## PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIF

## Imam Syaroni
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, imamsyaroni@gmail.com
Tuti Widyaningrum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, tuti.widyaningrum29@uta45jakarta.ac.id

## ABSTRAK
Penyelesaian sengketa administrasi negara, yang mencakup konflik antara individu atau entitas swasta dengan pemerintah terkait keputusan atau tindakan administratif, semakin kompleks dan membutuhkan solusi  cepat  serta  efisien.  Tradisi  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  di  pengadilan  seringkali memakan  waktu  dan  biaya  yang  besar,  sehingga  pendekatan  alternatif  seperti  mediasi,  negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase diusulkan sebagai solusi yang lebih efektif. Rumusan masalah dalam makalah ini meliputi kelemahan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ada saat ini, eksplorasi konsep mediasi sebagai solusi potensial, dan penggambaran pengaturan mediasi yang berbasis pada nilai  keadilan  Pancasila.  Masalah  lain  yang  diidentifikasi  adalah  perbedaan  dalam  efektivitas  dan efisiensi  antara  arbitrase  dan  mediasi  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan. makalah ini menyoroti bagaimana pemerintah dan lembaga administrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia,  telah  memperkenalkan  sistem  penyelesaian  sengketa  administrasi  yang  menggunakan pendekatan  alternatif.  Penelitian  ini membahas  bagaimana Undang-Undang  Nomor 30  Tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  diterapkan  dalam  konteks  penyelesaian sengketa  non-litigasi.  Penelitian  ini  menganalisis  efektivitas  dan  efisiensi  dari  berbagai  metode penyelesaian  sengketa,  serta  dampaknya  terhadap  kepercayaan  publik  dan  efisiensi  administratif. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pendekatan  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa  administrasi negara  tidak  hanya  meningkatkan  efisiensi  dan  mengurangi  biaya,  tetapi  juga  dapat  memperkuat kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan  meningkatkan  keadilan  dalam  penyelesaian sengketa. Konsep mediasi yang diusulkan dalam makalah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang efisien dan adil.

## Kata Kunci: Administrasi Negara, Pendekatan Alternatif, Penyelesaian Sengketa

## PENDAHULUAN
Meningkatkan  efektivitas  penyelesaian  sengketa  administrasi  negara  dengan menggunakan  pendekatan  alternatif  menjadi  semakin  esensial  dalam  kerangka  hukum modern.  Seiring  dengan  meningkatnya  kompleksitas  tugas  administratif  pemerintah, jumlah sengketa administrasi yang muncul juga meningkat. Sengketa administrasi negara adalah konflik antara individu atau entitas swasta dengan pemerintah atau lembaga publik yang terkait dengan keputusan atau tindakan administratif. Sengketa semacam ini, dalam beberapa  kasus,  dapat  berdampak  signifikan  pada  hak-hak  warga  negara,  efisiensi administratif, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. 1
Tradisionalnya, penyelesaian sengketa administrasi negara sering melibatkan proses litigasi di pengadilan atau arbitrase, yang memerlukan waktu, biaya, dan usaha yang besar. Namun,  dengan  meningkatnya  kompleksitas  sengketa  administrasi  dan  kebutuhan  akan penyelesaian  yang  cepat  dan  efisien,  pendekatan  alternatif  menjadi  semakin  menarik.
1 Subianto, A, Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi , 2020.
Pendekatan  ini  mencakup  berbagai  metode  penyelesaian  sengketa  di  luar  jalur  litigasi konvensional, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah dan lembaga administrasi negara telah aktif memperkenalkan dan  mengembangkan  sistem  penyelesaian  sengketa  administrasi  yang  menggunakan pendekatan alternatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa, mengurangi biaya yang terlibat, serta meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat . Pendekatan alternatif  ini  juga  diharapkan  dapat  mempromosikan  dialog,  kerja  sama,  dan pemahaman yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. 2
Dalam  konteks  globalisasi  dan  perubahan  sosial-ekonomi  yang  terus  berkembang, kebutuhan  untuk  meningkatkan  efektivitas  penyelesaian  sengketa  administrasi  negara semakin mendesak. Dengan mengadopsi pendekatan alternatif, diharapkan tercipta sistem yang  lebih  responsif,  inklusif,  dan  adil  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa administrasi  negara.  Oleh  karena  itu,  penelitian  lebih  lanjut  tentang  implementasi  dan efektivitas pendekatan alternatif dalam konteks penyelesaian sengketa administrasi negara sangat penting untuk memperbaiki sistem hukum dan administrasi yang ada. 3
Bangsa Indonesia dipimpin oleh satu wakil yaitu kepala negara dalam hal ini presiden yang  harus  mempunyai  kebijaksanaan  dalam  mengatur  struktur  dan  cara  pemerintahan. Pemilihan pemimpin harus dilakukan melalui musyawarah yang diinformasikan oleh rakyat perwakilan.  Prinsip  keempat  dijadikan  landasan  tata  cara  pemilu  di  Indonesia,  sebelum masa  reformasi.  Namun  demikian,  telah  terjadi  perubahan  dalam  kehidupan  politik  dan sosial di Indonesia sejak awal era reformasi pada tahun 1998. Akibatnya, terjadi sejumlah perubahan  hukum  politik  dalam  konstitusi  termasuk  perubahan  sistem  pemilihan  umum, perubahan  undang-undang,  dan  perubahan  undang-undang.  mekanisme  sistem  lembaga legislatif (DPR), sistem kekuasaan pemerintahan daerah, sistem kekuasaan presidensial dan perubahan  sistem  kekuasaan  keadilan.  membawa  perubahan  pada  sistem  demokrasi  di Indonesia. 4
Pada  dasarnya,  Anda  sudah  memahami  bahwa  APS  “Alternatif  Penyelesaian Sengketa”  adalah  proses  terselesaikannya  sengketa  di  luar  pengadilan;  sebagai  solusi lainnya  dari  litigasi.  Dalam  pengertian  luas,  APS  mencakup  arbitrase.  Namun,  inti  dari arbitrase  ini  bukan  termasuk  dalam  APS  karena  arbitrase  juga  disebut  sebagai  bentuk “pengadilan atau sering disebut sebagai pengadilan swasta untuk membedakannya dengan pengadilan  negara”  yang  keputusannya  berdasarkan  menang  dan  kalahnya.  Mudahnya dalam pembahasan. Pembedaan ini sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”.  Dari  nama  UU  tersebut,  yaitu “Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”,  jelas  terlihat  bahwa  UU  mengklaim menghendaki pemisahan antara arbitrase dan APS. 5
Penyelesaian  sengketa  administrasi  negara  di  Indonesia  sering  kali  menghadapi berbagai tantangan, termasuk proses yang lambat, biaya yang tinggi, dan hasil yang kadang tidak  memuaskan  bagi  para  pihak  yang  terlibat.  Proses  litigasi  di  pengadilan  sering  kali menjadi  pilihan  utama  dalam  menyelesaikan  sengketa  administrasi,  namun  metode  ini memiliki  berbagai  keterbatasan.  Proses  pengadilan  yang  formal  dan  berlarut-larut  sering
2 Wibowo, A, Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi , Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2023,  1-168.
