## Wajah Hukum

## Sanksi Adat Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Di Desa Kungkai Kabupaten Merangin Jambi
Anggi Purnama Harahap 1 , Devrian Ali Putra 2 , Ardian Kurniawan 3 , Muhammad Aiman 4 1,2,3,4 Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian, Kab. Muaro Jambi, Jambi Correspondence email: anggipurnama.sh.mh@gmail.com, devrianali@uinjambi.ac.id, ardiankurniawan@uinjambi.ac.id, aimbaf@uinjambi.ac.id
Abstrak. Ancaman  sanksi  pidana  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  nyatanya  masih  belum  optimal  menekan  terjadinya peningkatan  kasus  pelecehan  seksual.  Di  beberapa  daerah,  upaya  memberikan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  ini  dalam  bentuk sanksi  hukum  adat  dapat  menjadi  alternatif  lain,  mengingat  masih  eratnya  korelasi  antara  masyarakat  dengan  hukum  adat. Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi lembaga adat serta bagaimana penyelesaian kasus pelecehan seksual dengan penerapan hukum adat di Desa Kungkai, Kabupaten Merangin, Jambi. Jenis penelitian berupa penelitian hukum empiris melalui pendekatan antropologi  hukum.  Pengumpulan  data  penelitian  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Sanksi  adat  terhadap  pelaku tindak  pidana  pelecehan  seksual  disebut  dengan  sanksi  “utang  adat”.  Sanksi  ini  diberikan  oleh  lembaga  adat  melayu  di  Desa Kungkai  kepada  pelaku  untuk  membayar  sejumlah  denda.  Penerjemahan  nilai  Islam  dalam  adat  melayu  Jambi  yang  bersandar pada syariat dapat ditemukan dari adanya pemberatan hukuman sesuai status pelaku ataupun korban  yang belum/sudah menikah seperti jarimah zina dalam hukum pidana Islam. Eksistensi hukum adat nyatanya begitu penting untuk dijaga dalam mewujudkan ketaatan masyarakat terhadap nilai dan norma hukum.
Kata Kunci: Hukum Adat, Sanksi Pidana, Pelecehan Seksual.
Abstract. The threat of criminal sanctions in Indonesian state law does not have a major impact on reducing sexual harassment cases. In  some  places,  efforts  to  sanction  cases  of  sexual  harassment  using  adat law  can  be another  alternative, because of  the unique relationship between traditional communities and adat law. This research examines the existence and implementation of adat law sanctions to solve the problem of sexual harassment in Kungkai Village, Merangin, Jambi Province. The type research is field research or empirical juridical research using a legal anthropological approach. The data collection instrument is through observation,  interviews  with  indigenous  peoples,  and  literature  review.  Adat  sanctions  for  perpetrators  of  sexual  harassment crimes in Kungkai Village are called “utang adat”. This sanction was given by the adat party in Kungkai Village for perpetrators of  sexual  crimes  to  pay  compensation.  The  application  of  Islamic  values  in  the  Jambi  Malay  traditional  seloko,  adat  bersendi syarak,  syarak  bersendi  Kitabullah  can  be  found  from  the  addition  of  punishment  by  assessing  the  marital  status  of  the perpetrator  or  victim  such  as  the  jarimah  zina  in  Islamic  criminal  law.  The  existence  of  adat  law  has  an  urgency  to  maintain community compliance with legal values and norms.
Keywords: Adat Law, Criminal Sanctions, Sexual Harassment.

## PENDAHULUAN
Hukum menjadi pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial dalam masyarakat. Norma dan nilai hukum dapat berasal dari aturan tertulis  namun juga dapat  berasal dari aturan tidak tertulis berupa  kebiasaan-kebiasaan yang tetap diakui keberadaannya. Hukum yang tidak tertulis tersebut bermula dari kebiasaan suatu komunitas adat tertentu, yang secara  perlahan  diikuti  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya  dan  memiliki  kekuatan  mengikat  disertai  adanya sanksi.  Aturan  inilah  kemudian  diistilahkan  sebagai  hukum  adat. 1 Ter  Haar  merumuskan  dalam het  adatrecht  van Nederlandsh Indie in wetenschap, practijk en onderwijs, yang disampaikan pada pidato Dies Natalies Rechtsgeschool di  Batavia  tahun  1937,  bahwa  hukum  adat  ditetapkan  dengan  keputusan  penuh  wibawa  dan  diakui  keberlakuannya secara utuh. Ini mengartikan sejak kelahirannya, hukum adat (adat recht) telah memiliki kekuatan mengikat, memaksa (dwang) ,  mempunyai  sanksi  dan  akibat (rechtsgevolg) sebagai  suatu  kompleksitas  hukum. 2 Walaupun  keberadaan hukum  yang  berasal  dari  kebiasaan  adat  ini  umumnya  tidak  tertulis,  namun  hukum  adat  lebih  memiliki  sensitifitas dalam mengikat perasaan dan kesadaran masyarakat karena dampak sosiologisnya dapat secara langsung dirasakan.
Secara  historis,  hukum  adat  di  Indonesia  pertama  kali  diadopsi  Christian  Snouck  Hurgrounje  dan  kemudian dipopulerkan  oleh  Cornellis  Van  Vollenhoven  dengan  istilah adatrectht . 3 Dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Sigit  Sapto
1 A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat (dahulu, kini dan akan datang), (Jakarta : Prenada Media, 2014), halaman 3.
2 Ibid., halaman 4.
3 Istilah adat  recht lebih  dahulu  diperkenalkan  oleh  seorang  ahli  sastra  timur  dari  Belanda  yaitu  Christian  Snouck Hurgrounje  (1894).  Ia  menyatakan  dan  menulis bahwa  hukum  rakyat  di  Indonesia  yang  tidak  dikodifikasi  adalah de atjehers ( 1893-1894).  Penyebutan adat  recht kemudian  dipopulerkan  lagi  oleh  seorang  guru  besar  dan  pengajar  di  Universitas
Anggi  Purnama  Harahap  et  al.,  Sanksi  Adat  Penyelesaian  Kasus  Pelecehan  Seksual  Di  Desa  Kungkai  Kabupaten  Merangin Jambi
Nugroho,  Soeripto  berpendapat  bahwa  hukum  adat  merupakan  sendi  kehidupan  yang  telah  mengikat  masyarakat Indonesia  sejak  lama  walaupun  tidak  dalam  bentuk  tertulis.  Adanya  upaya  pemaksa  serta  ancaman  sanksi  dalam hukum  adat  dimaksudkan  untuk  menciptakan  kesadaran  dan  perasaan  keadilan  umum  agar  tetap  mempertahankan aturan-aturan tersebut. 4 Adanya sanksi hukum adat lebih bertujuan sebagai efek jera terhadap pelaku perbuatan  yang bertentangan dengan nilai adat sekaligus mencegah perbuatan itu tidak terjadi berulang kali. Sanksi dianggap sebagai alat pemaksa untuk tetap mematuhi nilai dan norma yang dihargai keberlakuannya dalam masyarakat. 5
Dalam  konteks  hukum  adat  seperti  inilah,  Emha  Ainun  Najib  menilai  hukum  adat  dapat  digunakan  untuk mengatasi  pelanggaran  hukum  apapun  seperti  halnya  hukum  negara. 6 Hukum  adat  dianggap  memiliki  kecocokan untuk  digunakan  dalam  menilai  situasi  terkait  dengan  perbuatan  yang  melanggar  nilai  kesusilaan  seperti  pelecehan seksual  yang  marak  terjadi  saat  ini.  Seksualitas  yang  sekarang  dipahami  tidak  hanya  pada  dimensi  biologis,  namun juga psikis dan sosio-cultural sebagai elemen manusia yang beradab. Meski demikian, masih belum dapat dipisahkan paradigma  negatif  dan  stigma  yang  tabu  bagi  sebagian  masyarakat  terhadap  seksualitas,  korelasi  yang  tidak  searah dengan  unsur  hakikinya  pada  akhirnya  justru  menimbulkan  penyalahgunaan  seksual  itu  sendiri.  Dalam  draft  RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa pemaknaan penyalahgunaan atau kekerasan seksual dapat berupa tindakan ekploitasi, pelecehan, pemerkosaan atau perlakuan seksualitas lain yang menyasar pada tubuh dan/atau organ reproduksi secara tidak manusiawi. 7
Jauh  sebelumnya,  persoalan  kejahatan  pelecehan  seksual  telah  diatur  melalui  KUHP  pada  Pasal  289  yang menyebutkan:  “Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  atau membiarkan  dilakukan  suatu  perbuatan  cabul,  diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang  menyerang  kehormatan kesusilaan,  diancam  dengan  pidana  paling  lama  sembilan  tahun”. 8 Pada  pasal  tersebut  selain  adanya  unsur  pelaku, juga  terdapat  unsur  kekerasan  yang  diartikan  menggunakan  kekuatan  badan  dengan  memaksa  orang  lain  melakukan perbuatan cabul dan/atau terjadinya suatu pembiaran  terhadap tindakan  asusila, sehingga  melanggar  kehormatan dan nroma kesusilaan.
Pelecehan  seksual  menurut  pandangan  hukum  Islam  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  lebih  cenderung kearah  perzinahan.  Dalam  al-Qur’an  disebutkan:  “Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina,  sesungguhya  zina  adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. 9 Jangankan untuk melakukan tindakan pelecehan seksual, hal yang sekiranya  menimbulkan  syahwat  dengan  melihat  atau  menyentuh  anggota  tubuh  perempuan  sangat  dilarang  oleh syariat  dan  dapat  termasuk  dalam  kategori  perbuatan  zina.  Islam  bahkan  memerintahkan  agar  senantiasa  menjaga pandangan, syahwat dan aurat kepada siapa saja yang bukan termasuk golongan mahramnya. 10
Sanksi  terhadap  pelecehan  seksual  memang  tidak  diatur  secara qath’i dan  diterangkan  secara  khusus  dalam surat tertentu seperti halnya perbuatan zina. Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam hanya menyebutkan zina secara lebih  luas bukan  khusus  tentang pelecehan seksual. 11 Dalam syariat, bila mendudukkan perbuatan pelecehan  seksual sebagai  suatu  tindak  pidana,  maka  perbuatan  tersebut  termasuk  dalam  kategori jinayah/jarimah 12 .  Pelecehan  seksual diklasifikasikan pada kejahatan jarimah ta’zir , di mana hukumannya kemudian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah suatu negara ( ulil amri) yang kewenangannya diletakkan pada diskresi hakim. Jarimah ta’zir (azar) sendiri memiliki makna  mencegah,  menghormati,  dan  membentuk.  Tujuannya  untuk  memberikan  pengajaran (at-ta’dib). 13 Dengan demikian pemberian hukuman ta’zir dapat dianalogikan pada orientasi tindakan preventif atau pencegahan terjadinya tindak pidana/kejahatan.
Rentang  perbuatan yang  tergolong  pelecehan  seksual  sangat  luas  dari  ungkapan  verbal  yang  tidak  senonoh, perilaku  asusila  (mencolek,  meraba,  mengelus,  memeluk  dan  sebagainya),  mempertontonkan  pornografi,  tindakan
Leiden  Belanda  yakni  C.  Van  Vollenhoven.  Beliau  memuat  istilah adat  recht dalam  karyanya  berjudul Adat  Recht  van Nederlandsch  Indie yang  memaparkan  tentang  bagaimana  hukum  adat  Hindia-Belanda  saat  itu (1901-1933).  Sumber: https://id.m.wikipedia.org, di akses 18 Februari 2022.
4 Sigit Sapto Nugroho, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Solo : Pustaka Iltizam, 2016), halaman 37.
5 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), halaman 48.
6 https://law-justice.co, di akses 19 Februari 2022.
7 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, (Jawa Barat : Sinar Grafika, 2016), halaman 15-16.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289.
9 Q.S. Al Isra’ (15): 32.
10 Q.S. An-Nur (24): 31.
11 Ali Akbar, Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta : Ghali Indonesia, 1982),  halaman 5.
12 Klasifikasi  tindak  pidana (jarimah) dalam  Islam  dapat  dilihat  berdasarkan  aspek  berat  dan  ringannya  hukuman  serta ditegaskan  atau  tidaknya  dalam  Al  Qur’an  dan  Hadits.  Para  sarjana  muslim  mengklasifikasi  kejahatan  dalam  tiga  kategori:  a. kejahatan hudud , yang sanksinya ada dalam Al Qur’an dan As Sunnah; b. kejahatan qishash (kejahatan terhadap badan dan jiwa), yang  juga diberi sanksi oleh  Al Qur’an dan  As Sunnah;  c. kejahatan ta’zir ,  yang  tidak  ditegaskan  atau  diberi  sanksi  dalam  Al Qur’an dan As Sunnah. Lihat Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), halaman 40.
13 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Prenadamedia, 2019), halaman 13.
Anggi  Purnama  Harahap  et  al.,  Sanksi  Adat  Penyelesaian  Kasus  Pelecehan  Seksual  Di  Desa  Kungkai  Kabupaten  Merangin Jambi
pemaksaan  seperti  mencium  atau  memeluk,  pengancaman  pada  si  perempuan  (korban)  apabila  ada  penolakan  untuk melayani  hasrat  seksual,  hingga  perkosaan  (radupaksa).  Karena  rentangnya  yang  luas  tersebut,  maka  perbuatan pelecehan  seksual dapat terjadi  selama  ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun tidak menutup kemungkinan juga  dapat  terjadi  di  komunitas  yang  homogen. 14 Dengan  kata  lain,  sangat  besar  kemungkinan  tindakan  pelecehan seksual  ini  dapat  dialami  oleh  siapapun,  kapanpun  dan  di  mana  pun  baik  di  daerah  perkotaan  maupun  pedesaan. Problem  sosial  ini  pula  yang  terjadi  di  Desa  Kungkai  wilayah  Provinsi  Jambi.  Dalam  waktu  satu  tahun  terakhir  ini saja, setidaknya sudah pernah terjadi tiga kasus pelecehan seksual di desa tersebut.
Kasus  yang  pertama  dialami  oleh  seorang  perempuan  bersuami  yang  menjadi  korban  pelecehan  seksual  dari seorang  pria  yang  juga  telah  beristri.  Antara  pelaku  dan  korban  masih  tinggal  dalam  satu  desa,  bahkan  korban merupakan  tetangga  pelaku  yang  hanya  berjarak  beberapa  rumah.  Pelecehan  seksual  yang  dilakukan  pelaku  berupa tindakan  asusila  dengan  sengaja  menyentuh  hingga  meraba  organ  kewanitaan  korban,  sehingga  korban  merasa dilecehkan  dan  diganggu  kehormatannya.  Kasus  pelecehan  seksual  berikutnya  juga  terjadi  kepada  seorang  gadis. Perbuatan  dilakukan  oleh  seorang  pria  lajang  terhadap  korban  yaitu  dengan  melihat  saat  korban  mandi.  Kejadian tersebut  mengakibatkan  korban  menjadi  takut  dan  merasa  malu.  Selanjutnya,  kasus  ketiga  dan  yang  paling  menyita perhatian warga desa yaitu kasus seorang pria dewasa yang membawa kabur seorang gadis dari keluarganya. Keluarga korban  yang merasa tidak  terima  kemudian  melaporkan kejadian  ini kepada aparat pemerintah desa  serta  tokoh adat setempat. Dalam kasus ini pemerintah Desa  Kungkai mengambil tindakan cepat dan menyatakan bahwa kejadian ini telah  melanggar  hukum  adat  yang  berlaku.  Pelaku  juga  hendak  dilaporkan  oleh  keluarga  korban  kepada  pihak  yang berwajib,  namun  atas  pengarahan  salah  satu  tokoh  adat,  maka  jalan  kekeluargaan  dengan  bermusyawarah  menjadi pilihan. Yang menarik  adalah sebagai  konsekuensinya, atas arahan para tokoh adat, kepada pelaku dikenakan sanksi karena akibat buruk yang dialami oleh korban baik secara fisik maupun psikis seperti rasa malu, trauma dan kondisi kejiwaan  yang  terguncang.  Sanksi  yang  dijatuhkan  atas  perbuatan  tersebut  berupa  sanksi  berdasarkan  hukum  adat setempat yang disebut dengan istilah “utang adat”. 15
Berdasarkan hukum adat melayu Jambi di Desa Kungkai, utang adat dijatuhkan kepada setiap pelanggaran atas nilai-nilai  adat  yang  hidup  ditengah  masyarakat.  Sanksi  utang  adat  ini  wajib  dibayarkan  oleh  pelanggar  aturan  adat kepada  lembaga  dan  masyarakat  adat.  Sebagaimana  diungkapkan  Muhammad  Yusuh,  tokoh  adat  Desa  Kungkai, menuturkan:
“Segala perbuatan dan tindakan yang salah menurut hukum adat dapat dijatuhi hukuman membayar denda utang adat, termasuk perbuatan pelecehan seksual. Bila pelaku dan korban belum menikah, dendanya berupa kewajiban membayar selemak semanis, hewan ternak kambing biasa satu ekor dan 200 kg beras. Sedangkan apabila pelaku telah  berkeluarga  dan  korbannya  juga  sudah  menikah,  maka  dendanya  lebih  berat  lagi  yaitu  berupa  satu  ekor kambing  yang  sudah  berjenggot,  200  kg  beras  serta  selemak  semanis.  Perbuatan  tersebut  apabila  diulangi  lagi, maka  hukumnya  dilipat  gandakan  dan  diserahkan  kepihak  yang  berwajib  tanpa  musyawarah  dan  penyelesaian kekeluargaan apabila pelaku masih mengulangi terus perbuatannya”. 16
Dari penjelasan tokoh adat tersebut, maka penjatuhan sanksi adat terhadap perbuatan pelecehan seksual nilainya cukup besar  apalagi bila pelaku berstatus telah menikah dan perbuatan  yang dilakukan juga  sudah pernah dilakukan sebelumnya.  Ini  ditujukan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  maupun  masyarakat  yang  dalam  hukum  pidana disebut sebagai ultimum remedium 17 . Menarik diteliti terhadap eksistensi hukum adat setempat serta implementasinya sebagai salah satu solusi pendekatan penyelesaian konflik-konflik sosial di tengah masyarakat khususnya pada lingkup masyarakat adat melayu di Desa Kungkai, Kabupaten Merangin, Jambi.

## METODE Pendekatan Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  berfokus  terhadap  perilaku masyarakat  serta  berkerjanya  hukum  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat.  Hukum  diterjemahkan  sebagai  kenyataan berperilaku (actual  behavior) dengan  meliputi  setiap  perbuatan  dan  akibat  dalam  interaksi  masyarakat. 18 Sifat
14 Marcheyla Sumera, ”Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” Jurnal Lex et Societatis, Volume 1, Nomor 2, (April-Juni 2013): 43-44.
15 Observasi di Desa Kungkai, 28 Desember 2021.
16 Wawancara dengan Muhammad Yusush, Tokoh Adat Desa Kungkai, 29 Desember 2021.
17 Ultimum  remedium merupakan  istilah  hukum  yang  biasa  dipakai  dan  diartikan  sebagai  penerapan  sanksi  pidana  yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan  hukum. Sumber:  https://www.hukumonline.com, di akses 19 Februari 2022.
18 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 71.
Anggi  Purnama  Harahap  et  al.,  Sanksi  Adat  Penyelesaian  Kasus  Pelecehan  Seksual  Di  Desa  Kungkai  Kabupaten  Merangin Jambi
deskriptif  kualitatif  dalam  kajian  ini  dilakukan  dengan  menganalisis  perilaku  masyarakat  sebagai  objek  kajian  yakni masyarakat adat Desa Kungkai, Kabupaten Merangun.
Sementara itu, pendekatan antropologi hukum menjadi pendekatan dalam penelitian ini. Pendekatan antropologi hukum dianggap paling tepat karena dapat menelaah dan mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang kerap terjadi pada komunitas masyarakat baik tradisional maupun modern. Menurut Bachtiar, mengutip pendapat dari Hoebel  menjelaskan  bahwa  pendekatan  antropologi  hukum  memiliki  tiga  alur,  yaitu  (i)  ideologi,  (ii)  deskriptif,  dan (iii)  mengkaji  ketegangan,  perselisihan,  keonaran,  dan  keluhan-keluhan.  Pada  kajian  ideologis  dianalisis  dan  dikaji dengan  mengidentifikasi  aturan-aturan  umum  yang  berlaku  pada  lingkungan  masyarakat  serta  dipersepsikan  sebagai pedoman berperilaku yang kemudian menjadi berlaku sebagaimana seharusnya. 19

## Rancangan Kegiatan
Rancangan  kegiatan  dalam  penelitian  ini  disusun  dengan  tujuan  agar  mencapai  hasil  penelitian  yang  optimal dan  efektif.  Pada  penelitian  mengenai  sanksi  adat  di  Desa  Kungkai,  Kabupaten  Merangin,  Provinsi  Jambi  yang diterapkan  dalam  penyelesaian  kasus  pelanggaran  adat  berupa  tindakan  pelecehan  seksual  ini,  peneliti  memerlukan waktu untuk melakukan penelitian selama 4 bulan yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2021 hingga bulan Maret 2022.

## Ruang Lingkup atau Objek
Adapun ruang lingkup dalam kajian ini yaitu berkaitan dengan upaya untuk melihat penerapan hukuman berupa sanksi  adat  terhadap  pelaku  perbuatan  asusilan  berupa  pelecehan  seksual.  Objek  kajian  penelitian  ini  lebih  spesifik pada  cara  penyelesaian  kasus  di  Desa  Kungkai,  Kecamatan  Bangko,  Kabupaten  Merangin,  Provinsi  Jambi,  yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan mengedepankan hukum adat terhadap perbuatan asusila berupa pelecehan seksual yang telah terjadi.

## Data Penelitian
1. Data Primer
Data  primer  yang  merupakan  data  pokok  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dilapangan  melalui  metode  wawancara secara langsung dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Kungkai serta pihak-pihak terkait.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  diperoleh  dari  sumber  bacaan  seperti  buku,  peraturan  perundang-undangan,  artikel  dalam  jurnal- jurnal ilmiah, maupun karya tulis akademis lainnya yang dibutuhkan demi melengkapi data serta berkaitan dengan objek dalam penelitian.

## Tempat Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  lapangan (yuridis  empiris) yang  meneliti  kebiasaan  hukum masyarakat  pada  suatu  daerah  tertentu.  Adapun  lokasi  penelitian  dilakukan  yakni  bertempat  di  Provinsi  Jambi, tepatnya di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  pengumpulan  data,  teknik  yang  digunakan  yaitu  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Wawancara  dilaksanakan  dengan  turun  dan  menemui  langsung  narasumber  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian seperti  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  dan  Kepala  Desa  Kungkai.  Observasi  dilaksanakan  di  Desa  Kungkai  untuk mengetahui  keadaan  lapangan  dan  memperoleh  data,  sedangkan  dokumentasi  yaitu  dengan  melihat,  membaca,  dan menelaah  arsip-arsip  desa  maupun  lembaga  adat  serta  data  tertulis  yang  memiliki  kaitan  erat  dengan  objek  kajian dalam penelitian.

## Defenisi Operasional Variabel Penelitian
Untuk  menterjemahkan  beberapa  defenisi  operasional  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  maka  penulis mengemukakan beberapa variable diantaranya yaitu :
1. Hukum dan Sanksi Adat
Aturan  adat  sebagai  hukum  merupakan  bentuk  aturan  tak  tertulis  di  mana  umumnya  seluruh  peraturan tersebut ditetapkan dengan keputusan penuh wibawa serta dipatuhi dengan kesadaran karena berasal dari kebiasaan yang telah hidup dalam masyarakat tertentu. Walaupun bentuknya tidak tertulis, hukum adat dinyatakan memiliki
19 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang : Unpam Press, 2019), halaman 91.
Anggi  Purnama  Harahap  et  al.,  Sanksi  Adat  Penyelesaian  Kasus  Pelecehan  Seksual  Di  Desa  Kungkai  Kabupaten  Merangin Jambi
kekuatan  mengikat  yang  bersifat  paksaan (dwang) dengan  dilengkapi  adanya  sanksi  (dari  hukum  itu),  serta memiliki akibat hukum (rechtsgevolg) . Kompleksitas inilah yang diistilahkan sebagai adat recht . 20
Sanksi  adat  yaitu  suatu  hukuman  yang  diberikan  kepada  pelanggar  ketentuan  adat  yang  telah  disepakati dalam  sebuah  komunitas  adat  tertentu.  Adanya  sanksi  dalam  hukum  adat  bukannya  tidak  beralasan.  Sanksi  yang dibuat  bertujuan  sebagai  penjeraan  agar  suatu  perbuatan  yang  buruk  tidak  terus  berulang  dilakukan,  sekaligus sebagai  pelajaran  bagi  orang  lain  yang  belum  melakukannya.  Sanksi  dianggap  sebagai  alat  pemaksa  agar kepatuhan terhadap nilai dan norma yang hidup di masyarakat dapat terjaga. 21 2. Tindak Pidana
Ada  berbagai  istilah  untuk  tindak  pidana  di  antaranya  yaitu  delik (delict), peristiwa/perbuatan  pidana, pelanggaran  pidana,  perbuatan  yang  termasuk  kategori  boleh  dihukum, criminal  act, dan  istilah  lainnya  yang menyebutkan  bahwa  pelaku  perbuatan  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  pidana. 22 Kriminalisasi (criminal  policy) berhubungan  erat dengan  suatu  perbuatan  pidana  dan  diartikan  sebagai  proses  penetapan  perbuatan  yang  semula bukan  tindak  pidana  menjadi  perbuatan  pidana,  proses  tersebut  berdasarkan  perumusan  perilaku  di  luar  diri seseorang. 23

## 3. Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Berdasarkan  literatur  perundang-undangan  di  Indonesia,  pelecehan  seksual  diredaksikan  dalam  Pasal  289 KUHP dengan  istilah  pencabulan.  Pada  pasal  tersebut  selain  adanya  unsur  pelaku,  juga  terdapat  unsur  kekerasan yang  mengartikan  adanya  penggunaan  kekuatan  badan  dengan  memaksa  orang  lain  melakukan  tindakan  asusila, sehingga melanggar kehormatan dan kesusilaan.
Dalam  Islam  tidak  mengenal  istilah  pelecehan  seksual  secara  spesifik,  namun  perbuatan  tersebut  dapat digolongkan pada perbuatan yang mendekati perzinaan. Perbuatan zina sendiri diartikan sebagai adanya hubungan alat kelamin laki-laki dengan perempuan tanpa melalui ikatan perkawinan  yang  sah. Kategori perbuatan ini  tidak disandarkan  pada  status  seseorang/kedua  belah  pihak  apakah  mereka  pihak  sudah  memiliki  suami/isteri  masing- masing atau masih belum menikah. 24

## Teknik Analisis
Analisis  data  dilakukan  dengan  tahapan-tahapan  yakni  reduksi  data (reduction) ,  penyajian  data (display) dan penarikan kesimpulan (conclusing) . Reduksi data berfungsi agar data yang diperoleh menjadi fokus terhadap masalah. Penyajian data dilakukan dengan menyusun  data sehingga mudah dipahami.  Terakhir, penarikan  kesimpulan dengan merangkai hasil temuan dan data lainnya sehingga diperoleh hasil yang kredibel.

## HASIL

## Eksistensi Hukum Adat di Desa Kungkai
Dalam pembangunan  hukum nasional,  hukum adat merupakan bagian penting  selain hukum  Islam dan hukum kolonial  Belanda.  Eksistensinya  tidak  hanya  dikenal  secara  nasional  tetapi  hukum  adat  juga  menjadi  instrument penting dalam hukum internasional. Disebutkan pada Pasal 15 Ayat (2) International Convenant on Civil an Political Rights (ICCPR) : “Nothing in this article shall prejudice the trial anf punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was commited, was criminal according to the general principles of law recognized by the community  of  nations”. Kongres  PBB  juga  merekomendasikan  bahwa  perlunya  pembaharuan  dalam  pemidanaan terutama  di  negara-negara  dengan  sistem  hukum  kolonial  yang  telah  usang  dan  tidak  adil (absolute  and  unjust) sehingga tidak lagi sesuai serta telah dianggap ketinggalan zaman (outmoded and unreal) . 25
Di  Indonesia,  keberadaan  hukum  adat  masih  hidup  dan  berlaku  pada  stelsel-stelsel  masyarakat  tradisional, terutama  digunakan  sebagai  alternatif  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  tertentu  demi  meminimalisir  masalah  dan gejolak sosial yang timbul. Seakan memiliki otoritas tersendiri, hukum adat pada setiap wilayah dapat beraneka ragam dan berbeda karena sebagian besar bukanlah aturan yang tertulis. Walaupun demikian, eksistensinya tetap diakomodir dengan  menjadi  bagian  penting  sebagai  kontrol  sosial (social  control) dan  perekayasa  sosial (social  engineering) masyarakat  seperti  halnya  hukum  yang  lain  selama  tidak  menyimpang  dari  aturan  hukum  negara  atau  konstitusi. Secara  yuridis  hal  ini  telah  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  pada  pasal  18B  ayat  (2)  yang berbunyi:  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak
20 Pide , Loc.Cit.
21 Syarifin, Loc.Cit.
22 Santoso, Op.cit., halaman 12.
23 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang : Setara Press, 2016), halaman 57.
24 Santoso, Op.cit., halaman 159.
25 Lilik Mulyadi, ”Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 02, (Juli 2013): 227.
Anggi  Purnama  Harahap  et  al.,  Sanksi  Adat  Penyelesaian  Kasus  Pelecehan  Seksual  Di  Desa  Kungkai  Kabupaten  Merangin Jambi
tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 26
Dengan demikian masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki landasan pemberlakuan hukum adatnya sesuai keragaman sosio-culture yang  hidup  dalam  komunitasnya.  Pada  masyarakat  adat  melayu  Jambi,  hukum  adat  pada hakikatnya  berasal  dari  nilai-nilai  ajaran  Islam  yang  diterjemahkan  dalam  seloko  “Adat  bersendikan  Syarak,  Syarak bersendikan  Kitabullah”.  Ini  dapat  diartikan  bahwa  adat  bersandar  kepada  tuntunan/ajaran  Islam  dan  ajaran  Islam sendiri bersandar kepada Kitab Allah (al-Qur’an). Dalam hukum adat melayu jambi dikenal adanya dasar pelaksanaan yang terdiri dari beberapa bab aturan. Beberapa bab aturan tersebut di antaranya disebut dengan istilah Pucuk Undang, Induk Undang nan Delapan, dan Anak Undang nan Duo Puluh. 27

## 1. Pucuk Undang
a. Tititan  Tereh  Batanggo  Batu, mengartikan  bahwa  adat  Jambi  bersandar  pada  al-Hadits (titian  tereh) dan  al- Qur’an (batanggo batu) . b. Cermin nan Idak Kabuh, yakni hukum diangkat dari ketentuan-ketentuan yang telah berlaku.
c. Lantak  nan  Idak  Goyah, maksudnya  ialah  adil  dalam  menentukan  hukum,  jujur,  tidak  pilih  kasih  serta persamaan dalam hukum.
d. Nan  Idak  Lapuk  Keno  Ujan,  Idak  Lekang  Keno  Paneh, berarti  kebenaran  yang  tidak  berubah  adalah  tempat berpegang dan menjadi pedoman.
e. Kato Saiyo, yaitu bersama-sama berpegang pada hasil mufakat dalam menyelesaikan masalah.
2. Induk Undang nan Delapan
a. Dago-dagi, yaitu  kesalahan  terhadap  pemerintah  dan  membuat  fitnah  (provokasi)  serta  membuat  kekacauan dalam negeri.
b. Sumbang Salah, yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (sumbang) , dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (salah). c. Samun Sakai, ialah perampokan yang disertai dengan pembunuhan (samun) , dan perampasan harta saja (sakai) . d. Upeh Racun, yaitu akibat meracuni orang lain dengan langsung meninggal (upeh) atau secara perlahan (racun) . e. Tipu Tepo, yakni suatu perbuatan yang tidak jujur (tipu) , merayu dan membujuk orang lain (tepo) . f. Maling Curi, yaitu mengambil milik orang lain pada malam hari (maling) ataupun siang hari (curi) . g. Tikam Bunuh, merupakan perbuatan tanpa senjata (tikam) yang melukai atau dengan senjata hingga orang lain meninggal (bunuh) . h. Siuh Bakar, yakni membakar rumah (siuh) atau ladang (bakar) orang lain.
3. Anak Undang nan Duopuluh
a. Lebam  Baluh  Ditepung  Tawar, berarti  tanggung  jawab  orang  yang  melukai  tubuh  orang  lain  untuk menyembuhkannya.
b. Luko Lukih Dipampeh, yakni membayar hukuman akibat melukai orang lain.
c. Mati Dibangun, yaitu sanksi karena perbuatan membunuh orang.
d. Samun, berarti tindakan perampokan.
e. Salah  makan  diluahkan,  salah  bawo  dibalikkan,  salah  memakai  diluluskan ,  mengartikan  keharusan  untuk bertanggung jawab atas pinjaman milik orang lain.
f. Utang  Kecik  Dilunasi,  Utang  Gedang  Diangsuh, merupakan  perintah  untuk  membayarkan  hutang  sebagai kewajiban baik secara langsung atau dicicil.
g. Golok  Gadai,  Timbang  Lalu, mengartikan  hak  atas  barang  gadai  akan  menjadi  milik  pemberi  hutang  apabila tidak dilunasi oleh orang yang berhutang.
h. Tegak Mangintai Lengang, Dudok Mangintai Kelam, Tegak Duo Bagandeng Duo, Salah Bujang dengan Gadih Kawin, artinya peringatan kepada para remaja agar tidak salah dalam pergaulan sebelum ada ikatan perkawinan.
i. Mamekik  Mangentam  Tanah,  Mangulung  Lengan Baju, Manyingsing  Kaki Seluar, yaitu  perbuatan  menantang orang lain berkelahi.
j. Manempuh  nan  Basawah,  Manjat  nan  Rebak, artinya  datang  ke  daerah/ladang  orang  lain  tanpa  seizin pemiliknya.
k. Maminang di  Ateh  Pinang,  Manawah  di  Ateh  Tawah, merupakan  larangan  untuk  tidak  melamar/meminang  di atas pinangan orang lain atau menawar barang yang telah ditawar orang lain.
l. Bapaga Siang, Bakandang Malam, menerangkan keharusan untuk saling menjaga bagi pemilik kebun/tanaman dan pemilik hewan ternak.
26 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
27 Pahlefi, “Konsepsi Hukum Adat Melayu Jambi dan Minangkabau dalam Rangka Kearifan Hukum Adat Jambi”, Jurnal UIR Law Review, Volume 02, Nomor 01, (April 2018): 302-305.
Anggi  Purnama  Harahap  et  al.,  Sanksi  Adat  Penyelesaian  Kasus  Pelecehan  Seksual  Di  Desa  Kungkai  Kabupaten  Merangin Jambi
Kesatuan  hukum  adat  melayu  Jambi  tersebut  menjadi  rujukan  bagi  stelsel  hukum  adat  di  wilayah  Provinsi Jambi, walaupun terkadang terdapat sedikit perbedaan dalam penerapannya. Di Desa Kungkai keberadaan hukum adat juga masih terjaga eksistensinya hingga saat ini. Mengenai hal ini, selaku tokoh adat Muhammad Yusuh menyatakan bahwa  hukum  adat  di  Desa  Kungkai  sama  seperti  ditempat  lain  dalam  Provinsi  Jambi  sesuai  adat  melayu,  yang berbeda hanya ucap pakai dan caranya saja namun tujuannya tetaplah sama. 28
Pernyataan  tentang  eksistensi  hukum  adat  Desa  Kungkai  ini  juga  ditegaskan  lagi  oleh  Kepala  Desa  yaitu  Rio Hartanto  tentang  fungsinya  dalam  menyelesaikan  konflik  sosial  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Keberadaan  dan fungsinya dari sisi hukum sangat berguna dalam mengatasi masalah sosial masyarakat. Dengan penerapan aturan adat seperti pada kasus perbuatan pidana dapat memberikan sanksi dan hukuman agar pelaku menjadi jera. 29
Desa  Kungkai  sebagai  wilayah  yang  berada  di  bawah  pemerintahan  daerah  Kecamatan  Bangko,  Kabupaten Merangin,  Provinsi  Jambi,  memiliki  struktur  kelembagaan  adat  tersendiri.  Namun  demikian,  kelembagaan  adat tersebut  tetap  merujuk  kepada  kesatuan  hukum  adat  melayu  Jambi  yang  dijadikan  pedoman  bagi  penerapan  dan pelaksanaan hukum adat di tanah melayu Jambi. Adapun susunan lembaga adat Desa Kungkai seperti berikut:
Struktur Lembaga Adat Melayu Desa Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi 30
Di Desa Kungkai, pembentukan lembaga adat ini memiliki fungsi untuk tetap menjaga  nilai-nilai adat melayu dengan  terus  melakukan  pembinaan,  pengembangan  dan  penerapan  tradisi  turun  temurun.  Etika  moral,  kesusilaan, kesopanan,  dan  penghormatan  terhadap  komunitas  adat  harus  senantiasa  hidup  demi  merekatkan  solidaritas masyarakat khususnya di Desa Kungkai. Melalui eksistensi lembaga adat, maka para tetua adat, datuk bergelar ninek mamak berserta  masyarakat  akan  senantiasa  terus  menjaga  dengan  penegakan  hukum  adat  serta  mengembangkan nilai-nilai adat Desa Kungkai. Eksistensi  hukum adat ini  seyogyanya dapat  terus dilestarikan sehingga mengalir dari generasi ke generasi sebagai warisan leluhur.

## Implementasi Sanksi Adat Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Desa Kungkai
Usaha  untuk  memantapkan  langkah  menjadi  desa  agamis  terus  diwujudkan  masyarakat  Desa  Kungkai  secara bersama-sama.  Upaya  optimalisasi  langkah  ini  salah  satunya  diimplementasikan  dengan  membuat  peraturan  desa tentang  larangan  dan  sanksi  adat.  Hukum  adat  bagi  tindakan  yang  dilarang  menjadi  pedoman  bersama.  Hukum  dan sanksi adat yang telah ada walaupun tidak tertulis tetapi sudah menjadi kebiasaan dan kepatuhan bagi setiap warga di Desa  Kungkai.  Kepala  Desa  Riko  Hartanto,  mengatakan  bahwa  Peraturan  desa  telah  dibuat  bersama  dengan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berdasarkan  saran-saran  para  tokoh  adat,  tokoh  agama,  dan  tokoh  lainnya  untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini sebagai pedoman dan kesepakatan bersama. 31
Beliau  kemudian  menambahkan  bahwa  Peraturan  desa  ini  tidak  hanya  merupakan  tanggung  jawab  dan  peran inti Kepala Desa dan BPD saja, tetapi juga seluruh warga Desa Kungkai. Para ninek mamak dalam lembaga adat juga memiliki pengaruh yang besar terutama terhadap pembentukan hukum adat dan penentuan sanksinya. Oleh karena itu, dibutuhkan kepribadian yang mengayomi dan melindungi dari para tokoh adat maupun tokoh masyarakat. 32
28 Wawancara dengan Muhammad Yusuh, Tokoh Adat Desa Kungkai, 01 Maret 2022.
29 Wawancara dengan Rio Hartanto, Kepala Desa Kungkai, 02 Maret 2022.
30 Dokumentasi Profil Lembaga Adat Desa Kungkai Tahun 2021.
31 Wawancara dengan Rio Hartanto, Kepala Desa Kungkai, 02 Maret 2022.
32 Wawancara dengan Rio Hartanto, Kepala Desa Kungkai, 02 Maret 2022.
Anggi  Purnama  Harahap  et  al.,  Sanksi  Adat  Penyelesaian  Kasus  Pelecehan  Seksual  Di  Desa  Kungkai  Kabupaten  Merangin Jambi
Pada kasus di Desa Kungkai yang telah terjadi, setiap masalah pelanggaran hukum adat apapun bentuknya maka harus  diselesaikan  juga  dengan  aturan  hukum  adat.  Seperti  kasus  yang  telah  penulis  sebutkan  pada  pendahuluan  di atas, yakni kasus seorang pria yang membawa kabur seorang gadis dari keluarganya. Atas laporan yang diterima oleh pemerintah desa dan lembaga adat dari pihak yang dirugikan yaitu korban beserta keluarganya, maka terhadap perkara ini dinyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hukum adat setempat. Penyelesaian dilakukan dengan melalui proses perundingan antara para pihak, di dampingi oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta disaksikan beberapa orang  warga  desa.  Musyawarah  dilaksanakan  untuk  mencari  jalan  penyelesaian  dengan  dibentuknya  peradilan  adat yang berisi orang-orang yang berhak memeriksa kasus dan memberikan keputusan hukuman yang diterima pelaku. 33 Sidang  adat  kemudian  meminta  keterangan  secara  terpisah  kepada  pelaku  dan  korban.  Keterangan  tersebut disampaikan kepada kepala desa, kepala dusun, sesepuh tokoh adat , aparat kepolisian, serta pemuka agama. Dari hasil sidang  tersebut,  pelaku  kemudian  mengakui  telah  melakukan  kesalahan.  Pada  awalnya,  walaupun  pelaku  telah mengakui  kesalahannya,  pihak  keluarga  perempuan  (korban)  masih  tetap  tidak  dapat  merima  perbuatan  pelecehan tersebut  serta  memiliki  keinginan  untuk  melaporkan  pelaku  kepada  pihak  kepolisian.  Melihat  keinginan  keluarga korban  ini,  salah  seorang  kepala  dusun  (kadus)  kemudian  berinisiatif  untuk  melakukan  pengarahan  yang  bersifat mendamaikan  dan  memediasi  kedua  pihak.  Ia  berusaha  menenangkan  dan  memberikan  saran  agar  diselesaikan  dulu dengan  bermusyawarah  dan  kekeluargaan  serta  berjanji  akan  memberikan  hukuman  kepada  pelaku.  Dari  arahan  itu keluarga  korban  dan  korbanpun  akhirnya  setuju,  maka  ketua  adat  serta  tokoh  adat  lainnya  memutuskan  untuk menerapkan sanksi atas perbuatannya. 34
Dalam musyawarah adat kemudian diputuskan bahwa pelaku telah melanggar aturan adat yang terdapat dalam Induk  Undang  nan  Delapan yaitu  perbuatan Sumbang  Salah. Perbuatan Sumbang  Salah 35 adalah  perbuatan  yang menurut  pendapat  umum  dipandang  tidak  layak (sumbang) ,  dan  perbuatan  yang  sudah  jelas  tidak  baiknya (salah). Dalam Sumbang  Salah perbuatan  pelaku  tergolong  ke  dalam  kesalahan Sumbang  Bajalan (salah  berjalan)  karena berjalan bersama dengan wanita yang bukan istri atau mahramnya tanpa keperluan yang jelas. Atas kesalahan tersebut, maka  pelaku  dikenakan  hukuman  “utang  adat”,  yang  bentuk  sanksinya  yakni  kewajiban  membayar denda  satu  ekor kambing biasa, beras sebanyak 200 kg, dan selemak semanis . Sanksi adat tergolong sanksi ringan karena status pelaku dan korban yang sama-sama belum menikah. 36
Perbuatan  yang  melanggar  norma  kesusilaan  seperti  pelecehan  seksual  ini  dikenakan  sanksi  yang  diistilahkan dengan “utang adat”. Sanksi ini disebutkan oleh M. Marzuki selaku ketua adat, dapat diklasifikasikan dengan melihat tingkat kesalahannya:
Sanksi  utang  adat  di  Desa  Kungkai  terbagi  atas  hukuman  ringan  dan  berat.  Hukuman  ringan,  bila  pelaku  dan korban  keduanya  belum  menikah,  maka  dendanya  berupa  kewajiban  membayar  selemak  semanis,  hewan  ternak kambing  biasa  satu  ekor  dan  200  kg  beras.  Sedangkan  hukuman  berat,  apabila  pelaku  telah  berkeluarga  dan korbannya  juga  sudah  menikah,  maka  dendanya  lebih  berat  lagi  yaitu  berupa  satu  ekor  kambing  yang  sudah berjenggot, 200 kg beras serta selemak semanis. Perbuatan tersebut apabila terus diulangi lagi, maka hukumnya dilipat  gandakan  dan  diserahkan  kepihak  yang  berwajib  tanpa  melalui  musyawarah  atau  penyelesaian kekeluargaan. 37
Masih  teguh  dan  lestarinya  budaya  kepatuhan  terhadap  hukum  adat  Desa  Kungkai  dapat  menjadi  alternatif pemecahan  masalah  masyarakat.  Ketika  dihadapkan  dengan  banyaknya  perkara  yang  diselesaikan  melalui musyawarah, maka adat dengan sanksinya dapat menjadi penengah. Hal ini menciptakan proses penyelesaian masalah menjadi  lebih  cepat.  Menurut  Eva  Achjani  Zulfa,  inisiatif  penyelesaian  seperti  ini  terwujud  karena  adanya  kemauan
33 Observasi di Desa Kungkai, 28 Desember 2021.
34 Observasi di Desa Kungkai, 28 Desember 2021.
35 Sumbang  salah  terbagi  menjadi  tujuh  (7)  macam,  yaitu:  1)  Sumbang  pangimak  (salah  melihat),  ialah  memandang seseorang dengan cara yang agak tidak sopan, seperti memandang perempuan yang mengarah pada bagian tertentu; 2) Sumbang bakato  (salah  berkata),  seperti  berkata  cabul,  mencaci  maki  atau  berkata  yang  tidak  senonoh;  3)  Sumbang  kaduduk  (salah duduk), seperti seorang lelaki yangdudukberdekatandengan erempuan yang bukan istri ataumuhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya; 4) Sumbang bajalan (salah berjalan), contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas; 5) Sumbang bujuk malindan tebing (salah bujuk-jenis ikan- mendekati tebing), yaitu suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa  dihukum  berat  apabila  yang  ada  di  tepian  adalah  perempuan;  6)  Sumbang  barau  maulak  lantak  (salah  baraujenis  ikan- melalui  gubuk  di  tengah  air),  ialah  mandi  secara  berdekatan  atau  satu  tepian  lelaki  dan  perempuan  pada  waktu  yang  sama, sedangkan perempuan itu bukan istrinya atau muhrimnya; 7) Sumbang kumbang manguncup bungo (salah kumbang mendatangi bunga), yaitu seorang lelaki mencium bayi yang sedang disusui di pangkuan ibunya. Lihat Pahlefi, Op.cit., halaman 302-303.
36 Observasi di Desa Kungkai, 28 Desember 2021.
37 Wawancara dengan M. Marzuki, Ketua Adat Desa Kungkai, 07 Maret 2022.
Anggi  Purnama  Harahap  et  al.,  Sanksi  Adat  Penyelesaian  Kasus  Pelecehan  Seksual  Di  Desa  Kungkai  Kabupaten  Merangin Jambi
dari elemen masyarakat, baik dari kedua belah pihak yang bersengketa serta juga dukungan para tokoh yang bersinergi dengan aparat kepolisian. 38
Dalam  ranah  hukum,  sanksi  diharapkan  dapat  berjalan  efektif  terutama  untuk  mengatasi  dengan  cepat  setiap perbuatan  pelanggaran  ketentuan  dan  norma-norma  sosial.  Seperti  disampaikan  oleh  M.  Marzuki  sebagai  ketua lembaga adat:
Sanksi  adat  diterapkan  supaya  pelanggar  ketentuan  adat  tidak  melakukan  tindakannya  lagi  serta  menyadari kesalahannya.  Sanksi  adat  sekaligus  juga  dimaksudkan  sebagai  himbauan  kepada  masyarakat  terhadap keberadaan  hukum  adat.  Nilai-nilai  adat  ini  harus  terus  dilestarikan  agar  dapat  menjadi  pedoman  masyarakat dalam bertingkah laku. Dengan demikian fungsi hukum adat yang mengayomi masyarakat dapat berjalan dengan baik. 39

## Peran Lembaga Adat Desa Kungkai dalam Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Tipologi  dan  struktur  masyarakat  Indonesia  yang  tersusun  dengan  unsur  keberadaan  masyarakat  adat  sebagai komunitas  sosial,  ternyata  memiliki  peranan  dalam  menata  interaksi  sosial  baik  secara  individu  maupun  antar kelompok.  Komunitas-komunitas  masyarakat  adat  sesungguhnya  telah  mewarisi  peradaban  sebagai  sebuah  nilai positif  dari  para  leluhurnya.  Nilai-nilai  inilah  yang  kemudian  dijadikan  pedoman  dari  satu  generasi  kepada  generasi selanjutnya dalam berperilaku di tengah masyarakat sehingga menjadi kebiasaan baik yang turun-temurun. Pewarisan kebiasaan ini menjadi seperti sebuah aturan yang tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat sebagai hukum adat. Dengan  dilengkapi  muatan  sanksinya  tersendiri,  maka  hukum  adat  sangat  berperan  dalam  menjaga  tingkah  dan perilaku setiap anggota masyarakat demi mewujudkan ketertiban serta meminimalisir terjadinya kejahatan.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  senantiasa  dilakukan  untuk  menciptakan  ketertiban  masyarakat.  Maka menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat demi mewujudkannya. Masyarakat harus lebih pro aktif lagi  dalam  ikut  serta  mengatasi  setiap  tindakan  kejahatan  di  lingkungannya.  Hal  ini  dikarenakan  bentuk  dan  tingkat kejahatan dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan, di mana pelaku kejahatanpun semakin beragam sesuai kondisi dan pola perkembangan  zaman seperti kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Perubahan kondisi masyarakat  yang dinamis inilah yang juga kemudian harus diikuti dengan perbaikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti norma hukum maupun norma adat.
Sebagai  ketua  Lembaga  Adat  Melayu  yang  membawahi  Desa  Kungkai,  M.  Marzuki  memaparkan  tentang bagaimana peran khususnya untuk mengurangi terjadinya perbuatan-perbuatan asusila:
Demi mewujudkan upaya pencegahan terjadinya kejahatan pelecehan seksual yang sering terjadi, maka lembaga adat  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  seperti  kepolisian  dan  pemerintah.  Dengan  melibatkan  pihak kepolisian  melalui  Babinkamtibmas,  perangkat  desa,  alim  ulama  dan  tokoh  masyarakat,  maka  lembaga  adat melakukan  sosialisasi  serta  penyuluhan  hukum  serta  keagamaan  pada  masyarakat.  Sanksi  adat  juga  diterapkan dengan sungguh-sungguh agar masyarakat menjadi tahu dan takut untuk melakukan kejahatan. 40
Dengan  menggali  nilai-nilai  agama  Islam  sebagai  landasan  pokok  dari  hukum  adat  melayu,  maka  peran lembaga  adat  menjadi  unsur  penting  menciptakan  masyarakat  yang  agamis  dan  tetap  menjagai  nili-nilai  syariat.  Ini dapat  dilihat  dengan  adanya  upaya  pemberatan  hukum  dalam  sanksi  “utang  adat”  terhadap  perbuatan  pelecehan seksual.  Pemberatan  hukuman  tersebut  disesuaikan  dengan  status  personal  pelaku  pelecehan  seksual,  di  mana dibedakan sanksi yang akan dijatuhkan kepada orang/pelaku yang belum menikah dengan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang sudah menikah sebagaimana perbuatan zina menurut ketentuan hukum pidana Islam (jinayah) . Dalam ajaran Islam, jelas menolak adanya pelecehan terhadap siapapun. Menurut hukum Islam, memaksa atau dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  zina  merupakan  pelecehan  yang  pelakunya  dapat  dihukum  berat  jika  telah terbukti  yaitu  selain  hukuman ta’zir juga  dapat  dikenakan  hukuman had  zina .  Hukuman had  zina ialah rajam (dilempar  dengan  batu  kecil)  sampai  mati  bagi  yang  pelakunya  statusnya  masih  dalam  pernikahan  (suami  atau  istri orang).  Ini  karena  zina  merupakan jarimah (hubungan  seksual)  yang  jelas  dinyatakan  haram,  bukan  karna syubhat ataupun syahwat . 41 Sedangkan orang yang belum menikah atau yang disebut juga dengan zina ghairu mukshan adalah jarimah  zina yang  pelakunya  masih  berstatus  perjaka  atau  gadis  maka  dihukum  cambuk  100  kali. 42 Dalam  syariat Islam,  perzinaan  bukan  saja  perbuatan  yang  dianggap  tindak  pidana  biasa  tetapi  termasuk  dalam  klasifikasi jarimah
38 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restorative, (Depok : FH Universitas Indonesia, 2010), halaman 31.
39 Wawancara dengan M. Marzuki, Ketua Adat Desa Kungkai, 07 Maret 2022.
40 Wawancara dengan M. Marzuki, Ketua Adat Desa Kungkai, 07 Maret 2022.
41 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), halaman 37.
42 M. Nur Irfan, Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual, (Jakarta : Amzah, 2014), halaman 61.
Anggi  Purnama  Harahap  et  al.,  Sanksi  Adat  Penyelesaian  Kasus  Pelecehan  Seksual  Di  Desa  Kungkai  Kabupaten  Merangin Jambi
yang cukup berat. Ketegasan hukum Islam, atau dalam hal ini hukum pidana Islam, ditetapkan oleh Allah swt. sebagai bentuk rahmat kepada manusia dan alam sekitarnya agar menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan  ancaman  hukuman  dalam  hukum  pidana  Islam  yang  telah  ditetapkan  Allah  swt.  kepada  para  pelaku kejahatan  dimaksudkan  sebagai  bentuk  pencegahan  terhadap  kerusakan  dan  tentunya  dengan  maksud  untuk mendatangkan  keselamatan,  ketentraman  hidup  di  dunia  dan  akhirat,  diarahkan  kepada  kebenaran,  keadilan, kebijaksanaan dan menerangi jalan kebenaran yang hakiki. 43
Dengan adanya sanksi adat yang disertai pemberlakuan pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan  statusnya  (sudah  menikah  atau  belum  menikah),  khususnya  pada  perbuatan  tindak  pidana  pelecehan  seksual (sumbang salah) seperti yang terjadi di Desa Kungkai ini, maka lembaga adat sebagai instrumen penegakkan hukum adat berharap masyarakat dapat menjadikan pelajaran agar tidak ada lagi pelanggaran ketentuan yang telah digariskan oleh  aturan  adat.  Keberadaan  hukum  adat  bukan  hanya  sekedar  identitas  sosial  dan  komunitas  semata,  tetapi  juga memiliki  fungsi  yang  sama  dengan  hukum  lainnya  baik  sebagai  perekayasa  sosial (social  engineering) maupun sebagai  control  sosial (social  control) masyarakat.  Aturan-aturan  dalam  hukum  adat  terutama  yang  melarang  tindak kejahatan dalam Induk Undang nan Delapan maupun Anak Undang nan Duopuluh senantiasa menjadi petunjuk dan pedoman  dalam  bertingkah  laku  di  tengah-tengah  masyarakat  adat  melayu  khususnya  di  Desa  Kungkai,  Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

## SIMPULAN
1. Hukum  adat  menjadi  bagian  pembangunan  hukum  nasional  yang  keberadaannya  diakui  dalam  UUD  1945.  Pada masyarakat adat melayu Jambi, eksistensi hukum adat dapat dilihat dari adanya dasar aturan: Pucuk Undang, Induk Undang nan Delapan , dan Anak Undang nan Duo Puluh. Kesatuan hukum adat melayu Jambi itu menjadi rujukan bagi  stelsel  hukum  adat  di  wilayah  Provinsi  Jambi,  walaupun  terkadang  terdapat  sedikit  perbedaan  dalam  istilah dan penerapannya (ucap pakai) . Di Desa Kungkai keberadaan  hukum  adat  terjaga  eksistensinya melalui lembaga adat.  Pemangku  adat  bergelar ninek  mamak berperan  aktif  dalam  pengembangan  adat  istiadat  dan  menyelesaikan konflik  sehingga  mampu  merekatkan  kehidupan  sosial  masyarakat,  menjaga  nilai-nilai  moral  serta  norma-norma yang berlaku.
2. Implementasi hukum adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual di  Desa Kungkai dilakukan dengan cara musyawarah adat. Sidang musyawarah adat ini melibatkan kepala desa, kepala dusun, pegawai syara’, ketua  adat,  imam  masjid, ninek  mamak , datuk  nan  limo (sesepuh  tokoh  adat) , aparat  kepolisian,  dan  tokoh masyarakat.  Keputusan  adat  menyatakan  bahwa  perbuatan  pelaku  pelecehan  seksual  telah  melanggar  aturan  adat yang  ada  dalam Induk  Undang  nan  Delapan yaitu  perbuatan Sumbang  Salah  (Salah  Bajalan). Atas  kesalahan tersebut pelaku dijatuhi sanksi “utang adat”, yaitu membayar denda satu ekor kambing, beras 200 kg, dan selemak semanis .
3. Peran  lembaga  adat  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya  kejahatan  pelecehan  seksual  di  Desa  Kungkai  dilakukan melalui  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  seperti  kepolisian,  perangkat  desa,  alim  ulama  dan  tokoh  masyarakat. Sanksi  adat  juga  diterapkan  dengan  sungguh-sungguh  agar  masyarakat  menjadi  tidak  melakukan  kejahatan  dan melanggar  ketentuan  yang  telah  digariskan  oleh  aturan  adat.  Keberadaan  lembaga  adat  sebagai  instrumen penegakan  hukum  adat  bukan  hanya  sebagai  identitas  sosial  dan  komunitas  semata,  tetapi  juga  memiliki  fungsi yang sama dengan hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Akbar, Ali. Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam, Cet. 1. Jakarta : Ghali Indonesia, 1982. Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 2010. Al Qur’an dan Terjemahan. Bandung : Hilal, 2009. Ariman, Rasyid dan Raghib, Fahmi. Hukum Pidana . Malang : Setara Press, 2016. Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Pamulang : Unpam Press, 2019. Beruh, Ridwan Syah. Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam. Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2015.
Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung : Alfabeta, 2017. Mardani. Hukum Pidana Islam. Jakarta : Prenadamedia, 2019. Nugroho, Sigit Sapto. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Solo : Pustaka Iltizam, 2016. Nur Irfan, M. Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual. Jakarta : Amzah, 2014. Santoso, Topo. Asas-asas Hukum Pidana Islam . Jakarta : Rajawali Pres, 2016.
43 Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2015), halaman 186-187.
Anggi  Purnama  Harahap  et  al.,  Sanksi  Adat  Penyelesaian  Kasus  Pelecehan  Seksual  Di  Desa  Kungkai  Kabupaten  Merangin Jambi
Suriyaman Mustari Pide, A . Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang). Jakarta : Prenada Media, 2014. Syarifin, Pipin. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia, 2008. Wijaya, Andika dan Ananta, Wida. Darurat Kejahatan Seksual. Jawa Barat : Sinar Grafika, 2016. Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restorative. Depok : FH Universitas Indonesia, 2010.

## Jurnal
Mulyadi,  Lilik.  “Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  di  Indonesia:  Pengkajian  Asas,  Norma,  Teori,  Praktik  dan Prosedurnya”, Jurnal Hukum dan Peradilan , Volume 02, (Juli 2013): 227.
Pahlefi.  “Konsepsi  Hukum  Adat  Melayu  Jambi  dan  Minangkabau  dalam  Rangka  Kearifan  Hukum  Adat  Jambi”,
Jurnal UIR Law Review, Volume 02, Nomor 01, (April 2018): 302-305. Sumera,  Marcheyla.  “Perbuatan  Kekerasan/Pelecehan  Seksual  Terhadap  Perempuan”, Jurnal  Lex  et  Societatis, Volume 1 No. 2, (April-Juni 2013): 43-44.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa.
Website https://id.m.wikipedia.org. https://law-justice.co https://www.hukumonline.com