Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

## INFO PENULIS
Abdul Nashar Universitas Sulawesi Tenggara abdulnashar99@yahoo.com Haeriyah Universitas Sulawesi Tenggara haeriyah.1957@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 1, April 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Jawiah, S. (2022). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa  Langgea  Indah  Kecamatan  Angata  Kabupaten  Konawe  Selatan. Arus  Jurnal  Sosial  dan Humaniora, 2 (1), 17-30.

## Abstrak
Administrasi  Pemerintahan  memegang  peranan  karena  keterlibatan  pemerintah  yang besar  pada  proses  pembangunan  dalam  sistem  administrasi.  Untuk  itu  agar  tujuan pembangunan  benar-benar  dapat  tercapai  seperti  yang  diharapkan,  maka  yang  harus diperhatikan  adalah  adanya  aparat  pemerintah  yang  memiliki  kualitas  yang  memadai. Kualitas  tersebut  selain  dilandasi  kemampuan  dan  keterampilan  yang  memadai  juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuantujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang di tetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan  perlu  diarahkan  pada  masyarakat  pedesaan  karena  sebagian  besar penduduk  Indonesia  bertempat  tinggal  di  pedesaan.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan administrasi pemerintahan dan untuk mengetahui faktor-faktor  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  dalam  meningkatkan pembangunan  di  Desa  Lnggea  Indah  Kecamatan  Angata  Kabupaten  Konawe  Selatan. Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  pada  bidang  pelaksanaan  adminstrasi pemerintahan  Desa  Langgea  Indah  belum  sepenuhnya  berperan  secara  efektif  dalam menunjang  pembangunan.  Masalah-masalah  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  fungsi administrasi  pemrintahan  di  Desa  Langgea  Indah:  a.  Tingkat  kemampuan profesionalisme  dari  aparat  pemerintah  dalam  mengimplementasikan  cara  penerapan dari  fungsi  administrasi  pemerintahan  desa  baik  secara  konseptual  maupun  teknis;  b. Kurang baiknya aspek kelembagaan dan menajemen pembangunan desa; c. Kurangnya partisipasi  dari  masyarakat  setempat  guna  menyelenggarakan  pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.
Kata Kunci: Pemerintahan, Peningkatkan Pembangunan, Administrasi.

## A. Pendahuluan
Administrasi  Pemerintahan  memegang  peranan  karena  keterlibatan  pemerintah  yang besar  pada  proses  pembangunan  dalam  sistem  administrasi.  Untuk  itu  agar  tujuan pembangunan  benar-benar  dapat  tercapai  seperti  yang  diharapkan,  maka  yang  harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut  selain  dilandasi  kemampuan  dan  keterampilan  yang  memadai  juga  harus  disertai disiplin  yang  tinggi,  sehingga  dalam  merealisasikan  tujuantujuan  nasional  sesuai  dengan kebijakan  pembangunan  yang  di  tetapkan  pemerintah  dengan  titik  berat  pembangunan  perlu diarahkan  pada  masyarakat  pedesaan  karena  sebagian  besar  penduduk  Indonesia  bertempat tinggal di pedesaan. Pelaksanaan tugas Administrasi adalah bagaimana merumuskan kebijakan politik  pemerintah  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh  para  pejabat  yang  bertugas merumuskan  kebijakan  operasional  adalah  para  pejabat  professional  yang  pada  umumnya bekerja pada kantor-kantor  Menteri/Depertement/Lembaga  lembaga pemerintah  yang  secara fungsional  mempunyai  keahlian  dalam  bidang  masing  masing.  Adaministrasi  Pemerintahan yang ada dinegara Republik Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, undang undang dengan jelas menjelaskan tentang tata aturan dan prosedur dalam pengawasan terhadap aparatur Negara yang  ada disetiap daerah, dan aturan- aturan  tersebut    sebagai  bentuk  kontribusi  pemerintah  dalam  mengawasi  setiap  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  aparatur  Negara.  Pelaksanaan  produk  hukum  tersebut  dilaksanakan sampai  ditingkat  desa,  dimana  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dengan  jelas mengatur tentang tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Bab  VII  Pasal  (69)  tentang  Peraturan  Desa  yang  pada  dasarnya  mengatur  tentang  Peraturan Desa  demi  menunjang  pembangunan yang  ada  Desa.  Pelaksanaan dan  pembahasan peraturan tersebut  dibahas  secara  bersama  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama  dengan  melibatkan seluruh  elemen  masyarakat.  Dalam  proses  pelaksanaan  Administrasi  Pemerintahan  Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negri No. 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), di jelaskan proses dan  tata  aturan  penataan  administrasi  yang  ada  di  desa  yang  meliputi  Administrasi  Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Pelaksanaan  Administrasi  Desa  adalah  sebagai  wujud pemerintah  pusat  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dan  tepat  sasaran,  untuk

