## PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
Oleh Budi Teguh Perkasa Universitas Darma Agung, Medan E-Mail: buditeguhperkasa@gmail.com

## ABSTRACT
The increasing and growing number of online prostitution crimes shows that there has been demoralization in Indonesian society and the erosion of the culture/culture of the archipelago that upholds religion, decency and decency, and upholds the dignity of women. Existing laws are  not  able  to  provide  a  deterrent  effect  for  online  prostitutes  and  cannot  change  people's behavior for the better, meaning that the law as a means of changing society (law as a tool of social engineering) does not work. The legal system in Indonesia has failed in carrying out its functions. The purpose of this study is to find out the factors that cause online prostitution in the  community;  To  find  out  the  efforts  of  police  investigators  in  eradicating  online prostitution;  and  To  find  out  the  sanctions  against  perpetrators  of  criminal  acts  of  online prostitution  based  on  the  laws  and  regulations  in  Indonesia.  This  research  method  is  a normative juridical method with a library approach, and the data analysis used is qualitative data  analysis  sourced  from  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials.  The  results  of the study, first, that the factors that cause online prostitution in the community can be divided into  two,  namely  internal  factors  and  external  factors.  Internal  factors  can  be  caused  by  a person's weak level of faith, high sexual lust, deviations in sexual behavior, and trauma with a  partner.  While  external  factors  can  be  caused  by  the  low  level  of  a  person's  economy, coercion  from  family/husband,  social  influences,  environment  and  lifestyle,  growing prostitution facilities, development of information technology and the internet, and weak law enforcement. Second, the efforts of police investigators in eradicating online prostitution are through  penal  and  non-penal  steps.  Third,  that  sanctions  against  perpetrators  of  criminal acts  of  online prostitution based on laws and regulations  in  Indonesia  can be based on the Criminal Code, Law no. 11 of 2008, Law no. 44 of 2008, where each of these laws regulates criminal sanctions in prison, and fines for perpetrators of prostitution.
Keywords: Perpetrators, Online Prostitution, Indonesian Criminal

## ABSTRAK
Semakin  meningkat  dan  berkembangnya  kejahatan  prostitusi online menunjukkan  bahwa telah  terjadi  demoralisasi  ditengah  masyarakat  Indonesia  dan  pengikisan  kultur/budaya nusantara  yang  menjunjung  tinggi  agama,  adab  kesusilaan  dan  kesopanan,  dan  menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Hukum yang ada tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku  prostitusi online dan  tidak  dapat  merubah  perilaku  masyarakat  menjadi  baik,  artinya hukum  sebagai  sarana  perubahan  masyarakat (  law  as  a  tool  of  social  engineering )  tidak bekerja.  Sistem  hukum  yang  ada  di  Indonesia  telah  mengalami  kegagalan  dalam melaksanakan fungsinya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk  Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab  terjadinya  prostitusi  online  di  tengah  masyarakat;  Untuk  mengetahui  upaya penyidik  kepolisian  dalam  memberantas  prostitusi  online;  dan  Untuk  mengetahui  sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online berdasarkan peraturan perundang-undangan di
Indonesia.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan kepustakaan, dan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersumber dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Hasil  penelitian,  pertama,  bahwa  Faktor- faktor  penyebab  terjadinya  prostitusi  online  di  tengah  masyarakat  dapat  dibedakan  menjadi dua  yakni  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  dapat  disebabkan  karena lemahnya  tingkat  keimanan  seseorang,  gejolak  nafsu  seksual  yang  tinggi,  penyimpangan prilaku  seksual,  dan  adanya  trauma  dengan  pasangan.  Sedangkan  faktor  eksternal  dapat disebabkan  karena,  rendahnya  tingkat  ekonomi  seseorang,  paksaan  dari  keluarga/suami, pengaruh  sosial,  lingkungan  dan  gaya  hidup,  fasilitas  prostitusi  yang  semakin  berkembang, berkembangnya teknologi informasi dan internet, serta lemahnya penegakan hukum. Kedua, Upaya  penyidik  kepolisian  dalam  memberantas  prostitusi  online  adalah  melalui  langkah penal  dan  non  penal.  Ketiga,  bahwa  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  prostitusi  online berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat berdasarkan KUHPidana, UU No.  11  tahun  2008,  UU  No.  44  tahun  2008,  dimana  pada  setiap  undang-undang  tersebut diatur mengenai sanksi pidana penjara, dan denda bagi pelaku prostitusi.
Kata Kunci: Pelaku, Prostitusi Online, Pidana Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Prostitusi merupakan fenomena yang sudah  ada  sejak  lama  didunia,  tidak berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  prostitusi menjadi  salah  satu  jenis  pekerjaan  tertua didunia,  termasukyang  ada  di  Indonesia. Prostitusi  di  Indonesia  sendiri  bermula sejak  zaman  kerajaan-kerajaan  Jawa  yang menggunakan  wanita  sebagai  bagian  dari komoditas  sistem  feodal.  Pada  zaman modern  praktik  prostitusi  berkembang pesat  dengan  mudah  didapati  di  tempat hiburan  malam  baik  di  perkotaan  maupun didesa-desa.perkembangan praktik prostitusi  yang  tidak  saja  hanya  terfokus pada  tempat  lokalisasi  semata  melainkan juga  dijalankan  secara  terbuka  maupun tersumbunyi  oleh  tempat-tempat  pelayan seperti  panti  pijat,  kios  maupun  rumah- rumah singgah minum kopi
Praktik prostitusi online yang semakin berkembang dimasyarakat ternyata  tidak  memandang  usia,  jenis kelamin,  profil  pendidikan,  kelas  sosial, artinya semua kalangan dapat menyediakan  dan  menikmati  prostitusi online. Hal  ini  dapat  terjadi  karena penggunaan  media  internet  sebagai  sarana penghubung  terjadinya  transaksi  prostitusi online dapat diakses siapa saja.
Saat  ini,  praktik  prostitusi online telah masuk dalam komunitas publik figur
atau  artis,  model,  pemain  film,  penyanyi sebagai  pelaku  prostitusi online. Banyak para  artis  yang  terjerat  kasus  prostitusi online, terutama sebagai korban / perempuan  yang menawarkan jasa seksual melalui  layanan  prostitusi online. Artis yang  terjerat  kasus  prostitusi online tidak menjalankan aksinya sendiri, tetapi melalui mucikari yang bertugas mencarikan pengguna jasa prostitusi online. Harga  yang  ditawarkan  oleh mucikari  kepada  pengguna  jasa  prostitusi online dengan  menjual  nama-nama  model dan artis.
Pengaturan kejahatan praktik prostitusi online tidak  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) sebagai lex  generalis hukum  pidana Indonesia.  Di  dalam  peraturan  diluar KUHP, terdapat aturan mengenai prostitusi online didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  hanya  memuat  satu pasal  yakni  Pasal  27  ayat  (1)  mengenai praktik prostitusi online . Semakin meningkat dan berkembangnya kejahatan prostitusi online menunjukkan bahwa telah terjadi demoralisasi ditengah masyarakat Indonesia  dan  pengikisan  kultur/budaya nusantara  yang  menjunjung  tinggi  agama, adab  kesusilaan  dan  kesopanan,  dan
menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Hukum yang ada tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku prostitusi online dan  tidak  dapat  merubah perilaku  masyarakat  menjadi  baik,  artinya hukum sebagai sarana perubahan masyarakat (  law  as  a  tool  of  social engineering )  tidak  bekerja.  Sistem  hukum yang  ada  di  Indonesia  telah  mengalami kegagalan dalam melaksanakan fungsinya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul    “ Penegakan Hukum  Pidana  Kepada  Pelaku  Tindak Pidana Prostitusi Online”
2. TINJAUAN PUSTAKA
1.  Tinjauan  Umum  tentang  Tindak

## Pidana
Kejahatan    adalah    delik    hukum yaitu  perbuatan-perbuatan  yang meskipun tidak    ditentukan    dalam    undang-undang sebagai   peristiwa pidana, tetapi  dirasakan sebagai  perbuatan  yang  bertentangan dengan taat hukum.
Secara    yuridis    kejahatan    diartikan sebagai    perbuatan    yang  melanggar hukum    atau    dilarang    oleh    undang- undang.    Ruang    lingkup  tentang kejahatan    ini    ditemukan    di    dalam undang-undang,    peraturan  pemerintah dan    lain-lain,    akan    tetapi    aturan    yang ada    terbatas    pada  waktu    dan    tempat walaupun    kebaikannya    sudah    jelas nampak,    yaitu  adanya    kepastian    hukum karena    dengan    ini    orang    akan    tahu yang mana perbuatan jahat dan yang tidak jahat.
