e-ISSN 2716-294X (media online) Journal of Applied Management Studies ( JAMMS ) Vol. 03 No. 2 Juni 2022:173-190
KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2
Pascasarjana Universitas Triatma Mulya, Bali 1,2

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  regional  financial  performance  of  Badung Regency  in  the  implementation  of  regional  autonomy.  The  study  used  secondary data  obtained  from  the  Regional  Government  Financial  Reports  of  Badung Regency.  Researchers  conducted  an  analysis  of  financial  performance  with indicators  of  regional financial  independence,  efficiency  and  effectiveness  in  the 2015-2019  period.  The  results  of  the  study  found  that  1)  The  level  of  financial independence of the Badung Regency area was classified as very good with a ratio value of 489.8 percent. 2) The level of the financial efficiency ratio of the Badung Regency Government is in the very effective criteria with an efficiency ratio value of 3.59 percent. During a period of five years the financial efficiency of the Badung Regency Government has increased in terms of the percentage ratio, although in 2019  it  decreased  by  1.62%,  but  based  on  the  financial  efficiency  criteria,  the Badung Regency Government is still in the very efficient criteria; and 3) The level of  financial  effectiveness  of  Badung  Regency  is  in  the  effective  criteria  with  an effectiveness ratio of 95 percent .
Keywords:

## Performance, Finance, Regional Autonomy

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi  rumah  tangganya  sendiri. Adanya  kebijakan  otonomi  daerah memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Desentralisasi oleh pemerintah  kepada  daerah  otonom memberikan  kesempatan  bagi  suatu daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, mengatur,
membenahi  dan  menggali  potensi daerah  tersebut  untuk  kepentingan masyarakatnya. Daerah memiliki kewenangan  atas  kebijakan  lokal  dan menjadi ruang bagi pemerintah daerah
untuk  mengelola  sumber  daya  yang dimiliki  (Pepinsky  dan  Wihardja, 2011; Anazodo et al ., 2016).
Implementasi  otonomi  daerah telah  memasuki  era  baru  setelah pemerintah  dan  DPR  sepakat  unuk mengesahkan  UU  nomer  32  tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU  nomer  33  tahun  2004  tentang perimbangan keuangan antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Kedua Undang-undang tersebut telah
membuka  era  baru  bagi  pelaksanaan pemerintahan  daerah  di  Indonesia maka tugas dan tanggung jawab yang harus  dijalankan  oleh  pemerintah daerah bertambah banyak.
Masalah  keuangan  merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di    dalam   mengatur  dan
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
mengurus rumah tangga daerah karena tidak  ada  kegiatan  pemerintah  yang tidak    membutuhkan  biaya.  Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah pada sektor keuangan,
diperlukan  suatu  teknik  pengukuran kinerja  keuangan  dengan  sumber
APBD  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakan.  Dalam  penelitian  ini, indikator  yang  akan  dipakai  untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah  Kabupaten  Badung  yang akan diteliti adalah tingkat kemandirian,  efisiensi  dan  Efektifitas keuangan daerah. Kabupaten  Badung  memiliki sumber  daya  yang  sangat  potensial untuk dikembangkan dalam peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD)    melalui  sektor  pariwisata sebagai penghasil utama yang didukung oleh sektor  usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) serta sektor pertanian.  Ketiga  sektor  tersebut merupakan  sektor  unggulan  sebagai tumpuan  Kabupaten  Badung  dalam pelaksanaan  kewenangannya  untuk
mengatur  dan  mengelola  sumber pendapatan  daerahnya  dalam  rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam  kaitan  dengan  kinerja keuangan daerah maka kebijakan yang perlu ditempuh adalah berupa pembaharuan  regulasi  daerah  yang menyesuaikan dengan regulasi Pemerintah Pusat serta mengembangkan aplikasi yang mendukung kinerja, sehingga diharapkan  efektifitas  dan  efisiensi kerja  dapat  terealisasi  denganbaik. Langkah-langkah yang inovatif dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan Otonomi daerah diharapkan mampu menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya. Sebagai  gambaran  yang  lebih jelas tentang capaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung,  berikut  disajikan  realisasi pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Kabupaten  Badung  tahun anggaran  2015  -  2019  yang  tertuang dalam tabel 1 berikut :

## Tabel 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015-2019
Tahun Anggaran Uraian PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Daerah Belanja Daerah 2015 3.001.464.263.013,83   332.251.562.433,00 401.413.739.893,96 3.735.129.565.340,79 3.446.634.314.569,68 80,36% 8,90% 10,75% 2016 3.563.589.483.327,32   543.323.024.805,00 221.333.167.641,35 4.328.245.675.773,67 4.162.119.988.386,21 82,33% 12,55% 5,11% 2017 4.172.457.395.825,25   555.889.276.981,00 209.260.239.105,84 4.937.606.911.912,09 5.412.294.132.028,13 84,50% 11,26% 4,24% 2018 4.555.691.153.583,21   558.028.882.096,00 306.264.008.930,25 5.419.984.044.609,46 5.799.578.477.629,54 84,05% 10,30% 5,65% 2019 4.812.417.182.881,04   568.230.992.821,00 389.548.138.489,76 5.770.196.314.191,80 5.736.709.079.367,82 83,40% 9,85% 6,75%
Sumber : BPKAD Kabupaten Badung, 2020
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
Berdasarkan  tabel  1.1  diatas dapat  dijelaskan  bahwa  realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten  Badung  secara  akumulasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019  terus  mengalami  peningkatan secara  signifikan,  akan  tetapi  kalau dilihat  dari  persentase  pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten  Badung    mengalami penurunan  rata-rata  sebesar  3,67%.
Hal  tersebut  tentu  menjadi  suatu permasalahan  yang  harus  segera dipecahkan  mengingat  pentingnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam  pembangunan  daerah.  Kendati pada tahun 2016 pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, namun peningkatan  pertumbuhan  tersebut tidak sebanding dengan besar penurunan yang sebelum dan sesudahnya. Terhadap realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Badung menjadi  bagian  dari  pendapatan transfer, dimana realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan  untuk  realisasi  lain-lain pendapatan  yang  sah  mengalami fluktuatif setiap tahun selama periode tahun  2015-2019.  Kalau  dilihat  dari sisi akumulasi belanja daerah
Pemerintah  Kabupaten  Badung  setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan gambaran data yang  tersaji  pada  Tabel  1.1maka adanya  trend  penurunan  dari  sisi pendapatan berbanding terbalik dengan  peningkatan  disisi  belanja daerah merupakan salah satu tantangan kinerja keuangan Kabupaten Badung dalam pelaksanaan otonomi daerah. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung diperlukan guna memperoleh gambaran atau peta potensi  yang  dimiliki  Pemerintah
Kabupaten Badung, sebagai salah satu upaya  intensifikasi  dan  ekstensifikasi peningkatan kinerja keuangan daerah. Adapun indikator yang akan dianalisis meliputi  tingkat  kemandirian  daerah, tingkat efisiensi dan tingkat efektivias atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, kemudian melakukan  analisis  atas  Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten  Badung  yang  didapat  dari laporan  realisasi  anggaran  (LRA) tahun  anggaran  2015  sampai  dengan tahun anggaran 2019. Berkenaan dengan latar belakang  di  atas  maka  dilakukan sebuah  penelitian  yang  berjudul "Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah".

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 (diamandemen dengan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2008)  tentang  Pemerintahan Daerah,  arti  dari  “otonomi  daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan”. Selanjutnya menurut Suparmoko (2005:18) Otonomi Daerah  adalah  kewenangan  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat selanjutnya daerah otonom adalah kesatuan masyarakat  hukum  dengan  batas daerah  tertentu  berwenang  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat.
Menurut UU No. 23 tahun 2014, bab  1  pasal  1  otonomi  daerah  adalah
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
hak,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi  daerah  adalah  konsekuensi diterapkannya  sistem  desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah  kepada  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  prinsip  otonomi  daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluasluasnya,  dalam  arti  daerah diberikan  kewenangan  mengurus  dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah  untuk  memberikan  pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan  masyarakat  yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan  rakyat.  Sejalan  dengan prinsip  tersebut  dilaksanakan  pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung  jawab.  Prinsip  otonomi nyata  adalah  suatu  prinsip  bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,
wewenang dan kewajiban yang senyatanya  telah  ada  dan  berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai  dengan  potensi  dan  kekhasan daerah.
Pengertian  keuangan  daerah adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri  yang  bisa  dinilai  dari  uang termasuk  berbagai  bentuk  kekayaan yang  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban daerah tersebut.
Siklus  pengelolaan  keuangan daerah  adalah  serangkaian  proses pengelolaan  keuangan  daerah  mulai dari  penganggaran  yang  ditandai dengan penetapan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD). Kinerja Keuangan daerah mempunyai  arti  yang  sangat  penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan  di  daerah.  Oleh karena itu, keuangan daerah diupayakan  untuk  berjalan  secara berdaya guna dan berhasil guna. Adapun menurut Sucipto
(2005:)  menyatakan  bahwa  definisi “Kinerja Keuangan pemerintah daerah adalah  tingkat  pencapaian  dari  suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah  dengan  menggunakan  sistem keuangan  yang  ditetapkan  melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kemandirian  keuangan  daerah ( otonomifiscal ) menunjukkan
kemampun  pemerintah  daerah  dalam membiayai  sendiri  program  kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan  yang  diperlukan  daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah  yang  berasaldari  sumber  lain, misalnya  bantuan  pemerintah  pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2002:128). Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstemal. Semakin tinggi rasio
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
kemandirian  mangandung  arti  bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap  bantuan  pihak  eksternal (terutama  pemerintah  pusat)  semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Menurut Handoko (1995:7) efisiensi  adalah  kemampuan  untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan
perhitungan perbandingan antara keluaran ( output ) dan masukan ( input ). Suatu kerja organisasi dikatakan  efisien  apabila  mencapai keluaran  yang  lebih  tinggi  berupa hasil, produktifitas, performance ,
dibanding  masukan-masukan  yang berupa  tenaga  kerja,  bahan,  uang, mesin  dan  waktu  yang  digunakan.
Dengan kata lain, dengan meminimumkan  biaya  penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan  keluaran  dengan jumlah masukan yang terbatas.
Secara  umum,  efisiensi  berarti suatu  ukuran  keberhasilan  suatu kegiatan  yang  diukur  berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.  Bisa  dikatakan  bahwa semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang  direncanakan  maka  semakin dapat  dikatakan  efisien.  Konsep efisiensi  merupakan  konsep  yang mendasar  dan  lahir  dari  konsep ekonomi. Meskipun demikian, konsep mengenai efisiensi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Pengertian Efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai  pengaruh  besar  terhadap kemampuan  menyediakan  pelayanan
masyarakat  yang  merupakan  sasaran yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Efektifitas  menurut  Devas,  dkk., (1989,  279-280)  adalah  hasil  guna kegiatan  pemerintah  dalam  mengurus keuangan  daerah  harus  sedemikian rupa sehingga memungkinkan
program  dapat  direncanakan  dan dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan pemerintah  dengan  biaya  serendah rendahnya  dan  dalam  waktu  yang secepat-cepatnya.

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian adalah  tempat atau  objek  untuk  diadakan  suatu penelitian.  Penelitian  dilaksanakan pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung khususnya  pada  Badan  Pendapatan Daerah/Pasedahan  Agung  Kabupaten
Badung dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Badung.  Peneliti  mengambil  lokasi penelitian  tersebut  karena  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Badung  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat Daerah.Variabel yang akan diamati  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut : Tingkat kemandirian keuangan  daerah,  Tigkat  efisiensi keuangan daerah dan Tingkat efektifitas keuangan daerah.
Tingkat  kemandirian  keuangan daerah adalah kemampuan Pemerintah Kabupaten  Badung  dalam  membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar pajak  daerah  dan  retribusi  daerah sebagai  sumber  pendapatan  daerah tahun 2015-2019. Tingkat kemandirian merupakan perbandingan antara  pendapatan  asli  daerah  dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman,  yang  dinyatakan  dalam persentase  (Halim,  2002:128)  yang diformulasikan sebagai berikut :
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
= 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 + 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥100 Tingkat  efisiensi  keuangan adalah  biaya    yang    dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Badung dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya  pada  tahun  2015-  2019. Tingkat efisiensi keuangan merupakan perbandingan  antara  besarnya  biaya yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, dinyatakan dalam  persentase  (Halim,  2002:130) yang diformulasikan sebagai berikut : 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑥100 Tingkat  efektifiias  keuangan daerah merupakan kemampuan Pemerintah Kabupaten Badung dalam merealisasikan  pendapatan  daerah yang direncanakan dibandingkan
dengan target yang ditetapkan
berdasarkan  potensi  riil  daerah  yang dicapai  periode  tahun  2015-2019, dinyatakan dalam persentase (Mardiasmo, 2002: II) yang diformulasikan sebagai berikut :
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝐴𝐷 𝑥100 HASIL DAN PEMBAHASAN Peningkatan  pendapatan  asli daerah  Kabupaten  Badung  dari  tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tersaji dalam grafik perkembangan pendapatan  asli  daerah  Kabupaten Badung tahun 2015-2019 pada gambar
1 dibawah ini :

## Gambar 1 Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019 (Milyar Rupiah)
Sumber : Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung (data diolah, 2020)
3.001,46 3.563,59 4.172,46
4.555,69 4.812,42 2015
2016 2017 2018 2019
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Badung  secara  akumulasi terus mengalamipeningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan data yang tergambar pada grafik  dibawah  dapat  dilihat  pada tahun  2015  realisasi  PAD  Kabupaten Badung mencapai Rp.3.001.464.263.013,83.  Di  tahun 2016  realisasi  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Badung mencapai Rp.3.563.589.483.327,32,  mengalami peningkatan sebesar Rp.562.125.220.313,49  atau  18,73%. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan asli daerah mencapai Rp.4.172.457.395.825,25  mengalami peningkatan sebesar Rp.608.867.912.497,93  atau  17,09%. Pada  tahun  2018  realisasi  PAD mencapai Rp.4.555.691.153.583,21 atau  mengalami  peningkatan  sebesar Rp.383.233.757.757,96  atau  9,18%. Dan  di  tahun  2019  capaian  realisasi
PAD  Kabupaten  Badung  mencapai Rp.4.812.417.182.881,04  meningkat sebesar  Rp.256.726.029.297,83    atau 5,64% . Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Badung
Kemandirian  keuangan  daerah merupakan kemampuan daerah dalam mendanai  belanja  daerahnya  dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Lain  daripada  itu  rasio  kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaandari  pihak  lain.  Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti  bahwa  tingkat  ketergantungan daerahterhadap  bantuan  pihak  lain (pemerintah pusat
danpropinsi) semakin  rendah,  dan  demikian  pula sebaliknya.  Rasio  kemandirian  juga menggambarkan  tingkat  pertisipasi masyarakat  dalam  membayar  pajak dan  retribusi  daerah  yang  merupakan komponen  utama  pendapatan  asli daerah.  Semakin  tinggi  masyarakat membayar  pajak  dan  retribusi  daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2004:284). Berdasarkan  perhitungan  yang teiah  dilakukan  diperoleh  besaran rasio  kemandirian  keuangan  daerah Pemerintah Kabupaten Badung periode  2015  sampai  dengan  2019 seperti disajikan pada tabel  2 berikut Tabel 2 Kemandirian Keuangan Kabupaten Badung Tahun 2015-2019 Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi Dan Pinjaman TPD Rasio Kemadirian Kriteria 2015 3.001.464.263.013,83 733.665.302.326,96 409% Sangat Baik 2016 3.563.589.483.327,32 764.656.192.446,35 466% Sangat Baik 2017 4.172.457.395.825,25 765.149.516.086,84 545% Sangat Baik 2018 4.555.691.153.583,21 864.292.891.026,25 527% Sangat Baik 2019 4.812.417.182.881,04 957.779.131.310,76 502% Sangat Baik Kemandirian Keuangan Kabupaten Badung 489,8% Sangat Baik
Sumber : BPKAD Kabupaten Badung (data diolah, 2020)
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
Melalui perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten  Badung  tergolong  sangat baik  dengan  nilai  rasio  sebesar  489,8 persen. Tingkat kemandirian keuangan  Kabupaten  Badung  selama periode  2015  sampai  dengan  2019 sudah  sangat  baik  yaitu  dengan  pola hubungan Delegatif .  Pola  hubungan delegatif  artinya  yaitu  campur  tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena  daerah  telah  benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah  pusat  siap  dan  dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Badung. Berdasarkan  data  perhitungan tingkat  kemandirian  menunjukkan rasio  tingkat  kemandirian  keuangan Pemerintah Kabupaten Badung periode  2015  sampai  dengan  2019 termasuk kategori sangat baik, dilihat dari  perningkatan  persentase  ratio kemandirian  keuangan  daerah  yang semakin tinggi yang mengandung arti tingkat  ketergantungan  Pemerintah Kabupaten  Badung  terhadap  bantuan pihak lain semakin sedikit. Walaupun pada tahun 2018 sampai dengan 2019 sempat  terjadi  penurunan  dari  tahun 2017  akan  tetapi  ratio  kemandirian keuangan  daerah  masih  di  atas  100% yang mengandung arti bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung masih
mendominasi pendapatan daerah yang di  bandingkan  dengan  pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam proses pembangunan  daerah  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah Kabupaten  Badung  dalam  kurun waktu  2015  sampai  dengan  2019 sebesar  490%  yang  berada  pada kategori sangat baik yang
mengandung  arti  bahwa  Pemerintah Kabupaten  Badung  telah  mampu secara  mandiri  menopang  belanja daerah  dalam  rangka  pelaksanaan program  dan  kegiatan  pemerintah berupa  kegiatan  rutin,  pembangunan dan  pelayanan  publik.  Sedangkan pendapatan dari Pemerintah Pusat baik berupa  bantuan  dan  insentif  daerah berfungsi sebagai perangsang program kegiatan Pemerintah Pusat yang harus dibiayai dalam rangka dekonsentrasi.
Pada  periode  2015  sampai dengan 2017 rasio kemandirian keuangan  daerah  Kabupaten  Badung terus  mengalami  peningkatan  dimana titik tertinggi terjadi pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah yang maksimal serta  adanya  pengurangan  transfer dana  pusat  khususnya  dana  alokasi umum  (DAU)  secara  bertahap  oleh Kementerian
Keuangan karena
dipandang mampu melaksanakan otonomi daerah secara konsisten.
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
Gambar 2

## Persentase Kemandirian Keuangan Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019 Sedangkan  pada  periode  2018 sampai dengan 2019 terlihat persentase kemandirian keuangan daerah  mengalami  penurunan,  hal  ini disebabkan karena adanya penambahan  transfer  keuangan  dari pemerinıah  pusat  yang  diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung  yang  merupakan  salah  satu kebijakan  pemerintah  pusat  kepada Pemerintah  Kabupaten  /  Kota  se-
Indonesia berupa dana insentif daerah (DID)  sebagai reward atas  prestasi yang  diraih.  Alokasi  anggaran  untuk transfer daerah khususnya DID besarannya bervariasi. DID merupakan  kebijakan  pusat  yang memberi  insentif  bagi  daerah  dengan kinerja baik. Tolak ukurnya antara lain opini  BPK  atas  Laporan  Keuangan
Pemerintah  Daerah  (LKPD)  dan ketepatan  waktu  dalam  penetapan Perda APBD. Berdasarkan pertimbangan tersebut dimana Pemerintah Kabupaten Badung memperoleh  opini  WTP  dalam  LKD dari BPK RI serta laporan akuntabilitas  kinerja  dari  Kemenpan RB  dengan  predikat  BB  (Baik) sehingga  berhak  atas  dana  insentif daerah tersebut.

## Analisis Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio efisiensi merupakan rasio yang  mendeskripsikan  perbandingan antara basamya biaya dikeluarksn buat memperoleh pendapatan menggunakan  realisasi  pendapatan yang diterima. Berdasarkan perhitungan  yang  telah    dilakukan diperoleh  besaran  rasio  efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten  Badung  seperti  tampak pada tabel berikut :
409% 466% 545% 527% 502%
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
Tabel 3

## Efisiensi Keuangan Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019 Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Biaya Operasional Pemungutan PAD Rasio Efisiensi Kriteria 2015 3.001.464.263.013,83 81.984.866.711,00 2,73% Sangat Efisien 2016 3.563.589.483.327,32 96.091.847.555,09 2,70% Sangat Efisien 2017 4.172.457.395.825,25 155.138.225.790,83 3,72% Sangat Efisien 2018 4.555.691.153.583,21 237.012.462.262,70 5,20% Sangat Efisien 2019 4.812.417.182.881,04 172.128.116.421,63 3,58% Sangat Efisien Efisiensi Keuangan Kabupaten Badung 3,59% Sangat Efisien Sumber : Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung (data diolah, 2020) Tingkat rasio efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Badungperiode  2015  sampai  dengan tahun 2019 berada pada kriteria sangat efektif  dengan  nilai  rasio  efisiensi sebesar  3,59  persen.  Selamakurun waktu  lima  tahun  efisiensi  keuangan Pemerintah Kabupaten Badung mengalami  peningkatan  dilihat  dari persentase rasionya,meskipun di tahun 2019  mengalamipenurunan  sebesar 1,62%, akan tetapi berdasarkan kriteria efisiensi keuangan, Pemerintah Kabupaten Badung masih berada pada kriteria sangat efisien.
Berdasarkan perhitungan tingkat efisieni  keuangan  daerah  Kabupaten Badung  menunjukkanbahwa  rata-rata rasio tingkat efisiensi keuangan daerah jauh  di  bawah  60%  yang  berarti sangatefisien.Selama  kurun  waktu  5 tahun rata-rata tingkat efisiensi penerimaan  pendapatan  asli  daerah Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 3,59%, kondisi ini menggambarkan  Kabupaten  Badung
berada  pada  kategori  sangat  efisien. Hal  ini  berarti  hasil  yang  diperoleh berupa  pendapatan  asli  daerah  lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.
Biaya  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam memungut  PAD  terdiri  dari  biaya langsung  dan  tidak  langsung.  Pada belanja  langsung  terdiri  dari  belanja pegawai,  barang  jasa  dan  modal. Seluruh belanja ini merupakan belanja yang mendukung kegiatan pendaftaran wajib  pajak  baru,  pendataan  dan pemuktahiran data wajib pajak, pengembangan  pemungutan  berbasis teknologi informasi, pelaksanaan pemeriksaan  pajak  daerah,  pelaporan dan pembukuan pajak daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pajak  daerah,  proses  penagihan  pajak daerah  serta  kegiatan  penyitaan  aset bagi  wajib  pajak  yang  bermasalah. Sedangkan untuk belanja tidak langsung  berkaitan  dengan  belanja pegawai mulai dari gaji, tunjangan dan upah pungut.
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
Gambar 3

## Persentase Efisiensi Keuangan Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019 Beberapa kegiatan prioritas yang  dilaksanakan  dalam  upaya mendukung  peningkatan  pendapatan asli daerah Kabupaten Badung diantaranya kegiatan Sosialisasi Perda
Tentang Pajak Daerah terhadap 1.200 wajib pajak, Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB kepada 600 wajib pajak, Pendaftaran Wajib Pajak baru dengan target 1.200 wajib pajak, Pemeriksaan Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah (SPTPD) sebanyak 4.500 wajib pajak, Optimalisasi  Penagihan  Pajak  Daerah terhadap 850 wajib pajak, Perhitungan Pajak  Daerah  kepada  4.206  wajib pajak,  Pemeriksaan  dan  Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak terhadap
55 wajib pajak, Optimalisasi Penerimaan   Pendapatan Daerah dari Penerimaan  Sumber  Lain-lainberupa 37 jenis penerimaan daerah,
Pemutakhiran  Data  Wajib  Pajak  dan Pendataan  Pajak  Hotel,  Restoran, Hiburan  dan  ParkirWajib  sebanyak 700 wajib pajak, Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah terhadap 2.300 wajib pajak,  Pemeliharaan  Sistem  Aplikasi Pajak  Daerah  sebanyak  10  jenis aplikasi  pajak  daerah,  Pengadaan
Karcis  Retribusi  sebanyak  103.750 buku,  Verifikasi  Penerimaan  dan Rekonsiliasi Pajak Daerah 3347 wajib pajak,  Penagihan  Aktif  Piutang  Pajak Daerah 600 wajib pajak, Pemeriksaan Atas  Keberatan  dan  Permohonan
Pengurangan Pajak Daerah 110 keberatan/pengurangan,  Pemungutan PBB-P2 Badung Utara 132500 SPPT,
Verifikasi  BPHTB  (Bea  Perolehan Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan) Badung  Selatan  4175  wajib  pajak, Pemantauan  Wajib  Pajak  Hotel, Restoran  dan  Hiburan  Secara  Silent
Operation 70 wajib pajak, Pemungutan  PBB-P2  Badung  Selatan 69000 SPPT, Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan)  Badung  Utara  2900  wajib pajak,  Monitoring  dan  Evaluasi  Alat dan Sistem Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak 195 alat, 530 web service,
622 cash register, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerahterhadap  4  jenis  sumber  PAD, Penerbitan  Surat  Tagihan  Pajak Daerah  (STPD)2000  wajib  pajak,
Penerbitan  Surat  Ketetapan  Pajak Daerah  (SKPD)6372  wajib  pajak,
2,73% 2,70% 3,72% 5,20% 3,58% 2015 2016 2017
2018 2019
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
Pemeliharaan Sistem Virtualisasi Server1 Paket serta Penyesuaian Zona Nilai  Tanah  (ZNT)  Pajak  PBB-P26 kecamatan. Analisis Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Badung Rasio e£ektifitas keuangan daerah Kabupaten Badung menjelaskan tentang kemampuan pemerintah Kabupaten Badung dalam
merealisasikan pendapatan asli daerah yang  direncanakan  atau  ditargetkan berdasarkan  potensi  riil  daerah  pada kurun  waktu  satu  tahun  anggaran. Berdasarkan  perhitungan  yang  telah dilakukan  diperoleh  besaran  rasio efektifitas keuangan daerah Pemerintah  Kabupaten  Badung  pada tahun 2015 sampai dengan 2019 tersaji dalam tabel 4 berikut ini Tabel 4 Efektifitas Keuangan Kabupaten Badung Tahun 2015-2019 Tahun Target PAD Realisasi PAD Rasio Efektifitas Kriteria 2015 2.832.034.079.488,77  3.001.464.263.013,83 106% Sangat Efektif 2016 3.195.340.365.380,70  3.563.589.483.327,32 112% Sangat Efektif 2017 4.258.418.287.640,42  4.172.457.395.825,25 98% Efektif 2018 6.687.358.950.278,86  4.555.691.153.583,21 68% Kurang Efektif 2019 5.312.501.110.743,56  4.812.417.182.881,04 91% Efektif Efektifitas Keuangan Kabupaten Badung 95 % Efektif Sumber : Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung (data diolah, 2020) Berdasarkan tabel 4 menunjukkan  efektifitas  keuangan Kabupaten  Badung  berada  pada kreteria efektif dengan rasio efektifitas sebesar 95 persen. Realisasi pendapatan  asli  daerah  Kabupaten Badung  jika  dibandingkan  dengan target  yang  ditetapkan,  selama  kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuatif. Sesuaidengan kriteria penilaian  maka  tingkat  efektifitas pendapatan  asli  daerah  di  tahun  2015 sampai  dengan  2016  temiasuk  dalam kategori sangat efektif. Di tahun 2017 dan  2019  termasuk  kategori  efektif serta di tahun 2018 termasuk kategori kurang  efektif.  Hal  ini  disebabkan dikarenakan adanya faktor-faktor
eksternal  yang  berpengaruh  terhadap pencapaian pendapatan asli daerah.
Tingkat  efektifitas  keuangan daerah  Kabupaten  Badung  adalah tingkat indikator keberhasilan
Pemerintah Kabupaten Badung dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang di telah ditargetkan dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan potensi riil  daerah.  Secara  akumulasi  capaian realisasi  PAD  Kabupaten  Badung mengalami peningkatan rata-rata Rp.452.738.229.966,80  atau  13%  per tahun.  Akan tetapi secara perhitungan persentase efektifitas keuangan daerah mengalami fluktuasi.
Pada tahun 2015 persentase ratio efektifitas keuangan daerah Kabupaten  Badung  mencapai  106%
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
atau dalam kategori sangat efektif. Di tahun  2016  persentase  efektifitas mencapai  112%  atau  naik  6%  dari tahun  2015  hal  ini  juga  termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan  di  tahun  2017  ratio efektifitas mengalami penurunan menjadi  98%  atau  menurun  sebesar 14%  dari  tahun  sebelumnya  hal  ini
termasuk  dalam  kategori  efetif.  Pada tahun  2018  ratio  efektifitas  keuangan daerah Kabupaten Badung mengalami penurunan yang sangat tajam
mencapai  68%  atau  masuk  dalam kategori kurang efektif. Sedangkan di tahun  2019  ratio  efektifitas  mencapai 91%  atau  masuk  dalam  kategori efektif.

## Gambar 4 Persentase Efektifitas Keuangan Kabupaten Badung
Tahun 2015-2019
Tidak  tercapainya  penerimaan
PAD  disebabkan  oleh  adanya  potensi pajak daerah yang belum tergali secara maksimal,  kebijakan  Pimpinan  yang menggratiskan PBB-P2 untuk pertanian dan pemukiman serta adanya Erupsi Gunung Agung yang berdampak pada pembatalan wisatawan berkunjung ke Bali Selain tersebut diatas ada beberapa alasan lain yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak  Daerah  diantaranya  adanya penurunan  tarif  dasar listrik  untuk  12 (dua belas) golongan non subsidi pada awal Bulan Januari 2017 dibandingkan bulan Desember Tahun 2016 dikarenakan  adanya  penurunan  harga Minyak Mentah Indonesia ( Indonesian Crude Price/ICP ). Selain itu,  Pemerintah  telah  berkomitmen untuk  tidak  menaikkan  Tarif  Dasar Listrik  (TDL)  mulai  1  Juli  2017  s.d. Desember  2017,  sebagaimana  arahan Presiden  Joko  Widodo,  hal  ini dikarenakan  adanya  penurunan  daya beli masyarakat.
Terhadap  Potensi  Sumber  Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun semakin  menurun,  hal  ini  ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah Wajib  Pajak  yang  terdaftar.  Pada Tahun  2017  jumlah  Wajib  Pajak
Mineral Bukan Logam tercatat 2015 2016 2017 2018 2019 106% 112% 98% 68% 91%
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
sejumlah  6  Wajib  Pajak  dan  di  tahun 2018 masih tersisa 3 wajib pajak saja.
Penerimaan Pajak Reklame tidak optimal karena penyelenggaraan reklame terkendala pada Izin Penyelenggaraan  Reklame,  sehingga Nomor Pokok Wajib Pajak tidak dapat diterbitkan. Kendala tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat perizinan salah satunya mengenai alas hak dari bidang tanah yang didirikan bangunan Reklame. Selain  itu,  permasalahan  Pajak Reklame memerlukan sinkronisasi dan penyatuan persepsi mengenai Peraturan  Bupati  Nomor  80  Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung antara Badan  Pendapatan  Daerah/Pasedahan
Agung,  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu, Satuan Polisi  Pamong  Praja  dan  Aparat Wilayah  di  Kecamatan  maupun Desa/Kelurahan  mengenai  titik-titik pemasangan  reklame  sampai  dengan penegakan hukumnya.
Penerimaan  Pajak  Air  Tanah tidak  optimal  karena  berkurangnya penggunaan  air  tanah  oleh  Wajib Pajak,  beberapa  Wajib  Pajak  beralih menggunakan air baku yang bersumber  dari  jaringan  PDAM  dan pemanfaatan air laut oleh Wajib Pajak untuk  dijadikan  air  baku  ( Sea  Water Reverse Osmosis/SWRO ). Faktor iklim  terutama  pada  saat  musim penghujan, Wajib Pajak tidak menggunakan  Air  Tanah  karena pemanfaatan air tanah untuk beberapa Wajib  Pajak  hanya  digunakan  untuk menyiram tanaman.
Pada  Tahun  2017  Pemerintah Kabupaten Badung melakukan penyesuaian  Nilai  Jual  Obyek  Tanah (NJOP) yang belum pernah dilaksanakan  sejak  Tahun  2013,  saat beralihnya  kewenangan  pemungutan PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Dampak  dari  penyesuaian  NJOP adalah  naiknya  ketetapan  PBB  P2 yang  harus  dibayarkan  oleh  Wajib
Pajak.
Khusus  di  tahun  2018  telah terjadi kejadian alam berupa meletusnya  gunung  agung  yang berdampak pada pembatalan kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Badung. Hal inilah yang mengakibatkan  anjloknya  pencapaian reaisasi  PAD  Kabupaten  Badung  di tahun ini. Dalam  mengatasi  permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Badung  telah  mengambil  langkah- langkah  konkrit  intensifikasi  dan ekstensifikasi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah meliputi : a. Mengintensifkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dari  sumber  yang telah  ada  dan  menggali  potensi yang  masih  memungkinkan  untuk dikembangkan  dengan  mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang ada.
b. Menerapkan sistem informasi yang valid dan andal dalam menentukan potensi pajak atau wajib pajak yang baru.
c. Mengoptimalkan dana perimbangan untuk pendanaan pembangunan daerah.
d. Melakukan pengawasan dan
pembinaan penerimaan pendapatan daerah dari sumber lain-lain pendapatan.
e. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan,  mudah dan cepat bekerjasama dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penerimaan
pembayaran  dan  pembukuan  hasil
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
penerimaan  pajak  daerah  secara elektronik ke kas daerah.
f. Melaksanakan  Bimbingan  Teknis kepada  Petugas  Pemeriksa  Pajak Daerah agar memiliki keterampilan dan  pengetahuan  dasar  dalam melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak daerah.
g. Melaksanakan  penerapan  pajak online pada  beberapa  wajib  pajak daerah  dalam  rangka  mewujudkan sistem  pelaporan  dan  pembayaran pajak secara online .
h. Melakukan  pengembangan  sistem informasi  (aplikasi)  pajak  daerah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan  yang  ada dalam rangka menciptakan pengelolaan  pajak  daerah  yang tertib dan akuntabel.
i. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak sesuai standar  yang  ada  serta  pelatihan teknologi komputerisasi/sistem Informasi manajemen pajak daerah. j. Mengembangkan  sistem  aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah(e-SPTPD),  dalam  rangka pelaksanaan  pajak on  line ,  untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian laporan SPTPD.
k. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan  kepada  wajib  pajak  / masyarakat  melalui  media  cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran  dan  kepatuhan  untuk membayar pajak daerah.
l. Memberikan  penghargaan  kepada wajib  pajak  daerah  terbaik  yang telah mematuhi ketentuan peraturan. m. Mengadakan  penagihan  terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan paksa
kepada  subyek  pajak  dan  subyek retribusi,  dengan  melibatkan  peran aktif DPRD Kabupaten Badung.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian sebagai output dari pengumpulan    dan  pengolahan    data, maka pada penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten  Badung  dilihat  dari tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Badung tergolong  sangat  baik  dengan  nilai rasio sebesar 489,8 persen. Tingkat kemandirian  keuangan  Kabupaten
Badung  selama  periode  2015 sampai  dengan  2019  sudah  sangat baik  yaitu  dengan  pola  hubungan Delegatif . 2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten  Badung  dilihat  dari tingkat  rasio  efisiensi  keuangan
Pemerintah  Kabupaten  Badung berada  pada  kriteria  sangat  efektif dengan nilai rasio efisiensi sebesar 3,59  persen.  Selama  kurun  waktu lima  tahun  efisiensi  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Badung mengalami peningkatan dilihat dari persentase  rasionya,  meskipun  di tahun  2019  mengalami  penurunan sebesar 1,62%, akan tetapi berdasarkan kriteria efisiensi keuangan,  Pemerintah  Kabupaten Badung masih berada pada kriteria sangat efisien
3. Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten  Badung  dilihat  dari Tingkat efektifitas keuangan berada pada  kreteria  efektif  dengan  rasio efektifitas sebesar 95 persen, hal ini mengandung arti bahwa dari target pendapatan yang direncanakan telah berhasil di realisasikan.
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022

## Saran-saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang telah didapat dari penelitian ini seperti dijelaskan  diatas,  maka  ada  beberapa hal  yang  dijadikan  saran  sebagai berikut :
1. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Badung.
a) Berdasarkan  hasil  penelitian, analisis,  dan  interpretasi  data serta  simpulan  maka  saran yang  dapat  diberikan  adalah terhadap  tingkat  kemandirian keuangan  daerah  Kabupaten Badung yang tergolong sangat baik  dengan  pola  hubungan delegatif, diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Badung lebih memperhatikan eksistensi PAD  sebagai  penyumbang tertinggi dari pendapatan daerah  melalui  peningkatan pelayanan  yang  berbasis  IT dan kerjasama dengan perbankan nasional dalam pemungutan  PAD  berbasis online. b) Tingkatefisiensi  pajak  daerah tergolong sangat efisien, Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang harus dapat mempertahankan  efisiensinya dengan mengurangi pengelolaan  pendapatan  asli daerahyang  tidak  memberikan konstribusi  yang  baik  bagi pendapatan daerah.
c) Tingkat efektivitas pendapatan asli  daerah  tergolong  efektif, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dapat mempertahankan  penerimaan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah.
Pemerintah  daerah  juga  dapat tetap  melaksanakan  sosialisasi dan penyuluhan mengenai peyuluhan  kepada  objek  yang dijadikan  sebagai  wajib  pajak. Penyuluhan  tersebut  bertujuan agar nantinya dapat dioptimalkan kondisinya untuk mempermudah pendapatan terhadap sumber-sumber penerimaan pajak dan tunggakan  pajak  diharapkan dapat  diminimalisir  dengan baik. d) Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan  PAD  tergolong sangat baik, Pemerintah Kabupaten Badung harus dapat lebih mempertahankan kontribusi  pajak  daerah  dalam upaya  mewujudkan  otonomi daerah  dengan  cara  menggali potensi-potensi pajak daerah e) Strategi yang wajib diterapkan diantaranya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap  potensi  Pendapatan Daerah berupa penerapan sistem  informasi  yang  valid dan  andal  dalam  menentukan potensi  Pendapatan  Daerah, melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Aparatur dalam mengelola  potensi  Pendapatan Daerah yang optimal.melaksanakan  Sistem Online Pajak  Daerah  yang komprehensif dalam pemungutan Pajak Daerah dan mengembangkan sistem informasi  Pajak  Daerah  yang aplikatif, transparan dan akuntabel.
2. Saran untuk peneliti Penelitian  ini  merupakan  sumber gagasan atau ide-ide bagi
pengembangan  penelitian  lebih lanjut  di  masa  yang  akan  datang.
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
Dalam pengembangannya hasil dari penelitian iní dapat dipakai referensi kepada peneliti selanjutnya  untuk  menggunakan indikator-indikator kinerja keuangan daerah yang lain
diantaranya    derajat  desentralisasi,
ketergantungan  keuangan,  rasio keserasian, debt  service  coverage
dan  trend  pertumbuhan.  Peneliti selanjutnya  juga  disarankan  untuk melakukan comparasi atau perbandingan  kinerja  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Badung dengan  Pemerintah  Provinsi  Bali atau dengan Pemerintah Kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali sehingga  akan  didapatkan  hasil yang  lebih  menyeluruh  dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2014. Pengelolaan  Pendapatan  dan Anggaran  Daerah .  Yogyakarta.
Graha Ilmu.
Agus,  dan  Erwan.2009. Reformasi
Birokrasi,  Kepemimpinan  dan Pelayanan  Publik  :  Kajian tentang  Pelaksanaan  Otonomi Daerah di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media Anazodo,  Rosemary  O.,  Chinyeaka Justine  I.,  and  Barisua  Barry  N. 2016. Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and  Brazil.  Arabian  Journal  of Business and Management Review (OMAN  Chapter).  5
(10). 38-54.
Badrudin , Rudy.  2011 .  Ekonomi Otonomi  Daerah .  UPP  STIM YKPN Yogyakarta,.H.99
Bawono, Icuk Rangga Dan Novelsyah. 2012. Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara  Pada  SKPD  Dan SKPKD . Edisi 1. Jakarta, Indonesia:Salemba Empat Bastian, Indra. 2006. Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar .
Jakarta: Penerbit Erlangga
Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  dkk,  2012. Akuntansi  Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi 4. Penerbit
Salemba Empat. Jakarta.
Halim,  Abdul.  2004. Manajemen Keuangan Daerah . Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Julitawati, Ebit., Darwanis., Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan Kinerja Keungan Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Bali . Jurnal Akuntansi,
1 (1): 15-29.
Mardiasmo,  2002. Otonomi  dan Manajemen  Keuangan  Daerah .
Penerbit Andi Yogyakarta Novalistia,  Rizka  Lutfita.  2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi  Daerah,  Lain-Lain Pendapatan  Asli  Daerah  Yang Sah  Dan  Bagi  Hasil  Pajak Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan  Kabupaten  Atau Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten /
Kota  Provinsi  Jawa  Tengah Periode 2012- 2014). Journal Of Accounting . Volume 2 No.2
(I Putu Santika 1 , Ida Bagus Made Punia Adnyana 2 , hal.173 – 190) Vol 3, No 2, Juni 2022
Nasir, Muhamad Safar .2019. Analisis Suber-Sumber  Pendapatan  Asli
Daerah  Setelah  Satu  Dekade Otonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan . Volume 2. No. 1 Pepinsky,  Thomas  B.  and  Maria  M. Wihardja. 2011. Decentralization  and  Economic Performance in Indonesia. Journal  of  East  Asian  Studies.
11(3). 337-371.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.  2001.  Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta, hlm 805 Simbolan,  Ramadona  dan  Elviani, Sri.2017. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber PembiayaanPembangunan Daerah Sumatera Utara. Dinamika . Volume XV. No.1
Siahaan, Marihot. 2005. Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah .  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suparmoko,M. 2005. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan  Daerah .  edisi  1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
Simbolan  dan  Elviani.  2017.  Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai  Sumber  Pembiayaan
Pembangunan  Daerah  Sumatera Utara. Dinamika .  Volume  XV. No.1
Umam,  Irfan  Khairul.  2014.  Potensi
Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam Rangka  Pelaksanaan  Otonomi Daerah Di Kabupaten Indramayu. Jurnal  Sosial  Dan Budaya . Volume 1. No. 2
UU  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Pajak Lengkap.2011. Mitra Wacana Media. Jakarta,,h.382 Wahyudi. 2010. Akuntabilitas anggaran  publik:  isu  politik, prioritas belanja dan silpa dalam alokasi apbd di beberapa daerah. Makalah dipaparkan pada Konferensi Administrasi Negara ke-3,  Bandung. Jurnal  Didik Siswantoro . Universitas Indonesia.