## Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam
Muhamad Takhim
Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim
Email : takhim@unwahas.com

## Abstrak
Sadd al-dzari’ahmerupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al- hukum)  dalam  Islam.Melalui  metode  ini  upaya  manusiadiproteksi  dan  dijaga  untuk tidakterjerumus  dalam  kerusakan  (Mafsadah),  dengan  cara  menutup  dan  memblokir  semua sarana,  alat  dan  wasilah  (perantara)  yang  akan  digunakan  untuk  melakukan  suatu perbuatan.Sedangkan  kebalikan  dari  Sadd  al-dzari’ah  adalah  Fath  Adz-Dzariah,  membuka (memperbolehkan)  penggunaan  sarana,  alat  dan  atau  wasilah  yang  akan  digunakan  untuk melakukan suatu perbuatan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif analisis.  Penulis  mendeskripsikan  pendapat  para  ulama,  dalil  beserta  beberapa  contoh implementasi  dalam  muamalah  islam  kemudian  menganalisisnya,  sehingga  penulis mempunyai kesimpulan bahwa Saddu al-Dzari’ahmerupakan metode tindakan preventif yang digunakan oleh sebagian para ulama dalam menyelesaikan problem muamalah islam.
Kata kunci: Saddu al-Dzari’ah, Hujjah,Istimbat

## PENDAHULUAN
Dalam  perjalanan  sejarah  Islam,  para  ulama  mengembangkan  berbagai  teori,  metode,  dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun as-Sunnah.  Upaya  para  ulama  tersebut berkaitan  erat dengan  tuntutan realita  sosial  yang  semakin hari  semakin  kompleks.  Berbagai  persoalan  baru  bermunculan  yang  sebelumnya  tidak  dibahas secara  spesifik  dalam  Alquran  dan  Hadits  Nabi.  Di  antara  metode  penetapan  hukum  yang dikembangkan  para  ulama  adalah sadd  adz-dzari’ah dan fath  adz-dzari’ah. Metode sadd  adz- dzari’ah merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode  hukum  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kekayaan  khazanah  intelektual  Islam  yang sepanjang  pengetahuan  penulis  tidak  dimiliki  oleh  agama-agama  lain.  Selain  Islam,  tidak  ada agama  yang  memiliki  sistem  hukum  yang  didokumentasikan  dengan  baik  dalam  berbagai  karya yang sedemikian banyak.
Hukum  Islam  tidak  hanya  mengatur  tentang  perilaku  manusia  yang  sudah  dilakukan  tetapi juga  yang  belum  dilakukan.  Hal  ini  bukan  berarti  bahwa  hukum  Islam  cenderung  mengekang kebebasan  manusia.  Tetapi  karena  memang  salah  satu  tujuan  hukum  Islam  adalah  untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Menurut Al-Qarafi (tt:46) dan Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah  jika  suatu  perbuatan  yang  belum  dilakukan  diduga  keras  akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum (Nurdhin Baroroh, 2017) inilah yang kemudian dikenal dengan sadd adz- dzari’ah. Sebaliknya,  jika  suatu  perbuatan  diduga  kuat  akan  menjadi  sarana  terjadinya  perbuatan lain  yang  baik,  maka  diperintahkanlah  perbuatan  yang  menjadi  sarana  tersebut.  Hal  inilah  yang kemudian dikenal dengan istilah fath adz-dzariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terminologi Saddu Al-Dzari’ah
a. Secara Etimologis Kata sadd adz-dzari’ah ( ةعيرذلا دس ) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd ( دَس ) dan adz-dzari’ah ( ةَعْي ِرَّذلا ) . Secara
etimologis, kata as- sadd ( دَّسلا ) merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari اًّدَس  دُسَي َّدَس . Kata as-sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang (Muhammad bin Mukarram, tt, 3:207).Sedangkan adz-dzari’ah ( ةَعْي ِرَّذلا ) merupakan  kata  benda (isim) bentuk  tunggal  yang berarti  jalan,  sarana (wasilah) dan  sebab  terjadinya  sesuatu.Bentuk  jamak  dari adz- dzari’ah ( ا ةَعْي ِرَّذل )  adalah adz-dzara’i ( عِئا َرَّذلا ). Karena  itulah,  dalam  beberapa  kitab  usul  fikih,
seperti Tanqih  al-Fushul  fi  Ulum  al-Ushul karya  al-Qarafi  (tt)istilah  yang  digunakan adalah sadd adz-dzara’i.
Pada  awalnya,  kata adz-adzari’ah dipergunakan  untuk  unta  yang  dipergunakan  orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang  diburu.  Ketika  unta  sudah  dekat  dengan  binatang  yang  diburu,  sang  pemburu  pun melepaskan  panahnya.  Karena  itulah,  menurut  Ibn  al-A’rabi,  kata adz-dzari’ah kemudian digunakan  sebagai  metafora  terhadap  segala  sesuatu  yang  mendekatkan  kepada  sesuatu  yang lain.
b. Secara Terminologi
Menurutal-Qarafi, sadd adz-dzari’ah adalah memotong jalan
kerusakan (mafsadah) sebagai  cara  untuk  menghindari  kerusakan  tersebut.  Meski  suatu perbuatan  bebas  dari  unsur  kerusakan (mafsadah), namun  jika  perbuatan  itu  merupakan  jalan atau  sarana  terjadi  suatu  kerusakan (mafsadah), maka  kita  harus  mencegah  perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani (1994:295), adz- dzari’ah adalah  masalah  atau  perkara  yang  pada  lahirnya  dibolehkan  namun  akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur). Dalam  karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi  menyatakan  bahwa sadd  adz-dzari’ah adalah menolak  sesuatu  yang  boleh (jaiz) agar  tidak  mengantarkan  kepada  sesuatu  yang dilarang (mamnu’) . Menurut  Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman  (1986:347), sadd  adz- dzari’ah adalah  meniadakan  atau  menutup  jalan  yang  menuju  kepada  perbuatan  yang terlarang.Sedangkan  menurut  Ibnu  al-Qayyim  al-Jauziyyah,  jalan  atau  perantara  tersebut  bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.
Dari  beberapa  contoh  pengertian  di  atas,  tampak  bahwa  sebagian  ulama  seperti  asy- Syathibi  dan  asy-Syaukani  mempersempit adz-dzariah sebagai  sesuatu  yang  awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan adz-dzari’ah secara umum dan tidak  mempersempitnya hanya  sebagai sesuatu  yang  diperbolehkan.  Di samping  itu,  Ibnu al-Qayyim  juga  mengungkapkan  adanya adz-dzari’ah yang  pada  awalnya  memang  dilarang. Sedangkan  menurut  Abdul  Hamid  (2007:47) sadd  adz-dzari’ah adalah  menetapkan  hukum larangan  atas  suatu  perbuatan  tertentu  yang  pada  dasarnya  diperbolehkan  maupun  dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagi pandangan di atas, sadd adz-dzari’ah merupakan  tindakan  pendahuluan  atau  preventif  untuk  mencegah  terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).

## Dasar Hukum Saddu Al-Dzari’ah
a. Alquran
مْلِع  ِرْيَغِب ا ًوْدَع َ َّللَّا او بُسَيَف ِ َّللَّا ِنوُد نِم  َنوُعْدَي َنيِذَّلا او بُسَت  َلَ َو ۗ ْمُهَلَمَع  ةَّمُأ ِِّلُكِل اَّنَّيَز  َكِلََٰذَك َنوُلَمْعَي اوُناَك اَمِب مُهُئِِّبَنُيَف ْمُهُع ِج ْرَّم مِهِِّبَر  َٰىَلِإ َّمُث
Artinya:
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena  mereka  nanti  akan  memaki  Allah  dengan  melampaui  batas  tanpa  pengetahuan. Demikianlah  kami  jadikan  setiap  umat  menganggap  baik  pekerjaan  mereka.  Kemudian kepada  Tuhan  merekalah  kembali  mereka,  lalu  dia  memberitakan  kepada  mereka  apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. al-An’am: 108).
Pada  ayat  di  atas,  mencaci  maki  tuhan  atau  sembahan  agama  lain  adalah adz- dzari’ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan.  Sesuai  dengan  teori  psikologi mechanism  defense, orang  yang  Tuhannya  dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya  mencaci. Karena  itulah,  sebelum  balasan  caci  maki  itu  terjadi,  maka  larangan  mencaci  maki  tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (sadd adz-dzari’ah) .
ُعَمْسا َو اَن ْرُظنا اوُلوُق َو اَنِعا َر اوُلوُقَت  َلَ اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَه يَأ اَي او ۗ
ٌميِلَأ  ٌباَذَع َني ِرِفاَكْلِل َو
Artinya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  katakan  (kepada  Muhammad): “Raa’ina”,  tetapi  katakanlah:  “Unzhurna”,  dan  “Dengarlah”.Dan  bagi  orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. al-Baqarah: 104).
Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap  sesuatu  perbuatan  karena  adanya  kekhawatiran  terhadap  dampak  negatif  yang  akan terjadi.  Kata raa  ‘ina ( اَنِعا َر )  berarti:  “Sudilah  kiranya  kamu  memperhatikan  kami.”  Saat  para sahabat  menggunakan  kata  ini  terhadap  Rasulullah,  orang  Yahudi  pun  memakai  kata  ini dengan  nada  mengejek  dan  menghina  Rasulullah  SAW.Mereka  menggunakannya  dengan maksud kata raa’inan ( اًنِع َر ) sebagaibentuk isim fail dari masdar kata ru’unah ( ةَن ْوُعُر ) yang berarti  bodoh  atau  tolol. Karena  itulah,  Tuhan  pun  menyuruh  para  sahabat  Nabi  SAW mengganti  kata raa’ina yang  biasa  mereka  pergunakan  dengan unzhurna yang  juga  berarti sama  dengan raa’ina .  Dari  latar  belakang  dan  pemahaman  demikian,  ayat  ini  menurut  al- Qurthubi dijadikan dasar dari sadd adz-dzari’ah .
b. Sunah
ْنَع ِدْبَع َِّللَّا ِنْب و  رْمَع َي ِضَر ُالل اَمُهْنَع َلاَق َلاَق ُلوُسَر ِالل ىَّلَص ُالل ِهْيَلَع َمَّلَس َو َّنِإ ِرَبْكَأْنِم ِرِئاَبَكْلا ْنَأ َنَعْلَي ُلُج َّرلا ِهْيَدِلا َو َليِق اَي َلوُسَر ِالل َفْيَك َو ُنَعْلَي ُلُج َّرلا ِهْيَدِلا َو بُسَيَلاَق ُلُج َّرلا اَبَأ ِلُج َّرلا بُسَيَف ُهاَبَأ بُسَي َو ُهَّمُأ
Artinya:
Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa  besar  seorang  lelaki  melaknat  kedua  orang  tuanya.”  Beliau  kemudian  ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang  lelaki  mencaci  maki  ayah  orang  lain,  kemudian  orang  yang  dicaci  itu  pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”
Hadis  ini  dijadikan  oleh  Imam  Syathibi  sebagai  salah  satu  dasar  hukum  bagi konsep sadd adz-dzari’ah. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (zhann) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks sadd adz-dzari’ah .
c. Kaidah Fikih
Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan sadd adz-dzari’ah adalah:
.ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج  ْنِم ىَل ْوَأ ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد
Artinya :
“Menolak  keburukan  (mafsadah)  lebih  diutamakan  daripada  meraih  kebaikan (maslahah).”
Kaidah  ini  merupakan  kaidah  asasi  yang  bisa  mencakup  masalah-masalah  turunan  di bawahnya.  Berbagai  kaidah  lain  juga  bersandar  pada  kaidah  ini.  Karena  itulah, sadd  adz- dzari’ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam sadd adz- dzari’ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.
d. Logika
Secara  logika, ketika seseorang  membolehkan  suatu  perbuatan,  mestinya  ia  juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan  kepada  perbuatan  tersebut.  Hal  ini  senada  dengan  ungkapan  Ibnu  Qayyim  (tt) dalam  kitab A’lâm  al-Mûqi’în :  ”Ketika  Allah  melarang  suatu  hal,  maka  Allah  pun  akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk  menguatkan  dan  menegaskan  pelarangan  tersebut.  Namun  jika  Allah  membolehkan segala  jalan  dan  perantara  tersebut,  tentu  hal  ini  bertolak  belakang  dengan  pelarangan  yang telah ditetapkan.”

