECURITY a New Framework For Analysis .
LYNNE RIENNER.
Daniah,  R.,  &  Apriani,  F.  (2017).  KEBIJAKAN  NASIONAL  ANTI-  TRAFFICKING DALAM
MIGRASI INTERNASIONAL National Anti-Trafficking Policies in International Migration Rahmah Daniah dan Fajar Apriani perdagangan manusia ( human trafficking ) masalah migrasi internasional , yang merupakan dalam i. POlitica , 8 (2), 137–162.
Dr. H. Obsatar Sinaga, M. S. (2011). FENOMENA HUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA . UNIVERSITAS PADJAJARAN.
Elfitriani, Y.,  Legionosuko, T.,  &  Waluyo, S.  D. (2018).  Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan PErdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Jurnal Diplomasi Pertahanan , 4 (3), 73–96.
Fardian,  A.,  &  Putriaka,  G.  C.  (2020).  PERAN  PUSAT  PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ( P2TP2A ) DI INDONESIA DALAM  Universitas  Gadjah  Mada  Bulaksumur  ,  Caturtunggal  ,  Kec  .  Depok  , Kabupaten Sleman , Yogyakarta 55281 Abstrak A . Pendahuluan Dewasa ini human trafficking adalah
s. Jurnal Widya Pranata , 3 (1), 40–55.
Hermawan,  Y.  P.  (2007). TRANSFORMASI  dalam  STUDI  HUBUNGAN INTERNASIONAL
(Aktor, Isu dan Metodologi) . Graha Ilmu.
Hidayati,  M.  N.  (2012).  Upaya  Pemberantasan  dan  Pencegahan  Perdagangan  Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal AL_AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL , 1 (3), 163–175.
Jemadu, A. (2008). Politik Global dalam Teori & Praktik (Pertama). https://doi.org/ 10 .1017/CBO9781107415324.004 .
Nugroho, O. C. (2017). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENANGANAN TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN  ORANG. Jurnal  Penelitian  Hukum , 17 (3),
413–425.
Pamungkas, H. G. (2018). Mail Bride Order Dalam Prespektif HAM Internasional. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 3 (1), 10–19 .
Purnama,  C.,  Dermawan,  W.,  &  Mahyudin,  E.  (2018).  SOSIALISASI MENGENAI PERDAGANGAN MANUSIA ( HUMAN TRAFFICKING ) DALAM UPAYA PENCEGAHAN  TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN ORANG  (  TPPO  )  DI  KECAMATAN  TEMPURAN  KABUPATEN KARAWANG  SOCIALIZATION  OF HUMAN  TRAFFICKING  IN  THE ELIMINATION OF HUMAN TRAFFICKING
CRIMES  IN  TE. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (2),  90–103. Retrieved from http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index
Rusyidi,  B.,  Nuriyah,  E.,  &  Meilani,  L.  (2013).  BAGI  ANAK  DI  PROVINSI  JAWA BARAT.
Prosiding KS: Riset & PKM , 4 (1), 1–140.
Sibuea,  D.  T.  (2011).  Pemberantasan  Perdagangan  Orang  Melalui  Instrumen  Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. Jurnal Cendekia Hukum , 3 (2), 228–240.
Subono,  N.  I.  (n.d.).  jurnal  perempuan  68  trafficking  dan  kebijakan. Trafficking  in  human beings dalam angka dan perdebatan , 22.
Sumirat,  I.  R.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. Jurnal Studi Gender Dan Anak , 3 (1), 19–30.
UNTFHS. (n.d.). HUMAN SECURITY IN THEORY AND PRACTICE An Overview of the
Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security.
UU  HubLu.  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  37  TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI DENGAN. , (1999).
Webber, M., & Smith, M. (2002). Foreign Policy in Transformed World. London: Prentince Hall. Wuryandari,  G.  (2010).  MENELAAH  POLITIK  LUAR  NEGERI  INDONESIA

## DALAM
MENYIKAPI ISU PERDAGANGAN MANUSIA
http      :      //ecosoc      monitor.com  /2008/02/    conquering  -  human  –  trafficking  -  in  - asean.html .  Verona,  Rossy.  Qonquering  Human  Trafficking  in  ASEAN, RI. http//www.satuportal.net. Kasus  perdagangan  anak  meningkat.  Diakses  pada  tanggal 17/02/2022
http://www.colorado.edu /conflict/peace/treatment/collsec.htm
Suksakti  Wibowo    “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ANAK  SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ANAK”
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/20045 .  Atik  Rahmahwati.  Perlindungan Anak Sebagai Korban tindakan Pidana Perdagngan anak dengan tujuan seksual komersial.
https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1722/1/Anisa%20Zahara.pdf .  ANISA Zahara “  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  ANAK  KORBAN  TINDAK  PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”
https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2019/docId/123487 .    Widya Noviansih  “  PERANAN  UNITED  NATIONS  CHILDREN  FUND  (UNICEF) DALAM MASALAH PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) DI FILIPINA”

## Website
Jurnal  Perempuan.  2010.  “trafficking  dan  Kebijakan”.    Jakarta:  Yayasan  Jurnal Perempuan  Protokol  untuk  Pencegahan,  Penekanan  dan  Penghukuman  Perdagangan Manusia.   Khususnya   Perempuan   dan   Anak,  Melengkapi   Konvensi Perserikatan Bangsa-  Bangsa  terhadap    Kejahatan    Transnasional    yang   Terorganisir      Ditetapkan olehMajelis   Umum   Perserikatan   Bangsa - Bangsa pada tanggal 15 Nopember 2000 Trafficking in Person Report, June 2009.pdf.