## Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi  Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia 1
IRAWATI 2 ,  OENTOENG  WAHJOE 3
Fakultas  Ilmu  Hukum  Universitas  Islam  Bandung

## Abstract
The  1982  United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  provides  the  rights  of states  on  marine  exploitation.  The  law  imposed  every  state  to  accomodate  other country’s  rights  and  interests,  including  the  right  of  traditional  fishing.  However,  in reality,  some  problems  occured,  such  as  problems  among  Indonesian  fishermen  of North  Nusa  Tenggara  sailed  in  Australia  territorial  waters.  To  overcome  the  problem, both  Australia  and  Indonesia  administration  must  reach  agreement  based  on  com- mon  interpretation  over  the  law  implementation.  This  writing  suggests  each  party  to use  forum  to  discuss  the  matter  based  on  law  or  diplomatic  channel  or  law,  before submit  it  to  International  Supreme  Court.
Konvensi  Hukum  Laut  1982  memberikan  hak    negara-negara  pantai  di  laut,  sekaligus membebankan  kewajiban  untuk  mengakomodasikan  kepentingan  dan  hak-hak  negara lain  yang  sah,  di  antaranya  hak  penangkapan  ikan  tradisional.  Namun,  dalam pelaksanaannya,  sering  ditemukan  berbagai  masalah.  Nelayan  Indonesia  di  Perairan Wilayah  Selatan  Nusa  Tenggara  Timur  menghadapi  permasalahan  semacam  ini  di Perairan  Australia.  Tulisan  ini  mengkaji  penerapan  prinsip  tanggungjawab  negara terhadap  perlindungan  hak  penangkapan  ikan  tradisional  menurut  Konvensi  Hukum Laut  1982,  melalui  pendekatan  yuridis  normatif.
Kata  Kunci:    Hak  penangkapan  ikan  tradisional,  prinsip  tanggung  jawab  negara.

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 (selanjutnya disebut KHL 1982) bahwa negara pantai  memiliki  hak  berdaulat  atas  sumber  daya alam,  baik  hayati  maupun  nonhayati,  dalam yurisdiksinya.
Se la njutny a,  berda sa rk an  P rins ip  2 1 Deklarasi  Stockholm  dan  Prinsip 2  Rio  De  Jainero 1992,  negara  memiliki  hak  berdaulat  untuk mengeksploitasi  sumber  daya  alamnya  sesuai dengan  kebijakan  lingkungannya.  Ketentuan tersebut menetapkan kewajiban bagi negara pantai untuk melaksanakan konservasi atas sumber daya hayati serta menjaga lingkungannya.
Pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  negara pantai  untuk  menjaga  dan  melestarikan  sumber daya alam dan lingkungannya tidak mudah, karena masih banyak ditemukan penangkapan ikan ilegal.
Di samping negara berkewajiban  menjaga sumber daya  alam  dan  lingkungannya,  konvensi  juga menegaskan  bahwa  negara  pantai  berkewajiban mengakomodasikan hak-hak negara lain yang sah menurut hukum internasional, di antaranya adalah hak  penangkapan  ikan  tradisional.  Sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  51  dan  Pasal  62  Ayat  3 KHL 1982.
Terkait  dengan  masalah illegal  fishing dan pelaksanaan  hak  penangkapan  ikan  traadisional, nelayan Indonesia yang berasal  dari Nusa  Tenggara Timur yang telah biasa menangkap ikan  di perbatasan perairan antara Selatan Nusa Tenggara Timur dengan perairan  Australia  ditangkap,  bahkan  kapal  nelayan Indonesia  dibakar  oleh  polisi  air  Australia,  karena dituduh telah melakukan illegal fishing .
Penangkapan  nelayan  tradisional  Indonesia se be na rnya   telah  terja di  s ejak   1 97 4  da n diperkirakan  sudah  ribuan  nelayan  yang  ditahan,
1 Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian
2 Fakultas  Hukum  Unisba,  Jl.  Ranggagading  No.8  Bandung:  email:  ira.wati66@yahoo.com.
3 Fakultas  Hukum  Unisba,  Jl.  Ranggagading  No.8  Bandung:  email:  owahjoe@gmail.com.
IRAWATI, OENTOENG W. Tanggung jawab Negara dalam Melaksanakan Hak Penangkapan Ikan Tradisional ...
disekap,  dan  dipenjara,  lalu  dideportasi.  Namun, beberapa tahun terkahir ini penangkapan terhadap nelayan  tradisional  Indonesia semakin  sering.  Hal ini  da pa t  dike muka ka n  be be ra pa   k ejadia n pe na ngka pa n  se pe rti  pa da   1 6  Me i  20 05 , penangkapan  49  orang  nelayan  Indonesia  yang berasal  dari  desa  Deka,  Kabupaten  Ndao,  Flores, oleh  otoritas  Australia.  Selanjutnya,  pada  25 Agustus 2007, tiga perahu nelayan Indonesia dengan 29 orang ABK kembali ditangkap kapal patroli Aus- tralia  di perairan kepulauan karang Ashmore.
Penangkapan nelayan Indonesia juga terjadi pada November 2007, yaitu sebanyak 201 nelayan Indonesia  telah  ditahan  aparat  Australia  di  pusat penahanan  ( detention  center )  Darwin,  Northern Territory  (NT).  Dasar  penangkapan  tersebut dilakukan  karena  nelayan  Indonesia  dituduh menangkap  ikan  secara  ilegal  di  perairan  utara Australia. Pada 15 Januari 2008, sedikitnya 9 nelayan Indonesia  tertangkap  di  perairan  laut  Australia. Kasus  yang  sama  juga  pernah  menimpa  empat kapal ikan Indonesia lainnya beberapa tahun lalu, yakni  Kapal  Nelayan  “Nurius”,  “Sari  Jaya”,  “Tidak Baik”,  dan  “Teguh  Kaya  Abadi”.  Kapal  Nelayan “Nurius”  dengan  nakhoda,  George  Elis,  ditangkap di  posisi  9.47-371  S  dan  129.16-102  E.  Kapal Nelayan  “Sari  Jaya”  yang  dinakhodai,  Lukman, ditangkap di posisi  9.47-371 S dan 129.16-102 E, kapal “Tidak Baik” yang dinakhodai Benoni ditangkap di  pos is i  10 .0 1- 80 0  S  da n  12 8.56 -3 00   E. Penangkapan  kapal  nelayan  Indonesia  oleh  pihak otoritas  Australia  juga  dilakukan   terhadap  kapal nelayan  “Teguh  Kaya  Abadi”  dengan  kapten, Antonius Tan, ditangkap ketika  berada di perairan Indonesia dengan posisi 10.28-500 S dan 128.11- 060 E, sesuai dengan data perangkat ` Global Posi- tioning System ` (GPS) yang dimiliki kapal-kapal itu ( h t t p : / / w w w . s u a r a k a r y a - o n l i n e . c o m / news.html.id=180845).
Melihat gambaran kejadian tersebut di atas, ma ka   pelak sa na an  hak   penangk apan  ika n tradis io na l  ne la ya n  Indo ne sia  me ngalam i hambatan,   dikarenakan  tindakan  pihak  otoritas negara  tetangga  (Australia)  yang  melakukan penangkapan terhadap nelayan-nelayan Indonesia, karena  disangka  melakukan  penangkapan  ikan ilegal di wilayah perikanannya, di ZEE Australia.
Berdasarkan  sejarah  penangkapan  ikan  di wilayah Indonesia  Timur yang  sudah  berlangsung lama, apakah tindakan nelayan Indonesia tersebut melanggar  ketentuan  hukum  laut  internasional? Sebagaimana  diketahui,  nelayan-nelayan  Indone- sia yang  berasal dari Nusa Tenggara  Timur sudah berpuluh  tahun,  bahkan  beratus  tahun,  telah terbiasa  menangkap  ikan  di  perairan  tersebut. Di samping itu pula berdasarkan sejarah,  nelayan Indonesia   juga  memiliki  hak  untuk  melakukan penangkapan ikan di bagian tertentu dari perairan Australia,  sebagaimana  ditentukan  dalam Memo-
randum of Understanding between  the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding of operation of Indonesian Tra- ditional  Fisherment  in  area  of  the  Australian   Ex- clusive  Fishing  zone  and  Continental  Shelf (MOU Box tahun 1974).
Setelah  adanya  perkembangan  kegiatan penangkapan di bagian tertentu dari perairan Aus- tralia tersebut, Indonesia dan Australia pada 2 Maret 1989, sepakat melakukan perjanjian terkait dengan pelaksanaan Agreed Minutes of Meeting Between Official of Indonesia and Australia on Fisheries 1989. Perjanjian  ini berhasil  membentuk  suatu  panduan dari MOU Box 1974 yang tercantum dalam Annex . Penangkapan  terhadap  nelayan-nelayan tradisional  Indonesia  oleh  polisi  Australia  sampai saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Untuk hal  tersebut  dalam  tulisan  ini,  penulis  mengkaji permasalahan  dari  sisi  hukum  laut   internasional dan  penerapan  prinsip  tanggung  jawab  negara terhadap  kasus  tersebut.  Berdasarkan  kajian tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  solusi   bagi Pemerintah Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

## A.
Latar Belakang Lahirnya  Hak Penangkapan Ikan Tradisional ( Tradisional Fishing Right)
Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, semua negara memiliki hak tradisional ( traditional right to fish ) untuk melakukan penangkapan ikan di laut  lepas  (Djalal,  1995:  161).  Konsep  hak tradisional  untuk melaksanakan penangkapan ikan di  laut  lepas  didasarkan  kepada  kebebasan menangkap ikan di laut lepas.
Sejalan  dengan   perkembangan  hukum  laut internasional,  dewasa  ini   hak  tradisional  atas penangkapan  ikan  pun  tetap  diakui  dengan pembatasan-pembatasan  tertentu.  Artinya,  hak  ini dapat  dilaksanakan  dengan  tetap  memerhatikan kelestarian sumber daya ikan pada laut lepas.  Setelah PD  II, perkembangan  hukum  laut  begitu pesat,  hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perubahan peta  bumi  politik  yang  ditandai  dengan  lahirnya negara-negara  merdeka,  kemajuan  teknologi, bertambahnya  ketergantungan  masyarakat internasional terhadap  sumber daya alam di laut, baik sumber daya hayati maupun sumber daya nonhayati (Kusumaatmadja, 1986: 81).
Untuk  mengakomodasikan  kepentingan negara-negara  tersebut  hukum  laut  internasional semakin  berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  internasional,  sehingga  dewasa  ini dalam   KHL  1982   terdapat  rezim  hukum  baru seperti ZEE dan rezim hukum negara kepulauan.
Pasal 47 Ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 menegaskan bahwa suatu negara kepulauan dapat menarik  garis  pangkal  lurus  kepulauan  yang
menghubungkan  titik-titik  terluar  dari  pulau-pulau dan  karang  kering  terluar  dari  negara  kepulauan tersebut.  Dengan  demikian,  negara-negara  yang memenuhi  kriteria  sebagai  negara  kepulauan mem iliki  hak  untuk  m eneta pkan  zona-z ona maritimnya,  baik  laut  teritorial,  ZEE,  Landas kontinen, berdasarkan penetapan  sebagai  negara kepulauan.  Penetapan  zona  maritim  tersebut, dilakukan dengan menetapkan garis pangkal lurus kepulauan.
Dengan   adanya  penetapan  garis  pangkal lurus kepulauan mengakibatkan perubahan  status dari  laut,  yaitu  dari  laut  lepas  menjadi  perairan kepulauan.  Demikian pula dengan lahirnya  rezim hukum ZEE dalam Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982,  yang  memberikan  hak  kepada  negara- negara  pantai untuk menetapkan ZEE-nya sejauh 200 mil,   menyebabkan perubahan status laut, yaitu dari laut lepas menjadi laut yang berada di bawah hak berdaulat negara pantai.
Ha k  pe na ngka pa n  ik an  tra disional memeroleh pengakuan sebagai hak yang dilindungi oleh  hukum  internasional  tidak  terlepas  dari  tarik menarik kepentingan negara-negara, yaitu negara pantai dan negara maritim. Konsep Hak perikanan tradisional  didasarkan  kepada  konsep   kebebasan menangkap  ikan  di  laut  lepas  yang  berasal  dari hukum kebiasaan internasional. Dengan diakuinya rezim  hukum  negara  kepulauan  dan  ZEE,  maka negara-negara yang warga negaranya telah terbiasa melakukan  penangkapan  ikan  di  area  tertentu  di laut lepas,  yang kini berubah statusnya menjadi di ba wa h  yurisdik si  negara  pa ntai,  te ta p diakomodasikan kepentingannya.

## B. Pengertian Hak Penangkapan Ikan
Tradisional (Traditional Fishing Right)
Sa mpai  s aa t  ini,  m as ih  terda pa t kesimpangsiuran  mengenai   pengertian  Hak Penangkapan Ikan Tradisional atau Traditional Fish- ing Right. Ada yang menginterpretasikan Tradisional Fishing  Right sebagai  hak  penangkapan  ikan tradisional dan ada pula yang menginterpretasikan- nya dengan hak tradisional atas perikanan.
Hal ini pun dikemukakan  oleh Hasyim Djalal yang mengatakan bahwa concept of tradisional fish- ing rigt  should be clearly distinguised from the con- cept of traditional rigt to fish . Tradisional right  to fish atau  hak   tra disional  a ta s  pe rika na n dilaksanakan di laut lepas berdasarkan kebebasan di  laut  lepas  sebagaimana  di  atur  dalam  rezim hukum laut  lepas.   Sedangkan tradisional  fishing right dilaksanakan pada bagian laut yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai, yaitu pada perairan kepulauan dan pada ZEE.
David  Joseph Attard  mengemukakan  istilah historical  fishing  right di  samping  tradisional  fish- ing right untuk menjelaskan hak penangkapan ikan tradisional di ZEE  (David Joseph Attard, 1987: 170),
ya itu  se bagai  hak   pe na ngka pa n  ika n  ya ng didasarkan kepada hak sejarah, yang berlaku bagi nelayan-nelayan negara tetangga yang berdekatan.
Untuk memberikan pemahaman tentang hak penangkapan  ikan  tradisional (traditional  fishing right), Hasjim Djalal mengemukakan kualifikasi dari hak penangkapan ikan tradisional, yaitu:
a. The  actual  existence  of  sufficiently  long  fish- ing activities must be established .
b. The  area  visited  by  the  fishermen  ,  that  is  , the fishing ground visited should be relatively constant .
c. Fishermen themselves,  in the sense that  the right shall be granted only to the same fisher- men who have visited the area tradisionally .
d. To  equipment and vessel  used as well as  the amount  of catch,  in the sense that  to qualify under  the maening of “tradisional fishing right the vessel use should be relatively traditional.”
Konsep “ tradisional fishing right ” hanya dapat diakui sepanjang memenuhi kualifiakasi tersebut di atas. Kualifikasi pertama,  yaitu adanya keharusan praktik  yang  berlangsung  lama,  bahwa  nelayan- nelayan  suatu  negara  telah  terbiasa  melakukan penangkapan  ikan  pada  suatu  area  perairan tertentu  sebelum  hak ini diakui. Artinya, nelayan suatu  ne ga ra   telah  s ejak   lam a  me la kuka n penangkapan  pada  area  tertentu  dari  perairan kepulauan, yang sebelumnya merupakan laut lepas. Kriteria pertama ini merupakan syarat yang funda- mental   dari  diakuinya  hak   penangkapan  ikan tradisional.  Namun,  kualifikasi   kedua  sampai keempat mutlak juga harus dipenuhi.
Meskipun hak penangkapan ikan tradisional telah diakui sebagai hak yang dilindungi oleh hukum internasional,  pelaksanaan  hak  penangkapan  ikan tradisional  tidak  boleh  bertentangan  dengan kepentingan  nasional  negara  pantai.  Artinya,  hak ini perlu diatur sesuai arah kebijakan negara pantai di bidang perikanan, antara lain, tidak bertentangan dengan  pengembangan  industri  perikanan  negara pantai,dan juga harus  tidak menimbulkan kerugian terhadap  posisi  nelayan  negara  pantai.  Dengan demikian  dapat  dipahami  bahwa  apabila  nelayan yang  melaksanakan  hak  penangngkapan  ikan tradisional menggunakan peralatan dan kapal yang modern  tentu  akan  menimbulkan  gangguan terhadap posisi nelayan negara  pantai.

## C. Pengaturan Hak Penangkapan Ikan Tradisional dalam Rezim Hukum
Negara  Kepulauan
Ketentuan  Pasal  46  Konvensi  Hukum  Laut 1982,  menetapkan  definisi  negara  kepulauan  dan Kepulauan,  sebagai berikut:
a. Archipelagic  State  means  a  State  constituted wholly by one or more archipalagos and  may include other islands
IRAWATI, OENTOENG W. Tanggung jawab Negara dalam Melaksanakan Hak Penangkapan Ikan Tradisional ...
b. Archipelago means a group of islands, includ- ing parts of Islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely in- terrelated that such islands, waters and other natural features from an intrinsic geogrphical, economic and political entity, or which histori- cally have been regarded as such.
Dari  uraian  di  atas  tampak  bahwa  negara kepulauan  berarti  suatu  negara  yang  seluruhnya terdiri  atas  satu  atau  lebih  kepulauan  dan  dapat me ncak up  pulau- pula u  la innya .  Pe ngertian kepulauan adalah suatu  gugusan  pulau, termasuk bagian  pulau,  perairan  di  antaranya  dan  lain-lain wujud  alamiah   yang  hubungannya  satu  sama lainnya  demikian eratnya,  sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
Dalam kaitan ini, Indonesia secara geografis dan  secara  historis  dapat  dikategorikan  sebagai negara  kepulauan.  Hal  ini    dikatakan  oleh  G. Colombos  bahwa   dapat  tidaknya  suatu  gugusan pulau  membentuk  kepulauan,  selain  ditentukan oleh  keadaan  geografisnya  dan  juga  tergantung kepada   faktor  sejarah  dan  faktor-faktor  lainnya (Misbach, 1993: 17).
Kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh atau terletak di sebelah dalam  dari  suatu  garis  pangkal  lurus  kepulauan, yang disebut sebagai perairan kepulauan. Dengan demikian,  ditetapkannya  garis  pangkal  lurus kepulauan menimbulkan adanya perubahan status hukum perairan, yaitu dari laut lepas yang berada di  luar  kedaulatan  atau  yurisdiksi  negara  pantai menjadi  perairan  kepulauan  yang  tunduk  kepada kedaulatan atau yurisdiksi negara pantai. Hal ini pun te rjadi  pa da   I ndones ia   bahwa   s ebelum ditetapkannya  negara  kepulauan  melalui  konsepsi Nusantara, perairan di antara pulau-pulau Indone- sia merupakan kantung-kantung laut lepas.
Rezim  hukum  negara  kepulauan  pada dasarnya  telah  diakui  dalam  rezim  hukum  laut internasional,  diikuti  dengan  berbagai  kompromi- kompromi  yang   mengakomodasikan  kepentingan masyarakat internasional, yaitu hak lintas bagi kapal asing dan hak penangkapan ikan tradisional.
Hak  penangkapan  ikan  tradisional  telah diak om odas ik an  di  pe ra iran  k epulauan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 KHL 1982, yaitu:
State must recognise tradisional fishing rights and other legitimate activities  of  the  immediately  adja- cent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The term and conditions for the exercise of such right and activities, includ- ing the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned,  be regulated  by  bilateral  agreements between them ...
Negara  kepulauan  berkewajiban  meng- hormati hak-hak penangkapan ikan  tradisional dan juga  kegiatan-kegiatan  lain  yang  sah  dari  negara tetangga  yang  langsung  berdekatan  di  bagian- bagian  tertentu  dari perairan kepulauan.
Terkait dengan kewajiban negara kepulauan untuk  mengho rmati  hak  pena ngk apa n  ik an tra disional  negara  te tangga  yang  langs ung be rdek atan,  tida k  da pa t  se ca ra   o to ma tis dilaksanakan.  Artinya,  negara  yang  nelayan tradis io na lnya   telah  terbias a  me la kuka n penangkapan ikan di area perairan kepulauan harus mengajukan hak  tersebut (Djalal, 1996: 163)  Hal ini  terkait  dengan  persyaratan,  bentuk,  area penangkapan  ikan  harus  ditentukan  melalui perjanjian  bilateral  antara  negara-negara  yang berkepentingan.  Di  samping  itu  pula  hak  ini  tidak dapat  dialihkan  atau  dibagikan  kepada  pihak  ke- tiga, baik melalui joint venture dengan negara lain atau  melalui  persetujuan-persetujuan (arrange- ment) .  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dari  hak penangkapan   ikan  tradisional  ini  adalah  dibatasi pada  nelayan-nelayan  negara  tetangga  yang berdekatan  langsung  dengan  perairan  negara kepulauan.

## D. Pengaturan  Hak  Penangkapan  Ikan Tradisional dalam Rezim Hukum ZEE
Zona  ekonomi  eksklusif  (ZEE),   Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 55:
The exclusive  economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime estalished in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the right and freedom of other States are governed by the relevant provisions of this convention
Zona  ekonomi eksklusif adalah jalur laut yang terletak  berdampingan dengan  laut teritorial  yang tunduk kepada rezim hukum khusus yang ditetapkan Konvensi  (Kwiatkowska,  1989:  100).  Berdasarkan Pasal 57 KHL 1982, negara pantai memiliki hak untuk menetapkan ZEE tidak melebihi jarak 200 mil diukur dari  garis  pangkal.  Dalam  ZEE,  negara  pantai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 KHL 1982, memiliki  hak berdaulat  untuk mengaksplorasi  dan mengeksploitasi  sumber  daya  alam  baik  hayati maupun nonhayati.
Dengan  ditetapkannya  ZEE  maka  terjadi perubahan  status  hukum  dari  laut;  yang  tadinya merupakan  laut  lepas  yang  mana  masyarakat internasional  memiliki  kebebasan  laut  lepas,  di antaranya  kebebasan  untuk  menangkap  ikan, berubah menjadi laut yang berada dalam yurisdiksi negara  pantai.  Dengan  adanya  perubahan  status hukum  dari  laut  lepas  menjadi  ZEE  yang  tunduk kepada yurisdiksi terbatas negara pantai, maka hak kebebasan di laut lepas telah tergradasi.
Untuk  mengakomodasikan  kepentingan masyarakat  internasional  dalam  hal  pemanfaatan
sumber  daya  hayati,   negara  pantai  memiliki kewajiban  di  ZEE,  yaitu  apabila  ada  surplus perikanan,  harus  memberikan  hak  akses  kepada negara  lain  untuk  dapat  memanfaatkan  surplus tersebut.  Hak  akses  ini  terutama  harus  diberikan kepada   negara  tak  berpantai  dan   negara  yang secara geografis tidak beruntung yang berada pada region yang sama. Hal ini disebutkan  dalam Pasal 62, ayat (2):
The coastal State shall determine its capacity to har- vest  the living resources of the  EEZ. Where the coastal State does not have  the capacity to harvest the entire alloswable catch, it shall, through agree- ment or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws ang regulations referred to in paragraph 4, give  other States access, to the surplus of the allowable catch, having particular to the provisions of articles 69 and 70, especially in relations  to  the  develoving  States  mentioened therein.”
Kewajiban  negara  pantai  di  ZEE  ini  pada prinsipnya  adalah untuk  melaksanakan konservasi dan memanfaatkan sumber daya hayati secara op- timal.  Dalam rangka melaksanakan konservasi dan pemanfaatan secara optimal terhadap sumber daya hayati,  negara  pantai  berkewajiban  menetapkan jumlah  tangkapan  yang diperbolehkan  (TAC)   dan menetapkan kemampuan untuk menangkap ikan di ZEE-nya (capacity to harvest the living resources). Berdasa rkan  KHL  1 982  dalam   rangka pemberian hak akses atas surplus perikanan kepada ne ga ra   lain,   ne ga ra   panta i  be rk ew ajiban memerhatikan  kebutuhan  untuk  mengurangi dislokasi ekonomi di negara  yang warga negaranya sudah biasa  menangkap ikan di  zona tersebut. Hal ini  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  62  ayat (3) Konvensi Hukum laut 1982, yaitu:
In giving access to other States to its EEZ under this article, the coastal  State shall take into  account all relevant factors, including, inter alia, the signivicance of the living resources of the area to the economy of the coastal State corcerned and its other national interests,  the provisions of the article 69 and 70, the requerements of developing States in the subre- gion ar region in harvesting part of the surplus and the need ti minimize economic dislocation in States whose nationals have habitually fished in the zone or which have made substansial efforts in research and identification of stocks
Ketentuan  tersebut  menegaskan  bahwa konvensi  memberikan  perlindungan  terhadap nelayan-nelayan  dari  suatu  negara  yang  telah terbiasa menangkap ikan. Ditegaskan secara jelas bahwa  dalam  rangka  pemberian  akses  kepada negara  lain  untuk  memanfaatkan  sumber  daya hayatinya, negara pantai harus menghormati hak nelayan–nelayan  yang  telah  terbiasa  melakukan penangkapan ikan.
David Josef Attard memberikan istilah his- toric fishing rights terhadap nelayan-nelayan yang
telah terbiasa melakukan penangkapan ikan di ZEE ini. Historic  fishing  rights secara  khusus  diakui da la m   re z im   h uk um   ZE E  s e ba g a i  h a k penangkapan ikan tradisional (tradisional fishing right) (Attard, 1987:  170).
Dalam  beberapa  perjanjian  perikanan telah  dia kui  s ecara   te ga s  k ebera da a n  ha k ne la ya n-nelay an  as ing  y ang  telah  te rbia sa melakukan penangkapan ikan di ZEE. Namun, hak ini  tidak  secara  otomatis  dapat  dinikmati  oleh nelayan-nelayan  asing  tersebut.  Hak  tersebut dapat  diberikan  melalui  perjanjian  antarnegara yang bersangkutan. Hal yang berkenaan dengan persyaratan dan pengaturan tentang penangkapan ikan, diatur oleh negara pantai.

## E. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang   Tanggung Jawab  Negara sebagai Dasar Pengaturan

## Hubungan  Internasional
Menurut Malcolm N. Shaw (2003: 406), ada dua faktor yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara (state responsibility). Dua faktor mendasar yang  dapat  dijadikan  tolok  ukur  bahwa  suatu perbuatan  dapat  menimbulkan  pertanggung- jawaban  negara.   Pertama,  adanya  kewajiban internasional  yang  berlaku  di  antara  para  pihak (pihak yang bertanggung jawab dan pihak menuntut tanggung  jawab,  penulis).  Kedua,  adanya  suatu tindakan atau ketidakbertindakan atau berdiam diri ( omission ) yang melanggar kewajiban. Sedangkan me nurut  Brow nlie ,    perbuatan  y ang  da pa t menimbulkan  tanggung  jawab  adalah  tindakan melawan  hukum (illegal  acts) (Brownlie,  2008: 432).  Brownlie  juga  menegaskan  bahwa  yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (il- legal  acts) adalah  perbuatan  yang  melanggar perjanjian (internasional) dan melanggar kewajiban hukum  (Campbell, 1991: 512).
Starke  dalam  mengkategorikan  timbulnya tanggung  jawab  negara   tersebut  mengatakan ba hw a  ta nggung  jaw ab  negara  me ncak up perbuatan  yang  lebih  luas  lagi,  yaitu  karena melanggar suatu perjanjian dan  tidak melaksana- kan kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian serta tindakan-tindakan  yang  menimbulkan  kerugian terhadap  negara  atau  warga  negara  lain  (Starke, 1989:  318).
Lebih  lanjut,  Starke  mengatakan  bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas timbul karena suatu tindakan (acts) atau berdiam diri ( omission / tidak  melakukan  tindakan  yang  seharusnya dilakukan).
Hubungan  internasional   tidak  hanya  dapat dilakukan antar negara-negara, namun dapat pula dilakukan oleh orang-perorangan dari warga negara suatu  negara dengan  warga  negara suatu  negara lainnya, atau hubungan yang dilakukan antarwarga negara  suatu  negara  dengan  suatu  pemerintah
IRAWATI, OENTOENG W. Tanggung jawab Negara dalam Melaksanakan Hak Penangkapan Ikan Tradisional ...
suatu  negara  lainnya  (Ardiwisastra,  1992:  9). Masalah  pelaksanaan  hak  penangkapan  ikan tradisional  oleh  nelayan  Indonesia  di  perairan negara asing pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari hubungan internasional tersebut.
Hubungan  masyarakat  internasional  dalam kerangka  hukum  internasional  tersebut  peranan utamanya  masih  berada  pada  negara.  Hal  itu disebabkan  karena  individu  sebagai  salah  satu subjek  hukum  internasional  dalam  kegiatan hubungan  internasional  tidak  selalu  diatur  oleh hukum  internasional, (ifso  jure) sebagai  subyek hukum inte rnas io na l. Sedangk an pada kenyataannya banyak hubungan internasional yang dilakukan individu sebagai pribadi maupun sebagai kelompok  dalam  melaksanakan  hubungan  atau perbuatan  hukum  tertentu  yang  melintasi  batas- batas wilayah negara. Untuk menjamin kelancaran dan  ketertiban  hubungan  internasional  baik  yang dilakukan  antara  individu  maupun  antara  individu dengan negara dan antara negara dengan  negara yang berdaulat  diperlukan  ketentuan hukum yang mengaturnya.  Dalam  hal  ini  tentunya  hukum internasional.
Untuk hal itu Ian Brownlie mengatakan:
International relation as in other social relations, the invation of the legal intererst of one subject of the law by another legal person creates responsibility in various from determined by particular legal system (Brownlie, 2008:431) .
Selanjutnya,  ia  juga  mengatakan, Interna- tional responsibility is commonly considered in re- lation to states as the normal subjects of the law. De ngan  dem ik ia n  pe ngaturan  hubunga n internasional  melalui  kaidah  hukum  internasional akan  memberikan  kepastian  hukum  terhadap pertanggungjawaban  negara  terhadap  apa-apa yang harus dipertanggungjawabkannya berkenaan de ngan  hubunga n  inte rnas io na l  te rs ebut. Se la njutny a,  denga n  ke pa stia n  hukum  itu diharapkan  adanya ketertiban dan ketenteraman.
Tanggung jawab negara sendiri telah diatur oleh  hukum  internasional  melalui  prinsip-prinsip hukum internasional yang timbul atau terlahir dari praktik  peradilan  internasional  atau  nasional  dari para  hakim  ternama  dalam  memutuskan  perkara. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hakim Huber, bahwa responsibility  is  the  necessary  corollary  of right. All right of an international  character involve international responsibility (Shaw,  2003: 406). Sedangkan  yang  lebih  tegas  lagi  adalah putusan Mahkamah Internasional Permanen dalam Chorzow Facttory Case, yaitu  bahwa:
it is principle of international law an even general conception of law, that any breach of an engage- ment  involve  an  obligation  to  make  reparation (Brownlie, 2008: 431).
Sehubungan  dengan  masalah  tanggung
jawab negara, selain membahas  macam perbuatan apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan, juga membahas  perbuatan  siapa  saja  yang  dapat dipertanggungjawabkan oleh negara. Untuk itu, ada suatu  prinsip  hukum  yang  telah  menjadi  prinsip hukum  internasional  publik,  yakni  bahwa  suatu negara  berkewajiban  untuk  selalu  melindungi negara-negara lain terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang berada dalam yurisdiksinya (Komar, 1978: 14).
Pe la ks anaa n  ha k  pe na ngka pa n  ik an tradisional yang dilaksanakan oleh nelayan-nelayan Indonesia  di  perairan  Australia,  yang  merupakan hak  yang  telah  mendapat  pengakuan  dalam  KHL 1982,  merupakan salah satu wujud dari hubungan internasional harus mendapatkan perlindungan dari negara, baik Indonesia maupun Australia. Indone- sia  maupun  Australia  bertanggung  jawab  atas terlaksananya  hak  nelayan  Indonesia.  Indonesia bertanggung  jawab  melindungi  warga  negaranya untuk  dapat  melaksanakan  haknya,  yaitu  dengan memperjuangkan  agar  warga  negaranya  dapat melaksanakan haknya.
Untuk  itu,  sebaiknya  Indonesia  melakukan pendekatan  secara  diplomatik  maupun  secara hukum  dengan  Australia  agar  nelayan  Indonesia dapat melaksanakan  haknya. Sedangkan Australia bertanggung jawab sebagai negara pihak  pada KHL 1982.  Bedasarkan  ketentuan   KHL  1982,  negara harus  melaksanakan  kewajibannya,  yaitu  dengan me nga kom oda sik an  hak  nelaya n  I ndo nes ia melaksanakan hak penangkapan ikan tradisional di ZEE-nya.  Di  samping  itu,  berdasarkan  prinsip tanggung  jawab  negara,  Australia  berkewajiban untuk   memperlakukan  warga  negara  negara  lain (asing) yang sedang melaksanakan haknya, sesuai dengan  standar  hukum internasional.
F. Prinsip  Tanggung  Jawab Negara sebagai Dasar Pengaturan Perlindungan terhadap  Pelaksanaan Hak Penangkapan ikan Tradisional

## 1. Tanggung Jawab Negara bagi Perlakuan
Orang  Asing
Masalah perlindungan terhadap orang asing dalam  pembahasan  ini  tentunya  karena  masalah pelaksanaan  hak  penangkapan  ikan  tradisional adalah suatu bagian dari hak-hak orang asing, yaitu suatu hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari orang  asing  tersebut,  ketika  pelaksanaan  hak tersebut dilakukan di luar laut teritorial negaranya atau bahkan pelaksanaan hak tradisional itu berada di  zona  ekonomi  eksklusif,  bahkan  pada  perairan kepulauan  negara  lain.
Perlindungan terhadap  orang asing  ini juga tentunya  dimaksudkan  untuk  melindungi,  baik terhadap diri orang tersebut maupun  semua hak- hak,  baik  hak  yang  paling  esensial  (hak  asasi
manusia)  maupun  hak-hak  yang  lain  yang  dapat dimiliki  oleh  seseorang  sebagai  manusia  maupun kedudukannya sebagai subyek hukum.
Seperti telah dijelaskan juga di muka bahwa hukum internasional telah meletakkan dasar-dasaar pokok  bagi  hak  dan  kewajiban  negara  sebagai landasan utama dari tanggung jawab pokok negara, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban orang asing sebagaimana yang diterima oleh warga negaranya. Kewajiban negara dalam  hal  melindungi  warga  negara  asing  yang berada  atau  tinggal  di  wilayah  negaranya,  yaitu dengan  cara  memperlakukan  hak-hak  yang  sama dengan warga negaranya, walaupun ada beberapa hak-hak  yang  tidak  diperoleh  misalnya  hak  politik yaitu  untuk  turut  serta  dalam  pemerintahan  di negara   di  mana  mereka  bertempat  tinggal  tetap (Brownlie, 2008: 523).
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dikenal dengan istilah standar minimum internasional, yaitu suatu keharusan untuk memerlakukan orang asing oleh  negara  sebagaimana  memperlakukan  warga negaranya (Akehurt, 1983: 87). Apabila perlakuan terhadap orang asing tersebut tidak sesuai dengan standar  minimum  internasional,  maka  negara tersebut  dianggap  melakukan  tindakan  yang mengakibatkan timbulnya tanggung jawab negara.
Sebenarnya, masalah pengaturan mengenai perlindungan  hak-hak  orang  asing  diatur  oleh hukum  internasional,  yaitu  diatur  oleh  beberapa perjanjian  internasional,  walaupun  perjanjian  itu tidak  secara  langsung  menciptakan  hak-hak  bagi individu,  melainkan  dengan  cara  menetapkan ke wa jiba n  te rtentu  k epada  ne ga ra   dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap penduduk baik itu warga negaranya maupun orang asing.
Berkaitan dengan hal tersebut  suatu putusan Mahkamah  Internasional  Permanen  dalam  perkara Danzig  Railway  officialls pada  1928  mengatakan, apabila  suatu  perjanjian  internasional  telah memberikan  hak-hak  tertentu  (dalam  hal  ini,  hak tradisional  penangkapan  ikan)  kepada  orang- perorang, maka hak itu harus diakui dan mempunyai daya ikat dalam hukum  internasional (Harris, 2004: 15).
Selain  pengaturan  secara  internasional, masalah  orang  asing  atau  perlakuan  negara terhadap  orang  asing,  juga  diatur  oleh  hukum nasional dari suatu negara di mana mereka berada, sesuai dengan pengaturan negara untuk melindungi orang  asing  sebagaimana  ditetapkan  oleh  hukum internasional.
Be rk aita n  de ngan  m as alah  hak   dan kewajiban  orang  asing  secara  internasional  juga telah dimuat dalam Draft Articles on States respon- sibility ( Draft  Articles ).  Pasal  33 Draft  Articles tersebut  menetapkan  bahwa  orang  asing  berhak untuk mendapatkan perlindungan dari suatu akibat dari tindakan  negara setempat, sekalipun tindakan
itu  bukan   merupakan  pelanggaran   kewajiban internasional. Namun, di pihak lain, pasal tersebut mengatur  tentang  adanya  kewajiban  negara terhadap orang asing harus megupayakan terlebih dahulu secara efektif penerapan ketentuan hukum ne ga ra   bersa ngkuta n,  dalam   hal  a da ny a pelanggaran  kewajiban  perlindungan  oleh  negara terhadap  orang  asing  dimana  mereka  tinggal (Bhakti,  1992:  9).  Dalam  menghadapi  perlakuan negara terhadap orang asing hingga menimbulkan kerugian,  maka  upaya  hukum  untuk  menuntut ke rugian  terse but  pe rtam a- ta ma   tentuny a digunakan penyelesaian melalui  hukum setempat.
Meskipun hak penangkapan ikan tradisional te la h  me ndapat  perlindunga n  be rdas arka n ketentuan  Konvensi  Hukum  Laut  1982,  namun negara pantai masih tetap  mempunyai wewenang untuk mengatur pelaksanaan hak penangkapan ikan tradisional  di  wilayah  negaranya  maupun  di  ZEE. Hal ini, sebagaimana ketentuan tentang hak ekonomi negara-negara, dikemukakan dalam Charter of Eco- nomic Right and Duties of States .
Dalam melakukan kewenangannya tersebut negara juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Bab I Resolusi PBB tanggal 12 Desember 1974. Lebih khusus lagi dalam hal pengaturan pelaksanaan hak penangkapan ikan tradisional  sudah  diamanatkan  dalam  Pasal  51 UNCLOS 1982.
2. Proses  dan Bentuk Pertanggungjawaban Negara.
Proses  tuntutan  tanggung  jawab  negara dalam  ilmu  hukum  internasional,  pada  dasarnya membicarakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa internasional.  Hubungan  antara  prinsip  tanggung jawab negara (the principles of state responsibility) dan penyelesaian sengketa internasional (the settle- ment of international  disputes) ini, menurut  D.W. Greig, merupakan dua aspek utama ( two principal aspects )  dari  tuntutan  international (international clims) atau  pertanggungjawaban internasional yang dilakukan  oleh  suatu  negara    (dan/atau  badan hukum  internasional)  terhadap  negara  lainnya (Greg,  1976:  521).
Da la m  me mbahas   s ua tu  cara  da la m menyelesaikan persengketaan internasional ( inter- national disputes ),  yang dimaksud adalah metode penyelesaian  sengketa  internasional (the  method settling of international disputes) . Metode tersebut diatur dalam Piagam PBB yang meliputi penyelesaian sengketa secara  damai (peaceful means of settle- m ent  disputes ) da la m  Ba b  VI   dan  bentuk pe ny eles aian  y ang  digo lo ngka n  de ngan menggunakan kekerasan (forcible or curcife means of settlement disputes) dalam Bab VII Piagam PBB. Penyelesaian  sengketa  secara  damai  ( peaceful means  of  settlement  disputes )  sebagai  bentuk proses  tuntutan  pertanggungjawaban  negara,
IRAWATI, OENTOENG W. Tanggung jawab Negara dalam Melaksanakan Hak Penangkapan Ikan Tradisional ...
meliputi  perundingan  ( negotiation ),  mediasi  ( me- diation ),  jasa  baik  ( good  officies ),  konsiliasi  ( con- ciliation ),  penyelidikan( inquiry ).  Apabila  proses pertanggungjawaban negara tidak dapat dilakukan dengan cara damai, maka tuntutan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan.
Bentuk penyelesaian yang digolongkan dengan menggunakan  kekerasan (forcible  or  curcife  means of settlement  disputes) dalam Bab  VII  Piagam  PBB yang  terdiri restorsion , reprisals , pacific  blocade , intervention dan war and non war armed action . Seandainya  proses  pertanggungjawaban dilakukan  melalui  forum  penyelesaian  sengketa se ca ra   dam ai,  ma ka   bentuk  pe rtanggung- jawabannya mulai dari berupa satisfaction , seperti permohonan maaf oleh kepala negara atau kepala pe me rintahan  m aupun  oleh  perwa kila n diplomatiknya yaitu duta besar berkuasa penuh dari negara bersangkutan untuk negara tertentu.  Bentuk pertanggujawaban  melalui  proses  pertanggung- jawaban secara damai lainnya, yaitu restitusi (res- titution), reparasi  ( reparation ),  dan  kompensasi (compensation).

## G. Implementasi Hak Penangkapan Ikan Tradisional
Terkait  dengan  hak  penangkapan  ikan tradisional, pemerintah Indonesia telah mengakomodasikannya,  yaitu  melalui  perjanjian dengan Malaysia yang ditandatangani di Jakarta pada 25  Pebruari  1982.  Perjanjian  antara  Indonesia  dan Malaysia  ini  selanjutnya  disahkan  melalui  Undang- Undang No 1 Tahun 1983. Melalui perjanjian ini hak penangkapan ikan tradisional nelayan Malaysia yang telah terbiasa melakukan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial  dan  perairan  yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat terakomodasikan.
Berdasarkan  penelaahan  penulis,  perjanjian tersebut tidak mengatur  berakhirnya perjanjian dan dapat  dikatakan  perjanjian  antara  Indonesia  dan Malysia merupakan perjanjian payung, sehingga untuk dapat dilaksanakan perlu pengaturan secara teknis.
Secara  historis, perjanjian  antara Indonesia dan Malaysia ini sebenarnya sangat kental dengan masalah  politik,  hal  ini  karena  terkait  dengan ke pe ntinga n  Indo ne sia  untuk  me me ro le h pengakuan sebagai negara kepulauan. Namun, hak penangkapan  ikan  tradisional  Malaysia  masih dilaksanakan, sekalipun Pemerintah Indonesia belum mengaturnya  secara  teknis  antara  lain  mengenai jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jenis ikan yang boleh ditangkap.
Meskipun Indonesia telah mengakomodasikan ha k  pe na ngka pa n  ik an  m elalui  perja njia n inte rnaional, na mun Indo ne sia tida k me ngim plem enta sika nnya   dalam   peraturan perundangan  Indonesia.  Jika  kita  telaah  undang- undang perikanan Indonesia, tidak satu pasal pun yang  mengatur  hal  ini.  Pengaturan  mengenai
Pengelolaan  Perikanan  No  31  tahun  2004  atau dalam  Undang-undang  No  45  Tahun  2009,  tidak dapat  diterapkan   kepada  nelayan-nelayan  yang melaksanakan  hak  penangkapan  ikan  tradisional. Demikian pula kalau kita menelaah Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  No  Per  05/Men/  2008, tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap,  tidak  ada ketentuan  yang  mengatur  hak  penangkapan  ikan tradisional. Bahkan, tidak memuat ketentuan tentang partisipasi  orang  atau  badan  hukum  asing  untuk melakukan  usaha  penangkapan  ikan  di  ZEEI berdasarkan  perjanjian  internasional.
Nelayan asing memiliki hak penangkapan ikan tradisional  di  perairan  kepulauan  Indonesia. Sebaliknya,  nelayan  Indonesia  pun  memiliki  hak penangkapan  ikan  tradisional  di  perairan  negara lain.   Secara  historis,  sebelum  terbentuknya  MOU 1974, nelayan-nelayan dari Indonesia Timur seperti nelayan dari Pulau Rote, Flores, Alor, Buton, Sabu, Madura, Timor, Sulawesi, dan Maluku telah melaut dan melakukan penangkapan ikan di perairan antara RI-Australia, terutama dilakukan di perairan sekitar gugusan  Pulau  Pasir  atau  dikenal  di  Australia dengan sebutan “Ashmore Reef”.
Untuk  mengakomodasikan  nelayan-nelayan Indonesia  pemerintah  Indonesia  dan  Australia mengadakan  perjanjian  pada  tahun  1989.  Selain untuk  mengakomodasikan  kepentingan  nelayan- nelayan  Indonesia,  perjanjian  ini  dibentuk  karena adanya perkembangan baru dalam lapangan hukum laut internasional, yang mana masing-masing pihak merupakan  negara  anggota dari  Konvensi  Hukum Laut  1982  (KHL  1982).  Di  samping  itu,  adanya perkembangan baru yang terjadi di Australia, yaitu perubahan status Ashmore Reff dan Cartier menjadi wilayah cadangan alam nasional.
Jika  mencermati  perjanjian  antara  Indonesia dan Australia tentang implementasi hak penangkapan ikan  tradisional (traditional  fishing  right) dan membandingkannya  dengan  pengaturan  hak penangkapan  ikan  tradisional  sebagaimana  yang dimaksud oleh ketentuan hukum laut internasional itu berbeda.    Hak  penangkapan  ikan  tradisional  yang dimaksud dalam ketentuan hukum laut internasional, yang  mengatur  tidak  hanya  jenis  kapalnya  yang tradisional,  tetapi  juga    yang  paling  prinsip  adalah hak  sejarah  dari  penangkapan  ikan  oleh  nelayan tersebut.
Yang dimaksud  hak sejarah     dalam konteks hak  penangkapan  ikan  tradisional  yaitu  berkaitan dengan kebiasaan menangkap ikan yang sejak lama dilakukan secara terus menerus oleh  nelayan di laut lepas, yang kemudian dengan adanya perkembangan dalam hukum laut internasional status hukum laut lepas tersebut  berubah menjadi laut yang berada di bawah yurisdiksi  negara  pantai.  Hal  inipun  sebagaimana dikemukakan oleh Hasyim Djalal, yang dimaksud hak penangkapan ikan tradisional harus memenuhi kriteria sebagai  berikut.  Kualifikasi  pertama,  yaitu  adanya
keharusan  praktek  yang  berlangsung  lama  (hak sejarah). Kriteria pertama ini merupakan syarat yang fundamental  dan bersifat mutlak dari diakuinya hak penangkapan ikan tradisional.
Kualifikasi   kedua,  yaitu  nelayan-nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan wilayah tertentu secara terus menerus. Kriteria ke tiga  nelayan-nelayan tersebut  secara  turun  temurun  melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut secara kontinyu. Kriteria yang terakhir kapal dan alat penangkap ikan yang dugunakan haruslah yang masih tradisional.
Berdasarkan  penelitian  dan  pengamatan penulis, pengertian hak penangkapan ikan tradisional yang  dimaksud  oleh  pihak  Australia,  hanya  melihat kepada  jenis  kapalnya  saja,  sehingga  tidak  terkait dengan hak sejarah. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun  terakhir  ini  banyak  nerlayan  Indonesia  yang ditangkap, karena berdasarkan keyakinannya, nelayan Indonesia tidak berhak melakukan penangkapan ikan di  perairannya,  sehingga  dianggap  melakukan penangkapan ikan secara  ilegal.

## H. Tanggung  Jawab  Australia  terhadap Perlindungan Nelayan Indonesia
Pe la ks anaa n  ha k  pe na ngka pa n  ik an tradisional  oleh  nelayan  Indonesia  mengalami banyak hambatan, terutama dari negara Australia. Timbulnya  hambatan  ini,  utamanya,  adalah perbedaan  penafsiran  antara  Indonesia  dan  Aus- tralia  tentang  pengertian  “hak  penangkapan  ikan tradisional“  yang  sudah  dijamin  oleh  hukum internasional.
Perbedaan  penafsiran  ini,  di  lapangan menjadi persoalan bagi nelayan Indonesia, karena ak ibat  dari  pe rbedaa n  pe na fs iran  terse but menyebabkan persoalan traditional fishing right dan ilegal fishing , bagaikan “pepatah” yang mengatakan madu  di  tangan  kanannya  dan  racun  ditangan kirinya.  Artinya,  nelayan  indonesia  yang  sudah ratusan  tahun  (sebelum  adanya  negara  Australia sekarang  ini)  dan  sudah  turun  menurun,  telah melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagai mata pencarian,  menjadi  tidak  terjamin  hak-haknya, karena  tidak  ada  kepastian  hukum.  Perbedaan penafsiran  ini  tentunya  harus  segera  diselesaikan oleh  kedua  belah  pihak  (Indonesia  dan  Australia) di  meja  perundingan,  atau  kalau  upaya  ini  selalu menemui  jalan  buntu,  dapat  dimungkinkan  untuk diselesaikan  melalui  forum  Mahkamah  Pengadilan Internasional ( International Court of Justice ) di Den Haag, Belanda.
Persolan  hukum  lain  dalam  kaitan  dengan masalah  hak  penangkapan  ikan  tradisional  oleh nelayan Indonesia,  yaitu adanya  penerapan rezim hukum lingkungan oleh Australia terhadap wilayah perikanan  Australia  yang  merupakan  lima  daerah operasi  perikanan  tradisional,  meliputi  Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet.
Penerapan  rezim  hukum  lingkungan  ini tentunya mengurangi hak nelayan tradisional Indo- nesia  dalam  menjalankan  mata  pencahariannya, yang sudah dijamin oleh ketentuan Pasal 51 UNCLOS 1982  dan Memorandum  of  Understanding (MoU) pada 7 November 1974 yang merupakan landasan hukum traditional fishing rights antara RI-Australia yang  menetapkan  lima  daerah  operasi  perikanan tradisional tersebut di atas, serta MOU 1981, yang isinya  untuk  membatasi  kewenangan  pengaturan perikanan antara Australia dan Indonesia di daerah perbatasan yang saling tumpang tindih.
Persoalan lain yang dapat ditemukan dalam kasus  penangkapan  nelayan  tradisional  Indonesia oleh Australia, adalah tindakan kekerasan di tengah laut  dalam  upaya  penegakan  hukum  oleh  aparat penegak hukum Australia. Hal ini seharusnya tidak boleh  terjadi,  karena  kalau  pembakaran  perahu te rsebut  merupak an  bentuk  sank si  hukum, seharusnya melalui proses peradilan yang bersifat due process of law . Artinya, tindakan pembakaran perahu  dan  peralatan  penangkapan  ikan  tersebut harus merupakan vonis pengadilan di Australia.
Tindakan kekerasan di luar prosedur hukum tersebut selain bertentangan dengan prinsip hukum internasional,  juga  dapat  menimbulkan  persoalan hukum  internasional  lainnya,  yaitu  masalah tanggung jawab negara untuk memerlakukan warga negara  asing  di  wilayah  negaranya,  sebagaimana warga negaranya, yaitu prinsip standar nasional dan internasional.
Persoalan perlindungan warga negara Indo- nesia,  dalam  hal  ini  nelayan  tradisional  Indonesia yang  berada  di  wilayah  Australia,  belum  ada perhatian yang memadai, baik dari negara host state (Australia)  maupun  Indonesia  sendiri.  Tanggung jawab negara terhadap perlindungan warga negara asing  di  negaranya,  tidak  hanya  perlindungan terhadap  keselamatan  jiwa  saja,  tetapi  juga perlindungan terhadap  harta bendanya.
Perlindungan  harta  benda  dalam  konteks pembahasan  ini  adalah  hak  untuk  menangkap  ikan itu sendiri dan peralatan penangkapan ikan.  Tuntutan pertanggungjawaban  negara  dalam  kasus  ini berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis  belum pernah terjadi. Artinya, pemerintah Indonesia belum secara resmi mengajukan pertanggungjawaban Aus- tralia,  baik  terhadap  upaya  penghalangan pelaksanaan  hak tradisional  nelayan Indonesia  oleh Australia  maupun  perlakuan  berupa  tindakan  fisik (hingga  kematian  manusia),  baik  terhadap  diri manusia  maupun  harta  bendanya.  Upaya  tuntutan pertanggung  jawaban  Indonesia  terhadap  Australia dapat  dilakukan  melalui  lembaga  penyelesaian sengketa  internasional,  baik  secara  damai  maupu kekerasan.
Upaya tuntutan pertanggungjawaban Austra- lia  oleh  Indonesia  dapat  dilakukan  melalui  forum penyelesaian sengketa secara damai, dapat berupa
IRAWATI, OENTOENG W. Tanggung jawab Negara dalam Melaksanakan Hak Penangkapan Ikan Tradisional ...
jalur diplomatik maupun  jalur hukum.
Sekalipun  tindakan  penangkapan  nelayan Indonesia oleh aparat penegak hukum Austrlia ada yang  berimplikasi  terhadap  pelanggaran  hukum internasional.  Namun  ada  beberapa  penegakan hukum  di  Australia  terhadap  nelayan  Indonesia sesuai dengan proses hukum yang benar ( due pro- cess of law ). Proses penegakan hukum di Australia terhadap nelayan Indonesia yang dituduh melanggar hukum  Australia,  sebagaimana  sistem  penegakan hukum pidana yang belaku di dunia, ditandai dengan adanya  fakta  dalam  proses  penangkapan  nelayan Indonesia melalui proses pemberitahuan ( notifica- tion ) dari aparat penegak hukum Australia kepada pihak  KBRI  atau  kantor  perwakilan  diplomatik lainnya. Proses hukum terhadap nelayan Indonesia yang benar  juga harus dibuktikan  dengan adanya pemberian  hak  pendampingan  dari  staf  kantor perwakilan  diplomatik  Indonesia di  Australia, bagi nelayan Indonesia tersebut.

## III. PENUTUP
Suatu  ke giatan  penangk apan  ika n dikategorikan  sebagai  hak  penangkapan  ikan tradisional,  apabila  memenuhi  kualifikasi  yaitu: praktik yang berlangsung lama, dilaksanakan secara terus  menerus,  nelayan-nelayan  tersebut  secara turun  temurun  melakukan  penangkapan  ikan  di wilayah  tertentu,  serta  kapal  dan  alat  penangkap ik an  y ang  diguna ka n  harus lah  y ang  m as ih tradisional.  Hak  ini  sebagaimana  diatur  dalam Konvensi Hukum Laut 1982, berlaku pada perairan ke pula ua n  da n  di  ZEE  negara  la in,  da pa t dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral antar negara.
Berdasarkan  ketentuan hukum internasional, baik Australia maupun Indonesia bertanggung jawab terhadap  pelaksanaan   hak  penangkapan  ikan tradisional  nelayan  Indonesia.  Upaya  tuntutan pertanggungjawaban Australia oleh Indonesia dapat dilakukan  melalui  forum  penyelesaian  sengketa secara  damai,  dapat  berupa  jalur  diplomatik maupun  jalur hukum.  Sedangkan tanggung jawab bagi Indonesia  untuk  melindungi  nelayan  Indone- sia  dalam  pelaksanaan  hak  penangkapan  ikan tradisional, agar secepatnya dilakukan perundingan dengan  pemerintah  Australia  untuk  menyamakan persepsi  tentang  hak  tersebut.  Apabila  menemui kebuntuan    tentang  penafsiran  terhadap  hak penangkapan  ikan  tradisional,  maka    pihak-pihak juga  dapat  mengajukan  masalah  ini  kepada Mahkamah  Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Akehurst M. (1989). A Modern Introduction to  In-
ternational  Law ,  2nd.,  George  Allen  and  Un- wind, London .
Ardiwisastra  Yudha  Bhakti.  (1992).  “Tanggung Jawab  Negara  Bagi  Perlakuan  Orang  Asing”, Paper dalam Penataran Prinsip-prinsip Hukum Internasional, Bandung.
Attard David Joseph. (1987), The Exclusive Economic Zone  in International  Law ,  Oxford,  Clarendon Press.
Brownly, Ian., (2008), Principles of  Public Interna- tional Law , Clarendon Press, Oxford.
Campbell Henry, (1991), Black, Black’s Law Dictio- nary , Centenial Edition (1891 - 1991), St. Paul Minn, West Publishing Co.
Djalal, Hasjim. (1995), Indonesia and the Law of the  Sea ,  Penerbit  CSIS  ( Center  for  Strategic and International Studies ), Jakarta.
Greig, D.W., (1976) International Law , Second Edi- tion, Butterworth, London.
Harris D. J., (2004), International Cases and Mate- rials , Thomson Sweety and Maxwell, London. Henkin Louis et al, (1930), International Law Cases and Materials ,  St.  Paul  Minn,  West  Publishing Co.
Komar,  Meike.  (1978), Tanggung  jawab  Dalam Pencemaran Udara , Litera, Bandung. Kusumaatmadja, Moctar. (1986), Pengantar Hukum Laut Internasional ,  Binacipta, Bandung. Kwiatkowska, Barbara.(1989), The 200 Mile Exclu- sive Economic Zone in the New Law of the Sea ,
Kluwer  Academic Publisher,  Kanada.
Muhjidin,  Atje  Misbach.  (1993), Status  Hukum Perairan Kepulauan  Indonesia  dan Hak Lintas Kapal Asing , Alumni, Bandung.
Opeskin, Brian and Martin Tsamenyi. (2006), “The Law  of  the  Sea,  in  Sam  Blay,”  Ryszard  and Martin  Tsamenyi  (Eds), Public  International Law:  An  Australian  Perspective (Second  Edi- tion), Oxford University Press.
Schachter, Oscar. (1991), “Sovereign Right and In- ternational  Bussines,” International  Law  in Theory and Practice , Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht.
Shaw, Malcom N.  (2003), International Law , 2nd., Grotius Pubcation Ltd., Llyndysul, Dyfed. Starke, J. G.  (1989), Introduction to  International Law , 8th., Butterworths, London.

## B. Dokumen
Konvensi Hukum Laut 1982 Piagam PBB Undang-Undang  No  45  Tahun  2009  Tentang perubahan  Terhadap  Undang- Undang perikanan No 31 tahun 2004
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.Per 05  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Perikanan Tangkap.