## Objek Saddu Al-Dzari’ah
Dilihat  dari  objek  atau  aspek  akibat  yang  timbulkan,  Ibnu  al-Qayyim  (2010:  496) mengklasifikasikan adz-dzari’ah menjadi empat macam, yaitu: a. Suatu  perbuatan  yang  memang  pada  dasarnya  pasti  menimbulkan  kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
b. Suatu  perbuatan  yang  pada  dasarnya  diperbolehkan  atau  dianjurkan (mustahab), namun  secara sengaja  dijadikan  sebagai  perantara  untuk  terjadi  sesuatu  keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi  perempuan  yang  sudah  ditalak  tiga  agar  sang  perempuan  boleh  dikawini (at- tahlil). Contoh  lain  adalah  melakukan  jual  beli  dengan  cara  tertentu  yang  mengakibatkan muncul unsur riba.
c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu  keburukan (mafsadah), dan  pada  umumnya  keburukan  itu  tetap  terjadi  meskipun  tidak disengaja.  Keburukan (mafsadah) yang  kemungkinan  terjadi  tersebut  lebih  besar  akibatnya daripada  kebaikan (maslahah) yang  diraih.  Contohnya  adalah  mencaci  maki  berhala  yang disembah oleh orang-orang musyrik.
d. Suatu  perbuatan  yang  pada  dasarnya  diperbolehkan  namun  terkadang  bisa  menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan  yang  ditimbulkan  lebih  besar  akibatnya  daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.
Sedangkan  dilihat  dari  aspek  kesepakatan  ulama,  al-Qarafi  (tt,  6:319)  dan  asy-Syatibi  (tt, 2:390) membagi adz-dzari’ah menjadi tiga macam, yaitu:
a. Sesuatu  yang  telah  disepakati  untuk  tidak  dilarang  meskipun  bisa  menjadi  jalan  atau  sarana terjadinya  suatu  perbuatan  yang  diharamkan.  Contohnya  menanam  anggur,  meskipun  ada kemungkinan  untuk  dijadikan  khamar;  atau  hidup  bertetangga  meskipun  ada  kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
b. Sesuatu  yang  disepakati  untuk  dilarang,  seperti  mencaci  maki  berhala  bagi  orang  yang mengetahui  atau  menduga  keras  bahwa  penyembah  berhala  tersebut  akan  membalas  mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
c. Sesuatu  yang  masih  diperselisihkan  untuk  dilarang  atau  diperbolehkan,  seperti  memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.

## Implementasi Saddu Al-dzari’ah dalam muamalat
Transaksi  jual  beli  secara  kredit  (baiy  al-ajal)  yang  memungkinkan  terjadinya  riba.  Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi.  Sedangkan Imam Malik dan Ahmad  Ibnu  Hambal  lebih  memperhatikan  akibat  yang  ditimbulakan  oleh  praktek  jual  beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, dzari’ah seperti itu tidak dibolehkan. Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam mengemukakan pendapatnya:
a. Dalam jual beli kredit ( baiy’al-ajal) perlu diperhatikan tujuan atau akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandumg unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat ( galadah azh-zhann ), karena syara’ sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping itu perlu sikap hati-hati (ihtiyat ). Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan mambawa pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti baiy al-ajal , berdasarkan kaidah fikih (Tajuddin, 1991, 1:105),
ِبْلَج ىَلَع ٌم َّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُعْفَد
ِحِلاَصَملْا
Artinya:
“ Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”
b. Dalam kasus bay al-ajal terdapat dua dasar yang bertentangan, antara sahnya jual beli karena ada  syarat  dan  rukun,  dengan  menjaga  seseorang  dari  kemadaratan.  Dalam  hal  ini,  Imam Malik  dan  Ahmad  Ibnu  Hambal  lebih  menguatkan  pemeliharaan  keselamatan  dari kemadaratan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa pada kemafsadatan.
c. Dalam  nash  banyak  sekali  larangan  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  pada  dasarnya dibolehkan,  tetapi  karena  menjaga  dari  kemafsadatan  sehingga  dilarang,  seperti  hadits  yang diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim  bahwa  seorang  laki-laki  tidak  boleh  bergaul  dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang bepergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga  semata-mata,  tetapi  Rasulullah  SAW.  melarangnya,karena  perbuatan  itu  banyak membawa kepada kemafsadatan.

## Saddu Al-dzari’ah dalam studi kasus fatwa keuangan syariah
Fatwa DSN NO: 75/ DSN-MUI /  IV / 2009 tentang PLBS(Penjualan Langsung  Berjenjang Syariah), mencakup ada dua belas (12) point Persyaratan MLM ( Multi Level Marketing ) Syariah;
a. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa.
b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram.
c. Transaksi  dalam  perdagangan  tersebut  tidak  mengandung  unsur  gharar,  maysir,  riba,  dharar, dzulm, maksiat.
d. Tidak  ada  kenaikan  harga/biaya  yang  berlebihan  ( excessive  mark-up), sehingga  merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.
e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan  pada  prestasi  kerja  nyata  yang  terkait  langsung  dengan  volume  atau  nilai  hasil penjualan  barang  atau  produk  jasa,  dan  harus  menjadi  pendapatan  utama  mitra  usaha  dalam PLBS.
f. Bonus  yang  diberikan  oleh  perusahaan  kepada  anggota  (mitra  usaha)  harus  jelas  jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
g. Tidak  boleh  ada  komisi  atau  bonus  secara  pasif  yang  diperoleh  secara  reguler  tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
h. Pemberian  komisi  atau  bonus  oleh  perusahaan  kepada  anggota  (mitra  usaha)  tidak menimbulkan ighra’.
i. Tidak  ada  eksploitasi  dan  ketidakadilan  dalam  pembagian  bonus  antara  anggota  pertama dengan anggota berikutnya.
j. Sistem  perekrutan  keanggotaan,  bentuk  penghargaan  dan  acara  seremonial  yang  dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lainlain.
k. Setiap  mitra  usaha  yang  melakukan  perekrutan  keanggotaan  berkewajiban  melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.
l. Tidak melakukan kegiatan money game . Dalam realitas implementasi ternyata;
a. Point  a,  dalam  prakteknya  ada  beberapa  perusahaan  yang  mengklaim  sebagai  industri  MLM namun  mereka  tidak  menjual  produk  barang  atau  jasa  apapun,  ada  yang  menyatakan  bahwa yang  mereka  jual  adalah  hak  usaha,  bahkan  ada  yang  menyatakan  bahwa  yang  mereka bayarkan itu adalah suatu sedekah.
b. Point e,
1) Untuk  meneliti  apakah  sebuah  MLM  menerapkan  point  5  ini,  kita  dapat  melihat  dari marketing  plan  atau  system  pembagian  bonus  yang  berlaku  pada  perusahaan  tersebut. Diantara  indikatornya  adalah  apakah  anggota  yang  mendaftar  belakangan  berpeluang mendapatkan bonus yg lebih besar dibanding anggota yang mendaftar lebih duluan, apakah downline bisa  melebihi upline ,  jika  jawabannya  adalah  YA,  maka  kemungkinan  besar MLM  tersebut  menerapkan  konsep  upah  sesuai  dengan  jerih  payah,  namun  jika
jawabannya  adalah  TIDAK  maka  kemungkinan  besar  MLM  tersebut  tidak  sesuai  dengan point persyaratan ini.
2) MLM  tersebut  tidak  hanya  menitikberatkan  pada  perekrutan  member  baru,  tetapi  sangat peduli  terhadap  pembinaan  member  yang  ada  serta  menekankan  pada  penjualan  produk. Karena  dengan  kewajiban  membina downline serta  kewajiban  menjual  mereka  harus bekerja secara kontinyu, berbeda halnya jika mereka mendapatkan bonus yang besar hanya dengan  merekrut,  maka  perekrutan  bisa  dilakukan  dengan  janji-janji  yang  mungkin  sulit untuk dipenuhi.
c. Point i, eksploitasi dapat diketahui dari marketing plan nya. Sebagai salah satu tolok ukurnya adalah jika marketing plan nya memberikan peluang kepada setiap member yg mendaftar lebih dalu  pasti  mendapatkan  bonus  yg  lebih  besar,  maka  ini  adalah  salah  satu  bentuk  eksploitasi yang  dilarang,  kemungkinan  besarnya  MLM  tersebut  tidak  dapat  memenuhi  fatwa  ini, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai industry MLM Syariah.
d. Point  k,  Dalam  prakteknya  memang  banyak money  game yg  berkedok  MLM,  mereka  hanya mengutamakan  perekrutan anggota  baru  kemudian  para  anggota  itu  dibiarkan.  Hal  ini antara lain  dikarenakan  perusahaan  hanya  memerlukan  uang  iuran  pendaftaran  dari  setiap  member yang  bergabung,  perusahaan  mungkin  tidak  menjual  produk  riil  sehingga  tidak  perlu pembinaan.

## Dampak Psikologis dan Sosiologis
a. Obsesi  yang  berlebihan  untuk  mencapai  target  penjualan  tertentu  karena  terpacu  oleh  sistem ini, suasana tidak kondusif yang kadang mengarah pada pola hidup hedonis ketika mengadakan acara rapat dan pertemuan bisnis, banyak yang keluar dari tugas dan pekerjaan tetapnya karena terobsesi  akan  mendapat  harta  yang  banyak  dalam  waktu  singkat.  Menurut  Setiawan  Budi Utomo,  (2003:103-104)  System  ini  akan  memperlakukan  seseorang  (mitranya)  berdasarkan target-target  penjualan  kuantitatif  material  yang  mereka  capai  yang  pada  akhirnya  dapat mengindikasikan  seseorang  yang  berjiwa  materialis  dan  melupakan  tujuan  asasinya  untuk dekat kepada Allah di dunia dan akhirat.
b. Indikasi  penipuan  (tempo,  2012)  yang  meresahkan  masyarakat  di  kemudian  hari,  seperti perusahaan PT. Arminareka dan PT. MPM yang menyelenggaraan paket haji dan umrah lewat model  multilevel  marketing  (MLM)  yaitu dengan  iming-iming  berhaji  menyetor  awal  uang sebesar  Rp  3,5  juta,  seseorang  baik  kalangan  mampu  maupun  tak  mampu  akan  dijanjikan berangkat haji dan mendapat keuntungan bila merekrut 10 orang mengikuti sistem MLM haji itu.

## KESIMPULAN
Saddu al-Dzari’ah adalah menghambat segala sesuatu yang  menjadi jalan kerusakan.Objek al-Dzari’ah ditinjau dari segi akibatnya dibagi menjadi empat, pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan  kerusakan/bahaya.Kedua, Perbuatan  yang  jarang  menimbulkan  kerusakan/bahaya. Ketiga,  Perbuatan  yang  berdasarkan  dugaan  yang  kuat  akan  menimbulkan  bahaya.  Kempat, Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum kuat menimbulkan kerusakan itu.  Sedangkan  Fatwa  DSN  NO:75/DSN-MUI/IV/2009  tentang  PLBS(Penjualan  Langsung Berjenjang  Syariah),  implementasi  beberapa  perusahaan  yang  menamakan  dirinya  PLBS  atau MLM Syariah dalam prakteknya sebaiknya perlu dicermati  dan dimonitoring kembali, karena hal itu bisa menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis di kalangan masyarakat,  maka sebaiknya ditinggalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qarafi,  Syihab  ad-Din  Abu  al-Abbas , Tanqih  al-Fushul  fi  ‘Ilm  al-Ushul, dalam  Kitab Digital al-Marji’ al-Akbar li at-Turats al-Islami. Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq juz 6, hal. 319 dalam Kitab Digital al-Maktabah Al Jauziyah, Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim,I’lamul Muqi’in,
Jilid 5, Islamic book, 2010
Al-Mishri , Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi,  Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, tt),    juz 3.
Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
Asy-Syathibi, al-Muwafat., dalam Kitab Digital al-Maktabah., juz 2. Baroroh, Nurdhin, Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan ), jurnal  Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 2, Desember 2017 Hakim, abdul Hamid, Assulam , (Jakarta: Maktabah Assa’adiyyah Putra, 2007) Http://www.tempo.co/read/news/2012/12/19/173449199/Dua – Penyelenggara – Haji-MLM-Kena- Sanksi, diakses hari Ahad , 18 Agustus 2019 Tajuddin, Imam Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Assubki , Al Asybah Wa-l-nadzhair, (Beirut, Lubnan:Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991)
Utomo, Setiawan Budi, Fiqih Aktual-Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, ( Jakarta:Gema Insani Press, 2003) Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986).