Volume 04 Nomor 02, Juni 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN MINUTA AKTA APABILA TERJADI KEADAAN OVERMACHT
Oleh: Anida Riska Fitriana Magister Kenotariatan UNTAG Semarang Anidakika@gmail.com
Aniek Tyaswati Wiji Lestari Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang aniek-tyaswati@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Dalam  menjalankan  jabatannya  notaris  bertugas  membuat  akta  autentik,  notaris berkewajiban  salah  satunya  adalah  membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris untuk menjaga keautentikan suatu akta. Minuta akta harus disimpan dalam lemari atau tempat yang aman agar tehindar dari kerusakan,hilang atau  musnahnya  minuta  akta.  Jika  minuta  akta  yang  disimpan  oleh  notaris hilang,rusak,atau  musnah  maka  notaris  dapat  dikatakan  telah  melakukan  pelanggaran hukum.  Notaris  tersebut  dikenakan  sanksi  berupa  sanksi  administratif,sanksi perdata,maupun sanksi pidana. Bagaimana jika minuta akta tersebut hilang atau musnah akibat  keadaan  overmacht?  Jika  minuta  akta  hilang  atau  musnah  karena  keadaan overmacht  maka  notaris  tidak  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  karena  keadaan overmacht  keadaan  dimana  merupakan  keadaan  di  luar  kendali  manusia  dimana peristiwa  ini  diluar  kendali  notaris.  Notaris  dapat  bertanggung  jawab  dengan  membuat laporan  kehilangan  kepada  kepolisian  lalu  membuat  berita  acara  kemudian  melaporkan kepada  Majelis  Pengawas  Daerah,  Majelis  Pengawas  Wilayah  nantinya  akan  diberikan solusi  oleh  Majelis  Pengawas  terkait  upaya  penyelesaian  yang  dapat  ditempuh  notaris dalam hilang atau musnahnya minuta akta.
Kata Kunci : Notaris; Penyimpanan minuta akta; Overamacht; Pertanggung jawaban.
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060

## ABSTRACT
In carrying out his posittion, the notary is taked with making authentic deeds, the notary’s obligation  is  to  make  a  deed  in  the  form  of  minutes  of  the  deed  and  save  it  as  part  of  the notarry’s  protocol.The  obligation  to  keep  the  minutes  of  the  deed  as  part  of  the  notary protocol to maintain the authenticity of a deed. The minutes of the deed must be stored in a cupboard or a safe place to prevent damage, loss or destruction of the minutes of the deed. If the minutes of the deed kept by the notary are lost, damaged, or destroyed, the notary can be said to have violated the law. The notary is subject to sanctions in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. What if the minutes of the deed are lost or destroyed  due  to  overmacht?  If  the  minutes  of  the  deed  are  lost  or  destroyed  due  to  an overmacht  situation,  the  notary  cannot  be  held  responsible  because  of  the  overmacht situation, a situation which is beyond human control where this event is beyond the control of the notary. to the Regional Supervisory Council, the Regional Supervisory Council will later be given a solution by the Supervisory Council regarding settlement efforts that can be taken by a notary in the loss or destruction of minuta deed.
Keywords: Notary; Storage; Minutes; Overmacht; Accountability.
©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee ( https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0 )

## A. PENDAHULUAN
Salah satu tugas notaris yang diatur dalam UUJN adalah membuat akta dalam bentuk  minuta  akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari  arsip  atau  protokol notaris. 1 Ketika  menyimpan  minuta  akta  sebagai  bagian  dari  arsip  atau  protokol notaris, harus diperhatikan dan dibutuhkan kеhati -hatian agar catatan atau minuta akta tidak rusak atau bahkan hilang atau musnah. Kewajiban  menyimpan minuta akta  dimaksudkan  untuk  menjaga  keaslian  akta  sehingga  apabila  terjadi pemalsuan  atau  penyalahgunaan  salinan  akta  atau  kutipannya  dapat  segera diketahui  dengan  mudah  aslinya.  Maka  dari  ketentuan  tersebut  notaris  wajib menyimpan akta dan dokumen lainnya dalam bentuk arsip atau protokol notaris. Mengenai kewajiban notaris untuk menyimpan akta dalam bentuk arsip atau p rotokol  notaris  ini,  Tan  Thong  Kie  mengatakan:  “Protokol  adalah  milik masyarakat, bukan milik dari notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang  yang  menyimpan  dokumen  dalam  bentuk  protokol  notaris  pada umumnya telah mengetahui bahwa minuta akta tersebut aman di tangan seorang notaris”. 2
Notaris  dianggap  tidak  menjalankan  kewajibannya,  ketika  minuta  akta tersebut hilang atau musnah. Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sebagaimana disebutkan di atas, menurut ketentuan  Pasal  16  ayat  (11)  dapat  dimintai  tanggung  jawab  hukum  dengan
1 Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris.
2 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
dikenai  sanksi  berupa:  peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara, pemberhentian  dengan  hormat,  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat. Bagaimana jika minuta akta tersebut hilang atau musnah disebabkan oleh keadaan overmacht, apakah notaris tetap dapat dimintai tanggung jawab hukum. Overmacht adalah  keadaan  di  mana  suatu  pihak  tidak  dapat  melaksanakan seluruh  atau  sebagian  kewajibannya  sebagaimana  yang  diperjanjikan,  karena suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak, yang kejadiannya tidak diketahui atau  diharapkan.  Oleh  karenanya,  pihak  tersebut  tidak  dapat  disalahkan  dan dimintai  pertanggungjawaban. 3 Jika  mengacu  pada  teori overmacht tersebut, apabila  notaris  dalam  pelaksanaan  kewajibannya  menyimpan  akta  terjadi  suatu bencana  kebakaran  yang  mengakibatkan  minuta  akta  milik  klien  hilang  atau musnah, apakah notaris dapat dibebaskan dari tanggungjawabnya atau sebaliknya notaris  tetap  dapat  dimintai  tanggung  jawab  hukum  dengan  dikenai  sanksi. Mengingat sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas dan tegas, baik di dalam UUJN  maupun  di  luar  UUJN  yang  mengatur  tentang  pertanggungjawaban  notaris terhadap penyimpanan minuta akta yang disebabkan oleh keadaan overmacht .
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, menggugah rasa ingin tahu penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan minuta akta yang hilang atau musnah disebabkan oleh  keadaan overmacht karena  terjadinya  kebakaran.  Penulis  berharap  dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai upaya hukum apa saja yang bisa  dilakukan  oleh  notaris  untuk  mengatasi  permasalahan  hilangnya  atau musnahnya  minuta  akta  yang  disebabkan  oleh  keadaan overmacht karena terjadinya  kebakaran.  Untuk  itu  dipilihlah  judul  penelitian  ini :  “Tanggung  Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Apabila Terjadi Keadaan Overmacht ”.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka pokok masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  tanggung  jawab  notaris  terhadap  penyimpanan  minuta  akta apabila timbul keadaan overmacht karena terjadinya kebakaran?
2. Bagaimana  upaya  hukum  notaris  dalam  menyelesaikan  permasalahan musnahnya minuta akta yang disebabkan karena terjadinya kebakaran?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari  masalah  dilihat  dari  segi aturan  hukumnya,  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder. 4 Pendekatan  ini  dipilih  karena  meskipun  secara  dogmatika hukum kenotariatan, kewajiban notaris terhadap penyimpanan minuta akta secara khusus  telah  diatur  dalam  UUJN,  namun  dalam  hal  keadaan overmacht seperti terjadinya  bencana  kebakaran  yang  mengakibatkan  minuta  akta  notaris  musnah
3 Badrulzaman M. D, Aneka Hukum Bisnis (Bandung: Alumni, 2005).
4 Soejono and H Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
belum diatur dalam UUJN.
Spesifikasi  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu mendeskripsikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  teori hukum dan praktek penegakan hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Maksud deskriptif disini adalah menguraikan secara rinci, sistematik dan menyeluruh tentang tanggung jawab notaris dalam penyimpanan akta terkait dengan  musnahnya  minuta  akta  yang  disebabkan  karena  terjadinya  bencana kebakaran.  Sementara  analitis  mengandung  makna  menjelaskan  pokok permasalahan  dan  korelasi  data  yang  diperoleh,  sehingga  ada  keterkaitan  data yang satu dengan yang lain sehingga memberikan gambaran secara valid, faktual, dan  sistematis  mengenai  upaya  hukum  notaris  dalam  menyelesaikan permasalahan  musnahnya  minuta  akta  yang  disebabkan  karena  terjadinya kebakaran .
Data  sekunder  merupakan  sumber  informasi  utama  karena  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  hukum  normatif.  Data  sekunder  adalah  data  yang berasal  dari  informasi  yang  didokumentasikan  dalam  bentuk  bahan  hukum. 5 Selain  sumber  data  sekunder,  penelitian  ini  juga  menggunakan  sumber  data primer  sebagai  informasi  tambahan.  Data  primer  adalah  informasi  yang  berasal dari penelitian lapangan. 6 Data sekunder sebagai sumber data utama penelitian ini diperoleh dengan cara atau teknik studi kepustakaan ( library research ) dan studi dokumentasi.  Studi  kepustakaan  atau  penelitian  literatur  adalah  teknik pengumpulan  data  yang  mengkaji  buku,  artikel,  catatan,  dan  laporan  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  ingin  dipecahkan. 7 Studi  dokumentasi  yang dilakukan adalah upaya untuk mendapatkan bahan-bahan langsung dalam bentuk tertulis  dari  instansi  pemerintah  yang  berwenang,  dan  tidak  semua  bahan  yang diperlukan ada atau tersedia di perpustakaan. Sementara itu, data primer sebagai informasi pendukung penelitian ini diperoleh dengan cara atau teknik wawancara dan observasi/pengamatan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh tanggapan dari  informan  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Peneliti  melakukan wawancara  dengan  notaris,  Majelis  Pengawas  Notaris  dan  organisasi  notaris. Observasi/pengamatan dalam penelitian ini termasuk teknik observasi/pengamatan  langsung  dimana  peneliti  secara  langsung  atau  semata- mata mengamati subjek yang diteliti.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode analisis  kualitatif,  yaitu  teknik  menganalisis  data  dengan  mendeskripsikan  dan menganalisis  materi,  isi  dan  keabsahan  informasi  dari  hasil  studi  literatur,  studi dokumentasi,  wawancara  dan  observasi  untuk  memperoleh  gambaran  tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini adalah tentang tanggung jawab notaris  terhadap  penyimpanan  minuta  akta  yang  disebabkan  oleh  keadaan overmacht karena  terjadinya  kebakaran  dan  upaya  hukum  notaris  dalam menyelesaikan  permasalahan  musnahnya  minuta  akta  yang  disebabkan  karena terjadinya  kebakaran.  Selanjutnya,  berangkat  dari  kesenjangan  yang  ditemukan
5 M Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
7 Moch Nazir , op.cit. , hlm 111.
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
dan diperoleh dari output studi kepustakaan, studi dokumentasi, wawancara dan observasi  tersebut,  yang  tampak  sebagai  persoalan  dalam  menentukan  tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan minuta akta yang disebabkan oleh keadaan overmacht karena  terjadinya  kebakaran,  secara  yuridis  akan  dipaparkan  dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini agar diperoleh simpulan yang benar berdasarkan hukum/yuridis .

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta Apabila Timbul Keadaan Overmacht Karena Terjadinya Kebakaran.
Sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan  yang  jelas  dan  tegas,  baik  di dalam  UUJN  maupun  di  luar  UUJN  yang  mengatur  tentang pertanggungjawaban  notaris  terhadap  penyimpanan  minuta  akta  yang disebabkan  oleh  keadaan overmacht . Misalnya dalam  hal  terjadi kebakaran yang mengakibatkan minuta akta notaris hilang atau musnah, hal  ini  tentu  mengakibatkan  timbulnya  kerugian  bagi  para  pihak  yang terdapat dalam akta tersebut.
Terkait  hal  ini,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Notaris Anggrani  Wina  Ibara,  diperoleh  informasi  bahwa:  “ Belum  adanya peraturan  yang  jelas  dan  tegas  yang  mengatur  tentang  penyimpanan minit yang hilang atau musnah yang disebabkan oleh keadaan overmacht seperti  dalam  hal  terjadi  kebakaran,  harus  segera  dicarikan  solusinya agar permasalahan ini tidak berlarut-larut yang dapat merugikan pihak- pihak  yang  terkait.  Hilangnya  minuta  akta  akan  menimbulkan ketidakpastian  hukum  bagi  notaris,  selain  itu  hilangnya  minit  juga  akan mengakibatkan  kerugian  bagi  para  pihak  karena  haknya  ikut  hilang sehingga  kepentingan  para  pihak  menjadi  tidak  terlindungi.  Mengingat belum adanya peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang hal tersebut,  maka  notaris  dalam  hal  ini  hanya  berusaha  menyimpannya  di tempat yang aman agar terhindar dari keadaan overmacht seperti dalam hal terjadi kebakaran”. 8
Sejauhmana  tanggung  jawab  notaris  dalam  hal  minuta  akta  hilang atau  musnah  disebabkan  oleh  keadaan overmacht seperti  dalam  hal terjadi kebakaran, untuk membahas permasalahan tersebut penulis akan berangkat dari hubungan hukum antara para pihak dengan notaris dalam pembuatan  akta.  Menurut  Marthalena  Pohan,  hubungan  hukum  antara notaris dengan para pihak dalam pembuatan akta merupakan titik tolak pertanggungjawaban hukum notaris. Istilah pertanggungjawaban hukum digunakan  di  sini,  terutama  untuk  kesalahan  yang  dilakukan  saat melakukan tugas notaris. Marthalena Pohan mengatakan: “Sebagai dasar hubungan  hukum  di  atas,  perlu  ditentukan  apakah  tanggung  jawab notaris  dapat  didasarkan  pada  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan hukum  ( onrechtmatigedaad )  atau  bertindak  atas  nama  orang  lain  tanpa
8 Anggrani Wina Ibara, Notaris/PPAT Kota Pekalongan, Wawancara (Semarang, 2 Agustus 2022).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
surat  kuasa  ( zaakwaarneming )  atau  otorisasi  pemberian  kuasa ( lastgeving ), kesepaka tan untuk melakukan pekerjaan tertentu”. 9
Menurut Herlien Budiono, selama ini notaris di Indonesia menganut ajaran  bahwa  pertanggungjawaban  notaris  kepada  para  pihak  selain berdasarkan  UUJN  juga  didasarkan  pada  wanprestasi  dan  perbuatan melawan hukum. 10 Sedangkan G.H.S Lumban Tobing berpendapat bahwa tanggung  jawab  notaris  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata,  dimana setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  menimbulkan  kerugian  pada orang lain, memaksa orang tersebut untuk mengganti kerugian. 11
Berangkat  dari  hubungan  hukum  dalam  pembuatan  akta  tersebut, dalam  hal  terjadi  kebakaran  atau  keadaaan overmacht yang mengakibatkan minuta akta hilang atau musnah, apakah tanggung jawab notaris dalam hal ini dapat didasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melawan  hukum.  Untuk  menjawab  hal  ini,  penulis  perlu  menjelaskan bahwa  melanggar  kontrak  atau  perjanjian  dikenal  sebagai  wanprestasi dan  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  upaya  hukum  gugatan wanprestasi. Sedangkan  melanggar  suatu  ketentuan  hukum  dan merugikan  orang  lain  disebut  perbuatan  melawan  hukum,  pihak  yang dirugikan  dapat  mengajukan  upaya  hukum  gugatan  dengan  dasar perbuatan  melawan  hukum.  Oleh  karena  itu,  bentuk  tanggung  jawab perdata  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian,  pertama  tanggung  jawab kontraktual dan kedua tanggung jawab perbuatan melawan hukum. Perbedaan  tanggung  jawab  kontraktual  dan  tanggung  jawab perbuatan  melawan  hukum  adalah  ada  atau  tidaknya  kontrak  dalam hubungan  hukum  tersebut.  Ketika  ada  kontrak,  tanggung  jawabnya adalah  tanggung  jawab  hukum  berdasarkan  kontrak/tanggung  jawab kontraktual. Sebaliknya, jika tidak ada kontrak tapi ada salah satu pihak merugikan pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang  merugikan  untuk  tanggung  jawab  akibat  pelanggaran  hukum tersebut.  Dengan  kata  lain,  apabila  terjadi  pelanggaran  atas  perjanjian yang  telah  disepakati  (hubungan  kontraktual),  maka  dapat  diajukan gugatan  wanprestasi.  Sebaliknya,  jika  tidak  terdapat  hubungan kontraktual  di  antara  para  pihak,  maka  gugatan  yang  diajukan  adalah gugatan  perbuatan  melawan  hukum.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut kesalahan  notaris  dapat  berupa  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan hukum. Jika kesalahan karena wanprestasi, awalnya ada kesepakatan, jika tidak  ada  kesepakatan,  bentuk  pelanggarannya  adalah  perbuatan melawan hukum.
Menurut  penulis,  kehadiran  para  pihak  di  hadapan  notaris  bersifat sukarela,  atas  kehendak  sendiri  tanpa  perlu  menandatangani  perjanjian pemberian kuasa terlebih dahulu. Apabila suatu akta dibuat tanpa adanya
9 M Pohan, Tanggunggugat Advocaat, Dokter Dan Notaris (Surabaya: Bina Ilmu, 1985).
10 H  Budiono, Pertanggungjawaban  Notaris  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 (Dilema Notaris Di Antara Negara, Masyarakat Dan Pasar) (Renvoi, No4, 28, 2005).
11 G.H.S. Lumban Tobing, op.cit ., hlm 61.
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
perjanjian  lisan  dan  tertulis  antara  notaris  dengan  para  pihak,    maka hubungan  hukum  antara  notaris  dengan  para  pihak  bukan  merupakan hubungan  kontraktual,  sehingga  notaris  tidak  dapat  dituntut  karena wanprestasi  apabila  terdapat  kesalahan  dalam  akta  yang  dibuatnya, asalkan akta tersebut sudah memenuhi  persyaratan yang sah dan sesuai dengan bentuk dan syarat-syarat akta otentik yang diatur dalam undang- undang.  Demikian  halnya  dalam  hal  penyimpanan  minuta  akta,  notaris tidak  dapat  dituntut  karena  wanprestasi  apabila  aktanya  hilang  atau musnah, asalkan akta tersebut telah disimpan dengan baik oleh notaris di tempat  yang  aman  seperti  lemari  besi/brangkas.  Hal  hilangnya  atau musnahnya  minuta  akta  itu,  bukanlah  disebabkan  karena  kesengajaan atau  kelalaian  notaris  sendiri,  melainkan  disebabkan  karena  adanya keadaan  memaksa  ( overmacht). Dengan  demikian,  sepanjang  hilangnya minuta akta  tersebut disebabkan oleh  keadaan overmacht seperti dalam hal  terjadi  kebakaran,  maka  notaris  tidak  dapat  dituntut  atau  dimintai pertanggungjawaban dengan dasar perbuatan wanprestasi.
Pada  prinsipnya  setiap  notaris  terbuka  untuk  para  pihak  yang berkepentingan. Oleh karena itu, tidak tepat jika hubungan hukum antara notaris  dengan  para  pihak  tergolong  hubungan  kontraktual,  jika  minuta akta hilang atau musnah, notaris dapat digugat wanprestasi. Begitu juga dengan perbuatan melawan hukum. Hakikat perbuatan melawan hukum adalah tidak adanya hubungan kontraktual antara pihak yang satu dengan pihak  yang  lain,  namun  ada  pelangggaran  terhadap  suatu  ketentuan undang-undang  dan  menimbulkan  kerugian  terhadap  orang  lain. Sepanjang  notaris  melaksanakan  tugas  jabatannya  sesuai  dengan ketentuan  UUJN  dan  telah  memenuhi  semua  tata  cara  dan  persyaratan dalam  pembuatan  dan  penyimpanan  minuta  akta,  dimana  minuta  akta telah disimpan dengan baik oleh notaris di brangkas. Jika dokumen akta tersebut hilang atau musnah disebabkan oleh terjadinya kebakaran atau keadaan overmacht ,  maka  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  menurut Pasal  1365  KUH  Perdata  tidak  dapat  diterapkan.  Dengan  kata  lain, sepanjang  akta  notaris  hilang  atau  musnah  bukan  karena  unsur kesengajaan  atau  kelalaian  notaris,  gugatan  perbuatan  melawan  hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat diterapkan.
Sebagaimana  telah  penulis  jelaskan  di  awal  bahwa  sampai  saat  ini UUJN  tidak  mengatur  tata  cara  penyimpanan  akta  juga  tidak  mengatur apabila  akta  tersebut  hilang/musnah  yang  disebabkan  oleh  keadaan overmacht. UUJN  sendiri  dalam  hal  ini  juga  tidak  mengatur  tentang bagaimana  tanggung  jawab  notaris  terhadap  penyimpanan  minuta  akta yang  hilang  atau  musnah  disebabkan  oleh  keadaan overmacht .  Hal  ini tentu merugikan para pihak karena  tidak ada ketentuan yang menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para pihak.
Notaris melakukan tugasnya berdasarkan kewenangan dalam lingkup jabatannya  sebagai  notaris  berdasarkan  UUJN.  Para  pihak  yang menggunakan jasa notaris untuk menyatakan keinginannya dalam bentuk akta  sehingga  notaris  tidak  mungkin  membuat  akta  tanpa  permintaan
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
para pihak. Notaris membuat dan menyimpan akta atas permintaan para pihak, sehingga notaris bukan merupakan pihak atau tidak mewakili para pihak.  Oleh  karena  itu  tidak  tepat  menggambarkan  hubungan  hukum antara notaris dengan para pihak sebagai bertindak atas nama orang lain tanpa  surat  kuasa  ( zaakwaarneming ).  Oleh  karena  itu,  apabila  minuta akta  hilang  atau  musnah  disebabkan  oleh  keadaan overmacht seperti dalam hal terjadi kebakaran, maka notaris juga tidak dapat digugat karena mewakili  orang  lain  tanpa  surat  kuasa  dengan  dasar  Pasal  1354 KUHPerdata. Pasal tersebut menyebutkan: “Jika seorang dengan sukarela, dengan  tidak  mendapat  perintah  untuk  itu,  mewakili  urusan  orang  lain dengan  atau  tanpa  pengetahuan  orang  ini,  maka  ia  secara  diam-diam mengikat  dirinya  untuk  meneruskan  serta  menyelesaikan  urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri  urusan  itu.  Ia  memikul  segala  kewajiban  yang  harus  dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas”.
Berdasarkan  uraian  penjelasan  tersebut  di  atas,  diketahui  bahwa dalam  hal  terjadi  kebakaran  atau  keadaan overmacht, maka  para  pihak yang  minuta  aktanya  munah  tidak  bisa  menggugat/menuntut  ganti  rugi atau  menyalahkan  notaris  yang  membuat  akta  tersebut,  baik  atas  dasar wanprestasi  atau  tindakan  melanggar  hukum  ( onrechtmatigedaad )  atau berdasarkan  perwakilan  tanpa  kuasa  ( zaakwaarneming ),  karena  hal  ini disebabkan  oleh  peristiwa  bencana  yang  tidak  dapat  diramalkan  dan dihindari  oleh  semua  orang,  tidak  ada  unsur  kesengajaan  dan  bukan merupakan  kelalaian  atau  kesalahan  dari  notaris.  Di  samping  itu,  belum ada  aturan  yang  pasti,  baik  di  dalam  UUJN  maupun  di  luar  UUJN  yang mengatur tentang tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan minuta akta yang hilang atau musnah disebabkan oleh keadaan overmacht seperti dalam  hal  terjadi  kebakaran.  Dalam  hal  terjadi  kebakaran  atau  keadaan overmacht yang  mengakibatkan  minuta  akta  hilang  atau  musnah, mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan belum ada peraturannya.
Hasil wawancara penulis dengan Notaris Anggrani Wina Ibara, terkait hal ini diperoleh informasi bahwa apabila  dalam pelaksanaan kewajibannya menyimpan  akta  sebagai  bagian  dari  protokol  notaris  terjadi  suatu bencana  kebakaran  yang  mengakibatkan  minuta  akta  milik  klien  hilang atau  musnah,  notaris  dapat  dibebaskan  dari  tanggungjawabnya mengingat  bencana  kebakaran  dapat  dikategorikan  sebagai  keadaan overmacht yang  di  luar  kendali  dari  notaris,  sehingga  notaris  tidak  bisa memenuhi kewajibannya.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  di  atas,  maka  bencana  kebakaran ( overmacht )  merupakan  suatu  keadan  alam  yang  tidak  terduga,  apabila mengakibatkan hilang/musnahnya minuta akta, peristiwa tersebut bukan kesengajaan  ataupun  kelalaian  dan  di  luar  kehendak  notaris.  Artinya, notaris yang terkena bencana kebakaran tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung  jawaban  terhadap  minuta  yang  rusak  atau  hilang  tersebut
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
sebab  bencana  kebakaran  bukan  dari  kesalahan  notaris.  Lebih  lanjut, Notaris  Anggrani  Wina  Ibara,  mengatakan  kepada  penulis  bahwa: “Walaupun notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas minuta akta  yang  musnah  akibat  terjadinya  kebakaran,  namun  notaris  memiliki kewajiban  moral  untuk  segera  melaporkan  kejadian  kebakaran  yang mengakibatkan  musnahnya  minuta  akta,  termasuk  hilangnya  dokumen notaris  lainnya,  kepada  MPD  dan  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia”. 12
Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis sampaikan, maka terkait permasalahan  pertama  dalam  penelitian  ini  apabila  timbul  keadaan overmacht seperti  dalam  hal  terjadi  kebakaran  di  kantor  notaris  yang mengakibatkan minuta akta hilang atau musnah, maka notaris tidak dapat dituntut  untuk  bertanggung  jawab  atas  minuta  akta  yang  hilang  atau musnah tersebut, karena peristiwa itu di luar kesalahan notaris. Artinya, tanpa  unsur  kesengajaan  dan  bukan  merupakan  kelalaian  dari  notaris. Keadaan  memaksa  ( overmacht )  tersebut  bisa  dijadikan  sebagai  dasar alasan  pemaaf  untuk  membebaskan  notaris  dari  suatu  tuntutan  yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sesungguhnya perbuatan yang  dilakukan  memang  melawan  hukum,  tetapi  kesalahan  tersebut dimaafkan,  sehingga  dalam  hal  demikian  tidak  ada  kesalahan  yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Para pihak yang minuta aktanya munah tidak bisa menggugat/menuntut  ganti  rugi  atau  menyalahkan  notaris  yang membuat  akta  tersebut,  baik  atas  dasar  wanprestasi  atau  tindakan melanggar hukum atau berdasarkan perwakilan tanpa kuasa, karena hal ini disebabkan oleh peristiwa bencana yang tidak dapat diramalkan dan dihindari oleh semua orang. Di samping itu, belum ada aturan yang pasti, baik  di  dalam  UUJN  maupun  di  luar  UUJN  yang  mengatur  tentang tanggung jawab notaris terhadap  penyimpanan minuta akta yang hilang atau musnah disebabkan oleh keadaan overmacht .
Notaris  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  minuta  akta yang  musnah  akibat  terjadinya  kebakaran,  namun  notaris  memiliki kewajiban  moral  untuk  segera  melaporkan  kejadian  kebakaran  yang mengakibatkan  musnahnya  minuta  akta,  termasuk  hilangnya  dokumen notaris  lainnya,  kepada  MPD  dan  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia.  Dalam  hal  ini  notaris  wajib  melaporkan secara  resmi  jumlah  minuta  akta  yang  hilang  atau  musnah  tersebut dengan membuat berita acara kepada MPD .
2. Upaya Hukum Notaris dalam Menyelesaikan Permasalahan Musnahnya Minuta Akta yang Disebabkan karena Terjadinya

## Kebakaran
Upaya  hukum  atau  langkah  awal  yang  perlu  dilakukan  oleh  notaris
12 Anggrani Wina Ibara, Notaris/PPAT Kota Pekalongan, Wawancara (Semarang, 2 Agustus 2022).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
dalam  menyelesaikan  permasalahan  musnahnya  minuta  akta  yang disebabkan  karena  terjadinya  kebakaran  adalah  dengan  membuat laporan  kehilangan  minuta  akta  kepada  pihak  kepolisian.  Setelah membuat  laporan  kehilangan  kepada  kepolisian,  upaya  notaris selanjutnya adalah memberikan penawaran kepada para pihak atau klien untuk  membuat  akta  baru.  Dalam  hal  ini,  notaris  bertanggung  jawab untuk  mempertemukan  para  pihak  guna  membahas  tindakan  tersebut. Apabila  para  pihak  sepakat  untuk  membuat  akta  baru,  maka  akta  baru yang  akan  dibuat  nanti  harus  menyatakan  bahwa  akta  terdahulu  yang telah  hilang  dinyatakan  dicabut,  hal  ini  demi  terciptanya  kepastian hukum.  Akta  tersebut  kemudian  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan notaris.
Pendapat  yang  hampir  sama  dikemukakan  oleh  Notaris  Sukianto Saputro,  anggota  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Kota/Kabupaten Pekalongan, yang mengatakan bahwa: “Apabila minuta akta notaris hilang atau  musnah  yang  disebabkan  bencana  kebakaran,  sedangkan  ada  salah satu  pihak  yang  membutuhkan  salinan  akta  tersebut,  maka  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  dapat  meminta  notaris  untuk  membuat  akta baru  berdasarkan  akta  sebelumnya  yang  dapat  dilihat  di  websitenya Dirjen  AHU.  Upaya  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik”. 13
Sukianto  Saputro,  lebih  lanjut  mengatakan  kepada  penulis  bahwa apabila  ada  salah  satu  pihak  meminta  salinan  akta  kepada  notaris, sedangkan  minuta  dari  akta  yang  diminta  tersebut  telah  hilang  atau musnah,  maka  notaris  dalam  hal  ini  bisa  mengajukan  permintaan  akta kepada para pihak lainnya yang masih menyimpan salinan akta tersebut untuk diperlihatkan kepada notaris. Apabila ternyata salinan akta masih ada,  maka  notaris  dalam  hal  ini  dapat  menjadikan  salinan  akta  tersebut sebagai  petunjuk  untuk  membuat  akta  yang  baru  sekaligus  membuat salinan akta yang diminta.
Menurut  Dyah  Santi  Yunianingtyas,  jika  terjadi  sengketa  hukum diantara para  pihak dan penyidik atau hakim mewajibkan notaris untuk menyerahkan  minuta  akta  untuk  alat  bukti,  maka  notaris  dapat menerangkan  kepada  penyidik  atau  hakim  bahwa  kantornya  pernah terjadi kebakaran, selanjutnya dapat memperlihatkan bukti berupa berita acara  laporan  yang  dibuat  oleh  MPD.  Di  samping  itu,  para  pihak  yang bersengketa  yang  masih  menyimpan  salinan  akta  bisa  memperlihatkan salinan  akta  dari  minuta  akta  yang  dimaksud. 14 Lebih  lanjut,  menurut Dyah  Santi  Yunianingtyas,  jika  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa kehilangan salinan akta yang seharusnya dimiliki oleh  para  pihak, maka
13 Sukianto  Saputro,  Notaris/PPAT  Kota  Pekalongan  sekaligus  Anggota  MPD  Kota/Kabupaten Pekalongan, Wawancara (Semarang, 26 Agustus 2022).
14 Dyah Santi Yunianingtyas, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Wawancara (Semarang, 22 Agustus 2022).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
notaris dalam hal ini dapat membuatkan akta yang baru. Akta baru yang dibuat  tersebut  harus  didasarkan  pada  itikad  baik  para  pihak.  Isi  akta yang ditulis ulang harus sama dengan minuta akta yang akan dibuat dan lebih  baik  menyebutkan  alasan  dibuatnya  akta  tersebut.  Dalam  premise akta dapat dicantumkan alasan dibuatnya akta yang baru.
Menurut  penulis,  dibuatnya  akta  yang  baru  tersebut  dapat menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum,  baik  bagi  para  pihak maupun  bagi  notaris  sendiri  untuk  menghindari  tuntutan  dari  pihak- pihak  yang  tidak  bertanggungjawab.  Namun,  akta  baru  seperti  itu  tidak selalu dapat dibuat, terkait dengan pihak-pihak yang tidak mungkin dapat kembali  hadir  karena  telah  meninggal,  atau  jika  salah  satu  pihak  tidak bersedia dibuatkan akta baru.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris Anggrani Wina Ibara,  diperoleh  informasi  bahwa  jika  terjadi  kebakaran  pada  kantor notaris, maka notaris dapat melakukan beberapa langkah yaitu:
a. Membuat  laporan  kepolisian  di  tempat  notaris  bertugas  jika kantornya telah mengalami kebakaran. Laporan tersebut menyangkut minuta  akta  yang  musnah  karena  kebakaran,  yang  mengakibatkan notaris  kehilangan  minit-minit  yang  disimpannya.  Laporan  harus menyebutkan  jumlah  akta  yang  hilang,  bulan  dan  tahun  pembuatan akta tersebut.
b. Memberitahukan  Majelis  Pengurus  Daerah  (MPD)  dan  tembusan kepada Majelis Pengurus Daerah (MPW) dan Majelis Pimpinan Pusat (MPP),  yang  dilampiri  surat  keterangan  kehilangan  polisi.  Jika hilangnya  akta  karena  kebakaran,  diperlukan  laporan  laboratorium forensik dari polisi yang menangani.
c. Notaris  dapat  mengajukan  permohonan  penetapan  pengadilan  di tempat  notaris  menjalankan  tugasnya.  Alasan  memohon  penetapan pengadilan  karena  penetapan  pengadilan  memiliki  kekuatan  hukum mengikat. 15
Tujuan melapor ketiga institusi tersebut supaya notaris memperoleh surat keterangan kepolisian yang menyatakan bahwa benar telah terjadi kebakaran  di  kantor  notaris.  Adanya  surat  keterangan  dari  kepolisian tersebut selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi MPD untuk mengeluarkan surat  terkait  berita  acara  hilangnya  akta  notaris  karena  musibah kebakaran.  Kemudian  agar  memiliki  kekuatan  hukum  terkait  hilangnya akta notaris tersebut harus dimintakan penetapan dari pengadilan.
Pendapat  yang  hampir  sama  dikemukakan  oleh  Dyah  Santi Yunianingtyas,  yang  menyatakan  jika  terjadi  kerusakan,  hilang  atau bahkan  musnahnya  minuta  akta  notaris  yang  disebabkan  keadaan overmacht ,  maka  upaya  pertama  yang  dapat  dilakukan  notaris  adalah membuat  laporan  polisi  tentang  hilangnya  minit-minit  yang  disimpan notaris  akibat overmacht .  Laporan  kehilangan  dari  kepolisian  tersebut wajib  diberitahukan  kepada  MPD  dan  jika  terjadi  perselisihan  diantara
15 Anggrani Wina Ibara, Notaris/PPAT Kota Pekalongan, Wawancara (Semarang, 2 Agustus 2022).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
para  pihak,  maka  notaris  bersama  dengan  para  pihak  dapat  meminta penetapan  pengadilan. Lebih  lanjut  menurut  Dyah  Santi  Yunianingtyas, upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  notaris  apabila  ada  minit-minitnya yang  hilang  adalah  sebagai  berikut:  “Membuat  laporan  kepolisian  di tempat  notaris  bertugas,  selanjutnya  memberitahukan  kepada  MPD  dan kepada para pihak. Jika notaris dan para pihak beritikad baik, notaris dan para  pihak  kemudian  dapat  mengajukan  permohonan  penetapan pengadilan  yang  menyatakan  bahwa  benar  pada  saat  itu  telah  terjadi penandatangan  akta,  dibuktikan  dengan  adanya  salinan  akta  dari  para pihak.  Penetapan  pengadilan  dibuat  dengan  tujuan  supaya  salinan  akta yang  masih  ada  dinyatakan  kebenarannya  oleh  para  pihak  di  muka pengadilan.  Dibuatnya  penetapan  pengadilan  sebagai  bentuk  langkah perlindungan hukum bagi para pihak yang kehilangan minuta aktanya di kantor  notaris”. 16 Upaya-upaya  yang  penulis  sampaikan  di  atas  tentu akan  berbeda  langkahnya  apabila  salinan  akta  dari  minuta  akta  yang hilang  di  kantor  notaris  juga  ikut  hilang,  karena  yang  dijadikan  dasar permohonan  penetapan  pengadilan  untuk  membuat  akta  baru  adalah salinan akta dari minuta akta yang hilang di kantor notaris.
Menurut  Notaris  Sukianto  Saputro,  sampai  saat  ini  perlindungan hukum  bagi  para  pihak  yang  minuta  aktanya  hilang  di  kantor  notaris karena  keadaan overmacht belum  ada  peraturan  yang  mengaturnya, namun  demikian  para  pihak  yang  kehilangan  minuta  aktanya  tersebut dapat membuat  laporan aduan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  diketahui  bahwa  meskipun  belum  ada peraturan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak yang minuta aktanya hilang di kantor notaris karena keadaan overmacht , namun  ada  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  para  pihak  apabila mengetahui  akta  yang  pernah  ia  tandatangani  hilang  di  kantor  notaris. Terkait  hal  ini,  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Notaris Sukianto Saputro, diperoleh informasi bahwa: “Apabila terjadi kebakaran di  kantor  notaris  yang  mengakibatkan  akta  para  pihak  rusak  bahkan hilang  atau  musnah,  sedang  para  pihak  sangat  membutuhkan  akta tersebut,  maka  para  pihak  dapat  membuat  laporan  aduan  kepada  MPD terkait  hal  tersebut.  Setelah  menerima  laporan  aduan  dari  para  pihak, langkah  awal  yang  dilakukan  MPD  adalah  melakukan  pemeriksaan dengan  memanggil  semua  pihak,  termasuk  notaris  untuk  menceritakan awal  mula  kronologis  kantornya  terjadi  kebakaran  yang  mengakibatkan akta para pihak rusak bahkan hilang. MPD kemudian meminta informasi dari  pihak  yang  membutuhkan  akta  dan  memverifikasi  informasi  yang diberikan oleh pihak tersebut. Apabila kesepakatan perdamaian tercapai setelah diadakannya pertemuan antara para pihak (dalam hal ini notaris dengan  para  pihak),  MPD  akan  meminta  notaris  untuk  melihat  nomor
16 Dyah  Santi  Yunianingtyas,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Sub  Bidang  Penyuluhan  Hukum,  Bantuan  Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Wawancara (Semarang, 22 Agustus 2022).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
akta Dirjen AHU sebelumnya dan menyiapkan akta baru untuk para pihak. Namun,  hal  ini  tidak  dapat  dilakukan  segera  sebelum  dikeluarkannya penetapan pengadilan. Artinya, harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  yang  mengakibatkan hilangnya, musnah, atau rusaknya minuta yang bersangkutan” . 17
Berdasarkan penjelasan di atas, prinsipnya apabila minuta akta para pihak hilang atau musnah di kantor notaris memang benar terjadi karena keadaan overmacht seperti  dalam  hal  terjadi  kebakaran,  maka  MPD memiliki  wewenang  untuk  mendata  para  pihak  yang  ada  pada  minuta akta  tersebut  untuk  dibantu  dalam  proses  pembuatan  atau  penerbitan minuta  akta  baru.  Namun  hal  tersebut  harus  dibuktikan  dengan  adanya penetapan  dari  pengadilan.  Dengan  demikian,  hilang,  rusak  ataupun musnahnya  minuta  akta  yang  disebabkan  oleh  kejadian  atau  keadaan overmacht tersebut  telah  dibuktikan  benar  adanya  melalui  penetapan pengadilan, maka MPD dalam hal ini dapat memerintahkan notaris untuk membuat ulang minuta akta yang hilang, rusak ataupun musnah.
Menurut  penulis,  apa  yang  dilakukan  MPD  tersebut  di  atas merupakan  suatu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak, mengingat  sampai  dengan  saat  ini  di  dalam  UUJN  belum  mengatur perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  kehilangan  minuta  akta notaris  karena  keadaan  luar  biasa  ( overmacht) .  Dengan  demikian,  apa yang  telah  dilakukan  oleh  MPD,  dapat  membuat  para  pihak  yang kehilangan  minuta  akta  akan  merasa  terlindungi  sekaligus  memberikan jaminan  atau  kepastian  bahwa  para  pihak  akan  mendapatkan  apa  yang menjadi hak dan kewajibannya. Namun langkah yang dilakukan oleh MPD tersebut  tidak  dapat  dilakukan  serta  merta  sebelum  adanya  surat penetapan  dari  pengadilan.  Oleh  sebab  itu,  para  pihak  bersma-sama dengan notaris disarankan memohon penetapan pengadilan agar salinan akta  para  pihak  dinyatakan  kebenarannya  oleh  para  pihak  sendiri  di pengadilan.  Penetapan  pengadilan  ini  penting  agar  notaris  dapat menerbitkan kembali akta-akta yang telah dilaporkan hilang.
Dari  uraian  hasil  pembahasan  tersebut,  maka  terkait  permasalahan kedua  dalam  penelitian  ini  yaitu  tentang  upaya  hukum  notaris  dalam menyelesaikan  permasalahan  musnahnya  minuta  akta  yang  disebabkan karena  terjadinya  kebakaran,  dapat  diketahui  bahwa  meskipun  sampai saat  ini  belum  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang  tanggung  jawab notaris  terhadap  penyimpanan  minuta  akta  yang  hilang  atau  musnah disebabkan  oleh  keadaan overmacht seperti  dalam  hal  terjadi  bencana kebakaran, bukan berarti notaris tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris apabila diketahui minuta aktanya  hilang atau musnah disebabkan oleh bencana kebakaran adalah sebagai berikut.
Pertama , notaris dapat membuat laporan kepolisian di tempat notaris
17 Sukianto Saputro, S.H., Notaris/PPAT Kota Pekalongan sekaligus Anggota MPD Kota/Kabupaten Pekalongan, Wawancara (Semarang, 26 Agustus 2022).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
bertugas  jika  kantornya  telah  mengalami  kebakaran.  Laporan  tersebut menyangkut  minuta  akta  yang  musnah  karena  kebakaran,  yang mengakibatkan  notaris  kehilangan  minit-minit  yang  disimpannya. Laporan  harus  menyebutkan  jumlah  akta  yang  hilang,  bulan  dan  tahun pembuatan  akta  tersebut. Kedua ,  notaris  dapat  memberitahukan  Majelis Pengurus Daerah (MPD) dan tembusan kepada Majelis Pengurus Daerah (MPW)  dan  Majelis  Pimpinan  Pusat  (MPP),  yang  dilampiri  surat keterangan  kehilangan  polisi.  Jika  hilangnya  akta  karena  kebakaran, diperlukan  laporan  laboratorium  forensik  dari  polisi  yang  menangani. Ketiga ,  notaris  dapat  mengajukan  permohonan  penetapan  pengadilan  di tempat  notaris  menjalankan  tugasnya.  Alasan  memohon  penetapan pengadilan  karena  penetapan  pengadilan  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.  Dalam  permohonan  penetapan  kepada  pengadilan,  notaris dalam petitumnya dapat meminta kepada Hakim menyetujui permohonan notaris  untuk  membuat  akta-akta  atas  minuta-minuta  akta  yang  telah dilaporkan  hilang  dan  menetapkan  sah  minuta-minuta  yang  diterbitkan atas  akta-akta  yang  telah  dilaporkan  hilang  untuk  selanjutnya ditempatkan di bendel berkas minuta.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  penulis  dapat  simpulkan  beberapa  hal sebagai berikut:
a. Tanggung  jawab  notaris  terhadap  penyimpanan  minuta  akta  yang disebabkan  oleh  keadaan overmacht karena  terjadinya  kebakaran, maka  notaris  tidak  dapat  dituntut  untuk  bertanggung  jawab  atas minuta akta yang hilang atau musnah tersebut, karena peristiwa itu di luar  kesalahan  notaris.  Artinya,  tanpa  unsur  kesengajaan  dan  bukan merupakan  kelalaian  dari  notaris.  Keadaan  memaksa  ( overmacht ) tersebut  bisa  dijadikan  sebagai  dasar  alasan  pemaaf  untuk membebaskan  notaris  dari  suatu  tuntutan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya.  Para  pihak  yang  minuta  aktanya munah  tidak  bisa  menggugat/menuntut  ganti  rugi  atau  menyalahkan notaris yang membuat akta tersebut, baik atas dasar wanprestasi atau tindakan  melanggar  hukum  ( onrechtmatigedaad )  atau  berdasarkan perwakilan tanpa kuasa ( zaakwaarneming ), karena hal ini disebabkan oleh peristiwa bencana yang tidak dapat diramalkan dan dihindari oleh semua orang.
b. Upaya hukum notaris dalam menyelesaikan permasalahan musnahnya minuta  akta  yang  disebabkan  karena  terjadinya  kebakaran  adalah sebagai berikut: Pertama , notaris dapat membuat laporan kepolisian di tempat  notaris  bertugas  jika  kantornya  telah  mengalami  kebakaran. Laporan harus menyebutkan jumlah akta yang hilang, bulan dan tahun pembuatan akta tersebut. Kedua , notaris dapat memberitahukan MPD dan tembusan kepada MPW dan MPP, yang dilampiri surat keterangan
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
kehilangan  polisi.  Jika  hilangnya  akta  karena  kebakaran,  diperlukan laporan  laboratorium  forensik  dari  polisi  yang  menangani. Ketiga , notaris  dapat  mengajukan  permohonan  penetapan  pengadilan  di tempat  notaris  menjalankan  tugasnya.  Alasan  memohon  penetapan pengadilan  karena  penetapan  pengadilan  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.  Dalam  permohonan  penetapan  kepada  pengadilan,  notaris dapat  meminta  kepada  Hakim  menyetujui  permohonan  notaris  untuk membuat  akta-akta  atas  minuta-minuta  akta  yang  telah  dilaporkan hilang dan menetapkan sah minuta-minuta yang diterbitkan atas akta- akta  yang  telah  dilaporkan  hilang  untuk  selanjutnya  ditempatkan  di bendel berkas minuta .

## 2. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:
a. Seharusnya konsep pertanggungjawaban notaris terhadap penyimpanan  minuta  akta  yang  hilang  atau  musnah  yang  disebabkan oleh  keadaan overmacht dirumuskan  secara  spesifik.  Salah  satu caranya adalah dengan mengatur keadaan overmacht ke dalam UUJN.
b. Sebaiknya  notaris  menyimpan  minuta  akta  yang  dibuatnya  di  tempat yang  aman  seperti  lemari  besi/kayu  yang  di  rancang  khusus  untuk menyimpan  berkas-berkas  minuta  akta,  minuta  tersebut  telah  di bundel  dengan  lengkap  dan  rapi  agar  tidak  rusak/hilang  maupun rusak.  Di  samping  itu,  ke  depan  semestinya  praktek  penyimpanan minuta  akta  di  kantor  notaris  dapat  dilakukan  secara  elektronik  dan disimpan dalam bentuk digital .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Budiono, H. Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Di Antara Negara, Masyarakat Dan Pasar) . Renvoi, No4, 28, 2005.
M. D, Badrulzaman. Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Alumni, 2005. Nazir, M. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
Pohan, M. Tanggunggugat Advocaat, Dokter Dan Notaris . Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
Soejono, and H Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Tan Thong Kie. Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Direktorat  Jenderal  Perumahan  dan  Pemukiman,  Keputusan  Direktur  Jenderal Perumahan  dan  Pemukiman  Tentang  Standard  Operasoinal  dan  Prosedur Pelaksanaan  Program  Bantuan  Kredit  Bersubsidi  Untuk  Perumahan,  Kep Dirjen Perumahan dan Pemukiman No. 10/KPTS/DM/2003, BAGIAN II ayat 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 111/2021 Tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan  (FLPP)  dari  Pusat  Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

## Internet
“Ayo Ke  Bank  Memiliki  Rumah Sendiri,”, diakses  5  Oktober  2022,  Pukul: 18.22 WIB
“KPR Bersubsidi ,” www.btn.co.id/productasp , diakses 5 Oktober 2022, pukul: 18.31 WIB
“ProsesKPR,” www.tabloidrumah.com/index.php/news/read/1750/proses%20KP R >, diakses 6 Oktober 2022.