## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## MELIHAT BERBAGAI SISTEM HUKUM DI DUNIA DALAM KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM

## I Made Gede Wisnu Murti
Universitas Pendidikan Ganesha Email : wisnu.murti@undiksha.ac.id

## Abstrak
Terdapat  sebuah  ungkapan  lama  dalam  bahasa  belanda  yang  menyebutkan  bahwasanya  hukum  itu ketinggalan dari peristiwanya. Kendatipun tidak begitu sependapat dengan ungkapan tersebut, sebab hukum itu geen persoon tetapi adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Konsekuensinya, jika terjadi kekurangan pada suatu subsistem, maka akan ditutupi oleh subsistem yang lain. Mempelajari sistem hukum tentu  akan  memudahkan  penguasaan  terhadap  kompleksitas  kenyataan  permasalahan  yang  ada.  Tidak selamanya suatu peristiwa hukum hanya terkait suatu bidang hukum semata. Sering kali suatu permasalahan hukum meliputi beberapa bidang hukum. Dalam konteks ini sistem hukum lebih memudahkan penyelesaian atas permasalahan  yang timbul dari suatu peristiwa hukum. Kompleksitas  hukum akan dipermudah oleh sistem  hukum  itu  sendiri  yang  terdiri  dari  subsistem-subsistem  untuk  memberikan  pemahaman  terhadap bidang hukum tertentu, baik sebagai bagian dari sistem hukum maupun sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum.
Kata kunci: Sistem Hukum, SubSistem, Peristiwa Hukum, Kompleksitas Hukum

## Abstract
There is an old saying in the Dutch language which states that the law is behind the events. Even though I don't really agree with this expression, because the law is a geen person, it is a system consisting of sub- systems. Consequently, if there is a shortage in one subsystem, it will be covered by another subsystem. Studying the legal system will certainly facilitate mastery of the complexity of the reality of the existing problems. Not always a legal event only related to a field of law alone. Often a legal issue covers several areas of law. In this context, the legal system makes it easier to solve problems that arise from a legal event. Legal complexity will be facilitated by the legal system itself which consists of subsystems to provide an understanding of certain legal fields, both as part of the legal system and as an integral part of the legal system.
Keywords: Legal System, Sub-System, Legal Events, Legal Complexity

## PENDAHULUAN
Sistem  memiliki  definisi  sebagai  tatanan  atau  kesatuan  yang  utuh  yang  berhubungan  dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Antara satu bagian atau unsur harus dilihat keterkaitan dengan bagian atau unsur  yang lain sebagai  satu  kesatuan. Masing-masing bagian  tidak  berdiri  sendiri  atau  terlepas  satu  dengan  lain  tetapi  saling  terkait.  Sistem  terdiri  dari subsistem-subsistem.
Kekurangan  pada  suatu  subsistem  akan  dilengkapi  atau  akan  disempurnakan  subsistem

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
lainnya. Id  perfectum  est  quod  ex  omnibus  suis  partibus  constat :  kesempurnaan  hanya  didapatkan ketika  semua  bagian  lengkap.  Adagium  ini  memuat  kedalaman  makna  bahwasanya  kesempurnaan suatu sistem justru terletak pada subsistem-subsistem yang membangun sistem secara sistematis dan terstruktur.
Sistem  hukum  tentu  dapat  memotivasi  pemecahan  hukum.  Dalam  rangka  memecahkan masalah-masalah hukum, penguasaan terhadap sistem hukum itu sendiri merupakan ketentuan mutlak. Artinya, setelah mengetahui dan memahami sistem hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan berbagai  permasalahan  untuk  selanjutnya  dicarikan  pemecahan  atau  solusi  yang  tepat  atas permasalahan tersebut.
Tak hanya itu, peran sistem hukum juga sebagai instrumen pembantu untuk menelusuri suatu lembaga hukum. Sebagai suatu sistem, hukum tidak hanya memuat aturan-aturan hukum semata, tetapi juga  memiliki  struktur  hukum  termasuk  lembaga-lembaga  hukum  yang  tentunya  berfungsi  dan berwenang  untuk  menegakkan  hukum  itu  sendiri.  Hukum  itu  menjadi  dinamis  justru  karena  ada lembaga hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk berbagai faktor di luar hukum yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum.
Sistem  Hukum  juga  memungkinkan  untuk  menemukan  dan  mengisi  kekosongan  hukum dengan sederhana. Sebagai suatu sistem yang terdiri dari subsistem- subsistem, kekurangan pada suatu subsistem akan dilengkapi oleh subsistem lainnya. Demikian pula jika terjadi kelemahan pada suatu subsistem akan disempurnakan oleh subsistem lainnya. Misal, aturan hukum tidak mungkin mengatur kehidupan manusia secara detil dan terperinci. Jika terjadi problematika yang mana tidak diatur oleh hukum,  maka  penyelesaiannya  dapat  merujuk  pada  suatu  kebiasaan  atau  suatu  doktrin  sebagai subsistem-subsistem dari sistem hukum secara keseluruhan.
Di  dalam  sistem  hukum  pastinya  akan  mengulas  pengertian  ataupun  hakikat  sistem  hukum, ciri-ciri sistem hukum, unsur sistem aturan hukum, fungsi sistem hukum dan berbagai sistem hukum yang ada di dunia.

## PEMBAHASAN Pengertian Sistem Hukum
Sudikno  Mertokusumo  memberi  suatu  definisi  sistem  hukum  sebagai  tatanan  atau  kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif 1 . Dapat diartikan, suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan  satu  kesatuan  yang  terorganisasi  dan  kerjasama  ke  arah  tujuan  kesatuan.  Sedangkan struktur merupakan bagian-bagian  atau unsur- unsur dalam sistem  yang  memiliki hubungan khusus dan merupakan tatanan yang khusus pula.
Dapat disimpulkan, bahwasanya sistem hukum adalah himpunan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain sebagai satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah kesatuan. Arti pentingnya  tiap  bagian  terletak  dalam  ikatan  sistem  sebagai  satu  kesatuan  dengan  hubungan  yang sistematis antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Oleh karena itu, fractionem diei non recipit lex : hukum tidak memiliki kekurangan.
Dalam  kapasitasnya  sebagai  sistem  normatif,  unsur-unsur  yang  membangun  sistem  adalah kaidah atau putusan pengadilan tentang apa yang seharusnya. Oleh karena itu dua faktor penentu dan merupakan identitas sistem adalah ruang lingkup berlakunya dan sumber-sumbernya. Ruang lingkup berlaku suatu sistem adalah kepada siapa aturan tersebut ditujukan. Kaitan dalam hal ini, kita berbicara
1 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum , ( Citra Aditya Bhakti: Bandung, 1994) hlm. 23-24.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
mengenai adressaat dari suatu norma hukum. Biasanya norma hukum ditujukan kepada setiap orang yang berada dalam teritorial suatu negara. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum nasional. Ada juga norma hukum  yang ditujukan kepada setaip orang dalam batas-batas teritorial suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum lokal sebagai subsistem hukum nasional.
Sejatinya, sistem hukum ialah sistem terbuka karena berkolerasi timbal balik dengan hal-hal di luar sistem hukum itu sendiri. Selain itu terdapat juga faktor-faktor di luar hukum yang mempengaruhi bekerjanya suatu sistem hukum. Demikian pula, sistem hukum merupakan sistem bersifat abstrak atau konseptual. Pembagian atau klasifikasi hukum terdiri dari fungsi hukum sebagai kriterium, kriterium waktu  berlakunya  dan  keriterium  daya  kerjanya.  Kriterium  waktu  berlakunya  merupakan  hukum positif  yang  saat  ini  sedang  berlaku  atau  ius  conctitutum  dan  hukum  yang  dicita-citakan  atau  ius constituendum.  Sedangkan  mengenai  kriterium  daya  kerjanya  ada  yang  bersifat  imperatif  sebagai pemaksa dan ada yang bersifat fakultatif sebagai pilihan.

## Ciri-cri Sistem Hukum
Berikutnya ialah mengenai ciri-ciri dari sistem hukum. Pertama , suatu sistem hukum terikat pada  waktu  dan  tempat.  Keberlakuan  suatu  norma  hukum  tidaklah  bersifat  abadi  namun  selalu mengalami perkembangan untuk disesuaikan dengan dinamika dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum terikat dengan waktu. Demikian pula suatu sistem hukum ada kalanya hanya berlaku pada wilayah tertentu. Sebagai contoh, peraturan daerah yang berkonsep  syariat Islam di Aceh yang disebut dengan Qanun. Sistem ini hanya berlaku di daerah Aceh dan tentunya tidak berlaku di wilyah daerah lainnya.
Ciri Kedua sistem hukum adalah berkelanjutan ataupun berkesinambungan dan independen. Terkait dengan sistem norma keberlakuan suatu aturan hukum dimaksudkan untuk jangka waktu yang lama. Artinya, pembentukan hukum tidak hanya menunjukkan situasi dan kondisi kekinian tetapi juga harus mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa  yang mendatang. Kalaupun terjadi perubahan, maka harus ada kesinambungan dari pengaturan sebelumnya. Demikian pula sistem hukum bersifat independen. Artinya, jika terjadi problematika, maka akan diselesaikan oleh sistem itu sendiri.
Ciri yang Ketiga dari sistem hukum yakni mengenal penguraian di dalamnya. Secara umum ada  beberapa  penguraian  hukum  seperti  hukum  materiil  dan  hukum  formil.  Hukum  materiil  adalah substansi  yang  berisi  suatu  pokok  permasalahan  yang  akan  diatur,  sedangkan  hukum  formil  adalah untuk melaksanakan ataupun mempertahankan hukum materiil.
Ciri Keempat dari sistem hukum yaitu tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Kaitan dalam hal ini, antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain tidak boleh terjadi pertentangan. Hal ini didasarkan pada postulat non est certandum de regulis juris : tidak ada  hukum  yang  bertentangan  antara  satu  dengan  lainnya.  Muncul  pertanyaan  kemudian  apa  yang terjadi jika antara unsur-unsur atau bagian-bagian terjadi pertentangan ? Jika terjadi demikian maka akan  diselesaikan  oleh  sistem  hukum  itu sendiri.  Di  sinilah  arti  penting  sistem  hukum  sebagai  satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur.
Ciri kelima dari sistem hukum adalah sebagai pelengkap. Sebagai sistem norma, sistem hukum tidak hanya terdiri peraturan hukum konkrit semata tetapi juga terdiri dari asas-asas hukum, doktrin, yurisprudensi dan lain sebagainya sebagai subsistem dari sistem hukum secara utuh.
Ciri terakhir atau yang keenam, sistem hukum memiliki konsep yang Mendasar. Artinya, suatu sistem hukum dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai, asas-asas yang paling fundamental dalam interaksi hubungan antara individu dengan individu yang lain maupun antara individu dengan negara.

## Unsur/Komponen Sistem Aturan Hukum.
Friedman menyebutkan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa dikenal

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dengan Three Elemens of Legal Sistem, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 2 , antara lain:
Struktur  Hukum merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  yang  bergerak  di  dalam  suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut.
Ia  kemudian  memberi  contoh  struktur  sebagai  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  dengan sembilan  Hakim  Agung  di  dalamnya.  Struktur  hukum  ini  termasuk  di  dalamnya  struktur  institusi- institusi penegak hukum, Seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Substansi  hukum merupakan  unsur  kedua  yang  meliputi  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku nyata  manusia  yang  berada  dalam  sistem  tersebut.  Atau  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  hasil  nyata, produk  yang  dihasilkan,  yang  diterbitkan  oleh  sistem  hukum  tersebut.  Elemen  substansi  meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil  nyata  ini  dapat  berbentuk  inconcreto,  atau  norma  hukum  individu  yang  berkembang  dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), maupun hukum inabstracto, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (law in books).
Legal Culture atau budaya hukum merupakan keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkenaan dengan  hukum  beserta  sikap  tindak  yang  mempengaruhi  hukum,  seperti  adanya  rasa  malu,  rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.
Budaya  hukum  juga  merupakan  komponen  yang  amat  penting  dalam  sistem  hukum,  karena budaya hukum menunjukkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut: Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera wahananya.
Budaya  hukum  sesungguhnya  ialah  suasana  pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan.  Tanpa  budaya  hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati  yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

## Fungsi Sistem Hukum
Berkenaan dengan fungsi sistem hukum, terdapat beberapa fungsi tersebut antara lain, Fungsi Pertama Melindungi  Kepentingan. Acap kali dalam  pelaksanaan hak dan kewajiban terjadi  konflik kepentingan antara satu dengan yang lain sehingga muncul perselisihan atau sengketa. Dalam konteks ini hukum berfungsi untuk mencari solusi dari sengketa tersebut.
Dalam  rangka  melindungi  kepentingan  tersebut,  sistem  aturan  hukum  hampir  selalu  berisi mana  perbuatan  yang  boleh  dilakukan  dan  mana  perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan.  Mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang bersifat perkenaan. Pelanggaran terhadap norma yang berisi larangan atau tidak mematuhi norma yang bersifat perintah hampir selalu disertai dengan sanksi. Dengan demikian hukum berfungsi memberikan sanksi bagi perilaku yang meyimpang.
Fungsi kedua , berkenaan dengan penyesuaian terhadap kehidupan masyarakat. Sistem aturan hukum tidaklah statis melainkan dinamis. Artinya, sistem aturan hukum  bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
2 L.M Friedman , Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial .,  (Nusa Media: Bandung, 2009) hlm. 11.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Perkembangan  dalam  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  kemajuan  di  bidang  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Hal  ini  berdampak  sudah  tidak  ada  lagi  pemisah  antar  negara,  antar masyarakat bahkan antar individu. Walaupun demikian, dalam kerangka perlindungan, hukum harus disesuaikan  dengan  berbagai  kemajuan  sehingga  tercipta  masyarakat  modern  yang  damai  dan sejahtera.
Fungsi terakhir , hal-hal yang sifatnya administratif. Hal ini erat kaitannya dengan pembuktian dalam  sistem  aturan  hukum.  Sebagai  contoh,  kepemilikan  seseorang  terhadap  benda-benda  tidak bergerak mesti didokumentasikan sebagai tanda kepemilikan. Demikian juga dalam berbagai tindakan hukum atau hubungan hukum haruslah dicatat. Hal ini bertujuan sebagai bukti bilamana di kemudian hari terjadi sengketa, baik dalam konteks keperdataan, pidana maupun administratif.

## Macam-macam Sistem Hukum
Setidaknya  ada  empat  masam  sistem  hukum  di  dunia  antara  lain  : PERTAMA ,  Civil  Law System  atau  lebih  dikenal  sebagai  sistem  hukum  sipil  atau  sistem  Eropa  Kontinental.  Berdasarkan sejarahnya, sistem hukum Eropa Kontinental berasal dari hukum-hukum Romawi. Kodifikasi hukum Romawi  dilakukan  pada  zaman  Kaisar  Justianus  di  Negara  Byzantium 3 .  Secara  umum  kodifikasi hukum  Romawi  terdiri  dari  tiga  himpunan  hukum  Romawi,  yakni  Edikta  Theodoricus  yang diundangkan  oleh  Raja  Goten  Timur  di  Italia  Utara,  Lex  Romana  Burgondionum,  hukum  Romawi orang-orang Burgondia dan Lex Romana Visigothorum, hukum Romawi orang-orang Goten Barat 4 . Terjadi  Romanisasi  di  Eropa  barat  pada  abad  V  sampai  dengan  abad  VII,  hukum  Romawi mengalami evolusi dengan hukum-hukum kebiasaan Germana. Pada saaat itu pula Leges Babarorum juga berlaku di Eropa barat yang memuat naskah-naskah hukum kuno, antara lain adalah Lex Salica. Lex  Salica  merupakan  kitab  hukum  yang  dikenal  dengan  nama  Franka  Salia  yang  banyak  berisi ketentuan-ketentuan pidana 5 . Kebangkitan hukum Romawi terjadi pada akhir abad XI yang ditandai dengan  gerakan  di  Bologna,  Italia.  Pada  saat  itu  ilmu  pengetahuan  hukum  diajarkan  di  berbagai perguruan, lebih khususnya terkait hukum romawi.
Salah satu ciri dari sistem Eropa kontinental adalah kodifikasi atau penyatuan berbagai hukum hukum  dalam  suatu  kitab  UU.  Hukum  tidak  dibuat  berdasarkan  kasus  per  kasus,  melainkan  oleh lembaga  yang  memiliki  otoritas  legislatif.  Ciri  lain  dari  sistem  Eropa  kontinental  adalah  bidang penemuan hukum, yang akan dibahas secara lebih rinci dalam bab yang berbeda.
KEDUA ,  Common  Law  System  atau  Anglo  Saxon  System.  Nama  tersebut  merujuk  kepada tatanan  hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  Inggris  ketika  dipimpin  Raja  Edward 6 .  Ungkapan Common Law digunakan untuk menyebutkan hukum Inggris secara menyeluruh ntah itu berlaku di Inggris maupun yang berlaku di daerah protektoratnya seperti Amerika, Canada, Australia, Selandia Baru dan lain sebagainya. Sedangkan istilah Anglo Saxon berasal dua suku asal Jerman yaitu Anglo dan Saxon  yang mendiami  Inggris pada  abad ke V, namun  hukum  yang  dipakai    Anglo  dan Saxon bersumber  dari  Skandinavia  (Denmark  dan  Norwergia).  Hukum-hukum  dari  kedua  suku  tersebut kemudian menjadi kebiasaan dan tradisi hukum di Inggris.
Sebutan common law atau commune loy atau loi commune adalah untuk memisahkan dengan sebutan Law French sebagai bahasa hukum  yang digunakan secara umum berdasar hukum Romawi
3 Peter Stein, Roman Law in European History ,  ( Cambridge University Press, 2007 ) hlm. 1.
4 John Gilissen & Frits Gorie, Sejarah Hukum ; Suatu Pengantar , (Refika Aditama: Bandung, 2009) hlm. 211
5 Ibid, hlm. 217 .
6 O. Hood Philips & A.H. Hudson, First Book of English Law , (SM:London, 1988) hlm. 9

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
yang berlaku di  daratan  Eropa 7 . Istilah “common law” sendiri di daratan Eropa memuat makna ius commune  atau  hukum  umum  untuk  menggabungkan  hukum  yang  dipelajari  di  perguruan  yang berdasar hukum Romawi. Perkembangan lebih lanjut, para juris di Inggris memakai istilah common law untuk membandingkannya dengan civil law.
Common law sistem pada dasarnya adalah judge made law. Artinya, hukum yang dilahirkan oleh  para  hakim  melalui  putusan  pengadilan  dan  kekuatan  mengikat  terhadap  putusan  hakim sebelumnya yang dikenal dengan istilah the binding force of precedent.
Beberapa perbedaan prinsip antara Common Law dengan Civil Law adalah sebagai berikut : Common  Law adalah  “judge made law”  sedangkan dalam Civil  Law, peradilan hanya memainkan peranan  yang  sangat  minim  di  dalam  pembentukan  dan  perkembangan  tatanan-tatanan  hukum. Perbedaan selanjutnya, pada Common Law, kebiasaan- kebiasaan lokal tidak memiliki peranan yang cukup besar di dalam evolusi Common Law, sedangkan di Civil Law, pengaruh-pengaruh kebiasaan sampai  pada  abad  XVIII  masih  cukup  dipandang.  Kemudian,  dalam  Common  Law,  perundang- perundangan sampai dengan abad XIX hanya berperan sebagai penunjang sedangkan dalam Civil Law sejak abad XIII sampai pada abad XIX secara bertahap menjadi sumber hukum terpenting. Oleh karena itu, tatanan hukum Civil Law sebagian besar adalah tatanan hukum yang dikodifikasi, sedangkan di Common Law tidak mengenal suatu kodifikasi.
KETIGA ,  hukum  Islam.  Pada  prinsipnya  hukum  Islam  berlaku  bagi  semua  kalangan  yang beragama Islam. Dalam artian, sistem hukum ini tidak dibatasi oleh teritorial suatu negara. Akan tetapi, tak semua negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memakai sistem hukum ini. Hukum Islam  condong  pada  aspek  agama  yang  secara  garis  besar  terdiri  dari  teologi  sebagai  dogma  yang diyakini  keabsahannya  oleh  yang  beragama  Islam  dan  Syariat  yang  berisi  hukum-hukum  atau ketentuan-ketentuan yang berisi perintah atau larangan.
Sistem Hukum Islam bersumber dari Alqur’an yang merupakan kitab suci Agama Islam yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6666 ayat. As-Sunnah , ialah semua yang diriwayatkan dari Rassululah SAW baik itu ucapan, tindakan dan pengakuan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan para sahabat (qauliyyah,  fi’liyyah,  atapun  tagririyyah). Ijma ,  ialah  kesepakatan  para  ulama  besar  terdahulu mengenai suatu cara hidup yang ketentuannya belum dijelaskan secara detail oleh Alquran dan As- sunnah. Qiyas , suatu analogi dalam menelusuri sebanyak mungkin persamaan antara dua atau lebih kejadian untuk ditarik kesimpulan yang melahirkan hukum baru.
Beberapa negara yang menganut sistem hukum ini seperti Alzasair, Mesir, Libya, Maroko dan Sudan.  Sedangkan  di  benua  Asia  seperti  di  Arab  Saudi,  Iran,  Irak,  Suria,  Afganistan  dan  Pakistan. Walaupun Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar namun hukum Islam hanya berlaku secara parsial, khusus hukum perdata bagi para pemeluk agama Islam semata. Seiring perkembangan dengan adanya otonomi khusus, di Aceh, sistem hukum lokal menggunakan Qanun/syariat Islam.
KEEMPAT , atau yang terakhir adalah Customory Law System atau sistem hukum kebiasaan. Pada  prinsipnya  hukum  kebiasaan  berawal  dari  tradisi  yang  tumbuh,  hidup  dan  berkembang  dalam suatu  tatanan  masyarakat.  Agar  suatu  kebiasaan  dapat  menjadi  sebuah  hukum  maka  diperlukan beberapa  persyaratan.  Pertama,  hal  tersebut  bukan  merupakan  kebiasaan  individual,  melainkan kebiasaan  kelompok  masyarakat.  Dapat  diartikan,  kebiasaan  tersebut  tidak  sebatas  seorang  anggota masyarakat  tetapi  dilakukan  oleh  masyarakat  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh.  Kedua,  Kebiasaan tersebut merupakan ranah suatu perbuatan positif dalam pengertian melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Ketiga, kehidupan sebagai suatu kebiasaan untuk melakukan atau tidak  melakukan  sesuatu  harus  dialami  oleh  masyarakat  sehingga  memiliki  kekuatan  mengikat.
7 John Gilissen & Frits Gorle, Op.Cit ., hlm. 348

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Keempat, kebiasaan tersebut harus dikukuhkan oleh penguasa umum 8 .
Beberapa  negara  di  dunia  yang  memakai  sistem  custumory  law  antara  lain  adalah  sebagian negara di Afrika dan Cina.
Hukum kebiasaan  atau dikenal juga sebagai hukum adat merupakan kebiasaan yang memiliki akibat hukum ( dass sein das sollen ). Berbeda halnya dengan kebiasaan (dalam artian biasa), kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat ialah  tindakan-tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama merujuk kepada Rechtsvaardige Ordening Der Semenleving 9 .
Secara umum sistem hukum kebiasaan atau adat memiliki ciri khas yakni tradisional dengan berdasar  pada  kehendak  nenek  moyang.  Tolak  ukur  kemauan  yang  dilakukan  oleh  manusia  ialah berpangkal pada wujud bakti terhadap kehendak suci dari leluhurnya. Umumnya sistem hukum adat akan berubah-ubah seiring pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Dengan sifatnya yang mudah berganti ataupun menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, maka hukum adat sendiri memiliki sifat elastik.
Mengenai perubahan dalam hukum adat acap kali tidak dapat diketahui bahkan kadang kala tanpa disadari masyarakat,  karena biasanya terjadi  sendiri di  dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena sumber dari hukum kebiasaan ini tidak tertulis, maka dari itu mempunyai sifat yang tidak kaku dan gampang dalam hal menyesuaikan diri. Tentunya, keadaan ini sangat berbeda bila disandingkan dengan  hukum  yang  peraturan-peraturannya  tertulis  dan  terkodifikasi  dalam  sebuah  kitab  undang- undang atau peraturan perundangan lainnya yang tidak mudah untuk dapat diubah secara cepat dalam hal penyesuaian situasi sosial tertentu, karena dalam perubahannya dibutuhkan alat pengubah melalui alat-alat  kelengkapan  negara  yang  memiliki  otoritas  untuk  itu  diperlukan  peraturan  perundang- undangan yang baru.
Dalam  hal  ini  yang  melakoni  pelaksanaan  sistem  hukum  adat  ialah  pemangku  adat.    Posisi pemangku adat yakni pemimpin yang disegani, memiliki pengaruh besar dalam lingkup masyarakat adat untuk memelihara dan menjaga keutuhan hidup sejahtera masyarakat yang dipimpinnya sendiri. Umumnya  pemangku  adat  dipercaya  sebagai  oyang  yang  paham  dan  mengerti  serta  mampu menjalankan  dan  memelihara  peraturan  serta  senantiasa  dipatuhi  oleh  anggota  masyarakatnya berlandaskan keyakinan kepada nenek moyang atau leluhur.

## KESIMPULAN
Sistem hukum merupakan suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain sebagai satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah kesatuan. Arti pentingnya tiap bagian terletak dalam ikatan sistem sebagai satu kesatuan dengan hubungan yang sistematis antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Arti penting sistem hukum yakni setelah memahami sistem hukum yang  ada,  kemudian  dihubungkan  dengan  berbagai  permasalahan  untuk  kemudian  dicarikan pemecahan atau solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Ciri sistem hukum salah satunya tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Tegasnya, antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain tidak boleh terjadi pertentangan. Hal ini didasarkan pada postulat non est certandum de regulis juris : tidak ada hukum yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Unsur hukum terdiri dari Pertama, legal structure atau struktur hukum. Kedua, legal substance atau substansi hukum dan ketiga adalah legal culture atau budaya hukum. Fungsi sistem hukum antara lain, Pertama, menyelesaikan sengketa dan, memberi hukuman bagi perilaku yang menyimpang. Kedua, pendorong perubahan  sosial  perilaku  manusia.  Ketiga  atau  yang  terakhir  adalah  sebagai  pencatatan  atau dokumentasi, ini penting ketika di kemudian hari terjadi sengketa.
Setidaknya ada empat sistem hukum di dunia antara lain, Civil Law System atau sistem hukum
8 John Gilissen & Frits Gorle, Op.Cit., hlm. 23-25 .
9 Sudika Mangku, Pengantar Ilmu Hukum (Klaten:Lakeisha, 2019)., hlm. 105.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
sipil atau sistem Eropa Kontinental. Menurut sejarahnya, sistem hukum Eropa Kontinental berasal dari hukum-hukum  Romawi.  Kodifikasi  atau  menyatukan  berbagai  aturan  hukum  dalam  suatu  kitab undang-undang  adalah  salah  satu  ciri  sistem  ini.  Kedua,  Common  Law  System  atau  Anglo  Saxon System  adalah  sebuah  hukum  pengadilan,  yang  di  dalam  pembentukannya,  proses  pengadilan memegang peranan yang besar. Ketiga, Islamic Law ialah aspek agama yang secara garis besar terdiri dari teologi sebagai dogma yang diyakini kebenarannya oleh yang beragama Islam dan Syariat yang berisi hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berisi perintah atau larangan. Keempat, Hukum Kebiasaan atau Adat merupakan hukum yang lahir dari tradisi yang hidup dalam masyarakat.
Membahas  Sistem  Hukum  dalam  Kajian  Pengatar  Ilmu  Hukum  sesungguhnya  sama  sekali tidak  mengulas  secara  detail  suatu  sistem  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  tertentu.  Melainkan hanya membahas secara umum terkait dengan sistem hukum yang ada di dunia atau secara ringkas dan universal. Karena sifat dari kajian PIH tidak mencakup sistem hukum pada suatu negara A ataupun B.

## SARAN
Acapkali saya menemukan beberapa literatur mulai dari artikel, jurnal bahkan beberapa buku yang  berkaitan  dengan  kajian  pengantar  ilmu  hukum  terkhusus  pada  bab  yang  membahas  Sistem Hukum, masih saja dijumpai ataupun mengulas salah satu macam dari sistem hukum yakni ‘Sistem Hukum Indonesia’ . Padahal, sebagaimana kita ketahui terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara  Pengantar  Ilmu  Hukum  (PIH)  dengan  Pengantar  Hukum  Indonesia  (PHI).  Letak  perbedaan tersebut yakni jika ditinjau dari Objek, PIH mempelajari hukum secara umum mulai dari pengertian pokok, disiplin hukum, dan asas-asasnya. Berbeda halnya dengan PHI yang objek kajiannya berfokus pada  hukum  positif  di  Indonesia  seperti  pidana,  perdata,  hukum  administrasi  negara,  HTN,  dsb. Perbedaan lainnya terletak pada sifatnya. Pada prinsipnya sifat PIH yakni universal, tak terikat ruang dan  waktu,  kemudian  membahas  pengetahuan  hukum  secara  umum  di  dunia.  Nah  sedangkan  PHI sifatnya terikat pada waktu tertentu dan cakupannya hanya di Indonesia saja.
Berpangkal dari semua itu, sudah sangat jelas sub materi tepatnya pada macam-macam Sistem Hukum seharusnya tidak berisi ‘Sistem Hukum Indonesia’. Karena pada dasarnya seperti apa  yang telah saya kemukakan diatas kajian dari PIH hanya membahas hukum  secara umum  di  dunia. Oleh sebab  itu  saya  berharap  kepada  siapapun  pembaca  artikel  saya  ini  terkhusus  rekan-rekan  para mahasiswa untuk tidak memasukkan sistem hukum Indonesia pada kajian PIH tepatnya pada sub bab Macam-Macam Sistem Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Dirdjosisworo, Soedjono. 2018. Pengantar Ilmu Hukum . Depok: PT Raja Grafindo Persada. Friedman, L.M. 2009. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media. Gilissen, John dan Gorle, Frits, 2009 , Sejarah Hukum ; Suatu Pengantar , Refika Aditama, Bandung. Mangku, D.G.S. 2019. Pengantar Ilmu Hukum . Klaten: Lakeisha. Marzuki, PM. 2017. Pengantar Ilmu Hukum . Dalam https://perpusupb.files.wordpress.com/2018/07/pengantar-ilmu-hukum. Diunduh 31
Desember 2021 .
Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A., 1993, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum , Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Phillips, O., Hood and Hudson, A.H., 1988, First Book of English Law , Sweet & Maxwell, London. Stein, Peter, 2007, Roman Law In European History , Cambridge University Press. Warjiyati, Sri. 2018. Memahami Dasar Ilmu Hukum . Dalam
https://core.ac.uk/download/pdf/304686433.  Diakses  1  Januari  2021Itasari,  E.  R.  (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. Ganesha Law Review , 1(1), 1-13.
Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Sea By Tanker Ship. Ganesha Law Review , 1(1), 14-26.
Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009
On Narcotics. Ganesha Law Review , 1(1), 27-40.
Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 41-54.
Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 55-67.
Adnyani,  N.  K.  S.,  Mandriani,  N.  N.,  &  Asrini,  N.  K.  P.  (2019).  Policy  Model  Of  Financial Responsibility  And  Measurement  Of  Bali  Women  Performance  In  Sekaa  Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). Ganesha Law Review , 1(1), 68-76.
Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia.
Ganesha Law Review , 1(1), 77-87.
Djatmiko,  A.,  &  Pudyastiwi,  E.  (2019).  The  Role  Of  Indonesian  Labor  Placement  And  Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). Ganesha Law Review , 1(2), 1-17.
Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of 2018 Concerning Handling Of Sea Was  In Order To Provide Protection And Preservation Of The Sea Environment For Indonesia. Ganesha Law Review , 1(2), 18-37.
Rusito,  R.,  &  Suwardi,  K.  (2019).  Development  Of  Death  Penalty  In  Indonesia  In  Human  Rights Perspective. Ganesha Law Review , 1(2), 38-54.
Sudarti, E., & Sahuri, L. (2019). The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals. Ganesha Law Review , 1(2), 55-64. Yuliantari, I. G. A. E. (2019). The Role Of Local Government In The Provision Of Budget Associated With The Development Of Integrated Waste Facility. Ganesha Law Review , 1(2), 65-72. Adnyani,  N. K. S. (2019). Status  Of Women After Dismissed From Mixed Marriage  In Bali's  Law Perspective. Ganesha Law Review , 1(2), 73-89.
Ardhya, S. N. (2019). Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. Ganesha Law Review , 1(2), 90-105.
Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ganesha Law Review , 1(2), 106-175.
Sudiatmaka, K., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2020). Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency. Ganesha Law Review , 2(1), 1-16.
Setiawan, K. O. (2020). Legality Of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention. Ganesha Law Review , 2(1), 17-28.
Sari,  I.  G.  A.  K.  P.  (2020).  Legal  Protection  For  Children  As  Performance  Of  Criminal  Action.
Ganesha Law Review , 2(1), 26-36.
Praba,  D.  A.  P.  U.  (2020).  De-Radicalization  And  Guidance  For  Criminal  Acts  Of  Terrorism  In Indonesia. Ganesha Law Review , 2(1), 37-43.
Brata,  D.  P.  (2020).  Comparison  Of  Settings  Regarding  The  Dead  Injection  Application  In  The Netherlands And Indonesian Countries. Ganesha Law Review , 2(1), 44-53.
Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). Ganesha Law Review , 2(1), 54-69.
Dewi, I. M. P. A. (2020). Persefektif In Human Trafficking Crime Law Number 39 Of 1999 On Human Rights Case Against Child Trafficking In Medan. Ganesha Law Review, 2(1), 70-76.
Purwendah, E. K. (2020). Sea Protection From Oil Pollution By Ship Tanker. Ganesha Law Review , 2(1), 77-89.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Gunawan,  I.  G.  N.  K.  H.  (2020).  Imposition  Of  Sanctions  Analysis  Of  Business  Crime  Criminal Abortion. Ganesha Law Review , 2(1), 90-95.
Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. Ganesha Law Review , 2(1), 96- 108.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng.
Ganesha Law Review , 2(2), 109-120.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2(2), 121-131.
Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos  (Indekos)  Bagi  Para  Pihak  Terkait  Perjanjian  Lisan  Di  Kota  Singaraja. Ganesha  Law Review , 2(2), 132-143.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2(2), 144-154.
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Peran  Mediasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2(2), 155-166.
Jaya, K. P., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung  Nomor  264k/Pdt.  Sus-Hki/2015)  Terhadap  Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. Ganesha Law Review , 2(2), 167-179.
Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). Ganesha Law Review , 2(2), 180-192.
Mu’alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2021). Use Of Village Fund Outside The Village Fund Priority  (Construction  Of  A  Village  Hall  In  Adipasir  Village,  Rakit  District  Banjarnegara Regency). Ganesha Law Review , 3(1), 1-10.
Sarga,  E.  A.  P.  (2021).  The  Authority  Of  The  Village  Consultative  Body  (BPD)  In  Preparing  The Village  Revenue  And  Expenditure  Budget  (Apbdes)  In  Gumelar  Village,  Gumelar  District, Banyumas Regency In 2020. Ganesha Law Review , 3(1), 11-24.
Fevtianinda,  S.,  Hartariningsih,  N.,  &  Djatmiko,  A.  (2021).  Procedures  For  Management  And Withdrawal Of Parking Payments With" Carcis" At The Edge Of The Public Road (Study On Implementation Of Regulation Of The Regent Of Banjarnegara Number 88 Of 2017 Concerning Implementation Guidelines For Management Of Parking. Ganesha Law Review , 3(1), 25-32.
Arifin, R., & Atika, T. R. (2021). Facebook Leaks: How Does Indonesian Law Regulate It?. Ganesha Law Review , 3(1), 33-42.
Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. Ganesha Law Review , 3(1), 43-55.
Saskarayani,  I.  A.  G.  M.,  &  Puspawati,  K.  K.  (2021).  Legal  Analysis  Of  Corruption  Cases  Social Assistance The Minister Of Social Responsibility Based On The Criminal Action Of Corruption And Its Impacts. Ganesha Law Review , 3(1), 56-67.
Gombo, P. D. (2021). Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid-19 Pandemic In

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Perspective Law And Ham. Ganesha Law Review , 3(1), 68-78.
Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. Ganesha Law Review , 3(2), 79-84.
Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. Ganesha Law Review , 3(2), 85-96.
Dwipayani,  D.  M.,  &  Fazriyah,  N.  (2021).  Perkara  Penolakan  Pembatalan  Merek  Terdaftar  Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. Ganesha Law Review , 3(2), 97-110.
Sastrawan, G. (2021).  Analisis Yuridis  Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi  Buku Ilmu Pengetahuan. Ganesha Law Review , 3(2), 111-124.
Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  Menurut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001. Ganesha Law Review , 3(2), 125-139.