## IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PERATURAN PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI PENCAPAIAN DALAM HUKUM ISLAM
Oleh :
SAFARUDDIN MUNTHE, S.Pdi, M.EI Dosen STAI Jamiyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat NIDN: 2113058901 Email: safarmunthe8@gmail.com

## ABSTRAK
Prinsip  dalam  ekonomi  syariah  dalam  Al-Quran  dan  Hadis  telah  diimplementasikan  dalam perbankan   syariah.  Implementasi  baru  sebagian  karena  bank  syariah  dalam  operasionalnya  masih dibatasi oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku,  misalnya prinsip mudharabah, prinsip Mudharabah (mark-up), prinsip Bai Salam, prinsip Wadiah, prinsip Musyarakah, prinsip sewa (Ijarah). Bank  syariah dalam pelaksanaan pengoprasiannya tidak semata-mata  berdasarkan  pada  prinsip  bagi  hasil,  tetapi  lebih  ditentukan  pihak  nasabah  memilih produk perbankan  yang mana yang diinginkan, karena lain produk jasa lain pula sistemnya hal ini sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.
Kata Kuci: Prinsip-prinsip, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Prinsip-prinsip ekonomi
syariah  dalam  Al-Quran  dan  Hadis telah diimplementasikan dalam perbankan  syariah. Implementasi baru sebagian  karena  bank  syariah  dalam operasionalnya  masih  dibatasi  oleh peraturan Bank Indonesia danperaturan /perundang-undangan yang berlaku,
misalnya prinsip mudharabah, prinsip Mudhara bah  (mark-up), prinsip Bai’  Salam, prinsip Wadi’ah,  prinsip Musyarakah, prinsip  sewa  (Ijarah).  Bank   syariah dalam  pelaksanaan  pengoprasiannya tidak  semata-mata  berdasarkan  pada
prinsip bagi hasil, tetapi lebih ditentukan  pihak  nasabah  memilih produk  perbankan  yang  mana  yang diinginkan,  karena  lain  produk  jasa lain  pula  sistemnya  hal  ini  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Ekonomi  syariah  adalah  salah satu  sistem  ekonomi  yang  dianut beberapa  Negara  di  dunia  ini.  Begitu juga  dengan  Indonesia,  beberapa konsep ekonomi syariah mulai berkembang  dan  tumbuh  subur  di Indonesia.  Mulai  dari  perbankan, asuransi, hingga gadai sudah memasuki babak perkembangan
sistem,  dimana  pada  awalnya  hanya
berorientasi kepada
prinsip konvensional (pengaturan umum  yang bersumber  dari  sistem  yang  dibawa oleh  kolonial  Belanda)  menuju  sistem perbankan  syariah  yang  bersumber dari  prinsip-prinsip  islam.  Ekonomi syariah  adalah  suatu  kumpulan  norma hukum  yang  bersumber  dari  Al- Qur’an  dan  Hadits  yang  mengatur urusan perekonomian ummat manusia 1. Selanjutnya  penjelasan  UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama  menyatakan  bahwa  “ekonomi syariah  berarti  perbuatan  dan/atau kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut prinsip syariah”.
Bank memainkan suatu peranan  yang  sangat  menentukan dalam  pengalokasian  sumber-sumber keuangan  yang  tersedia  di  dalam masyarakat.  Namun  dengan  melihat kenyataan  yang ada, dalam percaturan perekonomian  global  saat  ini  rasanya kita  tidak  bisa  lepas  dari  adanya dual system dalam  perekonomian,  yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional  yang  sudah  sejak  lama kita  kenal.  Demikian  pula  dalam penerapan sistem ekonomi pada lembaga-lembaga  keuangan  seperti perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga lahir istilah
1  Zainudin  Ali, 2009,  Hukum  Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 4
perbankan  syariah  dan  perbankan konvensional.  Perbedaan  keduanya terletak pada philosophy of economics, bukan  pada science  of  economics, philosophy  of  economics memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan science  of  economics berisi alat-alat  analisis  ekonomi  yang  dapat digunakan. 2
Sedangkan di Indonesia, dengan  disahkannya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  telah  terdapat legitimasi  yuridis  secara  tegas  bukan saja  kemungkinan  untuk  tumbuh  dan berkembangnya  perbankan  syariah, melainkan juga perlu
mengembangkan lembaga syariah non bank. Apabila semula menurut
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank konvensional tidak boleh memiliki Islamic window dalam  melakukan  kegiatan usahanya,  maka  dengan  dirubahnya undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  dan  diperkuat  lagi  dengan disahkannya  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2008  serta  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah,  maka  bank konvensional di Indonesia  dibenarkan untuk  membuka Islamic  window,  di
2  Adiwarman  A.  Karim, 2010,   Bank  Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi keempat, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 60
samping  kegiatannya  yang  sudah lazim  dilakukan  dalam  memberikan jasa-jasa  perbankan  dengan  sistem konvensional,  juga  bisa  menawarkan perbankan syariah.
