Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI
Alfi Rizqi Nugraha 1) , Atik Rochaeni 2) , Siti Munawaroh 3)
1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan dimensi komunikasi belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya ketidakmampuan aparat Satpol PP dalam memberikan sosialisasi dan kejelasan informasi kepada para PKL. Pada dimensi sumberdaya sudah sepenuhnya memiliki SDM yang kompeten. Hanya saja sumber daya peralatan yang dimiliki keberadaannya sudah usang. Pada dimensi disposisi sudah cukup baik. Dapat dilihat dari anggota yang dimiliki oleh Satpol PP sepenuhnya sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan memahami mengenai suatu kebijakan. Pada dimensi struktur birokrasi sudah sepenuhnya baik. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan selalu sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

## Abstract
The aim of this research is to describe and analyze the implementation of the Public Order Policy in controlling street vendors by Civil Service Police Units in South Cimahi District, Cimahi City. The research method used in this study is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through library research and field studies include observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of public order policies for controlling street vendors has

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
not been properly implemented. Based on the dimensions of communication, it has not been implemented optimally. This can be seen from the inability of Satpol PP officials to provide socialization and clarity of information to street vendors. In the resource dimension, it has fully competent human resources. It's just that the resource of the equipment that belongs to its existence is outdated. On the dimensions of the disposition, it is good enough. It can be seen from the members owned by Satpol PP, who are fully responsible for carrying out their duties and understand a policy. On the dimensions of the bureaucratic structure, it is completely good. This can be seen in every implementation of the tasks carried out, which are always in accordance with the SOP and applicable regulations.

## Keywords: Policy Implementation, Controlling, Street Vendors

## PENDAHULUAN
Pedagang Kaki Lima atau yang sering disingkat sebagi PKL adalah sebuah kegiatan usaha yang ada di sektor informal. Dimana para pelaku Pedang Kaki Lima ini ada yang melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu, ataupun ada juga yang melakukan usahanya secara tidak menetap. PKL juga digunakan untuk menyebut seorang penjaja dagangan yang beroperasi di daerah milik jalan (DMJ/trotoar), yang pada dasarnya dimaksudkan untuk pejalan kaki. Istilah PKL ini digunakan untuk pedagang gerobak. Karena ada lima kaki pedagang, istilah ini sering ditafsirkan dengan cara ini. Dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki", yang sebenarnya adalah dua roda dan satu kaki kayu (Abdul, 2019). Menurut Permadi, Pedagang yang berjualan di trotoar dan emperan toko dengan alat dagang lapak atau gerobak atau pikulan disebut pedagang kaki lima (Ismanidar & Usman,
2016).

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
Eksistensi para PKL seringkali dianggap menimbulkan dampak yang buruk bagi tata ruang suatu tempat atau suatu daerah di perkotaan. Dalam hal ini, PKL seringkali menggunakan fasilitas umum untuk dijadikan sebagai sebuah sarana untuk tempat mereka berjualan. Sebagai akibatnya hal tersebut berpotensi mencemari lingkungan serta mengganggu fungsi dari fasilitas umum tersebut. Di sisi lain pada sektor ekonomi PKL ini memberikan peluang bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja diranah formal. Bahkan dengan hadirnya para PKL ini membantu warga berpenghasilan rendah untuk menerima barang dengan menggunakan harga yang cukup rendah dan murah.
Aktivitas kehidupan masyarakat salah satunya bisa tercermin dalam kehidupan daerah perkotaan. Dalam daerah perkotaan sendiri diartikan sebagai sebuah lokasi pemukiman penduduk yang terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Semakin berkembangnya suatu kehidupan di perkotaan maka akan mengakibatkan semakin kompleks juga permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan di perkotaan yang kerap kali terjadi adalah masalah tentang kemiskinan, tingkat pengangguran yang relatif masih tinggi, dan lahan pekerjaan yang terbatas khususnya pada sektor formal (Suhendi, 2019).
Semua permasalahan tersebut semakin meningkat dengan tingkat laju urbanisasi penduduk dari Desa ke Kota, dimana banyak terjadi hampir di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia bahkan termasuk juga di Kota Cimahi (Harahap, 2013 ). Tingginya tingkat laju urbanisasi ke Kota Cimahi dengan alasan untuk mencari lapangan pekerjaan, hal ini justru menjadikan sebuah

