## IDENTIFIKASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DENGAN METODE DELPHI PADA GEDUNG DPR RI
( Factors Identification Affecting Occupational Health and Safety System Using Delphi Method at

## Indonesia Representative Council Building )
Prasetyo Hari Wibowo 1 , Mega Waty 1
1 Program Studi Teknik Sipil Universitas Tarumanagara E-Mail: phbowo@gmail.com 1 mega@ft.untar.ac.id 2
Diterima 8 November 2023, Disetujui 26 Desember 2023

## ABSTRAK
Kelalaian dalam  pelaksanaan  pekerjaan  renovasi  oleh  pihak  kontraktor  yaitu  insiden  atau  peristiwa  kebakaran lift di Gedung  DPR  RI  dapat  mengakibatkan  terganggunya  produktivitas  dan  kelangsungan  aktivitas  legislatif.  Penerapan SMK3 adalah tindakan preventif untuk mencegah insiden yang dapat mengakibatkan kecelakaan fatal di tempat kerja. Dampaknya adalah penundaan dari agenda-agenda penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Gedung DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kuisioner, wawancara mendalam dan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan  data.  Hasil  penelitian  mengidentifikasi  sejumlah  faktor  kunci  yang  mempengaruhi  penerapan  SMK3  di Gedung  DPR  RI.  Kompetensi,  kebijakan,  partisipasi,  komitmen,  dan  pengawasan  merupakan  faktor-faktor pengembangan SMK3 yang sudah tervalidasi oleh para pakar.  Faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat di Gedung DPR RI. Hasil penelitian ini memiliki implikasi dalam meningkatkan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  Gedung  DPR  RI  dan  mungkin  dapat  diterapkan  dalam  konteks organisasi serupa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) untuk membentuk strategi serta rekomendasi dalam mengurangi insiden kecelakaan kerja di lingkungan kerja.
Kata Kunci: SMK3, Manajemen, Bangunan Gedung

## ABSTRACT
Negligence in carrying out renovation work by the contractor, namely elevator fire incidents or events at the Indonesia Representative Council  Building can  disrupt the  productivity and continuity of legislative activities. Implementation  of OHSMS is a preventive action for incidents that could result in fatality in the workplace. The impact is the postponement of important agendas. This research aims to analyze the factors that influence the OHSMS in Indonesia Representative Council Building. Qualitative approach is used with questionnaires, in-depth interviews and document analysis as data collection methods. The results identified a number of key factors that influence the implementation of the OHSMS in the Indonesia Representative Council Building. Competency, regulations, participation, commitment, and supervision are the factors that used for developing OHSMS, also already validated by experts. These factors are interrelated and contribute to creating a safe and healthy work environment in the Indonesia Representative Council Building. The results of this research have important implications in  improving OHS  in the  Indonesia  Representative Council Building  and may be applied in similar organizational contexts. All of this research results can be use for develop occupational health and safety management system by building a strategy for reducing accident at work environment .
Keywords: OHSMS, Management, Building Construction

## PENDAHULUAN
Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  (SMK3)  di  dalam  industri  memiliki tingkat  penting  yang  sangat  tinggi.  Langkah-langkah yang harus diambil meliputi kesepakatan atau komitmen terhadap  aturan  yang  berkaitan  dengan  SMK3, perencanaan  yang  cermat  terkait  SMK3,  pelaksanaan SMK3 sesuai dengan pedoman dan peraturan yang telah disetujui, pengukuran serta evaluasi pelaksanaan SMK3, dan  juga  peninjauan  berkaitan  dengan  peningkatan aspek  keselamatan  yang  dilakukan  oleh  manajemen. Adanya  kemungkinan  kecelakaan  yang  terjadi  pada proyek  konstruksi  akan  menjadi  salah  satu  penyebab terganggunya  atau  terhentinya  aktivitas  pekerjaan proyek.  Oleh  karena  itu,  pada  saat  pelaksanaan pekerjaan  konstruksi  diwajibkan  untuk  menerapkan sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja (K3)  di  lokasi  kerja  dimana  masalah  keselamatan  dan kesehatan  kerja  ini  juga  merupakan  bagian  dari perencanaan dan pengendalian proyek (Ervianto, 2005)
Pada  tanggal  29  November  2020,  terdapat  insiden kebakaran  lift  di  Gedung  Nusantara  I.  Kebakaran tersebut  berakar  dari  kesalahan  dan  kelalaian  dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi oleh pihak kontraktor(Abdu, 2020). Insiden atau peristiwa di Gedung DPR  RI,  hal  ini  dapat  mengganggu  produktivitas  dan kelangsungan  aktivitas  legislatif.  Dampaknya  adalah penundaan  dari  agenda-agenda  penting,  termasuk sidang,  saat  terjadi  insiden  kecelakaan  kerja  atau kebakaran.  Selama  kebakaran  di  gedung  DPR,  sidang harus  ditunda  sementara  untuk  melakukan  evakuasi seluruh staf, karyawan, dan anggota DPR RI. Penerapan SMK3  adalah  tindakan  preventif  untuk  mencegah kejadian  atau  insiden  yang  dapat  mengakibatkan kecelakaan fatal di tempat kerja (Lo, 2012).
Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (SMK3)  merupakan  bagian  integral  dari  sistem manajemen  secara  keseluruhan,  yang  bertujuan  untuk mengendalikan risiko-risiko yang terkait dengan aktivitas kerja.  Hal  ini  bertujuan  agar  lingkungan  kerja  dapat menjadi tempat yang aman, efisien, dan produktif, sesuai dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012.  SMK3  juga mencakup  evaluasi  kombinasi  antara  potensi  bahaya yang  mungkin  timbul  dan  dampak  yang  dapat mengakibatkan kejadian yang serius (OHSAS, 2007).
Kompetensi  merupakan  faktor  yang  berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  (K3).  Kompetensi  disini  adalah kompetensi  di level manajemen  maupun  pekerja. Kompetensi  direktur  (top  manajemen)    merupakan pemahaman seorang pimpinan terhadap permasalahan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang dapat  berpengaruh  terhadap  jalannya  bisnis  dan operasional,  serta  dapat  mengetahui  bagaimana menanggulangi permasalahan tersebut (Lornudd et al., 2021).  Peran  dari  pimpinan  yang  berkompeten  dapat mempengaruhi jalannya SMK3 pada suatu badan atau organisasi.
Pimpinan  yang  baik  disertai  kompetensi  pekerja  yang berpengalaman  dapat  menekan  implementasi  SMK3 secara teratur dan sesuai dengan kebijakan. Kompetensi  dapat  dimunculkan  dengan  diadakannya pelatihan  terkait  SMK3.  Pelatihan  SMK3  merupakan wujud  dari  keinginan  pimpinan  dalam  meningkatkan kompetensi pekerjanya (Hossain et al., 2015).
Kebijakan  merupakan  aturan  atau  regulasi  yang mengatur  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  baik  dari pemerintah maupun aturan internal organisasi. Peraturan  pemerintah  terkait  Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.  Peraturan  ini mengatur tentang implementasi SMK3 terhadap instansi ataupun  badan  untuk  menjaga  dan  mewujudkan keselamatan kerja di lingkungan atau area kerja. Tujuan dari penerapan ini adalah untuk meningkatkan efektifitas perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
Partisipasi keterlibatan seluruh aspek dalam penerapan SMK3  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk menunjang keselamatan di area kerja. Komunikasi antar orang,  mulai  dari  pekerja  dengan  pekerja  sampai pekerja dengan pimpinan merupakan faktor yang sangat berpengaruh  terhadap  jalannya  SMK3  dengan  baik (Kaassis  &  Badri,  2018).  Pekerja  dapat  melaporkan suatu kejadian yang membahayakan di lingkungan kerja dan  nantinya  pimpinan  akan  merespon  kejadian  itu. Pimpinan dapat memberikan gambaran atau benchmarking terhadap suatu permasalahan keselamatan  kerja  kepada  pekerja  untuk  memberikan wawasan yang lebih luas terkait SMK3, nantinya pekerja akan  memberikan feedback berupa  pemahaman  dan aksi preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman (Kristensen, 2011).
Komitmen suatu perusahaan dalam menjalankan SMK3 sangat  berpengaruh  terhadap  jalannya  suatu  sistem keselamatan  kerja.  Pengalokasian  aset,  respon  suatu permasalahan keselamatan, proses  identifikasi  potensi bahaya dan risiko, dan penerapan budaya serta standar keselamatan  yang  baik  merupakan  komitmen  top manajemen  dalam  menjalankan  SMK3  di  suatu perusahaan  (Lo,  2012).  Visi  misi  yang  baik  dari perusahaan dan perencanaan strategi penanggulangan keselamatan  kerja  juga  merupakan  contoh  dari komitmen  perusahaan  melalui  top  manajemen  dalam penerapan  SMK3.  Nantinya,  pekerja  akan  diberikan arahan untuk berkomitmen terhadap strategi pengelolaan  bahaya  yang  terjadi  di  lingkungan  kerja (Hossain et al., 2015).
Langkah  terakhir  setelah  dijalankannya  SMK3  adalah tahap  pengawasan.  Melakukan  pengecekkan  setiap komponen  yang  sudah  direncanakan  menjadi  proses dalam  tahap  pengawasan. Standard  operation wajib dilakukan monitoring & controlling untuk  melihat kesiapan  dan  ketaatan  pekerja  dalam  menjalankan
SMK3  (Putri  et  al.,  2021).  Risiko  yang  dapat  timbul setelah  dilakukannya hazard  identification juga  wajib diawasi dan diamati.   Risiko  yang  timbul   dan  sudah diidentifikasi dapat berubah kategori risikonya berdasarkan  waktu  dan  menjadikan  risiko  tersebut menjadi risk urgent list (Institute, 2017) .
Pada Gedung DPR RI sendiri, kondisi sistem manajemen keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (SMK3)  masih tergolong  belum  matang  atau  dalam  tahap  reaktif (Machfudiyanto et al., 2018). Hal ini karena personil pada lingkungan  kerja  di  area  Gedung  DPR  RI  bertindak setelah terdapat kejadian kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Gedung DPR RI.

## METODE
Tahap  ini  menggunakan  analisa  data  berupa  metode delphi. Delphi  method merupakan  metode  yang menggunakan  pengetahuan  dan  pengalaman  dari  para ahli  atau  pakar  yang  relevan  atau  sesuai  terhadap penelitian (Arikunto, 2013). Tahap ini mempunyai tujuan yaitu validasi variabel ke pakar maupun ahli. Studi kasus dilakukan di gedung DPR di Jakarta.

## Gambar 1. Alur Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Gedung DPR  RI  terkait  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, dilakukan  studi  literatur  untuk  mendapatkan  faktor- faktor  terkait  pengembangan SMK3.  Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuisioner yang akan diajukan  kepada  pakar.  Hasil  akhir  penelitian  ini merupakan  faktor-faktor  pengembangan  SMK3  di Gedung  DPR  RI  yang  telah  dilakukan  validasi  oleh pakar. Pakar yang disertakan pada tahap ini berjumlah minimal  3  responden  dengan  pengalaman  minimal  10 tahun  di  bidang  keselamatan  kerja  suatu  badan  atau perusahaan,  serta  berpendidikan  minimal  S1.  Pada tahap  ini  responden  akan  memberikan  tanggapan  dan validasi  variabel  yang  berpengaruh  terhadap  SMK3  di Gedung  DPR  RI.  Tujuan  dari  validasi  pakar  adalah untuk  memvalidasi,  revisi,  ataupun  menghilangkan
variable  yang  kurang  relevan  (Murti  &  Muslim,  2023). Validasi  pakar  dimana  tahap  ini,  pakar  akan memvalidasi  variabel  (faktor)  yang  mempengaruhi SMK3.  Ketentuan  responden  dalam  tahap  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bekerja  dan  aktif  sebagai  praktisi,  khususnya dalam  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  suatu badan atau perusahaan ( safety officer ).
2. Memiliki  minimal  1 0   tahun  pengalaman  dalam bidang  keselamatan  dan kesehatan kerja.
3. Pendidikan minimal adalah strata 1 atau S1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  validasi  pakar  untuk  melakukan  validasi  terkait Faktor-Faktor  yang  berpengaruh  terhadap  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di  Gedung  DPR  RI  dengan  Metode  yang  digunakan adalah  dengan  kuisioner  yang  disebar  pada  pakar, dengan  minimum  jumlah  pakar  adalah  3  orang  sesuai dengan kriteria yang sudah dijelaskan.
Total terdapat 5 Pakar yang bersedia melakukan validasi terkait variabel-variabel untuk Pengaruh Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di  gedung  DPR  RI.  Pakar-pakar  tersebut  juga  sudah masuk  ke-dalam  kriteria  yang  telah  dicantumkan  pada penjelasan  sebelumnya.  Kriteria  pakar  akan  dijelaskan pada Tabel 1. sampai Tabel 3. Kriteria Pakar.
Dari  validasi  pakar  yang  telah  dilakukan,  didapatkan faktor-faktor  yang  valid  dan  berikut  merupakan rekapitulasi dari hasil validasi pakar yang telah dilakukan yang akan dijelaskan pada Tabel 4 . Hasil Validasi Pakar.
Tabel 1. Kriteria Pakar 1 - 2 Kategori Pakar 1 Pakar 2 Nama W AIH Instansi Sekjen DPR RI Sekjen DPR RI Jabatan Kepala Bagian Gedung dan Instalasi PPK Bidang Pengelolaan Bangunan dan Wisma Pendidikan S2 S1 Sumber: Hasil Olahan Penulis Mulai Identifikasi masalah Rumusan masalah
Studi Literatur Penyusunan
Kuisioner Validasi Pakar
Output : Faktor-
Faktor Yang
Mempengaruhi
Terhadap SMK3
Tabel 2. Kriteria Pakar 3 – 4 Kategori Pakar 3 Pakar 4 Nama AP LZ Instansi Sekjen DPR RI PAKKI Jabatan Tenaga Ahli Madya MEP Ketua Umum Pendidikan S1 S1 Sumber: Hasil Olahan Penulis
Tabel 3. Kriteria Pakar 5 Kategori Pakar 5 Nama MD Instansi Sekjen DPR RI Jabatan Tenaga Ahli Utama Pendidikan S1 Sumber: Hasil Olahan Penulis
Tabel 4. Hasil Validasi Pakar
Kode Variabel Sub- Kode P1  P2  P3  P4`  P5 X.1 Kompetensi X1.1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X1.2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X1.3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
X1.4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X1.5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X.2 Kebijakan X2.1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X2.2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X2.3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
X2.4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X2.5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X.3 Partisipasi
X3.1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
X3.2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
X3.3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X3.4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
X.4 Komitmen X4.1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X4.2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X4.3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X4.4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X4.5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X.5 Pengawasan X5.1 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X5.2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓
X5.3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X5.4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ X5.5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ Sumber: Olahan Penulis (Wawancara) Seluruh pakar setuju kepada seluruh faktor pengembangan  SMK3  di  Gedung  DPR  RI.  tetapi, terdapat beberapa catatan masukan oleh pakar :
A.  Dalam faktor Kompetensi adalah sebagai berikut : a)  Pemahaman  Pimpinan  Terhadap  Permasalahan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X1.1): Pemahaman  pimpinan  tentang  pentingnya  K3  dapat berdampak  signifikan  pada  jalannya  bisnis  dan operasional.  Pemimpin  yang  menyadari  bahwa kecelakaan  atau  masalah  kesehatan  kerja  dapat mengganggu  produktivitas,  meningkatkan  biaya operasional,  dan  merusak  reputasi  perusahaan, cenderung lebih berkomitmen untuk memprioritaskan K3 dalam kebijakan dan keputusan bisnis.
b)  Pekerja  Berpengalaman  dalam  Penerapan  SMK3 (X1.2):
Pekerja  yang  berpengalaman  dalam  penerapan SMK3  karena  telah  menerima  pelatihan  yang  efektif dapat membantu menjalankan prosedur keselamatan dengan  baik.  Mereka  memahami  instruksi  dari pimpinan dan dapat mengidentifikasi serta mengatasi potensi bahaya dengan lebih efisien.
c)  Top  Manajemen  yang  Terbuka  untuk  Pembelajaran dari Industri Lain (X1.3):
Top manajemen yang terbuka untuk belajar dari studi kasus  dalam  industri  lain  dapat  mendapatkan wawasan tambahan tentang cara meningkatkan K3 di organisasi mereka. Mereka dapat mengadopsi praktik terbaik  dari  industri  serupa  atau  bahkan  berbeda untuk memperbaiki SMK3 mereka.
d)  Kolaborasi dengan Pihak Akademisi (X1.4):
Kolaborasi  antara  manajemen  dan  pihak  akademisi dalam  mengembangkan  SMK3  dapat  membawa masukan yang berharga. Akademisi dapat membantu menghadirkan  perspektif  ilmiah  dan  riset  terbaru dalam pengembangan dan perbaikan SMK3.
e)  Visi  Misi  yang  Ditetapkan  oleh  Top  Manajemen (X1.5):
Visi  dan  misi  yang  ditetapkan  oleh  top  manajemen yang  mencakup  tujuan  untuk  mencapai  kinerja keselamatan yang baik dapat memberikan arah yang jelas  bagi  seluruh  organisasi.  Ini  membantu  dalam mengarahkan  upaya  dan  sumber  daya  untuk mencapai tujuan K3 yang ditetapkan.
B.  Dalam faktor Kebijakan adalah sebagai berikut: a)  Regulasi  Pemerintah  di  Indonesia  dan  Luar  Negeri (X2.1):
Di Indonesia, penerapan SMK3 diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor  50  Tahun  2012  tentang Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  (SMK3).  Ini  adalah  peraturan  yang mengharuskan  perusahaan  untuk  memiliki  SMK3 yang  efektif  guna  melindungi  kesejahteraan  pekerja. Di luar negeri, setiap negara memiliki regulasi sendiri yang  mengatur  SMK3,  dan  ini  dapat  bervariasi. Misalnya,  di  Amerika  Serikat,  ada  Occupational Safety  and  Health  Administration  (OSHA)  yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja.
b)  Program Kerja Perusahaan untuk SMK3 (X2.2): Program  kerja  perusahaan  mencakup  semua kegiatan dan acara yang bertujuan untuk menciptakan dan menjalankan SMK3 yang efisien. Ini bisa termasuk pelatihan keselamatan, audit keselamatan rutin, pengembangan prosedur keselamatan,  kampanye  keselamatan,  dan  upaya untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi  potensi bahaya.
c)  Peraturan Perusahaan yang Mengatur SMK3 (X2.3): Peraturan internal perusahaan adalah kebijakan dan prosedur  yang  dibuat  oleh  perusahaan  untuk memastikan  penerapan  SMK3  yang  sesuai.  Ini  bisa mencakup tata tertib keselamatan, tindakan disipliner terhadap  pelanggaran  keselamatan,  dan  prosedur darurat.
d)  Peraturan Internasional sebagai Pedoman (X2.4): Selain regulasi nasional, ada peraturan internasional yang  bisa  digunakan  sebagai  pedoman  untuk penerapan  SMK3,  seperti  standar  ISO  45001:2018 untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan  Kerja.  Perusahaan  dapat  mengacu  pada standar  ini  untuk  memastikan  bahwa  mereka memenuhi standar internasional dalam hal keselamatan kerja.
e)  Kontrak  Kerja  yang  Mengatur  Kesanggupan  Pekerja (X2.5):
Kontrak  kerja  antara  perusahaan  dan  pekerja  dapat mencantumkan kewajiban pekerja terkait
keselamatan  kerja.  Ini  bisa  mencakup  kewajiban pekerja  untuk  mengikuti  prosedur  keselamatan, melaporkan  bahaya,  dan  berpartisipasi  dalam pelatihan keselamatan.
C.  Dalam faktor partisipasi adalah sebagai berikut: a)  Peran  Manajemen  dalam  Merencanakan  Strategi SMK3 (X3.1):
Manajemen memiliki
peran kunci dalam merencanakan  strategi  penerapan  SMK3.  Mereka harus  mengidentifikasi  risiko-risiko  potensial  di lingkungan  kerja,  menentukan  tujuan  dan  target keselamatan, serta mengembangkan rencana tindakan yang jelas untuk  mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup alokasi sumber daya, pembentukan tim keselamatan, dan penetapan tanggung jawab.
b)  Keterlibatan Pekerja dalam Penerapan SMK3 (X3.2): Pekerja juga memiliki peran penting dalam penerapan SMK3.  Mereka  harus  ikut  andil  dalam  menjalankan prosedur  keselamatan,  mengikuti  aturan  yang ditetapkan,  dan  melaporkan  potensi  bahaya  atau masalah keselamatan. Manajemen harus mendukung partisipasi  pekerja  dan  menyediakan  pelatihan  yang diperlukan.
c)  Pengkajian Ulang dan Perbaikan oleh Top Manajemen (X3.3):
Top  manajemen  harus  secara  berkala  melakukan pengkajian ulang terhadap SMK3 yang sudah ada. Ini mencakup  evaluasi  efektivitas  langkah-langkah keselamatan,  mengidentifikasi  peluang  perbaikan, dan  membuat  perubahan  yang  diperlukan  untuk meningkatkan keamanan di tempat kerja.
d)  Kesadaran Pekerja akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X3.4):
Pekerja  perlu  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  akan pentingnya  keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Mereka  harus  memahami  risiko  yang  ada  di lingkungan  kerja  mereka  dan  berperan  aktif  dalam menciptakan  lingkungan  kerja  yang  aman.  Ini mencakup pemahaman tentang penggunaan peralatan,  prosedur  keselamatan,  dan  pelaporan insiden.
e)  Analisis  Potensi  Bahaya  Bersama-sama  (X3.5): Manajemen  bersama  pekerja  perlu  merencanakan dan  menganalisis potensi  bahaya yang dapat terjadi di  lingkungan  kerja.  Ini  mencakup  identifikasi, evaluasi,  dan  pengendalian  risiko-risiko  potensial. Proses  ini  dapat  melibatkan  inspeksi  rutin,  audit keselamatan, dan pemantauan kondisi kerja.
D.  Dalam faktor komitmen adalah sebagai berikut:
a)  Manajemen
Bertanggung
Jawab dalam Perencanaan, Implementasi, dan Pengawasan SMK3 (X4.1):
Manajemen  memiliki  tanggung  jawab  utama  dalam merencanakan, menerapkan, dan mengawasi SMK3. Ini  mencakup  identifikasi  risiko-risiko  potensial, pengembangan  kebijakan  keselamatan,  penetapan prosedur  kerja  aman,  dan  memastikan  pemenuhan
terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Manajemen  juga harus  memantau  pelaksanaan  SMK3  secara  terus- menerus dan melakukan perbaikan bila diperlukan.
b)  Kepatuhan Pekerja Terhadap Prosedur SMK3 (X4.2):
Pekerja  memiliki  peran  penting  dalam  penerapan SMK3.  Mereka  harus  secara  teratur  dan  taat menjalankan  prosedur  keselamatan  yang  telah ditetapkan.  Ini  mencakup  penggunaan  peralatan pelindung diri (PPE), pelaporan insiden atau bahaya, serta partisipasi dalam pelatihan keselamatan.
c)  Pelatihan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  untuk Pekerja (X4.3):
Perusahaan  atau  organisasi  harus  memberikan pelatihan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang sesuai  kepada  pekerja.  Pelatihan  ini  mencakup pemahaman  tentang  risiko,  penggunaan  alat-alat keselamatan,  tata  cara  tindakan  darurat,  dan pentingnya  keselamatan  kerja.  Pekerja  yang  terlatih lebih mungkin mematuhi prosedur keselamatan.
d)  Komunikasi  Antara  Top  Manajemen  dan  Pekerja (X4.4):
Komunikasi  yang  efektif  antara  top  manajemen  dan pekerja  sangat  penting.  Ini  mencakup  berbagi informasi  terkait  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  pekerjaan  yang  dapat  mempengaruhi keselamatan  dan  keamanan  kerja.  Keterlibatan pekerja  dalam  proses  pengambilan  keputusan keselamatan  juga  dapat  meningkatkan  kesadaran mereka terhadap risiko.
e)  Anggaran Keselamatan yang Memadai (X4.5): Top manajemen harus mengalokasikan sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung implementasi SMK3  yang  efisien  dan  efektif.  Ini  mencakup  dana untuk pelatihan, peralatan keselamatan, pemeliharaan, audit keselamatan, dan inspeksi.
E.  Dalam faktor Pengawasan adalah sebagai berikut: a)  Pengecekkan  Hasil  Pekerjaan  sesuai  Standar  yang Ditentukan (X5.1):
Pengecekkan hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan adalah langkah penting dalam menjaga  keselamatan  kerja.  Ini  memastikan  bahwa pekerjaan  dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai prosedur keselamatan yang ada, sehingga mengurangi risiko kecelakaan atau cedera.
b)  Pengawasan  dan  Pemeriksaan  Kelengkapan  APD dan Kelayakan Peralatan Bantu (X5.2): Pengawasan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan kelayakan peralatan bantu (misalnya, mesin atau alat berat) adalah bagian penting dari SMK3. Memastikan bahwa pekerja memiliki dan mengenakan APD yang sesuai  serta  menggunakan  peralatan  yang  aman membantu  melindungi  mereka  dari  bahaya  yang mungkin terjadi.
c)  Evaluasi  Berkala  oleh  Manajemen  dan  Tim  terkait Penerapan SMK3 (X5.3):
Evaluasi  berkala  adalah  proses  penting  untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem SMK3 dan mengusulkan  perbaikan.  Manajemen  dan  tim  terkait harus secara rutin mengevaluasi keefektifan kebijakan,  prosedur,  dan  pelaksanaan  SMK3  untuk pengembangan sistem yang lebih baik.
d)  Kontrol  terhadap  Key  Performance  Index  (KPI)  atau Capaian Hasil Kerja (X5.4):
Menggunakan  KPI  atau  capaian  hasil  kerja  yang terkait  dengan  keselamatan  kerja  dapat  membantu perusahaan  menjaga  tujuan  keselamatan  dan kesehatan  kerja  tetap  tercapai.  Ini  memungkinkan manajemen untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi  area  yang  memerlukan  perbaikan, dan mengambil tindakan korektif.
e)  Monitoring Beban Kerja untuk Mencegah Kecelakaan Kerja (X5.5):
Monitoring beban kerja dan jam kerja pekerja adalah cara  untuk  mencegah  kecelakaan  kerja  yang  dapat terjadi akibat kelelahan atau stres. Manajemen perlu memastikan bahwa beban kerja pekerja tetap dalam batas  yang  aman  dan  sesuai  dengan  regulasi  yang berlaku.

## F.  Analisis Deskriptif (Faktor-Faktor)
Dari  hasil  pengisian  kuisioner  oleh  pakar  ahli,  maka didapat data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi SMK3. Dari pengisian tersebut dihasilkan suatu analisis deskriptif berisi hasil antara lain:
a)  Kompetensi Karyawan dan manajemen perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengidentifikasi,  mengevaluasi,  dan  mengendalikan risiko  keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Pelatihan yang  tepat  dan  sertifikasi  kompetensi  seringkali dibutuhkan.  Seluruh  personil  pada  Gedung  DPR  RI wajib  memiliki  kompetensi  yang  baik  berdasarkan hasil  seleksi  pada  saat  penerimaan  kerja  yang dilakukan  oleh  pihak  manajemen.  Pada  Penelitian Rudi Wijaya Kompetensi pekerja adalah karakteristik dasar seseorang individu yang komitmen manajemen,peraturan  dan  perosedur  K3  (Wijaya, 2018).
b)  Kebijakan
Kebijakan  yang  diterapkan  oleh  perusahaan  sangat mempengaruhi  implementasi  SMK3.  Kebijakan  ini mencakup alokasi sumber daya, standar yang harus dipatuhi,  dan  prosedur  yang  harus  diikuti.  Kebijakan yang kuat biasanya mempengaruhi budaya keselamatan  di  perusahaan  secara  positif.  Pada Gedung  DPR  RI  kebijakan  berupa  pakta  komitmen keselamatan kerja wajib digaungkan sebagai bentuk prosedur  tetap  pekerjaan,  agar  tercipta  kesadaran keselamatan oleh seluruh personil. Menurut Muhammad  Agis  Firdaus  kebijakan  perusahaan merupakan faktor penting dalam keputusan operasional (Firdaus, 2023).

## c)  Partisipasi
Partisipasi  aktif  dari  semua  tingkatan  organisasi, termasuk karyawan dan manajemen, sangat penting. Hal  ini  bisa  dalam  bentuk  keterlibatan  dalam  rapat keselamatan,  pelaporan  insiden,  atau  memberikan masukan  untuk  perbaikan.  Seluruh  personil  pada Gedung  DPR  RI  dapat  turut  ikut  serta  berpartisipasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.  Menurut  Mohammad  Afief  Pentingnya partisipasi  pekerja  untuk  membantu  perencanaan SMK3  dan  manajemen  risiko  bahaya  di  lingkungan kerja  (Afief et al., 2016).
d)  Komitmen
Komitmen dari manajemen puncak memainkan peran kritis.  Tanpa  dukungan  dan  kepemimpinan  dari manajemen, sistem ini kemungkinan besar tidak akan efektif.  Komitmen  ini  seringkali  ditunjukkan  melalui alokasi  sumber  daya  dan  prioritas  strategis.  Pihak manajemen pada Gedung DPR RI dapat melakukan alokasi  sumber  daya  berdasarkan  kompetensi  dan keahlian  personil.  Menurut  penelitian  Shabira komitmen  K3 merupakan salah satu elemen  penting dalam  SMK3  yang  termasuk  ke  dalam  komitmen manajemen (Noviandini et al., 2017).
e)  Pengawasan
Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dari implementasi dan efektivitas SMK3 adalah krusial. Ini termasuk audit internal dan eksternal, pelaporan, dan analisis  data  kecelakaan  dan  insiden.  Pengawasan yang baik dapat di lakukan oleh seluruh manajemen Gedung  DPR  RI  dengan  melakukan audit atau inspeksi rutin pekerjaan. Pengawasan ditujukan untuk menjamin  terlaksananya  peraturan  yang  sudah ditetapkan  pemerintah  guna  melindungi  pekerjaan dan mengawasi jalannya perusahaan (Anita, 2016).

## KESIMPULAN
Dari  data  penelitian  analisis  dan  pembahasan,  dapat ditarik  beberapa  kesimpulan  bahwa,  faktor-faktor  yang berpengaruh  terhadap  keselamatan  dan  kesehatan kerja di gedung DPR RI adalah Kompetensi, Kebijakan, Partisipasi,  Komitmen,  dan  Pengawasan.  Kompetensi dalam  konteks  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, merupakan hal yang sangat penting bagi karyawan dan manajemen dalam memiliki pengetahuan dan keterampilan  yang  memadai  untuk  mengenali,  menilai, dan mengendalikan risiko. Lalu adalah faktor kebijakan, dimana  implementasi  SMK3  sangat  dipengaruhi  oleh kebijakan  perusahaan  yang  diterapkan.  Kebijakan  ini mencakup  bagaimana  sumber  daya  dialokasikan. Setelah  kebijakan  diakomodir  dengan  baik,  partisipasi semua  tingkatan  organisasi,  termasuk  karyawan  dan manajemen,  harus  aktif  dalam  upaya  keselamatan  dan kesehatan kerja.
Selain  itu,  komitmen  dari  manajemen  puncak  sangat krusial.  Tanpa  dukungan  dan  kepemimpinan  mereka, sistem  ini  mungkin  tidak  akan  berjalan  efektif.  Terakhir adalah faktor pengawasan, dimana pengawasan adalah Melakukan  pemantauan  berkelanjutan  dan  evaluasi terhadap implementasi dan efektivitas SMK3 adalah hal yang sangat penting. Ini mencakup melakukan audit baik secara  internal  maupun  eksternal,  melaporkan  temuan, dan menganalisis data kecelakaan dan insiden.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang  telah  membantu  dalam  penyelesaian  penulisan penelitian ini, khususnya kepada pakar-pakar yang telah menjadi responden untuk memvalidasi faktor-faktor yang berpengaruh  terhadap  SMK3  di  Gedung  DPR  RI  dan kepada Lembaga Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat Universitas  Tarumanagara  (LPPM  UNTAR) yang sudah membantu mendanai kegiatan penelitian ini.

## REFERENSI
Abdu,  F.  P. (2020).  Gedung  Nusantara  I  DPR  RI Terbakar  (Media  Berita  Online). ANTARA NEWS .
Afief,  M.,  Widjasena,  B.,  &  Kurniawan,  B. (2016). Analisis  Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap Peran Petugas K3 dalam Mendorong Partisipasi Pekerja Kontrak untuk Membantu Perencanaan Manajemen Risiko di Pembangunan Gedung Y. Jurnal Kesehatan Masyarakat , 4 (1), 332-341. Anita, O.  I. (2016).  Pengawasan  Pemerintah  Terhadap Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  Kabupaten Temanggung. Journal  of  Public  Policy  and Administration Research , 1 (4), 678-693.
Arikunto,  S. (2013).  Metode  Penelitian  kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung . Ervianto,  W.  I. (2005).  Manajemen  proyek  konstruksi edisi revisi. Yogyakarta: Andi . Firdaus, M. A. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3)  pada  CV  Agis  Truss Universitas  Islam Indonesia].
Hossain,  M.  A.,  Hossain,  M.  M.,  Tarannum,  S.,  & Chowdhury, T. H. (2015). Factors affecting OHS practices  in  private  universities:  An  empirical study from Bangladesh. Safety science , 72 , 371- 378.
Institute,  P.  M. (2017). A  Guide  To  The  Project Management Body of Knowledge 6th Edition . Kaassis,  B.,  &  Badri,  A. (2018).  Development  of  a preliminary  model  for  evaluating  occupational health  and  safety  risk  management  maturity  in small  and  medium-sized  enterprises. Safety , 4 (1), 5.
Kristensen,  P. H. (2011).  Managing OHS:  A route to a new negotiating order in high-performance work organizations? Safety science , 49 (7), 964-973.
Lo,  D. (2012).  OHS  stewardship-integration  of  OHS  in corporate  governance. Procedia  Engineering ,
45 , 174-179.
Lornudd,  C.,  Frykman,  M.,  Stenfors,  T.,  Ebbevi,  D., Hasson,  H.,  Sundberg,  C.  J.,  &  von  Thiele Schwarz,  U. (2021).  A  champagne  tower  of influence:  An  interview  study  of  how  corporate boards  enact  occupational  health  and  safety. Safety science , 143 , 105416. Machfudiyanto,  R.  A.,  Latief,  Y.,  Suraji,  A.,  & Soeharso, S. Y. (2018). Improvement of policies and  institutional  in  developing  safety  culture  in the construction industry to improve the maturity level, safety performance and project performance  in  Indonesia. International  Journal of  Civil  Engineering  and  Technology , 9 (10), 1022-1032. Murti, C. K., & Muslim, F. (2023). Relationship between Functions,  Drivers,  Barriers,  and  Strategies  of Building  Information  Modelling  (BIM)  and Sustainable  Construction  Criteria:  Indonesia Construction  Industry. Sustainability , 15 (6), 5526. Noviandini,  S.,  Ekawati,  E.,  &  Kurniawan,  B. (2017). Analisis Komitmen
Pimpinan
terhadap Penerapan Sistem Manajemen K3 (Smk3) di PT Krakatau  Steel (Persero) tbk. Jurnal  Kesehatan Masyarakat , 3 (3), 639-650. OHSAS, B. S. (2007). 18001: 2007. Occupational health and safety management systems. London . Putri, A. H., Latief, Y., Sagita, L., & Machfudiyanto, R. A. (2021).  Developing  Standard  Operational Procedures  for  Maintenance  and  Repair  of Mechanical  and  Electrical  Component  in Government  Building  to  Improving  Safety Planning. Journal of Physics: Conference Series, Wijaya, R. (2018). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi  keselamatan  kerja  karyawan perusahaan kontraktor di Surabaya. axial: jurnal rekayasa  dan  manajemen  konstruksi , 6 (2),  79- 88.