INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4650-4663 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Politik Hukum Dalam Peningkatan Investasi Terhadap
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Indonesia
Ismaidar 1 ✉ , Ongku Sapna Fella Hasibuan 2
Panca Budi Medan
Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Regulasi tentang penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan produk politik yang memberikan perlakuan yang sama kepada penanaman  modal  yang  berasal  dari  Negara  mana  pun,  yang  melakukan  penanaman  modal  di Indonesia. Regulasi tersebut banyak memberikan fasilitas terhadap penanaman modal asing antara lain yaitu  pembebasan  atau  keringanan  pajak,  repatriasi  modal,  dan  fasilitas  perizinan.  Kedua,  bahwa dampak politik hukum tersebut terhadap UMKM adalah yang bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi  dalam  Pasal  33  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahuun  1945.  Sebab demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhnya hak-hak  dasar warga Negara Indonesia yang dalam konteks ini adalah UMKM tanpa ada individu yang terkecuali, sedangkan ketentuan-ketentuan menurut liberalisasi  perdagangan  terseebut  dilandasi  oleh  pemikiran  kapitalisme  membatasi  hak-hak  dasar tersebut dan bagi mereka yang mampu bersaing yang dapat menikmati keuntungan dari ketentuan perdagangan internasional. Sedangkan UMKM masih memerlukan afirmasi kebijakan dari pemerintah. Kata Kunci: Politik Hukum, Investasi, UMKM

## Abstract
The  regulation  on  foreign  investment  regulated  in  Law  Number  25  of  2007  concerning  Capital Investment is a political product that gives equal treatment to investment originating from any country, which invests in Indonesia. The regulation provides many facilities for foreign investment, including tax exemption or relief, capital repatriation, and licensing facilities. Second, that the political impact of the law on MSMEs is contrary to the principle of economic democracy in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. Because economic democracy requires the fulfillment of the basic rights of Indonesian citizens, which in this context are MSMEs without any individuals being excluded, Whereas the provisions under trade liberalization are based on the idea that capitalism limits these basic rights and those who are able to compete who can benefit from the provisions of international trade. Meanwhile, MSMEs still need policy affirmation from the government.

## Keywords: Politics, Law, Investment, MSMEs

## PENDAHULUAN
Politik  hukum  merupakan  garis  resmi  atau  kebijakan  tentang hukum  yang harus diberlakukan  atau  yang  tidak  boleh  diberlakukan  untuk mencapai  tujuan Negara.  Tujuan dari    politik    hukum    sendiri    adalah    untuk    menciptakan    sebuah  sistem  hukum  yang dikehendaki baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara luas. Salah satu bentuk produk politik hukum ialah petaturan perundang-undangan. Terdapat  dua  bentuk  produk politik  hukum,  yaitu pertama,  produk hukum  konservatif  yaitu  peraturan  perundang- undangan  yang  dibentuk  oleh pemerintah demi menciptakan satu sistem hukum yang dikehendaki  pemerintah  serta  menjadikan  hukum  sebagai  “tool  of  social  engineering”. Kedua, produk hukum responsif,   yang   materi   muatannya   berdasarkan   pada   kenyataan sosial   dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.c
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  adalah salah satu  peraturan perundang-undangan  di Indonesia. Undang-Undang No. 25  Tahun 2007 (selanjutnya disebut sebagai UUPMA) mengatur tentang penanaman modal atau investasi, suatu  aspek  ekonomi  yang  mulai  berkembang  dalam  masyarakat  akhir-akhir  ini.  Dalam penulisan  ini,  penulis  akan  membahas  mengenai  politik  hukum  secara  umum  dan bagaimana UUPMA dapat dikategorikan sebagai produk politik hukum.
Pada  negara-negara  berkembang,  seperti  Indonesia  penanaman  modal  asing  juga dipandang  sebagai  faktor  alternatif  untuk  meningkatkan  aliran  modal  masuk  ke    dalam negeri.    Seberapa    besar    dampak    investasi    asing    langsung    terhadap  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  akan  berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan ini tergantung dari  berbagai  karakteristik  social  ekonomi  Negara  yang  menjadi  penerima  investasi (Saparuddin, Yolanda, dan Sebayang, 2015).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah jenis penelitian  hukum  normatif  yang  mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang- undang dan perundang-undangan yang  terkait dengan peramasalahan   penelitian   yang di   kaji.   pendekatan konseptual,  yaitu  meninjau  semua  permasalahan  yang  di  teliti berlandaskan kajiannya  kepada  konsep-konsep  hukum  dalam  teori  atau  doktrin.  Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum    primer    yaitu    bahan    hukum    yang    berasal    dari    dokumen-dokumen    resmi Undang-undang    Dasar    1945,    Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2007    tentang Penanaman  Modal, General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade   (GATT),  serta  bahan hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  buku-buku  yang  relevan  dengan  penelitian, jurnal, media  informasi  melalui  internet,  dan  sumber  lainnya  yang  berhubungan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Metode  pengumpulan data  dilakukan  dengan  teknik  studi  kepustakaan untuk mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  kemudian akan  disajikan dengan  cara  mendiskripsikan  data  dan  bahan  hukum tersebut. Pengumpulan  data  juga akan  dilengkapi  dengan  melakukan  studi dokumen terhadap  dokumen-dokumen  lain yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Melihat pada   sifat   penelitian   yang   menggunakan pendekatan   doktrinal   maka   sifat analisisnya adalah deskriptif dengan model narasi isi (content  analysis),  yang  akan  menguraikan    dan    mengorganisasikan    konsep    dan pengaturan  tentang  hukum investasi  yang  yang  berlaku  di  Indonesia  sehingga  akan tampak  jelas  jawaban dari permasalahan yang dikaji sebagai kesimpulan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  mengenai  politik  hukum  tentunya  harus  mengetahui  terlebih dahulu apa  itu  politik  hukum.  Penjelasan  mengenai  pengertian  tentang  politik hukum adalah “legal  policy  atau  garis  (kebijakan)  resmi  tentan g  hukum  yang  akan  diberlakukan  baik dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum    lama,    dalam rangka  mencapai  tujuan  negara.”  Dengan  demikian, politik hukum   merupakan   pilihan tentang   hukum-hukum   yang   akan   diberlakukan sekaligus   pilihan   tentang   hukum hukum   yang   akan   dicabut   atau   tidak diberlakukan  yang  kesemuaannya  dimaksudkan untuk  mencapai  tujuan  Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.
Politik  hukum  dapat  dijabarkan  sebagai  kemauan  atau  kehendak  negara terhadap hukum.   Artinya,   untuk   apa   hukum   itu   diciptakan,   apa   tujuan penciptaannya  dan kemana    arah    yang    hendak    dituju.    Politik    Hukum    adalah  kebijakan    pemerintah mengenai  hukum  mana  yang  akan  dipertahankan,  hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan.
Melalui   politik   hukum   negara   membuat   suatu   rancangan   dan   rencana pembangunan  hukum  nasional  di  Indonesia.  Pencapaian  pembangunan  hukum akan mendorong  pencapaian  tujuan  hukum  yang  selanjutnya  mengarah  pada terciptanya tujuan    negara.    Tujuan    hukum    untuk    menciptakan    suatu    keadilan,  kemanfaatan, ketertiban  dan  kepastian  hukum  tidaklah  dengan  mudah  dapat dipenuhi  apabila  di dalam  setiap  hukum  yang  ada  terkandung  tujuan  negara. Pencapaian  tujuan  hukum akan    mengarah    atau    menuju    pada    pencapaian    tujuan  negara.    Sebagai    sarana tercapainya  tujuan  negara,  maka  tujuan  hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik.
Berdasarkan   penjabaran   diatas   sebagai   negara   yang   berdasarkan   atas hukum (rechtstaat)   dan   bukan   atas   dasar   kekuasaan   (machstaat)   Indonesia menuangkan cita-cita  ataupun  tujuan  negara  melalui  hukum  sebagai  sarananya dengan  kata  lain hukum  adalah  sarana  yang  digunakan  dalam  mencapai  tujuan negara yang sudah di cita-citakan.
Negara  Kesatuan   Republik   Indonesia  (NKRI)  menegaskan  tujuan    negara atas tujuan  didirikannya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dalam Konstitusinya, tepatnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun  1945 (UUD  1945). Di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mana merupakan Staatfundamentanorm disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah:
1. melindungi   segenap   bangsa   Indonesia   dan   seluruh   tumpah   darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa;dan
4. ikut      serta      melaksanakan      ketertiban      dunia      berdasarkan      kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Melalui   perspektif  politik,  hukum  dipandang  sebagai  produk  atau outputdari proses    politik   atau   hasil   pertimbangan    dan    perumusan    kebijakan   publik. Namun disamping  hukum  sebagai  produk  pertimbangan  politik,  terdapat  politik  hukum    yang merupakan  garis  atau  dasar  kebijakan  untuk  menentukan  hukum yang  seharusnya berlaku  dalam  negara.  Di  negara  demokrasi,  masukan  (inputs) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum bersumber dari dan merupakan aspirasi masyarakat
yang  disalurkan  melalui  wakil-wakil  rakyat  yang  kemudian    diproses    sehingga    muncul sebagai outputs  dalam  bentuk  peraturan hukum.
Politik  hukum  nasional  sebagai  pedoman  dasar  bagi  segala  bentuk  dan proses perumusan,  pembentukan  dan  pengembangan  hukum  di  tanah  air.  Bila politik hukum nasional  merupakan  pedoman  dasar  bagi  segala  bentuk  dan  proses  perumusan, pembentukan   dan   pengembangan   hukum   di   tanah   air,   dapat dipastikan  politik hukum  nasional  harus  dirumuskan  pada  sebuah  peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar pula, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.
Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan:
1. Sebagai  suatu  alat  (tool)  atau  sarana  dan  langkah  yang  dapat  digunakan  oleh pemerintah    untuk    menciptakan     suatu    sistem    hukum    nasional yang dikehendaki; dan
2. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.
Dapat ditegaskan bahwa Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan yaitu:
1. Pembukaan  dan  pasal-pasal  UUD  1945  memuat  tujuan,  dasar,  cita  hukum dan norma  dasar  negara  Indonesia  yang  harus  menjadi  tujuan  dan  pijakan  dari  politik hukum di Indonesia;dan
2. Pembukaan    dan    pasal-pasal    UUD    1945    mengandung    nilai-nilai    khas    yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu (M. Md, 2009).
Dalam  upaya  menjadikan  hukum  sebagai  proses  pencapaian  cita-cita  dan tujuan negara,  politik  hukum  nasional   harus  berpijak  pada  kerangka  dasar sebagai berikut:
1. Politik  hukum  nasional  harus  selalu  mengarah  pada  cita-cita  bangsa,   yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. Politik  hukum  nasional  harus  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  negara  yakni, melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan    umum,    mencerdaskan    kehidupan    bangsa,    melaksanakan ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan social;
3. Politik  hukum  nasional  harus  dipandu  oleh  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar negara,  yakni:  berbasis  moral  agama,  menghargai  dan  melindungi  hak-hak asasi manusia   tanpa   diskriminasi,   mempersatukan   seluruh   unsur   bangsa dengan
semua   ikatan   promordialnya,   meletakkan   kekuasaan   di   bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan social;
4. Politik  hukum  nasional  harus  dipandu  oleh  keharusan  untuk  :  melindungi semua unsur  bangsa  demi  integrasi  atau  keutuhan  bangsa  yang  mencakup ideologi dan   teritori,   mewujudkan   keadilan   sosial   dalam   ekonomi   dan kemasyarakatan, mewujudkan  demokrasi  (kedaulatan  rakyat)  dan  nomokrasi (kedaulatan   hukum), menciptakan   toleransi   hidup   beragama   berdasarkan keadaban dan kemanusiaan; dan
5. Sistem  hukum  nasional  yang  harus  dibangun  adalah  sistem  hukum  Pancasila, yakni   sistem   hukum   yang   mengambil   atau   memadukan   berbagai   nilai kepentingan,  nilai  sosial,  dan  konsep  keadilan  ke  dalam  satu  ikatan  hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.
Sistem  hukum  yang  demikian,  mempertemukan  unsur-unsur  baik  dari  tiga sistem nilai  dan  meletakkannya  dalam  hubunga  keseimbanga  ,  yakni:  keseimbangan      antara individualisme   dan   kolektifisme,   keseimbangan   antara rechtsstaat  dan the  rule  of law,  keseimbangan  anatara  hukum  sebagai  alat  untuk memajukan   dan   hukum   sebagai cermin   nilai-nilai   yang   hidup   di   dalam masyarakat,   keseimbangan   antara   negara agama   dan   negara   sekuler   (theo-demokratis) atau religius nation state (M.Md, 2009).
Berkaitan   dengan   investasi   dan   penanaman   modal,   di   dalam   bahasa masyarakat,   kata   investasi   atau   penanaman   modal   merupakan   istilah yang dikenal dalam  kegiatan  bisnis  sehari-hari  maupun  dalam  bahasa  perundang-undangan.  Istilah investasi    merupakan    istilah    yang    populer    dalam    dunia    usaha,  sedangkan      istilah penanaman   modal   lazim   digunakan   dalam   perundang-undangan.  Namun  pada dasarnya,  kedua  istilah  tersebut  memiliki pengertian yang sama (Supancana, 2006).
Investasi adalah atas sejumlah dana atau sumber daya ainnya yag dilakukan pada saat ini,    dengan  tujuan  memperoleh  sejumlah  keuntngan  di  masa  yang      akan      datang. Investasi   dapat   juga   di   definisikan   sebagai   penundaan konsumsi  sekarang  untuk digunakan  di  dalam  produksi  yang  efisien  selama periode  waktu  tertenu  dengan harapan  dapat  memberikan  pendapatan  atau keuntungan.
Menurut  Sornarajah “Foreign  investment  involves  the  transfer  of  tangible  or intangible assets from one country into another country for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total  or partial control of the  owner of the assets” (Schill, 2009).  Pengertian  tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa  penanaman  modal asing  itu mencakup   dan   melibatkan   aset   baik   bergerak   atau   tidak   bergerak,   yang digunakan  dalam  wilayah  negara  tertentu  dan  untuk  menghasilkan  kekayaan dengan
melalui  suatu  kontrol  secara  total  atau  sebagian  dari  pemilik  aset.  Ida Bagus    Wyasa Putra    mengemukakan    “pengertian    hukum    investasi,    yang didefinisikan sebagai norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat  investasi,  perlindungan  dan     yang     terpenting     mengarahkan     agar investasi    dapat    mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat” (Salim dan Sutrisno, 2008).
Hal-hal   yang   diatur   dalam   hukum   investasi   adalah   hubungan   antara investor dengan  penerimaan  modal.  Status  investor  dapat  digolongkan  menjadi dua   macam, yaitu   investor   asing   dan   investor   domestik.   Investor   asing merupakan  penanaman modal    yang    berasa    dari    luar    negeri,    sedangkan    investor  domestik    merupakan penanaman  modal  yang  berasal  dari  dalam  negeri.  Bidang usaha  merupakan  bidang kegiatan   yang  diperkenankan   atau   dibolehkan  untuk berinvestasi.    Prosedur    dan syarat-syarat    merupakan    tata    cara   yang    harus dipenuhi   oleh   investor  dalam menanamkan  investasinya.  Negara merupakan negara  yang  menjadi  tempat  investasi itu    ditanamkan.    Biasanya    negara    yang  menerima  investasi  merupakan  negara-negar ayang sedang berkembang (Salim dan Sutrisno, 2008).
Sejalan    dengan    tujuan    pembaharuan    dan    pembentukan    Undang    Undang Penanaman  Modal  di  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007 tentang  Penanaman  Modal  telah  ditentukan  bahwa  penanaman  modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

## 1. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum   dan ketentuan   peraturan   perundang-undangan   sebagai   dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.

## 2. Asas Keterbukaan
Asas    keterbukaan    adalah    asas    yang    terbuka    atas    hak    masyarakat    untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang kegiatan penanaman modal.

## 3. Asas Akuntabilitas
Asas  akuntabilitas  adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan dan hasil akhir  penyelenggaraan  penanaman  modal  harus  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  Negara  sesuai  dengan ketentuan peraturan perunang-undangan.
4. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan
Asal Negara Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas  perlakuan    pelayanan    non    diskriminasi    berdasarkan    ketentuan    peratuarn
perundang-undangan,   baik   antara   penanam   modal   dalam   negeri   dan penanam modal asing.
5. Asas Kebersamaan
Asas  kebersamaan  adalah  asas  yang  mendorong  peran  seluruh  penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkankesejahteraan rakyat.

## 6. Asas Efisiensi Berkeadilan
Asas   efisiensi   berkeadilan   adalah   asas   yang   mendasari   pelaksanaanpenanaman modal  dengan  mengedepankan  efisiensi  berkeadilan  dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

## 7. Asas Berkelanjutan
Asas  berkelanjutan  adalah  asas  yang  secara  terencana  mengupayakan berjalannya proses   pembangunan   melalui   penanaman   modal   untuk menjamin  kesejahteraan dan  kemajuan  dalam  segala  aspek  kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

## 8. Asas Berwawasan Lingkungan
Asas   berwawasan   lingkungan   adalah   asas   penanaman   modal   yang dilakukan dengan  tetap  memperhatikan  dan  mengutamakan  perlindungan  dan  pemeliharaan lingkungan hidup.

## 9. Asas Kemandirian
Asas  kemandirian  adalah  asas  penanaman  modal  yang  dilakukan  dengantetap mengedepankan    potensi    bangsa    dan    negara    dengan    tidak    menutup  diri      pada masuknya   modal   asing   demi   terwujudnya   pertumbuhan ekonomi.
Selain  itu  asas-asas  tersebut,  undang-undang  penanaman  modal  asing  juga memuat mengenai tujuan dari penyelenggaraan penanam modal, yaitu:
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. Menciptakan lapangan kerja;
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. Mendorong perkembngan ekonomi kerakyatan;
g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana kekuasaan yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;dan
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dilihat dari segi asas-asas yang terkandung di dalamnya bahwa penanaman modal adalah  suatu  peraturan  perundang-undangan  adalah  salah  satu bentuk produk  politik
hukum  yang  didasarkan  pada  asas  kepastian  hukum,  di  mana peraturan   perundang- undangan      dibuat      oleh      pemerintah      demi      menciptakan  sistem    hukum    yang dikehendaki.  Dalam  hal  ini,  UUPM  sebagai produk  politik hukum juga menyesuaikan materi ide dalamnya sesuai dengan tujuan bangsa dan negara.
Dampak Pengaruh Politik Hukum Perkembangan Investasi Di Indonesia Terhadap UMKM
Pertanyaan   mendasar   dari   ekonomi   pembangunan,   “Mengapa   beberapa negara begitu  banyak  lebih  kaya  dari  yang  lain?”,  jelas  tidak memiliki  jawaban yang  sederhana dan  tunggal.  Sebaliknya,   itu  mungkin  bahwa   sejumlah  faktor yang  saling   terkait mempengaruhi  efisiensi  alokasi  sumber  daya  dan  karenanya akhirnya   mendorong perbedaan   jangka   panjang   dalam   kinerja   ekonomi   di berbagai  negara (La Porta, Lopez-de-Silanes,  dan  Shleifer,  2008).  Sementara    profesi    ekonomi    masih    jauh    dari pemahaman  yang lengkap  dan  terintegrasi  ini  faktor,  dalam  dekade  terakhir  kami telah  membuat kemajuan  besar  dalam  memisahkan  yang  terpisah  efek  dari  beberapa faktor  ini pada  hasil  ekonomi,  serta  dalam  mengidentifikasi  beberapa  kunci  kekuatan pendorong khususnya, sejarah dan politik di belakang faktor-faktor ini sendiri. Salah satu faktor utama ini adalah sistem hukum (Aldashev, 2009).
Asas perlakuan sama  dalam Pasal 6 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 2007 adalah merupakan penerapan prinsip perlakuan sama (National Treatment & Most Favoured Nations)   dalam prinsip   national   treatment   terdapat   pada   3   pasal   WTO Agreements  yang  utama, yaitu  “Pasal  III”,  yang  khususnya  “Pasal III  :  4GATT, Pasal  XVII  GATS”,  dan  Pasal  3 TRIP  Agreements.
Namun  demikian, prinsip national treatment yang terkait dengan penanaman modal diatur dalam “Pasal III: 4GATT dan Pasal XVII GATS”. Kewajiban perlakuan nasional adalah ketentuan mengenai non diskriminasi. Kewajiban  ini  menekankan  prinsip  non  diskriminasi terhadap    barang-barang  yang  dibuat  didalam  negeri  dengan  barang-barang  impor. Prinsip atau kewajiban ini  merupakan  bentuk  utama  dari  aturan-aturan  dan  kebijakan perdagangan internasional. Prinsip ini termuat dalam “GATT’. Tujuannya   adalah   untuk mencegah  praktek-praktek  perdangangan  pemerintah  Negara- negara  anggota “GATT” yang  berupaya  menghindari  kewajiban-kewajiban  dalam  penetapan tariff (Turner, 2010).
Prinsip      national      treatment      merupakan      batu      penyangga      dalam      sistem perdangangan  international  dewasa  ini,  bersama  dengan  prinsip most  favoured nation, prinsip  ini  menjamin  tidak  adanya  tindakan  diskriminatif  diterapkan  oleh  negara-negara anggota.   Jiwa   dari   prinsip   national   treatment   adalah   adanya perlakuan yang sama oleh suatu negara baik terhadap kepentingannya mau pun terhadap kepentingan negara lain (Mosler, 1980).
Mengenai  dengan  mekanisme  dalam  perdagangan  bebas  multilateral,  prinsip  ini melarang  Negara- negara  anggota  ‘WTO’  menerapkan    kebijakan    yang  menyebabkan diskriminasi   perlakuan   antara   produk   impor   dengan   produk buatan  sendiri.  Dengan demikian,  negara-negara  anggota  memiliki  kewajiban untuk   tidak   memperlakukan produk-produk   impor   secara   berbeda   dengan kebijakan  terhadap  produk-produk yang  sama  buatan  dalam  negeri.  Ruang lingkup  berlakunya  prinsip  ini  juga  berlaku terhadap  semua  diskriminasi  yang muncul   dari   tindakan-tindakan   perpajakan   dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip   ini   berlaku   pula   terhadap   perundang-undangan, pengaturan   dan persyaratan-persyaratan     hukum     yang     dapat     mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan distribusi atau penggunaan produk-produk di dalam pasal negeri. Prinsip  ini  memberikan  perlindungan  terhadap  proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administrasi atau legislatif (Long dan Q. Yi, 1987).
Prinsip  national  treatment  ini  menghidari  diterapkannya  peraturan-peraturan  yang menerapkan  perlakuan  diskriminatif  yang  di  tujukan  sebagai  alat  untuk      memberikan proteksi   terhadap   produk-produk   buatan dalam   negeri. Tindakan yang seperti ini menyebabkan terganggunya kondisi persaingan antara buatan   dalam   negeri   dengan barang-barang   impor   dan   mengarah   kepada pengurangan  terhadap  kesejahteraan ekonomi.  Melalui  persaingan  yang  adil antara  produk  impor  dan  produk  dalam  negeri, maka  terjadi  perbaikan  kinerja pada  produksi  dalam  negeri  untuk  lebih  efisen  sehingga dapat    bersaing    dengan  produk  impor,  sedangkan  bagi  konsumen  hal  ini  akan  lebih menguntukan karena memungkinkan memperoleh barang yang lebih baik dan harga yang lebih wajar. Dalam  prespektif  lain  disebutkan  bahwa  justru  tindakan  yang  demikian dapat menyebabkan  kurangnya  minat  investor  untuk  menanamkan  modalnya.  Karena berkurangnya  keluasan  investor  untuk  mengambil  keputusan bisnis  yang  lebih bebas (Siregar, 2005).
Dalam   perdagangan   internasional,   prinsip   ini   tidak   adanya   perlakuan khusus terhadap  barang buatan dalam negeri dan larangan adanya diskriminatif berdasarkan  asal negara.  Barang  buatan  dalam  negeri  dan  barang  asal  impor diperlakukan  sama, demikian  pula  bahwa  perlakuan  terhadap  semua  Negara anggota  ‘WTO’  harus  sama tanpa  adanya  negara  tertentu  yang  diperlakukan khusus.  Prinsip  national treatment menempatkan    barang,    jasa    atau    orang    dari  anggota    ‘WTO’    lain    dalam    suatu competitive    disadvantage    dibandingkan    barang,  jasa,  atau  warga  negaranya  sendiri (Siregar, 2005).
Dengan  adanya  persaingan  yang  adil  antara  produk  impor  dengan  produk dalam negeri,  maka  terjadinya  perbaikan  kinerja  pada  produksi  dalam  negeri untuk  lebih
efisien  sehingga  dapat  bersaing  dengan  produk  impor.  Sedangkan bagi konsumen hal ini  akan  menjadi  lebih  menguntungkan  sebab  memungkinkan  konsumen  memperoleh barang yang lebih baik dan harganya wajar (Siregar, 2008).
Sebagaian  kecil  pengusaha  kecil  domestik  akan  sulit  sekali menghadapi persaingan bebas  melawan  perusahan  multinasional  dengan  modal  dan  sumber dayanya  yang tak  terbatas,  akibat  dari  itu  banyak  perusahaan  kecil  bangkrut. Maka    apabila    suatu masyarakat    atau    bangsa,    warganya    merasa    sistem ekonominya  berkembang kearah  yang  timpang  dan  tidak  adil,  maka  aturan mainnya  harus  di  koreksi  agar menjadi  lebih  adil  sehingga  mampu  membawa perekonomian ke arah keadilan ekonomi dan sekaligus keadilan sosial.
Prinsip   liberaliasasi   ini   ada   dalam   Undang-Undang   Penanaman   modal Asing memberikan perlindungan penuh kepada pemodal asing serta mengurangi sampai    sedikit mungkin    hak    pemerintah    negara    tuan    rumah    untuk mengendalikan   arus   modal asing.   Disatu   pihak,   liberalisasi   perdagangan internasional  dan  penanaman  modal asing  ini  dapat  menarik  produk-produk Indonesia ke pasar dunia dan dapatkan Indonesia berperan sebagai pelaku dalam perdagangan  global  yang  pemain  utamanya  adalah perusahaan    multinasional.  Tetapi    di    pihak    lain,    pemerintah    sendiri    harus memprioritaskan  kepentingan pembangunan ekonomi nasional (Chandrawulan and L. L. M. SH, 2022).
Di  era  globalisasi  dan  era  pasar  bebas  yang  akan  menyerbu  masuk  ke belahan bumi   mana   pun,   termasuk   Indonesia,   yang   paling   utama   adalah semangat penyelenggara  negara  untuk  melakukan  kontrol  yang  intensif  dan ketat,  baik  melalui insitusi   maupun    dalam   bentuk   regulasi.   Jika   demikian   maka kekhawatiran   aparat pemerintah  maupun  anggota  DPR  tak  akan  terjadi  bahwa penanam  modal  asing  akan kembali  menelan  pengusaha  lokal,  yang  mungkin akan  terjadi  dalam  era  globalisasi ini,  siapa  pun  yang  mempunyai  modal  yang banyak maka akan menjadi pemenangnya. Ini konsekuensi mekanisme pasar.
Prinsip-prinsip   liberalisasi   perdagangan   internasional   dan penanaman modal asing  ini,  terdapat  pada  “GATT/WTO”  yang  telah  di  implementasikan dengan Udang - undang  No.  25  Tahun  2007  ini  bertanggungjawab  dengan  prinsip  demokrasi    ekonomi yang  terdapat  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945, disebabkan  demokrasi ekonomi    menghendaki    terpenuhi    hak-hak    dasar    setiap  individu    tanpa    kecuali, sedangkan    ketentuan-ketentuan    liberalisasi    perdagangan  yang    terdapat    dalam “GATT/WTO”  yang  dilandasi  oleh   pe mikiran  kapitalisme membatasi  hak-hak  dasar
tersebut  dan  hanya  mereka  yang  mampu bersaing dapat menikmati keuntungan dari ketentuan- ketentuan perdagangan internasional yang ada pada “GATT/WTO” tersebut.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ini disusun untuk kesejahteraan bangsa dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 UUD 1945. Tetapi apabila dibedah satu persatu Pasal dalam Undang-undang ini, maka terjadi   kejanggalan- kejanggalan    dan    dimana    undang-undang    ini    justru    pro kepada    asing  yang menanamkan  modalnya  di  Indonesia,  dan  tidak  pro  rakyat kecil atau pengusaha kecil.
Regulasi  tentang  penanaman  modal  asing  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  merupakan  produk  politik  yang  memberikan perlakuan  yang sama kepada  penanaman  modal  yang  berasal  dari  Negara mana pun,  yang  melakukan penanaman  modal  di  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2007  banyak memberikan  fasilitas  terhadap  penanam  modal  asing antara  lain  yaitu  pembebasan atau  keringanan  pajak,  repatriasi  modal,  dan fasilitas perizinan.
Prinsip-prinsip   liberalisasi   perdagangan   internasional   dan penanaman modal asing  pada  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  telah  bertentangan  dengan  prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Sebab demokrasi ekonomi mengkhendaki terpenuhnya  hak-hak  dasar  warga  negara  Indonesia  yang  dalam konteks   ini   adalah UMKM   tanpa   ada   individu   yang   terkecuali,   sedangkan Politik Hukum peningkatan Investasi dan ketentuan-ketentuan   menurut   liberalisasi   perdagangan   yang terdapat dalam WTO  tersebut  dilandasi  oleh  pemikiran  kapitalisme  membatasi  hak-hak  dasar tersebut   dan   bagi   mereka   yang   mampu   bersaing   yang   dapat   menikmati keuntungan  dari  ketentuan  perdagangan  internasional  WTO.  Sedangkan  UMKM  masih memerlukan afirmasi kebijakan dari Pemerintah.
Pemerintah  Indonesia  dalam  mengeluarkan  kebijakan  peraturan  perundang- undangan  harus  mengutamakan  kepentingan  rakyatnya  atau  pengusaha  dalam negeri khususnya  dalam  pembangunan  ekonomi,  ini  merupakan amanat  dari konstitusi yang menjadi tujuan mencapai masyarakat sejahtera.

## SIMPULAN
Regulasi tentang penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan produk politik yang memberikan perlakuan yang sama kepada penanaman  modal  yang  berasal  dari  Negara  mana  pun,  yang  melakukan  penanaman modal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 banyak memberikan fasilitas terhadap  penanam  modal  asing  antara  lain  yaitu  pembebasan  atau  keringanan  pajak, repatriasi  modal,  dan  fasilitas  perizinan.  Prinsip-prinsip  liberalisasi  perdagangan
internasional dan penanaman modal asing pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 telah bertentangan  dengan  prinsip  demokrasi  ekonomi  dalam  Pasal  33  UUD  1945.  Sebab demokrasi ekonomi mengkhendaki terpenuhnya hak-hak dasar warga negara Indonesia yang  dalam  konteks  ini  adalah  UMKM  tanpa  ada  individu  yang  terkecuali,  sedangkan ketentuan-ketentuan menurut liberalisasi perdagangan yang terdapat dalam WTO tersebut dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar tersebut dan bagi mereka yang  mampu  bersaing  yang  dapat  menikmati  keuntungan  dari  ketentuan  perdagangan internasional  WTO.  Sedangkan  UMKM  masih  memerlukan  afirmasi  kebijakan  dari Pemerintah. Pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan peraturan perundang- undangan  harus  mengutamakan  kepentingan  rakyatnya  atau  pengusaha  dalam  negeri khususnya  dalam  pembangunan  ekonomi,  ini  merupakan  amanat  dari  konstitusi  yang menjadi tujuan mencapai masyarakat sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA
M. Saparuddin, S. Yolanda, and K. D. Sebayang, “Effect invesment and the rate of inflation to economic growth in Indonesia,” Trikonomika, vol. 14, no. 1, pp. 87 – 95, 2015.
I. BAB, “Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh”.
M. Md, “Politik hukum di Indonesia,” Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2009.
I. B. R. Supancana, “Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia,” (No Title), 2006.
S.  W.  Schill,  The  multilateralization  of  international  investment  law,  vol.  2.  Cambridge University Press, 2009.
H.  S.  Salim  and  B.  Sutrisno,  Hukum  Investasi  di  Indonesia.  Rajawali  Pers,  RajaGrafindo Persada, 2008.
R. La Porta, F. Lopez-de- Silanes, and A. Shleifer, “The economic consequences of legal origins,” J. Econ. Lit., vol. 46, no. 2, pp. 285 – 332, 2008.
G. Aldashev, “Legal institutions, political economy, and development,” Oxford Rev. Econ. Policy, vol. 25, no. 2, pp. 257 – 270, 2009.
C.  Turner,  International  business:  Themes  and  issues  in  the  modern  global  economy. Routledge, 2010.
H. Mosler, The international society as a legal community, vol. 140. Brill, 1980.
O. Long and L. Q. Yi, Law and its limitations in the GATT multilateral trade system. Springer, 1987.
M.  Siregar,  “Kesepakatan  Perdagangan  Yang  Terkait  Dengan  Persyaratan  Penanaman Modal,” 2005.
M.  Siregar,  “Kepastian  Hukum  Dalam  Transaksi  Bisnis  Internasional  dan  Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia,” 2008.
A. A. Chandrawulan and L. L. M. SH, HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal. Penerbit Alumni, 2022.