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
permasalahan baru. Karena lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Cimahi saja masih terbatas. Dengan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan di Kota Cimahi, khususnya pada sektor formal dibandingkan dengan jumlah warga yang mencari mata pencaharian, maka mengakibatkan lapangan pekerjaan pada sektor informal ini menjadi pilihan utama. Sektor informal ini contohnya seperti profesi Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun PKL yang terdata seperti di bawah ini:

## Tabel 1. 1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Tahun 2019-2021 di
Kota Cimahi No Lokasi Tahun 2019 2020 2021 1. Kecamatan Cimahi Utara 67 89 92 2. Kecamatan Cimahi Tengah 190 233 225 3. Kecamatan Cimahi Selatan 250 387 421 Total 507 709 738
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi Tahun, 2021
Dari Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima diatas dapat dilihat bahwa dari dari tahun 2019 sampai tahun 2020 jumlah PKL relatif terus bertambah. Bahkan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 data PKL ini bukannya menurun akan tetapi jumlahnya semakin naik. Hal ini dikarenakan adanya masa pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh wilayah Indonesia bahkan pandemi ini melanda hampir keseluruh negara yang ada di Dunia. Salah satu faktor dari kenaikan data PKL tersebut di karenakan pada masa pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
dikarenakan anjloknya perekonomian suatu wilayah, termasuk Kota Cimahi sendiri. Maka dari itu agar masyarakat tetap bisa menjalani kehidupannya maka mereka merintis usahanya melalui dengan berjualan, salah satu pekerjaan yang dilakukan masyarakat tersebut ialah menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan jumlah PKL yang tiap tahunnya meningkat maka hal ini menjadi sebuah faktor bahwa untuk sebagian orang pekerjaan Pedagang Kaki Lima ini justru menjadi pekerjaan utamanya.
Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum bahwa dalam perda tersebut sudah jelas trotoar adalah sarana untuk pejalan kaki. Adapun beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan dianggap sering ditemukannya pelanggaran, diantaranya: Cibeber, Jl. Baros, Borma Toserba Jl. Kerkof, Jl. Mahar Martanegara, JL. Ibu Ganirah, Jl. Cimindi dan beberapa wilayah yang cukup ramai yaitu di sepanjang Pasar Cimindi. Banyak para PKL yang ditemukan menggunakan trotoar pejalan kaki untuk mereka jadikan sebagai sarana berjualan, selain itu banyak para PKL yang menempati suatu irigasi perairan. Hal tersebut tentunya melanggar aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum khusunya menyangkut pada Pasal 6, 7, 11 dan 13.
Dalam setiap produk hukum yang dibuat tentunya harus ada suatu pelaksanaan atau penerapan didalamnya. Karena bagaimanapun sebuah produk yang diciptakan harus memiliki kemanfaatan yang dapat dirasakan. Salah satunya adalah suatu kebijakan. Kebijakan menurut Syafiie bahwa Kebijakan ( policy )

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
berbeda dengan kebijaksanaan ( wisdow ) karena kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah cara para pejabat lokal menjalankan urusan mereka. (Syafiie, 2018:145). Menurut James E. Anderson mengatakan bahwa Kebijakan adalah jalur tindakan yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau persoalan (Winarno, 2007:21).
Kebijakan tidak akan ada hasilnya jika tidak ada sebuah pelaksanaan atau pengimplementasian didalamnya, dengan demikian Michael Howlet dan M. Ramesh berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik (policy implementattion), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil (Subarsono, 2022:13). Sedangkan menurut Donald S. Van Mater dan Carl E. VA Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun individu atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Widodo, 2021:86-87).
Kebijakan yang dibuat harus jelas bertujuan dan ditujukan kepada siapa. Dalam hal ini Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib dan aman di Kota Cimah. Agar Kebijakan tersebut dapat terlaksana. Maka, ada instansi yang dipilih untuk menerapkan Peraturan Daerah tersebut. Instansi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Suprayetno Satuan Polisi Pamong Praja, atau Satpol PP, adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjaga ketenteraman dan

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Putra et al., 2021).
Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam menjalankan dan melaksanakan penertiban PKL yang melanggar peraturan. Pemerintahan Daerah mengacu pada pemerintahan Daerah Otonom
secara keseluruhan, termasuk fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pilar demokrasi (Syarifin & Jubaedah, 2010).
Dalam hal ini petugan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi lah yang berperan penting dalam pelaksanaan penertiban para PKL terkhusus kepada para PKL yang sampai saat ini masih melanggar dengan berlandaskan kepada acuan Peraturan Daerah Kota Cimahi. Satpol PP Kota Cimahi sebagai perangkat daerah yang menangani permasalahan PKL. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi pada Pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota”.
Dengan adanya berbagai macam permasalahan mengenai PKL ini haruslah dicari sumber dan akar permasalahnya agar tidak menjadi permasalahan yang semakin mengakar kuat di Kota Cimahi ini. Dalam hal ini analisa terhadap proses implementasi kebijakan
Pemerintah
Daerah yang berkaitan dengan permasalahan penertiban PKL ini sangatlah penting, karena bagaimana pun pada hakekatnya penertiban pada PKL ini

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
bertujuan baik untuk mewujudkan perlindungan, penghormatan, pemenuhan hak atas masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangan budaya disiplin dalam bermasyarakat.
Belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai sesuatu hal yang menyangkut dengan Ketertiban Umum khususnya tentang penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ini terlihat dari berbagai macam gejala atau fenomena yang ada di lapangan, diantaranya:
1) Komunikasi, masih terdapat kekurangan dalam segi komunikasi antara aparat pelaksana yaitu Satpol PP Kota Cimahi dengan para Pedagang Kaki Lima. Dimana pada saat melakukan observasi awal, banyak PKL yang mengaku tidak pernah menerima sosialisasi, informasi bahkan edukasi dari aparat pelaksana. Hal tersebut dapat peneliti ketahui bahwa masih ada kekurangan dalam segi komunikasi antara aparat pelaksana dengan para PKL. Sehingga pada akhirnya banyak PKL yang melakukan pelanggaran karena minimnya informasi yang dimiliki oleh para PKL.
2) Sumberdaya, hal ini dapat dilihat terkhusus kepada sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Cimahi. Dilihat dari segi kualitas bahwa tidak semua anggota Satpol PP Kota Cimahi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan ada pula Tenaga Harian Lepas (THL) yang dimana dilihat dari segi keilmuannya pun dirasa berbeda dengan para PNS, dilihat dari segi Kuantitas anggota yang dimiliki Satpol PP Kota Cimahi dirasa masih kurang banyak, melihat dengan jumlah PKL di Kecamatan Cimahi Selatan yang relatif lebih banyak dari

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
kecamatan lain, hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya penertiban PKL yang dilakukan, serta dilihat dari sarana dan prasana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Cimahi ini dirasa kurang memadai, seperti mobil oprasional yang berkarat, dan sebagainya.
3) Watak dan karaktertistik yang dimiliki oleh aparat pelaksana, watak dan karakteristik dari sebagian aparatur Satpol PP Kota Cimahi dirasa masih kurang apalagi pada segi ketegasan dalam pelaksanaan penertiban PKL sehingga meskipun sudah dilaksanakan sidang tipiring (tindak pidana ringan) dimana didalamnya tertuang kesepakatan bersama antara aparat pelaksana dengan PKL namun tetap saja sering kali dilanggar kembali oleh para aktor PKL.
4) Kurangnya hubungan dari aparat pelaksana yaitu Satpol PP Kota Cimahi dengan unit-unit, karena dapat peneliti ketahui bahwa dalam penertiban pedagang kaki lima ini hanya terbatas kepada para aparat pelaksana saja, yaitu Satpol PP Kota Cimahi, padahal dalam penertiban pedagang kaki lima sendiri membutuhkan bantuan dari bagian lintas sektoral lainnya, seperti: Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi (Disdagkoperin), Dinas Perhubungan (Dishub), Polisi Lalu Lintas (Satlantas), dan Aparat kewilayahan setempat seperti kecamatan, dan kelurahan agar dalam penertiban para PKL menjadi lebih optimal dan maksimal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai jenis deskriptif. Ini sejalan dengan pendapat Creswell bahwa penelitian kualitatif adalah cara untuk mengeksplorasi dan

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
memahami makna masalah sosial atau kemanusiaan untuk sejumlah individu atau sekelompok orang. (Creswell, 2017).
Unit analisis dalam penelitian ini adalah Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi yang beralamatkan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi JL. Raden Damang Hardjakusumah No.2B, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513. Informan dalam penelitian ini meliputi: 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, 2) Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan
Perlindungan Masyarakat, 3) Kepala Seksi Pembinaan,
Pengawasan dan Penyuluhan, 4) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, 5) Sepuluh Pedagang Kaki Lima di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dan 6) Sepuluh Masyarakat Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti, diantaranya: 1) Studi Pustaka, 2) Studi Lapangan. Dalam studi lapangan ada tiga proses untuk mengumpulkan data, yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapula teknik analisis yang digunakan oleh penelit, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi.

## PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada implementasi kebijakan ketertiban umum dalam penertiban para PKL yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cimahi. Dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi yang

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
memiliki peran untuk menertibkan para PKL yang ada di Kota Cimahi, karena hal tersebut dapat memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang ada di Kota Cimahi. Oleh karenanya, untuk mendalami penelitian tentang Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, peneliti menggunakan teori menurut George C. Edward III dalam (Widodo,
2021: 96-110) bahwa ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan, diantaranya: 1) Dimensi Komunikasi ( Communication ), 2) Dimensi Sumberdaya ( Resources ),
3) Dimensi Disposisi ( Disposition ), dan 4) Dimensi Struktur Birokrasi ( Bureaucratic Structure ).
1. Dimensi Komunikasi
a) Aspek Transmisi. Berdasarkan observasi dilapangan,
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi menyampaikan bahwa dalam pemberian sosialisasi dilaksanakan secara langsung baik head to head dari kepala ke kepala atau dengan cara melalui lembaga- lembaga yang ada di wilayah setempat seperti kecamatan ataupun kelurahan yang meliputi lembaga RT dan RW, tokoh masyarakat seperti tokoh agama serta tokoh pemuda yang diwakilkan oleh para anggota karang taruna. Hal tersebut rutin diberikan guna memberikan sosialisasi agar para PKL yang ada di wilayah tersebut dapat mengerti dan memahami terhadap peraturan yang berlaku. Terkhusus kepada peraturan yang mengurusi urusan tertib dalam usaha. Namun jika sosialisasi tersebut tidak di indahkan oleh

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
para PKL, maka Seksi Binwasluh akan melimpahkan kepada Seksi Opsdal untuk dilaksanakannya penindakan penertiban melalui razia PKL.
Berdasarkan hasil wawancara dari informan tersebut dalam dimensi komunikasi dengan aspek transmisi,
peneliti menganilisis dan mendeskripsikan bahwa dalam pelaksanaan pemberian sosialisasi ini belum berjalan dengan optimal. Karena dapat diketahui dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Neneng Masto’ah, S.IP., M.Si selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan beliau menjelaskan bahwa wilayah Kecamatan Cimahi Selatan ini bukan menjadi wilayah yang crowdid (ramai) terhadap para PKL, karena Kecamatan Cimahi Selatan ini adalah wilayah industri. Sedangkan, wilayah Kecamatan Cimahi Tengah merupakan wilayah pusat jasa yang dimana para PKL akan lebih banyak berada di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah. Hal ini bertentangan dengan data sebelumnya yang diperoleh peneliti dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi Tahun 2021.
Menunjukan bahwa jumlah PKL di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah PKL yang ada di wilayah kecamatan lain.

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023

## Tabel 1. 2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Tahun 2019-2021 di Kota Cimahi
No Lokasi Tahun 2019 2020 2021 1. Kecamatan Cimahi Utara 67 89 92 2. Kecamatan Cimahi Tengah 190 233 225 3. Kecamatan Cimahi Selatan 250 387 421 Total 507 709 738 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi
Tahun, 2021
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat peneliti ketahui bahwa ada hambatan dalam aspek transmisi ini, yaitu mengenai pemberian informasi dan sosialisasi. Pemberian informasi sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Cimahi belum sepenuhnya tercapai secara sempurna. Dengan dianggapnya Kecamatan Cimahi Selatan sebagai wilayah yang tidak crowdid (ramai) dengan PKL. Hal tersebut justru menjadi sebuah penilaian bagi aparat pelaksana bahwa dalam pelaksanaan tugasnya masih saja membeda-bedakan serta didukung dengan hanya beberapa lokasi saja yang menjadi pusat pemberian informasi dan sosialisasi. Dengan demikian nampak terlihat jelas bahwa pelaksanaan pemberian sosialisasi ini tidak terlaksana secara merata dan pada akhirnya penyampaian sosialisasi ini di anggap gagal, karena tidak tersampaikannya informasi atau sosialisasi ke seluruh wilayah di Kota Cimahi terkhusus wilayah Kecamatan Cimahi Selatan.

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
Adapun upaya yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi. Dimana dalam pelaksanaan tugas sudah seharusnya melaksanakan tugas tanpa adanya pembedaan dan pengelompokan. Dengan melihat respon dari aparat
Satpol PP Kota Cimahi yang menyatakan bahwa Kecamatan Cimahi Tengah sebagai wilayah yang ramai dengan PKL sedangkan wilayah Kecamatan Cimahi Selatan adalah wilayah yang ramai dengan perindustrian hal tersebut sudah jelas bahwa Kecamatan Cimahi Tengah yang menjadi fokus dalam penertiban. Hal tersebut memberikan penelian bagi peneliti bahwa ada pembedaan di beberapa wilayah.
Seharusnya Satpol PP Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugasnya tidak membeda-bedakan
wilayah satu dengan lainnya, karena walaupun berbeda kecamatan. Akan tetapi masih dalam satu wilayah, yaitu Kota Cimahi. Selain itu Satpol PP Kota Cimahi harus lebih merata lagi dalam pemberian informasi serta sosialisasi, hal tersebut dilakukan agar informasi dan sosialisasi tersebut dapat tersampaikan keseluruh wilayah dan lapisan masyarakat yang ada di Kota Cimahi.
b) Aspek kejelasan. Peneliti menganilisis dan mendeskripsikan bahwa peneliti menilai pihak Satpol PP Kota Cimahi dirasa masih kurang maksimal dalam pemberian kejelasan informasi mengenai peraturan/kebijakan tersebut. Hal tersebut dapat

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
dilihat dari banyak para PKL yang tidak mendapatkan kejelasan informasi mengenai kebijakan tersebut.
c) Aspek konsistensi. Aspek konsistensi merupakan suatu hal yang cukup penting untuk dilaksanakan. Hal ini jika dilaksanakan akan menghasilkan sebuah intergritas. Dengan integritas yang dimiliki maka akan memudahkan siapa saja untuk meraih apapun yang diinginkan atau di cita-citakan. Dalam hal ini bahwa pihak Satpol PP Kota Cimahi memiliki strateginya tersendiri dalam mempertahankan konsistensi agar dalam setiap pelaksanaan tugasnya dapat kondusif dan tepat sasaran. Dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi menerapkan tiga strategi, diantaranya: Kedisiplinan, Koordinasi dan Konsolidasi.

## 2. Sumber Daya
Pada pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) diperlukan sumber daya yang mendukung agar setiap kegiatan atau tugas yang dilaksanakannya berjalan dengan maksimal. Nilai potensial yang dimiliki oleh suatu komponen tertentu dikenal sebagai sumber daya. Dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada dua hal, yaitu: 1) Sumber Daya Manusia dan 2) Sumber Daya Peralatan.
a) Aspek Sumber Daya Manusia. Dalam pelaksanaan penertiban tentunya membutuhkan SDM yang baik. Dalam aspek sumber daya manusia, peneliti
menganalisis dan mendeskripsikan bahwa aparat pelaksana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Cimahi ini

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
memiliki jiwa kompetensi yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan setiap tugas. Maka, sudah dapat diketahui bahwa aparat yang dimiliki ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ada kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Cimahi dalam hal sumber daya manusia, yaitu kepemilikan dan jumlah anggota Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Cimahi, berikut ini:

## Tabel 1. 3 Kelompok Tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Bidang Perda
KELOMPOK TUGAS SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENYULUHAN BID. PERDA NENENG MASTO`AH, S.IP., M.Si. 197704072008012007 PPTK 1. Victor, S.H. 197606152006041004 Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban 2. Sugiyanto, A.Md 197406282008011003 Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi + Sebagai BPP BID. GAKDA 3. Junaedi, A.Md 197005222008011004 Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi 4. Ferdian Nur’idham 197603022008011005 Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban 5. Putri Rachmawaty Tenaga Pendukung Kegiatan Non PNS 6. Muhamad Sheptian Tenaga Pendukung
Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023

## Kegiatan Non
PNS
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi,
2023
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan hanya memiliki enam orang anggota yang empat diantaranya adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) sedangkan dua diantaranya adalah Tenaga Pendukung atau yang biasa disebut sebagai THL (Tenaga Harian Lepas). Dapat peneliti ketahui bahwa dengan jumlah tersebut akan menjadi sebuah hambatan bagi Satpol PP Kota Cimahi. Karena seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan memiliki tugas untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta PKL yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan dan perlindungan berdasarkan
pada aturan atau kebijakan yang berlaku.
Adapun mengenai tindakan yang harus diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi. Dalam hal ini Satpol Kota Cimahi harus melakukan penambahan anggota terkhusus kepada Seksi Pembeninaan, Pengawasan dan Penyuluhan. Tentunya dalam penambahan anggota ini harus dilihat dan dinilai dari kepribadian yang dimilikinya, dimana anggota dalam Seksi Binwasluh ini harus memiliki sifat yang demokratis, berjiwa sosial tinggi, tata cara komunikasi yang baik, ramah, dapat memberikan arahan, pemahaman secara baik. Hal tersebut

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
dilaksanakan agar pelaksanaan tugas yang dilakukan ini dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan harapan. Selain itu Satpol PP Kota Cimahi harus rutin dalam melaksanakan pelatihan bagi para pegawainya. Tidak hanya pegawai PNS melainkan kepada seluruh jajaran pegawai yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan guna menaikan taraf keilmuan yang dimiliki oleh anggota Satpol PP Kota Cimahi.
b) Sumber Daya Peralatan. Dalam kasus ini, sumber daya peralatan yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk membuat penerapan kebijakan menjadi lebih rasional. Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) diperlukan ketersedian sumber daya peralatan yang mendukung, yang menjadi sumber daya peralatan adalah sarana dan prasarana. Berdasarkan
observasi dilapangan
menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi dalam ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup lengkap. Kepemilikian sarana prasarana diantaranya kendaraan operasional yang meliputi: 4 mobil dinas (2 truk dan 2 mobil operasi) dan 20 motor dinas. Namun keberadaan kendaraan operasional tersebut banyak yang sudah usang. Bahkan terlihat tidak terpelihara dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar, berikut ini:

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023

## Sumber: Olahan Peneliti, 2023
Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa kendaraan operasional yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Cimahi tidak sepenuhnya baik. Melainkan, ada pula yang sudah usang dimakan watu. Hal tersebut seharusnya dapat diperhatikan oleh pihak Satpol PP Kota Cimahi. Bagaimana pun sarana dan prasaran yang dimiliki harus tetap terjaga agar tetap layak untuk digunakan. Sarana prasarana yang dimaksud adalah kendaraan operasional. Kendaraan operasional yang dimiliki masih dapat dikategorikan layak untuk dipakai.
Namun keberadaannya sangat memprihatinkan. Dapat dilihat bahwa keberadaannya tidak di rawat dengan baik, bahkan kondisinya banyak yang sudah karatan dan sedikit usang. Hal tersebut dapat peneliti nilai bahwa dalam kelayakan dapat dikategorikan layak, namun jika dinilai dari segi keindahan dan kebersihan
dirasa kendaraan operasional yang dimiliki tidak indah.

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023

## 3. Dimensi Disposisi
a) Aspek Pengetahuan. Berdasarkan observasi dilapangan menunjukan bahwa Satpol PP Kota Cimahi selalu rutin memberikan edukasi kepada para PKL tentang peraturan ketertiban umum. Bahkan pihak Satpol PP Kota Cimahi dalam pemberian edukasi tidak hanya sekali dua kali akan tetapi sering dilakukan. Pemberian edukasi pun tidak hanya kepada para PKL yang lanjut usia, melainkan kepada para PKL kaum muda pun selalu diberikan. Namun melihat kembali kepada realita yang ada bahwa tujuh dari sepuluh orang PKL menyatakan tidak ada sebaran edukasi apapun yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Cimahi kepada para PKL. Bahkan tiga orang dari sepuluh PKL tersebut menyatakan mendapat edukasi akan tetapi melalui razia yang dilaksanakan. Hal tersebut sudah dapat dipastikan bahwa edukasi yang diberikan tidak merata.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa petugas Satpol PP Kota Cimahi belum memberikan instruksi yang memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari para PKL yang menyatakan tidak mendapatkan edukasi apapun. Dengan tidak adanya edukasi yang diberikan kepada para PKL. Maka, dapat peneliti ketahui bahwa disposisi dalam bentuk responsivitas terhadap kebijkaan tidak berjalan dengan baik.
Adapun hambatan dalam dimensi disposisi dengan aspek pengetahuan terkhusus kepada
responsivitas terhadap kebijakan yang di berikan oleh

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
para aparat pelaksana yaitu Satpol PP Kota Cimahi adalah tata cara penyampaian edukasi terhadap responsivitas kebijakan tersebut. Dapat diketahui bahwa dalam pernyataan yang diberikan oleh aparat Satpol PP Kota Cimahi bahwa wilayah Kota Cimahi terbagi menjadi tiga kecamatan,
diantaranya:
Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Kecamatan Cimahi
Tengah dianggap sebagai wilayah pusat dari jasa sedangkan Kecamatan Cimahi Selatan adalah wilayah dari suatu pusat industri. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Cimahi Tengah adalah wilayah dengan aktivitas jual beli yang padat. Berbeda hal nya dengan wilayah Kecamtan Cimahi Selatan. Bahwa dapat diketahui wilayah Kecamatan Cimahi Selatan adalah wilayah industri yang dirasa aktivitas jual beli tidak begitu aktraktif. Bahkan Ibu Neneng Masto’ah, S.IP., M.Si Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP dan Dankar Kota Cimahi menyatakan bahwa mereka (Satpol PP) lebih fokus kepada wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dengan alasan wilayah tersebut adalah wilayah pusat jasa.
Hal tersebut dapat diketahui bahwa ada ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam pemberian edukasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Cimahi. Hal tersebut didukung dengan berbagai macam respon dari para PKL. Bahwa tujuh dari sepuluh orang PKL mengakui tidak ada edukasi

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
tentang responsivitas terhadap kebijakan yang diberikan oleh Satpol PP Kota Cimahi. Dengan berbagai macam hambatan diatas dapat peneliti ketahui bahwa diperlukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini, salah satunya adalah dengan tidak membeda-bedakan wilayah. Karena dapat diketahui dengan adanya pembedaan tersebut maka informasi dan edukasi yang seharusnya diberikan secara merata pada akhirnya tidak tersampaikan dengan baik dan merata bahkan edukasi yang diberikan hanya akan tersampaikan kepada segelintir orang saja. Selain itu edukasi yang diberikan oleh Satpol PP Kota Cimahi ini seharusnya tidak hanya diberikan dan disebarkan melalui mulut ke mulut. Akan tetapi di era digital ini seharusnya memanfaatkan teknologi yang ada seperti pembuatan pamflet edukasi mengenai kebijakan ketertiban umum tentang tertib usaha, video cinematic yang disebar di media sosial atau ditayangkan di videotron serta billboard dan sebagainya. Hal tersebut justru akan lebih cepat penyebaran edukasi yang dilakukan.
b) Aspek Pemahaman. Berdasarkan hasil observasi
dilapangan dapat peneliti ketahui bahwa pihak Satpol PP Kota Cimahi dalam menanggapi para PKL yang tidak paham terhadap suatu kebijakan yang berlaku akan terus diberikan pembinaan, pemahaman terhadap kebijakan tersebut, dengan pendekatan yang baik dan secara persuasif. Hal tersebut dilakukan kepada semua PKL dengan berbagai kalangan dari

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
usia muda hingga tua. Karena fokus dalam pemberian pembinaan dan pemahaman ini adalah para PKL yang sudah lanjut usia. Bahkan pihak Saatpol PP memiliki treatment-treatment
khusus dalam pemberian pemahaman kepada para PKL yang sudah lanjut usia. Dalam pemberian pemahaman kepada para PKL diantaranya dengan cara persuasive, menggunakan bahasa yang lembut, lugas dan mudah dimengerti.
c) Aspek Pendalaman. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat peneliti ketahui bahwa dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima diperlukan ketegasan dari aparat pelaksana. Namun dalam hal ini sikap dan sifat yang diberikan oleh anggota Satpol PP Kota Cimahi adalah sikap serta sifat yang humanis. Hal tersebut dilakukan agar pada saat penertiban, para PKL ini bisa bekerjasama serta kooperatif dengan aparat pelaksana. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman satu sama lain dan penertiban dapat berjalan dengan lancar. Sikap humanis merupakan sebuah sikap hidup yang menjunjung tinggi pada nilai-nilai kemanusiaan, dimana menegaskan dan menghargai martabat dan harkat dari manusia itu sendiri serta rasa toleransi dan menghargia yang dikemas dengan keramahan dan keharmonisan. Dengan demikian, penilaian buruk masyarakat atau PKL terhadap petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi ini tidak berlarut-larut, karena pada saat ini Satpol PP Kota Cimahi menerapkan prinsip ketegasan yang humanis. aparat

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
Satpol PP Kota Cimahi harus memiliki Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman tentang kebijakan dilakukan untuk mendorong sikap menerima.
4. Dimensi Struktru birokrasi
a) Aspek standard operating procedure (SOP). Berdasarkan hasil observasi dilapangan dalam
dimensi struktur birokrasi dengan aspek Standard Operating Prosedure (SOP), peneliti menganalisis dan mendeskripsikan bahwa anggota yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Cimahi dalam menjalankan berbagai macam tugasnya sudah sepenuhnya mengacu kepada SOP yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam setiap pelaksanaan tugas para anggota Satpol PP Kota Cimahi ini selalu di bekali dengan surat tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pada dasarnya jika substansi kebijakan dan prosedur prosedur pelaksanaan (SOP) pelaksanaan kebijakan jelas, disposisi para pelaku kebijakan akan lebih jelas. Semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, semakin mudah bagi para pelaku kebijakan untuk memahami, memahami, dan mendalami substansi kebijakan. Pemahaman dan arahan sebelum pelaksanaan tugas serta selalu melampirkan hasil dari pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut dapat memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakannya akan selalu sesuai dan searah dengan apa yang menjadi tujuannya.

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Dimensi Komunikasi. Dalam aspek transmisi pemberian sosialisasi ini belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya pembedaan wilayah yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Cimahi. Dalam aspek kejelasan pihak Satpol PP Kota Cimahi dalam pemberian kejelasan informasi masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa banyak para PKL yang tidak mendapatkan kejalasan pesan mengenai kebijakan apapun. Dalam aspek konsistensi bahwa Satpol PP Kota Cimahi memiliki strategi tersendiri dalam mempertahankan konsistensi dalam setiap pelaksanaan tugasanya, agar dapat kondusif dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan menerapkan tiga strategi, diantaranya: 1) Kedisiplinan, 2) Koordinasi, 3) Konsolidasi. Dimensi Sumber daya. Dalam aspek sumber daya manusia Satpol PP Kota Cimahi sudah sepenuhnya memiliki SDM yang kompeten. Dalam aspek sumber daya peralatan bahwa pihak Satpol PP Kota Cimahi memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup lengkap, sarana dan prasaran tersebut ialah berupa kendaraan operasional. Namun dalam hal ini dengan kurangnya perhatian dan kesadaran dari para anggotanya kendaraan operasiaonal yang dimiliki oleh pihak Satpol PP Kota Cimahi ini sudah mulai sedikit usang. Dimensi Disposisi. Dalam aspek pengetahuan mengenai tata cara penyampaian edukasi tentang responsivitas terhadap suatu kebijakan. Pihak Satpol PP Kota Cimahi masih membeda-bedakan wilayah satu dengan lainnya yang pada akhirnya pemberian edukasi ini masih menjadi tidak merata. Dalam aspek pemahaman bahwa anggota yang dimiliki oleh Satpol Kota Cimahi sudah cukup paham dan fasih terhadap kebijkaan yang berlaku. Hal tersebut ditunjukan dengan berbagai macam treatment-treatment yang dilakukan pada saat membagikan penyuluhan kepada berbagai lapisan masyarakat di Kota Cimahi. Dalam aspek pendalaman rasa tanggung jawab yang dimiliki Satpol PP Kota Cimahi sudah cukup baik. Selain itu, bentuk ketegasan yang diberikan oleh pihak Satpol PP Kota Cimahi ini dengan cara memberikan sikap dan sifat yang humanis. hal tersebut dilakukakan agar pada saat pelaksanaan tugas dalam penertiban PKL. Para PKL tersebut dapat bekerjasama dan kooperatif dengan aparat pelaksana. Dimensi

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.7 No.2 Desember 2023

## Struktur Birokrasi. Dalam aspek Standard Operating Procedure
(SOP) bahwa Satpol PP Kota Cimahi menjalankan tugasnya dengan sangat baik, seperti yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana yang selalu menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan ketertiban umum untuk penertiban pedagang kaki lima telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, K. M. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1).
Creswell, W. John. (2017). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. Jurnal Society.
Ismanidar, I., Amirullah, A., & Usman, S. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, 1(1).
P, Syarifin., D, Jubaedah. (2010). Pemerintah Daerah di Indonesia. Bandung: Cv Pustaka Setia
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum (perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum).
Putra, Y., Sartima, T., & Netrivianti, N. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi, 1(2), 23–30.
Subarsono. A. (2022). Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur

## Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol.7 No.2 Desember 2023
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). Jurnal Tatapamong , 35–47. Syafiie, Inu Kencana. (2004). Ilmu Pemerintahan. Edisi Revisi.
Jakarta: Mandar Maju
Widodo, Joko. (2021). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik : Teori & Proses. Yogyakarta: Media Presindo.