## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL

## Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, Fifiana Wisnaeni
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : padewandaru@gmail.com

## Abstract
The  land  is  very  important to the human  life. Of  course not only  in their  life, until they died they will  need a  land. The  importance of  land  makes people want to obtain and conquer  it. The will of obtain  a  land  will  enventualy  make  a  dispute  of  a  land.  One  of  its  problems  is  create  a  double (overlapping)  certificate.  Double  certificate  occur  because  of  there  two  certificate  in  one  plot  of land that issued officialy by the National Land Agency. As a result of the overlapping of rights in a part or whole, it cause a dispute between the parties. Issue that will disquss is, what is the factor that cause  a  double  certificate  in  the  National  Land  Agency.  The  process  of  completion  is  resolve  by mediation,  follow  by  the  process  of  mediation  conducted  by  the  National  Land  Agency  by providing one of the parties paying the agreed compensation.
Keywords : direct dispute, double certificate, mediation

## Abstrak
Tanah  dinilai  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia,  tidak  hanya  dalam  kehidupan,  bahkan  saat mati  manusia  juga  membutuhkan  tanah.  Peran  tanah  yang  penting  membuat  manusia  ingin mendapatkan  dan  menguasai  tanah.  Keinginan  untuk  menguasai  tanah  ini  pada  akhirnya menghasilkan  sengketa  tanah,  salah  satunya  adalah  adanya  sertifikat  tanah  ganda  dalam  sebidang tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional secara resmi. Sebagai hasil dari serifikat ganda dengan  menumpuknya  hak  secara  sebagian  atau  utuh,  mengakibatkan  sengketa  bagi  para  pihak  - pihak  yang  bersangkutan.  Permasalahan  yang  dibahas  adalah  faktor  apa  saja  yang  mengakibatkan timbulnya serifikat ganda bagi Badan Pertanahan Nasional. Proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan  cara  mediasi,  diikuti  dengan  proses  mediasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional dengan cara salah satu piha membayar biaya kerugian.
Kata kunci : penyelesaian sengketa, sertifikat ganda, mediasi

## A. Pendahuluan.
Tanah  merupakan unsur penting bagi  manusia dalam  menjalani kehidupan dan  bertahan hidup,  bagi  bangsa  Indonesia  yang  merupakan  negara  agraris  atau  kepulauan,  tanah  jelas memiliki  peran  penting  bagi  kehidupan  setiap  orangnya.  Bagi  negara  dan  pembangunan,  tanah menjadi  modal  dasar  bagi  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara  dan  untuk  mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena dengan kedudukannya  yang demikian  itulah
pemilikan,  pemanfaatan,  maupun  penggunaan  tanah  memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum dari pemerintah.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan  negara  hukum  yang berorientasi  kepada  kesejahteraan  umum  sebagaimana  yang  tertulis  dalam  UUD  1945,  maka tidak  akan  terlepas  dari  sengketa  hukum  atas  tanah  yang  merupakan  permasalahan  mendasar dalam  masyarakat  khususnya  di  bidang  pertanahan.  Warga  selalu  ingin  mempertahankan  apa yang  menjadi  hak-haknya,  sedangkan  di  satu  sisi  pemerintah  juga  harus  menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Dibutuhkan perlindungan hukum terhadap  penyelenggaraan  kepentingan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  apabila  terdapat suatu kaidah atau peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat.
Hak  atas  tanah  merupakan  hak  dasar  sangat  berarti  bagi  masyarakat  untuk  harkat  dan kebebasan  diri  seseorang.  Di  sisi  lain,  adalah  kewajiban  negara  memberikan  jaminan  kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak tersebut tetap dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat, dan terlebih lagi negara.
Penerapan  makna  sengketa  pada  bidang  pertanahan,  melahirkan  istilah  sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan atau land dispute dapat dirumuskan sebagai “perselisihan yang menjadikan  tanah  sebagai  objek  persengketaan”.  Ditinjau  dari  sudut  pandang  pendekatan konflik,  istilah  sengketa  tanah  disebut  sebagai manifest  conflict  and  emerging  conflicts. Selanjutnya  yang  dimaksud  dengan  kasus  pertanahan  adalah  sengketa,  konflik,  atau  perkara pertanahan  untuk  mendapat  penanganan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  atau  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada awalnya, disaat masyarakat belum berkembang seperti sekarang ini, sengketa masih dapat  diselesaikan  oleh  warga  bersama  tokoh  yang  disegani  sekaligus  berpengaruh  dalam komunitas  masyarakat  tersebut.  Saat  masyarakat  sudah  berkembang  seperti  sekarang, permasalahan sengketa pertanahan tersebut akan menjadi permasalahan yang bersifat krusial dan berkembang meluas permasalahannya apabila sengketa pertanahan tersebut belum menemui titik terang. Mengatasi masalah pertanahan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang- undangan  dalam  bidang  pertanahan  yaitu  Undang-undang  No.  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria  atau  yang  biasa  disebut  dengan  UUPA.  UUPA(Pasal  1  angka  1 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11 Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  2016)  dengan  seperangkat  peraturan  mengenai  tanah, bertujuan agar jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dapat  diwujudkan.  Munculnya  sengketa  hukum  berawal  dari
keberatan  terkait  tuntutan  suatu  hak  atas  tanah  baik  terhadap  status  tanah,  prioritas maupunkepemilikannya  dengan  suatu  harapan  mendapatkan  penyelesaian  administrasi sesuaidengan ketentuan yang berlaku.(Murad, 2013)
Dengan  diberlakukannya  UUPA  ini  merupakan  suatu  terobosan  dalam  menjamin keadilan  dan  kepastian  hukum,  ketertiban,  dan  kesejahteraan  masyarakat  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berkaitan  dengan  aturan  pertanahan  yang  berlaku.  Perkembangan  situasi pertanahan  di  Indonesia  saat  ini  dapat  dikatakan  merupakan  hal  krusial  dalam  kehidupan manusia  sebagai  masyarakat  Indonesia,  seperti  dalam  merencanakan  bangunan,  menyiapkan usaha,  tempat  untuk  mata  pencaharian,  dan  lain  sebagainya  yang  mengharuskan  individu  ikut terlibat di dalamnya, sehingga fungsi dari kepemilikan tanah oleh individu dengan adanya aturan hukum yang melindungi, dapat dikatakan sah secara hukum. Dibalik itu semua, kebutuhan akan tanah  kian  meningkat  setiap  saat,  dimana  antara  manusia  dengan  tanah  yang  tersedia  tidak seimbang  dikarenakan  jumlah  penduduk  meningkat  tetapi  ketersediaan  tanah  masih  terbatas. Sehingga  hal  ini  yang  menyebabkan  adanya  kepentingan-kepentingan  individu  yang  dapat mengarah kepada persoalan sengketa.
Permasalahan  tanah  merupakan  masalah  yang  menyangkut  hak  rakyat  yang  paling dasar(Soimin,  1993).  Semakin  kompleks  kepentingan  manusia  dalam  sebuah  peradaban  akan berbanding lurus dengan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok dalam populasi tertentu. Timbulnya sengketa sulit untuk dihindari. Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif  merupakan salah satu upaya  yang dilakukan  manusia untuk  mempertahankan  pengakuan  dalam  proses  pencapaian  suatu  kepentingan.  Perselisihan terjadi  karena  adanya  kepentingan  yang  saling  berbenturan,  kondisi  ini  dapat  menimbulkan masalah  serius  terhadap  pola  hubungan  antara  manusia  dengan  tanah,  dan  hubungan  antara manusia yang berobyek tanah.(Fatatun, 2016).
Tindak  lanjut  dari  sengketa  tanah  yang  timbul  dalam  masyarakat  tentu  memiliki  upaya yang  dapat  diselesaikan  melalui  suatu  wadah  seperti  lembaga  Negara  yang  turut  dilengkapi dengan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  sebagai  pedoman  pelaksanaanya.  Oleh  karena itu,  perlu  adanya  pengaturan  serta  lembaga  negara  yang  secara  khusus  mengatur  sekaligus berwenang  dalam  bidang  pertanahan  maupun  menangani  masalah  pertanahan.  Dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN)  yang dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, disusun dengan  memperhatikan  sisi aspirasi serta peran  masyarakat agar dapat mewujudkan  kesejahteraan  secara  umum(Rayi  Ady  Wibowo,  2010).  Karena  itu  BPN  berperan dalam  membantu  dan  melayani  masyarakat  dalam  mendapatkan  haknya  dalam  bidang
pertanahan  sesuai  dengan  kaidah  dan  peraturan  yang  berlaku,  sekaligus  membantu  masyarakat untuk  dapat  menemukan  jalan  keluar  apabila  terdapat  sengketa  antar  masyarakat  dengan  pihak masyarakat lainnya yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
Adapun  sertifikat  ganda  yaitu  sebidang  tanah  yang  memiliki  lebih  dari  satu  sertifikat dengan  objek  yang  sama(Harsono,  1992).  Sebidang  tanah  bersertifikat  ganda  dapat  membawa akibat  ketidakpastian  hukum  bagi  pihak-pihak  pemegang  hak  atas  tanah  yang  tentunya  sangat tidak  diharapkan  dalam  pendaftaran  tanah  di  Indonesia.  Kasus  sertifikat  ganda  masih  kerap terjadi  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia  yang  mengakibatkan  para  pemegang  sertifikat  tanah saling  menuding satu sama  lain  bahwa sertifikat yang  mereka  miliki  benar adanya terlepas dari kenyataan  bahwa  salah  satu  diantara  sertifikat  ganda  tersebut  adalah  palsu  dimana  objek  yang tertera pada sertifikat bukanlah yang sebenarnya, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai  sertifikat  hak  atas  tanah,  salah  satu  diantara  pemegang  sertifikat  ganda  tersebut melakukan  pengaduan  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai  lembaga  yang  berwenang dalam  bidang  pertanahan.  Jika  proses  pembuktian  melalui  Badan  Pertanahan  Nasional  tidak menemui  titik  terang  maka  wewenang  pembuktian  sertifkat  ganda  hak  atas  tanah  dilanjutkan kepada  ranah  Pengadilan  yang  dianggap  memiliki  kompetensi  dalam  memberikan  kepastian hukum terhadap pemegang hak tersebut dan membatalkan salah satu diantara sertifikat sehingga hanya satu sertifikat yang sah memiliki objek dan yang lain bukan merupakan objek yang tertera dalam sertifikat tersebut.

## Kerangka Teori
Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang  berperkara  kepada  hakim  dalam  suatu  persidangan  dengan  tujuan  memperkuat kebenaran  dalil  tentang  fakta  hukum    yang  menjadi  pokok  sengketa,  sehingga  hakim memperoleh  dasar  kepastian  untuk  menjatuhkan  keputusan(Effendie,  Tasmin,  &  Chodari, 1999). Subekti,  mantan guru besar  hukum perdata Universitas Indonesia  berpendapat bahwa pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti digunakan, diajukan , dan dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku(Subekti, 1999).
Hukum  pembuktian (law  of  evidence) dalam  berperkara  merupakan  bagian  yang sangat  kompleks  dalam  proses  litigasi.  Kompleksitas  tersebut  akan  menjadi  rumit  karena pembuktian  berkaitan  dengan  kemampuan  merekonstruksi  peristiwa  masa  lalu  sebagai  suatu kebenaran (truth). Meski  kebenaran  yang  dicari  dalam  proses  peradilan  perdata  bukan kebenaran  absolut (ultimate  truth), tetapi  kebenaran  yang  bersifat  relatif  atau  yang  bersifat
kemungkinan (probability), namun  dalam  menemukan  kebenaran  pun  tetap  memiliki kesulitan.
Sistem  pembuktian  di  Indonesia  masih  bertumpu  pada  ketentuan-ketentuan  yang diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Pasal  1865  –  Pasal  1945(KUHPerdata). Dalam  membahas  penilaian  pembuktian,  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak  ke persidangan  akan  dilakukan  penilaian  yang  mana  dalam  hal  ini  yang  berwenang  melakukan penilaian  adalah  Hakim.  Dalam  hal  ini  pembentuk  Undang-undang  dapat  mengikat  hakim dalam  alat  bukti  tertentu  (seperti  alat  bukti  surat),  sehingga  Hakim  tidak  bebas  untuk menilainya.
Pada  saat  menilai  alat  bukti,  hakim  dapat  bertindak  bebas    atau  terikat  oleh  undang- undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:(Fakhriah, 2013)

## a) Teori Pembuktian Bebas
Hakim  bebas  menilai  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak  yang  beperkara,  baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-undang maupun yang tidak disebutkan oleh Undang-undang.

## b) Teori Pembuktian Terikat
Hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang  dijatuhkan  harus  selaras  dengan  alat-alat  bukti  yang  diajukan  dalam persidangan.Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan.
Pengertian  peran  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  aspek  dinamis  dari  sebuah  status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan  suatu  peran.Hakekatnya  peran  juga  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu  rangkaian perilaku  tertentu  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  jabatan  tertentu.  Kepribadian  seseorang  juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada  perbedaan,  baik  yang  dimainkan  /diperankan  pimpinan  tingkat  atas,  menengah  maupun bawah  akan  memiliki  peran  yang  sama.  Peran  merupakan  suatu  rangkaian  teratur  yang ditimbulkan  karena  suatu  jabatan.  Manusia  sebagai  makhluk  sosial  cenderung  untuk  hidup berkelompok.  Dalam  kehidupan  berkelompok  tadi  akan  terjadi  interaksi  antara  anggota masyarakat  yang  satu  dengan  anggota  masyarakat  yang  lain.  Tumbuhnya  interaksi  diantara mereka  ditantai  dengan  adanya  saling  ketergantungan.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat  itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan
seseorang,  apabila  seseorang  melaksanakan  hak-hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya, maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.
Peranan  dalam  ilmu  sosial  berarti  suatu  fungsi  yang  dibawakan  seseorang  ketika menduduki suatu  jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan  fungsinya  karena posisi  yang diduduki.  Peranan  yang  melekat  harus  dibedakan  dengan  posisi  atau  pada  tempatnya  dalam pergaulan masyarakat. Posisi dalam masyarakat (social position) merupakan unsur yang statis yang  menunjukkan  tempatnya  dalam  organisasi  masyarakat.  Peranan  lebih  menunjuk  pada fungsi, penyesuaian, dan suatu proses.
Sengketa  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  pertentangan  atau  konflik, konflik  berarti  adanya  pertentangan  antara  orang-orang  atau  kelompok-kelompok  terhadap suatu  objek  permasalahan.  Pertentangan  atau  konflik  yang  terjadi  antara  individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek  kepemilikan,  yang  menimbulkan  akibat  hukum  antara  satu  dengan  yang  lain(Winarni, 2007). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui:

## a) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)
Suyud Margono berpendapat  bahwa  litigasi adalah gugatan atas suatu konflik untuk menggantikan  konflik  sesungguhnya  dimana  para  pihak  memberikan  kepada  seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.
Prosedur  dalam  proses  litigasi  lebih  bersifat  formal  dan  teknis.  Seperti  yang dikemukakan oleh J. David Reitzel “there is a long wait for litigants to get trial”, karena itu  untuk  menyelesaikan  satu  perkara  pada  satu  instansi  peradilan,diharuskan  antri  untuk menunggu(Harahap, 2009).
b) Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)
Penyelesaian  sengketa  melalui  non-litigasi  telah  dikenal  adanya  penyelesaian sengketa  alternatif  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Angka  (10)  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999  Tentang  Arbitrase.  Penyelesaian  sengketa  melalui  non-litigasi  jauh  lebih efektif dan efisien, sebab belakangan ini berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) dalam berbagai bentuk, seperti:

## 1) Arbitrase
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No  30  Tahun  1999  menjelaskan  bahwa,  “Arbitrase adalah  cara  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan  umum  yang  didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase  digunakan  untuk  mengantisipasi  perselisihan  mungkin  terjadi  maupun.yang
sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.
2 . Negosiasi
Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada  saat  kedua  belah  pihak  memiliki  berbagai  kepentingan  yang  sama  maupun berbeda.  Hal  ini  selaras  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Susanti  Adi  Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar demi mencapai kesepakatan dengan pihak lain  melalui  proses  interaksi,  komunikasi  yang  dinamis  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  penyelesaian  atau  jalan  keluar  dari  permasalahan  yang  sedang  dihadapi oleh kedua belah pihak(Nugroho, 2009).

## 3. Mediasi
Menurut Peraturan Mahkamah  Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

## 4.Konsiliasi
Konsiliasi  adalah  lanjutan  dari  mediasi.  Mediator  beralih  fungsi  menjadi  konsiliator. Dalam  hal  ini  konsiliator  menjalankan  fungsi  yang  lebih  aktif  dalam  mencari  bentuk- bentuk  penyelesaian  sengketa  dan  menawarkannya  kepada  para  pihak.  Jika  para  pihak menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution (Armani, 2012) s .

## Permasalahan
Untuk Menganalisis dan memecahkan problematika pada isu tersebut diatas, maka dalam penelitian  ini  diperinci  sebagai  berikut,  Bagaimana  peran  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Palembang  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  tanah  karena  sertifikat  ganda  dan  Bagaimana proses pembuktian hak atas tanah yang terjadi karena sertifikat ganda ?

## Orisinalitas Penelitian
Untuk  memperkuat  hasil  penelitian  ini,  maka  diperlukan  kajian  terhadap  penelitian terdahulu  yang  diharap  bisa  memaksimalkan  penelitian  ini,  kemudian  digunakan  juga  pembedaan factor dari yang digunakan di penelitian ini dan penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dalam penelitian ini. Dibawah ini adalah penelitian terrdahulu yang dapat dijadikan pedoman penulis : 1.  Asmawati,  “Mediasi  Salah  Satu  Cara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan”,  Jurnal  Ilmu Hukum, Maret, 2014. Jurnal ini membahas upaya mediasi dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda.(Asmawati, 2014)
2. Darwis Anatami, “Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Samudra, Juni, 2017. Jurnal ini membahas siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi sengketa sertifikat ganda.(Anatami, 2017)
3.  ,  Septivany  Christa  Perdana,  “  Sertifikat  Ganda  Pada  Proyek  Pembangunan  Rumah  Susun”, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Universitas  Pancasila,  Desember,  2018.  Jurnal  ini  membahas  tentang permasalahan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  sertifikat  ganda  pada  Satuan  Rumah Susun.(Perdana, 2018)
Jika  melihat  beberapa  permasalahan  pada  penelitian  –  penelitian  terdahulu,  maka  yang membedakan  penelitian  ini  adalah  penelitian  in  lebih  menjelaskan  dari  awal  pembuatan  dan penerbitan sertifikat secara procedural dan sistematis, selain itu juga menjelaskan akan jenis – jenis Hak atas Tanah dan Badan – bahan yang turut serta dalam membantu upaya penyelesaian sengketa sertifikat ganda pada Tanah (dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional/BPN) dan juga proses untuk membuktikan pemilik Tanah yang sebenarnya.

