Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 8 No. 2 November Tahun 2020 Available Online at https://ojs. umrah .ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2796

## Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan
Wily Yana¹, Adji Suradji Muhammad², Edison³
¹ ’ ² ’ ³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang
160563201079@Student.umrah.ac.id, suradji@umrah.ac.id², Edison.bimbinganskripsi@gmail.com³

## ABSTRAK
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa  objek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan pendaftarannya.  Metode  penelitian  adalah  deskriptif  kualitatif,alat  analisis  yang  digunakan adalah  analisis  efektifitas  Budiani  (2007)  yaitu  dengan  indikator  ketepatan  sasaran program,sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  dari  reformasi  agraria  melalui  program  PTSL  ini. Program PTSL mulai dilaksanakan di Kabupaten Bintan pada tahun 2017, tetapi program ini kurang efektif dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh belum menerima sertifikat dari program PTSL ini, dan dari ke empat indicator pengukur keefektivan itu hanya satu indicator yang tercapai hasilnya. sedangkan tujuan dari program PTSL untuk percepatan pendaftaran tanah agar mengurangi sengketa tanah dan tertib administrasi pertanahan dan juga untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas suatu bidang tanah.
Kata kunci : Efektivitas, Reformasi Agraria. PTSL

## ABSTRACT
The  Complete  Systematic  Land  Registration  Program  (PTSL)  is  the  activity  of  registering land for the first time carried out simultaneously for all objects of land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village / kelurahan or other name at the same level,  which  includes  collecting  and  determining  the  correctness  of  data.  physical  and juridical  data  regarding  one  or  several  objects  of  land  registration  for  the  purpose  of registration.  The  research  method  is  descriptive  qualitative,  the  analysis  tool  used  is  the analysis  of  the  effectiveness  of  Budiani  (2007),  namely  the  indicators  of  program  target accuracy, program socialization, program objectives and program monitoring. The purpose of this study was to determine the effectiveness of agrarian reform through the PTSL program. The PTSL program began to be implemented in Bintan Regency in 2017, but this program was  ineffective  because  there  were  still  some  people  who  complained  that  they  had  not received a certificate from this PTSL program, and of the four indicators of measuring the effectiveness, only one indicator was achieved. whereas the aim of the PTSL program is to accelerate land registration in order to reduce land disputes and orderly land administration and also to provide legal certainty and legal protection to holders of rights over a land parcel Keywords: Efectivity,Land reform, PTSL

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  dan  sebagian  besar  penduduknya  bermata pencaharian di bidang pertanian. Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang cukup luas dan dari hasil sektor pertanian memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian dan  memenuhi  kebutuhan  pokok  pangan.  Dalam  konteks  pertanahan,  tanah  merupakan permukaan  bumi  yang  berupa  daratan  tempat  manusia  berdiri,  bertempat  tinggal,  dan bercocok tanam dan segala jenis usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya juga yang  terpenting  adalah  tempat  suatu  negara  berdiri  untuk  melindungi  dan  mengayomi rakyatnya untuk mencapai tujuan hidup yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah (Hidayat et al., 2018)
Salah  satu  usaha  yang  dilakukan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  tanah  untuk kesejahteraan rakyatnya ialah dengan membangun infrastruktur . Bangsa Indonesia pada saat ini melaksanakan pembangunan yang sangat banyak hal ini Berdasarkan Peraturan Presiden /PERPRES No 58 tahun 2017 tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategis Nasional, didalam lampiran tercatat ada 248 proyek infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia mulai dari jalan tol, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, rusun, kilang minyak, terminal liquefied petroleum gas (LPG), sistem penyediaan air minum  (SPAM), bendungan dan  irigasi,  peningkatan  jangkauan broadband,  techno  park, kawasan  ekonomi  khusus, smalter, dan  pembangkit listrik.  Banyaknya  proyek  yang  dicanangkan  pemerintah tentulah memerlukan banyak lahan atau tanah, dimana tanah mempunyai peran yang sangat penting dan peran itu akan semakin dirasakan dengan sejalan tuntutan laju pembangunan diberbagai bidang  dan  tingkat  kemajuan  dalam  masyarakat  guna  meningkatkan  akses  layanan masyarakat itu sendiri.
Selain itu, Bangsa Indonesia juga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan dari hasil sektor pertanian lah mempunyai peranan yang sangat penting untuk  meningkatkan  perekonomian  dan  pemenuhan  kebutuhan  pokok  pangan,  sehingga peningkatan komoditas pertanian amat perlu dilakukan, konflik agraria dan sengketa tanah menjadi gesekan yang mengganggu efektivitas kehidupan pertanian.
Hal  di  atas  jelas  menunjukkan  bahwa  tanah  bagi  bangsa  Indonesia  mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting,  karena  untuk  tanah merupakan  pondasi  utama  dari  semua kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manusia,  manusia  selalu  berkaitan  dengan  tanah  mulai  dari tanah tempat tinggalnya, tanah tempat usahanya, sehingga sampai ke ujung kehidupannya di dunia (kuburan/pemakaman) selalu bekaitan dengan pertanahan. Selain itu, tanah berfungsi sebagai sumber kekayaan karena tanah dan kandungannya bisa memberikan berbagai sumber
pendapatan  bagi  pemiliknya  ataupun  mereka  yang  menguasai.  Sehingga  tanah  harus diperhatikan  peruntukan  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat,  baik secara  perorangan  ataupun  gotong-royong.    Sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Bumi,air,ruang angkasa  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya,  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .”
Ketidakseimbangan  pemilikan  tanah  (agraria)  dari  dulu  hingga  sekarang,  paling banyak  menimbulkan  masalah  dan  penyengsaraan  rakyat.  Sedangkan,  indikasi  dari kesejahteraan rakyat disuatu Negara itu ditentukan oleh adanya pemerataan pemilikan  dan penguasaan  tanah  di  negara  tersebut.  Bahwa  kemudian  reformasi  agraria  ( land reform )  di anggap  sebagai  kata  kunci  untuk  keberhasilan  pembangunan  merupakan  hal  yang  sangat beralasan menurut Sembiring dalam (Gevisioner, 2019)
Penyelesaian  konflik  harus  menjadi  prioritas  utama  program  reformasi  agraria,  di karenakan masih banyaknya Konflik agraria yang  terjadi, Monopoli kekayaan agraria terjadi hampir  disemua  sektor  kehidupan  rakyat.  Menurut  Konsorium  Pembaruan  Agraria  (KPA) Dari  seluruh  wilayah  daratan  Indonesia,  71%  dikuasai  korporasi  kehutanan,  16%  oleh korporasi  perkebunan  skala  besar,  7%  dikuasai  oleh  para  konglomerat.  Sementara  rakyat kecil, hanya menguasai sisanya saja.
Sayogyo  dalam(Susilowati  &  Maulana,  2012)  mengelompokkan  petani  di  jawa  ke dalam tiga kategori, yaitu : petani skala kecil dengan luas lahan usaha tani di bawah 0.5 hektar, petani  skala  menengah  dengan luas  lahan  usaha tani  0.5-1,0  hektar,  dan  petani  skala  besar dengan luas lahan usaha tani di atas 1,0 hektar. Badan Pusat Statistik juga mengadopsi definisi yang sama untuk pengelompokan rumah tangga petani menurut luas lahan usaha tani. Dari hasil analisis penelitian sebelumnya, bahwa agar rumah tangga petani pangan dapat berada di atas  garis  kemiskinan,  di  perlukan  lahan  usaha  tani  minimal  berkisar  0,71-1.1  hektar (Susilowati  &  Maulana,  2012),  Sedangkan  rata-rata  pemilikan  tanah  petani  di  pedesaan kurang  dari  atau  di  bawah  0,5  hektar  dan  sebagiannya  lagi  tidak  bertanah.  Permaret  2017 sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di pedesaan dan ditandai dengan terus naiknya keparahan kemiskinan (  BPS,2017).
Menurut konsorsium pembaruan agraria (KPA) Perampasan dan kriminalisasi petani semakin  marak  terjadi.  Dari  tahun  2015  hingga  2016,  telah  terjadi,  sedikitnya  702  konflik agraria  di  atas  lahan  seluas  1.665.457  juta  hektar  dan  mengorbankan  195.459  KK  petani  . Artinya  satu  hari  telah  terjadi  satu  konflik  agraria  di  tanah  air.  Sementara,  dalam  rentang
waktu  tersebut  sedikitnya  455  petani  dikriminalisasi/ditahan,  229  petani  ditembak,  dan  1 orang tewas.
Pembaruan agraria dipercayai sebagai proses perombakan dan pembangunan kembali struktur social masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian ,terjaminnya kepemilikan hak atas tanah sebagai sumber daya mereka, system kesejateraan social dan jaminan social bagi rakyat pedesaan serta penggunaan sumber daya alam sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat menurut Sodiki dalam (Gevisioner, 2019:9)
Terpilihnya jokowi sebagai presiden republic Indonesia memberikan harapan terhadap permasalahan pembangunan agaria dan juga permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah di  Indonesia.  Salah  Satu  program  nawacita  yang  dikeluarkan  Jokowi-JK  saat  kampanye adalah  pendidtribusian  tanah  kepada  masyarakat,  program  kampanye  tersebut  kemudian diterjemahkan  ke  dalam  program  pemerintah  yang  disebut  dengan  reformasi  agraria  atas terjemahan dari Sembilan prioritas pembangunan oleh Jokowi-JK
Reformasi  agararia  menjadi  salah  satu  prioritas  dalam  pembangunan  agraria  dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Adanya program dari  pemerintah  pusat  pada  tahun  2017  yang  berkaitan  dibidang  pertanahan  mengenai pemberian sertifikat kepada masyarakat dengan cara pendaftaran tanah sistematis yang mana lahirnya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata    Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  12  tahun  2017 tentang  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  yang  telah  direvisi  menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 tahun 2018 , sebagaimana kedudukannya sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjadi basis dari salah satu program  Nawacita  untuk  mengatasi  masalah  kepastian  dan  ketertiban  administrasi  tanah dalam masyarakat yang harapannya semua masalah pensertifikatan tanah akan tuntas  di tahun 2025.
Kebijakan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL) mrupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.  Program percepatan pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) dilaksanakan  untuk  seluruh  obyek  pendaftaran  tanah  seluruh  wilayah  republic  Indonesia,
meliputi  seluruh  bidang  tanah  tanpa  terkecuali  baik  tanah  asset  pemerintah/pemerintah daerah,  tanah  yang  belum  mempunyai  hak  atas  tanahnya,  tanah  badan  usaha  milik Negara/badan usaha milik daerah, tanah desa tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah transmigrasi dan bidang tanah lainnya menurut Saena dalam (Kartiwi & Hasyim, 2019:44)
.Tujuan    pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL)  adalah  untuk pecepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan ( Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN  Nomor  12  tahun  2017  ).  Saat  ini  terdapat  126  juta  bidang  tanah    di  Indonesia. Sebanyak 51 bidang tanah yang telah terdaftar. 75 juta bidang  tanah sisanya menjadi target kegiatan  pendaftaran  tanah.  Untuk  mencapai  target  tersebut  pemerintah  menggunakan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Arnowo, 2019)
Kabupaten  Bintan  Provinsi  Kepulauan  Riau  merupakan  salah  satu  wilayah  yang mendapatkan  bagian  dalam  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  pada tahun  2017.  Pada  tahun  yang  sama  BPN  Bintan  menargetkan  10.269    ribu  sertifikat  tanah untuk  masyarakat  Kabupaten  Bintan.  Tetapi,  target  di tahun  2018  masih  belum  tercapai  di karenakan hanya 5.610 ribu sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat.Pada tahun 2018 BPN Bintan telah menyerahkan sebanyak 8.975 sertifikat dengan target 17000 sertifikat ,dan untuk  tahun  2019  BPN  Bintan  menargetkan  sebanyak  18000  sertifikat    tetapi  baru  12.309 sertifikat  tanah  yang  diserahkan.  Berikut  ini  tabel  persentase  sertifikat  target  pencapaian program pendaftaran tanah sistematis lengkap
Tabel  1.1 Persentase target pencapaian program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL No Tahun Nama Tempat Realisasi Target Pencapaian (%) 1 2017 Kabupaten Bintan   5610 10269 54,63 2 2018 Kabupaten Bintan   8975 14000 64,10 3 2019 Kabupaten Bintan  12309 18000 68,38
Sumber:  olahan peneliti, 2019
Berdasarkan table  di atas  persentase target  pencapaian  program  PTSL  di tahun  2017 mencapai 54,63% dan di tahun 2018 hanya mencapai 64,10%. dan di tahun 2019 mencapai 68,38% Mengutip
dari media online
BuruhToday ( http://www.buruhtoday.com/2019/07/hebat-bpnbintantargetkan18000.html?m=0 diakses pada 25 November 2019 ) Kepala Bidang penanganan sengeketa dan pengendalian pertanahan BPN  Bintan,  Husni  (17/07/19)  menyampaikan  hingga  saat  ini  pihaknya  menerima  laporan sengketa  tanah  di  Bintan  yang  masuk  kepada  pihaknya  sebanyak  6  sengketa.  Permasalah tanah yang ada di bintan ialah batas bidang tanah tidak lengkap, minat masyarakat terhadap sertifikasi    rendah,  pemilik  tanah  tidak  ditempat/absentee,  bidang  tanah  berada  didalam kawasan PT, bidang tanah berada dalam kawasan hutan  SK (surat keputusan) 76 Tahun 2015 luas penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan tata ruang.
Permasalah  tanah  diatas  menunjukkan  bahwa    Setelah  adanya  Program  PTSL  masih bermunculan sengketa tentang pertanahan. Sedangkan  salah satu tujuan dari program PTSL tersebut ialah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Efektivitas  Reformasi  Agraria  Melalui  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  bersifat deskriptif.  Menurut(Sugiyono,  2016:9).  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme,  di  gunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian menekan makna dari pada generaisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Reformasi  agraria  merupakan  salah  satu  prioritas  pembangunan  oleh  jokowi-JK Reformasi agraria adalah land reform yang disertai dengan program-program penunjangnya, termasuk program pasca reformasi. Secara sederhana hakikat dari reformasi agrarian adalah menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan untuk kepentingan rakyat  banyak.  Dengan  batasan  seperti  di  atas,  reformasi  agraria  jauh  lebih  luas  dari land reform .(Muhammad, Adji Suradji ; Khairul, 2019).
Dari  reformasi agraria inilah  dibuat  program  yang  berkaitan  dengan  pensertifikatan tanah secara gratis yang kemudian lahirlah peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan  Nasional  No  12  tahun  2017  tentang  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap. Pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPA dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun  1997  tentang  ketentuan-ketentuan  pelaksanaan  PP  No.24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.(Ardani, 2019)
Waksito  dan  Hadi  Arnawo  (2017:111)  mengemukakan  Dalam  rangka  percepatan pendaftaran tanah telah diterbitkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No.6 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN  No.01  tahun  2017  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap. Peraturan tersebut merupakan acuan kegiatan sertipikasi tanah secara massal yang diarahkan secara sistematis.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2018  tentang  percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pasal 4 ayat 1”ruang lingkup peraturan menteri ini adalah percepatan pelaksanaan program PTSL, yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia”.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  penelitian  terkait  Efektivitas  Reformasi  Agraria melalui Pogram PTSL di BPN Kabupaten Bintan pada saat peneliti melakukan wawancara. Program PTSL mulai masuk di Kabupaten Bintan di mulai tahun 2017. Sebelum melakukan program PTSL di suatu daerah, pihak BPN berkoordinasi dengan pihak kecamatan,kelurahan atau  desa  untuk  melakukan  penyuluhan  kepada  masyarakat  untuk  ditentukan  kapan  waktu mulai  turun,  pertama-tama  dilakukan  penyuluhan  dilanjutkan  pengukuran  dan  baru  bisa disertiifkat.
Tabel 4. 2 Luas Wilayah Perkecamatan di Kabupaten Bintan
No Kecamatan Luas Ha Km² Wilayah (%)
1 Bintan pesisir 11,687.96 116.8 8.79 2 Bintan timur 9,749.60 97.50 7.34 3 Bintan utara 4,326.45 43.26 3.26 4 Gunung kijang 22,216.38 222.16 16.71 5 Mantang 6,508.22 65.08 4.90 6 Seri koala lobam 11,774.50 117.74 8.86 7 Tambelan 9,595.46 95.95 7.22

## Sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan
Data  diatas  ialah  data  luas  wilayah  perkecamatan  di  Kabupaten  Bintan  dan  dari  data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kabupaten Bintan mempunyai wilayah yang sangat luas yang berpotensi untuk pengurusan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)  ini. Efektivitas suatu program percepatan pendaftaran tanah di  kantor  badan  pertanahan  kabupaten  bintan  pada  dasarnya  dilakukan  dengan memperbandingkan tujuan, sasaran serta target  yang sudah dirumuskan sebelumnya dengan hasil  nyata  yang  telah  dicapai.  Menurut  Supriyono  dalam  (Anisah;  Soesilowati,  2018:46) pengertian  efektivitas  merupakan  hubungan  antara  keluaran  suatu  pusat  tanggung  jawab dengan  sasaran  yang  mesti  dicapai,  semakin  besar  kontribusi  dari  pada  keluaran  yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.
Proram ptsl ini bertujuan untuk mengurangi persengketaan tanah, kepastian hak atas tanah dan jika peserta sudah mendapatkan sertifikat bisa dijadikan modal untuk usaha, adapun sasarannya  ialah  seluruh  bidang  tanah.  Untuk  mengetahui  efektivitas  reformasi  agraria melalui  program  PTSL  di  kabupaten  bintan,  peneliti  menggunakan  teori  (Budiani,  2007) dengan empat indikator  yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.
Program PTSL ini bagus karena membantu memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat  tanah  tanpa  dipungut  biaya  sedikitpun  hanya  biaya  fotocopyan  ktp,kk,  alas  hak tanah,dan  biaya  matrai,  dan  untuk  pengurusan  pengajuan  pembuatan  sertifikatya  pun  tidak sulit,  tetapi  program  PTSL  ini  kurang  efektif  dikarenakan  masih  ada  beberapa  masyarakat yang  mengeluh  belum  menerima  setifikat  setelah  mendaftar  program  PTSL  ini,  sedangkan tujuan  dari  program  PTSL  ialah  untuk  percepatan  pemberian  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum Hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat lancar,aman adil,merata  dan  terbuka  serta  akuntabel,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  ekonomi  negara,  serta  mengurangi  dan  mencegah  sengketa  dan  konflik pertanahan.
Dengan  menggunakan  pendekatan  teori  (Budiani,  2007),  maka  indikator  yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Analisis Ketepatan sasaran program
Menurut  Supriyono  dalam  (Anisah;  Soesilowati,  2018:46)  pengertian  efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai,  semakin  besar  kontribusi  dari  pada  keluaran  yang  dihasilkan  terhadap  nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.
Program  PTSL  akan  tepat  sasaran  apabila  program  tersebut  di  jalankan  mengikuti rencana dan aturan yang terdapat dalam program sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan  sasarannya.Sasaran  dari  PTSL  adalah  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria Nomor 6 tahun 2018 Pasal 4 objek PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah  Republik  Indonesia,  objek  PTSL  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun  bidang  tanah  hak  yang  memiliki  hak  dalam  rangka  memperbaiki  kualitas  data pendaftaran tanah. Objek PTSL sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
Menurut  Supriyono  dalam  (Anisah;  Soesilowati,  2018:46)  pengertian  efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai,  semakin  besar  kontribusi  dari  pada  keluaran  yang  dihasilkan  terhadap  nilai pencapaian  sasaran  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  efektif  pula  unit  tersebut.  Dari  hasil wawancara pihak BPN menyatakan kecuali untuk kawasan hijau, BUMN,BUMD dan pihak swasta  yang  berkaitan  dengan  badan  hukum,  kalau  untuk  pengukuran  boleh  tetapi  untuk disertifikatkan itu tidak bisa dan masuk dalam kluster 4, PTSL bukan hanya berupa sertifikat saja tetapi bisa di masukkan ke dalam kluster-kluster untuk penyelesaiannya.Kluster 1 adalah bidang  tanah  yang  data  fisiknya  dan  data  yuridisnya  memenuhi  syarat  untuk  diterbitkan sertifikat hak atas tanah.
Kluster  2  bidang  tanah  yang  data  fisiknnya  dan  data  yuridis  memenuhi  syarat  untuk diterbitkan sertiifikat ha katas tanah namun terdapat perkara dipengadilan dan/ sengketa untuk kluster 3bidang tanah yang data fisik dan/obyek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang  diterapkan  dalam  peraturan  menteri  agraria  dan  tata  ruang/kepala  badan  pertanahan nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap.kluster 4 bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat ha katas tanah, baik yang belum maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau
terdapat prubahan data fisik wajib dilakukan pemetaannya kedalam peta pendaftaran tanah sistematis lengkap.

## 2. Analisis Sosialisasi Program
Kemampuan program PTSL dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai  pelaksanaan  Program  PTSL  dapat  tersampaikan  kepada  masyarakat  Kabupaten Bintan. Menurut Wilclok dalam (Aprilita, 2019) memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan meperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.
Untuk sosialisasi pihak BPN melakukan dengan tatap muka langsung dan menggunakan media sosial, spanduk dan media massa, masyarakat juga mengetahui informasi program ini, tetapi masyarakat kurang antusias terhadap program ini dikarenakan banyak masyarakat yang tanah dan tempat tinggalnya berbeda sehingga tidak mengetahui bahwa tanah yang ia punya di suatu tempat itu mendapatkan jatah program PTSL, ada juga masyarakat yang mengetahui tetapi tidak ikut serta dikarenakan tidak mempunyai waktu untuk membersihkan tanah yang akan  didaftarkan  pihak  BPN  belum  bisa  membuat  tinngginya  antusias  masyarakat  untuk mengikuti program ini.
Gambar 1 Beragam model sosialisai yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Bintan
Sumber: Data diolah, 2020.

## 3. Analisis Tujuan Program
Kesesuaian antara hasil dari program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan dengan tujuan program PTSL. Sehingga apabila hasil program PTSL sesuai dengan tujuan dari  program  PTSL  maka  program  tersebut  dinyatakan  berhasil  mencapai  tujuan.  Tujuan dilakukannya pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan
Tabel 1 Data PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun PTSL Target Output Pengukuran SHAT K1 K2 K3.1 K3.2 K3.3 K4 2017 10269 5610 0 4892 140 2018 17000 14000 8975 1 6943 1025 2019 27000 18000 12309 0 3587 0 7536 4762
Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Bintan 2020
Tujuan  program  ini  belum  tercapai  secara  keseluruhan  dikarenakan  masih  ada beberapa  masyarakat  yang  mengeluh  belum  menerima  sertifikat  dari  program  PTSL  ini, karena  target  sertifikasi  tanah  dari  tahun  2017-2019  sebesar  42.269  tetapi  baru  26.894 sertifikat yang sudah terealisasi masih ada 15.375 sertifikat yang belum terealisasi dan dari ke empat indikator pengukur keefektivitasan itu hanya satu indikator yang tercapai hasilnya.

## 4. Analisis Pemantauan Program
Kegiatan pemantauan program di lakukan setelah terlaksanakannya program PTSL. Kegiatan pemantauan program merupakan upaya untuk memastikan bahwa program PTSL berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Kegiatan  ini  meliputi  tindakan  mengecek  dan mebandingkan hasil yang dicapai dengan standard-standard yang telah di gariskan.
Menurut Winardi dalam (Aprilita, 2019) pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan  hasil  yang  dicapai  dengan  standar-standar  yang  telah  digariskan.  Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk meperbaikinya. Untuk pemantauan terhadap program ini tidak ada pemantauan khusus dari program ini dimana pihak BPN hanya melakukan pemantauan untuk mengetahui kendala program  di saat pengukuran dan pembagian sertifikat.

## PENUTUP
Berdasarkan  analisis  peneliti  dalam  penelitian  ini  mengenai  efektivitas  reformasi agraria melalui program PTSL di BPN kabupaten bintan ini kurang efektif dikarenakan dari ke empat indikator yang digunakan peneliti untuk menganalisis  teori Budiani (2007)  yaitu ketepatan  sasaran  program,  sosialisasi  program,  tujuan  program  dan  pemantauan  program hanya  satu  indicator  yang  berhasil  yaitu ketepatan  sasaran  program,  untuk  tujuan program belum  tercapai  sepenuhnya  karena  masih  terdapat  keluhan  dari  masyrakat  yang  belum menerima sertifikat. Adapun kesimpulannya sebagai berikut :
1. Ketepatan  sasaran  program,  untuk  ketepatan  sasaran  program  di  kabupaten  bintan sudah  tepat  sasaran,  sasaran  dari  program  PTSL  ialah  seluruh  bidang  tanah  di Kabupaten Bintan.
2. Sosialisasi  Program,  untuk  sosialisasi  program  dilakukan  dengan  tatap  muka  dan juga  menggunakan  spanduk,  media  sosial  dan  media  massa,  tetapi  pihak  BPN Kabupaten  Bintan  belum  bisa  membuat  antusias  masyarakat  dalam  mengikuti program ini. Hal ini terlihat dengan masih adanya masyarakat yang mempunyai tanah tetapi tidak mau mengikuti program ini.
3. Tujuan  pogram,  untuk  tujuan  program  sudah  dilaksanakan  di  Kabupaten  Bintan tetapi  masih  belum  terpenuhi  dikarenakan  masih  banyak  kendala  yang  terjadi dilapangan, sehingga target sertifikat untuk program ini belum tercapai
4. Pemantauan  Program,  untuk  pemantauan  tidak  ada  pemantauan  khusus  seperti saluran khusus (call center dan kotak aduan)  yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Bintan  untuk mengetahui kendala yang terjadi dilapangan sehingga bisa diperbaiki lagi programnya, agar program bisa berlanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilita, D. (2019). Efektivitas Program “Perpuseru” Dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuklinggau .
Arnowo, H. (2019). Pola Pemberdayaan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) The Pattern Of Community Empowerment After Complete Systematic Land Registry ( PTSL ) . 1 (1), 14–23.
Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna " EKA  TARUNA  BHAKTI  "  Desa  Sumerta  Kelod  Kecamatan  Denpasar  Timur  Kota Denpasar. Ekonomi Dan Sosial (Unud) , 2 (1), 49–57.
Gevisioner.  (2019).  Harapan  dan  Kenyataan:  Implementasi  Reformasi  Agraria  di  Provinsi Riau. Unri  Conference  Series:  Agriculture  and  Food  Security , 1 ,  8–14. https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a2
Hidayat, A., Engkus;, & N, H. A. (2018). Implementasi Kebijakan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandung. Jurnal Pembangunan Sosial , 10 (2), 100–109.
Kartiwi,  M.,  &  Hasyim,  S.  Bin.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Di  Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut. Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora , 2 (2), 43–53. https://doi.org/10.36624/jisora.v2i2.45
Muhammad, Adji Suradji ; Khairul, I. (2019). Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam  Konsep  dan  Realita  Kepemimpinan  yang  Fasilitatif  (Facilitative  Leadership). Dialektika  Publik :  Jurnal  Administrasi  Negara  Universitas  Putera  Batam , 4 (1),  48. https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v4i1.1364
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas Lahan Usaha Tani dan Kesejateraan Petani : Eksistensi  Petani  Gurem  dan  Urgensi  Kebijakan  Reforma  Agraria  Eksistensi  Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria Farm Business Land Size a nd Farmers ’ Welfare : Smallholders ’ Existence and Agrar. Analisa Kebijakan Pertania , 10 (1), 17–
30. https://doi.org/10.21082/akp.v10n1.2012.17-30

## Undang-Undang
Lampiran PERPRES No.58 Tahun 2017  Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 2017 Tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Bdan  Pertanahan  Nasional  No.12  Tahun  2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  No.12  Tahun  2018  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

## Sumber Lain
Media  online  BuruhToday  ( http://www.buruh  today.com/2019/07/hebat-bpn-bintan- targetkan18000.html?m=0 diakses pada 25 November 2019 )