## EFEKTIVITAS  FUNGSI  KEPOLISIAN  BINA  MASYARAKAT  KOTA BANDUNG  DALAM  MALAKUKAN  PENANGGULANGAN  TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35

## TAHUN 2009  TENTANG NARKOTIKA
Sri Mulyati Chalil Elva Junior Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Efektifitas  Polisi  Bina  Masyarakat  dengan  menerapkan  komitmen koordinasi  yang    melibatkan  semua  pihak,  dinilai  dapat  melindungi  masyarakat, terutama generasi muda dalam masa pertumbuhan. Fungsi Bina masyarakat dalam penanggulangan masalah narkotika harus terintegrasi dan bersinergi dengan sistem Undang-Undang narkotika terutama dalam sistem pencegahannya, Efektifitas Bina Masyarakat  dalam  menerapkan  sistem  pencegahan  sebelum  terjadinya  tindak pidana  dalam  pelaksanaanya  terbentur  dengan  adanya  kendala  terutama  dalam membangun  komitmen  antara  pihak  penyidik  Bina  Masyarakat  Polrestabes  Kota Bandung dan struktur sosial. Membatasi kajian dalam skripsi ini adalah Efektifitas dan  Kendala  Fungsi  Bina  Masyarakat  Kota  Bandung  Dalam  Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika  Menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika
Metode pendekatan dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini ialah metode  pendekatan  yuridis  normatif,  tahapan  penelitian  dilakukan  oleh  penulis adalah dengan penelitian studi dokumen, penelitian dimulai dengan menelaah dan mengumpulkan  sumber  dokumen  kepustakaan,  Analisis  objek  menggunakan pendekatan    terhadap  data  dan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  deskriptif analisis.  Analisis  data  dilakukan  metode  analisa  induktif  –  kualitatif,  yaitu mengumpulkan,  mencatat,  kemudian  meng  klasifikasikan  stuktur  hukum  dengan kasus yang diteliti.
Fungsi  Polisi  Bina  Masyarakat  sangat  diperlukan  untuk  mencegah  dan memerangi  peredaran  gelap  narkotika  di  wilayah  Polrestabes  Bandung,  indikator efektifitas Bina Masyarakat dapat di lihat dari sejauh mana Bina Masyarakat dapat membentuk  organisasi-organisasi  dan  menciptakan  hukum  dalam  organisasi tersebut, maka hukum efektifitas fungsi Bina Masyarakat dapat terwujud jika tujuan hukum  mudah  di  akomodir  oleh  organisasi  dan  Kendala  bina  masyarakat  dalam melakukan  penanganan  peredaran  narkotika  di  wilayah  yang  seperti  Apatemen Gateway Pasteur, Pusat Pendidikan dan wilayah Lapas, terkendala dengan adanya perbedan  bentuk  struktur  sosial,  volatile  tingkat  kejahatan,  informasi  yang diperoleh, kesadaran hukum pengelola, perindividu, dan kemampuan soft sklill dan hard  skill dari  per  anggota  Bina  Masyarakat  Polrestabes  Bandung  itu  sendiri, kendala tersebut berpengaruh terhadap efektifitas fungsi door to door Kata Kunci : Fungsi Kepolisian, Bina Masyarakat, Tindak Pidana Narkotika

## PENDAHULUAN.
Masalah narkotika di Indonesia sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, karena Indonesia telah dijadikan wilayah produsen oleh sindikat Nasional maupun Internasional 1 .  Menurut    data  Situasi  Tindak  Pidana  Narkoika  Badan  Reserse Kriminal Polri  Direktorat  IV/Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir pada tahun 2020, tindak pidana narkotika cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya 2 , dengan diregulasikannya  Intruksi  Presiden No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN), dinilai adanya indikasi  penurunan,  penurunan  di  tahun  dan  pertengahan  semester  2021  tersebut merupakan hasil dari adanya program RAN P4GN dan sebagian kecil diakibatkan oleh adanya dampak pandemic covid-19, . Antisipasi akan naiknya jumlah peredaran dengan  jumlah  penindakan  menjadi  dualism  dan  diperlukan  suatu  sistem penanganan  yang  lebih  baik  untuk  dapat  mengantisipasi  dan  mencegah  adanya peredaran dan adanya penyalahguna baru di Jawa Barat khsusnya Kota Bandung. Laporan  penurunan  penanganan  kasus  narkotika  (LKN)  Polrestabes
Bandung di  identifikasi  pada tahun 2019 terjadi 254 kasus  narkotika dengan 333 tersangka,  dan  4  kasus  psikotropika  dengan  6  tersangka,  pada  tahun  2020  di identifikasi terdapat 173 kasus narkotika dengan jumlah tersangka 235 dan 4 kasus psikotropika  dengan  jumlah  tersangka  sebanyak  7  orang.  Adapun  di  tahun  2021 terjadi  penurunan  di  identifikasi  adanya  peran  serta  inpres  nomor  2  tahun  2020 tentang  RAN  –  P4GN  dan  kenaikan  jumlah  pandemi covid  19, di  identifikasi terdapat  penurunan  kasus  narkotika  dengan  jumlah  kasus  81  dengan  jumlah tersangka 110, dan didapat kasus psikotropika belum terjadi penangkapan 3 . Turunnya penanganan atau penegakan hukum (law enforcements) terhadap tindak  pidana  narkotika  khususnya  di  Kota  Bandung  menjadi  suatu  objek  dari kebijakan Inpres No 2 tahun 2020 (RAN-P4GN), dalam kebijakan perintah tersebut tidak  mengecualikan  kewenangan  penyidikan  dan  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana narkotika meskipun awal tahun 2020 hingga 2021 saat ini Indonesia berada dalam masa pencegahan dan penanggulangan Pandemi covid – 19, kebijakan RAN  –  P4GN  di  upayakan  dapat  menggeneralisir  penerapan  metode  pra pencegahan  sebelum  terjadinya  penyalahgunaan  narkotika,  yaitu  berupa  metode sosialisasi dan pengayoman terhadap masyarakat mengenai bahaya narkotika.
Metode  penerapan  sosialisasi  dan  pengayoman  merupakan  bagian  dari adanya  fungsi  direktorat  Bina  Masyarakat  (Binmas),  fungsi  Binmas  untuk menanggulagi  peredaran  narkotika  di  Kota  Bandung  ini  diterapkan  pada  seluruh Desa,  di  sekolah  tingkat  SMP,  SMA,  dan  seluruh  Perguruan  Tinggi  Negeri  dan Swasta  di  Kota  Bandung.  Fungsi  Binmas  terhadap  penanganan  peredaran  gelap
1 Bnn:  Indonesia  Jadi  Negara  Produsen  Narkoba http://www.gatra.com/2021-01- 05/artikel.php?id=32961 diakses pada tanggal 12 juni 2021 pukul 10.18
2 Data penyidikan Reserse narkotika Polda Jabar Periode 2019 sampai dengan Juni 2021.
narkotika menjadi tujuan dalam mencegah dan menindak tingkat penyalahgunaan dan adanya bandar narkotika khususnya di Kota Bandung.
Aturan RAN – P4GN yang merupakan agenda Presiden Tahun 2020-2024 melalui  fungsi  Bina  Masyarakat  POLRI  menerapkan  fungsinya  komitmen masyarakat dengan Unit   Bina Masyarakat, komitmen tersebut dibangun  dengan  sistem  koordinasi  terpadu  untuk  melakukan  pencegahan,  yaitu sebelum  adanya  korban  baru,  fungsi    sosialisasi  komitmen  dengan  koordinasi terpadu  ini  menjadi  agenda  perlindungan  bagi  masyarakat  (fungsi  pengayoman kepolisian) yang harmonis dengan teori hukum pidana non penal (abolisionis) ( pre rehabilitation method) .
Rezim pencegahan dan pemberantasan narkotika sebelumnya yang diatur dalam  UndangUndang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  menerapkan sistem  rehabilitasi  bahwa  pecandu,  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Narkotika  wajib  untuk  melapor  kepada  pejabat  yang  ditunjuk  oleh pemerintah untuk mendapakan pengobatan dan/ atau perawatan. Dinilai sistem ini merupakan suatu das sein yang memerlukan sistem beru untuk memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat.
Fungsi  Bina  Masyarakat  diterapkan  dengan  mengadopsi  sistem  laporan dari koordinator wilayah setempat. Fungsi Bina masyarakat dalam Program P4GN dalam  tahun  ini  dapat  diterapkan  untuk  membentuk  sistem  mencegah penyalahguna  narkotika  baru,  karena  jika  telah  ada  penyalahguna  baru  maka sistem  rehabilitasi  Undang-Undang  No  35  tahun  2009  menjadi  suatu  sistem pelengkapnya.
Fungsi  Bina  masyarakat  dengan  menerapkan  komitmen  koordinasi  yang melibatkan semua pihak, dinilai dapat  melindungi  masyarakat,  terutama generasi muda dalam masa pertumbuhan 3 . Fungsi Bina masyarakat dalam penanggulangan masalah  narkotika  harus  terintegrasi  dan  bersinergi  dengan  sistem  rehabilitasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 4 penerapan sinergitas antara  sistem  rehabilitasi  dan  sistem  Bina  masyarakat  dalam  menerapkan (pre prevented  Investigation) dalam  pelaksanaanya  terbentur  dengan  adanya  kendala terutama  dalam  membangun  komitmen  antara  pihak  penyidik  Bina  masyarakat Polrestabes  Bandung  dan  wilayah  terisolir  dalam  menerapkan  laporan, mengungkap  apabila  mengetahui  adanya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika 5 .
Hal  yang  terpenting  dalam  menangani  masalah  penanganan  narkotika adalah bagaimana agar fungsi Bina masyarakat dapat menjadi pencegah terjadinya peredaran gelap di lingkungan masyarakat Kota Bandung, sehingga tidak ada lagi adanya istilah pecandu wajib lapor dan rehabilitasi  narkotika.
3 Moh.  Taufik  Makarao,  Suharsil,  H.  Moh.  Zakky  A.S, Tindak  Pidana  Narkotika ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 5
4 https:// Bandung kota.go.id/berita/detail/81207hadiri-sosialisasi-p4gn-pn,-plt.-wali-kota- ingatkanpentingnya-upaya-penanggulangan-peredaran-danpenyalahgunaan-narkotika , diakses tanggl 1 Agustus 2021 pukul 11 .05 wib.
5 wawancara  Direktorat reserse Narkotika Polda Jabar Opcit Kota Bandung pada 31 Agustus 2021.
Sosialisasi  bahaya  narkotika  yang  didukung  oleh  Inpres  nomor  2  tahun 2020 khusunya di Kota Bandung, merupakan bentuk penanganan pidana preventif. Tujuan dari penyelarasan program pemberantasan narkotika Penyidik Polrestabes Bandung dengan Inpres 2 tahun 2020 adalah untuk mencegah adanya pecandu baru, mengakomodir  pecandu  dalam  kondisi  ketergantungan  terhadap  narkotika,  dan merangkul pecandu yang telah mendapat hukuman penjara sekalipun. 6
Efektifitas sosialisasi bahaya narkotika dengan program-program yang telah dijelaskan  diatas  pada  praktiknya  mulai  diberlakukan  pada  bulan  januari  2020, progres  program  sosialisasi  bahaya  narkotika  terhadap  jumlah  laporan  adua masyarakat,  penindakan,  penangkapan,  dan  pengakomodiran  masyarakat  dan pecandu  narkotika  baru  dinilai  telah  menurun,  artinya  penanganan  dalam  bentuk sosialisasi  bahaya  narkotika  dalam  program  P4GN  dapat  selaras  dengan  norma masyarakat,  namun  dalam  penerapan  pemberian  rehabilitasi  oleh  pemerintah melalui putusan pengadilan dalam perkara pecandu narkotika, hakim jarang sekali memutuskan  untuk  memberdayakan  pecandu  dalam  program  P4GN  dan  menjadi bagian  komitmen  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika.  Berdasarkan  uraian  di atas maka untuk mempermudah penulisan merumuskan masalah hukumnya  yaitu sebagai berikut :
a. Bagaimanakah  Efektifitas  Fungsi  Kepolisian  Bina  masyarakat  Kota  Bandung Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika    Menurut  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
b. Bagaimanakah  Kendala  Fungsi  Kepolisian  Bina  masyarakat  Kota  Bandung Dalam Penanggulangan  Tindak Pidana Narkotika  Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

## PEMBAHASAN
Efektifitas  Fungsi  Kepolisian  Bina  Masyarakat  Kota  Bandung  Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika  Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Efektifitas  Fungsi  Bina  Masyarakat  yang  di  integrasikan  kedalam kewenangan Penyelidikan akan terkendala dengan adanya kewenangan lanjutan yaitu  tahap  penyidikan,  yang  bagiannya  terdiri  dari    penindakan  yang  berupa penangkapan  ,  penahanan,  pengeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan  surat, pemangilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahn berkas kepada penuntut umum. Tujuan  dari  di  integrasikannnya  fungsi  Bina  Masyarakat  dalam  proses penyelidikan  merupakan  tanggung  jawab  hukum  aparat  Bina  Masyarakat  dan penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegak hukum yang melanggar HAM,
Kewenangan penyelidikan diartur dalam KUHAP, terbagi menjadi Fungsi dan wewenang Berdasarkan Hukum, dalam agenda fungsi bina masayarakat dan aturan POLRI No 1 Tahun 2021 Tentang pemolisian masyarakat selaras dengan aturan  Pasal  5  KUHAP.  Fungsi  Bina  Masyarakat  dan  penyelidik  memiliki kewenangan  untuk  Menerima  Laporan  atau  Pengaduan,  dan  fungsi  menerima
6 Program P4GN 2020-2024 Reserse narkotika Polres  Bandung
pemberitahuan dapat dikoordinir oleh fungsi Bina Masyarakat, karena penyelidik bekerja berdasarkan adanya laporan aduan masyarakat (delik umum atau khusus), fungsi  menerima  pemberitahuan  yang  di  sampaikan  oleh  seseorang,  maka  Bina Masyarakat  dan  atau  penyelidik  berwenang  untuk  menindak  lanjuti  delik narkotika atau delik pidana umum yang telah dan atau sedang atau diduga akan terjadi  suatu  peristiwa  pidana,  Bina  Masyarakat  dan  penyelidik  berwenang menerima pemberitahuan laporan, berdasarkan KUHAP
Efektifitas fungsi  satuan  polisi   Bina  Masyarakat  menjadi  suatu metode atau cara untuk menanggulangi P4GN, dimana di Kota Bandung, peredaran narkotika  selain  terjadi  pada  pemukiman  kumuh  kemudian  bergeser  lokasi peredarannya menjadi closed market . Perubahan strategi pemasaran yang dilakukan oleh  sebagian  pengedar  tentu  dipengaruhi  oleh  semakin  meningkatnya  upaya penegakkan    hukum  satuan  Polisi  Bina  Masyarakat,  lokasi  yang  relatif  rawan menurut  satuan  Polisi  Bina  Masyarakat  cenderung  bergeser  pada  lokasi  yang kurang  mendapat  perhatian  dari  aparat  hukum  Namun  tak  urung  juga  masih  ada para pengedar yang tetap menjalankan operasi bisnis nya pada tempat-tempat ramai atau di jalanan umum.
Efektifitas  upaya  pencegahan  satuan  Polisi  Bina  Masyarakat  memerlukan suatu cara untuk mengetahui perpindahan pasar narkotika, pada lokasi pasar sekolah yang  merupakan  lokasi  pendidikan,  kelompok  pelajar/  mahasiswa  kota  Bandung angka  diperoleh  angka  kenaikan,  dengan  demikian,  diperkirakan  angka  kenaikan narkotika di kalangan pelajar/ mahasiswa dan di wilayah yang terisorlir diperoleh angka kenaikan.
Fungsi  Binmas  koordinasi  terpadu  satuan  Polisi  Bina  Masyarakat  Kota bandung  mendukung  penerapan  kebijakan  RAN  P4GN  pada  sector  masyarakat tingkat RT/RW bahkan tingkat per individu, maka kepolisian Bina Masyarakat kota Bandung  dalam  melakukan  upaya  -  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan peredaran Narkotika, di wilayah Apartemen Gateway Pasteur, sangat di butuhkan peranan nya.
Penerapan kebijakan RAN P4GN yang dilakukan  polisi Bina Masyarakat adalah  membentuk  jalur  kontribusi  pengelola  apartemen  dan  satuan  posisi  Bina Masyarakat  Kota  Bandung  serta  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  memiliki strategi  khusus  yang  terdiri  dari  membentuk  koordinasi  terpadu,  yaitu  dengan melakukan bentuk kerjasama dengan :
a. Menempatkan K9 (penempatan anjing pelacak narkotika)
b. Test urine
c. Koordinasi dan komunikasi
d. Delegasi kewenangan sambang atau door to door
Upaya  pencegahan  demi  ter  ciptanya  kebijakan  RAN  P4GN,  maka  jalur kordinasi  antar  Bina  Masyarakat,  BNN,  yang  di  aplikasikan  kedalam  stategi pembuatan  MOU  dengan  pengelola  apartemen,  khususnya  Apartemen  Gateway Pasteur  Sebelum  menempatkan  K9,  test  urine  dan  koordinasi,  satuan  polisi  Bina Masyarakat  mengupayakan  fungsi  penyuluhan  pembinaan  dan  sosialisasi  akan bahaya penyalahgunaan narkotika, mengingat untuk mencegah munculnya wilayah
apartemen  gateway  akan  adanya  penegakan  hukum  yaitu  pemusatan  penjualan peredaran narkotika disuatu lokasi atau wilayah hukum Polrestabes Bandung, maka
Polisi  Bina  Masyarakat  memerlukan  penyuluhan,  pembentukan  karakter pemolisian masyarakat  dengan membentuk kordinator hingga ke struktur RT/RW. Mengingat polisi dan individu masayarakat diberikan kewenangan delegasi khusus yang  di  regulasikan  dalam  Pasal  3    huruf  (F),  bahwa  adanya  delegasi  hubungan personal  pendekatan  Polri  kepada  komunitas  dan  atau  per  individu  lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis.
Laporan  terpadu  pengelola  apartemen  dengan  satuan  polisi  Bina Masyarakat  kota  Bandung  merupakan  bentuk  upaya memorandum  of understanding antara satuan polisi bina masyarak dengan pengelola apartemen di wilayah  Kota  bandung,  perusahaan  sebagai  pengelola  apartemen  maka  demi mendukung rencana kerja RAN P4GN , di tuntut untuk dapat bersama sama dengan sat  Bina  Masyarakat  Kota  Bandung  untuk  menjaga  rasa  aman  dan  nyaman  bagi warga apartemen yang memiliki karakter yang sulit bersosialisasi.
Strategi K9 BNN, satuan polisi Bina Masyarakat dan pengelola apartemen, maka bentuk pengecekan oleh unit anjing pelacak K9 merupakan lokasi terpilih dan menjadi percontohan bagi apartemen lainnya.
Efektifitas  penegakan  hukum  teharap  fungsi  dan  peran  bina  masyarakat pada hakekatnya fungsi bina masayarakat harus memberikan tujuan hukum, yaitu keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  pada  masyarakat.  fungsi  bina masayarakat dalam suatu agenda penegakan hukum fungsi bina masayarakat yang ditugaskan  untuk  melakukan  memberdayakan  dan  mengadakan  usaha  serta kegiatan  produktif  yang  dilakukan  dijalankan  dalam  kerangka  pemolisian  dan kemitraan polisi di masyarakat berakibat yuridis, yaitu munculnya problem antara struktur  masyarakat  dan  penegakan  hukum,  efektifitas  fungsi  bina  masayarakat dalam penyelenggaraan hukum di masyarakat dengan tingkat perkembangan sosial yang masih  sederhana, dan kondisi  tersebut  akan dihadapkan pada semua bidang kehidupan,  seperti  pendidikan,  perdagangan,  pemerintahan,  militer  dan  hukum. karena efektifitas binmas di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut telah menjadi suatu kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan narkotika yang sudah menjadi makin  besar,    upaya  mengefektifitaskan  fungsi  bina  masayarakat  melibatkan masyarakat, maka dibutuhkan suatu cara penanganan kemitraan. Tugas yang akan dihadapi  bina  masayarakat  akan  melibatkan  kompleksitas  yang  begitu  tinggi  dan jumlah orang begitu banyak program  kemitraan,  desa bersinar, maka  fungsi  bina masayarakat  harus  menjalankannya  dalam  konteks  pengorganisasian  masyarakat, agar lebih mudah melakukan pencegahan.
fungsi  Bina  Masyarakat  diterapkan  di  masyarakat  merupakan  bagian  dari manajemen kepolisian, yaitu sebagai seperangkat kegiatan POLRI untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik- teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.
Untuk  mengefektifkan  Bina  Masayarakat  dibutuhkan  suatu  usaha-usaha pengorganisasian masyarakat seperti banpol, kemitraan, pengorganisasian tersebut ternyata  harus  mengadakan  berbagai  macam  kelompok-kelompok  masyarakat
untuk  mengefektifkan  peran  Bina  Masyarakat  tersebut.  pengefektifan  Binmas diluar dari adanya aparat penegak hukum sebagai organisasi pokok yang tugas dan kewenangannya  untuk  menegakan  hukum  seperti  Hakim,  Jaksa,  Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri, pada hakekatnya lembaga aparat penegak hukum tersebut mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat.
Efektifitas Bina masyarakat dapat di ukur dengan adanya indicator sejauh mana  Bina  masyarakat  dapat  menciptakan  hukum  dalam  masyarakat  sebelum  di akomodasinya peran aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan, indikator ini menjadi  tolok ukur efektifitas binmas dalam masyarakat  atau tidak efektif dalam masyarakat. fungsi bina masayarakat dalam mewujudkan suatu penegakan hukum, tidak  dapat  dipisahkan  dari  organisasi  kemasyarakatan  tersebut.  Tujuan-tujuan mencegah  peredaran  P4GN  dalam  masyarakat  yang  kompleks  hanya  dapat diwujudkan melalui pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh fungsi bina masayarakat
Kendala  Fungsi  Kepolisian  Bina  Masyarakat  Kota  Bandung  Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika  Menurut Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Daya  ikat  fungsi  Bina  Masyarakat  dalam  meningkatkan  komitmen pencegahan  terhadap  peredaran  narkotika,  merupakan  faktor  pelengkap  dan pendukung dari adanya fungsi pemberantasan BNN pada adanya peredaran gelap narkotika,  sementara  permasalahan  narkoba  di  Indonesia  disebabkan  lemahnya penegakan hukum, selain itu kurangnya mobilisasi gerakan penanganan narkoba, kurangnya  sosialisasi  bahaya  narkoba,  kurang  pedulinya  masyarakat  dalam pengawasan lingkungan serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Di sisi  lain,  keterbatasan  anggaran  dan  SDM  juga  menjadi  bagian  yang  tidak  dapat dipungkiri  bisa  membuat  semakin  meningkatnya  permasalahan  narkoba  di Indonesia,  maka  pendekatan  Bina  Masyarakat  sangat  memerlukan  dukungan reorganisasi yang kuat dari regulasi pemolisan masyarakat POLRI.
Pendekatan teori polisi bina masayarak pada masyarakat untuk melakukan upaya penanggulangan pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada  teori    kontrol  perubahan  sosial  atau social  (social  control  change  theory ) merujuk  pada  pembahasan  delinkuensi  dan  kejahatan  yang  dikaitkan  dengan variabel-variabel yang bersifat penegakan hukum yang memiliki dasar sosiologis, Fenomena  aktifitas  peredaran  gelap  narkotika  dalam  pandangan social  change control adalah bagaimana Polisi Bina Masyarakat beserta anggota masyarakat dapat melaksanakan Peraturan Polri No 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat Dan Kebijakan  RAN  P4GN,  pendekatan  control  perubahan  social  pada  fungsi  Bina Masyarakat  Polri  efektif  ( the  ability  of  the  social  group  of  institutions  to  make norms  or  rule  effective )  telah  efektif  jika  pencegahan  peredaran  gelap  narkotika dapat dilakukan pencegahan, hasil pencegahan akhis RAN P4GN tersebut adalah terkoordinirnya masyarakat dalam turut serta mencegah dan menanggulangi adanya perearan gelap narkotika di wilayahnya.
Teori  perubahan  sosial  kontrol  pada  hakikatnya  tidak  menolak  adanya unsur-unsur psikologis dari per individu yang memiliki sikap lawless ataukah tidak, di samping unsur terjadinya kejahatan peredaran gelap narkotika yang meresahkan masyarakat terlebih dahulu disepakati oleh individu dan masyarakat suatu wilayah, bahwa kejahatan peredaran tersebut merupakan suatu delinquency yang disebabkan karena gabungan antara delinquency peredaran gelap narkotika di suatu masyarakat dan kontrol perubahan sosial melalui RT RW dan desa yang tidak efektif..
Secara  kriminologi  fungsi  Bina  Masyarakat  harus  menjadi  suatu  kontrol sosial  terhadap  adanya  fenomena  peredaran  gelap  narkotika.  Adanya  kebijakan RAN  P4GN  dalam  ranah  kemanfaatan  hukum  pidana.  Maka  dengan  kata  lain, fungsi Bina Masyarakat harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua  fenomena  P4GN  dan  perubahan  perubahan  kebijakan  lain  di  lapangan hukum pidana, khusunya kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana  narkotika.  Sehingga  dengan  demikian  dapat  dicegah  kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang negara dan masyarakatnya.
Tindak pidana peredaran gelap narkotika, dihasilkan dari dari beberapa fenomena hukum dan sosial, maka kondisi peredaran gelap narkotika tersebut perlu dilakukan penanganan  untuk  memberikan  jawaban  tentang  sebab-sebab  atau  faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terlibat dengan P4GN, dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh pengguna, pengedar, kurir dan precursor narkotika khususnya yang terjadi di Kota Bandung
Fungsi  pembinaan  masyarakat  dilakukan  pada  masyarakat,  dan  bertujuan untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pembinaan masyarakat  yang  dilakukan  polisi  Bina  Masyarakat  jika  dipandang  dari  sudut tertentu,  maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap terjadinya tindak pidana narkotika.
Polisi pembinaan masayarakat akan menghadapi bermacam kendala dari berbagai faktor,  kendala  dari  faktor    manusia  per  individu  dengan  latar  belakang  maupun pengalaman  yang  berbeda.  Dalam  masyarakat  terdapat  sisi  karakter  kesadaran bawaan (awarness  basic) yang  taat  pada  hukum,  terdapat  factor  yang  pura-pura mentaatinya,  dan  terdapat  pula basic  awarness yang  tidak  memperdulikan  sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya.
Fungsi  Bina  Masyarakat  dan  polmas  menjadi  satu  kesatuan  dalam memberdayakan masyarakat sehingga tidak ada lagi opini yang semata-mata warga sebagai  objek  dalam  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian,  melainkan  masyarakat sebagai  suatu  subyek  yang  menentukan  upaya  penciptaan  dan  pengelolaan lingkungan  yang  aman  dan  tertib  dengan  difasilitasi  oleh  petugas  kepolisian. Mayarakat dan polisi berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis hingga mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban.
Wilayah  Apartemen  Gateway  Pasteur  yang  menjadi  yurisdiksi  kepolisian resor  Kota  Bandung  membutuhkan  anggota  kepolisian  yang  dapat  melakukan pembinaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yang  maksimal,  yaitu  Bina Masyarakat  itu  sendiri.  Dengan  demikian  dengan  adanya  Bina  Masyarakat  serta dukungan  Polmas,  Polri  dalam  hal  ini  harus  mampu  membangun  interaksi  sosial yang  erat  dengan  masyarakat,  yaitu  keberadaannya  menjadi  simbol  persahabatan
antara  warga  masyarakat  dengan  polisi  dengan  mengedepankan  dan  memahami kebutuhan  adanya  rasa  aman  warga  masyarakat,  yang  lebih  mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan ( crime prevention ).
Metode  untuk  merubah  paradigma  masyarakat  mengenai  citra  kaku  Bina Masyarakat salah satunya dengan kegiatan/program door to door system di wilayah Apartemen  Gateway  Pateur .  Kegiatan  DDS (Door  to  Door  System) merupakan kegiatan wajib yang berupa mengunjungi rumahrumah masyarakat,termasuk pada apartemen untuk menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat seperti MOU K9, untuk mencagah  adanya  peredaran  gelap  Narkotika  dan  penyuluhan  ke  area  tempat- tempat seperti sekolah dengan memberdayakan test urinoir termasuk dilingkungan, kantor,  maupun  tempat  hiburan  yang  berada  dilingkungan  Bina  Masyarakat  itu sendiri.
Wilayah hukum Polrestabes Kota bandung sendiri, masih sering berpotensi muncul gejolak di masyarakat secara tiba-tiba yang bisa saja tidak dapat diantisipasi sebelumnya di tingkat Polrestabes Kota Bandung, dan masih banyak penanganan masalah Kamtibmas yang harus dilakukan di tingkat Polres karena Polrestabes Kota Bandung  tidak  mampu  menangani  kendati  masalah  tersebut  sebenarnya  bisa diselesaikan di tingkat Polrestabes Kota Bandung
Kendala soft skil dan hard skill mempengaruhi kualitas Bina Masyarakatdi Polrestabes  Kota  Bandung  Bina  Masyarakat  yang  telah  memiliki  Skep  Bina Masyarakat  dan  pendidikan  pengembangan  (Dikbang)  tergambar  pada  uraian dibawah,  dimana  jumlah  personel  Bina  Masyarakat  sebanyak  22  personel  yang telah memiliki Skep Bina Masyarakat baru 7 (tujuh) personel yang telah memiliki Dikbang sesuai tugas Bina Masyarakat.
Kendala kurangnya dukungan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana sangat  mempengaruhi  keberhasilan  kegiatan  Bina  Masyarakat  di  lapangan. Kemampuan perorangan Bina Masyarakat akan lebih maksimal apabila sarana dan prasarana yang dibutuhkan tercukupi
Kendala  dukungan  Anggaran Dukungan  anggaran  sama  halnya  seperti dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak bisa disisihkan dalam kegiatan Bina  Masyarakat  Kota  Bandung.  Adanya  dukungan  SOP  yang  mengatur  sinergi Bina  Masyarakat  tingkat  Polres  dan  Polrestabes  Kota  Bandung. Standart operational  procedure (SOP)  merupakan  syarat  penting  dalam  melakukan  suatu aktifitas  atau  kinerja  pada  bidang-bidang  khusus.  Adanya  SOP  menjadi  ukuran perencanaan terhadap penerapan suatu program, hal ini juga termasuk program door to  door  system Dukungan  Pemerintah  Setempat  dan  Tokoh  Masyarakat  terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sangat Tinggi

## PENUTUP Kesimpulan
a. Fungsi Polisi Bina Masyarakat sangat diperlukan dan sangat efektif untuk mencegah  dan  memerangi  peredaran  gelap  narkotika  di  wilayah Polrestabes  Bandung, indikator efektifitas fungsi  Bina Masyarakat  dapat di lihat dari sejauh mana Bina Masyarakat dapat  membentuk organisasi-
organisasi  dan  menciptakan  hukum  dalam  organisasi  tersebut,  maka hukum efektifitas fungsi Bina
Masyarakat  dapat  terwujud  jika  tujuan  hukum  mudah  di  akomodir  oleh organisasi
b. Kendala  Bina  Masyarakat  dalam  melakukan  penanganan  peredaran narkotika  di  wilayah  yang  seperti  Apatemen  Gateway  Pasteur,  pusat pendidikan dan wilayah Lapas, terkendala dengan adanya perbedan bentuk struktur  sosial,  volatile  tingkat  kejahatan,  informasi  yang  diperoleh, kesadaran hukum pengelola, perindividu, dan kemampuan soft sklill dan hard skill dari per anggota Divisi binmas Polrestabes Bandung itu sendiri, kendala tersebut berpengaruh terhadap efektifitas fungsi door to door h
2. Saran
a. Efektifitas  Satuan  Polisi  bina  masyarakat  sangat  diperlukan  fungsinya  dikota Bandung,  mengingat  adanya  seperti  keberadaan  Bandara  Udara  Husein Sastranegara,  Exit  gerbang  tol  pasteur  dan  keberadaan  apartemen  gateway pasteur  sebagai  wilayah  yang  sering  terjadi  penangkapan  perkara    peredaran gelap narkotika (P4GN) yang memerlukan fungsi Polsi bina masyarakat yang lebih luas dan terkoordinasi.adanya wilayah yang rawan terjadi peredaran gelap narkotika tersebut memerlukan suatu strategi khusus seperti yang diatur dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat  yaitu  dengan  diberikannya  kewenangan  sambang,  yaitu  kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke pintu (door to door system).
b. Diharapkan agar adanya kendala Satuan polisi binmas (weakness factor) dapat diatasi  POLRI  dengan  memberikan  diklat-diklat  khusus,  seperti  pemberian materi softskill kemampuan  komunikasi  penyelidikan,  dan  diberikan kemudahan akses bekerjasama dengan dana desa bersinar BNN yang di berikan pada  tiap  kelurahan  sehingga MOU Polbinmas  Polrestabes  dapat  memiliki peran dalam masyarakat khususnya wilayah Apartemen Gateway Pasteur.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Mun’im  Idris  et.  al, Ilmu  Kedokteran  Kehakiman, PT  Gunung  Agung.
Jakarta, 1985.
Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. Metodologi Penelitian Kualitatif. ,Pustaka Setia   , Bandung, 2012
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , PT Yasrif Watampone, Jakarta, 2005,
Barda Nawawi Arief, , Kapita Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya ,Bandung, 2013 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju , Bandung,  2003.
Kelana, Momo, Memahami   Undang-Undang Kepolisian ,PTIK Press
Jakarta,2002.
Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, CV Armico, Bandung, 1986. Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1992.
M.Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana  Ide  Dasar  Double  Track System Dan Implementasinya , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. bes  Band
2021-10-04