## Development Factors of Shipping Industry Special Zone to Support Regional Innovation System

## Eko Budi Santoso, Ummi Fadlilah Kurniawati, Ajeng Nugrahaning Dewanti
Urban and Regional Planning, Faculty of Civil Engineering and Planning, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111, Indonesia. Telephone +62-31 5922425, E-mail: ekobudis@hotmail.com, fa.ummi99@gmail.com

## Abstract
The  central  government  has  established  the industry road  map  through  MP3EI  to  support  the shipbuilding  industry.  The  region  of  Surabaya,  Gresik,  Lamongan  and  Tuban  areas  will  be developed  as  the  national  shipping  industry.  The  purpose  of  this  study  is  to  formulate  the shipbuilding industry development cooperation to support the development of regional innovation systems.  The  goal  and  objectives  are  to  identify  the  type  of  support  the  shipbuilding  industry  in Lamongan, to obtain a general picture of the existing condition of shipbuilding industries and the subsequent  descriptive  analysis  to  identify factors that  influence  the  development  of  the shipbuilding industry. The method is using a theoretical review of the literature and the descriptive analysis of the results of depth interviews with stakeholders in Lamongan. The results of this study are the factors that influence the development of the shipbuilding industry.
Keywords: industrial zone, shipping industry, regional innovation systems, regional development JEL Classification: L62, P52

## Faktor-faktor Pengembangan Kawasan Khusus Industri Perkapalan untuk Mendukung Sistem Inovasi Daerah

## Abstrak
Setiap pemerintah  pusat  telah  menetapkan  peta  jalan  industri  dalam  MP3EI  untuk  mendukung industri  perkapalan.  Wilayah  Surabaya,  Gresik,  Lamongan  dan  Tuban  akan  dijadikan  kawasan industri  perkapalan  nasional.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  merumuskan  kerjasama pengembangan  industri  perkapalan  dalam  mendukung  pengembangan  sistem  inovasi  daerah. Sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah mengidentifikasi jenis industri pendukung perkapalan  di  Kabupaten  Lamongan  untuk  memperoleh  gambaran  umum  mengenai kondisi industri  eksisting  dan  selanjutnya analisis deskriptif  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pengembangan  industri  perkapalan.  Metode  yang  digunakan  adalah  review literature dan analisis deskriptif dari hasil wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan di  Kabupaten  Lamongan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengembangan industri perkapalan.
Kata Kunci: kawasan industri, industri perkapalan, sistem inovasi daerah, pembangunan wilayah JEL Classification: L62, P52

## 1. Pendahuluan
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pemba- ngunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI)  merupa- kan  terobosan  pembangunan  ekonomi  yang berbasis kewilayahan. MP3EI diarahkan dapat
mewujudkan  target  pertumbuhan  ekonomi dalam jangka waktu 25 tahun mencapai 8 - 9 % melalui  peningkatan  PDRB  yang  singifikan. Untuk mencapai hal tersebut MP3EI memiliki 3  strategi  unggulan  yaitu:  (1)  Pembangunan Potensi Ekonomi Melalui Koridor Ekonomi, (2)
Penguatan Konektivitas Nasional, (3) Penguat- an  Kemampuan  SDM  (Kemenko  Bidang Perekonomian,  2011).  Menurut  MP3EI  (2011) koridor  ekonomi  Jawa  salah  satunya  difokus- kan untuk industri perkapalan melalui strategi (1)  Peningkatan  kapasitas  dan  kemampuan industri perkapalan; (2) Pengembangan indus- tri  pendukung  perkapalan  (komponen  perka- palan). Pemerintah telah menetapkan kawasan klaster  industri  perkapalan  di  Jawa  Timur yang  mencakup  wilayah  Surabaya,  Gresik, Lamongan dan Tuban sebagai kawasan khusus industri perkapalan.
Pengembangan  industri  perkapalan  me- merlukan  inovasi  teknologi  agar  mampu bersaing  dengan  kawasan  lain  seperti  Batam, Jakarta,  Balikpapan  dan  kawasan  di luar negeri  seperti  China.  Telaah  konsep  maupun beberapa  bukti  empiris  pengalaman  praktik mereka  yang  berhasil  menunjukkan  bahwa daya  saing  dan  kohesi  sosial  suatu  negara, daerah  atau  masyarakat  sangat  dipengaruhi oleh  perkembangan  “sistem  inovasi”  negara, daerah  atau  masyarakat  yang  bersangkutan. Dinamika  sistem  inovasi  menunjukkan  bagai- mana  suatu  bangsa  mampu  menguasai, memanfaatkan  dan  mengembangkan  pengeta- huan,  berinovasi  dan  mendifusikan  inovasi tersebut,  serta  berproses  dalam  pembelajaran dan beradaptasi terhadap beragam perubahan. Pentingnya  jaringan  pengetahuan  dan  kolabo- rasi  serta  perannya  dalam  menciptakan kemakmuran  ekonomi  dan  inovasi  untuk mendeteksi mekanisme tanggung jawab dalam pembentukan,  pengembangan  dan  perubahan jaringan,  klaster  dan sistem  inovasi  daerah (Brenner et al ., 2011). Pemilihan  wilayah  Surabaya,  Gresik, Lamongan dan Tuban sebagai klaster industri perkapalan  tidak  lepas  dari  pertimbangan adanya konsentrasi secara geografis dari bisnis perkapalan,  pelabuhan,  sistem  logistik, dan universitas  yang  terdapat  di  wilayah  ini. Kebijakan inovasi di banyak negara mengakui pentingnya  sistem  inovasi  berbasis  tempat (lokasi), di mana masing-masing pihak (univer- sitas  dan  bisnis)  mampu  mengelola  jaringan, memfasilitasi  kolaborasi,  mengembangkan arah  bersama  dan  bertindak  sebagai  'pintu' regional  untuk  sistem  yang  lebih  luas
(Kilpatrick,  and  Wilson,  2013).  Sehingga kemampuan organisasi perantara untuk mele- wati  batas  antara  menghasilkan  pengetahuan dan  menginovasi  entitas  adalah  kunci untuk kohesi  dan  operasi  yang  efektif  dari  sistem inovasi daerah. Menurut Jenssen (2003), bisnis perkapalan harus meningkatkan keterampilan dan  kompetensi  mereka  dalam  interaksi  yang kuat  antara  organisasi  di  dalam  maupun  di luar  klaster  maritim,  agar  dapat  meningkat- kan  kemampuan  totalnya  dan  inovasi,  serta menciptakan keunggulan kompetitif yang khas yang sulit ditiru.
Pembangunan klaster industri perkapalan setidaknya  mencakup  keterkaitan  industri hulu,  industri  antara,  dan  industri  hilirnya. Industri  hulu  merupakan  industri  yang menghasilkan  produk  yang  dibutuhkan  oleh industri  perkapalan.  Produk  tersebut  adalah ferro/baja, non ferrous yaitu  aluminium  dan kuningan, fiber glass,  kayu,  karet,  plastik, kaca,  tekstil, marine  paint , welding  electrode , dan cathodic  protection .  Industri  antara merupakan  industri  komponen  kapal  yang terdiri  dari  mesin  penggerak,  mesin  geladak, electrical  machineries ,  peralatan  navigasi  dan telekomunikasi dan peralatan lainnya. Kelom- pok  industri  ini  merupakan  pembinaan  dari sektor  industri  lainnya  sehingga  dibutuhkan kerjasama  untuk  pengembangan  industri komponen, diharapkan pengembangan industri komponen  kapal  dapat  dilaksanakan  secara terintegrasi  dengan  sektor  industri  lainnya seperti industri elektronik, industri telematika dan  industri  alat  transportasi  darat  dan kedirgantaraan  dalam  rangka  pemanfaatan utilitas  dan  diversifikasi  produk  (Disperin Jatim, 2010). Industri hilir terdiri dari industri perkapalan yang di dalamnya termasuk indus- tri bangunan lepas pantai Industri  perkapalan  nasional  mampu menghasilkan  kapal  dengan  ukuran  50.000 DWT.  Jenis  kapal  yang  mampu  diproduksi galangan kapal nasional adalah: kapal tanker, kapal  kargo,  kontainer,  kapal  curah,  kapal ikan,  kapal  penumpang,  kapal  ferry,  kapal perang,  kapal  khusus  dan  kapal  tunda. Kapasitas  produksi  galangan  Indonesia  masih jauh  di bawah  Korea  Selatan,  Cina, dan Jepang  yang  merupakan  3  besar  dunia  dalam
kurun  waktu  5  tahun  terakhir  ini.  Industri galangan  kapal  nasional  perlu lebih reaktif di dalam memenuhi  kebutuhan penyediaan pangsa bangunan kapal baru hingga  periode 2020  sesuai  dengan target  pencapaian  asas sabotage dalam  negeri.  Salah  satu  faktor krusial  yang  segera  harus  ditangani  adalah kebutuhan  pengembangan  fasilitas  bangunan baru  yang  saat  ini  masih  relatif  terbatas. Waktu  tunggu pembangunan  kapal  ( time  to build ) di galangan kapal utama Indonesia rata- rata sudah mencapai  angka  5  bulan. Hal ini dibuktikan dengan fakta empiris masih rendahnya
pemanfaatan galangan kapal nasional  oleh  pemilik  kapal  nasional  yaitu hanya  14%.  Mereka justru lebih  memilih melaksanakan
pembangunan kapal-kapal barunya di sejumlah galangan kapal luar negeri (Deperin, 2009).
Faktor  kelemahan  utama  galangan  kapal nasional  bukanlah  pada  variabel time  to deliver ,  biaya (harga) ataupun kinerja yang sebenarnya secara regional galangan  kita relatif kompetitif. Yang  paling  kritis  adalah kebutuhan  pengembangan  dan  investasi  fasi- litas produksi yang perlu diperhatikan dengan serius. Utilitas galangan  kapal utama Indone- sia  telah  mencapai  angka  rata-rata  70%, konsekuensi  adalah  memperkecil  optimasi performansi produksi bangunan baru di tahun- tahun  mendatang  di lokasi  galangan  utama tersebut.  Potensi  pengembangan  industri  per- kapalan sangat besar antara lain ketersediaan industri  penunjang  yang menopang  pengem- bangan industri perkapalan antara lain indus- tri besi, baja, logam, fiber glass , cat, kawat las, permesinan, dan jasa rancang bangun;  infra- struktur  dan  fasilitas  pelabuhan  yang  terus berkembang; riset dan pengembangan.
Industri  galangan kapal  merupakan industri  induk  dari  industri  pendukung, dimana industri ini akan menarik industri lain untuk  berkembang.  Industri  galangan  kapal mempunyai  peluang  investasi  yang  besar mengingat  tingginya  tingkat  defisit  kapasitas untuk  kegiatan  reparasi  armada  niaga  nasio- nal  serta  pembangunan  kapal  baru.  Dalam pembangunan  sebuah  kapal,  biaya  yang dikeluarkan  sebesar  50-70  persen  untuk membeli  bahan  baku  peralatan.  Kondisi  ini
akan  memberikan  efek  pengganda  yang  besar kepada  proses  industrialisasi  dalam  suatu negara. Industri galangan merupakan industri padat  karya  yang  mampu  menciptakan lapangan  kerja  cukup  besar  dan  dengan  nilai tambah yang cukup tinggi. Menurut Shinohara (2010),  pentingnya  kebijakan  pemerintah untuk mendukung pembentukan klaster mari- tim, yang  dilakukan  melalui  (1)  pada  tahap awal  pembentukan  klaster,  dukungan  peme- rintah  yang  kuat  untuk  pembentukan  inku- bator  industri;  (2)  jaringan  usaha,  terutama hubungan  jangka  panjang  antara  perusahaan dan dukungan dari lembaga keuangan, dan (3) manajemen  sumber  daya  manusia  dalam jangka panjang.
Dalam  rangka  meningkatkan  daya  saing industri  pembuatan  atau  perbaikan  kapal  di dalam  negeri,pemerintah  memberikan  insentif fiskal berupa Bea Masuk ditanggung Pemerin- tah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan  dan/atau  perbaikan  kapal  sesuai dengan  ketentuan  Menteri  Keuangan  No  109/ PMK.011/2011. Di sisi lain pemerintah sebe- narnya telah  memberikan fasilitasi untuk mendorong pengembangan industri  perka- palan. Beberapa bentuk dukungan pemerintah yang sudah diberikan, antara lain pendirian Pusat Desain  dan  Rekayasa  Kapal  Nasional ( National Ship Design and Engineering Center - NaSDEC),  pembangunan kawasan  industri perkapalan  terpadu,  dan  dukungan  penggu- naan hasil produksi dalam negeri.
Industri galangan  kapal  berpotensi untuk dikembangkan  terkait  tingginya  kapasitas bangunan  baru  yang  menggambarkan  tinggi- nya kebutuhan industri galangan kapal terha- dap  bahan  baku  pembuatan  kapal.  Menurut Windyandari  (2008),  pada  saat  ini  terdapat empat  galangan  kapal dalam  negeri  yang mempunyai  kapabilitas  yang  tidak  kalah dengan  galangan  kapal  asing  yaitu  PT (Persero)  Dok  dan  Perkapalan  Kodja  Bahari, PT  (Persero)  PAL,  PT  (Persero)  Dok  & Perkapalan  Surabaya  dan  PT  Jasa  Marina Indah,  apabila  dibina  secara  terfokus  dapat menjadi  industri  inti  bagi  pengembangan industri galangan kapal dalam negeri.
Untuk mengembangkan industri galangan kapal  memerlukan  dukungan  instansi  terkait
baik swasta maupun pemerintah yang terkoor- dinasi,  khususnya  dalam  meningkatkan  daya saing  industri.  Menurut  Pekkarinen  dan Harmaakorpi  (2006),  meningkatkan  kemam- puan inovatif merupakan faktor penting dalam membangun  keunggulan  kompetitif  daerah dengan  paradigma  tekno-ekonomi  saat  ini,  di mana  kemampuan  inovasi  daerah  dibentuk oleh  kemampuan inovasi  aktor-aktor  daerah dan  kerjasamanya  dalam  proses  inovasi. Inovasi  bukan  proses  yang  terisolasi  dari perusahaan,  melainkan  sebuah  proses  kola- boratif yang kompleks, interaktif, dan sistemik yang  terdiri  dari  penangkapan,  penciptaan, dan  difusi  pengetahuan  melalui array bergan- da dan aktor-aktor tertentu (da Silva Monteiro et  al ,  2014).  Dengan  demikian  proses  inovasi ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  daya saing  industri  galangan  kapal  melalui  inter- aksi dan kolaborasi antaraktor yang terkait.
Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk merumuskan  strategi  pengembangan  industri perkapalan  dalam  mendukung  pengembangan sistem  inovasi  daerah  berdasarkan  faktor- faktor  yang  berpengaruh.  Sasaran  yang digunakan  untuk  mencapai  tujuan  adalah  (1) mengidentifikasi  jenis  industri  pendukung perkapalan di Kabupaten Lamongan, (2) untuk memperoleh  gambaran  umum  mengenai kondisi  industri  eksisting,  dan  (3)  mengiden- tifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengembangan industri perkapalan.

## 2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah review literatur untuk  menentukan  variabel penelitian  dan selanjutnya  dilakukan  analisis deskriptif  dari hasil wawancara mendalam terhadap pemang- ku  kepentingan  di  Kabupaten  Lamongan. Untuk  mengetahui  tingkat  kepentingan  dari faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengem- bangan  industri  perkapalan  di  Lamongan digunakan skala Linkert (1-5). Adapun faktor- faktor  yang  akan  dianalisis meliputi:  (1) sarana dan prasarana transportasi, (2) utilitas, (3)  kebijakan  pemerintah,  (4)  kerjasama pengembangan, dan (5) pelabuhan. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling terhadap  pemangku  kepentingan  yang  terkait dengan  pengembangan  industri  perkapalan  di Kabupaten Lamongan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
INSA  (Indonesia  National  Shipowners  Asso- ciation)  mencatat  berdasarkan  data  Kemen- terian  Perhubungan,  hingga  September  2011, jumlah  kapal  niaga  nasional  mencapai  10.884 unit  dengan  kebutuhan  kapasitas  reparasi mencapai 17 juta dead weight tonnage (DWT), sedangkan  kapasitas  yang  tersedia  untuk reparasi hanya 9,5 juta DWT. Untuk reparasi, terjadi defisit hingga 7,5 juta DWT, sedangkan pembangunan  kapal  baru  setiap  tahun  rata- rata  terjadi  penambahan  kapal  hingga  700- 1.000 unit. Tingginya defisit kapasitas galang- an untuk reparasi kapal menunjukkan potensi investasi  yang  besar  pada  sektor  ini.  Di  Jawa Timur  sudah  ada  27  perusahaan  perkapalan. Dua industri perkapalan terbesar di Indonesia ada di Surabaya yakni PT PAL Indonesia serta PT  Dok  dan  Perkapalan  Surabaya.  Tentunya kalau  ditambah  galangan  industri  kapal  di Lamongan bisa menambah kontribusinya, baik untuk  Jawa  Timur  maupun  nasional.  Tak hanya itu, di Jawa Timur juga terdapat bebera- pa  industri  yang  terkait  dengan  industri perkapalan  yaitu  jumlah  industri  pengguna kapal  di  Jawa  Timur  berjumlah  21  perusa- haan, yang sebagian besar adalah perusahaan pelayaran.  Di  Jawa  Timur  juga  ada  39 perusahaan  yang  bergerak  dalam  industri perkapalan rakyat.
Jenis  industri  perkapalan  yang  ada  di Kabupaten  Lamongan  terdiri  dari  industri perkapalan  skala  besar  dan  industri  perka- palan skala kecil seperti IKM. Berdasarkan SK Bupati  Lamongan  No.  188/46.1/  Kep/413.013/ 2009  tentang  “Penetapan  Kawasan  Industri Maritim  di  Pantai  Utara  Kabupaten  Lamong- an” menyatakan bahwa kawasan sebelah utara Kabupaten Lamongan seluas ± 450 ha sebagai Kawasan Industri Maritim dan diperuntukkan bagi  investasi  pembangunan  pelabuhan  dan industri  perkapalan.  Kebutuhan  kapal  baru dan  reparasi  kapal  lama  di  daerah  ini  sangat besar,  menyusul  telah  ditetapkannya  Kabupa- ten Lamongan dan sekitarnya oleh pemerintah sebagai  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) industri maritim. Adapun untuk industri skala besar terdapat 3 industri, antara lain: (1) PT. Dok Pantai Lamongan. Merupakan industri perkapalan yang kegiatannya saat ini
melakukan  layanan  perawatan  dan  perbaikan kapal  dalam  skala  regional.  Untuk  ke  depan- nya  apabila  ketersediaan  sarana  prasarana sudah  ada  dan  memadai  bisa  melakukan kegiatan  pembuatan  kapal.  Kegiatan  yang dilakukan saat ini yaitu melakukan perbaikan/ reparasi  kapal-kapal  dari  perusahaan  sendiri maupun  perusahaan  lain.  PT  Dok  Pantai Lamongan  ini  memiliki  luas  30  Ha  dan berlokasi di Kecamatan Paciran.
(2) PT. Lamongan Marine Industry (LMI). PT. Lamongan Marine Industri (LMI) merupa- kan industri perkapalan yang kegiatan utama- nya melakukan penanganan kapal-kapal besar untuk  kegiatan  perawatan  dan  perbaikan ( repair ). Namun ke depan, PT. LMI diproyeksi- kan  untuk  menangani  pembangunan  kapal baru dan penanganan kegiatan perawatan dan perbaikan  ( repair )  kapal-kapal  tanker  dan kapal  kargo  ukuran  besar.  PT. Marine  ini memiliki  luas  40  Ha  dan  berlokasi  di  Desa Sidokelar  Kecamatan  Paciran  dengan  garis pantai lebih dari 800 meter dan kedalaman 10 meter.  Kondisi  itu  sangat  memungkinkan untuk  mengembangkan  fasilitas  galangan dengan  target  pasar  kapal-kapal  ukuran menengah hingga kapal ukuran besar. (3) PT.  Dok  dan  Perkapalan  Surabaya (DPS). PT.  Dok  dan  Perkapalan  Surabaya yang berpusat di Surabaya membangun indus- tri  perkapalan yang  berlokasi  di  Kecamatan Brondong  dengan  luas  35  Ha.  Kegiatan  yang dilakukan  adalah  pembangunan  kapal  baru dan  perbaikan  kapal.  Galangan  di  Kabupaten Lamongan  ini  difokuskan  untuk  membangun kapal  jenis  tanker  minyak  dan  gas.  Namun untuk  saat  ini,  industri  perkapalan  ini  masih dalam  tahap  proses  penyelesaian  pembangun- an.
Ketiga  industri  perkapalan  skala  besar tersebut yang sudah beroperasi hanya PT. Dok Pantai  Lamongan  dengan  jenis  kegiatan perbaikan dan reparasi armada kapal. Sedang- kan  untuk  2  industri  lainnya  yaitu  PT.  LMI dan  PT.  Dok  dan  Perkapalan  Surabaya  (DPS) masih dalam proses pembangunan. Sedangkan untuk  IKM  Perkapalan  sendiri,  menurut  data dari  Dinas  Koperasi,  Industri  dan  Perdagang- an  Kabupaten  Lamongan  sampai  saat  ini mencapai 7 IKM.
Jumlah  produksi  kapal  yang  dihasilkan oleh 7 IKM perkapalan dalam setahun menca- pai 33 kapal dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 140 orang.
Tabel 1. IKM Perkapalan di Kabupaten Lamongan
Sumber: Dinas  Koperasi,  Industri  dan  Perdagangan Kabupaten Lamongan 2014.
Konsentrasi  geografis  kegiatan  IKM  per- kapalan  difokuskan  di Kecamatan  Paciran, khususnya  di  Desa  Kandangsemangkon,  Desa Kranji,  dan  Kelurahan  Blimbing.  Sedangkan untuk  daerah  pemasaran  industri  perkapalan masih  terbatas  untuk  Kabupaten  Lamongan. Menurut  data  di  atas,  rata-rata  kapasitas normal pembuatan kapal oleh IKM perkapalan yang  ada  di  Kabupaten  Lamongan  adalah  33 buah/tahun. Biasanya jenis kapal yang dipesan merupakan  jenis  kapal  jakung  dengan kapasitas 30-40 GT. Untuk wilayah pemesanan kapal  sebagian  besar  dari  dalam  Kabupaten Lamongan  sendiri,  namun  juga  ada beberapa daerah  yang  memesan  seperti  Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Tengah.
Salah  satu  kekuatan  pasar  IKM  perka- palan  di  Kabupaten  Lamongan  adalah  terkait dengan  keberadaan  sektor  perikanan  tangkap di  Kabupaten  Lamongan  yang  memberikan kontribusi  sebagai  penghasil  perikanan  tang- kap  terbesar  di  Jawa  Timur.  Kecamatan Paciran  pada  sektor  perikanan  tangkap memiliki  luas  areal  panjang  pantai ± 14,6  km dengan lebar 4 mil laut dengan jumlah nelayan yang  ada  sebanyak  20.058 orang.  Sedangkan jumlah  armada/kapal penangkapan  yang digunakan  sebanyak  3.390  unit  dengan  ber-
No. Nama Perusahaan Pemilik Alamat Jumlah Tenaga Kerja Kapasitas Produksi/ Tahun Daerah Pemasaran Kel. Blimbing Kec. Paciran Ds. Kandang- semangkon Kec. Paciran Ds. Kandang- semangkon Kec. Paciran Ds. Kandang- semangkon Kec. Paciran Ds. Kandang- semangkon Kec. Paciran Ds. Kandang- semangkon Kec. Paciran Ds. Kandang- semangkon Kec. Paciran Ds. Kranji Kec. Paciran 7 UD. Lima Jaya Sudiro 20 5 buah/ tahun Lamongan 6 UD.Bintang Samudra Ainur Rofiq 25 5 buah/ tahun Lamongan 5 UD. Sinar Samudra H.Imron 20 5 buah/ tahun Lamongan 4 UD. Bintang Laut Abdul Manab 25 5 buah/ tahun Lamongan 3 UD. Sendang- Kamulyan H.Marjan 22 6 buah/ tahun Lamongan 2 UD. Barokah H.Sugiharto 12 3 buah/ tahun Lamongan 1 UD. Jembar H.Wachid 16 4 buah/ tahun Lamongan
bagai  jenis  alat  tangkap.  Kondisi  ini  merupa- kan  kekuatan  dan  peluang  bagi  IKM  perka- palan  sebagai  pasar  yang  potensial  untuk pembuatan dan perbaikan kapal.
Kegiatan lain yang terdapat di Kecamatan Paciran  Kabupaten  Lamongan  adalah  jasa pendukung  logistik  untuk  mendukung  kegiat- an  eksplorasi  dan  eksploitasi  migas  (minyak dan  gas)  di  lepas pantai  ( off - shore ).  PT.  LIS
( Lamongan  Integrated  Shorebase )  merupakan salah  satu  BUMD  milik  Provinsi  Jawa  Timur dan  Kabupaten  Lamongan  dan  kantornya berada  di  Surabaya.  Sedangkan  yang  ada  di Kabupaten Lamongan adalah PT. LS (Lamong- an  Shorebase)  yang  merupakan  operator  dari PT. LIS. Kawasan Lamongan Shorebase diran- cang,  dibangun  dan  dioperasikan  oleh  PT Timur Logistiks, menyediakan desain, memba-
ngun  dan  jasa  operasi  minyak  dan  gas  lepas pantai.  PT.  LS  bergerak  di  bidang  jasa pendukung logistik di bidang offshore bukan di bidang  perkapalan.  Selama  ini  perusahaan yang  ditangani  di  PT.  LS  adalah  perusahaan minyak  yang  daerah  jangkauannya  di  utara pulau Jawa Timur dan utara Madura. Sebagai operator fasilitas offshore , PT. LS ini melayani pelanggan  terkait  bidang offshore saja, sehingga  tidak  membutuhkan  kapal  karena seluruh  kegiatannya  terkait  servis  alat  berat dan servis pelayanan di bidang offshore . Faktor kerjasama pengembangan industri perkapalan  mempunyai  tingkat  kepentingan yang tinggi dalam rangka mendukung pengem- bangan  industri  perkapalan  di  Kabupaten Lamongan.  Hal  penting  yang  harus  diperhati- kan  dalam  faktor  kerjasama  pengembangan
Tabel 2. Faktor-Faktor Pendukung Industri Perkapalan di Kabupaten Lamongan
Sumber: Hasil Analisis, 2014.
adalah terkait dengan pengembangan industri komponen  pendukung  industri  perkapalan, serta  keterkaitan  dengan  industri  antara  dan industri  hilirnya.  Kerjasama  pengembangan industri  antara  dan  hilir  sangat  berpengaruh karena  dapat  mendorong  terjadinya  efisiensi dalam  proses  produksi  kapal.  Apabila  tidak ada koneksitas atau kerjasama antara industri penunjang  dengan  industri  perkapalan  maka harga  kapal  produksi  dalam  negeri  akan semakin  mahal  akibat  masih  terbatasnya jumlah industri komponen kapal dan ketergan- tungan  impor  terhadap  bahan  dan  komponen kapal.  Selain  itu,  hal  ini  dapat  mengintegra- sikan  dengan  kegiatan  di  sektor industri lainnya  dalam  pemanfaatan  utilitas  bersama dan  diversifikasi  produk.  Adanya  kerjasama tersebut dapat membentuk keunggulan kompe- titif  yang  berkelanjutan  sehingga  dapat meningkatkan daya saing hasil produksi indus- tri perkapalan.
Faktor  kebijakan pemerintah  mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi dalam mempe- ngaruhi  pengembangan  kawasan  khusus industri perkapalan. Kebijakan terkait dengan penataan  ruang  melalui  penetapan  rencana tata  ruang  kawasan  untuk  mendukung pengembangan  kawasan  khusus  industri  per- kapalan.  Adanya  kepastian  dalam  penetapan tata  ruang  kawasan  memberikan  kemudahan bagi pelaku usaha untuk melaksanaan pemba- ngunan,  termasuk  juga  dalam  pengurusan perijinan  yang  terkait. Adanya  peran  kebijak- an pemerintah dalam memberikan arahan tata ruang,  insentif  dan  disinsentif  seperti  keri- nganan/pengurangan  pajak  dan  kemudahan dalam  perijinan  pembangunan  industri  dapat meningkatkan daya saing industri perkapalan. Adanya kepastian dan kesesuaian rencana tata ruang  akan  berdampak  kepada  peningkatan investasi di bidang industri perkapalan. Peran faktor  kebijakan  pemerintah  menjadi  bagian penting  dalam  menunjang  iklim  investasi  di daerah,  yang  dapat  menjadi  daya  tarik investasi.
Faktor  ketersediaan  utilitas  menjadi  fak- tor  penting  dalam  mendukung  pengembangan kawasan  industri  perkapalan,  khususnya dukungan  penyediaan  energi  listrik  dan  air bersih.  Ketersediaan  energi  listrik  sangat
mendukung  pengembangan  industri  perkapal- an.  Keterbatasan  pasokan  energi  listrik  akan mempengaruhi  kinerja  proses  produksi  kapal. Jaringan  listrik  berfungsi  sebagai  infrastruk- tur  utama  dalam  mendukung  aktivitas  di dalam industri perkapalan. Saat ini kebutuhan listrik  yang  ada  di  industri  perkapalan  sudah terpenuhi  dari  gardu  Lamongan  yang  disedia- kan  oleh  PLN. Selain  itu  di  industri  perka- palan  sendiri  juga  sudah  menyediakan  genset sebagai  cadangan  untuk  mengantisipasi  kebu- tuhan  energi  listrik  jika  energi  listrik  yang disediakan  PLN  mengalami  gangguan  atau pemadaman.  Sementara  itu  terkait  dengan ketersediaan  air  bersih,  menjadi  faktor  utama dalam menunjang  kegiatan  industri  perkapal- an,  khususnya  untuk  lebih  diperlukan  dalam menunjang  kegiatan  di  industri  penunjang perkapalan  seperti  kegiatan  pengelasan, pendingin,  dan  kebutuhan  domestik  pekerja industri. Selama ini untuk memenuhi kebutuh- an  air  bersih  untuk  kegiatan  industri  perka- palan  di  Pantura  didapatkan  dari  PT.  LIS melalui  penyulingan  air  laut  menjadi  air tawar,  mengingat  keterbatasan  air  tawar  dan sebagian  merupakan  air  payau.  Untuk  semua industri  perkapalan  yang  ada  di  Pantura memang sudah diwajibkan memiliki IPAL dan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh BLH.  IPAL  di sini  berfungsi  untuk  mengolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri perkapalan  seperti  limbah  hasil  perbaikan kapal, khususnya limbah yang tergolong B3.
Dukungan  sarana  dan  prasarana  trans- portasi  merupakan  faktor  penting  yang mendukung  pengembangan  industri  perkapal- an. Sebagian besar komponen yang dibutuhkan industri  perkapalan  diproduksi  dan  dipasok oleh  industri  pendukung,  sehingga  jaringan transportasi  dibutuhkan  untuk  keperluan logistik  pengiriman  komponen.  Ketersediaan jaringan transportasi diperlukan untuk memu- dahkan  aksesibilitas  dalam  menghubungkan kegiatan  yang  ada  di  industri  pendukung menuju  industri  inti  perkapalan,  sehingga dapat  mengefisienkan  waktu  dan  biaya. Meskipun  demikian, kondisi  di  lapangan ketersediaan  jalan  raya  tidak  terlalu  diperlu- kan  dalam  kegiatan  utama  di  industri  perka- palan,  dikarenakan  semua  kegiatan  baik  itu
reparasi  maupun  pembuatan  kapal dilakukan di laut.
Faktor  pelabuhan  juga  menjadi  pertim- bangan  penting  dalam  pengaruhnya  terhadap pengembangan  industri  perkapalan.  Unsur penting yang harus diperhatikan adalah keter- sediaan  infrastruktur  pelabuhan  dan  pendu- kungnya. Infrastruktur ini mencakup dermaga, pergudangan,  galangan  kapal  dan  merupakan salah satu tempat aktivitas bongkar muat yang penting  dalam  kegiatan  industri  perkapalan. Adanya  pelabuhan  dan  pendukungnya  dapat lebih  efisien  dalam  menghemat  biaya  trans- portasi maupun logistik. Dengan adanya pela- buhan dan pendukungnya yang memadai akan menyebabkan  terjadinya  peningkatan  permin- taan  pembangunan  dan  perawatan/pemeliha- raan  kapal.  Kinerja  galangan  kapal  juga sangat  berpengaruh  dalam  pengembangan industri  perkapalan  di  Kabupaten  Lamongan. Hal  ini  dikarenakan  semakin  tingginya kemampuan  produksi  galangan  kapal,  maka juga akan berdampak pada kemampuan meme- nuhi  permintaan  kebutuhan  kapal  dan  jasa reparasi  kapal  yang  semakin  meningkat  pula. Jenis  kapal  yang  diproduksi  maupun  diper- baiki  akan  menentukan  berapa  lama  waktu tunggu  yang  diperlukan  dalam  pembuatan maupun  perbaikan  kapal,  waktu  tunggu pemesanan kapal terlalu lama akan menyebab- kan  para  pemilik  kapal  lebih  cenderung memanfaatkan  galangan  kapal  luar  negeri. Dengan  semakin  baik kinerja  dan  produkti- vitas  galangan  kapal  dalam  negeri,  maka dapat  meningkatkan  pemanfaatan  galangan kapal baik itu pemanfaatan dari dalam negeri maupun  dari  luar  negeri.  Kapasitas  kegiatan riset  dan  pengembangan  berpengaruh  dalam pengembangan  industri  perkapalan  di  Kabu- paten  Lamongan,  karena  kemajuan  teknologi tergantung  pada  hasil  riset  yang  dilakukan. Untuk mendukung kegiatan riset dan pengem- bangan  diperlukan  kerjasama  dengan  pihak perguruan  tinggi  dalam  mengembangkan teknologi.  Dukungan  riset  dan  pengembangan dapat  meningkatkan  daya  saing  produk industri  perkapalan  dari  aspek  mutu,  biaya dan  waktu  penyerahan  di  pasar  internasional dengan  mengembangkan  teknologi  melalui desain produk kapal yang inovatif dan efisien.
Hasil  temuan  lain  yang  mendukung terhadap  pengembangan  industri  perkapalan di Kabupaten Lamongan adalah terkait dengan kemampuan sumber daya manusia. Walaupun rata-rata  tingkat  pendidikan  masyarakat  di sana  rendah,  namun  kemampuan  dari  tenaga kerja  IKM  industri  perkapalan  sendiri  sudah terampil.  Mereka  belajar  secara  otodidak mengenai  tata  cara  pembuatan  kapal  secara turun  temurun.  Keterampilan  pembuatan kapal  oleh  tenaga  kerja  IKM  perkapalan  ini dinilai  cukup  tinggi,  sehingga  upah  harian yang  diterimanya  juga  tinggi,  yaitu  sekitar Rp150.000,- Sementara  itu,  tenaga  kerja  yang terlibat dalam industri perkapalan skala besar terdiri dari tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak  ( outsourcing ).  Perusahaan  mengguna- kan  tenaga  kerja  tetap  untuk  posisi/jabatan pengawas  ( supervisor )  ke  atas,  sedangkan tenaga  operator  dalam  pembuatan  dan perawatan  kapal  menggunakan  tenaga  kerja kontrak.  Penyediaan  tenaga  kerja  kontrak dapat  dilakukan  melalui  kerjasama  alih  daya dengan  IKM  perkapalan  atau  vendor  yang menyediakan  tenaga  kerja  alih  daya  yang diperlukan  oleh  industri  perkapalan  skala besar.  Untuk  ke  depannya  prospek  pengem- bangan  IKM  perkapalan menunjang  industri perkapalan  bisa  melalui  kerjasama  antara IKM  dengan  industri  perkapalan  skala  besar yang ada di Kabupaten Lamongan. Peran IKM perkapalan  dalam menunjang  kerjasama dengan  industri  perkapalan  dengan  mencari kemitraan  dengan  industri  perkapalan  skala besar  dan  memenuhi  kebutuhan  permintaan dari  industri  perkapalan.  Salah  satunya  bisa melakukan  penawaran  keahlian/keterampilan yang  dimiliki  oleh  IKM kepada  industri perkapalan  yang  beroperasi  di  kawasan khusus  industri  perkapalan.  Biasanya  pelaku IKM perkapalan ini membuat kapal hanya jika ada  pemesanan  saja,  sehingga  di  saat  terjadi kekosongan  pesanan  kapal  kepada  IKM perkapalan maka dapat melakukan kerjasama alih  daya  ( outsourcing )  SDM  kepada  industri perkapalan. Selama ini hanya vendor dari luar yang  sudah  menjalin  kerjasama  alih  daya ( outsourcing )  dengan  industri  perkapalan untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  ter- latih.
Untuk  mendorong  percepatan pengem- bangan  kawasan  khusus  industri  perkapalan memerlukan  dukungan  semua  pemangku kepentingan  yang  ada  di  pusat  dan  daerah melalui  sinergi  dan  kolaborasi  antarkegiatan. Sesungguhnya  perbedaan  peran  dan  posisi masing-masing  pemangku  kepentingan  dapat disinergikan sehingga menguatkan  hubungan antara  pemerintah,  industri,  dan  perguruan tinggi.  Struktur  kelembagaan  yang  berasal dari  interaksi  antara  tiga  heliks;  perusahaan kecil  dan  besar,  universitas  dan  organisasi penelitian  lainnya,  pemerintah  lokal,  regional dan  nasional  berkumpul  untuk  melakukan curah-pendapat  ( brainstorming )  tentang  ide- ide  baru  dan  berusaha  untuk  mengisi  kesen- jangan  dalam  sistem  inovasi  (Rodrigues,  and Melo, 2013).
Dalam membangun klaster industri perka- palan  hubungan  kerjasama antara  industri hulu, industri antara, dan industri hilir sangat dibutuhkan.  Industri  galangan  kapal  merupa- kan industri hilir yang sangat tergantung pada pasokan  dari  industri  hulu  dan  industri antara.  Dalam  konteks  ekonomi  aglomerasi, kemampuan  suatu  klaster  menarik  perusaha- an-perusahaan  terkait  dengan  sekumpulan tenaga  kerja  yang  bisa  dimanfaatkan  secara bersama,  basis  pelanggan  dan  pemasok  yang luas,  limpahan  pengetahuan  ( knowledge spill- over ),  dan  biaya  transaksi  yang  rendah (Langen, 2002). IKM perkapalan di Kabupaten Lamongan mempunyai keterampilan yang baik dalam  pembuatan  kapal,  namun  belum  sepe- nuhnya  dimanfaatkan  oleh  industri  perkapal- an.  Industri  perkapalan  menggunakan  tenaga kerja  yang  dipasok  oleh  vendor  yang  berasal dari luar. Saat ini masih belum ada kerjasama antara  IKM  perkapalan  dengan  industri perkapalan skala besar, andaipun ada industri perkapalan  sifatnya  sebagai  CSR  ( corporate social responsibility )  yaitu  kerjasama  alih teknologi.  Sehingga  prospek  pengembangan yang  mungkin  dilakukan oleh  IKM  untuk menunjang  industri  perkapalan  bisa  melalui kerjasama alih teknologi antara IKM perkapal- an  dengan  industri  perkapalan  skala  besar. Dengan  demikian  limpahan  pengetahuan ( knowledge  spillover )  dapat  dikembangkan melalui  kerjasama  alih  teknologi  di  bidang
perkapalan  dalam  rangka  untuk  memperkuat pengembangan  klaster  industri  perkapalan. Alih  teknologi  tersebut  dalam  jangka  panjang akan  meningkatkan  kompetensi  SDM  IKM perkapalan,  sehingga  mampu  menempatkan IKM  perkapalan  setara  dengan  vendor dari luar dan hubungannya dengan industri perka- palan  skala  besar  tidak  lagi  sebatas  obyek CSR,  namun  menjadi  mitra  industri  perka- palan  skala  besar  dalam  pengembangan  klas- ter industri perkapalan.
Hubungan  antara  industri  hulu,  industri antara,  dan  industri  hilir  di  kawasan  khusus industri perkapalan belum terbentuk. Industri galangan  kapal  sebagai  inti  industri  hilir masih  menggantungkan  pasokannya  dari industri  hilir  dan  industri  hulu,  termasuk industri  komponen  yang  berada  di  luar kawasan  khusus  industri  perkapalan,  khusus- nya dari Surabaya, dan Gresik. Sehingga peran sarana  dan  prasarana  transportasi  dan  pela- buhan  menjadi  penting  untuk  mendukung mobilitas  dan  kebutuhan  logistik dengan kawasan  lainnya.  Demikian  pula  dengan infrastruktur  pelabuhan  dan  fasilitas  pendu- kungnya  mempunyai  pengaruh  penting  terha- dap  kawasan  khusus  industri  perkapalan. Keberadaan  pelabuhan  mampu  merangsang seluruh rantai nilai tambah kegiatan terhadap ekonomi  wilayah  dengan  mengembangkan hubungan  pemasok,  kawasan  bisnis  yang terkait, menarik investasi masuk, merangsang kegiatan ekonomi lainnya (Chang, 2011).
Kebijakan  pemerintah  menjadi  pengung- kit  bergeraknya  industri  perkapalan  di  Kabu- paten Lamongan. Sebetulnya antara kebijakan pemerintah  pusat  dan  kebijakan  pemerintah daerah  terdapat  titik  temu  yang  sama  untuk mendorong  perkembangan  industri  perkapal- an.  Pemerintah  pusat  menetapkan  kebijakan makro  sebagai  panduan  bagi  daerah  untuk mengarahkan  agenda  pembangunan  secara sektoral  maupun  spasial  seperti  MP3EI. Sedangkan  pemerintah  daerah  menyiapkan instrumen kebijakan  mikro  berkaitan  dengan rencana  tata  ruang  dan  regulasi  daerah  yang ramah terhadap investasi. Intervensi pemerin- tah  daerah  dalam  konteks  dukungan  peme- rintah daerah dengan memfasilitasi, mengako- modasi,  dan  membina kegiatan  inovasi  meru-
pakan  upaya  mengembangkan  ekonomi  lokal (Arifin et  al .,  2013).  Bentuk  intervensi  berupa arahan  tata  ruang  kawasan,  memberikan insentif-disinsentif  dalam  penyelenggaraan industri  dimaksudkan  agar  kegiatan  industri perkapalan  yang  dikembangkan  mempunyai daya saing yang tinggi.
Menurut  Chang  (2011),  klaster  maritim harus  mampu  mengidentifikasi  kegagalan  pa- sar, menyediakan tata kelola klaster, mengem- bangkan  hubungan  antara  industri,  lembaga penelitian dan universitas untuk menawarkan pendidikan  dan  pelatihan/kursus  yang  sesuai, membuat hubungan untuk jaringan dan pertu- karan  informasi,  dan  akhirnya  memberikan infrastruktur  yang  sesuai  dan  dukungan keuangan.  Jawa  Timur  dan  khususnya  Kabu- paten  Lamongan  berpeluang  untuk  menjadi kawasan khusus bagi industri maritim. Hal itu terutama  karena  keberadaan  beberapa  indus- tri perkapalan besar maupun IKM perkapalan di  Jawa  Timur dan  didukung  pusatnya  SDM kemaritiman,  yaitu  tersedianya  lembaga pendidikan tinggi di bidang perkapalan antara lain ITS dan PPNS, serta adanya laboratorium Hidrodinamika  terbesar  BPPT  di  Surabaya, demikian  pula  pusat  desain  perkapalan (NaSDeC)  juga  ada  di  Surabaya.  Inisiatif Cluster inovasi  daerah  tampaknya  berusaha untuk  seperti  strategi  yang  komprehensif dengan  memberikan  pandangan  yang  seim- bang  tentang  kekuatan  industri,  potensi inovasi  dan  aset  daerah,  serta  adanya  sinergi di antara mereka (Yu and Jackson, 2011).

## 4. Simpulan
Dorongan untuk membangun kawasan khusus industri  perkapalan  di  Kabupaten  Lamongan tidak  hanya dilakukan  melalui  pendekatan top-down oleh  pemerintah  pusat,  melainkan juga  mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah daerah  melalui  pendekatan bottom-up .  Meski- pun  demikian  segenap  upaya  yang  telah dilakukan ini belum sepenuhnya mampu men- dorong terbentuknya klaster industri perkapal- an yang handal dan berdaya saing.
Beberapa faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pengembangan kawasan khusus industri perkapalan adalah: (1) Kerjasama  industri  yang  terkait  dengan
industri  perkapalan  mulai industri  hulu, industri  antara,  hingga  industri  hilir.  Kerja- sama  ini  juga  menyangkut  hubungan  antara IKM perkapalan dan industri perkapalan skala besar;
(2) Kebijakan  pemerintah  yang  menyangkut pengaturan  tata  ruang  kawasan,  regulasi  dan perijinan  di  daerah, termasuk  pengembangan instrument insentif dan disinsentif;
(3) Layanan  infrastruktur  terkait  dengan sistem  utilitas  dan  transportasi  yang  mendu- kung  pengembangan  kawasan  baik  untuk kebutuhan proses industri, kemudahan mobili- tas, maupun dukungan logistik;
(4) Pelabuhan  dan  infrastruktur  pendukung- nya mencakup dermaga, pergudangan, galang- an  kapal  dan  merupakan  salah  satu  tempat aktivitas  bongkar  muat  yang  penting  dalam kegiatan industri perkapalan.
Keberhasilan  pengembangan  kawasan khusus  industri  perkapalan  tidak  lepas  dari peran berbagai pemangku kepentingan, antara lain  pemerintah,  perguruan  tinggi,  pelaku bisnis,  dan  masyarakat  setempat.  Jejaring yang  dibangun  oleh  pemangku  kepentingan tersebut  diharapkan  mampu  meningkatkan sinergi  dan  kolaborasi  yang  efektif sesuai dengan perannya masing-masing.

## 5. Daftar Pustaka
Arifin,  Mohamad et  al. 2013. Sistem inovasi daerah: inovasi  teknologi  dalam pe- ngembangan  ekonomi  lokal . Bogor:  IPB Press.
Asheim, B.T. and Coenen, L. 2005. Knowledge bases  and  regional  innovation  systems: Comparing  Nordic  clusters. Research Policy. 34: 1173–1190. Brenner,  T. et  al. 2011.  Regional  Innovation Sistems,  Clusters,  and  Knowledge  Net- working. Papers in Regional Science . Vol. 90, No. 2, June: 243-249.
Chang,  Yen-Chiang.  2011.  Maritime  clusters:
What can be learnt from the South West of  England. Ocean  &  Coastal Manage- ment . Vol. 54, No. 6, June: 488-494. Da  Silva  Monteiro,  J.P.V. et  al. 2014. Under- standing the  way and  the  dynamics  of collaborative  innovation  processes:  the
case  of  the  maritime  cluster  of  the  Al- garve region (Portugal). Urban, Planning and Transport Research: An Open Access Journal . Vol. 2, No. 1: 247–264.
Departemen Perindustrian Republik Indonesia. 2009. Pemetaan industri  maritim  dan perkapalan di Indonesia . Jakarta: Depar- temen Perindustrian.
Diez,  M.A.  2001.  The  Evaluation  of  Regional Innovation and Cluster Policies: Towards a participatory  approach.
European
Planning Studies , Vol. 9, No. 7: 907–923. Dinas  Perindustrian Provinsi Jawa  Timur.
2010. Laporan pengembangan  industri perkapalan di  Jawa  Timur .  Surabaya: Dinas Perindustrian Jawa Timur.
Fromhold-Eisebith,  M.  and  Eisebith,  G.  2005.
How  to  institutionalize  innovative  clus- ters?  Comparing  explicit  top-down  and implicit  bottom-up  approaches. Research Policy , 34: 1250–1268.
Haq,  A.A.  2013.  Pendayagunaan  Teknologi  di Klaster Komponen Kapal Desa Kebasen, Kecamatan  Talang,  Kabupaten  Tegal. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota . Volume 9 (4), Desember: 393-403. Iammarino,  S.  and  McCann,  P.  2006.  The structure  and  evolution  of  industrial clusters: transactions,  technology  and knowledge  spillovers. Research  Policy . 35: 1018–1036.
Jenssen, J.I. 2003. Innovation, capabilities and competitive  advantage  in  Norwegian shipping. Maritime  Policy  & Manage ment. Vol. 30, Issue 2: 93-106. Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekono- mian.  2011. Masterplan percepatan  dan perluasan  pembangunan  ekonomi  indo- nesia. Jakarta: Kemenko Bidang Pereko- nomian.
Kilpatrick,  S.,  and  Wilson,  B.  2013.  Boundary crossing  organizations  in  regional  inno- vation systems. Regional  Science  Policy
& Practice, Vol. 5, No. 1, March: 67-82.
Langen,  P.  W.  de.  2002.  Clustering  and performance:  the  case  of  maritime clustering in The Netherlands. Maritime Policy  &  Management .  Vol.  29,  Issue  3:
209-221.
Pekkarinen,  and  Harmaakorpi.  2006.  Building regional  innovation  networks:  the definition of an age business core process in a regional innovation sistem. Regional Studies , Vol. 40, No. 4, June: 401 –413.
Rodrigues,  C.  and  Melo,  A.I.  2013.  The  Triple Helix  Model  as  Inspiration  for  Local Development  Policies:  An  Experience- Based Perspective . International Journal of Urban and Regional Research . Vol. 37, Issue 5, September: 1675-1687.
Shinohara, M. 2010. Maritime cluster of Japan: implications  for  the  cluster  formation policies. Maritime Policy & Management . Vol. 37, Issue 4: 377-399.
Sohn, D.W. and Kenney, M. 2007. Universities, Clusters,  and  Innovation  Systems:  The Case  of  Seoul,  Korea. World Develop- ment. Vol. 35, No. 6: 991–1004.
Tödtling, F. and Trippl, M. 2005. One size fits all?  Towards  a  differentiated  regional innovation  policy  approach. Research Policy. 34: 1203–1219. Windyandari,  Aulia.  2008.  Prospek  Industri Galangan  Kapal  dalam  Negeri  Guna Menghadapi Persaingan Global. TEKNIK . Vol. 29, No. 1: 73-76.
Yu,  Junbo  and  Jackson,  Randall.  2011. Regional  Innovation  Clusters:  A  Critical Review. Growth and Change . Vol. 42, No. 2, June: 111–124.