## PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNDIP TERHADAP PROFIL KABINET KERJA JOKOWI

## Rina Martini

## Abstract
Success   or  failure  of  the  new  government  2014-2019   period,   one   of  which depends  on  how  the  performance  of  his  cabinet.   The  new  cabinet  period  2014-2019, is  a    cabinet    that  must  work  in  a  condition  where  people  are  getting  good  at  providing  an assessment of the cabinet. Student perceptions Fisip Undip Against Working Cabinet Jokowi stated  that  the  average  (50%)  the  performance  of  cabinet  work  in  politics,  law,  economics, and  foreign,  is  not  good.  Minister  of  most  preferred  is  Anis  Baswedan,  Minister  of  Culture, Primary  and  Secondary  Education.  And  most  preferred  is  Puan  Maharani.  Minister corresponding position with educational background is Anis Baswedan. While that does not fit  is  Puan  Maharani.  Looking  forward  to  the  Labour  cabinet  Jokowi  is:  free  Collusion, Corruption and Nepotism, avoiding politicization, and soon fulfill his campaign promises.
Keywoardss: student perception, profile cabinet, cabinet work

## A.  PENDAHULUAN
Era  demokratisasi  seperti  saat  ini menuntut  pemerintah  untuk  menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber  daya,  baik  alam  maupun manusia, meningkatkan  kualitas  pelayanan  umum, dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan  dan  menciptakan  ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pemimpin  yang  memiliki  kapabilitas  dan kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintahan. Kapabilitas  tersebut  dapat  diatributkan dengan  pendidikan,  masa  kerja,  umur  dan pengalaman.  Dengan  tingkat  pendidikan yang tinggi, latar belakang pendidikan yang sesuai, umur yang matang, dan pengalaman  kerja  yang  cukup  akan  dapat lebih  membuka  wawasan  eksekutif  untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi  dan  mampu  menciptakan  inovasi hingga  dapat  mencapai  kinerja  pemerintah yang optimal.
Dalam  sebuah  organisasi,  berhasil atau tidaknya organisasi itu tergantung dari beberapa faktor, diantaranya adalah pemimpin,  anggota,  dan situasi lingkungan organisasi.  Dalam  hal  ini  organisasi  yang dimaksud adalah pemerintah, yaitu pemerintah  Republik  Indonesia.  Secara umum, yang dimaksud dengan Pemerintah adalah  Presiden  beserta  kabinetnya,  yang kemudian  dikenal  dengan  istilah  lembaga
Eksekutif.  Oleh  karena  itu  yang  dimaksud pemimpin  organisasi  adalah  Presiden,  dan yang  dimaksud  anggota  adalah  para menteri  yang  masuk  dalam  susunan Kabinetnya.
Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa berhasil  atau  tidaknya  Pemerintah  baru periode
2014-2019
di bawah kepemimpinan  Jokowi,  salah  satunya tergantung dari bagaimana kinerja kabinetnya.  Kabinet  baru  periode  2014- 2019,  adalah  kabinet  yang  harus  bekerja pada  suatu  kondisi  dimana  masyarakat sudah  semakin  pandai  dalam  memberikan penilaian terhadap kabinet tersebut.
Presiden Jokowi pada saat kampanye  terkenal  dengan  program  kerja yang akan dilaksanakan ketika dia menjabat,  yaitu  Program  Nawacita.  Berikut adalah  sembilan  program  Nawacita  yang disarikan dari situs www.kpu.go.id :
1.  Menghadirkan  kembali  negara  untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan  rasa  aman  pada  seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas  aktif,  keamanan  nasional  yang terpercaya dan pembangunan pertahanan  negara  Tri  Matra  terpadu yang  dilandasi  kepentingan  nasional dan  memperkuat  jati  diri  sebagai negara maritim.
2.  Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan  yang  bersih,  efektif,
demokratis,  dan  terpercaya,  dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan  kepercayaan  publik  pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui  reformasi  sistem  kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3.  Membangun  Indonesia  dari  pinggiran dengan  memperkuat  daerah-daerah dan  desa  dalam  kerangka  negara kesatuan.
4.  Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5.  Meningkatkan  kualitas  hidup  manusia Indonesia  melalui  peningkatan  kualitas pendidikan dan pelatihan dengan
program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dengan  program  "Indonesia  Kerja"  dan "Indonesia Sejahtera"
dengan mendorong land  reform dan  program kepemilikan  tanah  seluas  9  hektar, program  rumah  kampung  deret  atau rumah  susun  murah  yang  disubsidi serta  jaminan  sosial  untuk  rakyat  di tahun 2019.
6.  Meningkatkan  produktivitas  rakyat  dan daya  saing  di  pasar  internasional sehingga  bangsa  Indonesia  bisa  maju dan  bangkit  bersama  bangsa-bangsa Asia lainnya.
7.  Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan  menggerakkan  sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8.  Melakukan  revolusi  karakter  bangsa melalui  kebijakan  penataan  kembali kurikulum  pendidikan  nasional  dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,  yang  menempatkan secara  proporsional  aspek  pendidikan,
seperti pengajaran
sejarah pembentukan bangsa,
nilai-nilai patriotisme  dan  cinta  Tanah  Air,
semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan
Indonesia.
9.  Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat  restorasi  sosial  Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan
ruang-ruang dialog antarwarga.
Dengan sembilan program tersebut, tentunya  dibutuhkan  sebuah  organisasi kabinet  yang  mumpumi,  pekerja  keras, penuh inovasi, dan peduli terhadap persoalan-persoalan bangsa. Seperti motto presiden  Jokowi  yaitu  “kerja,  kerja,  dan kerja”.  Di  bawah,  rakyat  sudah  menunggu dengan tidak sabar akan hasil dari program Nawacita tersebut.
Tetapi bagaimana faktanya? Apakah  anggota  Kabinet  Kerja  Jokowi  ini sudah mampu memenuhi tuntutan masyarakat  tersebut?  Apakah  orang-orang yang  ditunjuk  untuk  menjadi  anggota Kabinet  sudah  sesuai  dengan  posisi  yang dia tempati? Bagaimana persepsi masyarakat atas profil mereka?
Ada  beberapa  kelompok  dalam masyarakat  yang  mampu  memberikan penilaian  atas  profil  Kabinet  Kerja    Jokowi ini, diantaranya kelompok petani, kelompok pedagang,  kelompok  pengusaha,  kaum professional, kelompok pelajar, dan mahasiswa. Penelitian ini memilih mahasiswa,  dan  lebih  khusus  lagi  adalah mahasiswa  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik,  karena  kelompok  mahasiswa  ini diasumsikan merupakan kelompok masyarakat yang telah memperoleh pendidikan  politik  yang  memadai  sehingga diharapkan  mampu  memberikan  penilaian yang rasional dan objektif.
Berdasar pada latar belakang pemikiran  yang  sudah  diuraiakan  di  atas, maka  penelitian  ini  berusaha  menjawab pertanyaan  berikut:  Bagaimana  persepsi mahasiswa FISIP UNDIP Semarang terhadap  profil  Kabinet  Kerja  Jokowi  ? Untuk  mengetahui  persepsi  mahasiswa FISIP  UNDIP  Semarang  terhadap  profil Kabinet  Kerja  Jokowi,  dimulai  dengan pembahasan  tentang:  Apa  itu  persepsi? Dalam  kajian  ilmu  psikologi  dikenal  istilah persepsi. Persepsi merupakan proses akhir dar  pengamatan  yang  diawali  oleh  proses pengindraan,  yaitu  proses  diterimanya stimulus  oleh  alat  indra,  kemudian  ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian  individu  menyadari  tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti  tentang  lingkungan  yang  ada  di sekitarnya maupun tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang  hal  yang  ada  dalam  diri  individu
yang  bersangkutan.  Jadi,  persepsi  dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui panca indra yang didahului  oleh  perhatian  sehingga  individu mampu  mengetahui,  mengartikan,  dan menghayati  tentang  hal  yang  diamati,  baik yang  ada  di  luar  maupun  di  dalam  diri individu.
Persepsi  seseorang  dipengaruhi beberapa  faktor  diantaranya  pengalaman, proses belajar, wawasan serta pengetahuan  individu.  Faktor  pengalaman dan  proses  belajar  akan  memberi  bentuk terhadap  apa  yang  dilihat,  didengar  dan dirasakan, sementara wawasan dan pengetahuan  individu  akan  memberikan arti terhadap obyek psikologis.
Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa faktor-faktor  yang mempengaruhi persepsi ada  3  (tiga)  yaitu:  1)  Pelaku,  Penafsiran tehadap  sesuatu  sangat  dipengaruhi  oleh karakteristik  pribadi  dan  pelaku  persepsi individu  itu.  Diantara  karakteristik  pribadi yang relevan yang mempengaruhi persepsi adalah:  sikap,  motif,  kepentingan,  minat, pengalaman  masa  lalu  dan  pengalaman (ekspektasi);  2)  Target  atau  Obyek, Karakteristik  target  yang  diamati  akan mempengaruhi  apa  yang  dipersepsikan;  3) Situasi,  Situasi  menyangkut  bagaimana kita  melihat  obyek  atau  peristiwa.  Situasi bisa  dibedakan  situasi  internal  dan  situasi eksternal.
Untuk memperlancar kinerjanya Jokowi  memilih  orang-orang  di  kabinetnya bersih  dari  masalah  hukum.  Berikut  nama- nama mereka : Sekretaris Negara, Pratikno; Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago; Menteri Kemaritiman, Indroyono Soesilo;  Menteri  Perhubungan,  Ignatius Jonan;  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan, Susi  Pudjiastuti;  Menteri  Pariwisata,  M Yahya;  Menteri  ESDM,  Sudirman  Said; Menteri  Koordinator  Politik  Hukum  dan Keamanan,  Tedjo  Edy  Purdjianto;  Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo; Menteri Luar Negeri,  Retno  Lestari  Priansari  Marsudi; Menteri  Pertahanan,  Ryamizard  Ryacudu; Menteri  Hukum  dan  HAM,  Yasonna  H Laoly; Menteri Komunikasi dan Informatikan, Rudiantara; Menteri PAN dan Reformasi  Birokrasi,  Yuddy  Crisnandi, Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil; Menteri Keuangan, Bambang Sumantri  Brodjonegoro,  Menteri  BUMN,
Rini  M  Soemarno;  Menteri  Koperasi  dan UMKM,  AA  Ngurah  Puspayoga;  Menteri Perindustrian, Saleh Husin; Menteri Perdagangan,  Rahmat  Gobel;  Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Ketenagakerjaan,  Hanif  Dakhiri,  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rayat, Basuki  Hadimuljono;  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaja; Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang,  Ferry  Musyidan Baldan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; Menteri  Agama,  Lukman  Hakim  Saifuddin; Menteri  Kesehatan,  Nila  F  Moeloek; Menteri  Sosial,  Khofifah  Indra  Parawansa; Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, Anies Baswedan;  Menteri  Ristek  dan  Dikti,  M Nasi; Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrawi;  Menteri  PDT  dan  Transmigrasi, Marwan Jafar.
Faktor-faktor  penentu  pencapaian prestasi  kerja  atau  kinerja  individu  dalam organisasi  menurut  A.A.  Anwar  Prabu Mangkunegara (2005:16-17) adalah sebagai berikut:
1.  Faktor Individu
Secara  psikologis,  individu  yang normal  adalah  individu  yang  memiliki integritas  yang  tinggi  antara  fungsi  psikis (rohani)  dan  fisiknya  (jasmaniah).  Dengan adanya  integritas  yang  tinggi  antara  fungsi psikis  dan  fisik,  maka  individu  tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakanmodal utama  individu  manusia  untu  mampu mengelola  dan  mendayagunakan  potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.
2.  Faktor Lingkungan Organisasi
Faktor  lingkungan  kerja  organisasi sangat  menunjang  bagi  individu  dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi  yang  dimaksud  antara  lain uraian  jabatan  yang  jelas,  autoritas  yang memadai,  target  kerja  yang  menantang, pola  komunikasi  kerja  efektif,  hubungan kerja  harmonis,  iklim  kerja  respek  dan dinamis,  peluang  berkarier  dan  fasilitas kerja yang relatif memadai.
Dari kedua faktor di atas, menunjukkan  bahwa  keberhasilan  suatu organisasi  yang utama akan  dipengaruhi oleh  faktor  individu.  Artinya,  individu  yang mampu  dalam  memimpin  organisasi  yang menjadi  bagiannya.  Mampu  disini  bisa berarti  banyak  hal,  diantaranya  mampu karena apa yang menjadi bidang pekerjannya  sesuai  dengan  keahlian  yang dimilikinya.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kuantitatif.  Dengan  penelitian deskriptif  kuantitatif  diharapkan  dapat digambarkan  sejelas-jelasnya  tentang  apa yang  diperoleh  di  lapangan.  Data  yang diperlukan  bagi  penelitian  ini  dikumpulkan dengan  menggunakan  teknik  :  Kuesioner, Wawancara, dan Dokumentasi. Responden dalam  penelitian  ini  adalah  mahasiswa Fisip  Undip  angkatan  2012  sebanyak  100 orang  dari  semua  jurusan,  yaitu  Jurusan
Pemerintahan, Jurusan Administrasi Publik,  Jurusan  Administrasi  Bisnis,  dan Jurusan  Komunikasi  serta  dari  Program Studi  Hubungan  Internasional.  Diambil angkatan  2012  dengan  asumsi  mereka sudah  memperoleh  materi  perkuliahan yang cukup sehingga mempunyai pemahaman  lebih  baik  tentang  kinerja sebuah  Kabinet,  terutama  Kabinet  Kerja periode  2014-2019.  Dan  jumlah  100  orang ini dianggap sudah mewakili dari keseluruhan mahasiswa Fisip Undip. Analisis  data  yang  digunakan  melalui pendekatan  kuantitatif  sekaligus  kualitatif, yaitu melakukan identifikasi jawaban responden, mengkategorikannya, dan kemudian  menjawab  masalah  dengan melakukan pendalaman
secara
menyeluruh  untuk  obyek  yang  diteliti  guna menghasilkan  kesimpulan  yang  bersifat menyeluruh.

## B.  PEMBAHASAN
Distribusi  jawaban  responden  dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Jawaban Responden untuk Pengetahuan tentang Susunan Kabinet Kerja Jokowi Distribusi jawaban Jumlah responden Prosentase (%) Sangat tahu 1 1 Tahu 54 54 Kurang tahu 39 39 Tidak tahu 6 6 Jumlah 100 100 Sumber : Kuesioner Nomor 1
Dari table 4.1 di atas terlihat bahwa hanya  1  orang  (1%)  yang  menjawab sangat  tahu  untuk  pengetahuan  tentang susunan  Kabinet  Kerja  Jokowi.  Sebanyak 54  orang  (54%)  tahu  tentang  susunan Kabinet  Kerja  Jokowi.  Sementara  itu  ada
39  orang  (39%)  yang  menjawab  kurang tahu,  sedangkan  mahasiswa  yang  sama sekali  tidak  tahu  tentang  Kabinet  Kerja Jokowi  adalah  6  orang  (6%).  Jadi mayoritas mahasiswa Fisip Undip mengetahui susunan Kabinet Kerja Jokowi. Tabel 4.2 Jawaban Responden untuk Sumber Informasi Distribusi jawaban Jumlah responden Prosentase (%) Media massa cetak /elektronik 80 80 Media sosial 14 14 Keluarga/teman 2 2 Tidak ada 4 4 Jumlah 100 100
Sumber : Kuesioner Nomor 2
Tabel  4.2  menunjukkan  bahwa sumber  informasi  yang  digunakan  untuk memberikan pengetahuan tentang Kabinaet  Kerja  Jokowi  sebanyak  80  orang (80%) menjawab berasal dari media masaa cetak  maupun  elektronik.  Sebanyak  14 orang  (14%)  sumber  informasinya  berasal dari  media  sosial  (medsos).  Sebanyak  2 orang  (2%)  menjawab  dari  keluarga  atau
teman. Sedangkan 4 orang (4%) tidak ada sumber informasi yang memberikan pengetahuan tentang Kabinet Kerja Jokowi, sehingga mereka tidak mengetahuinya. Dengan demikian mayoritas
responden memperoleh informasi tentang Kabinet Kerja Jokowi dari media massa cetak atau elektronik (80%). Tabel 4.3 Jawaban Responden untuk Jumlah Menteri yang Dikenal Distribusi jawaban Jumlah responden Prosentase (%) Semua menteri 2 2 21-30 menteri 3 3 10-20 menteri 27 27 Kurang dari 10 menteri 68 68 Jumlah 100 100 Sumber : Kuesioner Nomor 3
Tabel  4.3  menunjukkan  bahwa hanya  ada  2  orang  responden  (2%)  yang mengenal  semua  menteri.  Sebanyak  3 orang  (3%)  mengenal  sekitar  21-30  orang menteri.  Sementara  itu  ada  sebanyak  27 orang  responden  (27%)  yang  mengenal
10-20 orang menteri. Sedangkan sebanyak 68  orang  responden  (68%)  mengenal hanya kurang dari 10 menteri saja. Dengan demikian, mayoritas respoden hanya mengenal  kurang  dari  10  menteri  saja (68%).
Tabel 4.4 Jawaban Responden untuk Pengetahuan tentang Latar Belakang Pendidikan Menteri Distribusi jawaban Jumlah responden Prosentase (%) Semua menteri tahu 1 1 21-30 menteri 5 5 20-30 menteri 10 10 Kurang dari 10 menteri 84 84 Jumlah 100 100 Sumber : Kuesioner Nomor 6
Tabel  4.4  menunjukkan  bahwa hanya 1 orang (1%) yang mengetahui latar belakang pendidikan semua menteri. Sebanyak  5  orang  (5%)  mengetahui  latar belakang pendidikan 21-30 menteri.
Sebanyak 10 orang (10%) yang
mengetahui  latar  belakang  pendidikan  20-
30 menteri. Dan 84 orang (84%) mengetahui  latar  belakang  pendidikan kurang  dari  10  menteri.  Dengan  demikian mayoritas  responden  hanya  mengetahui latar  belakang  pendidikan  kurang  dari  10 menteri (84%).
Tabel 4.5 Jawaban Responden untuk Kinerja Kabinet Secara Umum Distribusi jawaban Jumlah responden Prosentase (%) Sangat baik 1 1 Baik 29 29 Kurang baik 55 55 Tidak baik 15 15 Jumlah 100 100
Sumber : Kuesioner Nomor 9
Tabel  4.5  menunjukkan  bahwa sebanyak  1  orang  (1%)  yang  menyatakan kinerja  Kabinet  Kerja  Jokowi  sangat  baik. Sebanyak  29  orang  (29%)  menjawab kinerja
Kabinet Kerja Jokowibaik. Sebanyak  55  orang  (55%)  menyatakan
kinerja  Kabinet  Kerja  Jokowi  kurang  baik. Dan  15  orang  (15%)  menyatakan  tidak baik. Dengan demikian mayoritas responden  menilai  kinerja  Kabinet  Kerja Jokowi secara umum kurang baik (55%). Tabel 4.6 Jawaban Responden untuk Penilaian Mahasiswa terhadap Kinerja Menteri Bidang Hukum Distribusi jawaban Jumlah responden Prosentase (%) Sangat baik 3 3 Baik 19 19 Kurang baik 48 48 Tidak baik 30 30 Jumlah 100 100 Sumber : Kuesioner Nomor 10
Tabel  4.6  menunjukkan  bahwa  3 orang  (3%)  responden  menilai  bahwa kinerja  menteri  bidang  hukum  adalah sangat  baik.  Sebanyak  19  orang  (19%) menjawab  kinerja  menteri  bidang  hukum baik.
Sebanyak 48 orang (48%)
menyatakan kurang baik. Dan sebanyak 30 orang  (30%)  menyatakan  bahwa  kinerja menteri  bidang  hukum  tidak  baik.  Dengan demikian  mayoritas  responden  menilai bahwa  kinerja  menteri  bidang  hukum kurang baik (48%).
Tabel 4.7 Jawaban Responden untuk Penilaian Mahasiswa terhadap Kinerja Menteri Bidang Politik Distribusi jawaban Jumlah responden Prosentase (%) Sangat baik 1 1 Baik 15 15 Kurang baik 52 52 Tidak baik 32 32 Jumlah 100 100 Sumber : Kuesioner Nomor 11
Tabel 4.7 menunjukkan hasil bahwa ada  sebanyak  1  orang  (1%)  responden yang menilai bahwa kinerja menteri bidang politik  adalah  sangat  baik.  Sebanyak  15 (15%)  orang menjawab  baik.  Sebanyak  52 orang  (52%)  menyatakan  bahwa  kinerja menteri  bidang  politik  kurang  baik.  Serta
ada  sebanyak  32  orang  (32%)  responden yang  menyatakan  bahwa  kinerja  menteri bidang politik kurang baik. Dengan demikian
mayoritas responden
menyatakan  bahwa  kinerja  menteri  bidang politik kurang baik (52%). Tabel 4.8 Jawaban Responden untuk Penilaian Mahasiswa terhadap Kinerja Menteri Bidang Kesejahteraan Sosial Distribusi jawaban Jumlah responden Prosentase (%) Sangat baik 0 0 Baik 28 28 Kurang baik 54 54 Tidak baik 18 18 Jumlah 100 100
Sumber : Kuesioner Nomor 12
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa tidak ada  satupun  responden  yang  menilai bahwa kinerja menteri bidang kesejahteraan  sosial  sangat  baik.  Tetapi ada  sebanyak  28  orang  responden  yang menyatakan  bahwa  kinerja  menteri  bidang kesejahteraan soail, baik. Dan ada sebanyak 54 orang responden (54%) yang
menyatakan  kurang  baik.  Sementara  itu ada  18  orang  respoden  (18%)  yang menyatakan  bahwa  kinerja  menteri  bidang kesejahteraan  sosial  tidak  baik.  Dengan demikian mayoritas responden menyatakan  bahwa  kinerja  menteri  bidang kesejahteraan sosial kurang baik. Tabel 4.9 Jawaban Responden untuk Penilaian Mahasiswa terhadap Kinerja Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Distribusi jawaban Jumlah responden Prosentase (%) Sangat baik 3 3 Baik 46 46 Kurang baik 42 42 Tidak baik 9 9 Jumlah 100 100 Sumber : Kuesioner Nomor 13
Tabel  4.9  di  atas  menunjukkan bahwa  ada  sebanyak  3  orang  responden (3%)  yang  menyatakan  bahwa  kinerja menteri  bidang  hubungan  luar  negeri sangat  baik.  Ada  sebanyak  46  orang responden (46%) yang menyatakan bahwa kinerja  menteri  bidang  hubungan  luar negeri  baik.  Dan  ada  sebanyak  42  orang
yang  menyatakan  bahwa  kinerja  menteri bidang  hubungan  luar  negeri  kurang  baik. Sementara  itu  ada  sebanyak  9  orang responden  (9%)  menyatakan  tidak  baik. Dengan  demikian,  mayoritas  responden menyatakan  bahwa  kinerja  menteri  bidang hubungan luar negeri baik.
Tabel 4.10 Jawaban Responden untuk Prediksi Apakah Kabinet Kerja Jokowi Bisa Bekerja Secara Maksimal Distribusi jawaban Jumlah responden Prosentase (%) Sangat mampu 4 4 Mampu 61 61 Kurang mampu 31 31 Tidak mampu 4 4 Jumlah 100 100 Sumber : Kuesioner Nomor 14
Tabel  4.10  di  atas  menunjukkan bahwa  ada  sebanyak  4  orang  responden (4%)  yang  menyatakan  bahwa  kabinet Kerja  Jokowi  akan  sangat  mampu  bekerja secara  maksimal.  Ada  sebanyak  61  orang responden (61%) yang menyatakan bahwa kabinet  Kerja  Jokowi  akan  mampu  bekerja secara  maksimal.  Sementara  itu  ada sebanyak 31 orang responden (31%) yang menyatakan  bahwa  kabinet  Kerja  Jokowi akan  kurang  mampu  bekerja  secara maksimal.  Dan  ada  sebanyak  4  orang responden  (4%)  yang  menyatakan  bahwa kabinet  Kerja  Jokowi  akan  tidak  mampu
bekerja secara maksimal.
Dengan
demikian mayoritas responden menyatakan  bahwa  kabinet  Kerja  Jokowi akan mampu bekerja secara maksimal.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dipaparkan  secara  jelas  di  atas,  ada beberapa catatan yang dibuat, yaitu :
1.  Mayoritas responden, sebanyak 54%mengetahui susunan Kabinet Kerja Jokowi.  Meskipun  ada  sebanyak  39% yang kurang tahu atas susunan Kabinet kerja  Jokowi.  Hal  ini  dikarenakan adanya  informasi  dari  media  massa, baik cetak maupun
elektronik.Menjelang  Presiden  Jokowi akan mengumumkan susunan kabinetnya,rasa penasaran dari masyarakat  tentang  siapa  saja  yang akan menduduki jabatan sebagai menteri,menjadikan media massa
sebagai  alat  informasi  yang  paling ditunggu-tunggu  masyarakat.  Sehingga media  massa  benar-benar  menjadi idola masyarakat. Meskipun ada
sebagian  lagi  masyarakat  yang  hanya memperhatikan  susunan  kabinet  itu secara sekilas saja. 2.  Mayoritas responden, 80%,
memperoleh  informasi  tentang  Kabinet Kerja  Jokowi  dari  media  massa  cetak atau  elektronik  dan  setelahnya,  14% memperoleh  informasi  tentang  Kabinet Kerja Jokowi dari media sosial.
Saat  ini  adalah  era  informasi  dan komunikasi,  tidak  terbatas  oleh  jarak dan waktu. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun akan dengan mudah memperoleh informasi dan bisa berkomunikasi.  Pilihan  akan  jenis  atau alat  untuk  memperoleh  informasi  dan berkomunikasi  sangat  tergantung  dari individu yang bersangkutan. Bisa melalui  media  massa  cetak  (koran, majalah, tabloid), media massa elektronik  (televisi,  radio),  dan  media sosial (internet dengan berbagai variasinya).
3.  Mayoritas respoden, 68%, hanya mengenal  kurang  dari  10  menteri  saja. Dan  27%  lainnya  mengenal  20-30 menteri.
Hal ini sebenarnya menjadi keprihatinan  kita,  sebab  mahasiswa tidak mengetahui menteri-menteri secara  keseluruhan,  terutama,  kaitan antara tingkat pendidikan, pengalaman, dan  posisi  jabatannya.  Sehingga  akan muncul  sikap  kritis  dari  mahasiswa apabila  menemukan  ketidaksinkronan antara  latar  belakang  dengan  posisi yang  dijabatnya.  Tetapi  kita  bisa maklum karena mahasiswa/masyarakat hanya  mengenal  dan  memahami  para menteri  hanya  dari  berita-berita  atau gosip-gosip  yang  muncul  di  media massa.  Era  keterbukaan  sekarang memungkinkan masyarakat luas memperoleh  informasi  yang  nyata, yang bisa diakses secara mudah. Oleh
karena  itu  tergantung  dari  media massanya. Jika yang diberitakan hanya menteri  itu-itu  saja, maka  itu  pula  yang akan dikenal oleh masyarakat/mahasiswa, sedangkan yang lain tidak akan digubris.
4.  Mayoritas  responden,  84%,  hanya mengetahui  latar  belakang  pendidikan kurang dari 10 menteri. Dan hanya 10% responden yang  mengetahui latar belakang pendidikan dari 20-30 menteri.
Hal ini berkaitan dengan poin c di atas.
Informasi tentang latar belakang pendidikan para menteri, sangat tergantung  dari  media  massa  yang memuatnya.  Biasanya  orang  akan mengingat menteri-menteri yang berkaitan  dengan  kehidupan  mereka sehari-hari. Misalnya yang paling sering diingat  adalah  Menteri  Pendidikan Nasional,  Menteri  Keuangan,  Menteri pemuda  &  Olah  Raga,  dan  Menteri perekonomian.  Oleh  karena  itu  sangat beralasan kalau mahasiswa tidak begitu  memperhatikan  latar  belakang pendidikan para menteri.
5.  Mayoritas  responden,  55%,  menilai kinerja  Kabinet  Kerja  Jokowi  secara umum  kurang  baik.  Dan  29%  menilai kinerja  Kabinet  Kerja  Jokowi  secara umum baik.
Seperti kita ketahui bahwa kabinet kerja Jokowi ini dibentuk pada saat masyarakat  haus  akan  figur  pemimpin yang mumpuni, bersih,
dan berkompeten.  Oleh  karena  itu  tidak berlebihan kiranya jika harapan masyarakat  begitu  besar  agar  segera memperoleh  perbaikan  dalam  semua sendi kehidupannya. Akan tetapi ternyata harapan masyarakat itu tinggal harapan saja. Begitupun dengan mahasiswa.  Mereka  merasa  bahwa kabinet  ini  kurang  tangkas  dalam bekerja,  terlalu  mengejar  pencitraan, takut dipecat. Apalagi di bawah tekanan bahwa  kalau  tidak  membuat  kemajuan maka  akan  direshuflle.  Terlebih  lagi intervensi  partai  pendukung  Jokowi juga  sangat  kental  kepentingan  politis, karena menteri di era Jokowi juga sama saja,  bagi-bagi  kursi  dengan  partai politik. Maka lengkaplah faktor penghambat  kinerja itu. Sehingga
menteripun kebingungan untuk
bertindak. Maka hasilnya adalah kinerja yang  kurang  memuaskan  mahasiswa karena  dinilai  kurang  baik  di  dalam bekerja. Terkesan masing-masing kementerian  berjalan  sendiri-sendiri, kurang  koordinasi  dan  komunikasi berjalan  di  berbagai  arah.  Sering bersinggungan  dengan  kepentingan- kepentingan di luar kabinet.
6.  Mayoritas  responden,  48%,  menilai bahwa  kinerja  menteri  bidang  hukum kurang  baik.  Dan  30%  responden menyatakan  bahwa  kinerja  menteri bidang hukum tidak baik.
Hal  ini  jelas  berkaitan  dengan  banyak kasus  yang  simpang  siur.  Menteri Hukum  dan  HAM  telah  melakukan manuver  yang  membuat  kita  merasa prihatin. Keputusan
Menkumham tentang  perselisihan  di  Partai  Golkar dan PPP, remisi hukuman kepada para koruptor, adalah hanya segelintir kasus yang mengecewakan masyarakat
banyak. Oleh karena itu mahasiswapun juga punya persepsi yang sama, bahwa kinerja menteri bidang hukum kurang/tidak  baik.  Karena  hukum  tidak adil,  kurang  ditegakkan  dan  menyakiti rasa  keadilan  masyarakat.  Hukum dirasa masih tumpul ke atas, dan hanya tajam ke bawah.
7.  Mayoritas responden, 52%, menyatakan  bahwa  kinerja  menteri bidang politik kurang baik. Dan sebanyak  29%  menyatakan  bahwa kinerja menteri bidang politik tidak baik.
Hal ini jelas menjadi sorotan
masyarakat banyak, termasuk mahasiswa.  Ontran-ontran  politik  terus terjadi. Semua berpangkal pada
kepentingan politik sesaat. Kepentingan itu ada di berbagai hubungan lembaga, baik hubungan antara lembaga eksekutif  dan  legislatif,  maupun  di dalam  lembaga  eksekutif  itu  sendiri.
Partai  pendukungpun  ikut-ikutan  bikin kisruh.  Mulai  dari  pencalonan  Budi Gunawan  sebagai  Kapolri  padahal sudah  diperingatkan  oleh  KPK  tentang track  record nya  yang  tidak  bersih, sampai pada  ketidakpuasan jatah menteri  dari  PDIP.  Ditambah  lagi dengan  kenaikan  harga  BBM,  yang sebelumnya berjanji untuk tidak
menaikkannya. Semua membuat kinerja  Kabinet  ini  tidak  maksimal. Semua  kerja  yang  telah  mereka lakukan  dinilai  hanya  untuk  pencitraan belaka.
8.  Mayoritas responden, 54%,menyatakan bahwa kinerja menteri bidang
kesejahteraan  sosial  kurang  baik.  Dan sebanyak  18%  responden  menyatakan bahwa kinerja menteri bidang kesejahteraan  sosial  tidak  baik.  Tetapi ada  28%  responden  yang  menyatakan bahwa kinerja menteri bidang kesejahteraan sosial baik.
Bidang  kesejahteraan  sosial  sangat berkaitan  dengan  masyarakat  kelas bawah.  Ketika  kebijakan  yang  diambil oleh  kabinet  ini  tidak  pro  rakyat,  maka jelas kesejahteraan sosial hanya
menjadi angan-angan belaka. Menaikkan harga BBM, adalah kebijakan  yang  meskipun  dikatakan sebagai  kebijakan  yang  rasional,  tetapi tidak  rasional  bagi  masyarakat  miskin. Karena  dampak  dari  kenaikan  harga BBM itu sangat luas, terutama daya beli masyarakat  yang  semakin  menurun. Sehingga  wajar  jika  mahasiswapun emmpunyai  penilaian  bahwa  kinerja menteri  bidang  kesejahteraan  sosial kurang baik.
9.  Mayoritas responden, 46%,menyatakan bahwa kinerja menteri bidang hubungan luar negeri baik.
Berbeda  dengan  bidang-bidang  lain, hubungan  luar  negeri  dinilai  oleh responden sebagai satu-satunya bidang  yang  sudah  berjalan  baik.  Hal ini  karena  beberapa  kasus  yang menimpa TKI dan TKW bisa diselesaikan  dengan  baik,  meskipun ada  juga  yang  tidak.  Dan  hubungan dengan  negara  lainpun  tetap  baik-baik saja,  meskipun  dengan  hukuman  mati diterpkan  negara  Indeonsia  sempat membuat  marah  beberapa  negara tetangga.
