## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK MENURUT KETENTUAN HUKUM MEREK INDONESIA

## LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF REGISTERED BRAND RIGHTS AGAINST MARK INFRINGEMENT ACCORDING TO INDONESIAN MARK LAW PROVISIONS

## Eko Alamsyah
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ekoalamsyah@gmail.com

## Yudi Arkara Oktobera
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan yudiarkara@gmail.com

## Susiswo
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan rendi.susiswo@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Perlindungan hukum bagi merek terkenal masih belum memuaskan, hal ini dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:  penjatuhan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  kejahatan  di  bidang  merek  relatif  ringan  jika  dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat dalam UU merek. Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan  hukum  kepada  pemegang  merek  dagang  terkenal  asing,  diperlukan  upaya-upaya  hukum penyelesaian  terhadap  pelanggaran  hak  atas  merek  terdaftar  yang  merugikan  hak  atas  merek.  Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi terhadap perundang-undangan yang berlaku di  bidang  merek  serta  mengkaji  secara  lebih  mendalam  dan  mendetail  tentang  ketentuan-ketentuan  yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan sudah dikenal di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merk adalah factor hukumnya sendiri, factor aparat direktorat merk, dan factor teknologi.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pemegang Hak Merek; pelanggaran Merek

## Absract
Legal  protection  for  well-known  brands  is  still  not  satisfactory,  this  can  be  seen  from  the  following:  the imposition of criminal sanctions for perpetrators of crimes in the field of trademarks is relatively light when compared to the criminal sanctions contained in the trademark law. In order to provide more certainty and legal protection to holders of well-known foreign trademarks, legal remedies are needed to resolve violations of  rights  to  registered  trademarks  that  harm  trademark  rights.  This  research  approach  uses  normative juridical  research  or  normative  legal  research,  where  the  approach  to  the  problem  is  carried  out  by
synchronizing  the  legislation  in  force  in  the  field  of  marks  and  examining  in  more  depth  and  detail  the provisions relating to legal protection of well-known and already established brands. known in the community. The  factors  that  influence  the  enforcement  of  brand  law  are  the  legal  factor  itself,  the  brand,  the  brand directorate apparatusgy factor.

## Keywords: Legal Protection; Brand Rights Holders; Brand infringement

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  di  kacamata  masyarakat  internasional,  merupakan  lahan  yang  subur  bagi  pelaku bisnis  curang  dengan  melakukan  pembajakan,  meniru  ataupun  memakai  nama  merek  yang  sudah cukup  terkenal  karena  masih  lemahnya  sistem  penegakan  hukum  atas  Hak  Kekayaan  Intelektual terutama pada merek. 0leh karena itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat Internasional terhadap penegakan hukum atas pelanggaran merek asing di Indonesia, maka Indonesia telah beberapa kali melakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Merek  guna  untuk  menyesuaikan  perkembangan globalisasi.  Dalam  pengaturan  HAKI  di  Indonesia  adalah  yang  terburuk  di  Asia,  baik  dalam pelanggaran hukum maupun dalam kualitas undang-undang perlindungan tentang HAKI. 1
Pada masyarakat Indonesia ada kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar  negeri (label  minded) ,  apalagi  kalau  itu  merek  terkenal. 2 Akan  tetapi  daya  beli  masyarakat Indonesia  yang  rendah  menyebabkan  mereka  lebih  memilih  barang  atau  jasa  yang  harganya  lebih murah  walaupun  mereka tahu  bahwa  merek  pada  barang atau  jasa  itu  palsu  dan  kualitasnya  tidak sebaik yang harganya lebih mahal. Keadaan seperti itu semakin memberikan peluang pada pengusaha yang  tidak  beritikad  baik  untuk  mendaftarkan  merek  terkenal  milik  orang  lain  khususnya  merek terkenal asing.
Hal itu menyebabkan pemilik asli merek terkenal asing dirugikan karena hak atas kekayaan intelektualnya dilanggar dan secara tidak langsung telah menurunkan omzet penjualan barang atau jasanya. Disisi lain masyarakat juga ikut dirugikan karena telah menggunakan merek terkenal asing dengan kualitas yang tidak sebenarnya. Keadaan seperti itu dikhawatirkan akan membawa dampak negatif  dengan  enggannya  investor  asing  masuk  ke  Indonesia  karena  tidak  mendapatkan  jaminan bahwa merek-merek dari produknya akan mendapatkan perlindungan memadai.
Selain  modal,  kecenderungan  lain  adalah  penggunaan  teknologi  tinggi  yang  dinilai memberikan  daya  saing  dan  nilai  tambah  yang  lebih  besar.  Besarnya  muatan  teknologi  yang digunakan  sebagai  bagian  dari  modal  memerlukan  pengamatan  yang  maksimal  dari  kemungkinan adanya persaingan curang terhadap suatu produk. Apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan  menggunakan  merek  tertentu,  maka  kebutuhan  untuk  melindungi  produk  yang  dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum yang pada akhirnya menjadi kebutuhan untuk merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak atas merek menjadi sangat penting, bukan hanya dari  segi  perlidungan  hukum  saja,  tetapi  justru  karena  peranannya  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  ekonomi.  Pada  dasarnya  pemilik  merek  ingin  meraih  loyalitas  konsumen  yaitu  prilaku
1 Kompas, harian pagi, Soal HAKI Indonesia Terburuk di Asia, 9 Maret 2004. diakses  28 mei 2018.
2 Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal: 51.

## Jurnal de Facto 9(1) : 18-30
puncak  konsumen  terhadap  merek,  dimana  konsumen  bersedia  melakukan  apa  saja  demi mempertahankan merek pilihannya. 3
Suatu  merek  dagang  yang  secara  umum  telah  dikenal  dan  dipakai  pada  barang  yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  badan  serta  digunakan  di  Indonesia  maupun  di  luar  negeri disebut dengan merek terkenal ( wellknown trademarks ). 4 Oleh Undang-Undang Merek Nomor  21 Tahun  1961,  perlindungan  hukum  bagi  merek  terkenal  belum  diatur  didalamnya.  Kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Merek Nomor  19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Merek Nomor 14  Tahun  1997  jo  Undang-Undang  Merek  Nomor    15  Tahun  2001  serta  Keputusan  Menteri Kehakiman  RI  Nomor.  M.  03-HC.02.01  Tahun  1991  tentang  Penolakan  Permohonan  Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.
Salah satu faktor penyebab adanya pelanggaran merek asing di Indonesia, khususnya merek asing yang sudah terkenal adalah disebabkan karena lemahnya sistim hukum yang ada dalam praktek penegakan hukum, sehingga banyak kasus-kasus pelanggaran merek asing yang terjadi di Indonesia telah  menciptakan  satu image  negative tentang  ketidakpastian  hukum  Indonesia..  Hal  itu  pernah menjadi dasar keputusan hakim pada kasus pelanggaran merek dagang NIKE, dimana merek terkenal asing itu telah didaftarkan untuk pertama kali ke kantor merek oleh pengusaha lokal dengan itikad tidak baik. Padahal menurut pengetahuan secara umum merek tersebut adalah merek terkenal asing. Pemakaian  merek  terkenal  atau  pemakaian  merek  mirip  dengan  merek  terkenal  milik  orang  lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul dan kualitas barang. 5 Lambat laun fungsi merek sebagai jaminan kualitas menjadi tumpuan para pengusaha untuk meningkatkan perdagangan. Walaupun sebenarnya fungsi merek adalah untuk menunjukkan kepemilikan dan untuk memberikan  indikasi  bahwa  produk  itu  dibuat  secara  profesional.  Salah  satu  contoh  seperti  yang dilakukan oleh beberapa oknom yang memakai baju dengan merek GIANTS dirubah menjadi ganti presiden  dengan  tetapi  masih  mengunakan  merek  GIANTS,  sehingga  membingungkan  konsumen GIANTS. Dengan adanya ketentuan yang mengatur merek terkenal, Indonesia selangkah lebih maju dalam  mengatasi  pembajakan-pembajakan  merek  terkenal.  Namun  dalam  praktek  pelaksanaan perlindungan  merek  terkenal  masih  menghadapi  kendala,  misalnya  pengetahuan  dan  pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan. 6 Permasalahan yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah menentukan kriteria dan daftar merekmerek terkenal. 7 Selain  itu  peranan  aktif  dari  pemilik  merek  terkenal  asli  untuk  mengajukan  permohonan pembatalan  merek  atas  pendaftaran  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  lokal  yang  mempunyai  itikad tidak  baik  sangat  diperlukan.  Apalagi  UUM  yangbaru  sudah  merubah  sistem  deklaratif  menjadi sistem  konstitutif  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  merek  sehingga  lebih  menjamin  kepastian hukum. 8
3 Dyah Hasto  Palupi Dan Hermawan Kertajaya, 36 Kasus Pemasaran Asli Indonesia  Seri  2 , Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hal: 43
4 Insan  Budi  Maulana, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  terkenal  Asing  di  Indonesia  dari  masa  ke  masa ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal: 91.
5 M. Djumhani dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori  dan Prakteknyadi  Indonesia) , Citra Aditya bakti, Bandung, 1993, hal: 143.
6 Insan Budi Maulana, Op cit , hal: 170
7 Insan Budi Maulana, Loc cit .
8 Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung, 1995.

## Jurnal de Facto 9(1) : 18-30
Kenyataannya,  perlindungan  hukum  bagi  merek  terkenal  masih  belum  memuaskan,  hal  ini dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut: penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di bidang merek  relatif  ringan  jika  dibandingkan  dengan  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam  UUM. 9 Dalam KUHP ancaman pidananya paling lama hanya satu tahun empat bulan dan denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, sedangkan dalam UUM ancaman pidananya lebih berat, misalnya saja tindak  pidana  menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhanya  dengan  merek  terdaftar  milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain hal tersebut, pihak yang dirugikan juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi pada pelaku kejahatan di bidang merek. Dengan alasan pembajakan merek terkenal yang semakin banyak terjadi di pasaran maka perlindungan hukum bagi merek terkenal khususnya merek terkenal asing terhadap pelanggaran merek sangat membutuhkan penanganan yang lebih bijaksana.
Prinsip-prinsip      Hukum      yang      menyangkut      perlindungan      Hak      Atas      Kekayaan Inteklektual  pada  dasarnya  menekankan  betapa  pentingnya  perlindungan  suatu  hak  yang  dapat dieksploitasi  secara  ekonomis,  seperti  merek,  paten,  desain  industri    dan  hak  cipta.  Karena      itu pengguna   secara   melawan   hukum   atas   hak-hak   tersebut   merupakan   pelanggaran    yang dapat    di    gugat    secara    perdata    maupun    dituntut    secara    pidana. Tindakan  meraih keuntungan    dengan    membonceng    reputasi    merek    dari    produk    yang  telah  berhasil,dasarnya dilandasi  dengan  itikad  baik,dan  dapat  di  duga  merupakan  perbuatan    yang    ada    maksud    untuk menyesatkan  pihak  lain  (konsumen).  Situasi   kondusif   bagi   penciptaan   suatu   kepastian   hukum dan   pengayoman   atau   perlindungan   hukum   yang   berintikan   keadilan   dan   kebenaran, khususnya    terhadap    perlindungan    hukum    bagi    pemegang    hak    merek    terdaftar    terhadap pelanggaran  merek.  Pelanggaran  hak atas  merek  terdaftar  setelah  adanya  Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2001 tentang Merek, khususnya  di  Kota Balikpapan  masih  relatif  cukup  besar begitu juga dengan keadaan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  umtuk  mengkaji  dan  menganalisis  yang dituangkan dalam penelitian dengan judul: “ Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek menurut ketentuan hukum merek Indonesia”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek menurut ketentuan hukum merek Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya hukum penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar yang merugikan hak atas merek?

## C. Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi terhadap  perundang-undangan  yang  berlaku  di  bidang  merek  serta  mengkaji  secara  lebih mendalam  dan  mendetail  tentang  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan hukum  terhadap  merek  terkenal  dan  sudah  dikenal  di  masyarakat.  Sifat  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara
9 Insan Budi Maulana, Op cit, hal: 132.

## Jurnal de Facto 9(1) : 18-30
rinci  dan  sistematis  tentang  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Analisis  dilakukan  berdasarkan gambaran,  fakta  yang  diperoleh  dan  akan  dilakukan  secara  cermat  bagaimana  menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Teori Penegakan Hukum
Secara  konsepsional,  maka  inti  dari  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-  kaidah  yang mantap  dan  mengejawentahkan  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup.  Konsepsi  yang  mempunyai  dasar  filosofis  tersebut,  memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. 10
Perlu  dilakukan  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  sebagai  bagian  dari rangkaian  proses  hukum  yang  meliputi  pembuatan  hukum,  penegakan  hukum, peradilan  serta  administrasi  keadilan.  Satjipto  Raharjo  menyampaikan  pendapatnya mengenai  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  adalah  pelaksanaan  hukum  secara konkret  dalam  kehidupan  masyarakat.  Setelah  pembuatan  hukum  dilakukan,  maka harus  dilakukan  pelaksanaan  konkret  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari,  hal tersebut  merupakan  penegakan  hukum.  Namun  dalam  istilah  lain  sering  disebut penerapan hukum.
Tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat.  Kemudian  Surojo  Wignjodipuro  pernah  mengatakan,  bahwa  tujuan hukum  adalah  menjamin  kepastian  dalam  perhubungan  kemasyarakatan,  Hukum diperlukan  untuk  pengidupan  di  dalam  masyarakat  demi  kebaikan  dan  ketentraman bersama. 11 Keistimewaan  hukum  terletak  pada  sifatnya  yang  memaksa,  sanksinya berupa ancaman hukuman.Sanksi pada hakikatnya adalah reaksi hukum atas perbuatan warga masyarakat yang tidak seharusnya. 12 Tujuan hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai  alat  pengatut  tata  tertib  masyarakat  dan  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 13
Sudikno  Mertokusumo  mengatakan  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai perlindungan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  harus  dilaksanakan  secara normal,  damai,  tetapi  dapat  terjadi  pula  pelanggaran  hukum,  sehingga  hukum  harus ditegakkan  agar  hukum  menjadi  kenyataan.  Dalam  penegakan  hukum  mengandung tiga  unsur,  pertama  kepastian  hukum  ( rechtssicherheit ),  yang  berarti  bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum  harus  ditegakkan  ( fiat  justitia  et  pereat  mundus ). Hukum  harus  dapat  menciptakan  kepastian  hukum  karena  hukum  bertujuan  untuk ketertiban  masyarakat.  Kedua  kemanfaatan  ( zweekmassigkeit ),  karena  hukum  untuk
10 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.
11 Ishaq, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.
12 Soetandyo  Wignjosoebroto,  2008,  Hukum  Dalam  Masyarakat:  Perkembangan  dan  Masalah,  Cetakan  Kedua, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm. 139.
13 Zainal Asikin, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Mataram, hlm. 19.

## Jurnal de Facto 9(1) : 18-30
manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan  bagi  masyarakat,  jangan  sampai  justru  karena  hukumnya  diterapkan menimbulkan  keresahan  masyarakat.  Ketiga  keadilan  ( gerechtigheit ),  bahwa  dalam pelaksanaan  hukum  atau penegakan  hukum  harus  adil  karena  hukum  bersifat  umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identic dengan  keadilan  karena  keadilan  bersifat  subyektif, individualistic ,  dan  tidak menyamaratakan.
Penegakan  hukum  menurut  A.  Hamid  S.  Attamini  Siswanto  Sunarno  pada hakikatnya  adalah  penegakan  norma-norma  hukum,  baik  yang  berfungsi  suruhan ( gebot,  command )  atau  berfungsi  lain  seperti  memberi  kuasa  ( ermachtigen,  to empower ),  membolehkan  ( erlawben,  to  permit ),  dan  menyimpangi  ( derogieren,  to derogate ).  Lebih  lanjut  Siswanto  Sunarno  mengatakan  bahwa  dalam  suatu  negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  maka  penegakan  hukum  peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah. 14

## 2. Konsep Tentang Hak Kekayaan Intelektual
Kekayaan yang berupa benda merupakan obyek hukum. Menurut Subekti 15 . Pengertian yang paling luas dari perkataan “benda” adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Benda dalam arti kekayaan atau hak milik meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Salah satu bagian hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual. Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) atau padanan kata Intellectual Property Rights adalah hak yang berkenaan  dengan  kekayaan  yang  timbul  atau  lahir  karena  kemampuan  intelektual  manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
HAKI  dahulu  dikenal  sebagai  Hak  Milik  Intelektual.  Istilah  Hak  Milik  Intelektual merupakan  terjemahan  langsung  dari  “ Intellectual  Property ”.  Selain  istilah  “Intellectual Property”  juga  dikenal  dengan  istilah  “intangible  Property”,  “ Creative  Property ”,  dan “ Incorporeal  Property ”. Di perancis orang mengatakannya sebagai “ Property  Intellectuele ”, dan  “ Propriete  Industrielle ”.  Di  Belanda  biasa  disebut  “Milik  Intelektual”  dan  “Milik Perindustrian”. World  Intellectual  Property  Organization atau  WIPO  sebagai  organisasi internasional yang mengurus bidang hak milik intelektual memakai istilah Intellectual Property yang mempunyai pengertian luas dan mencakup antara lain karya kesusastraan, artis, kaset, dan penyiaran  audio  visual,  penemuan  dalam  segala  bidang  usaha  manusia,  penemuan  ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (commercial names and disignation), dan perlindungan terhadap permainan curang. Pemilikan HAKI bukan terhadap barangnya  melainkan  terhadap  hasil  kegiatan  kreatif  suatu  kemampuan  daya  pikir  atau intelektual  manusia  yang  bias  dilihat,  didengar,  dibaca,  maupun  digunakan  secara  praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomis. Menurut W.R Cornish yang dikutip Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah 16 idea termasuk
14 E-jurnal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf, diakses terakhir pada tanggal 23 April 2019 pukul 21:06.
15 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 1993, hal: 60
16 Muhamad Djumhan dan R. Djubaedillah, Op Cit, hal: 20
hasil kemampuan intelektual : “Milik Intelektual melindungi pemakaian idea informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi”.

## 3. Konsep Tentang Merek
Pengertian merek secara yuridis adalah pengertian yang diberikan oleh undang undang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menyebutkan sebagai berikut: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf,  angka-angka,  susunan  warna atau kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Merek berfungsi sebagai tanda pada produk (barang atau jasa) yang diperdagangkan. Misalnya merek GIANTS dengan tulisan GIANTS warna hijau ada titik merah dan latar kuning yang merupakan merek dagang dan nama perniagaan dari GCH Retail (Malaysia) Sdn Bhd (beroperasi dengan nama dagang Giant) adalah jaringan toko swalayan asal Malaysia yang memiliki gerai di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Kamboja, suatu perseroan menurut Undang-undang Negara malysia. Hal itu berarti antara merek yang satu dengan merek yang lain untuk barang dan jasa yang sejenis harus berbeda. Suatu merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa sejenis yang sudah terdaftar. Unsur- unsur persamaan itu bisa keseluruhan atau pada pokoknya.
Pada  awalnya  merek  digunakan  oleh  manusia  untuk  dibubuhkan  secara  fisik  kepada benda dengan maksud untuk menunjukkan asal-usul atau pada kepemilikannya. Perkembangan merek yang pertama kali adalah dipisahkannya merek menurut fungsinya yang spesifik. Fungsi merek  sebagai  tanda  untuk  menghubngkan  produk  tertentu  dengan  sumbernya  sekaligus dipakai karena bias membedakan dari penghasil barang lainnya. Kebutuhan akan perlindungan hukum  atas  merek  semakin  berkembang  dengan  pesatnya  orang-orang  yang  melakukan peniruan, terlebih pula setelah dunia perdagangan lsemakin maju, serta alat transportasi yang semakin  baik,  juga  dengan  dilakukannya  promosi  maka  wilayah  pemasaran  barang-barang menjadi  semakin  luas.  Keadaan  seperti  itu  menambah  pentingnya  merek  sebagai  alat  untuk membedakan  asal-usul  barang,  kualitasnya,  dan  untuk  menghindarkan  peniruan.  Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan. 17 Berkembangnya perdagangan  barang  antar  negara  akibat  dari  perluasan  pasar  menyebabkan  pemasaran  dari suatu produk melewati batas-batas negara. Keadaan ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk perlindungan  merek  secara  internasional.  Tahun  1883  di  Paris  dibentuk  suatu  konvensi mengenai  hak  milik  perindustrian  yang  kemudian  menjadi  tonggak  sejarah  dimulainya perkembangan perlindungan merek secara internasional.
Pengaturan hukum merek di indonesia pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang- undang  Hak  Milik  Perindustrian  pada  masa  sebelum  kemerdekaan  yaitu  dalam  “ Reglement Industrieele  Eigendom  Kolonien ”,  Stb.  545  Tahun  1912.  sistem  yang  dianut Reglement Industrieele  Eigendom Kolonien  adalah  deklaratif.  Sistem  deklaratif  tidak  menerbitkan  hak, tetapi  hanya  memberikan  sangkaan  hukum (rechtsvermoeden) atau  presemption  iuris  yaitu bahwa  pihak  yang  mereknya  terdaftar  adalah  pihak  yang  berhak  atas  merek  dan  sebagai pemakai  pertama  dari  merek  yang  didaftarkan.  Pendaftaran  merek  hanya  digunakan  untuk
17 Muhamad Djumhan dan R, Djubaedillah, Op Cit , hal: 149

## Jurnal de Facto 9(1) : 18-30
memudahkan pembuktian bahwa pihak pendaftar diduga sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Sistem deklaratif masih digunakan dalam Undang-Undang Nomor  21 Tahun 1961  tentang  merek  sebagai  pengganti Reglement tersebut.  Secara  keseluruhan  Undang- Undang Nomor  21 Tahun 1961 dianggap tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik  atau pemegang merek yang sah dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal itu dimulai pada awal tahun 70-an ketika kasus yang terkenal tentang merek TANCHO yang terjadi antara pengusaha lokal Cinadengan pengusaha asing Jepang (Putusan perkara  merek  TANCHO  Reg.  No.  677/K/SIP/1972  tanggal  13  Desember  1972).  Walaupun untuk  menutupi  kekurangan  undang-undang  merek  itu  telah  ditetapkan  Keputusan  Menteri Kehakiman  dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Pada  tahun  1992 Undang-Undang  Nomor    21  Tahun  1961  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 1992 tentang merek yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tidak lagi menggunakan sistem deklaratif tetapi system konstitutif. Sistem ini mendasarkan  pada  sistem  pendaftaran  yaitu  bahwa  pendaftaran  atas  merek  merupakan  bukti adanya  hak  atas  merek  tersebut.  Siapa  yang  pertama  mendaftarkan  dialah  yang  berhak  atas merek  dan  secara  eksklusif  dapat  menggunakan  merek  tersebut.  Walaupun  Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 dianggap telah cukup memberikan kepastian hukum bagi perlindungan produsen dan konsumen, tetapi oleh pemerintah Indonesia direvisi lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor  19 Tahun 1992 tentang merek, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2001 tentang merek  yang  kemudian  diganti lagi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

## II. PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia
Setiap pemegang merek dagang, selain dibebani oleh kewajiban, juga mempunyai hak- hak yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan adanya hak dan kewajiban secara nyata diperlukan penegakan hukum oleh para aparat hukum. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai proses untuk mewujudkan hak yang seharusnya diterima sebagi timbal balik atas pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Faktor- faktor tersebut adalah:
1. Keterbatasan  informasi  kepada  masyarakat  (konsumen)  atas  adanya  permohonan pendaftaran  merek.  Selama  ini  Direktorat  Jenderal  merek  hanya  mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek dan pada sarana khusus yang disediakan oleh  Ditjen  Merek  yang  tidak  setiap  orang  dapat  mengetahuinya  meskipun  telah diterbitkan  secara  berkala.  Selain  itu  tenggang  waktu  pengumuman  yang  hanya berlangsung  selama  3  (tiga)  bulan  belum  dapat  dimanfaatkan  para  pemegang  hak  atas merek terkenal asing untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut oleh pihak lain secara tanpa hak. Kesulitan lainnya adalah menentukan sejak kapan tenggang waktu itu tersebut dihitung, sejak tanggal yang tercantum dalam Berita Resmi Merek atau

## Jurnal de Facto
9(1) : 18-30
sejak tanggal Berita Resmi Merek tersebut nyata-nyata terbit. Akibatnya para pemegang hak atas merek terkenal asing akan terkejut ketika hendak mendaftarkan mereknya karena merek tersebut telah didaftarkan oleh pihak lain. Pada akhirnya pemegang hak atas merek dagang  terkenal  asing  tersebut  harus  mengajukan  gugatan  untuk  mendapatkan  haknya sebagai pemilik sah atas merek tersebut.
2. Kesulitan  dari  pemegang  hak  atas  merek  terkenal  asing  untuk  menemukan  pelaku pelanggaran  mereknya.  Kebanyakan  produk  hasil  pelanggaran  merek  terkenal  asing diperdagangkan  di  pasaran  tidak  dengan  mencantumkan  identitas  perusahaan  atau identitas  pembuatnya.  Hal  itu  menyebabkan  pemegang  hak  atas  pembuatnya.  Hal  itu menyebabkan pemegang hak atas merek dagang terkenal asing sebagai pemilik yang sah kesulitan untuk menentukan kepada siapa gugatan tersebut akan diajukan.
3. Kendala masalah dana
Birokrasi pendanaan dalam lembaga-lembaga peradilan sangat berpengaruh dalam proses pengajuan gugatan secara perdata. Karena dengan dilakukannya gugatan secara perdata hanya akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemegang hak atas merek dagang  terkenal  asing  untuk  membuktikan  bahwa  pihaknya  adalah  pemilik  yang  sah. Apalagi  untuk  mengajukan  gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek,  pemohon  harus mengajukan  permohonan  pendaftaran  terlebih  dahulu,  padahal  biaya  aplikasi  proses pendaftaran  merek  cukup  besar.  Hal  itu diperparah  dengan  lambatnya  proses  peradilan merek di Indonesia, karena permohonan pendaftaran merek terkenal baru diproses oleh Direktorat Jenderal setelah putusan pembatalan merek mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Belum efektifnya Komisi Banding Merek Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 mengatur tentang Komisi Banding Merek. Meskipun anggota Komisi Banding Merek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sudah diangkat, akan tetapi kerjanya belum optimal. Hal tersebut menimbulkan berbagai kasus banding yang menggantung di Direktorat Jenderal.
5. Kelemahan  internal  karena  kemampuan  dari  aparat  Direktorat  Jenderal  Merek  yang terbatas  baik  secara  sosio-ekonomis  maupun  intelektual  sehingga  merek-merek  yang didaftar  kemudian  dengan  merek  yang  telah  didaftar  dapat  diterima  pendaftarannya.45 Kemampuan  Direktorat  Jenderal  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  khususnya  Direktorat Merek  yang  bertugas  juga  masih  belum  memadai,  baik  dari  infrastruktur,  informasi maupun sumber daya manusianya. Hal ini ditunjukkan dengan keterbatasan kemampuan menguasai  bahasa  asing  dari  pemeriksa  merek  sehingga  menyulitkan  pemeriksaan pendaftaran merek asing. Meskipun Direktorat
6. Ketentuan penolakan permohonan pendaftaran merek bagi barang dan/atau jasa yang tidak sejenis  apabila  nyata-nyata  mempunyai  persamaan  pad  pokoknya  atau  keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, yang dalam Undang-undang Merek disebutkan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, kenyataannya sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.
7. Pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing masih kurang memadai.
8. adanya  gugatan  dari  pemegang  merek  dagang  terkenal  asing,  dalam  beberapa  hal  akan memperburuk reputasi produk karena dianggap sebagai produk yang sedang bermasalah yang pada akhirnya akan menurunkan omzet penjualan dari produk tersebut.
Perlindungan merek terkenal di Indonesia merupakan konsekuensi dari persetujuan TRIPs ( Trade Related Aspects of Intellectual Property Right ) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO ( World Trade Organization ) salah satu hasil perundingan  Putaran  Uruguay.  Perlindungan  merek  terkenal  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik pihak lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik. Dalam rangka  untuk  lebih  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  merek dagang  terkenal asing,  diperlukan  upaya-upaya  hukum  penyelesaian terhadap  pelanggaran  hak atas merek terdaftar yang merugikan hak atas merek.

## B. Upaya  Hukum  Penyelesaian  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Atas  Merek  Terdaftar  Yang Merugikan Hak Atas Merek Secara Preventif
Upaya preventif merupakan upaya yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya  untuk  meminimalkan  peluang  terjadinya  pelanggaran  merek  dagang.  Langkah  ini ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak  atas  merek  dagang  terkenal  asing  dan  anjuran-anjuran  kepada  pemilik  merek  untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Apalagi terhadap merek  asing, pemegang hak mendapat  perlakuan  khusus  untuk  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek  dengan menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang diterima negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization. Dalam upaya preventif ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Faktor-faktor itu adalah:
1. Faktor hukumnya sendiri
Dampak dari globalisasi yang ditandai dengan banyaknya merek terkenal asing yang beredar  di  Indonesia  menimbulkan  permasalahan  dalam  praktek  yaitu  adanya  pelanggaran atas merek terkenal asing tersebut. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis  diharapkan  akan  lebih  memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Sebenarnya tidak ada  kewajiban  bagi  seseorang  untuk  mendaftarkan  merek  yang  ia  miliki,  akan  tetapi  jika merek  yang  dimilikinya  tersebut  telah  didaftarkan  di  Direktorat  Merek  maka  ia  akan mendapatkan  perlindungan  hukum.  Suatu  permohonan  pendaftaran  merek  akan  diterima pendaftarannya  apabila  telah  memenuhi  persyaratan  baik  yang  bersifat  formalitas  maupun substantif yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
. Sehubungan dengan hal itu, pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
a. Bertentangan  dengan  Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  moralitas  agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. Tidak memiliki daya pembeda;

## Jurnal de Facto 9(1) : 18-30
c. Telah menjadi milik umum; atau
d. Merupakan  keterangan  atau  berlaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang  dimohonkan pendaftarannya.
Selain itu pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menambahkan bahwa:
“  Permohonan  harus  ditolak  oleh  Direktorat  Jenderal  apabila  merek  tersebut  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek  yang  sudah  terkenal  milik pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis.  Ketentuan  tersebut  juga  dapat  diberlakukan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis”.
Selain  itu  ada  pengecualian  bagi  merek  terkenal,  yaitu  dapat  mengajukan  gugatan pembatalan merek meskipun belum terdaftar di Direktorat Jenderal. Penentuan bahwa merek tersebut  merek  terkenal  dilakukan  dengan  memperhatikan  pengetahuan  umum  masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis menambahkan  bahwa  diperhatikan  pula  reputasi  merek  terkenal  yang  diperoleh  karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
2. Faktor aparat Direktorat Merek
Aparat  Direktorat  Merek,  Direktorat  Jenderal  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual merupakan aparat yang bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Adanya pendaftaran  suatu  merek  tertentu  yang  sama  dan  menyerupai  dengan  merek  terkenal  milik pihak  lain  terjadi  karena  adanya  kelemahan  dari  aparat  Direktorat  Merek.  Untuk  itu peningkatan kualitas sumber daya manusia di Direktorat Merek khususnya sangat diperlukan terutama kualitas staf pemeriksa merek. Selama ini penguasaan bahasa asing masih menjadi kendala dalam pemeriksaan merek, terutama dalam hal penggunaan internet on-line dimana Direktorat Merek harus mempertimbangkan adanya merek-merek terkenal asing yang belum didaftarkan  di  Indonesia.  Dengan  peningkatan  kualitas  staf  agar  lebih  profesional  di bidangnya melalui berbagai pelatihan, seminar dan pendidikan S2.
3. Pemanfaatan teknologi canggih
Untuk  mempermudah  kerja  para  pemeriksa  merek,  tidaklah  berlebihan  apabila Direktorat  Merek  perlu  dilengkapi  dengan  perangkat  yang  canggih  bik  berupa  perangkat lunak  maupun  perangkat  keras  yaitu  komputerisasi.  Hanya  komputerisasi  yang  mampu mewujudkan management  Information  System (MIS)  yang  canggih.  Perkembangan  merek- merek terkenal asing terutama yang belum didaftarkan di Indonesia hanya dapat ditelusuri di Informasi Dokumentasi Merek terkenal.

## C. Upaya  Hukum  Penyelesaian  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Atas  Merek  Terdaftar  Yang Merugikan Hak Atas Merek Secara Represif
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan

## Jurnal de Facto 9(1) : 18-30
apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Hal itu berarti peranan lembaga peradilan dan aparat  penegak  hukum  lainnya  seperti  kepolisian,  pejabat  pegawai  negeri  sipil  (PPNS)  dan kejaksaan sangat diperlukan.
Pemegang  hak  atas  merek  dagang  terkenal  meskipun  belum  terdaftar  mendapat pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam  bentuk  gugatan  pembatalan  maupun  tuntutan  hukum  pidana  melalui  aparat  penegak hukum.
Gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek  diajukan  setelah  pemilik  merek  terkenal mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Direktoraat Jenderal. Selain itu apabila ternyata suatu merek terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, Direktorat Jenderal akan menolak perpanjangan pendaftaran merek tersebut.
Pemberian  sanksi  yang  jelas  dan  tegas  bagi  pelaku  pelanggaran  merek  sesuai  dengan undang-undang  merek  yang  berlaku, juga  konsisten.  Hal  itu  dilakukan  agar  lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal di Indonesia

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Perlindungan  merek  terkenal  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  peniruan  merek  terkenal milik pihak lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik. Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang merek dagang terkenal asing, diperlukan upaya-upaya  hukum  penyelesaian  terhadap  pelanggaran  hak  atas  merek  terdaftar  yang merugikan hak atas merek. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merk adalah factor hukumnya sendiri, factor aparat direktorat merk, dan factor teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Aminuddin,  A.,  Emy,  E.,  &  Sahdi,  N.  (2022).  PEMBAGIAN  HARTA  ADAT  DAN PROBLEMATIKA  PEMBAGIAN  DI  DESA  TAMMANGALLE  KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT. Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (1), 15-20.
Badaruddin, S., Basri, N. F., & Wahyuni, S. (2020). PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM  SUDUT  PANDANG  YURIDIS. QISTHOSIA:  Jurnal  Syariah  dan Hukum , 1 (2), 130-144.
Dyah Hasto Palupi Dan Hermawan Kertajaya, 36 Kasus Pemasaran Asli Indonesia Seri 2 ,

## Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009
Hatta,  M.  (2022).  IMPLEMENTASI  MUDARABAH  PADA  LEMBAGA  KEUANGAN SYARIAH. Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (1), 27-35.’
Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000=
Insan Budi Maulana, Perlindungan Hukum Terhadap Merek terkenal Asing di Indonesia dari masa ke masa , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
M. Djumhani dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknyadi Indonesia) , Citra Aditya bakti, Bandung, 1993
Nurfiana, N., & Sakinah, S. (2022). ZAKAT DAN KAJIANNYA DI INDONESIA. Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (1), 21-26.
Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung
Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta
Ishaq, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah,
Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Surabaya
Zainal Asikin, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Mataram. Titik  Triwulan,  2008,  Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD
1945, Prenadamedia Grup, Surabaya
Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta Soerjono  Soekanto,  1983,  Faktor-faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  UI  Pres,
Jakarta
Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya,
Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
Satjipto Rahardjo ,Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta. Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia,1987. CST Kansil,pengantar ilmu hukum Jakarta : Balai Pustaka, : 1989
Setiono.  Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum).  Surakarta.  Magister  Ilmu  Hukum  Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
Muchsin.  Muchsin  dan  Fadillah  Putra.  2002.  Hukum  dan  Kebijakan  PublikPhilipus  M.
Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009
Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 1993

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,
C. SUMBER Lain
www.kompas.com,  Kompas,  harian  pagi,  Soal  HAKI  Indonesia  Terburuk  di  Asia  E- jurnal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf