## PERSELISIHAN PARTAI POLITIK DI GORONTALO

## Salahudin Pakaya
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo Email : yadhikhlas@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the forms of internal party strife and analyze the legal aspects of the event such dispute. This research is located in the province of Gorontalo period 2005 - 2008,  using  normative  and  empirical  research  methods,  which  discussion  is  a  descriptive- qualitative. The data collected in this study was obtained by means of depth interviews with a number of people who understand the object of a study and supported by documents issued by the competent institutions associated with political parties' internal disputes in Gorontalo Province.  The  results  showed  that  the  dispute  form  political  parties  in  Gorontalo,  are:  1) disputes  with  regard  to  the  board;  2)  violation  of  the  rights  of  party  members;  and  3) Westernised against the party's decision. While it can be put forward four (4) related to the legal  aspects  of  the  dispute  a  political  party,  namely:  1)  political  party  disputes  can  be resolved through the courts; 2) the settlement of disputes through mediation, arbitration is a settlement out of court; 3) decisions of political parties should be based on AD / ART party, because  the  party's  decision-making  in  accordance  AD  /  ART  is  guaranteed  by  UU  No.  2 Tahun 2008 on Political Parties; and 4) political party disputes could result in the loss of the right and authority officials and party members.
Keywords : Dispute, Political Parties

## A. Latar Belakang
Partai  Politik  merupakan  organisasi  yang  sengaja  didirikan  oleh  sekolompok  orang sebagai  warga  negara  untuk  menghimpun  dan  menyalurkan  aspirasi  politik  mereka  dalam hubungannya  dengan  usaha  membangun  sistem  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang demokratis. Oleh karena itu kehadiran partai politik adalah sebuah keniscayaan dalam suatu negara yang hendak menciptakan sistem demokrasi bagi warganya.
Argumentasi  tentang  keberadaan  partai  politik  kaitannya  dengan  proses  menuju terciptanya  sistem  demokrasi  dalam  sebuah  kehidupan  bernegara  dapat  dikutip  dari pernyataan Schattscheider ; Political parties created democracy ; partai politik menciptakan sistem  demokrasi. 1 Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  bahwa  pemilihan  umum  jika  dinilai
1 Jimly Asshiddiqie Kemeredekaan Berserikat, Pembubaran Partai Poltik dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press,  2006, h. 52
sebagai  indikator  demokrasi,  maka  eksistensi  partai  politik  erat  kaitannya  dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Perbedaan antara partai politik  dengan organisasi sosial politik  lainnya,  seperti  kelompok  kepentingan  ( interest  group ),  dan  kelompok  penekan ( pressure  group )  terletak  pada  keikutsertaan  partai  politik  dalam  pemilihan  umum  yang kompetitif. 2
Kehadiran  partai  politik  untuk  pertama  kali  dimulai  di  negara-negara  Eropa  Barat. Hal  ini    didasari  oleh  keadaan  yang  mendesak  bahwa  semakin  meluasnya  gagasan  bahwa rakyat merupakan komponen yang perlu diperhitungkan serta dilibatkan dalam proses politik, oleh  karena  itu  dengan  adanya  partai  politik  dianggap  sebagai  manifestasi  pelibatan  warga negara    tersebut.  Di  negara-negara  yang  menganut  paham  demokrasi,  pandangan  mengenai partisipasi  rakyat  mempunyai  dasar  ideologis  bahwa  rakyat  berhak  turut  menentukan individu  yang  akan  menjadi  pemimpin  yang  diberi  otoritas  dalam  menentukan  kebijakan umum. 3
Pelaksanaan  pemilu  pertama  kali  di  Indonesia  baru  bisa  dilaksanakan  pada  29 September 1955  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 15 Desember 1955  untuk  memilih  anggota  Konstituante.  Jumlah  kursi  DPR  yang  diperebutkan  sebanyak 260  orang,  sedangkan  untuk  jumlah  kursi  Konstituante  sebanyak  520  orang  ditambah  14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini diikuti lebih dari 170 peserta yang terdiri atas 28 partai politik dan selebihnya calon perorangan yang independen.
Komposisi  perolehan  kursi  hasil  pemilu  1955  menghasilkan  empat  partai  politik pemenang, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante,  Masyumi  memperoleh  57  kursi  DPR  dan  112  kursi  Konstituante,  Nahdatul Ulama  (NU)  mendapatkan  45  kursi  DPR  dan  91  kursi  Konsituante,  serta  Partai  Komunis Indonesia (PKI) meraih 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante. Selebihnya kursi diperoleh partai-partai lainnya tidak mencapai 10 kursi. (Mahkamah Konstitusi: 2008: 34).
Kehadiran  partai  politik  di  Indonesia  untuk  pertama  kali  dalam  sistem  multi  partai, sesungguhnya  telah  menimbulkan  pertentangan  konsep  antara  Soekarno  dan  Hatta,  tetapi
2 LIP FISIP UI; Mengubur Sistem Politik Orde Baru: Reformasi Undang-Undang Partai Politik. Cet. I, Mizan, Bandung, 1998, h.  28 3 Miriam Budiarjo; Dasar-dasar Ilmu Politik; Cetakan XX, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2006, h.159
setidaknya    telah  memberi  warna  tersendiri  dalam  proses  demokratisasi  bagi  bangsa Indonesia  sebagai bangsa yang baru saja lepas dari hegemoni penjajah.
Catatan  penting  dari  proses  ini  adalah  betapa  strategisnya    posisi  para  aktor  partai politik    yang  duduk  di  kursi    lembaga  perwakilan  rakyat.  Posisi  strategis  itu  dalam  hal kewenangan  lembaga  perwakilan  rakyat  membentuk  undang-undang  bahkan  lebih  dari  itu membentuk  Konstitusi  negara  sebagai  landasan  hukum  utama  dalam  menjalankan  sistem pemerintahan dalam kehidupan bernegara.
Bagaimanapun  posisi  strategis  yang  dimiliki  para  aktor  partai  politik  di  lembaga perwakilan  rakyat  tapi  lebih  startegis  dari  itu  adalah    posisi  para  pengurus/pimpinan  partai politik yang seringkali menjadi penentu kebijakan partai. Termasuk kebijakan untuk memberi kesempatan  bagi  anggota  partai  untuk  mengisi  kedudukan  /  jabatan  politik  dalam penyelenggaraan negara, baik   di  lembaga legislatif maupun eksekutif.
Ketika  diselenggarakan  suatu  musyawarah  tertinggi  partai  politik  yang  lazimnya dibuat dalam rangka memilih dan membentuk struktur pimpinan untuk periode kepungurusan yang  baru,  seringkali  hal  ini  menimbulkan  konflik  internal  partai  politik.  Sebab  terkadang dalam proses pemilihan pengurus baru tersebut melahirkan faksi-faksi yang mengerucut pada dua  pilihan:  mempertahankan  orang-orang  lama  atau  memunculkan  orang-orang  baru. Konflik  internal  yang  terjadi  selayaknya  diselesaikan  secara  elegan  agar  tidak  berefek  pada melemahnya konsolidasi organisasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Sejatinya jika terjadi perselisihan di tubuh sebuah partai poltik, yang perlu dilakukan adalah  tindakan  penyelesaian  berdasarkan  aturan  partai  itu  sendiri,  atau  melalui    jalur  lain yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Misalnya  melalui  proses  mediasi,  dan  atau kompromi  politik  sehingga  tidak  menimbulkan  konflik  berkepanjangan  yang  muaranya memicu tindakan kekerasan dan anarkis. Memang kepentingan yang berbeda kadang-kadang sulit  untuk  dikompromikan,  apalagi  kepentingan itu menyangkut  posisi  kekuasaan  di  dalam dan di luar partai yaitu kekuasaan/jabatan politik dalam konteks penyelenggara negara.
Gorontalo sebagai daerah provinsi baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2000  tentu  tidak  dapat  menghindari  resonansi  dinamika    politik  bangsa, utamanya kehidupan kepartaian sebagai wujud dari kehidupan berkelompok untuk mencapai suatu  tujuan.    Provinsi  Gorontalo  sebagai  bagian  dari  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia  (NKRI)        secara  struktutral  kepengurusan  kepartaian  di  daerah  menjadi  suatu keharusan  karena    kepengurusan  partai  politik  di  tingkat  daerah  merupakan      salah  satu persyaratan  pendirian  sebuah  partai    politik.  Sebagaimana  di  atur  dalam  Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 3 ayat  (1) dan ayat (2) huruf  d:
“Kepengurusan paling sedikit 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50 %  (lima  puluh  perseratus)  dari  jumlah  kabupaten/kota  pada  setiap  provinsi  yang bersangkutan,  dan  25  %  (dua  puluh  lima  perseratus)  dari  jumlah  kecamatan  pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan”.
Dalam  kurun  waktu  periode  pemilu  tahun  2005-2008      tercatat  sejumlah  momen politik  yang  berlangsung  di  tengah-tengah  masyarakat  Gorontalo,  utamanya  momen pemilihan umum baik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD,  presiden dan wakil presiden. Apalagi  dengan  diundangkannya  Undang-Udang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil  kepala  daerah  secara  langsung.  Selain  itu,    terjadi  pula  peristiwa  politik    yang berhubungan  dengan  dinamika  internal  partai  politik  yaitu  proses  penggantian  antar  waktu (PAW) anggota  DPRD.
Momen-momen  tersebut  di  atas  ternyata  telah  menimbulkan  konflik  internal  partai politik, karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan pimpinan partai politik yang  dianggap  proses  pengambilan  keputusan  tersebut  tidak  melalui  mekanisme  organisasi yang telah disepakati sesuai yang tertuang dalam “konstitusi partai” yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik.

## B. PEMBAHASAN
1. Bentuk Perselisihan Partai Politik di Provinsi Gorontalo.
Dalam  penjelasan  Pasal  32  ayat  (1)  UU  No.  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perselisihan  partai  politik  adalah:  (1) perselisihan  yang  berkenaan  dengan  kepengurusan;  (2)  pelanggaran  terhadap  hak anggota  Partai  Politik;  (3)  pemecatan  tanpa  alasan  yang  jelas;  (4)  penyalahgunaan kewenangan;  (5)  pertanggung  jawban  keuangan;  dan/atau    (6)  keberatan  terhadap keputusan Partai Politik.
Peneliti  menguraikan      kasus  perselisihan  partai  politik  yang  terjadi  di Gorontalo, dalam tiga hal : 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; 2) pelanggaran  terhadap  hak    anngota    partai  politik;  dan    3)  keberatan  terhadap keputusan  partai  yang  berakibat  pada  keanggotaan  bersangkutan  dalam    lembaga DPRD setempat.
1.1. Perselisihan Berkenaan dengan Kepengurusan;
a) Perselisihan Kepengurusan;
Perselisihan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Gorontalo Periode 2007-2012.
Pada  tanggal  10  Juli  tahun  2008  Dewan  Pengurus  Pusat  (DPP)  PKB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 3300/DPP-03/V/A.I/ VII /2008 tentang Penetapan  Susunan  DPW  PKB  Provinsi  Gorontao  Periode  Tahun  2008-2009. Surat  keputusan  ini  pada  intinya  adalah  memberhentikan  DPW  PKB  Provinsi Gorontalo  Periode  2007-2012  kemudian  mengangkat  pengurus  DPW  PKB Provinsi Gorontalo yang baru dengan periode kepengurusan 2008-2009.
Keputusan  DPP  PKB  di  atas  tidak  diakui  oleh  pengurus  DPW  PKB periode 2007-2012 sebab hanya ditandatangani oleh Dewan Tanfiz saja,  karena kepengurusan  mereka  (DPW  PKB  periode  2007-2012)  ini  didasarkan  surat keputusan  tentang  kepengurusan  mereka  yang  ditanda  tangani  oleh  Dewan Tanfidz  dan  Dewan  Syura.    PKB    adalah  partai  yang  sejak  terbentuknya memiliki  ciri  khas  yaitu  terkait  dengan  kebijakan  strategis  partai  tidak  boleh hanya disahkan oleh Dewan Tanfidz, tetapi harus disahkan secara bersama-sama dengan  Dewan  Syura.  Sehingga    dengan  demikian  kepengurusan  DPW  PKB Periode  2008-2009  tidak  memiliki  keabsahan  dan  tidak  dapat  bertindak  atas nama  DPW  PKB  Provinsi  Gorontalo    dalam  hal  apapun  termasuk  mengajukan daftar calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada pemilu tahun 2009..
Perselisihan tentang kepengurusan di tubuh DPW PKB ini adalah akibat dari  perselisihan  kepengurusan  PKB  di  tingkat  pusat  yang  tentunya  berakibat pula  pada  eksistensi  kepengurusan  partai  sampai  pada  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota.    Perselisihan  ini  terjadi  menjelang  pelaksanaan  pemilu  tahun
2009. Sehingga keabsahan kepengurusan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka pengusulan daftar calon anggota DPRD di provinsi dan kabupaten/kota.
Pada saat DPW PKB Provinsi Gorontalo sedang menyusun daftar calon anggota  DPRD  Provinsi  Gorontalo  yang  akan  diusulkan  kepada  KPU  Provinsi Gorontalo, maka muncul konflik kepengurusan yang masing-masing mengklaim kepengurusannya  yang  resmi/sah.  Dalam  situasi  seperti  ini  tentu KPU  Provinsi tidak  boleh  terbawa  arus  dalam  konflik  internal  partai.  Dan  sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat netral, maka tindakan yang dilakukan adalah berpijak pada asas legalitas dari suatu kepengurusan partai.
Sebenarnya yang lebih menyulitkan  penyelesaian konflik kepengurusan PKB  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  tahun  2008  adalah  akibat  konflik kepengurusan  PKB  di  tingkat  pusat    yang  di  awali    keputusan  pemberhentian sementara  Drs.  H.A  Muhaimin  Iskandar,  M.Si  sebagai  Ketua  Umum  Dewan Tanfidz  DPP  PKB    masa  khidmat  2005-2010  berdasarkan  SKP  DPP-PKB  No. 3075/DPP-02/IV/A.I/IV/2008 tanggal 7 April 2008.
Muhaimin  Iskandar  melakukan  gugatan    atas  keputusan  pemberhentian dirinya  sebagai  Ketua  Umum    Dewan  Tanfidz  DPP  PKB  melalui  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  dengan  Nomor  Perkara:  504/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL. Dan  setelah  menerima  dan  memeriksa  perkara  ini,    pengadilan  memutuskan bahwa  surat  keputusan  DPP  PKB  No.3075/DPP-02/IV/A.I/IV/2008  tersebut dinyatakan  batal  demi  hukum  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  untuk diberlakukan.
Konflik  kepengurusan  DPP  PKB  tidak  berakhir  dengan  putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  di  atas,  sebab  pihak  tergugat  yaitu  Dewan Syura DPP PKB yang mana KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai Ketua Umum melakukan upaya hukum Kasasi.  Tapi upaya hukum kasasi ini di tolak oleh  Mahkamah  Agung  (MA)  berdasarkan  amas  putusannya  Nomor: 441/Pdt.Sus/2008.
Berdasarkan  putusan  MA  ini,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  mengeluarkan  keputusan  Nomor  :  M.HH-67.AH.11.01 Tahun  2008    Tanggal  24  Juli  2008  Tentang  Pengesahan  Ketua  Umum  dan
Sekretaris Jenderal DPP PKB. Yang pada intinya mengesahkan Drs. Muhaimin Iskandar,  M.Si  sebagai  Ketua  Umum  Dewan  Tanfidz  DPP  PKB  dan  Ir.  M. Lukman Edy, Msi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz DPP PKB.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di atas dijadikan dasar oleh KPU RI dalam mengambil keputusan mengenai konflik kepengurusan di tubuh PKB. Sehingga kepengurusan yang dinyatakan sah di  tingkat provinsi dan  kabupaten/kota  adalah  kepengurusan    yang  disahkan  oleh  Dewan  Tanfidz DPP PKB.
Berdasar  pada  keputusan  KPU  RI  ini,  KPU  Provinsi  Gorontalo  secara resmi  menerima  dan  mengakui  kepengurusan  DPW  PKB  Provinsi  Gorontalo periode 2008-2009 yakni pemegang Surat Keputusan Dewan Tanfidz DPP PKB Nomor:  330/DPP03/V/A.I/VIII/2008  yang  ditanda  tangani  Muhaimin  Iskandar sebagai Ketua Umum dan Lukman Edy  sebagai Sekretaris Jenderal.
b) Pembekuan  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Persatuan  Pembangunan (DPC PPP) Kota Gorontalo Periode 2006 – 2011;
Dalam  Surat  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Wilayah  Partai  Persatuan Pembangunan  (DPW  PPP)  Provinsi  Gorontalo,  Nomor  :  102/SK/29/II/2008 tanggal 1 Maret 2008 memutuskan dan menetapkan 7 (tujuh) hal, yaitu:
Pertama , memberhentikan  kepengurusan  DPC  PPP  Kota  Gorontalo Periode 2006-2011;
Kedua, membatalkan SK DPC PPP Kota Gorontalo No. 0320/SK/DPP/C/VI/2006;
Ketiga , mengangkat  dan  mengesahkan  pengurus caretaker DPC  PPP Kota Gorontalo sebagaimana personalia terlampir;
Keempat , memerintahkan  pengurus  caretaker  untuk  mengendalikan manejerial kelembagaan DPC PPP Kota Gorontalo;
Kelima , melaksanakan  tugas  khusus  sukses  pilkada  Kota  Gorontalo tahun 2008;
Keenam , menyiapkan dan melaksanakan musyawarah cabang luar biasa;
Ketujuh , melaksanakan  kewenangan-kewenangan  kelembagaan  lainnya sebagaimana ketentuan AD-ART PPP.
SK  DPW PPP No. 102/SK/29/III/2008 sebagaimana di atas terbit disaat KPU  Kota  Gorontalo  sedang  menyelenggarakan  tahapan  pemilihan  Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo. Bahkan surat ini keluar pada saat tahapan akhir masa  pendaftaran  pasangan  calon    yang  mengakibatkan  terjadinya  dualisme kepengurusan di tubuh DPC PPP Kota Gorontalo.
Hal ini disebabkan oleh pengakuan  pengurus  DPC PPP Kota Gorontalo periode  2006-2011  yaitu  FIKRAM  SALILAMA  dan  ABDUL  LATIF  YUNUS kepada KPU Kota Gorontalo  tanggal 2 Maret 2008, bahwa mereka masih resmi sebagai pengurus yang  DPC PPP Kota Gorontalo.
Dengan demikian KPU Kota Gorontalo menilai bahwa pada akhir masa pendaftaran  pasangan  calon  kepala  daerah  terdapat  kepengurusan  ganda sehingga bertentangan dengan PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 138 ayat (2) “dalam hal pada  suatu  daerah  terdapat  kepengurusan  ganda. Pengajuan  pasangan  calon dilaksanakan  oleh  pengurus  Partai  Politik  yang  dinyatakan  sah  oleh  pengurus Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan”.
Kemudian  pada  tanggal  5  Maret  2008  Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai Persatuan  Pembangunan  (DPP  PPP)  menerbitkan  Surat  Keputusan  Nomor  : 057/SK/DPP/C/III/2008, yang isinya menetapkan diantaranya 3 (tiga) hal, yaitu:
1. Mengukuhkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan  Provinsi  Gorontalo  Nomor:  102/SK/29/II/2008  tanggal  1
Maret  2008  tentang  pembekuan  kepengurusan  Dewan  Pimpinan  Cabang Kota Gorontalo Masa Bakti 2006-2011.
2. Memberikan  kewenangan  kepada  Dewan  Pimpinan  Wilayah  Partai Persatuan  Pembangunan  Provinsi  Gorontalo  untuk  membentuk  Caretaker (Pelaksana  Tugas)  Dewan  Pimpinan  Cabang  Kota  Gorontalo  yang  uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah  Partai  Persatuan  Pembangunan  Provinsi  Gorontalo  Nomor: 102/SK/29/II/2008 tanggal 1 Maret 2008.
3. Kepada  DPW  Partai  Persatuan  Pembangunan  Provinsi  Gorontalo  agar menyampaikan  laporan  perkembangan  kepengurusan  Dewan  Pimpinan Cabang  Partai  Persatuan  Pembangunan  Kota  Gorontalo  ke  DPP  Partai Persatuan  Pembangunan  secara  berkala  sejak  dikeluarkannya  surat keputusan ini.
Menyikapi  konflik  internal  kepengurusan  ini,  KPU  Kota  Gorontalo menilai dan memutuskan  bahwa kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo tidak dapat  mengajukan  pasangan  calon  Walikota  dan  Wakil  Wakilkota  Gorontalo karena  kepengurusannya  ganda.  Akibatnya  perselisihan  internal  partai  di  DPC PPP  Kota  Gorontalo    berlangsung  terus  seiring  dengan  jalannya    tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Setelah  tahapan    pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Gorontalo selesai dan hasilnya sudah ditetapkan,  kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo sudah dibawah kendali pengurus Caretaker ,  sementara itu pengurus yang telah diberhentikan    masih  mengakui  bahwa  kepengurusanya  masih  sah.  Keadaan seperti ini akhirnya mendorong FIKRAM AZ. SALILAMA dan ABDUL LATIF YUNUS  atas  nama  pengurus  DPC  PPP  Kota  Gorontalo  periode  2006-2011 melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Gorontalo.
Selanjunya  gugatan  ini  diterima  Pengadilan  Negeri  Gorontalo  dan  di catat dalam Perkara Nomor : 19/G/Pdt.G/2008/PN. Gtlo., yaitu perkara gugatan perdata,  FIKRAM  AZ.  SALILAMA  (Penggugat  I)  dan  ABDUL  LATIF
YUNUS (Penggugat II) melawan DPW PPP Provinsi Gorontalo (Tergugat I) dan DPP PPP (Tergugat II).
Dalam gugatannya Penggugat I  dan Penggugat II yang didampingi oleh Kuasa  Hukumnya  masing-masing  adalah:  HARSON  ABAS,  SH.,  BATHIN TOMAYAHU, SH., menyatakan khususnya pada poin 9 (Sembilan):
“Bahwa  peberhentian  pengurus  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo Periode 2006 s/d 2011 dan pembatalan Surat  Keputusan  tentang  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo Nomor : 0320/SK/DPP/C/VI/2006 oleg Tergugat I  dengan  Surat  Keputusan  Nomor:  102/SK/29/II/2008  tanggal  o1  Maret  2008 yang  dikukuhkan  oleh  Tergugat  II  melalui  Surat  Keputusan  Nomor: 057/SK/DPP/C/III/2008 adalah perbuatan melawan hukum oleh karena dalam Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Partai  Persatuan  Pembangunan sebagaimana  termuat  dalam  Ketetapan  Muktamar  VII  Partai  Persatuan Pembangunan  tanggal  01  Februari  2007  adalah  tidak  didasarkan  pada mekanisme  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Partai  Persatuan Pembangunan tidak diatur hal tersebut.”
Menurut  SOFYAN  PUHI  (Ketua  DPW  PPP  Provinsi  Gorontalo  dalam hal  ini  Tergugat  I)  dalam  wawancara  pada  tanggal  10  Maret  2010,  bahwa pemberhentian kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo periode 2006-2011 telah memenuhi  mekanisme  AD  /ART  PPP.  Hal  ini  sebagaimana  telah  dituangkan dalam  jawaban  Tergugat  I  dan  II  yang  disampaikan  kepada  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Gorontalo  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut pada Tanggal 11 Agustus 2008 melalui Kuasa Hukum Tergugat I dan II, yaitu: MUHLIS  HASIRU,  SH.,dan  PATTA  AGUNG  SH.,  khususnya  pada  poin  4 (empat):
“Bahwa  Surat  Keputusan  dari  Tergugat  I  tanggal  1  Maret  2008,  No: 102/SK/29/II/2008  tentang  pembekuan  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai Persatuan  Pembangunan  Kota  Gorontalo  periode  2006-2011  dan  Surat Keputusan Tergugat II tanggal 21 Mei 2008 No: 079/SK/DPP/C/V/2008 tentang
pemberhentian  Sdr.  Penggugat  II  dari  Anggota  Partai  Persatuan  Pembangunan dan  Surat  Keputusan  Tergugat  II  tgl  21  Mei  2008  No:  78/SK/DPP/C/V/2008 tentang  pemberhentian  Sdr.  Penggugat  I  dari  Anggota  Partai  Persatuan Pembangunan  sudah  benar  dan  sesuai  dengan  prosedur  dari  Anggaran  Rumah Tangga Partai Persatuan Pembagunan yakni pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 4, pasal 4  ayat  5,  dan  pasal  4  ayat  13,  pasal  10  ayat  4  dari  Anggaran  Rumah  Tangga Partai Persatuan Pembangunan tanggal 07 Februari 2007 sehingga sah menurut hukum.”
Menurut  BATHIN  TOMAYAHU,  SH.,salah  seorang  Kuasa  Hukum Penggugat  I  dan  II,  dalam  wawancara  pada  Taanggal  16  Maret  2010  bahwa perkara  ini  berakhir  dengan  damai.  Tapi  menurut  SOFYAN  PUHI  dalam wawancara  tanggal  10  Maret  2010  mengatakan  bahwa  sebetulnya  tidak  ada perdamaian,  tetapi  pihak  Penggugat  I  dan  II  telah  menarik  gugatannya  di pengadilan, sehingga perkara ini tidak dilanjutkan persidangannya.
c) Pemberhentian  Kepengurusan    Partai  Bulan  Bintang  di  Kabupaten Gorontalo Utara.
Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai  Bulan  Bintang  (DPP  BBB)  menerbitkan Surat  Keputusan  Nomor:  SKP.PP/1410/2008  tertanggal  31  Juli  2008,  Tentang Pencabutan  Surat  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Bulan  Bintang (DPC  PBB)  Kabupaten  Gorontalo  Utara  Provinsi  Gorontalo  Periode  2008- 2009 M/1425-1430 H. Isi daripada surat keputusan ini adalah:
Pertama: Mencabut  Surat  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai  Bulan Bintang  Nomor:  SKR.PP/854/2008,  tanggal  10  Rabiul  Awal  1429 H/18  Maret  2008  M,  tentang  Pengesahan  Susunan  dan  Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo
Kedua: Membentuk  dan  mengesahkan  Pemegang  mandat  DPP  Partai  Bulan Bintang  untuk  melaksanakan  kegiatan  dan  menjaga  kontinuitas kegiatan  hingga  terbentuknya  kembali  Kepengurusan  Baru  DPC
Partai  Bulan  Bintang  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  termasuk bertanggungjawab  dalam  proses  pendaftaran  pasangan  calon  Bupati Kabupaten  Gorontalo  Utara  dan  calon  Wakil  Bupati  Kabupaten Gorontalo Utara yang didukung Partai Bulan Bintang.
Ketiga: Pemegang Mandat yaitu: 1. Drs. Jumadin Bona (Ketua) 2. M.Noch Djuremi (Sekretaris) 3. Sarinande Djibran, SH (Anggota) 4. Drs. Sarwan Laduhu (Anggota) 5. Jamadi Yusuf (Anggota)
Menurut  SARWAN  LA  DUHU  Wakil  Ketua  DPW  PBB  Provinisi Gorontalo  dalam  wawancara  tanggal  27  Maret  2010  bahwa  ALIMUDIN SUMAILA  selaku  Ketua  DPC  PBB  Gorontalo  Utara  Periode  2008-2009  yang diberhentikan,   melakukan  upaya klarifikasi  atas keputusan  DPP PBB dalam pertemuan  antara  tim  DPP  PBB,  DPW  PBB  dan  DPC  PBB  Gorontalo  Utara. Namun  upaya  ini  tidak  mendapatkan  respon  posistif  dari  pengurus  DPP  PBB. Akibatnya  dalam  proses  pencalonan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah Kabupaten  Gorontalo  Utara,  DPC  PBB  Gorontalo  Utara  menggunakan  mandat DPP  PBB  berdasarkan  Surat  Keputusan  Nomor:  SKP.PP/1410/2008  tertanggal 31 Juli 2008.
Pengusulan calon yang dilakukan oleh DPC PBB Gorontalo Utara yang memegang  mandat  DPP  PBB  ini,  diterima  oleh  KPU  Kabupaten  Gorontalo sesuai  keterangan  SOFYAN  RAHMOLA  selaku  Ketua  KPU  Kabupaten Gorontalo  Utara  dalam  wawancara  pada  tanggal  10  Maret  2010  yang mengatakan bahwa dasar yang digunakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara adalah hasil klarifikasi dengan pengurus DPP PBB di Jakarta.
Selanjutnya  SOFYAN  RAHMOLA  menambahkan  bahwa      pada kesempatan lain ALMUDIN SUMAILA Ketua DPC PBB Kabupaten Gorontalo Utara  yang  diberhentikan  itu  masih  tetap    mengaku  secara  lisan  bahwa  dirinya
masih sebagai pengurus DPC PBB yang sah, dan menyatakan dukungan kepada calon yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya.
Konflik  kepengurusan  DPC  PBB  Gorontalo  Utara  berlanjut  dengan sikap  Ketua  DPW  PBB  Provinsi  Gorontalo  yakni  Ir.  HAMID  KUNA mengundurkan  diri  dari  Ketua  DPW  PBB  Provinsi  Gorontalo  dan  pindah menjadi  Ketua  Partai  Hati  Nurani  Rakyat  (HANURA)  Provinsi  Gorontalo. SARWAN  LA  DUHU  membenarkan  sikap  HAMID  KUNA,  sebab  selama terjadinya konflik kepengurusan ditubuh DPC PBB Gorontalo Utara, Ir. HAMID KUNA  termasuk  salah  seorang  pimpinan  PBB  di  Provinsi  Gorontalo  yang keberatan  dengan  keputusan  DPP  PBB  memberhentikan  pengurus  DPC  PBB Gorontalo Utara periode 2008-2009.
1.2. Pelanggaran terhadap hak-hak anggota Partai Politik;
Gugatan  ISMAIL  PELU  sebagai  anggota  Partai  Bintang  Reformasi Kabupaten  Gorontalo  atas  hak  keanggotaannya  menjadi  Calon  Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.
Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Bintang  Reformasi  (DPC  PBR) menerbitkan surat keputusan Nomor : 22/KPT/DPC-PBR/KBG/XI/2007 tentang pengusulan  HARUN  DJAINI  sebagai  calon  pengganti  Pengisian  Keanggotaan DPRD  Kabupaten  Gorontalo  dari  Partai  Bintang  Reformasi.  Hal  ini  dilakukan karena  pada  saat  itu  terjadi  kekosongan  kursi  DPRD  Kabupaten  Gorontalo akibat  berpindahnya  9  (Sembilan)  orang  anggota  DPRD  Kabupaten  Gorontalo (kabupaten  induk)  ke  kabupaten  baru  yakni  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Salah seorang anggota yang pindah tersebut termasuk anggota DPRD yang berasal dari PBR,  sehingga  PBR  memilki  hak  untuk  mengusulkan  calon  pengganti  anggota DPRD yang pindah ke kabupaten pemekaran.
Atas  keputusan  partai  tersebut  di  atas,  ISMAIL  PELU    Merasa  hak keanggotaan  partainya    dirugikan  sepihak  oleh  pengurus  DPC  PBR  Kabupaten Gorontalo. Argumentasi yang dikemukakan ISMAIL PELU adalah bahwa dalam daftar  calon  anggota  DPRD  Kabupaten  Gorontalo  pada  daerah  pemilihan  IV
(keempat) dirinya berada pada urutan No. 1 (satu) sedangkan  HARUN DJAINI berada pada urutan No. 2 (dua).
Menurut ISMAIL PELU dalam wawancara pada tanggal 10 Maret 2010, mengatakan bahwa dirinya telah berusaha melakukan pertemuan dan klarifikasi kepada  Ketua  DPC  PBR  Kabupaten  Gorontalo  yakni  SEHAN  S.  LANDJAR. Dalam  pertemuan  dengan  SEHAN  LANJAR,  ISMAIL  PELU  menanyakan apakah  keputusan  partai  tersebut  sudah  final.  Jawaban  yang  diperoleh  dari SEHAN S. LANDJAR  bahwa itu sudah sesuai keputusan rapat pleno pengurus DPC  PBR  Kabupaten  Gorontalo,  dan  sudah  final  sehingga  tidak  dapat  dirubah lagi.
SEHAN  S.  LANDJAR  dalam  wawancara  pada  tanggal  19  Maret  2010 mengatakan  bahwa  setelah  menerima  surat  KPU  Kabupaten  Gorontalo  tentang pemasukan  calon  pengganti  anggota  DPRD  Kabupaten  Gorontalo,  maka  DPC PBR  Kabupaten  Gorontalo  mengundang  Pimpinan  Anak  Cabang  (PAC)  PBR untuk membahas hal tersebut. Rapat ini dihadir kurang lebih 13 (tiga belas)  dari 17 (tujuh belas) PAC PBR se Kabupaten Gorontalo.
Hasil  rapat  DPC  PBR  dan  PAC  menetapkan  sejumlah  kriteria  untuk menentukan  1  (satu)  orangcalon  yang  akan  diusulkan  kepada  KPU  Kabupaten Gorontalo  sebagai  pengganti  anggota  DPRD  dari  PBR.  Kriteria  tersebut meliputi, loyalitas, kontribusi, daftar calon anggota DPRD, dan perolehan suara terbanyak.  Setelah  dilakukan  perengkingan  berdasarkan  kriteria  ini  maka  nama HARUN  DJAINI  memenuhi  semuanya,  sedangkan  ISMAIL  PELU  hanya  satu kriteria yang terpenuhi yakni terdaftar sebagai calon anggota DPRD. Maka rapat memutuskan  bahwa  yang  akan  diusulkan  sebagai  calon  pengganti  anggota DPRD  Kabupaten  Gorontalo  dari  PBR  Kabupaten  Gorontalo  adalah  HARUN DJAINI, selanjutnya usulan calon tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo tanggal 28 Desember 2007.
Terkait  dengan  pertemuan  ISMAIL  PELU  dengannya,  SEHAN membenarkan hal itu  terjadi pada tanggal 30 Desember 2007,  tetapi   saat itu sudah  selesai  pembahasan  dan  penetapan  partai,  seharusnya  komunikasi  ini dilakukan  sebelum  rapat  DPC  dan  PAC  dilaksanakan.  Disamping  itu  menurut
SEHAN,  sebelum  mengklarifikasi  ISMAIL  PELU  sudah  menyatakan  dalam awal pembicaraan bahwa dia akan melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
ISMAIL  PELU  melakukan  upaya  hukum  dengan  mengajukan  gugatan ke  Pengadilan  Negeri  Limboto,  sebab  keputusan  partai  yang  menetapkan HARUN  DJAINI  sebagai  calon  pengganti  pengisian  keanggotaan  DPRD Kabupaten  Gorontalo  tidak  sesuai  ketentuan  UU  No.  12  Tahun  2003    tentang Pemilu Pasal 67 ayat (3) jo Pasal 107 ayat (2) huruf  b. Dan UU No. 22 Tahun 2003  tentang  Susunan Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD, dan  DPRD  Pasal  95  ayat (1) huruf  b dan c  jo. Pasal 108 ayat (3).
UU No. 12 Tahun 2003; Pasal  67  ayat (3)”  Urutan nama  calon  dalam  daftar  calon anggota  DPR, DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk  setiap  daerah pemilihan  disusun  oleh  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya”.
Pasal  107  ayat  (2)”Penetapan  calon  terpilih  anggota  DPR,  DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada  perolehan  kursi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  di  suatu  Daerah Pemilihan, dengan ketentuan:
a. Nama  calon  yang  mencapai  angka  BPP  ditetapkan  sebagai  calon terpilih;
b. Nama  calon  yang  tidak  mencapai  angka  BPP,  penetapan  calon terpilih  ditetapkan  berdasarkan  nomor  urut  pada  daftar  calon  di daerah pemilihan yang bersangkutan;
UU No. 22 Tahun 2003;
Pasal  95  ayat  (1)  “  Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  yang  berhenti  atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
a. Calon  pengganti  dari  Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  yag  terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari  setengah  bilangan  pembagi  pemilihan  adalah  calon  yang memperoleh  suara  terbanyak  urutan  berikutnya  dalam  daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.
b. Calon  pengganti  sari  Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  yang  terpilih selain pada huruf  a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.
c. Apabila  calon  pengganti  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf a  dan  b mengundurkan  diri  atau  meninggal  dunia,  diajukan  calon  pengganti pada  urutan  peringkat  perolehan  suara  atau  urutan  daftar  calon berikutnya.
Pasal  108  ayat  (3)”  Pengisian  atas  kekosongan  Anggota  DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota induk sebagai akibat dari ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a    dilakukan  sesuai  dengan ketentuan penggantian antar waktu”.
Gugatan    ISMAIL  PELU  selanjutnya  disidangkan  oleh  Pengadilan Negeri  Limboto  dengan  perkara  Nomor  :  45/PDT/2007/PN.LBT.  dalam  hal  ini ISMAIL  PELU  selaku  Penggugat  melawan  DPC  PBR  Kabupaten  Gorontalo selaku  Tergugat  dan  KPU  Kabupaten  Gorontalo  sebagai  pihak  Turut  Tergugat karena  terkait  dengan  kewenangan  lembaga  tersebut  untuk  menetapkan  calon pengganti pengisian anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang pindah menjadi anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
ISMAIL  PELU  melanjutkan  keterangannya  bahwa    dalam  setiap persidangan  Tergugat  dalam  hal  ini  Pengurus  DPC  PBR  Kabupaten  Gorontalo tidak  pernah  hadir,  hanya  Turut  Tergugat  yang  hadir  dan  menjawab  gugatan. Fakta  ini  seharusnya  sudah  cukup  menjadi  alasan  Majelis  Hakim  untuk memutuskan  menerima  gugatan  Penggugat.    Ketidakhadiran  Tergugat  selama persidangan adalah tanda bahwa Tergugat telah mengakui kekeliruannya dalam memutuskan  HARUN  DJAINI  sebagai  calon  pengganti  anggota  DPRD Kabupaten Gorontalo dari PBR.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Limboto  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara  gugatan  perdata  ini  membacakan  putusannya  pada  hari Kamis, tanggal 04 April 2008 yaitu: 1) Menolak gugatan Provisi Penggugat;   2) Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya.  Dan  membebankan  kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
Selanjutnya ISMAIL PELU selaku Penggugat  menyampaikan langsung dalam  sidang  pembacaan  putusan  Majelis  Hakim  untuk  melakukan  upaya hukum Banding atas  Putusan Majelis Hakim. Penggugat sebetulnya memahami bahwa    upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  hanya  langsung Kasasi ke Mahkamah  Agung  tidak  lagi  melalui  banding,  sebagaimana  UU  No.  2  Tahun 2008  Pasal  33  ayat  (2)  “Putusan  pengadilan  negeri  adalah  putusan  tingkat
pertama    dan  terakhir,  dan  hanya  dapat  diajukan  kasasi  kepada  Mahkamah Agung.
Tetapi  menurut  keterangannya,  ISMAIL  PELU  mengajukan  upaya banding ini sebagai uji coba kepada Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, apakah  memahami  pula  Pasal  32  ayat  (2)  UU  No.  2  Tahun  2008.  Sekaligus pembelajaran proses hukum kepada pimpinan partai politik, bahwa sekarang ini undang-undang  kepartaian  kita  telah  mengatur  proses  hukum  yang  bisa menyelesaikan  konflik  internal  partai sebagai  akibat  dari  keputusan  yang  dapat merugikan hak-hak anggota partai.
1.3. Keberatan Terhadap Keputusan Partai Politik;
a) Pemberhentian  FIKRAM  A.Z.  SALILAMA  dan  ABDUL  LATIF YUNUS sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan.
DPP PPP menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 079/SK/DPP/C/V/2008 tentang  Pemberhentian  FIKRAM  AZ.  SALILAMA  dari  Anggota  Partai Persatuan  Pembangunan  tanggal  21  Mei  2008.  Dan  Surat  Keputusan  Nomor  : 078/SK/DPP/C/V/2008  tentang  Pemberhentian  ABDUL  LATIF  YUNUS  dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan tanggal 21 Mei 2008. Dalam dua surat keputusan  ini  tertuang  ketetapan  yang  memerintahkan  kepada  DPC  PPP  Kota Gorontalo untuk segera memproses penggantian FIKRAM AZ SALILAMA dan ABDUL  LATIF  YUNUS    dari  keanggotaan    DPRD  Kota  Gorontalo  sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Terhadap  keputusan  partai  tentang  pemberhentian  dirinya  sebagai anggota  PPP  tersebut,  maka  FIKRAM  AZ.  SALILAMA  dan  ABDUL  LATIF YUNUS  melakukan  keberatan  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri  Gorontalo  yang  dimuat  bersamaan  dengan  gugatan  atas  pemberhentian kepengurusan  pada  perkara  Nomor  :  19/G/Pdt.G/2008/PN.Gtlo  dimana FIKRAM  AZ.  SALILAMA  selaku  Penggugat  I  dan  ABDUL  LATIF  YUNUS selaku  II  melawan    DPW  PPP  Provinsi  Gorontalo selaku  Tergugat  I  dan    DPP PPP selaku II.
Materi  gugatan  terkait  dengan  pemberhentian  keanggotaan  partai terhadap Penggugat I dan II, dapat dibaca dalam gugatan khususnys  pada poin 9 (Sembilan) dan 12 (dua belas), adalah :
Poin 9.
“Bahwa  peberhentian  pengurus  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Persatuan Pembangunan  Kota  Gorontalo  Periode  2006  s/d  2011  dan pembatalan  Surat Keputusan tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota  Gorontalo  Nomor  :  0320/SK/DPP/C/VI/2006  oleg  Tergugat  I  dengan Surat  Keputusan  Nomor:  102/SK/29/II/2008  tanggal  o1  Maret  2008  yang dikukuhkan  oleh  Tergugat  II  melalui  Surat  Keputusan  Nomor: 057/SK/DPP/C/III/2008  adalah perbuatan  melawan  hukum oleh  karena dalam  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Partai  Persatuan Pembangunan  sebagaimana  termuat  dalam  Ketetapan  Muktamar  VII  Partai Persatuan  Pembangunan  tanggal  01  Februari  2007  adalah  tidak  didasarkan pada  mekanisme  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Partai Persatuan Pembangunan tidak diatur hal tersebut.”
Poin 12.
“Bahwa  demikian  pula  dengan  Surat  Keputusan  dari  Tergugat  II  Nomor: 078/SK/C/V/2008  tanggal  21  Mei  2008  tentang  pemberhentian  Penggugat  I dan  Penggugat  II  dari  anggota  Partai  Persatuan  Pembangunan  adalah  tidak sah  karena  tidak  berdasarkan  pasal  10  ayat  4  huruf    (a)  Anggaran  Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.”
Jawaban  Tergugat  I  terhadap  gugatan  Penggugat  I  dan  II  di  atas  telah dimuat  dalam Eksepsi yang  isinya  antara  lain  pada  poin  10  (sepuluh)  dan  11 (sebelas) yaitu:
Poin 10.
“Bahwa  sesuai  dengan  uraian  fakta-fakta  hukum  di  atas,  maka  telah menunjukkan  adanya  pelanggaran  terhadap  AD/ART  Partai  Persatuan Pembangunan oleh para Penggugat sehingga pemberhentian para Penggugat sebagai  anggota  Partai  Persatuan  Pembangunan  adalah  sah  sesuai  dengan Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik,  Bab  VII Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota Pasal 16 ayat 1 huruf d yang berbunyi “  Anggota  Partai  Politik  diberhentikan  keanggotaannya  dari  partai  politik apabila melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.
Poin 11. “Bahwa Surat Keputusan Tergugat II No. 078/SK/DPP/C/V/2008 tanggal 21 Mei  2008  tentang  pemberhentian  Sdr.  Penggugat  I  dan  Surat  Keputusan Tergugat  II  No.  079/SK/DPP/C/V/2008  tanggal  21  Mei  2008  tentang pemberhentian Penggugat II sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum”.
Sesuai  pernyataan    BATHIN  TOMAYAHU,  SH.,salah  seorang  Kuasa Hukum  Penggugat  I  dan  II,  dalam  wawancara  pada  Tanggal  16  Maret  2010 bahwa  perkara  ini  berakhir  dengan  damai,  namun  isi  perdamaiannya  tidak disampaikan  pada  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Gorontalo,  hanya  antara para Penggugat dengan Tergugat yang mengetahui hal itu. Sebelumnya menurut SOFYAN  PUHI  dalam  wawancara  tanggal  10  Maret  2010  mengatakan  bahwa tidak  ada  ada  keputusan  pengadilan  karena    pihak  Penggugat  I  dan  II  telah menarik  gugatannya  di  pengadilan,  sehingga  perkara  ini  tidak  dilanjutkan persidangannya.
b) Pengusulan  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  HARUN  U.  LUKUM sebagai  Anggota  DPRD  Kabupeten  Pohuwato  dari  Partai  Bintang Reformasi Kabupaten Pohuwato;
Surat  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Bintang  Reformasi  (DPC  PBR) Kabupaten  Pohuwato  Nomor  :  011/DPC-PBR/PHT/XII/2006,  tertanggal  07 Desember  2006  yang  ditujukan  kepada  Dewan  Pimpinan  Wilayah    Partai Bintang Reformasi (DPW-PBR) Provinsi Gorontalo dan Dewan Pimpinan Pusat Partai  Bintang  Reformasi  (DPP  PBR),  berisi  permohonan  persetujuan  dan rekomendasi  Penggantian  Antar  Waktu  (PAW)  anggota  DPRD  Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan II atas nama  HARUN U. LUKUM digantikan oleh HERMAN PAKAYA.
Selanjutnya DPW PBR menerbitkan surat No. 058/DPW- PBR/Prov/X/2007  tanggal  22  Oktober  2007  perihal  Persetujuan  DPW  Tentang PAW  Anggota  DPRD  Kabupaten  Pohuwato    atas  nama  HERUN  U.  LUKUM. Kemudian  DPP  PBR  menerbitkan  surat  Nomor:  313/A/DPP-PBR/IV/2008 tanggal  15  April  2008 tentang  Rekomendasi  Pengganti  Antar Waktu    HARUN U. LUKUM digantikan oleh  HERMAN PAKAYA.
Setelah keluar rekomendasi DPP PBR tersebut di atas, maka DPW-PBR Provinsi  Gorontalo  menerbitkan  Surat  Keputusan    Nomor  :  034/Kpts/DPW- PBR/G/IV/2008  tentang  Penggantian    Antar  Waktu  (PAW)  anggota  DPRD Kabupaten  Pohuwato  daerah  pemilihan  II  (kedua)  dari  PBR,  yang  diterbitkan
pada  tanggal  19  April  2008.  Dalam  surat  keputusan  ini  menetapkan  4  (empat) hal :
Pertama; Menginstruksikan  kepada  DPC  PBR  Kabupaten  Pohuwato  untuk memberhentikan  kader  PBR  atas  nama sdr.  Harun  U.  Lukum dari Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Periode 2004-2009.
Kedua; Mengusulkan sdr. Herman Pakaya sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
Ketiga: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Keempat: Surat  Keputusan  ini  berlaku  sejak  ditetapkan,  dan  akan  ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
Dengan  dikeluarkannya  rekomendasi  DPP  PBR  pada  tanggal  15  April 2008,  dan  diterbitkannya  SK  DPW  PBR  Provinsi  Gorontalo  tanggal  19  April 2008,  maka  DPC  PBR  Kabupaten  Pohuwato  menerbitkan  surat  yang  ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nomor : 039/DPC-PBR/PHT/IV/08 perihal Pemberhentian  Saudara  HARUN  U.  LUKUM  sebagai  Anggota DPRD  Kabupaten  Pohuwato  dan  Pengusulan  Saudara  HERMAN PAKAYA sebagai PAW Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
Menindak  lanjuti  surat  dari  DPC  PBR  Kabupaten  Pohuwato  Nomor: 039/DPC-PBR/PHT/IV/08,  Ketua  DPRD  Kabupaten  Pohuwato  menerbitkan surat  yang  ditujukan  kepada  Ketua  KPUD  Kabupaten  Pohuwato  Nomor: 170/DPRD-PHWT/140/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 perihal PAW Anggota Partai  Bintang  Reformasi yang  pada  intinya  mengharapkan  kepada  KPUD Kabupaten  Pohuwato  untuk  memproses  PAW  anggota  DPRD  Kabupaten Pohuwato  atas  nama  HARUN  U.  LUKUM  digantikan  oleh  HERMAN PAKAYA.
Terhadap  keputusan  partai  ini  HARUN  U.  LUKUM  keberatan  dengan mengajukan  gugatannya  ke  Pengadilan  Negeri  Limboto.  Yang  selanjutnya gugatan  tersebut  didaftarkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Limboto  dalam  perkara Nomor  :  06/Pdt.G/2008/PN.Lbt.,  HARUN  U.  LUKUM  (Penggugat)    melawan
DPC  PBR  Kabupaten  Pohuwato  (Tergugat)  kemudian  melibatkan  KPU Kabupaten Pohuwato sebagai institusi yang Turut Tergugat.
Dalam Replik yang  disampaikan  pada  sidang  tanggal  14  Juli  2008 Penggugat menyatakan dalam salah satu poinnya yaitu Poin 8 (delapan) bahwa keputusan  partai  yang  mengusulkan  penggantian  antar  waktu  terhadap  dirinya adalah  merupakan  tindakan  yang  tidak  memilki  alasan-alasan  hukum  sama sekali  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  70  dan  94  ayat  (2)  UU  No.  22  Tahun 2003  tentang  Susunan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD;    jo  Pasal  16 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
UU No. 22 Tahun 2003;
Pasal  70  “  Masa  jabatan  Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  adalah  lima  tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”
UU No. 2 Tahun 2008; Pasal 16:
(1) Anggota  partai  politik  diberhentikan  keanggotaannya  dari  partai  politik apabilai:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri secara tertulis;
c. Menjadi anggota Partai Politik lain; dan
d. Melanggar AD dan ART.
(2) Tata  cara  pemberhentian  keanggotaan  partai  politik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan partai politik.
(3) Dalam  hal  anggota  partai  politik  yang  diberhentikan  adalah  anggota  lembaga perwakilan  rakyat,  pemberhentian  dari  keanggotaan  partai  politik  dikuti dengan  pemberhentian  keanggotaan  di  lembaga  perwakilan  rakyat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Replik Penggugat di atas di jawab oleh Tergugat dalam Dupliknya yang disampaikan  pada  tanggal  17  Juli  2008,  menyatakan  khususnya  pada  Poin  7 (tujuh) “ Bahwa Penggugat sangat tidak paham dengan penjabaran UU No. 22 Tahun  2003  dan  UU  No.  2  Tahun  2008,  Bahwa  Tergugat  mengusulkan  PAW kepada  Penggugat  karena  Penggugat  telah  melanggar  AD/ART  partai,  dan  hal tersebut sudah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 94 ayat (1) huruf c. dan UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 12 huruf  g dan f., Pasal 16 ayat (10) huruf d.
UU No. 22 Tahun 2003: Pasal 94 ayat (1) huruf c.
“Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan”.
UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 12 huruf g.
Partai  Politik  berhak;  “mengusulkan  pergantian  antarwaktu  anggotanya  di Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Pasal 16 huruf d.
Anggota  Partai  Politik  diberhentikan  keanggotaannya  dari  Partai  Politik apabila:
“melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.
Sementara  itu  YUSUF  MBUINGA  selaku  Ketua  KPU  Kabupaten Pohuwato  yang  dalam  perkara  ini  disebut  sebagai  pihak  Turut  Tergugat memberikan  penjelasan  dalam  wawancara  pada  tanggal  24  Maret  2010 mengatakan  bahwa  Penggugat  tidak  tepat  memposisikan  KPU  Kabupaten Pohuwato  sebagai  satu-satunya  institusi  yang  menjadi  Turut  Tergugat,  padahal institusi  DPRD  Kabupaten  Pohuwato  yang  sejak  awal  telah  menerima  usulan penggantian antar waktu dari DPC PBR Kabupaten Pohuwato  yang seharusnya pula dijadikan oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat.
KPU Kabupaten Pohuwato pada tanggal 21 April 2008 menerima surat dari DPRD Kabapaten Pohuwato yang meminta agar KPU Kabupaten Pohuwato memproses  penggantian  antar  waktu  yang  diusulkan  DPC  PBR  Kabupaten Pohuwato.--- jadi menurut hemat Turut Tergugat apa yang  menjadi permintaan DPC PBR tentang PAW adalah kewenangan partai. KPU Kabupaten Pohuwato hanyalah  menerima  pengusulan  PAW  tersebut  kemudian  memprosesnya berdasarkan  perintah  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun persoalan  mengapa  saudara  HARUN  U.  LUKUM  di  PAW  oleh  partainya  itu adalah internal mereka.
A. Aspek Hukum Terjadinya Perselisihan Partai Politik.
1) Perselisihan  internal  partai  politik  dapat  diselesaikan  melalui  jalur pengadilan.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  UU  No.  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik Pasal 32 :
(1) Perselisihan  Partai  Politik  diselesaikan  dengan  cara  musyawarah mufakat.
(2) Dalam  hal  musyawarah  mufakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
Berdasarkan Pasal 32 diatas di Provinsi Gorontalo terdapat  pihak-pihak yang  merasa  dirugikan  oleh  keputusan  partai  politik  di  secara  sepihak menggunakan  jalur  pengadilan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang ditimbulkan  oleh  keputusan  partai  tersebut.  Dari  data  yang  diperoleh  peneliti dapat menguraikan 3 (tiga) kasus yang terkait dengan perselisihan internal partai yang masuk ke lembaga pengadilan, yaitu :
a. Gugatan  Saudara  HARUN  U.  LUKUM  terhadap  keputusan  Partai Bintang Reformasi yang memberhentikan dirinya sebagai anggota partai yang  berakibat  pada  kedudukan  yang  bersangkutan  sebagai  anggota DPRD  Kabupaten  Pohuwato.  Gugatan  ini  diajukan  HARUN  U. LUKUM  melalui Pengadilan Negeri Limboto.
b. Gugatan  Saudara  ISMAIL  PELU  terhadap  keputusan  Partai  Bintang Reformasi  yang  memberhentikan  dirinya  sebagai  anggota  partai  yang berakibat  pada  kedudukan  bersangkutan  sebagai  Calon  Anggota Pengganti  Antar  Waktu    di  DPRD  Kabupaten  Gorontalo.  Gugatan  ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Limboto.
c. Gugatan  Saudara  FIKRAM  SALILAMA  dan  ABDULLATIF  YUNUS terhadap  keputusan  DPP  PPP  dan  DPW  PPP  yang  memberhentikan (membekukan)  kepengurusan  mereka  sebagai  pengurus  DPC  PPP  Kota Gorontalo  periode  2006-2011.  Dan  keputusan  DPP  PPP  yang memberhentikan keduanya sebagai anggota partai.
2) Penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui arbiterase merupakan mekanisme hukum.
Dalam  UU  No.  2  Tahun  2008  Pasal  32  ayat  (3)  dinyatakan  bahwa  “ Penyelesaian  perselisihan  di  luar  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  dapat  dilakukan  melalui  rekonsiliasi,  mediasi  atau  arbitrase  Partai  Politik yang mekanismenya di atur dalam AD  dan ART.
Sebetulnya  penyelesaian  melalui  jalur  arbitrase  dapat  juga  disebut merupakan  mekanisme  hukum  yang  ditempuh  di  luar  pengadilan.  Jalur  ini dipilih  karena  berbagai  alasan,  antara  lain:  1)  penyelesaiannya  dalam  waktu yang singkat; 2) biayanya murah; 3) lebih menitikberatkan pada upaya win-win solution kedua belah pihak yang bersengketa.
Akan  tetapi  jalur  arbitrase  yang  di  atur  dalam  UU  No.  2  Tahun  2008 Tentang  Partai  Politik  Pasal  32  ayat  (3),  arbitrase  yang  digunakan  adalah arbitrase partai politik yang diatur mekanismenya  menurut AD dan ART partai itu  sendiri.  Pertanyaannya  apakah  semua  partai  politik  di  Indonesia  ini  sudah mengatur  dalam  AD  dan  ART  mereka  mekanisme  penyelesaian  sengketa internal partai melalui jalur arbitrase.
Dan  kalupun  partai  politik  telah  mengaturnya  di  dalam  AD  dan  ART tentang  mekanisme  penyelesaian  perseleisihan  internal  partai  melalui  jalur arbitrase  seharusnya  disesuaikan  dengan    ketentuan  dalam  UU  No.  30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  bahwa  Arbiter harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
Sesuai data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen terkait dengan partai-partai  yang  pernah  mengalami  perselisihan  internal,  belum  pernah dilakukan  penyelesaian  perselisihan  internal  partainya  dengan  menggunakan arbiter. Menurut ISMAIL PELU dalam wawancara tanggal 9 Maret 2010 bahwa apabila  partai  hendak  menggunakan  jalur  arbitrase  untuk  menyelesaikan
perselisihan  internal,  maka  arbiter/wasit  yang  ditetapkan  sebagai  pemberi putusan harus disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa.
3) Keputusan  Partai  Politik  yang  didasarkan  pada  mekanisme  AD  dan ART dijamin Undang-Undang Partai Politik.
Dalam UU No. 2 Tahun 2008  telah dijamin pemberlakuan AD dan ART partai  sebagai  instrument  hukum  dalam  mengambil  keputusan  partai  politik. Jaminan  tersebut  dapat  dibaca  pada  materi  sejumlah  pasal  dan  ayat  dalam Undang-Undang ini, yaitu:
Pasal 27;
“Pengambilan  keputusan  Partai  Politik  di  setiap  tingkatan  dilakukan  secara demokratis”.
Pasal 28;
“Pengambilan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.
Pasal 29;
(1) Partai  Politik  melakukan  rekrutmen  terhadap  warga  Negara  Indonesia untuk menjadi: a. Anggota Partai Politik b. Bakal  calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
d. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(2) Rekrutmen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  secara demokratis  dan  terbuka  sesuai  dengan  AD  dan  ART  serta  peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  dilakukan  dengan  keputusan  pengurus  Partai  Politik  sesuai  dengan AD dan ART.
Pasal 30;
“Partai  Politik  berewenang  membentuk  dan  menetapkan  peraturan  dan/atau keputusan  Partai  Politik  berdasarkan  AD  dan  ART  serta  tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal-pasal  di  atas,  maka  menjadi persyaratan  mutlak  bagi  pimpinan  partai  politik  untuk  senantiasa  mengambil
keputusan  berdasarkan  AD  dan  ART  partai.  Apalagi  keputusan  partai  yang terkait pemberhentian suatu kepengurusan di tingkat bawah dan keputusan  yang berakibat  pada    hak-hak  anggota  partai.  AD  dan  ART  merupakan  “konstitusi” partai  yang  telah  disepakati  semua  anggota  partai  politik  itu  sendiri  melalui mekanisme musyawarah.
AD  &  ART  pula  merupakan  persyaratan  mutlak  ketika  suatu  lembaga partai politik  disahkan secara hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Bahkan AD dan ART itu harus terlebih dahulu didaftarkan melalui pencatatan akta notaris.
Mengingat  dinamika    internal  partai  politik  selalu  diwarnai  oleh  tarik- menarik  kepentingan  pengurus  dan  anggota,  utamanya  pada  saat  menghadapi momentum  pemilihan  umum  anggota  lembaga  perwakilan rakyat,  presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta momentum lainya yang  berhubungan  dengan  “kursi  kekuasaan”    maka  tidak  menutup kemungkinan  untuk  meloloskan  kepentingannya  masing-masing  melakukan upaya untuk bisa menyingkirkan pihak-pihak yang menghalangi.
4) Perselisihan  Partai  Politik  berakibat  pada  keabsahan  kepengurusan dan/atau keanggotaan.
Terjadinya  perselisihan  internal  partai  politik,  baik  berkenaan  dengan kepengurusan  maupun  berkenaan  dengan  keanggotaan  partai  berakibat  pada pengakuan atas hak-hak dan kewenangan pihak yang diberhentikan. Pengakuan atas  hak-hak  dan  kewenangan  ini  tentu  berhubungan  dengan  instansi  di  luar partai,  maka  hal  ini  perlu  mendapatkan  kepastian  hukum  agar  instansi  di  luar partai tersebut tidak turut terlibat dalam konflik internal partai.
Apabila terjadi perselisihan partai politik   maka perlu diselesaikan agar memperoleh    kepastian  hukum.    Kepastian  hukum  ini  erat  kaitannya  dengan pengakuan    atas  hak  dan  kewenangan  pengurus  tersebut  dalan  sejumlah  hal, misalnya  hak  dan  kewenangan  pengurus  dalam  mengusulkan  daftar  calon anggota  DPRD  dan  mengusulkan  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah,  serta  hak  partai  politik  tingkat  daerah  memperoleh  bantuan keuangan dari pemerintah daerah.
Disamping  itu    pula  ada  hal  yang  diakibatkan  oleh  perselisihan  partai politik  yang  membutuhkan  kepastian  hukum  yaitu  hak  dan  kewenangan pengurus  dalam  memproses  penggantian  antar  waktu  dalam  rangka  mengisi kekosongan  kursi    anggota  partai  yang  diberhentikan  keanggotaannya  sebagai anggota  lembaga  perwakilan  rakyat  (DPR  dan  DPRD).  Sebagaimana  diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (3):
“Dalam  hal  anggota  partai  politik  yang  diberhentikan  adalah  anggota lembaga  perwakilan  rakyat,  pemberhentian  dari  keanggotaan  partai politik  dikuti  dengan  pemberhentian  keanggotaan  di  lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Jika tidak terdapat kepastian hukum atas hak dan kewenangan pengurus yang  sedang  terlibat  perselisihan  partai  politik,  maka  bisa  jadi  berakibat  pada kerugian  partai  itu  sendiri,  yaitu  kehilangan  hak  dan  kewenangannya  secara kelembagaan.  Apalagi  jika  KPU  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  pada  saat melakukan  proses  tahapan  pencalonan  anggota  DPRD  dan  kepala  daerah  akan mengalami  kesulitan  untuk  menetapkan  keputusan  terhadap  hak  dan kewenangan partai tersebut, karena terjadi dualisme kepengurusan.
Dari data yang diperoleh dilapangan untuk kasus yang pernah terjadi di Provinsi  Gorontalo,  tampaknya  terjadi  perlakuan  yang  berbeda  oleh  instansi Penyelenggara  Pemilu  di  daerah  yaitu    KPU  Kota  Gorontalo  dan  KPU Kabupaten  Gorontalo  terkait  dengan  pengakuan  terhadap  hak  dan  kewenangan pengurus  partai  politik  dalam  mengusulkan  pasangan  calon  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah tahun 2008.
Sikap KPU Kota Gorontalo tidak menerima pencalonan pasangan calon kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  oleh  DPC  PPP  Kota  Gorontalo  yang diangkat  sebagai caretaker sehubungan  dengan  pengurus  DPC  PPP  Kota Gorontalo periode 2006-2011 telah diberhentikan oleh DPW PPP dan DPP PPP. Argumentasi  KPU  Kota  Gorontalo  mengacu  pada  PP  No.  6  Tahun  2005  Pasal 138  ayat  (2)    yang  bunyinya  adalah  “  Dalam  hal  pada  suatu  daerah  terdapat kepengurusan Partai Politik ganda, pengajuan pasangan calon dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik yang dinyatakan sah oleh pengurus Partai Politik tingkat
pusat  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Partai Politik yang bersangkutan”.
Pada  momentum  yang  lain  sikap  KPU  Kabupaten  Gorontalo  Utara menerima  pencalonan  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah dari  pemegang  mandat  DPC  PBB  Kabupaten  Gorontalo  Utara  yang  diangkat setelah  pengurus  DPC  PBB  Kabupaten  Gorontalo  Utara  periode  2007-2009 diberhentikan kepengurusannya oleh DPP PBB.
Menurut  SOFYAN  RAHMOLA  dalam  wawancara  tanggal  10  Maret 2010 bahwa pasal yang digunakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam memproses  pasangan  calon  yang  diusulkan  pemegang  mandat  pengurus  DPC PBB Gorontalo Utara adalah Pasal 138 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005. Bahkan KPU  Gorontalo  Utara  dalam  memastikan  agar  tidak  menimbulkan  konflik kepentingan, maka dilkukan klarifikasi langsung ke DPP PBB di Jakarta.
Dengan  demikian  terdapat  interpretasi  dan  perlakuan  yang  berbeda antara    KPU  Kota  Gorontalo  dengan  KPU  Kabupaten  Gorontalo  Utara  tentang pasal yang sama yaitu Pasal 138 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005. Pada saat terjadi kepengurusan  ganda  akibat  konflik  internal  kepengurusan  partai  di  tinggkat daerah yang terkait dengan hak dan kewenangan pengurus partai tingkat daerah dalam mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## C. Kesimpulan;
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  dibuatkan  rumusan  kesimpulan sebagai berikut:
1. Dengan  adanya  dinamika  internal  partai  politik  yang  seringkali  terjadi  karena  tarik menarik  kepentingan  orang-orang  di  dalamnya,  maka  kemungkinan  besar  konflik internal  partai  politik  tidak  dapat  dihindari,  sampai  pada  pemberhentian  seorang  atau lebih pada jabatan kepengurusan partai dan/atai keanggotaan partai;
2. Perselisihan Partai Politik pernah terjadi di Provinsi Gorontalo yang bentuknya berupa:
a)  Perselisihan  yang  berkenaan  dengan  kepengurusan;  b)  pelanggaran  terhadap  hak
anggota partai politik; c) Keberatan terhadap keputusan partai politik.
3. Aspek hukum terjadinya perselisihan internal partai politik, dapat dirumuskan dalam 4 (empat) hal :
a. Perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan.
b. Penyelesaian  melalui  jalur  arbitrase  merupakan  salah  satu  mekanisme hukum.
c. Keputusan  partai  yang  tidak  didasarkan  pada  AD  dan  ART  merupakan “perbuatan melawan hukum”
d. Perselisihan  internal  partai  bisa  berakibat  pada  hilangnya  hak-hak  dan
kewenangan partai hubungannya dengan lembaga di luar partai.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly Kemeredekaan  Berserikat,  Pembubaran  Partai  Poltik  dan  Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
-----------------------, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, Cetakan  I.  Konstitusi  Press, Jakarta, 2006.
-----------------------, Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis, Cetakan  I,  Bhuana  Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
----------------------, Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, Cetakan II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Cetakan V,  PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
Bakry,  Noor  MS., Pendidikan  Kewarganegaraan, Cetakan  I,    Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, 2009.
Basrowi    &  Susilo,  Suko, Demokrasi  &  Hak  Asasi  Manusia, Cetakan  I,  Jenggala  Pustaka Utama, Kediri-Jawa Timur, 2006.
Budiarjo,  Miriam, Dasar-dasar  Ilmu  Politik; Cetakan  XX,  Gramedia  Pustaka  Umum, Jakarta,  2006.
Hasan,  M.  Iqbal Pokok-Pokok  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya, Cet.  I,    Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
Kusnardi,  Moh.  &  Saragih,  Bintan  R., Ilmu  Negara, Cetakan  IV,    Gaya  Media  Pratama, Jakarta, 2000.
LIP  FISIP  Universitas  Indonesia; Mengubur  Sistem Politik  Orde  Baru:  Reformasi  Undang- Undang Partai Politik. Cet. I, Mizan, Bandung, 1998.
Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
Surbakti,  Ramlan; dkk., Perekayasaan  Sistem  Pemilihan  Umum  Untuk  Pembangunan  Tata Politik  Demokratis, Cetakan  I,  Kemitraan  Bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan  di Indonesia, Jakarta, 2008.
Syafiie, Inu Kencana, Ilmu Politik, Cetakan I, PT. Rineke Cipta,  Jakarta, 1997.
Syaukani, Imam & Thohari, A. Ahsin Dasar-dasar Politik Hukum, Ed. 1 – 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen 1999-2002).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2003  Tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2003  Tentang    Susunan  Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.