Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.2, Des 2021, Hal.241-253 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PENGAWASAN PERATURAN KEPALA  DAERAH  SEBAGAI DELEGASI DARI  PERDA
Siti Hamimah
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Siti.hamimah96@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Dalam  pembentukan  pengawasan  terhadap  peraturan  Bupati  oleh  DPRD  belum  ditemukan bagaimana pembentukannya dan bagaimana mengontrol supaya yang didelegasikan sama dengan yang  dikehendaki  oleh  Perda,  bagaimana  cara  untuk  mengawasinya.  Dalam  hal  ini  harus  ada pengawasan  terhadap  peraturan  Kepala  Daerah.  Isu  yang  perlu  dijawab  adalah  bagaimana seharusnya  sistem  pengawasan  terhadap  Peraturan  Kepala  Daerah.  Untuk  menemukan  jawaban atas isu tersebut, maka penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan.  Pentingnya  bagi  Indonesia  untuk  membentuk  lembaga  independen  yang secara aktif  memberikan pengawasan terhadap keseluruhan kebijakan pengaturan Pemerintah dan menumbuhkan  regulasi  yang  berkualitas.  Rekomendasi  OECD  ini  didasarkan  atas  pertimbangan sebagai berikut : 1. Tidak ada lembaga yang memiliki tanggung jawab formal untuk menyediakan perspektif yang menyeluruh di Pemerintah tentang pelaksanaan kebijakan regulasi yang lebih baik 2. Sejumlah lembaga publik yang ada menunjukkan tumpang tindih tanggung jawab dalam keputusan membuat  regulasi  (  termasuk  pengembangan  alat  untuk  mendukung  manajemen  peraturan  dan review  formal  atas  proposal  regulasi).  Menurut  OECD,  dibanyak  negara,  pendirian  a  central oversight body (sebuah badan pengawas pusat) telah terbukti sangat membantu untuk memberikan fokus pada proses dan koherensi penyusunan regulasi.
Kata Kunci : Delegasi, Kepala Daerah, Pengawasan, Sistem

## ABSTRACT
In establishing the supervision of the Bupati regulation by the DPRD, it has not been found how it is formed and how to control it so that what is delegated is the same as what the Perda wants, how to monitor it. In this case, there must be supervision of  regional head regulations. The issue that needs to be answered is how the oversight system should be towards Regional Head Regulations. To find answers to these issues, this paper uses a normative juridical approach, with a statutory approach.  It  is  important  for  Indonesia  to  form  an  independent  institution  that  actively  provides oversight  of  all  Government  regulatory  policies  and  fosters  quality  regulations.  This  OECD recommendation is based on the following considerations: 1. No agency has a formal responsibility to provide a comprehensive perspective in the Government on better implementation of regulatory policies 2. A number of existing public institutions show overlapping responsibilities in regulatory decisions  (  including  the  development  of  tools  to  support  regulatory  management  and  a  formal review of regulatory proposals). According to the OECD, in many countries, the establishment of a central oversight body has proven to be very helpful in focusing on the process and coherence of regulatory drafting.
Keywords: Delegation, Regional Head, Supervision, System

## A. PENDAHULUAN
Pasal  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk republik.  Konsekuensi  logis  sebagai  Negara  Kesatuan  adalah  dibentuknya pemerintah negara  Indonesia sebagai  pemerintah  nasional untuk  pertama  kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  Pemerintahan  Daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. 1
Berbeda  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  pusat  yang  terdiri  atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan  oleh  DPRD  dan  kepala  daerah.  DPRD  dan  kepala  daerah berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara    pemerintahan  daerah  yang  diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.  Dengan  demikian  maka  DPRD  dan  kepala  daerah  berkedudukan  sebagai mitra  sejajar  yang  mempunyai  fungsi  yang  berbeda.  DPRD  mempunyai  fungsi pembentukan  Perda,  anggaran  dan  pengawasan,  sedangkan  kepala  daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah dalam mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.
Dalam  Pasal  149  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  pemerintahan  Daerah  Menjadi  Undang-undang  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  5657),  dan  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015  perubahan
1 Pembukaan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi : 2
a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota b. anggaran
c. pengawasan
Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan  dalam  bentuk  pengawasan  terhadap  :  a.  Pelaksanaan  Perda Kabupaten/Kota  dan  peraturan  Bupati/wali  kota;  b.  Pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  lain  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  Kabupaten/Kota;  dan  c.  Pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan  laporan  keuangan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Pertanyaannya sistem pengawasan bagaimana yang digunakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota?
Peraturan  delegasi  dewasa  ini  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua negara hukum modern. Fenomena “ delegatedlegislations” sebagai  peraturan  pelaksana  undang- undang atau “ subordinatelegislations” ini, diakui sangat penting di semua negara.
Hampir  tak  ada  negara  yang  tak  membutuhkannya  untuk  menggerakkan pemerintahan.  Peraturan  delegasi  merupakan  keniscayaan  untuk  menjalankan aturan  yang  lebih  tinggi.  Tanpa  peraturan  delegasi,  bisa  dipastikan  pemerintahan akan berjalan lambat bahkan mandeg. 3
Di  Indonesia,  pendelegasian  wewenang  memang  telah  diatur.  Namun demikin,  potensi  penyimpangan  atau  ekses  cara  maupun  isi/materi  yang didelegasikan masih  bisa terjadi. Sejalan dengan fungsi pemerintah yakni mengatur dan  mengurus, 4 berarti  menuntut  pemerintah  bertindak  cepat,  mengingat  urusan tersebut  kian  banyak  dan  berkembang.  Selaras  dengan  hal  itu  peraturan  delegasi terus  berkembang  sejalan  dengan  kebutuhan  pelayanan  publik (publik  service)
2 Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3 Moh. Fadli, Peraturan Delegasi di Indonesia , (Malang: UB Press, 2011), 1
4 Ateng  Syafrudin,  Pemerintahan  Berdasarkan  Hukum  dalam  Kapita  Selekta  Beberapa  Masalah Hukum Tata Pemerintahan Daerah. Kumpulan Tulisan Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Angkatan 2008/2009, Bandung, 4
sebagai  fungsi utama pemerintah, sesuai  dengan  teori  negara kesejahteraan. Dari rujukan ketentuan diatas, memiliki makna bahwa tidak boleh lagi ada aturan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar maupun undang-undang, namun secara realita    masih  banyak  terjadi.  Karenanya  undang-undang  dan  peraturan  delegasi harus  di  kontrol.  Di  dunia  ini  dikenal  tiga  Jenis  kontrol,  yaitu  kontrol  parlemen, kontrol yudisial dan kontrol Jenis lainnya.
Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa atau para pejabat negara terjadi dengan adanya kesalahan kebijakan dan kekuasaan terhadap rakyatnya. John E.E  Dalberg  alias  Lord  Acton  (1834–1902),  sejarahwan  Inggris  mengatakan, “kekuasaan cenderung korup (jahat) dan kekuasaan mutlak paling jahat”. (“ power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”). Orang yang memiliki kekuasaan  cenderung  jahat,  dan  apabila  kekuasaan  itu  demikin  banyak,  maka kecenderungan  akan  jahat  itu  semakin  menjadi  jadi.  Kalimat  selanjutnya  yang ditulis Lord Acton berbunyi, ”Orang besar hampir selalu orang yang buruk….”
Apa yang dikemukakan oleh Lord Acton adalah benar, persoalannya adalah siapa  yang  mengawasi  para  pejabat  negara  kalau  bukan  masyarakat.,  karena  itu tidak  berlebihan  bila  dikatakan  bahwa  kekuasaan  untuk  membentuk  peraturan delegasi  berpotensi  menimbulkan  penyimpangan,  selain  produk  yang  dihasilkan tidak terjamin bebas eksesif (melampaui batas). Menurut pengamatan beberapa ahli banyak sekali peraturan delegasi yang eksesif. Bisa diduga, hal ini terkait dengan banjir peraturan, yang tidak selalu baik dan benar. Pada tataran tertentu, hal tersebut tidak dapat dibendung, namun hanya dapat ditertibkan dan diperbaiki. 5
Sama seperti Peraturan Perundang-undangan yang merupakan produk hukum dari  pemerintah  pusat,  Peraturan  Daerah juga dapat mendelegasikan dibentuknya Peraturan  Bupati,  tidak  adanya  Peraturan  Bupati  dimaksud  akan  menimbulkan kebingungan bagi   masyarakat.   Di   samping   itu   dengan tidak adanya Peraturan Bupati  maka  akan  sulit  dilakukan  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran-
5 A.  Hamid.  S.  Attamimi, Teori  Perundang-undangan  Indonesia.  Suatu  sisi  ilmu  Pengetahuan Perundang-Undangan  Indonesia  yang  Menjelaskan  dan  menjernihkan  pemahaman .  Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap  Pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  di  Jakarta, 25  April 1992, dalam Hendra Nurtjahjo (ed), Politik Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2004, 120.
Siti Hamimah: Pengawasan Peraturan...
pelanggaran, karena bagaimana memberikan sanksi  kalau  masih  belum    jelasnya pengaturan    secara    teknis.  Dan  ini  tentu  saja  akan  berdampak  tidak  dapat berfungsinya dengan baik Peraturan Daerah.
Dalam pembentukan pengawasan terhadap peraturan Bupati oleh DPRD juga belum ditemukan bagaimana pembentukannya dan bagaimana mengontrol supaya yang  didelegasikan  sama  dengan  yang  dikehendaki  oleh  Perda,  bagaimana  cara untuk  mengawasinya.  Dalam  hal  ini  harus  ada  pengawasan  terhadap  peraturan Kepala  Daerah.  Setelah  disepakati  bagaimana  pembentukannya  kemudian bagaimana  pengawasan  terhadap  peraturan  bupati  agar  sesuai  dengan pembentukannya.
Kecenderungan  peraturan  delegasi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan harus dieliminasi atau dibatasi agar itu tidak menjadi keniscayaan, salah satu yang harus dibatasi adalah kekuasaan pendelegasian yang diberikan oleh Perda kepada Bupati, karena Bupati tidak ada yang mengontrol kebanyakan Bupati berhadapan  langsung  dengan  masyarakat  dan  korbannya  adalah  masyarakat, kemudian  pada  faktanya  banyak  peraturan  daerah  mendelegasikan  kepada peraturan Bupati padahal peraturan Bupati tersebut tidak dibatasi.
Peraturan  delegasi  Peraturan  Daerah  ini  penting,  karena  adanya  potensi penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  Eksekutif.  Belum  adanya  kontrol  kepada peraturan Bupati, bagaimana dia harus diukur dan dikontrol bahwa peraturan Bupati yang  dibuat  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  dan    sistem  manajemen Peraturan Perundang-undangan Indonesia cenderung kurang memberikan perhatian yang  serius  terhadap  evaluasi  Peraturan  Perundang-undangan.  Padahal,  untuk mengetahui  apakah  suatu  Peraturan  Perundang-undangan  sudah  berjalan  efektif atau  belum,  sangat  tergantung  pada  sejauh  mana  ketepatan  pengawasan  dan keseriusan prosedur evaluasi di implementasikan. Fungsi pengawasan dan evaluasi tidak dapat dipisahkan dari manajemen produksi  Peraturan Perundang-undangan. Dengan  kata  lain,  manajemen  produksi  peraturan  Perundang-undangan  akan pincang bilamana peran tersebut terabaikan.
Fenomena hukum terkait adanya Peraturan Bupati yang tidak dibuat  terjadi di Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  yang  belum
memiliki    Peraturan    Bupati    yang  mengatur  tentang    Pemeriksaan    Sederhana Lapangan  lapangan  terhadap  BPHTB. BPHTB  sendiri  diatur  dalam  Pasal  (58) sampai  dengan  Pasal  (62) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pasal 87 Ayat (4) Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan: “Jika ada perbedaan yang signifikan pada objek  pajak antara  yang  dilaporkan  dengan  data  basis  pajak  yang  dimiliki  Daerah,  maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.” Pasal 87 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten  Lembata  tersebut  di  atas  sesungguhnya  justru  menimbulkan kekosongan  hukum,  karena  pemeriksaan  sederhana  lapangan  di  Kabupaten Lembata sendiri belum diatur dalam Peraturan Bupati  seperti  yang  diamanatkan dalam  Perda  Kabupaten  Lembata  Nomor  2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Pasal 87 Ayat (5) sebagai berikut: “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian  dan  pemeriksaan  Pajak  di  atur  dengan  Peraturan  Bupati” .  Pasal  87 Ayat (5) tersebut di atas jelas menentukan dan mengamanatkan serta mewajibkan kepada Bupati  Lembata untuk membentuk aturan pelaksana dari Perda Nomor 2 Tahun  2011 tentang Pajak Daerah tersebut, karena jika tidak dibentuk aturannya maka  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Lembata  yang  selaku  Pihak  yang  berwenang  dalam  melakukan  pemeriksaan sederhana     lapangan    ini    tidak     memiliki    dasar hukum     dalam melakukan pemeriksaan.
