## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI

## SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN HUMAN TRAFFICKING

## DI KABUPATEN INDRAMAYU
Slamet Mulyana, Meria Octavianti, Atwar Bajari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Email : mulyanaslamet@yahoo.com ; meria.octavianti@unpad.ac.id ; abahzeinius@gmail.com

## ABSTRAK
Human trafficking merupakan salah satu isu strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan,  yang  menjadi  perhatian  serius  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  maupun pemerintah  daerah  provinsi  serta  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Peraturan  daerah  yang berisi  kebijakan  mengenai  penghapusan human  trafficking pertama  kali  disusun  di Kabupaten  Indramayu,  yang  notabene  merupakan  daerah  dengan  tingkat human trafficking yang tinggi di Indonesia. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh masyarakat yang menjadi sasarannya. Diperlukan penyusunan strategi komunikasi yang tepat agar apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut  dapat  tercapai.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengungkap mengenai  strategi  komunikasi  yang  dilakukan  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking di  Kabupaten  Indramayu,  yang  terdiri  dari  strategi  komunikator, strategi pesan dan khalayak, serta strategi media.
Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini  adalah metode kualitatif dengan pendektatan studi kasus. Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang dipilih  secara  purposif  merupakan  subjek  dalam  penelitian  ini,  sedangkan  objek penelitiannya  adalah  strategi  komunikasi  dalam  sosiallisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  lima  pertimbangan  yang  menjadi dasar  penyusunan  strategi  komunikasi  yaitu  karakteristik  masyarakat  kelompok  sasaran, tujuan yang ingin dicapai, aturan perundangan-undangan yang berlaku, tugas pokok dan fungsi SKPD, serta ketersediaan anggaran. Atas pertimbangan kelima hal tersebut maka disusunlah  sebuah  strategi  komunikasi  yang  terdiri  dari  strategi  komunikator,  strategi pesan  dan  khalayak,  serta  strategi  media.  Komunikator  dalam  sosialisasi  adalah  Satuan Tugas  Anti Human  Trafficking yang  terdiri  dari  berbagai  unsur  yang  bekerja  sesuai dengan bidang yang ditanganinya dan jenis informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan  berupa  delapan  topik  pesan  yang  disusun  dalam  bentuk  pemaparan  dan

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
bahasa yang menarik, yang disesuaikan dengan kemampuan penerimaan masing-masing kelompok sasaran. Selain menggunakan media sebar seperti poster, brosur, flyers, leaflet , dan  lainnya,  pelatihan  dan  penyuluhan  juga  menjadi  media  yang  digunakan  dalam sosialisasi kebijakan penghapusan human trafficking di Kabupaten Indramayu.

## ABSTRACT
Human trafficking is one of the strategic issues in the empowerment of women, which is a serious concern of government at both the central and provincial government and  district  /  city  in  Indonesia.  Local  regulation  which  containing  policies  on  the elimination  of  human  trafficking  was  first  conceived  in  Indramayu,  which  in  fact  is  the area with high levels of human trafficking in Indonesia. A good policy is a policy that is known, understood, and implemented by the communities. Therefore, this research will be  known  about  communication  strategy  about  the  human  trafficking  ellimination  in Indramayu.
Qualitative  research  with  case  study  method  used  in  this  research.  Research subject  is  Indramayu  District  Government  officials  who  selected  purposivelya  and research  subject  is  communication  strategy  about  the  human  trafficking  ellimination  in Indramayu.  Data  were  collected  through  interviews,  pastisipative  observation,  and literature study.
The result of this research shows that there are five considerations that form the basis  of  the  communication  strategy:  audience  characteristic,  the  purpose,  legislation rules, “tupoksi” SKPD, and the availability of budget. Communication strategy is based on five  considerations,  there  are  communicator  strategy,  message  and  audience  startegy, and media strategy.

## PENDAHULUAN
Human trafficking merupakan salah satu isu strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan,  yang  menjadi  perhatian  serius  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  maupun pemerintah  daerah  provinsi  serta  kabupaten/kota.  Pemerintah  daerah  Kabupaten Indramayu, sebagai sebuah wilayah dengan angka human trafficking yang tinggi di Jawa Barat, sudah merespon isu tersebut sejak lama, dengan diterbitkannya Perda Indramayu No.  14  tahun  2005  tentang  Pencegahan  dan  Pelarangan Human  Trafficking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Indramayu adalah kabupaten yang pertama di seluruh Indonesia yang menerbitkan Peraturan Daerah Anti Human Trafficking .

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
Perda  Anti Human  Trafficking menjadi  ‘payung  hukum’  bagi  Pemerintah  Daerah dalam  melakukan  langkah-langkah  nyata  untuk  menangani  dan  menyelesaikan  masalah human  trafiking di    Kabupaten  Indramayu.  Kegiatan  sosialisasi  merupakan  salah  satu aktivitas  yang  dilakukan,  setelah  sebelumnya  dibentuk  Tim  Satuan  Tugas  Anti Human Trafficking yang  melibatkan  berbagai  unsur  aparat  pemerintah,  perguruan  tinggi,  serta LSM/Ormas.  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking merupakan  pihak  yang  bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan monitoring penghapusan human traficking di Indramayu.
Sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking merupakan  langkah  awal yang  dilakukan    Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking ,  sebagai  bagian  dari  upaya preventif untuk mencegah sedini mungkin terjadinya kasus Human Trafficking . Dalam hal ini,  agar  kegiatan  sosialisasi  berjalan  optimal  dibutuhkan  pendekatan-pendekatan komunikasi yang relevan dengan situasi dan kondisi lokal.
Perumusan  strategi  komunikasi  dibicarakan  dalam  beberapa  kali  pertemuan formal yang melibatkan seluruh SKPD dan komponen masyarakat yang tergabung dalam Satuan  Tugas  Anti Trafiking .  Pembahasan  awal  menyangkut  kejelasan  peran  dan tanggung  jawab  masing-masing  pihak  sesuai  dengan  masing-masing  bidang  dalam satuan tugas. Hal ini penting agar tidak ada tumpang tindih peran dan tanggung jawab sehingga  tercipta  jejaring  kemitraan  yang  kuat  di  antara pihak-pihak  tersebut  sehingga upaya sosialisasi yang akan dilakukan berjalan secara sinergis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Upaya  sosialisasi  kebijakan  penghapusan trafiking di  Kabupaten  Indramayu dilakukan sesuai dengan amanat yang ditegaskan dalam Perda Indramayu No 14 tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).  Upaya tersebut sejalan dengan Keppres No. 87 Tahun 2002 Tentang RAN Penghapusan  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak,  Keppres  No.  88  Tahun  2002  tentang RAN Penghapusan Perdagangan ( Trafiking ) Perempuan dan Anak, Keppres tentang RAN Penghapusan  Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  bagi  Anak  PP  No.  6  Tahun  2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama dan Pemulihan, PP No 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara  dan  Mekanisme  Pelayanan  Terpadu  Bagi  Saksi  dan/atau  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  Perda  Jawa  Barat  No.  5  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Anak, Perda  Jawa  Barat  No  3  Tahun  2008  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Korban Perdagangan  Orang  di  Jawa  Barat,  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Sejumlah  pihak  mengatakan  bahwa  kegiatan  sosialisasi  merupakan  hal  penting yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  menangani  masalah human

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
trafficking di  Kabupaten  Indramayu,  terutama  untuk  meningkatkan  kesadaran  warga terhadap bahaya yang ditimbulkan.
“ Trafiking masih  tetap  marak  di  Indramayu  sampai  saat  ini.  Kami  secara  terus menerus  berusaha  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mengatasi  kejahatan trafiking , di antaranya dengan melakukan sosialisasi ke berbagai pihak” 21
Sosialisasi kebijakan penghapusan human trafficking dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip seperti adanya penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia,  kepastian  hukum,  proporsionalitas,  non-diskriminasi,  perlindungan,  dan keadilan.  Adapun    tujuan  dari  sosialisasi  ini  adalah    untuk  (1)  mencegah  sejak  dini perdagangan  orang;  (2)  memberikan  perlindungan  terhadap  orang  dari  eksploitasi  dan perbudakan  manusia;  dan  (3)  menyelamatkan  dan  merehabilitasi  korban  perdagangan orang;  dan  (4)  memberdayakan  pendidikan  dan  perekonomian  korban  perdagangan orang beserta keluarganya.
Tujuan  sosialiasi  yang  dilakukan  akan  dapat  tercapai  apabila  disusun  sebuah strategi  yang  tepat  dalam  mengkomunikasi  kebijakan  tersebut.  Sebaik-baiknya  sebuah kebijakan  adalah  yang  diketahui,  dipahami  dan  diimplementasikan  oleh  target sasarannya.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  berusaha  untuk  mengungkap  mengenai strategi  komunikasi  yang  dilakukan  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human trafficking di Kabupaten Indramayu, yang terdiri dari strategi komunikator, strategi pesan dan khalayak, serta strategi media.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan mengenai Sosialisasi
Sosialisasi,  menurut  Effendy  (1999:  27)  adalah  penyediaan  sumber  ilmu pengetahuan  yang  memungkinkan  orang  bersikap  dan  bertindak  sebagi  anggota masyarakat  yang  efektif  yang  menyebabkan  ia  sadar  akan  fungsi  sosialnya  sehingga  ia dapat aktif di dalam masyarakat. Proses sosialisasi ini terjadi melalui interaksi sosial, yaitu hubungan  antar-  manusia  yang  menghasilkan  suatu  proses  pengaruh-mempengaruhi (Susanto,  1999:  13).  Suatu  interaksi  sosial  tidak  akan  mungkin  terjadi  apabila  tidak memenuhi  dua  syarat,  yaitu:  (1)  kontak  sosial  dan  (2)  komunikasi.  Oleh  karenanya,  di dalam proses sosialisasi selalu terjadi proses komunikasi (Soekanto, 1999: 71)
Komunikasi  yang  berkaitan  dengan  proses  sosialisasi  adalah  komunikasi  sosial. Komunikasi  sosial  merupakan  suatu  proses  sosialisasi  untuk  menciptakan  pencapaian stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh
21 Wawancara Iwa Sungkawa, 10 Agustus 2009

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
suatu  masyarakat  dipupuk,  dibina  dan  diperluas.  Melalui  komunikasi  sosial,  masalah- masalah sosial dipecahkan melalui konsensus (Bungin, 2006: 32).
Tak  jarang  pula  sosialisasi  dilakukan  untuk  memperkenalkan  gagasan-gagasan kepada  masyarakat  dengan  asumsi  bahwa  masyarakat  tersebut  tidak  mengetahui gagasan  tersebut  secara  pasti.  Kebaruan  suatu  ide  atau  gagasan  tidaklah  selamanya benar-benar  baru,  melainkan  hanya  karena  dianggap  baru  oleh  penerima  (Arifin,  1994: 10).
Effendy  (1999:  21)  mengatakan  komunikasi  pada  hakikatnya  adalah  proses penyampaian  pikiran,atau  perencanaan  atau  perasaan  oleh  seseorang  (komunikator) kepada  orang  lain  (komunikan).  Pikiran  bisa  merupakan  gagasan,  informasi,  opini  dan lain-lain  yang  muncul  dari  benaknya.  Perasaan  bisa  berupa  keyakinan,  kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan keberanian, kegairahan dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati (Bungin, 2006: 31).
Menurut Effendy (1999: 32), strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi  (c ommunication  planning) dengan  manajemen  komunikasi  (c ommunication management) untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Strategi  komunikasi  ini harus  mampu  menunjukan  bagaimana  operasionalnya  secara  praktis  harus  dilakukan, dalam  arti  kata  bahwa  pendekatan  ( approach) bisa  berbeda-beda  bergantung  pada situasi  dan  kondisi.  Sedangkan  Arifin  (1994:  10)  mendefinisikan  strategi  komunikasi sebagai  suatu  perencanaan  komunikasi  yang  meliputi  strategi  dan  manajemen perencanaan strategi menyangkut tindakan apa yang dilakukan, sedangkan perencanaan meliputi bagaimana hal-hal itu terjadi.
Perubahan  merupakan  hasil  proses  komunikasi  yang  tidak  mungkin  dielakan. Semua pihak berkomunikasi, mau tidak pasti mengalami perubahan, baik perubahan kecil maupun  perubahan  besar.  Bahkan  komunikasi  dapat  merubah  sama  sekali  citra seseorang  atau  kelompok  mengenai  dirinya  sendiri  maupun  mengenai  lingkungannya. Itulah  sebabnya  komunikasi  memiliki  kedudukan  yang  sangat  strategis  dalam keseluruhan  perubahan  masyarakat  atau  perubahan  sosial  (Arifin,  1994:  10).  Strategi komunikasi digunakan tidak cukup hanya dalam tahap kesadaran ( awareness) , tetapi bagi tahap-tahap komunikasi lainnya, yaitu perubahan sikap ( attitude change) dan perubahan perilaku (behaviour changes) pada seseorang atau lebih individu (Kennedy, 2006: 57).

## Strategi Komunikasi
Secara  umum,  strategi  diartikan  sebagai  perencanaan  tindakan  yang  disusun berdasarkan tujuan dan kebijakan untuk mencapai tujuan itu sendiri. James Brian Quin,

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
dalam  bukunya  yang  berjudul Strategies  For  Change:  Logical  Incrementalism, seperti dikutip Grant, memberikan definis strategi berikut ini:
“Strategi  merupakan  suatu  bentuk  atau  rencana  yang  mengintegrasikan  tugas- tugas utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi  suatu  kesatuan  yang  utuh.  Strategi  yang  diformulasikan  dengan  baik akan  membantu  penyusunan  dan  pengalokasian  sumber  daya  yang  dimiliki perusahaan  menjadi  suatu  bentuk  yang  unik  dan  dapat  bertahan.  Strategi  yang baik  disusun  berdasarkan  kemampuan  internal  dan  kelemahan  perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh” (Grant, 1999 : 10).
Effendy  (1999:  21)  mengatakan  komunikasi  pada  hakikatnya  adalah  proses penyampaian  pikiranatau  perencanaan  atau  perasaan  oleh  seseorang  (komunikator) kepada  orang  lain  (komunikan).  Pikiran  bisa  merupakan  gagasan,  informasi,  opini  dan lain-lain  yang  muncul  dari  benaknya.  Perasaan  bisa  berupa  keyakinan,  kepastian, keraguan,  kekhawatiran,  kemaraha,  keberanian,  kegairahan  dan  sebagainya  yang  timbul dari lubuk hati (Bungin, 2006: 31).
Menurut Effendy (1999: 32), strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi  (c ommunication  planning) dengan  manajemen  komunikasi  (c ommunication management) untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Strategi  komunikasi  ini harus  mampu  menunjukan  bagaimana  operasionalnya  secara  praktis  harus  dilakukan, dalam  arti  kata  bahwa  pendekatan  ( approach) bisa  berbeda-beda  bergantung  pada situasi  dan  kondisi.  Sedangkan  Arifin  (1994:  10)  mendefinisikan  strategi  komunikasi sebagai  suatu  perencanaan  komunikasi  yang  meliputi  strategi  dan  manajemen perencanaan strategi menyangkut tindakan apa yang dilakukan, sedangkan perencanaan meliputi bagaimana hal-hal itu terjadi.
Menyusun  strategi  komunikasi  tidaklah  mudah  dikarenakan  aktivitas  komunikasi yang sangat kompleks. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam membuat strategi komunikasi,  diantaranya  adalah  komponen-komponen  dari  aktifitas  itu  sendiri.  Harold D.Laswell  mendefinisikan  komunikasi  dengan  pertanyaan-pertanyaan  yang  spesifik dimana  jawaban-jawabanya  merupakan  komponen-komponen  yang  ada  dalam  sebuah aktivitas  komunikasi.  Rumusan  pertanyaan  tersebut  dikenal  dengan  istilah  Paradigma Laswell, yakni terdiri dari : (1) Who? (siapakah komunikatornya?), (2) Says What? (pesan apa yang dinyatakanya?), (3) In which channel? ( media apa yang digunakannya?) (4) To Whom? ( siapakah komunikannya ?), *5) With what effect? ( efek apa yang diharapkan?)

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
(Effendy,  2003:  301).  Kelima  hal  tersebut  adalah  komponen  dasar  yang  harus  disusun dalam sebuah strategi komunikasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  digunakan  dalam penelitian  mengenai  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking di  Kabupaten Indramayu. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena tujuan dari penelitian  ini  menghendaki  adanya  pernbahasan  yang  holistik,  sistemik,  dan mengungkapkan  makna  dibalik  fakta  empiris  mengenai  proses  penyusunan  strategi komunikasi dalam sosialisasi kebijakan penghapusan trafficking .
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  beberapa  narasumber terpilih,  observasi  langsung  di  lapangan,  dan  studi  dokumentasi.  Narasumber  dalam penelitian ini adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam penanganan human  trafficking di  Indramayu,  Pimpinan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  /  Organisasi  masyarakat  (ormas),  serta  tokoh  masyarakat.  Data  yang  diperoleh diproses dan dianalisis melalui tahap-tahap: deskripsi, analisis tema, dan penonjolan.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  aparatur  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Indramayu  yang  dipilih  secara  purposif  dengan  pertimbangan  bahwa  mereka  adalah aparatur  yang  mengetahui  dan  mampu  menjelaskan  “bagaimana”  dan  “mengapa” tentang strategi komunikasi dalam sosialisasi kebijakan penghapusan human trafficking . Sedangkan  yang  menjadi  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  strategi  komunikasi  yang diterapkan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indramayu  dalam  sosialisasi  kebijakan penghapusan human trafficking .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyusunan strategi komunikasi dalam upaya penghapusan human trafficking di Kabupaten  Indramayu  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  hal-hal  substansial  yang diperkirakan  akan  mempengaruhi  pelaksanaan  sosialisasi.  Hal-hal  tersebut  menyangkut karakteristik  masyarakat  kelompok  sasaran,  tujuan  yang  ingin  dicapai,  aturan perundangan-undangan yang berlaku, tugas pokok dan fungsi SKPD, serta ketersediaan anggaran.

## Karakteristik masyarakat Indramayu sebagai kelompok sasaran
Sasaran  dari  sosialisasi  kebijakan  penghapusan trafiking adalah  seluruh  lapisan masyarakat Indramayu, dengan prioritas adalah kelompok paling rentan yaitu perempuan dan  anak-anak.  Pemahaman  terhadap  karakteristik  kelompok  sasaran  menjadi  aspek penting untuk merumuskan pendekatan komunikasi yang relevan. Hal tersebut dilakukan

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking ketika  mempertimbangkan  kondisi-kondisi eksternal yang mempengaruhi maraknya kasus human trafficking , yang mencakup tingkat kemiskinan  yang  tinggi;  budaya  masyarakat  yang  kontraproduktif  seperti  budaya  luruh duit dan budaya konsumtif; tingkat pendidikan yang rendah; serta perkawinan dini dan tingkat perceraian yang tinggi.
Kelompok sasaran dalam sosialisasi diklasifikasikan sesuai dengan bentuk kegiatan yang  akan  dilakukan.  Kelompok-kelompok  tersebut  antara  lain  kalangan  pelajar  dari mulai Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, kelompok ibu rumah tangga, ibu- ibu  pengajian,  pengurus  PKK,  kelompok  pengurus  LSM/Ormas,  pengelola  penyalur  jasa TKI (PJTKI).

## Visi dan Misi Indramayu sebagai tujuan
Tujuan akhir dari kebijakan penghapusan human trafficking , termasuk di dalamnya kegiatan sosialisasi, adalah mewujudkan visi dan misi Kabupaten Indramayu yang secara singkat  tercermin  dari  visi  ‘Indramayu  Remaja’  (Religius,  Maju,  Mandiri,  dan  Sejahtera). Sementara misi Indramayu yang berkaitan dengan masalah human trafficking adalah misi pertama  yaitu  peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia.  Untuk  mewujudkan  visi  dan misi  tersebut,  khususnya  visi religius dan sejahtera serta  misi  peningkatan  kualitas sumberdaya manusia, dibutuhkan pendekatan komunikasi dalam proses sosialisasi, yang mampu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  sehingga  mampu  mencegah  sedini mungkin bahaya trafficking .
“Kegiatan yang kami lakukan sebagai bagian dari unsur SKPD, dan juga sekarang bagian  dari  Satgas,  jelas  harus  mendukung  pencapaian  visi  dan  misi  Indramayu. Itu  sudah  menjadi  komitmen  kita  semua!  Kantor  Pemberdayaan  Perempuan  dan KB  berupaya  mewujudkan  itu  kepada  kelompok  sasaran  kami  yaitu  kalangan perempuan.” 22

## Aturan perundang-undangan sebagai Landasan Hukum
Penyusunan strategi komunikasi dalam sosialisasi kebijakan penghapusan human trafficking mempertimbangkan berbagai aturan yang relevan dengan masalah trafficking dan yang berlaku baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Pembahasan  tentang  aturan  perundang-undangan  ini  merupakan  bagian  tugas  dan tanggung jawab Bidang III Penegakan Hukum dari Satuan Tugas Anti Human Trafficking . Aturan  perundang-undangan  yang  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  strategi komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking antara  lain  (1) Keppres  No.  87  Tahun  2002  Tentang  RAN  Penghapusan  Eksploitasi  Seksual  Komersial
22 Wawancara Edi Kusdiana, 19 Oktober 2009

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
Anak,  (2)  Keppres  No.  88  Tahun  2002  tentang  RAN  Penghapusan  Perdagangan ( Trafficking ) Perempuan dan Anak, (3) Keppres tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak PP No. 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama dan  Pemulihan,  (4)  PP  No  9  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  dan  Mekanisme  Pelayanan Terpadu  Bagi  Saksi  dan/atau  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Perda  Jawa Barat No. 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak, (5) Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Korban  Perdagangan  Orang  di  Jawa  Barat, dan  (6)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## Tugas pokok dan fungsi SKPD
Masing-masing  SKPD  yang  tergabung  dalam  Satuan  Tugas  Anti Human Trafficking mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing  sesuai  dengan nomenklatur kelembagaan  pemerintah  di  Kabupaten  Indramayu.  Penempatan  masing- masing  SKPD  dalam  bidang-bidang  yang  ada  di  dalam  Satuan  Tugas  Anti Human Trafficking sebenarnya  sudah  mempertimbangkan  tugas  pokok  dan  fungsi  tersebut. Penyusunan  strategi  komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan trafiking juga perlu  mempertimbangkan  hal  tersebut,  sehingga  masing-masing  SKPD  juga  bisa berperan sebagai sumber yang memiliki kredibilitas yang bisas dipertanggungjawabkan

## Ketersediaan Anggaran
Dalam  Surat  Keputusan  Bupati  Indramayu  tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas Anti Human  Trafficking jelas  disebutkan  bahwa  segala  implikasi  pembiayaan  dari diterbitkannya  surat  keputusan  tersebut  dibebankan  kepada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Indramayu.  Masalah  anggaran  seringkali  menjadi masalah rumit dan perlu dibicarakan mengingat untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukan  Satgas  dibutuhkan  biaya  yang  sangat  besar.  Padahal  di  sisi  lain,  kemampuan pemerintah daerah juga terbatas dan banyak juga prioritas pembangunan lain yang juga membutuhkan  pembiayaan  dari  pemerintah  daerah.  Dalam  hal  ini,  penyusunan  strategi komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan Human  Trafficking perlu mempertimbangkan  besarnya  alokasi  anggaran  yang  tersedia.  Hal  ini  penting  sebagai acuan untuk menetapkan anggaran yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI

## Strategi Komunikasi dalam Sosisalisasi Kebijakan Anti Human Trafficking Strategi Komunikator
Sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Indramayu  No.  463.05/Kep.980- Sosnaker/2006 dan lampirannya, Satuan Tugas Anti Human Trafficking adalah pihak yang paling  bertanggung  jawab  untuk  menangani  dan  menyelesaikan  masalah human trafficking di  Kabupaten  Indramayu.  Satuan  Tugas  ini  bertanggung  jawab  dari  mulai pencegahan dan penanganan kasus human trafficking sampai pada rehabilitasi korban.
Dalam kegiatan sosialisasi, semua pihak yang tergabung dalam Satuan Tugas Anti Human  Trafficking adalah    sumber  yang  akan  menyampaikan  pesan  sosialisasi  kepada kelompok  sasaran  yang  akan  ditetapkan  berdasarkan  prioritas.  Sejalan  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  masing-masing  pihak  serta  peran  dan  tanggung  jawabnya  dalam Satgas  sesuai  dengan  bidangnya,  maka  masing-masing  pihak  dapat  menyampaikan informasi  berkenaan  dengan  masalah human  trafficking kepada  pihak  luar  atau kelompok sasaran.
Namun  demikian,  untuk  kelancaran  mekanisme  kerja  di  dalam  Satuan  tugas, dilakukan  koordinasi  dan  kerjasama  di  antara  unsur-unsur  Satgas  sehingga  informasi disampaikan  oleh  salah  satu  unsur  anggota  Satgas  yang  memiliki  kompetensi  yang memadai  dalam  bidang  tersebut.  Hal  ini  penting  mengingat  masyarakat  sebagai kelompok  sasaran  membutuhkan  informasi  yang  akurat  dan  cukup  komprehensif,  yang disampaikan oleh sumber-sumber yang menurut mereka bisa dipercaya dan memahami apa yang disampaikannya.
Dalam  hal  ini,  tugas  Ketua  Umum  dan  Ketua  Harian  Satuan  Tugas  Anti Human Trafficking beserta wakilnya adalah mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan masing- masing  unsur  yang  tergabung  di  dalam  Satgas.  Selain  itu,  dalam  berbagai  kesempatan atau pertemuan resmi Ketua Umum dan atau Ketua Harian berperan sebagai juru bicara ( spoke  person )  Satgas,  khususnya  untuk  informasi-informasi  umum  yang  menyangkut aktivitas  yang  dilakukan  Satgas.  Sedangkan  sekretaris  dan  wakilnya  bertanggung  jawab untuk  pengelolaan  administrasi  dan  melakukan  koordinasi  berkaitan  dengan  berbagai aktivitas  yang  dijalankan  seluruh  anggota  Satgas.  Sementara  bendahara  dan  wakilnya bertanggung jawab untuk mengelola anggaran yang digunakan dalam membiayai segala aktivitas yang dijalankan Satgas.
Gambaran tentang bidang kerja Satuan Tugas Anti Human Trafficking dan peran masing-masing  sebagai  sumber  informasi  dan  jenis  informasi  yang  disampaikan  dapat dilihat pada Tabel 1

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI

## Tabel 1

## Bidang Satuan Tugas dan Jenis Informasi yang Disampaikan
Bidang yang ditangani Unsur Satgas sebagai Sumber Informasi Jenis informasi yang disampaikan Pencegahan segala bentuk human trafficking Dinas Tramtib, Subdin Ketahan Masyarakat Desa, Subdin
Penempatan  Tenaga Kerja dan
Perluasan Kerja, Subdin Keluarga
Sejahtera, Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja, Tim Penggerak PKK, LSM
Papuan, LSM FKBMI
• Bahaya human trafficking
• Pencegahan human trafficking dan Buruh migran
• Human trafficking dan Pelacuran
• Pendidikan Keluarga
• Pendidikan Masyarakat Kerjasama dan Koordinasi Bappeda, Komisi B DPRD, Bidang Sosial Budaya Bappeda, Subbag Pemberdayaan perempuan, MUI, LPPM Unwir • Bahaya human trafficking • Human dan Perempuan
• Human trafficking dan Agama
• Jejaring human trafficking
• Kerjasama untuk Penanganan
human trafficking Penegakan Hukum Bagian Hukum Setda, Subdin Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan, Seksi Teritorial Kodim 0616, Pengadilan Negeri, Subdin  Polisi Pamong Praja, Satuan Reserse (Polisi), Seksi Tindak Pidana Khusus, LBH Unwir, IKADIN
• Bahaya human trafficking
• Landasan Hukum human trafficking
• Pengawasan Buruh Migran
• Penanganan Pelaku human trafficking
• Bantuan Hukum Korban human trafficking Rehabilitasi dan reintegrasi Dinas Kesehatan, Subdin pendidikan Masyarakat, Seksi Pendidikan Keagamaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Jompo,
Seksi Pelayanan FKPP, LSM As- Sakienah, LSM YPI
• Bahaya human trafficking
• Penanganan Korban human trafficking
• Pemulangan Korban human trafficking
• Pengelolaan Shelter dan Trauma Center
• Pendidikan keluarga dan masyarakat
Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2009

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
Berdasarkan  data  pada  pada  Tabel  1  dapat  dikemukakan  bahwa  masing-masing unsur  yang  tergabung  dalam  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking menempati  bidang garapan  yang  spesifik  dan  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  yang  berbeda  berkaitan dengan jenis informasi yang disampaikannya. Dasar pertimbangannya adalah agar peran masing-masing pihak sebagai sumber informasi dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dengan pembagian tugas seperti itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih informasi  yang  disampaikan  dapat  diminimalisir  atau  dikurangi.  Walaupun  demikian, informasi yang bersifat umum seprti informasi tentang bahaya human trafficking menjadi tanggung jawab semua pihak di dalam Satuan Tugas Anti Human Trafficking .

## Strategi Pesan dan Strategi Khalayak
Sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking merupakan  salah  satu langkah  preventif  untuk  mencegah  terjadinya  kasus-kasus human  trafficking. Upaya preventif diarahkan  untuk  mencegah  terjadinya  kasus human  trafficking dengan membangun supporting  system yang  mampu  memberikan  peringatan  dini  terhadap kemungkinan terjadinya kasus human trafficking.. Hal itu bisa dilakukan jika masyarakat memiliki kesadaran yang memadai tentang bahaya dari human trafficking .
Kesadaran  masyarakat  akan  tumbuh  dengan  baik  jika  mereka  mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang human trafficking dengan berbagai aspek di dalamnya  dari  pihak-pihak  yang  memahami  masalah  tersebut.  Di  sisi  lain,  penerimaan dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  berbagai  informasi  yang  disampaikan  sangat berkaitan  dengan  tingkat  pendidikan,  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  diyakini,  serta situasi  dan  kondisi  lingkungan.      Di  Kabupaten  Indramayu,  kedua  kondisi  ini  saling bertentangan  dan  hal  itu  menjadi  kendala  besar  dalam  pelaksanaan  sosialisasi human trafficking .
”Kami menyadari bahwa karakteristik masyarakat di sini memang beda. Ada hal- hal  mendasar  yang  menjadi  kendala  buat  instansi  kami  ketika  bicara  tentang trafficking .  Informasi trafficking seringkali  dipahami  berbeda  karena  mereka menganggap menjadi buruh migrant atau bahkan menjadi PSK itu bukan masalah. Kalaupun mengalami nasib buruk, itu hanyalah takdir.” 23
Kendala tersebut menjadi tantangan yang harus disikapi dengan baik dan menjadi bahan  pertimbangan  untuk  penyusunan  strategi  komunikasi  dalam  sosialisasi human trafficking ,  khususnya  berkaitan  dengan  penyusunan  pesan  yang  akan  disampaikan.
23 Wawancara Erpin Marpinda, 19 Oktober 2009

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
Dalam  hal  ini,  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking menyepakati  untuk  membagi  dan mengklasifikasikan masyarakat kelompok sasaran sehingga lebih mudah mengidentifikasi karakteristik mereka.
”Tim  satgas  membicarakan  kendala-kendala  di  lapangan  khususnya  tentang informasi  yang  akan  disampaikan.  Kami  tahu,  pesan  itu  akan  diterima  mereka kalau  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka.  Agar  lebih  mudah,  kami  sepakat,  harus ada pembagian kelompok masyarakat. 24
Dalam  kegiatan  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking ,  sasarannya adalah  seluruh  lapisan  masyarakat  Kabupaten  Indramayu.  Berdasarkan  skala  prioritas kemudian  ditentukan  kelompok  masyarakat  yang  menjadi  fokus  sasaran  kegiatan sosialisasi, yaitu kelompok yang paling peka dan rentan terhadap masalah. Di Kabupaten Indramayu,  kelompok  yang  paling  rentah  adalah  perempuan  muda  usia  14-18  tahun, terutama dari keluarga miskin. Dengan pertimbangan tersebut kelompok sasaran adalah keluarga  dengan  anak  yang  masih  gadis,  sekolah-  sekolah  dari  mulai  Sekolah  Dasar sampai Sekolah Lanjutan Atas, dan Kelompok Organisasi Perempuan seperti Ibu-ibu PKK, kelompok  arisan,  ataupun  kelompok  pengajian  ibu-ibu.  Setelah  itu  baru  ditentukan kelompok lain di masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan sosialisasi, di antaranya adalah  pengelola  LSM/Ormas,  pengelola  PJTKI,  aparat  pemerintah  serta  tokoh-tokoh masyarakat terutama di tingat desa.
Pemahaman  sebagian  besar  masyarakat  Indramayu  tentang  masalah human trafficking juga  masih  terbatas.  Mereka  tidak  mengetahui  dengan  pasti apa  yang dimaksud  dengan  human  trafficking atau bagaimana  kasus  human  trafficking  terjadi . Mereka  hanya  tahu  bahwa  seeorang  yang  bekerja  di  luar  negeri  dan  belum  pernah mengirim uang ke kampung, itu menandakan mereka mendapat masalah di sana.
“Saya  pernah  memberikan  materi  pada  satu  pelatihan  dengan  peserta  ibu-ibu PKK.    Ketika  saya  tanya  beberapa  peserta  tentang  apa  itu trafficking ,  jawaban mereka  tidak  ada  yang  benar.  Pengetahuan  dan  pemahaman  mereka  tentang trafficking memang masih sangat terbatas“ 25
Beberapa topik atau tema yang disampaikan Satuan Tugas Anti Human Trafficking dalam  sosialisasi human  trafficking antara  lain  adalah  (1)  apa  itu human  trafficking ,  (2) mengenal trafficking  in  person ,  (3)  modus  operandi  dalam human  trafficking ,  (3) prosedur hukum dan rekruitmen tenaga kerja ke luar negeri, (4) human trafficking dalam
24 Wawancara Edi Kusdiana, 19 Oktober 2009
25 Ibid

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
perspektif  gender,  (5) human  trafficking dalam  perspektif  agama,  (6)  implikasi human trafficking dalam  kesehatan  (HIV/AIDS),  (7) human  trafficking dalam  perspektif  budaya,
(8) human trafficking dan pelacuran. Tema yang lain juga disampaikan seperti (1) analisis situasi human  trafficking di  Indramayu,  (2)  peran civil  society dalam  menanggulangi human trafficking , (3) membangun jaringan kerjasama anti human trafficking dan diakhiri dengan pembuatan rencana tindak lanjut penanganan human trafficking .
Dalam pelaksanaannya di lapangan, topik-topik tersebut disusun lebih jauh dalam bentuk  pemaparan  dan  bahasa  penyampaian  yang  menarik,  yang  disesuaikan  dengan kemampuan  penerimaan  masing-masing  kelompok  sasaran.  Dengan  cara  demikian diharapkan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal.

## Strategi Media
Sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking di  Kabupaten  Indramayu dilakukan  melalui  berbagai  bentuk  kegiatan  dan  menggunakan  berbagai  media komunikasi.  Penggunaan  media  dan  pendekatan  komunikasi  serta  penentuan  bentuk kegiatan  yang  dilakukan  disesuaikan  dengan  karakteristik  kelompok  sasaran,  dengan mempertimbangkan  situasi  dan  kondisi  wilayah  di  mana  kelompok  sasaran  tersebut berada.
Bentuk-bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  antara  lain  penyuluhan  dan  pelatihan. Kedua  bentuk  kegiatan  dimaksudkan  untuk  membangun  kesadaran,  pengetahuan,  dan keterampilan  masyarakat  tentang  pencegahan human  trafficking dan  eksploitasi perempuan,  serta  membangun  semacam  pusat  informasi  untuk  pencegahan  dan penanganan trafficking perempuan  dan  anak.  Hal  tersebut  dipilih  berdasarkan pertimbangan  perlunya  kepedulian  untuk  memperkuat  kapasitas  masyarakat  dalam upaya memerangi human trafficking .
“Dalam  sosialisasi,  kami  memberikan  penyuluhan  atau  pelatihan  terhadap masyarakat.  Diharapkan  masyarakat  mulai  sadar  dan  paham  bahaya trafficking dan  bersama  pemerintah  berusaha  mengatasinya,  khusus  di  wilayah  masing- masing.” 26
Melalui  penyuluhan  dan  pelatihan,  masyarakat  diharapkan    mendapatkan pemahaman  yang  cukup  komprehensif  mengenai  apa  itu human  trafficking ,  gender, bagaimana human  trafficking dan  eksploitasi  terjadi,  siapa  pelaku human  trafficking ,
26 Wawancara Ari Nurjaman, 5 Oktober 2009

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
faktor pendorong dan penarik terjadinya human trafficking , serta apa yang bisa dilakukan untuk  mencegah human  trafficking .  Pemahaman  mengenai  hal  tersebut  cukup  penting, mengingat  tidak  semua  masyarakat  mengetahui  mengenai  informasi  yang  benar  dan menyeluruh mengenai human trafficking .
Penyuluhan  dan  pelatihan  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan komunikasi  kelompok,  yang  dapat  merangsang  dan  memotivasi  masyarakat  sebagai peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Peserta diajak untuk memetakan kondisi daerahnya untuk melihat bagaimana human trafficking yang terjadi di daerahnya, serta  potensi  di  daerahnya  yang  dapat  digunakan  sebagai  media  pencegahan human trafficking .  Hal  ini  dilakukan  dengan  pertimbangan  bahwa  proses  sosialisasi  yang  baik harus dilakukan dengan melihat konteks lokal serta potensi lokal yang ada.
“Pendekatan  kelompok  tampaknya  paling  cocok  dan  mudah  dilaksanakan.  Kami bisa  menyampaikan  informasi  pada  sekelompok  orang,  yang  terpilih.  Dengan begitu  penyampaiannya  lebih  mudah.  Apalagi  kalau  para  pesertanya  aktif,  kami akan lebih senang lagi.” 27
Dalam  pelaksanaannya  di  lapangan,  kegiatan  sosialisasi  antara  lain  dilakukan dengan  membuat  paguyuban/kelompok  di  daerah  masing-masing  peserta,  yang  akan secara  aktif  mengkampanyekan  tentang  bahaya human  trafficking .  Aktivitas  yang dilakukan  dengan  menggunakan  potensi-potensi  yang  telah  ada  di  masing-masing wilayah,  misalnya  pengajian,  arisan,  kelompok  ibu-ibu  PKK,  radio  komunitas,  dan sebagainya.
Selain  itu,  pendekatan  komunikasi  kelompok  yang  lain  yang  digunakan  dalam pelaksanaan  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking adalah focus  group discussion (FGD).  Pendekatan  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  pandangan  lain tentang fenomena human trafficking dari masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang semakin komprehensif tentang tarfiking di Indramayu. Dalam FGD, peserta yang terlibat diberikan kesempatan untuk saling berinteraksi mengungkapkan informasi yang mungkin masih  tersebunyi  tentang human  trafficking dan  peserta  diberikan  kesempatan  untuk menyampaikan  pemahaman  dan  wawasannya  mengenai  fenomena  yang  terjadi  di masyarakat. FGD dilakukan jika peserta yang menjadi kelompok sasaran adalah pengelola LSM/Ormas  yang  peduli human  trafficking atau  aparat  pemerintah  yang  ada  di  tingkat desa atau kecamatan.
Kegiatan  komunikasi  lain  yang  dilakukan  dalam  sosialisasi  adalah  penyebaran media  sebar  seperti  poster,  brosur, flyers,  leaflet ,  dan  lainnya.  Berbagai  media  tersebut
27 Wawancara, Erpin Marpinda, 19 Oktober 2009

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
diberikan  secara  gratis  kepada  masyarakat,  terutama  kelompok  sasaran  prioritas,  dalam berbagai  kesempatan.  Selain  itu,  media  sebar  seperti  poster  ditempelkan  di  beberapa lokasi  strategis  seperti  di  sekolah-sekolah,  pesantren,  atau  papan-papan  pengumuman lainnya.
Sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan media massa baik melalui radio ataupun melalui media cetak suratkabar. Kegiatan ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi-informasi  tentang human  trafficking dengan  berbagai  aspeknya,  yang  perlu diketahui  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  di  Kabupaten  Indramayu.  Dalam pelaksanaannya,  Satuan  Tugas  Anti Human  Trafficking bekerjasama  dengan  beberapa pengelola  radio  swasta  dan  radio  komunitas  yang  ada  di  Kabupaten  Indramayu. Sementara untuk media cetak, Satgas bekerjasama dengan pengelola surat kabar, seperti Indramayu Post, Radar Wilayah Cirebon, dan sebagainya.

## Tabel 2
Jenis Pesan, Kelompok Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Pedekatan/Media Komunikasi dalam Sosialisasi Pengahapusan Human Trafficking Jenis Pesan yang Disampaikan Kelompok Sasaran Prioritas Bentuk Kegiatan Utama Pendekatan/Media Komunikasi Bahaya Trafiking Seluruh masyarakat Penyebaran informasi Media Massa, Media sebar Trafiking dan Pelacuran Perempuan dan Keluarga Pelatihan dan Penyuluhan Komunikasi Kelompok Trafiking dan Perempuan Perempuan Pelatihan dan Penyuluhan Komunikasi Kelompok Trafiking dan Buruh migrant Pekerja dan Calon pekerja Migran Pelatihan dan Penyuluhan Komunikasi Kelompok Trafiking dan Agama Tokoh Masyarakat Keluarga Pelatihan dan Penyuluhan FGD Komunikasi Kelompok Landasan Hukum Trafiking PJTKI, LSM Aparat Pemerintah Pelatihan FGD Komunikasi Kelompok Pencegahan dan Penanganan Korban Trafiking Aparat Pemerintah LSM Pelatihan FGD Komunikasi Kelompok

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI

## Pengelolaan
Shelter dan Trauma Center Aparat Pemerintah LSM Pelatihan FGD Komunikasi Kelompok Pendidikan Keluarga Keluarga Pelatihan dan Penyuluhan Komunikasi Kelompok Pendidikan Masyarakat LSM Tokoh masyarakat Aparat pemerintah Pelatihan FGD Komunikasi Kelompok Jejaring dan Kerjasama Penanganan Trafiking Aparat pemerintah LSM Pelatihan FGD Komunikasi Kelompok
Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2009
Gambaran  mengenai  jenis  pesan  yang  disampaikan,  kelompok  sasaran  yang menjadi  prioritas,  bentuk  kegiatan  utama  yang  dilakukan,  dan  pendekatan/  media komunikasi  yang  digunakan  dalam  sosialisasi  kebijakan  penghapusan human  trafficking dapat  dilihat  pada  Tabel  2.  Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa pendekatan  /  media  komunikasi  yang  digunakan  dalam  sosialisasi  benar-benar dipertimbangkan  oleh  Satgas  untuk  disesuaikan  dengan  karakteristik  kelompok  sasaran yang  menjadi  prioritas  dan  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan.  Pertimbangan  ini dimaksudkan  agar  kegiatan  sosialisasi  bisa  berjalan  efektif  dan  memperoleh  hasil  yang optimal.

## KESIMPULAN
Penyusunan strategi komunikasi dalam sosialisasi kebijakan penghapusan human trafficking di  Kabupaten  Indramayu  didasarkan  pada  hasil  analisis  data  situasi  yang berupa  karakteristik  masyarakat  kelompok  sasaran,  tujuan  yang  ingin  dicapai,  aturan perundangan-undangan yang berlaku, tugas pokok dan fungsi SKPD, serta ketersediaan anggaran. Kelima pertimbangan tersebut menjadi dasar penyusunan strategi komunikasi yang terdiri dari strategi komunikator, strategi pesan dan khalayak, serta strategi media.
Komunikator  dalam  sosialisasi  penghapusan human  trafficking di  Kabupaten Indramayu adalah Satuan Tugas Anti Human Trafficking yang terdiri dari berbagai unsur yang  bekerja  sesuai  dengan  bidang  yang  ditanganinya  dan  jenis  informasi  yang disampaikan. Terdapat delapan topik pesan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi, yang  disusun  dalam  bentuk  pemaparan  dan  bahasa  yang  menarik,  yang  disesuaikan

## JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI
dengan kemampuan penerimaan masing-masing kelompok sasaran. Selain menggunakan media sebar seperti poster, brosur, flyers, leaflet , dan lainnya, pelatihan dan penyuluhan juga  menjadi  media  yang  digunakan  dalam  sosialisasi  kebiajakan  penghapusan human trafficking di Kabupaten Indramayu.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendy ,  Onong  Uchyana.  1999.  Ilmu  Komunikasi  Teori  dan  Praktek.  Bandung:  Remaja. Rosdakarya.
Soekanto, Soerjono . 1989. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada Bungin, Burhan.2007. Analisis Penelitian Kualitatif . Bandung : PT. Rajawali Pers.
Arifin, Anwar. 1994 . Strategi Komunikasi. Bandung : CV Amrico.