## HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

## WORKING RELATION BETWEEN HEAD OF THE VILLAGE AND CONSULTATIVE BODY OF THE VILLAGE (BPD) ACCORDING TO LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE

## Khaeril Anwar
Ketua Yayasan Arrahmah Pringgarata email : khaerilanwarwen@gmail.com
Naskah diterima : 11/05/2015; direvisi : 07/08/2015; disetujui : 20/08/2015

## Abstract
The existence of Law Number 6 of 2014 concerning Village is expected to be able to accommodate the interest and needs of the Villagers. Governance of the Village is organized by Head of the Village and the consultative body of the Village (BPD). The head of the Village is in charge to organize the governance of the Village, implement the development of the Village, maintenance the Village’s societal matter and empowering the Villagers. Whereas BPD is functioned to discuss and agrees on draft of Village regulation together with the Head of the Village, accommodate and distribute aspiration of the Villagers and supervising performance of the Head of the Village. According to research result, the establishment of Law Number 6 of 2014, there are amendments on position, duties, function and authority of the Head of the Village and BPD, where the Head no longer responsible to BPD. Working relation between Head of the Village and BPD in partnership, consultation and coordination which regulated in Article 1 section 7, stated that Head of the Village and BPD shall discuss and agrees regulation of the Village, Article 11 section 1 regulates that Head of the Village and BPD may initiate status amendment of Village to be urban Village (Kelurahan) through Village deliberation. Article 27 letter c contained obligation of the Head of the Village to provide written report on governance organization to BPD, Article 32 section 1 obliged BPD to writtenly inform Head of the Village concerning expiration his service period at least 6 month in advance of the due date. Article 73 section 2, stated that Head of the Village may proposed draft of income and expenses budget of the Village and having consultation with BPD, Article 77 section 3 regulated that Head of the Village and BPD shall jointly consulting the management of assets of the Village.
Keywords: Village governance, working relation between Head of the Village and BPD

## Abstrak
Kelahiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, terjadi Perubahan Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka 7 yakni Kepala Desa dan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 207- 222
BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, Pasal 11 ayat 1 yakni Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf c yakni  Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat 1 yakni  BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis  enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pasal 73 ayat 2 yakni  Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD, pasal 77 ayat 3 yakni  Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa
Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD

## PENDAHULUAN
K eberadaan d esa di Indonesia sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun ta- hun yang lalu sebelum Indonesia merdeka hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  menyebutkan bahwa. 1 “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landscappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Du- sun dan Marga di Palembang dan sebagain- ya”. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) untuk menjatuh- kan pilihannya pada bentuk Negara kesat- uan.
Visi founding father tentang Desa adalah, 2 “terwujudnya Desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis, sedangkan misinya adalah me- narik Desa dalam sistem pemerintahan for- mal, tidak membiarkan Desa tetap berada di luar sistem sebagaiamana pemerintahan kolonial memperlakukan Desa, strateginya adalah menjadikan Desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sung- guh”. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Penjelasan Pasal 18 angka II sebelum aman- demen
2 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta, 2011, Hal 231
hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Melalui Pe- rubahan Undang-Undang Dasar Negara Re- publik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi. 3 “Negara men- gakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyara- kat dan prinsip Negara Kesatuan Repub- lik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang”
Dengan amandemen tersebut maka ber- dasarkan Pasal 18 B ayat 2 kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut Pasal tersebut keberadaan desa yang masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya diakui oleh Konstitusi dan diatur dengan Undang-undang. Penyeleng- garaan Pemerintahan Desa merupakan, 4 “subsistem dari sistem  penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki ke- wenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya”. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang dibantu per- angkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,  yang menyelengga- rakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kema-
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 B ayat (2)
4 HAW.Wijaya. Otonomi Desa merupakan Subsistem Yang Asli Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Ja- karta, 2013, Hal, 3
Khaeril Anwar | Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa ...... syarakatan Desa, dan Pemberdayaan Ma- syarakat Desa. Dalam melaksanakan peny- elenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksa- naan Pembangunan Desa, pembinaan Ke- masyarakatan Desa  dan Pemberdayaan ma- syarakat Desa harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Ting- gal Ika. Pemerintahan Desa sebagai Pemer- intahan yang paling rendah dan merupakan ujung tombak memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di masyarakat, karena berdekatan langsung dengan masyarakat, maka sangat diharapak- an untuk menjalankan roda  Pemerintahan dengan sungguh-sungguh agar dapat men- ciptakan kehidupan yang demokratis, mem- berikan pelayanan yang maksimal demi ke- sejahteraan masyarakat Desa.  Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan hubungan sosial di ma- syarakat.
Sebelum lahirnya Undang-Undang No- mor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemer- intahan Desa saat itu  sangat  tergantung pada  Pemerintah Daerah, Desa sering dija- dikan Obyek pembangunan, namun setelah lahirnya Undang-Undang Desa maka kedudukan Desa menjadi subyek pemban- gunan. Negara memperkuat Desa dengan Alokasi Dana Desa sehingga Pemerintahan Desa dapat lebih banyak berbuat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Kehadiran Badan Per- wakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenan- gannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam peny- elenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala
Desa yang diatur berdasarkan kaidah nor- matif.
Kedudukan Kepala Desa dan Badan Per- musyawaratan Desa dapat dikatakan seb- agai pihak yang bermitra kerja dalam pros- es penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa mene- tapkan Peraturan Desa. Di samping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institu- sional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggara- an Pemerintahan Desa. Di sisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan meny- alurkan aspirasi masyarakat Desa. Kepala Desa dan BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam melak- sanakan Pemerintahan Desa agar dapat terlaksana pemerintahan Desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyara- kat. Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi atau dishar- monisasi hubungan kerja. Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan mengenai penetapan Peraturan Desa, pada kelaziman umum tedapat kondisi penyusunan ren- cana perundang-undangan dapat dilakukan oleh salah satu pihak, namun yang prinsip- prinsip rancangan Peraturan Perundang- undangan wajib mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai mitra yang dtentukan. Hal yang sama berlaku dalam mekanisme peyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat dibuat oleh Kepala Desa atau BPD dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari keduanya.
Pertanggungjawaban Kepala Desa se- cara normatif, tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 5 yakni Kepala Desa wajib :
5 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 27
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 207- 222
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa ja- batan kepada Bupati/Walikota;
memberikan laporan keterangan peny- elenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa se- tiap akhir tahun anggaran; dan
memberikan dan/atau menyebarkan in- formasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah hal pokok terutama dalam membangun “TRUST’ dan peningkatan pemberdayaan. Semenjak adanya otoritas formal ditingkat desa dalam bentuk institusi pemerintahan Desa, Kepala Desa selalu lahir sebagai ha- sil pemilihan langsung oleh penduduk desa. Oleh karena itu wajar apabila Kepala Desa melaporkan kinerja yang telah dicapainya kepada penduduk yang memilihnya. Sebagai pemimpin yang terpilih, tampilan Kepala Desa adalah sosok kebapakan yang terbuka apalagi dalam lingkungan masyarakat ge- meinschaft , rasa tanggung jawab merupak- an hal yang di junjung tinggi, pemimpinlah yang pertama-tama harus bertanggung jaw- ab terhadap kelompok yang dipimpinnya Ke- pala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat  yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. Sedangkan kepa- da Badan Permusyawaratan  Desa Kepala Desa wajib memberikan keterangan lapo- ran pertanggung jawaban secara tertulis, dan kepada rakyat Kepala Desa  menyam- paikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya lewat acara-acara yang dilaku- kan baik oleh Kepala Desa maupun oleh masyarakat Desa. Pertanggungjawaban
Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa mengalami perubahan yang mendasar. Se- belum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa Bertangung jawab Kepada Rakyat atau Ma- syarakat melalui BPD sedangkan berdasar- kan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pertanggung jawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sedangkan ke BPD hanya sebatas memberikan keterangan atau laporan atas pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa. Hal ini berarti posisi Badan Permusyawaratan Desa dikurangi dan tidak sekuat dulu.
Dalam praktiknya sering terjadi hubun- gan yang tidak harmonis antara Kepala Desa dengn  BPD hal ini terlihat dalam proses penyusunan dan penetapan Ang- garan Pendapatan dan belanja Desa (APB- Des), pelaksanaan Peraturan Desa, pelak- sanaan Pembangunan Desa dan pelaksa- naan pertanggungjawaban Kepala Desa. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas kebijakan penyal- uran anggaran APBDes. Sehingga sering- kali kondisi demikian menimbulkan ketida- kharmonisan antara Kepala  Desa dengan BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD sudah mengambarkan fungsi repre- sentatifnya dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan ket- erwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis . Kedudukan BPD mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD meru- pakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang
Khaeril Anwar | Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa ...... melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik. Dilihat dari kedudukannya, me- mang Kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau me- misah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.  Fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 ta- hun 2014 dijelaskan dalam pasal 55 adalah, 6
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa.
Sedangkan tugas BPD adalah menyeleng- garakan musyawarah Desa (musdes) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang dii- kuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersipat strat- egis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi penataan Desa, peren- canaan Desa, kerja sama Desa, rencana in- vestasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan Kejadian luar bi- asa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam kepu- tusan hasil musyawarah Desa dijadikan pegangan bagi Pemerintah Desa  BPD dan lembaga Desa lain dalam pelaksanaan tu- gasnya.
Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan
6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 55
fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibanding- kan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD membutuhkan anggaran khusus yang diposkan untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut. Sedangkan fungsi legislasi meru- pakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya.
Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusy- awaratan Desa yang dinilai masih minim, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari se- jumlah faktor yang mempengaruhinya antara lain anggaran operasional untuk melakukan tugas dan fungsi sangat sedikit dibandingkan dengan operasional Kepala Desa, hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa anggota BPD di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan Penyebab ti- dak efektifnya pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan Desa karena minimnya pemahaman, keterampilan dan SDM yang dimiliki serta kurang tanggap- nya Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya yang menangani Pemerintahan Desa terhadap pembinanaan dan pem- berdayaan kelembagaan Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa.
Dari uraian  diatas maka yang dapat di- kaji dalam tulisan ini  yakni tentang pen- gaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,  kedudukan dan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan  ham- batan atau kendala dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusy- awaratan Desa.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## IUS

## 207- 222
Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendeka- tan Perundang-undangan,  pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandin- gan. Pendekatan Peraturan PerUndang- undangan ( Statute approach ) yakni den- gan mengkaji dan menganalisis peraturan perUndang-undangan yang yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa yang menjadi obyek penelitian, Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ) yakni dengan mengk- aji konsep hukum, pandangan para ahli hu- kum yang berkaitan dengan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Per- musyawaratan Desa (BPD), dan Pendeka- tan Perbandingan (Comparative approach ) yakni dengan  melakukan perbandingan hukum yang terkait tentang  Pemerintahan Desa dengan maksud untuk menjelaskan perkembangan bidang hukum yang diteliti dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang.

## PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan  BPD Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsid- eran Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan ber- peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkem- bang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis se- hingga dapat menciptakan landasan yang
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Konstruksi hukum terhadap struktur Pemerintahan Desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat dite- lusuri dari bunyi pasal 1 angka 3  Un- dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerin- tahan dan kepentingan masyarakat setem- pat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan- nya adalah apa yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, karena disini terdapat dua konsep, yakni pertama, Penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan yang kedua, Kepentingan masyara- kat setempat. Untuk memahami ini, harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan Desa, apabila memperhatikan se- cara cermat pasal 1 angka 1 memberikan ba- tasan tentang Desa berikut ini. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut den- gan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyara- kat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, terjawablah bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan men- gurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara.  Yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk men-
Khaeril Anwar | Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa ...... gatur, untuk mengurus urusan pemerin- tahan, kepentingan masyarakat setempat. Dasar yang digunakan adalah berdasarkan prakarsa masyarakat,  berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional. Pertanyaan siapa yang berwenang untuk mengatur dan men- gurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Pertanyaan ini di- jawab dalam rumusan pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut den- gan nama lain dibantu perangkat Desa seb- agai unsur sekretariat
Pergeseran pola penyelenggaraan Pemer- intahan Desa berdasarkan otonomi asli Desa, berimplikasi terjadinya perubahan pola hubungan antara Pemerintahan Ka- bupaten dengan Pemerintahan Desa. Pola hubungan yang terjadi bukanlah pola hubungan atasan dengan bawahan, akan tetapi lebih pada pola hubungan yang bersi- fat koordinatif. Peran Pemerintah Daerah hanya sebatas pada fasilitasi, sehingga re- lasi antara pemerintah dengan masyarakat Desa lebih ditekankan pada pola kemitraan ( partnership ).
Penyelenggaraan dan pengaturan pemer- intahan Desa seharusnya  dikembangkan dengan pola pembinaan dan pengaturan yang tetap  memperhatikan otonomi asli, sehingga asal-usul dan adat-istiadat yang dipandang asli diberikan kesempatan un- tuk tumbuh dan berkembang sesuai den- gan kebutuhan dan daya kreasi masyara- katnya sendiri. Pelaksanaan otonomi asli Desa menghendaki tumbuhnya kehidupan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dalam proses peny- elenggaraan pemerintahan dan pembangu- nan serta pelayanan kepada masyarakat.
Derasnya tuntutan dari masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa terhadap ke- beradaan Desa, telah membawa banyak pe-
rubahan dibidang politik dan pemerintah- an, dengan terjadinya pergeseran paradig- ma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem yang desenta- ralistik. Salah satu instrumen pokok yang menandai pergeseran paradigma tersebut yang merupkan buah dari perjuangan selu- ruh komponen masyarakat dan perangkat Desa di seluruh Indonesia adalah dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Un- dang-undang Nomor 6 tahun 2014  tentang Desa.
Keberadaan Udang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini diharapakan dapat mewadahi dan menampung  segala kepentingan, kebutuhan dan harapan ma- syarakat Desa, selain itu pelaksanaan pen- gaturan Desa agar disesuaikan dengan asal usul dan adat istiadat yang selama ini ber- laku dan sesuai dengan perkembangan za- man, terutama yang menyangkut kedudu- kan masyarakat hukum adat, demokrati- sasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa yang menggabungkan fungsi self governing community dengan local self gov- ernment.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan umumnya memberikan penjelasan tentang Desa seb- agai berikut, Desa adalah kesatuan masyara- kat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan men- gurus  urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pra- karsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatu- an Republik Indonesia.
Kata mengatur memiliki arti kewenan- gan dalam membuat kebijakan yang bersi- pat mengatur ( policy regulatioan ) sedangka kata mengurus memiliki arti kewenangan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,
207- 222
membuat aturan pelaksanaan ( policy im- plementation ).    Kesatuan masyarakat hu- kum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri be- rarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersipat men- gatur sekaligus membuat aturan pelaksa- naannya. Dengan demikian Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
Penyelenggaraan pemerintahan Desa memasuki babak baru dengan kewenangan pengaturan ada pada Pemerintahan Desa itu sendiri yang berasal dari asal usul dan adat istiadat yang dikembangkan, dipelihara dan dipertahankan masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang. Hal ini berarti uru- san yang secara adat telah diatur dan diurus diakui oleh undang-undang dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pemban- gunan Desa Peran serta masyarakat mut- lak diperlukan dalam rangka kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sos- ial bagi masyarakat Desa.
Kewenangan Desa Meliputi, kewenan- gan berdasarkan hak asal usul, kewenan- gan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan berdasarkan hak asal usul dibagi dalam ruang lingkup kewenangan hak asal usul Desa dan ruang lingkup ke- wenangan Desa adat. Ruang lingkup ke-
wenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :
1.  Sistem organisasi perangkat Desa;
2.  Sistim organisasi masyarakat adat;
3.  Pembinaan kelembagaan masyarakat;
4.  Pembinaan lembaga dan hukum adat;
5.  Pengelolaan tanah kas Desa;
6.  Pengelolaan tanah Desa atau tanah mi- lik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
7.  Pengelolaan tanah bengkok;
8.  Pengelolaan tanah pecatu;
9.  Pengelolaan tanah titisara; dan
10. Pengembangan peran masyarakat Desa
Sedangkan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi :
1.  Penataan sistem organisasi dan kelem- bagaan masyarakat adat;
2.  Pranata hukum adat;
3.  Pemilikan hak tradisional;
4.  Pengelolaan tanah kas Desa adat;
5.  Pengelolaan tanah ulayat;
6. Kesepakatan dalam kehidupan ma- syarakat Desa adat;
7.  Pengisian jabatan Kepala Desa adat dan perangkat Desa adat;
8.  Masa jabatan Kepala Desa adat.
Sedangkan kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
1. Kewenangan yang mengutamakan keg- iatan pelayanan dan pemberdayaan ma- syarakat;
2. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mem- punyai dampak internal Desa;
3.  kewenangan yang berkaitan dengan  ke- butuhan dan kepentingan sehari-hari ma- syarakat Desa;
Khaeril Anwar | Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa ......
4.  kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
5.  program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
6. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan PerUndang- undangan tentang pembagian kewenan- gan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan kriteria kewenangan se- bagaimana yang dijelaskan diatas, maka kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang Pemerintahan Desa, bidang Pem- bangunan Desa, bidang Kemasyarakatan Desa dan bidang Pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk mempermudah memahami bagaimana pengaturan hubungan kerja an- tara Kepala Desa dengan Badan Permusy- awaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  dapat dijelaskan pengaturannya sebagai berikut:
1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang- undang Nomor 6 tahun 2014.
2.  Kepala Desa dan BPD memprakarsai pe- rubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
3.  Kepala Desa memberikan laporan peny- elenggaraan Pemerintahan secara ter- tulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.
4. Badan Permusyawaratan Desa mem- beritahukan kepada Kepala Desa men- genai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal
ini diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undang- undang Nomor 6 tahun 2014.
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelas- kan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.
6. Kepala Desa dan Badan Permusy- awaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 Undang- undang Nomor 6 tahun 2014.

## B. Pola Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersipat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasa- ma dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas  Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemer- intahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusy- awaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat per- setujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan men- gajukan rancangan Peraturan Desa men- genai Anggran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa  dan Kepala Desa memberikan lapo- ran Keterangan Pelaksanaan  Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran  kepada Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk kon- sulatsi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 207- 222
lembaga kemasyarakatan Desa, pengangka- tan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyang- kut pemerintahan Desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara Ke- pala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Dae- rah kepada Pemerintah Desa, seperti pro- gram Raskin, KPS, KIS, KIP dan KKS atau program lainnya sebelum dilaksanakan ter- lebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.
Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak kare- na demi untuk mewujudkan kesejahter- aan masyarakat Desa. Dalam  mencapai pemerintahan yang demokratis antara Ke- pala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai denga kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilaku- kan dengan iktikad baik.  Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsutasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pem- berdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengam- bilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang diha- dapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa partisipasi masyarakat dalam keg- iatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelay- anan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari Badan Permusyawaran Desa ataupun masyarakat Desa. Untuk memban- gun pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusywaratan Desa, harus bersinergi dengan baik, mem- punyai pikiran yang sejalan. Untuk men- ciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsulta- si, koordinasi, keharmonisan dan sinergi- tas antara Kepala Desa dan BPD sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun pro- gram pemerintahan Desa yang di hasilkan dapat di pertanggung jawabkan secara ber- sama untuk mewujudkan kemajuan, keadi- lan dan kesejahteraan masyarakat Desa.
Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan di- jalankan oleh kedua belah pihak, supaya ti- dak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi  antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bi- dang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelay- anan kepada masyarakat, semua penyeleng- gara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sek- retariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan  Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugas- nya masing-masing sehingga dalam melak-
Khaeril Anwar | Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa ......
sanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan  dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspi- ratif, partisifatif dan akuntabel.
Berikut ini di uraikan pola kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembuatan Peraturan Desa yang digambarkan dalam bentuk Skema se- bagai berikut :
Bagan I : KEPALA DESA BPD
PERSETUJUA N BERSAMA PENETAPAN PERDES RANCANGA N PERDES

## Keterangan :
Berdasarkan skema diatas menunjukkan pola kemitraan  hubungan kerja antara Ke- pala Desa dan BPD dalam hal pembutan ran- cangan peraturan desa, bahwa sebuah Ran- canagan Peraturan Desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa harus dibahas secara bersama, kemudian ditetap- kan oleh Kepala Desa atas persetujuan ber- sama Badan Permusyawaratan Desa untuk menjadi Peraturan Desa. Namun sebelum mendapat pengesahan bersama terlebih da- hulu di mintakan persetujuan dari masyara- kat desa lewat musyawarah Desa yang khu- sus diadakan untuk membicarakan hal ini
Sedangkan pola hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa tergambar dalam skema di bawah ini :
Bagan II :
Keterangan :
Berdasarkan skema diatas aspirasi
masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun atau Anggota BPD, jika aspirasi dis- ampaikan melalui Kepala Dusun, maka akan disampaikan ke Kepala Desa kemudian dis- ampaikan kepada BPD untuk dibahas dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan, selanjutnya jika aspirasi tersebut disampai- kan lewat anggota BPD, diteruskan kepada Ketua BPD kemudian dirapatkan dalam musyawarah BPD hasil musyawarah terse- but selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.
Lebih lanjut dikatakan pula dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 tahun 2014  bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ke- pala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemer- intahan yakni yang melaksanakan musy- awarah Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam peneyelenggaraan Pemerintahan dan menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa.
MUSYAWARAH DESA KEPALA DESA BPD KEPALA DUSUN ANGGOTA BPD ASPIRASI MASYARAKAT
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 207- 222
Untuk memudahkan dalam melihat per- bandingan bentuk dan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Per- musyawaratan Desa sebelum dan sesudah

## C. Kendala Dan Hambatan Dalam Hubun- gan Kerja Antara Kepala Desa Dan BPD
Hubungan kerja antara Kepala Desa den- gan Badan Permusyawaratan Desa bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, keseja- jaran, dan kemitraan. Masyarakat desa me- nyalurkan aspirasi kepada Badan Permusy- awaratan Desa, dan di lain pihak masyarakat juga memberikan kewenangan dan partisi- pasinya kepada Kepala Desa. Dalam hal ini ada persamaan dan perbedaan fungsi  antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Persamaan tugas dan fungsi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa terlihat dari pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanjan Desa (APB- Des). Setelah APBDes ditetapkan maka Kepala Desa yang melaksanakan dan yang menjadi pemimipin  Pemerintahan di Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa yang mengawasi atas kinerja Kepala Desa terhadap APBdes yang sudah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian secara struktural
representasi otoritas kepentingan masyara- kat Desa terletak di tangan Kepala Desa dan bukan pada Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya di- beri mandat sebagai lembaga kontrol untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan aparat desa, ikut membahas peraturan Desa dan menyusun anggaran pendapatan dan belan- ja desa bersama Kepala Desa.
Kepala Desa dibantu  oleh perangkat Desa melaksanakan pembangunan Desa dan melayani kepentingan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerin- tah Desa dengan melibatkan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksa- naan Pembangunan Desa dan melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa Kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dapat dijeaakan sebagai berikut :
Uraian Sebelum UU No. 6 tahun 2014 Sesudah UU No. 6 tahun 2014 Peraturan Desa BPD sebagai Lembaga pembuat Perdes, Kepala Desa ikut mem- bahas Perdes BPD Ikut membahas Perdes, yang berasal dari prakarsa Kepala Desa Adat istiadat Desa BPD Sebagai lembaga Pengayom Adat Istiadat lembaga adat desa di urus oleh Pemerintah Desa Pengangkatan staf atau perangkat Desa Kepala Desa berkonsultasi den- gan BPD Kepala Desa berkonsultasi den- gan Camat Pertanggungjawa- ban Kepala Desa Kepala Desa Beratanggung jaw- ab Kepada BPD Kepala Desa Bertanggungawab kepada Bupati melalui camat Jabatan Kepala Desa dan BPD 6 tahun kali 2 6 tahun kali 3 Pemilihan BPD Dipilih secara musyawarah mu- fakat Dipilih secara Demokratis
Khaeril Anwar | Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa ......
pandangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
Kurangnya pemahaman dan SDM dari Anggota BPD
Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusy- awaratan Desa berdasarkan Undang-un- dang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Masih adanya ketergantungan dan tradi- si yang selama ini dijalankan dalam me- nyelenggarakan Pemerintahan Desa
Kurangnya tanggung jawab, keahlian dan ketrampilan dari aparatur Desa, dan

## Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Pemerintahan Desa
Disamping hambatan dan kendala terse- but diatas Kepala Desa  dalam membuat dan memutuskan kebijakan yang bersifat strategis harus berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa akibatnya  tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa kebijakan tersebut tidak dapat dikeluar- kan dan dijalankan, disamping itu ketida- kpercayaan juga salah satu kendala dalam melaksanakan roda pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan  Desa yang me- miliki kewenangan menggali, menghim- pun dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dapat menyatakan tidak percaya ter- hadap Kepala Desa atau Pemerintah Desa sepanjang masyarakat Desa menghendaki demikian. Akan tetapi di sisi lain seba- liknya Pemerintah Desa dapat juga tidak percaya apakah hal tersebut murni datang dari aspirasi  masyarakat Desa atau hanya sekedar pendapat BPD semata.

## SIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tentang hubungan ker-
Desa. Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang ada di Desa me- miliki fungsi dan peran yang dapat mendo- rong kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu kehadiran Kepala Desa Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta mejalankan roda Pemerintahan Desa. Walaupun Kepala Desa dan Badan Permusy- awaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun keduanya berkewa- jiban untuk menjalankan amanah rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa oleh karena itu antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus mempunyai visi dan misi yang sama dalam membangun Desa. Pada prak- tiknya antara harapan dengan kenyataan sering tidak sejalan begitu pula antara Ke- pala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa kedua lembaga ini memiliki kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
Sebagai contoh kasus, berdasarkan Pen- gamatan yang dilakukan di beberapa Desa di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lom- bok Tengah, dapat di uaraiakan beberapa kendala dan hambatan yang mempengaruhi kemitraan dalam hubungan kerja antara Ke- pala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain:
Kepala Desa masih mendominasi Pemer- intahan Desa, dimana  Badan Permusy- awaratan Desa yang seharusnya  ber- wenang mengadakan musyawarah Desa (Musdes) berdasarakan ketentuan perun- dang-undangan diambil alih oleh Pemer- intah Desa
Kepala Desa dan Badan Permusy- awaratan Desa sering terjadi perbedaan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 207- 222
ja antara Kepala Desa dan Badan Permusy- awaratan Desa (BPD) menurut Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai beriku :
Pengaturan hubungan kerja antara Ke- pala Desa dan BPD menurut Undang-Un- dang Nomor 6 tahun 2014 adalah dalam hal, Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, Ke- pala Desa dan BPD memprakarsai peruba- han status Desa menjadi Kelurahan, Ke- pala Desa memberikan laporan penyeleng- garaan Pemerintahan  kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakh- irnya masa jabatan Kepala Desa,  Kepala Desa mengajukan dan memusyawarahkan dengan BPD tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBDes),  Kepala Desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik Desa.
Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi bukan dalam bentuk dominasi. Untuk mengetahui pola hubungan tersebut dapat dilihat dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah- an Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pem- berdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu antara Kepala Desa dan BPD harus me- miliki visi, misi dan tujuan yang sama dan sejalan agar Pemerintahan Desa dapat ber- jalan secara efektif dan demokratis untuk terwujudnya kesejahteraan,  kemakmuran dan keadialan masyarakat Desa.
Kendala dan hambatan yang sering ter- jadi dalam penerapan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah adanya perbedaan pandangan dalam setiap pengam- bilan keputusan atau kebijakan yang me- nyangkut pelaksanaan pemerintahan Desa yakni  Kepala Desa  harus berkonsultasi dengan BPD, Kendala yang lain adalah ad- anya tarik ulur kewenangan antara Kepala Desa dan BPD dalam melaksanakan Pemer- intahan Desa karena Kepala Desa dan BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerin- tahan. Kepala Desa dan Badan Permusy- awaratan Desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya harus berdasara- kan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
Struktur Pemerintahan Desa agar se- cepatnya di sesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Un- dang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, agar Pemerintahan Desa dapat berjalan se- cara Demokratis, Transparan dan Akunta- bel. Untuk menghindari adanya hambatan dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD maka diperlukan persmaan Visi, Misi dan program dalam menjalankan Pemerintahan Desa serta Penghasilan, tun- jangan dan operasional Kepala Desa dan BPD agar disetarakan jangan terjadi perbe- daan.

## Daftar Pustaka
Afan Gaffar, Politik Indonesia  Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrapindo Persada, Jakarta, 2013
Khaeril Anwar | Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa ......
Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia , CV Rajawali, Jakarta, 1985.
CST, Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi,
Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Airlangga, Jakarta, 2011
H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstutusi Lembaga Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
Lalu Husni, Hukum Hak Asasi Manusia, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009
Muhammad AS Hikam, Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan dan Pembentukan Legitimasi , Badan Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Dalam Negeri, Jakarta. 1997
Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, setara Press, Malang, 2012
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945 , Setneg, Jakarta, 1995
Saragih Bintara, Fungsi Perwakilan, Pembuatan  Keputusan dan Pembentukkan Legitimasi , Badan Pendidikan dan pelatihan, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1997
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrapindo Persada, Jakarta, 2011
Mariam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1998
Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2011
Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrapindo Persada, Jakarta, 2013
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebelum Amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesudah Amandemen
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 207- 222
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 20014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 8 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 Nomor 8 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengan No.45)
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 10 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2006 Nomor 10 seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengan No.47)