## Abstract
Government Administration plays a role because of the large involvement of the government in the development process in the administrative system. For this reason,  so  that  development  goals  can  actually  be  achieved  as  expected,  what must be considered is the existence of government officials who have adequate quality. These qualities, apart from being based on adequate abilities and skills, must also be accompanied by high discipline, so that in realizing national goals in  accordance  with  development  policies  set  by  the  government  with  an emphasis  on  development,  it  is  necessary  to  focus  on  rural  communities because most of Indonesia's population lives in rural areas. This study aims to determine the mechanism for implementing government administration and  to determine the factors of implementing government administration in increasing development  in Lnggea  Indah  Village,  Angata  District,  South  Konawe  Regency. From the results of the study, it can be seen that in the field of implementing the Langgea Indah Village administration, it has not yet fully played an effective role in  supporting  development.  The  problems  faced  in  the  implementation  of  the administrative  functions  of  the  government  in  Langgea  Indah  Village:  a.  The level  of  professionalism  of  the  government  apparatus  in  implementing  the implementation  of  the  village  administration  functions  both  conceptually  and technically;  b.  Poor  institutional  aspects  and  management  of  village development; c. Lack of participation from the local community to carry out the implementation of village development in accordance with the previously made plan.
Keywords: Governance, Improving Development, Administration.
menyelenggarakan  Administrasi  Pemerintahan  Desa  yang  efektif  diperlukan  pembinaan  dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kecamatan  terhadap  aparat  pemerintah  desa dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan,  sehingga  aparatur  desa dapat  melakukan  tugas dan  kewajiban  dalam  melayani  masyarakat.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  6  Ayat  (3) Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  Nomor  32  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Administrasi  Desa yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negri No. 47 Tahun 2016. Pembinaan Administrasi  Pemerintahan  Desa  yang  dijalankan  adalah  untuk  mengembangkan  sistem pemerintahan  desa  yang  berfungsi  sebagai  sumber  data  dan  informasi  bagi  seluruh  aktivitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional.  Dinamika kebijakan yang telah ditetapkan perluh  dilaksanakan  secara  operasional  agar  tercapai  tujuan  yang  dimaksud  dalam  rangkah pelaksanaan pembangunan yang efektif dan penyelenggaraan pemerintahan. Agar Desa mampu menggerakan,  mengatur,  mengendalikan,  dan  mendorong  masyarakat  untuk  memajukan  desa dengan pembangunannya, di butuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna,  professional.  Selain  itu  juga  perangkat  desa  juga  harus  bersih,  produktif,  berwibawa, kreatif,  transparan,  inovatif,  peka,  antisipati,  serta  juga  mempunyai  visi  dalam  pelaksanaan tugas  Pemerintahan  Desa  (Siagian,  2008).  Amin  Suprianti  (2007:  19)  menjelaskan  bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyarakatan  desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Senada dengan pandangan di atas,  Saparin (1985 :  34) berpendapat bahwa administrasi pemerintah  desa  adalah  semua  proses  atau  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan dari  pada tuuan  pemerintahaan  desa,  kegiatan  atau  proses  mana  bersumber  pada wewenang hukum  yang  diberikan  oleh  keseluruhan  pranata  pedesaan  atau  tata  pemerintahan  desa  dan penerapan  prinsip-primsip  adminitrasi  negara,  seperti  fungsi  pengendalian  hubungan  kerja, sinkronisasi, delegasi, wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lain-lain.
Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan degan baik apabilah kualitas sumber daya manusia  yang  melaksanakan  dan  menerapkan  administrasi  Desa  handal  dan  memiliki kemampuan  dalam  menjalankan  tugas  yang  diberikan.  Kemajuan  dari  suatu  Desa  ditentukan dengan  kapasitas  dan  kapabilitas  dari  para  pelaku  dalam  tata  kelolah  administrasi  yang diterapkan  namun  disamping  sumber  daya  manusia  yang  baik  harus  juga  dibaringi  dengan efisien dan efektifnya penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraanya tidak akan  mendapatkan  masalah.  Jadi  administrasi  desa  merupakan  prioritas  utama  yang  harus diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa,  dimana  Pemerintah  Kecamatan  merupakan  daerah  administratif  yang  merupakan perpanjangan  tangan  dari  pemerintah  kabupaten,  yang  selalu  membangun  hubungan  dengan Pemerintah Desa dan memberikan arahan dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan-kegiatan Administrasi  Pemerintahan  Desa  harus di dukung  dengan  pengorganisasian  yang  matang dan sesuai  dengan  peraturan  yang  ada,  disamping  itu  juga  dibutuhkan  perencanaan,  pengawasan, evaluasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  akan  dilaksanakan  baik  dalam  proses  administrasi maupun  dalam  proses  pembangunan  yang  akan  direalisasikan  oleh  Pemerintah  Desa.  Untuk mengoptimalkan proses Administrasi Pemerintahan Desa yang ada dibutuhkan juga komunikasi sebagai  sarana  penunjang  untuk  membangun  koordinasi  dari  setiap  elemen  penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Koordinasi yang di bangun harus dibaringi  dengan  kerjasama  yang  baik  agar  kegiatan  –  kegiatan  akan  berjalan  dengan  efisien dan efektif. Pelaksanaan pembangunan yang baik harus mengutamakan asas transparansi atau keterbukaan  dalam  proses  administrasi  baik  pembiayaan  (keuangan),  penataan,  maupun tanggung jawab dalam teknis pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan di butuhkan kerjasama dan partisipasi dari setiap masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  agar  supaya  pembangunan  yang dilaksanakan  akan  terlaksana  dengan  cepat,  tepat,  tanpah  ada  sikap  kecurigaan  dari  setiap masyarakat.  Administrasi  Pemerintahan  Desa  Langgea  Indah  dapat  dilihat  dari pengorganisasian,  manajemen,  komunikasi,  keuangan,  kepegawaiaan,  hubungan  masyarakat. Dan ini semua adalah sebagai bentuk upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, pemiliharaan  sarana  dan  fasilitas  desa,  pelaksanaan  tugas  tugas  pemerintahan  yang  bersifat umum,  kegiatan  kependudukan,  kegiatan  pembangunan,  kegiatan  kelembagaan  yang  ada  di Desa,  dan  pelaksanaan  lainya.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahanya  kepala  desa  dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa, dan ini  semua  adalah  sebagai  representative  pembinaan  dan  pengawasan  untuk  meningkatkan
kesejatraan  masyarakat,  dan  mewujudkan  pembangunan  yang  akuntabilitas  melalui administrasi yang baik serta manajemen yang baik.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  “Negara  Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kebupaten dan kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintah  daerah  yang diatur  dengan  undang-undang.”  Sebagai  tindak  lanjut  dari  pasal  18  tersebut  diatas,  maka dibentuklah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tetang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004,  mengatur  dalam  bab  tersendiri  tentang  Desa  yakni  pada  Bab  XI. Menurut  Pasal  2000  bahwa  “  Dalam  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota  dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
Setiap  upaya  untuk  menciptakan  tujuan  pembagian  wilayah  tersebut  perlu mempertimbangkan beberapa prinsip Pertama, perlu optimalisasi pembangunan sumber daya yang  ada  (alam,  manusia  dan  budaya)  diwilayah  setempat.  Kedua,  pembangunan  wilayah memerlukan  desentralisasi  fungsi  berupa  distribusi  kegiatan  dari  suatu  wilayah aktifitas/intensitas tinggi kepada wilayah-wilayah kosong yang potensial. Ketiga, jika kegiatan ekonomi suatu wilayah ditujukan sebagai basis ekspor yaitu pemasaran diluar negeri, maka hal ini memerlukan hubungan langsung (direct link), baik administrasi maupun fisik antara wilayah dan  pasar.  Ketiga  hal  tersebut  dimaksudkan  agar    pemerintah  harus  berusaha  terus  menerus memacu  pembangunan  disegala  bidang,  yang  tampak  jelas  dengan  pembangunan  secara bertahap dan berkesinambungan dari tahun ke tahun.
Konsekwensi logis dari keadaan tersebut adalah bahwa segenap aparat pemerintah sebagai perencana  dan pelaksana pembangunan  mulai  dari  tingkat desa/kelurahan  sampai  ke  tingkat pusat,  harus  lebih  produktif  dan  memiliki  kualitas  kerja  yang  menunjang  tercapainya  tujuan pembangunan  secara  optimal.  Keadaan  demikian  hanya  bisa  dicapai  apabila  proses pembangunan  dan  pemerintahan  berjalan  dengan  teratur,  terarah,  efisien  dan  efektif.  Dalam konteks  pemikiran  demikian  maka  kemampuan  fungsi  administrasi  pemerintahan  atau pembangunan dapat berjalan secara efektif dan konsisten.
Pelaksanaan  pembangunan  disusun  untuk  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan  dan  pengawasan.  Masalah  pokok  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  bertumpuh  pada  masalah  lemahnya  penerapan  dari pada fungsi administrasi pemerintahan desa.
Penyempurnaan  administrasi  pemerintah  hendaknya  mendapat  perhatian  yang  sungguh- sungguh,  yaitu  dengan  cara  pemerintah  menempuh  berbagai  langkah-langkah  persiapan pembenahan administrasi pemerintah yakni dengan menciptakan kondisi yang dinamis dalam pengembangan  berbagai  bidang.  Fungsi  administrasi  pemerintahan  pada  umumnya  dan pemerintahan  desa  pada  khususnya  telah  banyak  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat, karena  semua  aktifitas  masyarakat  tidak  luput  dari  jangkauan  administrasi  pemerintahan. Khusus dibidang administrasi pemerintahan desa dilakukan dengan pembentukan/pengadaan berbagai pasilitas penunjang agar tercipta tertib administrasi.
Pembangunan  desa  dan  masyarakat  pedesaan  perlu  terus  didorong  dengan  cara meningkatkan  pembangunan  sektoral,  mengembangkan  kemampuan  sumber  daya  manusia, memanfaat  potensi  dan  sumber  daya  alam  serta  menumbuh  kembangkan  kondisi  yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan  desa  swadaya  dan  swakarsa  menuju  desa  swasembada.  Kesemuanya  itu difokuskan  ke  desa,  sehingga  desa  merupakan  tumpuan  segala  kegiatan  pembangunan  yang dapat  dicapai  melalui  perumusan  dan  pelaksanaan  berbagai  kebijakan  dan  program pembangunan desa yang berdasarkan sistem prioritas. Agar dapat dicapai tujuan pembangunan desa maka keterlibatan masyarakat desa secara langsung sangat diperlukan.
Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Langgea Indah kecamatan Angata Kabupaten Konawe  Selatan  berfokus  pada  pembangunan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa khususnya  pembangunan  infrastruktur  dan  pembangunan  diantaran  pembangunan  jalan, pembuatan saluran air, pembangunan gapura dan lainlainya.
Setiap  upaya  pelaksanaan  pembangunan  di  desa  hendaknya  ditunjang  dengan  sistem administrasi pemerintahan yang baik. Sistem administrasi yang baik akan menghasilkan kinerja aparat  pemerintahan  desa  yang  baik  pula  guna  tercapainya  keberhasilan  pembangunan. Berdasarkan  pendetakan-pendekatan  tersebut  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengidentifikasi  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  dalam  meningkatkan  pembangunan di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.

