Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 17 No. 2 Juli 2022 : 241 - 262 ISSN : 2685-6441 (Online) Doi : http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13301 ISSN : 1907-7769 (Print)

## EVALUASI JOINT PROGRAM DI UNIT VERTIKAL TERKECIL OTORITAS PAJAK DAN OTORITAS PABEAN
1 Alan Afriyanto
2 Nisrina Widayuni
1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
2 Direktorat Jenderal Pajak
alanafriyanto91@mail.ugm.ac.id

## Abstract
The  regulation  about  joint  program  in  Ministry  of  Finance  is  only  providing guidelines in The Head Office and Regional Office levels. The absence of guidelines for the smallest vertical unit has resulted in many Primary Tax Offices (PTO) and Customs and Excise Offices (CEO) Type C that have not carried out joint programs and loss a lot of potential revenue. This article is intended to examine the implementation of the joint program in the smallest vertical units. To examine, this articles uses a qualitative method with a case study approach. In-depth interviews, observations, and requests for various documents were conducted to collect data. The object of this research is Magelang PTO and Magelang CEO Type C. Based on data processing, the following conclusions are obtained.  Magelang  PTO  and  Magelang  CEO  Type  C  have  not  implemented  a collaboration program. There are three challenges that have prevented the two offices from  implementing  the  joint  program,  namely:  the  absence  of  guidelines  for implementing joint  programs  in  the  smallest  vertical  units;  there  are cost  and  benefit considerations; there are different working areas. Beside that, based on the results from comparing  data  between  excise  payments  and  income  tax  payments,  there  is  new potential revenue. Based on the research findings, policy makers in both agencies need to immediately formulate rules related to joint program for the smallest vertical units.
Keywords : Joint Program; Smallest Vertical Units; Tax Revenue.

## JEL Classification : F23, H20, H71
Submission date : February 19 , 2022
Accepted date : July 27, 2022

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  membutuhkan  sumber  penerimaan  untuk  dapat  menjalankan roda  pemerintahan  dan  melaksanakan  pembangunan.  Salah  satu  sumber  utama penerimaan negara Indonesia adalah pajak (Rachdianti, 2016; As’qri, 2018; Fama, 2021; dan Suranta et al., 2021). Penerimaan negara berupa pajak di Indonesia, dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hampir setiap tahunnya, lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak (Harahap et al., 2018;  dan  Setiawan  et  al.,  2018).  Sejak  tahun  1984,  sistem  pemungutan  pajak menggunakan  sistem self  assessment (A.,  2018;  dan  Diamastuti,  2018).  Sistem  ini memberikan  kewenangan  bagi  wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Prasetyarini et al., 2019).
Sistem self  assessment mengakibatkan  penerimaan  negara  sangat  tergantung dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  (Remali  et  al.,  2018).  Wajib  pajak  cenderung melakukan  penghindaran  pajak  atau  bahkan  melakukan  penggelapan  pajak,  karena menganggap  pajak  adalah  beban  yang  dapat  mengurangi  laba  bersih  perusahaan (Chiarini & Marzano, 2019). Penghindaran pajak dan penggelapan pajak saat ini terjadi semakin masif dan semakin canggih, mulai dari skema negara tax haven (mentransfer pendapatan dari suatu negara ke negara tax haven agar memperoleh tarif pajak yang lebih rendah), dan bahkan skema memanfaatkan lemahnya pengawasan dari otoritas pajak dan otoritas  pabean  (Christensen  et  al.,  2015;  Saputra  et  al.,  2015;  Kubick  et  al.,  2016; Granda, 2021; dan Tambunan, 2021)
Rasio  pajak  negara  Indonesia  tergolong  masih  sangat  rendah  (Hajawiyah  et  al., 2021; dan Ramalan, 2021).  Menurut data dari Organisation for Economic Co-operation and Development /OECD (2021), rasio pajak Indonesia pada tahun 2019 hanya 11,6%. Rasio pajak tersebut masih berada di bawah rata-rata rasio pajak negara ASEAN yang berada  diangka  14%.  Rasio  pajak  yang  masih  rendah  salah  satunya  terjadi  karena rendahnya  tingkat  pencapaian target  penerimaan  pajak tahunan  (Wildan,  2020).  Sejak tahun  2009  hingga  tahun  2020  target  pajak  tidak  pernah  tercapai  (Sembiring,  2021). Rendahnya tingkat rasio pajak karena sering tidak tercapainya target penerimaan pajak merupakan salah satu bukti bahwa masih terdapat banyak potensi pajak yang belum dapat tergali secara optimal dan masih banyak skema penghindaran pajak yang belum dapat terdeteksi.
Berbagai  upaya  terus  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  dapat  mengoptimalkan penerimaan  pajak  (Apriliawati  &  Muhammad,  2021).  Salah  satunya  dengan  upaya penguatan  kerja  sama  antara  otoritas  pajak  dengan  otoritas  pabean.  Seperti  yang dijelaskan oleh World Customs Organization (2016) bahwa otoritas pajak dan otoritas pabean perlu untuk melakukan kerja sama dalam rangka mengurangi risiko terjadinya pelanggaran  kepabeanan  dan  mengurangi  risiko  penghindaran  pajak  agar  penerimaan negara dapat lebih dioptimalkan. Sejak tahun 2017, Pemerintah melakukan upaya berupa penguatan kerja sama antara otoritas pajak (DJP) dengan otoritas pabean (DJBC) yang disebut  dengan joint  program .  Program  kerja  sama  antar  kedua  otoritas,  mampu
meningkatkan penerimaan pajak, cukai, dan bea masuk secara nasional pada bulan Juni 2019 sebesar Rp. 6,5 triliun (Prima, 2019).
Besarnya potensi penerimaan negara yang diperoleh dengan adanya program kerja sama  antara  DJP  dan  DJBC  membuat  pemerintah  semakin  fokus  dalam  merumuskan aturan  tentang  arahan joint  program .  Pemerintah  menerbitkan  Keputusan  Menteri Keuangan Nomor KMK-210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Reformasi dalam Rangka  Optimalisasi  Penerimaan  Negara  yang  mengatur  dan  memberikan  panduan terkait dengan kerja sama. Aturan ini memberikan arahan dan panduan yang mendetail tentang bagaimana berbagai kerja sama dapat dilakukan antar otoritas, namun panduan tersebut hanya  sebatas memberikan arahan di tingkat Kantor Pusat dan tingkat Kantor Wilayah. Aturan tersebut belum memberikan panduan pelaksanaan kerja sama hingga di unit vertikal paling kecil yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk DJP dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe C untuk DJBC.
Belum  adanya  panduan  tentang joint  program di  level  unit  vertikal  terkecil berakibat  pada  masih  banyaknya  KPP  Pratama  dan  KPPBC  Tipe  C  yang  belum melakukan joint  program .  Menurut  informasi  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  (2021) terdapat  301  KPP  Pratama  dan  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 183/PMK.01/2020  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat 64 KPPBC Tipe C, sehingga total ada 365 unit vertikal terkecil  yang  membutuhkan  panduan joint  program .  Ditambah  lagi,  menurut Kementerian Keuangan (2021) rata-rata setiap KPP Pratama memiliki target penerimaan sebesar 600 miliar rupiah dan setiap KPPBC Tipe C memiliki target penerimaan sebesar 200 miliar rupiah. Secara total terdapat target dan potensi pajak ratusan triliun rupiah dari seluruh KPP Pratama dan KPPBC Tipe C di Indonesia, yang perlu untuk mendapatkan panduan  kerja  sama  unit  vertikal  terkecil  agar  mampu  untuk  mengoptimalkan penerimaan  pajak  dan  cukai.  Salah  satu kota  di  Indonesia  yang  memiliki  unit  vertikal terkecil dari DJP dan DJBC adalah Kota Magelang, Jawa Tengah. Kota ini terdapat KPP Pratama Magelang sebagai unit vertikal terkecil dari DJP dan KPPBC Tipe C Magelang sebagai unit vertikal terkecil dari DJBC.
Sudah  terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  tentang  upaya  mengoptimalkan penerimaan negara melalui kerja sama antara otoritas pajak dengan otoritas pabean. Ping & Silberztein (2007)  menyatakan bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi penghindaran pajak melalui penyalahgunaan transfer pricing adalah dengan cara joint  transfer  pricing  audit antara  otoritas  pajak  dengan  otoritas  kepabeanan. Penelitian dari Wujira (2016) menjelaskan bahwa strategi joint audit antara otoritas pajak dan otoritas pabean diperlukan untuk dapat mendeteksi serta menghindari adanya potensi pelanggaran pembayar pajak. Wibowo (2018) meneliti tentang faktor-faktor pemampu kerja sama dan pertukaran informasi dari joint audit DJP dengan DJBC. Penelitian dari (Nugrahanto & Muchtar, 2019) menjelaskan bahwa skema joint audit antara DJP dengan DJBC dapat meningkatkan kualitas audit, sehingga audit bersama antara DJP dan DJBC menjadi  lebih  komprehensif  dan  lebih  mampu  untuk  mengoptimalkan  penerimaan negara.
Berdasarkan  uraian  di  atas  peneliti  berpendapat  bahwa  penelitian  tentang joint program antara otoritas pajak dan otoritas pabean di tingkat unit vertikal terkecil, yaitu KPP Pratama dan KPPBC Tipe C sangat penting untuk dilakukan karena jumlah KPP Pratama dan KPPBC Tipe C di Indonesia sangatlah banyak yaitu 365 unit dengan potensi penerimaan  negara  yang  sangat  besar  yaitu  ratusan  triliun  rupiah  (Kementerian Keuangan, 2021). Unit-unit vertikal terkecil memerlukan panduan program kerja sama agar  dapat  meminimalisir  kegagalan  dalam  melakukan  kerja  sama  dan  dapat  lebih mengoptimalkan  penerimaan  negara.  Selain  itu,  meski  penelitian-penelitian  terdahulu telah  memberikan  sejumlah  temuan  yang  menarik  namun  penelitian  terdahulu  belum secara  spesifik  memberikan  pengetahuan  yang  cukup  tentang  seperti  apa  penerapan strategi  kerja  sama  antara  otoritas  pajak  dan  otoritas  pabean  di  tingkat  terkecil  dan tantangan-tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam pengimplementasiannya.
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana joint program telah dilaksanakan  dan  apa  saja  kendala  dalam  pengimplementasian joint  program di  unit vertikal  terkecil;  bagaimana joint  program dapat  dijalankan  di  unit  vertikal  terkecil sesuai  dengan  kaidah collaborative  governance ;  dan  bagaimana  solusi  agar joint program dapat terus berjalan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Penelitian ini hanya terbatas pada program kerja sama antara DJP dengan DJBC dan hanya terbatas pada  pajak  pusat  (Pajak  Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai)  serta  cukai. Selanjutnya,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  celah  perbaikan,  saran,  dan rekomendasi untuk DJP dan DJBC dalam memperkuat program kerja sama khususnya di unit vertikal terkecil. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur tentang strategi optimalisasi penerimaan negara melalui joint program .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Collaborative Governance Theory
Ansell  &  Gash,  (2008)  mendefinisikan collaborative  governance sebagai pengaturan  pemerintahan  di  mana  terdapat  satu  atau  lebih  lembaga  publik  secara langsung  melibatkan  pemangku  kepentingan  dalam  proses  pengambilan  keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Ansell  (2008)  dalam  buku The  Oxford  Handbook  of  Governance menjelaskan  bahwa collaborative governance dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: collaborative planning , collaborative watershed , and regulatory negotiation .
Collaborative planning merupakan proses kerja sama yang menitikberatkan pada penyatuan  rencana  dari  agensi  dengan  para  pemangku  kepentingan. Collaborative watershed merupakan proses kerja sama bertujuan untuk meningkatkan apresiasi akan kebutuhan  untuk  mengelola  kegiatan  yang  saling  bergantung. Regulatory  negotiation merupakan proses kerja sama yang tujuannya untuk menegosiasikan peraturan-peraturan yang ada. Masing-masing dari ketiga jenis collaborative governance ini menggunakan
kerja  sama  sebagai  teknik  untuk  mengatasi  masalah  yang  muncul  dengan  pendekatan tradisional  atau  konvensional  untuk  mengatur. Collaborative  planning dan regulatory negotiation keduanya  muncul  sebagai  tanggapan  terhadap  konflik,  penundaan,  dan kegagalan  perencanaan  komprehensif  dan  regulasi  secara  komando  dan  terkontrol. Collaborative  watershed muncul  sebagai  tanggapan  atas  masalah  koordinasi  yang berasal dari fragmentasi kelembagaan. Artikel ini menggunakan collaborative watershed untuk menanggapi masalah koordinasi antara DJP dengan DJBC, khususnya yang terjadi di level unit vertikal terkecil.

## Penghindaran Pajak
OECD  (2021)  menjelaskan  tentang  penghindaran  pajak (tax  avoidance) dengan sangat sederhana yaitu suatu usaha untuk menghindari pajak. A (2018) menjelaskan lebih rinci tentang maksud penghindaran yang terdapat dalam glosarium OECD, yaitu suatu langkah untuk mengatur urusan wajib pajak dan bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajaknya.  Meskipun  langkah  pengaturan  yang  dilakukan  itu  dapat  benar-benar  sah, namun  biasanya  bertentangan  dengan  maksud  undang-undang  yang  dimaksud  (bukan pihak yang secara nyata-nyata memiliki hak untuk memperoleh fasilitas tersebut).
Contoh  tindakan  penghindaran  pajak  adalah  dengan  skema transfer  pricing . Arnold  (2016)  dalam  bukunya International  Tax  Primer menjelaskan  bahwa transfer pricing dilakukan dengan cara membuat harga kesepakatan antar perusahaan afiliasi baik di atas harga pasar maupun di bawah harga pasar. Usaha penetapan harga yang dilakukan tersebut  bertujuan  untuk  mengurangi  biaya  pajak  yang  harus  dikeluarkan  oleh perusahaan.

## Joint Program
Kegiatan joint  program di  lingkungan  Kementerian  Keuangan  diatur  dengan Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  KMK-210/KMK.01/2021  tentang  Program Sinergi  Reformasi  dalam  Rangka  Optimalisasi  Penerimaan  Negara.  Aturan  ini memberikan  arahan  tentang  kerja  sama  yang  dapat  dilakukan  oleh  DJP,  DJBC,  dan Direktorat  Jenderal  Anggaran  (DJA)  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  negara. Berdasarkan  aturan  tersebut,  kerja  sama  antara  DJP  dengan  DJBC  dilakukan  untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, sedangkan kerja sama antara DJP dengan DJA  atau  DJBC  dengan  DJA  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  negara bukan pajak (PNBP).
KMK-210/KMK.01/2021 telah memberikan arahan dan panduan yang mendetail tentang bagaimana berbagai kerja sama dapat dilakukan antar unit eselon 1 Kementerian Keuangan, namun panduan tersebut hanya sebatas memberikan arahan di tingkat Kantor Pusat dan tingkat Kantor Wilayah. Program kerja sama ini terdiri dari joint analysis , joint audit , joint investigation , joint intelligence , joint collection , joint business process and information technology , secondment , dan program kerja sama lainnya.

## Model Penelitian
Berdasarkan permasalahan penelitian dan penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengikuti model dari Ansell & Gash, (2008). Modelnya adalah sebagai berikut.
Gambar 1.

## Model Penelitian
(Sumber: Ansell & Gash, 2008)
Model penelitian di atas menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap terbentuknya kerja sama  yang  baik.  Pertama  adalah  kondisi  awal  ( starting  condition) .  Suatu  kerja  sama dapat  dilakukan  dengan  cara  mengetahui  terlebih  dahulu masing-masing  kondisi  awal dari setiap otoritas, karena setiap otoritas memiliki keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan informasi yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebutlah yang harus disatukan agar dapat  mencapai  tujuan  bersama.  Tahap starting  condition dalam  model  ini  digunakan untuk membantu dalam menjelaskan tujuan penelitian terkait dengan sejauh mana joint program telah  dilaksanakan  dan  apa  saja  tantangan  dalam  pengimplementasian joint program di unit vertikal terkecil.
Kedua adalah proses kerja sama ( collaborative process ). Proses kerja sama tersebut meliputi  membangun  kepercayaan,  melakukan  dialog  tatap  muka,  membuat  suatu komitmen  bersama,  membuat  rencana  serta  tujuan  bersama,  dan  kerja  sama  harus memperoleh  dukungan  dari  pimpinan  masing-masing  otoritas.  Tahap collaborative process digunakan untuk membantu dalam menjelaskan tujuan penelitian terkait dengan bagaimana joint  program dapat  dijalankan  di  unit  vertikal  terkecil.  Ketiga  adalah
keluaran  ( outcomes ).  Keluaran  meliputi  hasil  dari  kerja  sama  yang  bersifat  kontinu. Tahap outcomes digunakan  untuk  membantu  menjelaskan  tujuan  penelitian  terkait dengan solusi agar joint program dapat terus berjalan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

## 3. METODOLOGI
Penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Menurut  Moleong (2007, 5), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami  oleh  subjek  penelitian.  Fenomena  tersebut  semisal  terkait  dengan  perilaku, persepsi,  motivasi,  dan  tindakan  secara  holistik.  Metode  ini  diharapkan  dapat menjelaskan lebih mendalam masalah penelitian tentang penerapan strategi kerja sama di unit vertikal terkecil DJP dan DJBC.
Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Berdasarkan Creswell (2014, 202), pendekatan studi kasus dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data dari berbagai sumber data yang diinvestigasi. Data yang diperoleh dari investigasi itu berasal dari dokumen, arsip, wawancara mendalam, observasi langsung, dan sumber-sumber lain yang dilakukan secara sistematik kepada individu, kelompok atau grup, organisasi atau bahkan terhadap kegiatan (event) . Studi kasus digunakan untuk mendapat pengertian atau mendapat  pemahaman  dan  mendapat  penjelasan  dari  suatu  fenomena  secara  lebih mendalam.  Metode  ini  diharapkan  dapat  menjelaskan  lebih  mendalam  tentang  sejauh mana  pengimplementasian  kerja  sama  antara  KPP  Pratama  Magelang  dengan  KPPBC Tipe  C  Magelang  dapat  dilakukan  dan  menjelaskan  tentang  tantangan  serta  hambatan dalam pengimplementasian kerja sama.
Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Magelang dan KPPBC Tipe C Magelang. KPP Pratama Magelang dan KPPBC Tipe C Magelang dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu unit vertikal terkecil di DJP dan DJBC, yang seharusnya melakukan  kegiatan joint  program .  KPP  Pratama  Magelang  dan  KPPBC  Tipe  C Magelang  juga  memiliki  lokasi  kantor  yang  sama  di  Kota  Magelang,  Jawa  Tengah. Ditambah  lagi,  KPP  Pratama  Magelang  dengan  KPPBC  Tipe  C  Magelang  memiliki sebagian  wilayah  kerja  yang  sama  yaitu  Kota  Magelang  dan  Kabupaten  Magelang. Berdasarkan  alasan-alasan  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  KPP  Pratama  Magelang  dan KPPBC Tipe C Magelang sangat layak menjadi objek penelitian untuk artikel ini, terkait dengan strategi kerja sama pada unit vertikal terkecil DJP dan DJBC.
Penelitian ini juga menetapkan informan untuk mendapatkan informasi dan data terkait  dengan  program  kerja  sama  yang  sudah  atau  mungkin  dapat  diterapkan  antara KPP  Pratama  Magelang  dengan  KPPBC  Tipe  C  Magelang.  Peneliti  menetapkan  6 informan dalam penelitian, berikut daftar informannya.
a. Informan  1  adalah  Kepala  KPPBC  Tipe  C  Magelang.  Kepala  KPPBC  Tipe  C diberikan kode Kakap 1.
b. Informan 2 adalah Kepala KPP Pratama Magelang. Kepala KPP Pratama Magelang diberikan kode Kakap 2.
c. Informan  3  adalah  Kepala  Subbagian  Umum  KPPBC  Tipe  C  Magelang.  Kepala Subbagian Umum KPPBC Tipe C Magelang diberikan kode KS 1.
d. Informan 4 adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Magelang.  Kepala  Subbagian  Umum  dan  Kepatuhan  Internal  KPP  Pratama Magelang diberikan kode KS 2.
e. Informan 5 adalah Pelaksana Bagian Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe C Magelang.  Pelaksana  Bagian  Penindakan  dan  Penyidikan  KPPBC  Tipe  C Magelang diberikan kode PL 1.
f. Informan  6  adalah  Pelaksana  Seksi  Penjamin  Kualitas  Data  KPP  Pratama Magelang.  Pelaksana  Seksi  Penjamin  Kualitas  Data  KPP  Pratama  Magelang diberikan kode PL 2.
Peneliti  menetapkan  keenam  informan  tersebut  didasarkan  pada  pertanyaan penelitian  yang  ingin  dijawab.  Kepala  Kantor  KPPBC  Tipe  C  Magelang  dan  Kepala KPP  Pratama  Magelang  merupakan  pimpinan  tertinggi  di  masing-masing  kantor. Mereka merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan terkait dengan  program  kerja  sama.  Oleh  karena  itu,  peneliti  berkeyakinan  bahwa  Kepala Kantor KPPBC Tipe C Magelang dan Kepala KPP Pratama Magelang adalah pihak yang paling penting dan paling mengetahui tentang program kerja sama. Kepala Subbagian Umum KPPBC Tipe C Magelang dan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Magelang merupakan pihak yang sering ditugaskan untuk berkoordinasi dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, peneliti berkeyakinan bahwa Kepala Subbagian Umum KPPBC Tipe C Magelang dan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Magelang merupakan pihak yang paling memahami praktik dari program kerja  sama.  Pelaksana  Bagian  Penindakan  dan  Penyidikan  KPPBC  Tipe  C  Magelang dan  Pelaksana  Seksi  Penjamin  Kualitas  Data  KPP  Pratama  Magelang  merupakan petugas yang menjalankan proses bisnis di masing-masing instansi untuk mendapatkan penerimaan  negara.  Oleh  karena  itu,  peneliti  berkeyakinan  bahwa  Pelaksana  Bagian Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe C Magelang dan Pelaksana Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Magelang adalah pihak yang dapat memberikan informasi tentang proses bisnis yang dapat menjadi irisan untuk kedua kantor.
Menurut  Creswell  (2014,  310),  pengumpulan  data  dapat  diperoleh  dengan  cara melakukan  observasi  langsung,  wawancara,  dokumentasi,  dan  triangulasi/gabungan. Peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi  yaitu  dengan  cara  melakukan  observasi langsung,  wawancara  mendalam,  dan  pengumpulan  dokumen.  Observasi  langsung dilakukan  dari  pertengahan  bulan  September  2021  hingga  akhir  November  2021. Wawancara mendalam dilakukan kepada para informan, baik secara tatap muka maupun
melalui media daring. Dokumen diperoleh langsung dari KPP Pratama Magelang dan KPPBC Tipe C Magelang.
Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada analisis yang telah dilakukan oleh Miles  &  Huberman  (1992),  yaitu  model  analisis  interaktif.  Model  analisis  interaktif merupakan  suatu  teknik  analisis  yang  dilakukan  dengan  cara  mereduksi  data  dan menyajikan data yang dilakukan secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data. Setelah data berhasil terkumpul, maka tiga komponen dari analisis yaitu mereduksi data, menyajikan  data,  menarik  kesimpulan  akan  saling  berinteraksi.  Metode  analisis  ini adalah metode yang paling tepat untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Observasi langsung dilakukan oleh peneliti dari tanggal 10 September 2021 hingga 29  November  2021.  Wawancara  langsung  dilakukan  dari  tanggal  28  September  2021 hingga  29  November  2021  melalui  mekanisme  tatap  muka  dan  daring,  peneliti memperoleh  dan  mengumpulkan  data  untuk  diolah  serta  untuk  dianalisis.  Selain  itu, peneliti  juga  meminta  dokumen  terkait  dengan  informasi  wajib  pajak  beserta pembayarannya untuk tahun pajak dan tahun kejadian 2020 serta 2021. Peneliti dalam melakukan observasi, wawancara, dan permintaan dokumen berlandaskan pada beberapa surat izin penelitian yaitu surat pengantar dari Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada  dengan  nomor  6768/UN1/FEB.2/AKM/PT/2021,  surat  pengantar  dari  Magister Akuntansi  Universitas  Gadjah  Mada  dengan  nomor  6769/UN1/FEB.2/AKM/PT/2021, Nota  Dinas  dari  Pusat  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kementerian  Keuangan dengan nomor ND-1874/PP.2/2021, Nota Dinas dari Bea dan Cukai dengan nomor ND- 3752/BC.01/2021,  dan  Nota  Dinas  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  dengan  nomor  ND- 1722/PJ.091/2021.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara singkat dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini.

## Gambar 2. Model Hasil Penelitian
(Sumber : Diolah Penulis, 2022)
Selanjutkan subbagian-subbagian di bawah ini akan menjelaskan hasil penelitian secara mendetail, sesuai dengan model penelitian dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Joint  Program  yang  Telah  Dilaksanakan  serta  Kendala  yang  Dihadapi  dalam Mengimplementasikan Joint Program di Unit Vertikal Terkecil Otoritas Pajak dan Otoritas Pabean di Magelang
Sesuai  dengan Collaborative  Governance  Theory untuk  memulai  sebuah  kerja sama yang baik diperlukan pemahaman mengenai kondisi awal masing-masing instansi. Menurut informasi awal yang digali dari website resmi DJP dan website resmi DJBC, belum terdapat informasi tentang joint program yang telah dilakukan oleh unit vertikal terkecil otoritas pajak di Magelang (KPP Pratama Magelang) dengan otoritas pabean di Magelang  (KPPBC  Tipe  C  Magelang).  Berdasarkan  informasi  tersebut,  peneliti melakukan konfirmasi terkait dengan joint program kepada para informan yang ada di kedua kantor. Seluruh informan menjelaskan bahwa joint program antara KPPBC Tipe C  Magelang  dengan  KPP  Pratama  Magelang  belum  dilaksanakan,  bahkan  ditahap koordinasi juga belum pernah dilakukan. KS 1 menjelaskan sebagai berikut.
“Untuk joint program, kita belum ada. Setau saya untuk koordinasi antara kami dengan  KPP  Pratama  Magelang  juga  belum  pernah  dilakukan.  (Informan  3, Kepala Subbagian Umum KPPBC Tipe C Magelang)
Kakap 1 menjelaskan sebagai berikut.
“Kami, belum melakukan kolaborasi dengan KPP Pratama Magelang. (Informan
1, Kepala KPPBC Tipe C Magelang)
Kakap 2 juga menjelaskan hal yang sama, yaitu sebagai berikut.

## “Iya belum pernah melakukan joint program. (Informan 2, Kepala KPP Pratama
Magelang)
Setidaknya terdapat tiga tantangan yang mengakibatkan joint program antara KPP Pratama  Magelang  dengan  KPPBC  Tipe C  Magelang  belum  berjalan.  Pertama  adalah belum adanya panduan resmi tentang pelaksanaan joint program di tingkat unit vertikal terkecil. Belum adanya panduan tentang pelaksanaan joint program untuk unit vertikal terkecil  menjadi  kendala  bagi  para  pimpinan  di  kedua  kantor  dalam  menerapkan joint program . Aturan saat ini baru mengatur tentang panduan joint program di tataran level Kantor Pusat dan level Kantor Wilayah. Kakap 1 menjelaskan sebagai berikut.
“Iya  sebenarnya  kami  ingin  melakukan  joint  program  dengan  KPP  Pratama Magelang,  namun  saya  masih  bingung  proses  bisnis  apa  yang  dapat  dijadikan sebagai kegiatan joint program. (Informan 1, Kepala KPPBC Tipe C Magelang)
Kakap 2 juga menjelaskan hal yang sama tentang alasan mengapa joint program belum dapat diimplementasikan, berikut penejelasannya.
“Iya, kami belum menerapkan joint program. Kami belum menemukan potensi apa yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  joint  program.  (Informan  2,  Kepala  KPP Pratama Magelang)
Kedua  adalah  pertimbangan cost  and  benefit dari  kegiatan joint  program .  Asas pemungutan pajak mempertimbangan cost and benefit . Biaya pemungutan pajak harus lebih  kecil  daripada  hasil  yang  nantinya akan  didapatkan.  Para  informan  menjelaskan bahwa mereka belum mendapatkan proses bisnis dan data yang dapat menjadi objek joint program . Oleh karena itu, para informan masih melihat bahwa kemungkinan biaya untuk melakukan joint program akan lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Ketiga adalah perbedaan wilayah kerja. KPP Pratama Magelang hanya memiliki wilayah kerja di  Kota  Magelang  dan  Kabupaten  Magelang.  KPPBC  Tipe  C  Magelang  memiliki wilayah  kerja  meliputi  Kota  Magelang,  Kabupaten  Magelang,  Kabupaten  Purworejo, Kabupaten Temanggung,  dan  Kabupaten Wonosobo.  Perbedaan  wilayah  kerja  dengan potensi  penerimaan  negara  yang  berbeda  berakibat  kedua  kantor  belum  melakukan program  kerja  sama.  Semisal,  Kota  Magelang  dan  Kabupaten  Magelang  potensi pendapatan  dari  sektor  produsen  rokok  masih  belum  terlalu  banyak,    padahal  potensi penerimaan terbesar KPPBC Tipe C Magelang berasal dari Cukai yang sebagian besar potensinya ada di wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.
Joint Program yang Dapat Dijalankan oleh Unit Vertikal Terkecil Otoritas Pajak dan Otoritas Pabean di Magelang Berdasarkan Kaidah Collaborative Governance
Keadaan saat ini yaitu hingga akhir November 2021 belum terdapat joint program antara KPP Pratama Magelang dengan KPPBC Tipe C Magelang, bahkan belum terdapat koordinasi  awal  sebagai  langkah  penjajakan  antara  kedua  kantor.  Padahal  menurut Collaborative  Governance  Theory ,  proses  kerja  sama  dimulai  dengan  adanya  dialog tatap muka. Pada dasarnya, kedua pimpinan kantor mendukung adanya kerja sama untuk mengoptimalkan  penerimaan  negara,  namun  dengan  berbagai  tantangan  seperti  telah
dijelaskan di atas yang mengakibatkan program kerja sama belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk memulai implementasi kerja sama antara KPP Pratama Magelang dan  KPPBC  Tipe  C  Magelang,  peneliti  berlandaskan  pada  kaidah Collaborative Governance  Theory dengan  pendekatan Collaborative  Watershed (untuk  menanggapi masalah  koordinasi  antara  KPPBC  Tipe  C  Magelang  dan  KPP  Pratama  Magelang). Collaborative Governance Theory memiliki tiga langkah utama dalam melakukan kerja sama. Berikut langkah-langkahnya.

## 1. Starting Condition
Starting condition dilakukan melalui langkah pencarian irisan potensi dan mencari pemahaman yang mendalam tentang profil serta proses bisnis masing-masing instansi. Berdasarkan informasi dari para informan di KPPBC Tipe C Magelang, wilayah kerja KPPBC  Tipe  C  Magelang  adalah  Kota  Magelang,  Kabupaten  Magelang,  Kabupaten Temanggung,  Kabupaten  Purworejo,  dan  Kabupaten  Wonosobo.  Berbeda  dengan KPPBC Tipe C Magelang yang memiliki wilayah kerja yang cukup luas, KPP Pratama Magelang  cenderung  memiliki  wilayah  kerja  yang  lebih  sempit  yaitu  hanya  Kota Magelang  dan  Kabupaten  Magelang.  Para  informan  juga  menjelaskan  bahwa  KPPBC Tipe C Magelang pada tahun 2021 memiliki target penerimaan dari Bea Masuk sebesar Rp. 400.000.000 dan target penerimaan dari Cukai sebesar Rp. 173.128.622.000. Hampir setiap tahunnya target dan realisasi terbesar KPPBC Tipe C Magelang adalah berasal dari penerimaan  cukai.  Selain  itu,  berdasarkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  yang diserahkan saat membayar cukai, terdapat beberapa pembayar rutin cukai dengan kode NPWP milik KPP Pratama Magelang.
Langkah  selanjutnya,  peneliti  melakukan  konfirmasi  terkait  dengan  beberapa informasi awal yang diperoleh dari KPPBC Tipe C Magelang. Menurut informan dari KPP Pratama Magelang, dua kawasan berikat berupa industri garmen yang terdapat pada data yang diberikan oleh KPPBC Tipe C Magelang, sudah pindah pegadministrasiannya ke KPP Madya Surakarta sejak awal tahun 2021. KS 2 menjelaskan sebagai berikut.
“Dua  kawasan  berikat  tersebut  berdasarkan  master  file  sudah  pindah  ke  KPP Madya Surakarta sejak awal tahun 2021. Pemindahan dua wajib pajak tersebut akibat  adanya  reorganisasi  instansi  vertikal  di  DJP.  (Informan  4,  Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Magelang)
Terkait dengan kedua kawasan berikat yang sudah pindah pengadministrasiannya maka para informan KPP Pratama Magelang menyarankan agar kedepan, KPPBC Tipe C Magelang dapat melakukan joint program dengan KPP Madya Surakarta. Selain itu, karena luas wilayah kerja KPPBC Tipe C Magelang hingga ke Kabupaten Temanggung dan  Kabupaten  Wonosobo  (penghasil  rokok  dan  tembakau  yang  cukup  potensial  di daerah tersebut), maka kedepan KPPBC Tipe C Magelang juga disarankan untuk dapat melakukan joint  program dengan  KPP  Pratama  Temanggung.  Para  informan  juga menjelaskan  bahwa  target  penerimaan  KPP  Pratama  Magelang  di  tahun  2021  adalah sebesar  Rp.  586.413.749.000.  Penerimaan  pajak  terbesar  adalah  dari  PPh  setelah  itu diikuti dengan PPN. Oleh karena itu, data pembayar cukai yang memiliki NPWP kode
KPP  Pratama  Magelang  dapat  dilakukan  penyandingan  data  dengan  pembayaran  PPh atau PPN agar dapat dilihat selisih atau agregat yang dapat menjadi potensi penerimaan baru.  Berdasarkan  informasi  tersebut,  peneliti  memiliki  kesimpulan  bahwa  terdapat target cukai yang besar dan adanya pembayaran PPh serta PPN dapat  menjadi starting condition program  kerja  sama antara  KPPBC  Tipe  C  Magelang  dengan  KPP  Pratama Magelang.

## 2. Collaborative Process
Collaborative Process atau proses kerja sama terdiri lima proses yaitu Face to Face Dialogue,  Trust-Building,  Commitment  to  Process,  Shared  Understanding, dan Intermediate Outcomes . Pertama adalah Face to Face Dialogue, proses kerja sama dapat terjadi  apabila  kedua  instansi  melakukan  dialog  tatap  muka  dengan  niat  yang  baik. Hingga saat ini, KPPBC Tipe C Magelang dan KPP Pratama Magelang belum pernah melakukan  dialog  tatap  muka.  Kerja  sama  dapat  dilakukan  apabila  pimpinan  kedua instansi  bersedia  memfasilitasi  dilakukannya  dialog  tatap  muka.  Sarana  dialog  tatap muka di KPP Pratama Magelang dapat dilakukan melalui media in house training (IHT) yang  rutin  dilakukan  seminggu  sekali.  KPPBC  Tipe  C  Magelang  juga  sudah  rutin melakukan  Program  Peningkatan  Kompetensi  Pegawai  (mirip  dengan  IHT),  sebagai tempat untuk bertukar ilmu dan informasi. Pada dasarnya kedua pimpinan instansi juga bersedia  untuk  memfasilitasi  adanya  dialog  tatap  muka  antara  pegawai  KPPBC Magelang dan pegawai KPPBC Tipe C Magelang. Kakap 2 menjelaskan sebagai berikut.
“Iya bisa juga nanti kedepannya kita mengundang pihak KPPBC Tipe C Magelang untuk  saling  sharing  proses  bisnis  antar  dua  kantor.  Dari  situ  nanti  kita  dapat melihat potensi yang dapat menjadi objek kolaborasi. (Informan 2, Kepala KPP Pratama Magelang)
Melalui dialog tatap muka akan terjadi pertukaran informasi terkait dengan proses bisnis, pertukaran  data,  pertukaran  informasi,  dan  bahkan  dengan  adanya  dialog  tatap  muka akan  terjadi  proses  kerja  sama  yang  kedua  yaitu trust-building .  Kakap  1  menjelaskan sebagai berikut.
“Dialog tatap muka ini sangat baik ya, dapat menjadi wadah bagi kedua instansi untuk bertukar informasi. Selain itu, dialog tatap muka juga dapat menjadi titik awal  terjadinya  proses  saling  percaya  antar  pegawai  atau  istilahnya  dapat menghilangkan mental block antar pegawai di kedua instansi. (Informan 1, Kepala KPPBC Tipe C Magelang)
Peneliti dalam artikel ini juga menjadi pihak penghubung (mediator) antara KPP Pratama  Magelang  dengan  KPPBC  Tipe  C  Magelang.  Setelah  terjadi  dialog  antara peneliti dengan para informan di kedua instansi menimbulkan kepercayaan dari kedua instansi  terhadap  peneliti.  Tahap  kedua  yaitu  kepercayaan  yang  timbul  dari  kedua instansi kepada peneliti terlihat dari kesediaan dari kedua instansi untuk menyediakan berbagai  data  kepada  peneliti.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  berkeyakinan apabila kedepannya telah terjadi dialog tatap muka antar instansi (KPP Pratama Magelang dan KPPBC Tipe C Magelang secara langsung tanpa menggunakan pihak ketiga) maka akan
semakin tercipta rasa percaya antar instansi, yang berakibat akan semakin banyak data yang terungkap. Berikut beberapa data yang diperoleh dari proses dialog yang dilakukan oleh  peneliti  kepada  para  informan  di  kedua  instansi.  Pertama  adalah  terkait  data penindakan  atas  distributor  rokok  di  daerah  Magelang  yang  mendistribusikan  rokok tanpa pita cukai.

## Tabel 1
Data Penindakan Rokok Ilegal Tahun 2021 Pelaku Nilai Barang Potensi Kerugian Tahun AZX Rp     37.454.400,00 Rp          21.786.710,40 2021 BZX Rp     31.995.000,00 Rp          18.193.053,00 2021 CZX Rp   379.032.000,00 Rp        220.477.712,00 2021 DZX Rp     73.440.000,00 Rp          42.719.040,00 2021 EZX Rp  148.104.000,00 Rp          97.330.464,00 2021 Sumber : KPPBC Tipe C Magelang yang Telah Diolah (2022)
Penindakan  dilakukan  dengan  cara  menyita  dan  memusnahkan  barang  sitaan  serta melihat potensi kerugiaan penerimaan cukai. Namun sesuai dengan standar operating procedure yang  ada,  tidak  terdapat  kewajiban  untuk  meminta  data  pribadi  distributor yang  ditindak,  seperti  data  nomor  induk  kependudukan  (NIK),  Nomor  Pokok  Wajib Pajak (NPWP), detail nama perusahaan serta alamat perusahaan yang sebenarnya data ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  KPP  Pratama  Magelang,  untuk  menelusuri  kepemilikan NPWP. Kedepan, disarankan apabila setiap tindakan penangkapan selalu diikuti dengan permintaan data pribadi seperti NPWP dan NIK agar hasil tangkapan tetap dapat menjadi sumber penggalian potensi.
Kedua adalah data terkait dengan tujuh pembayar cukai terbesar di KPPBC Tipe C Magelang yang terdaftar di KPP Pratama Magelang untuk tahun 2020 dan 2021.

## Tabel 2
Data Tujuh Pembayaran Cukai Terbesar Ber-NPWP KPP Pratama Magelang

## Tahun 2020 dan 2021
Nama Perusahaan NPWP Perusahaan Pembayaran Cukai 2020 Pembayaran Cukai 2021 AABX 000.000.000-524.000 Rp. 41.860.000 Rp. 72.044.000 BBBX 000.000.000-524.000 Rp. 41.250.000 Rp. 57.204.000 CCBX 000.000.000-524.000 Rp. 16.660.000 Rp.   6.076.000 DDBX 000.000.000-524.000 Rp. 15.960.000 Rp. 10.276.000 EEBX 000.000.000-524.000 Rp. 10.233.000 Rp.   5.850.000 FFBX 000.000.000-524.000 Rp.   9.240.000 Rp.   4.830.000 GGBX 000.000.000-524.000 Rp.   8.740.000 Rp.   3.869.000
Sumber : KPPBC Tipe C Magelang yang Telah Diolah (2022)
Ketiga  adalah  data  terkait  dengan  pembayaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  pembayar cukai ber-NPWP KPP Pratama Magelang tahun 2020 dan tahun 2021.
Tabel 3

## Data Pembayaran Pajak Tahun 2020 dan 2021 atas Trigger Data
dari KPPBC Tipe C Magelang Wajib Pajak PKP PPh Pasal 25 PPN PP 23 Total Pajak 2020 PPh Pasal 25 PPN PP 23 Total Pajak 2021 Keterangan AABX Tidak 0 0 0 - 0 0 0 - NPWP dan Nama Tidak Cocok BBBX Tidak 0 0 0 - 0 0 0 - - CCBX Tidak 0 0 0 - 0 0 0 - DDBX Tidak 0 0 0 - 0 0 0 - NPWP dan Nama Tidak Cocok EEBX Ya 364.813 14.592.500 0 14.957.313 58.356 0 0 58.356 NPWP dan Nama Tidak Cocok FFBX Tidak 0 0 0 - 0 0 0 - NPWP dan Nama Tidak Cocok GGBX Tidak 0 0 0 - 0 0 0 - -

## Catatan : Pajak dalam Rupiah
Sumber: KPP Patama Magelang yang Telah Diolah (2022)
Berdasarkan  validasi  data  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Magelang  terhadap  data dari KPPBC Tipe C Magelang terdapat beberapa NPWP yang tidak sesuai dengan nama pemilik. Para informan KPP Pratama Magelang menyarankan bahwa kedepannya data NPWP ini dapat dilakukan validasi kepada KPP Pratama Magelang.
Keempat terkait dengan data klasifikasi lapangan usaha (KLU) pengusaha rokok.

## Tabel 4

## Data Klasifikasi Lapangan Usaha Pengusaha Rokok
Uraian Jumlah Wajib Pajak Penerimaan 2020 (dalam Rupiah) 2021 (S.D 30 April) (dalam Rupiah) Industri Rokok Kretek (12011) 13 1.354.945.357 856.791.438 Industri Rokok Putih (12012) 0 0 0 Industri Rokok dan Cerutu lainnya (12019) 9 214.500 167.500 Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau (12091) 6 20.000 0 Industri Bumbu Rokok serta Kelengkapan Rokok Lainnya (12099) 10 612.389.944 810.044.274
Sumber : KPP Patama Magelang yang Telah Diolah (2022)
Berdasarkan analisis awal di tabel 4, terdapat 13 perusahaan KLU Industri Rokok Kretek (12011)  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Magelang  dengan  total  pembayaran  pajak  di tahun 2020 sebesar Rp. 1.354.945.357 dan total pembayaran pajak hingga akhir April 2021  sebesar  Rp.  856.791.438.  Kemungkinan  besar  belum  seluruh  perusahaan  KLU Industri Rokok Kretek (12011) terdaftar dan rutin membayar cukai di KPPBC Tipe C
Magelang. Hal tersebut dapat menjadi bahan penggalian potensi penerimaan tambahan KPPBC Tipe C Magelang.
Setelah terbangun rasa percaya maka selanjutnya akan masuk ke proses kerja sama ketiga  yaitu Commitment  to  Process .    Setelah  data-data  terungkap  dan  disampaikan kepada para pimpinan di kedua instansi. Para informan menyebutkan bahwa kedepannya dimungkinkan untuk dilakukan joint program berupa joint data dan joint analysis atau bahkan joint visit . Kakap 1 menjelaskan sebagai berikut.
“Ya mungkin ya kedepannya kita dapat melakukan joint data dan joint analysis dengan KPP Pratama Magelang. Joint visit juga bisa juga dilakukan. (Informan 1, Kepala KPPBC Tipe C Magelang)
Kakap 2 juga menjelaskan hal yang sama:
“Ya  bisa  saja  kedepannya  dilakukan  joint  data  dan  juga  joint  analysis  dengan KPPBC  Tipe  C  Magelang.  Tapi  kalau  secondment  belum  dimungkinkan  ya, soalnya  itu  juga  butuh  izin  dari  Kantor  Pusat  dan  sepertinya  di  Magelang  ini belum diperlukan. (Informan 2, Kepala KPP Pratama Magelang)
Setelah  terbangun  komitmen  terhadap  proses  maka  langkah  selanjutnya  adalah proses kerja sama shared understanding dan terakhir akan masuk ke dalam proses kerja sama terakhir yaitu intermediate outcomes . Salah satu contoh intermediate outcomes dari hasil penggalian potensi dari penyandingan data dari KPPBC Tipe C Magelang dan KPP Pratama Magelang adalah perusahaan rokok dengan singkatan AABX. Berdasarkan data dari KPPBC Tipe C Magelang, perusahaan AABX melakukan pembayaran cukai pada tahun 2020 sebesar Rp. 41.860.000 sedangkan menurut data pembayaran pajak di KPP Pratama Magelang belum terdapat pembayaran pajak sama sekali. Hingga akhir April tahun  2021,  perusahaan  AABX  membayar  cukai  sebesar  Rp.  4.312.000  sedangkan menurut data pembayaran pajak di KPP Pratama Magelang belum terdapat pembayaran pajak  sama  sekali.  Atas  perbedaan  agregat  pembayaran  cukai  dengan  pajak,  berikut dihitung detail potensi pajak penghasilan kurang bayar perusahaan AABX.

## Tabel 5

## Penghitungan PPh Kurang Bayar Perusahaan AABX Untuk 2020
Informasi Data Jumlah (Rp) Keterangan Pembayaran Cukai 2020 41.860.000 Berdasarkan data pembayaran cukai KPPBC Tipe C Magelang Asumsi TIS dengan harga per batang 400  Berdasarkan PMK 198/PMK.010/2020 Tarif Cukai per batang 30  Berdasarkan PMK 198/PMK.010/2020 Jumlah batang dijual tahun 2020 1.395.333 Hasil pembagian jumlah pembayaran cukai dengan tarif cukai per batang Omset 2020 558.133.333 Jumlah pengkalian dari jumlah batang dijual tahun 2020 dengan harga TIS per batang Asumsi penghasilan neto (10%) 55.813.333 Menggunakan asumsi rata-rata penghasilan bersih perusahaan industri rokok PPh Kurang dibayar tahun 2020 (25%) 13.953.333  Masih menggunakan tarif 25% Sumber : KPP Patama Magelang yang Telah Diolah (2022)

## Tabel 6

## Penghitungan PPh Kurang Bayar Perusahaan AABX hingga Akhir April 2021
Informasi Data Jumlah (Rp) Keterangan Pembayaran Cukai 2021 4.312.000 Berdasarkan data pembayaran cukai KPPBC Tipe C Magelang Asumsi TIS dengan harga per batang 400  Berdasarkan PMK 198/PMK.010/2020 Tarif Cukai per batang 30  Berdasarkan PMK 198/PMK.010/2020 Jumlah batang dijual tahun 2020 143.733 Hasil pembagian jumlah pembayaran cukai dengan tarif cukai per batang Omset 2021 57.493.333 Jumlah pengalian dari jumlah batang dijual tahun 2021 dengan harga TIS per batang Asumsi penghasilan neto (10%) 5.749.333 Menggunakan asumsi rata-rata penghasilan bersih perusahaan industri rokok PPh Kurang dibayar tahun 2021 (22%) 1.264.853  Menggunakan tarif 22%
Sumber : KPP Patama Magelang yang Telah Diolah (2022)
Berdasarkan  penghitungan  di  tabel  5  terdapat  potensi  PPh  Kurang  Bayar  untuk  tahun pajak  2020  dari  perusahaan  AABX  sebesar  Rp.  13.953.333,  sedangkan  menurut penghitungan  di  tabel  6  potensi  PPh  Kurang  Bayar  hingga  akhir  April  2021  adalah sebesar  Rp.  1.264.853.  Jadi  total PPh  kurang  bayar  keseluruhan  adalah  Rp. 15.218.186 .  Ini  merupakan  salah  satu  contoh  potensi  penerimaan  pajak  baru,  yang diperoleh  dari  adanya  agregat  pembayaran  pajak  dengan  pembayaran  cukai.  Masih terdapat  wajib  pajak  lain  yang  dapat  digali  potensinya  berdasarkan  perbedaan pembayaran cukai dan pajak, yang kedepannya dapat terus dilakukan dan dikembangkan.

## 3. Outcomes
Berdasarkan analisis awal yang telah dilakukan, setidaknya untuk saat ini terdapat intermediate outcome berupa temuan potensi penerimaan negara atas penyandingan data pembayaran  cukai  dengan  data  pembayaran  PPh  atas  perusahaan  AABX  sebesar  Rp. 15.218.186. Selain itu, terdapat data  13 perusahaan dengan KLU Industri Rokok Kretek (12011)  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Magelang  dengan  total  pembayaran  pajak  di tahun 2020 sebesar Rp. 1.354.945.357 dan total pembayaran pajak hingga akhir April 2021  sebesar  Rp.  856.791.438.  Kemungkinan  besar  belum  seluruh  perusahaan  KLU Industri Rokok Kretek (12011) terdaftar dan rutin membayar cukai di KPPBC Tipe C Magelang.  Dua  hal  ini  merupakan  contoh intermediate  outcome yang  diperoleh  dari kegiatan kerja sama antara KPPBC Tipe C Magelang dengan KPP Pratama Magelang. Masih  terdapat  wajib  pajak  lain  yang  dapat  digali  potensinya  berdasarkan  perbedaan pembayaran cukai dan pajak, yang kedepannya dapat terus dilakukan dan dikembangkan. Ditambah masih terdapat potensi penerimaan cukai yang masih dapat terus digali dari data KLU pengusaha rokok yang ternyata masih banyak yang belum terdaftar di KPPBC Tipe C Magelang.
Setiap intermediate  outcome berupa  potensi  penerimaan  negara  yang  dapat direalisasikan yang diperoleh dari proses kerja  sama bukan merupakan titik akhir dari
proses kolaboratif, namun diperlukan tindak lanjut. Tindak lanjut tersebut dapat berupa wajib  pajak  yang  belum  membayar  pajak  akan  ditagih  untuk  membayar  pajak. Selanjutnya  wajib  pajak  tersebut  terus  dibimbing  agar  mendapatkan  outcome  berupa voluntary  compliance (pembayaran  pajak  dan  pelaporan  pajak  secara  berkelanjutan). Pengguna jasa yang belum mendaftarkan diri dan belum membayar cukai akan diminta untuk  mendaftarkan  diri  dan  melakukan  pembayaran  cukai  serta  dibimbing  terus menerus  agar  mendapatkan  outcome  berupa voluntary  compliance (pembayaran cukai dan pelaporan cukai secara berkelanjutan).

## Solusi  agar  Joint  Program  Dapat  Terus  Berjalan  untuk  Mengoptimalkan
Penerimaan Negara
Berdasarkan hasil wawancara dari para informan, minimal terdapat tiga jenis joint program yang dapat diimplementasikan bagi unit vertikal terkecil DJP dan DJBC. Tiga program tersebut adalah joint data (bertukar data cukai dengan data PPh dan PPN antar dua instansi), joint analysis (melakukan analisis laporan keuangan secara bersama atau data-data lainnya), dan joint visit (melakukan kunjungan ke tempat wajib pajak secara bersama-sama  antar  dua  instansi).  Selain  itu,  terdapat  berbagai  kendala  dan  potensi penerimaan  baru  dari  program  kerja  sama  yang  ditemukan  dalam  penelitian.  Temuan dalam penelitian ini perlu dieskalasi ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke Kantor Wilayah masing-masing  instansi  agar  dapat  menjadi  masukan  bagi  pembuat  kebijakan  untuk menyusun panduan tentang pengimplementasian joint program di tingkat KPP Pratama dan  KPPBC  Tipe  C.  Harapannya  masukan  dari  penelitian  ini  juga  dapat  dieskalasi kembali oleh pihak Kantor Wilayah ke level  yang lebih tinggi yaitu Kantor Pusat atau bahkan  ke  level  Kementerian.  Kerja  sama  antara  instansi  kepabeanan  dan  instansi perpajakan di semua tingkatan dari level pusat hingga level terkecil itu sangat penting dan  perlu  didukung  keberlanjutannya  dalam  menghadapi  tantangan  yang  ada  maupun yang akan berkembang di masa depan. Salah satunya adalah dengan menyusun aturan dan panduan joint program untuk level terkecil. Kakap 1 menjelaskan sebagai berikut.
“Iya ada panduan untuk unit vertikal terkecil akan lebih baik ya. Jadi, kita ada gambaran  untuk  menjalankan  kerja  sama  dengan  KPP  Pratama  Magelang. (Informan 1, Kepala KPPBC Tipe C Magelang)
Selain di dukung dengan aturan, temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan, perlunya  penyusunan  proses  bisnis  bersama  dan  pengintegrasian  teknologi  informasi antara  dua  instansi.  Panduan  proses  bisnis  bersama  dan  pengintegrasian  teknologi informasi antar kedua instansi akan semakin mengembangkan program kerja sama dan tentunya akan semakin mendorong optimalisasi penerimaan negara (memudahkan joint data dan  joint  analysis).  Penyusunan  aturan  tentang  panduan  pengimplementasian program  kerja  sama  di  unit  vertikal  terkecil,  penyusunan  proses  bisnis  bersama,  dan pengintegrasian teknologi informasi di kedua instansi memperoleh dukungan dari Kepala KPPBC Tipe C Magelang dan Kepala KPPBC Tipe C Magelang.

## 5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  belum terdapat joint program antara KPP Pratama Magelang dengan KPPBC Tipe C Magelang. Setidaknya  terdapat  tiga  tantangan  yang  menyebabkan  kedua  instansi  belum menjalankan joint  program ,  yaitu:  belum  adanya  panduan  pengimplementasian joint program bagi  unit  vertikal  terkecil  DJP  dan  DJBC;  adanya  pertimbangan cost  and benefit ; dan terdapat perbedaan wilayah kerja.
Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah terjadi proses kerja sama seperti yang dijelaskan dalam Collaborative Governance Theory yaitu dialog tatap muka dan membangun kepercayaan yang pelaksanaannya dimediasi oleh peneliti, setidaknya terdapat tiga kerja sama yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Magelang dan KPPBC Tipe C Magelang. Tiga kerja sama tersebut adalah joint data , joint analysis , dan joint visit .  Ketiga  kerja  sama tersebut terbukti dapat  menemukan  potensi  penerimaan  pajak dan  cukai  baru,  yang  diperoleh  dari  hasil  penghitungan  selisih  pembayaran  antara pembayaran PPh dan PPN dengan pembayaran cukai.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  setiap  penerimaan  negara  baru  yang dapat  direalisasikan  dari  proses  kerja  sama  bukan  merupakan  titik  akhir  dari  proses kolaboratif,  namun  diperlukan  tindak  lanjut.  Tindak  lanjut  tersebut  dapat  berupa memberikan bimbingan kepada wajib pajak agar mendapatkan outcome berupa voluntary compliance (pembayaran pajak dan cukai secara berkelanjutan).

## Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian, artikel ini memberikan beberapa implikasi. Pertama, perumus  kebijakan  di  kedua  instansi  perlu  segera  merumuskan  aturan  terkait  dengan panduan pelaksanaan joint program bagi unit vertikal terkecil. Mengingat jumlah unit vertikal DJP dan DJBC (KPP Pratama dan KPPBC Tipe C) sangat banyak yaitu 365 unit yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa setidaknya  terdapat  tiga  jenis joint  program yang  dapat  dilakukan  oleh  unit  vertikal terkecil  yaitu: joint  data,  joint  analysis ,  dan joint  visit .  Perumus  kebijakan  dapat mempertimbangkan temuan untuk menyempurnakan KMK-210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara atau bahkan dapat  dipertimbangkan  untuk  membuat  aturan  baru  terkait  dengan  panduan joint program khusus untuk unit vertikal terkecil.
Kedua,  keberlanjutan joint  program harus  terus  dilakukan.  Selain  di  dukung dengan  aturan,  temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa joint  program dapat  terus ditingkatkan dengan cara melakukan pengintegrasian proses bisnis, pengintegrasian data, dan pengintegrasian teknologi informasi. Berbagai pengintegrasian tersebut akan dapat membuat program kerja sama semakin kuat dan berkembang.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian, terdapat  saran-saran  yang  dapat  digunakan  untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini, hanya terbatas pengambilan narasumber dari KPP Pratama  Magelang  dan  KPPBC  Tipe  C  Magelang.  Penelitian  selanjutnya  dapat menambah narasumber dari Kantor Wilayah Pajak serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang  menjadi  penanggung  jawab joint  program .  Penambahan  narasumber  akan menambah  informasi  terkait  dengan  program  kerja  sama,  sehingga  penelitian  yang didapatkan akan lebih lengkap.
Kedua, penelitian ini baru meneliti serta mengevaluasi pengimplementasian joint program di  level  terkecil.  Kedepannya  dapat  menambah  objek  penelitian  di  level menengah  yaitu tingkat  KPP  Madya  dan  KPPBC  Tipe  B.  Hingga  saat  ini  juga  belum terdapat panduan resmi tentang pengimplementasian joint program di level menengah. Ketiga, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian kualitatif belum terlalu  umum.  Peneliti  selanjutnya  dapat menggunakan  analisis  kuantitatif,  agar  dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih umum.

## DAFTAR PUSTAKA
A., I. R. (2018). Self assesment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. Jurnal Al-‘Adl , 11 (2), 81–88.
A,  B.  (2018).  The  efficiency  of  transfer  pricing  rules  as  a  corrective  mechanism  of income  tax  avoidance. Journal  of  Civil  &  Legal  Sciences , 07 (01). https://doi.org/10.4172/2169-0170.1000237
Ansell, C. (2008). The Oxford Handbook of Governance . Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Apriliawati, Y., & Muhammad, R. N. (2021). Analisis perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik , 16 (1), 119–132. https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.8034 Arnold, B. J. (2016). International Tax Primer (3rd ed.). Kluwer Law International B.V. As’qri, N. G. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi kecamatan Rongkop). Jurnal Ekobis Dewantara , 1 (6), 64–76.
Chiarini, B., & Marzano, E. (2019). A strategic approach for the crime of tax evasion. Journal of Financial Crime , 26 (2), 477–487. https://doi.org/10.1108/JFC-02-2018- 0026
Christensen,  D.  M.,  Dhaliwal,  D.  S.,  Boivie,  S.,  &  Graffin,  S.  D.  (2015).  Top management conservatism and corporate risk strategies: Evidence from managers’ personal political orientation and corporate tax avoidance. Strategic Management Journal , 36 (12), 1918–1938. https://doi.org/10.1002/smj.2313 Creswell, J. W. (2014). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (4th ed.). Penerbit Pustaka Pelajar.
Diamastuti,  E.  (2018).  Ke  (tidak)  patuhan  wajib  pajak:  Potret  self  assessment  system.
EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 20 (3), 280–304. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2021). Struktur  Organisasi .  Direktorat  Jenderal  Pajak. https://www.pajak.go.id/id/struktur-organisasi
Fama,  E.  F.  (2021).  Taxes. European  Financial  Management , 27 (1),  3–11. https://doi.org/10.1111/eufm.12300
Granda,  M.  L.  (2021).  Tax  haven  ownership  and  business  groups:  Tax  avoidance incentives in Ecuadorian firms. Journal of Business Research , 130 (July 2020), 698– 708. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.012
Hajawiyah,  A.,  Suryarini,  T.,  Kiswanto,  &  Tarmudji,  T.  (2021).  Analysis  of  a  tax amnesty’s effectiveness in Indonesia. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 44 . https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100415 Harahap, M., Sinaga, B. M., Manurung, A. H., Nur, T., & Maulana, A. (2018). Impact of policies and macroeconomic variables on tax revenue and effective tax rate  of infrastructure, utility, and transportation sector companies listed in Indonesia Stock Exchange. International Journal of Economics and Financial Issues , 8 (3), 95–104. http:www.econjournals.com
Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  188/PMK.01/2016 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai.
Kementerian Keuangan. (2021). APBN Kita Kinerja dan Fakta 2021 . https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf Kementerian  Keuangan.  (2021).  KMK-210/KMK.01/2021tentang  Program  Sinergi Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara.
Kubick,  T.  R., Lynch,  D.  P.,  Mayberry, M.  A.,  &  Omer,  T.  C.  (2016).  The  effects  of regulatory  scrutiny  on  tax  avoidance:  An  examination  of  SEC  comment  letters. Accounting Review , 91 (6), 1751–1780. https://doi.org/10.2308/accr-51433 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New  Method.  Terjemahan  Tjetjep  Rohendi  Rohidi .  Universitas  Indonesia  (UI- PRESS).
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Nugrahanto, A., & Muchtar, M. (2019). Sinergi otoritas pajak dan kepabeanan melalui pemeriksaan joint audit. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai Vol.3 No.2 2019 Sinergi , 3 (2).
Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development.  (2021). Glossary  of  Tax Term . OECD.Org. https://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm Ping, L., & Silberztein, C. (2007). Transfer pricing, customs duties and VAT Rules: Can we bridge the gap? World Commerce Review Volume 1, Issue 1 .
Prasetyarini,  A.  N.,  Rusmana,  O.,  &  Putri,  N.  K.  (2019).  The  effectiveness  of  self- assessment system on tax revenue. Acta Universitatis Danubius , 15 (4), 293–305. Prima, B. (2019). Joint program Ditjen Pajak, Bea Cukai dan Anggaran bisa tambah penerimaan Rp 50 T . Nasional.Kontan.Co.Id. https://nasional.kontan.co.id/news/joint-program-ditjen-pajak-bea-cukai-dan-
anggaran-bisa-tambah-penerimaan-rp-50-t
Rachdianti,  F.  T.  (2016).  Pengaruh  penggunaan  e-tax  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak (Studi pada wajib pajak terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 11 (1), 1–7. Ramalan,  S.  (2021). Tax  Ratio  Indonesia  Masih  Tertinggal  oleh  Malaysia,  Thailand, hingga  Filipina .  Idxchannel.Com.  https://www.idxchannel.com/economics/tax- ratio-indonesia-masih-tertinggal-oleh-malaysia-thailand-hingga-filipina
Remali, A. M., Satar, A. N. S. A., Mamad, F. N. A., Abidin, N. F. Z., & Zainuddin, S. Z. (2018). Tax knowledge , tax penalty and tax rate on tax compliance among small medium enterprise in Selangor. Global Business and Management Research , 10 (3), 12–24. www.smecorp.gov.my
Saputra,  M.  F.,  Rifa,  D.,  &  Rahmawati,  N.  (2015).  Pengaruh  corporate  governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar  di  BEI. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing  Indonesia , 19 (1),  1–12. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1
Sembiring,  L.  J.  (2021). Ya  Tuhan !  12  Tahun  RI  Tak  Pernah  Capai  Target  Pajak . Cnbcindonesia.Com.  https://www.cnbcindonesia.com/news/20210128154652-4- 219466/ya-tuhan-12-tahun-ri-tak-pernah-capai-target-pajak
Setiawan,  D.,  Kurniawan,  B.,  &  Payamta,  P.  (2018).  Dampak  penggunaan  e-filling terhadap  kepatuhan  wajib  pajak:  Peran  perilaku  wajib  pajak  sebagai  variabel mediasi. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 22 (1), 12–24. https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art2
Suranta,  E.,  Midiastuty,  P.  P.,  Fitranita,  V.,  &  Dianty,  A.  T.  (2021).  Siklus  hidup perusahaan dan penghindaran pajak. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 16 (1), 1–20. https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6162 Tambunan,  M.  R.  U.  D.  (2021).  Adopting  BEPS  Inclusive  Framework  in  Indonesia: Taxation issues and challenges in a digital era. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi , 27 (3). https://doi.org/10.20476/jbb.v27i3.11829
Wibowo,  W.  (2018). Joint  Audit  Ditjen  Pajak  dan  Ditjen  Bea  dan  Cukai:  Analisis Faktor-Faktor  Pemampu  Kerja  Sama  dan  Pertukaran  Informasi .  Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada.
Wildan,  M.  (2020). Kemenkeu  Ramu  Ulang  Pengawasan  Wajib  Pajak . Ekonomi.Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200228/259/1207153/kemenkeu-ramu-ulang- pengawasan-wajib-pajak-
World Customs Organization. (2016). Guidelines for Strengthening Cooperation and the
Exchanging of Information between Customs and Tax Authorities at the National Level . Wcoomd.Org.
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instrum ents-and-tools/tools/customs-tax- cooperation/customs_tax_guidelines_en_final2.pdf?la=en
Wujira,  M.  (2016). The  Challenges  of  Post  Clearance  Audit  (PCA)  in  Ethiopian Revenues and Customs Authority: The Case of Addis Ababa Kality and Mojo Dry Port Customs Branch Offices . St. Mary’s University.