## Pergeseran Nilai Etik: Sebuah Refleksi Atas Perilaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Etika Pemerintahan
Wa Ode Srijuna Ramayana Universitas Halu Oleo E-mail: srijunawaode@gmail.com
Article History: Received: 05 Juli 2024 Revised: 28 Juli 2024 Accepted: 31 Juli 2024
Abstract: Ethics is a foundation or guideline for human behavior in interacting with other humans. Apart from that, ethics as a standard of values in regulating human behavior is very important to apply in government administration. These ethical values ​ ​ are expressed juridically in the form of a code of conduct that must be adhered to by every state administrator. KPK as one of the state administrators also has a code of conduct that regulates the behavior of each member of the Commission. However, as time went by, there was a shift in the ethical values ​ ​ carried out by the KPK leadership. This research aims to describe the shift in ethical values ​ ​ carried out by the KPK leadership. This research was conducted using library research methods. Based on the analysis carried out, it shows that repeated deviant behavior occurs due to the loss of a culture of shame and a lack of sense of responsibility towards the mandate that is carried out. As a result, this behavior has an impact on organizational performance which tends to become less agile, responsive and less accountable.
Keywords: Ethics, Code of Conduct, KPK
PENDAHULUAN Etika merupakan ilmu atau filsafat yang berisi tentang standar nilai terhadap tingkah laku dalam kehidupan manusia yang lahir dan berkembang pada suatu struktur masyarakat tertentu yang bersumber pada kolaborasi antara aturan hidup yang diciptakan oleh Sang Pemilik Hidup berpadu dengan hasil olah pikir manusia. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “ ethos ” yang dapat diartikan sebagai kebiasaan, akhlak, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa etika secara harfiah juga dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan berpikir yang dilakukan oleh manusia. Etika tidak saja dimaknai sebagai upaya penilaian terhadap suatu tindakan “baik” atau “buruk” akan tetapi juga penilaian terhadap tindakan “tepat” dan “benar” yang semua terjadi melalui proses interaksi antar individu sehari-hari. “Pada kenyataannya, terdapat banyak unsur etis dalam pembicaraan kita setiap hari” (Bertens, 2005: 24). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998) “terdapat tiga pengertian terkait “etika” yaitu :
1. ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak),
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan
3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.”

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2736
Di sisi lain istilah etika ini juga sering dipersandingkan dengan konsep moral yang membuat keduanya mempunyai keterhubungan satu dengan yang lain. Pada dasarnya hubungan keduanya bertalian erat karena keduanya merupakan suatu bentuk sikap, tingkah laku, yang melahirkan kebiasaan di suatu wilayah yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh suatu komunitas tertentu dan berisi hal-hal yang berkenaan dengan persoalan-persoalan beserta pembenaran-pembenaran. “Akan tetapi pada prinsipnya moral dan etika berbeda secara perspektif dan esensi pengertiannya” (Nurdin, 2017:5). Selanjutnya, Nugroho (2000) menyatakan bahwa “moral adalah ajaran tentang perilaku yang baik dan buruk, sedangkan etika adalah cabang filsafat yang secara teoretik menyoroti, menganalisis dan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut, tanpa mengajukan sendiri suatu ajaran tentang mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk.” Manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada manusia lain, menyebabkan manusia tersebut “terpaksa” berinteraksi dengan manusia yang lain. Hasil interaksi ini lah yang kemudian menghasilkan standar nilai yang disepakati bersama oleh komunitas. Nilai-nilai tersebut kemudian dijadikan landasan dalam berperilaku sehari-hari baik itu ketika manusia tersebut memposisikan diri sebagai individu maupun pada saat manusia tersebut memposisikan diri sebagai makhluk sosial. Hadirnya nilai dalam suatu komunitas berkonsekuensi terhadap pembentukan suatu konsensus yang sifatnya terbatas akan tetapi cukup mengikat terutama bagi mereka yang mendiami wilayah tempat terbentuknya nilai-nilai tersebut. Konsekuensi logis yang kemudian timbul adalah konsensus tersebut menjadi acuan bagi perilaku manusia tidak saja pada lingkungan tempat lahirnya konsensus tadi akan tetapi juga menjadi acuan terhadap perilaku manusia lain yang mungkin mempunyai standar nilai yang berbeda. Perbedaan standar nilai ini bergantung pada karakteristik kewilayahan, latar belakang kehidupan termasuk juga latar belakang agama, karena agama merupakan salah satu sumber dari lahirnya berbagai nilai yang diakui. Maka tidak heran jika para founding fathers bangsa menganjurkan rakyatnya untuk mengedepankan sikap tenggang rasa dan saling memahami akan perbedaan yang mungkin saja timbul akibat dari perbedaan nilai yang dianut. Perbedaan akan nampak ketika terjadi interaksi antar kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda.
Indonesia merupakan sebuah negara yang cukup heterogen dengan karakteristik yang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Heterogenitas ini mempunyai dualisme pemaknaan. Di satu pihak merupakan “senjata” bagi bangsa kita untuk terus bergerak menuju pencapaian tujuan bernegara. Akan tetapi, di lain pihak heterogenitas ini juga mempunyai potensi bagi disintegrasi bangsa manakala heterogenitas tidak diiringi dengan sikap saling menghormati, saling menghargai antar sesama dan sikap yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai eksistensi sebuah negara kesatuan.
Di mata dunia internasional Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang cukup beradab dan sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Budaya timur yang dianut membuat Indonesia sangat di apresiasi oleh dunia internasional karena keramahan dan sisi humanisme yang tinggi dipadu dengan etika dan moral yang dijunjung tinggi. Budaya timur yang dianut oleh bangsa ini tidak saja berlaku dalam hubungan antar manusia sehari-hari akan tetapi juga berlaku pada proses penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Ndraha (2003) “pemerintahan didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumer (produk-produk pemerintahan) akan pelayanan publik dan pelayanan civil; badan yang berfungsi sebagai prosesor (pengelola, provider)-nya disebut pemerintah ; konsumer produk-produk pemerintahan disebut yang diperintah ; hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan ; personil pemerintah disebut aktor
pemerintah ; dan aktor yang melakukan tugas tertentu disebut artis pemerintahan ”. Atau dengan kata lain pemerintahan merupakan sebuah proses multi dimensi yang terjadi sebagai akibat interaksi antara kelompok yang memerintah dengan kelompok yang diperintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan tuntutan akan kebutuhan publik dan layanan civil . Interaksi antar keduanya menghasilkan hak dan kewaijban yang menjadi tuntunan bersama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Hak dan kewajiban itu kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan publik yang diperkuat dalam wadah produk hukum agar pemenuhan kebutuhan dapat berjalan sesuai dengan harapan kelompok yang diperintah. Kenyataan ini mengharuskan adanya penerapan prinsip etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Etika pemerintahan berhubungan dengan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan (Nurdin, 2017 : 13). Keutamaan yang dimaksud di sini adalah upaya pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dengan menjadikan dasar negara sebagai “Kompas” yang mampu menuntun ke arah pemenuhan kebutuhan publik dan layanan civil . Dalam hal ini, etika pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat elit politik untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (Nurdin, 2017 : 13).
Dalam praktik berjalannya sebuah organisasi, kode etik merupakan suatu bentuk aturan yang menjadi landasan bagi personil sebuah organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bertens (2000) menyatakan bahwa “kode etik dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut, seperti lembaga atau instansi pemerintahan”. Sebagai sebuah aturan dalam organisasi, kode etik ini lahir sebagai hasil interaksi antar individu dalam suatu organisasi. Simorangkir (1978) mengatakan “kode etik merupakan hasil kesepakatan atau konvensi suatu kelompok sosial”. Dengan demikian setiap individu yang merupakan bagian dari organisasi tersebut wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang merupakan landasan bagi anggotanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Aturan yang termuat dalam kode etik ini bersifat mengikat tidak saja bagi anggota organisasi tersebut akan tetapi juga mengikat bagi individu di luar organisasi. Sujamto dalam Kumorotomo (2007) menyatakan bahwa “kode etik adalah suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau suborganisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam suatu organisasi”. Hal tersebut juga berlaku bagi para penyelenggara pemerintahan. Sebagai “aktor” dalam pemerintahan, para unsur pejabat dan staf pemerintahan mempunyai aturan yang bisa dikategorikan sebagai kode etik yang mempunyai fungsi sebagai “pagar” dan dasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Perumusan kode etik ini menjadi penting terutama dalam perjalanan pemerintahan agar upaya pencapaian tujuan bernegara dapat tercapai sesuai dengan kesepakatan antara yang memerintah dan yang diperintah. Tanpa kode etik, perjalanan pemerintahan berpotensi untuk bermasalah, terhambat terutama dalam pencapaian tujuan sehingga harapan yang diperintah terkait dengan pemenuhan layanan publik dan layanan civil semakin jauh dari harapan. Penyelenggaraan pemerintahan tanpa kode etik akan menghasilkan perilaku pejabat dan staf pemerintahan yang tidak amanah, kurang disiplin, tidak memiliki loyalitas, korup, kurang akuntabel, kurang transparan yang akan sangat mengganggu pencapaian tujuan bernegara. Sebagai sebuah negara yang berbudaya, Indonesia juga menerapkan kode etik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hampir setiap lembaga pemerintahan mempunyai aturan tertulis

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2738
mengenai hak, kewajiban, tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan serta setiap anggota lembaga tersebut wajib hukumnya untuk tunduk dan patuh terhadap aturan atau kode etik yang dimaksud tanpa membedakan strata atau kedudukan seseorang dalam satu lembaga. Artinya seseorang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam lembaga tersebut sama sekali tidak mempunyai “kekebalan hukum”. Aturan hukum yang tertuang dalam kode etik tersebut berlaku sama bagi seluruh anggota.
Akan tetapi seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang terus meningkat berpadu dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta globalisasi yang menyebabkan pertukaran budaya yang diikuti dengan perubahan standar nilai menjadikan bangsa kita sudah tidak lagi mempunyai jati diri. Budaya malu yang nyaris tergerus oleh zaman tidak saja “menyerang” generasi milenial akan tetapi hilangnya budaya malu juga “merasuki” para petinggi negeri. Hal ini dapat dilihat pada maraknya pelanggaran yang dilakukan tidak saja oleh pihak eksekutif, legislatif bahkan yudikatif pun tidak luput dari persoalan-persoalan hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Berbagai kasus korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang bahkan sampai pada berbagai pelanggaran pidana berat seperti penggunaan narkoba, pencucian uang sampai pada pembunuhan. Belum lekang dari ingatan kita kasus yang menjerat seorang pimpinan lembaga antikorupsi yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. “Pada tanggal 22 November 2023, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firli menjadi tersangka kasus pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara yang dilakukan di hari yang sama. Polda menyatakan sudah menyita sejumlah bukti dan memeriksa 91 saksi” ( https://www.cnbcindonesia.com ).
Penetapan status tersangka pada seorang ketua lembaga yang mempunyai tugas untuk memberantas korupsi dalam berbagai bentuk tentu menjadi sebuah fenomena yang miris di republik ini. Bagaimana tidak, ketua lembaga yang seharusnya menjadi panutan seluruh birokrat di negeri ini justru melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi yang dipimpinnya sehingga kinerja lembaga antirasuah tersebut kembali menjadi bahan perbincangan publik dan bahkan publik tidak jarang meragukan kualitas kinerjanya selama ini. Melihat fenomena tersebut di atas, tulisan ini hadir sebagai sebuah bentuk refleksi terhadap pergeseran nilai-nilai etik yang terjadi terutama dalam lembaga pemerintahan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran terkait pergeseran nilai-nilai etik pada lembaga penegak hukum khususnya yang menangani tindak pidana korupsi sekaligus juga bertujuan untuk memberikan kritik dan saran terhadap penegakan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka ( library research ). Menurut Danandjaja (2014) penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliogafi secara sistematik ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi, yang berkaitan dengan sasaran penelitian; teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan; dan mengorganisa-sikan serta menyajikan data-data. Dalam penelitian ini berbagai informasi diperoleh melalui buku, jurnal, artikel-artikel ilmiah untuk kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian kepustakaan berbeda dengan penelitian lapangan. Zed (2014) mengemukakan bahwa dalam riset lapangan,
penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian ( research design ) dan/atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoretis atau mempertajam metodologis sedangkan dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan di atas. Adapun literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan kajian etika, etika pemerintahan, kelembagaan KPK serta berbagai informasi tentang perilaku unsur pimpinan KPK yang diperoleh dari media online. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah digunakan analisa terhadap konsep etika pemerintahan dan kaitannya terhadap pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi berdasarkan kode etik yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pentingnya Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbicara etika dalam lingkup pemerintahan berkaitan erat dengan ajaran perilaku sebagai pedoman pegawai pemerintah yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ( good governance and clean governance ). Etika pemerintahan berkaitan dengan bagaimana aparatur pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dan semestinya pantas untuk dilakukan dan wajar karena telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan dilaksanakan (Somali, 2012:4). Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah instrumen hukum yang berfungsi sebagai “pagar” atau batasan bagi aparatur dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan sehari-harinya. Etika pemerintahan ini penting karena sejatinya manusia selalu mempunyai dua sisi yang berlawanan dalam dirinya (sisi baik dan sisi buruk) sehingga dibutuhkan aturan atau pedoman perilaku, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar terwujud pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.
Sumaryadi (2010) mengatakan Etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan. Pemerintahan sebagai sebuah organisasi publik, pun tidak luput dari penerapan etika dalam penyelenggaraannya. Penerapan etika diaplikasikan melalui perumusan kode etik yang berlaku bagi seluruh instrument yang berada dalam “lingkaran” organisasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan setiap anggota organisasi wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang dimaksud dalam proses berjalannya organisasi. Bertens (2000) menyatakan bahwa kode etik dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut, seperti lembaga atau instansi pemerintahan. Pengaturan tingkah laku moral pegawai sebuah organisasi salah satunya bertujuan agar pencapaian tujuan organisasi dapat segera terwujud, karena dengan sikap mental yang baik, organisasi mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. KPK Sebagai Salah Satu Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca reformasi, tuntutan masyarakat akan struktur organisasi yang lebih responsif semakin tinggi. Mengingat dengan struktur yang responsif penyelenggaraan pemerintahan diharapkan mampu lebih cepat, gesit dan adaptif yang ditunjang dengan penerapan prinsip transparan dan akuntabel, sehingga efektivitas dan efisiensi dapat diterapkan menuju pencapaian tujuan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2740
berbangsa dan bernegara. Salah satu wujud dari struktur organisasi yang responsif tersebut adalah dengan mengamandemen UUD 1945. “Salah satu hasil dari Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi” ( https://media.neliti.com ). Artinya bahwa kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara telah berakhir dan semua lembaga negara berkedudukan sederajat. Kedudukan yang sederajat ini semakin memudahkan proses checks and balances dengan menjadikan konstitusi sebagai posisi tertinggi dalam mengatur dan membatasi kekuasaan berbagai lembaga yang ada. Artinya, konstitusi yang menjadi “tuan” dalam mengatur tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilihat dari berbagai aspek. Lembaga negara merupakan salah satu instrumen yang wajib tunduk dan patuh terhadap konstitusi sehingga tidak ada lembaga yang super power . Pasca amandemen, berbagai lembaga negara mulai tumbuh subur di tanah air. Berbagai lembaga tersebut ada yang dibentuk berdasarkan amanat konstitusi namun ada juga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yang salah satunya adalah KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2002 tepatnya di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Jika menilik pada sejarah pemberantasan korupsi, pembentukan lembaga antirasuah telah terwacana sejak era Presiden B.J. Habibie dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN). Bahkan upaya pembenahan perilaku korup pada dasarnya telah ada di masa orde baru yaitu dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi kehadiran undang-undang tersebut ternyata tidak berimplikasi positif terhadap perilaku birokrasi di masa orde baru yang terbukti kental dengan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sering dikenal dengan istilah KKN. Kehadiran lembaga antirasuah seperti KPK memberi “angin segar” bagi masyarakat akan perubahan perilaku korup para pejabat maupun staf pemerintahan.
Lembaga ini dibentuk sebagai akibat dari kurang maksimalnya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi yang terjadi di tanah air. Akan tetapi, KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism , yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga- lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien ( https://www.kpk.go.id ). Perilaku korup birokrat seolah tidak ada habisnya dan terus menjalar di berbagai lini pemerintahan. Bisa dikatakan bahwa hampir setiap level pemerintahan terjadi tindakan korupsi sehingga berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang sangat jauh dari prinsip transparansi dan akuntabel. Efektivitas dan efisiensi hampir dapat dipastikan sulit terwujud sebagai akibat dari perilaku korup tersebut. Kehadiran KPK dianggap sebagai motor penggerak penegakan hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Akan tetapi, sebagai sebuah lembaga negara, KPK tentu tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kerjasama serta koordinasi dengan lembaga negara lainnya terutama berkaitan dengan lembaga yang bergerak di bidang hukum. Pada pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 6 tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tugas dari KPK sebagai sebuah lembaga antirasuah. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK mempunyai tugas mulai dari tindakan pencegahan hingga eksekusi hasil keputusan pengadilan yang sifatnya inkracht . Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPK melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenyataan ini semakin mempertegas posisi KPK sebagai sebuah lembaga yang tidak super power . Walaupun pada kenyataannya prestasi yang ditorehkan KPK selama ini sukses menimbulkan kecemburuan antar lembaga negara khususnya di kalangan aparat penegak hukum. Akan tetapi hal itu tidak bermakna bahwa KPK dapat berjalan sendiri dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi yang sudah “menggurita”.
Fenomena lain yang yang “meresahkan” aparat penegak hukum lainnya adalah adanya tambahan kewenangan KPK yang tidak dimiliki oleh lembaga lainnya. Menurut Abdillah, dkkUntuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa ( extra ordinary crime ), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki instititusi lain yaitu:
1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka,terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan,transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani
Sepak terjang KPK selama ini patut diacungi jempol dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi baik di level pemerintahan nasional maupun pemerintahan daerah. Semua dugaan tindak pidana korupsi, baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun hasil identifikasi KPK itu sendiri, berhasil dibuktikan di pengadilan dan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan lembaga ini pun didasari oleh kenyataan bahwa maraknya perilaku korup pejabat negara tanpa penyelesaian hukum yang jelas yang berakibat pada perilaku korup tersebut terus tumbuh dan berkembang dan menjalar ke

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2742
berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Aparat penegak hukum yang ada selama ini dianggap kurang kredibel dalam memberantas korupsi sehingga perilaku korup seolah menjadi sesuatu hal yang lumrah terjadi. Pembentukan KPK menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat khususnya bagi pembenahan penegakan sistem hukum di Indonesia dan sebagai upaya untuk mencegah “menularnya” perilaku penyimpangan ataupun penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki.
“Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, lembaga antirasuah tersebut telah menangani 1.351 kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2004 hingga 2022” ( https://databoks.katadata.co.id ). Artinya kinerja KPK selama ini juga patut diacungi jempol karena tidak sedikit kasus korupsi yang berhasil dituntaskan walaupun prestasi dan pekerjaan rumah KPK hampir berbanding lurus mengingat banyaknya kasus-kasus mega korupsi, yang menguras uang negara dalam nominal yang cukup besar, yang belum berhasil diselesaikan oleh KPK. Sebut saja kasus penetapan anggota DPR periode 2019-2024 yang belum berhasil meringkus salah satu buronan yaitu Harun Masiku, lalu disusul dengan kasus korupsi KTP elektronik yang belum berhasil meringkus bekas Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos alias Thian Po Tjhjn, serta belum tertangkapnya Kirana Kotama tersangka kasus korupsi pengadaan kapal perang SSV untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014 yang melibatkan PT PAL Indonesia. ( https://www.kompas.id ). Namun demikian, kinerja KPK tetap perlu mendapat apresiasi dan dukungan tidak saja dari masyarakat namun juga dari pemerintah agar “prestasi” KPK dalam pemberantasan korupsi bisa terus meningkat.
Salah satu kasus yang menimpa KPK yang cukup menyita perhatian publik adalah penetapan status tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus pemerasan. Fenomena penetapan status tersangka kepada ketua KPK yang menjadi preseden buruk tidak saja kepada KPK sebagai sebuah lembaga pemberantas korupsi akan tetapi juga preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia mengingat bahwa oknum yang ditetapkan menjadi tersangka berasal dari kalangan aparat penegak hukum. Sebuah kenyataan yang semakin menambah mirisnya penegakan hukum di republik ini. Fenomena tersebut menimbulkan kontradiksi di masyarakat mengingat KPK merupakan tumpuan harapan masyarakat bagi pemberantasan korupsi. Masyarakat sangat kecewa menerima kenyataan tersebut dan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK.
Dilansir dari detiknews tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK mengalami penurunan. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei kepercayaan terhadap lembaga negara. LSI menyebutkan kepercayaan publik terhadap KPK terpuruk dibanding 3 tahun yang lalu. Survey tersebut dilaksanakan pada awal Agustus 2023 yang merupakan masa merebaknya isu dugaan keterlibatan Ketua KPK dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian. Hal ini menandakan bahwa perilaku unsur pimpinan KPK tersebut cukup berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
3. Kode Etik KPK Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Sebagai salah satu instrument dalam penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, KPK pun mempunyai landasan moral atau pedoman perilaku yang menjadi acuan dasar bagi para pegawai KPK yang wajib dipedomani terutama dalam upaya memberantas berbagai kasus korupsi. Pedoman perilaku setiap insan KPK tersebut tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Kode etik yang tertuang dalam Perdewas tersebut bersumber dari Nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dan prinsip yang perlu
dipegang teguh dalam menunjang tugas dan tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi sehingga tujuan dibentuknya KPK dapat tercapai. “Nilai-nilai dasar merupakan prinsip yang sangat fundamental dan paling luhur dari suatu organisasi yang merefleksikan jawaban atas pertanyaan mengapa sebuah organisasi ada, apa tujuan dari keberadaannya, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari keberadaan tersebut” (lampiran Perdewas Nomor 2 Tahun 2021 pada bagian pendahuluan). Perumusan Nilai-nilai dasar ini selalu mengalami perubahan seiring dengan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Seperti diketahui bahwa peraturan perundang-undangan tentang KPK beberapa kali mengalami perubahan. Selaras dengan perubahan tersebut, maka perumusan nilai-nilai dasar juga ikut mengalami perubahan namun tetap berupaya menjaga kredibilitas dan citra positif KPK di mata masyarakat. Perubahan yang terjadi tidak serta merta menghilangkan atau menghapus tata nilai yang “wajib” dimiliki atau dipedomani oleh Insan Komisi. Perubahan yang terjadi justru semakin menguatkan nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Nilai-nilai dasar ini merupakan landasan bagi penyusunan kode etik yang merupakan aturan yang membatasi perilaku Insan Komisi dalam beraktivitas baik itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari maupun perilaku yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia lain dalam posisinya sebagai makhluk sosial. Pada bagian Lampiran Perdewas tersebut dijelaskan bahwa terdapat Nilai-Nilai Dasar yang wajib dipedomani oleh setiap Insan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi agar sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Lampiran Perdewas Nomor 2 Tahun 2021 menyebutkan “Dewan Pengawas merumuskan kembali lima Nilai-Nilai Dasar Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu (1) Integritas; (2) Sinergi; (3) Keadilan; (4) Profesionalisme; (5) Kepemimpinan”. Nilai-Nilai Dasar ini menjadi landasan bagi penyusunan kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Insan Komisi. Kode etik ini merupakan batasan perilaku Insan Komis terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar Marwah dan kredibilitas lembaga dapat tetap terjaga.
Salah satu kode etik dari nilai dasar integritas menyebutkan bahwa “Dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung” (Kode Etik Nilai Dasar Integritas Poin 10 Lampiran Perdewas Nomor 2 Tahun 2021). Pada bagian ini dijelaskan bahwa setiap Insan Komisi tidak diperkenankan untuk bertemu atau menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang sedang berperkara di KPK. Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga independensi KPK sebagai sebuah lembaga antirasuah sehingga pelaksanaan tugas yang diembannya dapat sesuai mekanisme yang ada dan tanpa intervensi pihak lain. Namun berdasarkan fakta yang ditemui yang kemudian diangkat menjadi salah satu berita pada sebuah media online menyebutkan bahwa “Daftar Skandal Firli Bahuri: Pelanggaran etik bertemu dengan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, padahal saat itu KPK sedang menyelidiki korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemprov NTB” ( INFOGRAFIS Perjalanan Kontroversi Firli Bahuri (suara.com) ).
Pada berita tersebut dijelaskan bahwa ada pelanggaran kode etik pada Nilai Dasar Integritas oleh unsur pimpinan KPK ketika lembaga tersebut sedang melakukan penyelidikan terhadap sebuah kasus korupsi. Kenyataan ini menjadi sebuah aib yang cukup memalukan karena Insan Komisi sendiri tidak mampu menjaga marwah dari KPK. Selain itu, hal lain yang menjatuhkan nama baik KPK adalah pelaku pelanggaran merupakan unsur pimpinan yang seharusnya bisa memberi contoh dan teladan kepada bawahannya untuk berperilaku berdasarkan aturan-aturan tertulis dan menjunjung tinggi nilai-nilai etis. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pemimpin

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2744
KPK justru tidak mampu memberi teladan dalam kepemimpinannya sehingga tidak heran di kemudian hari ditemukan fakta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Hilangnya suri tauladan mendorong lahirnya pelanggaran lain di level bawah seperti pungutan liar di rutan KPK yang melibatkan 93 pegawai ( https://antikorupsi.org/id ).
Selain kasus di atas, terdapat pelanggaran lain yang dilakukan oleh Ketua KPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. “Firli menuai kontroversi karena menggunakan helikopter saat perjalanan dari Palembang menuju Baturaja”
( https://grafis.tempo.co ). Pada Perdewas Nomor 2 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Insan Komisi Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Insan Komisi (Kode Etik Nilai Dasar Integritas Poin 25 Lampiran Perdewas Nomor 2 Tahun 2021). Tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPK pada saat itu jelas melanggar kode etik yang telah ditetapkan bagi Insan Komisi. Hedonisme berasal dari Bahasa Yunani yaitu hedon yang artinya kesenangan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia.
Tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPK jelas menunjukkan perilaku yang bergaya hidup mewah. Kenyataan ini tentu sangat melukai hati dan perasaan masyarakat Indonesia mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia juga tidak sedikit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin yaitu sebesar kurang lebih 25,90 juta jiwa atau sekitar 9,36% dari total jumlah penduduk Indonesia. Perilaku yang ditunjukkan oleh Ketua KPK tersebut sangat tidak mengindahkan aspek etis karena anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan beberapa orang miskin justru hanya dinikmati oleh seorang pejabat saja melalui penyewaan alat transportasi yang nilai ekonominya tentu tidak sedikit. Hal ini merupakan tindakan pemborosan anggaran yang tidak pada tempatnya.
Di lain pihak, perilaku penggunaan alat transportasi mewah tersebut juga melanggar prinsip etis yang menjadi falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila tepatnya pada sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia sekaligus sebagai landasan dalam berperilaku merupakan dasar bagi seluruh rakyat tidak saja para pengambil kebijakan akan tetapi dasar bagi masyarakat secara umum dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu poin yang diatur dalam sila kelima bahwa sebagai rakyat Indonesia yang pancasilais, kita tidak diperbolehkan untuk bertindak boros ataupun bergaya hidup mewah bahkan memamerkan kekayaan yang dimiliki kepada orang lain khususnya kepada mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang mungkin saja bisa berpotensi menimbulkan tindakan-tindakan kriminal dan merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Tindakan atau perilaku hedon sangat tidak tepat di tengah-tengah kesusahan yang dirasakan oleh masyarakat terlebih seperti diketahui belum lama ini dunia dilanda pandemi covid-19 yang tidak saja berimbas pada dunia kesehatan akan tetapi juga sangat berpengaruh pada roda ekonomi yang terpaksa mengalami perlambatan akibat terbatasnya aktivitas masyarakat. Belum pulihnya ekonomi secara menyeluruh pasca pandemi yang diperparah dengan kenaikan harga dan langkanya beberapa komoditi serta ketidakpastian global membuat ekonomi masyarakat juga terkena imbasnya. Akibatnya daya beli masyarakat juga ikut menurun. Fenomena tersebut memperlihatkan betapa kompleksnya persoalan dari aspek ekonomi yang dihadapi masyarakat yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk diselesaikan bersama dan bukan sebaliknya dengan memamerkan atau mempertontonkan perilaku hedon yang sangat mengusik rasa keadilan di tengah-tengah himpitan ekonomi.
Perilaku menyimpang yang dipertontonkan oleh pimpinan KPK selayaknya tidak dilakukan
oleh seorang pejabat publik mengingat segala fasilitas yang diperoleh pejabat mayoritas bersumber dari uang rakyat yang dipungut melalui berbagai jenis pajak sehingga sudah selayaknya jika pejabat menunjukkan sikap empati kepada masyarakat bahkan wajib menunjukkan performa kinerja yang maksimal dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, penulis menilai bahwa pergeseran nilai etis ini terjadi akibat hilangnya budaya malu di tengah-tengah masyarakat sehingga ketika pelanggaran dilakukan, pelaku tidak menunjukkan rasa bersalah sekaligus juga tidak ada permintaan maaf yang semakin menunjukkan bahwa rasa malu tadi sudah hilang dari benak pelaku penyimpangan. Idealnya seorang pemimpin yang kredibel dan bertanggung jawab seharusnya mampu menunjukkan sikap ksatria ketika melakukan kesalahan.
Sikap ksatria yang dimaksud disini adalah sebuah sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengakui kesalahannya di depan rakyat dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban lain yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang ksatria adalah berani menyatakan mundur dari jabatan tanpa menunggu surat keputusan pemberhentian dari pejabat di atasnya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah pejabat publik yang melanggar kode etik ini sama sekali tidak menunjukkan penyesalan maupun rasa bersalah atas tindakan yang sudah dilakukannya. Malah di beberapa kesempatan yang bersangkutan justru menghindar bahkan berkelit jika dikonfirmasi perihal tindakan yang dilakukannya. Kenyataan ini tentu menjadi persoalan yang perlu direnungi oleh semua elemen bangsa agar ke depan perilaku yang menunjukkan pergeseran nilai-nilai etis tidak terjadi lagi.
Selain itu juga, faktor pemberian sanksi yang kurang tegas kepada pelanggarnya semakin menambah rumitnya penyelesaian berbagai masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik di tanah air. Seperti diketahui bahwa pelanggar kode etik pada umumnya hanya diberi sanksi berupa teguran baik lisan maupun tertulis. Sanksi tersebut tentu jika dilihat dari sudut pandang penegakan hukum tentulah tidak sepadan dengan tindakan yang dilakukan. Terlebih jika tindakan yang dilakukan memberi efek negatif bagi citra sebuah institusi seperti KPK. Pemberian punishment yang tidak mampu memberikan efek jera semakin membuat tindakan yang berseberangan dengan peraturan yang berlaku merajalela. Penegakan hukum yang sejatinya adalah untuk memberikan efek jera tidak saja kepada pelakunya akan tetapi juga masyarakat lain semakin jauh dari harapan publik. Akibatnya, tindakan penyelewengan seolah tidak berujung.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas adanya pergeseran nilai-nilai etik penyelenggara negara dalam hal ini Insan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya yang berasal dari unsur pimpinan. Terbukti dengan adanya pelanggaran berupa perilaku yang menyimpang dari Kode Etik yang sudah mempunyai dasar hukum yang kuat berupa Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2021.
Pelanggaran atau pergeseran nilai etik terjadi pada salah satu Nilai Dasar Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Nilai Dasar Integritas poin 10 dan 25. Selain itu, pergeseran nilai etik juga terjadi akibat dari hilangnya budaya malu di kalangan penyelenggara negara yang terbukti dari perilaku menyimpang yang terjadi secara berulang.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 2746

## DAFTAR REFERENSI
Abdillah, A., Harahap, S., Nurani, S. (2019). Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica. Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia,
2 (01), 8-13.
Bertens, K. 2000. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Danandjaja, J. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Antropologi Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Kumorotomo, Wahyudi. 2007. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta. Nugroho, Alois A. 2000. Etika Administrasi Bisnis. Jakarta: FKK UAJ. Nurdin, Ismail (2017). Etika Pemerintahan. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books. Simorangkir, O.P. 1978. Etika Jabatan. Jakarta: AP Press. Somali, Soni Gunawan (2012) Etika Pemerintahan. Jurnal Sosiohumanitas, XIV (2), Agustus 2012
Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor Suresh, Jayshree & Raghavan, B.S. (2005). Professional Ethics: Values and Ethics of Profession. New Delhi: S. Chand & Company Ltd.
Zed, Mestika. 2014. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi https://www.cnbcindonesia.com https://databoks.katadata.co.id https://www.kpk.go.id https://www.suara.com https://antikorupsi.org/id