## J-MAS

## Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Provinsi di Sumatera
Siswoyo 1 , Asrini 2
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jambi Correspondence email: siswoyosis91@gmail.com; asrini.msa@gmail.com
Abstract. The purpose of this study is to know and analyze inflationary developments, road infrastructure, government spending, provincial  minimum  wage  and  economic  growth  provincial  in  Sumatra.  know  and  analyze  the  influence  of  road  infrastructure, government  spening,  provincial  minimum  wage  and  economic  growth  provincial  in  Sumatra.  This  research  uses  descriptive analysis  method  to  know  the  development  of  each  research  variables  and  quantitative  methods  by  using  panel  data  regression approach  random  effect.  Based  on  the  results  of  descriptive  analysis  of  inflationary  development  fluctuate,  road  infrastructure stagnated  and  government  spending,provincial  minimum  wage  and  economic  growth  incresed  every  year.  While  the  result  of regression  of  panel  data  with  random  effect  approach  variable  of  provincial  minimum  wage  have  positive  and  significant influence  to  inflation  of  provincial  in  sumatra.  While  road  infrastructure,  government  spending,  economic  growth  have  no significant effect on provincial inflation in Sumatra.
Keywords: Inflation, Government Spending, Economic Growth.

## Pendahuluan
Inflasi  merupakan  fenomena  ekonomi  yang  sering  terjadi  pada  perekonomian  suatu  negara.  Gejala-gejala inflasi  pada  perekonomian  ditandai  dengan  kenaikan  harga  secara  umum  dan  berlangsung  secara  terus  menerus (Kontinu)  ini  akan  mempengaruhi  dan  berdampak  luas  dalam  berbagaibidang  baik  ekonomi,  sosial  maupun  politik. Dalam sejarah perekonomian, Indonesia telah mengalami inflasi yang sangat tinggi, terutama pada tahun 1960–1990- an  (tingkat  inflasi  semuanya  diatas  100%).  Inflasi  yang  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun  1966  yaitu  sebesar  136% disebabkan  oleh  defisit  anggaran  belanja  pemerintah  yang  dibiayai  dalam  bentuk  pencetakan  uang.  Namun  inflasi pada tahun 1998–1999 merupakan salah satu inflasi yang tinggi di Indonesia  yaitu sebesar 58% dan 20% disebabkan oleh  krisis  moneter  yang  terjadi  pada  tahun  1997. Pada  tahun  1998  adalah  laju  perekonomian  terburuk  di  Indonesia yang saat itu dibawah pemerintahan Soeharto dengan inflasi sebesar 77,63% yang termasuk inflasi tinggi 30%-100% (BPS Indonesia).
Keynes  menyatakan  bahwa  inflasi  bukan  hanya  disebabkan  oleh  ekspansi  moneter  Bank  Sentral  saja melainkan  juga  melalui  pengeluaran  pemerintah.  Keynes,  apabila  pemerintah  melakukan  kebijakan  fiskal  yang ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan harga atau  akan  memicu  terjadi  inflasi.  Dengan  kata  lain,  peningkatan  pengeluaran  Pemerintah  melalui  kebijakan  fiskal ekspansif  akan  mendorong  perekonomian  sektor  riil  untuk  tumbuh.  Produktivitas  perekonomian  tersebut  kemudian akan  berdampak  baik  pada  peningkatan  permintaan  akan  barang  input  produksi  maupun  barang  konsumsi  seinggah menaikkan tingkat harga. (Boediono, 1994)
Mengacu  pada  teori  pertumbuhan  ekonomi  regional  tersebut,  maka  diprediksikan  bahwa  peningkatan  dalam kualitas infrastruktur dalam distribusi produk akan menyebabkan penurunan biaya Transport dan penghematan waktu dalam  perjalanan.  Penghematan  tersebut  secara  langsung  akan  mempengaruhi  permintaan  agregat,  dampak  dari peningkatan kualitas infrastruktur bisa menyebabkan kenaikan  tingkat  harga  atau sebaliknya tergantung dari struktur perekonomian suatu negara atau wilayah. Peningkatan kualitas infrastruktur menyebabkan dua kondisi yang berbeda, yaitu  akan  mendorong  peningkatan  ekspor  atau  sebaliknya  akan  meningkatkan  permintaan  atas  produk  impor.  Bila kemudian  yang  terjadi  adalah  peningkatan  ekspor  maka  pengaruhnya  terhadap  harga  cenderung  menjadi  negatif, namun jika yang terjadi sebaliknya dampaknya terhadap inflasi menjadi positif (Oosterhaven dan Elhorst, 2003).
Provinsi  di  Sumatera  merupakan  kawasan  yang  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  untuk  berkembang  dan maju  melebihi  kemajuan  yang  dicapai  oleh  Pulau  Jawa,  karena  merupakan  wilayahpengembangan  pusat2pusat pertumbuhan yang akan menyerap investasi dan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam meraih kemajuan ini  diperlukan  kerja  sama  yang  erat  antara  Provinsi–Provinsi  yang  ada  di  Sumatera.  Berdasarkan  gambar  1  terlihat bahwa  tingkat  inflasi  di  Sumatera  dan  di  Indonesia  sama-sama  tinggi.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  BPS (2013)  Sumatera  merupakan  wilayah  yang  tingkat  inflasinya  lebih  tinggi  dibandingkan  Pulau  Jawa  yaitu  sebesar 6,51%  untuk  Sumatera  dan  6,05%  untuk  Pulau  Jawa.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  kajian  mendalam  faktor  yang mempengaruhi pergerakan inflasi Provinsi  di Sumatera. Dengan demikian, berasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu: 1) Bagaimana Pengaruh infrastruktur jalan, pengeluaran pemerintah, upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi Provinsi di Sumatera.

## Metode
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  periode  waktu  2011-2016  sebanyak  10  Provinsi.  Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif.
- Metode deskriptif
Metode  deskriptif  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  melihat  perkembangan  variabel  dalam  penelitian dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
𝛥𝑋 𝑛 = 𝑋 𝑛 − 𝑋 𝑛−1 𝑋 𝑛−1 X 100%
Keterangan  : 𝛥𝑋 𝑛 =  Persentase  perkembangan  pada  tahun  n; 𝑋 𝑛 =  Data  tahun  sekarang; 𝑋 𝑛−1 =  Data  tahun sebelumnya
- Metode kuantitatif
Metode  kuantitatif  merupakan  metode  yang  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat  dengan  menggunakan  regresi  data  penel  dengan  3  pendekatan  sebagai  berikut:  pendekatan Commonded Effect , pendekatan Fixed Effect , Pendekatan Random Effect Dengan persamaan sebagai berikut: 𝑌 𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽 1 𝑋 1𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑋 2𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑋 3𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑋 4𝑖𝑡 + 𝑢 𝑖𝑡 Langkah-langkah penentuan model data panel sebagai berikut:
1. Uji Chow
H 0 = Common Effect H I = Fixed Effect 2. Uji Hausman
H 0 = Random Effect H I = Fixed Effect 3. Uji LM
H 0 = Common Effect H I = Random Effect

## Hasil
Inflasi  yaitu  kenaikan  harga  barang  secara  umum  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  dan  diikuti  dengan menurunnya  nilai  mata  uang  dan  daya  beli  masyarakat.  Inflasi  yang  sering  terjadi  pada  dasarnya  terjadi  karena kenaikan biaya produksi  seperti BBM, Kenaikan Upah yang menyebabkan  terjadinya pembengkakan biaya produksi yang  pada  akhirnya  akan  mendorong  para  produsen  akan  meningkatkan  harga  barang  yang  dijual  di  pasar.  Dan  jika proses  ini  berlangsung  dalam  waktu  yang  lama  akan  menyebabkan  inflasi  tinggi.  Selain  itu  inflasi  juga  bisa disebabkan karena adanya peningkatan jumlah permintaan seperti pada saat lebaran, natal dan hari-hari besar lainnya hampir semua harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan karena banyaknya permintaan dan jika hal ini berlangsung lama tentu saja akan menyebabkan inflasi.
Tabel 1

## Perkembangan Inflasi Provinsi di Sumatera Tahun 2011-2016 (Persen)
Provinsi Tahun Rata-Rata (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NAD 3.32 2.55 7.13 8.09 1.53 3.95 0.13 Sumatera Utara 3.67 3.87 10.18 8.17 3.24 6.34 0.53 Sumatera Barat 5.37 4.16 10.87 11.58 1.08 6.62 0.25 Jambi 2.76 4.22 8.74 8.72 1.37 4.54 0.36 Riau 5.57 3.32 8.79 8.65 2.65 4.04 -0.31 Sumatera Selatan 3.78 2.72 7.04 8.48 3.10 3.58 -0.04 Lampung 4.24 4.30 7.56 8.07 4.34 2.75 -0.30 Bengkulu 3.96 4.61 9.94 10.85 3.25 5.00 0.21 Kepulauan Riau 6.39 2.38 8.24 7.59 4.40 7.59 0.24 Bangka Belitung 5.00 6.57 8.71 9.06 3.27 6.75 0.35
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
Pada  Tabel  1  menggambarkan  perkembangan  inflasi  Provinsi  di  Sumatera  periode  2011-2016.  Secara keseluruhan perkembangan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013-2014 dimana Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 sebesar  11.58 persen dengan rata-rata perkembangan sebesar 0.25 persen merupakan tingkat inflasi tertinggi di Sumatera.  Sedangkan  Jika  dilihat  dari  rata-rata  perkembangan  inflasi  Provinsi-Provinsi  di  Sumatera  tertinggi  adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 0.53 persen yang kedua Provinsi Jambi sebesar 0.36 persen dan diikuti oleh Provinsi Bangka  Belitung  sebesar  0.35 persen.  Sedangkan  rata-rata  terendah  adalah  Provinsi  Riau  sebesar  minus  0.31 persen dan Provinsi Lampung sebesar -0.30 persen. Tingginya tingkat inflasi Provinsi di Sumatera tahun 2013-2014 merupak
imbas  dari  kebijakan  pemerintah  yang  menaikkan  harga  bahan  bakar  minyak  (BBM)  yang  mengakibatkan  harga barang ikut meningkat sehingga memicu terjadinya inflasi.
Infrastruktur  Jalan  memiliki  peranan  penting  dalam  mendorong  suatu  perekonomian  Negara  atau  wilayah. Tingginya kualitas infrastruktur jalan disuatu wilayah akan menciptakan kondisi yang berbeda, yakni akan mendorong peningkatan  ekspor  atau  sebaliknya  akan  meningkatkan  permintaan  atas  produk  impor.  Bila  kemudian  yang  terjadi adalah peningkatan ekpspor maka pengaruhnya terhadap harga cenderung negatif, namun bila yang terjadi sebaliknya dampaknya terhadap inflasi menjadi positif. Secara keseluruhan Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan total  infrastruktur  jalan  tertinggi,  hal  itu  dikarenakan  selain  wilayah  yang  luas  dan  kota  yang  maju  pembangunan Infrastruktur  jalan  di  Sumatera  Utara  merupakan  proyek  besar  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  menarik  investor. Sedangkan  Provinsi  dengan  total  infrastruktur  jalan  terendah  adalah  Provinsi  Bangka  Belitung  disebabkan  karena wilayahnya  yang  tidak  luas  dan  kurangnya  modal  pemerintah  untuk  mengusulkan  jalan  kabupaten  menjadi  jalan Provinsi. Data lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel  dibawah ini:
Tabel 2 Total Kondisi Infrastruktur Jalan Provinsi Di Sumatera Tahun 2011-2016(KM) Provinsi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NAD 1.813.33 1.570.50 1.570.51 1.803.35 1.803.35 1.781.72 Sumatera Utara 3.048.50 3.048.50 3.048.50 3.048.50 3.048.50 3.048.50 Sumatera Barat 1.128.31 1.153.93 1.230.53 1.230.54 1.130.53 1.130.53 Jambi 2.417.01 2.441.41 2.441.41 2.441.41 2.447.31 2.447.83 Riau 3.033.32 3.033.32 3.033.32 3.033.32 3.033.32 2.799.90 Sumatera Selatan 1.620.17 1.452.18 1.462.87 1.462.87 1.471.29 1.513.65 Lampung 2.339.73 1.525.65 1.702.81 1.702.84 1.702.81 1.702.80 Bengkulu 1.222.45 1.590.52 1.507.48 1.489.29 1.562.70 1.562.70 Kepulauan Riau 679.49 679.49 679.49 679.49 679.49 679.49 Bangka Belitung 550.98 899.33 899.33 899.33 899.33 899.33 Sumatera 17.853.29 17.394.83 17.576.25 17.790.94 17.778.63 17.566.45
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016
Jika  dilihat  perkembangan  infrastruktur  Provinsi-Provinsi  di  Sumatera  mengalami  stagnan.  Perkembangan rata-rata  infrastruktur  jalan  tertinggi  adalah  Bangka  Belitung  sebesar  14  persen  dan  diikuti  oleh  Provinsi  Sumatera Utara  dengan  rata-rata  perkembangan  sebesar  1.79  persen.  Sedangkan  rata-rata  perkembangan  terendah  adalah Provinsi  Lampung  sebesar  -3.8 persen. Dan  untuk  Sumatera  sendiri mengalami fluktuasi  selama periode 2011-2016. Peningkatan  panjang  jalan  provinsi  diakibatkan  karena  adanya  perubahan  status  jalan  kabupaten  menjadi  jalan provinsi,  sementara  penurunan  panjang  jalan  provinsi  diakibatkan  karena  perubahan  status  jalan  provinsi  menjadi jalan nasional.
Tabel 3. Perkembangan Infrastruktur Jalan Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2011-2016 (Persen) No Provinsi Tahun Rata-rata (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 NAD 0.0 -13.3 0.0 14.8 0.0 -1.2 0.04 2 Sumatera Utara 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.79 3 Sumatera Barat -2.2 2.27 6.64 0.0 -8.1 0.0 -0.2 4 Jambi 0.0 1.01 0.0 0.0 0.24 0.02 0.21 5 Riau 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.7 -1.2 6 Sumatera Selatan 0.0 -10.3 0.74 0.00 0.58 2.88 -1.0 7 Lampung 0.0 -34.7 11.6 0.0 0.0 0.0 -3.8 8 Bengkulu -2.2 30.1 -5.2 -1.2 4.93 0.0 1.14 9 Kepulauan Riau 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 Bangka Belitung 21.1 63.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 Sumatera 0.14 -2.57 1.04 1.22 -0.1 -1.2 -0.2
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2016
Pengeluaran  pemerintah  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  inflasi.  Tingginya  tingkat  pengeluaran pemerintah  akan  mendorong  meningkatnya  jumlah  uang  beredar  dan  mengakibatkan  terjadinya  peningkatan  harga atau  akan  memicu  terjadi  inflasi.Total  pengeluaran  Provinsi-Provinsi  di  Sumatera  periode  2011-2016  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2011-2016  total  pengeluaran  tertinggi  adalah  Provinsi  Aceh,  kemudian diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Provinsi yang memiliki pengeluaran terendah adalah Provinsi Bangka

## Siswoyo dan Asrini, Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Provinsi di Sumatera
Belitung  dan  Bengkulu.  Dari  keseluruhan  pengeluaran  tertinggi  terjadi  tahun  2016  sebesar  Rp.  12.874.632  Juta merupakan  pengeluaran  Provinsi  Aceh  dan  pengeluaran  terendah  sebesar  Rp.1.009.215  Juta  pada  tahun  2011  oleh Provinsi Bengkulu.
Tabel 4 Total Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Sumatera Tahun  2011-2016 (Juta Rupiah) Provinsi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NAD 7.374.625 8.757.320 11.220.428 12.045.848 12.149.422 12.874.632 Sumut 4.611.477 7.633.634 7.260.468 7.808.557 7.959.167 9.950.844 SumaBar 2.328.765 2.962.291 3.113.313 3.483.673 4.022.257 4.774.204 Jambi 1.750.242 2.531.598 3.010.741 3.204.633 3.425.566 3.742.023 Riau 4.265.130 6.670.764 7.525.283 5.602.074 7.760.972 10.972.074 Sumsel 3.806.080 5.060.923 5.678.704 5.770.733 5.190.199 5.763.643 Lampung 2.566.079 3.834.736 3.884.536 4.454.187 4.781.202 5.359.403 Bengkulu 1.009.215 1.518.453 1.727.006 1.934.722 2.282.345 2.491.703 Kepriau 1.947.593 2.249.826 2.715.832 3.312.459 2.605.394 3.056.807 Babel 1.176.684 1.332.039 3.884.536 1.596.087 1.869.959 2.439.183 Sumatera 30.835.890 42.551.584 50.020.847 49.212.973 52.046.483 61.424.516
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2016
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  selama  periode  2011-2016 mengalami  fluktuasi.  Dimana  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2012  di  Provinsi Riau  sebesar  56.4  persen  dengan  rata-rata  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  sebesar  9.8  persen  dan perkembangan  terendah  terjadi  pada  Provinsi  Bangka  Belitung  tahun  2014  sebesar  -58.9  persen  dengan  rata-rata perkembangan pengeluaran tertinggi sebesar 38.3 persen
Tabel 5
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Sumatera Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)
No Provinsi Tahun Rata-rata (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 NAD -2.0 18.7 28.1 7.4 0.9 6.0 9.8 2 Sumatera Utara 25.8 65.5 -4.9 7.5 1.9 25.0 20.2 3 Sumatera Barat 4.0 27.2 5.1 11.9 15.5 18.7 13.7 4 Jambi 17.6 44.6 18.9 6.4 6.9 9.2 17.3 5 Riau -0.1 56.4 12.8 -25.6 38.5 41.4 20.6 6 Sumatera Selatan 22.5 33.0 12.2 1.6 -10.1 11.0 11.7 7 Lampung 28.0 49.4 1.3 14.7 7.3 12.1 18.8 8 Bengkulu 3.9 50.5 13.7 12.0 18.0 9.2 17.9 9 Kepulauan Riau 13.0 15.5 20.7 22.0 -21.3 17.3 11.2 10 Bangka Belitung 36.4 13.2 191.6 -58.9 17.2 30.4 38.3 Sumatera 10.7 38.0 17.6 -1.6 5.8 18.0 14.7
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2016
Upah  minimum  regional  adalah  upah  yang  ditetapkan  secara  bertahap  agar  agar  setara  dengan  kebutuhan minimum.  Upah  minimum  regional  berlaku  sampai  tahun  1999  dan  mulai  tahun  2000  berlaku  Upah  Minimum Provinsi  yang  disebabkan  dengan  adanya  otonomi  daerah.  Peraturan  pemerintah  mempunyai  pengaruh  terhadap standar  tingkat  upah,  upah  adalah  harga  yang  harus  dibayar  perjam,  hari,  minggu  dan  perbulan.  Upah  sekaligus merupakan  biaya  produksi  dipihak  produsen  dan  merupakan  sumber  penghasilan  bagi  buruh.  Secara  umum  Upah Minimum Provinsi di Sumatera terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Tingkat upah tertinggi di Sumatera tahun  2011-2016  sebesar  adalah  Provinsi  Bangka  Belitung  sebesar  Rp.2.341.500  sedangkan  tingkat  upah  terendah sebesar Rp.815.000 di Provinsi Bengkulu. Dan secara keseluruhan tingkat upah Sumatera mengalami peningkatan dari Rp.10.305.940-Rp.19.826.960.  peningkatan  upah  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  paket  kebijakan  ekonomi  jilid  1V yang  dikeluarkan  pemerintah  tentang  pengupahan  yang  naik  setiap  tahunnya,  tujuannya  agar  memberikan  kepastian kepada  buruh  bahwa  upah  naik  tiap  tahun  dan  kepastian  bagi  dunia  usaha  dalam  memprediksi  upah  pertahunnya. Berikut data tingkat upah pertahunnya di Sumatera.
Tabel 6

## Upah Minimum Provinsi (UMP ) Provinsi di Sumatera Tahun  2011-2016 (Rupiah)
Provinsi Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NAD 1.350.000 1.400.000 1.550.000 1.750.000 1.900.000 2.118.500 Sumatera Utara 1.035.500 1.200.000 1.375.000 1.505.850 1.625.000 1.811.875 Sumatera Barat 1.055.000 1.150.000 1.350.000 1.490.000 1.615.000 1.800.725 Jambi 1.028.000 1.142.500 1.300.000 1.502.300 1.710.000 1.906.650 Riau 1.120.000 1.238.000 1.400.000 1.700.000 1.878.000 2.095.000 Sumsel 1.048.440 1.195.220 1.630.000 1.825.000 1.974.346 2.206.000 Lampung 855.000 975.000 1.150.000 1.399.037 1.581.000 1.763.000 Bengkulu 815.000 930.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 1.605.000 Kepriau 975.000 1.015.000 1.365.087 1.665.000 1.954.000 2.178.710 Babel 1.024.000 1.110.000 1.265.000 1.640.000 2.100.000 2.341.500 Sumatera 10.305.940 11.355.720 13.585.087 15.827.187 17.837.346     19.826.96
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2016
Perkembangan  Upah  Minimum  Provinsi  di  Sumatera  periode  2011-2016.  Perkembangan  tingkat  upah minimum  tertinggi  adalah  Sumatera  Selatan  pada  tahun  2013  yaitu  sebesar  36.38  persen  dari  14  persen  pada  tahun sebelumnya  dengan  rata-rata  perkembangan  sebesar  16.4  persen.  Kemudian  diikuti  Provinsi  Kepulauan  Riau  yaitu sebesar  34.4  persen  dengan  rata-rata  perkembangan  sebesar  17.8  persen.  Sedangkan  perkembangan  upah  minimum provinsi  terendah  adalah  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  yaitu  sebesar  3.70  persen  sangat  jauh  berbeda  dengan perkembangan upah minimum provinsi lainnya pada tahun 2012 dengan rata-rata perkembangan sebesar 9.48 persen. Dan  jika  dilihat  dari  rata-rata  perkembangan  upah  minimum  provinsi  tertinggi  adalah  Kepulauan  Riau  sebesar  17.8 persen  dan  terendah  adalah  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  sebesar  9.84  persen.  Secara  keseluruhan perkembangan  upah  minimum  provinsi  tertinggi  di  Sumatera  terjadi  pada  tahun  2013  sebesar  19.63  persen  dengan rata-rata perkembangan sebesar 14 persen.
Tabel 7 Perkembangan Tingkat Upah Minimum Provinsi UMP) Provins di Sumatera Tahun 2011-2016 Provinsi Tahun Rata-Rata    (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NAD 3.85 3.70 10.71 12.90 8.57 11.50 9.48 Sumatera Utara 7.31 15.89 14.58 9.52 7.91 11.50 11.8 Sumatera Barat 12.2 9.00 17.39 10.37 8.39 11.50 11.3 Jambi 14.2 11.14 13.79 15.56 13.8 11.50 13.1 Riau 10.2 10.54 13.09 21.43 10.5 11.55 13.4 Sumatera Selatan 13.0 14.00 36.38 11.96 8.18 11.73 16.4 Lampung 11.4 14.04 17.95 21.66 13.0 11.51 15.6 Bengkulu 4.49 14.11 29.03 12.50 11.1 7.00 14.7 Kepulauan Riau 5.41 4.10 34.4 21.9 17.4 11.50 17.8 Bangka Belitung 12.5 8.40 13.96 29.64 28.0 11.50 18.3 Sumatera 9.27 10.19 19.63 16.50 12.7 11.15 14.0
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2016
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  mengukur  suatu  keberhasilan  ekonomi  suatu daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  menggambarkan  suatu  dampak  nyata  dari  kebijakan  pembangunan  yang  akan dilaksanakan  suatu  negara  atau  daerah  khususnya  dibidang  ekonomi.  Perkembangan  suatu  daerah  dapat  dinilai  dari peningkatan produk domestik regional bruto dari tahun ketahun yang dinyatakan dalam persen. Tinggi rendahnya laju pertumbuhan  ekonomi  akan  berdampak  terhadap  laju  inflasi.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi-Provinsi  di Sumatera selama periode 2011-2016 menunjukkan cenderung menurun. Berdasarkan tabel 8. dapat dijelaskan bahwa rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  tahun  2011-2016  di  Sumatera  mengalami  penurunan  dari  tahun  ke  tahun.  Rata-rata pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2011  sebesar  6.33  persen  dan  laju  pertumbuhan  terendah  terjadi pada tahun 2015 sebesar 3.92 persen. Dari 10 Provinsi yang ada di Sumatera laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Provinsi  Jambi  sebesar  7.86  persen  pada  tahun  2011  yang  disebabkan  karena  besarnya  pengaruh  lapangan  usaha dalam  bidang  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  yang  meningkat  dari  tahun  sebelumnya  .  Sedangkan  pertumbuhan ekonomi  terendah  yaitu  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  yaitu  sebesar  -0,72  pada  tahun  2015  rendahnya pertumbuhan  ekonomi  di  Nangroe  Aceh  Darussalam  disebabkan  karena  perekonomian  di  NAD  memburuk  stelah terjadinya  tsunami  pada  tahun  2004  yang  berdampak  pada  jangka  panjang.  Dan  jika  dilihat  secara  rata-rata  Provinsi
yang tertinggi yaitu Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6.57 persen dan diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 6.28 persen. Dan rata-rata terendah adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebesar  2.31 persen.
Tabel 8
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2011-2016 (Persen)
No Provinsi Tahun Rata-rata (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 NAD 3.28 3.85 2.61 1.55 -0.72 3.30 2.31 2 Sumatera Utara 6.66 6.45 6.07 5.23 5.10 5.17 5.78 3 Sumatera Barat 6.34 6.31 6.08 5.86 5.54 5.26 5.90 4 Jambi 7.86 7.03 6.84 7.35 4.21 4.37 6.28 5 Riau 5.57 3.76 2.48 2.70 0.23 2.23 2.83 6 Sumatera Selatan 6.36 6.83 5.31 4.70 4.50 5.03 5.46 7 Lampung 6.56 6.44 5.77 5.08 5.14 5.15 5.69 8 Bengkulu 6.85 6.83 6.07 5.48 5.13 5.30 5.94 9 Kepulauan Riau 6.96 7.63 7.21 6.62 5.98 5.04 6.57 10 Bangka Belitung 6.90 5.50 5.20 4.66 4.08 4.12 5.08 Sumatera 6.33 6.06 5.36 4.92 3.92 4.50 5.18
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2016

## Analisis Regresi Data Panel
Hasil dari pengolahan data dengan menggunakan Common Effect sebagai berikut:
INFit = 2.47 +0.036Git + 0.030INJit + 0.152UMPit – 0.112PDRBit Std.Error = 0.19         0.015         0.044            0.036             0.042 t-stat = 12.52         -2.32          0.69             4.16              -2.65 Adjs R2 = 0.44 F = 12.8 Hasil dari pengolahan data dengan pendekatan Fixed Effect sebagai berikut: INFit = 1.7864 + 0.078Git - 0.038INJit + 0.118UMPit + 0.012PDRBit Std.Error = 0.57         0.181         0.037           0.042            0.047 t-stat = 3.1           0.43          -1.01    2.80             0.25 Adjs R2 = 0.74
F
= 13.8
Tabel 9. Nilai Intersep Fixed Effect Provinsi di Sumatera No Provinsi Nilai Intersep 1 NAD 0.836496 2 Sumatera Utara 0.846033 3 Sumatera Barat 0.151426 4 Jambi -0.021527 5 Riau 0.043459 6 Sumatera Selatan 0.521576 7 Lampung 0.347396 8 Bengkulu -0.473556 9 Kepulauan Riau -0.811312 10 Bangka Blitung -1.439994 Sumber: Diolah dengan Eviews 9
Hasil dari pengolahan data dengan pendekatan Random Effect sebagai berikut:
INFit = 2.21 + 0.048Git - 0.025INJit + 0.122UMPit – 0.022PDRBit Std.Error = 0.24         0.031        0.036            0.038             0.041 t-stat = 8.94        -1.53          -0.71            3.14              -0.54 Adjs R2 = 0.54 F
= 4.97

## Tabel 10
Nilai intersep Random Effect Provinsi di Sumatera
No Provinsi Nilai Intersep 1 NAD 0.487100 2 Sumatera Utara 0.546435 3 Sumatera Barat -0.189905 4 Jambi -0.259855 5 Riau -0.184760 6 Sumatera Selatan 0.175964 7 Lampung 0.085589 8 Bengkulu -0.612646 9 Kepulauan Riau 0.188193 10 Bangka Blitung -0.236114 Sumber : Diolah dengan Eviews 9.0 Tabel 11 Hasil Analisis Uji Chow Effect Test d.f. Probabilitas Cross-sectionF (9,46) 0.0000 Cross-section Chi-square 9 0.0000 Sumber : Diolah dengan Eviews 9.0
Berdasarkan  Tabel  11  Diketahui  probabilitas Chi-square sebesar  0.0000.  Nilai  probabilitas  0.0000  <  5% seinggah H 0 ditolak maka model yang sebaiknya digunakan adalah model Fixed Effect.
Tabel 12

## Hasil Analisis Uji Hausman
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq.d.f. Probabilitas Cross-section random 3.930762 4 0.4155
Sumber : Diolah dengan Eviews 9.0
Berdasarkan  Tabel  12  diketahui  nilai  probabilitas  sebesar  0.4155  dan  nilai  0.4155  <  5%,  maka  model  yang sebaiknya digunakan dalam penelitian ini adalah model Random Effect .
Tabel 13

## Hasil Analisis Uji LM
Null (no rand effect) Alternative Cross-section One-sided Period One-side Both Breusch-Pagan 2.623303 (0.1053) 147.4153 (0.0000) 150.0385 (0.0000) Sumber : Diolah dengan Eviews 9.0
Berdasarkan Tabel 13 diketahui nilai probabilitas Breusch-Pagan 0.0000 < 5% maka H 0 ditolak sehingga model yang sebaiknya digunakan dalam penelitian ini adalah Random effect.

## Uji simultan (Uji F)
Berdasarkan  hasil  analisis,  diperoleh  nilai  F-hitung  sebesar  4.9748  dengan  nilai  probabilitasnya  0.001703 dalam  taraf  signifikansi  5%  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah minimum  provinsi  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  inflasi  Provinsi di Sumatera.

## Uji Parsial (Uji t)
Hasil  regresi Random  Effect didapat  nilai  t-hitung Pengeluaran  Pemerintah  1.53  dengan  nilai  probabilitas 0.0017 dalam taraf signifikan a = 5%. Ditarik kesimpulan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap  inflasi  Provinsi  di  Sumatera,  Infrastruktur  Jalan didapat  nilai  t-hitung  -0.713 dengan  nilai  probabilitas  0.47 signifikan  a  =  5%.  Ditarik  kesimpulan  infrastruktur  jalan  tidak  berpengaruh    signifikan  terhadap  inflasi  Provinsi  di Sumatera.Upah  Minimum  Provinsi  didapat  nilai  t-hitung  3.145  dengan  nilai  probabilitas  0.002  signifikan  a  =  5%. Artinya  Upah  Minimum  Provinsi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  inflasi  Provinsi  di  Sumatera.  Maka ditarik  kesimpulan  semakin  besar  tingkat  upah  minimum  provinsi  maka  inflasi  akan  meningkat. Pertumbuhan Ekonomi  didapat  nilai  t-hitung  -0.540  dengan  nilai  probabilitas  0.5911  signifikan  a  =  5%  artinya  pertumbuhan ekonomi tidak bepengaruh signifikan terhadap inflasi Provinsi di Sumatera

## Koefisien Determinasi
Berdasarkan  hasil  estimasi  diperoleh  nilai  Adjusted  R-square  sebesar  0.52  artinya  selama  periode  penelitian pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan  ekonomi  mampu mempengaruhi inflasi sebesar 52 persen sedangkan 48 persen dipengaruhi oleh variabel lain ( Cateris paribus ) . Model Random  Effect memiliki  nilai  intersep  yang  berbeda-beda  tiap  Provinsi  lihat  tabel  13  Keadaan  tersebut  dapat dijelaskan  bahwa  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan  ekonomi memiliki  tingkat  pengaruh  berbeda  terhadap  inflasi  tiap-tiap  Provinsi  di  Sumatera  maupun  tiap  tahunnya.  Intersep Random  Effect tersebut  menunjukkan  bahwa  bila  terdapat  perubahan  1  persen  dari  pengeluaran  pemerintah, infrastruktur jalan, upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi tiap Provinsi di Sumatera.
- Nilai intersep Provinsi Aceh (0.487100+2.217534)
Jika  ada  perubahan  dari  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan ekonomi baik antar Provinsi maupun antar waktu, maka Provinsi Aceh mendapatkan pengaruh individu terhadap inflasi sebesar 2,704634.
- Nilai intersep Sumatera Utara (0.546435+2.217534) Jika  ada  perubahan  dari  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan ekonomi baik antar Provinsi maupun antar waktu, maka Provinsi Sumatera Utara mendapatkan pengaruh individu terhadap inflasi sebesar 2,763969.
- Nilai intersep Sumatera Barat (-0.189905+2.217534)
Jika  ada  perubahan  dari  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan ekonomi baik antar Provinsi maupun antar waktu, maka Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pengaruh individu terhadap inflasi sebesar 2,027629.
- Nilai intersep Provinsi Jambi (-0.259855+2.217534)
Jika  ada  perubahan  dari  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan ekonomi baik antar Provinsi maupun antar waktu, maka Provinsi Jambi mendapatkan pengaruh individu terhadap inflasi sebesar 1,957679.
- Nilai intersep Provinsi Riau (-0.184760+2.217534)
Jika  ada  perubahan  dari  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan ekonomi baik antar Provinsi maupun antar waktu, maka Provinsi Riau mendapatkan pengaruh individu terhadap inflasi sebesar 2,032774.
- Nilai intersep Sumatera Selatan (0.175964+2.217534)
Jika  ada  perubahan  dari  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan ekonomi  baik  antar  Provinsi  maupun  antar  waktu,  maka  Provinsi  Sumatera  Selatan  mendapatkan  pengaruh individu terhadap inflasi sebesar 2,393498.
- Nilai intersep Provinsi Lampung (0.085589+2.217534)
Jika  ada  perubahan  dari  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan ekonomi  baik  antar  Provinsi  maupun  antar  waktu,  maka  Provinsi  Lampung  mendapatkan  pengaruh  individu terhadap inflasi sebesar 2,303123.
- Nilai intersep Provinsi Bengkulu (-0.612646+2.217534)
Jika  ada  perubahan  dari  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan ekonomi  baik  antar  Provinsi  maupun  antar  waktu,  maka  Provinsi  Bengkulu  mendapatkan  pengaruh  individu terhadap inflasi sebesar 1,604888.
- Nilai intersep Provinsi Kepulauan Riau (0.1881193+2.217534)
Jika  ada  perubahan  dari  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan ekonomi  baik  antar  Provinsi  maupun  antar  waktu,  maka  Provinsi  Kepulauan  Riau  mendapatkan  pengaruh individu terhadap inflasi sebesar 2,405653.
- Nilai intersep Kepulauan Bangka Belitung (-0.236114+2.217534)
Jika  ada  perubahan  dari  pengeluaran  pemerintah,  infrastruktur  jalan,  upah  minimum  provinsi  dan  pertumbuhan ekonomi  baik  antar  Provinsi  maupun  antar  waktu,  maka  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  mendapatkan pengaruh individu terhadap inflasi sebesar 1,98142.

## Implikasi Hasil Penelitian
Untuk  mengendalikan  inflasi  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  kebijakan  moneter,  kebijakan  fiskal  dan kebijakan non moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar, sasaran kebijakan fiskal  menyangkut  pengaturan  tentang  pengeluaran  pemerintah  serta  perpajakan  dan  sasaran  kebijakan  non  moneter menyangkut penentuan tingkat upah dan harga.
Dari  hasil  estimasi  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap  inflasi  Provinsi  di  Sumatera,  hal  ini sesuai  dengan  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  Provinsi  di  Sumatera  setiap  tahunnya.  Peningkatan  pengeluaran

## Siswoyo dan Asrini, Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Provinsi di Sumatera
pemerintah  akan  mendorong  peningkatan  harga  atau  akan  memicu  terjadinya  inflasi.  Pemerintah  daerah  sebaiknya mengendalikan  pengeluarannya  dengan  peningkatan  efisiensi  alokasi  anggaran  dan  memberikan  bobot  yang  lebih besar kepada belanja modal bila dibandingkan dengan belanja barang.
Dari  hasil  estimasi  Upah  Minimum  Provinsi  UMP)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pergerakan inflasi  Provinsi  di  Sumatera.  Peningkatan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  Provinsi  di  Sumatera  meningkat  setiap tahunnya  sesuai  juga  dengan  keputusan  kementerian  ketenagakerjaan  (Kemenaker)  masing-masing  daerah. Peningkatan  tersebut  seharusnya  pemerintah  menetapkan  besaran  tingkat  upah  sesuai  dengan  besaran  inflasi.  Tidak hanya  itu  pemerintah  harus  melakukan  pengawasan  dan  mengevaluasi  upah  agar  tetap  stabil  sesuai  dengan  tingkat inflasi masing-masing Provinsi agar tidak memicu terjadinya inflasi.

## Simpulan
Perkembangan Inflasi Provinsi di Sumatera periode 2011-2016 tertinggi adalah Provinsi Sumatera Barat. Rata- rata  perkembangan  Infrastruktur  Jalan  di  Sumatera  tertinggi  Bangka  Belitung  dan  terendah  adalah  Lampung. Perkembangan  Pengeluaran  Pemerintah  rata-rata  perkembangan  tertinggi  adalah  Riau  dan  terendah  adalah  Bangka Belitung.  Perkembangan  Tingkat  Upah  Minimum  Provinsi  tertinggi  yaitu  Sumatera  Selatan  dan  terendah  Nangroe Aceh  Darussalam.  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  tertinggi  adalah  Kepulauan  Riau  dan  terendah  adalah  Nangroe  Aceh Darussalam.  Hasil  analisis  regresi  berganda  data  panel  dengan  pendekatan Random  Effect diperoleh  variabel  yang berpengaruh  signifikan  adalah  variabel  Pengeluaran  Pemerintah  (G)  dan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP).  Secara bersama-sama (Uji F-statistik) variabel bebas Infrastruktur Jalan (INJ), Pengeluaran Pemerintah (G), Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas dalam hal ini Inflasi (INF) Provinsi di Sumatera.

## Daftar Pustaka
Aditya,  R.  2012. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Inflasi  di  Pulau  Jawa:  Analisis  Data  Panel .  Institut  Pertanian Bogor: Bogor.
Atmadja, A. S. 1999. Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber penyebab dan cara Pengendaliannya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan . 1(1), 54-67. Badan Pusat Statistik . 2017. Provinsi Dalam Angka. Gujarati, Damodar.2003. Econometric, Erlangga: Jakarta Gujarati, Damodar N dan Dawn C porter. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat. Hamza,  Z.  2006. Pengaruh  Jumlah  Uang  Beredar,  Pengeluaran  Pemerintah,  dan  Nilai  Tukar  terhadap  Inflasi  di Indonesia . IPB. Bogor. Hoover, Giarratani. 1989. An introduction to regional economic . Utenti. dea.univp. Juanda dan Junaidi. 2012. Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi , PT Penerbit IPB Press: Bogor. Lestari, N. 2003. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Inflasi pada Perekonomian Regional di Indonesia, Tesis, UI, Depok.
Lavianty,  Elmi.  2016. Pengaruh  PDRB,  Investasi,  Upah  dan  Inflasi  terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Pulau Jawa tahun 2008-2013 . UPB, Bandung. Mishkin, 2009. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan . Salemba Nopirin, 2014. Ekonomi Moneter . BPFE: Yogyakarta. Suardi, Endang. 2012. Harga Bahan Bakar Minyak dan Inflasi. Artikel Ilmiah . Subekti, A. 2011. Dinamika Inflasi di Indonesia pada tataran Provinsi (Thesis). IPB, Bogor. Sukirno, Sadono. 2010 . Makro Ekonomi . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Yasinta, Budiman. 2015. Krisis Moneter. Artikel ilmiah .