## PENETAPAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DONGGALA KELAS I B
Haerani Husainy Universitas Muhammadiyah Palu Email : Haeranihusainy@yahoo.com

## ABSTRACT
The  research  method  uses  empirical  legal  research,  the  writer  conducts  research directly to the location to obtain and collect data. Research carried out in the field is to  examine  problems  that  are  qualitative.  The  results  found  that  the  Determination Form of a husband who has more than one wife (Itsbat Polygamy) is not acceptable as long as it is not in accordance with legal procedures, the application letter must be in  the  form  of  a  controversial  form,  ie  having  the  previous  wife  as  the  Respondent while  the  petition  for  the  marriage  is  underage,  the  designation  form  was  rejected. Must change application to Marriage Dispensation first. The research suggestion is that  there  should  be  a  legal  umbrella  for  the  legal  vacuum  of  itsbat  marriage regarding  the  permissibility  of  itsbat  marriage  which  occurs  after  the  enactment  of the  Marriage  Law,  because  of  the  increasing  number  of  unregistered  marriages which harms the wife and children born from underhand marriages

## Keyword: Determination, Itsbat Marriage

## A. PENDAHULUAN
Negara  hukum  yang  tunduk  pada the  rule  of  law ,  kedudukan  peradilan dianggap  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang  berperan  sebagai  katup penekan  atas  segala  pelanggaran  hukum  dan  ketertiban  masyarakat.  Peradilan  dapat dimaknai  juga  dengan  tempat  terakhir  mencari  kebenaran  dan  keadilan,  sehingga secara  teoritis  masih  diandalkan  sebagai  badan  yang  berfungsi  dan  berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truh and justice ) 1
Hukum-hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  mengalami perubahan  baik  sari  segi  isi  maupun  redaksi  diharapkan  lebih  aplikatif  dan  mampu
1 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata:Tentang  Gugatan,  persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet.VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 229
menciptakan  keadilan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat,  dari  masyarakat  kecil  dalam arti  masyarakat  pedesaan  (masyarakat  ekonomi  menengah  ke  bawah)  sampai masyarakat  perkotaan  yang  tergolong  mampu  (masyarakat  ekonomi  menengah  ke atas). Kemajuan zaman merupakan barometer utama guna mendorong proses dan cara menerapkan  hukum-hukum  baru  yang  dipandang  lebih  sesuai  dengan  permasalahan sekarang.  Di  lain  pihak  munculnya  ide,  gagasan  membangun  peradaban  yang  maju dan sejahtera demi kepentingan.
Sebagai  konsekuensi  logis  bahwa  negara  Indonesia  sebagai  Negara  yang berdasarkan  hukum,  maka  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  diatur  oleh  hukum termasuk  mengenai  perkawinan,  perceraian,  dan  kewarisan.  Dengan  lahirnya Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  diundangkan  pada tanggal  2  Januari  1974,  yang  mulai  berlaku  efektif  sejak  tanggal  1  Oktober  1975 adalah  merupakan  salah  satu  bentuk  unifikasi  dan  kodifikasi  hukum  di  Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  perempuan  dan  laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah  di  dunia.  Dengan  berbagai  keistimewaan  yang  digambarkan,  Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung. Kerjasama yang baik antara  suami  dan  istri  dalam  hal  menjalankan  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak  sangat  diperlukan  dalam  mewujudkan  tujuan  dari  suatu  perkawinan.  Hak adalah  sesuatu  yang  seharusnya  diterima  seseorang  setelah  ia  memenuhi kewajibannya,  sedangkan  kewajiban  adalah  sesuatu  yang  seharusnya  dilaksanakan
2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 1
oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.
Tidak  hanya  sebagai  ikatan  kontraktual  antara  satu  individu  dengan  individu lain,  pernikahan  dalam  Islam  menjadi  suatu  sarana  terciptanya  masyarakat  terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya  kehidupan  umat  manusia,  menyalurkan  sifat  alamiah  manusia  yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Pasal  2  mengatakan,  ayat  (1)  berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu”.  Sedangkan  dalam  pasal  2  ayat  (2)  dijelaskan  “Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  perundang-undangan  yang  berlaku”.  Ini  mempunyai makna,  bahwa  sesungguhnya  setelah  terbitnya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tidak adalagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut guna penertiban pernikahan.
Akan  tetapi  melihat  fakta  yang  terjadi  saat  sekarang  ini  masih  banyak permohonan  itsbat  nikah  yang  masuk,  diperiksa,  ditetapkan  dan  diputus  dalam lingkungan  Peradilan  Agama.  ini  menunjukkan  bahwa  begitu  rendahnya  tingkat ketaatan  hukum  masyarakat  Negara  Republik  Indonesia  khususnya  yang  beragama Islam tentang pencatatan perkawinan.
Itsbat  nikah  pada  dasarnya  untuk  mengatasi  permasalahan  akad  yang  sah dilakukan  suami-isteri  secara  agama  akan  tetapi  masih  belum  sah  menurut  negara. Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  dalam  masyarakat. Hal  tersebut  merupakan  upaya  yang  diatur  melalui  peraturan  perundang-undangan untuk  melindungi  martabat  dan  kesucian  perkawinan,  lebih  khusus  lagi  bagi  kaum wanita  dalam  kehidupan  rumah  tangga  melalui  pencatatan  perkawinan  yang dibuktikan  dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri  mendapat  salinanya, sehinngga  apabila  terjadi  perselisihan  atau  percekcokan  diantara  mereka  akibat  dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah.
Hampir  tiap  tahun  selalu  ada  perkawinan  di  bawah  tangan  yang  dimintakan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Itsbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif  dan  alasan  yang  berbeda-beda  juga.  Itsbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atautidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang  No.1 Tahun 1974, dan
5. Perkawinan  yang  dilakukan  bagimereka  yang  tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 3
Adapun  metode p enelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum empiris,  yaitu  penulis  melakukan  penelitian  langsung  ke  lokasi  untuk  mendapatkan dan  mengumpulkan  data.  Penelitian  yang  dilaksanakan  di  lapangan  adalah  meneliti masalah  yang  sifatnya  kualitatif,  yakni  penelitian  yang  dimaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. 4

## B. PEMBAHASAN
1. Bentuk Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas I B
Itsbat  nikah  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  terdiri  dari  “itsbat”  dan  “nikah”. Kata  Itsbat  yang  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu  الاثبتyang  berarti  penetapan, penyungguhan,  penentuan.  Mengitsbatkan  artinya  menyungguhkan,  menentukan (kebenaran  sesuatu). 5 Sedangkan  menurut  fiqh  nikah  secara  bahasa  berarti “bersenggama  atau  bercampur”. 6 Para  ulama  ahli  fiqih  berbeda  pendapat  tentang
3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat 3
4 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif ,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2011, hlm. 6.
5 Tim  Penyusun  Kamus, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta  :  Balai  Pustaka,  Cet. Ke-3, 1990, hlm. 339
6 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Semarang : CV. Toha Putra, 1993, hlm. 1
makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah meurut ahli fiqih  berarti  akad  nikah  yang  ditetapkan  oleh  syara’  bahwa  seorang  suami  dapat memanfaatkan  dan  bersenang-senang  dengan  kehormatan  seorang  istri  serta  seluruh tubuhnya. 7 Sedang  nikah  menurut  hukum  positif  yaitu  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istridengan  tujuan  membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 8 Pada  dasarnya  itsbat  nikah  adalah  penetapan  atas  perkawinan  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  yang  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  agama  Islam  yaitu  sudah  terpenuhinya  syarat  dan  rukun  nikah.  Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pada Pengadilan Agama Donggala Kelas I B khusus perkara permohonan jenis ini sejak tahun 2015 s.d 2018 hanya terdapat satu bentuk penetapan hakim yaitu menolak permohonan pemohon. Ada dua bentuk penetapan hakim antara mengabulkan  perkara  Itsbat  nikah  isteri  poligami,  atau  dengan  menolak  perkara berdasarkan  kasus  perkasus,  satu  jenis  kasus  yang  sama  belum  tentu  akan  sama dengan kasus yang  lain,  hal ini tergantung fakta kejadian dari peristiwa yang terjadi. Disinilah perlu kearifan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara demi keadilan dimasyarakat.  Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Ketua  Pengadilan  Agama Donggala bahwa : 9
“Perkawinan  poligami  yang  tidak  dicatatkan  telah  melanggar  beberapa ketentuan  pasal-pasal  tentang  perkawinan,  yaitu  :  Pasal  2  ayat  2  Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, dan Pasal 3 ayat 2 UU No.1  tahun  1974  jo.  Ps  55  KHI  tentang  perkawinan  poligami.  Betapapun demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan terutama perempuan dan anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  poligami  yang  tidak  tercatatkan  perlu mendapatkan perlindungan hukum.”Permohonan itsbat poligami yang diperiksa
7 Ibid., hlm 2
8 Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
9 Hasil wawancara dengan Drs.H.Karmin, M.H, Ketua Pengadilan Agama Donggala Kelas I B, pada tanggal 10 Maret  2019.
oleh  pengadilan  agama  dapat  dikabulkan  dan  ditolak  sesuai  dengan  kasusnya masing-masing dengan merujuk kepada buku II MARI tahun 2014.”
Kawin  Sirri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan  yang  tidak dicatat  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN).  Perkawinan  yang  tidak berada  di bawah  pengawasan    PPN,  dianggap  sah  secara    agama    tetapi  tidak  mempunyai kekuatan hukum,  karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan  yang  sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Permohonan itsbat nikah poligami untuk keperluan mendapatkan buku nikah sebagai  syarat  pembuatan  akta  kelahiran  hendaknya  hakim  memeriksa,  megadili, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  tersebut  dengan  keputusan  “Ditolak”.  Karena mengenai  status  kepentingan  anak  masih  bisa  dilakukan  upaya  hukum  lain  yaitu permohonan penetapan asal usul anak.  Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pemahaman  terhadap  masyarakat  demi  ketertiban  hukum  bahwa  jika  ingin berpoligami harus tetap mengikuti prosedur hukum berupa permohonan izin poligami kepengadilan agama, bukan semata-mata nikah siri dahulu terhadap isteri kedua dan ketiga kemudian meminta itsbat kepengadilan agama.
Kemudian  permohonan  itsbat  nikah  dibawah  umur  juga  dijumpai  pada Pengadilan  Agama  Donggala  Kelas  I  B  yang  didaftarkan  dalam  permohonan  itsbat terpadu  (itsbat  masal).  Akan  tetapi  sejak  tahun  2019  dilakukan  verifikasi  data sebelum  permohonan  tersebut  diregistrasi  dalam  buku  Jurnal  Perkara  Permohonan Petugas  Meja  1,  Pengadilan  agama  memeriksa  terlebih  dahulu  surat-surat permohonan  tersebut,  apabila  ditemukan  permohonan  itsbat  nikah  tergolong  masih dibawah  umur  maka  harus  ditolak  Karen  aapapun  alasan  yang  diajukan  oleh  para Pemohon  harus  mengajukan  Dispensasi  Nikah  terlebih  dahulu.  Sebagaimana  hasil wawancara penulis dengan responden, bahwa : 10
10 Wawancara  dengan  Rustam,  S.H.I.,M.H,  Hakim  pada  Pengadilan Agama  Donggala Kelas  I B, pada tangga 10 Maret 2019.
Permohonan  itsbat  nikah  dibawah  umur  majelis  hakim  menyarankan  untuk merubah  permohonan  itsbat  nikah  menjadi  permohonan  Dispensasi  Nikah untuk memenuhi pasal 127 Rv. Hakim mempunyai hak penuh untuk mengubah permohonan  yang  bersifat  voluntair  karena  tidak  ada  unsure  sengketa didalamnya . Meskipun  hakim  mengabulkan  permohonan  tersebut  karena suatu pertimbangan maka datanya akan tertolak pada aplikasi SIMKAH”
Permohonan jenis ini hendaknya ada jenjang waktu atau batasan waktu yang mengatur  untuk  dapat  dimintakan  permohonan  itsbatnya  kepengadilan  agama, misalnya  harus  menunggu  usia  kedua  pasangan  suami  isteri  mencapai  dewasa sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  6  ayat  2  UUP  No.1  tahun  1974  dan Pasal  330  KUH  Perdata.  Meskipun  pernikahan  yang  dilakukan  telah  sah  menurut agama, untuk memenuhi syarat sah menurut hukum harus menunggu tenggang waktu sesuai  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang  demi  ketertiban  hukum  dan memudahkan  pencatatan  perkawinannya.  Sehingga  permohonan  itsbat  nikah  tidak dianggap  sebagai  salah  satu  cela  hukum  untuk  melegalkan  perkawinan  dibawah umur.

## 2.  Prosedur  Penetapan  Permohonan  Itsbat  Nikah  di  Pengadilan  Agama Donggala Kelas I B
Secara Umum Prosedur berperkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah adalah  sama  karena  berpedoman  pada  Buku  II  “Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi  Peradilan  Agama,  Mahkamah  Agung  RI,  Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan Agama Tahun 2014”.

## 1. Pendaftaran
Mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
1. Dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah atau Voluntair.
Produk  hukum  pengadilan  agama  terhadap  permohonan  pengesahan  nikah berbentuk  penetapan.  Oleh  karena  itu  pengesahan  nikah  yang  diajukan  secara
voluntair, adalah apabila pasangan suami isteri yang pernah melakukan nikah sirri bersama-sama  menghendaki  pernikahan  sirinya  itu  disahkan.  Mereka  bertindak sebagai  Pemohon  I  dan  Pemohon  II.  Kalau  hanya  salah  satunya  saja  yang menghendaki, misalnya suami mau mengesahkan nikah sirinya sementara istrinya tidak  mau,  atau  sebaliknya  maka  tidak  bisa  ditempuh  secara  voluntair  (bentuk permohonan)  tetapi  harus  berbentuk  gugatan  (Kontentius).  Pihak  yang menghendaki nikah sirrinya disahkan bertindak sebagai Pemohon dan pihak yang tidak menghendaki dijadikan sebagai Termohon.
2. Dengan cara mengajukan gugatan pengesahan nikah atau Kontentius.
Produk  hukum  pengadilan  agama  terhadap  gugatan  pengesahan  nikah  yaitu berbentuk  Putusan.  Bila  ada  kepentingan  hukum  dengan  pihak  lain,  maka pengesahan nikah tidak bisa diajukan secara voluntair (permohonan) tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan pengesahan nikah. Hal ini terjadi terhadap nikah sirri  dalam/oleh:  a.  Pernikahan  serial  (poligami),  b.  Anak,  wali  nikah  atau  pihak lain  yang  berkepentingan  hukum  dengan  pernikahan  siri  itu  dan  salah  satu  dari suami isteri pelaku nikah siri sudah meninggal dunia.
Dalam  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  tersebut  di  Pengadilan  Agama Donggala Kelas I B ada beberapa prosedur penerimaan perkara sesuai dengan teknis administrasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yaitu sebagai berikut:
1. Sistem  pelayanan  perkara  di  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syar’iyah menggunakan sistem  meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri  dari Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
2. Petugasmeja 1 menerima gugatan atau permohonnan itsbat nikah.
3. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:
a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang berwenang ;
b. Surat  kuasa  khusus  (dalam  hal  ini  penggugat  atau  pemohon  menguasakan kepada pihak lain).
c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat;
d. Bagi  kuasa insidentil,  harus  ada  surat  keterangan  tentang  hubungan  keluarga dari  kepala  desa/lurah  dan/atau  surat  izin  khusus  dari  atasan  bagi  PNS  dan anggota  TNI/POLRI  (Surat  Edaran  TUADA  ULDILTUN  MARI  No. MA/KUMDIL/8810/1987) ;
e. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Penggugat  untuk  perkara  gugatan sedangkan untuk perkara permohonan melampirkan Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II ;
f. Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  dari  Kantor  Kelurahan/Desa  atau setingkat dan diketahui oleh camat untuk permohonan perkara prodeo.
2. Surat  permohonan  diserahkan  kepetugas  Meja  1  sebanyak  jumlah  pihak  yang terlibat  ditambah  3  (tiga)  rangkap  untuk  majelis  hakim,  1  (satu)  rangkap  untuk Panitera Penggganti, dan 1 (satu) rangkap untuk Jurusita/Jurusita Pengganti ;
3. Selanjutnya petugas Meja 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai daftar kelengkapan berkas (check list) ;
4. Menaksir panjar biaya perkara sesuai radius berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tentang Panjar Biaya Perkara.
5. Setelah  menaksirbiayaperkara,  petugas  Meja  1  membuat  Surat  Kuasa  Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) :
a. Lembar pertama warna hijau untuk Bank ;
b. Lembar warna putih untuk Penggugat/Pemohon ;
c. Lembar warna merah untuk Kasir ;
d. Lembar warna Kuning untuk dilampirkan ke dalam berkas perkara ;
6. Petugas  Meja  1  mengembalikan  berkas  kepada  Penggugat  /  Pemohon  untuk diteruskan kepada Kasir ;
7. Penggugat/Pemohon  membayar  panjar  biaya  perkara  sejumlah  tercantum  dalam SKUM ke bank ;
8. Setelah disetor ke bank, Penggugat/Pemohon menyerahkan bukti penyetoran dari bank  yang  telah  tervalidasi  ke  Kasir.  Pemegang  kas  menerima  bukti  setor  dan mencatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara;
9. Kasir  member  nomor  perkara,  membubuhkan  tanda  tangan  dan  cap  tanda  lunas pada SKUM ;
10. Kasir  menyerahkan  satu  rangkap  surat  gugatan/permohonan  yang  telah  diberi nomor  perkara  berikut  SKUM  kepada  Penggugat/Pemohon  agar  didaftarkan  di Meja II ;
11. Petugas  Meja  II  mencatat  perkara  tersebut  dalam  Buku  Register  Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM ;
12. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat Gugatan/Permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon ;
13. Petugas  Meja  II  memasukkan  surat  gugatan/permohonan  tersebut  dalam  map berkas  perkara  yang  telah  dilengkapi  dengan  formulir  :  Penunjukan  Majelis Hakim  (PMH),  Penunjukan  Panitera  Pengganti,  Penunjukan  Jurusita  Pengganti, Penetapan Hari Sidang (PHS) dan instrument-instrumen yang diperlukan.
14. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala Kelas I B ;
15. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara tersebut diatas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama Donggala Kelas I B ;
2. Persiapan Persidangan
a. Penetapan Majelis Hakim (PMH)
1).  Selambat-lambatnya  dalam  waktu  10  (sepuluh)  hari  sejak  perkara didaftarkan,  ketua  Pengadilan  Agama  Donggala  Kelas  I  B  menetapkan majelis hakim ;
2). Penetapan Majelis Hakim ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Pengadilan Agama Donggala Kelas I B ;
3).  Dalam Penetapan Majelis Hakim, nama ketua dan anggota majelis ditulis lengkap  sesuai  dengan  nama  yang  tercantum  dalam  SK  pengangkatan sebagai hakim ;
4).  Jika  Ketua  Pengadilan  Agama  Donggala  Kelas  I  B  berhalangan, melimpahkan  tugas  tersebut  kepada  wakil  ketua,  jika  wakil  ketua berhalangan menunjuk hakim senior ;
5).  Susunan  majelis  hakim  hendaknya  ditetapkan  untuk  jangka  waktu tertentu ;
6).   Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita ;
7).  Penetapan  Majelis  Hakim  dicatat  oleh  petugas  Meja  II  dalam  Buku Register IndukPerkara ;
b. Penunjukan Panitera Pengganti
1).   Panitera  menunjuk  Panitera  Pengganti  untuk  membantu  majelis  hakim dalam menangani perkara ;
2).   Penunjukan Panitera Pengganti dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara ;
3).   Penunjukan Panitera Pengganti dibuat dalam bentuk “Surat Penunjukan” yang ditandatangani oleh Panitera dan dibubuhi stempel;
c. Penetapan Hari Sidang (PHS)
1).   Berkas  perkara  yang  sudah  ditetapkan  majelis  hakimnya  segera diserahkan kepada ketua majelis yang ditunjuk ;
2).   Ketua  Majelis  Hakim  3  hari  setelah  menerima  PMH,  membuat  PHS sekaligus memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa, cetak, atau elektronik atau sekurang-kurangnya  diumumkan  pada  papan  pengumuman  Pengadilan Agama Donggala Kelas I B ;
3).   Majelis  Hakim  dalam  menetapkan  hari  sidang  paling  lambat  3  haris etelah berakhirnya pengumuman. Setelah pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang ;
4).  Dalam  menetapkan  hari  sidang,  ketua  majelis  harus  memperhatikan jauh/dekatnya  tempat tinggal  para pihak yang berperkara dengan  tempat persidangan ;
d. Pemanggilan Para Pihak
1).  Atas  perintah  ketua  majelis,  jurusita/jurusita  pengganti  melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut ;
2).   Jika  para  pihak  tidak  dapat  ditemui  di  tempat  tinggalnya,  maka  surat panggilan (relaas) diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan mencatat nama  penerima  dan  ditandatangani  oleh  penerima,  untuk  diteruskan kepada yang bersangkutan ;
3).   Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja ;
4).   Pemanggilan  terhadap  para  pihak  yang  berada  diluar  Yurisdiksi dilaksanakan  dengan  meminta  bantuan  Pengadilan  agama/mahkamah syar’iah  dimana  para  pihak  berada  dan  pengadilan  agama/mahkamah syar’iah yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirimkan relaas kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memintabantuan;
5).   Surat  panggilan  untuk  Termohon  pada  PermohonanItsbat  Nikah  yang bersifat Contensius harus dilampiri salinan surat permohonan ;
6).   Dalamhalyang  dipanggil  meninggal  dunia,  maka  panggilan  disampaikan kepada ahli warinya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat  tinggalnya,  maka  panggilan  dilaksanakan  melaui  kepala desa/lurah (Pasal 390 ayat (2) HIR/Pasal 718 ayat (2) RBg) ;
7).   Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang berada diluar negeri harus dikirim  melalui  kementerian  luar  negeri  cq.  Dirjend  protocol  dan
konsuler dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Indonesia di negara yang bersangkutan ;
8).   Tenggat  waktu  antara  pemanggilan  dengan  persidangan  sebagaima tersebut  dalam  angka  7  sekurang-kurangnya  6  (enam)  bulan  sejak  surat permohonan pemanggilan dikirimkan;

## C. PENUTUP
1. Simpulan
a. Bentuk  Penetapan  suami  yang  memiliki  isteri  lebih  dari  satu  (Itsbat  Poligami) yaitu  tidak  dapat  diterima  selama  tidak  sesuai  prosedur  hukum,  surat permohonan harus berbentuk contensius, yaitu mendudukkan isteri sebelumnya sebagai  pihak  Termohon  sementara  itu  untuk  permohonan  Itsbat  Nikah  di bawah  umur,  bentuk  penetapannya  ditolak.  Harus  mengubah  permohonan menjadi Dispensasi Nikah terlebih dahulu.
b.  Kemudian  prosedur penetapan permohonan Itsbat Nikah di  Pengadilan Agama Donggala  Kelas  I  B  berpedoman  pada  Buku  II  “Pedoman  Pelaksanaan  Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014”.
2. Saran
a.  Seyogyanya  perlu  adanya  payung  hukum  terhadap  kekosongan  hukum  itsbat nikah mengenai kebolehan itsbat nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang- undang Perkawinan, karena semakin banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang  merugikan  pihak  isteri  dan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  di  bawah tangan.
b. Perlunya sosialisasi dari pihak terkait tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Idonesia, Jakarta:  Akademika  Pressindo, 2010
Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Semarang : CV. Toha Putra, 1993
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata:Tentang  Gugatan,  persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan, cet.VII,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2008

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1991  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Perma  No.1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma).