## Transparansi Pelayanan BKSDA Kalimantan Tengah Dalam Pemberian Surat Izin Pemeliharaan Satwa Liar Yang Di Lindungi

## Yonatan Ari Santoso
1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya. Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya 7111A, Indonesia.
Email Coresponden: yonatan.arisantoso@fisip.upr.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan mengenai bagaimana prosedur dan syarat- syarat  yang  dibutuhkan  dalam  memiliki  izin  memelihara  atau  memperdagangkan  satwa  liar.  Selain  itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi BKSDA di Kalimantan Tengah dalam pemberian  surat  izin  tersebut.  Metode  yang  digunakan  yaitu  dengan  pendekatan  metode  penelitian kualitatif. Adapun data yang dikumpulkan dalam data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi  terhadap  petugas  di  lingkungan  BKSDA. Sedangkan data sekunder didapatkan dalam bentuk arsip atau dokumen tertulis lainnya yang menunjang penelitian  peneliti.  Hasil  penelitian  menunjukan  cukup  transparan  karena  dalam  pelaksanaannya dijalankan  melalui  prosedur  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  KLHK.  BKSDA  akan mengeluarkan  formulir  yang  bisa  didapatkan  secara  langsung  melalui  kantor  BKSDA  setelah  menerima proposal terkait satwa yang akan dipelihara. Kemudian, proposal tersebut akan di disposisi kepada KLHK untuk kemudian disetujui atau ditolak.
Kata Kunci : Surat Izin, Konservasi, Keanekaragaman Hayati, Satwa Liar

## Abstract
The purpose of this research is to provide knowledge on the procedures and requirements needed to obtain a license to keep or trade wildlife. In addition, this research aims to find out how the transparent of BKSDA Central Kalimantan is in granting these licenses. The  method  used  is  a  qualitative  research approach.    The    data   collected    in   this    study consisted of two  types  of  data, namely  primary  data  and secondary  data.  Primary  data  is  data  obtained  through  interviews  and  observations  of  employee  in BKSDA. Meanwhile, secondary data is obtained in the form of archives or other written documents  that support  the  researcher's  research. The  results  of  the  study  show  that it is quite transparent because the implementation is carried out using procedures that have been established in accordance with KLHK regulations.  BKSDA  will  issue  a  form  that  can  be  obtained  directly  through  the  BKSDA  office  after receiving a proposal regarding the animal to be kept. Then, the proposal will be submitted to the Ministry of Environment and Forestry for approval or rejection.
Keywords : License, Conservation, Biodiversity, Wildlife

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan memiliki  keanekaragaman  hayati  terbesar ketiga  setelah  Brazil  dan  Kolombia.  Oleh karena itu, sangat penting melindungi keanekaragaman hayati yang ada dan menyebar luas dari Sabang hingga Merauke. Sumber daya alam  yang  ada  di  Indonesia  sangatlah melimpah.  Sumber  daya  alam  hayati  atau keanekaragaman  hayati  di  Indonesia  yang
berupa  flora  dan  fauna  yang  beragam  serta dengan keunikan ekosistemnya mampu menjadi salah  satu  modal  dalam  mengembangkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Zamzami dan Dewi, 2020). Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati endemik yang di mana 55% dari 38.000 spesies fauna merupakan flora endemik, sementara itu, 39%  dari  512  mamalia  merupakan  fauna endemik  di  Indonesia  (Iskandar,  2015).
Kepemilikan  satwa  langka  di  Indonesia  pada dasarnya  diperbolehkan  apabila  telah  memiliki izin  atas  kepemilikannya.  Adanya  perizinan atas  kepemilikan  ini  merupakan  suatu  bentuk perlindungan pula bagi pemilik satwa langka.
Indonesia  sendiri  memiliki  lembaga dalam  upaya  perlindungan  terhadap  sumber daya  alam  yang  ada,  yaitu  Balai  Konservasi Sumber  Daya  Alam  (BKSDA).  Lembaga  ini dibentuk  pada  10  Juni  1978  berdasarkan dengan dikeluarkannya Peraturan KLHK Nomor  P/8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016  Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya  yang  berada  dibawah  serta komitmen  kepada  Direktur  Jendral  Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem.
Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam bertanggung  jawab  dalam  pemeliharaan  dan perlindungan  sumber  daya  alam  kawasan, termasuk satwa liar yang dilindungi. Konservasi satwa liar yang dilindungi memiliki peranan penting dalam menjaga keanekaragaman  hayati  dan  keseimbangan ekosistem. Namun pemeliharaan tersebut harus didukung  dengan  perizinan    sesuai  dengan peraturan dan prosedur yang berlaku (Suhadanoki,  2022).  Izin  pemeliharaan  satwa liar  yang  dilindungi  merupakan  salah  satu instrumen penting dalam upaya konservasi dan perlindungan  spesies  tersebut.  Melalui  izin  ini, pemerintah  dapat  melakukan  pengawasan  dan
pengendalian terhadap kepemilikan dan pemeliharaan  satwa  liar,  serta  mencegah terjadinya  perdagangan  ilegal  (Wiratno et  al., 2017).
Transparansi  dalam  proses  perizinan  ini sangat penting untuk memastikan bahwa satwa liar  yang  dilindungi  tidak  diperdagangkan secara  ilegal  atau  dieksploitasi  dengan  cara yang  merugikan  kelestarian  populasinya  di alam.  Selain  itu,  transparansi  juga  mencegah penyalahgunaan  izin  dan  menjamin  bahwa pemeliharaan  satwa  liar  dilakukan  sesuai dengan  peraturan  dan  standar  kesejahteraan satwa  yang  berlaku.  Transparansi  yang  baik memungkinkan  masyarakat  untuk  memahami proses  perizinan  dan  mekanisme  kontrol  yang ada (Putri, 2018).
Dalam menghadapi tantangannya BKSDA  Kalimantan  Tengah  memiliki  peran yang  sangatlah  penting,  yang  mana  BKSDA mempunyai  tugas  dalam  melindungi,  menjaga, mengawasi  serta  keseimbangan  ekosistem khususnya  di  wilayah  Kalimantan  Tengah. BKSDA berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti  masyarakat  lokal,  lembaga penelitian  dan  LSM  untuk  melaksanakan berbagai  macam  program  konservasi  yang fokus pada pelestarian (Wahono, 2016).

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu dengan  pendekatan  metode  kualitatif,  adapun data yang dikumpulkan adalah data primer dan
data  sekunder.  Pada  data  primer  peneliti memperolehnya  melalui  dua  tahapan  yaitu dengan  melaksanakan  wawancara  terhadap narasumber  serta  obeservasi  langsung  di lingkungan  BKSDA.  Sedangkan  data  sekunder didapatkan  dalam  bentuk  arsip  atau  dokumen tertulis  lainnya  yang  menunjang  penelitian peneliti. Metode ini digunakan untuk menjelajahi  dan  memahami  fenomena  yang kompleks, konteks, dan makna yang melekat di dalamnya.  Tujuan  dari  metode  penelitian kualitatif  adalah  untuk  menggali  pemahaman yang  mendalam  dan  menjelaskan  suatu fenomena  dengan  mendalam  serta  dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya (Sugiyono, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  BKSDA Kalimantan  Tengah  telah  berupaya  untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pemberian  izin  pemeliharaan  satwa  liar  yang dilindungi.  Hal  ini tercermin dari adanya dasar hukum  dan  SOP  yang  jelas,  serta  ketersediaan informasi  tentang  persyaratan  dan  biaya pengurusan  izin.  Namun  demikian,  masih terdapat  beberapa  area  yang  perlu  ditingkatkan dalam praktik transparansi pelayanan. Pertama, alur proses dan estimasi waktu pengurusan izin masih  kurang  jelas  dan  transparan.  Hal  ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon  izin  dan  berpotensi  disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Untuk meningkatkan transparansi pelayanan,  BKSDA  Kalimantan  Tengah  dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

## A. Syarat dan Prosedur Surat Izin
Transparansi  pelayanan  BKSDA  dalam pemberian    izin  perlindungan  satwa  liar  yang dilindungi  menjadi  tantangan  besar  dalam upaya  pelestarian  ekosistem  dan  perlindungan satwa  di kawasan tersebut. Transparansi dalam pelayanan  BKSDA  merupakan  faktor  penting dalam memastikan   proses perizinan satwa liar aman  dan  tidak  menimbulkan  keraguan  atau keragu-raguan  terhadap  integritas  organisasi. BKSDA  memiliki    prosedur  dan  ketentuan yang  harus  dipenuhi  untuk  mengakses  satwa dilindungi    dapat  melalui  browser  di  website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK),  prosedur  dan  syarat tersebut  dapat  dilihat  pada  uraian  berikut. Syarat  yang  harus  dimiliki  apabila  ingin memiliki  satwa  langka  dan  jual-beli  satwa langka:
1. Satwa langka yang dipelihara atau diperjualbelikan wajib dari penangkaran. 2. Satwa langka yang diizinkan dari penangkaran  adalah  kategori  F2.  Kategori tersebut yaitu satwa dengan generasi ketiga yang didapatkan dari penangkaran. Dengan hal  ini,  hanya  cucu  dari  satwa  generasi pertama.
3. Satwa langka yang legal hanya satwa yang termasuk  dalam  kategori Appendix  2 .
Sedangkan  satwa  langka  yang  termasuk dalam  kategori Appendix  1 ,  walau  sudah ditangkarkan,  tetap  tidak  diperbolehkan karena wajib dikonservasi.
Sejak  tahun  2018,  BKSDA  tidak  lagi mengeluarkan  surat  izin  pemeliharaan  satwa liar  yang  dilindungi,  tetapi  BKSDA  masih membuka  pendaftaran  formulir  untuk  surat izin pemeliharaan atau kepemilikan satwa liar tersebut  yang  kemudian  akan  di  disposisi  ke KLHK  Republik  Indonesia.  Sehingga,  semua keputusan  terhadap  persetujuan  surat  izin pemeliharaan  yang  telah  dibuat  berada  di tangan  KLHK.  Berikut  prosedur  yang  dapat dilakukan  untuk  membuat  proposal  yang ditujukkan kepada BKSDA untuk pemeliharaan satwa langka yang dilindungi. 1. Proposal izin untuk memiliki atau memelihara  satwa  yang  diajukan  langsung ke BKSDA.
2. Fotocopy  kartu  identitas  bagi  kepemilikan secara individu dan perseorangan serta akta notaris bagi para pelaku badan usaha.
3. Surat pemeliharaan satwa yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan.
4. Bukti  tertulis  atau  sertifikat  asal  usul indukan.  Syarat  ini  terkait  indukan  dari satwa yang dipelihara. Indukan satwa yang dilindungi  dan  akan  dipelihara  wajib berasal  dari  satwa  yang  telah  didaftarkan sebagai  satwa  yang  dipelihara  secara  sah.
Artinya,  apabila  hewan  merupakan  hasil tangkapan liar dilarang untuk dipelihara. 5. Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  yang meliputi konservasi atau tempat konservasi satwa  yang  dilindungi,  ketersediaan  pakan hewan  dan  perlengkapan  yang  diperlukan untuk konservasi.
6. Memiliki  surat  rekomendasi  dari  kepala BKSDA  setempat  apabila  hewan  tersebut akan dipelihara berasal dari daerah lain.

## B.  Sanksi  Pemeliharaan  Satwa  Dilindungi Secara Ilegal
Untuk  dapat  memelihara  atau  memiliki satwa  yang  dilindungi  secara  legal,  maka pemilik harus memahami peraturan perundang-undangan  dan  mengerti  apakah jenis  satwa  yang  dipelihara  termasuk  satwa yang dilindungi atau tidak. Untuk mengetahui jenis-jenis  satwa  yang  dilindungi,  terdapat pada Peraturan KLHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan KLHK Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa  yang Dilindungi. Selain itu, terdapat sanksi apabila pemeliharaan  tersebut  dilakukan  secara  salah maupun ilegal.
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam dan Ekosistemnya. Pada Pasal 21 ayat (2), terkait larangan untuk menangkap,
melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,  memelihara,  mengangkut  dan memperjual  belikan  satwa  yang  dilindungi baik  dalam  keadaan  hidup  maupun  mati. Dalam  Undang-Undang  tersebut  juga dijelaskan  mengenai  tindak  pidana  pada Pasal  40  ayat  (2)  yaitu  Pelanggaran  yang disengaja  terhadap  Pasal  21(2)  dapat dihukum  dengan  hukuman  penjara  hingga lima  tahun  dan  denda  hingga  seratus  juta rupiah (Dwiyana,  2015).
2. Kedua,  Peraturan  KLHK  Nomor  P.  19
Tahun 2015 tentang Penangkaran Tumbuhan  dan  Satwa  liar.  Terkait  hewan yang  berada  pada  unit  penangkaran,  maka ketentuan  yang  diacu  yaitu  berdasarkan Permenhut  Nomor  P.19  tahun  2005 mengenai  pengadaan  serta  legalitas  asal induk.  Pemilik  izin  penangkaran  satwa berkewajiban dalam melaksanakan penandaan  pada  satwa,  baik  dalam  bentuk tag/cap/transponder/tatoo /label/pemotonga n  bagian  tubuh  lainnya.  Tujuannya  untuk mempermudah  dalam  membedakan  jenis hewan (Winarni, 2015).
Selanjutnya, sertifikat juga ditambahkan pada  label  untuk  memfasilitasi  kemudahan dalam  penelusuran  asal  usul  spesies  satwa hasil penangkaran. Oleh karena itu, barangsiapa  telah  memiliki,  memelihara, memelihara,  mengangkut,  memperdagangkan spesimen  yang  dianggap  sebagai  tangkapan
satwa  liar  tanpa  izin  dari  menteri,  dianggap telah  melakukan  tindak  pidana  (Sembiring, dan  Adzkia, 2015).

## KESIMPULAN
Masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam aktivitas upaya perlindungan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan cara ikut memelihara satwa liar yang dilindungi dengan syarat  memiliki  surat  izin  yang  sah  dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Konservasi Sumber  Daya  Alam  (BKSDA)  yang  tersedia di tiap-tiap provinsi di Indonesia khususnya di provinsi Kalimantan Tengah. BKSDA membantu  melayani  masyarakat  yang  ingin berpartisipasi dalam proses pelestarian sumber  daya  alam  yang  tersedia  seperti konsultasi  untuk  jenis  satwa  yang  ingin dipelihara,  pengecekan  sertifikasi  satwa, hingga  pemberian  pelayanan  untuk  surat  izin resmi pemeliharaan satwa.
Pelayanan  terhadap  Surat  Perizinan Pemeliharaan  Satwa  Liar  yang  Dilindungi oleh  BKSDA  Kalimantan  Tengah  dapat dikatakan  cukup  transparan  karena  dalam pelaksanaannya dijalankan melalui prosedurprosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan KLHK. Selanjutnya BKSDA  akan  mengeluarkan  formulir  yang bisa  didapatkan  secara  langsung  melalui kantor  BKSDA  setelah  menerima  proposal terkait satwa yang akan dipelihara. Kemudian,
proposal  tersebut  akan  di  disposisi  kepada KLHK untuk kemudian disetujui atau ditolak.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyana,  O.  K.  Y.  Bagus.  2015.  “Penegakan Hukum  Pasal  21  Ayat  2  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Perniagaan Satwa  Dilindungi  Di  Surabaya.”  Jurnal Novum 2(1):115–28.
Iskandar,  J.  (2015).  Keanekaa  Hayati  Jenis
Binatang: Manfaat Ekologi Bagi
Manusia.  Kalimantan  Tengah:  Graha
Ilmu.
Maradona,  “Penegakan  Hukum  Lingkungan: Administrasi    dan    Pidana”,    dalam Laode    M.  Syarif    dan  Andri    G. Wibisana,    tanpa    tahun,  Hukum LIngkungan:    Teori,    Legislasi,    dan Studi  Kasus,  USAID,  Kemitraan,  The Asia Foundation
Putri,  F.  M.  W.  I.  (2018).  Akuntabilitas  dan Transparansi  Pelayanan  Publik  (Studi tentang  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pelayanan pada Izin Usaha di Dinas.
Sembiring,  R.,  &  Adzkia,  W.  (2015).
Memberantas  Kejahatan  Atas  Satwa Liar:  Refleksi  Atas  Penegakan  Hukum UndangUndang  Nomor  5  Tahun  1990. Jurnal  Hukum  Lingkungan  Indonesia, 2(2), 49-72.
Sugiyono.
(2023). Metode
penelitian pendidikan: (pendekatan  kuantitatif,
kualitatif  dan  R  &  D).  Alfabeta. Bandung
Suhadanoki.  (2022).  Pertanggung  Jawaban
Pelaku  Tindak  Pidana  Pemeliharaan
Satwa  Liar  Tanpa  Izin  (Studi  Putusan
Pengadilan Negeri Rantau Prapat
Nomor:  933/PID.  B/LH/2018/PN  Rap)
(Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
Wahono,  R.  (2016).  Peran  Balai  Konservasi
Sumber Daya Alam Dalam Pengendalian  Perdagangan  Satwa  Liar Yang  Dilindungi  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta (Doctoral Dissertation,
UAJY).
Winarni,  F.  (2015).  Urgensi  Pengaturan
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi
Dalam  Kejahatan  Terhadap  Satwa  Liar.
Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas  Gadjah  Mada,  32(2),  260- 274.
Wiratno,  D.,  Indriyo,  A.,  Syarifudin,  A.,  & Kartikasari,  A.  (2017).  Berkaca  di Cermin  Retak:  Refleksi  Konservasi  dan Lika-Liku Perjalanan Guru Besar Sampai  Peran  Kehutanan  Membela Kawasan Konservasi. Yogyakarta: Deepublish.
Zamzami, Z. M., Wahyuni, P., & Dewi, B. S. (2020). Keanekaragaman Satwa Liar Di KHDTK  Getas.  Journal  of  Tropical Upland  Resources  (J.  Trop.  Upland Res.), 2(2), 269-275.