## ANALISIS PERBEDAAN ANTARA PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DAN PEMBUKUAN DENGAN STATUS PKP DAN STATUS nonPKP TERHADAP PPh DAN PPN PENGUSAHA KECIL PADA TOKO REJEKI LAMPUNG

## Rudy
STIE Gentiaras Bandar Lampung
ABSTRACT
Small entrepreneurs are gross circulation in one year less than Rp 600,000,000 (six hundred million dollars) has four alternatives can be chosen to minimize the burden of income tax and VAT. The fourth alternative is the status of a Deemed nonPKP using Net Income (alternative 1), status as nonPKP  using  Bookkeeping  (alternative  2),  the  status  of  PFM  that  uses  Deemed  Net  Income (alternative 3), status as a PFM that uses Bookkeeping (alternative 4).
Based  on  the  above  results,  it  can  be  concluded  that  the  most  beneficial  alternative  for companies is the fourth alternative, namely the status of PFM that uses Bookkeeping. Because the alternative  is  companies  can  take  into  account  the  cost  of  the  gross  circulation  and  as  PFM,  the company  can  credit  Input  Tax  (PM)  against  Output  Tax  (PK)  so  as  to  minimize  the  burden  of corporate income tax and VAT.
Keywords: Net income, taxable and non taxable, income tax and VAT

## 1. PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang Masalah
Dewasa  ini  pemerintah  sedang  menggalakkan  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar pajak. Bagi suatu perusahaan, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada negara dan disahkan  menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 pasal  23  ayat  2  yang menyebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dilihat dari segi ekonomi, pajak merupakan sarana perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Walaupun demikian, negara tidak dapat semena-mena dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Akan tetapi dari  sisi  perusahaan,  pembayaran  pajak  yang  besar  dianggap  merupakan  suatu  beban  yang memberatkan.  Hal  ini  terjadi  akibat  situasi  perekonomian  yang  belum  kunjung  membaik  bahkan cenderung menurun.
Beberapa  jenis  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  masyarakat  diantaranya  adalah  Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB),  Bea Materai, dan lain-lain. Pada dasarnya, perusahaan dapat dibedakan menjadi perusahaan berskala besar,  menengah,  dan  perusahaan  berskala  kecil.  Secara  garis  besar  menurut  perpajakan,  hal tersebut dapat ditinjau dari peredaran bruto yang dimiliki perusahaan tersebut. Akan tetapi saat ini masih  banyak  perusahaan  berskala  kecil  yang  belum  melakukan  pembukuan  secara  memadai dikarenakan belum sempurnanya sistem pembukuan yang mereka miliki.
Sebenarnya  jika  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dipahami  dengan  baik, pengusaha kecil dapat ikut berperan serta dalam meningkatkan penerimaan pajak tanpa takut dapat merugikan  usahanya  tersebut.  Pengusaha  kecil  tersebut  dapat  mencari  peluang  dalam  peraturan perpajakan  yang  dapat  meminimalkan  jumlah  pajak  terutang  yang  harus  dibayar.  Salah  satunya
adalah dengan memilih untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Pembukuan, Status  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  atau  Status  sebagai  non  Pengusaha  Kena  Pajak (nonPKP) dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 1.2 Perumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas masalah-masalah sebagai berikut :
1. Berapa  besar  beban  PPh  dan  PPN  bagi  Toko  Rejeki  Lampung  yang  berstatus  nonPKP  yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto?
2. Berapa  besar  beban  PPh  dan  PPN  bagi  Toko  Rejeki  Lampung  yang  berstatus  nonPKP  yang menggunakan Pembukuan?
3. Berapa  besar  beban  PPh  dan  PPN  bagi  Toko  Rejeki  Lampung  berstatus  PKP  yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto?
4. Berapa  besar  beban  PPh  dan  PPN  bagi  Toko  Rejeki  Lampung  yang  berstatus  PKP  yang menggunakan Pembukuan?
5. Alternatif manakah yang paling menguntungkan sehingga dapat meminimalkan beban PPh  dan PPN yang harus dibayar oleh Toko Rejeki sebagai pengusaha kecil?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian dan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menghitung PPh dan PPN bagi Toko Rejeki yang berstatus nonPKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
2. Menghitung  PPh  dan  PPN  bagi  Toko  Rejeki  yang  berstatus  nonPKP  yang  menggunakan Pembukuan.
3. Menghitung  PPh  dan  PPN  bagi  Toko  Rejeki  yang  berstatus  PKP  yang  menggunakan  Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
4. Menghitung  PPh  dan  PPN  bagi  Toko  Rejeki  yang  berstatus  PKP  yang  menggunakan Pembukuan.
5. Memilih salah satu alternatif yang dapat meminimalkan jumlah PPh dan PPN yang harus dibayar oleh Toko Rejeki sebagai pengusaha kecil.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA
Pajak memiliki berbagai definisi yang dibuat oleh para ahli perpajakan, antara lain : “Pajak ialah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang-undang  perwujudan  pengabdian  dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional” (Tulis S. Me liala2007:4). Selain itu, menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya “dasar -dasar hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”  (Zain,2005:11)  menyatakan  :  Pajak  adalah  iuran  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapatkan  jasa  timbal  balik (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.
Dari hal diatas ada beberapa persamaan yaitu : Pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan dan adanya dasar pengenaan pajak yang diatur dalam undang-undang termasuk dalam pembukuan dan perhitungannya.
Adapun maksud dari Dasar Pengenaan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:
1) Harga Jual
2) Penggantian
3) Nilai Ekspor
4) Nilai Impor
5) Nilai Lain

## 2.1  Pembukuan
Wajib Pajak harus melakukan pembukuan yang memadai agar dapat menyajikan informasi yang  lengkap  dan  benar  tentang  penghasilan  Wajib  Pajak.  Berdasarkan  informasi  tersebut  maka Wajib Pajak dapat dikenakan pajak yang adil dan wajar, sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.
Menurut  Undang-Undang  Perpajakan  No.16  Tahun  2000  pasal  1  ayat  (26):  Pembukuan adalah  suatu  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara  teratur  untuk  mengumpulkan  data  dan informasi  keuangan  yang  meliputi  harta,  kewajiban,  modal,  penghasilan,  dan  biaya,  serta  jumlah harga  perolehan  dan  penyerahan  barang  atau  jasa,  yang  ditutup  dengan  menyusun  laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

## 2.2  Ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Norma  Penghitungan  dapat  digunakan  sebagai  suatu  pilihan  bagi  suatu  unit  usaha  yang ingin  menghitung  besarnya  Pajak  Penghasilan  perusahaan  dengan  catatan  peredaran  brutonya dalam  satu  tahun  kurang  dari  Rp  600.000.000,00  serta  dapat  digunakan  dengan  syarat  sebagai berikut:
a. Wajib Pajak tersebut telah memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan;
b. Wajib  Pajak  wajib  menyelenggarakan  pencatatan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Penghasilan  neto  bagi  setiap  usaha  dihitung  dengan  cara  mengalikan  angka  persentase norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun. Setelah diperoleh penghasilan neto, kemudian dapat  dihitung  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  dengan  cara  mengurangkan  penghasilan  neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah diperoleh PKP, dapat dihitung PPh terutang yang  diperoleh  dengan  cara  mengalikan  PKP  dengan  tarif  pajak  yang  berlaku  menurut  Undang- undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi. Tujuan  diperbolehkannya  menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  adalah untuk  memberikan  kemudahan  dalam  menghitung  besarnya  penghasilan  neto  Wajib  Pajak. Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal:
a. Tidak  terdapat  dasar  penghitungan  yang  lebih  baik,  yaitu  pembukuan  yang  lengkap  atau memadai; atau
b. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata  diselenggarakan secara tidak benar.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu  suatu metode yang berusaha untuk mengumpulkan,  menyajikan  serta  menganalisis  data  sehingga  diperoleh  suatu  gambaran  yang cukup jelas, kemudian diteliti dan diolah yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.
Objek penelitian ini adalah Toko Rejeki yang bergerak dalam bidang penjualan air mineral yang beralamat di Jalan Ikan Belida No.2 Bandar Lampung. Adapun masalah yang diteliti adalah Perbandingan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  Toko  Rejeki  dengan  menggunakan  Norma Penghitungan  Penghasilan  Neto  dan  Pembukuan  serta  status  PKP  atau  nonPKP  dalam meminimalkan pembayaran pajak.

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek yang diteliti. Dalam skripsi ini data primer yang digunakan dapat dibagi 2 (dua), yaitu:
a. Data  finansial,  yaitu  data  yang  dapat  diukur  dengan  angka,  berupa  data  mengenai penghasilan  dan  biaya  tahun  2008,  jumlah  pembelian  dan  penjualan  Barang  Kena  Pajak tahun  2008.  Penulis  mendapatkan  data  finansial  ini  dari  buku  pembelian,  buku  penjualan dan buku pengeluaran kas.
b. Data non-finansial, yaitu data yang tidak dapat diukur dengan angka, berupa data mengenai gambaran umum Toko Rejeki.
2. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  didapatkan  dari  buku-buku,  literatur-literatur  serta  makalah- makalah yang berhubungan dengan topik penelitian.

## 4.   ANALISIS DATA
4.1 Analisis Data
1. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengusaha Kecil yang  menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  dengan  status  Non Pengusaha Kena Pajak (nonPKP)
Dengan  demikian  besarnya  PPh  dan  PPN  Toko  Rejeki  selama  tahun  2008  dapat  dihitung sebagai berikut:
a. Penghitungan PPh terutang selama tahun 2008
Menurut  Keputusan  Dirjen  Pajak  No.  KEP-536/PJ./2000  Kode  62320,  persentase  norma untuk  air  mineral  yang  termasuk  dalam  kategori  minuman  ringan  adalah  sebesar  20%. Penentuan  besarnya  PPh  terutang  dihitung  dengan  cara  mengalikan  Penghasilan  Kena Pajak dengan tarif PPh pasal 17. Perumusan penghitungan PPh terutang adalah: PPh terutang  = Penghasilan Kena Pajak x tarif PPh pasal 17 Penghasilan Kena Pajak= Penghasilan Neto – Penghasilan Tidak Kena Pajak = (persentase norma x peredaran bruto) – PTKP

## Tabel 1
PPh terutang Tahun 2008 Status nonPKP dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Peredaran Bruto Tahun 2008 Rp 518.707.000 Penghasilan Neto Tahun 2008 (20% x Rp 518.707.000) Rp 103.741.400 PTKP (TK) Untuk diri wajib pajak Rp  13.200.000 Jumlah PTKP Rp   13.200.000 (-) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp  90.541.400 Dibulatkan menjadi Rp  90.541.400 Penghitungan PPh terutang tahun 2008: 5%   x Rp 25.000.000 Rp   1.250.000 10% x Rp 25.000.000 Rp   2.500.000 15% x Rp 40.541.400 Rp   6.081.210 PPh terutang tahun 2008 Rp  9.831.210

## b. Penghitungan PPN yang dibayar tahun 2008
Dengan demikian besarnya PPN yang dibayar  adalah sama dengan Pajak Masukan yang dibayar  atas  pembelian  BKP  kepada  penjual  yang  sudah  berstatus  sebagai  PKP  dengan perhitungan sebagai berikut:
PPN yang dibayar selama tahun 2008: = 10 / 110 x Pembelian BKP dari PKP = 10 / 110 x Rp 405.070.500 = Rp 36.824.591
2. Penghitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Pengusaha Kecil  yang  menggunakan  Pembukuan  dengan  status  Non  Pengusaha  Kena  Pajak (nonPKP) Jika Toko Rejeki menggunakan pembukuan dalam menghitung pajak terutangnya, maka Toko Rejeki  diwajibkan  untuk  menyusun Laporan  Keuangan.  Berdasarkan  catatan  penghasilan dan biaya, diperoleh data untuk menyusun Laporan Laba Rugi Toko Rejeki tahun 2008 yang telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan.

## Tabel 2
Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2008 Status nonPKP dengan menggunakan Pembukuan
Toko Rejeki
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008
Penjualan Barang Kena Pajak Rp 518.707.000 HPP: Persediaan awal barang dagang Rp     1.551.000 (+) Pembelian Rp 405.070.500 Total Rp 406.621.500 (-) Persediaan akhir barang dagang Rp     5.540.500 Harga Pokok Penjualan Rp 401.081.000 Laba kotor Rp 117.626.000 Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara Biaya gaji karyawan Rp 34.100.000 Biaya listrik & telepon Rp   5.454.747 Biaya sewa tempat Rp   9.999.960 Biaya PBB Rp      321.900 Biaya penyusutan kendaraan Rp 11.520.000 Biaya perawatan kendaraan Rp   2.575.500 Biaya transportasi Rp 19.167.700 Biaya lain-lain Rp      785.135 Total Biaya Rp  83.924.942 Laba kena pajak Rp  33.701.058
Sumber: Data Toko Rejeki telah diolah kembali
a.  Penghitungan PPh terutang tahun 2008
Jika  Toko  Rejeki  memilih  berstatus  sebagai  nonPKP  dengan  menggunakan  Pembukuan. Penghasilan  neto  diperoleh  dari  penjualan  bersih  dikurangi  Harga  Pokok  Penjualan  serta biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Penghasilan neto Toko  Rejeki  tahun  2008  adalah  Rp  33.701.058.  Oleh  karena  itu,  besarnya  PPh  terutang untuk tahun 2008 dapat dihitung sebagai berikut:

## Tabel 3 PPh terutang Tahun 2008 Status nonPKP dengan menggunakan Pembukuan
Penghasilan Neto Tahun 2008 Rp  33.701.058 PTKP (TK) Untuk diri wajib pajak  Rp  13.200.000 Jumlah PTKP Rp  13.200.000 (-) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp  20.501.058 Dibulatkan menjadi Rp  20.501.000 Penghitungan PPh terutang tahun 2008: 5% x Rp  20.501.000 Rp   1.025.050 b.   Penghitungan PPN yang dibayar tahun 2008
Pajak Masukan yang telah dibayar ini tidak dapat dikreditkan dan langsung dibayarkan pada saat pembelian Barang Kena Pajak.
PPN yang dibayar selama tahun 2008: = 10 / 110 x Pembelian BKP dari PKP = 10 / 110 x Rp 405.070.500 = Rp 36.824.591
3.  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Pengusaha Kecil  yang  menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  dengan  status Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Jika  Toko  Rejeki  memilih  berstatus  sebagai  PKP  yang  menggunakan  Norma  Penghitungan Penghasilan Neto, maka penghitungan PPh dan PPN yang dibayar tahun 2008 dapat dihitung sebagai berikut:
a.  Penghitungan PPh terutang tahun 2008
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  sub  bab  4.1,  perhitungan  PPh  terutang  toko  untuk tahun  2008  yang  menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  yang    menurut Keputusan  Dirjen  Pajak  No.  KEP-536/PJ./2000  Kode  62320,  persentase  norma  untuk  air mineral  yang  termasuk  dalam  kategori  minuman  ringan  adalah  sebesar  20%.  Penentuan besarnya PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh pasal 17.
PPh terutang tahun 2008 dengan status PKP dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sama seperti sub bab 1.a yaitu sebagai berikut:

## Tabel 4
PPh terutang Tahun 2008 Status PKP dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Peredaran Bruto Tahun 2008 Rp 518.707.000
Penghasilan Neto Tahun 2008 (20% x Rp 518.707.000)  Rp 103.741.400
PTKP (TK) Untuk diri wajib pajak Rp  13.200.000 Jumlah PTKP Rp   13.200.000 (-) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp   90.541.400 Dibulatkan menjadi Rp   90.541.400 Penghitungan PPh terutang tahun 2008: 5%   x Rp 25.000.000 Rp   1.250.000 10% x Rp 25.000.000 Rp   2.500.000 15% x Rp 40.541.000 Rp   6.081.210 PPh terutang tahun 2008 Rp   9.831.210
b.  Penghitungan PPN yang dibayar tahun 2008
Besarnya PPN yang dibayar oleh Toko Rejeki tahun 2008 adalah: Pajak Keluaran  = 10 / 110 x Penyerahan BKP tahun 2008 = 10 / 110 x Rp 518.707.000 = Rp 47.155.182 Pajak Masukan  = 80% x Pajak Keluaran = 80% x Rp 47.155.182 = Rp 37.724.146
Sehingga PPN Kurang Bayar untuk tahun 2008 adalah = Pajak Keluaran – Pajak Masukan = Rp 47.155.182 - Rp 37.724.146 = Rp 9.431.036
4. Penghitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Pengusaha Kecil yang menggunakan Pembukuan dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) Biaya-biaya yang terjadi selama tahun 2008 pada Toko Rejeki dan boleh dikurangkan dengan penghasilan  bruto  sesuai  ketentuan  perpajakan  sebagaian  besar  sama  dengan  biaya-biaya yang telah dihitung pada alternatif kedua yaitu penghitungan PPh dan PPN Toko Rejeki yang menggunakan Pembukuan dengan status nonPKP.

## Tabel 5
Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2008 Status PKP dengan menggunakan Pembukuan
Toko Rejeki Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008
Penjualan   a) Rp 471.551.818 HPP: Persediaan awal barang dagang Rp     1.551.000 (+) Pembelian   b) Rp 368.245.909 Total Rp 369.796.909 (-) Persediaan akhir barang dagang Rp     5.540.500 Harga Pokok Penjualan Rp 364.256.409 Laba kotor Rp 107.295.409 Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara Biaya gaji karyawan Rp 34.100.000 Biaya listrik & telepon Rp   5.454.747 Biaya sewa tempat Rp   9.999.960 Biaya PBB Rp      321.900 Biaya penyusutan kendaraan Rp 11.520.000 Biaya perawatan kendaraan Rp   2.575.500 Biaya transportasi Rp 19.167.700 Biaya lain-lain Rp      785.135 Total Biaya Rp  83.924.942 Laba kena pajak Rp  23.370.467
Sumber: Data Toko Rejeki telah diolah kembali
Keterangan:
a. Penjualan sebesar Rp 518.707.000 sudah termasuk PPN 10% Penjualan bersih = Rp 518.707.000 – (10/110 x Rp 518.707.000) = Rp 518.707.000 - Rp 47.155.182 = Rp 471.551.818 b. Pembelian dari PKP sebesar Rp 405.070.500 sudah termasuk PPN 10% DPP pembelian dari PKP = Rp 405.070.500 - (10/110 x Rp 405.070.500) = Rp 405.070.500 - Rp 36.824.591 = Rp 368.245.909
1) Penghitungan PPh terutang tahun 2008
Berbeda dengan Laporan Keuangan di sub bab 4.2, pada laporan ini PM tidak dimasukkan ke  dalam  unsur  harga  pokok  penjualan.  Dengan  demikian,  perusahaan  kini  terutang  PPh yang dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh pasal 17. Dengan demikian, PPh terutang toko tahun 2008 dapat dihitung sebagai berikut:

## Tabel 6 PPh terutang Tahun 2008
Status PKP dengan menggunakan Pembukuan
Penghasilan Neto Tahun 2008 Rp  23.370.467 PTKP (TK) Untuk diri wajib pajak  Rp  13.200.000 Jumlah PTKP Rp  13.200.000 (-) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp  10.170.467 Dibulatkan menjadi Rp  10.170.000 Penghitungan PPh terutang tahun 2008: 5% x Rp  10.170.000 Rp       508.523 2) Penghitungan PPN yang dibayar tahun 2008 Jumlah PPN yang dibayar Toko Rejeki tahun 2008 adalah sebagai berikut: Pajak Keluaran = 10% x Penyerahan BKP tahun 2006 = 10% x Rp 471.551.818 = Rp 47.155.182 Pajak Masukan = 10% x Pembelian BKP dari PKP = 10% x Rp 368.245.909
= Rp 36.824.591
Sehingga PPN kurang bayar untuk tahun 2008 adalah = Pajak Keluaran – Pajak Masukan = Rp 47.155.182 - Rp 36.824.591 = Rp 10.330.591

## 5. Perbandingan  Penggunaan  Keempat  Alternatif  terhadap  Penghitungan  PPh  dan  PPN Toko Rejeki Alternatif 1
Alternatif  pertama  adalah  status  sebagai  nonPKP  yang  menggunakan  Norma  Penghitungan Penghasilan  Neto.  Saat  ini  toko  menggunakan  alternatif  pertama.  Alternatif  ini  memberikan dampak terhadap PPh dan PPN pada toko sebagai berikut:
a.  Pajak Penghasilan (PPh)
Dari  hasil perhitungan  yang  telah  dilakukan,  PPh  terutang  yang harus  dibayar oleh  Toko Rejeki adalah sebesar Rp 9.831.210 (tabel 1).
b.   Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN yang dibayar oleh Toko Rejeki adalah sebesar Rp 36.824.591. besarnya PPN yang harus  dibayar  ini  sama  dengan  Pajak  Masukannya  karena  dengan  statusnya  sebagai nonPKP.
c.  Maka,  pajak  terutang  Toko  Rejeki  tahun  2008  adalah  sebesar  Rp  46.655.801 (Rp 9.831.210 + Rp 36.824.591).

## Alternatif 2
Alternatif  kedua  adalah  status  sebagai  nonPKP  yang  menggunakan  Pembukuan.  Jika perusahaan  memilih  alternatif  ini,  maka  akan berdampak  kepada PPh  dan  PPN  toko  sebagai berikut:
1.   Pajak Penghasilan (PPh)
Dengan menggunakan pembukuan, maka akan dapat diketahui melalui Laporan Laba Rugi toko untuk tahun 2008 bahwa toko mengalami keuntungan sebesar Rp 33.701.058 (tabel 2). Sehingga PPh terutang toko untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.025.050 (tabel 3).

## Alternatif 3
Alternatif  ketiga  adalah  status  sebagai  PKP  yang  menggunakan  Norma  Perhitungan Penghasilan Neto. Jika Toko Rejeki memilih alternatif ini, maka akan berdampak kepada PPh dan PPN toko sebagai berikut:
1) Pajak Penghasilan (PPh)
Dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, PPh terutang       toko adalah sebesar  Rp  9.831.210  (tabel  4).  Jumlah  ini  sama  dengan  alternatif  pertama  karena  PPh tersebut  dihitung  dengan  cara  mengalikan  persentase  Norma  dengan  peredaran  bruto selama  satu  tahun  tanpa  dapat  dikurangkan  dengan  biaya-biaya  tetapi  masih  dapat dikurangkan dengan PTKP.
2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam hal jumlah PPN yang dibayar oleh toko, alternatif ini memiliki pengecualian tersendiri, karena  besarnya  Pajak  Masukan  dari  pemasok  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar pengkreditan Pajak Masukan.
3) Maka, pajak terutang Toko Rejeki tahun 2008 adalah sebesar Rp 19.262.246                (Rp 9.831.210 + Rp 9.431.036).

## Alternatif 4
Alternatif  keempat  adalah  status  sebagai  PKP  yang  menggunakan  Pembukuan.  Jika  Toko Rejeki memilih alternatif ini, dampaknya terhadap PPh dan PPN toko adalah sebagai berikut:
a. Pajak Penghasilan (PPh)
Dengan  statusnya  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP),  toko  berhak  memungut  Pajak Keluaran  atas  penjualan  BKP  kepada  konsumen  dan  mengkreditkannya  dengan  Pajak Masukan yang telah dibayar atas pembelian BKP dari PKP. Namun, Pajak Masukan ini tidak boleh  ditambahkan  ke  dalam  Harga  Pokok  Penjualan.  Sehingga  jumlah  pembelian  yang tercatat  dalam  Laporan  Laba  Rugi  adalah  sebesar  Rp  368.245.909  (tabel  5)  dan  toko memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 23.370.467 (tabel 5).  Akibatnya, perusahaan terutang PPh sebesar Rp 508.523 (tabel 6).
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN yang dibayar oleh toko dihitung dengan menggunakan Mekanisme Kredit Pajak, yaitu Pajak Masukan yang wajib dibayar oleh PKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. Dari hasil penghitungan yang telah dilakukan, ternyata PPN kurang bayar toko adalah sebesar Rp 10.330.591.
c. Maka, pajak terutang Toko Rejeki tahun 2008 adalah sebesar Rp 10.839.114           (Rp 508.523 + Rp 10.330.591)

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  terhadap  Toko  Rejeki mengenai  pemilihan  penggunaan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto,  Pembukuan,  Status Pengusaha Kena Pajak, dan Status non Pengusaha Kena Pajak terhadap Pajak  Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam meminimalkan beban pajaknya, diperoleh hasil sebagai berikut:
1.   Alternatif  pertama,  yaitu  status  nonPKP  dengan  menggunakan  Norma  Penghitungan Penghasilan Neto, yang digunakan Toko Rejeki saat ini.
Alternatif ini menghasilkan Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 9.831.210 dan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh toko kepada pemasok PKP untuk tahun 2008 sebesar Rp 36.824.591.  Hal  ini  dikarenakan  toko  menggunakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto yang dalam penghitungan PPh terutangnya tidak diperkenankan mengurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan terhadap peredaran brutonya. Dalam hal PPN, toko tidak diperkenankan memungut Pajak Keluaran dari penjualan Barang Kena Pajak dan tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Hal ini dikarenakan toko berstatus nonPKP.
2. Alternatif kedua, yaitu status nonPKP dengan menggunakan Pembukuan. Alternatif ini menghasilkan Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp  1.025.050 dan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh toko kepada pemasok PKP untuk tahun 2008 sebesar Rp 36.824.591. Pada alternatif ini jumlah PPh terutang lebih kecil dibandingkan dengan alternatif pertama, hal ini dikarenakan toko melakukan pembukuan dan dapat memperhitungkan biaya- biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan  terhadap  peredaran brutonya. Dalam hal PPN, toko tidak dapat tidak diperkenankan memungut Pajak Keluaran dari penjualan  Barang  Kena  Pajak  dan  tidak  dapat  mengkreditkan  Pajak  Masukannya.  Hal  ini dikarenakan toko berstatus nonPKP.
3. Alternatif ketiga, yaitu status PKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Alternatif ini menghasilkan Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 9.831.210 dan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh toko ke kas negara untuk tahun 2008 sebesar Rp 9.431.036. Pada  alternatif  ini  jumlah  PPh terutang  yang  dibayar  toko  sama  dengan  alternatif pertama  yaitu  sebesar  Rp  15.369.000.  Sedangkan  PPN  dihitung  berdasarkan  Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.252/KMK/.03/2002  Tanggal  31  Mei  2002  yaitu  sebesar  80%  (delapan  puluh  persen) dikalikan  dengan  Pajak  Keluaran  sehingga  jumlah  PPN  yang  harus  dibayar  lebih  kecil dibandingkan dengan alternatif pertama dan alternatif kedua.
4. Alternatif keempat, yaitu status PKP yang menggunakan Pembukuan.
Alternatif  ini  menghasilkan  Pajak  Penghasilan  yang  terutang  sebesar  Rp  508.523  dan  Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh toko ke kas negara untuk tahun 2008 sebesar Rp 10.330.591. Pada alternatif keempat ini besarnya PPh terutang lebih kecil dibandingkan dengan alternatif  pertama  sebesar  Rp  14.860.477.  Dari  segi  PPN,  dibandingkan  dengan  alternatif pertama,  beban  PPN  toko  menjadi  nol.  Hal  ini  dikarenakan  seluruh  Pajak  Masukan  dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
5. Alternatif yang dapat meminimalkan beban pajak toko untuk tahun 2008 adalah dengan memilih alternatif keempat, yaitu status PKP yang menggunakan Pembukuan. Pada alternatif keempat ini  beban  PPh  toko  lebih  kecil  daripada  ketiga  alternatif  lainnya.  Sedangkan  PPN  bukan merupakan  beban  bagi  toko.  Hal  ini  dikarenakan  seluruh  Pajak  Masukan  dapat  dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

## 5.2 Saran
Berdasarkan  penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, beberapa saran yang diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Toko Rejeki adalah sebagai berikut:
1. Pemilik  sebaiknya  lebih  meningkatkan  pengetahuannya  tentang  perpajakan  di  Indonesia sehingga dapat mengetahui alternatif-alternatif yang dapat meminimalkan pajak terutangnya.
2. Pada saat ini sebagian besar pemasok perusahaan berstatus PKP. Oleh sebab itu, sebaiknya toko  memilih  berstatus  PKP  agar  Pajak  Masukan  yang  telah  dibayar  kepada  pemasok  dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut toko kepada pembeli.
3. Toko Rejeki sebaiknya menggunakan Pembukuan dan membuat Laporan Laba Rugi, sehingga toko  dapat  memperhitungkan  biayanya  terhadap  peredaran  brutonya.  Selain  itu,  jika  toko mengalami kerugian maka dapat melakukan kompensasi kerugian.
4. Toko Rejeki juga sebaiknya memahami penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi  yang  berlaku  umum  di  Indonesia  dan  aturan-aturan  perpajakan  untuk  menghindari sanksi perpajakan.
5. Penulis saat ini menggunakan peraturan undang-undang yang lama karena pajak yang dihitung adalah  tahun  2008,  sedangkan  peraturan  yang  baru  tahun  2009  tentang  Pendapatan  Tidak Kena  Pajak  diatur  di  Undang-undang  PPh  No.36  tahun  2008  di  Pasal  7  sedangkan  lapisan tarifnya di Pasal 17 dengan rincian sbb:
Penghasilan Tidak Kena Pajak th 2009 Diri Wajib Pajak pribadi Rp.15.840.000,00 Tambahan untuk WP kawin Rp.  1.320.000,00 Anak max 3 orang @ Rp 1.320.000 Rp.  3.960.000,00 Tambahan  untuk  istri  yang  penghasilannya  digabung  dengan penghasilan suami Rp.15.840.000,00 Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5% Di atas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.250.000.000,00 15% Di atas Rp.250.000.000,00 s.d Rp.500.000.000,00 25% Di atas Rp.500.000.000,00 30%

## DAFTAR PUSTAKA
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto  Bagi  Wajib  Pajak  Yang  Dapat  Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan .
Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak  No.Kep-161/PJ./2001  Tanggal  21  Februari  2001  tentang Jangka  Waktu  Pendaftaran  dan  Pelaporan  Kegiatan  Usaha,  Tata  Cara  Pendaftaran dan  Penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  Serta  Pengukuhan  dan  Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak .
Keputusan  Menteri  Keuangan  No.252/KMK.03/2002  Tanggal  31  Mei  2002  tentang ...Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak...
Keputusan  Menteri  Keuangan  No.253/KMK.03/2002  Tanggal  31  Mei  2002  tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto .
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  137/PMK.03/2005  Tanggal  30  Desember  2005  tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak .
Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.03/2007, Tgl 16-01-2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung  Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto .
Meliala, Tulis S. (2007). Perpajakan dan Akuntansi Pajak . Edisi ke-4. Jakarta : Semesta Media.
Waluyo  dan  Wirawan  B.  Ilyas.  (2002). Perpajakan  Indonesia  (Buku  1) .  Edisi  Pertama.  Jakarta: Salemba Empat.
Zain, Mohamad. (2005). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Fitriandi,  Primandita.  Tejo,  Birowo.  Yuda,  Aryanto.  (2007). Kompilasi  Undang-Undang  Perpajakan Terlengkap . Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo. (2005). Perpajakan Indonesia . Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. (2002). Edisi Revisi . Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Suandy, Erly. (2001). Perencanaan Pajak . Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business. A Skill Building Approach. Singapore : John Wiley & Sons Inc.