## Jurnal Warta LPM
p-ISSN: 1410-9344; e-ISSN: 2549-5631 DOI: https://doi.org/10.23917/warta.v26i1.1276

## Komparasi Peta Citra Satelit dengan Hasil Pemetaan Desa Gendayakan Melalui Program Data Desa Presisi
Rosma Dian Pertiwi*, Trevi Marisa, Wisnu Firmansyah, Kusumaningdyah Nurul Handayani, Eksa Rusdiyana Universitas Sebelas Maret, Indonesia Email : rosmadian12@student.uns.ac.id
Article Info Submitted: 21 November 2022
Revised: 13 December 2022 Accepted: 9 January 2023 Published: 18 January 2023 Keywords : Data Desa Presisi, Desa Gendayakan, Drone Participatory Mapping

## Abstract
The  mapping  activities  in  Gendayakan  Village  through  the  Data  Desa  Presisi (DDP)  program  have  the  aim  to  get  an  accurate  picture  of  the  situation  and condition of the village. This program uses a combination of approaches such as spatial, census, and participatory. This program involves the participation of the community  and  the  village  government  of  Gendayakan.  The  method  used  is  a Drone Participatory Mapping (DPM) with the steps carried out, namely (1) The first workshop as an initial socialization of DDP to the villagers; (2) training and capacity  building;  (3)  village  image  data  collection;  (4)  digitizing  to  identify village  datas;  (5)  census  with  MERDESA  application  by  enumerators;  (6) analysis  and  compilation  of  spatial  data  using  artificial  intelligence  in  the MERDESA  application;  (7)  the  second  workshop  to  present  the  results  of  the program  work  accountability.  In  practice,  residents  and  village  governments play  an  active  and  cooperative  role  so  as  to  facilitate  the  work  process.  The results  obtained  in  the  DDP  program  include:  (1)  conveying  the  urgency  of village mapping and the problems faced by the village to the government and residents of the Gendayakan village, (2) five village basic maps that are accurate and  able  to  show  the  thematic  village  potential  as  needed.  The  impact  of  this program is to increase awareness and understanding of the community towards mapping  and  village  problems  such  as  village  boundaries,  distribution  of settlements, distribution of infrastructure, and other problems. Mapping is very important and is expected to be followed up by the village government.

## Abstrak
Kegiatan  pemetaan  di  Desa  Gendayakan  melalui  program  Data  Desa  Presisi (DDP) memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran situasi dan kondisi desa yang akurat. Program ini merupakan penggabungan antara pendekatan spasial, sensus,  dan  partisipatif.  Pelaksanaan  program  ini  melibatkan  masyarakat  dan pemerintah  desa  Gendayakan.  Metode  yang  digunakan  menggunakan pendekatan  Drone  Participatory  Mapping  (DPM)  dengan  tahapan  yang dilakukan yaitu (1) Lokakarya satu sebagai sosialisasi awal DDP kepada warga desa; (2) pelatihan dan peningkatan kapasitas; (3) pengambilan data citra desa; (4) digitasi partisipasi untuk mengidentifikasi material desa; (5) sensus dengan aplikasi MERDESA oleh enumerator; (6) analisis dan penyusunan data spasial menggunakan kecerdasan buatan dalam aplikasi MERDESA; (7) lokakarya dua untuk  memaparkan  hasil  pertanggungjawaban  kerja  program.  Pada pelaksanaannya  warga  dan  pemerintah  desa  berperan  aktif  dan  kooperatif sehingga  mempermudah  proses  pengerjaan.  Hasil  yang  diperoleh  dalam program  DDP  antara  lain  :  (1)  tersampaikannya  urgensi  pemetaan  desa  dan permasalahan  yang  dihadapi  desa  kepada  pemerintah  dan  warga  desa Gendayakan,  (2)  lima  peta  dasar  desa  yang  akurat  dan  mampu  menunjukan potensi desa tematik sesuai dengan yang diperlukan. Dampak dari program ini adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman warga terhadap pemetaan dan
permasalahan  desa  seperti  batas  wilayah  desa,  persebaran  permukiman, persebaran infrastruktur, dan permasalahan lainnya. Pemetaan sangat penting dilakukan dan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik.  Menurut  Sari  dalam  Natalia  dan  Sjaf  (2021)  Pembangunan  Nasional  merupakan  serangkaian  usaha pembangunan  berkelanjutan  yang  meliputi  seluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Desa/kelurahan menjadi tingkat dasar yang menjadi objek wilayah pembangunan. Untuk menciptakan sebuah daerah yang lebih baik, harus dimulai dari paling bawah, yang dalam hal ini merupakan tataran desa/kelurahan. Fokus pemerataan pembangunan di tingkat desa/kelurahan tidak boleh diabaikan guna mendukung terbentuknya daerah yang makmur (Adeswastoto et al., 2022).
Menurut  Ratnadila  (2018)  arah  pembangunan  desa  adalah  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28, kualitas pembangunan desa di Indonesia dapat diukur melalui lima aspek  kesejahteraan  rakyat  sebagaimana  yang  menjadi  amanat  pondasi  negara,  yakni:  (1)  sandang,  pangan, papan; (2) pendidikan dan kebudayaan; (3) kesejahteraan, pekerjaan, dan jaminan sosial; (4) kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM; dan (5) infrastruktur dan lingkungan hidup. Menurut Natalia dan Sjaf (2021) pembangunan desa memerlukan standar pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi pembangunan desa sehingga menghasilkan kebijakan rekomendasi perbaikan kualitas. Standar pengukuran yang digunakan berupa indeks mengenai geografis dan pembangunan desa.
Pengukuran yang tepat memerlukan data yang akurat. Menurut Sjaf et al., (2020) ada tiga unsur penting untuk mendapatkan data yang akurat. Pertama, efisien, yaitu pengambilan data tidak memerlukan biaya besar. Kedua, efektif, yaitu proses pengambilan dan analisis data dilakukan oleh warga desa dengan bantuan pihak lain. Ketiga, presisi, yaitu data akurat sesuai dengan kondisi lapangan.
Persoalan data desa menjadi faktor hadirnya berbagai persoalan di pedesaan karena banyaknya data desa yang jauh dari keadaan riil di lapangan. Selama ini desa dan warganya selalu dipandang sebagai objek, padahal partisipasi warga desa sebagai subjek merupakan tonggak penting dalam membangun data desa yang akurat. Data  Desa  Presisi  (DDP)  hadir  untuk  mengambil  peran  dalam  mewujudkan  pembangunan  nasional  melalui pembangunan  kualitas  desa  berbasis  data  aktual.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memanfaatkan  DDP  dalam mengukur standar kualitas pembangunan desa (Natalia & Sjaf, 2022).
Pembentukan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memberikan  kesempatan  untuk menyelenggarakan DDP. Untuk merespon tujuh isu strategis yang memerlukan DDP dapat menggunakan hak rekognisi  dan  subsidiaritas  desa.  Ketujuh  isu  strategis  tersebut  hanya  dapat  berjalan  dengan  baik  jika berlandaskan  DDP.  Merujuk  pada  Natalia  &  Sjaf  (2021)  hubungan  isu  strategis  dan  peran  Data  Desa  Presisi dijelaskan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hubungan Isu Strategis Desa dan Peran Data Desa Presisi
No Isu Strategis Desa Peran Data Desa Presisi
1 Pemetaan desa Menyajikan peta tematik, dan transparansi serta akuntabilitas 2 Perencanaan desa Memberikan akurasi data, membuka ruang partisipas warga, mendorong BPJMDes dan BPKPDes yang tepat kebutuhan data 3 Kerjasama desa Menyajikan potensi desa secara utuh seperti vegetasi, sebaran komoditi, potensi ekonomi kawasan, kelembagaan kawasan, pola kerjasama antar desa, dan RPKP 4 Investasi masuk desa Menjadi dasar model pengembangan bisnis, sistem informasi desa/kawasan perdesaan, dan promosi desa 5 BUMDesa/BUMDesa Bersama Menjadi dasar model bisnis yang berbasis SDA lokal, sebaran unit usaha, manajemen pengelolaan dan kerjasama 6 Kejadian luar biasa Menyajikan potensi bencana desa, rob, kerusakan ekosistem/ekologi
7 Aset desa Menyajikan data desa presisi dan potensi aset, jumlah luasan serta peta persebaran aset dan pemanfaatannya
Hasil dari Data Desa Presisi yang berhubungan dengan salah satu isu strategis yaitu pemetaan desa adalah  lima  peta  dasar.  Peta  dasar  adalah  peta  kasar,  dengan  jumlah  fitur  minimal  yang  diperlukan  untuk membantu informan kunci menentukan orientasi di lokasi tertentu (Boissière et al., 2019). Peta dasar terdiri dari (a) Peta Orthophoto yang menunjukan informasi visual aktual permukaan bumi, (b) Peta Administrasi yang
meliputi  batas  RW,  penggunaan  lahan,  serta  sarana  dan  prasarana  umum,  (c)  Peta  Infrastruktur,  (d)  Peta Penggunaan  Lahan,  dan  (e)  Peta  Topografi  yang  menunjukan  bentuk  morfologi  permukaan  tanah  seperti pegunungan,  dataran  rendah,  dan  lembah.  Peta  dapat  digunakan  untuk  memetakan  potensi  desa.  Pemetaan potensi  desa merupakan salah  satu model  identifikasi  segala  sumber  daya  dan  permasalahan yang ada di desa (Adiputra, 2022). Potensi suatu desa dapat dilihat dalam bentuk peta desa apabila keterangan dalam peta dilengkapi  dengan  sumber  daya  lahan  maupun  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  tulang  punggung perekonomian desa tersebut (Riyanto et al., 2022). Peta yang biasanya ditemui terkadang tidak lengkap dan tidak memuat data terbaru. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dan perbaikan peta.
Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi strategis karena terletak di sebelah tenggara Provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memungkinkan berinteraksi dengan kedua provinsi tersebut. Kabupaten  Wonogiri  terdiri  dari  25  kecamatan,  termasuk  Kecamatan  Paranggupito.  Salah  satu  desa  yang terdapat di wilayah administrasi Kecamatan Paranggupito adalah Desa Gendayakan.
Kabupaten Wonogiri termasuk wilayah strategis namun terdapat beberapa desa yang masih tergolong daerah  tertinggal  salah  satunya  adalah  Desa  Gendayakan.  Menurut  Ratnadila  (2018),  Desa  tertinggal  adalah daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Indikator yang menjelaskan desa tertinggal erat kaitannya dengan bidang ekonomi (rendahnya standar hidup), sumber daya alam  (SDA),  sumber  daya  manusia  (SDM),  sarana  dan  prasarana,  karakteristik  wilayah  (seperti  lokasi  dan keadaan  geomorfologis),  rawan  bencana  dan  konflik,  serta  kebijakan  pembangunan  yang  tidak mengikutsertakan desa atau sangat jauh dari pusat pembangunan wilayah.
Oleh  karena  itu  perlu  adanya  penanganan  terhadap  desa  tertinggal  untuk  bisa  meningkatkan pembangunan desa. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Gendayakan juga memerlukan DDP yang memiliki  tingkat  keakuratan  dan  ketepatan  untuk  menggambarkan  situasi  dan  kondisi  sesungguhnya.  Hal tersebut dibutuhkan untuk transparansi penerima Bantuan Sosial (Bansos) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa. Selain itu, data presisi juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya konflik data dari level desa hingga pusat melalui Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Sjaf et al., 2020).
Dengan demikian, memproduksi Data Desa Presisi (DDP) adalah upaya atau langkah yang perlu dilakukan terutama di Desa Gendayakan. DDP hadir memberikan kesadaran sekaligus aksi partisipasi untuk menuju ke arah yang benar untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan (Sjaf et al., 2020). Program DDP  menggunakan  pendekatan  Drone  Participatory  Mapping  (DPM)  yang  merupakan  penggabungan  antara pendekatan  spasial,  sensus,  dan  partisipatif.  Menurut  Nain  (2019)  pendekatan  partisipasi  dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam tahapan pembangunan desa. DPM digunakan untuk mendapatkan data primer dan informasi mengenai desa.
Mengacu pada kebutuhan tersebut, Universitas Sebelas Maret (UNS) bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor  (IPB)  sebagai  salah  satu  wadah  yang  membentuk  agen  intelektual  dengan  tugas  Tridharma  Perguruan Tinggi berupaya ingin mengatasi masalah dalam pengelolaan data desa tersebut dengan mengadakan program kerja lingkup penerapan data desa presisi di desa tersebut. Mengambil studi kasus tersebut, peneliti bermaksud memberikan gambaran dan pemahaman mengenai desa Gendayakan melalui lima peta dasar yang merupakan hasil dari program Data Desa Presisi. Adapun permasalahan yang ingin diselesaikan dari kegiatan KKN DDP ini diantaranya, (1) Permasalahan terkait batasan wilayah desa dan kebenaran tampak citra satelit melalui pemetaan Peta Orthophoto; (2) Permasalahan terkait batasan administrasi dan ragam penggunaan lahan (land use) melalui pemetaan  Peta  Administrasi,  Penggunaan  Lahan  dan  Infrastruktur;  (3)  Permasalahan  terkait  kondisi  wilayah melalui pemetaan Peta Topografi.
2. METODE
Kegiatan Data Desa Presisi dilakukan di Desa Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan kegiatan yaitu bulan Juli sampai Agustus 2022. Partisipan yang berkontribusi dalam kegiatan meliputi 12 mahasiswa KKN yang berasal dari UNS dan IPB, pihak pemerintah desa, 14 orang perwakilan yang ditunjuk pihak RW dari setiap RT sebagai enumerator.
Data yang digunakan didapatkan menggunakan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM). Terdapat dua jenis data hasil DPM yaitu data spasial yang diperoleh menggunakan bantuan drone hingga membentuk peta kerja  dan  data  numerik  yang  diperoleh  melalui  sensus  menggunakan  aplikasi  MERDESA.  Menurut  Naufal, Asriadi  &  Absar  (2022)  dengan  menggunakan  drone,  hasil  dari  pemetaan  partisipatif  menjadi  lebih  detail, akurat, termasuk penerimaan data dan informasi yang lebih tinggi dari pihak di luar masyarakat/desa. Setelah menghasilkan peta orthophoto Desa Gendayakan berdasarkan hasil drone, maka peta kemudian dicetak untuk keperluan  pemetaan  partisipatif  (PM)  berbasis  drone  gambar-gambar  dengan  kombinasi  Focus  Group
Discussion (FGD). Menurut Firnawati, Kaswanto, dan Sjaf (2021) kombinasi antara PM dan FGD pada umumnya digunakan dalam bidang studi dan perancangan kawasan.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan DPM, yang meliputi tujuh tahap, yaitu (1) Lokakarya satu sebagai sosialisasi awal DDP kepada warga desa; (2) pelatihan dan peningkatan kapasitas dengan memberikan materi dan praktik orientasi dalam sensus Rumah Tangga (RT); (3) pengambilan data citra desa dengan  beberapa  kegiatan  seperti  penentuan  titik  koordinat  batas  desa,  penentuan  titik  terbang  drone, pengambilan  citra  desa  dengan  drone,  dan  penjahitan  foto  menjadi  citra  desa;  (4)  digitasi  partisipasi  untuk mengidentifikasi material desa seperti fasilitas umum, potensi desa, infrastruktur desa, dan area pemukiman masyarakat;  (5)  sensus  dengan  aplikasi  MERDESA  oleh  enumerator  di  setiap  rumah  tangga;  (6)  analisis  dan penyusunan data spasial menggunakan artificial intelligence (kecerdasan buatan) dalam aplikasi MERDESA; (7) lokakarya dua untuk memaparkan hasil pertanggungjawaban kerja program.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Proses Kegiatan Data Desa Presisi
Beberapa kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencarian dan pengembangan data spasial antara lain:  (1)  Sosialisasi  pemetaan,  (2)  pelacakan  batas  desa,  (3)  penggunaan drone ,  (4) tracking global positioning system (GPS), (5) pengolahan data peta, (6) hasil pengolahan peta, dan (7) diseminasi dan pemanfaatan peta.
1) Sosialisasi Pemetaan
Sosialisasi  ini  dilakukan  secara offline di  Balai  Desa  Gendayakan  kepada  perangkat  desa, perwakilan RT/RW, serta pemuda desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan program DDP serta pendekatan yang digunakan yaitu DPM. Penjelasan dilakukan melalui media visual powerpoint dengan  menunjukan  contoh  peta  hasil  jadi  sehingga  dapat  menumbuhkan  rasa  kepedulian  warga tentang pentingnya pemetaan desa yang presisi dan kaitannya dengan potensi desa.

## Gambar 1. Sosialisasi Pemetaan
2) Pelacakan Batas Desa
Kegiatan  pelacakan  batas  desa  dilakukan  untuk  mencatat  titik-titik  yang  akan  dipetakan  dan memastikan  batas  desa  yang  akurat.  Proses  pelacakan  berlangsung  dalam  sebuah focus  group discussion (FGD)  dengan  perangkat  desa  dan  perwakilan  RT/RW  di  Balai  Desa  Gendayakan  secara offline .

## Gambar 2. Pelacakan Batas Desa
3) Penggunaan Drone
Tim drone yang dibentuk terjun ke lapangan untuk mengambil citra desa dengan tingkat ketelitian yang  tinggi  dengan  memanfaatkan  teknologi drone dan Geographic  Information  System (GIS).
Perangkat yang digunakan adalah DJI Mavic 2 Pro dengan DJI GO 4 dan Pix4DCapture sebagai perangkat lunak  pendukung.  Proses  penggunaan drone dilakukan  secara  otomatis  mengikuti  sebuah  jalur penerbangan yang berpola.
Gambar 3. Pengambilan Citra Desa
4) Tracking Global Positioning System (GPS)
Kegiatan ini memanfaatkan aplikasi Avenza Maps untuk secara langsung mengidentifikasi detail yang tampak di citra desa seperti fasilitas umum desa (kantor desa, sekolah, puskesmas, tempat ibadah, gedung olah raga, pasar, dan sebagainya), potensi desa (sawah, perkebunan monokultur, perkebunan campuran,  tambak/empang,  dan  sebagainya),  infrastruktur  desa  (jalan,  jalan  tani,  irigasi,  jembatan, bendungan/embung, dan sebagainya), dan area pemukiman masyarakat, serta apapun yang terlihat di citra desa.
Gambar 4. Tracking GPS dengan Avenza Maps
5) Pengolahan Data Peta
Hasil  foto-foto  pemetaan drone akan  dijahit  untuk  menghasilkan  citra  desa  yang  akurat. Pengolahan  data  spasial  diawali  dengan  menggunakan  Fastone  Photo  Resizer  sebagai  aplikasi penunjang untuk memperkecil ukuran pixel dan mempermudah proses penjahitan. Setelah itu foto-foto akan dijahit pada software Agisoft Metashape berdasarkan tiap misi. Hasil jahitan tiap misi digabungkan pada software Arcgis 10.3. dan diolah lagi menjadi lima output peta kerja.
6) Hasil Pengolahan Peta
Terdapat lima jenis peta dasar yang diolah, antara lain : (a) Peta Orthophoto yang menunjukan informasi visual aktual permukaan bumi, (b) Peta Administrasi yang meliputi batas RW, penggunaan lahan, serta sarana dan prasarana umum, (c) Peta Infrastruktur yang berisi mengenai infrastruktur di setiap  RW,  (d)  Peta  Penggunaan  Lahan,  dan  (e)  Peta  Topografi  yang  menunjukan  bentuk  morfologi permukaan tanah seperti pegunungan, dataran rendah, dan lembah.
7) Diseminasi dan Pemanfaatan Peta
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  spasial  dan  pembuatan  peta  kerja  kemudian  akan didiseminasikan  sekaligus  diserahkan  kepada  perangkat  desa  dan  pihak-pihak  desa  lain  yang membutuhkan.
Gambar 12. Diseminasi Peta dengan Warga Desa
Proses kegiatan KKN Data Desa Presisi di Desa Gendayakan tidak terlepas dari tantangan seperti, akses  jalan  di  Desa  Gendayakan  yang  sulit  dan  cuaca  yang  tidak  menentu  sehingga  memperlambat kegiatan. Selain itu, hardware yang dimiliki kurang optimal sehingga proses pembuatan peta kurang efektif  dan  efisien.  Pada  Kegiatan  KKN  Data  Desa  Presisi  ini  berhasil  menghasilkan  lima  peta  dasar. Rangkaian proses pada kegiatan ini penting dalam keberhasilan terbacanya sebuah peta, karena apabila terdapat  satu  rangkaian  yang  terlewati  maka  akan  membuat  peta  tidak  presisi.  Sehingga  tujuh rangkaian ini saling melengkapi.
b.   Hasil Pemetaan Spasial Data Desa Presisi Desa Gendayakan
Terdapat  lima  jenis  peta  dasar  yang  dihasilkan  dalam  pemetaan  data  spasial  dalam  upaya menyelesaikan beberapa permasalahan dalam kegiatan KKN Data Desa Presisi di Desa Gendayakan.
1) Peta Orthophoto
Gambar 6. Peta Citra Satelit (2019)
Gambar 7. Peta Orthophoto (2022)
Berdasarkan Gambar 6 dan 7 diketahui bahwa terdapat perbedaan yaitu:

## Tabel 2. Perbandingan Peta Citra Satelit dan Orthophoto
Perbedaan yang Ditemukan Foto
Pada dusun Pucung dan desa Tlogosari. Pada peta konvensional dusun Pucung tidak masuk pada desa Gendayakan sedangkan pada peta hasil pemetaan masuk. Selain itu terdapat bagian dari desa Tlogosari yang dimasukan ke dalam wilayah Gendayakan pada peta citra satelit, sedangkan pada peta hasil pemetaan tidak masuk.
Pada peta citra satelit, desa Gendayakan belum diperbarui sehingga masih digambarkan sebagai daratan yang penuh dengan pepohonan dan tidak terlihat adanya pemukiman. Sedangkan pada peta orthophoto terlihat adanya pemukiman penduduk. Seperti pada gambar di samping peta citra satelit tidak memperlihatkan adanya Tlogo Pakis, sedangkan pada peta orthophoto terlihat adanya Tlogo Pakis.
Berdasarkan perbandingan di tabel 2, terlihat perbedaan antara data yang tersedia di internet dan data  hasil  pemetaan  Peta  Orthophoto.  Hasil  menunjukan  bahwa  citra  satelit  masih  tidak  akurat  dan belum bisa menjadi acuan yang konkrit bagi masyarakat. Hal ini membuat Peta Orthophoto lebih akurat dan aktual, sehingga dapat digunakan oleh perangkat desa.
2) Peta Administrasi, Penggunaan Lahan dan Infrastruktur Gambar  8  merupakan  peta  administrasi  yang  menunjukan  letak  dan  batasan  desa  Gendayakan. Dapat  diketahui  bahwa  Desa  Gendayakan  memiliki  5  RW  dan  11  dusun  meliputi  Dusun  Bangapel, Tlogokajang,  Sidoasri,  Ngledok,  Puring,  Ngejring,  Gendayakan,  Pucung,  Blimbing,  Sumur,  dan Glagahombo. Perbatasan Desa Gendayakan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngargoharjo, sebelah  barat  berbatasan  dengan  Desa  Johunut  dan  Sambiharjo,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan Desa Sambiharjo, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tlogosari.
Gambar 9. Peta Infrastruktur
Tabel 3. Jumlah Infrastruktur Setiap Dusun Fasilitas Jenis RW 1  RW 2  RW 3  RW 4  RW 5 Tempat Ibadah  Masjid/Mushola 2 1 1 2 2 Kesehatan Posyandu 1 1 1 2 1 Keamanan Pos Kamling 3 2 1 2 1 Kantor Balai Desa 0 0 0 1 0 Balai Dusun 3 3 1 2 2 Sekolah TK 1 0 0 1 0 SD 1 0 0 1 0 Fasilitas Air Embung 1 1 0 1 0 Air Bersih 2 6 2 4 0 Pemakaman 0 1 0 1 0 Perdagangan Warung 5 4 4 4 3 Olah raga Lapangan 1 1 1 1 0
Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 9 diketahui bahwa sebagian besar infrastruktur berada di RW 4  hal  ini  berkaitan  dengan  RW  4  terdapat  dusun  Gendayakan  dimana  dusun  tersebut  adalah  dusun pertama di Desa Gendayakan. Selain itu, alasan lainnya karena pusat pemerintahan desa yaitu Balai Desa Gendayakan berada di RW 4 maka banyak infrastruktur yang dibangun di sekitar Balai Desa seperti sekolah, lapangan, dan rumah ibadah. Sedangkan RW 5 memiliki infrastruktur yang sedikit dan tidak lengkap. Hal ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah Gendayakan untuk lebih memperhatikan RW 5 dengan  menambah  infrastruktur  yang  ada,  terutama  berkaitan  dengan  kelangsungan  hidup  seperti fasilitas air bersih. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Jumadi dkk (2022) bahwa lokasi sumber air bersih di Gendayakan tergolong jauh
Gambar 10. Peta Penggunaan Lahan
Gambar 10 merupakan gambar peta penggunaan lahan Desa Gendayakan. Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa lahan permukiman terbanyak ada di RW 4 sedangkan lahan permukiman terkecil ada di RW 5. Desa Gendayakan memiliki lebih banyak lahan garap dibandingkan lahan permukiman. Oleh  karena  itu,  masyarakat  desa  banyak  yang  berprofesi  sebagai  petani.  Diketahui  bahwa  di  Desa Gendayakan mayoritas tanaman yang ditanam adalah pisang, singkong, padi, kacang, pepaya, kelapa, jati, dan akasia.
Berdasarkan  pembahasan  ketiga  peta  di  gambar  8,  9,  dan  10,  terlihat  jelas  bahwa  persebaran permukiman,  persebaran  infrastruktur,  batas  administrasi  RW  dan  penggunaan  lahan  dalam  desa Gendayakan.  Hasil  ini  dapat  menjadi  acuan  bagi  para  perangkat  desa  dalam  pembangunan  dan pengembangan fasilitas daerah.
3) Peta Topografi
Salah  satu  peta  dasar  yang  dihasilkan  adalah  peta  topografi  Gendayakan  yang  menggambarkan mengenai  kondisi  topografi  desa.  Berikut  ini  merupakan  peta  topografi  Gendayakan.  Berdasarkan Gambar 11 diketahui bahwa bagian utara lebih curam dan memiliki bentuk kontur yang lebih beragam dibandingkan bagian selatan. Bagian selatan khususnya RW 5 memiliki kecuraman sekitar 15-25%  dan tergolong  agak  curam.  Semakin  ke  utara  wilayah,  Gendayakan  semakin  curam.  Pada  bagian  selatan khususnya RW 3 memiliki tingkat kecuraman sekitar 25-40%. Kemiringan ini bisa menjadi faktor yang menentukan kelayakan budidaya suatu tanaman. Lahan dengan kecuraman 15-25% merupakan lahan yang bisa digunakan untuk lahan pertanian. Lahan dengan kecuraman 25 - 40% biasanya berupa hutan. Lahan ini rentan terhadap bahaya tanah longsor, sehingga perlu menghindari penebangan hutan pada lahan ini. Dengan demikian, hasil pemetaan Peta Topografi ini dapat menjadi acuan para perangkat desa dalam  melacak  tingkat  kecuraman  kawasan  dan  mewaspadai  adanya  bencana  alam  seperti  tanah longsor.
4. SIMPULAN
Berdasarkan  proses  kegiatan  dan  pemetaan  yang  telah  dilakukan  diperoleh  kesimpulan  bahwa  kegiatan Data Desa Presisi memiliki beberapa kegunaan yaitu terlibatnya perangkat desa dan perwakilan warga dalam focus group discussion memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan memahami pentingnya pemetaan desa dan permasalahan yang dihadapi desa dalam berbagai bidang. Sedangkan partisipasi mahasiswa  pada  proses  pemetaan  desa  ini  memberikan  peluang  bagi  mahasiswa  untuk  memahami  isu  dan permasalahan yang dihadapi desa dalam membangun data dan informasi yang presisi.
Hasil dari Data Desa Presisi salah satunya adalah lima peta dasar yang wajib dimiliki setiap desa yang akurat sehingga  mampu  menunjukan  potensi  desa  tematik  sesuai  dengan  yang  diperlukan.  Berdasarkan  peta orthophoto diketahui  bahwa terdapat  perbedaan antara  peta hasil  kegiatan Data  Desa Presisi  dan peta  citra satelit. Berdasarkan pembahasan ketiga peta di atas, dapat jelas terlihat persebaran permukiman, persebaran infrastruktur, batas administrasi RW dan penggunaan lahan dalam desa Gendayakan. Sedangkan berdasarkan peta topografi diketahui bahwa wilayah Gendayakan termasuk curam. Kelima peta dasar ini mampu menjawab beberapa permasalahan yaitu permasalahan terkait batasan wilayah desa dan kebenaran tampak citra satelit; permasalahan terkait batasan administrasi dan ragam penggunaan lahan (land use); dan permasalahan terkait kondisi wilayah Desa Gendayakan.
Merujuk  pada  hasil  kegiatan  yang  dilakukan  peneliti  memberikan  saran  kepada  pihak  terkait  untuk mengoptimalkan fasilitas kegiatan KKN Data Desa Presisi sehingga dapat menghasilkan data yang presisi dan siap dibaca. Selain itu saran kepada pemerintah Gendayakan untuk dapat menindak lanjuti hasil dari pemetaan desa.  Contohnya  adalah  meratakan  pembangunan  infrastruktur  di  semua  RW.  Pembangunan  infrastruktur  ini perlu  memperhatikan  tingkat  kecuraman  yang  ada  pada  desa,  terutama  daerah  yang  curam.  Saran  untuk kedepannya  bagi  peneliti  adalah  untuk  menyiapkan  hardware  yang  lebih  kuat  untuk  mempermudah  proses pemetaan.

## 5. PERSANTUNAN
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada  UPKKN  LPPM  Universitas  Sebelas  Maret  (UNS)  dan  Institut Pertanian Bogor (IPB) yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KKN Data Desa Presisi periode semester Agustus 2022 - Januari 2023 serta masyarakat Desa Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan program-program kerja KKN Kelompok 5. Harapan untuk kedepannya agar program-program yang telah dilaksanakan dapat memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Gendayakan.

## REFERENSI
Adiputra,  Y.  S.  (2022).  Pendampingan  Stakeholder  dalam  Rangka  Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Desa (Desa Duara, Kabupaten Lingga). Takzim. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(20), 49–56.
Adeswastoto, H., Islah, M., & Saputra, R. (2022). Penyusunan Peta Desa Dalam Rangka Pengembangan Desa di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. JES-TM Social and Community Service, 1(1), 1-5.
Boissière, M., Duchelle, A. E., Atmadja, S., & Simonet, G. (2019). Panduan Teknis Pelaksanaan Pemetaan Desa Partisipatif. CIFOR.
Firnawati, Kaswanto, & Sjaf, S. (2021). Mapping The Village Forest of Pattaneteang Through Drone Participatory Mapping. Earth and Environmental Science, 879(1), 1-8.
Jumadi, Danardono, Fikriyah, V. N., Iqbal, M., & Sari, D. N. (2022). Pemetaan Potensi Air Tanah di Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 1(1), 68-81.
Mulyoningtyas, R. R. I. K., & Handaka, A. W. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Kritis pada Keberhasilan Proyek Data Desa Presisi. Journal of Management and Business Review, 19(1), 1-19.
Nain, U. (2019). Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris. Garis Khatulistiwa: Makassar.
Natalia, G. (2020). Kualitas Pembangunan Desa Berbasis Data Desa Presisi. Studi Pustaka, 9(3).
Natalia, G., & Sjaf, S. (2022). Kualitas Pembangunan Desa Berbasis Data Desa Presisi (Kasus: Desa Neglasari, Kecamatan  Dramaga,  Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat.  Jurnal  Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan Masyarakat, 5(5), 742-756.
Naufal, Asriadi, A., Absar, S. (2022). Avoiding Mistakes in Drone Usage in Participatory Mapping: Methodological Considerations during the Pandemic. Forest and Society, 6(1), 626-242.
Pemerintah Kabupaten Wonogiri. (2022). Profile Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Kabupaten: Wonogiri.
Pemerintah Kecamatan Paranggupito. (2022). Profil Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Kabupaten: Wonogiri.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa. Sekretariat Negara: Jakarta.
Riyanto,  A.,  Wahidin,  Taufiq,  M.  (2022).  Pendampingan  Wawasan  dan  Pemahaman  Sebuah  Desa  melalui Pemetaan  pada  Masyarakat  di  Desa  Ciawi,  Kabupaten  Brebes.  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Sains  dan Teknologi, 1(2), 20-29.
Ratnadila, N. S. (2018). Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis. Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, 12(2), 111-128.
Sjaf, S., Elson, L., Hakim, L., & Godya, I. M. (2020). Data Desa Presisi. LPPM IPB University: Bogor.
Sjaf, S., dkk. (2021). Monografi Desa Neglasari. LPPM IPB University: Bogor.
Tulus,  J,  S.  (2021).  LPPM  IPB  University  Kembangkan  Data  Desa  Presisi  untuk  Pembangunan  Kabupaten Pangandaran.  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Riset,  dan  Teknologi  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi : Jakarta.