## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal. 496-508 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8223.496-508

## Komparasi Peraturan Standar Mutu Tabir Surya yang Diperjualbelikan Antara Korea Selatan dan Indonesia
Gabriella Angelina Permatasari 2 , Andriyanto Adhi Nugroho 3
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia gabriellaagp17@gmail.com

## ABSTRAK
Adanya globalisasi membawa tren kecantikan menjadi memiliki glass skin yang berarti kulit halus dan mulus bak kaca.  Pada  umumnya,  konsumen  membeli  produk  dengan  memperhatikan  komposisi  dan  produk  yang  sedang ramai di perbincangkan oleh masyarakat yang mengarah pada Korea Selatan atas pengaruh dari K-Wave. Sebagai negara tropis, masyarakat Indonesia membutuhkan tabir surya sebagai proteksi kulit atas UV dan Inframerah guna mengurangi potensi terkena kanker kulit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perbedaan regulasi antara  Korea  Selatan  terkait  tabir  surya  dan  menemukan  regulasi  yang  seharusnya  diterapkan  di  Indonesia. Penelitian  ini  berjenis  yuridis-normatif  dengan  pendekatan  komparatif,  perundang-undangan,  dan  konseptual yang  membandingkan  regulasi  standar  mutu  tabir  surya  di  Korea  Selatan  dan  Indonesia,  serta  menemukan ketentuan yang seharusnya diterapkan. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan komposisi bahan yang digunakan dalam produk tabir surya. Dari 32 nama bahan yang digunakan diizinkan di Indonesia, terdapat 6 bahan yang memiliki perbedaan kadar maksimum atau tidak diterapkan di Korea. Tidak hanya itu, terdapat 6 bahan yang belum diterapkan kadar maksimumnya di Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, regulasi antara Korea Selatan  dan  Indonesia  terkait  uji  coba  hewan  untuk  produk  kosmetik  juga  memiliki  perbedaan.  Di  Indonesia, hanya mengatur mengenai prinsip kesejahteraan hewan, sedangkan di Korea menerapkan larangan distribusi dan uji coba pada hewan. Diperlukan suatu pembaharuan terkait regulasi standar mutu produk tabir surya dan regulasi uji  coba  pada  hewan  di  Indonesia  agar  dapat  melindungi  hak  konsumen  dan  mengembangkan  potensi  yang dimiliki Indonesia dalam hal produksi atau pemasaran kosmetik khususnya tabir surya.
Kata Kunci : Perbandingan Regulasi, Pembaharuan Hukum, Regulasi Tabir Surya, Uji Coba Hewan

## ABSTRACT
Globalization has brought the beauty trend of having glass skin, which means skin has its smooth, flawless, and seem like glass impacted by K-Wave. In general, consumers buy products related with the composition or products that are being widely discussed by the public. As a tropical country, Indonesian people need sunscreen to minimize the  potential  risk  of  skin  cancer,  especially  UV  and  infrared.  The  objective  of  this  study  is  to  compare  the sunscreen regulations of South Korea and Indonesia in order finds regulation to be implemented. As a juridical- normative research with a comparative, statute, and conceptual approach it will compares sunscreen quality and standards regulations in South Korea and Indonesia using positive law. The research results prove there are some variations in sunscreen product chemical compound. There are 32 ingredients used in Indonesia and around 6 ingredients  have  different  maximum  limit  or  are  not  applied  yet  in  Korea.  Along  with  this,  6  ingredients  has different maximum limit or have not been implemented yet in Indonesia. Apart from that, the regulations between South Korea and Indonesia regarding animal testing for cosmetic products also have differences. In Indonesia, animal welfare is one of the principles held by government to enforce animal rights, while in Korea it’s prohibited to distribute the product that exploit animal. There is a urgent need to reform the quality standards of cosmetic in  sunscreen  products  and  the  animal  testing  regulation  in Indonesia  in  order  to  protect  consumer  rights  and enlarge Indonesia's potential growth of selling sunscreen.
Keywords : Comparative Law, Legal Reform, Sunscreen Regulation, Animal Testing.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan zaman menyebabkan acuan penggunaan skin-care dan makeup ke arah effortless beauty  dengan  kulit  wajah  cerah  yang  mulus  tanpa  pori-pori  sebagaimana  artis-artis  korea.  Hal  ini menyebabkan terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh produsen kosmetika baik impor maupun ekspor. Kosmetika  sendiri  diartikan  dalam  Peraturan  BPOM  No  17  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (selanjutnya disebut PBPOM No 17/2022) sebagai bahan yang digunakan untuk membersihkan, memperbaiki bau badan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memelihara tubuh, khususnya pada bagian luar tubuh, seperti lapisan epidermis kulit, bagian rambut, bibir, kuku, gigi, serta bagian luar organ genital.
Sementara  itu,  dalam  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya disebut UUPK) Jo. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Alat Farmasi dan Kesehatan dijelaskan bahwa kosmetika termasuk dalam bahan sediaan farmasi (Poernomo, 2022). Terdapat  suatu  perbedaan  makna  di  mana  dalam  PBPOM  disebutkan  bahwa  definisi  kosmetik digambarkan sebagai bahan untuk menjaga kesehatan diri, sedangkan dalam UUPK hanya disebutkan mengenai klasifikasi kosmetika sebagai bahan sediaan farmasi. Merujuk pada ketentuan tersebut dalam Pasal 105 ayat (2) Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan (selanjutnya disebut UUK) dijelaskan bahwa sediaan barang farmasi berjenis kosmetika harus memenuhi  ketetapan konsentrasi  maksimum dari standar yang ditentukan dan dapat diedarkan dengan adanya izin edar.
Penyebaran skincare korea dilatarbelakangi adanya promosi dalam berbagai adegan drama atau menggunakan  artis  terkenal.  Perawatan  kulit  menjadi  kebutuhan  primer  akibat  dari  masifnya penggunaan  dan  pembelian  produk  kosmetik.  Pada  tahun  2021,  Korea  Selatan  merupakan  negara pengekspor kosmetik terbesar kelima di dunia dan mendapatkan 8,5 Miliar dolar US dalam 11 bulan (Goldman, 2022). Berhubungan dengan itu, terdapat data nilai impor Korea Selatan ke Indonesia yang dikeluarkan oleh UN Comtrade pada periode tahun 2010-2018 dalam Mata Uang USD Tahun 2010- 2018, yaitu: (Apriyani, N. P. W., & Setyari, 2021).
No. Tahun Nilai Impor Kosmetik Korea Ke Indonesia (US$) 1 2010 741,479 2 2011 1,348,243 3 2012 2,459,757 4 2013 3,482,330 5 2014 4,329,111 6 2015 3,780,398 7 2016 5,947,433 8 2017 10,487,013 9 2018 29,187,074
Tabel 1: Nilai impor kosmetik Korea ke Indonesia Maraknya produk kosmetika impor disebabkan oleh adanya pasar ekonomi bebas yang tumbuh di  negara  berkembang  (Sari,  N.,  &  Tan,  2021).  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  peluang  dan  potensi pasar dalam industri kecantikan yang didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang terbilang cukup besar.  Terlepas  dari  adanya  penyebaran  yang  luas,  kosmetika  sendiri  merupakan  kebutuhan  bagi masyarakat dalam rangka merawat diri yang  salah satunya merupakan produk tabir surya.  Kegunaan dari pemakaian tabir surya pada tubuh atau wajah adalah menyerap, membaurkan, dan menyerap secara efektif sinar matahari terutama sinar UV dan Inframerah dalam rangka mencegah gangguan kulit yang timbul dari cahaya matahari dan mencegah interaksi langsung sinar UV dengan kromofor kulit  (Sandy, 2021).
Produk tabir surya memerlukan izin edar dengan nomor notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM sebagai  lembaga  pengawas  produk  di  pasaran.  Selain  itu,  terdapat  ketentuan  label  informasi  produk kosmetik,  baik  impor  maupun  ekspor  sebagai  upaya  perlindungan  konsumen.  Hal  ini  diatur  dalam UUPK yang menyebutkan mengenai larangan produksi, pemasaran, dan perdagangan produk kosmetik yang  tidak  mencantumkan  label  produk  yang  memuat  informasi  cukup,  seperti  tanggal  pembuatan, dampak penggunaan, dan daftar nama bahan yang digunakan pada produk sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UUPK.
Merujuk pada ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tepatnya dalam Pasal 6 mengatur ketentuan mengenai keharusan mencantumkan label dengan bahasa Indonesia  untuk  perdagangan  barang  dalam  negeri.  Aturan  lain  mengenai  pencantuman  label  dapat dilihat dari PBPOM Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk (DIP) Jo. PBPOM Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika (selanjutnya disebut PBPOM No 30/2020) menyebutkan bahwa DIP selaku penandaan dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
Apabila DIP menggunakan bahasa lainnya, harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa inggris oleh penerjemah tersumpah (Andarini, M., 2020). Dapat dikatakan, penggunaan label kosmetik baik impor maupun ekspor harus diberikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen mengenai informasi produk. Melanjuti ketentuan tersebut, dalam Pasal 23  ayat  (1)  Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  HK.00.05.4.1745  Tahun 2003  disebutkan  bahwa  dalam  label  produk  harus  sesuai  dengan  komposisi  yang  ada  di  dalamnya sebagaimana  yang  tercantum  pada  Kodeks  Kosmetik  Indonesia  (KKI)  atau  nomenklatur  lain  yang berlaku.
Melanjuti  hal  tersebut,  pada  tahun  2022  BPOM  telah  menarik  46  produk  kosmetik  yang didalamnya terdapat produk asal korea merk KIM bernama Whitening Turmeric and Snowlotus Cream dan Whitening Pearl and Snowlotus Cream yang mengandung Mercury, Betamethasone 17 Valerate, dan Clobetasol Propionate di mana telah ditemukan kandungan yang di larang dimasukkan ke dalam produk dan telah tercipta ketidaksesuaian komposisi yang ada dengan label produk. Adanya kasus ini, tidak membuat konsumen mengurungkan niatnya untuk membeli produk korea langsung dari website resmi  asal  Korea.  Pada  umumnya,  alasan  membeli  produk  tersebut  dapat  berupa  produk  yang diinginkan belum beredar di Indonesia dan menginginkan harga yang relatif lebih murah dibandingkan di toko retail Indonesia.
Terdapat penelitian terdahulu yang membahas perlindungan  konsumen terhadap impor produk kosmetika. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Elvira Fitriyani Pakpahan,dkk. (2022), mengenai hukum  perlindungan  konsumen  terhadap  kosmetik  tidak  berizin  edar  oleh  BPOM  (Studi  kasus: Kosmetik Etude House) (Pakpahan, E. F., Sunarto, A., & Ginting, 2022). Kelemahan dari penelitian ini adalah  tidak  membahas  mengenai  standar  mutu  kosmetik  yang  dikeluarkan  oleh  BPOM,  melainkan hanya menekankan pada kewenangan BPOM dalam mengatasi permasalahan kosmetik tanpa izin edar, hak-hak  konsumen,  serta  menjelaskan  mengenai  perbuatan  yang  dapat  ditempuh  konsumen  dalam rangka memecahkan persoalan hukum.
Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nabila Sari dan Winsherly Tan (2021) mengenai regulasi impor  produk  kosmetika  yang  digunakan  secara  pribadi  oleh  konsumen  (Sari,  N.,  &  Tan,  2021). Kelemahan  dari  penelitian  ini  adalah  tidak  mengarah  kepada  acuan  standar  mutu  kosmetika  yang beredar dan tidak melakukan komparasi dengan hukum positif Korea Selatan yang mana banyak produk kosmetik impor. Terakhir penelitian oleh Bella Nathasya mengenai peran BPOM terhadap pengawasan peredaran  kosmetik  ilegal  dalam  perlindungan  hukum  konsumen  di  Air  Dingin,  Pekanbaru  (Kelik wardiono, natangsa surbakti, 2020). Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak membahas mengenai standar mutu tabir surya dan tidak melakukan komparasi hukum positif dalam rangka membandingkan implikasi  dari  ketentuan.  Penelitian  ini  hanya  menekankan  mengenai  indikator  kosmetik  ilegal  dan proses pengawasan yang dilakukan oleh BPOM.
Sehubungan dengan penelitian terdahulu, ditemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini.  Adanya  kesamaan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu  akan  membahas  salah  satu kewenangan  BPOM  dalam  mengawasi  kosmetik  yang  diimpor  serta  membahas  mengenai  regulasi tentang  kosmetik,  sedangkan  perbedaan  dengan  penelitian  ini  akan  berfokus  pada  ketentuan  standar mutu  tabir  surya  yang  berlaku  di  Korea  Selatan  dan  Indonesia.  Sebagai  salah  satu  jenis  dari  produk kosmetik, tabir surya digunakan dalam melindungi kulit dari sinar matahari khususnya paparan sinar
UV. Penggunaan tabir surya dapat menurunkan kadar tumor carcinoma dan mencegah penyakit solar atau actinic keratoses, NMSC, dan melanoma (Li et al., 2019). Berdasarkan data statistik yang dirilis pada tahun 2018 oleh The Global Cancer Observatory (Globocan) menyebutkan bahwa jumlah kasus kanker kulit di Indonesia berjumlah sekitar 18.000 dengan jumlah kematian tahunan mencapai 3.000 (Tangerang,  2023).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  regulasi standar  mutu  tabir  surya  antara  Indonesia  dan  Korea  Selatan,  serta  mengetahui  standarisasi  mutu kosmetik yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Adanya perbedaan atas regulasi terkait tabir surya tersebut  diharapkan  dapat  dijadikan  referensi  khusus  bagi  Indonesia  dalam  mengembangkan regulasinya  khususnya  dalam  upaya  memenuhi  perlindungan  konsumen.  Selain  itu,  diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk konsumen yang membeli tabir surya ataupun produsen yang akan memproduksi tabir surya agar menyesuaikan komposisi di dalam produk sebagaimana ketentuan dalam regulasi kosmetik.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  lebih  banyak  menggunakan  bahan-bahan  literatur  tertulis  sehingga  dapat dikatakan  berjenis  penelitian  yuridis-normatif  yang  dapat  diartikan  sebagai  proses  penemuan  aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang diharapkan dapat menjawab suatu permasalahan dan menghasilkan konsepsi  atau  argumentasi  baru  (Muhaimin,  2020).  Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dengan menganalisa hukum positif yang berlaku di Korea Selatan dan Indonesia, khususnya  mengenai  Tabir  Surya.  Selain  itu,  untuk  mendukung  penelitian  ini,  akan  menggunakan pendekatan  komparatif  dengan  membandingkan  hukum  yang  berlaku  antar  2  (dua)  Negara  dan mengidentifikasi agar dapat menjadi petunjuk bagi pembuat keputusan dalam mengembangkan regulasi terkait tabir surya.
Tidak  hanya  itu,  penelitian  ini  mengkaji  dengan  pendekatan  konseptual  yang  menafsirkan ketentuan  standar  mutu  yang  seharusnya  diterapkan  di  Indonesia  untuk  menyamakan  pemahaman bahasa  hukum  (Suhaimi,  2018).  Sementara  itu,  penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  yang menelaah bahan hukum primer berupa regulasi di Indonesia dan Korea Selatan yang berkaitan dengan tabir surya sebagai sumber utama. Kemudian, penelitian ini menggunakan bahan sekunder berupa buku dan jurnal tertulis sebagai bahan penjelas, dan tersier berupa artikel internet sebagai bahan tambahan untuk  dijadikan  rujukan  yang  kemudian  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data.  Selain  itu, penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  preskriptif  kualitatif  yang  berarti  melakukan  analisa data  dan  menemukan  kebenaran  dari  fakta  yang  didapatkan,  serta  menilai  atau  memberikan rekomendasi atas apa yang seharusnya menurut hukum terhadap perbedaan fakta (Suyanto, 2022).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Perbedaan  Standar  Mutu  Tabir  Surya  Berdasarkan  Hukum  Positif  di  Indonesia  dan  Korea Selatan
a. Perbedaan Struktur Regulasi Kosmetik
Pada  dasarnya,  terdapat  perbedaan  struktur  regulasi  kosmetik  antara  Korea  Selatan  dan Indonesia. Regulasi kosmetik di Korea Selatan dikeluarkan oleh Majelis Nasional Korea dalam bentuk Cosmetics Act (Undang-Undang Kosmetik) tetapi turunannya, seperti Regulations on Safety Standards, etc. for Cosmetics, Standards and Test Methods for Functional Type Cosmetics, and Types, Standards and  Test  Methods  for  Cosmetic  Additives,  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Obat  dan  Makanan Korea  Selatan.  Mengenai  regulasi  standar  mutu  kosmetik  diatur  dalam  Peraturan  tentang  Standar Keamanan, dll. untuk Kosmetik yang telah diselaraskan dengan Cosmetics Act Uni Eropa (EU). Tujuan dari modifikasi ini adalah meningkatkan keamanan produk kosmetik. Peraturan ini akan berlaku untuk semua kosmetik yang diproduksi, diimpor, dan didistribusikan di Korea Selatan.
Di  sisi  lain,  Indonesia  menerapkan  standar  kosmetika  berdasarkan  perjanjian  antar  negara ASEAN. Hal ini bertujuan untuk memastikan produk kosmetika yang diperjualbelikan sesuai dengan standar  bahan-bahan  yang  aman  digunakan.  Terdapat  perbedaan  struktur  dalam  lampiran  peraturan mengenai standar mutu kosmetik, diantaranya:
No. PBPOM No 17/2022
Regulation  on  Safety  Standards,  etc.
for cosmetics
1. Daftar  bahan  yang  diizinkan  digunakan  dengan pembatasan  dan  syarat  pemakaian  dalam kosmetika Bahan yang dilarang digunakan 2. Daftar bahan pewarna yang diizinkan digunakan dalam kosmetika Bahan  yang  diperbolehkan  digunakan dengan pembatasan dalam kosmetika 3. Daftar bahan pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetika Standar  keamanan  penggunaan  cell culture (kulturs sel) dan jaringan tubuh manusia (Terkait Lampiran 1) 4. Daftar bahan kosmetik yang diizinkan digunakan dalam produk tabir surya Metode pengujian manajemen keselamatan distribusi kosmetik (Merujuk pada Pasal 6) 5. Daftar  bahan  yang  tidak  diizinkan  dalam kosmetika -
Tabel 2: Perbedaan struktur lampiran peraturan mengenai standar mutu kosmetik
Terdapat perbedaan struktur regulasi, di Korea aturan mengenai bahan pengawet dan bahan tabir surya  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  lampiran  II  mengenai  daftar  bahan  kosmetik  yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan, sedangkan di Indonesia terdapat dalam lampiran III dan lampiran IV. Sebanyak 30 bahan kimia yang diperbolehkan digunakan dalam tabir surya dan memiliki jumlah  kadar  maksimum  yang  berbeda  berdasarkan  PBPOM  No  23  Tahun  2019.  Dalam  lampiran tersebut, terdapat 3 bahan dalam bentuk nano yang diizinkan untuk digunakan pada produk tabir surya, seperti  tris-biphenyl  triazine,  titanium  dioxide,  dan  zinc  oxide  (Rachmawati,  P.,  Sagala,  R.  J.,  & Kambira, 2021). b. Definisi Kosmetik dan Tabir Surya
Kosmetik  diartikan  dalam  PBPOM  No  17/2022  sebagai  bahan-bahan  yang  digunakan  untuk membersihkan,  mengubah  penampilan,  mewangikan,  dan  menjaga  kesehatan  tubuh,  khususnya  pada bagian epidermis, kuku, bibir, rambut, gigi, serta bagian luar organ genital.
Sementara  itu,  definisi  kosmetik  di  Korea  berdasarkan  Cosmetics  Act  tahun  2000,  kosmetik merupakan  suatu  barang  yang  bertujuan  untuk  menambah  persona,  mencerahkan  penampilan,  atau memelihara  atau  meningkatkan  kesehatan  kulit  dan  rambut,  membersihkan  dan  mempercantik  tubuh manusia,  serta  kosmetik  diakui  oleh  wanita  modern  sebagai  kebutuhan  sehari-hari  untuk  kebersihan, kesehatan, dan pengejaran kecantikan dan digunakan pada tubuh manusia (Kim, 2019). c. Ruang Lingkup Kosmetik
Di Indonesia sendiri tidak disebutkan mengenai ruang lingkup kosmetik. Akan tetapi, di korea disebutkan definisi mengenai jenis kosmetika, yang diantaranya functional cosmetic, organic cosmetic, dan  general  cosmetic  sebagaimana  tercantum  dalam  Cosmetics  Act.  Definisi  mengenai  functional cosmetic sebagaimana Pasal 2 Ayat 2 Cosmetics Act, kosmetik fungsional didefinisikan sebagai produk yang  “membantu”  dalam  memutihkan  kulit  atau  memperbaiki  kerutan,  “melindungi”  dari  sinar ultraviolet,  produk  yang  “membantu”  mengubah/menghilangkan  warna  rambut  atau  memberikan nutrisi,  dan  mencegah  atau  memperbaiki  kekeringan,  pecah-pecah,  rontok,  keratinisasi,  dll.  yang disebabkan  oleh  fungsi  kulit  atau  rambut  yang  melemah.  Dengan  kata  lain,  functional  cosmetic merupakan klasifikasi kosmetik yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas yang bersifat perantara antara  kosmetik  dan  obat-obatan,  serta  mengandung  bahan-bahan  yang  meningkatkan  aktivitas fisiologis  yang  bermanfaat  bagi  kulit,  sehingga  memiliki  aktivitas  fisiologis  yang  lebih  kuat  dalam tubuh manusia daripada kosmetik pada umumnya, tetapi diketahui memiliki efek yang lebih signifikan dan cenderung ringan daripada penggunaan obat-obatan (Shim, I. S., & Kim, 2020).
Sementara itu, general cosmetic menekankan pada tingkat keamanan dan dalam implementasi pada pasar, produk general cosmetic diperbolehkan untuk diperjual belikan secara bebas tanpa registrasi terlebih  dahulu  dan  hanya  melaporkan  hasil  penjualan  produk  guna  melakukan  monitor  pasca  pasar (Peters, D., & Choi, 2020).
d. Bahan-Bahan Kosmetik Yang Digunakan
Adanya  perbedaan  peraturan  yang  diselaraskan  antar  dua  negara  menimbulkan  keberagaman  standar mutu kosmetika. Keberagaman tersebut terdapat dalam bahan-bahan yang diizinkan digunakan dalam produk tabir surya, diantaranya:

## Konsentrasi Maksimum Penggunaan untuk Tabir Surya
No. Nama Bahan Korea Selatan Indonesia 1. Drometizole 1,0% Tidak ada aturannya 2. Digalloyl Trioleate 5% Tidak ada aturannya 3. Campuran dari  Lawsone dan Dihydroxyacetone Lawsone 0,25% Dihydroxyacetone 3% Tidak ada aturannya 4. Benzophenone-3 (oxybenzone) 5% 6% 5. Benzophenone-8 (dioxybenzone) 5% Tidak ada aturannya 6. Cinoxate 5% Tidak ada aturannya 7. Ethyl  dihydroxypropyl PABA 5% Tidak ada aturannya 8. Ethylhexyl methoxycinnamate (octyl methoxy cinnamate) CAS No. 5466-77-3 7,5% 10% 9. TEA-Salicylate 12% 0,5%  sebagai  bahan  pengawet garam kelompok salicylic acid 10. Phenylbenzimidazole sulfonic acid 4% 8% sebagai asam 11. Benzylidene Camphor Sulfonic Acid Tidak ada aturannya 6% sebagai asam 12. Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate Tidak ada aturannya 10% 13. PEG-25 PABA Tidak ada aturannya 10% 14. Benzophenone-5 Tidak ada aturannya 5% 15. Monosodium salt of 2,2'-(1,4- phenylene)bis)-1H benzimidazole-4,6- disulphonic acid Disodium phenyl Tidak ada aturannya 10% sebagai asam
dibenzimidazole tetrasulfonate
16. Poly Acrylamido Methyl Benzylidene Camphor Tidak ada aturannya 6% 17. Tris-biphenyl triazine Tidak ada aturannya 10% (tidak untuk produk spray) 18. Camphor benzalkonium methosulfate Tidak ada aturannya 6% 19. Phenylene Bis-diphenyl triazine Tidak ada aturannya 5% 20. Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetat e Tidak ada aturannya 3%
Tabel 3: Perbedaan konsentrasi maksimum dalam tabir surya
e. Metode Test dalam Produk Kosmetik Yang Diizinkan
Pada  Tahun  2018,  Majelis  Nasional  Korea  memutuskan  untuk  melarang  produksi  produk kosmetik  yang  diuji  pada  hewan.  Terdapat  beberapa  kementerian  yang  mengumumkan  rencana larangan pengujian kosmetik pada hewan, diantaranya Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs of South Korea. Larangan pengujian pada hewan dalam produk kosmetik jadi akan dilarang berdasarkan Rencana Lima Tahun Kesejahteraan Hewan pemerintah (Sreedhar, D., Manjula, N., Pise, A., Pise, S., & Ligade, 2020).
Melanjuti dari larangan tersebut, dalam Pasal 15-2 ayat (1) Cosmetics Act Jo. Pasal 2 Laboratory Animal  Act  menyebutkan  bahwa  distributor  kosmetik  tidak  boleh  mendistribusikan  atau  menjual kosmetik  yang  telah  diujikan  pada  hewan,  kosmetik  yang  diproduksi,  diimpor  menggunakan  bahan mentah yang sudah diuji pada hewan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kasus-kasus berikut:
a.  Pengujian  pada  hewan  guna  menentukan  standar  penggunaan  bahan  baku  yang  memerlukan pembatasan  penggunaan  tertentu,  seperti  bahan  pengawet,  pewarna,  atau  tabir  surya,  serta mengetahui bahaya dari suatu bahan baku
b.  Pengujian pada hewan dibutuhkan karena tidak ada alternatif lain selain pengujian hewan, yang dalam hal ini dapat ditentukan oleh Menteri Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea
c.  Pengujian  pada  hewan  diperlukan  untuk  mengekspor  kosmetik  sesuai  dengan  hukum  positif negara tujuan ekspor
d.  Pengujian pada hewan untuk pengembangan produk sesuai
e.  Pengujian pada hewan untuk mengembangkan penggunaan bahan dalam pembuatan kosmetik
Berkaitan  dengan  alternatif  pengujian  pada  hewan,  sebenarnya  belum  ditemukan  pengujian pasti dalam Cosmetics Act Korea Selatan  yang telah diselaraskan dengan Europe Union (EU). Akan tetapi, terdapat 52 pengujian alternatif yang diperbolehkan digunakan di EU dan pada umumnya diuji menggunakan metode in vitro (penelitian menggunakan lapisan sub-cellular dan berbasis sel), in vivo (penelitian yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan hewan), ex vivo (penelitian yang dilakukan pada jaringan tissue dari donor hewan atau manusia), in chemico (memfokuskan pada bahan kimia dan biokimia), dan in silico (pemodelan dan penyaringan komputasi) (Silva, R. J., & Tamburic, 2022).
Sementara itu, di Indonesia peraturan mengenai hewan diadopsi sebagaimana teori kesejahteraan hewan  terang  maktub  dalam  Pasal  74  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  Tentang Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  (selanjutnya  disebut  UU  No  18/2009).  Ketentuan  tersebut mencantumkan  bahwa  penerapan  ilmu  kedokteran  dalam  rangka  meningkatkan  pemanfaatan  hewan harus dilakukan:
a. Dengan pemeriksaan dan pengawasan dokter hewan yang mumpuni;
b. Dengan memperhatikan kode etik, baik etika kehewanan maupun etika kedokteran hewan;
c. Dengan memperhatikan unsur kesejahteraan hewan.
Ketentuan serupa perihal upaya represif terkait kesejahteraan hewan tercantum dalam Pasal 66A UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No 18/2009. Pada dasarnya, regulasi yang berlaku  di  Indonesia  mengatur  mengenai  penggunaan  hewan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kesejahteraan hewan. Akan tetapi, regulasi tersebut tidak mengenai larangan suatu produk diuji pada hewan dan tidak ada prosedur mengenai uji coba hewan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum  positif  memperbolehkan  pengujian  terhadap  hewan  selama  tidak  melanggar  prinsip kesejahteraan hewan (Aulia, 2022).

## f.  Standar Labelling Produk Kosmetik
Pada  tahun  2020,  dilakukan  pengujian  klinis  oleh  Korean  Institute  of  Dermatological  Science untuk  menentukan  kadar  SPF  dari  merek  kosmetik  asal  Korea,  yaitu  Purito  Centella  Green  Level Unscented Sun SPF 50+ PA++++. Pengujian tersebut menghasilkan bahwa kadar SPF dalam produk tersebut hanya 28.4 yang mana tidak sesuai dengan label dan claim merek tersebut. Selain itu, pengujian oleh INCI Decoder yang dilakukan 3 kali membuktikan bahwa SPF dalam produk tersebut secara rata- rata sebesar SPF 19 (Judit, 2020).
Terdapat  dugaan  kasus  lain  baru-baru  ini,  yaitu  produk  sunscreen  merek  asal  Indonesia,  yaitu Glad2Glow memiliki claim SPF50+ PA+++ yang dilakukan uji kadar SPF secara in vitro oleh Ericiko. Pengujian tersebut membuktikan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian claim produk dan kandungan asli produk  dan  hanya  mengandung  SPF  2  (Fauziah,  2023)  Berkaitan  dengan  ini,  berdasarkan  ketentuan yang  berlaku  di  Indonesia  khususnya  dalam  UUPK  yang  mengatur  mengenai  jaminan  dan  kepastian hukum untuk produk yang diedarkan harus aman, bermanfaat, dan bermutu. Sementara itu, dalam Pasal 2 PBPOM No 30/2020 menyebutkan bahwa kriteria penandaan kosmetik harus memperhatikan kriteria, seperti lengkap, dengan adanya informasi yang sesuai, tidak menyesatkan, dan tidak memberikan klaim sebagai obat atau mencegah suatu penyakit. Terkait produk tabir surya harus digunakan secara cermat, teliti,  dan  sesuai  dengan  aturan  sehingga  tidak  menimbulkan  efek  negatif.  Ketentuan  lain mencantumkan mengenai larangan pelaku usaha untuk memproduksi atau memperjualbelikan produk yang tidak sesuai dengan komposisi yang tercantum pada label sebagaimana  Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK.
Pada  dasarnya,  terdapat  suatu  keterkaitan  erat  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  telah termaktub sebagaimana hukum perlindungan konsumen yang berlaku. Adanya hubungan ini menjamin penegakan  hukum  khususnya  mengenai  hak  dan  kewajiban  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen (Mansyur,  A.,  &  Rahman,  2016).  Melanjutkan  pendapat  tersebut,  dalam  perundang-undangan  telah memberikan hak bagi konsumen, tetapi pada realitasnya, hak-hak konsumen masih kerap kali dilanggar oleh pelaku usaha (Putra, I. P. S. A., & Artha, 2020). Apabila dapat dibuktikan bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan kadar ketika pendaftaran produk, maka BPOM dapat memberikan sanksi pidana, perdata, ataupun administratif (Lestari, P. V. P., & Westra, 2021).

## 3.2 Standarisasi Mutu Kosmetik Yang Seharusnya Diterapkan di Indonesia
Pemberlakuan hukum di masyarakat diterapkan sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila dilihat, terdapat kedudukan konsumen yang relatif lemah. Dalam rangka, melindungi kedudukan konsumen dan memberikan kepastian hukum, maka dibentuk suatu ketentuan mengenai  perlindungan  konsumen  (Nabila,  T.,  &  Sakti,  2023).  Selain  itu,  UUPK  memberikan pengusaha  suatu  landasan  hukum  formal  khususnya  berkaitan  dengan  rasa  aman  ketika  terjalin hubungan antara konsumen dan pelaku usaha (Utama, I. P. M., Sugiartha, I. N. G., & Dewi, 2023).
Melanjuti hal tersebut, guna memenuhi kepastian hukum, dibentuk suatu lembaga pengawas di Indonesia,  BPOM  menjalani  fungsinya  sebagaimana  pertama  kali  disebutkan  dalam  Keputusan Presiden  (KEPPRES)  Nomor  166  Tahun  2001  yang  telah  dicabut  dengan  Keputusan  Presiden  103 Tahun  2001  dan  diubah  beberapa  kali  diubah  yang  bertujuan  untuk  menjabarkan  kewenangan  yang dimiliki  BPOM.  Pembentukan  Keppres  tersebut  telah  menandakan  adanya  pelimpahan  wewenang pengawasan  dari  Departemen  Jenderal  Obat  dan  Makanan  menjadi  lembaga  non-departemen  khusus yang bertanggung jawab pada Presiden (Prabowo, D. E., & Kurniawan, 2021). Apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 bahwa BPOM telah ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian.
Merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh BPOM dalam Pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan tugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu melangsungkan kebijakan teknis penunjang atau teknis operasional khususnya terkait pengawasan obat dan makanan sebagaimana dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu,  BPOM  dalam  pelaksanaannya  membuat rancangan standarisasi penyusunan standar dan regulasi mengenai pengawasan produk secara terpusat yang  bertujuan  untuk  mencegah  adanya  perbedaan  standar  pada  tiap  provinsi  sebagai  bentuk pengawasan pre-market (Ameliani, P., Iskandar, H., & Wardana, 2022). Sementara itu, dalam upaya pengawasan  post-market  BPOM menjaga  konsistensi  standar  mutu  produk,  keamanan  dan  informasi produk yang didapatkan dari hasil sampel produk yang telah beredar (Deka, 2017).
Dalam  melakukan  kewenangannya,  BPOM  melakukan  koordinasi  antara  lembaga  negara  lain dan pelaku usaha. Tanggung jawab yang dimiliki oleh dapat dilihat pada Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mencantumkan  bahwa  pertanggung  jawaban  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha,  apabila  konsumen mengalami kerusakan, pencemaran, dan kerugian akibat pemakaian barang atau jasa adalah pemberian ganti  rugi.  Secara  garis  besar,  pemberian  ganti  rugi  dalam  UUPK  menggunakan  sistem  liabilitas kesalahan  yang  membutuhkan  pembuktian  atas  elemen  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha (Djaya,  2020).  Adanya  aturan  tersebut  membebani  tanggung  jawab  kepada  konsumen  untuk membuktikan  kesalahan  pelaku  usaha  terkait  kerugian  yang  dialami.  Apabila  tidak  dapat  dibuktikan kesalahan milik pelaku usaha, maka pelaku usaha tidak dapat memberikan ganti rugi sebagaimana Pasal 19 ayat (5) UUPK. Akan tetapi, konsumen dapat diberikan kompensasi dari pelaku usaha.
Terdapat  3  (tiga)  cara  yang  kerap  kali  dilakukan  untuk  melindungi  hak  konsumen  oleh  pihak berwenang  sebagaimana  Peraturan  Kepala  BPOM  Tahun  2011  tentang  Pengawasan  Produksi  dan Peredaran Kosmetika, yaitu:
1. Pembatalan nomor notifikasi izin edar kosmetik dan pembekuan izin industri kosmetika.
2. Penarikan dan pemusnahan produk kosmetik berbahaya.
3. Pemberian sanksi dan kompensasi.
Melanjuti  mengenai  pemberian  sanksi  dan  kompensasi,  peraturan  yuridis  di  Indonesia  dirasa kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh pengenaan sanksi kepada pelaku usaha tidak memberikan efek jera dan pembebanan kerugian yang diberikan tidaklah sebanding dengan dampak buruk yang diterima konsumen ketika menggunakan kosmetik tanpa izin edar (Sakti, M., & Dinanti, 2020).
Berkaitan  dengan  pengawasan  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  sebenarnya  telah dilakukan dengan baik, tetapi belum maksimal. Diperlukan pengawasan yang lebih teliti, efektif, dan efisien  yang  dapat  mendeteksi,  menghindari  dampak  buruk,  dan  mengawasi  produk  kosmetik  guna melindungi konsumen (Hermayani, 2021). Selain itu, BPOM dapat meningkatkan regulasi standar mutu kosmetika  dengan  melakukan  penelitian  terbaru  terkait  bahan-bahan  yang  akan  digunakan.  Apabila ditinjau  berdasarkan  waktu  penerbitan  Peraturan  Kepala  BPOM  Nomor  HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dan sudah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir ditandai dengan adanya Peraturan BPOM No 17/2022 yang mengubah PBPOM No 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, maka dapat dikatakan telah terjadi keterlambatan pembaharuan peraturan mengenai standar mutu kosmetika.
Berdasarkan perbedaan yang telah disebutkan pada rumusan masalah pertama, terdapat beberapa bahan yang tidak memiliki aturan di Indonesia dan beberapa lainnya memiliki konsentrasi maksimum yang berbeda. Pada dasarnya, regulasi tabir surya terdapat pada Lampiran IV PBPOM No 17/2022 yang didalamnya  memuat  aturan  mengenai  konsentrasi  maksimum  yang  diizinkan  digunakan.  Adanya perbedaan kadar maksimum yang mana di Indonesia diperbolehkan dengan persentase yang lebih besar, sedangkan di korea memiliki persentase lebih kecil. Konsentrasi maksimum yang diperbolehkan dapat membahayakan konsumen jika penelitian terbaru dan regulasi di negara lain menggunakan kadar yang lebih kecil. Mendukung hal tersebut, dapat dilihat pada penggunaan octyl methoxy cinnamate dengan nama lain octinoxate yang diperbolehkan penggunaannya di Indonesia dengan kadar maksimum 10%, sedangkan  di  korea  hanya  diperbolehkan  dengan  kadar  7,5%.  Produk  yang  mengandung  octinoxate telah  dilarang  penjualannya  oleh  beberapa  negara  sejak  tahun  2018,  misalnya  negara  bagian  Hawai, Florida, dan Key West (Schneider, S. L., & Lim, 2019).
Larangan  ini  timbul  sebagai  akibat  dari  fenomena  lunturnya  karang-karang  di  laut  dan  dapat membahayakan kehidupan di laut. Selain itu, Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa octinoxate dapat menembus kulit dan masuk ke sirkulasi sistemik (Suh, S., Pham, C., Smith, J., & Atanaskova, 2020). Penelitian lain membuktikan bahwa dalam pemakaian 2 mg cream per cm2 dengan kandungan
octinoxate sebesar 10% terbentuk di dalam plasma dan urine (Janjua, N. R., Mogensen, B., Andersson, A. M., Petersen, J. H., Henriksen, M., Skakkebæk, N. E., & Wulf, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penetrasi kulit yang signifikan, penyerapan sistemik, dan ekskresi ketiga senyawa melalui urin pada manusia. Dengan demikian, kadar maksimum octinoxate yang diterapkan di Indonesia tergolong besar apabila dilakukan perbandingan dengan Korea Selatan dan juga dibandingkan penerapannya pada negara lain yang melarang penggunaan octinoxate.
Seperti  yang  kita  ketahui,  Korea  Selatan  telah  menyelaraskan  undang-undang  kosmetiknya dengan  Europe  Union  (EU).  Menitikberatkan  pada  keselarasan  tersebut,  hukum  kosmetik  di  eropa pertama  kali  diundangkan  pada  Nomor  1223  tahun  2009  dan  sudah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan 2022/1531 pada tahun 2022. Perubahan ini telah terjadi  sebanyak 47 kali dan  apabila dirata- ratakan  maka  terdapat  pembaharuan  paling  tidak  3  kali  tiap  tahunnya.  Banyaknya  pembaharuan dilatarbelakangi  dengan  adanya  perkembangan  zaman.  Adanya  perkembangan  ini,  mengakibatkan munculnya  pola  pikir  kritis  yang  kemudian  membangkitkan  penelitian.  Hal  ini  secara  implisit membuktikan  bahwa  aturan  mengenai  kosmetik  perlu  diubah  dan  didasarkan  pada  penelitian  terbaru guna dapat melindungi hak konsumen sebagai pemakai.
Menilik  pada  perkembangan  regulasi  kosmetik  di  Indonesia,  khususnya  terkait  standar  mutu kosmetik yang didalamnya memuat bahan tabir surya. Dapat dikatakan bahwa belum ada pembaharuan secara  maksimal  yang  dilakukan  secara  reguler,  meskipun  terdapat  beberapa  perbedaan  apabila dilakukan perbandingan antara PBPOM No 17 Tahun 2022 dan PBPOM No 23 Tahun 2019. Terdapat 2  tambahan  bahan  dalam  Lampiran  IV  mengenai  komponen  tabir  surya  yang  diizinkan,  yang sebelumnya hanya 30 berubah menjadi 32. Bahan-bahan tersebut adalah Phenylene bis-diphenyltriazine dengan kadar maksimums sebesar 5% dan Methoxypropylamino cyclohexenylidene ethoxyethylcyanoacetate dengan kadar maksimum sebesar 3%.
Melanjutkan mengenai pengaruh globalisasi Korea Selatan yang biasa disebut Korean Wave atau K-Wave memiliki dampak baik bagi citra negaranya. Adanya pandangan baik terhadap Korea Selatan memberikan kemampuan daya beli atau keinginan  atas sebuah produk baik secara  langsung maupun tidak langsung (Son, S., & Kijboonchoo, 2018). Walaupun, pada kenyataannya, produk kosmetik yang dibeli  belum  tentu  sesuai  atau  cocok  dengan  kulit  semua  orang  karena  adanya  perbedaan  cuaca  dan jenis  kulit  (Shalehah,  A.,  Trisno,  I.  L.  O.,  Moslehpour,  M.,  &  Lin  Cor,  2019).  Hal  tersebut  tidak mengurangi niat konsumen membeli produk dan berhasil menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara ekspor kosmetik terbesar di dunia.
Apabila  ditinjau,  Indonesia  memiliki  potensi  untuk  mengembangkan  negaranya  dalam  hal pemasaran kosmetik khususnya tabir surya. Berkaitan dengan hal ini, jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan memiliki iklim tropis, sehingga produk tabir surya dapat dikembangkan untuk khalayak umum dan sesuai untuk semua jenis kulit yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pemasukan negara. Potensi tersebut dapat tercapai dengan pengembangan regulasi standar mutu kosmetik  yang  sudah  tepat  sasaran  dalam  artian  melindungi  hak  konsumen.    Hal  ini  dilakukan  guna melaksanakan tujuan dari hukum itu sendiri yang salah satunya adalah memberikan kepastian hukum. Tidak  hanya  itu,  diperlukan  penanganan  terkait  perlindungan  konsumen  yang  mempertimbangkan kebutuhan  hukum dan disesuaikan dengan nasihat atau pedoman  hukum agar mencapai  suatu  sistem hukum yang tepat (Wahyudi, I. N. K., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, 2022).
Selain  itu,  Indonesia  perlu  menegaskan  kembali  mengenai  pengujian  pada  hewan  dikarenakan belum  ada  ketetapan  dan  batasannya.  Pengaturan  mengenai  pengujian  hewan  hanya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2014  tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  dan  didalamnya diatur  mengenai  prinsip  kesejahteraan  hewan.  Akan  tetapi,  regulasi  tersebut  belum  mencakup pengertian  hewan  secara  luas,  melainkan  hanya  melingkupi  hewan  budi  daya.  Hewan  budidaya mencakup semua hewan ternak kesayangan dan hewan laboratorium. Selain itu, belum ada pengaturan, prosedur,  alternatif,  dan  batasan  terkait  animal  testing  pada  produk  kosmetik.  Dengan  demikian, diperlukan  pembaharuan  atau  dibentuknya  suatu  undang-undang  khusus    yang  mengatur  secara komprehensif  lebih  lanjut  aspek  kehewanan  yang  mencantumkan  mengenai  uji  coba  hewan  dalam industri kosmetik (Munafiah, 2022).
Diperlukan  adanya  metode  lain  sebagai  alternatif  pengganti  untuk  mengurangi  atau  bahkan menghilangkan  uji  coba  pada  hewan  dalam  produk  kosmetik.  Apabila  sejauh  ini  belum  ditemukan metode  lain  dan  harus  menggunakan  uji  coba  hewan  pada  produk  kosmetik,  maka  pengujian  harus didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  harus  memperhatikan  prinsip  kesejahteraan
hewan,  serta  etika  penelitian  menggunakan  hewan.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  meminimalisasi penggunaan hewan sebagai bahan uji coba kosmetik yang bertujuan untuk menjamin hak dan kehidupan hewan,  serta  menjaga  keberlangsungan  hidup  hewan  (Munafiah,  2022).  Dilakukan  karena  terdapat beberapa  negara  yang  sudah  melarang  baik  pendistribusian  produk  yang  diujikan  pada  hewan  dan pengujian hewan di negaranya. Tidak hanya itu, perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar meningkatkan tingkat kesadaran terkait pengujian pada hewan

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Dewasanya, penggunaan kosmetik dijadikan kebutuhan primer bagi setiap masyarakat. Terdapat perbedaan struktur regulasi di Korea, yaitu bahan pengawet dan bahan tabir surya merupakan bagian tak terpisahkan dari lampiran II mengenai daftar bahan kosmetik yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan, sedangkan di Indonesia terdapat dalam lampiran III dan lampiran IV. Selain itu, regulasi di Indonesia mengatur penggunaan bahan nano material sebagai komposisi kosmetik. Tidak hanya itu, terdapat 6 bahan yang tidak diatur batasannya di Indonesia, serta terdapat bahan yang memiliki kadar maksimum berbeda dengan Korea. Produk kosmetik yang beredar di Indonesia masih dapat diujikan pada hewan.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak penduduk dan berada di garis khatulistiwa. Dengan  adanya  perbedaan  tersebut,  dapat  menghalangi  pertumbuhan  ekonomi  yang  berpotensi  dari penyebaran  produk  kosmetik  khususnya  tabir  surya  dikarenakan  beberapa  komposisi  bahan  belum diatur  regulasi  terkait  batasannya  di  Indonesia.  Apabila  dilihat  lebih  lanjut,  Korea  Selatan  telah menyelaraskan  regulasi  kosmetiknya  dengan  Europe  Union  (EU).  Diketahui,  EU  telah  melakukan pembaharuan regulasi standar mutu kosmetik sesuai dengan penelitian terbaru tiap tahunnya. Selain itu, EU  dan  negara-negara  lainnya  telah  melarang  pengujian  terhadap  hewan  baik  pada  produk  yang diujikan  dalam  negaranya,  maupun  produk  yang  dipasarkan  melalui  impor.    Dengan  demikian, diperlukan suatu pembaharuan regulasi kosmetik baik berkenaan dengan standar mutu ataupun batasan dilakukannya pengujian pada hewan sebagaimana yang diterapkan oleh Korea Selatan. Melanjuti hal tersebut,  dalam  hal  pembaharuan  regulasi,  diperlukan  pengujian  atau  riset  terhadap  konsentrasi maksimum dalam kosmetika atau tabir surya.

## 4.2 Saran
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengembangkan  suatu  argumentasi  pemikiran  berbentuk  saran. Adapun,  pengembangan  ilmu  tersebut  yaitu,  diperlukan  pembaharuan  lampiran  III  mengenai konsentrasi  maksimum  yang  diperbolehkan  digunakan  dalam  produk  tabir  surya  dan  dibutuhkan regulasi  tambahan  mengenai  batasan  pengujian  pada  hewan  untuk  produk  kosmetik  khususnya  tabir surya baik melarang pengujian hewan sepenuhnya maupun hanya membatasi. Mengenai pembaharuan ketentuan ini, dapat dilakukan dengan meratifikasi, menilik pada ketentuan yang berlaku di negara lain, dan dapat dilakukan melalui pengujian secara ilmiah baik in vivo maupun in vitro. Hal ini dilakukan demi  menjamin  suatu  kepastian  hukum  dan  diharapkan  dapat  mengembangkan  potensi  penjualan kosmetik produk Indonesia, khususnya berkenaan dengan tabir surya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ameliani,  P., Iskandar,  H.,  &  Wardana,  D.  J. (2022).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 4 (2), 653– 660. Andarini, M., & B. R. (2020). FAQ: Dokumen Informasi Produk (DIP) .
Apriyani, N. P. W., & Setyari, N. P. W. (2021). Analisis Daya Saing Kosmetik Korea Selatan dengan Kosmetika Indonesia di Pasar Indonesia. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 10 (10), 4143–4171. Aulia, S. T. (2022). Animal Testing dalam Dua Sisi: Sebuah Paradoks Perlindungan Manusia dan Hewan dalam Hak Asasi. Researchgate .
Deka. (2017). Implementasi  Pengawasan Postmarket  Bpom Terhadap Peredaran Vaksin  Di Sarana Penjualan Dan Pelayanan Kesehatan (Studi Di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung) . Universitas Lampung. Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. Journal of Judicial Review , 22 (1), 98–111.
Fauziah, F. (2023). SPF Sunscreen Glad2Glow Diduga Palsu, Kini Sedang Diinvestigasi BPOM, Dosen Skincare Beri Penjelasan .
Goldman, A. (2022). Overview of the South Korean Cosmetics Industry And Its Prospects In The US  Market. International Journal of Business Marketing and Management , 7 (4), 2456–4559.
Hermayani,  A.  V.  (2021).  Penerapan  Peraturan  tentang  Peredaran  Kosmetik  Ilegal  di  Pasar  Sentral  Lakessi Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare , 1 (1).
Janjua, N. R., Mogensen, B., Andersson, A. M., Petersen, J. H., Henriksen, M., Skakkebæk, N. E., & Wulf, H. C.
(2004). Systemic absorption of the sunscreens benzophenone-3, octyl- methoxycinnamate, and 3-(4-methyl- benzylidene)  camphor  after  whole-body  topical  application  and  reproductive  hormone  levels  in  humans. Journal of Investigative Dermatology , 123 (1), 57–61. Judit. (2020). Purito Centella Unscented Sun Tests as SPF 19 in Two Different European Labs. InciDecoder . Kelik wardiono, natangsa surbakti,  dan familya rahma. (2020). eksekusi  pidana mati tindak pidana narkotika . muhammadiyah university pres.
Kim, T. (2019). Purchasing and using behavior according to the experiences of side effects TT - 화장품 부작용 경험과 구매 및 사용 행동 특성 . 복식문화연구 , 27 (2), 169–180.
Lestari, P. V. P., & Westra, I. K. (2021). Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Penjualan Kosmetika Yang Tidak Terdaftar di Denpasar. Jurnal Kertha Desa , 9 (8), 67– 80.
Mansyur,  A.,  &  Rahman,  I.  (2016).  Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Sebagai  Upaya  Peningkatan Mutu Produksi Nasional. Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (1). Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Universitas Mataram Press. Munafiah,  S.  Z.  (2022). Tinjauan  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam  Terhadap  Perlindungan  Hewan  Yang Digunakan Untuk Uji Coba Produk Kosmetik . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nabila, T., & Sakti, M. (2023). Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (2), 367–376.
Pakpahan,  E.  F.,  Sunarto,  A.,  &  Ginting,  D.  A.  (2022).  Analysis  of  Consumer  Protection  Regulations  Against Unlicensed Cosmetics by BPOM. Case Study: Etude House Cosmetic. Legal Brief , 11 (2), 1482–1491. Peters, D., & Choi, J. (2020). Status of Cosmetics Regulations in Korea. International Chemical Regulatory and Law Review , 3 (2), 73–80. Poernomo, S. L. (2022). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika . Prabowo, D. E., & Kurniawan, D. (2021). Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen. Jurnal Projudice , 2 (2), 1–25.
Putra, I. P. S. A., & Artha, I. G. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Barang Online Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Ditawarkan. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 8 (6), 1070–1078.
Rachmawati, P., Sagala, R. J., & Kambira, P. F. A. (2021). A Literature Review Of Herbal Sunscreen’s Dosage Form And Spf Value Claim. JFIOnline , 13 (1), 25–39.
Sakti, M., & Dinanti, D. (2020). Consumer Protection of Unauthorized Cosmetic Distribution in Indonesia’s E-
Commerce. Jurnal Hukum Novelty , 11 (1). Sandy, I. K. (2021). Uji Nilai Sun Protection Factor (Spf) Secara In Vitro Pada Losion Tabir Surya Yang Beredar Di Pasar Bambu Kuning Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis . Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Sari, N., & Tan, W. (2021). Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (3), 959–973.
Schneider, S. L., & Lim, H. W. (2019). Review of environmental effects of oxybenzone and other sunscreen active ingredients. Journal of the American Academy of Dermatology , 80 (1), 266–271.
Shalehah, A., Trisno, I. L. O., Moslehpour, M., & Lin Cor, P. K. (2019). The effect of Korean beauty product characteristics on brand loyalty and customer repurchase intention in Indonesia. Nternational Conference on Service Systems and Service Management , 1 (2), 1–5.
Shim, I. S., & Kim, K. (2020).  Analysis of Consumer Misconception  in Cosmeceutical  Advertisements. Asian Journal of Beauty and Cosmetology , 18 (2), 195–207.
Silva,  R.  J.,  &  Tamburic,  S. (2022).  A  State-of-the-Art  Review  on  the  Alternatives  to  Animal  Testing  for the Safety Assessment of Cosmetics. Cosmetics , 9 (5).
Son, S., & Kijboonchoo, T. (2018). The Impact of Korean Wave on the Purchase Intention of Korean Cosmetics of  Thai  People  in  Bangkok  and  Chonburi,  Thailand. PSAKU  International  Journal  of  Interdisciplinary Research , 5 (2), 76–83.
Sreedhar, D., Manjula, N., Pise, A., Pise, S., & Ligade, V. S. (2020). Ban of cosmetic testing on animals: A brief overview. International Journal of Current Research and Review , 12 (14), 113–116.
Suh, S., Pham, C., Smith, J., & Atanaskova, N. M. (2020). The Banned Sunscreen Ingredients and Their Impact on Human Health: A Systematic Review. Int J Dermatol , 59 (9), 1033–1042.
Suhaimi.  (2018).  Problematika  Hukum  Dan  Pendekatan  Dalam  Penelitian  Hukum  Normatif. Jurnal  Yustitia , 19 (2), 203–210.
Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan . Unigres
Press. Tangerang, P. H. (2023). Kanker Kulit : Pentingnya Memahami Risiko dan Mencegahnya . Utama, I. P. M., Sugiartha, I. N. G., & Dewi, A. . S. L. (2023). Tindak Pidana Pelaku Usaha Makanan Expired. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (1), 26–32.
Wahyudi,  I.  N.  K.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M. P.  (2022).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen Akibat  Cacat  Produk  pada  Saat  Produksi  Ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (1), 89–94.