INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3226-3233 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia
Dwi Mahendra 1 ✉ , Farizal Raname Rasyid 2 , M. Rival Putra Mustafa 3 , Zainab Ompu Jainah 4
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung Email: dwimahendra514@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Ada  satu  kejahatan  berat  yang  sulit  diberantas  di  Indonesia:  penebangan  hutan  secara  ilegal. Kerusakan yang mengkhawatirkan sedang terjadi di hutan-hutan dunia, yang berperan penting dalam menyediakan habitat bagi berbagai bentuk kehidupan. Menelaah penyebab, konsekuensi, solusi, dan tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam memerangi kejahatan pembalakan liar adalah tujuan utama dari penelitian  ini. Literatur, artikel, berita, dan peraturan perundang-undangan merupakan sumber  data  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  kepustakaan  dan  lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dengan narasumber, dan mendokumentasikan temuan-temuan melalui analisis data kualitatif menjadi bagian dari proses pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menghutankan kembali area yang sebelumnya gundul dan menggunakan metode penebangan selektif merupakan dua cara untuk mengurangi penebangan liar. Kata  Kunci: Illegal  Logging,  Kejahatan  Hutan,  Pengawasan  Hutan  Ilegal,  Pemulihan  Hutan  Pasca- Penebangan
Abstract
There is a severe crime that is difficult to eradicate in Indonesia: illegal logging. A disturbing deterioration is being witnessed in the world's forests, which play a crucial role in providing habitat for various forms of life. Examining the causes, consequences, solutions, and challenges faced by law enforcement in the fight against illegal logging crimes is the overarching goal of this research. Literature, articles, news stories, and statutory rules were the key sources of data utilized in this research. Library and field research using observational methods, interviewing sources, and documenting findings through qualitative data analysis make up the data collection process. The results of this study suggest that reforesting previously deforested areas and using a selective logging method are two ways to curb illegal logging.
Keywords: Illegal  Logging,  Forest  Crime,  Illegal  Forest  Monitoring,  Post-Logging  Forest Restoration

## PENDAHULUAN
Paragraf pertama Pasal 5 Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) tahun 1967 memberikan penjelasan konseptual mengenai pengertian hutan dan kawasan  hutan  secara  hukum:  Secara  keseluruhan,  hutan  dan  kawasan  hutan  adalah sekelompok  makhluk  hidup  dan  ekosistem  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai hutan.  Kayu,  bambu,  dan  pohon  kelapa  sawit  hanyalah  beberapa  contoh  dari  sekian banyak spesies tanaman dan hewan yang ditemukan di hutan, yang mencakup wilayah yang luas dan semua aspek lahan yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup dan manfaat  jangka  panjang  yang  dihasilkannya  (Hasaziduhu  Moho,  2019).  Belakangan  ini, pembalakan liar semakin marak dan menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem hutan. Dampaknya  tidak  hanya  merugikan  negara,  namun  juga  membahayakan  peran  hutan sebagai “paru - paru dunia” dan habitat berbagai jenis satwa. Oleh karena itu, penting untuk menjaga  dan  melestarikan  hutan  di  Indonesia.  Penebangan  liar  merupakan  kejahatan terhadap hutan dan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi negara dari segi ekonomi namun  juga  dari  segi  sosial  dan  lingkungan.  Negara  mengalami  kerugian  akibat penebangan liar tersebut berkisar Rp 83 miliar per hari atau Rp 30,3 triliun dalam setahun. Sangat  disayangkan  sekali  dengan  adanya  penbangan  hutan  liar  secara  besarbesaran mengakibatkan hampir tiga perempat hutan yang ada di indonesia mengalami kerusakan parah  (Audina,  2018).  Kenyataannya,  ketika  lembaga  penegak  hukum  mencoba memberantas pembalakan liar, metode tradisional yang paling sering digunakan sering kali gagal. Kendala utama dalam penuntutan kasus illegal logging adalah kuatnya peran
aktor intelektual, seperti oknum pejabat, pengusaha penebangan kayu, dan pemilik modal, yang sulit untuk dituntut (Fuzi Narindrani, 2018).
Dari sekian banyak kasus pembalakan liar yang dibawa ke pengadilan, sebagian besar yang  dihukum  adalah  pelaku  di  lapangan,  seperti  penebang,  supir,  kapten  kapal,  dan pekerja di lokasi. Pasalnya, dalam UU Kehutanan, aparat penegak hukum hanya fokus pada bukti fisik (penelusuran tersangka), sehingga pejabat, operator kayu, pemilik modal, karena sulitnya mengusut keterlibatan orang lain. Untuk mensertifikasi produk tanpa izin hukum. Secara umum, berbagai kejahatan yang berkaitan dengan pembalakan liar dan kehutanan seringkali dikaitkan  dengan kegiatan kriminal  yang tidak terbatas  pada kehutanan saja. Misalnya,  korupsi  adalah  kejahatan  umum,  dan  pejabat  pemerintah  terus  menerus menerima suap sebagai imbalan atas konsesi dan izin pengelolaan hasil hutan. Pengertian Illegal  Logging  adalah  Proses  pemotongan  dan  pengangkatan  kayu  dari  lokasi penebangan  menuju  fasilitas  pengolahan,  serta  proses  ekspor  kayu  tersebut  dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang (Bambang Tri Bawono,SH, 2011). Perilaku ini melanggar  hukum  dan  peraturan.  Kegiatan-kegiatan  ini  juga  dapat  merusak  hutan. Melaporkan jumlah kayu yang dipanen lebih sedikit dari yang diwajibkan dapat membantu perusahaan-perusahaan  kehutanan  menghindari  pajak.  Sejumlah  besar  kayu  dan  hasil hutan  lainnya  diselundupkan  keluar  dari  Indonesia  tanpa  dokumentasi  yang  benar. Menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pembalakan liar mencakup banyak pelanggaran  pidana:  (1)  Kerusakan  hutan  yang  disengaja  atau  karena  kelalaian  akan berimplikasi  hukum.  Perlu  dicatat  bahwa  larangan  ini  hanya  berlaku  untuk  cagar  alam, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata. (2) Mengambil, menebang, memiliki, merusak,  memusnahkan,  memelihara,  mengangkut,  memperdagangkan,  dan menyelundupkan  hasil  hutan  dengan  sengaja  atau  lalai,  termasuk  di  dalamnya  adalah tanaman yang terancam punah (Putri, 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum empiris.  Penelitian  hukum  empiris  ini  meliputi  pendekatan  berdasarkan  fakta  terhadap perilaku  masyarakat  melalui  wawancara  untuk  memperoleh  penjelasan  verbal  dan pengamatan langsung  terhadap  perilaku yang diwujudkan  (Nadialista  Kurniawan, 2021). Metode  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  dan  menggunakan  berbagai  jenis  data  dan sumber data, antara lain data primer, data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, bahkan sumber referensi hukum seperti kamus hukum. Penelitian
ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data primer dan sekunder: penelitian dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik non-probability sampling dengan menggunakan model purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketika masyarakat menebang pohon tanpa  izin, hal ini akan merugikan ekosistem hutan dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Rendahnya tingkat pendidikan di kawasan hutan menjadi salah satu variabel yang berkontribusi terhadap terjadinya penebangan liar. Hal ini membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan para pekerja dan menebang hutan tanpa izin dari pemerintah setempat (Dikir Dakhi1, Kosmas Dohu  Amajihono2  1,  2023).  Selanjutnya  adalah  faktor  kurangnya  mata  pencaharian dikawasan tersebut sehingga mereka tergiur dengan iming iming yang diberikan oleh para oknum  tidak  bertanggung  jawab  tersebut  (ENJANG  SILVA,  2022).  Untuk  itu  banyak peraturan dan hukum ang diberlakukan untuk mengurang jumlah penebangan liar yang ada di indonesia. Undang-undang merupakan peraturan wajib yang mengatur tingkah laku individu  dalam  suatu  masyarakat  dan  dikeluarkan  oleh  otoritas  publik.  Pelanggaran terhadap  peraturan  ini  akan  mengakibatkan  litigasi  dan  hukuman  tertentu.  Penindakan terhadap tindak pidana pembalakan liar di hutan lindung harus dilakukan secara hati-hati agar kejadian  serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, meskipun tindak pidana tersebut  diatur  dalam  peraturan  khusus.  Ada  dua  kriteria  yang  menjadi  ciri  ketentuan pidana  khusus  (Ramdhan  Hananto  &  Sitabuana,  2022).  yaitu,  pertama,  orang  atau beberapa orang yang bersangkutan, dan kedua, jenis perbuatan atau tindakan tertentu (bijzonderlijkfeiten).  Kejahatan  pembalakan  liar,  khususnya  kejahatan  kehutanan  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  produk  kayu,  termasuk  dalam  KUHP  Tindakan  Khusus (Priscilla et al., 2021). Tindak pidana pembalakan liar pada hakekatnya berkaitan dengan unsur-unsur  pidana  umum  yang  terdapat  dalam  KUHP,  yang  terbagi  dalam  berbagai bentuk pidana umum, seperti:
1. Pengrusakan
2. Pencurian
3. Penyelundupan
4. Pemalsuan
5. Penggelapan
6. Penadahan
Untuk memulai investigasi kejahatan kehutanan, seseorang harus mengikuti prosedur yang  diuraikan  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana (KUHAP). Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP. Proses ini melibatkan sejumlah prosedur:
1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Penuntutan
6. Interogasi di Pengadilan
Penebangan  hutan  yang  dilakukan  secara  ilegal  memiliki  dampak  yang  signifikan pada  ekosistem  di  Indonesia.  Praktik  penebangan  tersebut  memberikan  kerugian  yang sangat besar bagi masyarakat lokal, bahkan secara global (Andrizal, 2019). Dampak yang dihasilkan dari kerusakan hutan tidak hanya mencakup kerugian dalam hal nilai ekonomi, tetapi juga berujung pada kehilangan nyawa yang tak ternilai. Berikut adalah beberapa dampak dari praktik Illegal Logging:
1. Sering terjadinya banjir dan tanah longsor di wilayah Indonesia
2. Kurangnya  sumber  sumber  mata  air  dikawasan  hutan  akibat  dari  banyaknya penebangan liar secara besar besaran.
3. Semakin menurunnya kualitas tanah yang subur disebabkan  oleh  arus banjir yang melanda.  Karena  pohon  yang  biasanya  menyerap  air  telah  berkurang  karea penebengan liar.
4. Musnahnya flora dan fauna yang ada dikawasan hutan, menghilangnya pekerjaan di kawasan hutan, terjadinya erosi, dan juga harga kayu mengalami penurunan drastis.
5. Bumi semakin lama mengalami Global Warming yang menjadai ancaman dunia
6. Memicu terjadinya bencana alam
Upaya  upaya  yang  dilakukan  agar  Illegal  Logging  tidak  banyak  terjadinya,  salah satuny dengan adanya hukum yang dikenakan bagi para pelaku illegal logging. Salah satu hukum yang mengatur yaitu: (Pasal 82 UU No 18 tahun 2013) menentukan bahwa: Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
b) pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
c) melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  yang
dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12 huruf b; dan/atau
d) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  serta  pidana  denda  paling  sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
e) (2)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
f) Korporasi yang:
i Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
ii Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
iii Melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  secara  tidak  sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## SIMPULAN
Sudah  sewajarnya  jika  masyarakat  mengambil  keuntungan  dari  hutan  Indonesia yang melimpah dan bernilai ekonomis (Felia & Budi Kartika, 2019). Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang paling berharga, tetapi sayangnya, hutan sering kali salah dikelola dan bahkan dirusak karena hal ini (Novianto, 2017). Penebangan hutan secara ilegal  dapat  menyebabkan  banyak  hal  buruk  terjadi,  seperti  bencana  alam,  kerusakan tanaman dan hewan  (termasuk hilangnya spesies langka), dan  kerugian finansial yang sangat besar (Boediningsih & Tandiono, 2023). Tingkat kerusakan, biaya rehabilitasi, dan upaya restorasi harus dipertimbangkan ketika menentukan kompensasi bagi penebang liar. Hukuman pidana, termasuk hukuman penjara, denda, dan hukuman administratif,
juga dapat mengikuti tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pembalak liar (Pranata et al., 2021). Pemantauan yang ketat (deteksi), tindakan pencegahan yang efektif, penegakan hukum (represif), dan kegiatan reboisasi untuk mengembalikan keberlanjutan hutan yang terganggu semuanya diperlukan untuk menjaga dan melindungi hutan dari praktik pembalakan liar. Penebangan hutan secara ilegal terjadi karena berbagai alasan, beberapa  di  antaranya  adalah  faktor  ekonomi,  pendidikan,  dan  kurangnya  lapangan pekerjaan di wilayah hutan, yang memungkinkan individu yang ceroboh mempekerjakan orang untuk menebang pohon tanpa izin dari pihak berwenang (Susantin, 2020).

## DAFTAR PUSTAKA
Andrizal, Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Illegal Logging di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. Sol Justicia, 2(2), 224 – 234.
Audina,  S.  (2018).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Illegal  Logging  Di  Indonesia.
Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, 9(02),
72 – 90. https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502
Bambang  Tri  Bawono,  SH,  .MH.  (2011).  Penegakan  Hukum  Pidana  Di  Bidang  Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. Phys. Rev. E, 108(2), 24.
Boediningsih, W., & Tandiono, S. (2023). Dampak Illegal Logging Terhadap Sumber Daya Alam Indonesia. Joural Unitomo, 1, 224 – 242.
Dikir  Dakhi1,  Kosmas  Dohu  Amajihono2  1,  2Fakultas.  (2023).  Analisis  Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging. Analisis Hukum Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Tindak  Pidana  Illegal  Logging,  2(2),  1 – 6. https://doi.org/10.31862/9785426311961
Enjang  Silva.  (2022).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Illegal  Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ( Studi Kasus Kec.Tambora). 2013, ץראה (8.5.2017), 2005 – 2003.
Felia, S., & Budi Kartika, F. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Illegal Criminal Logging Action Reviewed From Law  No 32 of 2009 Perspective About Protection and Management of Envi. Jurnal Lex Justitia, 1(2),
186 – 195.
Fuzi  Narindrani.  (2018).  Upaya  Masyarakat  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(10), 517 – 538.
Hasaziduhu  Moho.  (2019).  Penegakan  Hukum  di  Indonesia  Menurut  Aspek  Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Jurnal Warta, 13(1), 138 – 149.
Nadialista Kurniawan, R. A. (2021). Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian.
Industry and Higher Education, 3(1), 1689 – 1699.
Novianto,  H.  (2017).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Illegal  Logging  Di Kalimantan Barat Oleh Ppns Kehutanan SPORC (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013). Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2(2), 1 – 27.
Pranata,  I.  G.  F.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Penegakan  Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar  di  Kabupaten Buleleng. Journal Kominitas Yustisia, 4(1), 35 – 44.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2013). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Priscilla, O., No, M., Sus, P. I. D., Mjl, P. N., & Priscilla, O. (2021). Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Dalam Putusan Hakim Pada Putusan Negeri A . Latar  Belakang  Indonesia  adalah  negara  yang  didapati  memiliki  lokasi  dari kehutanan yang sangat luas di dunia , Indonesia juga memiliki keanekaragaman hay. 4, 3144 – 3167.
Putri,  C.  P.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Pekerja  Perempuan  Di  Masa Pandemi Covid-19. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(2), 226 – 230.
Ramdhan  Hananto,  M.,  &  Sitabuana,  T.  H.  (2022).  Implementasi  Pencegahan  Pada Penebangan Atau Pembalakan LiarDitinjau Dari Undang-Undang Pencegahan Dan PemberantasanPerusakan Hutan No. 18 Tahun 2013. Jurnal Hukum Adigama, 5(1),
1799 – 1811.
Susantin,  A.  R.  A.  S.  &  J.  (2020).  Implementasi  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kasus Pembalakan Liar Di Kecamatab Marisa. Jurnal YUSTITIA, 21(1), 115 – 136.