INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 350-362 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Demokrasi dalam Pemilihan Pengulu Kampung di Kabupaten Gayo Lues
Mezi Watdila Idfi
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Email: mezi.watdila@uinib.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji mengenai pranata politik dalam masyarakat desa khusus dalam pemilihan kepala desa (pengulu kampung) pada wilayah Kampung Porang Kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Fokus tulisan ini pada pelaksanaan pemilihan pengulu Kampung Porang, dan dampak yang ditimbulkan dari pemilihan ini. Tujuan dari tulisan ini untuk menciptaan demokrasi yang baik dalam pemilihan  kepala  daerah tanpa  melihat  latar belakang  tertentu.  Metode  penelitian  dalam  tulisan  ini menggunakan jenis penelitian lapangan ( field research), dilakukan langsung ke lapangan dengan latar belakang keadaan sekarang. Tulisan ini menggunakan pedekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan wawancara  dan studi literatur. Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah  teknik  analisis  data  kualitatif  yang  proses  pengumpulan  datanya  melalui  rekam,  catat,  dan tinjauan pustaka. Hasil dari tulisan ini adalah demokrasi masyarakat dalam pemilihan pengulu kampung belum efektif terlaksana. Tradisi masih melekat dalam masyarakat, dengan tetap memilih calon pengulu kampung  dari  keluarga, belah  tempat  tinggalnya.  Salah  satu  alasan  terjadinya  hal  ini  ialah  untuk memudahkan akses masyarakat  yang memilih calon pengulu tersebut dan berdampak juga terhadap kemudahan mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang ada ikatan kekeluargaan dengan pengulu kampung  terpilih.  Pandangan  seperti  ini  dapat  menimbulkan  dampak  yang  tidak  baik  karena  tidak memilih  berdasarkan  kemampuan  dan  visi,  misi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  kampung.  Tetapi didasarkan atas hubungan kekeluargaaan dan wilayah tempat tinggal yang sama.
Kata Kunci: Pranata Politik, Demokrasi, Pemilihan Pengulu Kampung

## Abstract
This article examines political institutions in village  communities specifically in the election of village heads (pengulu kampung) in the Kampung Porang area, Blangkejeren subdistrict, Gayo Lues district. The focus of this article is on the implementation of the election for the leader of Kampung Porang, and the impacts resulting from this election. The aim of this article is to create good democracy in regional head elections without looking at certain backgrounds. The research method in this paper is to use field research, carried out directly in the field against the background of current conditions. This paper uses a qualitative approach. Data collection techniques in this paper are interviews and literature studies. The data analysis technique in this paper is a qualitative data analysis technique where the data collection process is through recording and note-taking, literature review, and interviews. The result of this paper is that community democracy in the election of village leaders has not been implemented effectively. Tradition is still inherent in the community, by continuing to choose candidates for village leaders from their families, regardless of where they live. This happens for several reasons, one of which is to facilitate access within the village and also has an impact on the ease of obtaining assistance for people who have family ties with the elected village leader. This kind of view can have a bad impact because they do not choose based on their abilities and vision and mission that suit the needs of the village. But it is based on family relationships and the same area of residence.
Keywords: Political Institutions; Democracy; Election of Village Leaders

## PENDAHULUAN
Politik demokratis dapat dimulai dari bagian terkecil yaitu desa. Komponen mendasar dari sistem pemerintahan demokrasi dapat diubah menjadi landasan kehidupan politik di tingkat pemerintahan yang paling tepat. Kerja sama politik merupakan bagian penting dari kehidupan  politik  suatu  negara  (Respationo,  2013).  Khususnya  bagi  negara-negara  yang menamakan  dirinya  sistem  pemerintahan  demokrasi,  kerja  sama  politik  merupakan penanda  yang  signifikan  (Ritonga,  2016).  Negara  bisa  disebut  sebagai  negara  berbasis demokratis apabila pemerintah yang berkuasa memberikan peluang seluas-luasnya kepada warganya untuk ikut serta dalam aktivitas politik (Filan & Firdaus, 2022).
Menurut  Robert  Dahl  ada  tiga  prinsip  utama  pelaksanaan  demokrasi,  yakni;  1) kompetisi, 2) partisipasi, dan 3) kebebasan politik dan sipil. Salah satu kesulitan terbesar dalam  demokratisasi  di  kalangan  kota  adalah  tersebarnya  isu-isu  legislatif  yang  bersifat tunai di tingkat kota. Fenomena ini terlihat jelas di beberapa tempat (Harijadi et al., 2023). Menjelang pemilihan kepala desa, seorang calon kepala desa kedapatan melakukan politik uang (Gilang Romadlon, 2016). Politik  uang (money politics) adalah  salah satu kekhasan negatif  komponen  konstituen  dalam  sistem  aturan  demokrasi  (Putri  et  al.,  2020).  Di
pemerintahan demokrasi, misalnya Indonesia, uang tunai digunakan pemerintah sebagai alat untuk mempersiapkan dukungan (Effendy, 2013). Hal itu bisa dilihat pada pemilihan- pemilihan  kepala  desa  atau  pengulu  di  Kampung  Porang  Kecamatan  Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.
Kajian penelitian ini mengambil kasus di Kampung Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Alasannya karena pada perjalanan proses kompetisi perebutan kursi Pengulu Kampung (kepala desa) nantinya masyarakat akan dominan memilih calon Pengulu Kampung yang dekat dari tempat tinggalnya dan dari belah (keluarganya). Ini menjadi suatu hal  yang  menarik  untuk  diteliti,  fokus  kajian  dalam  penelitian  ini:  1)  pola  pelaksanaan demokrasi  peilhan  pengulu  di  Kampung  Porang,  2)  Dampak  pelaksanaan  pemilihan pengulu  kampung  terhadap  kesadaran  berdemokrasi  pada  masyarakat  pedesaan khususnya  Kampung  Porang.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  pola pelaksanaan  pemilihan  pengulu  kampung  di  Kampung  Porang  Kecamatan  Blangkejeren Kabupaten  Gayo  Lues.  Kemudian  mengetahui  dampak  pelaksanaan  pemilihan  pengulu kampung  terhadap  kesadaran  berdemokrasi  ada  masyarakat  pedesaan  khususnya Kampung Porang.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan ( field research), disebut penelitian lapangan karena data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan tulisan ini dikumpulkan dari lapangan yaitu dari lingkungan sekitar baik dari perorangan kelompok maupun badan. Tulisan ini menggunakan pedekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam  tulisan  ini  berupa  deskripsi  yang  dilakukan  dengan  pengamatan  yang  dapat menghasilkan kajian atas fenomena yang lebih komprehensif.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  tulisan  ini  adalah  wawancara  dan  studi  literatur. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab lisan kepada narasumber atau responden. Studi literatur yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data  yang  relevan  atau  sesuai  yang  dibutuhkan  untuk  penelitian  baik  dari  buku,  jurnal, ensiklopedi  dan  sumber  lainnya  yang  sesuai  dengan  pembahasan.  Teknik  analisis  data dalam  tulisan  ini  ialah  tenik  analisis  data  kualitatif  yang  proses  pengumpulan  datanya melalui  rekam  dan  catat,  tinjauan  pustaka,  untuk  mendapatkan  kesimpulan  dari permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persiapan  Pelaksanaan  Pemilihan  Pengulu  Kampung  di  Kampung  Porang  Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.
Pemilihan Umum merupakan proses untuk memilih orang yang akan mengisi jabatan- jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut mulai dari Presiden dan Wakil Presiden pemerintah diberbagai tingkat yaitu Gubernur, Bupati / Wali Kota, Camat dan sampai kepada Kepala Desa  (Hapu  Mbay  et  al.,  2023).  Pemilihan  umum  adalah  upaya  mengajak  orang  tanpa menggunakan  kekerasan  dengan  menerapkan  teknik  persuasi  seperti  persuasi berkomunikasi dengan orang, dan lain-lain (Jaleha & Suriyani, 2020). Pemilu sudah menjadi kebutuhan  dasar  untuk  dapat  memilih  pejabat  pemerintahan  di  Indonesia  (Harianto  & Rahardjo, 2019).
Pemilihan kepala desa merupakan  aksi politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa (Rohmawati, 2013). Sadu Wasistiono dala penelitiannya tahun 1993 menyebutkan pemilihan kepala desa tidak lepas dari kemajuan elemen politik yang terjadi di desa (Hajiji, 2013). Perlombaan di desa tidak hanya sekedar perebutan kekuasaan atau bagaimana teknik pemilihan dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari warga setempat di  desa,  namun  lebih  dari  itu  juga  mencakup  kemasyhuran,  kepercayaan  diri  dan kehormatan  yang  sering  terjadi  di  berbagai  distrik  (Kharismania  et  al.,  2023).  Sehingga proses pengambilan keputusan politik desa menyebabkan pertikaian di masyarakat (Indar Arifin, 1970). Pilkades merupakan peristiwa politik di tingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat  desa  adalah  individu-individu  yang  selama  ini  terlibat  langsung  dalam permasalahan pemerintahan (Respationo, 2013).
Ketentuan mengenai pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keputusan politik pertama dan langsung adalah pengangkatan kepala  desa.  Kepala  desa  telah  dipilih  secara  langsung  sejak  pemerintahan  Orde  Baru (Rudiadi & Herawati, 2017). Ini merupakan bentuk demokrasi yang menggunakan pemilihan secara  langsung  yang  pertama  kali  dilakukan    di  Indonesia.  Kepala  desa  dipilih  secara langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia. Yang bisa mencalonkan diri yaitu yang memenuhi persyaratan dan nantinya dengan masa jabatan 6 tahun yang terhitung sejak tanggal pelantikan (Yani Yuningsih & Singka Subekti, 2015). Orang-orang yang mengisi jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  penduduk  serta prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintahan (Kusmanto, 2013).
Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  juga  memiliki  tradisi  dalam  menyeleksi pemimpinnya  (A. P. Satria, 2020). Tradisi tersebut  dari waktu  ke  waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri (Yani Yuningsih & Singka Subekti, 2015). Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks (Rudiadi & Herawati, 2017). Jadi, desa telah diakui secara resmi sebagai sebuah entitas  demokratis  yang  memiliki  kekuatan  otonom  dalam  menyelenggarakan pemerintahannya  secara  mandiri  sesuai  dengan  kehendak  dan  kebutuhan  yang diformulasikan oleh warganya sendiri (Filan & Firdaus, 2022).
Sesuai dengan   Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh pada BAB IV Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) pada pasal 5 ayat 1 paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berahirnya masa jabatan keuchik (pengulu kampung / kepala desa) (Aceh, 2020). Pelaksanaan pilkades di Kampung Porang membutuhkan persiapan yang cukup matang, mulai dari pembentukan panitia, pendataan pemilih,  menentukan  waktu  pelaksanaan  dan  menentukan  kriteria  bakal  alon  pengulu kampung  sehingga  P2K  dan  pihak  kecamatan  perlu  terus  melakukan  koordinasi  secara intensif. Maka enam bulan sebelum masa jabatan pengulu kampung berakhir, P2K sudah melakukan persiapan terkait dengan hal-hal di atas.
Beberapa  hal  yang  akan  dilaksanakan  oleh  panitia  pelaksana  diantaranya;  1.) Pendataan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, 2.) Sosialisasi pencalonan dan pemilihan pengulu kampung, 3.) Pembukaan pendaftaran dan verifikasi bakal calon pengulu kampung, 4.) Mengumumkan calon pengulu kampung, 5.) Penentuan lokasi pemungutan suara dan 6.) Pelaksanaan pemungutan suara. Dalam rangka pemilihan pengulu kampung biasanya ada masa kampanye. Setelah masyarakat mengetahui siapa yang mencalonkan diri maka mereka sudah dapat menentukan  siapa nantinya yang akan dipilih.
Pertama,  Pendataan  daftar  pemilih  sementara  dan  daftar  pemilih  tetap.  Kampung Porang terbagi menjadi empat dusun, :1) Dusun Buntul Telege; 2) Dusun Telege Gayo; 3) Dusun  Pegayon;  dan  Dusun  Buntul  Tangak.  Panitia  pelaksana  sudah  mempunyai  tugas masing-masing melakukan pendataan pada setiap dusun disesuaikan dengan alamat asal panitia,  hal  tersebut  dilakukan  untuk  memudahkan  mekanisme  kerja  panitia.  Kedua, sosialisasi  pencalonan  pemilihan  pengulu  kampung.  Pada  tahapan  ini  panitia  pelaksana melakukan  sosialisasi  kepada  suluruh  masyarakat  di  Kampung  Porang  tentang  proses pencalonan dan pemilihan pengulu kampung. Beberapa hal yang di sosialisasikan adalah
sebagai berikut: a.) pembukaan pendaftaran bakal calon pengulu kampung. b.) syarat-syarat bakal calon pengulu kampung. c.) waktu pelaksanaan pemungutan suara.
Wilayah  demokratis  dipilih  dalam  rapat  dewan  pengawas,  dan  pertemuan  ini  juga dihadiri oleh calon pengulu kampung, delegasi daerah, dan polisi (babinsa di  kampung) (Haluana,  2019).  Tujuan  dari  menyambut  beberapa  pertemuan  tersebut  adalah  untuk menyampaikan maksud dan memberikan masukan kepada panitia mengenai kepastian di mana akan melakukan pemungutan suara (Barito & Rohman, 2023). Setiap calon pengulu kampung memanfaatkan masa perlombaan politik ini untuk mendapatkan dukungan suara dari  masyarakat  Kampung  Porang.  Selama  jangka  waktu  perlombaan  politik,  Panitia mengatur  setiap  langkah  yang  diambil  oleh  setiap  calon  pengulu  kampung.  Setelah memasuki  masa  tenang  ini,  Panel  Pemimpin  akan  membereskan  semua  atribut  yang diajukan oleh calon pengulu kampung. Dan selain itu, Panitia penyelenggara akan melarang semua latihan ras politik dari para calon pengulu (Mustanir & Jaya, 2016).
Ada juga individu atau calon pengulu kampung yang memimpin misi khusus, seperti calon yang berkampanye kepada pemeintah kampung. Kemudian mengadakan pertemuan dengan seluruh kelompok tokoh masyarakat, dan pertemuan ini bersifat formal dan santai (I. Satria, 2020). Mereka juga sudah mulai mengunjungi para pemimpin ketat dan lokal yang berkuasa  di  kampung,  dan  ini  dilakukan  untuk  mencari  bantuan  dari  orang-orang  ini, meskipun tidak semua dari mereka menyatakan bantuannya. Karena beberapa tokoh yang tegas lebih mengatur dan memposisikan diri sebagai perkumpulan yang tidak memihak.
Sebelum  melakukan  pemungutan  suara,  kelompok  pemenang  juga  mengadakan pertemuan  untuk  mengkaji  langkah-langkah  penting  yang  akan  dilakukan  pada  hari pemungutan  suara.  Pada  pertemuan  ini,  pembicaraan  utama  adalah  cara  untuk menunjukkan  kepada  masyarakat  setempat  bahwa  orang  yang  melakukan  pencalonan benar-benar fokus pada visi misi yang termasuk dalam pemilihan pengulu kampung (Halili, 2009).  Satu  hari  menjelang  hari  demokrasi,  seluruh  rombongan  akan  pindah  ke  rumah- rumah penduduk untuk menjamin masyarakat  akan kenyataan dan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih sebagai pengulu kampung.
Setiap  yang  mencalonkan  diri  mempunyai  cara  masing-masing  untuk  dapat membuatnya dapat terpilih dan meenangkan pemilihan ini. Yang mencalonkan kali ini ada dua orang calon pengulu. Calon nomor urut 1 (satu) tinggal di dusun Telege Gayo atau disebut juga belah paya. dan calon nomor urut 2 (dua) berasal dari dusun Buntul Telege atau  disebut belah  cik.  Jadi  sudah  ada  dua  belah  keluarga  yang  sama-sama  akan mengupayakan kemenangannya.
Calon  pengulu  kali  ini memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lain. Calon pengulu nomor urut 1 (satu) jika melihat karirnya di masa silam, ia sudah lama menjabat sebagai kepla dusun di dusun Telege Gayo. Sejak 3 periode terakhir. Jaid bisa dikatakan ia sudah cukup berpengalaman mengenai hal-hal administrasi yang ada di Kampung Porang. Untuk calon pengulu nomor urut 2 (dua) jika dilihat dari usia pun terput jauh lebih muda dari calon nomor 1. Sebelumnya juga sudah pernah ikut dalam keanggotaan pengurusan kampung dalam satu periode terakhir. Tetapi ketika dilihat lagi terkait pengalaman kerja, maka calon nomor urut satu yang lebih unggul dalam hal ini.
Wilayah di kabupaten Gayo Lues pada umumnya di setiap kampung terbagi menjadi beberapa belah dimana setiap satu dusun sudah meliput kedalam satu belah. Bahkan satu belah sudah tergabung dua dusun didalamnya. Biasanya hampir merata setiap masyarakat yag tinggal dalam satu belah merupakan keluarga dekat dan hanya beberapa yang tidak. Khusus di Kampung Porang ada 3 (tiga)  belah diantaranya pertama belah paya yaitu Dusun Telege Gayo dan Dusun Buntul Tangak, kedua belah cik yaitu Dusun Pegayon, dan ketiga belah imem Dusun Buntul Telege.
Pemilihan pengulu kampung (kepala desa) adalah sesuatu hal yang perlu di pikirkan dengan  matang  seperti  halnya  memilih  presiden  yaitu  peerintah  yang  akan  memimpin keberlangsungan  hidup  bersama  dalam  beberapa  tahun  kedepan.  Tentunya  kita  ingin mendapatkan hasil yang baik untuk kesejahteraan bersama. Agar hidup bermasyarakat bisa dijalankan dengan tentram dan damai (Harijadi et al., 2023). Tetapi kembali lagi setiap orang mempuyai pendapat yang berbeda-beda.
Masing-masing orang dan kelompok tetap mempertahankan apa yang dianggapnya baik sejak awal (Lukman, 2018). Peristiwa seperti ini tidak akan bisa dirubah dengan begitu mudah karena sudah tertanam sejak dulu (Tini, 2017). Salah satunya dalam hal pemilihan pengulu kampung. Setiap yang menjadi calon pastinya punya visi dan misi tersendiri yang nantinya  akan  menjadi  acuannya  untuk  pengembangan  kampung  menjadi  lebih  baik kedepannya.
Hal  ini  yang  terkadang  sulit  sekali  untuk  dapat  dipahami  dan  dimengerti  oleh beberapa  kalangan  masyarakat.  Bahwa  memiilih  seorang  pemimpin  hendaknya  melihat pengalaman  calon  tersebut  sebelumnya  (Rohmawati,  2013).  Kita  dapat  melihat  sikapnya dalam masyarakat apakah kira-kira bisa menjadi acuan sebagai pemipin untuk kelanjutan kehidupan bersama beberapa tahun kemudian. Bukan hanya dalam pemilihan presiden dan kepala  daerah  tingkat  kabupaten/kota.  Yang  terpenting  adalah  dari  bagian  terkecil dilingkungan sekitar yaitu di desa tempang tinggal kita (Fuadi, 2020).
Masa pemilihan pengulu kampung adalah hal yang hampir sama diantara beberapa kampung yang ada di kabupaten Gayo Lues. Masyarakat akan memilih  pengulu kampung berdasarakan  kedekatan  keluarga  dan  termasuk  dalam belah  dimana  ia  tinggal.  hal  ini sudah  sangat  terlihat  jelas  dari  beberapa  periode  pemilihan  yang  sudah  terjadi.  Dalam pemilihan  pengulu  kampung  sangat  jarang  terjadi  pemberian  sogokan  uang  kepada masyarakat.  Karena  kompetisi  ini  memang  sangat  jarang  didasari  dengan  modal  dan pendukung modal untuk sogokan.
Kembali pada pembahasan sebelumnya setelah dilihat lagi bahwa rasa kekeluargaan dan solidaritas warga yang satu belah masih sangat kuat dan melekat di Kampung porang. Maka ketika terjadi pemilihan dan jika yang mencalonkan diri berasal dari belah mereka maka kemungkinan besar ornag-orang yang ada dalam belah tersebut akan memilih calon pengulu kampung yang dari belah nya. Ini sudah terjadi sejak dulu. Terkadang tanpa melihat visi  dan  misi  yang  mencalonkan  diri,  mereka  akan  tetap  memilih  dengan  alasan  masih termasuk anggota keluarga dan dalam lingkungan belahnya. Beberapa hal yang membuat masyarakat  tetap  memilih  orang  dari  keluarga  atau belahnya  karena  merasa  akan dipermudah  segala  urusan  dalam  kampung  mendapat  imbasan  sedikit  tidaknya  dari program-program yang ada dalam kampung.
Sebenarnya ini bukan suatu hal yang baik untuk dilakukan karena bukan demokrarsi yang  seperti  ini  yang  diinginkan untuk  dapat  memilih  pemimpin  yang  baik  untuk kedepannya (Hapu Mbay et al., 2023). Karena belum tentu seseorang yang mencalonkan diri bukan dari keluarga atau bukan dari belah kita tidak mempunyai visi dan misi yang baik untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat kedepannya. Seharusnya ini hal utama yang harus dipikirkan dengan baik dan matang.
Disinilah kita diberi kebebasan berdemokrasi dan berpolitik agar bisa lebih melihat mana yang baik untuk mejadi pilihan bersama (Ajuba, 2018). Dalam demokrasi tidak ada unsur keterpaksaan didalamnya (Filan & Firdaus, 2022). Masing-masing warga negara punya hak yang sama menentukan mana yang terbaik untuknya. Ini adalah tujuan demokrasi yang sebenarnya (Jamaluddin et al., 2012). Demokrasi yang berjalan dengan baik dari kalangan terkecil  seperti  desa  akan  memberikan  pengaruh  positiff  terhadap  pemilihan  kepala pemerintahan tingkat daerah.
Dampak  Pelaksanaan  Pemilihan  Pengulu  Kampung  Terhadap  Kesadaran  Berdemokrasi pada Masyarakat Pedesaan Khususnya Kampung Porang
Pemilihan Pengulu di  Kampung Porang menjadi ajang pertarungan dan  perebutan kekuasaan yang sangat melekat pada masyarakat sejak dahulu (Indar Arifin, 1970).  Karena
itu  hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  demokrasi  tidak  bisa  terjadi  begitu  saja  di  beberapa wilayah.  Budaya  suatu  negara  atau  daerah  tertentu  akan  ikut  mewarnai  dalam  proses demokrasi  di  Indonesia  (Intihani,  2020).  Dalam  setiap  demokrasi,  sikap  rasional  dalam menentukan  pilihan  adalah  hal  yang  paling  penting  untuk  mewujudkan  cita-cita berdemokrasi (Andhika, 2017). Pemilihan pengulu kampung di Kampung Porang menjadi salah  satu  gambaran  bahwa  tingkat  rasionalitas  masyarakat  dalam  menentukan  pilihan masih sangat rendah.
Pada saat waktu pemilihan telah berlangsung. Dan sudah dilakukan juga perhitungan suara  bagi  setiap  calon  pengulu  maka  menimbulkan  hal  yang  menjadi  pertanyaan  bagi sebagian masyarakat. Karena setelah dihitung hasil akhirnya menunjukkan calon pengulu 2 (dua)  lebih  unggul  20%  dari  suara  yang  diperoleh  oleh  calon  nomor  urut  1  (satu). Sebelumnya dari dugaan sementara sebelum dilakukannya pemilihan, calon nomor urut 1 (satu)  merasa  optimis  untuk  mencalonkan  diri  karena  merasa  bahwa  akan  banyak  yang mendukung dan memilihnya nantinya pada saat pemilihan. Tetapi setelah dilihat hasilnya tidak seperti yang dibayangkan awalnya.
Setelah dilihat lagi maka dipastikan bahwa 2 belah yang ada di Kampung Porang yaitu belah  cik  dan  belah  imem  yaitu  daerah  yang  berdekatan  dengan  tempat  tinggal  calon nomor urut 2 (dua) pada umumnya sebagian besar dari mereka memilih calon nomor urut 2 (dua). Karena setelah dilihat lagi masyarakat yang tinggal disitu umumnya amsih keluarga dekat dan sudah lama bertetangga sejak dahulu. Jadi dapat disimpulkan yang lebih banyak memilih calon nomor urut 1 (satu) yaitu masyarakat  dari belah paya dan buntul tangak. Buntul  tangak  disini  merupakan  dusun  yang  kecil  dan  hanya  dihuni  oleh  setengah  KK banyaknya dari tiga dusun lainnya. Otomatis jika dibandingkan maka suara dari nomor urut 1 (satu) memang akan lebih sedikit dari nomor urut 2 (dua).
Walaupun belum tentu juga semua orang di setiap belah memilih calon pengulu yang dekat dengan tempat tinggalnya atau belah nya. Pastinya diantara kebanyakan orang, ada beberapa dari mereka yang ingin memilih bukan dari belah nya. Namun hal-hal ini sangat sulit  terjadi.  Melihat  kebiasaan  masyarakat  yang  masih  mencondongkan  pilihan  kepada orang terdekatnya atau dari belah keluarganya. Maka jika ada yang mencalonkan diri dan dalam waktu bersamaan mempunyai keluarga besar yang cukup banyak orangnya. Maka otomatis peluang untuk menang bisa dijadikan acuan sementara. Hal ini sudah melekat dan snagat sulit untuk dilepaskan dari masyarakat.
Saat mengetahui hasil akhir ada beberapa orang  yang masih tidak  percaya  bahwa yang memenangkan pemilihan ini adalah calon numor urut 2 (dua). Karena sebelumnya
calon pengulu ini tidak begitu berkontribusi dalam kegiatan di kampung, dan calon urut 1 (satu) lebih berpengalaman dalam urusan dalam kampung. hal ini menimbulkan rasa yang tidak ingin dilakukan.
Pemilihan  pengulu  kampung  berdasarkan belah  keluarga  (bagian  keluarga) menimbulkan dampak yang besar bagi desa. ini akan memecah masyarakat secara tidak langsung  (Indar Arifin, 1970).  Bagi pengulu kampung yang nantinya akan terpilih maka keluarga terdekatnya yang masih satu wilayah dengah tempat tinggalnya akan ikut serta merasakan  kebahagiaan  atas  terpilihnya  sebagai  pengulu  kampung.  Hal  ini  terihat  dari bantuan kampung yang diturunkan langsung dari pusat untuk masyarakat dengan berbagai jenis bantuan maka nantinya akan ebih banyak didapatkan oleh masyarakat yang ada ikatan keluarga dengan pengulu kampung yang terpilih. Dan juga masyarakat yang satu belah dengan pengulu kampung.
Terkait  bantuan  untuk  masyarakat  juga  tidak  bisa  dilemparkan  seluruhnya  kepada keluarga terdekat, karena ssebelumnya data-data masyarakat yang berhak seperti kurang mampu sudah terdata sejak awal untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Penambahan kuota  bisa  diletakkan  dalam  bantuan  berbentuk  pengembangan  usaha  dan  pemberia modal usaha yang terkadang ada dalam program masing-masing kampung.
Pemecahan  masyarakat  juga  dapat  terjadi  karena  pemilihan  pengulu  kampung, sebagai contoh pada saat pemilihan pengulu kampung pada tahun 2019 silam. Keluarga kandidat yang tidak terpilih merakan kekecewaan yang sangat terlihat jelas dari sikapnya setelah pemilihan selesai. Karena mereka merasa ini diluar ekspektasi dan dugaan mereka dimana yang awalnya merasa akan banyak pendukung untuk dapat terpilih sebagai pengulu kampung.
Akibat kekecewaan ini ada salah satu keluarga yang awalnya sebagai guru mengaji lalu memutuskan untuk tidak mau lagi mengajar karena merasa bahwa orang tua anak-anak yang telah belajar mengaji bersamanya tidak mendukungnya dalam kompetisi pemilihan pengulu  kampung  ini.  Hal  ini  sangat  jelas  terlihat  dalam  masyarakat.  Dan  berlangsung kurang lebih setahun lamanya setelah akhirnya dengan berlalunya waktu membuatnya bisa menerima keadaan dan kembali menjadi guru mengaji seperti sebelumnya.
Hal-hal diluar dugaan seperti ini bisa saja terjadi di kampung-kampung yang masih kental  dengan  tradisi  adat  masyarakatnya.  Sehingga  jika  terjadi  perselisihan  antara beberapa  kelompok  sangat  memperlihatkan  dampak  yang  tidak  baik  dalam  kehidupan bermasyarakat. Ini seharusnya menjadi bahan tolak ukur untuk dapat melakukan demokrasi yang lebih baik dengan lebih memerhatikan kinerja kedepannya dari masing-masing calon
pengulu kampung. Ini merupakan salah satu dai dampak yang tidak baik yang bisa terjadi akibat demokrasi yang tidak efektif dalam pemilihan pengulu kampung.

## SIMPULAN
Terkait  pembahasan  dan  analisa  yang  telah  terihat  di  atas  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  demokrasi  masyarakat  dalam  pemilihan  pengulu  kampung  belum efektif terlaksana. Tradisi masih melekat dalam masyarakat, dengan tetap memilih calon pengulu kampung dari keluarga, belah tempat tinggalnya. Hal ini terjadi karena beberapa alasan salah satunya untuk memudahkan akses  dalam kampung dan berdampak juga terhadap  kemudahan  mendapatkan  bantuan  bagi  masyarakat  yang  ada  ikatan kekekluargaan  dengan  pengulu  kapung  terpilih.  Pandangan  seperti  ini  dapat menimbulakan dampak yang tidak baik karena tidak memilih berdasarkan kemampuan dan visi, misi yang sesuai denga kebutuhan kampung. Tetapi didasarkan atas hubungan kekeluargaaan dan wilayah tempat tinggal yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Aceh,  Q.  (2020). Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Cara  Pemilihan  dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. July, 1 – 23.
Andhika, L. R. (2017). Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. Kajian, 22(3), 205 – 219. http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/
Barito, D. K. E., & Rohman, A. Z. F. (2023). Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019. Polit. J. Polit. Dan Pemerintah, 3(2),
106 – 127,. https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.106-127.
Effendy, T. (2013). Premanisme Dan Pembangunan Politik Di Indonesia. Al ’Adl , V – 9, Janua,
56 – 69.
Filan,  F.,  &  Firdaus,  S.  U.  (2022).  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa. Souvereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, 1(1), 166 – 170.
Fuadi, S. H. (2020). Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2(1), 86 – 111. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.325
Halili.  (2009).  Praktik  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  (Studi  di  Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). جيلخلا ءارا ةلجم , 14 ( 57 ,) 3 .
Haluana,  falua jisokhi. (2019). Pemilihan Kepala Desa ( Studi Di Desa Orahili Kecamatan
Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan ).
Hapu Mbay, J., Yohanes, S., & Ratu Udju, H. (2023). Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021. COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(02), 626 – 640. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.804
Harianto, H., & Rahardjo, M. (2019). Mewujudkan Good Governance, Melalui Penguatan Demokrasi  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa. Seminar  Nasional  Sistem  Informasi, 3(September), 1791 – 1803.
Harijadi, C. N., Raudhana, N., Atthalah, R., & ... (2023). Perilaku Memilih Masyarakat Desa Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Ngadas Kabupaten Malang). UNES
Law … , 5(4), 3749 – 3762. https://review-
unes.com/index.php/law/article/view/682%0Ahttps://review- unes.com/index.php/law/article/download/682/481
Indar Arifin. (1970). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Journal of Public Administration and Government, 1(2), 55 – 61. https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.31
Jaleha, S., & Suriyani, E. (2020). Implementasi Sistem E-Voting Dilihat Aspek Komunikasi Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis, 3(2), 1253.
Jamaluddin, Swastika, K., & Marjono. (2012). Potret Demokrasi Arus Bawah: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Desa Karangsokon Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2012. Fkip Unej.
Kusmanto,  H.  (2013). Peran  Badan  Permusyawaratan  Daerah  dalam  Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. 1(1), 39 – 47.
Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 17(2), 72. https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46
Respationo, H. M. S. (2013). Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi. Mmh, 5, 355 – 361. Ritonga, R. (2016). Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia.
Correspondencias & Análisis , 10(15018), 1 – 23.
Rohmawati,  T.  (2013).  Dinamika  Politik  Pedesaan  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 01, 1 – 27.
Rudiadi, & Herawati, R. (2017). Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa  (Studi  Kasus  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Tahun  2016  di
Kabupaten  Rokan  Hilir,  Provinsi  Riau). Law  Reform,  13(1),  132. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956
Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia.
Kosmik Hukum, 20(1), 13. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991.