TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2019
Salesius Jemaru a, Samsul Tamher b,
a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: salejemaru@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: samsultamhersamsul02046@gmail.com
Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 29 April 2023
DOI: 10.55551 /jip.

## Abstrak:
Pelaksanaan sistem lelang secara elektronik atau e-Procurement di Dinas Pekerjaan Umum  Provinsi  Papua  berjalan  sejak  tahun  2010,  terbatas  pada  proyek  atau kegiatan-kegiatan  fisik,  kemudian  tahun  2014  pelaksanaan e-Procurement dapat dilakukan pada semua proyek/kegiatan. Dalam pelaksanaan e-Procurement di Dinas Pekerjaan  Umum  Provinsi  Papua  yaitu  pada  saat  proses  pemilihan  penyedia barang/jasa  mulai  dari  awal  sampai  dengan  penetapan  pemenang,  menemui beberapa  kendala  yang  mempengaruhi  waktu  selama  proses  pemilihan  penyedia jasa,  seperti  kesiapan  sumber  daya  manusia  dan  infrastruktur,  belum  adanya peraturan  daerah  yang  mendukung  pelaksanaan e-Procurement ,  sehingga berdasarkan pengamatan terlihat timbul permasalahan dalam penerapannya seperti susahnya untuk melakukan up-load atau men download data karena jaringan internet yang  lambat,  terjadi  penumpukan  pekerjaan  karena  hanya  beberapa  orang  saja yang  mengerti  tentang e-Procurement ,  panitia  pengadaan  belum  memiliki  dasar hukum  yang  jelas  apabila  terkait  dengan  masalah  daerah  misalnya  adanya permintaan kuota pengusaha Papua. Jenis dari penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis  normatif  yaitu melalui  analisis  dan  kajian  terhadap  Peraturan  Perundangan yang berlaku, penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data-data baik  yang  bersumber  kepada  berbagai  data  dan  informasi  yang  di  keluarkan  oleh pemerintah;  tulisan  para  ahli  dalam  bentuk  buku,  jurnal,  artikel  lepas,  surat  kabar, maupun informasi  yang tersebar di dunia maya; pengalaman para praktisi dan pengambil putusan;  kebijakan  dan  regulasi  nasional  yang  terkait  dengan  proses  pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara umum pada  tahapan  evaluasi  penawaran  dan kualifikasi telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif.seperti tertuang dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019. Namun dari  hasil  penelitian  masih  ada  yang  kurang  maksimal  dalam  pelaksanaannya, dimana adanya persepsi bahwa intervensi masih ada dilakukan terhadap pokja ULP. Hambatan/kendala  teknologi  dalam  penelitian  ini  adalah  kecepatan  akses  internet yang lambat merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan e-Procurement . Kata Kunci: barang/jasa; e-Procurement ; pengadaan .

## LATAR BELAKANG
Dalam  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara  Pemerintah  di  tuntut  untuk memajukan  kesejahteraan  umum  yang  berkeadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  Pemerintah  berkewajiban  menyediakan kebutuhan  rakyat  dalam  berbagai  bentuk  berupa  barang/jasa,  maupun pembangunan  infrastruktur.  Di  samping  itu  Pemerintah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  membutuhkan  barang  dan  jasa.  Untuk  itu  perlu  pengadaan  barang dan  jasa,  tak  terkecuali  bagi  Pemerintahan  Provinsi  Papua  dalam  pembangunan yang  berkeadilan  sangat  membutuhkan  pengadaan  barang  dan  jasa  demi terwujudnya  cita –cita  percepatan  pembangunan  yang  merata  dan  kesejahteraan masyarakat Papua semakin nyata.
Agar  pengadaan  barang  dan  jasa  Pemerintah  dapat  di  laksanakan  dengan efektif  dan  efisien  dan  sesuai  prinsip  persaingan  yang  sehat,  transparan,  terbuka dan  perlakuan  yang  adil  bagi  semua  pihak  sehingga  hasilnya  dapat  di pertanggungjawabkan  baik  dari  segi  fisik,  keuangan,  maupun  manfaatnya  bagi kelancaran pemerataan pembagunan pemerintah dan percepatan pelayanan kepada masyarakat,  ditambah  lagi  bahwa  sumber  dana  pengadaan  barang  dan  jasa tersebut  berasal  dari  dana  APBN/APBD  maka  proses  pelaksanaanya  harus berdasarkan  peraturan  yang  telah  di  tetapkan  yakni  Peraturan  Presiden  Nomor  17 tahun  2019,  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Untuk  Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.
Keberadaan dari Perpres tersebut di atas sudah sangat jelas dan tegas di  muat  dalam  konsideran  menimbang  huruf  a  bahwa  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  mempunyai  peran  penting  dalam  pelaksanaan percepatan  pembangunan  kesejahteraan  di  Provinsi  Papua  dan  Provinsi Papua Barat.Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a,  perlu  mengatur  pengecualian pemberlakukan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  guna  memberikan  pemenuhan  nilai manfaat  yang  sebesar-besarnya (value  for money)  dan  kontribusi  dalam pembangunan  kesejahteraan  di  Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat, termasuk  peningkatan  peran  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  serta memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
Dalam  upaya  Pemerintah  Indonesia  untuk  mewujudkan good  governance adalah  dengan  cara  melakukan  reformasi  dalam  segala  kegiatan  pemerintahan ataupun  pelayanan  publik  melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi  atau e- government. Salah  satu  bentuk  penyelenggaraan e-government untuk  mencapai good  governance adalah  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  elektronik. Pemanfaatan  teknologi  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang  terjadi  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  konvensional. Penelitian  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya  tentang  pengadaan  barang/jasa secara  konvensional  menghasilkan  sisi  negatif,  antara  lain:  suap  untuk memenangkan tender, proses tender tidak  transparan, kurangnya persaingan sehat diantara  penyedia,  pencantuman  spesifikasi  teknis  hanya  dapat  dipasok  oleh  satu pelaku  usaha  tertentu,  pengusaha  yang  tidak  memiliki  administrasi  lengkap  dapat ikut tender bahkan menang. 1
Dari  tahun  2005  sampai  tahun  2014,  terjadi  kebocoran  dana  pada  proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mencapai 10 % sampai 50% karena sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Indonesia  sangat  rawan  KKN. 2 Dalam  APBN  2013  tercatat  total  belanja  yang  melalui  proses  pengadaan barang/jasa adalah Rp. 534 triliun atau 31,73 % dari total APBN yang terdiri dari 284 triliun  yang  merupakan  bagian  dari  belanja  pemerintah  dan  Rp.  240  triliun  adalah belanja  pemerintah  daerah.  Sayangnya  besaran  dana  yang  dialokasikan  belum diimbangi  dengan  pengelolaan  yang  baik.  Dari  hasil  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  semester  II  tahun  2012  untuk  belanja  pemerintah  pusat  yang  berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ditemukan 212 kasus diantaranya terdapat  indikasi kerugian negara sebanyak 65 kasus. 3
Dengan  demikian  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  ini  menjadi salah  satu  titik  lemah  dalam  pelaksanaan  anggaran  belanja  daerah.  Ketika pengadaan  barang  dan  jasa  ini  dilaksanakan  dengan  baik  yaitu  dilakukan  dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa maka akan dapat mengefisienkan  anggaran  pembangunan.  Ini  menggambarkan  betapa  pentingnya
1 Kodar  Udoyono,  2012, E-procurement  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  untuk  Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta , Jurnal Studi Pemerintahan 3 (1): 136-171.
2 Imam  Ghozali,  2005, Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  SPSS .  Semarang:  Badan  Penerbit UNDIP. hlm 20.
3 Badan Pemeriksa Keuangan , Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2016.
pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang  dilaksanakan  secara  transparan, akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa.
Sebelum  tahun  2008,  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dilakukan dengan  menggunakan  sistem  konvensional.  Sistem  ini  membutuhkan  interaksi secara  langsung  dan  tatap  muka  antara  panitia  pengadaan  dan  penyedia  jasa. Namun  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  konvensional  ditemukan berbagai  penyimpangan.  Penyimpangan  tersebut  sebagian  besar  pada  proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah permasalahan  tersebut  disebabkan  antara  lain  pengumuman  lelang  yang  tidak transparan,  pengaturan  tender,  menyalahi  prosedur  dalam  proses  pengadaan, terjadinya  intervensi  terhadap  panitia,  spesifikasi  atau  syarat-syarat  dokumen pengadaan  yang  diarahkan  untuk  pihak  tertentu  serta  tidak  fokusnya  panitia  dalam melaksanakan tugas dikarenakan tugas ganda/sampingan. Berbagai penyimpangan tersebut bersifat administratif dan berkaitan dengan anggaran, seperti korupsi, kolusi dan mark  up anggaran  yang  pada  akhirnya  merugikan  keuangan  negara  maupun daerah.
Dengan  adanya  sistem  elektronik  atau e-procurement peluang  untuk  kontak langsung antara penyedia  barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah,  sehingga  proses  pengadaan  dapat  berlangsung  lebih  transparan,  hemat waktu  dan  biaya  serta  mudah  dalam  pertanggung  jawaban  keuangannya.  Untuk meningkatkan  efisiensi  penggunaan  keuangan  negara  yang  dibelanjakan  melalui proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  diperlukan  upaya  untuk  menciptakan keterbukaan,  transparansi,  akuntabilitas  serta  prinsip  persaingan/kompetisi  yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD. Upaya  tersebut  diperlukan  agar  diperoleh  barang/jasa  yang  terjangkau  dan berkualitas  serta  dapat  dipertanggung  jawabkan  baik  dari  segi  fisik,  keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.
Pelaksanaan  sistem  lelang  secara  elektronik  atau e-Procurement di  Dinas Pekerjaan  Umum  Provinsi  Papua  berjalan  sejak  tahun  2010,  terbatas  pada  proyek atau  kegiatan-kegiatan  fisik,  kemudian  tahun  2014  pelaksanaan e-  Procurement dapat  dilakukan  pada  semua  proyek/kegiatan.  Dalam  pelaksanaan e-  Procurement di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Papua  yaitu  pada  saat  proses  pemilihan penyedia  barang/jasa  mulai  dari  awal  sampai  dengan  penetapan  pemenang,
menemui  beberapa  kendala  yang  mempengaruhi  waktu  selama  proses  pemilihan penyedia  jasa,  seperti  kesiapan  sumber  daya  manusia  dan  infrastruktur,  belum adanya  peraturan  daerah  yang  mendukung  pelaksanaan e-Procurement ,  sehingga berdasarkan pengamatan terlihat timbul permasalahan dalam penerapannya seperti susahnya untuk melakukan up-load atau men download data karena jaringan internet yang  lambat,  terjadi  penumpukan  pekerjaan  karena  hanya  beberapa  orang  saja yang  mengerti  tentang e-Procurement ,  panitia  pengadaan  belum  memiliki  dasar hukum  yang  jelas  apabila  terkait  dengan  masalah  daerah  misalnya  adanya permintaan kuota pengusaha Papua.
Dari data dilapangan menunjukkan pada bidang Sumber Daya Air dari 51 paket pekerjaan terdapat  16 paket  pekerjaan yang mengalami permasalahan saat  proses upload dokumen  dan  evaluasi  pemilihan  penyedia  barang/jasa  sehingga  terjadi perpanjangan  waktu  pelaksanaan.  Dan  dari  51  paket  pekerjaan  tersebut  panitia pengadaan yang terlibat langsung hanya berjumlah 5 orang. Pada bidang Jalan dan Jembatan  juga  mengalami  perpanjangan  waktu  evaluasi  disebabkan  penumpukan pekerjaan untuk 63 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh 25 panitia pengadaan. 4
Papua  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dari  daerah  lain  atau  negara  lain seperti  karakteristik  topografi  yang  bervariasi,  sehingga  bisa  saja  memiliki  faktor penghambat  yang  berbeda  dari  yang  lain  atau  dari  penelitian  terdahulu,  sehingga perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  faktor-faktor  penghambat  yang dihadapi  pemerintah  khususnya  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Papua  dalam pelaksanaan sistem katalog elektronik/ e-Procurement .
Adapun  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  17  tahun  2019  tersebut,  maka  Pemerintah  Provinsi  Papua  segera menindaklanjuti  dengan  membentuk  Peraturan  Gubernur  Nomor  14  Tahun  2019 tentang  pengadaan  barang/jasa  di  Papua  dalam  rangka  mengangkat  pengusaha lokal asli Papua. Tujuan dari Perpres nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturah Gubernur (Pergub)  Nomor  14  Tahun  2019  adalah  agar  pemberdayaan  pengusaha  orang  asli Papua  (OAP)  semakin  di  tingkatkan  kelasnya  dan  tidak  dipandang  sebelah  mata. Data menunjukan bahwa pencapaian pelaku usaha OAP masih sedikit yang terlibat. Untuk  itu  melalui  Perpres  dan  Pergub  ini  Pemerintah  berusaha  untuk  menjadikan pengusaha  OAP  terlibat  dalam  proyek-proyek  Pemerintah  yang  bisa  dipantau
4 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Bidang Sumber Daya Air, data tahun 2014.
pergerakan  dan  pertumbuhannya  yang  semakin  meningkat  melalui  website  resmi khusus pengusaha OAP.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul “ Tinjauan  Hukum  Pelaksanaan  Perjanjian  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Papua Berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019”.

## METODE
Jenis  dari  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yaitu melalui analisis  dan  kajian  terhadap  Peraturan  Perundangan  yang  berlaku, penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data-data baik yang bersumber kepada berbagai  data  dan  informasi  yang  di  keluarkan  oleh  pemerintah;  tulisan  para  ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersebar di dunia maya; pengalaman para praktisi dan pengambil putusan; kebijakan dan regulasi nasional yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu  juga  menggunakan  pendekatan  Yuridis  empiris,  yaitu  dengan  mengkaji  dan menganalisis  bagaimana  prosedur  pengadaan  barang  dan  jasa  Pemerintah  dan kendala-kendala dalam pelaksanaanya.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  dua  tahap  yaitu  pengumpulan  data dengan  jalan  mencari  informasi  secara  langsung  dan  terbuka  langsung  dari  panitia dan  penyedia  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dan  study  pustaka  ( library research ).
Setelah  data  yang  diperlukan,  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  dalam penelitian ini terkumpul dan relevan dengan permasalahan yang diambil, maka data- data tersebut akan dianalisis secara kualitatif, lalu dianalisa secara deskriptif-analitis, yaitu  dengan  mendiskripsikan  data  yang  diperoleh  ke  dalam  bentuk  penjelasan- penjelasan.

## ANALISIS DAN DISKUSI
1. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Papua berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019.
Tepat  tanggal  22  Maret  2019,  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo menandatangani  Perpres  17  Tahun  2019,  yang  diundangkan  dan  dicatat  dalam Lembaran  Negara  dengan  No.  60.  Tentu  saja,  Perpres  ini  disambut  suka  cita  oleh pelaku usaha Orang Asli Papua. Sebab Perpres afirmatif  ini sangat dinantikan oleh pelaku usaha Orang Asli Papua.
Esensi    Perpres    Nomor    17    Tahun    2019    tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Untuk  Percepatan  Pembangunan  Kesejahteraan  di Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  mengatur  pengecualian  pemberlakuan  atas Peraturan    Presiden    Nomor    16    Tahun    2018,    tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna pemberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya.
Perpres  Nomor  17  Tahun  2019  juga  sebagai  wujud  dalam  memberikan kontribusi pada pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,  agar  sejalan  dengan  peningkatan  peran  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil dengan  memberikan  kesempatan  lebih  besar  kepada  Pelaku  Usaha  Orang  Asli Papua.
Ada 3 (tiga) aspek yang sangat prinsip sebagai komitmen afirmatif yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tersebut, sebagai berikut :
Pertama : Pengadaan  Langsung  adalah  metode  pemilihan  untuk  mendapatkan Penyedia  Barang/  Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  yang  bernilai  paling  banyak Rp1  miliar  atau  metode  pemilihan  untuk  mendapatkan  Penyedia  Jasa  Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 200 juta.
Kedua: Tender  Terbatas  adalah  Tender  dengan  pascakualifikasi  yang  pesertanya terbatas  pada  Pelaku  Usaha  Papua  untuk  mendapatkan  Penyedia  Barang/ Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  yang  bernilai  paling  sedikit  di  atas  Rp  1 miliar dan paling banyak Rp 2,5 miliar.
Ketiga: Kemitraan,  adalah  kerja  sama  dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  atas  dasar  prinsip  saling  memerlukan, mempercayai,  memperkuat,  dan  menguntungkan  yang  melibatkan  Pelaku  Usaha dengan  Pelaku  Usaha  Papua  atau  Pelaku  Usaha  Papua  dengan  Pelaku  Usaha Papua lain.
Perpres  nomor  17  Tahun  2019  juga  memuat  larangan-larangan  bagi  Pelaku Usaha  Orang  Asli  Papua,  seperti  dilarang  melakukan  Kemitraan  dengan  Pelaku Usaha  Papua  yang  tidak  berperan  aktif  dalam  pelaksanaan Pengadaan  Barang /Jasa  dan  pelarangan  mengalihkan/mensubkontrakkan  sebagian  maupun  seluruh pekerjaan kepada pihak lain secara tidak sah.
Hal  inilah  yang  harus  di  antisipasi  oleh  Pemerintah  Provinsi  Papua  dalam bentuk  bantuan  pendanaan  pinjaman  kredit  pasca  pengambilan  uang  muka  untuk menghindari adanya tindakan sub kontrak secara tidak sah dan jual-beli paket yang nilai  paket  paling  banyak  Rp  1  miliar,  agar  Pelaku  usaha  Papua  bersemangat menyelesaikan paket –paket yang dikerjakan.
Sebab  sanksi  administrasi  dan  pemutusan  kontrak  sebagaimana  dijelaskan pada  BAB  XI  Pasal  25  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Perpres  Nomor  17  Tahun  2019  akan
berlaku.  Sementara  itu  dalam  BAB  VIII  Pasal  22,  juga  tegas  dimuat  bentuk pembinaan  peningkatan  kapasitas  Pelaku  Usaha  Papua  yang  menjadi  tugas  dan tanggung jawab pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mendapat dukungan dari Kementrian/lembaga. Artinya bahwa tugas pembinaan bukan hanya Pemerintah Provinsi,  namun  tanggung  jawab  dalam  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya manusia  dan  daya  saing  Pelaku  Usaha  Papua  juga  menjadi  tugas  Pemerintah Pusat.  Hal  inilah  yang  sebenarnya  harus  ditangkap  oleh  Pemerintah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota.
Mencermati  akan  lahirnya  Perpres  17  Tahun  2019,  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah,  untuk  Percepatan  Pembangunan  Kesejahteraan  di Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat,  ibarat  mendapatkan  durian  runtuh  bagi  Pelaku Usaha Orang Asli Papua. Namun jika Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat tidak  mempersiapkan  unsur-unsur  pendukung  guna  menunjang  Perpres  Nomor  17 Tahun  2019,  maka  pemberdayaan  Pengusaha  Papua  akan  berjalan  lambat, meskipun bernaung dibawah regulasi percepatan.
Untuk  itu,  Pemerintah  Provinsi  Papua  telah  menerbitkan  Peraturan  Gubernur Nomor  14  Tahun  2019  untuk  membentuk  unsur  pendukung  dalam  rangka Percepatan  Pembangunan  manusia  dan  Kesejahteraan  Pelaku  Usaha  Papua  di Provinsi Papua dan sekaligus Launching Website khusus Penyedia barang dan jasa Orang Asli Usaha Papua (OAP) di Jayapura. Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menginstruksikan kepada Bupati/Walikota di Provinsi Papua agar berperan aktif dalam melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) di daerahnya masing-masing.
Selain itu, Pemprov Papua juga menyiapkan sistem aplikasi pelaku usaha OAP yang  merupakan  sistem  yang  akan  memonitoring  perkembangan  pelaku  usaha Papua  yang  ada  di  Provinsi  Papua. Tujuan  pembangunan  nasional  sebagaimana yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  untuk  melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
Sistem  pengadaan  barang  jasa  yang  ada  saat  ini  terus  dilakukan  revisi terhadap  regulasi  yang  mengatur  sistem  tersebut.  Salah  satunya,  kualifikasi  orang yang  berwenang  dan  cakap  menurut  undang-undang  untuk  melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut.
Penulis  berpendapat  bahwa  sistem  yang  baik  harus  didukung  oleh  Sumber Daya Manusia (SDM) yang qualified, pengalaman dua permasalahan, yaitu pertama peranan  lembaga-lembaga  dalam  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi. Kedua, pertanggungjawaban  pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pada pengadaaan barang dan jasa.
Dalam  Pasal  2 Perpres  Nomor  17  Tahun  2019,  menyatakan  bahwa ruang lingkup  pemberlakuan  Peraturan  Presiden  ini  meliputi:  Pengadaan  Barang/Jasa  di lingkungan Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja  dari  APBN/APBD  yang  dipergunakan  untuk  Percepatan  Pembangunan Kesejahteraan  di  Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat  ;  Pengadaan Barang/Jasa  yang  menggunakan  anggaran  belanja  dari  APBN/APBD  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a,  termasuk  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  sebagian  atau seluruh  dananya  bersumber  dari  pinjaman  dalam  negeri  dan/atau  hibah  dalam negeri  yang  diterima  oleh  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  yang dipergunakan  untuk  Percepatan  Pembangunan  Kesejahteraan  di  Provinsi  Papua dan  Provinsi  Papua  Barat;  dan/atau;  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri  atau  hibah  luar  negeri  yang  dipergunakan  untuk  Percepatan  Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Sedangkan  berkaitan  dengan  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat meliputi: mendorong keberpihakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Papua melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pelaku  Usaha  Papua;  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  dan  sumber  daya manusia  Pengadaan  Barang/Jasa;  memberikan  kesempatan  kepada  Usaha  Mikro dan Usaha Kecil di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama Usaha Mikro dan  Usaha  Kecil  Pelaku  Usaha  Papua;  meningkatkan  kualitas  perencanaan Pengadaan  Barang/Jasa;  melaksanakan  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  lebih transparan,  terbuka,  dan  kompetitif;  mengembangkan  E-marketplace  Pengadaan Barang/Jasa;  menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  transaksi elektronik; mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia  (SNI);  mendorong  pelaksanaan  penelitian  dan  industri  kreatif;  dan melaksanakan  Pengadaan  Berkelanjutan  (Pasal  6 Perpres  Nomor  17  Tahun  2019
tentang  Percepatan  Pembangunan  Kesejahteraan  di  Provinsi  Papua  dan  Provinsi Papua Barat).
Dalam  penyusunan  rencana  umum  Pengadaan  Barang/Jasa,  PA/KPA: menetapkan  paket  pekerjaan  yang  memberikan  kesempatan  bagi  Pelaku  Usaha Papua,  tanpa  mengabaikan  kualitas  hasil  pekerjaan;  dan  menetapkan  paket pekerjaan  yang  dilakukan  melalui  Swakelola.Adapun  Pelaku  dalam  Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: PA; KPA; PPK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan;  PjPHP/PPHP;  Penyelenggara  Swakelola;  dan/atau  Penyedia.  PA sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  a  dan  KPA  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  8  huruf  b  memiliki  tugas  dan  kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Seni,  ST.,MM,  selaku  Kepala  Bagian Pengadaan  barang  dan  jasa  mengatakan  bahwa  PPK  dalam  Pengadaan Barang/Jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  c  memiliki  tugas: menyusun perencanaan pengadaan; menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); menetapkan rancangan Kontrak; menetapkan Harga Perkiraan Sendiri; menetapkan  besaran  uang  muka  yang  akan  dibayarkan  kepada  Penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim  atau  tenaga  ahli;  melaksanakan E-purchasing untuk  nilai  paling  sedikit  di  atas Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah);  menetapkan  Surat  Penunjukan  Penyedia Barang/Jasa;  mengendalikan  Kontrak;  melaporkan  pelaksanaan  dan  penyelesaian kegiatan  kepada  PA/KPA;  menyerahkan  hasil  pekerjaan  pelaksanaan  kegiatan kepada  PA/KPA  dengan  berita  acara  penyerahan;  menyimpan  dan  menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan menilai kinerja Penyedia. 5
Masih  menurut  Bapak  Seni,  bahwa  selain  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  PPK  melaksanakan  tugas  pelimpahan kewenangan  dari  PA/KPA,  meliputi:  melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan pengeluaran  anggaran  belanja;  dan  mengadakan  dan  menetapkan  perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. PPK dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dibantu  oleh Pengelola    Pengadaan    Barang/Jasa.    Dan    agar    sistem    ini    sudah    berjalan
5 Seni, Wawancara: PPK dalam pengadaan Barang dan Jasa, Jayapura, 2020.
sebagaimana  mestinya  maka  dibutuhkan  kerjsama  yang  baik  lintas  bagian  secara berkesinambungan. 6
Pejabat dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf  d  memiliki  tugas:  melaksanakan  persiapan  dan  pelaksanaan  Pengadaan Langsung;  melaksanakan  persiapan dan  pelaksanaan  Penunjukan  Langsung  untuk paket  pengadaan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  yang  bernilai  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah);  melaksanakan  persiapan  dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk  paket  pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan melaksanakan E-purchasing yang  bernilai  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah), yang  semua  tendernya  telah  dilaksanakan  secara  terbuka/transparan  dengan menggunakan Aplikasi SPSE. 7
Dalam hal Pemerintah Provinsi Papua,  Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tidak dapat melakukan  Pengadaan  Barang/Jasa  atau  tidak  ada  personel  yang  memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  dapat  dilakukan  oleh  Agen  Pengadaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  f  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Berkaitan  dengan  bagaimana  kesiapan  Orang  Asli  Papua  (OAP)  dalam bertransaksi  melalui  aplikasi  LPSE,  Bapak  Barnabas  Yaggroseray,  Direktur  CV. Golongan  Mandiri  menjelaskan  bahwa  disini  kita  mengalami  kendala  yang  sama dari  waktu  ke  waktu  yang  lebih  ke  masalah/persoalan  administrasi,  karena  banyak pelaku  usaha  dibawah  tahun  2000  itu  yang sulit  untuk  mengikuti/menyesuaikan  diri dengan  perkembangan  teknologi  computer,  sedangkan  pengusaha  muda  di  atas tahun 2000 sudah lebih mudah melakukan penyesuaian perkembangan teknologi yg cepat,  sehingga  mereka  lebih  dapat  bertahan.  Tapi  situasi  hari  ini  mau  tidak  mau semua  pengusaha  harus  ikut  berpacu  dengan  perkembangan  teknologi  yang  ada. Lebih  lanjut  bliau  katakan  bahwa  dari  data  yang  ada  rata-rata  pengusaha  jasa konstruksi di kabupaten Jayapura ini dapat dikategorikan sebagai pengusaha “Habis Pakai”,  artinya  “selesai  kegiatan  ya  selesai”,  tidak  bisa  menyesuaikan  diri  dalam mengikuti  perkembangan  dan  tidak  ada  cadangan  modal  untuk  mengembangan
6 Seni, Wawancara: Pelimpahan Kewenangan PA/KPA, Jayapura, 2020.
7 Budiarto,  Wawancara:  Tugas  dan  Kewenangan  Pejabat  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa, Kabupaten Jayapura, 2020.
manajemen perusahaan.  Ini  persoalan  yang  berat  kita  hadapi  dari  waktu  ke  waktu, makanya  saya  katakan  persoalan  administrasi  keuangan  yang  masih  sangat lemah/kendala. Sedangkan tugas kita yang ada dalam asosiasi hanya berkewajiban untuk  melayani  sebatas  memperpanjang  Kartu  Tanda  Anggota  (KTA),  SBU,  SKT, sedangkan  kondisi  manajemen  keuangan/modal  dari  pelaku  usaha  OAP  yang  ada saat  ini  masih  carut  marut  (tidak  di  kelola  dengan  baik)  dari  masing-masing perusahaan, dan pengelolaan keuangan itu masih ada pada perusahaan itu sendiri yang kelola. 8
Dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  Pelaku  Usaha  Papua,  Pemerintah Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  melakukan  pembinaan bagi  Pelaku  Usaha  Papua,  Kementerian/Lembaga  memberikan  dukungan pelaksanaan pembinaan bagi Pelaku Usaha Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Tabel  1:  Perbedaan  Metode  Pengadaan  barang  jasa  secara  konvensional  dan secara Elektronik :
No Konvensional Elektronik ( e-procurement ) 1  Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap muka Pemasukan  dan pengambilan dokumen dilakukan dengan melalui internet 2  Pengumuman dilakukan di media cetak Pengumuman dilakukan di internet    melalui    website 3  Daerah cakupan pemberitahuan terbatas Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas 4  Terbukanya kesempatan untuk berkolusi antara panitia dan penyedia Kesempatan  untuk  berkolusi antara  panitia  dan penyedia sangat kecil 5  Kurang transparan Lebih transparan
Sumber: Modul e-procurement LKPP, 2019
8 Barnabas Yaggroseray, Wawancara: Kesiapan masyarakat Asli Papua dalam bertransaksi melaui aplikasi LPSE, Kabupaten Jayapura, 2020.
2.  Hambatan-hambatan  apa  dalam  pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Papua berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019.
Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara  Elektronik  Di  Provinsi  Papua  berdasarkan  Perpres  Nomor  17  Tahun  2019 adalah:

## 1)  Teknologi
Salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  secara  elektronik  adalah  adanya  teknologi  yang  baik.  Untuk menerapkan  sistem  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik/ e-Procurement dibutuhkan  infrastruktur  jaringan  internet  yang  memadai,  peralatan  elektronik  dan pengetahuan teknologi yang handal.
Yang dimaksud teknologi dalam penelitian ini adalah kecepatan akses internet yang  lambat,  kapasitas  server  yang  terbatas  serta  listrik  yang  sering  padam.  Hasil dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  59%  responden  setuju  bahwa  teknologi,  yaitu kecepatan  akses  internet  yang  lambat  merupakan  faktor  yang  dapat  menjadi penghambat  dalam  pelaksanaan e-Procurement .  Yang  terjadi  saat  ini  di  Papua dalam  melakukan e-Procurement adalah  kecepatan  akses  internet  yang  terkadang sangat  lambat  serta  kapasitas  server  yang  terbatas,  menjadi  kendala  saat  proses pelaksanaan e-Procurement seperti saat melakukan upload dan download dokumen, kegagalan  men- download dokumen  penawaran  karena website -nya  kelebihan beban, sulitnya mengakses informasi yang berkaitan dengan pelelangan.
Yang  lambat  bukan  hanya  menjadi  masalah  bagi  pihak  pokja  saja  tetapi  juga pihak  penyedia  jasa,  salah  satunya  menyebabkan  penyedia  jasa  terlambat melakukan upload dokumen,  yaitu  menjelang  penutupan  pemasukan.  Selain  itu sistem e-Procurement dapat  menyulitkan  dan  lambat  terutama  bagi  perusahaan yang tidak memiliki koneksi internet baik. 9
Saat  ini  akses  internet  di  Jayapura  dan  Papua  pada  umumnya  lewat  server internet di Jakarta dan TB Simatupang dan melewati Surabaya. Ini menjadi kendala utama  karena  transmisi  jangkauan  cukup  jauh  dan  terbatas.  Kondisi  ini menyebabkan  kesulitan  dalam  pelaksanaan e-Procurement ,  baik  dalam upload dokumen,  men download dokumen  juga  dalam  memperoleh  informasi  mengenai e-
9 Dwi  Haryati,  Anugrah  Anditya,  Richo  Andi  Wibowo,  (2011), Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta , Vol 23 No. 2, 237-429.

## Procurement.
Selain infrastruktur teknologi jaringan internet dan server, infrastruktur jaringan listrik  juga  menjadi  bagian  dalam  pelaksanaan e-Procurement di  Dinas  Pekerjaan Umum  Provinsi  Papua  pada  umumnya  dan  kabupaten  Jayapura  khususnya. Pemadaman  listrik  yang  sering  terjadi  di  Papua  menyebabkan  tertundanya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kendala  dalam  pasokan  solar  oleh  PT  Pertamina,  yang  mengakibatkan  terjadinya pemadaman listrik bergilir di Papua.
Selain  itu  adanya  krisis  daya  di  sejumlah  daerah  di  Papua  dan  Papua  Barat, dimana  terjadi  defisit daya  yang  mencapai  6.100  KW pada  siang  hari  dengan  total daya  sebesar  sebesar  39.900  KW,  padahal  beban  puncak  yang  digunakan  pada siang sebesar 45.000 KW. Sementara pada malam hari, kemampuan daya yang ada sebesar 48.050 KW, sedangkan beban puncak totalnya mencapai 53.000 KW.
Untuk  meminimalisasi pengaruh pemadaman listrik ini dalam pelaksanaan e- Procurement di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura, dalam wawancara dengan Bapak Seni, menyatakan bahwa Pemda/ULP perlu menyiapkan ruang khusus bagi genset dengan kapasitas besar bagi pelaksanaan e-Procurement dan  Pemerintah  Kabupaten  Jayapura  perlu  melakukan  MOU  dengan  PLN  khusus penggunaan  listrik  dalam  pelaksanaan  sistem  elektronik/ e-procurement untuk mengatasi  pemadaman  listrik.  Dari  pihak  pemerintah  ada  sejumlah  rencana  yang akan  direalisasikan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kehandalan  sistem  kelistrikan Kabupaten  Jayapura,  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  panjang.  Dalam  jangka pendek,  pemerintah  berencana  membangun  pembangkit  tambahan  dengan kapasitas  sebesar  31.4  MW.  Sedangkan  dalam  jangka  menengah  dan  jangka panjang,  rencananya  akan  dibangun  beberapa  pembangkit  tambahan  dengan kapasitas total diperkirakan dapat mencapai 194.4 MW. 10

## 2)  Sumber Daya Manusia
Kekurangan  SDM  ini  menjadi  salah  satu  penghambat  implementasi  dari E- Government di  Kabupaten  Jayapura.  Masyarakat  yang  melek  IT  belum  merata  ke seluruh  komponen  masyarakat,  hal  ini  karena  internet  baru  berkembang  di  Papua mulai tahun 2010 sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang
10 Seni,  Wawancara:  Meminimalisasi  Pemadaman  Listrik  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Jayapura, Jayapura, 2020.
teknologi  informasi  dan  komunikasi. 11 Masih  ada  penyedia  jasa  yang  belum memahami dan menguasai program e-Procurement .
Sebagai  contoh  pembanding,  data  mengenai  hasil  ujian  sertifikasi  pengadaan barang dan jasa terlihat bahwa dari 1.665 peserta ujian sertifikasi pengadaan barang jasa, jumlah peserta yang lulus hanya 189 orang atau 11,35%, dengan rincian lulus L2 sebanyak 164 peserta atau 9.85%, dan lulus L4 sebanyak 25 orang atau 1.50%. Dengan  asumsi  bahwa  kelulusan  tersebut  sebagai  cermin  kemampuan  para pejabat/pelaksana  yang  terkait  dengan  pengadaan  barang/jasa,  maka  dapat disimpulkan  88.65%  dari  peserta  ujian  belum  memiliki  kemampuan  dalam  hal pengadaan barang/jasa pemerintah.
Begitupun  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Papua  dan  termasuk Kabupaten  Jayapura  di  dalamnya  menunjukkan  ujian  sertifikasi  pengadaan barang/jasa  pada  bulan  April  2014  menunjukkan  dari  jumlah  peserta  67  orang, hanya 9 orang yang dinyatakan lulus dan pada bulan Oktober 2014  jumlah  peserta 120  orang,  10  orang  yang  dinyatakan  lulus.  responden  menyatakan  bahwa  ini dapat  diminimalisasi  dengan  melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan  tentang e- Procurement bagi penyedia jasa maupun sumber daya manusia yang  terlibat dalam pelaksanaan e-Procurement ,  selain  itu  pemerintah  perlu  mengadakan  bimbingan teknik  dan  pendampingan  dalam  pelaksanaan e-  Procurement serta  melaksanakan sosialisasi  tentang  pengadaan  barang/jasa  dan  LPSE  dalam  pelayanannya melakukan pelatihan e-Procurement . Tingkat pemahaman yang  tinggi dalam sistem e-Procurement di  kalangan  pejabat  pemerintah,  panitia/kelompok  kerja  dan penyedia  jasa merupakan kunci keberhasilan penerapan e-Procurement.

## 3)  Hukum
Dalam  proses  e-Elektronik  legal  aspek  harus  dinyatakan  sebagai  landasan yang  mengikat  untuk  seluruh procurement yang  dilaksanakan  secara  elektronik, tanpa  melihat besarannya nilai  proyek/kegiatan. Penelitian  menunjukkan menyatakan  bahwa  belum  ada  peraturan  daerah  yang  menjadi  acuan  dalam pelaksanaan e-Procurement yang sesuai dengan kondisi Papua yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan e-Procurement di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.  Saat  ini  telah  ada  Peraturan  Pemerintah,  Perpres  untuk  pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu Peraturan Presiden nomor 17
11 Sitokdana,  M.N.N.,  dan  Winarno,  W.W.,  (2015), Rencana  Strategis  E-Government  di  Provinsi Papua, Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi  dan  Multimedia  2015,  STIMIK  AMIKOM  Yogyakarta, 25-30.
tahun  2019  tentang  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dalam  rangka  percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang telah diterapkan pada proses pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua, namun perlu ditunjang dengan peraturan daerah  yang  menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan e-Procurement terutama  untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan menggunakan sistem internet. Ini karena Papua  memiliki  topografi  yang  bervariasi.  Keadaan  topografi  Papua  mulai  dari dataran  rendah  berawa  sampai  dataran  tinggi  yang  dipadati  dengan  hutan  hujan tropis, padang rumput dan lembah dengan alang-alangnya.
Kondisi  topografi  ini  menyebabkan  akses  menjadi  sulit  untuk  pembangunan dan  pengembangan  teknologi.  Ekonomi  hanya  bertumpu  pada  jalur  transportasi udara  yang  sangat  mahal  dan  transportasi  laut  yang  lamban;  sementara  jalur transportasi  darat  tidak  diberdayakan  sebagaimana  mestinya.  Kondisi  geografi  dan topografi  tanah  di  Papua  memiliki  tingkat  kesulitan  yang  tinggi  sehingga  dalam perawatan jalan juga membutuhkan biaya tinggi dan sampai saat ini kondisi tersebut belum  dapat  sepenuhnya  diperbaiki.  Pemerintah  Papua  tengah  mendorong tersusunnya  Standar  Operasional  Pekerjaan  (SOP)  tentang  acuan  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  yang  memuat  tugas  maupun  tanggung  jawab.  Sehingga pelaksanaannya  bisa  berjalan  lebih  baik  lagi,  pembentukan  SOP  didasarkan  pada masih banyaknya pelaksanaan pekerjaan di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang mengalami keterlambatan.
Sementara  itu  salah  satu  penghambat  dalam e-Procurement adalah  klarifikasi dokumen, salah satunya seperti jaminan-jaminan yang dalam proses e-Procurement masih  dalam  bentuk  konvensional  dimana  masih  perlu  pengecekan  ke  pihak penerbit  jaminan-jaminan  tersebut  yang  idealnya  jaminan-jaminan  tersebut  ada dalam bentuk eletronik yang dapat dengan mudah dicek oleh panitia/kelompok kerja dengan hanya menggunakan aplikasi tertentu yang dapat diakses setiap saat. 12 Dari data menunjukan bahwa belum adanya integrasi sistem dalam e-Procurement antar pihak-pihak  terkait/instansi  terkait  untuk  klarifikasi  dokumen,  dimana  pihak  Pokja memiliki  keterbatasan  waktu  dalam  melaksanakan  proses e-Procurement sehingga perlu  dilakukan  koordinasi  dan  sosialisasi  yang  melibatkan  pihak  SKPD/intansi terkait dalam klarifikasi dokumen, dengan sosialisasi  diharapkan semua pihak yang terlibat    mempunyai    cara    pandang    yang    seragam    tentang    pelaksanaan e-
12 Acmad Nurmandi, (2013), The Status of Indonesia’s E-Procurement, Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 4 No. 2.
Procurement sehingga  memperlancar  proses  pengadaan  barang  dan  jasa, selain itu perlu dilibatkan staf dari instansi terkait untuk klarifikasi dokumen, kedepan diharapkan  dapat  segera  dilakukan  koordinasi  dengan  instansi-instansi  terkait guna  mengadakan  sistem e-Procurement yang  sudah  terintegrasi  sehingga  dalam klarifikasi dokumen tidak berjalan sendiri-sendiri. Perlu adanya perhatian serius dari pejabat  daerah  dalam  menangani  pengadaan  barang/jasa  khususnya  dalam menyiapkan  sumber  daya  manusia,  serta  adanya  peningkatan  sarana  dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan e-Procurement di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

## KESIMPULAN
Secara  umum  pada  tahapan  evaluasi  penawaran  dan  kualifikasi  telah memenuhi  prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  terbuka,  bersaing  dan  adil/tidak diskriminatif.seperti  tertuang  dalam  Perpres  Nomor  17  Tahun  2019.  Namun  dari hasil  penelitian  masih  ada  yang  kurang  maksimal  dalam  pelaksanaannya,  dimana adanya  persepsi  bahwa  intervensi  masih  ada  dilakukan  terhadap  pokja  ULP.  dan kurangnya pemahaman peserta lelang dalam memahami ketentuan dan aturan serta mekanisme yang berlaku, masih sering terjadinya gagal upload dokumen pengadaan yang disebabkan karena gangguan server; masih ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya,  dimana  melalui e-Procurement jumlah  penyedia  yang  mengikuti lelang  tidak  begitu  meningkat  dan  pemahaman  peserta  lelang  yang  tidak  sama terhadap mekanisme dan ketentuan yang berlaku; Masih ada yang kurang maksimal dalam  pelaksanaannya,  dimana  minimnya  jumlah  personil  Pokja  ULP  Kabupaten Jayapura  jika  dibadingkan  dengan  paket  pekerjaan  yang  dilaksanakan;  Masih  ada kendala  dalam  pelaksanaannya,  dimana file dokumen  penawaran  dari  penyedia sering  tidak  bisa  dibuka  pada  saat  pembukaan  penawaran  sehingga  penyedia menganggap  panitia  berlaku  diskriminatif;  Masih  adanya  persepsi  bahwa  panitia berlaku  diskriminatif  dalam  penetapan  pemenang  dikarenakan  syarat-syarat  dalam dokumen  pengadaan  terlalu  sulit  dipenuhi  oleh  penyedia  serta  pemahaman  yang tidak sama antara peserta lelang dalam memahami ketentuan yang berlaku.
Hambatan/kendala  teknologi  dalam  penelitian  ini  adalah  kecepatan  akses internet  yang  lambat  merupakan  faktor  yang  dapat  menjadi  penghambat  dalam pelaksanaan e-Procurement .  Yang  terjadi  saat  ini  di  Papua  dalam  melakukan e- Procurement adalah kecepatan akses internet yang terkadang sangat lambat serta
kapasitas  server  yang  terbatas,  serta  listrik  yang  sering  padam,  saat  melakukan upload dan download dokumen,  kegagalan  men- download dokumen  penawaran karena website -nya  kelebihan  beban,  sulitnya  mengakses  informasi  yang  berkaitan dengan  pelelangan;  dan  Kekurangan  SDM  menjadi  salah  satu  penghambat implementasi  dari E-  Government di  Kabupaten  Jayapura.  Masyarakat  yang  melek IT  belum  merata  ke  seluruh  komponen  masyarakat,  hal  ini  karena  internet  yang lumayan  lancar  baru  berkembang  di  Kabupaten  Jayapura  mulai  tahun  2010 sehingga  perlu  dilakukan  pendidikan  dan  pelatihan  SDM  di  bidang  teknologi informasi  dan  komunikasi;  saat  ini  sudah  diterapkan  peraturan  presiden  untuk pengadaan  barang/jasa  di  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  yaitu  Peraturan Presiden  no.  17  tahun  2019,  namun  perlu  ditunjang  dengan  peraturan  daerah Kabupaten/Kota  yang  menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan e-Procurement terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan menggunakan sistem internet. Hal ini karena Papua memiliki topografi yang bervariasi. Keadaan topografi Papua mulai dari dataran rendah berawa sampai dataran tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Acmad  Nurmandi,  (2013), The  Status  of Indonesia’s  E-Procurement, Jurnal  Studi Pemerintahan, Vol. 4 No. 2.
Badan  Pemeriksa  Keuangan , Laporan  hasil  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2016.
Barnabas  Yaggroseray,  Wawancara:  Kesiapan  masyarakat  Asli  Papua  dalam bertransaksi melaui aplikasi LPSE, Kabupaten Jayapura, 2020.
Budiarto, Wawancara: Tugas dan Kewenangan Pejabat dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Jayapura, 2020.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Bidang Sumber Daya Air, data tahun 2014. Dwi  Haryati,  Anugrah  Anditya,  Richo  Andi  Wibowo,  (2011), Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta , Vol 23 No. 2.
Imam Ghozali, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS . Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Kodar  Udoyono,  2012, E-procurement  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta , Jurnal Studi Pemerintahan 3 (1). Seni,  Wawancara:  Meminimalisasi  Pemadaman  Listrik  di  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Jayapura, Jayapura, 2020.
Seni, Wawancara: Pelimpahan Kewenangan PA/KPA, Jayapura, 2020.
Seni, Wawancara: PPK dalam pengadaan Barang dan Jasa, Jayapura, 2020. Sitokdana, M.N.N., dan Winarno, W.W., (2015), Rencana Strategis E-Government di Provinsi Papua, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan  Multimedia  2015, STIMIK AMIKOM Yogyakarta.