## KONSEP KUFU’ DALAM PERNIKAHAN DI DESA LAMAHALA JAYA DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH
Luthfi Gofar Fathoni Universitas Muhammadiyah Malang luthf160far@gmail.com
Received: 1 Juni 2022 Revised: 12 Juli 2023 Aproved: 15 Juli 2023

## Abstrak
Adanya  tradisi  pernikahan  di  Desa  Lamahala  Jaya  yang  melarang pernikahan sesama marga dan juga marga yang memiliki kesamaan peran dibidang adat (suku Selolong, suku Atapukang dan suku Malakalu atau biasa disebut " bela suku  tello "  tiga  suku  terbesar),  menyebabkan  mereka  yang  ingin  melangsungkan pernikahan harus keluar dari daerah tersebut. Namun bagaimanakah konsep kufu’ dalam pernikahan di Desa Lamahala Jaya dan bagaimanakah konsep kufu’ dalam pernikahan di Desa Lamahala Jaya ditinjau dari Maslahah Mursalah. Untuk  menjawab  permasalahan  di  atas,  maka  dilakukan  penelitian menggunakan metode sisiologis kualitatif yaitu metode pengumpulan data dengan cara  wawancara  dengan  tokoh  adat,  tokoh  agama  dan  pelaku  perkawinan  serta mengkaji sumber tertulis seperti dokumen, laporan tahunan dan buku-buku hukum lainya.
Berdasarkan hasil penelitian, larangan pernikahan semarga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lamahala Jaya tidak sesuai dengan konsep kufu’ dalam hal tinggal  strata  adat  dan  marga  saja,  sedangkan  konsep  kufu’  yang  lain  seperti merdeka, beragama islam, sepadan dari segi harta dan pengetahuan sudah sesuai. Dalam  konsep maslahah  mursalah pernikahan  semarga  yang  dilarang  pada masyarakat  adat  Lamahala  Jaya  tidak  termasuk  ke  dalam  kategori  al-Ḍaruriyyat, melainkan  kategori  al-Hajjiyyat  karena  dibutuhkan  sebagian  masyarakat  adat Lamahala  Jaya  untuk  mempermudah  kesejahteraan  rumah  tangga  dan  diyakini terhindar dari penyakit dan menambah anggota keluarga. Selanjutnya konsep Q.s An-Nisa:  23  yang  melarang  pernikahan  disebabkan  oleh  hubungan  kekerabat,
h ubungan pernikahan dan hubungan persesusuan.
Kata Kunci: Kufu’ , Pernikahan, Maslahah Mursalah.

## ABSTRACT
There  is  a  marriage  tradition  in  Lamahala  Jaya  Village  which  prohibits marriage between same clans and also clans that have the same role in the field of custom  (the  Selolong  tribe,  the  Atapukang  tribe  and  the  Malakalu  tribe  or commonly called "bela tribe tello" the three largest tribes), causing those who want to  get  married  to  have  to  get  out  of  the  area.  But  how  is  the  concept  of  kufu'  in marriage in Lamahala Jaya Village and how is the concept of kufu' in marriage in Lamahala Jaya Village in terms of Maslahah Mursalah.
To answer the above problems, research was  carried out using qualitative sociological methods, namely data collection methods by interviewing traditional leaders, religious leaders and marriage actors and reviewing written sources such as documents, annual reports and other legal books.
Based on the results of the study, the ban on same-sex marriages carried out by the people of Lamahala Jaya Village is not in accordance with the concept kufu' in terms of only the adat and clan strata remaining, while other kufu' concepts such as independence, being Muslim, are commensurate in terms of wealth and knowledge are appropriate. In the concept of maslahah mursalah, same-sex marriage which is prohibited  in  the  Lamahala  Jaya  indigenous  people  does  not  fall  into  the  al- Ḍaruriyyat category, but the al-Hajjiyyat category because it is needed by some of the  Lamahala  Jaya  indigenous  people  to  facilitate  household  welfare  and  are believed to avoid disease and increase family members. Furthermore, the concept of  Qs  An-Nisa:  23  which  prohibits  marriage  caused  by  kinship,  marriage  and procreation relations.
Keywords: Kufu’ , Marriage, Maslahah Mursalah.

## A. Pendahuluan
Untuk mewujudkan rumah  tangga yang harmonis dimulai dengan memilih calon  pendamping  hidup  yang  se -kufu ’ atau dalam hukum Islam disebut kafâ`ah dalam pernikahan. Menurut istilah hukum Islam kafâ`ah yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga  masing-masing  calon  tidak  merasa  berat  untuk  melangsungkan pernikahan. 1 Dalam  Islam  juga  dikenal  asas  selektivitas  yaitu  suatu  asas  dalam suatu pernikahan di mana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi lebih
1 Otong Husni Taufik, “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 5, no. 2 (2017): 246.
dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. 2
Tujuannya  agar  tidak  terjadinya  pelanggaran  syariat  dan  mengetahui  siapa  saja pasangan yang boleh dinikahi (bukan mahrah) dan siapa saja pasangan yang tidak boleh dinikahi (mahram).
Di desa Lamahala Jaya terdapat berbagai marga yang memiliki fungsi dan perannya  masing-masing  dalam  mengurusi  pemerintahan  adat  desa.  Diantaranya suku  Selolong  yang  mengurusi  bagian  kerajaan,  suku  Malakalu  yang  mengurusi peperangan, dan suku Atapukan yang mengurusi bagian Adat. Ketiga suku tersebut biasa  disebut  disebut  " bela  suku  tello "  (tiga  suku  terbesar).  Dari  ketiga lembaga/stuktur pemerintahan tersebut terdapat larangan pernikahan antara sesama suku dan juga marga yang memiliki peran yang sama dikarenakan keturunan dari suku Selolong masih merupakan kerabat dari suku Atapukang dan suku Malakalu, dan  begitu  juga  sebaliknya  dan  juga  ketiga  suku  tersebut  merupakan  suku-suku pendiri lewotanah (kampung  halaman) yang  dianggap  oleh  masyarakat  sebagai suku raja. 3
Sedangkan  dalam  hukum  Islam  pernikahan  antar  kerabat  sejatinya  tidak diatur atau tidak ada larangan jika dilakukan, kecuali apa yang telah Allah larang seperti  yang  telah  di  sebutkan  dalam  dalam  Qs  An-Nisa  ayat  23.  Namun  dalam penentuan  hukum  Islam  dikenal  sebuah  doktrin  di  kalangan  ulama  yang mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada satu pun peristiwa hukum  yang tidak ada  ketentuan  hukumnya,  karena  semua  masalah  hukum  sudah  ditetapkan ketentuan hukumnya oleh Allah. 4 Salah satu doktrin dalam ushul fiqh yang telah disepakati  jumhur  ulama  sebagai  dalil  penetapan  hukum syara’ yang  hanya menjangkau hal-hal yang berada diluar masalah-masalah bidang ibadah, doktrin itu kita  kenal  dengan  sebutan maslahah  mursalah yaitu  meraih  manfaat  dan menghilangkan kemudaratan. Mengingat isu ini sangat menarik bagi peneliti  untuk membahas terkait Konsep Kufu’ dalam Pernikahan di Desa Lamahala Jaya Ditinjau dari Maslahah Mursalah .
2 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.
3 Wawamcara dengan Ake Nurdin di Malang,  04 Desember 2021
4 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh . (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014).

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum sosiologis, 5 dengan  menggunakan  metode  dekriptif  kualitatif. 6 Penelitan  ini  dilaksanakan  di Desa  Lamahala  Jaya,  Kec.  Adonara  Timur,  Kab.  Flores  Timur,  Prov.  Nusa Tenggara  Timur.  Terdapat  dua  sumber  data  yaitu  sumber  data  primer 7 dan sekunder. 8 Sumber data data primer ialah orang  yang mengetahui tetang praktik pernikahan  adat  di  Desa  Lamahala.  Seperti  :  1  (satu)  tokoh  adat,  1  (satu)  tokoh agama,  1  (satu)  pelaku  pernikahan.  Sedangakan  sumber  data  sekunder  meliputi: jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku tentang konsep maslahah-mursalah , dokumen- dokumen  yang  resmi  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  Lamahala Jaya).  Berbagai  sumber  data  tesebut  dikumpul  menggunakan  metode  wawancara dan  dokumentasi.  Sedangkan  dalam  menganalisis  data  menggunakan  empat  cara yaitu pengumpulan data, reduksi, verivikasi dan kesimpulan. 9
C. Pembahasan

## Konsep Kufu’ dalam Pernikahan Di Desa Lamahala Jaya
Pengertian Kafa’ah keserasian atau kesetaraan antara calon mempelai pria dan  wanita  dalam  hal  kedudukan,  tingkatan  sosial,  paras,  harta,  agama,  serta keilmuan  sehingga  kedua  mempelai  tidak  merasa  berat  untuk  melangsungkan pernikahan. 10 Adapun  ciri-ciri kafâ`ah menurut  para  ulama  dapat  dikategorikan menjadi  beberapa  bagian:  nasab 11 ,  merdeka 12 ,  beragama  Islam 13 ,  pekerjaan 14 ,
5 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press,1982), 10.
6 Dwiyanto Djoko, “Metodede Kualitatif : Penerapannya Dalam Penelitian” (2014), 2.
7 Amiruddin . and Zainal . Asikin, . Pengantar Metodologi Penelitian Hukum . (Jakarta: . PT. . Raja Grafindo . Persada, . 2010), . 7. 8 Andi Prastewo, . Memahami Metode-Metode Penelitian . (Jakarta: . Ar-Ruzz . Media, . 2014), 31 9 Ahmad  Nizar  Rungkuti, . Metode  Penelitian  Pendidikan (Bandung: . Cita  Pustaka Media, . 2004), . 55-158. 10 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2018), 96-97.
11 Syayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3 (Jakarta: Cakrawana Publishing, 2008), 397-399.
12 Ria Aprianti “Konsep Kufu’ Dalam Pernikahan Perspektif Mahzab Hanafia” di akses pada tanggal  12  Desember  2021,https://ibtimes.id/konsep-kafaah-dan-keharmonisan-rumah-tangga- perspektif-mazhab-hanafiyah/
13 Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3, 300 .
14 Ibid , 400.
harta, dan tidak cacat fisik 15 .

## Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan
a. Melamar atau maso minta
Maso minta merupakan istilah bahasa dari desa Lamahala Jaya yang artinya  keluarga  dari  pihak  laki-laki    yang  dituakan  atau  lebih  tua  dan semarga mendatangi rumah dari pihak keluarga perempuan  yang berbeda marga untuk menyampaikan niat sang pria menikahi gadis pujaannya.
b. Pertemuan aoda adat
Koda  adat jika  diartikan  dalam  bahasa  Indonesia  yakni koda (berbicara  atau  komunikasi)  sedangkan  adat  gagasan  kebudayaan  yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan. 16 Hal-hal pokok yang akan  dibicarakan  dalam  pertemuan  tersebut,  seperti:  jumlah  gading  yang dijadikan mas kawin, besar dan panjang gading, serta kapan gading mulai diserahkan.
c. Waktu dan akad pernikahan
Sebelum melaksanakan akad nikah terdapat tradisi sirri pinang yaitu berupa  keluarga  pengantin  laki-laki  mengantar  barang-barang  berupa bumbu-bumbu dapur, kue-kue dan berbagai bahan masakan dan dapat saja hewan-hewan  ke  rumah  pihak  pengantin  perempuan  yang  nantinya  akan digunakan  untuk  masak-masak  oleh  keluarga  pengantin  perempuan  guna untuk memberi makan tamu undangan saat acara akad nikah telah selesai. Biasanya pengantaran sirri pinang ini dilakukan beberapa hari sebelum hari -  H  melaksanakan  proses  akad  nikah.  Musim  pernikahan  biasanya  atau paling  banyak  diadakan  setelah  hari  raya  ied  fitri  atau  saat  bulan  syawal. Upacara pernikahan dilangsungkan dirumah pihak perempuan (untuk pesta besar yang ada walimahnya) atau dilakukan dikantor kantor urusan agama (KUA). Adapun yang melakukan akad nikah terkadang dilakukan oleh wali nasabnya atau dilakukan  wakil atau wali nikah. Dan pada malam harinya diisi dengan kegiatan hiburan berupa tarian dolo-dolo.
15 Ibid , 403.
16 Wawamcara dengan Ake Nurdin di Malang,  04 Desember 2021
d. Setelah pernikahan.
Setelah pernikahan atau walimah telah selesai terdapat tradisi Nawo Do’pa , yaitu mengantarkan pengantin perempuan yang telah resmi menjadi istri ke rumah pengantin laki-laki yang sudah menjadi suami. Dalam Nawo Do’pa itu ada makna atau petuah-petuah yang disampaikan oleh orang tua adat  baik  dari  keluarga  atau  marga  laki-laki  maupun  dari  keluarga perempuan tentang pentingnya menjaga ahlak, adab, dalam melangsungkan rumah  tangga  agar  tercapainya  keluarga  yang  sakinah  mawaddah  dan warohmah

## Larangan Pernikahan Sesama Marga
Sejarah  yang  melatar  belakangi  larangan  pernikahan  sesama  marga  di masyarakat adat Desa Lamahala Jaya adalah adanya anggapan bahwa orang yang berasal dari satu garis keturunan nenek moyang laki-laki (genealogis) tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang berasal dari marga yang sama karena  masih  dianggap  satu  keluarga  dan  satu  darah  maka  mereka  tidak  boleh menikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Struktur Adat Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur
Sumber: Mahmud Sengadji 17

## Penjelasan:
1) Kolom yang berwarna orange adalah suku raja ( bella suku tello) terdapat larangan perkawinan sesamanya.
2) Kolom yang berwarna biru adalah suku prajurit dan kolom yang berwarna hitam adalah lima pegawai urusan agama.
3) yang boleh melakukan perkawinan adalah suku raja dan suku prajurit (kolom yang berwarna orange dan biru).

## Sangsi bagi yang melanggar pernikahan semarga
sangsi adat atas pernikahan semarga ini hampir tidak ada, hanya saja mereka yang melakukan pernikahan semarga merasa diasingkan dalam pergaulan dan untuk menghindarinya yang bersangkutan harus keluar dari kampung halamannya selama beberapa  waktu. 18 Setelah  kita  mengetahui  konsep kufu’ yang  terjadi  di  Desa Lamahala  Jaya,  mulai  dari  sejarah  larangan  perkawinan,  tata  cara  pelaksaan perkawinan  dan  sangsi  bagi  yang  melanggar  perkawinan  semarga  maka  dapat disimpulkan bahwa pernikahan di Desa Lamahala Jaya tidak sesuai dengan konsep kufu’ karena  konsep kufu ’  bermakna  keserasian  antara  calon  istri  dan  suami sehingga  masing-masing  calon  tidak  merasa  berat  untuk  melangsungkan pernikahan  atau  laki-laki  sebanding  dengan  calon  istrinya  dalam  hal  kedudukan, sebanding  dalam  tingkat  sosial  dan  sederajat  dalam  akhlak,  kekayaan,  dan pengetahuan.
Pernikahan  yang  terjadi  di  Desa  Lamahala  Jaya  sebenarnya  hanya  tidak sebanding dalam hal tinggal strata adat saja dan marga saja, namun kedua mempelai yang menikah  sesuai syariat Islam yang lainnya seperti merdeka, beragama Islam, bahkan segi harta dan pengetahuan. Sedangkan kesetaraan dalam adat itu sendiri tidak  mengganggu  kedua  mempelai  untuk  melangsunngkan  pernikahan  dan  juga telah direstui oleh keluarga. Adapun tujuan pernikahan beda marga yang diatur oleh adat masyarakat Desa Lamahala Jaya bertujuan untuk menambah kerabat. 19

## Konsep Kufu’ dalam Pernikahan Adat Di Desa Lamahala Jaya ditinjau dari Maslahah Mursalah
Tujuan Maslahah mursalah adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak  disebutkan  dalam  al-Quran  maupun  sunah,  dengan  pertimbangan  untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik
18 Wawamcara dengan Isak Pelang di Malang, 17 Desember 2021
19 Sabiq, Fikih Sunnah Jilid III, 315 .
manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam maslahah terdapat tiga skala prioritas yang berbeda, tetapi saling melengkapi,  yaitu: al-Daruriyyat, al-Hajjiyat, dan al- Tahsiniyyat . Maslahah  adh-Daruriah adalah  kemaslahatan  yang  memelihara kelima  unsur  pokok  (agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta)  keberadaannya bersifat  mutlak  dan  tidak  bisa  diabaikan.  Jika  tidak,  maka  akan  mengakibatkan hancurnya  kehidupan  secara  total. Maslahah  adh-Daruriah ini  ada  lima,  yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Maslahah al-Hajiyah yaitu sesuatu yang diperlukan  seseorang  untuk  memudahkan  seseorang  menjalani  kehidupan  dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok (agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta). Maslahah  al-Tahsiniyah yaitu  memelihara  kelima unsur  pokok  dengan  cara  meraih  dan  menetapkan  hal-hal  yang  pantas  dan  layak dari  kebiasaan  kebiasaan  hidup  yang  baik,  serta  menghindarkan  sesuatu  yang dipandang buruk oleh akal yang sehat.
Pernikahan  semarga  yang  dilarang  pada  masyarakat  adat  Lamahala  Jaya tidak termasuk ke dalam kategori al-Ḍaruriyyat , tetapi hanya masuk kategori al- Hajjiyyat karena  dibutuhkan  sebagian  masyarakat  adat  Lamahala  Jaya  untuk mempermudah kesejahteraan rumah tangga. Tidak adanya larangan pernikahan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat adat Lamahala Jaya. Oleh karena itu, pernikahan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Lamahala Jaya  itu  hukumnya  mubah  (boleh).  Tidak  lepas  dari  tujuan  syariat  yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Islam dibolehkan melakukan pernikahan apabila pernikahan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan.
Jika  ditinjau  dari  bagian maslahah  mursalah ,  pernikahan  adat  di  Desa Lamahala  Jaya  masuk  kedalam Maslahah  Al-Khasah yaitu  kemaslahatan  pribadi karena kemaslahatan yang berkaitan dengan hubungan pernikahan antar dua orang saja.  Bukan  masuk Maslahah  Al-Ammah yaitu  kemaslahatan  umum  yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas orang. Contoh menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku bid’ah karena perbuatannya dapat merusak agama dan diikuti oleh kebanyakan orang.
Dalam praktek pernikahan di Desa Lamahala Jaya sudah sudah memenuhi
rukun dan syarat pernikahan dalam Islam  yakni harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, balig, berakal sehat, dan bukan suatu paksaan untuk  menikah,  ada  wali  yang  harus  beragam  Islam,  dewasa,  mempunyai  hak perwalian, ada dua orang saksi yang harus seorang laki-laki, muslim, adil, berakal sehat, balig, tidak dalam kondisi tuna rungu, dan ada akad (ijab kabul).
Perempuan-perempuan  yang  haram  dinikahi  untuk  selamanya  yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya dikarenakan sebab permanen yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Pengharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan  hubungan  sesusuan.  Ayat  yang  berkaitan  tentang  pelarangan  kegiatan pernikahan tersebut yaitu:
ُتٰنَبَو ِّخَ ْلْا  ُتٰنَبَو  ْمُكُتٰلٰخَو  ْمُكُتٰ مَعَو  ْمُكُتٰوَخَاَو  ْمُكُتٰنَبَو  ْمُكُتٰهَّمُا  ْمُكْيَلَع  ْتَمِّ رُح ْمُك ِٕ ىۤا َسِّن  ُتٰهَّمُاَو  ِّةَعا َضَّرلا  َنِّ م  ْمُكُتٰوَخَاَو  ْمُكَنْع َضْرَا  ْْٓيِّتٰ لا  ُمُكُتٰهَّمُاَو  ِّتْخُ ْلْا ْيِّتٰ لا ُمُكُبِٕىَۤبََرَو ُتْلَخَد اْوُنْوُكَت ْمَّل  ْنِّاَف ََّّۖنِّهِّب ْمُتْلَخَد  ْيِّتٰ لا ُمُكِٕىۤا َس ِّن ْنِّ م ْمُكِّرْوُجُح ْيِّف ْم َنْيَب اْوُعَمْجَت  ْنَاَو ْْۙمُكِّب َلَ ْصَا  ْنِّم  َنْيِّذَّلا ُمُك ِٕ ىۤاَنْبَا  ُل ِٕ ىۤ َلََحَو َّۖ ْمُكْيَلَع  َحاَنُج  َلََف  َّنِّهِّب ْدَق اَم  َّلِّْا  ِّنْيَتْخُ ْلْا َفَل َس
Diharamkan  atas  kamu  (menikahi)  ibu-ibumu,  anak-anakmu  yang perempuan,  saudara-saudaramu  yang  perempuan,  saudara-saudara ayahmu  yang  perempuan,  saudara-saudara  ibumu  yang  perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak- anak  perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang  perempuan,  ibu- ibumu  yang  menyusui  kamu,  saudara-saudara  perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak  tiri)  yang  dalam  pemeliharaanmu  dari  istri  yang  telah  kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu  ceraikan),  maka  tidak  berdosa  kamu  (menikahinya),  (dan diharamkan  bagimu)  istri-istri  anak  kandungmu  (menantu),  dan (diharamkan)  mengumpulkan  (dalam  pernikahan)  dua  perempuan yang  bersaudara,  kecuali  yang  telah  terjadi  pada  masa  lampau.  Qs. An-Nisa:23
Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurut syariat Islam praktek pernikahan  semarga  yang  dilarang  pada  masyarakat  Desa  Lamahala  Jaya  tidak sesuai  syariat  Islam  karena tidak ada larangan atau halangan dalam ayat  tersebut bagi laki-laki dan perempuan yang terikat tali hubungan persaudaraaan sepupu atau
semarga untuk melangsungkan pernikahan.
Pada masyarakat adat Lamahala Jaya hukuman yang diberikan bagi pelaku pernikahan semarga merupakan hukuman berbentuk lisan maupun hukuman sosial yaitu pelaku pernikahan merasa dirinya diasingkan, namun dalam Islam hukuman ini  tidak  berlaku  dan  tidak  sesuai  dengan  ajaran  Islam,  karena  menikah  dengan semarga yang tidak satu nasab atau nasab jauh bukan perbuatan yang dilarang atau melakukan zina.
Adapun  hikmah  dari  peraturan  larangan  pernikahan  semarga  yang dilterapkan  oleh  masyarakat  muslim  Desa  Lamahala  meyebabkan  kuatnya  dan cerdasnya  keturunan  dan  menambah  anggota  keluarga.  Sebagaimana  yang  di katakan  oleh  Muhammad  Abduh  "Larangan  nenikahi  kerabat  dekat  memiliki hikmah  yang  berkaitan  erat  dengan  fisik  manusia  yaitu  bahwa  pernikahan  antar kerabat dekat dapat mengakibatkan lemahnya keturunan." 20 Dan juga disyaratkan oleh  para  ulama  fikih  bahwasanya  kuatnya  keturunan  bergantung  pada  kuatnya dorongan motivasi untuk mendapatkan keturunan, yaitu kuatnya syahwat. Mereka juga mengatakan bahwa syahwat pada pasangan suami-istri akan semakin melemah jika  memiliki  hubungan  kekerabatan  dekat.  Para  ulama  menjadikan  sebab  ini sebagai alasan tidak dianjurkannya seseorang menikahi sepupunya, baik anak dari pihak paman maupun bibi. Oleh sebab itu maka seorang laki-laki dianjurkan agar menikahi  perempuan  dari  keluarga  yang  bukan  kerabatnya  agar  dia  dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas karena seorang anak mewarisi apa yang ada pada kedua orang tuanya, baik secara fisik, perilaku, maupun psikis.

## D. Kesimpulan
Praktek larangan pernikahan semarga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lamahala Jaya tidak sesuai dengan konsep kufu’ dalam hal tinggal strata adat dan marga  saja,  sedangkan  konsep kufu’ yang  lain  seperti  merdeka,  beragama  Islam, sepadan dari segi harta dan pengetahuan sudah sesuai. Prosedur praktek pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Lamahala Jaya sudah sesuai syariat
20 Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3 : 314.
Islam karena terdapat kedua calon pengantin pria dan wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab qobul.
Larangan pernikahan semarga yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Lanahala  Jaya  tidak  sejalan  dengan maslahah  mursalah karena  cenderung membatasi  calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  yang  ingin  melangsungkan pernikahan  sehingga berakibatkan pada sahnya pernikahan, sedangkan perkawinan semarga  sendiri  sejatinya  tidak  ada  larangan  dalam  Islam  kecuali  yang  telah disebutkan dalam Qs. An-Nisa: 23 yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang  mempunyai  ikatan  saudara,  hubungan  pernikahan  dan  hubungan  sesusuan. Adapun hikmah dari larangan menikahi kerabat adalah menambah saudara.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Dahlan, Abd Rahman. Ushul Fiqh . 4th ed. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014.
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana, 2018.
Prastowo, Andi. Memahami Metode-Metode Penelitian . Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam . Kelima. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Rangkuti,  Ahmad  Nizar. Metode  Penelitian  Pendidikan .  Bandung:  Citapustaka Media, 2004.
Ria Aprianti “Konsep Kufu’ Dalam Pernikahan Perspektif Mahzab Hanafia” di akses pada  tanggal  12  Desember  2021,  https://ibtimes.id/konsep-kafaah-dan- keharmonisan-rumah-tangga-perspektif-mazhab-hanafiyah/
Sabiq,  Syayyid. Fikih  Sunnah  Jilid  3 .  Jakarta:  Cakrawana  Publishing,  2008. https://drive.google.com/file/d/1QxrHKQMZhze0hY7hiVMNjiDUmWmUK UlT/view.
Taufik, Otong Husni. “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 5, no. 2 (2017).