10. Mayoritas responden, 61%,menyatakan bahwa  kabinet  Kerja  Jokowi  akan mampu bekerja secara maksimal.
Meskipun mayoritas responden menyatakan  bahwa  kinerja  kabinet  Kerja Jokowi  kurang  baik,  tetapi  meraka  yakin bahwa  sebenarnya  para  menteri  itu  akan mampu  untuk  bekerja  secara  maksimal.
Tetapi penilaian itu disertai dengan banyak persyaratan diantaranya:
berhenti
membuat  pencitraan,  segera  tepati  janji-
janji  kampanye,  hindari  politisasi  kabinet, berani, tegas, jangan mau diintervensi oleh siapaun, dan sebagainya.

## C.  PENUTUP

## C.1.  Simpulan
Kesimpulan  yang  bisa  ditarik  dari penelitian  yang  telah  dilakukan  adalah sebagai berikut :
1.  Mayoritas  responden,  sebanyak  54% mengetahui  susunan  Kabinet  Kerja Jokowi;  sebanyak  80%  responden memperoleh informasi dari media
massa  cetak  atau  elektronik;  mayoritas respoden 68% hanya mengenal kurang dari 10 menteri saja; mayoritas responden  84%  hanya  mengetahui latar  belakang  pendidikan  kurang  dari 10  menteri;  mayoritas  responden  55% menilai  kinerja  Kabinet  Kerja  Jokowi secara  umum  kurang  baik;  mayoritas responden, 48%, menilai bahwa kinerja menteri  bidang  hukum  kurang  baik;
mayoritas responden, 52%, menyatakan  bahwa  kinerja  menteri bidang  politik  kurang  baik,  mayoritas responden,  54%,  menyatakan  bahwa kinerja  menteri  bidang  kesejahteraan sosial kurang baik; mayoritas responden,  46%,  menyatakan  bahwa kinerja  menteri  bidang  hubungan  luar negeri  baik;  dan  mayoritas  responden, 61%, menyatakan bahwa kabinet Kerja Jokowi  akan  mampu  bekerja  secara maksimal. Artinya, meskipun responden menilai bahwa kinerja
Kabinet  Kerja  Jokowi  kurang  baik,  tapi mereka  menyatakan  kabinet  ini  akan mampu  bekerja  maksimal  pada  masa yang akan dating;
2.  Sedangkan menteri yang paling disukai adalah Anis Baswedan, Menteri Kebudayaan,  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  karena  memang  berasal dari dunia pendidikan;
3.  Yang  paling  tidak  disukai  adalah  Puan Maharani  karena  dinilai  hanya  titipan Megawati;
4.  Dan  menteri  yang  sesuai  posisinya dengan  latar  belakang  pendidikannya adalah  Anis  Baswedan  karena  dinilai sebagai  penggagas  program  Indonesia Mengajar. Sedangkan yang tidak sesuai  adalah  Puan  Maharani  karena sampai sekarang belum jelas kerjanya;
5.  Harapan  ke  depan  terhadap  kabinet Kerja  Jokowi  adalah  :  bebas  KKN, menghindari  politisasi,  dan  segera menepati janji-janji kampanyenya.

## C.2.  Saran
Saran  yang  bisa  disampaikan  dari hasil penelitian ini adalah :
1.  Agar  Kabinet  Kerja  yang  merupakan harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, segera bekerja untuk menepati  janji-janji  kampanye  program nawacita nya presiden Jokowi;
2.  Meningkatkan koordinasi antar lembaga  negara  agar  tidak  muncul “kegaduhan  politik”  yang  jelas  akan mempengaruhi  ritme  kerja  dari  kabinet tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Purwanto,  Erwan  (Ed).  2005. Birokrasi  dalam  Sistem  Politik  Semi  Parlementer. Yogyakarta: Gava Media.
Dwiyanto,  Agus.  2005. Mewujudkan  Good  Governance  melalui  Pelayanan  Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Frederickson, H., George. 1984. Administrasi Negara Baru. Jakarta:LP3ES. Gaspersz,  Vincent.  1997. Manajemen  Kualitas  (Penerapan  Konsep-konsep  Kualitas  dalam Manajemen Bisnis Total. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Moleong, Lexy J. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya. Prawirosentono,  Suyadi.  1999. Kebijaksanaan  Kinerja  Karyawan  (Kiat  Membangun Organisasi Kompetitif Menjalang Perdagangan Bebas Dunia ). Yogyakarta: BPFE.
Rakhmat, Jalaludin. 2003. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Setiyono,  Budi.  2004. Birokrasi  dalam  Perspektif  Politik  dan  Administratif .  Semarang: Puskodak Undip. Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Sobur, Alex. 2003. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia. Sunaryo. 2002. Psikologi Untuk Keperawatan. Jakarta: EGC. Thoha, Miftah. 1991. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Press.