## B. Metode
Metode  openelitian menggunakan deskriptif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe selatan.
Populasi dan sampel dalam  penelitian  ini adalah keseluruhan masyarakat di Desa Langgea Indah Kecamatan angata Kabupaten Konawe Selatan..
Adapun teknik pengumpulan data dilakukan beberapa tahap yaitu:
a. Study kepustakaan ( library research ), yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan ini .
b. Peneilitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode:
1. Observasi  (pengamatan)  yaitu  mengumpulkan  data  melalui  pengamatan  langsung mengenai obyek-obyek yang diteliti.
2. Interview (wawancara) dengan cara melakukan wawancara dengan responden maupun informan  kunci  guna  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dengan  menggunakan  daftar panduan wawancara.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua  data  yang  diperoleh  dilapangan  dikumpulkan  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Mekanisme Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
Adminsitrasi  pemerintahan dalam  meningkatkan  proses pembangunan desa  bertujuan untuk  menciptakan  keteraturan,  efisiensi  dan  aktivitas  kerja  dalam  melaksanakan pembangunan  desa,  sehingga  dicapai  hasil  yang  optimal.  Pada  penjelasan  bab-bab sebelumnya dikemukakan bahwa adminsitrasi pemerintahan desa diartikan sebagai tingkat pelaksanaan fungsi dari pada fungsi pemerintah desa.
Dalam  penelitian  ini  adminsitrasi  pemerintahan  desa  mencakup  fungsi  pelayanan masyarakat, fungsi manajerial (oprasional)  pembangunan dan fungsi ketatausahaan. Untuk mengetahui lebih jelas dari pada fungsi administrasi dapat diuraikan dalam (3) aspek yaitu:

## a. Fungsi Bidang Pelayanan Inforasi dan Adminsitrasi.
Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  aparat  pemerintah  desa  selain  merupakan  abdi negara  juga  merupakan  abdi  masyarakat  yang  senantiasa  berupaya  untuk  memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Tugas pelayanan yang dimaksud antara lain adalah yang bersifat informasi dan adminsitratif.
Kedua  layanan  ini  penting  untuk  memudahkan,  mendorong  dan  mempercepat perkembangan  masyarakat  desa.  Hal  tersebut  dapat  dimengerti  bahwa  dengan  adanya pemberian pelayanan informasi yang baik dan terus menerus, dapat membantu masyarakat untuk  memperoleh  pengetahuan  juga  pengalaman  dan  pola  pikir  yang  maju  dalam merencanakan, mengembangkan dan memajukan kehidupan mereka. Sedangkan pelayanan adminsitrai  yang  baik,  dapat  membantu  masyarakat  memperoleh  kemudahan  dan aktifitasnya.
Pelayanan  informasi  dapat  dilakukan  baik  secara  formal  maupun  informal,  dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan oleh aparat desa dan petunjuk pada setiap kesempatan  sebagai  bahan  masukan  yang  dapat menjadi  pedoman  bagi  masyarakat  dalam mengembangkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  tersebut.  Pelayanan  informasi  secara formal,  dapat  diwujudkan  dengan  cara  pemberian  penyuluhan  yang  relevan  dengan kebutuhan masyarakat setempat, dilaksanakan secara terencana dan terprogram.
Pelayanan  yang  dimaksud  adalah  terwujudnya  pelaksanaan  dari  pada    setiap  tugas administratif  secara  cepat  dan  tepat.  Efektifitas  pemberian  layanan  informasi  ini  dalam penelitian, maka kepada responden dintanyakan “Berapa kali dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini  memperoleh  layanan  informasi  baik  yang  bersifat  formal  maupun  informal?”  Untuk mengetahui  jawaban  responden  terhadap  layanan  informasi  oleh  pemerintah  desa  maka dijelaskan dalam bentuk tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1. Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Layanan Informasi dari Pemerintah Desa Langgea
No. Tanggapan Responden Prekwensi Prosentase (%) 1 2 3 Berkualitas Kurang berkualitas Tidak berkualitas 10 20 0 33,30 66,70 0,00 Jumlah 30 100

## Sumber data : Hasil survei 2021
Berdasarkan  tabel  1  diatas,  menunjukkan  bahwa  20  orang  atau  66,70%  menyatakan kadang-kadang  mendapatkan  layanan  informasi  dari  aparatur  pemerintah  di  sebabkan karena pada saat masyarakat membutuhkan informasi dalam hal pelaksanaan posyandu di desa  Langgea  Indah  ,  apara  pemerintah  desa  tidak  dapat  memberikan  jawaban  yang  pasti sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dari jawaban atau tanggap masyarakat dapat dilihat ada masyarakat yang menyatakan bahwa  layanan  berbagai  macam  informasi  yang  dibutuhan  masyarakat  kurang  mendapat perhatian  oleh  pihak  aparat  pemerintah  desa.  Akibat  dari  kurang/lambannya  informasi yang  diberikan  tersebut  afektifitas  masyarakat  menjadi  kurang  lancar,  serta  kurang berkualitasnya  segala kegiatan yang dapat menunjang kelangsungan hdiup masyarakat.
Data  tersebut  disimpilkan  bahwa  intensitas  laporan  informasi  sebagai  wujud  dari pendekatan  motivasim  fisikologi  dari  unsur  pemerintah  terhadap  masyarakat  dalam pembangunan  sikap,  perilaku  dan  pola  pikir  yang  maju  relatif  masih  rendah.  Kondisi  ini dapat  ditafsirkan  sebagai  rendahnya  perhatian  pemerintah  desa  terhadap  pentingnya layanan informasi.
Untuk  pelayanan  di  bidang  adminsitatif,  pengurusan  perizinan,  KTP  atapun  urusan- urusan  registrasi  lainnya  dari  pemerintah  desa  kepada  masyarakatnya,  maka  pada responden  diberikan  pertanyaan  :  “Bagaimana  penilaian  kualitas  pelayanan  admisnitratif dari  aparat  desa.”  Untuk  mengetahui  pendapat  responden  terhadap  pelayanan  aparat pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2. Penilaian Responden Terhadap Pelayanan Admisitrasi
No. Tanggapan Responden Prekwensi Prosentase (%) 1 2 3 Berkualitas Kurang berkualitas Tidak berkualitas 8 10 12 26,70 33,30 40 Jumlah 30 100

## Sumber data : Hasil survei 2021
Data  pada  tebel  2  diatas  menunjukkan  bahwa  dari  30  orang responden  12  orang  atau 40  %,  jauh  lebih  banyak,  hal  ini  disebabkan  karena  pada  waktu  pengurusan dalam  bidang administrasi  oleh  aparat  desa  relatif  lamban  bahkan  seringkali  aparat  desa  tidak  berada ditempat,  sehingga  masyarakat  harus  menunggu  waktu  yang  cukup  lama.  Sebagai  contoh dalam pembuatan KTP oleh masyarakat yang seharrusnya dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari  bisa  menjadi  3-4  hari,  hal  ini  merupakan  bukti  lambannya  pelayanan  aparat pemerintah desa dalam melakukan pelayanan adminsitrasi sehingga dinilai oleh responden tidak berkualitas. Hal itu disebabkan beberapa faktor misalnya sikap tidak peduli dan masa bodoh aparat desa dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.
Dari keseluruhan data tersebut, memberikan gambaran bahwa mekanisme administrasi pemerintahan desa di Desa Langgea Indah  dilihat dari asfek pelayanan bidang administasi belum dapat terlaksana secara efektif. Hal itu disebabkan masih kurangnya perhatian aparat desa terhadap kepentingan masyarakatnya.
b. Fungsi di Bidang Manajemen Kemampuan aparat dalam menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintah desa dan pembangunan  desa,  akan  tercermin  dari  efektifikas  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan pegawasan  atas  program-program  pembangunan  di  desa.  Dalam  penelitian  ini  organisasi tiak  dijelaskan  secara  konkret  dikarenakan  pemerintah  desa  merupakan  suatu  organisasi yang telah dibahas dalam 3 (tiga) aspek ini. Untuk lebih jelasnya maka dapat ditelaah lebih jauh sebagai berikut:

## 1. Perencanaan
Perencanaan  merupakan  usaha  yang  dilakukan  pemerintah  desa  dalam  pembangunan yang  bertujuan  untuk  mempersiapkan  secara  sistematis  kegiatan-kegiatan  yang  akan
dilaksanakan  dalam  tujuan  pencapaian  pembangunan.  Perencanaan  pembangunan  desa sangat  diperlukan  guna  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  yang  disesuaikan  dengan kondisi dan kebutuhannya.
Perencanaan  pemerintah  desa  merupakan  persiapan  yang  teratur  dari  setiap  usaha untuk  mewujudkan  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Perencanaan  pemerintaha  desa merupakan  perencanaan  jangka  pendek,  oleh  karrena  itu  program  pembangunan  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  Langgea  Indah    terbatas  pada  subsidi  desa.  Dalam program-program  subsidi  desa  biasanya  direncanakan  pemerintah  desa,  pelaksanaan  dan pengawasannya  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  melalui  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  (LPM).  Perumusan  dan  penetapan  perencanaan  pembangunan  desa    secara khusus mengenai subsidi desa dilaksanakan melalui forum LPM.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  perumusan  dan  penetapan  perencanaan  desa merupakan  hal  penting  untuk  diketahui,  maka  untuk  mengetahui  tingkat  keikutsertaan masyarakat  atau  responden  dalam  menentukan  pembangunan,  maka  kepada  responden ditanyakan  :  “Berapa  kali  anda  ikut  serta  dalam  rapat  LPM  untuk  menentukan  rencana pembangunan?” Untuk dapat mengetahui frekwensi kehadiran masyarakat dalam rapat LPM di desa Langgea Indah KecamatanAngata Kabupaten Konawe Selatan maka dapat dilhat pada tabel 3 sebagai berikut :
Tabel 3. Penilaian Responden Terhadap Pelayanan Admisitrasi
No. Kehadiran Responden Prekwensi Prosentase (%) 1 2 3 Selalu hadir Kadang-kadang hadir Tidak pernah hadir 11 13 6 36,70 43,30 20,00 Jumlah 30 100

## Sumber data : Hasil survei 2021
Data pada tabel diatas memberikan gambaran bahwa kepedulian masyarakat terhadap penetun  program  pembangunan  melalui  wadah  LPM,  masih  terbilang  rendah.  Menurut informasi  dari  pengurus  LPM  bahwa  rendahnya  tingkat  kehadiran  menunjukkan  masih minimnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  arti  penentuan  program-program pembangunan.  Hal  lain  penyebab  rendahnya  tingkat  kehadiran  masyarakat  dalam  setiap rapat  menurut  pengamatan  penulis  adalah  faktor  kesibukan  dari  pada  warga  masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Dari  30  orang  responden  sebanyak  11  orang  atau  36,70  %  yang  selalu  hadir  dalam setiap  rapat  perencanaan  program  pembangunan,  mereka  yang  hadir  itu  pada  umumnya merupakan  pengurus  dan  juga  sebagai  anggota  LPM  serta  warga  masyarakat  yang mempunyai kepentingan langsung atas perumusan-perumusan program tertentu, misalnya izin usaha, rencana penerbitan pemilikan hak atas tanah, izin bangun dan lain sebagainya.
Adapun responden yang kadang-kadang hadir dalam rapat perencanaan pembangunan sebanyak  13  orang  (43,30)  atau  sebagian  besar  merupakan  warga  masyarakat  yang memiliki  kegiatan/pekerjaan  atau  kesibukan  lain  misalnya  pegawai,  pedagang,  peternak dan  masih  banyak  lagi,  sehingga  pada  aktu  rapat  diadakan  mereka  sering  tidak  berada  di tempat  walaupun  sebelumnya  telah  diundang.  Sedangkan  responden  yang  tidak  pernah sama  sekali  mengikuti  rapat  perencanaan  pembangunan  sebanyak  6  orang  (20,00%) menurut penulis karena adanya sikap dari pada warga masyarakat yang cenderung kurang peduli pada berbagai persoalan yang sedang berkembang.
Berdasarkan  hasil penelitian  melihat  bahwa  tingkat  kesadaran dari warga masyarakat Langgea  Indah    dalam  menghadiri  rapat  dalam  rangka  penntuan  rencana  program pembangunan di Desa Langgea Indah masih dikatakan kurang, disebabkan oleh kurangnya layanan  informasi  dan  bimbingan  yang  diberikan  oleh  aparat  desa  seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya.
Dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan yang dibiayai oleh subsidi desa terdapat beberapa prosedure yang harus ditempuh yakni, identifikasi masalah, indetifikasi sumber  dan  langka  penyusunan  rencana.  Adapun  hal  yang  perlu  diperhtikan  dalam mengidentifikasi  masalah  terdapat  dua  masalah  yakni  rutin  dan  masalah  pembangunan. Masalah rutin menyangkut :
a) Kegiatan untuk mewujudkan administrasi desa.
b) Kegiatan perjalanan ke luar desa.
c) Kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban.
d) Kegiatan rapat/musyawarah LPM.
e) Kegiatan perlombaan desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  pada  ketua  Badan Permusyawaratan  Desa  tentang  masalah  pembangunan  di  Desa  Langgea  Indah  antara  lain meiputi :
a) masalah yang mendesak dihadapi desa :
- Masalah pangan (paceklik)
- Masalah air bersih
- Masalah pendidikan
- Masalah kesehatan termasuk kesehatan lingkungan.
- Masalah pengairan
- Masalah LPM, PPK dan karang taruna
- Masalah pos-pos keamanan
- Masalah infra struktur pedesaan.
b) Masalah partisipasi terhadap terhadap proyek-proyek sektoral seperti,
- Pembangunan KUD
- Keluarga berencana (KB)
- Gizi, Balita dan Ibu hamil
- Raskin dan Kartu Keluarga Miskin
- Pemugaran perumahan dan lingkungan desa
Dalam  tahap  indentifikasi,  sumber  yang  dimaksud  sebagai  tahap  untuk  mengadakan inventarisasi kemampuan sumber daya yang dapat digunakan misalnya :
a) Sumber pendapatan dari pemerintah pusat dan daerah
- Tunjangan kurang penghasilan bagi kepala desa dan perangkatnya.
- Bantuan pembangunan desa
b)  Sumber pendapatan dari pihak ketiga :
- Koperasi Unit Desa
- Kredit bank
- Bantuan atau sumbangan dari pihak ketiga.
Setelah rencana tersebut disusun selanjutnya disampaikan kepada bupati selaku kepala daerah di wilayah kabupaten melalui camat untuk disahkan. Pengesahan bupati merupakan dasar dari berlakunya rencana pembangunan desa. Berdasarkan langka-langka acuan yang diuraikan  diatas,  penulis  mengadakan  pengamatan  dan  wawancara  langsung  dengan perangkat desa dan warga masyarakat yang merupakan responden untuk dapat mengetahui sejauh mana prosedure perencanaan rencana program subsidi desa yang dilakukan di desa Langgea  Indah  ini  telah  sesuai  dan  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.
Pelaksanaan  fungsi  perencanaan  pembangunan  sebagai  salah  satu  mata  rantai  di  dalam proses  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  desa,  memegang  peranan  penting  dalam menyatukan pandangan terhadap masalah yang dihadapi melalui proses perencanaan terpadu maka program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Langgea  Indah belum  sepenuhnya  dilaksanakan  dengan  baik,  hal  ini  didasarkan  antara  lain  atas  pernyataan responden.  Pertanyaan  yang  diajukan  kepada  responden  adalah:  “Apakah  perencanaan pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Jawaban atas pertanyaan itu dapat di lihat pada tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Perencanaan Pembangunan
No. Tanggapan Responden Prekwensi Persentase (%) 1 2 3 Sangat sesaui Sesuai Kurang sesuai 9 15 6 30,00 50,00 20 Jumlah 30 100,00

## Sumber data : Hasil survei 2021
Data  tabel  4  diatas,  menunjukkan  sebagiab]n  besar  responden  menyatakan  bahwa perncanaan pembangunan di Desa Langgea Indah  cukup sesuai yaitu dari 30 orang responden 15 (50%). Dalam proses penyusunan yang tersusun berdasarkan dari pada usulan masyarakat Desa  Langgea  Indah    dilihat  dari  sebagian  masyarakat  berpendapat  bahwa  yang  diberikan kepada aparat pemerintah desa dapat diterima dan dimasukkan sebagai rencana pembangunan desa  sedangkan  6  orang  (20%)  yang  mengatakan  kurang  sesuai  karena  dipengaruhi  oleh berbagai faktor misalnya, ketidak hadirannya dalam rapat penyusunan pembangunan.
Dari  data  yang  diperoleh,  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan  pembangunan  Desa Langgea  Indah    belum  dapat  dikatakan  berhasil  karena  perencanaan  pembangunan  tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan informasi dari responden, penulis berpendapat bahwa agar dapat mengetahui berhasil  tidaknya  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Langgea  Indah  ,  maka  perlu  diketahui model-model  perencanaan  pembangunan  yang  telah  dilaksanakan.  Dari  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  dipadukan  dengan  sumber  dari  data perencanaan  pembangunan pada  kantor Desa  Langgea  Indah    dapat  dilihat  bahwa  model-model  perencanaan  di  Desa  Langgea  Indah pada tahun 2017 yaitu :
- Rehabilitasi pasar tradisional
- Rehabilitasi kantor desa
- Pembuatan jalan setapak
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat

## 2. Pelaksanaan
Mekanisme  pelaksanaan  adminsitrasi  pemerintahan  desa  merupakan  funsgi  yang sangat  penting  agar  dapat  menentukan  berhasil  tidaknya  pembangunan  yakni  fungsi pelaksanaan.  Pelaksanaan  pembangunan  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai rencana yang telah disusun dan disusun dalam bentuk APPKD yang telah dikemukakan perlu direalisasikan agar dapat mencapai sasasaran.
Agar  melaksanakan  rencana  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  maka  pelaksanaan perencanaan  pembangunan  di  Desa  Langgea  Indah    adalah  pemerintah  desa,  BPD  dan  LPM, dalam hal ini LPM hanya sebatas pada pelaksanaan anggaran pembangunan desa. Untuk melihat sejauh mana fungsi pelaksanaan telah dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan pendapatan di Desa Langgea Indah , maka penulis meneliti mengenai masalah pengerahan tenaga kerja dalam setiap kegiatan pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana serta kerja bakti di desa.
Berdasarkan hasil penelitian maka pembangunan di Desa Langgea Indah  terdiri atas dua bagian yaitu :
1) Kegiatan  yang  danya  bersumber  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  (dana  bantuan pembangunan desa).
2) Kegiatan yang dananya bersumber dari swadaya murni masyarakat.
Berdasarkan  pada  pembagian  dari  kegiatan  diatas  maka  kegiatan  yang  bersumber  dari pemerintah  pusat  dan  daerah  sebagai  bantuan  desa  dipimpin  kepala  desa.  Adapun  kegiatan pembangunan  yang  bersumber  dari  swadaya  murni  masyarakat  pada  umumnya  dikerjakan secara  gotong  royong,  sebagaian  besar  dari  gotong  royong  masyarakat  tersebut  berupa  dana, materil/uang,  bahan-bahan  material  termasuk  tenaga.  Agar  dapat  mengetahui  besarnya sumbangan dari masyarakat maka dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :
Tabel 5. Tanggapan responden terhadap sumbangan masyarakat Dalam pembangunan fisk dan non fisik di Desa Langgea Indah No. Jenis Sumbangan Prekwensi Persentase (%) 1 2 3 Dalam bentuk uang Dalam bentuk barang Dalam bentuk tenaga 8 12 10 26,70 40,00 33,30 Jumlah 30 100

## Sumber data : Hasil survei 2021
Data  tabel  5  diatas,  menunjukkan  sebagaian  warga  masyarakat  yakni  12  orang  (40%) memberikan sumbangan dalam bentuk barang. Sumbangan dalam bentuk uang dan tenaga tidak  begitu  jauh  berbeda  yaitu  8  orang  (26,70%)  yakni  mereka  yang  telah  memiliki penghasilan  tetap.  Masyarakat  yang  memberikan  bantuan  tenaga  sebanyak  10  orang  (3 3,3%) berpendapat bahwa selagi tenaga mereka masih dapat membantu dalam pelaksanaan pembangunan di desa mereka, maka dengan hati tulus ikhlas memberikannya.
Berdasarkan  dari  dua  data  terebut  diperoleh  gambaran  bawa  masyarakat  di  Desa Langgea  Indah,  berperan  aktif  dalam  melaksanakan  program  pembangunan  yang  telah direncanakan dan ditetapkan bersama. Penilaian masyarakat terhadap pembangunan dapat menjadi  masukan  dan dorongan  bagi pemerintah  untuk  mengetahui  apakah  pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk hal itu maka kepada  responden  ditanyakan:  “Apakah  perencanaan  pembangunan  dapat  dikatakan berhasil atau tidak?”
Tabel 6. Tangggapan terhadap berhasil tidaknya pembangunan dilaksanakan No. Pelaksanaan Pembangunan Prekwensi Persentase (%) 1 2 3 Berhasil Cukup berhasil Kurang berhasil 9 17 4 30,00 56,70 33,30 Jumlah 30 100

## Sumber data : Hasil survei 2021
Data tabel 6 tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden atau dari 30 orang responden yang mengatakan pelaksanaan pembangunan cukup berhasil sebanyak 17 orang dan diperkuat dari wawancara singkat yang dilakukan peneliti kepada salah seorang masyarakat  mengatakan  bahwa  pembangunan  sarana  umum  yang  telah  dilaksanakan  oleh masyarakat dirasakan sangat besar manfaatnya bagi warga masyarakat Desa Langgea Indah meskipun  masih  terdapat  kekurangan-kekurangan  dalam  pelaksanaan  perencanaan pembangunan  tersebut,  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  pelaksanaan  perencanaan pembangunan tersebut tidak berhasil sebanyak 4 orang karena menurut mereka hasil-hasil dari pembangunan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana.
Berdasarkan  dari  data  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  proses  pelaksanaan perencanaan  pembangunan  di  Desa  Langgea  Indah    belum  sepenuhnya  berhasil,  faktor penyebab  dari  hal  tersebut  karena  tidak  semua  rencana  pembangunan  diusulkan  dan diterima serta terbatasnya dana pembangunan desa.
Adanya kerja sama masyarakat, BPD, LPM, dan kepala desa, dan seluruh perangkat desa maka  pelaksanaan  pembangunan  desa dapat  berjalan  dengan  baik  meskipun  ada  sebagian kecil masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. Responden ditanyakan “Apakah keterlibatan bapak pada proses pelaksanaan pembangunan desa disadari oleh?”
Tabel  7.  Peryataan  Responden  Tentang  Keterlibatan  pada  Proses  dari  Pelaksanaan
Pembangunan Desa Didasari Atas No. Keterlibatan proses Frekwensi Persentase (%) 1 2 3 Kemauan Sendiri Ajakan Orang Lain Adanya Paksaan 25 5 0 83,30 16,70 0,00 Jumlah 30 100

## Sumber data : Hasil survei 2021
Data tabel 7 di atas, menunjukkan mayoritas atau 25 orang penduduk yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan desa atas kemauan dan kesadaran sendiri, hanya 5 orang  yang  ikut  terlibat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  atas  ajakan  dari  orang  lain misalnya ajakan istri dan lain-lain, disebabkan masyarakat tersebut kurang begitu mengerti kegunaan dan manfaat dari pembangunan yang akan dilaksanaan di Desa Langgea Indah .
Berdasarkan  pada  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat  keikut  terlibatan masyarakat  dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  dapat  dikatakan  cukup  antusias.  Hal ini  disebabkan  tingkat  kesadaran  dari  masyarakat  Desa  Langgea  Indah    akan  pentingnya partisipasi masyarakat untuk melancarkan dan menunjang keberhasilan pembangunan desa begitu besar.
Hasil  penelitian  menunjukkan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses  pelaksanaan pembangunan  di  Desa  Langgea  Indah  ,  telah  dilihat  dengan  peran  masyarakat  cukup  ikut adil  dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  meskipun  masih  ada  beberapa  masyarakat yang  kurang  berperan  aktif.  Sehingga  hasil  yang  dicapai  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat di Desa Langgea Indah  tersebut.
Pelaksanaan  pembangunan  yang  baik  adalah  pelaksanaan  pembangunan  yang dikerjakan  dengan  baik  dan  sistimatis  melalui  sistem,  metode  dan  proses  yang  telah direncanakan. Di dalam lingkungan organisasi pemerintahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dijalankan melalui sistem pelaksanaan terpadu ( mixed pllaning ) yaitu dengan memadukan perencanaan dari bawah dan dari atas.
Berdasarkan  hasil  dari  rapat  yang  telah  dilaksanakan  sebelum  pelaksanaan  proses pelaksanaan  pembangunan,  maka  proses  pembangunan  tersebut  dapat  berjalan  dengan lancar  apabila  kemampuan  dan kualitas dari  para  perencana dan  pelaksana  pembangunan yang terdiri dari BPD dan LPM. Maka kepada para responden ditanyakan “apakah menurut bapak  kemampuan  dan  kualitas  yang  dimiliki  oleh  pihak  perencana  dan  pelaksana  yang
terdiri  dari  kepala  desa,  BPD  dan  LPM  dapat  dikategorikan?”  Hasilnya  dapat  di  lihat  pada tabel 8 sebagai berikut :
Tabel 8. Pernyataan Responden Tentang Kemampuan dan Kualitas yang dimiliki Oleh Pihak
Perencana dan Pelaksana Pembangunan Fisik dan Nonfisik No. Uraian Frekwensi Persentase (%) 1 2 3 Baik Cukup Baik Kurang Baik 8 15 7 30,00 36,70 33,30 Jumlah 30 100,00

## Sumber data : Hasil survei 2021
Data tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa dari 30 orang responden 15 orang atau 36,79 %  mengatakan  bahwa  kemampuan  dan  kualitas  yang  dimiliki  oleh  pihak  perencana  dan pelaksana  pembangunan desa  itu  cukup  baik,  8  orang  atau  30%  mengatakan  baik,  sisanya sebanyak 7 orang atau 33,30% berpendapat bahwa kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana kurang baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  informan,  berpendapat  bahwa  kurang  baiknya kemampuan dan  kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan desa, karena adanya beberapa faktor, salah satunya yakni adanya ketidak puasan dari hasil telah  dicapai  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  ada  masyarakat  yang  meginginkan didirikannya WC umum tetapi permintaan mereka tidak dipenuhi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan desa di Desa Langgea Indah .
Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Langgea Indah segala aktifiktas dan aspek yang menyangkut keberhasilan  pembangunan desa, maka aspek adminsitrasi  pemerintahan  desa  juga  harus  berjalan  dengan  baik  agar  perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengn sasaran dan tujuan pembangunan tersebut. Agar dapat mengetahui  peran  dari  adminsitrasi  pemerintahan  desa  berjalan  dengan  baik  maka  pada tabel  9  dikemukakan    pernyataan  tentang  peran  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan dalam pembangunan Desa Langgea Indah  sebagai berikut :
Tabel  9.  Pernyataan  Responden  Tentang  bagaimana  Peran  Pelaksana  Administrasi
Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa No. Pernyataan Frekwensi Persentase (%) 1 2 3 Baik Cukup Baik Kurang Baik 10 17 3 33,30 56,70 10,00 Jumlah 30 100,00
Sumber data : Hasil survei 2021
Data  tabel  9 diatas, menunjukkan  bahwa  dari  30  orang  responden  17  orang  (56,70%) menyatakan  bahwa  peran  perencanaan  dan  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  desa pasca  pembangunan  desa  sudah  cukup  baik,  hal  ini  terlihat  dalam  proses  administrasi pemerintahan desa sudah dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat desa, meskipun masih  terdapat  beberapa  kendala,  10  orang  (33,30%)  menyetakan  bahwa  peran perencanaan  dan  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  desa  pasca  pembangunan  desa sudah  baik,  sdangkan  t3  orang  (10,00%)  menyatakan  bahwa  peran  perencanaan  dan pelaksanaan adminsitrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa masih kurang baik.
Data  terebut  memberikan  gambaran  bahwa  peran  perencanaan  dan  pelaksanaaan administrasi  pemerintahan  desa  pasca  pembangunan  desa  di  Desa  Langgea  Indah    belum sepenuhnya  berhasil,  hal  ini  disebabkan  karena  tidak  semua  peran  perencana  dan pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  desa  berjalan  dan  dilaksanakan  sesuai  rencana sebelumnya,  karena  terdapat  beberapa  hambatan  baik  materiil  maupun  inmateriil.  Hasil penelitian  didapatkan  informasi  bahwa  masih  ada  sebagian  kecil  dari  warga  masyarakat desa yang kurang berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

## 3. Pengawasan
Tujuan  dari  pada  pengawasan  ini  sebagai  langka  konkret  dari  kegiatan  yang  perlu diambil agar kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesui rencana dan dilakukan perbaikan apabila didalam pelaksanaan terjadi penyimpangan dari tujuan sebelumnya serta dapat berhasil dengan baik. Adapun kegiatan pengawasan yaitu pemeriksaan, inspeksi, dan berbagai  tindakan  lain  yang  dapat  mengetahui  tingkat  keberhasilan  pembangunan  yang
telah dilaksanakan sebelumnya. Tujuan dari pelaksanaan itu sendiri yakni :
a) Agar  pelaksanaan  tugas  umum  pemerintah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  yang  berlaku  dan  daapat  berdaya  guna  dan  tepat  guna  yang  sebaik- baiknya.
b) Agar  hasil  dari  pembangunan  yang  telah  dilaksanakan  dapat  menjadi  umpan  balik berupa pendapat dan kesimpulan dan sasaran dari berbagai kebijakan perencanaan pembangunan.
c) Untuk  mencegah  terjadinya  pemborosan,  kebocoran  dan  penyimpangan  dalam penggunaan  wewenang  dan  uang  milik  negara,  serta  menciptakan  aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawah.
Berdasarkan  atas  penjelasan  diatas  mengenai  pengawasan  maka  penulis  telah mengadakan wawancara singkat dengan aparat pemerintah Desa Langgea Indah  dalam hal pengawasan yang dilakukan terhadap pembangunan subsidi desa.
Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan keterangan bahwa keuangan desa yang diperoleh  dari  subsidi  desa  mekanisme  pengawasannya  dilaksanankan  oleh  aparat pengawasan  terbatas  pada  pelaporan,  artinya  pemerintah  desa  hanya  memberikan informasi  laporan  kepada  camat  kemudian  kepada  bupati  dan  gubernur  sampai  kepada meteri  dalam  negeri  mengenai  realisasi  pelaksanaan  pembangunan.  Selama  ini  belum  ada pengecekan  yang  terjun  langsung  oleh  aparat  pegawasan  fungsional  (insfektorat  wilayah daerah kabupaten).
Berdasarkan  pula  dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  desa  dipandang  dari  aspek  pegawasan  Desa  Langgea  Indah dinilai  belum  terlaksana  secara  efektif  dan  konsisten.  Hal  ini  terlihat  dari  antara  lain, tingginya  frekwensi  pelaksanaan  konsultasi  teknis  menandakan  banyaknya  masalah  yang dihadapi di lapangan.
Tidak  adanya  pengawasan  langsung  ini  maka  dapat  dikatakan  bahwa  selalu  terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini sebenarnya dapat dicegah bila saja sistem pengawasan oleh masyarakat berjalan efektif, dalam artian masyarakat ikut dalam pengawasan kegiatan pembangunan di daerah mereka.
Hal  tersebut  dapat  terwujud  apabila  fungsi  dari  lembaga  pemberdayaan  masyarakat dapat  berjalan  dengan  baik,  namun  ddalam  kenyataan  di  Desa  Langgea  Indah    lembaga pemberdayaan  masyarakat  ini  belum  sepenuhnya  berperan  aktif.  Sebagian  besar  rencana desa dilakukan oleh pemerintah desa itu sendri, sedangkan pengawasan sepenuhnya berada ditangan kepala desa.

## c. Fungsi Bidang Ketatausahan
Kegiatan  ketatausahaan  mempunyai  fungsi  dan  tugas  yang  begitu  penting  dalam mendukung  kelancaran  proses  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  desa.  Tertib administrasi  ketatausahaan  perlu  diperbaiki  agar  tercapai  sasaran  pembangunan  yang efektif  dan  efisien,  maka  keterampilan  dan  keahlian  dari  para  aparat  desa  untuk  dapat menyelenggarakan tugas ketatausahaan dengan sempurna.
Tugas  dari  tatausaha  ini  yaitu  mencakup  segala  bentuk  kegiatan  masalah  registrasi, catat  mencatat,  menyimpan  dokumen  dan  surat-surat  penting  lainnya,  menerima  dan mengirim informasi dari berbagai keterangan.
Tabel  10.  Pernyataan  Responden  Tentang  bagaimana  Pelaksanaan  Administrasi  di  Bidang
Ketatausahaan dalam Kegiatan Registrasi di Lingkup Pemerintahan Desa No. Pernyataan Frekwensi Persentase (%) 1 2 3 Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif 3 10 17 10,00 33,30 56,70 Jumlah 30 100,00

## Sumber data : Hasil survei 2021
Data  tabel  10  di  atas,  menunjukkan  dari  30  orang  responden  17  orang  mengatakan pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  desa  di  bidang  ketatausahaan  belum  baik,  hal  ini terlihat pada proses administrasi bidang ketatausahaan pelaksanaan kegiatan registrasinya belum efektif karena keterbatasan sarana dan prasarana, seperti lemari, komputer, sehingga mempengaruhi  kenyamanan  dan  tata  ruang  kantor.  10  orang  menyatakan  bahwa  peran pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  desa  di  bidang  ketatausahaan  sudah  cukup  baik sedangkan 3 orang menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca
pembangunan desa di bidang ketatausahaan sudah efektif.
Hasil dari pengamatan penulis menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi  ketatausahaan  di  Desa Langgea  Indah    belum  berjalan sebagaimana mestinya dalam  kelancaran  dalam  proses  pembangunan.  Kurang  efektifnya  tugas-tugas ketatausahaan  di  Desa  Langgea  Indah    dilihat  pada  pengisian  buku  registrasi,  yang  diisi kurang  rapi dan teratur serta  tidak  akurat  dalam  memberikan  informasi  keadaan  wilayah, data-data  monografi  desa  tidak  lengkap  serta  belum  sesuai  dengan  pendataan  data-data penduduk.
Karena  faktor  inilah  yang  menyebabkan kurangnya  efektifnya  penyelenggaraan  fungsi dan  tugas  tatausaha  ini,  sangat  berpengaruh  terhadap  jalannya  pembangunan  di  desa Langgea  Indah  ,  inilah  yang  menyebabkan  proses  pembangunan  memerlukan  persediaan data yang akurat sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan.
Pada  pembahasan  sebelumnya  dikatakan  bahwa  dari  hasi  identifikasi  kebutuhan  dan kepentingan  serta  potensi  masyarakat  Desa  Langgea  Indah    kemudian  data  tersebut diajukan  oleh  LPM  dalam  bentuk  rancangan  kemudian  dibahas  dalam  musyawarah pembangunan desa.

## Faktor-faktor yang mendorong Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan

## 1. Faktor Pendorong
Faktor  pendorong  dimaksudkan  adalah  sebagai  faktor  yang  strategis  yang memungkinkan berhasilnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam menunjang kelancaran  dan  keberhasilan  pembangunan  desa  tergantung  pada  intensitas  daya  dukung seperti :

## a. Tersedianya perangkat aturan
Perangkat  aturan  memegang  peranan  penting  dan  strategis  sebagai  pedoman operasional dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi. Hal ini dapat dipahami karena  adanya  perangkat  aturan  yang  memuat  secara  jelas  dan  sistematis  mengenai methode  dan  prosedure  memungkinkan  penyelenggaraan  adminsitrasi  dapat terlaksanan dengan baik
b. Faktor Kelembagaan
Penyelenggaraan  adminsitrasi  sebagai  suatu  proses  kegiatan  yang  terencana  dan terprogram berjalan efektif apabila didukung oleh tersedianya lembaga sebagai sarana strategis dalam melaksanakan kegiatan dan ditunjang oleh tersedianya berbagai sarana.
2. Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  dimaksud  adalah  faktor  yang  sifatnya  menghambat  proses pelaksanaan  penyelenggaraan  administrasi  dalam  upaya  menciptakan  iklim  kerja.  Hasil pengamatan  penulis  terhadap  pelaksanaannya  masih  terdapat  beberapa  faktor  yang menghambat yaitu:

## 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran aparat
Kesadaran  aparat  sangat  menentukan  tercapainya  tujuan  penyelenggaraan administrasi dalam suatu organisai kerja, baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan untuk  mentaati  dan  mematuhi  aturan  dalam  arti  melaksanakan  apa  yang  diwajibkan dan  menghindari  apa  yang  dilarang.  Hasil  penelitian  bahwa  baik  atasan  maupun bawahan masih ada memiliki tingkat kesadaran rendah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.
2) Pelaksanaan koordinasi belum optimal
Hasil  analisis  penulis  terhadap  berbagai  masalah  yang  muncul  dalam  mekanisme administrasi dilingkungan kantor Desa Langgea Indah  menampakkan bahwa faktor lain yang  menyebabkan  rendahnya  pelayanan  kepada  masyarakat  adalah  belum terkoodinasi secara optimal fungsi administrasi, hal itu dapat dilihat :
a) Belum  terciptanyanya  kesamaan  pandang  antara  kepala  desa  dengan perangkat desa terhadap sistem, metode, prosedur pelayanan sehingga masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri.
b) Belum  diterapkannya  manajemen  administrasi  pemerintahan  desa  secara profesional,  baik  dalam  perencanaan,  pengorganisasian  dan  pelaksanaan  administrasi pemerintahan desa.
.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  masalah  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada  bidang  pelaksanaan  adminstrasi  pemerintahan  Desa  Langgea  Indah    belum sepenuhnya  berperan  secara  efektif  dalam  menunjang  pembangunan.  Hal  itu  dapat dilihat pada aspek mekanisme pelayanan administrasi pembangunan maupun dari aspek ketatausahaan dalam proses pembangunan.
a. Aspek  pelayanan,    khusus  bidang  informasi  dan  administratif  dinilai  belum terlaksana  secara  efektif  disebabkan  karena  faktor  rendahnya  tingkat  layanan informasi  baik  secara  formal  maupun  informal  yang  diberikan  oleh  aparat  desa kepada masyarakat.
b. Fungsi  operasional  administrasi  pembangunan  pemerintahan  desa  belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal itu terlihat dri rendahnya tingkat kehadiran masyarakat  dalam  menghadiri  rapat  di  desa,  dalam  proses  perencanaan  dan pembangunan. Lemahnya penyusunan anggaran pembangunan, khususnya anggaran pendapatan  dan  pengeluaran  desa,  karena  pelaksanaannya  masih  didominasi  oleh aparat desa bersama pengurus LPM dan tidak adanya pengawasan secara langsung.
c. Fungsi  ketatausahaan  atau  fungsi  registrrasi  belum  efektif,  dilihat  dari  tkurang tertibnya  pengisian  buku  registrasi  dan  tidak  tersedianya  pada  struktur  dan informasi yang akurat di balai desa.
2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemrintahan di Desa Langgea Indah .
a. Tingkat kemampuan profesionalisme dari aparat pemerintah dalam mengimplementasikan  cara  penerapan  dari  fungsi  administrasi  pemerintahan  desa baik secara konseptual maupun teknis.
b. Kurang baiknya aspek kelembagaan dan menajemen pembangunan desa.
c. Kuranya partisipasi  dari masyarakat setempat guna menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

## E. Referensi
Barata, I. N. (1982) Desa Masyarakat dan Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia. Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1993). Dasar-dasar penelitian Kualitatif, terjemahan oleh  A. Khozim Afnadi . Surabaya: Usaha Nasional. Bowman,  P.J.  (1984). Ilmu  masyarakat  dan  Sosiologi  Masyarakat  Kota  dan  Desa. Surabaya: Usaha Nasional.
Hadippemomo (1989), Tata Personalia. Jakarta: Djambatan. Handayaningrat,  S.  (1985). Adminsitrasi  Pemerintahan  dalam  Pembangunan  Nasional. Jakarta: Gunung Agung.
Kuwo, J. R. (1999). Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Malaranggeng, A., dkk., (2001). Otonomi Daerah Dalam Profek Teoretis dan Praktis. Yokyakarta: Brigaf Publising.
Manan,  B.  (1994). Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  menurut  UUD  1945. Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
Manullang. (1979), Pembangunan Pengawal. Bandung: Alumni . Salusu,  J.  (1996). Pengambilan  Keputusan  Strategis  Untuk  Organisasi  Publik. Jakarta:  PT. Grasindo.
Salusu, J. (1996), Dimensi Aparatur Dalam Pembangunan. Jakarta: LAN RI. Saputra, S. (1981). Pengaruh Teknologi dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: LBI. Siagian, S. P. (1982). Ogranisasi kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Bina Aksara. Slamet, I. E .(1965) Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta: Baratha.