## PRINSIP COMMON BUT  DIFFERENTIATED RESPONSIBILITY DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM DAN HUTAN TROPIS
Sri Rahayu Oktoberina 1 dan Tristam M. Moeliono email: tristam_m@yahoo.com

## Abstract
The  common  but  differentiated  responsibility  is  or  will  become  an  important  principle  of international environmental law, specifically related to the management of tropical rain forest. The issue  at  hand  is  how  this  principle  is  understood  by  developing  states,  which  by  its  geographical position, is entrusted with the responbility to manage tropical rain forest.  In this article the author traces  the  reason  justifying  the  differentiation  of  (international)  responsibilities  and  attempts  to relate this (mis-) understanding of the principle to Indonesia’ s unwillingness or inability to manage its tropical rain forest.
Keywords:
common but differentiated responsibility; tropical forest management

## Abstrak
Gagasan Common  but  Differentiated  Responsibility ditengarai  sudah  atau  akan  menjadi  prinsip penting  dalam  hukum  lingkungan  internasional,  khususnya  berkaitan  dengan  pengelolaan  hutan hujan tropika. Persoalannya adalah bagaimana prinsip CBDR ini dimaknai terutama oleh Negara- negara  yang  karena  posisi  geografis  menguasai  hutan  hujan  tropika.  Tulisan  ini  menelusuri rationale dibalik  pembedaan  tanggungjawab  (hukum)  internasional  antara  negara  maju  dengan Negara berkembang dan mencoba mengaitkannya pada ketidak (mau-an atau sanggupan) Negara Indonesia  mengelola  dengan  baik  hutan  hujan  tropika  yang  berada  di  bawah  kedaulatan teritorialnya.
Kata kunci: common but differentiated responsibility, pengelolaan hutan tropis.

## Pengantar
Kawasan hutan hujan tropika ( tropical rain forest ) hanya dapat ditemukan di negara-negara yang berada di bentangan khatulistiwa, terutama Indonesia dan Brazil.  Hutan hujan tropika ditengarai merupakan paru-paru bumi dan situs bagi kekayaan  alam  (flora-fauna)  yang  sudah  atau  belum  tereksploitasi  berupa
1 Tulisan  ini  merupakan  rangkuman  dari  bagian  disertasi  yang  disampaikan  dalam  Seminar Kemajuan  Penelitian  pada  Mei  2016  dan  ditulis  ulang  oleh  Tristam  P.  Moeliono  sebagai kenangan akan alm. Ibu Sri Rahayu Oktoberina, dosen Fakultas Hukum UNPAR dan mahasiswa Program  Doktoral  UNPAR.  Beliau  meninggal  sebelum  sempat  menuntaskan  program doktoralnya di bawah bimbingan Huala Adolf (UNPAD) dan Tristam P. Moeliono (UNPAR).
keanekaragaman  hayati  ( bio-diversity ). 2 Pengelolaan  secara  berkelanjutan  dan penghindaran  perusakan  terhadap  hutan  menjadi  perhatian  masyarakat internasional.  Tidak  mengherankan  hutan  hujan  tropika  dinyatakan  sebagai warisan  bersama  umat  manusia  ( common  heritage  of  mankind )  yang  sebab  itu harus dikelola bersama oleh Negara-negara yang ada di muka bumi (masyarakat internasional) secara berkelanjutan. 3 Disebutkan ten Have bahwa  hutan hujan tropis dikategorikan sebagai common heritage karena dipandang: 4
(..)    vital  for  the  survival  of  humankind.  It  also  means  defining  global responsibilities.  Common  areas  cannot  be  appropriated.  They  demand international  cooperation  in  order  to  create  common  management. Possible benefit should be equally shared among states, irrespective of their geography. They should be used for peaceful purposes. And finally, it is necessary to preserve them for future generations.
Apakah  betul  kawasan  hutan  yang  terutama  berada  di  dalam  wilayah Negara-negara berkembang dapat sepenuhnya diletakan di luar lingkup yurisdiksi hukum  Negara  tersebut  merupakan  persoalan  lain.    Namun  untuk  sementara cukup  dikatakan  bahwa  pengkategorian  hutan  hujan  tropis  menunjukkan kepedulian  atau  perhatian  masyarakat  internasional  terhadap  keberlanjutan lingkungan  hidup  secara  umum  dan  hutan  khususnya  dalam  menunjang kehidupan manusia ( carrying capacity ).
2 At the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro, world leaders agreed on a comprehensive strategy for "sustainable development" – meeting our needs while ensuring that we leave a healthy and viable world  for  future  generations.  One  of  the  key  agreements  adopted  at  Rio  was  the  Convention  on Biological Diversity. (…) The Convention has three main goals:• The conservation of biodiversity, • Sustainable  use  of  the  components  of  biodiversity,  and  •  Sharing  the  benefits  arising  from  the commercial  and  other  utilization  of  genetic  resources  in  a  fair  and  equitable  way .  Periksa: https://www.cbd.int/  Bandingkan  pula  dengan: Secretariat  of  the  Convention  on  Biological Diversity  (2000),  Sustaining  life  on  Earth:  How  the  Convention  on  Biological  Diversity  promotes nature  and  human  well-being,  the  United  Nations  Environment  Programme  (UNEP). Indonesia telah menandatangani (1992-06-05) dan meratifikasi (1994-08-23) Konvensi ini.
3 Henk ten Have (2016), Global Bioethics: An Introduction, New York. Routledge. Ia menyebutkan bahwa kategori common heritage yang dahulu dilekatkan pada sumberdaya atau benda-benda di luar wilayah Negara ( Antartica, Ocean floor and deep sea-bed, the moon and other celestial bodies ) sekarang ini juga diberikan pada hutan hujan tropis,  hlm. 117.
4 Id.
Adanya  perkaitan  antara  keberlanjutan  hidup  umat  manusia  dengan kelestarian  lingkungan  hidup  merupakan  titik  tolak  diselenggarakannya konferensi di Stockholm pada 1972 5 , dan kemudian di Rio de Janeiro pada 1992.
Pertemuan  pada  1992  ini  menghasilkan  pertama, Rio  Declaration yang  memuat prinsip-prinsip umum pengelolaan lingkungan hidup dan kedua, adalah the forest principles  (non-legally  binding  authoritative  statement  of  principles  for  a  global consensus  on  the  management,  conservation  and  sustainable  development  of  all types  of  forests )  yang  secara  khusus  memuat  prinsip  atau  arahan  pengelolaan hutan  (termasuk  hutan  tropis) 6 dan  juga  Konvensi  tentang  Keanekaragaman Hayati yang sudah disebut di atas.
Di balik perdebatan tentang  apakah norma-norma yang termuat di dalam dokumen-dokumen  di  atas  memiliki  atau  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat sebagai  hukum  ( soft  law-hard  law atau  sebagai non-binding namun authoritative statements ),  kesemua  itu,  bagaimanapun  juga,  dapat  dipandang  dan  dimaknai sebagai  kompromi  politik  antara  Negara-negara  berkembang  (terutama  yang menguasai  hutan  hujan  dan  memiliki  kebutuhan  untuk  mengeksploitasi  sumber daya  alam)  dengan  Negara-negara  maju  yang  memiliki  sudut  pandang  berbeda tentang  bagaimana  sebaiknya  dan  seharusnya  hutan  hujan  dikelola  bersama- sama.
Pada  lain  pihak  kita  dapat  mencermati  bagaimana  sebenarnya  Negara berkembang  (Indonesia)  yang  di  dalam  wilayahnya  (kedaulatan  teritorial) ditemukan  bentangan  hutan  hujan  tropika  yang  mengandung  keanekaragaman
5 The  United  Nations  Conference  on  the  Human  Environment  (Stockholm;  5-16  Juni  1972) menghasilkan Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Naskah lengkap dapat dilihat di http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp? documentid=97&articleid=1503.
6 A/CONF.151/26 (Vol. III); General Assembly Distr. GENERAL 14 August 1992. REPORT OF THE UNITED  NATIONS  CONFERENCE  ON  ENVIRONMENT  AND  DEVELOPMENT  (Rio  de  Janeiro,  3-14 June 1992) Annex III:NON-LEGALLY BINDING AUTHORITATIVE STATEMENT OF PRINCIPLESFOR A GLOBAL  CONSENSUS  ON  THE  MANAGEMENT,  CONSERVATION  AND  SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ALL TYPES OF FORESTS
hayati besar.  Indonesia justru menunjukkan semangat eksploitasi kawasan hutan yang jelas tidak berkelanjutan.  Laporan yang dihimpun FAO menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun (2000-2010) dunia terus kehilangan kawasan hutan tropis  tiap  tahunnya  seluas  Costa  Rica. 7 Dirincikan  bahwa  Brazil  kehilangan  2,6 juta  hektar/tahun,  sedangkan  Indonesia  1,9  juta  hektar/tahun.  Data  lain menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deforestasi (2000-2012) sebesar 6.02 juta hektar/tahun. Meningkat sekitar 47, 600 hektar per tahun melampaui Brazil. Padahal luas tutupan Indonesia hanya ¼ luas hutan di Brazil. 8 Bahkan penilaian UNDP,  khusus  untuk  Indonesia  pada  2012  dalam  tata  kelola  hutan,  lahan  dan REDD+  adalah  2,33  dalam  skala  dengan  nilai  tertinggi  5.    Belum  lagi  kita  dapat rujuk  ketidak  (mampuan  atau  mau-an)  Indonesia  selama  berdekade  untuk mencegah  dan  menanggulangi  kebakaran  hutan  hampir  di  seluruh  wilayah Indonesia (terutama Sumatera & Kalimantan) yang muncul setiap tahunnya. 9
Angka-angka  di  atas  jelas  dan  kecenderungan  yang  muncul  darinya  jelas menunjukkan  ada  yang  salah  dalam  pola  pengelolaan  hutan  di  Indonesia. Mengapa  Indonesia  tidak  (mau  atau  mampu)  peduli  pada  urusan  pemeliharaan
7 FAO,  World  Deforestation  Decrease,  but  Remains  Alarming  in  Many  Countries. http://www.fao.org/news/story/en/item/40893/icode/
8 John  Vidal,  “Rate  of  deforestation  in  Indonesia  overtakes  Brazil,  says  study”, https://www.theguardian.com/environment/2014/jun/29/. Menurut peneliti Belinda
Arunawati Margono, data diperoleh dari remote sensing .
9 Dicermati bahwa : Forest fires have become a seasonal phenomenon in Indonesia . (…). Sedangkan berkaitan  dengan  pencarian  dan  penetapan  siapa  yang  seharusnya  dapat  dimintakan tanggungjawab diamati bahwa: It’s a blame game, with everyone pointing the finger at someone else. Environmental group WWF Indonesia, which has been highlighting the problem of Indonesia’s recurrent fires for years, says that the fires are caused by the “collective negligence” of companies, smallholders  and  government  (which  isn’t  investing  sufficiently  in  preventative  measures).  Many blame  big  business .  Baca:  Indonesia's  forest  fires:  everything  you  need  to  know:  The  fires devastating  Indonesia  have  been  called  a  ‘crime  against  humanity’.  How  did  they  start,  what damage  are  they  causing  and  who’s  to  blame?  https://www.theguardian.com/sustainable- business/2015/nov/11/indonesia-forest-fires-explained-haze-palm-oil-timber-burning. Bandongkan  pula:  Sarah  Porte, “Can  Indonesia's  forest  fires  be  put  out  for  good?” http://www.bbc.com/news/business-35770490.  Ia  mengutip  pandangan  Dian  Patria,  acting director of research and development at Indonesia's Corruption Eradication Commission, yang menyatakan : the biggest challenge is that no-one wants to be held responsible for the decades-old problem. "There has been bad governance and bad management of the forests, based on our study of the last 12 years, and everyone says it is the fault of the previous minister, or previous governor, "
kelestarian  hutan  hujan  tropika,  padahal  kelestarian  hutan  terkait  langsung dengan  keberlangsungan  umat  manusia?    Bagaimanakah  Indonesia  sebenarnya memaknai  kewajiban  hukum  internasionalnya?  Pertanyaan  ini  sekaligus memunculkan persoalan lain tentang bagaimana hukum lingkungan internasional memandang  pembagian  tanggung  jawab  antara  Negara  maju  dengan  Negara berkembang  seperti  Indonesia,  khususnya  berkaitan  dengan  pengelolaan sumberdaya alam atau lingkungan yang jelas menyangkut nasib dan hajat hidup umat manusia.
Pertanyaan-pertanyaan  di  atas  tersebut  akan  menjadi  fokus  tulisan  ini. Jawaban  terhadap  persoalan-persoalan  ini  akan  dikaji  dengan  menggunakan sudut pandang hukum (lingkungan) internasional dan sebab itu fokus telaahan ini akan  terpusat  pada  dokumen-dokumen  hukum  lingkungan  internasional  yang terkait.  Beranjak dari itu titik tolaknya adalah pengertian dan pemahaman yang berkembang tentang konsep pembangunan berkelanjutan sebagai norma hukum dan etis yang di dalamnya memuat sejumlah besar konsep-konsep lain.  Argumen utama  tulisan  ini  adalah  pengaitan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  pada keadilan  ( environmental-ecological  justice )  serta inter/intra  generational  equity yang  besar  pengaruhnya  pada  pemahaman  dari common  management ,  terutama dari hutan hujan tropika yang dikategorikan sebagai common heritage of mankind . Pada  saat  sama  hambatan  utama  yang  muncul  adalah  bahwa  prinsip  di  atas dibangun  (dan  berbenturan)  dengan  prinsip  utama  dalam  hukum  internasional umum: penghormatan atas kedaulatan absolut dari Negara-negara 10 termasuk the right to development dari terutama Negara-negara berkembang. 11 Dalam hal ini,
10 Art. 2 (1) UN Charter : The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members .
11 The right to development was proclaimed in the Declaration on the Right to Development, adopted in  1986  by  the  United  Nations  General  Assembly  (GA)  in  its  resolution  41/128.  This  right  is  also recognized  in  the  African Charter    on  Human    and    Peoples'    Rights    and    the    Arab    Charter    on Human  Rights  and  re-affirmed  in  several instruments  including  the  1992  Rio  Declaration  on Environment    and    Development,    the    1993    Vienna  Declaration  and  Programme  of  Action,  the
mis-management kawasan  hutan  dan  lingkungan  oleh  Indonesia  untuk  sebagian besar  juga  dipengaruhi  kelemahan-kelemahan  yang  ada  dalam  pengaturan  dan pembagian tanggung jawab dalam hukum lingkungan internasional.

## Makna dan Cakupan Pengertian Sustainable Development
Deklarasi  Stockholm  dan  Rio  serupa  dengan Forest  principles (yang merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip umum dari Deklarasi Stockholm dan Rio  ke  dalam  pengelolaan  hutan)  memuat  komitmen-komitmen  yang  mengikat Negara-negara  sekalipun  bukan  atau  tidak  niscaya  dalam  artian  hukum  ( non- binding authoritative statements ).   Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang termuat di dalamnya dapat dipandang sebagai soft law 12 (yang dikontraskan dengan hard
Millennium  Declaration,  the  2002  Monterrey  Consensus,  the  2005  World  Summit  Outcome Document and the 2007 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.  Under  the  Declaration, “States    have    the    primary    responsibility    for    the    creation    of    national    and    international conditions favourable to the realization of the right to development” (Article 3). According to the high-level task force  on  the  implementation  of  the  right  to  development  “the  responsibility  for the    creation    of    this    enabling    environment  encompasses  three  main  levels:  (a)  States  acting collectively in global and regional partnerships (second  preambular  paragraph  and  Article  3); (b)  States  acting  individually  as  they  adopt  and  implement  policies that affect persons not strictly  within  their  jurisdiction  (Article  4);  and  (c)  States  acting  individually  as  they    formulate national    development    policies    and    programmes    affecting    persons    within    their    jurisdiction (Article  2).”  Baca  lebih  lanjut:  http://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/ rtd_at_a_glance.pdf
12 Untuk diskusi tentang kekuatan mengikat dari principles sebagai soft law atau lainnnya (wujud dari customary  international  law atau general  principles  of  law )  dalam  hukum  lingkungan internasional  baca  lebih  lanjut:  Winfried  Lang,  UN-Principles  and  International  Environmental Law,  Max  Planck  UNYB  3  (1999):157-172.  Penulis  di  dalam  kesimpulan  merekomendasikan dibuatnya  3  kategori  prinsip  yang  dikaitkan  dengan  daya  atau  kekuatan  mengikatnya (legally- binding/compulsory  nature):  existing;  emerging  dan  potential  principles  of  International Environmental  Law. Ke  dalam  kelompok  pertama  adalah principle  of  responsibility/liability  for environmental damage (domestic atau transboundary) . Sedangkan yang termasuk ke dalam yang emerging principles adalah intergenerational equity as duty due to future generations, right to a healthy environment, procedural duties, notification and information in case of imminent danger or of  potential  damage  possibly  caused  by  certain  activities .    Kategori  ketiga  ( potential  principles): area  of  hope  for  many  policy-makers mencakup: development  and  integration  of  environmental considerations  into  the  development  process,  common  but  differentiated  responsibilities  (the  low standing  of  this  principle  is  due  to  its  collision  with  the  rule  of  sovereign  equality) dan precautionary (principle). (171).
law) 13 yang  memuat  kesepakatan  untuk  mengikatkan  diri  dan  menerima konsekuensi hukum darinya dengan lebih tegas.   Kendati begitu komitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan tidak dapat  dan boleh dikesampingkan  begitu  saja.    Setidaknya  di  atas  kertas  setiap  Negara  (anggota PBB)  akan  bersepakat  untuk  menjalankan  prinsip-prinsip  yang  termuat  dalam gagasan pembangunan berkelanjutan.  Ini dikatakan dengan memperhatikan pula kenyataan  bahwa  Indonesia  sudah  menandatangani  dan  meratifikasi  Konvensi- konvensi  lain,  seperti Convention  on  Biological  Diversity ,  yang  memuat  dan menegaskan  prinsip-prinsip  yang  diusung  dokumen-dokumen  yang non-binding but authoritative di atas
Sebagai  suatu  gagasan  payung  konsep sustainable  development ternyata tidak  akan  kita  temukan  definisinya  di  dalam Stockholm  declaration (1972).
Sedangkan di dalam Rio Declaration (1992) dan Forest Principles (1992), konsep ini  disebut-sebut,  namun  juga  tanpa  didefinisikan  lebih  lanjut.  Sekalipun  konsep itu  jelas  dimaksud  sebagai  titik  tolak  untuk  memahami  dan  membatasi  hak berdaulat  Negara  untuk  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  (lingkungan)  sesuai kebijakan lingkungan Negara dan kebutuhan pembangunan.  Prinsip 2 (a) Forest principles menegaskan:
States have the sovereign and inalienable right to utilize, manage and develop their forests in accordance with their development needs and  level  of  socio-economic  development  and  on  the  basis  of  national policies consistent  with  sustainable  development and  legislation,
13 Dalam pelbagai literatur selalu disebut sebagai sumber hukum internasional ( public ) adalah: a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations;  d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as  subsidiary  means  for  the  determination  of  rules  of  law .  (Art.  38  of  the  Statute  of  the International  Court  of  Justice).    Baca  pula:  Fitzmaurice,  Malgosia,  History  of  Article  38  of  the Statute  of  the  International  Court  of  Justice  (May  3,  2016).  Queen  Mary  School  of  Law  Legal Studies Research Paper No. 232/2016. Available at https://ssrn.com/sol3/astract=2774354.  Ia menyebutkan bahwa sudah sejak perancangan Pasal 38 ini peran sumber hukum internasional lainnya,  seperti acts  of  international  organisations,  unilateral  acts  of  States,  soft  law sudah muncul.
including the conversion of such areas for other uses within the overall socio-economic  development  plan  and  based  on  rational  land-use policies.
Definisi  umum  yang  sering  dikutip  menyebutkan  bahwa  pembangunan berkelanjutan adalah: 14
Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs .
Tersembunyi  atau  terkait  di  dalam  rumusan  ini  kewajiban  untuk  merancang pembangunan  berdasarkan  rasa  keadilan  ( environmental-ecological  justice )  dan inter-intra generational equity. Hal ini kiranya sejalan dengan pandangan Sands yang menyatakan konsep sustainable development merangkum 4 elemen yang juga muncul  tersendiri  dalam  berbagai  kesepakatan  internasional,  yaitu the  need  to preserve  natural  resources  for  the  benefit  of  future  generations  (the  principle  of intergenerational equity); the aim of exploiting natural resources in a manner which is  sustainable  or  prudent  or  rational  or  wise  or  appropriate  (the  principle  of sustainable  use);  the  equitable  use  of  natural  resources,  which  implies  that  use  by one state must take account the needs of other states (the principle of equitable use, or  intragenerational  equity )  dan the  need  to  ensure  that  environmental considerations  are  integrated  into  economic  and  other  developmental  plans, programmes  and  projects  and  that  development  needs  are  taken  into  account  in applying environmental objectives (the principle of integration). 15
Selain itu, perumusan konsep pembangunan berkelanjutan seperti di atas meniscayakan Negara untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang  memperhatikan  dan  menyeimbangkan  upaya  pencapaian  tiga  elemen sekaligus:  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan.    Itu  sebabnya  IUCN  mendefinisikan
14 The World Commission on Environment and Development’s (the Brundtland Commission), Report (1987): Our Common Future, Oxford: Oxford University Press.
15 Phillippe  Sands  et  al.  (eds),  (2012),  Principles  of  International  Environmental  Law,  3 rd ed.
Cambridge University Press. hlm. 207.
pembangunan berkelanjutan sebagai strategi untuk 16 : improving the quality of life while living within the carrying capacity of supporting ecosystems .   Beranjak dari itu,  maka  konsep  pembangunan  berkelanjutan  dapat  digambarkan  sebagai berikut: 17
Ketiga  elemen  (dengan  tujuan-tujuan  khusus  di  dalamnya)  tersebut  harus dipaduserasikan dan menjadi landasan pengembangan kebijakan (policy) Negara untuk  mengelola-memanfaatkan  sumber  daya  alam  (lingkungan)  untuk pembangunan.  Karena 18 :
the  overall  goal  of  sustainable  development  (SD)  is  the  long-term stability  of  the  economy  and  environment;  this  is  only  achievable through  the  integration  and  acknowledgement  of  economic, environmental,    and    social  concerns  throughout  the  decision  making process.
16 IUCN/UNEP/WWF.  (1991), Caring  for  the  Earth:  A  Strategy  for  Sustainable  Living,  Gland, Switzerland.
17 http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html;  lema What  is  sustainable  development . (10/18/2016).
18 Rachel  Emas,  Brief  for  GSDR  2015, “The  Concept  of  Sustainable  Development:  Definition  and Defining  Principles” https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%
202015_SD_concept_definiton_rev.pdf  Gambar atau skema di atas juga diperoleh dari tulisan ini.
Dari kutipan-kutipan di atas kiranya jelas bahwa pertama-tama 19
Sustainability  and  sustainable  development  are  effectively  ethical concepts,  expressing  desirable  outcomes  from  economic  and  social decisions. The term ‘sustainable’ is therefore applied loosely to policies to express this aspiration, or to imply that the policy choice is ‘greener than it might otherwise be (e.g. the idea of a ‘sustainable road building programme’).
Artinya  Negara-negara  ketika  merujuk  pada  konsep  ini,  tidak  melakukannya (implementasi  dan  penegakan  dalam  hukum  nasional)  karena  hal  itu  terutama merupakan kewajiban di bawah hukum internasional.  Sebaliknya dapat dikatakan Negara-negara  cenderung  memandang  prinsip  pembangunan  berkelanjutan sebagai  anjuran  moral  atau  etis.      Selanjutnya,  komitmen  (politik  atau  moral- etikal) Negara - yang pada akhirnya harus diakui bersifat tidak mengikat sebagai hukum  -  untuk  melaksanakan  pembangunan  berkelanjutan  bertitik  tolak  dari pertama  pengakuan  (hukum)  adanya  hak  berdaulat  Negara  atas  sumber  daya alam  (lingkungan  termasuk  hutan)  di  dalam  wilayahnya.    Sekalipun  pada  saat sama  kebebasan  itu  dibatasi  oleh  “ responsibility  to  ensure  that  activities  within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or  of  areas  beyond  the  limits  of  national  jurisdiction ”  yang  merupakan  prinsip hukum  umum  yang  ditegaskan  kembali  baik  oleh  ketiga  instrumen  hukum lingkungan internasional di atas. 20
19 W.M.  Adams, The  Future  of  Sustainability:  Re-thinking  Environment  and  Development  in  the Twenty-first  Century; Report  of  the  IUCN  Renowned  Thinkers  Meeting,  29-31  January  2006; www.iucn.org . pp. 3-5.
20 A cornerstone rule of international environmental law is that states are under an obligation not to cause  harm  to  the  environment  of  other  states,  or  to the  areas  beyond  national  jurisdiction.  The essence of this obligation, often referred to as the no-harm rule or the prohibition of transboundary environmental harm, is that states may not conduct or permit activities within their territories, or in common spaces, without regard to other states or for the protection of the global environment. The origins of the obligation lie in the old principle of international law that states are obliged not to inflict damage on, or violate the rights of other states, which is often expressed by reference to the sic utere tuo ut alienum non laedas principle (use your own property in such a way that you do not  injure  other  people’s). Baca  lebih  lanjut:  Jervan,  Marte, The  Prohibition  of  Transboundary Environmental  Harm.  An  Analysis  of  the  Contribution  of  the  International  Court  of  Justice  to  the
Kombinasi  dari  komitmen  moral  atau  etis  dan  kewajiban  hukum  ini dituntut  pada  baik  Negara  maju  maupun  Negara  berkembang  dan  pada  tataran nasional  diwujudkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  regulasi  dan/atau kebijakan-kebijakan di bidang pembangunan, ekonomi, perlindungan-pelestarian lingkungan atau lebih spesifik: pengelolaan kawasan hutan.
Namun  gambaran  ideal  di  atas  tentang  peluang  menyelaraskan  atau melakukan trade  off antara  tiga  kepentingan  berbeda-beda  justru  dipandang sebagai titik lemah pengertian pembangunan berkelanjutan dan pengejawantahannya  ke  dalam  kebijakan-kebijakan  pembangunan  berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan di atas. Dinyatakan: 21
The three ‘pillars’ cannot be treated as if equivalent. First, the economy is an institution that emerges from society: these are in many ways the same, the one a mechanism or set of rules created by society to mediate the exchange of economic goods or value. The environment is different, since  it  is  not  created  by  society.  Thinking  about  trade-offs  rarely acknowledges this. Second, the environment underpins both society and economy.  The  resources  available  on  earth  and  the  solar  system effectively present a finite limit on human activity.
Kritikan  senada  muncul  dari  pakar-pakar  (hukum)  lingkungan  yang menyatakan bahwa seharusnya pengertian pembangunan berkelanjutan tidak lagi berangkat  dari anthropocentrism yang  menyatakan  bahwa  perlindungan  dan pelestarian  lingkungan  dilakukan  sepenuhnya  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia. 22
Development  of  the  No-Harm  Rule (August  25,  2014).  PluriCourts  Research  Paper  No.  14-17. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2486421 .
21 Id. pp 3-4. 22 Lihat Bryan Norton, “ Environmental Ethics and Weak Anthropocentrism”, Journal Environmental Ethics, Vol. 6: 2: 326-338. Bdgkan: Katie McShane, “Anthropocentrism vs Nonanthropocentrism: Why should we care?” Environmental Values, 16 (2017) [169-185] & Ronald E. Purser, Changkil Park  &  Alfonso  Montuori,  “Anthropocentrism:  Toward  an  Ecocentric  Organization  Paradigm?” The  Academy  of  Management  Review,  Oct.  1995,  Vol  20:  4:  1053-1089.  Mereka  menyatakan bahwa ‘antrophocentrism  is  the  belief  that  there  is  a  clear  and  morally  dividing  line  between humankind and the rest of nature, that humankind is the only principal source of value meaning in the world (p. 1054).
Volume 2 • Nomor 2 • 289 •
Di  samping  itu,  pemahaman sustainable  development tetap  harus  kita kaitkan  dengan  differensiasi  antara  kebutuhan  dan  kepentingan  Negara berkembang versus Negara maju.  Ketidakadilan pemanfaatan sumber daya alam (lingkungan  termasuk  hutan)  dipandang  merupakan  bagian  dari  struktur  dan tatanan ekonomi dunia di masa lampau (sejarah imperialisme-kolonialisme)  dan harus  dikoreksi  dengan:  1.  pengakuan  kedaulatan (sovereignty )  termasuk  hak berdaulat ( sovereign right ) dan hak yang tidak boleh diasingkan ( inalienable right ) dari  Negara-negara  berkembang  untuk  mengekploitasi  lingkungan,  sumber  daya alam  termasuk  hutan  untuk  kepentingan  pembangunan  (yang  juga  terkait berkelindan dengan the right to development ) dan: 2. Beban tanggung jawab pada Negara  maju  (termasuk  bantuan  pembiayaan)  untuk  mendukung  kegiatan pelestarian-perlindungan lingkungan di Negara-negara berkembang.
Common  but  Differentiated  Responsibilities dalam  Pengelolaan  Lingkungan Hidup dan Hutan
Sebagaimana diindikasikan di atas kiranya sudah jelas bahwa setiap negara diwajibkan  (dalam  hukum  lingkungan  internasional,  sekalipun  kadang  lebih sebagai  anjuran  etikal)  untuk  peduli  pada  kelestarian  lingkungan  termasuk  ke dalamnya  perlindungan  dan  penjagaan  kuantitas  dan  kualitas  kawasan  hutan. Kepedulian  ini  haruslah  dikonkritkan  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan, implementasi serta penegakannya. Namun dalam hukum lingkungan internasional (pengelolaan  lingkungan  hidup,  termasuk  ke  dalamnya  kawasan  hutan), tanggungjawab  ini  dibedakan  antara  Negara  berkembang  (yang  dianggap  masih berkewajiban dan perlu mengeksploitasi sumber daya alam, lingkungan dan hutan demi  pembangunan)  dengan  Negara  maju  (yang  sudah  terlebih  dahulu mengeksploitasi  sumber  daya  alam  dan  sekarang  ini  “wajib”  membantu  Negara berkembang  untuk  mengelola  dengan  baik  sumber  daya  alam,  lingkungan  atau hutan yang tersisa.
Indikasi  dari  perbedaan  sudut  pandang  dan  kepentingan  ini  muncul  dalam penegasan  adanya  tanggung  jawab  sama  namun  dengan  beban  berbeda-beda ( common  but  differentiated  responsibilities ).  Ditegaskan  oleh Deklarasi  Rio  1992 (Principle 7):
States  shall  cooperate  in  a  spirit  of  global  partnership  to  conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view  of  the  different  contributions  to  global  environmental degradation,
States have common but differentiated responsibilities .  The  developed  countries  acknowledge  the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment  and  of  the  technologies  and  financial  resources  they command ;
Selain  itu  apa  yang  dapat  dicatat  dari  prinsip  yang  termuat  dalam Rio Declaration 1992  di  atas  adalah  pengakuan  dan  penegasan  adanya  kontribusi Negara  maju  ( developed  states )  terhadap  perusakan  lingkungan  selama  sekian dekade  dan  sebab  itu  adanya  tanggungjawab  yang  sama  sekalipun  berbeda dengan  Negara  berkembang  ( developing  states ).    Artinya  urusan  penetapan  dan perincian kewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan hidup (dan sumber daya  alam)  di  tataran  (hukum)  internasional  harus  beranjak  dari  pembedaan kategori  Negara  maju  dan  Negara  berkembang  dan  sumbangan  kedua  kategori Negara pada perusakan dan degradasi lingkungan secara umum.   Pengandaiannya adalah  Negara  maju  bisa  semaju  sekarang  (dan  meninggalkan  Negara-negara berkembang)  karena  sudah  terlebih  dahulu  berkesempatan  untuk  jangka  waktu cukup lama mengeksploitasi sumber daya alamnya, termasuk yang dahulu berada di  Negara-negara  jajahan.    Kesempatan  serupa  harus  diberikan  dan  dinikmati Negara berkembang, khususnya untuk mengejar ketertinggalan dari Negara maju.
Tersembunyi  di  dalam  pengandaian  di  atas  adalah  persoalan  bagaimana memaknai keadilan lingkungan ( environmental atau ecological justice) atau intra- generational  equity  ( di  Negara  berkembang  dan  Negara  maju)  yang  dikaitkan
dengan kemajuan atau pertumbuhan ekonomi yang sudah lebih dahulu dinikmati dan  dicapai  Negara-negara  maju.      Karena  apa  yang  Negara  berkembang  tuntut atas nama keadilan ini adalah pengakuan dan penghormatan Negara-negara maju atas  hak  penuh  ( sovereign  right )  dan  tidak  boleh  diasingkan  ( inalinenable )  dari Negara  berkembang  untuk  mengeksploitasi  lingkungan  (sumberdaya  alam, termasuk  hutan)  yang  berada  di  bawah  yurisdiksi  teritorialnya  untuk pembangunan negara-bangsa-nya sendiri.
Tuntutan  seperti  di  atas  sekaligus  dapat  kita  telusuri  muncul  dan  terkait berkelindan  dengan the  New  Economic  World  Order (1974). 23 Dokumen  ini pada prinsipnya  menyatakan  adanya  ketidakadilan  struktural  antara  Negara  maju dengan Negara-negara baru merdeka (berkembang) dan harus dihormatinya hak (bahkan)  kewajiban  Negara  berkembang  untuk  mengejar  ketertinggalan (ekonomi)  dengan  bantuan  penuh  dari  Negara-negara  maju.    Hal  ini  tegas dinyatakan di dalam konsiderans the New World Economic Order sebagai berikut:
The  developing  countries,  which  constitute  70  per  cent  of  the  world's population,  account  for  only  30  per  cent  of  the  world’s  income.  It  has proved impossible to achieve an even and balanced development of the international  community  under  the  existing  international  economic order.  The  gap  between  the  developed  and  the  developing  countries continues to  widen  in  a  system  which  was  established  at  a  time  when most  of  the  developing  countries  did  not  even  exist  as  independent States and which perpetuates inequality
Deklarasi  di  atas  pada  gilirannya  menegaskan  hak  dan  kewajiban  Negara (berkembang)  untuk  mengeksploitasi  sumber  daya  untuk  kepentingan pembangunan rakyat dan bangsanya . The Charter of Economic Rights and Duties of States (1974) 24 yang juga dirujuk dokumen di atas menegaskan (Article 2(1)):
23 A/RES/S-6/3201, 1 May 1974, Sixth Special session Agenda item 7, Resolution adopted by the General Assembly 3201 (S-VI). Declaration on the Establishment of a New International Economic Order.
24 A/RES/29/3281;12 December 1974; Twenty-ninth session Agenda item 48;Resolution adopted by the General Assembly 3281 (XXIX). Charter of Economic Rights and Duties of States.
Every  State  has  and  shall  freely  exercise  full  permanent  sovereignty, including  possession,  use  and  disposal,  over  all  its  wealth,  natural resources and economic activities.
Namun  kebebasan  tersebut  tidak  boleh  dimaknai  secara  absolut,  karena khususnya  berkaitan  dengan  pemanfaatan  dan  pengelolaan  lingkungan  dan sumber  daya  secara  umum  ( common  but  differentiated  responsibilities ), Principle 11 Rio Declaration menegaskan:
States  shall  enact  effective  environmental  legislation.  Environmental standards,  management  objectives  and  priorities  should  reflect  the environmental and development context to which they apply. Standards applied  by  some  countries  may  be  inappropriate  and  of  unwarranted economic  and  social  cost  to  other  countries,  in  particular  developing countries .
Dari  kutipan  di  atas  selanjutnya  dapat  dicermati  bahwa  differensiasi (pembedaan  tanggung  jawab)  menyangkut  kewajiban  sekaligus  kewenangan negara-negara  untuk  menetapkan  standar  (perlindungan,  pelestarian, pemanfaatan)  lingkungan,  sasaran  pengelolaan  serta  prioritas  secara  berbeda- beda. Hal itu tidak dapat dan boleh dipukul rata untuk Negara maju dan Negara- negara  berkembang.      Standar  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  harus disesuaikan  dengan  kebutuhan  Negara  (berkembang)  untuk  membangun  secara berkelanjutan (sustainable  development) yang  niscaya  harus  dikaitkan  dengan kebutuhan  generasi  sekarang  yang  ada  di  Negara-negara  tersebut  (maju  dan berkembang).    Tidak  ada  penjelasan,  namun  demikian,  apakah  standar perlindungan  harus  dikaitkan  pada  tingkat  kerentanan  dan  kegawatan  kondisi lingkungan hidup.
Apa  yang  disebut  di  atas,  namun  demikian,  sekaligus  membuka  peluang bagi  Negara-negara  (terutama  berkembang)  untuk  menerapkan  standar lingkungan,  tujuan  atau  sasaran  pengelolaan  dan  prioritas  yang  lebih  condong pada eksploitasi daripada konservasi.  Prinsip di atas yang terkait dengan prinsip integritas  (ikhtiar  menyeimbangkan  kebijakan  eksploitasi  dengan  kebutuhan
konservasi)  dapat  terus  digunakan  Negara  berkembang  untuk  membenarkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan yang de facto justru tidak berkelanjutan.
Prinsip  pembedaan  tanggung  jawab  Negara  juga  menjadi  titik  tolak  prinsip- prinsip  yang  termuat  dalam forest  principles yang  disebut  di  atas.      Prinsip  atau elemen pertama menyebutkan:
1.    (a)      States  have,  in  accordance  with  the  Charter  of  the  United Nations  and  the  principles  of  international  law,  the  sovereign  right  to exploit  their  own  resources  pursuant  to  their  own  environmental policies and have the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
(b)      The  agreed  full  incremental  cost  of  achieving  benefits  associated with  forest  conservation  and  sustainable  development  requires increased international cooperation and should be equitably shared by the international community.
Sedangkan  Prinsip  kedua  menegaskan  kewenangan  Negara  yang bersumber dari kedaulatan Negara untuk mengelola sumber daya hutan.  Prinsip kedua menyatakan:
2.      (a)      States  have  the  sovereign  and  inalienable  right  to  utilize, manage and develop their forests in accordance with their development needs  and  level  of  socio-economic  development  and  on  the  basis  of national  policies  consistent  with  sustainable  development  and legislation, including the conversion of such areas for other uses within the  overall  socio-economic  development  plan  and  based  on  rational land-use policies.
Untuk  mencegah  Negara  berkembang  berdasarkan  prinsip  kedua  di  atas justru  mengembangkan  kebijakan  yang  tidak  pro  lingkungan  atau  hutan,  maka Prinsip 7 menyatakan:
a)      Efforts  should  be  made  to  promote  a  supportive  international economic  climate  conducive  to  sustained  and  environmentally  sound development  of  forests  in  all  countries,  which  include,  inter  alia,  the promotion of sustainable patterns of production and consumption, the eradication of poverty and the promotion of food security.
(b) Specific financial resources should be provided to developing countries with significant forest areas which establish programmes for the conservation of forests including protected natural forest areas. These  resources  should  be  directed  notably  to  economic  sectors  which would stimulate economic and social substitution activities.
Pembacaan  positif  atas  prinsip-prinsip  di  atas  diberikan,  misalnya  oleh Lavanya  Rasjamani 25 .  Prinsip  CBDR  (dalam  hukum  lingkungan  internasional) dengan konkrit mengidentifikasi perbedaan pada Negara-negara, yaitu kontribusi pada  kerusakan  lingkungan  hidup  dan  kemampuan  Negara-negara  melakukan tindakan  untuk  mengatasi  masalah  lingkungan  hidup.    Dapat  diduga  bahwa pemahaman  differensiasi  tanggungjawab  ini  dilandasi  pada  semangat  keadilan lintas  waktu  dan  lintas  generasi. 26 Tafsiran  sedikit  berbeda,  sekalipun  tetap positif, diberikan oleh David Hunter et.al . : 27
CBDR  provides  a  conceptual  framework  for  compromises  and cooperation  in  meeting  future  environmental  challenges.  Because  it allows  countries  that  have  different  positions  with  respect  to  specific environmental issue to be treated differently.
Pembedaan  tanggung  jawab  ( different  responsibilities), dengan  demikian, secara tegas mengacu pada perbedaan kemajuan dan/atau pertumbuhan ekonomi (Negara  maju dan  Negara  berkembang).    Hal ini  konkrit  muncul dalam  tuntutan yang  lebih  rendah  pada  Negara  berkembang  dalam  pengembangan  standar
25 Lavanya Rasjamani, (2006), Differential Treatment in International Environmental Law, Oxford University Press, hlm. 130,
26 Alexander  Kiss  et  all  menyatakan  prinsip  CBDR: could  encompass  and  in  some  formulation  the notion  of  historic  responsibility  of  the  industrialized  North  for  most  environmental  degradation used  to  achieve  its  wealth .  (dan  sebab  itu  adalah  juga) legal  concept  involving  redistribution  of wealth  based  on  notions  of  restitution  or  unjust  enrichment. Alexander  Kiss  &  Dinah  Sheldon, (2007), A Guide to International Environmental Law, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, p. 107. Senada  dengan  itu  adalah  Matsui  Yoshiro,  “The  Principle  of  Common  but  Differentiated Responsibilities”  in  Schrijver,  Nico,  Weiss  and  Friedl  (eds.),  (2004)  International  Law  and Sustainable Development: Principles and Practices, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 73- 74.  Cf.  O’Connel,  Andrew  J.,  “Tragedy  of  the  Common  but  Differentiated  Responsibilities:  A Critique”, CEPMLP Annual Review – CAR Vol. 16 (2013):
27 David  Hunter,  James  Salzman,  Durwood  Zaelke,  (1998),  International  Environmental  Law  and Policy, Foundation Press, New York, hlm. 358.
lingkungan  hidup  dan  peluang  untuk  justru  mengenyampingkan  semua  standar lingkungan untuk kepentingan mengejar ketertinggalan (dan/atau pembangunan ekonomi).
Dengan  kata  lain,  kepentingan  pembangunan  akan  selalu  didahulukan daripada usaha melestarikan dan mempertahankan kawasan atau tutupan hutan. Selain  itu,  beban  biaya  untuk  mengelola  atau  justru  tidak  memanfaatkan sumberdaya  yang  ada  (hutan)  untuk  kepentingan  konservasi  (atau  penjagaan keanekaragaman  hayati),  beban  lebih  banyak  ditimpakan  pada  Negara  maju. Munculnya  anggapan  bahwa  hanya  Negara  kaya  yang  mampu  peduli  lingkungan dan  menanggung  biaya  yang  diperlukan  untuk  itu  kiranya  berkaitan  dengan pemahaman keliru prinsip di atas.
Sekalipun  begitu  CBDR  jelas  membenarkan  pembebanan  tanggung  jawab yang  tidak  sama  antara  Negara  maju  dengan  Negara  berkembang,  khususnya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kata lain: 28
The principle therefore provides for asymmetrical rights and obligations regarding  environmental  standards,  and  aims  to  induce  broad  State acceptance  of  treaty  obligations,  while  avoiding  the  type  of  problems typically associated with a lowest common denominator approach. The principle  also  reflects  the  core  elements  of  equity,  placing  more responsibility  on  wealthier  countries  and  those  more  responsible  for causing    specific    global    problems.  Perhaps    more    importantly,    the principle  also  presents  a  conceptual framework for compromise and co-operation in effectively meeting environmental challenges .
Membaca  kutipan  di  atas  muncul  kesan  kuat  bahwa  prinsip  CBDR  kuat didominasi kehendak dan  semangat untuk mendekonstruksi sistem dan struktur ekonomi yang dianggap lebih menguntungkan Negara-negara maju (Utara).  Pada gilirannya hal itu membuka peluang bagi Negara berkembang untuk  menyandera Negara  maju,  yaitu  untuk  memberikan  sumbangan  (bantuan  dan  dukungan
28 The  Principle  of  Common  But  Differentiated  Responsibilities:  Origins  and  Scope  For  the  World Summit on Sustainable Development 2002, Johannesburg,
26 August.
http://cisdl.org/public/docs/news/brief_common.pdf.
Volume 2 • Nomor 2 • 296 •
finansial,  termasuk  teknologi)  demi  pengelolaan  baik  sumber  daya  alam (hutan) Negara berkembang.
Itu  pula  sebabnya  princip  CBDR  dengan  penekanan  pada  pembedaan tanggung jawab Negara berkembang yang berbeda (lebih ringan) daripada negara maju dikritik terutama oleh Negara-negara maju. Disebutkan bahwa prinsip CBDR dibangun atas dasar 6 mitos, yaitu: 29
1) CBDR opposes the principle of universality; 2) it is an historic ‘relic’ and  no  longer  relevant;  3)  it  is  only  applicable  to  the  environmental dimension; 4) it is only a political principle, with no technical relevance; 5)  the  North-South  divide  has  vanished;  and  6)  it  implies  inaction  by some countries.
Penyebutan  prinsip  CBDR  sebagai  mitos  secara  langsung  menyerang keabsahan dan kekuatan mengikat dari prinsip ini di tataran hukum (lingkungan) internasional.    Terhadapnya  dapat  diberikan  catatan  sebagai  berikut,  prinsip CBDR terdata muncul dalam sejumlah besar perjanjian internasional 30 : The  1972 London  Convention menyebutkan  kewajiban  Negara  pihak  untuk  mengadopsi measures  “ according  to  their  scientific,  technical  and  economic  capabilities .” Kebutuhan  khusus  Negara  berkembang  juga  diakui  dalam  Pasal  11(3) the  1976 Barcelona Convention dan dalam preamble to the UN Convention on the Law of  the Sea, yang  menyebutkan  perlunya  diperhatikan:  “ circumstances    and    particular requirements,”    of    their    “specific    needs    and  special  circumstances,”  or  of  their “special  conditions”  and  “the  fact  that  economic  and  social  development  and eradication of poverty  are  the  first  and  overriding  priorities  of  the  developing country    parties. ”    Diferensiasi  tanggun  jawab  juga  disebut  dalam the  Climate Change Convention yang mengakui “ special  needs  and  special  circumstances  of
29 Meine  van  Noordwijk,  CAPRi  Blog:  Tragedy  of  the  “Common  But  Differentiated  Responsibilities” Resolved,  But  Is  the  Principle  Applied  Consistently?  (January  4,  2016).  Available  at: http://capri.cgiar.org/2016/01/04/
30 The  Principle  of  Common  But  Differentiated  Responsibilities:  Origins  and  Scope  For  the  World Summit on Sustainable Development 2002, Johannesburg, 26 August .
developing  country  parties,  especially  those  that  are particularly vulnerable to the  adverse  effects  of  climate  change ”.    Dengan  cara  serupa 1987  Montreal Protocol menyebutkan  bahwa: the    special    situation    of    developing    countries entitles  them,  provided  they  provided  they  meet  certain conditions, to delay their compliance with control measures .  Perjanjian-perjanjian menegaskan keberlakuan prinsip  CBDR  sebagai  prinsip  hukum  yang  tidak  boleh  dikesampingkan  begitu saja.
Namun satu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa perjanjian-perjanjian di atas berbeda dari Rio Declaration dan Forest Principles , tidak lagi beranjak dari sejarah  masa  lalu  dan  ketidakadilan  strutural  ekonomi  Utara-Selatan  yang mungkin  masih  relevan  pada  era  1950-1970.    Titik  tolaknya  adalah  perbedaan situasi-kondisi  yang  memang  layak  diperhitungkan  dan  bila  diabaikan  justru mengakibatkan ketidakadilan dalam pembebanan tanggung jawab.
Pada  lain  pihak,  lagi  pula  banyak  dari  Negara-negara  di  Selatan (berkembang)  tidak  lagi  dapat  dan  layak  digolongkan  sebagai  Negara berkembang,  misalnya  Singapura,  Korea  Selatan  dan  mungkin  juga  Malaysia. Bagaimana  pula  kita  menggolongkan  Brunei  Darussalam,  misalnya,  Negara  kaya minyak  yang  mungkin  dari  segi  kemampuan  teknologi  jauh  di  bawah  Negara- negara  maju  Utara,  tidak  dapat  digolongkan  Negara  yang  mengalami  kesulitan dalam membiayai pembangunan termasuk kegiatan pelestarian lingkungan.
Kata  kunci  lainnya  adalah  bahwa  pembedaan  tanggung  jawab  di  dalam perjanjian-perjanjian  di  atas  tidak  bersifat  permanen.    Sebagaimana  disebut dengan  tegas  dalam Montreal  Protocol 1987  di  atas,  pembedaan  itu  sekadar berurusan  dengan  menunda  untuk  sementara  waktu  pemenuhan  sejumlah kewajiban.  Ini  kiranya  juga  muncul  dalam  pemberlakuan  WTO  dan  instrument-
Volume 2 • Nomor 2 • 298 •
instrumen  terkait  dengannya  (GATT,  GATS,  TRIMs,  TRIPs) 31 dan  pembentukan schedule of commitments .
Tentu  pemahaman  di  atas  belum  tentu  yang  paling  benar  dan  dalam kenyataan  menjadi  rujukan  di  tataran  hukum  lingkungan  internasional.    Namun dari  uraian  di  atas  setidaknya  dapat  ditelusuri  kapan  dan  di  mana  salah  kaprah tentang  prinsip common  but  differentiated  responsility bisa  muncul  dan memberikan  alasan  bagi  Negara  berkembang  (termasuk  Indonesia)  untuk sekalipun atau justru karena menerima penyebutan hutan hujan tropika sebagai common  heritage  of  mankind yang  menjadi common  concern dari  masyarakat internasional  untuk  mengabaikan  total  kewajiban  ( responsibilities )  di  bawah hukum  internasional  untuk  menjaga  dan  tidak  menyalahgunakan  sumber  daya alam  (hutan)  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  internasional ataupun negara tetangga.

## Penutup
Sebagai suatu konsep atau gagasan dalam hukum lingkungan internasional, common but differentiated responsibilities, menekankan pentingnya equitable share
31 Vice Yu, Special and Differential Treatment (SDT) and Common but Differentiated Responsibility (CDR):  Principles  in  Favor  of  Developing  and  LDC  Countries  in  the  Trade  and  Environment Negotiations. Available  at  http://www.iatp.org/files/Special_and_Differential_Treatment_SDT_ and_Com.htm./ Disebutkan di dalamnya bahwa: “ Paragraph 2 of the Doha Ministerial Declaration states that the needs and interests of developing and LDC countries must be placed at the heart of the Doha Work Program. In the same vein, the trade and environment negotiations mandated in Paragraphs 31(i) and (iii) of the Doha Ministerial Declaration must take account of the needs and interests  of  developing  and  LDC  countries.  (…)As  complementary  principles  in  different  areas  of international law such as international trade law and  international environmental law, both the principle of SDT and the principle of  CDR must be taken into account in instances in which these two  fields  of  international  law  meet  and  interact.  One  such  instance  of  legal  interaction  is  the mandated  Paragraph  31(i)  negotiations  on  the  "relationship  between  existing  WTO  rules  and specific trade obligations set out in multilateral environmental agreements (MEAs)" as well as the Paragraph 31(iii) negotiations on tariff liberalization in environmental goods and services.  In both of  these  sets  of  negotiations,  both  SDT  and  CDR  principles  are  applicable  and  must  be operationalized.  This  will  ensure  that  the  outcomes  of  these  negotiations  take  into  account  the needs  and  interests  of  developing  and  LDC  countries”. (…)  GATT  1994  Articles  XVIII,  XXXVI through XXXVIII. WTO juga membuka peluang bagi developing countries untuk menikmati secara umum lower levels of bound commitments in the GATT as well as in the GATS.
of  responsibilities antara  Negara-negara  maju  dengan  Negara  berkembang.
Kiranya  tidak  ada  yang  salah  dengan  ini,  sepanjang  parameternya  tidak  sekadar pembedaan antara negara maju dan berkembang dan sisa-sisa kemarahan akibat masa  lalu  kolonialisme-imperialisme.  Instrumen  atau  dokumen  hukum internasional  lain  justru  mengaitkannya  dengan  kondisi  sosial-ekonomi  atau lingkungan  yang  nyata  berbeda,  bukan  sekadar  pemisahan  maju  (Barat  atau Utara) dengan berkembang (Timur atau Selatan).
Persoalan  lain  adalah  adanya  penegasan  berulang  kali  di  dalam Rio Declaration dan Forest Principles akan sovereign and inalienable right dari Negara- negara  (berkembang)  untuk  mengeksploitasi  lingkungan  (termasuk  sumberdaya alam dan hutan) demi pembangunan.  Pesan yang ditangkap Negara berkembang alih-alih kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan (itupun  dimaknai  sebagai  kewajiban  etikal  ketimbang  hukum)  adalah  adanya jaminan  kebebasan  seluas-luasnya  untuk  mengeksploitasi  lingkungan. Pemaknaan  konsep sustainable  development yang  masih anthropocentric  d an pengaruhnya  pada  bagaimana  konsep  atau  prinsip  turunan  dikembangkan mengakibatkan  Negara  berkembang,  termasuk  Indonesia,  lebih  peduli  pada  hak yang tidak boleh diganggu gugat ketimbang perhatian pada kewajiban memelihara dan  menjaga  yang  diimplikasikan  penyebutan  hutan  hujan  tropika  sebagai common heritage.

## Daftar Pustaka

## Buku
Have. Henk ten (2016), Global Bioethics: An Introduction , New York. Routledge.
Hunter.  David.  James  Salzman,  Durwood  Zaelke,  (1998), International Environmental Law and Policy, Foundation Press, New York. IUCN/UNEP/WWF. (1991), Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living, Gland, Switzerland.
Kiss. Alexander & Dinah Sheldon, (2007), A Guide to International Environmental Law, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Secretariat  of  the  Convention  on  Biological  Diversity  (2000), Sustaining  life  on Earth:  How  the  Convention  on  Biological  Diversity  promotes  nature  and human well-being, the United Nations Environment Programme (UNEP). Sands. Phillippe. et al. (eds), (2012), Principles of International Environmental Law , 3rd ed. Cambridge University Press. P. 207.
Rasjamani. Lavanya, (2006), Differential Treatment in International Environmental Law , Oxford University Press.
The  World  Commission  on  Environment  and  Development’s  (the  Brundtland Commission),  Report  (1987):  Our  Common  Future,  Oxford:  Oxford University Press.
Yoshiro.  Matsui. “The  Principle  of  Common  but  Differentiated  Responsibilities”  in Schrijver,  Nico,  Weiss  and  Friedl (eds.),  (2004)  International  Law  and Sustainable  Development:  Principles  and  Practices,  Leiden:  Martinus Nijhoff Publishers.
Artikel Adams.  W.M., The  Future  of  Sustainability:  Re-thinking  Environment  and Development  in  the  Twenty-first  Century ;  Report  of  the  IUCN  Renowned Thinkers Meeting, 29-31 January 2006; www.iucn.org.
Emas.  Rachel.  Brief  for  GSDR  2015,  “The  Concept  of  Sustainable  Development: Definition  and  Defining  Principles” https://sustainabledevelopment. un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_re v.pdf . FAO, “World  Deforestation  Decrease,  but  Remains  Alarming  in  Many  Countries.” http://www.fao.org/news/story/en/item/40893/icode/
Fitzmaurice,  Malgosia,  History  of  Article  38  of  the  Statute  of  the  International
Court  of  Justice  (May  3,  2016).  Queen  Mary  School  of  Law  Legal  Studies Research Paper No. 232/2016. Available at https://ssrn.com/sol3/astract=2774354. Indonesia's  forest  fires:  everything  you  need  to  know:  The  fires  devastating Indonesia have been called a ‘crime against humanity’. How did they start, what damage are they causing and who’s to blame? https://www.theguardian.com/sustainable- business/2015/nov/11/indonesia-forest-fires-explained-haze-palm-oil- timber-burning.
Jervan, Marte., The Prohibition of Transboundary Environmental Harm. An Analysis of the Contribution of the International Court of Justice to the Development of the  No-Harm  Rule  (A ugust  25,  2014).  PluriCourts  Research  Paper  No.  14- 17. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2486421 .
Lang.  Winfried,  UN-Principles  and  International  Environmental  Law, Max  Planck UNYB 3 (1999):157-172.
McShane. Katie, “Anthropocentrism vs.Nonanthropocentrism: Why should we care?” Environmental Values , 16 (2017) [169-185]
Noordwijk.  Meine  van,  CAPRi  Blog: Tragedy  of  the  “Common  But  Differentiated Responsibilities” Resolved,  But  Is  the  Principle  Applied  Consistently? (January 4, 2016). Available at: http://capri.cgiar.org/2016/01/04/ Norton.  Bryan, “Environmental  Ethics  and  Weak  Anthropocentrism”, Journal Environmental Ethics, Vol. 6: 2: 326-338.
O’Connel, Andrew J., “ Tragedy of the Common but Differentiated Responsibilities: A Critique” , CEPMLP Annual Review – CAR Vol. 16 (2013). Porte.  Sarah.  “Can  Indonesia's  forest  fires  be  put  out  for  good?” http://www.bbc.com/news/business-35770490
Purser. Ronald E., Changkil Park & Alfonso Montuori, “ Anthropocentrism: Toward an  Ecocentric  Organization  Paradigm?”  The  Academy  of  Management Review, Oct. 1995, Vol 20: 4: 1053-1089.).
The Principle of Common But Differentiated Responsibilities: Origins and Scope For the  World  Summit  on  Sustainable  Development  20 02,  Johannesburg,  26 August. http://cisdl.org/public/docs/news/brief_common.pdf.
Vidal.  John. “Rate  of  deforestation  in  Indonesia  overtakes  Brazil,  says  study”, https://www.theguardian.com/environment/2014/jun/29/ .
Yu. Vice, Special and Differential Treatment (SDT) and Common but Differentiated Responsibility (CDR): Principles in Favor of Developing and LDC Countries in the Trade and Environment Negotiations. Available at http://www.iatp.org/files/Special_and_Differential_Treatment_SDT_and_C om.htm./
Situs (websites) https://www.cbd.int/ http://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_at_a_glance.pdf http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html.

## Instrumen Hukum (Internasional)
UN Charter (1948).
A/RES/S-6/3201,  1  May  1974,  Sixth  Special  session  Agenda  item  7,  Resolution adopted  by  the  General  Assembly  3201  (S-VI).  Declaration  on  the Establishment of a New International Economic Order.
A/RES/29/3281;12  December  1974;Twenty-ninth  session  Agenda  item 48;Resolution  adopted  by  the  General  Assembly  3281  (XXIX).  Charter  of Economic Rights and Duties of States.
Declaration  of  the  United  Nations  Conference  on  the  Human  Environment. http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=9 7&articleid=1503.
Volume 2 • Nomor 2 • 302 •
The Declaration on the Right to Development, adopted in 1986 by the United Nations General Assembly (GA) in its resolution 41/128.
A/CONF.151/26  (Vol.  III);  General  Assembly  Distr.  GENERAL  14  August  1992. REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT(Rio  de  Janeiro,  3-14  June  1992)  Annex  III:NON-LEGALLY BINDING  AUTHORITATIVE  STATEMENT  OF  PRINCIPLESFOR  A  GLOBAL CONSENSUS ON THE MANAGEMENT, CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ALL TYPES OF FORESTS The  1992 Rio  Declaration  on  Environment  and  Development.
The  1993 Vienna  Declaration and Programme of Action. The Millennium Declaration. United Nations A/RES/55/2. General Assembly Res.. 18 September 2000, Fifty-fifth session . Agenda item 60 (b)00 55951. The 2002 Monterrey Consensus.
The Principle of Common But Differentiated Responsibilities: Origins and Scope For the  World  Summit  on  Sustainable  Development  2002,  Johannesburg,  26 August.
The 2005 World Summit Outcome Document. The 2007 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples