## Hukum Musyarakah Mutanaqhisah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah

## Slamet Akhmadi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Email: ibnumasruri79@gmail.com

## Abstrak
Rumah  adalah  bagian  dari  kebutuhan  manusia  selamanya,  untuk  memiliki  rumah  yang diidamankan  seseorang  dapat  menggunakan  jasa  Perbankan  Syariah.  Salah  satu  produk keuangan yang ditawarkan oleh Bank Islam adalah pembiayaan kepemilikan rumah atau pinjaman  bank  konvensional  yang  sering  disebut  sebagai  produk  (Hipotek).  Perbankan syariah  dalam  menawarkan  produk  yang  terkait  dengan  kepemilikan  rumah menggunakan  kontrak  (Transaksi)  Musyarakah  Mutanaqisha.  Tujuan  dari  tulisan  ini untuk mengetahui sejauh mana hukum Musyarakah Mutanaqishah dan implementasinya di lembaga bank syariah. Hasil dari kajian ini adalah bahwa jenis akad ini (musyarakah mutanaqishah)  hukumnya  boleh  dan  dapat  diimplentasikan  di  lembaga  bank  syariah dalam produk pembiayaan untuk pengadaan barang (rumah).
Kata kunci: musharaka mutanaqishah, kepemilikan rumah, Bank Islam

## Abstract
House is part of everyobe needs. In oder to get house they deired, they can use Islamic Banking services. One of financial products offered by Islamic Banks is financing home ownership  or  conventional  banks  loans  reffered to  as  products  (Mortgages).  In  offering products  related  to  home  ownership,  islamic  banking  is  using  Musharaka  Mutanaqisha contract  (Transaction).  The  purpose  of  this  paper  is  to  determine  the  extent  of Mutanaqishah Musyarakah law and its implementation in Islamic bank institutions. The result of this study  shows that this type of contract (musyarakah mutanaqishah) is legal and  can  be  implemented  in  Islamic  bank  institutions  in  financing  products  for  the procurement of goods (houses)
Keywords: musharaka mutanaqishah, ownership of home, islamic banking

## Sejarah Artikel
Diterima: 26 Februari 2019; Direview: 12 Mei 2019; Diterima: 14 Juni 2019; Diterbitkan: 29 Juni 2019; Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.
Pendahuluan Dalam  kehidupan  sehari-hari, kita terkadang mendengar atau menyaksikan  ketika  seorang  nasabah yang membutuhkan atau hendak membeli/membangun  rumah  mengalami kekurangan  dana,  maka  orang  itu  bisa mengajukan  ke  Bank  dengan  cara mengajukan kredit untuk pembelian atau

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2283
pembangunan  rumah  yang  dibutuhkan tersebut.  Produk  kredit  yang  diberikan oleh  bank  kepada  orang  (nasabah) tersebut  biasanya  dinamakan  “Kredit Pemilikan Rumah” (KPR) dan kredit ini masuk dalam kategori kredit konsumtif. 1
Pada  awalnya,  adanya  kredit tersebut  baik  dan  cukup  membantu  bagi nasabah.  Dalam  hal  ini  tidak  membantu nasabah  saja,  namun  demikian  juga pihak pengembang pun (yang dalam hal ini  sebagai  pihak  pembangun  rumah) merasa  terbantu  atas  produk  tersebut, karena secara tidak langsung pihak bank ikut  memasarkan  rumah-rumah  yang telah atau akan dibangun oleh pengembang.
Di  Indonesia  mengenal  sistem keuangan  yang  dijalankan  oleh  lembaga keuangan  bank  dalam  dua  sistem  yaitu ada yang menggunakan sistem konvensioanl,  ada  juga  yang  meng- gunakan  sistem  syariah.  Bank  konven- sional  dalam  operasionalnya  masih menggunakan  instrumen  bunga,  sedang- kan  bank  syariah  tidak  menerapkan instrument  bunga,  melainkan  dengan instrumen  bagi  hasil  atau  biasa  disebut dengan istilah Profit and Loss Sharing.
Seiring dengan perjalanan operasionalnya  bank,  ternyata  kredit tersebut  tidak  selamanya  membantu masyarakat,  tetapi  terkadang  justru  bisa memberatkan masyarakat. Hal ini dibuktikan  dengan  tidak  sedikit  yang mengalami  masalah  (dalam  pengem- balian  atau  ketika  hendak  mengangsur), ketika  sudah  membeli  atau  meng- gunakan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan (khususya bank).  Walaupun  banyak  juga  yang merasa  terbantu  dengan  adanya  kredit kepemilikan rumah tersebut.  Namun  hal ini  tetap  perlu  diperhatikan,  karena sebuah  masalah  kalau  dibiarkan,  lama kelamaan  akan  menyebabkan  sebuah
1 Alex R dan Happy P., Kamus Keuangan Dan  Perbankan (Jakarta:  PT  Halilintar,  1995), 86.
ancaman  bagi  bank,  begitu  juga  bagi nasabah.
Dalam  praktiknya  bank  ketika menawarkan  produk  kredit  (pembia- yaan)  dalam  hal  pengadaan  rumah bermcam-macam.  Kalau  pada  bank konvensional menggunakan produk KPR (kredit  pemilikan  rumah)  konvensional yang  dengan  segala  ketentuannya  masih menggunakan  instrument  bunga,  sedang pada  bank  syariah  model  akad  yang ditawarkan  bervariasi,  diantaranya  ada yang menggunakan akad Ijarah
Muntahiya  Bit  Tamlik  (IMBT)  yaitu sewa  yang  berakhir  dengan  pindah kepemilikan  barang),  ada  yang  meng- gunakan  akad  Murabahah    (jual  beli), ada  juga  yang  menggunakan  akad musyarakah mutanqishah.
Dari  keterangan  di  atas,  maka dapat  diketahui  permasalahan  yang muncul, yaitu bahwa bank syariah dalam menawarkan  produk  pembiayaan  untuk kepemilikan  rumah  belum  satu  model akad.  Hal  ini  menimbulkan  preseden buruk di tengah masyarakat.

## Beberapa  Akad  Pembiayaan  yang Sudah Ditawarkan oleh Bank Syariah
Produk-produk  yang  ditawarkan oleh  Bank  Syariah  atau  Cabang  atau UUS  di  Indonesia  khususnya  untuk kepemilikan  rumah  belum  semuanya sama,  artinya  antara  bank  syariah  yang satu  dengan  yang  lain  berbeda,  hal  ini karena  belum  adanya  aturan  yang  baku yang  ditujukan  kepada  seluruh  bank syariah  baik  yang  ada  di  Indonesia maupun  yang  ada  di  luar  negeri.  Oleh karena  itu  produk  yang  ditawarkan kebanyakan  dalam  bentuk  Murabahah dan  Ijarah  atau  Ijarah  Muntahia  Bit Tamlik (IMBT). 2 Hal ini juga dikarenakan  bank  syariah  di  Indonesia untuk  sementara  banyak  mengadopsi  ke bank-bank  syariah  yang  ada  di  negara
2 Subagyo  dkk., Bank  Dan  Lembaga Keuangan  Lainnya ,  2nd  ed.  (Yogyakarta:
Penerbit  STIE YKPN, 2002), 125.

## Volksgeist
tetangga  (Malaysia).  Fenomena  ini disebabkan  karena  bank  syariah  yang ada  di  Malaysia  tersebut  lebih  dulu berdiri  ketimbang  bank  syariah  di Indonesia.
Sebagai  contoh  adalah  bank syariah  yang  pertama  berdiri  sekitar tahun 1990 an tepatnya tahun 1992 yaitu dengan  nama  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI),  yang  pada  mulanya  BMI  ini banyak  menggunakan  atau  memprak- tekkan  akad  Murabahah  dan  atau  Bai Bithaman  Ajil  (BBA).  Begitu  juga halnya  ketika  hendak  menawarkan produk pembiayaan
untuk hal perumahan, BMI menawarkannya dengan  produk  BBA  tersebut,  karena produk  ini  relatif  mudah  diterima  oleh masyarakat,  begitu  juga  dengan  produk Murabahah.  Namun  sekarang  dalam menawarkan produk akad yang tujuannya  untuk  kepemilikan  rumah
BMI menggunakan akad Murabahah dan
Musyarakah Mutanaqishah, walaupun di awal menggunakan akad Ijarah khususnya  Ijarah  Muntahia  Bit  Tamlik (IMBT).
Adapun  mekanisme  dari  akad
Ijarah  Muntahia  Bit  Tamlik  tersebut, adalah sebagai berikut: mula-mula pihak nasabah  mengajukan  pembiayaan  ke bank syariah untuk memenuhi kebutuhan  (yang  dalam  hal  ini  adalah rumah),  karena  bank  bukan  pihak  yang berjualan  rumah,  sedangkan  nasabah membutuhkan  rumah,  maka  bank  akan memenuhi  kebutuhan  nasabah  tersebut dengan cara pengadaan (membeli) barang  (rumah)  kepada  pengembang. Setelah itu rumah tersebut akan disewakan  kepada  nasabah.  Setelah masa sewa berakhir, bank akan memberikan  opsi  kepada  nasabah  yang isinya  apakah  sewa  tersebut  akan dilanjutkan, apakah sewa rumah tersebut akan  diakhiri  dengan  pemindahan  hak milik  dari  bank  ke  nasabah.  Yang demikian ini disebut Ijarah Muntahia Bit
Tamlik  (Ijarah  yang  berakhir  dengan kepemilikan).
Sedangkan pada bank BNI Syariah  dan  Bank  Syariah  Mandiri (BSM)  ketika  menawarkan  produk pembiayaan yang ditujukan untuk kepemilikan  rumah  menggunakan  akad Murabahah/Bai  Bithaman  Ajil  (BBA). 3
Untuk  lebih  jelasnya  di  bawah  ini penulis  tampilkan  model  mekanisme pembiayaan  untuk  kepemilikan  rumah dengan  menggunakan  akad  Murabahah yang  ditawarkan  oleh  BNI  Syariah kepada masyarakat sebagai berikut:
Mula-mula  nasabah  datang  ke bank  (BNI  Syariah)  untuk  mengajukan pembiayaan yang bertujuan guna pembelian  sebuah  rumah.  karena  BNI Syariah  bukan  pedagang  atau  penjual rumah,  maka  BNI  Syariah  menunjuk  si nasabah  tersebut  untuk  membeli  rumah kepada pihak penjual rumah (pengembang). Setelah nasabah membeli rumah  dari  pihak  pengembang,  maka nasabah  tersebut  melaporkan  ke  BNI Syariah  bahwa  dirinya  sudah  men- dapatkan  rumah.  Dalam  laporannya  ke BNI  Syariah  pihak  nasabah  harus melaporkan  secara  detail  mengenai rumah tersebut, mulai dari harga pokok, type , ciri-ciri rumah, dan lain sebagainya. Setelah nasabah melaporkan segala sesuatunya tentang rumah tersebut  kepada  bank,  kemudian  rumah
3 Subagyo  dkk., Bank  Dan  Lembaga Keuangan Lainnya .

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2283
tersebut  oleh  bank  dijual  lagi  kepada nasabah  tadi  dengan  pelunasannya diangsur.  Dalam  penjualan  rumah  dari bank  ke  nasabah,  bank  akan  meminta tambahan  keuntungan  ( margin )  kepada nasabah  dengan  berdasarkan  kesepa- katan  antara  keduanya  (bank  dengan nasabah).  Adapun  cara  pengembalian dana tersebut si nasabah akan mengangsur setiap bulannya berdasarkan atas  kesepakatan  bersama,  begitu  juga dengan apa yang diterapkan oleh BSM. 4
Produk pembiayaan dengan tujuan  untuk  kepemilikan  rumah  yang menggunakan  akad  Murabahah  seperti ini  juga  diterapkan  oleh  Bank  Syariah lainnya (misalnya Bank Bukopin Syariah,  Bank  DKI  Syariah,  BRI Syariah,  CIMB  Niaga  Syariah).  Adapun mekanisme  dari  produk  pembiayaan yang  ada  di  BNI  Syariah  dengan  BSM tidak  jauh  berbeda.  Mungkin  yang membedakan  antara  keduanya  adalah tingkat margin ,  hal  ini  dikarenakan antara  bank  syariah  satu  dengan  yang lainnya  pasti  berbeda,  karena  hal  ini dipengaruhi pula oleh tingkat pendapatan  antar  bank  syariah  yang berbeda.
Dari  pemaparan  tersebut  di  atas, terkesan bahwa setiap bank syariah atau
4 “Kolom Iqtishady,” Republika , 2003, 27 Oktober edition, 26.
semua  bank  syariah  baik  yang  ada  di dalam  negeri  maupun  yang  ada  di  luar negeri belum ada kesamaan atau dengan bahasa  lain  belum  ada  kata  sepakat dalam  menawarkan  produk  terutama produk  untuk  pembiayaan  atau  produk pelemparan dana ke masyarakat. Hal ini terbukti  dalam  menawarkan  produk pembiayaan  yang  dipergunakan  untuk kepemilikan  rumah,  setiap  bank  syariah berbeda-beda dalam menawarkan
produk tersebut. Seperti  telah  dijelaskan  di  atas, bahwa  bank-bank  syariah  yang  ada  di Indonesia, pada saat ini ketika menawarkan  produk  pembiayaan  untuk perumahan banyak
menggunakan produk  Ijarah  dan  dan  Murabahah. Adapun  pengertian  pembiayaan  Ijarah adalah  suatu  pemberian  kesempatan kepada  penyewa  untuk  mengambil kemanfaatan  dari  barang  sewaan  untuk jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. 5
Dalam  perbankan  syariah  juga dikenal pembiayaan dengan akad Murabahah,  yaitu  suatu  pembiayaan yang pelunasannya dengan cara diangsur,  namun  yang  diangsur  tersebut bukan pokoknya, melainkan bagi hasilnya.  Adapun  pelunasan  pokoknya yang diberikan ke bank oleh nasabah ke bank ketika sudah jatuh tempo. Pembiayaan  dengan  akad  ini  sudah sering  sekali  dijalankan  atau  ditawarkan kepada  nasabah,  ketika  bank  syariah baru berdiri. 6 Selain  pembiayaan  dengan  akad
Murabahah  tersebut,  ada  satu  jenis pembiayaan  yang  begitu boombastis ketika  awal  berdirinya  bank  syariah  di Indonesia (BMI). Akad tersebut dinamakan  Bai  Bithaman  Ajil  (BBA).
5 Karnaen  P Apa  Dan  Bagaimana  Bank Islam , 1st ed. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 29.
6 Adiwarman  A  Karim,  “Mengenal  Bank
Syariah Di Indonesi,” Majalah Panji Masyarakat , 1999, 29.

## Volksgeist
Akad  ini  hampir  sama  dengan  akad Murabahah,  namun  yang  membedakan antara  keduanya  adalah  dalam  proses angsuran  yang  dilakukan  oleh  nasabah, angsuran  pokok  disertakan,  sehingga nasabah  dalam  mengangsur  tidak  hanya bagi  hasilnya  saja,  namun  menyertakan pula angsuran pokoknya. 7
Selain  akad  Bai  Bithaman  Ajil, ada  akad  yang  hampir  sama  yaitu  akad Bai  takjiri.  Akad  Bai  Takjiri  atau  sewa beli  adalah  suatu  akad  sewa  yang diakhiri  dengan  penjualan.  Dalam  akad ini  pembayaran  sewa  telah  diperhi- tungkan  sedemikian  rupa  sehingga sebagian daripadanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur. 8
Mekanisme  dari  akad  ini  adalah sebagai  berikut: pertama .  Bank  mula- mula  membeli  aset  yang  dibutuhkan nasabah, kedua .  Pada  saat  itu  juga  bank menyewakan aset tersebut kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada  akhir  pembayaran  sewa  nasabah dapat  memiliki  aset  tersebut,  yang terakhir. Tarif  sewa  dan  persyaratan lainnya  harus  telah  disepakati  terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. 9

## Akad Alternatif
Berdasarkan  relita  di  atas  yaitu munculnya berbagai akad yang berkaitan dengan produk pembiayaan yang ditawarkan  oleh  Bank  Syariah  ke masyarakat  kaitannya  produk  pembia- yaan  yang  diperuntukan  kepemilikan rumah,  maka  bank  syariah  hendaknya bisa  menjawab  permasalahan  di  atas, rasanya  bank  syariah  perlu  banyak belajar  dari  Negara  Islam  lainnya,  yang dalam hal ini adalah Iran dan Sudan. Di
7 Karnaen  P, Apa  Dan  Bagaimana  Bank Islam , 1st ed. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 26–27.
8 Karnaen  P, Apa  Dan  Bagaimana  Bank Islam , 32. 9 Karnaen  P, Apa  Dan  Bagaimana  Bank Islam , 32.
kedua  negara  Islam  ini  bank  syariah sudah  sedemikian  maju  serta  banyak produk yang ditawarkan kepada masyarakat  dari  produk  penghimpunan dana ( funding ) sampai produk pelemparan  /  pembiayaan  ( financing ).
Adapun yang membedakan produk bank syariah di kedua negara tersebut dengan bank-bank  syariah  di  negara-negara Islam lainnya salah satunya adalah pada produk  pembiayaan  untuk  kepemilikan rumah.  Bank  syariah  baik  yang  di  Iran maupun yang di Sudan dalam menawarkan pembiayaan untuk kepemi- likan  rumah  menggunakan  produk  akad Musyarakah  Mutana-qishah. Sekarang bank  syariah  yang  ada  di  daerah  timur- tengah  sudah  banyak  yang  menawarkan produk  pembiayaan  tersebut  walaupun belum semuanya.
Penggunaan akad ini berdasarkan atas  rekomendasi  hasil  dari  koferensi bank-bank  syariah  yang  ada  di  negara- negara  Islam  (timur-tengah  dan  Afrika Utara)  pada  tahun  1997  yang  diadakan di  Bahrain  tentang  produk-produk  bank syariah.  Dimana  konferensi  tersebut menyarankan supaya bank syariah mencari  terobosan  baru  untuk  meng- hasilkan  sebuah  akad  baru  yang  dapat membantu kebutuhan masyarakat, termasuk  kebutuhan  masyarakat  terha- dap  perumahan.  Dari  ijtihad  atau pencarian  tersebut,  dihasilkan  sebuah akad  yang  disebut  akad Musyarakah Mutanaqishah. 10
Akad  ini  memang  baru  dan belum dikenal oleh masyarakat perbankan, karena disamping baru, akad ini  merupakan  hasil  dari  kombinasi antara  akad  musyarakah  dengan  akad ijarah. 11 Karena  akad  tersebut  baru
10 Nurul  Fatma  Hasan, “Hybrid  Contract: Konstruksi  Akad  Dalam  Perbankan  Syariah”, 2nd ed., vol. Vol 1, 2017, 1–27, www.iainkediri.ac.id/jurnal/index.php/wadiah/ar ticle/viewFile/1283/705.
11 Muhamad, Sistem  Operasional  Dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: UII Pres, 2001), 36.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2283
sehingga belum banyak
yang menggunakan atau memanfaatkan.
Akad  ini  kalau  dibandingkan dengan  akad-akad  yang  dipergunakan untuk pembiayaan kredit rumah lainnya, maka  akad  ini  sangat  cocok.  Karena pada  dasarnya  akad tersebut  diper- siapkan  untuk  pembiayaan  investasi. 12 M. Syafi’i A dalam bukunya; mengatakan  bahwa  akad  ini  sangat sesuai bila diterapkan untuk pembiayaan kepemilikan  rumah  terutama  di  wilayah Indonesia ini. 13 Akad ini sering disebut  dengan  istilah Descreaising
Participation 14
Lebih  jelasnya  tentang  akad Musyarakah  Mutanaqishah ini  adalah: akad dimana nasabah dan bank berkongsi  dalam  pengadaan  barang suatu  barang  (biasanya  rumah  atau kendaraan),  misalnya  30%  dari  nasabah dan  70%  dari  bank. 15 Untuk  memiliki barang tersebut, nasabah harus
membayar  kepada  bank  sebesar  porsi yang  dimiliki  oleh  bank.  Karena pembayarannya dilakukan
secara angsuran, maka penurunan porsi kepemilikan  bank  pun  berkurang  secara proporsional  sesuai  dengan  besarnya angsuran.  Barang  yang  telah  dibeli secara  kongsi  tadi  baru  akan  menjadi milik  nasabah  setelah  porsi  nasabah menjadi  100%  dan  porsi  bank  0%. Dalam  syariah  Islam,  barang  milik perkongsian  bisa  disewakan  kepada siapapun,  termasuk  kepada  anggota perkongsian  itu  sendiri,  dalam  hal  ini adalah  nasabah  yang  hendak  memiliki rumah hasil perkongsian itu. 16
12 Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI  (Institut  Bankir  Indonesi,  “Konsep  Produk Dan  Implementasi  Operasional  Bank  Syariah” (Jakarta: Djambatan, 2001), 180.
13 Syafi’i  A, Bank Syariah  Dari  Teori  Ke Praktek , 107.
14 Syafi’i A, 107.
15 Nadratuzzaman,  “Musyarakah  Mutanaqisha,” Al-Iqtishad 1, no. 2 (July 2009): 48–60.
16 Syafi’i  A, Bank Syariah  Dari  Teori  Ke Praktek , 107.
Memang kalau diperhatikan akad ini  hampir  sama  dengan  akad  Ijarah, dimana ada proses sewa menyewa antara bank  dan  nasabah,  namun  kalau  pada akad sewa pihak penyewa tidak ada hak untuk  memiliki  barang  atau  benda  yang disewa,  melainkan  hanya  mempunyai hak pakai. Untuk itu dalam bank syariah ada  akad  yang  dinamakan  dengan  akad Ijarah  Muntahia  Bit  Tamlik  (IMBT). 17
Akad  ini  hampir  sama  dengan  akad Ijarah  biasa,  namun  yang  membedakan dengan  akad  Ijarah  biasa  adalah  adanya pemberian  hak  opsi  kepada  si  penyewa ketika  akad  Ijarah  tersebut  berakhir. Maksudnya ketika akad ini sudah selesai atau sudah jatuh tempo waktunya, pihak penyewa diberi pilihan, dimana pilihannya adalah boleh menyewa kembali  atau  langsung  dibeli.  Atau dengan  kata  lain  akad  Ijarah  ini  yaitu akad  Ijarah  yang  berakhir  dengan kepemilikan. 18 Kedua akad: ( Musyarakah Mutanaqishah dan Ijarah  Muntahia  Bit Tamlik ) tersebut memiliki dua sisi, yaitu: sisi  persamaan  dan  perbedaan.  Seperti keterangan di atas yang telah menampilkan  persamaan,  pada  paragraf ini penulis berusaha menampilkan perbedaan  dari  kedua  akad  tersebut.
Adapun  perbedaan  dari  kedua  akad  itu adalah: kalau pada Musyarakah
Mutanaqishah nasabah  akan  memiliki barang  yang  dijadikan  kongsi  secara otomatis,  barang  yang  dijadikan  kongsi tersebut  bisa  disewa  atau  dijual  lagi  ke pihak  lain  walaupun  bisa  juga  disewa atau  dibeli  oleh  salah  satu  pihak  yang mengadakan  kongsi.  Sedangkan  pada Ijarah Muntahia Bit Tamlik, barang yang dijadikan  obyek  tidak  boleh  disewakan kepada  selain  nasabah,  karena  pada dasarnya barang tersebut memang hendak  dimiliki  oleh  sipenyewa  ketika pada  waktunya  (saat  jatuh  tempo), barang  yang  dijadikan  obyek  sewa  oleh
17 Syafi’i A, 107.
18 Syafi’i A, 109.

## Volksgeist
si  penyewa  tidak  boleh  dijual  kepihak manapun,  terkecuali  ketika  sudah  jatuh tempo (saat waktunya lunas).
Setelah  mengetahui  beberapa persamaan dan perbedaan dari keduanya, maka  langkah  selanjutnya  bagaimana ketika  akad Musyarakah  Mutanaqishah ini  diterapkan  atau  diaplikasikan  di dunia  perbankan  syariah  khususnya  di Indonesia  ini?  Jawaban  atas  pertanyaan tersebut, nampaknya perlu sebuah usaha yang  maksimal.  Untuk  itu,  kiranya perbankan syariah yang ada di Indonesia ini  perlu  dengan  usaha  yang  optimal untuk mensosialisasikan
kepada masyarakat  luas,  sehingga  diharapkan masyarakat akan mengetahui dan mengerti akan memanfaatkannya. Dari  keterangan  tersebut  di  atas, maka  nampaknya  akad Musyarakah Mutanaqishah ini  perlu  dikembangkan dan  dikenalkan  terlebih  dahulu  kepada para  bankir  syariah  yang  ada  di Indonesia,  sehingga  akad  ini  bisa ditawarkan  kepada  masyarakat  luas. Yang  nantinya,  diharapkan  masyarakat akan memanfaatkan akad tersebut.
Mekanisme Akad

## Musyarakah Mutanaqishah
Dalam sebuah akad perlu adanya skema  atau  model  mekanisme,  sehingga ketika  hendak  disosialisasikan  kepada masyarakat  luas,  hal  ini  akan  lebih gampang  diterima  kalau  ditampilkan mekanisme  atau  prosedurnya.  Hal  ini perlu, karena untuk memudahkan masyarakat  dalam  memahami  akad tersebut.  Adapun  mekanisme  dari  akad tersebut adalah:
Dari  gambar  di  atas,  maka  dapat dipahami, ketika nasabah hanya memiliki  dana  sebesar  25%  dari  dana yang  tersedia,  maka  nasabah  akan mengajukan pembiayaan ke bank dengan  maksud  untuk  mendapat  dana tambahan  sebesar  75%.  Kalau  setelah dipelajari  oleh  pihak  bank,  dan  ternyata layak  untuk  diberikan,  maka  bank  akan memberikan pembiayaan kepada nasabah  tersebut,  atau  dengan  kata  lain, dalam  hal  ini  bisa  dikatakan  bank dengan  nasabah  mengadakan  kontrak kerjasama  untuk  membeli  rumah  yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut (Musyarakah).
Namun,  karena  pada  dasarnya nasabah hendak memiliki rumah tersebut,  maka  rumah  yang  telah  dibeli bersama  itu  dijual  kepada  salah  satu pihak  (yang  dalam  hal  ini  adalah nasabah).  Setelah  terjadi  kesepakatan antara  nasabah  dengan  bank,  maka nasabah akan menempati rumah tersebut. Adapun kepemilikan dari kedua belah  pihak  tersebut  akan  berubah  dari bank  yang  memiliki  porsi  terbanyak akan  berpindah  ke  nasabah  yang memiliki porsi kecil. Perpindahan kepemilikan  tersebut  sesuai  dengan angsuran yang dibayar nasabah ke bank, dan  kepemilikan  nasabah  atas  rumah sebesar  100%  ketika  kepemilikan  bank atas  rumah  tersebut  sebesar  0%,  atau

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.2283
dengan  kata  lain  perpindahan  porsi antara  bank  dengan  nasabah  (bank porsinya  menjadi  kecil,  sedangkan nasabah  porsinya  menjadi  besar).  Yang demikian  ini  disebut  dengan  istilah Descreising Participant. 19
Sebagai  akhir  dari  tulisan  ini,  di bawah  ini  penulis  tampilkan  tabel mengenai  perbedaan  kredit  kepemilikan rumah  (KPR)  pada  bank  konvensional dengan  kredit  kepemilikan  rumah  yang ditawarkan  oleh  bank  syariah.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  memudahkan  atau meringkas  dari  penjelasan  di  atas. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut:
Bank Konvensional Bank Syariah Bank  konvensional ketika  menawarkan produk  khususnya kredit  yang  dituju- kan  untuk  kepemi- likan  rumah,  lang- sung  dengan  pro- duk  Kredit  Kepe- milikan Rumah (KPR), yang masuk pada kelompok kredit konsumtif. Produk  ini  pada awalnya ditawar- kan oleh Bank Tabungan  Negara (BTN), namun pada perkemba- ngannya, produk ini  banyak  ditawar- kan oleh bank- bank  konvensional lainnya. Yang membedakan antara  bank  kon- vensio-nal satu Pada  bank  Syariah, ketika nasabah hendak  mengajukan pembiayaan untuk kepemilikan  rumah, maka  nasabah  bisa memilih  bank  dan produk  mana  yang hendak dipilih. Adapun  pilihannya, yaitu: 1. BMI  menawarkan KPR  dengan  me- nggunakan  akad Ijarah Muntahia bi  Tamlik,  walau- pun  dalam  per- kembangannya ada  arah  untuk menerapkan  mo- del  akad  Musya- rakah Mutana-
qishah,  dan  Ino- vasi  produk  akad lainnya.
2. BSM  dan  BNI
19 “Buku  Standar  Produk  Musyarakah  Dan Musyarakah
Mutanaqishah,”
n.d.,
https//www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita- dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku- Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah- Mutanaqishah/Buku%20Standar%20Musyaraka h%20dan%20Musyarakah%20Mutanaqishah.pdf .
dengan  bank  kon- vensional lainnya adalah  lebih  pada tingkat  bunga,  wa- laupun  tidak  per- beda  annya  ti  dak terlalu  jauh,  hal  ini mengingat  tingkat suku  bunga  baik simpanan  maupun pinjaman sudah diatur  oleh  Bank Indonesia Syariah dalam menawarkan KPR kepada masya- rakat  dengan  me- nganakan akad Murabahah. 3. Untuk  Unit  Sya- riah yang lainnya, ada  yang  sudah menerapkan  mo- del akad Mu- syarakah Muta- naqishah,  seperti Unit Syariah Bank Tabungan Negara adanya per-bedaan  pada bank syariah ketika  menawar- kan  produk  KPR, hal  ini  dikarena- kan belum adanya penyera-gaman diantara  produk- produk bank syariah  (khusus- nya  dalam  hal pembia-yaan) baik  di  Indonesia maupun  di  Luar Negeri.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  dari akad  Musyarakah  Mutanaqishah  itu boleh  dan  dapat  dipraktikkan  pada lembaga  keuangan  dalam  bentuk  bank syariah.  Adapun  aplikasi  dari  akad Musyarakah Mutanaqishah tersebut oleh bank  syariah  dapat  diwujudkan  dalam produk  pembiayaan  rumah  atau  yang biasa  terkenal  di  masyarakat  adalah kredit  pemilikan  rumah  (KPR).  Khusus bank  syariah  di  Indonesia  dalam menawarkan  produk  pembiayaan  untuk kepemilikan  rumah  belum  banyak  yang menggunakan  akad  ini,  namun  masih banyak yang menggunakan akad Murabahah  dan  atau  akad  Ijarah Muntahiya  Bi  tamlik.  Adapun  bank syariah  yang  sudah  menerapakan  akad

## Volksgeist
ini  baru  Bank  Tabungan  Negara  (BTN Syariah) inipun bank syariah yang dalam status Unit Usaha dari suatu bank umum.

## Daftar Pustaka

## A  Karim,  Adiwarman. “Mengenal Bank
Syariah  Di  Indonesi.” Majalah Panji Masyarakat , 1999.
Alex  R  dan  Happy  P. Kamus  Keuangan Dan  Perbankan .  Jakarta:  PT Halilintar, 1995.
Apa Dan Bagaimana Bank Islam . 1st ed. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,
1992.
“Buku Standar Produk Musyarakah Dan Musyarakah  Mutanaqishah,”  n.d. https//www.ojk.go.id/id/kanal/sy ariah/berita-dan- kegiatan/publikasi/Documents/Pa ges/Buku-Standar-Produk- Musyarakah-dan-Musyarakah- Mutanaqishah/Buku%20Standar %20Musyarakah%20dan%20Mu syarakah%20Mutanaqishah.pdf. Fatma  Hasan, Nurul. “Hybrid Contract: Konstruksi Akad Dalam Perbankan  Syariah”, .  2nd  ed. Vol. Vol 1, 2017. www.iainkediri.ac.id/jurnal/inde x.php/wadiah/article/viewFile/12 83/705.
Hasan,  Nurul  Fatma.  “Hybrid  Contract:
Konstruksi Akad dalam Perbankan Syariah.” Wadiah Vol
1,  No  2,  no.  sharia  economic
(n.d.): 1–27. “Kolom Iqtishady.” Republika . 2003, 27 Oktober edition.
Muhamad. Sistem  Operasional  Dan Prosedur Operasional Bank
Syariah .  Yogyakarta:  UII  Pres, 2001. Nadratuzzaman,. “,
‘Musyarakah Mutanaqisha’,.” Al-Iqtishad Vol
I,  No.  2,  no.  islamic  banking
(July 2009): 48-60,. Nadratuzzaman. “Musyarakah Mutanaqisha.” Al-Iqtishad 1,  no. 2 (July 2009): 48–60.
Subagyo  dkk. Bank  Dan  Lembaga Keuangan  Lainnya .  2nd  ed. Yogyakarta:  Penerbit    STIE YKPN, 2002. Syafi’i  A,  M. Bank  Syariah  Dari  Teori Ke  Praktek .  1st  ed.  Jakarta:
Gema Insani Press dengan
Tazkia Institut, 2000. Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah IBI  (Institut  Bankir  Indonesi. “Konsep Produk Dan Implementasi  Operasional  Bank Syariah.”  Jakarta:  Djambatan,
2001.