## KULIAH UMUM: ALTERNATIF PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL

## Ok Hasnanda Syahputra
Dosen Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Almuslim Email: ok.hasnanda@yahoo.com
Diterima 05 Februari 2019/Disetujui 09 Februari 2019

## ABSTRAK
Perhutanan sosial bersama-sama dengan Reforma Agraria merupakan salah satu agenda politik pembangunan  nasional  yang  sangat  penting  dalam  Pemerintahan  Kabinet  Kerja  2015-2019. Adapun sasaran utama agenda perhutanan sosial adalah untuk mengatasi permasalahan konflik tenurial dengan segala aspek dan dinamikanya di lapangan. Selain itu, mengurangi kemiskinan dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  di  sekitar  kawasan hutan  melalui pengembangan  model ekonomi berkeadilan  dan  menciptakan dan  mempercepat pemerataan  akses  dan  distribusi  aset  sumberdaya  hutan.  Kuliah  Umum  ini  merupakan  bentuk pengabdian  masyarakat  yang  dilaksanakan  di  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kehutanan  Teungku  Chik Pante Kulu Banda Aceh, pada  tanggal 5 Januari 2019. Hasil dari kuliah umum ini diharapkan para mahasiswa maupun para dosen dapat menambah  wawasan, pemahaman, pengetahuan dan informasi kekinian tentang perhutanan sosial, terutama yang telah berjalan di Provinsi Aceh.
Kata Kunci: kuliah umum, pengelolaan, sumberdaya hutan, perhutanan sosial

## PENDAHULUAN
Berdasarkan data  Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (2018),  hutan  di  Indonesia  diperkirakan  seluas  120,7  juta  hektar  (63,09% dari  luas  daratan).  Masalah  paling  krusial  yang  dihadapi  sektor  kehutanan  adalah  laju  deforestasi dan degradasi yaitu 0,9 juta hektar/tahun pada periode 2003-2008 (Dephut 2009). Beberapa faktor pemicu  terjadinya  hal  tersebut  adalah  kondisi  sosial/kesejahteraan  masyarakat  sekitar  kawasan hutan yang relatif rendah, terbatasnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan, konflik tenurial yang sering berujung pada penyerobotan lahan, serta tidak seimbangnya supply dan demand kayu  yang  berpengaruh  terhadap  perkembangan  industri  perkayuan  nasional.  Kerusakan hutan  yang  semakin  parah  diiringi  oleh  penurunan  potensi  atau standing  stock kayu  hutan  alam.
Kondisi tersebut menuntut untuk melakukan restorasi dalam pembangunan kehutanan Indonesia.
Realitas  kegiatan  pengelolaan  hutan  yang  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Konsep trickle down effect atau  pertumbuhan  untuk  pemerataan  tidak  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Akibatnya,  timbul  ketidakadilan  ekonomi  yang  berdampak  pada  kesenjangan  kesejahteraan antarmasyarakat,  khususnya  masyarakat  yang  memiliki  akses  terhadap  manfaat  hutan  (pengusaha hutan  dan  elit  lokal)  dan  masyarakat  yang  memiliki  keterbatasan  akses  terhadap  manfaat  hutan. Maka, tidak berlebihan Peluso (1988) menyatakan bahwa hutan kaya, rakyat miskin. Hal ini tepat dan  bukan  suatu  yang  dilebih-lebihkan,  sikarenakan  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  atau  di sekitar hutan itu tidak terlibat dan bahkan diasingkan dari sistem pengelolaan hutan yang ada saat itu. Salah satu faktornya adalah belum  menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelola sumberdaya  hutan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  berbagai  kendala  seperti  tingkat  pendidikan  masih rendah, pengetahuan dan kemampuan finansial yang dimiliki masyarakat sangat minim, banyaknya produk  kebijakan  yang  kurang  berpihak  pada  masyarakat,  sehingga  membuka  ruang  yang  cukup leluasa  untuk  para  pihak  dalam  melegalkan  aktifitasnya.  Selain  itu  kurang  mempertimbangkan
nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  di  sekitar  hutan  menyebabkan distribusi manfaat sumber daya hutan masih belum cukup adil bagi masyarakat setempat.
Kapasitas  masyarakat  harus  ditingkatkan  agar  akses  terhadap  sumberdaya  hutan  meningkat. Sedangkan  untuk  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia,  masyarakat  hendaknya  harus dientaskan dari kemiskinan agar memperoleh akses pendidikan dan informasi. Hal ini merupakan lingkaran  setan  ( vicious  circle )  yang  harus  dipecahkan  dan  diuraikan  simpulnya.    Simpul  dari lingkaran  setan  ini  tidak  lain  adalah  masalah  kemiskinan  ( poverty ).  Walaupun  cukup  sulit  untuk memperoleh angka kemiskinan secara pasti, namun setidaknya mengacu pada data statistik, tercatat bahwa  dari  seluruh  penduduk  Indonesia  yang  berjumlah  219,9  juta  jiwa,  sekitar  48,8  juta  jiwa (12%) tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 48,8 juta jiwa penduduk tersebut, 10,2 juta jiwa (25%) diantaranya tergolong kategori miskin (Badan Pusat Statistik 2000-2005).
Perhutanan  sosial  adalah    sistem  pengelolaan  sumberdaya  hutan  pada  kawasan hutan  negara  atau hutan  hak,  yang  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  setempat  sebagai  pelaku  dan  mitra utama  guna  meningkatkan  kesejahteraannya  dan  mewujudkan  kelestarian  hutan  (Keputusan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 (Zakaria,  2018).  Dalam  pelaksanaannya,  perhutanan  sosial  didasarkan  pada  pengelolaan  hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip: manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan  dan  kemitraan,  keterpaduan  antarsektor,  bertahap,  berkelajutan,  spesifik  lokal  dan adaptif  (Effendi,  2010).  Murniati  dan  Sumarhani  (2010),  menyatakan  bahwa  perhutanan  sosial adalah  sistem  pengelolaan  hutan  dan  lingkungan  hidup  dengan  tujuan  untuk  mencapai  keadaan sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang lebih baik, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.  Masyarakat  setempat  diajak  dan  diberi  kesempatan  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan hutan secara teratur dan bertanggung jawab. Pengertian perhutanan sosial berdasarkan rangkuman berbagai batasannya adalah pengelolaan sumberdaya hutan yang merupakan interaksi 3 komponen  (lahan,  teknologi,  manusia)  dengan  partisipasi  aktif  masyarakat  untuk  menghasilkan berbagai macam hasil kayu, bukan kayu dan jasa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga ada  distribusi  manfaat  bagi  masyarakat  terutama  masyarakat  lokal.  Praktek  perhutanan  sosial terjadi dikawasan hutan yang terdapat interaksi, ketergantungan atau pemukiman penduduk, yaitu kawasan  hutan  produksi  (HP)  baik  hutan  alam  maupun  hutan  tanaman,  hutan  konservasi  (HK), hutan lindung (HL) dan di luar kawasan hutan seperti hutan  rakyat. Bentuk kegiatannya  beragam sesuai fungsi hutan karena ada peraturan yang membatasinya (Irawanti 2010).
Konsep  Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Masyarakat  atau  dikenal  dengan Community  Based  Forest Managemant (CBFM)  merupakan  paradigma  baru  pembangunan  kehutanan  yang  bertumpu  pada kepentingan masyarakat (terutama masyarakat sekitar hutan) melalui pendekatan yang partisipatif. Masyarakat bertindak sebagai pelaku utama pembangunan kehutanan yang tidak hanya berorientasi pada  hasil  kayu  tetapi  pada  keseluruhan  sumberdaya  hutan.  Tujuan  dari  CBFM  adalah  untuk mencapai  keberlanjutan  fungsi  dan  manfaat  sumberdaya  hutan  ( sustainable  forest  management ) yang  diimplementasikan  melalui  kolaborasi  berbagai  pihak  ( stakeholders )  dengan  pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan kondisi lokal ( local specific ).
Strategi  pokok  pengembangan  perhutanan  sosial  (Hakim,  2010)  adalah:  1)  kelola  kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perhutanan  sosial  dalam  rangka  optimalisasi  pemanfaatan  sumberdaya  hutan;  2)  kelola kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perhutanan sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM; 3) kelola  usaha merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  mendukung  tumbuh  kembangnya  usaha  di  areal  kerja perhutanan sosial melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab.
Mempelajari  bentuk-bentuk  inisiatif  lokal  dalam  pengelolaaan  sumberdaya  hutan  diperoleh  aspek sosial  dan  budaya  masyarakat  yang  dikembangkan  menjadi  model  pengelolaan  hutan  dengan pendekatan  perhutanan  sosial  yang  mandiri.  Pengalaman  ini  berharga  sebagai  masukan  bagi perbaikan  sistem  pengelolaan  hutan  di  Indonesia.  Sehingga,  seluruh  program  pembangunan kehutanan  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  masyarakat  di  dalam  dan  sekitar  hutan  dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, untuk menentukan kebijakan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam maupun dalam menyelesaikan konflik di masyarakat.

## TUJUAN DAN LUARAN
Tujuan  pelaksanaan  PKM  melalui  Kuliah  Umum:  Alternatif  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan melalui  Perhutanan  Sosial  adalah:  1)  menambah  wawasan,  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang perhutanan sosial; dan 2) memberikan informasi kekinian tentang pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial, terutama yang telah berjalan di Aceh. Sedangkan luaran yang dihasilkan dari kuliah umum ini akan dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN, baik cetak maupun online.

## METODE PELAKSANAAN
Tahap  pelaksanaan  kegiatan  PKM  dalam  bentuk  kuliah  umum  ini,  adalah:  1)  persiapan,  yaitu menyiapkan  materi dan power point yang akan dipresentasikan sesuai dengan tema  kuliah umum “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui Perhutanan Sosial dan Agroforestry” dan judul kuliah umum  “Alternatif  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  melalui  Perhutanan  Sosial”;  2)  pelaksanaan, yaitu  penyampaian  materi  kuliah  umum  sesuai  dengan  jadwal  yang  sudah  disepakati  sebelumnya dengan  panitia  pelaksana;  3)  penutup,  setelah  sesi  penyampaian  materi  dilanjutkan  dengan  tanya jawab  dari  peserta  kepada  pemateri  dan  diakhiri  pembacaan  simpulan  kuliah  umum  oleh moderator.  Selanjutnya  pemberian  sertifikat  oleh  panitia  pelaksana  kepada  pemateri  dan  foto bersama antara pemateri dengan peserta.

## WAKTU PELAKSANAAN
Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa Kuliah Umum: Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan  melalui  Perhutanan  Sosial  dilaksanakan  pada  tanggal  5  Januari  2019  di  Aula  Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Teungku Chik Pante Kulu, Banda Aceh.

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

## Akses Sumberdaya Hutan (SDH)
Periode I (1970-80) , pihak yang dapat mengakses SDH adalah PMA (Weiyer Houser dan Georgia Pasific Amerika, IFA Prancis, Inggris di Sangkulirang, Marubeni-Jepang).
Periode  II  (1981-99) , BUMN/S  dapat  mengakses SDH  dengan  adanya  fasilitasi  pemerintah melalui konsep equality.
Periode  III  (2007-sekarang) ,  rakyat  dapat  mengakses  SDH  dikarenakan  kebijakan  pemerintah yang  menitikberatkan pemberian fasilitas terhadap rakyat. Pada periode ini, adanya perhatian dan pengakuan  pemerintah  kepada  rakyat  sebagai  pelaku  utama  pengelolaan  hutan  dengan  pemberian fasilitas  berupa:  1)  Akses Hukum  Kelola  Hutan  (PP6/2007),  P.83/MENLHK/2016  dan  P.39/2017 tentang  Perhutanan  Sosial;  2)  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  Pusat  Pembiayaan  Pembangunan Hutan;  3) Land  Clearing Hutan  Belukar Tua;  4)  Hibah  Hutan Tanaman  Hasil Reboisasi.  Adapun gambaran  ilustrasi  akses  sumberdaya  hutan  dimana  rakyat  dapat  mengakses  SDH  dan perbandingan alokasi SDH untuk rakyat dengan korporasi dikawasan hutan, yaitu:

## Periode II                                      Periode III
Sumber: Ditjen PSKL (2017) Gambar 1. Ilustrasi Akses Sumberdaya Hutan (SDH)
Sumber: Ditjen PSKL (2017) Gambar 2. Perbandingan Alokasi Untuk Rakyat dengan Korporasi di Kawasan Hutan

## Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
Perbedaan  dasar  antara  Reforma  Agraria  dengan  Perhutanan  Sosial  adalah:  1)  untuk  Reforma Agraria dapat  diberikan alas title hak  dari  Badan  Pertanahan  Nasional/BPN (UUPA  No.  5 Tahun 1960;  2)  alokasi  indikatif  Tanah  Objek  Reforma  Agraria/TORA  dilakukan  dengan  penetapan Menteri  LHK  No.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/017;  3)  penetapan  potensi  TORA  seluas  ± 4.853.549  ha;  5)  Peta  indikatif  areal  Perhutanan  Sosial  berdasarkan  Penetapan  Menteri  LHK No.2/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 dengan potensi seluas ± 12.7 juta ha; 6) Perhutanan sosial dapat  diberikan  hak  pengelola  atau  izin  pemanfaatan  kawasan  hutan  atau  kemitraan  dengan pengelola atau pemegang izin (UU No. 41 Tahun 1999); 7) Skema Perhutanan Sosial yaitu, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan adat.

## Skema Perhutanan Sosial
Tujuan  perhutanan  sosial  adalah:  1)  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  dikawasan  hutan  melalui  pengembangan  model  ekonomi berkeadilan dan menciptakan serta mempercepat pemerataan akses dan distribusi asset sumberdaya hutan; 2) menyelesaikan konflik tenurial dikawasan hutan, melalui dua skema utama: (a) legalisasi dan redistribusi tanah obyek refoma agraria (TORA) dan (b)  pengakuan hak masyarakat adat atas hutan  adat;  3)  pengembalian  kualitas  lingkungan  dari  kawasan  hutan  itu  sendiri.  Bentuk  skema perhutanan sosial dan pemanfaatan areal perhutanan sosial, yaitu:
Tabel 1. Skema Perhutanan Sosial dan Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial
Bentuk Perhutanan Sosial Fungsi Kawasan Hutan Pemanfaatan Pemegang Hak/Izin Pemberi Hak/Izin Status dan Jangka Waktu 1. Hutan Adat Hutan hak dengan fungsi konservasi, Jasa lingkungan (air, ekosiwisata, Kel. masyarakat Hukum adat Menteri LHK Hak menguasai/ KORPORASI 30,1% Moratorium/PIPPIB X 51,8 % IUPHHK-RE 0.3% PERHUTANAN SOSIAL 1.3% PIAPS 10,7 % BELUM
TERIDENTIFIKASI
5.8%
lindung dan produksi (masih diproyeksikan) di luar hutan negara sertifikat karbon), kayu dan HHBK hak milik 2. Hutan Desa/Nagari Hutan lindung dan hutan produksi Jasa lingkungan (air, ekowisata, sertifikat karbon), HHBK Lembaga pengelola hutan desa/nagari/ adat (LPHD/N/A), koperasi desa,
BUMDes
Menteri LHK/ Gubernur  35 tahun dan dapat diperpan- jang
3. Hutan Tanaman Rakyat
Hutan produksi Kayu industri, pangan, energi dan jasa lingkungan Koperasi/ perseorangan/industri rakyat/kelompok/ proyeksi dukungan untuk HTI 4. Hutan Masyarakat Hutan Lindung dan Hutan Produksi Jasa lingkungan (air, ekosiwisata, sertifikat karbon), kayu dan HHBK Koperasi/Kel. Tani/Kel. masyarakat 5. Hutan Rakyat Hutan Hak/Hutan Milik Kayu industri Koperasi/ Individual Masyarakat 6. Kemitraan Hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi Jasa lingkungan dan HHBK Koperasi/Kel. tani/ Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) pengelola dengan kelompok masyarakat Menteri LHK/ Gubernur /koperasi
Sumber:  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016  tentang Perhutanan Sosial Pasal 51 dan 52
Pengalaman penyelenggaraan program perhutanan sosial selama 3 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa  sebagai  paradigma  baru  pengelolaan  hutan  ke  depan  dan  keberhasilan  model  pengelolaan hutan  berbasis  masyarakat  ( community  based  forest  management )  ditentukan  oleh  kemampuan pemerintah  bersama  pihak  lain  yang  mendukungnya.  Maka,  di  tingkat  lapangan,  pelaksanaan program perhutanan sosial bisa bervariasi, yaitu sebagai  berikut:
Tabel 2. Target Pengembangan Program Perhutanan Sosial
Ranah Target Pengembangan Contoh Kegiatan 1. Legalitas akses atas kawasan hutan ( legality )
- Sinkronisasi dengan peruntukan atau fungsi hutan
- Pengakuan resmi atas hak kelola hutan - Kepastian hukum untuk pemanfaatan - Penyelesaian konflik tenurial - Penyebaran informasi tentang perhutanan sosial - Pembentukan lembaga/kelompok pengelola
- Pemetaan partisipatif dan kajian potensi
- Advokasi kebijakan untuk memperoleh izin dan pengakuan 2. Pengelolaan kawasan/ lokasi Perhutanan Sosial ( on farm ) - Pemulihan  dan  pelestarian  fungsi kawasan hutan - Optimalisasi  manfaat  sosial ekonomi dan ekologis kawasan hutan - Penyusunan rencana kerja/rencana pengelolaan - Patroli atau penjagaan kawasan
- Restorasi dan rehabilitasi habitat
- Agroforestry, pertanian ramah lingkungan 3. Pengolahan hasil hutan dan
penciptaan nilai tambah ekonomi ( off farm ) - Nilai tambah hasil hutan kayu dan non kayu, termasuk jasa lingkungan - Pengembangan usaha berbasis komunitas yang adil dan berkelanjutan - Pengembangan kelompok usaha dan badan usaha lainya - Pengolahan produk mentah menjadi setengah jadi/jadi, termasuk manufaktur produk kayu
- Pengemasan produk HHBK dan jasa lingkungan, termasuk ekowisata,
PLTMH dan perdagangan karbon
- Kemitraan usaha dalam hal permodalan,
teknologi dan peningkatan keahlian 4. Akses pemasaran hasil perhutanan sosial ( access to market ) Keberlanjutan  manfaat  ekonomi  yang berdampak  pada  kesejahteraan  sosial dan kemandirian. - PHBML, SLVK dan sertifikasi produk - Promosi: pameran dan media
- Kerjasama pemasaran dengan pihak lain
Sumber: Millennium Chaleange  Account (MCA) Indonesia, 2018 (Zakaria, 2018)

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  setelah  kuliah  umum  ini,  disimpulkan  bahwa:  1)  pelaksanaan program perhutanan sosial perlu direncanakan sedemikian rupa, yang mengatur tahapan pencapaian program,  prioritas  kegiatan  pada  setiap  tahap  yang  ada,  komposisi  peran  para  pihak,  dan  hal-hal lain  yang  dianggap  relevan;  2)  pergeseran  paradigma  kehutanan  berupa  korporasi  menuju kerakyatan, memberikan ruang/akses bagi rakyat untuk menikmati kekayaan sumberdaya alam agar sejahtera; 3) kesiapan dan antisipasi perubahan paradigma lemah, yaitu: a) “ chaos ”: internal KLHK dan korporasi (BUMN, private company ); b) “beralihnya” isu KPH menjadi PS; 4) strategi khusus dalam perhutanan social, yaitu: a) perkuat internal – internalisasi/inkorporasi, b) perubahan sistem dan  deregulasi  (perijinan),  c)  bangun  konsep  yang  kokoh  dan  prakondisi  sebelum  jadi  kebijakan nasional, d) sinergi antar program: KPH – PS – DAS – KSDAE ( as a team ). Maka, disarankan agar pemerintah  menyusun  skenario  pendampingan  yang  lebih  efektif  dan  melibatkan  organisasi masyarakat  sipil  sebagai  salah  satu  pihak  yang  memiliki  kegiatan  perhutanan  sosial  di  tingkat lapangan merupakan strategi yang efektif dalam pencapaian tujuan perhutanan sosial.

## REFERENSI
Effendi,  R.  2010. Rantai  Pasar  Produk  Sosial  Forestry (Anwar,  S.;  Hakim,  I.  (ed)):  “Social Forestry  Menuju  Restorasi  Pembangunan  Kehutanan  Berkelanjutan”.  Bogor:  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Perubahan  Iklim  dan  Kebijakan.  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kehutanan.
Hakim,  I.  2010. Orientasi  Makro  Kebijakan  Social  Forestry  di  Indonesia (Anwar,  S.;  Hakim,  I. (ed)): “Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan”. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Irawanti, S. 2010. Aspek Ekonomi dan Kelembagaan dalam Social Forestry (Anwar, S.; Hakim, I. (ed)): “Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan”. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Murniati;  Sumarhani.  2010. Pengembangan  Model  Social  Forestry (Anwar,  S.;  Hakim,  I.  (ed)): “Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan”. Bogor: Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Perubahan  Iklim  dan  Kebijakan.  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kehutanan.
Peluso,  N.  1988. Rich  Forest,  Poor  People  and  Development:  Forest  Access  Control  and Resistance  in  Java. United  State:  thesis  at  Faculty  of  Graduate  School  of  Cornel University.
Soegiri,  EW.  2017. Kehadiran  Negara  dalam  Penanganan  Konflik  Tenurial  di  Kawasan  Hutan . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Zakaria, RY. 2018. Pelembagaan Perhutanan Sosial sebagai Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan  di  Indonesia  Masa  Depan .  Bahan  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum  (RDP)  yang diselenggarakan oleh DPR Republik Indonesia, Jakarta 2 Juli 2018.