A vailable at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1 9 31-1 936

## PEMBERIAN UPAH TERHADAP PETUGAS ILI-ILI DESA TANJUNGSARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH
Muhajir, Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, Lutfiana Ulfa Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo
Email : muhajirmadrusalam@gamail.com

## Abstract
Farmer are one of the livelihoods of residents in the village of Tanjungsari, Kutowinangun sub-district, kebumen  district  to  make  ends  meet.  To  irrigate  their  agricultural  land,  apart  from  relying  on  rainfall, they also  rely on irrigation water supplied by ili-ili  officers.  Ili-ili  officers  get  wages from farmers with the  provision  of  10  kg  of  unhullud  rice  for  100  rice  fields,  the  payment  is  deferred  after  the  harvest arrives. But in reality the farmers do not pay according to the provisions. This resulted in ili-ili officers experiencing losses. Based on the description above, the problem can be formulatedhow the practice of giving wages to ili-ili officials in a legal perspective. In this study using the type of field research, in data collection by means of direct interviews with farmers and ili-ili officers. The nature of this research is a descriptive analysis approach. From the research that has been done, it can be concluded that the wages of  ili-ili  officers  are  in  accordance  with  the  provisions  of  Islamic  law,  which  includes  the  wages  ajrul miṡli.
Keyword: Islamic Law, Ujrah, Contract .
1. PENDAHULUAN
Mu’amalah
adalah peraturan yang diciptakan  Allah  Swt  untuk  mengatur  hubungan manusia  dalam  hidup  dan  kehidupan,  untuk mendapat  alat-alat  keperluan  jasmani  dengan cara  yang  paling  baik  diantara  sekian  banyak termasuk  dalam  perbuatan  mu’amalah  adalah sistem  kerjasama  pengupahan.(Hendi  Suhendi, 2002).  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  usaha kerjasama  saling  membutuhkan  dan  saling menguntungkan  dalam  rangka  meningkatkan taraf  hidup  bersama  baik  majikan  maupun  bagi pekerjanya.
Salah  satu  bentuk  hukum  mu’amalah  yang sering  terjadi  adalah  kerjasama  antara  manusia disatu  pihak  sebagai  penyedia  jasa  manfaat  atau tenaga  yang  lazim  disebut  sebagai  buruh  atau pekerja,  dengan  orang  lain  yang  menyediakan pekerjaan  yang  lazim  pula  disebut  sebagai majikan.  Dalam  rangka  saling  memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan upah.
Mengenai  praktik  upah  mengupah  bisa dikaitkan  dengan  akad ijārah . Ijārah sendiri merupakan  transaksi  yang  memperjual  belikan manfaat  suatu  benda.  Pada  dasarnya ijārah hampir  sama  dengan  jual  beli,  hanya  saja terdapat  perbedaan  pada  objek  transaksi  yang diperjual  belikan.Objek  transaksi ijārah adalah jasa,  baik  manfaat  atas  barang  maupun  manfaat atas tenaga kerja, sedangkan jual beli transaksinya adalah barang. (Mohammad Nadzir, 2015).
Dalam  al-Qur’an  surat  ath-Thalaq  yang artinya:  “ kemudian  jika  mereka  menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada  mereka  upahnya”. (Tim  Laskar  Pelangi, 2013).Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang  yang  bekerja  harus  diberikan  upah serta  pembayaran  upah  yang  diberikan  harus disesuaikan  berdasarkan  tenaga  yang  telah dikeluarkan.  Oleh  karena  itu  pembayaran  upah harus  sesuai,  diberikan  tidak  kurang  dan  juga tidak lebih.(Afzalur Rahman, 1995).
Ketentuan upah telah ditetapkan sedemikian rupa  sehingga  dapat  memenuhi  keadilan  dan tidak  merugikan  salah  satu  pihak  baik  petani maupun  buruh  itu  sendiri.  Konsekuensi  dari adanya  ketentuan  ini  adalah  bahwa  sistem pengupahan  bagi  buruh  harus  sesuai  dengan ketentuan  norma  yang  telah  ditetapkan.  Tetapi yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan  dan  banyak  penyimpangan,  dan muncul
berbagai permasalahan
yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Desa Tanjungsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen,
merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Lahan pertanian  yang  berupa  sawah  diairi  dengan irigasi  yang  menggunakan  air  sungai  oleh  jasa pengairan  (petugas ili-ili ).  Jasa  pengairan  ini bertugas  mengatur  lancarnya  air  irigasi  dan membersihkan  irigasi  dari  sampah-sampah  agar tidak tersumbat.
Sistem  pengupahan  jasa  pengairan  di  sini sesuai  luas lahan pertanian  yang dimiliki petani. Untuk tolak ukurnya misal  100 ubin sawah padi yang  harus  dibayarkan  sebanyak  10  kg  gabah kering  dalam  waktu  2  kali  masa  panen.  (Agus, 2020).  Gabah  yang  diberikan  ditangguhkan hingga masa panen padi tiba. Untuk pengupahan murni  dari  petani,  pihak  desa  tidak  memberikan pengupahan dalam bentuk apapun. Permasalahan di  sini  petani  tidak  memberikan  upah  sesuai dengan  ketentuan  perjanjian.  Sudah  menjadi kebiasaan warga desa memberikan upah sekedarnya. (Samngani, 2020).
Terkadang ada juga yang memberi uang tapi jumlahnya  tidak  menentu  atau  tidak  sesuai dengan harga gabah yang seharusnya dibayarkan pada saat  itu. Oleh karena itu, penyusun  tertarik untuk meneliti dengan judul Realisasi Pemberian Upah  terhadap  Petugas Ili-ili Desa  Tanjungsari dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di Desa  Tanjungsari,  Kecamatan  Kutowinangun, Kabupaten Kebumen).

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian yang bersifat lapangan ( field research) . Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analisis ,  yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan
apa-apa  yang  saat  ini  berlaku.(Moh.Pabuda Tika,2006).Dalam  penelitian  ini  maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana  realisasi  pemberian  upah  petugas ili- ili yang  terjadi  di  Desa  Tanjungsari.Jenis  data yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan juga  ada dua, meliputi  sumber data primer  yaitu 1  perangkat  desa,  3  petugas ili-ili ,  dan  3  petani dalam  praktik  pengupahan  ini.  Serta  data sekunder  berupa  bukti,  catatan  atau  laporan historis  yang  telah  tersusun  dalam  arsip  (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.(Nur  Indriantoro,  1999).Yang relevan ada hubungannya dengan penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan melalui  beberapa  cara  antara  lain:  Observasi, interview, dokumentasi.  Metode  analisis  data yang  penulis  gunakan  yaitu  sebagai  proses menyikapi  data,  menyusun,  memilah  dan mengolahnya  kedalam  satu  susunan  yang sistematis dan bermakna.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Hasil penelitian
Petugas ili-ili yaitu  orang  yang  bertanggung jawab  terhadap  aliran  air  irigasi.  Tugas  dari petugas ili-ili ini  yaitu  mengatur  kelancaran  air agar merata ke lahan pertanian petani,
membersihkan irigasi dari sampah- sampah.Petugas ili-ili dan petani dalam melakukan  akad  perjanjian  ini  tanpa  adanya paksaan,  karena  petani  sangat  membutuhkan pengairan  untuk  kelangsungan  pertumbuhan pertaniannya,  sedangkan  tanpa  bantuan  petugas ili-ili tentu petani  kesulitan memenuhi pengairan untuk sawah mereka.
Masyarakat  Desa  Tanjungsari  melakukan kerjasama  secara  lisan  dan  tidak  adanya  bukti tertulis, bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja  diantara  kedua  belah  pihak.  Kerjasama  ini juga  tidak  disebutkan  dengan  jelas  tentang  hak dan  kewajiban  dari    petugas ili-ili .  Hanya disebutkan  hak  dan  kewajiban  petani  yaitu kebutuhan  air  terpenuhi  dan  memberikan  upah kepada  petugas ili-ili ,  sedangkan  hak  dan kewajiban petugas ili-ili yaitu mendapatkan upah dan  bekerja  mengatur  dan  membersihkan  air irigasi.
Sistem  pemberian  upah  tidak  langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai, akan tetapi ditangguhkan  sampai  masa  panen  tiba.  Pada masa  panen  tiba,  petugas ili-ili berkeliling kerumah-rumah  petani  untuk  meminta  haknya. Dari  pekerjaanya  petani  mendapatkan  upah sebesar  10  Kg  gabah  kering  untuk  100  ubin sawah.  Ada  juga  yang  memberikan  uang  tapi tidak menentu. Untuk penakarannya petani tidak menggunakan  timbangan,  namun  dikira-kira, biasanya  petani  menggunakan cepon (anyaman bambu) . Namun, apabila petani mengalami gagal panen,  maka  petugas ili-ili tidak  mendapatkan upah.  Untuk  mengetahui  apakah  realisasi pemberian  upah  terhadap  petugas ili-ili telah sesuai perspektif hukum Islam atau belum, maka penulis menganalisis sebagai berikut:
Ijārah adalah  menukar  sesuatu  dengan  ada imbalannya, lafadz ijārah mempunyai pengertian umum  yang  meliputi  upah  atas  kemanfaatan suatu  benda  atau  imbalan  suatu  kegiatan  upah karena  melakukan  aktivitas.  Jika  diterjemahkan dalam  bahasa  Indonesia, ijārah berarti  sewa menyewa  dan  upah  mengupah.  Bedanya,  sewa menyewa  menjual  manfaat  sedangkan  upah mengupah menjual tenaga atau kekuatan. Dalam hal  ini  yaitu  upah  mengupah  atau  menjual tenaga. Yang mana petani menyewa jasa petugas ili-ili untuk  membantu  memenuhi  kebutuhan perairan sawahnya.
Tujuan  disyariatkannya ijārah adalah  untuk memberikan  keringanan  pada  umat  dalam pergaulan  hidup.  Seseorang  mempunyai  uang tetapi  tidak dapat  bekerja, dipihak lain ada  yang mempunyai  tenaga  dan  membutuhkan  uang. Dengan adanya ijārah keduanya saling mendapatkan  keuntungan.  Begitu  pula  dengan petani,  petani  memerlukan  tenaga/  jasa  petugas ili-ili untuk  membantu  memenuhi  kebutuhan perairan  sawahnya,  sedangkan  petugas ili-ili memerlukan  upah  untuk  menyambung  hidup dirinya dan keluarganya.
Akad  perjanjian  pemberian  upah  petugas ili- ili yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa
Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun
Kabupaten Kebumen, pada pelaksanannya terdapat konsep kerja yang sudah jelas dan sudah dibenarkan  oleh  syariat  Islam  selama  kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada  konsepnya,  petani  meminta  bantuan
petugas ili-ili untuk membantu petani memenuhi kebutuhan  perairan,  mengatur  kelancaran  air irigasi  dan  membersihkan  irigasi  dari  sampah- sampah.
Syarat  utama  bagi  pihak  yang  melakukan akad ijārah ialah  berakal  sehat  dan  mampu membedakan  mana  perbuatan  yang  baik  dan mana pula yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang belum mummayiz tidak  sah  melakukan ijārah .  Demikian  pula orang  yang  mabuk  dan  orang  yang  kadang- kadang  datang  sakit  ingatannya,  tidak  sah melakukan ijārah ketika ia dalam keadaan sakit. Karena  begitu  pentingnya  kecakapan  bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad. (Helmi Karim, 2002).Di Desa Tanjungsari, pihak  yang  melakukan  kesepakatan  upah mengupah  ini  telah  memenuhi  syarat  utama dalam melakukan akad ijārah yaitu berakal sehat dan cakap dalam mengendalikan harta.
Dalam  transaksi ijārah ,  akan  sah  bila terpenuhinya  rukun  dan  syarat.  Rukun  dari ijārah sebagai  suatu  transaksi  adalah  akad  atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa  transaksi  itu  telah  berjalan  suka  sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi ijārah ini adalah:
a. Orang  yang  menggunakan  jasa,  baik  dalam bentuk  tenaga  atau  benda  yang  kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari  jasa  benda  yang  digunakan,  yang disebut  pengguna  jasa  atau mu’jīr .  Dalam hal  ini  petani  sebagai mu’jīr yang menggunakan  jasa  petugas ili-ili untuk memenuhi  kebutuhan  perairan  sawahnya dan  petani  juga  memberikan  upah  kepada petugas ili-ili .
b. Orang  yang  memberikan  jasa,  baik  dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya,  yang kemudian menerima upah dari  tenaganya  atau  sewa  dari  benda  yang dimilikinya  disebut  dengan  pemberi  jasa atau mustā’jir. Dalam  hal  ini  petugas ili-ili sebagai mustā’jir yang memberikan tenaganya  untuk  bekerja  kepada  petani  dan menerima upah dari petani.
c. Objek  transaksi  yaitu  jasa,  baik  dalam bentuk  tenaga  atau  benda  yang  digunakan disebut ma’jur . Di sini tenaga petugas ili-ili sebagai ma’jur nya.
d. Imbalan  atas  jasa  yang  diberikan  disebut upah atau sewa. Upah yang diberikan petani kepada petugas ili-ili berupa gabah kering.
Upah  adalah  sesuatu  yang  wajib  diberikan oleh  penyewa  sebagai  kompensasi  dari  manfaat yang  ia  dapatkan.  Semua  yang  dapat  digunakan sebagai  alat  tukar  dalam  jual  beli  boleh digunakan  untuk  pembayaran  dalam ijārah . Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih  terhutang  dalam  tanggungan,  seperti dirham,  barang-barang  yang  ditakar  atau ditimbang,  dan  barang-barang  yang  dapat dihitung.  Karena  itu,  harus  dijelaskan  jenis, macam, sifat dan ukurannya.
Dalam  rukun  dan  syarat  upah  mengenai objek  upah  telah  dijelaskan  bahwa  upah  yang diberikan  kepada  pekerja  harus  jelas  dan diketahui.  Dalam  hadist  yang  diriwayatkan  oleh Abd  ar-Razzaq  dari  Ibnu  Hanifah  dan  Said  al- Khudri  yaitu  artinya: Dari  Abu  Said  al-Khudri ra.  Bahwa  Rasulullah  Saw  bersabda:”  barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya  ia  menentukan  upahnya.” (HR. Abdurrazzaq). (Ibnu Hajar al-Asqalani, tt).
Hadist  di  atas  menjelaskan  agar  upah  dalam transaksi ijārah disebutkan  secara  jelas  dan diberitahukan  besar  kecilnya  upah  pekerja, sehingga tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari.Dalam hal ini, sistem pemberian upah  jasa  terhadap  petugas ili-ili di  Desa Tanjungsari sudah sesuai dengan hadis di atas, di mana  dari  awal  kesepakatan  telah  disebutkan upah  yang  seharusnya  dibayarkan  oleh  petani kepada  petugas ili-ili yaitu  sebesar  10  kg  untuk 100  ubin  sawah,  dan  dibayarkan  setelah  masa panen  tiba.  Namun  yang  terjadi  dilapangan, petani  tidak  memberikan  upah  sesuai  dengan ketentuan. Untuk takarannya juga tidak menggunakan  timbangan,  hanya  dikira-kira, terkadang  ada  yang  menggunakan cepon (anyaman  bambu)  yang  ukurannya  tak  sama. Apabila  gagal  panen,  maka  petugas ili-ili tidak akan mendapatkan upah.
Dalam  al-Qur’an  surat  al-Isra  ayat  35  yang artinya:  “ Dan  sempurnakanlah  takaran  apabila kamu  menakar,  dan  timbanglah  dengan  neraca yang  benar.  Itulah  yang  lebih  utama  (bagimu) dan  lebih  baik  akibatnya .”Dari prinsip ini, upah yang  diberikan  petani  kepada  petugas ili-ili belum  sesuai.  Karena  upah  yang  diterima
petugas ili-ili takarannya  tidak  menentu  atau tidak  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah ditentukan diawal, hanya dikira-kira.
Juga  diterangkan  dalam  hadits  yang  dikutip dalam  kitab Minhaj  At-Thalibin, artinya: “jika ijarah itu rusak maka ujrahnya itu berupa ujrah miṡli (sesuai atau yang pantas diberikan) seperti halnya  kalau  di  ijarah  shohihah  (benar)  itu memakai  ujrah  musamma  (yang  disepakati kedua  belah  pihak).”  ( Muhyiddin  Abi  Zakaria Yahya, 2005).
Hadist  di  atas  menjelaskan  bahwa  dalam ijārah yang  rusak  tetap  ada  upah    yang  sesuai atau  yang  pantas  diberikan.  Dalam  pemberian upah  terhadap  petugas ili-ili termasuk  dalam ajrul  miṡli atau  upah  yang  sepadan,  karena melihat  kondisi  pekerjaan  yang  dikerjakan  oleh petugas ili-ili dan    waktu  pengerjaannya  yang tidak menentu.
Merujuk  pada  konsep  bermuamalah  praktik pemberian upah jasa terhadap petugas ili-ili yang dilakukan  di  Desa  Tanjungsari  ini  dalam praktiknya  mereka  telah  memenuhi  syarat  dan rukun ijārah. Untuk  syarat  utama  dalam melakukan  akad  ijarah  juga  telah  memenuhi yaitu berakal sehat dan cakap dalam mengendalikan  harta.  Besaran  upah  yang  harus dibayarkan  dan  kapan  waktu  pembayaran  juga telah disepakati diawal, yaitu 10 kg gabah untuk 100  ubin  sawah  dan  dibayarkan  setelah  masa panen  tiba.  Namun  yang  terjadi  dilapangan, untuk  praktik  pemberian  upahnya  tidak  sesuai dengan  timbangan  yang  seharusnya  dibayarkan pada saat itu. Dalam ijārah yang rusak tetap ada upah    yang  sesuai  atau  yang  pantas  diberikan. Dalam  pemberian  upah  terhadap  petugas ili-ili termasuk  dalam ajrul  miṡli atau  upah  yang sepadan,  karena  melihat  kondisi  pekerjaan  yang dikerjakan  oleh  petugas ili-ili dan    waktu pengerjaannya yang tidak menentu.

## 3.2. Pembahasan
Menurut bahasa kata ijārah berasal dari kata “al-ajru” yang  berarti “al-‘iwād” (ganti)  dan oleh  sebab  itu “as-Ṡawāb” (pahala)  dinamakan ajru (upah). Ijārah adalah  akad  pengalihan  hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan pengalihan  kepemilikan  atas  barang  itu  sendiri. Transaksi ijārah didasarkan  pada  adanya
pengalihan  hak  manfaat.(Fathurrahman  Djamil, 2012).
Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya ijārah yaitu  QS.  ath  Thalaq  (65)  ayat  6  artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upah .
Sedangkan  menurut  jumhur  ulama,  rukun ijārah itu  ada  empat  yaitu: ‘Āqid ,  yaitu mu’jīr dan mustā’jir , Ṣighat yaitu ījab dan qābūl, Ujrah (uang  sewa  atau  upah) ,  dan manfaat,  baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.
Adapun syarat ijārah terdiri dari empat jenis persyaratan yaitu:
1) Syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad berkaitan dengan ‘āqid , akad dan objek akad.
Syarat  yang  berkaitan  dengan ‘āqid adalah berakal  dan mumayyiz menurut  Hanafiah  dan baligh menurut  Syafi’iyah  dan  Hanabilah.
Dengan  demikian,  akad ijārah tidak  sah apabila pelakunya ( mu’jīr dan mustā’jir ) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan  syarat  dalam sewa  menyewa  dan  jual  beli,  sedangkan baligh  merupakan  syarat  untuk  kelangsungan ( nafaż ).
2) Syarat nafaż (berlangsungnya akad).
Disyaratkan  terpenuhinya  hak  milik  atau wilayah (kekuasaan), apabila si pelaku ( ‘āqid ) tidak  mempunyai  hak  milik  atau  wilayah (kekuasaan) seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli , maka akadnya tidak bisa dilangsungkan  dan  menurut  Hanafiah  dan Malikiyah  statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu  persetujuan  si  pemilik  barang. Akan  tetapi,  menurut  Syafi’iyah  dan Hanabilah  hukumnya  batal,  seperti  halnya jual beli.
3) Syarat  sahnya  akad.  Untuk  sahnya ijārah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘āqid (pelaku), ma’qud’alaih (objek), sewa  atau  upah  ( ujrah )  dan  akadnya  sendiri.
Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: a. Persetujuan kedua belah pihak.
b. Objek  akad  yaitu  manfaat  harus  jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
c. Objek  akad ijārah harus  dapat  dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar’i.
d. Manfaat  yang  menjadi  objek  akad  harus manfaat yang dibolehkan oleh syara’.
e. Pekerjaan  yang  dilakukan  bukan  fardhu dan  bukan  kewajiban  orang  yang  disewa ( ājir ) sebelum dilakukannya ijārah .
f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat  dari  pekerjaannya  untuk  dirinya sendiri.
g. Manfaat ma’qud  ‘alaih harus  sesuai dengan  tujuan  yang  dilakukannya  akad ijārah , yang biasa berlaku umum.
Adapun  syarat-syarat  yang  berkaitan  dengan upah  ( ujrah )  adalah  sebagai  berikut:  Pertama, upah  harus  berupa māl  mutaqawwim yang diketahui.  Kedua,  upah  atau  sewa  tidak  boleh sama dengan jenis manfaat ma’qud ‘alaih . Syarat  tercapainya  transaksi ijārah adalah kelayakan  orang  yang  melakukan  akad,  yaitu minimal  masing-masing mumayyiz serta  syarat sah dan tidaknya adalah adanya ridha dari kedua belah  pihak  yang  melakukan  transaksi.  Apabila upah  tersebut  telah  disebutkan  pada  saat melakukan  transaksi,  maka  upah  tersebut merupakan  upah  yang  telah  disebutkan  ( ajrun musamma ).  Apabila  belum  disebutkan,  ataupun terjadi  perselisihan  terhadap  upah  yang  telah disebutkan,  maka  dapat  diperlakukan  upah  yang sepadan ( ajrulmiṡli ). Karena upah dapat diklasifikasikan  menjadi  dua  yaitu:  Pertama, upah yang telah disebutkan ( ajrun musamma ) itu syaratnya  ketika  disebutkan  harus  adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi  terhadap  upah  tersebut.  Disamping  itu pihak mustā’jir tidak  boleh  dipaksa  untuk membayar  lebih  besar  dari  apa  yang  telah disebutkan,  sebagaimana  pihak ajīr juga  tidak boleh  dipaksa  untuk  mendapatkan  lebih  kecil dari  apa  yang  telah  disepakati,  melainkan  upah tersebut  merupakan  upah  yang  wajib  mengikuti syara’.  Kedua,  upah  yang  sepadan  ( ajrul  miṡli ) yaitu  upah  yang  sepadan  dengan  kerjanya  serta sepadan  dengan  kondisi  pekerjaannya,  apabila akad ijārah nya telah menyebutkan jasa kerjanya dan upah yang sepadan ( ajrul miṡli ) tersebut bisa jadi  merupakan  upah  yang  sepadan  dengan pekerjaan saja, apabila akad ijārah nya menyebutkan  jasa  pekerjaannya.(M.  Mafur Wachid, 2002).
4) Syarat  mengikatnya  akad.  Agar  akad ijārah itu mengikat, diperlukan dua syarat: Pertama, benda  yang  disewakan  harus  terhindar  dari cacat  ( ‘aib )  yang  menyebabkan  terhalangnya
pemanfaatan  atas  benda  yang  disewa  itu. Kedua,  tidak  terdapat udzur (alasan)  yang dapat  membatalkan  akad ijārah .  Akan  tetapi, menurut  jumhur  ulama,  akad ijārah tidak batal karena adanya udzur , selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.
Para  ulama  membolehkan  mengambil  upah sebagai  imbalan  dari  pekerjaannya,  karena  itu termasuk  hak  dari  seorang  pekerja  untuk mendapatkan  upah  yang  layak  diterima.  Para ulama’  telah  menetapkan  syarat  upah  yaitu: Pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua,  tidak  boleh  sejenis  dengan  barang manfaat dari ijārah , seperti upah penyewa rumah untuk  ditempati  dengan  menempati  rumah tersebut.(Rachmat Syafe’i, 2004).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab sebelumnya  tentang  hal-hal  yang  berkaitan dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dan menganalisis data-data yang diperoleh pada bab- bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu  kesimpulan  berdasarkan  rumusan  masalah yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya. Adapun  kesimpulan  dari  pembahasan  ini mengenai  realisasi  pemberian  upah  terhadap petugas ili-ili di  Desa  Tanjungsari  dalam perspektif hukum Islam yaitu telah sesuai dengan ketentuan  hukum  Islam.  Yang  mana  dalam pemberian  upah  ini  termasuk ajrul  miṡli atau upah yang sepadan dengan pekerjaannya. Karena melihat  kondisi  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh petugas ili-ili dan  waktu  pengerjaan  yang  tidak menentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Asqalani,  Ibnu  Hajar.  (2011). Terjemah Bulughul  Maram .  Surabaya:  Mutiara Ilmu.
Djamil, Fathurrahman. (2012). Penerapan
Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  Di Lembaga  Keuangan  Syariah. Jakarta:
Sinar Grafika.
Indriantoro,  Nur.  (1999). Metodologi  Penelitian Bisnis . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Karim,  Helmi.  (2002).  Fiqh  Muamalah.  Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Nadzir,  Mohammad.  (2015).  Fiqh  Muamalah Klasik.  Semarang:  CV  Karya  Abadin Jaya.
Rahman,  Afzalur.  (1995).  Doktrin  Ekonomi Islam.  Yogyakarta:  PT.  Dhana  Bhakti Wakaf.
Suhendi,  Hendi.  (2002).  Fiqh  Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Syafe’i,  Rachmat.  (2004).  Fiqh  Muamalah.
Bandung: Pustaka Setia.
Tika,  Moh  Pabuda.  (2006).  Metodologi  Riset Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara.
Tim  Laskar  Pelangi.  (2013).  Metodologi  Fiqih Muamalah. Lirboyo: Lirboyo Press.
Wachid, Muhammad Mafur. (2002).
Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif. Surabaya: Risalah Gusti.
Wawancara  dengan  Bapak  Agus  Mujiono, sebagai  Petugas  ili-ili  Desa  Tanjungsari, Kecamatan  Kutowinangun,  Kabupaten Kebumen, pada hari Minggu, 1 Desember 2019. Pukul 13:03 WIB.
Wawancara  dengan  Bapak  Samngani,  sebagai Petani  Desa  Tanjungsari,  Kecamatan Kutowinangun,  Kabupaten  Kebumen, pada  hari  Kamis,  13  Februari  2020. Pukul 20:45 WIB.
Yahya,  Muhyiddin  Abi  Zakaria  Yahya.  (2005). Minhaj At-Thalibin. Jedah: Darul Minhaj Linnasri Wattauji.
Yayasan  Penyelenggara  Penerjemah/Penafsiran Al-Quran.  Al-Quran  dan  Terjemah.  Oleh Khadim  Al  Haramain  As  Syarifain  Fadh ibn’Abd Al-‘aziz al Saud.