## KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI
Rio Christiawan a a Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta e-mail: rchristiawan@gmail.com
Naskah diterima: 13 Juli 2019; revisi: 30 September 2020; disetujui: 30 November 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i2.630

## Abstrak:
Infrastruktur  menjadi  prioritas  pada  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  sehingga  dalam  hal  ini pekerjaan konstruksi menjadi sangat penting untuk menunjang misi pembangunan Presiden. Mengingat pentingnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna pembangunan maka secara hukum harus dibarengi dengan adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan kontrak konstruksi yang dibuat oleh para pihak. Persoalannya dalam hal ini kontrak yang pada awalnya dibuat untuk mewujudkan kepastian hukum kini justru dengan instrument hukum yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  justru  dipandang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  karena  kontrak  yang  seharusnya masuk  dalam  domain  hukum  perdata  menjadi  dimungkinkan  masuk  dalam  ranah  hukum  pidana. Banyaknya  pelaku  usaha  yang  menghadapi  persoalan  pidana  terkait  dengan  pelaksanaan  kontrak konstruksi  justru  dipandang  sebagai  hambatan  pembangunan  dan  investasi  yang  disebabkan  karena ketidakpastian  hukum.  Hasil  dari  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  guna  mewujudkan  kepastian hukum  pada  pelaksanaan  kontrak  konstruksi  artinya,  selain  prosedur  atau  aspek  formal  terjadinya kontrak  harus  sempurna,  termasuk  dokumentasi  penunjukan  para  pihak  (khususnya  pada  proyek konstruksi pemerintah). Demikian juga penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga khusus penyelesaian sengketa konstruksi dengan mengakomodir aturan FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs Counsels) yang secara efektif menciptakan kepastian hukum guna melindungi profesi jasa konstruksi  seperti  dilakukan  di  Jepang,  sehingga  perselisihan  terkait  kontrak  konstruksi  tidak  akan menghambat pembangunan karena proses hukum yang panjang.
Kata kunci : Kepastian Hukum; Kontrak; Pekerjaan Konstruksi; Hambatan Pembangunan

## Abstract :
Infrastructure  development  is  a  priority  in  the  President  Joko  Widodo  period,  so  in  this  case construction work is very important to support the President's development mission. Considering  the importance of carrying out construction work for development, it must be legally accompanied by a legal certainty related to the implementation of construction contracts made by the parties. This paper is written using the normative-juridical method with focus on legal research . The problem in this case, the  contract  that  was  originally  made  to  realize  legal  certainty  is  now  precisely  with  existing  legal instruments including Law Number 2 of 2017 on Construction Services which is considered to lead to legal uncertainty because contracts that are supposed to enter the domain of civil law are possible to enter  criminal  law  domain.  The  large  number  of  investors  are  facing  criminal  issues  related  to  the implementation of construction contracts is actually seen as a constraint and barrier to development and investment caused by legal uncertainty. The results of this study indicate that in order to realize legal certainty in the implementation of a construction contract, it means that in addition to the formal procedures  or  aspects  of  the  contract,  it  must  be  perfect,  including  the  documentation  of  the
appointment  of  the  parties  (especially  in  government  construction  projects).  Likewise,  this  study recommends  the  establishment  of  a  special  institution  for  the  settlement  of  construction  disputes  by accommodating  FIDIC  (Federation  Internationale  des  Ingenieurs  Counsels)  rules  that  effectively create legal certainty to protect the construction services profession as practiced in Japan, so disputes related to construction contracts will not hamper development due to the legal process.
Keywords : Legal Certainty; Contracts; Construction Work; Development Barrier

## LATAR BELAKANG
Pada  prinsipnya  kontrak  konstruksi  adalah  perjanjian  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi yang secara umum diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata). Secara khusus pelaksanaan pekerjaan konstruksi diatur dalam aturan khusus dalam lex specialis yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Idealnya baik aturan yang  bersifat  umum  maupun  aturan  yang  bersifat  khusus  tersebut  dapat  menunjang pelaksanaan dari objek perjanjian dalam hal ini adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Pada hakikatnya memang pelaksanaan pekerjaan konstruksi berada dalam ranah perdata, mengingat  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Allan  Prosmeiner  bahwa  pekerjaan  konstruksi  lahir karena adanya offering (penawaran) dari pengguna yang biasanya disertai dengan gambar dan spesifikasi pekerjaan. 1 Sebaliknya juga disertai dengan adanya acceptance (penerimaan) dari pihak  penyelenggara  jasa  kontruksi.  Hubungan  hukum  penawaran  dan  penerimaan  akan melahirkan syarat dan kondisi ( term and condition ) pekerjaan konstruksi yang disepakati untuk selanjutnya  dituangkan  dalam  perjanjian  (kontrak).  Dalam  hal  ini  jelas  bahwa  kontrak konstruksi  berada  dalam  ranah  hukum  perdata,  karena  lahir  dari  kesepakatan  pihak  yang memberi penawaran dan pihak yang menerima penawaran.
Objek dari kontrak konstruksi adalah penuangan syarat dan kondisi ( term and condition ) ke dalam bentuk pekerjaan konstruksi secara nyata, oleh sebab itu dalam konteks keperdataan biasanya perjanjian atau kontrak konstruksi dibagi dalam beberapa fase pekerjaan, yang jika tidak terpenuhi fase sebelumnya maka tidak akan dapat disetujui pengerjaan fase berikutnya atau  tidak  dapat  dilakukan  pembayaran.  Mengingat  pekerjaan  konstruksi  dilakukan  secara bertahap maka pembayaran juga dilakukan secara bertahap.
Dalam kontrak konstruksi idealnya selalu memuat klausula terkait serah terima pekerjaan dan dibuktikan dengan penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan (BAST). Klausula ini  dipergunakan  sebagai  bentuk  kehati-hatian  para  pihak  dalam  melakukan  pekerjaan konstruksi sesuai syarat dan kondisi yang disepakati. Sebaliknya juga sebagai pemenuhan asas kehati-hatian  bagi  pihak  yang  melakukan  pembayaran  terhadap  pekerjaan  yang  telah diselesaikan. Dalam konstruksi hukum seharusnya BAST dibuat dengan memasukkan klausula acquit et de charge .
Black Law dictionary menjelaskan arti klausula acquit et de charge sebagai to clear (a person)  of  a  criminal  charge 2 .  Dalam  pelaksanaan  sehari-hari acquit  et  de  charge sering disebutkan  sebagai  para  pihak  saling  memberikan  pembebasan  dari  tuntutan  atau  gugatan hukum di kemudian hari, kecuali pada hal-hal yang secara tegas masih dijamin oleh para pihak, mengingat sistem pekerjaan dan pembayaran yang bertahap dari para pihak. Dalam konsep tata hukum klausula acquit et de charge disebutkan dalam BAST, bukan dalam kontrak konstruksi.
1 Allan Prosmeiner, Construction Law (New York: Baron’s Educational Services Publisher, 2009).
2 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary , 4th ed. (St Paul Minesotta West Publishing, 1999).
BAST merupakan turunan dari kontrak konstruksi, dalam hal ini payung dari klausula acquit et de charge yang disebutkan dalam BAST adalah klausula retensi yang diatur dalam kontrak  konstruksi.  Paul  Watson  menyebutkan  bahwa  klausula  retensi  berisi  jaminan penyelenggara kontrak konstruksi terhadap mutu, kualitas dari sebagian atau seluruh pekerjaan konstruksi. 3 Dalam kontrak konstruksi klausula retensi menjadi gugur setelah ada BAST yang memuat klausula acquit et de charge . Konstruksi hukum ini juga berlaku bagi hubungan antara kontrak utama dan sub-kontraktor.
Klausula acquit  et  de  charge mutlak  harus  ada  pada  setiap  BAST,  guna  memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak dan guna menghindari bergesernya kontrak konstruksi dari ranah perdata menuju pada ranah pidana. Sebagaimana dijelaskan R. Soesilo, unsur perbuatan pidana terpenuhi ketika ditemukan ada niat jahat, pelaksanaan niat, dan kerugian pada korban. 4 Dalam  hal  ini  dengan  ditandatanganinya  BAST  yang  memuat  klausula acquit  et  de  charge maka para pihak saling memberi pembebasan tanggung jawab termasuk dari tuntutan pidana.
Penelitian yang dilakukan Singapore Institute of Architecs sebagaimana disebutkan oleh Grace Koh, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2008 – 2018) bahwa berita acara serah terima pekerjaan (BAST) pada pelaksanaan kontrak konstruksi di negara asia tenggara hanya sekitar 10 persen dari kontrak konstruksi yang menyertakan klausula acquit et de charge pada BAST sehingga pada posisi ini akan rawan terjadi persoalan perdata maupun pidana. 5
Di  Indonesia  sendiri,  persoalan  pidana  pada  kontrak  konstruksi  dapat  terjadi  karena kontrak  konstruksi  yang  melibatkan  pemerintah  maupun  kontrak  konstruksi  yang  tidak melibatkan pihak pemerintah (swasta). Berakhirnya kontrak konstruksi dengan tanggung jawab pidana dapat dimulai dari persoalan pra kontraktual, artinya persoalan pada fase ini tidak terjadi karena  substansi  dari  kontrak  konstruksi  itu  sendiri,  tetapi  persoalan  pelanggaran  tata  cara penunjukan para pihak hingga lahirnya kontrak konstruksi itu sendiri.
Persoalan  pra  kontraktual  sebagaimana  diuraikan  di  atas  umumnya  terkait  dengan kontrak konstruksi yang melibatkan pemerintah, misalnya terkait pemenuhan aturan pengadaan barang dan jasa sebagaimana terakhir diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014. Artinya  dalam  hal  ini  timbulnya  persoalan  karena  kekeliruan  prosedur  administratif pelaksanaan  kontrak  konstruksi.  Persoalan  semacam  ini  relatif  tidak  terjadi  pada  kontrak konstruksi yang tidak melibatkan pihak pemerintah.
Dalam kontrak konstruksi dibedakan antara risiko dan kelalaian atau niat jahat yang dapat berakhir  pada  proses  hukum  pidana.  Sebaliknya  risiko  tidak  dapat  dituntut  secara  perdata maupun pidana, mengingat sebagaimana didefinisikan oleh Sri Soedewi bahwa risiko adalah suatu  kondisi  yang  tidak  dapat  diduga  menurut  pengetahuan  terbaik  manusia 6 ,  jadi  batasan risiko adalah pengetahuan terbaik ( best effort ). Artinya terkait substansi kontrak konstruksi itu sendiri  sepanjang  kontrak  telah  dilaksanakan  menurut term  and  condition sebagaimana ditentukan  dalam  kontrak  dan  telah  dibuktikan  dengan  BAST  seharusnya  dapat  melepaskan penyelenggara jasa konstruksi dari pertanggungjawaban pidana.
Kini  yang menjadi  persoalan adalah situasi  kepastian hukum  di  Indonesia  yang masih rendah dan penegakan hukum yang masih transaksional dipandang menimbulkan kendala baru
3 Paul Watson, Land and Cosntruction Law (Boston: Little Brown and Company Publisher, 2000).
4 R Soesilo, Delik Pidana (Jakarta: Ghalia Indah, 1987).
5 Grace Koh, “ASEAN Legal Problem’s in Construction Section,” Law Journal National University of Singapore 34, no. 1 (2019): 67.
6 Sri Soedewi, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Yogyakarta: Liberty, 1985).
bagi  persoalan  pelaksanaan  kontrak  konstruksi  di  Indonesia.  Persoalannya  adalah  proses pidana  seringkali  dilaksanakan  dengan  alasan  mencari  niat  jahat  dan  perbuatan  jahat  dalam kaitannya  dengan  pelaksanaan  kontrak  konstruksi,  meskipun  pada  akhirnya  berakhir  anti klimaks.  Contoh  konkret  dalam  hal  ini  adalah  penyelidikan  atas  robohnya  sebagian  selasar gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ II) pada 2018 yang hingga kini berakhir anti klimaks.
Persoalan pertentangan risiko dengan berbasis pada best effort (ukuran terbaik manusia) dipandang selalu tidak dapat memenuhi ukuran atas niat jahat dan pelaksanaan perbuatan jahat. Dalam hal ini, utamanya pihak kepolisian selalu memulai penyelidikan dari adanya kerugian dan  korban.  Sebaliknya  dalam  konsep  hukum  perdata  adanya  kerugian  dan  korban  tersebut selain  mungkin  disebabkan  karena  niat  jahat  dan  pelaksanaan  atas  niat  jahat  yang  menjadi domain dari ranah hukum pidana, juga bisa saja kerugian dan korban yang terjadi disebabkan karena risiko.  Dalam  hal pertentangan ini maka  kepastian hukum  akan pelaksanaan kontrak konstruksi dipandang sangat diperlukan guna memberi jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Tujuan  pembangunan  nasional  Indonesia  adalah  mewujudkan  masyarakat  adil,  makmur, sejahtera lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 7 Persoalan hukum dalam kontrak konstruksi dalam hal ini dapat terjadi pada tiga fase yakni pra kontraktual, dalam hal  ini  biasanya  persoalan  bersumber  pada  merunut  terjadinya  kontrak  konstruksi  tersebut. Persoalan hukum terjadi akibat adanya kesalahan prosedur pada terjadinya kontrak konstruksi tersebut,  bukan  pada  substansi  kontrak  atau  bukan  pada  objek  perjanjian  yakni  pemenuhan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai term and condition dalam perjanjian. Sebagaimana telah diuraikan di  atas persoalan pada fase ini biasanya terkait prosedural  penandatangan kontrak konstruksi.
Contoh  persoalan  pada  fase  ini  adalah  kasus  PT  Wijaya  Karya  pada  pembangunan jembatan  Bangkinang  di  kabupaten  Kampar  provinsi  Riau  yang  berakhir  dengan  pidana  di komisi  pemberantasan  korupsi  karena  adanya  kekeliruan  terkait  prosedural  dan  dugaan penerimaan gratifikasi. Persoalan terkait prosedural kontrak konstruksi ini terjadi pada proyek konstruksi  yang  melibatkan  pemerintah.  Artinya  dalam  hal  ini  aspek  formal  dari  sebuah perjanjian menjadi sangat penting untuk dipenuhi mengingat irisan aspek perdata dan pidana pada  kontrak  konstruksi  dalam  hal  ini  adalah  pemenuhan  aspek  formal  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014.
Guna menghindari persoalan hukum maka pemenuhan aspek formal harus diperhatikan oleh para pihak, termasuk dalam hal ini adalah pihak yang menerima pekerjaan. Dalam hal ini perlu dipastikan bahwa pihak yang menerima pekerjaan sebelum menandatangani perjanjian konstruksi  mendapat  penawaran  sesuai  prosedur  yang  benar  dan  tidak  dengan  cara  yang melanggar hukum (semisal dengan gratifikasi), sebab jika terjadi hal tersebut maka penerima pekerjaan akan dianggap tidak beriktikad baik.
Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) terkait kontrak konstruksi, yurisprudensi Nomor 384/K/Pid.Sus/2000, MA berpendapat bahwa tidak adanya iktikad baik dalam perdata dapat dipersamakan dengan adanya niat jahat dalam pidana, terlebih jika kontrak konstruksi
7 Abdul Latif et al., “PENYIMPAN PADA BANK BUKU I DI INDONESIA DALAM MENGHINDARI MONEY LAUNDRY” 9, no. 1 (2020): 1–10, https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.614.hlm.1
tersebut  telah  terlaksana  maka  sama  artinya  dengan  niat  jahat  tersebut  telah  selesai dilaksanakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Murtir Jedawi bahwa aspek penyimpangan aspek formal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengandung unsur pidana. 8
Artinya  dalam  hal  ini  pihak  yang  akan  membuat  kontrak  konstruksi  pada  proyek pemerintah khususnya baik pihak yang memberikan pekerjaan maupun pihak yang menerima pekerjaan  harus  memastikan  terpenuhinya  aspek  formal.  Marcus  Gunarto  menjelaskan persoalan pidana dalam hal proyek pemerintah adalah dimulai dari cacat prosedur 9 , dalam hal ini  jika  penyelidik  atau  penyidik  berhasil  membuktikan  adanya  kesengajaan  pada  cacat prosedur  tersebut  maka  unsur  tindak  pidana  telah  terpenuhi  dan  peristiwa  tersebut  akan mengesampingkan semua kesepakatan perdata yang disepakati dalam kontrak konstruksi.
Dalam  hal  ini  guna  menghindari  adanya  cacat  prosedur  maka  para  pihak  harus memastikan  bahwa  aspek  formalitas  dan  prosedur  pemberian  pekerjaan  telah  memenuhi peraturan perundang-undangan. Kelalaian dalam pemenuhan prosedur tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana, meskipun hanya sebatas kelalaian. Solusinya para pihak harus memiliki standar  kepatuhan  ( compliance )  yang  dituangkan  dalam  bentuk  form  pemenuhan  prosedur sebelum kontrak konstruksi ditandatangani.
Saat  ini  asosiasi  perusahaan  jasa  konstruksi  harus  mengupayakan Memorandum  of Understanding (MoU) dengan pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, maupun KPK bahwa sepanjang telah terpenuhi syarat kepatuhan tersebut maka pihak penerima kontrak konstruksi tidak  dapat  dituntut  secara  pidana.  Ellyse  Tumi  menjelaskan  bahwa  sebagaimana  dilakukan oleh  FIDIC  (Federation  Internationale  des  Ingenieurs  Counsels)  yang  secara  efektif menciptakan kepastian hukum guna melindungi profesi jasa konstruksi dengan membuat MoU pada pihak terkait. 10
Persoalan  berikutnya  adalah  terkait  persoalan  substansi  kontrak  konstruksi,  timbulnya persoalan pada substansi kontrak konstruksi ini selain dapat  terjadi pada  proyek pemerintah dapat  juga  terjadi  pada  proyek  swasta.  Persoalan  terkait  substansi  dari  kontrak  konstruksi tersebut artinya bersumber dari cacat material pada pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut. Persoalan pada fase ini terjadi karena ada cacat pada pemenuhan perjanjian konstruksi tersebut, artinya  persoalan  bersumber  pada  objek  perjanjian  konstruksi.  Cacat  material  dalam  hal  ini selain memiliki konsekuensi perdata, seperti tuntutan ganti rugi maupun upaya perdata lainnya, juga berpotensi memiliki konsekuensi secara pidana.
Guna  menghindari  adanya  cacat  material  maka  penyusunan term  and  condition serta lampiran kontrak konstruksi utamanya yang menyangkut spesifikasi pekerjaan, seperti bahan, waktu,  maupun  spesifikasi  lainnya  haruslah  ditentukan  secara  jelas  dan  rinci.  Sebagaimana diuraikan  oleh  Joni  Emerzon  bahwa  dalam  pembuatan  kontrak  konstruksi  harus  dihindari kekosongan  hukum  maupun  ruang  tafsir  karena  hal  tersebut  akan  berpengaruh  pada  objek perjanjian yakni pemenuhan pekerjaan konstruksi. 11
Dalam  hal  ini  konsekuensi  pidana  dapat  terjadi  jika  ada  kesengajaan  terkait  cacat material, misalnya upaya mark down (membuat kualifikasi yang lebih rendah dari kesepakatan) atau terkait mark up (misalnya terkait volume bahan yang digunakan). Dalam hal ini sekalipun
8 Murtir Jedawi, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Total Media, 2012).
9 Marcus Gunarto, “Aspek Pidana Pada Proyek Konstruksi Pemerintah,” Mimbar Hukum Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada 45, no. 1 (2015): 54.
10 Ellyse Tumi, “MoU in Construction Industry,” Sorbone Law Journal 40, no. 2 (2016): 125.
11 Joni Emirzon, Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
telah dibuat BAST dengan klausula acquit et de charge namun jika ditemukan adanya cacat tersembunyi  yang  disengaja  maka  akan  menggugurkan  BAST  dengan  klausula acquit  et  de charge .
Cacat  tersembunyi  yang  mengakibatkan  cacat  material  dipandang  sebagai  perwujudan dari niat jahat dalam ranah hukum pidana, sehingga hal tersebut menggugurkan segala bentuk kesepakatan  perdata  yang  ada.  Sebaliknya  jika  bukan  merupakan  cacat  tersembunyi  yang disengaja  maupun  tidak  ada  unsur  tipu  daya  maka  segala  bentuk  perselisihan  yang  terjadi merupakan bentuk sengketa privat (perdata), hal ini mengacu pada Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 274/2008.
Guna menghindari konflik pada fase ini maka BAST dengan klausula acquit et de charge menjadi  sangat  penting  untuk  dibuat  sedetail  mungkin,  dan  BAST  idealnya  ditandatangani setelah para pihak memastikan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan term and condition yang  ada  dalam  kontrak  konstruksi.  Dalam  hal  ini  semakin  jelas  substansi  dan  materi  dari kontrak konstruksi dan BAST akan semakin mewujudkan kepastian hukum karena mengurangi kemungkinan adanya perselisihan baik secara perdata maupun secara pidana.
Terkait  potensi  sengketa  perdata  atau  tuntutan  pidana  yang  bersumber  dari  substansi kontrak konstruksi maka dalam hal ini tahap penyusunan kontrak konstruksi ( contract drafting ) menjadi bagian yang sangat penting. James Doherty menguraikan dalam penyusunan kontrak konstruksi  akan  lebih  ideal  jika  didahului  pertemuan  para  pihak 12 ,  pada  fase  ini  para  pihak menguraikan  secara  detail  kondisi  penawaran  ( offering )  dan  kondisi  penerimaannya ( acceptance ).  Tahap  ini  seringkali  disebut  tahap  pra-kontraktual,  tahap  ini  penting  ketika terjadi  perbedaan  tafsir  atau  pemahaman  maka  berita  acara  rapat  ( minute  of  meeting )  dapat menjadi penting untuk membantu para pihak menghindari sengketa.
Selain  itu  sebagaimana  tercantum  dalam  laporan  tahunan  Polri  2018  yang  disebutkan oleh  Litbang  Polri,  pada  bagian  terkait  penyelidikan  dan  penyidikan  kasus  properti  dan konstruksi, dalam hal ini kepolisian guna menentukan motif dan niat jahat senantiasa memulai dari kronologi peristiwa. 13 Jika mengacu pada pedoman kepolisian tersebut maka dalam hal ini guna menghindari persoalan pidana di kemudian hari, tahap pra kontraktual, yang dibuktikan dengan berita acara rapat ( minute of meeting ) menjadi sangat penting.
Dalam hal ini guna mewujudkan kepastian hukum pada pelaksanaan kontrak konstruksi artinya,  selain  prosedur  atau  aspek  formal  terjadinya  kontrak  harus  sempurna,  termasuk dokumentasi  penunjukan  para  pihak  (khususnya  pada  proyek  konstruksi  pemerintah). Selanjutnya  tahap  pra  kontraktual  menjadi  bagian  yang  sangat  penting  untuk  memastikan maksud  awal  dari  para  pihak  dengan  melihat  proses  terjadinya  penawaran  ( offering )  dan kondisi  penerimaannya  ( acceptance ).  Hal  ini  guna  merunut  iktikad  para  pihak  guna memastikan apakah ada penyalahgunaan keadaan oleh para pihak terkait pelaksanaan kontrak konstruksi.
Bagian terpenting bagi para pihak adalah penyusunan kontrak konstruksi itu sendiri, guna menghindari perselisihan di kemudian hari maka kontrak harus dibuat dengan mengakomodir kondisi  penawaran  ( offering )  dan  kondisi  penerimaannya  ( acceptance )  dengan memperhitungkan  segala  kondisi  yang  mungkin  timbul  semisal  keterlambatan  progress pekerjaan konstruksi, atau risiko konstruksi yang mungkin saja timbul baik karena alam atau bukan  karena  alam.  Kontrak  konstruksi  yang  baik  adalah  kontrak  yang  mampu  menjawab
12 James Doherty, Property Law (The Nederland Kluwer Deventer, 2014).
13 “Laporan Tahunan Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2018,” 2018.
segala  kemungkinan  (termasuk  risiko)  akibat  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  yang bersumber dari kontrak konstruksi yang dibuat oleh para pihak.
Guna menghindari cacat materiil yang bersumber dari perselisihan dari substansi kontrak dan  pelaksanaan  pekerjaan  maka  klausula  pengawasan  (monitoring)  secara  berkala  menjadi sangat  penting  untuk  diatur.  Pentingnya  klausula  ini  bagi  pemberi  pekerjaan  adalah  jika terdapat ketidaksesuaian dapat diketahui sejak awal. Sedangkan pentingnya klausula ini bagi pelaksana  jasa  konstruksi  adalah  untuk  memberi  kepastian  hukum  atas  progress  pekerjaan konstruksi  yang  telah  dilaksanakan.  Output  dari  klausula  pengawasan  ini  adalah  BAST, sehingga BAST selain dipergunakan sebagai dasar melakukan pembayaran atas seluruh atau sebagian  nilai  kontrak,  juga  BAST  yang  memiliki  klausula acquit  et  de  charge dapat membebaskan pelaksana jasa konstruksi.
Sebaliknya  jika  terdapat  ketidaksesuaian  maka  pihak  pemberi  pekerjaan  juga  perlu mencantumkan ketidaksesuaian tersebut beserta dasar pernyataan ketidaksesuaian antara yang tercantum  dalam  kontrak  konstruksi  dan  realisasi  pekerjaan  di  lapangan.  Dalam  kondisi  ini maka  keberatan  dari  penerima  pekerjaan  harus  disertai  dengan  respon  dari  pelaksana  jasa konstruksi. Jika  terdapat  kesepakatan  baru  maka  harus  dituangkan  secara  tertulis  yang  akan menjadi  satu  kesatuan  dengan  kontrak  konstruksi  awal  yang  dibuat  para  pihak,  dengan demikian kesepakatan yang dibuat para pihak tersebut memiliki kepastian hukum.
J. J. H. Brugink menyatakan meskipun kesepakatan dapat dilakukan secara lisan namun kesepakatan secara lisan lebih dapat dikategorikan sebagai komitmen moral sehingga memiliki tingkat  kepastian  hukum  yang  rendah  jika  dibandingkan  kesepakatan  secara  tertulis  yang masuk pada ranah hukum yang memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi. 14 Artinya dalam hal ini para pelaku industri jasa konstruksi maupun pemberi jasa konstruksi, jika terdapat perubahan  kesepakatan  harus  dilakukan  secara  tertulis  atau  lebih  sempurnanya  dengan amandemen kontrak konstruksi tersebut.
Jika  sifat  perubahan  karena  adanya  perubahan  yang  mendasar  baik  terkait  spesifikasi pekerjaan konstruksi maupun termin komersial seperti skema pembayaran maupun perubahan besaran  retensi  maka  harus  dilakukan  dengan  amandemen.  Jika  perubahan  tidak  mendasar maka tidak wajib dilakukan dengan amandemen, dalam hal ini dapat dilakukan secara tertulis seperti email maupun surat menyurat dengan respon kedua belah pihak (tetap menggambarkan pembaruan penawaran dan penerimaan kedua belah pihak).
Cara menuangkan kesepakatan tersebut (termasuk penuangan kesepakatan baru) menjadi bagian yang penting untuk menghindari sengketa maupun tuntutan pidana di kemudian hari. Substansi  hukum  menjadi  bagian  yang  penting  untuk  menentukan  ada  maupun  tidaknya sengketa atau pemenuhan isi kontrak tersebut. 15 Dalam hal  ini legal substance sebagaimana diuraikan  oleh  W.  Friedman  tersebut  menjadi  bagian  penting  bagi  pemenuhan  pekerjaan kontrak  konstruksi  sesuai  spesifikasi  yang  diharapkan  karena  kontrak  konstruksi  tersebut diharapkan  mampu  memberi  pedoman  bagi  para  pihak  untuk  membuat  penilaian  atas pemenuhan kontrak konstruksi tersebut.
Pentingnya kontrak konstruksi dibuat secara lengkap guna menghindari sengketa akibat cacat  materiil  tersebut  juga  dipergunakan  sebagai  pedoman  pihak  eksternal  guna  mencari kebenaran  formal  dan  material  ketika  timbul  persoalan.  Misalnya  ketika  timbul  sengketa konstruksi secara perdata tentu hakim akan mengadili sesuai kontrak konstruksi dan dokumen
14 JJH Brugink, Nature of Judicial Process (Blackstone Press Limited, 1967).
15 W Friedman, Teori Dan Filsafat Hukum , ed. Terjemahan: Arifin (Rajawali Press, 1990).
lain yang disepakati para pihak. Demikian juga dengan pihak kepolisian dalam mencari unsur pidana pada proses penyelidikan maupun penyidikan tentu akan menelusuri dari kontrak dan kesepakatan lain yang dibuat para pihak.
Kontrak  konstruksi  yang  sempurna  dan  tidak  cacat  formal  maupun  materiil  juga diperlukan  sebagai  penunjang  pekerjaan  konstruksi  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  pada  proyek konstruksi  yang  berskala  besar  biasanya  melibatkan  bank  dan  lembaga  pembiayaan  guna mendukung  sektor  pembiayaan.  Bank  dan  lembaga  pembiayaan  sebelum  menerbitkan instrument pembiayaan seperti bank garansi tentu akan memeriksa kontrak konstruksi tersebut secara  cermat,  demikian  juga  pasca  penerbitan  instrument  pembiayaan,  tentu  bank  maupun lembaga  pembiayaan  melakukan  monitoring  atas  proyek  konstruksi  tersebut.  Artinya  jika kontrak konstruksi dalam hal ini mengandung cacat materiil maka bisa saja perselisihan secara perdata maupun pidana justru muncul dari pihak ketiga seperti bank yang menerbitkan bank garansi.
Persoalan  terakhir  terkait  kontrak  konstruksi  biasanya  bersumber  terkait  pembayaran. Ranah  pembayaran  ini  seharusnya  murni  berada  dalam  ranah  keperdataan,  tetapi  karena biasanya  pembayaran  ini  dalam  struktur  kontrak  konstruksi  dilakukan  bertahap.  Struktur pembayaran dalam kontrak konstruksi dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan dengan progress  pekerjaan.  Secara  keperdataan  menurut  Kusumo  Hamidjojo,  struktur  semacam  ini guna menghindari kondisi exceptio non adimpleti contractus , salah satu pihak tidak berprestasi (melaksanakan kewajiban) dikarenakan pihak lainnya juga tidak berprestasi. 16
Kondisi ini jika tidak diatur secara jelas dalam kontrak konstruksi selain menyebabkan kemungkinan sengketa secara keperdataan maka berpotensi juga membawa konflik ke dalam ranah hukum pidana. Seringkali jika persoalan pembayaran ini menyangkut material konstruksi maka  hal  ini  dapat  bergeser  pada  masalah  pidana  penggelapan,  maupun  misalnya  terkait dengan  janji  penyelesaian  pembayaran  maupun  penyelesaian  pekerjaan  dipandang mengandung unsur tipu daya sehingga dapat dipersoalkan sebagai penipuan.
Artinya dalam hal  ini pelaksanaan kontrak konstruksi termasuk terminologi  komersial maupun teknisnya harus menggambarkan iktikad baik dari para pihak. Iktikad baik yang tidak sempurna atau tiadanya iktikad baik dapat dipandang sebagai persoalan pidana. Dalam hal ini guna  menghindari  persoalan  utamanya  persoalan  pidana,  maka  dokumen  utama  kontrak konstruksi, beserta dokumen penunjang lainnya harus dibuat secara patut. Kesesuaian kontrak konstruksi,  dokumen  pendukung,  dan  pekerjaan  fisik  di  lapangan  menjadi  parameter  bagi adanya iktikad baik dalam kontrak konstruksi.
Dalam  kontrak  konstruksi,  aspek  kepastian  hukum  sangat  ditentukan  oleh  empat  hal yakni, pertama  aspek dokumen kontrak konstruksi  beserta data pendukung itu sendiri,  yang perlu dipastikan tidak ada cacat formil dan cacat materiil. Kedua, adalah persoalan teknis, yakni progress  dari  pembangunan  pekerjaan  konstruksi  tersebut.  Ketiga,  adalah  persoalan pemenuhan kewajiban komersial seperti pembayaran dan hal-hal komersial lainnya. Persoalan ketiga  ini  sangat  berkaitan  dengan  persoalan  kedua.  Terakhir,  adalah  pemahaman  aparat penegak hukum tentang nature kontrak konstruksi itu sendiri.
Ronald Coase menguraikan bahwa guna mewujudkan kepastian hukum aparat penegak hukum perlu memahami nature pada setiap industri. 17 Hal ini dapat dipahami mengingat nature
16 Kusumo Hamidjodjo, Panduan Merancang Kontrak (Jakarta: Grasindo, 2001).
17 Ronald Coase, “The Concept of Economic Analysis of Law,” Yale Law Review Journal 13, no. III (1987): 165.
pada  setiap  industri  berbeda.  Misalnya  pada  industri  jasa  konstruksi  klausula  retensi (pembayaran yang ditahan) maupun klausula risiko karena alam, misalnya mundurnya jangka waktu karena cuaca adalah hal yang lazim. Sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini tidak dapat memandang sama nature dari setiap industri, hal ini juga turut dapat mencegah persoalan perdata bergeser pada ranah pidana.
Sebagai  terobosan  hukum  guna  menghindari  berlarut-larutnya  perselisihan  akibat kontrak konstruksi, maka ada baiknya dalam hal ini pemerintah membentuk semacam badan penyelesaian  sengketa  konstruksi.  Dalam  hal  ini  sebelum  sengketa  konstruksi  diselesaikan melalui jalur hukum konvensional maka ada baiknya diselesaikan melalui badan yang khusus menyelesaikan sengketa konstruksi, sehingga dalam hal ini penyelesaian sengketa konstruksi tidak serta merta diselesaikan oleh penegak hukum konvensional seperti polisi.
Sebagaimana  contohnya  di  Jepang  seperti  diterangkan  oleh  Ichiro  Koizumi,  bahwa penyelesaian sengketa konstruksi pada tahap awal akan diputuskan oleh badan arbitrase dan mediasi  khusus  konstruksi  yang  memiliki  keputusan  final  dan  mengikat. 18 Artinya  penegak hukum konvensional dalam hal ini baru bekerja setelah ada rekomendasi dari badan tersebut. Dalam praktek di Jepang hal ini efektif untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah kendala bisnis  ( business  interruption )  berkepanjangan  akibat  proses  hukum  yang  merugikan  semua pihak. Konsep seperti ini ke depannya dapat dilakukan di Indonesia guna mendukung kemajuan sektor konstruksi.

## KESIMPULAN
Aspek kepastian hukum bagi industri konstruksi dalam hal ini dapat disimpulkan dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, adalah faktor yang ditentukan  oleh  para  pihak  sendiri  (baik  pihak  pemberi  pekerjaan  maupun  pihak  yang melakukan pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak konstruksi yang dibuat). Faktor internal terdiri  dari  tiga  fase  yang  masing-masing  memiliki  potensi  perselisihan  sehingga  masing- masing fase harus dipastikan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pada fase pertama, yakni tahap formalitas pemberian pekerjaan kontrak konstruksi itu sendiri.  Dalam  hal  ini  administrasi  penunjukan,  khususnya  pada  proyek  pemeritah  harus dipastikan, kekeliruan prosedur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian selain dapat berakhir pada sengketa perdata juga dapat berakhir pada ancaman sanksi pidana. Selanjutnya pada fase kedua, yakni terkait potensi sengketa karena cacat materiil, dalam hal ini substansi kontrak konstruksi dan dokumen pendukung harus dibuat sedetail mungkin dan pelaksanaan pekerjaan teknis harus sesuai dokumen yang ada.
Persoalan muncul karena adanya perbedaan antara pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan dan apa yang tertera dalam dokumen kontrak konstruksi yang disepakati para pihak maupun  dokumen  pendukungnya  termasuk  BAST.  Klausula  acquit  et  de  charge  menjadi sesuatu yang penting untuk menghindarkan para pihak dari sengketa maupun tuntutan hukum. Intinya guna menghindari perselisihan maka pekerjaan konstruksi, termasuk spesifikasi teknis harus sesuai dengan dokumen pendukung, oleh sebab itu kontrak konstruksi harus dibuat secara spesifik termasuk dengan dokumen pendukungnya. Artinya dalam hal ini kepatuhan para pihak juga turut menentukan kepastian hukum bagi pelaksanaan kontrak konstruksi itu sendiri.
18 Ichiro Koizumi, “Alternative Dispute Resolution in Construction Industry,” Tokyo University Legal Journal XXXIV, no. 3 (2006): 178.
Faktor  eksternal  juga  turut  menentukan  kepastian  hukum  bagi  pelaksanaan  kontrak konstruksi, faktor eksternal dalam hal ini utamanya adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini penting untuk secara jeli melihat persoalan kontrak konstruksi apakah masuk dalam ranah perdata maupun pidana. Kekeliruan penanganan perselisihan kontrak konstruksi ini justru akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi para pihak.
Artinya dalam hal ini jika tujuan penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi ini adalah  mencari  win  –  win  solution,  maka  perlu  dipikirkan  pembentukan  lembaga  khusus penyelesaian  sengketa  konstruksi  seperti  dilakukan  di  Jepang,  sehingga  perselisihan  terkait kontrak konstruksi tidak akan menghambat pembangunan karena proses hukum yang panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Latif  et  al.,  “PENYIMPAN  PADA  BANK  BUKU  I  DI  INDONESIA  DALAM MENGHINDARI MONEY LAUNDRY” 9, no. 1 (2020): 1–10,
Black,  Henry  Campbell. Black  Law  Dictionary . 4th  ed.  St  Paul  Minesotta  West  Publishing, 1999.
Brugink, JJH. Nature of Judicial Process . Blackstone Press Limited, 1967. Coase, Ronald. “The Concept of Economic Analysis of Law.” Yale Law Review Journal 13, no. III (1987): 165.
Doherty, James. Property Law . The Nederland Kluwer Deventer, 2014.
Emirzon,  Joni. Aspek  Hukum  Perusahaan  Jasa  Penilai .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 1999.
Friedman, W. Teori Dan Filsafat Hukum . Edited by Terjemahan: Arifin. Rajawali Press, 1990. Gunarto, Marcus. “Aspek Pidana Pada Proyek Konstruksi Pemerintah.” Mimbar Hukum Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada 45, no. 1 (2015): 54.
Hamidjodjo, Kusumo. Panduan Merancang Kontrak . Jakarta: Grasindo, 2001.
Jedawi, Murtir. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Total Media, 2012.
Koh,  Grace.  “ASEAN  Legal  Problem’s  in  Construction  Section.” Law  Journal  National University of Singapore 34, no. 1 (2019): 67.
Koizumi, Ichiro. “Alternative Dispute Resolution in Construction Industry.” Tokyo University Legal Journal XXXIV, no. 3 (2006): 178.
“Laporan Tahunan Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2018,” 2018.
Prosmeiner,  Allan. Construction  Law .  New  York:  Baron’s  Educational  Services  Publisher, 2009.
Soedewi, Sri. Pokok-Pokok Hukum Perikatan . Yogyakarta: Liberty, 1985.
Soesilo, R. Delik Pidana . Jakarta: Ghalia Indah, 1987. Tumi, Ellyse. “MoU in Construction Industry.” Sorbone Law Journal 40, no. 2 (2016): 125. Watson,  Paul. Land  and  Cosntruction  Law .  Boston:  Little  Brown  and  Company  Publisher, 2000.