## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.184 https://mhn.bphn.go.id

## DINAMIKA HUKUM KONSERVASI ALAM SEBAGAI FENOMENA DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA
(Dynamics of Natural Conservation Law as a Phenomenon in the Development of the State Capital City)
Andreas Tedy Mulyono Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Lippo Plaza Semanggi, Jl . Jend. Sudirman Kav. 50, Jakarta
e-mail: tedy.mulyono@lecturer.uph.edu

## Abstrak
Rencana  pembangunan  Ibu  Kota  Negara  Indonesia  (IKN)  akan  mempengaruhi  kawasan  konservasi  dan sumber  daya  alam  hayati  sebagai  suatu  konsep  yang  universal  di  bidang  lingkungan  hidup.  Masalah pertama yang hendak dibahas adalah korelasi antara perkembangan konsep hukum konservasi global yang berjangka panjang dengan kebijakan pembangunan IKN yang cenderung berjangka lebih pendek. Korelasi ini kemudian menimbulkan masalah kedua, yaitu pertanyaan tentang tantangan konservasi apa saja yang harus diidentifikasi jenis dan sifatnya. Adapun masalah ketiga adalah reformasi birokrasi seperti apa yang tercipta sehubungan dengan korelasi antara hukum konservasi dan kebijakan pemindahan IKN. Penelitian hukum  menggunakan  metode  yuridis  normatif-kualitatif.  Analisis  beberapa  peraturan  perundang- undangan dan studi kepustakaan terhadap berbagai konsep dilakukan untuk menjelaskan perkembangan strategi konservasi dunia ( the world conservation strategy ) dan pengaruhnya terhadap kebijakan nasional Indonesia yang mendukung pembangunan IKN baru. Namun kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dan norma hukum konservasi masih berimplikasi positif dengan beberapa catatan dan rekomendasi. Substansi pengaturan pembangunan IKN mendukung reformasi yang lebih berdaya guna dan bertepat guna antara birokrasi pusat dan daerah dalam mengelola kawasan konservasi di IKN.
Kata kunci: hukum konservasi, strategi konservasi dunia, keadilan sosial, keadilan ekologi, reformasi birokrasi.

## Abstract
The development plan for the State Capital of Indonesia (IKN) will affect the conservation areas and living natural resources as universal concepts in the environmental field. The first issue to be discussed is the correlation between the long-term development of the concept of global conservation law and the IKN development policy which tends to be shorter-term. This correlation then raises a second problem, namely the question of what conservation challenges should be identified, their kinds and characteristics. The third problem is what kind of bureaucratic reform has been made in relation to the correlation between the conservation law and the policy of moving IKN. Legal research uses normative-qualitative juridical methods. Analysis of several laws and regulations and literature study of concepts to explain the development of the world conservation strategy and its impact on Indonesian national policies. However, the policy of relocating the State Capital and the legal norms for the conservation still have positive implications with several notes and recommendations. The substance of the IKN development regulation supports reform of the central and regional bureaucracy that is more effective and efficient in managing the conservation area in the IKN.
Keywords: conservation law, world conservation strategy, social justice, ecological justice, bureaucracy reform.

## A. Pendahuluan
1 Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan (MPR) Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019.
2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. LN RI: 2022-41 ; TLNRI: 6766. Penjelasan umum Undang-Undang ini menyatakan bahwa latar belakang penyusunan Undang-undang ini adalah ketiadaan Undang- Undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia.
3 “Ibu  Kota  Negara  bernama  Nusantara  dan  selanjutnya  disebut  sebagai  Ibu  Kota  Nusantara  adalah  satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.” Ibid , Pasal 1 butir (2).
4  Lokasi  IKN  telah  termasuk  juga  dalam  Arah  Pengembangan  Wilayah  2021,  Wilayah  Kalimantan  sebagai  salah satu  prioritas  pembangunan  ( Major  Project )  untuk  mendorong  percepatan  pertumbuhan  dan  meningkatkan diversifikasi ekonomi wilayah Kalimantan. Lihat: Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, hlm. IV.29.  .
5 Kawasan IKN termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah sesuai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara. Opcit. , Bagian Ketiga: Cakupan Wilayah, Pasal 6.
6 Lihat https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/666/kota-pemerintahan-di-tepi-hutan (diakses 13-3-2022). 7  Lihat https://unmul.ac.id/page/bukit-suharto-1486971670.html (diakses 13-3-2022).
Sejak tahun 2019, Presiden Jokowi telah menyampaikan  rencana  pembangunan  Ibu Kota Negara 1 .  Salah  satu  pertimbangannya yang relevan dengan tulisan ini adalah bahwa masyarakat  Indonesia  membutuhkan  Ibu Kota  yang  tata  kelolanya  dilakukan  secara modern,  aman,  berketahanan,  dan  ber- kelanjutan.  Selain  itu  juga  demi  pemerata- an  pembangunan  yang  selama  ini  terpusat di  Pulau  Jawa,  pembangunan  Ibu  Kota Negara  menjadi  acuan  bagi  penataan  dan pembangunan wilayah lainnya di Indonesia.
Ide  tersebut  terus  bergulir  hingga  sing- kat nya pada tanggal 15 Februari 2022 lalu, memperoleh legitimasi setelah disahkan dan diundangkannya  Undang-undang  Nomor  3 Tahun 2022 2 . Pasal 1 butir (2) Undang-undang a  quo menyebutkan terminologi Ibu Kota Negara  bernama  Nusantara 3 (selanjutnya disingkat  IKN).  Sebelumnya,  pemilihan  IKN yang ideal pun dilakukan dengan melakukan kajian dan membandingkan beberapa lokasi 4 . Pilihan akhirnya jatuh pada lokasi IKN, yaitu terletak pada dua kabupaten yang berada
di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  yaitu  antara wilayah  Kecamatan  Samboja,  Kabupaten Kutai  Kertanegara  dan  wilayah  Kecamatan Sepaku,  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. Luas total wilayah darat IKN adalah 256.142 hektare,  yang  terdiri  dari  kawasan  Ibu  Kota Nusantara (+/- 56.180 hektare) dan kawasan pengembangan  Ibu  Kota  Nusantara  (+/- 199.962 hektare) 5 .
Pemindahan dan pengembangan IKN berdampak  langsung  dan  tidak  langsung terhadap  pengelolaan  kawasan  konservasi yang telah ada di Kalimantan Timur. Kawasan hutan yang terdekat dan oleh karenanya terdampak  langsung  adalah  Taman  Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto 6 .  Kawasan TAHURA  yang  sebagian  dikenal  sebagai “Hutan Penelitian Universitas Mulawarman” ini  terdiri  dari  beberapa  tipe  ekosistem antara  lain,  hutan  pantai,  hutan  kerangas, hutan  campuran dipterocarpaceae dataran rendah,  alang-alang  dan  semak  belukar 7 . Merujuk  pada  dasar  hukumnya,  kawasan tersebut mengalami beberapa kali perubahan

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
status  dan  fungsi 8 .  Terakhir  berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Nomor  1231  Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  577/Menhut-11/2009, ditetapkan terletak di Kabupaten Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luasnya 64.814,98 hektare.
Kawasan  konservasi  penting  lainnya adalah Taman Nasional Kutai seluas 198.629 hektar.  Letaknya  sebagian  besar  berada di  wilayah  Kabupaten  Kutai  Timur  (80%) dan  sisanya  di  wilayah  Kabupaten  Kutai Kertanegara (17,48%) serta di Kota Bontang (2,5%) 9 .  Penunjukkan  calon  Taman  Nasional Kutai  berdasarkan  SK  Menteri  Pertanian Nomor  736/Mentan/X/1982  dan  kemudian dikukuhkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Kpts-II/1995. Penetapan Kawasan Taman  Nasional  Kutai  seluas  192.709,55 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan  Nomor  SK.  4194/Menhut-VII/ KUH/2014  tanggal  10  Juni  2014  juncto  SK Menteri  Kehutanan  Nomor  718/Menhut- II/2014  tanggal  29  Agustus  2014  tentang
8 Pada  tahun  1982,  Menteri  Pertanian  melalui  SK  No.  818/Kpts/Um/11/1982  tanggal  10  November  1982 menetapkannya  sebagai  Hutan  Lindung  Bukit  Soeharto  seluas  27.000  Ha.  Kemudian  tahun  1987,  Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan No. 245/Kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987, merubah status kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas kira-kira 23.800 Ha menjadi Hutan Wisata berikut perluasan kawasan hutan sekitarnya seluas kurang lebih 41.050 Ha sehingga luas Hutan Wisata Bukit Soeharto kurang lebih menjadi 64.850 Ha. Lalu pada 1991, keputusan di atas kemudian dikuatkan kembali pada 20 Mei 1991 melalui SK Menhut No 270/ Kpts-II/1991 dikeluarkan ketetapan sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Wisata. Tahun 2004, muncul usulan perubahan fungsi Kawasan Hutan Wisata Alam Bukit Soeharto menjadi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Hal ini ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan No. SK.419/Menhut-II/2004 tanggal 19  Oktober  2004  dengan  luas  61.850  Ha.  Setelah  itu  melalui  keputusan  Menteri  Kehutanan  SK.577/Menhut- II/2009  maka  luasan  Tahura  Bukit  Soeharto  pun  diperluas  dan  ditetapkan  menjadi  67.766  Ha.  Lihat:  https:// indonesia.go.id/kategori/komoditas/666/kota-pemerintahan-di-tepi-hutan (diakses 13-3-2022).
9  Jatna Supriatna, Berwisata Alam di Taman Nasional , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 329- 336.
10 “Sejarah Kawasan”, https://www.tnkutai.org/profil/sejarah-kawasan/ (diakses 13-3-2022).
11 Sudiyono, “Sengketa Pengelolaan Kawasan Taman Nasional dalam Era Otonomi Daerah: Kasus Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur”, Jurnal Masyarakat dan Budaya , Volume 7 No. 1, Tahun 2005, hlm. 119-142.
12 Handian Purwawangsa, “Instrumen Kebijakan untuk Mengatasi Konflik di Kawasan Hutan Konservasi”, Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan , Vol. 4 No. 1, April 2017: 28-47.
Kawasan  Hutan  Kalimantan  Timur  dan Kalimantan Utara 10 .
Beberapa  penelitian  sebelumnya  me- nunjuk kan adanya masalah pengelolaan yang menimbulkan  konflik 11 .  Penyebab  konflik antara  lain  adalah  inkonsistensi  kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana terlihat  dalam  regulasi  pengelolaan  sumber daya  alam.  Selain  itu,  juga  lemahnya  pe- megang  otoritas,  dalam  hal  ini  Balai  Taman Nasional Kutai. Hal lainnya yang mengemuka adalah  meningkatnya  partisipasi  masyarakat dalam pengembangan kegiatan pada semua tingkatan  tersebut  di  era  otonomi  daerah. Juga  semakin  meningkatnya  minat  para  pe- mangku kepentingan terhadap pemanfaatan lahan  di  kawasan  Taman  Nasional  Kutai, karena potensi tambang batu bara 12 .
Konflik  yang  disebabkan  oleh  in- konsistensi  kebijakan  pemerintah  pusat dan  daerah  secara  umum  masih  menjadi momok dan kendala pelayanan terhadap masyarakat  pemangku  kepentingan.  Secara substansi belum sesuai dengan pertimbang- an  pembentukan  undang-undang  otonomi

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
daerah yang berbunyi: “bahwa efisiensi dan efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  perlu  ditingkatkan  dengan  lebih memperhatikan  aspek-aspek  hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah,  potensi  dan  keanekaragaman daerah,  serta  peluang  dan  tantangan persaingan  global  dalam  kesatuan  sistem penyelenggaraan pemerintahan negara” 13 . Berbagai permasalahan muncul, baik  sebelum  maupun  setelah  berlakunya Undang-undang  tentang  Pemerintahan Daerah a quo . Di antaranya adalah penerapan kebijakan pemerintah terkait dengan investasi  Penanaman  Modal  Asing  atau Penanaman Modal Dalam Negeri 14 ;  yang pada  intinya  adalah  perbedaan  kepentingan nasional  dan  kepentingan  daerah 15 yang terutama berhubungan dengan pendapatan asli  daerah 16 yang  menjadi  aspek  penting dalam mengatur keuangan daerah. Kendala  lainnya  adalah  desentralisasi  fiskal sebagai  sarana  mempercepat  terciptanya kesejahteraan  masyarakat  secara  mandiri sesuai  dengan  potensi  daerah 17 ;  termasuk sistem pemungutan pajak daerah 18 .
Bingkai otonomi daerah pun mencakup
13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lihat: bagian pertimbangan/konsiderasi. 14  Sumarsono, “Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah”,
Jurnal Law Reform , Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007, hlm 63-85.
15 Baginda Harahap, “Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Perspektif Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah (IC. Kasus Batam sebagai Model)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Volume: 32, Oktober-Desember 2002, hlm. 424-442.
16 Raksaka Mahi, “Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia , Vol. VI, No. 01, Juli 2005, hlm. 39-49.
17  Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia”, Law Reform , Volume 15, Nomor 1, 2019, hlm. 149-163.
18 Rona Rositawati, “Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi”, Law Reform , Volume 4, April 2017.
19 Zaili Rusli Adianto dan Dadang Mashur, Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah , Pekanbaru: Taman Karya, 2020, hlm. 47-56.
20 Ibid , hlm. 57-64.
21 Ibid , hlm. 68-76.
konsep  pembangunan  berkelanjutan.  Hadir- nya otonomi daerah diharapkan mampu mengurai  problematika  lingkungan  hidup  di Indonesia. Peran dan fungsi otonomi daerah sejatinya  terlihat  dari  meningkatnya  peran serta  masyarakat  lokal  dalam  perlindungan dan  pengelolaan  sumber  daya  alam. Sedikitnya  ada  tiga  aspek  otonomi  daerah yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Pertama, desentralisasi seper- ti  telah  diuraikan  sebelumnya 19 . Kedua, penyeleng garaan pemerintahan daerah ber  wawasan  lingkungan 20 .  Ketiga,  strategi pembangunan daerah untuk lingkungan hijau 21 ;  yang  sekarang  lebih  dikenal  dan dikem bangkan  sebagai  pertumbuhan  eko- nomi hijau ( green growth economy ).
Karenanya,  secara  konsep,  realisasi pembangunan IKN yang kelak dilanjutkan dengan pemindahan ibu kota negara, juga merupakan  isu  konservasi  lingkungan karena keberadaan IKN akan berlanjut terus bahkan bisa selamanya. Dalam meta-prinsip pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ),  hal  ini  berkaitan  dengan  tiga pilar pokoknya, yaitu ecology (kelestarian lingkungan), economy (pertumbuhan

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
ekonomi), dan equity (keadilan  sosial) 22 . Resultan  dari  ketiga  pilar  tersebut  pada prakteknya  sangat  sulit  untuk  memuaskan para  pemangku  kepentingan.  Kalangan konservasi mengklaim bahwa pembangunan ekonomi  haruslah  fleksibel  dan  senantiasa mempertimbangkan  kelestarian  lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya 23 .
Dampak lingkungan pemindahan ibu kota  negara  dapat  disimulasikan  dengan meminjam formula I = P x A x T yang dikembangkan  oleh  Paul  Ehrlich  dan  John Holdren  pada  tahun  1972.  Persamaan  ini menggambarkan dampak ( Impact ) atau perubahan lingkungan merupakan fungsi dari ukuran  populasi  ( Population ), kemakmuran atau  jumlah  konsumsi  ( Affluence ), dan teknologi ( Technology ). Walaupun dalam perkembangannya para ahli lain menyampai- kan kritiknya, namun rumus ini berguna untuk mempelajari  hubungan  antara  faktor-faktor yang mengatur perubahan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan IKN.
Setidaknya  secara  nasional,  pem- bangunan IKN di Kalimantan Timur akan mengurangi tekanan overpopulation (P’) yang demikian besar di Pulau Jawa. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang tepat (T’) dalam mengelola energi yang ramah lingkungan di kawasan  IKN  juga  akan  berdampak  positif terhadap  perubahan  lingkungan.  Sesuai komitmen Pemerintah sejak awal menjadikan
22 A. T. Mulyono, “Penerapan Meta-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Hutan Taman Nasional di Indonesia”, Disertasi, Universitas Pelita Harapan, Jakarta ( unpublished ), 2016.
23 Anonymous , “ Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development ” in World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development , IUCN, UNEP, WWF in collaboration with FAO and UNESCO, 1980. 24  “Menuju Visi Indonesia 2045: Kota Dunia untuk Semua”, https://ikn.go.id/ (diakses 16-3-2022).
IKN  sebagai  kota  paling  berkelanjutan  di dunia,  selain  merupakan  simbol  identitas nasional dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan 24 . Dengan kata lain, pemindahan ibu kota ini setidaknya berpotensi mengubah P dan T menjadi P’ dan T’; artinya mengurangi tekanan konservasi sumber daya alam hayati kita.
Pro dan kontra pembangunan IKN wajar  terjadi.  Apalagi  Indonesia  masih ber  hadapan  dengan  pandemi  Covid-19 yang  akut.  Juga  isu  mengenai  problem struktural  agraria  yang  sebagian  kalangan menganggapnya sebagai masalah kronis dan berpotensi konflik, termasuk di wilayah IKN. Pihak non-state  actor pun mengaitkannya dengan  kemungkinan  timbulnya  masalah penggusuran  masyarakat  kecil,  perampasan tanah  masyarakat,  pengadaan  lahan  untuk kepentingan  umum,  dan  lain-lain.  Artinya permasalahan konservasi sumber daya alam hayati  merupakan  salah  satu  dari  sekian masalah sektoral lainnya.
Secara strategis, untuk mencapai tujuan konservasi, pemerintah perlu menghilangkan setidaknya  dua  anggapan.  Pertama,  bahwa konservasi  adalah  sektor  independen  yang terbatas  dan  sebagian  besar  berkaitan dengan satwa liar atau dengan tanah. Kedua, bahwa  faktor-faktor  ekologis  merupakan hambatan bagi pembangunan yang dalam beberapa  kasus  dapat  diabaikan  dengan aman  dan  dalam  kasus  lain  dapat  dianggap

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
hanya  berdasarkan  proyek  demi  proyek, bukan sebagai masalah kebijakan. 25
Interpretasi  yang  sempit  tentang konservasi setidaknya memiliki tiga konsekuensi  penting.  Pertama,  kebijakan pembangunan tertentu yang berdampak ekologis  jarang  diantisipasi  dan  karenanya kebijakan  tersebut  tidak  segera  disesuaikan untuk menghindari kesalahan yang merugikan. Kedua, sektor-sektor yang secara langsung  bertanggung  jawab  atas  sumber daya hayati (terutama kehutanan, pertanian, satwa  liar,  dan  perikanan)  mengorbankan pemeliharaan  karena  sering  dipaksa  untuk berkonsentrasi pada produksi, sehingga basis sumber  daya  untuk  penggunaan  di  masa depan  rusak  dan  sumber  daya  terbarukan hilang.  Ketiga,  karena  gagalnya  kebijakan sektor  lain  akibat  kurangnya  konservasi sebelumnya.  “Prakiraan  sektor  energi terbarukan tentang kehidupan pembangkit listrik  tenaga  air,  misalnya,  mungkin sepenuhnya  dipalsukan  oleh  pengelolaan daerah aliran sungai yang buruk”. 26 Penafsiran ini mencoba memperlihatkan adanya urgensi konflik  vertikal  dan  horizontal  yang  harus segera diselesaikan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  tulisan ini  mencoba  menguraikan  implikasi  hukum dari  berlakunya  Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, khususnya  terhadap  hukum  konservasi
25 Anonymous , “ Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development ” in World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development , IUCN, UNEP, WWF in collaboration with FAO and UNESCO, 1980.
26 Ibid . 27  Lihat: Marzuki, P. M., Penelitian Hukum , edisi revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 137-141. 28 Anonymous , “ Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development ” dalam World  Conservation  Strategy:  Living  Resource  Conservation  for  Sustainable  Development , IUCN, UNEP, WWF (1980).
29 Report of The World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987).
sumber  daya  alam  hayati  di  Indonesia.  Ada tiga rumusan masalah hukum ( legal inquiry ) yang  hendak  dibahas.  Pertama,  bagaimana perkembangan  konsep  hukum  konservasi sumber  daya  alam  hayati  dikaitkan  dengan realisasi pembangunan IKN? Kedua, apa saja tantangan  pengaturan  kegiatan  sebelum, selama,  dan  setelah  pembangunan  IKN berdasarkan  perspektif  hukum  konservasi? Ketiga,  bagaimana  reformasi  birokrasi  yang sejalan  dengan  pemindahan  IKN  sekaligus memperhatikan keadilan sosial ( social justice ) dan keadilan ekologi ( ecological justice )?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  normatif  dengan  pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan studi kepustakaan  dengan  pendekatan  konsep ( conceptual approach ) 27 . Data sekunder yang diuraikan,  termasuk  namun  tidak  terbatas pada:  (i) World  Conservation  Strategy versi International  Union  for  Conservation  of Nature and Natural Resources (IUCN, 1980) 28 yang  dalam  perkembangannya  terfokus terhadap keanekaragaman hayati ( biological diversity) sesuai Brundtland Commission Report ( “Our  Common  Future”,  October 1987 ) 29 ;  (ii)  Literatur-literatur  terkait  konsep Community-based  Conservation (CBC); (iii) Integrasi  konsep  konservasi  terkait  Keadilan Sosial  ( social  justice ) dan keadilan ekologi

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
( ecological justice ); serta (iv) konsep-konsep kontemporer  konservasi  global  lainnya yang relevan dengan dampak lingkungan hidup akibat pembangunan IKN, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pustaka  penunjang  lainnya  adalah literatur  mengenai  pengelolaan  kawasan hutan  konservasi  yang  meliputi  kawasan taman  nasional  dan  non-taman  nasional. Secara  khusus  juga  bahan  bacaan  terkait Taman Nasional Kutai dan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto yang berdekatan dengan kawasan IKN.
Tinjauan  yuridis  normatif  dalam penelitian  ini  utamanya  menganalisis  bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan,  yaitu:  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 30 (selanjutnya disingkat  UU  KSDAHE)  dan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 31 (selanjutnya disingkat PPLH); beserta berbagai peraturan pelaksananya 32 . Undang- undang  lainnya  yang  relevan  untuk  dibahas adalah: (i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 33 juncto Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015

## tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. LN RI: 1990-49; TLN RI: 3419.
31 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN RI: 2009- 140, TLN RI: 5059.
32 Peraturan  pelaksana  dalam  hal  ini  meliputi  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri, dan  peraturan  terkait  lainnya  sesuai  dengan  hierarki  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (perubahan pertama) dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 (perubahan kedua).
33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN RI: 2014-244; TLN RI: 5587.
34  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria, LN RI: 1960-104; TLN RI: 2043.
35 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. LN RI: 1999-167; TLN RI: 3888.
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  menjadi  undang- undang; (ii) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Agraria 34 (selanjutnya  disingkat  UUPA);  (iii) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan 35 sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2004  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan menjadi  undang-undang;  serta  (iv)  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan 36 .

## C. Pembahasan
Bagian  ini  menawarkan  jawaban  atas rumusan  masalah  dengan  menguraikannya menjadi  tiga  sub  bagian,  yaitu:  (1)  Per- kembangan  strategi  konservasi  sumber daya alam hayati; (2) Tantangan pengaturan kegiatan pembangunan IKN; dan (3) Kewenangan  konservasi  yang  beralih  dari pusat ke “daerah”.

## 1. Perkembangan Strategi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Pemahaman tentang konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia masih mengacu pada  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  Ekosistemnya  (selanjutnya  disingkat KSDAHE).  Terminologi  konservasi  sumber daya  alam  hayati  dalam  Undang-undang a quo diartikan  sebagai  “pengelolaan  sumber daya  alam  hayati  yang  pemanfaatannya dilakukan  secara  bijaksana  untuk  menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara  dan  meningkatkan  kualitas keanekaragaman  dan  nilainya” 37 ;  sedangkan yang  dimaksud  dengan  sumber  daya  alam hayati  adalah  unsur-unsur  hayati  di  alam meliputi  tumbuhan  dan  hewan/satwa  yang bersama  dengan  unsur  non-hayati  di sekitarnya  secara  keseluruhan  membentuk ekosistem 38 .
Adapun kata “ to conserve ”  dalam kamus  Cambridge  diartikan  secara  harfiah sebagai  “ to keep  and  protect  something from damage, change,  or waste ” 39 ;  sedang- kan Black’s  Law  Dictionary lebih  spesifik menyebutkan “ protecting and using resources in a wise way to get the most benefit for the long term .  There  are  many  ways  to  do  this by  alternative  technologies,  recycling,  and
37  Lihat: Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, loc. cit .
38 Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, Ibid .
39 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conserve (diakses 13-3-2022). 40  https://thelawdictionary.org/conservation/> (diakses 13-3-2022).
41  International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dengan dukungan UNEP dan WWF; serta hasil kolaborasi dengan FAO dan UNESCO, published: 1980.
42 Robert Siburian dan John Haba, Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 6.
43 Ibid .
44  Tema sentral keadilan sosial dan keadilan ekologi akan diuraikan pada bagian akhir tulisan ini. Lihat: Chukwumerije Okereke & Mark Charlesworth, “Environmental and Ecological Justice”, Advances in International Environmental Politics, (London: Plagrave Macmillan, 2014), hlm 328-355.
reduction of waste. ” 40 Kedua pemahaman ini memberikan  wacana  perlindungan  sumber daya alam untuk jangka panjang dengan berbagai  cara  demi  menghindari  kerusakan lingkungan.
Demikian halnya dengan IUCN (1980) yang mengampanyekan “ the World Conservation  Strategy ”  (WCS)  dengan “ the  three  objectives  of  conservation:  (i) maintenance of essential ecological processes and life-support systems; (ii) preservation of genetic diversity; (iii) sustainable utilization of species and ecosystems” 41 . Sebelumnya, IUCN (1968) menyebutkan  bahwa  “konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, dan mineral ke  organisme  hidup,  termasuk manusia  sehingga  dapat  dicapai  kualitas kehidupan manusia  yang  meningkat 42 . Kegiatan  manajemen  konservasi  meliputi survei,  penelitian,  administrasi,  preservasi, pendidikan,  pemanfaatan,  dan  latihan 43 ”. Kampanye  ini  sejalan  dengan  politik lingkungan  internasional  ( international environmental  politics ) yang telah diterima secara universal yang tema sentralnya adalah keadilan 44 .
Seiring  berjalannya  waktu,  strategi konservasi lingkungan senantiasa mengalami perubahan. Mulai dari paradigma WCS versi IUCN-1980 di  atas  hingga  pendekatan
konservasi  berbasis  masyarakat  (CBC: community-based conservation ) 45 . Walaupun sebenarnya pendekatan yang terbaru hanya mengubah  atau  memodifikasi  saja,  tidak menggantikannya secara menyeluruh. Karena agenda alternatif  yang  dikampanyekan dalam  strategi  konservasi  alam  selama  ini berkaitan erat dengan redistribusi kekuasaan ( redistribution of power ) yang contoh nyatanya adalah  upaya  mendelegasikan  pengelolaan sumber  daya  alam  kepada  masyarakat  lokal atau masyarakat adat 46 .
Pendekatan  CBC  sejatinya  merupakan manifestasi  dari  konsep biological  diversity (keanekaragaman  hayati)  yang  kemudian dikolaborasikan  ke  dalam  meta-prinsip sustain able  development (pembangunan ber ke lan jutan).  Pada  Oktober  1987,  laporan dari  Komisi  Brundtland  “ Our  Common Future ”  mencantumkan  hal  tersebut.
Keanekaragaman hayati  adalah  istilah  yang digunakan untuk menggambarkan keragaman kehidupan di bumi  dalam  segala  bentuknya dan  pada  semua  tingkatan;  karenanya terdapat tiga  pengelompokan  utama  ke- aneka ragaman,  yaitu:  keanekaragaman organisme,  keanekaragaman  genetik,  dan
45  Robert Fletcher, Wolfram Dressler, and Bram Buscher, “ The New Frontiers of Environmental Conservation ” dalam Critical Green Engagements: Environmental Conservation in the Neoliberal Age , Series Eds.: James Igoe, Molly Doane, Dan Brockington, Tracey Heatherington, Bram Buscher, and Melissa Checker, Tucson: The University of Arizona Press, 2014, hlm. 3-6.
46  J. Arnscheidt, ‘Debating’ Nature Conservation: Policy, Law, and Practice , Amsterdam: Leiden University Press, 2009, hlm. 397-398.
47  Edward J. Goodwin, International Environmental Law and the Conservation of Coral Reefs , New York: Routledge Research in Environmental Law, 2011, hlm. 103-126.
48 Ibid . 49  T.O.  McShane et al ., “ Hard  Choices:  Making  Trade-Offs  between  Biodiversity  Conservation  and  Human  Well- Being .” Biological Conservation 144 (3), 2011, hlm. 966-972. 50 Anonymous , “ Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development ” in World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development , IUCN, UNEP, WWF in collaboration with FAO and UNESCO, 1980.
keanekaragaman ekologi (lingkungan) 47 . Sejak  laporan  Komisi  Brundtland  tersebut setidaknya  telah  diakui  pentingnya  meng- hubungkan  konservasi  dan  pembangunan berkelanjutan 48 . Kendalanya adalah memang,  kompati- bili tas  konservasi  dan  pembangunan  diper- tanyakan  oleh  penggiat  konservasi  karena pertentangan  antara  mata  pencaharian  dan masalah lingkungan mungkin sebagian besar tidak dapat didamaikan 49 . Selain itu haruslah diakui  bahwa  secara  teknis  ukuran  kinerja konservasi  yang  dapat  diterima  ( acceptable measure of conservation performance ) masih sangat kurang. Akibatnya lembaga-lembaga di Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan luas untuk melindungi lingkungan, terkadang sulit  untuk  membujuk  instansi  di  bawahnya untuk  memanfaatkan  sumber  daya  alam secara lestari. 50
Berbagai  kelemahan  konseptual  ter- sebut  dapat  mengakibatkan  gagal paham yang  mendasar  saat  menyusun  substansi hukumnya.  Bahkan  sasaran  konservasi yang dijadikan  acuan  norma  hukum  KSDAHE  di Indonesia sempat mengalaminya , yaitu pada saat  pengajuan  Rancangan  Undang-Undang
(draft  RUU  KSDAHE 2019) 51 ,  yang  sedianya menggantikan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 52 .
Seperti  diketahui,  UU  5/1990  (UU KSDAHE)  masih  mengadopsi  tiga  sasaran konservasi  dari WCS  versi  IUCN-1980.
Penjelasan  umum  undang- undang a  quo menyebutkan bahwa “berhasilnya konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (i) menjamin terpeliharanya proses  ekologis  yang  menunjang  sistem penyangga kehidupan  bagi  kelangsungan pembangunan  dan  kesejahteraan  manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan); (ii) menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber  genetik  dan  tipe-tipe  ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia  yang  menggunakan  sumber daya  alam  hayati  bagi  kesejahteraan (pengawetan  sumber  plasma  nutfah);  dan (iii)  mengendalikan  cara-cara  pemanfaatan sumber  daya  alam  hayati  sehingga  terjamin kelestariannya” 53 . Disebutkan  pula  bahwa “akibat  sampingan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang kurang  bijaksana,  belum harmonisnya  penggunaan  dan  peruntukan
51 Siaran Pers, “RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Masih Perlu Pendalaman”, 16 Januari 2019,  Nomor:  SP.016/HUMAS/PP/HMS.3/1/2019.  Lihat:  http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1744 (diakses 13-3-2022).
52 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, loc. cit . 53 Ibid . 54 Ibid . 55 DPR RI mengajukan RUU KSDAHE kepada Presiden melalui surat Ketua DPR RI Nomor LG/2358/DPR RI/XII/2017. Selanjutnya Presiden RI melalui Surat Nomor B-14/Pres/03/2018 tanggal 09 Maret 2018 kepada Ketua DPR RI telah menyampaikan wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang KSDAHE. Ibid . 56 Ibid . 57 Ibid . 58 Ibid .
tanah  serta  belum  berhasilnya  sasaran konservasi  secara  optimal,  baik  di  darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya  gejala  erosi  genetik,  polusi,  dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari)” 54 .
Sementara  itu pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2019, sempat dilakukan pembahasan RUU tentang KSDAHE dimaksud. Pemerintah menugaskan Menteri LHK, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 55
Setelah dilakukan pembahasan, “Pemerintah  menganggap  masih  diperlukan pendalaman secara  mendasar,  terutama terkait  filosofi  konservasi  dan  prinsip- prinsip  ekologi , juga berkaitan dengan konstitusionalitas  dan  implementasinya” 56 . Rapat  Kerja  tersebut memberikan beberapa catatan  yang  pada  intinya  adalah  bahwa “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah memiliki peran dan kinerja yang cukup efektif dalam rangka KSDAHE di Indonesia” 57 . Juga  bahwa RUU KSDAHE yang merupakan RUU  inisiatif  dari  DPR  di  dalamnya  masih terdapat  pasal-pasal  yang  belum  sesuai dengan filosofi konservasi dan prinsip dasar ekologi 58 . Selain itu, RUU ini juga belum

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
sejalan  secara  filosofis  universal  tentang konservasi, pun dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945.  Karenanya  Pemerintah  mengusulkan untuk diberikan waktu agar dapat bersama- sama antara Pemerintah dan Komisi IV DPR RI untuk mempersiapkan RUU KSDAHE secara mendasar, komprehensif, dan sistematis. Hal tersebut  dilakukan  mengingat  penting  dan strategisnya  pengaturan  tentang  konservasi sumber daya alam.
Rapat kerja tersebut akhirnya memutuskan  untuk  memberikan  waktu kepada  Pemerintah  untuk  mempersiapkan segala  hal  yang  diperlukan.  Implikasinya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  Ekosistemnya  masih  berlaku.  Hal  yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa sasaran konservasi  lingkungan  dalam  hukum  positif di  Indonesia  tetap  mengacu  pada  Strategi Konservasi  Dunia ( World  Conservation Strategy ),  yaitu  perlindungan,  pengawetan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan. 59
Dalam  kaitannya  dengan  realisasi pembangunan dan pengembangan IKN, maka  perkembangan  strategi  konservasi sumber daya alam hayati mempunyai prinsip yang  sama,  yaitu  keseimbangan  ekologi dan keberlanjutan pembangunan 60 . Selain menempatkan  Indonesia  pada  posisi  yang lebih strategis, pembangunan IKN juga akan menjadi  contoh  bagi  pengembangan  kota
59 Ibid . 60 Lihat: Pasal 3 ayat (2) huruf (b) dan (d) UU IKN, loc. cit . 61 Ibid . 62 Ibid . 63 Ibid .
64  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, LN RI: 2007-33; TLN RI: 4700.
65 Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2020- 2024, LN RI: 2020-; LN RI: 2020-10.
yang hijau dan berkelanjutan di dunia 61 . Sesuai  dengan  tujuan  utama  dari  yang diturunkan dari Visi pembangunan IKN, maka kota hijau dan berkelanjutan dimaksud adalah kota  yang  mengelola  sumber  daya  secara efisien 62 . Pemanfaatan sumber daya alam (air dan energi), termasuk pengelolaan sampah, integrasi moda transportasi, lingkungan layak huni dan sehat, serta sinergi lingkungan alam dan lingkungan binaan 63 . Pada gilirannya, habitat yang terjaga akan mencegah hilangnya keanekaragaman  hayati  sebagai  fokus  dari konsep konservasi kontemporer.

## 2.  Tantangan  Realisasi  Pembangunan IKN
Dalam  hal  pengelolaan  konservasi, kementerian atau lembaga yang menghadapi tantangan realisasi pembangunan IKN secara langsung adalah Dirjen KSDAHE, Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Dasar undang-undangnya  adalah  Undang-undang Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional 2005-2025 64 .  Secara  hierarkis,  peraturan pelaksana dari undang-undang ini, berturut- turut adalah: (i) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  2020-2024 65 ; (ii) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Nomor  P.51/Menlhk/Setjen/ Set.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan 66 ; (iii) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana  Strategis  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Tahun  2020-2024 67 ; (iv) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  Nomor  P.82/MENLHK/ SETJEN/SET.1/11/2019  tentang  Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 68 ; (v) Peraturan Direktur  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/ REN.0/9/2020  tentang  Rencana  Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 69 ; dan (vi  Peraturan  Direktur  Jenderal  Konservasi Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  Nomor P.9/KSDAE/SET.3/REN.0/11/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  Tahun 2021 70 .
Pada  Rencana  kerja  (RENJA)  tahun 2021  Dirjen  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati  (disingkat  KSDAE)  inilah  tercantum pengembangan kawasan perkotaan 71 , khususnya  pemindahan  IKN  yang  termasuk dalam  program  prioritas  pembangunan wilayah  Kalimantan  Timur 72 . Strategi
66 Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.51/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2017  tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
67  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P/16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020  tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, BNRI: 2020-919.
68 Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019  tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, BNRI: 2019-1546.
69 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.
70  Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.9/KSDAE/SET.3/REN.0/11/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021.
71 Ibid .
72  Lihat: http://ksdae.menlhk.go.id/rencana-kerja.html (diakses 8-7-2022).
73 Ibid . 74 Ibid. 75  Lihat https://www.conservation.org/about (diakses 13-3-2022).
pelaksanaannya adalah penyiapan lahan IKN dari  kawasan  hutan  untuk  pembangunan IKN  seluas  175.000  hektar 73 . Selain itu juga  pemulihan  ekosistem  pada  kawasan konservasi  Tahura  Bukit  Soeharto  yang menjadi atau terkena lokasi IKN, yaitu seluas 1.200 hektar 74 .
Dari uraian di atas, berarti bahwa - dalam hubungannya dengan pemindahan IKN - UU KSDAHE  telah  sinkron  hingga  pengaturan dalam  peraturan-peraturan  pelaksana  pada level  teknis.  Proses  pemindahan  IKN  dalam hal  ini  meliputi  strategi  penyiapan  lahan dari  kawasan  hutan,  sekaligus  pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi.
Di  sisi  lain,  dampak  dari  pembangunan kawasan  IKN  menimbulkan  kegamangan penggiat konservasi. Adagium “ Human beings are  totally  dependent  on  nature ” 75 seakan menghadap antinomi akibat pemindahan IKN sehingga berubah menjadi sebaliknya bahwa alamlah yang akan tergantung pada manusia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, konsep KSDAHE  yang  berorientasi  jangka  panjang akan berhadapan dengan pembangunan IKN yang  disinyalir  mengandung  kepentingan bisnis jangka pendek.
Kampanye  konsep  KSDAHE  yang

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
abstrak  biasanya  menjadi  konkret  dalam daftar  panjang  bahaya  dan  bencana alam. Berbagai bentuk gangguan alam dimaksud  adalah  erosi  tanah,  penggurunan ( desertification ), hilangnya lahan pertanian, polusi,  penggundulan  hutan,  degradasi  dan perusakan ekosistem, kepunahan spesies dan varietas.
Untuk  mencegahnya,  sejak  lama  telah ada  agenda  alternatif  yang  disebut  sebagai “ redistribution  of  power ”.  Alternatif  ini merupakan  strategi  konservasi  “ creating new  power  structures  outside  the  existing state structure ”. Agenda penciptaan struktur kekuasaan  baru  ini  harus  dibarengi  dengan menciptakan  struktur  baru  lainnya  untuk perjuangan politik konservasi alam. 76
Penjelasan  tersebut  menunjukkan eksistensi pemangku kepentingan ( stakeholders )  konservasi  yang  berinteraksi. Pihak Negara ( state ) diwakili oleh Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Juga  ada penggiat  dan  atau  organisasi  massa  ( non- state actors )  serta  investor  atau  pengusaha ( entrepreneurs ) dan masyarakat lokal.
Demikian halnya dengan gerakan konservasi  global  ( global  conservation movement )  yang  memodifikasi  agenda  ini dengan  konsep  CBC  ( Community-based Conservation ) 77 . Selanjutnya gerakan ini juga menghubungkan  konservasi  dengan  paham neoliberal  yang  secara  aktif  membentuk kembali  hubungan  manusia-alam  dalam konteks  beberapa  abad  perkembangan
76  J. Arnscheidt, op. cit. , hlm. 397.
77  Robert Fletcher, Wolfram Dressler, and Bram Buscher, op. cit. , hlm. 3.
78 Ibid. , hlm. 246-247. 79  Lorraine Elliott, The Global Politics of the Environment, 2 nd Ed ., (New York: Palgrave Macmillan, 2004), hlm. 243.
80 Ibid ., hlm. 29-30.
kapitalis 78 .
Debat  politik  skala  lokal  dan  skala nasional terkini tentang lingkungan juga telah banyak diulas berdasarkan politik konservasi global 79 . Kunci untuk mendeskripsikan debat politik  tersebut  itu  disandingkan  dengan penyediaan  sarana  untuk  lebih  memahami dan  mempromosikan  perilaku  ramah lingkungan  sekaligus  mengelola  konflik lingkungan.
Lebih jauh lagi benturan antar pemangku kepentingan  meliputi  juga  upaya  untuk melestarikan  keanekaragaman  hayati 80 . Perdebatan  konservasi  biasanya  bertolak dari tantangan lingkungan yang dianggap mendesak  saat  ini,  khususnya  hilangnya keanekaragaman hayati ( lost of biodiversity ), dan  peran  masyarakat  dalam  konservasi kawasan hutan. Berbagai bidang ketegangan mengemuka  antara  mata  pencaharian lokal  dan  upaya  konservasi  internasional, antara  masyarakat  lokal  dan  satwa  liar, dan  juga  antara  cara  hidup  tradisional  dan ‘modernitas’.  Sementara  konflik-konflik  ini tidak  dapat  dengan  mudah  diselesaikan, maka argumentasi yang lebih baik dilakukan dengan mempertimbangkan efek-efek sosial  dan  ekologis,  dalam  ukuran  yang sama.  Mereka  menyesuaikannya  dengan isu  perampasan  tanah  oleh  perusahaan besar,  kerawanan  pangan,  dan  perpindahan manusia.  Sementara  itu  ada  pula  yang berusaha  untuk  mendamaikan  hubungan dan tanggung jawab yang lebih dari sekadar

## manusia.
Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa  masalah  lingkungan  tidak  dapat dilihat  sebagai  ekologi  murni  karena  selalu melibatkan  orang-orang  dengan  asumsi yang berbeda tentang alam dan budaya, begitu  juga  masalah  sosial  yang  terkait dengan kendala lingkungan 81 . Mereka juga berjuang  atas  nama  keadilan  sosial  ( social justice )  dan  keinginan  global  yang  semakin meningkat untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah  juga  akan  terus  didesak  untuk mengutamakan  aspek  pengelolaan  bersama ( co-management ) dan dialog terbuka ( open dialogue ) 82 . Menurut Arnscheidt, yang paling blak-blakan dalam menyuarakan hal ini adalah Brechin et  al. ;  mereka  mempromosikan agenda  keadilan  sosial  yang  mencakup penentuan nasib sendiri ( self-determination ), representasi  diri  ( self-representation ), dan partisipasi yang setara ( equal participation ) 83 . Kontroversi  lainnya  terkait  dengan pengembangan  argumen  bahwa  hubungan manusia-lingkungan  diatur  dalam  realitas ekologis  dan  etika  ekologis  dan  alih-alih menjadi proses yang saling konstitutif, manusia memiliki  ketergantungan  wajib  pada  alam,
81 Iain J. Davidson-Hunt and Fikret Berkes, “ Nature and society through the lens of resilience: toward a human- in-ecosystem perspective ”, dalam Fikret Berkes, Johan Colding, Carl Folke, Navigating Social-ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change , (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 53-57. 82 Ryan Plummer and John FitzGibbon, “ Connecting Adaptive Co-management, Social Learning, and Social Capital through Theory and Practice ” dalam Derek Armitage, Fikret Berkes, Nancy Doubleday, Adaptive Co-Management: Collaboration, Learning, and Multi-level Governance , Vancouver: UBC Press, 2007, hlm. 39-41 83 J. Arnscheidt, op. cit ., hlm. 363.
84  M. Daud Silalahi dan Kristianto P.H., Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia (Bandung: Keni Media, 2015), hlm. 158-162.
85 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, LN RI: 2012-22, TLN RI: 5280.
86 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, LN RI: 2020-245, TLN RI: 6573.
87  Mahkamah Konstitusi mengabulkan satu permohonan pengujian formil dari dua belas permohonan (uji formil dan/atau materil) perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  terhadap  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Selengkapnya  lihat: https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=371 (diakses 13-3-2022).
bukan sebaliknya. Hal ini akan memungkinkan posisi etis yang mencakup kebutuhan spesies lain dan memberikan pertimbangan simultan (tanpa  disubordinasikan  ke  yang  lain)  untuk keadilan bagi manusia dan non-manusia.
Problem akut dan kronis yang bercampur aduk di antaranya: (ii) terbatasnya sumber daya ( resource limitation/scarcity ); (ii) daya dukung ekosistem  ( carrying  capacity  of  ecosystem) ; dan (iii) kebutuhan generasi yang akan datang ( the needs of future generations ) 84 . Walaupun lahan di Kalimantan masih relatif luas, namun proses pengadaan lahan dan sumber daya IKN lainnya  tetap  perlu  diperhatikan.  Misalnya mekanisme  pelepasan  kawasan  hutan  dan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum ( vide Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk  Kepentingan  Umum 85 juncto Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 86 yang bisa menjadi isu tersendiri terkait putusan MK pada 25 November 2021 lalu 87 . Hal ini mengaitkan isu kerusakan lingkungan dengan  potensi  konflik  sosial  yang  serupa di  bidang  agraria  kita,  seperti  perampasan tanah warga sekitar, penggusuran masyarakat kecil, pelanggaran HAM.

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
Semua  tantangan  ini  secara  mendasar mengubah  cara  ilmuwan  berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Khusus- nya  ilmuwan  sosial  dan  spesialis  konservasi bersama-sama  bermaksud  untuk  ber- kontribusi  dalam  memperkuat  kolaborasi interdisipliner  di  bidang  konservasi.  Dengan kata lain, - dalam perspektif hukum konservasi – tantangan realisasi kegiatan pembangunan IKN,  bukan  hanya  masalah  sosial  yang berkaitan dengan hukum ( social  problem ), tetapi juga yang tidak atau belum berkaitan dengan hukum ( societal problem ).

## 3.  Kewenangan Konservasi yang Beralih dari Pusat ke “Daerah”
Berbagai tantangan seperti diuraikan di atas  berhubungan  erat  dengan  kewenangan pengelolaan konservasi yang masih dianggap kontra  produktif  antara  pusat  dan  daerah. Karenanya fokus awal kewenangan konservasi di kawasan IKN ini adalah korelasi pengaturan antara IKN, OTDA, dan KSDAHE. Fokus berikutnya  adalah  legitimasi  pergeseran kewenangan  konservasi  dari  pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah  secara  umum namun tepat serta terukur.

## a. Korelasi Pengaturan IKN, OTDA, KSDAHE-PPLH
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2022 tentang Ibu Kota Negara 88 (selanjutnya disingkat  UU  IKN)  mencakup  yurisdiksi
88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (LNRI: 2022-41; TLN-RI:6766). 89 Ibid . 90 Ibid . 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
92 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, LN RI: 2020-41; TLN-RI: 6766).
93 Ibid .
nasional, namun sifat operasionalnya bersifat daerah,  khususnya  meliputi  wilayah  dua kabupaten, yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara 89 . Hal ini sesuai dengan konsep IKN bernama Nusantara yaitu satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus setingkat provinsi 90 . Sementara itu pengaturan tentang pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan lebih  dikenal  dengan  nama  undang-undang Otonomi Daerah 91 (selanjutnya disingkat UU OTDA).
Benang merah kedua undang-undang a quo (UU  IKN  dan  UU  OTDA)  adalah  visi  IKN sebagai kota dunia. Selain sebagai penggerak ekonomi  Indonesia  di  masa  depan,  tujuan pembangunan dan pengelolaan IKN adalah menjadi kota berkelanjutan di dunia ( world sustainable  city ) 92 . IKN juga diharapkan menjadi  simbol  identitas  nasional  yang merepresentasikan  keberagaman  bangsa Indonesia,  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 93.
Adapun  “payung  hukum”  ( umbrella provision ) pengelolaan lingkungan hidup di  Indonesia  sejatinya  adalah  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
Hidup 94 (selanjutnya  disingkat  UU  PPLH). Konsep  dan  asas  hukum  terkait  UU  PPLH adalah  sehubungan  dengan  pihak  “Menteri, Gubernur,  dan  Bupati/Walikota” 95 yang tercantum dalam berbagai pasal pengaturan UU  KSDAHE.  Lalu  di  bagian  Penjelasan Umum,  butir  (9)  menyebutkan  bahwa  UU PPLH  memberikan  kewenangan  yang  lebih luas  kepada  Pemerintah  Daerah 96 .  Dasarnya adalah  Pasal  2  huruf  (n)  UU  PPLH  yang mencantumkan asas otonomi daerah, yaitu: bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman daerah dalam bingkai NKRI 97 .
Ruang lingkup UU PPLH ( vide Pasal 4)  meliputi  juga  keterlibatan  Pemerintah Daerah  dalam  aspek  pemeliharaan  yang dijelaskan  bahwa  pemeliharaan  lingkungan hidup meliputi upaya konservasi sumber daya alam  yang  meliputi  kegiatan  perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari ( vide Pasal 57 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2)) 98 . Kemudian  secara  teknis  Pasal  63  UU  PPLH mengatur  tentang  Tugas  dan  Wewenang Pemerintah dan Daerah 99 .
Hal ini sejalan dengan pengaturan pada UU  KSDAHE  tentang  Penyerahan  Tugas  dan
94  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, loc. cit. 95 Ibid .
96 Lihat juga: Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 70-5.
97 Ibid .
98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, loc. cit . 99 Ibid . 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, loc. cit . 101 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, loc. cit . 102 Ibid . 103 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 42.
Pembantuan  (Pasal  38)  yang  artinya  bahwa Pemerintah  Pusat  dapat  menyerahkan sebagian  urusan  ke  Pemerintah  Daerah 100 . Lalu Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah  sesuai  Pasal  90  UU  PPLH  yang mengatur  bahwa  kewenangan  mengajukan gugatan  ganti  rugi  dan  tindakan  tertentu dipegang  oleh  instansi  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah 101 . Hal ini juga meliputi  tindakan  tertentu  dalam  arti tindakan  pencegahan  dan  penanggulangan pencemaran,  kerusakan,  serta  pemulihan fungsi lingkungan hidup 102 .
Uraian  tersebut  di  atas  menjelaskan keterkaitan  substansi  pengaturan  dan korelasinya satu dengan yang lain. Substansi pengaturan tersebut tampaknya sudah ajeg, sinkron,  dan  tidak  mengandung  konflik norma.  Namun  demikian,  secara  sistemik kendala implementasi di lapangan dalam hal penegakan dan budaya hukumnya merupakan masalah  tersendiri; 103 terutama dalam hal melakukan koordinasi kewenangan yang baik antara pusat dan daerah. Terkadang, budaya hukum  masyarakat  menampilkan  sesuatu yang unik; misalnya, budaya hukum memiliki esensi  spiritual  dan  eksistensi  kontekstual. Akibatnya, penegakan hukum dalam konteks kebudayaan  berbagi  ruang  dengan  sisi  lain nilai-nilai yang diyakini sakral dalam substansi

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
religi dan meyakini nilai kearifan lokal 104 .

## b.  Legitimasi  Pergeseran  Kewenangan Konservasi Pusat ke Daerah
Legitimasi  kewenangan  ini  menjadi  sub bahasan  yang  penting  karena  merupakan analisis  yuridis  yang  menunjukkan  “ benefit ” pemindahan IKN terhadap konservasi sumber daya  alam  hayati. Benefit ini  tercipta  dari kolaborasi  antara  peraturan  perundang- undangan yang telah ada, yaitu UU OTDA, dengan UUU IKN. Ternyata ada beberapa norma  hukum  pengelolaan  kawasan konservasi  yang  telah  diatur  dalam  UU OTDA. Kemudian dengan berlakunya UU IKN, ternyata akan mempermudah pengelolaan karena  penyelenggaraan  kewenangan  akan menjadi  lebih  efektif.  Berikut  ini  penjelasan rincinya.
Konsep  hukum  dalam  UU  IKN  secara implisit menekankan akan adanya legitimasi pergeseran kewenangan pusat ke daerah. Hal ini  dapat  diketahui  dari  pengertian  tentang Ibu  Kota  Negara  yang  disebut  sebagai  Ibu Kota  Nusantara,  yaitu  satuan  pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi ( vide Pasal  1  butir  (2)).  Kemudian  tentang sifat  dari  Pemerintahan  Daerah  Khusus  IKN atau  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai penyelenggara  urusan  pemerintahan  di  IKN yang meliputi pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan,  dan  pemindahan  IKN,  serta
104 D. P. Rahayu, Faisal, Yokotani, R. Sari, & N.Satrio (2020). “ Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society ,” Law Reform , 16 (2), 2020, 276-289. Master of Law, Faculty of Law , Universitas Diponegoro.
105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Nusantara, loc. cit .
106 Lihat: Wandojo Siswanto, Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Pengelolaan saat ini, Pembelajaran dan Rekomendasi . (Bonn and Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017), hlm. 3.
107 Ibid .
108 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, loc. cit . 109 Ibid .
penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN ( vide Pasal 1 butir (8) dan (9) juncto Pasal 4 ayat (3)). 105
Perihal  kedudukan  dan  kekhususan IKN  yang  berkaitan  dengan  kewenangan konservasi  dapat  ditafsirkan  dari  Pasal  5 ayat  (5)  dan  ayat  (6).  Undang-undang  IKN mengatur bagaimana Pemerintahan Daerah Khusus  IKN  menjalankan  fungsi  dan  peran pemerintahan  daerah.  Undang-undang ini juga memberikan hak kepada Otorita IKN  untuk  menetapkan  segala  peraturan dalam  rangka  merealisasikan  IKN,  termasuk yang  berkaitan  dengan  konservasi  sumber daya  alam  dan  ekosistemnya.  Salah  satu simplifikasinya  adalah  dengan  membedakan berdasarkan  dua  kategori  kawasan  hutan, yaitu taman nasional dan non-taman nasional 106 yang lokasinya berdekatan dengan IKN. 107
Penafsiran  kewenangan  konservasi  ini juga  akan  sinergis  dengan  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah 108 . Pasal 14 ayat (1)  menentukan  bahwa  “Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  bidang  kehutanan,  … dibagi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah Provinsi” 109 . Kemudian urusan pemerintahan dan  kewenangan  terkait  pengelolaan kawasan  taman  hutan  raya  (TAHURA)  yang berada  di  kabupaten/kota  berada  di  bawah pemerintah  kabupaten/kota  ( vide Pasal  14
ayat (2)) 110 . Adapun TAHURA yang berada di lintas  batas  kabupaten/kota,  kewenangan pengelolaannya berada di pemerintah provinsi.
Selama  ini  representasi  Pemerintah Pusat  adalah  Direktorat  Jenderal  Konservasi Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  (Ditjen KSDAE) qq Kementerian Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan;  sebagai  pihak  yang paling  bersinggungan  langsung  dengan giat  konservasi,  khususnya  kewenangan pengelolaan  hutan  konservasi.  Aspek pemanfaatan lahan untuk kawasan IKN dalam hal ini bertautan dengan sektor kehutanan di seputar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Catatannya  adalah  bahwa  KemenLHK atau  Ditjen  KSDAE  sebaiknya  memberikan mekanisme  pengusulan  sebagai  dasar  bagi pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/ kota)  untuk  mengusulkan  TAHURA  sebagai Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Konservasi (KPHK) 111 .  Mekanisme  pengusulan  ini  kelak juga dapat digunakan oleh Otorita IKN, baik kawasan hutan taman nasional maupun non- taman nasional lainnya.
Dengan demikian kewenangan konservasi  berkorelasi  dengan  upaya  meng- integrasikan  konservasi  ke  dalam  proses pembangunan  IKN.  Salah  satu  wujud pentingnya adalah upaya identifikasi berbagai aspek pada area seputar IKN di mana terdapat benturan  kepentingan  konservasi  di  daerah dengan kepentingan pembangunan IKN yang
110 Ibid . 111 Manfaat dari pembentukan KPHK meliputi KPHK Taman Nasional dan KPHK Non-taman Nasional, yang diklaim akan mengarah pada pengelolaan kawasan yang lebih baik. Selanjutnya KPHK dapat memberikan saran teknis untuk pengelolaan TAHURA di wabah otorisasi pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. Ibid, hlm. 3, 8 dan 12.
112 Lihat: “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” (13/7/2021); www.menlhk.go.id/site/post/101> diakses 08-07-2022.
telah “bertransformasi” menjadi pemerintah daerah.  Proses  integrasi  dan  identifikasi tersebut  harus  mampu  menciptakan kerjasama  yang  menguntungkan  bagi keduanya.  Pada  akhirnya  berharap  bahwa “dagangan”  pilar-pilar  pembangunan  ber- kelanjutan ( sustainable  building  blocks ) akan  secara  efektif  “dibeli”  oleh  Otorita IKN  untuk  mempersiapkan,  membangun, dan  memindahkan  ibu  kota  negara  serta menyelenggarakan Pemerintahan Daerah IKN. Statusnya sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus ini di sisi lain menjadikan Pemerintah  yang  “lebih  dekat”  dengan permasalahannya.
Pragmatisnya dalam masalah konservasi sebelum  dan  setelah  pemindahan  IKN adalah bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih bertepat guna dan berdaya guna. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  yang  membawahi  Direktorat Jenderal  KSDAE,  beserta  kelima  Direkturnya kelak berkantor di IKN. Sebelum pemindahan IKN, maka Direktorat Perencanaan Kawasan  Konservasi  (RenKK)  yang  lebih berperan.  Kemudian  selama  dan  setelah pemindahan  IKN,  menyusul  bergabung juga keempat Direktorat lainnya, yaitu Direktorat  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi, Direktorat  Keanekaragaman  Hayati  Spesies dan  Genetik,  Direktorat  Pemanfaatan Jasa  Lingkungan  Kawasan  Konservasi,  dan Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem 112 . Dengan demikian, agenda

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
Direktur RenKK terkait konservasi mangrove di Teluk Balikpapan pun akan lebih mudah koordinasinya 113 .
Perlu  diketahui  bahwa  mangrove  Teluk Balikpapan bernilai konservasi tinggi sehingga berpotensi  menyangga  ekosistem  di  luar batas  Kawasan  IKN 114 .  Kawasan  mangrove ini juga menjadi perhatian publik lingkungan hidup karena mengandung keanekaragaman hayati (kehati) yang tinggi 115 . Sementara itu, karena  konservasi  berjangka  panjang,  maka konservasi  mangrove  Teluk  Balikpapan  pun menciptakan  tantangan  yang  periodenya meliputi sebelum dan sesudah pembangunan IKN.
Agenda  penting  lainnya  dari  Direktorat RenKK adalah survey detail keanekaragaman hayati  pada  areal  tertentu  yang  memiliki kehati tinggi serta survey detail aspek sosial penggunaan lahan di dalam Kawasan Tahura Bukit  Soeharto  termasuk  dalam  Kawasan Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus  (KHDTK). Walaupun  beririsan  langsung  dengan Kawasan IKN, namun tantangan dalam hal ini cenderung berkategori moderat.
Secara  filosofi  pun  cita  hukum  ( recht- sidee )  konservasi  menuju  keadilan  sosial ( social justice ) dan keadilan ekologi ( ecological justice )  akan  lebih  mendapat  per hatian  dari Pemerintah.  Artinya  keadilan  yang  selama ini diperdebatkan akan lebih dapat diterima
113 Lihat http://ksdae.menlhk.go.id/berita/11010/implementasi-teknologi-kehati-di-ikn.html> diakses 08-07-2022. 114 Lihat http://ksdae.menlhk.go.id/berita/10573/pantau-ikn,-ini-pesan-dirjen-ksdae.html> diakses 08-07-2022. 115 Ibid . 116 Eleanor Shoreman-Ouimet & Helen Kopnina, “ Reconciling ecological and social justice to promote biodiversity conservation ”, ( Biological Conservation , 184, 2015), hlm 320-6. 117 Kopnina, Helen and Haydn Washington (Eds.), Conservation: Integrating Social and Ecological Justice , ISBN 978- 3-030-13905-6  (eBook),  (Springer  Nature  Switzerland  AG,  2020),  https://doi.org/10.1007/978-3-030-13905-6 (diakses 13-3-2022), hlm. 3.
118 Lihat: Lawrence M. Friedman, Impact: How Law Affects Behavior , (Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2016), hlm. 249-252.
konkretisasinya  dalam  wujud  norma-norma peraturan  perundang-undangan  karena “membumi”  di  mata  masyarakat  sebagai fenomena  sosial  yang  rutin  lebih  mudah terlihat  faktanya  oleh  otoritas.  Dengan argumen  tersebut,  beberapa  ahli  kemudian menyatukan keadilan ekologi dan keadilan sosial  menjadi  keadilan  eko-sosial  ( eco- social  justice ) 116 sebagai  isu  global  yang berkaitan dengan keberlanjutan ( global sustainability ) 117 .
Dalam  perspektif  keadilan,  perwujudan keadilan sosial dan keadilan ekologi di tengah pembangunan  ekonomi  nasional  melalui IKN  merupakan  jawaban  atas  dinamika sosial seiring dengan realisasi pembangunan IKN.  Wujud  keadilan  bagi  masyarakat tidak  semata  pemerataan  pembangunan ekonomi  masyarakat  melalui  pemindahan ibu  kota  saja.  Pemerintah  semestinya menciptakan  dinamika  sosial  yang  asosiatif agar  menimbulkan  semangat  kerja  sama dan  gotong  royong  demi  pelaksanaan pembangunan  IKN  karena  masyarakat  akan mematuhi ( comply )  segala  norma  hukum berdasarkan  motif  hati  nurani  ( conscience ) atau  setidaknya  karena  pengaruh  kelompok yang  menyadari  pentingnya  pembangunan IKN ( peer group influences ) 118 . Hal ini sekaligus mengintegrasikan  klaim  keadilan  ekologi dan  keadilan  sosial  ke  dalam  pengambilan

## keputusan pembangunan IKN.

## D.  Penutup
Konsep  konservasi  sumber  daya  alam hayati  yang  berkembang  secara  global mengarah pada menjaga keanekaragaman hayati  dan  meta-prinsip  pembangunan berkelanjutan  yang  telah  terintegrasikan dalam  visi,  misi,  dan  tujuan  pembangunan IKN menuju green  and  sustainable  city . Dalam  perspektif  hukum  konservasi, tantangan pemindahan IKN bukan hanya berhubungan  dengan  masalah  hukum, namun  juga  masalah  sosial  yang  paradigma globalnya  telah  bergeser  dari  konsep konservasi  “murni”  ke  arah  konservasi berbasis  masyarakat  ( community-based conservation ).  Perkembangan kontemporer ini menjadi suatu keniscayaan karena dengan pemindahan  IKN,  maka  terjadi  reformasi birokrasi, di mana sebagian dari Pemerintah Pusat  bertransformasi  menjadi  Pemerintah Daerah Khusus selaku otoritas IKN yang lebih
dekat dengan ekosistem IKN.
Namun  demikian,  konkretisasi  konsep konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dalam wilayah IKN perlu memperhatikan sedikitnya tiga  rekomendasi  agar  tercipta  keadilan sosial  ( social  justice ) dan keadilan ekologi ( ecological justice ). Pertama, tahapan kegiatan konservasi sumber daya alam harus dilakukan secara  berkesinambungan,  yaitu  sebelum, selama,  dan  sesudah  realisasi  pemindahan IKN.  Kedua,  peraturan  pelaksana  Undang- Undang IKN harus lebih rinci dan unik sesuai keragaman TSL yang ada di kawasan IKN dan sekitarnya yang pengelolaannya sebagai satu kesatuan  ekosistem  sesuai  konsep  dasar hukum  konservasi.  Ketiga,  masyarakat  lokal dan adat adalah stakeholders utama yang kepentingannya  senantiasa  diprioritaskan serta  didukung  oleh  Pemerintah,  LSM lingkungan hidup, para donatur terkait, dan investor.

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adianto, Zaili Rusli dan Dadang Mashur, Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah , Pekanbaru: Taman Karya, 2020.
Armitage,  D.,  Fikret  Berkes,  Nancy  Doubleday, Adaptive  Co-Management:  Collaboration, Learning, and Multi-level Governance, Vancouver: UBC Press, 2007.
Arnscheidt, J., ‘Debating’ Nature Conservation: Policy, Law, and Practice , Amsterdam: Leiden University Press, 2009.
Banakar,  Reza, Normativity  in  Legal  Sociology:  Methodological  Reflections  on  Law and Regulation in Late Modernity , Switzerland: Springer International Publishing, 2015.
Berkes,  Fikret,  Johan  Colding,  Carl  Folke, Navigating  Social-ecological  Systems:  Building Resilience for Complexity and Change , New York: Cambridge University Press, 2003.
Elliott, Lorraine, The Global Politics of the Environment , 2nd Ed., New York: Palgrave Macmillan, 2004.
Friedman,  Lawrence  M., Impact:  How  Law  Affects  Behavior, Cambridge,  Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2016.
_____, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
Goodwin, Edward J., International Environmental Law and the Conservation of Coral Reefs, New York: Routledge Research in Environmental Law, 2011.
Igoe, James, Molly Doane, Dan Brockington, Tracey Heatherington, Bram Buscher, and Melissa Checker, Critical Green Engagements: Environmental Conservation in the Neoliberal Age , Tucson: The University of Arizona Press, 2014.
Kopnina, Helen and Haydn Washington (Eds.), Conservation: Integrating Social and Ecological Justice , ISBN 978-3-030-13905-6 (eBook), (Springer Nature Switzerland AG, 2020), https:// doi.org/10.1007/978-3-030-13905-6 (diakses 13-3-2022).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , edisi revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
Siburian, Robert dan John Haba, Konservasi  Mangrove  dan  Kesejahteraan Masyarakat, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
Silalahi, M. Daud dan Kristianto P.H., Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia, Bandung: Keni Media, 2015.
Siswanto,  Wandojo, Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  di  Indonesia:  Pengelolaan  saat ini,  Pembelajaran  dan  Rekomendasi, Bonn  and  Eschborn:  Deutsche  Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017.
Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Supriatna, Jatna, Berwisata Alam di Taman Nasional , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Anonymous, “Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development” dalam World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development, IUCN, UNEP, WWF (1980).
Christia,  Adissya  Mega  dan  Budi  Ispriyarso,  “Desentralisasi  Fiskal  dan  Otonomi  Daerah  di Indonesia”, Law Reform, Volume 15, Nomor 1, 2019.
Harahap, Baginda, “Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Perspektif Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah (IC. Kasus Batam sebagai Model)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume: 32, Oktober-Desember 2002.
Mahi,  Raksaka,  “Peran  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Era  Otonomi”,  Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan Indonesia, Vol. VI, No. 01, Juli 2005.
McShane, T. O., et al., “Hard Choices: Making Trade-Offs between Biodiversity Conservation and Human Well-Being.” Biological Conservation 144(3) (2011).
Mulyono,  Andreas  Tedy,  “Penerapan  Meta-prinsip  Pembangunan  Berkelanjutan  dalam Pengelolaan Hutan Taman Nasional di Indonesia.” Disertasi, Universitas Pelita Harapan, Jakarta (2016).
Okereke,  Chukwumerije  dan  Mark  Charlesworth,  “Environmental  and  Ecological  Justice”, Advances in International Environmental Politics, (London: Plagrave Macmillan, 2014).
Purwawangsa,  Handian,  “Instrumen  Kebijakan  untuk  Mengatasi  Konflik  di  Kawasan  Hutan Konservasi”, Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, (Vol. 4 No. 1, April 2017).
Rahardjo, Satjipto, “Etika, Budaya, dan Hukum,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, (Vol. 16, No. 6.1229 Desember 1986).
Rositawati,  Rona,  “Sistem  Pemungutan  Pajak  Daerah  dalam  Era  Otonomi”,  Law  Reform, Volume 4, April 2017.
Shoreman-Ouimet, E., & Helen Kopnina, “Reconciling ecological and social justice to promote biodiversity conservation”, (Biological Conservation, 184, 2015).
Sudiyono, “Sengketa Pengelolaan Kawasan Taman Nasional dalam Era Otonomi Daerah: Kasus Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur”, Jurnal Masyarakat dan Budaya (Volume 7 No. 1, Tahun 2005).
Sumarsono, “Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah”, Jurnal Law Reform, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007.

## C. Internet
_____,  “Implementasi  Teknologi  Kehati  di  IKN”,  http://ksdae.menlhk.go.id/berita/11010/ implementasi-teknologi-kehati-di-ikn.html> (diakses 08-07-2022).
_____,  “Pantau  IKN,  Ini  Pesan  Dirjen  KSDAE”,  http://ksdae.menlhk.go.id/berita/10573/ pantau-ikn,-ini-pesan-dirjen-ksdae.html> (diakses 08-07-2022).
_____, “Rencana Kerja”, http://ksdae.menlhk.go.id/rencana-kerja.html> (diakses 8-7-2022)
_____, “Menuju Visi Indonesia 2045: Kota Dunia untuk Semua”, https://ikn.go.id/ (diakses 16-3-2022).
_____, “Kota Pemerintahan di Tepi Hutan”, https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/666/ kota-pemerintahan-di-tepi-hutan (diakses 13-3-2022).
_____, https://unmul.ac.id/page/bukit-suharto-1486971670.html (diakses 13-3-2022).
_____,  “Sejarah  Kawasan”,  https://www.tnkutai.org/profil/sejarah-kawasan/  (diakses  13-3- 2022).
_____, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conserve (diakses 13-3-2022).
_____, https://thelawdictionary.org/conservation/ (diakses 13-3-2022)
_____,https://www.conservation.org/about (diakses 13-3-2022).
_____,https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=371  (diakses  13-3- 2022).
Siaran  Pers  PPID  MENLHK,  “RUU  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan  Ekosistemnya Masih Perlu Pendalaman”, 16-1-2019, Nomor: SP.016/HUMAS/PP/HMS.3/1/2019. http:// ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1744

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

## Hidup
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A

## Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A

## BIODATA PENULIS
Dr. Ir. Andreas Tedy Mulyono, S.H., M.H. , menempuh pendidikan formal Strata 1 (Sarjana: Ir. & S.H.) dan Strata 2 (M.H.) di beberapa lembaga pendidikan dan memperoleh gelar Doktor dari Universitas Pelita Harapan (Doktor Hukum, 2016). Pendidikan non-formal di bidang bisnis meliputi: Brevet Perpajakan A dan B, menyandang Certified Tax Advisor (C.T.A.), serta Pengacara dan Advokat Pajak di Pengadilan Pajak RI.
Penulis sering menulis artikel hukum bisnis untuk Investor Daily . Kegiatan lainnya adalah melakukan berbagai penelitian dan menghadiri banyak seminar nasional dan internasional di bidang filsafat, hukum bisnis, manajemen umum, keuangan dan perbankan; aktif sebagai Pembicara/Pemakalah dan  Moderator,  maupun  sebagai  Peserta.  Sebagian  besar  topik  penelitiannya  terkait  hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hasil penelitian berupa karya tulis ilmiah telah terbit di beberapa jurnal hukum, prosiding seminar, dan book chapter (Ref.: https://orcid.org/0000-0002- 5389-6352).
Aktif juga di beberapa organisasi profesi yaitu: sebagai anggota Himpunan Filsafat Hukum Indonesia (AFHI, sejak 2015), sebagai anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI, sejak 2018), sebagai anggota Advokat Indonesia Perhimpunan (PERADI), dan sebagai Bendahara dalam Susunan Pengurus Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (Jakarta, sejak 3 Mei 2017). Karirnya di dunia pendidikan dimulai pada 21 Mei 2018, yaitu sebagai dosen pada Program Magister Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan; dan mengajar tiga mata kuliah, yaitu: Teori Hukum, Sosiologi Hukum, dan Kapita Selekta Hukum Bisnis. Juga mengajar mata kuliah Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional pada Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta sejak tahun 2020 hingga sekarang.