Rekontruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Riki Kristianto, Mardi Candra, Yanto Universitas Jayabaya mr.coms@gmail.com

## ABSTRACT
The freedom of judges in handing down sentences for criminal acts of corruption often creates legal uncertainty. Judges are given the freedom to assess sentences in corruption cases based  on  punishment  theory  and  happiness  theory.  Very  often  the  imposition  of  sentences actually causes injustice because of the leniency given by the judge. Positivism basically comes from a philosophical school that borrows the views, methods and techniques of Natural Science in understanding reality (scientism). So, as a result, legal science is freed from hermeneutics and is required to follow the rules in order to achieve legal certainty. Therefore, this article tries to answer  how  to  reconstruct  the  use  of  legal  positivism  theory  in  enforcing  criminal  acts  of corruption in Indonesia. This research is a qualitative type of normative juridical research with secondary data from decision No.34/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Based on the research results, it shows that the positivist thinking pattern should be used as a guide for judges as law enforcers in prosecuting criminal acts of corruption, so that criminal acts of corruption in Indonesia no longer receive leniency and provide legal certainty.
Keywords: Positivism Theory, Crime, Corruption

## ABSTRAK
Kebebasan  hakim  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  tindak  pidana  korupsi  sering menimbulkan ketidak pastian hukum. Hakim diberikan kebebasan untuk menilai penjatuhan pemidanaan kasus korupsi berlandaskan pada teori pemidanaan hingga teori kebahagiaan. Sering  sekali  penjatuhan  pemidanaan  tersebut  justru  menyebabkan  ketidak  adilan  karena adanya keringan yang diberikan hakim. Positivisme pada dasarnya berasal dari aliran filsafat yang  meminjam  pandangan,  metode,  dan  teknik  Ilmu  Alam  dalam  memahami  realitas (saintisme).  Sehingga,  akibatnya  bagi  Ilmu  Hukum  dibebaskan  dari  hermeneutika  dan diharuskan mengikuti aturan demi mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba  menjawab  bagaimana  rekontruksi  penggunaan  teori  positivisme  hukum  dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative  berjenis  kualitatif  dengan  data  sekunder  putusan  No.34/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pola  berpikir positivisme  seharusnya dapat dijadikan pedoman bagi hakim selaku penegak hukum dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mendapatkan keringanan dan memberikan kepastian hukum.
Kata kunci: Teori Positivisme, Tindak Pidana, Korupsi

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya perkembangan teori dan paradigma dalam disiplin keilmuan tidak  terlepas  dari  epistemologi  yang  berkembang  dalam  filsafat  ilmu.  Kajian  ilmu
hukum  atau  studi  hukum  tidak  terlepas  dari  kerangka  besar  perkembangan paradigma dalam filsafat ilmu. Salah satu kajian filsafat positivisme telah memberikan pengaruh besar pada studi hukum. Pemikiran hukum menjadi legal positivistic , yaitu hukum yang terpisah dari moralitas, hukum diterapkan secara resmi sesuai dengan legislasi negara.
Positivisme  hukum  dikenal  sebagai  teori  hukum  yang  menganggap  adanya pemisahan antara hukum dan moral menjadi hal yang teramat penting. Positivisme membedakan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart hukum yang valid dan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart moral yang valid. Bagi kaum positivis, norma-norma hukum yang dapat diterima sebagai hukum asalkan memenuhi kriteria formal yang ada tentang hukum. 1
Dalam  konteks  negara  hukum  formal,  pandangan  positivisme  dinilai  tepat untuk  dilaksanakan  dan  diimplemantasikan  dalam  rangka  pembentukan  hukum nasional.  Teori  positivisme  hukum  ini  sangat  kuat  dalam  mempengaruhi  otorisasi politik,  bidang-bidang  kehidupan  seperti  ekonomi,  sosial-budaya,  keamanan  dan ketertiban.  Seluruh  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  diatur  dengan  dan dalam bentuk hukumnya yang tertulis yakni peraturan perundang-undangan. Hal ini sepadan dengan, tujuan utama hukum yang dipergunakan untuk; ketentraman umum untuk menjaga kedamaian di Indonesia.
Teori positivisme hukum ini akan berdampak pada aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai wujud negara hukum. Seluruh aparatur penyelengara  negara  dari  tingkat  pusat  sampai  daerah,  dari  pejabat  tinggi  hingga pejabat terendah dan seluruh warga negaranya semua berpegang dan mendasarkan pada  hukum  (undang-undang).  Mulai  dari  peraturan  perundangan  yang  tertinggi sampai pada peraturan pelaksanaan yang terendah dan konkrit, hingga seperti juklak dan juknis, merupakan landasan yuridis.-normatif.
Menurut kaum legalist positivis, prioritas utama dalam penyelesaian masalah hukum  adalah  adanya  jaminan  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan adalah sebuah doktrin yang disebut juga doktrin the supreme state of ( national ) law .  Dengan  adanya  teori  positivisme  ini,  menggunakan  norma  hukum yang  telah  diundangkan  memberikan  kepastian  hukum  yang  sesuai  dan  diyakini mampu mengatasi kekuasaan dan otoritas lain. Penggunaan teori Positivisme saat ini, sering  ditinggalkan  karena  anggapan  penegak  hukum  akan  kaku  dan  hanya mempertimbangkan aturan yang berlaku saja. Namun kenyataannya, pengurangan pertimbangan akan teori positivism ini justru menyebabkan simpang siur penjatuhan pidana yang jauh dari batasan minimal ancaman pidana oleh undang-undang. Salah satunya  pada  tindak  pidana  korupsi,  yang  sering  kali  memotong  ancaman  pidana sangat  banyak  karena  pertimbangan  keringanan  yang  diberikan  hakim.  Akibatnya
1 Achmad  Ali,  Menguak  Teori  Hukum  ( Legal  Theory )  dan  Teori  Peradilan ( Judicialprudence ) (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 55.
penegakan  hukum  pada  tindak  pidana  korupsi  mendapatkan  diskon  lebih  dari ancaman yang diatur.
Berdasarkan  latarbelakang  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji mengenai pentingnya rekontruksi atau pembangunan ulang kebijakan pertimbangan teori  positivism  dalam  menegakan  hukum  di  Indonesia.  Oleh  karenanya  dapat dirumuskan  permasalahan  yaitu  “Bagaimana  Rekontruksi  Penggunaan  Teori Positivisme  Hukum  dalam  Pelaksanaan  Penegakan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia?”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian yuridis normative berjenis kualitatif, yang berbasis kepada data sekunder melalui  studi  kepustakaan  terhadap  salinan  putusan  Pengadilan  Jakarta  Pusat No.34/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.  Pendekatan  yang  digunakan  penulis  dari beberapa  pendekatan  diatas  adalah  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  yaitu pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 2 Teknik pengumpulan bahan hukum yang  mendukung  dan  berkaitan  dengan  pemaparan  penelitian  ini  adalah  studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum  yang  dilakukan  melalui  bahan  hukum  tertulis  dengan  mempergunakan content analisys . 3 Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deduksi yang  berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor  (pernyataan  yang  bersifat  umum), kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Korupsi
Kata  korupsi  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu corrupt ,  yang  berasal  dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang artinya “bersama-sama” dan rumpere yang  artinya“pecah/jebol”.  Istilah  korupsi  juga  bisa  dinyatakan  sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya  dengan  suatu  jabatan  tertentu  tanpa  ada  catatan  administrasinya. Korupsi menurut Andi Hamzah, merupakan segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat  disuap,  tidak
2 Peter  Mahmud  Marzuki,  P enelitian  Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2011), hlm. 22.
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif , Cetakan ke-8 (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada , 2004),hlm 21.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   947 - 957   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5838
bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. 4
Korupsi  juga  diartikan  penyelewengan  atau  penggelapan  uang  negara  atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 5 Menurut  Lubis  dan  Scott,  korupsi  adalah  tingkah  laku  yang  menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. 6 Sedangkan pengertian Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. 7 Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi antara lain:
a. Setiap orang
b. Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi
c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan perbuatan keji yang tidak hanya merugikan perorangan tetapi seluruh masyarakat dan juga negara mendapatkan kerugiannya.

## Teori Positivisme dan Perkembanganya
Terdapat banyak paradigma dalam ilmu pengetahuan yang mengacu pada tiga pertanyaan mendasar yang diajukan, antara lain pertanyaan ontologis, epistemologis, dan  metodologis.  Selain  itu  terdapat  empat  paradigma  yang  kini  diakui  sebagian besar  pakar  (ilmu  sosial)  di  mancanegara,  yaitu  positivisme,  pospositivisme, kontruktivisme,  dan critical  theory .  Positivisme  adalah  suatu  aliran  paham  filsafat yang  berkembang  di  Eropa  Kontinental,  khususnya  di  Prancis  dengan  dua eksponennya yang terkenal, yaitu Henry Saint Simon (1760-1825), dan August Comte (1798- 1857). Positivisme ialah suatu paham yang menuntut agar metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu  yang  eksis,  sebagai  suatu  objek,  yang  harus  dilepaskan  dari  sembarang prakonsepsi metafisis yang dubjektif sifatnya. 8
Filsafat Positivisme ini pada dasarnya bersandar pada suatu hal yang bersifat real,  nyata  dan  kasat  mata  serta  tidak  mengacu  dari  hal  yang  bersifat  metafisik. Positivisme  juga  tidak  menuju  kepada  penjelasan  mengenai  esensi  dikarenakan
4 Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 7.
5 Sudarsono, Kamus Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 231.
6 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 168 7 Chatrina  Darul  Rosikah  dan  Dessy  Marliani  Listianingsih, Pendidikan  Anti  Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 5
8 Soetandyo, Hukum  :  Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika  Masalahnya ,  (Jakarta: Elsamhuma, 2002), hlm. 95.
esensi  merupakan  masuk  ke  dalam  tataran  ranah  yang  bersifat  abstrak.  Hal  yang bersifat abstrak seperti esensi dan nilai yang tidak kasat mata tidak dapat dijelaskan oleh  positivisme.  Jadi  positivisme  hanya  mendasarkan  pada  kenyataan  dan  hanya menggunakan metode secara ilmiah.
Awal  mula  kelahiran  dari  positivisme  adalah  sejak  pemikiran  dari  Auguste Comte (1794-1859). Menurut ajaran Aguste Comte yang tertuang dalam buku Cours de Philosphie Positive , filsafat positivisme bertolak dari pandangan bahwa terdapat hukum  perkembangan  yang  menguasai  manusia  dan  itu  bersifat  tetap.  Hukum perkembangan itu meliputi tiga tahap, antara lain :
1. Tahap  teologis,  dalam  tahap  ini  manusia  percaya  pada  kekuatan  illahi  di belakang gejala alam;
2. Tahap  metafisik:  dalam  tahap  ini  ide-ide  teologis  digantikan  dengan  ideide abstrak dan metafisik;
3. Tahap positif: dalam tahap ini gejala alam tidak lagi diterangkan dengan ide abstrak.  Gejala  alam  diterangkan  melalui  gejala  lain  dengan  mendapatkan hukum-hukum yang ada di antara gejala-gejala yang bersangkutan. 9
Positivisme  kemudian  mulai  berkembang  dan  mempengaruhi  bidang kehidupan ekonomi, sosial politik, dan termasuk hukum. Dalam bidang hukum, secara epistemologis, teori positivisme hukum lahir sebagai kritik terhadap mazhab Hukum Alam  ( natural  of  law )  yang  menitik  beratkan  pada  hubungan  moral  dan  hukum dengan  mengaitkan  teorinya  terhadap  dimensi  mosaik  kemanusiaan.  Bagi Positivisme yuridis, hukum hanya ditangkap sebagai aturan yuridis yang lebih khusus bentuk  yuridisnya  mengenai  isi  atau  materi  hukum  bukan  soal  yang  penting,  ia menjadi  bidang  kajian  ilmu  lain,  bukan  wilayah  kajian  hukum.  Ilmu  hukum  hanya berurusan dengan fakta bahwa ada tata hukum yang dibuat negara, dan karenanya harus dipatuhi, jika tidak maka sanksi akan diterapkan. 10

## Pengaruh Teori Positivisme terhadap Ilmu Hukum
Teori positivisme mulai mempengaruhi hukum dengan memodifikasi dirinya menjadi  hukum  modern  sejak  abad  ke  -19,  suatu  masa  di  mana  kapitalisme mendominasi  relasi mode  of  pruduction dan  membutuhkan  suatu  hukum  modern yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi perkembangan (akumulasi, eksploitasi,  dan  ekspansi)  modal.  Positivisme  hukum  dalam  perkembangannya mempengaruhi negara-negara untuk menganut sistem kodifikasi, yang memandang UU  merupakan  satu-satunya  sumber  hukum  yang  pasti. 11 Dalam  teori  hukum positivisme, terdapat dua sub teori yang sangat terkenal, yaitu:
9 Pratama  Herry  Herlambang,  “Positivisme  Dan  Implikasinya  Terhadap  Ilmu  dan Penegakan Hukum”, State Law Review , Vol. 2 No. 1, Oktober 2019, hlm. 104-105.
