ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 84-100

## PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN INDUSTRI PENGASAPAN KARET DI KOTA JAMBI
Rts. Fanny Inayah
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi fannyinayahrasdi@gmail.com
Arrie Budhiartie
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi budhiartie@gmail.com

## Rustian Mushawirya
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi mushawirya@unja.ac.id

## Abstract
This article discusses the Enforcement of State Administrative Law  Against Hazardous Waste Treatment  in  the  Rubber  Smoking  Industry  in  Jambi  City.  The  purpose  of  this  study  was  to determine  the  proper  and  proper  mechanism  for  processing  hazardous  waste  in  the  rubber smoking industry, in addition to knowing the government's legal actions against perpetrators of  violations  of  hazardous  waste  processing  in  Jambi  City.  The  research  method  used  is empirical  juridical,  namely  research  that  emphasizes  in  terms  of  observation,  which  seeks  to observe legal facts that apply in society, where it requires knowledge to be observed and proven openly. The results of the study indicate that there is a conflict between das sollen and das sein regarding  the  treatment  of  B3  waste  from  the  Rubber  Smoking  Industry  in  Jambi  City  in accordance  with  Jambi  City  regulations  Number  7  of  2017  which  states  that  the  location  for storing B3 waste is required to be free from flooding and not prone to natural disasters. there are  buildings  that  are  rusty,  emitting  noise,  vibration  and  also  the  smell  produced  by  the  B3 waste.  Therefore,  it  is  necessary  for  the  government's  role  in  the  B3  waste  treatment mechanism in accordance with applicable regulations and the government's role in providing administrative law enforcement against perpetrators of B3 Waste Treatment violations.

## Keywords  :  Enforcement  of  Administrative  Law,  Hazardous  Waste,  Processing, Rubber Fumigation

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  Penegakan  Hukum  Administrasi  Negara  Terhadap Pengolahan Limbah B3 Industri Pengasapan Karet di Kota Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  mekanisme  pengolahan  Limbah  B3  industri  pengasapan  karet yang  baik  dan  tepat,  selain  itu  untuk  mengetahui  tindakan  hukum  pemerintah  terhadap pelaku pelanggaran pengolahan Limbah B3 yang ada di Kota Jambi. Metode penelitian yang
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada segi observasinya, yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat, dimana hal mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Hasil dari penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  pertentangan  antara  das  sollen  dan  das  sein mengenai  pengolahan  Limbah  B3  Industri  Pengasapan  Karet  di  Kota  Jambi  sesuai  dengan peraturan  daerah  Kota  Jambi  Nomor  7  Tahun  2017  menyebutkan  bahwa  lokasi penyimpanan Limbah B3 diharuskan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, selain itu terdapat  bangunan  yang  berkarat,  mengeluarkan  kebisingan,  getaran  dan  juga  bau  yang dihasilkan oleh Limbah B3 tersebut. oleh karena itu diperlukan peran pemerintah terhadap mekanisme  pengolahan  Limbah  B3  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan peran  pemerintah  dalam  memberikan  penegakan  hukum  administrasi  terhadap  pelaku pelanggaran Pengolahan Limbah B3 .
Kata Kunci :  Limbah  B3,  Pengasapan  Karet,  Penegakan  Hukum  Administrasi, Pengolahan.

## A. Pendahuluan
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan  hak  asasi  setiap  warga  negara Indonesia,  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  28H  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kualitas lingkungan  hidup  yang  semakin  menurun, mengancam  kelangsungan  perikehidupan manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya, sehingga perlu untuk dilakukan
perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
Permasalahan lingkungan hidup, selain diakibatkan  oleh  eksploitasi  sumber  daya alam  juga  dapat  disebabkan  dari  kegiatan perindustrian,  dunia  usaha  dan  limbah domestik.  Namun,  kegiatan  perindustrian lah yang dianggap paling berbahaya karena mengandung  zat-zat  yang  beracun 1 .  Oleh
1 Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, Hukum Lingkungan  Teori,  Legislasi  dan  Studi  Kasus ,
Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015 hal. 28
karena  itu  lingkungan  hidup  perlu  dijaga sehingga  mampu  menunjang  pelaksanaan pembangunan berkelanjutan disegala bidang  khususnya  dalam  bidang  kegiatan industri. Pembangunan  berkelanjutan  tidak  boleh mengesampingkan  kondisi  lingkungan  dan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan  agar  kualitas  lingkungan  tetap terjaga.  Bukan  hanya  diorientasikan  pada pembangunan  fisik  dan  ekonomi  saja, melainkan  juga  harus  diorientasikan  pada persoalan  dan  penyelesaian  dampak  dari pembangunan  yang  dilaksanakan  baik terhadap  kesehatan  baik  dalam  kesehatan manusia dan lingkungannya. 2
Konsep  pembangunan  berkelanjutan ( Sustainable Development ) adalah pembangunan  yang  bertujuan  untuk
2 Prima Hayati Lubis, “Fungsi Dinas Lingkungan Hidup  Kota  Jambi  Terhadap  Pengawasan Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun  Rumah  Sakit,” Mendapo,  Journal  of Administration  Law,  Vol  1  No.  2,  2020,  hal. 101.
meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup, baik  dari  generasi  sekarang  maupun  yang akan datang. 3 Untuk meningkatkan kualitas lingkungan  hidup,  yang  harus  dijaga  ialah daya dukung dan daya tampung lingkungannya.  Persoalan  saat  ini,  kegiatan manusia  sering  mengakibatkan  perubahan terhadap  daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan hidup tersebut. Salah satu faktor yang  menjadi  penghambat  pembangunan berkelanjutan  saat  ini  adalah  menurunnya atau  tidak  dapat  dijaganya  kualitas lingkungan  hidup  yang  diakibatkan  oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup  itu  dapat  terjadi  baik secara  alam  maupun  oleh  perbuatan manusia itu sendiri. Secara alam, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup  disebabkan  karena terjadinya  gejala  atau  peristiwa  alam  yang terjadi secara hebat sehingga mempengaruhi  keseimbangan  lingkungan hidup.  Tetapi  juga  dapat  terjadi  karena perbuatan  manusia  seperti  pembuangan limbah  ke  alam  ataupun  ke  media lingkungan.
Limbah  adalah  sisa  suatu  usaha dan/atau  kegiatan.  Limbah  merupakan
3 Serafica  Gishca,  “ Konsep  Pembangunan Berkelanjutan: Tujuan dan Indikator” (kompas.com/skola/read/2020/02/21/0700 00369/konsep-pembangunan-berkelanjutan- tujuan-dan-indikator?page=all,  diakses  pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 20:03)
buangan  yang  dihasilkan  dari  suatu  proses produksi industri maupun domestik (rumah tangga),  yang  keberadaannya  sering  tidak dikehendaki  dan  mengganggu  lingkungan. Limbah  yang  berasal  dari  kegiatan  industri adalah  limbah  yang  terproduksi  bersama dengan  proses  produksi,  dimana  produk dan  limbah  hadir  pada  saat  yang bersamaan. 4 Dalam  UUPPLH,  limbah industri dapat dibagi menjadi empat bagian diantarnya;  limbah  cair,  limbah  padat  dan limbah gas dan Limbah B3.
Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha dan/atau  kegiatan  yang  mengandung  B3, yang  karena  sifat,  konsentrasinya  dan jumlahnya  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dapat  mencemarkan,  merusak, dan  dapat  membahayakan  lingkungan hidup,  kesehatan  kelangsungan  manusia, serta makhluk hidup lainnya 5 .
Suatu  limbah  yang  tergolong  sebagai Limbah  B3,  yaitu  jika  ia  memiliki  sifat-sifat tertentu  diantaranya  bahan  yang  mudah terbakar,  bahan  yang  mudah  meledak, bahan  yang  menimbulkan  korosif,  buangan oksidasi,  buangan  infeksius  dan  bahan toksik  atau  beracun. 6 Dilihat  dari  sifatnya saja  sudah  terlihat  betapa  berbahayanya limbah  industri  ini,  jika  ditambah  dengan
4 Latar  Muhammad  Arief, Pengolahan  Limbah Industri ,  Edisi  I,  CV.  Andi  Offset,  Yogyakarta, 2020, hlm. 23.
5 Ibid ., hlm. 34.
6 Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun.
kuantitasnya  yang  begitu  besar,  bisa dibayangkan  bagaimana  tingkat  kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.
Berdasarkan  Pasal  99  Ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Limbah  B3, Pengolahan  Limbah  B3  wajib  dilaksanakan oleh  setiap  orang  yang  menghasilkan Limbah  B3.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pengolahan Limbah B3 yang baik dan tepat, yang  perlu  dilaksanakan  oleh  setiap pelaku usaha  dan/atau  kegiatan  industri  yang menghasilkan  Limbah  B3  dalam  rangka menjaga  dan  mengendalikan  Limbah  B3 tersebut  agar  tidak  merusak  dan/atau mencemari lingkungan sekitar.
Permasalahan  mengenai  pengolahan Limbah B3 berdampak pada kesehatan dan lingkungan.  Proses  pencemaran  Limbah  B3 khususnya  bidang  industri  pengasapan karet dapat terjadi secara langsung maupun tidak  langsung.  Secara  langsung  artinya bahan pencemar tersebut langsung berdampak  pada  kesehatan  manusia, hewan,  dan  tumbuhan  serta  mengganggu keseimbangan  ekologis  baik  air  dan  tanah. Sedangkan  secara  tidak  langsung  yaitu beberapa  zat  kimia  yang  bereaksi di  udara, air  maupun  tanah,  sehingga  menyebabkan pencemaran lingkungan.
Dua  perusahaan  industri  yang  ada  di Kota  Jambi,  yaitu  perusahaan  industri pengasapan  karet,  lokasi  pertama  berada RT  12  RW  4  Kelurahan  Arab  Melayu  milik PT.  Angkasa  Raya  Jambi  dan  di  Kelurahan
Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan milik PT.  Djambi  Waras.  Keberadaan  dua perusahaan  ini,  seharusnya  memberikan kontribusi  yang  positif,  dan  peningkatan ekonomi  bagi  lingkungan  sekitarnya. Namun  hal  ini  bertolak  belakang  dengan lokasi  kedua  perusahaan  tersebut  yang rawan  terkena  bencana  banjir  ketika  air sungai Batanghari pasang dan salah satunya mendekati  permukiman  warga  yaitu  milik PT. Angkasa Raya Jambi.
Kondisi  yang  terlihat  dari  bangunan perusahaan industri pengasapan karet milik PT.  Angkasa  Raya  dalam  keadaan  berkarat, mengeluarkan  kebisingan,  getaran  dan  bau yang tidak sedap sebagai akibat dari limbah yang  dihasilkan.  Selain  itu  terdapat tumpukan  limbah  (tatal)  yang  tidak  jauh dari lokasi perusahaan tersebut.
Dari  kondisi  dan  pengamatan  yang dilakukan  memunculkan  adanya  dugaan atau asumsi bahwa telah terjadi pelanggaran  terhadap  pengolahan  Limbah B3  yang  tidak  sesuai  dengan  sebagaimana yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Limbah  B3  dan  Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor  7  Tahun  2017 terkait dengan lokasi penyimpanan  Limbah B3.
Berdasarkan  atas  apa  yang  telah disampaikan  diatas  maka  artikel  ilmiah  ini akan  membahas  mengenai  mekanisme pengolahan  Limbah  B3  dan  Bagaimana tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh
pemerintah  terhadap  pelaku  pelanggaran ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 101 Tahun 2014 terkait dengan pengolahan Limbah  B3  Industri  pengasapan karet yang ada di Kota Jambi.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel  ilmiah  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris.  Menurut  Bahder  Johan  Nasution, metode  penelitian  yuridis  empiris  adalah mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah  masyarakat  atau  fakta-fakta sosial  yang  ada  dan  hidup  ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat. 7 Secara  yuridis  melihat  aturan yang  mengatur  tentang  penegakan  hukum administrasi  negara  terhadap  pengolahan Limbah B3  industri  pengasapan karet di Kota Jambi.  Secara  empiris  meneliti  pelaksanaan penegakan  hukum  administrasi  negara terhadap  pengolahan  Limbah  B3  industri pengasapan  karet  di  Kota  Jambi  dan kenyataannya dilapangan.

## C. Mekanisme Pengolahan Limbah B3
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  tidak  dapat  begitu  saja  ditimbun, dibakar, atau dibuang ke media lingkungan. Dampak  yang  ditimbulkan  dari  Limbah  B3 yang  dibuang  ke  media  lingkungan  sangat besar dan dapat bersifat kumulatif, sehingga
7 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian Hukum, Cv  Mandar  Maju,  Bandung,  2008, hlm. 125.
dampak  tersebut  akan  berantai  mengikuti proses  pengangkutan  (sirkulasi)  bahan dan jaring-jaring  rantai  makanan.  Limbah  B3 dapat  berasal  dari  B3  kadaluwarsa,  B3 tumpah,  B3  yang  tidak  memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, bekas kemasan  B3  dan  Limbah  B3  dari  sumber yang spesifik. 8 Pelaksanaan kegiatan
Pengolahan Limbah  B3  merupakan  bagian  dari beberapa  rangkaian  kegiatan  pengelolaan Limbah  B3  yang  terdiri  dari  kegiatan pengurangan,  penyimpanan,  pengumpulan, pengangkutan,  pemanfaatan,  pengolahan, dan/atau penimbunan. 9 Hal ini dimaksudkan  untuk  menjamin  keamanan dan  keselamatan  dalam  proses  pengolahan Limbah  B3  mengingat  besarnya  potensi bahaya  dari  karakteristik  Limbah  B3  itu sendiri.
Berdasarkan  Pasal  100  Ayat  (1)  PP Nomor 101 Tahun 2014 pengolahan Limbah B3  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara diantaranya:
a. Secara termal;
b. Stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
c. Cara  lain  sesuai  dengan  perkembangan teknologi,  dengan  mempertimbangkan
8 Ardhi  Moh.  Rizal  dan  Indah  Nurhayati,
“ Pengolahan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun  (B3)  dengan  Insinerator  Tipe Reciprocating Grate Incinerator”, Jurnal Teknik WAKTU, Vol 15 No. 2, Juli 2017, hal 22.
9 Pasal  1  Angka  23  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
standar  lingkungan  hidup  atau  baku mutu lingkungan.
Pengolahan  Limbah  B3  yang  dilakukan secara  termal  mempunyai  standar  dalam pelaksanaanya  (Pasal  107  Ayat  (1)  PP Nomor 101 Tahun 2014), meliputi standar:
a. Emisi udara;
b. Efisiensi  pembakaran  dengan  nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) tetapi tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3  dengan  menggunakan  kiln  pada industri semen.
c. Efesiensi penghancuran dan penghilangan senyawa principle organic hazardous  constituents (POHCs)  dengan nilai  paling  sedikit  mencapai  99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen). Tidak berlaku  untuk  karakteristik  limbah infeksius,  dan  berupa polychlorinated biphenlys , serta yang berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzofurans dan polychlorinated dibenzo-p-dioxins .
Selain  menggunakan  cara  termal, menurut  PP  Nomor  101  Tahun  2014 mekanisme  pengolahan  Limbah  B3  juga dapat  dilakukan  secara  stabilisasi  dan solidifikasi  yang  dilaksanakan  berdasarkan analisis  organik  dan  anorganis  sesuai dengan  baku  mutu  TCLP  ( Toxicity Characteristic  Leaching  Procedure )  yaitu prosedur  laboratorium  untuk  memprediksi potensi  pelindaian  B3  dari  suatu  limbah, ketentuan  lebih  lanjut  dapat  di  lihat  dalam Lampiran IV PP Nomor 101 Tahun 2014.
Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan secara  termal  maupun  stabilisasi  dan solidifikasi  wajib  dilaksanakan  oleh  setiap
usaha dan/atau kegiatan yang
menghasilkan  Limbah  B3.  Jika  suatu  usaha dan/atau  kegiatan  tersebut  tidak  mampu melakukan  pengolahan  limbahnya  sendiri, maka  pengolahan  limbah  dapat  diserahkan kepada  pengolah  Limbah  B3.  Dalam melakukan pengolahan Limbah B3,
pengolah  limbah  wajib  memiliki  izin pengelolaan  Limbah  B3  untuk  kegiatan Pengolahan Limbah B3.
Setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang menghasilkan Limbah B3 dalam memperoleh  izin  pengelolaan  Limbah  B3 harus mengajukan permohonan izin pengelolaan  Limbah  B3  untuk  kegiatan pengolahan  Limbah  B3  secara  tertulis dengan  melengkapi  persyaratan  yang terdapat  didalam  Pasal  113  Ayat  2  PP  No. 101  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun. Yang  mana  beberapa  persyaratannya tersebut  meliputi:  salinan  izin  lingkungan, dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik,  dan  jumlah  Limbah  B3  yang diolah,  serta  dokumen  mengenai  tempat penyimpanan Limbah B3.
Sebelum  memperoleh  izin  pengelolaan Limbah  B3  untuk  kegiatan  pengolahan Limbah  B3,  segala  jenis  usaha  dan/atau kegiatan  yang  menimbulkan  dampak pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan  hidup  wajib  memiliki  Amdal atau UKL-UPL, sebagai dasar layak tidaknya suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  tersebut untuk dilanjutkan.
Amdal  atau  UKL-UPL  merupakan persyaratan  administratif  lingkungan  yang menjadi  bagian  integral  dari  sistem perizinan lingkungan. Izin lingkungan tidak akan  diberikan  tanpa  adanya  keputusan kelayakan lingkungan yang didasarkan hasil penilaian  Amdal  atau  tanpa  rekomendasi UKL-UPL.  Amdal  merupakan  instrument kebijakan  lingkungan  yang  sangat  penting dan  juga  bagian  dari  prosedur  perizinan. Keputusan  Amdal  merupakan conditio  sine quanon bagi  lahirnya  keputusan  izin  di bidang lingkungan. 10
Suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang wajib  amdal  ditentukan  berdasarkaan kriteria tertentu yang diatur dalam UUPPLH yakni:
Pasal 22 (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya  jumlah  penduduk  yang  akan terkena dampak rencana usah dan/atau kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Terkait  dengan  mekanisme  pengolahan Limbah  B3  yang  ada  di  Kota  Jambi,  dalam artikel  ilmiah  ini  terdapat  2  (dua)
10 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global  dan  Nasional ,  Cet.  1,  PT.  RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hal. 114.
perusahaan  besar  yang  menghasilkan Limbah  B3  diantaranya  PT.  Djambi  Waras dan  PT.  Angkasa  Raya  Djambi.  Namun, terkait  dengan  mekanisme  pengolahan Limbah  B3  yang  akan  diuraikan  dalam artikel  ilmiah  ini  hanya  perusahaan  karet milik  PT.  Angkasa  Raya  Djambi  yang dijadikan objek penelitian berdasarkan hasil pengamatan  dan  observasi  awal  yang  telah lakukan.
Perusahaan  industri  pengasapan  karet milik PT. Angkasa Raya Djambi berdiri pada tahun  1960.  Perusahaan  penghasil  karet tersebut  mulai  aktif  beroperasi  dari  tahun 1962  sampai  dengan  sekarang.  Dari  hasil pengamatan  atau  observasi  awal  yang dilakukan, bahwa adanya dugaan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak perusahaan baik berupa tempat
penyimpanan  sementara  Limbah  B3,  yang mana  lokasi  tersebut  rawan  terkena  banjir sebagai  akibat  dari  lokasi  perusahaan  yang berdampingan  langsung  dengan  sungai, padat  penduduk  dan  berada  di  tengah perkotaan.  Sehingga  dapat  menimbulkan dampak  yang  lebih  besar  bagi  manusia maupun lingkungannya.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan diatas  bahwa  perusahaan  tersebut  diduga telah  melakukan  pelanggaran  terkait dengan  Pasal  22  Ayat  (2)  UUPPLH  terkait dengan kriteria Amdal serta Pasal 6 Ayat (2) Perda  Kota  Jambi  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  lokasi  penyimpanan  Limbah  B3. Karena  pada  saat  ingin  melakukan
pengolahan  Limbah  B3,  pemilik  atau penanggung  jawab  usaha  wajib  untuk memenuhi persyaratan lokasi penyimpanan Limbah  B3  sebagai  rangkaian  kegiatan pengolahan Limbah B3 yang meliputi:
a. daerah  yang  bebas  banjir  dan  tidak rawan bencana alam
b. berada pada jarak paling dekat 30 (tiga puluh) meter dari jalanan umum, daerah pemukiman,  dan  juga  garis  pantai,  laut maupun sungai.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan, keberadaan  pabrik  milik  PT.  Angkasa  Raya Djambi  ternyata  memiliki  dampak  yang positif  maupun  negatif  baik  itu  bagi lingkungan  hidup  dan  masyarakat.  Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pabrik bagi  masyarakat  Kelurahan  Arab  Melayu, yaitu:  masyarakat  mendapatkan  lapangan pekerjaan,  dan  pada  saat  menjelang  hari raya, pihak pabrik menngeluarkan sembako yang  diberikan  sejak  tahun  2004  kepada masyarakat  RT  11  dan  RT  12  Kelurahan Arab Melayu yang terkena dampak. 11
Menurut  keterangan  dari  responden bahwa,  masyarakat  RT  11  dan  RT  12  yang bekerja  hanya  sekitar  50%  (lima  puluh persen) dari keseluruhannya. Untuk masyarakat RT 11 25-30% (dua puluh lima sampai  tiga  puluh  persen)  dan  masyarakat RT 12 kurang lebih 20% (dua puluh persen) dan  selebihnya  para  pekerja  berasal  dari
11 Wawancara dengan Ahmad Fauzan, Ketua RT 11  Kelurahan  Arab  Melayu  Kota  Jambi, tanggal 12 Maret 2021.
luar.  Selain  memberikan  dampak  yang positif, tentunya keberadaan pabrik memiliki  dampak  yang  negatif  terutama bagi  lingkungan.  Dampak  negatif  yang ditimbulkan,  yakni  bau  yang  sangat menyengat, kebisingan, getaran dan adanya kontaminasi  dari  limbah  industri  yang meliputi  limbah  padat  maupun  limbah  cair yang  menyebabkan  air  sungai  Batanghari menjadi tercemar. 12
Berdasarkan keterangan yang
didapatkan  dari  bidang  Perencanaan  dan Pengendalian  Lingkungan  Hidup  Kota Jambi,  mekanisme  pengolahan  Limbah  B3 yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan  karet milik  PT.  Angkasa  Raya  Djambi,  dilakukan secara termal, yaitu menggunakan peralatan autoklaf  tipe  alir  gravitasi  dan/atau  tipe vakum; gelombang mikro; iradiasi frekuensi radio; dan/atau insenerator, yang bertujuan untuk  mengkonversi  Limbah  B3  menjadi tidak  berbahaya  dan  berkurang  daya racunnya. 13
Tabel  1.  Nama  jenis  Limbah  B3  yang dihasilkan  dari  suatu  usaha  dan/atau kegiatan  industri  pengasapan  karet  milik PT. Angkasa Raya Djambi berupa:
12 Wawancara dengan Hafiz Alatas, Ketua RT 12 Kelurahan  Arab  Melayu  Kota  Jambi,  tanggal
13 Maret 2021.
13 Wawancara  dengan  Bapak  Erwin  Paulus Barasa,  Kasi  pengelolaan  Limbah  B3  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi,  tanggal  16 Maret 2021.
No Nama Limbah B3 Kode Limbah Kategori 1. Oli bekas dan minyak tanah bekas B105d 2 2. Filter bekas B109d 2 3. Lampu TL B107d 2 4.   Kain  majun bekas B110d 2 5. Aki/baterai bekas A102d 1 6. Kemasan bekas B3 A104d 2 7.   Limbah  dari laboratorium yang mengandung B3 A106d 1 8. Bahan  kimia kadaluarsa A338-1 1 9. Peralatan laboratorium terkontamina si B3 A338-2 1 Keterangan: 1. Limbah  B3  kategori  1  (satu)  adalah imbah  B3  yang  berdampak  akut  dan langsung  terhadap  manusia  dan  dapat dipastikan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Limbah B3 kategori 2 (dua) merupakan Limbah  B3  yang  mengandung  B3, memiliki  efek  tunda  ( delayed  effect ), dan berdampak tidak langsung terhadap  manusia  dan  lingkungan hidup  serta  memiliki  toksisitas  sub- kronis atau kronis.
Adapun  kendala  yang  ditemukan  pada saat  melakukan  penelitian,  data  yang diperoleh  hanya  berupa  surat  persetujuan pemenuhan  komitmen  izin  komersial  atau operasional  (Izin  Pengelolaan  Limbah  B3) dengan  nomor  surat:  660/01/IPLB3-
DPMPTSP/VII-2019 dan juga surat pernyataan yang menyatakan telah
terpenuhinya  pemenuhan  komitmen  PT.
Angkasa Raya Djambi nomor: 660/922/DLH.3.3/VI/2019 untuk Izin
Pengelolaan Limbah B3.
Padahal  sebelumnya    telah  disampaikan bahwa  dalam  penulisan  artikel  ini,  data yang  diperlukan  berupa  Amdal  atau  UKL- UPL,  izin  lingkungan,  izin  usaha  dan  juga izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 mengingat besarnya dampak  yang  ditimbulkan  dari  sifat kumulatif Limbah B3 yang dapat mencemari dan/atau  merusak  bahkan  membahayakan lingkungan hidup.
D. Tindakan Hukum Pemerintah Terhadap Pelaku Pelanggaran Pengolahan Limbah B3 Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan  hidup  merupakan  bahaya  yang senantiasa  mengancam  kehidupan  dari waktu  ke  waktu.  Ekosistem  dari  suatu lingkungan hidup dapat terganggu kelestariannya  karena  pencemaran  dan perusakan lingkungan. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, pada umumnya terjadi bukan karena pembuangan  limbah sebuah  perusahaan  ke media  lingkungan,  tetapi  lebih  disebabkan sifat  kumulatif  pembuangan  limbah  ke media  lingkungan  hidup  tersebut. 14 Oleh karena  itu  diperlukan  tindakan  hukum
14 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  di  Indonesia, Cet.  4,  Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 159.
pemerintah  untuk  menimbulkan  akibat hukum  bagi  pelaku  pelanggaran  terhadap pengolahan Limbah B3 yang dihasilkan.
Tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh pemerintah  terhadap  pengolahan  Limbah B3  dapat  berupa  penegakan  hukum administrasi  negara,  karena  sifatnya  yang memaksa  dinilai  efektif  untuk  diterapkan terhadap  pelaku  pelanggaran  dibandingkan dengan hukum yang lainnya.
Philipus  M.  Hadjon,  menyebutkan bahwa  instrument  penegakan  hukum administrasi  negara  meliputi  pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan  sanksi  merupakan  langka represif  untuk  memaksakan  kepatuhan. 15 Dengan  kata  lain,  pengawasan  adalah langkah preventif untuk mencegah terjadinya  pelanggaran  hukum,  sedangkan penerapan  sanksi  adalah  langkah  represif untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran hukum. 1. Pengawasan Pengawasan berfungsi mencegah terjadinya tindakan penyelewenangan dalam  mencapai  tujuan  tersebut.  tanpa pengawasan  yang  baik  tidak  mungkin tercapai tujuan yang dikehendaki. Pengawasan  bertujuan  untuk  mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan- 15 Zairin Harahap, Penegakan Hukum Lingkungan  Indonesia Cet  1,  FH  UII  Press, Yogyakarta, 2020  hal 92
kesalahan  yang  fatal,  dan  juga  membantu suatu  organisasi  dapat  bekerja  sesuai dengan apa yang diharapkan. 16
Paulus  E.  Lotulung  mengemukakan  ada beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu:
a. Ditinjau  dari  segi  kedudukannya badan/organ yang melaksanakan kontrol  terhadap  badan/organ  yang dikontrol  dapatlah  dibedakan  antara jenis pengawasan internal dan pengawasan  eksternal.  Pengawasan intern  berarti  pengawasan  dilakukan oleh  badan  yang  secara  struktural masih  termasuk  dalam  lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan pengawasan ektern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau  lembaga-lembaga  yang  secara struktural berada di luar pemerintah.
b. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan dibedakan  antara control  a-priori dan control  a-posteriori.  Control  a-priori
terjadi  bila  pengawasan  itu  baru dilaksanakan sebelum keluarnya
keputusan  atau  ketetapan  pemerintah, sedangkan control  a-posteriori adalah kebalikannya.
c. Ditinjau  dari  objek  yang  diawasi, dibedakan antara pengawasan dari segi hukum  berupa  perbuatan  pemerintah
16 A’an  Efendi  dan  Freddy  Poernomo, Hukum Administrasi ,  Cet.1,  Sinar  Grafika,  Jakarta Timur, 2017,  hal. 265.
untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja  dan  pengawasan  dari  segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai  benar  tidaknya  perbuatan pemerintah itu dari segi kemanfaatannya saja. 17 Kewenangan pengawasan terhadap perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  mencakup  2  (dua)  hal,  yaitu:
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
dibidang
perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup;  dan  pengawasan  terhadap  ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkunan hidup. Pada dasarnya merupakan kewenangan atribusi dari menteri, gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai dengan  pembagian  kewenangan  masing- masing.  Dalam  pasal  71  ayat  (1)  UUPPLH disebutkan: “ menteri,  gubernur  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung
17 Victorianus  Randa  Puang, Hukum  Pendirian Usaha dan Perizinan, Cet. 1, CV. Budi  Utama, Sleman, 2015, hlm. 64.
jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.”
Namun  kewenangan  pengawasan  itu dapat  di  delegasikan  (dilimpahkan)  oleh menteri,  gubernur,  atau  bupati  walikota kepada  pejabat  instansi  teknis  yang bertanggung  jawab  dibidang  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dalam Pasal  71  ayat  (2)  UUPPLH  disebutkan: menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota dapat  mendelegasikan  kewenangannya dalam  melakukan  pengawasan  kepada pejabat/instansi  teknis  yang  bertanggung jawab  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
Kewenangan pengawasan yang dijalankan oleh Pejabat Pengawas
Lingkungan  Hidup  Daerah  (PPLHD)  Kota Jambi  merupakan  kewenangan  yang didelegasikan  dari  Walikota  Jambi  untuk melaksanakan  fungsi  pengawasan terhadap Pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet  milik  PT.  Angkasa  Raya  Djambi. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  54  Ayat  (1)
Perda  Kota  Jambi  Nomor  7  Tahun  2017 dalam melaksanakan pengawasan berwenang:
a. Memasuki  areal  penghasil,  penyimpan, pemanfaat,  pengumpulan,  pengolahan dan penimbun Limbah B3;
b. Mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3;
c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3; d. Melakukan  pemotretan,  rekaman  audio
visual;
e. Memeriksa  sarana  dan  prasarana pengelolaan Limbah B3;
f. Memeriksa dokumen administrasi
pengelolaan Limbah B3 dan/atau; g. Menghentikan pelanggaran tertentu. Pengawasan dilakukan dengan
melakukan  pengawasan  langsung  yaitu  tim pengawas  melakukan  pengawasan  di lapangan  secara  langsung,  dan  pengawasan tidak  langsung  dengan  cara  menerima laporan  pengolahan  Limbah  B3  yang  telah dilaksanakan  oleh  pihak  perusahaan. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh tim  pengawas  yang  berjumlah  4  (empat) orang,  termasuk  di  dalamnya  Pejabat Pengawas  Lingkungan  Hidup  Daerah (PPLHD)  Kota  Jambi  yang  bertugas melakukan pemeriksaan secara langsung ke objek  pengawasan  yaitu  PT.  Angkasa  Raya Djambi.
Pengawasan  secara  langsung  bertujuan untuk  memverifikasi  dan  menetapkan status  ketaatan  dari  suatu  usaha  dan/atau kegiatan  PT.  Angkasa  Raya  Djambi terhadap  peraturan  perundang-undangan terkait dengan pengolahan Limbah B3.
Pelaksanaan pengawasan secara langsung  yang  dilakukan  oleh  DLH  Kota Jambi  meliputi,  pemeriksaan  terhadap
pengelolaan  Limbah  Septiktank  ( Black Water ),  pemeriksaan  terhadap  pengelolaan
IPAL, pemeriksaan terhadap  Genset, pemeriksaan  terhadap  pengelolaan  limbah bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3)  apakah telah  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah.  Berdasarkan hasil  pengawasan  dilapangan  PT.  Angkasa Raya  Djambi  sudah  melaporkan  RKL-RPL semester  II  (Juli-Desember  2019)  yang dibuktikan  dengan  Nomor  surat  660/      / DLH 2.2/IV/2020.
Adapun  pengawasan  langsung  yang dilakukan  oleh  DLH  Kota  Jambi  Pahlewi, kabid PPLH menyampaikan bahwa pengawasan  secara  langsung  terhadap kegiatan  industri  pengasapan  karet  milik PT.  Angkasa  Raya  Djambi  dilakukan  setiap satu  tahun  sekali.  Saat  ini,  terdapat  kurang lebih  98  (Sembilan  puluh  delapan)  jenis kegiatan  usaha  yang  harus  diawasi  oleh DLH  Kota  Jambi.  Untuk  itu  tidak memungkinkan bagi DLH untuk melakukan pengawasan  langsung  setiap  bulannya  ke PT.  Angkasa  Raya  Djambi,  mengingat kurangnya  tenaga  pengawas  DLH  Kota Jambi untuk melakukan pengawasan. 18
Selain  melakukan  pengawasan  secara langsung,  DLH  Kota  Jambi  juga  melakukan pengawasan  secara  tidak  langsung  yaitu dengan  menerima  laporan  triwulan  dan semester  untuk  diperiksa  dan  dievaluasi.
18 Wawancara  dengan  Bapak  Pahlewi,  Kabid PPLH  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi, tanggal 18 Maret 2021.
Jika terdapat kesalahan dalam laporan yang disampaikan,  maka  pihak  DLH  Kota  Jambi akan menghubungi pihak PT. Angkasa Raya Djambi untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat  dalam  laporannya  sesuai  dengan standar  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  DLH Kota Jambi.
Berdasarkan  keterangan  yang  diatas dapat  diketahui  bahwa  DLH  Kota  Jambi sudah  melaksanakan  pengawasan,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung terhadap  pengolahan  Limbah  B3.  Namun, masih  saja  DLH  Kota  Jambi  dalam pelaksanaan  pengawasannya  mendapatkan kendala baik itu dari sumber daya manusia yang  kurang  maupun  keterlambatan  dalam menerima  laporan,  sehingga  pengawasan baik secara langsung maupu tidak langsung menjadi kurang maksimal.

## 2. Penerapan sanksi administratif
Sanksi merupakan bagian penting dalam
setiap  peraturan  perundang-undangan,
bahkan  J.B.J.M.  Ten  Berge  menyebutkan bahwa  sanksi  merupakan  inti  dari penegakan  hukum  administrasi  negara.
Dalam hukum administrasi negara, penerapan  sanksi  merupakan  penerapan kewenangan pemerintahan, dimana
kewenangan  tersebut  berasal  dari  aturan hukum  administrasi  negara  baik  secara tertulis maupun secara tidak tertulis.
Sanksi  dalam  hukum  administrasi negara  adalah  instrument,  media  atau  alat yang  bersifat  hukum  publik,  yang  dapat
digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  reaksi atas  ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban yang  terdapat  dalam  norma  hukum administrasi negara. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana  ditujukan  kepada  pelaku.  Sanksi administrasi  negara  bersifat reparatoir- condemnatoir yaitu  memulihkan  keadaan semula dan memberikan hukuman.
pengenaan  sanksi  administratif  dimulai dari  yang  paling  ringan  terlebih  dahulu, yaitu  teguran  tertulis  dapat  diabaikan  dan langsung  menerapkan  sanksi  administratif yang berupa paksaan pemerintahan, apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. Ancaman  yang  sangat  serius  bagi manusia dan lingkungan hidup;
b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran  dan/atau  perusakannya; dan/atau c. Kerugian  yang  lebih  besar  bagi lingkungan  hidup  jika  tidak  segera dihentikan pencemaran dan/atau
perusakannya. 19
Penerapan sanksi admnistratif terhadap pelanggaran  dalam  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet  milik  PT.  Angkasa  Raya  Djambi bertujuan untuk penegakan hukum administrasi sebagai instrument
19 Muhammad Akib, Op.Cit ., hal. 211
pengendalian, pencegahan, dan juga
penanggulangan  atas  perbuatan  yang dilarang  oleh  ketentuan-ketentuan  yang mengaturnya,  agar  pelanggaran  dapat dihentikan. Kewenangan penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet  milik  PT.  Angkasa  Raya  Djambi merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Walikota  Kota  Jambi,  yang  mana  dalam  hal ini kewenangan tersebut didelegasikan atau dilimpahkan  kepada  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  Daerah  (PPLHD)  Kota Jambi.  Jadi  jika  terjadi  pelanggaran  atas suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  tersebut, penjatuhan  sanksi  administrasi  dijatuhkan oleh PPLHD Kota Jambi yang berada dalam pengawasannya.
Berdasarkan  hasil  pengawasan  yang dilakukan  oleh  DLH  Kota  Jambi  terhadap usaha dan/atau kegiatan industri
pengasapan  karet  pada  tahun  2018  terkait dengan  pengolahan  Limbah  B3  ditemukan berbagai macam pelanggaran diantaranya:
a. Belum  menyampaikam  hasil  laporan triwulan dan semester
b. Belum  ada  simbol  dan  label  pada  TPS Limbah B3
c. Tidak melakukan uji air limbah
d. Belum melakukan uji emisi pabrik
e. Terdapat kebocoran di filter (penyaring udara) yang berkarat
f. Belum  melakukan  uji  udara  ambien pabrik. 20
Selain  pelanggaran  yang  disebutkan diatas,  pelanggaran  juga  terdapat  pada lokasi  perusahaan,  yang  mana  lokasi  dari perusahaan  tersebut  berada  di  tengah perkotaan, padat penduduk dan juga berada di  pinggiran  sungai.  Karena  dalam melakukan  pengolahan  Limbah  B3  secara termal  harus  memenuhi  persyaratan  lokasi untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 yang meliputi:
a. merupakan daerah yang bebas banjir dan tidak rawan bencana alam
b. berada pada jarak paling dekat 30 (tiga puluh) meter dari jalanan umum, daerah pemukiman,  dan  juga  garis  pantai,  laut maupun sungai.
Namun,  melalui  Tito  Akbar  Sugesti menyampaikan  bahwa  DLH  Kota  Jambi untuk  saat  ini  belum  ada  memberikan sanksi  admnistrasi  terhadap  PT.  Angkasa
Raya  Djambi  terkait  dengan  pengolahan Limbah B3. Apabila ditemukan ketidaksesuain  dalam  pengolahan  Limbah
B3,  sewaktu  DLH  Kota  Jambi  melakukan pengawasan langsung ke lapangan biasanya tim  pengawas  langsung  menegur  dan memberikan waktu untuk memperbaikinya. Akan  tetapi  keterangan  yang  diberikan berbanding  terbalik  dengan  masyarakat yang bekerja disana. Berdasarkan
20 Wawancara  dengan  Tito  Akbar  Sugesti, Verifikator  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Jambi, tanggal 18 Maret 2021
keterangan  warga  yang  tidak  ingin disebutkan  namanya  menyatakan  bahwa sudah  ada  informasi  tentang  pemindahan perusahaan  sejak  tahun  2017  lalu  akan tetapi  informasi  itu  menghilang  begitu  saja sampai saat ini.

