## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.140 https://mhn.bphn.go.id
IMPLIKASI.KETIADAAN.AKTA.NOTARIS.PADA.PENDIRIAN,.PERUBAHAN,. DAN.PEMBUBARAN.PERSEROAN.PERORANGAN
(Implications of The Absence of Notary Act on The Establishment, Amendment, And Discontinuation of Single Owner Corporation)
Cahyani.Aisyiah Universitas Brawijaya Jl. MT. HaryoNo. 169 Malang, 65145, Jawa Timur e-mail: acahyani97@gmail.com

## Abstrak
UU Cipta Kerja menyatakan bahwa badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil atau Perseroan Perorangan sebagai salah satu bentuk PT, lebih lanjut PP No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa Perseroan Perorangan didirikan dengan mengisi dan mendaftarkan Pernyataan Pendirian, begitu pula dengan perubahan dan pembubarannya, berarti dilakukan tanpa Akta Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut implikasi dari ketiadaan Akta Notaris dalam kelangsungan Perseroan Perorangan akan mempengaruhi implementasi Perseroan Perorangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dengan menggunakan metode pendekatan kepustakaan. Disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak mengecualikan ketentuan mengenai penuangan  anggaran  dasar  dalam  bentuk  Akta  Notaris  sehingga  tidak  sesuai  dengan  pasal-pasal  153A  ayat (2) UU Cipta Kerja. Akta Notaris hanya diwajibkan untuk dibuat dalam hal Perseroan Perorangan harus diubah menjadi  Perseroan.  Ketentuan  yang  tidak  tercantum  dalam  Pernyataan  Perseroan  Perorangan  tunduk  pada peraturan perundang-undangan.
Kata.kunci : Perseroan Perorangan, Akta Notaris, UU Cipta Kerja

## Abstract
The Job Creation Law stated that a Limited Liability Company (LLC ) could be in the form of a single-owned legal entity that meet the criteria for Micro and Small Enterprises. One Person Company (OPC) is established by fulfilling and registering Establishment Requirements. Meanwhile, establishment of LLC prior Job Creation Law  requires  Notary  Act.  This  research  discusses  the  implications  of  the  absence  of  the  Notary  Act  in  the establishment and existence of OPC. This research is normative legal research. The provisions in Article 7 (7) of Law No. 40 of 2007 jo. Article 109 of the Job Creation Law does not exclude the requirements of a notary deed. Thus it is not following Article 153A (2) of the Job Creation Law. Notary Act is only required if an OPC become an LLC. Provisions that are not being specified in the establishment statement are subject to statutory regulations.
Keywords: Single Owner Corporation, Notary Act, Job Creation Law
1 Siti  Fauziah  Dian  Novita  Sari,  “Peran  Notaris  Dalam  Proses  Pembuatan  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas” Lex Renaissancce 3 (2) (2018) hlm. 412

## A. Pendahuluan
Notaris memilki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat berbagai macam akta mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki
oleh pihak-pihak guna menuangkannya ke dalam  suatu  akta  otentik  agar  Akta  tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan memiliki keabsahan. 1 Pembuatan akta otentik  yang  diharuskan  ini  dilakukan  dalam
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N
rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan hukum. Kemudian, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta  otentik  sebagai  alat  bukti  terkuat  dan terpenuh  mempunyai  peranan  penting  dalam setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat. 2

## Meskipun tidak mengubah ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara langsung, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diundangkan tanggal 2 November 2020 secara tidak  langsung  turut  mengubah  beberapa  hal yang terkait dengan aspek kenotariatan.
UU Cipta Kerja memiliki fungsi sebagai Omnibus Law , yang memiliki tujuan khusus yang salah satunya adalah memangkas alur birokrasi dalam rangka mempercepat laju pelayanan publik. Hal ini diharapkan mempengaruhi posisi Indonesia pada Indeks Kemudahan Berusaha atau Ease  of  Doing  Business (EoDB). Pada September 2020, indeks EoDB Indonesia berada pada posisi 73 dari 109 negara. 3 Dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia, Pemerintah melakukan suatu terobosan dengan membuka peluang bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mendirikan suatu badan usaha baru dalam bentuk badan hukum, yakni Perseroan Perorangan.
2 Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara
Perdata Di Indonesia” Lex Jurnalica 12 (3) (2015) hlm. 249
3  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha  dan  Kualitas  Pelayanan  Publik”  (MenpanRB,  21  Oktober  2020)  https://www.menpan.go.id/site/berita- terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik (diakses pada 7 Maret 2021) 4  Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 109 UU Cipta Kerja
Selama ini, dalam pendirian suatu badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), Yayasan, maupun Koperasi, selalu ada keterlibatan Notaris didalamnya selaku pembuat  akta  otentik  dalam  rangka  pendirian badan tersebut. Pembahasan mengenai PT secara khusus, sebelum mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) disebutkan bahwasanya dalam halnya pendirian PT, pendirian didirikan dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai pendirian dengan Akta Notaris tetap diberlakukan. 4
Hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam salah satu peraturan turunan UU Cipta Kerja. Dalam Peraturan Pemerintah 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar  Perseroan  serta  Pendaftaran  Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021) dicantumkan bahwa pendirian Perseroan Perorangan didirikan dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia. Akta Notaris baru muncul pada Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021 tersebut yang diperlukan dalam ranah Perseroan Perorangan pada saat Perseroan tersebut hendak melakukan permubahan status menjadi Perseroan Terbatas. Berangkat dari peraturan baru ini, perlu ditulis
suatu kajian mengenai keterkaitan antara Akta Notaris yang sebelumnya merupakan salah satu instrumen dalam pendirian suatu badan hukum dengan pendirian Perseroan Perorangan yang dalam pendiriannya dilakukan melalui pengisian Pernyataan Pendirian dan tanpa Akta Notaris.
Kebiasaan yang ada pada masyarakat pada transaksi maupun pengurusan Perseroan, Pengurus Perseroan Terbatas maupun pihak ketiga  cenderung  untuk  melakukan  perbuatan hukum dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan serta perubahan-perubahannya. Dalam  penelitian  ini,  akan  dikaji  pertanyaan tentang  bagaimana  ketiadaan  Akta  Notaris sebagai Anggaran Dasar Perseroan dalam proses pendirian, perubahan, serta pembubaran badan akan mempengaruhi implementasi perseroan perorangan di Indonesia?

## B.. Metode.Penelitian
Objek  penelitian  dalam  penulisan  ini adalah ketentuan yang mencantumkan bahwa pendirian Perseroan Perorangan hanya berupa pendaftaran  Pernyataan  Pendirian  yang dilakukan oleh pelaku, begitu pula dengan perubahan serta pembubaran Perseroan Perorangan tersebut. Sehingga fokus penelitian hukum ini adalah pasal-pasal yang tercantum dalam PP No. 8 Tahun 2021. Berdasarkan hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku.
Penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  dengan  data  sekunder  yang menggunakan pendekatan kepustakaan. Studi 5 Supriyadi, “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, Lentera Pustaka 2 (2) (2016) hlm. 85
6  Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) Ibid, hlm. 81
7 Ibid , hlm. 172
kepustakaan dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian. 5
Data sekunder yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, khususnya namun tidak  terbatas  pada  PP  No.  8  Tahun  2021,  UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2004 juncto UU No. 2 Tahun 2014, Permenkumham No. 4 Tahun 2016, serta peraturan lainnya yang berkaitan. Bahan hukum sekunder yang digunakan diantara lain adalah literatur hukum serta jurnal yang berkenaan dengan topik permasalahan. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum serta ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum tersebut diatas dilakukan dengan meode studi pustaka dengan cara melakukan pengkajian informasi mengenai hukum yang telah dipublikasikan. 6
Berdasarkan sumber hukum yang telah didapat,  dilakukan  analisis  secara  kualitatif dengan menguraikan data secara bermutu untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Analisis dilakukan dengan cara komprehensif, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. 7

## C.. Pembahasan
1.. Akta.Notaris.
Pentingnya suatu akta atau surat tidak lepas dari  kepentingan  masyarakat  atas  pembuktian. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N
(KUHPerdata) yang meliputi, bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 8 Pembuktian  berupa bukti tulisan dibagi menjadi dua macam bentuk, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan.
Pembasan  mengenai  otentisitas  suatu akta tidak terlepas dari Pasal 1868 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu akta  otentik  adalah  “akta  yang  dibuat  dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pasal 1868 KUHperdata ini merupakan sumber dari lahirnya akta otentik. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dirumuskan beberapa unsur: 9
1.  Akta dibuat atau dihadapan seorang pejabat umum
2.  Akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
3.  Pejabat umum yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut.
Akta  otentik  merupakan  suatu  bukti  yang mengikat, di mana hal-hal yang tertuang dalam suatu akta harus dianggap benar dan dipercaya oleh  hakim.  Akta  otentik  merupakan  bukti yang sempurna karena dalam penggunaannya sebagai suatu alat bukti, tidak diperlukan suatu penambahan  alat  bukti  lainnya,  sebagaimana halnya dengan saksi. 10 Sebuah  akta  otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat 8 I Ketut Tjukup, et. al, “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata” Acta Comitas 2
(2016) hlm. 181
9 Irfan Iryadi, “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara” Jurnal Konstitusi 15 (4) (2018)hlm. 802
10  Dedy Pramono, op.cit., hlm. 252 11  Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis, Profesi  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum) (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) hlm.55 12  Sjaifurrachman dan Habib Adjie (ed), Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm. 99 13  Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm .6
14  Oemar Moechthar, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta, (Surabaya: Airlangga University Press 2017) Hlm. 11-12
menjadi  alat  bukti  yang  sempurna.  Sempurna disini  memiliki  arti  bahwa  Hakim  menganggap semua yang tertuang dalam suatu akta adalah hal yang benar, kecuali terdapat akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama itu salah. 11
Sjaifurrachman dalam bukunya merumuskan bahwa akta merupakan surat yang  ditandatangani,  memuat  peristiwa- peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai  pembuktian. 12 Akta Notaris memiliki nilai  kepastian  hukum  dan  merupakan  alat bukti  yang  sempurna  di  Pengadilan.  Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat siapapun yang terikat dengan  akta  tersebut,  sepanjang  tidak  bisa dibuktikan  sebaliknya  berdasarkan  putusan pengadilan. 13
Apabila mengambil poin-poin mengenai akta  otentik,  maka  yang  dimaksud  sebagai akta otentik adalah akta yang harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 14
a) Bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b) Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang;
c) Kekuatan pembuktian sempurna.
Notaris merupakan pejabat umum satu- satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian,  dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehen-
daki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. 15

## a. Akta.Notaris.sebagai.Alat.Bukti
Konsep perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia di Indonesia diwujudkan melalui asas  legalitas.  Hal  ini  berarti  hukum  harus dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi. 16 Dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan terhadap hak melalui adanya kepastian  hukum,  masyarakat  memerlukan adanya  alat  bukti  yang  menentukan  dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. 17 Salah satu bentuk  dari  alat  bukti  tersebut  sebagaimana telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya adalah dalam bentuk Akta Notaris. Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian:

## 1). Kekuatan.Pembuktian.Lahiriah
Kekuatan  pembuktian  ini  berlaku  prinsip acta publica probant sesse ipsa. Hal ini berarti bahwa suatu akta memiliki kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sendiri jika dilihat dari bentuk lahiriah sebagai suatu akta otentik. Hal ini bersamaan dengan kesesuaian suatu akta dengan aturan hukum berlaku mengenai syarat otentik. 18

## Pasal 1870 KUHPerdata menjabarkan bahwa
15  Habib Adjie, Hukum  Notaris  Indoneisa,  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm. 13
16  Fauzan Salim, “Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)” Recital Review 2 (2) (2020) hlm. 142
17  Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2004 18  Sjaifurrachman dan Habib Adjie (ed), op.cit., hlm. 116 19  Dedy Pramono, op.cit., hlm. 251
“Bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Rumusan tersebut menyiratkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahirian baik formal maupun materiil. Ini merupakan salah satu ciri khusus yang  menunjukkan  pentingnya  suatu  akta otentik, karena berbeda hal nya dengan surat di bawah tangan. Hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti berupa surat di bawah tangan dapat diterima atau tidak, sebab akta di bawah tangan  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian sebagaimana halnya akta otentik. 19

## 2). Kekuatan.Pembuktian.Formil
Akta Notaris harus dapat memberikan kepastian  bahwa  suatu  kejadian,  perbuatan, keterangan, maupun fakta yang tertuang dalam Akta Notaris tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal, Akta Notaris memiliki peran dalam hal pembuktian mengenai kebenaran dan kepastian  tentang  ketentuan  mengenai  waktu dalam akta (hari, tanggal, bulan, dan tahun, hingga  jam  waktu  menghadap),  identitas  para pihak, paraf serta tandatangan para pihak, saksi dan Notaris, lokasi akta dibuat. Akta Notaris juga  berfungsi  sebagai  bukti  mengenai  hal- hal yang dilihat, disaksikan, dan/atau didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau penyertaan para
pihak/penghadap pada akta pihak. 20

## 3). Kekuatan.Pembuktian.Material
Kekuatan  pembuktian  ini  merupakan kepastian  tentang  materi  suatu  akta,  karena hal-hal yang tertuang dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak dalam akta tersebut atau mereka yang mendapatkan hak dari akta tersebut dan berlaku untuk umum. Namun terdapat pembatasan yakni apabila ada pembuktian sebaliknya ( tegen bewijs ). 21
Apabila di kemudian hari diketemukan bahwa pernyataan atau keterangan dari para pihak adalah salah atau bukan merupakan yang  sebenarnya,  maka  Notaris  tidak  turut bertanggung jawab atas hal-hal yang dituangkan berdasarkan keterangan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Akta Notaris mempunyai kepastian  dan  menjadi  bukti  yang  sah  untuk para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.
Ketiga  macam  kekuatan  pembuktian tersebut merupakan bentuk kesempurnaan Akta  Notaris  sebagai  akta  otentik  dan  baik para pihak maupun pihak yang mendapatkan hak dari Akta tersebut akan terikat oleh akta tersebut. Pentingnya Akta Notaris sebagai suatu alat  bukti  tercermin  dari  ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris).
UU Jabatan Notaris juga menekankan pentingnya  terpenuhinya  ketentuan  serta  tata cara dalam proses pembuatan Akta. Pasal 16 ayat (1) huruf m menekankan bahwa pembacaan Akta di hadapan penghadap serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kemudian Pasal 16 ayat (7) menyatakan apabila dalam hal penghadap menghendaki agar akta tidak  dibacakan  karena  Penghadap  telah  telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Penekanan terhadap kedua ketentuan tersebut, tertera pada Pasal 16 ayat (9), yaitu apabila syarat sebagaimana tercantum pada kedua ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada terdegradasinya kekuatan  pembuktian  Akta  Notaris  menjadi layaknya  kekuatan  pembuktian  surat  di  bawah tangan.
Apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa ada aspek atau syarat dari suatu akta yang tidak terpenuhi di Pengadilan, maka akta terkait hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Terdegradasinya kekuatan pembuktian  suatu  Akta  juga  selaras  dengan ketentuan yang tercantum UU Jabatan Notaris. Dalam UU Jabatan Notaris, dicantumkan bahwasanya Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum pada Pasal 38, 39, dan 40 UU Jabatan Notaris mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

## di bawah tangan. 22
Pentingnya suatu Akta Notaris juga secara tersirat pada Pasal 1869 bahwa suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, akta tersebut dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil  sebagai  akta  otentik,  Sehingga  hanya memiliki kekuatan sebagai surat di bawah tangan. 23

## b. Akta.Notaris.dalam.Pendirian.Badan. Hukum.
Subjek hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtsubject . Secara umum subjek hukum didefinisikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat menjadi subjek hukum diantaranya adalah manusia dan badan hukum. Keduanya mempunyai kewenangan dalam menyandang hak dan kewajiban, sehingga disebut juga mempunyai kewenangan hukum. 24
Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. 25
Badan hukum adalah subyek hukum selain manusia ( natuurlijke persoon ).  Istilah  badan hukum sebagai subjek hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan rechtpersoon , yang berarti  orang  ( persoon) yang diciptakan oleh hukum.  Menurut  Uthrect  sebagaimana  dikutip oleh A.A. Gede D. H. Santosa, badan hukum merupakan  setiap  pendukung  hak  yang  tidak berjiwa dan bukan manusia, badan hukum
22  Pasal 41 UU Jabatan Notaris 23  M Yahya Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 566 24  Dyah Hapsari Prananingrum, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, Refleksi Hukum 8(1)
(2014) Hlm. 74
25  Sudikno. Mertokusumo , Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty 1988) hlm. 53
26  A.A. Gede D. H. Santosa, Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat, Jurnal Komunikasi Hukum hlm.
154
27  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1980) hlm. 79 28  Dyah Hapsari Prananingrum, op.cit., hlm. 79
sebagai  gejala  sosial  diartikan  sebagai  suatu gejala yang bersifat riil dalam pergaulan hukum, yakni sesuatu yang dapat dicatat dalam suatu hubungan  hukum  meskipun  tidak  berwujud manusia atau benda lainnya. 26 Hal  terpenting dalam hukum ini adalah badan hukum mempunyai suatu kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Menurut Abdulkadir Muhammad, suatu badan hukum adalah suatu badan atau orang yang diakui oleh hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Sehingga menurut pendapat beliau badan hukum biasanya berupa manusia dan manusia juga bisa berupa badan hukum. 27
Banyak teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu badan hukum dapat menjadi subjek hukum dan memiliki sifat subjek hukum layaknya manusia. Menurut Salim sebagaimana dikutip  oleh  Dyah  Hapsari  Prananingrum,  teori yang  paling  berpengaruh  dalam  hukum  positif adalah teori konsensi. Dalam teori ini diajarkan bahwa  badan  hukum  dalam  negara  tidak dapat memiliki kepribadian hukum yaitu hak dan kewajiban dan harta kekayaan kecuali di perkenankan  oleh  hukum  dalam  hal  ini  berarti negara sendiri. 28
Ketentuan dalam KUHPerdata menyatakan bahwa “Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N
mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.” 29
Dalam KUHPerdata, mengenai badan hukum diatur pada Pasal 1653 hingga Pasal 1665. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ketentuan mengenai badan hukum terdapat pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 56. Dalam ketentuan pada KUHDagang tertera pula Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan hukum. 30
2.. Perseroan.Terbatas.dan.Perseroan. Perorangan
a. Pendirian,.Perubahan,.serta.
Pembubaran.Badan.Hukum.Perseroan. Terbatas.Sebelum.UU.Cipta.Kerja
Badan hukum yang dikenal di Indonesia dapat berupa Yayasan, Perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Negara, dan badan lainnya.  Dalam  penelitian  ini,  akan  ditekankan peran Akta Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatan atau PT. Perseroan Terbatas disebut sebagai suatu badan usaha yang harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya: memiliki kekayaan sendiri, ada pemegang saham yang tanggung jawabnya tidak lebih dari nilai saham yang disetorkannya, serta adanya pengurus yang terorganisir untuk mewakili perseroan. 31

## Menurut Alwesius, Perseroan adalah
29  Pasal 1654 KUHPerdata 30  Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004) hlm. 65 31  Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016) hlm. 53 32 Alwesius, Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan Terbatas, (Jakarta: LP3 INPO Jakarta, 2020) Hlm. 1 33  Pasal 7 Ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 34  Fauzan Salim, op.cit., hlm. 149
35  Pasal 7 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
36  Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007.
37  Pasal 128 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007.
suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sehingga, karena PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Perseroan didirikan sekurang- kurangnya oleh 2 (dua) orang pendiri. 32 Ketentuan mengenai jumlah pendiri sebanyak 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:
i. Perseroan yang seluruhnya dimiliki oleh negara; atau
ii. Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, dan Lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. 33
Peran notaris diperlukan dalam pendirian suatu PT yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, diantaranya pada Pembuatan akta pendirian dan Pengajuan permohonan dan pendaftaran  pengesahan  Perseroan  Terbatas kepada Menteri melalui sistem administrasi badan hukum. 34
Akta Notaris merupakan suatu akta yang memiliki  peran  penting  dalam  kelangsungan sebuah PT. Dalam UU No. 40 tahun 2007, terdapat perbuatann-perbuatan yang diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta Notaris, di antaranya adalah pada pendirian PT, 35 perubahan anggaran dasar, 36 pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, 37
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,
atau Pemisahan, 38 serta Pembubaran PT. 39 Tidak hanya ketentuan mengenai hal-hal tersebut saja, dalam  ketentuan  mengenai  Daftar  Perseroan, syarat tandatangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS pada suatu risalah rapat dihilangkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.
Selain ketentuan pada UU No. 40 Tahun 2007, sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja, diberlakukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham No. 1 Tahun 2016) sebagai peraturan pelaksana.
Permenkumhan No. 1 Tahun 2016 mencantumkan bahwa perbuatan-perbuatan hukum  seperti  pendirian  atau  perubahan pendirian, 40 perubahan anggaran dasar, 41 penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, 42 perubahan data perseroan, 43 serta pembubaran Perseroan, 44 memerlukan Akta Notaris yang minta aktanya harus disimpan 38  Pasal 128 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. 39  Pasal 142 Ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. 40  Pasal 13 Permenkumham No. 1 Tahun 2016 41  Pasal 25 Permenkumham No. 1 Tahun 2016 42  Pasal 25 ayat (4) huruf c Permenkumham No. 1 Tahun 2016 43  Pasal 28 Permenkumham No. 1 Tahun 2016
44  Pembubaran Perseroan dilakukan dengan akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya. Akta tentang RUPS serta akta keputusan pemegang saham di luar RUPS dibuat dalam bentuk Akta Notaris.
45 Sofie  Widyana  P.  “Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum  Yang  Didirikan  Berdasarkan  Perjanjian” (hukumperseroanterbatas, 15 December 2011) https://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai- badan-hukum/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/ (diakses 10 Maret 2021)
46  Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 157
oleh  Notaris.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya keberadaan Akta Notaris dalam kelangsungan PT,  tidak  hanya  pada  proses  pendirian,  namun dalam proses dan kelangsungan PT sebagai suatu badan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan- perbuatan hukum.

## b. Anggaran.Dasar.Perseroan.sebagai. bentuk Perjanjian
Sebagaimana  telah  terdefinisikan  dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.  Hal  ini  berarti  pendirian  Perseroan harus memenuhi unsur dalam hukum perjanjian yang  diatur  dalam  KUHPerdata.  Ditinjau dari  perspektif  hukum  perjanjian,  pendirian Perseroan bersifat “kontraktual”, yang dimaksud adalah berdirinya Perseroan merupakan akibat dari suatu perjanjian. Pendirian Perseroan juga bersifat “konsensual”, yakni adanya kesepakatan antara para pendiri untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian untuk mendirikan Perseroan. 45
Demikian tersebut, maka Perseroan terbatas harus memenuhi syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak para pihak memuat empat syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah: 46
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N
1) Sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) Suatu hal tertentu
4) Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan. Asas pacta sunt servanda juga berlaku dalam pendirian PT. Asas tersebut sebagaimana terwujud dan tercantum dalam KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 47 Ini  berarti  bahwa dengan membuat suatu perjanjian, para pihak menciptakan hak dan kewajiban yang mempunyai kekuatan sama mengikatnya dengan undang-undang. 48
Dalam UU No. 40 Tahun 2007 terdapat hal- hal yang bersifat imperatif, yaitu para pihak yang akan mendirikan PT harus tunduk pada aturan- aturan yang terdapat pada undang-undang tersebut. Namun, berdasarkan asas kebebasan berkontrak—yakni asas yang menekankan kebabasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yang dibuat tanpa campur tangan pihak lain 49 —para pendiri diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan tersendiri dalam bentuk suatu perjanjian yang tertuang pada Anggaran  Dasar  selama  tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berakibat pada apabila ada sesuatu  hal  yang  tidak  dicantumkan  oleh  para pihak ke dalam Akta Pendirian, maka ketentuan
47  Pasal 1338 KUHPerdata 48  Tan Thong Kie, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT IChtiar Baru Van Hoeve, 2011) hlm. 412 49  Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993) hlm.11
50  UU No. 40 Tahun 2007 mengatur pula mengenai hal-hal yang wajib atau sekurang-kurangnya dimuat dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran dasar Perseroan memuat hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 8 UU tersebut.
yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat pada perundang-undangan. 50
c.. Pendirian,.Perubahan,.serta. Pembubaran.Badan.Hukum.Perseroan. Terbatas.Pasca.UU.Cipta.Kerja
Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai PT yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana tercantum pada UU Cipta Kerja tersebut. Terdapat perbedaan signifikan  dengan  diundangkannya  UU  Cipta Kerja tersebut, yakni dibentuknya suatu bentuk PT baru yang berbeda dengan bentuk PT sebelumnya, yakni Perseroan Perorangan yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab lain.
Ketentuan mengenai PT yang diklasifikasikan sebagai ‘badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham’,  disebut  juga  sebagai  Perseroan,  tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Ketentuan mengenai PT yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tetap berlaku bagi Perseroan, namun pengecualian terhadap ketentuan ini menjadi di antaranya terhadap Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau Perseroan yang memenuhi
kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. 51
Ketentuan lainnya mengenai perubahan anggaran dasar, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, serta Pembubaran PT Perseroan tidak mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja. Ketentuan mengenai hal-hal yang termuat pada Anggaran Dasar Perseroan pada UU  No.  40  Tahun  2007  juga  tidak  mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja.

## d. Perseroan.Perorangan.sebagai.Badan. Hukum
Secara hukum, Perseroan Perorangan dianggap sebagai badan hukum. Perseroan Perorangan  sebagai  badan  hukum  tidak  secara langsung dijabarkan pada Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja. Istilah  Perseroan  Perorangan  muncul  pada  PP No. 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: […] Perseroan.
Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.” 52
Sebelumnya  istilah  tersebut  juga  muncul  pada Pasal 1 angka 2 53 PP No. 8 Tahun 2021 namun tidak  memberikan  penjelasan  mengenai  arti dari istilah “Perseroan Perorangan”.
Istilah  Perseroan  Perorangan  juga  tidak secara eksplisit tercantum pada UU Cipta Kerja. Dalam  undang-undang  tersebut,  dikenal  istilah “Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil”, istilah
51  Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja 52  Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2021
53  Disebutkan bahwa “Pernyataan Pendirian adalah format isian pendirian Perseroan.Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik.” Namun Pasal 1 angka 2 PP No. 8 tahun 2021 tidak memberikan keterangan lebih lanjut.
54  Pasal 2 Ayat (1) huruf a PP No. 8 Tahun 2021: “ (1) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan […]”
55  Wibowo T.Turnady, Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum, (Jurnal Hukum, 26 Mei 2012) https://www.jurnalhukum. com/badan-hukum-sebagai-subyek-hukum/ (diakses 10 Maret 2021)
ini beberapa kali digunakan, yakni dalam Pasal 153A, 153C, 153D, 153E, 153F, 153G, 153H, 153I, dan 153J. Namun perlu digarisbawahi, bahwa “Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil” tidak  secara  khusus  merujuk  pada  Perseroan Perorangan. Hal ini dikarenakan, sebagaimana tercantum dalam PP No. 8 Tahun 2021, disebutkan bahwa Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih juga dapat saja dikategorikan sebagai “Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil” selama Perseroan tersebut memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. 54

## Untuk memahami status Perseroan
Perorangan sebagai badan hukum, dapat ditilik teori-teori  badan  hukum  sebagaimana  dikutip oleh Dyah Hapsari Prananingrum, di antaranya adalah:

## 1) Teori Fiksi
Pada teori ini Frederich Carl von Savigny menyatakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang abstrak. Badan hukum hanyalah suatu bentuk badan buatan negara  yang  sebenarnya  tidak  ada.  Badan ini kemudian dihidupkan dengan orang- orang dalam bayangannya. Yang melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang di dalamnya  yang  bertindak  sebagai  wakil. Namun  teori  ini  tidak  mampu  menjawab persoalan mengenai siapakah yang dapat bertanggung jawab dan mewakili badan hukum apabila terjadi suatu gugatan. 55
2)  Teori tentang harta kekayaan yang dimiliki
oleh seseorang dalam jabatannya.
Teori ini mengenai harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya adalah suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. 56

## 3)  Teori Organ
Otto  von  Gierke  mengemukakan  bahwa badan  hukum  itu  bersifat  seperti manusia dalam pergaulan hukum. Teori ini memandang badan hukum sebagai suatu yang nyata. Badan hukum bertindak seolah-olah manusia dalam lalu lintas hukum dan dapat memiliki kehendak sendiri yang dilakukan melalui pengurus dan anggotanya. 57
4)  Teori kekayaan bertujuan
Teori ini dikemukakan oleh A. Brinz dan F.J. van Heyden. Menurut teori kekayaan bertujuan, badan hukum bukan terdiri dari anggota-anggota yang merupakan subjek hukum,  yang  menjadi  titik  berat  adalah terikatnya kekayaan pada tujuan tertentu. Sehingga teori harta kekayaan bertujuan memandang pemisahan kekayaan badan hukum dengan kekayaan anggotanya didasarkan tujuan tertentu. 58
5)  Teori Kekayaan Bersama
Rudolf von Jhering menyatakan bahwa teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Dengan demikian badan hukum berdasarkan Teori Kekayaan Bersama ini adalah suatu perwujudan hukum dari kepentingan-kepentingan
anggota secara bersama-sama. 59
6) Teori Kenyataan Yuridis
56  M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika 2009) hlm. 55. 57  Dyah Hapsari Prananingrum, op.cit., hlm. 87-88 58 Ibid , hlm. 88 59 Ibid , hlm. 89
E.M. Meijers menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu kenyataan yuridis yang mempersamakan badan hukum dengan manusia sebatas pada bidang hukum saja. Menurut teori ini, badan hukum adalah kelompok yang kegiatan dan aktivitasnya  diakui  secara  hukum  secara tersendiri. Ciri badan hukum berdasarkan teori ini adalah memiliki kepribadian hukum yang berbeda dan terpisah dari kepribadian hukum individunya; Hukum memperbolehkan penerapan tanggung jawab terbatas sebatas harta kekayaan badan hukum, yang dalam hal terdapat gugatan ataupun digugat atas nama badan hukum; dan Memiliki pengurus yang bertindak  mengurusi  dan  mewakili  badan hukum di muka hukum. 60
Menilik dari teori-teori tersebut, khususnya teori kekayaan bertujuan serta Teori Kenyataan Yuridis, Perseroan Perorangan dapat dikategorikan sebagai suatu badan hukum. Pada teori kekayaan bertujuan, dinyatakan bahwa pada  badan  hukum  yang  menjadi  titik  berat adalah terikatnya kekayaan pada suatu tujuan. Kekayaan  tidak  terikat  pada  individu  sebagai subjeknya. Hal ini selaras dengan konsep Perseroan Terbatas pada umumnya, bahwa kekayaan Perseroan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemilik atau pemegang saham tersebut.
Ciri badan hukum sebagaimana dijabarkan pada teori kenyataan yuridis juga terpenuhi. Perseroan Perorangan mempunyai kepribadian hukum yang terpisah dengan pemegang

## saham Perseroan. Kemudian, berdasarkan UU
Cipta Kerja menyatakan bahwa “Pemegang saham  Perseroan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang  dibuat  atas  nama  Perseroan  dan  tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” 61 Mengenai pengurus sebagai salah satu ciri badan hukum, pada Perseroan Perorangan, terdapat Direksi Perseroan yang mengurusi dan mewakili Perseroan Perorangan. 62
Namun,  apabila  ditilik  dari  teori  kekayaan bersama, Perseroan Perorangan tidak memenuhi unsur “kumpulan manusia”. Sebagaimana telah dicantumkan sebelumnya, Perseroan Perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang saja, sehingga  tidak  selaras  apabila  mendefinisikan Perseroan Perorangan berdasarkan teori kekayaan bersama.
e.. Pendirian,.Perubahan,.dan.

## Pembubaran.Perseroan.Perorangan.
Berdasarkan UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai Pendirian Perseroan Terbatas tunduk kepada Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja. Ketentuan mengenai pendirian Perseroan, dinyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.” 63 Dapat dilihat bahwa pada Pasal tersebut, terdapat 3 unsur, diantaranya: 1.  Didirikan oleh 2(dua) orang
2.  Dengan Akta Notaris
3.  Dibuat dalam Bahasa Indonesia
Khusus mengenai Perseroan Perorangan,
61  Pasal 153J UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja 62  Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja 63  Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja 64  Pasal 153A ayat (1) dan Pasal 153B Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja 65  Pasal 153B UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja
dalam ayat (7) disebutkan bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2  (dua)  orang  atau  lebih  tidak  berlaku  bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Selanjutnya, UU Cipta Kerja mengatur bahwa mengenai pendirian Perseroan Perorangan dicantumkan bahwa Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa  Indonesia  dan  didaftarkan  secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. 64 Pernyataan pendirian tersebut memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. 65 Lebih lanjut lebih  spesifik  mengenai  pendirian  Perseroan Perorangan diatur pada Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021, bahwa Perseroan Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia, yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum, dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah  didaftarkan  kepada  Menteri  dan mendapatkan  sertilikat  pendaftaran  secara elektronik.
Pernyataan pendirian tersebut berupa format isian yang memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan; jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat Perseroan
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N
Perorangan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan. 66
Pernyataan Pendirian tersebut dapat dilakukan perubahan dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan dalam bahasa Indonesia. Perubahan ini juga kemudian dapat dilakukan perubahan Kembali, melalui perubahan pernyataan perubahan Perseroan Perorangan. 67 Lebih lanjut dijelaskan bahwa perubahan tersebut ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham. 68
Mengenai pembubaran Perseroan Perorangan, dialkukan melalui penetapan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. 69
f.. Ketiadaan.Akta.Notaris.pada.Pendirian. serta.Perubahan.Perseroan.Perorangan
Ketentuan yang tertera pada UU Cipta Kerja maupun PP No. 8 Tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa dalam kelangsungan Perseroan Perorangan, baik pendirian, perubahan, maupun pembubaran dilakukan melalui Pernyataan yang disampaikan secara elektronik. Pengecualian terdapat pada saat apabila Perseroan Perorangan harus mengubah
66  Pasal 7 PP No. 8 Tahun 2021 67  Pasal 8 Ayat (2) dan (3) PP No. 8 Tahun 2021 68  Pasal 8 Ayat (5) PP No. 8 Tahun 2021 69  Pasal 13 Ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021 70  Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021
status badan hukumnya menjadi perseroan. Kondisi ini diakibatkan oleh: 70

## 1.  pemegang saham menjadi lebih dari 1
(satu) orang: dan/atau
2.  tidak  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil Mengingat bahwa baik pernyataan pendirian maupun perubahan Perseroan Perorangan hanya mencakup hal-hal mengenai nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan; jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan;  jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat Perseroan Perorangan;  nama lengkap, tempat dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat  tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan. Maka ketentuan-ketentuan lain mengenai hal- hal diluar sebagaimana tersebut diatas harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertalian dengan hal tersebut, mengingat pula bahwa Perseroan Perorangan adalah salah satu bentuk Perseroan, terhadap hal-hal  yang  tidak  tercantum  pada  Pernyataan Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Perseroan, tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 serta UU Cipta Kerja.
Namun, perlu diingat bahwa pada Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja, pengecualian untuk Perseroan
yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, termasuk Perseroan Perorangan, hanyalah mengenai ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan mengenai kewajiban menuangkan anggaran dasar atau akta pendirian dalam bentuk Akta Notaris sebagaimana dicantumkan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun  2007  jo.  Pasal  109  UU  Cipta  Kerja  tidak dikecualikan.  Dengan  tidak  dikecualikannya kewajiban menuangkan dalam Akta Notaris pada Pasal 7 ayat (7), membuat ketentuan pada Pasal 153A Ayat (2) 71 tidak sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) yang mensyaratkan akta pendirian PT dalam bentuk Akta Notaris.

## D.. Penutup
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Akta Notaris yang merupakan akta otentik  dalam  rangka  mewujudkan  suatu perlindungan hak masyarakat melalui adanya kepastian  hukum  berlaku  sebagai  suatu  alat bukti  yang  menentukan  dengan  jelas  hak  dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Akta Notaris merupakan suatu akta yang memiliki  peran  penting  dalam  kelangsungan sebuah PT. Dalam UU No. 40 tahun 2007, terdapat perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dibuat dalam bentuk Akta Notaris, diantaranya
71  Pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja “Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.”
adalah pada pendirian PT, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, serta Pembubaran PT. Dengan adanya UU Cipta Kerja yang mendasari terbentuknya bentuk Perseroan baru, yakni Perseroan Perorangan, dibuat ketentuan baru yaitu untuk kelangsungan Perseroan Perorangan tersebut, tidak diwajibkan pembuatan akta notaris. Akta notaris hanya diwajibkan dibuat dalam hal Perseroan Perorangan diubah menjadi Perseroan. Mengenai  hal-hal  yang  tidak  tercantum  dalam Pernyataan Perseroan Perorangan, maka tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Saran yang dapat diberikan mengenai ketiadaan  Akta  Notaris  dalam  kelangsungan Perseroan Perorangan adalah agar segera dilakukan suatu kajian mengenai Pernyataan Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Perseroan  Perorangan,  berikut  juga  sertifikat yang dikeluarkan secara elektronik, apakah instrumen-instrumen tersebut memiliki kekuat- an pembuktian yang sama dengan akta notaris yang digunakan dalam rangka Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Data Perseroan, Pembubaran, serta akta-akta lain yang berkaitan dengan kelangsungan Perseroan Terbatas.
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N

## DAFTAR.PUSTAKA
A.. Buku.
Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2015).
Alwesius, Pengetahuan  dan  Praktik  Pembuatan  Akta  Perseroan  Terbatas (Jakarta: LP3 INPO Jakarta, 2020).
Asikin, Zainal dan Suhartana L. Wira Pria. Pengantar Hukum Perusahaan (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016).
Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika 2009).
-----. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Jakarta: Kencana, 2014).
H.S., Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004).
Kie, Tan Thong, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta:

## PT IChtiar Baru Van Hoeve, 2011).
Lubis, Irwansyah, Syahnel, Anhar dan Lubis, Muhammad Zuhdi, Profesi  Notaris  dan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (Panduan  Praktis  dan  Mudah  Taat  Hukum) (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).
Mertokusumo , Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty 1988)
Moechthar, Habib, Hukum  Notaris  Indoneisa,  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2008).
Moechthar, Oemar, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta (Surabaya: Airlangga University Press 2017).
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1980). -----, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).
Sjaifurrachman dan Adjie, Habib (ed), Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan Akta (Bandung: Mandar Maju, 2011).

## B.. Hasil.Penelitian
Iryadi,  Irfan.  “Kedudukan  Akta  Otentik  dalam  Hubungannya  dengan  Hak  Konstitusional  Warga
Negara” Jurnal Konstitusi (2018)
Pramono,  Dedy.  “Kekuatan  Pembuktian  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia” Lex Jurnalica (2015)
Prananingrum, Dyah Hapsari. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum,
Refleksi Hukum (2014)
Salim, Fauzan. “Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)” Recital Review (2020)

## Sari, Siti Fauziah Dian Novita. “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” Lex Renaissance (2018)
Supriyadi, “Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”,

## Lentera Pustaka (2016)
Tjukup, I Ketut. et. al, “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata” Acta Comitas (2016)

## C.. Internet
Sofie  Widyana  P,  “Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum  Yang  Didirikan  Berdasarkan Perjanjian”  https://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/ perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/, Hukumperseroanterbatas (diakses 10 Maret 2021)
Wibowo  T.  Turnady,  Badan  Hukum  Sebagai  Subjek  Hukum,  https://www.jurnalhukum.com/ badan-hukum-sebagai-subyek-hukum/,  Jurnal Hukum (diakses 10 Maret 2021)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik” https://www.menpan.go.id/ site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan- publik, MenpanRB (diakses pada 7 Maret 2021)

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian,
Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
I M P L I K A S I  K E T I A D A A N  A K T A  N O T A R I S  P A D A  P E N D I R I A N ,  P E R U B A H A N ,

## D A N  P E M B U B A R A N  P E R S E R O A N   P E R O R A N G A N

## BIODATA.PENULIS
Cahyani.Aisyiah , lahir di Malang, pada 21 Desember 1997, saat ini menempuh Pendidikan S2 untuk Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Brawijaya. Penulis telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar di MIN Malang 1, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Malang, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Malang, dan Strata-1 Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Penulis aktif mengikuti kompetisi dan kegiatan di Universitas, diantaranya Kompetisi Essai dan Karya Tulis Mahasiswa Nasional di Tahun 2017, International Humanitarian Law Moot Court Competition di Tahun 2018, serta Phillip Jessup Competition di Tahun 2019.
Pengalaman  umum  yang  telah  diikuti  oleh  Penulis  diantaranya  partisipasi  selaku  peserta  pada kegiatan-kegiatan penunjang mahasiswa, baik Nasional maupun Internasional, diantaranya adalah BILSTUF Study Trip “ Indonesian-Malaysian Legal System Comparative Perspective ” di UiTM Syah Alam, Malaysia; Visitasi Asean University Network-Quality Assurance (AUN-QA) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Malang, Indonesia; Summer School in Lutherstatd Wittenberg, Germany bertema “ Enough is Enough? The Question regarding the Limits of Tolerance ”; Seminar Nasional bertema “Aktualisasi Pelayanan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045” di Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, Makassar; serta International Grand Symposium Global Goals Model United Nations “Young Generation for Realization of 17 Global Goals” di Kuala Lumpur, Malaysia.