## Kekerasan Atas Nama Agama
(Reinterpretasi dan Kontekstualisasi Jihad dan

## Amr Ma’ruf nahi Munkar)
Oleh: Ahmad Mutaqin Abstrak
Melihat  dari  fenomena  kekerasan  yang  terjadi  di Indonesia,  baik isu-isu  terorisme maupun  kekerasan yang dilakukan  oleh  ormas-ormas  radikal,  maka  doktrin  Jihad dan  Amar  ma’ruf  nahi  munkar  merupakan  doktrin  yang relevan  untuk  dibahas.  Kedua  doktrin  ini  merupakan doktrin  fundamental  yang  menjadi  landasan  tindakan teroisme  dan  kekerasan  yang  mereka  lakukan.  Jihad dalam  al-Qur'an  sesungguhnya  bersifat  difa'i  [tindakan defensif]  bukan  ofensif-represif  [memulai  terlebih  dulu]. Wazan    "  qaatala  "  yang  bermakna  "li  al-musyarakah" bukan  "qatala"  yang  digunakan  al-Qur'an  mendukung kesimpulan  ini. Sedangkan  al-amru  bi  al-ma’ruf  wa  nahi an-almunkar,    lebih  mengarah  pada  sikap  moral  kaum muslim  dalam  kehidupan  sosial.  Ma’ruf,  menunjukkan kebajikan yang telah disepakati bersama, yang didalamnya  tentu  mengandung  kemaslahatan,  yang legitimasinya adalah tertuang dalam bentuk hukum-hukum tertulis atau undang-undang yang disepakati. Maka dalam hal  ini  tentunya  dikeluarkan  oleh  negara  yang  berstatus demokratis,  yang  dalam  hal  ini  publik  mesti  mentaatinya demikian  juga  sebaliknya  al-Munkar.  Dengan  demikian tidak  ada  ruang  bagi  publik  atau  kelompok  tertentu memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  kekerasan  atau ‘main  hakim  sendiri’  dalam  pelaksanaannya,  melainkan dilakukan oleh Negara ataupun aparat atau lembaga yang ditunjuk oleh negara.
Kata kunci: Reinterpretasi, Jihad , Amar Ma’ruf
Ahmad Muttaqien, Kekerasan Atas Nama  Agama.....
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 42

## Pendahuluan
Pada  beberapa  tahun  belakangan  ini  kita  senantiasa dihebohkan dengan berita-berita mengenai Konflik horizontal antar  komunitas  yang  mengatas  namakan  agama  seperti  di Ambon,  Sulawesi,  Maluku,  Poso  dan  seterusnya.  Dan  juga diiringi  dengan  semakin  tumbuhnya  kelompok-kelompok ormas  radikal,  yang  mengedepankan  kekerasan  dalam penyelesaian  masalahnya.    Tindakan  kekerasan  [teror  atau pengrusakan]    terhadap  kelompok  yang  secara  ideologi berbeda selalu menggunakan dalil-dalil normatif agama untuk membenarkan  bahwa  tindakan  kekerasan  yang  mereka lakukan  secara ilmiah  adalah benar, teks-teks agama begitu mudah  dijadikan  justifikasi  tindakan  kekerasan  Dan  ini memunculkan  sederet  pertanyaan-pertanyaan  yang  sempat membuat wajah Islam  yang misi dasarnya  ramah dan damai sebagai Islam yang seram dan menakutkan.
Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  kekerasan atas  nama  agama    terjadi  karena  teks-teks  otoritatif  agama dan  teks-teks  turunannya  sepintas  memberikan  peluang kearah  itu.  Disamping  problem  metodologi  pemahaman agama  yang  dianut  masing-masing  kelompok  keagamaan. Tulisan-tulisan  dan  artikel-artikel  di  berbagai  media  serta dialog-dialog  interaktif  di  layar  kaca  yang  dibaca  dan disaksikan  berjuta-juta  umat  dari  kaum  intelektual  di  negeri ini    sesungguhnya  telah  banyak  yang  berupaya  memberikan jawaban  solutif  atas  problem  keberagamaan  ini.    Demikian pula  tulisan-tulisan    mengenai  metodologi  alternatif  untuk memahami agama.
Menurut Muhammad Shahrur, ada empat doktrin yang ditengarai  menjadi  pemicu lahirnya tindak terorisme ataupun kekerasan  di  dunia  Islam  (  wala  wa  al  barra,  al  jihad  wa  al qital, mas‟alat al riddah dan „al-amru bi alma‟ruf wa nahi an al-munkar).  Namun  dilihat  dari  fenomena  kekerasan  yang terjadi di Indonesia, baik isu-isu terorisme maupun kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas radikal, maka doktrin Jihad dan  Amar  ma‟ruf  nahi  munkar  merupakan  doktrin  yang relevan  untuk  dibahas.  Kedua  doktrin  ini  merupakan  doktrin
fundamental  yang  menjadi  landasan  tindakan  teroisme  dan kekerasan yang mereka lakukan.

## Pemaknaan kembali Jihad.
Kata  Jihad  secara  bahasa  memiliki  akar  kata  jahada, berarti upaya yang sungguh2. , (QS.9;19,29;6, 29;8, 31;15)
Dalam Al-Qur‟an Makna Jihad tidak temukan makna lain selain,  „Berperang  secara  fisik‟,  selain  jihad  juga  digunakan kata  Qital.  Penggunaan  kata  Jihad  ini,  ditemukan  dalam berbagai  bentuk,  „Perintah  berjihad  (QS.  9;73,  9;123,  25;52, 22;52, 22;78, 5;35 9;41 4;84, 2;193, 8;39, 2;216, 61;4, 49;15, 8;6547;4)  perintah  berjihad  dengan  janji  surga  (QS.  2;244- 245,  4;95-96,  9;20,  2;2183;  195,  3;169,  2;154,  47;4-6,  9;81) ketidak  senangan    Allah  terhadap  orang  yang  menolak kewajiban  Jihad  (QS.  4;75,  9;  81).  Perluasan  makna  Jihad sendiri,  justeru  diperluas  oleh  Rasulullah  saw,  dalam hadits2nya seperti jihad melawan hawa nafsu (HR. Bayhaqi), ketika sepulang pasukan rasulullah dari perang badr.dll.
Konsep  jihad,  salah  satu  ajaran  Islam  [baca:  fiqih]    yang saat    ini  hangat  diperbincangkan  dalam  forum-forum  ilmiah, dalam    kitab  fiqih  lebih  dimaknai  sebagai jihad  qitali [pertempuran fisik]. Dalam kondisi  normal jihad qitali wajib dilakukan  setiap  tahun  secara  kolektif [fardu  kifayah] bagi seluruh  umat  Islam  yang  mampu.  Berdosa  hukumnya  jika tidak ada seorangpun dari kaum muslimin yang melakukannya.  Dan  menjadi  kewajiban  individual [fardu
`ain] jika dalam kondisi mendesak dimana pihak musuh [al- Musyrikun] melakukan  penyerangan  ke  dalam  negara  Islam.
Bacalah misalnya teks dalam kitab fath al-mu’in di bawah  ini :
ناك اذإ ةرم ولو ماع لك  ةيافك ضرف وى    داهلجا باب ضرف مكحو تيأي امك اندلاب اولخد اذإ ينعتيو مىدلابب رافكلا
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 44

## ينقابلا نعو ونع جرلحا طقس ةيافك مهيف نم ولعف اذإ ونأ ةيافكلا اولهج نإو هوكرت نإ ينملسلدا نم ول رذع لا نم لك ثمأيو
Artinya: Jihad merupakan kewajiban kolektif dalam setiap tahun,  jika  orang-orang  kafir    tidak  menyerang negara kaum muslimin. Dan merupakan kewajiban individual  [atas  tiap-tiap  orang  muslim],  jika orang  kafir  melakukan  penyerangan  terhadap negara  Islam.  Sebagai  konsekuensi  kewajiban kolektif  maka  jika  sebagian  diantara  kaum muslimin  telah  melakukan  kewajiban  jihad  maka gugurlah dosa dari yang lain, dan bila mana tidak seorangpun melakukannya maka berdosalah
seluruhnya . 1
Teks ini jelas sekali menyatakan bahwa jihad [yang dalam sebagian  literatur fiqih telah dipersempit maknanya sebagai  perang  fisik]  hukumnya    wajib.  Seluruh  kaum muslimin  akan  berdosa  jika  diantara  mereka  tidak melakukan  jihad  dalam  setiap  tahun.  Itu  berarti  maksimal dalam  setiap  tahun  berpotensi  melahirkan  pertumpahan darah sesama manusia hanya karena perbedaan agama dan keyakinan.  Jika  tidak  terjadi  pertumpahan  darah,  maka minimal  akan  menyebabkan  perebutan  dan  pemindahan kepemilikan  terhadap  pihak  lain.  teks  semacam  ini  dan sejenisnya , jika dibaca dalam konteks saat ini di Indonesia dengan  melepaskan  dari  konteks  dimana  teks  tersebut ditulis,  maka  akan  berpotensi  besar  melahirkan  kekerasan terhadap  kelompok  lain.  Teks  fiqih  senada  dapat  dibaca dalam kitab Muhaddab juz II halaman 318 berikut ini :

## بتك لجو زع ولوق ويلع ليلدلاو  ضرف داهلجاو
مكلاومأب اودىاجو لىاعت ولوقو مكل هرك وىو لاتقلا مكيلع
1 Muhammad Syatha Ad-Dimyathi ,  I'anah al-Thalibin, Semarang, Thoha Putra, Juz IV, Hlm. 180.
ةيافك ويف نم وب ماق اذإ  ةيافكلا ىلع ضرف وىو   مكسفنأو نودعاقلا ىوتسي لا لجو زع ولوقل ينقابلا نع ضرفلا طقس لضف مهسفنأو ملذاومأب للها ليبس فى نودىالمجاو ررضلا لىوأ نم دعو لاكو ةجرد نيدعاقلا ىلع مهسفنأو ملذاومأب نيدىالمجا للها نىسلحا للها
Kedua  ayat  yang  dijadikan  argumentasi  kewajiban jihad  oleh  pengarang  kitab  ini  jelas  sekali  menunjukkan bahwa jihad  lebih diidentikkan dengan qital [pertempuran fisik],  sekalipun  pengarang  juga  berkenan  menghadirkan ayat  jihad  dengan  makna  yang  ia  pahami.  Sesungguhnya menggunakan  dalil  ayat  qital  untuk  memberikan  argumen teologis  normatif  kebenaran  melakukan  jihad  adalah kurang  tepat.  Sebab  antara al-qital dan al-jihad berbeda baik  dari  segi  pengertian,  obyek,  sarana  maupun tujuannya.
Di sisi lain sebagai agama Rahmat lil‟ alamin, Al- Qur‟an  mempersiapkan  segala  apa  saja  yang  dibutuhkan umat  manusia  khususnya  kebutuhan  spiritual.  Ayat-ayat soal perdamaian dapat dengan mudah kita temukan dalam al-Qur‟an. Begitu  pula  ayat-ayat  yang  sepintas mengajarkan tindakan kekerasan terhadap pihak lain. Ayat tentang  toleransi  dan  pengakuan  keberadaan  agama  dan keyakinan  yang  berbeda  juga  mudah  kita  temukan  begitu pula sebaliknya.. Misalnya ayat-ayat berikut ini:
Allah  tidak  melarang  kamu  untuk  berbuat  baik dan  berlaku  adil  terhadap  orang-orang  yang  tiada memerangimu  karena  agama  dan  tidak  (pula)  mengusir kamu  dari  negerimu.  Sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang yang berlaku adil. [ al-Mumtahanah 60:8]
Dan  perangilah  di  jalan  Allah  orang-orang  yang memerangi  kamu,  (tetapi)  janganlah  kamu  melampaui batas,  karena  sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang- orang yang melampaui batas. [al-Baqarah,2:190]
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2
46
Demikian  pula  ayat  perang  [al-Baqarah,  2:190] difirmankan berkenaan dengan "perdamaian di Hudaibiyah",  yaitu  ketika  Rasulullah  SAW  dicegat  oleh kaum  Quraisy  untuk  memasuki  Baitullah.  Adapun  isi perdamaian  tersebut  antara  lain  agar  kaum  Muslimin menunaikan  umrahnya  pada  tahun  berikutnya.  Ketika Rasulullah SAW beserta shahabatnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan umrah pada tahun sesuai dengan yang dijanjikan,  para  shahabat  khawatir  kalau-kalau  orang- orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan  menghalangi  mereka  masuk  di  Masjidil  Haram, padahal  kaum  Muslimin  enggan  melakukan  peperangan pada  bulan-bulan  haram. (Diriwayatkan  oleh  al-Wahidi dari  al-Kalbi,  dari  Abi  Shaleh  yang  bersumber  dari  Ibnu Abbas.)
Jadi  perintah  berperang "Waqatilu  fi  sabilillahil ladzina....” (QS. 2: 190) sampai (QS. 2: 193) memberikan izin  berperang  sebagai  upaya  membalas  serangan  musuh, orang-orang  kafir  Quraisy.  Dengan  demikian  dapat dipahami  bahwa qital [jihad  qitali] dalam  al-Qur'an bersifat difa'i [tindakan  defensif]  bukan  ofensif-represif [memulai  terlebih  dulu]. Wazan " qaatala "  yang bermakna  " li  al-musyarakah "  bukan  " qatala" yang digunakan al-Qur'an mendukung kesimpulan ini.
Yang perlu diketahui bahwa keseluruhan ayat-ayat tentang Jihad adalah ayat-ayat dalam kelompok Madaniyah  (ayat-ayat  yang  turun  setelah  nabi  hijrah  ke
Madinah),  berbeda  dengan  fase  mekkah,  ada  situasi  dan kondisi  yang  berbeda  pada  fase  setelah  rasulullah  Hijrah ke  madinah.    Fase  Madinah  ini  merupakan  tonggak  awal kesuksesan  dakwah  rasulullah  disamping  juga  merupakan fase  yang  penuh  dengan  peperangan  melawan  fihak mekkah  dan  pembelotan  (Munafiq)  Yahudi  madinah.  Di Madinah  Rasulullah  beserta  pengikutnya  disambut  oleh penduduk  madinah  dan  kemudian  dijadikan  pemimpin. Dan  guna  kepentingan  kesatuan  rasulullah  meletakkan dasar-dasar  persaudaraan  di  madinah  yg  dikenal  piagam madinah,  meletakkan  hukum2  kemasyarakatan  (ayat-ayat hukum  secara  keseluruhan  turun  di  Madinah,  maka  dapat
dipahami  mengapa  aturan  dalam  Islam  sedemikian komplek  dan  rinci),  dan  hal  tersebut  merupakan  hal  yang logis  dalam  pembentukan  awal  sebuah  negara.  Namun disisi  lain  kaum  muslimin  juga  menghadapi  tekanan- tekanan  dari  Pihak  Arab  Mekkah,  Pertama,  berupa embargo ekonomi, dengan munculnya larangan berdagang dan  memberi  bantuan  logistik  bagi  kaum  muslimin  di madinah  oleh  penduduk  mekkah,  yang  menyebabkan kesulitan  khususnya  bagi  kaum  Muhajirin  yang  berasal dari  mekkah,  karena  mereka  terbiasa  hidup  dengan  mata pencaharian  berdagang,  berbeda  dengan  kaum  anshor madinah  sendiri  yang  penghasilannya  melalui  berkebun, karena  sedemikian  sulitnya  dan  kondisi  yang  benar2 sempit    sehingga  Rasulullah  harus  mengambil  keputusan untuk melakukan Ghazwu/perampasan trhadap rombongan pedagang-pedagan mekkah yang menuju Syria (Situasi ini juga  perlu  juga  diketahui  oleh  pihak  non  muslim  yang sering  mengatakan  bahwa  Rasulullah  adalah  perampok, hal  ini  karena  situasi  yg  sedemikian  sulit  dan  demi menjaga  keberlangsungan  umat  Muhammad  itu  sendiri dan bukan berdasarkan keserakahan) yang kemudian pada akhirnya ini memicu perang badr. 2
Kedua.  Tekanan-tekanan  yang  bersifat  kekerasan, dalam  bentuk  penyerangan2  dan  peperangan  oleh  Pihak Mekkah.
Ketiga,  tekanan  dari  dalam  yang  dilakukan  oleh Yahudi, yang hampir2 memecah persatuan kaum muslimin dan  melemahkan  mental  kaum  muslimin.  Dan  puncaknya adalah  pengkhianatan  kaum  Yahudi,  yang  justeru mendorong  kaum  kafir  Quraisyi  untuk  menyerang  kaum muslimin  madinah,  yang  menyebabkan  kaum  muslimin terkepung,  namun  berkat  kecerdikan  kaum  muslimin, kaum  quraisy  tidak  dapat  masuk  ke  Madinah  karena terhalang  oleh  parit  yang  mengelilingi  madinah  yang kemudian dikenal dengan perang khandaq.(mungkin suatu saat  perlu  juga  dibahas  persinggungan  islam  dengan
2 Karen Amstrong, Muhammad,sang nabi sebuah bigrafi kritis , terj. Sirikit syah,
Surabaya, Risalah Gusti, cet. Kelima, 2001,h. 181
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2
48
agama2  lain,  sehingga  dibeberapa  ayat  muncul  sikap mengkritik, kecaman bahkan nada  yang keras kepada non muslim  disamping  ada  juga  ayat  yang  bersikap  lemah lembut  terhadap  non  muslim,  yang  keseluruhan  ayat-ayat ini pun madaniyah).
Demikianlah  situasi  umum  peperangan  kaum muslimin  dimadinah,  di  dimasa  itulah  turun  ayat-ayat perintah  Jihad,  sebagai  sebuah  perintah  untuk  membela diri  dan mempertahankan kedaulatan  yang telah  dibangun dan  memberikan  motivasi  kepada  orang  melakukan  jihad dengan imbalan surga.
Melihat  kondisi  di  atas  maka  semestinya  Konsep Jihad  dalam  pengertian  berperang  tidaklah  dapat digeneralisir pada setiap keadaan melainkan karena adanya kondisi  tertentu.  Dalam  ilmu  tafsir  ada  sebuah  kaidah, Al’Ibroh  fi  khususi  sabab  la  fi  ‘umumi  lafzhi ,  bahwa Hikmah  atau  pelajaran  itu  dilihat  berdasarkan  situasi khususnya dan bukan pada lafazh umumnya. 3 atau dengan kata  lain  bahwa  pemberlakuan  sebuah  perintah  itu diterapkan  berdasarkan  kesesuain  kondisi  saat  turunnya, dan  jika  tidak  memiliki  kesesuain  dengan  kondisi  saat turunnya  maka  sebuah  perintah  itu  tidak  dapat  diterapkan (mirip  dengan  „ilat  dalam  Qiyas,  salah  satu  metode istinbath hukum Imam Syafi‟i).
Dengan  menggunakan  kaidah    tersebut  dapat  diambil  beberapa rumusan tentang Jihad:
1. Bahwa  Jihad  tetap  diperlukan  jika  memiliki  kesamaan kondisi  dengan  kondisi  saat  ayat  jihad  itu  turun,  sebuah tindakan  yang  bersifat  defensif,  demi  mempertahankan kedaulatan  sebuah  wilayah  dan  masyarakat  (contohnya pada  saat  penjajahan,  Jihad  juga  digunakan  oleh  para „ulama  untuk  membangkitkan  semangat  melawan  para penjajah).
3 Untuk  lebih  jelas  tentang  tekhnis  penerapan  kaidah  ini,  dilihat  Ibnu taymiyyah, Ushul tafsir ,  juga Quraish Shihab, membumikan al-Qur’an , Mizan, Bandung, 1994, h 185.
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 49
2. Bahwa  Dalam  kondisi  normal/  damai,  Jihad  dalam pengertian  perang  tidak  dapat  diterapkan  terlebih  untuk diwajibkan  (Baik  Fardhu  kifayah  ataupun  fardhu  ain), karena  kondisinya  tidak  memiliki  kesamaan  dengan kondisi saat ayat-ayat Jihad tersebut diturunkan.
3. Kalaupun konsep Jihad harus diterapkan, mestilah dengan makna  yang  diperluas  yang  mendorong  pada  tindakan yang  positif,  dan  bukan  dalam  makna  perang,  Hal  ini pernah  dilakukan  oleh  Imam  Ghazali  dalam  Buku  „Ihya „Ulumuddin  nya,  yang  lebih  menekankan  pada  Jihad melawan nafsu ketimbang jihad Perang.

## Amar Ma’Ruf nahi Munkar.
Amar  ma‟ruf artinya  menyuruh  atau  memerintahkan
kepada
yang ma‟ruf (kebaikan atau kebajikan).sedangkan nahi  munkar artinya  mencegah  atau melarang  dari  yang  munkar. Secara  bahasa  (etimologi ), ma‟ruf artinya  kebajikan  atau  sesuatu  yang  sudah  di  kenal orang  banyak  dan  tidak  diingkari.  Ia  adalah  lawan  kata dari munkar. Dan  secara  istilah  (terminologi),ma‟ruf adalah apa saja  yang di kenal dan di perintahkan oleh syari‟at, serta orang yang  melakukannya  akan  terpuji.  Sedangkan munkar ,secara  etimologi  artinya  perkara-perkara  yang  tidak di  kenal  ornag  serta  di  ingkari  oleh  mereka.Dan  secara terminologi, munkar adalah  perkara-perkara  yang  diinkgkari dan  di  larang  oleh  syari‟at,  serta  dicela  orang  yang melakukannya.
Al-Qur‟an  menempatkan  amar  ma‟ruf  nahi  munkar pada  posisi  yang  sangat  penting  bahkan  menempatkannya sebagai  salah  satu  karakter  yang  dimiliki  oleh  kaum muslimin.
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
َنْوَهْ نَ يَو  ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمْأَيَو ِْيَْْلخا  َلىِإ َنوُعْدَي ُُُةَّمُأ ْمُكنِّم نُكَتْلَو َنوُ ِلْفُمْلا ُمُى َ ِ َلاْوُأَو ِرَكنُمْلا ِنَع
.
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 50
"Dan  hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat yang  menyeru  kepada  kebajikan,  menyuruh  kepada  yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adala h orang-orang yang beruntung".(Q.S.Al-Imran:104].
Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat ini, "Maksud dari ayat ini, hendaklah ada sebagian umat ini yang menegakkan perkata ini". 4
Dan firman-Nya
ِنَع َنْوَهْ نَ تَو  ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمْأَت ِساَّنلِل ْتَجِرْخُأ ٍةَّمُأ َرْ يَخ ْمُتنُك ِللهاِب َنوُنِمْ ُ تَو ِرَكنُمْلا
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah". [Al- Imran :110].
Karena sedemikian pentingnya „Amar ma‟ruf Nahi Munkar ini, Para „Ulama menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin, walaupun terjadi perbedaan berkenaan apakah perintah ini adalah Fardhu ain (kewajiban individu) atau merupakan Fardhu Kifayah (kewajiban Kolektif). Ibnu Hazm Adz Dzahiriy, mengungkapkan , "Seluruh umat telah bersepakat mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada perselisihan diantara mereka sedikitpun”. 5 Demikian juga Abu Bakr al- Jashshash, yang berpendapat,"Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar melalui beberapa ayat dalam Al Qur'an, lalu dijelaskan Rasulullah  dalam hadits yang mutawatir. Dan para salaf serta ahli fiqih Islam telah berkonsensus atas
4 Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al Karim , Dar al-Fikr, juz 1, h.339-405
5 Ibnu Hazm, Al-Fashl Fil Milal Wan Nihal , Dar al-Fikr, 1974, juz  5, h.19
kewajibannya". 6
Sampai pada ketetapan kewajiban ini amar ma‟ruf nahi munkar tidak menjadi hal yang perlu dipersoalkan justeru dengan perintah ini menunjukkan pada karakter muslimin yang memiliki nilai-nilai moral yang postif, yang menyukai pada kebajikan dan kemaslahatan dan tidak menyukai pada hal yang bersifat merugikan dan menimbulkan kerusakan atau mafsadat.
Persoalan muncul ketika perintah ini seakan-akan melegalkan adanya kekerasan dalam menjalankannya. Hal tersebut cenderung bermasalah dilihat dari sudut epistemologi jika kita bandingkan dengan konteks sosiologis-politis masyarakat modern. Kontras saja, kesenjangan ini berlanjut kepada ketegangan dan benturan antara keyakinan dan kenyataan yang harus dihadapi umat beriman. Ibn Taimiah mewakili mazhab sunni, memang menolak amar ma‟ruf nahi munkar sebagai legitimasi tindakan makar terhadap negara. Tapi dari sudut pandang kebebasan beragama dan toleransi, pandangan ini bertentangan dengan sikap toleransi tersebut. Mereka membuat konsep wilâyat al hisbah, yaitu jabatan eksekutor amar ma‟ruf nahi munkar yang diangkat negara untuk mengawasi moral warga masyarakat atau sering disebut sebagai polisi moral. Negara memberi wewenang kepada polisi moral untuk menyelidiki setiap tindak-tanduk warga negara dan menghukum mereka yang dianggap menyalahi syariat. Menurut mereka, manusia tidak cukup diawasi oleh malaikat raqib-atid saja, tapi perlu ada aparatur khusus yang mengatur apa yang mesti dilakukan dan tidak dilakukan orang.
Di sisi lain dalam melakukan aksi kekerasannya, kelompok-kelompok Islam garis keras juga kerap menjadikan amar ma‟ruf nahi munkar sebagai tameng untuk menghancurkan diskotik, bar-bar, hingga rumah- rumah ibadah. Penganiayaan warga Ahmadiah beberapa waktu yang lalu, juga dikobarkan di bawah bendera amar ma‟ruf nahi munkar. Di bawah bendera amar ma‟ruf nahi
6 Al-Jashash, Ahkamul Qur'an , Beirut, Dar al-Ma’rifat, 1972, Juz 2, h. 486
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 52
munkar, mereka beranggapan perlu mengambil wewenang malaikat raqib-atid dan mengawasi tindak tanduk setiap orang. Atas nama amar ma‟ruf nahi munkar pula, mereka merasa perlu memberantas “paham-paham sesat” dan “menyimpang”.
Tindakan kekerasan yang mereka lakukan ini biasanya menetapkan pandangannya  berdasarkan sebuah Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang berbunyi:
ْنِإَف ِوِناَسِلِبَف ْعِطَتْسَي َْلَ ْنِإَف ِهِدَيِب ُهْرِّ يَغُ يْلَ ف اًرَكْنُم ْمُكْنِم ىَأَر ْنَم
ِناَ ِاا ُ َعْ َأ َ ِلَذَو ِوِبْلَقِبَف ْعِطَتْسَي َْلَ .
"Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman". [Riwayat Muslim].
Hadits ini terkesan memberikan legitimasi tindakan kekerasan,  khususnya Taghyir  bil  yad, dalam  upaya  amar ma‟ruf  nahi  munkar,  padahal  sejak  dahulu  „Ulama  telah menggariskan bahwa „merubah dengan tangan merupakan hak preogratif penguasa, dan bukan tindakan yang bersifat Fardhu  ain terlebih  main  hakim  sendiri,  seperti  yang dilakukan  oleh  ormas-ormas  radikal  tersebut.  Dalam sebuah  kisah  diceritakan,  berkenaan  dengan  pandangan Imam  Ahmad  bin  Hanbal, Imam  Al  Marrudzy  bertanya kepada  Imam  Ahmad  bin  Hambal, “Bagaimana  beramar ma‟ruf  dan  nahi  mungkar?” Beliau  menjawab, “Dengan tangan,  lisan  dan  dengan  hati,  ini  paling  ringan,” saya bertanya lagi: “Bagaimana  dengan  tangan?” Beliau menjawab, “Memisahkan  di  antara  mereka,” dan  saya melihat  beliau  melewati  anak-anak  kecil  yang  sedang berkelahi,  lalu  beliau  memisahkan  di  antara  mereka. Dalam riwayat lain beliau berkata, “Merubah
(mengingkari) dengan tangan bukanlah dengan pedang dan senjata.” 7
Riwayat  tentang  pandangan  Imam  Ahmad  bin Hanbal  tersebut,  menunjukkan  bahwa  tindakan  kekerasan dalam penegakan amar ma‟ruf nahi munkar, sangat ditolak oleh para ulama sejak dahulu, oleh karena itu secara umum para „ulama menetapkan bahwa amar ma‟ruf nahi munkar merupakan Fardhu kifayah, bukan fardhu „ain. Para ulama menggariskan  bahwa  amar  makruf  nahi  mungkar  dapat menjadi fardhu 'ain, apabila:
Pertama : Ditugaskan oleh pemerintah Al Mawardi menyatakan,"Sesungguhnya  hukum  amar  makruf  nahi mungkar  fardhu  'ain  dengan  perintah  penguasa". 8
Kedua :  Hanya  dia  yang  mengetahui  kema'rufan  dan kemungkaran yang terjadi. An-Nawawiy
berkata,"Sesungguhnya amar makruf nahi mungkar fardhu kifayah.  Kemudian  menjadi  fardhu  'ain,  jika  dia  berada ditempat yang tidak mengetahuinya kecuali dia". 9 Ketiga :  Kemampuan  amar  makruf  nahi  mungkar hanya dimiliki orang tertentu. Jika kemampuan menegakkan amar makruf nahi mungkar terbatas  pada  sejumlah  orang  tertentu  saja,  maka  amar makruf  nahi  mungkar  menjadi  fardhu  'ain  bagi  mereka. An  Nawawi  berkata,"Terkadang  amar  makruf  nahi mungkar  menjadi  fardhu  'ain,  jika  berada  di  tempat  yang tidak  mungkin  menghilangkannya  kecuali  dia.  Seperti seorang  yang  melihat  istri  atau  anak  atau  budaknya berbuat kemungkaran atau tidak berbuat kema'rufan". 10
Dalam  Pandangan    Muhammad  Sharur,  seorang pemikir  muslim  progressif  dari  Suriah,  satu  di  antara seribu  tokoh  muslim  yang  relatif  berhasil  menjelaskan doktrin  amar  ma‟ruf  nahi  munkar  ini  dari  konteks kebutuhan  masyarakat  modern.  Melalui  buku  Tajfîf
7 Ibnu Muflih , Al Adabusy Syar’iyah , Beirut, Dar al-Ma’rifat, 1975 , Juz 1, h.185
8 Al Mawardi, Al Ahkam Sulthaniyah, hal.391, dinukil dari Hakikat Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar, Dar al-Fikr, hal.50.
9 An Nawawiy, Syarah Shahih Muslim, juz 2, h. 23.
10 ibid
Ahmad Muttaqien, Kekerasan Atas Nama  Agama.....
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2
54
Manâbi  al  Irhâb,  setidaknya  ada  tujuh  poin  yang  bisa disarikan  dari  pandangan  tokoh tersebut  tentang
bagaimana  amar  ma‟ruf  nahi  munkar  yang  benar  di  abad 21  ini.  pertama-tama  ia  mengkritik  isi  hadist  tentang taghyir  al  munkar  yang  terkenal  itu  dan  menilainya bertentangan  dengan  ruh  QS  al  Nisa/4:34  tentang  sikap keras  kepada  istri.  Menurut  Shahrur,  isi  hadist  tersebut menyuruh  mendahulukan  sikap  keras  terlebih  dahulu  dari sikap  lembut  (min  al  aghlazh  ila  al  althaf).  Ini berkebalikan  dengan  semangat  surah  al  Nisa  yang menyuruh  berdakwah  secara  bertingkat  dari  mulai  yang lembut  terlebih  dahulu  baru  yang  keras  (min  al  althaf  ila aghlazh).  Bagi  Shahrur,  kalaupun  hadist  ini  sahih,  ia menjelaskan  kasus  spesifik  tertentu  yang  tidak  bisa digeneralisir.
Kedua,  amar  ma‟ruf  nahi  munkar  di  era  modern ini, menurut Shahrur mensyaratkan kebebasan berpendapat dan  kebebasan  pers,  serta  kebebasan  berkeyakinan  dan berekspresi  tanpa  ada  rasa  takut.  Dengan  demikian, pilihan-pilihan  manusia  itu  menjadi  jujur  dan  ikhlas,  baik ataupun buruk, atas dasar kesadarannya, dan bukan karena diawasi  dan  dipaksa.  Tanpa  semua  kebebasan  ini,  amar ma‟ruf nahi munkar tidak lebih dari cemeti yang memaksa manusia untuk menjadi mahluk-mahluk hipokrit.
Ketiga,  dalam  ranah  sosial,  amar  ma‟ruf  nahi munkar disosialisasikan melalui asosiasi-asosiasi
masyarakat  sipil  lewat  penyuluhan  dan  pencerahan, penerangan  kepada  masyarakat  bukan  melalui  paksaan, pengawasan dan ancaman aparatur negara.
Keempat,  dalam  ranah  politik,  amar  ma‟ruf  nahi munkar  mensahkan  adanya  pihak  oposisi  yang  memberi kritik  terhadap  negara.  Seperti  diketahui,  negara  adalah institusi  yang  rentan  terkena  korupsi.  Di  sinilah  peran oposisi dalam membongkar dan membeberkan setiap cacat dan  kerusakan  program  yang  dijalankan  pemerintah terpilih  melalui  prosedur  yang  legal  dan  beradab.  Tentu saja,  kata  Sharur,  kondisi  ini  mensaratkan  negara  itu adalah demokratis, dan bukan represif (daulah dlabthin, la daulah qama‟in).
Kelima,  dalam  kehidupan  bernegara,  amar  ma‟ruf nahi  munkar  itu  diaplikasikan  melalui  penerapan  undang- undang  yang  telah  disepakati  bersama.  Ketaatan  kepada undang-undang  ini  (al  thâ„ah  li  al  qawânin  al  nâfidzah), bagi  warga  negara  ditujukan  demi  memelihara  ketertiban umum dan melindungi kebebasan setiap individu.
Keenam,  terkait dengan penerapan undang-undang negara, maka aspek hukum yang diikat di dalamnya adalah hanya  segi-segi  kehidupan  yang  mengatur  wilayah  publik saja.  Karena  itu,  amar  ma‟ruf  nahi  munkar  dalam  level negara  tidak  seharusnya  mengatur  wilayah-wilayah  privat seperti  keimanan,  ibadah  ritual,  dan  pola  kehidupan seseorang.  Adapun  yang  tersebut  terakhir  ini,  biarlah menjadi  bagian  amar  ma‟ruf  nahi  munkar  dalam  level masyarakat sipil saja.
Ketujuh,  Shahrur  mewanti-wanti  kaum  muslimin supaya  jangan  tertipu,  bahwa  ormas-ormas  dan  partai Islam  yang  mengaku  memiliki  agenda  dakwah,  amar ma‟ruf nahi munkar, sekarang ini sejatinya tidak lebih dari dakwah  sektarian  yang  terikat  dengan  kepentingan kelompok  mereka  saja.  Mensikapi  mereka,  cukup sebagaimana kita mensikapi ormas dan partai sekuler saja. Tidak lebih, dan tidak kurang.
Pesan  empatik  yang  terkandung  dalam  doktrin dakwah, amar ma‟ruf dan nahi munkar, sebetulnya sah-sah saja jika disalurkan secara benar. Pada hakekatnya dakwah memberikan  kebebasan  seluas-luasnya  pada  audien
(mad‟u) untuk menerima atau menolak. Nabi diberingatkan  “engkau  hanyalah  seorang  penyampai  (al balagh)”.  Dan  karena  hidayah  adalah  sepenuhnya
prerogatif Allah, maka berkeinginan menyelamatkan orang dengan  merampas  kebebasan  dan  menindas  orang  lain adalah sebuah ironi yang perlu dipertanyakan.
Dari  wacana  diatas,  menunjukkan  pada  dasarnya, al-amru  bi  al-ma’ruf  wa  nahi  an-almunkar ,    lebih mengarah  pada  sikap  moral  kaum  muslim  dalam kehidupan  sosial.  Ma‟ruf,  menunjukkan  kebajikan  yang telah  disepakati  bersama,  yang  didalamnya  tentu mengandung  kemaslahatan,  yang  legitimasinya  adalah
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 56
tertuang dalam bentuk hukum-hukum tertulis atau undang- undang  yang  disepakati.  Maka  dalam  hal  ini  tentunya dikeluarkan  oleh  negara  yang  berstatus  demokratis,  yang dalam  hal  ini  publik  mesti  mentaatinya  demikian  juga sebaliknya  al-Munkar.  Dengan  demikian  tidak  ada  ruang bagi  publik  atau  kelompok  tertentu  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  kekerasan  atau  „main  hakim  sendiri‟ dalam  pelaksanaannya,  melainkan  dilakukan  oleh  Negara ataupun  aparat  atau  lembaga  yang  ditunjuk  oleh  negara. Adapun kesadaran dan nasihat untuk senantiasasa mentaati kebijakan  tersebut  itulah  yang  menjadi  kewajiban  setiap individu untuk melakukannya.
Penutup.
Situasi umum peperangan kaum muslimin dimadinah, di dimasa itulah turun ayat-ayat perintah Jihad,
sebagai  sebuah  perintah  untuk  membela  diri  dan mempertahankan  kedaulatan  yang  telah  dibangun  dan memberikan  motivasi  kepada  orang  melakukan  jihad dengan  imbalan  surga.    Konteks  yang  melatarbelakangi adanya  ayat-ayat  Jihad,  semestinya  menjadi  landasan adanya reinterpretasi atas ayat-ayat jihad.
Begitu  pula  amar  ma‟ruf  dan  nahi  munkar, sebetulnya sah-sah saja jika disalurkan secara benar. Pada hakekatnya dakwah memberikan kebebasan seluas-luasnya pada audien (mad‟u) untuk menerima atau menolak. Nabi diberingatkan  “engkau  hanyalah  seorang  penyampai  (al balagh)”.  Dan  karena  hidayah  adalah  sepenuhnya prerogatif Allah, maka berkeinginan menyelamatkan orang dengan  merampas  kebebasan  dan  menindas  orang  lain adalah  sebuah  ironi  yang  perlu  dipertanyakan. al-amru  bi al-ma’ruf  wa  nahi  an-almunkar ,    lebih  mengarah  pada sikap moral kaum muslim dalam kehidupan sosial. Ma‟ruf, menunjukkan  kebajikan  yang  telah  disepakati  bersama, yang  didalamnya  tentu  mengandung  kemaslahatan,  yang legitimasinya adalah tertuang dalam bentuk hukum-hukum tertulis  atau  undang-undang  yang  disepakati.  Dengan demikian  tidak  ada  ruang  bagi  publik  atau  kelompok tertentu memiliki kewenangan untuk melakukan kekerasan
atau  „main  hakim  sendiri‟  dalam  pelaksanaannya, melainkan  dilakukan  oleh  Negara  ataupun  aparat  atau lembaga yang ditunjuk oleh negara. Adapun kesadaran dan nasihat  untuk  senantiasasa  mentaati  kebijakan  tersebut itulah  yang  menjadi  kewajiban  setiap  individu  untuk melakukannya.
Sifat  Islam  yang  rahmatan  lil  „alamin,  menunjukkan islam  yang  bersifat  ramah  dan  penuh  kasih  sayang,  yang mengedepankan  sikap  damai  dibanding  kekerasan.  Sikap- sikap  kekerasan  yang  muncul  dengan  mengatasnamakan agama  (khususnya  Islam),  pada  hakekatnya  justeru  bertolak belakang dengan ruh dari agama ini sendiri yang bermakana, keselamatan sekaligus kedamaian. Wassalam.
Ahmad Muttaqien, Kekerasan Atas Nama  Agama.....

## Daftar Pustaka
Abdul Azis Thaba, MA., Islam dan Negara: Dalam Politik Orde
Baru. Penerbit Gema Insani Press; Jakarta.
Al-Jashash,  Ahkamul  Qur'an,  Beirut,  Dar  al-Ma’rifat,  1972,
juz 2.
Al Mawardi, Al Ahkam Sulthaniyah, Dar al-Fikr, 1977.
An Nawawiy, Syarah Shahih Muslim, juz 2.
Ibnu Katsir, Tafsir Al Quran Al Karim , Dar al-Fikr,  juz 1.
Ibnu Hazm, Al-Fashl Fil Milal Wan Nihal , Dar al-Fikr, juz  5.
Ibnu  Muflih , Al  Adabusy  Syar’iyah , Beirut,  Dar  al-Ma’rifat,
1974, Juz 1.
Karen Amstrong, Muhammad,sang nabi sebuah bigrafi kritis ,
terj. Sirikit syah, Surabaya, Risalah Gusti, cet. Kelima,
2001.
Muhammad Syatha Ad-Dimyathi ,  I'anah al-Thalibin,
Semarang, Thoha Putra, Juz IV.
Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, Sirah Nabawiyah .
Jakarta, Rabbani Press, 1987
Muhammad Quraish Shihab, membumikan al-Qur’an , Mizan,
Bandung, 1994,