INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4735-4744 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan Kota Medan
Jul Forman Zebua 1 ✉ , Marlan Hutahean 2 , Artha Lumban Tobing 3
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen Email: 1julzebua@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Aplikasi Mobile JKN adalah transformasi digital BPJS Kesehatan yang sebelumnya terdiri dari  kegiatan administrasi  yang  dilakukan  di  Kantor  Cabang  atau  Fasilitas  Kesehatan.  Metode  Penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kinerja Implementasi Aplikasi Mobile JKN kurang optimal, masyarakat lanjut usia dan gagap teknologi tidak merasakan manfaat Aplikasi Mobile JKN. Komunikasi kebijakan baik, pegawai BPJS Kesehatan langsung melakukan sosialisasi Aplikasi Mobile JKN. Sumber daya BPJS Kesehatan Kota Medan tertata dengan baik, seperti penyediaan fasilitas Pojok Mobile JKN yang dilengkapi dengan Wi-Fi. Disposisi pegawai sangat baik, terutama dalam melaksanakan tugas terkait Aplikasi Mobile JKN. Struktur birokrasi juga sangat baik,  setiap  divisi  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  khusus  untuk  menjalankan  program dengan lancar dan menyelesaikan masalah yang muncul. BPJS Kesehatan Kota Medan sangat perlu memberikan  pelatihan  khusus  tentang  Aplikasi Mobile  JKN  kepada  masyarakat  lanjut  usia  serta masyarakat kurang memahami teknologi, serta melakukan evaluasi rutin agar aplikasi tetap relevan dan memberikan manfaat terbaik kepada seluruh peserta JKN di BPJS Kesehatan Kota Medan.
Kata kunci: Kebijakan Publik, implementasi kebijakan publik, aplikasi mobile JKN, masyarakat

## Abstract
The JKN Mobile Application is a digital transformation of BPJS Health which previously consisted of administrative activities carried out at Branch Offices or Health Facilities. The research method used in this  research  is  a  descriptive  research  method  with  a  qualitative  approach.  The  implementation performance  of  the  JKN  Mobile  Application  is  less  than  optimal,  the  elderly  and  technologically illiterate people do not feel the benefits of the JKN Mobile Application. Policy communication is good, BPJS Health employees immediately socialize the JKN Mobile Application. Medan City BPJS Health resources are well organized, such as the provision of JKN Mobile Corner facilities which are equipped with Wi-Fi. Employee disposition is very good, especially in carrying out tasks related to the JKN Mobile Application.  The  bureaucratic  structure  is  also  very  good,  each  division  has  specific  duties  and responsibilities to run the program smoothly and resolve problems that arise. BPJS Health Medan City really needs to provide special training on the JKN Mobile Application to elderly people and people who don't understand technology, as well as carrying out regular evaluations so that the application remains relevant and provides the best benefits to all JKN participants at BPJS Health Medan City .. Keyword : Public policy, public policy implementation, mobile JKN application, community

## PENDAHULUAN
Pada  saat  ini,  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sangat  penting bagi  dunia  usaha,  bahkan  organisasi,  dalam  upaya  memaksimalkan  keuntungan. Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  bisnis  dan  organisasi  untuk mencapai  efisiensi  waktu  dan  biaya,  berarti  setiap  pemilik  bisnis  atau  organisasi  perlu menerapkannya di lingkungan kerja. Sebab, penting untuk menyelaraskan diri dengan tren teknologi saat ini.
UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan  program  jaminan  sosial.  Jaminan  Kesehatan  Nasional  diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang di implementasikan mulai 1 Januari 2014.  Berdasarkan Undang - Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), JKN adalah bagian dari SJSN diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib, tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa  setiap  orang  di  Indonesia  memiliki  asuransi, sehingga  mereka  dapat  memenuhi  kebutuhan  kesehatan  masyarakat  dasar  mereka.  BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, baik dalam hal kesehatan maupun informasi. BPJS Kesehatan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan yang dilakukan BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah peluncuran aplikasi mobile JKN dalam upaya meningkatkan layanan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Aplikasi mobile  JKN  adalah  transformasi  digital  BPJS  Kesehatan  yang  sebelumnya terdiri dari kegiatan administrasi yang dilakukan di Kantor Cabang atau Fasilitas Kesehatan. Dengan adanya aplikasi mobile JKN, peserta dapat menggunakan aplikasi ini di mana saja dan kapan saja tanpa batasan waktu, yang dikenal sebagai selfservice. Penggunaan aplikasi mobile  JKN  dapat  membantu  peserta  BPJS,  seperti  membayar  dan  mengubah  data kepesertaan,  mengetahui  informasi  tentang  data  peserta  keluarga,  mengetahui  informasi tentang  tagihan  iuran  peserta,  mendapatkan  informasi  tentang  Fasilitas  Kesehatan  dan menyampaikan pengaduan, dan akses informasi tentang JKN-KIS.
Dalam penelitian lain oleh (Maulana et al., 2023), bahwa implementasi mobile JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi sudah baik, Struktur birokrasi ada di kantor pusat namun di BPJS Kesehatan Sukabumi ada di bidang kepesertaan Dan pelayanan peserta akan tetapi semua pegawai memiliki kewajiban yang sama untuk mensosialisasikan aplikasi mobile JKN.
Program  aplikasi mobile  JKN  tidak  terlepas  dari  masalah  yang  dihadapi  dalam pelaksanaannya,  yang  pertama,  terdapat  peserta  BPJS  yang  mengetahui  serta  yang  tidak mengetahui  tentang  aplikasi mobile  JKN.  Kedua,  belum  optimalnya  fungsi  menggunakan aplikasi mobile JKN. Ketiga, aplikasi mobile JKN memberikan pelayanan tanpa harus ke kantor ( selfservice), namun masih banyak antrean yang terjadi di Kantor BPJS Kesehatan Kota Medan untuk mengurus keperluan administrasi.

## Studi Literatur
Kebijakan Publik
Kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi  kepada  kepentingan  publik  (masyarakat)  dan  bertujuan  untuk  mengatasi masalah,  memenuhi  keinginan  dan  tuntutan  seluruh  anggota  masyarakat.  Kebijakan  juga memuat  semua  tindakan  pemerintah  baik  yang  dilakukan  maupun  tidak  dilakukan  oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi (Rubiyanto, 2018).

## Implementasi
Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan ( to deliver policy  output)  Yang  dilakukan  oleh  para  implementor  kepada  kelompok  sasaran  sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan, Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul mana kala policy  output dapat diterima dan dimanfaatkan  dengan baik oleh kelompok  sasaran sehingga  dalam  jangka  panjang  hasil  kebijakan  akan  mampu  diwujudkan (Purwanto  & Sulistyastuti, 2012:21) .

## E- Goverment
Rahayu et al., 2020:236) E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi  di  dalam  sistem  administrasi  pemerintahan  untuk  dapat  memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan transparan sehingga lebih maka dimungkinkan untuk dapat memuaskan masyarakat.

## Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan  pemberian  jasa-jasa  publik,  urusan-publik  (kepentingan  dan  kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif (Putri, 2014).
Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara individu maupun kolektif untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan  penyakit,  serta  memulihkan  kesehatan  individu,  keluarga,  kelompok,  dan masyarakat (Amos et al., 2022:112).

## METODE PENELITIAN
. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan ingin memperoleh gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  Implementasi  Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan Kota Medan.
Analisis  data  merupakan  proses  berkelanjutan  yang  membutuhkan  refleksi  terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan - pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis  bukti  (data)  terdiri  atas  pengujian  pengkategorian,  Pentabulasian,  Ataupun pengombinasian  kembali  Untuk  menunjukkan  proposal  awal  suatu  penelitian  (Creswell, 2015:253).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Implementasi Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan Kota Medan Kebijakan  publik  adalah  tindakan  -  tindakan  yang  diatur  oleh  pemerintah  untuk menangani  masalah  yang  dihadapi  masyarakat  dengan  tujuan  memenuhi  kepentingan masyarakat  atau  kepentingan  publik.  Tujuan  kebijakan  ini  adalah  untuk  menyelesaikan masalah  dengan  memenuhi  keinginan  dan  tuntutan  masyarakat  secara  keseluruhan.
Kebijakan dibuat hanya sebagai acuan tindakan dalam pelaksanaan atau kepemimpinan yang sangat mungkin untuk menghasilkan output yang dapat mengatasi masalah publik, sehingga apabila  di  bandingkan  dengan  hukum,  kebijakan  sangat  berbeda  dengan  hukum,  karena hukum bersifat mengatur, memaksa, serta melarang suatu tindakan atau perilaku.
Kebijakan  publik  akan  menghasilkan output  yang  diharapkan  apabila  didukung apabila didukung oleh dua hal yaitu: sumber daya serta nilai-nilai yang ingin dicapai oleh organisasi, sehingga kinerja implementasi ini  dapat merujuk pada keluaran ( output), hasil ( outcomes), atau pencapaian (Accomplishment). Apabila kita hubungkan dengan kebijakan, maka kinerja suatu kebijakan dapat diartikan sebagai gambaran tentang tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan baik berupa keluaran kebijakan atau hasil kebijakan.
Kemudahan peserta dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Di tengah kemajuan digital saat ini, masyarakat dengan sangat mudah melakukan interaksi, bekerja,  belajar,  dan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Kehadiran  internet, teknologi informasi,  dan  kemajuan  digital membuka jalan baru menuju kenyataan bahwa koneksi  dan  kemudahan  menjadi  kunci  kehidupan  modern,  akses  informasi  adalah keuntungan besar dari revolusi digital, dunia pengetahuan saat ini berada di ujung jari setiap orang dengan perangkat pintar atau smartphone. Dunia digital menawarkan berbagai cara untuk mendapatkan pengetahuan, mulai dari berita terkini hingga sumber daya pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf BPJS Kesehatan Kota Medan mengatakan bahwa “Tujuan  dari  aplikasi mobile  jaminan  kesehatan  nasional  (JKN)  yaitu  untuk  memberikan kemudahan  kepada  peserta  untuk  menjalankan  program  JKN  sehingga  peserta  tidak  lagi harus  antri  panjang  di  Kantor  BPJS  Kesehatan  Kota  Medan  hanya  untuk  melakukan pengecekan iuran, melakukan perubahan data, dll”.
Kemudahan  peserta  jaminan  kesehatan  nasional  untuk  melaksanakan  program  JKN merupakan sasaran program aplikasi mobile JKN, demi memenuhi kebutuhan peserta maka BPJS Kesehatan meluncurkan layanan digital dalam aplikasi mobile JKN. Seperti diungkapkan oleh salah satu peserta JKN bahwa
“Tujuan  dan  manfaat  aplikasi mobile  JKN  yaitu  untuk  mempermudah  pengurusan administrasi  melalui  smartphone  sehingga  tidak  perlu  menghabiskan  biaya  dan  menyita waktu datang ke kantor BPJS untuk mendapatkan layanan, karna telah tersedia di aplikasi mobile JKN”.
Berbeda dengan pak eka (Peserta BPJS yang tidak menggunakan Mobile JKN) mengatakan:
“saya  pernah  melihat  gambar  aplikasi  ini,  tetapi  saya  tidak  mengerti  cara  menggunakan aplikasi, karena juga umur sudah lanjut usia, sehingga saya lebih memilih langsung datang ke kantor BPJS”.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kantor BPJS Kesehatan Kota Medan
Pelaksanaan kebijakan program Aplikasi Mobile JKN di Kantor BPJS Kesehatan Kota Medan berjalan dengan baik sehingga mencapai nilai-nilai yang diharapkan, didukung dengan Teori Implementasi George C. Edward III (1980) antara lain, komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## Komunikasi Kebijakan
Peneliti melakukan wawancara dengan staf BPJS Kesehatan Kota Medan, informan menjawab: “BPJS Kesehata n Kota Medan selalu melakukan sosialisasi Aplikasi Mobile JKN pada setiap pertemuan, baik dengan stake holder maupun peserta dan sosialisasi Aplikasi Mobile JKN ini wajib ada di setiap materi yang dipaparkan”.
Selanjutnya  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  masyarakat  kota  medan  yang menggunakan Aplikasi Mobile JKN: (Arif) mengatakan:
“Pegawai  BPJS  Kesehatan  Kota  Medan  selalu  memberitahu  informasi  mengenai  Aplikasi Mobile  JKN  dan  menganjurkan  untuk  menggunakan  Aplikasi  Mobile  JKN  apabila  ingin mengurus kepe rluan administrasi”.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, komunikasi  pelaksana kebijakan  dan  program dengan pemangku kepentingan atau masyarakat umum sudah sangat baik karena pegawai BPJS  Kesehatan  Kota  Medan  secara  langsung  melakukan  sosialisasi  dan  menganjurkan masyarakat  untuk  menggunakan  Aplikasi Mobile  JKN,  serta  juga  melakukan  komunikasi kepada stake holder di Kota Medan.

## Sumber Daya
Berkaitan  dengan  sumber  daya  dalam  program  Aplikasi Mobile  JKN,  peneliti  melakukan wawancara dengan staf BPJS Kesehatan Kota Medan, informan mengatakan:
“Pegawai BPJS Kesehatan Kota Medan dalam menjalankan tugas terkait Aplikasi Mobile JKN tidak ada hambatan. Sarana dan prasarana di kantor BPJS Kesehatan Kota Medan tersedia pojok Mobile JKN dan Wi-Fi yang mendukung, begitu juga di setiap provider BPJS Kesehatan (Fasilitas Kesehatan) dilakukan komitmen  untuk membuat pojok Mobile JKN bagi peserta yang akan mengunduh aplikasi Mobile JKN”.
Peneliti melakukan wawancara dengan peserta JKN yang menggunakan Aplikasi Mobile JKN, informan mengatakan:
“Saya merasa sangat terbantu karena dari pihak BPJS juga menyediakan akses Wi -Fi, sehingga
apabila peserta ingin menggunakan atau mengunduh aplikasi tersebut namun tidak memiliki kuota internet dapat menggunakan Wi- Fi”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  sarana  dan  prasarana  sudah maksimal, karena BPJS Kesehatan Kota Medan sudah mempersiapkan sarana dan prasarana yang  mendukung  penerapan  kebijakan  program  Aplikasi Mobile  JKN  yaitu  dengan menyediakan fasilitas Pojok Mobile JKN yang dilengkapi dengan Wi-Fi, sehingga masyarakat yang tidak memiliki kuota internet dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk mengunduh dan menjalankan Aplikasi Mobile JKN. Sumber daya manusia (pekerja) serta informasi dan kewenangan juga sudah cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan karena, Pegawai BPJS Kesehatan Kota Medan tidak menghadapi hambatan atau kendala dalam menjalankan tugas terkait  Aplikasi Mobile  JKN  hal  tersebut  terjadi  karena  masing-masing  pegawai  sudah mengerti dan memahami program JKN.

## Disposisi
Berkaitan dengan disposisi, peneliti melakukan wawancara dengan staf BPJS Kesehatan Kota Medan, informan mengatakan:
“Sebagai Duta BPJS Kesehatan Kota Medan melaksanakan tugas sosialisasi Aplikasi Mobile JKN adalah sudah menjadi satu kesatuan dalam tugas duta BPJS Kesehatan sehingga tidak ada yang namanya tidak sanggup atau berat”.
Peneliti  kemudian  melakukan  wawancara  dengan  peserta  BPJS  Kesehatan  yang menggunakan Aplikasi Mobile JKN: (Nissa) mengatakan:
“  Pegawai  BPJS  Ke sehatan  Kota  Medan  sangat  baik,  karena  saya  pernah  melakukan pembayaran iuran di kantor dan pegawai disana ramah dan membantu, juga menyarankan saya untuk dapat langsung membayar iuran melalui Aplikasi Mobile JKN”.
Dari  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  disposisi  sudah  bagus,  pelaksana  sudah memahami  tugas  dan  menjalankan  tugasnya  dengan  baik,  karena  Duta  BPJS  Kesehatan melaksanakan tugas sosialisasi dengan rela dan tidak ada rasa tidak sanggup dan berat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus keperluan administrasi.

## Struktur Birokrasi
Berkaitan dengan struktur birokrasi, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan staf BPJS Kesehatan Kota Medan, informan mengatakan:
“Struktur BPJS Kes ehatan Kota Medan sangat mendukung program Aplikasi Mobile JKN dan setiap bagian memiliki tugas masing-masing dan apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan program maka dengan menyelesaikan masalah masing- masing”.
“Pegawai BPJS Kesehatan Kota Medan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi masing-masing, satpam melaksanakan tugas keamanan dan jika ingin membayar iuran BPJS kita menemui kasir” .
Dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  mengenai  struktur  birokrasi  sudah  baik,  karena  setiap bagian dari organisasi BPJS Kesehatan Kota Medan memiliki tugas masing-masing sehingga pelaksanaan  program  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  apabila  terjadi  kendala,  maka masalah tersebut diselesaikan oleh menurut bagian masing-masing dalam organisasi.
Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan dalam skripsi ini, maka ada permasalahan yang  dijawab  melalui  wawancara  yang  diperoleh  langsung  dari  lokasi  penelitian  yaitu  di Kantor BPJS Kesehatan Kota Medan. Adapun permasalahan yang ingin dijawab dalam skripsi ini  yaitu  mengenai  kinerja  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi program Aplikasi Mobile JKN BPJS Kesehatan Kota Medan.

## SIMPULAN
Kinerja Implementasi Aplikasi Mobile JKN menunjukkan kurang optimal, meskipun tujuan awal telah tercapai, kinerja implementasi Aplikasi Mobile JKN di Kota Medan kurang optimal . Benar bahwa Aplikasi Mobile JKN memberikan peserta JKN Kota Medan kemudahan dan efisiensi biaya serta kemampuan untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, tetapi masyarakat lanjut usia dan yang kurang memahami teknologi tidak merasakan.
Di  Kota  Medan,  pelaksana  kebijakan  memiliki  komunikasi  yang  baik  dengan masyarakat umum dan pemangku kepentingan. Pegawai BPJS Kesehatan secara langsung melakukan sosialisasi dan mempromosikan penggunaan Aplikasi Mobile JKN. Mereka juga berbicara  dengan  pihak-pihak  yang  berpengaruh  di  Kota  Medan.  Sumber  daya  BPJS Kesehatan Kota Medan sudah ditata dengan baik, termasuk sarana dan prasarana, seperti Pojok Mobile JKN yang dilengkapi dengan Wi-Fi. Namun, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, informasi, dan kewenangan untuk menjalankan program dengan lebih efisien. Disposisi pegawai BPJS Kesehatan sangat baik, terutama dalam hal sosialisasi Aplikasi Mobile JKN. Duta BPJS Kesehatan melakukan tugas ini dengan sukarela dan memberikan layanan terbaik  kepada  masyarakat. Struktur  birokrasi  BPJS  Kesehatan  Kota  Medan  sangat  baik, dengan setiap divisi memiliki tanggung jawab khusus untuk menjalankan program dengan lancar dan menyelesaikan masalah yang muncul.
Adillah Ummu Siti, & Anik Sri. (2015). KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL BERBASIS. 04(03), 1 – 23.
Affrian, R. (2023). Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan (1st ed.).
CV Bintang Semesta Media.
Amos, J., Rahmawati, Kartikasari, N. N. D., Wahyurianto, Y., Aji, S. P., Maisyarah, S., Mahaza, & Pinandari, A. W. (2022). Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (A. SY, Ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
Angelita, M., Lukman, S., & Tahir, I. (2021). INOVASI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN
MELALUI MOBILE JKN PADA BPJS KESEHATAN DI JAKARTA SELATAN. 9(2).
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (n.d.). Retrieved January 30, 2024, from https://sumut.bps.go.id/
BPJS Kesehatan. (n.d.-a). Aplikasi Mobile JKN. Retrieved January 30, 2024, from https://jknmobile.com/
BPJS Kesehatan. (n.d.-b). Retrieved November 14, 2023, from https://bpjs-
kesehatan.go.id/#/
Creswell, J. W. (2015). Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
Kamillia, W. I., Syamsir, Wahyuni, S., Felicia Putri, I., & Nofirza, N. (2022). Implementasi Governansi Digital Melalui Aplikasi Jkn  Mobile Di Kantor Bpjs Kesehatan Kota Bukittinggi. 1(2).
Kurhayadi, & Kushendar, D. H. (2023). KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Kodri, Ed.; 1st ed.). CV. Adanu Abimata.
Maulana, I., FY Basori, Y. F., & Meigawati, D. (2023). IMPLEMENTASI APLIKASI MOBILE JKN
BPJS KESEHATAN CABANG SUKABUMI 2018 – 2021. Governansi, 9(1), 1 – 9.
Pratama, R., Khaerah, N., & Muhiddin, A. (2019). FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Publik di Kabupaten Bone. Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, 04(02), 1 – 12.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik
Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi kebijakan publik (1st ed.). Penerbit Gava Media.
Putri, N. E. (2014). EFEKTIVITAS PENERAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PADANG. TINGKAP, 10(2), 1 – 15.
Rahayu, A. Y. S., Junowo, V., & Rahmayanti, K. P. (2020). PELAYANAN PUBLIK DAN E- GOVERNMENT : Sebuah Teori dan Konsep (Y. S. Hayati, Ed.; 1st ed.). PT Raja Grafindo
Persada.
Rubiyanto. (2018). E-Government Implementation in Regional Development Agency in Nganjuk Regency. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara, 1 – 11.
Samudra, A. A., Andriansyah, Suradika Agus, & Kadarisman, Muh. (2023). Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy.
Taufiqurokhman. (2014). KEBIJAKAN PUBLIK PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN (1st ed.). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
Wahab,  S.  A.  (2017). ANALISIS  KEBIJAKAN  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (Fandy Hutari, Ed.). Bumi Aksara.