## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia
Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida, Mohamad Rapik Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspond ence: muhammadzhafranrahman@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis persamaan  dan  perbedaan,  berikut  keunggulan  dan  kelemahan penyelesaian  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  di  Indonesia dan  Australia.  Dengan  menelusuri  sumber-sumber  bahan  hukum kedua negara, artikel ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana  pencemaran  nama  baik  di  Indonesia  maupun  Australia memiliki  beberapa  persamaan  dan  perbedaan.  Persamaannya terletak  pada diterapkannya dua jalur penyelesaian tindak pidana pencemaran  nama  baik,  melalui  pengadilan  ataupun  di  luar pengadilan. Namun di Indonesia penyelesaian tindak pidana selalu merupakan  ranah  hukum  pidana,  yaitu  dimulai  dengan  adanya pengaduan  oleh  pihak  yang  dirugikan  ke  pihak  kepolisian  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  KUHAP.  Penyelesaian  melalui  jalur Restorative  Justice juga  dapat  diterapkan  dalam  proses penyelesaian pencemaran nama baik ini. Sedangkan di Australia, penyelesaian  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  justru  harus diselesaiakan melalui jalur perdata terlebih dahulu, baru setelah itu dapat diselesaikan melalui jalur pidana dengan adanya persetujuan tertulis dari Direktur Penuntut Umum.
Kata Kunci: Perbandingan hukum; proses penyelesaian; pencemaran nama baik

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2022-04-06 Accepted: 2022-04-29
Publish: 2022-04-30
KEYWORDS: Defamation; legal comparison; settlement processes;

## ABSTRACT
This study tries to explore and analyze the similarities and differences as well  as  the  pros  and  cons  of  the  settlement  process  in  criminal  acts against defamation in Indonesia and Australia. By tracing legal sources of both countries, this study demonstrates that the process of resolving criminal  acts  of  defamation  in  Indonesia  and  Australia  has  several similarities and differences. The similarity rests on the application of two ways of criminal settlements, either by litigation or without litigation. In Indonesia, the settlement of defamation cases is always the domain of criminal law. In such the cases, according to the provisions of the Criminal Procedure Code, a complaint from the victim has to be brought to the Police in order to be set in the court. However, the defamation settlement can also be alternatively conducted through a non litigative way, known as a Restorative Justice system. Whereas in Australia, the settlement of criminal acts of defamation shall be resolved through civil proceedings, after which can be settled through criminal courts recommended with a written approval from the Director of Public Prosecutors

## A. PENDAHULUAN
Setiap  negara  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  dan  menghormati  hak  asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing. Kewajiban ini tidak saja  bersifat  negatif,  dalam  arti  untuk  tidak  dilanggar,  melainkan juga  bersifat  positif yaitu  untuk  ditegakkan  atau  diimplementasikan.  Dalam  hal  pengimplementasian  ini, terutama  terhadap  hak-hak  asasi  yang  bersifat  universal  dan  memiliki  keberlakuan
universal sebagaimana yang dirumuskan dalam deklarasi hak-hak asasi manusia, dalam praktek penafsirannya dilakukan berbeda-beda oleh banyak negara dan penetapannya disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing-masing  negara. 1 Pasal  28G  Ayat  (1)  Undang- U ndang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan d iri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Perbuatan  merendahkan  martabat  manusia,  termasuk  di  dalamnya  pencemaran nama baik, adalah tindak pidana terhadap kehormatan.  Nama baik adalah suatu rasa harga  diri  atau  martabat  yang  pada  dasarnya  dipandang  atau  dinilai  baik  didalam masyarakat  terhadap  seseorang  dalam  suatu  hubungan  pergaulan  hidup bermasyarakat. 2 Oemar  Seno  Adji  mendefinisikan  pencemaran  nama  baik  sebagai menyerang kehormatan atau nama baik ( aanrading of geode naam ). 3
Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  sehingga  tercemar  di  muka  umum. 4 Dapat diartikan pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan seseorang yang dengan sengaja  membuat  nama  baik  atau  martabat  orang  lain  menjadi  buruk,  sehingga menyebabkan  karakteristik  yang  sudah  dikenal  oleh  masyarakat  terhadap  orang tersebut menjadi rusak, buruk atau tidak lagi baik di mata publik.
Pada dasarnya pencemaran nama baik merupakan tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar  kaidah  sopan  santun. 5 Tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Pencemaran nama baik sendiri telah diatur di dalam KUHP. Dalam Pasal 319 KUHP, pencemaran nama baik adalah suatu delik aduan  dimana  seseorang  dapat  dikatakan  tercemar  nama  baiknya  apabila  ada  pihak yang merasa diserang harkat dan martabatnya. 6 Selain itu, pencemaran nama baik juga diatur  kembali  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik mengenai media pencemaran nama baik. Dalam KUHPerdata juga mengatur ketentuan Penghinaan yang secara umum ditujukan untuk meminta ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1373 KUHPerdata.
Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam dalam Pasal 319 KUHP pencemaran nama  baik  pada  dasarnya  merupakan  delik  aduan,  maka  dari  itu  pihak  yang  merasa dirugikan dapat melakukan aduan atau tuntutan untuk melakukan penyelesaian perkara pencemaran  nama  baik  tersebut  melalui  jalur  pidana  dengan  melaporkan  adanya dugaan  pencemaran  nama  baik  kepada  pihak  Kepolisian.  Lalu  pihak  Kepolisian
1 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2012. hlm. 237
2 Nanda  Yoga  Rohmana ,  “Prinsip -Prinsip  Hukum  Tentang  Tindak  Pidana  Penghinaan  Dan Pencemaran  Nama  Baik  Dalam  Perpspektif  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia”, Yuridika ,  32,  1,
2017. hlm. 126.
3 Sahrul Mauludi, Seri Cerdas Hukum: Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 122.
4 Ibid., hlm. 123.
5 Asrianto  Zainal,  “Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Teknologi  Informasi  Ditinjau  Dari  Hukum Pidana”, Jurnal  Al- ‘Adl ,  Vol.  9  No.  1,  2016,  hlm.  62.  https://ejournal.iainkendari.ac.id/al- adl/article/view/668.
6 Gomgom T.P Siregar, Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran= Nama Baik melalui Media Elektronik, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 53.
melakukan penyidikan yang mana hasil dari penyidikan tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah itu tahap penuntutan di Pengadilan untuk diperiksa, dituntut, diadili, dan  diputuskan  mengenai  perkara  tersebut.  Tidak  hanya  jalur  pidana,  penyelesaian melalui jalur perdata juga dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 1372 yang menyatakan bahwa  tuntutan  perdata  tentang  hal  penghinaan  diajukan  untuk  memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan nama baik.
Di Indonesia juga terdapat model penyelesaian tindak pidana yang dikenal dengan penyelesaian Restorative Justice dalam beberapa kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana pencemaran nama baik. Penyelesaian melalui Restorative Justice didasari oleh Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021  tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan  ruang  digital  Indonesia  yang  bersih,  sehat,  dan  produktif. Restorative Justice merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan  kebijakan  Peraturan  Mahkamah  Agung  dan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung. Dalam Hafrida " there is a shift in philosophy in the settlement of cases which was originally retributive justice, then shifted to rehabilitative and currently based on this law the  philosophical  basis  for  settlement  of  cases  shifts  to  the  philosophy  of  restorative justice" . 7 Restorative  Justice merupakan  salah  satu  bentuk  penyelesaian  yang  dapat dilakukan dalam kasus pencemaran nama baik.
Dibandingkan  di  Indonesia,  pencemaran  nama  baik  di  sebagian  negara  diatur secara lebih khusus, seperti yang terjadi di Australia. 8 Negara tersebut mengatur delik pencemaran nama baik secara lebih khusus dengan dibentuknya Defamation Act 2005. Pengaturan  pencemaran  nama  baik  ini  diatur  secara  lebih  terperinci  dengan mengklasifikasikan pencemaran nama baik ke dalam ranah hukum pidana serta hukum perdata.  Pencemaran  nama  baik  yang  termasuk  ke  dalam  ranah  hukum  pidana merupakan  pencemaran  nama  baik  yang  menyebabkan  kerugian  serius  bagi  korban maupun orang lain.  Sedang untuk jenis pencemaran nama baik yang diklasifikasikan kedalam ranah hukum perdata adalah suatu perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik secara umum.
Berbeda dengan Indonesia, proses penyelesaiaan tindak pidana pencemaran nama baik  di  Australia  terlebih  dahulu  harus  melewati  proses  penyelesaian  melalui  jalur perdata,  jika  tidak  mendapatkan  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  maka  pihak yang  merasa  dirugikan  atas  nama  baiknya  dapat  mengajukan  lagi  ke  tahap  proses penyelesaian melalui jalur pidana. Proses penyelesaian melalui jalur perdata di Australia memiliki  dua  jalur  penyelesaian,  yaitu  penyelesaian  sengketa  perdata  tanpa  litigasi sebagaimana  di  atur  dalam Part  3  Resolution  of  civil  disputes  without  litigation Defamation Act 2005 dan secara litigasi yang di atur dalam Part 4 tentang Litigation of civil  disputes .  Sedangkan  proses  penyelesaian  melalui  hukum  pidana  baru  dapat  di lakukan  setelah  dilakukannya  proses  penyelesaian  melalui  jalur  perdata  serta  telah diberikan persetujuan oleh Direktur Penuntut Umum.
Artikel  ini  mendemonstrasikan  cara  kerja  dua  sistem  hukum,  Indonesia  dan Australia, dalam kasus pencemaran nama baik. Artikel ini mendesktipsikan bagaimana persamaan dan perbedaan kedua negara ini dalam pengaturan mengenai penyelesaian
7 Hafrida, “ Restorative  Justice  in  Juvenile  Justice  to  Formulate  Integrated  Child  Criminal  Court ” Jurnal Hukum Dan Peradilan , 8, 3, 2019, hlm. 443
8 Artikel ini menggunakan Undang-Undang dari negara bagian Western Australia.
kasus  pencemaran  nama  baik,  serta  menemukan  kelemahan  dan  keunggulan  kedua pengaturan tersebut yang dapat dijadikan pertimbangan dalam  pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang.
Sebagai  sebuah  kajian  hukum  normatif,  artikel  ini  melakukan  inventarisasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) serta berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut. Pengumpulan bahan-bahan  hukum  dilakukan  dalam  usaha  untuk  menemukan  hukum  yang  sesuai dengan kasus yang relevan. Dengan kajian perbandingan, tepatnya perbandinga hukum acara  pidana  antara  negara  Indonesia  dan  Australia,  artikel  ini  dilengkapi  dengan sejumlah bahan-bahan hukum yang utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk  Mewujudkan  Ruang  Digital  Indonesia  yang  Bersih,  Sehat,  dan  Produktif. Sedangkan untuk Australia, artikel ini merujuk pada Defamation Act 2005 of  Western Australia .

## B. PEMBAHASAN
1. Deskripsi  tentang  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  di Indonesia dan Australia
Tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  di  Indonesia,  secara  umum,  diselesaikan melalui  proses  peradilan  pidana.  Proses  peradilan  pidana  menyangkut  kegiatan- kegiatan  atau  aktivitas-aktivitas  dari  badan-badan  peradilan  pidana  yang  berjalan menurut  tahap-tahap  tertentu.  Tahap  atau  periodisasi  peradilan  pidana  dimulai  dari tahap  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  muka  pengadilan  hingga  pelaksanaan keputusan  pengadilan.  Kegiatan  atau  tindakan  tersebut  dilaksanakan  oleh  masing- masing  badan  peradilan  pidana  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenangnya  berdasarkan ketentuan yang berlaku. Misalnya, pada tahap pemeriksaan, penyidikan, kegiatan atau tindakan  yang  ada  yaitu  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan. Kegiaan  dan  tindakan  pada  tahap  penuntutan  yaitu  membuat  surat  dakwaan  dan menampilkan saksi-saksi dan terdakwa, dan seterusnya. 9
Semua  penghinaan  hanya  dapat  dituntut  apabila  adanya  pengaduan  dari  orang yang  menderita. 10 Sebagaimana  pasal  319  menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya pencemaran nama baik merupakan delik aduan, maka dari itu proses pencemaran nama baik  dapat  di  lakukan  dengan  adanya  aduan  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas pencemaran nama baik tersebut, maka dari itu tuntutan hanya bisa dilakukan apabila adanya aduan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Pengaduan menurut Pasal 1 butir  25  KUHAP,  menyatakan  definisi  pengaduan  adalah “....  pemberitah uan  disertai permintaan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  kepada  pejabat  yang  berwenang  untuk menindak  menurut  hukum  seorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  aduan  yang merugikan. ”
Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  proses penyidikan  dimulai  dari  adanya  pengaduan  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan atau laporan suatu tindak pidana pencemaran nama baik dalam
9 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 91.
10 Gomgom T.P Siregar, Op. Cit. , hlm. 55.
jangka  waktu  enam  bulan.  Namun  juga  dapat  menarik  kembali  pengaduan  tersebut dalam  waktu  tiga  bulan  setelah  pengaduan  diajukan.  Setelah  aduan  diterima,  proses penyidikan dilakukan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian ini tertuang  dalam  Pasal  1  angka  2  KUHAP.  Apabila  dari  hasil  penyidikan  dinyatakan lengkap  berarti perkara  siap  dilimpahkan  ke  Kejaksaan.  Setelah  itu  tahap  berikutnya adalah tahap penuntutan di Pengadilan untuk di periksa, di tuntut,diadili, dan diputus mengenai perkara tersebut. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan, “… adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputuskan  oleh  hakim  di  sidang pengadilan”.
Pelimpahan  perkara  oleh  penuntut  umum  ke  pengadilan  disertai  dengan  surat dakwaan. Pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan pada dakwaan tersebut. Dalam hal  ini  dakwaan  memuat  tentang  uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengakap  mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. 11
Apabila  hakim  memandang  pemeriksaan  sidang  sudah  selesai,  maka  ia mempersilahkan  penuntut  umum  membacakan  tuntutannya  ( requisitoir ). 12 Suatu proses  pemeriksaan  perkara  diakhiri  dengan  suatu  putusan  akhir  atu  vonis.  Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam  putusan. 13 Putusan  pengadilan  menurut  Pasal  1  butir  11  KUHAP  adalah pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  terbuka,  yang  dapat  berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.
Mengenai biaya perkara, KUHAP hanya menyebutkan tentang biaya perkara tanpa memerinci  bagaimana  perhitungannya,  dalam  putusan  yang  bagaimana  yang diharuskan terpidana membayar biaya perkara, dan bagaimana menagihnya. Dua pasal yang menyebut biaya perkara itu, yang pertama di bagian keputusan pengadilan dan yang lain di bagian pelaksanaan putusan. 14 Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur apa yang harus  dimuat  suatu  putusan.  Pada  huruf  i  dis ebutkan  “ke tentuan  kepada  siapa  biaya perkara  dibebankan,  dengan  menyebutkan  jumlahnya  yang  pasti,  dan  ketentuan mengenai barang bukti.” Ketentuan kedua yaitu Pasal 275 KUHAP, menyatakan bahwa apabila  lebih  dari  satu  orang  dipidana  dalam  perkara,  maka  biaya  perkara  dan/atau ganti kerugian dibebankan kepada mereka secara berimbang. Selain pengajuan perkara ke pengadilan, pihak yang merasa dirugikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini juga dapat mengajukan ganti rugi serta pemulihan kehormatan melalui gugatan perdata  sesuia  dengan  pasal  1372  KUHPerdata  yang  berbunyi  “Tuntutan  perdata tentang  hal  penghinaan  diajukan  untuk  memperoleh  penggantian  kerugian  serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”
Di  luar  proses  penyelesaian  melalui  jalur  pengadilan  sebagaimana  yang  diatur dalam KUHAP, tindak pidana pencemaran nama baik juga terdapat diselesaikan dengan
11 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Op. Cit. , hlm. 107.
12 Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 282.
13 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Loc.Cit. , hlm. 114.
14 Jur. Andi Hamzah, Loc. Cit., hlm. 316.
jalur alternatif yang dinamakan dengan Restorative Justice , sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan  ruang  digital  Indonesia  yang  bersih,  sehat,  dan  produktif.  Dalam  surat edaran,  Polri  memiliki  prinsip  bahwa  penyelesaian  hukum  pidana  merupakan  solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan restorative justice dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE. Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa  korban  yang  menginginkan  perkaranya  diajukan  ke  pengadilan,  namun tersangka  telah  meminta  maaf,  maka  terhadap  tersangka  tidak  bisa  dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi kembali. 15 Penyelesaian perkara pidana melalui prinsip restoratif  justice  ini  merupakan  suatu  upaya  yang  tepat  dalam  rangka  perlindungan secara seimbang antara hak-hak pelaku maupun hak korban, sebagaimana disebutkan: " Criminal law through legislation should be able to protect human rights both properly and in balance between the rights of perpetrators and victims’ rights and criminal law is able to protect the interests of all parties equally for the realization of the objectives of the criminal justice system ". 16
Restorative Justice dijadikan sebagai alternative dalam penyelesaian tindak pidana dengan  mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban,  keluarga  pelaku  dan  korban  untuk  mewujutkan  kesepakan  penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dalam penyelesaikan sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. 17 Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki  perbuatan  melawan  hukum  menggunakan  kesadaran  dan  keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. 18
Berbeda dari negara Indonesia, pencemaran nama baik di Australia diatur dalam undang-undang  khusus  yang  disebut  dengan Defamation  Act 2005,  dalam  undang- undang tersebut pencemaran nama baik di klasifikasikan kedalam dua ranah hukum, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Yang di klasifikasikan ke ranah hukum perdata adalah  pencemaan  nama  baik  secara  umum  sedangkan  pencemaran  nama  baik diklasifikasikan ke dalam ranah hukum pidana merupakan pencemaran nama baik yang menyebabkan kerugian serius. Di setiap negara bagian dan wilayah, batas waktu untuk tindakan dalam tuntutan pencemaran nama baik adalah satu tahun  pasca penerbitan materi pencemaran nama baik. Jika seseorang gagal untuk memulai proses pengadilan pada tahap ini, mereka tidak akan dapat mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Ada  kemungkinan  jangka  waktu  pembatasan  dapat  diperpanjang  oleh  pengadilan hingga tiga tahun setelah penerbitannya. 19
15 Sodik  Muslih,  Mutiara  Ramadhani,  Diyah  Ayu  Riyanti,  Muhammad  Marizal,  “Implementasi Restorative  Justice Pada  Penyelesaian  Kasus  Pencemaran  Nama  Baik  Dalam  UU ITE”,  Widya
Pranata Hukum, 3, 2, 2021, hlm.  106.
16 Hafrida, Op.Cit., hlm. 444.
17 Ibid., hlm. 104.
18 Ibid., hlm. 104.
19 Gordon Legal, “ Defamation law in Australia; A quick guide ” , https://gordonlegal.com.au/services /defamation-privacy-law/defamation-law-in-australia-a-quick-guide/  diakses  pada  tangal  23 agustus 2021pukul 19.00.
Pada dasarnya pencemaran nama baik di  Australia merupakan masalah perdata, bukum  hukum  pidana.  Perselisiahan  yang  meliiatkan  pencemaran  nama  baik diselesaikan  secara  individu  melaui  sistem  pengadilan  tanpa  melibatkan  kepolisian. Dalam  perkara  perdata,  satu  pihak  mengguat  pihak  lain.  Jika  pengadilan  sipil menemukan  salah  satu  pihak  telah  melakukan  kesalahan,  hakim  akan  mencari “pemulihan” atau cara untuk memperbaiki masalah tersebut. Sel ain itu pengadilan akan memerintahkan  agar  pencemaran  nama  baik  dihapuskan  (jika  memungkinkan)  dan tidak  seorangpun  boleh  mengulanginya.  Seseorang  yang  berhasil  dituntut  karena pencemaran  nama  baik  tidak  masuk  penjara  ataupun  mempunyai  apapun  yang berkaitan  dengan  catatan  kriminal  mereka.  Sebaliknya,  mereka  biasanya  harus membayar  ganti  kerugian  penggugat,  ditambah  dalam  banyak  kasus,  beberapa  biaya proses  pengadilan.  Hal  ini  diatur  dalam Defamation  Act 2005  pada Part  4,  Division  4 mengenai Costs (Biaya), yang menentukan:
40 – Biaya dalam proses pencemaran nama baik
(1) Dalam  menetapkan  biaya  perkara  pencemaran  nama  baik,  pengadilan  dapat memperhatikan —
(a) cara  para  pihak  dalam  persidangan  menghadapi  kasus  mereka  (termasuk masalah  penyalahgunaan  keadaan keuangan  yang  lebih  dari  salah  satu  pihak untuk menghalangi resolusi awal dari proses tersebut); dan
(b) hal-hal lain yang dianggap relevan oleh pengadilan.
(2)  Tanpa  membatasi  ayat  (1),  pengadilan  harus  (kecuali  jika  demi  keadilan mensyaratkan sebaliknya)
(a)jika proses pencemaran nama baik telah diajukan oleh seorang penggugat, maka biaya selama proses tersebut harus diberikan kepada si penggugat – mengajukan biaya proses dan tambahannya untuk dinilai atas dasar ganti rugi jika pengadilan yakin  bahwa  terdakwa  tidak  mampu  melakukan  upaya  penyelesaian  atau menyetujui penawaran penyelesaian yang diusulkan oleh si penggugat; atau (b)jika  proses  pencemaran  nama  baik  tidak  berhasil  diajukan  oleh  si  penggugat, maka biaya dalam proses harus diberikan kepada terdakwa – megnajukan biaya proses dan tambahannya untuk dinilai atas dasar ganti rugi jika pengadilan yakin bahwa  penggugat  secara  tidak  wajar  gagal  untuk  menerima  tawaran penyelesaian yang diajukan oleh tergugat.
Mengenai  ganti  kerugian,  Undang-Undang Defamation  Act 2005  juga  mengatur mengenai  ganti  kerugian.  Ganti  rugi  hanya  akan  diberikan  untuk  kerugian,  bukan sebagai  hukuman  dari  orang  yang  membuat  pernyataan  yang  memfitnah.  Ketika memberikan  ganti  rugi,  pengadilan  akan  menghitung  jumlah  yang  sebanding  dengan kerugian yang ditimbulkan. Jumlah paling bnyak yang dapat diberikan untuk kerugian non-ekonomi  adalah  $250.000,  kecuali  jika  pengadilan  merasa  keadaan  memerlukan jumlah yang lebih besar. 20
Dalam  hal  proses  penyelesaiaan,  Australia  lebih  mengkedepankan  penyelesaian melalui hukum perdata yang mana secara hukum perdata baik secara litigasi maupun secara  non  litigasi.  Secara  non  litigasi  dapat  dikatakan  juga  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa.  Undang-Undang Defamation  Act 2005  mempertimbangkan beberapa  bentuk  metode  alternatif  untuk menyelesaikan perselisihan  yang  berkaitan
20 Gotocourt, “ Defamation in the Act ” , https://www.gotocourt.com.au/civil-law/act/defamation/, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 20.00.
dengan  pencemaranan  nama  baik,  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang Defamation  Act 2005  yang  terdapat  pada  Bagian  3  mengenai  Penyelesaian  Sengketa Perdata  Tanpa  Litigasi,  yang  mencakup  Divisi  1  tentang  Tawaran  untuk  Menebus Kesalahan dan Divisi 2  tentang Permintaan Maaf.
Sedangkan secara litigasi sebagaimana diatur dalam Defamation Act 2005 Bagian 4 mengenai Litigasi Sengketa Perdata, di bagian Umum, yang mengatur: 21 – Pemilihan bagi proses pencemaran nama baik akan diadili oleh juri (1)   Kecuali pengadilan memerintahkan lain, penggugat atau tergugat dalam proses pencemaran nama baik dapat memilih proses yang akan diadili oleh juri.
(2)   Pemilihan harus
(a) dibuat sesuai dengan aturan pengadilan; dan
(b) disertai dengan biaya yang sesuai menurut hukum tertulis.
(3)  Tanpa  membatasi  ayat  (1),  pengadilan  dapat  memerintahkan  agar  proses pencemaran nama baik tidak diadili oleh juri jika (a) persidangan memerlukan pemeriksaan catatan yang lama; atau
(b)persidangan  melibatkan  masalah  teknis,  ilmiah,  atau  lainnya  yang  tidak dapat dengan mudah dipertimbangkan dan diselesaikan oleh juri.
Selain  proses  penyelesaian  secara  perdata,  Australia  juga  memiliki  proses penyelesaian  melalui  jalur  hukum  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Defamation  Act 2005,  sebagaimana  diatur  dalam  Bab  XXXV  mengenai  Tindak  Pidana Pencemaran Nama Baik. Pada bagian 345 mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, diatur:
(1)  Seseorang  yang,  tanpa  alasan  yang  sah,  menerbitkan  materi  yang  berupa  fitnah kepada orang lain (korban) -
(a) mengetahui bahwa hal itu salah atau tidak memperhatikan apakah hal itu benar atau salah; dan
(b)  bermaksud  untuk  menyebabkan kerugian  serius  bagi  korban  atau  orang  lain atau tanpa memperhatikan apakah hal tersebut bisa menyebabkan kerugian, dinyatakan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  dan  dikenakan  hukuman penjara selama 3 tahun.
ringkasan hukuman: penjara selama 12 bulan dan denda sebesar $12.000
(2)   Dalam  diselenggarakannya  proses  menyangkut  pelanggaran  menurut  ayat  ini, orang  yang  dituduh  memiliki  alasan yang sah  mengetahui  publikasi  pencemaran nama baik tentang korban jika, dan hanya jika, ayat (3) berlaku.
(3)   Ayat ini berlaku jika terdakwa akan, dengan hanya memperhatikan keadaan yang terjadi  sebelum  atau  pada  saat  diterbitkan,  telah  memiliki  pembelaan  untuk publikasi  jika  korban  telah  mengangkat  proses  perdata  mengenai  pencemaran nama baik tersebut terhadap si terdakwa.
(4)   Penuntut memikul tanggung jawab untuk meniadakan adanya alasan yang sah jika, dan  hanya  jika,  bukti  diarahkan  untuk  menetapkan  alasan  pertama-tama dikemukakan oleh atau atas nama terdakwa.
(5)   Pada persidangan di depan juri dilakukan untuk pelanggaran di bawah ini (a)pertanyaan  apakah  materi yang diadukan  tersebut mengandung  ujaran  fitnah merupakan pertanyaan yang menjadi dasar penetapan oleh hakim;
(b)pertanyaan  apakah  materi  yang  diadukan  itu  benar-benar  mengandung  arti pencemaran  nama  baik  adalah  suatu  pertanyaan  yang  menjadi  pertimbangan bagi juri; dan
(c)juri  dapat  memberikan  putusan  umum  bersalah  atau  tidak  bersalah  atas masalah-masalah tersebut secara keseluruhan.
(6)  Penuntutan  berdasarkan  bagian  ini  tidak  boleh  dimulai  tanpa  persetujuan  dari Direktur Penuntutan Umum.
Tindak pidana pencemaran nama baik adalah pelanggaran yang dapat didakwakan dan  proses  pengadilannya  hanya  dapat  dilakukan  dengan  persetujuan  tertulis  dari Direktur  Penuntut  Umum  di  sebagian  besar  yurisdiksi  Australia.  Di  Australia, pencemaran  nama  baik  secara  pidana  dibedakan  dari  pencemaran  nama  baik  secara perdata dengan melihat kondisi mental tertentu (yaitu, pengetahuan atau niat) untuk membuktikan  terhadap  terdakwa.  Penuntut  perlu  membuktikan  bahwa  terdakwa memiliki  niat  jahat  saat  mengeluarkan  pernyataan  dugaan  pencemaran  nama  baik. 21 Tujuan  mendasar  pencemaran  nama  baik  perdata  adalah  untuk  membela  dan melindungi reputasi orang yang dicemarkan, sedangkan pencemaran nama baik secara pidana  adalah  untuk  menghukum  pelaku  pencemaran  nama  baik  dan  melindungi masyarakat. 22
Dari kedua proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik antara kedua negara tersebut, terlihat adanya persamaan dan perbedaan dalam proses penyelesaian tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  sebagaimana  ditampilkan  dalam  bentuk  tabel berikut:
Tabel 1

## Persamaan dan Perbedaan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik di Indonesia dan Australia No  Persamaan dan Perbedaan Indonesia Australia 1.   Persamaan a. Proses penyelesaian tindak pidana pencemaran  nama  baik dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana maupun perdata. b. Proses penyelesaian pencemaran  nama  baik dapat diselesaiakan melalui  jalur  pengadilan atau  jalur    penyelesaian alternatif. c. Sama-sama  menerapkan pengajuan  ganti  kerugian dalam  perkara  tindak pidana pencemaran nama baik. d. Menerapkan biaya perkara dalam a. Proses  penyelesaian  tindak pidana  pencemaran  nama baik  dapat  diselesaikan melalui  jalur  hukum  pidana maupun perdata. b. Proses penyelesaian pencemaran  nama  baik dapat  diselesaiakan  melalui jalur  pengadilan  atau  jalur penyelesaian alternatif. c. Sama-sama menerapkan pengajuan  ganti  kerugian dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik.
d. Menerapkan  biaya  perkara dalam  penyelesaian  melalui proses perngadilan.
21 Craig Burgess, “Criminal Defamation in Australia: Time to Go or Stay?” Murdoch University Law Review , 20, 1 (2013), hlm. 10.
22 Ibid. , hlm. 2.
penyelesaian melalui proses perngadilan. 2. Perbedaan  a. Di Indonesia pencemaran nama  baik  lebih  sering diselesaikan melalui jalur hukum pidana (pengadilan). b. Di  Indeonesia  pengaduan tindak pidana pencemaran  nama  baik diajukan kepada kepolisian setelah diselidiki oleh polisi akan diserahkan  ke  kejaksaan dan selanjutnya kepengadilan c. Proses penyelesaian pencemaran nama baik di Indonesia  melalui  jalur pidana  lebih  diutamakan terlebih dahulu. d. Di  indonesia  orang  yang dirugikan dapat mengajukan  pengaduan dalam jangka waktu enam bulan.dan  dapat  menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan  setelah  pengaduan diajukan. e. Proses penyelesaian tindak pidana pencemaran  nama  baik melalui  jalur  alternatif  di Indonesia berbentuk Restorative Justice a. Pencemaran  nama  baik  di Australia lebih sering diselesaikan  melalui  jalur perdata (non litigasi) karena di  Australia  pencemaran nama baik dianggap sebagai kejahatan antar individu.
b. Berbeda  dengan  Indonesia,
di  Australia  pengaduan tindak  pidana  pencemaran nama baik tanpa melibatkan polisi, dikarenakan
pencemaran  nama  baik  di
Australia  diselesaikan  oleh individu  melalui  sistem pengadilan  tanpa  adanya melibatkan polisi, maka dari itu  pengaduan  diajukan langsung  kepengadilan  itu sendiri. c. Di Australia proses penyelesaian  pencemaran nama  baik  melalui  jalur pidana harus memiliki persetujuan  terlebih  dahulu oleh  Direktur  Pengadilan Umum  dan  telah  melewati proses penyelesaian melalui jalur perdata terlebih dahulu. d. Di Australia, disetiap negara bagian  dan  wilayah,  batas waktu  untuk  tindak  pidana tuntutan  pencemaran  nama baik  adalah  satu  tahun setelah  publikasi  materi pencemaram nama baik. Dan dapat  diperpanjang  oleh pengadilan hingga tiga tahun setelah publikasi. e. Proses penyelesaian melalui jalur  alternatif  memiliki beberapa bentuk, yaitu tawaran  untuk  menembus
kesalahan  dan  permintaan maaf.
Sumber: Data Primer
Dilihat  dari  perbedaan  dan  persamaan  antara  kedua  negara  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  kedua  negara  tersebut  memiliki  pengaturan  penyelesaian  tindak pidana pencemaran nama baiknya masing-masing yang dibuat agar diterapkan dalam negaranya  masing-masing  yang  bertujuan  untuk  melindungi  reputasi  seseorang. Perlindungan  tersebut  diberikan  terhapa  resiko  pencemaran  nama  baik,    termasuk kemungkinan seseorang direndahkan harga dirinya di depan umum, atau kemungkinan yang dapat mengakibatkan seseorang dihindari atau dijauhi oleh orang lain.

## 2. Kelebihan  dan  Kelemahan  Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencemaran Nama baik di Indonesia dan Australia
Di  Indonesia  proses  penyelesaian  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  dapat diselesaikan melaui jalur Restorative Justice . Proses penyelesaian tersebut memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku, serta dapat meminimalisirkan  tingkat  kejahatan  karena  tujuan  utama  dari Restorative  Justice ini merupakan pemulihan sedangkan pembalasan merupakan tujuan kedua.
Sementara  di  Australia  proses  pencemaran  nama  baik  telah  diatur  dengan terperinci dalam 1 (satu) undang-undang. Dengan begitu tidak sulit untuk memahami bagaimana proses penyelesaian pencemaran nama baik tersebut, sehingga dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memahami bagaimana bentuk proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Australia  sendiri  lebih  mengutamakan  proses  penyelesaian  tindak  pidana pencemaran nama baik melalui jalur perdata, dikarenakan di Australia tindak pidana pencemaran nama baik itu sendiri dianggap merupakan kejahatan antar individu, maka sangat jarang diterapkannya proses penyelesaian melalui jalur pidana.  Di samping itu proses pengadilan  di  Australia  menerapkan  adanya  biaya  perkara  pencemaran  nama baik yang mana jika proses pencemaran nama baik telah dimenangkan oleh penggugat, maka biaya dalam proses harus diberikan kepada penggugat kembali. Sebaliknya jika proses tersebut tidak berhasil dimenangkan maka biaya dalam proses akan diberikan kepada terdakwa.
Sementara  Indonesia,  proses  pencemaran  nama  baik  memiliki  beberapa  tahap bagian,  di  mulai  dengan  adanya  aduan  yang  berikan  kepada  kepolisian,  tuntutan kepenuntut umum sampai dengan putusan hakim, sesuai dengan yang tercantum dalam KUHAP. Sedangkan dalam proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui  jalur  penyelesaian  alternatif  ( Restorative  Justice )  diatur  dalam  Surat  Edaran Polri  Nomor:  SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran Budaya  Beretika  untuk  mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produtif.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  diuraikan  keunggulan  dan  kelemahan  proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik antara Indonesia dengan Australia pada tabel berikut ini:

## Tabel 2
Keunggulan dan Kelemahan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik di Indonesia dan Australia No Keunggulan Kelemahan Indonesia Australia Indonesia Australia 1.  Proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama  baik  dapat diselesaiakan dengan cepat dengan mengunakan metode penyelesaian Restorative Justice Proses penyelesaian tindak pidana pencemaran  nama baik diatur terperinci dalam 1 undang-undang yang disebut “Defamation  Act” 2005” Proses penyelesaian pencemaran nama  baik  diatr terpisah, yaitu secara pengadilan di atur dalam KUHAP yang memiliki beberapa tahapan, sedangkan proses penyelesaian melalui jalur penyelesaian alternatif  di  atur dalam Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021. Proses  penyelesai melalui jalur pidana sulit diterapkan.
Sumber: Data primer
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  baik  negara  Indonesia  maupun negara  Australia  memiliki  proses  penyelesaian  pencemaran  nama  baiknya  masing- masing yang bertujuan untuk mewujutkan keadilan bagi warga masyarakatnya. Proses penyelesaian  di  Indonesia  dianggap  mampu  memberikan  rasa  keadilan  bagi  warga masyarakatnya,  begitu  juga  proses  penyelesaian  di  Australia.  Hal  demikian  dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam proses penyelesaian pencemaran nama baik.
Proses  penyelesaian  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  di  Australia  dapat menjadi  acuan  bagi  negara  Indonesia,  baik  dari  segi  pengaturan  maupun  praktinya. Dalam segi pengaturannya, Australia mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dalam segi hukum formil maupun segi hukum materil. Pencemaran nama baik diatur sedemikian rupa dalam undang-undang khusus yang berbentuk Defamation Act 2005 yang mengatur secara terperinci dalam undang-undang tersebut. Sedangkan dalam hal praktik,  proses  pencemaran  nama  baik  diawali  dengan  penyelesaian  alternative, sebagaimana di Indonesia sendiri juga memiliki Penyelesaian alternatif yang berbentuk restorative justice yang mana dalam penerapannya masih kurang diterapkan. Dalam hal
pengaturan, proses penyelesaian pencemaran nama baik di Indonesia diatur terpisah antara proses malalui pengadilan dan juga penyelesaian alternatif.

## C. SIMPULAN
Persamaan proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dari negara Indonesia  dan  Australia  yakni  terdapatnya  2  (dua)  jalur  penyelesaian  tindak  pidana pencemaran nama baik, baik berupa penyelesaian malalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.  Perbedaannya  adalah  di  Indonesia  proses  penyelesaian  tindak  pidana menjadi  ranah  hukum  pidana  yang  masuk  dalam  kateori  delik  aduan.  Penyelesaian melalui  jalur Restorative  Justice dapat  saja  diterapkan  dalam  proses  penyelesaian pencemaran  nama  baik  ini,  namun  belum  menjadi  pilihan  utama.  Kebalikan  dari Indonesia,  di  Australia,  proses  penyelesaian  masalah  pencemaran  nama  baik  justru diselesaiakan melalui jalur perdata terlebih dahulu, setelah itu baru dapat diselesaikan melalui  jalur  pidana,  itupun  setelah  mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari  Direktur Penuntut Umum di sebagian besar yuridiksi Australia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Defamation Act 2005 of Western Australia
Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Nomor 08 Tahun 1981.
Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

## Buku
Hamzah, Jur. Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Mauludi,  Sahrul.  Seri  Cerdas  Hukum:  Awas  HOAX!  Cerdas  menghadapi  Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, Elex Media Komputindo. Jakarta, 2018.
Nasution, Bahder Johan, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju, 2012
Siregar, Gomgom T.P. Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik. Bandung: Refika Aditama, 2020.

## Jurnal
Burgess ,  Craig  “Criminal  Defamation  in  Australia:  Time  to  Go  or  Stay?”    Murdoch University  Law  Review  20,  1,    2013.  https://search.informit.org/ doi/abs/10.3316/agispt.20190627012970.
Hafrida, Restorative Justice in Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court  Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan  8,  3,  2019,  Https://Www.Jurnalhukum danperadilan.Org/Index.Php/Jurnalhukumperadilan/Issue/View/37
Muslih,  Sodik.  Mutiara  Ramadhani,  Diyah  Ayu  Riyanti,  Muhammad  Marizal, “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik  Dlam UU  ITE”,  Widya  Pranata  Hukum,  3 ,  2,  2021.  https://ejournal. widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/443/0
Nanda Yoga Rohmana, “Prinsip -Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perli ndungan Hak Asasi Manusia”, Yuridika, 32, 1, (2017) hlm. 126. https://ejournal.unair.ac.id
/YDK/issue/view/461.
Zainal,  Asrianto.  ”Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Teknologi  Informasi  Ditinjau  Dari Hukum Pidana”,  Jurnal  Al - ‘Adl,  9 ,  1,  2016,    https://ejournal.iain kendari.ac.id/al-adl/article/view/668.

## Internet
Gordon Legal, Defamation law in Australia; A quick guide, https://gordonlegal.com.au/services/defamation-privacy-law/defamation- law-in-australia-a-quick-guide/,    diakses  pada  tangal  23  agustus  2021pukul 19.00. Gotocourt, Defamation in the Act, https://www.gotocourt.com.au/civil-
law/act/defamation/, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 20.00.