## Evaluasi  Penganggaran,  Pengalokasian  dan  Pelaporan  Dana  Desa Sumber Salak Kec Ledokombo Kabupaten Jember
Anggik Agus Setiawan 1 * , Norita Citra 2 , Ade puspito 3
1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ)

## A B S T R A K
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengamati  kesesuaian  antara  aturan dana desa dengan pelaksanaanya, serta implementasi dan dampak dan penggunaan dana desa  tersebut dalam  menunjang  aktivitas pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  yang  bertumpu  pada pengamatan  tempat,  aktor  dan  aktivitas  yang  ada  di  Dese  Sumber Salak  Kecamatan  Ledokombo  Kabupaten  Jember  yang  dipilih  studi kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  indikasi kesesuaian  antara  aturan  yang  telah  ditetapkan  mengenai  dana  desa dan  pelaksanaannya,  indikasi  tersebut  tampak  pada  pelaksanaan transfer  penggunaan  dan  pelaporan  dana  desa.  Meskipun  demikian dalam  proses  pencairan  dana  desa  tidak  sesuai  dengan  aturan  karena mengalami  keterlambatan.  Dalam  implementasinya  penggunaan  dana desa  cukup  menunjang  aktivitas  penggunaan  dan  pemberdayaan masyarakat.  Untuk  menunjang  pembangunan  desa,  di  implementasi dengan  adanya  perbaikan  jalan  sedangkan  dalam  pemberdayaan masyarakat  dana  desa  digunakan  untuk  pendirian  BUMDes  dan bantuan PAUD implementasi tersebut ada yang berdampak produktivitas ekonomi dan sosial.

## A B S T R A C T
This study aims to observe the suitability of the village funding rules and their implementation, and the implementation and impacts and uses of the village funds in support of development activities and  community  empowerment  research  method  used  is  qualitative  research  methods  that  rely  on observation  of  places,  actors  and  activities  in  Dese  Sumber  Salak  Kecamatan  Ledokombo  Jember District selected case study. The results indicate that there is an indication of conformity between the established  rules  of  village  funds  and  their  implementation,  the  indications  shown  in  the implementation  of  the  transfer  of  use  and  reporting  of  village  funds.  Nevertheless,  in  the  process  of disbursing the village funds are not in accordance with the rules due to delay. In the implementation of the use of village funds is sufficient to support the activities of use and community empowerment. To support the development of the village, in the implementation with the improvement of the road while in  the  community  empowerment  of  village  funds  used  for  the  establishment  of  BUMDes  and  PAUD assistance implementation there is an impact on economic and social productivity.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: anggiksetiawan@gmail.com (Anggik Agus Setiawan)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 18 August 2018 Received in revised form 20 September 2018 Accepted 20 October 2018 Available online 26 November 2018

## Kata Kunci:
Penganggaran, Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa. Metode Kualitatif
Keywords: Accounting Information System Manual and Foundation

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  wilayah  yang  sangat  luas  yang  terdiri  dari  beberapa Provinsi,  disetiap  provinsi  dibagi-bagi  menjadi  beberapa  tingkatan  wilayah  yaitu  Kabupaten  atau  Kota yang juga terbagi menjadi Kecamatan, dimana Kecamatan ini dibagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu  kelurahan  dan  Desa  (Niswati,  2016).  Untuk  meningkatkan  pembangunan  di  Desa,  Pemerintah Indonesia  telah  berupaya  membuat  program  pemberdayaan  Desa  dimana  diharapkan  perangkat  Desa bersama  masyarakatnya  dapat  secara  mandiri  bekerjasama  untuk  membangun  dan  memajukan  Desa tempat mereka tinggal tentunya dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten (Aldera,2014).
Upaya semua Negara untuk menyejahterakan warganya adalah melalui proses pembangunan, tidak terkecuali  Negara  Indonesia  yang  terdiri  dari  Provinsi  sampai  Kelurahan  dan  Desa.  Menurut  Musmini (2016) Indonesia sebagai sebuah Negara dibangun diatas dan dari Desa, Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur Pemerintah yang  ada  di  structural  Kepemerintah  Indonesia,  Desa  sebagai  bagian  terkecil  dari  Kepemerintahan mempunyai  wewenang  dalam  merencanakan  pembangunan  untuk  memajukan  dan  meningkatkan kesejahteraan  Masyarakat,  dan  Pemerintah  Desa  yang  paling  dekat  dan  paling  mengetauhinya  segala kebutuhan  Masnyarakatnya  (Thomas,2013).  Peraturan  meteri  dalam  negeri  Republik  Indonesia  Nomor 114  tahun  2014  menyatakan  bahwa  kewenangan  Desa  adalah  kewenangan  yang  dimiliki  Desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa,  pembinaan masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat (Rizaldi, 2012).
Pembangunan Desa harus dilaksanakan dengan persiapan yang terencana dengan baik dan dapat dipertangungjawabkan.  Menurut  Peraturan  menteri  dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun 2014,  perencanaan  pembangunan  Desa  adalah  proses  tahapan  kegiatan  yang  diselengarakan  oleh pemerintah  Desa  dengan  melibatkan  badan  permusyawaratan  Desa  dan  unsur  masnyarakat  secara partisipatif  guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumberdaya  Desa  dalam  rangka  mencapai  tujuan pembangunan  Desa  (Grabowski,2011).  Pembangunan  partisipatif  adalah  suatu  sistem  pengelolaan pembangunan  di  Desa  dan  kawasan  pedesaan  yang  dikoordinasikan  oleh  kepala  Desa  dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan ke gotongroyongan guna mewujudkan pengurus utama perdamaian  dan  keadilan  sosial.  Bahwa   dalam    rangka    melaksanakan   ketentuan    Pasal    96   ayat    (4) Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016.
Kabupaten  Jember  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menerima  anggaan  Dana  Desa  yang selanjutnya  akan  disalurkan  ke  setiap  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Jember.  Menurut  peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016, 7 Tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Bahwa (1) Anggaran  ADD  dikelola  dala  APBDesa  dan  d  gunakan  untuk  membiayai  kegiatan  penyelenggaraan pemerintah  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasnyarakatan,  pemberdayaan masnyarakat dan bidang yang tidak terduga (2) Anggaran ADD diperioritaskan untuk membiayai kegiatan bidang  penyelenggaraan Pemerintah  Desa, Bidang  pemberdayaan Masnyarakat dan bidang pelaksanaan pembangunan Desa (3) Pemerintah Desa menyusun bentuk kegiatan yang d biayai ADD dengan mengacu pada dokumen RPJMDesa dan RKPDesa (4) Contoh bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  1  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  peraturan Bupati ini.
Proses  pembangunan  Desa  selain  memerhatikan  sistem  perencanaan,  juga  perlu  memperhatikan dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  Pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  Masyarakat.  Peningkatan  keterlibatan  masyarakat  atau  partisipasi dalam pembangunan daerah di kemukakan oleh  Lilian, 2017 sebagai berikut: Pertama adalah mobilisasi kegiatan-kegiatan masnyarakat serasi untuk kepentingan-kepentingan pencapaian tujuan pembangunan, kedua adalah dengan meningkatkan aktivitas, swadaya dan swakarya masyarakat sendiri. Pada cara yang pertama,  partisipasi  masnyarakat  yang  lebih  didasarkan  pada  hubungan  satu  arah  dan  atas  kebawah, sedangkan  pada  cara  kedua  terutama  ditujukan  kepada  sektor  usaha  swasta.  Perhatian  khusus  kepada golongan  masnyarakat  tertentu  dapat  berperan  penting  dalam  meningkatkan  partisipasi  dalam pembangunan.
Menurut (Abdul Wahab, 2000), menyatakan bahwa masyarakat merasa adanya pelibatan terhadap dirinya  berkaitan  dengan  pembangunan  terbatas  hanya  dalam  musyawarah  dusun,  itupun  sebatas pemerintah desa agar masnyarakat mengajukan usul-usul berkaitan dengan pembangunan. Namun ‘nasib’ dari  pada  usulan-usulan  tersebut,  sebagian  masnyarakat  tidak  tahu  bagaimana  kelanjutanya  (Suputra,
2016). Dana desa sangat rentan untuk disalahgunakan, karena setelah dana trasfer disalurkan kedaerah, maka dana tersebut menjadi hak tangungjawab dari pemerintah daerah (Aswardi, 2014). Melihat masalah dana  transfer  yang  sering  disalahgunakan  oleh  desa  itu  sendiri,  seharusnya  dana  tersebut  untuk membangun  desa  dan  pemberdayaan  masnyarakat,  tetapi  dana  yang  bersumber  dari  APBN  itu  tidak dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masnyarakat (Setiawan, 2016). Oleh karena itu,  seharusnya  Badan  Permusnyawaratan  daerah  ikut  serta  dalam  pengalokasian  dana  dari  APBN sehingga  tidak  terjadi  penyelewengan  atau  penyalahgunaan.  Jadi  harus  dilakukan  pemantauan  dan evaluasi  terhadap  dana  dari  APBN  yang  di  dampingi  oleh  Badan  permusnyawaratan  Daerah  dan masnyarakat itu sendiri.
Berdasarkan  monitoring  dan  evaluasi  ini  penting  dilakukan  mengingat  dana  yang  disalurkan sebagai  dana  transfer  ke  daerah  sebagai  perimbangan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah (Desa)  ini  tidaklah  sedikit  (Darmada,2016).  Selain  itu,  mengingat  perekonomian  Indonesia  yang cenderung  melambat  dalam  satu  tahun  terahir,  sehingga  diperlukan  percepatan  penyerapan  anggaran, guna menstabilkan perekonomian di indonesia dan  mendukung kemandirian daerah  serta keberhasilan otonomi daerah, membutuhkan pemerintah dan pemerintah daerah yang kuat dan yang mampu menjaga hubungan keuangan yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masnyarakat saat ini, dana desa sudah tersalur sebesar 90% . Hal ini bukan berarti menyisakan masalah panduan penggunaanya, belum jelas  meskipun  secara  umum  dinyatakan  bahwa  penggunaan  dana  desa  diutamakan  untuk  mendorong program prioritas pemerintah terutama di bidang infrastruktur (Sari,2015).
Setiap  tahun  pemerintah  Desa,  mendapatkan  dana  desa  yang  dihitung  berdasarkan  alokasi  dasar yang  merupakan  alokasi  yang  dibagi  secara  merata  kepada  setiap  desa  sebesar    90%  (sembilan  puluh persen) dari dana desa dan 10% (sepuluh persen) secara proposional (Pemerintah daerah Kab Jember) (Sumber:  Kec  Ledokombo).  Penelitian  ini  dilakukan  di  desa  Sumber  Salak  Kecamatan  Ledokombo  yang merupakan  salah  satu  desa  yang  ada  di  Kabupaten  jember.  Desa  Sumber  Salak  ini  masih  mebutuhkan sarana  dan  prasarana  fisik  dalam  menunjang  kesejahteraan  masnyarakat  desa  dan  pemberdayaan masnyarakat dan untuk melaksanakan proses pembangunan desa. Pemerintah juga membutuhkan banyak biaya  untuk  pembangunan  desa  dan  salah  satunya  pemerintah  pusat  yang  dapat  menunjang  dalam meningkatkan  pemberdayaan  masnyarakat  yaitu  dengan  memberikan  dana  berupa  dana  desa  yang ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan  dan  Belanja  dana  desa  (APBD)  dan  pemberian  Dana  Desa  dari Pemerintah Kabupaten Jember untuk desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masnyarakat desa.

## 2. Metode
Hasil  reduksi  data  kemudian  disusun  dan  disajikan  dalam  bentuk  teks  naratif-deskriptif.  Tahap penyajian data berisi tentang pengelolaan data setengah jadi yang udah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah  memiliki  alur  tema  yang  jelas  kedalam  suatu  matriks  kategorisasi  sesuai  tema-tema  yang  sudah dikelompokkan  dan  dikategorikan,  serta  akan  memecahkan  tema-tema  tersebut  ke  dalam  bentuk  yang lebih konkret dan sederhana.
Langkah-Langkah dalam Reduksi Data a. Membandingkan  pelaksanaan  Penganggaran,  Pengalokasian  dan  Pelaporan  Dana  Desa  menurut Permendagri dan Menurut Kantor Desa Sumber Salak.
1. Penganggaran, Pengalokasian dan Pelaporan menurut Permendagri
Pengalokasian  untuk  Kabupaten/Kota  yang  di  perhatikan  jumlah  penduduk,  Angka  kemiskinan, Luas wilayah, Serta kesulitas geografis Desa sebesar 10%.
2. Pengalokasian menurut Kantor Desa Sumber Salak Prioritas  penggunaan  Dana  Desa,  Penyusunan  dan  penyampaian  laporan  realisasi  penggunaan Dana Desa.
b. Indentiifikasi Faktor-Faktor Penghambat dalam  Pelaporan, Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa

## 3. Hasil dan pembahasan
Keuangan  Desa  Sumber  Salak  bersumber  dari  berbagai  aspek,  ada  yang  dari  luar  Desa  maupun berasal dari dalam Desa Sumber Salak itu sendiri, ada tiga macam keuangan Desa yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah), DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa) berikut penjelasanya:
1.  PAD (Pendapatan Asli Desa) :  a.
Hasil  Aset  (Sewa  tanah  kas  Desa),  b.  Swadaya,  Pertisipasi  dan gotong royong, c. Pasar Desa (Pendapatan asli Desa yang sah)
2.  Pendapatan Transfer : a.
Dana  Desa,  b.  Bagian  Dari  hasil  pajak  dan  retribusi  daerah
Kabupaten/Kota diantaranya, bagi hasil Pajak Daerah dan bagi Hasil Retribusi Daerah, c. Alokasi Dana Desa, d. Bantuan keuangan meliputi bantuan Provinsi dan b antuan Kabupaten/Kota
3.  Pendapatan Lain-lain : a. Hibah dan sumbangan Pihak ke-3 yang tidak mengikat dan b. Lain-lain pendapatan Dana Desa yang sah
Dana  Desa  adalah  dana  yang  ditransfer  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  desa,  desa  adalah semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Hak  dan  kewajiban  tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.  Siklus  pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

## Analisis Data
Membandingkan Mekanisme Penganggaran Menurut Desa Sumber  Salak  dengan Peraturan Permendagri Menurut Desa Sumber Salak Penganggaran menurut Desa Sumber Salak, Dalam melakukan penganggaran yang dilakukan Desa Sumber  Salak,  Dana  Desa  yang  dikelola  oleh  Desa  Sumber  Salak  secara  umum  untuk  meninggkatkan pemberdayaan  masyarakat  dan  menunjang  pembangunan  Desa  Sumber  Salak  adalah  dapat menanggulangi  kemiskinan,  meringankan  beban  keuangan  desa  untuk  menunjang  pembangunan  yang ada  di  desa  sumber  salak  Dalam  melakukan  penganggaran  haruslah  Tranparan,  Partisipatif,  Disiplin, Keadilan,  Efesien  dan  efektivitas  dan  Rasonal  dan  terukur,  penganggaran  adalah  suatu  rencana  yang disajikan kuantitatif yang disajikan dalam satuan keuangan yang ada di desa Sumber Salak. Sebelum Desa Sumber  Salak  membuat  RKPBDes  terlebih  dahulu  Desa  menyusun  RPJMDes,  ada  beberapa  tahapan  di Desa  Sumber  Salak:  a)  Melakukan  Musdus  di  4  Dusun  yang  ada  di  Desa  Sumber  Salak,  b)  melakukan Musrembangdes membahas apa pembangunan apa yang dibutuhkan oleh setiap Dusun yang ada di Desa Sumber  Salak,  c.  Menyusun  RKPJMDes  dan  RKPBDes  untuk  tahun  anggaran  1  tahun,    d.  Lalu  RKPBDes yang sudah ditetapkan akan dikirim ke Pemerintah pusat.

## Menurut Peraturan Permendagri
Penganggaran  menurut  Permendagri  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan  Belanja daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayaai  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  Penganggaran  yang  ada  di Desa  Sumber  Salak  sudah  menerapkan  penganggaran  yang  diatur  dalam  peraturan  permendagri  yaitu menggunakan pedoman seperti transparan, partisipatif, disiplin, keadilan, keadilan, efisien dan efektifitas, Rasional dan terukur, menyetujui RKPBDes yang sudah di ajukan oleh Desa.
Setelah dilihat yang dilakukan pemerintah Desa Sumber Salak sudah mengacu dengan  peraturan Permendagri,  Sebelum  Desa  membuat  RPJMDes  dan  RKPBDes  Desa  Sumber  Salak  terlebih  dulu melakukan  musyawarah  Dusun  dan  Juga  Musyawarah  Desa  agar  tidak  ada  yang  ditutup-tutupi  dalam melakukan kegiatan ataupun Pembangunan Desa Sumber Salak.
Membandingkan  Mekanisme  Pengalokasian  Menurut  Desa  Sumber  Salak  dengan  Peraturan Permendagri Menurut Desa Sumber Salak
Pengalokasian Menurut Desa Sumber Salak Dalam melakukan Pengalokasian di Desa Sumber Salak perlu  fungsi  pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Sebagai  pengawas  agar  dana  tersebut tersalurkan  untuk  kepentingan  pembangunan  di  Desa.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan Permusyawaratan    Desa  (BPD)    melihat  rencana  awal  yang  dilakukan  oleh  Desa  Sumber  Salak  serta besarnya Dana yang di butuhkan untuk melakukan pembangunan yang memang di rencanakan oleh Desa Sumber Salak dari situ bisa dijadikan patokan oleh BPD. Karena Pemerintah pusat mentransfer Dana Desa melihat dari luas wilayah,  jumlah  penduduk dan jumlah  kemiskinan yang terjadi di Desa Sumber Salak, Setelah  Dana  yang  diajukan  oleh  Desa  SumberSalak  turun  Desa  akan  melakukan:  a.  Melakukan Pembangunan  yang  sudah  tertera  Di  RKPBDes,  b.  Dalam  melakukan  pembangunan  Desa  akan  di  bantu oleh pendamping kegiatan (PK), c. Dalam setiap Pembangunan yang di lakukan Desa Sumber Salak harus dipertanggungjawabkan,  d.  Disetiap  Pembangunan  harus  disusun  SPJ,  minimal  pembangunan  harus
rampung 50%, e. Dalam melakukan pembangunanya Desa Sumber Salak menggunakan SDM yang ada di desa Sumber Salak agar SDM yang ada di Desa bisa lebih berkembang.
Dalam melakukan pengalokasian desa Sumber Salak harus melihat dari Keadaan georafis dari luas wilayah,  jumlah  penduduk,  dan angka kemiskinan karena dalam penyaluranya pemerintah  melihat dari keadaan yang sebenarnya ada di DesaSumber Salak, agar dalam melakukan pengalokasian Desa Sumber Salak tidak mengalami kekurangan Dana.

## Menurut Peraturan Permendagri
Pegalokasian  menurut  Permendagri  bahwa  pengalokasian  Dana  Desa  dari  APBN  (Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara)  ke  APBD  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah)  Kabupaten/Kota, Direktorat jendral perimbangan melakukan perhitungan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah desa dan variable jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%) yang dikalikan dengan indeks kemahalan kontruksi.
Penyaluran  dana  desa  Sumber  salak  dilakukan  secara  bertahap  pada  tahun  anggaran  berjalan dengan  ketentuan  pada  tahap  pertama,  pada  bulan  april  sebesar  40%,  Tahap  II,  pada  bulan  agustus sebesar 40%, dan pada tahap ke III, pada bulan oktober sebesar 20%, penyaluran dana desa dari Rekening Kas  Umum  Negara  (RKUN)  ke  Rekening  Kas  Umum  Daerah  (RKUD)  kemudian  ke  Rekening  kas  Desa (RKDes), Rencana Kerja Pemerintah  Desa (RKPMDes). Pengelolaan Dana Desa yang bersifat transparan, dimana nantinya pengelolaan Dana Desa Sumber Salak dilakukan secara terbuka segala bentuk kegiatan yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  dana  desa  dan  dapat  diawasi  langsung  oleh  pihak  lain  yang berwenang dan tidak ada yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan karena Dana Desa sangat rentang disalah gunakan
Membandingan Mekanisme Pelaporan Menurut Desa Sumber Salak dengan Peraturan Permendagri Menurut Desa Sumber Salak. Pelaporan Dana Desa menurut Desa Sumber Salak adalah babakan terahir dari  siklus  pengelolaan  Keuagan  Desa,  pengertian  dan  makna  laporan,  tahap,  prosedur  dan  tatacara penyampaian yang dilakukan oleh Desa Sumber Salak dalam 1 Periode dan dipertanggungjawabkan oleh desa  Sumber  Salak  itu  sendiri  dalam  membuat  laporan  SPJ  desa  harus  menyelesaikan  pembangunan minimal  50%  cara  Desa  Sumber  Salak  membuat  laporan  Dana  Desa  dengan  cara  :  a)  Mengevaluasi kegiatan pembangunan yang ada di Desa Sumber Salak apakah dana  yang diterima kurang atau lebih, b) Melihat  apakah  SPJ  dalam  setiap  pembangunan  sudah  selesai  dibuat,    c)  Melakukan  Rapat Musrembangdes untuk merapat kegiatan yang sudah berlangsung selama 1 tahun penganggaran, d) BPD harus menyetui dulu laporan yang dibuat oleh Desa Sumber Salak, e) Setelah itu baru Desa Sumber Salak menyusun laporan Dana Desa.
Pelaporan  Dana  Desa  menurut  peraturan  Permendagri  Pemerintah  Desa  harus  menyampaikan laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes  kepada  Bupati,  menyampaikan  laporan  penyelenggaraan pemerintah  desa  Desa  (LPPD)  setiap  akhir  tahun  anggaran  kepada  Bupati/Walikota,  Menyampaikan laporan  keterangan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  secara  tertulis  kepada  BPD  setiap  akhir  tahun anggaran.
Desa Sumber Salak sudah membuat laporan pertanggungjawaban dalam waktu satu anggaran Dana Desa.  Tim  pelaksana  Desa  Sebagai  pemegang  amanah  melakukan  pelaporan  secara  berkala  kepada  tim pendamping Kecamatan akan merekap laporan dari desa lalu dikirm ke Bupati. Desa Sumber Salak sudah mengikuti  prosedur  yang  ada  di  peraturan  Permendagri  agar  tidk  terjadi  kesalahan  dalam  membuat pelaporan yang ada di Desa Sumber Salak.

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi  Penganggaran,  Pengalokasian  dan  Pelaporan  Dana  Desa  pengelolaan  keuangan  desa  dalam proses pembangunan desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Salak telah dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan dalam perencanaan Dana Desa (Musrembangdes) ditingkat Desa, dan Musyawarah Dusun (Musdes) di tingkat Dusun yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD),  Tim  Pengelolaan  Kegiatan  (TPK)  dan  tokoh masyarakat.  Tujuan  dilakukan  kegiatan  Musrembangdes  dan  musdus  ini  adalah  untuk  menampung aspirasi dari semua pihak, baik pemerintah desa, dan dari masyarakat hingga diharapkan pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi di dalam  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  memiliki  angka  yang  tdak  signifikan  dengan  Dana  yang  sudah terealisasi penggunaan Dana desa dan yang ada di APBDes. Berdasarkan nilai yang ada didalam Rencana
Anggaran Biaya senila Rp. 11.951.269 dengan yang terealisasi di dalam penggunaan Dana Desa dan surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 11.935.793 ada perbedaan hasil ahir yang ada ddalam Rencana Anggaran  Biaya  (RAB)  senilai  199.205.889  padahal  yang  ada  di  Anggaran  Belanja  Desa  senilai 199.190.413 jadi hasil ahir tidak signifikan.

## Daftar Rujukan
Abdul Wahab, Soliehin, 2000. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi aksara: Jakarta Agus Salim. 2002. Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refrensi Metodologi Kasus di Indonesia. Yogyakarta: PT Tiara wacana.
Aldera, Antika 2014. Pengawasan Badan Permusnyawaratan Desa Terhadap Program Alokasi Dana Desa (Suatu studi Di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak).
Aswardi & Sukanto. (2014). Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan  Kemiskinan  di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, Nomor 1, Halaman 29–41.
Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 7, Nomor 1.
Grabowski, R. (2011). Indonesian Economic Development: Political Economy of an Effective State. Journal of the Asia Pacific Economy, Volume 16, Nomor 2, Halaman 241-253.
Liliana,Inten Meutia. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8, Nomor 2.
Musmini,  L.  S.,  &  Sirajudin.  (2016).  Makna  Akuntansi  Sosial  dan  Sustainablitas  Sekaa  Suka  Duka.  Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 7, Nomor 2, Halaman156-170.
Niswatin & Mahdalena. (2016). Nilai Kearifan Lokal “subak” Sebagai Modal Sosial Transmigran Etnis Bali. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 7, Nomor 2, Halaman171- 188.
Rizaldy,  N.  (2012).  Menemukan  Lokalitas  Biological  Assets:  Pelibatan  Etnografis  Petani  Apel.  Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 3, Nomor 3, Halaman 404-423.
Sari,Risya Novita dkk. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi  pada  Kantor  Pemerintahan  Desa  Ngasem,  Kecamatan  Ngasem,  Kabupaten  Kediri).  Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11.
Saputra,  I.  W.  (2016).  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  pada  Desa  Lembean  Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE), Volume 6, Nomor 2, Halaman 1–10.
Setiawan, W., & Barrett, P. S. (2016). The Built Environment Element of Economic Development in Post Conflict  Response  in  Indonesia.  Procedia  Social  and  Behavioral  Sciences,  Volume  1,  Nomor  2, Halaman 478-487.
Thomas.  (2013).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  di  Desa Sebawang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 1, Halaman 51–64.