Journal of Business and Information Systems, Vol. 2, No. 1 www.thejbis.org DOI: 10.36067/jbis.v2i1.59 ISSN: 2685-2543
Apa yang mempengaruhi kinerja aparatur Pemerintah Daerah?
Vidya Vitta Adhivinna
adhivinna@upy.ac.id

## Aulia Syahadatun Dinuriah
Universitas PGRI Yogyakarta
Abstract:  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  budget  participation,  organizational commitment, and public accountability on regional government apparatus' performance. The population in this study were employees of Kulon Progo Regional Organizations. The number of samples used in this study was 96 respondents with the method of determining the sample using the purposive sampling method. The data were analyzed with multiple linear regression to test the hypotheses. The result of this study indicates that budget participation and public accountability  have  a  significant  impact  on  the  employee's  performance  of  regional government, and organizational commitment does not significantly affect local government apparatus' performance.
Keywords:  Budget  participation;  organizational  commitment;  public  accountability; performance.

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dituntut  untuk  menerapkan  asas-asas pelayanan  publik (Badri et  al., 2016) .  Pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  tugas,  wajib memiliki  perencanaan  yang  tersusun  dalam  bentuk  anggaran.  Rencana  yang  tersusun  secara baik akan menjadi pedoman dalam setiap melaksanakan tugas (Sari et al., 2014) .
Kinerja  aparat  pemerintahan  dinilai  melalui  alat  ukur financial dan non-financial, dimana kinerja dinilai dari seberapa besar kemampuan pegawai dalam mencapai target yang telah dianggarkan (Agusti, 2012) . Pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penyusunan anggaran  diperlukan  komunikasi  antara  atasan  dan  bawahan (Sari et  al., 2014) .    Partisipasi anggaran dalam pemerintahan menunjukkan pada seberapa besar partisipasi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang telah diusulkan (Jalaluddin & Bahri, 2009) .
Kesuksesan suatu organisasi pemerintah dipengaruhi oleh komitmen dari pegawai yang mengharapkan kesuksesan di organisasi. Pegawai pemerintah yang memiliki komitmen akan memahami  atau  mengahayati  terhadap  tujuan  organisasi (Suryana et  al., 2018) .  Salah  satu faktor  yang  mendorong  para  manajer  dan  bawahan  bekerja  keras  dalam  mencapai  tujuan organisasi adalah komitmen organisasi yang kuat (Putri, 2013) . Akuntabilitas publik penting dalam meningkatkan kinerja. Adanya akuntabilitas publik maka masyarakat akan mengetahui anggaran yang telah disusun dan mengetahui pertanggungjawaban atas anggaran (Putra, 2013) .
Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), rata-rata nilai pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada tahun 2016 hanya 49,87%. Sebanyak 425 pemerintah daerah, atau 83% kabupaten dan kota  kinerjanya  masuk  kategori  nilai  C.  Pada  tahun  2018,  Kabupaten  Kulon  Progo  sudah mendapatkan nilai A (www.menpan.go.id). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti di Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kabupaten  Kulon  Progo  untuk  mengetahui  faktor  apa yang mempengaruhi kinerja OPD Kabupaten Kulon Progo dapat meningkat lebih baik.
Meskipun riset yang meneliti kinerja aparatur pemerintah daerah telah banyak dilakukan, namun  penelitian  ini  masih  menarik  karena:  pertama,  penelitian  ini  memodifikasi  variabel dengan  cara  menambah  variabel  penelitian  yaitu  akuntabilitas  publik  karena  akuntabilitas merupakan  wujud  organisasi  dalam  menunjukkan  kegagalan  atau  keberhasilan (Jamaluddin 2017) . Kedua, penelitian terdahulu menyatakan adanya ketidakkonsistenan antara  partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian Yenti (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi dan partisipasi penyusunan  anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  organisasi.  Hasil  penelitian Chandrakusuma dan Jatmiko (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi dan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

## 2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis
Penilaian  kinerja  aparatur  pemerintah  daerah  dinilai  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para pemegang  kepentingan  dalam  suatu  organisasi  pemerintahan.  Pengukuran  kinerja  aparatur pemerintah  diukur  melalui  alat  ukur financial dan non-financial .  Partisipasi  anggaran merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan  manajer  dan  bawahan  dalam  penentuan  tujuan anggaran  dalam  organisasi.  Penentuan  tujuan  anggaran  merupakan  tanggung  jawab  manajer (Amril, 2014) . Semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran, maka semakin tinggi pula kinerja aparat  pemerintah  daerah (Nazaruddin  dan  Setyawan,  2012) .  Adanya  partisipasi  oleh  aparat pemerintah daerah, maka para aparat akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang harus diemban.
Kinerja  organisasi  pemerintah  akan  menjadi  lebih  baik,  sehingga  semakin  tinggi partisipasi aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan Pemerintah Daerah (Wulandari,  2013) .  Hasil  penelitian Mediaty  (2010) ; Wulandari  (2013) ; Amril  (2014) ; dan Nafinia et  al., (2016) menyatakan bahwa partisipasi  anggaran berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H 1 :  Partisipasi  anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah daerah.

## Komitmen organisasi
Komitmen organisasi  adalah sikap karyawan yang berpihak dan memiliki loyalitas terhadap organisasi dan tujuan organisasi (Nafinia et al., 2016) . Komitmen organisasi merupakan suatu tindakan/dorongan  yang berasal  dari  dalam  diri  individu  untuk  melakukan  sesuatu  dengan tujuan  agar  organisasi  dapat  berhasil.  Individu  lebih  mementingkan  kepentingan  organisasi agar menunjang keberhasilan organisasi (Suryana et al., 2018) .
Pegawai  yang  menunjukkan  komitmen  tinggi  memiliki  keinginan  untuk  memberikan tenaga  dan  tanggung  jawab  yang  lebih  dalam  menyokong  kesejahteraan  dan  keberhasilan organisasi  dan  dapat  menghasilkan  kinerja  yang  baik  pada  organisasi (Putri,  2013) .  Hasil penelitian Wulandari (2013) dan Nafinia et al., (2016) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H 2 :  Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

## Akuntabilitas publik
Akuntabilitas dalam arti sempit adalah suatu bentuk pertanggungjawaban organisasi (pekerja individu).  Sedangkan  akuntabilitas  dalam  arti  luas  adalah  suatu  bentuk  kewajiban  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala kegiatan kepada pihak pemberi amanah (Mahsun et al., 2013) . Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  atas  semua  kegiatan  yang dilaksanakan  sehingga  kinerja  pemerintah  daerah  dapat  dinilai  baik.  Adanya  akuntabilitas publik,  masyarakat  dapat  mengetahui  pelaksanaan  kegiatan  yang  sudah  direncanakan. Akuntabilitas  publik  mempengaruhi  tingkat  kinerja  manajerial (Putra,  2013) .  Akuntabilitas publik  merupakan  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara  periodik  kepada  DPRD  dan masyarakat (Ningsih,  2017) .  Hasil  penelitian Hazmi et  al., (2012) ;  menyatakan  bahwa akuntabilitas  publik  berpengaruh  terhadap  kinerja.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H 3 :  Akuntabilitas  publik  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah daerah.
3. Metode Penelitian

## Definisi Operasional Variabel
Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial (Badri et al., 2016) . Menurut Mahoney (1963) dan Sari et  al., (2017) ,  indikator  untuk  menilai  kinerja  manajerial  menggunakan indikator  perencanaan,  investigasi,  pengkoordinasian,  evaluasi,  pengawasan,  pengaturan staff,  negosiasi,  perwakilan,  dan  kinerja  secara  keseluruhan.  Pengukuran  variabel  kinerja aparatur  pemerintah  daerah  menggunakan  instrument  dari (Mahoney,  1963;  Putri,  2013) . Setiap  responden  diminta  untuk  mengukur  sendiri  kinerja  dengan  memilih  dan/atau menuliskan skala antara 1-5. Skala 1-2 mewakili kinerja dibawah rata-rata, skala 3 mewakili kinerja rata-rata, dan skala 4-5 mewakili kinerja diatas rata-rata. Kuesioner menggunakan 9 item pertanyaan
Partisipasi  anggaran  merupakan  suatu  proses  untuk  menilai  individu  dalam  bekerja mengenai  tingkat  pencapaian  target  anggaran.  Setiap  individu  akan  dievaluasi,  diberi penghargaan maupun hukuman (Chong dan Chong, 2002) . Indikator yang menilai partisipasi anggaran  menurut Wulandari  (2013) antara  lain:  1)  keikutsertaan  dalam  penyusunan
anggaran,  2)  kepuasan  dalam  penyusunan  anggaran,  3)  besarnya  pengaruh  terhadap penetapan anggaran akhir, 4) kebutuhan memberikan pendapat. Kuesioner menggunakan 8 item pertanyaan untuk menanyakan responden mengenai seberapa penting dan berpengaruh kontribusi responden terhadap penyusunan anggaran organisasi.
Komitmen organisasi merupakan suatu tingkat kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan organisasi serta rasa ingin tetap berada dalam organisasi (Wati, 2013) . Indikator untuk menilai komitmen organisasi menurut Robbin (2008) ; Nafinia et al ., (2016) sebagai berikut:
1) Komitmen  afektif  merupakan  perasaan  emosional  untuk  organisasi  dan  keyakinan didalam nilai-nilainya. Indikator komitmen afektif yaitu:
a. Usaha untuk membuat organisasi menjadi sukses.
b. Kebanggaan bekerja pada organisasi.
c. Kesediaan untuk menerima semua jenis pekerjaan demi organisasi.
2) Komitmen berkelanjutan merupakan nilai ekonomi yang dirasakan dari bertahan dalam suatu  organisasi  dibandingkan  dengan  meninggalkan  organisasi.  Indikator  komitmen berkelanjutan yaitu:
a. Senang atas pilihan bekerja pada organisasi.
b. Anggapan bahwa organisasi tempat bekerja merupakan organisasi yang baik.
c. Perhatian terhadap kelangsungan organisasi.
3) Komitmen  normatif  merupakan  kewajiban  seseorang  untuk  bertahan  didalam  suatu organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Indikator komitmen normatif yaitu:
a. Kesamaan nilai individu dengan nilai organisasi.
b. Kebanggaan menjadi bagian organisasi.
c. Organisasi menginspirasi dalam pelaksanaan tugas.
Akuntabilitas  publik  merupakan  pertanggungjawaban  atas  kinerja  yang  dilakukan pemerintah  kepada  publik (Hazmi et  al., 2012) .  Terdapat  4  (empat)  dimensi/indikator akuntabilitas  publik  yang  harus  dipenuhi  sektor  publik  menurut Mardiasmo  (2018) yaitu: Akuntabilitas  kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum;  akuntabilitas  proses;  akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  pegawai  di  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kabupaten Kulon  Progo.  Sampel  penelitian  ini  yaitu  kepala  dinas/kantor/badan,  sekretaris,  kepala  sub bagian  (kasubbag).  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah purposive  sampling dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pemilihan    badan/dinas/kantor    dilakukan    dengan    alasan    bahwa    instansi  merupakan OPD  sebagai  pelaksana anggaran dari pemerintah daerah.
2. Responden  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala badan/dinas/kantor, sekretaris,  dan  kepala  sub  bagian  (kasubbag) OPD Kabupaten Kulon Progo.
3. Masa jabatan responden minimal 1 tahun dengan pendidikan minimal D3.
4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Responden dalam penelitian ini merupakan pegawai yang menjabat sebagai kepala dinas atau badan,  kasubag  dan  sekretaris.  Hasil  analisis  terhadap  dikribsi  responden  ditunjukkan  pada tabel 1 dan tabel 2.
Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 1. Laki-laki 54 56,2% 2. Perempuan 42 43,8% Total 96 100%
Berdasarkan tabel 1 diatas jumlah responden terbesar adalah responden berjenis kelamin laki-laki  yaitu  sebanyak  54  orang  atau  56,2%  dan  sisa  responden  adalah  berjenis  kelamin perempuan  sebanyak  42  orang  atau  43,8%.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki.
Tabel 2. Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan
No. Jabatan Jumlah Persentase 1. Kepala Dinas/Kantor/Badan 15 15,6% 2. Sekretaris 23 24,0% 3. Kasubag Umum 20 20,8% 4. Kasubag Perencanaan 11 11,5% 5. Kasubag Keuangan 12 12,5% 6. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 11 11,5% 7. Kasubag Kajian Per-UU-an 1 1,0% 8. Kasubag RT & Perlengkapan 1 1,0% 9. Kasubag Persidangan & Risalah 1 1,0% 10. Kasubag TU& Kepegawaian 1 1,0% Total 96 100%

## 4.2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan Pearson  Correlation. Pengujian  kualitas  data  dilakukan  dengan  memberikan  pertanyaan  yang  dibagi  menjadi  3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Terdiri dari 8 pertanyaan untuk X 1 , 10 pertanyaan untuk X 2 , 9 pertanyaan untuk X 3 , dan 9 pertanyaan untuk Y. Instrumen dinyatakan valid jika nilai p value <5% (Ghozali, 2018). Tabel 3 merupakan contoh hasil pengujuan validitas untuk variabel  partisipasi  anggaran.  Berdasarkan  hasil  uji  validitas  menunjukkan  bahwa  seluruh intrumen  memiliki  nilai  p  value  <  5%  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  intrumen pada variabel partisipasi anggaran adalah valid.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Anggaran Instrumen P Value Keterangan Instrumen x1.1 0,000** Valid Instrumen x1.2 0,000** Valid Instrumen x1.3 0,000** Valid Instrumen x1.4 0,000** Valid Instrumen x1.5 0,000** Valid Instrumen x1.6 0,000** Valid Instrumen x1.7 0,014* Valid Instrumen x1.8 0,001** Valid **signifikansi < 1%, *signifikansi < 5%.
Uji  reliabilitas  dilakukan  dengan  melihat  nilai cronbach’s  alpha. Suatu  variabel  dikatakan reliabel atau handal apabila memberikan nilai cronbach’s alpha ≥ 0,70 (Ghozali, 2018).
Tabel 4 Hasil uji reliabilitas Variabel Cronbach Alpha
Partisipasi Anggaran (X 1 ) Komitmen  Organisasi (X 2 )
Akuntabilitas Publik (X 3 ) Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) 0,730 0,886 0,927 0,925

## 4.3. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Hasil uji t untuk variabel partisipasi anggaran diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis pertama (H 1 ) diterima. Hasil uji t variabel pengaruh komitmen organisasi diperoleh nilai  signifikansi  0,293  >  0,05  sehingga  hipotesis  kedua  (H 2 )  ditolak.  Hasil  uji  t  variabel pengaruh  akuntabilitas  publik  diperoleh  nilai  signifikansi  0,002  <  0,05  sehingga  hipotesis ketiga (H 3 ) diterima.
Tabel 5. Hasil uji hipotesis
Variabel B P Value Hasil ( Constant ) -9,949 0,104 Partisipasi Anggaran 0,908 0,000 H 1 :Diterima Komitmen Organisasi -0,125 0,293 H 2 : Ditolak Akuntabilitas Publik 0,564 0,002 H 3 : Diterima
F Hitung = 21,012; Adjusted R Square = 0,387
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah.  Semakin  tinggi  partisipasi anggaran  maka  semakin  tinggi  kinerja  aparatur  pemerintah  daerah.  Manfaat  dari  tingginya partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  adalah  dapat  menghasilkan  informasi  yang  efektif antara atasan dan bawahan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Partisipasi yang yang tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi (Wulandari, 2013) . Hal ini juga didukung oleh penelitian Mediaty (2010) ; Wulandari (2013) ; Amril (2014) ; dan Nafinia et al., (2016) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  komitmen  organisasi  tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Seorang pemimpin dalam melaksanakan  tugas  yang  dibebankan  harus  memiliki  kemampuan  untuk  mengatasi  dan menyelesaikan hambatan-hambatan pada diri karyawan (Zuraida et al., 2013) . Hasil penelitian
menunjukkan  bahwa  komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  signifikan  karena  dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Pimpinan belum mampu mengatasi dan menyelesaikan hambatan pada diri karyawan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Yenti (2013) dan Abdullah (2010) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  akuntabilitas  publik berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya  akuntabilitas  publik  setiap  atasan  pada  semua  tingakatan  OPD  akan  meningkatkan kinerja  aparatur.  Akuntabilitas  publik  dapat  meningkatkan  kinerja  manajerial.  Adanya akuntabilitas  publik,  maka  masyarakat  akan  dapat  mengetahui  pelaksanaan  kegiatan  yang dilakukan (Hazmi et al., 2012) . Hal ini didukung oleh penelitian Hazmi et al. , (2012) dan Putra (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja.

## 5. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan    bahwa partisipasi  anggaran  dan  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  aparatur pemerintah daerah. Namun Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  penelitian  ini memiliki keterbatasan dan saran antara lain:
1. Data  penelitian  yang  berasal  dari  responden  yang  disampaikan  secara  tertulis  dengan bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian karena persepsi responden yang  disampaikan  belum  tentu  mencerminkan  keadaan  yang  sebenarnya.  Penelitian berikutnya  diharapkan  menambah  metode  penelitian  yaitu  observasi  atau  pengamatan langsung  sehingga  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dapat    menggali/menjawab    seluruh tujuan penelitian. Selain itu, untuk memastikan bahwa jawaban responden adalah jawaban yang sebenarnya.
2. Variabel  yang  digunakan  hanya  sebatas  partisipasi  anggaran,  komitmen  organisasi,  dan akuntabilitas  publik.  Sedangkan  jika  dilihat  dari  uji  koefisien  determinasi  masih  banyak faktor  diluar  variabel  tersebut  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  aparatur  pemerintah daerah. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memodifikasi, menambah, atau mengganti variabel independen yang memiliki keterkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah daerah, seperti, desentralisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, budaya organisasi, locus of control atau gaya kepemimpinan.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  A.  (2010).  Pengaruh  budaya  organisasi,  komitmen  organisasi  dan  akuntabilitas publik  terhadap  kinerja  organisasi  pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan Bengkulu. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 9(2), 1-16. Agusti,  R.  (2012).  Pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja  aparatur Pemerintah Daerah dengan dimoderasi oleh variabel desentralisasi dan budaya organisasi (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis). Jurnal  Ekonomi  Fakultas Ekonomi, 20(03).
Amril,  V.  N.  (2014).  Pengaruh  akuntabilitas  publik,  partisipasi  penyusunan  anggaran  dan kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  kinerja  manajerial  SKPD  (Studi  Empiris  Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung). Jurnal Akuntansi, 2(3). Badri, K., Nasir, A., & Idrus, R. (2016). pengaruh partisipasi anggaran, peran kuasa pengguna anggaran,  kejelasan  sasaran  anggaran  di  moderasi  oleh  budaya  organisasi  terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 3(1), 609-622.
Chandrakusuma,  D.A.,  &  Jatmiko,  B  (2017).  Dampak  komitmen  organisasi,  sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial, Jurnal Bisnis dan Ekonomi , 24(1), Chong, V. K., & Chong, K. M. (2002). Budget goal commitment and informational effects of budget  participation  on  performance:  A  structural  equation  modeling  approach. Behavioral Research in Accounting, 14(1), 65-86. Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hazmi,  Y.,  Imran,  A.,  Zuarni,  Y.  I.,  &  Safrizal,  S.  H.  (2012).  Pengaruh  kejelasan  sasaran anggaran  dan  akuntabilitas  publik  terhadap  kinerja  manajerial  aparatur  Pemerintahan Kota  Lhokseumawe,  Studi  Empiris  pada  SKPK  Lhokseumawe. Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis, 13(2).
Jamaluddin,  Y.  (2017).  Analisis  terhadap  indikator  pengukuran  akuntabilitas  kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jurnal Tapis, 14(1), 74-86
Jalaluddin, J., & Bahri, D. (2009). pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 2(1), 44-53. Mahoney,  T.  A.  (1963). Development  of  managerial  performance:  A  research  approach : South-western Publishing Company.
Mahsun,  M.,  Sulistyowati,  F.,  &  Purwanugraha,  H.  A.  (2013). Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . Yoyakarta: Andi.
Mediaty,  M.  (2010).  Pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran,  dan  gaya  kepemimpinan terhadap  kinerja  aparatur  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Majalah Ekonomi, 20(3).
Nazaruddin,  I., &  Setyawan, H. (2012). Pengaruh partisipasi  penyusunan anggaran terhadap kinerja  aparat  pemerintah  daerah  dengan  budaya  organisasi,  komitmen  organisasi, motivasi, desentralisasi, dan job relevant information sebagai variabel moderasi. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2), 197-207.
Nafinia, D., Fitriah, E., & Lestari, R. (2016). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Jurnal Akuntansi, 2(2). Ningsih,  Y.  I.  (2017).  pengaruh  karakteristik  penganggaran,  penerapan  sistem  informasi akuntansi  dan akuntabilitas  publik terhadap kinerja manajerial  Satuan Kerja Perangkat Daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(3), 177-195.
Putra,  D.  (2013).  Pengaruh  akuntabilitas  publik  dan  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap kinerja  manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 1(1).
Putri, G. Y. (2013). Pengaruh komitmen organisasi dan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (SPIP) terhadap kinerja manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 1(1).
Robbins, S. P. (2008). Organizational Behavior : Pearson Publication.
Sari, L. P. D. M., Adiputra, I. M. P., & Yuniarta, G. A. (2014). pengaruh partisipasi penyusunan anggaran  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  dengan  kepuasan  kerja  dan komitmen  organisasi  sebagai  variabel  moderating  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Badung). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi  Universitas Pendidikan Ganesha, 2(1).
Sari,  M.,  Basri,  H.,  &  Indriani,  M.  (2017).  Pengaruh  pemanfaatan  teknologi  informasi, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya. Jurnal Administrasi Akuntansi, 6(3).
Suryana, G. A., Sujana, E., & Julianto, I. P. (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, komitmen  organisasi,  dan  kompensasi  terhadap  kinerja  Aparatur  Pemerintah  Daerah (Studi Kasus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2). Wati, E. (2013). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Dengan  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kab. Tanah Datar). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 1(2).
Wulandari, N. (2013). pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja Aparat  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Padang). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 1(1). Yenti,  D.  (2013).  Pengaruh  motivasi,  komitmen  organisasi  dan  partisipasi  penyusunan anggaran terhadap kinerja organisasi (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 1(1). Zuraida, L., Novitasari, D., & Sudarman, A. (2013). Pengaruh kepemimpinan, tuntutan tugas, beban kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional pada pegawai PDAM Kota Magelang. Ekbisi, 7(2).