## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

## Windi Dwi Arista
Universitas Pendidikan Nasional windydwiarista@gmail.com

## Wayan Suderana
Universitas Pendidikan Nasional wsuderana@gmail.com

## ABSTRAK
Kementrian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  memberlakukan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  yang  di harapkan  menjadi  Kartu  Identitas  bagi  anak.  KIA  wajib  dimiliki  setiap  anak.Hal  ini  tercantum dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  2  Tahun2016.  Tujuan  KIA  untuk  meningkatkan Pendataan,  Perlindungan,  dan  Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara.  Data  yang  di gunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini  yaitu  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan KIA terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil  pelaksanaan  KIA  telah  dirasakan  dengan  baik  dan  pendistribusiannya  telah  merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA.
Kata  Kunci: Implementasi  Kebijakan,  Kartu  Identitas  Anak  (KIA),  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil

## ABSTRACT
The  Ministry  of  Home  Affairs  (Kemendagri)  applies  a  Child  Identity  Card  (KIA)  which  is expected to become an Identity Card for children. KIA must be owned by every child. This is stated in Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016. The aim of MCH is to improve Data Collection, Protection and Fulfillment of Citizens' Constitutional Rights. The data used is primary  data  and  secondary  data,  data  collection  methods  in  this  study  are  using  observation, interviews,  and  documentation.  Data  analysis  uses  Qualitative  descriptive  analysis.  Research
Results  and  Discussion  of  MCH  Policy,  especially  in  terms  of  the  implementation  procedures and results that can be carried out and accepted by the community. Physically the results of the implementation  of  MCH  have  been  well  felt  and  the  distribution  has  been  evenly  felt  by  all groups  or  layers  of  society,  but  there  are  still  many  people  who  do  not  yet  understand  the functions and benefits of MCH.
Keyword  : Policy  Implementation,  Child  Identity  Card  (KIA),  Population  and  Civil  Registry Service.

## Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar ke empat di dunia dengan penduduk  saat  ini  berjumlah  sekitar  246  juta  jiwa  saat  ini,  sangat  mendukung  pada  upaya internasional untuk melihat pembangunan secara komprehensif, dengan menempatkan penduduk sebagai titik sentral perhatian. Salah  satu  wujud  kebijakan  pemerintah  dalam  melindungi  dan mensejahterakan    masyarakat    serta    memantau    penduduk    adalah    kebijakan  Kementerian Dalam  Negeri  (Kemendagri)  yang  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Nomor  2  Tahun  2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan dibidang administrasi kependudukan.
Kartu  ini  hanya  diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten/Kota. Penerbitan   KIA   bertujuan   untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan  diterbitkan  bersamaan  dengan  akte  kelahiran.  Namun,  bagi  anak  yang  belum  berusia  5 tahun  dan  belum  memiliki  KIA,  persyaratannya  meliputi  salinan  kutipan  akte  kelahiran  dan menunjukan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP  asli  kedua  orang  tua  atau  wali.  Anak  berusia  5-17  tahun  kurang  satu  hari,  tapi  belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli.
Terkait dengan Kartu Identitas Anak (KIA) ini, program KIA juga telah di muat dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan.  perangkat  daerah    terkait    yang    menjalankan    program    KIA adalah  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa
sampai  saat  ini,  sosialisasi    akan    program    KIA  di  Kabupaten  Badung  sangat    minim    dan bahkan    hampir    tidak  memiliki    gema    di    tengah-tengah    masyarakat.    Kondisi  demikian tentunya menjadi   salah   satu   ancaman   dan   kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah di Kabupaten Badung tersebut. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa  kartu  yang  berfungsi  layaknya  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  bagi  anak  di  bawah  17 tahun  (kurang  satu  hari)  ini  bisa  digunakan  untuk  berbagai  hal,  seperti  membuka  tabungan  di bank,  kartu  sehat,  kartu  pintar,  dan  lainnya  atas  nama  sendiri,  namun  untuk  pemanfaatan  KIA seperti hal di atas masih jarang, selama ini KIA hanya di gunakan untuk fungsi pendataan saja.
Banyak terjadi pro dan kontra dalam penerbitan KIA, karena selain dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk  anak,  lantaran  anak  yang belum  cakap jarang melakukan aktivitas berat di luar rumah.  Padahal  KIA  dibuat  untuk  anak  usia  0-17  tahun,  sedangakan  anak  usia  0-5  tahun kebanyakan masih dibawah pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum  banyak  membutuhkan  fasilitas  yang  disediakan  oleh  adanya  KIA  tersebut.  Selain permasalahan  lainnya  yang  juga  timbul  adalah  permasalahan  identifikasi  anak  jika  misalnya terjadi  bencana  alam  dan  kasus  lain  seperti  penculikan  anak.  Dalam  hal  ini  anak  yang  sudah memiliki  KIA  akan  lebih  mudah  untuk  di  identifikasi  karena  sudah  memiliki  tanda  pengenal yang jelas.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  penjabaran  latar  belakang  di  atas,  adapun  permasalahan  yang  dapat dirumuskan adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  pada  artikel  ini  adalah  Untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi Kebijakan  Program  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Badung.

## Kajian Teori
1. Teori Kebijakan Publik
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

## 2. Teori Implementasi
Secara  umum  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  implementasi  bisa  diartikan sebagai  penerapan  atau  pelaksanaan.  Istilah  implementasi  biasanya  di  kaitkan  dengan  suatu kegiatan  yang  di  laksanakan  untuk  mnecapai  tujuan  tertentu.  Kamus  Webster,  merumuskan bahwa  to  implement  (mengimplementasikan)  berarti  to  provide  the  means  for  carryingout (menyediakan  sarana  untuk  melaksankan  sesuatu),  to  give  practicia  effect  to  (menimbulkan dampak  atau  akibat  terhadap  sesuatu).  Menurut  Edward  dalam  Winarno  (2012:125) Implementasi  kebijakan  adalah  tahapan  pembuat  kebijakan  antara  pembentuk  kebijakan  dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya ,jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan,maka kebijakan itu mungkin  akan  mengalami  kegagalan  sekalipun  kebijakan  yang  cemerlang  mungkin  juga  akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

## Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penelitian  deskriptif  kualitatif  karena  peneliti  bermaksud  untuk  menggambarkan  secara deskriptif  bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## 2. Sumber Data
1. Data Primer
Data  utama  yang  di  peroleh  langsung  dari  sumber  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yaitu dari  para  informan  dan  responden  yang  memiliki  kompetensi  dan  pengetahuan  untuk memberikan  informasi  yang  di  butuhkan  dalam  penelitian  yang  berkenaan  dengan Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  di  teliti,  seperti  catatan-catatan,  buku-buku literature, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian adalah
1.  Observasi  adalah  suatu  cara  pengumpulan  data  dengan  dengan  mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan  secara  sistematis  tentang  hal-hal  tertentu  yang  diamati.  Menurut  Sugiyono (2012:139) mengemukakan bahwa,  observasi  merupakan  proses yang  kompleks,  suatu proses  yang  tersusun  dari berbagai proses biologis dan psikologis,
2.  Wawancara  atau  interview  adalah  suatu  bentuk  komunikasi  verbal,  jadi  semacam percakapan  yang  bertujuan  memperoleh  informasi.  Menurut  Esterberg  dalam  Sugiyono (2012:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui  tanya  jawab,  sehingga  dapat  dikontruksikan  makna  dalam  suatu  topik  tertentu. Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  wawancara  berstruktur  dimana  sebelumnya peneliti  menyiapkan  daftar  pertanyaan  secara  cermat  sehingga  pada  saat  penelitian berlangsung  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Badung  penelitian dapat melakukannya secara sistematis,
3.  Dokumentasi  merupakan  suatu  cara  pengumpulan  data  dengan  menghimpun  dokumen- dokumen,  baik  dokumen  tertulis,  gambar,  maupun  elektronik.  Dokumen  tidak  sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen,  namun  yang  di  laporkan  adalah  hasil  analisis  terhadap  dokumen-dokumen tersebut.  Menurut  Sugiyono  (2012:240)  dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang sudah  berlalu.  Dokumentasi  bisa  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya
monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan   pelengkap   dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini di Kabupaten Badung.

## 4. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  merupakan  data  yang  diperoleh  melalui  dokumen-dokumen, wawancara, observasi pedoman pengumpulan data dan catatan-catatan yang diperoleh dari para  informan,  kemudian  akan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Dalam  penelitian kualitatif, proses pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan membawa izin formal penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menemui  informan  penelitian.  Lalu,  pada  proses  selanjutnya  dilakukan  pengumpulan  data dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap yang diperoleh dilapangan. Setelah data terkumpul maka di akan dianalisis dengan beberapa teknik analisis data. Adapun tahap-tahap teknik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Reduksi data
Reduksi data merupakan pemilihan data atau seleksi dan pemusatan perhatian kepada data-data  yang  betul  betul  dibutuhkan  sebagai  data  utama  dan  juga  data  yang  sifatnya hanya  pelengkap  saja.  Data  yang  di  peroleh  dari  lokasi  penelitian  atau  data  lapangan dituangkan  dalam  uraian  atau  laporan  yang  lengkap  dan  terperinci.  Laporan  lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

## 2. Penyajian data
Penyajian  data  merupakan  rangkaian  organisasi  informasi  yang  memungkinkan penelitian  dilakukan.  Penyajian  data  diperoleh  dengan  berbagai  jenis,  jaringan  kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

## 3. Penarikan Kesimpulan
Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal kelapangan
Vol 3, No. 1, Februari 2019
serta dalam proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah terkumpulkan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dapat  di  simpulkan  hasil  penelitian  dari  tata  pelaksaan  program  KIA  ini  Kejelasan program  KIA  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Badung  sudah  baik  sejalan  dengan  hal  tersebut  kelengkapan  sarana  dan  prasaran  dalam pembuatan KIA sudah terpenuhi dengan baik,  Program KIA telah terlaksana baik dari segi hasil, procedure,  sarana  prasarana  dan  waktu.  Hasil  yang  dikemukakan  oleh  para  informan  telah menunjukkan  perbaikan  menuju  peningkatan.  Prosedur  mengenai  KIA  ini  sudah  dikatakan sederhana,  kesederhanaan  yang  dimaksud  adalah  prosedur  atau  tatacara  pelaksaannya  mudah, lancar,  cepat,  tepat,  tidak  berbelit  belit,  mudah  di  pahami  dan  mudah  di  laksanakan  oleh masyarakat. Adanya prosedur tidak di maksudkan untuk mempersulit atau bahkan menghambat pelaksanaan  kebijakan.  Prosedur  yang  sederhana  tentunya  akan  mempermudah  segala  kegiatan pelaksanaan  kebijakan  guna  mencapai  tujuan  tercapainya  tertib  administrasi.  Walupun  masih terdapat  kekeliruan  data  seperti  alamat,  tahun  lahir,  namun  hal  tersebut  dapat  ditanggulangi dengan  melakukan  penerbitan  KIA  yang  telah  direvisi  oleh  pihak  terkait  dalam  hal  ini  yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Dalam  segi  pembiayaan  Sekretaris  Dinas  mengaskan  bahwa  semua  biaya  yang dikeluarkan  adalah  wewenang  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  adalah  Kemendagri  yang menganggarkan  adalah  pemerintah  daerah.  Kebijakan  KIA  terutama  dari  segi  tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat.  Secara fisik hasil pelaksanaan  KIA  telah  dirasakan  dengan  baik  dan  pendistribusiannya  telah  merata  dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, sehingga dengan informasi yang tepat dan akurat masyarakat dapat mengerti akan prosedur dan tata cara pembuatan KIA serta mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan Pemanfaatan dari KIA ini, sehingga penjelasan lebih  lanjut  harus  dilakukan  aparatur  yang  berwenang  dan  berkompeten  untuk  menjelaskan fungsi dari KIA ini.
Selain itu daya tanggap petugas dalam melayani pembuatan KIA , yang dirasakan oleh masyarakat  masih  terdapat  masyarakat  yang  mengeluhkan  lambannya  pelayanan  KIA  tersebut, serta  belum  ada  petugas  yang  mengarahkan  ketika  mereka  hendak  mengikuti  procedure pembuatan KIA, sehingga masyarakat perlu bertanya terlebih dahulu. Namun dalam pengamatan yang  berbeda  petugas  cukup  tanggap  terhadap  masyarakat  yang  memiliki  kebutuhan  khusus. Dapat di katakan yang dilakukan dalam prosedur pembuatan KIA pada Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Badung  dapat  dikatakan  sudah  berjalan  baik  dan  sederhana.  Urutan- urutan  dan  langkah-langkah  yang  harus  di  lewati  masyarakat  sebagai  pemohon  tidak  terlalu rumit.  Selain  itu,  kegiatan  pelayanan  hanya  pada  satu  bagian  pelayanan  saja  yaitu  di  bagian pelayanan  kependudukan  sehingga  tidak  membingungkan  masyarakat  dan  persyaratan  yang  di berikan tidak memberatkan masyarakat. Selain itu pada dasarnya para petugas yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung telah berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan  kepada  pemohon  dan  berusaha  semaksimal  mungkin  memberikan  kesan  bahwa mengurus  KIA  tidaklah  rumit,asalkan  dari  pihak  pemohon  sendiri  mau  turut  berperan  serta  di dalamnya, yaitu dengan melengkapi persyaratan yang di butuhkan dan bersedia memberikan data yang sebenar-benarnya.

## Kesimpulan
Implementasi kebijakan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung  telah  sesuai  dengan  ketentuan/prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Hasil  penelitian  di lapangan tentang verifikasi dan validasi data menunjukkan bahwa pelaksanaan pendataan dengan tahapan  yang  telah  ditentukan  tersebut  (SPO)  telah  dilaksanakan  dengan  sangat  baik  oleh petugas.  Petugas  nampak  cukup  lugas  dan  tidak  canggung  melakukan  pekerjaannya  melayani penduduk  yang  di  data  personalnya  tersebut.  Pengamatan  penulis  dalam  pendataan  penduduk, petugas  membutuhkan  sekitar  5  menit  untuk  dapat  menyelesaikan  perekaman  data  satu  orang penduduk.  Dari  segi  kemampuan  SDM  nya  segi  kuantitas,  dirasakan  bahwa  telah  cukup  untuk mendukung terlaksananya program KIA.
Baik dalam proses sosialisasi, pendataan dan proses pengambilan nantinya. Sedang dari segi kualitas, pegawai mempunyai latar belakang pengalaman dan pendidikan yang baik. Sarana Prasarana menunjukkan bahwa dari sisi jumlah tersedianya sarana dan prasarana tersebut dapat
dikatakan tersedia dengan baik dan dapat menunjang pelaksanaan pendataan penduduk. Namun dari  hasil  wawancara  terkadang  mengalami  hambatan  karena  masalah  sistem  aplikasi  di komputer dan jaringan networking yang bermasalah. Selain itu masalah lain adalah suply listrik jika  terjadi  pemadaman,  karena  peralatan  inti  ini  membutuhkan  suply  listrik  yang  stabil.  Dan terkait dengan pemanfaatan KIA yang di berikan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung belum maksimal dan tidak dapat terlaksana dengan baik karena masyarakat masih banyak belum paham dengan fungsi dan manfaat KIA tersebut.

## Daftar Pustaka
Buku :
Abdul Wahab, Solichin. 2016. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik . Edisi Kelima. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Moleong, J. Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Subarsono,  AG.    2011. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif ”. Bandung : ALFABETA.
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Suharno 2010. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik . Yogyakarta: UNY Press.
Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.
Jurnal :
Afrizal,Chandy. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung,Journal of Human Resource Planing , p 143-190.
Fradika,Eri.  2018. Implementasi  Kebijakan  Kartu  Identitas  Anak  Di  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta . Journal of Human Resource Planing, p 123-140.

## Skripsi :
Anggraeni,D.M  &  Saryono.  2011. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif  dalam Bidang Kesehatan .Yogyakarta: Nuha Medika.
Anggreani,Wulan.  2017. Implementasi  Administrasi  Kependudukan  Terhadap  Kepuasan Masyarakat  dan  Kualitas  Pelayanan  E-KTP .  Skripsi,  Program  Sarjana  Studi Administrasi  Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Pendidikan Nasional Denpasar.
Fradika,Eri. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan  Sipil  Kota  Yogyakarta .  Skripsi,Program  Study  Strata  satu(S1)  Ilmu Pemerintah, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
Terawati.  2017. Pengaturan  Administrasi  Kependudukan  Terkait  Pemberlakuan  Permendagri Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Kartu  Identitas  Anak .  Skripsi,Program  Sarjana  Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Lampung,Bandar Lampung.

## Internet :
Dispendukcapil,  Kabupaten  Grobogan.  2016. Kartu  Identitas  Anak (online).  Available http://dispendukcapil.grobogan.go.id/kartu-identitas-anak-kia (19 agustus 2018).
Kemendagri,  Kabupaten  Badung.  2016. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung (online). Available  http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_BADUNG_9_2016.pdf (18 agustus 2018).
Vol 3, No. 1, Februari 2019
http://journal.undiknas.ac.id
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  2013. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24
Tahun  2013  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan (online). Available http://dukcapil.kemendagri.go.id/izCFiles/uploads/downloads/UU_24_Thn_20132.pdf