10 Bernard  L.  Tanya,  dkk., Teori  Hukum:  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi , (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2013),  hlm. 108.
11 Sudikno  Mertokusumo  &  Pitlo, Bab-Bab  Penemuan  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1993), hlm. 42-43.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   947 - 957   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5838
1. Teori Hukum Positif yang analaitis ( analitical jurisprudence ) dari John Austin.
Merupakan  faham/aliran  yang  dominan  di  abad  ke  sembilan  belas,  hal  ini disebabkan  oleh  dunia  profesi  yang  membutuhkan  dukungan  dari  pikiran positivisme–analitis yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan.  Disisi  lain,  kehadiran  bahan  hukum  yang  begitu  masif  telah  mengundang keinginan intelektual untuk mempelajari, seperti menggolongkan, mensistematisir, mencari perbedaan dan persamaan, menemukan asas dibelakangnya dan sebagainya. Dalam konteks tersebut suatu teorisasi mengenai adanya tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari positivisme. 12
John  Austin  menganggap  hukum  sepenuhnya  dipisahkan  dari  keadilan  dan didasarkan tidak atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk, yang didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi dengan dibagi dalam: 1) Hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (Hukum Tuhan), dan 2) Undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). Sedangkan Hukum manusia dapat dibagi ke dalam undang-undang yang disebut hukum yang sebenarnya ( positif law ), yaitu Undang-undang yang diadakan oleh kekuasaan politik untuk orang-orang politis yang merupakan bawahannya, dan juga Undang-undang yang disebut hukum yang tidak sebenarnya adalah undang-undang yang tidak diadakan langsung atau tidak langsung oleh kekuasaan politik ( morality positif ). 13
2. Teori Hukum Murni ( the pure of law theory ) dari Hans Kelsen.
Ada  dua  teori  yang  dikemukan  Hans  Kelsen  yaitu, Pertama ajaran  tentang hukum murni yang menyatakan bahwa hukum itu harus dibersihkan daripada anasir- anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis, dan Kedua , tentang Stufenbau des  recht yang  mengutamakan  tentang  hierarkis  dari  pada  peraturan  perundang- undangan. 14
Selanjutnya Theo Huijbers mengatakan bahwa : 15
1) Dalam  pandangan  positivisme  yuridis  hukum  hanya  berlaku,  oleh  karena hukum itu mendapat positifnya dari suatu instansi yang berwenang.
2) Dalam  mempelajari  hukum  hanya  bentuk  yuridisnya  dapat  dipandang. Dengan kata lain: hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya. Dengan bentuk ini bentuk yuridis hukum dipisahkan dari kaidah- kaidah hukum material.
3) Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan  hukum,  oleh  sebab  isi  ini  dianggap  variabel  dan  bersifat sewenang-wenang.  Isi  hukum  tergantung  dari  situasi  etis  dan  politik  suatu
12 Khudzaifah  Dimyati, Teorisasi  Hukum:  Studi  Tentang  Perkembangan  Pemikirian Hukum Di Indonesia 1945-1990 . (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2005), hlm. 61-62.
13 W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atasTeori-teori Hukum (Susunan I), (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm. 150.
14 Lili Rasyidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 63.
15 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah , (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 128.
negara,  maka  harus  dipelajari  dalam  suatu  ilmu  pengetahuan  lain,  bukan dalam ilmu pengetahuan hukum.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  paradigma  positivisme  membawa pengaruh terhadap ilmu hukum, yaitu dengan lahirnya teori positivisme yang menilai ilmu  hukum  mempunyai  karakteristik  spesialistis,  sistematis,  logikal,  rasional, prosedural,  mekanistis,  objektif  dan  impersonal.  Karena  karakteristik  ilmu  hukum seperti ini maka menjadikan hukum kian jauh dari nilai-nilai keadilan substantif.

## Rekontruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Di Indonesia
Jaminan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan kekuasaan tidak selamanya dapat terealisasikan. Apa yang telah diberikan di dalam cita-cita dan konsep  normatif  tidak  selalu  merupakan  diskripsi  apa  yang  dapat  ditemui  dalam pengalaman yang nyata. Menurut konsep hukumnya setiap warga  masyarakat dan warga negara itu dianggap berkedudukan sama, namun melihat realitas kehidupan yang  sudah  bersifat  serba  kontraktual  ini  kesepakatan-kesepakatan  yang  terjadi antar  para  pihak  tidaklah  selalu  dan  selamanya  mencerminkan  perlindungan kepentingan yang berimbang. Hal ini yang mengantarkan para penegak hukum untuk bisa  berfikir  lebih  dan  bertidak  secara legal  formalistic ,  dengan  menempatkan keadilan hukum ( legal justice ) sebagai tujuan hukum.
Kritik  teori  positivism  menyebabkan  para  hakim  dianggap  selaku  penegak hukum semata-mata hanya berurusan dengan norma-norma yang berlaku saja. 16 Hal ini  karena  adanya  pengaruh  pemahaman  teori  positivisme  hukum  yang  menurut doktrinnya, hakim disyaratkan dan diisyaratkan netral dan tak boleh memihak (harus netral).  Kenyataannya  tanpa  mempertimbangkan  teori  positivism  justru  sering berefek  pada  terjadinya  berbagai  kesenjangan  yang  memperlihatkan  betapa  yang satu  memperoleh  dakwaan  lebih  ringan,  sedangkan  yang  lain  atau  umumnya jumlahnya justru massal, memperoleh lebi berat.
Seperti  pada  tindak  pidana  korupsi,  selama    ini    hakim    dalam    menangani kasus korupsi yang cenderung hanya mempertimbangkan nilai kemanfaatan tanpa memenuhi  nilai  keadilan  prosedual  sebagaimana  diatur  dalam  aturan  positif. Terdapat  banyak  tindak  pidana  korupsi  yang  diputus  lebih  ringan  atau  bahkan putusan bebas oleh hakim. Tindak pidana korupsi tidak dapat dibiarkan, karena akan menghambat pembangunan bangsa, sehingga korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa oleh semua aparat penegak hukum, tidak hanya hakim tetapi juga jaksa, advokat  dan  polisi.  Penanganan  luar  biasa  terhadap  korupsi  diperlukan  karena korupsi  merupakan  tindak  pidana  fenomenal  yang  dampaknya  tidak  hanya merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat, yang  mengancam  cita  bangsa  untuk  mensejahterakan    masyarakatnya.    Itulah
16 Bernad L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2013), hlm. 129.
sebabnya,  di  berbagai  belahan  dunia,  korupsi  selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.
Pada kasus korupsi yang terjadi di Pengadilan Jakarta Pusat No.34/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst,  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut hukum “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan penjatuhan pidana oleh hakim pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Meskipun tidak membebaskan para terdakwa, namun putusan hakim  dinilai  terlalu  rendah  dan  tidak  mengakomodasi  nilai  keadilan  substansial serta  kemanfaatan.  Padahal  tindak  pidana  korupsi  ini  dilakukan  dengan  modus penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.
Ketentuan  Pasal  2  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa :
(1) “Setiap orang, baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau koorporasi yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta)  dan  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
(2) Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.
Adapun unsur-unsur untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:
1) Setiap orang atau korporasi;
2) Melawan hukum;
3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pada putusan Pengadilan Jakarta Pusat No.34/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, Majelis  Hakim  menyimpangi  penjatuhan  pidana  lebih  ringan  di  bawah  minimal ancaman yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dengan alasan terdakwa hanya mengikuti intruksi dari pihak-pihak yang menginginkan mendapatkan uang, yang mana pihak- pihak  yang  telah  mendapatkan  uang  tersebut  perkaranya  telah  diputus  oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap. Serta terdakwa memperoleh  bagian  keuntungan  dari  korupsi  jauh  lebih  kecil  bila  dibandingan dengan perolehan pihak-pihak yang mencapai milyaran rupiah yang perkaranya telah diputus  olehPengadilan  Tipikor  Jakarta  Pusat  dan  telah  berkekuatan  hukum  tetap.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   947 - 957   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5838
Majelis hakim tidak mempertimbangan lebih jauh mengenai perbuatan yang dapat atau berpotensi untuk merugikan.
Kasus  ini  membuktikan pola  pikir  positivisme  hukum  oleh  hakim juga dibutuhkan  dalam  menjatuhkan  pidana.  Artinya,  seorang  hakim  tidak  hanya menerapkan  nilai  kemanusiaan  saja  namun  perlumempertimbangkan  teori positivisme yang tidak jauh dengan penjatuhan pidana sebagaimana bunyi  undang- undang    terhadap    tindak    pidana  korupsi.  Hal  ini  demi  tujuan  kepastian  hukum, Positivisme  Hukum  mengistirahatkan  filsafat  dari  kerja  spekulasinya  dan mengidentifikasi  hukum  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Hanya  dengan mengindetifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum akan  diperoleh  karena  orang  tahu  dengan  pasti  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukannya.  Dengan  mempertimbangkan  pola  pikir  positivisme  hukum,  hakim memiliki pedoman atau acuan yang tidak jauh berbeda pada ancaman dalam undang- undang,  sehingga  penegakan  hukum  dalam  hal  korupsi  akan  semakin    tereduksi, karena  efek  jera  tidak  ditonjolkan  dalam  penanganan  tindak  pidana korupsi.
Pola  berpikir  positivisme  tersebut  tidak  mengakibatkan  terbatasnya  hakim dalam  menegakan  hukum yang  berasal  dari  bunyi  undang-undang  saja,  namun membuat hakim memiliki landasan bahawa penjatuhan yang diberikan harus dengan batas minimal dan maksimal yang ditentukan dan berkehendak menegakan keadilan dengan  substansi  hukum  itu  sendiri.  Penegakan  hukum  yang  diharapkan  dapat membuahkan rasa ketidakadilan, justru dapat diterapkan dengan adanya idealisme dan cita-cita pembentuk peraturan itu sendiri. 17 Sehingga tidak adanya kerugian bagi semua  lapisan  masyarakat  yang  sedang  dan  akan  mencari  keadilan  di  Indonesia sekarang dan masa yang akan datang.
Hukum  merupakan  kebutuhan  dari  setiap makhluk bebas dan otonom yang mau tidak mau memang harus hidup bersama. Persis di titik ini, seolah ada seruan, “hiduplah  berdasarkan  hukum  jika  ingin  bersama  secara  damai  dan  adil”. 18 Oleh karenanya, karakter hukum yang sebenarnya dibutuhkan bangsa Indonesia sebagai alat  untuk  mencapai  tujuan  nasionalnya  adalah  hukum  yang  dapat  mengakomodir sifat  kemajemukan  bangsa  yang  tersebar  dari  sabang  sampai  Merauke  dengan berbagai  suku  bangsa  dengan  otoritas-otoritas  lokal  tradisonal  yang  otonom.  Hal utama  yang  harus  dilakukan  dalam  pembangunan  hukum  adalah  melakukan harmonisasi  hukum,  bukan  melakukan  unifikasi  dan  koodifikasi  dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan aturan positivism yang ada.
17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 41-42.
18 R.  Muhamad  Ibnu  Mazjah,  “Perlindungan  Terhadap  Pelaksanaan  Prinsip  Aqidah Islamiyah  Dalam  Konteks  Kebebasan  Berkeyakinan  Di  Era  Digitalisasi  ( Protection  of  the Implementation  of  Islamic  Aqidah  Principles    in  the  Context  of  Freedom  of  Beliefs  in  the Digitalization Era )”, Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 185-186.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Positivisme  adalah  suatu  aliran  paham  filsafat  yang  berkembang  di  Eropa Kontinental,  salah  satunya  di  Prancis.  Hal  ini  melatarbelakangi  sistem  hukum Indonesia yang juga mendapat pengaruh dari teori positivisme hukum yaitu suatu faham  yang  dipengaruhi  legisme.  Positivisme  hukum  dalam  perkembangannya mempengaruhi negara-negara untuk menganut sistem kodifikasi yang memandang Undang-undang sebagai sumber hukum yang pasti. Pola berpikir positivisme tersebut seharusnya  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  hakim  selaku  penegak  hukum  dalam menegakan  hukum yang  penjatuhannya  tidak  jauh  dari  bunyi  undang-undang. Sehingga  dalam  menjatuhkan  tindak  pidana  korupsi,  seharusnya  para  penegak hukum harus berlandaskan pada pemikiran positivisme yang sesuai dengan ancaman pidana yang ada sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mendapatkan diskon  karena  mempertimbangkan  nilai-nilai  lain  yang  tidak  jauh  menyebabkan jauhnya penjatuhan pidana yang diatur dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad.  Menguak  Teori  Hukum  ( Legal  Theory )  dan  Teori  Peradilan ( Judicialprudence ). Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
Anggraeni, Ricca. (2011). Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum dalam Perkara Korupsi. Jurnal  Yudisial, IV, (03), 262-278.
Dimyati,  Khudzaifah. Teorisasi  Hukum:  Studi  Tentang  Perkembangan  Pemikirian Hukum  Di  Indonesia  1945-1990 .  Surakarta:  Muhamadiyah  University  Press, 2005.
Friedman, W. Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atasTeori-teori Hukum (susunan
I. Jakarta : Rajawali, 1990.
Herlambang,  Pratama  Herry  “Positivisme  Dan  Implikasinya  Terhadap  Ilmu  Dan Penegakan Hukum”, State Law Review , Vol. 2 No. 1, Oktober 2019.
Huijbers, Theo Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah . Yogyakarta: Kanisius, 1995.
Mahmud, Ade. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian  Negara  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi. Faculty  of  Law  Universitas Diponegoro , 49 (3), 256-271. Doi: 10.14710/mmh.49.3.2020.256-271
Marbun,  Rocky.  (2020).  Narasi  Tunggal  ( Grand  Narrative )  Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi:  Suatu  Keterlemparan  dalam  Simulacra. Soumatera Law Review , 3, (1), 93-106, doi : http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5236.
Mazjah,  R.  Muhamad  Ibnu.  “Perlindungan  Terhadap  Pelaksanaan  Prinsip  Aqidah Islamiyah  Dalam  Konteks  Kebebasan  Berkeyakinan  Di  Era  Digitalisasi ( Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles  in the Context of
Volume 6 Nomor 1 (2024)   947 - 957   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5838
Freedom of Beliefs in the Digitalization Era )”, Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021.
Mertokusumo,  Sudikno  &  Pitlo. Bab-Bab  Penemuan  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1993.
Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Kompas, 2008.
Rahimah. (2018). Analisis tindak pidana korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa oleh  pemerintah  (Kasus  Pengadaan  Videotron;  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.). Reformasi Hukum,
XXII (2), 271 – 294.
Rasyidi, Lili. Dasar-dasar Filsafat Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
Simamora  ,  Immanuel  P.  (2017).  Penyitaan  Barang  Bukti  Sebagai  Pengembalian Kerugian  Keuangan  Negara  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh Kepolisian (Studi Kasus di Polrestabes Medan). USU Law Journal , 5, (4), 55-64.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali Press, 1983.
Soetandyo. Hukum:  Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika  Masalahnya ,.  Jakarta: Elsamhuma, 2002.
Tanya, Bernad L. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi . Yogyakarta: Gentha Publishing, 2013.