PENDAPAT PIMPINAN-PIMPINAN GEREJA DI BEKASI TENTANG IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERATURAN BERSAMA
MENTERI TAHUN 2006
Binsar A. Hutabarat
Reformed Center for Religion and Society
ABSTRACT: The article, entitled "Opinion The church Leaders in  Bekasi  on  the  Permit  Construction  of  Houses  of  Worship  in the  Joint  Regulation  of  the  Minister  of  the  Year  2006,  will  be explained  about  the  implementation  of  policies  permit  the establishment  of  houses  of  worship  in  Joint  Regulation  of  the Minister (PBM) in 2006 in Bekasi, as well as the implications for church in that place, through the opinion of the church leaders in  Bekasi.  First,  authors  will  describe  the  Guarantee  Rights  of Religion,  Belief,  Worship  and  Establish  Home  Worship  based on  Pancasila  and  the  Indonesian  Constitution,  the  Universal Declaration  of  Human  Rights,  The  Covenant,  and  documents declarations  of  the  United  Nations  (UN),  and  also  explained about permit the establishment of houses of worship of Letters Joint  Decree (SKB)  until  the  PBM. After that,  will  be  presented regarding  the  results  of  the  opinion  of  the  church  leaders  in Bekasi  on  the  implementation  of  the  policy  permits  a  house  of worship  in  Bekasi.  Opinion  leaders  in  Bekasi  Church  will  be grouped in four categories, namely: A) The church which has a license, and not problematic. B) The church is having problems obtaining  a  license,  a  problem  with  the  public,  but  finish.  C)
The  church  that  does  not  have  a  license  but  has  no  problem with  the  community.  D)  The  church  that  does  not  have permissions  and  have  problem  with  the  community,  and  did not finish. The findings obtained are church leaders in the four categories  above  found  PBM  on  authorizing  the  establishment of  houses  of  worship  contrary  to  Pancasila  and  the  Indonesian Constitution and the values of human rights are universal, and implementation of government policies that adversely affect the lives  of  religious  believers  in  Bekasi,  both  in  the  internal relations of religion, as well as in interreligious relations.
KEYWORDS: permit  the  establishment  of  houses  of  worship,  Joint Ministerial  Decree,  Pancasila,  the  Indonesian  constitution,  human rights.
ABSTRAK: Artikel  yang  berjudul  Pendapat  Pimpinan- pimpinan  Gereja  di  Bekasi  tentang  Izin  Pendirian  Rumah Ibadah  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Tahun  2006  ini  akan memaparkan  mengenai  implementasi  kebijakan  pengurusan izin pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM)  Tahun  2006  di  Bekasi,  serta  dampaknya  bagi  gereja- gereja  di  Bekasi  menurut  pendapat  pimpinan-pimpinan  gereja di  Bekasi.  Pertama-tama  penulis  akan  memaparkan  mengenai Jaminan  Hak  Beragama,  Berkeyakinan,  Beribadah  dan Mendirikan Rumah Ibadah berdasarkan Pancasila dan UUD 45, Deklarasi  Universal  HAM,  Kovenan  dan  dokumen  deklarasi Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB), kemudian juga memaparkan  mengenai  izin  pendirian  rumah  ibadah  dari  SKB

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
sampai  dengan  PBM.  Setelah  itu  akan  dipaparkan  mengenai pendapat  pimpinan-pimpinan  gereja  di  Bekasi  tentang implementasi  kebijakan  pengurusan  izin  rumah  ibadah  di Bekasi. Pendapat pemimpin-pemimpin gereja di Bekasi ini akan dikelompokkan  pada  empat  kategori  yakni:  A)  Gereja  yang memiliki izin dan tidak bermasalah. B) Gereja yang mengalami masalah  pengurusan  izin,  bermasalah  dengan  masyarakat, tetapi selesai.  C) Gereja yang tidak memiliki izin namun tidak bermasalah dengan masyarakat. D) Gereja yang tidak memiliki izin,  bermasalah  dengan  masyarakat,  dan  tidak    selesai. Temuan  yang  didapatkan  adalah  pemimpin-pemimpin  gereja dalam empat kategori di atas berpendapat bahwa PBM tentang Izin  Pendirian  Rumah  Ibadah  bertentangan  dengan  Pancasila dan UUD 45 serta nilai-nilai  hak-hak asasi yang  universal, dan implementasi kebijakan pemerintah tersebut berdampak buruk dalam  kehidupan  antarumat  beragama  di  Bekasi,  baik  dalam hubungan  internal  agama,  maupun  dalam  hubungan antaragama.
KATA  KUNCI : izin  pendirian  rumah  ibadah,  Peraturan  Bersama Menteri, Pancasila, UUD 45, Hak-hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  secara  langsung juga  mensyaratkan  adanya  hak  kebebasan  mendirikan  rumah ibadah sesuai dengan agama dan  kepercayaan masing-masing. Hak  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  ini  tergolong  ke dalam  kategori  hak  yang  harus  dilindungi  dan  tidak  dapat
dibatasi  atau  bahkan  dilanggar  dalam  kondisi  apapun  ( Non- Derogable  Right ),  dan  hak  ini  secara  langsung  mensyaratkan adanya  kebebasan  menjalankan  ibadah,  atau  beribadah  dan mendirikan  rumah  ibadah.  Hak  menjalankan  ibadah  dan mendirikan  rumah  ibadah  ini  tergolong  kategori  hak  yang dapat dibatasi ( Derogable Right ). Pembatasan hak ini hanya bisa diberlakukan terkait dengan kondisi darurat di sebuah negara. 1
Arti  penting  sebuah  rumah  ibadah  untuk  menjalankan ibadah  secara  bersama-sama  itulah  yang  membuat  pemerintah Indonesia  pada  awalnya  tidak  mewajibkan  pengurusan  izin pendirian  rumah  ibadah,  apalagi  pada  awalnya  daerah-daerah di  Indonesia  umumnya  bersifat  homogen.  Namun,  seiring dengan  berjalannya  waktu,  dan  perpindahan  penduduk  yang makin  tinggi,  maka  daerah-daerah  di  Indonesia  menjadi  lebih heterogen,  dan  hadirlah    persoalan  terkait  dengan  pendirian rumah ibadah.
Untuk mengatasi konflik tentang pendirian rumah ibadah, pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  peraturan  tentang
1 Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-hak sipil mengatakan: Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, negara-negara kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal usul sosial.
Papang Hidayat dan Puri Kencana Putri, Panduan Pemolisian  dan Hak Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah (Jakarta: Kontras, 2012), 31.

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
pendirian  rumah  ibadah.  Peraturan  tentang  pendirian  rumah ibadah  ini  pertama  kali  dikeluarkan  pada  tahun  1969  dalam bentuk  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri  Agama  dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  01/BER/MDN/1969  tentang Pelaksanaan  Tugas  Aparatur  Pemerintahan  dalam  Menjamin Ketertiban  dan  Kelancaran  Pelaksanaan  Pengembangan  dan Ibadat oleh Pemeluk-pemeluknya.
Implementasi SKB tersebut ternyata kemudian terindikasikan  dijadikan  instrumen  bagi  penutupan  gereja  di berbagai  tempat.  Dengan  alasan  itu  kemudian  pemerintah merevisi  SKB  tersebut  menjadi  Peraturan  Bersama  Menteri (PBM)  No  9/2006  dan  8/2006,  dan  di  dalamnya  juga  mengatur pendirian  rumah  ibadah.  PBM  memang  memiliki  perbedaan dengan  SKB,  namun  keduanya  memiliki  persamaan,  yakni mensyaratkan keharusan pengurusan izin rumah ibadah.
Pada  awal  ditetapkannya  peraturan  tersebut,  April  2006, Gomar  Gultom,  waktu  itu  duduk  sebagai  Sekretaris  Eksekutif Bidang  Diakonia  PGI,  pernah  mengatakan,  Kendati  PBM tidak sesuai  dengan  prinsip-prinsip  HAM,  terutama  kebebasan beribadah,  PBM  diharapkan  bisa  membantu  masyarakat Indonesia  yang  sangat  majemuk  untuk  menjalankan  ibadah dengan  baik. 2 Mengutip  apa  yang  diungkapkan  Andreas  A. Yewangoe,  yang  pada  saat  diterbitkannya  PBM  duduk  sebagai Ketua  Umum  PGI,  Gomar  Gultom  selanjutnya  menegaskan, ‚Kalau  ternyata  PBM  ini  lebih  melancarkan  pembangunan gedung-gedung  ibadah  sebagai  wujud  kerukunan    otentik  di
2 Gomar Gultom (ed.), Dari SKB ke PBM (Jakarta: PGI, 2006), 10.
antara  warga,  maka  ia  telah  menjadi  berkat  bagi  negeri  ini. Kalau sebaliknya, maka PBM ini mesti ditinjau kembali, bahkan dicabut.‛ 3
Tulisan ini akan meneliti apakah PBM telah menjadi solusi bagi  penyelesaian  konflik  terkait  perizinan  pendirian  rumah ibadah  di  Indonesia?  Tulisan  ini  secara  khusus  juga  meneliti dampak  PBM  terhadap  hubungan  internal  agama  dan hubungan antaragama yang berbeda di Bekasi.
JAMINAN HAK
BERAGAMA,

## BERKEYAKINAN,

## BERIBADAH DAN MENDIRIKAN RUMAH IBADAH
Hak  beragama,  berkeyakinan  dan  beribadah  secara  tegas dinyatakan dalam Pancasila, khususnya sila pertama. Mengenai pengertian  dari  sila  Ketuhanan  yang  Maha  Esa,  Soekarno pencetus istilah Pancasila menjelaskan seperti berikut:
Prinsip yang  kelima  hendaknya  menyusun Indonesia  merdeka dengan  bertakwa  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa.  Prinsip ketuhanan,  bukan  saja  karena  bangsa  Indonesia  bertuhan, tetapi  masing-masing  orang  Indonesia  hendaknya  bertuhan, sesuai  keyakinan  masing-masing.  Orang  Kristen  menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Almasih, Islam bertuhan menurut petunjuk  Nabi  Muhammad  SAW.  Orang  Buddha  menjalankan ibadahnya  menurut  petunjuk  kitab-kitab  mereka,  dan seterusnya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara  Indonesia  ialah  negara  yang  tiap-tiap  orangnya  dapat

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
menyembah  tuhannya  dengan  cara  leluasa.  Segenap  rakyat Indonesia  hendaknya  bertuhan  secara  kebudayaan,  yakni dengan  tiadanya    ‚egoisme  agama‛  dan  hendaknya  negara Indonesia satu negara yang bertuhan. 4
Dalam  pidato  tersebut,  Soekarno  menyatakan  supaya semua  warga  negara  memeluk  agama  yang  sesuai  dengan keyakinannya,  dan  negara  menjamin  kebebasan  setiap  orang untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Jaminan kebebasan  beribadah  ini  juga  dinyatakan  dalam  pasal  29  UUD 1945 ayat 2, di mana dijelaskan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing dan  untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu.
Senada  dengan  Soekarno,  TB  Simatupang  mengatakan secara tegas bahwa :
Sila pertama bukanlah ‚kepercayaan kepada Allah‛ tetapi lebih berarti  kepercayaan  kepada  ‚ide  ketuhanan‛, oleh  karena  kata yang  dipakai  di  sini  bukanlah  ‚Allah‛  tetapi istilah  yang  lebih netral, ‚Ketuhanan‛. Kepada istilah tersebut ditambahkan pula keesaan  dan  kemahaan.  Demikianlah  sila  yang  pertama  tidak berbicara  tentang Allah,  tetapi  tentang  ke-allahan.  Ia  berbicara tentang  keilahian.  Juga  orang-orang  yang  tidak  mempercayai Allah yang bersifat pribadi, misalnya beberapa kalangan dalam
4 Ruslan Abdulgani, Pancasila Perjalanan Sebuah Ideologi (Jakarta:
Grasindo, 1998), 15.
agama  Budha,  dapat  menerima  sila  tersebut.  Ia  berbicara tentang  kepercayaan  kepada  sesuatu  yang  maha  transenden. Sesuatu  yang  maha  esa,  mungkin  ini  terdengar  sebagai  suatu konsep  yang  amat  samar-samar,  tetapi  ia  berhasil  merangkul semuanya. 5
Uraian  Soekarno  dan  Simatupang  mengenai  Pancasila sangat jelas. Bahwa sila Ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh diartikan  secara  teologis.  Yang  dimaksud  dengan  penafsiran secara  teologis  misalnya  adalah  menafsirkan  kata  Ketuhanan yang  Maha  Esa  sebagai  tauhid  dalam  agama  Islam, 6 karena  ia adalah gambaran pengakuan bahwa semua agama mempunyai tempat  di  bumi  Indonesia.  Sila  tersebut  juga  merupakan  suatu pengakuan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  yang memiliki  banyak  agama,  dan  memberi  tempat  yang  sama terhadap  semua  agama.  Karena  itu  semua  agama,  termasuk aliran  kepercayaan  memiliki  hak  untuk  beribadah  baik  secara individu maupun secara berkelompok.
Berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  jelaslah  bahwa  UU nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi    Kependudukan, khusus  dalam  pasal  8  ayat  (4)  yang  menerangkan  bahwa Pemerintah  Indonesia  hanya  mengakui  enam  agama  resmi yakni  Islam,  Katolik,  Kristen,  Hindu,  Buddha,  Kong  Hu  Cu harus dicabut, karena ayat tersebut jelas-jelas
5 T.B. Simatupang, Iman Kristen dan Pancasila (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 4.
6 Endang Saefuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), xxiii.

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
mendiskriminasikan  aliran  kebatinan  yang  jumlah  ratusan  di Indonesia, demikian juga agama-agama lokal yang berkembang ditengah masyarakat Indonesia. 7
Terkait  dengan  aliran  kebatinan  atau  kepercayaan Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan demikian:
Menimbang<  Demikian  juga  terhadap  kepercayaan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sejak awal lahir dan bertumbuh di bumi Indonesia tetap diakui dan dihormati. Adapun mengenai bukti  surat  edaran  dari  Departemen  Dalam  negeri  yang diajukan  oleh  para  pemohon<Menimbang  bahwa  terhadap kepentingan  masyarakat  penganut  kepercayaan  yang  sudah lama hidup di Indonesia, Mahkamah berpendapat, masyarakat penganut  kepercayaan  adalah  masyarakat  yang  memiliki  hak dan  kewajiban  yang  sama  dalam  meyakini  kepercayaannya sesuai  dengan  jaminan  yang  diberikan    dalam  Pasal  28E  ayat (2)UUD  1945.  Praktik  diskriminasi  yang  dialami  oleh masyarakat  penganut  kepercayaan  adalah  bentuk  dari kesalahan  penerapan  norma  dalam  hukum  administrasi  dan bukan  merupakan  permasalahan  pertentangan  norma  UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945.‛ 8
Jaminan  kebebasan  beragama  dan  beribadah  secara  jelas dituangkan  dalam  Deklarasi  Universal  HAM  1948  pasal  18: Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  pikiran,  hati  nurani,  dan
7 Panduan Pemolisian (Jakarta: Kontras, 2012), 36.
8 Ibid., 11-12.
agama.  Dengan  kebebasan  untuk  menyatakan  agama  atau kepercayaan  dengan  cara  mengajarkannya,  melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Kebebasan beragama  dan  berkeyakinan  ini  tergolong  ke  dalam  kategori hak  yang  harus  dilindungi  dan  tidak  dapat  dibatasi  atau bahkan dilanggar dalam kondisi apapun ( Non-Derogable Right ).
Dan  hak  ini  secara  langsung  mensyaratkan  adanya  kebebasan menjalankan  ibadah,  atau  beribadah  dan  mendirikan  rumah ibadah.  Dan  hak  menjalankan  ibadah  dan  mendirikan  rumah ibadah  ini  tergolong  kategori  hak  yang  dapat  dibatasi ( Derogable Right ). Pembatasan tersebut menurut DUHAM Pasal 18 ayat (2) berbunyi seperti berikut:
Kebebasan  menjalankan  dan  menentukan  agama  atau kepercayaan  seseorang  hanya  dapat  dibatasi  oleh  ketentuan berdasarkan  hukum,  dan  yang  diperlukan  untuk  melindungi keamanan,  ketertiban,  kesehatan,  atau  moral  masyarakat,  atau hak-hak kebebasan mendasar  orang lain. Perserikatan Bangsa- Bangsa  secara  khusus  menjamin  adanya  perlindungan  atas rumah-rumah  ibadah  yang  digunakan  oleh  warga.  Hak  untuk membangun  rumah  ibadah  merupakan  perwujudan  dari kebebasan  beragama  atau  berkeyakinan,  sebagaimana  hak untuk menggunakan dan memasang simbol agama/keyakinan, dan menjalankan hari libur keagamaan/keyakinan. 9
9 Ibid., 19.

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
Selain  dokumen  DUHAM  1948,  Kovenan  Internasional Hak-Hak  Sipil  dan  Politik,  ada  dua  dokumen  lain  yang dideklarasikan PBB, dan dokumen-dokumen tersebut menyediakan  standar-standar  internasional  yang  diakui  secara luas,  serta  dapat  digunakan  sebagai  rujukan  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  HAM.  Pertama  adalah dokumen  Deklarasi  untuk  Mengeliminasi  Segala  Bentuk Praktik  Intoleransi  dan  Diskriminasi  Berdasarkan  Agama  dan Kepercayaan (Declaration  on  Elimination  of  All  Forms  Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief). Pasal 2 Deklarasi ini  mewajibkan  negara  untuk  mengambil  tindakan  efektif dalam mencegah atau menghapus praktik diskriminasi berbasis agama dan keyakinan. Bahkan negara juga memiliki kewajiban untuk  membatalkan  setiap  produk  perundang-undangan  yang berisi  pesan  dikriminasi.  Kedua,  dokumen  Deklarasi  untuk Melindungi  Hak-hak  Individu  Minoritas  untuk  Bidang Nasionalitas/Etnis, Agama, dan Bahasa ( Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities ).  Pasal  4  ayat  (2)  Deklarasi  tersebut  menyatakan negara  juga  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan bagi individu-individu minoritas agar mereka bisa menjalankan  ritual  agamanya  dengan  bebas.  Negara  juga berkewajiban  untuk  mengambil  tindakan  efektif  untuk menciptakan  iklim  kondusif  agar  individu-individu  minoritas dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. 10

## IZIN MENDIRIKAN RUMAH IBADAH DALAM PBM
Perlunya  izin  khusus  pendirian  rumah  ibadah  di Indonesia berawal dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor: 01/BER/MDN-MAG/1969  tentang  Pelaksanaan  Tugas  Aparatur Pemerintahan  dalam  Menjamin  Ketertiban  dan  Kelancaran Pelaksanaan  Pengembangan  dan  Ibadat Agama  oleh  Pemeluk- pemeluknya.  Dalam  pasal  4  ayat  1  dijelaskan  bahwa  pendirian rumah  ibadah  perlu  mendapat  izin  dari  kepala  daerah  atau pejabat  pemerintah  di  bawahnya  yang  dikuasakan  untuk  itu. SK-SK  bersama  mengenai  peraturan  untuk  mendirikan  rumah ibadah  itu  hanya  mengatur  pendirian  rumah  ibadah  untuk orang Kristen. 11 Karena memang latar belakang dikeluarkannya SK tersebut karena ada gejala-gejala bahwa di beberapa daerah jumlah umat Kristen bertambah dengan pesat, dan di beberapa tempat terjadi perusakan terhadap gedung gereja. 12
Hadirnya  SKB  Dua  Menteri  yang  mengatur  perizinan rumah  ibadah  pada  awal  ditetapkannya  mendapat  penolakan dari  gereja-gereja  di  Indonesia.  PGI  (waktu  itu  masih  bernama DGI)  membuat  sebuah  memorandum,  tertanggal  10  Oktober 1969,  yang  meminta  pemerintah  untuk  meninjau  kembali  SKB itu. Memorandum yang ditandatangani oleh Ds. W.J. Rumambi (Sekretaris Departemen Gereja dan Masyarakat DGI) dan Pastor F.X.  Danuwinata,  SJ.  (MAWI)  tidak  ditanggapi,  dan
11 T.B. Simatupang ,  Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), 240.
12 Ibid.

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
diberlakukan  selama  37  tahun  meski  secara  jelas  terbukti  telah mendiskriminasikan agama Kristen khususnya dalam pendirian rumah ibadah. 13
Pada  pasal  4  SKB  No.  1/1969  aturan  pendirian  rumah ibadah sebagai berikut: 14
1. Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan izin dari  kepala  daerah  atau  pejabat  pemerintahan  di bawahnya yang dikuasakan untuk itu.
2. Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1)  pasal  ini  memberikan  izin  yang  dimaksud  setelah mempertimbangkan:
a. Pendapat  Kepala  Perwakilan  Departemen  Agama setempat.
b. Planologi
c. Kondisi dan keadaan setempat
3.  Apabila  dianggap  perlu,  kepala  daerah  atau  pejabat yang  ditunjuknya  itu  dapat  meminta  pendapat  dari organisasi-organisasi keagamaan dan
ulama/rohaniawan setempat.
Implementasi  SKB  dua  menteri  tentang  perizinan  rumah ibadah  ternyata  tidak  produktif,  dan  kemudian  dengan  alasan yang  sama  dengan  penerbitan  SKB,  dilakukanlah  revisi terhadap  peraturan  tersebut.  Pada  revisi  peraturan  tersebut pendirian  rumah  ibadah  dinyatakan  lebih  detail  seperti  dalam Bab IV Pasal 13-17. Pasal 14 menyebutkan: (1) Pendirian rumah
13 Gultom (ed.), Dari SKB ke PBM , 10. 14 Ibid., 12.
ibadat  harus  memenuhi  persyaratan  administratif  dan persyaratan  teknis  bangunan  gedung.  (2)  Selain  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pendirian rumah  ibadah  harus  memenuhi  persyaratan  khusus  meliputi: A)  daftar  nama  dan  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  pengguna rumah  ibadat  paling  sedikit  90  (sembilan  puluh)  orang  yang disahkan  oleh  pejabat  setempat  sesuai  dengan  tingkat  batas wilayah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  ayat  (3);  B) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang  yang  disahkan  oleh  lurah/kepala  desa;  C)  Rekomendasi tertulis  kepala  kantor  departemen  agama  kabupaten/kota;  dan D)  Rekomendasi  tertulis  FKUB  kabupaten/kota.  Pasal  18  ,  19, dan  20  dalam  PBM  memuat  ketentuan  izin  sementara pemanfaatan  bangunan  gedung  bukan  rumah  ibadat  sebagai rumah  ibadat  sementara,  ketentuan  ini  tidak  terdapat  dalam SKB 1969. 15

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini adalah  kualitatif  deskriptif.  Tujuan  penelitian  deskriptif  ini adalah  melukiskan  keadaan  sesuatu  atau  yang  sedang  terjadi pada  saat  penelitian  berlangsung.  Pengumpulan  data  antara lain  melalui  kepustakaan  terpilih,  observasi  langsung, wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  wawancara  tersebut kemudian  ditranskripsikan,  dan  kemudian  dilakukan  reduksi

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
data  dengan  fokus  pada  pendapat  gereja-gereja  di  Bekasi terhadap  izin  mendirikan  rumah  ibadah  dalam  Peraturan Bersama  Menteri  (PBM).  Penelitian  dilakukan  terhadap  16 gereja  yang  ada  di  Bekasi  dengan  melakukan  observasi, wawancara  langsung  dengan  pemimpin-pemimpin  gereja tersebut, dalam hal ini pendeta dan majelis gereja. Gereja-gereja tersebut adalah:  1) HKBP Jatiasih, 2) GKP Kampung Sawah, 3) GMII  Anugerah,  4)  GPIB  Galilea,  5)  POUK  Graha  Prima,  6) Gemindo,  7)  Gekari,  8)  GPPS  Talitakumi,  9)  GKII  Solideo,  10) GKSI  Setia,  11)  GBI  Mawar  Sharon,  12)  GKI  Jatibening,  13) Gekindo Jatimulya, 14) HKBP Filadelfia, 15) HKBP Ciketing, 16) GPIB  Harapan  Indah.  Dan  juga  tokoh-tokoh  masyarakat  di Bekasi  untuk  konfirmasi  atas  data  yang  telah  dikumpulkan. 16 Gereja-gereja tersebut dikelompokkan kedalam empat kategori:
A)   Gereja yang memiliki izin dan tidak bermasalah.
B)  Gereja  yang  mengalami  masalah  pengurusan  izin, bermasalah dengan masyarakat, tetapi  selesai.
C)   Gereja  yang  tidak  memiliki  izin  namun  tidak bermasalah dengan masyarakat.
D)   Gereja  yang  tidak  memiliki  izin,  bermasalah  dengan masyarakat, dan tidak selesai.
Gereja  dalam  kategori  A,  adalah  gereja  yang  memiliki kriteria seperti berikut: telah memiliki izin, tidak dipermasalahkan atau diganggu oleh masyarakat. Gereja dalam Kategori  B,  adalah  gereja  yang  belum  memiliki  izin,  dan
16 Wawancara langsung dengan pemimpin-pemimpin gereja di Bekasi.
keberadaannya  dipersoalkan  oleh  masyarakat  setempat  karena pengurusan  izin  yang  memakan  waktu  lama,  dan  kemudian gereja  itu  berhasil  mendapatkan  izin  tesebut,  dan  gangguan dari masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Gereja dalam kategori  C,  tidak  memiliki  izin  namun  aman.  Gereja  dalam kategori  D  adalah  gereja-gereja  yang  tidak  berhasil  mengurus izin.  Gereja-gereja  tersebut  mendapat  penolakan  dari masyarakat, dan tidak dapat memenuhi persyaratan lingkungan  sebagaimana  dipersyaratkan  oleh  PBM  2006. Gereja-gereja  tersebut  akhirnya  ditutup  atau  pindah  ke  tempat lain.

## SEKILAS  TENTANG  PERSEBARAN  RUMAH  IBADAH  DI BEKASI
Bekasi  adalah  bagian  dari  Provinsi  Jawa  Barat  yang wilayahnya  berbatasan  langsung  dengan  Provinsi  DKI  Jakarta. Bekasi  terbagi  atas  dua  daerah  tingkat  dua,  yakni  Kota  Bekasi dan  Kabupaten  Bekasi.  Sebagai  daerah  yang  bertetangga dengan Ibu Kota Jakarta, tentu saja Bekasi memiliki peran dan fungsi  yang  sangat  strategis.  Misalnya,  Bekasi—bersama  Kota Depok,  Bogor,  Tangerang,  yang  selama  ini  disebut-sebut sebagai  ‚kota-kota  satelit‛  menjadi  penyangga  bagi  Kota Jakarta.  Karena  posisinya  yang  berbatasan  langsung  dengan Jakarta tersebut, Bekasi tidak dapat menghindar dari limpahan penduduk  dari  Jakarta  dan  sekitarnya.  Para  pendatang  itu terdiri dari bermacam latar belakang agama, suku, bahasa, dan
adat-istiadat yang berbeda-beda. 17
Secara geografis Kota Bekasi posisinya berdekatan dengan Jakarta  sebagai  ibukota  negara.  Dan  melihat  sejarahnya, masyarakat  Bekasi  tidak  terlalu  jauh  beda  dari  masyarakat Jakarta. Tradisi, adat-istiadat dan budayanya banyak dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  keagamaan,  khususnya  Islam. Masyarakat Kota Bekasi yang per-Juli 2009, penduduknya telah mencapai  2.457.585  jiwa,  mayoritas  menganut  agama  Islam. Jumlahnya  mencapai  2.145.447  jiwa  atau  87,30%.  Dan  sisanya, 312.138  jiwa  atau  12,70%  menganut  agama  lain,  yakni  Kristen Protestan,  Katolik,  Buddha,  Hindu,  Konghuchu,  dan  berbagai aliran/agama  lain  di  luar  agama-agama  yang  disebut  di  atas. Penyebaran penganut agama cukup merata pada 12 kecamatan yang  ada  di  Kota  Bekasi.  Dan  indikasi  keberagamaan masyarakat  Kota  Bekasi  dapat  dilihat  dari  banyaknya  rumah ibadah, baik berupa masjid (882), musholla dan langgar (1.320), gereja (207), vihara, pura, dan kelenteng (13). 18
Sementara wilayah Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam 23 kecamatan, dan setiap kecamatan  meliputi 5 kelurahan dan 182 desa.  Penduduk  Kabupaten  Bekasi  (tahun  2012)  berjumlah 2.786.638 jiwa. Di Kabupaten Bekasi, mesjid 1.567, musholla 614, dan  langgar  2.759.  Sedangkan  jumlah  gereja  di  Kabupaten Bekasi ada sebanyak 24, vihara 8, dan  pura 3. 19
17 Badruzzaman Busyani, Rumah Ibadat di Kota Bekasi (Bekasi: FKUB, 2009), 5-6.
18 Ibid., 21- 22.
19 Kabupaten Bekasi dalam Angka, 2013, Agama/Religion, 56, portal.bekasi.go.id, diakses 1 Agustus 2015, pkl. 20.00
Berdasarkan  data  tersebut  jelaslah  bahwa  ketersediaan rumah  ibadah  umat  Islam  jauh  lebih  besar  dibandingkan agama-agama  lain,  termasuk  Kristen,  apalagi  rumah  ibadah umat  Islam  dalam  bentuk  mushola  dan  langgar  tidak memerlukan  izin  seperti  masjid.  Itulah  sebabnya  komunitas Kristen yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan izin mendirikan  rumah  ibadah  pada  umumnya  menggunakan rumah atau ruko (rumah toko), atau fasilitas lain untuk tempat beribadah.  Sebagai  tempat  ibadah  sementara.  Biasanya komunitas tersebut mengajukan permohonan untuk menggunakan  gedung  atau  rumah  tertentu  sebagai  tempat ibadah  sementara,  sampai  saatnya  mereka  memenuhi persyaratan  untuk  mendapatkan  izin  pendirian  rumah  ibadah. Sulitnya  mendapatkan  izin  mendirikan  rumah  ibadah mengakibatkan  komunitas agama yang telah memenuhi syarat jumlah jemaat, namun belum mendapatkan persetujuan dari 60 orang  dewasa  warga  sekitar,  terpaksa  terus  beribadah  di gedung-gedung    yang  dijadikan  tempat  ibadah  sementara. Dalam laporan tahunannya (2014), Wahid Institute
menempatkan Jawa Barat sebagai daerah yang paling intoleran. Dari  berbagai  daerah  di  Jawa  Barat,  Bekasi  disebut-sebut sebagai yang paling intoleran. 20
Menariknya,  sekalipun  Bekasi  disebut  paling  intoleran dari  seluruh  daerah  yang  ada  di  Jawa  Barat,  Kota  Bekasi  juga
20 The Wahid Institute, Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014, WahidInstitute.org. http://www.wahidinstitute.org/wi-id , diakses 14 April 2014, pkl. 16.15.

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
memiliki  daerah  yang  tersohor  dengan  toleransi  beragamanya, yakni  daerah  Kampung  Sawah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan keberadaan  tiga  rumah  ibadah  yang  berdiri  megah  dan letaknya  berdekatan  yakni  Gereja  Kristen  Pasundan,  Gereja Katolik  Santo  Servatius,  dan  sebuah  masjid  besar  dan  Pondok Pesantren  Fisabillilah.  Ini  juga  menjadi  lambang  kehidupan toleransi yang tinggi bagi daerah tersebut.

## PENDAPAT GEREJA-GEREJA DI BEKASI TERHADAP PBM
Pendapat  pimpinan-pimpinan  gereja  di  Bekasi  terkait implementasi  kebijakan  izin  pendirian  gereja  menurut  PBM setidaknya  mencakup  dua  hal,  yakni  mengenai  hubungan penetapan  izin  gereja  terhadap  pemenuhan  hak  membangun rumah  ibadah  di  Bekasi,  dan  dampak  implementasi  kebijakan PBM  dalam  hubungan  internal  dan  hubungan  antaragama  di Bekasi.

## PBM Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45
Menurut pemimpin-pemimpin gereja di Bekasi, penetapan  izin  gereja,  baik  dalam  SKB  maupun  PBM  telah membelenggu  hak  masyarakat  untuk  mendirikan  rumah ibadah.  Sejak  ditetapkannya,  bahwa  setiap  pendirian  rumah ibadah harus mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintahan  di  bawahnya  yang  dikuasakan  untuk  itu.  Dan kepala  daerah  atau  pejabat  memberikan  izin  pendirian  rumah ibadah  didasarkan  pertimbangan:  pendapat  kepala  perwakilan Kementerian  Agama  setempat,  planologi,  dan  kondisi  dan
keadaan  setempat.  Menurut  tokoh-tokoh  gereja  di  Bekasi, persyaratan  keharusan  mendapatkan  izin  dari  pemerintah daerah,  ataupun  dari  masyarakat,  sama  saja  membatasi  hak mendirikan  rumah  ibadah.  Bahkan  di  Bekasi,  SKB  dan  PBM merupakan senjata untuk memberedel tempat-tempat peribadatan non-muslim. 21
PBM  menurut  pimpinan  gereja-gereja  di  Bekasi  bukan hanya tidak mampu memfasilitasi gereja-gereja di Bekasi untuk mendapatkan izin membangun rumah ibadah, tetapi juga telah menjadi  instrumen  penutupan  gereja,  khususnya  terhadap gereja-gereja  yang  tidak  memiliki  IMB.  Pendataan  FKUB (Forum  Komunikasi  Umat  Beragama)  terhadap  rumah  ibadah di Kota Bekasi yang kemudian diterbitkan  dalam sebuah buku berjudul  ‚Rumah  Ibadat  di  Kota  Bekasi‛,  yang  disunting  oleh Badruzzaman  Busyani,  dan  diterbitkan  oleh  FKUB Bekasi,  dan di  dalamnya  dicantumkan  nama  rumah-rumah  ibadah  yang berizin,  dan  tak  berizin  di  Kota  Bekasi,  khususnya  gereja, menjadi  tidak  produktif,  karena  rekomendasi  FKUB  tidak menjamin  diberikannya  IMB  terhadap  sebuah  gereja  yang belum memiliki IMB, namun untuk mendapatkan IMB, sebuah gereja harus mendapatkan rekomendasi FKUB. 22
21 Wawancara langsung dengan pemimpin-pemimpin gereja di
Bekasi.
22 Busyani, Rumah Ibadat di Kota Bekasi (Bekasi: FKUB, 2009), 21- 22.
Pendataan mengenai gereja-gereja yang memiliki IMB dan tidak memiliki IMB, yang kemudian dipublikasikan, mengakibatkan  gereja-gereja  yang  tidak  memiliki  IMB,  dan pada  awalnya  tidak  mengalami  gangguan  masyarakat setempat, setelah publikasi itu justru bisa mengalami gangguan dari  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Beberapa tokoh  gereja  mengatakan,  ‚Di  Bekasi  telah  hadir  kelompok- kelompok  radikal  yang  kehadirannya  bertujuan  menutup gereja-gereja yang tidak memiliki izin.‛ 23
Pemimpin  gereja  di  Bekasi  berpendapat  bahwa  publikasi FKUB  sangat  menolong  kelompok-kelompok  radikal  untuk mendapatkan  data  gereja  yang  tidak  berizin,  dan  kemudian melakukan  penutupan  terhadap  gereja  tersebut,  baik  melalui intimidasi, pemanggilan pendeta setempat agar menutup gereja yang  tidak  berizin  tersebut,  bahkan  tidak  jarang  penutupan gereja  di  Bekasi  dilakukan  dengan  cara  kekerasan  apabila gereja tersebut tetap melakukan peribadatan di bangunan yang belum memiliki IMB.
Gereja-gereja dalam kategori pertama (A), yakni memiliki izin  dan  tidak  mengalami  gangguan  masyarakat  ternyata  juga menolak  PBM,  menurut  sumber  dari  gereja-gereja  tersebut peraturan  khusus  pendirian  rumah  ibadah  (PBM)  telah menghalangi komunitas Kristen untuk memiliki rumah ibadah.
Penolakan  terhadap  PBM  dari  gereja-gereja  yang  telah memiliki  izin  dan  tidak  bermasalah  dengan  lingkungan
23 Wawancara langsung dengan pemimpin-pemimpin gereja di Bekasi.
masyarakat  ternyata  terkait  pengalaman  masa  lampau  gereja- gereja  tersebut.  Ternyata  gereja-gereja  yang  memiliki  IMB  dan tidak  mengalami  gangguan  masyarakat,  pada  awal  berdirinya juga mengalami gangguan masyarakat dengan alasan perizinan sejak diberlakukannya SKB dua menteri yang juga menetapkan keharusan  mendapatkan  izin  pemerintah  daerah  dalam pendirian rumah ibadah. HKBP Jatiasih sebelum berdiri megah seperti  saat  ini,  pernah  dibakar  oleh  masyarakat.  Namun, melalui  pendekatan  pihak  gereja  yang  cukup  intens  terhadap masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat, gereja tersebut dapat didirikan  kembali,  dan  mendapatkan  izin. 24 Persyaratan keharusan  mendapatkan  izin  pemerintah  yang  dituangkan sejak  SKB,  telah  mempersulit  gereja,  karena  pertimbangan pemerintah  untuk memberikan IMB gereja juga mengacu pada izin  dari  masyarakat  setempat.  Apabila  masyarakat  setempat ada  yang  tidak  menginginkan  hadirnya  rumah  ibadah  agama lain,  dengan  alasan  apapun,  maka  pendirian  sebuah  rumah ibadah akan sangat sulit didapat.
PBM  tentang  perizinan  gereja  juga  menyasar  Gereja Kristen  Pasundan  (GKP)  Kampung  Sawah  yang  telah  lama berdiri  dan  memiliki  hubungan  yang  harmonis  dengan lingkungan.  Dapat  dimaklumi  sebagian  besar  masyarakat adalah  jemaat  gereja  tersebut.  Dan  bahkan  lingkungan masyarakat  di  sana  itu  bersifat  multi-religi.  Artinya  dalam sebuah keluarga bisa saja ada anggota yang berbeda keyakinan: muslim dan Kristen. Suasana yang sangat kondusif itulah yang

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
membuat  pengurus  gereja  tidak  berpikiran  untuk  mengurus surat  izin.  Apalagi,  menurut  ketentuan  PBM  2006,  GKP Kampung  Sawah  yang  keberadaannya  sudah  sangat  lama berada  di  daerah  itu,  mestinya  otomatis  mendapatkan  izin karena  GKP  Jemaat  Kampung  Sawah  berdiri  sejak  tanggal  16 Juni 1874.
Meskipun  GKP  Kampung  Sawah  tersebut  telah  berdiri sejak  Indonesia  belum  merdeka,  pemerintah  setempat  tetap mengharuskan  pihak  gereja  mengurus  izin  sebagaimana layaknya gereja-gereja yang akan dibangun. Kasus ini sekaligus membuktikan  kurangnya  pemahaman  pemerintah  atas peraturan  yang  dibuatnya.  Syukurlah  GKP  Kampung  Sawah tidak  memiliki  masalah  dengan  lingkungan.  Masyarakat setempat  yang  terdiri  dari  berbagai  agama,  sudah  lama  hidup dalam  kebersamaan  yang  rukun,  sehingga  keberadaan  gereja tersebut relatif tidak pernah mengalami hambatan. Faktor yang sangat  kondusif  itulah  yang  membuat  pengurus  gereja ‚merasa  tidak  perlu‛  mengurus  izin  gereja,  tanpa  ada  maksud untuk  melawan  pemerintah  yang  berkuasa,  apalagi  menurut mereka  PBM  jelas-jelas  bertentangan  dengan  Pancasila  dan UUD 45.
Kehadiran PBM bagi gereja yang masuk dalam kategori B yakni:  ‚mengalami  masalah  pengurusan  izin,  bermasalah dengan  masyarakat,  tetapi  selesai‛,  tidak  semuanya  merespon negatif.  Gemindo,  adalah  salah  satu  gereja  yang  merespon positif terhadap PBM. Gereja ini harus menyusuri jalan panjang dalam  pengurusan  izin.  Bahkan  ketika  pembangunan  gereja telah dilakukan, dan izin belum didapat, gereja tersebut pernah
dibakar massa. Pembangunan dapat dilakukan kembali setelah izin  didapat.  Dan  respon  positif  terhadap  PBM    timbul  karena gereja  tersebut  berharap  PBM  dapat  menghindari  pengalaman buruk masa lampau, yakni pembakaran gereja.
Harapan  terhadap  PBM  itu  jelas  belum  bisa  memberikan kepastian,  karena  banyak  gereja  yang  memiliki  izin  pun mengalami  gangguan  dan  ada  yang  ditutup.  Sumber  dari gereja  POUK  Graha  Prima,  dan  Gekari  memberikan  respon negatif  terhadap  PBM.  Gereja  Persekutuan  Oikumene  Umat Kristen (POUK) Graha Prima, pernah dibakar massa meskipun gereja tersebut berdiri di atas tanah yang disediakan  pengelola Kompleks  Perumahan  Graha  Prima  dan  diperuntukkan  bagi rumah  ibadah  Kristen.  Gereja  tersebut  harus  bekerja  keras melakukan  pendekatan  terhadap  masyarakat.  Setelah  melalui jalan  yang  cukup  panjang  akhirnya  gereja  itu  bisa  kembali dibangun,  bahkan  lengkap  dengan  plang  nama  gereja. Namun demikian,  surat  izin  belum  berhasil  didapat.  Hal  yang  sama juga  dilakukan  Gereja  Gekari,  pemimpin  gereja  dan  jemaat terus-menerus  mengadakan  pendekatan  sosial  terutama  ke tokoh-tokoh agama setempat. Akhirnya upaya ini berhasil juga, di mana  keberadaan gereja bisa diterima oleh masyarakat, dan kepengurusan  izin  pun  selesai.  Di  sini  terlihat,  regulasi masyarakat  yang  kerap  bertentangan  dengan  aturan  PBM mendapat  tempat  untuk  menjadi  instrumen  penutupan  rumah ibadah. 25
25 Wawancara dengan pemimpin-pemimpin gereja di Bekasi.

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
Untuk  kategori  ketiga  atau  (C),  yakni  gereja  yang  tidak memiliki izin namun aman, PBM juga ditolak oleh semua gereja sampel.    Antara  lain,  GPPS  Talitakumi,  gereja  yang  tidak memiliki  izin  namun  diterima  msyarakat  setempat,  dan  dapat memasang  plang  gereja  di  depan  bangunan  gereja.  Menurut pemimpin-pemimpin  gereja  dalam  kategori  C  ini,  kehadiran PBM  memaksa  gereja  tersebut  mengurus  izin,  padahal  IMB gereja tidak mudah didapat, dan pengurusannya membutuhkan  waktu  yang  lama.  Berbeda  dari  GPPS Talitakumi,  GKII  Solideo,  GKSI  Setia,  dan  GBI  Mawar  Saron, ketiga  gereja  tersebut  bukan  hanya  tidak  bisa  mengurus  izin karena  mereka  yakin  tidak  akan  mendapatkan  izin  dari masyarakat  meski  berdasarkan  aturan  PBM  mereka  telah memenuhi  syarat  jumlah  jemaat.  Namun  karena  PBM  juga mensyaratkan  izin  dari  masyarakat  sekitar  gereja,  yang  pada umumnya  bukan  penganut  agama  Kristen,  maka  pihak  gereja tidak  mengurus  izin  karena  yakin  pasti  akan  mengalami penolakan.  Penolakan  masyarakat  untuk  menandatangani persetujuan  pendirian  gereja  di  lingkungan  mereka  berada dikarenakan  bahwa  memberikan  persetujuan  pendirian  gereja, sama  saja  dengan  mengizinkan  penyesatan  terjadi.  Kehadiran ketiga  gereja  tersebut  telah  diketahui  pemerintah  setempat mulai  dari  RT,  RW,  kelurahan  dan  kecamatan.  Namun  karena masyarakat  dan  tokoh  agama  sekitar  lokasi  gereja  tersebut bukan  hanya  tidak  menyetujui  pengurusan  izin  gereja,  untuk memasang  plang  nama  saja,  ketiga  gereja  tersebut  tidak diizinkan.  Karena  itu  kaharusan  mendapatkan  izin  dari masyarakat  untuk  pendirian  gereja,  pada  tempat-tempat
tertentu  di  Bekasi  adalah  tidak  mungkin.  Kejadian  ini  secara khusus juga terjadi pada penolakan atas  HKBP Filadelfia.
Untuk  kategori  keempat  atau  (D)  ‚gereja  yang  tidak memiliki  izin,  dan  bermasalah  dengan  masyarakat,  dan  tidak selesai‛, PBM diakui telah menjadi instrumen penutupan gereja dan  menjadikan  gereja  sasaran  kemarahan,  dan  kekerasan massa,  tanpa  pemerintah  mampu  melindungi  gereja-gereja tersebut.  Bahkan  pada  umumnya  mereka  harus  meninggalkan lokasi  tersebut,  dan  berpindah  ke  tempat  lain.  Pengalaman pahit  ini  dialami  oleh  HKBP  Filadelfia,  yang  meskipun keberadaan  mereka  dimenangkan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  (PTUN),  tetap  saja  tempat  ibadah  mereka  tidak  dapat digunakan.  Segel  penutupan  terhadap  gereja  tetap  terpasang, dan  mereka  harus  beribadah  secara  berpindah-pindah, termasuk  di  depan  Istana  Presiden,  bersama  jemaat  GKI Yasmin Bogor.
HKBP  Ciketing  tidak  hanya  diganggu  dan  diintimidasi massa  yang  mengaku  sebagai  warga  setempat.  Puncaknya adalah  ketika  gereja  tersebut  diserang,  dan  salah  seorang anggota  majelis  gereja  ditusuk  hingga  luka  parah  oleh kelompok  yang  menentang  kehadiran  gereja  tersebut.  Sejak peristiwa  itu  gereja  pun  tidak  dapat  digunakan,  dan  mereka harus  berpindah  tempat.  Demikian  juga  halnya  dengan Gekindo Jatimulya, gereja ini juga harus memindahkan tempat ibadah  mereka,  ketempat  yang  cukup  jauh  dari  lokasi  gereja awal, ini berarti jemaat harus mengalami kesulitan menjangkau tempat  ibadah  itu.  Nasib  yang  sama  juga  dialami  oleh  GKI Jatibening, tempat ibadah itu ditutup dan tidak bisa digunakan

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
lagi.
Berdasarkan kejadian-kejadian tragis yang dialami gereja- gereja  di  Bekasi  atas  kehadiran  SKB  yang  kemudian  direvisi menjadi  PBM,  dan  keduanya  mengharuskan  adanya  izin pemerintah daerah dan masyarakat atas sebuah rumah ibadah, wajar saja jika para pemimpin gereja di Bekasi pada umumnya berpendapat  sama,  yakni  PBM  yang  mensyaratkan  pendirian rumah  ibadah  berbeda  dengan  pendirian  rumah  tinggal  telah mempersulit pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah di  Bekasi  kerap  lebih  sulit  dibandingkan  pendirian  sebuah tempat  hiburan  malam  yang  kehadirannya  jelas-jelas  bisa menimbulkan  dampak  negatif  pada  masyarakat  setempat, apalagi  dengan  adanya  penyimpangan  pengoperasian  hiburan malam, yang kerap menjadi tempat penjualan dan penggunaan narkoba.
Perizinan  gereja  yang  dituangkan  dalam  PBM  telah mengakibatkan beberapa gereja di Bekasi ditutup, seperti yang terjadi dengan HKBP, Gekindo, dan GPDI di Jati Mulya Bekasi, penutupan  tersebut  langsung  dipimpin  oleh  camat  setempat. Aturan  keharusan  adanya  izin  pemerintah  telah  melahirkan politisasi  agama,  di  mana  pejabat  setempat memainkan  agama untuk  menarik  simpati  pendukungnya.  Dan  mempersulit  atau menutup  rumah  ibadah  yang  berbeda  dengan  pendukungnya adalah  jalan  politisasi  agama  yang  sangat  berbahaya  bagi keutuhan bangsa Indonesia.

## PBM  Berdampak  Negatif  dalam  Hubungan  Antaragama  di Bekasi
Apabila  dalam  SKB  dua  menteri  perizinan  bergantung pada  kepala  daerah,  dan  ini  pun  terbukti  dimanfaatkan  untuk kepentingan  individu  atau  kelompok  tertentu,  maka  syarat yang  lebih  detail  tentang  pendirian  rumah  ibadah  justru menjadi  lebih  pelik.  Pada  daerah-daerah  tertentu  di  Bekasi dijumpai, bahwa keharusan mendapatkan izin dari masyarakat setempat  justru  menimbulkan  konflik  baru  dalam  masyarakat. Individu  atau  kelompok  masyarakat  yang  sebelumnya  tak peduli  dengan  kehadiran  rumah  ibadah  yang  berbeda  dengan agama  yang  mereka  anut,  kemudian  secara  tidak  langsung merasa  dipaksa  untuk  peduli  dengan  menyetujui  kehadiran rumah  ibadah  agama  yang  berbeda.  Permintaan  persetujuan individu-individu  yang  berdomisili  di  sekitar  rumah  ibadah yang  akan  didirikan  membuat  penganut  agama  lain  merasa dipaksa untuk menyetujui kehadiran rumah ibadah agama lain.
Keharusan mendapatkan izin masyarakat setempat untuk IMB  pada  beberapa  gereja  justru  menjadi  kontraproduktif, karena  telah    menimbulkan  koflik  baru  dalam  masyarakat antaragama.  Apalagi,  pada  individu  atau  kelompok-kelompok masyarakat tertentu, memberikan izin pendirian rumah ibadah yang  berbeda  agama,  sama  saja  dengan  mengkhianati  agama mereka,  karena  membiarkan  agama-agama  yang  berbeda berkembang  dan  mengancam  perkembangan  agama  yang mereka  anut.  Realitas  ini  bukan  hanya  diakui  oleh  pemimpin- pemimpin gereja di Bekasi, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat di Bekasi, bahkan isu ini tersebar luas khususnya pada daerah-

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
daerah  di  mana  terjadi  konflik  terkait  pendirian  rumah ibadah. 26
Hadirnya  PBM  telah  membuat  hubungan  antaragama  di Bekasi  penuh  dengan  kecurigaan.  Kebaikan  gereja  terhadap masyarakat  sekitar  berupa  keterlibatan  dalam  memberikan bantuan  sosial  kepada  masyarakat  sekitar  yang  tidak  mampu, kerap  dicurigai  sebagai  tindakan  manipulatif,  yaitu  usaha untuk  membujuk  masyarakat  agar  bersedia  memberikan  izin pendirian  gereja.  Padahal,  kebaikan  gereja  tersebut  sebenarnya tidak  bisa  ditafsirkan  demikian,  karena  bantuan  sosial  gereja terhadap  masyarakat  adalah  salah  satu  penunaian  tugas mandat sosial gereja.
Kehadiran  PBM  menurut  pemimpin-pemimpin  gereja  di Bekasi  adalah  ‚bukti  kegagalan  pemerintah  untuk  bersikap netral‛.  Pemerintah  jelas-jelas  berpihak  pada  kelompok- kelompok  tertentu  yang  tidak  senang  dengan  perkembangan agama  lain.  Kegagalan  pemerintah  untuk  bersikap  netral terlihat  jelas  dengan  membiarkan  terjadinya  penutupan  dan perusakan  gereja  oleh  polisi-polisi  informal,  pemerintah tunduk  pada  polisi-polisi  informal  tersebut.  Polisi-polisi informal  itu  umumnya  bukan  berasal  dari  masyarakat  sekitar, tetapi  berasal  dari  tempat  yang  jauh  dari  lokasi  yang  kerap menjadi  sasaran  amuk  polisi-polisi  informal  itu.‛ 27 Kegagalan pemerintah di Bekasi terlihat jelas dalam kasus HKBP Filadelfia Bekasi,  yang  dari  segi  jumlah  telah  memenuhi  syarat  dan
26 Wawancara dengan pemimpin-pemimpin gereja di Bekasi.
27 Ibid.
mendapatkan  persetujuan  masyarakat,  serta  diteguhkan keabsahannya  oleh  pengadilan.  Namun  hingga  saat  ini  jemaat HKBP Filadelfia tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan  izin  IMB  rumah  ibadah.  Bahkan  ironisnya, pendeta  jemaat  HKBP  Filadelfia  yang  adalah  korban  itu, sempat  dituduh  sebagai  pelaku  kekerasan.  Dan  pada  sisi  lain, pelaku kekerasan yang sebenarnya, tak pernah tersentuh aparat keamanan.
Birokrasi yang amat panjang dalam pendirian gereja, telah membuat gereja-gereja di Bekasi harus menyusuri jalan panjang dalam  pendirian  gereja.  Birokrasi  yang  panjang  tersebut  juga kemudian  melahirkan  mafia-mafia  dalam  pengurusan  gereja. Repotnya,  mafia-mafia  pengurusan  izin  gereja  ini  juga melibatkan  pemerintah.  Hal  itu  sebenarnya  sudah  dapat diprediksi,  karena  dalam  PBM  ada  dua  regulasi  yang  harus dipenuhi  dalam  pengurusan  izin  gereja,  yakni  regulasi pemerintah  dan  regulasi  masyarakat.  Mafia-mafia  dalam pengurusan  izin  gereja  ini  bisa  hadir  dari  pemerintah  dengan birokrasinya,  dan  juga  masyarakat.  Birokrasi  yang  panjang  ini mengakibatkan  biaya  pendirian  gereja  sangat  besar.  Dan  itu juga  yang  menyebabkan  pengurusan  izin  gereja  memerlukan waktu yang amat panjang. Di Bekasi, pengurusan  izin tercepat berlangsung  selama  dua  tahun.  Pendirian  gereja  yang  sangat mahal  itu  mengakibatkan  hanya  gereja-gereja  dengan  jumlah jemaat yang besarlah yang dapat memenuhinya, sedang gereja- gereja  yang  kecil  hanya  dapat  menempati  ruang  ibadah sementara  di  ruko-ruko  dan  harus  siap  menjadi  sasaran penutupan  kelompok-kelompok  tertentu,  dan  juga  pemerintah

## IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
daerah  yang  tidak  memahami  PBM  dengan  baik.  Kondisi  ini juga  menimbulkan  hubungan  yang  tidak  baik  dalam  internal gereja,  khususnya  antara  gereja  berjumlah  jemaat  besar  dan gereja  dengan  jemaat  kecil.  Apalagi  umumnya  gereja-gereja yang  telah  memiliki  izin  itu  ‚enggan‛  meminjamkan  gedung gereja mereka, meski sedang tidak digunakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  jelaslah  bahwa menurut pendapat pemimpin-pemimpin gereja di Bekasi,  PBM tidak produktif dan implementasinya berdampak buruk dalam kehidupan  antaragama  di  Bekasi.  PBM  terbukti  dimanfaatkan kelompok-kelompok  diskriminatif  untuk  menutup  rumah- rumah  ibadah.  Padahal  ada  banyak  rumah  ibadah  yang  telah berdiri cukup lama, dan diterima baik oleh masyarakat, namun dengan  memperalat  peraturan  yang  bersifat  diskriminatif  itu, rumah-rumah  ibadah  itu  pun  mengalami  gangguan.  Beberapa di  antaranya  bahkan  tutup  dan  pindah  tenpat.  Dari  berbagai fakta  itu,  terbuktilah  bahwa  PBM  2006  memberikan  legitimasi terhadap  tindakan  diskriminatif.  PBM  juga  terbukti  telah menghalangi  hak  komunitas  agama  untuk  memiliki  tempat beribadah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  45,  dokumen  DUHAM 1948,  Kovenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik, dokumen  Deklarasi  untuk  Mengeliminasi  Segala  Bentuk Praktik  Intoleransi  dan  Diskriminasi  Berdasarkan  Agama  dan Kepercayaan  ( Declaration  on  Elimination  of  All  Forms  Intolerance and  Discrimination  Based  on  Religion  or  Belief ),  Dokumen
Deklarasi untuk Melindungi Hak-hak Individu Minoritas untuk Bidang  Nasionalitas/Etnis,  Agama,  dan  Bahasa  ( Declaration  on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities ), jelaslah bahwa PBM bersifat diskriminatif dan telah merampas  hak masyarakat Bekasi untuk mendirikan rumah  ibadah  yang  dijamin  oleh  undang-undang  di  atasnya, dalam  hal  ini  UUD  1945.  Kehadiran  PBM  juga  berdampak buruk  dalam  kehidupan  internal  agama,  dan  hubungan antaragama  di  Bekasi.  Berdasarkan  pendapat  pemimpin- pemimpin  gereja  di  Bekasi,  PBM  harus  dicabut,  karena  syarat- syarat  pendirian  gereja  berdasarkan  PBM  jelas-jelas  telah membatasi  hak  umat  beragama  di  Bekasi    untuk  memiliki tempat ibadah.