## PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI/WALIKOTA DITINJAU DARI KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN

## DISPUTE SETTLEMENT OF VILLAGE HEAD ELECTION RESULTS BY THE REGENT/MAYOR IN TERMS OF THE CONCEPT OF DIVISION OF POWERS
Muhammad Ali 1 Elidar Sari 2 Yusrizal 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memberikan  kewenangan  kepada Bupati/Walikota  dalam  menyelesaikan  sengketa  hasil  pemilihan  kepala  desa.  Namun,  undang- undang  tersebut  tidak  mengatur  secara  rinci  dan  jelas  mengenai  mekanisme  penyelesaian sengketa  hasil  pilkades.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades berdasarkan peraturan perundang-undangan  Indonesia dan konsep  pembagian  kekuasaan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  yuridis-normatif  dan  berbentuk  preskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tidak  terdapatnya  satu  konsep  penyelesaian  sengketa  hasil  pilkades.  Hal  tersebut  dikarenakan mekanisme  penyelesaian  sengketa  hasil  pilkades  melalui  UU  Desa,  Peraturan  Pemerintah  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tidak  diatur  secara  rinci.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan keberagaman mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades antar kabupaten/kota.
Kata Kunci : Sengketa Pilkades, Pembagian Kekuasaan, Bupati/Walikota

## Abstract
Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages  gives  authority  to  the  Regent/Mayor  in  resolving disputes over the results of village head elections. However, the law does not regulate in detail and  clearly  the  mechanism  for  resolving  disputes  over  the  results  of  the  Pilkades.  This  study aims  to  examine  and  analyze  the  dispute  resolution  mechanism  of  the  village  head  elections based on Indonesian laws and regulations and the concept of power sharing. This study uses a qualitative  research  with  a  juridical-normative  approach  and  in  the  form  of  prescriptive.  The results of the study indicate that there is no single concept  of  dispute resolution  resulting from the Pilkades. This is because the mechanism for resolving disputes over the results of the village head  election  is  not  regulated  through  the  Village  Law,  Government  Regulations  and Regulations of the Minister of Home Affairs. The results of the study also show the diversity of dispute resolution mechanisms resulting from the Pilkades between districts/cities.
Key Word : Dispute on Pilkades, Division of Power, Regent/Mayor
A. PENDAHULUAN
Di Indonesia, pemilihan kepala desa merupakan otonomi desa. Hak desa menentukan sendiri kepala  desa  dilakukan  secara  Pemilihan  Kepala  Desa.  Proses  pemilihan  kepala  desa  yang dilakukan merupakan bentuk dari pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan Pilkades juga merupakan wujud bahwa masyarakat di tingkat desa melakukan praktik berpolitik secara langsung. ( Ninik Y. Yuningsih dan Valina S. Subekti, 233: 2016)
Berdasarkan  UU  Desa,  pengaturan  pemilihan  kepala  desa  dimulai  dari  pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Namun, pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan  kepala  desa  tidak  termuat  dalam  UU  Desa.  Pengaturan  mengenai  perselisihan  hasil pilkades  dicantumkan  pada  Pasal  37  ayat  (6)  UU  Desa.  Pada  Pasal  tersebut,  kewenangan penyelesaian  sengketa  hasil  pilkades  merupakan  kewenangan  bupati/walikota.  Selanjutnya mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa hasil pilkades selama 30 (tiga puluh) hari.
Pengaturan  penyelesaian  sengketa  hasil  pilkades  yang  berada  di  tangan  Bupati/Walikota memiliki  permasalahan  ketatanegaraan.  Ditinjau  dari  konsep  pembagian  kekuasaan  yang membagi  kekuasaan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Seharusnya  penyelesaian  sengketa  hasil pilkades  berada  pada  kekuasaan  yudikatif.  Istilah  kekuasaan  menurut  Miriam  Budardjo  adalah keahlian seorang individu untuk mempengaruhi individu lainnya agar melakukan suatu tindakan- tindakan  yang  dikehendaki  atau  diperintahkannya.  Apabila  seorang  individu  diberikan  suatu kekuasaan maka ia akan cenderung menyalahgunakannya. (Miriam Budiardjo, 125: 2017)
Ismail  Suny  menyebutkan  bahwa  konstitusi  Indonesia  mengenal  konsep  pemisahan kekuasaan  (arti  formal)  atau  biasa  disebut  pembagian  kekuasaan  ( division  of  power ).  Berbeda dengan  pemisahan  kekuasaan  dalam  arti  materiil  yang  memiliki  arti  pembagian  kekuasaan  itu dipertahankan dengan tegas dalam berbagai tugas negara memperlihatkan pemisahan kekuasaan yang mutlak antara legisatif, eksekutif dan yudikatif. (Ismail Suny, 2: 1998)
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan  kepala  desa  saat  ini  merupakan kewenangan  Bupati/Walikota.  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh bupati/walikota  melalui  peraturan  bupati/walikota.  Sehingga  penyelesaian  sengketa  hasil pilkades  didasarkan  pada  peraturan  bupati/walikota  masing-masing.  Dalam  ketatanegaraan Indonesia,  Bupati/Walikota  merupakan  bagian  dari  kekuasaan  eksekutif.  Hubungan  kekuasaan yang  bersifat  vertikal  antara  Pemerintah  Pusat  yang  berada  di  tangan  Presiden  dengan Pemerintah daerah yang dipegang oleh gubernur dan bupati/walikota. (Ahmad Redi, 10: 2016)
Kewenangan  penyelesaian  sengketa  hasil  pilkades  oleh  bupati/walikota  pada  akhirnya putusan  bupati/walikota  yang  berbentuk  keputusan  tidak  ideal.  Karena  sifat  keputusan ( beschikking ) dapat digugat melalui peradilan tata usaha negara. Sehingga kepastian hukum para pihak  yang  dirugikan  dalam  sengketa  pemilihan  kepala  desa  tidaklah  terpenuhi.  Sehingga penyelesaian  sengketa  dilaksanakan  oleh  bupati/walikota  tidak  memberikan  kepastian  hukum bagi  pencari keadilan dalam sengketa hasil pemilihan kepala desa. Misalnya pada penyelesaian sengketa hasil Pilkades yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang.
Pada  Pilkades  serentak  yang  dilaksanakan  pada  Kabupaten  Deli  Serdang  di  tahun  2022. Sebanyak  304  Desa  yang  melakukan  pilkades  serentak  di  Kabupaten  Deli  Serdang,  Sumatera Utara.  Pada  akhir  pelaksanaan  pesta  demokrasi  tersebut  terdapat  23  Desa  yang  yang  memiliki
sengketa  pilkades.  Kemudian  pemerintah  Kabupaten  Deli  Serdang  (Bupati)  melakukan  proses penyelesaian  sengketa  hasil  Pilkades  dengan  dasar  hukum  Peraturan  Bupati  Nomor  64  Tahun 2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Kabupaten  Deli  Sedang. Selanjutnya  terdapat  dua  desa  yang  melalukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN). (Tribun Medan, 17 Juni 2022)
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian ilmiah  terkait  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilihan  Kepala  Desa  oleh  Bupati/Walikota Ditinjau dari Konsep Pembagian Kekuasaan.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  menguji  dan  menganalisa  mekanisme  penyelesaian sengketa  hasil  pilkades  oleh  bupati/walikota  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan Indonesia  dan  menguji  mekanisme  yang  tepat  berdasarkan  konsep  pembagian  kekuasaan, dilaksanakan  dengan  menghubungkan  dua  landasan  kerangka  teori-teori  hukum  sebagai  dasar untuk dapat menganalisis dan menjawab permasalahan yang ada. Landasan teori hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ialah suatu  upaya dalam menentukan, mengembangkan, serta  menguji  keabsahan suatu pengetahuan, yang dilaksanakan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum bertujuan untuk  memajukan  keterampilan  dan  kemampuan  mahasiswa/i  dan  sarjana  hukum  adalah mengungkap  kan  keabsahan  ilmiah,  yang  metodik,  sistematik  serta  objektif.  (Hilman Hadikusuma, 8: 1995)
Metode  penelitian  merupakan  jalan  untuk  melaksanakan  sesuatu  dengan  menggunakan pikiran yang teliti untuk menggapai tujuan. Tujuan dapat dicapai dengan cara mencari, mencatat dan  merumuskan  serta  menganalisis  hingga  menyusun  laporan.  (Chalik  Narbuko  dan  Abu Ahmad, 2: 2007)

## 1. Jenis, Pendekatan dan Bentuk Penelitian
Jenis  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  penelitian  yang ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisa  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap, kepercayaan,  persepsi,  pemikiran  seseorang  baik  individual  maupun  kelompok.  (Nana  Syaodih Sukmadinata, 53: 2012)
Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif ( Normative Legal Research ), yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sebenarnya berasal dari peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  teori-teori  hukum  serta  prinsip  hukum  sebagai dasar acuan. (Suteki dan Galang Taufani, 139, 2020)
Bentuk  penelitian  menggunakan  metode  preskriptif.  Penelitian  hukum  preskriptif  adalah penelitian yang memiliki tujuan mendeskripsikan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan  menuturkan  dan  menafsirkan  kata  untuk  pemecahan  masalah  yang  diangkat  dalam penelitian ini. (Ammiruddin, 118: 2003)

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilihan  Kepala  Desa  oleh  Bupati/Walikota Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Menurut  Randy  dan  Sarpin  (2019:  64),  pemilihan  kepala  desa  merupakan  salah  satu  ruang partisipasi  dan  ekspresi  masyarakat  desa  untuk  menentukan  sikap  dan  rasionalitas  politiknya dalam pergantian kekuasaan di tingkat desa. Arah demokrasi tingkat desa dapat dilihat dari dua arus pergerakan yaitu: (Debora dkk, 2018: 2)
a. Adanya mekanisme dan prosedur yang menghasilkan penetapan keputusan yang bersifat demokratis;
b. Adanya  budaya  lokal  atau  kultur  dalam  kehidupan  sehari-hari  berdasarkan  dengan prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan sosial masyarakat desa.
Pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  oleh  masyarakat  desa  merupakan  cerminan  kedaulatan rakyat  yang  digagas  oleh  para  pendiri  bangsa  ( the  founding  fathers ).  Dasar  gagasan  tersebut adalah  kritalisasi  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  kehidupan  masyarakat  Indonesia dalam  menyelenggarakan  urusan  mereka  sendiri  seperti  menetapkan  dan  memilih  kepala  desa. Selain  itu  ajaran  kedualatan  rakyat  tersebut  terlihat  dari  sistem  pengambilan  keputusan  yang mengikutsertakan  rakyat  di  desa  seperti  dalam  rembug  desa.  Sehingga  kedaulatan  tersebut dilaksanakan dalam ruang lingkup wilayah desa. (Parsudi Suparlan, 1986: 20)
Pemilihan  Kepala  Desa  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa khususnya pada BAB V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian Ketiga tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 31 s.d Pasal 39. Mengenai tata cara pemilihan kepala desa diatur melalui Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
Pemilihan  kepala  desa  dilihat  secara  historis  telah  berlangsung  lama  sebagai  pengakuan terhadap  keanekaragaman  sikap  politik  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  demokratisasi  di
tingkat  desa.  Pemilihan  kepala  desa  tidak  selalu  berjalan  lancar  dan  mulus.  Sering  terjadi sengketa pemilihan kepala desa  yang selama ini telah berlangsung. Faktor  yang mempengaruhi timbulnya sengketa pemilihan kepala desa  akibat fanatisme pendukung calon  kepala desa  yang secara  langsung  saling  memperjuangkan  kemenangan  calon  masing-masing.  (Pusat  Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2011: 5)
Menurut Alpiyah dalam penelitiannya (2017: 57), sengketa pemilihan kepala desa juga dapat disebabkan  karena  kesalahan  perhitungan  suara,  penggelembungan  atau  manipulasi  suara  atau hal  lain  yang  mempengaruhi  hasil  perhitungan  suara.  Selain  itu  sengketa  yang  terjadi  dalam pemilihan  kepala  desa  adalah  adanya  dugaan  manipulasi  hasil  rekapitulasi  perhitungan  suara, masalah perilaku pemilih (yang tidak terdaftar yang diklaim sebagai pemilih potensial), tudingan politik uang.
Dasar  hukum  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan  kepala  desa  tidak  diatur  secara  jelas dalam  undang-undang  maupun  peraturan  pemerintah.  Penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan kepala  desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  khususnya  Pasal 37  ayat  (6)  menjelaskan  bahwa,  Apabila  terjadi  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  desa, Bupati/Walikota  wajib  menyelesaikannya  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  Hari.  Sehingga dalam tingkatan undang-undang tidak diatur secara jelas mekanisme atau tata cara penyelesaian sengketa  hasil  pemilihan  kepala  desa.  Dalam  UU  Desa  hanya  mengatur  lembaga  dan  jangka waktu penyelesaiannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  juga  tidak  mengatur  tentang  mekanisme  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan
kepala  desa.  Pasal  41  ayat  (7)  PP  47/2015  memuat  hal  yang  sama  dengan  UU  Desa  terkait penyelesaian sengketa hasil pilkades.
Peraturan  lainnya  yang  menyangkut  mengenai  pemilihan  kepala  desa  dan  penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa adalah Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa j.o Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.  Dalam  Permendagri  No.  72/2020  mengatur  mengenai  tugas  Panitia  Pemilihan Kabupaten/Kota  untuk  menfasilitasi  penyelesaian  permasalahan  pemilihan  Kepala  Desa  di Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f.
Berdasarkan  UU  Desa,  PP  47/2015  dan  Pemendagri  72/2020  tidak  mengatur  secara  rinci bagaimana  cara  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan  kepala  desa.  Dengan  demikian,  tidak memungkin  mengkaji lebih  dalam mengenai  mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan pilkada  yang  didasarkan  pada  UU  Desa,  PP  47/2015  dan  Pemendagri  72/2020.  Sehingga pengaturan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah  tingkat  kabupaten/kota.  Berikut  beberapa  peraturan  daerah  tingkat  kabupaten/kota  yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;
a. Peraturan  Bupati  Banggai  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai;
b. Peraturan  Bupati  Deli  Serdang  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Sedang.
Tabel 4. Perbandingan Peraturan Bupati dalam mengatur penyelesaian sengketa hasil
Perbedaan Perbub Banggai 19/2016 Perbub Deli Serdang 64/2021 Cara Penyelesaian Persidangan Mediasi dan Fasilitasi
Tahapan
Penyelesaian 1. Pengajuan Permohonan;
2. Registrasi  Perkara  dan Penjadwalan Sidang;
3. Penyelesaian  Perselisihan (persidangan & alat bukti); 4. Rapat  Permusyawaratan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; 5. Putusan; dan
6. Tindak Lanjut Putusan.
1. Pelaksanaan mediasi;
2. Menyampaikan laporan mediasi ke
Bupati  dalam  bentuk rekomendasi;
3. Apabila  tidak  dapat memberikan
rekomendasi,  mediasi
dilakukan ulang;
4. Menyampaikan laporan  mediasi  ke-2 ke Bupati dalam bentuk putusan; Isi Putusan 1. Permohonan  tidak  dapat diterima;
2. Permohonan dikabulkan;
3. Permohonan di tolak.
1. Rekomendasi perihal diterbitkan  atau  tidak diterbitkan putusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon
Kepala Desa Terpilih.
Lembaga yang menyelesaikan 1. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan  Kepala  Desa (P2H Pilkades), yang
terdiri dari:
a. Hakim;
b. Jaksa;
c. Akademisi;
d. Pemerintah Daerah;
e. KPU;
f. Kepolisian; dan
g. Tokoh Masyarakat.
Panitia  Pengawas  Pilkades serentak/Sub  Kepanitiaan  di
Kecamatan yang terdiri dari:
a. Camat sebagai ketua;
b. Kepala Kepolisian
Sektor  sebagai  wakil ketua; c. Komandan
Rayon
Militer  sebagai  wakil ketua;
d. Sekretaris  Kecamatan sebagai sekretaris;
e. Kepala  Puskesmas  di
masing-masing Kecamatan; f. Kepala Seksi
Pemerintahan
Kecamatan sebagai anggota; g. Kepala Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat  dan  Desa
Kecamatan sebagai anggota; dan h. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban  Kecamatan atau perangkat Kecamatan  lain  yang
ditunjuk  oleh  Camat
sebagai anggota.
Sumber: dikelola oleh penulis.
Berdasarkan uraian di atas penyelesaian sengketa hasil Pilkades tidak diatur secara rinci baik mekanisme  dan  tata  cara  penyelesaiannya  dalam  UU  Desa,  PP  47/2015  sebagai  peraturan pelaksana UU Desa dan Permendagri 72/2020. Mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkades diatur secara masing-masing dalam Peraturan Daerah tingkat  Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota sebagai  Kepala  Daerah  memiki  tugas  untuk  menyelesaikan  sengketa  hasil  dalam  jangka  waktu 30  hari.  Dalam  kenyataannya  bahwa  penyelesaian  sengketa  diatur  secara  rinci  dalam  Peraturan Bupati  dan  terlihat  setiap  daerah  melakukan  penyelesaian  sengketa  secara  berbeda.  Perbedaan tersebut baik dari lembaga yang dibentuk oleh bupati, tahapan, bentuk putusan dan tindak lanjut putusannya.
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota Berdasarkan Prinsip Pembagian Kekuasaan
Penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan  kepala  desa  saat  ini  merupakan  kewenangan Bupati/Walikota.  Kewenangan  tersebut  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Mekanisme  penyelesaiannya  juga  ditentukan  oleh  Bupati/Walikota  yang  dimuat dalam Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota.
Mekanisme penyelesaian sengketa pada pesta demokrasi (pemilu, pilkada maupun pilkades) merupakan sarana dari sistem pesta yang transparan dan adil. Mekansime penyelesaian sengketa sangat  penting  dalam  melindungi  hak  warga  negara  (hak  masyarakat  desa  dalam  pilkades). Selain  itu,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  juga  menentukan  pesta  demokrasi  dilaksanakan benar-benar  merupakan  cerminan  kehendak  warga/masyarakat.  Dengan  demikian,  akses  dalam menyelesaiankan  sengketa  pemilu/pilkada/pilkades  yang  independen,  adil,  mudah  diakses  dan efektif  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  pesta  demokrasi  yang  kredibel.  (The  Carter  Centre, 2009: 39)
Menurut  Surya  Mukti  Pratama  (2020:  5),  mekanisme  penyelesaian  sengketa  pilkades dilaksanakan  dengan  dua  mekanisme  yaitu  secara  musyawarah  oleh  masyarakat  dan  secara melibatkan lembaga pengadilan. Hal tesebut dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu:
1. Masalah  independensi,  regulasi  penyelesaian  sengketa  pilkades  oleh  Bupati/Walikota semata-mata  hanya  menyerahkan  penyelesaian  sengketa  kepada  Bupati  atau  Walikota, sehingga dikhawatirkan keputusannya tidak benar-benar independen, karena secara latar belakang  politik  sangat  mungkin  saja  Bupati  atau  Walikota  memiliki  keterkaitan  dan interest pribadi dengan salah satu calon kepala desa.
2. Penyerahan penyelesaian sengketa hasil Pilkades semata-mata hanya kepada Bupati atau Walikota  juga  tidak  sejalan  dengan  politik  hukum  otonomi  desa  yang  memberikan
kemandirian  yang  luas  kepada  desa  dalam  mengatur  urusan  pemerintahannya  sendiri. Jika  persoalan  menentukan  kepemimpinan  desa  (kepala  desa)  yang  merupakan  elemen pokok  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  pada  akhirnya  akan  berada  pada tangan Bupati atau Walikota, Desa sebetulnya telah kembali ditempatkan hanya sebagai organ  administratif  pemerintah  di  bawah  kecamatan  yang  merupakan  bagian  dari perangkat daerah, bukan sebagai entitas pemerintah lokal yang memiliki otonomi.
3. Sengketa  hasil  Pilkades  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  Bupati  akan  mungkin menimbulkan  proses  panjang.  Karena  jika  Bupati  memutuskan  perselisihan  Pilkades, maka  keputusannya  itu  akan  dituangkan  dalam  suatu  Keputusan  Bupati.  Keputusan Bupati  itu  sendiri  menurut  hukum  administrasi  negara  dapat  ditafsirkan  sebagai  suatu keputusan  tata  usaha  negara  (beschkking)  karena,  keputusan  itu  berisi  tindakan  hukum yang  normanya  merupakan  penetapan  dan  bersifat  konkrit-individual,  sehingga  dapat menjadi  objek  gugatan  pengadilan  tata  usaha  negara.  Hal  ini  sangat  membuka  peluang adanya  proses  gugatan  tata  usaha  negara  terhadap  keputusan  bupati  atau  walikota  oleh pihak yang merasa tidak puas. Dengan demikian, artinya, keputusan bupati atau walikota sebagaimana dimaksud dalam regulasi tersebut tidak dapat secara efektif menyelesaikan sengketa hasil Pilkades secara tuntas.
Independensi bupati/walikota patut dipertanyakan dan para pihak belum tentu sepakat untuk menyelesaikan  sengketa.  Sebagai  penyelenggara  pemerintahan  yang  dapat  diusung  oleh  partai politik,  peran  bupati/walikota  dalam  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  desa dikhawatirkan akan menimbulkan kepentingan yakni calon yang dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan bupati/walikota dengan harapan politik balas budi. Kekuasaan koneksi
adalah  kekuasaan  yang  timbul  karena  hubungan  yang  dijalin  dengan  orang-orang  yang berpengaruh, baik di luar maupun di dalam organisasi. (Kaloh, 2009: 122)
Menurut  Penulis,  lembaga  yang  tepat  beradasarkan  prinsip  pembagian  kekuasaan  adalah lembaga khusus yang dibentuk melalui peraturan daerah.   Lembaga khusus ini memiliki bentuk sebagai  lembaga  independen  dan  netral  untuk  menyelesaikan  sengekta  hasil  Pilkades. Berdasarkan  penjelasan  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  hasil  Pilkades  dalam Peraturan Bupati tingkat Kabupaten/Kota terdapat tim khusus yang ditunjuk kepala daerah untuk menyelesaiakan  sengketa.  Hal  tersebut  dapat  diterapkan  dalam  membentuk  tim  independen dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades. Namun, tim penyelesaian sengketa harus diperjelas indepedensinya, mekanisme penyelesaian yang dilakukan dan kekuatan putusannya.
Menurut penulis, ketika lembaga penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah oleh tim  khusus  penyelesaian  sengketa.  Apabila  tidak  tercapainya  musyawarah  dan  mufakat  dalam proses  penyelesaian  sengketa  hasil  pilkada.  Perlu  kiranya  memberikan  kewenangan  kepada lembaga  yudikatif  dalam  penyelesaian  sengketa  hasil  Pilkades.  Berdasarkan  prinsip  pembagian kekuasaan diperlukan check and balance antara tim penyelesaian sengketa hasil Pilkades sebagai lembaga  indenden  yang  dibentuk  melalui  pembentuk  peraturan  dengan  lembaga  yudikatif. Menurut penulis  juga diperlukan batasan  waktu  yang diberikan lembaga  penyelesaian sengketa hasil Pilkades. Tujuannya agar tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan yang cukup lama di pemerintahan desa. Untuk itu mekanisme penyelesaian diberikan tenggang waktu.
Dibutuhkan  ketentuan  yang  lebih  rinci  mengenai  mekanisme  dan  lembaga  penyelesaian sengketa  hasil  Pilkades  yang  diatur  melalui  undang-undang  atau  peraturan  pelaksananya. Pengaturan mekanisme dan lembaga penyelesaian sengketa yang diatur melalui undang-undang
atupun aturan pelaksananya menjadikan mekanisme penyelesaian menjadi pasti dan jelas secara hukum.  Berikut  konsep  yang  ditawarkan  oleh  penulis  terkait  dengan  mekanisme  penyelesaian sengketa kepala desa berdasarkan prinsip pembagian kekusaaan.
Diagram 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades yang Ditawarkan Penulis
Tim khusus penyelesaian sengketa
pilkades Menerima berkas permohonan
Pemeriksaan berkas permohonan;
Penyelesaian perselisihan secara musyawarah;
Putusan/hasil penyelesaian sengketa hasil pilkades;
Apabila tidak mendapatkan
putusan/hasil dalam penyelesaian sengketa hasil pada tahap musyawaah dilakukan proses persidangan oleh tim khusus penyelesaian sengketa pilkades
Pelimpahan berkas permohonan;
Persidangan dan pemeriksaan alat bukti;
Rapat permusyawaratan tim khusus penyelesaian sengketa;
Putusan (permohonan tidak dapat di terima menolak permohonan, mengabulkan permohonan);
Tindak lanjut putusan;
Terdiri dari tokoh masyarakat, kepolisian setempat, camat, akademisi, pemerintah daerah.
Apabila proses penyelesian sengketa hasil pilkades oleh tim khusus tidak dapat diterima oleh  pemohon,  maka  proses  lebih  lanjut  diselesaikan  melalui  lembaga  yudikatif  yaitu PTUN.  Namun,  putusan  akhir  dari  Tim  Khusus  penyelesaian  sengketa  Pilkades  tetap dilaksanakan melalui Keputusan Bupati/Walikota tentang pengangkatan Kepala Desa.
Laporan ke Bupati/Walikota terkait hasil penyelesaian sengketa

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembasahan di atas penulis menarik kesimpulan yaitu:
1. Penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan  kepala  desa  oleh  bupati/walikota  berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia tidak secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  sebagai  payung  hukum  pelaksanaan  otonomi  desa. Pengaturan  mengenai  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan  kepala  desa  diatur  secara rinci  pada  peraturan  daerah  pada  tingkat  Kabupaten/Kota.  Setiap  pemerintah  daerah tingkat  kabupaten/kota  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  sendiri  mekanisme penyelesaian  sengketa  hasil  Pilkades.  Sehingga  menyebabkan  setiap  kabupaten/kota terjadi perbedaan dalam penyelesaian sengketa hasil pilkades.
2. Mekanisme  yang  tepat  dalam  penyelesaian  sengketa  hasil  Pilkades  berdasarkan  prinsip pembagian  kekuasaan  yaitu  melibatkan  lembaga  tim  khusus  penyelesaian  sengketa pilkades  dan  PTUN.  Pada  tahapan  penyelesaian  yang  dilakukan  melalui  mekanisme musyawarah  dan  sidang  oleh  tim  khusus  penyelesaian  sengketa  pilkades  dengan  jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila penyelesaian yang dilakukan oleh tim khusus tidak mendapatkan  keputusan  maka  penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui  mekanisme yudisial  atau  melalui  pengadilan  TUN.  Penyelesaian  sengketa  menjadi  kewenangan  tim khusus dan lembaga yudikatif yang saling check and balance .

## DAFTAR PUSTAKAN

## A. Buku-Buku
Ammiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Raja Grafindo Persada 2003.
Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, Bumi Aksara, 2007.
Hilman Hadikusuma , Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 1995.
Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara , Jakarta, Aksara Baru, 1982.
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II , Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  MK  RI,  2006.Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007.
Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah, Jakarta,  Sinar  Grafika,  2009.Kusnardi, Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945 , Jakarta, Gramedia, 1986.
Nana  Syaodih  Sukmadinata, Metode  Penelitian  Pendidikan ,  PT  Remaja  Rosdakarya,  Bandung, 2012.
Philipus  M.  Hadjon,  dkk, Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara, Yogyakarta,  Gajahmada University Press, 2011.
Suteki  dan  Galang  Taufani, Metode  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik) ,  PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020.
Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.

## B. Jurnal
Ahmad  Redi. Sistem  Penyelenggaraan  Negara  Berdasarkan  UUD  NRI  1945 ,  Jakarta,    Pusdik MK RI.
Alpiyah, Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  435/K/TUN/2014 Tentang  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  (Desa  Dukuh  Kecamatan  Cikupa  Kabupaten Tanggerang) , IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.
Debora  dkk, Demokratisasi  di  Pedasaan, Hasil  Kajian  Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  Desan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, 2018.
Ninik  Y.  Yuningsih  dan  Valina  S.  Subekti, Demokrasi  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa?  Studi Kasus  Desa  Dengan  Tipologi  Tradisional,  Transional,  dan  Modern  di  Provinsi  Jawa Barat Tahun 2008-2013 . Jurnal Politik Vol. 1., No. 1., . 2016.
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional, Laporan  Pengkajian  Hukum Tentang  Penyelesaian  sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa ,  BPHN  Kemenkumham  RI, 2011.
Randy  dan  Sarpin, Telaah  Kritis  Pilkades  Serentak  (Membaca  Ulang  Praktik  Demokratisasi pada  Suksesi  Tahapan  Pilkades  Serentak  Bangka  Selatan  dalam  Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Tingkat Desa) , Jurnal Majelis, Edisi 4, April 2019.
Tata  Wijayanta, Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam  Kaitannya  dengan Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga ,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  14,  No.  2,  Mei 2014.

## C. Sumber Lain
Tribun Medan, Mantan Calon Kepala Desa Gugat Bupati Deli Serdang ke PTUN Medan , berita online https://medan.tribunnews.com/2022/06/17/mantan-calon-kepala-desa-gugat- bupati-deliserdang-ke-ptun-medan, diakses pada 8 Juli 2022.

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Pasal  18  dan  Pasal  18B.  Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 .
Indonesia, Undang-Undang Desa,  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  LN  No.  7  Tahun 2014, TLN No. 5495.
Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah, LN No. 58 Tahun 2015, TLN No. 5679.
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Peraturan  Pelaksana  UU  Desa,  PP  Nomor  47  Tahun
2015  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tetang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 Tentang Desa,  LN No. 157 Tahun 2015, TLN No. 5717.
Indonesia,  Peraturan  Kementrian  Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Kepala Desa j.o Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.
Banggai, Peraturan Bupati Banggai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai
Deli  Serdang,  Peraturan  Bupati  Deli  Serdang  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang