Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Perlindungan Hukum terhadap Tanah Hak Milik Perorangan yang Dipergunakan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Kendari

## INFO PENULIS
Siti Rahmatia Universitas Sulawesi Tenggara
Muhammad Fitriadi Universitas Sulawesi Tenggara tiadi.muhammad@gmail.com Suriani Bt Tolo
Universitas Sulawesi Tenggara 60.suriani@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 1, April 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Rahmatia, S., Fitriadi, M., & Tolo, S. B. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Tanah Hak Milik Perorangan yang Dipergunakan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (1), 201-215.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  1)  Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  bagaimana  perlindungan hukum Yayasan, terhadap tanah hak milik perorangan yang dipergunakan untuk Lembaga Kesejahteraan  Sosial  Anak  Di  Kota  Kendari.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif  dan  empiris.  Penelitian  normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan,  yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian empiris menggunakan pendekatan asas-asas hukum.  Data  primer  yakni  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  hasil  penelitian dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan melalui  wawancara.  Semua  data  yang  telah  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dan data primer melalui wawancara dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Perlindungan hukum atas tanah hak milik perorangan digunakan oleh yayasan yang dinaungi lembaga kesejahteraan sosial anak di kota kendari, dilandasi oleh legalitas kepemilikan  hak  milik  berupa  sertifikat  sebagai  tanda  kepemilikan  atas  tanah,  negara dalam  hal  ini  telah  menyediakan  Upaya-upaya  perlindungan  kepemilikan  hak  atas  tanah melakui pendaftaran tanah dikantor pertanahan nasional yang tersebar diberbagai daerah diseluruh  Indonesia  seperti  yang  di  sebutkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran kepemilikan atas tanah bukan hanya diperuntukan  bagi  perorangan  melainkan  juga  bagi  badan-badan  hukum  seperti  yang  di jelaskan  dalam  Pasal  49  UUPA  sebagai  badan-badan  yang  dapat  mempunyai  hak    atas tanah,  tetapi  sepanjang  tanahnya  diperlukan  untuk  usahanya  dalam  bidang  sosial  dan keagamaan serta ketentuan dalam PP 38 tahun 1963, mengisyaratkan bahwa badan hukum boleh memiliki hak atas tanah berupa hak milik, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang telah  diatur  dalam  PP  38  tahun  1963.  Selanjutnya  apabila  tanah  Hak  Milik  Perorangan diatasnya telah dibangun untuk kepentingan Yayasan atau Lembaga Kesejahteraan sosial Anak. Pemberlakuan tersebut tetap merujuk pada PP 38 tahun 1963, yang lebih jauh diatur dalam PP No. 18 tahun 2021.
Kata kunci : Perlindungan, Tanah,  Yayasan

## Abstract
This  research  aims  1)  To  examine  and  analyze  the  Foundation's  legal  protection  for  land owned  by  individuals  which  is  used  for  Child  Welfare  Institutions  in  Kendari  City.  This research  uses  normative  and  empirical  juridical  methods.  Normative  research  is  library research,  namely  research  on  secondary  data.  Empirical  research  uses  a  legal  principles approach.  Primary  data  is  data  obtained  directly  from  the  results  of  research  with respondents relating to research problems conducted through interviews. All data that has been  collected  through  literature  study  and  primary  data  through  interviews  is  analyzed qualitatively. The results of the research show that, 1) Legal protection of privately owned land is used by foundations under the auspices of child social welfare institutions in the city of Kendari, based on the legality of ownership of property rights in the form of certificates as a  sign  of  ownership  of  land,  the  state  in  this  case  has  provided  efforts  protection  of ownership  of  land  rights  through  land  registration  at  national  land  offices  spread  across various  regions  throughout  Indonesia  as  stated  in  Government  Regulation  Number  24  of 1997 concerning Land Registration, registration of land ownership is not only intended for individuals  but  also  for  legal  entities  as  stated  in  explained  in  Article  49  of  the  UUPA  as entities that can have rights to land, but as long as the land is needed for their business in the social  and  religious  fields  and  the  provisions  in  PP  38  of  1963,  indicate  that  legal  entities may have rights to land in the form of property rights, but must comply with the provisions stipulated  in  PP  38  of  1963.  Furthermore,  if  the  land  owned  by  individuals  on  it  has  been built for the benefit of a foundation or child social welfare institution. This implementation still refers to PP 38 of 1963, which is further regulated in PP No. 18 in 2021.
Keywords : Protection, Land, Foundation

## A. Pendahuluan
Badan hukum rechtspersoon dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu badan hukum publik dan badan  hukum  Privat.  Badan  hukum  publik  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan hukum  publik  atau  yang  menyangkut  kepentingan  publik,  orang  banyak  atau  negara.  Badan hukum  ini  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh  yang  berkuasa  berdasarkan  perundang- undangan  yang  dijalankan  secara  fungsional  oleh  eksekutif  atau  pemerintah  badan  hukum tujuan  tertentu  seperti  mencari  keuntungan,  kegiatan  sosial  pendidikan,  ilmu  pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain-lain yang sesuai menurut hukum.
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  28  D  ayat  (1)  disebutkan  bahwa,  “setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan ini berlaku juga dalam bidang pertanahan. Ketentuan kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan mengakar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Negara meguasai dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kemudian dikokohkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan asas pokok– pokok  Agraria  (lembaga  Negara  1960-104)  atau  disebut  juga  Undang-Undang  pokok  Agraria (UUPA).  Selanjutnya dapat  dilihat diberbagai  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  dan peraturan yang ditertibkan oleh pimpinan Instansi teknik di bidang Pertanahan.
Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam hukum dan pemanfaatan  tanah  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA  yakni  dalam  hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pengunaan, persediaan, serta pemeliharaan  tanah,  termasuk  menentukan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dengan  tanah,  serta  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai  tanah.  Atas  dasar  kewenangan  tersebut maka berdasarkan Pasal 4 UUPA ditentukan adanya peraturan atau hukum yang mengikat. Hak- hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara (Pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subjek hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanah yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA.
Sebagai wujud pengakuan negara terhadap hak-hak atas tanah perseorangan, pemerintah menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dengan  menerbitkan sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  tanda  bukti  hak  yang  kuat  dan  menjamin  kepastian  dan perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  sehingga  memudahkan  pemilik  tanah  untuk mempertahankan terhadap gangguan kepemilikannya.
Kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  menghasilkan  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang  disebut sertipikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang dijabarkan  dalam  penjelasan  umumnya  yaitu  meletakkan  dasar-dasar  untuk  memberikan kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  bagi  rakyat  seluruhnya.  Kewajiban  untuk melakukan  pendaftaran  tersebut  pada  prinsipnya  dibebankan  kepada  pemerintah,  dan pelaksanaannya  dilakukan  secara  bertahap,  di  berbagai  daerah  berdasarkan  pertimbangan ketersediaan  peta  dasar  pendaftaran  di  Indonesia  dari  sekitar  110,4  juta  bidang  tanah  sudah terdaftar hingga akhir 2023. Selain itu 90, 5 juta bidang tanah di antaranya sudah bersertifikat.
Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diberikan penjelasan resmi mengenai arti, persyaratan, dan pengertian “berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” (Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997), dijelaskan bahwa sertipikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik, dan data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, demikian dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut,   bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan  data  yuridis  yang  tercantum  di  dalamnya  harus  diterima  sebagai  data  yang      benar,  baik dalam  melakukan  perbuatan  hukum  sehari-hari  maupun  dalam  berperkara  di  pengadilan (Harsono, 2005).
