IJMS – Indonesian Journal On Medical Science – Volume 3 No 1 - Januari 2016

## Analisis Organisasi Pelaksana Program Pelayanan IMS
Di Puskesmas Kabupaten Sukoharjo (Analysys Of Organisation Of IMS Services Program In Sukoharjo Public Health Center)
Surati Ningsih
Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo suratiningsihbm@gmail.com
Abstract :
Center. This research is qualitative using in-depth interviews and direct observation. Key informants in
on DKK. The data analysis techniques are by analyzing the content, including in-depth interviews with informants, it was processed and then the data were analyzed. The results showed that at the health
report delays in one of the health centers. The proposed recommendation is to optimization of human from health centers and intensive supervising by providing feedback from DKK to public health centers in Sukoharjo.
Keywords : Organitation, IMS Service Program
Abstrak  : Kejadian  IMS  pada  populasi  kunci  yang  ditemukan  di  kabupaten  Sukoharjo  pada  Januari
menganalisis organisasi pelaksana program pelayanan IMS Puskesmas Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  wawancara  mendalam,  observasi  dan  telaah dokumen. Informan utama dalam penelitian ini adalah delapan petugas pelaksana program yaitu dokter,
Teknik  analisis  data dengan  analisis  konten ,  meliputi wawancara  mendalam  dengan
Pelayanan  IMS  sudah  mempunyai  stuktur  organsasi,  satu  petugas  pelaksana  program  yang  kurang

## IJMS – Indonesian Journal On Medical Science – Volume 3 No 1 - Januari 2016
mendukung, SDM secara kuantitas sudah memadai dan secara kualitas satu petugas belum mendapat pelatihan  dan  didapati  keterlambatan  pelaporan.  Saran  yang  direkomendasikan  adalah  optimalisasi SDM,  pengalokasian  dana  khusus  oleh  Pemda  untuk  pemenuhan  sarana  prasarana,  penertiban pelaporan  dari  Puskesmas  dan  pembinaan  yang  intensif  dengan  pemberian  umpan  balik  oleh  DKK kepada Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo.
Kata kunci : Organisasi, Program Pelayanan IMS

## I. PENDAHULUAN
yang  diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Sukoharjo  dari  tahun  2008  sampai  Bulan
sebanyak  69  kasus,  AIDS  sebanyak  82  kasus dan  kasus  kematian  sebanyak  37  kasus  (Dinas
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia sampai  dengan  30  Juni  2010  menunjukkan
yang  ditemukan  di  kabupaten  Sukoharjo  pada Januari  –  Desember  tahun  2014  didapati  36
di  kabupaten  Sukoharjo  berdasarkan  kelompok resiko  tahun  2014  didapatkan  pada  kelompok WPS sebanyak 2 kasus, waria 6 kasus, LSL 27 kasus, pelanggan 12 kasus dan pasangan risti 9 kasus.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sukoharjo telah  menetapkan  2  puskesmas  sebagai  klinik IMS, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan  program  pelayanan  IMS  dalam
Berdasarkan data tersebut tampak bahwa prevalensi  IMS  merupakan  penanda  biologis
bahwa  perilaku  seksual  populasi  kunci  masih berisiko  tinggi  untuk  tertular  dan  menularkan Infeksi  Menular  Seksual  meningkatkan
kelamin yang disebabkan oleh IMS mempermudah
seksual  tanpa  pengaman.  Terkait  dengan penyakit ini pemerintah mempunyai tugas untuk
Program  penatalaksanaan  IMS  sebagai bagian  dari  program  pencegahan  penularan
melalui berbagai aktivitas mulai layanan diagnosis dan  pengobatan  serta  konseling  perubahan perilaku  yang  bertujuan  menyembuhkan  IMS pada  individu,  sehingga  dapat  memutus  rantai penularan  IMS.  Ukuran  atau  indikator  utama layanan IMS adalah sesuai dengan indikator yang telah  ditetapkan  SRAN  2010-2014  yaitu  luasnya
berperilaku  aman  yaitu  menggunakan    kondom
Untuk  kabupaten  Sukoharjo,  Kepala  Dinas Kesehatan Sukoharjo telah menetapkan 2 dari 12 puskesmas  sebagai  klinik  IMS  yaitu  Puskesmas Kartosuro  dan  Puskesmas  Grogol  dengan mempertimbangkan  tingginya  prevalensi  IMS,
populasi kunci di kabupaten Sukoharjo baru dimulai sejak Maret 2013 dan berdasarkan data tersebut menunjukkan  bahwa  capaian  penjangkauan populasi  kunci  di  kabupaten  Sukoharjo  masih dibawah target tahun 2014 dari SRAN yaitu kurang
Implementasi  merupakan  suatu  proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia,  dana  dan  kemampuan  organisasional yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  swasta baik  individu  atau  kelompok
.
Organisasi  pelaksana  kebijakan  dapat  berhasil dengan baik apabila organisasi sebagai pelaksana mempunyai  kewenangan  yang  cukup,  selain  itu perlu dukungan jumlah sumber daya manusia yang memadai.  Teknologi  atau  alat  yang  dimiliki  oleh organisasi  tersebut  harus  memenuhi  syarat  atau memadai,  dengan  demikian  apabila  organisasi pelaksana  telah  memenuhi  syarat  akan  dapat melaksanakan tugas dengan baik .
Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program  pelayanan  IMS  dalam  pencegahan
pelaksana  di  Puskesmas  Kabupaten  Sukoharjo dilihat dari  struktur organisasi,  sikap  pelaksanan program,  ketersediaan  sumber  daya  (SDM,
dan  pelaporan  di  puskesmas  pelayanan  IMS kabupaten Sukoharjo.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif.  Subyek  dalam penelitian  ini  adalah  tim  pelaksana  program
dokter,  perawat/bidan,  petugas  laboratorium  dan petugas  administrasi  sebagai  informan  utama.
Informan triangulasi dalam penelitian ini adalah 2 Kepala  Puskesmas,  Kasi  Pengendalian  Penyakit
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
Data  yang  diambil  dalam  penelitian  ini adalah data primer melalui wawancara mendalam dan  data  sekunder  melalui  telaah  dokumen. Setelah  pengumpulan  data  selesai  dilaksanakan maka  data  dianalisis  menggunakan  metode
data, reduksi data, dan penyajian data dan menarik kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN
Kabupaten  Sukoharjo  mendapat  bantuan dari  Global  Fund  untuk  melakukan  setting puskesmas sebagai klinik IMS mulai dari pesiapan SDM melalui pelatihan  calon  petugas pelaksana, penyediaan  fasilitas  seperti  laptop  dan  printer, droping reagen dan obat sampai pada pemberian insentif petugas. Program pelayanan IMS tersebut telah dilaksanakan di puskesmas Kartosuro sejak

## 1. Struktur organisasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan utama puskesmas 1 dan 2 menyatakan mempunyai  struktur  organisasi  pelayanan  IMS yang  di  tuangkan  dalam  SK,  hanya  saja job discription masing-masing  petugas  pelaksana tidak tertulis dalam SK.
“Ada, struktur organisasi di SK kan sejak Juni 2014 nggeh,  sebenarnya  petugasnya  4  nggeh,  yang satu  kita  rekrut  sendiri..  Penanggung  jawabnya dokter, koordinatorya saya dan tim pelaksananya ada bidan, lab dan RR, tapi secara rinci belum ada
“ee.. Kita ada tim ya mbak ya... tim.. apa.. ada 4 orang, yaitu dokter ya mbak ya, e..itu
IJMS – Indonesian Journal On Medical Science – Volume 3 No 1 - Januari 2016
koordinatornya paramedisnya..perawat  ya.. 1 bu maryani, laboratnya 1 mbak Nana sama RRnya 1 mbak mardiyanti..itu tim IMS.. Sknya ada..e.. dari kepala  puskesmas...  beliau  selaku  penanggung
“kalo rincian tugasnya gak ada sepertinya di SK.
Tapi kan sudah pada tahu tugas masing-masing”

## Sikap pelaksana program
Sebagian besar petugas mempunyai respon positif  atau  bersedia  melaksanakan  program pelayanan IMS, bahkan memprioritaskan program dibandingkan  tugas  pelayanan  di  puskesmas, hanya  1  petugas  administrasi  di  puskesmas  2 yang ingin mengundurkan diri.
1.
“awal-awal    bulan  bulan  itu  RRnya  aktif  mbak,
Kurang aktifnya petugas RR di puskesmas 2 menurut kepala puskesmas hal ini dikarenakan kurang disiplinnya petugas dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pekerjaan banyak tertumpuk.
“hanya  dari  RR  nya..  ya..  mungkin  karena rangkap tugas.. jadi beliaunya agak repot ” (IU-
“mungkin  bisa  dikatakan  sering  menumpuk kerjaan,  yang  sebenarnya  kerjaan  rutin  itu harusnya bisa diselesaikan pada waktunya..”(IT-
Ketersediaan  sumber  daya  (SDM,  sarana prasarana, pendanaan)
Petugas  tim  inti  pelayanan  IMS  terdiri  dari 4  orang  yaitu  dokter,  perawat/bidan,  petugas laboratorium  dan  petugas  administrasi  dengan
beban  kerja  yang  rangkap  tugas.  Satu    petugas belum mengikuti pelatihan dan SOP belum ada. “Dokternya saya, RR nya mbak ida, labnya mas agung dan bidan itu  bu yuni.. yang  pelatihan 4 orang tapi karena keterbatasan dana saat itu jadi
“SOP.. e... kita pake yang pedoman kemenkes, tapi untuk istilahnya diturunkan disini
Kendala  yang  dihadapi  adalah  beban kerja  rangkap  tugas  sehingga  jika  ada  kegiatan keluar  puskesmas,  maka  tugas  dan  pekerjaan puskesmas harus ditinggalkan bahkan pelayanan laboratorium di UPT puskesmas ditutup.
“e...  misal  lab  ya,  kadang  yang  di  puskesmas harus tutup kalo petugasnya ikut mobile.. itu kan
Informan  mempersepsikan  ketersediaan ruangan  baik  pemeriksaan,  konseling  maupu laboratorium belum sesuai standar, karena masih jadi satu dengan pelayanan puskesmas, sehingga muncul  kendala  privasi  pasien  kurang  terjaga. Untuk kesediaan reagen, obat-obatan dan bahan habis  pakai  informan  utama  menyatakan  cukup dengan  permintaan  ke  Dinas  Kesehatan,  namun beberapa  waktu  yang  lalu  droping  reagen  dari pusat ke propinsi terlambat.
          
   
Dalam  melaksanakan  progam  pelayanan IMS  ada  alokasi  dana  dari APBD  untuk  program
program  adalah  dari  Global  Fund.  Informan mempersepsikan pendanaan cukup untuk operasional program, karena kegiatan belum aktif, kemudian ada alokasi dana untuk insentif petugas yang disebut running cost, namun beberapa bulan terakhir ini pencairan insentif terlambat.
“Ya  masih  cukup,  karena  memang  kita  belum aktif  sekali  ya.  Untuk  insentif  ada,  tapi  tidak langsung,  kan  itu  runing  cost,  kemudian  nanti
Nek dulu tertib mba..k, gak tau akhir – akhir ini kok  molor-molor..katanya  nunggu  temennya atau  puskesmas  yang  lain,  katane  biar  bareng
“Saya  rasa  kalo  untuk  operasional  cukup.. karena kita masih kalo di GF itukan berapapun dikasih.. selama itu memang kegiatan beneran. Kemudian  seringkali  kendalanya  laporan  telat- telat gitu bu, jadi kadang dirapel insentifnya..”(IT-

## Pencatatan dan Pelaporan
Semua informan utama menyatakan bahwa  setiap  kunjungan  pasien  dicatat  pada formulir  registrasi  layanan  IMS  kemudian  diinput ke  komputer  untuk  selanjutnya  dilaporkan. Pelaporan  secara  online  ke  Global  Fund
Kesehatan  Kabupaten  Sukoharjo.  Kendala  yang
diakses  secara  online,  input  data  yang  salah dan  pelaporan  terlambat  karena  ketidakaktifan petugas administrasi.
susah dibuka mbak... Kadang aku online untuk laporannya  bengi  gitu  mbak,  malam-malam yawes ngalahi mbak.. kadang jam dua gitu sak
“Untuk  adminnya  nek  dari  pencatatan  sama pelaporan,  nek  dibilang  aktif  yo  kurang  ya.. karena mungkin banyak tugas lain.. kebanyakan.. yo  ini  apa  adanya  lo  ya..  yo  memang  sering terlambat...  ee..  disetiap  laporan  itu  pasti  ada editan, jadi kita tim yang lain tiap mau print gitu

## IV. PEMBAHASAN

## Struktur Organisasi
Struktur organisasi pelaksana layanan IMS sebaiknya  terpisah  dengan  struktur  organisasi Puskesmas karena tidak semua anggota organisasi
akan  memudahkan  dalam pembagian  pekerjaan, koordinasi,  hak,  wewenang  serta  kewajiban  dari
Salah satu faktor yang mendukung program pelayanan  IMS  di  Puskesmas  1  dan  2  adalah adanya  struktur  organisasi  program  layanan IMS, walaupun masih sederhana yang terdiri dari penanggung  jawab,  koordinator  dan  pelaksana program, hanya saja job discription masing-masing
IJMS – Indonesian Journal On Medical Science – Volume 3 No 1 - Januari 2016
petugas  pelaksana  tidak  tertulis  dalam  SK. Job description merupakan  panduan  dari  puskesmas kepada  pelaksana  program  dalam  menjalankan tugas.  Semakin  jelas  job  description  yang diberikan,  maka  semakin  mudah  bagi  petugas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan program  serta  juga  dapat  menjadi  alat  pengukur
Keberadaan  organisasi  adalah  suatu  alat untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Dimana  individu- individu tidak akan mampu menyelesaikan tugas- tugasnya  tanpa  adanya  kerja  sama  dengan orang  lain.  Dua  orang  atau  lebih  yang  bekerja sama  secara  kooperatif  dan  berkoordinasi  untuk mencapai  hasil  lebih  optimal,  konsep  ini  disebut sinergi.  Tiang  dasar  pengorganisasian  adalah prinsip  pembagian  kerja  yang  memungkinkan

## Sikap Pelaksana  Program
Dalam  implementasi  kebijakan,  sikap dan  tanggapan  implementor  terhadap  kebijakan memiliki  dampak  terhadap  kinerja  kebijakan, demikian  pula  ketaatan  implementor  terhadap kebijakan. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan  dan  komitmen  untuk  melaksanakan program.    Jika  pelaksana  setuju  dengan  bagian- bagian  isi  dari  program  suatu  kebijakan  maka mereka  akan  melaksanakan dengan  senang  hati tetapi  jika  pandangan  mereka  berbeda  dengan pembuat  kebijakan  maka  proses  implementasi akan mengalami banyak masalah (Kemenkes RI,
Setiap  klinik  harus  mempunyai  staf  yang ramah, client-oriented ,  tidak  menghakimi  dan
melakukan  fungsi  –fungsi  berikut  ini  dengan
baik  yaitu  administrasi  klinik,  registrasi  pasien, pencatatan dan pelaporan, anamnesis kesehatan reproduksi  dan  kesehatan  seksual,  pemeriksaan
, laboratorium  berdasarkan tes diagnostik, konseling serta memelihara standar klinis untuk penatalaksanaan IMS (Kemenkes RI,
Ketersediaan  Sumber  Daya  (SDM,  sarana prasarana, pendanaan)
Puskesmas/klinik terpilih menetapkan sejumlah  petugas  kesehatan  untuk  menjadi  tim inti layanan IMS yang terdiri dari 4 orang (dokter, perawat/bidan, petugas laboratorium, dan petugas
IMS. Tim harus mengikuti pelatihan sesuai kurikulum
pelatihan sangat penting karena bermanfaat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, mengurangi waktu pembelajaran yang diperlukan karyawan  untuk  mencapai  standar  kerja  yang dapat  diterima,  membentuk  sikap,  loyalitas  dan kerja  sama,  memenuhi  kebutuhan  perencanaan sumber  daya  manusia,  mengurangi  frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi,  membekali  kemampuan  individu  untuk melaksanakan tugas diluar dari bidangnya, seperti dalam hal ini petugas administrasi mempunyai latar belakang  perawat  bukan  rekam  medis.  Sasaran yang  ingin  dicapai  dan  suatu  program  pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan
Ruangan, alat dan bahan habis pakai yang akan  digunakan  untuk  tempat layanan  IMS  perlu dipersiapkan agar sesuai dengan standar minimal yang  ditentukan  oleh  Pedoman  Kemenkes.  Jika
IJMS – Indonesian Journal On Medical Science – Volume 3 No 1 - Januari 2016
masih  di  bawah  standar  minimal,  Puskesmas/ Klinik  IMS  perlu  bekerja  sama  dengan  Dinas Kesehatan untuk dapat memenuhi standar minimal. Pencapaian tujuan suatu program harus didukung oleh  ketersediaan  sarana  dan  prasarana.  Tanpa sarana dan prasarana maka tugas pekerjaan tidak dapat  diselesaikan  sebagaimana  seharusnya, pekerjaan  tidak  mungkin  dapat  dilakukan. Ketersediaan sarana prasarana merupakan faktor penentu  kinerja  sebuah  program.  Implementor harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar program berjalan lancar (Junaidi,
setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan  kebijakan  tidak  melenceng  dari tujuan dan sasaran kebijakan (KPA Propisi Jateng,
Sumber dana yang digunakan berdasarkan penentuan  prioritas  besarnya  alokasi  sumber dana  di  tingkat  Kabupaten  dan  Kota  untuk
dipertimbangkan potensi pengerahan dana sumber lain  baik  pemerintah  maupun  swadaya  sesuai dengan  kemampuan  setempat  serta  dana  peran serta  masyarakat  dalam  bentuk  misalnya  dana swadaya  masyarakat.  Dalam  era  desentralisasi perlu  dipertimbangkan  juga  kemampuan  daerah untuk  menyerap  dana  bantuan  dari  pihak  luar melalui berbagai lembaga sosial kemasyarakatan ( Clinical  Services
Penyakit  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sukoharjo mengajukan anggaran  ke APBD  untuk mendanai
12  puskesmas  di  kabupaten  Sukoharjo  juga diwajibkan  untuk mengalokasikan sebagian dana

## Pencatatan dan Pelaporan
Seluruh  proses  penatalaksanaan  IMS, dimulai  dengan  anamnesis,  diikuti  dengan
obat yang efektif, komunikasi- informasi- edukasi,  promosi  dan  penyediaan  kondom, penatalaksanaan  mitra  seksual  akan  diakhiri dengan proses pencatatan dan pelaporan. Untuk keperluan surveilans IMS, tidak semua data yang telah  dicatat  perlu  dilaporkan,  hanya  beberapa data  yang  diperlukan  untuk  melihat  besarnya masalah  IMS  dan  untuk  melihat  kecenderungan/ trend  IMS  yang  perlu  dilaporkan  (Kemenkes  RI,
Laporan  yang  diterima  bermanfaat  untuk melakukan  penilaian  kinerja  dan  pembinaan
antara  lain  bagi  pasien  adalah  bila  terdapat hal-hal  tertentu  dapat  dijadikan  sebagai  bahan perbaikan penatalaksanaan kepada pasien, untuk kepentingan  layanan  laporan  dapat  digunakan sebagai alat untuk menganalisis kualitas layanan ditunjang  dengan  data  kualitatif  yang  dapat dilakukan melalui supervise oleh dinas kesehatan, sedangkan  untuk  kepentingan  program  adalah mengendalikan  penularan  penyakit  IMS.    (KPA

## V. SIMPULAN
1. Puskesmas  Pelayanan  IMS  di  kabupaten
Sukoharjo sudah mempunyai stuktur organsasi  namun job  description belum dijelaskan  secara  rinci  dalam  SK  dan didapati  satu  petugas  pelaksana  program yang  kurang  mendukung  pelaksanaan program Pelayanan IMS.

## IJMS – Indonesian Journal On Medical Science – Volume 3 No 1 - Januari 2016
SDM  secara  kuantitas  sudah  memadai namun  tidak  setiap  waktu  berada  di puskesmas induk sehingga pelayanan IMS di  puskesmas  belum  dilaksanakan  secara aktif  dan  secara  kualitas  satu  petugas belum mendapat pelatihan.
2. Ruang  pelayanan  IMS  belum  representatif dan  kurang  menjaga  privasi  pasien.
Upaya  pemenuhan  kebutuhan  alat,  obat dan  insentif  petugas  adalah  dari  Dinas Kesehatan  Kabupaten  dengan  pendanaan dari APBD dan Global Fund.
3. Semua  Puskesmas  melakukan  pencatatan setiap  kunjungan  kasus  dan  dilaporkan setiap  bulan  secara  online  menggunakan
dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten,
untuk  diakses  dan  adanya  keterlambatan laporan dari puskesmas.

## DAFTAR PUSTAKA
Standar  Operasional  Prosedur  Klinik  IMS dan VCT . Jakarta.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sukoharjo.  2014.
Sukoharjo
13 . Sukoharjo: DKK Sukoharjo.
Junaidi. 2013.
Implementasi
Kebijakan
Kota  Pontianak. Skripsi  S1  Universitas
Kemenkes RI. 2011. Pedoman Nasional
Penanganan  Infeksi  Menular  Seksual .
Jakarta: Kemenkes RI.
Komisi  Penanggulangan  AIDS  Nasional.  2010.
Transmisi Seksual . Jakarta: KPAN.
------------------------------------.  2010. Strategi  dan Rencana  Aksi  Nasional  Penanggulangan
Jakarta: KPAN.
Komisi  Penanggulangan  AIDS  Propinsi  Jateng.
2008. Rencana  Stategi  Pencegahan  dan
. Semarang:
KPA Propinsi Jateng. ------------------------------------. 2014. Rekap
Semarang: KPA Propinsi Jateng.
Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN.
Tachjan.  2006. Implementasi  Kebijakan  Publik.
Bandung: AIPI Bandung.
Widodo,  Joko.  2010. Analisis  Kebijakan  Publik, Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media.