PEMANFAATAN PETA TEMATIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA DAERAH DI KABUPATEN PANGANDARAN

## Rizka Fakhrizatullah, Rochmat Martanto, Yendi Sufyandi
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract : Pangandaran is a district with a coastline of 91 Km, so this district has the potential for coastal tourism that needs to be developed. As a new regency of regional autonomy, demands to carry out construction of facilities and infrastructure to support tourism need to be increased. This study aims to determine the distribution of facilities and infrastructure that need to be developed and to know the factors that influence the determination of the construction of facilities and infrastructure. This research uses qualitative method, data collection is done through literature review and interviews. The results of the study indicate that the factors affecting the distribution of infrastructure include land use, population density, tourism objects, land slope and disaster vulnerability. The analysis shows that the distribution of villages suitable for the development of infrastructure includes the villages of Wonoharjo, Babadan, Pananjang and Pangandaran Village.
Keyword : tourism, facilities and infrastructure, thematic maps.
Intisari: Pangandaran merupakan kabupaten dengan garis pantai sepanjang 91 Km, sehingga kabupaten ini memiliki potensi pariwisata pantai yang perlu dikembangkan. Sebagai Kabupaten yang baru melakukan otonomi daerah, tuntutan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pariwisata perlu ditingkatkan. Kajian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sebaran sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi penentuan pembangunan sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran sarana prasarana meliputi penggunaan lahan, kepadatan penduduk, obyek wisata, kemiringan lahan dan kerawanan bencana. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran desa yang sesuai untuk pengembangan sarana prasarana meliputi Desa Wonoharjo, Babadan, Pananjang dan Desa Pangandaran.
Kata kunci: pariwisata, sarana dan prasarana, peta tematik.

## A. Pendahuluan
Sebagai Negara kepulauan, Indonesia menyimpan kekayaan alam maupun budaya yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan potensi dan nilai jual tinggi. Kekayaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki modal besar dalam sektor pariwisata yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Pada masa sekarang ini, sektor pariwisata menjadi sektor andalan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Pariwisata merupakan keseluruhan jaringan dan gejala berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat yang penting dan memberi keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara (Tarigan 2005). Sektor ini mampu menghidupkan sektor lainnya yang terkait di suatu
2 Rizka Fakhrizatullah, Rochmat Martanto, Yendi Sufyandi
wilayah, sehingga dengan meningkatnya sektor pariwisata di suatu daerah maka sektor lain akan meningkat baik dalam waktu sementara maupun waktu yang terus menerus. Pariwisata sendiri sebenarnya merupakan industri yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor lainnya, seperti pendidikan, kebudayaan, teknologi, perdagangan dan perindustrian, perbankan, dan keamanan. Keterkaitan tersebut dapat berbentuk penyediaan produk-produk dan jasa layanan yang dibutuhkan dalam kegiatan pariwisata ( tourist products ) atau bisa disebut keterkaitan langsung, maupun dalam bentuk keterkaitan tak langsung seperti, pembinaan pengrajin yang dilakukan oleh instansi di luar pariwisata, atau perluasan dan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan bentuk lainnya (Bappeda 2015).
Kabupaten Pangandaran merupakan pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012), dengan ikon wisata Pantai Pangandaran. Pangandaran telah menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), daerah prioritas pengembangan pariwisata nasional dan menjadi salah satu daerah yang termasuk ke dalam kawasan pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan (JBBS). Arahan rencana pembangunan JBBS Kabupaten ini masuk ke dalam Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran, dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran memfokuskan pembangunan di sektor pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Hal ini tentunya dapat berimplikasi terhadap pengembangan sektor lainnya. Konsep pembangunan pariwisata daerah yang berkelanjutan harus dilaksanakan dengan memenuhi keterpaduan antara lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Pemanfaatan sumber daya di sektor pariwisata harus dilakukan secara lestari dan bertanggung jawab tanpa merusak atau mengurangi nilai sumber daya yang dimiliki, sehingga upaya komersialisasi (ekonomi) selaras dengan upaya konservasi sumber daya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya membutuhkan tanah (Upik 2012). Sementara kondisi lahan yang ada di suatu wilayah mempunyai karakteristik yang beragam sesuai dengan letak dan kondisi fisik. Hal inilah yang menjadikan penggunaan tanah berbeda-beda. Upaya dalam menata dan merencanakan penggunaan tanah diperlukan penanganan khusus disesuaikan dengan karateristik tanah, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Potensi wisata tidak hanya terkait dengan sumber daya alam tetapi juga terletak pada ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di suatu wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana berhubungan dengan kemudahan aksesibilitas dan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan.
Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana … 3
Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah.
Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global. Dukungan sarana dan prasarana untuk pariwisata daerah berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat ataupun wisatawan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari atau kebutuhan yang dibutuhkan untuk cinderamata. Hal itu menjadi masukan penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian dalam penyediaan barang dan jasa yang berkualitas serta inovatif yang mencerminkan suatu wilayah.
Pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan merupakan faktor yang penting dalam mendukung suatu pariwisata di suatu daerah. Sarana dan prasarana yang biasanya dibutuhkan wisatawan yaitu berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari seperti tempat tinggal, makanan dan telekomunikasi. Selain itu prasarana perhubungan juga menjadi sesuatu yang tidak kalah pentingnya, mengingat pariwisata merupakan suatu perjalanan, sehingga pembangunan untuk infrastruktur yang berhubungan dengan perhubungan menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut berhubungan dengan ketersediaan lahan yang ada di suatu wilayah. Dengan melihat syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana dan prasarana tersebut maka didapatkan suatu kesesuaian lokasi.
Sarana wisata merupakan fasilitas yang disediakan daerah tujuan wisata untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya, seperti fasilitas kesehatan, toko, pom bensin, restoran dan hotel. Prasarana wisata adalah sumberdaya alam dan sumberdaya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, dan jembatan. Upaya kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan (Suwantoro 1997). Pembangunan sarana dan prasarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kondisi fisik dan sosial yang ada di masyarakat juga perlu diperhatikan dalam pembangunan sarana dan prasarana.

## 4 Rizka Fakhrizatullah, Rochmat Martanto, Yendi Sufyandi
Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana wisata diperlakukan koordinasi yang matang antara instansi terkait dengan instalasi pariwisata di berbagai tingkatan. Dukungan instansi terkait dalam membangun sarana dan prasarana wisata sangat diperlukan bagi pengembangan pariwisata daerah. Koordinasi di tingkat perencanaan yang dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan merupakan modal utama suksesnya pembangunan pariwisata. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata melibatkan pemerintah secara lebih dominan karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi dan arus mobilitas manusia antara daerah yang mampu meningkatkan peluang kerja dan peluang pendapatan daerah yang banyak.
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga perlunya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan agar perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah tersebut bisa lebih didasari atas sumber daya dan kebutuhan yang ada di masyarakat serta diharapkan lebih menjawab permasalahan masyarakat terutama di sektor pariwisata. Pembangunan yang bersifat bottom up lebih mencerminkan keadaan masyarakat. Pembangunan yang bersifat bottom up memiliki keuntungan karena masyarakat lebih antusias terhadap rencana tersebut, merasa memiliki dan akan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasannya (Hardjowigeno dan Widiatmoko 2007) .
Pembangunan sarana dan prasarana juga harus didasari dengan peraturan yang berlaku terutama peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Pengembangan kepariwisataan daerah juga perlu benar-benar didasari dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kerawanan bencana. Pada tahun 2006 Pangandaran pernah menjadi daerah yang mengalami peristiwa bencana Tsunami, Kajian yang intensif mengenai tingkat kerawanan bencana di wilayah pembangunan kepariwisataan daerah perlu dilakukan untuk menentukan arah pembangunan pariwisata daerah yang tepat dan sesuai, sehingga dapat mengurangi masalah dan kerugian yang terjadi.
Survei tanah perlu dilakukan dalam perencanaan wilayah agar sektor yang paling potensial bisa disinkronkan dengan faktor keruangan yang ada. Tujuan survei tanah adalah mengklasifikasikan dan memetakan tanah dengan mengelompokan tanah-tanah yang sama atau hampir sama serta melakukan interpretasi kesesuaian lahan dari masing- masing satuan peta tanah untuk penggunaan-penggunaan lahan tertentu. Klasifikasi kesesuaian atau kemampuan lahan adalah pengelompokan lahan berdasarkan kesesuaiannya atau kemampuannya untuk tujuan penggunaan tertentu (Hardjowigeno dan Widiatmoko 2008). Setiap penggunaan memiliki syarat yang berbeda-beda, sehingga
Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana … 5
perlunya dilakukan klasifikasi berdasarkan syarat-syarat tersebut. Kesesuaian lahan yang diinginkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dipengaruhi oleh kondisi fisik dan sosial suatu wilayah, misalnya sifat tanah, penggunaan lahan, tingkat bahaya dan ketersediaan infrastuktur.
Dukungan terhadap pembangunan di Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan penelitian di bidang pertanahan untuk melihat ketersediaan lahan dan kesesuaian lahan sebagai gambaran umum dalam perencanaan wilayah. Data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah peta tematik dan data yang berhubungan dengan pertanahan di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran. Peta tematik dan data untuk evaluasi kesesuaian lahan tersebut harus berdasarkan sumber yang telah terpercaya, bisa berasal dari instansi-instansi terkait, citra satelit atau bisa dilakukan survey langsung di lapangan. Pengolahan sumber data tersebut dilakukan dengan overlay untuk peta-peta tematik di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran.
Peta tematik adalah peta yang menunjukkan distribusi ruang dari satu atau lebih karakteristik/data/atribut baik kualitatif maupun kuantitatif dalam unit-unit area, baik berbasis bidang tanah maupun berbasis wilayah (NSPK 2012). Peta tematik diperlukan untuk penyajian informasi pertanahan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai sumber daya tanah yang saling berkaitan berdimensi geospasial. Peta-peta tematik ini memuat tema yang saling berkaitan untuk melihat hubungan karakteristik tanah, hubungan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan hubungan sumber daya manusia yang ada di suatu daerah.
Metode penelitian kuantitatif dipilih penulis karena lebih menekankan penyajian informasi secara lebih luas dan mengetahui hubungan fenomena-fenomena yang berada di lokasi Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Pengumpulan data menggunakan metode pustaka dan wawancara yang didapat dari instansi terkait dan tokoh masyarakat yang berhubungan langsung dengan wilayah penelitian. Data dan informasi yang didapat dari hasil overlay dan analisis tersebut akan memaparkan mengenai wilayah yang berpotensi untuk pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang pariwisata daerah

## B. Sebaran Sarana dan Prasarana serta Faktor yang Mempengaruhi Pariwisata Daerah
Jenis sarana dan prasarana serta faktor yang mempengaruhi sebaran sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran daerah dijelaskan di bawah ini:
6 Rizka Fakhrizatullah, Rochmat Martanto, Yendi Sufyandi

## 1. Sarana dan Prasarana
Pengertian sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sektor pariwisata juga mengandalkan sarana dan prasarana penunjang untuk membuatnya terus berjalan dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana ini bertujuan agar membuat pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pariwisata menjadi terlaksana dengan baik dan efisien, sehingga mampu meningkatkan sektor lainnya yang juga berhubungan dengan sektor pariwisata. Jenis sarana dan prasarana yang mendukung.

## a. Sarana Kesehatan
Sarana Kesehatan berhubungan dengan ketersediaan fasilitas yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Hubungan sarana kesehatan dengan sektor pariwisata adalah dengan banyaknya sarana kesehatan di suatu wilayah maka wisatawan akan lebih merasa tenang jika terdapat permasalahan kesehatan selama mereka melakukan wisata. Sarana kesehatan yang akan dikelompokan dibatasi hanya tempat dan lokasi dalam penyediaan pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit umum/swasta, puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), pos pelayanan terpadu (Posyandu), praktek dokter, klinik dan apotik penyedia obat-obatan.
Desa yang mempunyai sarana kesehatan terbanyak yaitu Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran sebanyak 17 unit sarana, sedangkan yang paling sedikit yaitu Desa Kalijati dan Desa Pajaten di Kecamatan Sidamulih, Desa Pagergunung dan Desa Sukahurip di Kecamatan Pangandaran yaitu hanya sebanyak 5 unit. Peran pemerintah dalam penyediaan sarana kesehatan tersebut diperlukan sehingga masyarakat di desa tersebut mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh kesehatan.

## b. Sarana Ekonomi
Sektor pariwisata membutuhkan sarana perekonomian yang sangat kuat dan memadai sebagai penggerak dalam kegiatan ekonomi yang terjadi antara masyarakat sekitar dan wisatawan. Sarana perekonomian yang memadai juga menjadi kekuatan pada suatu wilayah untuk memenuhi permintaan dari wisatawan yang berkunjung. Sarana perekonomian yang berhubungan erat dengan sektor pariwisata adalah penginapan, restoran, pasar, pertokoan, bank/ money changer , rental kendaraan bermotor, bengkel, POM Bensin, pusat perbelanjaan cinderamata, tour travel /jasa pemandu wisata, terminal, dan sarana pendukung yang menyediakan kebutuhan bagi wisatawan. Industri rumah tangga serta industri kecil dan menengah juga perlu diperhitungkan, karena industri tersebut
Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana … 7
merupakan produsen dari produk-produk unggulan daerah yang akan menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang mengunjungi suatu lokasi wisata.
Desa yang memiliki sarana ekonomi terbanyak yaitu Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran yaitu sebanyak 380 unit. Sarana perekonomian terbanyak terutama ada pada hotel dan penginapannya. Hampir di seluruh daerah di Desa Pangandaran terdapat hotel dan penginapan, baik itu hotel berbintang maupun losmen kecil. Hal ini dikarenakan terdapat lokasi wisata Pantai Pangandaran yang telah terkenal dan sangat diminati wisatawan. Pusat kegiatan ekonomi sangat berkembang di daerah tersebut terutama pada waktu tertentu dimana bahkan volume kunjungan sangat padat sehingga tidak bisa tertampung oleh daerah tersebut. Hal tersebut seharusnya memberikan peluang yang sangat berharga bagi masyarakat di sekitar daerah Pantai Pangandaran tersebut untuk mengembangkan industri pariwisata sehingga sebaran wisatawan akan lebih merata dan bisa tertampung ketika sedang mengalami peningkatan.

## c. Sarana Hiburan
Tempat wisata perlu ditunjang oleh sarana hiburan, hal ini karena tujuan wisata adalah untuk mencari kesenangan dan keseimbangan antara rutinitas sehari-hari. Sarana hiburan ini terutama juga dipergunakan bagi masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya, sehingga seni dan budaya yang tersebut masih tetap lestari hingga generasi mendatang. Sarana hiburan yang ada di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran berupa pagelaran kesenian tradisional, kelompok masyarakat pelaku kesenian, usaha orkestra, dan usaha hiburan modern.
Hanya terdapat beberapa desa yang mempunyai sarana hiburan yang berkembang di masyarakat. Seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran ini merupakan campuran antara dua kebudayaan yaitu sunda dan jawa. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Pangandaran yang berbatasan dengan dengan Jawa Tengah. Salah satu desa yang mempunyai sarana hiburan berupa kesenian tradisional yaitu Desa Cikalong, Kecamatan Pangandaran. Desa Cikalong mendapatkan status sebagai desa wisata karena desa ini telah terkenal akan kesenian tradisionalnya.

## d. Sarana Telekomunikasi
Sarana yang paling berperan penting untuk sektor pariwisata adalah sarana telekomunikasi. Kebutuhan masyarakat untuk tetap berhubungan terus dengan satu sama lain merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Sarana telekomunikasi juga digunakan untuk promosi suatu lokasi wisata sehingga dikenal banyak oleh masyarakat luas. Perilaku masyarakat yang selalu terhubung satu sama lain dan mengabarkan segala sesuatu yang terjadi terutama kegiatan wisatanya merupakan hal yang wajar terjadi saat ini. Sarana telekomunikasi di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran yang
8 Rizka Fakhrizatullah, Rochmat Martanto, Yendi Sufyandi
diteliti hanya dibatasi pada ketersediaan tower Base Transceiver Station (BTS), warung internet, stasiun radio, kantor pos, dan pusat informasi wisata.
Desa Pangandaran di Kecamatan Pangandaran mempunyai sarana telekomunikasi yang terlengkap dan terbanyak yaitu sebanyak 15 unit, sedangkan pada Desa Pagergunung di Kecamatan Pangandaran tidak terdapat sarana telekomunikasi. Sarana telekomunikasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada beberapa macam sarana yang dibahas di atas, tetapi juga mencakup lebih luas seperti ketersediaan telepon seluler yang sebagian besar dimiliki masyarakat. Keterbatasan data penelitian yang dimiliki oleh pemerintah desa tidak memungkinkan untuk memasukan data tersebut sehingga sarana telekomunikasi hanya dibatasi oleh beberapa macam sarana di atas saja.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sebaran Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Daerah
Kondisi fisik dari suatu wilayah mempengaruhi kondisi sosial yang dimiliki suatu daerah. Daerah berbukit-berbukit dan mempunyai tekstur tanah berupa bebatuan mempunyai kondisi sosial yang berbeda dibandingkan dengan daerah yang datar dan bertekstur pasir. Kondisi fisik tersebut bisa dilihat dari kemiringan lahan yang mengakibatkan kontur yang dimiliki setiap daerah berbeda. Kondisi fisik tersebut mengakibatkan tingkat kerawanan bencana juga menjadi berbeda antar daerah. Kondisi sosial terlihat dari kepadatan penduduk yang dipengaruhi oleh kondisi fisik suatu daerah. Masyarakat akan lebih memilih tinggal di tempat yang lebih datar dan rata karena tingkat kerawanan bencana yang lebih kecil terutama bencana tanah longsor. Faktor-faktor tersebut adalah:

## a. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan didapat dari Peta Penggunaan Lahan yang dihasilkan dari instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016. Jenis penggunaan lahan yang cocok untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah adalah permukiman. Permukiman dipilih karena sektor pariwisata berhubungan dengan kegiatan manusia berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa dimana manusia merupakan faktor utama penggerak kegiatan tersebut.
Desa yang mempunyai penggunaan lahan berupa permukiman yang paling besar yaitu Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran sebanyak 36.30% dari luas wilayahnya. Desa yang mempunyai penggunaan lahan berupa permukiman yang terkecil yaitu Desa Kalijati, Kecamatan Sidamulih sebanyak 2.95 % dari luas wilayahnya.
Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana … 9

## b. Jaringan Jalan
Aksesibilitas seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya memang menjadi suatu faktor yang sangat mempengaruhi suatu perjalanan wisata. Perjalanan seseorang yang sedang berwisata akan lebih singkat dan menyenangkan jika didukung dengan aksesibilitas yang baik. Kondisi Akses atau sarana perhubungan yang baik dan tersebar menjadikan suatu wilayah akan lebih gampang untuk melakukan perpindahan barang dan jasa. Sektor-sektor lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya juga akan lebih mudah berkembang dengan seiringnya sarana perhubungan yang memadai, karena dengan meningkatnya intensitas pergerakan manusia, barang dan jasa maka akan menjadikan ladang usaha bagi masyarakat sekitar.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang dimaksud dengan:
1) Jalan nasional atau jalan strategis nasional adalah jalan arteri primer atau kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi.
2) Jalan kabupaten atau jalan strategis kabupaten adalah jalan kolektor primer atau lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa.
3) Jalan desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
Pembobotan dilakukan berdasarkan status dari masing-masing jalan tersebut. pembobotan dilakukan dikarenakan jalan dengan status yang lebih tinggi akan memiliki kondisi yang baik dan lebih lebar. Pada Kabupaten Pangandaran lebar jalan nasional antara 6-8 meter, lebar jalan kabupaten antara 4-6 meter dan lebar jalan desa 3-4 meter. Jalan nasional mendapatkan bobot 3, jalan kabupaten mendapatkan bobot 2 dan jalan desa mendapatkan bobot 1. Total dari masing-masing status jalan kemudian akan dikalikan dengan bobot masing-masing status jalan lalu dijumlahkan.
Desa yang mempunyai jalan nasional hanya terdapat beberapa desa saja. Jalan nasional hanya terletak di selatan kabupaten yang menghubungkan antar kabupaten. Jalan nasional ini merupakan jalan yang paling banyak dilalui oleh kendaraan. Banyak sekali kendaraan umum maupun pribadi yang melewati jalan nasional tersebut, sehingga banyak sekali kegiatan baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi berada di pinggiran jalan nasional tersebut. Nama jalan nasional tersebut berbeda, berpatokan dengan bundaran yang ada di pusat Desa Pananjung. Desa-Desa yang dilalui jalan nasional pada Kecamatan Sidamulih adalah Desa Sukaresik, dan Desa Cikembulan
10 Rizka Fakhrizatullah, Rochmat Martanto, Yendi Sufyandi
dan pada Kecamatan Pangandaran adalah Desa Wonoharjo, Desa Pananjung, dan Desa Babakan.

## c. Tingkat Kepadatan Penduduk
Tingkat kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ada di suatu daerah. Tingkat kepadatan penduduk biasanya dipengaruhi berbagai faktor yaitu kondisi fisik, tingkat kesuburan tanah, pusat kegiatan industri dan kondisi sosial dan ekonomi. Daerah perkotaan dengan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap biasanya membuat masyarakat memutuskan untuk berpindah dari daerah perdesaan. Semakin padat suatu daerah maka lahan permukiman yang ditempati suatu jiwa akan semakin sempit. Kondisi ini akan memicu perubahan penggunaan lahan, sehingga setiap jiwa atau keluarga akan memiliki lahan yang digunakan sebagai lahan permukiman.
Desa yang terletak di selatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Topografi pada bagian selatan relatif datar dan tidak berbukit-bukit. Sarana dan prasarana yang baik juga terdapat pada daerah selatan karena daerah ini dilalui jalan nasional yang menghubungkan antara banyak daerah di Kabupaten Pangandaran. Desa yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu ada pada Desa Pananjung di Kecamatan Pangandaran dengan tingkat kepadatan sebanyak 2,469.86 jiwa/Km 2 , sedangkan desa yang memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu Desa Kersaratu di Kecamatan Sidamulih dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 124.20 jiwa/Km 2 . Tetapi jika melihat angka jumlah penduduk di suatu desa maka penduduk terbanyak yaitu Desa Wonoharjo di Kecamatan Pangandaran dengan penduduk sebanyak 11,036 jiwa dan yang paling sedikit yaitu Desa Sidamulih di Kecamatan Sidamulih dengan penduduk sebanyak 1,667 jiwa.

## d. Jumlah Objek Wisata
Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan. Menurut Yoeti (1996), suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata (DTW) yang baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yakni:
1) Adanya sesuatu yang dapat dilihat ( something to see ), yaitu adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata yang berbeda dengan tempat- tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri).
2) Adanya sesuatu yang dapat dibeli ( something to buy ), yaitu terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan cindramata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga di daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan
Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana … 11 lainnya dan harus didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti moneychanger dan bank.
3) Adanya sesuatu yang dapat dilakukan ( something to do ), yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut.
Eksplorasi objek wisata yang berkualitas dan berpedoman terhadap kelestarian lingkungan perlu dilakukan di setiap daerah sehingga potensi yang dimiliki oleh setiap daerah akan meningkat. Objek wisata baru bermunculan untuk terus memberikan keanekaragaman tempat wisata dan pengalaman baru kepada para wisatawan. Objek wisata yang ditawarkan juga harus terus kreatif dan inovasi sesuai perkembangan jaman, agar memberikan kepuasan tersendiri kepada wisatawan yang berkunjung.
Jenis pariwisata yang banyak berkembang di Kabupaten Pangandaran khususnya di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran adalah wisata bahari, wisata alam, wisata kuliner dan wisata edukasi. Wisata yang paling dominan di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran adalah wisata bahari dan wisata alam, dikarenakan sumber daya alam yang sangat banyak sekali di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran terutama kawasan pantai dan kawasan hutan. Wisata kuliner dan wisata edukasi baru mulai dikembangkan karena permintaan dari pasar yang menuntut Kabupaten Pangandaran untuk lebih melakukan inovasi dalam hal penyajian industri pariwisata.
Desa Pangandaran memiliki objek wisata terbanyak dengan objek wisata sebanyak 18 lokasi. Hal ini dikarenakan Desa Pangandaran memiliki obyek wisata andalan yang merupakan pusat kegiatan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Hampir seluruh objek wisata yang ada di Desa Pangandaran terdapat di Pantai Pangandaran. Terdapat Taman Wisata Alam (TWA) Pangandaran di semenanjung selatan Pantai Pangandaran. Pada TWA Pangandaran terdapat flora dan fauna langka seperti Bunga Raflesia Padma, Banteng, Rusa dan berbagai jenis Kera yang dilindungi keberadaannya. Kawasan yang terdiri dari 37.7 Ha luas daratan dan 470 Ha luas lautannya merupakan kawasan yang dikelola oleh Perum Perhutani berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 104/Kpts-II/1993. Banyak sekali kegiatan wisata yang bisa dilakukan di TWA Pangandaran tersebut, mulai dari berenang, snorkling , wisata pendidikan dan wisata sejarah. Terdapat ikon yang sangat terkenal di TWA Pangandaran tersebut, yaitu kapal tanker milik nelayan asing yang diperintahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti, untuk ditenggelamkan dan dijadikan suatu monumental bagi nelayan asing yang menjarah hasil laut di Indonesia. Kini lokasi tersebut digunakan untuk berfoto di Pantai Pasir Putih.

## 12 Rizka Fakhrizatullah, Rochmat Martanto, Yendi Sufyandi

## e. Tingkat Kemiringan Lahan
Kemiringan lahan suatu wilayah berhubungan dengan kesesuaian lokasi yang merupakan dasar dari evaluasi lahan yang digunakan untuk penentuan klasifikasi nilai suatu lahan terhadap tujuan tertentu. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang sektor pariwisata relatif membutuhkan tempat yang datar. Lokasi dengan kemiringan lahan yang berbukit-bukit juga cenderung menimbulkan potensi akan bencana tanah longsor. Kemiringan lahan yang terdapat pada Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran terbagi menjadi tiga kelas yaitu kelas I (kemiringan lahan 0-8%), kelas II (kemiringan lahan (8-15%), dan kelas III (kemiringan lahan >15%). Klasifikasi kelas yang berbeda-beda mungkin terdapat pada salah satu desa, tetapi kelas yang diambil adalah kelas yang memiliki luas paling besar di antara kelas lainnya.
Terdapat dua desa yang memiliki luas wilayah pada kelas I terbanyak yaitu Desa Babakan dan Desa Pananjung di Kecamatan Pangandaran. Kedua memiliki topografi relatif rata dengan tingkat kemiringan lahan hanya 0-8%. Kondisi tersebut sangat membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

## f. Tingkat Kerawanan Bencana
Bencana merupakan suatu fenomena yang terjadi tanpa disadari dan datang secara tiba-tiba. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang dipicu oleh suatu kejadian.
Bagi sektor pariwisata tingkat kerawanan bencana di suatu wilayah perlu dikaji. Pentingnya rasa aman yang dirasakan oleh wisatawan dalam mengunjungi suatu lokasi wisata merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Pemilihan daerah yang akan menjadi perencanaan wilayah kepariwisataan daerah haruslah memiliki tingkat kerawanan bencana yang rendah, sehingga rasa aman bisa dirasakan oleh wisatawan yang berkunjung.
Menurut Kepala Kantor Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran, bencana yang pernah terjadi dan beresiko terjadi di Kabupaten Pangandaran adalah bencana banjir, tanah longsor, tsunami, tanah longsor dan gempa bumi. Rincian masing-masing bencana tersebut adalah sebagai berikut:
1) Bencana Banjir: Luasan daerah bencana banjir dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari beberapa parameter yaitu tingkat curah hujan, kemiringan lahan
Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana … 13
dan sebaran sungai. Menurut Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Pangandaran tahun 2017-2021 luas keseluruhan bencana banjir di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi luas bahaya dengan total 40.536 Ha dari total luas wilayah kabupaten. Tingkat bencana banjir di Kabupaten Pangandaran berada pada kelas tinggi.
2) Bencana Tanah Longsor: Parameter penyebab bencana tanah longsor adalah kemiringan lahan dan zona kerentanan gerakan tanah. Bencana tanah longsor lebih berada pada kontur dan topografi tanah yang berbukit-bukit dan tidak rata yang dimiliki hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran bagian utara. Menurut Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Pangandaran tahun 2017-2021 luas keseluruhan bencana tanah longsor di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi luas bahaya dengan total 40.683 Ha dari total luas wilayah kabupaten. Tingkat bencana banjir di Kabupaten Pangandaran berada pada kelas tinggi.
3) Bencana Tsunami: Beberapa desa di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran yang berada di bagian selatan memiliki resiko bencana tsunami yang cukup besar. Kejadian bencana tsunami yang paling besar yaitu terjadi pada tahun 2006 dimana terdapat banyak sekali korban dan kerugian akibat terjadinya bencana tsunami tersebut. Pasca bencana tsunami pembangunan jalur evakuasi banyak dilakukan di sepanjang pantai selatan Kabupaten Pangandaran. Bencana tsunami sendiri dipengaruhi oleh beberapa parameter yaitu ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lahan, dan kekasaran permukaan. Menurut Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Pangandaran tahun 2017-2021 luas keseluruhan bencana tsunami di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi luas bahaya dengan total 1.524 Ha. Tingkat bencana tsunami di Kabupaten Pangandaran berada pada kelas tinggi.
4) Bencana Cuaca Ekstrim: merupakan bencana yang paling banyak terjadi, berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), kejadian bencana cuaca ekstrim menyebabkan 124 orang mengungsi, 30 rumah mengalami rusak berat dan 73 rumah rusak ringan. Parameter bencana cuaca ekstrim adalah keterbukaan lahan, kemiringan lahan, dan tingkat curah hujan tahunan. Menurut Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Pangandaran tahun 2017-2021 luas keseluruhan bencana cuaca ekstrim memiliki potensi luas bahaya dengan total 96.238 Ha
5) Bencana Gempa Bumi: Pangandaran merupakan wilayah zona subduksi aktif yaitu pertemuan dua lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Selain lempengan tektonik juga terdapat lempengan lokal (sesar) yang disebut patahan Cimandiri.

## 14 Rizka Fakhrizatullah, Rochmat Martanto, Yendi Sufyandi
Bencana yang ditimbulkan adalah bencana gempa bumi dan berpotensi menimbulkan tsunami. Kondisi wilayah yang berbukit-bukit dan curah hujan yang cukup tinggi juga mengakibatkan Kecamatan Sidamulih dan Pangandaran berpotensi sebagai daerah yang rawan bencana tanah longsor. Parameter bahaya gempa bumi adalah kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar, dan intensitas guncangan di permukaan. Menurut Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) tahun 2017-2021, luas keseluruhan bencana gempa bumi memiliki potensi luas bahaya adalah 108.101 Ha.
Hasil dari rekapitulasi jenis sarana dan prasarana serta faktor yang mempengaruhi sebaran sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran bisa dilihat pada tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Rekapitulasi Jenis Sarana dan Prasarana serta Faktor yang Mempengaruhi di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran.

## Sumber: Analisis Peneliti, 2018

## C. Penentuan Kelas untuk Menentukan Daerah yang Berpotensi untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Daerah
Penentuan kelas pada masing-masing faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan sarana dan prasarana pariwisata daerah dimulai dengan menggabungkan faktor-faktor tersebut menjadi satu. Penentuan kelas dilakukan dengan penghitungan interval yang ada pada masing-masing faktor. Metode scoring dipilih untuk untuk melihat
Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana … 15 nilai dari masing-masing faktor. Metode scoring mampu menyatukan faktor-faktor yang mempunyai satuan yang berbeda-beda, nilai-nilai tersebut dikonversikan ke dalam kelas- kelas yang memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga dari hasil konversi tersebut bisa terlihat besaran nilai yang ada pada masing-masing faktor. Daerah dengan nilai yang paling tinggi mempunyai potensi yang besar untuk menjadi daerah yang bisa direncanakan untuk dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
Penentuan kelas dilakukan dengan menghitung interval dari masing-masing faktor. Interval bisa dihitung dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini:

## I = Interval kelas
t maks = Skor total dari semua variabel berniai maksimum (tinggi)
t min = Skor total dari semua variabel bernilai minimum (rendah)
k = banyaknya kelas yang akan dibuat.
Setelah interval didapat maka dilakukan penentuan nilai masing-masing kelas.
Scoring ini bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis suatu kawasan untuk dilakukan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan. Scoring yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sehingga dengan menggunakan Skala Likert, tingkat kepentingan suatu variabel dapat diukur (Sugiyono 2016). Terdapat 5 (lima) interval atau kelas dalam metode pembobotan ini antara lain:
1. Bobot 1 =
Sangat rendah/sangat sedikit 2. Bobot 2 = Rendah/sedikit
3. Bobot 3
= Sedang/sedang
4. Bobot 4
= Tinggi/banyak
5. Bobot 5 =
Sangat tinggi/sangat banyak
Data yang didapat pada tabel 1 akan dilakukan scoring untuk menentukan kelas masing-masing desa di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran. Hasil scoring tersebut menunjukkan desa yang mempunyai nilai paling besar yaitu Desa Pangandaran di Kecamatan Pangandaran dengan total nilai 51, sedangkan desa yang mempunyai nilai paling kecil yaitu di Desa Kalijati di Kecamatan Sidamulih dengan total nilai 25.
Dari hasil penilaian tersebut, desa-desa di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran dibagi menjadi 3 kelas. Kelas ini mengikuti penilaian scoring positif dimana
I = t maks - t min
.............................................................. ( i )
K

## 16 Rizka Fakhrizatullah, Rochmat Martanto, Yendi Sufyandi
kelas yang paling berpotensi mendapatkan kelas yang paling tinggi, sedangkan kelas yang tidak berpotensi mendapatkan kelas yang paling rendah. Masing-masing kelas mempunyai potensi wilayah yang berbeda-beda.
Desa-desa dengan jumlah nilai yang besar berada pada kelas III yang memiliki potensi wilayah terbesar untuk pengembangan di sektor pariwisata. Desa-desa dengan jumlah nilai yang lebih kecil berada pada kelas II, dimana pada kelas ini desa tersebut memiliki potensi yang cukup untuk menjadi daerah pengembangan sektor pariwisata. Kelas yang terakhir atau kelas I terdiri dari desa yang memiliki jumlah nilai yang paling kecil, pada kelas ini desa tersebut tidak disarankan untuk menjadi daerah pembangunan sarana dan prasarana di sektor pariwisata. Pembagian kelas berdasarkan jumlah nilai pada setiap desa bisa dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Nilai dan Kelas Setiap Desa di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran No Nama Desa Kecamatan Jumlah Nilai KELAS I ( Nilai 22 – 31) 1 Desa Kalijati Sidamulih 25 2 Desa Kersaratu Sidamulih 27 3 Desa Pajaten Sidamulih 31 4 Desa Pagergunung Pangandaran 28 5 Desa Sukahurip Pangandaran 30 KELAS II ( Nilai 32 – 41) 1 Desa Cikalong Sidamulih 34 2 Desa Sidamulih Sidamulih 34 3 Desa Sukaresik Sidamulih 34 4 Desa Cikembulan Sidamulih 39 5 Desa Sidomulyo Pangandaran 39 6 Desa Purbahayu Pangandaran 34 KELAS III ( Nilai 42 – 51) 1 Desa Wonoharjo Pangandaran 42 2 Desa Babakan Pangandaran 42 3 Desa Pananjung Pangandaran 49 4 Desa Pangandaran Pangandaran 51
Sumber: Analisis Peneliti, 2018.
Berdasarkan kelas-kelas tersebut hanya terdapat 4 desa saja yang benar-benar sangat sesuai dan cocok untuk dijadikan daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah. Desa tersebut adalah Desa Wonoharjo, Desa Babakan, Desa Pananjung dan Desa Pangandaran di Kecamatan Pangandaran. Masih terdapat banyak desa yang di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran yang dinilai kurang begitu sesuai untuk dijadikan sebagai daerah pengembangan sektor pariwisata. Perlunya
Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana … 17
peran pemerintah dan masyarakat dalam memajukan berbagai sektor yang terkait dengan sektor pariwisata, sehingga tujuan Pemerintah Kabupaten untuk membuat Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan pariwisata bertaraf internasional bisa terwujud.
Hasil scoring tersebut dibuat peta tematik untuk masing-masing jenis sarana dan prasarana serta faktor yang mempengaruhi sebaran sarana dan prasarana. Peta tematik dibuat untuk mengetahui sebaran sarana dan prasarana serta faktor yang mempengaruhi pada masing-masing desa sehingga akan lebih mudah untuk menentukan daerah mana yang lebih sesuai untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran. Peta tematik dibuat menggunakan aplikasi ArcGIS dengan tetap memperhatikan unsur-unsur peta yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan.
Peta tematik hasil dari survei dan pengolahan data hasil pembobotan menggunakan metode scoring di atas. Peta tematik jenis sarana dan prasarana serta faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran yang telah dibuat kemudian dilakukan overlay, sehingga menghasilkan peta tematik yang berisikan informasi mengenai zonasi daerah yang sesuai untuk dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah. Terlihat pada gambar berikut.
Gambar 1. Peta Potensi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, 2018
18 Rizka Fakhrizatullah, Rochmat Martanto, Yendi Sufyandi

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu: (1) Sarana kesehatan; (2) Sarana perekonomian; (3) Sarana hiburan; dan (4) Sarana telekomunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kondisi sosial. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) faktor yaitu: (1) Penggunaan lahan; (2) Jumlah jaringan jalan; (3) Tingkat kepadatan penduduk; (4) Tingkat kerawanan bencana banjir; (5) Tingkat kerawanan bencana tanah longsor; (6) Tingkat kerawanan bencana tsunami; (7) Tingkat kerawanan bencana cuaca ekstrim; (8) Tingkat kerawanan bencana gempa bumi; (9) Jumlah objek wisata; dan (10) Tingkat kemiringan lahan. Daerah yang paling berpotensi sebagai wilayah untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran ada 4 desa yaitu Desa Wonoharjo, Desa Babakan, Desa Pananjung dan Desa Pangandaran yang terletak di Kecamatan Pangandaran. Desa-desa tersebut terdapat pada kelas III dengan interval nilai pembobotan yaitu 42 sampai dengan 51.

## 2. Saran
Perlunya peran pemerintah dan masyarakat terkait dalam pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, teknologi, perdagangan dan perindustrian, perekonomian dan keamanan pada sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah terutama di desa yang berada di kelas I dan II, sehingga ke depannya daerah tersebut dapat menjadi kawasan yang siap untuk bersaing di sektor pariwisata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan zonasi wilayah terkait daerah yang berpotensi sebagai kawasan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah di Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran. Zonasi kawasan ini bisa diketahui dari desa-desa yang mempunyai kelas potensi yang sama dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai arahan pembangunan sarana dan prasarana sehingga berjalan lebih efektif dan terarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran 2017, Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021 , Pangandaran.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran 2015, Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pangandaran, Pangandaran.
Direktorat Pemetaan Tematik Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2012, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan , BPN RI, Jakarta.
Hardjowigeno, Sarwono & Widiatmoko 2007, Evaluasi kesesuaian lahan dan perencanaan tataguna lahan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Sugiyono 2016, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D , Alfabeta, Bandung.
Tarigan, R 2005, Perencanaan pembangunan wilayah, Bumi Aksara, Jakarta.
Upik, H 2012, ‘Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah’, Seminar Nasional Peranan Infrastruktur dalam Pengembangan Wilayah , Magister Teknik Sipil UNILA Bandar Lampung, 3 Mei 2012, hlm. 109-120.
Yoeti, OA 2016, Perencanaan dan pengembangan pariwisata , Balai Pustaka, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di
Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029.