## ANALISIS PASAL 14 AYAT (1) UUD 1945 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP
Oleh:

## NURUS ZAMAN 1
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang PO-BOX 2 Kamal Bangkalan Madura Jatim zamany_02@yahoo.co.id

## Abstrak
Negara  hukum  ditandai  dengan  adanya  sistem  pengadilan  yang  merdeka,  yaitu sistem  pengadilan  yang  bebas  dari  intervensi  pihak  manapun.  Oleh  karena  itu, setiap  putusan  pengadilan  harus  di  nilai  sebagai  putusan  yang  benar  dan  adil menurut  hukum.  Putusan  pengadilan  yang  dimaksud  yaitu  putusan  pengadilan yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Pengadilan  bagian  dari  kekuasaan Negara di bidang yudikatif, di samping terdapat kekuasaan lain yaitu kekuasaan Presiden  di  bidang  eksekutif.  Kedua  lembaga  Negara  tersebut  sama-sama memiliki  kekusaan  yang  bersumber  langsung  dari  UUD  1945.  Diantara kekuasaan Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yaitu memberi grasi. Sedangkan bagian dari kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  24A  ayat  (1),  yaitu  mengadili  dari tingkat pertama sampai kasasi. Grasi diberikan ketika putusan pengadilan sudah memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  yaitu  sudah  ada  kepastian  hukum  pihak  yang bersalah secara hukum.

## Kata Kunci: Kekuasaan Presiden dan Putusan Pengadilan

## Abstract
The  rule  of  law  is  characterized  by  an  independent  judicial  system,  a  system  of trials  free  from  any  party's  intervention.  Therefore,  every  judgment  must  be judged as a fair and just decision according to law. The court ruling in question is a  court  decision  that  has  had  permanent  legal  force.  The  court  is  part  of  the State's  power  in  the  judicial  field,  in  spite  of  other  powers:  the  President's executive  power.  Both  institutions  of  the  State  are  equally  possessed  of  violence directly  from  the  1945  Constitution.  Among  the  powers  of  the  President  as regulated in the provisions of Article 14 paragraph (1) of the 1945 Constitution,
1 Dosen  tetap  Fakultas  Hukum  Universitas  Trunojoyo  Madura,  Departemen  Hukum  Tata  Negara dan  Hukum  Administrasi  Negara.  Konsentrasi  pengembangan  keilmuan  di  bidang  Politik Hukum.  S1  (Sarjana  Hukum)  Lulus  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Malang.  S2 (Magister Hukum) Lulus dari Progran Pascasarjana Universitas Airlanggar Surabaya. S3 (Doktor Ilmu Hukum) Lulus dari Universitas Padjadjaran Bandung (2015).
namely granting pardons. While part of the Supreme Court's powers as regulated in the provisions of Article 24A paragraph (1), namely to hear from the first level until the appeal. The pardon is granted when the court's decision has a permanent legal force, there is already legal certainty of the guilty party.
Keywords : Presidential Powers and Court Decisions

## A. Latar Belakang Permasalahan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD  1945)  telah  menggariskan  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  hukum, sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  yang menyatakan:  Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Salah  satu  tipe  Negara hukum  ditandai  dengan  adanya  sistem  pengadilan  yang  mandiri  dan  bebas  yaitu sistem pengadilan yang tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun. Pengadilan diberi  kebebasan  untuk  melakukan  tugas  dan  kewenangannya  dalam  menangani setiap  persoalan  atau  perkara  hukum  yang  sedang  ditangani.  Pengadilan  juga diberi kebebasan menilai dan menentukan apakah sebuah ketentuan norma (pasal) dalam sebuah Undang-Undang itu memiliki hubungan korelatif atau tidak dengan perisriwa  konkret  yang  di  tangani,  langkah  yang  demikian  itu  biasanya  melalui metode  penafsiran  hukum.  Konsekuensi  dari  semua  itu,  maka  setiap  putusan pengadilan  harus  di  nilai  sebagai  putusan  yang  benar  dan  adil  menurut  hukum, Putusan pengadilan yang dimaksud yaitu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan  hukum  tetap (inkrah), di  mana  semua  pihak  yang  terlibat  atau  terkait dalam suatu permasalahan hukum tersebut sudah  sama-sama menerima apa yang sudah di putuskan oleh pengadilan.
Oleh  karena  itu,  berhubung  semua  pihak  sudah  menerima  atas  putusan pengadilan,  maka  secara  konseptual-yuridis  sejak  itu  juga  permasalahan  hukum tersebut  sudah  dinyatakan  selesai.  Namun  demikian,  meskipun  sebuah  putusan pengadilan  telah  dinyatakan inkrah tetapi  dalam  perjalanannya,  salah  satu  pihak yang  berperkara  mampu  menemukan  barang  bukti  baru  yang  dinilai  memiliki hubungan langsung dengan substansi permasalahannya, maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum luar biasa, yang lazim disebut Peninjauan Kembali atau PK.  Peninjauan  kembali  terhadap  sebuah  putusan  membutuhkan  proses  yang
ekstra,  karena  untuk  dilakukan  peninjauan  kembali  terhadap  suatu  putusan memerlukan barang bukti baru (novum). Barang bukti baru ini merupakan barang bukti yang sebelumnya belum sama sekali digunakan sebagai barang bukti selama proses  hukum  biasa  berlangsung.  Upaya  hukum  luar  biasa  tersebut  bagian  dari perlindungan  dan  penghormatan  hukum  pada  hak-hak  warga  Negara,  sampai akhirnya keadilan substansial itu di dapat.
Dalam sistem peradilan di Indonesia, peninjauan kembali (PK) merupakan jalan  terakhir  bagi  pencari  keadilan.  Peninjauan  Kembali  sebagai  bentuk  upaya hukum  luar  biasa  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  setiap  warga  Negara  yang memiliki persoalan hukum yang sudah melalui proses upaya hukum biasa selesai dilalui.  Hal  semua  itu  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  sebagai  ciri  Negara hukum.  Dalam  Negara  hukum  segala  bentuk  tindakan  dan  perbuatan  baik  yang dilakukan  oleh  lingkungan  pemerintahan  dan  warga  Negara  harus  berdasarkan atas hukum yang berlaku. Dengan demikian, disini hukum pada dasarnya sebagai pembatas dari semua aktifitas subyek hukum yang ada. Hukum sebagai pembatas pada tingkatan pemerintahan, agar dalam melakukan tindakan dan perbuatan tidak secara  sewenang-wenang.  Sedangkan  hukum  sebagai  pembatas  kepada  setiap warga Negara, agar mereka tidak mengganggu hak-hak subyek hukum yang lain. Disinilah  letak  prinsip  bahwa  hukum  itu equality, yaitu  seimbang  atau  tidak memihak.
Kekuasaan  kehakiman,  pada  dasarnya  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan. Menegakkan hukum bukan berarti pengadilan hanya sekedar mengikuti apa  yang  tertera  dalam  bunyi  suatu  pasal-pasal  yang  ada,  tetapi  pengadilan (hakim)  harus  benar-benar  mengkonektifitaskan  antara  norma  yang  ada  dengan peristiwa  konkret  yang  terjadi.  Hakim  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum mempunyai  tugas  sebagai  salah  satu  penentu  suatu  putusan  perkara  dari  pihak- pihak  yang  bersengketa.  Agar  dapat  menyelesaikan  masalh  atau  persengketaan yang  dimintakan  putusan  kepadanya,  maka  dalam  proses  pengambilan  putusan hakim  harus  mandiri  dan    bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun.  Hakim  dalam mengambil  putusan  hanya  terikat  pada  peristiwa  atau  pada  fakta-fakta  yang
relevan dan kaidah-kaida hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. 2 Di samping  itu,  pengadilan  merupakan  kekuasaan  Negara  yang  merdeka,  artinya bahwa pengadilan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dan oleh siapapun. Pengadilan  benar-benar  steril  dari  anasir-anasir  dari  luar  pengadilan  itu  sendiri. Dengan demikian, tidak berlebihan bila dikatakan oleh sebagian kalangan bahwa, pengadilan sebagai tempat pencari keadilan bagi semua subyek hukum.
Namun  demikian,  sistem  yang  di  anut  di  Indonesia,  tampaknya  tidak menganut bahwa pengadilan adalah tempat terakhir bagi pencari keadilan. Dengan kata  lain  pengadilan  bukanlah  ujung  dari  semua  penyelesaian  masalah  hukum yang dihadapi oleh warga Negara. Karena meskipun sebuah putusan sudah inkrah (memiliki  kekuatan  hukum  tetap),  dengan  kata  lain  pihak  yang  divonis  bersalah sedang  menjalani  hukuman  di  lembaga  pemasyarakatan,  masih  ada  ruang  lagi untuk bisa bebas, yaitu melalui permintaan grasi kepada Presiden.
Dalam  hal  seseorang  mengajukan  dan/atau  meminta  grasi  atau pengampunan  kepada  Presiden  keberadaan  orang  tersebut  masih  berada  dalam lembaga pemasyarakatan (tahanan Negara). Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa meskipun  proses  pengadilan  sudah  katagori  selesai,  tetapi  masih  ada  ruang  bagi terpidana  untuk  bebas  atau  setidaknya  untuk  mendapat  pengurangan  hukuman masih  terbuka,  yaitu  dengan  meminta  grasi  kepada  Presiden,  di  luar  hak-hak terpidana lainnya semisal hak untuk mendapatkan remisi.
Ruang  untuk  bebas  berdasarkan  pemberian  grasi  oleh  Presiden sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  UUD  1945,  kepada terpidana  bila  dikaitkan  dengan  tujuan  utama  dari  pembinaan  terpidana  di lembaga  pemasyarakatan  tampaknya  bertolak  belakang.  Sebagaimana  diketahui tujuan  utama  dari  pembinaan  bagi  terpidana  di  lembaga  pemasyarakatan  adalah untuk  menumbuh  kembangkan  kembali  nilai-nilai  kebaikan  yang  sebenarnya dimiliki  oleh  setiap  manusia,  sehingga  terpidana  tersebut  dapat  berubah  kearah yang  lebih  baik,  dan  pada  akhirnya  seorang  terpidana  dapat  insaf  atau  bertobat dari perbuatan yang melanggar hukum selama ini lakukan. Ketika  seseorang yang
2 Tata Wijayanta, Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga ,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Volume  14  No.  2  Mei 2014, hlm. 217.
mengajukan  pengampunan  kepada  Presiden,  dan  Presiden  mengabulkan permohonannya,  maka  tujuan  memberi  pembinaan  kepada  yang  bersangkutan sudah  gagal.  Karena  pembinaan  dalam  lembaga  pemasyarakatan  tenggang waktunya  sudah  diatur  dalam  perundang-undangan,  dan  pengadilan  sudah memperkirakan perkiraan tenggang waktu yang layak bagi seseorang yang akan di beri  pembinaan  tersebut.  Artinya  tenggang  waktu  pembinaan  (vonis  pengadilan) yang  dilakukan  selama  berada  di  lembaga  pemasyarakatan  dan  di  kurangi berbagai remisi, sudah di nilai cukup untuk membina terpidana agar kembali pada jalan yang benar sebagai fitrahnya manusia.
Secara  konstitusional  grasi  merupakan  kewenangan  Presiden,  bila dikaitkan dengan  sistem peradilan yang dianut di Indonesia, tentunya masih perlu dikaji  dan dianalisis lebih mendalam, mengingat  di  Indonesia ujung tombak dari penyelesaian masalah hukum berada di kekuasaan pengadilan,  di samping tujuan dari  pemenjaraan  itu  lebih  kearah  pembinaan,  bukan  balas  dendam  atau  bentuk penghukuman lainnya.
Berdasarkan  latarbelakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka permasalahan  yang  relevan  untuk  dibahas  lebih  lanjut  dalam  pembuatan  karya ilmiah ini, adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana batas-batas putusan pengadilan yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  (2)  Mengapa  Presiden  diberi kewenangan memberi grasi kepada warga Negara yang telah di vonis pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## B. Pembahasan dan Analisis.
1. Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara.
Dalam  kajian  hukum  administrasi  negara,  mengetahui  sumber  dan  cara memperoleh  wewenang  organ  pemerintahan  ini  penting  karena  berhubungan dengan  pertanggungjawaban  hukum  dan  penggunaan  wewenang  tertentu.  Ini sejalan dengan salah satu prinsip negara hukum yang mengatakan bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. 3
3 . H. Murtir Jeddawi, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Total Media, 2012, hlm. 74.
Istilah  kewenangan  sering  disebut authority, gezag, atau  yuridiksi dan istilah wewenang disebut competence atau bevoegdheid . Kewenangan ( authority, gezag) adalah  kekuasaan  yang  diformalkan  baik  terhadap  segolongan  orang tertentu  maupun  terhadap  sesuatu  bidang  Pemerintah  tertentu  secara  bulat. Kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislatif ataupun dari kekuasaan eksekutif,  sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  sesuatu  bidang  tertentu  saja, dengan demikian kewenangan berarti kumpulan wewenang. 4
Pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum  publik  atau  kemampuan  bertindak  yang  diberikan  oleh  undang-undang untuk  melakukan  hubungan-hubungan  hukum.  Apabila  dari  sifatnya  maka  sifat wewenang  dapat  dibedakan  bersifat expressimplied, fakultatif ,  dan  vrijj  bestuur.
Wewenang Pemerintah yang bersifat expressimplied adalah wewenang yang jelas maksud  dan  tujuannya,  terikat  pada  waktu  tertentu  dan  tunduk  pada  batasan- batasan  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis,  sedangkan  isinya  dapat  bersifat umum (abstrak) dan  dapat  pula  bersifat  individual-konkrit.  Wewenang  bersifat fakultatif adalah  wewenang  yang  peraturan  dasarnya  menentukan  kapan  dan dalam  keadaan  bagaimana  suatu  wewenang  dapat  dipergunakan.  Dalam  hal  ini badan/pejabat  tata  usaha  negara  tidak  wajib  menggunakan  wewenangnya  itu karena masih ada pilihan (alternatif). Wewenang yang bersifat vrijj bestuur adalah wewenang  dimana  peraturan  dasarnya  memberikan  ruang  lingkup  yang  longgar atau  bebas  kepada  badan/pejabat  tata  usaha  negara  untuk  menggunakan wewenang  yang  dimilikinya,  misalnya  dapat  menolak  atau  mengabulkan  suatu permohonan. 5 Pada  sisi  yang  lain  ada  pandangan  yang  mengatakan  bahwa
4 . Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 29-30.
5 .    Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Sinar Harapan,  Jakarta:  1993,  hlm.99-100,  mengatakan,  sifat  kewenangan  terdiri  dari  kewenangan bersifat terikat, fakultatif dan bebas. Kewenangaan yang bersifat terikat, yaitu apabila peraturan dasarnya  menentukan  kapan  dan  dalam  keadaan  yang  bagaimana  wewenang  tersebut  dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Kewenangan bersifat fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara  yang  bersangkutan  tidak  wajib  menerapkan  wewenangnya  atau  sedikit  banyak  masih ada  pilihan,  sekalipun  pilihan  itu  hanya  dapat  dilakukan  dalam  hal  atau  keadaan  tertentu sebgaimana  ditentukan  dalam  peraturan  dasarnya.  Kewenangan  yang  bersifat  bebas , yaitu ketika  peraturan  dasarnya  memberi  kebebasan  kepada  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara untuk  menentukan  sendiri  mengenai  isi  dari  keputusan  yang  akan  dikeluarkannya  atau
wewenang  adalah  kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan  untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum. 6 Adapun  pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het  geheel  van  bestuurechttelijke  bevoegdheden  door  publiekrechtelijke rechtssubjecten  in  het  bestuurechttelijke  rechtsverkeer .  (wewenang  dapat dijelaskan  sebagai  keseluruhan  aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan  perolehan dan penggunaan wewenang  Pemerintah oleh subjek hukum  publik dalam hukum publik. 7
Secara  teoritis  terdapat  tiga  cara  untuk  memperoleh  wewenang pemerintahan, yaitu: 8 Pertama: Wewenang atribusi (atributie bevoegdheid) adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang  pemerintah  dimaksud  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  wewenang  ini  kemudian  yang  disebut  sebagai  asas legalitas (legalitiet  beginsel) ,  wewenang  ini  dapat  didelegasikan  atau dimandatkan. Kedua: Wewenang  delagasi (delegatie  bevoegdheid) ,  adalah wewenang  yang  diperoleh  atas  dasar  pelimpahan  wewenang  dari  badan/  organ pemerintahan  yang  lain.  Sifat  wewenang  delegasi  adalah  pelimpahan  yang bersumber  dari  wewenang  atribusi.  Akibat  hukum  katika  wewenang  dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi (delegataris), wewenang tersebut tidak dapat  digunakan  lagi  oleh  pemberi  wewenang,  kecuali  pemberi  wewenang (delegans) menilai  terjadi  penyimpangan  atau  pertentangan  dalam  menjalankan wewenang  tersebut,  sehingga  wewenang  di  cabut  kembali  oleh  pemberi  delegasi (mandans) dengan  perpegang  pada  asas contrarius  actus.  Ketiga: Wewenang mandat (Mandaat  bevoegdheid), adalah  pelimpahan  wewenang  yang  pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara  tegas  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Di  tinjau  dari  segi
peraturan  dasarnya  memberikan  ruang  lingkup  kebebasan  kepada  pejabat  tata  usaha  negara yang bersangkutan.
6 .  Indroharto, Asas-asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik, dalam  Paulus  Efendi  Lotulung, Himpunan Makalah, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , Bandung: Citra  Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.
7 .  Stout  HD, de  Betekenissen  van  de  wet ,  Dalam  Irfan  Facruddin, Pengawasan  Peradilan Adminstrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni, 2004, hlm 4.
8 . Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi ,  LaksBang Press, Yogyakarta 2011, hlm. 66.
tanggungjawabnya  dan  tanggunggugatnya,  maka  tetap  berada  pada  pemberi mandat. Penerima mandat tidak dibebani tanggungjawab dan tanggunggugat atas wewenang yang di jalankan. Setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau di tarik kembali oleh pemberi mandat (mandans).
Dalam  literatur  ilmu  politik,  ilmu  pemerintahan,  dan  ilmu  hukum  sering ditemukan  istilah  kekuasaan,  kewenangan,  dan  wewenang.  Kekuasaan  sering disamakan  begitu  saja  dengan  kewenangan,  dan  kekuasaan  sering  dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan  juga  dengan  wewenang.  Kekuasaan  biasanya  berbentuk  hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (the rule and the ruled). 9
Berdasarkan  paparan  tersebut  di  atas,  dapat  terjadi  kekuasaan  yang  tidak berkaitan  dengan  hukum.  Kekuasaan  yang  tidak  berkaitan  dengan  hukum  oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “ blote match ”, 10 sedangkan kekuasaan yang berkaitan  dengan  hukum  oleh  Max  Weber  disebut  sebagai  wewenang  rasional atau  legal,  yakni  wewenang  yang  berdasarkan  suatu  sistem  hukum  ini  dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara. 11
Dalam hukum  publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki  makna  yang  sama  dengan  wewenang  karena  kekuasaan  yang  dimiliki oleh  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  adalah  kekuasaan  formal.  Kekuasaan merupakan  unsur  esensial  dari  suatu  negara  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan  di  samping  unsur-unsur  lainnya,  yaitu:  a)  hukum;  b)  kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan. 12
9 .    Mariam  Budiardjo ,  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  J akarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  1998,  hlm. 35-36.
10 .  Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Indonesia, suatu Penelitian Segi-segi  Teoritik  dan  Yuridis  Pertanggungjawab  Kekuasaan ,  Disertasi,  Surabaya: Universitas Airlangga, 1990, hlm. 30.
11 .  A  Gunawan  Setiardja, Dialektika  Hukum  dan  Moral  dalam  Pembangunan  Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 52.
12 .  Rusadi  Kantaprawira, Hukum  dan  Kekuasaan, Makalah,  Yogyakarta:  Universitas  Islam Indoensia, 1998, hlm. 37-38.
Kekuasaan  merupakan  inti  dari  penyelenggaraan  negara,  sehingga  negara itu  dapat  berkiprah,  bekerja,  berkapasitas,  berprestasi,  dan  berkinerja  melayani warganya.  Oleh  karena  itu  negara  harus  di  beri  kekuasaan.  Kekuasaan  menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga  tingkah  laku  itu  sesuai  dengan  keinginan  dan  tujuan  dari  orang  atau negara. 13
Menurut  Ateng  syafrudin  perbedaan  antara  pengertian  kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan  oleh  undang-undang,  sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  suatu “ onderdeel ”  (bagian)  tertentu  saja  dari  kewenangan.  Di  dalam  kewenangan terdapat  wewenang-wewenang (rechtsbe  voegdheden) .  Wewenang  merupakan lingkup  tindakan  hukum  publik,  lingkup  wewenang  pemerintahan  tidak  hanya meliputi  wewenang  membuat  Keputusan  Pemerintah (bestuur) ,  tetapi  meliputi wewenang  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas,  dan  memberikan  wewenang  serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 14
Kaitannya  dengan  konsep  atribusi,  delegasi,  ataupun  mandat,  J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan: 15
1. With atribution, power is granted to an administrative authority by an independent  legislative  body.  The  power  is  initial  (originair),  which  is to  say  that  is  not  derived  from  a  previously  existing  power.  The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.
2. Delegation  is  a  transfer  of  an  acquired  atribution  of  power  from  one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.
3. With  mandate,  there  is  not  transfer,  but  the  mandate  giver  (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.
13 .   Mariam Budiardjo, Op.Cit, hlm. 35.
14 .  Ateng  Syafrudin, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Yang  Bersih  dan Bertanggungjawab, Jurnal  Pro  Justisia  Edisi  IV,  Bandung:  Universitas  Parahyangan, 2000, hlm. 22.
15 .  J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch adminstrative Law, Nijmegen: Ars  Aeguilibri, 1998, hlm. 16-17.
J.G.  Brouwer  berpendapat  bahwa  atribusi  merupakan  kewenangan  yang diberikan  kepada  suatu  organ  (institusi)  pemerintahan  atau  lembaga  negara  oleh suatu  badan  legislatif  yang  independen.  Kewenangan  ini  adalah  asli,  yang  tidak diambil  dari  kewenangan  yang  ada  sebelumnya.  Badan  legislatif  menciptakan kewenangan  mandiri  dan  bukan  perluasan  kewenangan  sebelumnya  dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan  dari  kewenangan  atribusi  dari  suatu  organ  (institusi)  pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat  suatu  pemindahan  kewenangan  tetapi  pemberi  mandat  (mandator) memberikan  kewenangan  kepada  organ  lain  (mandataris)  untuk  membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, namun demikian kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. 16
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum  yang ada (konstitusi), sehingga  kewenangan  tersebut  merupakan  kewenangan  yang  sah,  dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan di dukung oleh sumber kewenangan  tersebut.  Stroink  menjelaskan    kewenangan  organ  (institusi) Pemerintah  adalah  suatu  kewenangan  yang  dikuatkan  oleh  hukum  positif  guna mengatur  dan  mempertahankannya,  tanpa  kewenangan  tidak  dapat  dikeluarkan suatu  keputusan  yuridis  yang  benar. 17 S umber  kewenangan  yang  sangat  penting bagi suatu negara hukum demokratis yang mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. 18
Pada  delegasi  ditinjau  dari  segi  prosedur  pelimpahannya,  kewenangan delegasi pelimpahan wewenang terjadi dari suatu organ Pemerintah kepada organ pemerintahan  lainnya  yang  dilakukan  dengan  peraturan  perundang-undangan,
16 .   Lutfi Effendi, Pokok -Pokok Hukum Adminstrasi Negara, Malang: Bayumedia, 2004, hlm. 18.
17 .  F.A.M.  Stroink,  Dalam  Abdul  Rasyid  Thalib, Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan Aplikasinya  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia, Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2006, hlm. 219.
18 .  Marbun  SF, Peradilan  Adminisrasi  dan  Upaya  Administrasi  di  Indonesia ,  Jogyakarta:  UII Press, 2005. hlm. 126.
sedangkan pada mandat pelimpahan wewenang terjadi umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dan atasan, kecuali dilarang secara tegas. 19 Di tinjau dari segi tanggungjawab  dan  tanggunggugat,  pada  delegasi  tanggung  jawab  dan tanggunggugatnya  beralih  pada  delegataris,  sedangkan  pada  mandat  tetap  berada pada pemberi mandat ( mandans ).
Di  tinjau  dari  segi  pemberi  wewenang,  pada  delegasi  pemberi  wewenang tidak  dapat  menggunakan  wewenang  itu  kecuali  setelah  ada  pencabutan  dengan berpegang  pada  asas contraries  actus (penyimpangan),  sedangkan  pada  mandat pemberi  wewenang  mandat  setiap  saat  dapat  menggunakan  sendiri  wewenang yang  dilimpahkan  itu.  Kewenangan  mandat adalah  kewenangan  yang  bersumber dari  proses    atau  prosedur  pelimpahan  dari  pejabat  atau  badan  yang  lebih  tinggi kepada  pejabat  yang  lebih  rendah.  Pengertian  mandat  menurut  hukum administrasi  berbeda  dengan  pengertian  mandat  dalam  hukum  tata  negara,  jika dikaitkan  dengan  penjelasan  UUD  1945  yang  merujuk  kepada  hubungan fungional  antara  MPR  dan  Presiden  sebagai  mandataris  MPR.  Jadi  yang digunakan bukan istilah delegasi (delegataris).
Menurut  Bintan  Saragih,  istilah  mandat  berasal  dari  J.J  Rousseau kemudian melahirkan dua macam teori mandat,  yakni teori mandat imperatif dan teori mandat bebas . Menurut teori mandat imperatif si wakil menjadi wakil karena memperoleh  instruksi  tegas  dan  telah  ditentukan  dengan  rinci  oleh mandans, sedangkan  menurut  teori  mandat  bebas,  mandataris  setiap  waktu  dapat  bertindak dan  tidak  tergantung  dari  instruksi  yang  diberikan  oleh  mandans.  Jadi  seorang mandataris  dapat  bertindak  bebas  karena  ia  telah  memperoleh  kepercayaan  dari mandans . 20 Mengenai  rumusan  pengertian  dari  mandat,  Philipus  M.  Hadjon , menjelaskan bahwa : 21
”Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu  atribusi  atau  delegasi.  Oleh  karena  mandat  merupakan  suatu pelimpahan  wewenang  kepada  bawahan.  Pelimpahan  ini  bermaksud
19 .  Philipus  M.  Hadjon, Fungsi  Normatif  Hukum  Adminstrasi  Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan Yang  Bersih ,  Pidato  Peresmian  Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  Dalam  Ilmu  Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya: 1994, hlm. 8.
20 .  Bintan  Siragih, MPR  RI,  Suatu  Pemikiran  tentang  MPR  di  Masa  Mendatang ,  Gaya  Media Pratama, Jakarta: 1992, hlm. 27.
21 . Philipus M. Hadjon, Op.Cit, hlm. 7.
memberi  wewenang  kepada  bawahan  untuk  membuat  keputusan  a.n. pejabat TUN  yang memberi mandat.  Keputusan itu merupakan keputusan pejabat TUN yang memberi mandat. Dengan demikian tanggungjawab dan tanggung-gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  melandasinya  karena mandat  merupakan  hal  rutin  dalam  hubungan  intim-hirarkis  organisasi pemerintahan”.
Berbagai  cara  untuk  memperoleh  kewenangan  bagi  para  penyelenggara pemerintahan/negara, inti dari dari semua itu idak lepas dari asas legalitas dalam HAN,  bahwa  semua  perbuatan  dan  keputusan  pejabat  administrasi  harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jika  tidak  adanya  norma  dan  atau  norma  tersamar,  asas  kewenangan  tersebut harus menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ( Principle of Proper Administration). Menentukan suatu tindakan maka harus mencakup 2 hal  utama: Pertama , adanya kewenangan sebagai sumber munculnya suatu tindakan. Kedua, adanya  norma  atau  substansi  norma,  apakah  norma  yang  sudah  jelas  ataupun masih  merupakan  norma  tersamar.  Norma  tersamar  ini  yang  kemudian memunculkan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik ( Principle of Proper  Administration). Oleh  karena  itu,  prinsip  dasar  kewenangan : Pertama , pejabat  administrasi  bertindak  dan  mengambil  keputusan  atas  dasar  kewenangan yang  dimilikinya. Kedua, kewenangan  yang  dipergunakan  harus  dapat dipertanggungjawabkan dan diuji baik oleh norma hukum atau asas hukum.
Menurut Eko  Prasojo , 22 kewenangan  selalu  melekat  terhadap  orang, terhadap  urusan,  dan  pemberi  kewenangan.  Wewenang  sendiri  merupakan  hak yang  dimiliki  oleh  badan  atau  pejabat  atau  penyelenggara  negara  lainnya  untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam  kewenangan  terdapat  beberapa  wewenang  yang  di  dalam  wewenang  itu sendiri  ada  hak-hak  tertentu  yang  terkandung.  Kewenangan  pejabat  administrasi berasal  dari  undang-undang  yang  dibuat  oleh  legislatif  melalui  suatu  legitimasi yang demokratis. Pemikiran negara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa ingin  memberikan  kewajiban-kewajiban  kepada  masyarakat,  maka  kewenangan
22 . http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111020070316AAWOiF8 ,  diunduh  pada tanggal 25 Oktober 2017.
itu harus diatur dalam undang-undang. Sengketa kewenangan, klaim penggunaan wewenang  yang  dilakukan  oleh  dua  pejabat  pemerintahan  atau  lebih  yang disebabkan  oleh  tumpang  tindih  atau  tidak  jelasnya  pejabat  pemerintahan  yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan. Sengketa itu sendiri mencakup 3 hal, yakni lokus (tempat), tempus (waktu), dan materi.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon, 23 Istilah  wewenang  disejajarkan  dengan istilah  “ bevoegdheid ”  dalam  istilah  hukum  Belanda.  Kedua  istilah  ini  terdapat sedikit  perbedaan  yang  teletak  pada  karakter  hukumnya,  yaitu  istilah “ bevoegdheid ”  digunakan  baik  dalam  konsep  hukum  publik  maupun  dalam konsep  hukum  privat,  sementara  istilah  wewenang  atau  kewenangan  selalu digunakan  dalam  konsep  hukum  publik.  Sebagai  konsep  hukum  publik, wewenang ( bevoegdheid ) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum ( rechsmacht ), dimana  konsep  tersebut  di  atas,  berhubungan  pula  dalam  pembentukan besluit (keputusan  pemerintahan)  yang  harus  didasarkan  atas  suatu  wewenang. 24
Selanjutnya dikatakan, kekuasaan hukum terkait dengan wewenang dalam bidang hukum  publik  terutama  dalam  hukum  administrasi  pemerintahan.  Kekuasaan hukum  menunjuk  kepada  wewenang  Pemerintah  Pusat  dan  diatur  dalam  norma pemerintahan.  tetapi  tidak  demikian  pada  delegasi.  Berkaitan  dengan  asas legalitas,  kewenangan  tidak  dapat  didelegasikan  secara  besar-besaran,  tetapi hanya  mungkin  dibawah  kondisi  bahwa  peraturan  hukum  menentukan  mengenai kemungkinan  delegasi  tersebut.  Delegasi  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut: 25
1. delegasi  harus  definitif,  artinya  delegasn  tidak  dapat  lagi  menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi  harus  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan,  artinya delegasi  hanya  dimungkinkan  jika  ada  ketentuan  yang  memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban  memberi  keterangan  (penjelasan),  artinya  delegans  berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
23 .  Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang ,  Majalah  Yuridika,  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga, Nomor 5 & 6 Edisi September sampai Desember, Surabaya: 1997, hlm. 1.
24 . Ibid.
25 . Ibid, hlm. 5.
5. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Berbagai  pengertian  mengenai  wewenang  sebagaimana  dikemukakan  di atas,  walaupun  dirumuskan  dalam  bahasa  yang  berbeda,  namun  mengandung pengertian  bahwa  wewenang  itu  memberikan  dasar  hukum  untuk  bertindak  dan mengambil  keputusan  tertentu  berdasarkan  wewenang  yang  diberikan  atau melekat  padanya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dengan  kata  lain  bahwa  kewenangan  itu  haruslah  jelas  diatur  secara  jelas  dan ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  berarti, bahwa perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan di bidang pertanahan hanya  dapat  dilakukan  apabila  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan memiliki  wewenang  untuk  itu,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Philipus  M. Hadjon , yakni, bahwa: 26
”...minimal  dasar  kewenangan  harus  ditemukan  dalam  suatu  undang- undang,  apabila  penguasa  ingin  meletakan  kewajiban-kewajiban  di  atas para  warga  masyarakat,  dengan  demikian  di  dalamnya  terdapat  suatu legitimasi  yang  demokratis.  Melalui  undang-undang,  parlemen  sebagai pembentuk  undang-undang  yang  mewakili  rakyat  pemilihnya  ikut menentukan kewajiban-kewajiban apa yang pantas bagi warga masyarakat. Dari  sini,  atribusi  dan  delegasi  kewenangan  harus  didasarkan  undang- undang  formal,   setidak-tidaknya  apabila  keputusan  itu  meletakan kewajiban-kewajiban pada masyarakat”.
Sumber  kewenangan  dapat  dilihat  pada  konstitusi  setiap  negara  yang memberi  suatu  legitimasi  kepada  badan-badan  publik  untuk  dapat  melakukan fungsinya. 27 Perwujudan  dari  fungsi  pemerintahan  sebagaimana  dikemukakan  di atas,  itu  nampak  pada  tindakan  pemerintahan  ( besturrshandelingen )  yang  dalam banyak  hal  merupakan  wujud  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh  organ-organ maupun  badan  pemerintahan.   Dalam  melaksanakan  fungsinya  (terutama berkaitan  dengan  wewenang  pemerintahan),  Pemerintah  mendapatkan  kekuasaan
26 .  Philipus  M.  Hadjon, (et.al), Pengantar  Hukum  Adminstrasi  Indonesia_Introduction  to Indonesian  Adminstrative  Law, Gajah  Mada  University  Press,  Yogyakarta:  2002,  hlm. 130.
27 . Titiek Sri Djamiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indoensia, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, hlm. 60.
atau  kewenangan  itu  bersumber  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang- undang.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  bahwa  Presiden  (eksekutif)  dan Kekuasaan  kehakiman  (yudikatif)  sama-sama  memiliki  kekuasaan  atau kewenangan  yang  jelas,  termasuk  ruang  lingkup  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh masing-masing  lembaga  Negara  tersebut.  Kekuasaan  atau  kewenangan  Presiden dalam  memberi  grasi  diatur  dalam  UUD  1945  sebagaimana  ketentuan  Pasal  14 ayat  (1),  yang  menyatakan: “Presiden  memberi  grasi  dan  rehabilitasi  dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.
Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara personal diri Presiden, melainkan ada keterlibatan  pihak  lain,  dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  sebagai  pihak  yudikatif dan  termasuk  ruang  lingkup  kekuasaan  kehakiman. Hal  ini  berarti  kekuasaan Presiden  dalam  memberi  grasi  dan  rehabilitasi  pada  seseorang  bukan  sebagai kekuasaan  subyektif  dari  Presiden,  karena  masih  melibatkan  kekuasaan  Negara yang  lain,  meskipun  sifatnya  sebagai  pertimbangan.  Mengenai  sejaumana  daya ikat  nilai  pertimbangan  itu  UUD  1945  tidak  menjelaskan,  hal  ini  membawa spekulasi  penafsiran,  bahwa  perkataan  „pertimbangan‟  dapat  mengikat  bagi Presiden  dalam  memutus  pemberian  grasi,  dan  dapat  pula  diindahkan  atau diabaikan.
Seharusnya  karena  itu  diatur  dalam  UUD  1945,  maka  istilah „pertimbangan‟  yang  tertera  dalam  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  UUD  1945, mengikat bagi Presiden. Artinya pemberian grasi meskipun itu hak Presiden untuk memberinya,  tetapi  memutuskan  pemberian  grasi  itu  harus  atas  pertimbangan Mahkamah  Agung.  Tanpa  adanya  pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung pemberian grasi oleh Presiden tidak sah secara konstitusional.
Begitu  pula  kekuasaan  atau  kewenangan  kehakiman  (pengadilan)  juga diatur  dalam  UUD  1945,  kehususnya  ketentuan  Pasal  24  sampai  dengan  Pasal 24A.  Pelaksanan  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  secara  mandiri,  artinya  bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun termasuk  lembaga-lembaga  Negara  yang  lain.  Hal  ini  berarti,  segala  bentuk
putusan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  sebagai  putusan  yang  harus  dinilai benar  dan  adil  secara  hukum.  Karena  tujuan  penyelenggaraan  peradilan  oleh kekuasaan kehakiman, guna menegakkan hukum dan keadilan.

## 2. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan.
Putusan  pengadilan  merupakan  putusan  yang  dilatarbelakangi  karena adanya  permasalahan  atau  persoalan  hukum  baik  karena  permasalahan  hukum sepihak maupun permasalahan hukum  dua pihak.  Baik  dalam hal  hukum  pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi Negara. Dalam Hukum Administrasi Negara  dikenal  istilah  perbuatan  hukum  publik  yang  bersegi  satu (eenzijdige publiekrechtelijke  handeling) dan  perbuatan  hukum  publik  yang  bersegi  dua
(tweezijdige publiekrechttelijke handeling) . 28
Menurut  sifatnya  ada  3  (tiga)  macam  putusan,  yaitu  (1).Putusan  yang bersifat declaratoir ;  (2).  Putusan  yang  bersifat constitutief ;  (3).  Putusan  yang bersifat condemnatoir. Putusan declaratoir adalah  putusan  yang  hanya  sekedar menerangkan  atau  menetapkan  suatu  keadaan  saja  sehingga  tidak  perlu dieksekusi,  demikian  juga  putusan constitutief, yang  menciptakan  atau menghapuskan  suatu  keadaan,  tidak  perlu  dilaksanakan.  Putusan condemnatoir merupakan  putusan  yang  dapat  dilaksanakan,  yaitu  putusan  yang  berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.
Setiap putusan pengadilan harus dipandang dan nilai sebagai putusan yang terlepas dan bebas dari pengaruh lembaga-lembaga diluar yudisial, hal ini karena prinsip  kekuasaan  kehakiman  merupakan  prinsip  yang  independen  dan  merdeka. Sehingga  setiap  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  hakim  sebagai  bentuk  dari kebenaran hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemisahan kekuasaan juga terkait erat  dengan independensi  peradilan. Prinsip  pemisahan kekuasaan  (separation of power) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif.  Bahkan,  dalam  memahami  dan menafsirkan  undang-undang  dasar  dan  undang-undang,  hakim  harus  independen
28 SF Marbun dan Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Keenam, 2011, hlm. 69-70.
dari  pendapat  dan  bahkan  dari  kehendak  politik  para  perumus  undang-undang dasar  dan  undang-undang  itu  sendiri  ketika  perumusan  dilakukan.  Meskipun anggota Parlemen dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mencerminkan kedaulatan  rakyat  dalam  menentukan  kebijakan  kenegaraan,  kata  akhir  dalam memahmi maksudnya tetap berada di tangan para hakim. 29
Bila  kita  mencermati  pendapat  di  atas,  maka  sebuah  putusan  pengadilan harus  di  landasi  dan  di  latarbelakangi  dengan  kemampuan  atau  sumber  daya manusia dari para hakim yang mampuni. Tanpa landasan pengetahuan para hakim yang tepat dan benar, maka sifat independensi dari prinsip pengadilan itu selalu di pertanyakan.  Faktanya  saat  ini,  meskipun  para  hakim  yang  sedang  menjalankan kewenangannya secara akademik ilmu hukum sudah tidak diragukan lagi ilmunya, tetapi  keluhan  dari  masyarakat  masih  saja  ada,  terkait  dengan  kualitas  putusan yang  dihasilkan.  Apalagi  secara  nyata  kemampuan  hakim  itu  dari  awal  sudah dinilai tidak kredibel, maka  yang akan terjadi bukan hanya keluhan tetapi cacian terhadap kehormatan dan indeoendensi pengadilan di pertanyakan.
Prinsip-prinsip  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  di  jamin  secara konstitusional  dalam  UUD  1945  dan  berbagai  undang-undang  yang  mengatur kekuasaan kehakiman dan badan peradilan, tetapi saat ini makin banyak keluhan. Hakim  di  Indonesia  sama  sekali  tidak  bebas  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi yudisialnya.  Tidak  kurang  dari  kalangan  hakim  sendiri  yang  menuntut  berbagai perbaikan  untuk  menjamin  kebebasan  mereka.  Salah  satu  tuntutan  itu  agar Pemerintah tidak turut  serta mengurusi  hal-hal  yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman  yaitu  urusan  organisasi,  administrasi  dan  keuangan.  Ada  empat katagori  pokok  yang  akan  menjamin  kebebasan  hakim,  yaitu,  unsur-unsur  yang bersifat  politik,  kebebasan  hakim  dalam  proses  hukum,  pelecehan  kekuasaan kehakiman (contempt of court), dan yang berkaitan dengan masa kerja hakim. 30
Pentingnya adanya pembangian atau pemisahan kekuasaan antar lembaga Negara, agar kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
29 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, Jakarta:  Rajawali  Press,  Cetakan Keempat, 2012, hlm. 311.
30 Bagir  Manan, Teori  dan  Politik  Konstitusi, Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  UII  Press,  Cetakan Kedua, 2004, hlm. 101.
Negara  dapat  dimaksimalkan.  Pembagian  kekuasaan  negara  kedalam  lembaga- lembaga  negara  juga  sejalan  dengan  logika  demokrasi  yang  menghendaki diferensiasi  peran  antarlembaga  negara  dan  situasi  saling  mengawasi antarlembaga  negara  guna  menghindari  pemusatan  dan  penyalahgunaan kekuasaan,  pengaturan  dan  pembatasan  kekuasaan  itu  juga  menjadi  ciri konstitusionalisme  dan  juga  merupakan  tugas  dari  konstitusi  sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat  dikendalikan. 31 Kekuasaan kehakiman  sejak  awal  kemerdekaan  diniatkan  sebagai  cabang  kekuasaan  yang terpisah  dari  lembaga-lembaga  politik  seperti  legislatif  dan  Presiden  serta memiliki hak untuk menguji yakni hak menguji formil (formele toetsingrecht) dan hak menguji meteril (materiele toetsingrecht) . 32
Ketika  putusan  sudah  dijatuhkan  kepada  subyek  hukum,  maka  yang dijatuhkan  hukuman  itu  secara  hukum  di  nilai  telah  melakukan  perbuatan  yang melanggar  hukum.  Putusan  yang  dimaksud  merupakan  putusan  yang  sifatnya condemnatoir . Setiap  pelanggaran  norma  hukum  pada  dasarnya  harus  dikenakan sanksi,  setiap  pembunuhan,  setiap  pencurian,  harus  ditindak,  pelakunya  harus dihukum. 33 Jadi  hukuman  sebagai  konsekuensi  atas  telah  dilakukannya  sebuah perbuatan yang oleh hukum dilarang untuk dilakukan.
Putusan  pengadilan  bagian  dari  bentuk  hukum  Negara  yang  mengikat subyek  hukum.  Namun  daya  ikat  putusan  pengadilan  sebagai  hukum  hanya terbatas  pada  pihak-pihak  yang  ada  hubungannya  dengan  isi  putusan  tersebut. Hukum  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  sesuatu kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya  tersebut. Pengalokasian  kekuasaan  ini  dilakukan  secara  terukur,  dalam  arti  ditentukan keluasan  dan  kedalamannya.  Kekuasaan  demikian  itulah  yang  disebut  sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut
31 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm 512.
32 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010, hlm  138,  lihat  juga  dalam  Abu  Daud  Bisroh Sistem  Pemerintahan  Republik  Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 2001, hlm.57
33 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, Cetakan Kelima, 2014, hlm. 29.
sebagai  hak, melainkan  hanya kekuasaan tertentu saja,  yaitu  yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. 34
Terkait  dengan  kekuatan  hukum  putusan  pengadilan,  dapat  dilihat  dari sifat  putusan  itu  sendiri.  Dalam  pengertian,  bahwa  kekuatan  hukum  sebuah putusan  pengadilan  bergantung  pada  sifat  putusannya.  Karena  tidak  semua putusan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  memiliki  sifat  yang  sama.  Sedangkan dalam  putusan  yang  mengilhami  cikal  bakal  adanya  pemberian  grasi  oleh Presiden,  sifat  putusannya  adalah  putusan condemnatoir ,  yaitu  putusan  yang memerlukan  penghukuman  karena  adanya  kesalahan  yang  dilakukan.  Sedangkan kekuatan  hukum  dari  putusan  tersebut  berbeda  dengan  sifat  putusan  yang  lain, karena putusan condemnatoir harus di eksekusi.

## 3. Kepastian Hukum Dalam Putusan.
Salah satu tujuan hukum menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum sangat  dibutuhkan  oleh  subyek  hukum,  agar  terhindari  dari  tindakan  dan perbuatan  yang  oleh  hukum  di  nilai  sebagai  perbuatan  atau  tindakan  sewenang- wenang yang pada akhirnya merugikan. Secara sederhana, kepastian memiliki arti ketentuan,  ketetapan,  sedangkan  jika  kepastian  itu  digabungkan  dengan  kata hukum  menjadi  kepastian  hukum  memiliki  arti  perangkat  hukum  suatu  Negara yang  mampu  menjamin  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  Negara. 35 Berdasarkan pemaknaan  kepastian  yang  sederhana  tersebut  di  atas,  maka  di  dalam  kepastian hukum  mengandung  nilai-nilai  perlindungan  bagi  setiap  warga  Negara  sekaligus pelaksanaan  kewajiban  yang  seharusnya  dilakukan.  Antara  hak  dan  kewajiban selalu  menjadi  isi  dari  hukum,  lebih-lebih  hukum  itu  dikaitkan  dengan  subyek atau peristiwa hukum konkret yang terjadi.
Kepastian  hukum  merupakan  nilai  keseimbangan  antara  kepentingan- kepentingan  dari  subyek  hukum.  Dengan  kepastian  hukum  diantara  para  pihak tidak  lagi  saling  mengklaim  dan  saling  menyalahkan  satu  dengan  pihak  lainnya, karena  sudah  ada  kepastian.  Dalam  hal  hukum  keperdataan,  kepastian  hukum
34 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.
35 Fernando  M.  Manullang, Menggapai  Hukum  Berkeadilan,  Tinjauan  Hukum  Kodrat  dan Antinomi Nilai, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007, hlm. 91-92.
dapat  terjadi  bukan  karena  adanya  putusan  pengadilan  yang  inkrah,  melainkan karena  antara  pihak  sudah  lagi  tidak  mempersoalkan  hal-hal  yang  awalnya  di jadikan persoalan hukum. Dengan perkataan lain, kepastian hukum juga dibangun dan terjadi karena adanya kesepakatan dan kesepahaman para pihak (damai).
Begitu  pula  kepastian  hukum  yang  melalui  proses  pengadilan  merupakan putusan yang sudah tidak ada lagi ruang untuk dilakukannya upaya-upaya hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kepastian hukum  itu  putusan  yang  final  dan  mengikat  para  pihak  yang  bermasalah  dengan hukum, tidak melihat apakah putusan itu di nilai adil atau tidak.

## C. Grasi Hak Istimewa Presiden.
Atas  nama  jabatan  baik  sebagai  kepala  Negara  dan  kepala  pemerintahan, dalam  hal-hal  tertentu  Presiden  memiliki  hak-hak  istimewa  yang  diberikan  oleh hukum,  dimana  hak  istemewa  tersebut  tidak  dimiliki  oleh  lembaga-lembaga Negara  lain  seperti  lembaga  legislatif  dan  lembaga  yudikatif.  Hak  istimewa  ini pada  prinsipnya  sebagai  bentuk  penghargaan  Negara  yang  tertinggi  kepada Presiden. Namun demikian, pelaksanaan dari hak istimewa tersebut harus di atur dalam  peraturan  perundang-undangan,  baik  menyangkut  tujuannya  maupun kriteria  penggunaan  hak  istimewa  itu,  agar  pelaksanaan  dari  hak  istemewa  itu tidak disalahgunakan oleh pemegang hak, dalam hal ini Presiden.
Grasi atau pengampunan, bagian yang menjadi hak istimewa yang dimilki oleh  Presiden.  Hak  ini  baru  dapat  diberikan  oleh  Presiden  kepada  seseorang tertentu,  setelah  orang  tersebut  di  vonis  bersalah  dan  mengakui  kesalahan  yang dilakukan.  Artinya  grasi  hanya  dapat  diberikan  kepada  seseorang  yang  secara hukum ia telah tuntas melalui jalan upaya hukum biasa dan hukum luar biasa. Hal ini  berarti  grasi  itu  terlepas  dari  proses  pengadilan  yang  ada.  Namun  demikian, antara pemberian grasi dan kekuasaan kehakiman masih terdapat hubungan yang secara konstitusional diatur. Pemberian grasi oleh Presiden kepada seseorang yang secara  hukum  bersalah,  diperlukan  pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung.  Nilai filosofis  pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung  atas  pemberian  grasi  itu,  semata- mata  karena  pemberian  grasi  tersebut  diawali  dari  adanya  putusan  pengadilan
yang  inkrah,  dimana  putusan  pengadilan  tersebut  dilakukan  oleh  lembaga pengadilan dibawah kekuasaan kehakiman.
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Presiden memberi  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah Agung.  UUD  1945  tidak  menjelaskan  secara  rinci  alasan-alasan  baik  pemberian grasi dan rehabilitasi sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1)  UUD  1945.  Kewenangan  Presiden  dalam  memberi  grasi  dan  rehabilitasi kepada  pihak  yang  dikehendaki  berbeda  dengan  hak  prerogatif  Presiden  dalam mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu). Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945 menyatakan:
(1) Dalam  hal  ikhwal  kepentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang.
(2) Peraturan  Pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus di cabut.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  kalau  pemberian  grasi  oleh  Presiden memerlukan  pertimbangan  Mahkamah  Agung,  sedangkan  kekuasan  Presiden dalam mengeluarkan Perppu di syaratkan Negara dalam keadaan maka penetapan Perppu oleh Presiden harus memenuhi syarat-syarat yang berupa bahwa Perppu di keluarkan  karena  ikhwal  kepentingan  yang  memaksa,  yang  terjadi  di  Negara.  Di samping  itu  Perppu  untuk  diakui  sebagai  UU  harus  mendapat  persetujuan  DPR, dan  bila  DPR  tidak  memberi  persetujuan,  Perppu  tersebut  harus  di  cabut  oleh Presiden.  Sedangkan  pemberian  grasi  dan  rehabilitasi  pada  seseorang  oleh Presiden  tidak  memerlukan  keterlibat  DPR,  dan  tidak  perlu  pula  Negara  dalam keadaan  genting  dan  memaksa.  Namun  pemeberian  grasi  dan  rehabilitasi  hanya memerlukan pertimbangan Mahkamah Agung.
Bila  kita  telusuri  secara  mendalam,  keterlibatan  Mahmah  Agung  terkait dengan pemberian grasi  dan rehabilitasi tersebut, karena   dilatarbelakangi bahwa putusan bersalah bagi  seseorang karena diawali  oleh adanya putusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang notabene pengadilan itu dibawah hierarki  dari  Mahkamah  Agung.  Alasan  apa  yang  menjadikan  Presiden  memberi
grasi  dan  rehabilitasi  kepada  seseorang  UUD  1945  tidak  mengaturnya.  Hal  ini dapat menimbulkan interpretasi yang beragam dari para ahli hukum.
Salah  satu  yang  paling  dekat  alasan  konseptualnya  terkait  dengan pemberian  grasi  dan  rehabilitasi  oleh  Presiden  kepada  seseorang  adalah menggunakan  pendekatan  subyektifitas  dari  Presiden.  Presiden  yang  mengetahui secara detail layak atau tidaknya seseorang itu mendapatkan grasi dan rehabilitasi dari  negara.  Sebab  itu,  juga  tidak  menutup  kemungkinan  pertimbangn  politik menjadi  bagian  alasan  atas  keluarnya  grasi  dan  rehabilitasi  itu.  Kepentingan Presiden kepada orang  yang akan diberikan grasi dan rehabilitasi itu menjadi hal yang  rasional  bagi  kita  untuk  menduganya.  Pada  tahun  2017  ini  setidaknya  dua kali  Presiden  mengenluarkan  grasi  dan  rehabilitasi  kepada  terpida. Pertama, pemberian  grasi  dan  rehabilitas  kepada  warga  Australia  yang  telah  di  vonis bersalah dipengadilan Denpasar Bali dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, pemberian  grasi  dan  rehabilitasi  kepala  mantan  ketua  KPK  Antasari Azhar.
Bila ditelusuri  secara mendalam, kedua orang  yang telah diberi  grasi  dan rehabilitasi  tersebut,  memiliki  tujuan  tertentu.  Meskipun  pemberian  grasi  dan rehabilitasi  itu  bagian  dari  hak  Presiden  yang  diberikan  oleh  hukum.  Namun bukan  berarti  hak  tersebut  digunakan  atas  kehendaknya,  tanpa  melihat  sisi kewajiban  apa  yang harus  dilakukan oleh pemegang hak. Karena antara hak dan kewajiban satu sisi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

## D. Penutup
Dalam  Negara  hukum  legalitas  menjadi  dasar  utama  bagi  penyelenggara Negara khususnya dalam memutus sesuatu yang terkait dengan hak dan kewajiban warga  Negara.  Presiden  sebagai  pihak  eksekutif  dan  Mahkamah  Agung  pihak yudikatif,  keduanya  sebagai  lembaga  Negara  yang  secara  konstitusional  diatur dalam  UUD  1945.  Kedua  lembaga  Negara  tersebut  memiliki  ruang  lingkup kekuasaan  atau  kewenangan  yang  berbeda.  Salah  satu  kekuasaan  Presiden memberi  grasi  dan  rehabilitas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  UUD 1945.  Sedangkan  kekuasaan  Mahkamah  Agung  salah  satunya  diatur  dalam
ketentuan  Pasal  24A  ayat  (1)  UUD  1945,  menyatakan:  Mahkamah  Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah  undang-undang,  terhadap  peraturan  undang-undang,  dan  mempunyau wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Grasi  atau  pengampunan  merupakan  kekuasaan  Presiden  yang  diberikan kepada  seseorang  atau  beberapa  orang  yang  secara  hukum  telah  mengakui kesalahannya  dengan  dibuktikan  putusan  pengadilan  yang  inkrah.  Tetapi  dalam memutus  pemberian  grasi  tersebut  Presiden  harus  mendapat  pertimbangan  dari Mahkamah  Agung  (yudikatif).  Dengan  demikian,  kekuasaan  Presiden  dalam  hal memberi  grasi  memiliki  sifat  korelatif  dengan  kekuasaan  yudikatif. Namun demikian,  pemberian  grasi  secara  substantif  tidak  ada  hubungan  secara  langsung dengan  proses  pengadilan  dan  putusan  pengadilan.  Karena  pemberian  grasi  baru dapat dilakukan oleh Presiden, ketika putusan itu sudah inkrah.
Sedangkan  kepastian  hukum  dan  kekuatan  hukum  putusan  pengadilan terjadi ketika putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga sudah  memberi  kepastian  secara  hukum  pihak  mana  yang  secara  hukum  telah dinilai  melanggar  hukum  begitu  sebaliknya.  Tidak  semua  putusan  pengadilan memiliki  sifat  eksekutorial,  hanya  putusan  yang  bersifat condemnatoir , merupakan putusan pengadilan yang memerlukan eksekusi.

## Daftar Pustaka

## Buku:
A  Gunawan  Setiardja, Dialektika  Hukum  dan  Moral  dalam  Pembangunan Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
Abu  Daud  Bisroh, Sistem  Pemerintahan  Republik  Indonesia, Jakarta:  Bina Aksara, 2001.
Bagir  Manan, Teori  dan  Politik  Konstitusi, Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  UII Press, Cetakan Kedua, 2004.
Bintan  Siragih, MPR  RI,  Suatu  Pemikiran  tentang  MPR  di  Masa  Mendatang , Gaya Media Pratama, Jakarta: 1992.
F.A.M.  Stroink,  Dalam  Abdul  Rasyid  Thalib, Wewenang  Mahkamah  Konstitusi dan  Aplikasinya  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Fernando  M.  Manullang, Menggapai  Hukum  Berkeadilan,  Tinjauan  Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007. H. Murtir Jeddawi, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Total Media, 2012.
Indroharto, Asas-asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik, dalam  Paulus  Efendi Lotulung,  Himpunan  Makalah, Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta: 1993.
J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch adminstrative Law, Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998.
Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan Keempat, 2012.
Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
Lutfi  Effendi,  Pokok -Pokok  Hukum  Adminstrasi  Negara, Malang:  Bayumedia, 2004.
Marbun  SF, Peradilan  Adminisrasi  dan  Upaya  Administrasi  di  Indonesia , Jogyakarta: UII Press, 2005.
Mariam Budiardjo , Dasar-Dasar Ilmu Politik, J akarta: Gramedia Pustaka Utama,
1998.
Philipus M. Hadjon, (et.al), Pengantar Hukum
Adminstrasi
Indonesia_Introduction  to  Indonesian  Adminstrative  Law, Gajah  Mada University Press, Yogyakarta: 2002.
Prajudi  Atmosudirjo, Hukum  Administrasi  Negara ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1981.
Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indoensia, 1998.
Sadjijono, Bab-Bab  Pokok  Hukum  Administrasi ,    LaksBang  Press,  Yogyakarta 2011.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
SF  Marbun  dan  Mahfud  MD,  Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Keenam, 2011.
Stout  HD, de  Betekenissen  van  de  wet ,  Dalam  Irfan  Facruddin, Pengawasan Peradilan Adminstrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni, 2004.
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, Cetakan Kelima, 2014.
Tata  Wijayanta, Aspek  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  Dalam Kaitannya  Dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga ,  Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 No. 2 Mei 2014.

## Sumber lainnya:
Ateng  Syafrudin, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Yang  Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.
Philipus  M.  Hadjon, Fungsi  Normatif  Hukum  Adminstrasi  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan  Yang  Bersih ,  Pidato  Peresmian  Penerimaan  Jabatan  Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya: 1994.
Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang ,  Majalah  Yuridika,  Fakultas  Hukum Universitas  Airlangga,  Nomor  5  &  6  Edisi  September  sampai  Desember, Surabaya: 1997.
Suwoto  Mulyosudarmo, Kekuasaan  dan  Tanggungjawab  Presiden  Indonesia, suatu  Penelitian  Segi-segi  Teoritik  dan  Yuridis  Pertanggungjawab Kekuasaan , Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.
Titiek  Sri  Djamiati, Prinsip  Izin  Usaha  Industri  di  Indoensia, Disertasi  Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111020070316AAWOiF8 ,diu nduh pada tanggal 25 Oktober 2017.