## Bhirawa Law Journal
Volume 2, issue 1, May 2021 ISSN ONLINE; 2775-2070,  ISSN CETAK; 2775-4464 Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL

## Aena Linda Mustika, Setiyono, Muhari Santoso, Nahdiya Sabrina
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

## Abstrak
Kejahatan Seksual makin sering terjadi saat ini, salah satu bentuk diantaranya pelecehan seksual melalui cara verbal melalui media sosial. Pelecehan seksual melalui cara verbal yang terjadi biasanya dilakukan secara langsung seperti bersiul-siul, berseru kepada seseorang, gesture yang tampak menggoda, dan lainnya. Seiring bertumbuhnya teknologi pelecehan seksual berubah dalam bentuk tulisan/ketikan, rayuan, godaan di media sosial ( chat, dirrect message, dan komentar), hal ini tentu masih sama mengganggunya dengan pelecehan secara  langsung.  Pebuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  melalui  media sosial adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal 27 ayat  (1)  UU  ITE  yang  tidak spesifik  mengatur  secara  detail  tentang  macam dari  perbuatan  pelecehan  seksual.  Pengaturan  tentang  kejahatan  terhadap kesusilaan  di  atur  dalam  KUHP  namun  tidak  secara  spesifik  karena  KUHP tidak  menyebutkan  istilah  pelecehan  seksual.  Rancangan  undang-undang penghapusan  kekerasan  seksual  yang  memuat  tentang  pelecehan  seksual belum selesai disahkan  sedangkan undang-undang yang diberlakukan guna mencegah  perbuatan  pelecehan  seksual  secara  verbal  melalui  media  sosial masih bersifat terbatas.

## Abstract
Sexual  crimes  are  becoming  more  frequent  nowadays,  one  form  of  which  is  sexual harassment through verbal means through social media. Sexual harassment through verbal means that occurs is usually carried out directly, such as whistling, shouting at  someone,  gestures  that appear  seductive, and others.  As the  technology of  sexual harassment evolves in the form of writing / typing, seduction, flirting on social media (chat,  direct  message,  and  comments),  this  is  of  course  still  as  disturbing  as  direct harassment. The act of verbal sexual harassment through social media is an act against the law that violates Article 27 paragraph (1) of the ITE Law which does not specifically regulate  in  detail  the  types  of  sexual  harassment  acts.  Crimes  against  decency  are regulated in the Criminal Code but not specifically because the Criminal Code does not mention the term sexual harassment. The bill on the elimination of sexual violence that contains sexual harassment has not yet been passed, while the law that was enacted to prevent acts of verbal sexual harassment through social media is still limited.
Koresponden Penulis; Nahdiya Sabrina
Email; Nahdiya.sabrina@unmer.ac.id
Kata kunci:
Pertanggungjawaban Pidana, Pelecehan verbal, Media Sosial
Keywords:
Criminal Responsibilities, Verbal harassment, Social media
Volume 2, Issue 1, May 2021

## 1. Latar Belakang
Berkembangngya  teknologi  menimbulkan masalah baru yang ternyata belum bisa dijangkau oleh  pranata  hukum  di  Negara  kita,  kemajuan teknologi  saat  ini  memunculkan  sebuah  kejahatan yang  disebut  dengan  istilah cyber  crime atau kejahatan  jaringan  internet.  Kejahatan  yang terjadi tidak terbatas pada lingkup kejahatan yang bersifat  konvensional  tapi  sekali  lagi  kejahatan bergerak  kepada  arah  yang  berbeda  yakni  melalui teknologi seperti internet.
Kejahatan  yang  mulai  muncul  sebagai konsekuensi  tumbuhnya  teknologi  internet  dan media sosial yaitu kejahatan terhadap para wanita, yakni  di  antaranya  adalah  pelecehan  seksual
(sexual  harassment) dimana  sebagian  besar  korban adalah  kaum  perempuan.  Pelecehan  seksual dalam dunia maya ini bisa terjadi di mana-mana dan tak terbatas pada waktu tertentu. Kemudahan akan  adanya  akses  internet  digunakan  sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di media sosial.
Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 91  kasus  pelecehan  seksual  yang  telah  terjadi melalui  media  sosial  maupun  internet,  namun Komnas  perempuan  terkait  hal  ini    menduga lebih  banyak  jumlah  korban  pelecehan  namun tidak  melaporkan  apa  yang  dialaminya.  Kasus pelecehan  ini  tidak    melihat    siapa    korbannya, hal  ini  dialami  oleh  seorang  publik  figur  Via Vallen  yang  telah  mendapatkan dirrect  message dari  seorang  pemain  sepak  bola.  Via  Vallen memposting  dalam  instagram  pribadinya  kata- kata  bernada  pelecehan  yang  dikirim  oleh  pria tersebut sebagai usaha menyatakan  perlawanan terhadap  pelecehan  seksual  lewat  pemberian sanksi  sosial  terhadap  si  pelaku.  Insiden  yang menimpa  artis  ini  adalah    dengan    tiba-tiba    si pria  mengirim  DM (dirrect  message )  yang  isinya mengandung  pelecehan  seksual  melalui  media instagram.
Kejahatan  pelecehan  seksual  dengan  cara verbal atau kata-kata  melalui media sosial  telah banyak terjadi di masyarakat, tapi aturan hukum yang  ada baik KUHP,  UU ITE tidak secara  detail serta  khusus  mengatur  kejahatan  ini,  padahal kejahatan pelecehan seksual ini merupakan awal dari kejahatan lainnya yang muncul, seperti halnya penculikan, pemerkosaan dan hal ini merupakan masalah serius yang tidak tampak oleh mata serta diabaikan oleh para pembuat undang undang.

## 2. Metode
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif. Yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan  kaidah  atau  norma  yang  ada  dalam hukum  positif  Indonesia.  Penelitian  hukum  ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan- aturan hukum yang bersifat formil seperti halnya peraturan perundang-undangan.

## 3. Pembahasan

## 3.1 Pelecehan Verbal dalam Media Sosial
Faktor  yang  mempengaruhi,  seseorang melakukan  tindakan  pelecehan  seksual  dengan cara biasanya dilakukan karena adanya pembiaran yang  menjadikannya  suatu  hal  yang  biasa  jika dilakukan  secara  berulang-ulang.  Jika  godaan  di zaman  dulu  dilakukan  secara  langsung  melalui kata-kata dihadapannya, kini pelecehan tersebut bergeser diaktualisasikan melalui media internet (Feryna, 2018).
Pelecehan  seksual  digolongkan  menjadi  2 (dua) bentuk yaitu: pelecehan seksual secara fisik atau  non  verbal  dan  verbal.  Pelecehan  seksual fisik atau non verbal dapat berupa meraba bagian tubuh,  menyentuh,  memegang  anggota  tubuh korban  dan  korban  merasa  dipermalukan  dan terintimidasi  atas  tindakan  tersebut.  Tindakan pelecehan seksual ini kemudian berlanjut dengan mencium atau bahkan memperkosa korban.

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL
Aena Linaa Mustka, Setyono, Muhari Santoso, iahaiya Sabrina
Pelecehan  seksual  dengan  verbal,  kalimat  atau kata-kata  yang  ditujukan  kepada  sang  korban sehingga  korban  tersebut  merasa  malu  dan terintimidasi. Selain hal tersebut diatas, tindakan bersiul dari seseorang tak dikenal kepada wanita yang sedang lewat dimuka umum dan tindakan- tindakan  lainnya  yang  dilakukan  dengan  kata- kata/verbal  juga  termasuk  dalam  pelecehan seksual (Christy, 2020).
Konsepsi  kekerasan  menurut  KUHP  seperti yang tersebut di dalam pasal 289 KUHP, diartikan sebagai  membuat  orang  pingsan  atau  tidak berdaya/hilang  kesadaran.  Pengertian  dalam KUHP  tersebut  hanya  menjelaskan  penggunaan kekerasan  melalui  fisik,  meskipun  sebenarnya masih  terdapat  bentuk/cara  kekerasan  secara psikis seperti pada tindak pelecehan seksual (Sri, 2007).
Pelecehan  verbal  merupakan  salah  satu bentuk  dari  pelecehan  seksual,  dan  pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Maka  dari  itu,  sebelum  menjelaskan  mengenai pelecehan verbal maka harus dijabarkan terlebih dahulu perihal kekerasan seksual dan pelecehan seksual.
Pelecehan  seksual  meruapakan  bagian  dari kekerasan dalam bentuk seksual, karena pelecehan seksual  merupakan  sebuah  tindak  pemberian perhatian dengan tidak lazim secara seksual baik melalui  lisan,  melalui  fisik  maupun  tulisan  kepada perempuan bilamana hal tersebut tak diinginkan oleh perempuan yang bersangkutan.
Sebagaimana  halnya  perbuatan  asusila lainnya seperti pelacuran, perkosaan, pornografi, sehingga  berdasar  studi  penelitian  tentang perempuan  yang  telah  berkembang  sedemikian pesatnya,  masalah  pelecehan  seksual  ini digolongkan sebagai salah satu bentuk kekerasan kepada  perempuan  khususnya  yakni  pada kekerasan seksual.
Pelecehan  merupakan  istilah  yang  berasal dari kata dasar “leceh”, diartikan sebagai sebuah tindak  peremehan  atau  penghinaan.  Istilah
pelecehan seksual dalam bahasa Inggris  disebut dengan  kata  “ sexual  harassment” .  Dalam  bahasa inggris Kata “ harass” mengandung makna sebagai “menggoda,  mengusik,  perbuatan  mengganggu, sehingga  menyebabkan  rasa  marah  atau  rasa cemas pada korbannya (Edi, 2001).
Tindak Kekerasan seksual sejatinya berasal dari kata berikut, yaitu “kekerasan dan seksual”, yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut  sebagai  “ sexual hardness”. Sebuah  Kata hardness mengandung pengertian  kekerasan,  tidak      menyenangkan dan tidak bebas (John, 1997). Kekerasan seksual merupakan  setiap  penyerangan terhadap seseorang  yang  mengandung  unsur  seksual  dan hal  ini  ditujukan  kepada  perempuan,  kekerasan ini  bisa  yang  bersifat  fisik  atau  non  fisik    dan tidak  memperdulikan  ada  atau  tiadanya  sebuah hubungan personal yang mengikat antara pelaku dan korban (Aroma, 2003).
Istilah  “ sexual  harassment” ini  diartikan dengan  makna  “ unwelcome  attention” atau  dengan kata  lain  “suatu  perhatian  yang  tak  diinginkan”, dalam  hukum  hal  ini  diartikan  dengan  makna “ imposition of unwelcome sexual demands or creation of  sexually  offensive  environments” (pemaksaan suatu  kehendak  seksual  atau  tindak  serangan seksual) (Christina, 2012).
Tindak  pelecehan  seksual  merupakan  sebuah perilaku yang berkonotasi seksual yang mana hal tersebut tak diinginkan dan tak dikehendaki oleh seorang yang telah menjadi korban  dari pelecehan seksual tersebut, sehingga menyebabkan rasa tak nyaman  bagi  diri  korbannya.  Berikut  Perbuatan yang  dimasukkan  sebagai  tindak  pelecehan seksual yakni mengeluarkan lelucon yang berbau seksual,  suatu  pernyataan  yang  merendahkan suatu  orientasi  seksual  seseorang,  permintaan untuk  dilakukannya  perbuatan  yang  berbau seksual,  suatu  ucapan  atau  perbuatan  yang berkonotasi  dengan  sesuatu  yang  tercium  bau seksual  didalamnya,  sampai  dengan  pemaksaan untuk melakukan suatu kegiatan berbau seksual, yang mana perbuatan itu bisa dilakukan baik secara
Volume 2, Issue 1, May 2021
langsung maupun tak langsung ( implicitly ).
Pelecehan  seksual  memiliki  ruang  lingkup yang  luas,  berbagai  bentuk  dari  lisan  dan  juga tulisan,  fisik  maupun  non  fisik,  mulai  dari ungkapan  verbal  (komentar  yang  tak  senonoh, gurauan  seksual  dan  sebagainya),  kemudian dalam  bentuk  fisik  misalnya  mencolek,  meraba, mengelus,  memeluk,  dan  lain  sebagainya,  serta mempertontonkan  gambar  berbau  pornografi (Marcheila,  2013).  Perbuatan  ini  seringkali  terjadi dalam  masyarakat  dan  mengalami  peningkatan tiap tahunnya tetapi tidak ada aturan yang tegas mengatur perbuatan tersebut. Kekerasan seksual ringan  seperti  komentar  verbal  yang  berbau seksual,  gurauan,  siulan  ejekan,  dan  secara  non verbal  seperti  ekspresi  wajah,  gerakan  tubuh ataupun  perbuatan  lainnya  yang  meminta perhatian  seksual  yang  tak  dikehendaki  korban bersifat melecehkan atau menghina korban (Eka, 2019).
Pelecehan  seksual  dalam  bentuk  fisik  tidak terbatas dalam bentuk sentuhan fisik, mengusap, mencolek, mendekap, dan/atau mencium. Sedang pelecehan seksual dalam  bentuk  non fisik yakni siulan,  kedipan  mata,  ucapan  yang  menjurus seksual, ajakan melakukan hubungan badan serta mempertontonkan materi  yang  berbau  pornografi, mempertunjukkan  alat  kelamin  pada  seseorang, merekam, atau mengambil gambar secara diam- diam dengan objek tubuh seseorang.
Kasus tindak pelecehan seksual ini nyatanya pada  Tahun  2018  mengalami  sebuah  kenaikan yakni sejumlah 14 persen tahun 2017, sebanyak 406.178  kasus,  hal  ini  berarti  di  tahun  2017  ini kasus  pelecehan  seksual  mencapai  angka  350.000 kasus. Seorang komisisoner komnas  perempuan yaitu  Ibu  Mariana  Aminuddin  menyatakan kurangnya  pendidikan  atas  seks  ini  menjadi sebuah  sumbangan  penyebab  paling  besar  atas tindak  pelecehan  seksual,  rata-rata  korban  ini tidak  menyadari  jika  para  wanita  pada  saat  itu sedang  mengalami  tindak  pelecehan  atau  menjadi korban tindak pelecehan seksual .

## 3.2 Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial
Mens  rea atau  lebih  dikenal  dengan  istilah kesalahan  adalah  cikal bakal munculnya konsep pertanggungjawaban.  Kesalahan  dilandasi  atas dasar  suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan  orang itu  bersalah  dan  dipengaruhi  oleh  pikiran  jahat. Dua  unsur  suatu  perbuatan  itu  dikategorikan sebagai  mens  rea,  pertama;  adanya  perbuatan yang dilarang dan kedua; adanya sikap batin yang tercela (Hanafi, 1999).
Unsur-unsur  tindak  pidana  pelecehan verbal melalui media sosial adalah adanya suatu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  yakni perbuatan  yang  dilakukan  adalah  melontarkan kata/kata komentar berbau porno atau perilaku yang memberikan rasa risih terhadap orang lain melalui  media  sosial  misalnya  menggirimkan gambar alat kelamin.
Unsur  yang  kedua  adalah  diancam  pidana yakni perbuatan pelecehan verbal dapat diancam dengan  pidana  tentang  kejahatan  terhadap kesusilaan  karena  termasuk  perbuatan  asusila dan mengandung unsur pornografi.
Unsur  yang  ketiga  adalah  melawan  hukum, hal  ini  karena  telah  mengganggu  kenyamanan, keamanan  bagi  orang  lain  dan  mengurangi  hak asasi  manusia  lain,  dimana  mengganggu  dan mengurangi  hak  asasi  orang  lain  melanggar hukum.
Unsur  yang  ke  empat  adalah  dilakukan dengan  kesalahan,  unsur-unsur  kesalahan diantaranya  adalah  kapasitas  dari  diri  pelaku kejahatan  tersebut  untuk  mampu  bertanggung jawab  atas  perbuatan  yang  dilakukannya, hubungan  batin  antara  si  pembuat  dengan perbuatannya  yang  dapat  berupa  kesengajaan atau  kealpaan  dan  tidak  adanya  alasan  penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.
Unsur  yang  ke  lima  adalah  orang  yang mampu  bertanggung  jawab,  pertanggungjawaban

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL
Aena Linaa Mustka, Setyono, Muhari Santoso, iahaiya Sabrina
pelaku  pelecehan  verbal  melalui  media  sosial berkaitan  dengan  kesalahan  pelaku.  Seorang dikatakan  mampu  bertanggung  jawab  apabila tidak  ada  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.
Beberapa  hukum  positif  di  Indonesia  yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal  saat  ini  beserta  pertanggungjawaban pidananya  adalah  pertama  KUHP,  namun  KUHP tidak  mengenal  istilah  kejahatan  pornografi. Namun,  ada  pasal  KUHP  yang  bisa  dikenakan untuk  perbuatan  ini,  yaitu  pasal  282  KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
Kedua adalah UU No 44 Th 2008 tentang Pornografi  Pasal  9,  perbuatan  yang  dilarang dalam pasal 35 UUP ini sama dengan perbuatan yang  dilarang  dalam  pasal  9  UUP  yang  ditujuk oleh  pasal  35  UU.  Apabila  dirinci  tindak  pidana Pasal 35 UUP terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu  :  Perbuatan  menjadikan,  Objeknya  orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
UUPornografiadalah lexspecialis (hukumyang khusus) dari  UU Informasi Transaksi Elektronik dan  KUHP  dalam  kejahatan  pelecehan  verbal melalui  internet.  Pelecehan  verbal  merupakan salah  satu  bagian  dari  muatan  yang  melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan  KUHP.  Undang-Undang  tersebut  mengatur tentang setiap orang yang melakukan pornografi bukan  mengatur  Pelecehan  Verbal  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  undang-undang  ini dapat  berlaku  pada  pelaku  apabila  melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Ketiga adalah UU No. 19 Th 2016 Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (1) UU ITEk, rumusan pada pasal tersebut memberi pengertian bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah  Informasi/Dokumen  Elektronik,  termasuk dalam  tindak  pidana  dalam    bidang    Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki sebuah
kepentingan  hukum  yang  perlu  dilindungi  yaitu dalam hal terjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat (Adani, 2015).
Ada  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan untuk mengatasi pelecehan seksual secara verbal, antara  lain;  merumuskan  dan  memperluas penafsiran  Pasal  Pasal  289-296  KUHP  dengan artian  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu birahi dimasukkan ketentuan batasasan tindakan kekerasan seksual secara verbal.
Merumuskan  pasal khusus  terkait  tindakan kekerasan seksual secara  verbal  di media sosial dalam  RUU  Penghapusan  kekerasan  seksual. Suatu aturan khusus mengenai pelecehan verbal ada dalam  Rancangan  Undang-Undang  Republik Indonesia  tentang  Penghapusan  Kekerasan Seksual ( RUU PKS). Di dalam pasal RUU PKS ini tidak memberikan arti khusus mengenai apa itu pelecehan seksual, namun dalam pasal 11 ayat (1) pelecehan seksual termasuk ke dalam kekerasan seksual ( Indah, 2019).

## 4. Simpulan
Kurangnya pendidikan atas seks ini menjadi sebuah  sumbangan  penyebab  paling  besar  atas tindak  pelecehan  seksual,  rata-rata  korban  ini tidak  menyadari  jika  para  wanita  pada  saat  itu sedang  mengalami  tindak  pelecehan  atau  menjadi korban tindak pelecehan seksual .
Beberapa  hukum  positif  di  Indonesia  yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal  saat  ini  beserta  pertanggungjawaban pidananya  seperti  KUHP  dan  Undang-Undang ITE,  masih  jauh  dari  kata  optimal,  karena masih ada beberapa hal yang perlu  diselesaikan dengan  detail  dan  kesplisit.  Hal-hal  tersebut dapat  dilaksanakan  melalui  interpretasi  tentang pelecehan  seksual  harus  diberikan  domain  hukum yang  pasti  dan  memasukkannya  dalam  kategori kekerasan seksual.
Volume 2, Issue 1, May 2021

## Daftar Pustaka
Feryna  Nur  Rosyidah,  M.  Fadhil  Nurdin, “Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja” , Jurnal Pemikiran  dan  Penelitian  Sosiologi,  Vol.  2, No. 2. 2018
Christy  A.  I.  Aleng,“ SANKSI  HUKUMTERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL”, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr- Jun, 2020 Sri  Endah  Kinasih, “Perlindungan  dan  Penegakan HAM terhadap Pelecehan  Seksual”, Masyarakat Kebudayaan dan Politik , Vol. 20, No. 4, 2, 2007
Edi  Setiadi, Perlindungan  Hukum  Bagi  Wanita  dari Tindakan  Kekerasan, Jurnal  Mimbar  No.  3 Th.XVII, 2001
John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1997
Aroma Elmina Martha, Perempuan  Kekerasan dan Hukum , UII Press, Yogyakarta, 2003
Christina  Yulita  dkk, A-Z  Pelecehan  Seksual:  Lawan
&  Laporkan!, Komite  Nasional  Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012 Marcheyla Sumera, “ Perbuatan Kekerasan/
Pelecehan  Terhadap  Perempuan ,”  Lex  et societatis,Vol.1No.2,2013
Eka  Ayuningtyas,dkk,  “ Konsep      Pencabulan Verbal  dan  Non  Verbal  dalam  Hukum Pidana ,”Jurnal  Education  and  Development Institut  Pendidikan  Tapanuli  Selatan, Vol.7No.3,2019
Hanafi,  “Reformasi  Sistem  Pertanggungjawaban Pidana” , Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27
Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak  Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap  Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik), Media Nusa Creative, 2015
Indah  Aidina  Prihadi ,  Gagasan  Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, JOM Fakultas  Hukum  Universitas    Riau    Volume VI Edisi 2, 2019