Dari pedagang keliling hingga pedagang kaki lima: simbol kebertahanan rakyat kecil di Kota Semarang pada empat decade abad ke-20
From peddlers to street vendors: symbols of the survival of the common people in Semarang City in the four decades of the 20 th

## Century
Putri Agus Wijayati a *, Cahyo Budi Utomo b , Hamdan Tri Atmaja c putriagusw@mail.unnes.ac.id, cahyo.bu@mail.unnes.ac.id , amdanta@mail.unnes.ac.id
abc Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229, Indonesia
*Corresponding email: putriagusw@mail.unnes.ac.id

## ARTICLE INFO
Received: May 21, 2024
Revised: May 30, 2024 Accepted: June 15, 2024 Published: June 30, 2024

## ABSTRACT
The presence of itinerant traders and street vendors who are categorized as small traders in the city of Semarang is not a problem that disturbs the order and beauty of the city. However, when their activities are carried out in areas that the gemeente views  as  spaces  that  are  free  from  disorder  and  free  from  disorder,  then  both categories of traders will experience a fate that is not in their favor. The big question that  is  then  presented  in  this  article  is,  how  do  we  understand  the  existence  of traveling traders and street vendors from a historiographic perspective? To answer this problem, it is necessary to present as optimally as possible primary sources to present an adequate historical narrative.

## KEYWORDS
peddler; street vendors; small traders

## ABSTRAK
Kehadiran pedagang keliling dan pedagang kaki lima yang dikategorikan sebagai pedagang kecil di Kota Semarang, bukan merupakan persoalan yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Namun ketika kegiatan mereka dilakukan di area- area yang oleh gemeente dipandang sebagai ruang yang bebas dari ketidakteraturan dan terbebas dari ketidaktertiban, maka kedua kategori pedagang  tersebut  akan mengalami  nasib  yang  tidak  berpihak  pada  mereka.  Pertanyaan  besar  yang kemudian  dihadirkan  dalam  tulisan  ini  adalah,  bagaimana  kita  memahami keberadaan  pedagang  keliling  dan  pedagang  kaki  lima  dalam  perspektif historiografis?  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  perlu  menghadirkan seoptimal  mungkin  sumber  primer  untuk  menghadirkan  narasi  historis  yang memadai.
KATA-KATA KUNCI pedagang keliling; pedagang kaki lima; pedagang kecil

## Permalink/DOI
10.17977/um020v18i12024p1-17
Copyright ©  2024. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## Sejarah dan Budaya:

## Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
Research
Article
How to Cite APA Style: Wijayati, P.A., Utomo, C.B., & Atmaja, H. T. (2024). Dari pedagang  keliling  hingga pedagang kaki lima: simbol kebertahanan rakyat kecil di Kota Semarang pada empat dekade abad ke-20. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 18 (1), 1-17. https://doi.org/10.17977/um02 0v18i12024p1-17
This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

## PENDAHULUAN
Kawasan perkotaan menjadi lokus yang memperoleh perhatian untuk ditempatkan sebagai objek studi dalam kajian historis ( Kuntowijoyo, 1994 ; Purwanto, 2008 ), studi antropologis, maupun kajian sosiologis ( Murray, 1994 ). Jika dalam banyak tulisan yang ada, lebih memberi tekanan  pada  studi  perdesaan  dengan  segala  elemen  yang  menyertainya,  termasuk pertanian, tanaman perdagangan dengan basis produksi perdesaan, perkebunan, gerakan sosial,  beserta  masyarakat  desa  yang  lebih  bersifat  homogen.  Maka  menapaki  beberapa dekade abad ke-21 orientasi ke kawasan perkotaan mulai mendapatkan tempat di hati para peneliti dan penulis sejarah.
Sejak awal abad ke-20 di dalam proses sejarahnya, masyarakat Indonesia mengalami perkembangan  penting.  Dalam  konteks  ini,  proses  tersebut  berlangsung  ketika  kawasan perkotaan mampu menggeser peranan kawasan perdesaan sebagai tempat berlangsungnya perubahan ( Kuntowijoyo, 1985 ). Jika, selama abad ke-19 ada tuntutan terhadap lahan dan tenaga kerja dalam skala luas, bahkan hingga mampu melakukan perubahan mendasar atas tatanan  dan  struktur  masyarakat  perdesan  yang  diproduksi  oleh  pemerintah  kolonial Belanda ( Wertheim, 1956 ). Maka, pertumbuhan perdagangan dan industri pada abad ke-20 telah mendorong pembangunan di pusat-pusat kegiatan, yaitu di wilayah perkotaan.
Salah satu kajian tentang kota yang menarik untuk dihadirkan adalah Kota Semarang. Posisi geografis kota ini telah mempengaruhi Semarang menjadi berkembang lebih cepat, bahkan mampu meninggalkan kota-kota di sekitarnya yang lebih dulu hadir, seperti Cirebon, Tegal,  Pekalongan,  Demak,  Tuban,  dan  Gresik  ( Burger  &  Prajudi,  1962 ; Furnivall.,  2009 ; Stevens, 1986 ). Pertumbuhan Semarang sebagai kota dagang dimulai ketika Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada akhir abad ke-17 yang memindahkan kontrol emporiumnya dari Jepara ke Semarang ( Nawiyanto, 2013 ; Van Leur, 2015 ; Wijayati, 2019 ). Memasuki awal abad  ke-18,  para  pedagang  dari  berbagai  bangsa  mulai  berdatangan  ke  Semarang  untuk melakukan  kegiatan  dagang.  Menjadi  wajar  yang  berkembang  kemudian  adalah  dalam fenomena urban diisi oleh aktivitas industrialisasi, jasa, dan perdagangan.
Dalam konteks tulisan ini, yang menjadi fokus adalah perdagangan dalam skala kecil yang banyak ditekuni penduduk bumiputera. Tulisan ini mencoba meminjam cara berpikir guru besar sejarah UGM, yaitu memberi ruang yang memadai bagi realitas ekonomis dari masa  lalu  rakyat  dan  keseharian  masyarakatnya  ( Purwanto,  2000 , 2010 ).  Dasar  berpikir inilah,  yang  kemudian  menjadi penting dalam  kerangka  menghadirkan pedagang kecil di kota yang terabaikan dalam historiografi Indonesia untuk mempunyai sejarahnya sendiri, sehingga mampu membangun sebuah  historiografi yang  humanis  ( Purwanto, 2006 ). Dua kategori  pedagang  yang  mengisi  ruang  historiografi  Indonesia  dalam  tulisan  ini  adalah pedagang keliling dan pedagang kaki lima di Kota Semarang sepanjang empat puluh tahun pertama abad ke-20. Pedagang keliling dan pedagang kaki lima merupakan pedagang kecil, yang  dikategorikan  ke  dalam  sektor  ekonomi  informal  ( Potter,  2000 ; Sjahrir,  1985 ; Van Zanden  &  Marks,  2012 ).  Kedua  kategori  pedagang  kecil  ini,  sebenarnya  mampu  menjadi katup  penyelamat  problem  perkotaan,  terlepas  dari  cara  pandang  yang  sulit  untuk dipertemukan, antara cara pandang negara dalam hal ini gemeente dengan cara pandang pedagang kecil.
Keberadaan kedua jenis pedagang kecil di kota yang tidak memiliki akses kapital ke perbankan,  sebenarnya  dapat  dilihat  sebagai  aktor  ekonomi  kecil  yang  mandiri  dan mempunyai  potensi  yang  luar  biasa  untuk  dibaca  ulang.  Pedagang  kecil,  lebih  sering dinamakan sebagai pedagang penjaja yang langsung berhubungan dengan konsumen serta termasuk sub perdagangan bebas pajak ( Christie, 1998 ). Demikian pula secara kuantitas, barang  yang  dijajakan  tidak  dalam  jumlah  banyak,  karena  kegiatan  dagang  mereka merupakan  aktivitas  transisi,  ketika  pekerjaan  sebagai  buruh  tani  di  desa  telah  usai. Sementara itu, Semarang telah bertransformasi menjadi kota modern dengan infrastruktur yang lengkap. Tidak sebatas infrastruktur politis, namun juga infrastruktur budaya, sosial, dan  ekonomi.  Dalam  proses  membangun  infrastruktur  modern, gemeente membutuhkan banyak  tenaga  kerja  kuli,  buruh,  atau  mandor.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan kelompok tenaga kerja tersebut, maka kehadiran pedagang kecil menjadi penting.
Akan  tetapi,  pada  spektrum  lain,  kehadiran  kelompok  pedagang  kecil  kemudian menjadi persoalan tersendiri bagi gemeente . Persoalan domestik di Kota Semarang menjadi kompleks,  tidak  sebatas  masalah  kesehatan,  sanitasi,  atau  kebersihan  lingkungan  yang membuat  khawatir gemeente ,  sehingga  kemudian  menghadirkan  program  perbaikan kampung untuk mengatasinya. Kondisi itu memberikan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi kota-kota kolonial di Jawa serta menjadi kesulitan tersendiri bagi gemeenteraad (dewan  kota)  dalam  mengelola  problem  perkotaan. Gemeente Semarang  berpandangan bahwa  keteraturan  dan  kebersihan  lingkungan  menjadi  titik  sentral.  Tidak  terkecuali pedagang kecil yang berkegiatan di tempat-tempat yang bukan peruntukannya, misalnya, di trotoar  atau  di  jalan-jalan  yang  menurut  penguasa  kota  sering  mengganggu  lalu  lintas maupun keindahan kota.
Fenomena  perkotaan  bermula  dari  pemerintah  kota,  yaitu  orang  yang  berkuasa terhadap  kota.  Dalam  konteks  ini,  Milone  memberi  label  status  kotapraja  masa  kolonial identik dengan European Enclave ( Milone, n.d. ). Pembentukan gemeente pada awal abad ke- 20  turut menjamin  kepentingan  orang-orang  Eropa  yang  semakin  banyak  tinggal  di Semarang  dan  turut  mempengaruhi  modernisasi  kota  ( Basundoro,  2013 ).  Perhatian pemerintah  kota  adalah  ingin  membuat  kota  kelihatan  indah  dan  tertib.  Di  samping  itu, didorong  oleh  kesadaran  kebersihan  dan  kesehatan,  sehingga  ingin  menciptakan  kondisi lingkungan di kota ke arah yang tertib. Untuk mengarah pada kehidupan di kota agar lebih tertib, lebih sehat, lebih bersih, dan lebih nyaman, karena yang tinggal di kota tidak hanya orang bumiputera, namun juga ada orang-orang Belanda.
Penguasa kota, yaitu orang Belanda mempunyai kepentingan terhadap menyebarnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kekumuhan, ketidakbersihan, dan ketidaktertiban perkotaan ( Coté, 2011 ). Pertimbangannya, jika kota dapat diatur sedemikian tertib dan bisa dibuat sedemikian bersih dan sehat, maka akan mempengaruhi kualitas hidup dan totalitas kehidupan  di  perkotaan.  Kualitas  kehidupan  yang  berorientasi  terhadap  kesadaran citizenship  atau  kesadaran  warga  negara  sebagai  warga  kota  untuk  hidup  lebih  sehat berdampingan dengan penduduk Eropa. Pemerintah kota, yang sebagian besar terdiri dari orang  Belanda,  selalu  mendekati  sesuatu  dari  perspektif  modernitas.  Padahal  seperti dituturkan Heilbroner, munculnya masyarakat pasar pertama-tama terjadi di kota-kota di Italia dan Belanda diawali dengan fenomena pedagang keliling yang disebut pie powder (kaki
berdebu) ( Heilbroner, 1982 ). Bagi pedagang kecil, harus teratur, harus tertib adalah bukan menjadi pertimbangan utama, yang penting bagi mereka adalah barang yang dijual cepat laku  sudah  cukup.  Kedudukan  pedagang  keliling  dan  pedagang  kaki  lima  diremehkan, namun kehadirannya memberi warna bagi warga kota, karena merupakan rangsangan bagi pertumbuhan kota untuk menggerakkan perdagangan kecil.
Ketika Kota Semarang berkembang menuju modernitas, maka syarat-syarat menuju ke  arah  itu  harus  dipenuhi  di  antaranya  adalah  bersih,  sehat,  maju,  tertib,  dan  rasional. Kondisi itu yang ingin diciptakan gemeente , sehingga ideologinya adalah untuk mengatur lingkungan  perkotaan.  Jika  lingkungan  perkotaan  teratur,  bersih,  dan  sehat  maka  tidak hanya  orang  Bumiputera  yang akan menikmati, namun  orang  Belanda  juga akan  merasa nyaman.  Kota  sebagai  sebuah  ruang  tempat  tinggal  bersama  masyarakat  pribumi  dan masyarakat Eropa, sehingga gemeente juga membuat gambar-gambar tentang hidup sehat, hidup bersih yang merupakan bagian dari masyarakat modern.
Kehadiran  pedagang  keliling  dan  pedagang  kaki  lima  setidaknya  mampu  menjadi penyelamat masalah tenaga kerja di perkotaan. Pertanyaan besar yang kemudian dihadirkan dalam  tulisan  ini  adalah,  bagaimana  kita  memahami  keberadaan  pedagang  kecil,  baik pedagang  keliling  maupun  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Semarang  dalam  perspektif historiografis?  Pertanyaan  sederhana  itu,  tentu  memerlukan  penjelasan  yang  memadai dalam substansi faktual. Dari pertanyaan besar, maka secara lebih detail akan dihadirkan pertanyaan penelitian berikut ini: (1) Siapa /kelompok yang berkegiatan sebagai pedagang keliling  dan  pedagang  kaki  lima?;  (2)  kawasan  mana  saja  yang  menjadi  lokus  kegiatan pedagang keliling dan pedagang kaki lima serta menjelaskan jenis dagangan yang dijual?; (3) eksklusivitas dalam hal apa dan bagaimana strategi bertahan di tengah kemodernan kota?

## METODE
Sumber utama  untuk  membangun narasi dalam tulisan ini sebagian besar menggunakan data tertulis, yang bersifat dokumen publik. Terutama laporan gemeente yang ditemukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sementara untuk kategori surat kabar, seperti Selompret  Melajoe,  De  Sumatra  Post,  Bulletin  t ahun  1920-an,  dan  kalender  pemerintah Regeeringsalmanak voor Nederlandsch- Indiё diakses melalui https://www.delpher.nl/ yang sangat membantu dalam memberikan informasi tentang realitas masa lalu Kota Semarang. Kedua  jenis  dokumen  publik  tersebut  telah  dikumpulkan  sejak  tahun  2015  hingga  2017 ketika penulis menyusun disertasi. Pada saat yang sama, penulis juga memanfaatkan foto- foto yang tersedia di Arsip Nasional Belanda.
Dalam sumber-sumber itu, banyak ditemukan berita yang ditulis oleh jurnalis dan dimuat  dalam  surat  kabar  menginformasikan  tentang  kehidupan  keseharian  pedagang keliling  dan  pedagang  kaki  lima  di  Semarang.  Sementara  dalam fotocollectie yang  telah didigitalisasi oleh Nationaal Archief menyumbangkan banyak foto-foto kegiatan pedagang kecil di kota ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pedagang Jalanan di Kota Semarang
Pada  akhir  abad  ke18,  Semarang  telah  merajut  jaringan  perdagangan  lebih  luas  dengan berbagai suku bangsa ( Onghokham, 2008, p. 60 ). Tidak sedikit di antara para pedagang itu yang  kemudian  tinggal  menetap  di  kota  ini  dan  menghuni  kampung-kampung  tertentu. Pengelompokan tempat tinggal di kampung tertentu, hanya saling berkomunikasi melalui perdagangan ( Purwanto, 2009 ). Hal serupa disampaikan Furnivall bahwa kegiatan ekonomi merupakan ruang berbaurnya penduduk dan masyarakat kota yang terpisah secara sosial ( Furnivall, 2009, p. 474 ).
Keberagaman suku bangsa menyemarakkan Semarang yang bertransformasi sebagai kota  kolonial,  namun  populasi  penduduk  kota  yang  dominan  ditempati  oleh  kelompok Bumiputera. Hal ini ditunjukkan melalui bukti jumlah penduduk menjelang akhir abad ke- 19, penduduk Bumiputera sebanyak 53.974 jiwa dari keseluruhan penduduk 71.186 jiwa ( Brommer, 1995, p. 23 ). Dalam perkembangannya, tahun 1900, penduduk kota ini berjumlah 89.286 jiwa, yang terdiri dari 70.426 Bumiputera, 4.800 Eropa, 12.372 Tionghoa, dan 1.688 Timur Asing lain ( Regeeringsalmanak voor Nederlandsch- Indiё 1902, pp. 9– 10 ). Populasi penduduk secara keseluruhan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dan dua puluh tahun kemudian jumlahnya sudah berada pada angka 158.036 jiwa, yang berarti mengalami pertambahan sebesar 68.750 jiwa ( Brommer, 1995, p. 10 ).
Fenomena  tentang  perdagangan  kecil  yang  menempati  level  ketiga  dari  struktur perdagangan  di  Jawa  ( Djie,  1952,  p.  7 ),  senada  dengan  segregasi  dalam  hukum  kolonial. Pemisahan golongan masyarakat dalam undang-undang pemerintah kolonial membagi tiga kelompok.  Dijumpai  tiga  struktur  perdagangan  yaitu  perdagangan  besar;  perdagangan perantara;  dan  perdagangan  kecil.  Sementara  itu  segregasi  yang  tertuang  dalam  hukum kolonial, antara lain: kelompok Eropa/Belanda bergerak dalam kegiatan perdagangan besar ( Suryo, 1989, p. 175 ); kelompok Timur Asing dan Timur Asing lainnya mengisi perdagangan perantara;  serta  kelompok  Bumiputera  mendominasi  kegiatan  perdagangan  kecil ( Penerbitan Sumber-sumber Sejarah, 1977, p. XLIV ). Hal yang sama disampaikan juga oleh Peter  Pos  bahwa  perekonomian  kolonial  Belanda  pada  umumnya  digambarkan  secara bertingkat ( Peter Pos, 1996, p. 610 ). Masih dalam sumber yang sama, kelompok Bumiputera mengisi tenaga kerja dalam sektor perdagangan kecil, orang Tionghoa (termasuk Arab dan India di tingkat lebih rendah) menempati lapisan menengah sebagai pedagang perantara yang menghubungkan kelompok orang Eropa dengan kelompok Bumiputera.
Dua  terminologi  yang  membedakan  kegiatan  di  kawasan  perkotaan,  yaitu  sektor informal dan  sektor  formal  ( Hart,  1973,  pp.  61 – 89 ).  Salah satunya,  yaitu  sektor  informal menggambarkan adanya variasi yang besar dalam hal ketersediaan kesempatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Peningkatan jumlah tenaga kerja akibat urbanisasi  pasca  perang  dunia  kedua,  dituding  sebagai  ketidakmampuan  statistik menunjukkan  data  akurat  dari  pekerjaan  yang  ada.  Statistik gemeente sebatas  berfungsi mencatat angka tenaga kerja perusahaan kecil di sektor primer, seperti pekerjaan kecil di ruang-ruang publik yang sudah dirancang. Padahal, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengisi sektor sekunder, yaitu pedagang keliling dan pedagang kaki lima hampir-hampir  tidak  pernah  diperhitungkan  di  dalam  statistik  kota.  Bukan  semata-mata
melibatkan orang dewasa, tetapi anak-anak pun turut mewarnai pemandangan di pinggir- pinggir  jalan  ketika  membeli  makanan  yang  dijajakan  pedagang  keliling,  seperti  tampak dalam gambar 1 berikut.
Gambar 1: Kinderen met een verkoper van etenswaren te Semarang (Circa 1900) (Sumber: Creator: Meijers-Willem [1871-1943]; Shelfmark: KITLV 400246; Subject: Children-food- Javanese- Street Vendors; Note: Zie ook A1182. Foto’s gemaakt door Willem Meijers (Den Haag 18 - 6-1871 – Bussum 27-12-1943)
Gambar  1 memberikan  gambaran  tentang  anak-anak  bersama  penjual  makanan keliling di Semarang di awal abad ke-20 mampu merepresentasikan sebagai kelompok sosial dengan  sebutan  rakyat  kecil.  Semarang  sebagai  sebuah  ruang  kota  menawarkan  impian dalam masalah ketenagakerjaan, yang di lingkungan perdesaan dirasa mulai tidak memberi harapan dan peluang hidup tidak menunjukkan perubahan. Periode ini ditunjukkan ketika terjadi great depression atau lebih dikenal dengan krisis malaise , tidak terlepas dari pengaruh itu, sehingga jumlah tenaga kerja yang mengisi jenis kegiatan ekonomi informal mengalami peningkatan pula. Seperti yang disampaikan Geertz  ( Geertz, 1977, p. 11 ) sekitar tahun 1930- an  kota  kebanjiran  ratusan  pedagang  kecil  yang  mencari  nafkah  marginal  dengan perjuangan yang luar biasa dan mampu survive. Sekalipun gambaran yang diutarakan Geertz merupakan salah satu kota di Jawa Timur, yaitu Mojokuto, namun secara general mampu memberikan gambaran tentang permasalahan tenaga kerja di Semarang tiga dekade abad ke-20.
Pedagang  jalanan  dibedakan  ke  dalam  dua  kategori,  yaitu  pedagang  keliling  dan pedagang  menetap  di  pinggir  jalan  ( Gemeenteblad  der  Gemeente  Semarang,  1910 ). Pedagang  keliling  atau  pedagang  jalanan  mondar-mandir  ( Djie,  1952 ),  telah  menangkap peluang atas kebiasaan penduduk kota untuk membeli minuman dan makanan yang sudah dimasak atau olahan.  Pedagang jenis ini, juga mengunjungi rumah-rumah di kampung untuk menawarkan  dagangannya  atau  untuk  mendatangi  konsumen  dengan  harapan dagangannya cepat laku. Akan tetapi, pada dekade 40-an, jumlah mereka semakin banyak jika  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya  ( Gemeenteblad  der  Stadsgemeente Semarang,  1941a,  p.  26 ).  Lebih  lanjut  dimuat  pula  berita  tentang  pedagang  keliling  yang menjajakan rokok menggunakan para-para (kotak kecil diikatkan pada pinggang penjual) sebagai sarana berjualan, selain gerobak kecil. Dijumpai pula pedagang keliling menjajakan pensil, pena, dan alat-alat rumah tangga kecil lainnya yang tidak terlalu berat.
Fenomena serupa dijumpai pula pada pedagang jalanan menetap atau pedagang kaki lima yaitu penjual yang menempati sebagian bahu jalan, petak kecil yang terletak di pinggir jalan atau beranda rumah. Pedagang dengan kategori ini menggelar barang dagangannya, telah  memunculkan  persoalan  bagi gemeent e,  tidak  hanya  sekedar  menimbulkan ketidaktertiban.  Untuk  mengatasi  persoalan  pedagang  jalanan,  maka gemeent e  melalui passarbedrifj membuat aturan bahwa sebagai bukti telah mempunyai izin berjualan di ruang publik  (bahu  jalan,  petak  kecil  yang  terletak  di  pinggir  jalan,  atau  beranda  toko  maupun rumah),  digantikan  dengan  pembayaran  senilai  materai f 1,50  ( Gemeenteblad  der Stadsgemeente Semarang, 1941b ). Suatu nominal yang cukup besar nilainya bagi pedagang kecil, sehingga tidak ada pilihan selain harus menjajakan barangnya di pinggir/dekat pasar sebagaimana usulan salah satu dewan kota. Pedagang yang berjualan di dan sekitar lahan pasar, dipungut retribusi sebesar 1 sen ( Gemeente Semarang, 1941 ).

## Lokus dan Barang Yang Dijual
Kehadiran  pedagang  kecil  yang  dipandang  sulit  diatur  oleh gemeente Semarang,  semata- mata hanya didasarkan pada cara pandang penguasa kota (orang Eropa/Belanda). Dewan Kota Semarang pada tahun 1910 menetapkan peraturan tempat-tempat untuk berjualan, seperti dimuat dalam surat kabar lokal berikut ini.
” Di dalem ini peratoeran jaitoe tempat orang djoewalan berkoempoel serta djoega reroemahan.  Antero  pasar  itoe,  maka  djoega  terhitoeng  reroemahan  serta  tanah lapang,  semoewa  itoe  mendjadi  “atoeran  keadaan”  seperti  tsb  di  fasal  50  Locale Raden-Ordonantie. Maka penglihatan bagi ini menghalalkan menoentoet beja pasar djoega dari pasar lapang… Patoet djoega orang djoewalan di tanah lapang djoega membajar beja, sebab itoe orang dapet satoe tempat perdiaman aken mendasarken djoewalan tidak oesah membajar wang pesapon lagi, maka djoega dia orang boleh memakei  toedoeng  dari  kain  soepaja  tidak  kena  hoedjan  dan  panas  matahari, kendati itoe tenda sesoedahnja djoewalan moesti dilakoekan ” ( Selompret Malajoe, No.20, Feb. 17 1910 )
Berita  yang  dimuat  dalam Selompret  Malajoe menggambarkan  bahwa,  pedagang jalanan terutama pedagang kaki lima disediakan lahan di ruang terbuka atau tanah lapang. Namun demikian, beragam aturan yang ditetapkan oleh dewan kota terhadap pedagang kaki lima untuk membuat tenda sebagai alat untuk melindungi dari terik matahari dan hujan, tidak sesederhana yang diinginkan penguasa kota. Bagi pedagang, yang lebih utama adalah dagangannya  laku.  Bahkan  ketika  wabah  kolera  menyerang  kota-kota  di  Jawa,  termasuk Semarang sekitar tahun 1910-an, pedagang kaki lima seakan-akan tidak memperdulikan. Suatu  pemandangan  yang  dilihat  sendiri  oleh  jurnalis  surat  kabar  setempat  kemudian dimuat tentang ketidakpedulian pedagang kaki lima yang berjualan nasi, makanan, wedang (minuman)  tidak  memperhatikan  surat  edaran  yang  disiarkan gemeente untuk  bersikap waspada akan terjangkitnya penyakit kolera yang ditimbulkan oleh lalat ( Selompret Malajoe, No. 56, May 12, 1910 ; Selompret Malajoe, No. 37, Mar. 23,1910 ). Jurnalis itu melihat banyak lalat yang mengerubungi makanan, yang didasarkan di sebelah gedung Sahbandaran, dekat Kampung Cina. Bahkan para penjual nasi ikan di berbagai sudut kota juga tidak menutup dagangannya. Sementara itu, pedagang keliling yang menjajakan dagangannya, tidak sebatas berkeliling ke pemukiman penduduk yang tinggal di kampung-kampung kota, namun juga berjualan di depan tempat tinggal residen.
Dalam lembaran gemeente tahun 1923 memuat catatan bahwa para penjual pakaian pergi  berjualan  di  alun-alun,  dan  sebagian  yang  lain  berjualan  di  beranda  rumah  orang Tionghoa  di  Kranggan  dan  Petudungan  ( Gemeenteblad  uitgave  voor  Rekening  der Stadsgemeente Semarang, 1923 ). Masih dalam laporan yang sama, juga ditemukan keluhan dari gemeente tentang  menurunnya  pendapatan  pasar  selama  tahun  1923.  Penurunan pendapatan diduga karena banyak pedagang yang memilih lokasi berjualan ke luar pasar, di ruang-ruang publik, termasuk di tempat-tempat umum seperti yang disebut di atas. Terlepas dari adanya kepentingan gemeente dalam konteks mengelola pendapatan sendiri atau bisa jadi  karena  pertimbangan  ketertiban  Kota  Semarang,  penguasa  kota  mempunyai kekhawatiran terhadap menyebarnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kekumuhan dan ketidakbersihan lingkungan kota. Sebagaimana kepedulian H.F. Tillema terhadap tidak sehatnya kampung-kampung di Semarang ( Nas dan Theuns, 2007 )
Pasca krisis, Kota Semarang dihadapkan pada tingginya kenaikan jumlah pedagang kecil. Hal itu tampaknya tidak bisa dilepaskan dengan masalah tenaga kerja di kota akibat pertumbuhan  yang  tidak  sebanding,  antara  ledakan  penduduk  dengan  kemampuan  kota dalam  menyediakan  kesempatan  kerja.  Lagi-lagi,  sektor  perdagangan  skala  kecil  menjadi zona aman bagi para pencari kerja di Semarang. Sementara demand masyarakat kota juga menuntut ketersediaan bahan kebutuhan sehari-hari dalam radius tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga menjadi perangsang munculnya pusat-pusat transaksi jual beli penduduk kota.
Untuk  mencegah  penjualan  di  sepanjang  tepi  jalan  berkembang  semakin  tidak terkendali,  pada  tahun  1935  Walikota  H.E.  Boussevain  minta gemeenteraad untuk merencanakan pembangunan pasar di sekitar tempat pedagang kaki lima berjualan. Dalam pembahasan  dewan  kota  ( Notulen  van  den  Stadsgemeenteraad  van  Semarang,  1935 ) diperoleh fakta bahwa tempat yang ditunjuk merupakan lahan yang merupakan hak milik gemeente yang  terletak  di  persimpangan  Karangturi,  yaitu  Kampung  Langgar.  Berbagai alasan gemeente merencanakan  pasar  itu,  antara  lain:  1)  lahan  Pasar  Langgar  berada  di kompleks berpenduduk padat; 2) penduduk kota yang berada di wilayah Semarang Timur dapat memanfaatkan pasar itu; 3) lahan ini terletak jauh dari pasar-pasar yang lain, yaitu berjarak sekitar 1.300 meter dari Pasar Bugangan (Pasar Dargo), 2.000 meter dari Pasar Peterongan, dan sekitar 1.300 meter dari Pasar Langgar. Pasar ini mampu menampung 3.000 penjual, dan jumlah ini kurang lebih sebanding dengan pedagang kecil yang beraktivitas di jalanan ( Gemeenteblad der Stadsgemeente Semarang, 1936 ).
Kelompok tersebut disebut sebagai kelompok yang tidak akan pernah mempunyai posisi  tawar  (Sjahrir,  1985,  p.  81).  Dalam  cara  pandang  penguasa  kota  dianggap  telah menyumbang lahirnya masalah perkotaan yang harus mendapat tempat dalam pembahasan di  tingkat  dewan.  Pada  saat  yang  sama,  kota  tidak  mampu  memenuhi  atau  menampung tekanan jumlah usaha sektor ekonomi formal, sehingga kota akan selalu dihadapkan pada kehadiran  pedagang  informal  (pedagang  keliling  dan  pedagang  kaki  lima)  yang  terus meningkat ( Simanjuntak, 1985, pp. 46, 50 ).
Sebagian  besar  pedagang  jalanan  di  Kota  Semarang,  ternyata  juga  menjadi kompetitor bagi pedagang kecil yang berkegiatan di dalam pasar-pasar. Alasan yang bisa dihadirkan adalah, pedagang jalanan tidak terkena pungutan retribusi, sementara pedagang
kecil yang berada di pasar harus membayar retribusi pasar. Untuk kepentingan ini, maka sebuah daftar yang memuat informasi tentang jumlah pedagang, jenis barang dagangannya, dan  luas  yang  diperlukan  menjadi  bahan  perdebatan  dewan  kota  untuk  menentukan besarnya  retribusi  pasar.  Dari  laporan Stadsgemeente Semarang tahun 1936  ternyata sebagian besar pedagang yang didominasi wanita, dibebani pungutan sebesar 2 sen , dan ini dianggap memberatkan  ( Gemeenteblad der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1936, p. 20 ). Menyikapi hal itu, gemeente kemudian memberi kesempatan pedagang kecil berjualan di pasar-pasar milik gemeente .
Passarbedrifj mengeluarkan  aturan  bahwa  pedagang  kecil  dipungut  1 sen dengan lahan  seluas  satu  meter  persegi.  Namun,  fakta  dari  realitas  yang  berlangsung  di  pasar ternyata  retribusi  tetap  dipungut  sebesar  2  sen  untuk  luas  satu  meter  persegi.  Padahal, kebanyakan  mereka  merupakan  bakul  perempuan  yang  berjualan  daun  pisang,  sayuran (kangkung,  daun  umbi,  jantung  pisang,  kacang  panjang)  yang  sejak  pagi  hari  dijajakan berkeliling di dalam pasar, sehingga tidak memerlukan tempat khusus untuk mendasarkan dagangannya. Realitas itu memiliki relevansi untuk dijelaskan bahwa para bakul perempuan yang dapat diklasifikasi ke dalam ekonomi informal merupakan katup penyelamat bagi daya hidup masyarakat kecil di kota dalam menampung luapan tenaga kerja ( Sutrisno, 1985, p. 53 ).  Namun,  pada  saat  bersamaan,  pedagang  kecil  sering  dianggap non  existence oleh birokrasi kolonial.
Dalam konteks tersebut, beberapa bulan setelah pembangunan Pasar langgar selesai, dijumpai realitas baru yaitu, muncul pasar ”rahasia” ( Stadsgemeente Semarang, 1937, p. 13 ). Pasar “rahasia” ini adalah untuk menyebut aktivitas pedagang yang melakukan kegiatan jual beli di jalan masuk yang sempit dan trotoar di depan Pasar langgar. Namun, ketika pengelola pasar mendatangi, maka mereka akan pergi. Gemeente berupaya untuk menarik pedagang dengan kategori tersebut ke Pasar Peterongan yang telah selesai dibangun kembali, tanpa dipungut retribusi dalam beberapa bulan. Akan tetapi, upaya tersebut tidak mempengaruhi pedagang pindah ke Pasar Peterongan.
Pada  kondisi  yang  lain, gemeente menggunakan  berbagai  sarana  untuk  menggali sumber  penghasilan,  sehingga  berbagai  tempat  pertemuan  antara  penjual  dan  pembeli selalu menjadi pusat perhatiannya. Munculnya pasar-pasar kecil yang dibuka di jalan dekat Kampung Langgar tidak lepas dari perhatian gemeente . Fakta lain dijumpai bahwa pedagang jalanan dalam jumlah cukup besar berjualan di sekitar Seteran. Oleh karenanya, gemeente memberi kesempatan yang sama kepada pedagang untuk menjajakan barang dagangan di lahan  pasar  dan  selama  beberapa  bulan  tidak  dipungut  retribusi.  Menurut gemeente , pertimbangan itu diambil untuk mencegah meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan ( Gambar 2 ).
Gambar 2: Kinderen met een verkoper van etenswaren te Semarang (Circa 1920) (Sumber: Meijers-Willem [1871-1943]; Shelfmark: KITLV 400246; Subject: Children-food-Javanese- Street Vendors; Note: Zie ook A1182. Foto’s gemaakt door Willem Meijers (Den Haag 18 -6-1871 – Bussum 27- 12-1943)
Sebagai  sebuah  realitas  ekonomi,  tekanan  jumlah  penduduk  yang  masuk  ke Semarang terus bertambah sehingga terjadi apa yang oleh Mc. Gee dan Evers disebut involusi perkotaan . Kondisi itu telah mendorong sejumlah orang untuk mencari pekerjaan yang tidak memerlukan  keterampilan  formal. Namun,  karena  mereka  selalu  menempati  ruang  kota yang digunakan untuk kepentingan publik, maka dipandang sebagai kelompok yang “perlu ditertibkan”. Atas dasar pertimbangan itu, maka salah satu anggota dewan kota, Hermen Kartowisastro mengusulkan untuk menurunkan pungutan retribusi pedagang jalanan yang bersedia  berjualan  di  pasar  ( Notulen  van  het  verhandelde  in  de  vergaderingen  van  den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1937, p. 54 ). Pedagang yang tidak mempunyai tempat permanen, selalu dilekatkan dengan image perampasan atas tempat-tempat umum ( Murray, 1994, p. 106 ; Prijono Tjiptoherijanto, 1989, pp. 29 – 35 ; Soetjipto Wirosardjono, 1985, p. 8 ). Kehadiran pedagang jalanan yang tidak teratur sering dianggap mengganggu kebersihan dan keindahan kota. Padahal, bagian terbesar penduduk yang datang ke Semarang bekerja dan memperoleh nafkah dari kegiatan di sektor ekonomi informal ( Hadad, 1984, p. 2 ), seperti tampak  pada gambar  3 ,  tampak  lalu  lalang  pedagang  keliling  di  dekat  Pasar  Gang  Baru Kampung Pecinan.

## Eksklusivitas dan Strategi Bertahan
Kelompok pedagang jalanan, baik pedagang keliling maupun pedagang kaki lima ternyata juga menjadi bagian yang harus mematuhi aturan. Larangan berjualan di jalan, ruang publik, atau area tertentu mulai dirumuskan oleh gemeente . Dalam menjajakan dagangannya, selain makanan dan minuman olahan, pedagang keliling yang memasuki kampung-kampung kota dan jalan-jalan kecil untuk mendatangi konsumen tidak terlalu ketat oleh aturan gemeente . Namun menginjak tahun 1921, pedagang keliling yang menjajakan barang semakin banyak dibandingkan  masa-masa  sebelumnya.  Tidak  sebatas  menjajakan  dagangan  di  jalan-jalan kampung, melainkan juga kepada orang-orang yang lewat di jalanan utama, dan kegiatan tersebut  sering  menghambat  atau  membuat  tidak  tertibnya  kota  atau  mengganggu  lalu- lintas umum  ( Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang,  1921 ).  Sementara  itu,  pemandangan  yang  hampir  serupa  tampak  ketika pedagang kaki lima menggunakan sebagian jalan sebagai tempat jualan. Fakta itu kemudian menjadi  alasan gemeenteraad untuk  mengajukan  keberatan  dalam  sidang  dewan  kota ( Gemeenteblad der Gemeente Semarang, 1921 ).
Keberatan gemeenetraad terhadap fenomena tersebut secara hukum disusun untuk menertibkan  dan  mengatur.  Beberapa  pertimbangan  yang  disampaikan  antara  lain:  (1) menimbulkan ketidakteraturan dan banyak sampah di jalanan; (2) karena berjualan di area tanah yang berdebu, maka jika musim kemarau datang sangat mengganggu kesehatan; (3) menghambat  lalu-lintas;  (4)  kegagalan  lembaga  pasar  memasukkan  pedagang  jalanan  ke dalam pasar ( Gemeente Semarang, 1922 ).
Delapan tahun kemudian, pada 1930an, Gemeente Semarang masih konsen terhadap ketidaktertiban  pedagang  jalanan.  Oleh  karena  itu,  dicobanya  untuk  membangun keteraturan,  ketertiban,  dan  kesehatan  melalui  peraturan.  Peraturan  terhadap  pedagang kaki  lima  maupun  pedagang  keliling  yang  berjualan  minuman  dan  makanan  olahan kemudian dimuat dalam keputusan gemeenteraad tanggal 1 Desember 1932 nomor 25/W ( Notulen  van  het  Verhandelde  in  de  Vergaderingen  van  den  Stadsgemeenteraad  van Semarang in 1932 ). Tiga tahun kemudian diubah melalui keputusan 28 Oktober 1935 nomor 47/W  ( Notulen  van  den  Stadsgemeenteraad  van  Semarang  in  1935 ).  Namun  kedua keputusan tersebut tidak bisa terlaksana sesuai dengan yang dipikirkan pemerintah kota. Menurut sebagian dewan kota, kegiatan pedagang jalanan telah mempengaruhi pendapatan pedagang pasar. Pemandangan serupa dijumpai ketika pedagang jalanan sering berdesakan di sekitar pasar, bahkan masuk ke dalam pasar berdampingan dengan pemilik loos resmi yang membayar retribusi, sehingga menimbulkan persaingan.
Menjelang  akhir  dekade  ketiga  awal  abad  ke-20,  pada  akhirnya gemeente menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi pedagang keliling maupun pedagang kaki lima untuk berjualan makanan olahan dan minuman seperti kopi, teh, sirup di jalan-jalan utama ( Pasarverordening Semarang, 1939 ). “ D apur berjalan” maupun “dapur yang dipikul” Berbagai cara untuk menciptakan ketertiban di kota ini terhadap pedagang jalanan disampaikan bahwa pertama, hak untuk bisa berjualan di jalan umum, tanpa izin sekalipun menggunakan  sebagian  bahu  jalan.  Namun  dengan  syarat  tidak  mengganggu  lalu-lintas misalnya mendirikan warung atau kedai, menggunakan sepeda atau gerobak, keranjang atau
peti  yang  bisa  dibawa  untuk  melayani  pembeli.  Setiap  pedagang  makanan  olahan  dan minuman  seperti  kopi,  teh,  sirup,  air  kelapa.  Kebijakan  itu  didasarkan  pada  kebiasaan penduduk sebagai bentuk dari perluasan kebebasan bagi “dapur berjalan” ( Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1940 ). Kedua,  semua  penjual  jalanan,  termasuk  di  bahu  jalan,  baik  pedagang  keliling maupun kaki lima, dilarang berjualan di jalan kota tertentu yang ditunjuk melalui keputusan gemeenteraad ,  selain  di  tempat-tempat  yang  dikelola  secara  khusus.  Lokasi  tertentu disediakan agar tumbuh menjadi pasar lingkungan, yang merupakan bagian dari jalan dan bagian lahan ruang kota yang tidak menimbulkan kesemerawutan lalu-lintas. Walikota dan dewan kota menyediakan fasilitas berupa penerangan untuk trotoar dan atap atau tenda. Para pedagang kaki lima yang menempati lahan dan fasilitas itu, dipungut retribusi sebagai bukti bahwa mempunyai hak selama berjualan pada hari itu untuk menghuni bagian jalan tersebut  dengan  kedai,  kereta/gerobak,  dan  keranjang  mereka.  Sebagai  pengganti  biaya infrastruktur  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  kota  dan  untuk  membayar  tenaga kebersihan,  maka  setiap  hari  setiap  pedagang  yang  memanfaatkan  tempat-tempat  ini, dipungut retribusi maksimal f 0,03 per meter persegi ( Gemeenteblad der Stadsgemeente Semarang  over  het  jaar  1941 ).   Dengan  demikian,  pedagang  kaki  lima  selain  berjualan makanan dan minuman, seperti pedagang keliling yang berjualan makanan matang “dapur berjalan” tidak bisa dilarang sepenuhnya, tetapi harus diarahkan pada cara -cara yang lebih teratur dan lebih higienis.
Ketiga, pedagang kaki lima yang berjualan di pekarangan atau beranda terbuka selain pemilik  atau  penyewa  lahan  dengan  mengikuti  sistem  yang  ditetapkan  oleh  lembaga perwakilan terikat pada izin. Tampaknya kurang tepat apabila mengatur pedagang kaki lima di  lahan  yang  menempel  di  jalan,  sistem  ini  hanya  berlaku  bagi  lahan  yang  terletak  di sepanjang  jalan  yang  dikelola gemeente dan  hanya  yang  menempel  di  jalan  seperti  yang ditunjukkan oleh keputusan. Dengan demikian, lembaga yang mempunyai otoritas itu dapat menolak izin dengan alasan kepentingan umum. Melihat situasi di kota ini, tampaknya dalam aturan  serupa  tidak  ada  keberatan  untuk  diajukan.  Sampai  pada  pemikiran  bahwa  pada momen-momen seperti tradisi dug deran pada awal puasa, tahun baru Jawa, pasar malam, dan hiburan-hiburan lain seperti sirkus, maka sejumlah besar pedagang jalanan bisa diminta untuk  berjualan.  Dalam  kesempatan  berbeda,  walikota  dan  dewan  kota  memberikan wewenang untuk memberi izin kepada pedagang kaki lima menggunakan lahan dengan tarif retribusi maksimal f  0,05 per  meter persegi,  khususnya di  Alun-Alun dan trotoar sekitar Pasar Johar.
Gemeenteraad lagi-lagi mengeluarkan peraturan untuk penggunaan sementara jalan umum,  lapangan,  tempat  parkir,  dan  lahan  lain.  Para  pedagang  keliling  makanan  olahan, yang  pada  saat  berjualan  dipandang  sudah  memenuhi  aturan  kesehatan  dan  kebersihan untuk  dikonsumsi  langsung,  maka  diizinkan  sekalipun  menggunakan  gerobak,  pikulan, keranjang.  Apabila  salah  seorang  pejabat  atau  pegawai  kotapraja  menjumpai  pedagang jalanan  melakukan  pelanggaran,  maka  bisa  diusir  dari  tempat  itu.  Walikota-Eksekutif mempunyai kewenangan untuk menunjuk bagian tertentu dari lahan dan jalan, di tempat- tempat kawasan berjualan setiap hari ditetapkan, baik dalam bentuk warung bongkaran, kedai,  pikulan,  maupun  gerobak  diizinkan  dengan  membayar  retribusi  sebagai  bukti
berjualan. Retribusi setiap hari dipungut maksimal f 0,05 per meter persegi yang ditetapkan oleh Walikota-Eksekutif. Pengawasan atas dipatuhinya ketentuan dalam peraturan tersebut dan  pelacakan  pelanggaran  diserahkan  kepada  direktur,  insinyur,  inspektur,  pengawas kepala,  pengawas,  wakil  pengawas,  penilik,  mandor,  mantri  kepala,  mantri  dinas  teknik, administratur dinas pasar, pengawas pasar kleas-1, dan pemilik pasar ( Gemeenteblad der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1941 ).
Pedagang  kaki  lima  dan  pedagang  keliling  yang  telah  menggunakan  lahan  yang disediakan gemeente untuk  berjualan  merupakan  sebuah  langkah  bagi  kehidupan masyarakat kecil di tengah hiruk pikuknya kota yang sudah menjelma sebagai kota kolonial modern.  Kelompok  yang  bergerak  di  sektor  ekonomi  informal  perkotaan  mencoba menghadapi  pembangunan  kota  yang  dirancang gemeente .  Kelompok  ini  sebagian  besar berasal dari daerah-daerah atau luar Kota Semarang yang memiliki kecenderungan berbeda dengan kegiatan ekonomi formal, seperti toko yang menjadi penanda kemodernan kota.
Pertumbuhan  ekonomi  kolonial  memang  mengalami  kemajuan  dan  modernisasi secara  lebih  luas,  namun  tidak  untuk  kelompok  Bumiputera  yang  mengisi  kegiatan perdagangan kecil. Ekonomi politik kolonial, seperti disinggung Jenifer dan Paul Alexander bahwa memiliki pengaruh negatif terhadap pembentukan elite bisnis Bumiputera di Jawa ( Alexander, 1991 ), apalagi terhadap pedagang kecil. Kegagalan pedagang Bumiputera untuk mendapatkan  persyaratan  perdagangan  yang  biasa  di  antara  Etnis  Eropa  dan  Tionghoa menghalanginya untuk mengambil bagian dalam ekonomi kolonial yang lebih luas.

## KESIMPULAN
Sebagai  realitas  historis,  berbagai  fenomena  pedagang  keliling  dan  pedagang  kaki  lima sebagai  pedagang  kecil  menjadi  bagian  dari  proses  menjadi  kota.  Apapun  alasannya, Semarang  yang  berkembang  menjadi  sebuah  kota  modern  pada  awal  abad  ke-20,  juga mempunyai  kewajiban  dalam  memajukan  kesejahteraan  penduduk  kota,  tidak  terkecuali pedagang kecil. Hal ini karena perkembangan kota merupakan sebuah proses yang wajar, yang berjalan beriringan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
Ideologi modern yang dilihat sebagai ide kemajuan, tidak selalu membawa implikasi positif  bagi  warga  kota.  Kebutuhan  akan  keteraturan  dan  ketertiban,  justru  akan menghadirkan  realitas  yang  paradoksal.  Proses  modernisasi  kota  merupakan  salah  satu faktor penentu masuknya modernisasi atas kehidupan ekonomi kota yang mempengaruhi ketenagakerjaan.  Dalam  batas-batas  yang  lain,  selama  empat  dekade  abad  ke-20, keterlibatan  negara  melalui  ide  bahwa  pedagang  jalanan  mulai  dipikirkan  oleh  institusi negara, yaitu gemeente . Ketika sektor informal menjadi pembahasan di dalam dewan kota, pada saat itulah pedagang kecil menjadi bagian dari institusi negara.
Pedagang keliling dan pedagang kaki lima, tidak selalu menjadi bagian dari warga kota  dan  tidak  tercatat  sebagai  penduduk  kota.  Hal  demikian  karena,  pelaku  ekonomi informal  ini  merupakan  tenaga  kerja  musiman  yang  datang  ke  kota  untuk  mencari penghidupan  tambahan,  sembari  menunggu  produksi  pertanian  yang  dikerjakan  di  desa. Namun juga tidak bisa diabaikan bahwa, sebagian dari kelompok ekonomi informal, memang mengandalkan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama. Hampir bisa dijumpai, kedua jenis
pedagang itu menjual makanan dan minuman, seperti nasi soto, sate, wedang , rokok, dan barang-barang yang bisa langsung dikonsumsi.
Eksklusivitas  yang  dialami  kedua  bentuk  pedagang  jalanan  ini,  sebenarnya diwujudkan  dalam  peraturan-peraturan  yang  disusun  dan  ditetapkan  oleh gemeente Semarang. Ketidaktaatan pedagang mematuhi aturan merupakan cerminan bahwa negara lemah dalam konteks ekonomi “pasar” (pedagang informal). Negara tidak berdaya dan tidak mempunyai kemampuan apapun dalam menertibkan dan mengatur mereka. Negara kuat dalam mengontrol kegiatan mereka, namun sebatas mengambil keuntungan ekonomis yaitu menarik  retribusi,  tetapi  negara  lemah  di  dalam  apa  yang  disebut  dengan  ketertiban pedagang.
Tingginya  kenaikan  jumlah  pedagang  jalanan  tampaknya  tidak  bisa  dilepaskan dengan masalah tenaga kerja di kota, sebagai akibat pertumbuhan yang tidak sebanding, antara ledakan penduduk dengan kemampuan kota dalam menyediakan kesempatan kerja. Kondisi  itu  telah  menyumbang  terhadap  lahirnya  masalah  perkotaan,  karena  kota  tidak mampu  menyediakan  tambahan  kesempatan  kerja  bagi  kenaikan  angkatan  kerja.  Dalam konteks  pedagang  kecil,  tidak  mampu  memenuhi  tekanan  jumlah  usaha  sektor  ekonomi informal yang terus bertambah. Pada kutub yang lain, kegiatan ekonomi yang diisi oleh para pedagang  kecil  jalanan  merupakan  muara  bagi  kebertahanan  hidup  masyarakat  lapisan bawah. Survival para pedagang kecil sebenarnya bisa dimaknai dalam konteks upaya yang lebih  mampu  sebagai  katup  penyelamat  dalam  menampung  luapan  tenaga  kerja  di perkotaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  ini  merupakan  luaran  publikasi  dari  hasil  penelitian  berjudul  "Dari  Pedagang Asongan Hingga Pedagang Kaki Lima: Simbol Kebertahanan Rakyat Kecil di Kota Semarang Pada Empat Dekade Abad Ke-20" yang dibiayai oleh DPA FISIP Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua co-author (Cahyo Budi Utomo & Hamdan Tri Atmaja) yang telah membantu penelitian sekaligus penulisan artikel ini. Selain itu,  kami  ucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  Universitas  Negeri  Semarang  yang  telah mendanai  penelitian  ini  hingga  proses  penerbitan  luaran.  Isi  sepenuhnya  menjadi tanggung jawab penulis.

## DAFTAR RUJUKAN
Alexander,  J.  A.  P.  (1991).  Protecting  peasants  from  capitalism:  the  subordination  of Javanese traders by the colonial state. Comparative Studies in Society and History , 33 (2), 370 – 394.
Basundoro,  P.  (2013). Merebut  ruang  kota,  aksi  rakyat  miskin  Kota  Surabaya  1900- 1960an (Pertama). Marjin Kiri. Brommer, B. (1995). Semarang, beeld van een stad . Asia Maior. Burger,  D.  H.,  &  Prajudi.  (1962). Sedjarah  ekonomis  sosiologis  Indonesia .  Pradnja Paramita.
“Cholera.” (1910, May 12). Selompret Malajoe, Kemis, No. 56 .
“Cholera di Semarang.” (1910, March 23). Selompret Malajoe, №.37 .
Christie, J. W. (1998). Javanese markets and the asian sea trade boom of the Tenth to Thirteenth Centuries A.D. Journal of the Economic and Social History of the Orient , 41 (3), 344 – 381.
Coté, J. (2011). Menjadikan kampung modern: kampung dan perencanaan kolonial di Semarang 1910-1925. In Johny A. Khusyairi dan La Ode Rabani (ed.). (Ed.), Kampung  Perkotaan:  Kajian  Historis-Antropologis  atas Kesenjangan Sosial dan Ruang Kota . New Elmatera.
Djie, L. T. (1952). De distribueetende tusschen handel der Chineezen op Java . Martinus Nijhoff.
Furnivall,  J.  S.  (2009). Hindia  Belanda,  studi  tentang  ekonomi  majemuk .  Freedom Institute.
Geertz, C. (1977). Penjaja dan raja: perubahan sosial dan modernisasi ekonomi di dua kota Indonesia . Gramedia.
Gemeenteblad der Gemeente Semarang. (1910). Gemeenteblad der Gemeente Semarang over het Jaar 1910: Vol. Afl.1. (Issue Jg.4). Drukkerij en Boekhandel - H.A. Benjamin.
Gemeenteblad der Gemeente Semarang. (1921). Gemeenteblad der Gemeente Semarang over her jaar 1921 . Boekhandel en Drukkerij v/h G.C.T. Van Dorp & Co. Gemeenteblad der Stadsgemeente Semarang. (1936). Gemeenteblad der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1936.
Gemeenteblad der Stadsgemeente Semarang. (1941a). Gemeenteblad der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1941 .
Gemeenteblad der Stadsgemeente Semarang. (1941b). Gemeenteblad der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1941 .
Gemeenteblad  uitgave  voor  Rekening  der  Stadsgemeente  Semarang.  (1923).
Gemeenteblad uitgave voor Rekening der Stadsgemeente Semarang 1923.
“Gemeenteraad Semarang.” (1910, February 17). Selompret Malajoe, No.20 .
Gemeente Semarang. (1922). Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Raad  der  Gemeente  Semarang  in  1922 .  Boekhandel  en  Drukkerij  v/h G.C.T. van Dorp & Co.
Hart,  K.  (1973).  “ Informal  income  opportunities  and  urban  employment in  Ghana” . Journal of Modern African Studies , 11 , 61 – 89.
Heilbroner, R. L. (1982). Terbentuknya masyarakat ekonomi . Ghalia Indonesia.
Ismid Hadad. (1984). Paradoks pertumbuhan kota. Prisma, No. 6, Th. XIII .
Kuntowijoyo. (1985). Muslim kelas menengah Indonesia dalam mencari identitas 1910- 1950. Prisma , 11.
Kuntowijoyo. (1994). Metodologi sejarah . Tiara Wacana.
Lukman  Sutrisno.  (1985).  Membahayakan,  kerjasama  massa  periferal  dengan intelektual. Prisma, No.11 .
Milone, P. D. (n.d.). Contemporary urbanization in Indonesia source: asian survey, Vol. 4, No. 8 (Aug., 1964), pp. 1000-1012 Published by: University of California Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2642637. Asian Survey , Vol. 4, (No. 8), 1000 – 1012.
Murray, A. J. (1994). Pedagang jalanan dan pelacur Jakarta: sebuah kajian antropologi sosial . Pustaka LP3ES Indonesia.
Nawiyanto. (2013). Coping with the crises: historical comparison on responses to the crises in the extreme salient of Java. Tawarikh: International Journal for Historical Studies , 4 (2), 129 – 150.
Notulen  van  den  Stadsgemeenteraad  van  Semarang.  (1935). Notulen  van  den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1935.
Notulen  van  het  Verhandelde  in  de  Vergaderingen  van  den  Raad  der  Gemeente Semarang. (1921). Notulen van het Verhandelde in de Vergaderingen van den Raad der Gemeente Semarang in 1921 . Boekhandel en Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co.
Notulen  van  het  verhandelde  in  de  vergaderingen  van  den  Stadsgemeenteraad  van Semarang. (1937). Notulen van het verhandelde in de vergaderingen van den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1937 . Onghokham. (2008). Anti Cina, kapitalisme Cina dan gerakan Cina: sejarah Etnis Cina di Indonesia . Komunitas Bambu.
Pasarverordening Semarang , Pub. L. No. №.40. (1939).
Payaman J. Simanjuntak. (1985). Penganggur dan setengah penganggur. Prisma, No.3, Th.XIV .
Penerbitan  Sumber-sumber  Sejarah.  (1977). Memori  serah  jabatan  1921-1930  Jawa Tengah: Vol. No.9 . Arsip Nasional Republik Indonesia.
Peter  J.M.  Nas  dan  Kirsten  Theuns.  (2007).  Semarang,  apakah  H.F.  Tillema  seorang sutradara perubahan kota? In Kota-Kota Indonesia, Bunga Rampai (pp. 67 – 92). Gadjah Mada University Press.
Peter  Pos.  (1996).  The  formation  of  the  pribumi  business  elite  in  Indonesia,  1930s- 1940s. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde. Deel 152, 4de Afl., Japan, Indonesia and The War: Myths and Realities, 609 – 632.
Potter, L. (2000). “Orang Banjar di dan di Luar Hulu, Kalimantan Selatan: studi tentang kemandirian  budaya,  peluang  ekonomi  dan  mobilita s.”  In  J.  T.  (ed.  ). Lindblad (Ed.), Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru. Pustaka LP3ES Indonesia – Anggota IKAPI.
Prijono Tjiptoherijanto. (1989). Sektor informal perkotaan dan masalah lapangan kerja.
Prisma, No.5, Th. XVIII .
Purwanto, B. (2000). Merajut jaringan di tengah perubahan: komunitas ekonomi muslim di Indonesia pada Masa Kolonial. Lembaran Sejarah , Vol.2 .
Purwanto, B. (2006). Gagalnya historiografi indonesiasentris?! (M. Nursam, Ed.). Penerbit Ombak.
Purwanto,  B.  (2008).  Menulis  kehidupan  sehari-hari  Jakarta:  memikirkan  kembali sejarah sosial Indonesia. In dan R. S. Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto (Ed.), Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia (Pertama, pp. 218 – 245). Yayasan Obor-KITLV-Pustaka Larasan.
Purwanto, B. (2009). Sejarah dan jatidiri dalam ingatan bersama Asia Tenggara. In A. Vickers (Ed.), Peradaban Pesisir, Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara . Pustaka Larasan – Udayana University Press.
Purwanto, B. (2010). Mencari jejak rakyat dan cara pandang tempatan dalam sejarah ekonomi Indonesia; sebuah  catatan  historiografis. In Penerbit  Ombak (Ed.), Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia, Essays in Honour of Thee Kian Wie 75 Years Birthday .
Semarang:  G.C.T.  van  Dorp  &  Co.  (1940). Notulen  van  het  Verhandelde  in  de Vergaderingen van den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1940.
Semarang:  Misset.  (1932). Notulen  van  het  Verhandelde  in  de  Vergaderingen  van  den Stadsgemeenteraad van Semarang in 1932 .
Sjahrir, K. (1985). Sektor informal: beberapa catatan kritis. Prisma, No.6, Th.XIV .
Soetjipto  Wirosardjono.  (1985).  Pengertian,  batasan  dan  masalah  sektor  informal.
Prisma, No.3, Th.XIV .
Stadsgemeente  Semarang.  (1937). Gemeenteblad  Uitgave  voor  Rekening  der Stadsgemeente Semarang over het jaar 1937.
Stevens, T. (1986). Semarang, Central Java and the World Market, 1870 –1900”. P.J.M. Nas (ed.). In The Indonesian City, Studies in Urban Development and Planning . Foris Publications.
Suryo, D. (1989). Sejarah sosial perdesaan Karesidenan Semarang 1830 – 1900 . PAU Studi Sosial, UGM.
Tweede  Gedeelte  Kalender  en  Personalia.  (1902). Regeeringsalmanak  voor Nederlandsch- Indiё 1902 . Van Leur, J. C. (2015). Perdagangan dan masyarakat Indonesia: esai-esai tentang sejarah sosial dan ekonomi Asia . Penerbit Ombak.
Van Zanden, J. L., & Marks, D. (2012). Ekonomi Indonesia 1800 – 2010, antara drama dan keajaiban pertumbuhan . Penerbit Buku Kompas.
Wertheim, W. F. (1956). Indonesian society in transition: a study of social change (2nd editio). N.V. Uitgeverij W. van Hoeve-Sumur Bandung.
Wijayati, P. A. (2019). Sejarah sosial Pasar Johar Semarang Pada Abad Ke-20 . Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.