## RELASI KUASA MEDIA DAN ISU GENDER DALAM PROGRAM TELEVISI DI INDONESIA
Catur Nugroho 1

## 1 Telkom University

## ABSTRAK
Media saat ini bukan lagi sebagai media penyampai pesan (mediasi) tetapi telah menjadi media yang mempengaruhi opini dan sikap masyarakat (mediatisasi). Media massa akan bergerak dinamis diantara pusaran-pusaran kepentingan yang  sedang  bermain,  baik  kepentingan  ekonomi,  sosial  maupun  politik.  Media  di  Indonesia  banyak  dikuasai konglomerat media yang memiliki banyak perusahaan media dalam berbagai platform, baik berupa media mainstream maupun media baru. Hanya sedikit media di Indonesia yang merupakan perusahaan media diluar konglomerasi media, salah  satunya  adalah  media  televisi  NET.TV.  di  tengah  persaingan  bisnis  media  di  Indonesia  yang  sangat  ketat, NET.TV  hadir  memberikan  warna  baru  dalam  dunia  pertelevisian  dengan  mengusung  semangat  anak  muda  dan generasi masa kini. Penelitian ini menganalisis salah satu program acara NET.TV yang merupakan program talkshow , yaitu Satu Indonesia, episode Sultan Hamengkubuwono X. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman  Fairclough,  penelitian  ini  mencoba  membongkar  wacana  tentang  feminisme  yang  dikonstruksi  NET.TV dalam tayangan programnya. Dari berbagai alat kebahasaan yang digunakan NET.TV dalam program acara dialog “Satu  Indonesia”  episode  Sultan  hamengku  Buwono  X,  terdapat  tiga  alat  yang  menandai  representasi  tokoh  yang terlibat dalam acara ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kebahasaan berupa diksi, penggunaan kalimat, dan pemilihan tata bahasa yang digunakan NET.TV telah menempatkan tema mengenai suksesi kepemimpinan di Yogyakarta yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender sebagai sesuatu yang tak perlu dirisaukan seluruh kalangan masyarakat. Selain  itu aspek kebahasaan juga telah menempatkan tokoh Sultan dan institusi keraton dan Gubernur dalam representasi yang positif. Hal ini erat kaitannya dengan penggunaan bahasa dan penguasaan wacana menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan hegemoninya.
Kata-kata Kunci: Analisis Wacana Kritis; Media; Gender; Relasi Kuasa; Televisi

## POWER RELATION AND GENDER ISSUE IN INDONESIA TELEVISION PROGRAM

## ABSTRACT
Today's media is no longer as a medium for delivering messages (mediation) but has become a medium that influences people's opinions and attitudes (mediation). The mass media moves dynamically among the various interests played, both economic, social and political interests. Media in Indonesia is dominated by media conglomerates that have many media companies in various platforms, both in the form of mainstream media and new media. In the midst of a very tight competition in the media business in Indonesia, NET.TV present to provide a new color in the television world  by  carrying  the  spirit  of  young  people  and  the  present  generation.  This  study  analyzes  one  of  the  NET.TV program  programs  which  is  a  talkshow  program,  Satu  Indonesia,  episode  of  Sultan  Hamengkubuwono  X.  Using Norman Fairclough's model of critical discourse analysis (CDA), this study tries to uncover the discourse about power relation and feminism constructed by NET.TV in its program impressions. From the various linguistic tools used by NET.TV in the "One Indonesia" dialogue program episode of Sultan Hamengku Buwono X, there are three tools that mark the representation of figures involved in this event. The results show that linguistic aspects in the form of diction, sentence usage, and grammar selection used by NET.TV have placed the theme of the succession of leadership in Yogyakarta  relating  to  the  issue  of  gender  equality  as  something  that  does  not  need  to  be  bothered  by  the  whole community. In addition, linguistic aspects have also placed the Sultan's character and the palace institution and the Governor in a positive representation. This is closely related to the use of language and mastery of discourse is a tool for the authorities to perpetuate their hegemony.
Keywords: Critical Discourse Analysis; Gender; Media; Power Relation; Television
___
Korespondensi: Catur Nugroho. Telkom University, Jl. Telekomunikasi No. 1, Bandung 40288 Email : mas_pires@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Media  saat  ini  bukan  lagi  sebagai media penyampai pesan (mediasi) tetapi telah menjadi media yang mempengaruhi opini dan sikap  masyarakat  (mediatisasi).  Hal  ini  lah yang  akhirnya  memunculkan  bias  media, dimana media yang seharusnya menjadi pilar keempat  dari  sebuah  negara  demokrasi dengan menyuarakan kepentingan masyarakat,  justru  menjadi  pihak  yang memiliki  kepentingan  ekonomi  dan  politik tersendiri. Konstruksi media atas realitas yang terjadi di dalam kehidupan sosial tidak berada di  dalam  ruang  hampa  yang  terlepas  dari berbagai
kepentingan. Althusser menyampaikan  bahwa  media  sesungguhnya berada  di  tengah  realitas  sosial  yang  sarat dengan  berbagai  kepentingan,  konflik,  dan fakta yang kompleks dan beragam.
Media massa bukan lembaga yang bebas dan  independen  tetapi  terkait  dengan  realitas sosial pada berbagai kepentingan yang bermain dalam media. Media massa senantiasa bergerak dinamis  diantara  pusaran-pusaran  kepentingan yang  sedang  bermain,  baik  kepentingan ekonomi, sosial maupun politik. Kenyataan ini menyebabkan bias berita di media massa adalah sesuatu  yang  sulit  dihindari,  apalagi  dengan terjadinya  konglomerasi  media  oleh  segelintir penguasa yang sekaligus adalah pemilik kuasa. Media  massa  memiliki  peran  yang  penting dalam  menyampaikan  berita,  penilaian  atau gambaran umum tentang banyak hal yang dapat membentuk  opini  publik  dan  menggambarkan
citra  terepresentasikan  untuk  diletakkan  dalam kehidupan yang lebih empiris.
Media  baru,  internet  dengan  berbagai variannya,  di  Indonesia  saat  ini  mengalami perkembangan sangat pesat, sehingga masyarakat mengalami keberlimpahan informasi.  Namun  dengan  jumlah  penduduk yang  lebih  dari  260  juta  jiwa,  belum  seluruh lapisan  masyarkat  tersentuh  oleh  media  baru tersebut.  Masih  banyak  masyarakat  Indonesia yang  menggunakan  media  massa mainstream saat ini, terutama televisi.
Televisi  saat  ini  masih  menjadi  media utama  yang  dikonsumsi  masyarakat  Indonesia yaitu sebesar 95%, disusul oleh interNET 33%, radio  20%,  surat  kabar  12%,  tabloid  6%,  dan majalah  5%  (Nielsen,  2014).  Hal  tersebut menunjukkan bahwa televisi memiliki audience terbesar sehingga memiliki peran yang penting dalam menciptakan persepsi tentang peran yang dimainkan oleh televisi mengenai pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat.
Keunggulan media televisi siaran bebas ( free to air) yang tidak dimiliki oleh media arus utama  lainnya  adalah  konten  yang  ada  di dalamnya,  baik  berupa  informasi,  hiburan maupun  opini  yang  dipublikasikan  atau disiarkan kepada khalayaknya secara gratis.
Salah satu televisi nasional yang cukup berkembang  meskipun  belum  lama  berdiri adalah NET.TV. Televisi swasta yang memiliki slogan  sebagai  “Televisi  Masa  Kini”  dan memiliki  sapaan  untuk  para  penontonnya
ProTVF, Volume 2, Nomor 2, September 2018, Hal. 111-126 sebagai good people ini, berusaha merebut hati masyarakat  Indonesia  dengan  menyajikan program-program  acara  yang  cukup  kreatif dengan  ide-ide  segar.  Salah  satu  misi  yang ditargetkan  NET.TV  pada  awal  terbentuknya adalah  agar  masyarakat  dapat  memilah informasi yang dapat dipercaya secara objektif sehingga  dapat  membangun  opini  yang  positif terhadap suatu hal sesuai dengan realitas yang sedang terjadi.
Program “Satu Indonesia” adalah salah satu  program  tayangan talkshow yang menghadirkan  tema  tertentu  dalam  setiap episodenya.  Program acara ini ditujukan untuk dapat  mengungkapkan  suatu  kebenaran  dalam sebuah konflik yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Dengan menghadirkan narasumber yang  beragam,  mulai  dari  para  tokoh  politik, kepala  daerah,  olahragawan,  CEO  perusahaan, hingga  presiden  Joko  Widodo,  menjadikan acara ini dapat bertahan hingga saat ini.
Salah  satu  permasalahan  yang  sempat dibahas  dalam  program  acara  Satu  Indonesia yaitu mengenai konflik yang terjadi di Keraton
Yogyakarta pada episode Sri Sultan Hamengkubuwono  X.  Pada  episode  ini, Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang sekaligus  raja  Keraton  Yogyakarta  menjadi narasumber utama. Selain itu juga menampilkan GKR Hemas, istri Sultan dan GKR Pembayun, putri tertua Sultan sebagai narasumber tamu.
Konflik internal yang terjadi di Keraton Yogyakarta yang dibahas dalam talkshow “Satu Indonesia”  di  NET  TV  menarik  untuk dianalisis.  Hal  ini  dikarenakan  pemberitaan konflik internal di Keraton Yogyakarta dikupas
melalui pihak yang diduga selama ini menjadi penyebab  asal  mulanya  konflik  tersebut  yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam episode ini,  Satu  Indonesia    mencoba  mengungkap berbagai fakta berkaitan dengan konflik tersebut dari berbagai sisi, termasuk dari sudut pandang kesetaraan gender dan feminisme.
Secara  garis  besar, talkshow “Satu Indonesia” episode Sultan Hamengkubuwono X ini  menggambarkan  mengenai  kuatnya  tokoh Sultan  sebagai  panutan  dalam  kehidupan  di Keraton Yogyakarta dan kentalnya kebudayaan yang  diajarkan  oleh  Keraton  di  Yogyakarta untuk  tetap  melestarikan  budaya  warisan  para leluhur.
Dalam episode ini juga dibahas tentang bagaimana  posisi  perempuan  dalam  sistem kepemimpinan  dan  kekuasaan  Jawa.  Dimana selama ini perempuan di jawa khususnya, dan di Indonesia  pada  umumnya,  masih  sekedar sebagai pelengkap bagi pria, dan cenderung di bawah dominasi dan hegemoni laki-laki.
Dengan posisi Yogyakarta sebagai salah satu  provinsi  istimewa  di  Indonesia,  dimana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sultan yang bertahta di Keraton Yogyakarta dan Wakil  Gubernur  DIY  adalah  pemegang kekuasaan Puro Pakualaman, menjadikan posisi Raja Yogyakarta sangat penting dan istimewa. Karena raja Keraton Yogyakarta yang sekaligus Gubernur  DIY  adalah  pemegang  kekuasaan politik sekaligus kultural di wilayah Yogyakarta.
Adanya konflik internal yang terjadi di Keraton  Yogyakarta  dipicu  oleh  isu  sensitif tentang  pergantian  raja  Keraton  Yogyakarta
sekaligus  Gubernur  Yogyakarta.  Hal  ini menjadi permasalahan tersendiri, karena Sultan Hamengkubuwono X sebagai raja yang bertahta tidak  mempunyai  anak  laki-laki  sebagai  putra mahkota dan pewaris tahta keraton Yogyakarta. Sebagai  kerajaan  Mataran  Islam,  Keraton Yogyakarta  selama  ini  dipimpin  oleh  seorang laki-laki dengan gelar Sri
Sultan Hamengkubuwono  yang  berkuasa  sekaligus sebagai  pemimpin  rakyat  Yogyakarta  dan pemimpin agama. Sehingga ketika Sultan HB X tidak memiliki anak laki-laki, sebagian kerabat dan bangsawan Keraton Yogyakarta berpendapat  bahwa  adik  Sultan  HB  X  yang berhak  menjadi  pewaris  tahta  keraton Yogyakarta.  Namun  sebagian  yang  lain  tidak mempermasalahkan jika putri tertua Sultan HB X,  GKR  Pembayun  menjadi  penerus  tahta  di
Yogyakarta menggantikan Sultan
Hamengkubuwono X.
Konflik  internal  Keraton  Yogyakarta tersebut  semakin  meruncing  ketika  Sri  Sultan Hamengkubuwono  X    mengeluarkan  sabda pertama yang berisi 5 poin pada 30 April 2015. Sabda  tersebut  memiliki  poin-poin  yang pertama yaitu mengenai penggantian nama Sri Sultan  Hamengkubuwono  menjadi  Sri  Sultan Hamengkubawono,  kedua  yaitu  gelar  sultan tentang khalifatullah dihapuskan,  ketiga  yaitu penyebutan kaping  sedasa diganti kaping sapuluh ,  keempat  yaitu  mengubah  perjanjian antara  pendiri  Ki  Ageng  Giring  dengan  Ki Ageng  Pemanahan  dan  yang  terakhir  yaitu mengenai  menyempurnakan  keris  Kanjeng
Kyai  Kopek  dengan  Kanjeng  Kyai  Ajeng Piturun.
Sabda  raja  ini  kemudian  diperkuat dengan  adanya  sabda  kedua  yang  dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X mengenai perubahan  nama  anak  pertamanya  Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Perubahan nama putri sulungnya ini  juga  diikuti  dengan  diangkatnya  menjadi putri mahkota. Sultan sendiri mengakui secara implisit,  bahwa  perubahan  nama  dan  strata kesultanan GKR Pembayun merupakan indikasi kuat putri sulungnya itu bakal menjadi penerus takhta  keraton  Yogyakarta,  sekaligus  penerus jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sabda  Raja  kedua  itulah  yang  akhirnya membuat  keluarga  besar  keraton  Yogyakarta pecah.  Banyak  adik-adik  Sultan  tidak  dapat menerima  Pembayun  jadi  Putri  Mahkota  yang bakal memimpin Yogyakarta.
Konflik  internal  keraton  Yogyakarta terkait  isu  suksesi  kepemimpinan  ini  pada akhirnya bersinggungan dengan isu feminisme , dimana perjuangan persamaan hak antara laki- laki  dan  perempuan  dalam  segala  bidang kehidupan,  termasuk  dalam  ranah  politik  dan kekuasaan.
Hal  ini  menjadi  sangat  menarik  untuk diteliti  dengan  pendekatan  wacana  dimana bahasa bergantung pada gambaran atau pikiran orang  dalam  hubungannya  dengan  isyarat  dan objek  yang  di  isyaratkan.  Bagaimana  media, dalam  hal  ini,  NET.TV  merepresentasikan  isu gender  di  dalam  tayangan talkshow dan
bagaimana makna itu diciptakan melalui bahasa dan  wacana  yang  disampaikan  dalam  ruang lingkup sistem kerajaan di Keraton Yogyakarta mengenai isu gender.
Dari  latar  belakang  masalah  di  atas, maka  tema  penelitian  ini  adalah  tentang  relasi kuasa media dan isu gender dalam isu suksesi kepemimpinan  di  Yogyakarta.  Penelitian  ini bertujuan  mengungkap  dan  menganalisis bagaimana  isu  kesetaraan  gender  dalam  isu suksesi kepemimpinan di Yogyakarta direpresentasikan  melalui  Talkshow  “Satu Indonesia”  NET.TV  Episode  Sri  Sultan Hamengkubuwono  X.  Penelitian  ini  juga bertujuan  untuk  mengetahui  aspek  kebahasaan yang digunakan NET.TV
untuk merepresentasikan  suksesi  kepemimpinan  di Yogyakarta,  dan  bagaimana  hubungan  antara ideologi  media  dan  aspek  kebahasaan  yang dihasilkan  dalam  merepresentasikan  kuasa media  dan  isu  gender  dalam  konteks  suksesi kepemimpinan  di  Yogyakarta.  Juga  untuk mengetahui  situasi  sosial,  politik,  dan  budaya apa  yang  melatarbelakangi  aspek  ke-bahasaan yang  digunakan  untuk  merepresentasikan feminisme dalam konteks
suksesi kepemimpinan di Yogyakarta.

## TINJAUAN PUSTAKA Media dan Kekuasaan
Penyiaran  televisi  dianggap  terlalu memiliki  pengaruh  yang  kuat  untuk  jatuh  ke tangan kepentingan tertentu tanpa batasan jelas dalam  melindungi  publik  dari  bahaya  atau manipulasi  yang  potensial.  Televisi  sebagai saluran  komunikasi  massa  dianggap  hampir
tidak pernah menayangkan sesuatu yang sesuai dengan  realitas  sesungguhnya.  Hampir  semua televisi  menayangkan  realitas  tangan  kedua, dimana selalu ada setting cerita yang dimainkan dengan  potensi  manipulasi  yang  cukup  tinggi. Televisi    juga  dianggap  sebagai  pemberi informasi  publik  yang  tidak  informal,  namun secara  umum  tetap  dapat  dipercaya  (McQuail, 2011).
Peranan  lain  media  televisi  adalah sebagai pengajar bagi anak-anak di sekolah dan orang  dewasa  di  rumah.  Sebuah  ciri  yang bertahan  dari  daya  tarik  televisi  terletak  pada fakta  bahwa  televisi  merupakan  media  yang menyatukan  orang  untuk  berbagi  pengalaman yang sama dalam masyarakat yang terbagi-bagi dan individual keluarga. Sebagaimana disampaikan  Maulana  dan  Nugroho  bahwa media  massa  (dalam  hal  ini  televisi)  adalah faktor  lingkungan  yang  mengubah  perilaku khalayak  melalui  proses  pelaziman  klasik, pelaziman operan, atau proses imitasi (Maulana & Nugroho, 2018).
Penemuan genre utama  dari  televisi bermula dari kemampuannya untuk menyiarkan banyak gambar dan suara secara langsung, dan kemudian  bertindak  sebagai  ‘jendela  dunia’ dalam waktu yang riil. Bahkan, studio produksi melakukan siaran langsung sebelum munculnya teknik rekaman video yang efisien. Kemampuan ini secara stimultan telah dibatasi untuk konten tertentu, termasuk acara olahraga, siaran berita, dan beberapa jenis hiburan. Kebanyakan konten televisi  tidak  langsung,  walaupun  tujuannya adalah untuk menciptakan ilusi adanya realitas yang sedang berlangsung (McQuail, 2011).

## RELASI KUASA MEDIA DAN ISU GENDER DALAM PROGRAM TELEVISI DI INDONESIA
Dalam  siaran  berita,  televisi  yang memiliki  keunggulan  kecepatan  dibandingkan media cetak, dan mampu melakukan kapitalisasi pelaporan  peristiwa  dengan  mengembangkan berbagai  varian  program  berita  yang  diolah menjadi  sebuah  pertunjukan.  Selain  itu, genre program  televisi  yang  sampai  saat  ini  masih dapat  bertahan  adalah  program talkshow yang memberikan  tayangan  tentang  gosip,  skandal, dan  informasi  sehari-hari  yang  semua bercampur menjadi satu.
Idealnya setiap media yang menyajikan secara  keseluruhan  acara,  namun  pada kenyataannya banyak penelitian yang membuktikan bahwa konten media tidak selalu mencerminkan realitas
sosial yang sesungguhnya.  Media  senantiasa  berhubungan dengan ideologi yang dibangun. Media saat ini tidak  harus  mengikuti  nilai  kebutuhan masyarakat,  tetapi  kebutuhan  elite  media. Produksi berita di media massa pada dasarnya adalah  penyusunan  realitas  untuk  membentuk sebuah "cerita".
Menurut  McQuail  (2011)  kondisi kekuatan  media  yang  efektif  secara  umum termasuk  pada  kemampuan  industri  media nasional  dalam  menjangkau  sebagian  besar populasi,  tingkat  kesepahaman  dalam  pesan yang  disebarkan  (kemanapun  arahnya),  dan penilaian  atas  kredibilitas  dan  kepercayaan media oleh khalayak (McQuail, 2011).
Media  selalu  berhubungan  dalam  satu dan  lain  hal  dengan  struktur  kekuatan  politik dan ekonomi yang kuat. Nyatanya, media yang
memiliki nilai ekonomi adalah objek kompetisi bagi  kontrol  dan  akses.  Kedua,  media  tunduk pada  peraturan  politik,  ekonomi,  dan  hukum. Ketiga,  media  massa  secara  umum  dipandang sebagai  instrumen  efektif  bagi  kekuasaan dengan  kapasitas  potensial  untuk  membawa pengaruh  dengan  berbagai  cara.  Keempat, kekuatan  media  massa  tidak  dengan  rata tersedia untuk semua kelompok atau kepentingan.
McQuail (2011) menyampaikan bahwa terdapat dua model dalam kekuatan media yaitu model  media  dominan (model  of  dominant media) yaitu  media  sebagai  kekuatan  yang mewakili  lembaga  kuat  lainnya  dan  model pluralis (pluralist media) yang memungkinkan lebih  banyak  keragaman  dan  kemungkinan, tidak  ada  elit  yang  dominan  atau  satu,  dan perubahan  serta  kontrol  demokratis  mungkin terjadi (McQuail, 2011).
Komunikasi  atau  kekuatan  simbolik berbeda dengan kekuatan jenis lain karena tidak menggunakan faktor non-material (kepercayaan, rasionalisasi, penghargaan, kasih sayang, dan lain-lain). Adapun tipe-tipe utama dalam  menggunakan  kekuatan  simbolik  pada kekuasaan  komunikasi  yaitu  dengan  cara informasi,  menstimulasi  aksi,  mengarahkan perhatian secara berbeda, persuasi, mendefinisikan  situasi  dan  memberikan kerangka  terhadap  dunia  nyata  (McQuail, 2011).
Dalam  beberapa  keadaan  (terutama dalam hal kurangnya dan lemahnya pertahanan
terhadap  efek),  banyak  efek  media  terjadi sebagai  hasil  mendefinisikan  suatu  situasi  dan framing pada dunia nyata, penentuan informasi dan  pembedaan  arah  perhatian  (termasuk penguraian  ide  atau  citra  tertentu)  daripada persuasi atau simulasi aksi.

## Perempuan dan Media
Dalam  industri  media,  pesan  di dalamnya  termasuk  produksi  dan  distribusi informasi sering menjadi topik yang tiada akhir. Media dan pekerja media tidak dapat lepas dari industri  dan  kapitalisasi  media  yang  terus berlangsung  dalam  dialektika  kehidupan sepanjang  masa.  Penelitian  ini  fokus  pada bagaimana  media  televisi  mengangkat  isu tentang kesetaraan gender dan feminisme dalam tayangan program talkshow. Peran media tidak dapat  dilepaskan  dalam  melanggengkan hegemoni  sistem  patriarki  pada  satu  sisi,  dan menyebarkan wacana tentang feminisme di sisi lain.
Menurut  Hermes  (2007),  kita  perlu memahami bagaimana media menampilkan isu tentang  kesetaraan  gender  karena  ‘konstruksi feminitas  dan  maskulinitas  merupakan  bagian dari ideologi dominan’ (McQuail, 2011). Hal ini menjadi lebih dalam dan luas daripada agenda aslinya  yang  terbatas,  seperti  representasi wanita  di  media,  yang  direndahkan,  dan stereotip  dan  sosialisasi  peranan  seksual  yang masih  menjadi  ciri-ciri  konten  media.  Fokus utama adalah peranan gender dalam ‘memposisikan’  penonton  dalam  kaitannya dengan  gambar  pria  dan  wanita  (baik  dalam film, foto, televisi).
Feminisme berasal dari kata latin femina yang  berarti  memiliki  sifat  keperempuanan. Menurut  Hubies,  feminisme  diawali  oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding  laki-laki  di  masyarakat.  Akibat persepsi  ini,  timbul  berbagai  upaya  untuk mengkaji  penyebab  ketimpangan  tersebut dalam mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala  bidang,  sesuai  dengan  potensi  mereka sebagai  human  (Diani,  Lestari,  &  Maulana, 2017).
Secara  esensial  terdapat  empat  tipologi teori feminis seperti yang dijelaskan berikut ini (Ritzer  &  Goodman,  2004):  (1)  Posisi  dan pengalaman perempuan dari kebanyakan situasi berbeda  dari  yang  dialami  lelaki  dalam  situasi itu; (2) Posisi wanita dalam kebanyakan situasi tak  hanya  berbeda  tetapi  juga  kurang menguntungkan  atau  tak  setara  dibandingkan laki-laki; (3) Situasi wanita harus pula dipahami dilihat dari sudut hubungan kekuasaan langsung antara  laki-laki  dan  wanita;  dan  (4)  Wanita mengalami  pembedaan,  ketimpangan  dan berbagai  penindasan  berdasarkan  posisi  total mereka  dalam  susunan  stratifikasi  dan  hak istimewa-kelas,  ras,  umur,  status  perkawinan, dan posisi global.
Argumen perbedaan gender yang kekal ini  dipakai  untuk  melawan  perempuan  dalam diskursus patriarkis laki-laki untuk mengklaim bahwa  perempuan  adalah  inferior  dan  tunduk pada  laki-laki.  Dalam  implikasinya  yang  lebih luas untuk perubahan sosial feminisme kultural mengatakan  bahwa  cara  perempuan  dalam menjalani hidup dan mendapatkan pengetahuan
bisa  menjadi  model  yang  lebih  baik  untuk menghasilkan masyarakat yang adil ketimbang preferensi  tradisional  dari  kultur  androsentris laki-laki (Ritzer & Goodman, 2004).

## Representasi, Bahasa dan Kekuasaan
Untuk  memahami  konsep  pembacaan teks di media, kita diarahkan untuk memahami terlebih dahulu konsep representasi.
Representasi  ini  adalah  salah  satu  praktek penting  yang  menghasilkan  budaya,  dimana budaya adalah konsep yang sangat luas, terkait dengan pengalaman berbagi budaya. Seseorang dikatakan  berasal  dari  budaya  yang  sama  jika orang  tersebut  membagi  pengalaman  yang sama,  membagi  kode  budaya  yang  sama, berbicara dalam bahasa yang sama, dan berbagi konsep yang sama.
Menurut Stuart T. Hall (2003), ada dua proses  representasi.  Pertama,  representasi mental,  yaitu  konsep  sesuatu  yang  telah  di kepala  kita  masing-masing  (peta  konseptual). Sebuah  representasi  mental  masih  berbentuk sesuatu  yang  abstrak.  Kedua,  bahasa  yang memainkan peran penting dalam proses berarti konstruksi. Konsep abstrak yang di kepala kita harus diterjemahkan dalam bahasa yang lazim, sehingga  kita  dapat  menghubungkan  konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda- tanda  dan  simbol-simbol  tertentu.  Proses pertama memungkinkan kita untuk menafsirkan dunia dengan membangun rantai korespondensi antara  sesuatu  dengan  sistem  peta  konseptual (Hall, 2003).
Kedua,  kita  berada  dalam  proses membangun  rantai  korespondensi  antara  peta konseptual  dengan  simbol  atau  bahasa  yang berfungsi  untuk  mewakili  konsep  tentang sesuatu kami. Hubungan antara "hal-hal", "peta konseptual", dan "bahasa” atau “simbol" adalah inti dari produksi makna melalui bahasa. Proses menghubungkan  tiga  unsur  secara  kolektif itulah  yang  kita  sebut  representasi.  Konsep representasi  bisa  berubah-ubah.  Selalu  ada pemaknaan  baru  dan  perspektif  baru  dalam konsep  representasi  yang  telah  ada.  Intinya adalah bahwa tidak ada arti yang  melekat pada sesuatu  di  dunia  ini,  selalu  dibangun, diproduksi,  melalui  proses  representasi.  Ini adalah  hasil  dari  praktek  penandaan  tersebut. Praktek  sesuatu  yang  membuat  sesuatu  yang berarti.
Representasi  dalam  rangkaian  adalah salah satu dari proses budaya (sirkuit budaya). Melalui  perwakilan,  maka  artinya  dapat melayani dan akhirnya terungkap. Representasi disampaikan  melalui  tanda-tanda.  Tanda-tanda seperti  suara,  kata-kata,  menulis,  ekspresi, sikap,  fashion,  dan  sebagainya  adalah  bagian dari dunia materi kita (Hall, 2003). Tanda-tanda ini adalah media yang membawa makna tertentu dan mewakili makna tertentu ingin disampaikan kepada dan oleh kami. Melalui tanda-tanda ini, kita  dapat  mewakili  pikiran,  perasaan,  dan tindakan kita.
Bahasa  dalam  perspektif  kritis  tidak dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  netral  yang dapat  mentransmisikan  dan  menghadirkan
realitas  sosial  seperti  keadaan  aslinya,  tetapi bahasa sudah bermuatan kekuasaan.
Kesenjangan yang besar antara teks yang sangat mikro dan sempit dengan masyarakat yang luas dan  besar.  Bahasa  tak  dapat  dilepaskan  dari perannya  sebagai  alat  kontrol  sosial  dan  alat kekuasaan.  Antara  bahasa  dengan  kekuasan terdapat  jarak  atau  celah  untuk  menghadirkan kekuatan-kekuatan  dalam  teks.  Bahasa  juga dapat dijadikan alat untuk mendeteksi ideologi dalam  teks,  karena  ideologi  berhubungan  erat dengan  kekuasaan.  Dan  ideologi  juga  dekat dengan  bahasa,  karena  penggunaan  bahasa adalah  bentuk  paling  umum  dari  kebiasaan sosial (Fairclough, 2001).
Konsepsi tentang bahasa yang berhubungan dengan kekuasaan adalah wacana ( discourse ),  ditentukan  oleh  konstitusi  sosial berupa seperangkat konvensi yang berubungan dengan  institusi-institusi  sosial  (Fairclough, 2001).  Fenomena  bahasa  terjadi  ketika  orang berbicara,  mendengarkan,  menulis,  atau membaca,  dimana  mereka  dipengaruhi  oleh oleh  masyarakat  dan  akan  berdampak  kepada masyarakat itu pula.
Dalam  kehidupan  politik  kenegaraan, kekuasaan  seseorang  atau  mereka  yang berkuasa, menyebar bukan sekadar melalui alat- alat  politik  dan  birokrasi.  Kekuasaan  dan ideologi secara lebih jauh dan efektif menyebar dan diaktualisasikan melalui bahasa.
Bahasa yang dipakai seringkali mencerminkan bangunan dan proses kekuasaan yang  dominan.  Sebagaimana  disampaikan Habermas  (1984),  bahwa  bahasa  adalah kepentingan.  Kepentingan  dari  siapa  yang
memakainya.  Dan  mereka  yang  memiliki kekuasaan juga menguasai bahasa, yakni bahasa yang  membawa  kepentingan  kekuasaannya (Habermas, 1984).
Melalui  bahasa,  kekuasaan  dapat semakin dikumpulkan atau semakin berpengaruh  ke  segala  arah.  Pelaku  dapat diubah menjadi objek dan objek diubah menjadi subjek.  Sesuatu  yang  secara  subtansi inkonstitusional dapat berubah menjadi konstitusional  dan  begitu  pula  sebaliknya. Semua itu dapat terjadi karena kekuasaan yang telah menemukan saluran melalui bahasa.

## METODE PENELITIAN
Desain yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  desain  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  analisis  wacana  kritis.  Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah  serta  dengan  memanfaatkan  berbagai metode  alamiah.  Pada  penelitian  ini,  peneliti mengkaji aspek kebahasaan dan konteks sosio- kultural  yang  tersirat  pada  program  acara televisi  Satu  Indonesia  yang  berhubungan dengan kuasa media untuk memilih wacana dan isu  gender  dengan  menggunakan  pisau  bedah analisis wacana kritis Norman Fairclough.
Teknik analisis data pada penelitian ini adalah  menggunakan  analisis  analisis  wacana kritis  pendekatan  Norman  Fairclough,  yang melibatkan tiga tingkat analisis: (1) analisis teks
atau  textual  (mikro),  yaitu  pendeskripsian (description) mengenai teks; (2) analisis wacana atau discourse practice (meso), yaitu interpretasi (interpretation) hubungan  antara  proses produksi  wacana  dan  teks;  (3)  analisis  sosio- budaya  atau sociocultural  practice (makro),
yaitu penjelasan (explanation) hubungan antara
proses wacana dengan proses sosial (Fairclough, 2001); (Fairclough, 2010). Teknik analisis  ini  berguna  untuk  mencari  tahu bagaimana relasi kuasa media dan representasi isu gender ada dalam tayangan Satu Indonesia episode Sultan Hamengkubuwono X.
Setelah  mendapatkan  data  penelitian, kemudian  peneliti  menganalisis  sesuai  dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara memilih beberapa bagian dari scene pada program televisi ini, kemudian peneliti  melakukan  trans-literasi  terhadap beberapa  adegan  tersebut  untuk  selanjutnya dianalisis  dengan  analisis  wacana  kritis  model Norman  Fairclough  untuk  memperoleh  hasil yang diinginkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Transliterasi  Teks  Acara  Satu Indonesia  Episode  Sultan  Hamengku

## Buwono X
Dari rekaman dialog yang terjadi dalam program  acara  Satu  Indonesia  di  NET.TV episode  Sultan  Hamengku  Buwono  X, dilakukan  transliterasi  percakapan    yang berkaitan  dengan  isu  seputar  suksesi  di Yogyakarta  untuk  mendapatkan  teks  bahasa
yang dapat dianalisis. Adapun hasil transliterasi tersebut disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 1 Hasil Transliterasi No  Aktor Sosial Pernyataan 1 Interviewer (Media) Bagaimana keluarga menyikapi  soal  pengganti Sultan nanti? 2  GKR Hemas Bagi  saya  itu  adalah  hak prerogratif  beliau  sebagai Sultan siapapun nanti yang akan menggantikan beliau 3 GKR Pembayun Tetapi  kami  di  dalam keluarga belum pernah ada pembahasan  seperti  itu (pengganti Sultan HB X) 4  Sulan HB X Sistem  pendidikan  yang dibangun keraton memiliki kekurangan,  karena  laki- laki  jauh  lebih  mandiri dibandingkan  anak-anak perempuan. Sehingga anak-anak perempuan lebih  baik  belajar  ke  luar negeri 5 Interviewer (Media) Sultan  mempunyai  5  anak perempuan, kemudian nanti menurut Sultan siapa? 6  Sultan HB X Jika masyarakat menghendaki laki-laki mungkin  itu  bisa  terjadi. Tapi jika masyarakat sekarang menghargai wanita berperan di masyarakat sebagai sesuatu kekuatan berproses,  silahkan.  Saya belum bisa menentukan. 7 Interviewer (Media) Jika  laki-laki  berarti  siapa yang akan mendapatkan? 8  Sultan HB X Saya  juga  tidak  akan pernah mengatakan. Faktor-faktor tertentu juga jadi  pertimbangan.  Faktor masyarakat
punya pandangan  bisa  menjadi tauladan atau tidak, secara visi dan pikiran dia normal atau  tidak.  Resistensi  ada
tidak. Bagaimanapun jaman sudah berubah 9 Interviewer (Media) Saya juga masih penasaran dengan  penerus  keraton ini,  karena  saya  pernah dengar kalau Sultan bicara kalau  memang  perempuan itu  dibutuhkan  ya  tidak apa-apa,  memang  apa bedanya antara perempuan dan  laki-laki.  Tapi  ada yang  mengatakan  bahwa Sultan  itu  harus  menjadi imam juga 10  Sultan HB X Posisi  keraton  sekarang tidak  seperti  dulu,  dulu bentuk pemerintahan, berarti ada wewenang yang luas  termasuk  kepada rakyatnya sendiri. Sekarang itu keraton hanya pelestari  budaya,  bukan bicara  politik  lagi,  bukan bicara kekuasaan lagi 11  Sultan HB X Sultan  apapun  gelarnya Sultan  atau  Sunan  hanya kepala  keluarga  di  dalam suatu konteks klan tertentu. Keraton itu hanya artefak,  yang  berperan  itu yang  di  dalam  keraton, karena di situ ada kehidupan yaitu manusianya

## Analisis Level Mikro (Teks)
Dari  berbagai  alat  kebahasaan  yang digunakan NET.TV dalam program acara dialog “Satu  Indonesia”  episode  Sultan  hamengku Buwono  X,  terdapat  tiga  alat  yang  menandai representasi  tokoh  yang  terlibat  dalam  acara tersebut di atas. Pertama, kohesi dan koherensi, yang ditujukan untuk menunjukkan cara klausa dibentuk  hingga  menjadi  kalimat,  dan  cara kalimat  dibentuk  hingga  membentuk  satuan yang  lebih  besar.  Jalinan  dalam  analisis  ini dapat  dilihat  melalui  penggunaan  leksikal,
pengulangan kata (repetisi), sinonim, antonim, kata ganti, kata hubung, dan lain-lain. Di bawah ini  adalah  analisis  dari  aspek  kebahasaan tersebut.
Penggunaan  diksi  “pengganti  Sultan”, “siapa  yang  akan  mendapatkan”  dan  “penerus keraton” dipilih NET.TV untuk menyampaikan pertanyaan  tentang  suksesi  kepemimpinan  di Keraton Yogyakarta secara jelas dan gamblang. Dari  sini  terlihat  bagaimana  NET.TV  sebagai media  mencoba  untuk  menggali  informasi tentang  suksesi  kepemimpinan  di  Yogyakarta dan menyajikannya langsung ke khalayak agar informasi tersebut dapat dengan mudah diterima masyarakat.
Selain  itu,  dalam  acara  ini  juga ditampilkan  kepada  khalayak  beberapa  kata yang  mengandung  makna  konotasi  (metafora) atau  kata  yang  memiliki  padanan  kata  lain, seperti ‘hak prerogratif”, “membangun wacana sendiri”,  dan  “resistensi”.  Kata-kata  tersebut digunakan  untuk  membangun  opini  dalam masyarakat  tentang  permasalahan  suksesi kepemimpinan  di  Yogyakarta.  Kata-kata  dan idiom  di  atas  dapat  dilihat  dalam  beberapa kalimat  pertanyaan  yang  disampaikan  oleh interviewer seperti “Bagaimana  keluarga menyikapi  soal  pengganti  Sultan  nanti?” dan “Jika  laki-laki  berarti  siapa  yang  akan mendapatkan?”
Selain itu, juga terdapat dalam kalimat- kalimat  jawaban  dari  pihak  keluarga  Sultan yaitu GKR Hemas (istri Sultan HB X) dan GKR Pembayun  (anak  pertama  Sultah  HB  X). Kalimat-kalimat itu antara lain “Bagi saya itu adalah  hak  prerogratif  beliau  sebagai  Sultan

## RELASI KUASA MEDIA DAN ISU GENDER DALAM PROGRAM TELEVISI DI INDONESIA
siapapun  nanti  yang  akan  menggantikan beliau”. Dan “Memang  banyak  sekali  yang bertanya  kepada  saya  dan    kemudian membangun  wacana  sendiri.  Tetapi  kami  di dalam keluarga belum pernah ada pembahasan seperti itu”.
Analisis  tata  bahasa  dalam  analisis  kritis lebih  ditekankan  pada  sudut  klausa  yang terdapat  dalam  wacana.  Klausa  ini  dianalisis dari sudut ketransitifan, tema, dan modalitasnya.  Ketransitifan  dianalisis  untuk mengetahui penggunaan
verba yang mengkonstruksi klausa apakah klausa aktif atau klausa pasif, dan bagaimana signifikasinya jika menggunakan nominalisasi. Penggunaan klausa aktif,  pasif,  atau  nominalisasi  ini  berdampak pada  pelaku,  penegasan  sebab,  atau  alasan- alasan pertanggungjawaban dan lainnya.
Contoh penggunaan klausa aktif senantiasa menempatkan  pelaku  utama,  dalam  hal  ini Sultan  HB  X,  GKR  Hemas,  dan  Pembawa Acara  (Host)  sebagai  tema  di  awal  klausa. Beberapa  kalimat  yang  menggunakan  klausa aktif  untuk  menonjolkan  peran  pelaku  utama dalam  dialog  ini  adalah  pernyataan  dari  GKR Hemas “Bagi  saya  itu  adalah  hak  prerogratif beliau sebagai Sultan siapapun nanti yang akan menggantikan  beliau”. Kemudaian  pernyataan dari  Sultan  HB  X “Saya  belum  bisa menentukan”,  “Saya  juga  tidak  akan  pernah mengatakan.  Faktor-faktor  tertentu  juga  jadi pertimbangan.” Dan pertanyaan dari pembawa acara “Saya  juga  masih  penasaran  dengan penerus keraton ini”.
Sementara  itu  unsur  tema  merupakan analisis  terhadap  tema  yang  bertujuan  untuk melihat  strkutur  tematik  suatu  teks.  Dalam analisis  ini  dianalisis  tema  yang  muncul  dan latar belakang kemunculannya. Representasi ini berhubungan  dengan  bagian  mana  dalam kalimat  yang  lebih  menonjol  dibandingkan dengan bagian yang lain. Dalam unsur tema ini tema  tentang  suksesi  kepemimpinan  di Yogyakarta  yang  paling  mendominasi  dalam dialog.
Sedangkan  modalitas  digunakan  untuk menunjukkan  pengetahuan  atau  level  kuasa suatu  ujaran.  Fairclough  melihat  modalitas sebagai  pembentuk  hubungan  sosial  yang mampu  menafsirkan  sikap  dan  kuasa. Contohnya  adalah  penggunaan  modalitas  pada wacana  tentang  kepemimpinan  yang  pada umumnya  akan  didapati  mayoritas  modalitas yang memiliki makna perintah dan permintaan seperti modalitas mesti, harus, perlu, hendaklah, menghendaki  dan  lain-lain.  Analisis  tema  ini dapat  dilihat  dalam  kalimat  yang  disampaikan Sultan  HB X    “Jika  masyarakat  menghendaki laki-laki  mungkin  itu  bisa  terjadi.  Tapi  jika masyarakat  sekarang  menghargai  wanita berperan  di  masyarakat  sebagai  sesuatu kekuatan berproses, silahkan. Saya belum bisa menentukan”, dan “Saya  juga  tidak  akan pernah mengatakan”. Sultan HB X “Publik itu butuh pemimpin yang perlu bisa diyakini, tetapi di satu pihak pemimpin itu juga bagaimana dia bisa bertindak untuk bisa dipercaya rakyat”.

## Analisis Level Meso (Wacana)
Stasiun  televisi  NET.TV  adalah  salah satu  televisi free  to  air yang  masih  baru  di kancah  pertelevisian  Indonesia.  NET.TV  yang merupakan singkatan dari News and Entertainment  Television  resmi  diperkenalkan pada publik pada 26 Maret 2013. Pangsa pasar yang  dibidik  NET.TV  adalah  keluarga  dan pemirsa muda. Jaringan terestrial yang dimiliki NET.TV  merupakan  hasil  akuisisi  saham kepemilikan PT. Televisi Anak Spacetoon oleh PT.  NET  Mediatama  dan  Group  Indika  pada Maret  2013.  Di  bawah  bendera  PT.  NET Mediatama, NET.TV merombak total program tayangan Spacetoon menjadi beberapa program acara  yang  langsung  mendapatkan  perhatian penonton televisi di Indonesia.
Keberagaman  program  acara  dan kreativitas  kru  NET.TV  untuk  menayangkan acara-acara  yang  “berbeda”  dengan  stasiun televisi lain menjadikan NET.TV sebagai salah satu  stasiun  televisi  paling  diminati  di Indonesia.    Di  bawah  kepemimpinan  Direktur Utama Wishnutama yang pernah bergabung di Trans  Group,  dan  Agus  Lasmono  sebagai Komisaris  Utama  yang  juga  pernah  menjadi Komisaris  Independen  di  SCTV,  saat  ini NET.TV  telah  berkembang  dengan  pesat. Dengan misi menjadi media televisi yang lebih maju  dan  modern,  NET.TV  telah  menjadi “mesin ekonomi” bagi para pemilik modal.
Wacana  kesetaraan  gender  sebagai
praktik sosial dalam konteks suksesi kepemimpinan  di  Yogyakarta  dipilih  oleh NET.TV  dalam  program  acara  ini.  Sebagai media  massa,  NET.TV  lebih  mengedepankan
pertanyaan-pertanyaan seputar isu gender ketika melakukan  wawancara  dengan  nara  sumber acara.  Bahasa  yang  digunakan  oleh  presenter acara  Satu  Indonesia  merepresentasikan dinamika  yang  terjadi  di  Yogyakarta  terkait pergantian  Sultan,  ketika  Sultan  HB  X  tidak memiliki anak laki-laki. Dalam hal ini, NET.TV memiliki  kuasa  untuk  memilih  wacana  yang akan disampaikan kepada khalayak terkait isu- isu yang berkembang di dalam masyarakat.
Dari unsur genre atau bagaimana media melakukan  tindakan (ways  of  acting) terlihat NET.TV  memfokuskan  isu  gender  sebagai bahasan utama dalam acara yang mewawancarai  Sultan  HB  X  sebagai narasumber utama, dan GKR Hemas serta GKR Pembayun  sebagai  narasumber  pendukung. Sedangkan  dari  bagaimana  media  melakukan representasi ( ways of representing), dari analisis level teks di atas secara jelas NET.TV melalui pembawa  acara  yang  sekaligus interviewer banyak  menggunakan  kalimat-kalimat  yang mengarah  pada  isu  kesetaraan  gender  dan dinamika  demokrasi  dalam  konteks  keraton Yogyakarta  sebagai  lembaga  budaya  dan politik.

## Analisis Level Makro (Soiso-Kultural)
Situasi  sosial  politik  yang  terjadi  saat penayangan  program  acara  Satu  Indonesia Episode  Sultan  Hamengku  Buwono  X  pada November  2014  ini  tidak  dapat  dilepaskan konteks  yang  membangun  program  acara tersebut.  Seperti  kita  ketahui  bersama  bahwa sepanjang  tahun  2014  berlangsung  pemilihan umum  legislatif  dan  pemilu  presiden,  yang akhirnya menghasilkan wakil-wakil rakyat dan
pemimpin baru di Indonesia. Seluruh peristiwa tersebut  mendapat  liputan  yang  luas  dari berbagai media yang ada di Indonesia termasuk NET.TV.
Selain hal tersebut di atas, situasi politik dalam  kaitannya  dengan  pemberitaan  di  atas adalah  bahwa  pada  saat  penayangan  acara  ini berlangsung,  situasi  politik  Indonesia  sedang menghangat  menjelang  Pemilihan  Umum Kepala  Daerah  (Pilkada)  serentak  tahun  2015. Dalam  konteks  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, yang  tidak  mengenal  pemilihan  kepala  daerah (gubernur)  secara  langsung  menjadi  menarik bagi  masyarakat.  Sesuai  dengan  ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang  Keistimewaan  Yogyakarta,  disebutkan bahwa  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DIY adalah orang yang berkedudukan sebagai Sultan di  Kasultanan  Yogyakarta  dan  Adipati  Paku Alam di Puro Pakualaman.
Keistimewaan  Yogyakarta  ini  menjadi menarik diperbincangkan ketika Sultan Hemengku Buwono X tidak memiliki anak laki- laki sebagai pewaris tahta keraton Yogyakarta, sekaligus  penerus  kekuasaan  politik  sebagai Gubernur  di  DIY.  Hal  ini  menimbulkan pertanyaan  dan  memancing  opini  masyarakat luas  tentang  siapa  yang  akan  menggantikan kedudukan  Sultan  Hamengku  Buwono  X  jika kelak  beliau  meninggal  dunia.  Opini  para bangsawan  Keraton  Yogyakarta  dan  rakyat Yogyakarta menjadi terpecah dalam dua kubu. Pihak  pertama  tidak  mempermasalahkan apabila  penerus  tahta  Kasultanan  Yogyakarta
adalah  putri  sulung  Sultan  HB  X,  yakni  GKR Pembayun. Namun pihak yang lain menentang pendapat  tersebut,  karena  sesuai  dengan  adat dan  kebiasaan  turun  temurun  di  Kasultanan Yogyakarta, raja Kasultanan Yogyakarta adalah sekaligus  imam  agama  islam  bagi  rakyat Yogyakarta,  yang  berarti  harus  seorang  laki- laki.
Permasalahan pergantian kepemimpinan di Yogyakarta ini menjadi rumit karena  orang  yang  menjadi  pengganti  Sultan HB  X  akan  memegang  dua  kekuasaan sekaligus. Sebagai raja Kasultanan Yogyakarta, Sultan  adalah  penguasa  kultural,  sekaligus sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang  memegang  kekuasaan  politik.  Dalam  hal ini,  seiring  berjalannya  waktu  Sultan  HB  X dalam  beberapa  kesempatan  menyampaikan bahwa  Kasultanan  Yogyakarta  harus  dapat mengikuti  perkembangan  jaman,  dimana Kasultanan  Yogyakarta  sebagai  bagian  dari Negara Republik Indonesia harus tunduk pada ketentuan konstitusi yang berlaku. Sultan HB X juga meminta masyarakat Yogyakarta seharusnya  dapat  terbuka  dalam  menerima demokrasi  dan  kesetaraan  gender,  dimana wanita  mempunyai  hak  untuk  menjadi pemimpin.
Meski  tidak  berkaitan  secara  langsung, tetapi  dapat  ditarik  benang  merah  atas penayangan program acara ini di NET.TV, erat kaitannya dengan keberadaan NET.TV sebagai media  nasional  yang  memiliki  kepentingan ekonomi.  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adalah
salah satu wilayah potensial bagi tayangan acara NET.TV,  karena  di  Yogyakarta  berkumpul ribuan  mahasiswa  dan  pelajar  dari  seluruh provinsi  di  Indonesia.  Yogya  adalah  miniatur Indonesia  yang  bernilai  ekonomi  dan  politik sangat  tinggi.  Dengan  menguasai  pasar Yogyakarta, NET.TV akan semakin dikenal dan berkembang.  Inilah  mengapa  dalam  tayangan Satu Indonesia Episode Sultan HB X, NET.TV berusaha  untuk  menampilkan  Sultan  dalam posisi terbaik sebagai Gubernur DIY dan Raja Kasultanan Yogyakarta.
Televisi  nasional  adalah  “panggung” bagi  setiap  orang  untuk  tampil  dan  dilihat masyarakat.  Dengan  tampil  pada  acara  ini, Sultan    Hamengku  Buwono  X  diberikan panggung  untuk  menyampaikan  opini  dan pendapatnya  tentang  suksesi  kepemimpinan  di Yogyakarta.  Dengan  format  semi-dokumenter, Satu Indonesia dapat leluasa memberikan ruang bagi  Sultan  HB  X  untuk  membeberkan pembenaran-pembenaran  atas  kepemimpinan kaum  perempuan  dengan  dalih  modernisasi, feminisme, dan demokrasi.
Dari  analisis  wacana  kritis  terhadap program  acara  Satu  Indonesia  episode  Sultan Hamengku Buwono X di atas dapat dilakukan pembahasan  dengan  menggunakan  landasan teori yang telah disampaikan sebelumnya. Dari sudut  pandang  teori  bahasa,  wacana  dan kekuasaan.  Melalui  bahasa,  kekuasaan  dapat semakin dikumpulkan atau semakin berpengaruh  ke  segala  arah.  Pelaku  dapat diubah menjadi objek dan objek diubah menjadi subjek.  Sesuatu  yang  secara  subtansi inkonstitusional dapat berubah menjadi
konstitusional  dan  begitu  pula  sebaliknya. Semua itu dapat terjadi karena kekuasaan yang telah menemukan saluran melalui bahasa.
Dalam  permasalahan  penelitian  ini, dapat  kita  lihat  bagaimana  seorang  Sultan menggunakan  bahasa  yang  bertolak  belakang dengan  kenyataan  yang  sebenarnya.  Seperti dalam kutipan wawancara acara Satu Indonesia episode Sultan HB X dimana beliau mengatakan bahwa  “Posisi  keraton  sekarang  tidak  seperti dulu,  dulu  bentuk  pemerintahan,  berarti  ada wewenang  yang  luas  termasuk  kepada rakyatnya  sendiri.  Sekarang  itu  keraton  hanya pelestari  budaya,  bukan  bicara  politik  lagi, bukan  bicara  kekuasaan  lagi”.  Dari  petikan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Sultan menyampaikan posisi keraton Yogyakarta yang tidak  memiliki  kewenangan  secara  politis. Padahal  posisi  Sultan  sebagai  raja  Kasultanan Yogyakarta  sesuai  ketentuan  Undang-Undang No.  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan Yogyakarta, Sultan adalah sekaligus Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dimana  jabatan Gubernur di DIY sama dengan di daerah lain di Indonesia,  yaitu  sebagai  pemegang  kekuasaan politik di provinsi.
Kekuasaan  dan  politik  juga  seringkali bermain  dengan  dalam  tataran  klaim  atau pengakuan.  Dalam  permasalahan  suksesi kepemimpinan  di  Yogyakarta  ini  muncul  pula klaim  bahasa,  yakni  bahasa  yang  membawa muatan  kepentingan  kekuasaan.  Klaim  atas nama  masyarakat  dan  kesetaraan  hak  laki-laki dan  perempuan  dapat  ditemukan  dalam  dialog yang  terjadi  pada  acara  ini,  yaitu  “Jika masyarakat menghendaki laki-laki mungkin itu
bisa  terjadi.  Tapi  jika  masyarakat  sekarang menghargai  wanita  berperan  di  masyarakat sebagai sesuatu kekuatan berproses, silahkan”. Dari penggunaan bahasa pada kalimat tersebut, seolah-olah  Sultan  memberikan  pembenaran atas  nama  rakyat  dan  peran  serta  perempuan dalam  kehidupan  masyarakat,  termasuk  untuk menjadi seorang pemimpin.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa aspek  kebahasaan  berupa  diksi,  penggunaan kalimat,  dan  pemilihan  tata  bahasa  yang digunakan  NET.TV  telah  menempatkan  tema mengenai suksesi kepemimpinan di Yogyakarta yang  berkaitan  dengan  isu  kesetaraan  gender sebagai  sesuatu  yang  tak  perlu  dirisaukan seluruh kalangan masyarakat. Selain  itu aspek kebahasaan  juga  telah  menempatkan  tokoh Sultan dan institusi keraton dan Gubernur dalam representasi yang positif. Hal ini erat kaitannya dengan  penggunaan  bahasa  dan  penguasaan wacana  menjadi  alat  bagi  penguasa  untuk melanggengkan  hegemoninya.  Media,  dalam hal  ini  televisi  sebagai  lembaga  profit  yang memiliki  kepentingan  ekonomi  tidak  akan pernah  lepas  dari  hitungan  laba  dan  rugi. Dengan  memberikan  panggung  bagi  tokoh seperti Sultan Hamengku Buwono X, NET.TV
berharap  kepentingan  ekonominya  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  dapat  terjaga  dan terkendali  dengan  terjalinnya  hubungan  baik dengan penguasa daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Diani, A., Lestari, M. T., & Maulana, S. (2017).
Representasi  Feminisme  Dalam  Film Maleficent. ProTVF:  Jurnal  Kajian Televisi Dan Film , 1 (2).
Fairclough,  N.  (2001). Language  and  Power . London: Pearson Education Limited.
Fairclough,  N.  (2010). Critical  Discourse Analysis: The Critical Study of Language .
London: Pearson Education Limited.
Habermas, J. (1984). Theory of Communicattive Action . Boston: Beacon.
Hall,  S.  T.  (2003). Representation .  London:
SAGE Publications.
Maulana,  A.,  &  Nugroho,  C.  (2018).
Nasionalisme  Dalam  Narasi  Cerita  Film (Analisis  Narasi  Tzvetan  Todorov  Pada Film  Habibie  &  Ainun). ProTVF:  Jurnal Kajian Televisi Dan Film , 2 (1), 37–49.
McQuail,  D.  (2011). Teori  Komunikasi  Massa McQuail . Jakarta: Salemba Humanika.
Ritzer,  G.,  &  Goodman,  D.  J.  (2004). Teori Sosiologi  Modern .  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.