Penafsiran  mengenai riba yang berpendapat  bahwa  bunga  perbankan modern (konvensional) adalah riba telah menimbulkan
kebutuhan masyarakat mengenai perlunya  didirikan  lembaga-lembaga keuangan  yang  kegiatan  usahanya berdasarkan  selain  bunga.  Dalam hubungan  ini,  perbankan  syariah merupakan  pengganti  dari  sistem perbankan barat yang dianggap modern tersebut. Praktik-praktik perbankan  syariah  harus  dilaksanakan dengan menggunakan intrumen- instrumen  keuangan  yang  bertumpu pada  asas  pembagian  keuntungan  dan kerugian bukan pada bunga. 3
Muhammad  Syafi’i  Antonio dalam  kata  pengantar  bukunya  yang berjudul Bank  Syariah  dari   Teori  ke Praktik menyebutkan  bahwa  masih adanya  kekurang  tegasan  pendapat sebagian  ulama  dan  ormas  Islam  di tanah  air,  tampak  disebabkan  oleh beberapa  alasan,  di  antaranya  sebagai berikut: Pertama, Kurang
komprehensifnya informasi yang

## 3  Sutan  Remy  Syahdeni,  1999,  Perbankan
Islam  dan  Kedudukannya  Dalam  Tata  Hukum Perbankan  Indonesia,   Cet,  Pertama,  Pustaka  Utama Grafiti, Jakarta. Hal. 19
sampai  kepada  para  ulama  dan cendikiawan  tentang  bahaya  dan dampak  destruktif  sistem  bunga, terutama  pada  saat  krisis  moneter  dan ekonomi dilanda kelesuan, kesenjangan  informasi  ini  menjadikan sebagian  ulama  merasa  tenang-tenang saja  bahkan  cenderung  melegitimasi mekanisme  konvensional  yang  ada. Hal  ini  tepat  seperti  yang  ditegaskan kaidah fiqhiyah, “hukum terhadap sesuatu  hal  merupakan  bagian  yang tidak  terpisah  dari  cara  pandang  dan informasi  yang  sampai  kepada  si pemberi
hukum” Kedua, Nash-
nash Al Qur’an dan Sunnah Nabawiyah yang berkaitan dengan riba cenderung kurang
dipahami secara komprehensif. Hal ini tercermin  dalam  analisis,  tahapan- tahapan pelarangan riba, arahan Rasulullah terhadap praktik bisnis dan simpan pinjam sahabat, demikian juga larangan  praktik  pembungahan  uang dalam ajaran yang berakar samawi lainnya, seperti Yahudi  dan  Nasrani. Ketiga, Belum berkembang luasnya lembaga keuangan  syariah  sehingga  ulama dalam posisi yang sulit untuk melarang transaksi keuangan konvensional  yang  demikian  luas itu. Keempat, Adanya
“kemalasan intelektual” yang cenderung pragmatis yang  memunculkan  anggapan  bahwa
praktik  pembungaan  uang,  seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan  ciptaan  Yahudi,  sudah “sejalan”  dengan  ruh  dan  semangat Islam.  Para  Ulama  serta  cendikiawan tinggal membubuhkan stempel saja 4 .
Salah  satu  ayat  yang  menjadi postulat  bahwa  ekonomi  Islam  yang posisinya  lebih  tinggi  dan  lebih  baik dari  sistem  konvensional  dijumpai dalam  Al  Quran  surat  Ali  Imran (3):110. dilain pihak, hukum
asal muamalat menyatakan bahwa
“segala sesuatunya dibolehkan, kecuali  ada  larangan  dalam  Al  Quran atau  Sunnah”  Jadi,  sesungguhnya terdapat  lapangan  yang  luas  sekali dalam  bidang muamalah.  Yang  perlu dilakukan hanyalah
mengidentifikasikan hal-hal yang
dilarang (haram), kemudian menghindarinya. 5 Ayat  lain  yang dapat  dijadikan  postulat  adalah  Al Quran  Surat  Al  Maidah  5  :  48.  yang khas dan unik, sesuai dengan keadaan mereka  sendiri,  hal  ihwal  jalan pikirannya serta perkembangan
keruhaniannya. 6 Jadi, penerapan syariah ini mengikuti evolusi peradaban  manusia,   seiring  dengan diutusnya  rasul-rasul  kepada  umat-

## 4  Muhammad  Syafi’i  Antonio, 2001,  Islamic
Banking,  Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik,  Gema Insani, Jakarta. Hal. ix-x 5 Adiwarman A Karim, 2001, Opcit. Hal. 9 6 Ibid. Hal. 7
umat  tertentu  dan  pada  zaman-zaman tertentu.  Proses  perkembangan  syariat ini  pada  akhirnya  tuntas  dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw yang membawa syariat Islam. Perkembangan ekonomi
Islam membuktikan  bahwa  Islam  sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia.
Konsep  tentang  kesejahteraan yang  dipilih  oleh  ilmu  ekonomi termasuk juga filterisasi, motivasi, dan mekanisme restrukturisasi yang diadopsi  pada  dasarnya  ditentukan oleh  pandangan  dunianya,  yang  pada gilirannya  memiliki  kecenderungan untuk mempengaruhi “hakikat refleksi  manusia  tentang  tiap-tiap subjek. 7 Teori  kesejahteraan  dalam ekonomi Islam yang berporos pada alfalah ( kesejahteraan material / duniawi) dan al- ashalah (kesejahteraan spiritual/
ukhrowi) sejalan dengan teori kesejahteraan  dalam  ilmu  hukum sebagaimana  terkandung  dalam  UUD 1945.  Teori  kejahteraan  dalam  UUD 1945  sesuai  dengan  teori  tujuan mendirikan negara  yang  dikemukakan pemikir Islam al-Mawardi,
yakni liharasat  aldiin  wa  al  umur  al dynyawiyyah untuk memelihara agama
7  Chapra,  Umer,  2001,  Masa  Depan  Ilmu Ekonomi  Sebuah  Tinjauan  Islam,  (The  Future  of Economics  :  An  Islamic  Perspective,  Gema  Insani, Jakarta. Hal. 10
dan  kehidupan  di  dunia.  (al-ahkam  al sulthoniyyah).
Sejalan  dengan  uraian  di  atas dan  hukum  Islam  sebagai  sub  sistem hukum  nasional,  maka  strategi  dan kebijakan pembangunan nasional untuk  mewujudkan  masyarakat  adil, makmur  dan  sejahtera  serta  untuk memulihkan  sektor  ekonomi,  perlu disertai  dengan  upaya  pengelolaan keuangan  secara  optimal  melalui peningkatan efisiensi guna
menjalankan  prinsip-prinsip  syariah. Oleh karenanya, diperlukan pengembangan  berbagai  instrumen keuangan  yang  mampu  memobilisasi dana  publik  secara  luas  dengan memperhatikan  nilai-nilai  ekonomi, sosial  dan  budaya  yang  berkembang dalam  masyarakat,  terutama  potensi sumber  pembiayaan  pembangunan nasional yang menggunakan instrumen  keuangan  berbasis  syariah yang  sebenarnya  memiliki  peluang besar  tetapi  belum  dimanfaatkan secara  optimal.  Pada  bagian  lain  ada orang yang beranggapan bahwa merupakan  kesalahan  besar,  jika menganggap  sistem  ekonomi  syariah hanyalah  proyek  kecil  dan  bahkan dapat ditangani oleh gerakan individual.  Gambaran  bertentangan dengan  firman  dalam  Al  Quran  surat Al An’am (6) ayat 57.
Walaupun  selama  ini  orang beranggapan  bahwa  konsep  ekonomi yang  paling  baik  adalah  sistem liberalisme  dan  sistem  sosialisme ternyata  pada  tahun  2008  yang ditandai  dengan  terjadinya  krisis ekonomi  global  di  beberapa  negara  di dunia termasuk Indonesia juga mengalami  hal  yang  serupa  ternyata tidak mampu bertahan. Dengan pengalaman  inilah  di  beberapa  negara Eropa mulai mencoba untuk menerapkan ekonomi syariah walaupun  sekalanya  belum  besar. Perbankan  Syariah  Inggris  makin menarik, dari pada saudaranya perbankan  konvensional,  di  tengah krisis perekonomian seperti ini, perbankan syariah terhitung tak lekang.  Bank  Syariah  Inggris  (IBB) misalnya malah mencatatkan pertumbuhan  pelanggan  lima  persen. Sementara,  pembiayaan  pelanggan menanjak  13  persen.  Sebenarnya potensi umat Islam belum besar tetapi bila hal itu dimanfaatkan dengan baik, maka bisa mendatangkan suatu keuntungan. 8
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  identifikasi  dan rumusan masalah yang merupakan academic problem dapat
8  Sofyan  S.  Harahap, 2004,  Bunga  Rampai Ekonomi,  Bisnis  dan  Manajemen  Islami,  BPFE Universitas Gaja Mada, Yogyakarta. Hal. 1
ditarik  beberapa  pertanyaan  penelitian (research Question) sebagai  berikut ;
a) Bagaimana  prinsip  pada  ekonomi syariah apabila ditransformasi dalam  peraturan  Perbankan  untuk mencapai tujuan hukum Islam ?
b) Bagaimana  implementasi  prinsip dalam  hukum  ekonomi  syariah pada perbankan syariah dan
kompilasi hukum ekonomi
syariah?
c) Bagaimana  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan dalam
perbankan syariah di Indonesia ? 1.3 Tujuan Penulisan
Sesuai dengan rumusan
masalah  tersebut  di  atas,  maka  tujuan penulisan  dapat  diuraikan  sebaga berikut :
a) Untuk  menelaah  prinsip  pada ekonomi syariah apabila ditransformasi  dalam  peraturan perbankan  untuk  mencapai  tujuan dalam hukum  Islam.
b) Untuk  mengetahui  implementasi prinsip  dalam  hukum  ekonomi syariah  pada  perbankan  syariah dan  kompilasi  hukum  ekonomi syariah.
c) Untuk  melakukan  menganalisis atas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dalam
perbankan syariah di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
2.1 Prinsip  Pada  Ekonomi  Syariah Apabila Ditransformasi Dalam Peraturan Perbankan Syariah Untuk  Pencapaian  Tujuan  Dalam Hukum Islam a) Prinsip Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum berbicara mengenai prinsip hukum
perbankan syariah,  terlebih  dahulu berbicara  prinsip-prinsip  hukum Islam.  Prinsip-prinsip  (al-mabda) adalah landasan yang menjadi titik tolak  atau  pedoman  pemikiran kefilsafatan dan pembinaan hukum Islam.  Prinsip-prinsip   itu  antara lain:
Pertama, Mengesakan Tuhan  (tauhid),  semua  manusia dikumpulkan  di  bawah  panji-panji atau ketetapan yang sama yaitu: La Ilaha  Ilallah 9 ; Kedua,  Manusia berhubungan langsung dengan Allah,  tanpa  atau  meniadakan perantara  antara  manusia  dengan Tuhan 10 ; Ketiga, Keadilan bagi manusia,  baik  terhadap  dirinya sendiri,  maupun  terhadap  orang lain 11 (; Keempat, Persamaan (al- musawah) di antara umat manusia,
9 Lihat QS Surat Ali Imran ayat: 64
10  Lihat  QS  Surat  Al-Ghafir  ayat:  60,  dan  Al- Baqarah ayat: 186
11 Lihat QS.an-Nisa’ ayat: 135, QS. Al-Maidah ayat: 8, QS. Al An’am ayat: 152, QS.al Hujarat ayat: 9
persamaan  di  antara  sesama  umat Islam.tidak  ada  perbedaan  antara orang  Arab  dan  ‘Ajam,  antara manusia  yang  berkulit  putih  dan
hitam, yang membedakannya hanyalah takwanya 12 ; Kelima, Kemerdekaan atau
kebebasan  (al-hurriyah),  meliputi kebebasan agama, kebebasan berbuat  dan  bertindak,   kebebasan pribadi  dalam  batas-batas  yang
dibenarkan oleh hukum 13
; Keenam, Amar ma’ruf nahi
munkar, yaitu memerintahkan untuk  berbuat  yang  baik,  benar,
sesuai dengan kemaslahatan manusia,  diridhoi  oleh  Allah  dan memerintahkan  untuk  menjauhi perbuatan  buruk,  tidak  benar, merugikan umat manusia,
bertentangan dengan perintah
Allah 14 ;
Ketujuh, Tolong menolong  (ta’awun),  yaitu  tolong menolong,  saling  membantu  antar sesame  manusia  sesuai  dengan prinsip tauhid, dalam kebaikan dan takwa  kepada  Allah  swt,  bukan tolong  menolong  dalam  dosa  dan permusuhan 15
12  Lihat  QS.  Al-Hujarat  ayat:  13,  QS.al-Isra ayat: 70 dan beberapa hadis
13  Lihat  QS.al  Baqarah  ayat:  256,  QS.al- Kafirun ayat: 5, QS al-Kahfi ayat: 29 14 Lihat QS.Ali Imran ayat: 110 15  Lihat  QS.al-  Maidah  ayat:  2,  QS.al- Mujadalah ayat: 9

## Kedelapan, Toleransi
(tasamuh),  yaitu  sikap  saling menghormati,  untuk  menciptakan kerukunan  dan  kedamaian  antar sesama manusia 16
; Kesembilan, Musyawarah  dalam memecahkan segala masalah kehidupan 17 ; Kesepuluh, Jalan tengah  (ausath,wasathan)  dalam segala hal 18 ; Kesebelas, Menghadapkan pembebanan
(khitab, Taklif) kepada akal 19
b) Larangan Riba Dalam  Al-Quran dan As-Sunnah
1) Larangan Riba Dalam Al-
Quran
Larangan riba yang terdapat  dalam  Al-Quran  tidak diturunkan sekaligus melainkan  diturunkan  dalam empat  tahap. 20 Tahap  pertama, menolak anggapan bahwa
pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan
sebagai suatu perbuatan
mendekati atau taqarrub kepada Allah
16 Lihat QS.mumtahanah ayat: 8,9
17  Lihat  QS.Ali  Imran  ayat:  159,  QS.as-Syura’
ayat:138
18 Lihat QS.al Baqarah ayat: 143
19  Lihat  QS.al-Hasyr  ayat:  2,  QS.al  Baqarah ayat: 75, QS.al-An’am ayat: 32, 118.
20  Muhammad  Syafi’i  Antonio, 2001,  Opcit. Hal. 48
swt,  Al-Quran  surat  Ar-Ruum (30) ayat 39 :
Tahap kedua, riba digambarkan sebagai  suatu  yang  buruk, Allah  swt  mengamcam  akan memberi  balasan  yang  keras kepada  orang  Yahudi  yang memakan riba.  Al-Quran  surat an-Nisaa’(4) ayat 160-161
Tahap ketiga, riba diharamkan  dengan  dikaitkan kepada  suatu  tambahan  yang berlipat  ganda.  Para  ahli  tafsir berpendapat bahwa pengambilan  bunga  dengan tingkat  yang  cukup  tinggi merupakan  fenomena  yang banyak dipraktikkan pada masa  tersebut  Allah  berfirman dalam  surah  Ali  Imran  :  130. Tahap  keempat  :  Allah  SWT dengan jelas dan tegas
mengharamkan  apapun  jenis tambahan  yang  diambil  dari pinjaman.  Ini  adalah  ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Allah berfirman  dalam  surah  Al- Baqarah : 278-279 2) Larangan Riba Dalam As Sunnah Riba al fadl ini merupakan bentuk kedua dari riba yang  digunakan  dan
selalu  terjadi  dalam  transaksi antara  pembeli  dan  penjual. Pembahasan mengenai riba fadl telah  dimulai  sejak  hadis menyatakan bahwa emas, perak,  gandum,  dan  garam dapat  ditukar  baik  dengan barang  itu  sendiri  maupun dengan barang yang lain dengan jumlah yang sesuai.
Riba
nasiah berhubungan dengan pinjaman  uang  dan  dilarang seperti yang telah dijelaskan di atas, sedangkan untuk riba fadl berhubungan dengan perdagangan.Sangatlah sulit untuk
menghilangkan riba nasiah sehingga diperlukan
sebuah  komitmen,  perubahan yang  mendasar  dari  semua dalam sudut pandang Islam. Riba  al  nasiah dikenal pada masa jahilliyah, sedangkan untuk riba fadl diperkenalkan  oleh  Islam dan menggambarkan
karakteristik  yang  konsisten dalam  keadilan  ekonomi  dan sosial.
2.2 Implentasi Prinsip Dalam Pebankan Syariah  Pada  Perbankan  Syariah dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah
Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas beragama islam  menjadi  faktor  utama  kekuatan bank  syariah  di  Indonesia.  Bahkan, sejak masa kebangkitan nasional yang pertama.  Kemudian  di  Indonesia perkembangan  Bank  Syariah  memang telah  lama  didambakan.bahkan  pada Ketua umum Pengurus Besar Muhammadiyah  periode  1937-1944 yakni  KH.  Mas  Mansyur  telah menyatakan  bahwa,  penggunaan  jasa perbankan  konvensional  suatu  hal yang terpaksa dilakukan terutama oleh kalangan umat islam. Hal ini dikarenakan umat islam belum memiliki  sistem  perbankan  sendiri yang bebas dari Riba 21 .
Hal  ini  kemudian  disusul  oleh seminar  nasional  hubungan  Indonesia dengan  Timur  Tengah  pada  Tahun 1974  bdan  pada  Tahun  1976  dalam seminar internasional yang dilaksanakan  oleh  Lembaga  Studi Ilmu-ilmu  Kemasyarakatan  (LSIK) dan  Yayasan  Bhineka  Tunggal  Ika. Namun  ide  ini  belum  terelisasi dikarenakan prinsip perbankan syariah belum  ada  aturannya,  serta  konsep bagi hasil dianggap berkonotasi ideologis. Kemudian hal ini
direalisasikan  dengan  Badan  hukum Koperasi  Baitut  Tamwil  pada  Tahun
21  Karnaen  A.  Perwaatmadja  dan  Hendri Tanjung,  , 2007,  Bank  Syariah  Teori,  Praktik  dan Peranannya, Celestial, Jakarta. Hal. 93
1980-an  dan  berdirinya  Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian secara yuridis mulai menggaung pada Undang-Undang No. 7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan yang  direvisi  dengan  Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dan barulah Pada Tahun 2008 Perbankan Syariah memiliki payung hukum sendiri melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2008  Tentang  Perbankan  Syariah (selanjutnya disebut UU PS) 22 .
Selain  itu,  perbankan  syariah juga mendapat dukungan dari lembaga keuangan islam di seluruh dunia. Pada Tahun  1970  tepatnya  pada  bulan Desember  1970  di  Karachi,  Pakistan, para  Menteri-Menteri  luar  negeri Negara-negara muslim diseluruh dunia menyepakati berdirinya Islamic Development  Bank (IDB).  Indonesia sendiri  menjadi  anggota  pendiri  IDB. Menurut  ketentuan  di  dalam  IDB, tepatnya pada Article of Agreementnya Pasal  2  Ayat  XI  yang  menyatakan akan  membantu  berdirinya  bank-bank yang  akan  beroperasi  sesuai  dengan prinsip-prinsip Syariah Islam di Negara-negara anggotanya. 23
Bahkan  lebih  jauh  apabila diperlukan, IDB dipastikan dapat turut
22  Gemala  Dewi, 2005,  Aspek-Aspek  Hukum dalam  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 53
serta  dalam  permodalan  bank  syariah tersebut sebagaimana juga telah dilakukan di sejumlah Negara anggotanya.  Di  Indonesia  sendiri  IDB pernah  membantu  permodalan  PT. Bank  Muamalat  Indonesia  tahap pertama  sebesar  US$.  3  Juta,  dan kemudian  pada  tahap  berikutnya ditambah  lagi  sehingga  menjadi  US$. 10 Juta. 24
Selanjutnya kekuatan perbankan  syariah  juga  bertumpu kepada  sistem  hukum  syariah  yang memang memiliki karakteristik sendiri dan berbeda dengan sistem perbankan konvesional.  Teori  perusahaan  yang dikembangkan selama ini di Indonesia menekankan  prinsip  memaksimalkan keuntungan  perusahaan.  Namun  teori ekonomi  yang  dimaksud,  bergeser pada sistem nilai yang lebih luas, yaitu manfaat  yang  didapatkan  tidak  lagi berfokus  kepada  pemegang  saham, melainkan  pada  semua  pihak  yang dapat  merasakan  manfaat  kehadiran suatu  unit  kegiatan  ekonomi  dan keuangan 25 .
Bank  Indonesia  memberikan persetujuan  atau  penolakan  terhadap permohonan persetujuan prinsip dalam jangka  waktu  selambat-lambatnya  30 hari  setelah  dokumen  permohonan diterima  secara  lengkap.  Persetujuan
prinsip dimaksud berlaku untuk jangka  waktu  180  hari  terhitung  sejak tanggal  surat  persetujuan  prinsip dikeluarkan. Bank yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha bank.
Pada  dasarnya  suatu  akad  atau perjanjian  tidak  memerlukan  format tertentu.  Sesuai  asas  konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya  kesepakatan. 26 Para  pihak dianggap  telah  mempunyai  hak  dan kewajiban  pada  saat  disepakatinya meskipun  dibuat  secara  lisan.  Namun demikian  demi  kepastian  hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format tertentu  sebagai  formalitas  seperti dalam bentuk akta (pernyataan tertulis). 27
Secara  aplikatif  akta  ini  ada yang  berbentuk  akta  otentik  dan  ada yang berbentuk di bawah tangan. Akta otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat di  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang,  dibuat  oleh  atau dihadapan pegawai atau pejabat umum yang  berkuasa  untuk  itu  ditempat dimana  akta  itu  dibuat  (Pasal  1868
26 Subekti, 1976, Hukum Perjanjian, Cet. ke iv, Intermasa, Jakarta. Hal. 15
27  Faturrahman  Djamil, 2012,  Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  di  bank  Syariah, cet 1. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 1
KUH  Perdata).  Pejabat  umum  yang berwenang  membuat  akta  otentik berdasarkan perundang-undangan adalah Notaris;  Pejabat  Pembuat Akta Tanah  (PPAT);  Pejabat  dari  Kantor Cacatan Sipil, Pejabat Lelang dan Juru Sita. 28 Sedangkan  akta  di  bawah tangan  adalah  segala  tulisan  atau  akta yang dibuat tidak oleh atau dihadapan pejabat  umum,  melainkan  dibuat  dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian 29 .
2.3 Pelaksanaan  Peraturan  Perundang-
Undangan  Perbankan  Syariah  di Indonesia
a) Bentuk-Bentuk  Produk  Bank
Syariah
Bank syariah sebagai
sebuah entitas bisnis Islami menjadikan nilai dan hukum Islam sebagai panduan dalam hal apapun. Termasuk dalam menciptakan  produk  dan  akad yang  digunakan.  Pada  aplikasinya operasional bank syariah di dasarkan  kepada  prinsip  jual  beli dan  bagi  hasil  sesuai  dengan prinsip-prinsip  lain  yang  sesuai dengan  syariat  Islam.  Adapun bentuk akad dasar dalam
menciptakan  produk  bank  syariah meliputi :

## 1. Al Wadiah
Yaitu  perjanjian  antar pemilik barang (termasuk uang)  dengan  penyimpanan (termasuk  bank)  dimana  pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan  barang  dan  atau uang yang dititipkan kepadanya. Hal ini sesuai yang diatur dalam QS An-Nisaa : 58 dan  Surat  Al  Baqarah  283 seperti tersebut dalam halaman 157-158 di atas.
2. Al-Mudharabah
Yaitu  perjanjian  antara pemilik  modal  (uang/barang) dengan  pengusaha  di  mana pemilik modal mebiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha  yang  pengusaha bersedia untuk mengelola proyek  tersebut  dengan  bagi hasil.  Hal  ini  sesuai  dengan yang  diatur  dalam  QS:Al Muzammil: 20.
3. Mudharabah dalam aplikasi simpanan
Aplikasi prinsip ini adalah  bahwa  deposan  atau penyimpan bertindak
sebagai shohibul  mal dan  bank sebagai mudharib.  Dana  ini digunakan bank untuk melakukan  pembiayaan  akad
jual  beli  maupun syirkah.  Jika
terjadi  kerugian  maka  bank bertanggungjawab
atas kerugian yang terjadi.
4. Al-Musyarakah
Al-Musyarakah yaitu perjanjian  kerjasama  antara  2 pihak/lebih pemilik modal (uang/barang)  untuk  mencapai suatu  usaha.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  QS An-Nisaa’  4 : 12.
5. Al Bai’
Al-Bai’
akad persetujuan jual beli terhadap  suatu  barang.  Seperti yang  diatur  dalam  QS  An- Nisaa : 29.
Untuk  selanjutnya  akad  ini dikembangkan  dalama  beberapa produk akad meliputi :
1. Pembiayaan Murabahah (dari
kata Ribhu =keuntungan)
Bank  sebagai  penjual dan  nasabah  sebagai  pembeli, barang diserahkan segera.
2. Pembiayaan Salam (jual beli barang belum ada)
Pembayaran tunai, barang  diserahkan  tangguh. Bank  sebagai  pembeli,  dan nasabah sebagai penjual.
Dalam transaksi ini ada kepastian  tentang  kuantitas,
kualitas,  harga  dan  waktu penyerahan.
3. Pembiayaan Istishna’ Yaitu jual beli seperti akad salam namun
pembayarannya dilakukan oleh bank  dalam  beberapa  kali pembayaran. Istishna’ diterapk an pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
4. Al-Ijarah
Al Ijarah adalah perjanjian antara pemilik barang  dengan  menyewa  yang membolehkan penyewa
,memanfaatkan barang tersebut dengan membayar  sewa  sesuai dengan persetujuan kedua belah  pihak.  Hal  ini  sesuai yang  terdapat  dalam  QS  Al Qashash ayat 28 : 26.
b) Bentuk  Penghimpunan  Dana Bank Syariah
Bank  syariah  mempunyai beberapa  bentuk  penghimpunan dana  berdasarkan  prinsip-prinsip yang terdiri atas: (a).
Prinsip wadiah, baik dalam bentuk giro  Tabungan,  deposito,  maupun bentuk lainnya, (b).
Prinsip mudharabah (c).
Akad pelengkap, misalnya wakalah.
1. Wadi’ah (titipan)

## Wadi’ah dalam  tradisi
fiqih  Islam,  dikenal  dengan prinsip titipan atau simpanan. Wadi’ah dapat  juga diartikan  titipan  murni  dari satu  pihak  ke  pihak  lain,  baik sebagai individu maupun sebagai  suatu  badan  hukum. Titipan  dimaksud,  yang  harus dijaga dan dikembalikan kapan saja  si  penitip  menghendaki. Dapat  dikatakan  bahwa  sifat- sifat dari wadi’ah, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan  titipan  murni  (yad danamah). Dasar
hukum wadi’ah adalah QS An- Nisaa’ ayat 58.
2. Mudharabah( investasi)
Mudharabah berasal
dari  kata dharb yang  artinya memukul  atau  lebih  tepatnya
adalah proses seseorang memukulkan  kakinya  dalam perjalanan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerjasama antarpihak, yaitu pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan  seluruh  (100  %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal
yang  sama  juga  diungkapkan oleh  Abdurrahman  Al-Jaziri
yang memberikan arti mudharabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang  kepada  orang  lain sebagai  modal  usaha.  Namun keuntungan  yang  diperoleh akan  dibagi  diantara  mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. 30
3. Murabahah (pembiayaan dengan margin)
Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana  yang  dilakukan  oleh perbankan  syariah,  baik  untuk kegiatan  usaha  yang  bersifat produktif, maupun yang bersifat
konsumtif. Murabahah adalah jual  beli  barang  pada  harga asal dengan tambahan
keuntungan  yang  disepakati dan  tidak  terlalu  memberatkan calon pembeli. Dengan kontrak murabahah, penjual harus  memberitahukan  harga produk  yang  ia  beli  dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
Kontrak murabahah dapat dilakukan  untuk  pembelian secara  pemesanan,  yang  biasa
30 Zainuddin Ali, 2009, Opcit. Hal. 25
disebut murabahah kepada pemesan pembalian. Hal
dimaksud,  Rahman  Al  –Jaziri jual  beli,  demikian  dikenal dengan  istilah al-amru  bi  asy- syira. 31
4. Bai bi As-Saman ‘Ajil
Bai bi As-Saman ‘Ajil adalah  suatu  perjanjian pembiayaan  yang  disepakati antara bank dan nasabah, yaitu pihak  bank  menyediakan  dana untuk pembelian barang/asset yang  dibutuhkan oleh nasabah untuk mendukung  suatu  uusaha  atau suatu proyek. Selanjutnya nasabah akan membayar secara kredit dengan mark-up yang
didasarkan atas opportunity
cost project (OCP). 32
5. Musyarakah
Musyarakah adalah
akad  kerjasama   antara  dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu.  Masing-masing  pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan  dan  risiko  akan 31 Ibid. Hal. 26
32 Ibid. Hal. 28
ditanggung  bersama  sesuai kesepakatan  ketika  melakukan akad. Akad jenis ini
disebut profit & loss sharing.
c) Implementasi  Prinsip  Syariah Pada Bank Muamalat Indonesia
Bank  muamalat  Indonesia
adalah sebuah bank yang berpedoman  pada   syariat  Islam dengan tata kerja mengacu pada Al Quran  dan  Al  Hadis  lembaga didirikan   atas  gagasan  Majelis Ulama  Indonesia  bekerja  sama dengan  berbagai  pihak  lain.  Akta pendiriannya  ditandatangani  pada tanggal  1  Nopember  1991,  dan diresmikan beroperasi mulai 1 Mei 1992  berpedoman  pada  syariat Islam  dengan  tata  kerja  mengacu pada Al Quran dan Al Hadis.
Ide pembentukan dan pendirian Bank Muamalat Indonesia  ini  bermula  dalam sebuah  lokakarya  “Bunga  Bank dan Perbankan”
yang diselenggarakan  Majelis  Ulama Indonesia  pada  tanggal  18-20 Agustus  1990  di  Cisarua  Bogor. Ide ini kemudian dipertegas dalam munas  Majelis  Ulama  Indonesia ke 4 di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus  1990.  Kemudian  pada tanggal  27  Agustus  1991  tim pengurus Bank Muamalat
Indonesia diterima Presiden Suharto yang menyatakan
dukungannya  terhadap  pendirian Bank Muamalat Indonesia.
Bank  Muamalat  Indonesia, dalam  struktur  kepengurusannya, memiliki  Biro  Direksi  Riset  dan Dewan  Pengawas  Syariat  yang beranggotakan  para  ulama,  untuk mengawasi bank agar tetap berjalan sesuai dengan yang dikehendaki  hukum  syara’  Islam. Selain  melaksanakan  riset  dan pengembangan  produk,  biro  ini berfungsi  untuk  menerjemahkan konsep  syariat   dalam  produk- produk  yang  dikeluarkan  Bank Muamalat Indonesia.
d) Dewan  Syariah  Nasional  Dan
Dewan Pengawas Syariah
1) Dewan Syariah Nasional Dewan syariah nasional (DSN)  merupakan  bagian  dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan
penerapan  nilai-nilai  syariah dalam  kegiatan  perekonomian pada  umumnya  dan  sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan  reksa  dana.  Anggota  DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan  pakar  dalam  bidang-
bidang  yang  terkait  dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk  dan  diangkat  oleh MUI untuk bakti 4 tahun. DSN merupakan  satu-satunya  badan yang  mempunyai  kewenangan yang  mengeluarkan  fatwa  dan jenis-jenis  kegiatan,  produk dan  jasa  keuangan  syariah; serta  mengawasi  penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga- lembaga  keuangan  syariah  di Indonesia.
Disamping  itu  DSN juga  mempunyai  kewenangan untuk  : Pertama,  Memberikan atau  mencabut  rekomendasi nama-nama  yang  akan  duduk sebagai  anggota  DPS  pada suatu lembaga keuangan syariah. Kedua,  Mengeluarkan fatwa  yang  mengikat  DPS  di masing-masing lembaga keuangan  syariah  dan  menjadi dasar  tindakan  hukum  fihak terkait. Ketiga,  Mengeluarkan fatwa  yang  menjadi  landasan bagi ketentuan yang
dikeluarkan  oleh  instansi  yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM. Keempat, Memberi  peringatan  kepada lembaga keuangan syariah
untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa
yang  telah  dikeluarkan  oleh DSN. Kelima, Mengusulkan
kepada  pihak  yang  berwenang untuk mengambil tindakan
apabila peringatan tidak
diindahkan. 33 Keberadaan
Dewan
Syariah  Nasional  (DSN)  MUI belum  diatur  secara  khusus dalam  sebuah  undang-undang. Dasar  hukum  yang  mengikat bagi  DSN  adalah  Peraturan
Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004  tentang  Bank Umum  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  Berdasarkan prinsip syariah. Dalam pengaturan ini hanya dijelaskan  pengertian  DSN,
tidak  diatur  hal-hal  lainnya.
Aturan lain adalah surat keputusan  yang  dikeluarkan oleh  Majelis  Ulama  Indonesia. Menurut PBI nomor 6/24/PBI/2004. Dewan Syariah Nasional  adalah  dewan  yang dibentuk  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  yang  bertugas  dan memiliki  kewenangan  untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam
33  Habib  Nasir, 2004,  Ensiklopedi  Ekonomi Dan  Perbankan  Syariah,  Kaki  Langit,   Bandung.  Hal.
kegiatan  usaha  bank  yang melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah. dewan syariah nasional berfungsi memberikan kejelasan  atas  kinerja  lembaga keuangan  syariah  agar  betul- betul  berjalan  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Lahirnya  DSN sebagai  wujud  dan  antisipasi atas  kekhawatiran  munculnya perbedaan  fatwa  di  kalangan dewan pengawas syariah. Karena bersifat fiqhiyah, kemungkinan  tejadi  perbedaan pendapat  fatwa  yang  besar. Untuk itu dengan dibentuknya, sebuiah  dawn  pemberi  fatwa ekonomi  Islam  yang  berlaku secara  nasional  diharapkan tidak terjadi perbedaan istinbat hukum.  Fatwa  DSN  menjadi pegangan  bagi  DSN  untuk mengawasi  apakah  lembaga keuangan  syariah  menjalankan prinsip  syariah  dengan  benar. DSN adalah salah satu lembaga  yang  dibentuk  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  pada tahun  1998  yang  kemudian dikukuhkan  oleh  SK  Dewan Pimpinan  MUI  nomor  Kep- 754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999.
Selain  itu  kehadiran DSN  pun  diharapkan  dapat berfungsi  untuk  mendorong penerapan  ajaran  Islam  dalam kehidupan ekonomi dan keuangan.  Oleh  karena  itu DSN  akan  senantiasa  dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan
masyarakat  Indonesia  yang dinamis dalam bidang ekonomi dan  keuangan   DSN  memiliki metode tersendiri dalam menjamin kesyariahan ekonomi  Islam.  Karakteristik utama  dari  metode  itu  adalah : Pertama,  Jika  ada  suatu  teks di dalam Al Quran atau sunnah yang  tampak  relevan  dengan problem yang dihadapi, Dewan Syariah  tidak  akan  mencari  di luar  teks  tersebut.  Jika  ada kesepakatan di kalangan fuqaha atas suatu masalah. Dewan Syariah mengikuti  apa  yang  sudah menjadi kesepakatan
itu; Kedua,  Menguji  masalah yang  sedang  berkembang  di masyarakat, untuk dilihat apakah  masalah  itu  dapat dimasukkan  ke  dalam  salah satu kontrak atau masalah yang diharamkan  atau  dihalalkan
dalam fiqh.
Dalam
perbandingan  antara  masalah yang  dihadapi  dengan  yang ada   dalam  fiqh  ini,  fokus Dewan Syariah umumnya adalah  definisi-legal  fiqh.  Jika masalah  itu  akan  diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fiqh. 34
2) Dewan Pengawas Syariah
Dewan pengawas syariah yang selanjutnya disingkat  DPS  adalah  badan independen pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para  pakar  dibidang  syariah muamalah  yang  juga  memiliki pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur  dan  ditetapkan  oleh DSN. Dalam pelaksanaan tugas  sehari-hari.  DPS  wajib mengikuti  fatwa  DSN  yang merupakan  otoritas  tertinggi dalam  mengeluarkan  fatwa mengenai  kesesuaian  produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.
Tugas utama DPS adalah  mengawasi  kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang  dari  ketentuan dari  prinsip  syariah  yang  telah difatwakan  oleg  DSN.  Selain
34  Mardani, 2011,  Ayat-Ayat  Dan  Hadis Ekonomi  Syariah,  cet  1,    Rajawali  Press,  Jakarta.  Hal.
itu  DPS  juga  mempunyai fungsi : Pertama, Sebagai
penasehat  dan  pemberi  syaran kepada  direksi,  pimpinan  unit usaha  syariah  dan  pimpinan kantor cabang syariah
mengenai  hal-hal  yang  terkait dengan  aspek  syariah. Kedua, Sebagai  mediator  antara  bank dan DSN dalam
mengkomunikasikan  usul  dan saran  pengembangan  produk dan  jasa  dari  bank  yang memerlukan  kajian  dan  fatwa
dari DSN. Ketiga, Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan  pada  bank.  DPS wajib  melaporkan  kegiatan usaha serta perkembangan
bank  syariah  yang  diawasinya kepada DSN sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun. 35 Dewan Pengawas Syariah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 10 tahun  1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
tahun  1992  tentang  Perbankan yang  mengakomodasikan  DPS sebagai  lembaga  pengawas syariah  terhadap  bank  yang menerapkan  prinsip  syariah. Pedoman  dasar  DSN  (bab  II
35 Habib Nasir, 2004, Opcit. Hal. 96
ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah  badan  yang  ada  di lembaga keuangan  syariah  dan bertugas mengawasi pelaksanaan  keputusan  Dewan Syariah  Nasional  di  lembaga keuangan  syariah.  Sementara itu,  pedoman  rumah  tangga DSN (pasal 3 ayat 8)
menegaskan, untuk lebih mengefektifkan  peran  DSN
pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas  Syariah,  disingkat
DPS,  sebagai  perwakilan  DSN pada lembaga keuangan syariah  yang  bersangkutan. DPS, sebagaimana diatur dalam  PBI  no.  6/24/PBI/2004 adalah dewan  yang  melakukan pengawasan  terhadap  prinsip syariah  dalam  kegiatan  usaha LKS.

## III. KESIMPULAN dan SARAN
3.1 Simpulan
Sesuai  uraian  tersebut  di  atas, penulis  menarik  simpulan  bahwa tujuan peulisan disertasi ini sebenarnya  sudah  terjawab.  Hal  ini bisa  dilihat  dalam  beberapa  rumusan simpulan di bawah ini :
1) Bahwa  sebagian  prinsip-prinsip ekonomi  syariah  yang  telah  diatur
dalam  Al  Quran  dan  Hadis  telah
ditransformasi  kedalam  undang- undang Perbankan
Syariah.
Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai  pemberian  atau titipan  Tuhan  kepada  manusia. Islam mengakui kepemilikan pribadi  dalam  batas-batas  tertentu. Kekuatan penggerak utama ekonomi  Islam  adalah  kerja  sama. Pemilikan  kekayaan  pribadi  harus berperan  sebagai  capital  produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan  penggunanya  direncanakan untuk  kepentingan  orang  banyak. Orang  muslim  harus  takut  kepada Allah dan hari kiamat, oleh karena itu  Islam  mencela  keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang  tidak  jujur,  perlakuan  yang tidak  adil,  dan  semua  bentuk diskriminasi dan penindasan. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat
tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat.  Islam  melarang setiap  pembayaran  bunga  (riba) atas  berbagai  bentuk  pinjaman, apakah  pinjaman  itu  berasal  dari teman,  perusahaan  perorangan, pemerintah  maupun  institusi  lain. Pasal  24  ayat  (1)  dan  (2)  dilarang melakukan  kegiatan  usaha  yang
bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 25 dilarang melakukan  kegiatan  usaha  yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah. Pasal 26 perbankan syariah juga
menegakkan bahwa kegiatan usaha bank  umum  syariah,  unit  usaha syariah,  dan  bank  pembiayaan rakyat syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan  oleh  Dewan  Syariah Nasional- Majelis Ulama
Indonesia.
2) Sebagian  prinsip-prinsip  ekonomi syariah dalam Al-Quran dan Hadis telah  diimplementasikan  dalam perbankan Implementasi baru sebagian  karena  bank  syariah dalam operasionalnya masih dibatasi  oleh  peraturan  Bank
Indonesia dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, misalnya prinsip mudharabah, prinsip Mudh arabah (mark-up), prinsip Bai’
Salam, prinsip Wadi’ah, prinsip Musyarakah,  prinsip  sewa (Ijarah).  Melihat  realitas  tersebut di  atas,  bahwa  perbankan  syariah di  Indonesia  bukanlah  perbankan yang  berbasis  hukum  Islam  murni atau  dengan  kata  lain  bahwa perbankan  Islam  di  Indonesia bukanlah  perbankan  Islam  yang
sebenarnya.  Hal  ini  tentunya menjadi  keprihatinan  bagi  bangsa
Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.
3) Bank  syariah  dalam  pelaksanaan pengoprasiannya  tidak  semata- mata  berdasarkan  pada  prinsip bagi  hasil,  tetapi  lebih  ditentukan pihak  nasabah  memilih  produk perbankan yang mana yang diinginkan, karena lain produk jasa lain  pula  sistemnya  hal  ini  sesuai dengan yang diatur dalam undang- undang  nomor  21  tahun  2008 tentang Perbankan Syariah.
3.2 Saran
Maka  adapun  saran  dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:
1) Secara akademis melakukan kajian tentang  prinsip-prinsip  syariah, baik  yang  ada  dalam  Undang- Undang  nomor  21  tahun  2008
maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah,  hal  ini  dimaksudkan  agar dalam  penerapan  prinsip-prinsip syariah  pada  perbankan  syariah bisa sesuai dengan yang dimaksud dalam  Al  Quran  dan  Hadis  Nabi.
Oleh  karenanya,  perlu  peran  serta para  akademisi  untuk  mengkaji undang-undang
Perbankan
Syariah,   agar  perbankan  syariah Indonesia  kedepan  sesuai  dengan Al Quran dan Hadi Nabi.
2) Untuk  lebih  meningkatkan  peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sekaligus memberdayakan  peran  masyarakat dalam pembangunan ekonomi syariah, perlu adanya upaya sosialisasi  keberadaan  perbankan syariah disetiap lapisan masyarakat  baik  melalui  seminar maupun penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan secara berkala.
3) Bagi  pemerintah  sebaiknya  terus melakukan regulasi yang memungkinkan  perbankan  syariah bisa  tumbuh  dan  berkembang tanpa sedikitpun yang menyimpang  dari  Ketentuan  Al Quran  dan  Hadis  Nabi.  Bila Perbankan  Syariah  ingin  tumbuh dan  berkembang  dengan  baik, maka  kepatuhan  terhadap  undang- undang  dan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah  adalah  salah  satu  kunci keberhasilan usaha berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-Buku:
Al-Quran  terjemahan  Kementerian  Agama Republik Indonesia.
Adiwarman,  A.  Karim, 2010,   Bank  Islam Analisis  Fiqih  dan  Keuangan,  edisi keempat, Rajawali Pers, Jakarta

## Antonio,  Syafii,  Muhammad, 2009,  Bank
Syariah;  dari  Teori  ke  Praktik,  Gema Insani, Jakarta
----------------------, 2001,  Islamic  Banking, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik,
Gema Insani, Jakarta
Ali, Zainuddin, 2008, Hukum Ekonomi Syariah,  Cet.  Kedua,  Sinar  Grafika,
Jakarta,
-------------------, 2009,  Hukum  Perbankan

## Syariah, Sinar Grafika, Jakarta
Dewi,  Gemala, 2005,  Aspek-Aspek  Hukum dalam Perbankan Syariah di
Indonesia,  Kencana  Prenada  Media
Group, Jakarta

## Chapra,  Umer,  2001,  Masa  Depan  Ilmu
Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, (The Future  of  Economics  :  An  Islamic Perspective, Gema Insani, Jakarta
Djamil, Faturrahman, 2012, Penyelesaian
Pembiayaan  Bermasalah  di  bank
Syariah, cet 1. Sinar Grafika, Jakarta
Harahap,  Sofyan  S., 2004,  Bunga  Rampai Ekonomi,  Bisnis  dan  Manajemen Islami,  BPFE  Universitas  Gaja  Mada,
Yogyakarta,
Mardani, 2011, Ayat-Ayat
Dan Hadis
Ekonomi  Syariah,  cet  1,    Rajawali
Press, Jakarta
Nasir,  Habib, 2004,  Ensiklopedi  Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Kaki Langit,

## Bandung
Perwaatmadja,  Karnaen  A.  dan  Tanjung, Hendri, 2007,  Bank  Syariah  Teori, Praktik  dan  Peranannya,  Celestial, Jakarta.
Subekti, 1976,  Hukum  Perjanjian,  Cet.  ke  iv,
Intermasa, Jakarta Syahdeni,  Remy,  Sutan, 1999,  Perbankan Islam  dan  Kedudukannya  Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,  Cet, Pertama, Pustaka
Utama Grafiti, Jakarta,
Usman, Suparman, 2001,  Hukum Islam Asas- Asas  dan  Pengantar  Studi  Islam Dalam  Tata  Hukum  Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta
2. Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998
tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah