SINKRONISASI NORMA HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DENGAN POLA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

## -ISMAIL-

## Abstrak
Penelitian  yang  dilatar  belakangi  oleh  adanya  konflik  norma    antara  Peraturan  Menteri  ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang  PTSL dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah didalam mencapai  sertifikat  tanah  semuanya  di  tahun  2025.  Oleh  karena  itu  Presiden  mengeluarkan  nawacita  yaitu melalui  Program  Nasional  Agraria  atau  (PRONA)  dengan  pola  PTSL.  Penelitian  ini  menggunakan  Jenis Penelitian Yuridis Normatif. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut bahwasannya Sinkronisasi antara Peraturan Menteri  ATR/BPN  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  PTSL  dibandingkan  dengan  PP  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  berdasarkan  Pasal  8  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak inskonstitusional hal ini dikarenakan isisnya tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya saja untuk mencapai tujuan sertifikasi tanah di Indonesia pada tahun 2025 yang sudah mencapai 100%  maka  keberadaan  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  PTSL  hanya mempersingkat saja persyaratan yang terdapat di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bukan untuk meniadakan atau bahkan menghapuskan.
Kata kunci: Sinkronisasi, Program Nasional Agraria, Pendaftaran Tanah, Implementasi

## Abstract
The research is motivated by the existence of conflicting norms between Ministerial Regulation ATR / BPN  Number  6  of  2018  concerning  PTSL  with  PP  Number  24  of  1997  concerning  Land  Registration  in achieving all land certificates in 2025. Therefore the President issued a nawacita that is through the National Agrarian Program or (PRONA) with the PTSL pattern. This research uses Normative Juridical Research Type. Furthermore, the results of the research show that Synchronization between Ministerial Regulation ATR / BPN Number  6  of  2018  concerning  PTSL  compared  with  PP  Number  24 of  1997  concerning  Land  Registration based on Article 8 Paragraph (1) and (2) of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Regulations This unconstitutional legislation is because the contents do not violate or are not in conflict with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration only to achieve the goal of land certification in Indonesia in 2025 which has reached 100% then the existence of Ministerial Regulation ATR / BPN Number 6 2018 concerning PTSL only shortens the requirements contained in PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration not to eliminate or even eliminate.
Keywords: Synchronization, National Agrarian Program, Land Registration, Implementation

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  salah  satu  kebutuhan primer bagi manusia bahkan sampai meninggalpun  manusia  masih  membutuhkan tanah.  Kebutuhan  manusia  terhadap  tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin  bertambahnya  jumlah  penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah. Pada  masa  kolonial,  politik  hukum  agraria cenderung  tidak  berpihak  pada  kepentingan masyarakat, tetapi sangat menguntungkan pada pihak  penjajah.  Setelah  Indonesia  merdeka,
1 Soedikno Mertokusumo I, 1988, Hukum Dan Politik Agraria , Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 72.
politik  hukum  agraria  sedikit  demi  sedikit dilakukan  perubahan  dan  perbaikan  dari ketentuan  hukum  agraria  kolonial  dengan hukum agraria nasional. 1 Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan  ukuran  panjang  dan  lebar.  Dasar kepastian  hukum  dalam  peraturan-peraturan hukum  tertulis  sebagai  pelaksanaan  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  memungkinkan  para pihak-pihak yang berkepentingan untuk dengan mudah  mengetahui  hukum  yang  berlaku  dan
wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang  dipunyai.  Di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah  Pasal  1  ayat  (1)  menguraikan  yang dimaksud  dengan  pendaftaran  tanah  adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,  pengelolaan,  pembukuan,  dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Hak  milik tersebut berdasar pada Pasal 20 Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang  mana merupakan hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh  yang  dapat  dimiliki  orang  atas  tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi  segala  macam  keperluan  selama  waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu. Sifat terkuat maksudnya ialah yang  paling  kuat  bagi  pemegang  hak  milik, sedangkan terpenuh artinya ialah yang mempunyai  hak  untuk  bebas  dengan  menjual, menghibahkan,  menukarkan  dan  mewariskan. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian  wewenang,  kewajiban  dan  atau larangan  bagi  pemegang  untuk  berbuat  atau tidak berbuat sesuatu yang mengenai tanah yang dihakinya,  karena  telah  ditetapkan  Undang- Undang Pokok Agraria dan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, bahwasannya dalam hal pengumuman pendafataran tanah secara sistematik selama 30 hari,  sedangkan  60  hari  untuk  pengumuman pendafataran  tanah  secara  sporadik. 2 Hal tersebut terasa sangat lama apabila melihat dari salah  satu  Nawa  Cita  Presiden  Republik
2 Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Indonesia  yaitu  Ir.  Joko  Widodo  yang  telah menyatakan  bahwa  di  tahun  2025  tanah  yang sudah  bersertipikat  di  Indonesia  sudah  harus mencapai 100%. Sedangkan di tahun 2016 tanah yang  sudah  bersertipikat  berdasarkan  data  dari Kementerian  ATR/BPN  baru  sekitar  40%. Padahal  hal  tersebut  sudah  didukung  dengan Program  Nasional  Agraria  (PRONA)  Tanah yang dimulai sejak tahun 1981. Menindak lanjuti akan masalah tersebut serta dengan desakan visi Presiden  melalui  Nawa  Citanya,  maka  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  mengeluarkan  sebuah kebijakan melalui produk hukum yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal  ini  bertujuan  agar  mempercepat  proses penerbitan  sertipikat  tanah  di  Indonesia  yang pada tahun 2025 harus sudah mencapai 100%.