## E. Kesimpulan
Instrument penegakan hukum admnistrasi negara terdiri atas pengawasan dan penerapan sanksi administratif.
Pengawasan  merupakan  langkah  preventif untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran hukum,  sedangkan  sanksi  administratif merupakan  langkah  represif  atau  alat  yang digunakan  untuk  menanggulangi  terjadinya pelanggaran  hukum.  Penegakan  hukum administrasi yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi  terhadap  pengolahan  Limbah  B3 Industri  Pengasapan  Karet  merupakam pendelegasian  kewenangan  yang  diberikan oleh Walikota Jambi kepada DLH Kota Jambi untuk menjalankan kewenangannya.
Pengawasan dilaksanakan
secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Secara langsung pihak DLH Kota Jambi mengawasi langsung  ke  perusahaan  yang  diawasi selama satu tahun sekali, sedangkan secara tidak  langsung  DLH  Kota  Jambi  menerima laporan  triwulan  dan  semester  dari perusahaan terkait. Artinya, DLH Kota Jambi sudah melaksanakan kewenangannya dalam mengawasi  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan perindustrian  yang  ada  di  Kota  Jambi. Namun  belum  maksimal,  dikarenakan
adanya  kendala  terkait  dengan  kurangnya sumber daya manusia di bidang
pengawasan  lingkungan  hidup  yang  tidak sebanding  dengan  banyaknya  suatu  usaha dan/atau kegiatan perindustrian yang perlu diawasi.
Selain  melakukan  pengawasan  DLH Kota  Jambi  juga  berwenang  untuk memberikan  sanksi  Administrasi  terhadap pelaku  pelanggaran  pengolahan  Limbah  B3 namun  berdasarkan  keterangan  yang disampaikan  DLH  Kota  Jambi  belum  ada menjatuhkan  sanksi  administrasi  apapun. Berdasarkan hasil penelitian diketahui DLH Kota  Jambi  belum  memberikan  dan/atau menjatuhkan  sanksi  administrasi  kepada pihak  perusahaan.  Akan  tetapi  hal  ini berbanding  terbalik  dengan  informasi  yang disampaikan  langsung  oleh  masyarakat setempat,  bahwa  sudah  ada  upaya pemerintah  untuk  pemindahan  sarana produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Perda  Kota  Jambi  Nomor  7  Tahun  2017. Adapun  demikian  masyarakat  disana  tetap berharap  agar  perusahaan  karet  tersebut dapat  dipindahkan  ditempat  yang  lebih layak.

## F. Saran
Adapun  saran  yang  dikemukakan sebagai  bahan  masukan  untuk  lebih meningkatkan  mutu  dan  manfaat  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Perlu dilakukannya peningkatan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara
yang  terkait  dalam  bidang  pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
b. Dalam  memberikan  kepastian  hukum, DLH  Kota  Jambi  harus  lebih  tegas  dan meningkatkan  perhatiannya  terhadap pelaku pelanggaran pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet, agar tidak melakukan  pelanggaran.  Dan  apabila terbukti  melakukan  pelanggaran  yang cukup  serius  dan  bisa  membahayakan masyarakat dan lingkungan, maka dapat dijatuhkan  sanksi  administratif,  mulai dari teguran tertulis, paksaan
pemerintah,  pembekuan  izin  maupun pencabutan izin.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan
A’an,  Efendi  dan  Freddy  Poernomo. Hukum Administrasi .  Cetakan  Pertama.  Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.
Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian Hukum , Bandung: Bandar Maju, 2008.
Laode  M.  Syarif  dan  Andri  G.  Wibisana, Hukum  Lingkungan  Teori,  Legislasi  dan Studi  Kasus ,  Kemitraan  Partnership,
Jakarta, 2015.
Prima,  Hayati  Lubis,  Hartati,  dan  Dhil’s Noviades.  “Fungsi  Dinas  Lingkungan Hidup Kota Jambi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  Rumah Sakit”. Mendapo, Journal of
Administration Law, Volume 1, Nomor 2,
Jambi,  Juni  2020.  ISSN  online:  XXXX- XXXX.
Serafica  Gishca,  “Konsep  Pembangunan Berkelanjutan:  Tujuan  dan  Indikator” <kompas.com/skola/read/2020/02/2
1/070000369/konsep-pembangunan-
berkelanjutan-tujuan-dan- indikator?page=all> Diakses pada tanggal 14 Januari 2021. Latar  Muhammad, Pengolahan  Limbah Industri, Yogyakarta: Andi Offset, 2020.
Ardhi  Moh.  Rizal  dan  Indah  Nurhayati,
“Pengolahan  Limbah  Bahan  Berbahaya dan  Beracun  (B3)  dengan Insinerator Tipe  Reciprocating  Grate  Incinerator ”,
Jurnal  Teknik  WAKTU , Volume  15
Nomor. 2 , Juli 2017. ISSN: 1412-1867.
Muhammad,  Akib. Hukum  Lingkungan; Prespektif Global dan Nasional. Cetakan Pertama. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
Muhammad,  Erwin. Hukum  Lingkungan; dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Edisi Revisi Cetakan  Keempat.  Refika Aditama, Bandung, 2015. Zairin, Harahap. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Cetakan Pertama,  FH  UII  Press,  Yogyakarta,
2020.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  101  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya dan Beracun
Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  7 Tahun  2017  Tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup