## Pelaksanaan Wajib Notifikasi (WiFi) TB di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
( Implementation of Mandatory Notification (WiFi) TB at the Public Health Office Jember District )

## Fiya Wadudah, Irma Prasetyowati, Candra Bumi
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121 e- mail: fi2fyaw@gmail.com

## Abstract
Indonesia will follow the global elimination target, is elimination of TB 2035 and Indonesia to be free  of  TB  2050.  The  challenge  in  the  Tuberculosis  control  program  in  Indonesia  is  there  are many  undetected  cases  of  tuberculosis  and  cases  that  have  undetected  and  unreported.  So, needs  to  change  the  case  finding  approach,  from  passive  to  intensive  and  active.  The complexity  of  filling  out  TB  forms  by  private  doctors  has  resulted  in  low  notification  of  TB patients.  So,  made  an  electronic  system  using  a  smartphone-based  application,  namely  the Application Mandatory Notification (WiFi) of TB, which application is made simpler and easier. This  study  aims  to  describe  the  implementation  of  compulsory  TB  notification  (WiFi)  in  the Public  Health  Office  Jember  District.  This  research  uses  descriptive  research.  The  research sample was 2 TB officers. This research was analyzed using descriptive analysis. The results of this  study  indicate  that  the  description  of  the  input,  process,  and  output  aspects  of  the implementation of mandatory notification (WiFi) TB

## Keywords : Mandatory Notification, TB

## Abstrak
Indonesia  mengikuti  target  eliminasi  global  yaitu  Eliminasi  TB  2035  dan  Indonesia  bebas  TB 2050.  Tantangan  dalam  program  pengendalian  Tuberkulosis  di  Indonesia  adalah  banyaknya kasus  tuberkulosis  yang  tidak  terdeteksi  maupun  kasus  yang  sudah  terdeteksi  namun  belum terlaporkan,  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  pendekatan  penemuan  kasus,  dari  secara pasif  menjadi  intensif  dan  aktif.  Rumitnya  pengisian  form  TB  oleh  dokter  swasta,  membuat rendahnya  notifikasi  pasien  TB.  Maka  dibuat  aplikasi  berbasis smartphone yaitu  Aplikasi Wajib  Notifikasi  TB  (WiFi)  TB  yang  lebih  sederhana  dan  mudah  digunakan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menggambarkan  pelaksanaan  wajib  noifikasi  (WiFi)  TB  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Jember.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif.  Sampel  penelitian adalah  2  petugas  TB.  Penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  analisis  deskriptif.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  gambaran  dari  aspek  input,  proses,  dan  output  dalam pelaksanaan wajib notifikasi (WiFi) TB
Kata kunci : Wajib Notifikasi, TB

## Pendahuluan
Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit yang  menjadi  masalah  kesehatan  di
tingkat dunia termasuk Indonesia.
Indonesia  akan  mengikuti  target  eliminasi global  yaitu  Eliminasi  TB  pada  tahun  2035
dan  Indonesia  bebas  TB  pada  tahun  2050. [1]. Tantangan dalam program pengendalian  Tuberkulosis  di  Indonesia adalah  banyaknya  kasus  tuberkulosis  yang tidak  terdeteksi  maupun  kasus  yang  sudah terdeteksi namun  belum terlaporkan. Diperkirakan  ada  1.020.000  kasus  TB, namun  baru  terlapor  ke  Kementerian Kesehatan  sebanyak  420.000  kasus  [2]. Besarnya  jumlah  kasus  TB  karena  tidak terdiagnosis  atau  tidak  dilaporkan  maupun adanya  pengobatan  yang  tidak  memadai menunjukkan bahwa program
pengendalian  TB  di  Indonesia  perlu dilakukan
perubahan pendekatan penemuan  kasus,  dari  secara  pasif menjadi intensif dan aktif.
Rumitnya  pengisian  form  TB  oleh dokter swasta, membuat rendahnya notifikasi  pasien  TB.  Untuk  itu  upaya pencatatan  serta  pelaporan  pasien  TB melalui sistem elektronik dengan menggunakan aplikasi
berbasis smartphone yaitu  Aplikasi  Wajib  Notifikasi TB  (WiFi)  TB  yang  mana  aplikasi  tersebut dibuat  lebih  sederhana  dan  mudah  [3]. Penelitian
ini bertujuan
untuk
menggambarkan pelaksanaan
wajib noifikasi  (WiFi)  TB  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Jember.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif.  Penelitian  dilakukan  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Jember.  Sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang petugas TB. Penguulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi menggunakan instrumen kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

## Hasil
Aspek Input a.  Hasil  aspek input dari  segi  petugas Berdasarkan  Tabel  1,  diketahui  bahwa petugas  TB  di  dinas  kesehatan  kabupaten Jember  berusia  muda  (≤26  tahun)  dan dewasa  (26-45  tahun);  tingkat  pendidikan yang  ditempuh  tamat  perguruan  tinggi  S1;
memliki  masa  kerja  yang  berbeda,  yakni ≥ 2  tahun  (lama)  juga  sebagian  lain  dalam masa  kerja  baru;  dan  terdapat 1 respondenn yang sudah mengikuti pelatihan wajib notifikasi (WiFi) TB.
Tabel 1. Hasil aspek input dari segi man Petugas (Man ) (n) (%) Umur <26 tahun 1 50 26-45 tahun 1 50 Pendidikan Tamat D4/S1 2 100 Masa Kerja Lama 1 50 Baru 1 50 Pelatihan Pernah 1 50 Tidak pernah 1 50
b.  Hasil aspek input dari segi pendanaan ( money )
Berdasarkan  Tabel  2,  diketahui  bahwa terdapat  pendanaan  terkait  pelaksanaan kegiatan  wajib  notifikasi  (WiFi)  di  dinas kesehatan kabupaten Jember.
Tabel 2. Hasil aspek input dari segi money Pendanaan ( Money ) (n) (%) Ketersediaan dana Tersedia 2 100
Adapun  sumber  dana  bersumber  dari Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Bantuan Operasional  Kesehatan  (BOK),  dana  hibah oleh United  State  Agency  for  International Development (USAID)  melalui  proyek Challenge  TB KNCV  serta  bantuan  dana dari Global Fund (GF).
c. Hasil aspek input dari segi material Berdasarkan  Tabel  3 , menunujukan semua responden mempunyai ketersediaan material terkait  kegiatan  pelaksanaan  wajib noifikasi (WiFi) TB.
Tabel 3. Hasil aspek input dari segi material
Material (n) (%) Ketersediaan alat tulis kantor Tersedia 2          100
Material (n) (%) Ketersediaan buku pedoman/petunjuk teknis Tersedia 2          100
Aspek Process a.  Pengarahan dan kebijakan Berdasarkan  Tabel  4,  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Jember  telah  memberikan arahan dan kebijakan sistem notifikasi wajib (WiFi)  TB  skala  kabupaten/kota  serta mengatur  dokter  praktik  mandiri  dan  klinik pratama untuk melaksanakan wajib notifikasi  (WiFi)  TB  sebagai  bagian  dari SPM kesehatan di kabupaten/kota.
Tabel  4.  Hasil  aspek process pengarahan dan  kebijakan  wajib  notifikasi  (WiFi)
TB Aspek Proses (n) (%) Pengarahan dan Kebijakan Terlaksana Ya 2 100 Pengarahan dan Kebijakan Terjadwal Ya 2 100 b. Koordinasi  dengan  organisasi  profesi Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jember  telah melaksanakan koordinasi dengan organisasi  yang  merupakan  salah  satu upaya  perluasan  layanan  TB  yang  sesuai standar nasional.
Tabel    5.    Hasil    aspek process dalam koordinasi dengan organisasi profesi Aspek Proses (n) (%) Koordinasi Terlaksana Ya 2 100 c.   Koordinasi dengan puskesmas Berdasarkan tabel 6,  diketahui  bahwa
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jember  telah melaksanakan koordinasi dengan
puskesmas sebagai bentuk tanggung jawab dengan melakukan pencatatan dan pelaporan  data  kasusT  B  yang  telah dilakukan  oleh  DPM/Klinik  dan  kegiatan tersebut dilakukan secara terjadwal.
Tabel  6.  Hasil  aspek process dalam koordinasi dengan puskesmas Aspek Proses (n) (%) Koordinasi Terjadwal Ya 2 100 Kesesuaian  pencatatan dan  pelaporan  sesuai format baku Sesuai 2 100
d.  Validasi  data  wajib  notifikasi  (WiFi)  TB dari puskesmas Berdasarkan  tabel  7,  kegiatan  validasi data  wajib  notifikasi  (WiFi)  TB  dari puskesmas  yang  bersumber  dari  seluruh dokter  praktik  mandiri/klinik  di  wilayahnya dilakukan dengan terjadwal.
Tabel 7. Hasil aspek process dalam validasi data  wajib  notifikasi  (WiFi)  TB  dari puskesmas Aspek Proses (n) (%) Validasi data Ya 2 100 Validasi data terjadwal Ya 2 100
e.  Monitoring dan evaluasi
Berdasarkan  Tabel  8,  diketahui  bahwa petugas  TB  telah  melaksanakan  supervisi, validasi, dan evaluasi secara terjadwal. Tabel  8.  Hasil  aspek process dalam monitoring dan evaluasi Aspek Proses (n) (%) Kegiatan Supervisi terkait Pelaksanaan Wajib Notifikasi (WiFi) TB Supervisi Ya 2 100 Supervisi Terjadwal Ya 2 100 Kegiatan Validasi Data Pelaksanaan terkait Wajib Notifikasi (WiFi) TB Validasi data Ya 2          100 Validasi data terjadwal Ya 2          100 Kegiatan Evaluasi terkait Pelaksanaan Wajib Notifikasi (WiFi) TB Evaluasi Ya 2          100 Evaluasi Terjadwal Ya 2          100

## Aspek Output
Berdasarkan  Tabel  9,  diketahui  bahwa DPM/klinik  yang  melaksanakan  wajib notifikasi (WiFi) TB melalui aplikasi berbasis smartphone adroid dari keseluruhan DPM/Klinik di kabupaten Jember  berjumlah 164  serta  ketepatan  dan  kelengkapan dalam  pencatatan  dan pelaporan  kasus  TB mencapai 90%.
Tabel 9. Hasil aspek output Aspek Output Capaian  Target
terhadap  pengembangan  keahlian,  karir, dan penghasilannya [5].
Salah  satu  petugas  TB  di  dinas kesehatan  mempunyai  lama  kerja  ≥2  tahun (lama),  sedangkan  petugas  TB  lainnya memiliki  masa  kerja  <2  tahun.  Masa  kerja yang lebih lama memungkinkan pengalaman dan ketrampilan dalam menjalankan  peran  yang  lebih  banyak sehingga  dapat  menjamin  produktivitas kerja.
Petugas  TB  dengan  masa  kerja  yang lama tersebut, juga sudah pernah mengikuti
DPM/Klinik melaksanakan 164 289 pelatihan  TB.  Salah  satu  pelatihan  yang wajib notifikasi (WiFi) TB
diikuti  terkait  pelaksanaan  Wajib  Notifikasi
Ketepatan pencatatan 90% 100% (WiFi)  TB  adalah  pelatihan  atau  workshop dan pelaporan  kasus TB
Wajib  Notifikasi  (WiFi)  TB  dengan  aplikasi
Kelengkapan pencatatan 90% 100%
berbasis smartphone android yang
dan pelaporan kasus TB . Pembahasan Aspek Input Aspek input dari  segi  petugas  ( man ) dalam  penelitian ini meliputi umur, pendidikan,  masa  kerja,  dan  pelatihan. Petugas TB di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember  berusia  <26tahun  dan  26-45 dengan kata lain muda dan dewasa.
Pangarso  (2016)  menyebutkan  bahwa umur  berkaitan  erat  dengan  kinerja seseorang.  Produktivitas  dan  ketrampilan fisik  seorang  karyawan  semakin  menurun, dianggap  kurang  luwes,  serta  menolak adanya  teknologi  baru  ketika  usianya semakin bertambah tua. Namun produktivitas  tidak  hanya  dilihat  dari ketrampilan  fisik  seseorang,  terdapat beberapa  nilai  positif  yang  datang  dari karyawan yang lebih tua, yaitu pengalaman kerja, pertimbangan, pengambilan keputusan,  etika  kerja  yang  kuat,  serta komitmen [4].
Pendidikan  terakhir  yang  ditempuh  oleh petugas  TB  adalah  S1. Pendidikan bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan manusia  dalam  mempertahankan  atau memperbaiki  mutu  keberadaannya  agar menjadi  lebih  baik.  Hal  ini  seperti  yang dikemukan  oleh  Amien  dalam  Waryana, bahwa hasil belajar seseorang berpengaruh
dilaksanakan  oleh  Kementerian  Kesehatan bekerja sama dengan KNCV.
Pelatihan  dilakukan  untuk  meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan dalam rangka  meningkatkan  kompetensi  serta kinerja  petugas  TB.  Menurut  Notoatmodjo dalam  Noveyani  dan  Martini,  pelatihan merupakan cara untuk membekali seseorang  yang  mempunyai  pendidikan formal  sesuai  dengan  tugasnya,  sehingga dapat  meningkatkan  kualitas  pekerjaannya dengan  harapan  agar  seseorang  lebih mudah melaksanakan tugasnya [6].
Aspek input dari  segi  pendanaan ( money )  dalam  penelitian  ini  meliputi ketersediaan dana, sumber dana. Pendanaan  dikelola  oleh  penanggung jawab  program  TB  di  bidang  Pengendalian Penyakit  Dinas  Kesehatan.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan,  seluruh  petugas menyatakan  bahwa  tersedia  dana  terkait layanan  TB.  Dana  yang  tersedia  berasal dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), United State Agency  for  International  Development (USAID)  melalui  KNCV  serta bantuan  dana dari Global Fund (GF).
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Zarwita et  al ,  bahwa  dana  dalam  pelaksanaan penanggulangan penderita TB Paru berasal dari  dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan (BOK). Ketersediaan dana yang cukup akan menunjang  proses  kebijakan  agar  efektif
dan  efisien,  sehingga  suatu  kebijakan akan menjadi terhambat jika dana yang ada tidak memadai  [7].  Tondong et  al juga menjelaskan,  keterbatasan  sumberdaya pendukung  dalam  implementasi  PPM pengendalian  TB  baik  Sumber  Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah tenaga terlatih  maupun  sumber  daya  non  manusia yaitu  anggaran  dana  dan  logistik  TB  dapat menghambat kegiatan palayanan TB [8].
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak  menjelaskan  terkait  kecukupan  dana dalam  menjalankan  kegiatan  pelaksanaan Wajib  Notifikasi  (WiFi)  TB,  tindak  lanjut  jika terdapat  dana  yang  tidak  mencukupi kebutuhan  kegiatan  pelaksanaan  Wajib Notifikasi  (WiFi)  TB,  serta  hambatan  dari segi pendanaan pelaksanaan Wajib Notifikasi  (WiFi)  TB  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Jember.
Aspek input dari  segi material dalam penelitian ini meliputi ketersediaan alat tulis kantor  dan  pedoman  penanggulangan  TB  / Petunjuk  teknis  sistem  Wajib  Notifikasi  TB. Buku  pedoman  TB  diharapkan  dapat meningkatkan kinerja sebagai bentuk upaya penemuan  kasus  TB  dalam rangka eliminasi  TB.  Buku  pedoman  ini  ditujukan untuk  petugas  TB  di  Dinas  Kesehatan maupun Puskesmas dam DPM/Klinik.
Hasil  penelitian  menunjukkan  Petugas TB  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jember dinyatakan  sudah  memenuhi  indikator dalam kelengkapan pedoman yaitu terdapat buku  pedoman baik  yang  digunakan  dalam pelaksanaan  pengendalian  TB  maupun pelaksanaan  wajib  notifikasi  (WiFi)  TB. Ketersediaan  buku  pedoman  diharapkan akan  mempermudah  petugas  TB  dalam menjalankan  programnya  sehingga  mereka tidak kesulitan dalam pelaksanaannya.
Aspek Process Aspek process dalam  penelitian  ini meliputi  pengarahan  dan  kebijakan  sistem wajib  notifikasi  (WiFi)  TB  kepada  DPM  dan klinik pratama; koordinasi dengan organisasi  profesi  dalam  implementasi; koordinasi  dengan  puskesmas  dalam implementasi;  validasi  data  notifikasi  TB bersumber  dari  seluruh  puskesmas  dan
DPM/klinik  di  wilayahnya;  serta  monitoring dan  evaluasi.  Berikut  ini  dijabarkan mengenai  pembahasan  aspek  proses ( process ): a.  Pengarahan dan Kebijakan Dalam  pelaksanaan  Wajib  Notifikasi (WiFi)  TB,  petugas  TB  Dinas  Kesehatan Kabupaten Jember mempunyai tugas dalam memberikan  arahan  dan  kebijakan  sistem Wajib Notifikasi (WiFi) TB skala kabupaten/kota  serta  mengatur  dokter praktik  mandiri  dan  klinik  pratama  untuk melaksanakan  Wajib  Notifikasi  (WiFi)  TB sebagai  bagian  dari  SPM  Kesehatan  di kabupaten/kota. Selain itu, dinas kesehatan memberikan  pengenalan  terhadap  aplikasi berbasis smartphone android  kepada  para penyelenggara layanan TB dalam melaksanakan  notifikasi  wajib  TB,  dalam rangka meningkatkan angka notifikasi TB.
Kebijakan  publik  adalah  suatu  arahan untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan tindakan  tertentu  sehingga  menggerakkan seluruh sektor atau perangkat pemerintahan dan menciptakan perubahan pada kehidupan  yang  terkena  dampak  dari kebijakan tersebut.
Penemuan  dan  pengobatan  dalam rangka  pengendalian  TB  dilaksanakan  oleh seluruh  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan (Fasyankes),  meliputi  Puskesmas,  Rumah Sakit  Pemerintah  Balai/Klinik  Pengobatan, Dokter  Praktek  Swasta  (DPS)  dan  fasilitas kesehatan [9].
b.  Koordinasi  dengan  Organisasi  Profesi Upaya peningkatan akses terhadap layanan  TB  yang  berkualitas  dan  sesuai standar  membutuhkan  jejaring  layanan  TB yang  saling  terintegrasi  antar  semua layanan  di  kabupaten/kota.  Penerapan jaringan  layanan  di  fasilitas  kesehatan (puskesmas,  rumah  sakit,  B/BKPM,  DPM, klinik,  apotek  dan  laboratorium)  yang dikoordinasikan  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupatan/Kota  merupakan  salah  satu upaya  perluasan  layanan  TB  yang berkualitas  sehingga  akan  menambah jumlah  layanan  TB  yang  sesuai  standar nasional, termasuk dalam sistem pencatatan dan pelaporannya. Dalam hal ini
dinas  kesehatan  bekerja  sama  dengan organisaasi  profesi  yakni  IDI,  IBI,  dan  IAI agar
DPM/Klinik
yang hendak melaksanakan  wajib  notifikasi  TB  menjadi tepat dan tidak saling bertentangan.
Hal ini juga sesuai dengan strategi dan kebijakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan  No  67  tentang  Penanggulang TB,  yakni  peningkatan  kemitraan  melalui forum  koordinasi  baik  di  pusat  maupun daerah.  Penanggulangan  TB  dilaksanakan melalui  penggalangan  kerjasama  dan kemitraan  diantara  sektor  pemerintah,  non pemerintah, swasta dan masyarakat melalui Forum Koordinasi TB [11].
Kesenjangan  dalam  penelitian  ini, koordinasi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Jember  dengan  organisasi  profesi  dalam pelaksanaan  Wajib  Notifikasi  (WiFi)  TB yakni  hanya  dengan  Ikatan Dokter Indonesia  (IDI).  Untuk  organisasi  profesi lain seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan  Apoteker  Indonesia  (IAI)  belum dilakukan. Memaksimalkan koordinasi dengan  organisasi  profesi  selain  IDI,  dapat membantu  meningkatkan  angka  notifikasi TB  sehingga  mempercepat  pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target Eliminasi  global  di  tahun  2035  dan Indonesia bebas TB pada tahun 2050.
c.  Koordinasi dengan
Puskesmas Berdasarkan Permenkes tahun 2014,
Puskesmas  adalah  unit  pelaksana  teknis Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan  kesehatan  di  wilayahnya, dimana
wewenang untuk
(i) mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan FKTP, (ii) melaksanakan penapisan  rujukan  sesuai  dengan  indikasi medis  dan  sistem  rujukan.  Sebagai  bentuk tanggung  jawab  Puskesmas  berdasarkan fungsi dan wewenang dalam Wajib notifikasi TB,  maka  perlu  dilakukan  pencatatan  dan pelaporan  data  kasus  TB  yang  telah dilakukan oleh DPM, klinik dan FKTP lain.
d.  Validasi  Data  Wajib  Notifikasi  TB  dari
Puskesmas yang Bersumber dari Seluruh DPM/klinik di wilayahnya
Validasi  data  merupakan  kegiatan  untuk memastikan  kualitas  data  yang  dilakukan oleh dinas kesehatan sesuai kebutuhan. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan  kelengkapan  dan  keakuratan data  antara  yang  dicatat  dan  dilaporkan. Sistim  wajib  notifikasi  dilaporkan  kepada Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota.  Data yang  diperoleh  dari  sistem  wajib  notifikasi untuk  FKTP  non  Puskesmas  maupun Laboratorium  dan  farmasi  akan  divalidasi dan  dicocokan  dengan  data  yang  ada  di SITT  maupun  Aplikasi  Wajib  Notifikasi  TB. Bila terdapat data yang tidak tercatat dalam dua  sistim  informasi  diatas  maka  data  ini bisa  digunakan  sebagai  dasar  untuk pelacakan  selanjutnya.  Sistem  pelaporan yang  digunakan  bisa  secara  elektronik maupun  manual  dengan  format  tertentu [12].
e.  Monitoring dan evaluasi Mekanisme  monitoring  dilakukan  oleh penanggung  jawab  TB  di  Dinas  Kesehatan dengan  jejaring  eksternal  puskesmas diantaranya  dengan  memantau  kontribusi notifikasi  kasus  dari  DPM/klinik  pratama, penggunaan  aplikasi  WiFi  TB  oleh DPM/klinik  pratama  melalui  website  WiFi TB.  Monitoring  dan  evaluasi  program  TB merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen untuk  menilai  keberhasilan  pelaksanaan program  TB.  Monitoring  dilakukan  secara rutin  dan  berkala  sebagai  deteksi  awal masalah  dalam  pelaksanaan  kegiatan program  sehingga  dapat  segera  dilakukan tindakan  perbaikan.  Monitoring  dapat dilakukan  dengan  membaca  dan  menilai laporan  rutin  maupun  laporan  tidak  rutin, serta kunjungan lapangan. Evaluasi dilakukan  untuk  menilai  sejauh  mana pencapaian  tujuan,  indikator,  dan  target yang  telah  ditetapkan.  Evaluasi  dilakukan dalam  rentang  waktu  lebih  lama,  biasanya setiap 6 bulan s/d 1 tahun [10].
Dalam  pelaksanaan  monitoring  dan evaluasi dan kegiatan surveilans, diperlukan suatu  sistem  pencatatan  dan  pelaporan baku  yang  dilaksanakan  dengan  baik  dan benar,  dengan  maksud  mendapatkan  data yang sah atau valid untuk diolah, dianalisis,
diinterpretasi,  disajikan  dan  disebarluaskan untuk dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan program.
Aspek Output Aspek output dalam  pelaksanaan wajib  notifikasi  (WiFi)  TB  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Jember  dalam penelitian  ini  meliputi  jumlah  DPM/Klinik yang  melaksanakan  wajib  notifikasi  TB, ketepatan  serta  kelengkapan  laporan  wajib notifikasi  TB.  Dalam  penelitian  ini diperoleh dari  kegiatan  dokumentasi  hasil  pendataan jumlah  DPM/Klinik  yang  melaksanakan wajib  notifikasi  (WiFi)  TB  melalui  aplikasi berbasis smartphone android dari keseluruhan  DPM/Klinik  di  Kabupaten Jember, ketepatan dan kelengkapan pencatatan  dan  pelaporan  wajib  notifikasi oleh  puskesmas  yang  mengacu  dengan data SITT/SITB.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jember dalam  pelaksanaan  wajib  notifikasi  (WiFi) TB  telah  berhasil  bersinergi  dengan DPM/Klinik  meskipun  secara  keseluruhan belum mengikuti arahan untuk pelaksanaan Wajib Notifikasi (WiFi) TB dengan menggunakan aplikasi berbasis android. Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam  Jurnal
Kebijakan Kesehatan, Ari Kurniawati menyebutkan bahwa pada tahun 2013 Kota
Yogyakarta  telah  menginisiasi  pelibatan DPM dengan sosialisasi dengan mengundang  sejumlah  DPM  dan  juga melibatkan organisasi profesi seperti IDI, IBI dan  IAI  yang  menghasilkan  kesepakatan kontribusi peran
DPM dalam penatalaksanaan TB.
Respon dan kehadiran praktisi swasta tidak seperti yang diharapkan.  Setelah  dilakukan  evaluasi, porsi  kontribusi  pasien  oleh  DPM/Klinik  ini tidak  berjalan  dengan  baik,  praktisi  swasta yang mengirim pasien ke Puskesmas hanya ada  sekitar  10  pasien  terduga  TB  yang terlaporkan dari tahun ke tahun [11].

## Simpulan dan Saran
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  aspek input dari segi petugas ( man ) menunjukkan bahwa  Petugas  TB  dalam  penelitian  ini
berusia  <  26  tahun  dan  26-45  tahun. Keseluruhan  telah  menempuh  pendidikan terakhir  hingga  S1.  Petugas  TB  juga memiliki  masa  kerja  yang  berbeda  yakni, masa  kerja  lama  dan  baru.  Sebagian petugas  TB  sudah  pernah  mengikuti pelatihan  terkait  wajib  notifikasi  (WiFi)  TB. Untuk  itu  disarankan  memberikan pelatihan atau  workshop  kepada  petugas  TB  yang belum megikuti pelatihan terkait pelaksanaan  wajib  notifikasi  (WiFi)  TB. Aspek input dari  segi  pendanaan  ( money ) menunjukkan  bahwa  terdapat  ketersediaan dana.  Sumber  dana  tersebut  berasal  dari Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Bantuan Operasional  Kesehatan  (BOK),  dana  hibah United  State  Agency  for  International Development  (USAID) melalui  proyek Challenge  TB KNCV  serta  bantuan  dana dari Global Fund (GF). Aspek input dari segi material menunjukkan  bahwa  tersedia  alat tulis  kantor  dan  pedoman  penanggulangan TB / Petunjuk teknis sistem Wajib Notifikasi TB guna alat bantu dalam kegiatan.
Aspek process menunjukkan  bahwa telah  melakukan  kegiatan  yang  sudah menjadi  tugas  dan  fungsi  dan  terjadwal sebagaimana  mestinya  yang  diatur  dalam petunjuk teknis pelaksanaan wajib notifikasi (WiFi)  TB  yang  meliputi  pengarahan  dan kebijakan sistem wajib notifikasi TB kepada DPM dan klinik pratama; koordinasi dengan organisasi  profesi  dalam  implementasi; koordinasi  dengan  puskesmas  dalam implementasi;  validasi  data  notifikasi  TB bersumber  dari  seluruh  puskesmas  dan DPM/klinik  di  wilayahnya;  serta  monitoring dan  evaluasi.  Adapun  monitoring  dan evaluasi dengan kegiatan supervisi, validasi dan  evaluasi  dilakukan  dengan  waktu terjadwal.
Saran  yang  dapat  diberikan  dalam aspek process ini  dengan  meningkatkan pengarahan dan kebijakan terhadap DPM/Klinik  terkait  penggunaan  aplikasi Wajib  Notifikasi  (WiFi)  TB,  meningkatkan koordinasi kepada organisasi  profesi  dalam implementasi  wajib  notifikasi  TB  di Kabupaten  Jember  yakni  kepada  IDI  serta organisasi profesi lainnya seperti IBI dan IAI untuk  mengikuti  pelaksanaan  Wajib
Notifikasi (WiFi) TB, meningkatkan monitoring  dan  evaluasi  terkait  ketepatan dan kelengkapan pencatatan dan pelaporan oleh  puskesmas  dalam  pelaksanaan  Wajib Notifikasi (WiFi) TB di Kabupaten Jember.
Aspek output menunjukkan  bahwa sebagian  DPM/klinik  tidak  melaksanakan wajib  notifikasi  (WiFi)  TB  menggunakan aplikasi  berbasis smartphone android sesuai  arahan  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten Jember. Pencatatan dan pelaporan  pelaksanaan  wajib  notifikasi (WiFi)  TB  dalam penelitian  ini  sudah  cukup baik.  Pelaporan  data  TB  oleh  Puskesmas kepada  Dinas  Kesehatan  dilakukan  secara terjadwal  setiap  satu  bulan  sekali.  Saran yang diberikan diharapkan untuk memberikan  pengarahn  kepada  DPM/Klinik untuk  ikut  serta  dalam  penanggulang  TB dengan melaporkan kasus TB yang di dapat melalui  penggunaan  aplikasi  berbasis smartphone android
Daftar Pustaka
[1] World  Health  Organization.  2016. Bending  The  Curve  –  Ending  TB: Annual  Report  2017 .  Geneva:  World Health Organization
[2] Kementerian  Kesehatan.  2019.  Situasi TBC  di  Indonesia.  1  Mei  2019 (diakses 20 Oktober 2019.
https://tbindonesia.or.id
/informasi/ tentang-tbc/
[3] World  Health  Organization.  2018. Global  Tuberculosis  Report  2018 . Geneva: World Health Organization
[4] Pangarso,  A.  2016. Perilaku  Organisasi . Yogyakarta: Deepublish.
[5] Waryana.  2016. Promosi  Kesehatan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat . Yogyakarta: Nuha Medika.
[6] Noveyani  AE.  Martini  S.  2014.  Evaluasi program pengendalian tuberkulosis paru dengan  strategi  DOTS  di  Puskesmas Tanah  Kelinding  Surabaya. Jurnal Berkala Epidemiologi . 2(2): 251-262.
[7] Zarwita  D,  Rasyid  R,  Abdiana  A.  (2019). Analisis  Implementasi  Penemuan  Pasien TB Paru dalam Program Penanggulangan TB  Paru  di  Puskesmas  Balai  Selasa. Jurnal      Kesehatan  Andalas . 8 (3):  689-
699.
[8] Tondong  MAP,  Mahendradhata  Y,
Andono AR. (2014). Evaluasi implementasi public private mix pengendalian  tuberkulosis  di  kabupaten Ende  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur tahun  2012. Jurnal  kebijakan  Kesehatan Indonesia . 3(1): 37-42.
[9] Kementerian  Kesehatan  RI.  2014.
Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
[10] Kementerian  Kesehatan  RI.  2016. Penanggulangan  Tuberkulosis.  Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
[11] Kurniawati,  A  (2018).  Analisis  Peran Pelibatan Praktisi Swasta dalam PPM TB di  Yogyakarta.  Jurnal  Kesehatan  Gajah Mada, 34(5)