## Tinjauan Sistem Distribusi Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama di Jawa Timur

## Reviewing the Distribution System of Al-Qur’an in East Java
Ahmad Jaeni
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Jakarta Gedung Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560 ajaeni20@yahoo.com
Naskah diterima: 24-02-14; direvisi: 9-05-14; disetujui: 23-05-14
Tulisan ini  meninjau sistem  distribusi  mushaf Al-Qur’an  Kementerian  Agama yang dinilai masih belum merata dan tepat sasaran, khususnya di Jawa Timur. Berdasarkan  hasil  penelitian,  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  yang  selama  ini dijalankan Kementerian Agama menganut sistem distribusi ganda ( multi channel distribution  system ),  yaitu  sistem  yang  memungkinkan  setiap  kanal  distribusi memainkan  dua  fungsi  sekaligus,  sebagai  perantara  dan  penyalur.  Meskipun cukup efektif mempercepat target proses distribusi, namun sistem ini membuka kemungkinan  terjadinya  sasaran  distribusi  yang  tumpang  tindih.  Akibatnya, distribusi  menjadi  tidak  merata  dan  tidak  tepat  sasaran.  Dengan  demikian,
membuat  segmentasi  sasaran  distribusi  pada  setiap  kanal  distribusi  menjadi sebuah tawaran solusi.
Kata kunci : sistem distribusi, mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama This article reviews the distribution system of Qur’an carried out by Ministry of Religious Affairs in East Java. Based on the research results, the distribution of
Qur’an  adopts  multi-channel  distribution  system,  a  system  that  enables  every channel  of  the  distribution  plays  two  functions,  as  intermediary  and  retailer.
Although  quite  effectively  accelerate  the  distribution  process,  but  this  system opens  the  possibility  of  overlapping  target  distribution.  As  a  result,  the distribution is uneven and not well targeted. Thus, segmenting the target of the distribution in any distribution channel into an offer solutions.
Keywords: distribution system, Qur’an, Ministry of Religious Affairs

## Pendahuluan
Al-Qur’an  adalah  bacaan  utama  umat  Islam,  mayoritas penduduk Indonesia. Keberadaannya yang begitu penting bagi umat Islam  karena  menjadi  sumber  pengetahuan,  spiritual  dan  moral. 1 Oleh karena  itu, ketersedian  mushaf  Al-Qur’an bagi  setiap  muslim Indonesia  menjadi  sebuah  keniscayaan.  Dalam  kaitan  ini, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan pengadaan Al-Qur’an dalam setiap tahunnya.
Upaya  Kementerian  Agama  untuk  melakukan  pengadaan Al-Qur’an  terus  menunjukkan  peningkatan.  Ini  bisa  dilihat  dari alokasi  anggaraan  yang  disiapkan,  setidaknya  dalam  dua  tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2011 anggaran yang disiapkan untuk pengadaan  Al-Qur’an  mencapai  22  miliar  rupiah,  kemudian  pada tahun  2012  meningkat  menjadi  55  miliar  rupiah. 2 Kecenderungan peningkatan  alokasi  anggaran  tersebut  tentu  menggembirakan  dan patut diapresiasi. Namun, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah  kebijakan  pengadaan  Al-Qur’an  yang  selama  ini berlangsung  telah  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  Islam, khususnya bagi kalangan yang tidak mampu. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lajnah  Pentashihan Mushaf  Al-Qur’an  pada  tahun  2011  dan  2012  tentang  penggunaan mushaf Al-Qur’an menunjukkan kenyataan yang menarik. Ternyata dalam  realitasnya,  mushaf  Al-Qur’an  yang  dimiliki  dan  digunakan masyarakat  Islam  hampir  semuanya  berasal  dari  cetakan  penerbit swasta,  bukan  mushaf  terbitan  Kementerian  Agama.  Mushaf Kementerian  Agama  baru  dijumpai  di  beberapa  orang  atau  pihak yang  mempunyai  kaitan  atau  akses  dengan  Kementerian  Agama setempat,  seperti  pimpinan  organisasi  atau  pegawai  di  lingkungan Kementerian  Agama  sendiri. 3 Ketiadaan  Mushaf  Kementerian Agama  juga  terjadi  di  sejumlah  Mesjid  Raya  maupun  Mesjid
1 Abdullah bin Umar Baydawi, Anwār at-Tanzīl , Kairo: Ahmad Najib, 1887. hlm. 45. Lihat.  Mu ¥ ammad ¦ useyn a ¯ - ° aba ' tab ' iy, al-Mīzan fīi Tafsir al Qur’ān , Beirut: Mu ' assasah al-‘ ² lamiy, 1975, Jilid II, hlm. 128-9.
2 Tempo , 3 juli 2013. 3 LPMA, Laporan  Penelitian  Penggunaan  Al-Qur’an  di  Masyarakat, Jakarta: LPMA, 2012.
Agung. 4 Bahkan,  sejumlah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di sejumlah  daerah  mengaku  belum  mendapatkan  mushaf  Al-Qur’an terbitan Kementerian Agama ini. 5
Beberapa  kenyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa  kebijakan pengadaan  Al-Qur’an  memang  belum  sepenuhnya  dirasakan manfaatnya  secara  merata  oleh  masyarakat  Islam.  Hal  tersebut dalam pandangan Amidhan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, akibat proses distribusi yang belum berjalan baik. Menurutnya, seharusnya bukan  masalah  produksi  yang  dipermasalahkan,  melainkan  proses distribusinya.  Kementerian  Agama  harus  bisa  menjamin  proses distribusi berjalan baik. 6
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  penelitian  ini  bertujuan untuk  melihat  sistem  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  yang  selama  ini telah diterapkan oleh Kementerian Agama dan kenyataan distribusi mushaf  Al-Qur’an  yang  masih  belum  merata  dan  tepat  sasaran dengan  mengambil  studi  kasus  di  Jawa  Timur.  Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem distribusi yang lebih baik.

## Batasan Konseptual Sistem Distribusi
Pengertian  ‘distribusi’  pada  dasarnya  merujuk  pada  sebuah kegiatan  atau  aktivitas  membagi  atau  penyaluran  (pembagian, pengiriman)  kepada  beberapa  orang  atau  tempat. 7 Dalam  konteks penelitian  ini  distribusi  yang  dimaksud  lebih  merujuk  pada pengertian distribusi fisik ( physical distribution ), yaitu pemindahan barang  yang  telah  jadi  ( finished  goods  products )  dari  jalur  akhir produksi  ke  konsumen  atau  pengguna  ( the  end  user ). 8 Produsen  di
4 LPMA, Laporan  Penelitian  Penggunaan  Al-Qur’an  di  Masyarakat, Jakarta: LPMA, 2011.
5 Untuk  memenuhi  permintaan  masyarakat  menjelang  Ramadan,  sejumlah KUA  berinisiatif  menghimpun  mushaf  Al-Qur’an  dari  setiap  pengantin  baru. Ahmad  Jaeni  dan  Ahmad  Badrudin, Laporan  Monitoring  Peredaran Al-Qur’an di Cilegon Banten. Jakarta: LPMA, 2011.
6 Tempo, 4 Juli 2012. 7 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 359.
8 Pengertian  ini  merujuk  pada  definisi  yang  dibuat  oleh  The  National Council  of  Physical  Distribution  Management  (NCPDM).  Lihat.  Satish  K.
sini  adalah  Kementerian  Agama  Pusat,  sedangkan  konsumennya adalah masyarakat muslim Indonesia.
Dalam  sistem  distribusi  dikenl  3  istilah  teknis  yang menggambarkan jalannya sebuah distribusi, yaitu saluran distribusi, pola  distribusi  dan  mekanisme  distribusi.  Saluran  distribusi berhubungan  dengan  struktur  unit  organisasi  dalam  perusahaan yang  berfungsi  sebagai  penghubung  antara  produsen  dan konsumen. 9 Pola  distribusi  terkait  pilihan-pilihan  saluran  distribusi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. 10 Sedangkan  mekanisme distribusi berkenaan dengan pengaturan peran-peran masing-masing saluran  untuk  mewujudkan  distribusi  yang  efektif  dan efisien. 11 Menurut  Julian  Dent 12 ,  pilihan  terhadap  beberapa  pola distribusi  biasanya  diambil  dengan  mempertimbangkan  kondisi geografis  dan  segmentasi  pengguna  sebagai  sasaran  distribusi paling akhir ( the end user ). Hal ini dilakukan agar tujuan distribusi bisa  diwujudkan  secara  efisien  dan  efektif.  Terkadang  pula  untuk memenuhi target tertentu, kombinasi beberapa pola distribusi ( a mix distribution models ) juga dilakukan. 13
Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Mushaf Al-Qur’an yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah  mushaf  yang  diterbitkan  oleh  Ditjen  Bimas  Islam Kementerian  Agama  melalui  anggaran  APBN-P  2011  dan didistribusikan  secara  serentak  di  semester  awal  tahun  2012  ke seluruh  Kantor  Wilayah  Provinsi  dan  sejumlah  Kankemenag Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  Selain  itu,  mushaf  yang  diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam merupakan Mushaf Standar Usmani, salah satu dari tiga jenis Mushaf Standar Indonesia. 14
Kapoor  dan  Purva  Kansal, Basic  of  Distribution  Management:  A  Logistics Approach, India: Asoke K. Ghosh, 2005, hlm. 2.
9 Satish K. Kapoor dan Purva Kansal, Basic …, hlm. 28. 10 Satish K. Kapoor dan Purva Kansal, Basic …, hlm. 9.
11 Vinod V. Sople, Logistic Management, India: Dorling Kindehrsley, 2007, hlm. 134 12 Julian  Dent, Distribution  Channels:  Understanding  and  Managing Channels to Market, USA: Kogan Page, 2011, hlm. 13 13 Julian Dent, Distribution Channels: …, hlm. 15. 14 Mushaf  Standar  Indonesia  merupakan  mushaf  Al-Qur’an  yang  sistem penulisan,  tanda  baca  dan  tanda  waqafnya  disusun  melalui  Muker  Ulama  Ahli Al-Qur’an  selama  9  kali  (1963-1973)  dan  telah  dikukuhkan  berdasarkan

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kebijakan  ( policy  oriented research ) yang didisain untuk memahami satu aspek atau lebih dari proses  kebijakan  publik 15 ,  khususnya  terkait  dengan  distribusi mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama. Oleh karena itu, penelitian ini  tidak  hanya  bersifat  deskriptif,  melainkan  juga  bersifat preskriptif  (bersifat  menentukan,  memberi  petunjuk)  dalam  rangka memberikan kontribusi pembuatan kebijakan. 16 Penelitian dilakukan di  Jawa  Timur  dengan  mengambil  dua  tempat  pengumpulan  data lapangan,  yaitu  Kanwil  Kemenag  Propinsi  Jawa  Timur  dan Kankemenag  Kabupaten  Banyuwangi.  Dua  tempat  ini  diambil sebagai sampel karena secara geografis letaknya berjauhan sehingga dimungkinkan  memiliki  kompleksitas  yang  lebih  dibanding  lokasi lainnya yang relatif berdekatan. Penelitiaan  ini  bersifat  kualitatif  dengan  pengumpulan  data melalui  dokumentasi  dan  wawancara.  Dokumentasi  digunakan untuk mencatat data distribusi mushaf Al-Qur’an, baik yang terkait dengan kebijakan, sistem, ataupun data tentang aliran distribusinya. Sedangkan  wawancara  dilakukan  untuk  menggali  perspektif  dan persepsi  berbagai  pemangku  kepentingan  ( stekholders )  dan masyarakat 17 ,  seperti  Kasi  Bimas  di  Kanwil  maupun  Kankemenag
Kota/Kabupaten,  serta  Kepala  KUA  di  sejumlah  Kecamatan, termasuk  tokoh  dan  masyarakat  penerima.  Data-data  yang terkumpul  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  deskriptif analitik.
Ketetapan  Menteri  Agama  (KMA)  Nomor  25  tahun  1984.  Melalui  Intruksi Menteri  Agama  Nomor  07  tahun  1984,  Mushaf  Standar  Indonesia  ditetapkan sebagai  referensi/pedoman  penulisan  dan  penerbitan  mushaf  Al-Qur’an  di Indonesia.  Lihat.  LPMA, Sejarah  Penulisan  Mushaf  Al-Qur’an  Standar Indonesia, Jakarta: LPMA, 2013, hlm. 10.
15 Saul Becker,Alan Bryman, Harry Ferguson (ed.), Understanding Research for Social Policy and Social Work: Themes, Methods and approaches, Amerika: The Policy Press, 2012, hlm. 7. 16 Ibid. hlm. 14. 17 Christine, Metode-metode  Riset  Kualitatif, Yogayakarta:  Bentang,  2008, hlm. 258.

## Dasar Kebijakan Distribusi Mushaf Al-Qur’an
Salah  satu  misi  Kementerian  Agama  adalah  mewujudkan kualitas  kehidupan  beragama  sebagaimana  tertuang  dalam  PP Nomor  62  Tahun  2005  Pasal  53. 18 Selain  bantuan  yang  bersifat fisik,  berupa  sarana  dan  prasarana  ibadah  dan  pendidikan, Kementerian Agama juga berupaya dalam hal penyediaan kitab suci bagi umat Islam, mayoritas penduduk Indonesia.
Pengadaan  mushaf  Al-Qur’an  di  Kementerian  Agama dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Islam. Selain dalam hal pengadaan, Ditjen Bimas Islam juga bertanggung jawab dalam pendistribusiannya. Distribusi mushaf Al-Qur’an oleh Ditjen Bimas Islam  telah  dilakukan  dengan  memanfaatkan  struktur  internal Kementerian  Agama  di  daerah,  baik  Kanwil  Provinsi  maupun Kankemenag  Kabupaten/Kota,  termasuk  Kantor  Urusan  Agama
(KUA) di tingkat kecamatan.
Dasar  kebijakan  terkait  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  memang belum  diketahui  secara  jelas,  namun  merujuk  sebuah  surat  yang ditujukan  kepada  seluruh  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Up.  Kepala  Bidang  Urusan  Agama  Islam  bersamaan dikirimnya  mushaf  Al-Quran  di  setiap  provinsi,  dasar  kebijakan pengadaan  dan  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  Kementerian  Agama tersebut,  khususnya  yang  bersumber  dari  APBN-P  tahun  2011
sedikit agak tergambarkan.
Dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  mushaf  Al-Qur’an  bagi  masyarakat kurang mampu, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Ditjen Bimas Islam dalam tahun 2011 mendapat dana tambahan untuk pengadaan mushaf Al-Qur’an memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu  dalam  rangka  pemberantasan  buta  baca  tulis  Al-Qur’an  dan program gerakan maghrib mengaji. 2. Dalam  rangka  memudahkan  kontrol  pengiriman  mushaf,  maka pendistribusian Al-Qur’an tersebut melalui kantor wilayah Kementrian Agama  provinsi  sesuai alokasi  yang  telah  ditetapkan,  agar disalurkan kepada  mesjid/  mushola/  yayasan  dan  lembaga  lainnya  dengan  cara mengajukan  permohonan  ke  kantor  wilayah  yang  diketahui  oleh Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.
3. Untuk keperluan tertib administrasi diminta Saudara setelah menerima mushaf  Al-Qur’an  tersebut  segera  mengembalikan  tanda  terima
18 Diakses dari Kemenag.go.id tanggal 14 September 2013.
terlampir kepada Ditjen Bimas Islam di sekretariat Ditjen Bimas Islam dan kepada perusahaan pengiriman. 19
Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Bimas Islam di  atas  secara  eksplisit  telah  menjelaskan  dasar  kebijakan, mekanisme  dan  sasaran  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  Kementerian Agama,  khususnya  yang  bersumber  dari  APBN-P  tahun  2011.
Dasar  kebijakan  pengadaan  mushaf  Al-Qur’an  dengan  demikian cukup  jelas  sebagai  upaya  Kementerian  Agama  untuk  memenuhi kebutuhan mushaf Al-Qur’an, khususnya bagi kalangan masyarakat Islam yang tidak mampu. Dengan ketersedian mushaf Al-Qur’an ini diharapkan  persoalan  buta  baca  tulis  di  kalangan  umat  Islam  bisa diselesaikan.  Seiring  dengan  itu,  Gerakan  Magrib  Mengaji  yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama dapat berjalan efektif. Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  surat  edaran  bahwa sasaran  utama  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  Kementerian  Agama adalah  masyarakat  Islam  yang  tidak  mampu.  Namun  demikian,
mekanisme  distribusinya  tetap  melalui  mesjid,  mushola,  yayasan atau  lembaga  lainnya  dengan  cara  pengajukan  permohonan (proposal)  ke  kantor  wilayah  terdekat  yang  diketahui  oleh  Kantor
Urusan  Agama  di  tingkat  kecamatan . Mekanisme  prosedural  ini ditempuh  dalam  rangka  mempermudah  pengawasan  dan  kontrol terhadap proses distribusi yang telah dilakukan.

## Peta Distribusi Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama
Peta Distribusi Kemenag Pusat (Ditjen Bimas Islam)
Berdasarkan  data  dari  Ditjen  Bimas  Islam,  distribusi  mushaf
Al-Qur’an  APBN-P  tahun  2011  disalurkan  ke  sejumlah  lembaga, tidak  saja  di  lingkungan  Kementerian  Agama  tetapi  juga  ke sejumlah  lembaga  lainnya,  seperti  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan.
Tabel. 1 Peta Distribusi Mushaf Kemenag APBN-P Tahun 2011 No  Lembaga Penerima Jumlah (exp.)  Persentase (%) 1 Ditjen Bimas Islam 240.672 36 2 33 Kanwil Kemenag Provinsi 335.690 51,4 3 50 Kankemenag Kab/Kota 49.000 7,5
19 Surat  nomor  DJ.II.I/4/BA.00/445/2012  tertanggal  16  Pebruarai  2012 tentang Pengiriman Mushaf Al-Qur’an.
4 LPMA 1.120 0,1 5 Dirjen Anggaran Kemenku 1.540 0,23 6 Komisi Anggaran DPR 24.978 38 Jumlah 653.000 100
Sebagaimana  tergambar  dalam  tabel  1,  persentase  jumlah mushaf Al-Qur’an yang disalurkan ke daerah, baik melalui Kanwil maupun ke  Kankemenag  Kabupaten/Kota sebesar 59%. Jumlah  ini tentunya masih harus dibagi ke 33 propinsi. Sisanya didistribusikan ke  lembaga-lembaga  yang  berkedudukan  di  Jakarta.  Keadaan  ini sekaligus  menunjukkan  bahwa  jumlah  persentasi  distribusi  mushaf Al-Qur’an  yang  terkosentrasi  di  Jakarta  cukup  besar,  mencapai 41%,  hampir  separuh  dari  jumlah  total  mushaf  yang dicetak/diproduksi.
Peta  Distribusi  Kemenag  Pusat  (Ditjen  Bimas  Islam)  ke  Sejumlah Wilayah
Sementara  itu,  jumlah  mushaf  yang  didistribusikan  ke  setiap provinsi  di  Indonesia  berbeda-beda  sebagaimana  tergambar  dalam tabel berikut.
Tabel. 2 Peta Distribusi Mushaf Kemenag APBN-P Tahun 2011 ke Beberapa Wilayah Indonesia No Wilayah Kepulauan Jumlah (Exp.) Porsi Terkecil (Kanwil) Porsi Terbesar (Kanwil) 1 Sumatera 7.980 - 14.000 Bangka Belitung Lampung 2 Jawa 24.000 -  35.980  DIY. Yogyakarta Jateng, Jatim 3 Kalimantan 1.988 - 4.984 Kalbar, Kalteng Kalsel 4 Sulawesi 1.988 - 4.984 Sultra Sulsel 5 NTB, NTT, Bali  1.988 - 2.996 Bali, NTT NTB 6 Maluku, Papua 1.988 Maluku, Papua
Seperti  ditunjukkan  dalam  tabel,  jumlah  terbesar  distribusi mushaf  Al-Qur’an  Kementerian  Agama  diterima  oleh  provinsi- provinsi  di  Pulau  Jawa  dengan  jumlah  antara  24.000-  35.980  exp. Porsi  terbanyak  diterima  oleh  Kanwil  Jawa  Tengah  dan  Kanwil Jawa  Timur,  sedangkan  porsi  terkecil  diterima  Kanwil  DIY. Yogyakarta.  Jumlah  dengan  urutan  kedua  diterima  oleh  provinsi-
provinsi  di  Pulau  Sumatera,  kemudian  disusul  Kanwil  di  wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, dan Papua.
Perbedaan  porsi  jumlah  mushaf  Al-Qur’an  yang  disalurkan  ke setiap  provinsi  tentu  didasarkan  pada  sebuah  pertimbangan. Meskipun  belum  diketahui  secara  pasti,  namun  nampaknya perbedaan  jumlah  porsi  tersebut  didasarkan  pada  jumlah  populasi umat  Islam  yang  ada.  Ini  bisa  dilihat  dari  jumlah  porsi  terbesar diberikan kepada wilayah di Jawa  yang  mempunyai populasi umat Islam yang lebih banyak dibanding wilayah di luar Jawa. Selain itu,
penentuan  jumlah  porsi  merupakan  ketetapan  Ditjen  Bimas  Islam, bukan usulan masing-masing Kanwil Kemenag berdasarkan asumsi kebutuhan  di  daerahnya  masing-masing.  Kenyataan  tersebut sebagaimana  diakui  oleh  Kanwil  Kemenag  Jawa  Timur 20 dan Kankemenag  Banyuwangi 21 yang  tidak  mengetahui  dasar  jumlah porsi  yang  diterima,  melainkan  hanya  menerima  saja  dan selanjutnya mendistribusikannya.
Selain  itu,  Kanwil  Kemenag  provinsi  dan  Kankemenag Kabupaten/Kota  tidak  mendapatkan  informasi  yang  cukup  ketika proses  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  akan  dilakukan.  Sebagaiamana diakui  oleh  pihak  Kanwil,  proses  pengiriman  mushaf  Al-Qur’an dalam  jumlah  yang  begitu  besar  dari  Kementerian  Agama  Pusat tanpa  memberi  konfirmasi  terlebih  dahulu.  Akibatnya,  pihak Kanwil sempat terkejut dan tidak mempunyai kesiapan yang cukup untuk  menerima  barang  dalam  jumlah  besar  tersebut.  Tentu  ini sangat  dimaklumi,  karena  Kanwil  tidak  mempunyai  tempat  yang representatif  sebagai  gudang  penyimpanan  sementara  ( temporary warehouse ).  Sedangkan  penyimpanan  mushaf  Al-Qur’an  harus  di dalam ruangan yang kering, tidak lembab dan tertutup.

## Distribusi Mushaf Al-Qur’an di Jawa Timur
Peta Distribusi
Berdasarkan  data  dari  Urais  Bimas  Islam  Kemenag  Pusat  dan data  di  Kanwil  Kemenag  Prov.  Jawa  Timur,  distribusi  mushaf Al-Qur’an  dari  Kemenag  Pusat  untuk  wilayah  Jawa  Timur dilakukan  pada  bulan  Maret  dan  diterima  oleh  Kanwil  Prov.  Jatim pada bulan yang sama.
20 Wawancara  dengan  Kasi  Bimas  Kanwil  Provinsi  Jawa  Timur,  1  Juli 2013.
21 Wawancara dengan Kasi Bimas Kankemenag Banyuwangi, 4 Juli 2013.
Tabel. 3 Daftar Distribusi Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI dari APBN-P Tahun 2011 untuk wilayah  Jawa Timur. 22
Tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi mushaf Al-Qur’an dari  APBN-P  Tahun  2011  belum  diterima  secara  merata  oleh Kankemenag  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  wilayah  Jawa  Timur, karena  dari  38  kankemenag  yang  ada,  hanya  9  Kankemenag  yang menerima  langsung  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  dari  Kemenag Pusat,  yaitu  2  Kankemenag  Kota  (Pasuruan  dan  Batu)  dan  7 Kankemenag  Kabupaten  (Pasuruan,  Jombang,  Tuban,  Bangkalan, Sampang,  Jember  dan  Banyuwangi).  Selain  itu,  jumlah  yang diterima  kanwil  lebih  besar  dibanding  yang  diterima  kankemenag.
Perbedaan  jumlah  ini  tentu  dapat  dimaklumi,  karena  dengan demikian,  kanwil  mempunyai  keleluasaan  untuk  mendistribusikan kepada setiap  Kankemenag  yang belum  menerima kiriman  mushaf Al-Qur’an sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

## Pola Distribusi
Kementerian  Agama  mempunyai  struktur  organisasi  yang cukup  lengkap  dari  pusat  hingga  daerah.  Keberadaan  struktur organisasi  ini  tentu  sangat  menguntungkan  ketika  distribusi  akan dilakukan. Setiap  struktur akan  menjadi saluran distribusi ( channel of distribution ) yang secara efektif bisa langsung dijalankan.
22 Laporan  Dokumen  Daftar  Pendistribusian  Pengiriman  Mushaf  Al-Qur’an
Direktorat Jenderal Bimas Islam Tahun 2012.
No Penerima Jumlah 1 Kanwil Kemenag Prov. Jatim 1285 dus  X@ 28 = 35.980 exp. 2 Kankemenag Kota Pasuruan 35 dus  X @ 28 = 980 exp. 3 Kankemenag Kota Batu 35 dus  X @ 28 = 980 exp. 4 Kankemenag Kab. Pasuruan 35 dus  X @ 28 = 980 exp. 5 Kankemenag Kab. Bangkalan 35 dus  X @ 28 = 980 exp. 6 Kankemenag Kab. Sampang 35 dus  X @ 28 = 980 exp. 7 Kankemenag Kab. Jombang 35 dus  X @ 28 = 980 exp. 8 Kankemenag Kab. Tuban 35 dus  X @ 28 = 980 exp. 9 Kankemenag Kab. Jember 35 dus  X @ 28 = 980 exp. 10  Kankemenag Kab. Banyuwangi 35 dus  X @ 28 = 980 exp. Jumlah 1600 dus x @28 = 44.800 exp.
Mencermati  gambaran  peta  distribusi  mushaf  Al-Qur’an— sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya—Kementerian  Agama  Pusat tampaknya  mempunyai  pilihan  yang  beragam  dalam  menentukan saluran  distribusi  di  suatu  daerah/wilayah.  Setidaknya  terkait distribusi  mushaf  Al-Qur’an  APBN-P  tahun  2011  ke  sejumlah daerah  di  Indonesia,  khususnya  di  Jawa  Timur,  ada  dua  pola distribusi yang ditempuh oleh Kementerian Agama Pusat. Pertama, aliran  distribusi  melalui  Kanwil.  Dari  Kanwil,  baru  diteruskan  ke Kankemenag Kabupaten/Kota. Kedua, aliran distribusi langsung ke Kankemenag  Kabupaten/Kota  tanpa  melalui  kanal  Kanwil.  Kedua pola tersebut dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan berikut.
Bagan 1. Pola Distribusi Mushaf Kemenag di Jatim Pola 1

## Pola 2
KP = Kemenag Pusat                                           =  Arah Distribusi K1 = Kanwil Kemenag Prov.                               =  Dikirim
K2 = Kankemenag Kab./Kota                              =  Diambil
Dalam  bagan  pola  saluran  distribusi  di  atas  Kemenag  Pusat (KP)  menjadi  produsen  sekaligus  distributor  pertama  yang menentukan  pola  distribusi  yang  akan  diterapkan.  Jika  meminjam konsep Julian Dent 23 pola pertama disebut distribusi tingkat 2 ( two- tier  distribution ),  yaitu  distribusi  dengan  melibatkan  saluran distribusi  lainnya.  Sedangkan  pola  kedua  disebut  distribusi  dengan banyak  tingkatan  ( multiple  tired  distribution  system ),  yaitu distribusi  dengan  melibatkan  beberapa  saluran  distribusi.  Merujuk data  dari  Bimas  Islam,  pola  pertama  juga  diterapkan  di  seluruh provinsi  di  Indonesia.  Sementara  pola  kedua  hanya  diterapkan beberapa  provinsi  saja,  yaitu  Jawa  Timur,  Yogyakarta,  Jawa Tengah, Jawa  Barat, Banten dan Kalimantan Barat.
23 Julian  Dent, Distribution  Channels:  Understanding  and  Managing
Channels to Market, USA: Kogan Page, 2011, hlm. 13. K P K 1 K 2 K P K 2
Pada tingkat distribusi dari Kemenag Pusat ke Kanwil Kemenag Provinsi (pola 1) maupun ke Kankemenag Kabupaten/Kota (pola 2) tidak  ada  masalah  berarti.  Semua  bisa  terlaksana  secara  baik. Kondisi  ini  sangat  dimungkinkan  karena  proses  distribusi  dari  KP ke  K1  ataupun  K2  menggunakan  jasa  pihak  ketiga,  yaitu  sebuah jasa  pengiriman  barang.  Sudah  barang  tentu,  penggunaan  jasa pengiriman  barang  tersebut  karena  tersedianya  anggaran  yang dimiliki Kementerian Agama Pusat.
Sementara  dalam  proses  distribusi  dari  Kanwil  Kemenag Provinsi ke Kankemenag Kabupaten/Kota (pola 1) ditemukan kasus beragam. Meskipun dapat  memberikan keleluasaan kepada  Kanwil Kemenag  provinsi  Jawa  Timur  untuk  mendistribusikan  sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya, namun pola ini membuat Kanwil harus  menghadapi  beberapa  persoalan.  Selain  belum  adanya ketersediaan gudang penyimpanan sementara ( temporary warehouse ),  Kanwil  juga  menghadapi  kendala  terkait  ketiadaan dana/anggaran  pegiriman  ke  sejumlah  Kankemenag.  Kondisi  ini menyebabkan proses distribusi tidak segera bisa dilakukan. Sebagai alternatifnya,  Kanwil  meminta  masing-masing  Kankemenag  untuk mengambil  sendiri.  Namun,  kondisi  serupa  juga  dihadapi  oleh kankemenag.  Karena  ketiadaan  anggaran,  jatah  mushaf  Al-Qur’an dari  Kanwil  tidak  dapat  segera  diambil.  Terlebih  dengan  letak geografis  yang  berjauhan,  sejumlah  Kankemenag  harus  berfikir keras untuk dapat mengambil jatah tersebut. Berdasarkan  kenyataan  tersebut,  Kankemenag  Banyuwangi menilai sistem distribusi dengan pola pertama  lebih efisien, karena tidak  membutuhkan  biaya  transportasi  untuk  pengambilan  di
Kanwil  Kemenag  Jawa  Timur.  Begitu  pula  bagi  Kanwil,  distribusi dengan  mengambil  pola  pertama  dapat  mengurangi  beban  Kanwil dalam  mendistribusikan  mushaf  ke  sejumlah  kankemenag  di bawahnya.

## Sistem Distribusi Ganda
Orientasi distribusi produk komersial  memang berbeda dengan produk  non-komersial.  Perbedaan  ini  sangat  berpengaruh  terhadap sistem  distribusi  yang  akan  diterapkan.  Dalam  distribusi  produk komersial,  setiap  saluran  distribusi  biasanya  memiliki  kewenangan dan  fungsi  yang  berbeda-beda.  Karena  jika  tidak,  akan  terjadi konflik  kepentingan  antar  saluran  dalam  merebutkan  profit.  Inilah
yang  dalam  istilah  pemasaran  disebut  sebagai  sistem  pemasaran vertikal  ( vertical  marketing  system )  atau  sistem  distribusi  vertikal ( vertical  distribution  system ).  Dalam  sistem  ini,  hanya  saluran distribusi  paling  akhir/bawah  (pengecer,  pedagang)  yang  berhak memasarkan  langsung  kepada  konsumen  atau  pengguna  terakhir ( the end user ). 24
Tentu  ini  berbeda  dengan  fungsi  saluran  di  dalam  distribusi produk non-komersial. Setiap  saluran distribusi di setiap  level bisa mempunyai  fungsi  sama,  meskipun  masing-masing  saluran mempunyai  wilayah  kerja  yang  berbeda.  Dalam  dunia  marketing model  seperti  ini  sering  diistilahkan  sebagai  sistem  saluran pemasaran  ganda  ( multi  channel  marketing  system )  atau  saluran distribusi  ganda  ( multi  channel  distribution  system ). 25 Sistem  yang terakhir  ini  tampaknya  cukup  menggambarkan  distribusi  mushaf Al-Qur’an  di  lingkungan  Kementerian  Agama  yang  selama  ini berjalan.
Bagan 2 Sistem Distribusi Ganda ( Multi Channel Distribution System )
= perantara antar saluran ( intermedier )
= penyalur langsung ( retailer ) pada masyarakat pengguna
24 Philip  Kotler,  Gary  Armstrong, Principles  of  Marketing  15th  Global Edition, USA: Pearson Education, 2012, hlm. 370. 25 Satish K. Kapoor dan Purva Kansal, Basic …, hlm. 36. DITJEN BIMAS ISLAM
KANWIL KEMENAG ROVINSI KANKEMENAG KAB./KOTA
ORMAS, MASJID, MUSALA, MAJELIS TAKLIM, DLL
Penerapan  sistem  saluran  distribusi  ganda  ( multi  channel distribution  system )  seperti  gambaran  bagan  di  atas  diakui membantu  target  distribusi  dapat  dilakukan  lebih  cepat,  karena semua saluran distribusi di semua tingkatan bersama-sama berperan sebagai  pengecer  atau  penyalur  langsung  ( retailer,  direct distributor )  kepada  pengguna.  Kemenag  Pusat  dan  Kanwil  tidak hanya berperan sebagai perantara ( intermedier ) terhadap saluran di bawahnya,  namun  juga  bisa  berperan  sebagai  pengecer.  Namun,
sistem  model  ini tidak  lepas dari kelemahan. Belum adanya aturan terkait  segmentasi  sasaran  distribusi  di  setiap  saluran  distribusi membuka kemungkinan terjadinya sasaran distribusi yang tumpang tindih.  Misalnya,  sejumlah  sasaran  distribusi  seperti  mesjid  atau lembaga  lain  yang  berada  di  wilayah  kabupaten/kota  tidak  hanya dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Kankemenag,  tetapi  secara bersamaan  juga  dapat  mengajukan  kepada  Kanwil,  dan  bahkan  ke Kemenag Pusat. Sehingga sangat dimaklumi, jika beberapa sasaran distribusi  tersebut  dapat  memperoleh  mushaf  Al-Qur’an  dari Kankemenag, Kanwil dan Kemenag Pusat. Sementara  itu,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  sebagai  struktur terbawah  Kementerian  Agama  dan  yang  paling  dekat  dengan masyarakat,  sejauh  ini  belum  terlibat  langsung  dalam  struktur sistem  distribusi  mushaf  Al-Qur’an.  Peran  KUA  masih  sebatas membantu dalam hal sosialisasi, belum berperan sebagai distributor ( retailer )  secara  langsung. 26 Pusat  distribusi  yang  paling  bawah, dengan demikian, masih berada di tingkat Kankemenag. Jangkauan Kankemenag  dengan  sasaran  distribusi  di  wilayah  kecamatan maupun  desa/kelurahan  dinilai  masih  terlalu  jauh,  sehingga menjadikan peta penyebaran distribusi mushaf Kementerian Agama belum  sepenuhnya  merata  karena  sangat  dipengaruhi  oleh  akses informasi dan ketersediaan transportasi.

## Sasaran dan Mekanisme Distribusi
Seperti  disebutkan  dalam  surat  edaran  Dirjen  Bimas  Islam terkait  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  Kementerian  Agama,  yang menjadi sasaran distribusi ( the end user )  mushaf  Al-Qur’an adalah masyarakat  Islam  yang  kurang  mampu.  Meskipun  demikian,
26 Wawancara  dengan  Kepala  KUA  Srono  dan  Kepala  KUA  Srono Banyuwagi, 5 Jui 2013.
mekanismenya  tetap  dilakukan  secara  prosedural  dengan  cara pengajuan proposal. Sedangkan pengajuan proposal harus dilakukan melalui lembaga atau organisasi, seperti mesjid, musala, pesantren, TPA,  atau  yang  lainnya,  bukan  individu.  Dalam  penelitian  ini, ditemukan  keragaman  latar  belakang  pengaju  proposal, sebagaimana  ditemukan  di  Kankemenag  Banyuwangi  seperti tergambar dalam tabel berikut.
Tabel 4 Distribusi Mushaf Al-Qur’an di Kankemenag Banyuwangi No Penerima Jumlah Lembaga  Jumlah mushaf 1 TPQ 30 598 exp. 2 Musala 12 262 exp. 3 Mesjid 9 150 exp. 4 Pesantren 6 105 exp. 5 Majis Taklim 3 50 exp. 6 Sekolah 13 214 exp. 7 Panti Asuhan 1 20 exp. 8 Nahdatul Ulama 1 15 exp. 9 HMI 1 20 exp. 10  Kuliah Kerja Nyata (KKN) 1 15 exp. Jumlah 77 1.399 exp. Tabel  di  atas  memperlihatkan  peta  aliran  distribusi  mushaf Al-Qur’an ke sejumlah sasaran distribusi di Banyuwangi. Distribusi dengan  jumlah  terbesar  diterima  Taman  Pendidikan  Al-Qur’an (TPQ).  Jumlah  ini  tentu  dipengaruhi  jumlah  proposal  yang  masuk, bukan karena kebijakan yang diambil Kankemenag setempat. Selain itu, di TPQ kebutuhan terhadap  mushaf  Al-Qur’an  memang sangat realistis,  karena  kenaikan  santri  pada  level  Al-Qur’an  bisa  terjadi setiap  saat.  Di  samping  faktor  tersebut,  hampir  setiap  penyuluh  di
KUA membina TPQ di tempatnya masing-masing. Mekanisme  distribusi  ditempuh  melalui  prosedur  pengajuan proposal memang bertujuan agar proses distribusi mudah dimonitor dan  dikontrol.  Namun  di  sisi  lain,  kelemahan  dari  sistem  ini  juga tidak  bisa  dihindarkan.  Peta  aliran  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  ke sasaran  distribusi,  baik  di  tingkat  Kanwil  maupun  Kankemenag menunjukkan  penyebaran  yang  tidak  merata.  Beberapa  sasaran distribusi,  seperti  masjid,  musala  atau  organisasi  lainnya,  selalu mendapatkan  mushaf  Al-Qur’an  Kementerian  Agama  dalam  setiap tahunnya,  namun  sejumlah  sasaran  distribusi  lainnya  tidak  pernah
mendapatkan. 27 Kenyataan ini disebabkan oleh informasi yang tidak merata diterima oleh setiap pengurus musala atau mesjid. Sehingga kecenderungannya,  musala  atau  mesjid  yang  mendapatkan  aliran distribusi mushaf adalah musala atau mesjid yang mempunyai akses dengan Kementerian Agama. 28

## Beberapa Faktor Pemeratan Distribusi
Distribusi  mushaf  Al-Qur’an  Kementerian  Agama  yang  belum merata  merupakan  sebuah  kenyataan  yang  harus  dihadapi  dan dicarikan  solusinya.  Sejumlah  persoalan  yang  menjadi  sebab  telah diuraikan  sebelumnya,  dan  berikut  ini  beberapa  hal  yang  perlu dipertimbangkan  untuk  mewujudkan  distribusi  mushaf  Al-Qur’an menjadi lebih merata dan tepat sasaran, yaitu antara lain:
a. Akses informasi yang terbuka dan merata
Mekanisme  prosedural  yang  harus  ditempuh  untuk mendapatkan  mushaf  Al-Qur’an  meniscahyakan  adanya  informasi yang  terbuka  dan  merata  bagi  seluruh  masyarakat  atau  titik-titik yang  menjadi  sasaran  distribusi.  Dengan  demikian,  semua  sasaran distribusi  mempunyai  kesempatan  sama  untuk  mengajukan  dan mendapatkan  mushaf  yang  diberikan  secara  gratis  itu.  Namun memang  harus  diakui,  meskipun  akses  informasi  terkait  adanya distribusi  mushaf  Al-Qur’an  sudah  terbuka,  tetapi  memang  belum merata  menjangkau  masyarakat  secara  keseluruhan.  Seperti ditemukan dalam penelitian  ini, beberapa  sampel  penerima  mushaf Al-Qur’an  pada  umumnya  mempunyai  akses  dengan  Kementerian Agama setempat. Di sisi lain, kenyataan ini tentu harus dimaklumi, karena  jika  akses  informasi  benar-benar  terbuka  dan  merata,
sedangkan  ketersediaan  jumlah  mushaf  terbatas,  maka  tentu Kementerian  Agama  tidak  mungkin  dapat  memenuhi  permintaan ( demand ) yang datang. Memang sangat problematis. Jika demikian keadaannya,  menentukan skala prioritas terhadap sasaran distribusi adalah  salah  satu  strategi  yang  bisa  dilakukan.  Apalagi  pengadaan mushaf  Al-Qur’an akan dilakukan setiap tahun dengan jumlah yang terus bertambah.
27 Wawancara  dengan  ustadz  Bunyamin,  salah  satu  pengurus  Musala  di daerah Waru, Surabaya, 3 Juli 2013.
28 Wawancara  dengan  Imam  Masjid  Nasional  Al-Akbar  Surabaya,  3  Juli 2013.

## b. Menguatkan Peran KUA
Pusat  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  yang  masih  terpusat  di Kankemenag  dan  Kanwil  membuat  letak  geografis  menjadi  salah satu  faktor  pemerataan  distribusi.  Daerah  yang  jauh  dari saluran/pusat distribusi akan menghadapi tantangan tersendiri untuk mendapatkan distribusi mushaf. Sekalipun akses informasi tersedia,
namun  jika  letaknya  begitu  jauh  dari  pusat  distribusi  dan membutuhkan cost yang tinggi, tentu keinginan untuk mendapatkan mushaf  Al-Qur’an  sangat  berat  dilakukan.  Oleh  karena  itu, menjadikan  KUA  sebagai  salah  satu  saluran  dan  pusat  distribusi menjadi  alternatif  yang  perlu  dilakukan.  Dengan  demikian,  jarak antara  pusat  distribusi  dengan  sasaran  distribusi  akan  lebih  dekat, sehingga  proses  distribusi  lebih  mudah  dilakukan.  Keuntungan lainnya,  akses  informasi  bisa  lebih  merata  dan  biaya  transportasi bisa ditekan. Selain  itu, sebagai  struktur Kementerian Agama  yang paling  bawah  di  tingkat  kecamatan,  KUA  mempunyai  data-data tentang  kondisi  masyarakat  yang  lebih  aktual,  sehingga  kesalahan dalam menentukan sasaran distribusi dapat dihindari.  Dengan peran KUA  yang  lebih  optimal  dalam  sistem  distribusi  di  Kementerian Agama,  harapan  terwujudnya  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  yang lebih merata dan tepat sasaran dapat diupayakan.

## c. Penggunaan data-data keagamaan
Proses  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  tampaknya  belum memanfatkan  data-data  keagamaan  secara  lebih  maksimal. Mekanisme  prosedural  cenderung  membuat  proses  distribusi  lebih bersifat  pasif.  Pusat-pusat  distribusi  di  semua  tingkatan saluran/kanal distribusi belum bergerak aktif dengan memanfaatkan data-data  keagamaan  sebagai  basis  dalam  menentukan  sasaran distribusi.  Memang  di  beberapa  tempat,  proses  distribusi  telah dilakukan  lebih  aktif  dengan  mendatangi  langsung  sasaran distribusi,  namun  persentase  ini  sangat  sedikit  dan  biasanya  hanya bersifat  aksidental.  Safari  Ramadan,  kunjungan  kerja,  dan  bentuk kegiatan  sejenisnya,  biasanya  menjadi  cara  efektif  untuk menyalurkan  mushaf  Al-Qur’an  secara  langsung.  Oleh  sebab  itu, penggunaan data-data keagamaan, baik di Kemenag Pusat, Kanwil, Kankemenag maupun di KUA menjadi sebuah keharusan. Manfaat utama data-data keagamaan adalah sebagai bahan untuk melakukan pemetaan  kebutuhan  di  masing-masing  daerah  dan  menentukan skala  prioritas  terhadap  sasaran  distribusi.  Selain  itu,  data-data
tersebut  dapat  digunakan  untuk  mengantisipasi  terpusatnya distribusi  pada  sasaran  distribusi  tertentu.  Dengan  demikian, kemungkinan  terjadinya  distribusi  yang  tidak  tepat  sasaran  bisa dihindari dan pemerataan distribusi bisa diwujudkan.
d. Membuat segmentasi sasaran distribusi
Segmentasi  sasaran  distribusi  menjadi  penting  dibuat  untuk mengantisipasi ekses dari penerapan sistem distribusi ganda. Sistem yang  diterapkan  untuk  mendistribusikan  mushaf  Al-Qur’an  ini memang dapat mempercepat target distribusi, karena semua saluran distribusi  ikut  menjadi  penyalur,  namun  potensi  terjadinya penumpukan  distribusi  pada  sasaran  distribusi  tertentu  sangat mungkin  terjadi.  Segmentasi  dapat  disusun  berdasarkan  tingkatan saluran  distribusi.  Sasaran  distribusi  pada  tingkat  Kemenag  pusat harus  dibedakan  dengan  sasaran  distribusi  di  tingkat  Kanwil,
Kankemenag  maupun  KUA.  Dengan  adanya  segmentasi  sasaran distribusi  di  setiap  tingkatan  saluran  distribusi,  tidak  saja  target distribusi yang dapat dicapai, namun pemerataan distribusi juga bisa diwujudkan. Beberapa hal di atas merupakan bahan untuk menyempurnakan sistem  distribusi  yang  telah  ada  agar  pemerataan  distribusi  bisa terwujud  dan  kesalahan  sasaran  distribusi  dapat  dihindari.  Adapun terkait  pelaksanaan  distribusi  sendiri,  tentu  ada  sejumlah  masalah teknis  lainnya  yang  juga  harus  mendapat  perhatian,  seperti ketersediaan anggaran, gudang penyimpanan, dan faktor pendukung lainnya.

## Penutup

## Simpulan
Distribusi  mushaf  Al-Qur’an  Kementerian  Agama  dilakukan dengan memanfatkan semua struktur Kementerian Agama di daerah sebagai  saluran  distribusinya.  Distribusi  ke  daerah  dilakukan dengan  dua  pola,  distribusi  ke  Kanwil  Kemanag  Provinsi  dan distribusi  langsung  ke  Kankemenag  Kabupaten/Kota.  Selain  itu, Kementerian  Agama  menganut  sistem  saluran  distribusi  ganda ( multi  channel  distribution  system )  yang  memungkinkan  setiap saluran  distribusi  dapat  melakukan  dua  tugas  sekaligus,  baik penyalur  ( retailer )  maupun  perantara  ( middlemen ).  Keuntungan sistem  ini  dapat  mempercepat  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  sampai
pada  sasaran  distribusi.  Namun  di  sisi  lain,  sistem  ini  berpotensi membuat  sasaran  distribusi  menjadi  tumpang  tindih,  sehingga distribusi  mushaf  Al-Qur’an  tidak  merata  dan  tidak  tepat  sasaran. Untuk  mengatasi  ekses  penerapan  sistem  tersebut  sejumlah  faktor bisa  ditawarkan,  seperti  penyediaan  akses  informasi  yang  merata, penguatan  peran  KUA,  penggunaan  data-data  keagamaan  dan penyusunan segmentasi sasaran distribusi.

## Rekomendasi
1. Kemenag  pusat  diharapkan  dapat  membuat  petunjuk  teknis (juknis)  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  secara  menyeluruh,  baik terkait  pola  distribusi,  saluran  distribusi  dan  segmentasi  sasaran distribusi.
2. Kemenag  pusat,  Kanwil  dan  Kankemenag  diharapkan  dapat memanfaat  data-data  keagamaan  untuk  memetakan  sasaran distribusi.
3. Kanwil  dan  Kankemenag  diharapkan  dapat  menyiapkan  alokasi anggaran  untuk  menunjang  distribusi  mushaf  Al-Qur’an  ke sejumlah sasaran distribusi.

## Daftar Pustaka
Arifin M, Zaenal, ‘Mengenal Mushaf Standar Usmani Indonesia’ , dalam Jurnal Suhuf , Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf     Al-Qur'an, 2011.
Baydawi, ‘Abdull ā h bin ‘Umar, Anw±r at-Tanz ī l , Kairo: A¥mad Naj ī b, 1887. Daymon, Christine, Metode-metode Riset Kualitatif , Yogyakarta: Bentang, 2008. Dent, Julian, Distribution Channels: Understanding and Managing Channels to Market, USA: Kogan Page, 2011.
K.  Kapoor,  Satish  dan  Purva  Kansal, Basic  of  Distribution  Management:  A Logistics Approach, India: Asoke K. Ghosh, 2005.
Kotler,  Philip,  Gary  Armstrong, Principles  of  Marketing  15th  Global  Edition, USA: Pearson Education, 2012.
Harry Ferguson, Saul Becker, Alan Bryman,  (ed.), Understanding Research for Social  Policy  and  Social  Work:  Themes,  Methods  and  approaches , Amerika, The Policy Press, 2012.
Kamus  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional, 2008.
Laporan  Dokumen  Daftar  Pendistribusian  Pengiriman  Mushaf            Al-Qur’an Dirjen Bimas Tahun 2012.
LPMA, Laporan  Penelitian  Mushaf  Al-Qur’an  dalam  Masyarakat, Jakarta: LPMA, 2011.
LPMA, Laporan  Penelitian  Mushaf  Al-Qur’an  dalam  Masyarakat, Jakarta: LPMA, 2012.
LPMA, Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia, Jakarta: LPMA, 2013.
Raco,  J.R., Metode  Penelitian  Kualitatif:  Jenis,  Karakteristik  dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
Ramachandran,  Sai, Distribution  and  Sales  Management, New  Delhi:  Sunil Sachdev, 2005.
a¯-°aba'tab'iy,  Mu¥ammad  ¦usain, al-M ī zan  f ī Tafs ī r  al-Qur’ ā n ,  Beirut: Mu'assasah al-‘²lamiy, 1975.
V. Sople, Vinod, Logistic Management, India: Dorling Kindehrsley, 2007.
W.  McCalley,  Russell, Marketing  Channel  Development  and  Management, (USA: Quorum Books , 1992).
Tempo, 4 Juli 2012 .
Laporan  Dokumen  Daftar  Pendistribusian  Pengiriman  Mushaf  Al-Qur’an Direktorat Jenderal Bimas Islam Tahun 2012.
Surat  nomor  DJ.II.I/4/BA.00/445/2012  tertanggal  16  Pebruarai  2012  tentang Pengiriman Mushaf Al-Qur’an.
Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, 1 Juli 2013.
Wawancara  dengan  Kasi  Bimas  Islam  Kankemenag  Kabupaten  Banyuwangi,  4 Juli 2013.
Wawancara dengan Kepala KUA Rogojampi Banyuwangi, 5 Juli 2013.
Wawancara dengan Kepala KUA Srono Banyuwangi, 5 Juli 2013. Wawancara dengan Staf  KUA Purwoharjo Banyuwangi, 5 Juli 203. Wawancara dengan Imam Masjid Raya Surabaya, 4 Juli 2013.