Akan tetapi disini terdapat permasalahan hukum,  yaitu  akankah  bisa  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap meniadakan  atau  menggantikan  keberadaan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang mana  terkait  tata  cara,  persyaratan,  termasuk masa  pengumuman  pendaftaran  tanah  secara sistematis  sudah  diatur  didalam  Peraturan Pemerintah  tersebut.  Dalam  Undang-undang Nomer  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  menyebutkan adanya hierarki Peraturan Perundang-undangan, hal  ini  dapat  dikaji  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen,  yakni  Teori Stufenbau (Stufen Theori). 3 Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait hierarki  tata  urutan  Peraturan  Perundang- undangan  bahwasannya  tingkatan  Peraturan Pemerintah lebih tinggi hierarkinya dibandingkan  dengan  Peraturan  Menteri.  Akan tetapi  melihat  lagi  dari  tujuan  dibentuknya
3 Sirajuddin,  et  al., Legislative  Drafting (Malang, 2016) hlm. 42.
peraturan  perundang-undangan  yang  mana sebagai  salah  satu  produk  hukum  adalah  untuk kesejahteraan  warga  masyarakatnya,  sehingga apabila pelaksanaan pendaftaran tanah ini masih menggunakan sistem seporadik maka nawa cita
Presiden Republik Indonesia yang
mengharapkan  di  tahun  2025  seluruh  bidang tanah  di  Indonesia  sudah  harus  bersertipikat semuanya mustahil untuk tercapai. Maka dari itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  mengeluarkan  sebuah terobosan  guna  mencapai  nawa  cita  Presiden Republik Indonesia tersebut dan juga untuk serta sangat  menguntungkan  warga  masyarakat  agar di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertipikat semuanya melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dari pertentangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan  diatas  maka  timbullah sebuah  isu  hukum  yaitu  berupa  konflik  norma ( Conflict Norm ).
Dari  uraian  latar  belakang  masalah  yang dipaparkan  di  atas,  maka  diperoleh  beberapa perumusan masalah diantaranya: Bagaimanakah sinkronisasi norma hukum pelaksanaan PRONA dengan  pola  PTSL  ?  Bagaimanakah  implikasi pelaksanaan PRONA dengan pola PTSL akibat adanya konflik norma hukum ?. Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami sinkronisasi norma hukum pelaksanaan  PRONA  dengan  pola  PTSL  serta untuk  menganalisa  dan  mengetahui  implikasi pelaksanaan PRONA  dengan pola PTSL akibat adanya konflik norma hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  normatif  dipilih dalam  penelitian  ini  agar  tepat  sasaran,  karena dalam  penelitian  ini  memfokuskan  peraturan- peraturan  untuk  diteliti  dan  dianalisis.  Dalam metode penelitian perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka  2  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan
tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat yang  berwenang  melalui  prosedur  yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sinkronisasi Norma Hukum Pelaksanaan PRONA (Program Nasional  Agraria)  dengan  Pola  PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis

## Lengkap)
Pendaftaran  tanah  adalah  serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat  tanda  bukti  hanya  bagi  bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninnya.  Pendaftaran  tanah  bertujuan untuk  (i)  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak- hak  lain  yang  terdaftar,  agar  dengan  mudah dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang hak yang bersangkutan, (ii) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan perbuatan-perbuatan hukum sehubungan dengan tanah dan rumah susun, dan (iii)  untuk  dapat  terselenggaranya  tertib administrasi  pertanahan.  Pendaftaran  tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional,  (BPN),  dimana  pelaksanaannya dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan (Kantor  Pertanahan).  Dalam  menjalankan tugasnya,  Kantor  Pertanahan  dibantu  oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria.
Dalam  bahasan  ini,  adanya  pertentangan norma  hukum  pelaksanaan  PRONA  dengan PTSL  yang  mana  antara  Peraturan  Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  No.6  Tahun 2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap. Namun demikian, sebenarnya adanya
Permen  tersebut  merupakan  sebuah  kebijakan dari  Nawa  Cita  Presiden  yang  mana  Presiden menginginkan  bahwasannya  seluruh  bidang tanah yang ada di Indonesia dapat tersertifikasi 100%  pada  tahun  2025.  Hal  tersebut,  perlu dilihat  kembali  pada  kedudukan  kedua  produk hukum  tersebut,  maka  sepantasnya  perlu merujuk  pada  hierarki  peraturan  perundang- undangannya.  Ajaran  tentang  tata  urutan peraturan  perundang-undangan  menurut  Bagir Manan mengandung beberapa prinsip, yakni: 4 a. Peraturan  perundang-undangan  tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. b. Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan  tingkat  lebih  rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan tingkat  lebih  tinggi,  kecuali  apabila peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi dibuat tanpa wewenang ( onbevoegd ) atau  melampaui  wewenang  ( deternement de pouvouir ).
c. Harus  diadakan  mekanisme  yang  menjaga dan  menjamin  agar  prinsip  tersebut  tidak disimpangi atau dilanggar.
Hal  ini  perlu  dikaji  lebih  lanjut  dari perspektif  Ilmu  Perundang-undangan  terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai  norma  hukum  yang  bersifat  hierarkis dimana  norma  hukum  yang  lebih  rendah mencari  validitasnya  pada  norma  hukum  yang lebih  tinggi  sebagaimana  dikemukakan  Hans Kelsen  atau  yang  disebut  oleh  Joseph  Raz sebagai chain of validity. 5
Menurut  hemat  peneliti  peraturan  menteri terdapat  di dalam hirarki peraturan perundang- undangan  serta  menurut  asaz lez  spesialis derogate  legi  generalis yang  artinya  peraturan yang  khusus mengesampingkan peraturan yang lebih  umum.  Sehingga  sudah  sangat  jelas bahwasannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  lebih  khusus  dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
4 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (Jakarta, 2000) hlm. 207.
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu menurut  hemat  peneliti  diperlukan  sinkronisasi antara  peraturan  yang  lebih  khusus  atau peraturan teknis dengan peraturan yang bersifat general  didalam  mencapai  sebuah  tujuan kehidupan bernegara yang dalam hal ini adalah sertipikat  tanah  untuk  seluruh  warga  Indonesia di  tahun  2025.  Selain  itu  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap juga  isisnya  tidak  melanggar  atau  tidak bertentang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah hanya  saja  untuk  mencapai  tujuan  sertifikasi tanah di Indonesia pada tahun 2025 yang sudah mencapai  100%  maka  keberadaan  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap hanya  mempersingkat  saja  persyaratan  yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah bukan untuk meniadakan atau bahkan menghapuskan.
Dalam  sudut  pandang  lain,  pertentangan waktu  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang  ada di  Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  dengan  Peraturan Menteri  No.  6  tahun  2018  tentang  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  sangat  berbeda, pasalnya  ini  merupakan  suatu  konflik  norma yang harus bisa diselesaikan sebelum peraturan tersebut  menjadi  sumber  konflik  di  dalam pelaksanaannya.  Jika  ada  peraturan  yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, maka harus dilakukannya uji matri atau menguji ulang materi muatan yang ada pada peraturan tersebut terhadap peraturan yang lebih tinggi.
Dalam Permen tersebut di sebutkan perihal PTSL,  yang  mana  PTSL  adalah  proses pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  yang dilakukan  secara  serentak  dan  meliputi  semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau
5 Jimly Asshiddiqie, et. al ., 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , Konpress, Jakarta, hlm,19
nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program  ini,  pemerintah  memberikan  jaminan kepastian  hukum  atau  hak  atas  tanah  yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian  ATR/BPN  untuk  memenuhi kebutuhan dasar masyarakat : sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan  Menteri  ATR/BPN  No  6  tahun  2018 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.  Program  PTSL  yang  populer  dengan istilah  sertifikasi  tanah  ini  merupakan  wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin  kepastian  dan  perlindungan  hukum atas  kepemilikan  tanah  masyarakat.  Selain  itu nantinya  masyarakat  yang  telah  mendapatkan sertipkat  dapat  menjadikan  sertipikat  tesebut sebagai  modal  pendampingan  usaha  yang berdaya  dan  berhasil  guna  bagi  peningkatan kesejahteraan hidupnya. Program PTSL diharapkan dapat mewujudnyatakan
pembangunan  yang  rata  bagi  Indonesia.  PTSL ini akan memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota.
Menilik  kembali  ke  2017,  Kementerian ATR/BPN  berhasil  melakukan  pengukuran tanah masyarakat sebanyak 5.2 juta bidang tanah atau  melebihi  target  5  juta  yang  diberikan. Pencapaian  tersebut  diraih  berkat  kerja  sama yang baik antar Kementerian, inovasi pelayanan dan  teknologi,  serta  pelibatan  dan  partisipasi masif  oleh  masyarakat.  Saat  ini  dari  126  juta bidang  tanah  di  Indonesia,  sebanyak  51  juta bidang tanah telah terdaftar. 79 juta bidang tanah sisanya  menjadi  target  kegiatan  pendaftaran tanah,  sesuai  dengan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN).  Tahun 2018  ini,  Pemerintahan  Jokowi-JK  melalui Kabinet  Kerja  akan  fokus  pada  peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk itu Kementerian ATR/BPN memastikan penggunaan tenaga juru ukur,  petugas  PTSL  yang  berkualitas  dan berkompeten  untuk  melaksanakan  Program PTSL,  mulai  dari  penyuluhan,  pendataan, pengukuran,  Sidang  Panitia  A,  Pengumuman dan  pengesahan,  serta  penerbitan  sertipikat. Kementerian  ATR/BPN  juga  memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara mudah,
transparan, dan efisien. Sebagai gambaran, jika menggunakan metode pendaftaran tanah sporadis, maka maksimum pencapaian target per tahun  adalah  hanya  1  juta  bidang  tanah,  yang artinya  untuk  menyelesaikan  79  juta  bidang diperlukan  waktu  79  tahun.  Sementara  melalui PTSL,  target  pendaftaran  79  juta  bidang  tanah itu  dapat  diselesaikan  pada  tahun  2025. Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  secara sistematis sampai saat ini masih dianggap belum maksimal  dan  prosedural  dalam  masyarakat, walaupun  sebelum  dilakukan  pengukuran  oleh tim teknis telah dilakukan pematokan awal oleh para  pemilik  tanah.  Peranan  dari  Kantor Pertanahan  di  masing-masing  daerah  dalam melakukan pendaftaran tanah sangat dibutuhkan mulai dari tahap permohonan pendaftaran tanah oleh  pihak  yang  berhak  atas  tanah  atau  yang menguasainya.  Diperlukan  peran  aktif  dan ketelitian dari pihak BPN sebagai penyelenggara pendaftaran  tanah  yang  dalam  pelaksanaannya dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  di  seluruh wilayah Indonesia.
Proses  sertifikasi tanah  merupakan  sebuah proses  sistematis,  dimana  proses  ajudikasi merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam rangka  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  untuk keperluan  pendaftarannya,  merupakan  sebuah proses yang penting karena kebenaran data fisik dan  data  yuridis  adalah  yang  utama  agar  tidak terjadi  masalah  pada  sertipikat  yang  terbit dikemudian hari. Ketika dalam proses ajudikasi terdapat masalah dalam penanganannya, seperti adanya   ketidakakuratan  baik  itu  data  fisik ataupun  data  yuridis  maka  akan  mengganggu proses  pensertipikatan  tanah  itu  sendiri.  Proses ajudikasi  dilaksanakan  dalam  rangka  proses pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  meliputi pengumpulan  dan  penetapan  kebenaran  data fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau
beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  untuk keperluan  pendaftarannya,  merupakan  sebuah proses yang penting karena kebenaran data fisik dan  data  yuridis  adalah  yang  utama  agar  tidak terjadi  masalah  pada  sertifikat  yang  timbul dikemudian hari.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, bahwasannya dalam hal pengumuman pendaftataran tanah secara sistematik selama 30 hari,  sedangkan  60  hari  untuk  pengumuman pendafataran  tanah  secara  sporadik. 6 Hal  ini terasa sangat lama apabila melihat dari salah satu Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yaitu Ir. Joko Widodo yang menyatakan bahwa di tahun 2025 tanah yang sudah bersertipikat di Indonesia sudah  harus  mencapai  100%.  Sedangkan  di tahun  2016  tanah  yang  sudah  bersertifikat berdasarkan  data  dari  Kementerian  ATR/BPN baru  sekitar  40%.  Padahal  hal  tersebut  sudah didukung  dengan  Program  Nasional  Agraria (PRONA) Tanah yang dimulai sejak tahun 1981.
Menindak  lanjuti  akan  masalah  tersebut serta  dengan  desakan  visi  Presiden  melalui Nawa Citanya, maka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional mengeluarkan sebuah kebijakan melalui produk hukum yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap.  Hal  ini  bertujuan  agar mempercepat proses penerbitan sertipikat tanah di Indonesia yang pada tahun 2025 harus sudah mencapai 100%.
2. Implikasi Pelaksanaan PRONA (Program
Nasional  Agraria)  dengan  Pola  PTSL (Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap) Akibat Adanya Konflik Norma Hukum
Ketika belum terdapatnya jaminan kepastian  hukum  atas  tanah  seringkali  memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas bidang tanah di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan  masyarakat,  baik  antar  keluarga,  tak jarang  sengketa  bidang  tanah juga  terjadi  antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan
6 Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
pemerintah).  Hal  itu  membuktikan  pentingnya sertipikat  tanah  sebagai  tanda  bukti  hak  atas tanah  yang  dimiliki.  Lambannya  proses pembuatan  sertipikat  tanah  selama  ini  menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah  melalui  Kementerian  ATR/BPN telah  meluncurkan  Program  Prioritas  Nasional berupa  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL).
Kebijakan  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional    No  6  Tahun  2018. Kegiatan  PTSL  yang  pada  umumnya  sebagai suatu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali  yang  dilakukan  secara  serentak  yang meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam  rangka memberikan jaminan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  hak atas  tanah  rakyat  secara  adil  dan  merata. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dinilai sudah  tepat  dalam  memenuhi  hak  kepastian hukum  masyarakat  pemilik  tanah,  hal  ini ditunjukkan  dengan  adanya  keseriusan  dari pemerintah  pusat  yang  disambut  baik  oleh pemerintah  daerah  sebagai  implementor  yang diarahkan  dengan  satu  prosedur  yang  tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan perndaftaran tanah sistematis lengkap yang tertuang didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Salah  satu  politik  hukum  dikeluarkannya peraturan tersebut adalah dengan alasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku wakil dari Pemerintah  Republik  Indonesia  mengeluarkan sebuah  terobosan  guna  mencapai  nawa  cita Presiden  Republik  Indonesia  tersebut  dan  juga untuk  serta  sangat  menguntungkan  warga masyarakatnya agar di tahun 2025 seluruh tanah
di  Indonesia  sudah  bersertipikat  semuanya melalui  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap,  maka  menurut  hemat  dan pendapat  peneliti  maka  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah dapat disimpangi walaupun hanya dengan sebatas Peraturan Menteri yang mana berdasarkan  Undang-Undnag  Nomor  12  tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  lebih  tinggi  tingkat hierarkinya Peraturan Pemerintah dibandingkan dengan Peraturan Menteri.
Akan  tetapi  hal  ini  dikarenakan  alasan tersebut,  dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa  serta  dalam  hal  untuk  mencapi  suatu tujuan  bersama  untuk  kepentingan  umum  atau kepentingan rakyat pada umumnya  maka harus dilakukan  terobosan-terobosan  yang  berguna bisa  segera  mencapai  tujuan  tersebut  asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi  tingkatannya.  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  juga isisnya  tidak  melanggar  atau  tidak  bertentang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  hanya  saja untuk  mencapai  tujuan  sertifikasi  tanah  di Indonesia pada tahun 2025 yang sudah mencapai 100%  maka  keberadaan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 hanya  mempersingkat  saja  prosedur  yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah bukan untuk meniadakan atau bahkan menghapuskan.
Mekanisme  pembayaran  kegiatan  PTSL bisa menggunakan UP/TUP dalam hal kegiatan PTSL  dilakukan  secara  swakelola,  maka Pembayaran  dapat  menggunakan  uang  muka kerja  (UMK)  pada  saat  persiapan  sebelum pekerjaan dilaksanakan. Tujuan Program PTSL
7 Direktorat  Jenderal  Infrastruktur  Keagrariaan, 2016, Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang
untuk  percepatan  pemberian  kepastian  hukum dan  perlindungan  hukum  Hak  atas  tanah masyarakat serta untuk kemakmuran masyarakat.  Meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakat  dan  ekonomi  negara, mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL)  sebagai  kegiatan  pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah  yang  belum  didaftar  dalam  satu  wilayah desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang setingkat,  dan  juga  termasuk  pemetaan  seluruh obyek  pendaftaran  tanah  yang  sudah  terdaftar dalam  rangka  menghimpun  dan  menyediakan informasi  yang  lengkap  mengenai  bidang- bidang  tanahnya.  Penyelenggaraan  pendaftaran tanah  sistematis  lengkap  dapat  dilaksanakan sebagai  kegiatan  rutinitas  Kantor  Pertanahan atau  merupakan  kegiatan  tahunan  dari  suatu proyek/program.  Adapun  tujuan  lain  dari pelaksanaan  pengukuran  dan  pemetaan  bidang tanah  secara  sistematis  lengkap  mengelompok dalam  satu  wilayah  desa/kelurahan  lengkap diantaranya : 7
a. Waktu  pelaksanaan  relatif  lebih  cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik;
b. Mobilisasi  dan  koordinasi  petugas  ukur lebih mudah dilaksanakan;
c. Dapat  sekaligus  diketahui  bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar
dalam satu wilayah desa/kelurahan;
d. Dapat  sekaligus  diketahui  bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah desa/kelurahan;
e. Persetujuan batas sebelah menyebelah (asas contradictoir  delimitatie)  relative  lebih mudah dilaksanakan.
f. Dapat memperbaiki/melengkapi peta dasar pendaftaran.
Adapun  hambatan  atau  kendala  yang peneliti temukan didalam pelaksanaan  PRONA (Program Nasional Agraria) dengan pola PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah sebagai berikut :
a. Belum ada kejelasan paradigma PTSL;
Tanah  Sistematik Lengkap , Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
b. Ketersediaan  SDM  yang  belum  memadai baik jumlah maupun kompetensi;
c. Terbatasnya kelengkapan peralatan
penunjang pelaksanaan PTSL.
d. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab
yang meminta bayaran/pungutan  liar  kepada  masyarakat dalam pelaksanaannya padahal sudah jelas bahwa program ini gratis atau tanpa biaya.
e. Dari  Kelompok  Masyarakat  Sadar  Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) sering kurang teliti dalam menyeleksi kelengkapan berkas para peserta.
f. Peningkatan  pajak  yang  semakin  tahun semakin meningkat, hal ini sangat membebani  pemohon  untuk  membayar pajak (BPHTB).
Adapun  solusi  alternatif  yang  ditawarkan oleh  peneliti  untuk  mengatasi  hambatan  atau kendala didalam pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) dengan pola PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah sebagai berikut :
a. Penetapan  paradigma  yang  jelas  dalam PTSL secara nasional.
b. Perhitungan  kemampuan  SDM  untuk penyelesaian  pekerjaan  degan  analisis beban kerja.
c. Merancang ulang skema kerja sama saling menguntungkan antar sektor untuk mendukung suksesnya PTSL.
d. Kementrian ATR/BPN harus segera menerbitkan  peraturan  yang  setingkat Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang untuk  melindungi  proses  PTSL  maupun Produk PTSL yang sudah disinkronisasikan serta  diharmonisasikan  dengan  peraturan perundang-undangan terkait, sehingga tidak  terjadi  benturan  atau  inkonsistensi atau bahkan inkonstitusional.
e. Agar  masyarakat  tidak  dikenai  pungutan liar  yang  dilakukan  oleh  oknum  tidak bertanggungjawab, maka Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten mengajak Kejaksaan dan Kepolisian dalam
penyuluhan  dan  juga  untuk  mendampingi selama  proses  pelaksanaan  Prona  dengan pola PTSL sampai selesai.
f. Penanggungjawab Prona menghimbau seluruh  anggota  Pokmasdartibnah  agar lebih teliti dalam menyeleksi berkas-berkas yang  menjadi  persyaratan  peserta.  Selain itu  Pokmasdartibnah  juga  harus  saling berkoordinasi  dengan  Puldadis  supaya
kesalahan-kesalahan  dalam  proses  seleksi berkas bisa diminimalisir.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  diatas,  maka  kesimpulan  yang didapat dalam penulisan hukum ini ialah:
1. Sinkronisasi  norma  hukum  pelaksanaan PRONA  dengan  pola  PTSL  antara Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  dibandingkan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah berdasarkan  Pasal  8  Ayat  (1)  dan  (2)
Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak inskonstitusional  hal  ini  dikarenakan isisnya tidak melanggar atau tidak bertentang  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  hanya  saja  untuk  mencapai  tujuan sertifikasi  tanah  di  Indonesia  pada  tahun 2025  yang  harus  sudah  mencapai  100% maka keberadaan Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap hanya mempersingkat saja prosedur yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah bukan untuk meniadakan atau bahkan menghapuskan.
2. Implikasi dari pelaksanaan Program Nasional  Agraria  (Prona)  dengan  pola Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  tidak  berjalan  sesuai  nawacita presiden,  pendukung  dalam  kinerja  yang terlalu  dipaksakan  ini  sangatlah  minim. Seperti SDM yang berfungsi sebagai Tugas ukur  tanah,  jumlahnya  minim  dan  bahkan bisa  dikatakan  kurang.  Lantas  untuk faktanya dilapangan, masyarakat yg mengurus  sertipikat  ini  dibebani  biaya  di tingkat desa.

## REFRENSI
Buku-buku:
Asshiddiqie,  Jimly. et.  al .,  2006, Teori  Hans Kelsen Tentang Hukum , Konpress,
Jakarta, hlm,19
Direktorat  Jenderal  Infrastruktur  Keagrariaan.
2016 . Petunjuk  Teknis  Pengukuran  Dan Pemetaan  Bidang  Tanah   Sistematik Lengkap ,  Kementerian  Agraria  Dan  Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
Harsono, Boedi, 1997. Hukum Agraria Indonesia , Jakarta: Djambatan.
Lubis,  Yamin  Mhd  dan  Lubis,  Rahim  Abd, 2008. Hukum Pendaftaran Tanah ,
Bandung: Mandar Maju.
Manan,  Bagir.  2000. Teori  dan  Politik
Konstitusi , Jakarta
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2005. Penelitian
Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media
Group.
Mertokusumo,  Sudikno.  1988, Hukum  Dan Politik Agraria , Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta
Sirajuddin, et  al .  2016. Legislative  Drafting , Malang: Intrans Publishing

## Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2018 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap

## Website:
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul  ""Nawa  Cita",  9  Agenda  Prioritas Jokowi-JK", https://nasional.kompas.com/read/2014/05/ 21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas .Jokowi-JK.
Dian Aris Mujiburohman, Potensi Permasalahan Pendaftaran  Tanah  Sistematika  Lengkap (PTSL),  Jurnal  Online  ISSN:  2580-2151, DOI: dx.doi.org/10.31292/jb.v4i1.209.
Direktorat  Jenderal  Infrastruktur  Keagrariaan, 2016,  Petunjuk  Teknis  Pengukuran  Dan Pemetaan  Bidang  Tanah    Sistematik
Lengkap,  Kementerian  Agraria  Dan  Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
Fadli,  Mohamad.  Nondelegationdoctrine  dan Peraturan Delegasi di Indonesia, Susi Dwi Harijanti  (Eds),  Negara  Hukum  Yang Berkeadilan  Kumpulan  Pemikiran  Dalam Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  H.  Bagir Manan,  Pusat  Studi  Kebijakan  Negara
Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran (PSKN FH UNPAD), Bandung.