Berdasarkan  permasalahan  hukum  yang  dikemukakan  tersebut  di  atas, terdapat  permasalahan  hukum  normatif  yatu  adanya  kekosongan  hukum,  karena aturan  yang  mengatur  tentang  Pemeriksaan  Sederhana  Lapangan  di  Kabupaten Lembata  belum  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  seperti  yang  diamanatkan  dalam Perda Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Pasal 87  Ayat  (5)  dan  Pemerintah  Kabupaten  Lembata  yang  dalam  hal  ini  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  tidak  mempunyai  payung hukum  atau  dasar  hukum  untuk  melakukan  verifikasi  lapangan,  hal  ini  jelas berpengaruh  pada kerugian  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lembata  sendiri dalam pemungutan pajak sebagai salah satu pemasukan daerah.
Sejalan  dengan  alur  pikir  di  atas,  peraturan  delegasi  harus  dibatasi  atau
Siti Hamimah: Pengawasan Peraturan...
dikontrol. Jika tidak, dikhawatirkan akan membiarkan kesalahan dan hukum yang kita bangun semakin tidak jelas arahnya. Perkembangan dan pengaturan peraturan delegasi  harus  terarah  dan  tertib,  agar  berkembang  dengan  benar  dan  menjadi bagian dari satu kesatuan sistem hukum nasional yang utuh.
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas  maka  diperlukan  penulisan  ilmiah  tentang  lembaga  khusus  yang menyelenggarakan  pengawasan  di  bidang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan, isu yang perlu dijawab adalah bagaimana seharusnya sistem pengawasan terhadap Peraturan Kepala Daerah.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk menemukan jawaban atas isu tersebut, maka penulisan gagasan ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  perundang- undangan. Penulisan jawaban atas isu  ini melalui studi dokumen,  menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan dan teori hukum.

## C. PEMBAHASAN
Peraturan delegasi telah lama ada di Indonesia. Eksistensinya membuktikan bahwa peraturan delegasi  adalah keniscayaan, suatu conditio  sine qua non untuk menjalankan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa peraturan delegasi  telah  ikut memegang peranan  penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang merupakan negara hukum 6 selama ini. Dengan demikian, peran delegasi tak tergantikan. 7 Peraturan pelaksana undang-undang  ini  di  banyak  negara  lazim  disebut subordinate  legislation, delegated  legislation,  secondary  legislation,  atau  statutory  instrument, sedang peraturan  induknya  disebut primary  legislation,  statute,  the  parent  act  atau legislative  act. Di  Indonesia  peraturan  delegasi  memang  sengaja  dikehendaki keberadaannya. Ia bukan “necessary evil” atau bertentangan dengan demokrasi, tapi
6 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga. Dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan) dinyatakan bahwa “ Negara Indonesia berdasar atas hukum ( rechstaat ), tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( machstaat ),”
7 Disertasi Moh. Fadli, Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia, Unpad, 2012, 187.
justru  memiliki  legitimasi  demokratis  serta  menjadi  instrumen  demokrasi  dan proses demokratisasi.
UU  P3  mengenal  jenis  dan  hierarki,  dan  telah  menempatkan  UUD  NRI Tahun  1945  berada  di  puncak.  Kekuatan  hukum  peraturan  perundang-undangan, sesuai  dengan  hierarkinya.  Peraturan  di  bawahnya  harus  bersumber  kepada peraturan yang di atasnya, dan validitasnya tergantung pada peraturan  yang lebih tinggi.    Materi    muatan  setiap    peraturan  perundang-undangan  haruslah  sesuai dengan jenis atau bentuknya. Dengan demikian, kontrol terhadap peraturan Bupati bernilai  amat  penting  sebagai  subsistem  dari  hukum  nasional  hanya  mengatur materi  muatan  sesuai  dengan  posisinya.  Wujud    dari  pendelegasian  kewenangan mengatur tersebut adalah peraturan delegasi. Hal tersebut berarti peraturan delegasi tersebut  bukan  nama,  jenis  atau  bentuk  peraturan,  tetapi  tata  cara  atau  sistem pengaturan.  Peraturan  delegasi  merupakan  peraturan  yang  dibentuk  karena  ada pendelegasian  kewenangan  mengatur  dari  UU  (parent  act/primary  legislation). Produk hukum yang dibentuk   berdasarkan   pendelegasian   kewenangan   disebut sebagai secondary legislation , karena pembentukannya sangat bergantung pada UU sebagai primary legislation.
Dalam  debat  Calon  Presiden  dan  Calon  Wakil  Presiden  17  Januari  2019, pasangan  Capres  dan  Cawapres  Nomor  01  Joko  Widodo  dan  Ma’ruf  Amin menjanjikan,  jika  terpilih  sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden  RI  akan menggabungkan  fungsi-fungsi  legislasi  selain  di  lembaga  legislatif  menjadi  satu badan, dengan membentuk pusat legislasi nasional 8 . Keberadaan lembaga khusus ini  dalam  rangka  penyederhanaan  regulasi  dan  peraturan,  baik  dti  tingkat  pusat maupun  daerah.  Jika  lembaga  tersebut  dibentuk  maka  seluruh  regulasi  di  pusat dengan daerah akan harmonis dan tidak lagi tumpang tindih 9
Beragam respon muncul menanggapi ide dalam debat tersebut. Mahfud MD salah  satunya,  mendukung  ide  tersebut  karena  lembaga  dimaksud  bisa  menjadi dapur penggodokan hukum. Menurut Mahfud MD, lembaga ini bisa menjadi wadah
8 Kompas.Com, “Atasi Tumpang Tindih Regulasi, Jokowi Akan Bentuk Pusat Legislasi Nasional”, https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041881/atasi-tumpang-tindih-regulasi-jokowi- akan-bentuk-pusat-legislasi-nasional , Accessed 26 Maret 2021.
9 Ibid.
Siti Hamimah: Pengawasan Peraturan...
singkronisasi setiap masalah hukum yang muncul 10
Untuk  membentuk  lembaga  khusus  di  bidang  pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  ini  kemudian  ditindaklanjuti  secara  nyata  melalui pembentukan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-undang    Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Pasal-pasal  dalam  Undang-undang  ini  yang  mengatur mengenai  tugas  lembaga  khusus  ini,  baik  pada  tahap  perencanaan,  harmonisasi, pembahasan,  pengundangan  maupun  penerjemahan  Peraturan  Perundang- undangan, yaitu Pasal 21, Pasal 58, Pasal 23,Pasal 26, Pasal 47, Pasal 49 dan Pasal 54. Namunn demikian, UU 15/2019 tidak mengatur mengenai bentuk, kedudukan, struktur  organisasi,  maupun  jangka  waktu  lembaga  ini  dibentuk.  Pasal  99A  UU 15/2019  mengenai  ketentuan  peralihan  hanya  menyebutkan,  selama  kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan  belum  terbentuk,  tugas  dan  fungsi  pembentukan  peraturan  Perundang- undangan  tetap  dilaksanakan  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang hukum.
Pembentukan  segera  lembaga  khusus  di  bidang  pembentukan  Peraturan Perundang-undangan memang memiliki urgensi jika melihat pada hasil kajian yang dilakukan oleh PSHK tentang situasi regulasi Indonesia pada era reformasi, yaitu tidak  singkronnya  perencanaan  Peraturan  Perundang-undangan,  baik  di  tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. 11
Organisation  For  Economic  Co-Operation  and  Development  (  OECD) berpendapat,  manajemen  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia  menunjukkan  belum  ada  suatu  badan  dalam  pemerintah,  yang bertanggungjawab  penuh  memastikan  agar  peraturan  Perundang-undangan
10 Kompas.com,  “Mahfud  MD  Apresisasi  Ide  Jokowi  Soal  Pusat  Legislasi  Nasional”, https://nasional.kompas.com/read/2019/10/18/13223401/mahfud-md-apresiasi-ide-jokowi-soal- pusat-legislasi-nasional , Accessed 18 Februari 2020.
11 Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK),  Kajian  Reformasi  Regulasi  di  Indonesia:  Pokok Permasalahan  dan  Strategi  Penanganannya”,  (Jakarta:  Yayasan  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019, 2.
mendukung  tujuan  kebijakan  Pemerintah  secara  keseluruhan 12 Badan  dimkaksud adalah  badan  yang  memiliki  kewenangan  memastikan  pengambilan  keputusan pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan bukti dan berkoordinasi dengan badan-badan lain dalam pemerintah. 13
Lebih  lanjut  OECD  merekomendasikan  pentingnya  bagi  Indonesia  untuk membentuk  lembaga  independen  yang  secara  aktif    memberikan  pengawasan terhadap keseluruhan kebijakan pengaturan Pemerintah dan menumbuhkan regulasi yang berkualitas. 14 Rekomendasi OECD ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut  :  1.  Tidak  ada  lembaga  yang  memiliki  tanggung  jawab  formal  untuk menyediakan  perspektif  yang  menyeluruh  di  Pemerintah  tentang  pelaksanaan kebijakan  regulasi  yang  lebih  baik  2.  Sejumlah  lembaga  publik  yang  ada menunjukkan tumpang tindih tanggung jawab dalam keputusan membuat regulasi ( termasuk pengembangan alat untuk mendukung manajemen peraturan dan review formal  atas  proposal  regulasi) 15 .  Menurut  OECD,  dibanyak  negara,  pendirian a central  oversight  body (sebuah  badan  pengawas  pusat)  telah  terbukti  sangat membantu  untuk  memberikan  fokus  pada  proses  dan  koherensi  penyusunan regulasi 16
Secara  faktual  memang  terdapat  urgensi  untuk  mengadopsi  pembentukan lembaga  khusus  yang  bertanggung  jawab  dalam  pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia,  ketiadaan  wewenang  bagi  suatu  lembaga pemerintah  untuk  mengawasi  pelaksanaan  peraturan  Bupati  atau  Kepala  Daerah untuk melakukan penilaian secara objektif dan terukur atas kebutuhan pembentukan regulasi  baru  yang  dibentuk  oleh  kementerian/lembaga,  telah  memunculkan obesitas regulasi/hiperregulasi. 17
Strategi baru yang bisa ditempuh di antaranya memperkuat kedudukan dan
12 OECD, OECD Reviews of Regulatory Reform Indonesia Government Capacity to Assure High Quality Regulation (Paris: OECD, 2012), 46.
13 Ibid,
14 Ibid,
15 Ibid,
16 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Op.Cit ., 17.
17 Bayu  Dwi  Aggono, Pokok-pokok  Pemikiran  Penataan  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia , (Konstitusi Konpress, 2020), 125.
Siti Hamimah: Pengawasan Peraturan...
peran  instansi  vertikal  dalam  pembentukan  rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah, yakni  keterlibatan  instansi  vertikal  dari  sebelumnya  bersifat  fakultatif/alternnatif menjadi  bersifat  wajib,  dalam  hal  ini  harmonisasi  rancangan  Perkada  inisiatif pemerintah daerah yang dilakukan oleh biro/bagian hukum wajib mengikutsertakan instansi vertikal. Instansi vertikal yang dimaksud adalah lembaga khusus di bidang pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  kementerian  atau  lembaga yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian tentang teori mandat yaitu wakil dianggap berada di  lembaga  perwakilan  karena  mendapat  mandat  dari  rakyat.  Ajaran  ini  awalnya muncul di Perancis sebelum revolusi dan dipelopori oleh Rousseau dan dilanjutkan ajaran tersebut oleh Petion 18 .

## D. PENUTUP
Pentingnya  bagi  Indonesia  untuk  membentuk  lembaga  independen  yang secara aktif  memberikan pengawasan terhadap keseluruhan kebijakan pengaturan Pemerintah dan menumbuhkan regulasi yang berkualitas. Rekomendasi OECD ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut : 1. Tidak ada lembaga yang memiliki tanggung  jawab  formal  untuk  menyediakan  perspektif  yang  menyeluruh  di Pemerintah  tentang  pelaksanaan  kebijakan  regulasi  yang  lebih  baik  2.  Sejumlah lembaga  publik  yang  ada  menunjukkan  tumpang  tindih  tanggung  jawab  dalam keputusan  membuat  regulasi  (  termasuk  pengembangan  alat  untuk  mendukung manajemen peraturan dan review formal atas proposal regulasi). Menurut OECD, dibanyak  negara,  pendirian a  central  oversight  body  ( sebuah  badan  pengawas pusat) telah terbukti sangat  membantu  untuk  memberikan fokus pada proses dan koherensi penyusunan regulasi.
Saran  penulis  mengingat  Peraturan  Bupati  adalah  amanat  dari  Undang- undang maka tidak kalah penting memikirkan konsep kontrol terhadap Peraturan
18 Fadlian, A. “Hubungan Konstitusi dengan Tugas Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi dari Sudut Pandang Ilmu Negara”. Jurnal Hukum Positum , 4 (2), 2019. https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3186.
Bupati.  Lembaga  ini  dimaksudkan  untuk  menyatakan  fungsi  pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, ketiadaan wewenang bagi suatu lembaga Pemerintah untuk melakukan  pengawasan  atas  kebutuhan  pembentukan  regulasi  baru  oleh kementerian/lembaga telah memunculkan obesitas regulasi/hiperregulasi. Dengan adanya kontrol tersebut diharapkan materi muatan Peraturan Bupati yang dibentuk sesuai fungsi dan posisinya menurut Pasal 7 UU P3.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anggono,  Dwi,  Bayu. Pokok-pokok  Pemikiran  Penataan  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia . Konstitusi Konpress, 2020.
Fadli,  Moh. Peraturan  Delegasi  di  Indonesia. Malang:  Universitas  Brawijaya Press, 2011.
Hadjon,  M.  Philipus. Penataan Hukum  Administrasi .  Surabaya: Fakultas  Hukum Unair, 1998.
Manan, Bagir. Hubungan antara Pusat  dan Daerah Pusat  dan  Daerah  Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
Soejono dan H. Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Suwoto  Mulyosudarmo. Peralihan  Kekuasaan  Kajian  Teoritis  dan  Yuridis Terhadap Pidato NAWAKSARA. Jakarta: Gramedia, 1997.
Yafrudin,  Ateng. Titik  Berat  Otonomi  pada  Daerah  Tingkat  II  dan Perkembangannya . Bandung: CV Mandar Maju, 1991.

## Artikel Jurnal
Duhaime  Legal  Dictionary  menjelaskan,  “A  Person  to  whom  an  authority  or decision making  power has been delegated to from ahigher source, cannot, in turn, delegate again to another, unless the original delegation explicity authorized it. Dalam kaitannya dengan hukum tata negara terdapat uraian, “The delegation doctrine prohibits delegations of legislative authority to a non  legislative  branch  of  government,  The  legislature  is  prohibited  from delegating its purely legislative functions’. Yang menarik, dalam Duhaime Legal  Dictionary,  disebut  The  Delegation  doctrine,  bukan  sebutan  yang terkenal,  yakni  nondelegation  doctrine.  Lihat  Duhaime  Legal  Dictionary,
Siti Hamimah: Pengawasan Peraturan...
dalam http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/DelegatusNonPotestDe legare-aspx
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK),  Kajian  Reformasi  Regulasi  di Indonesia:  Pokok  Permasalahan  dan  Strategi  Penanganannya”,  (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019,
OECD, OECD Reviews of Regulatory Reform Indonesia Government Capacity to Assure High Quality Regulation (Paris: OECD, 2012)
Fadlian, A. “Hubungan Konstitusi dengan Tugas Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi dari Sudut Pandang Ilmu Negara”. Jurnal Hukum Positum , 4 (2), 2019. https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3186.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Internet
Kompas.Com,  “Atasi  Tumpang  Tindih  Regulasi,  Jokowi  Akan  Bentuk  Pusat Legislasi  Nasional”, https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041 881/atasi-tumpang-tindih-regulasi-jokowi-akan-bentuk-pusat-legislasi-nasi onal , Accessed 26 Maret 2021.