e-ISSN : 2621-4105

## HUBUNGAN HUKUM ANTAR PERUSAHAAN DALAM SISTEM PERUSAHAAN GRUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

## Andyna Susiawati Achmad, Astrid Athina Indradewi
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Surabaya andyna.susiawati@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  hukum  antar  perusahaan  dalam  sistem  perusahaan grup  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  untuk mengetahui  peran  serta  tanggung  jawab  perusahaan  induk  dalam  kegiatan  operasional  anak-anak perusahaannya.  Fenomena  perusahaan  grup  ini  menimbulkan  celah  hukum  terkait  dengan  kekosongan norma  dalam  pelaksanaan  perusahaan  induk  dan  perusahaan  anak  sebab  konsepsi  mengenai  perusahaan grup  tidak  berada  dalam  ranah  hukum  karena  perusahaan  grup  lebih  mengacu  kepada  realitas  bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  tidak  mengenal  adanya  hubungan  khusus  antara  induk perusahaan dan anak perusahaan. Dalam sebuah perusahaan grup hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan  anak  tidak  lebih  dan  tidak  kurang  adalah  hubungan  sebagai  perusahaan  dan  pemegang sahamnya  saja.  Hak  dan  kewajiban  kedua  jenis  perusahaan  sebatas  apa  yang  telah  diperjanjikan  dalam anggaran  dasar  atau  perjanjian-perjanjian shareholder  agreement yang  telah  ditandatangani.  Segala perbuatan  dari  anak-anak  perusahaan  adalah  perbuatan  mandiri  dari  perusahaan  itu  sendiri.  Jadi  dapat dipahami bahwa perusahaan induk tetap memiliki prinsip tanggung jawab terbatas sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan.
Kata Kunci: Perusahaan Anak; Perusahaan Grup; Perusahaan Induk.

## LEGAL RELATIONS BETWEEN COMPANIES IN HOLDING COMPANY SYSTEM REVIEWED FROM LAW NUMBER 40 YEAR 2007 CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANIES

## Abstract
This paper aims to determine the legal relationship between companies in the holding company system in context of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and to determine the role and responsibilities of the parent company in the operational activities of its subsidiaries. This phenomenon of holding  company  creates  legal  loopholes  related  to  the  void  of  norms  in  the  implementation  of  holding companies and subsidiary companies because the concept of group companies is not in the realm of law because group companies refer to business realities. The research method used is normative juridical. The result  of  this  research  is  that  Law  No.  40  Year  2007  concerning  Limited  Liability  Companies  does  not recognize any special relationship between the parent company and subsidiaries. In a holding company, the relationship  between  the  parent  company  and  the  subsidiary  company  is  nothing  more  and  nothing  less than the relationship between the company and its shareholders. The rights and obligations of the two types of companies are limited to what has been agreed in the Articles of Association or shareholder agreements that have been signed. All actions taken by the subsidiaries are purely independent actions of the company itself. So it can be understood that the parent company still has the principle of limited liability as a form of shareholder responsibility in a company.
Keywords: Holding Company; Parent Company; Subsidiary Company
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Saat ini, para pelaku usaha saling bersaing dan beradu strategi dalam melakukan ekspansi pada bisnisnya masing-masing. Hal ini didukung oleh perkembangan jaman serta  adanya  arus  globalisasi  yang  memberikan  peluang  bagi  pertumbuhan perusahaan. Sehubungan dengan itu, perseroan terbatas menjadi bentuk badan usaha yang  diminati  oleh  pelaku  usaha  pada  praktik  bisnisnya  sebab  dipercayai  bisa dijadikan  media  untuk  memupuk  modal  yang  nilainya  jauh  lebih  tinggi  dibanding badan usaha lainnya 1 serta berpotensi memberikan keuntungan secara lebih, baik bagi lembaga maupun pemegang sahamnya. 2
Pada  era  dan  zaman  yang  semakin  berkembang  ini  memperlihatkan  bahwa perusahaan  grup  merupakan  badan  usaha  yang  selalu  menjadi  pilihan  pebisnis  di Indonesia, 3 khususnya para pelaku usaha yang menguasai sejumlah sektor ekonomi yang  berbadan  hukum  perseroan  terbatas.  Keadaan  tersebut  memungkinkan  suatu badan usaha atau korporasi dapat dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. 4 Selain  itu,  dalam  mengelola  bisnis  dari  perusahaan  grup  dinilai  lebih  memberi keuntungan dari perekonomian daripada dengan perusahaan tunggal. 5 Di samping itu, perusahaan  grup  dibutuhkan  jika  suatu  perusahaan  grup  menekuni  pada  sejumlah sektor usaha yang tidak berkaitan satu sama lain dalam badan usaha yang praktiknya dinamakan konglomerasi. 6 Konglomerasi adalah istilah yang menggambarkan adanya keterikatan  atau hubungan antara perusahaan  yang satu  dengan perusahaan lainnya melalui kepemilikan saham. Pemilik perusahaan jika di hubungan saling terkait satu sama  lain,  yang  berujung  pada  kelompok  tertentu.  Dengan  kata  lain,  konglomerasi merupakan  salah  satu  strategi  diversifikasi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  besar untuk memperluas usahanya pada segmen yang berbeda. Salah satu caranya dengan membuka  beberapa  anak  perusahaan  yang  tidak  berkaitan  dengan  segmen  inti perusahaan sebagaimana contoh pada Gambar 1 perihal Struktur Perusahaan Elang Mahkota Teknologi ("EMTK").
Salah satu perusahaan di Indonesia yang mengadopsi bentuk usaha perusahaan grup atau holding company adalah PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk., juga disebut sebagai  "EMTK"  atau  "EMTEK".  Perusahaan  ini  didirikan  tahun  1983  dan menyediakan  layanan  komputer  pribadi.  Pada  perkembangannya,  grup  EMTEK mengalami  perkembangan  menjadi  kelompok  perusahaan  terintegrasi  dan konglomerasi  yang  mempunyai  3  (tiga)  bagian  usaha  utama,  yakni  konektivitas, media, dan telekomunikasi dan solusi TI. 7
1 H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang (Jakarta: Djambatan, 1995), 89.
2 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas (Jakarta: Ghalia, 2002), 14.
3 Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2013), 2.
4 Miranda Chairunnisa dkk., “Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak dalam Hal terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,” USU Law Journal 1, no. 2 (2013): 29.
5 Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia .
6 Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas , 14.
7 PT.  Elang  Mahkota  Teknologi  Tbk.,  “Profil  Perusahaan,”  2021,  https://www.emtek.co.id/company- overview?locale=id.
e-ISSN : 2621-4105
Gambar 1. Struktur Perusahaan Elang Mahkota Teknologi ("EMTK").
Sumber: PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Pada Gambar 1 dapat diketahui EMTEK sebagai perusahaan induk membawahi berbagai anak perusahaan yang diklasifikasikan menurut golongannya. Salah satu di antaranya adalah PT. Surya Citra Media Tbk. (SCM) yang merupakan sub holding berdasarkan bagian media Grup EMTEK di mana mempunyai anak perusahaan yang fokus pada sektor penyiaran dan bisnis konten. Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, anak-anak perusahaan dari SCM ialah PT. Indosiar Visual Mandiri (Indonesiar), PT. Surya Citra Televisi (SCTV), dan PT. Omni Intivision (O Channel).
Pada  hakikatnya,  cabang-cabang  perusahaan  diatur  dan  dimiliki  secara tersentralisasi pada perusahaan yang bersifat mandiri. Kemudian secara kolektif pada perusahaan-perusahaan  lainnya  yang  kemungkinan  sudah  lebih  dulu  didirikan  oleh pemiliknya  yang  sama  ataupun  paling  tidak  terdapat  hubungan  tertentu. 8 Secara sederhana,  perusahaan  induk  ( parent  company )  diartikan  sebagai  berikut:
" Perusahaan  yang  menjalankan  pimpinan  sentral  pada  perusahaan  grup  untuk mengendalikan  dan  mengkoordinasikan  anak  perusahaan,  sehingga  tidak  terbatas
8 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 83.
e-ISSN : 2621-4105
pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja." 9 Induk perusahaan dalam hal ini  memiliki  tugas  dalam  mengendalikan,  mengawasi,  dan  mengkoordinasi operasional usaha cabang-cabang perusahaan ( subsidiary company ), tergantung pada jumlah kontrol manajerial yang diberikan. 10
Ketentuan  tentang  perseroan  terbatas  di  Indonesia  dibahas  pada  Undang- Undang Tahun 2007 No. 40 (juga disebut dengan UUPT). UUPT yang berlaku saat ini  tidak  mengatur  secara  spesifik  tentang  keberadaan  anak  perusahaan  dan perusahaan  induk. 11 Keadaan  ini  kemudian  mengakibatkan  celah  hukum  mengenai vacuum  of  norm (kekosongan  norma) 12 untuk  menjalankan  anak  perusahaan  dan perusahaan  induk  harus  mempunyai  konsep  mengenai  kelompok  perusahaan  yang tidak  berada  pada  lingkup  hukum  karena  kelompok  perusaaan  lebih  mengarah terhadap  realita  bisnisnya. 13 Pada  prinsipnya,  UUPT  hanya  mengatur  perseroan tunggal, dengan demikian hingga sekarang ini pada anak perusahaan dan perusahaan induk diasumsikan sebagai badan hukum mandiri yang tidak melekat satu sama lain. Menurut  Yahya  Harahap,  pada  era  modern  ini  tidak  sedikit  perseroan  yang menggunakan prinsip pertanggungjawaban terbatas ataupun limited liability . Untuk menggunakann prinsip  tersebut,  suatu perseroan  bisa membangun anak  perusahaan dalam melaksanakan usaha perusahaan induk. Sehingga berdasarkan adanya prinsip distinction (perbedaan)  dan separation (keterpisahan)  dengan  dinamakan separate entity , dengan demikian aset perseroan induk terhadap anak perusahaan terisolasikan pada potential losse ( potential losses ). 14
Penelitian  ini  terkait  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  Azhar  (2018)  yang menganalisis tentang pola hubungan hukum perusahaan anak dan perusahaan induk pada  pembangunan  perusahaan  grup  dan  pertanggungawaban  hukum  perusahaan induk perusahaan pada anak perusahaan yang mengalami pailit. Dalam hal tersebut, hasil yang diperoleh yakni hubungan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan dari kepemilikan saham yang dibahas pada Pasal 34 UUPT. Kerangka aturan hukum perseroan  menyebutkan  lembaga  hukum  anak  perusahaan  dan  induk  selaku  subjek hukum  mandiri.  Wujud  pertanggungjawaban  hukum  perusahaan  induk  pada  pihak ketiga pada anak perusahaan yang dirugikan tersebut dinyatakan pailit yang dibahas pada  Pasal  3  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUPT,  dengan  demikian  perusahaan  induk mendapatkan  perlindungan  terhadap  diberlakukannya  prinsip  pertanggung  jawaban terbatas  yang hanya memberikan pertanggungjawaban senilai saham terhadap anak
9 Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia . Daftar Istilah Penting.
10
Fajria
Anindya Utami, “Apa Itu Induk Perusahaan?,” 2021,
https://www.wartaekonomi.co.id/read328334/apa-itu-induk-perusahaan?page=all.
11 Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra dan I Made Dedy Priyanto, “Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Selaku  Perusahaan  Penjamin  (Corporate  Guarantee)  Terhadap  Anak  Perusahaan  Yang  Melakukan  Perikatan Dengan Pihak Ketiga,” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 7, no. 12 (2019): 1–15.
12 Ni Made Pratiwi Dharnayanti, dkk, “Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan  Anak  Perusahaan  Berbentuk  Persekutuan  Komanditer,” Jurnal  Ilmiah  Prodi  Magister  Kenotariatan 1 (2017): 67.
13 Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia , 4.
14 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 49–50.
perusahaan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  apabila  harta  anak  perusahaan  tidak  mampu mencukupi kewajiban pembayaran pada pihak ketiganya. 15
Berikutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dharnayanti  (2017)  yang menganalisis masalah mengenai implementasi aturan induk perusahaan dalam bentuk perseroan  terbatas  pada  perusahaan  dalam  bentuk  persekutuan  komanditer ( Commanditaire Venootschap ). Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan landasan munculnya  korelasi  hukum  terhadap  induk  perusahaan  berupa  perseroan  terbatas terhadap  anak  perusahaan  berupa commanditaire  venootschap dikarenakan terdapatnya  kepemilikan  saham  oleh commanditaire  venootschap pada  perseroan terbatas  sebagai  induk  perusahaan,  dengan  demikian  perusahaan  Terbatas  bisa memakai  hak  suara  pada  RUPS  dalam  menentukan  aturan  untuk commanditaire venootschap sbagai  anak  perusahaan.  Kemudian  akibat  hukum  terhadap  korelasi perusahaan induk dalam bentuk perseroan terbatas terhadap anak perusahaan dalam bentuk commanditaire  venootschap jika  dilihat  berdasarkan  prinsip  hukum pertanggungawaban terbatas, dengan demikian perseroan terbatas pada commanditaire venootschap tidak menghasilkan pertanggungjawaban hukum untuk perseroan  terbatas  pada  korelasi  hukum  yang  dialami  pada  pihak  ketiga,  tapi  jika perseroan terbatas terungkap berbuat hal-hal  yang menyimpang  terhadap pelaporan keuangan  pada  korelasi  hukum  terhadap commanditaire  venootschap sebagai  anak perusahaan,  dengan  demikian  perseroan  terbatas  bisa  dikenai  hukuman  pidana ataupun denda pada tindakannya itu. 16
Selanjutnya  penelitian  oleh  Diani  (2017)  yang  mengkaji  tentang  batas-batas pertanggungjawaban  induk  perusahaan  pada  pihak  ketiga  yang  memiliki  ikatan hukum  pada  anak  perusahaan.  Hasil  dari  penelitian  didapatkan  legalitas  dalam membentuk  kelompok  perusahaan  di  Indonesia,  walaupun  tidak  terdapat  aturan spesifik yang mengatur. Mengarah terhadap Pasal 7 ayat (1) UUPT mengenai subyek hukum  yang  bisa  membangun  perseroan,  kebijakan  mengenai  pemisahan,  dan kebijakan mengenai akuisisi. Kedua prinsip mengenai seperate patrimony dan limited liability memperjelas  keberadaan  badan  hukum  sebagai  wujud  kemandirian  yang terpisah  oleh pemegan sahamnya. Sedangkan  dampaknya pada pihak ketiga  bahwa induk perusahaan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pada pihak ketiga melebihi dari saham anak perusahaan, kecuali pihak ketiga mampu memberi bukti sesuatu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 ayat (2) UUPT. 17
Meninjau penelitian terdahulu, ternyata terdapat perbedaan pada penelitian ini, yakni penelitian ini cenderung berfokus untuk mengkaji kedudukan hukum mandiri tiap-tiap perusahaan dalam holding company, termasuk klasifikasi hubungan hukum antar induk perusahaan dan anak perusahaan beserta hubungan yang bisa melahirkan
15 Muhamad Azhar, “Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Yang Pailit,” Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Mataram , 2017.
16 Dharnayanti, Usfunan, dan Sarjana, “Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer.”
17 Rosida  Diani,  “Tanggung  Jawab  Holding  Company  terhadap  Pihak  Ketiga  yang  Terkait  Hubungan Hukum dengan Anak Perusahaan,” Simbur Cahaya 24, no. 1 Jan 2017 (2017): 4375–96.
e-ISSN : 2621-4105
tanggung  jawab  diantara  kedua  perusahaan  tersebut.  Permasalahan  dan  fokus pembahasan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  tidak  sama  terhadap  penelitian sebelumnya.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  melengkapi  dari  permasalahan  yang belum  diangkat  di  penelitian  terdahulu.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  mengetahui hubungan  hukum  antar  perusahaan  dalam  sistem holding  company dilihat berdasarkan  UUPT  dan  untuk  mengetahui  tanggung  jawab  dan  peran  induk perusahaan dalam kegiatan operasional anak perusahaannya.

## B. PERMASALAHAN
Sesuai  dengan  latar  belakang  tersebut,  adapun  rumusan  masalah  yang  akan diteliti adalah (1) Apakah bentuk hubungan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan  dalam  sebuah holding  company? (2)  Apa  peran  dan  tanggung  jawab perusahaan induk dalam kegiatan operasional anak-anak perusahaannya?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  metode doctrinal ataupun  yuridis  normatif  dengan melakukan  studi  kepustakaan  yang  menggunakan  beberapa  peraturan  perundang- undangan  dan  teori  hukum.  Pada  penelitian  ini,  pendekatan  masalahnya  ialah berdasarkan: Doctrinal Approach dan Statutes Approach. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum  tersier  yang  mencakup  peraturan  perundang-undangan  berkaitan  pada hubungan  hukum  antar  perusahaan  dalam  sistem holding  company dilihat berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas diikuti terdapatnya bahan  hukum  sekunder  yang  mencakup  artikel,  buku,  jurnal,  dan  lainnya  yang relevan. Kemudian ditarik kesimpulan memakai analisis data secara kualitatif  untuk membuktikan kebenarannya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Struktur Perusahaan Holding Company menurut Undang-Undang Nomor 40

## Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Perseroan  Terbatas  atau  dinamakan  dengan  PT  adalah legal  entity (badan hukum) yang bersifat mandiri mempunyai ciri dan sifat  mutu yang tidak sama pada badan usaha yang lain. 18 Secara lebih lanjut, karakter Perseroan Terbatas antara lain: 19 1) Sebagai asosiasi modal;
2) Utang dan kekayaan Perseroan Terbatas terpisah terhadap utang dan kekayaan Pemegang Saham;
3) Pemegang Saham;
a) bertanggungjawab  hanya  terhadap  sesuatu  yang  disetor,  ataupun limited liability (pertanggungjawaban terbatas);
b) tidak bertanggungjawab  terhadap kerugian PT (perseroan) lebih dari nilai saham yang sudah diambil;
c) tidak bertanggung jawab secara personal terhadap ikatan yang ditulis dengan mengatasnamakan perseorangan;
18 I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), 142–43.
19 Widjaja, 143.
e-ISSN : 2621-4105
4) Terdapat separation fungsi terhadap Direksi ataupun Pengurus dan Pemegang Saham;
5) Mempunyai Komisaris yang memiliki fungsi selaku pengawasnya;
6) Kekuasaan paling tinggi terdapat di RUPS ataupun Rapat Umum Pemegang saham.
PT dalam prakteknya dapat digolongkan berdasarkan perolehan saham, jumlah pemegang sahamnya, dan besaran modal, yakni: PT Terbuka ( public ) dan PT Tertutup ( private ).  bentuk  Perseroan  Terbatas  merupakan  suatu  bentuk  usaha  yang  sering digunakan pada lingkup bisnis sebab memiliki ciri khas dan sifat yang dapat memberi kegunaan ekonomi pada pelaku usahanya sebagai asosiasi modal 20 dalam memperoleh laba  ataupun  keuntungan.  Dasar  hukum  yang  digunakan  sebagai  acuan  pengaturan adalah  UU  No.  40  Tahun  2007  mengenai  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut UUPT)
Seiring  dengan  perkembangan  jaman,  para  pelaku  usaha  lebih  condong  untuk memilih  menggunakan  perusahaan  grup  atau holding  company untuk  melakukan ekspansi bisnisnya . Menurut Simanjuntak, "perusahaan grup merupakan satu kesatuan ekonomi  yang  tersusun  dari  perusahaan-perusahaan  berbadan  hukum  mandiri  yang dipandang  sebagai  induk  dan  anak  perusahaan". 21 Pada  kelompok  perusahaan  itu kemudian  dikenal  istilah  anak  perusahaan  dan  induk  perusahaan.  Black's  Law mendefisinikan  perusahaan  induk  sebagai "a  company  formed  to  control  other companies, usually confining its role to owning stock and supervising management". Perusahaan induk berperan selaku pemimpin pusat, yang mengorientasikan aktivitas bisnis  anak  perusahaan  dalam  menunjang  kebutuhan  kelompok  perusahaan  sebagai integrasi  perekonomian. 22 Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  saat  ini  tidak mengetahui  terdapatnya  implikasi  terhadap  induk  perusahaan  dan  anak  perusahaan karena  memang  istilah  tersebut  muncul  dari  praktek  realitas  bisnis.  Oleh  sebab  itu, kerangka aturan pada perseroan-perseoran yang bergabung pada kelompok perusahaan masih memakai UUPT tersebut, maka perseroan-perseroan yang bergabung dianggap sebagai  kelompok  perseroan  tunggal 23 karena  UUPT  hanya  mengenal  keberadaan perseroan tunggal saja.
Istilah holding company dilihat dari status kepemilikan saham induk perusahaan terhadap  anak  perusahaan  atau subsidiary  company. Hal  tersebut  menjadi  alasan lahirnya  keterkaitan  antar  keduanya  yang  memberikan  wewenang  pada  perusahaan induk dalam berperan selaku pemimpin pusat terhadap kelompok perusahaan. 24 Selaku pemimpin  pusat,  induk  perusahaan  memiliki  hak  dalam  mengoordinasikan  dan
20 I Made Yoga Agastya, dkk, “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang belum Berstatus Badan Hukum dalam Melakukan Kegiatan Usaha,” Kertha Semaya 2, no. 6 (2018): 2.
21 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Perusahaan kelompok (Group Company/Concern) (Yogjakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1994), 5.
22 Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia , 4.
23 Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia .
24 Sulistiowati, 5.
e-ISSN : 2621-4105
mengendalikan  anak  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  bersama  sebagai  intergasi perekonomian. 25
Pada  umumnya,  dalam  PT  terdapat  bagian-bagian  perseroan  yang bertanggungjawab  untuk  menjalankan  perusahaan 26 Sebagaimana  tercantum  dalam kebijakan  Pasal  1  ayat  2  UUPT  dengan  menyebutkan  bagian  Perseroan  meliputi Dewan  Komisaris,  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang  Saham);  dan  Direksi.  Dari ketiganya,  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  menjadi  bagian  tertinggi  yang  memiki kewenangan  yang  tidak  diberi  dewan  komisaris  ataupun  direksi  pada  batasan  yang ditetapkan pada UU ini ataupun Anggaran Dasar sesuai dalam Pasal 1 angka 4 UUPT. Dengan adanya RUPS inilah, pemegang saham selaku owner perseroan melaksanakan pengawasan pada kegiatan yang dilaksanakan direksi ataupun pada harta dan aturan kepengururusan  yang  dilakukan  manajemen  perseroan 27 Kepentingan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  diadakan  sebagai  wadah  bagi  pemegang  saham  yang  tidak  dapat mengikuti jalannya perusahaan secara keseluruhan. Pemegang saham adalah "pendiri perusahaan  yang  telah  melakukan  penyetoran  modal  dalam  perseroan  yang  telah memperoleh status badan hukum, atau setiap pihak  yang membeli atau setiap pihak yang membeli saham dari pemegang saham sebelumnya". 28
Selaku  suatu  bagian  perseroan,  direksi  mempunyai  kapasitas  dan  kewajiban untuk  menjalankan  kepengurusan  dan  mewakili  perseroan.  Direksi  harus  mengurus dan mengelola Perseroan. 29 Definisi mengenai direksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka  5  UUPT  yang  menyebutkan  “organ  perseroan  yang  berwenang  dan bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
Penjelasan mengenai Dewan Komisaris terkandung pada Pasal 1 Ayat 6 UUPT dengan menyatakan “unit atau pihak perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/  atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. Keberadaan, kedudukan, tugas, serta kewenangan Dewan Komisaris dibahas  dalam  Pasal  108  hingga  Pasal  121  UUPT.  Secara  umum,  dapat  diketahui bahwa tugas Dewan Komisaris yang diatur pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan dan jalannya pengurusan  perseroan  maupun  perusahaan  perseroan  yang  dilakukan  direksi  serta memberikan nasihat kepada direksi. 30

## 2. Prinsip Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas
Suatu  perseroan  terbatas  minimal  terdapat  3  bagian,  yaitu  Rapat  Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Ketiga bagian ini memiliki fungsi masing-
25 Ibid.
26 Raffles,  “Tanggung  Jawab  dan Perlindungan  Hukum  Direksi  dalam  Pengurusan Perseroan  Terbatas,” Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 113.
27 James D Cox, Corporation, Aspen Law Business (Singapore: Singapore Publisher Pte. Ltd, 1997), 306.
28 Gunawan Widjaya, Tanya Jawab Mengenai Perseroan Terbatas (Jakarta: ForumSahabat, 2008), 15.
29 Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , 345.
30 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 339-440.
e-ISSN : 2621-4105
masing  dan  berbeda-beda.  RUPS  adalah  merupakan  wadah  bagi  semua  pemegang saham  untuk  memantau  jalannya  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  direksi  dan komisaris. 31
Para pakar hukum sangat berhati-hati dalam mengemukakan definisi mengenai saham. 32 Secara umum, saham dapat dipahami sebagai "kepentingan dari pemegang saham  di  perusahaan  diukur  dengan  sejumlah  uang,  untuk  tujuan  melaksanakan kewajiban di tempat pertama dan memberikan keuntungan kepada pihak kedua, tetapi juga terdiri dari serangkaian perjanjian oleh semua pemegang saham." 33 Dari definisi tersebut  terdapat  tiga  unsur  penting  dalam  saham,  yaitu: liability,  interest,  mutual convenants. 34 Unsur liability berkaitan  dengan  nilai  nominal  saham  yang  harus disetorkan oleh pemegang saham kepada aset perseroan. Unsur interest dimaksudkan bahwa saham sebagai salah satu bentuk aset kekayaan yang mewakili kepentingan para pihak  dalam  perseroan  sesuai  dengan  jumlah  saham  yang  dimilikinya.  Termasuk dalam hal hak atas dividen dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Sedangkan maksud dari unsur mutual convenants adalah ketika akta pendirian dan anggaran dasar dari perseroan telah didaftarkan maka hal tersebut dianggap  mengikat . Para  pihak  atau stakeholder perseroan  diwajibkan  untuk mencermati setiap ketentuannya.
Menurut  Pasal  52  UUPT,  saham  memberikan  hak  kepada  pemegang  saham untuk  menghadiri  dan  mengeluarkan  suara  dalam  RUPS,  menerima  pembayaran deviden dan sisa hasil likuidasi, serta menjalankan hak-hak lain sesuai UUPT.
Pemegang  saham  atau shareholder memiliki  kedudukan  terhadap  hak  suara dalam  pelaksanaan  RUPS  sebagaimana  tercantum  pada  ketentuan  Pasal  84  ayat  (1) UUPT.  Satu  lembar  saham  satu  suara  itu  prinsipnya.  Lebih  banyak  saham  yang dimiliki pemegang saham maka suara pemegang saham tersebut akan semakin besar dan dapat saja mengendalikan perseroan. 35
Dalam  perusahaan  grup  ini  masing-masing  perusahaan  berdiri  sendiri  secara mandiri  melalui  kepemilikan  saham  di  dalam  induk  perusahaan.  Secara  umum kepemilikan  saham  oleh  induk  perusahaan  lebih  dari  51%  supaya  mereka  bisa berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali dalam perusahaan anak.  Sebagai pemegang saham pengendali, maka induk perusahaan ini akan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan strategis di dalam anak perusahaan.
PT sebagai badan hukum mempunyai kedudukan mandiri. 36 Makna dari badan hukum  adalah  adanya  kekayaan  yang  terpisah  antara  kekayaan  pribadi  pemegang
31 Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , 339–440.
32 Wenny  Ayu  Haryono,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Pemegang  Saham  Minoritas  dalam  Peralihan Saham dengan Akta Pengakuan Utang,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 4, no. 3 (2016): 396–406.
33 David Kelly, et al, Business Law (London: Caven- dish Publishing Limited, 2002), 332.
34 Kelly, Holmes, dan Hayward, 332.
35 Sudaryat, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan,” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020): 323.
36 Varly Verari Maneking, “Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007,” Lex Crimen 5, no. 7 (2016): 92.
e-ISSN : 2621-4105
saham dengan kekayaan perseroan. Kekayaan perseroan di dapat dari modal awal yang disetorkan ke dalam PT, dan hasil usaha PT sendiri, oleh karena itu dalam kegiatan sehari-harinya PT akan bertindak sendiri atas harta kekayaannya. Tidak ada hubungan antara  kekayaan  PT  dengan  kekayaan  pemilik  saham. 37 Demikian  pula  antara perusahaan  induk  sebagai  pemegang  saham  dalam  anak  perusahaan,  tidak  ada hubungan  harta  kekayaan  diantara  mereka.    Kekayaan  perusahaan  anak  hanyalah kekayaan  yang  ada  di  dalam  anak  perusahaan  itu  sendiri.  Modal  milik  perusahaan induk disetorkan ke dalam anak perusahaan menjadi kekayaan anak perusahaan.
3. Kedudukan Hukum Mandiri Tiap-Tiap Perusahaan dalam Holding Company Pada umumnya, grup konglomerasi menggunakan holding company untuk setiap jenis usahanya. Namun pemahaman yang jelas mengenai hubungan antar perusahaan masih sering kali disalah-artikan. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa antar perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam sebuah holding company terjalin hubungan yang sangat spesial, sehingga banyak yang menganggap jika kedua perusahaan tersebut terlibat dalam suatu hubungan secara hukum. Oleh sebab itu, perlu diperjelas  bahwa antara perusahaan induk  dan  anak  perusahaan tidak ada  hubungan spesial selain hubungan sebagai pemegang saham.
Hubungan perusahaan induk sebagai pemegang saham ini adakalanya memang sebagai  pemegang  saham  pengendali.  Jika  hubungan  diantara  mereka  adalah  hanya sebagai pemegang saham maka hak dan kewajiban perusahaan induk terhadap anak- anak perusahaannya adalah hanya sebatas tanggung jawab sebagai pemegang saham. Artinya apabila tidak terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab secara terbatas sesuai jumlah modal yang dimilikinya dalam perusahaan tersebut.
Perusahaan induk dengan anak-anak perusahaannya memiliki kedudukan hukum masing-masing  dan  tidak  memiliki  keterkaitan  hak  dan  kewajiban  diantara  mereka. Grup  konglomerasi  ini  dapat  disebut  sebagai holding  company karena  biasanya kepemilikan  sahamnya  dimiliki  oleh  individu,  beberapa  individu,  atau  anggota keluarga  yang  sama.  Sehingga  dapat  dianggap  bahwa  perusahaan  itu  memiliki hubungan  antara  satu  dengan  lainnya.  Perusahaan  induk  sebagai  pemegang  saham dalam sebuah anak perusahaan, maka hak yang dimiliki adalah sesuai dengan Pasal 52 UUPT.
Hubungan hukum antara anak perusahaan dengan perusahaan induk kemudian diklasifikasikan menjadi:
1) Hubungan sebagai pemegang saham. Hubungan ini memastikan kembali bahwa antara  perusahaan  induk  dan  anak  perusahaan  murni  terjadi  karena  perusahaan induk  menyetorkan  sejumlah  modal  ke  dalam  anak-anak  perusahaannya.  Dari sanalah  lahir  hak  dan  kewajiban  perusahaan  induk  sebagai  pemegang  saham dalam  anak-anak  perusahaannya.  Hak  dan  kewajibannya  tidak  lebih  dan  tidak kurang sesuai dengan hak dan kewajiban pemegang saham pada Pasal 3 UUPT.
37 Maneking, 207.
e-ISSN : 2621-4105
2) Hubungan sebagai pengendali melalui penempatan jajaran direksi dan komisaris di  dalam  anak  perusahaan  oleh  perusahaan  induk.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengawasi jalanmya anak perusahaan, dan secara umum agar perusahaan induk bisa  mengendalikan  anak  perusahaan  dengan  leluasa  karena  kewenangan pengendalian ada pada jabatan direksi dan komisaris.
3) Hubungan sebagai pemilik suara dalam RUPS. Sebagaimana diketahui salah satu wadah  bagi  pemegang  saham  untuk  mengawasi  jalannya  PT  dan  meminta pertangunggjawaban direksi serta komisaris adalah dalam RUPS. 38 Semua jenis perubahan anggaran dasar dan keputusan-keputusan strategis yang bukan menjadi wewenang  direksi  dana  atau  komisaris  diputuskan  dalam  RUPS.  Yang  berhak hadir  dan  memberikan  suara  dalam  RUPS  yaitu  pemegang  saham  dengan  hak suara. Perusahaan induk yang berkedudukan sebagai pemegang saham tentunya akan  memiliki  hak  suara  dalam  RUPS.  Jadi  semua  keputusan  strategis  ada  di tangan pemegang saham pengendali.
Beberapa kemungkinan hubungan yang bisa melahirkan tanggung jawab antara induk dan anak perusahaan, yaitu:
1) Hubungan perjanjian antar pemegang saham (shareholder agreement. Hukum positif Indonesia mengenal adanya perjanjian antar pemegang saham atau dalam  bahasa  Inggrisnya  dikenal  istilah shareholder  agreement. Perjanjian  ini bisa saja dilakukan untuk mengatur sebuah hubungan antar pemegang saham yang dibuat oleh semua atau beberapa pemegang saham mengenai beberapa hal terkait kepentingan  mereka  atau  perusahaan. 39 Ada  kalanya  ada  penyerahan  hak-hak tertentu  kepada  pemegang  saham  tertentu  melalui shareholder  agreement . Misalnya  adanya  perjanjian  yang  melarang  pemegang  saham  tertentu  untuk menjual saham kepada pihak lain. Adanya larangan penempatan jabatan direksi atau  komisaris  oleh  pihak  pemegang  saham  tertentu  dalam  perusahaan.  Pada intinya, shareholder  agreement ini  akan  mengatur  kepentingan  masing-masing pihak  dalam  perusahaan  yang  mana  biasanya  menyimpang  dari  ketentuan anggaran dasar. 40 Dan hal ini wajar terjadi dalam perusahaan-perusahan induk dan anak guna menjaga kepentingan dan keberlangsungan usaha. Jadi dimungkinkan apabila  terdapat  perjanjian-perjanjian  khusus  terkait  dengan  tanggungjawab perusahaan  induk  kepada  perusahaan  anaknya  melalui shareholder  agreement tersebut.
2) Pengaturan hubungan dan syarat-syarat melalui anggaran dasar.
Sesuai Pasal 15 angka (2) UUPT terkait dengan anggaran dasar (AD), para pihak dapat menyimpangi aturan anggaran dasar, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang  atau  aturan-aturan  lainnya.  Penyesuaian  anggaran  dasar
38 Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi dan I Nyoman Mudana, “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran  Dasarnya  Tidak  Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatase,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7 (2019): 16.
39 Naflah  Naafilah  dan  Akhmad  Budi  Cahyono,  “Kedudukan  Dan Akibat  Hukum  Dari  Perjanjian  Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018)” (Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2018).
40 Naafilah dan Cahyono, 449.
e-ISSN : 2621-4105
perseroan  terbatas  ditinjau  dari  UUPT. 41 Anggaran  dasar  berlaku  sebagai perjanjian bagi para pemegang saham, 42 demikian pada saat pendirian perusahaan anak  maka  bisa  saja  anggaran  dasarnya  diatur  sedemikian  rupa  guna  bisa mewujudkan  sinergi  antara  perusahaan  induk  dan  perusahaan  anak  secara harmonis.  Melalui  penyimpangan  AD  ini  bisa  disepakati  hal-hal  yang memberikan tanggung jawab tertentu kepada induk ataupun anak perusahaan.

## E. PENUTUP
Dalam  suatu holding  company, hubungan  perusahaan  induk  dan  anak perusahaan  tidak  lebih  dan  tidak  kurang  adalah  hubungan  sebagai  perusahaan  dan pemegang sahamnya. Hak dan kewajiban kedua jenis perusahaan sebatas apa yang telah  diperjanjikan  dalam  anggaran  dasar  atau  perjanjian-perjanjian shareholder agreement yang telah di  tandatangani. Segala bentuk hubungan kekhususan antara anak  perusahaan  dan  perusahaan  induk  tidak  akan  melahirkan  tanggung  jawab langsung kepada induk perusahaan atas perbuatan anak perusahaan. Perjanjian antara perusahaan  induk  dan  anak  perusahaan  biasanya  hanya  sebatas  pada  perjanjian- perjanjian  yang  memungkinkan  perusahaan  induk  bertindak  sebagai  pengendali terhadap anak perusahaan yang didirikannya. Hubungan sinergi yang harmonis harus diciptakan  antara  perusahaan  induk  dan  anak  perusahaan,  agar  kedua  perusahaan berjalan lancar. Jadi sekalipun perusahaan itu berbentuk holding company, dengan adanya  perusahaan  induk  dan  anak-anak  perusahaannya,  tidak  berarti  bahwa perusahaan  induk  akan  memiliki  tanggung  jawab  hukum  atas  semua  perbuatan hukum dari anak perusahaan. Tanggung jawab yang dipakai adalah tanggung jawab perusahaan  induk  sebagai  pemegang  saham  saja.  Segala  perbuatan  dari  anak perusahaan  adalah  perbuatan  mandiri  perusahaan  itu  sendiri,  sehingga  tanggung jawabnya  juga  sebagai  tanggung  jawab  anak  perusahaan  itu  sendiri.  Perusahaan induk tetap memiliki prinsip tanggung jawab terbatas sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agastya,  I  Made  Yoga,  I  Wayan  Wiryawan,  dan  Suartra  Putrawan.  “Kedudukan Hukum  Perseroan  Terbatas  yang  belum  Berstatus  Badan  Hukum  dalam Melakukan Kegiatan Usaha.” Kertha Semaya 2, no. 6 (2018).
Azhar,  Muhamad.  “Tanggung  Jawab  Hukum  Induk  Perusahaan  Terhadap  Anak Perusahaan Yang Pailit.” Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Mataram , 2017. Budiarto,  Agus. Kedudukan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Pendiri  Perseroan Terbatas . Jakarta: Ghalia, 2002.
Chairunnisa,  Miranda,  dkk.  “Pertanggungjawaban  Perusahaan  Induk  Terhadap Perusahaan  Anak  dalam  Hal  terjadinya  Pencemaran  dan/atau  Kerusakan Lingkungan Hidup.” USU Law Journal 1, no. 2 (2013): 28–39.
41 I  Wayan  Adrian  Rainartha  Nugraha  dan  I  Ketut  Westra,  “Penyesuaian  Anggaran  Dasar  Perseroan Terbatas  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,” Jurnal  Kertha Semaya 9, no. 3 (2021).
42 Naafilah dan Cahyono, “Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018),” 458.
e-ISSN : 2621-4105
Cox, James D. Corporation, Aspen Law Business . Singapore: Singapore Publisher Pte. Ltd, 1997.
Dharnayanti,  dkk.  “Hubungan  Hukum  Perusahaan  Induk  Berbentuk  Perseroan Terbatas  dengan  Anak  Perusahaan  Berbentuk  Persekutuan  Komanditer.” Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 1 (2017). Diani,  Rosida.  “Tanggung  Jawab  Holding  Company  terhadap  Pihak  Ketiga  yang Terkait Hubungan Hukum dengan Anak Perusahaan.” Simbur Cahaya 24, no. 1 Jan 2017 (2017): 4375–96.
Fuady, Munir. Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Haryono, Wenny Ayu. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Peralihan Saham dengan Akta Pengakuan Utang.” Jurnal  IUS  Kajian Hukum dan Keadilan 4, no. 3 (2016): 396–406. Kelly, David, Ann Holmes, dan Ruth Hayward. Business Law . London: Caven- dish Publishing Limited, 2002.
Maneking,  Varly  Verari.  “Kedudukan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Pendiri Perseroan  Terbatas  Menurut  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007.” Lex Crimen 5, no. 7 (2016). Naafilah, Naflah, dan Akhmad Budi Cahyono. “Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian  Antar  Pemegang  Saham  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  2035 K/PDT/2018).” Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2018.
Nugraha,  dkk.  “Penyesuaian  Anggaran  Dasar  Perseroan  Terbatas  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 3 (2021). PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. “Profil Perusahaan,” 2021. https://www.emtek.co.id/company-overview?locale=id.
Purwosutjipto,  H.  M.  N. Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang .  Jakarta:  Djambatan, 1995.
Putra,  Anak  Agung  Bagus  Jaya  Adri,  dan  I  Made  Dedy  Priyanto.  “Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Selaku Perusahaan Penjamin (Corporate Guarantee) Terhadap Anak Perusahaan Yang Melakukan Perikatan Dengan Pihak Ketiga.” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 7, no. 12 (2019): 1–15. Raffles.  “Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  Direksi  dalam  Pengurusan
Perseroan Terbatas.” Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 107–37. Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. Perusahaan kelompok (Group Company/Concern) . Yogjakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1994.
Sudaryat. “Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020). Sulistiowati. Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia . Jakarta: Erlangga, 2013. Utami, Fajria Anindya. “Apa Itu Induk Perusahaan?,” 2021. https://www.wartaekonomi.co.id/read328334/apa-itu-induk-
perusahaan?page=all.
Widjaja, I.G. Rai. Hukum Perusahaan . Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.
e-ISSN : 2621-4105
Widjaya,  Gunawan. Tanya  Jawab  Mengenai  Perseroan  Terbatas .  Jakarta:  Forum Sahabat, 2008.
Wulandewi, dkk. “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase.” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7 (2019): 1–20.