## DEMOKRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK: MENGKRITISI WACANA POLITIS
Untara Simon UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA kristokinoe@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan wacana politik di Indonesia terutama menjelang pilpres 2019 sering kali diwarnai oleh drama-drama politik yang tidak jarang mengisahkan tentang perang berita palsu atau hoax oleh para pendukung paslon. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi di  Indonesia  sangat  jauh  dari  upaya  menjujung  nilai  kebenaran.  Penelitian  ini  sebagai penelitian  kualitatif  bidang  filsafat  berusaha  mengkaji  permasalahan  tersebut  dengan meninjau  sejauh  mana  kebijakan  publik  di  Indonesia  bisa  mendorong  demokrasi  yang sehat. Dari penelitian yang dilakukan  menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) Hoax atau fake  news adalah  salah  satu  dampak  negatif  dari  arus  besar  perkembangan  media komunikasi massa, (2) Hoax dalam dunia politik mengakibatkan perkembangan wacana politik  yang  tidak  sehat  dan  seringkali  menimbulkan  pertarungan  wacana  yang  tidak jarang berdampak pada munculnya konflik di masyarakat, (3) Perlu terdapat peran serta negara  dalam  upaya  merawatan  identitas  kebangsaan  serta  komunitas  kritis  dalam pendidikan tentang literasi media massa soal kesadaran bahwa media komunikasi massa dapat melakukan framing, propaganda terhadap para konsumennya.
Kata Kunci: Demokrasi, Hoax, Wacana Politik

## Pendahuluan
Di  tengah  riuhnya  perhatian  masyarakat  Indonesia  oleh  kisah-kisah memprihatinkan  karena  gempa  bumi  dan  tsunami  yang  terjadi  di  Lombok  dan Palu-Donggala, Kehidupan politik Indonesia diselipi oleh kisah menarik tentang Ratna Sarumpaet. Ratna Sarumpaet yang merupakan anggota tim sukses Prabowo- Sandi, salah satu kontestan pilpres 2019 menyampaikan kabar bahwa ia dipukuli orang.  Dalam  waktu  singkat,  kawan-kawannya  sesama  anggota  tim  sukses  dan bahkan  Prabowo  sendiri  bereaksi  dengan  menyebut  bahwa  tindakan  ini mencederai demokrasi yang sehat dan dengan demikian, peristiwa ini harus dibaca sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjaga warga negara dan menjaga keberadaban  demokrasi.  Dalam  kegemparan  itu,  Polisi  menemukan  beberapa kejanggalan  serius  sampai  akhirnya  menemukan  bahwa  sebab  wajah  lebam  itu bukan  karen  dipukuli  tapi  karena  operasi  sedot  lemak  di  salah  satu  klinik kecantikan  yang  dikunjungi  oleh  Ratna  Sarumpaet  beberapa  hari  sebelumnya.
Akhirnya,  Ratna  Sarumpaet  sendiri  yang  mengakui  bahwa  ia  membuat  berita bohong tentang kondisinya. Karena penyebaran berita bohong itu, polisi menahan Ratna  saat  ia  hendak  bepergian  ke  Chile  dalam  rangka  menghadiri  salah  satu konferensi. Ia dicurigai berpotensi melarikan diri dari hukum.
Sebagai sebuah narasi politik, kisah Ratna Sarumpaet ini menarik karena ia  berhasil  menyedot  perhatian  banyak  pihak  bahkan  dari  yang  awalnya  sangat prihatin  dan  berduka  karena  tsunami  Palu  dan  Donggala  menjadi  fokus memperhatikan  kisah  di  Jakarta.  Dalam  kasus  ini,  beberapa  orang  dengan kemampuan  dan  pengalaman  politik  yang  sangat  mumpuni  bahkan  ikut  terlibat dan  dengan  demikian  mereka  “tertipu”  oleh  kabar  bohong.  Bahkan,  ada  juga politisi  yang  menggunakan  keahliannya  dalam  bidang  sains  ilmiah  juga  terlibat mendukung kisah bohong ini sehingga apa yang bohong ini menjadi sedemikian meyakinkan  terlepas  orang  tersebut  tahu  atau  tidak  tahu  bahwa  berita  yang didukungnya  adalah  berita  bohong.  Dalam  konteks  politik  praktis,  kisah  Ratna Sarumpaet dan tafsiran-tafsiran atasnya bukan sekedar berita bohong melainkan bagian dari proses permainan wacana untuk menguntungkan pihak tertentu. Bagi para  politisi,  penggorengan  wacana  ini  penting  untuk  memoles  citra  politisi tertentu  dan  merusak  citra  politisi  lawannya.  Begitulah  kondisi  demokrasi  kita yang penuh dengan perang citra.
Lebih  dari  itu,  kisah  di  atas  pada  dasarnya  mengajak  saya  berimajinasi. Bila  saja,  penyebaran  berita  bohong  ini  berhasil,  barangkali  kita  tidak menyebutnya berita bohong pada hari-hari ini tapi sebuah kebenaran.  Lalu,  kita mungkin saja hari ini mengenang Ratna Sarumpaet juga bukan sebagai penyebar hoax  terbaik  sebagaimana  dinyatakannya  sendiri  tapi  sebagai  aktivis  yang  jujur namun dianiaya oleh rezim yang berkuasa. Dalam hal ini, saya jadi berimajinasi lebih jauh agar gambaran saya menjadi lebih adil: bisa jadi banyak kisah heroik yang dipercaya telah dilakukan oleh orang-orang hebat  pada masa lalu itu pada dasarnya penuh dengan kisah bohong belaka. Bedanya dengan kisah Ratna adalah bahwa kisah hebat yang bohong itu dipercaya banyak orang, disertai dengan bukti sahih  tak  terbantahkan  dan  mampu  meningkatkan  pamor  tokoh  dalam  kisah sementara  dalam  kisah  Ratna,  kebohongan  itu  tak  terbukti,  gagal  meyakinkan banyak orang dan kemudian disebut sebagai hoax, bahkan ia sendiri mengakuinya. Bila  demikian,  yang  membedakan  hoax  dan  kebenaran  bukan  lagi  kesesuaian
antara  yang  ada  di  pikiran  dengan  kenyataan  yang  riil  terjadi  (koherensi) melainkan  melulu  soal  bagaimana  suatu  objek  ditafsirkan  sedemikian  rupa sehingga bisa dipercaya  oleh publik sebagai kebenaran.  Dengan kata lain, tidak lagi  penting  kenyataan  dan  kesesuaian  antara  pikiran  dan  kenyataan  melainkan cukuplah kesesuaian itu diwakili oleh kaidah-kaidah logis (sekalipun tidak benar- benar  terjadi  secara  riil)  yang  seringkali  penuh  retorika  sehingga  layak  disebut masuk akal dan pantas dipercaya lalu diklaim sebagai “kebenaran”. Dalam kasus ratna, bahkan, yang juga penting adalah siapa yang mengklaim dan menafsirkan.
Dalam  kondisi  demikian,  hanya  mereka  yang  memenangkan  “pertarungan” wacanalah  yang  membawa  kebenaran.  Dengan  begitu,  kebenaran  tidak  pernah lebih  dari  kemenangan  wacana  dari  wacana  lainnya.  Inilah  kurang  lebih  yang terjadi  dalam  era  demokrasi  kontemporer  yang  dipersenjatai  oleh  teknologi informasi digital. Tapi bagaimana demokrasi kita menjadi semakin penuh dengan “sampah  kebenaran”  semacam  ini?  Bagaimana  wacana  menjadi  alat  kontrol politis? Bagaimana sebaiknya menyikapi persoalan semacam ini? Tulisan ini akan berfokus pada diskursus tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Akar Demokrasi Kontemporer
Meski  dalam  banyak  kajian  politik,  demokrasi  sering  disebut  sebagai warisan pemikiran  yang sudah dihidupi sejak 500 tahun sebelum Masehi (Masa Yunani Kuno), saya melihat bahwa demokrasi kontemporer pada dasarnya berakar pada masa Modern dan diperbaharui secara signifikan pada masa setelah perang dunia  kedua.  Gagasan  para  pemikir  Modern  memberi  sumbangan  sangat  besar terutama dalam upayanya memformulasikan  gagasan tentang manusia semacam apa yang akan berpartisipasi dalam hidup bersama. Bagi mereka, manusia dalam arti individu yang bebas dan setara adalah syarat hidup bersama yang masuk akal. Dalam pemikiran Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712- 1778), hidup bersama semacam ini menjadi mungkin bila dijalankan berdasarkan kontrak  sosial  (Hardiman,  2004).  Kontrak  sosial  ini  adalah  kesepakatan  antar individu  yang  berdaulat  dan  memperjuangkan  tidak  hanya  kebaikan  pribadinya melainkan juga kebaikan bersama. Terinspirasi gagasan para tokoh Modern inilah,
pandangan  bahwa  setiap  orang  memiliki  derajat  yang  berbeda-beda  karena keturunan, kebangsawanan, ras, agama ditolak dan semua individu memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai warga negara. Kesetaraan hak dan kewajiban ini diatur dalam kontrak sosial yang berciri rasional dan terwujud dalam konstitusi suatu  negara  bangsa  konstitusional.  Dalam  perjalanan  waktu,  model  hidup bersama  yang  paling  memungkinkan  terwujudnya  aspirasi  kebebasan  dan kesetaraan adalah demokrasi.
Gagasan  tentang  negara  konstitusional  berdasar  demokrasi  yang  dengan sedemikian  rupa  dijalankan  oleh  masyarakat  Eropa  pada  dasarnya  berbenturan dengan persoalan yang sangat serius ketika perang dunia kedua. Hidup bersama yang dijalankan berdasarkan kesetaraan dan kebebasan itu membawa mereka pada hidup  bersama  yang  efektif  dan  efisien  dalam  mengejar  tujuan  bersama.  Meski demikian,  efektifitas  dan  efisiensi  itu  ternyata  tidak  hanya  terjadi  dalam  upaya mengejar  tujuan  bersama  sebagai  bangsa  namun  bisa  juga  terjadi  dalam  upaya menghancurkan sebagian masyarakat demi hasrat kekuasaan. Masyarakat Jerman yang mayoritas kecewa dengan perjanjian Versailles sebagai buntut perang dunia pertama  ternyata  memilih  afiliasi  politik  yang  kemudian  menjadikan  partai Nasionalis  Sosialis  (Nazi)  yang  dipimpin  oleh  Hitler  sebagai  pemimpin  politik nasional. Pilihan ini pada akhirnya justru menjadi ancaman serius bagi sebagian masyarakat  Jerman,  Eropa  dan  dunia.  Ini  tidak  lepas  dari  rasisme  dan  hasrat ekspansif Hitler yang memimpin negara Jerman membantai Yahudi, hispanik dan banyak orang lain demi melampiaskan hasrat kekuasaannya atas nama kebaikan bersama  bangsa  Jerman.  Mengingat  banyaknya  korban  yang  dilakukan  dengan berbagai instrumen negara ini, para pemikir melihat bahwa persoalan totaliterisme yang  terjadi  pada  masa  Hitler  sebagai  persoalan  konseptual.  Di  sini,  gagasan Modern yang memuja universalitas dan kebenaran tunggal dikritik sebagai salah satu “pencipta” mentalitas totaliter, anti perbedaan. Sejak inilah, berbagai upaya perlawanan  terhadap  kemungkinan  munculnya  totaliterisme  baru  dimunculkan dalam  berbagai  bidang,  tak  terkecuali  dalam  bidang  politik,  khususnya  untuk mengkritisi demokrasi.
Sekurang-kurangnya, saya melihat ada dua hal yang diperbarui dari model demokrasi pasca perang dunia kedua. Pertama , gagasan demokrasi pasca perang dunia kedua pada umumnya berusaha memformulasikan tata cara hidup bersama
yang  menghindarkan  diri  dari  kediktatoran/totaliterisme  sebagaimana  terjadi  di beberapa negara penyulut perang dunia. Dalam hal ini, dikotomi ruang privat dan publik mendapatkan perhatian serius. Negara sebagai institusi publik tidak boleh menyentuh  sisi  privat  seseorang  selain  menjamin  kebebasan  bagi  tiap  individu untuk mengelola sendiri ruang privatnya. Termasuk dalam hal ini memberi ruang seleluasa  mungkin  bagi  perbedaan  dan  pluralitas. Kedua ,  pada  umumnya,  para pemikir  demokrasi  pasca  perang  dunia  kedua  mengarahkan  pemikirannya  pada upaya untuk memperkuat kontrol hidup bersama oleh setiap anggota masyarakat terhadap negara. Di sini, negara dijalankan secara partisipatif. Hal ini terjadi degan dibukanya akses terhadap kebijakan yang menyangkut hidup bersama bagi setiap anggota  masyarakat  dan  tiap  warga  negara  sadar  bahwa  dia  harus  menjalankan kewajiban  dan  memperjuangkan  hak-haknya.  Pada  dasarnya,  meski  andaian Modern  tentang  universalitas  dikritisi,  andaian  individu  yang  berdaulat  atas dirinya sendiri mendapat lahan yang semakin subur dalam demokrasi pasca perang dunia kedua.
Demokrasi  pasca  perang  dunia  kedua  mengalami  rekonstruksi  pada  era pasca  1970an.  Setelah  krisis  ekonomi  yang  terjadi  karena  melonjaknya  harga minyak dunia, gagasan ekonomi di negara-negara Eropa pasca perang dunia kedua dikritik oleh para Liberalis. Mereka melihat bahwa sistem ekonomi terkontrol oleh negara menyebabkan para pemodal memilih untuk menahan modalnya dan tidak berinvestasi  (Steger,  2010:  9-10).  Pada  masa  ini,  mulailah  era  yang  oleh  para pemikir  ekonomi  disebut  sebagai  era  neoliberalisme.  Ini  ditandai  oleh  investasi besar-besaran  berbagai  perusahaan  transnasional  di  berbagai  belahan  dunia. Bersamaan  dengan  ini,  tekanan  terhadap  setiap  negara  (khususnya  negara berkembang/miskin)  untuk  mengubah  sistem  politiknya  menjadi  demokrasi menjadi sedemikian kuat. Beberapa pemikir melihat ini sebagai upaya negara kuat bukan  hanya  untuk  memperluas  investasi  mereka  melainkan  juga  melakukan berbagai hegemoni terhadap negara-negara miskin yang pada umumnya memiliki sumber  daya  alam  yang  sedemikian  kaya  (  MacLeod,  2006:  139-162). Andaiannya,  bila  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  itu  menjalankan  sistem demokrasi  pada  pemerintahannya,  perubahan  politik  akan  menjadi  hal  yang niscaya  pada  periode  tertentu.  Dukungan  pada  kelompok  yang  menguntungkan para  pemodal  tertentu  pada  saat  berkuasa  akan  melanggengkan  cengkeraman
negara kuat, khususnya perusahaan transnasional yang berpusat di sana terhadap negara lain. Pada masa inilah, demokrasi  disandingkan dengan  globalisasi  yang menampilkan wajah baru karena diboncengi  oleh kapitalisme neoliberal  dengan instrumen  perusahaan  transnasional.  Sejak  masa  ini,  demokrasi  seringkali dianggap  sebagai  tawaran  sistem  politik  negara  kaya  yang  hanya  menjadi  dalih bagi  pembentukan  pasar  bebas  kapitalistik.  Kondisi  ini  berjalan  terus  dengan melalui berbagai krisis dan semakin kuat, khususnya setelah Uni Soviet dan rezim Komunis, lambang perlawanan terhadap kapitalisme tumbang.
Dalam  dekade  terakhir,  kapitalisme  neoliberal  menampakkan  diri  secara sangat  masif  dalam  proses  pergeseran  menuju  masyarakat  industri  4.0.  Secara sangat sederhana, era masyarakat Industri 4.0 ini ditandai oleh kemampuan setiap orang  untuk  berjejaring  di  dunia  maya  sebagai  akibat  dari  globalisasi  teknologi virtual.  Berdasar  data  wearesocial.com  yang  melakukan  pendataan  terhadap pengguna  internet  seluruh  dunia,  sejak  Januari  2018,  pengguna  internet  seluruh dunia  telah  mencapai  4,021milyar  dari  total  7,6  milyar  penduduk  dunia (wearesocial.com  diakses  5  November  2018).  Sebanyak  5,1milyar  penduduk dunia  telah  menggunakan handphone dan  3,1  milyar  adalah  pengguna  media sosial.  Dari  jumlah  penggunanya,  mayoritas  pengguna  menggunakan  jejaring sosial facebook dan Youtube. Dalam hal ini, facebook diakses oleh mayoritas dari pengguna  media  sosial.  Selain  pertumbuhan  ekonomi  melalui  kapitalismenya, pertumbuhan jejaring media sosial pada dasarnya telah memberi efek signifikan bagi  perkembangan  demokrasi  karena  dengan  teknologi,  partisipasi  aktif  warga negara  terjembatani.  Mulai  dari  jejaring  sosial,  perubahan  sosial  maupun  krisis sosial  bisa  terjadi.  Hal  ini  nampak  misalnya  dalam  beberapa  kasus  pergerakan sosial yang terjadi dalam revolusi musim semi di negara-negara Arab dan Afrika Utara sekitar tahun 2011. Dalam Beberapa tahun terakhir, efek permainan jejaring sosial ini nampak pula dalam krisis kebocoran informasi digital

## 2. Pengetahuan sebagai Alat Kontrol
Dalam penelitiannya tentang penjara, Michel Foucault menemukan bahwa untuk  mengubah  perilaku  narapidana,  yang  diperlukan  bukan  dengan  paksaan penuh  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  negara.  Para  narapidana  itu  justru perlu  diajak  untuk  merefleksikan  kembali  kejahatan  yang  telah  dilakukannya.
Mereka diminta untuk membaca kisah-kisah tentang orang-orang baik, memahami perasaan yang dialami oleh korban kejahatan dan dalam beberapa kasus diminta untuk mendengar suara korban. Pada dasarnya, mereka diberi pengetahuan tentang apa  yang  dialami  oleh  korban  kejahatannya  sehingga  ia  bisa  berempati  dan menyesali  apa  yang  dilakukannya.  Pada  beberapa  kasus  berat,  untuk  menjamin bahwa  seseorang  mengubah  tindakannya,  ia  diberi  pengetahuan  pula  bahwa seluruh tindakannya selalu berada di bawah pengawasan (panoptikon). Perasaan bahwa  ia  diawasi  ini  ternyata  mengubah  cara  seseorang  bertingkah  laku  tanpa perlu  paksaan  fisik.  Hasil  penelitian  Foucault  ini  membawa  pada  kesimpulan bahwa  upaya  perubahan  tingkah  laku  seseorang  tidak  perlu  lagi  menggunakan kekerasan  melainkan  dengan  cara  memberi  pengetahuan  sehingga  penerima pengetahuan itu bertindak sesuai dengan pengetahuan yang “disuntikkan” padanya (Foucault, 1979: 138).
Meski  pada  mulanya  meneliti  penjara,  Foucault  melihat  bahwa  gagasan dasar  yang  diperolehnya  ini  tidak  hanya  berlaku  pada  narapidana.  Ia  melihat bahwa  dalam  hidup  sehari-hari,  perkembangan  negara  pada  dasarnya menggunakan  teknik-teknik  injeksi  pengetahuan.  Agar  warga  negara  tidak melakukan  hal-hal  yang  abnormal,  negara  menyelenggarakan  pendidikan  yang wajib  dialami  oleh  warga  negara.  Pendidikan  ini  pada  dasarnya  tidak  bertujuan untuk  sekedar  menjadikan  warga  negara  pandai  dalam  hal-hal  tertentu  dan kemudian mereka mampu mencapai tujuan-tujuan pribadinya serta meningkatkan kualitas  hidup  bersama,  namun  ini  adalah  kontrol  negara  yang  dilakukan  agar warga  negara  menjadi  “normal”  dan  bertindak  untuk  mencapai  tujuan-tujuan negara.  Ruang-ruang  lain  juga  dimunculkan  oleh  negara,  bukan  sekedar  untuk menunjukkan bahwa negara sangat baik terhadap para warganya, melainkan agar masyarakat  yang  sesuai  dengan  tujuan  negara  tercapai.  Pada  gilirannya, masyarakat  “normal”  ini  akan  menjadikan  negara  mencapai  tujuan-tujuannya. Dalam hal ini, tafsir tentang negara dapat diperluas menjadi berbagai institusi yang mengatur  siapapun  dengan  memberikan  pengetahuan  tertentu  agar  setiap  orang menjadi “normal” (Schroader, 2005: 257-277).
Demikianlah,  hidup  bersama  menjadi  “baik”  tanpa  perlu  paksaan, kekerasan  dan  memberikan  berbagai  “teror”dan  sensor.  Inilah  model kontrol/kekuasaan  yang  efektif  dan  efisien  melalui  pengetahuan.  Di  sinilah,
kesadaran tentang kontrol terhadap tindakan seseorang menemukan dimensi baru. Institusi tidak perlu menggunakan biaya yang sedemikian besar, cukup suntikan pengetahuan  dan  dengan  pengetahuan  itu,  subjek  penahu  akan  dengan  sukarela bertindak  sesuai  dengan  keinginan  penguasa  tapi  mereka  tetap  merasa  bebas. Demikianlah,  semua  mencapai  keinginannya,  semua  merasa  bebas,  merasa senang. Semua normal.

## 3. Kontrol di era Kapitalisme Lanjut
Gagasan Foucault pada dasarnya adalah upayanya untuk membaca kondisi zaman  di  Eropa  yang  semakin  hari  semakin  dijejali  media  komunikasi  massa seiring  dengan  perkembangan  mesin  cetak,  radio,  televisi  dan  berbagai  alat komunikasi pada masa itu yang diam-diam berfungsi sebagai propaganda. Lebih jauh, Jean Baudrillard menunjukkan bahwa masyarakat Eropa betul-betul menjadi masyarakat  yang  terkontrol  dan  patuh  (normal)  dengan  tilikannya  terhadap perkembangan  kapitalisme  lanjut  (khususnya  setelah  1970an)  yang  melanda Eropa.  Sebagai  seorang  Marxis,  Baudrillard  melihat  bahwa  analisa  terhadap kapitalisme  penting  dilakukan  kapanpun,  khususnya  di  masa  ketika  kapitalisme nampaknya memiliki kekuatan  yang bisa mengalahkan siapapun: pasca 1970an. Sedikit  berbeda  dari  para  pendahulunya  yang  memfokuskan  penyelidikan  pada soal  produksi,  Baudrillard  menyelidiki  konsumsi.  Usul  untuk  menyelidikan tentang  konsumsi  ini  pada  dasarnya  juga  sudah  digagas  oleh  Marx  dengan mempertimbangkan  bahwa  produksi  terus-menerus  tanpa  ada  konsumsi  akan menghancurkan  sistem  produksi  itu  sendiri.  Meski  demikian,  Baudrillard menunjukkan  pula  bagaimana  relasi  antara  kesadaran,  hasrat-hasrat  tak  disadari (berciri libidinal/berasal dari libido), gagasan-gagasan strukturalisme yang melihat bahwa  perilaku  masyarakat  itu  pada  dasarnya  merupakan  bentukan  sistem kebahasaan dan elaborasi sisi ketidak sadaran melalui teknik-teknik iklan media komunikasi massa yang makin marak pada era 1970an di Eropa sebagai efek dari pembelajaran tentang propaganda di era perang dunia kedua.
Baudrillard  meyakini  bahwa  masyarakat  Eropa  pada  masanya  telah berkembang  menjadi  masyarakat  konsumeris.  Mereka  tidak  hanya  konsumtif begitu  saja  melainkan  dibuat  sedemikian  rupa  untuk  menjadi  konsumtif. Bagaimana  ini  terjadi?  Baudrillard  melihat  bahwa  refleksi  kapitalisme  terhadap
sistemnya  sendiri  nampaknya  mengarahkan  mereka  akan  kebutuhan  akan konsumen  dari  hasil  produksi  yang  selama  ini  selalu  mereka  tekankan.  Karena teknologi  memampukan  produksi  dilakukan  secara  massal  dan  terus-menerus, hasil  produksi  kemudian  menjadi  berlimpah-limpah  sementara  hasrat  konsumsi konsumen cenderung tetap. Bila ini dibiarkan, produksi itu sendiri akan berhenti karena tanpa konsumsi,  distribusi tidak mungkin dilakukan dan sistem produksi kapitalistik  tidak  akan  terjadi.  Maka,  soal  utamanya  adalah  bagaimana menciptakan konsumen-konsumen baru terhadap produk-produk mereka dan ini mungkin terjadi karena bisnis media komunikasi massa, khususnya televisi mulai populer dan iklan bisa menjadi strategi untuk merayu pemirsa agar jadi konsumen.
Meski  demikian,  bagi  Baudrillard,  rayuan  ini  bukan  sekedar  rayuan. Rayuan  ini  adalah  “injeksi  informasi”melalui  berbagai  sistem  penandaan  yang ditampilkan dalam media komunikasi massa dengan tujuan menciptakan tatanan kebenaran baru yang mengubah seluruh pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Sebagaimana  gagasan  Foucault,  Baudrillard  meyakini  bahwa  masyarakat  Eropa dapat dikondisikan sedemikian rupa dengan manipulasi penandaan sehingga relasi antara  objek  yang  tercerap  pancaindera  dengan  makna  yang  diperoleh  menjadi sedemikian  logis  dan  nampak  rasional  (Schroader,  2005:  332).  Ini  misalnya nampak  dalam  relasi  antara  bunga  mawar  dan  cinta  yang  ditampakkan  dalam televisi. Pada dasarnya tidak ada hubungan langsung antara mawar dan cinta. Akan tetapi,ketika injeksi informasi dilakukan secara berulang-ulang, setiap konsumen akan mengasosiasikan mawar sebagai tanda cinta (sekurangnya ini berlaku dalam tayangan  yang  ditontonnya).  Bila  semua  orang  menonton  televisi  yang mengkonstruksi  relasi  antara  mawar  dan  cinta  sedemikian  rupa,  semua  akan berpikir bahwa mawar pemberian seseorang bermakna cinta. Demikianlah, kalau kriteria kebenaran itu adalah universalitas, syarat-srayat itu dapat dipenuhi dengan proses  pengkondisian  terhadap  masyarakat  melalui  berbagai  proses  modifikasi penandaan.  Lama  kelamaan,  ketika  pengkondisian  melalui  pengetahuan  itu meluas, masyarakat meyakini bahwa apa yang ada dalam tanda yang mereka cerap dalam hidup  sehari-hari bukan hanya representasi  realitas melainkan realitas itu sendiri. Secara ekstrem, Baudrillard melihat bahwa masyarakat konsumen hidup dalam  fantasi  dan  menyingkirkan  realitas  (Baudrillard,  1999:  35).  Bagi Baudrillard,  alih-alih,  masyarakat  kapitalis  modern  dalam  memenuhi  kebutuhan
hidup  mereka  agar  sejahtera,  mereka  justru  mengarahkan  hidupnya  menjadi masyarakat yang “kecanduan” konsumsi dan pelan tapi pasti mereka mengubah tatanan  nilai  yang  berlaku  dalam  hidup  sehari-hari  mereka  sebab,  kebenaran ontologis  ditolak  dan  kebenaran  dikondisikan  sebagai  bentukan  epistemologis sebagai hasil dari mekanisme penandaan sehari-hari (Baudrillard, 1999: 44).
Demikianlah, di masa ketika modal berkuasa sedemikian rupa, informasi dalam  bentuk  apapun  tidak  pernah  berdiri  dalam  ruang  netral  yang  bersih  dari kepentingan. Informasi ini diperoleh tidak melulu lewat berbagai jalur yang rumit dan  terkait  dengan  matriks  yang  tunggal  namun  berciri  menyebar  dan  terawat dalam ruang-ruang lingkup hidup sehari-hari.

## 4. Catatan Kritis
Sebagai  sebuah  gagasan,  pemikiran  Foucault  dan  Baudrillard  yang  disuarakan pada era posstrukturalis (1970an) dan posmodernis (1980an) pada dasarnya adalah visi  kenabian  bagi  zaman  kita.  Ketika  produksi  pengetahuan  bisa  dilakukan dengan sedemikian massif, wacana sebagai gugusan pernyataan kebenaran benar- benar merupakan komoditas yang bisa dipesan oleh siapapun pemilik modal. Di sini,  semua  teknik  bermedia  massa  pada  dasarnya  adalah  instrumen  untuk “mencipta” apa yang benar dan pada gilirannya untuk memobilisasi massa untuk tujuan tertentu, mulai dari tujuan konsumtif hingga tujuan politik praktis. Inilah era pasca-kebenaran ( post-truth ).
Meski  demikian,  betulkan  rasionalitas  seseorang  sesederhana  itu?  Inilah kritik  penting  bagi  Foucault  yang  di  kemudian  hari  juga  mendorongnya  untuk merefleksikan  kembali  gagasannya.  Gagasan  Foucault  pada  dasarnya  memang menyisakan  lubang  pada  konsepsi  tentang  manusia  yang  dibangunnya.  Ini terutama terkait dengan penjelasan tentang kebebasan yang menjadi syarat dasar bagi  gagasan  tentang  apa  itu  manusia.  Bila  manusia  sedemikian  rupa  bisa dimobilisasi  berdasarkan  injeksi  pengetahuan,  tidak  ada  lagi  gagasan  tentang moralitas sebab andaian dasar bagi moralitas adalah kebebasan kehendak. Tanpa kehendak  bebas,  tindakan  manusiawi  kehilangan  dimensi  moralnya.  Ia  hanya menjadi  mesin  yang  dikontrol  oleh  manipulator  pengetahuan  tanpa  mampu mengatasinya. Meski sebagai gagasan pemikiran ini dapat dikritik, ini tidak berarti
bahwa gagasan Foucault bisa diabaikan begitu saja. Pemikiran ini membantu kita memberi kerangka dalam membaca tanda-tanda zaman di era digital ini.
Setali  tiga  uang,  pengandaian  Baudrillard  tentang  manusia  juga  perlu dikritisi.  Pada  hemat  saya,  kehidupan  bersama  yang  telah  dikooptasi  oleh kapitalisme  tidak  seprediktif  apa  yang  dikatakan  Baudrillard.  Sekalipun kapitalisme  berciri  total  dalam  mengkondisikan  masyarakat,  narasi-narasi tandingan tetap mampu hadir di era kapitalisme. Gagasan Baudrillard sendiri yang kritis dalam membaca zaman, toh merupakan salah satu narasi tandingan.
Kedua  gagasan  di  atas  pada  dasarnya  sangat  membantu  kita  memahami dinamika demokrasi akhir-akhir ini. Dari dua kajian di atas, penulis melihat bahwa demokrasi sebagai model politik suatu negara pada dasarnya memiliki dua poros yang menentukan perjalanannya. Yang pertama adalah segala proses politik yang nampak sebagai tindakan politik praktis. Dalam konteks sistem politik demokrasi, kita  melihatnya  dalam  masyarakat  yang  berbondong-bondong  datang  ke  bilik suara  yang  diselenggarakan  sedemikian  rupa  dalam  pemilihan  umum  menurut waktu-waktu tertentu yang disepakati. Di sanalah seluruh dinamika politik warga negara  mengerucut  dalam  pilihan  pemimpin  yang  akan  mewakili  dan memperjuangkan aspirasi mereka dalam hidup bersama. Meski demikian, pemilu dan segala yang secara kasat mata teridentifikasi sebagai tindakan politik praktis pada  dasarnya  bukan  satu-satunya  penentu  arah  politik  hidup  bersama.  Inilah penentu politik yang kedua, yaitu segala hal “yang politis”. Yang politis meliputi seluruh ruang diskursus wacana warga negara dalam upayanya memperjuangkan arah hidup bersama agar sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasinya. Hal ini nampak dalam  diskusi  sehari-hari  baik  menjelang  pemilihan  umum  demokratis  maupun dalam  perjalanan  pemerintahan  demokratis  sesudah  pemilu  entah  itu  dalam perjumpaan konkret antar warga maupun dalam ruang-ruang virtual. Proses Yang politis  pada  dasarnya  terus-menerus  terjadi  dan  dalam  model  pemerintahan demokratis,  bagian  ini  seringkali  lebih  menentukan  daripada  apa  yang  terjadi dalam  politik  praktis.  Dalam  konteks  globalisasi  informasi  digital,  teknologi informasi  yang  pada  mulanya  berguna  untuk  memobilisasi  masyarakat  terkait dengan  ekonomi,  kini  digunakan  untuk  kepentingan  elektoral  demi  politik kekuasaan.
Sebagai  catatan,  penting  disadari  bahwa  pergerakan  politis  melalui permainan wacana pada dasarnya tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saat revolusi industri  4.0  berjalan.  Khususnya  sejak  pasca  perang  dunia  kedua,  perjalanan politik dunia kita pada dasarnya dijalankan berdasarkan permainan wacana. Kita dapat  melihat  ini  dalam  konteks  pembentukan  citra  terhdap  Amerika  serikat misalnya yang membangun gambaran diri sebagai negara superpower sedemikian rupa  sehingga  mereka  menjadi  ukuran  bagi  peradaban.  Atau  juga  Eropa  yang dicitrakan  sebagai  negara  yang  maju  sehingga  gaya  hidup  keEropa-  eropaan mendapat nilai (termasuk nilai ekonomis) yang tinggi dibandingkan dengan negara lain.  Di  Indonesia  sendiri,  stigma  terhadap  beberapa  etnis  atau  afiliasi  politik terkait  kelompok/golongan/partai  tertentu  pada  dasarnya  merupakan  permainan wacana politis.
Persoalannya,  dampak utama dari proses demokrasi  yang mengandalkan pertarungan wacana ini adalah bahwa tujuan hidup bersama bisa dikorbankan demi pembangunan identitas politik yang seringkali dipaksakan. Dalam konteks inilah, kita  dapat  menilai  bagaimana  hoaks  dan  fake  news  berseliweran  di  sekitar  kita melalui  media  komunikasi  massa.  Berita-berita  semacam  itu  diproduksi sedemikian  rupa  untuk  pembangunan  citra  sementara  tujuan  utama  proses demokrasi diabaikan (Majalah Tempo o 2-8, 2017: 28-4)
Dalam  konteks  politik  Indonesia,  hal  ini  sangat  memungkinkan  sebab sebagaimana dicatat oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet Indonesia pada tahun 2017 saja mencapai 143,26 juta jiwa. Ini adalah 54,68 persen dari total penduduk Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah warga negara usia produktif yang memiliki hak pilih (kompas.com diakses pada 22 Februari 2018).

## 5. Membentuk Manusia Kritis di era Wacana Politis
Lalu  bagaimana  kita  akan  bersikap  di  era  wacana  politis  ini?  Catatan pertama  penulis  adalah  bahwa  dalam  kondisi  ini,  tidak  ada  lagi  ruang  untuk apolitis.  Sekalipun  seseorang  menyatakan  bahwa  ia  tidak  berafiliasi  dengan kelompok politik praktis tertentu, sikapnya untuk netral  itu sudah menunjukkan identitas yang akan tersemat sebagai posisi keberpihakan. Dan, apapun yang kita lakukan baik untuk diri kita maupun untuk orang lain tidak ada satupun yang tidak
merupakan aktivitas politik. Dalam pergerakan tanpa ruang aposisi inilah identitas seseorang  dibangun  melalui  citra-citra  yang  tersampaikan  dalam  keputusan- keputusannya.  Ini  tidak  terjadi  dalam  ruang-ruang  yang  formal  saja  melainkan dalam  ruang-ruang  hidup  sehari-hari.  Di  sini,  hidup  sehari-hari  adalah  ruang pembangunan  identitas  dan  politik  wacana  adalah  perang  identitas  kapanpun  di manapun.  Bila  demikian,  hidup  politik  di  era  demokrasi  mudah  terjebak  pada permainan  wacana  dan  pencitraan  untuk  membangun  identitas  kelompok  atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan demokrasi yang beradab di era wacana politis adalah soal upaya untuk mengatasi permainan identitas.
Dalam  hal  ini,  penulis  mengajukan  gagasan  Amartya  Sen  tentang Solidaritas  untuk  mengatasi  rasionalitas  ekonomi  (Royda,  hal  144).  Solidaritas yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  keberanian  untuk  memilih  sesuatu  yang barangkali tidak sesuai dengan identitas yang mungkin disematkan pada seseorang oleh  orang  lain  demi  mewujudkan  nilai-nilai  tertentu.  Di  sini,  seseorang  rela menunda  keinginannya  dan  memilih  untuk  menyatu  dengan  nilai-nilai  yang diperjuangkannya  dan  terlibat  di  dalamnya  karena  tindakan  itu  sesuai  dengan tujuan hidupnya sekalipun hal  itu membuatnya mengalami  stigma tertentu  yang tak  diinginkan.  Dengan  keterlibatan  semacam  ini,  seseorang  mewujudkan komitmen pada nilai-nilai yang ingin diwujudkan.
Dalam  konteks  pertarungan  wacana  politik,  pribadi  yang  solider  dan berkomitmen  ini  pada  dasarnya  telah  menentukan  nilai-nilai  yang  ingin diperjuangkannya  dalam  hidup  bersama.  Ia  mampu  mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang ingin diperjuangkannya itu secara rasional dan karenanya ia siap berdialog.  Orang  semacam  ini  tidak  mudah  diombang-ambingkan  berbagai pengetahuan  yang  terinjeksikan  padanya  dalam  hidup  sehari-hari  karena  dia memiliki filter untuk mengkondisikan dirinya.
Bagaimana mungkin  pribadi  semacam  ini terwujud ketika kondisi  hidup bersama  sudah  penuh  dengan  pertarungan  politik?  Di  sinilah  kritik  terhadap gagasan Foucault dan Baudrillard bisa ditempatkan. Di tengah pertarungan politik melalui  permainan  wacana,  kehendak  pribadi  seseorang  tetap  memiliki  ruang untuk  menciptakan  narasi  alternatif.  Untuk  itu,  pribadi  yang  solider  dan berkomitmen  bukanlah  hasil  sekali  jadi.  Pribadi  semacam  ini  harus  mampu mengkondisikan dirinya dan didukung oleh kondisi struktural yang membantunya
untuk  bertumbuh  dalam  solidaritas  dan  komitmen.  Dalam  konteks  hidup bernegara,  penulis  melihat  beberapa  bidang  berikut  perlu  mendapat  perhatian dalam rangka pembentukan pribadi tersebut
datang  ke  bilik  suara  yang  diselenggarakan  sedemikian  rupa  dalam pemilihan umum menurut waktu-waktu tertentu yang disepakati. Di sanalah seluruh dinamika politik warga negara mengerucut dalam pilihan pemimpin yang  akan  mewakili  dan  memperjuangkan  aspirasi  mereka  dalam  hidup bersama.  Meski  demikian,  pemilu  dan  segala  yang  secara  kasat  mata teridentifikasi  sebagai  tindakan  politik  praktis  pada  dasarnya  bukan  satu- satunya  penentu  arah  politik  hidup  bersama.  Inilah  penentu  politik  yang kedua,  yaitu  segala  hal  “yang  politis”.  Yang  politis  meliputi  seluruh  ruang diskursus wacana warga negara dalam upayanya memperjuangkan arah hidup bersama agar sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasinya. Hal ini nampak dalam diskusi  sehari-hari  baik  menjelang  pemilihan  umum  demokratis  maupun dalam perjalanan pemerintahan demokratis sesudah pemilu entah itu dalam perjumpaan konkret antar warga maupun dalam ruang-ruang virtual. Proses Yang  politis  pada  dasarnya  terus-menerus  terjadi  dan  dalam  model pemerintahan  demokratis,  bagian  ini  seringkali  lebih  menentukan  daripada apa yang terjadi dalam politik praktis. Dalam konteks globalisasi informasi digital, teknologi informasi yang pada mulanya berguna untuk memobilisasi masyarakat  terkait  dengan  ekonomi,  kini  digunakan  untuk  kepentingan elektoral  demi  politik  kekuasaan  (Marchart,  2007:  1-4).  Sebagai  catatan, penting  disadari  bahwa  pergerakan  politis  melalui permainan  wacana  pada dasarnya tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saat revolusi industri 4.0 berjalan. Khususnya sejak pasca perang dunia kedua, perjalanan politik dunia kita pada dasarnya dijalankan berdasarkan permainan wacana. Kita dapat melihat ini dalam  konteks  pembentukan  citra  terhdap  Amerika  serikat  misalnya  yang membangun  gambaran  diri  sebagai  negara  superpower  sedemikian  rupa sehingga  mereka  menjadi  ukuran  bagi  peradaban.  Atau  juga  Eropa  yang dicitrakan sebagai negara yang maju sehingga gaya hidup keEropa- eropaan mendapat nilai (termasuk nilai ekonomis) yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. Di Indonesia sendiri, stigma terhadap beberapa etnis atau afiliasi politik terkait kelompok/golongan/partai tertentu pada dasarnya merupakan
permainan  wacana  politis.  Persoalannya,  dampak  utama  dari  proses demokrasi yang mengandalkan pertarungan wacana ini adalah bahwa tujuan hidup bersama bisa dikorbankan.
demi  pembangunan  identitas  politik  yang  seringkali  dipaksakan. Dalam  konteks  inilah,  kita  dapat  menilai  bagaimana  hoaks  dan  fake  news berseliweran  di  sekitar  kita  melalui  media  komunikasi  massa.  Berita-berita semacam itu diproduksi sedemikian rupa untuk pembangunan citra sementara tujuan utama proses demokrasi diabaikan (Majalah Tempo 2-8, 2017: 28-40). Dalam  konteks  politik  Indonesia,  hal  ini  sangat  memungkinkan  sebab sebagaimana  dicatat  oleh  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII), pengguna internet Indonesia pada tahun 2017 saja mencapai 143,26 juta jiwa. Ini adalah 54,68 persen dari total penduduk Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah warga negara usia produktif yang memiliki hak pilih (kompas.com diakses pada 22 Februari 2018

## 6. Ruang Publik Demokratis yang Egaliter
Demokrasi  kontemporer  pada  dasarnya  mengandalkan  partisipasi  lebih dari seluruh masyarakat. Ia tidak cukup didasarkan pada tingkah laku para wakil rakyat  yang atas nama mewakili aspirasi masyarakat justru sering terjebak pada upaya menjadikan rakyat melulu sebagai objek demokrasi. Untuk itu, penting bagi suatu  masyarakat  untuk  membentuk  kondisi  agar  setiap  orang  sebagai  individu berani  berpikir  sendiri.  Mereka  adalah  pribadi-pribadi  yang  kritis  dan  mampu memilah-milah mana yang rasional dan mana yang sentimental, mana yang ikut- ikutan  dan  mana  yang  diputuskannya  sendiri.  Di  sinilah,  ruang-ruang  diskusi diperlukan agar satu sama lain bisa saling mengkritisi dan mempertajam gagasan. Ruang ini bukan selalu berarti tempat tapi bisa jadi merupakan suasana di mana siapapun  bisa  bersikap  kritis  tentang  apapun.  Secara  jauh  lebih  konkret, pendidikan  perlu  menciptakan  situasi  bagi  peserta  didiknya  untuk  berani mencurigai  dan  mempertanyakan  sesuatu,  melatih  mereka  untuk  menarasikan gagasan mereka secara rasional dan mempertanggungjawabkannya. Harapannya, setiap  orang  bisa  memiliki  komitmen  yang  lahir  dari  solidaritas  atas  nilai-nilai yang  dapat  dipertanggung-jawabkan  secara  rasional  dan  dengan  demikian  tidak mudah terserap ke dalam massa dan kerumunan yang sekedar ikut-ikutan. Di sini, pribadi yang kritis akan menemukan komunitas kritis. Harapannya, hidup bersama
dipenuhi oleh orang-orang yang memperjuangkan kepentingannya yang rasional dan  siap  beradu  argumentasi  secara  masuk  akal  dengan  orang  lain  dan  dengan demikian,  demokrasi  kita  bisa  membentuk  pemerintahan  yang  dijalankan berdasarkan  diskusi  rasional  (Sen,  2009:  321-327).  Kondisi  ini  perlu  didukung oleh kesediaan para pejabat publik untuk transparan dan siap mempertanggungjawabkan semua keputusan terkait kebijakan publiknya. Soal ini, teknologi  informasi  di  era  industri  4.0  pada  dasarnya  akan  sangat  membantu menyediakan akses.

## Kesimpulan
Hoaks dan fake news dalam konteks demokrasi ini pada dasarnya adalah bagian  dari  propaganda  melalui  media  komunikasi  massa  dalam  bidang  politik. Arus besarnya adalah pergeseran dan percepatan distribusi informasi karena media komunikasi  massa.  Berhadapan  dengan  pertarungan  wacana  yang  tidak memungkinkan sikap apolitis, negara-bangsa pada dasarnya memiliki kewajiban untuk membentuk dan merawat identitas yang akan pegangan bagi warga negara yang harus ikut berlaga dalam pertarungan wacana politis. Identitas ini adalah batu pijakan  untuk  berselancar  di  era  pertarungan  arus  wacana.  Identitas  ini  menjadi pedoman nilai-nilai mana yang akan diacu dan bentuk manusia semacam apa yang nanti  akan  diwujudkan.  Dalam  konteks  praktek  pertarungan  wacana,  perawatan identitas semacam ini adalah wujud keterlibatan negara dalam membentuk narasi kebangsaannya demi menjaga kelangsungan hidup bersama sebagai bangsa. Peran aktif  negara  ini  pada  dasarnya  harus  dilakukan  bukan  hanya  pada  event-event tertentu (yang menguntungkan kelompok tertentu secara politis) melainkan dalam bentuk  kehadiran  negara  dalam  edukasi,  budaya  dan  secara  konkret  dalam persoalan-persoalan  sehari-hari  warganya.  Di  sini,  terlebih  dahulu  diperlukan seorang  pemimpin  yang  memegang  teguh  narasi  solidaritas  dan  komitmen mengatasi  golongannya  sendiri.  Dalam  rangka  menjaga  martabat  demokrasi, pembentukan identitas ini perlu disampaikan dengan cara-cara yang tidak merusak partisipasi demokratis warga negara.
Bersamaan dengan perawatan identitas kebangsaan, komunitas kritis perlu disokong  oleh  negara  yang  menyelenggarakan  edukasi  tentang  literasi  media massa  yang  tidak  melulu  fokus  pada  hal-hal  teknis  terkait  bagaimana
menghasilkan  wacana  di  media  komunikasi  massa  kontemporer  melainkan  soal kesadaran bahwa media komunikasi massa dapat melakukan framing, propaganda terhadap para konsumennya. Di sini, literasi  harus mampu menunjukkan bahwa media  komunikasi  massa  tidak  pernah  netral  sehingga  sesuai  dengan  visi  dan harapan  mereka,  konsumen  tetap  dapat  memilih  mana  yang  kira-kira  akan membawa pada tujuannya dan mana yang tidak. Demikian pula, konsumen media komunikasi massa yang memiliki visi dan identitas jelas ini menjadi tidak begitu saja mengumbar sentimen pribadinya dengan percaya pada kisah-kisah bombastis yang berbau hoaks dan fake news .

## DAFTAR PUSTAKA
Baudrillard,  Jean, The  Consumer  society,  Myths  &  Structures ,  London:  Sage Publication, 1999
Budi Hardiman, F., Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
Foucault, Michel, Discipline and Punish , New York> Penguin Books, 1979 Marchart,  Oliver, Post-Foundational  Political  Thought ,  Edinburg:  Edinburg University Press, 2007
Schroeder,  William  S., Continental  Philosophy,  A  Critical  Approach ,  Malden: Blackwell Publishing, 2005
Sen, Amartya, The Idea of Justice , Cambridge: Belknap Press, 2009
Steger, Manfred B.,Ravi K.Roy, Neoliberalism, a very short introduction , Oxford: Oxford University Press, 201
MacLeod,  Alistair  M.,  ‘Free  Market  and  Democracy:  Clashing  Ideals  in  a Globalizing  World’,  dalam Journal  of  Social  Philosophy,  Vol  37  No.  1 Spring 2006 , New York: Blackwell Publishing, 2006, hal. 139-162 Roida,  Herlina  Yoka,  “Moral  dan  Modal: Bonum  Commune dalam  Gagasan Pemikir Pasar Bebas, dalam Simon Untara dan Datu Hendrawan, Bonum Commune  dalam  FIlsafat  Barat ,  Surabaya:  PT  Kanisius  dan  Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, hal. 143-160
Wabah Hoax , Majalah Tempo 2-8 Januari 2017 Kompas.com Wearesocial.com Apjii.or.id