DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 1 Juli 2024, Revised: 6 Agustus 2024, Publish: 7 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Hukum terhadap Matinya Satwa yang Dilindungi di Medan Zoo
Farhan Chairis 1 , Asliani 2
1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, fchairis31@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, asliani@umsu.ac.id
Corresponding Author: fchairis31@gmail.com
Abstract: The total  number  of  remaining  animals at  Medan Zoo is  115-116 from the initial total of 250 animals there. Medan Zoo still gets income from Medan Zoo entrance tickets and so  far  Medan  Zoo  still  has  donors  who  help  financially  at  Medan  Zoo,  but  Medan  Zoo's finances are often not sufficient because Finances must also be divided to provide wages to employees  and  the  need  for  animal  feed  there  is  also  high.  Regulations  regarding  these animals  are  regulated  in  Minister  of  Environment  and  Forestry  Regulation  Number  20  of 2018 concerning Protected Types of Plants and Animals, namely animals whose existence is rare  and  therefore  protected  by  various  regulations.  Killing  wild  animals  is  an  act  that violates  the  provisions  contained  in  Law  Number  5  of  1990  concerning  Conservation  of Biological Resources and Ecosystems. Where in article 21 paragraph (2) (a) it is stated that it is prohibited to kill protected animals. In the results of an interview with Mr. Ahmad, the management  team  at  Medan  Zoo.  The  current  obstacle  at  Medan  Zoo  is  that  there  is  no veterinarian  who  carries  out  health  observations  on  the  animals.  at  the  Medan  Zoo.  The condition of Medan Zoo itself is categorized as quiet with 50 visitors on weekdays and 100- 200 visitors on holidays. Currently, Medan Zoo receives assistance from donors and legally Medan  Zoo  enforces  animal  protection  according  to  applicable  laws.  The  Medan  Zoo management  hopes  that  Medan  residents  will  be  busy  visiting  Medan  Zoo  again  and introducing Medan Zoo to local residents. Medan Zoo itself has been repeatedly threatened with  closure,  but  so  far  Medan  Zoo  is  still  able  to  operate.  Medan  Zoo  managers  always think hard about keeping the animals from fasting.
Keyword: Animals, Minister of Environmentregulations, Rare.
Abstrak: Total  sisa  satwa  di  Medan  Zoo  115-116  dari  total  awal  satwa  disana  250 ekor.Medan Zoo masih mendapatkan pemasukan dari tiket masuk medan  zoo dan sejauh ini medan zoo masih memiliki donatur yang membantu financial di Medan Zoo namun keuangan Medan  zoo  masih  sering  belum  tercukupkan  karena  keuangan  juga  harus  dibagi  untuk memberi  upah  pada  karyawan  dan  kebutuhan  pakan  satwa  disanajuga  tinggi.  Pengaturan mengenai  satwa tersebut diatur dalam Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa  yang  Dilindungi  adalah  satwa yang  sudah  langka  keberadaannya  sehingga  dilindungi  dengan  berbagai  peraturan.
Pembunuhan satwa liar merupakan tindakan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Hayati  dan Ekosistemnya. Dimana pada pasal 21 ayat (2) (a) telah disebutkan larangan membunuh satwa yang  dilindungi..  Pada  hasil  wawancara  dengan  pak  Ahmad  tim  pengelola  di  Medan  Zoo Kendala  yang  terjadi  saat  ini  di  Medan  Zoo  adalah  tidak  adanya  dokter  hewan  yang melakukan  observasi  kesehatan  pada  satwa  yang  ada  di  Medan  zoo.  Keadaan  Medan  Zoo sendiri dikategorikan  sebagai  oengunjung  yang  sepi  pada hari biasa 50  orang dan pada hari libur  100-200  orang  pengunjung.  Untuk  saat  ini medan  zoo  menerima  bantuan  dari  donatur dan  secara  hukum  medan  zoo  memberlakukan  perlindungan  satwa  secara  hukum  yang berlaku. Pihak pengelola Medan zoo berharap warga medan ramai lagi berkunjung di Medan Zoo  dan  memperkenalkan  Medan  zoo  kepada  warga  sekitar.  Medan  zoo  sendiri  sudah berulang  kali  terancam  ditutup  namun  sejauh  ini  Medan  zoo  masih  dapat  beroperasi. Pengelola Medan zoo selalu berpikir keras untuk membuat satwa agar tidak sampai satwanya puasa.
Kata Kunci: Satwa, Peraturan Menteri Lingkungan, Langka.

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  adalah  segala  sesuatu  yang  ada  di  lingkungan  alam  yang  dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera (Budiman,  2014). Sumber  daya  alam  berdasarkan  jenisnya  dapat  dibedakan  menjadi  dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotic. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem (Dewi dkk, 2024).
Penegakan  hukum  sebagai  salah  satu  permasalahan  umum  sedikitnya  menampilkan dua  aspeknya  yaitu  sebagai  usaha  untuk  mengekspresikan  citra  dua  aspeknya  yaitu  sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum dan sebagai suatu usaha  manusia  yang  dilakukan  dengan  penuh  kesengajaan,  dalam  hubungan  inilah  tampil para  penegak  hukum  sebagai  orang  yang  dituntut  memiliki  kwalitas  kejiwaan,  pengetahuan dan  keterampilan  tentu  agar  usaha  penegak  hukum  itu  berhasil.  Dalam  kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. Ibi  ius  ibi  societas,  dimana  ada  masyarakat,  disitu  ada  hukum.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan suatu  aturan  hukum  untuk  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  demi  mencapai  ketertiban umum (Budiman, 2014).
Penegakan  hukum  mendekatkan  hukum  sebagai  “ sollen  gesetze” kepada  kehidupan sehari-hari.  Pada  saat  itulah  hukum  mendapat  kesempatannya  untuk  diuji  oleh  dan  di terapkan  pada  dunia  kenyataan  sehari-hari.  Terjadilah  disini  suatu  proses  interaksi  yang melibatkan  empat unsur,  yaitu: Kemauan hukum, artinya tujuan- tujuan dan janji-janji  yang tercantum dalam peraturan hukum; Tindakan para penegak hukum; Struktur penegak hukum; Pengaruh  atau  bekerjanya  ketentuan;  &  Ketentuan    yang  berasal  dari    kenyataan  kehidupan sehari-hari.
Secara  rinci  peraturan  tentang  satwa  ini  diatur  dala  peraturan  menteri  lingkungan hidup dan kehutanan No. 20 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
Teori  Perlindungan  Hukum,  Permasalahan  perlindungan  hukum  tidak  terlepas  dari suatu  bentuk  kepatuhan  hukum  atau  ketaatan  hukum  oleh  masyarakat  yang  notabene merupakan obyek yang tidak dapat terpisahkan di dalam ruang lingkup perlindungan hukum tersebut.  Masalah  kepatuhan  hukum  atau  ketaatan  hukum  merupakan  suatu  unsur  dari persoalan  yang  lebih  luas  yaitu  kesadaran  hukum.  Sikap  hukum  ( legal  attitude )  diartikan
sebagai  kecenderungan  untuk  menerima  hukum  karena  adanya  suatu  penghargaan  terhadap hukum  sebagai  suatu  yang  bermanfaat  atau  menguntungkan  jika  hukum  itu  ditaati.  Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai- nilai  yang  ada  dalam  dirinya,  sehingga  akhirnya  masyarakat  mampu  menerima  hukum berdasarkan  penghargaan  terhadapnya,  dan  suatu  bentuk  perlindungan  hukum  mampu terwujud seiring dengan selarasnya bentuk kepatuhan hukum dalam suatu sikap hukum yang disiplin,  sebagaimana  tertuang  dalam  cita  perlindungan  hukum  yang  betujuan  untuk melindungi  hak  dan  kewajiban  masyarakat  serta  mengatur  ketertiban  dan  keamanan  dalam masyarakat  (Maylina  dan  Swardhana,  2021).  Sehingga  hukum  bertujuan  menginteraksikan dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu lalulintas  kepentingan  perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentu  hanya  dapat  dilakukan dengan  cara  membatasi  berbagai  kepentingan  dilain  pihak  (Dewi  dkk,  2024).  Akan  tetapi pada  kenyataannya  perlindungan  hukum  tidak  hanya  diberikan  kepada  manusia  yang memiliki  berbagai  kepentingan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Satwa  sebagai  makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak  langsung  sehingga  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  satwa  harus  ditegaskan  dan dijalankan secara nyata (Permatasari, 2021).
Sejak  November  tahun  lalu  hingga  Februari  2024,  tercatat  sudah  5  ekor harimau sumatera yang mati dan saat ini memiliki total 150 harimau. Keadaan harimau di medan zoo sisa  8  ekor  gundala  5  sumatera.    Kondisi  medan  zoo  saat  ini  masih  aktif  walau  sering diwacana ditutup oleh walikota namun sampai saat ini masih operasional.  Total sisa satwa di Medan Zoo 115-116 dari total awal satwa disana 250 ekor. Dari tim pengelola menjelaskan bahwa masih mendapatkan pemasukan dari tiket masuk medan zoo dan sejauh ini medan zoo masih  memiliki  donatur  yang  membantu  financial  di  Medan  Zoo  namun  keuangan  Medan zoo masih sering belum tercukupkan karena keuangan juga harus dibagi untuk memberi upah pada  karyawan  dan  kebutuhan  pakan    satwa  disanajuga  tinggi.  World  Wide  Fund Indonesia menilai  hal  ini  sebagai  situasi  darurat  yang  harus  ditangani  dengan  konkret. Direkrut  Forest  dan Wildlife  World Wide Fund Indonesia, M. Ali  Imron, mengatakan perlu langkah  yang  konkret  dan  cepat  untuk  merespons  permasalahan  yang  ada  di  Medan  Zoo. Salah  satu  cara  yang  bisa  dilakukan  sedari  dini  adalah  mengevaluasi  tataran  teknis  maupun pengelolaannya.  Kasus  kematian  harimau  sumatra  kedua  dalam  dua  bulan  terakhir. Sebelumnya  Erha,  harimau  Sumatra  jantan,  juga  ditemukan  mati  pada  3  November  2023. Tidak lama setelah itu, harimau benggala bernama Avatar mati di kebun binatang yang sama.
The  Wildlife  Whisperer  of  Sumatra  (WWS),  lembaga  konservasi  yang  memantau situasi ini, mengatakan kematian disebabkan oleh sakit kronis yang sudah menahun. Wildlife Whisperer  of  Sumatra  mengatakan  kondisi  serupa  dialami  empat  harimau  sumatra  yang tersisa  di  kebun  binatang  tersebut.  Semua  harimau  yang  tersisa  di  Medan  Zoo  sudah  sakit kronis.  Harapan  selamat  dan  sehat  sulit  karena  pembiaran  sakit  yang  tidak  diobati,”  kata WWS kepada Betahita, Jumat, 5 Januari 2024
“Menurut  lembaga  tersebut,  saat  ini  harimau  sumatra  mengalami  sakit  akibat pengelolaan yang tidak memadai, mulai dari buruknya pakan dan nutrisi, serta ketidaksediaan obat  dan  vitamin.  “Bahkan  air  juga  (tidak  tersedia).  Pompa  air  tidak  ada  di  sana,”  kata Wildlife  Whisperer  of  Sumatra.  Selain  itu,  tenaga  medis  tidak  tersedia  di  Medan  Zoo. Menurut Wildlife Whisperer of Sumatra, dokter hewan di sana bekerja secara gratis atau pro bono, dengan mengeluarkan uang pribadi untuk pengobatan satwa. Saat Erha mati tahun lalu, barulah dokter hewan dari BKSDA Sumut turun lapangan. “Medan Zoo tidak memiliki uang untuk  membeli  obat,  dan  tidak  ada  juga  obat  tersedia  yang  bisa  digunakan  dokter  hewan,” ujar  Wildlife  Whisperer  of  Sumatra.  Selain  itu,  Imron  meminta  untuk  dilakukan  investigasi perihal  kematian  lima  ekor  harimau  di  Medan  Zoo,  sebab  rentang  waktu  kejadiannya
berdekatan dan diperlukan informasi soal penyeba "Selanjutnya, harus benar-benar dilakukan upaya pencegahan, jangan sampai satwa yang lain juga berpotensi mati di Medan Zoo," kata Imron  dikutip  dari  keterangan  tertulisnya,  Jumat  16  Februari  2024  kematiannya  (Budiman, 2014).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  identifikasi  masalah  yang  dibahas  adalah Mengkaji  secara  yuridis  atas  analisis  hukum  terhadap  matinya  satwa  yang  dilindungi  di medan zoo maka dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  perlindungan  dan  pemeliharaan  satwa  pada Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana  kendala  dan  upaya  yang  dilakukan  Lembaga  Konservasi  Lingkungan  Hidup dalam optimalisasi perlindungan dan pemeliharaan satwa di Medan Zoo?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris. Pendekatan yuridis normative dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai  data  pendukung  dilakukan  untuk  memperoleh  kejelasan  dan  pemahaman  dan permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  Yuridis  mengenai  satwa  yang  dilindungi    ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Latar  belakang  diberlakukannya  Undang-Undang  No.  5  tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati   dan Ekosistemnya adalah keinginan mewujudkan 3 sasaran  konservasi  yaitu  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan,  pegawetan  sumber plasma  nutfah  dan  pemanfaatannya  secaralestari.  Konservasi  tersebut  diwujudkan  dalam strategi pengaturan  hukum konservasi keanekaragaman  hayati                               dengan dikeluarkannya pengaturan pelaksanaan ( implementation rules ) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023).
Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  yang  memuat  perbuatan  pidana,  pertanggung  jawaban  pidana  maupun  sanksi pidana  yang  menyangkut  segala  aktivitas  yang  dilakukan  manusia  dikawasan  konservasi, baik  itu  pada  flora  dan  fauna  yang  dilindungi  maupun  yang  tidak  dilindungi  termasuk habitatnya  Secarasubstansial,,,pengaturan,perbuatan,pidana,  pertanggung  jawaban  pidana, dan  sanksi  pidana  yang  termasuk  dalam  Undang-  Undang  No.  5  tahun  1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan  suatu  kesatuan.  Dalam  Pasal  19  ayat  1  telah  dijelaskan  bahwa,  setiap  orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan  suaka  alam.  Dan  dijelaskan  dalam  pasal  2  bahwa  kegiatan  yang  dilarang  tersebut yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Pasal selanjutnya yaitu pasal 21 yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak,  memusnahkan,  memelihara,  dan  memperniagakan  tumbuhan  yang  dilindungi, maupun mengangkutnya, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Kemudian larangan untuk menangkap,  melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki,  memelihara,  memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk  memindahkan  satwa  dilindungi  baik  di  dalam  maupun  di  luar  Indonesia.  Larangan tersebut  juga  termasuk  untuk  kulit,  tubuh,bagian-bagian  lain,  telur,  dan  sarang  satwa  yang dilindungi. Pasal 33 berisikan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan  terhadap  keutuhan  zona  inti  taman  nasional,  yang  20  meliputi  mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain  yang tidak asli. Kemudian juga terdapa larangan untuk melakukan kegiatan  yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Medan  zoo  telah  melanggar  pasal  tersebut  karena  petugas  telah  melakukan penyalahgunaan  yang  dimaksudkan  dalan  pasal  tersebut.  Pada  kasus  tersebut  mereka melalukan  penelantaran  yang  mengakibatkan  satwa  mati  dalam  jangka  waktu  yang  dekat dengan kejadian seperti itu maka pengelola dan petugas Medan Zoo telah lalai merawat satwa yang ada di Medan Zoo sehingga dapat dikatakan sebagai kasus penelantara pada satwa yang dilindungi.
Upaya perlindungan hukum   terhadap satwa dari perdagangan liar, penegakan hukum terhadap  perdagangan  satwa  dilindungi  adalah  suatu  proses  perwujudan  dari  aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa dilindungi. Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas  hukum.  Agar  hukum  itu  efektif,  maka  di  perlukan  aparat  penegak  hukum  untuk menegakkan  sanksi  tersebut.  Suatu  sanksi  dapat  diaktualisasikan  kepada  masyarakat  dalam bentuk  ketaatan  ( compliance) maka  kondisi  tersebut  menunjukan  adanya  indikator  bahwa hukum  tersebut  adalah  tidak  valid. Akan  tetapi,  banyak  juga  yang  berpendapat  berbeda dengan  Hans  Kelsen  yang  menyatakan  bahwa  jika  ada  suatu  norma  hukum  yang  di  buat secara  sah  tetapi  tidak  dapat  di  terima  oleh  masyarakat  atau  dengan  berbagai  sebab  tidak berlaku  dalam  masyarakat,  maka  aturan  hukum  masih  tidak  sah/tidak legitimate, karena berlakunya dalam masyarakat merupakan condition sine qua non bagi sah/ legitimate tidaknya suatu norma hukum. Jadi, legitimasi suatu aturan hukum dibatasi atau dipersyaratkan adanya faktor keefektifan berlakunya norma tersebut dalam masyarakat.
Secara  yuridis,  dalam Pasal  1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi  sumber  daya  alam  hayati  diatur  bahwa  pengertian  satwa  adalah  semua  jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 diatur bahwa pengertian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara  yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik  yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian satwa sama dengan pengertian binatang. Satwa yang dilindungi merupakan suatu satwa  yang  keberadaannya  dilindungi  oleh  peraturan  perundangan  dikarenakan  populasi mereka tidaklah banyak serta memiliki tingkat pertumbuhan yang lambat. Menurut PP No. 7 tahun  1999  tentang  pengawetan  jenis  tumbuhan  dan  satwa  mengenai  pengawetan  jenis tumbuhan  dan  satwa,  terdapat  70  macam  mamalia  yangdilindungi  oleh  undang-undang  di Indonesia.Kejahatan  yang  berkaitan  dengan  perdagangan  satwa  dilindungi  bentuk perlindungan yang mencakup tidak hanya satwa hidup, tetapi seluruh bagian tubuh yang tidak terpisahkan seperti  gading gajah, kulit harimau, cula badak, dan laain-lainya. Maka dari itu, memperdagangkan hewan hidup atau mati bagian tubuhnya merupakan pelanggaran.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Nomor P.22//MENLHK/SE/TJEN/KUM.1/5/2019 Tentang Lembaga Konservasi Bagian Kesatu Hak dan  Kewajiban  Lembaga  Konservasi  Pasal  43  Pengelola  Lembaga  Konservasi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  20  dan  Pemegang  Izin  Lembaga  Konservasi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berhak :
1. mendapatkan Spesimen jenis tumbuhan atau satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
2. bekerja sama dengan Lembaga Konservasi lain di dalam atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. memperoleh manfaat hasil penelitian jenis tumbuhan dan satwa liar.
Pasal 44 (1) Pengelola Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  20  berhak  :  a.  mendapatkan  titipan  jenis  tumbuhan  atau  satwa  liar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; b. bekerja sama dengan Lembaga Konservasi lain  di  dalam  atau  di  luar  negeri,  meliputi  untuk  pengembangan  ilmu  pengetahuan, rehabilitasi  satwa,  translokasi  satwa,  dan  pelepasliaran  satwa  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundangundangan;  dan  c.  melakukan  kegiatan  penggalangan  dana  dalam  upaya pengelolaan  satwa.  (2)  Pengelola  Lembaga  Konservasi  untuk  Kepentingan  Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 khusus untuk Pusat Konservasi Satwa Khusus selain berhak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  juga  berhak  melakukan  pengembangbiakan. Pasal  45  Pemegang  Izin  Lembaga  Konservasi  untuk  Kepentingan  Umum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berhak: a. memperoleh koleksi jenis tumbuhan atau satwa liar  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan;  b.  memanfaatkan  hasil pengembangbiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bekerja sama dengan Lembaga Konservasi lain di dalam atau di luar negeri, meliputi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tukar-menukar jenis tumbuhan dan satwa liar, peragaan, dan peminjaman satwa dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (breeding loan) sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan;  d.  memperagakan  jenis  tumbuhan  dan satwa  di  dalam  areal  pengelolaannya  dan  di  luar  areal  pengelolaannya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundangundangan;  dan  e.  menerima  imbalan  atas  jasa  kegiatan usahanya.  Pasal  46  Pemegang  Izin  atau  Pengelola  Lembaga  Konservasi  berkewajiban:  a. membuat  dokumen  rencana  pengelolaan;  b.  melakukan  pembangunan  infrastruktur  paling sedikit  kantor  pengelola,  fasilitas  kesehatan,  dan  sarana  pemeliharaan  spesimen;  c. melakukan  penandaan  terhadap  Spesimen  tumbuhan  dan  satwa  liar  yang  dikelola;  d. membuat  buku  catatan  (studbook  dan/atau  logbook)  masing-masing  jenis  satwa  yang dikelola;  e.  mengelola  intensif  Lembaga  Konservasi  sesuai  dengan  etika  dan  kesejahteraan satwa;  f.  mempekerjakan  tenaga  ahli  sesuai  dengan  bidangnya;  g.  memberdayakan masyarakat  setempat;  h.  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  Spesimen  satwa  secara  reguler dan  pencegahan  penularan  penyakit;  i.  melakukan  upaya  pengamanan  dan  menjaga keselamatan  petugas  serta  tumbuhan  dan  satwa  liar;  j.  melakukan  pengelolaan  limbah  dan tata  kelola  lingkungan;  dan  k.  membuat  dan  menyampaikan  laporan  triwulan  secara  regular mengenai  perkembangan  pengelolaan  tumbuhan  dan  satwa  liar  kepada  Direktur  Jenderal dengan tembusan Kepala Balai  Besar/Balai  Konservasi  Sumber  Daya Alam  setempat.  Pasal 47  (1)  Pengelola  Lembaga  Konservasi  untuk  Kepentingan  Khusus  yang  dikelola  oleh  UPT berkewajiban  membuat  Rencana  Kerja  Tahunan.  (2)  Pengelola  Lembaga  Konservasi  untuk Kepentingan Khusus yang dikelola bersama mitra berkewajiban: a. membuat Perjanjian Kerja Sama; b. membuat Rencana Pelaksanaan Program; dan c. membuat Rencana Karya Tahunan. Pasal 48 (1) Pemegang Izin Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum berkewajiban: a. membuat Rencana Karya Pengelolaan; b. membuat Rencana Karya Lima Tahun; c. membuat Rencana  Karya  Tahunan;  d.  melakukan  upaya  pengamanan  dan  menjaga  keselamatan pengunjung;  e.  membayar  iuran  penerimaan  negara  bukan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan; dan f. mengkoleksi spesies asli Indonesia paling sedikit 50% (lima  puluh  persen)  dari  jumlah  total  koleksi  tumbuhan  dan  satwa  liar.  (2)  Tata  cara penyusunan  Rencana  Karya  Pengelolaan,  Rencana  Karya  Lima  Tahun  dan  Rencana  Karya Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh  Direktur  Jenderal.  Bagian  Kedua  Larangan  Pasal  49  (1)  Setiap  pemegang  izin  dan pengelola  Lembaga  Konservasi  dilarang:  a.  menjual  Spesimen  tumbuhan  dan  satwa  liar;  b. melakukan  pertukaran  Spesimen  tumbuhan  dan  satwa  tanpa  izin;  c.  melakukan  persilangan antar  jenis  tumbuhan  dan  satwa  yang  menjadi  koleksinya;  d.  melakukan  perkawinan  satwa dalam satu kekerabatan (inbreeding); dan e. menelantarkan satwa atau mengelola satwa yang tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa. (2) Setiap pengelola Lembaga Konservasi
untuk  Kepentingan  Khusus  dilarang  memindahtangankan  kerja  sama  kepada  pihak  lain.  (3) Setiap  pemegang  Izin  Lembaga  Konservasi  untuk  Kepentingan  Umum  dilarang:  a. memindahtangankan  Izin  Lembaga  Konservasi  kepada  pihak  lain;  dan  b.  memperagakan satwa yang sedang bunting, sakit, dan abnormal.

## Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Satwa  yang Dilindungi di Medan Zoo
Berikut  sistem  hukum  menurut  Friedman,  yaitu  meliputi  subtansi,  struktur,  dan budaya hukum.
1. Struktur hukum Unsur  pertama, legal  structure atau  struktur  hukum  yang  merupakan  institusional kedalam  entitas-entitas  hukum,  seperti  struktur  pengadilan  tingkat  pertama,  pengadilan tingkat  banding  dan  pengadilan  tingkat  kasasi,  jumlah  hakim  serta integrated  justice system . Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.
Pada Medan Zoo sekarang memiliki gagasan   awal dan kasar tentang apa yang kita maksudkan saat kita membicarakan sistem hukum opur. Ada cara lain untuk menganalisa kumpulan institusi  yang  rumit  dan  penting ini. Untuk  mulai  suatu  tindak pidana harus di hukum sesuai aturan yang berlaku. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan  sesuatu  yang  memiliki  unsur  kesalahan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  dengan  pidana,  di  mana  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  adalah  demi terpeliharanya  tertib  hukum  dan  terjaminnya  kepentingan  umum. 12 Suatu  kaidah  hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama yaitu: (1) kaidah hukum tersebut harus dapat  di  terapkan;  dan  (2)  kaidah  hukum  tersebut  harus  dapat  diterima  oleh  masyarakat. Dalam  kaitan  hal  di  atas  Hans  Kelsen  menjelaskan  sebagai  berikut: “  A  legal  norm becomes  valid  before  becomes  effective,  that  is,  before  it  is  applied  and  obeyed;  a  law court that applies a statute immediately after promulgation – therefore before the statute had a chance to become “effective” – applies a valid legal norm. But a legal norm is no longer  considered  to  be  valid,  if  it  remain  permantly  ineffective.  Effectiveness  is  a condition of validity in the sense that effectiveness has to join the posithing of a legal norm if the norm is not to lose its validity”.
Menurut  Hans  Kelsen,  suatu  aturan  hukum  harus  dalam  keadaan  valid  terlebih dahulu  baru  di  ketahui  apakah  aturan  tersebut  dapat  menjadi  efektif.  Jika  setelah  di terapkan  ternyata  peraturan  yang  sebenarnya  sudah  valid  tersebut  ternyata  tidak  dapat  di terapkan  atau  tidak  dapat  di  terima  oleh  masyarakat  secara  meluas  dan  atau  secara  terus menerus,  maka  ketentuan  hukum  tersebut  menjadi  hilang  unsur  validitasnya,  sehingga berubah sifat  dari  aturan  yang valid menjadi aturan  yangdengan, sistem  hukum  memiliki populer istilah ini - fakta bahwa batas kecepatannya lima puluh lima mil per jam, namun pencuri  dapat  dikirim  ke  penjara,  bahwa  "secara  hukum"  pembuat  acar  harus  daftar ramuannya pada label toples.
2. Unsur budaya hukum
Sedangkan  unsur  ketiga  adalah  budaya  hukum  ( legal  culture) .  Ada  pun  yang dimaksud  budaya  hukum  adalah  sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang  berhubungan  dengan hukum  bersama,  bersama-sama  dengan  sikap-sikap  dan  nlai-nilai  yang  terkait  dengan tingkah  laku  yang  berhubungan  dengan  hukum  dan  lembaga-lembaganya,  baik  secara positif  maupun  negatif.  Friedman  berpendapat  bahwa  :  “  Budaya  hukum  adalah  iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau  disalahgunakan.  Tanpa  budaya  legal,  sistem  hukumnya  bersifat  iners-ikan  mati tergeletak keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautnya”.

## 3. Subtansi hukum
Pertama  yang  harus  kita  perhatikan  dalam  mengelaborasi  unsur  subtansi,  bahwa yang  dimaksud  dengan  substansi  adalah  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku  manusia  yang berada  dalam  sistem  itu.  Sebagai  contoh,  seorang  pengemudi  yang  melebihi  batas kecepatan akan di kenai denda, pembuat acar atau produk makanan lainnya harus merinci daftar bahan-bahan sebsgai inggridient- nya,  sebagaimana  di tetapkan oleh food and drug administration dan pencuri tanpa catatan criminal dapat dijatuhi masa percobaan. Contoh di  atas  merupakan  sebuah  produk  hukum  materiil  yang  mengharuskan norm  addresat untuk melakukan  atau tidak melakukan  sesuatu.  Menurut Friedman, pengertian substansi tidak  hanya terbatas  pada  persoalan hukum  yang  tertulis law books , tetapi  juga termasuk living law atau hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.
Upaya  represif  yang  perlu  dilakukan  BKSDA  (Badan  Konservasi  Sumber  Daya Alam) Medan zoo antara lain adalah sebagai berikut :
1. Melakukan sidak; BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Medan Zoo dalam hal ini perlu melakukan sidak atau turun langsung ke fiksi hukum, bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka saat itu pula setiap orng dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang  akang  hukum  tidak  dapat  membebaskan  orang  itu  dari  tuntutan  hukum. Rendahnya  kesadaran  hukum  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  itu  sendiri,  untuk  itu diperlukan deperlukan peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum masyarakat.
2. Proses untuk penegakan hukum acaranya (laporan) terlalu memperoleh waktu yang sangat panjang dan berlarut-larut karena proses laporannya langsung ke pusat (ke Jakarta). Oleh karena  itu,  dibutuhkan  kerja  sama  yang  baik  antara  instansi  pemerintah  yang  terkait dengan  pihak  kepolisian  dan  juga  pemerintah  pusat  agar  aktif  memberikan  pengetahuan akan  aturan-  aturan  yang  ada  didalam  perundang  undangan,  agar  aturan-aturan  itu diketahui dan dijalankan oleh semua masyarakat khususnya di Medan Zoo.
3. Bentuk upaya preventif; Upaya penanggulangan secara preventif ini lebih menitikberatkan pada  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan  dan  secara  tidak  langsung  lapangan,  baik ke  hutan,  maupun  ke  pemukiman  yang  melakukan  hal  dimaksud.  Surat  teguran  BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Medan zoo dalam hal ini perlu memberikan surat teguran  terhadap  pelaku,  surat  teguran  diberikan  agar  memberikan  peringatan  kepada pelaku agar tidak lagi melakukan hal tersebut.
Berkaitan  dengan  pengelolaan  satwa,  Balai  Besar  KSDA  Sumatera  Utara  telah melakukan  pemantauan  terhadap  Lembaga  Konservasi  Medan  Zoo  sejak  April  2023,  dan didapatkan  fakta  bahwa  pengelolaan  satwa  belum  memenuhi  standar  pengelolaan  Lembaga Konservasi,  terutama  animal  walfare,  fasilitas  kandang  dan  tata  kelola  lingkungan,  serta kondisi kandang yang lembab mengakibatkan penurunan kesehatan satwa.
Menindaklanjuti  hasil  pemantauan  di  bulan  April  2023  tersebut,  Balai  Besar  KSDA Sumatera  Utara  telah  memanggil  manajemen  Medan  Zoo  pada  November  2023  guna melaporkan  perkembangan  atas  hasil  monitoring.  Pihak  manajemen  Medan  Zoo menyampaikan  kendala  dan  kesulitan  dalam  pelaksanaan  operasionalnya,  sehingga  hal-hal yang menjadi rekomendasi  Balai  Besar KSDA Sumatera Utara belum mengalami kemajuan yang berarti.
Balai Besar KSDA Sumatera Utara bersama mitra telah melakukan penanganan satwa Medan  Zoo, antara lain  :  pengecekan rutin kesehatan satwa bersama tim  medis  yang terdiri atas  dokter  hewan  Balai  Besar  KSDA  Sumatera  Utara,  praktisi  dokter  hewan  Perhimpunan Kebun  Binatang  Se-Indonesia  (PKBSI),  dan  Lembaga  Konservasi  di  Sumatera  Utara, membantu pakan satwa dan tenaga perawat satwa (keeper) sebanyak 3 orang sejak Desember 2023  dari  anggota  PKBSI  di  Sumatera  Utara,  serta  bantuan  obat-obatan  dari  Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Pada hasil wawancara dengan pak Ahmad tim pengelola di Medan Zoo Kendala yang terjadi  saat  ini  di  Medan  Zoo  adalah  tidak  adanya  dokter  hewan  yang  melakukan  observasi kesehatan  pada  satwa  yang  ada  di  Medan  zoo.  Keadaan  Medan  Zoo  sendiri  dikategorikan sebagai  pengunjung  yang  sepi  pada  hari  biasa  50  orang  dan  pada  hari  libur  100-200  orang pengunjung.  Untuk  saat  ini  medan  zoo  menerima  bantuan  dari  donatur  dan  secara  hukum medan zoo memberlakukan perlindungan satwa secara hukum yang berlaku. Pihak pengelola Medan  zoo  berharap  warga  medan  ramai  lagi  berkunjung  di  Medan  Zoo  dan memperkenalkan Medan zoo kepada warga sekitar.
Untuk progres Medan Zoo sendiri tersisa 8 harimau, bodi indexnya lebih gemuk dan warna  bulu  lebih fresh ,  nafsu  makannya  meningkat  dan  sekarang  menjadi  lebih  aktif  sejak rajin diberi  vitamin. Medan zoo sendiri sudah berulang kali terancam  ditutup  namun  sejauh ini  Medan  zoo  masih  dapat  beroperasi.  Pengelola  Medan  Zoo  selalu  berpikir  keras  untuk membuat  satwa  agar  tidak  sampai  satwanya  puasa  tidak  menerima  asupan.  Solusi  dari pengelola  untuk  menjaga  satwa  agar  tidak  puasa  adalah  mengambil  langkah  dengan mengajak  PUD  Pembangunan  melakukan  strategi  agar  memiliki  daya  Tarik  untuk mengunjungi  Medan  Zoo  terutama  yang  ada  di  Kota  Medan.  Strategi  Campaign  juga  dapat dipakai untuk membuat peningkatan pengunjung di Medan Zoo. Upaya penyelamatan satwa Medan  Zoo  menjadi  prioritas  saat  ini,  sehingga  memerlukan  dukungan  dan  perhatian  dari para  pihak,  terutama  dari  Pemerintah  Kota  Medan.  Balai  Besar  KSDA  Sumatera  Utara meminta  kepada  Direksi  Perusahaan  Daerah  Pembangunan  Kota  Medan  sebagai  pengelola Medan  Zoo  untuk  tetap  melakukan  langkah  penyehatan  satwa  dan  memperbaiki  kondisi lingkungan  Medan  Zoo.  Pada  proses  penanganan  satwa  ini,  Balai  Besar  KSDA  Sumatera Utara menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PKBSI dan tim medis dari berbagai lembaga/instansi  yang  telah  bekerja  keras  membantu  penanganan  satwa  di  Medan  Zoo. Semoga upaya ini berlangsung dengan optimal dan satwa dapat diselamatkan.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Medan  zoo  telah  melanggar  pasal  19,21,23  dan  40  karena  petugas  telah  melakukan penyalahgunaan  yang  dimaksudkan  dalan  pasal  tersebut.  Pada  kasus  tersebut  mereka melalukan penelantaran  yang mengakibatkan satwa mati  dalam jangka waktu  yang dekat dengan  kejadian  seperti  itu  maka  pengelola  dan  petugas  Medan  Zoo  telah  lalai  merawat satwa  yang  ada  di  Medan  Zoo  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  kasus  penelantara  pada satwa  yang  dilindungi.    Upaya  perlindungan  hukum      terhadap  satwa  dari  perdagangan liar,  penegakan  hukum  terhadap  perdagangan  satwa  dilindungi  adalah  suatu  proses perwujudan  dari  aturan-aturan  mengenai  perlindungan  terhadap  satwa  dalam  praktiknya secara  hukum  demi  terwujud  tujuan  terhadap  perlindungan  satwa  dilindungi.  Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat  penegak hukum untuk menegakkan sanksi  tersebut.
2. Dari  tim  pengelola  menjelaskan  Medan  zoo  masih  sering  belum  tercukupkan  karena keuangan  juga  harus  dibagi  untuk  memberi  upah  pada  karyawan  dan  kebutuhan  pakan satwa disana juga tinggi.

## REFERENSI
Abdullah,  R.,  Pangemanan,  F.  N.,  &  Kumayas,  N.  (2022).  Implementasi  kebijakan pemerintah dalam perlindungan satwa liar di Kota Bitung. Governance , 2 (1). Amri, K., Latuconsina, H., Triyanti, R., Setyanto, A., Prayogo, C., Wiadnya, D. G. R., ... & Ramlan, A. (2023). Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan . Penerbit BRIN.
Budiman, A. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-undang Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati  Dan Ekosistemnya  (Studi  Di  Seksi  Konservasi  Wilayah  I  Surakarta  Balai  Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). Gema , 26 (48), 62085.
Dewi, K. N., Sugiartha,  I. N. G., &  Wirawan, K. A. (2024). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Pemeliharaan  Satwa  Langka  yang  Dilindungi  Secara  Ilegal  (Analisa Putusan Nomor 868/Pid. Sus/LH/2021/PN Dps). Jurnal Preferensi Hukum , 5 (1), 82-88. Harahap,  A.  (2018).  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Berbasis  Hukum  Adat. EduTech:  Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial , 4 (2).
Hanif,  F.  (2015).  Upaya  perlindungan  satwa  liar  indonesia  melalui  instrumen  hukum  dan perundang-undangan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 2 (2), 29-48.
Hanim, L., Chalim, M. A., & Hafidz, J. (2020, November). Pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 161-168).
Maylina,  K.  A.  D.,  &  Swardhana,  G.  M.  (2021).  Perlindungan  Satwa  Liar  Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa Di Lembaga Konservasi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Kertha Semaya , 9 (10), 1737-1749.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.
Permatasari,  N.  (2021).  Analisis  kebijakan  pemerintah  dalam  perlindungan  satwa  langka  di indonesia. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 83-98.
Permatasari,  N.  2021.  Analisis  Kebijakan  Pemerintah  dalm  Perlindungan  Satwa  Langka  di Indonesia. Audikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 5(1) : 83-88.
Pura,  M.H.  Penyuluhan  Perlindungan  Hukum  Satwa  Liar  yang  Dilindungi  Berdasarkan Perspektif Viktimologi. Jurnal Pengabdian Maysrakat , 5(6) : 2130-2136.