Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan ( Endorsement ) di Media Sosial

## Arvian Raynardhy
arvianraynrdhy@rocketmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Now businesses can market their products through social media at a low cost. The marketing of this product is done through endorsement services on social media by influencers on social media. Not only adults, now many children also become influencers who promote various products through social media and they got benefit from it. The purpose of this research is to determine the criminal provisions for users of endorsement services by children and also to determine the regulation of criminal acts of economic exploitation of children through endorsement services on social media. This research is a normative juridical legal research. The research approach uses a statute approach and a conceptual approach. Based on this research, there is a legal vacuum in the application of crimes for perpetrators of economic exploitation of children through endorsement services on social media. The prevailing laws and regulations are considered to be less relevant to the problem of economic exploitation of children through social media arising in the digital era.
Keywords: Economic Exploitation Crimes Against Children;
Endorsement Services; Social Media.

## Abstrak
Kini pelaku bisnis bisa melakukan pemasaran produknya melalui media sosial dengan biaya yang murah. Pemasaran produk ini dilakukan melalui jasa dukungan ( endorsement ) di media sosial oleh influencer di media sosial. Tak hanya orang dewasa, kini  anak-anak pun banyak menjadi influencer yang memasarkan berbagai produk melalui media sosial dan memperoleh keuntungan darinya. Tujuan penelitian ini untuk menentukan ketentuan pidana bagi para pengguna jasa dukungan oleh anak-anak dan juga untuk mengetahui pengaturan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan ( endorsement ) di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ). Berdasarkan penelitian ini, ditemukan adanya kekosongan hukum dalam penerapan pidana bagi pelaku tindak eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan ( endorsement ) di media sosial. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dirasa kurang relevan dengan permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui media sosial yang timbul pada era digital. Kata Kunci: Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak; Jasa Dukungan; Media Sosial.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Arvian Raynardhy, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan ( Endorsement ) Di Media Sosial’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Mei 2021; Diterima 15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28440 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Arvian Raynardhy

## 1306 Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...

## Pendahuluan
Dewasa  ini,  perkembangan  teknologi  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap kehidupan masyarakat global. Salah satunya adalah teknologi informasi berupa internet. Internet pada mulanya hanya di kembangkan untuk kepentingan militer, riset dan pendidikan, namun nampaknya seiring perkembangannya internet juga dibutuhkan untuk memudahkan hal-hal yang masih bersifat konvesional. Perkembangan internet yang begitu masif  membentuk budaya baru dalam kehidupan bermasyarakat dan melahirkan hukum baru yang dikenal dengan cyber law atau juga kerap disebut dengan hukum siber. Mengingat ruang lingkup cyber yang begitu luas dan hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan maka cyber law ini bertumpu pada beberapa disiplin ilmu hukum antara lain seperti Hukum Pidana, HAKI, hukum perdata, hukum perdata internasional dan hukum internasional.
Internet menciptakan budaya baru yang secara global membentuk cara berkehidupan baru. Era disrupsi secara perlahan mulai berkembang dan berjalan di Indonesia. Berawal konvensional kini menjadi serba online. Mulai dari sistem pemerintahan yang berbasis online, sistem pendidikan berbasis online, proses jual beli online, dan berbagai aspek kini berbasis online dengan tujuan untuk memudahkan akses, menjamin transparansi, dan tentunya mempermudah sistem administrasi. Kehadiran internet memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat. Salah satu manfaat dari adanya internet adalah mempermudah tiap individu untuk mengembangkan relasi sosialnya melalui media sosial.
Berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. 1
Dengan pengguna media sosial sebesar 56% dari total populasi, maka hal ini memberikan peluang bagi pebisnis di Indonesia untuk memasarkan produknya
1 Databoks, ‘Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia?’, (Databoks 2019) <https://databoks. katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia> accessed 21 agustus 2019.
melalui media sosial. Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube , adalah beberapa media sosial yang kerap kali digunakan sebagai sarana promosi produk. Tentu hal ini merupakan langkah yang memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis di Indonesia karena meningkatkan nilai kepraktisan dalam proses promosi barang.
Mulanya, mengiklankan suatu produk melalui koran, televisi, radio dan semacamnya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kisaran harga yang kini ditawarkan oleh Koran Kompas untuk biaya pengiklanan dengan jenis iklan baris antara Rp. 58.000 sampai Rp. 1.316.000 untuk jenis iklan baris, kemudian Rp65.000 sampai Rp.71.000 untuk jenis iklan kolom, dan Rp. 71.500 sampai Rp. 285.000 untuk jenis iklan display dengan ketentuan berbeda-beda sesuai harga yang dipilih. 2 Dengan adanya media sosial, proses promosi yang begitu panjang hanya dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Foto produk, sunting  foto produk, beri penjelasan gambar yang menarik, konsumen secara mudah dapat mengakses promosi tersebut. Tanpa harus mengeluarkan biaya besar, produk sudah terpasarkan dengan baik.
Proses promosi yang dilakukan melalui media sosial ini sering disebut dengan istilah jasa dukungan ( endorsement ) . Jasa Dukungan ( endorsement ) ini dilakukan oleh infuencer yang memiliki engagement dengan followers nya hingga dia memiliki kemampuan untuk menyebabkan seseorang ingin membeli produk yang dipromosikan olehnya. Proses jasa dukungan ( endorsement ) ini awalnya hanya dilakukan oleh orang dewasa, kini anak-anak hingga remajapun dijadikan objek promosi apabila dia memiliki engagement dengan masyarakat. Sehingga hal ini yang perlu dikaitkan dengan persoalan eksploitasi ekonomi anak.
Berkaitan dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak,Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 Pusat Pemasangan Iklan, ‘Pasang Iklan Koran Kompas’ (Kompas, 2019) <https://www. pusatpemasanganiklan.com/koran/8-kompas> accessed 14 Agustus 2019.

## Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) untuk selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan. Dalam berbagai ketentuan tersebut dapat ditemui beberapa larangan diantaranya Pasal 76I UU Perlindungan Anak, Pasal 68,69,185 UU Ketenagakerjaan.
Ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu adanya  unifikasi  mengenai  parameter  kapan  seseorang  dikatakan  telah  melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan ( endorsement ) di media sosial dan peraturan pidana apa yang paling relevan untuk diterapkan pada kasus eksploitasi ekonomi terhadao anak melalui jasa dukungan ( endorsement ) di media sosial.

## Konsep Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak sebagai Suatu Tindak Pidana
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang). Definisi dari eksploitasi ini juga dijelaskan dalam Pasal 7 Angka 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai definisi eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mendefinisikan eksploitasi secara ekonomi adalah:
“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”.
Eksploitasi ekonomi terhadap anak ini dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana karena telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur demikian pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. 3 Seiring perkembangan zaman, asas ini juga sering dikenal dengan istilah Asas Legalitas. Asas legalitas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

## Faktor-Faktor Terjadinya Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak
Dewasa ini, seorang anak seringkali dimanfaatkan tenaganya untuk  mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain. Pemanfaatan tenaga anak dengan cara menyita waktu bermain dan tidak memperhatikan daya tahan tubuh anak  seringkali disebut dengan istilah eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terhadap anak dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu: 4
3 Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).
4 Laily Akbariah, ‘ Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak’ , (Skripsi Malang Fakultas Ilmu Administrasi 2013).[51].
1310

## Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
a. Perdagangan Manusia; b. Perbudakan;
c. Prostitusi Anak;
d. Buruh Anak atau Pekerja Anak;
e. Anak Jalanan.
Kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak ini sering terjadi antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 5

## 1. Kurangnya Kesadaran:
Banyak anak dibawah umur yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya child trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
2. Kemiskinan:
Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencakanan strategi penopang kehidupan mereka termasuk memperkerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang.
3. Keinginan Cepat Kaya:
Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat keluarga anak yang bermigrasi rentan terhadap child trafficking .
4. Faktor Budaya:
Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya child trafficking :
a) Peran Anak dalam Keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena
5 Davit Setyawan, ‘Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang  Perdagangan Anak  (Trafficking)  dan  Eksploitasi  Terhadap Anak’  (Komisi  Perlindungan Anak Indonesia 2014) <https://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang- perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak> accessed 21 November 2019.
jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
b) Jeratan Hutang: Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
5. Kurangnya Pendidikan:
Kemampuan berfikir seseorang yang memiliki pendidikan terbatas menyebabkan seseorang tersebut memiliki sedikit keahlian dan kesempatan kerja, sehingga kebanyakan orang tertarik untuk bekerja dengan pelaku trafficking karena dirasa tidak memerlukan keahlian yang tinggi namun gajinya dirasa tinggi.
Selain itu, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) KPAI, terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya trafficking dan eksploitasi diantaranya: 6
1. Faktor Internal A. Faktor Geografis 1) Bentuk Kepulauan, Banyak Celah Keluar Masuk;
2) Indonesia terletak dekat dengan negara pengguna jasa TKI.
B. Faktor Ekonomi 1) Kemiskinan, Lapangan Kerja Terbatas, Pertambahan Pengangguran;
2) Penyediaan Lapangan Kerja terbatas &minimnya Jaminan Sosial.
C. Faktor Sosial dan Budaya 1) Kualitas SDM yang rendah
D. Keamanan 1) Lemahnya pengawasan terhadap PJTKI;
2) Keterbatasan SDM Aparat Keamanan;
3) Lemahnya Koordinasi antar instansi pemerintah.
2. Faktor Eksternal A. Kemajuan Teknologi Informasi, Transportasi; B. Meningkatnya Kebutuhan Tenaga Kerja di Luar Negeri;
C. Agen Tenaga Kerja Indonesia di Negara Asing yang tidak terjangkau pengawasan oleh pemerintah;
D. Nilai Kompetitif TKI Indonesia lebih rendah di bandingkan dengan TKI dari negara lain;
6 ibid.

## Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...

## E. Kesewenangan Majikan Kerja Diluar Jangkauan Pengawasan;
F. Kelemahan Diplomasi atau Promosi Upaya Indonesia.
Dampak umum yang memiliki probabilitas terjadi apabila anak menjadi korban eksploitasi ekonomi diantaranya: 7
1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya ke orang lain;
2.  Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif;
3.  Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi social;
4.  Berpotensi melakukan kekerasan terhadap teman sebayanya atau teman yang usianya lebih muda atau fisiknya lebih kecil dari dirinya;
5.  Kesulitan membuka interaksi baru dengan orang lain;
6.  Tingkat kecemasan yang berlebihan, panik, depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah);
7.  Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks;
8.  Gangguan kepribadian;
9.  Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas. Berdasarkan jabaran diatas, maka dampak dari eksploitasi ini sangat masif dan dapat menghambat perkembangan sistem motorik anak. Ditakutkan juga akan timbul perasaan dendam yang melahirkan kepribadian yang keras dan kasar serta berperilaku destruktif di kemudian hari dan akan melakukan hal yang ia alami terhadap anak di generasi selanjutnya.
Konsep Sistem Jasa Dukungan ( Endorsement ) di Media Sosial
Endorse atau yang sering disebut dengan endorsement merupakan sebuah dukungan yang diberikan oleh seseorang yang sudah menjadi terkenal, terhadap suatu produk yang dijual oleh suatu bisnis atau perusahaan. Seringkali yang membuka jasa ini adalah artis, selebgram dan orang yang memiliki pengikut banyak di media sosial. Selain memiliki jumlah followers yang banyak, seorang endorser juga harus mememiliki engagement ( comments dan likes ) yang banyak dalam akun media sosial mereka, untuk memastikan banyak pelanggan yang melihat produk yang di endorse-nya dan memberikan respon terhadapnya sehingga dapat menjamin terjualnya produk yang dipromosikan tersebut.
7 ibid.
Jasa dukungan ( endorsement) melalui media sosial ini adalah  strategi pemasaran secara online yang efektif untuk meningkatkan penjualan perusahaan karena memiliki beberapa manfaat terhadap sistem marketing, diantaranya: 8
a) Lebih Hemat Biaya Pemasaran; b)  Penjualan Meningkat Cepat;
c)  Media Promosi yang memiliki daya penyebaran cepat;
d)  Kepercayaan Pelanggan Meningkat karena dipakai oleh beberapa figur publik yang masyarakat idolakan.
Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak melalui Jasa Dukungan ( Endorsement ) di Media Sosial
Anak sebagai penerus bangsa yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas value dari negara Indonesia di mata dunia, sudah seyogyanya memperoleh jaminan atas masa depannya dan perlindungan terhadap segala hal yang mungkin bisa menghambat perkembangan dirinya. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah telah menjelaskan secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut disebutkan terdapat 4 asas yang menjamin keberlangsungan perlindungan terhadap anak yaitu asas non diskriminasi; asas kepentingan terbaik bagi anak; asas hak untuk hidup,kelangsungan hidup,dan  perkembangan; dan asas penghargaan terhadap pendapat anak. Selain itu, asas-asas mengenai perlindungan anak ini juga diatur dalam Deklarasi Hak-Hak Anak (Keppres No.36 Tahun 1990). Dalam deklarasi tersebut terdapat 10 asas diantaranya:
1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya;
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu  untuk  mengembangkan  diri  secara  fisik,  kejiwaan,  moral,  spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan
8 Estella Claudia, ‘Mau Produk Bisnis Lebih terkenal? Endorse Salah Satu Caranya!’ (Jojonomic 2019) <https://jojonomic.com/blog/endorse/>  acessed 22 November 2019.
1314

## Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
harkatnya;
3.  Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
4.  Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat;
5.  Anak yang cacat fisik, mental, lemah kedudukan sosial akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
6.  Agar kepribadian anak tumbuh secara optimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian;
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang- kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkannya, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara;
8.  Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9.  Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Anak tidak diperkenankan bekerja di waktu usia tertentu, dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, atau akhlaknya; dan
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus diajarkan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan serta memiliki jiwa toleransi serta cinta damai.
Berdasarkan asas-asas perlindungan terhadap anak diatas, maka sudah tentu anak-anak yang dicurigai telah memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi dirinya, mengalami kerugian, dan bahkan menjadi kobran kekerasan dapat diupayakan perlindungan hukumnya dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dewasa ini, banyak sekali ditemui anak-anak dipekerjakan orang tuanya sebagai  figur  publik  karena  karakternya  yang  lucu  dan  wajah  yang  komersil. Berawal dari banyak masyarakat yang kagum terhadap anaknya, berlanjut kepada menerjunkan anaknya ke dunia periklanan yang erat kaitannya dengan bisnis. Salah satu bentuk konkrit dari hal tersebut adalah kini sering kita lihat banyak sekali anak kecil yang bermunculan di media sosial dengan pose lucunya. Pose lucu dan wajah gembira dari sang anak memang menunjukkan bahwa kehidupan anak itu sedang baik-baik saja namun ketika sang anak mulai berpose untuk mempromosikan sebuah produk menjadi sebuah pertanyaan mengenai bagaimana proses photoshoot
dibalik gambar promosi tersebut dan apakah hal tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi sang anak tentu masih menjadi penilain yang subjektif. Kepentingan terbaik bagi sang anak seringkali didominasi dengan ambisi orang tua untuk menjadikan anaknya sesosok figur yang diinginkannya hingga seringkali para orang tua  melupakan  batin  dan  kondisi  fisik  sang  anak.  Fenomena-fenomena  tersebut menimbulkan pertanyaan apakah kemudian proses  jasa dukungan ( endorsement) yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan pelaku bisnis untuk mempromosikan produknya merupakan bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak atau bukan. Untuk menilai apakah hal tersebut merupakan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak atau bukan sudah tentu harus menganalisis dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut dan dapat dijadikan acuan parameter tindak eksploitasi ekonomi terhadap anak.
Peraturan yang dapat dijadikan parameter adalah Pasal 1 Angka 7 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:
Pasal 1 Angka 7
“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan eksploitasi ketika seseorang dengan atau tanpa persetujuan melakukan:
a) Pelacuran;
b)  Kerja atau pelayanan paksa;
c)  Perbudakan, atau praktik serupa perbudakan;
d) Penindasan;
e)  Pemerasan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi;
f)  Secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain;
g) Tindakan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

## 1316 Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
Tidak terbatas pada peraturan tersebut, Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak juga dapat dijadikan sebagai parameter dalam menentukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pasal 76I berbunyi:
Pasal 76I
“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.
Jika ketentuan tersebut dibedah, maka terdapat beberapa unsur yang terkandung didalamnya yaitu “Setiap Orang”;”Menempatkan,membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi”; “Secara ekonomi dan/atau seksual”; dan “Terhadap Anak”
Penjabaran tiap unsurnya adalah sebagai berikut:
a) Setiap Orang
Subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan berumur diatas 18 tahun. Jika dikaitkan dengan proses jasa dukungan ( endorsement) di Media Sosial, maka subjek hukum tersebut meliputi orangtua, pengguna jasa dukungan ( endorsement), pihak fotografer yang mengambil gambar dan mengatur pose sang anak, dan beberapa pihak terkait lainnya.
b)  Menempatkan,membiarkan,melakukan,menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi
Perlakuan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak yang merugikan dirinya dan bukan merupakan kepentingan terbaik bagi dirinya. Jika dikaitkan dengan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan ( endorsement) di media sosial, maka yang dimaksud dengan menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ini adalah ketika seseorang meletakkan anak pada kondisi yang tidak nyaman dan tidak bahagia. Terlebih lagi apabila jasa proses photoshoot yang dilakukan terhadap anak tersebut berlangsung secara lama dan tidak memperhatikan kondisi badan dan psikis anak.
c)  Secara ekonomi dan/atau seksual
Perlakuan eksploitasi ekonomi jika dikaitkan dengan jasa dukungan ( endorsement) di media sosial adalah jika perlakuan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ini dilakukan guna memperoleh keuntungan bagi diri pelaku tanpa memperhatikan anak.
d)  Terhadap Anak
Anak dalam hal ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Meski dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa anak diperbolehkan bekerja dengan beberapa syarat tertentu, namun apabila pekerjaan tersebut kemudian memenuhi unsur pada pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak maka pengguna jasa dukungan, fotografer, dan pihak orang tua tetap dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.
Berdasarkan penjabaran ketentuan diatas, maka parameter eksploitasi ekonomi terhadap pada  ketentuan pada Pasal 76I adalah pada saat:
a) Pelaku tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak yang merugikan dirinya dan bukan merupakan kepentingan terbaik bagi dirinya. Hal ini melanggar asas perlindungan terhadap anak;
b)  Pelaku tindak pidana melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan. Tak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan tersebut, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga memiliki regulasi yang relevan dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Undang- Undang Ketenagakerjaan ini memiliki relevansi dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak karena undang-undang ini memberikan pengaturan mengenai pekerja anak yang diatur dalam Pasal 68 yang berbunyi: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun terdapat pengecualian terhadap peraturan tersebut yang diatur pada pasal 69 yang berbunyi:
Pasal 69
(1)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu

## Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
(2)  Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.   izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
Apabila syarat pada ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka pengusaha dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 yang berbunyi: Pasal 185
“(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.
Mengacu pada ketentuan tersebut, pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak namun dengan syarat bahwa harus ada izin tertulis dari orang tua yang menerangkan bahwa orangtua tidak keberatan pengusaha mempekerjakan sang anak, kemudian harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali yang menjadi bahan dasar apabila terjadi tindak pidana dikemudian hari, lalu waktu kerja maksimum yang dapat dilaksanakan terhadap anak yang dipekerjakan adalah 3(tiga) jam, kemudian pekerjaan harus dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; pengusaha harus selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja dibentuk secara jelas, dan sang anak harus memperoleh upah sesuai dengan beban kerja yang telah dia lakukan.
Ketentuan pada Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga memiliki relevansi karena  anak yang bekerja sebagai endorser memenuhi unsur tenaga kerja yang dimaksud dalam undang-undang ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut;
a.  Setiap Orang
Anak secara hukum belum dapat dikatakan sebagai subjek hukum, namun anak dapat diwakili oleh seorang ayah. Hal ini diatur dalam Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas”.
Dalam hal ini perwakilan yang dilakukan oleh sang ayah terhadap anak merupakan perwakilan secara sukarela. Sehingga ketika sang anak menerima pekerjaan dari pemberi kerja atau pengusaha untuk melakukan jasa dukungan terhadap produk dari pemberi kerja atau pengusaha tersebut sang ayahlah yang membuat perjanjian kerja.
b.  Mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa
Sang anak telah melakukan pekerjaan dengan memberikan jasa untuk mempromosikan suatu produk dari pemberi kerja atau pengusaha dengan cara sang anak difoto atau divideo ketika me- review produk tersebut dan memasarkannya di media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan angka penjualan produk pemberi kerja atau pengusaha.
c.  Untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
Sang anak melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang berguna untuk menjaga taraf ekonomi keluarganya atau setidaknya untuk memenuhi kebutuhan primer dirinya sendiri. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka menurut kacamata peraturan tersebut parameter seseorang  dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi antara lain:
a) Pelaku tindak pidana mempekerjakan anak tanpa seizin orang tuanya;
b)  Pelaku tindak pidana mempekerjakan anak lebih dari 3(tiga) jam;

## 1320 Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
c) Pelaku tindak pidana mempekerjakan anak diwaktu siang hari dan mengganggu waktu sekolah;
d)  Pelaku tindak pidana tidak memberikan upah yang sesuai dengan beban kerja yang diperjanjikan.
Dari berbagai ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa inti yang dapat dijadikan dasar parameter seseorang melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak diantaranya:
a)  Tindakan yang dilakukan meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang;
b)  Tindakan yang dilakukan tidak memperhatikan asas perlindungan bagi anak yang akan berdampak pada proses tumbuh kembang anak (asas non diskriminasi;asas kepentingan terbaik bagi anak; asas hak untuk hidup,kelangsungan hidup,dan perkembangan; dan asas penghargaan terhadap pendapat anak);
c)  Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

## Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Dapat Diterapkan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Melalui Jasa Dukungan ( Endorsement ) di Media Sosial
Peraturan mengenai eksploitasi ekonomi yang berlaku di Indonesia dapat kita temui dibeberapa perundang-undangan, diantaranya di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5882), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279). Namun, belum ada peraturan spesifik yang mengatur mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui media sosial. Dari beberapa ketentuan diatas, terdapat dua peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan ( endorsement) di media sosial yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:
“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 76I dan pasal 88 yang berbunyi:
Pasal 76I
“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.
Pasal 88
“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

## 1322 Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum ( rechtsvinding). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. 9 Salah satu metode penemuan hukum yang seringkali digunakan hakim adalah metode interpretasi atau penafsiran untuk memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. 10 Terdapat beberapa model interpretasi diantaranya Interpretasi menurut bahasa, Interpretasi Teleologis atau Sosiologis, Interpretasi Sistematis, Interpretasi Historis, Interpretasi Komparatif, Interpretasi Futuristis, Interprestasi Restriktif dan Ekstensif. Dari beberapa interpretasi tersebut, interpretasi sistematis yang dapat digunakan dalam menentukan ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan ( endorsement) di Media Sosial. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang- undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. 11
Dengan demikian setelah meneliti seluruh perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak, ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan (endorsement) di media sosial adalah Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut memenuhi unsur pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

## A)  Setiap Orang
Subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan berumur diatas 18 tahun. Jika dikaitkan dengan proses jasa dukungan ( endorsement) di Media
9 Sudikno Mertokusumo, ‘ Mengenal Hukum Suatu Pengantar’ ( Liberty 2008).[162].
10 ibid. [169].
11 ibid. [172].
Sosial, maka subjek hukum tersebut meliputi orangtua, pengguna jasa dukungan ( endorsement), pihak fotografer yang mengambil gambar dan mengatur pose sang anak, dan beberapa pihak terkait lainnya.
B)  Menempatkan,membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi
Perlakuan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak yang merugikan dirinya dan bukan merupakan kepentingan terbaik bagi dirinya. Jika dikaitkan dengan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan (endorsement) di media sosial, maka yang dimaksud dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ini adalah ketika seseorang meletakkan anak pada kondisi yang tidak nyaman dan tidak bahagia. Terlebih lagi apabila jasa proses photoshoot yang dilakukan terhadap anak tersebut berlangsung secara lama dan tidak memperhatikan kondisi badan dan psikis anak.
C)  Secara ekonomi dan/atau seksual
Perlakuan eksploitasi ekonomi jika dikaitkan dengan jasa dukungan
(endorsement) di media sosial adalah jika perlakuan menempatka, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ini dilakukan guna memperoleh keuntungan bagi diri pelaku tanpa memperhatikan anak.
D)  Terhadap Anak
Anak dalam hal ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Meski dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa anak diperbolehkan bekerja dengan beberapa syarat tertentu, namun apabila pekerjaan tersebut kemudian memenuhi unsur pada pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak maka pengguna jasa dukungan, fotografer, dan pihak orang tua tetap dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.
Beberapa peraturan perundang-undangan diatas telah mengakomodir mengenai pemidanaan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, namun belum mengakomodir apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui

## 1324 Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
media sosial. Dengan dilakukannya tindak pidana eksploitasi ekonomi melalui media sosial tentu akan muncul beberapa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti orangtua selaku penyedia jasa dukungan ( endorsement) , pengguna jasa dukungan ( endorsement), penyelenggara media sosialnya, dan beberapa pihak terkait lainnya. Melihat hal tersebut, sudah tentu perlu adanya tinjauan mengenai media sosial menggunakan regulasi Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Dalam peraturan tersebut, belum ada ketentuan pidana yang mengatur mengenai perlindungan anak. Ketentuan pidana dalam peraturan tersebut hanya mengakomodir seputar larangan-larangan terhadap data pribadi seperti penyebaran berita bohong, penyebaran asusila, penipuan melalui transaksi elektronik, dan beberapa tindak pidana lainnya.

## Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Ekploitasi Ekonomi terhadap Anak Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) di Media Sosial
Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. 12 Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. 13
12 Hanafi Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana (Rajawali Pers 2015).[16].
13 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung- jawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Kencana Prenada Media Group 2011).[70].
Menurut Didik Endro Purwoleksono, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang yang merupakan subjek hukum atas perbuatan,tindakan, kegiatan, atau aktivitas seseorang yang telah dilakukan dan tindakan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan tindak pidana. 14 Seseorang yang dapat dijatuhi hukuman pidana akibat perbuatannya adalah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( Geen straf zonder schuld;Actus non facit reum nisi mens sist rea)” . Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis berlaku di Indonesia. 15 Suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan ketika: 16
1. Terdakwa melakukan perbuatan pidana (yang bersifat melawan hukum);
2.  Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
3.  Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4.  Tidak adanya alasan pemaaf.
Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting dicatat dibawah ini, yaitu: 17
1.  Unsur Kesalahan
a. Melakukan Tindak Pidana;
b.  Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
c.  Dengan kesengajaan atau kealpaan;
d.  Tidak ada alasan pemaaf.
2.  Bentuk atau corak kesalahan
a.  Dengan kesengajaan;
b.  Dengan kealpaan.
Dari kedua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur kesalahan. Suatu perbuatan tersebut dikatakan mengandung unsur kejahatan apabila:
14 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2013).[63].
15 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).[165].
16 ibid.
17 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).[63].

## Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
1. Melakukan tindak pidana;
2.  Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
3.  Adanya kesengajaan atau kealpaan;
4.  Tidak adanya alasan pemaaf.
Berkaitan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diatas, pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan ( endorsement) di Media Sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya ketika telah memenuhi keempat unsur yaitu melakukan tindak pidana;diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;adanya unsur kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan pemaaf. Keempat unsur tersebut jika dikaitkan dan diuraikan menjadi seperti ini:
a)  Unsur Melakukan Tindak Pidana
Berdasarkan asas legalitas, maka eksploitasi ekonomi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena diatur dalam Pasal 76I Jo. 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait.
b) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
Pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dikatakan mampu bertanggungjawab karena telah memiliki kemampuan untuk menentukan niat, kehendak, rencana ( Voornemen) atas perbuatan yang akan dilakukan; mengetahui dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh  masyarakat;  dan  mengetahui  atau  menginsafi  arti,  makna,  hakikat  dari perbuatan bahwa perbuatannya baik atau buruk. Dalam artian pelaku tersebut mengetahui hak-hak anak yang seharusnya dijaga dan diutamakan, namun justru mengabaikan hal tersebut demi memperoleh keuntungan.
c)  Adanya kesengajaan atau kealpaan
Pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak ini memenuhi unsur kesengajaan dengan corak unsur kesengajaan dengan kepastian karena pelaku tersebut melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya.
d) Tidak adanya alasan pemaaf
Perbuatan pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak tersebut tidak memiliki alasan pemaaf karena memenuhi unsur kesalahan dan secara nyata melanggar ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak karena telah memanfaatkan tenaga anak untuk meperoleh keuntungan bagi dirinya.
Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan ( endorsement) di Media Sosial yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana antaranya:
a) Orangtua
Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) yang berbunyi:
Pasal 44
“(1) Set iap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
Dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) yang berbunyi:
Pasal 45 “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup

## 1328 Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.
Maka orangtua dalam lingkup rumah tangga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya terhadap anak ketika eksploitasi ekonomi dilakukan dengan kekerasan fisik maupun psikis.

## b) Pengusaha atau Pemberi Kerja
Dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika pengusaha atau pemberi kerja tidak memperhatikan syarat pada ketentuan pada Pasal 69 ayat 2 Undang- Undang Ketenagakerjaan dengan dasar menggunakan Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
c) Korporasi Media Sosial
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16  Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:
Pasal 1 Angka 16 “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.”
Maka korporasi media sosial juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur “membiarkan eksplotasi ekonomi terhadap anak” terjadi tanpa ada pengawasan atau pencegahan seperti adanya pemblokiran akun ketika memang ditemui data usia akun yang belum menjadi subjek hukum.
Terhadap seluruh subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban diatas apat dilakukan penuntutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadapnya dengan dasar Pasal 76I Jo.88 Undang-Undang Perlindungan Anak karena telah memenuhi keempat unsur tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami mengenai konsep eksploitasi ekonomi sebagai suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan asas legalitas. Asas legalitas menjelaskan bahwa tidak ada tindakan yang dikatakan sebagai tindak pidana apabila tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya eksploitasi ekonomi anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) , dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
Kemudian juga dijabarkan mengenai konsep sistem jasa dukungan ( endorsement ) di media sosial. Pada dasarnya sistem jasa dukungan ( endorsement ) di media sosial dilakukan guna mempermudah dan mempercepat proses pemasaran suatu produk tertentu dengan memanfaatkan kepopuleran orang tertentu di platform media sosial. Sistem jasa dukungan ini dilakukan dengan cara proses photoshoot terlebih dahulu kemudian disunting agar terlihat indah kemudian di posting di media sosial disertai dengan review pemakaian produk oleh para selebgram dan influencer dengan target akan meningkatkan penjualan produk.

## 1330 Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
Konsep anak sebagai korban juga telah dijelaskan, bahwa anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dapat dikategorikan sebagai Latent or predisposed victims (mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu) karena seringkali anak yang memiliki karakter lucu dan aktraktiflah yang menarik perhatian public dan mengguggah keinginan orangtua untuk mengekspos anaknya dan memperoleh keuntungan materiil maupun immaterial dari karakter sang anak tersebut.
Dari hasil penelitian diatas juga ditemukan parameter dalam menentukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Parameter suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah
a) Tindakan yang dilakukan meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang;
b) Tindakan yang dilakukan tidak memperhatikan asas perlindungan bagi anak yang akan berdampak pada proses tumbuh kembang anak (asas non diskriminasi;asas kepentingan terbaik bagi anak; asas hak untuk hidup,kelangsungan hidup,dan perkembangan; dan asas penghargaan terhadap pendapat anak);
c) Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
Selanjutnya, telah dijabarkan ketentuan pidana mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada pelaku tindak eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan ( endorsement) di media sosial. Dengan menggunakan metode penafsiran interpretasi sistematis. Sehingga dari berbagai penjelasan diatas, peraturan perundang- undangan yang paling tepat diterapkan pada tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan ( endorsement) di media sosial adalah Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketepatan tersebut diperoleh dari metode interpretasi sistematis yang dilakukan dengan cara mengambil beberapa intisari dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan ( endorsement ) di media sosial.

## Daftar Bacaan

## Buku
Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan ( Universitas Trisakti Jakarta 2009).
Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana) (PT. Galaxy Puspa Mega 2002).
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Kencana Prenada Media Group 2011).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2013).
Mahrus Hanafi, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana (Rajawali Pers 2015).
Muhammad Joni, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (PT.Citra Aditya Bakti 1999).
Moeljatno, “ Asas-Asas Hukum Pidana”, (Rineka Cipta 2008).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Pranada Media Grup 2005).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar ( Liberty Yogyakarta 2008).
Soerjono Soekanto , Penelitian Hukum Normatif (PT. Raja Grafindo Persada 2007).

## Jurnal
Laurensius Arliman S, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang’, (2016) 9 ARENA HUKUM.

## Laman
Claudia, Estella ‘Mau Produk Bisnis Lebih terkenal? Endorse Salah Satu Caranya!’ (Jojonomic 2019) <https://jojonomic.com/blog/endorse/>  acessed 22 November 2019.
Databoks, ‘Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia?’, (Databoks, 2019) <https:// databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media- sosial-indonesia> accessed 21 agustus 2019.
Pusat Pemasangan Iklan, ‘Pasang Iklan Koran Kompas’ (Kompas, 2019) <https:// www.pusatpemasanganiklan.com/koran/8-kompas> accessed 14 Agustus 2019.

## 1332 Arvian Raynardhy: Perlindungan Hukum Terhadap...
Setyawan, Davit, ‘Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan An ak (Trafficking) dan Eksploitasi Terhadap Anak’ (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2014) <https://www.kpai.go.id/ artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang- perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>    accessed  21 November 2019.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).