Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah pada Kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara
INFO PENULIS
Nonia Sakka Lebang Universitas Sulawesi Tenggara nonia.sl.@gmail.com
La Ode Muhammad Adam Nur Universitas Sulawesi Tenggara adamnur2424@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 2, Agustus 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Lebang, N, S., & Nur, L. O. M. A.  (2023). Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah pada Kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (2), 137-143.

## Abstrak
Aparatur  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  serta kewajiban  sebagai  pelayan  masyarakat  diatur  dalam  ketentuan  Undang-undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian,  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Proses pelaksanaan  disiplin  kerja  aparatur  pemerintah  yang  tertuang  dalam  ketentuan tersebut  diatas  mengandung  arti  bahwa  seorang  aparatur  pemerintah  mempunyai kewajiban  dan  larangan  yang  diembannya.  Selain  dari  kewajiban  dan  larangan dalam menjalankan tugas kesehariannya untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat,  seorang  PNS  juga  mempunyai  hak-hak  yang  berupa  penggajian  dan promosi  jabatan  yang  penilaiannya  dilakukan  berdasarkan  tingkat  disiplin  dan kualitas  kerja  yang  telah  dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui penerapan  disiplin  kerja  aparatur  pemerintah  di  kantor  Desa  Ambake  Kecamatan Andowia  Kabupaten  Konawe  Utara.  Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa
Pelaksanaan  disiplin  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  lingkup  kantor  Desa
Ambake  belum  mencapai  taraf  optimal  yang  ditunjukkan  oleh  adanya  kebiasaan masuk  dan  pulang  kantor  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang  ditetapkan.  Selain  itu, efektivitas  pelaksanaan  tugas-tugas  administrasi  pelayanan  masyarakat membutuhkan  motivasi  yang  kuat  dari  dalam  diri  masing-masing  individu  serta pengawasan  yang  rutin  dari  atasan  mereka.  Faktor-faktor  yang  menghambat pelaksanaan  disiplin  kerja  pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  lingkup  kantor  Desa Ambake  adalah  minimnya  motivasi  individu  dalam  bekerja  dan  pengaruh lingkungan  kerja  mereka  berupa,  proses  pengawasan  dan  pemberian  contoh perilaku disiplin atasan mereka yang masih rendah.
Kata Kunci : Disiplin Kerja, Aparatur Pemerintah, Kantor Desa

## A. Pendahuluan
Kualitas kinerja sumber daya aparat yang kurang memadai ini mempunyai dampak langsung  terhadap  kapasitas  manajemen  daerah,  yang  biasanya  diukur  dari  tingkat kedisiplinan  kerja  aparatur  pemerintah  dalam  rangka  penyelenggaraan  fungsi pemerintahan daerah dan pelayana publik, serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
Keberadaan  kantor  Desa  Ambake  adalah  sebagai  unit  organisasi  Pemerintah Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara yang terdepan dan berhadapan langsung dengan  masyarakat,  merupakan  unsur  pelaksana  pemerintah  daerah  di  bidang minitoring,  supervisi  terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah  melalui  kegiatan  absensi, pelayanan dan sikap/perilaku pegawai.
Penerapan  disiplin  pada  setiap  aspek  kegiatan  merupakan  upaya  meningkatkan kualitas  hasil  kerja  dan  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat,  terutama  oleh  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  yang  secara  struktural merupakan  bagian  dari  pemerintah  (pusat  dan  daerah)  yang  menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
Aparatur  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  serta kewajiban sebagai pelayan masyarakat diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses pelaksanaan disiplin kerja aparatur pemerintah yang tertuang dalam ketentuan tersebut diatas mengandung arti bahwa  seorang  aparatur  pemerintah  mempunyai  kewajiban  dan  larangan  yang diembannya.
Selain dari kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas kesehariannya untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat, seorang PNS juga mempunyai hak-hak yang berupa penggajian dan promosi jabatan yang penilaiannya dilakukan berdasarkan tingkat disiplin dan kualitas kerja yang telah dilakukan.
Terdapat  berbagai  elemen  yang  akan  menghambat  pelaksanaan  pelayanan  prima dari  seorang  aparatur  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan. Elemen  yang  dapat  menghambat  tersebut  secara  internal  dapat  berasal  dari  aparatur

## Abstract
Government  apparatus  in  carrying  out  its  main  duties  and  functions  as  well  as obligations as a public servant is regulated in the provisions of Law Number 42 of 1999  Concerning  Personnel  Principles,  and  Government  Regulation  Number  30  of 1980 concerning Discipline of Civil Servants. The process of implementing the work discipline  of  the  government  apparatus  contained  in  the  provisions  mentioned above implies that a government apparatus has obligations and restrictions that it carries.  Apart  from  the  obligations  and  prohibitions  in  carrying  out  their  daily duties to provide excellent service to the community, a civil servant also has rights in the form of salary and promotion, the assessment of which is based on the level of discipline and quality of work that has been done. This study aims to determine the application  of  government  apparatus  work  discipline  in  the  Ambake  Village  office, Andowia  District,  North  Konawe  Regency.  From  the  results  of  the  study  it  can  be seen  that  the  implementation  of  work  discipline  for  Civil  Servants  (PNS)  in  the scope of the Ambake Village office has not reached an optimal level as indicated by the habit of entering and leaving the office not according to the set time. In addition,
the  effectiveness  of  the  implementation  of  public  service  administration  tasks requires  strong  motivation  from  within  each  individual  as  well  as  regular supervision  from  their  superiors.  Factors  hindering  the  implementation  of  civil servant (PNS) work discipline within the scope of the Ambake Village office are the lack of individual motivation at work and the influence of their work environment in the  form  of  monitoring  processes  and  giving  examples  of  disciplinary  behavior  to their superiors who are still low
Keywords : Work Discipline, Government Apparatus, Village Office.
itu sendiri yaitu minimnya motivasi dan kemampuan iindividual, sedangkan dari faktor eksternal  dapat  berupa  suasana  /lingkungan  kerja  yang  kurang  mendukung,  atau penempatan  personal  yang  tidak  tepat.  Perwujudan  kualitas  kinerja  aparatur pemerintah  di  Desa  Ambake  Kecamatan  Andowia  Kabupaten  Konawe  Utara  sangat bergantung  pada  kesiapan  dan  kemampuan  aparaturnya,  ketersediaan  sarana prasarana  pendukung  kerja,  standar  operasional  prosedur  yang  yang  baku,  serta ketersediaan  perangkat  sistem  tata  kerja  yang  sistematis,  dinamis  dan  beriorentasi pada hasil kerja.
Di  sisi  lain,  aturan  tentang  disiplin  kerja  dan  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah di Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe  Utara  sebagai  pelayan  masyarakat  telah  dilakukan  dengan  penerapan  aturan disiplin waktu datang/masuk dan pulang kerja, tehnis pelayanan masyarakat dan kerja tersebut nampak dilakukan.

## Konsep Disiplin
Ravianto. yang dikutip oleh Agussalim Mokodompit (2000 : 4) menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata discipline (bahasa latin) yang berarti pelajaran, belajar, patuh pada guru, patuh pada atasan, patuh kepada peraturan dan hukum, mengendalikan diri, pengendalian diri dan pengawasan.
Secara  umum,  disiplin  dapat  diartikan  sebagai  kesadaran  untuk  taat  dan  patuh terhadap segalah ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan The Liang Gie  dalam  Mokodompit  (2000:4)  bahwa  Disiplin  adalah  suatu  keadaan  tata  tertib dimana orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk kepada peraturan yang ada dengan rasa senang hati.
Dalam  pemahaman  tentang  disiplin,  maka  komponen  yang  terkait  erat  dengan disiplin tersebut adalah: (1) Manusia, (2) Norma atau aturan yang harus dijalankan, dan (3) Saran/prasarana pendukung penegakan aturan atau norma tersebut.

## Bentuk-Bentuk Disiplin
Bentuk  penerapan  disiplin  bergantung  kepada  situasi  dan  kondisi  yang  berlaku dalam organisasi atau lembaga dimana disiplin tersebut diterapkan. Pijodarminto (2002 :  67),  menyatakan  bahwa  bentuk  disiplin  tersebut  dapat  dilihat  dari  aspek  pribadi, kelompok, dan nasional. Selanjutnya dikemukakan bahwa :
1. Disiplin  pribadi  adalah  perwujudan  disiplin  yang  lahir  dari  kepatuhan  atas aturan yang mengatur prilaku individu.
2. Disiplin kelompok adalah sebagai perwujudan disiplin yang lahir dari sikap taat dan  patuh  terhadap  aturan-aturan  (hukum)  dan  norma-norma  yang  berlaku pada  bidang  kehidupan  manusia  misalnya  disiplin  kelompok  atau  organisasi atau  kesatuan-kesatuan  atau  perkumpulan-  perkumpulan  tertentu,  misalnya sekolah, kantor pemerintah atau  perkumpulan olahraga.
3. Disiplin nasional adalah perwujudan disiplin yang lahir dari sikap patuh yang dituiukan oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan- aturan, nilai yang berlaku  secara  nasional.  Disiplin  ini  sudah  menjadi  budaya  nasional,  sudah menjadi milik bangsa.
Selanjutnya menurut Poerbawakatja dan Harahap dalam Prijodarminto (2002 : 70), bentuk disiplin tersebut antara lain:
1. Pengawasan langsung terhadap tingkah laku bawahan (pelajar- pelajar) dengan menggunakan sistem hukum atau hadiah.
2. Dalam kemiliteran patuh pada atasan dan melaksanakan semua  perintah.
3. Dalam sekolah, suatu tingkat tata tertib tertentu untuk mencapai kondisi yang baik guna memenuhi fungsi pendidikan.

## Konsep Disiplin PNS
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kesetiaan/ kepatuhan  terhadap  segala  peraturan  yang  berlaku  baginya  sebagaimana  yang dituangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  :43  Tahun  1999  (pasal  3  ayat  (1))  yang menyatakan  bahwa  Pegawai  berkedudukan  sebagai  unsur  aparatur  negara  yang bertugas  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  profesional,  jujur adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara.
Pernyataan  diatas  menuniukkan  bahwa  sebagai  pelayan  masyarakat  seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dapat berlaku profesional, jujur adil dan merata dalam aplikasi  pelayanan  yang  dijalankan  dalam  tugas-tugasnya,  yang  hanya  dapat  tercapai dengan suatu bentuk disiplin kerja yang tinggi.

## Konsep Kinerja
Kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai  dari  hasil  kerjanya.  Bernardin  &  Russel  dalam  Sulistyani  dan  Rosidah,  (2003 :223) menyatkan bahwa kinerja merupakan catatan atau out come yang dihasilkan dari fungsi pegawai  tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Wijaya  (2000  :  57)  mengemukakan  bahwa  kinerja  pegawai  adalah  hasil  yang dicapai  masing-masing  pegawai/karyawan  sebagai  perpaduan  dan  penggunaan kemampuan yang dimiliki serta adanya disiplin yang baik, sedangkan kinerja organisasi tersebut  dikombinasikan  dengan  pengguna  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  organisasi secara  maksimal,  sehingga  tujuan  dapat  tercapai  secara  efisien  sesuai  rencana  yang telah ditetapkan.
Penilaian  kinerja (performance  aprasial) pada  dasarnya  merupakan  salah  satu faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efesien, karena adanya  kebijakan  atau  program  penilaian  prestasi  kerja  berarti  organisasi  telah memanfaatkan secara baik SDM yang ada dalam organisasi.
Berdasarkan  kenyataan  tersebut,  penulis  menarik  asumsi  yang  berkaitan  dengan peningkatan  disiplin  kerja  aparatur  di  Desa  Ambake  antara  lain:  tingkat  kehadiran (absensi)  dan  disiplin  masuk/pulang  kerja,  produktivitas  dan  obtimalisasi  pelayanan yang cukup memadai. Untuk itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang difokuskan pada penerapan disiplin kerja dengan tujuan penelitian yaitu:
1.  Untuk mengetahui penerapan disiplin kerja aparatur pemerintah di kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.
2.  Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan disiplin kerja  dalam  meningkatkan  kinerja  aparatur  pemerintah  di  Desa  Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.

## B. Metodologi
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Ambake  Kecamatan  Andowia  Kabupaten Konawe Utara.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparatur/pegawai pemerintah  di Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.
Untuk  keperluan  data  frekwensi  diperlukan  kegiatan  penetapan  sample,  maka pengambilam sample dalam kegiatan ini berdasarkan metode pengambilan sample yang diacak  yaitu  purposive  sampling  yaitu  20  orang  antara  lain:  kepala  desa,  Sekretaris, Subag  Kepegawaian,  Subag  Perencanaan  dan  Keuangan,  Kasi  Trantib,  Kasi Pemerintahan, kasi Pembangunan, Kasi Pelayanan  dan beberapa pegawai/staf lainnya dalam lingkungan Kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Studi kepustakaan (Library Research ), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari  literatur-literatur  yang  relevan  dengan  permsalahan  penelitian ini.
2. Penelitian  Lapangan (Field  Research) yaitu  penelitian  yang  dilakukan  di lapangan dengan menggunakan metode:
a. Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung mengenai obyek-obyek yang diteliti.
b. Interview  (wawancara),  yaitu  dengan  cara  melakukan  wawancara dengan  responden  guna  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dengan menggunakan daftar wawancara (kuesioner).

## Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni  semua  data  yang  diperoleh  dilapangan  dikumpulkan  dan  kemudian  diterik kesimpulan  berdasarkan  jawaban-jawaban  yang  relevan  dengan  masalah-masalah dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan
Keadaan Pegawai Kantor Desa Ambake a. Struktur Organisai Kecamatan Poasia
Struktur  Organisasi  ini  merupakan  suatu  kerangka  dasar  dalam  manajemen  sebuah perusahaan,  karena  dengan  mempelajari  struktur  organisasi  suatu  perusahaan  akan  dengan mudah pula mempelajari kehidupan dinas, baik jenjang otoritas, wewenang, hubungan antara karyawan, maupun tanggung jawab masing-masing.
b. Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan
Adapun keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Desa Ambake Kota Kendari berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 1 2 3 4 Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/ Diploma SLTA 2 11 1 11 8,00 44,00 4,00 44,00 Jumlah 25 100

## Sumber: Kantor Desa Ambake, 2020
Dari  tabel  di  atas  berdasarkan  tingkat  pendidikan  pegawai  dapat  terlihat  bahwa  tingkat tingkat  pendidikannya  Magister  (S2)  sebanyak  2  (8,00%)  orang  pendidikan  Sarjana  (S1) sebanyak 11 orang (44,00%), tingkat pendidikan SLTA sebanyak 11 orang (44,00 %), tingkat Sarjana Muda/ Diploma hanya 1 orang (4,00 %).

## Pelaksanaan  Disiplin  Kerja  PNS  Desa  Ambake  Kecamatan  Andowia  Kabupaten  Konawe Utara

## 1. Masuk/datang ke tempat kerja
Sebagaimana halnya dengan pola  disiplin jam datang dan pulang kerja yang berlaku  pada organisasi pada umumnya dan untuk seluruh kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah jam 07.00 sampai dengan jam 14.00. Kebiasaan masuk/datang ke kantor ini juga berlaku di kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Mengenai jam kedatangan (masuk kantor) ini, sebagian besar responden pegawai menyatakan bahwa mereka selalu tiba di kantor tepat waktu yaitu pada jam 07.00 sebagaimana dikemukakan dalam tabel 2, sebagai berikut:
Tabel 2. Pernyataan Responden Tentang Kebiasaan Waktu Masuk Kantor
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase 1 2 3 07.00 07.00-07.15 07.00-08.00 7 10 3 35,00 50,00 15,00 Jumlah 20 100 Sumber: Isian Angket Responden, 2020
Pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  7  orang  (35,00  %) Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  bekerja  di  kantor  Desa  Ambake  Kecamatan  Andowia  tepat waktu,  artinya bahwa mereka biasanya datang dari waktu masuk yang telah  ditetapkan yaitu jam 07.00,
Data di atas memberikan gambaran bahwa dari seruruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja  di  lingkup  kantor  Desa  Ambake  Kecamatan  Andowia  terdapat  beberapa  orang  yang sering  terlambat  masuk  kantor,    baik  disengaja  karena  adanya  keperluan  lain  bersifat perorangan (pribadi) yang didahulukan atau karena sengaja karena adanya kepentingan dinas yang  berhubungan  dengan  tanggung  jawabnya.  Ada  beberapa  orang  Pegawai  yang  memang sering terlambat masuk kantor, terutama dari kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan yang biasanya nanti tiba di kantor jam 08.00. Selain itu, ada juga pegawai yang memang biasa terlambat tiba di kantor.

## 2. Disiplin dalam Menjalankan Tugas/Pekerjaan di Kantor
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor  43  Tahun  1999  pasal  5  adalah  melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  dipercayakan kepada dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Dengan demikian penilaian terhadap sikap disiplin pada setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tingkat dedikasi mereka terhadap tugas yang dibebankan kepadanya.

## Faktor-faktor Yang Menghambat Disiplin Kerja PNS Kantor Desa Ambake
Yang  dianggap  dapat  menghambat  pelaksanaan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipi  (PNS)  di lingkup  kantor  Desa  Ambake  adalah  dari  faktor  intern  berupa  motivasi,  sedangkan  faktor ekstern berupa faktor lingkungan (pemberian contoh) dari sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dari atasan. Pada uraian berikut akan dikemukakan tentang hambatan yang ditemui oleh Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  lingkup  kantor  Desa  Ambake  untuk  masuk/datang  ke  tempat kerja  tepat  waktu  dan  pulang  kerja/kembali  ke  rumah  tepat  waktu  serta  disiplin  dalam melaksanakan tugas.

## Masuk Kantor/Datang ke Tempat Kerja
Pelaksanaan tugas sehari-hari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup/kantor Desa Ambake yang merupakan aplikasi dari wujud penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebagai aparatur negara,  akan  dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila  terdapat  motivasi  yang  kuat  dari  para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake yang dibarengi dengan kemampuan skill/keterampilan  individual.  Atau  dengan  kata  lain,  bahwa  kesuksesan  pelaksanaan  tugas- tugas  administrasi  yang  dilakukan  oreh  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  lingkup  kantor  Desa Ambake  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat sebagai  wujud  penegakan  disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  secara  internar  sangat  bergantung  kepada  motivasi  dan kemampuan yang dimiliki oreh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake.
Adanya kebiasaan sebagian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake yang sering masuk kantor terlambat/tidak tepat waktu, menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan disiplin masuk kantor tepat waktu.
Dengan demikian, pencapaian efektivitas kerja yang lebih optimal tidak terjadi. Selain itu, motivasi  untuk  bekerja  lebih  efektif  tidak  terjadi karena  lemahnya  pemahaman  bahwa  tugas- tugas  itu  sudah  menjadi  kewajiban  mereka  sebagai  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang harus  dapat  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  dan  posisi  atasan  sebagai manajer  yang  memberikan  instruksi,  contoh  dan  sekaligus  mengawasi  kegiatannya  berjalan secara efektif.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  hasil  penelitian,  dapat  dikemukakan  kesimpulan  hasil penelitian sebagai berikut:
1.   Pelaksanaan  disiplin  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  lingkup  kantor  Desa Ambake  belum  mencapai  taraf  optimal  yang  ditunjukkan  oleh  adanya kebiasaan  masuk  dan  pulang  kantor  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang ditetapkan.  Selain  itu,  efektivitas  pelaksanaan  tugas-tugas  administrasi pelayanan  masyarakat  membutuhkan  motivasi  yang  kuat  dari  dalam  diri masing-masing individu serta pengawasan yang rutin dari atasan mereka.
3. Faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  disiplin  kerja  pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  di  lingkup  kantor  Desa  Ambake  adalah  minimnya  motivasi  individu  dalam bekerja  dan  pengaruh  lingkungan  kerja  mereka  berupa,  proses  pengawasan  dan pemberian contoh perilaku disiplin atasan mereka yang masih rendah.

## Saran
Sebagai saran yang dapat dikemukakan dari hasil kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Dibutuhkan  strategi  yang  tepat  dalam  rangka  menumbuhkan  perhatian  dan motivusi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa  Poasia dalam rangka  menghilangkan  kebiasaan  mereka  untuk  terlambat  masuk  kantor  dan pulang kantor lebih awal dari waktu yang ditentukan.
2.   Sebagai  atasan  langsung  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  lingkup  kantor  Desa Ambake,  Kepala  Desa  Ambake  perlu  terus  memberikan  contoh  sikap  dan perilaku  disiplin  bagi  para  bawahannya,  sekaligus  melaksanakan  pengawasan secara kontinu terhadap aktifitas pelaksanaan tugas-tugas mereka.

## E. Referensi
Anonim. (2000). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Mokodompit, A. (2000). Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil , Cita Umbara, Bandung Hamundu. (2000). Fasilitas Belajar Akan Mengakibatkan Kurangnya Disiplin Seseorang Dalam Berkarya, Pustaka Sinar Harapan Jakarta Pijodarminto.  (2002). Menyatakan  Bahwa  Bentuk  Disiplin  Tersebut  Dapat  Dilihat  Dari Aspek Pribadi, Kelompok, Dan Nasional, Usaha Nasional Jakarta
Prijodarminto. (2002) Bentuk Disiplin, Tarsito Bandung Siswanto.  (2001). Aturan  Formal  Sebagai  Wujud  Penerapan  Disiplin,  Sebagaimana Dikemukakan, Rajawali Press Jakarta. Hoegiono.  (2004). Sikap-Sikap  Yang  Muncul  Adalah  Bentuk  Dari  Hasil  Peniruan  Yang Juga Kurang Baik , Rineka Cipta Jakarta. Bernardin dkk,. (2003). Menyatkan Bahwa  Kinerja Merupakan Catatan Atau Out Come Yang  Dihasilkan  Dari  Fungsi  Pegawai    Tertentu  Atau  Kegiatan  Yang  Dilakukan Selama Periode Waktu Tertentu, Brigaf Publising, Yokyakarta. Wijaya. (2000). Kinerja Pegawai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Marbun B. N. (2005). DPRD dan Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan Jakarta. Peraturan  pemerintah  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 32  Tahun 1999 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Surat Edaran Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 23/SE/2000 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Undang-undang  No.43  Tahun  1999  tentang    Perubahan  atas  Undang-undang  No.8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian.