## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## POLITIK  KRIMINAL  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  KEKERASAN SEKSUAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN  TINGGI  BANDUNG  DENGAN  TERDAKWA  HERY WIRAWAN

## Safik Faozi, Rochmani
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang E-mail: safikfaozi@edu.unisbank.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023 Terbit: 1 Februari 2023 Keywords: Criminal Politics, Application  of  Criminal Law, Judge's Decision This study aims to explain the application of criminal law  to  the  perpetrators  of  criminal  acts  Herry Wirawan  and  a  study  of  criminal  politics  on  the application of criminal law to the Bandung District Court Decisions and Bandung High Court Decisions. The crime of sexual violence against children is very worrying. The incident of sexual violence against 13 children  by  Herry  Wirawan,  the  caretaker  and manager  of  the  Islamic  boarding  school  under  the Manarul  Huda  Bandung  Foundation,  has  become national news which is very unusual in attacking the conscience  of  humanity.  Several  applications  of criminal law are not comprehensive and integrated. As a result, it actually adds to the victims' suffering, especially for children who have a long future ahead and become the backbone of the future. The research is normative juridical with inconcreto legal research specifications. The analysis is in the form of analytical descriptive analysis. The results of the study revealed that the defendant was sentenced to death, subject to restitution  for  12  of  the  victim's  children  in  the amount of Rp. 331,527,186.00, and confiscation of the defendant's  foundation  assets  for  the  care  of  9 children  of  the  victim's  child  and  the  victim's  child until adulthood or marriage. The application of this law  replaces  a  life  sentence,  restitution  imposed  on the government by a first-level judge while still using the dictum of the first-level judge's decision, namely not applying chemical castration and announcing the identity of the perpetrator, a fine of IDR 500,000,000,
and freezing, revocation of permits and dissolution of the  Foundation.  This  decision  embodies  justice  for efforts to overcome sexual violence against children and repair the suffering and losses of victims. The first criminal  political  study,  mass  media  coverage  can shape  public  perceptions  of  crime  and  punishment. Second,  the  imposition  of  punishment  reflects  the quality  of  serious prevention  for  overcoming sexual violence against children, and protection for victims and increasingly reflects criminal politics when it is integrated  into  the  revocation  of  licenses  by  the Ministry  of  Religion.  Third,  prevention  without sentencing  is  realized  by  including  restitution penalties  that  show  more  civil  sanctions,  and administrative sanctions on the revocation of licenses and orders for victim care to authorized government institutions. Abstrak
Kata kunci: Politik Kriminal, Penerapan Hukum Pidana, Putusan Hakim
Corresponding Author: Safik Faozi, e-mail :
safikfaozi@edu.unisbank.ac.id
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Herry Wirawan  dan  kajian  politik  kriminal  terhadap penerapan hukum pidana pada Putusan Pengadilan Negeri  Bandung  dan  Putusan  Pengadilan  Tinggi Bandung.Tindak pidana kekerasan seksual terhadap  anak  sudah  sangat  mengkhawatirkan. Peristiwa kekerasan seksual terhadap 13 anak oleh Herry  Wirawan  Pengasuh  dan  Pengelola  Pondok Pesantren  di  bawah  Yayasan  Manarul  Huda Bandung telah menjadi berita nasional yang sangat luar  biasa  menyerang  nurani  kemanusiaan. Beberapa  penerapan  hukum  pidana  tidak  bersifat menyeluruh  dan  terpadu.  Akibatnya  justru menambah  penderitaan  korban,  apalagi  bagi  anak yang  masih  panjang  masa  depannya  dan  menjadi tulang punggung di masa depan. Penelitian bersifat yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian hukum  inkonkreto.  Analisisnya  berupa  analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdakwa dihukum pidana mati, dikenakan restitusi  untuk  12  anak  korban  sebesar  Rp Rp.331.527.186,00, dan perampasan harta Yayasan terdakwa untuk perawatan 9 anak dari anak korban dan  anak  korban  sampai  dewasa  atau  menikah. Penerapan  hukum  ini  mengganti  pidana  seumur
hidup,  restitusi  yang  dibebankan  kepada pemerintah  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  tingkat pertama  dengan  tetap  menggunakan  dictum  amar putusan  hakim  tingkat  pertama,  yaitu  tidak menerapkan tindakan kebiri kimia dan pengumuman  identitas  pelaku,  pidana  denda  Rp 500.000.000, dan pembekuan, pencabutan ijin dan pembubaran  Yayasan.  Putusan  ini  mewujudkan keadilan  bagi  upaya  penanggulangan  kekerasan seksual terhaap anak dan memperbaiki penderitaan dan  kerugian  korban.  Kajian  politik  kriminal pertama,  pemberitaan  media  masa  dapat membentuk persepsi masyarakat tentang kejahatan dan  pidannya.  Kedua,  pengenaan  pidananya mencerminkan kualitas pencegahan yang sungguh- sungguh  bagi  penanggulangan  kekerasan  seksual terhadap anak, dan perlindungan bagi korban dan semakin  mencerminkan  politik  kriminal  ketika diintegrasikan  pada  pencabutan  ijin  oleh Kementrian  Agama.  Ketiga,  pencegahan  tanpa pemidanaan  diwujudkan  dengan  memasukkan hukuman restitusi yang lebih menampakkan sanksi keperdataan,  dan  sanksi  administrasi  pada pencabutan  ijin  dan  perintah  perawatan  korban kepada institusi pemerintah yang berwenang.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Fenomena  kekerasan  seksual  di  lingkungan  lembaga  pendidikan  sudah lama menjadi isu nasonal. Perilaku peserta didik yang menjadi kekerasan seksual sudah  sering  terjadi.  Tidak  hanya  di  lembaga  pendidikan  dalam  jenjang menengah, tetapi juga terjadi lembaga pendidikan tingkat menegah atas bahkan di  lembaga  perguruan  tinggi.  Hal  yang  wajar  adanya  kekerasan  seksual  di lembaga pendidikan sudah menunjukkan kondisi yang mempritahinkan. Apalagi terjadi di lembaga pendidikan termasuk di bidang keagamaan.
Beberapa kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan termasuk lembaga  pendidikan  yang  berbasis  keagamaan  menambah  persepsi  buruk terhadap  lembaga  pendidikan.  Adanya  peristiwa  kekerasan  seksual  yang menggemparkan  telah  terjadi  di  Bandung  dengan  terpidana  Herry  Irawan disertai  dengan  peristiwa  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan  agama  di Madura, juga telah terjadi di lembaga pendidikan agama di Banyuwangi. Bahkan peristiwa  yang  terjadi  di  Jombang  dengan  terdakwa  dengan  inisial  MSAT
menambah daftar panjang terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan. Data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  tahun  2016 sampai  2022,  menyebutkan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  secara  nasional menunjukkan kecenderungan fluktuatif, namun meningkat tajam di tahun 2020. Jumlah korban pemerkosaan dan pencabulan per tahun dari 2016 sampai 2022, yang tercatat KPAI ialah 192, 188, 182, 190, dan 419. Sementara jumlah korban pedofilia dan sodomi 20 orang tercatat di tahun 2020. 1
Tingginya  peristiwa  kekerasan  seksual  menunjukkan  upaya penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  tidak  efektif  menekan  terjadinya tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Kebutuhan  untuk  mengenakan  hukum  yang tinggi merupakan suatu keharusan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/  Pid.Sus/2022/PN.Bdg.,  tanggal  15  Februari  2022:  atas  terdakwa  Hery Irawan telah menghukum pidana penjara seumur hidup, juga menetukan biaya perawatan dan pemulihan korban dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Putusan tersebut dikoreksi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan menentukan pidana mati bagi terpidana, pembebanan restitusi bagi korban, dan perampasan harta kekayaan / aset Terdakwa HERRY WIRAWAN.

## PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  penerapan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  kekerasan seksual dalam perkara Nomor 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg di PN Pengadilan Bandung
2. Bagaiamana  kajian  politik  kriminal  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Herry Wirawan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding?

## Hasil dan PEMBAHASAN
1. Penerapan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam perkara Nomor 989/ Pid.Sus/2022/PN. Bdg di PN Pengadilan Bandung
Penerapan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  Herry  Wirawan dilakukan  dalam  proses  peradilan  pidana.  Dalam  proses  peradilan  pidana penerapan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  Herry  Wirawan merupakan  pengenaan  pidana  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  yang  terbukti sebagai  fakta  hukum  dan  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  pelaku  Herry Wirawan  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana.  Hakim  menjatuhkan hukuman  penjara  seumur  hidup,  membebankan  restitusi  kepada  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  untuk  12 anak korban dengan nilai total Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan studi kepustakaan melalui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, majelis hakim dalam amar putusannya menentukan:
1. Menyatakan  Terdakwa  tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Dengan  sengaja  melakukan  kekerasan
1 https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/14/115441378/8-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di- banyuwangi-ditangkap-terancam-15-tahun?page=all diakses 11 Juli 2022
memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  yang  dilakukan  pendidik menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu)  orang  beberapa kali”  sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan  restitusi  kepada  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut:
-  Anak  Korban  XI  (Rp.75.770.000,00),  Anak  Korban  III  (Rp.22.535.000,00),  Anak Korban VIII (Rp.20.523.000,00), Anak Korban (Rp.29.497.000,00), Anak Korban VI  (Rp.8.604.064,00),  Anak  Korban    Anak  korban  II  (Rp.14.139.000,00),  Anak Korban X (Rp.9.872.368,00), Anak Korban XII (Rp.85.830.000,00), Anak Korban VII (Rp.11.378.000,00), Anak Korban VI (Rp.17.724.377,00), Anak Korban Anak Korban IV (Rp.19.663.000,00), Anak Korban V (Rp.15.991.377,00)
5. Menetapkan  9  (sembilan)  orang  anak  dari  para  korban  dan  anak  korban  agar diserahkan  perawatannya  kepada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  cq.  UPT Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  dilakukan evaluasi  secara  berkala.  Apabila  dari  hasil  evaluasi  ternyata  para  korban  dan anak  korban  sudah  siap  mental  dan  kejiwaan  untuk  menerima  dan  mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;
6. Menetapkan  barang  bukti  yang  pada  pokoknya  berupa  fotokopi  surat  dan dokumen  tetap  terlampir,  KTP  terdakwa  dikembalikan,  sarung  dan  seperai dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Amar  putusan  tersebut  didasarkan  pada  fakta-fakta  hukum  yang  terbukti  dalam persidangan. Berdasar fakta-fakta dipersidangan, majelis hakim memeriksa unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

## Ad.1. Tentang unsur setiap orang
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-saksi  dan  adanya  pengakuan Terdakwa,  ternyata  identitas  Terdakwa  sesuai  dengan  berkas  perkara  maupun surat dakwaan, unsur setiap orang terpenuhi secara sah menurut hukum.
Ad.2.  Melakukan  Kekerasan  atau  ancaman  Kekerasan  memaksa  Anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban VI, Anak Korban IX, Anak korban II, Anak korban X, Anak Korban XII, Anak Korban III,  Anak  Korban  IV,  Anak  Korban  VI,  Anak  Korban  VII,  Anak  Korban  XIII,  Anak Korban  V,  Anak  Korban  VIII,  dan  Anak  Korban  XI  dilakukan  di  beberapa  tempat, perbuatan Terdakwa dilakukan kepada para Anak Korban VI, Anak Korban IX, Anak korban II, Anak korban X, Anak Korban XII, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VI, Anak Korban VII, Anak Korban XIII, Anak Korban V, Anak Korban VIII, dan  Anak  Korban  XI  berkali-kali  secara  bergiliran,  mengalami  hamil  sehingga melahirkan  dengan  keseluruhan  9  (sembilan)  bayi  Majelis  hakim  juga mempertimbangkan  perbuatan  terdakwa  juga  mengakibatkan  Anak  Korban  VI, Anak korban X, Anak Korban XII, Anak Korban XIII, dan Anak Korban XImengalami
luka  robek  pada  selaput  daranya.  Saksi  ahli  hukum  pidana  Prof.  Dr.  Nandang Sambas, S.H., M.H., menyatakan bahwa kekersan seksual terhadap anak merupakan extra ordinary crime, kekerasannya tidak selalu fisik tetapi hub subordinasi guru dengan  santrinya,  menggunakan  prinsip  Lex  Spesialis  derogate  legi  generalis, adanya  indoktrinasi  terdakwa  sebagai  ustadz  kepada  santriwatinya,  yang  secara psikologis  murid  menaatinya.  Ahli  psikologi  menerangkan  bahwa  terdakwa menimbulkan  kondisi  rasa  nyaman  (safety),  korban  sangat  memahami (understanding), nyaman adanya fasilitas (fun), korban terpengaruh memberikan segalanya  (influence).  Alat  Bukti  Surat  Visum  et  Repertum  masing-masing  anak korban menerangkan hubungan 12 anak dengan terdakwa, termasuk akte kelahiran anak korban yang belum berusian 18 tahun.
3. Tentang Unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan terbukti dengan keterangan saksi dan saksi anak korban. Atas dasar tersebut menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana dilakukan oleh pendidik terpenuhi menurut hukum.
Ad.4. Tentang Pasal 65 ayat (1) KUHP: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang  harus  dipandang  sebagai  perbuatan  yang  berdiri  sendiri-sendiri,  sehingga merupakan  beberapa  kejahatan  dibuktikan  dengan  keterangsan  saksi  12  anak korban yang masing-masing disetubuhi terdakwa beberapa kali. Berdasarkan hal tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  Pasal  65  ayat  (1)  KUHP  dapat  diterapkan dalam perkara ini. Begitu juga dengan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  terakhir  dirubah  dengan  Undang- undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang- undang, fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban/para  anak  korban  yang  jumlahnya  mencapai  13  (tiga  belas)  orang. Berdasarkan  fakta  tersebut  unsur  Pasal  81  ayat  (5)  telah  pula  terpenuhi,  namun tidak  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum.  Apalagi  Paal  18  ayat  (5)  bukan  bentuk pelanggaran yang harus tercantum dalam surat dakwaan. Hakim menilai tidak adil ketika semua unsur tindak pidana terpenuhi, dan korban mengalami penderitaan yang  serius  justru  tidak  menerima  keadilannya.  Apalagi  majelis  hakim menggunakan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan Hakim harus menggali nilai- nilai  h ukum  yang  hidup  dalam  masyarakat”,  sehingga  majelis  hakim  dapat menerapkan Pasal 81 ayat (5) tersebut dalam perkara ini.
Penerapan  hukum  pidana  tidak sekedar membutikan  unsur  tindak pidana yang  telah  terbukti,  tetapi  juga  unsur  kesalahan  pelaku.  Berdasar  fakta  di persidangan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Namun untuk mengenakan pidana juga harus dibuktikan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Berdasar fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menyatakan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan pelaku dan alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.
Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tersebut dalam amar putusan yang  sudah  disebutkan  di  uraian  terdahulu  tidak  menerapkan  tuntutan
jaksa/penuntut  umum,  seperti  pengenaan  pidan  mati,  pengenaan  pidana  denda, pidana tambahan pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia, resitusi kepada  pelaku,  pembekuan,  pencabutan  ijin  dan  pembubaran  yayasan.  Tidak diterapkan  pidana  mati  melainkan  pidana  seumur  hidup  karena  hidup  manusia adalah suci  karena  sejak  awal  hidup  manusia  merupakan  buah karya  penciptaan Allah,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  akan  baik  memberikan  pidana  kepada Terdakwa. Hakim berpandangan bahwa terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal  dengan  perbuatannya,  namun  pidana  tersebut  yang  dapat  memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa. Atas dasar tersebut pidana seumur hidup lebih adil  dan  patut.  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  tidak  menerapkan  pidana  denda, didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  67  KUHP  yang  menyebutkan  bahwa  seseorang yang  dijatuhi  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  maka  tidak  boleh dijatuhi pidana lainnya kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang- barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Ketentuan Pasal  67  KUHP  ini  juga  didasarkan  oleh  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  tidak menerapkan  pembebanan  restitusi  kepada  pelaku.  Meskipun  demikian  Majelis Hakim membebankannya kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintahan Propinsi Jawa  Barat.  Pidana  Seumur  hidup  dan  pembebanan  restitusi  kepada  Pemerintah dengan pertimbangan ditolak oleh Majelis Hakim Tinkat Banding. Pertama bahwa perbuatan  terdakwa  merupakan  kejahatan  yang  sangat  serius  dan  berdampak sangat kompleks bagi anak korban diyakini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Kedua  pengenaan  pidana  mati  dinilai  lebih  adil  dan  setimpal  dengan  perbuatan terdakwa dan kesalahannya, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan UUD  1945  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2-3/PUUV/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 yang diantaranya menyebut seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intens  pembentuk  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  hak  asasi  manusia  dapat dibatasi,  juga  dipekuat  oleh  penempatan  pasal  28J  sebagai  penutup  dari  seluruh ketentuan  yang  mengatur  tentang  hak  asasi  manusia  dalam  Bab  XA  UUD  1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 A sampai dengan pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam pasal 28J UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah,  hukuman  mati  sebagai  bentuk  pembatasan  hak  asasi  manusia  telah dibenarkan  secara  konstitusional  maupun  berdasarkan  Deklarasi  Universal  Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right.)” Dengan demikian, Majelis Hakim  tingkat  banding  berkeyakinan  bahwa  Pidana  Mati  tidak  bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia maupun dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan masih sebagai hukum positif.
Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama  bahwa  tuntutan  pencabutan  ijin,  pembekuan  dan  pembubaran  bukan merupakan  kewenangan  peradilan  pidana.  Majelis  Tingkat  Banding  sependapat dengan  Majelis  Tingkat  Pertama  bahwa  pengumuman  identitas  pelaku tidak bisa diterapkan,  karena  berdasarkan  Pasal  21,  Pasal  22  dan  Pasal  23  Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  Dan  Pengumuman Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak,  pada  pokoknya  pengaturan
tentang pelaksanaan Pengumuman identitas pelaku dilaksanakan oleh Kementerian yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dengan menyampaikan  surat  pemberitahuan  kepada  jaksa  paling  lama  14  (empat  belas) hari  kerja  sebelum  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  selesai  menjalani pidana  pokok.  Pengumuman  identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak dilaksanakan oleh jaksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pelaku Kekerasan Seksual  Terhadap  Anak  selesai  menjalani  pidana  pokok.  Pengenaan  pidana perampasan  harta  Yayasan  terdakwa  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang tidak menerapkan perampasan harta  Yayasan.  Sebaliknya  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  sependapat  dengan Jaksa/Penuntut  Umum  yang  merampas  harta  Yayasan  untuk  dilelang  dan dipergunakan untuk pengasuhan anak dari anak korban dan anak korban sampai dewasa atau menikah.
Terkait  dengan  pengasuhan  anak  bahwa  putusan  Majelis  Hakim  Tingkat Banding  sependpat  dengan  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  yaitu  menetapkan  9 (sembilan)  orang  anak  dari  para  korban  dan  anak  korban  agar  diserahkan perawatannya  kepada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  cq.  UPT  Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing.
B.  Politik  Kriminal  terhadap  Penerapan  Hukum  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Herry Wirawan
1. Peranan Media Massa
Peristiwa  persetubuhan  yang  dilakukan  Herry  Wirawan  sebagai  pengasuh pondok  Pesantren  terhadap  13  Santriwati  yang  menginap  di  Pondok  sangat menyakiti perasaan dan emosi masyarakat Indonesia. Apalagi bagi anak korban dan  keluarganya.  Hal  ini  bisa  dibaca  dari  media  massa  yang  memberitakan peristiwa  tersebut  baik  media  cetak  dan  media  online.  Dibawah  ini  disajikan headline berita tersebut dalam media online.
Berdasarkan pemberitaan media masa terkait dengan aspirasi LSM, DPR, Pejabat Pemerintah,  Komnas  HAM,  LPAI,  Kejaksaan  dan  Gurubesar  tersebut  dapat diidentifikasi terkait dengan aspirasi masyarakat terhadap pidana yang diharapkan dikenakan kepada pelaku Herry Wirawan, yaitu: pengenaan pidana mati, seumur hidup,  kebiri  kimia,  pembekuan,  pembubaran  dan  pencabutan  ijin  Yayasan, Perampasan Harta Yayasan untuk perlindungan korban, dan restitusi.
Aspirasi  masyarakat  tentang  pengenaan  berbagai  hukuman  tersebut dimaksudkan sebagai pidana yang dapat sungguh-sungguh menimbulkan efek jesra bagi  pelaku,  seperti  tuntutan  masyarakat  mengenai  pengenaan  pidana  mati  atau seumur  hidup  atau  pidana  kebiri,  perampasan  harta  pelaku  untuk  memulihkan korban  termasuk  pembebanan  restitusi  bagi  pelaku  kepada  korbannya. Pemberitaan  melalui  media  yang  dilakukan  secara  intensif  diharapkan  dapat membentuk  persepsi  masyarakat  tentang  sangat  seriusnya  kejahatan  kekerasan seksual kepada anak korban dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu melalui  media  yang  menginformasikan  tentang  pidana  yang  dikenakan  kepada korban dapat membuat jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
Pada peristiwa kekerasan seksual terhadap anak korban yang dilakukan oleh pelaku  Herry  Wirawan  telah  dijatuhi  pidana  di  tingkat  Pengadilan  Banding  yaitu dikenakan  pidana  mati,  pembebanan  restitusi  yang  dibayarkan  pelaku  sejumlah Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), perampasan harta kekayaan / aset Terdakwa HERRY WIRAWAN yang berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.
2. Pengenaan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pengenaan  suatu  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tidak  hanya  didasarkan  untuk membalas  kepada  pelaku.  Namun  harus  mewujudkan  tujuan  pencegahan  dan pembinaan kepada pelaku, masyarakat, termasuk pemulihan kepada korbannya. Pengenaan pidana yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap  pelaku  Herry  Wirawan  sebagaimana  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu yang berupa pidana mati dan restitusi yang harus dibayarkan pelaku senilai Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus  dua  puluh  tujuh  ribu  seratus  delapan  puluh  enam  rupiah)  mewujudkan kualitas pencegahan yang sungguh-sungguh untuk menimbulkan efek jera, Efek jera  yang  ditimbulkan  pidana  ini  tidak  saja  ditujukan  kepada  pelaku  sehingga mewujudkan  tujuan  pidana  pencegahan  yang  sunggu-sungguh  bagi  pelaku (seriously  special  prevention)  juga  bagi  masyarakat,  sehingga  tercegah  secara serius  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap.  Kualitas pencegahan  yang  sungguh-sungguh  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Ted Honderich  mewujudkan  tujuan  pencegahan  sebagai  salah  satu  tujuan  utama mengenakan  hukuman.  Kualitas  pencegahan  yang  sungguh-sungguh  dari pengenaan  pidana  mati  bagi  pelaku  Herry  Wirawan  juga  setimpal  dengan kualitas  perbuatan  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  sebagai  suatu  kejahatan yang  sangat  serius  (most  seriously  crime).  Pengenaan  pidana  ini  juga mewujudkan tujuan pidana yang dikenal dengan tujuan kesetimpalan atau yang sepada dengan kualitas kejahatan yang sangat serius dilakukan oleh pelaku. Pada sisi  yang  lain,  pelaku  tindak  pidana  juga  dikenakan  pembebanan  pembayaran restitusi kepada seluruh anak korban sebesar Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh  satu  juta  lima  ratus  dua  puluh  tujuh  ribu  seratus  delapan  puluh  enam rupiah).  Tujuan  pembebanan  pembayaran  restitusi  ini  untuk  membantu  anak korban  untuk  memulihkan  penderitaan  yang  dialami  anak  korban  sampai mereka dewasa atau menikah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan Majelis  Hakim  Banding.  Pembebanan  restitusi  ini  secara  konkrit  dapat membantu  memulihkan  penderitaan  yang  dialami  anak  korban.  Pendekatan hukuman ini berorientasi kepada pemulihan korban. Selain sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban,  juga  sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  Undang-undang  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual.  Jenis  hukuman  restitusi  ini  juga  telah  ditentukan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power
pada sidang umum PBB tanggal 15 Desember 1985 yang menyebutkan Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to  access  to  mechanisms  of  justice  and  to  prompt  redress,  as  provided  for  by national  legislation,  for  the  harm  that  they  hace  suffered. Secara  spesifik disebutkan  bahwa.  Offenders  or  third  parties  responsible  for  their  behaviour should,  where  appropriate,  maka  fair  restitution  to  victims,  their  families  or dependants.  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 16 ayat (1) menyebutkan Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Majelis Hakim Tingkat Banding selain menjatuhkan pidana mati bagi pelaku juga mengenakan pembeban restitusi kepada pelaku untuk pemulihan anak korban sampai mereka dewasa atau menikah. Selanjutnya di ayat (2) diantaranya menyebutkan bahwa selain  mengenakan  hukuman  tersebut,  Hakim  dapat  mengenakan  hukuman tambahan  yang  salah  satunya  adalah  perampasan  keuntungan  dan/atau  harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hanya saja di ayat (3) pidana tambahan yang tersebut pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati  atau  seumur  hidup.  Penentuan  ini  sesuai  dengan  Pasal  67  KUHP,  namun tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim dan menolak pertimbangan di Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggunakan Pasal 67 KUHP. Kajian politik krimial,  pendekatan  Pasal  16  ayat  (3)  yang  sama  dengan  Pasal  67  KUHP memenuhi  asas  kepastian  hukum,  namun  dinilai  oleh  Majelis  Hakim  Tingkat Banding tidak logis yaitu pelaku yang melakukan justru negara yang terbebani dengan  perbuatan  yang  dilakukan  secara  sengaja  oleh  orang  yang  dipandang mampu memberikan restitusi kepada korbannya. Dengan menggunakan poilitik kriminal yang mengandung cita hukum yang di dalamnya ada niai dasar hukum, maka  argumentasi  yang  dijadikan  dasar  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding mewujudkan  nilai  dasar  keadilan  yaitu  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana kekerasan  seksual  yang  harus  dikenakan  restitusi  apalagi  harta  dan  aset  yang dimiliki oleh terdakwa sangat memungkinkan untuk membayar restitusi sebesar Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Hal ini juga sesuai dengan isi Declaration of Basic  Principles of  Justice  for  Victims of  Crime  and  Abuse  of  power pada  sidang umum  PBB  yaitu  pelaku  atau  keluarganya  wajib  memberi  restitusi  ketika berkemampuan membayarnya secara layak. Dikaji dari sudut nilai kemanfaatan pembayaran  restitusi  dari  pelaku  kepada  korban  lebih  konkrit  mewujudkan tanggungjawab  pelaku  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  dan  dapat mewujudkan  sikap  untuk  membayar  penyesalan  atas  kesalahan  yang dilakukannya. Adanya penyesalan pelaku atas perbuatannya justru mewujudkan tujuan  pidana  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  RUU  KUHP  yaitu membebaskan rasa bersalah pelaku tindak pidana. Hal ini telah dilakukan oleh terdakwa  yang  mengakui  segala  kesalahannya  dan  bertanggungjawab  atas perbuatan yang dilakukannya.
3. Pencegahan Tanpa Pemidanaan
Berdasarkan pendapat G. Peter Hoegnagels, prevention without punishment (pencegahan  tanpa  pemidanaan)  mencakup  beberapa  upaya  yaitu  membangun kebijakan  sosial (social  policy) ,  merencanakan  kesehatan  mental  masyarakat (community  planning  mental  health) ,  lingkungan  sosial  ramah  anak (social  work child welfare), pengenaan hukum administrasi dan hukum perdata (administrasi and privat law) .
Kebijakan  sosial  (social  policy)  yang  terkait  dengan  persoalan  anak sebetulnya  sudah  lama  dilakukan  melalui  adanya  Undang-undang  Perlindungan Anak  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak. Kebijakan sosial yang masif diterapkan di lingkungan nasional adalah adanya penguatan  kelembagaan  yang  memberikan  perlindugan  anak  seperti  Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat  Kabupaten,  Adanya  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  di  Lembaga Kepolisian  ada  Unit  Layanan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak.  Di  tingkat lembaga sosial banyak terbentuk lembaga sosial yang peduli terhadap perlindungan perempuan  dan  anak  sebagai  bentuk  partisipasi  masyarakat  untuk  memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak. Di Jawa Tengah LRC  KJ-HAM  mempunyai  peranan  yang  sangat  besar  dalam  memberikan pendampingan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Di  Semarang  juga  terdapat Pelayanan  Terpadu  Penanganan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak Berbasis  Gender  SERUNI.  Adanya  kebijakan  wajib  belajar  12  tahun  dengan pemberian  bea  siswa  dan  penyediaan  ruang  terbuka  bagi  permainan  anak  juga dimaksudkan  sebagai  sarana  yang  memberikan  ekspresi  bagi  anak  dalam mengembangkan  potensi  anak.  Adanya  program  Praja  Muda  Karana,  Karang Taruna, Remaja Gereja, Remaja Masjid dengan berbagai kegiatan dan Festival Anak merupakan  sarana  pembentuka  karakter  dan  budi  pekerti  bagi  anak.  Dalam pandangan Sudarto Karang Taruna merupakan sarana yang baik untuk membangun mental  remaja  di  tengah  menurunnya  mentalitas  remaja  dan  anak-anak.  Adanya program  dan  aktivitas  yang  membentuk  lingkungan  ramah  anak  telah  menyebar menjadi program Propinsi Ramah ANak, Kota/Kabupaten Rumah Anak, Kelurahan Ramah  Anak,  Kampung  Ramah  Anak,  Sekolah  Ramah  Anak,  Masjid  Ramah  Anak, Gereja Ramah Anak, dan Lingkugan Ramah Anak Lainnya. Lingkungan Ramah Anak sebetulnya  mewujudkan  program  yang  sebagaimana  G.  Peter  Hoefnagels menyebutnya  sebagai  community  planning  mental  health,  national  mental  healt, dan  social  work  child  welfare.  Berbagai  bentuk  dan  program  tersebut  ketika dirancang secara terpadu dan serius dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap  anak.  Sebaliknya  ketika  upaya  pencegahan  tanpa  pemidanaan  tidak diintegrasikan  dengan  upaya  pemanfaatan  media  masa  sebagai  sarana  edukasi kesehatan  mental  masyarakat  dan  anak  dengan  penerapan  hukum  pidana  yang sungguh-sungguh  kualitas  pencegahannya  akan  menjadi  persoalan  yaitu  tidak terwujudnya  politik  kriminal  yaitu  upaya  total  masyarakat  untuk  menanggulangi kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Bahkan  pembangunan  termasuk pembangunan hukum bisa kriminogen, ketika tidak dilakukan secara rasional, tidak terintegrasi  dan  mengabaikan  moral  masyarakat.  Kongres  VIII  PBB  tentang  The Prevention  of  Crime  and  The  Treatment  of  Offender  pembangunan  yang  dapat
bersifat kriminogen yaitu pembangunan yang tidak direncanakan secara rasional, perencanaan pembangunan yang timpang dan tidak seimbang, pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai cultural dan moralitas masyarakat, serta tidak mencakup strategi  perlindungan  masyarakat  yang  integral. 2 Kongres  VIII  PBB  juga menentukan  mengendurnya  ikatan  sosial  sebagai  faktor  kriminogen  yang  terkait dengan kejahatan diperkotaan (Urban Crime). 3 Francis Fukuyama mengungkapkan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial merupakan suatu  rekonstitusi  sosial. 4 Ini  berarti  penyusunan  kebijakan  sosial  yang  berdasar nilai-nilai moral dan kultur masyarakat menjadi salah satu dari pendekatan politik kriminal terhadap kejahatan kekerasan seksual.
Adanya putusan pidana mati, pembebanan restitusi, dan perampasan harta milik  terdakwa  untuk  anak  korban  menunjukkan  adanya  pendekatan  integrasi antara pengenaan pidana mati yang mempunyai kualitas pencegahan yang sungguh- sungguh untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan pembebanan restitusi dari terdakwa kepada anak korban. Restitusi ini merupakan pengenaan ganti kerugian  yang lebih menunjukkan sifat sanksi perdata, termasuk menggunakan  harta  terdakwa  untuk  memberikan  ganti  kerugian  kepada  korban sampai dewasa atau menikah. Pendekatan administrasi dalam bentuk pencabutan jin  atau  pembekuan  Yayasan  sebetulnya  diajukan  oleh  Jaksa/Penuntut  Umum, namun  ditolak  oleh  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  dan  Banding  dengan  alasan tidak menjadi kewenangan dari peradilan pidana. Meskipun demikian, Kementrian Agama telah mencabut perijinan pendirian Pondok Pesantrean yang didirikan dan dikelola  oleh Terdakwa.  Pendekatan  sanksi  administrasi  oleh Kementrian  Agama menunjukkan integrasi dengan penerapan hukum pidana melalui peradilan pidana. Pendekatan ini ternyata telah terakomodasi dalam Pasal 18 ayat 2 yaitu Dalam hal Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dilakukan  oleh  Korporasi,  pidana  dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi. Ayat (4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana  tambahan  berupa:  a.  perampasan  keuntungan  dan/  atau  harta  kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual; b. pencabutan izin tertentu; c.  pengumuman  putusan  pengadilan;  d.  pelarangan  permanen  melakukan perbuatan  tertentu;  e.  pembekuan  seluruh  atau  sebagian  kegiatan  Korporasi;  f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau g. pembubaran Korporasi. Kebijakan adanya pidana tambahan tersebut disamping adanya sanksi pidana  pokok  yang  tercantum  dalam  Pasal  yang  bersangkutan  yaitu  diancam dengan pidana pidana mati, atau seumur hidup atau pidana penjara paling tinggi 20 tahun. Dengan demikian sanksi pidana yang  dikenakan pidana kepada Terdakwa Herry  Wirawan  oleh  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  yang  berupa  pidana  mati, pembebanan  restitusi  kepada  pelaku  untuk  12  anak  korban  sebesar  sebesar Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus  delapan  puluh  enam  rupiah),  dan  perampasan  harta  kekayaan  /  aset Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa tanah dan bangunan serta
2 Seventh UN Congress, Dokumen A/CONF.121/L.15, halaman 2
3 Eights UN Congress, Dokumen A/CONF.144/L.3, halaman 3.
4 Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution Social, The Free Press, New York, 1999, 274.
hak-hak  Terdakwa  dalam  Yayasan  Yatim  Piatu Manarul  Huda,  Pondok  Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang  sudah  disita  maupun  yang  belum  dilakukan  penyitaan  dan  menunjukkan pendekatan  politik  kriminal  yaitu  upaya  integral  untuk  menanggulangi  tindak pidana kekerasan seksual. Politik kriminal ini semakin menunjukkan integral ketika dipadukan dengan pencabutan ijin operasional pondok pesantren oleh Kementrian Agama.

## PENUTUP Kesimpulan
A. Penerapan hukum pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Herry Wirawan
1) Penerapan  hukum  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  Herry  Wirawan merupakan  pengenaan  pidana  oleh  Majelis  Hakim  di  tingkat  Pertama  dan Tingkat Banding.
2) Majelis  Hakim  berdasarkan  bukti-bukti  di  persidangan  telah  membuktikan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap 13 anak korban.
3) Kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap 13 anak korban, terdakwa mampu bertanggung  jawab  dan  tidak adanya  alasan  pemaaf serta  alasan  pembenar telah  meyakinkan  Majelis  Hakim  di  Tingkat  Pertama  tentang  kesalahan terdakwa Herry Wirawan.
4) Pengenaan  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama berupa pidana penjara seumur hidup, pembebanan restitusi kepada kepada Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia kepada 12 anak korban dengan total sebesar Rp.331.527.186,00, 9 (sembilan)  orang  anak  dari  para  korban  dan  anak  korban  agar  diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala.  Dengan  argumentasi  hukum  yang  mendasarinya,  Majelis  Hakim Tingkat Banding sebagian mengambil alih pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pidana seumur hidup dikoreksi dan diganti menjadi pidana mati, dan pidana restitusi dibebankan kepada korban untuk 12 anak korban dengan total nilai yang sama, serta perawatan 9 orang anak dari para korban dan para anak korban kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat
B.  Politik Kriminal terhadap Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Herry Wirawan.
1. Politik  kriminal  melalui  pemanfaatan  media  masa  pada  peristiwa persetubuhan dengan kekerasan terhadap 13 anak korban oleh terdakwa telah menjadi berita nasional yang sangat meresahkan masyarakat. Media cetak  dan  media  online  telah  memberitakan  peristiwa  tersebut  dengan menyampaikan  aspirasi  masyarakat  dari  pemerintah,  DPR,  LSM,  Komnas HAM,  KPAI,  Guru  Besar  didasarkan  pada  upaya  penanggulangan  secara total dan integral yaitu pengenaan pidana mati atau seumur hidup, kebiri, Pembekuan  atau  Pencabutan  Yayasan,  perampasan  harta  yayasan,  dan restitusi bagi korban. Pemberitaan melalui media massa dapat membentuk
persepsi masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan sanksi pidananya.
2. Penerapan hukum pidana melalui pengenaan pidana mati dan pembebanan restitusi  kepada  korban  untuk  12  anak  korban  dengan  total  sebesar Rp.331.527.186,00,  dan  perampasan  harta  terdakwa  berupa  bangunan pondok  pesantren  yang  didirikan  dikelolanya  untuk  pendidikan  anak korban sampai dewasa atau menikah digunakan perawatan dan pengasu, serta  perawatan  anak  dari  anak  korban  dan  anak  korban  dirawat Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  cq.  UPT  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  Provinsi  Jawa  Barat.  Penerapan  hukum  pidana  ini  menunjukkan kualitas pencegahan yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual bagi pelaku dan calon pelaku, juga secara konkrit memperbaiki  penderitaan  dan  kerugian  anak  korban  dan  anak  yang dilahirnnya.
3. Pencegahan  tanpa  pemidanaan  dalam  putusan  Majelis  Hakim  Tingkat Banding  mencerminkan  integrasi  antara  pengenaan  pidana  mati  dengan pembebanan  restitusi  dan  perawatan  anak  korban  dan  anak  yang dilahirkannya  yang  lebih  nampak  menunjukkan  sifat  sanksi  perdata  dan pendekatan urusan pemerintahan yang bersifat administrasi pemerintahan. Adanya pencabutan ijin pondok pesantren oleh Kementrian Agama  merupakan  penerapan  sanksi  administrasi.  Kedua  sanksi  ini merupakan  bentuk  dari  pencegahan  tanpa  pemidanaan  dalam  politik kriminal.

## Saran
1. Tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  sudah  sangat mengkhawatirkan  sehingga  diperlukan  kesepahaman  bersama  sebagai suatu  kejahatan  yang  sangat  serius  (most  seriously  crime),  termasuk pengenaan pidana yang memberikan kualitas pencegahan yang sungguh- sungguh dan setimpal.
2. Pemanfaatan  media  massa  memerlukan  pengendalian  terhadap  kondisi- kondisi  yang  rawan  dan  mensuburkan  adanya  tindak  pidana  kekerasan seksual terhadap anak.
3. Pencegahan  tanpa  pemidanaan  perlu  dilengkapi  dengan  pendekatan manajemen  kendali  organisasi  terkait  dengan  lingkungan  ramah  anak secara  serius  termasuk  dalam  monitoring,  evaluasi  dan  audit  yang terintegrasi dengan lingkungan ramah anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadinsky, Howard, Discretionery Justice: An Introduction to Discretion in Criminal Justice , Charles C.Thomas Publisher, Illinois, 1984. Alper, Bennedict S., Changing Concept of Crime and Criminal Policy, dalam Resource Material Series No. 6 , UNEFEI, 1993.
Arief,  Barda  Nawawi, Disertasi:  Penetapan  Pidana  Penjara  dalam  Rangka Penanggulangan Kejahatan.
________, Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 1996.
________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
________, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Hukum  dan  Pengembangan  Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
________, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
________, Mediasi Penal: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2010.
Barlow, Hugh, D., Introduction to Crimiinology, The United States of America , Little Brown & Company, 1984.
Berger, Peter L, dan Thomas Luchkman, Tafsir Sosial Atas Kenyataan , LP3ES, Jakarta, Maret, 1990.
Box, Steven Power Crime, and Mystification , Tavistock Publication, London and New York, 1983.
Chambliss,  Willian,  and  Seidman,  Robert., Law,  Order  and  Power, Reading,  Mass: Addison-Wesley, 1971.
G. Peter Hoefnagles, The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime , Cluwer Deventer, Holland, 1969 Packer, HL.l., The Limits of Criminal Sanction , Stanford University Press, California, 1968.
Rahardjo, Satipto, Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung, 1986. ________, Sosiologi Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
Reksodiputro,  Mardjono, Perkembangan  Pemikiran  Teroitik  tentang  Kausa Kejahatan di Indonesia , Makalah Penataran Kriminologi, UNDIP, Semarang, 25 Oktober 1988.
________, Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum, Universitas Indoneia, Jakarta, 1995.
________, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana , Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
Sahetapy,  J.E., Kausa  Kejahatan  dan  Beberapa  Analisa  Kriminologik ,  Alumni, Bandung, 1981.
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodelogi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
________, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1986.
________, Suatu  Dilema  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Pidana  Indonesia ,  Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Hukum  Pidana,  Facultas  Hukum,  Universitas Diponegoro, Semarang, 1974.
Susanto, IS., Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990. Sutherland,  Edwin  H  and  Cressey,  Donald  R., Principles  of  Criminology, Sixth Editions, Chichago-Philadelpia-New York: J.B. Lippincott Company, 1960.

## Perundang-undangan
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban RUU KUHP Tahun 2022 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/ Pid.Sus/2022/ PN. Bdg., Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg.