## PeneraPan Syariat iSlam aceh dalam lintaS Sejarah
ali Geno Berutu
Sekolah Pascasarjana (SPs) Uin Syarif hidayatullah jakarta Email: ali_geno@ymail.com

## Abstract
The enforcement of Sharia in Aceh has a different side, a side to – Indonesiaan, i.e. the enforcement of Sharia in Aceh aimed to prevent Acehnese not to secede from the State Union of Republic of Indonesia. From this side we can see that processes the enforcement of Sharia in Aceh is not a process that is genuine and natural, but rather a move and political policy in order to prevent its secession efforts of Aceh from SO. Application of Islamic jurisprudence at this stage, i.e. to minimize dissatisfaction in Aceh against the policies of the Central Government, and is more of a political emergency measures to save the Acehnese in the bosom of the Republic, which aims to bring psychological comfort for the people of Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam known as seramoe Mecca (Mecca > s Porch). The breath of Islam so it blends in Aceh so that the culture of indigenous cultural activities  often  berazaskan  Islam.  Islamic  jurisprudence  in  kaffah declared in the year 2001, the pros and cons keep popping up until now. Government involvement there is accused of political elements to block State aid non-Muslims against the power of the free Aceh Movement.  The  characteristic  of  the  culture  and  attitude  of  cons diperagaka gives birth to questions since when Sharia is already in force in Nanggroe Aceh Darussalam? Often the talk history then we  will  examine  three  dimensional  time  existence  of  Islamic  law on the Earth the porch of Mecca, namely during the old order and new order. Now when the Government involves themselves what aspects  influenced  the  application  of  Sharia  in  kaffah?  What  are
the laws set in Islamic jurisprudence? As to what the pattern of its application to become the beginning of society to behave? How its development since 2001-applied now, both in terms of the changes that occur in the community after the Islamic Shari > a is applied or konstitensi institutions authorized to enforce the rules of Sharia are already  noticeable.
Keywords : Aceh, Islamic jurisprudence, qanun, culture

## abstrak
Pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh  memiliki  sisi  yang berbeda,  berupa  sisi  ke–Indonesiaan,  yaitu  pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak  memisahkan  diri  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islam pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan langkah  politik  darurat  untuk  menyelamatkan Aceh  dalam pangkuan  republik,  yang  bertujuan  untuk  mendatangkan kenyamanan  psikologis  bagi  masyarakat  Aceh.  Nanggroe Aceh Darussalam di kenal dengan sebutan seramoe mekkah (serambi mekkah). Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya  Aceh  sehingga  aktifitas  budaya  kerap  berazaskan Islam. Syariat Islam secara kaffah dideklarasikan pada tahun 2001,  pro  dan  kontra  terus  bermunculan  sampai  sekarang. Keterlibatan  pemerintah  dituding  ada  unsur  politik  untuk memblokir bantuan Negara non muslim terhadap kekuatan gerakan Aceh merdeka. Ciri khas budaya dan sikap kontra yang  diperagaka  melahirkan  pertanyaan  sejak  kapan syariat islam sudah berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam? Lazimnya  bicara  sejarah  maka  kita  akan  mengkaji  tiga dimensi  waktu  keberadaan  hukum  Islam  di  bumi  serambi mekkah yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Sekarang ketika pemerintah melibatkan diri apa yang melatarbelakangi penerapan syariat Islam secara kaffah? Hukum apa saja yang di atur dalam syariat islam? Seperti apa pola penerapannya agar menjadi awal masyarakat bertingkah laku? Bagaimana
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 165
perkembangannya  sejak  diterapkan  tahun  2001-sekarang, baik  dari  segi  perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat setelah syariat islam diterapkan maupun konstitensi lembaga yang berwenang untuk menjalankan peraturan syariah yang sudah dicanangkan.
Kata Kunci : Aceh, syariat Islam, qanun, budaya

## Pendahuluan
Dari  sudut  sosio–budaya,  masyarakat  Aceh  pada dasarnya  menampilkan  adat  dan  Islam  sebagai  unsur  yang dominan  dalam  mengendalikan  gerak  masyarakat.  Agama Islam  telah  membentuk  identitas  masyarakat Aceh  sejak  masa awal  penyebarannya  keluar  jazirah  Arab. 1 Nilai-nilai  hukum dan norma adat yang telah menyatu dengan Islam merupakan pandagan hidup ( way of life ) bagi masyarakat Aceh. 2 B.J Bollan, seorang  antropolog  Belanda  mengatakan, “Being  an  Aceh  is equivalent to being a Muslim” (menjadi orang Aceh telah identik dengan  orang  Muslim). 3 Pengaruh  hukum  Islam  terhadap hukum  adat  telah  meliputi  semua  bidang  hukum,  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  hukum  Islam  dan  hukum  adat  telah melebur menjadi satu hukum. Adagium yang masih dipegang masyarakat  Aceh, “adat  bak  po  teummeurehum,  hukum  bak  Syah Kuala, qanun bak Putro Pahang, reusum bak Laksamana”. 4
Hal ini sesungguhnnya mengandung makna pembagian kekuasaan  dalam  kesultanan  Aceh  Darussalam,  kekuasaaan politik  dan  adat  ada  ditangan  sultan  ( Po  Teummeurehum ), keuasaan  pelaksanaan  hukum  berada  ditangan  ulama  ( Syiah
1 Yusni Saby, Apa Pentingnya Studi Aceh , dalam M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), h. xxxi. 2 Abidin  Nurdin,  “Revitalisasi  Kearifan  Lokal  di  Aceh:  Peran  Budaya Dalam  Menyelesaikan  Konflik  Masyarakat”, Anlisis,  Vol.  XIII  No.  1  Juni  2013 , h.  139. 3 Hasnil  Basri  Siregar,  “Lessons  Learned  From  The  Implementation  Of Islamic Shari’ah Criminal Law In Aceh, Indonesia” , Journal of Law and Religion, Vol.  24,  No.  1  (2008/2009), h .  143-176, 147. http://www.jstor.org/page/info/about/ policies/terms.js p (diakses pada tanggal 6 Maret 2014 ).
4 Mohd.  Din, Stimulasi  Pembangunan  Hukum  Pidana  Nasional  dari  Aceh Untuk Indonesia (Bandung: Unpad Press, 2009), h. 38.

## Kuala ), kekuasaan pembuat undang-undang ada ditangan Putro
Pahang ,  dan  peraturan  protokeler  ( Reusam )  berada  ditangan laksamana (panglima perang di Aceh). 5 Menurut Arskal Salim ada beberapa alasan masyarakat Aceh yang menjadikan Islam sebagai identitasnya. Pertama, sejarah  mencatat  bahwa  perkembangan Islam di Indonesia diawali dari Aceh, 6 hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam catatan Marco Polo yang melewati Peurlak (Aceh Timur saat ini) dan menggambarkan bahwakotatersebut (Peurlak) adalah kota muslim pada tahun 1292. 7 Kedua, kerajaan Islam pertama di Indonesia didirikan di Aceh, hal ini dibuktikan dengan  penemuan  batu  nisan  Raja  Samudra  Sultan  Malik  as- Salih yang tercatat pada tahun 1927. Menurut Ricklefs penemuan ini  menunjukkan  bahwa  kerajaan  Islam  pertama  di  Indonesia berada di Aceh. Ketiga adalah sejarah penerapan syariat Islam di Aceh yang memiliki sejarah yang sangat panjang, proses sejarah inilah  yang  menjadi  motivasi  bagi  masyarakat  Aceh  untuk menjadikan Islam sebagai identitasnya. 8
Untuk  melihat  bagaimana  sebenarnya  budaya  orang Aceh,  dapat  dilihat  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kebudayaan  itu  sendiri.  Dalam  kenyataannya  budaya  Aceh telah beratus-ratus tahun dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, pengaruh  ini  telah  masuk  kedalam  semua  sendi  kehidupan masayarakat  Aceh,  mulai  dari  siasat  peperangan,  kesenenian, pergaulan  masyarakat,  pendidikan  dan  pengajaran  sampai kepada  kehidupan  sosial–masyarakat  lainnya. 9 Dengan
5 Khamami, Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan (Tangerang Selatan: LSIP, 2014), h. 70-72.
6 Javier Gil Pérez, “Lessons of peace in Aceh: administrative decentralization and political freedom as a strategy of pacification in Aceh”, Icip Working Papers: International Catalan Institute, 2009, h. 11.
7 Asma Uddin, “Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia”, University of St. Thomas Law Journal: Vol. 7: Iss. 3 (2010), Article 8, 615. Available at: http://ir.stthomas.edu/ustlj/vol7/iss3/ 8(diakses pada tanggal 27 Februari 2015).
8 Arskal  Salim,“Shari’a  From  Below’  In  Aceh  (1930s–1960s):  Islamic Identity And  The  Right  To  Self-Determination  With  Comparative  Reference  To The Moro Islamic Liberation”, Indonesia And The Malay World, Vol. 32, No. 92, March 2004 Front (Milf) , h. 83.
9 Rusdi  Sufi  dan  Agus  Budi  Wibowo ,  Budaya  Masyarakat  Aceh,  Bagian Kedua (Banda Aceh:  Badan  Perpustakaan  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam,
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 167
demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  kebudayaan  masyarakat Aceh sangat identik dengan Islam, 10 walaupun sekarang dunia telah memasuki abad ilmu pengetahuan dan demokrasi, tetapi masyarakat Aceh  tetap  mengakui  ajaran  agama  Islam  sebagai bagian dari kehidupannya.

## Pembahasan
Sejarah Pemberlakuan Syariat islam di aceh a.
Pada  masa  awal  Kemerdekaan  (sampai  dengan  tahun 1.
1959)
Upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan syariat Islam di  Aceh. 11 Pada  tahun  1947,  Presiden  Soekarno  mengunjungi Aceh  untuk  memperoleh  dukungan  masyarakat  dalam memperjuangkan  pengakuan  indepedensi  Indonesia, 12 pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa komponen di Aceh, salah satunya adalah Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida). Pada  akhirnya  Gasida  menyanggupi  permintaan  Presiden Soekarno  dan  kemudian  membentuk  panitia  pengumpulan dana dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya. Pada akhirnya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota 13 yang kemudian diberi nama Seulawah I dan Seulawah II . 14 Setelah berhasil menghimpun
2004), h. 38-39. 10 Edward  Aspinall, “From  Islamism  To  Nationalism  In  Aceh,  Indonesia” , Nations And Nationalism 13 (2), 2007, h. 245–263.
11 Alyasa’ Abu Bakar, “Sejarah Pelaksanaan Syari`at Islam Di Aceh” http:/ / alyasa abubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam- di-aceh / ( Diakses Pada Tanggal 18 November 2014).Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, “THE  APPLICATION  OF  ISLAMIC  LAW  IN  INDONESIA:  The  Case  Study  of Aceh”, Journal Of Indonesian Islam, Vol . 01, Number 01, June 2007, h. 137.
12 Nurrohman, “Formalisasi Syariat Islam di Indonesia“, Al-Risalah Volume 12 Nomor 1 Mei 2012 , h. 83.
13 Priyambudi Sulistiyanto, “Whither Aceh?”, Third World Quarterly, Vol 22,
No 3, Pp 437-452, 2001 , 439. http://www.jstor.org/page/info/about/policies/ ter m s .jsp (diakses Pada Tanggal 19 November 2014). Lihat juga, Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area , cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 322.
14 Rusdi  Sufi  dan  Agus  Budi  Wibowo ,  Budaya  Masyarakat  Aceh,  Bagian
sejumlah  dana  untuk  perjuangan  Republik  Indonesia, 15 Daud Beureu’eh  (1899  -1987  )memohon  kepada  Presiden  Soekarno meminta  agar  diizinkan  pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh, hal ini dilakukan karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Presiden  Soekarno  setuju,  akan tetapi  tidak  bersedia  menandatangani  surat  persetujuan  yang disodorkan oleh Beureu’eh kepadanya. 16
Dua  tahun  setelah  kunjungan  Soekarno  ke  Aceh  yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 1949 Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengumumkan pembentukan Provinsi Aceh  dan  Daud  Beureu’eh  sebagai  gubernurnya. 17 Tetapi belum  genap  setahun  Pemerintahan  Aceh  berjalan,  kebijakan Pemerintah  Pusat  kembali  berubah  pada  tahun  1950  Provinsi Aceh dilebur dan disatukan kedalam Provinsi Sumatera Utara 18 dan  dijadikan  keresidenan  Aceh. 19 Bagi  para  pejuang  Aceh, dengan  dijadikannya Aceh  sebagai  keresidenan,  para  pejuang tersebut merasa kecewa dan menimbulkan kemarahan 20 kepada
Kedua (Banda Aceh:  Badan  Perpustakaan  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam, 2004), h. 51-52.
15 Pada  saat  Indonesia  memproklamirkan  kemerdekaannya  tanggal  17 Agustus 1945, masyarakat Aceh juga berpartisipasi dalam proklamasi itu. Hal ini terlihat dari dukungan mereka dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa (dalam  perang  sabil)  untuk  menegakkan  kalimah  Allah  di  bumi  ini  dan  demi tegaknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Perjuangan  untuk  mengusir penjajah  Belanda  di  Medan  Area  Sumatera  Utara  dan  membeli  dua  pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini, merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia.
16 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria , (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 21.
17 Priyambudi Sulistiyanto, “Whither Aceh?”..., h. 439.
18 Asma Uddin, “Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia,”....623.Lihat juga, Marzuki Abu Bakar,”Syariat Islam di Aceh: Sebuah  Model  Kerukunan  dan  Kebebasan  Beragama”, Jurnal  Hukum  Islam  dan Pranata Sosial, Vol. XIII No.1 Januari-Juni 2011 , h. 152.
19 Saidurrahman,  “Siyasah  Syar’iyyah  Di  NAD” ...,  796. Lihat jugaMuhammad Umar, Peradaban Aceh ( Tamaddun) : Kilasan Sejarah Aceh dan Adat , ( Banda Aceh: JKMA, 2006), h. 63.
20 Anthony L, Smith., “Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions”, New Zealand Journal of Asian Studies 4, 2 (December, 2002) , h. 72.
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 169
Pemerintah  Republik  Indonesia 21 dan  juga  syariat  Islam  yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan oleh pusat (Jakarta). 22
Masyarakat Aceh bergejolak dan menutut dikembalikannya provinsi  Aceh.  Pada  taggal  21  September  1953  terjadilah pembrontakan  pertama  DI/TII  di  Aceh 23 pasca  kemerdekaan Indonesia  yang  dipimpin  langsung  oleh  Daud  Beureu’eh, pembrontakan  ini  merupakan  bentuk  kekecewaan  masyarakat Aceh terhadap pemerintah Pusat di Jakarta. 24 Pemberontakan ini sebenarnya dimulai dari Kongres Alim Ulam se Indonesia yang dilangsungkan di Istana Maimun al-Rasyid di Medan. Kongres ini  dihadiri  kurang  lebih  540  ulama  dari  seluruh  Indonesia. Terbentukya  kongres  ini  merupakan  bentuk  kegelisahan  para ulama  melihat  kurang  terakomodasinya  peran  ummat  Islam dalam  mempertahankan  kemmerdekaan  pasca  lepas  dari penjajahan Belanda. 25
Kekecewaan  rakyat  Aceh  ini  ditangkap  secara  cerdas oleh  Imam  NII  S.M  Karto  Suwiryo  di  Jawa  Barat 26 dan  segera mengirim Abdul Fatah Wira Nanggapati alias Mustafa sebagai utusan  ke  Aceh  guna  untuk  mendekati  para  pemimpin  Aceh pada  awal  tahun  1952,  melalui  Abdul  Fatah,  Karto  Suwiryo
21 Republik  ndonesia, Peraturan  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara , X 2-1.
22 Muhammad Umar, Peradaban Aceh,..., h. 63.
23 Agus Budi Wibisono dkk, Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005) , h. 91-92.
24 Kegagalan akomodasi politik merupakan awal dari benih kekecawaan bagi  masyarakat Aceh.  Hal  ini  ditambah  lagi  kebijakan  membubarkan  Propinsi Aceh yang kemudian dilebur dalam Propinsi Sumatra Utara. Puncak kekecewaan itu berujung pada meletusnya peristiwa September 1953 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Darul Islam di Aceh.Lihat Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo , Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), 53. Lihat juga B. J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff, 1982), h. 55-62.
25 Mawardi  Umar  dan  Al  Chaidar, Darul  Islam  Aceh:  Pembrontakan  atau Pahlawan? ,  Buku  Dua  (Banda  Aceh:  Dinas  Kebudayaan  Pemprov  NAD,  2006), h.  102. 26 Gerakan  kartosuwiryo  dan  sekutunya  untuk  mendidirkan  negara yang  berlandaskan  kepada  hukum  Islam  yang  sering  dikenal  dengan  gerakan Negara  Islam  Indonesia  (NII).  Lihat  Kamaruzzaman  Bustamam-Ahmad,  “THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA:..., h. 136.
mengirimkan beberapa tulisan dan maklumat NII tentang Da > rul Isla > m dan  mengajak  para  pemimpin  Aceh  untuk  bergabung. 27
Maklumat  Karto  Suwiryo  ini  mendapat  respon  yang  positif dari pemimpin Aceh, pada tanggal 23 September 1955 diadakan kongres  di  Batee  Kureng  yang  dihadiri  oleh  87  tokoh  yang menghasilkan program Batee Kureng 28 yang menyatakan bahwa Aceh memisahkan diri dari Indonesia 29 dan bergabung dengan DI/TII 30 di bawah pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat untuk memproklamiasikan  Negara  Islam  Indonesia 31 (NII)  dan sebagai  wali  negaranyan  diangkatlah  Teungku  Muhammad Daud  Beureu’eh.
Pemerintah  pusat  langsung  menanggapi  pembrontakan ini  dengan  mengeluarkan  undang-undang  Nomor  24  Tahun 1956 tentang pemebentukan Provinsi Swatantra Aceh – Daerah Swatantra  Tingkat  I  Aceh.  Pada  tahun  1958  atau  dua  tahun setelah keluarnya UU No. 24 Tahun 1956 keluarlah Ikrar Lamteh 32 yang  pada  intinya  kedua  belah  pihak  sepakat  menghentikan kontak  senjata  dan  mengusahakan  jalan  terbaik  untuk menyelesaikan  masalah  Aceh. 33 Daud  Beureu’eh  mengajukan
27 Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial- Politik Pembrontakan Regional di Indonesia 1953-1964, (Lhokseumawe-NAD: Unimal Pers, 2008), h. 5.
28 Adanya  Kongres Batee  Kureng ini  menyebabkan  status  Daerah  dan Pemerintahan berubah sama sekali. Dan gerakan DI menjadi gerakan yang hampir “baru” sama sekali. Konperensi Batee Kureng seakan sudah mentransformasikannya menjadi gerakan politik damai. Lihat, Mawardi Umar dan Al Chaidar, Darul Islam Aceh:..., h. 251-261. 29 Arskal Salim “ Dynamic Legal Pluralism in Modern Indonesia: The State and the Sharia (Court) in the Changing Constellations of Aceh”, First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies 24 – 27 February 2007, 5. Lihat Juga, Sehat Ihsan Shadiqin, “Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?”. Kontekstualita, Vol. 25, No. 1, 2010 , h. 30.
30 Agus Budi Wibisono dkk, Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) ..., h. 92. 31 Robin  Bush,  “Regional  Sharia’  Regulations  in  Indonesia: Anomaly  or Symptom?”, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008, pp. 174-191 ,9. Lihat juga, M. Nur El Ibrahimy, Teungku Muhammad Daud Beureueh , cet. ke-2 (Jakarta: Gunung Agung, 1986), h. 67-68.
32 Taufik  Adnan  Amal  dan  Samsu  Rizal  Panggabean, Politik  Syariat Islam:... ,h. 22. Lihat juga: Haedar Nasir , Islam syariat: Refroduksi salafiyah Ideologis.... , h. 341.
33 Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia,+- 1942-1998 , ( Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008),
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 171
syarat  pengajuan  unsur-unsur  syariat  Islam  bagi  masyarakat Aceh  untuk  mengakhiri  pembrontakan  DI/TII 34 dibawah kepemimpinannya,  maka  sejak  saat  itu  dihasilkan  maklumat konsepsi  pelaksanaan  unsur-unsur  syariat  Islam  bagi  daerah Istimewa Aceh. 35 Sehingga konflik yang berlangsung dari tahun 1953 dapat diakhir pada tahun 1959 dengan jalan damai, 36 Daud Breu’eh beserta kaum ulama dan pengikutnyapun turun gunung dan kembali kepangkuan ibu pertiwi secara tulus. 37
Pada masa Kemerdekaan (1959-1998)

## 2.
Bagi  rakyat  dan  elite Aceh,  pemberlakuan  syariat  Islam dengan  status  Aceh  sebagai  daerah  istimewa  merupakan  hal yang  wajar  mengingat  sejarah  dan  besarnya  jasa  masyarakat Aceh  terhadap  pembentukan  Negara  Kesatuan  Indonesia  dan Kemerdekaan  NKRI  pada  tahun  1945.  Pada  bulan  Mei  Tahun 1959  Pemerintah  Pusat  mengutus  Mr.  Hardi  untuk  membawa misi  perdamaian  untuk  Aceh. 38 Komisi  Hardi  selanjutnya melakukan pertemuan dengan Deleglasi Dewan Revolusi Darul Islam  (DDRDI)  yang  dipimpin  oleh Ayah  Gani  Usman. 39 Hasil penting  dari  perundingan  ini  adalah  bahwa  Pemerintah  Pusat akan memberikan status istimewa untuk Aceh 40 dan kemudian mengejewantahkannya  dalam  Keputusan  Perdana  Menteri  RI No.  1/Missi/1959.  Keputusan  ini  memberikan  status  istimewa kepada Aceh dalam artian dapat melaksanakan otonomi daerah
h. 365. 34 Geoffrey Robinson, “Rawan Is As Rawan Does: The Origins Of Disorder In New Order Aceh”, Indonesia, No. 66 (Oct., 1998), pp. 126-157 , 130. , (diakses pada tanggal 19 nov 2014). Lihat juga, Otto Samsudin Ishak, Dari Maaf Ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa sosiologi Politik , (Jakarta: LSPP, 2001), h. 40.
35 Haedar Nasir, Islam syariat ..., h. 341.
36 Agus Budi Wibisono dkk, Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)..., h. 92.
37 Momentum  inilah  yang  dijadikan  oleh  Gubernur  Aceh  Ali  Hasjmy untuk  membangun  Kopelma  Darussalam  yang  nanti  merupakan  sebagai  cikal bakal Universitas Syah Kuala (Unsiyah) dan IAIN Ar-Raniry. Lihat Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo , Budaya Masyarakat Aceh,..., h. 53.
38 Muhammad Umar, Peradaban Aceh..., h. 63.
39 Lukman,  “Daerah  “Dapat  Disebut”  Istimewa  Atjeh”.  http  ://www. library.ohiou  .edu/indopubs/1998/11/06/0011.htm l  (diakses  pada  tanggal  19 Januari 2015).
40 Marwati  Djoened  Poesponegoro,  dkk, Sejarah  Nasional  Indonesia  ..., h.  365.
yang seluas-luasnya terutama dalam bidang agama, pendidikan dan  adat  istiadat. 41 Status  ini  kemudian  dikukuhkan  dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965. 42
Atas  nama  Komandan  Militer  Aceh,  Letnan  Kolonel T.  Hamzah  dan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Aceh,  A.  Hasjmy membuat pernyataan bersama sebagai berikut:
Seluruh aparat NBA/NII (militer/polisi) diterima kedalam
1. pasukan yang bernama pasukan Tgk. Cik Di Tiro sebagai bagian  dari  Komando  Daerah  Militer  Aceh/Iskandar Muda sesuai dengan pernyataan misi Pemerintah Pusat di Kuta Raja, 26 Mei 1959.
Pemerintah akan membantu sekuat tenaga dalam batas- 2. batas kemampuan negara untuk pembangunan semesta di Aceh,  terutama  dalam  bidang-bidang  yang  langsung menyentuh  kepentingan  rakyat,  jasmani  dan  rohani, langkah  pertama  untuk  merealisir  maksud  pemerintah tersebut, Misi Pemerintah Pusat telah membawa otoritas sejumlah 88,4 Juta Rupiah. 43
Tetapi keputusan Pemerintah Pusat tesebut tidak berhasil memuaskan  kelompok  radikal  dan  republikan  dalam  DI/ TII.  Breue’eh  memandang  bahwa  sebutan  istimewa  bagi Aceh itu  belum  memiliki  subtansi  dan  bentuk  kongkret  apapun. Oleh  karena  itu  ia  kembali  masuk  kedalam  hutan  bersama pengikutnya  dan  melakukan  perang  gerilya.  Perang  saudara antara DI/TII dan TNI kembali bergolak di Aceh. 44
Pada tanggal 18-22 Desember 1962 diadakan suatu acara akbar di Blangpadang, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh
41 Hardi, Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa Depannya (Jakarta: Karya  Unipress,1993),  xi.  Lihat  juga,  Taufik  Adnan  Amal  dan  Samsu  Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam,.., h. 22.
42 Pemerintah  Aceh ,  “Sejarah  Provinsi  Aceh” http://acehprov.go.id/ profil  /read  /20  14/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.htm l  (diakses  pada  tangga 03/02/2015).
43 Khamami, Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan ,..., h. 88.
44 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam,. 21.
Lihat juga, Khamami, Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan,.... , h. 89.
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 173
(MKRA). 45 Hasil dari musyawarah ini adalah dicetuskannya ikrar Balangpadang yang  ditanda  tangani  oleh  700  orang  terkemuka yang yang hadir, mereka berjanji akan memelihara dan membina kerukunan  serta  memancarkan  persatuan  dan  persahabatan. 46
MKRA  ini  merupakan  suatu  rekonsiliasi  rakyat  Aceh  yang melahirkan  ikrar  Blangpadang,  meskipun  akomodasi  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  (Pemberian  status  istimewa bagi Aceh) sebenarnya tidaklah tepat, tetapi ini harus diterima dengan lapang hati. 47
Pemberontakan Darul Islam di Aceh pada akhirnya dapat diselesaikan  dengan  kompromi  politik  dengan  pemerintah Pusat.  Bila  diamati  pemberontakan  ini  sebenarnya  dimulai dari  Kongres  Alim  Ulama  se–Indonesia  yang  berlangsung  di Medan pada bulan April 1953 48 dan Teungku Muhammad Daud Beureu’eh  sebagai  ketua  umumnya,  dengan  satu  keputusan “ memperjuangkan dalam pemilihan umum yang akan datang supaya Negara  Republik  Indonesia  menjadi  Negara  Islam  Indonesia ”.  Dan pemberontakan  itupun  pada  akhirnya  di  akhiri  dalam  sebuah kongres Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA). Ini berarti akhir  yang  sesungguhnya  dari  menegakkan  negara  Islam  di Aceh,  walaupun  tertunda,  tapi  telah  mendapat  akomodasi politik yang besar, sebuah pengakuan terhadap jati diri bangsa Aceh  dan  merupakan  peneguhan  sikap  dan  keinginan  untuk menerapkan syariat Islam. 49
Dalam  perjalanannya  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya pada tahun 1979
45 Mawardi Umar dan Al Chaidar, Darul Islam Aceh:,.... , h. 333. 46 Musyawarah  Kerukunan  Rakyat  Aceh  ini  merupakan  sebuah  upaya Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyerukan “nibak tje- bre,  get  meusaboh,  tameudjrohdroh  ngon  sjeedara” (daripada  berpecah  belah,  lebih baik kita berbaik-baikan sesama saudara), lihat, Mawardi Umar dan Al Chaidar, Darul Islam Aceh:,.... , h. 335.
47 Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial- Politik Pembrontakan Regional di Indonesia ...., h. 15.
48 Agus Budi Wibisono dkk, Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)..., h.  92.  Lihat  juag  Mawardi  Umar  dan Al  Chaidar, Darul  Islam  Aceh...,
h.  102.
49 Ti Aisyah, Subhani dan Al Chaidar, Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial- Politik Pembrontakan Regional di Indonesia..., h. 17.
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tentang Pemerintahan Desa. Dengan adanya UU ini struktur gampong dan mukim serta segala perangkatnya tidak berlaku lagi, perangkat pemerintahan lokal ini digantikan dengan struktur baru yang bersifat nasional. 50
Dengan  begitu  struktur  lokal  yang  menjadi  basis  kehidupan masyarakat di desa menjadi kurang berperan. Pada tahun 1976 benih-benih komflik mulai muncul lagi, hal ini ditandai dengan keputusan  Hasan  Tiro  yang  memproklamirkan  Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Pidie 51 pada awal tahun 1977, dengan alasan bahwaIndonesia  adalah  sebagai “neokolonial” yang  menjajah Aceh 52 dan bergabungnya Aceh ke Indonesia pasca kemerdekaan merupakan  suatu  kecelakaan  sejarah  yang  perlu  segera dikoreksi. 53 Memisahkan Aceh dari Indonesia merupakan tujuan GAM. 54 Dengan alasan itupulalah Hasan Tiro mmenjadi incaran aparat keamanan Indonesia (TNI-POLRI), usaha TNI/POLRI ini berhasil membatasi kegiatan dan pengaruh GAM di Aceh pada saat itu, tapi gagalmenangkap Hasan Tiro.Hasan Tiro kemudian meninggalkan Aceh dan menetap di Swedia, 55 dan membentuk pemerintahannya selama dipengasingan tersebubut. 56
Periode  ini  adalah  periode  yang  berlarut-larut  dan berlangsung  lama.  Periode  ini  sendiri  dibagi  kepada tiga generasi, 57 generasi pertama atau  generasi  penggerak  awal
50 Greg Acciaioli, “Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia”, Canberra Anthropology , Vol.8. 1985, h. 66.
51 Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo , Budaya Masyarakat Aceh..., h. 54-55.
52 Kirsten E. Schulze, ”Mission Not So Impossible The Aceh Monitoring Mission  and  Lessons  learned  for  the  EU”, International  Policy  Analysis  (Friedrich Ebert Stiftung, 2007) , h. 2.
53 Hans  Ferdinand  Illy,  “Conflict  Resolution,  Political  Decentralization, Disaster  Risk  Management  and  the  Practice  of  Sharia  Law:  The  Case  of  Aceh, Indonesia”, Southeast Asian Studies at the University of Freiburg, 2012 (Germany), 1. (diakses pada tanggal 4 Maret 2015).
54 Rizal Sukma, “Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons”, East-West  Center  Washington’s  Project  on  Internal  Conflicts,  (2004) ,  1. (diakses pada tanggal 28 Februari 2015).
55 Priyambudi Sulistiyanto, “Whither Aceh?” ..., h. 441.
56 Geoffrey Robinson, “Rawan Is As Rawan Does: The Origins Of Disorder In New Order Aceh”, Indonesia, No. 66 (Oct., 1998), h . 126-157, 131. , (diakses pada tanggal 19 November 2014).
57 Anthony L. Smith, “Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions” ..., h. 69.
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 175
dipelopori oleh orang-orang yang merasa tidak puas terhadap pengelolaan ladang minyak Arun yang dianggap tidak adil atau dengan  alasan  ekonomi, 58 generasi  dipimpin  oleh  Hasan  Tiro. Kelompok ini juga didukung oleh sisa-sisa kelompok Darul Islam yang  juga  kecewa  terhadap  implementasi  kesepakatan  damai otonomi terbatas di Aceh. 59 Gerakan ini mendapat respon yang keras dari pemerintah, sehingga pada awal tahun 80an gerakan ini dapat dikatan bisa diredam, sebagian dari anggotanya ada yang tertangkap, terbunuh dan melarikan diri keluar negeri.
Generasi kedua GAM  muncul  pada  akhir  tahun  90an. Menurut  beberapa  sumber,  Hasan  Tiro  yang  telah  menetap di  Swedia  berhasil  menjalin  kerja  sama  dengan  Libya  untuk memberikan  pelatihan  militer  kepada  beberapa  orang  Aceh, banyak  dari  mereka  yang  dilatih  pada  akhir  tahun  90an  telah pulang  ke  Aceh 60 dan  melakukan  aksi  seporadis  terhadap kantor-kantor  pemerintahan  dan  juga  pihak  keamanan.  Pada tahun 1989 Presiden Soeharto menggelar operasi Jaring Merah 61 yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sampai pada tahun 1998. 62 Selama operasi militer, diindikasikan telah  terjadi  pelanggaran  HAM  yang  berat  di  Aceh  yang mengakibatkan penderitaan rakyat semakin bertambah. 63
Generasi ketiga GAM  mucul  setelah  pencabutan  satus Aceh dari Daerah Operasi Militer (DOM) dibawah pemerintahan B.J  Habibie.  Setelah  pencabutan  DOM  banyak  anggota  GAM yang semasa DOM di Aceh, melarikan diri keluar negeri pulang
58 Ibid .
59 Republik  ndonesia, Peraturan  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara , X 2-1. 60 Anthony  L.  Smith  mengatakan  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Aceh:  Democratic  Times,  Authoritarian  Solutions”,ada  sekitar  100  orang  yang kembali ke Aceh dari libia guna untuk menanggapi status darurat militer yang diterapkan Pemerintah Indonesia terhadap daerah Aceh. LihatAnthony L. Smith, “Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions” ..., h. 76. 61 Geoffrey Robinson, “Rawan Is As Rawan Does: The Origins Of Disorder In New Order Aceh”..., h. 131.
62 Priyambudi Sulistiyanto, “Whither Aceh?”..., h. 441.
63 Republik  ndonesia, Peraturan  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara , X 2-1.
kembali  ke  Aceh 64 dan  menunggangi  gerakan  reformasi  yang berkembang luas. Pelanggaran HAM yang terjadi semasa DOM telah menimbulkan kebencian yang masif terhadap Pemerintahan Pusat  di  Jakarta  yang  diusung  oleh  GAM  sebagai  titik  tolak untuk meningkatkan identitas ke–Acehan ( ethnonasionalisme ). Isu ini  berhasil  diartikkulasikan  dengan  isu-isu  yang  berkembang dimasyarakat  seperti,  ideologi,  kemiskinan,  kesenjangan, ketidakadilan serta isu pemisahan Aceh dari NKRI. 65
Pada masa reformasi (1999 Sampai dengan Sekarang) 3.

## Konflik  vertikal  antara  Pemerintahan  Indonesia  dan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung cukup lama, berbagai  cara  sebenarnya  telah  ditempuh  oleh  Pemerintah Pusat  di  Jakarta  untuk  mengeluarkan  Aceh  dari  konflik  yang berkepanjagan,  namun  sampai  pada  akhir  Pemerintahan Orde  Baru,  kondisi  Aceh  belum  menunjukkan  adanya  tanda- tanda  kedamaian,  Aceh  masih  tetap  dilanda  konflik  yang tak  berkesudahan.
Setelah  rezim  Orde  Baru  jatuh  dan  tampuk  pimpinan kekuasaan jatuh kepada B.J Habibie (Mei 1998 – Oktober 1999) jalan damai di Aceh memasuki babak baru. 66 Hal ini merupakan sebuah  penalaran  dari  para  elite  politik  Pemerintah  Pusat  di jakarta dan elite politik daerah di Aceh guna untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, pelanggaran HAM dan eksploitasi ekonomi  yang  seolah  tiada  henti. 67 Pada  tanggal  7  Agustus 1998  pencabutan  satus  Darurat  Militer  terhadap  Aceh  resmi dilakukan, hal ini ditandai dengan penarikan aparat militer dan kepolisian dan permohonan maaf dari kepala angkatan bersejata Republik  Indonesia  Jendral  Wiranto  atas  pelanggaran  HAM
64 Priyambudi Sulistiyanto, “Whither Aceh?”..., h. 445. 65 Republik  ndonesia, Peraturan  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara , X 2-2.
66 Khamami, Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan , ( Tangerang Selatan: LSIP, 2014), 145. Lihat juga, Priyambudi Sulistiyanto, “Whither Aceh?”...,
h. 443.
67 Asia Report, Syariat Islam dan Peradilan Pidana di Aceh , ( Jakarta:International Crisis Group, 2006), h. 1.
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 177 di  Aceh  selama  sembilan  tahun  pelaksanaan  Daerah  Operasi Militer – DOM (1989-1998). 68
Pasca  reformasi  1998  kemudian  dilanjutkan  dengan amandemen  Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945,  hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengalami perubahan pola yang signifikan, dimana sebelumnya menganut pola sentralistik , tetapi setelah reformasi berubah menjadi pola desentralistik . 69 Inilah  yang  membuat  harapan  Aceh  untuk menerpakan syariat Islam kembali terbuka, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya  Undang-undang  No.  44  Tahun  1999  Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dimana UU ini mengakomodasi kepentingan Aceh 70 dalam bidang Agama, adat istiadat dan penempatan peran ulama pada tataran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 71
Sebagai  upaya  awal  penerapan  syariat  Islam  secara kaffah dan  bentuk  respon  terhadap  lahirnya  UU  diatas,  Aceh menerbitkan  Perda  Nomor  5  Tahun  2000  tentang  Pelaksanaan syariat Islam. Perda ini memiliki basis konstitusional sekalipun tidak  jelas, 72 boleh  dikatakan  bahwa  perda  ini  mendahului undang-undang  yang  memberikan  hak  Otonomi  Khusus bagi  Pemerintahan  Daerah  Istimewa Aceh  untuk  menerapkan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah 73 yang baru di undangkan
68 Priyambudi  Sulistiyanto, “Whither  Aceh?” ,  Third  World  Quarterly..., h.  444. 69 Muhammad  Alim,  “Perda  Bernuansa  Syariah  dan  Hubungannya Dengan Konstitusi”, Jurnal Hukum No.1 Vol. 17 Januari 2007 , 120. Lihat juga, Abdul Gani Isa, “Paradigma Syariat Islam Dalam Rangka Otonomi Khusus: Studi Kajian di Provinsi Aceh”, Media Syariah, Vol XIV Januari – Juni 2012 , h. 1-2 .
70 Asma Uddin, “Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia,”..., 627. Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, “THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA:..., h. 137.
71 Misran, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum”, Legitimasi, Vol.1 No.2 Januari – Juni 2012 , h. 155.
72 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam,..
h. 32.
73 Syarifudin Tippe, Aceh Dipersimpangan Jalan (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), h. x.
dua  tahun  kemudian  (UU  No.  18  Tahun  2001)  setelah  di undangkannya UU No. 44 Tahun 1999. 74
Titik  tolak  perdamaian  Aceh  yang  ditempuh  oleh pemerintah  adalah  dengan  penunjukan  Henri  Dunant  Centre (HDC) 75 sebagai  pihak  ketiga  guna  untuk  mencari  jalan penyelesaian Aceh secara tepat, damai dan demokratis. 76 Pada tanggal 12 Mei 2000 dicetuskan “Kesepakatan Bersama tentang Jeda Kemanusiaan  di  Aceh” 77 yang  epektif  dilaksanakan  sejak  Juni  – September2000 dan kemudian diperpanjang hingga Januari 2001. Pada akhir Januari 2001 HDC membawa kedua belah pihak ke Genewa guna untuk membuat kesepakan yang mengedepankan masa depan politik, yakni adanya pemilihan yang bebas dan adil bagi Aceh dan sebuah komisi independen yang diterima kedua belah pihak.
Selanjutnya  proses  perdamaian  Aceh  terus  berlanjut dengan dilakukannya perjanjian Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)  tanggal  9  Desember  2002,  yang  masih  ditengahi  oleh pihak  HDC  di  Jenewa. 78 Perdamaian  ini  dirancang  untuk menghentikan kekerasan dan membentuk kerangka perdamaian yang  kekal  yang  mengedepankan  4  agenda  yang  utama(1) Agenda bidang militer , (2) Bantuan Kemanusiaan , (3) Rekonstruksi dan  (4) Reformasi  Sipil .  Pihak  yang  diberi  mandat  untuk memantau  keadaan  keamanan  dan  meneliti  setiap  pelanggara adalah  Komite  Keamanan  Bersama  ( Joint  Security  Committee / JSC).  Komite  ini  dipimpin  secara tripartite ,  yang  terdiri  dari seorang perwira senior dari militer Thailand yaitu Mayor Jendral
74 Muhibbuthabry,  “Kelembagaan  wila@yat  al-H#isbah  Dalam  Konteks Penerapan Syariat Islam di Aceh”, Peuradeun, International Multidisciplinary Journal, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014 , h. 74. 75 Rizal Sukma, “ Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and Lessons”. .., h. viii. 76 Republik  ndonesia, Peraturan  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara , X 2-2.
77 Anthony L. Smith, “Aceh: Democratic Times..., h. 85.
78 Ibid ., h. 87 .
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 179

## Tanongsuk Tivinum; Brigadir Jendral Safzen Noerdin dari pihak
TNI; dan Sofyan Ibrahim Tiba dari GAM. 79
Pada  masa  Pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  upaya damai terus dilakukan, pendekatan dengan jalur dialog ditempuh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Genewa Swis. 80 Pada 11  April  2001  Presiden  Abdurrahman  Wahid  mengeluarkan Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2001 tentang perlakuan khusus terhadap  situasi  di  Aceh.  Agama  tidak  disebutkan  sebagai suatu masalah dalam Impres ini, hal ini dimungkinkan karena GAM  tidak  menjadikan  Islam  sebagai  basis  idiologi  dalam melakukan  aksinya  dan  negara  Islam  bukanlah  bagian  dari platform formalnya. 81
Pada  akhirnya  perjanjian  penghentian  permusuhan ( Cessation  of  Hostilities  Agreement )  mengalami  kegagalan  yaitu dengan  tidak  diterimanya  kesepakatan  yang  ditawarkan  oleh pemerintah, 82 khususnya mengenai integritas NKRI. Selanjutnya pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dikeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 28 tahun 2003 tanggal 9 Mei 2003 yang memberikan status baru untuk Aceh yakni Darurat Militer. 83 Pemerintah  melakukan  Operasi  Terpadu  yang bersifat menegakkan kembali kedaulatan NKRI dan kemudian diperpanjang melalui Kepres No. 97 tahun 2003 untuk periode 18 November 2003 sampai 19 Mei 2004. Selanjutnya pada tahun 2004 perubahan status Aceh dari Darurat Militer berubah menjadi Darurat Sipil melaui Kepres No. 43 tahun 2004. Perubahan status ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkembangan situasi keaman di Aceh semakin kondusif. 84
79 Republik ndonesia, Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 , X, h. 2-3. 80 Regs  Aceh,  “ Mencari  Obat  Mujarab  Bagi  Aceh ”,  diterbitkan  7  Agustus 2001, http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/08/27/0044.htm l  (diakses 21/01/2015).
81 Khamami, Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan ,..., h. 146. 82 Rizal Sukma, “Security Operations in Aceh” ..., h. viii.
83 Ma. Theresa R. Milallos, “Muslim veil as politics: political autonomy, women and Syariah Islam in Aceh” (diakses pada tanggal 28 Februari 2015).
84 Republik ndonesia, Peraturan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, X,
h. 2-4.
Dalam  perjalananya  Perda  No.  5  Tahun  2000  ini  tidak berjalan  dengan  efektif, 85 sehingga  terjadilah  revisi  terhadap UU No. 44 Tahun 1999 menjadi UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan sekaligus mengubah nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 86
Didalam  UU  Otomi  Khusus  bagi  Aceh  yang  ditanda  tangani oleh  Presiden  Megawati  Soekarno  Putri  ini  terdapat  beberapa instrumen  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  syariat  Islam di  Aceh  diantaranya  adalah Mahkamah  Syar’iyah dan Qanun Pemerintahan  Aceh. 87
Peluang ini berusaha untuk diaktualisasikan masyarakat Aceh  melalui  Pemerintah  Daerah  dan  Perwakilan  Rakyat di  DPRD.  Pemerintah  Daerah  melalui  Gubernur  Aceh  telah mendeklarasikan  pemebrlakuan  syariat  Islam  di  Aceh  secara kaffah pada tanggal 1 Muharram 1423 H dan pembentukan Dinas Syariat  Islam  (DSI)  ditingkat  provinsi  yang  kemudian  diikuti oleh  kabupaten  –  kota  di  provinsi  Aceh  berikutnya.  DPRD Aceh kemudian mengeluarkan qanun sebagai landasan hukum pelaksanaanya. Mahkamah Agung juga ikut mengambil peran satu tahun berselang, yaitu pada tanggal 1 Muharram 1424 H, Mahkamah  Agung  membentuk Mahkamah  Syar’iyah 88 di  Aceh sebagai pengganti Pengadilan Agama. 89
Syariat islam dan Qanun aceh

## B.
Formalisasi dan legalisasi syariat Islam di Aceh merupakan hasil  dari  konflik  yang  berkepanjangan  anatara  Gerakan Aceh Merdeka  (GAM)  dengan  Pemerintah  Republik  Indonesia, pemberian hak untuk formalisasi syariat Islam di Aceh diberikan
85 Alkaf Muchtar Ali Piyeung, “ Kontestasi Agama dan Negara di Aceh ”, Harian Aceh  terbitan  31  Januari  2011, http://www.harianaceh.co/read/2011/01/31/776/ kontestasi-agama-dan-negara-di-aceh (diakses 21 Januari 2015).
86 Ma. Theresa R. Milallos, “Muslim veil as politics: political autonomy, women and Syariah Islam in Aceh.
87 Haedar Nasir, Islam syariat ,..., h. 332.
88 Arskal Salim “Dynamic Legal Pluralism in Modern Indonesia: ..., h. 7-11.
89 Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi , (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. xiii.
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 181 guna  untuk  mengakhiri  konflik  vertikal  dan  berkepanjangan di  Aceh. 90
Akumulasi  konflik  di  Aceh  memiliki  akar  politik  yang sangat dalam dan merentang sepanjang sejarah Aceh. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam merespon dan  menyelesaikan  konflik  Aceh.  Kebijakan  yang  dianggap solusi  bagi  Aceh  adalah  diberlakukannya  UU  No.  18  Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam (NAD). 91 UU Otsus ini melengkapi UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD, yang mencantumkan empat  keistimewaan  pokok  bagi  Aceh;  (1)  keistimewaan dalam  menyelenggarakan  kehidupan  beragama  dalam  bentuk pelaksanaan  syariat  Islam  bagi  pemeluknya;  (2)  keistimewaan dalam menyelenggarakan pendidikan; (3) keistimewaan dalam menyelenggarakan  kehidupan  adat;  dan  (4)  keistimewaan menempatkan  peran  ulama  dalam  penetapan  kebijakan. Berdasarkan  kedua  undang-undang  pokok  soal  Aceh  itulah, otoritas legislasi Aceh menyusun berbagai qanun sebagai aturan derivatifnya . 92 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menunjukkan  bahawa  kewenangan  pemerintah  Aceh  menjadi bertambah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  terutama dalam  merealisasikan  perundang-undangan  RI  yang  tidak terealisasikan sebelumnya.  Bidang  syariah  dapat  terlihat  pada Bab  XVII  Pasal  128-137,  yang  memberikan  kewenangan  bagi Pemerintah  Aceh  dalam  penerapan  syariat  di  berbagai  aspek (termasuk jinayat ). 93
Pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh  secara formal dilakukan  setelah  keluarnya  UU  No.  44/1999  dan  UU  No. 18/2001,  hal  mendasar  dari  dari  undang-undang  ini  adalah
90 Husni Mubarok A. Latief, ”Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus”, Annual International Conference on Islamic studies (AICIS XII), 27080.
91 Meskipun  pada  tangal  15  Agustus  2005  pihak  Pemerintah  RI  dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menandatangani kesepakatan damai di Aceh, tetapi kesepakatan itu tetap berada dalam konteks UU Otomi Khusus bagi Aceh.
92 Pasal Pasal 11 UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Pasal 9 dan 11 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otsus.
93 Muhammad Yani, Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh, h. 4.
adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, meggali dan memberdayakan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia,  meningkatkan peran  serta  masyarakat,  menggali  dan mengimplementasikan tata  kehidupan  bermasyarakat  yang  sesuai  dengan  nilai  luhur kehidupan  bermasyarakat  di  Aceh. 94 Pengertian  syariat  Islam di Aceh menurut UU No. 44/1999 adalah tuntutan ajaran Islam dalam  semua  aspekkehidupan, 95 Syariat  Islam  dipraktekkan secara  luas  mencakup  aspek  pendidikan,  kebudayaan,  politik, ekonomi dan aspek-aspek lainnya. 96
Pemerintah  Provinsi  Aceh  memiliki  beberapa instrumen untuk mengkodifikasi peraturan  syariat  Islam  secara formal , instrumen hukum  tersebut  terdiri  dari qanun yang  membahas masalah-masalah spesifik seputar pemberlakuan syariat Islam. 97
Qanun  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) disebut  kanun  yang  artiya  undang-undang  atau  peraturan, 98 sedangkan pengertian qanun dalam kamus bahasa Arab adalah undang-undang,  kebiasaan  atau  adat. 99 Teungku  Di  Mulek As Said Abdullah mengatakan:
“Hukum Qanun empat perkara, yang pertama hukum, ke dua adat, ketiga qanun, keempat resam. Tempat terbitnya yaitu pada Qur’an dan Hadist dan daripada Ijmak ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan daripada Qias ”. 100
Sedangkan  pengertian  qanun  dalam  masyarakat  Aceh terdapat  dalam  UU  No.  11/2006  tentan  pemerintahan  Aceh
94 Puteri Hikmawati, “Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI, 2007 , h. 57.
95 Pasal 1 ayat 10 UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
96 Alyasa’ Abubakar, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h. 19.
97 Dede Hendra MR, ”Eksitensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Propinsi Aceh” (Depok: Tesis UI, 2012), h. 54.
98 Dendi  Sugono  dkk, Kamus  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 695.
99 Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 357. 100 T.  Djuned, Majalah  Hukum  Kanun:  Kanun  Arti  dan  Perkembangnanya, (Banda Ach: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994), h. 1-2.
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 183 pasal 1 angka 21 dan 22, yang dimaksud dengan Qanun Aceh adalah  peraturan  perundang-undangan  sejenis  peraturan daerah provinsi yang mengantur penyelenggaraan pemerintah dan  kehidupan  masyarakat Aceh,  dan  qanun  kab/kota  adalah peraturan  perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah kab/kota  yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kehidupan masyarakat kab/kota di Aceh. 101
Dilihat  dari  pengertian  diatas,  pada  dasarnya  dapat disimpulkan  bahwa  pengertian  Qanun  Aceh  sama  seperti peraturan daerah provinsi atau kab/kota lainnya di Indonesia, akan  tetapi  penyamaan  Qanun  Aceh  dengan  perda  tidaklah tepat, hal ini dikarenakan setiap Qanun Aceh muatannya harus berlandaskan syariat Islam yang merupakan suatu kekhususan bagi Aceh, tentu hal ini berbeda dengan daerah lain yang dimana peraturan dalam perda – nya tidak ada suatu keharusan untuk melandaskannya kepada ajaran Islam. Disamping itu perbedaan lainnya  adalah  Qanun  Aceh  dapat  berisikan  aturan-aturan tentang hukum acara materil dan formil. 102
Pemerintah Aceh  sesuai  dengan  amant  UU  No.  18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)  dapat membuat qanun-qanun Aceh yang bersifat lex specialist 103 (hukum yang  berlaku  khusus)  dalam  rangka  penyelenggaraan  hak otonomi khusus. Pemberlakuan syariat Islam secara konstitusional pada  bidang jinayah secara  resmi  diberlakukan  di  Aceh  pada tahun  2003  yaitu  dengan  diterbitkannya  Qanun  No.  12  Tahun 2003 tentang larangan minuman khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 tahun 2003 tentang Maisir , dan Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat . 104
101 Republik  Indonesia, Undang-undang  No.11  tahun  2006  Tentang Pemerintahan Aceh , Pasal 1 angka 21 dan 22.
102 Jum  Anggriani,  “Kedudukan  Qanun  Dalam  Sistem  Pemerintahan Daerah dan Pengawasannya”, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18, Juli 2011 , h. 326-327.
103 Chairul Fahmi, “Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)” Jurnal TSAQAFAH , Vol. 8, No. 2, Oktober 2012,
h. 298.
104 Dede Hendra MR, ”Eksitensi Pelanggar Pidana Cambuk, h. viii.
Sebagai  produk  perundangan  daerah  menyusul diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Aceh, maka qanun-qanun tersebut  dilindungi  oleh  undang-undang,  yaitu  UU  Nomor  44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh pasal 3 dan 4, UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bab 17-18. 105 UU No. 44/1999 pasal 12 dijelaskan bahwa, peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan UU tersebut dinyatakan tidak berlaku. Selain itu qanun di Aceh juga dilindungi oleh UU Pemerintahan Aceh, pada pasal 269 dijelaskan bahwa peaturan perundang-undangan yang ada pada  saat  UU  Pemerintah  Aceh  diundangkan  tetap  berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

## Simpulan
Dilihat  dari  sudut  pandang  tujuan  dari  pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki dua sisi yang berbeda, Pertama; sisi ke–Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan  untuk  mencegah  agar  Aceh  tidak  memisahkan  diri dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dari  sisi  ini  dapat dilihat  bahwa  proses-proses  pemberlakuan  syariat  Islam  di Aceh  bukanlah  suatu  proses  yang genuine dan  alamiah,  tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat  Islamya  pada  tahap  ini,  yakni  untuk  meminimalisir ketidakpuasan Aceh  terhadap  kebijakan-kebijakan  pemerintah pusat,  dan  lebih  merupakan political ,  langkah  politik  darurat, untuk  menyelamatkan  Aceh  dalam  pangkuan  republik,  yang bertujuan  untuk  mendatangkan  kenyamanan  psikologis  bagi masyarakat Aceh. Kedua; gagasan atau tujuan dari rakyat Aceh. Artinya bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan cita-cita  dan  hasrat  yang  sudah  lama  terpendam  sejak  zaman DI/TII yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Beureueh.
105 Sukron Kamil dkk, Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah ,......, h. 126.
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 185
Untuk  menwujudnkan  tujuan-tujuan  tersebut  Pemerintah Indonesia  Melaui  DPR-RI  telah  mensahkan  Undang-undang Nomor  44  Tahun  1999  yang  mengatur  pelaksanaan  untuk keistimewaan  yang  diberikan  kepada  Aceh  pada  Tahun  1959. Setelah  itu,  disahkan  pula  Undang-undang  Nomor  18  Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Dalam undang-undang  ini,  kepada  Aceh  diberikan  Peradilan  Syariat Islam  yang  akan  dijalankan  oleh  Mahkamah  Syariah,  yang kewenangannya ditetapkan oleh Qanun.

## daFtar PUStaKa
Abdul  Gani,  Isa,  “Paradigma  Syariat  Islam  Dalam  Rangka Otonomi Kh usus: Studi Kajian di Provinsi Aceh”, Media Syariah, Vol XIV Januari – Juni 2012.
Acciaioli,  Greg  “Culture  as  Art:  From  Practice  to  Spectacle  in Indonesia”, Canberra Anthropology , Vol.8. 1985.
Agus  Budi,  Wibisono  dkk., Dinamika  Peran  Persatuan  Ulama Seluruh  Aceh  (PUSA)  Dalam  Kehidupan  Sosial  Budaya Masyarakat  Aceh .  Banda  Aceh:  Balai  Kajian  Sejarah  dan Nilai Tradisional, 2005.
Alyasa’, Abu Bakar, “Sejarah Pelaksanaan Syari`at Islam Di Aceh” http://alyasa abubakar. com/2013/07/sejarah-pelaksanaan- syariat-islam-di-aceh/.
Anthony  L,  Smith,  “Aceh:  Democratic  Times,  Authoritarian Solutions”, New  Zealand  Journal  of  Asian  Studies  4,  2 (December, 2002).
Arskal,  Salim  &  Azyumardi,  Azra, < Introduction:  the  State  and Shari > a in the perspective of Indonesian Legal Politics,» Shari > a and  Politics  in  Modem  Indonesia, ed.  Arskal  Salim  & Azyumardi Azra. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
Arskal, Salim, “ Dynamic Legal Pluralism in Modern Indonesia: The  State  and  the  Sharia  (Court)  in  the  Changing Constellations  of  Aceh”, First  International  Conference  of Aceh and Indian Ocean Studies 24 – 27 February 2007.
Arskal,  Salim,  “Shari’a  From  Below’  In  Aceh  (1930s–1960s):
Islamic  Identity  And  The  Right  To  Self-Determination With  Comparative  Reference  To  The  Moro  Islamic Liberation”, Indonesia And The Malay World, Vol. 32, No. 92, March 2004 Front (Milf).
Asma,  Uddin,  «Religious  Freedom  Implications  of  Sharia Implementation  in  Aceh,  Indonesia», University  of  St. Thomas Law Journal: Vol. 7: Iss. 3 (2010), Article 8 , Available at: http://ir.stthomas.edu/ustlj/vol7/iss3/ 8 . B. J., Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia. Leiden: The Hague- Martinus Nijhoff, 1982.
Bustamam-Ahmad,  Kamaruzzaman,  “THE  APPLICATION
OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: The Case Study of Aceh”, Journal Of Indonesian Islam, Vol. 01, Number 01,
June 2007.
Chairul,  Fahmi,  “Revitalisasi  Penerapan  Hukum  Syariat  di Aceh  (Kajian  terhadap  UU  No. 11  Tahun  2006)” Jurnal TSAQAFAH , Vol. 8, No. 2, Oktober 2012. Edward,  Aspinall,  “From  Islamism  To  Nationalism  In  Aceh, Indonesia”, Nations And Nationalism 13 (2) , 2007, 245–263.
Geoffrey,  Robinson,  “Rawan Is  As  Rawan  Does:  The  Origins Of Disorder In New Order Aceh”, Indonesia, No. 66 (Oct.,
1998), pp. 126-157 . , Hans Ferdinand,  Illy,  “Conflict  Resolution,  Political Decentralization,  Disaster  Risk  Management  and the Practice  of  Sharia  Law:  The  Case  of  Aceh,  Indonesia ”, Southeast  Asian  Studies  at  the  University  of  Freiburg, 2012
(Germany). .
Hasnil Basri, Siregar, “Lessons Learned From The Implementation Of  Islamic Shari’ah  Criminal  Law  In Aceh,  Indonesia”  , Journal of Law and Religion, Vol. 24, No. 1 (2008/2009), pp. 143-176. http://www.jstor.org/page/info/  about/policies/ terms.jsp .
Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah | 187
Javier Gil,  Pérez,  “Lessons  of  peace  in  Aceh:  administrative decentralization  and political  freedom  as  a  strategy  of pacification  in  Aceh”, Icip  Working  Papers:  International Catalan Institute,2009 .
Jum, Anggriani, “Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah  dan  Pengawasannya”, Jurnal  Hukum, No.  3  Vol. 18, Juli 2011.
Kirsten  E,  Schulze,  “Mission  Not  So Impossible  The  Aceh Monitoring  Mission  and  Lessons  learned  for  the EU”, International  Policy  Analysis. Friedrich  Ebert  Stiftung,
2007.
Lukman,  “Daerah “Dapat  Disebut”  Istimewa  Atjeh”. http  :// www.library.ohiou .edu/ indopubs/1998/11/06/0011.htm l .
M.  Nur,  El-Ibrahimy, Teungku  Muhammad  Daud  Beureueh ,  cet. ke-2.Jakarta: Gunung Agung, 1986.
Ma. Theresa R, Milallos, “Muslim veil as politics: political autonomy,
women and Syariah Islam in Aceh” .
Marwati Djoened, Poesponegoro dkk., Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia,+- 1942-1998 . Jakarta: PT Balai Pustaka, 2008.
Marzuki,  Abu  Bakar,  ”Syariat  Islam  di Aceh:  Sebuah  Model Kerukunan  dan  Kebebasan  Beragama”, Jurnal  Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. XIII No.1 Januari-Juni 2011.
Mawardi, Umar, dan al-Chaidar, Darul Islam Aceh: Pembrontakan atau Pahlawan? , Buku Dua. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006.
Misran,  “Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh:  Analisis  Kajian Sosiologi  Hukum”, Legitimasi, Vol.1  No.2  Januari  –  Juni 2012.
Muhammad, Alim, “Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi”, Jurnal Hukum, No.1 Vol. 17 Januari 2007.
Nur Jannah, Ismail, “Syari’at Islam dan Keadilan Gender” , First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies, 24 – 27 February 2007, 6-7. .
Nurrohman, “Formalisasi Syariat Islam di Indonesia“, Al-Risalah Volume 12 Nomor 1 Mei 2012.
Otto  Samsudin,  Ishak, Dari  Maaf  Ke  Panik  Aceh:  Sebuah  Sketsa sosiologi Politik . Jakarta: LSPP, 2001.
Priyambudi,  Sulistiyanto,  “Whither  Aceh?”, Third  World Quarterly, Vol 22, No 3, h. 437-452 , 2001, 439. http://www. jstor.org/page/info/about/policies/ ter m s .js p .
Puteri,  Hikmawati,  “Relevansi  Pelaksanaan  Syariat  Islam  di Nanggroe  Aceh  Darussalam  dengan  Hukum  Pidana Nasional”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI, 2007 .
Rizal, Sukma, “Security Operations in Aceh: Goals, Consequences, and  Lessons”, East-West  Center  Washington’s  Project  on Internal Conflicts, (2004). .
Robin,  Bush,  “Regional  Sharia’  Regulations  in  Indonesia: Anomaly  or  Symptom?”, Singapore:  Institute  of  Southeast Asian Studies, 2008, pp. 174-191.
Sehat  Ihsan,  Shadiqin,  “Islam  dalam  Masyarakat  Kosmopolit:
Relevankah  Syariat  Islam  Aceh  untuk  Masyarakat Modern?”. Kontekstualita, Vol. 25, No. 1, 2010.
Syarifudin,  Tippe, Aceh  Dipersimpangan  Jalan .  Jakarta:  Pustaka Cidesindo, 2000.
Taufik  Adnan,  Amal,  dan  Samsu  Rizal,  Panggabean, Politik Syariat  Islam:  Dari  Indonesia  Hingga  Nigeria .  Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
Ti Subhani, Aisyah, dan al-Chaidar, Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pembrontakan Regional di Indonesia 1953-1964. Lhokseumawe-NAD: Unimal Pers, 2008.
Yusni, Saby, Apa Pentingnya Studi Aceh , dalam M. Jakfar Puteh,
Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh . Yogyakarta:
Grafindo Litera M edia, 2012.