e-ISSN 2621-6159

## PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

## Dony Pribadi

## Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya

## ABSTRAK
Undang-Undang  No. 11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA) sudah  disahkan  oleh Pemerintah Indonesia, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum  melalui  beragam  bentuk.  Anak  Berhadapan  Hukum  (ABH)  dibagi  atas  3 klasifikasi yaitu sebagai Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikkan,  penyidikkan  maupun  saat  litigasi.  Selain  itu,  setiap  pelaksanaan  proses  Anak  wajib didampingi  oleh  pendamping.  Pada  aturan  yang  baru  ini  juga  mengenalkan  dan  menekankan  diversi, yaitu  aspek  non  litigasi  dalam  menyelesaikan  perkara.  Pada  proses  diversi,  penyelesaian  kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan.
Keywords: Peradilan, SPPA, Konselor

## A. PENDAHULUAN
Untuk  membangun  bangsa  yang  besar  sangat  dibutuhkan  masyarakat  yang  pintar dan  mempunyai  budi  yang  baik.  Agar  dapat  mencapai  hal  tersebut  tentunya  pendidikan dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa.
Anak  adalah  salah  satu  aset  untuk  memajukan  bangsa.  Berkembangnya  jaman membuat  pola  piker  dan  tata  krama  anak  semakin  menurun.  Tidak  sedikit  perkara  anak sebagai  aktor  tindak  kejahatan  di  zaman  saat  ini.  Tingkat  kenakalan  anak  yang  semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri.
Beberapa  faktor  penyebab  kenakalan pada  anak  tersebut  seringkali  membuat  anak
terjerumus terlalu dalam. Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan.  Hal  seperti  ini  dapat  memunculkan  keberanian  anak  untuk  terlibat  dalam kenakalan yang menjurus ke tindak pidana.
Semakin  maraknya  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  merupakan  hal yang miris, karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini.
Dewasa  ini  di  Indonesia,  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum merujuk ke dalam UU No. 11 tahuan 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya terkait peradilan yang melibatkan anak merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Disahkannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi.
Terdapat  perbedaan  perlindungan  terhadap  anak  yang  diberikan  oleh  UU  No.  11 tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa
Substansi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  11  tahun  2012  ini,  antara  lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Wagiati Soetodjo (2008:70), substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  yang  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan  Anak  dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan sosial secara wajar.
Menurut  Pasal  1  poin  7  UU  No.  11  Tahun  2012  menyatakan  bahwa  diversi  dapat artikan  sebagai  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke proses  di  luar  peradilan  pidana.Keadilan  Restoratif  menurut  penjelasan  umum  Undang- undang  No.  11  Tahun  2012  adalah  suatu  proses  Diversi,  yaitu  semua  pihak  yang  terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,  Anak,  dan  masyarakatdalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi  dan menenteramkan  hati  yang  tidak  berdasarkan  pembalasan.Keadilan  Restoratif  dan  Diversi
merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 2007.
Memperhatikan  pengertian  diversi,  diketahui  bahwa  setiap  kasus  anak  yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu harus diselesaikan melalui jalur non litigasi. Di sinilah  sebenarnya  peran  pemuka  lingkungan  dan  agama  dapat  memainkan  peran  untuk mengisi  bentuk-  bentuk  penyelesaian  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang dapat  dilakukan  sesuai  dengan  nilai-nilai  agama  dan  lokal  setempat.  Kebiasaan  adat dianggap  memberikan  nilai  positif terhadap  penyelesaian kasus anak secara  bermartabat dan  dapat  menciptakan  kepuasan  tersendiri  bagi  pelaku,  korban  maupun  lingkungan disekitar.
Kasus-kasus yang berkembang saat ini tentang tindakan pelanggaran hukum yang kebetulan dilakukan oleh anak dibawah umur memperlihatkan terdapat kesalahan dalam proses tumbuh kembang anak.Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  menyatakan  bahwa  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Menurut Muladi dalam bukunya Setya Wahyudi (2011:35) istilah Sistem Peradilan Pidana  Anak  merupakan  terjemahan  dari  istilah The  Junevile  Justice  System ,  yaitu  suatu istilah  yang  digunakan  sedefinisi  dengan  jumlah  institusi  yang  terkandung  dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.
Dalam  bukunya  Romli  Atmasasmita  (1996:17),  Muladi  mendefenisikan  sistem peradilan pidana sebagai jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.
Proses  Peradilan  Pidana  Anak  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  pengadilan  dan dalam  menjalankan  putusan  pengadilan  di  Lembaga  Permasyarakatan  Anak  wajib dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  terdidik  khusus  atau  setidaknya  mengetahui  tentang masalah  Anak  Nakal.  Perlakuan  selama  proses  Peradilan  Pidana  Anak  harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat  anak  tanpa  mengabaikan  terlaksanan  keadilan  dan  bukan  membuat  nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  dengan  menggunajan  jenis Penelitian  hukum  normative  dipergunakan  untuk  menyusun  penelitian  ini.  Bahan-bahan hukum  yang  akan  digunakan  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Bahan-bahan  hukum tersebut  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yaitu:  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  anak  dan  literatur,  karya  ilmiah  hukum  yang  membahas  mengenai persoalan anak Indonesia. Bahanbahan hukum yang dtersedia dianalisis secara normatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Anak Menurut Aturan Perundang-Undangan
Mengenai  pengertian  dan  batasan  umur  anak  telah  banyak  jabarkan  dalam beberapa  peraturan  Perundang-undangan.  Berikut  pengertian  anak  menurut  beberapa peraturan perundang-undangan:
a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Anak  dalam  hukum  pidana  diletakkan  dalam  pengertian  seorang  anak  yang  belum dewasa,  sebagai  orang  yang  mempunyai  hak-hak  khusus  dan  perlu  mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum  yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana  menimbulkan  aspek  hukum  positif  terhadap  proses  normalisasi  anak  dari perilaku  menyimpang  untuk  membentuk  kepribadian  dan  tanggung  jawab  yang  pada akhirnya  anak  tersebut  berhak  atas  kesejahteraan  yang  layak.  Pengertian  anak  dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.
b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak  Nakal  telah  mencapai  umur  8  (delapan)  tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  18 (delapan  belas)  tahun  dan  belum  pernah  kawin.  Anak  Nakal  adalah  Anak  yang melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  Anak,  baik  menurut  peraturan perundangundangan  maupun  menurut  peraturan  Hukum  lain  yang  hidup  dan  berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pengertian Anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga
melakukan tindak pidana.
d. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak
Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang masih dalam kandungan.
Dari beberapa penafsiran mengenai anak yang telah disebutkan diatas maka sehubungan dengan pembahasan penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA.

## 2. Hak-hak Anak
Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya sejak mulai lahir hingga  meninggal.  Oleh  karena  hal  tersebut,  maka  pada  setiap  proses  peradilan  para penegak  hukum  harus  dan  wajib  mengutamakan  kepentingan  anak  dimana  dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak.
Sejauh ini Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Hal tersebut tercantum  di  dalam  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (konvensi Tentang Hak- Hak Anak), dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak tersebut maka sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum utruk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
Menurut Setya Wahyudi (2012:22) menyatakan bahwa berdasarkan Konvensi Hak- Hak  Anak  1989  (Resolusi  PBB  Nomor  44/25  tanggal  5  Desember  1989),  hak-hak  anak secara umum dapat dikelompokan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan  hidup  ( the  right  to  survival ),  hak  untuk  tumbuh  kembang  ( the  right  to develop) , hak  untuk perlindungan (the right to protection), dan hak untuk partisipasi (the right to participation) .
Menurut  Abu  Huraerah  (2012,  h.  31)  yang  didalam  bukunya  menyatakan  bahwa hak  anak  secara  universal  juga  telah  ditetapkan  melalui  Sidang  Umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (selanjutnya  disingkat  PBB)  pada  tanggal  20  November  1959,  dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Adanya deklarasi yang telah dilakukan PBB melalui  siding  umumnya  diharapkan  semua  pihak  baik  individu,  orang  tua,  organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaanya.
Berdasarkan hal diatas Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan  yaitu  memberikan perlindungan  khusus  untuk  segala  tindakan  yang  berhubungan langsung  dengan  anak,  tindakan  atas  suatu  persoalan  yang  melibatkan  anak  harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

## 3. Pengertian Anak Yang Berhadapan Hukum (H.20)
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  dimaksud  dengan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana,  dan  saksi  tindak  pidana.  Menurut Pasal  1  ayat  3  Undang  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
Menurut  Apong  Herlina  dalam  bukunya  (2014:17)  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  dapat  juga  dikatakan  sebagai  anak  yang  terpaksa  berkonflik  dengan  sistem pengadilan pidana karena:
a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
c. Telah  melihat,  mendengar,  merasakan  atau  mengetahui  suatu  peristiwa  pelanggaran hukum.
Apong  Herlina  (2014:43)  berpandangan  jika  dilihat  dari  ruang  lingkupnya  anak  yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:
a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
b. Korban tindak pidana, dan
c. Saksi suatau tindak pidana
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak,  pada  dasarnya  anak-anak  yang  bermasalah  dikategorikan  dalam  istilah  kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  maka  istilah  tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hokum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pun  menggunakan  istilah
anak yang berkonflik dengan hukum.
Menurut  Muhammad  Joni  dan  Zulchaina  Z  Tanamas  (1999,  h.  83),  masalah  anak merupakan  arus  balik  yang  tidak  diperhitungkan  dari  proses  dan  perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna  menyongsong  dan  menggantikan  pemimpin-pemimpin  bangsa  Indonesia.  Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.
Pada  dasarnya  terlihat  tidak  etis  apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak disebut  dengan  kejahatan,  karena  pada  dasarnya  anak-anak  memiliki  kondisi  kejiwaan yang  sangat  labil,  proses  kemantapan  psikis  menghasilkan  sikap  kritis,  agresif  dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi  psikologis  yang  tidak  seimbang  dan  si  pelaku  belum  sadar  dan  mengerti  atas tindakan yang telah dilakukan anak.
Harry  E.  Allen  and  Clifford  E.  Simmonsen  (2003,  h.  2)  menjelaskan  bahwa  ada  2  (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:
1. Status  Offence  adalah  perilaku  kenakalan  anak  yang  apabila  dilakukan  oleh  orang dewasa  tidak  dianggap  sebagai  kejahatan,  seperti  tidak  menurut,  membolos  sekolah, atau kabur dari rumah;
2. Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.
Menurut  Romli  Atmasasmita  (1983,  h.  17)  istilah  deliquency  tidak  identik  dengan istilah  kenakalan  dan  istilah  junevile  tidak  identik  dengan  istilah  anak.  Istilah  junevile deliquency lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak
3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum

## 1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku
Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Kemudian  dalam  ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Anak  mencantumkan  dengan  tegas  apa  saja  yang  menjadi  hak-hak anak dalam peradilan pidana.
Pada  saat  proses  peradilan  pidana  anak  hak-hak  anak  harus  mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk  penghormatan  hak  asasi  anak.  Perlindungan  terhadap  anak  yang  berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai  “keadilan  restoratif  dan  diversi”.  Pengaturan  ini  dimaksudkan  untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Dalam  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:
1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyidikan  dan  penuntutan  pidana  Anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini;
b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c. pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,dan/atau  pendampingan  selama  proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3) Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Dalam  melakukan  perlindungan  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  proses penyelesaiannya  diharuskan  melibatkan  semua  pihak  yang  meliputi  peran  orang  tua,
keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  lembaga  negara  lainnya  yang  berkewajiban  dan bertanggungjawab  dalam  peningkatan  kesejahteraan  anak,  serta  perlindungan  khusus terhadap anak yang bersangkutan.
Pada  konsep  keadilan  restoratif  yang  dikenal  adanya  proses  diversi.  Dalam  proses diversi  yaitu  semua  pihak  yang  terkait  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama- sama  mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.
Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara  bersama-sama  mengatasi  perkara  dan  mencari  solusi  yang  terbaik  terhadap perkara  yang  dihadapi  anak  dengan  demikian  perlindungan  terhadap  anak  yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

## 2. Perlindungan Terhadap Anak Korban
Perlindungan  terhadap  anak  korban  kejahatan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  1  ayat  (2)  Perlindungan  Anak  adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh  berkembang  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta medapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus  ditangani  secara  khusus  baik  represif  maupun  tindakan  preventif  demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menyebutkan  bahwa:“Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  yang  selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak  saksi  berhak  atas  upaya  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  baik  di  dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak
sebagai  korban  untuk  mendapatkan  bantuan  medis  dan  bantuan  rehabilitasi  psiko- sosial.

## 3. Perlindungan Terhadap Anak Saksi
Anak  sebagai  saksi  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (5)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak:  “Anak  yang menjadi  saksi  tindak  pidana  yang  selanjutnya  disebut  anak  saksi  adalah  anak  yang belum  berumur  18  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  disidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”
Pengaturan  mengenai  saksi  anak  alam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan  terhadap  anak  sebagai  saksi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi  rasa  rasa  trauma  si  anak  agar  tidak  bertemu  langsung  dengan  pelaku kejahatan.  Dengan  demikian,  si  anak  sebagai  saksi  dalam  memberi  keterangan  akan lebih  bebas  dan  leluasa  disamping  mereka  didampingi  oleh  orang  tua/wali,  pekerja social  maupun  petugas  pembimbing  pemasyarakatan  (bapas)  anak  sehingga  dapat terciptanya  fakta  hukum  sesuai  dengan  kejadian  yang  diliat  maupun  yang  dirasakan sendiri oleh si anak.

## D. PENUTUP
Anak berhadapan hukum baik itu sebagai Anak pelaku, Anak saksi maupun Anak korban sering  mengalami  penderitaan  secara  fisik  juga  mengalami  penderitaan  secara  psikis  yang membutuhkan  waktu  lama  untuk  memulihkannya.  Oleh  karena  hal  tersebut  terkadang penderitaan yang dialami oleh Anak Berhadapan Hukum tidak ringan dan membutuhkan waktu yang  tidak  singkat  untuk  bisa  memulihkannya,  maka  pemerintah  memberikan  perlindungan terhadap  korban  yang  diimplementasikan  dalam  peraturan  perundang-undangan  sebagai produk hukum yang memihak kepentingan Anak. Dalam konteks perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian
perlindungan/pengawasan  dari  berbagai  ancaman  yang  dapat  membahayakan nyawa  korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang  fair  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  perlindungan  hak  asasi  manusia  serta instrumen penyeimbang.
Perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dengan  pendekatan restorative justice membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak. Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memisahkan  dan mengatur secara tegas tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban tindak  pidana,  anak  yang  menjadi saksi tindak pidana.
Penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  selama  ini  yang  proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenalkan proses penyelsaian diversi. Dimana perkara  yang  melibatkan  Anak  sebagai  pelaku  dapat  diselesaiakan  di  luar  peradilan  melalui diversi  dengan  melibatkan  semua  pihak  untuk  duduk  bersama  baik  itu  pihak  pelaku,  korban dan  saksi  dalam  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  dengan  menggunakan  pendekatan restorative  justice  yang  mengutamakan  pemulihan  keadaan  dari  pada  pembalasan  dalam penyelesaian perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  mengutamakan  kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu, H. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia.
Apong,  H,  dkk.  (2014). Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum,  Buku Saku Untuk Polisi . Jakarta: Unicef.
Harry,  E.  A.  &  Clifford  E.  S.  dalam  Purniati,  Mamik,  Sri  Supatmi,  dan  Ni  Made  Martini  Tinduk (2003). Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia. Jakarta: UNICEF.
Marlina.  (2009). Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice . Bandung: Refika Aditama.
Muhammad,  J.  &  Zulchaina,  Z.  T.  (1999). Aspek  Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif  Konvensi Hak Anak. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Maidin, G. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak . Bandung: Refika Aditama.
Romli, A. (1983). Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja . Jakarta: Armico.
Romli, A. (1996). Sistem Peradilan Pidana . Bandung: Bina Cipta.
Setya, W. (2012). Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
Wagiati, S. (2008). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.