## B. Hasil dan Pembahasan.
A. Analisis Tentang Ketentuan Hukum Surat Hak Atas Tanah
1) Pengertian Hak Atas Tanah
Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang untuk memakai tanah yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum, yang tujuannya memakai tanah untuk memenuhi 2 (dua) jenis kebutuhan, yaitu(Zein, 1995):
a. Untuk dijadikan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya;
b. Untuk tempat suatu usaha dengan mendirikan bangunan, perumahan, hotel, rumah susun, pabrik, pelabuhan, dan lain-lain.
Hak atas tanah memberi kewenangan memakai suatu bidang tanah dan rumah susun tertentu  untuk  memenuhi  kebutuhan  tertentu.  Kewenangan  memakai  adalah  dalam  arti menguasai,  memakai,  dan  mengambil  manfaat  dari  suatu  bidang  tanah  tertentu.  Dalam memakaisebidang  tanah  tersebut  terdapat  kewajiban  untuk  memelihara  tanah  serta mencegah  kerusakan  tanah  tersebut(Undang  -  Undang  Nomor  5  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok - Pokok Agraria, 1960). Pemakaian  tanahharus sesuai dengan tujuan pemberian hak dan isi hak atas tanahnya, serta penggunaannya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku di daerah yang bersangkutan.
2) Permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah
Permohonan  dan  pemberian  hak  atas  tanah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor 5 Tahun 1973  yang berjudul  “Ketentuan-ketentuan Mengenai
Pemberian  Hak  Atas  Tanah”.  Dalam  prakteknya,dibutuhkan  langkah-langkah  khusus  untuk pemohon  tertentu  yang  berkaitan  dengan  tanah  yang  dimohon,  kemudian  Menteri  Dalam Negeri mengatur tata cara permohonan dan pemberian hak atas tanah antara lain:
a. Untuk keperluan perusahaan (Permendagri Nomor 5 Tahun 1974);
b. Atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan (Permendagri Nomor 1 Tahun 1977);
c. Atas tanah bekas hak barat (Permendagri Nomor 3 Tahun 1979).
Pada  dasarnya,  setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  memohon  hak  atas  tanah negara.  Bahkan  untuk  orang  asing  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia  pun  juga  berhak mengajukan  permohonan  hak  atas  tanah,  tetapi  hak  memohon  untuk  orang  asing  dibatasi peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur hubungan tanah dengan orang.
a. Permohonan  untuk  mengajukan  hak  atas  tanah  ditujukan  kepada  pejabat  yang berwenang. Pejabat yang berwenang tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
Hak yang dimohon untuk ditujukan kepada pemerintah tergantung dari jenis hak apa yang dapat dimiliki oleh pemohon dan penggunaan tanah  yang bersangkutan. Untuk warga negara Indonesia maka ia dapat memohon untuk Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Jika si pemohon adalah warga negara asing yang tinggal di Indonesia, ia hanya dapat memohon  untuk  hak  pakai.  Bila  pemohon  adalah  Badan  Hukum,  maka  seperti  layaknya warga  negara  Indonesia  yang  dapat  memohon  Hak  Milik,  Hak  Guna  Bangunan,  atau  Hak Pakai(Angin, 1991).
3) Status Hak Atas Tanah
a. Hak Milik
Menurut  Pasal  20  UUPA  yang  dimaksud  hak  milik  adalah  sebuah  hak  turun temurun  “terkuat”  yang  dapat  dimiliki  atas  tanah  dengan  memperhatikan  fungsi  sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak Milik adalah hak penuh dan hak “terkuat”  yang  dapat  dimiliki  orang  atas  tanah.  Pemberian  label  ini  tidak  berarti  hak tersebut  merupakan  hak  mutlak  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Hak  Milik  memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Turun-temurun,  Hak  Milik  atas  tanah  dapat  beralih  dikarenakan  hukum  dari seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli warisnya;
2. Terkuat, bahwa Hak Milik Atas Tanah merupakan hak yang paling kuat diantara hak atas tanah yang lainnya;
3. Terpenuh, bahwa Hak Milik Atas Tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pertanian sekaligus untuk mendirikan bangunan;

## b. Hak Guna Bangunan
Hak  Guna  Bangunan  adalah  salah  satu  hak  atas  tanah  yang  diatur  dalam  UUPA. Pengertian mengenai Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 ayat (1):
“Hak  Guna  Bangunan  adalah  hak  untuk  mendirikan  dan  mempunyai  bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.”
Dijelaskan  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  UUPA  ini  bahwa  Hak  Guna  Bangunan  bukan pemegang hak milik atas bidang tanah dimana bangunan tersebut didirikan. Sehubungan dengan  hal  ini,  Pasal  37  UUPA  menyatakan  bahwa  Hak  Guna  Bangunan  dapat  terjadi pada  tanah  negara  yang  dikarenakan  Penetapan  Pemerintah.  Selain  itu  Hak  Guna Bangunan  dapat  terjadi  juga  pada  bidang  tanah  Hak  Milik  dikarenakan  ada  perjanjian autentik  antara  pemilik  tanah  yang  bersangkutan  dengan  pihak  yang  akan  memperoleh Hak Guna Bangunan.
Hak  Guna  Bangunan  dapat  beralih  dan  dialihkan  kepada  pihak  lain,  dan  dapat dijadikan jaminan hutang. Dengan demikian, sifat-sifat Hak Guna Bangunan adalah:
1. Jangka waktu paling  lama  yaitu selama 30 tahun, dan dapat diperpanjang  lagi untuk durasi 20 tahun;
2. Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;
3. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.
Mengenai  tanah  yang  dapat  diberikan  dengan  Hak  Guna  Bangunan  diatur  dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna  Bangunan,  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah.  Dalam  Pasal  37  UUPA,  dapat  diketahui bahwa  Hak  Guna  Bangunan  dapat  diberikan  di  atas  tanah  Negara  yang  didasari penetapan dari pemerintah. Hak Guna Bangunan  juga dapat diberikan di atas tanah Hak Milik  berdasarkan  kesepakatan  autentik  antara  pemilik  tanah    dengan  pihak  yang bermaksud  memperoleh Hak Guna Bangunan tersebut. Melihat ketentuan pada Pasal  21 Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996,  maka  tanah  yang  dapat  diberikan  Hak Guna Bangunan adalah Tanah Negara, Tanah Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik.
1. Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  objek  dari  Hak  Guna  Bangunan  adalah Tanah  Negara,  Tanah  Pengelolaan,  dan  Tanah  Hak  Milik  dari  seseorang.  Ketentuan
mengenai  Hak  Guna  Bangunan  yang  diberikan  di  atas  tanah  Negara  dan  Tanah Pengelolaan  diatur  lebih  lanjut  dalam  ketentuan    Pasal  22  dan  23  Peraturan Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996.  Pada  dasarnya  Hak  Guna  Bangunan  yang diberikan  di  atas  tanah  Negara  dan  Tanah  Pengelolaan  diberikan  berdasarkan Keputusan  Menteri  Agraria  dengan  merujuk  kepada  ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  3  Tahun  1999  Tentang  Pelimpahan  Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
c. Hak Pakai
Ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan  dan  untuk  mengambil  hasil  tanah  yang  dikuasai  oleh  negara  atau  tanah milik  orang  lain,  yang  memberikan  kewenangan  dan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam keputusan pemberian oleh Pejabat yang berwenang memberikannya atau perjanjian sewa- menyewa atau perjanjian pengolahan tanah selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Hak  Pakai  dapat  dimiliki  oleh  Warga  Negara  Indonesia  maupun  Warga  Negara Asing  termasuk  Badan  Hukum  yang  didirikan  menurut  Hukum  Indonesia  dan berkedudukan di Indonesia, juga berlaku untuk Badan Hukum Asing. Subyek Hak Pakai diatur dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
B. Latar Belakang Mengenai Peran Badan Pertanahan Nasional.
1. Peran  Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Bersertifikat Ganda
Dasar  Hukum  Pembentukan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  adalah  Keputusan Presiden  Nomor  26  Tahun  1988.  Sebagai  panduan  operasional  untuk  BPN,  kemudian pimpinan  lembaga  ini  mengeluarkan  Surat  Keputusan  yang  dituangkan  dalam  SK  Nomor 11/KBPN/1988  jo.  Keputusan  Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  1989  Tentang  Organisasi  dan Tata Kerja BPN di Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya.
Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan, yang disebut dengan kasus  pertanahan  adalah  sengketa,  konflik,  atau  perkara  pertanahan  untuk  mendapatkan penyelesaian  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  dan/atau  kebijakan pertanahan  Dalam  perkara  sengketa  tanah  bersertifikat  ganda,  BPN  memiliki  kewenangan melakukan  negosiasi,  mediasi, dan  memfasilitasi  penanganan pihak-pihak  yang  bersengketa dan  menggagas kesepakatan di antara para pihak. Demi  meminimalisir sengketa pertanahan
yang  dalam  hal  ini  disebabkan  oleh  sertifikat  ganda,  maka  peran  yang  dilakukan  BPN sebagai pelayan masyarakat di bidang pertanahan antara lain adalah(Asmawati, 2014):
1) Mengelola data untuk menyelesaikan perkara di bidang pertanahan
2) Menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban , menyiapkan memori banding,  memori  kontra,  memori  kasasi,  memori  peninjauan  kasasi  atas  perkara  yang diajukan  melalui  peradilan  terhadap  perorangan  dan  badan  hukum  yang  merugikan negara;
3) Mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanahan;
4) Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai penyelesaian sengketa tanah;
5) Menelaah  dan  menyiapkan  konsep  pembatalan  hak  atas  tanah  yang  cacat  administrasi berdasarkan kekuatan keputusan pengadilan;
6) Dokumentasi.
BPN  juga  memiliki  mekanisme  tertentu  dalam  menangani  dan  menyelesaikan perkara  sengketa  pertanahan  dalam  hal  ini  termasuk  sengketa  yang  dikarenakan  sertifikat ganda, yaitu:
1) Sengketa tanah kerap diketahui oleh pihak BPN melalui pengaduan;
2) Pengaduan  lalu  ditindaklanjuti  dengan  identifikasi  masalah.  Memastikan  apakah  unsur masalah merupakan kewenangan BPN atau diluar kewenangan BPN;
3) Jika  merupakan  kewenangan  BPN,  maka  BPN  mengkaji  masalah  terkait  untuk membuktikan kebenaran terkait pengaduan serta menentukan apakah pengaduan tersebut dapat diproses lebih lanjut;
4) Jika  permasalahan  bersifat  strategis  maka  diperlukan  pembentukan  unit  kerja.  jika bersifat  polits,  sosial,  dan  ekonomi  maka  tim  melibatkan  institusi  seperti  DPR  atau DPRD, Kementrian Dalam Negeri, atau Pemerintah Daerah terkait;
5) Tim  menyusun  laporan  hasil  penelitian  untuk  menjadi  bahan  rekomendasi  penyelesaian masalah.
Dalam  prakteknya,  penyelesaian  sengketa  pertanahan  tidak  hanya  dilakukan  oleh pihak BPN, tetapi  juga dapat diselesaikan  melalui  lembaga Peradilan Umum, dan Peradilan Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Peradilan  Umum  lebih  menitikberatkan  pada  hal-hal  terkait dengan  permasalahan  perdata,  dan  pidana  dalam  sengketa  pertanahan,  berbeda  halnya dengan  PTUN  yang  menyelesaikan  sengketa  pertanahan  berkaitan  dengan  Surat  Keputusan yang dikeluarkan oleh BPN atau Pejabat lainnya yang berkaitan dengan pertanahan(Perdana, 2018).
Sengketa pertanahan, dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui tiga (3) cara yaitu:

## 1) Penyelesaian Secara Langsung Dengan Musyawarah
Penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  musyawarah  memiliki  syarat,  yaitu  sengketa tersebut  bukan  merupakan  penentuan  mengenai  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  dapat memberikan  hak  atau  menghilangkan  hak  seseorang  terhadap  tanah  sengketa,  dan diantara  pihak-pihak  yang  bersengketa  masih  memiliki  kekerabatan,  serta  masih menganut hukum adat daerah setempat.

## 2) Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Arbitrase  merupakan  penyelesaian  perkara  oleh  seseorang  atau  beberapa  arbiter  yang telah  ditunjuk  berdasarkan  kesepakatan/persetujuan  para  pihak  dan  disepakati  bahwa putusan  yang  diambil  bersifat  mengikat  dan  final.  Syarat  utama  yang  dilakukan  untuk dapat melalui jalur arbitrase sebagai penyelesaian sengketa adalah ada kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak(Sembiring, 2011).

## 3) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan
Penyelesaian  sengketa  termasuk  sengketa  pertanahan  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Pasal 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah  kekuasaan Negara  yang  merdeka guna menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  penyelesaian  sengketa  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan diserahkan kepada lembaga Peradilan Umum, dan terhadap sengketa keputusan lembaga pertanahan  diserahkan  kepada  ranah  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  serta  sengketa menyangkut tanah wakaf diajukan ke Peradilan Agama.

## 2. Proses Pembuktian Hak Atas Tanah
a. Proses Pembuktian Melalui Kewenangan Badan Pertanahan
Pembuktian  sengketa  tanah  bersertifikat  ganda  melalui  kewenangan  kantor  Badan Pertanahan  biasanya  dimulai  dari  adanya  pengaduan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat bahwa  tanah  bersertifikat  yang  dimilikinya  ternyata  juga  dimiliki  oleh  orang/pihak  lain yang  memiliki  sertifikat  Hak  Atas  Tanah  dengan  objek  yang  sama.  Mekanisme penanganan tersebut diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Pengaduan
Pengaduan umumnya berisi hal-hal sekaligus peristiwa-peristiwa yang menggambarkan  bahwa  pemohon/pengadu  adalah  yang  berhak  atas  tanah  tersebut dengan melampirkan bukti-bukti.

## 2) Penelitian
Dalam  proses  penanganan  kemudian  diadakan  penelitian  berupa  pengumpulan dataadministratif  maupun  hasil  penelitian  data  fisik  di  lapangan.  Hasil  penelitian  ini kemudian dapat disimpulkan untuk sementara apakah pengaduan dari orang/pihak yang bersangkutan beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut(Anatami, 2017).
Jika  terdapat  dugaan  bahwa  pengaduan  tersebut  dapat  diproses,  maka  selanjutnya diselesaikan  melalui  tahap  kemungkinan  dilakukan  pencegahan  mutasi  bahwa  tanah tersebut  dalam  keadaan  sengketa.  Namun  apabila  pengaduan  tersebut  tidak  mengandung alasan-alasan yang kuat dan harus melalui proses lembaga atau instansi lain. Maka kepada yang  bersangkutan  diberitahukan  hal-hal  tersebut  dan  ternyata  dinyatakan  bahwa pengaduan tidak atau belum dapat dipertimbangkan.
Musyawarah  pun  dapat  dilakukan  sebagai  langkah  pendekatan  terhadap  para  pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, pihak instansi Badan Pertanahan Nasional yang menjadi mediator  dalam  menyelesaikan  perkara  sengketa  tanah  secara  kekeluargaan.  Diperlukan sikap  tidak  memihak  dan  tidak  melakukan  berbagai  jenis  tekanan,  tetapi  bukan  berarti bahwa  mediator  bersikap  pasif.  Pihak  mediator  harus  mengemukakan  cara-cara penyelesaian,  serta  kesulitan-kesulitan  yang  mungkin  timbul  di  kemudian  hari,  yang dikemukakan  kepada  para  pihak.  Musyawarah  apabila  dilakukan  juga  harus mempertimbangkan  tata  cara  formal  seperti  surat  pemanggilan,  notulen,  akta  atau pernyataan  perdamaian  yang  digunakan  sebagai  bukti  bagi  para  pihak  maupun  pihak ketiga.  Kemudian  hasil  dari  musyawarah  ini  dibuat  dalam  akta  perdamaian,  baik  yang dilakukan  dimuka  hakim  maupun  diluar  Pengadilan  atau  notaris  untuk  mendapatkan kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang telah sepakat.

## C. Kesimpulan
Ketentuan  hukum  hak  atas  tanah  di  Indonesia  memberi  kewenangan  kepada  warga negara Indonesia untuk  menggunakan  suatu bidang tanah untuk kepentingan tertentu. Bagi warga negara asing kewenangan hak atas tanah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan tanah dengan orang.
Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam mengelola  pertanahan  sektoral  memiliki  peran  penyelesaian  melalui  jalur  mediasi  setelah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya perkara sengketa tanah.
Proses  pembuktian  perkara  sengketa  tanah,  dalam  hal  ini  karena  sertifikat  ganda dapat melalui proses penyelesaian litigasi, dan  non-litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anatami,  D.  (2017).  Tanggung  Jawab  Siapa,  Bila  Terjadi  Sertifikat  Ganda  Atas  Sebidang  Tanah.
Jurnal Ilmu Hukum .
Angin, E. P. (1991). Praktek Permohonan Hak Atas Tanah . Jakarta: Rajawali Press.
Armani,  N.  (2012). Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan .  Jakarta:  Grafindo Persada.
Asmawati. (2014). Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal Ilmu Hukum .
Effendie,  B.,  Tasmin,  M.,  &  Chodari,  A.  (1999). Surat  Gugat  dan  Hukum  Pembuktian  Dalam Perkara Perdata . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Fakhriah,  E.  L.  (2013). Bukti  Elektronik  dalam  Sistem  Pembuktian  Perdata (2nd  ed.).  Bandung: Alumni.
Fatatun, I. D. (2016). Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Harahap, Y. (2009). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika.
Harsono, S. (1992). Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya . Yogyakarta: Seminar Nasional.
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) .
Murad, R. (2013). Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah . Bandung: Alumni.
Nugroho, S. A. (2009). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia . Jakarta: Prenada Media.
Pasal  1 angka 1 Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional Nomor 11 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan . , (2016).
Perdana,  S.  C.  (2018).  Sertifikat  Ganda  Pada  Proyek  Pembangunan  Rumah  Susun. Jurnal  Ilmu Hukum .
Rayi  Ady  Wibowo.  (2010). Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di  Kecamatan  Karanganyar  Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar . Uniersitas Sebelas Maret.
Sembiring, J. J. (2011). No Title . Jakarta: Visimedia.
Soimin, S. (1993). Hak dan Pengadaan Tanah . Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti. (1999). Hukum Pembuktian . Jakarta: Paramita.
Undang - Undang Nomor 5 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria . , (1960).
Winarni. (2007). Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan) . Bandung: Mandar Maju.
Zein, R. (1995). Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA . Jakarta: Rineka Cipta.