## KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: STUDI TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA  (1980-2017)

## SUYONO
Mahasiswa Program Doktor Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru,  Riau

## Abstract
Since the entry of Islam in Indonesia, Islamic Law, including family law has become part of the lives of muslims. Family law is part of the practice of the society that is interesting to be discussed, among them is the fatwa-fatwa Majelis Tarjih and Tajdid council of Muhammadiyah. The assembly that is in charge of religious edicts has a progressive outlook in some family law cases, such as nikah sirri or marriage certificate under the hand. The tribunal is of the view that the marriage is not registered at the state institutions are not legitimate. The texts of the religion (bayãnî) is a priority in this fatwa and supported by the social science community (burhãnî), as well as put the wedding as the marriage contract is sacred (`irfãnî) that need to be instituted appropriate legal certainty for the sake of keeping maqãshid al-syarî’ah built upon five things: keeping religion, soul, intellect, offspring, and property.
Keywords : Legal Construction Of Islam, Tajdid Muhammadiyah, Family Law

## Abstrak
Sejak masuknya Islam  di Indonesia, Hukum Islam, termasuk hukum keluarga telah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam. Hukum keluarga adalah bagian dari pengamalan  masyarakat  yang  menarik  untuk  didiskusikan,  di  antaranya  adalah fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Majelis yang membidangi fatwa keagamaan ini memiliki pandangan yang progresif  dalam beberapa kasus hukum  keluarga,  seperti  nikah  sirri  atau  nikah  di  bawah  tangan.  Majelis  ini berpandangan bahwa nikah yang tidak dicatatkan di lembaga negara adalah tidak sah. Nash-nash agama (bayãnî) menjadi prioritas dalam fatwa ini dan didukung dengan  ilmu  pengetahuan  sosial  kemasyarakatan  (burhãnî),  serta  menempatkan pernikahan sebagai akad sakral  (`irfãnî) yang perlu dilembagakan sesuai kepastian hukum  demi  menjaga  maqãshid  al-syarî`ah  yang  dibina  atas  lima  hal:  menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kata Kunci : Konstruksi Hukum Islam, Tajdid Muhammadiyah, Hukum Keluarga

## A. PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dari akidah, ibadah, dan muamalah. Ketiga aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam konteks muamalah, hukum keluarga adalah adalah bagian penting dalam pribadi umat Islam sehingga terbentuklah praktik keseharian sesuai dengan tuntunan Islam dan adat istiadat masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ruh ajaran Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sejak Islam masuk  ke  negeri  ini  telah  mengamalkan  ajaran  Islam,  termasuk  di  dalamnya  hukum keluarga. Menurut Hamka, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir, sejak masuknya Islam di Indonesia, Hukum Islam merupakan hukum yang berlaku di Nusantara.  Seiring berkuasanya VOC, Hukum Islam tetap berlaku meskipun mengalami pasang surut yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah VOC dalam hukum bagi pribumi, termasuk hukum keluarga. 69 Fakta sejarah yang panjang ini adalah bukti konkrit telah ada  pengamalan permanen atau kontruksi sosial dalam hukum keluarga di Indonesia.
Di  awal  abad  XX  lahir  organisasi-organisasi  Islam  seperti  Muhammadiyah, Naahdhatul Ulama dan lain-lainya yang tentu saja sangat konsen dengan Hukum Islam. Setiap organisasi memiliki majelis khusus yang membidangi tetang fatwa-fatwa keagamaan yang secara praktis menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Menyangkut masalah ini, Fatkhul Mujib menjelaskan dalam artikelnya sebagai berikut::
Fakta yang demikian ini menjadi lebih menarik lagi jika ditinjau dengan keberadaan organisasi massa seperi NU dan Muhammadiyah yang eksistensi dan perannya memiliki kontribusi besar dalam membentuk paradigma keberagamaan masyarakat muslim Indonesia. Corak  ormas  tersebut  kemudian  mampu  memberikan  divrensiasi  jika  dibandingkan dengan mindset sektarian yang ada di negera-negara Islam Timur Tengah. Di mana isu-isu sektarian lebih bersifat radikal, fanatis sempit, serta begitu kentalnya nuansa politis yang kemudian membentuk kotak-kotak komunitas yang rentan konflik. Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan keberadaan ormas keagamaan di Indonesia yang sekalipun sangat mengakar dan memiliki psengaruh besar di tengah masyarakat namun dari tinjauan sejarah justru menunjukkan peran besar dan begitu akomodatifnya ormas-ormas tersebut dalam menjaga stabilitas negara. Dengan demikian maka tidak mengherankan jika posisi strategis ormas tersebut kemudian direfleksikan dalam kedudukannya yang juga dinilai memiliki  otoritas  pemberi  fatwa  bahkan  lebih  dipilih  oleh  masyarakat  dibandingkan dengan MUI yang secara institusi lebih “formil”. 70
Salah satu topik yang kini selalu menjadi bahan diskusi oleh para ahli Hukum Islam di  Indonesia  adalah    persoalan  hukum  keluarga.  Sirajudin  dalam  salah  satu  artikelnya menuliskan:
Eksistensi  Hukum  Islam  dalam  konteks  keluarga  di  Indonesia  cukup  terbuka disebabkan  antara  lain  oleh  Undang-undang  Dasar  atau  konstitusi  yang  mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, terutama kehidupan wanita, isteri, ibu dan anak-anak yang dapat terlindungi dengan adanya kepastian hukum. Hukum Islam bidang  keluarga  di  Indonesia  maupun  Negara-  negara  yang  mayoritas  penduduknya beragama Islam memiliki daya tarik tersendiri, sebab, dalam hukum keluarga itulah yang
69 Ahmad  Azhar  Basyir,  Hukum  Islam  Dari  Masa  ke  Masa,  dalam,  Moh.  Mahfud  MD,  et  al  (Ed), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 6.
70 Fatkhul Mujib, Perkembangan Fatwa di Indonesia, Nizham Vol. 4, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm. 96.

## Suyono
paling mendapatkan prioritas di kalangan umat Islam di Indonesia. 71
Majelis Tarjih, kini berubah nama menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) yang dibentuk pada tahun 1927 memiliki tugas dan tanggung jawab menyelesaikan masalah- masalah  keagamaan. 72 Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  kini  telah  melahirkan  banyak  fatwa keagamaan baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Menurut penelusuran penyusun, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) telah memberikan putusan-putusan dan fatwa-fatwa cukup banyak yang berkaitan dengan Hukum Keluarga. Temuan menarik dalam kaitannya hukum keluarga  adalah fatwa tentang nikah Sirri (nikah di bawah tangan).  Dalam pandangan majelis ini, nikah di bawah tangan adalah tidak syah menurut syariah. Fatwa ini terhitung sangat progresif dan berani mendobrak paradigma mains-tream fikih    perkawinan  selama  ini.  Karena  itu,  bagi  warga  Muhammadiyah khususnya dan umat Islam yang mengikuti pandangan Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). 73 Fatwa ini selaras dengan salah satu kepribadian Muhammadiyah yakni mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. 74
Fatwa-fatwa Tarjih tentang hukum keluarga  menarik untuk diteliti dengan alasan sebagai berikut:
1.  Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang sejak berdirinya memiliki jargon kembali kepada  Al-Qur`an  dan  As-Sunnah  yang  mana  dengan  jargon  ini  Muhammadiyah acap  kali  diasumsikan  oleh  sebagian  kalangan  sebagai  salah  satu  paham  keagamaan yang  secara  tekstual  mengacu  pada  dua  sumber  utama  dalam  menjawab  berbagai permasalahan agama yang muncul.
2.  Fatwa-fatwa dalam hukum keluarga, pada tahap awal penelusuran justru ditemukan fatwa-fatwa yang memiliki pandangan progresif dan  rasional sesuai dengan konteks tuntutan sosial dalam memaknai teks-teks Al-Qur`an dan As-Sunnah.
3.  Majelis Tarjih dan Tajid (MTT) Muhammadiyah dengan jargon tajdid yang melekat pada dirinya, telah banyak melakukan rekonstruksi pemikiran dalam bidang hukum keluarga, misalnya dalam fatwa tentang nikah sirri atau nikah di bawah tangan  yang cukup progressif dan berbeda dengan lembaga fatwa yang lain. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka studi ini  menfokuskan penelitian pada  fatwa-fatwa  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid    yang  ada  hubungannya  dengan  hukum keluarga.  Menurut  kesimpulan  Khoirudin  Nasution,  secara  limitatif,  hukum  keluarga mencakup  lima  hal:    pertama,  perkawinan  yang  mencakup  peminangan,  syarat  dan rukun nikah, mahar, mahram, dan status nikah. Kedua, kehidupan rumah tangga yang mencakup hak dan kewajiban suami istri, dan termasuk di dalamnya hubungan orang tua dan anak, poligami, dan nafkah. Ketiga, perceraian yang mencakup; perselisihan suami istri,  khuluk  dan  talak.  Serta  iddah.  Keempat,  pengasuhan  anak,  dan  kelima,  warisan yang mencakup: waris, wasiyat, dan wakaf. 75 Adapun untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, penelitian ini fokus pada poin pertama sampai poin keempat. Sedangkan
71 Sirajudin, Kontruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang RI No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Istinbath-Jurnal Hukum Islam , Vol. 14, No. 2, Desember 2015, hlm. 159.
72 Syariffudin Jurdi, dkk, I Abad Muhammadiyah: gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan ,  Cet. I, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 103.
73 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya jawab Agama , Cet. I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), Jilid 8, hlm. 45-52.
74 Haedar Nashir, Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan langkah , Cet. III (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), hlm. 45.
75 Khoirudin  Nasution, Pengantar  dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  (Perdata)  Islam  Indonesia ,  Cet.  I (Yogyakarta: Academia + Tazzaffa, 2010), hlm. 15-16.
pon kelima yang mencakup warisan, wasiyat, dan wakaf  tidak menjadi penelitian  ini. Dari  segi  waktu,  penelitian  ini  membatasi  pada  fatwa-fatwa  Majelis Tarjih  dan Tajdid sejak tahun 1980 hingga 2017.
Adapun persoalan pokok yang    diketemukan jawabannya pada  penelitian  ini adalah sebagai berikut;
1.  Bagaimanakah  konstruksi  Hukum  Islam  menurut  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid Muhammadiyah dalam aspek Hukum Keluarga Islam di Indonesia?
2.  Metodologi apa  yang dipergunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam  melakukan  ijtihad  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  hukum keluarga?.

## B. PEMBAHASAN
Dalil-Dalil Hukum Islam, Manhaj Tarjih, dan Fatwa-Fatwa Tarjih  Tentang Hukum Keluarga (1980-2017)
1. Dalil-dalil Hukum Islam.
Secara prinsip, para ahli sepakat bahwa sumber Hukum Islam adalah Al-Qur`an, hadis, ijma`, dan qiyas . Abdul Wahhab Khallaf, mengomentari QS. An-Nisa` (04): 59 sebagai petunjuk berpegang kepada empat dalil dalam ajaran Islam. Kata taat kepada Allah dan Rasul pada ayat tersebut adalah perintah untuk mengikuti al-Qur`an dan As-Sunnah.  Sedangkan taat kepada ulil amri adalah mengikuti para kesepakatan imam mujtahidin dalam masalah hukum syariah yang lazim disebut dengan ijma` . Apabila terjadi perselisihan maka diperintahkan kembali kepada dua sumber  utama yakni al- Qur`an dan As-Sunnah. Dalam proses seperti ini lazim disebut dengan qiyãs. . Abdul Wahhab Khallaf mengutip sebuah hadis tentang dialog antara Nabi dengan Mu`adz bin Jabbal ketika hendak diutus ke Yaman. 76
Secara singkat, dalil-dalil Hukum Islam adalah  Al-Qur`an, hadis, ijmã` , qiyãs . istihsãn..  istishãb.    mashlahah  mursalah , urf atau  adat  istiadat,    fatwa  Shahabat. Sad dzari`ah syar`u man qablana.

## 2. Manhaj Tarjih Muhammadiyah.
Muhammadiyah  sebagai  organisasi  Islam  memiliki  kerangka  dasar  pemikiran dalam  beragama.  Muhammadiyah  sendiri  mendefinisikan  dirinya  sebagai  gerakan Islam,  dakwah  amar  ma`ruf  nahi  munkar  dan  tajdid,  bersumber  kepada  al-Qur`an dan  As-Sunnah  serta  berasaskan  Islam. 77 Dalam  tataran  filosofis,  kerangka  dasar ini  diterjemahkan  melalui  putusan  tarjih  Muhammadiyah  yang  ditanfidzkan  oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1955 yang dikenal dengan masalah lima (al- masãil al-khams) . Lima  dasar dimaksud adalah: pertama, agama (al-dîn) . Agama dalam pandangan Muhammadiyah adalah :
Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah apa yang diturunkan di dalam al-Qur`an dan yang tersebut dalam dalam Sunnah yang shahih, berupa perintah- perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. 78 Kedua, dunia ( al-dunyã ) yang memiliki makna segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya rasul atau urusan yang sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan
76 Abdul Wahhab Khallaf, ` Ilmu Ushul al-Fiqh, Cet. XII (Kairo: Dãr al-Qalam, TTP), hlm. 21
77 Anggaran Dasar Muhammadiyah, pasal 4 ayat 1 dan 2.
78 Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, Himpunan  Puusan  Tarjih  Muhammadiyah, (Yogyakarta:  Suara Muhammadiyah, 2009), hlm. 277.

## Suyono
manusia. 79 ketiga, ibadah (al-`ibãdah) adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati perintahNya dan menjauhi laranganNya. Dalam hal ini ada dua yakni segala yang diizinkan Allah dan yang khusus telah ditetapkan kaifiyat- nya oleh syariat. 80 Keempat, sabilillah , adalah segala yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, dan kelima, qiyãs . Tentang qiyãs ini, Majelis Tarjih saat itu merumuskan sebagai berikut: Bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah al-Qur`an dan al-Hadis. Bahwa di mana di mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkannya mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdhah padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nash sharih di dalam al-Qur`an dan Sunnah Shahihah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath daripada nash-nash yang melalui persamaan `illah, sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. 81
Melihat teks putusan tarjih tentang qiyãs di atas terlihat bahwa majelis tarjih sangat  berhati-hati  dalam  menggunakan  metode  ini.  Hal  ini  tampak  pada  kalimat ‘sangat dihajatkan’ pada putusan di atas. rambu-rambu berikutnya adalah qiyãs tidak boleh untuk berijtihad dalam masalah ibadah mahdhah . Berikutnya,  frasa  manhaj  tarjih  secara  bahasa  berarti  cara  melakukan  tarjih. Sebagai sebuah istilah, manhaj tarjih lebih dari sekedar cara bertarjih. Menurut Syamsul Anwar, istilah tarjih adalah berasal dari disiplin ilmu usul fiqih. Dalam disiplin ilmu ini, tarjih bermakna melakukan penilaian terhadap dalil-dalil yang secara dhahir tampak bertentangan  atau  evaluasi  terhadap  pendapat-pendapat  ulama  untuk  menentukan mana yang lebih unggul. 82 Akan tetapi di lingkungan Muhammadiyah, tarjih  telah mengalami  perkembangan  makna  yakni  proses  ijtihad  itu  sendiri. 83 Manhaj  tarjih dalam pemaknaannya lebih kepada teknik atau cara dalam berijtihad.
Secara prinsip, manhaj tarjih adalah sebagai berikut: pertama, dalam berijtihad dasar utamanya adalah al-Qur`an dan As-Sunnah. Ijtihad dengan metode yang telah disebutkan  pada  poin  sebelumnya  pada  prinsipnya  Muhammadiyah  menerimanya. Kedua,  prinsip  musyawarah,  ketiga,  tidak  mengikatkan  diri  pada  mazhab,  tetapi pendapat mazhab. dijadikan sebagai acuan dalam ijtihad. Keempat, terbuka dan toleran, artinya tidak beranggapan fatwa tarjih yang paling benar, kelima, dalam masalah akidah hanya menggunakan dalil-dalil mutawatir. Akan tetapi prinsip ini sudah di- nasakh pada munas tarjih ke-27 di Malang. Keenam, menerima ijma` shahabat, ketujuh, terhadap dalil-dalil yang bertentangan ditempuh jalur kompromi, apabila tidak bisa ditempuh jalan tarjih. Kedelapan, menggunakan al-dzari`ah, kesembilan, ta`lîl al-ahkãm dapat digunakan sepanjang sesuai dengan maksud syariah. Kesepuluh, menggunakan dalil secara utuh, kesebelas, hadis ahad dapat mentakhsis terhadap keumuman al-Qur`an sepanjang  bukan  masalah  akidah,  kedua  belas,  prinsip  kemudahan,  ketiga  belas, mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan, keempat belas, dalam masalah dunia peran akal sangat dibutuhkan, kelima belas , dalam memahami nash musytarak dapat dengan pendapat sahabat, keenam belas , dalam masalah akidah, makna dhahir didahulukan. 84
79 Ibid. 80 Ibid ., hlm. 278.
81 Ibid.
82 Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional  Tarjih Muhammadiyah XXX), hlm. 3
83 Ibid., hlm. 5. 84 Asymuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 12-14.
Adapun  dalam  berijtihad,  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  menggunakan  tiga pendekatan  secara  bersamaan  atau  pilihan:  pertama, bayãnî (tekstual-normatif). Pendekatan  ini  merupakan  studi  filosofis  terhadap  bangunan  ilmu  yang  menempat teks-teks agama sebagai rujukan pertama. Dengan pendekatan ini, ushul fikih berikut teknik-teknik ijtihad merupakan unsur utama dalam menggali hukum. Kedua , burhãnî (kontekstual-argumentatif). Pendekatan ini mengedepankan indera dan logika untuk memperoleh  pemahaman.  Secara  teknis,  ilmu-ilmu  sosial  sangat  membantu  untuk memperoleh kelengkapan pemahaman. Ketiga , `irfãnî (spiritual-instuitif). Pendekatan ini  mengedepankan  kejernihan  jiwa  yang  diperoleh  dengan mujãhadah  masyrú`ah sehingga menyimpulkan  keilmuan tidak hanya bersandar logika, namun dengan rasa agama yang mendalam. 85 gambaran  diagram  untuk  memudahkan  dalam  memahami  kerangka  kerja penulisan ini adalah sebagai berikut:

## 3.  Fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (1980-2017).
Dalam tulisan ini cukup dibahas beberapa fatwa tarjih dengan alasan keterbatasan halaman jurnal. Adapun beberapa fatwa dimaksud adalah sebagai berikut: a.  Nikah Wanita dalam Keadaan Hamil.
Fatwa ini muncul dari sebuah pertanyaan sekretaris Pimpinan Wilayah Aisiyah Bagian Tabligh Sumatera Utara. Pertanyaan dimaksud adalah sebagai berikut:
‘Sahkah nikah calon isteri yang sudah dalam keadaan hamil?. 86
Majelis Tarjih dan Tajdid berpandangan bahwa wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Naskah fatwa tersebut berbunyi: “Kalau rukun dan syarat-syarat lainnya terpenuhi, wanita hamil dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, berdasarkan pendapat seminar yang diadakan Majelis  Tarjih  se-Jawa  tahun  1986  di  Yogyakarta.  Hukumnya  boleh,  akibat pernikahannya syah’. 87
Dalil yang dijadikan sandaran oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam masalah ini adalah QS. An-Nisa` (04): 24:
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-
85 Syamsul Hidayat, Tafsir Dakwah Muhammadiyah: Respon Terhadap Pluralitas Budaya, Cet. I (Surakarta: Kafilah, 2012), hlm. 78-80.
86 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa .., hlm. 149.
87 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyaha, Fatwa.. hlm. 150.

## Suyono
isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan  sempurna),  sebagai  suatu  kewajiban;  dan  Tiadalah  mengapa  bagi  kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 88
Kalimat yang berbunyi ‘...dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian..’ maksudnya  selain  yang  diharamkan  dalam  ayat  23,  adalah  boleh  dinikahi termasuk  wanita hamil. Adapun hadis yang nampaknya melarang, tetapi ada juga pemahamannya membolehkan. 89
Pandangan  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  dalam  masalah  nikah  wanita  hamil lebih terfokus pada nash-nash al-Qur`an maupun hadis atau lebih menggunakan pendekatan bayãnî , hal ini dapat diperhatikan dalam teks fatwa tersebut di atas. Sekalipun demikian, masalah ini dapat juga didekati dengan maqãshid asy-syarî`ah . 90
Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid ini sama dengan ketetapan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pasal 53. 91
b. Nikah Mut`ah atau Kawin Kontrak.
Fatwa ini keluar untuk menjawab pertanyaan seorang warga Muhammadiyah yang tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah. pertanyaan tersebut berbunyi:
“Bagaimana  pandangan  Muhammadiyah  terhadap  kawin  kontrak  atau mut`ah ; apa hukumnya? Bagaimana hukumnya kawin kontrak itu apabila pihak perempuannya tidak tahu bahwa perkawinan itu adalah kawin kontrak? Mohon penjelasan. 92 Nikah mut`ah adalah  bentuk  pernikahan  yang  dibatasi  dengan  perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan wali dan saksi, dan apabila telah habis sesuai batas waktunya tidak ada aturan hukum perceraian dan kewarisan. 93 Majelis Tarjih dan Tajdid berpendapat bahwa nikah mut`ah diperbolehkan hanya  sementara saja, dan kemudian Rasulullah melarangnya. Nikah mut`ah jelas keharamannya., dan pendapat inilah yang dipegangi oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam  masalah  ini.  Hadis-hadis  terkait  dengan  nikah mut`ah cukup  banyak,  di antara yang dijadikan dalilnya adalah sebagai berikut:
Dari  Sahl  bin  Sa`di  As-Sã`dî  ,  ia  berkata:  bahwasanya  Rasulullah  SAW  telah memberikan kelonggaran tentang nikah mut`ah itu karena satu keperluan yang sangat mendesak orang-orang, lalu sesudah itu Nabi SAW elarangnya. (HR. At-Thabrãnî dari Sahl bin Sa`ad As-Sã`dî)
88 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya, hlm. 121
89 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa.. hlm. 150
90 Ishaq Tri Nugroho, Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqãshid Asy-Syarî`ah), Skripsi Fakultas Syari`ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
91 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal  53.
92 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa-fatwa., Jilid 4. hlm. 210. 93 Khairil Ikhsan Siregar, Nikah Mut`ah dalam Perspektif Al-Qur`an dan Hadis, Jurnal Studi Al-Qur`an: Membangun Tradisi Beroikir Qur`ani, Vol. 8, No. I Tahun 2012,
Dari  Salamah  bin  Al-Akwa`  berkata:  Rasulullah  memberi  kelonggaran  pada Tahun `authas tentang nikah mut`ah selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya (HR. Muslim). 94
Majelis Tarjih dan Tajdid dalam masalah ini menggunakan pendekatan bayãnî yakni pendekatan nash-nash hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan nikah mut`ah . Menurut penelusuran, hadis-hadis terkait masalah ini cukup banyak dan dapat disimpulkan jelas keharamannya. Di samping itu, ada beberapa asas keluarga sakinah yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yakni; al-karãmah al- insãniyyah , kesetaraan, keadilan, mawaddah wa rahmah , dan asas pemenuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. 95 Atas dasar lima prinsip keluarga sakinah ini maka mustahil akan terwujud apabila nikah mut`ah atau kawin kontrak diperbolehkan. Belum  lagi  ditinjau  dari maqãshid  asy-syarî`ah atau  tujuan  pokok  Hukum  Islam yang  terdiri  dari  lima  prinsip  yakni;  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan harta. Sementara  dalam nikah mut`ah sebagaimana dijelaskan di atas tidak ada hak kewarisan.
c.  Hukum Nikah Sirri.
Fatwa  ini  menjawab  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  salah  satu  warga Muhammadiyah  pada  tahun  2007.  Pertanyaan  tersebut  berbunyi  secara  lengkap sebagai berikut:
“Sampai sekarang masih ada orang Islam yang melakukan nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagaimana hukum pernikahan seperti ini?”. 96 Secara bahasa as-sirr berarti rahasia. Nikah sirri dalam bahasa arab dikenal dengan  istilah zawãj  as-sirr atau  pernikahan  secara  rahasia.  Menurut  para ulama  klasik,  nikah sirri adalah  akad  pernikahan  yang  mensyaratkan  agar  saksi merahasiakan  kesaksian  mereka.  Sedangkan  menurut  ulama  kontemporer,  nikah sirri ini mencakup jenis pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di lembaga yang berwenang, kesaksian para saksi yang yang dirahasiakan, pernikahan tanpa saksi, dan pernikahan tanpa saksi dan wali. Secara umum saat ini nikah sirri dipahami akad pernikahan yang syarat rukunnya terpenuhi namun tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. 97 Menurut Satria Effendi M. Zein, nikah seperti ini disebut juga zawãj al-`urfi yakni sebuah akad pernikahan yang tidak tercatat di lembaga negara yang menaunginya. 98 Pertanyaan yang ditujukan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid adalah akad nikah yang syarat rukunnya terpenuhi tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
94 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa, Jilid 4,  hlm. 210-215.
95 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Cet. I, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 361.
96 Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa.. Jilid. 8, hlm. 45.
97 Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, Nikah Sirri: Membahas Tuntas Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf, Cet. I, (Surakarta: Wacana Ilmu Press, 2010), hlm. 41-42.
98 Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Analisis  Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, Cet. III, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 33.

## Suyono
Hukum keluarga  menjadi topik yang selalu relevan di berbagai negara Muslim dan diselaraskan dan diperbarui sesuai kebutuhan zaman. 99 Salah satu topik menarik terkait dengan hukum keluarga  adalah Pencatatan perkawinan di lembaga negara. Pencatatan  pernikahan  menjadi  perhatian  tersendiri  di  negara-negara  Muslim modern dengan berbagai variasinya seperti Indonesia dan negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, Mesir, Iran, Syiria, Irak, Yaman, Aljazair, dan sejumlah negara Muslim lainnya. Dengan demikian hukum pernikahan telah memasuki babak baru dalam  perundang-  undangan  negara-negara  Muslim  modern. 100 Nikah sirri atau nikah di bawah tangan sampai detik ini masih banyak dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia  karena  masih  ada  anggapan  bahwa  pencatatan  perkawinan  hanyalah persoalan  administrasi  semata,  dan  bukan  kewajiban  yang  dituntut  oleh  ajaran agama. 101 Di  Indonesia  istilah  nikah sirri atau  lebih  dikenal  dengan  nikah  di  bawah tangan, muncul setelah munculnya Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  mengutip  peraturan  kenegaraan  yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa:
1)      Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2)   Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 102
Pasal 2 ayat (2) tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pasal-pasal yang terkait dengan perkawinan adalah sebagai berikut; pasal 10 ayat 2 disebutkan: “Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Ayat 3 menyebutkan: ‘dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi”. Selanjutnya dalam pasal 11 diatur secara rinci tentang pencatatan perkawinan. 103 Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid, pencatatan perkawinan tidak dikenal di Era Rasululllah SAW, Sahabat dan sesudahnya. Pemberitahuan pernikahan (i`lãn) kepada masyarakat umum saat itu cukup dengan media walîmah al-`ursy dengan memukul  rebana  dan  memotong  kambing.  Hal  ini  dapat  diambil  dari  beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:
“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana (HR. Ibnu Majah dari `Aisyah)
99 Khoiruddin  Nasution,  dkk, Hukum  Perkawinan  dan  Kewarisan  di  Dunia  Muslim  Modern, Cet.  I (Yogyakarta: Academika , 2012), hlm. 3-4.
100 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata    (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan  di  Dunia  Muslim:  Studi  Sejarah,  Metode,  Pembaruan,  dan  Materi  dan  Status  Perempuan  Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim, Cet. I (Yogyakarta: Academika dan Tazzaffa, 2009), hlm.333-353.
101 Suyono, Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum  Islam, dalam Jurnal Ilmiyah Asy-Syir`ah Vol. 16 No. I Tahun 2018 , Institut Agama Islam Negeri 9IAIN) Manado.
102 UU No. I Tahun  1974 Tentang n Perkawinan.
103 PP No. 10 Tahun 1975.
“Adakanlah walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing”. (HR. Al-Bukhari dari Abdurrahman bin `Auf). 104 Dalam  perkembangan  selanjutnya,  zaman  telah  berubah  dan  menuntut adanya ketertiban, kemaslahatan, dan jaminan terhadap pihak istri dan anak-anak yang berkaitan dengan nafkah, pendidikan serta masa depan, maka lahirlah upaya legislasi pencatatan perkawinan di sejumlah negara Muslim modern sebagaimana telah diterangkan di atas. Perubahan zaman dan tempat memerlukan ijtihad hukum demi tegaknya kemaslahatan. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: “taghayyur al-ahkãm bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah” . 105
Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  berpandangan  bahwa  pencatatan  perkawinan adalah  bagian  yang  tidak  bisa  ditinggalkan  dalam  upaya  menarik  kemaslahatan (jalb al-mashãlih) . Ketertiban, jaminan para pihak, dan kemaslahatan era kekinian sangatlah diperlukan legalitas formal pencatatan perkawinan. Dalam Al-Qur`an QS. Al-Baqarah (02): 282 diterangkan tentang pentingnya pencatatan utang-piutang: Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu’amalah  tidak  secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... 106
Memperkuat ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa akad nikah bukanlah akad mu`amalah biasa pada umumnya. Hal ini termaktub dalam QS. An-Nisa` (04): 21: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat ”. 107
Dalam QS .Al-Baqarah (02): 282 tersebut di atas menegaskan prinsip umum yang ingin ditetapkan bahwa menuliskan akad hutang- piutang, terlebih lagi yang tidak dibayarkan secara kontan adalah sangat dianjurkan (li al-irsyãd) meski belum sampai tingkatan wajib.  Secara lebih jelas lagi dalam rentetan ayat ini dianjurkan kedua  belah  pihak    menunjuk  juru  tulis  dari  pihak  ketiga  agar  netral  dan  adil terhadap akad yang diperjanjikan. 108
Dalam  menggali  hukum,  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  menggunakan  juga metode qiyãs , 109 yang apabila dikaitkan dengan pencatatan akad muamalah maka akad pernikahan jauh lebih luhur, agung dan sakral dibanding dengan akad hutang- piutang. 110 Akad pernikahan memiliki tujuan pokok untuk melanjutkan keturunan, melindungi diri dari perzinahan, menjalin rasa cinta kasih, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, menjaga kesucian nasab, 111 serta memiliki prinsip musyawarah, menciptakan  rasa  aman  terhadap  keluarga,  menghindari  kekerasan,  suami  istri sebagai partner, dan prinsip keadilan, 112 sehingga lebih menuntut adanya kepastian 104 Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa.., Jilid. 8, hlm. 48-49.. 105 Ali  Sodiqun, Fiqih  Ushul  Fiqih:  Sejarah,  Metodologi,  dan  Implementasinya  di  Indonesia, Cet.  I (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 96.
106 Departemen Agama Republik Indoneisa, Al-Qur`an dan Terjemahnya, hlm. 70.
107 Ibid. , hlm. 120.
108 Sayyid Qutb, Fî Dhilãl al-Qur`ãn, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Cet. 2, (Jakarta: Rabbani Press, 2003), hlm. 121.
109 Rifyal  Ka`bah, Hukum  Islam  di  Indonesia:  Perspektif    Muhammadiyah  dan  NU ,  Cet.  I  (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), hlm. 106.
110 Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa.., Jilid. 8, hlm. 51,
111 Mahsun Fuad, Zawãj al-Misyãr: Perspektif Maqãshid Syarî `ah Pernikahan, dalam Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 11, No. 1 Maret 2017 Institut Agama Islam Ngawi.
112 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Cet. I (Yogyakarta: Academika, 2013), hlm. 62-77.

## Suyono
hukum untuk mengikat kedua belah pihak demi terjaganya cita-cita luhur kehidupan rumah tangga.
Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid, pencatatan perkawinan memiliki tujuan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan  yang apabila pencatatan tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakpastian. Pemahaman seperti ini selaras dengan kaidah fikih “tasharruf  al-imãm  `alã  ar-ra`iyyah  manúthun  bi  al-mashlahah” .  Atas  dasar pertimbangan di atas, Majelis Tarjih dan Tajdid mewajibkan warga Muhammadiyah untuk mencatatkan perkawinan. Kebijakan ini juga sesuai dengan nafas kepribadian Muhammadiyah  yang  telah  ditetapkan  pada  Muktamar  Muhammadiyah  ke-35 bahwa sifat Muhammadiyah adalah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. 113 Fatwa ini memang relatif baru bila dilihat dari kacamata sejarah hukum perkawinan itu sendiri. Perubahan zaman menghendaki perubahan hukum adalah sebuah keniscayaan. 114
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam masalah hukum nikah sirri atau  di  bawah  tangan,  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  mengombinasikan  tiga pendekatan sekaligus yakni bayãnî, burhãnî, dan `rfãnî . Pendekatan bayãnî dengan merujuk pada nash-nash agama yang telah ditampilkan dalam uraian di atas baik al-Qur`an  maupun  hadis  Nabi, burhãnî dengan  mengakomodir  kondisi  sosial kemasyarakatan  modern  yang  terejawantahkan  dalam  peraturan  perundangan perkawinan yang mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan. Pendekatan sosial kemasyarakatan seperti ini bagian dari upaya reka cipta masyarakat utama yang  dicita-citakan  oleh  Muhammadiyah. 115 pendekatan `irfãnî yang  dalam masalah ini perkawinan sebagai institusi muamalah yang sakral dan agung di sisi Allah apabila dibanding dengan akad muamalah lainnya. Satu hal lagi pertimbangan kemaslahatan keluarga dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (jalb al-mashãlih) nampak sebagai acuan utama Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menetapkan pencatatan perkawinan sebagai sebuah kewajiban.

## C. KESIMPULAN
Dari uraian panjang lebar pada bab pembahasan di atas dapat ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:
1.   Majelis Tarjih dan Tajdid dalam berijtihad  pada prinsipnya adalah dengan pisau analisis ushul  fikih  sebagaimana  ijtihad  pada  umumnya,  hanya  saja,  secara  operasionalnya memiliki manhaj yang secara teknis memiliki pilihan, seperti misalnya ketika terjadi pertentangan dalil dalam satu masalah, majelis ini lebih mendahulukan jalan kompromi daripada  jalan  tarjih  atau  pembatalan  hukum.  Majelis  tarjih  dan  tajdiid  mendekati permaslahan dengan tiga pendekatan yakni bayãnî, burhãnî, dan `irfãnî. Salah satu yang  dapat  ditampilkan  adalah  fatwa  tentang  nikah  sirri  atau  di  bawah  tangan. dalam fatwa ini, nash-nash agama (bayãnî) menempati porsi utama yang diperkuat dengan  ilmu  sosial  kemasyarakatan  (burhãnî)  yang  berorientasi  kemaslahatan  dan ketertiban masyarakat. Pendekatan `irfãnî dalam fatwa ini menempatkan perkawinan sebagai ajaran yang sakral sehingga memiliki ikatan suci yang harus dijunjung tinggi kesuciannya oleh masyarakat.
2.  Majelis Tarjih dan Tajdid dalam  beberapa fatwa hukum keluarga lebih menekankan
113 Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa., Jilid. 8, hlm. 51-52,
114 Jaih Mubaraok, Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid, , Cet. I, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 1.
115 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 221.
pada aspek maqãshid al-syarî`ah yang terdiri atas lima dasar; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satunya adalah fatwa tentang nikah sirri atau di bawah tangan.  Atas dasar menjaga kemaslahatan anak, istri dan kepastian hukum, Majelis Tarjih dan Tajdid berpandangan nikah yang tidak dicatatkan secara resmi di negara tidak sah. Contoh lainnya adalah fatwa terkait nikah kontrak, di samping mendekati dengan nash-nash agama, juga menekankan maqãshid al-syarî`ah.  Begitu juga dalam fatwa nikah wanita hamil.

## Suyono

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Asymuni, Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

## Anggaran Dasar Muhammadiyah
Anwar,  Syamsul, Manhaj  Tarjih  Muhammadiyah, Yogyakarta:  Panitia  Musyawarah Nasional  Tarjih Muhammadiyah XXX
Asy-Syir`ah Vol. 16 No. I Tahun 2018 , Institut Agama Islam Negeri 9IAIN) Manado.
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya, Edisi baru, Semarang: Thoha Putra, 1989.
Effendi,  Satria  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer: Analisis Yurisprudensi  Dengan  Pendekatan  Ushuliyah, Cet.  III,  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2010
Fuad, Mahsun Zawãj al-Misyãr: Perspektif Maqãshid Syarî `ah Pernikahan, dalam Al- Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 11, No. 1 Maret 2017 Institut Agama Islam Ngawi.
Hidayat, Syamsul Hidayat, Tafsir Dakwah Muhammadiyah: Respon Terhadap Pluralitas Budaya, Cet. I, Surakarta:  Kafilah, 2012
Istinbath-Jurnal Hukum Islam , Vol. 14, No. 2, Desember 2015
JUrdi, Syariffudin, dkk, I Abad Muhammadiyah: gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan , Cet. I, Jakarta: Kompas, 2010
Ka’bah, Rifyal, Hukum Islam di Indonesia: Perspektif  Muhammadiyah dan NU , Cet. I, Jakarta: Universitas Yarsi, 1998
Khallaf, Abdul Wahhab, ` Ilmu Ushul al-Fiqh, Cet. XII, Kairo: Dãr al-Qalam, TTP

## Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia
Luthfi,  Musthafa  dan  Mulyadi  Luthfi, Nikah  Sirri:  Membahas Tuntas  Definisi,  Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf, Cet. I, Surakarta: Wacana Ilmu Press, 2010
Mahfud, Moh. MD et al, (Ed), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 1993
Mubarak, Jaih, Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid, , Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2002
Nashir, Haedar, Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan langkah , Cet. III (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), hlm. 45.
Nasution, Khoiruddin, dkk, Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern, Cet. I, Yogyakarta: Academika , 2012
Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata  (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Muslim:  Studi  Sejarah,  Metode,  Pembaruan,  dan Materi dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim, Cet. I, Yogyakarta: Academika dan Tazzaffa, 2009
Nasution,  Khoiruddin, Hukum  Perkawinan  I:  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara Muslim Kontemporer, Cet. I, Yogyakarta: Academika, 2013
Nasution, Khoirudin, Pengantar  dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  (Perdata)  Islam Indonesia , Cet. I, Yogyakarta: Academia + Tazzaffa, 2010.
Nizham Vol. 4, Nomor 1, Januari-Juni 2015
Nugroho, Ishaq Tri, Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqãshid Asy-Syarî`ah), Skripsi Fakultas Syari`ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Puusan Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009
PP No. 10 Tahun 1975.
Qutb,  Sayyid, Fî  Dhilãl  al-Qur`ãn, alih  bahasa Aunur  Rafiq  Shaleh  Tamhid,  Cet.  2, Jakarta: Rabbani Press, 2003
Siregar,  Khairil  Ikhsan,  Nikah Mut`ah  dalam  Perspektif Al-Qur`an  dan  Hadis, Jurnal Studi Al-Qur`an: Membangun Tradisi Beroikir Qur`ani, Vol. 8, No. I Tahun 2012,
Sodiqun, Ali, Fiqih Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia, Cet. I, Yogyakarta: Beranda, 2012
Tim  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, Fatwa-fatwa  Tarjih: Tanya  jawab  Agama ,  Cet.  I, Yogyakarta:  Suara  Muhammadiyah,  2017,  Jilid:  IV, VIII.
Undang-Undang No. I Tahun  1974 Tentang  Perkawinan.

## Suyono