Pentingnya   memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap sertifikat yang diterbitkan  pemerintah  kepada  para  pemilik  tanah,  karena  sertifikat  yang  diterbitkan  dengan mudah dapat dibatalkan oleh pengadilan apa bila pihak lain dapat membuktikan sebaliknya, hal ini  merupakan  kelemahan  sistem  publikasi  negatif  yang  dipakai  dalam  pendaftaran  di Indonesia.  Hukum  Tanah  Nasional  yang  bersumber  pada      hukum  adat  sebelumnya  telah  ada suatu  lembaga  yang  bisa  dipergunakan  untuk  mengatasi  kelemahan  diatas  yaitu  lembaga Rechtsver  werking dalam  hukum  adat  yaitu  suatu  lembaga  kehilangan  hak  untuk  menuntut apabila  seseorang  mempunyai  tanah  tetapi  selama  jangka  waktu  tertentu  membiarkan
tanahnya tidak terurus, dan tanah itu dikuasai dan dipergunakan orang lain dengan itikad baik, mengakibatkan orang tersebut tidak dapat menuntut pengembalian tanah tersebut. Lembaga ini telah  ada  dalam  Hukum  Adat  bahkan  telah  ada  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  sejak  tahun 1956  yaitu  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  tanggal  10-1-1956  nomor 210/K/Sip/1955  tetapi  yang  menjadi  persoalan  lembaga  ini  jarang  digunakan  oleh  majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara pertanahan.
Lembaga Badan Pertanahan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria, yang selanjutnya  dalam  penulisan  tesis  ini  di  tulis  UUPA,  bahwa  ketentuan  Pasal  20  UUPA menyatakan  hak  atas  tanah  hak  milik  adalah,  hak  turun  temurun  yang  terkuat  dan  terpenuh yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah  dengan  mengingat  ketentuan  Pasal  6  UUPA,  kemudian Pasal 21 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa, Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang  dapat  mempunyai  hak  milik  dan  syarat-syaratnya  (Pasal  21  ayat  (2)  UUPA),  dari penjelasan Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa selain orang perorangan yang dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi badan-badan hukum juga dapat memperoleh hak milik atas tanah, akan  tetapi  harus  memenuhi  syarat  formil  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  maupun peraturan  lainnya,  dilanjutkan  dengan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  1963, tentang badan-badan hukum yang dapat memiliki hak atas tanah.
Badan  hukum  yang  dimaksud  dan  memenuhi  syarat  sebagai  badan  hukum  yang  dapat memperoleh  hak  milik  atas  tanah  yang  bergerak  dalam  bidang  sosial,  keagamaan,  dan kemanusiaan,  yang  sesuai  dengan  tujuannya  adalah  badan  hukum  berbentuk  yayasan, sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  No.16  Tahun  2001 Tentang Yayasan (Pasal 1 UUY). Yayasan adalah badan hukum yang   terdiri atas harta kekayaan yang  diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
Pendirian yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan sesuai Pasal 1 angka (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Yayasan, bahwa kekayaan yayasan berasal dari harta kekayaan pendirinya  yang  dipisahkan,  arti  dari  makna  tersebut  bahwa,  pendiri  menyerahkan  harta kekayaannya dapat berupa uang dan barang sesuai Pasal 26 ayat (1) UUY. Namun barang yang dimaksud  adalah  barang  dalam  arti  benda  tidak  bergerak  berupa  hak  atas  tanah  hak  milik pendiri  yayasan  di  serahkan  kepada  yayasan,  pendirian  yayasan  sebelum  berlakunya  UUY Nomor  16  tahun  2001  pendiri  menyerahkan  hak  atas  tanahnya  kepada  yayasan  berupa sertifikat, hak milik atas tanah tersebut masih atas nama pendiri yayasan, dan belum dilakukan perubahan  nama  hak  kepemilikan  atas  nama  Yayasan,  sehingga  dari  sudut  pandang  inilah timbul permasalahan, jika pemilik hak atas nama sertifikat tersebut meninggal dunia, dan ahli warisnya  menutut  yayasan  penerima  sertifikat,  maka  akan  terjadi  konflik  dalam  penguasaan hak  milik  atas  tanah,  sedangkan  yayasan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  yayasan  yang menaungi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di kota Kendari. Hasil observasi awal di beberapa yayasan di kota kendari yang menaungi LKSA, tanah hak milik yayasan yang ditempati masih  atas  nama  peroarangan,  yaitu  atas  nama  pendiri,  yayasan  panti  asuhan  penulis  temui yang  tanahnya  masih  atas  nama  pendirinya  adalah,  yayasan  panti  asuhan  Al-Amin,  yayasan panti  asuhan  Al-Ikhlas  Baruga.  Dengan  permasalahan  tersebut  menurut  penulis  perlu  adanya perlindungan hukum bagi Yayasan yang menaungi LKSA.
Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil lokasi penelitian di beberapa yayasan panti asuhan di kota Kendari,dengan latar belakang yang di kemukakan di atas. Maka dengan ini penulis  tertarik  meneliti  dan  mengangkat  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Hak Milik Perorangan Yang Dipergunakan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

## B. Metodologi
Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  pada  tesis  ini  adalah  penelitian  hukum  normativ (normative  legel research ). Penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library  research). Melalui  studi  kepustakaan,  objek  penelitian  dapat  dikaji  sesuai  dengan dotrin-dotrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum, baik itu bersumber dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian tipe ini sebagaimana lazim disebut studi dokmatik atau penelitian doctrinal (doctrinal research) (Ali, 2011).

## Pendekataan Masalah
Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum  memerlukan  pendekatan-pendekatan  tertentu  sebagai  dasar pijakan dalam menyusun
argumentasi  hukum  yang  tepat  dari,  logis,  dan  akurat.  Pendekatan  hukum  adalah  rencana konsep  dan  prosedur  untuk  penelitian  yang  mencakup  Langkah-langkah,  mulai    dari  asumsi yang luas hingga metode terperininci dalam pengumpulan data, analisis, interpretasi. Penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekataan dan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari atau  dipecahkan  masalahnya  (Irwansyah  dan  Yunus,  2020).  Sehingga  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statusteapproach ),  pendekatan  kasus ( caseapproach ),  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach) dan  pendekatan  analitis ( analytical approach ) (Irwansyah dan Yunus, 2020).
1) Pendekatan perundang-undangan ( statuteapproach ) Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  objek  permasalahan  (isu  hukum).  Untuk mengukur  terjadinya legal  gap (kesenjangan  hukum),  yaitu  antara  peraturan perundang-undangan  ( das  sollen )  dan  praktik  atau  realitas  hukum  dimasyarakat sebagai das sein -nya (Irwansyah dan Yunus, 2020) . Kemudian melihat kesesuaian antara ketentuan  UUD  NRI  1945  sebagai  hukum  tertinggi  ( highest  law )  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berada  di  bawahnya.  Hasil  dari  telaah tersebut merupakan  suatu  argumen  untuk  memecahkan  isu  yang  dihadapi  dengan memerhatikan ratio legis dan dasar ontologis lahirnya regulasi yang mengatur terkait yayasan di Indonesia.
2) Pendekatan kasus ( caseapproach )
Pendekatan  kasus  dilakukan  dengan  menelaah  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan gagatan yang dilakukan oleh ahli waris maupun organ yayasan dengan niat menguasai kembali  harta  kekayaan  yayasan.  Kemudian  kasus  yang  ditelaah  diupayakan  telah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jika pun belum ada,  maka  kasus  hukum  yang  telah  bergulir  menjadi  pendekatan  untuk  membangun argumentasi hukum dalam perspektif yang nyata, sehingga dapat menjadi kajian rasio decendi atau reasoning yang  menjadi  dasar  norma  terhadap  permasalahan  terkait dengan  banyaknya  ahli  waris  dan  organ  yayasan  yang  saling  menggugat  dengan maksud menguasai kembali harta kekayaan yayasan.
3) Pendekatan perbandingan ( comparative approach )
Pendekatan perbandingan ( comparative approach ) merupakan jenis pendekatan yang membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan 2 (dua)  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ),  yakni  pendekatan perbandingan  makro  ( macro  comparative  approach )  serta  pendekatan  perbandingan mikro  ( microcomparative  approach )  (Hartono,  2006).  Pendekatan  perbandingan makro  ( macro  comparative  approach )  digunakan  untuk  membandingkan  suatu kejadian  atau  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  berbagai  negara  (Arief,  2012),  lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar seperti masalah terhadap yayasan di negara-negara lain. sedangkan pendekatan perbandingan mikro ( microcomparative approach) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu,  berkaitan  dengan  aturan-aturan,  kasus-kasus  dan  lembaga-lembaga  yang bersifat khusus/aktual (Arief, 2012) dalam hal ini yayasan.
4) Pendekatan analitis ( analyticalapproach )
Pendekatan ini dilakukan guna menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik  hukum.  Dalam  penelitian  tesis  yang  penulis  lakukan,  pendekatan  analisis adalah  untuk  menelaah  Penguasaan  harta  kekayaan  yayasan  yang  dikuasai  oleh  ahli waris  pendiri  yayasan  dan  pengawasan  pemerintah  terhadap  yayasan  agar  harta yayasan tidak dikuasai secara pribadi oleh ahli waris dari pendiri yayasan.

## Jenis dan Sumber   Hukum
Sumber penelitian pada tesis ini berupa bahan-bahan hukum, yaitu bahan yang ditelusuri pada bahan-bahan hukum (formal) dan dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum  yang  berlaku,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  Primer  yang  bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) atau terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim,  sedangkan bahan  hukum  Sekunder  yang  berupa  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan dokumen- dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misal kamus-kamus  hukum,  ensiklopedia,  indeks  komulatif  dan  sebagainya  (Irwansyah  dan  Yunus, 2020)

## a) Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  dan  merupakan  landasan  utama  untuk digunakan  dalam  rangka  penelitian  ini,  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan objek penelitian, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan
2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang tentang yayasan.
5. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.
b) Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan  hukum  yang  memberi  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  seperti  risalah  perundang-undangan,  buku-buku  teks,  kamus-  kamus  hukum, jurnal  ilmiah,  laporan,  dan  hasil  penelitian  lainnya  yang  berkaitan  dengan objekpenelitian.
c) Bahan Hukum Sekunder Tersier Mengumpulkan  bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder missal kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pada  penelitian  tesis  ini  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  Studi kepustakaan  ( Libraryresearch )  merupakan  upaya  dalam  mencari  data  sekunder  antara  lain melalui berbagai buku, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, media cetak dan media elektronik, serta bahan dokumentasi lain yang relevan dengan isu yang dikaji dalam tesis ini.

## Analisis Bahan Data
Bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  dari  penelitian  kepustakaan  selanjutnya dianalisis secara  kualitatif.  Kualitatif  (Muhammad,  2004),  yaitu  metode  analisis  data  dengan  cara mengelompokkan  dan  menseleksi  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  menurut  kualitas  dan kebenarannya,  kemudian  dihubungkan  dengan  teori-teori  dari  studi  kepustakaan  sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.

## C. Hasil dan Pembahasan
Perlindungan  Hukum  Atas  Tanah  Hak  Milik  Perorangan  Digunakan  Oleh  Yayasan  Yang Dinaungi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Kota Kendari.

## 1. Bentuk Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik Perorangan
Perlindungan  hukum  menurut  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  alinea-4  menyebutkan  bahwa  “melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia”.  Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  “yang  menjadi  permasalahan  tanah  saat  ini  justru  bukan  lagi  masalah bagaimana  si  miskin  memperoleh  tanah,  namun  yang  menjadi  masalah  ialah  bagaimana  si pemilik  tanah  dapat  mempertahankan  hak  miliknya  (hak  atas  tanah  tersebut)”,  pada  saat  ini persoalan tanah telah berubah sifatnya, yang terlibat dalam persoalan tanah bukan lagi pemilik tanah  desa  melawan  buruh  tani,  tetapi  antara  pemilik  modal  besar  melawan  pemilik  tanah setempat, baik yang ada di desa maupun di kota, dan antara pemerintah dan pemilik tanah di desa dan di kota”. (Soetrisno 1995)
Negara  patut  melindungi  pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah  karena  adanya  iktikad  baik pemegangnya  dan  adanya  keputusan  negara  menerbitkan  sertifikat  sebagai  bukti  hak  atas
tanah yang tidak patut dibatalkan negara tanpa santunan, untuk itu perlu adanya aturan hukum administrasi  negara  dan  pelaksanaannya  yang  sah,  benar  dan  tepat  sehingga  perlindungan hukum  patut  diberikan  kepada  pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah.  Terwujudnya  kepastian hukum  dalam  pendaftaran  tanah  tidak  lepas  dari  faktor  kekurangan  dalam  substansi  aturan pertanahan, disinkronisasi peraturan yang ada. Secara normatif, kepastian hukum memerlukan tersedianya  perangkat  aturan  perundang-undangan  yang  secara  operasional  mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan-peraturan itu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya pendukungnya.
Upaya pemerintah untuk memberikan suatu bentuk jaminan akan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seseorang ialah dengan dilakukannya suatu pendaftaran hak atas tanah  sebagaimana  rumusan  pasal  19  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang peraturan dasar Pokok pokok Agraria. Adanya kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi setiap orang secara tegas dinyatakan dalam pasal 19 ayat 1 bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  yang disempurnakan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  berkepentingan  mengatur  perlindungan  hukum terhadap  pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  berkepastian  hukum,  bermanfaat,  dan berkeadilan dengan cara merespon kebutuhan serta keinginan pemegang hak atas tanah dalam kehidupan masyarakat secara transparan, tanpa tipu daya, intimidasi atau diskriminasi, dimana semua  orang  ialah  sama  di  hadapan  hukum  dan  atas  perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa diskriminasi apapun (Simamora 2011).
Hak-hak subyek hukum atas suatu bidang tanah dengan alat bukti berupa suatu sertifikat harus dilindungi mengingat sertifikat hak atas tanah merupakan bukti tertulis yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang, oleh karenanya menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dalam Pasal 32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  ditentukan  dengan  tegas  bahwa sertifikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Menurut  Maria  S.W.  Sumardjono  bahwa  hukum  menghendaki  kepastian.  Hukum Pertanahan Indonesia menginginkan kepastian siapa pemegang hak milik atau hak-hak lain atas sebidang tanah. Di dalam realitasnya, pemegang sertifikat atas tanah belum merasa aman akan kepastian  haknya,  bahkan  sikap  keragu  raguan  yang  seringkali  muncul  dengan  banyaknya gugatan  yang  menuntut  pembatalan  sertifikat  tanah  melalui  pengadilan  (Sumardjono  2001), dan menurut Muchtar Wahid, berpendapat bahwa sertifikat tanah sebagai produk pendaftaran yang memenuhi aturan hukum normatif, belum menjamin kepastian hukum dari sudut pandang sosiologi  hukum  (Wahid  2008),  yang  dimaksud  oleh  beliau  kepastian  hukum  dari  sudut pandang  sosiologi  hukum  itu  ialah  realitas  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat,  dengan memperhatikan  kemampuan  pemerintah,  maka  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dilakukan secara bertahap.
Sebagai langkah awal dilakukan pengukuran desa demi desa untuk memenuhi ketersediaan peta dasar pendaftaran  tanah  yang  memuat  titik-titik  dasar tehnik dan  unsur-unsur  geografis serta batas fiksik bidang-bidang tanah, pada wilayah yang belum dilakukan secara sistematik, peta dasar pendaftran tanah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan menentapkan letak tanah yang akan didaftarkan secara sporadik, dan selanjutnya menjadi dasar untuk pembuatan peta  pendaftaran.  Sehubungan  dengan  pemberian  kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas tanah,  baik  mengenai  subjek  maupun  objeknya,  maka  pemerintah  mengharuskan  dilakukan pengumuman mengenai hak-hak atas tanah, yang meliputi:
a. Pengumuman  mengenai  subjek  yang  menjadi  pemegang  hak  yang  dikenal dengan  sebagai  asas  publisitas  dengan  maksud  agar  masyarakat  luas  dapat mengetahui  tentang  subjek  dan  objek  atas  satu  bidang  tanah.  Adapun implementasi  dari  asas  publisitas  ini  yaitu  dengan  mengadakan  pendaftaran tanah.
b. Penetapan  mengenai  letak,  batas-batas,  dan  luas  bidang-bidang  tanah  yang dipunyai seseorang atas sesuatu hak atas tanah, dikenal sebagai asas spesialitas dan  implementasinya  ialah  dengan  mengadakan  Kadaster,  dengan  demikian, maka  seseorang  yang  hendak  membeli  suatu  hak  atas  tanah  tidak  perlu melakukan penyelidikan sendiri, karena keterangan mengenai subyek dan objek atas  suaru  bidang  tanah  dapat  diperoleh  dengan  mudah  pada  instansi pemerintah yang ditugaskan menyelenggarakan Pendaftaran Tanah. (Pena Rifai)
Sedangkan hak milik adalah hak yang sangat asasi dan merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 ayat (4) mengatur bahwa setiap orang
berhak  mempunyai  hak  milik  dan  hak  tersebut  tidak  boleh  diambilalih  secara  sewenang- wenang oleh siapapun. Sementara itu, Undang-Undang Pokok Agraria sebagai peraturan dasar hukum tanah nasional mengatur bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
Pasal  20  ayat  (1)  disebutkan  bahwa,  Hak  Milik  adalah,  hak  turun-temurun,  terkuat  dan terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas tanah,  dengan  mengingat  ketentuan  Pasal  6.  Dalam ketentuan  Pasal  ini  dapat  dijelaskan  Hak  Milik  adalah,  hak  yang  terkuat  dan  terpenuh  yang dapat dipenuhi orang atas tanah.
Dalam ayat ini dirumuskan hak milik menurut UUPA ini lebih lanjut, ditegaskan bahwa hak milik inilah merupakan hak yang “paling kuat”, yang dapat diperoleh oleh seseorang atas tanah. Sifat  lainnya  dari  hak  milik  ini  ialah  bahwa  hak  ini  adalah  hak  yang  “paling  penuh”.  Adanya ketentuan  bahwa  hak  milik  ini  ialah  hak  yang  terkuat  dan  terpenuh,  tidak  boleh  ditafsirkan sedemikian  rupa  hingga  artinya  “mutlak”  seraya  tidak  dapat  diganggu  gugat,  seperti dirumuskan  dalam  Burgerlijk  Wetboek  selanjutnya  di  sebut  (BW).  Sifat  yang  demikian  akan terang  bertentangan  dengan  sifat  hukum  adat  dan  sosial  dari  tiap-tiap  hak.  Hak  milik  sesuai dengan  apa  yang  ditentukan  dalam  pasal  6  UUPA  berfungsi  sosial.  Oleh  karena  itu  dapat dipandang  hak  milik  ini  sebagai  mutlak  dan  tak  dapat  diganggu-gugat.  Jika  dibandingkan dengan hak-hak lain maka hak miliklah yang harus kita pandang sebagai hak yang terkuat dan terpenuh  yang  dapat  dipunyai  oleh  seseorang.  Hak  milik  ini  pun  adalah  hak  yang  turun- temurun, jadi dapat diwarisi dan diwariskan.
Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa: “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain” Ayat ini menjelaskan sifat “zakelijk” dari hak milik. Zakelijk adalah hak atas benda  yang  bersifat  berlaku  terhadap  tiap  orang,  jadi  merupakan  hak  mutlak  atau  absolut. Karena  tak  bersifat  pribadi (persoonlijk) maka  hak  ini  dapat  dialihkan  dan  beralih  kepada pihaklain.  Hak  milik  ini  boleh  dipandang  seolah-olah  bekerja  terhadap  semua  orang  karena bersifat  kebendaan,  maka  hak  milik  ini  perlu  didaftarkan  satu  dan  lain  supaya  dapat  bekerja terhadap pihak lain.
Dengan singkat Ali Achmad Chomzah mengemukakan, berdasarkan pasal 20 UUPA, bahwa sifat-sifat hak milik sebagai berikut:
1) Turun-temurun,  Artinya  hak  milik  atas  tanah  dimaksud  dapat  beralih  karena hukum dari seorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli waris.
2) Terkuat,  Artinya  hak  milik  atas  tanah  tersebut  yang  paling  kuat  diantara  hak-hak yang lain atas tanah.
3) Terpenuh,  Artinya  hak  milik  atas  tanah  tersebut  dapat  digunakan  untuk  usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan.
Dalam  menggunakan  Hak  Milik  atas  tanah  harus  memerhatikan  fungsi  sosial  atas  tanah, yaitu  dalam  menggunakan  tanah  tidak  boleh  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakannya.
Kepemilikan dan penguasaan tanah juga diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun  1960 tentang Pokok Agraria pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) bahwa.( Pasal 21 Ayat (1) dan (2) UUPA)
1. Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.
2. Oleh  Pemerintah  ditetapkan  badan-badan  hukum  yang  dapat  mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
Pada  asasnya  berdasarkan  Pasal  21  ayat  (1)  UUPA,  ditentukan  hanya  Warga  Negara Indonesia  yang  berkewarga  negaraan  tunggal  saja  (perorangan)  yang  dapat  mempunyai  Hak Milik Atas Tanah. Namun, menurut Pasal 21 ayat (2) UUPA, diatur juga bahwa oleh Pemerintah akan  ditetapkan  badan-badan  hukum  yang  dapat  mempunyai  Hak  Milik  dengan  syarat- syaratnya.  Maksudnya  bahwa  penunjukan  badan-badan  hukum  itu  merupakan  suatu pengecualian.
Dalam  konsep  hukum,  hubungan  antara  orang  dengan  benda  merupakan  hubungan  yang disebut ‘Hak’. Makna dari sebutan itu adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang disebut hak milik  atas  benda  itu  atau  yang  dikenal  dengan  istilah “property  right”. Kata  milik  itu  sendiri dalam makna hukum lebih menekankan pada hak dari pada kepada bendanya.
Dengan  demikian,  UUPA  menentukan  juga  bahwa  disamping  perorangan,  badan  hukum atau  perkumpulan  yang  mempunyai  status  badan  hukum  dimungkinkan  menjadi  subjek  hak atas  tanah  dan  menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  mempunyai  Hak  Milik  Atas  Tanah. Pelaksanaan  dari  Pasal  21  ayat  (2)  UUPA  selanjutnya  terimple  mentasi  melalui  Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 (PP No. 38 Tahun 1963) tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum  yang  dapat  mempunyai  Hak  Milik  Atas  Tanah.  Oleh  Pemerintah,  penunjukan  tersebut disertai  pembatasan-pembatasan  yang  berhubungan  dengan  penggunaan  tanahnya.  Artinya, pemegang hak atas tanah juga mempunyai kewenangan yang dibatasi sesuai dengan macam dan jenis hak atas tanah yang dimilikinya.
Salah satu badan hukum yang ditunjuk oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia (ATR RI) adalah badan-badan keagamaan setelah mendengar Menteri Agama. Badan- badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan inilah yang dimaksud dalam Pasal  49  UUPA  sebagai  badan-badan  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah,  tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal  yang  tidak  langsung  berhubungan  dengan  bidang  itu  mereka  dianggap  sebagai  badan hukum biasa.
Pada  dasarnya  badan-badan  hukum  tidak  dapat  mempunyai  Hak  Milik,  adapun pertimbangan  untuk  memiliki  Hak  Milik  Atas  Tanah  ialah,  karena  badan-badan  hukum  tidak perlu  mempunyai  Hak  Milik  tetapi  cukup  hak-hak  lain  seperti  Hak  Guna  Bagunan,  Hak  Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan badan hukum tertentu mempunyai  Hak  Milik,  mengingat  keperluan  manusia  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan paham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian.
Berdasarkan  PP  38  tahun  1963  Pasal  1  Badan-badan  hukum  yang  disebut  dibawah  ini dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal-pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini: Huruf (d) bahwa, Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang,  setelah  mendengar  Menteri  Kesejahteraan  Sosial. Kemudian Pasal 4 yaitu, Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah  yang  dipergunakan  untuk  keperluan-keperluan  yang  langsung  berhubungan  dengan usaha keagamaan dan sosial.
Ketentuan dalam PP 38 tahun 1963, mengisyaratkan bahwa badan hukum boleh memiliki Hak Atas Tanah berupa Hak Milik, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP  38  tahun  1963.  Selanjutnya  apabila tanah  Hak  Milik  Perorangan diatasnya  telah  dibangun untuk  kepentingan  Yayasan  atau  Lembaga  Kesejahteraan  sosial  Anak.  Pemberlakuan  tersebut tetap merujuk pada PP 38 tahun 1963, yang lebih jauh diatur dalam PP No. 18 tahun 2021.
Badan  Keagamaan  dan  Sosial  bisa  mendapatkan  Hak  Milik  apabila  telah  memiliki  Surat Keputusan  Penunjukan  Badan  Hukum  Tertentu  (Keagamaan  dan  Sosial)  Untuk  Memperoleh Hak  Milik.  Persyaratan  untuk  mendapatkan  surat  keputusan  tersebut  diatur  dalam  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Seperti yang penulis temukan melalui hasil wawancara dengan salah satu pendiri yayasan panti asuhan An Nur-Rahmat yang berlokasi di Jln. H.E.A Mokodompit Kampus Baru UHO, Kel. Mokoau,  Kec.  Kambu,Kota.  Kendari  mengatakan  bahwa  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  di gunakan  oleh  yayasan  panti  asuhan  yang  berdiri  sejak  tahun  2013  yang  lalu  masih  berstatus hak  pakai,  walaupun  kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut  masih  atas  nama  pribadi  pendiri, sebab sejak sebelum pendirian yayasan status kepemilikan hak atas tanah memang atas nama pendiri yayasan panti asuhan,
Adapun penyebab yang penulis pertanyakan mengapa pendiri yayasan tidak mengalihkan hak  kepemilikan  atas  tanah  dari  hak  milik  pribadi  menjadi  hak  milik  yayasan  sebagai  badan hukum, yaitu di sebabkan kekhawatiran pendiri yayasan sekaligus pemilik hak atas tanah akan peralihan kepemilikan apabila dikemudian hari izin operasional yayasan tersebut dicabut oleh pemerintah,  sedangkan  penyerahan  awal  kepemilikan  hak  atas  tanahnya  berstatus  hibah ataupun  wakaf  sehingga  kepemilikan  hak  akan  berpindah  tangan  kepada  pemerintah,  bahwa saat ini status yayasan yang beridiri diatas tanah hak miliknya masih berstatus hak pakai.
Menyikapi  hal  tersebut  di  atas  tentang  kepemilikan  hak  atas  tanah  diantara  keduabela pihak mempunyai kepentiangan dan juga perlindungan hukum sendiri-sendiri, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan berdiri untuk memberikan perlindungan hukum tentang badan hukum yayasan, namun apabila dilihat dari fungsi peruntukan tanah hak milik maka kiranya kepentingan sosial haruslah lebih diutamakan  dibandingkan  kepentingan  pribadi,  namun  dengan  tidak  mencederai  proses pemindahan hak kepemilikan atas tanah.
2. Kedudukan Badan Hukum Yayasan Yang Berdiri Diatas Tanah Hak Milik Perorangan Yayasan  panti  asuhan  yang  berdiri  diatas  tanah  hak  milik  perorangan  sangatlah  tidak jarang di temukan, banyaknya sengketa yang terjadi disebebkan karena tidak adanya kepastian hukum yang mengikat antara pemilik hak atas tanah dan juga pendiri, pengurus, pengawas, dan pembina yayasan, bagi yayasan sendiri berdiri dengan landasan badan hukum yang diterbitkan oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Hukum  Dan  Ham,  sedangkan  pengurus  organ yayasan  dibentuk  melalui  pembahasan  ADRT  dan  ART  yayasan  melalui  persetujuan  Pembina yayasan.
Hampir keseluruhan yayasan panti asuhan di kota Kendari masih berdiri di atas tanah hak milik  perorangan,  penulis  dalam  hal  ini  setelah  melakukan  penelitian  secara  mendalam mengenai  kedudukan  yayasan  yang  berdiri  di  atas  tanah  hak  milik  perorangan  akhirnya menemukan bahwa pemilik hak atas tanah ternyata berstatus sebagai pendiri yayasan, sehingga dengan  status  yang  demikian  kiranya  akan  menimbulkan  konflik  dikemudian  hari  antara pemilik  hak  atas  tanah  dengan  yayasan  dalam  hal  ini  pengurus  atau  organ  yayasan  panti asuhan.
Kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  digunakan  oleh  yayasan  memang  pada  dasarnya  tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun selagi belum ada penyerahan kepemilikan hak milik atas tanah tersebut kepada orang lain ataupun badan hukum baik itu berupa penyerahan wakaf, hibah,  hibah  wasiat,  ataupun  sumbangan,  namun  pada  dasarnya  keberadaan  bangunan  atau penggunaan lahan oleh yayasan dapat dikenakan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun  1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan  Hak  Pakai,  seperti  yang  dilakukan  oleh  panti  asuhan  An  Nur-Rahmat  tanah  hak  milik pendiri yayasan dan digunakan untuk yayasan yang didirikanya, demi meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari maka pendiri panti asuhan An Nur-Rahmat memberlakukan hak pakai terhadap  tanah  hak  miliknya  untuk  yayasan,  selain  itu  yayasan  dalam  hal  ini  berdiri  sebagai badan  hukum  bisa  melakukan  Upaya-upaya  transaksi  jual  beli  terhadap  kepemilikan  hak  atas tanah apabila yayasan yang berdiri ditanah hak milik perorangan sudah di kategorikan mampu dalam segi finansial dan kepemilikan hak atas tanah masuk menjadi harta kekayaan atau aset yayasan.
Yayasan yang memiliki tujuan sosial, kemanusiaan, serta keagamaan mendapat dukungan dari  pemerintah  maupun  anggota  masyarakat  (Ari  Purwadi,  2002:1).  Pendirian  yayasan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  dan  dalam  pendiriannya  diawasi  oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Semua tata aturan, tata cara pendirian, tata cara  pengelolaan  sebuah  yayasan  diatur  secara  jelas  dalam Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 2004.  Yayasan  juga  merupakan  sebuah  badan  hukum,  sebagai  sebuah  badan  hukum,  yayasan sudah dianggap memenuhi persyaratan dalam pendiriannya, yaitu syarat materiil dimana harus diadakannya  pemisahan  harta  kekayaan,  adanya  maksut  dan  tujuan  yang  jelas  yaitu  bersifat sosial dan adanya struktur organisasi yang jelas serta syarat formil yaitu harus memiliki akta authentik  (Rif’atul  Hidayat  Noor,  2013:2).  Aspek  penting  lainnya  dari  sebuah  badan  hukum adalah  adanya  anggaran  dasar.  Anggaran  dasar  yayasan  yang  harus  tertera  dalam  akta pendirian yayasan dan wajib ditaati oleh semua organ yayasan, dalam anggaran dasar banyak berisi aturan yang bisa menjadi pedoman sebuah yayasan untuk didirikan agar tidak melenceng dari tujuan awal pendirian sebuah yayasan.
Ditinjau  dari  waktu  lampau,  jaman  penjajahan  belanda  pun,  sudah  ada  yayasan  yang didirikan,  dibuktikan  dengan  adanya  Undang-Undang  Yayasan  pada  saat  itu  yaitu Wet  Op Stichtingen yang  telah  dimasukkan  dalam Burgerliijk  Wetboek  Nederland pada  buku  II  titel  5 Pasal  285-305  (Edy  Lisdiyono,  2016:54).  Yayasan  yang  didirikan  sebelum  Undang-Undang Yayasan didasarkan pada kebisaaan dan yurispundensi (Listya Aswaratika dan Dian Purnama Anugrah,  2018:1).  Kedudukan  hukum  yayasan  yang  merupakan  subyek  hukum  dijadikan perdebatan  dalam  kedudukan  nya  dengan  badan  hukum  lain.  Akan  tetapi  dengan  peraturan pada  saat  itu,  yayasan  memang  sudah  diakui  sebagai  sebuah  badan  hukum,  akan  tetapi  tidak dipungkiri  bahwa  pada  saat  itu,  banyak  sekali  yayasan  yang  dalam  pendiriannya  banyak melenceng dari dogma awal pendirian yayasan, banyak organ yayasan yang mengkomersilkan yayasan sehingga orientasinya bukan lagi di sosial, melainkan berorientasi untuk mendapatkan untung atau benefit dari pendirian suatu yayasan (Anwar Borahima, 2010:12). Bertahun-tahun kemudian akhirnya pemerintah dengan segera mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2001  tentang  yayasan,  dimana pembentukan dan pengesahan undang-undang tentang yayasan ini bertujuan tidak lain adalah agar memberi pemahaman kepada warga masyarakat mengenai yayasan. Menjamin kepastian dan  ketertiban  hukum  serta  mengembalikan  fungsi  yayasan  sebagai  pranata  hukum  dalam
rangka  mencapai  tujuan  yayasan  yaitu  dalam  bidang  sosial,  keagamaan  dan  kemanusiaan (berdasarkan  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Yayasan).  Untuk  yayasan  yang  telah  berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan disahkan, dalam Pasal 71 ayat (2) Undang- Undang Yayasan, disebutkan bahwa yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan disahkan, akan diberi  kelonggaran  waktu  selama  5  (lima)  tahun  kepada semua yayasan  untuk  menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Edy Lisdiyono, 2016:55).  Terutama soal  anggaran  dasar,  karena  anggaran  dasar  yayasan  sangat  penting,  harus  dengan  segera disesuaikan  dengan  perundang-undangan  yang  baru.  Perubahan  anggaran  dasar  sendiri disampaikan  kepada  mentri  oleh  pengurus  yayasan  atau  kuasanya  melalui  notaris  yang membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan. Perubahan anggaran dasar yayasan diatur dalam  Pasal  37A  di  mana  dalam  melakukan  perubahan  terhadap  anggaran  dasar.  Perubahan anggaran dasar dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
1) tidak boleh dirubah
2) boleh dirubah dengan mendapat persetujuan mentri
3) boleh dirubah cukup dengan diberitahukan kepada mentri
Yayasan biasanya berupa badan hukum yang berdiri sendiri atau mandiri, dimana yayasan memiliki maksud dan tujuan sendiri yang tidak terikat dengan hal lain, tapi di Indonesia, banyak juga terdapat sebuah yayasan yang masuk kedalam suatu Instansi yang lebih besar. Hal tersebut terjadi  karena  instansi  dianggap  mapan  dan  bisa  menjadi  naungan  yang  baik  bagi  sebuah yayasan.  Yayasan  juga  harus  bertanggung  jawab  kepada  intansi  tempat  yayasan  tersebut bernanung.  Yayasan  harus  selalu  mentaati  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga,  serta menyesuaikan  anggaran  dasar  yang  dimiliki  oleh  yayasan  dengan  instansi  berkaitan.  Agar setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan,  dapat  diawasi  dan  dipertanggung  jawabkan  oleh kedua  belah  pihak.  Tidak  diperkenankan  sebuah  yayasan  bertindak  mengambil  keputusan hanya dengan mengadakan rapat intern yayasan saja, hal tersebut akan menyalahi aturan dari instansi tempat yayasan tersebut bernaung. Beban pertanggungjawaban yayasan bukan hanya kepada  Undang-Undang dan  anggaran  dasar  serta  anggaran  rumah  tangga  yayasan saja,  akan tetapi juga memilki pertanggung jawaban kepada Instansi tempat yayasan tersebut bernaung.
Anggaran  dasar  meliputi  aturan-aturan,  tata  cara  pendirian,  pengelolaan  kekayaan  dan lain-lain.  Sebagai  sebuah  badan  hukum  seluruh  pengelolaan  yayasan  seluruhnya  dilakukan dibawah sebuah anggaran dasar yang ditetapkan bersama sama dalam rapat organ serta rapat pembina dan rapat anggota atau rapat pleno yayasan. Sebagai sebuah badan hukum, kekayaan yayasan dipisahkan dan bertanggung jawab kepada Negara. Kedudukan hukum suatu yayasan apabila  sebuah  yayasan  termasuk  dalam  suatu  Instansi  kurang  lebihnya  sama  dengan kedudukan  hukum  suatu  yayasan  yang  berdiri  sendiri  (swasta  mandiri),  akan  tetapi ditambahkan  dengan  pertanggungjawaban  dimana  yayasan  tersebut  diasuh  atau  dilingkupi. Pertanggung jawaban ini tertulis dengan baik di anggaran dasar serta anggaran dasar dimana pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut diimuat juga segala aturan, informasi serta segala hal yang berkaitan dengan pendirian yayasan dan harus disepakati bersama antara kedua belah pihak dan ditanda tangani didepan notaris. Pertanggung jawaban ini dimaksudkan untuk  mengontrol  aktivitas  dari  sebuah  yayasan yang  berafiliasi  dengan  suatu  instansi  besar. Jangan  sampai  aktivitas  tersebut  memuat indikasi  yang  bisa  merugikan  salah  satu  pihak  atau melenceng dari maksud dan tujuan utama pendirian sebuah yayasan.
Badan hukum memiliki harta kekayaan, dan hak serta kewajiban dari orang-orang pribadi. Badan  hukum  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  seperti  orang-orang  pribadi,  tetapi  badan hukum tidak dapat melakukannya sendiri, pada dasarnya badan hukum memerlukan perantara yaitu manusia untuk melakukan perbuatan hukum seperti pembuatan perjanjian, kesepakatan, dan  lain  sebagainya.  Orang-orang  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  pertanggungjawaban badan  hukum  yayasan  kemudian  disebut  sebagai  organ  yayasan  (Listya  Aswaratika  dan  Dian Purnama Anugrah, 2018:3).
Dalam pendirian suatu yayasan yang berbadan hukum, diwajibkan memiliki suatu struktur organisasi didalamnya.  Yayasan  memiliki aturan seminimal-minimalnya  harus  memiliki  organ yaitu  pembina,  pengurus  dan  pengawas  (Pasal  2  Undang-Undang  Yayasan).  Pembina  adalah organ  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  diserahkan  kepada  pengurus  atau  pengawas (Pasal 28 Undang-Undang Yayasan), Pengurus adalah organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan  (Pasal  31  ayat  (1)  Undang-Undang  Yayasan)  dan  dingkat  oleh  pembina  berdasarkan keputusan  rapat  pembina  dan  diangkat  selama  5  (lima)  tahun  (Pasal  32  ayat  (1)  Undang- Undang  Yayasan),  dan  pengawas  adalah  organ  yayasan  yang  bertugas  melaksanakan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam pengelolaan yayasan (Pasal 40 ayat (1)  Undang-Undang  Yayasan).  Para  organ  ini  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  diatur
dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004.  Setiap  fungsi  dan  tugas  pokok  para  organ yayasan  diatur  dalam  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  yayasan  yang  sudah disepakati  bersama  pada  saat  yayasan  didirikan.  Untuk  mengambil  sebuah  keputusan  atas perbuatan  hukum  atau  keputusan  lain,  dibutuhan  tindakan  yang  bernama  rapat  pleno,  dan dalam rapat pleno tersebutlah dicapai kata sepakat.
Penyelenggaraan  pengelolaan  kegiatan  dilaksanakan  oleh  pengurus  yayasan.  Pengurus diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina dan diangkat untuk jangka waktu selama  5  (lima)  tahun  dan  dapat  diangkat  lagi  selama  satu  kali  masa  jabatan  (Ari  Purwadi 2002:56). Susunan pengurus seminimal mungkin harus memiliki seorang ketua, sekertaris, dan bendahara. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa anggota pengurus tidak berwenang  mewakili  yayasan  apabila  terjadi  perkara  di  pengadilan  antara  yayasan  dengan anggota  pengurus  yang  bersangkutan,  lalu  tidak  berwenang  apabila  anggota  pengurus bersangkutan  mempunyai  kepentingan  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  yayasan,  dan apabila hal tersebut diatas terjadi, yang berhak mewakili yayasan adalah yang ditunjuk dalam anggaran  dasar.  Dalam  Pasal  37  juga  dijelaskan  bahwa  pengurus  tidak  berwenang  mengikat yayasan  sebagai  penjamin  hutang,  mengalihkan  kekayaan  atau  aset  yayasan  kecuali  dengan persetujuan pembina, dan membebani kekayaan yayasan untuk pihaklain. Apabila dilihat pasal tersebut,  diketahui  bahwa  pengurus  memiliki  batasan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum mewakili  yayasan  yang  memang  sengaja  dibuat  dalam  anggaran  dasar  untuk  menghindari penyalahgunaan  wewenang.  Dalam  hal  pengalihan  aset  pun  tidak  diperkenankan  kecuali mendapat  izin  langsung  dari  pembina  yayasan  (Undang-Undang  Yayasan).  Kesimpulannya apabila pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan. Anggaran dasar dapat  membatasi  hal  tersebut  dengan  menentukan  bahwa  untuk  perbuatan  hukum  tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pembina dan atau pengawas.
Pengurus  berhak  mewakili  yayasan  baik  didalam  maupun  diluar  pengadilan.  Sehingga segala urusan dari sebuah yayasan diwakilkan oleh para pengurusnya, pengurus tidak diberikan kebebasan  secara  mentah-mentah.  kewenangan  pengurus  dibatasi  oleh  anggaran  dasar terutama  untuk  melakukan  hubungan  keluar  misalnya  untuk  mengikat  yayasan  sebagai penjamin  utang  atau  mengalihkan  kekayaan  yayasan  atau  membebani  yayasan  untuk kepentingan  pihak  ketiga  (Ari  Purwadi  2002:11).  Sehingga  pengurus  dalam  menjalankan kegiatan  pengelolaan  terutama  pengelolaan  keuangan  yayasan  dapat  terus  terpantau,  karena semua  kegiatan  telah  tersurat  dalam  anggaran  dasar  dan  telah  mendapat  persetujuan  oleh pembina.  Kata  lain  yang  dapat  digunakan  apabila  dilihat  dari  kewenangan  pengurus  yayasan pada  paragraf  sebelumnya  adalah  pengurus  yayasan  menjalankan  apa  yang  dikenal  sebagai perwakilan  statuter,  perwakilan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  anggaran  dasar  (Rif’atul Hidayat  Noor,  2013:12).  Masalah  pokok  dalam  hal  perwakilan  statuter  oleh  para  pengurus badan hukum termasuk yayasan didalamnya adalah seberapa jauh keterikatan yayasan sebagai sebuah  badan  hukum  terhadap  tindakan  para  pengurusmya,  dalam  hal  tindakan  para pengurusnya  tadi  bertentangan  dengan  ketentuan  anggaran  dasar  dan  melampau  batas-batas kewengan yang telah ditentukan.
Dalam  menjalankan  pengelolaan  yayasan,  pengurus  menjalankan  apa  yang  tadi  disebut dengan  perwakilan  statuter,  dimana  inti  dari  seluruh  pengelolaan  nya  adalah  pemberian batasan  wewenang  terhadap  para  pengurus  yayasan  oleh  pembina  yayasan,  batasan  tersebut diberikan agar para pengurus yayasan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila pengurus tersebut sedang menjalankan tugas mewakili sebuah yayasan, entah itu permohonan, pembuatan  perjanjian,  dan  lain  sebagainya.  Maka  dengan  tertulisnya  kewenangan  dalam anggaran dasar, ruang gerak pengurus menjadi terbatasi, salah satu batasan yang diberlakukan adalah  dalam  hal  pengelolaan  aset  serta  harta  kekayaan  dari  yayasan.  Disini  yang  bertugas dalam  mengelola  aset  atau  harta  kekayaan  adalah  para  pengurus  yayasan,  pengurus  diminta mengelola rumah tangga dan segala sesuatu tentang yayasan. Dalam menjalankan pengelolaan harta  kekayaan,  pengurus  diminta  menjalankan  dengan  itikad  baik  dan  bertanggung  jawab. Pengurus yayasan berwenang mewakili sebuah badan hukum yayasan apabila yayasan tersebut ingin  mengalihkan  aset  dan  harta  kekayaan  nya,  akan  tetapi  seluruh  proses  nya  harus  sesuai dengan anggaran dasar agar seluruh alurnya dapar terpantau dengan baik, serta segala proses nya  harus  diketahui  dan  disetujui  oleh  pembina  yayasan  dan  pengawas  yayasan.  seluruh kegiatan  pengelolaan  aset  harus  dibatasi  oleh  anggran  dasar,  hal  tersebut  menurut  beliau karena  pengelolaan  aset  yayasan  rawan  akan  tindakan  penyelewengan,  jadi  seluruh  tindakan pengelolaan  kekayaan  yang  dikerjakan  oleh  para  pengurus  yayasan  harus  mendapat persetujuan oleh pembina. Kasus yang sering terjadi di Indonesia perihal pengalihan aset oleh pengurus  yaitu  melanggar  Pasal  5  Undang-Undang  Yayasan  yaitu  dilarang  mengalihkan
kekayaan  kepada  para  pembina,  pengurus  dan  pengawas.  Kasus  yang  sering  terjadi  pun  para organ yayasan mengalihkan aset atau kekayaan yayasan tanpa seizin pembina atau orang yang berada  diatas  para  pengurus  (tidak  harus  Pembina)  dan  tidak  sesuai  dengan  anggaran  dasar sehingga menimbulkan suatu perbuatan melawam hukum yaitu tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Dengan demikian kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang diakui oleh pemerintah dan mendapatkan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang maka antara kepmilikan pribadi atau perorangan setidaknya dapat dikesampingkan demi kepentingan sosial serta  kemanusiaan  sesua  dengan  perintah  konstitusi,  bahwa  kepentingan  umum,  sosial  dan kemanusiaan  harus  lebih  dikedapankan,  namun  dalam  hal  ini  pentingnya  dibuatkan  sebuah regulasi  yang  jelas  mengenai  pemindahan  hak  milik  atas  tanah  untuk  kepentingan  sosial, keagamaan, agar kiranya bagi pemilik ha katas tanah tidak merasa di rugikan.

## D. Kesimpulan
Perlindungan  hukum  atas  tanah  hak  milik  perorangan  digunakan  oleh  yayasan  yang dinaungi  lembaga  kesejahteraan  sosial  anak  di  kota  kendari,  dilandasi  oleh  legalitas kepemilikan hak milik berupa sertifikat sebagai tanda kepemilikan atas tanah, negara dalam hal ini  telah  menyediakan  Upaya-upaya  perlindungan  kepemilikan  hak  atas  tanah  melakui pendaftaran  tanah  dikantor  pertanahan  nasional  yang  tersebar  diberbagai  daerah  diseluruh Indonesia seperti yang di sebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah,  pendaftaran  kepemilikan  atas  tanah  bukan  hanya  diperuntukan  bagi perorangan melainkan juga bagi badan-badan hukum seperti yang di jelaskan dalam Pasal 49 UUPA  sebagai  badan-badan  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah,  tetapi  sepanjang tanahnya  diperlukan  untuk  usahanya  dalam  bidang  sosial  dan  keagamaan  serta  ketentuan dalam PP 38 tahun 1963, mengisyaratkan bahwa badan hukum boleh memiliki hak atas tanah berupa  hak  milik,  tetapi  harus  sesuai  dengan  ketentuan yang  telah  diatur dalam  PP  38  tahun 1963.  Selanjutnya  apabila  tanah  Hak  Milik  Perorangan  diatasnya  telah  dibangun  untuk kepentingan  Yayasan  atau  Lembaga  Kesejahteraan  sosial  Anak.  Pemberlakuan  tersebut  tetap merujuk pada PP 38 tahun 1963, yang lebih jauh diatur dalam PP No. 18 tahun 2021.

## Saran
Diharapkan kiranya kepada Negara agar memberikan perlindungan dan kepastian melalui perbaikan  regulasi  yang  sudah  ada  dan  kutamaan  bagi  masing-masing  kepemilkan  dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah dan penggunaanya, sehingga antara kedua belah pihak,  pemilik  hak  atas tanah dan yayasan  panti  asuhan  yang  telah  berdiri diatas  tanah  milik perorangan tidak mengalami kerugian.

## E. Referensi
Ais, C. (2002). Badan Hukum Yayasan . Bandung: PT Citra Aditya Bakti Ais, C. (2006. Badan Hukum Yayasan EdisiRevisi . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Ali, A. (2002). Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis , Cet. II, Gunung Agung, Jakarta.
Ali, C. (1999). Badan Hukum. Bandung: PT Alumni. Ali, C. (2011. Badan Hukum . Bandung: PT Alumni.
Angga  B.  Ch.  Eman,  (2013).  Penyelesaian  Terhadap  Sertifikat  Ganda  Oleh  Badan  Pertanahan Nasional, Jurnal Lex et Societatis, Vol. I, No. 5 September,
Arba, H.M. (2015). Hukum Agraria Indonesia, SinarGrafika, Jakarta. Astuty, S. (2018). Implementasi Program Life Skill Terhadap Ke berfungsian Sosial Anak Asuh Di Lembaga    Kesejahteraan  Sosial    Anak  (LKSA)  Nur  Muhammad  Tanjung    Bunga  Makassar . Tesis  tidak  diterbitkan.  Makassar:  Fakultas  Dakwah  Dan  Komunikasi  UIN  Alauddin Makassar. 2018.
Aulia, A., dan Udiana, I. M. (2015). mengadakan penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum Bagi  Pemegang  Sah  Hak  Atas  Tanah  Dengan  Adanya  Sertifikat  Ganda  Hak    Atas  Tanah, Laporan Penelitian, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Badan Pertanahan Nasional. (1998). Dasawarsa Bhumibhakti Adhiguna . Jakarta.
Bakti,  C.  A.  (1990).  Bandung.  BP-7  Pusat,  1990, Bahan  Penataran  P4,  UUD  1945  dan  GBHN ,
Jakarta.
Damar    Ariadi.  (2017).  Pembatalan  Sertipikat  Terhadap  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Oleh Hakim  (Analisis  Kasus  Putusan  Pengadilan    Negeri  Kabupaten  Ngawi  No. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw.), Jurnal Repertorium, 4( 2) Juli - Desember.
Departemen  Sosial  Republik  Indonesia.  (1997). Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak .  Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
G. Kartasapoetra, dkk,  (1991). Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan Bagi Pendayagunaan Tanah, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
HambaliThalib.  (2009). Sanksi  Pemidanaan  Dalam  Konflik  Pertanahan ,  Prenada  Media  Group, Jakarta..
Harsono, B. (2002). Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah , Djambatan, Jakarta. Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia , Djambatan, Jakarta. Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan, Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan.
Harsono, B. (2010). Hukum  Agraria Indonesia, HimpunanPeraturan-Peraturan Hukum Tanah. Djambatan, Jakarta,
Irwansyah  &  Yunus  (ed),  (2020). Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan Artikel . Cetakan Pertama. Mirra Buana Media, Yogyakarta. Jurnal: Kansil, C.S.T. (1984). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta. Limbong, B. (2012). Konflik Pertanahan, Jakarta: Pustaka Margaretha. Margono, S. (2015). Badan Hukum Yayasan . Bandung: Pustaka Reka Cipta. Muhammad, A. (2000). Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhammad, A. (2006), Hukum Perusahaan Indonesia , Cetakan Ketiga Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Muhibbin,  A.  W.  (2009). Kewarisan  Islam  sebagai  Pembaharuan  Hukum  Positif ,  SinarGrafika, Jakarta.
Mustofa, B. (1988). Hukum Agraria Dalam Perspektif , Rosda  Karya, Bandung. Parangin,  E.  (1989).  Hukum Agraria  di  Indonesia  SuatuTelaah  Dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum , Rajawali, Jakarta.
Pasal 32 avat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Peraturan  Menteri Hukum Dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  2014 Tentang Pengesahaan Badan Hukum Yayasan.
Peraturan  Pemerintah  No  38Tahun  1963  Tentang  Penunjukkan    Badan-Badan    Hukum  Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor  63 Tahun  2008  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun    2013  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Tentang Yayasan.
Permadi, I. (2016). Perlindungan Hukum TerhadapPembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, JurnalYustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus.
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Ruchiyat, E. (1989). Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA , Armico, Bandung.
Santoso, U. (2017). Hukum Agrarian, Kajian Komprehensif, Cetakanke 6, Kencana, Jakarta. Sembiring, S. (2016). Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang- Undang Nomor 25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman    Modal,  Nuansa  Aulia,  Bandung,  2007.  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 2016 Subekti, M, (2011). Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008, Cakrawala Media:Yogyakarta.
Sunggono, B. (1997). Metodologi Pernelitian Hukum , Rajawali Press, Jakarta. Supramono, G. (2008). Hukum Yayasan di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta. Sutedi, A. (2007). Peralian Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , SinarGrafika, Jakarta. Sutedi, A. (2007). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika.
Thalib,  H.  (2012).  Sanksi  Pemidanaan  dalam  Konflik  Pertanahan,  Kebijakan  Alternatif Penyelesaian  konflik  Pertanahan  di  Luar  Kodifikasi  Hukum  Pidana,  Kencana  Prenada Media  Group, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara   Republik  Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2001 tentang Yayasan.