Seperti    yang    dikemukakan    oleh MA.  Elliat  yang  mengatakan bahwa: “kejahatan  artinya  suatu  problem  dalam masyarakat modern atau tingkah-laku yang gagal  dan  melanggar  hukum  dan  dapat dijatuhi hukuman  penjara,  hukuman  mati dan  hukuman  denda  dan seterusnya”. Menurut Paul  Tappan, dari  sudut  hukum mengemukakan  bahwa:    “ An  intentional act  in  violation  of  the  criminal  law (statutory or case law), committed without defence  or  excuse,  and  penalized  by    the
state as felony and misdeminior .”
Tindakan  pelanggaran  terhadap  norma hukum  dan  dijatuhi  pidana  baik    secara feloni    maupun    mis    deminor    (secara kesengajaan maupun kelalaian)”.
Menurut  Amir  Ilyas,  tindak  pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu  pengertian  dasar  dalam  ilmu  hukum sebagi  istilah  yang  dibentuk  dengan kesadaran  dan  memberikan  ciri  tertentu pada  peristiwa  hukum  pidana.  Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak  dari  peristiwa-peristiwa  yang konkrit  dalam  lapangann  hukum  pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberukan arti  yang    bersifat  ilmiah  dan  ditentukan dengan  jelas  untuk  dapat  memisahkan dengan  istilah  yang  dipakai  sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
Pada  dasarnya,  kejahatan  adalah sebuah  kesalahan,  biasanya  kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat
secara
keseluruhan.
Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum  orang  jahat,  baik  karena  kita ingin  mencegah  kejahatan  di  masa  depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas  untuk  dihukum.  Istilah  hukuman sering  digunakan  sebagai  terjemahan  dari perkataan straf dalam  bahasa  belanda.
Untuk  menyebutkan  jenis-jenis  sanksi dalam  hukum  pidana,  pemakaian  istilah hukuman  cenderung  diikuti  oleh  kalangan praktek  dan  masyarkat  awam,  sehingga sering  didengar  istilah  hukuman  mati, hukuman penjara.
Menurut  Mulyatno,  istilah  hukuman yang  berasal  dari  kata straf dan  istilah dihukum, yan berasal dari perkataan wordt gestraf adalah istilah-istilah yang konvensional.  Beliau  tidak  setuju  dengan istilah  tersebut,  dan  menggunakan  pidana untuk  menterjemahkan  isitlah straf, dan istilah  diancam  dengan  pidana  untuk menggantikan istilah wordt gestraf. Menurutnya  kata straf itu  diterjemahkan dengan hukuman, maka strafrecht seharusnya  diartikan  sebagai  “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan  bahwa  “dihukum”,  berarti
“diterapi  hukum”,  baik  hukum  pidana maupun  hukum  perdata.  Hukuman  adalah hasil  atau  akibat  dari  penerapan  hukum tadi  yang  maknanya  lebih  luas  daripada pidana,  sebab  mencakup  juga  keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.
Menurut  Sudarto,  yang  mengatakan bahwa  “penghukuman”  berasal  dari  kata dasar  “  hukum”  sehingga  dapat  diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumannya (berechten ).  Menetapkan  hukum  untuk suatu  peristiwa  tidak  hanya  menyangkut bidang  hukum  pidana  saja,  tetapi  juga hukum  perdata.  Oleh  karena  itu,  istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya “  penghukuman  dalam  perkara  pidana”. Penyempitan  arti  hukuman  dalam  perkara pidana  dapat  dianggap  sinonim  dengan perkataan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.  Penghukuman  dalam  arti  yang demikian  itu  dapat  disamakan  maknanya dengan “sentence” atau “  veroordeling” misalnya  dalam  pengertian “sentence conditionally” atau “  voorwaardelijk veroordeeld ”  yang  sama  artinya  dengan dipidana  bersyarat”.  Pada  akhirnya  Prof. Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan  isitlah  “  pidana”  untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan “straf” lebih  tepat  daripada  memakai istilah hukuman.
Berangkat  dari  dua  orang  pendapat ahli  hukum  diatas  maka  dapat  dipahami, bahwa  istilah  hukuman  mengandung pengertian  umum  sebagai  sanksi  yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran  hukum,  baik  hukum  pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana  merupakan  suatu  pengertian  yang khusus  yang  berkaitan  dengan  hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan hukum  pidana,  maka  kepada  pelaku  dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum  pidana,  maka  sebaiknya  dan  lebih tepat  dengan  istilah  pidana  daripada
hukuman,  seperti  pidana  mati,  pidana penjara,  pidana  denda.  Demikian  pula dengan  penyebutan  sanksi  dalam  perkara pidana lebih tepat disebut dengan pemidanaan daripada hukuman.
Menurut  Van Hammel, mengartikan pidana (straf) menurut  hukum  positif sebagai  suatu  penderitaan  yang  bersifat khusus.  Penderitaan  tersebut  menurut  Van Hammel  dijatuhkan  oleh  kekuasaan  yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama  Negara  sebagai  penanggung  jawab ketertiban  hukm  umum  bagi  seorang pelanggar.  Penderitaan  itu  dikenakan semata-mata  karena  orang  tersebut  telah melanggar  suatu  peraturan  hukum  yang harus ditegakkan oleh Negara.
Simons Merumuskan pengertian strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar  hak  yang  telah  dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya dan  yang  oleh  undang-undang  telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.
Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia  dipelajari  bahwa  untuk  dapat diakatakan  seseorang  telah  melakukan suatu  tindak  pidana  maka  seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur  pidana.Setiap  tindak  yang  terdapat dalam  KUHP  dibagi  dalam  dua  bagian, yaitu  unsur  yang  bersifat  subyektif  dan unsur yang bersifat obyektif.
Unsur  subyektif  adalah  unsur  yang melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  yang berhubungan  dengan  diri  si  pelaku  dan termasuk  kedalamnya  yaitu  segala  sesuatu yang  terkandung  di  dalam  hatinya.  Unsur ini antara lain :
(1) Kesengajaan  atau  kealpaan  ( dollus atau culpa )
(2) Maksud  atau voornemen pada  suatu percobaan atau poging
(3) Macam-macam maksud atau
oogmerk
(4) Merencanakan  terlebih  dahulu  atau voordebachte raad
(5) Perasaan takut atau vrees
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan unsur  obyektif  adalah  unsur  yang  ada hubungannya  dengan  keadaan-keadaan yang  didalam  keadaan  mana  tindakan  dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :
(1) Sifat melawan hukum
(2) Kuasalitas dari perilaku
(3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan  sebagai  penyebab  dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP disebutkan  bahwa  ”tiada  suatu  perbuatan dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan aturan  pidana  dalam  perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.  Berdasarkan  hal  tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :
1) Ada suatu norma pidana tertentu;
2) Norma  pidana  tersebut  berdasarkan undang-undang;
3) Norma  pidana  tersebut  harus  telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi. Jadi  syarat  utamanya  adalah  harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.  Usaha penanggulangan kejahatan dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan hukum  (khususnya  penegakan  hukum pidana).  Oleh  karena  itu,  sering  pula dikatakan  bahwa  politik  atau  kebijakan hukum  pidana  merupakan  bagian  dari kebijakan penegakan hukum ( law enforcement policy ). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana  pada  hakikatnya  juga  merupakan bagian  integral  dari  usaha  perlindungan masyarakat  ( social  welfare ).  Oleh  karena itu,  sangat  wajar  apabila  kebijakan  atau politik  hukum  pidana  juga  merupakan bagian  integral  dari  kebijakan  atau  politik sosial  ( social  policy ).  Kebijakan  sosial dapat  diartikan  sebagai  segala  usaha  yang rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam
menanggulangi  kejahatan  berarti  upaya mewujudkan  suatu  hukum  pidana  yang dapat  diterapkan  dalam  masyarakat  dalam jangka  waktu  yang  lama  dan  menjadi kebijakan  perundang-undangan  yang  baik, maka  ia  harus  memenuhi  syarat  yuridis, sosiologis dan filosofis.

## 3. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis/Tipe Penelitian
Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan  maupun  teknologi.  Hal  ini disebabkan  karena  penelitian  bertujuan untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara sistematis,  metodologi  dan  konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan  analisa  dan  konstruksi  data yang telah dikumpulkan.
Penelitian merupakan suatu sarana  ilmiah  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi  penelitian  yang  diterapkan harus  senantiasa  disesuaikan  dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.
Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penyusunan  proposal  skripsi  ini adalah  yuridis  normatif (legal  research ), yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau  norma-norma  dalam  hukum  positif yang  berlaku.  Tipe  penelitian  yuridis normatif  dilakukan  dengan  cara  mengkaji berbagai  aturan  hukum  yang  bersifat formil  seperti  Undang-undang,  peraturan- peraturan  serta  literatur  yang  berisi konsep-konsep  teoritis  yang  kemudian dihubungkan  dengan  permasalahan  yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan hukum  primer  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini  yaitu  peraturan
perundang-undangan  yang  berkaitan terhadap  tindak  pidana  yakni  Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang
Hukum  Acara  Pidana,  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan tindak pidana prostitusi online .
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku teks  yang  ditulis  oleh  ahli  hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum,  pendapat  para sarjana, kasus- kasus  hukum,  yurisprudensi,  dan hasil-hasil  simposium  mutakhir  yang berkaitan  dengan  topik  penelitian. Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum sekunder  yang  digunakan  adalah berupa  buku-buku  rujukan  yang relevan,  hasil  karya  tulis  ilmiah,  dan berbagai  makalah  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini.
c. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.
3. Prosedur Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui studi  kepustakaan  pada  dasarnya  adalah menunjukan jalan pemecahan permasalahan  penelitian.  Apabila  peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.
4. Analisa Data
Analisa  data  dilakukan  dengan analisis  kualitatif,  yaitu  dengan  cara memilah dan mengumpulkan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat.  Kemudian  penulis  melakukan pengumpulan  semua  data-data  dan  bahan hukum  yang  diperlukan  dan  kemudian dianalisis  secara  komprehensif  sesuai
dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti untuk  menemukan  jawaban  permasalahan tersebut.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor Penyebab

## Terjadinya Prostitusi Online Di Tengah Masyarakat
Prostitusi  online  yang  merupakan perbuatan  yang  sudah  mendarah  daging ditengah  masyarakat  Indonesia  di  era modern  saat  ini.  penyebab  terjadinya prostitusi  online  ditengah  masyarakat Indonesia  dapat  disebabkan  dengan  dua faktor utama yakni:
a. Faktor Internal, terdiri atas:
(1)  Lemahnya  Tingkat  Keimanan  atau tingkat religius seseorang
Pada  dasarnya,  keimanan  adalah landasan seorang dalam menjalani kehidupan ini.
Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai  perintah  dan  larangan-Nya.
Tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan pelacuran. Dengan dilandasi  keimanan  yang  baik,  diharapkan seseorang  akan  kuat  menjalani  kehidupan ini.
Di  dalam  setiap  ajaran  agama, perbuatan  kesusilaan  merupakan  aturan dasar  yang  menjadi  salah  satu  perintah tuhan  untuk  dilaksanakan  sesuai  dengan hukum  agama.  Misalnya,  hubungan  suami istri  harus  dilakukan  dengan  ikatan pernikahan  sebagai  bentuk  ikatan  suci yang sakral. Oleh karena itu, tidak ada satu agama  pun  di  dunia  ini  memperbolehkan melakukan  hubungan  intim  suami  istri dengan cara selain dari pernikahan. Tetapi di  kebanyakan  negara,  walaupun  ada agama-agama yang dianut oleh masyarakatnya,  tetapi  praktiknya  masih ada perkembangan perilaku yang menyimpang dalam agama misalnya dalam persoalan kesusilaan yang akhirnya berkembang menjadi perbuatan prostitusi. Tingkat  ketaatan  seseorang  terhadap ajaran  agamannya  dilihat  dari  dalam  diri sendiri,  pengetahuan  dan  pemahaman ajaran  agama  pada  diri  seseorang  akan
mempengaruhi  tindakan  nya  sehari-hari. Apabila  kadar  keimanannnya  rendah, maka seseorang tersebut dapat terperangkap dan masuk dalam perbuatan- perbuatan tercela, seperti perbuatan prostitusi.  Ajaran  agama  seseorang  dilihat dari perkembangan pendidikan dikeluarga, sekolah  dan  lingkungan.  Seseorang  yang dalam pergaulannya banyak dengan lingkungan  yang  dekat  praktik  prostitusi maka  mudah  untuk  terpengaruh  dalam praktik  prostitusi.  Oleh  karena  itu,  perlu ditingkatkan  kadar  atau  tingkat  keimanan seseorang  dengan  melakukan  pengkajian atau  pembelajaran  kembali  pada  ajaran agama  masing-masing  yang  bertujuan sebagai benteng atau pertahanan perbuatan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.
(2). Gejolak Nafsu Seksual yang tinggi Tingkatan usia seseorang akan mempengaruhi produktivitas hormon seksual dalam tubuhnya, sehingga berpengaruh  pada  perilaku  dan  kebutuhan seksual. Tidak jarang ada orang yang tidak dapat  menahan  gejolak  seksual  dalam dirinya sehingga untuk memenuhi kebutuhan  seksualnya,  maka  disalurkan dengan  melakukan  hubungan  seksual  atau suami istri dengan orang lain. Hal ini lama kelamaan  akan  menjadi  ketergantungan, sehingga menjerumuskan seseorang tersebut dalam praktik prostitusi.
Mengutip  dari  pendapatnnya  R. Marliani,  bahwa adolescence diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa  anak  dan  masa  dewasa  yang mencakup  perubahan  biologis,  kognitif, dan  sosial  emosional.  Dari  semua  definisi tersebut,  maka  dapat  digambarkan  bahwa masa  remaja  sebagai  masa  peralihan  dari masa  anak-anak  dengan  masa  dewasa dengan  rentang  usia  antara  12-22  tahun. Rentang usia remaja ini dibedakan menjadi tiga,  yaitu:  (a)  usia  12-15  tahun,  yang disebut sebagai masa remaja awal; (b) usia 15-18  tahun  yang  disebut  sebagai  masa remaja  pertengahan;  (c)  usia  18-21  tahun disebut masa remaja akhir
Tekanan gejolak nafsu seksual berasal  dari  dalam  diri  seseorang  tersebut karena  dipengaruhi  oleh  hormon  tubuh yang  akan  terus  meningkat  apabila  tidak dijaga kesehatan dan pola makan atau pola hidup  sehat.  Oleh  karena  itu,  bagi seseorang yang mengalami gejolak seksual yang  tinggi  harus  dikontrol  selalu  melalui dokter atau psikolog. Hal ini harus melalui bantuan dari keluarga, suami atau lingkungan  agar  terjaga  dan  terhindar  dari perbuatan prostitusi sebagai tempat penyalurannnya.
Nafsu seksual yang abnormal menjadi  pemicu  seseorang  akan  mencari kepuasaan seksual selain dengan pasangannya,  sehingga  untuk  memenuhi kebutuhan  seksual  tersebut  didapatkan diluar  rumah  atau  dengan  orang  lain. Seperti  hasil  wawancara  dari  Silvi  (nama disamarkan)  bahwa  ia  melakukan  atau menjalani  pekerjaan  sebagai  PSK  karena selalu  bergejolak  dalam  dirinya  untuk melakukan  hubungan  seksual  dengan banyak  laki-laki.  Dia  selalu  berfantasi seksual  dengan  2  (Dua)  atau  3  (tiga)  laki- laki sekaligus, dan akhirnya dia terjerumus dalam industri prostitusi di Kota Medan (3). Penyimpangan perilaku seksual
Selain  daripada  nafsu  seksual  yang tinggi,  adanya  perilaku  penyimpangan seksual  yang  tidak  normal  seperti  lesbi, homoseksual akan mempengaruhi perilaku seksual.  Oleh  karena  itu,  sebagai  bentuk penyalurannya, seseorang yang mengalami penyimpangan  perilaku  seksual  akan mengikuti  perilakunya  dengan  menjadi PSK  yang  menerima  pekerjaan  untuk melakukan  hubungan  seksual  dengan sesama jenis. Hal ini sebagai bentuk reaksi dari  perilaku  seks  yang  menyimpang. Banyak  ditemukan,  di  dunia  internet bahwa  ada  PSK  yang  menerima  untuk melakukan hubungan seksual yang sesama jenis  ataupun  heteroseksual.  Ini  adalah bentuk  penyimpangan  perilaku  seks  yang direpresentasikannya dalam bentuk prostitusi.  Sulit  untuk  mengungkapkan didalam  kesehariaan  bahwa  seseorang mengalami  perilaku  seks  menyimpang,
oleh  karena  itu  masyarakat  tidak  dapat membedakan  oknum-oknum  yang  bekerja sebagai  PSK  online  yang  memiliki penyimpangan perilaku seksual.
(4). Adanya trauma dengan pasangan
Faktor internal yang banyak dijumpai di dalam praktik prostitusi adalah penyebab terjadinya prostitusi oleh seorang  wanita yang  menjadi  PSK dikarenakan  patah  hati,  kecewa,  atau trauma  dengan  kehidupan  berpasangan (suami  istri)  sehingga  untuk  membalas rasa  kecewa,  sakit  hati  atau  trauma  dalam dirinya  kebanyakan  dari  PSK  tersebut memilih menjadi PSK.
Para  wanita  yang  bekerja  menjadi PSK  sudah  tidak  percaya  akan  hubungan sakral  dalam  bentuk  pernikahan  atau ikatan  cinta,  bagi  kebanyakan  PSK  hal  itu adalah  bentuk  kesialan  dan  kekecewaan bagi  kaum  wanita.  Untuk  itu,  PSK  yang bekerja  di  industri  prostitusi  selalu memanfaatkan  laki-laki  atau  klien  /  tamu nya  sebagai  korban  balas  dendam  akan kekecewaan  pada  kaum  laki-laki  yang pernah menyakiti hatinya.
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor penyebab  terjadinya  perbuatan  prostitusi yang dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga,  pekerjaan,  ekonomi,  sosial  dan gaya hidup.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan,  maka  didapat  kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  penyebab  terjadinya prostitusi online di tengah masyarakat dapat dibedakan menjadi  dua  yakni  faktor  internal dan faktor eksternal. Faktor internal  dapat  disebabkan  karena lemahnya tingkat keimanan seseorang,  gejolak  nafsu  seksual yang  tinggi,  penyimpangan  prilaku seksual, dan adanya trauma dengan pasangan. Sedangkan
faktor eksternal  dapat  disebabkan  karena, rendahnya tingkat ekonomi
seseorang, paksaan dari keluarga/suami,  pengaruh  sosial, lingkungan dan gaya hidup,
fasilitas  prostitusi  yang  semakin berkembang, berkembangnya
teknologi  informasi  dan  internet, serta lemahnya penegakan hukum
2. Upaya  penyidik  kepolisian  dalam memberantas prostitusi online adalah  melalui  langkah  penal  dan non penal. Langkah penal dilakukan  kepolisian  berdasarkan tugas  dan  kewenangannya  sebagai lembaga  penegak  hukum  yang dapat  berupa  tindakan    Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, Melakukan
Penangkapan dan Penahanan  tersangka,  Memeriksa
Alat  Bukti  Kejahatan,  Memeriksa saksi  dan  korban,  Memanggil  dan melakukan  upaya  paksa  pada tersangka tindak pidana, Melakukan Penggeledahan dan penyitaan  barang  bukti  tindak pidana,  Melakukan  Penyadapan dan Pemeriksaan Pembicaraan akun  media  sosial  seseorang  untuk membuktikan  terjadinya  prostitusi online, Melakukan rajia, pemeriksaan ditempat-tempat hiburan  yang  terindikasi  menjadi tempat prostitusi. Sedangkan upaya non penal yang dilakukan Kepolisian adalah dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) yakni berupa sosialiasi hukum terhadap tindakan prostitusi,  edukasi  pada  remaja dan/atau mahasiswi terhadap akibat dari prostitusi dan pelibatan masyarakat dalam mencegah tindakan prostitusi.
3. Sanksi  terhadap  pelaku  tindak pidana prostitusi online
berdasarkan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia dapat berdasarkan  KUHPidana,  UU  No. 11  tahun  2008,  UU  No.  44  tahun 2008,  dimana  pada  setiap  undang- undang  tersebut  diatur  mengenai
sanksi  pidana  penjara,  dan  denda bagi pelaku prostitusi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Prakoso, Abintoro. Kriminologi dan Hukum  Pidana ,  Laksbang  Grafika, Yogyakarta: 2013
Ilyas,  Amir, Asas-asas  Hukum  Pidana ,
Rangkang  Education  Yogyakarta dan  Pukap  Indonesia,  Yogyakarta,
2012.
Wahid,  Abdul  dan  Irfan,Muhammad,
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan  Seksual  Advokasi  atas Hak Asasi Perempuan , Refika adimata, Bandung 2001.
Ridwan,  A.  Halim, Hukum  Pidana  dan Tanya  Jawab. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1982.
Nawawi  Arief,  Barda, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Jakarta: Kencana, 2008.
-------------------------- Kebijakan  Legislatif dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan Pidana Penjara , Batam: CV. Ananta, 1991.
-------------------,
Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian  Hukum ,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
Bosu,  B.. Sendi  Sendi  Kriminologi ,  Usaha Nasional, Surabaya,2007.
Caswanto, Tindak  Pidana  Prostitusi  yang Diusahakan  dan  Disediakan  oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif
Hukum  Pidana  Indonesia ,  Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016.
Huda,  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa
Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kealahan.  Tinjauan  Kritis  Terhadap
Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.
Kencana  Prenada  Media,  Jakarta,
O.S. Hiariej, Eddy, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta,  Cahaya  Atma Pustaka, 2014
Saherodji, Hari, Pokok-Pokok Kriminologi , Aksara Baru, Jakarta: 1995 Jamilah,  Fitrotin, KUHP, Jakarta:  Dua Cerdas, 2014. Ibrahim,  Johny, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, 2008.
Kartono,  Kartini, Patologi  Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997.
Koentjoro, On  the  Spot:  Tutur  Dari Sarang  Pelacur .  Yogyakarta:  Tinta, 2004.
Luqman,  Lobby, Hak  Asasi  Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta: Datacom, 2002. Setiawan, Marwan, Karakteristik Kriminalitas  Anak  dan  Remaja , Bogor: Penerbit Ghalamania Indonesia, 2015. Muladi  dan  Nawawi  Arief,  Barda, Teori- Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana, Semarang:  Badan  Penerbit Undip, 1995
Moelianto, Asas-asas  Hukum  Pidana ,
Gajah  Mada  Press,  Yogyakarta:
1980.
Yahya  Harahap,  M, Beberapa  Tinjauan Mengenai  Sistem  Peradilan  dan Penyelesaian  Sengketa, Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1997.
Djubaedah,
Neng, Pornografi &
Pornoaksi  ditinjau  dari  Hukum Islam, Jakarta, Sinargrafika, 2016. Lamintang,  P.A.F, Dasar-Dasar  Hukum Pidana  Indonesia ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1997.
------------, Hukum  Penitensier  Indonesia. Alumni, Bandung, 1984.
Mahmud  Marzuki,  Peter., Penelitian Hukum, Kencana  Persada  Group. Jakarta. 2010.
Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, Perihal  Kaidah  Hukum , Bandung: Alumni, 1978.
Marliani, Rosleny. Psikologi
Perkembangan” .  Bandung:  Pustaka Setia, 2015. Atmasasmita,  Romli, Sistem  Peradilan Pidana  :  Perspektif  Eksistensialisme dan  Abolisionisme, Bandung:  Bina Cipta, 1996
-----------------------, Kapita Selekta Hukum Pidana  dan  Kriminologi. Mandar Maju, Bandung, 1995
Soekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian Hukum, Jakarta, UI:Press, 1986.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mahmudji,  Sri,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1996.
Soedjono  D, Pelacuran  Ditinjau  dari  segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT.Karya  Nusantara, Bandung, 1977.
Sutarman, Cyber    Crime    Modus Operandi  dan  Penanggulangannya,
LaksBang  Pressindo,  Yogyakarta,
2007.
Wicaksono,  Tri, Interaksi  Sosial  Anak-
Anak  Mucikari  Dengan  Teman Sebaya Disekitar Lingkungan Lokalisasi Sunan Kuning Kalibanteng  Semarang , Skripsi,
Pendidikan  Luar  Sekolah    Fakultas Ilmu Pendidikan  Universitas Negeri Semarang , 2014 Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum
Pidana Indonesia , PT. Eresco, Bandung, 1989

## Jurnal, Penelitian dan Internet
Abdi Sitepu, Dampak Lokalisasi Prostitusi pada  Remaja  di  sekitarnya, dikutip melalui
http://repository.usu.ac.id/bitstream/ handle/123456789/15662/pkm- sep2004- %20%289%29.pdf?sequence=1&isA llowed=y,  tanggal  12  Juli  2019, Pukul 20 wib di Kabanjahe http://showbiz.liputan6.com/read/2443160/ artis-artis-terjerat-kasus-prostitusi- berikut-daftar-tarifnya, diakses
tanggal  10  Maret  2019,  Pukul  21.00 WIB, di Kota Medan http://showbiz.liputan6.com/read/2610151/
6-artis-ini-bikin-heboh-karena- dugaan-kasus-prostitusi, diakses tanggal  10  Maret  2019  pukul  21.00 WIB, di Kota Meda Oksidelfa Yanto , Prostitusi Online sebagai kejahatan  kemanusiaan  Terhadap anak:  telaah  Hukum  Islam  Dan Hukum  Positif ,  Jurnal  Ahkam:  Vol.
XVI, No. 2, Juli 2016.
Melinda  Arsanti, Penggunaan  Media Sosial  Sebagai  Sarana  Prostitusi Online, eJournal  Ilmu  Komunikasi, Vol. 5, No. (3) tahun 2017. Marjono  Reksodiputro, ,  Sistem  Peradilan
Pidana  Indoensia  (  Melihat  Pada
Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum dalam Batas-Batas Toleransi),
Jakarta:  Pidato  Pengukuhan  Jabatan Guru Besar, 1983
Suci  Marliana,  Arri  Handayani,  Siti Fitriana,  Faktor  Faktor  Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Gal Panas  Desa  Jatijajar  Kabupaten Semarang,  Jurnal  PGRI,  Volume  5 Nomor 1, APRIL, 2018 Rasyid, Praktek  Prostitusi  Terhadap Penyalahgunaan  Izin  SPA ,  Jurnal Equilibrium  Pendidikan  Sosiologi Volume IV No. 1 Mei 2016

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
Pidana Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang  RI  NO.11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang Pornografi