3 Zein, M. H. M., & Septiani, S, Ilmu Administrasi Negara, Sada Kurnia Pustaka, 2023.
4 Suhardiman, C., & Hotma, P. S, Paradigma Kemelut Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi 1998. Jurnal Ius Constitutum, 1, 1-20, 2017.
5 Hildawati, S., Erlianti, D., Afrizal, D., Hendrayady, A., Anny Riwayati.,  Amane, A. P. O. Sistem Administrasi Negara .
kali tidak mampu menangani jumlah kasus yang terus meningkat, sehingga menyebabkan penumpukan  kasus  yang  mengakibatkan  keterlambatan  dalam  penyelesaian  sengketa. Dalam  konteks  ini,  kebutuhan  akan  pendekatan  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa administrasi menjadi semakin mendesak. 6
Pendekatan  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa,  seperti  mediasi,  telah  terbukti efektif dalam berbagai konteks hukum dan menjadi pilihan yang semakin populer. Metode ini menawarkan berbagai keunggulan, termasuk fleksibilitas dalam proses, biaya yang lebih rendah, serta kemampuan untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan alternatif juga memungkinkan terciptanya solusi yang lebih kreatif  dan  berorientasi  pada  kebutuhan  serta  kepentingan  para  pihak  yang  berse ngketa, berbeda dengan pendekatan litigasi yang cenderung bersifat menang-kalah. 7
Di  Indonesia,  perkembangan  penggunaan  pendekatan  alternatif  dalam  penyelesaian sengketa  administrasi  telah  mendapatkan  perhatian  yang  semakin  besar,  seiring  dengan upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  sistem  peradilan administrasi.  Penerapan  mediasi  dan  arbitrase  dalam  penyelesaian  sengketa  administrasi dipandang  sebagai  langkah  yang  tepat  untuk  mengurangi  beban  pengadilan  dan memberikan  jalan  keluar  yang  lebih  cepat  dan  murah  bagi  masyarakat.  rinsip  keadilan sosial dan musyawarah untuk mufakat, yang mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif. 8
Namun  demikian,  penerapan  pendekatan  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa administrasi  masih  menghadapi  berbagai  tantangan.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan manfaat dari metode alternatif ini di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah. Selain itu, kurangnya regulasi yang mendukung serta infrastruktur  yang  memadai  juga  menjadi  hambatan  dalam  implementasi  pendekatan alternatif  ini  secara  lebih  luas.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  yang  sistematis  untuk meningkatkan  pemahaman  dan  kapasitas  para  pihak  terkait  dalam  menggunakan pendekatan  alternatif,  serta  pengembangan  regulasi  yang  mendukung  dan  infrastruktur yang memadai. 9
Negara  berkembang  seperti  Amerika  Serikat  memulai  upaya  untuk  menemukan bentuk  APS  yang  muncul  di  bawah  kepemimpinan  Warren  Burger  (mantan  Ketua Mahkamah  Agung)  ketika  ia  diundang  pada  Konferensi  Roscoe  Pound  tentang  Alasan Ketidakpuasan  Rakyat  terhadap  Pemerintah.  Keadilan  (Konferensi  Pound)  di  Saint  Paul, Minnesota.  Konferensi  tersebut  mempertemukan  para  ilmuwan,  pemerhati  hukum,  dan pengacara  yang  tertarik  pada  perselisihan  dan  konflik,  yang  pada  akhirnya  melahirkan pemahaman dasar mengenai penyelesaian perselisihan pada saat itu. 10
Banyak  undang-undang  hak  cipta  dan  properti  industri  internasional  telah  dibuat terkait dengan perjanjian internasional ini. Salah satu isu utama dalam Perjanjian Putaran Uruguay  adalah  komersial  terkait  kekayaan  intelektual,  yang  tertuang  dalam  Perjanjian
6 Sembiring, J. J., & Sh, M, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan. Visimedia, 2011.
7 Faisal,  M.,  Jailani,  M.,  &  Mualifah,  M,  (2021). Penyuluhan  Hukum  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di  Luar Pengadilan Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur . Indonesian Journal Of Education And Community Services, 1 (2), 87-98.
8 Hariyanto,  E.  (2014). Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia .  Iqtishadia  Jurnal  Ekonomi  &  Perbankan Syariah, 1(1), 42-58.
9 Yulianto, T. E. (2011). Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional E-Commerce Melalui Arbitrase .
10 Winarta, F. H, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional , Edisi Kedua. Sinar Grafika 2022.
TRIPS ( Agreement on Trade Agreements on Intellectual Property Rights ) yang dilampirkan pada Komitmen Organisasi Perdagangan Internasional. (WTO). 11
Dalam era globalisasi, kerjasama internasional dan perdagangan lintas batas negara menjadi  semakin  kompleks  dan  dinamis.  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO) memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa  perdagangan  antar  negara  anggota.  WTO  tidak  hanya  bertindak  sebagai  forum untuk negosiasi perdagangan, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  aturan  perdagangan  internasional  diterapkan secara konsisten dan adil. Pengalaman WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan melalui  Dispute  Settlement  Understanding  (DSU)  memberikan  contoh  penting  mengenai bagaimana  pendekatan  alternatif  dapat  digunakan  secara  efektif  dalam  penyelesaian sengketa  di  tingkat  internasional.  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  WTO  yang menggabungkan  elemen  arbitrase  dan  mediasi  telah  terbukti  efektif  dalam  menangani berbagai  kasus  perdagangan  yang  kompleks  dan  sensitif.  Keberhasilan  WTO  dalam menyelesaikan sengketa ini menunjukkan bahwa pendekatan alternatif dapat menjadi solusi yang lebih cepat, efisien, dan adil dibandingkan dengan litigasi tradisional di pengadilan internasional. 12
Untuk mediasi di luar pengadilan, dalam  “UU No 48 Tahun 2009 diatur dalam Bab XII  dari  Pasal  58  hingga  Pasal  61,  yang  mengacu  pada  UU  No  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan APS. Berdasarkan UU No 48 Tahun 2009, mediasi yang dilakukan melalui pengadilan diatur lebih rinci dalam PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2008”. “PERMA No 1 Tahun 2008, yang terdiri  dari  VIII  Bab  dan  27  Pasal,  tidak  merujuk  atau  mengacu  pada  UU  No  30  Tahun 1999,  karena  UU  No  30  Tahun  1999”  tidak  disebutkan  dalam  bagian  "Mengingat"  dari PERMA  tersebut.  Oleh  karena  itu,  mediasi  berdasarkan  “PERMA  No  1  Tahun  2008” berbeda dengan mediasi yang diatur dalam “UU No 30 Tahun 1999”. 13
Penyelesaian permasalahan yang diatur dalam “PERMA No 1 Tahun 2008 ditujukan untuk mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi), sedangkan mediasi menurut UU  No  30  Tahun  1999  ditujukan  untuk  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  di  luar pengadilan (non-litigasi)”. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan “Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999”  mempunyai  banyak  bentuk.  Berdasarkan  hal  tersebut, masalah  yang  diidentifikasi  adalah:  “Bagaimana  efektivitas  dan  efisiensi  penyelesaian sengketa KI melalui arbitrase dibandingkan dengan mediasi menurut UU Nomor 30 Tahun 1999”.
Penggunaan pendekatan alternatif seperti arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa administrasi negara dapat menawarkan berbagai keuntungan. Misalnya, arbitrase dapat  menyediakan  platform  yang  lebih  fleksibel  dan  adaptif  dalam  menyelesaikan sengketa,  memungkinkan  penyelesaian  yang  lebih  cepat  dan  biaya  yang  lebih  rendah dibandingkan  dengan  proses  pengadilan  yang  formal.  Selain  itu,  mediasi memungkinkan para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai  kesepakatan  secara  sukarela  dan  lebih
11 Nazia, F., & Widyastuti, T. V, Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif , Penerbit Nem, 2023.
12 Alfons, M. (2016). Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jatiswara , 31(2), 303-317.
13 Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi . Lex Et Societatis, 1(1).
responsif  terhadap  kepentingan  serta  kebutuhan  mereka,  yang  mencerminkan  semangat keadilan dan musyawarah untuk mufakat yang diusung oleh Pancasila. 14
Di  Indonesia,  penerapan  arbitrase  dalam  penyelesaian  sengketa  administrasi  masih relatif  baru  dan  kurang  dikenal  dibandingkan  dengan  mediasi  atau  negosiasi.  Namun, seiring  dengan  upaya  reformasi  hukum  dan  peradilan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, arbitrase mulai dipandang sebagai alternatif yang potensial untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara. Melalui arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat  memilih  arbiter  yang  kompeten  dan  memiliki  pengetahuan  khusus  di  bidang administrasi, sehingga diharapkan dapat memberikan putusan yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks sengketa yang dihadapi. Penggunaan arbitrase juga sejalan dengan prinsip- prinsip  Pancasila,  terutama  dalam  hal  keadilan  sosial  dan  upaya  untuk  menyelesaikan permasalahan  melalui  musyawarah  dan  mufakat.  Arbitrase  memungkinkan  para  pihak untuk  mencapai  kesepakatan  secara  sukarela  dan  mempertahankan  hubungan  baik  antar pihak  yang  bersengketa,  yang  mencerminkan  nilai-nilai  kebersamaan  dan  harmoni  yang diusung  oleh  Pancasila. 15 Selain  itu,  arbitrase  dapat  memberikan  ruang  bagi  solusi  yang lebih  inovatif  dan  berorientasi  pada  kepentingan  bersama,  yang  sering  kali  sulit  dicapai melalui proses litigasi yang kaku dan formal. 16
Potensi penanggulangan memberikan manfaat yang tidak pasti dari akses pasar jika aktivitas  tidak  sesuai  atau  melanggar  ketentuan  Perjanjian  ini.  Perlu  juga  diperhatikan usulan  AS  untuk  memasukkan  ketentuan  anti-pelanggaran  ke  dalam  Perjanjian  TRIPS, yang ditolak oleh negara-negara berkembang karena ketentuan TRIPS merupakan standar yang berlaku, bukan konsesi. Amerika Serikat percaya bahwa ketentuan anti-pelanggaran TRIPS dapat diterapkan. Kanada menawarkan kompromi dalam Pasal 64(2) dan (3), yang menyatakan  bahwa  ketentuan  non-pelanggaran  tidak  akan  berlaku  untuk  penyelesaian sengketa  TRIPS  selama  lima  tahun  setelah  berlakunya  Perjanjian  WTO.  Selama  periode ini,  Dewan  TRIPS  meninjau  dan  membuat  rekomendasi  pada  konferensi  tingkat  menteri dua tahun sekali
Beberapa kasus terkait perselisihan hak kekayaan intelektual telah dibawa ke lembaga arbitrase WIPO. Beberapa perusahaan terkenal seperti Telstar, perusahaan telekomunikasi dari  Australia,  serta  publik  figur  seperti  Julia  Roberts  dan  Madonna, telah  menggunakan layanan  WIPO  Arbitration  and  Mediation  Centre  untuk  menyelesaikan  masalah  nama domain mereka. Pertumbuhan lembaga arbitrase dan mediasi menunjukkan kebutuhan akan sarana. 17
Dalam  menunjang  lebih  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian sengketa; dan ketiga, untuk memperluas akses menuju keadilan sehingga setiap sengketa dengan  karakteristiknya  sendiri  dapat  diselesaikan  dengan  metode  yang  paling  sesuai, memberikan  pilihan  mekanisme  terbaik  bagi  para  pihak.  Dari  uraian  tersebut,  fokus
14 Dedy  Mulyana,  S.  H.  (2019). Kekuatan  Hukum  Hasil  Mediasi  Di  Luar  Pengadilan  Menurut  Hukum  Positif .  Wawasan Yuridika, 3(2), 177-198.
15 Suhardiman,  C.,  &  Hotma,  P.  S.  (2017). Paradigma  Kemelut  Demokrasi  Pancasila  Pasca  Reformasi  1998 .  Jurnal  Ius Constitutum, 1, 1-20.
16 Van Den Bossche, P., Natakusumah, D., & Koesnaidi, J. W, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
17 Arifin, S., Rae, D. E., & Joseph, C. P, Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia , Elex Media Komputindo, 2007.
pembahasan adalah mengenai seberapa efektif penyelesaian sengketa alternatif ( Alternative Dispute Resolution ). 18
Dalam konteks penyelesaian sengketa administrasi negara, metode litigasi tradisional sering  kali  menghadapi  berbagai  kendala  yang  dapat  menghambat  tercapainya  keadilan yang  cepat  dan  efektif.  Proses  pengadilan  yang  formal  dan  sering  kali  berlarut -larut menyebabkan  penundaan  yang  signifikan  dalam  penyelesaian  sengketa.  Akibatnya,  para pihak yang bersengketa harus menanggung biaya yang tinggi dan beban waktu yang lama, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak dan menciptakan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan yang ada.
Seiring dengan kompleksitas kasus-kasus administrasi yang semakin meningkat dan keterbatasan  kapasitas  pengadilan,  muncul  kebutuhan mendesak  untuk  mencari  alternatif yang lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara. Salah satu alternatif yang  semakin  mendapat  perhatian  adalah  penggunaan  arbitrase  sebagai  metode penyelesaian  sengketa.  Arbitrase,  yang dikenal  sebagai metode  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan,  menawarkan  berbagai  keunggulan  seperti  kecepatan,  fleksibilitas,  dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi tradisional. 19
Tujuan  dari  mediasi  adalah memfasilitasi  pencapaian  penyelesaian  kompromi  yang dianggap saling diuntungkan dari kedua belah pihak. Meskipun “UU PTUN Perubahan II tidak  secara  khusus  mengatur  tentang  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara”,  namun  ada harapan bahwa praktik mediasi di PTUN akan semakin diharapkan oleh pencari keadilan ke  depannya.  Contoh  kasus  pada  tahun  1991  menunjukkan  bahwa  sengketa  TUN  dapat diakhir perdamaian, seperti dalam kasus “Nomor 01/PTUN – JKT/1991 antara Paulus Djaja Sentosa dan Walikota Jakarta Barat yang berakhir dengan Akta Perdamaian pada 25 Maret 1991”. Banyak sengketa informasi publik, kepegawaian, dan lingkungan hidup juga telah terselesaikan  melalui  mediasi.  Layanan  mediasi  ini  dapat  dilakukan  baik  secara  litigasi ataupun nonlitigasi. 20
Adapun  masalah  yang  terdapat  dari  latar  belakang  diatas  ialah  meliputi  kelemahan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ada saat ini, eksplorasi konsep mediasi sebagai  solusi  potensial,  dan  penggambaran  pengaturan  mediasi  yang  berbasis  pada  nilai keadilan Pancasila. Dan disimpulan kedalam rumusan masalah nya yaitu Apa saja faktor-faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  pendekatan  alternatif  dalam  penyelesaian sengketa administrasi negara?

## PEMBAHASAN
Peningkatan  efektivitas  penyelesaian  sengketa  administrasi  negara  melalui pendekatan  alternatif  seperti  arbitrase  dan  mediasi  menjadi  semakin  relevan  dalam menghadapi  kompleksitas  dan  dinamika  penyelenggaraan  pemerintahan.  Konsep  ini berfokus  pada  penciptaan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  memadai,  cepat, dan  lebih  cepat  tanggap  terhadap  kebutuhan  masyarakat  serta  pemerintah.  Pendekatan
18 Akbar, M. K. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik . " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum Fhui, 1 (1), 16.
19 Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja . Bina Hukum Lingkungan, 7(2), 267-289.
20 Cennu,  H.  A.  (2022). Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Melalui  Jalur  Mediasi  Di  Kecamatan  Toili  Kabupaten  Banggai Sulawesi Tengah (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
alternatif  ini  menawarkan  berbagai  keunggulan  yang  tidak  selalu  bisa  dicapai  melalui sistem litigasi konvensional, seperti kecepatan penyelesaian, fleksibilitas, dan biaya yang lebih  rendah. 21 Untuk  memaksimalkan  manfaat  pendekatan  alternatif  ini,  beberapa tantangan  harus  diatasi.  Salah  satunya  adalah  perlunya  peningkatan  pemahaman  dan kesadaran tentang pendekatan alternatif di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah. Banyak  pihak  yang  masih  meragukan  efektivitas  dan  legitimasi  dari  metode  tersebut. Kemudian,  diperlukan  upaya  sosialisasi  dan  edukasi  yang  intensif  untuk  meningkatkan pemahaman tentang keunggulan dan mekanisme pendekatan alternatif ini.
Selain  itu,  pengembangan  kerangka  regulasi  yang  mendukung  penggunaan pendekatan  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa  administrasi  negara  sangat  penting. Regulasi ini harus memberikan kerangka kerja yang jelas dan memastikan  selama proses berjalan, kasus ini diselesaikan melalui arbitrase dan mediasi dapat berjalan dengan prinsip- prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pengembangan regulasi yang mendukung juga  mencakup  perlindungan  hukum  untuk  pihak  yang  memilih  penyelesaian  sengketa melalui mekanisme alternatif ini, sehingga mereka merasa aman dan yakin bahwa hak-hak mereka akan terlindungi.
Pengembangan  kapasitas  dan  infrastruktur  juga  menjadi  faktor  penting  dalam mendukung efektivitas pendekatan alternatif. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa administrasi negara perlu memiliki sumber daya manusia yang terampil  dan  berkompeten  dalam  metode  penyelesaian  sengketa  alternatif.  Ini  termasuk pelatihan dan sertifikasi bagi mediator dan arbiter yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang administrasi negara. Infrastruktur yang mendukung, seperti fasilitas untuk mediasi dan arbitrase, juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
Dengan  mengintegrasikan  pendekatan  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa administrasi negara, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih efisien, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan solusi  praktis  untuk  mengatasi  berbagai  tantangan  yang  dihadapi  dalam  sistem peradilan administrasi,  tetapi  juga  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  upaya  peningkatan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. 22
Peran mediator dalam proses mediasi sangat penting karena akan menentukan sukses atau tidaknya tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediator perlu menguasai  perannya  sebagai  mediator.  Mediator  harus  memiliki  keterampilan  khusus. Menurut Boulle, ia membagi keterampilan seorang mediator menjadi empat kategori, yaitu:
1. Keterampilan organisasi mediator Mediator  harus  memiliki  keterampilan  organisasi  mediator  agar  mediasi  dapat berjalan  dengan  tentram.  Keterampilan  manajemen  mediasi  tersebut  mencakup, namun tidak terbatas pada, kemampuan membantu para pihak memutuskan siapa yang  akan  menjadi  negosiator,  terutama  dalam  perselisihan  yang  melibatkan banyak  orang,  kelebihan  dalam  menegoisasi  dan  menjadwalkan  pertemuan, mengatur ruang pertemuan dan duduk diantara para pihak
2. Keterampilan bernegoisasi
21 Triana, N., & Si, S. M, Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsilias, Kaizen Sarana Edukasi, 2019.
22 Suhandi, S. (2017). Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial . Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, 22(1), 80-98.
Keterampilan  negosiasi  seorang  mediator  meliputi  kemampuan  mengatur  dan mengarahkan  pertemuan  mediasi  sesuai  agenda  dan  jadwal.  Kemampuan mengelola  rapat  mencakup  menentukan  dan  mengontrol lalu lintas  obrolan  serta kapan mengadakan rapat bersama dengan pihak yang berkaitan
3. Keterampilan fasilitasi negosiasi mencakup beberapa keterampilan. 23
Keberhasilan penerapan metode alternatif penyelesaian sengketa administrasi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek  hukum,  kelembagaan  dan  budaya,  serta  kapasitas  teknis  dan  sumber  daya  yang tersedia.  Memahami  dan  mengelola  faktor-faktor  ini  dengan  baik  sangat  penting  untuk memastikan bahwa pendekatan alternatif dapat efektif dan memberikan manfaat maksimal.
1. Kerangka hukum dan peraturan Kerangka  hukum  yang  mendukung  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting  bagi keberhasilan  penerapan  pendekatan  alternatif.  Peraturan  yang  jelas  dan komprehensif  menciptakan  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  menggunakan  metode seperti konsiliasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa administratif.  Tanpa  peraturan  yang  memadai,  para  pihak  mungkin  enggan menggunakan  pendekatan  lain  karena  adanya  ketidakpastian  hukum.  Selain  itu, peraturan  harus  mencakup  mekanisme  pemantauan  dan  penegakan  hukum  untuk memastikan bahwa proses penggantian berjalan secara adil dan transparan.
2. Persiapan Kelembagaan Persiapan  kelembagaan  terkait  penyelesaian  sengketa  juga  mempengaruhi keberhasilan  pendekatan  alternatif.  Badan-badan  tata  usaha  negara  dan  lembaga konsiliasi  dan  arbitrase  harus  mempunyai  kapasitas  dan  sumber  daya  yang memadai  untuk  menjalankan  fungsinya.  Hal  ini  melibatkan  pelatihan  staf mengenai metode penyelesaian konflik alternatif, infrastruktur yang memadai dan prosedur  operasional  yang  jelas.  Selain  itu,  organisasi-organisasi  ini  harus independen dan bebas dari pengaruh luar untuk memastikan proses penyelesaian sengketa berlangsung adil dan obyektif.
3. Budaya dan persepsi masyarakat Budaya  hukum  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  penyelesaian  sengketa memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan pendekatan alternatif. Di banyak negara, penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih dianggap sebagai metode  utama  dan  paling  dapat  diandalkan.  Oleh  karena  itu,  perubahan  budaya yang signifikan diperlukan untuk meningkatkan penerimaan terhadap pendekatan alternatif.  Kampanye  pendidikan  dan  kesadaran  mengenai  manfaat  dan  proses pendekatan  alternatif  dapat  membantu  mengubah  persepsi  masyarakat  dan meningkatkan kesadaran akan pilihan penyelesaian perselisihan yang lebih efektif.
4. Keterampilan dan kompetensi konsiliator atau arbiter Keberhasilan  metode  alternatif  sangat  bergantung  pada  keterampilan  dan kompetensi  konsiliator  atau  arbiter  yang  terlibat.  Mediator  dan  arbiter  yang berpengalaman dan terlatih dapat memahami kompleksitas sengketa administratif dan mengusulkan solusi yang tepat dan adil. Pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional  bagi  mediator  dan  arbiter  sangat  penting  untuk  memastikan  mereka
23 Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan . Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 1-16.
memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  untuk  menyelesaikan  semua  jenis sengketa administratif secara efektif.
5. Dukungan dan komitmen pemerintah Dukungan  dan  komitmen  pemerintah  juga  merupakan  faktor  penting  dalam keberhasilan  pendekatan  alternatif.  Pemerintah  tidak  hanya  harus  menyediakan peraturan yang memadai tetapi juga mendukung penerapan pendekatan ini melalui kebijakan  dan  program  yang  relevan.  Dukungan  pemerintah  dapat  berupa penyediaan  dana,  pelatihan  dan  fasilitas  yang  diperlukan  untuk  organisasi  yang terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  alternatif.  Selain  itu,  pemerintah  harus menunjukkan  komitmennya  untuk  menggunakan  metode  alternatif  dalam menyelesaikan  sengketa  administratif  di  lingkungan  instansi  pemerintah  sendiri, dan memberikan contoh bagi masyarakat.
6. Akses terhadap informasi dan transparansi Akses  terhadap  informasi  penuh  dan  transparansi  dalam  proses  penyelesaian sengketa juga mempengaruhi keberhasilan pendekatan alternatif. Para pihak yang bersengketa  harus  mempunyai  akses  yang  mudah  terhadap  informasi  mengenai prosedur  dan  hak-hak  mereka  dalam  proses  alternatif  penyelesaian  sengketa. Transparansi  proses  ini  meningkatkan  kepercayaan  para  pihak  terhadap  sistem penyelesaian  sengketa  dan  memastikan  bahwa  hasil  yang  diperoleh  adil  dan berdasarkan pada kenyataan dunia nyata. 24
Negosiasi merupakan salah satu pendekatan alternatif yang penting dan efektif dalam penyelesaian  sengketa  administrasi  negara.  Dalam  konteks  ini,  negosiasi  menawarkan banyak keunggulan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa yang  sering  kali  dihadapi  oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Keunggulan  utama  dari negosiasi adalah kemampuannya untuk menghasilkan solusi yang disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa, yang tidak hanya berfokus pada kepentingan satu pihak saja, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat.
Negosiasi  memungkinkan  untuk  pihak yang  terkait  untuk  berkomunikasi  langsung, memungkinkan mereka untuk memahami pandangan dan posisi masing-masing. Proses ini dapat  membantu  mengurangi  kesalahpahaman  dan  ketegangan  yang  sering  kali  muncul dalam  sengketa  administrasi.  Dalam  banyak  kasus,  kesalahpahaman  atau  kurangnya komunikasi  yang  efektif  dapat  menjadi  akar  penyebab  konflik.  Melalui  negosiasi,  para pihak  dapat  bekerja  sama  untuk  mengeksplorasi  solusi  yang  kreatif  dan  inovatif  yang mungkin tidak dapat dicapai melalui proses formal di pengadilan. Solusi yang dihasilkan dari  negosiasi  sering  kali  lebih  fleksibel  dan  lebih  mampu  memenuhi  kebutuhan  khusus para pihak yang terlibat.
Keunggulan  lain  dari  negosiasi  adalah  kecepatan  dan  efisiensi  prosesnya. Dibandingkan  dengan  proses  pengadilan  yang  formal  dan  sering  kali  berlarut-larut, negosiasi dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Para pihak dapat menentukan jadwal dan tata cara yang mereka inginkan. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih segera terselesaikan, yang sangat penting dalam konteks administrasi negara, di mana  keputusan  yang  cepat  dan  efektif  dapat  membantu  menjaga  kelancaran  fungsi pemerintahan dan layanan publik. Proses yang lebih cepat ini juga mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pihak tersebut, baik dari konteks waktu maupun sumber daya.
24 Tjandra, W. R., & Sh, M, Hukum Keuangan Negara , Grasindo, 2006.
Pentingnya negosiasi dalam penyelesaian sengketa administrasi negara juga terletak pada  kemampuannya  untuk  mempertahankan  hubungan  baik  antar  pihak.  Dalam  banyak kasus, sengketa administrasi melibatkan hubungan jangka panjang antara pemerintah dan masyarakat atau antar instansi pemerintah. Proses pengadilan yang konfrontatif sering kali dapat  merusak  hubungan  ini.  Sebaliknya,  negosiasi  memungkinkan  para  pihak  untuk bekerja  sama  dalam  mencari  solusi,  yang  dapat  membantu  menjaga  dan  bahkan memperkuat hubungan baik di masa depan. Ini penting untuk memastikan bahwa kerjasama yang  baik  dan  konstruktif  dapat  terus  terjalin,  yang  pada  akhirnya  akan  mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang baik.
Namun, penerapan negosiasi dalam penyelesaian sengketa administrasi negara juga menghadapi  beberapa  tantangan.  Salah  satunya  adalah  kurangnya  pemahaman  dan keterampilan  negosiasi  di  kalangan  aparatur  pemerintah  dan  masyarakat.  Banyak  yang masih  terbiasa  dengan  pendekatan  formal  dan  konfrontatif  dalam  penyelesaian sengketa, sehingga  tidak  familiar  dengan  teknik-teknik  negosiasi  yang  efektif.  Oleh  karena  itu, diperlukan  pelatihan  dan  edukasi  yang  lebih  intensif  untuk  meningkatkan  kapasitas  para pihak dalam menggunakan negosiasi sebagai alat penyelesaian sengketa yang efektif.
Selain itu, pengembangan kerangka regulasi yang mendukung penggunaan negosiasi dalam  penyelesaian  sengketa  administrasi  juga  sangat  penting.  Regulasi  ini  harus memberikan  landasan  hukum  yang  jelas  dan  mendukung  bagi  proses  negosiasi,  serta memastikan  bahwa  hasil  negosiasi  dapat  diakui  dan  ditegakkan  secara  hukum.  Ini  akan memberikan  kepercayaan  lebih  besar  kepada  para  pihak  untuk  menggunakan  negosiasi sebagai metode penyelesaian sengketa, serta memastikan bahwa proses dan hasil negosiasi dapat berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.
Dengan  memanfaatkan  negosiasi  sebagai  bagian  dari  pendekatan  alternatif  dalam penyelesaian sengketa administrasi negara, diharapkan dapat tercipta sistem penyelesaian sengketa  lebih  efektif,  efisien,  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  pihak  yang  terlibat. Negosiasi  tidak  hanya  menawarkan  solusi  praktis  dan  cepat  untuk  mengatasi  berbagai sengketa  administrasi,  tetapi  juga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum di Indonesia. 25
Di sisi lain, arbitrase juga memungkinkan mereka untuk bisa  mengontrol yang lebih besar  atas  proses  penyelesaian  sengketa.  Mereka  dapat  menentukan  prosedur  yang  akan digunakan,  jadwal  sidang,  dan  aturan-aturan  lain  yang  dianggap  penting.  Hal  ini memberikan fleksibilitas yang tidak tersedia dalam sistem pengadilan yang ketat, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan para pihak. Fleksibilitas ini juga memungkinkan tercapainya solusi yang lebih inovatif dan win -win, yang dapat mengurangi potensi konflik di masa mendatang.
Penggunaan  arbitrase  juga  dapat  mengurangi  beban  pengadilan  yang  sering  kali kewalahan  dengan  jumlah  kasus  yang  masuk.  Dengan  mengalihkan  sebagian  sengketa administrasi negara ke jalur arbitrase, pengadilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang memang  memerlukan  intervensi  hukum  formal.  Ini  dapat  membantu  mempercepat penyelesaian  kasus  di  pengadilan  dan  meningkatkan  efisiensi  sistem  peradilan  secara keseluruhan.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  minimnya  kesadaran  dan  pemahaman mengenai  arbitrase  di  kalangan  masyarakat  dan  pejabat  pemerintah.  Banyak  yang  masih
25 Kolopaking,  I.  A.  D.  A.,  &  Sh,  M, Asas  Itikad  Baik  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Melalui  Arbitase, Penerbit Alumni, 2021.
menganggap  bahwa  penyelesaian  sengketa  harus  melalui  pengadilan,  dan  kurang memahami bahwa arbitrase dapat menjadi alternatif yang sah dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan  upaya  edukasi  dan  sosialisasi  yang  lebih  intensif  untuk  meningkatkan pemahaman tentang manfaat arbitrase dan bagaimana mekanisme ini dapat diintegrasikan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara. 26
Selain  itu,  regulasi  yang  mendukung  penggunaan  arbitrase  dalam  konteks administrasi  negara  perlu  diperkuat.  Saat  ini,  regulasi  terkait  arbitrase  lebih  banyak difokuskan pada sengketa komersial, sehingga diperlukan pengembangan kebijakan yang spesifik untuk mendukung penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa administrasi. Regulasi  ini  harus  memastikan  bahwa  arbitrase  dapat  diterapkan  dengan  prinsip -prinsip yang adil dan transparan, serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang m emadai bagi para pihak yang terlibat. 27
Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  penyelesaian  sengketa  administrasi  negara melalui  pendekatan  arbitrase,  diperlukan  juga  pengembangan  infrastruktur  yang mendukung.  Ini  termasuk  pengembangan  lembaga arbitrase  yang  memiliki  kapasitas  dan kapabilitas  yang  memadai  untuk  menangani  sengketa  administrasi,  serta  peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses arbitrase. Pelatihan dan sertifikasi bagi para arbiter yang memiliki keahlian di bidang administrasi negara sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase dapat diterima dengan baik  dan  memiliki  kualitas  yang  tinggi.  Secara  keseluruhan,  penerapan  arbitrase  dalam penyelesaian  sengketa  administrasi  negara  memiliki  potensi  besar  untuk  meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan administrasi di Indonesia. Dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh arbitrase, diharapkan dapat tercipta sistem penyelesaian  sengketa  akan  menjadi  cepat,  fleksibel,  dan  adil,  yang  pada  akhirnya  akan mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan sosial di Indonesia. 28
Pendekatan alternatif memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara dengan beberapa cara. Pertama, metode seperti arbitrase dan mediasi  memungkinkan  penyelesaian  sengketa  dengan  lebih  cepat  dibandingkan  dengan proses pengadilan yang formal dan sering kali memakan waktu lama. Kecepatan ini sangat penting  dalam  konteks  administrasi  negara,  dimana  keputusan  yang  tepat  waktu  dapat mencegah  terjadinya  gangguan  dalam  pelaksanaan  fungsi  pemerintahan  dan  pelayanan publik. Selain itu, proses yang lebih cepat juga mengurangi beban psikologis dan finansial bagi para pihak yang bersengketa.
Keberhasilan penerapan metode alternatif penyelesaian sengketa TUN merupakan hasil kombinasi dari banyak faktor yang saling mendukung. Kerangka hukum yang kuat, kesiapan kelembagaan,  perubahan  budaya  dan  persepsi  masyarakat,  keterampilan  dan  kapasitas mediator  atau  arbiter,  dukungan  dan  komitmen  pemerintah,  akses  terhadap  informasi  dan transparansi  semuanya  memainkan  peran  penting  dalam  memastikan  efektivitas  pendekatan alternatif. Jika lebih diperhatikan fakto diatas, diharapkan metode alternatif dapat memberikan penyelesaian sengketa TUN yang lebih efektif, tepat waktu, dan berkeadilan.
26 Pieris, J, Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan: Sebuah Krisis Peradaban: Analisis Kritis Aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan , Yayasan Obor Indonesia, 2004.
27 Widyaningrum, T. (2018). Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia. Jurnal Hukum Staatrechts, 1(1).
28 RM, G. P. S, Arbitrase dan mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 2006.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Peningkatan  efektivitas  penyelesaian  sengketa  administrasi  negara  melalui pendekatan  alternatif  sangat  terpengaruh  dari  berbagai  konsep0jonsep  yang  berkaitan. Faktor-faktor seperti kerangka hukum yang kuat dan komprehensif, kesiapan institusional yang  memadai,  perubahan  budaya  dan  persepsi  publik  terhadap  metode  alternatif, keterampilan  dan  kompetensi  mediator  atau  arbiter,  serta  dukungan  dan  komitmen  dari pemerintah adalah elemen kunci yang harus diperhatikan. Selain itu, akses informasi yang memadai dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dan memastikan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.
Dengan  mengelola  faktor-faktor  tersebut  secara  efektif,  pendekatan  alternatif  dapat menjadi solusi akan menjadi efisien, cepat, dan adil daripada metode litigasi konvensional. Pendekatan  ini  tidak  hanya  mengurangi  biaya  dan  waktu  yang  dibutuhkan  dalam penyelesaian  sengketa,  tetapi  juga  meningkatkan  kepuasan  pihak  yang  terlibat  dan memperkuat  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  administrasi  negara.  Oleh  karena  itu, adopsi dan pengembangan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara  harus  terus  didorong  dan  diperbaiki  untuk menciptakan  sistem  hukum  yang  lebih responsif dan inklusif.

## SARAN
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara, beberapa langkah penting harus dilakukan secara bersamaan. Pertama, perlu ditingkatkan pelatihan  dan  profesionalisme  mediator  untuk  mengelola  mediasi  dengan  lebih  baik, termasuk memahami dinamika konflik, teknik fasilitasi komunikasi, dan kemampuan untuk memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kedua, kampanye edukasi harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat mediasi sebagai alternatif  yang  lebih  efisien  dan  adil  dalam  penyelesaian  sengketa  administratif.  Ketiga, reformasi hukum yang komprehensif diperlukan untuk memperkuat kerangka regulasi yang mendukung  penggunaan  metode  alternatif  seperti  mediasi,  negosiasi,  konsiliasi,  dan arbitrase, dengan dukungan penuh dari pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem ini. Keempat, lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perlu  didukung  dengan  infrastruktur  yang  memadai  dan  prosedur  operasional  yang transparan serta efisien melalui penyediaan sumber daya yang cukup, termasuk pelatihan bagi staf. Terakhir, implementasi monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk  memastikan  bahwa  metode  alternatif  ini  memberikan  hasil  yang  diharapkan  dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang untuk mereka yang terlibat sengketa administratif.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Arifin,  S.,  Rae,  D.  E.,    Joseph,  C.  P,  2007. Kerja  Sama  Perdagangan  Internasional:  Peluang  Dan Tantangan Bagi Indonesia, Elex Media Komputindo.
Kolopaking, I. A. D. A.,  Sh, M, 2021. Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase , Penerbit Alumni.
Nazia, F., & Widyastuti, T. V, 2023. Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif , Penerbit Nem.
RM, G. P. S, 2006. Arbitrase dan mediasi di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama. Tjandra, W. R., & Sh, M, 2006. Hukum Keuangan Negara , Grasindo. Van Den Bossche, P., Natakusumah, D., Koesnaidi, J. W, 2010. Pengantar Hukum WYO ( World Trade Organization ), Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Winarta, F. H, 2022. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional : Edisi Kedua, Sinar Grafika. Zein, M. H. M., Septiani, S, 2023. Ilmu Administrasi Negara, Sada Kurnia Pustaka.

## SUMBER LAIN:
Akbar,  M.  K.  2021. Peran  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan  Yang Baik . " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum Fhui, 1(1), 16.
Alfons, M. 2016. Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jatiswara , 31(2), 303- 317.
Cennu,  H.  A.  2022. Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Melalui  Jalur  Mediasi  Di  Kecamatan  Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa). Dedy  Mulyana,  S.  H.  2019. Kekuatan  Hukum  Hasil  Mediasi  Di  Luar  Pengadilan  Menurut  Hukum Positif . Wawasan Yuridika, 3(2), 177-198. Faisal,  M.,  Jailani,  M.,    Mualifah,  M.  2021. Penyuluhan  Hukum  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur . Indonesian Journal Of Education And Community Services, 1(2), 87-98. Hariyanto, E. 2014. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia . Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 42-58.
Hildawati,  S.,  Erlianti,  D.,  Afrizal,  D.,  Hendrayady,  A.,  Anny  Riwayati.,  Amane,  A.  P.  O.  Sistem Administrasi Negara.
Pieris,  J.  2004. Tragedi  Maluku  Sebuah  Krisis  Peradaban:  Analisis  Kritis  Aspek  Politik,  Ekonomi, Sosial  Budaya,  Dan  Keamanan:  Sebuah  Krisis  Peradaban:  Analisis  Kritis  Aspek  Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Keamanan . Yayasan Obor Indonesia. Rahmah, D. M. 2019. Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan . Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 1-16.
Sembiring, J. J., Sh, M. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan . Visimedia. Subianto, A. 2020. Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi . Suhandi, S. 2017. Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial . Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, 22(1), 80-98. Suhardiman,  C.,  &  Hotma,  P.  S.  2017. Paradigma  Kemelut  Demokrasi  Pancasila  Pasca  Reformasi 1998 . Jurnal Ius Constitutum, 1, 1-20. Talib, I. 2013. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi . Lex Et Societatis, 1(1). Triana, N., Si, S. M. 2019. Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi . Kaizen Sarana Edukasi. Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N.  2023. Eksistensi Mediasi Sebagai Salah  Satu  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  Pasca  Berlakunya  Undang- Undang Cipta Kerja . Bina Hukum Lingkungan, 7(2), 267-289.
Wibowo,  A.  (2023).  Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Dan  Teknologi.  Penerbit  Yayasan  Prima  Agus Teknik, 1-168.
Widyaningrum, T. 2018. Pengaturan Hak Kebebasan Berkeyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia . Jurnal Hukum Staatrechts, 1(1).
Yulianto,  T.  E.  2011. Penyelesaian  Sengketa  Transaksi  Bisnis  Internasional  E-Commerce  Melalui Arbitrase.