## HUTANG SEBAGAI PENGIKAT HUBUNGAN NELAYAN DAN ‘PENGAMBE’ DI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR
Debt As A Binding Relationship Between Fishers And ‘Pengambe’ In The Jember Regency, East Java Province

## *Rizky Muhartono dan Nurlaili
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 18 Mei 2018 Diterima setelah perbaikan: 29 Oktober 2018 Disetujui terbit: 17 Desember 2018
* email: rizky_san@yahoo.com

## ABSTRAK
Nelayan memiliki keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan investasi dan biaya operasional. Kondisii ini berimplikasi terhadap kelangsungan usaha yang dimiliki. Salah satu strategi yang dilakukan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan modal adalah dengan cara berhutang. Sumber hutang nelayan didapat dari ‘pengambe’ . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan hutang sebagai pengikat hubungan nelayan dan ‘‘pengambe’.. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan membutuhkan ‘pengambe’ untuk menambah kekurangan modal untuk membeli perahu, alat tangkap, dan pemasaran ikan.
‘pengambe’ menjadi penolong, namun ikatan hutang membuat nelayan terikat dan tidak dapat bebas menentukan harga. Rekomendasi yang diberikan adalah perlu diperkuat program pemberdayaan ekonomi dan lembaga permodalan di lokasi sehingga dapat bersinergi dengan ‘pengambe’ . ‘pengambe’ menjadi salah satu aktor yang harus dilibatkan dalam rancangan dan implementasi pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat lokal. Pengalihan wewenang dan dan tanggung jawab ‘pengambe’ kepada lembaga permodalan lokal harus dilakukan secara perlahan dan bertahap sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. ‘pengambe’ tidak kehilangan mata pencaharian dan nelayan dapat menjadi mandiri mengakses modal seiring dengan peningkatan kemampuannya merencanakan dan mengelola keuangan.
Kata Kunci: hutang; nelayan; ‘pengambe’ ; Jember

## ABSTRACT
Fishers  have  limited  capital  to  fulfill  the  need  of  investment  and  operational  costs  of  fishing activity. These conditions imply to the sustainability of their business. Debt is one of fishers’ strategy to meet the capital needs, and it is obtained from the ‘‘pengambe’. Purpose of the study was to evaluate debt problems as a binding relationship between fishers and ‘‘pengambe’. Research was conducted in 2015 in Jember Regency, East Java Province. This study used primary and secondary data and they were collected through in-depth interviews and literature studies. Data were analyzed with qualitative descriptive method. The results showed that fishers need ‘pengambe’ to provide them with capital to buy boats, fishing gear and fish marketing. ‘Pengambe’ is a helper for the fishers, but they become strictly bounded and consequently incapable to determine fish prices. This study recommends the necessity to encourage economic empowerment program and local capital institutions to have a mutual relationship with ‘pengambe’.  ‘Pengambe’ should be involved in local economic institution development design and implementation. Authority transfer and responsibility of ‘pengambe’ to the local capital institution should be executed in a gradual step to avoid conflict of interest. Therefore, ‘pengambe’ not lose their livelihoods and fishers able to self-access capital along with ability improved to plan and manage their finance .
Keywords: debt; fishers; ‘pengambe’; Jember
Korespodensi Penulis: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Gedung BRSDM KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor I Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Pada umumnya usaha perikanan tangkap memiliki beberapa karakteristik yaitu resiko ketidakpastian hasil tangkapan, resiko kecelakaan/ musibah di laut, dan resiko kehilangan/kerusakan aset produksi. Selain itu, ikan hasil tangkapan nelayan memiliki sifat mudah busuk serta resiko ketidakpastian dalam pemasaran dan nilai jual (harga). Disisi lain, seringkali nelayan memiliki keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan pembelian armada penangkapan, mesin, alat tangkap, sarana pendukung dan biaya operasional. Kondisi-kondisi ini berimplikasi terhadap kelangsungan usaha yang dimiliki, sehingga nelayan memerlukan strategi dalam mengatasi kerentanan tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan nelayan untuk memenuhi kebutuhan modal adalah dengan cara berhutang. Kelembagaan hutang dapat menjamin konsumsi, produksi dan pemasaran untuk bisa berjalan dengan seimbang. Rumah tangga menggunakan jasa hutang untuk konsumsi dan produksi, jasa hutang juga sebagai penampung hasil produksi (El Amady dan Rawa 2015).
Sumber hutang nelayan dapat dibedakan menjadi dua yaitu berhutang kepada lembaga permodalan formal (Bank, koperasi, LKM) dan informal (Bos, Langgan, Pengepul). Berhutang kepada lembaga permodalan formal hanya berfungsi sebagai pemenuhan modal usaha. Sedangkan berhutang kepada bos/langgan/ pengepul berfungsi sebagai pemenuhan modal usaha, pengikat dan penjamin keberlangsungan usaha. Hubungan antara nelayan dengan penjamin ini dapat dilihat sebagai sebuah hubungan patron- klien (Scott, 1983). Patron merupakan orang yang memberikan jaminan usaha berupa modal dan kepastian pemasaran hasil tangkapan, sedangkan klien adalah nelayan yang menerima perlindungan dari patron. Hubungan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan sepihak kepada nelayan(klien)  tetapi juga keuntungan timbal balik kepada patron.
Pertukaran keuntungan antara patron- klien merupakan bentuk pertukaran hubungan antara kedua peran yang melibatkan individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya nya untuk menyediakan perlindungan serta keuntungan-keuntungan bagi individu lain dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Keuntungan yang dirasakan oleh patron adalah
menarik keuntungan dari klien sebagai imbalan. Hubungan antara patron dan klien menjadi suatu norma yang mempunyai kekuatan moral dimana di dalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Norma-norma tersebut akan dipertahankan sejauh memberikan jaminan perlindungan bagi klien.
Pada hubungan patron-klien terdapat norma dan pola kerjasama yang disepakati diantara kedua belah pihak. Pada usaha perikanan di Kabupaten Jember, pengambe memiliki fungsi sebagai patron sedangkan nelayan sebagai klien. Hubungan nelayan dan ‘pengambe’ diikat oleh hutang. Transaksi hutang berimplikasi bagi nelayan yaitu mendapatkan dukungan modal untuk kegiatan investasi, operasional dan memiliki jaminan penjualan dengan kewajiban menjual seluruh hasil tangkapan kepada ‘pengambe’ . ‘pengambe’ akan berupaya mencegah terjadinya pelunasan hutang oleh klien, dengan harapan pola kerjasama akan berlangsung lama. Pola kerjasama dapat dilunasi dengan cara melunasi seluruh hutang oleh nelayan. Disisi lainnya, nelayan yang sudah bekerjasama dan terikat dalam kurun waktu yang lama memiliki keengganan untuk berpindah ‘pengambe’ dikarenakan adanya perasaan hutang budi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pola hutang yang terjadi antara nelayan dan ‘pengambe’ di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2015 di wilayah Kecamatan Puger dan Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

## Metode Penelitian
Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kasus yang meneliti tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase khas dari keseluruhan personalitas (Nazir, 1988).  Obyek  penelitian adalah usaha perikanan tangkap.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang diambil meliputi data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan informan dan hasil observasi langsung di lapang. Data sekunder diperoleh dari literatur maupun data yang dimiliki instansi terkait, seperti: Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Jember, BPS Kabupaten Jember maupun tulisan ataupun hasil penelitian yang sesuai.

## Metode Pengambilan Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara  kepada nelayan yang menjadi informan kunci. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penentuan informan penelitian dilakukan menggunakan metode purposive sampling , yaitu penentuan yang dilakukan secara sengaja. Penentuan informan adalah dengan memilih subgrup dari populasi sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan sifat- sifat  populasi  (Singarimbun  dan  Effendi  1985). Pertimbangan dalam memilih informan antara lain kegiatan usaha telah dilakukan minimal dua tahun, berdomisili di Kabupaten Jember dan dianggap mengetahui terkait nelayan dan ‘pengambe’ . Informan yang diwawancara sebanyak 25 orang terdiri dari unsur nelayan, ‘pengambe’ , Pengurus Koperasi, Pengurus KUB (Kelompok Usaha Bersama), LEMP3, Pengurus Forum KUB, Pengurus TPI (Tempat Pelelangan Ikan), Dinas Peternakan dan Kelautan Kabupaten Jember.

## Metode Analisis Data
Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami (Nazir, 1988).  Data yang telah terkumpul dikelompokkan dan disusun dalam sistem tabulasi, persentase dan analisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi
Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Jember memiliki batas sebelah utara dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi dalam 31 kecamatan.
Sentra pendaratan ikan di Kabupaten Jember terdapat di 4 (empat) lokasi yaitu Kecamatan Puger, Ambulu, Gumukmas dan Kencong. Keempat lokasi tersebut menjadi sentra pemukiman nelayan di Jember dengan pusat di Kecamatan Puger. Tabel 1 menggambarkan banyaknya rumah tangga nelayan, perahu dan produksi di kecamatan- kecamatan tersebut.
Jumlah Nelayan pada tahun 2011 sebanyak 14.893 orang dengan jenis perahu yang digunakan meliputi perahu besar 807 buah, perahu sedang 310, perahu motor tempel 1.351, dan perahu tanpa motor sebanyak 185 buah. Alat tangkap yang digunakan nelayan Jember didominasi oleh trammel net yaitu sebanyak 2.138 buah, rawe 1.428 buah, payang 908 buah, gillnet 593 buah dan alat tangkap lainnya sebanyak 1.153 buah. Pada tahun 2014 jumlah nelayan di Jember adalah 14.206 orang. Perkembangan jumlah nelayan, perahu dan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1. Rumah Tangga Nelayan dan Perahu yang Dimiliki Menurut Kecamatan, 2014. Table 1. Fisher’s Household And Boat Owned By Sub Regency, 2014.
No Kecamatan/ Subdistrict Rumah Tangga Nelayan/ Fisher’s Family Perahu/Kapal/ Boat/Ship Produksi (ton)/ Production (ton) 1 Puger 7,198 2,441 5,245.30 2 Ambulu 84 112 1,025.50 3 Kencong 56 72 657.10 4 Gumukmas 87 98 896.90 5 Tempurejo 38 38 250.40 Tahun 2014 / Year 2014 7,463 2,761 8,075.20 Tahun 2013 / Year 2013 7,458 2,613 7,565.30
Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2015/ Source: Jember in Figure 2015
Armada penangkapan nelayan di Jember adalah payang dan jukung, alat tangkap yang banyak digunakan adalah Payang , Gillnet , Trammel net , pancing Rawai. Jenis ikan tangkapan yang banyak di dapat nelayan adalah Cakalang ,Tongkol, Tuna, Layur, Tengiri. ABK pada armada payang berkisar 18-22 orang sedangkan ABK pada jukung sebanyak 2-3 orang. Kebutuhan operasional BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk kapal payang senilai Rp1,5 juta/trip dengan jam operasi pukul 15.00 sore hingga 03.00 dini hari, sedangkan pada armada jukung kebutuhan biaya BBM mencapai Rp100.000-150.000/trip dengan waktu operasi penangkapan pukul 03.00- 10.00 pagi.
Pada Tabel 3 dapat dilihat jumlah produksi ikan laut selama kurun waktu 2012-2014 didominasi ikan Cakalang, Tongkol dan Lemuru. Pada tahun 2012 produksi ikan laut di Kabupaten Jember sebanyak 9.619,50 ton, tahun 2013 menurun menjadi 7.565,30 ton dan pada tahun 2014 bertambah menjadi 8.832,65 ton.
Nelayan dan ‘pengambe’
Berdasarkan hasil wawancara dengan Haji N (tokoh nelayan), pola hubungan kerja sama nelayan dengan ‘pengambe’ sudah ada sekitar tahun 1980-an. ‘pengambe’ berasal dari kata ambe’an yaitu napas, sehingga ‘pengambe’ dapat diartikan dengan memberi nafas. Pada fase awal, pekerjaan menjadi ‘pengambe’ adalah sesuatu
Tabel 2. Perkembangan Jumlah Nelayan, Perahu dan Alat Tangkap,  2012 - 2014. Table 2. Development Number Of Fishers, Boats And Fishing Equipment, 2012 - 2014.
No Uraian/ Description Tahun/ Year 2012 2013 2014 Nelayan/ Fisher’s 1 Nelayan/ Fishers 14 , 198 14 , 213 14’206 Perahu/ Boat 1 Perahu besar/ Large boat 825 827 634 2 Perahu sedang/ Medium boat 286 298 268 3 Perahu motor tempel/ Boat with motor 1 , 396 1 , 402 1 , 465 4 Perahu tanpa motor/ Boat without motor 98 98 98 Alat Tangkap/ Fishing gear 1 Payang 1,121 1,124 951 2 Gillnet 546 550 565 3 Trammel net 2,244 2,246 2,248 4 Prawe 1,060 1,064 1,081 5 Lain-lain/ Others 1,405 1,407 1,408 Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2015, 2014, 2013/ Source: Jember in Figure 2015, 2014, 2013
yang tidak prestise dan dianggap pekerjaan yang tidak menjanjikan, bahkan proses meminjam oleh nelayan dilakukan di rumah ‘pengambe’ pada waktu sore hari. Sistem ‘pengambe’ semakin berkembang sejak motorisasi armada perikanan di Jember (tahun 1990-an). Perlahan, pekerjaan menjadi seorang ‘pengambe’ merupakan pekerjaan yang sudah dipandang oleh nelayan karena ‘pengambe’ dianggap orang yang mampu memberikan modal.  Nelayan membutuhkan modal tambahan untuk membeli aset perahu, mesin, dan alat tangkap. Hingga sekarang sebagian besar nelayan menggunakan pola kerja sama dengan ‘pengambe’ . ‘pengambe’ dianggap sebagai mitra yang memberikan bantuan sarana modal. ‘pengambe’ merupakan orang yang berperan sebagai perantara perdagangan ikan antara nelayan dan pembeli, dan juga menyediakan pinjaman modal/uang untuk nelayan (Kusnadi, 2002; Yusran, 2003). ‘‘pengambe’ tidak bisa disamakan begitu saja dengan renternir (Jihwindriyo et al., 2016). ‘ ‘pengambe’ dapat berperan ganda sebagai sebagai pengirim, pedagang, dan pengolah hasil tangkapan dari nelayan (Hapsari et al., 2017). ‘ ‘pengambe’ memainkan peran penting bagi kelangsungan penyediaan modal dan pemasaran ikan pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Jember.
‘‘pengambe’ dapat ditemukan pada setiap lokasi sentra nelayan di Jember.  Jumlah pangambe’ bervariasi dimasing-masing lokasi.
Tabel 3. Perkembangan Produksi Ikan Laut Menurut Jenis Ikan Tertangkap Di Kabupaten Jember, 2012 – 2014.
Table 3. Development Of Fish Caught By Species In The Jember Regency, 2012 – 2014.
Unit: Ton No Jenis Ikan/ Species Tahun/ Year 2012 2013 2014 1 Manyung 50.70 56.30 30.34 2 Bang-bangan 89.60 78.59 116.30 3 Kerapu 63.80 52.80 76.06 4 Kakap 23.80 27.30 42.28 5 Cucut 3.40 2.50 9.44 6 Pari 174.20 114.30 98.65 7 Bawal Hitam 114.50 90.00 124.10 8 Bawal Putih 42.60 39.30 72.97 9 Layang 144.30 12.60 248.67 10 Belanak 325.10 190.60 239.37 11 Julung-julung 14.00 6.90 32.95 12 Teri 136.10 50.20 157.32 13 Tembang 221.00 156.70 258.11 14 Lemuru 1,870.30 994.20 1,921.90 15 Kembung 216.40 147.80 275.82 16 Tenggiri 289.20 244.70 114.54 17 Layur 205,20 265.30 245.59 18 Tuna 1,549.70 1,521.70 457.77 19 Cakalang 1,708.80 1,346.90 2,452.91 20 Tongkol 2,303.80 1,946.40 1,826.73 21 Udang Rebon 46.90 68.60 20.26 22 Cumi-cumi 26.10 42.70 10.57 Jumlah/ Total 9,619.50 7,565.30 8,832.65 Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka 2015, 2014,2013/ Source: Jember in Figure 2015, 2014,2013
Ada ‘pengambe’ yang menangani < 20 kapal dan ada yang > 20 kapal. Umumnya masing- masing ‘pengambe’ menjadi patron dengan 20 nelayan tergantung dengan kemampuan modal dan jaringan yang dimiliki. Nelayan yang memiliki hubungan dengan ‘pengambe’ , sebagian besar memiliki ikatan hutang sedangkan nelayan yang tidak memiliki hutang hanya sedikit proprosinya dan hubungan yang terjadi sebatas hubungan jual beli.
Kedudukan dan peran ‘pengambe’ diakui atau tidak hingga hari ini memiliki peran yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian masyarakat nelayan di Kabupaten Jember. Hubungan pertukaran keuntungan di antara nelayan dan ‘pengambe’ telah membentuk pola kerja sama dan memiliki konsekuensi di antara keduanya. Pola kerja sama yang terbangun antara nelayan dan ‘pengambe’ menjadi penggerak usaha perikanan di lokasi penelitian.
Besarnya peluang yang dimiliki nelayan mengakses sumber daya  tidak diiringi oleh besarnya peluang agar dapat mengembangkan usaha perikanan. Hal ini disebabkan karena nelayan masih sangat terbatas dalam mengakses modal dan peluang pasar. Pemasaran ikan hasil tangkapan masih bergantung pada pedagang ikan lokal. Selain itu, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di lokasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Proses lelang dalam penjualan ikan belum terlaksana. Pada kondisi seperti ini, nelayan sangat membutuhkan kemitraan dalam menjalankan usaha terutama dalam hal permodalan. Bagi nelayan yang memiliki modal terbatas, keberadaan ‘pengambe’ menjadi salah satu solusi dalam rangka pemenuhan kebutuhan biaya investasi dan operasional. Disisi lain, ‘pengambe’ membutuhkan pasokan ikan hasil tangkapan nelayan secara rutin untuk diperjualbelikan.
Secara umum, rantai pemasaran ikan di Kabupaten Jember masih dikuasai oleh ‘ ‘pengambe’ yang juga berfungsi sebagai pedagang perantara ikan. Ketergantungan nelayan terhadap para ‘pengambe’ disebabkan karena nelayan sudah diberi pinjaman modal dalam menjalankan usahanya sehingga sulit untuk diputus. Sebanyak 62% nelayan pernah meminjam modal kepada ‘pengambe’ . Implikasi dari meminjam modal tersebut adalah nelayan harus menjual hasil tangkapan kepada ‘pengambe’ yang memberikan modal. Nelayan yang memiliki tingkat ketergantungan finansial  tinggi  akan  memilih  untuk  memasarkan hasil tangkapan ikannya kepada pemberi modal atau‘ ‘pengambe’ (Ningsih, 2011; Hadi et al., 2016).

## Modal dan Hutang
Sebagian besar nelayan pernah berinteraksi dengan ‘pengambe’ dalam kaitan pemenuhan modal. Modal yang dipinjam nelayan dari pengambe, sebanyak 38% digunakan sebagai modal investasi dan 20% digunakan untuk modal operasional. Pada umumnya nelayan memiliki keterbatasan dalam pemenuhan modal investasi (perahu, alat tangkap, mesin) dan operasional BBM (bahan bakar minyak), perbekalan, dan makanan, perbaikan perahu. Salah satu strateginya adalah menjalin hubungan degan aktor-aktor guna memenuhi kebutuhan tersebut. Nelayan menjalin kerjasama dengan pengambe untuk memenuhi kebutuhan investasi dan warung di pesisir untuk kebutuhan operasional. Nelayan dapat saja berhutang kepada ‘pengambe’ untuk keperluan operasional pada saat mereka tidak dapat lagi berhutang kepada warung-warung penyedia BBM dan perbekalan. Pola hubungan nelayan- ’pengambe’ dapat dilihat pada Gambar 1.
memenuhi kebutuhan investasi dan warung di pesisir untuk kebutuhan operasional. Nelayan dapat saja berhutang kepada ‘pengambe’ untuk keperluan operasional pada saat mereka tidak dapat lagi berhutang kepada warung-warung penyedia BBM dan perbekalan. Pola hubungan nelayan- ’pengambe’ dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Pola Hubungan Nelayan- ’pengambe’ di Kabupaten Jember Figure 1. Pattern of Fishermen-Pengambe Relationship in Jember District Sumber: Wawancara, 2015 /Source: Interview, 2015
Modal investasi pada usaha penangkapan tidak sedikit dan umumnya dipenuhi melalui dua cara yaitu sepenuhnya menggunakan dengan modal sendiri dan jika tidak mencukupi akan dipenuhi dengan cara berhutang kepada ‘pengambe’ atau bos. Pola pemenuhi kebutuhan permodalan, terdiri dari dua yaitu melalui sistem sara’an dan ‘pengambe’ . Sistem sara’an adalah meminjam untuk kegiatan operasional penangkapan dengan besaran pinjaman berkisar Rp 200.000 (kapal jukung) – Rp 5.000.000 (kapal Payang). Pengembalian biaya operasional (dari warung) akan langsung dipotong pada saat ikan hasil tangkapan nelayan laku terjual. Jika tidak ada hasil, nelayan dapat berhutang kembali dan akan diakumulasikan pada hasil penjualan berikutnya. Pemberian modal pada kegiatan operasional oleh ‘pengambe’ maka ‘pengambe’ akan mendapatkan satu bagian dari proporsi bagi hasil yang sebanding dengan bagian satu orang ABK.
Besaran hutang menggunakan sistem ‘pengambe’ pada armada payang dan armada jukung memiliki perbedaan. Pada armada payang, besaran nilai hutang nelayan bisa mencapai Rp 40.000.000, sedangkan besaran hutang untuk nelayan Jukung maksimal Rp18.000.000, dengan rata-rata besaran hutang nelayan Rp12.000.000 /jukung atau minimal Rp 6.000.000. Perbedaan besaran ini dikarenakan adanya perbedaan nilai investasi usaha. Alokasi dana ini biasanya diperuntukkan untuk pembelian sarana investasi. Berhutang kepada ‘pengambe’ , maka secara otomatis telah terjalin suatu bentuk kerjasama yang mengikat antara nelayan dan ‘pengambe’ . Konsekuensi dari hubungan kerjasama
Biaya Operasional/ Operational cost (BBM, Es, Ransum/
Fuel oil/Ice/Food ) Nelayan/ Fisher’s Pengambe’ Warung/ Shop Biaya Investasi/ I nvestation cost
(Kapal/ Boat , Alat Tangkap/ Fishing Gear , Mesin/ Machine )
Gambar 1. Pola Hubungan Nelayan- ’pengambe’ di Kabupaten Jember. Figure 1. Pattern Of Fisher’s-’pengambe’ Relationship In Jember Regency. Sumber: Wawancara, 2015/ Source: Interview, 2015
Modal investasi pada usaha penangkapan tidak sedikit dan umumnya dipenuhi melalui dua cara yaitu sepenuhnya menggunakan dengan modal sendiri dan jika tidak mencukupi akan dipenuhi dengan cara berhutang kepada ‘pengambe’ atau bos. Pola pemenuhi kebutuhan permodalan, terdiri dari dua yaitu melalui sistem sara’an dan ‘pengambe’ . Sistem sara’an adalah meminjam untuk kegiatan operasional penangkapan dengan besaran pinjaman berkisar Rp200.000 (kapal jukung) – Rp5.000.000 (kapal Payang). Pengembalian biaya operasional (dari warung) akan langsung dipotong pada saat ikan hasil tangkapan nelayan laku terjual. Jika tidak ada hasil, nelayan dapat berhutang kembali dan akan diakumulasikan pada hasil penjualan berikutnya. Pemberian modal pada kegiatan operasional oleh ‘pengambe’ maka ‘pengambe’ akan mendapatkan satu bagian dari proporsi bagi hasil yang sebanding dengan bagian satu orang ABK.
Besaran hutang menggunakan sistem ‘pengambe’ pada armada payang dan armada jukung memiliki perbedaan. Pada armada payang, besaran nilai hutang nelayan bisa mencapai Rp40.000.000, sedangkan besaran hutang untuk nelayan Jukung maksimal Rp18.000.000, dengan rata-rata besaran hutang nelayan Rp12.000.000 /jukung atau minimal Rp6.000.000. Perbedaan besaran ini dikarenakan adanya perbedaan nilai investasi usaha. Alokasi dana ini biasanya diperuntukkan untuk pembelian sarana investasi. Berhutang kepada ‘pengambe’ , maka secara otomatis telah terjalin suatu bentuk kerjasama yang mengikat antara nelayan dan ‘pengambe’ . Konsekuensi dari hubungan kerjasama tersebut adalah seluruh ikan hasil tangkapan harus dijual
melalui ‘pengambe’ yang memberikan hutang berupa modal usaha.
Konsekuensi kerjasama menggunakan sistem ‘pengambe’ yaitu pemberi pinjaman akan mendapatkan komisi dari penjualan ikan. Umumnya besaran komisi sebesar Rp10.000/ keranjang atau Rp500-1000/kilogram. Besaran komisi yang diperoleh tergantung pada besarnya hutang nelayan. Hutang di atas Rp18.000.000, maka potongan harga ikan Rp1.500/kg, sedangkan besaran hutang kurang dari Rp18.000.000, maka potongan harga ikan Rp1.000/kg. Potongan komisi untuk penjualan ikan tidak memotong nilai hutang yang dimiliki nelayan.
‘pengambe’ (bos) bisa memberikan pinjaman dengan jumlah pinjaman yang tinggi, namun maksimal senilai dengan asset usaha yang dimiliki nelayan. Kesepakatan perjanjian dilakukan tidak tertulis, namun didasari oleh trust yang mewajibkan nelayan untuk menjual seluruh hasil tangkapannya kepada ‘pengambe’ sebagai konsekuensi dari ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian ini diikat dalam bentuk pinjaman (Kusmiaji, 2004) sekaligus mengikat pengambe kepada nelayan untuk menjual hasil tangkapannya (Ikhsanudin, 2000). Pengambek memiliki hubungan kerja dengan juragan. Juragan meminjam sejumlah uang kepada pengambek dengan kompensasi dari pinjaman itu adalah juragan harus menjual ikannya kepada pengambek (Meirina, 2010). Untuk mendapatkan pinjaman, nelayan tidak membutuhkan agunan apapun. Proses peminjaman sangat mudah tanpa melalui prosedur yang rumit dan waktu pencairan dana yang relatif singkat. Pada saat nelayan ingin mengambil pinjaman biasanya mereka harus membawa istri mereka sebagai saksi agar hutang diketahui bersama.
Nelayan tidak perlu memikirkan angsuran pengembalian pinjaman dan memiliki waktu pengembalian yang tidak terbatas. Selama masih ada ikatan hutang, nelayan harus menjual hasil tangkapan kepada ‘pengambe’ . Harga ikan tergantung dengan kondisi ikan dan sepenuhnya ditentukan dan mengikuti kebijakan ‘pengambe’ . ‘pengambe’ tidak mengharapkan nelayan membayarkan hutang sepenuhnya, dengan harapan nelayan masih terlibat dengan hutang sehingga masih menjual ikan kepada ‘pengambe’ . Di sisi lain, nelayan tidak diberikan target ketat untuk membayarkan hutang sehingga ada anggapan nelayan agak eman (sayang) jika membayarkan hutang.  Jika ada nelayan yang masih berhutang
dan menjual ke pengambe lain, akan didatangi secara persuasif dan ditagih untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya secara tunai dan tidak dicicil. Jika nelayan sudah tidak mau menjual hasil tangkapan kepada ‘pengambe’ maka ikatan hutang harus dilunasi terlebih dahulu.
Ikatan hutang dengan ‘pengambe’ berdampak terhadap pendapatan hasil penjualan ikan. Pengambe mendapatkan komisi dari penjualan ikan sebesar 5-10% atau dihitung berdasarkan banyak nya kg ikan yang dijual (berkisar Rp500- Rp2000/kg). Perbedaan besaran potongan atau nilai potongan tergantung dengan kebiijakan masing-masing ‘pengambe’ . Walaupun demikian, nelayan memiliki kepastian penjualan karena seluruh ikan hasil tangkapan akan dibeli oleh ‘pengambe’ . Pada kondisi nelayan tidak memiliki hutang dan musim sulit ikan, nelayan akan mendapatkan harga jual ikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nelayan yang memiliki hutang. Namun pada musim banyak ikan, ‘pengambe’ tidak mau menampung ikan dari tangkapan nelayan yang tidak berhutang. ‘pengambe’ akan mendahulukan membeli hasil tangkapan nelayan yang menjadi ambe’annya. Widiarto et al. (2013) menyatakan dominasi tengkulak/pengambek yang menyebabkan ketergantungan ekonomi nelayan (jeratan utang) dan tidak bisa masuknya pedagang luar untuk bersaing secara sehat menyebabkan rendahnya harga ikan. Pengambek memiliki kekuasaan penuh dalam hal penjualan ikan hasil tangkapan, pengambek juga memiliki kekuasaan untuk mengatur harga ikan baik ketika membeli ikan dari nelayan maupun ketika menjual kembali kepada pedagang luar (Gemaputri, 2013).
Hutang yang terus ada akan membuat ikatan nelayan dengan ‘pengambe’ tetap kuat. Jika nelayan berusaha untuk mengangsur hutang maka ‘pengambe’ akan mencurigai bahwa nelayan tersebut akan mengakhiri kerjasama mereka. Ikatan hutang menjadi pengikat hubungan antara nelayan dan ‘pengambe’ . Di sisi lain, resiko yang harus ditanggung oleh ‘pengambe’ adalah kerugian yang disebabkan manakala perahu karam atau rusak. Nasib piutangnya akan hilang begitu saja atau disebut dengan kobong/hangus. Biasanya ‘pengambe’ akan memberikan modal lagi untuk membeli perahu jika nelayan yang bekerjasama dengannya memiliki prestasi yang bagus. Kriteria prestasi bagus adalah jika nelayan sering memperoleh hasil tangkapan banyak.

## Hutang Sebagai Pilihan Rasional
Terdapat dua unsur utama dalam teori pilihan rasional Coleman (Ritzer, 2014), yaitu aktor dan sumber daya. Setiap aktor memiliki tujuan dimana ia bertindak untuk memaksimalkan perwujudan dari kepentingannya. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang itu pada dasarnya secara subjektif merupakan hasil keputusan rasional yang dipilih si aktor dalam rangka memaksimalkan kepuasannya (Ritzer, 2014). Nelayan berhutang kepada ‘pengambe’ merupakan pilihan rasional yang dapat dilakukan jika dibandingkan harus meminjam uang kepada bank.
Hubungan nelayan- ’pengambe’ ini pada dasarnya hampir mirip dengan sistem langgan yang diterapkan di wilayah lainnya. Persamaannya adalah adanya kewajiban penjualan ikan kepada pemberi modal ( ‘pengambe’ ), pinjaman tidak wajib dibayar karena berfungsi sebagai pengikat, dan tidak ada kewajiban melunasi pinjaman manakala terjadi kecelakaan laut yang menyebabkan perahu tenggelam atau hilang. Pada saat nelayan berniat untuk berhenti sebagai nelayan, maka nelayan tersebut harus menjual perahu dan alat tangkap kemudian menyerahkan sebagian uang hasil penjualannya kepada ‘pengambe’ sebagai tanda pelunasan hutang. Apabila hutang lebih kecil dari pinjaman, maka nelayan membayar sesuai pinjaman tersebut. Akan tetapi jika nelayan memiliki hutang lebih besar dari hasil penjualan perahu dan alat tangkap tersebut, maka seluruh hasil penjualan akan diserahkan kepada pangambe’ , dan hutang dianggap lunas.
Pada sistem ‘pengambe’ harga jual ikan juga ditentukan oleh waktu pendaratan ikan. Pada saat ikan didaratkan malam hari (setelah magrib), ikan hasil tangkapan dihargai jauh di bawah harga pasar oleh ‘pengambe’. Sebagai contoh jika ikan didaratkan nelayan pukul 2 dini hari, harga ikan bisa lebih mahal Rp40.000-50.000, jika dibandingkan dengan ikan yang didaratkan setelah magrib. harga ikan lebih mahal karena proses jual beli dengan pedatang ikan dilakukan pagi hari, sehingga kondisi ikan yang dijual masih segar. Alasan rendahnya harga jual ikan di malam hari disebabkan oleh ketiadaan sarana dan prasarana pendingin ikan yang dimiliki ‘pengambe’  sehingga menyebabkan harus membeli es untuk menjaga  kualitas ikan.
‘pengambe’ tidak hanya menjadi pemberi modal tetapi juga sebagai pedagang perantara. Pedagang perantara atau ‘pengambe’ memegang
peranan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat nelayan, terutama dalam aspek mata pencaharian karena berperan sebagai kapitalis kecil dan cultural  broker (El Amady dan Rawa, 2015). Hubungan antara nelayan dengan ‘pengambe’ dilihat sebagai sebuah hubungan patron-klien, ‘pengambe’ sebagai patron dan nelayan sebagai klien.
‘Pengambe’ adalah aktor pada kelembagaan permodalan atau institusi ekonomi yang berbasis pada budaya hutang. ‘pengambe’ memproduksi budaya hutang untuk menjalankan perniagaannya. Di sisi lain, nelayan memandang ‘pengambe’ tidak hanya secara negatif tetapi juga positif, dimana pedagang perantara yang memberikan hutang merupakan jalan keluar untuk ekonomi rumah tangga (El Amady dan Rawa, 2015). Hutang juga dilestarikan agar perniagaan pedagang perantara dapat terus berjalan. Hubungan antara nelayan jukung dengan ‘pengambe’ diwujudkan dalam bentuk kerjasama sehingga dapat menjamin keberlanjutan usaha masyarakat nelayan.
Nelayan umumnya memiliki dua persepsi terhadap ‘pengambe’ . Persepsi positif nelayan terhadap ‘pengambe’ dianggap sebagai penolong pada saat nelayan membutuhkan uang untuk usaha. Kemudahan akses dalam berhutang merupakan salah satu alasan nelayan meminjam modal ke ‘pengambe’ . Pada umumnya nelayan membutuhkan pinjaman dari ‘pengambe’ untuk menambah kekurangan dalam pembelian kapal dan alat tangkap. ‘pengambe’ juga dinilai bertanggung jawab untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan sehingga ikan pasti terjual.  Pandangan negatif terhadap ‘pengambe’ disebabkan karena ikatan hutang yang mengikat nelayan dimanfaatkan oleh para ‘pengambe’ untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari hasil penjualan ikan. Ikatan hutang membuat nelayan tidak bebas menjual ikan kepada pedagang lain sehingga harga jual ikan tidak bisa tinggi. Nelayan sangat menggantungkan sistem penjualan ikan kepada ‘pengambe’ (Permadi, 2011). Sistem ‘pengambe’ yang mengambil komisi dari penjualan dianggap nelayan merugikan karena tidak mengurangi jumlah hutang. Sedangkan bagi ‘pengambe’ komisi yang didapat merupakan bagian/hak dari investasi modal yang sudah diberikan pada usaha nelayan. Pelunasan hutang harus dilakukan nelayan secara tunai sebesar nilai uang yang digunakan pada saat awal. Ikatan hutang antara pengambe dan nelayan terlihat eksploitatif, namun terdapat hubungan
sosial diantara mereka lebih merupakan sebuah hubungan dalam bentuk asuransi sosial (Susilo, 2015) dan nelayan juga mendapatkan keuntungan dari berhutang (Imron, 2003).
Perpindahan ke pengamba’ lain dapat dilakukan oleh nelayan apabila nelayan tersebut telah membayar lunas pinjaman awal (Atmadjaja, 2017). Pelunasan hutang nelayan dan ‘pengambe’ dilakukan cara, diantaranya: Jika nelayan ingin berhenti menjadi nelayan dan akan menjual perahu, pengambe akan mendapatkan bagian hasil penjualan dengan proporsi sebesar 50:50 dari perahu yang dijual (tergantung kesepakatan). Hal ini dikarenakan ‘pengambe’ ikut memberikan modal pada saat awal usaha. Tetapi jika anak nelayan mau meneruskan usaha penangkapan menggunakan perahu tersebut, maka sistem pengambe bisa dilanjutkan oleh anaknya termasuk dengan sangkutan hutang.
Jika mengalami musibah seperti perahu tenggelam/karam, hutang di sebagian pengambe dan hutang perbekalan di warung tidak dihitung selama nelayan tersebut tidak melanjutkan kegiatan usaha perikanan.  Demikan halnya, hutang ABK(anak buah kapal) kepada pemilik kapal, jika perahunya dijual maka ABK tidak membayarkan hutang dengan alasan sudah tidak memiliki perahu.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Pola hubungan kerjasama dengan ‘pengambe’ semakin berkembang setelah ada motorisasi perahu. Nelayan membutuhkan ‘pengambe’ untuk menambah kekurangan modal untuk membeli perahu dan alat tangkap. Pola kerjasama antara nelayan dengan ‘pengambe’ menjadi penggerak usaha perikanan di Kabupaten Jember.
Sisi positif hubungan kerjasama antara nelayan dan ‘pengambe’ yaitu menjadi penolong dalam usaha perikanan baik dalam hal permodalan usaha maupun pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan. Sisi negatif hubungan kerjasama nelayan dan ‘pengambe’ yaitu ikatan hutang yang ada membuat nelayan tidak dapat bebas menentukan harga sehingga harga yang diterima relatif lebih rendah dari harga pasar. Nelayan tidak dapat menjual kepada pembeli luar yang dapat memberikan harga tinggi karena sudah terikat kesepakatan dengan ‘pengambe’ . ‘Pengambe’ hingga hari ini sangat
dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha nelayan, walaupun di satu sisi nelayan memiliki persepsi negatif terhadap hubungan yang dibangun.

## Implikasi Kebijakan
Rekomendasi yang diberikan adalah perlu diperkuat program pemberdayaan ekonomi dan lembaga permodalan di lokasi sehingga dapat bersinergi dengan ‘pengambe’ . Pengambe menjadi salah satu aktor yang harus dilibatkan dalam design dan implementasi pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat lokal tersebut. Pengalihan wewenang dan dan tanggung jawab ‘pengambe’ kepada lembaga permodalan lokal harus dilakukan secara perlahan dan bertahap sehingga  tidak  menimbulkan  konflik.  Diharapkan ‘pengambe’ tidak kehilangan mata pencaharian dan nelayan dapat menjadi mandiri dalam mengakses permodalan seiring dengan peningkatan kemampuan nelayan mengelola keuangan dan perencanaan usaha.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengelola serta Dewan Redaksi Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasi artikel ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada informan-informan, pejabat terkait di lapang yang membantu dalam pelaksanaan pengumpulan data sehingga tulisan ini bisa terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Acheson, J.M. 1981. Anthropology of Fishing Author. Annual Review of Anthropology, Vol. 10 (1981), pp. 275-316 Published by: Annual Reviews Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2155719
Atmadjaja,  Y.V.I.  2017.  Identifikasi  Keberadaan Pengamba’ dan Pola Relasi dengan Masyarakat Nelayan Pesisir Timur Banyuwangi. Ekspektra, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 1, nomor 1, hal. 31-45 e-issn: 2549-3604, p-issn: 2549-6972.
Amady, E.l. dan M. Rawa. 2015. Tauke & Budaya Hutang: Perubahan Sosial-Budaya Pada Masyarakat Desa. AG Litera dan PADI Institute. Yogyakarta. 238 hal.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. Kabupaten Jember Dalam Angka 2015. Badan Pusat Statistik. Jember.
______. Kabupaten Jember Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik. Jember.
______. Kabupaten Jember Dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik. Jember.
Gemaputri, A. A. 2013. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Hasil Tangkapan Di Perairan Jember. Jurnal Perikanan (J. Fish. Sci.) XV (1): 35-41 ISSN: 0853-6384.
Hadi, S., E. Sutiarso and H. Prayuginingsih. 2016. Market Structure and Analysis of Sea Fish Marketing at District of Jember. Proceeding International Conference on Agribusiness Development for Human Welfare 2016. Departement of Agribusiness Faculty of Agriculture. Universitas Uhammadiyah Yogyakarta. ISBN. 978-602- 7577-70-1
Hapsari, Y. T. dan A.D Fuad. 2017. Manajemen Rantai Pasokan Pada Masyarakat Nelayan Tradisional (Studi Kasus Pada Nelayan Puger Jember). Gulawentah: Jurnal Studi Sosial ISSN: 2528-6293 Volume 2 Nomor 2 Desember 2017 hal 67-78. Avaliable online at: http://e-journal.unipma.ac.id/ index.php/gulawentah.
Ikhsanudin. 2000. Prospek pengembangan komoditas Perikanan Laut ditinjau dari Segi Ekonomi Kelembagaan. Studi Kasus di Kawasan Pesisir Puger Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis. Fakultas Pertanian Universitas Jember. Skripsi.
Imron, M. 2003. Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No. 1 Tahun 2003
Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. Yogyakarta: LKIS.
Kusmiaji, N. 2004. Karakteristik Sosial Ekonomi Nelayan Pandega di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. (Tidak Dipublikasikan) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.  Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Meirina,  B.  2010.  Konflik    Rumpon  Nelayan  Puger. Studi Tentang Tindakan Kolektif Nelayan non Rumpon di Komunitas Nelayan Puger, Kabupaten Jember. Tesis (Tidak Dipub- likasikan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Pascasarjana Sosiologi. Universitas Jember.
Nazir, M. 1988.  Metode Penelitian.  Ghalia-Indonesia. Jakarta. 622 hal
Ningsih, D.A. 2011. Pengaruh Ikatan Patron-Klien Terhadap Perilaku Nelayan Dalam Pemasaran Hasil Tangkapan (Kasus: Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten). Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Skripsi.
Permadi, M. F. 2011. Pola Jaringan Sosial Nelayan pada saat Musim Paceklik Kabupaten Jember. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/ Agribisnis. Fakultas Pertanian. Universitas Jember.
Platteau, J.P. 1995. “A Framework for the Analysis of Evolving PatronClient Ties in Agrarian Economies”. World Development Journal, Vol. 23, No. 5, pp.767-768.
Ritzer, G. 2014. Teori Sosiologi Modern. Terjemahan Tri Wibowo. Jakarta: Kencana.
Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1985. Metode Penelitian Survey. LP3S. Jakarta. 192 hal
Scott, J. C. 1983. Moral Ekonomi Petani. Jakarta.LP3ES
Susilo,  E.  2015.  Pembangunan  Spesifik  Lokasi  dan Adaptor Sosial Untuk Nelayan. Graha Ilmu. Yogyakarta. 165 Hal.
Widiarto, A. E., S. Nurdayasakti dan F. Sulistiol. 2013.
Mekanisme Penyelesaian Konflik Nelayan (Studi di Pantai Puger Kabupaten Jember). Jurnal Hukum PRIOR’S, Vol. 3 No. 2.
Yusran, M. 2003. Ponggawa-Sawi Relationship in Co-Management: An Interdisciplinary Analysis of Coastal Resource Management in South Sulawesi, Indonesia. Michigan, USA: UMI.