## HAK MANTAN NARAPIDANA UNTUK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Noer Sida 1
Magister of Notary program in Airlangga University, Bachelor of Law

## Abstract
The general election is a means of implementing the people’s sovereignty to elect people who will occupy the seat of government. This general election was held to realize a democratic country, where the leaders were chosen based on the majority of votes. Countries that adhere to democracy generally accommodate the political rights of their citizens in an election, whether they are direct or indirect. Basically everyone has the right to participate in government in other words everyone has the right to be elected or elected. Regarding to Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 regarding the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional, there is one requirement for legislative candidate became controversial because there is a prohibition on ex-prisoners of corruption, drugs (as a dealer), and sexual crimes against children to be the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional. Some ex- convicts already did judicial review, therefore we need to understand the legality of the regulation for ex-convicts regarding to election.
Key Words:  Human Rights, Right to Participate in Government, Ex-convicts

## Abstrak
Pemilihan umum adalah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan kata lain setiap orang memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memberikan batasan satu syarat bagi calon anggota legislatif yang menjadi kontroversi karena adanya larangan bagi mantan narapidana  korupsi, narkoba (sebagai bandar), dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh peraturan tersebut mengajukan judicial review , oleh karena itu, patut dikaji bagaimana legalitas hak yang dimiliki oleh mantan narapidana dalam pemilihan umum.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan, Mantan Narapidana
1 Noer Sida, Magister of Notary program in Airlangga University Bachelor of Law Surabaya. Correspondence: noersidaa@gmail.com

## A. Pendahuluan
Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Menurut Widiada Gunayaka, meskipun Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tidak mencantumkan kata Pancasila namun dengan mengingat kaidah-kaidah konstitusional yang ditetapkan dalam UUD 1945 sama sekali tidak boleh dipisahkan dari pembukaan UUD 1945 sebagai grundnorm -nya, khususnya alinea keempat yang memuat sila-sila Pancasila, maka apa pun yang telah ditetapkan sebagai kaidah-kaidah konstitusional dalam UUD 1945, maknawinya secara imperatif harus selalu dikonotasikan dengan Pancasila, tidak terkecuali Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 2 Oleh karena itu, hukum harus selalu dijadikan dasar dalam setiap aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara serta harus selalu menghormati hak asasi manusia (HAM) rakyat Indonesia sebagaimana pula nilai-nilainya termuat di dalam sila kedua Pancasila, yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab.” 3
Konsep negara hukum ternyata sangat erat kaitannya antara negara hu ku m   d e ng an   m a s a l a h   HA M . Lebih lanjut ditegaskan oleh Jimmly Assihiddiqie Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri “ rechtsstaat ”
2 Widiada Gunayaka S.A., Hukum Hak Asasi Manusia , Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2017, hlm.144.
3 Ibid .

## yaitu:
4 1)Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. 2) Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang- undang ( wetmatig bestuur ). 3)Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut “ vrijhedsrechten van burger ”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sri Soemantri juga mengemukakan 4 (empat) unsur terpenting negara hukum, yaitu: 5 1)Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. 2)Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara). 3)Adanya pembagian kekuasaan ( distribution of power ) dalam Negara. 4)Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).
Hak asasi pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan. Dengan dimilikinya hak asasi manusia dapat menuntut kepada negara agar hak-hak dasarnya dipenuhi, negara juga menjamin hak asasi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945, oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia tersebut dicabut hak asasinya. Dimuatnya ketentuan HAM
4 Jimly Assihiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi , Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 16-17.
5 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia , Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.
dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan terhadap hak-hak perlindungan asasi warga negara. 6 Jadi, hak asasi manusia adalah bukanlah hak yang dimiliki karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan karena kedudukannya sebagai manusia. Namun, setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing- masing. 7 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Indonesia adalah negara demokrasi me r up a k an   s e bu a h   p e r ny at a an ideologis dan faktual yang tidak dapat lagi ditolak. 8 Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemlihan umum dalam setiap lima tahun, mulai dari tingkat
6 Bayu Krisnapati, Kodrat Manusia Mendapatkan Access To Justice , Jurnal Hukum Justitia et Pax , Volume 34 Nomor 2, Desember 2018, h.224.
7 Retno Kusniati , Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia, Konsepsi Negara Hukum, Jurnal Ilmu Hukum: INOVATIF ,  Volume 4 Nomor 5, 2011, h.86.
8 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum), Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi), http://ditjenpp.kemenkumham. go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga- negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html , diakses pada tanggal 15 Agustus 2018.
kabupaten dan kota sampai tingkat pusat. 9 Pemilihan umum tersebut dapat berupa Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Presiden dan sebagainya. Salah satu hak asasi yang lahir akibat demokrasi adalah hak turut serta dalam pemerintahan. Dengan adanya hak tersebut maka demokrasi dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya kepastian hukum bagi setiap manusia untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerinatahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Hak turut serta dalam pemerintahan (hak politik) secara umum terdiri atas hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya (misal Dewan Perwakilan Rakyat), hak untuk mengajukan pendapat, pengaduan kepada pemerintah, serta hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan. Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik dalam pemerintahan belakangan ini menjadi perhatian karena pada 17 April 2019 mendatang akan segera diselenggarakan Pemilihan
9 Ibid.
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (disingkat Pemilu Legislatif 2019). Pemilu Legislatif 2019 akan menentukan 575 anggota  Dewan Per wakilan Rakyat  (DPR), 136 anggota  Dewan Per wakilan Daerah  (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019–2024. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya setiap warga negara Indonesia berhak berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2019, baik menggunakan haknya untuk dipilih sebagai wakil rakyat atau menggunakan haknya untuk memilih wakil rakyat.
K P U   s eb ag ai   p e nyel e ng g ar a pemilihan umum (pemilu) menetapkan Pe r at u r a n   K P U   No.   2 0   Ta hu n 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018). Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 menegaskan tiga jenis tindak pidana yang bisa menghalangi seseorang untuk mencalonkan diri jika yang bersangkutan pernah menjadi terpidana. Ketiga jenis tindak pidana itu adalah korupsi, narkoba (sebagai bandar), dan kejahatan seksual terhadap anak. Pro dan kontra terhadap kebijakan ini patut menjadi kajian, untuk meninjau
bagaimana hak asasi yang dimiliki oleh seorang narapidana khususnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yaitu pemilihan umum.

## B. Pembahasan
1.  Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 adalah peraturan yang ditetapkan oleh KPU pada 30 Juni 2018 lalu dan termasuk kategori peraturan perundang- undangan yang mengikat dan berlaku sebagai hukum positif. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh … lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang…”. Pengaturan mengenai pemilihan umum diharapkan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Pemilu, mulai dari KPU pusat, KPU Provinsi, sampai KPU Kabupaten/Kota sehingga ditetapkan dalam Peraturan. Mengingat, suatu peraturan itu bersifat

## umum, abstrak dan berlaku terus menerus
( dauerhaftig ), berbeda dengan keputusan yang bersifat individual,  konkret, dan bersifat sekali-sekali ( enmahlig ). 10
Pembetukan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 oleh KPU harus berdasarkan wewenang yang jelas. Terdapat 3 (tiga) cara pendekatan wewenang dalam hukum administrasi yaitu dengan atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang dimiliki oleh KPU termasuk wewenang atribusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal Pasal 1 angka 22 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.“ Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 atau undang-undang.” Wewenang atribusi KPU ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017) yaitu Pasal 12 huruf c bahwa,“ KPU bertugas: … c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;”, Pasal 13 huruf b UU No. 7 Tahun 2017 juga menegaskan salah satu wewenang KPU adalah, “KPU berwenang: … b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;”, serta dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan, “(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU; (2) Peraturan
10 Perbedaan Keputusan dengan Peraturan, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt4f0281130c750/perbedaan-keputusan- dengan-peraturan , diakses pada tanggal 17 Agustus 2018.
KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.” Oleh karena itu, Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang.
Pengaturan dalam Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 menjadi perbincangan karena beberapa substansinya mengatur mengenai adanya pembatasan hak untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan bagi mantan narapidana. Antara lain Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 memberikan persyaratan bagi Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota legislatif yaitu, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.” Bahkan, penegasan tersebut harus dituangkan secara jelas dalam salinan pakta integritas yang harus di tandatangani oleh pimpinan partai politik di setiap tingkatan yang mengikuti pemilu. Dalam pakta integritas yang dilampirkan pada Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 terdapat rumusan, “Nama-nama bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi”. Berikutnya disebutkan rumusan, “Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, yaitu terdapat calon yang diajukan/ bakal calon yang tercantum dalam Daftar
Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon tetap/Calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan”. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 menegaskan, “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putus an p engadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;”. Meskipun terdapat pembatasan, dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 sebenarnya memberikan pengecualian atas larangan mencalonkan diri tersebut dengan persyaratan tertentu yaitu, “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: a) mantan terpidana yang telah selesai menjalani pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan b) terpidana karena kealpaan ringan ( culva levis ) atau
terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengumumkan ke publik.” Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa terhadap mantan narapidana yang diputus di bawah 5 tahun penjara diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2019. Mantan narapidana yang diputus di atas 5 (lima) tahun penjara diperbolehkan mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan diri ke publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana. Sedangkan terhadap mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sama sekali tidak boleh mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2019.
Salah satu alasan peraturan ini ditetapkan adalah menurut Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi (KPK) periode 2011 s.d. 2015, korupsi memiliki kecenderungan pola yang berulang dan bahkan bermetamorfosa (2014). Dari data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman beberapa kali terjadi dan tercatat seperti misalkan di Samarinda oleh Aidil Fitra/Ketua KONI Samarinda, Jawa Timur oleh Mochammad Basuki/Ketua DPRD Jawa Timur dan di Hulu Sungai Tengah oleh Abdul Latif/ Bupati. 11 Oleh karenanya melakukan 11 KPU Harus Jalan Terus Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg, https ://www.antikorupsi.org/ id/siaran-pers/kpu-harus-jalan-terus-larang-
langkah antisipasi secara tegas dengan melakukan upaya pencegahan melalui formulasi Peraturan KPU menjadi sangat beralasan secara sosial dan bahkan amat penting bagi penyelenggaraan negara ke depan. Bagaimanapun, pelaku- pelaku korupsi tidak dapat lagi ditolerir untuk masuk kembali duduk dan memegang kewenangan dalam lembaga negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Menurut KPU, negara dengan demikian menanggung risiko terlalu tinggi jika tidak ada upaya pencegahan sedari awal dan masih memberi kesempatan kepada perbuatan korupsi melalui para pelakunya yang berperan dalam lembaga negara dan pemerintahan.
Standar  internasional  berkenaan penyelenggaraan  pemilu  yang demokratis yang  disusun  oleh The Organization  of  Democratic  Institution and  Human  Rights (ODIHR)-(OSCE) dan The  Institute  for  Democracy  and Electoral  Assistance (IDEA)  menyatakan pembatasan   atau   pengekangan   hak untuk   memberikan   suara  diperbolehkan dengan  catatan  pembatasan  dan pengekangan  itu  secara  jelas dibenarkan oleh keadaan-keadaan atau didasarkan atas norma-norma yang telah diakui. 12
mantan-napi-korupsi-nyaleg , diakses pada tanggal 7 Februari 2019.
12 Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati , Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Volume 25 Nomor 2, Mei 2018, h.398. [Dikutip dari The  Institute  for  Democracy  and  Electoral Assistance (IDEA), Standar-standar International Pemilihan Umum, Penin jauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu , Seri Buku Panduan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Lihat juga The  Institute  for
Contoh negara lain yang menerapkan kebijakan serupa adalah California. Kebijakan tersebut diatur dalam California Election Code yaitu peraturan yang mengatur mengenai prosedur dan regulasi pemilihan umum termasuk siapa yang berhak untuk memilih dan siapa yang berhak untuk dipilih . California Election Code Added by Statsblaad 2012, Chapter 160, Section 1. (AB 2410) yang berlaku sejak 1 Januari 2013 menegaskan , “ (a) A person shall not be considered a candidate for, and is not eligible to be elected to, any state or local elective office if the person has been convicted of a felony involving accepting or giving, or offering to give, any bribe, the embezzlement of public money, extortion or theft of public money, perjury, or conspiracy to commit any of those crimes . (b) For purposes of this section, “conviction of a felony” includes a conviction of a felony in this state and a conviction under the laws of any other state, the United States, or any foreign government or country of a crime that, if committed in this state, would be a felony, and for which the person has not received a pardon from the Governor of this state, the governor or other officer authorized to grant pardons in another state, the President of the United States, or the officer of the foreign government or country authorized to grant pardons in that foreign jurisdiction .” 13 Pada Democracy  and  Electoral  Assistance (IDEA), Kerangka Hukum Pemilu Indonesia ,  Edisi  Kedua, International  Institute  for  Democracy  and Electoral  Assistance, 2003]
13 California Election Code, diakses pada tanggal 17 Agustus 2018 melalui: https://leginfo.legislature. ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode =ELEC&division=0.5.&title=&part=&chapter=1.& article= .
intinya terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran kepercayaan publik dilarang untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Kategori pelanggaran kepercayaan publik antara lain penyuapan, penggelapan, pemerasan, pencurian uang negara, sumpah palsu, atau melakukan konspirasi salah satu kejatan tersebut. Namun, terdapat pengecualian bagi mereka yang mendapat pengampunan resmi dapat mencalonkan diri. California pada dasarnya mengikuti trend negara-negara yang membatasi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik demi menjaga kepercayaan publik.

## 2.  H a k   B e r p a r t i s i p a s i   d a l a m Pemerintahan
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pada dasarnya menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum ( equality before the law ). Artinya warga negara Indonesia berhak atas semua hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum. Hak asasi lebih lanjut diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 yaitu Pasal 2 yang menegaskan bahwa, “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa, “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Artinya hak asasi diberikan kepada warga negara Indonesia tanpa diskriminasi, pun terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana. Baik sebagai tersangka (masih diperiksa dalam tahapan penyidikan), terdakwa (didakwa dalam proses persidangan), terpidana (dijatuhkan vonis), maupun seorang narapidana (setelah divonis). Penjatuhan hukuman oleh hakim pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan Negara. Namun tetap harus berdasarkan peraturan perudang-undangan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan Negara dalam menjatuhkan hukuman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat maupun terpidana.
Sistem kepenjaraan mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah penjeraan, dan bukan bentuk balas dendam melainkan untuk merehabilitasi terpidana agar bisa kembali ke masyarakat artinya seorang yang melakukan tindak pidana dibuat jera dan tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari. Terlebih, sejak 1964 sistem penjara berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (lapas) adalah sistem
pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Diharapkan nantinya setelah menjadi mantan narapidana mereka berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, sebagaimana dimaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa, “Setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Artinya, UUD 1945 memberikan jaminan kepastian hukum bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam penyelengaaraan pemerintahan. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan pada dasarnya termasuk HAM yang dapat dikurangi ( derogable rights ) karena tidak termasuk hak-hak yang diakui secara tegas sebagai hak yang tidak dapat dikurangi ( non derogable rights ) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999. Artinya memang diperbolehkan untuk membatasi hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. UU No. 39 Tahun 1999 pada dasarnya juga telah mengatur hak turut serta dalam pemerintahan dalam Pasal 43 ayat (1), “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih
dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang lansgung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik ) juga menegaskan bahwa, “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: a)ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b)memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; c)memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

## Upaya Hukum yang Ditempuh
S a l a h   s a t u   a k i b a t   h u k u m ditetapkannya Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 adalah berlakunya peraturan tersebut sebagai hukum positif yang harus dihormati dan ditaati. Namun, pihak-pihak yang merasa dirugikan adanya Peraturan tersebut juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah
melakukan judicial review . Judicial review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, judicial review adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang- Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 Tahun 2011). Pemohon judicial review adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dan ia wajib untuk membuktikan bahwa benar terdapat undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 yang merugikannya. Sedangkan, judicial review ke Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004). Pemohon judicial review adalah pihak yang yang menganggap haknya
dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang.
Terdapat upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi, misalnya yang dilakukan oleh Wa Ode Nurhayati. 14 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimilikinya yang terjamin dalam UUD 1945. Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan yang dimaksudkan dengan Pelanggaran HAM adalah, “Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikwatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kasus ini negara diwakili oleh KPU dianggap melanggar hak asasi mantan narapidana karena mengurangi, membatasi, bahkan mencabut hak untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan yang sebenarnya telah dijamin oleh hukum yang berlaku. Selain itu juga beberapa mantan narapidana kasus korupsi yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan
14 Wa Ode Bakal Gugat PKPU 20 ke MK, https:// politik.rmol.co/read/2018/07/06/346706/Wa- Ode-Bakal-Gugat-PKPU-20-Ke-MK- , diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.
UU No. 7 Tahun 2017, UU No.12 Tahun 2005 dan UU No. 39 Tahun 1999. Kepala Biro Media dan Hukum Mahkamah Agung Abdullah mencatat tiga gugatan itu diajukan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Amisi, dan Wa Ode Nurhayati. 15 Abdullah menyebut lembaganya belum meregistrasi gugatan terhadap aturan serupa yang diajukan oleh Patrice Rio Capella, Al Amin Nur Nasution, Sarjan Tahir, dan Darmawati Dareho. 16 Salah satu hambatan permohonan judicial review tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 Tahun 2011 yang menyatakan, “ “Pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Artinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang sedang diuji di Mahkamah Agung pada saat bersamaan sedang diuji pula di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung wajib menghentikan proses judicial review yang telah di daftarkan. Namun, pada 13 September 2018 lalu, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 yang mengabulkan salah satu gugatan judicial review terhadap Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 oleh
15 Tiga Gugatan PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg Diregistrasi MA, https://tirto.id/tiga-gugatan- pkpu-larangan-koruptor-jadi-caleg-diregistrasi- ma-cNT1, diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.
16 Ibid.
Jumanto mantan narapidana korupsi terdakwa kasus korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dengan kerugian negara kurang Rp 1,005 miliar. 17
Mahkamah Agung berpendapat bahwa pada awalnya telah dikeluarkan Penetapan Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas p eraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara saksama Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, Perihal Permintaan Data, menurut Mahkamah Agung UU No. 7 Tahun 2017 yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materiil. Selain itu dalam permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan KPU mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan Pemilihan Umum, dan apabila permohonan ini diputus
17 Mahkamah Agung Tolak Kasasi Jumanto, https:// nasional.tempo.co/read/265285/mahkamah- agung-tolak-kasasi-jumanto/full&view=ok , diakses 7 Februari 2019.
setelah jadwal yang ditentukan maka putusan ini tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat. Mengenai objek permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung adalah norma tentang larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, namun karena pemohon yaitu Jumanto adalah mantan terpidana kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat, maka hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa mantan terpidana korupsi tersebut.
Hak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 25 ICCPR, Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. Mengenai pembatasan hak asasi, diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999
bahwa, “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang- undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”. Oleh karena itu, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan kalaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang- undang, atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih).
M a h k a m a h   A g u n g   d a l a m pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018 menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota adalah Warga Negara Indonesia
dan harus memenuhi persyaratan: a. “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Menurut Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. Bahkan Peraturan KPU tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 12 huruf UU No. 12 Tahun 2011 yang menentukan, “peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya”, karena KPU telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU No. 7 Tahun 2017. Bahkan, menurut Mahkamah Agung tetap terdapat pembatasan hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dalam pemilihan umum meskipun aturan tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap bakal calon anggota legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba,
dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, pada 13 September 2018, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan UU No. 7 Tahun 2017 juncto UU No. 12 Tahun 2011, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku.

## C. Penutup
Pembatasan terhadap mantan narapidana untuk menjadi calon anggota legislatif, pada intinya dimaksudkan oleh pembentuk kebijakan agar nantinya pejabat terpilih adalah orang-orang yang terhormat dan diharapkan menumbuhkan kepercayaan kepada pejabat terpilih karena adanya pembatasan bagi mereka yang sudah pernah melakukan tindak pidana. Harus dipahami bahwa penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas adalah semangat Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa pengaturan terhadap
pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang- undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang dalam hal ini Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, sehingga larangan mencalonkan sebagai anggota legislatif terhadap frasa terhadap mantan narapidana korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku.

## Daftar Pustaka
Buku Assihiddiqie, Jimly, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , Konstitusi Press, Jakarta. Gunayaka, Widiada S.A., 2017, Hukum Hak Asasi Manusia , Penerbit ANDI,
Yogyakarta.
Soemantri, Sri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia , Alumni, Bandung.

## Jurnal
Krisnapati, Bayu, “Kodrat Manusia Mendapatkan Access To Justice”, Jurnal Hukum Justitia et Pax , Volume 34, Nomor 2, Desember 2018.
Kusniati, Retno, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia”, Konsepsi Negara Hukum, Jurnal Ilmu Hukum: INOVATIF , Volume 4, Nomor 5, 2011.
Tanjung, Muhammad Anwar dan Retno Saraswati, “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum
IUS QUIA IUSTUM , Volume 25, Nomor 2, Mei 2018.

## Website
“California Election Code”, https:// leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_ displayText.xhtml?lawCode=ELEC& division=0.5.&title=&part=&chapte r=1.&article=
“Jalan Terjal Mantan Narapidana Korupsi MelenggaSng ke Parlemen”, http:// www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5b43078613a6f/jalan-terjal- mantan-narapidana-korupsi- melenggang-ke-parlemen-oleh--reda- manthovani.
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Media Publikasi Peraturan Perundang- Undangan dan Informasi Hukum), “Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)”, http:// ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn- dan-puu/2941-hak-politik-warga- negara-sebuah-perbandingan- konstitusi.html . “KPU Harus Jalan Terus Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg”, https://www. antikorupsi.org/id/siaran-pers/kpu- harus-jalan-terus-larang-mantan- napi-korupsi-nyaleg.
“Mahkamah Agung Tolak Kasasi Jumanto”, https://nasional.tempo. co/read/265285/mahkamah-agung- tolak-kasasi-jumanto/full&view=ok.
“MA Tunda Uji Materi Jika Ada Proses Pengujian UU”, http://www. hukumonline.com/berita/baca/ lt5ab151a999eeb/ma-tunda-uji-
materi-jika-ada-proses-pengujian- uu.
“Pe r b e d a an   Ke putu s an   d e ng an Peraturan”, http://www.hukumonline. com/klinik/detail/lt4f0281130c750/ perbedaan-keputusan-dengan- peraturan . “Tiga Gugatan PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg Diregistrasi MA”, https:// tirto.id/tiga-gugatan-pkpu-larangan- koruptor-jadi-caleg-diregistrasi-ma- cNT1.
“Wa Ode Bakal Gugat PKPU 20 ke MK”, https://politik.rmol.co/ read/2018/07/06/346706/Wa-Ode- Bakal-Gugat-PKPU-20-Ke-MK-.

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018, https://putusan.mahkamahagung. go.id/putusan/30bd65a3c3340573bf 431399f7ac55a5

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik ) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pe r at u r a n   K P U   No.   2 0   Ta hu n 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota