## FUNGSI DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN BERBENTUK PACTUM DE COMPROMITTENDO DALAM SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Dewi Sulistianingsih Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia dewisulistianingsih21@gmail.com
Pujiono Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Abstrak : Sengketa kekayaan intelektual yang terjadi antara para pihak yang melakukan perjanjian  lisensi  atau  perjanjian  penggunaan  hak  kekayaan  intelektual  dari  pemilik kekayaan. Untuk mencegahnya salah satu cara ialah dengan menggunakan Pactum de compromittendo yang  merupakan  bentuk  klausula  yang  dibuat  sebelum  sengketa kekayaan  intelektual  terjadi,  pokok  permaslaahan  yang  akan  dikaji  ialah  Bagaimana kedudukan  perjanjian  berbentuk pactum  de  compromittendo dalam  sengketa  hak kekayaan intelektual.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kedudukan  perjanjian  berbentuk  pactum  de compromittendo  dalam  UU  No,  30  Tahun  1999  yaitu  berada  dalam  Pasal  1  ayat  (3). Perjanjian pactum de compromittendo merupakan klausul dalam perjanjian arbitrase yang memuat kewenangan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dan yang paling penting  adalah  perjanjian pactum  de  compromittendo dibuat  sebelum  terjadinya sengketa. Perjanjian yang dibuat setelah terjadinya sengketa adalah acta compromise. Kata  Kunci : Pactum  de  compromittendo ,  Sengketa,  Kekayaan  Intelektual,  Arbitrase, Alternatif penyelesaian sengketa.
Abstract :  Intellectual  property  disputes  that  occur  between  parties  who  enter  into licensing agreements or agreements to use intellectual property rights from the owner of the property. To prevent this, one way is to use Pactum de compromittendo which is  a form of clause created before intellectual property disputes occur, the main issue to be examined is How is the position of pactum de compromittendo agreement in intellectual property rights disputes.
The  results  of  the  study  showed  that  the  position  of  the  agreement  was  in  the  form  of pactum de compromittendo in Law No, 30 of 1999, which was in Article 1 paragraph (3). The pactum de compromittendo agreement is a clause in the arbitration agreement that contains the authority of the arbitration institution to settle disputes and the most important thing  is  the  pactum  de  compromittendo  agreement  made  before  the  dispute.  The agreement made after the dispute is acta compromise.
Keywords :  Pactum  de  compromittendo,  Dispute,  Intellectual  Property,  Arbitration, Alternative dispute resolution

## PENDAHULUAN
Kekayaan Intelektual
adalah konsep  hukum  yang  berkaitan  dengan kreasi  dari  karya  intelektual  manusia. seperti,  invensi,  desain,  merek  dagang atau karya seni seperti musik, buku, film, tarian,  patung  atau  fotografi.  Karya intelektual tersebut dipertimbangkan dan dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual  untuk  jangka  waktu  tertentu dengan  memenuhi  persyaratan  dan kriteria tertentu. Sistem kekayaan intelektual  sangat  dinamis,  ditandai dengan kemampuannya untuk berevolusi dan  beradaptasi  dengan  kemajuan teknologi  saat  ini.  Dinamisnya  sistem kekayaan  intelektual  terus  mengikuti perkembangan masyarakat yang saat ini telah  berevolusi  kearah  revolusi  indstri 4.0. Revisi peraturan perundang- undangan  di  bidang  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  menjadi  hal  penting untuk  mengakomodir  perkembangan masyarakat  yang  berpengaruh  pada sistem hukum kekayaan intelektual.
Mendasarkan  pada  konsep  dasar HKI (sifat, prinsip dan sistem HKI), bahwa HKI  merupakan  upaya  penghargaaan, penghormatan dan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni  termasuk  hak  untuk  memperoleh manfaat hasil ciptaan atau inventor yang
telah diperolehnya [1]. Secara tradisional,  Hukum  kekayaan  intelektual dibuat  untuk  menjembatani  negara dengan pencipta/inventor. Dalam konsep negara hukum, HKI menjadi bukti konkret negara dalam
memfasilitasi pencipta/inventor/pendesain. Hak kekayaan  intelektual  (HKI)  tidak  hanya bertujuan  untuk  melindungi  kekayaan intelektual  saja  tetapi  juga  memberikan manusia  inovasi  ilmu  pengetahuan  dan kebudayaan.  Selain  itu  HKI  melindungi inventor/pencipta  untuk  mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan/invensinya/desainnya, mendorong para inventor/pencipta dalam menghasilkan  invensi  yang  lebih  baik dan mendorong perusahaan untuk menghasilkan  produk  berkualitas  dan memungkinkan konsumen untuk bergantung  pada  identitas  produk  yang konsumen beli.
Hak  kekayaan  intelektual  lebih tepat merupakan hak yang diberikan oleh negara  atas  kreativitas  manusia  yang berwujud  nyata  dan  memenuhi  syarat untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan  memiliki  tujuan  tersendiri yaitu untuk melindungi hak-hak pencipta/inventor/pendesain  dan  yang lebih penting perlindungan HKI dilakukan juga  untuk  melindungi  kepentingan
masyarakat  dengan  tetap  menghargai hak  individu  dalam  menghasilkan  karya intelektual.
Pemahaman  bahwa  sangat  perlu ada bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak  yang  muncul  dari  karya  itu,  konsep Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan  bentuk  penghargaan  dari hasil  kreativitas  manusia,  baik  dalam bentuk invensi maupun hasil karya cipta dan seni ( art and literary work ), terutama ketika  hasil  kreativitas itu  digunakan untuk  tujuan  komersial  [2].  Sangatlah wajar  bila  melekat  hak  ekonomi  dalam kekayaan intelektual yang telah dihasilkan.  Hal  tersebut  merupakan penghargaan bagi pencipta/inventor/pendesain
karena kerja  kerasnya  dalam  menghasilkan karya.
Perlindungan  hukum  diperlukan untuk  memberikan  jaminan  kepastian hukum  bagi  pemilik  HKI  terhadap tindakan-tindakan  yang  dilakukan  pihak lain  yang  menimbulkan  kerugian  bagi pemilik  kekayaan  intelektual  tersebut. Negara mengambil andil dalam melakukan  perlindungan  hukum  dan menjaga  agar  tidak  terjadi  pelanggaran terhadap hak milik orang lain.
Pelanggaran HKI yang terus menerus  dan  sampai  saat  ini  belum teratasi,  selain  menunjukan  lemahnya budaya  hukum  masyarakat,  tetapi  juga akan  menghilangkan  secara  perlahan kreativitas nasional karena para inventor dan  pencipta  yang  berasal  dari  putera- putera terbaik bangsa ini akan kehilangan  motivasi  untuk  melakukan kreativitasnya  [3].  Sengketa  HKI  yang timbul  karena  pelanggaran  kepemilikan HKI  oleh  pihak  lain  yang  menggunakan atau  memanfaatkan  tanpa  izin  dari pemilik sah hak tersebut.
Sengketa HKI dapat terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan dan menimbulkan  kerugian  bagi  pemilik kekeyaan  intelektual.  Sengketa  yang terjadi bisa karena pelanggaran terhadap hak ekonomi atau pelanggaran terhadap hak  moral  dari  si  pemilik  kekayaan intelektual.  Pemilik  kekayaan  intelektual dapat melakukan gugatan atas pelanggaran kekayaan intelektual miliknya. Umumnya, sengketa kekayaan intelektual dapat dilakukan atau diajukan di  Pengadilan  Niaga  seperti  apa  yang tertera dalam aturan perundang- undangan  kekayaan  intelektual.  Badan peradilan tingkat pertama yang diberikan kewenangan  untuk  mengadili  perkara kekayaan  intelektual  adalah  pengadilan
niaga,  sebagai  pengadilan  khusus  yang berada  di  lingkungan  peradilan  umum serta  untuk  upaya  hukum  banding terhadap  hasil  putusan  dari  Pengadilan Niaga  hanya  dapat  dilakukan  melalui upaya  hukum  kasasi  ke  Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir  dalam  proses  penyelesaian sengkata kekayaan intelektual.
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 199
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS),
memberikan  peluang  bahwa  sengketa HKI dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi,  yaitu  dnegan  menggunakan Arbitrase  dan  APS. Pada  awalnya, penyelesaian  sengketa  melalui  APS  ini hanya terbatas pada penyelesaian sengketa  dagang  saja,  namun  saat  ini, penyelesaian  sengketa  melalui  APS tersebut  telah  bisa  digunakan  untuk menyelesaikan  sengketa  perdata,  baik perdata umum maupun perdata khusus. Dan pada saat ini, sengketa dibidang HKI antara  lain  sengketa  paten,  merek,  hak cipta  juga  telah  dapat  diselesaikan melalui APS tersebut.
UU No. 30 Tahun 1999 memberikan  pengertian  yang  berbeda antara arbitrase dan alternative penyelesaian  sengketa  (APS).  Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga  penyelesaian  sengketa  atau beda  pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di  luar  pengadilan dengan cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi,  atau  penilaian  ahli.  Arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, memiliki perbedaannya  msing-masing.  Hanya saja,  mana  yang  disepakati  oleh  para pihak  dalam  perjanjian  manakala  para pihak terjadi sengketa.
Pasal  7  UU  No  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS),  telah mengatur  para  pihak  untuk  menyetujui perjanjian  suatu  sengketa  yang  terjadi atau  akan  terjadi  di  antara  mereka, diselesaikan  melalui  arbitrase  dengan suatu  perjanjian  tertulis  yang  disepakati para  pihak.  Adanya  perjanjian  tertulis tersebut  telah  meniadakan  hak  para pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  apa  yang  telah  penulis uraikan  dalam  latar  belakang  maka pokok  permasalahan  dalam  artikel  ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:
1.  Apa  fungsi  perjanjian  berbentuk pactum  de  compromittendo dalam sengketa hak kekayaan intelektual?
2.  Bagaimana  kedudukan  perjanjian berbentuk
pactum de
compromittendo dalam sengketa hak kekayaan intelektual?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  dalam  kajian  normatif/doktrinal. Tipe  penelitian  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif dengan  pertimbangan  bahwa  titik  tolak penelitian  analisis  terhadap  peraturan perundang-undangan yaitu aturan mengenai  kekayaan  intelektual  dan  UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  meneliti aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan
penyelesaian sengketa terutama sengketa  hak  kekayaan  intelektual. Pendekatan  konsep  digunakan  untuk memahami konsep-konsep sengketa hak kekayaan intelktual melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Bahan-bahan  dalam  penelitian  ini  yaitu bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  bahan  hukum  tersier.  Bahan hukum  primer  yakni  bahan  hukum  yang terdiri  dari  aturan  hukum,  bahan  hukum sekunder  yakni  bahan  hukum  yang diperoleh  dari  buku  teks,  jurnal-jurnal. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum Bahan  hukum  tersier  akan  memberikan petunjuk  atau  penjelasan  bermakna terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder, terutama untik fokus penelitian yaitu mengenai pactum de
compromittendo .
Teknik  pengumpulan  sumber-sumber penelitian  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  studi  pustaka  baik  terhadap bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  maupun  bahan  hukum  tertier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan  diklasifikasi  menurut  sumber  dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.
Tahap  pengolahan  dan  menganalisis merupakan
langkah setelah pengumpulan  bahan  hukum.  Semua bahan  hukum  yang  ada  yang  telah didapat  dari  hasil  penelitian  diperlukan untuk  menjawab  permasalahan  yang
ada.  Adapun  bahan  yang  diperoleh dalam  penelitian  studi  kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel penulis uraikan dan hubungkan sedemikian  rupa,  sehingga  disajikan dalam  penulisan  yang  lebih  sistematis guna  menjawab  permasalahan  yang telah dirumuskan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sengketa  yang  terjadi  akan  lebih baik  dapat  diselesaikan  secara  damai dan  musyawarah,  namun  tidak  jarang sengketa tersebut tidak mampu diselesaikan melalui musyawarah. Jalan selanjutnya maka sengketa dapat dilakukan  dengan  penyelesaian  secara litigasi  atau  non  litigasi.  Ini  merupakan pilihan bagi para pihak yang bersengketa.  Sengketa  hak  kekayaan intelektual pada umumnya dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan melakukan gugatan ke pengadilan,  sedangkan  jalur  non  litigasi dapat menggunakan mekanisme Arbitrase  dan  APS  sesuai  dengan amanat UU No. 30 Tahun 1999.
Jalur  litigasi  merupakan the  last resort atau ultimatum  remedium ,  yaitu sebagai upaya terakhir jika penyelesaian
sengketa  secara  kekeluargaan  atau perdamaian  diluar  pengadilan  ternyata tidak  menemukan  titik  temu  atau  jalan keluar. Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa diluar  pengadilan  yang  menggunakan mekanisme yang hidup didalam musyawarah, perdamaian,
kekeluargaan,  penyelesaian  adat  dan lain sebagainya. Sebagai salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati adalah melalui lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS) [4].
Pengadilan yang mengadili sengketa Hak Kekayaan Intelektual pada tahap pertama adalah pengadilan niaga. Upaya  hukum  berikutnya,  para  pihak yang berperkara berhak untuk mengajukan  banding  ke  pengadilan tinggi  dan  kasasi  kepada  Mahkamah Agung. Sedangkan lembaga di Indonesia yang menyelesaikan sengketa HKI di luar pengadilan yaitu Badan Arbitrase Nasional  Indonesia  (BANI)  dan  Badan Arbitrase  dan  Mediasi  Hak  Kekayaan Intelektual (BAM HKI).
BANI adalah lembaga independen yang  memberikan  jasa  beragam  yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian
snegketa  di  luar  pengadilan.  BANI bertujuan untuk turut serta dalam upaya penegakan  hukum  di  Indonesia  dengan menyelenggarakan penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  yang terjadi  di  berbagai  sektor  perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase
dan bentuk-bentuk alternative penyelesaian  sengketa  lainnya  antara
lain di bidang-bidang Koorporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fibrikasi,
Hak Kekayaan  Intelektual, Lisensi,
Franchise, Konstruksi,
Pelayaran/Maritim,  Lingkungan  Hidup, Penginderaan  Jarak  Jauh,  dan  lain-lain dalam  lingkup  peraturan  perundang- undangan dan kebiasaan internasional.
Pada  tanggal  19  April  2012, dibentuk  suatu  Badan  Arbitrase  dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)  yang  berkedudukan  di  Jakarta. Lembaga ini memberikan jasa penyelesaian  sengketa  yang  bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan yang non- adjudikatif  termasuk  mediasi,  negosiasi, dan  konsiliasi  untuk  sengketa  yang timbul  dari  transaksi-transaksi  komersial atau  hubungan  yang  melibatkan  bidang HKI.  BAM  HKI  merupakan  salah  satu bentuk  penyelesaian  sengketa  yang sifatnya membantu penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan.  Bidang-
bidang  yang  dapat  ditangani  oleh  BAM HKI  antara  lain  Paten,  Merek,  Indikasi Goegrafis,  Hak  Cipta,  Desain  Industri, Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu, Rahasia  Dagang,  Varietas  Tanaman, serta bidang lainnya yang terkait dengan HKI [5].
Tujuan  BAM  HKI  antara  lain sebagai berikut [6]:
a.   Menyelenggarakan penyelesaian sengketa  atau  perselisihan  perdata yang bersifat adjudikatif di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara adil dan cepat.
b.   Menyelenggarakan sosialisasi,
pelatihan,  dan  pendidikan  di  bidang HKI  sejalan  dengan  maksud  dan tujuan didirikannya BAM HKI.
c.   Menyelenggarakan kegiatan lain yang berkaitan dengan arbitrase dan mediasi  yang  tidak  bertentangan dengan kegiatan utama.
Lembaga arbitrase dalam melaksanakan kompetensinya berdasarkan perjanjian arbitrase direalisasikan  dalam  bentuk  pemberian pendapat  hukum  yang  mengikat  dan pemberian  putusan  arbitrase  karena adanya suatu sengketa tertentu. Lembaga  arbitrase  dapat  menerima permintaan  yang  diajukan  oleh  para
pihak  dalam  suatu  perjanjian  untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat  mengenai  sesuatu  persoalan berkenaan  dengan  perjanjian  tersebut [7].
Tidak  semua  sengketa  dapat  di proses  oleh  BANI.  Agar  suatu  sengketa dapat  diserahkan  pemeriksaannya  dan pemutusannya oleh BANI maka di dalam surat  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak  harus  dimuat  suatu  pasal  yang berisikan klausula arbitrase. Yang dimaksud  dengan  perjanjian  arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul  arbitrase  yang  tercantum  dalam suatu  perjanjiann  tertulis  yang  dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul  sengketa.  Keberadaan  perjanjian arbitrase  meniadakan  hak  para  pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan,  dan  pengadilan  pun  tidak berwenang  untuk  mengadili  sengketa para  pihak  yang  telah  terikat  dalam perjanjian  arbitrase.  Dengan  menunjuk BANI dan/atau memilih peraturan prosedur  BANI  untuk  penyelesaian sengketa,  para  pihak  dalam  perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk  meniadakan  proses  pemeriksaan perkara melalui pengadilan negeri
sehubungan  dengan  perjanjian  atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan  setiap  putusan  yang diambil oleh majelis arbitrase berdasarkan peraturan prosedur BANI.
Fungsi  perjanjian  berbentuk  pactum de  compromittendo  dalam  sengketa hak kekayaan intelektual.
Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU  No.  30  Tahun  1999  menentukan bahwa  ada  dua  macam  perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian yang berbentuk pactum de compromittendo dan perjanjian yang berbentuk acta compromise . Pactum de compromittendo merupakan  suatu  perjanjian  arbitrase yang dibuat para pihak sebelum terjadinya  sengketa.  Para  pihak  sudah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian  sengketa  atau  mungkin yang  akan  terjadi  di  kemudian  hari kepada  lembaga  arbitrase.  Sedangkan acta  compromise merupakan  suatu perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  para pihak setelah timbulnya sengketa [8].
Madjedi  Hasan  mengemukakan bahwa  perjanjian  arbitrase  harus  jelas dan  tegas  ( unequivocal )  secara  tertulis. “Klausula  Arbitrase”  mempunyai  4 (empat) fungsi yang esensial, yakni [9]:
a.  Untuk  menghasilkan  konsekuensi yang diperintahkan ( mandatory consequences ) bagi para pihak.
b.  Untuk  mencegah  intervensi  dari pengadilan  dalam  menyelesaikan sengketa  para  pihak  (sekurang- kurangnya sebelum putusan dijatuhkan).
c.  Untuk memberdayakan arbiter dalam menyelesaikan sengketa
d.  Untuk  menetapkan  prosedur  dalam menyelesaikan sengketa.
Perjanjian  berbentuk pactum  de compromittendo merupakan syarat untuk kewenangan BANI atau BAM HKI dalam menyelesaiakan  sengketa  HKI  para pihak.  Tanpa  adanya  perjanjian pactum de  compromittendo maka  BANI  atau BAM  HKI  tidak  memiliki  kewenangan untuk  menyelesaikan  sengketa  HKI tersebut.
Kedudukan perjanjian berbentuk pactum  de  compromittendo  dalam sengketa hak kekayaan intelektual
Pactum de compromittendo merupakan  suatu  klausula  yang  dibuat dalam perjanjian arbitrase dimana memberikan solusi sengketa yang terjadi akan  diselesaikan  melalui  arbitrase.
Dengan adanya pactum de
compromittendo ini maka arbiter memiliki kewenangan untuk menyelesaikan
sengketa HKI tersebut. Perjanjian berbentuk pactum  de  compromittendo bukan  merupakan  suatu  kewajiban  atau keharusan  bagi  para  pihak,  mengingat perjanjian  dibuat  berdasarkan  asas kebebasan  berkontrak,  sehingga  harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
Mencantumkan  klasula  arbitrase secara  praktik  dapat  dilakukan  melalui dua cara, yaitu [10]:
1.  Mencantumkan  klausula  arbitrase tersebut  dalam  perjanjian  pokok.  Ini cara  yang  paling  umum  dilakukan. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan  dengan  klausula  arbitrase. Antara  yang  satu  dengan  yang  lain tidak  terpisah  dengan  dokumennya. Dalam  perjanjian  pokok,  langsung dimuat  persetujuan  arbitrase  yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju akan menyelesaiakn sengketa dikemudian hari dengan
menggunakan arbitrase.
2. Pactum  de  compromittendo dibuat dalam akta tersendiri. Terpisah dengan  perjanjian  pokoknya  dan tetap  waktu  pembuatan  perjanjian tersebut harus dibuat sebelum terjadinya  sengketa.  Hal  itu  sesuai dengan  syarat  formal  keabsahan
pactum  de  compromittendo ,  harus dibuat sebelum sengketa timbul.
Pactum de compromittendo memiliki kedudukan tersendiri dalam UU No. 30 Tahun 1999. Pasal 1 ayat (3) UU No.  30  Tahun  1999  telah  menekankan arti  pentingnya  perjanjian pactum  de compromittendo
yang memeiliki
kekhasan yaitu di buat sebelum terjadinya sengketa.

## PENUTUP
1.  Perjanjian  berbentuk pactum  de compromittendo dalam sengketa hak kekayaan  intelektual  memiliki  fungsi sebagai prasyarat agar sengketa hak kekayaan intelektual dapat
diselesaikan  melalui  Arbitrase  atau APS,  bukan  melalui  pengadilan. Ketentuan mengenai
adanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase  atau  APS  harus  tertera dalam perjanjian yang disebut pactum de compromittendo .
2. Kedudukan perjanjian berbentuk
pactum de compromittendo dalam UU
No,  30  Tahun  1999  yaitu  berada dalam  Pasal  1  ayat  (3).  Perjanjian pactum de compromittendo
merupakan  klausul  dalam  perjanjian arbitrase  yang  memuat  kewenangan
lembaga arbitrase untuk menyelesaikan  sengketa  dan  yang paling  penting  adalah  perjanjian pactum  de  compromittendo dibuat sebelum terjadinya sengketa. Perjanjian yang dibuat setelah terjadinya  sengketa  adalah acta compromise.

## REFERENSI
[1] Imaniyati, N. S. (2015).
Perlindungan  HKI  Sebagai  Upaya Pemenuhan  Hak  Atas  IPTEK, Budaya  dan  Seni .  Media  Hukum,
17(1).
[2] Kurniawaty,  Y.  (2017). Efektivitas Alternatif  Penyelesaian  Sengketa
Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution  on  Intellectual  Property Dispute) . Jurnal Legislasi Indonesia, 14(2), 163-169. [3] Randang, F. B. (2009).

## Membangun Hukum Nasional yang
Demokratis  dan  Cerdas  Hukum. Servanda  Jurnal  Ilmiah  Hukum, 3(5), 1-11.
[4] Astarini,  D.  R.  S.  (2013). Mediasi Pengadilan  (Salah  Satu  Bentuk
Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat,
Sederhana, Biaya Ringan).

## Bandung: Alumni, hlm. 37
[5] Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem  Hukum  Di  Indonesia .  An-
Nisbah:  Jurnal  Ekonomi  Syariah,
3(2), 277-293.
[6] Tampongangoy,  G.  H.  (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa
Dagang Internasional . Lex Et
Societatis, 3(1).
[7] Soraya,  A.  T.,  Hamid,  M.  A.,  & Sumardi, J.(2018).
Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis
Syariah . Journal of Analysis.
[8] Safudin,  Endrik.  (2018). Alternatif Penyelesaian
Sengketa dan Arbitrase. Malang: Intrans
Publishing , hlm. 79-80.
[9] Jafar  Sidik,  Jafar.  (2016). Klausula Arbitrase  Dalam  Kontrak  Bisnis.
Bandung:  Binara  Padaasih ,  hlm.
61-62.
[10]  Harahap, Yahya. (1991). Arbitrase.
Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 65.