JURNAL AKUNTANSI , 12 (2), 163-185.©Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Gedung Karol Wojtyla, Jalan Jenderal Sudirman 51 Jakarta 12930

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Uun Sunarsih * 1
Puput Handayani † 2

## ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance on tax avoidance  in  manufacturing  companies  listed  on  the  Stock  Exchange  in  2012- 2015. The method used was purposive sampling and obtained eleven companies. Secondary  data  is  obtained  through  www.idx.co.id  and  www.sahamok.com.  The results  of  this  study  indicate  that  institutional  ownership  has  no  effect,  meaning that  the  small  size  of  institutional  ownership  has  not  been  able  to  become  an effective  monitoring  tool  in  reducing  tax  avoidance.  Managerial  ownership  has influence.  This  means  that  managerial  ownership  has  effectively  monitored  the company.  The  independent  board  of  directors  is  influential.  This  means  that  the proportion  of  independent  commissioners  has  a  good  performance,  which  can reduce tax avoidance. The audit committee has no effect. This is possible because it  is  not  able  to  increase  supervision  of  management  due  to  limited  authority. Influential  audit  quality.  This  means  that  the  company  audited  by  KAP  The  Big Four  will  be  more  trusted  by  the  tax  authorities  because  it  has  high  work integrity.  Executive  compensation  has  no  effect.  This  is  possible  because  of  the high  compensation  received  by  the  executive  has  not  been  able  to  bridge  the difference of interests between shareholders and managers.
Keywords : institutional  ownership, managerial ownership, independent  board of directors, audit committee, audit quality, executive compensation, tax avoidance, current ETR

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dalam  menekan  beban  pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Penekanan terhadap beban pajak, ada yang diperbolehkan (sesuai dengan ketentuan pajak) dan ada yang tidak diperbolehkan
* 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI), uun.sunarsih@yahoo.co.id † 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI)
(tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pajak).  Para  pakar  pajak  berpendapat  bahwa penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  merupakan  tindakan  yang  diperbolehkan dalam rangka menekan  beban pajak, sedangkan  tindakan penggelapan pajak (tax evasion) merupakan tindakan yang  melanggar undang-undang pajak.
Penghindaran  pajak  saat  ini  menjadi  hal  penting  yang  harus  diperhatikan oleh  fiskus,  karena  kegiatan  ini  mungkin  saja  dapat  menjurus  pada  upaya penggelapan  pajak.  Hal  ini  tentu  akan  memberikan  dampak  negatif  bagi  negara, karena  bila  dibiarkan  negara  akan  mengalami  kehilangan  pendapatan  dari  sektor perpajakan  dengan  jumlah  yang  cukup  signifikan.  Dengan  berkurangnya penerimaan  pajak,  kesejahteraan  rakyat,  pembangunan  infrastruktur  publik,  dan pembangunan  daerah  menjadi  tidak  maksimal.  Masyarakat  memiliki  pandangan bahwa  dalam  hal  penghindaran  pajak  ini,  sebagai  tindakan  yang  merugikan masyarakat  luas,  seharusnya  perusahaan  berpartisipasi  dalam  memajukan kesejahteraan  masyarakat  luas  melalui  pembayaran  pajak  (Puspita,  2014). Penghindaran  pajak  di  Indonesia  banyak  sekali  dilakukan  oleh  perusahaan- perusahaan dalam rangka menekan pembayaran pajak. Hal ini diperkuat oleh data yang  diperoleh  dari  Dirjen  Jenderal  Pajak  (DJP)  pada  tahun  2012,  yaitu  bahwa terdapat  hampir  4000  perusahaan  multinasional  melakukan  penghindaran  pajak dengan  melaporkan  nihil  pajaknya  selama  tujuh  tahun  berturut-turut.  Masih menurut  DJP,  penghindaran  pajak  umumnya  dilakukan  oleh  perusahaan  yang bergerak  dalam  bidang  manufaktur  dan  pengolahan  bahan  baku  (Prakosa,2014). Hal  ini  membuktikan  bahwa  corporate  governance  (CG)  belum  sepenuhnya dilakukan  secara  maksimal  oleh  perusahaan-perusahaan  publik  di  Indonesia (Suardana & Maharani, 2014).
CG  merupakan  sistem  atau  seperangkat  peraturan  yang  mengatur, mengelola,  dan  mengawasi  hubungan  antara  para  pengelola  perusahaan  dan stakeholders disuatu  perusahaan.  CG  tidak  hanya  sebagai  alat  pengatur  dan pengendali  saja,  tetapi  juga  sebagai  nilai  tambah  bagi  suatu  perusahaan.  CG merupakan  masalah  yang  tidak  akan  berakhir  dan  terus  akan  menjadi  bahan pembahasan  bagi  pelaku  bisnis,  akademis,  pembuatan  kebijakan,  dan  lain-lain. Perhatian  terhadap  CG  kian  meningkat  seiring  dengan  banyak  bermunculan

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
[ UUN SUNARSIH DAN PUPUT HANDAYANI ] 165
masalah  skandal  keuangan  dilingkungan  bisnis.  Konsep  CG  telah  banyak dikemukakan  oleh  banyak  ahli  dan  badan  sebagai  alat  control  dan  pengawasan terhadap  kinerja  manajemen.  Begitu  pula  dengan  studi  mengenai  penghindaran pajak yang saat ini kembali menjadi sorotan para peneliti.
Salah  satu  penerapan  CG  dilatarbelakangi  oleh  struktur  kepemilikan.  Pada penelitian  ini,  struktur  kepemilikan  perusahaan  akan  difokuskan  pada  struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalkan pelaporan  perpajakannya.  Jadi,  semakin  tinggi  kepemilikan  institusional, mekanisme  CG  akan  semakin  baik  sehingga  sistem  penghindaran  pajak perusahaan  juga  akan  terlaksana  dengan  wajar;  begitu  pula  dengan  kepemilikan manajerial, manajer akan memperoleh kedudukan yang sejajar dengan pemegang saham,  sehingga  peningkatan  kepemilikan  manajerial  akan  memotivasi  mereka untuk  meningkatkan  kinerja  dan  bertanggung  jawab  dalam  kemakmuran pemegang saham (Fadhilah, 2014).
Dewan  komisaris  merupakan  inti  CG  yang  ditugaskan  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  kebijakan  pengurusan  perusahaan  dan  memberikan  nasihat kepada  direksi  termasuk  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  rencana  jangka panjang  perseroan.  Proporsi  dewan  komisaris  yang  tinggi  akan  meminimalkan kecurangan  dalam  pelaporan  perpajakan  yang  dilaporkan  manajemen  sehingga meningkatkan intregritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh  karena  itu,  semakin  tinggi  proporsi  dewan  komisaris  independen  maka seharusnya  semakin  menurun  praktik  penghindaran  pajak  yang  dilakukan perusahaan  (Fadhilah,  2014).  Salah  satu  tugas  dewan  komisaris  adalah  meminta saran dari pihak ketiga dengan membentuk komite khusus. Salah satunya dengan membentuk komite audit.
Komite  audit  bertugas  membantu  dewan  komisaris  untuk  memastikan bahwa  laporan  keuangan  disajikan  secara  wajar  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi yang  berlaku  umum,  struktur  pengendalian  internal  perusahaan  dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal atau eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar  audit  yang  berlaku.  Dengan  adanya  komite  audit  dan  komisaris
independen  pada  suatu  perusahaan,  diharapkan  dapat  meningkatkan  integritas laporan  keuangan  (Fadhilah,  2014).  Dengan  meningkatnya  integritas  laporan keuangan  maka  akan  meningkatkan  laba  yang  diharapkan  perusahaan  sehingga dewan  komisaris  pun  berusaha  menekan  biaya-biaya  yang  ada  terutama  biaya pajak. Hal tersebut membuat peluang terjadi perlakuan penghindaran pajak.
Salah  satu  prinsip  utama  untuk  membuat  kebijakan  CG  adalah  transparasi. Transparasi  merupakan  elemen  untuk  menjaga  objektivitas  dalam  menjalankan bisnis.  Perusahaan  harus  menyediakan  informasi  yang  mudah  dipahami  dan mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan.  Transparasi  dapat  diukur  melalui kualitas  audit.  Kualitas  audit  dapat  diukur  dengan  menggunakan  ukuran  KAP. Menurut beberapa referensi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big  Four dipercaya  lebih  berkualitas  sehingga  menampilkan  nilai  perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four (Price Waterhouse Cooper - PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst  &  Young  -  E&Y)  memiliki  tingkat  kecurangan  yang  lebih  rendah dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  diaudit  oleh  KAP non  The  Big  Four (Damayanti & Susanti, 2015).
Teori  kepatuhan  pajak  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  tidak  ada  wajib pajak  yang  secara  sukarela  bersedia  membayar  pajak.  Individu  akan melaksanakan  sesuatu  jika  ia  juga  mendapatkan  keuntungan  dari  tindakan tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut,  eksekutif  sebagai  pemimpin  operasional perusahaan  akan  bersedia  membuat  kebijakan  penghindaran  pajak  hanya  jika  ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu kompensasi tinggi kepada  eksekutif  merupakan  salah  satu  cara  terbaik  sebagai  upaya  pelaksanaan efisiensi  pajak  perusahaan.  Hal  tersebut  karena  eksekutif  akan  merasa diuntungkan  dengan  menerima  kompensasi  yang  lebih  tinggi  sehingga  ia  akan meningkatkan  kinerja  perusahaan  lebih  baik  lagi.  Kinerja  tersebut  salah  satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak. Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa semakin  tinggi  kompensasi  yang diterima eksekutif maka, semakin tinggi motivasi penghindaran pajak perusahaan.

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

## [ UUN SUNARSIH DAN PUPUT HANDAYANI
] 167
Penelitian mengenai penghindaran pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya,  diantaranya  adalah  Annisa  dan  Kurniasih  (2012),  Fadhilah  (2014), Suardana  dan  Maharani  (2014),  Puspita  dan  Harto  (2014),  dan  Sunarsih  dan Oktaviani  (2016).Perbedaan  hasil  penelitian  tersebut  memotivasi  untuk  diteliti kembali. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan Sunarsih dan  Oktaviani  (2016)  dengan  menambahkan  satu  variabel,  yaitu  kompensasi eksekutif. Dalam penelitian ini, CG diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan  manajerial  dewan  komisaris  independen,  komite  audit,  dan  kualitas audit,  dan  kompensasi  eksekutif.  Perbedaan  yang  kedua  adalah  variable penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan current effective tax rate  (Current  ETR),  sedangkan  penelitian  Sunarsih  dan  Oktaviani  (2016) menggunakan book tax gap.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  pertanyaan  penelitian  ini  adalah  (1) apakah  kepemilikan  institusional  berpengaruh  pada  penghindaran  pajak?;  (2) apakah  kepemilikan  manajerial  berpengaruh  pada  penghindaran  pajak?;  (3) apakah dewan komisaris independen berpengaruh  pada  penghindaran pajak?;  (4) apakah  komite  audit  berpengaruh  pada  penghindaran  pajak?;  (5)  apakah  kualitas audit  berpengaruh  pada  penghindaran  pajak?;  (6)  apakah  kompensasi  eksekutif berpengaruh pada penghindaran pajak?
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  pengaruh  kepemilikan  institusional, kepemilikan  manajerial,  dewan  komisaris  independen,  komite  audit,  kualitas audit,  dan  kompensasi  eksekutif  terhadap  penghindaran  pajak  pada  perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012--2015.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

## Corporate Governance
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) menjelaskan penerapan good  corporate  governance (GCG)  dapat  didorong  dari  dua  sisi,  yaitu  dorongan etika  dan  dorongan  peraturan.  Dorongan  etika  (ethical  driven)  datang  dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan  kelangsungan  hidup  perusahaan,  kepentingan stakeholders ,  dan
menghindari  cara-cara  menciptakan  keuntungan  sesaat.  Di  sisi  lain,  dorongan peraturan  (regulatory  driven)  “memaksa”  perusahaan  untuk  patuh  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kedua  pendekatan  itu  memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dan seyogianya saling melengkapi untuk menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  sehat.  Mekanisme  yang  terdapat  di  CG, diantaranya  kepemilikan  institusional,  kepemilikan  manajerial,  struktur  dewan komisaris,  komisaris  independen  komite  audit,  kualitas  audit,  dan  kompensasi eksekutif.

## Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Penghindaran  pajak  merupakan  hambatan  yang  terjadi  dalam  pemungutan  pajak sehingga  mengakibatkan  berkurangnya  penerimaan  kas  negara.  Menurut  Lim (2011),  penghindaran  pajak  sebagai  penghematan  pajak  yang  timbul  dengan memanfaatkan  ketentuan  perpajakan  yang  dilakukan  secara  legal  untuk meminimalkan  kewajiban  pajak.  Hal  ini  diperjelas  oleh  Sari  (2014)  bahwa menjelaskan secara hokum penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapatkan  sorotan  yang  kurang  baik  dari  kantor  pajak  karena  dianggap memiliki konotasi negatif
Perlawanan  terhadap  pajak  terdiri  atas  perlawanan  aktif  dan  perlawanan pasif.  Dalam  buku-buku  perpajakan  Indonesia,  penghindaran  pajak  selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (tax evasion/tax fraud) diartikan  sebagai  kegiatan  yang  ilegal  (misalnya  meminimalkan  beban  pajak dengan  memanipulasi  pembukuan).  Kay  (1980)  memberikan  definisi  yang membedakan  penggelapan  pajak  (tax  evasion)  dan  penghindaran  pajak:“Evasion is concerned with concealing or misrepresenting the nature of a transaction; when avoidance takes place the facts of the transaction are admitted but they have been arranged in such a way that the resulting tax treatment differs from that intended by the relevant legislation”.
Dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  penggelapan  adalah  nyata  melawan peraturan  yang  berlaku,  sedangkan  penghindaran  tidak  melanggar  peraturan. Hanlon dan Heitzman (2010) menegaskan bahwa tidak ada definisi penghindaran

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
[ UUN SUNARSIH DAN PUPUT HANDAYANI ] 169
pajak  yang  diterima  secara  universal.  Setiap  orang  atau  peneliti  memiliki pemahaman yang berbeda.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
Kepemilikan  institusional  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  memantau, mendisiplinkan,  dan  memengaruhi  manajer  sehingga  kepemilikan  institusional dapat  memaksa  manajer  untuk  meminimalkan  tindakan  penghindaran  pajak (Annisa  &  Kurniasih,2012).  Masih  menurut  Annisa  &  Kurniasih  bahwa kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  pada  penghindaran  pajak. Penelitian  itu  membuktikan  semakin  besar  kepemilikan  institusi  maka  semakin baik  kualitas  CG  dan  semakin  kecil  kemungkinan  adanya  penghindaran  pajak karena  keberadaan  institusi  mampu  menjadi  alat  monitoring  efektif  bagi perusahaan.
H1: Kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak.

## Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak
Kepemilikan  manajerial  dalam  suatu  perusahaan  akan  mengikutsertakan manajemen  untuk  berperan  sebagai  pengawas  dan  pengendali.  Berdasarkan  teori keagenan,  dengan  adanya  kepemilikan  manajerial  akan  mengurangi agency  cost . Manajemen sebagai pemangku kepentingan akan bertindak secara hati-hati dalam mengambil  putusan  agar  putusan  yang  diambil  tidak  berdampak  buruk  terhadap sahamnya,  termasuk  putusan  dalam  menerapkan  penghindaran  pajak  yang mengandung  risiko  pada  masa  yang  akan  datang.  Dengan  adanya  kepemilikan manajerial  diharapkan  dapat  meminimalkan  penghindaran  pajak.Annisa  & Kurniasih(2012)  menyimpulkan  dalam  penelitiannya  bahwa  kepemilikan manajerial  berpengaruh  negatif  pada  penghindaran  pajak.  Penelitiannya membuktikan  bahwa  semakin  besar  konsentrasi  pemilikan  saham  oleh  eksekutif maka semakin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak.
H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh pada penghindaran pajak.

## Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak
Sari  (2014)  menyatakan  bahwa  kehadiran  komisaris  independen  dalam  dewan komisaris  mampu  meningkatkan  pengawasan  kinerja  direksi.  Dengan  semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen  kerap  kali  bersifat  oportunistik:    mereka  memiliki  motif  untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Selama ini laba dijadikan sebagai ukuran keberhasilan bagi manajer. Salah satu upaya dalam meningkatkan laba  bersih  adalah  dengan  mengurangi  biaya-biaya,  termasuk  pajak.  Dengan demikian,  manajemen  akan  berusaha  untuk  meminimalkan  pajak  yang  harus dibayarkan.  Dengan upaya itu, diharapkan jika semakin besar proporsi komisaris independen  dalam  perusahaan  akan  meningkatkan  pengawasan  sehingga  dapat mencegah  penghindaran  pajak  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  manajemen.Oleh karena  itu,  semakin  baik  proporsi  dewan  komisaris  independen  maka  semakin menurun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan(Meiza, 2015). H3: Dewan komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak.

## Pengaruh komite audit dengan penghindaran pajak
Komite  audit  memiliki  fungsi  dalam  memberikan  pandangan  tentang  masalah- masalah  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  keuangan,  akuntansi  dan pengendalian  internal.  Fadhilah  (2014)  mengatakan  bahwa  jika  semakin  sedikit komite  audit  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  maka  pengendalian  kebijakan keuangan  yang  dilakukan  oleh  komite  audit  sangat  minim  sehingga  akan meningkatkan  tindakan  manajemen  dalam  melakukan  pajak  agresif;  begitu  juga apabila  semakin  banyak  jumlah  komite  audit  dalam  perusahaan  maka pengendalian  kebijakan  keuanganpun  akan  sangat  ketat  sehingga  akan mengurangi tindakan manajemen dalam penghindaran pajak.
H4: Komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak.

## Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak
Annisa dan Kurniasih  (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan  yang  diaudit oleh KAP The Big Four (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst  &  Young)  memiliki  tingkat  kecurangan  yang  lebih  rendah  dibandingkan

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

## [ UUN SUNARSIH DAN PUPUT HANDAYANI
]
dengan  perusahaan  yang  diaudit  oleh  KAP non  The  Big  Four .  Oleh  karena  itu, bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP The Big Four dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Jika nominal pajak terlalu tinggi untuk dibayarkan biasanya  akan  memaksa  perusahaan  untuk  melakukan  penggelapan  pajak,  maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, perusahaan tersebut  cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.
H5: Kualitas audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

## Pengaruh kompensasi eksekutif terhadappenghindaran pajak
Perusahaan  di  Indonesia  rata-rata  menggunakan  sistem  kompensasi  tanpa  basis saham,  yaitu gaji, tunjangan, dan bonus  yang diberikan berdasarkan kinerja. Jika gaji  dan  tunjangan  merupakan  komponen  tetap,  sistem  bonus  dapat  membuat motivasi  manajer  untuk  semata-mata  meningkatkan  kinerja,  tanpa  memberikan upaya  lebih  untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Peningkatan  kinerja  juga berarti  akan  meningkatkan  laba  perusahaan  dan  menaikkan  pajak.  Hal  itu  sesuai dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  di  Indonesia.  Puspita  dan  Harto(2014), misalnya,  menemukan  bahwa  tingkat  kompensasi  direksi  berpengaruh  negatif pada penghindaran pajak perusahaan.
H6: Kompensasi eksekutif berpengaruh pada penghindaran pajak.

## 3. METODE PENELITIAN

## Jenis Data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data sekunder  yang  diunduh  dari www.idx.co.id dan www.sahamok.com .  Jenis  data yang digunakan adalah data panel,  yaitu laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012--2015.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  selama  periode  2012--2015.  Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dengan kriteria berikut. (1)Perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. (2) Perusahaan
manufaktur  memublikasikan  laporan  keuangan  tahunan  secara  lengkap  dan konsisten  pada  periode  2012--2015.  (3)  Perusahaan  manufaktur  tidak delisting selama  periode  pengamatan  2012--2015.  (4)  Laporan  keuangan  menggunakan mata  uang  rupiah.  (5)  Perusahaan  manufaktur  tersebut  pada  tahun  2012--2015 tidak  mengalami  kerugian  sebelum  pajak.  (6)  Laporan  tahunan  memiliki  data mengenai  jumlah  kompensasi  yang  diterima  oleh  eksekutif.  (7)  Perusahaan manufaktur  memiliki  nilai  current  ETR  lebih  dari  satu  dan  bernilai  negatif. Berdasarkan  kriteria  tersebut,  sampel  yang  digunakan  sebanyak  sebelas perusahaan.

## Model Penelitian
Untuk menguji hipotesis, dibuat model yang menjelaskan hubungan antarvariabel yang  akan  diteliti.  Model  disusun  dengan  menggunakan  persamaan  regresi berganda sebagai berikut:
Current ETR= α + β1 KI+ β2KM + β3DKI + β4 KA + β5 AUDIT + β6 KE+ ε Keterangan:
Current ETR  = Current ETR (proksi tax avoidance)
KI = Kepemilikan institusional KM = Kepemilikan manajerial DKI = Dewan komisaris independen KA = Komite audit AUDIT = Kualitas audit KE = Kompensasi eksekutif β1-β6 = Koefisien regresi variabel dependen ε = Variabel pengganggu (error)
Model  diatas  terdiri  atas  variabel  dependent,  yaitu  penghindaran  pajak, sedangkan  variabel  independen,  yaitu  kepemilikan  institusional,  kepemilikan manajerial,  dewan  komisaris  independen,  komite  audit,  kualitas  audit,  dan kompensasi eksekutif.

## Operasionalisasi Variabel

## Variabel dependen
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  penghindaran  pajak.  Pengukuran variable  penghindaran  pajak  dalam  penelitian  menggunakan  proksi    current effective  tax  rate (current  ETR).  Current  ETR  dihitung  dengan  membandingkan

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
[ UUN SUNARSIH DAN PUPUT HANDAYANI ] 173
pajak kini (current  tax) dengan laba sebelum pajak penghasilan (pre-tax income) (Tandean,  2014).  Current  ETR  diukur  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut:

## Variabel independen

## Kepemilikan institusional
Kepemilikan  institusional  (KI)  adalah  jumlah  kepemilikan  saham  oleh  pihak institusi.  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  kepemilikan  institusional adalah  persentase  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh  pihak  institusi  dari  seluruh jumlah  saham  yang  beredar.  Variabel  ini  telah  dijadikan  variabel  penelitian  oleh Annisa dan Kurniasih (2012), dan Fadhilah (2014), Sunarsih dan Oktaviani(2016) dengan menggunakan rumus:

## Kepemilikan manajerial
Kepemilikan  manajerial  (KM)  merupakan  tingkat  kepemilikan  saham  yang dimiliki  pihak  manajemen  yang  secara  aktif  ikut  dalam  pengambilan  putusan perusahaan  (direktur  dan  komisaris).  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur kepemilikan  manajerial  adalah  persentese  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh manajerial  dari  seluruh  jumlah  saham  yang  beredar.  Variabel  ini  telah  dijadikan variabel  penelitian  oleh  Sunarsih  danOktaviani  (2016)  dengan  menggunakan rumus:

## Dewan komisaris independen
Dewan  komisaris  independen  (DKI)  dapat  diartikan  sebagai  pihak  yang  tidak terafiliasi  dalam  segala  hal  dengan  pemegang  saham  pengendali,  tidak  memiliki hubungan  afiliasi  dengan  direksi  atau  dewan  komisaris  internal  serta  tidak menjabat  sebagai  direktur  pada  suatu  perusahaan  yang  terkait.  Dalam  penelitian ini  struktur  dewan  komisaris  diproksikan  dengan  persentase  keberadaan  dewan komisaris  independen  dalam  suatu  perusahaan.  Variabel  tersebut  telah  dijadikan variabel  penelitian  oleh  Annisa  dan  Kurniasih  (2012),  Fadhilah  (2014),  Santoso (2014),  Puspita  dan  Harto  (2014),  dan  Sunarsih&Oktaviani  (2016)    dengan menggunakan rumus:

## Komite Audit
Komite  audit  (KA)  memiliki  perandalam  memberikan  pandangan  mengenai masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  keuangan,  akuntansi,  dan pengendalian  intern.  Komite  audit  dapat  diukur  dengan  jumlah  komite  audit. Variabel ini telah dijadikan variabel penelitian oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Fadhilah (2014), dan Sunarsih dan Oktaviani (2016) dengan menggunakan rumus:

## KA = ∑Komite Audit

## Kualitas audit
Kualitas  audit  dapat  diukur  dengan  besar  kecil  ukuran  kantor  akuntan  publik (KAP). Dalam penelitian ini perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The  Big  Four ,  yaitu  Price  Waterhouse  Cooper  (PWC),  Deloitte  Touche Tohmatsu,  KPMG,  Ernst  &  Young  (E&Y),  yang  akan  diberi  nilai  1,  sedangkan perusahaan yang tidak diaudit oleh keempat KAP di bawah lisensi KAP The Big Four akan diberi nilai 0.

## Kompensasi eksekutif
Kompensasi  eksekutif  di  Indonesia  rata-rata  memberikan  gaji,  tunjangan,  dan bonus  yang  diberikan  berdasarkan  kinerja  sehingga  dapat  menjadi  motivasi manajer untuk semata-mata meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
[ UUN SUNARSIH DAN PUPUT HANDAYANI ] 175
untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Puspita(2014)  dan  Puspita  dan  Harto (2014)menghitung  kompensasi  eksekutif  dengan  logaritma  natural  total  dari pendapatan  yang diterima ekstekutif selama satu  tahun yang diambil dari catatan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan.

## Metode Analisis Data
Data  diolah  dan  dianalisis  menggunakan  program  SPSS.  Metode  statistik  yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah metode regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

## 4. HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan dengan analisis grafik normal P- P  Plot  dan  Kolmogorov-Smirnov  Test  dengan  tingkat  signifikan  0,05.  Gambar  1 menunjukkan  bahwa  penyebaran  titik-titik  disekitar  garis  diagonal  dan penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa data penelitian ini mempunyai distribusi secara normal.

## Gambar 1. Normal P-Plot
Selain itu,  jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov (Asymp.Sig) > 0,05, asumsi normalitas terpenuhi.
Tabel  1 Hasil Kolmorgov smirnov Unstandardized Residual N 42 Normal Parametersa,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,11476202 Most Extreme Differences Absolute ,097 Positive ,086 Negative -,097 Test Statistic ,097 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d
Tabel  1  menunjukkan  nilai  signfikansi  0,200  >  0,05,  maka  asumsi normalitas  dapat  terpenuhi.Uji  multikolinearitas  dilakukan  dengan  menganalisis korelasi  antarvariabel  dengan  menggunakan  perhitungan  nilai  tolerance  serta variance inflation factor (VIF). Hasil pengujian tolerance menunjukkan tidak ada variabel  independen  yang  memiliki  nilai  tolerance  kurang  dari  0,10  (Tabel  2). Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolinieritas antarvariabel independen dalam model regresi.
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  Pengujian  heteroskesdastisitas  dilakukan  dengan  analisis  grafik  dengan melihat scatterplot . Apabila titik-titik (dots) menyebar dan tidak memperlihatkan pola  tertentu  (misalnya  pola  menaik  ke  kanan  atas  atau  pola  menaik  ke  kiri bawah),  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  bebas  dari  masalah heteroskesdastisitas.

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

## [ UUN SUNARSIH DAN PUPUT HANDAYANI
]

## Gambar 2: Scatterplot
Berdasarkan  Gambar  2,  titik-titik  menyebar  secara  acak  serta  tersebar  baik di  atas  maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskesdastisitas pada model regresi.
Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  linear  ada korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  pada  perode  t  dan  kesalahan pengganggu  pada  periode  t-1  (sebelumnya).  Hasil  uji  autokorelasi  menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,907 (Tabel4) yang berada di antara du = 1,8451  dan  4-du=2,1549,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  model  regresi penelitian ini tidak ditunjukkan terjadi autokorelasi.
Pengujian Hipotesis
Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,717a ,514 ,431 ,124209861 1,907
Berdasarkan  Tabel  3,  diperoleh  nilai  adjusted  R 2 sebesar  0,431(43,1%),  artinya 43,1% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan  manajerial,  dewan  komisaris  independen,  komite  audit,  kualitas audit,dan kompensasi eksekutif sedangkan sisanya sebesar 56,9%  dijelaskan oleh faktor-faktor  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  penelitian  ini.  Analisis  linier
berganda  digunakan  untuk  mendapat  koefisien  regresi  yang  akan  menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak.
Tabel 4

## Hasil Analisis Regresi
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant)  1,173 ,762 1,540 ,133 KI -,182 ,207 -,259 -,881 ,384 ,160 6,235 KM -,952 ,410 -,792 -2,324 ,026 ,119 8,375 DKI ,806 ,240 ,454 3,361 ,002 ,760 1,317 KA ,168 ,110 ,303 1,528 ,135 ,353 2,832 AUDIT -,141 ,051 -,420 -2,744 ,010 ,594 1,684 KE -,067 ,038 -,463 -1,782 ,083 ,206 4,853 Dependent Variable: CURRENT ETR
Berdasarkan Tabel 4, diperoleh persamaan sebagai berikut :
CURRENT  ETR  =  1,173  –  0,182KI  –  0,952KM  +  0,806DKI  +  0,168KA  –

## 0,141AUDIT – 0,067KE
Uji  t  bertujuan  mengetahui  apakah  variabel  independent  secara  parsial berpengaruh signifikan pada variabel dependent dan untuk memeriksa lebih lanjut manakah  diantara  variabel  independent  yang  berpengaruh  signifikan  pada penghindaran  pajak.  Hasil  pengujian  terhadap  hipotesis-hipotesis  penelitian berdasarkan uji t  sebagai berikut.
Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai signifikan 0,384 lebih besar  dari  0,05.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama  ditolak,  artinya variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.  Variabel  kepemilikan  manajerial  (KM)  memiliki  nilai  signifikan  0,026 lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  itu    menunjukkan  bahwa  hipotesis  kedua  diterima;

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
[ UUN SUNARSIH DAN PUPUT HANDAYANI ] 179
dengan  kata  lain  bahwa  variabel  kepemilikan  manajerial  berpengaruh  pada penghindaran  pajak.  Variabel  dewan  komisaris  independen  (DKI)  memiliki  nilai signifikan0,002 lebih kecil dari 0,05. Hal itu  menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima,  yaitu  bahwa  variabel  dewan  komisaris  independen  memiliki  pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Variabel  komite  audit  (KA)  diperoleh  dengan  signifikan  0,135.lebih  besar dari 0,05. Hal itu  menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak, artinya variabel komite  audit  tidak  memiliki  pengaruh    terhadap  penghindaran  pajak.  Variabel kualitas  audit  (KA)  diperoleh  dengan  signifikan  0,010  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal itu  menunjukkan  bahwa  hipotesis  kelima  diterima,  yaitu  bahwa  variabel  kualitas audit  memiliki  pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Adapun  variabel kompensasi  eksekutif  (KE)  diperoleh  dengan  nilai  signifikansi  0,83  lebih  besar dari  0,05.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  variabel  kompensasi  eksekutif  tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance .

## Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
Hipotesis  pertama  (H1)  menyebutkan  bahwa  kepemilikan  institusional berpengaruh  pada  penghindaran  pajak.  Berdasarkan  Tabel  4  hasil  pengujian menunjukkan  bahwa  nilai  signifikannya  0,384  lebih  besar  dari  α  =  0,05, artinyahipotesis  pertama  yang  menyatakan  bahwa  variable  kepemilikan insitusional  memiliki  pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  ditolak.  Hal  itu menunjukkan bahwa besar kecil kepemilikan institusional belum mampu menjadi alat monitoring yang  efektif  bagi  perusahaan  sehingga  tidak  dapat  mengurangi konflik  kepentingan  manajemen  dan  mengurangi  peluang  terjadi  penghindaran pajak.  Selain  itu,  pemilik  institusional  dimungkinkan  hanya  memikirkan  untuk memaksimalkan  kesejahteraan  mereka  tanpa  peduli  citra  perusahaan  sehingga mereka mendukung semua kegiatan yang dapat menaikkan kesejahteraan mereka walaupun  kegiatan  tersebut  merugikan  perusahaan.  Hasil  penelitian  ini mendukung penelitian Fadhilah (2014), Winata (2014), Tandean (2014), Sunarsih dan Oktaviani (2016), dan Damayanti dan Susanti (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

## Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak
Hipotesis  kedua  (H2)  menyebutkan  bahwa  kepemilikan  manajerial  berpengaruh negatif  pada  penghindaran  pajak.  Berdasarkan  Tabel  4  hasil  pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,026 lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis kedua  yang  menyatakan  bahwa  variabel  kepemilikan  manajerial  memiliki pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  diterima.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa kepemilikan  saham  oleh  manajemen  telah  efektif  dalam  mengawasi  aktivitas perusahaan  dan  dapat  memengaruhi  manejemen  untuk  tidak  melakukan penghindaran  pajak.Hal  tersebut  dapat  terjadi  diduga  karena  dengan  manajemen memiliki  saham  diperusahaan  tersebut,  ia  akan  bertindak  secara  hati-hati  dalam mengambil  putusan  agar  putusan  yang  diambil  tidak  berdampak  buruk  terhadap sahamnya,  termasuk  putusan  dalam  menerapkan  penghindaran  pajak  yang mengandung  risiko  pada  masa  yang  akan  datang.Hasil  penelitian  ini mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  Annisa  &  Kurniasih  (2012)  yang  menyatakan bahwa  kepemilikan  manajerial  berpengaruh  pada  penghindaran  pajak.  Annisa  & Kurniasih  (2012)  menyatakan  bahwa  kemungkinan  manajer-manajer  tersebut telah  dibekali  dan  melaksanakan  moral  dan  etika  bisnis  yang  tinggi,  sehingga sepenuhnya  mengetahui  bahwa  dengan  memiliki  saham  perusahaan  berarti  juga membangun  masyarakat stakeholder ;  dengan  demikian,  para  ekskutif  tersebut dapat  menahan  diri  dari  memperkaya  diri  sendiri  dengan  jalan  tidak  benar  dan dengan sadar membayar pajak sesuai dengan yang terutang.

## Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak
Hipotesis  ketiga  (H3)  menyebutkan  bahwa  dewan  komisaris  independen berpengaruh  pada  penghindaran  pajak.  Berdasarkan  Tabel  4,  hasil  pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,005, artinya hipotesis ketiga  yang  menyatakan  bahwa  variabel  dewan  komisaris  memiliki  pengaruh terhadap  penghindaran  pajak  diterima.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  proporsi dewan  komisaris  independen  dalam  perusahaan  dapat  menurunkan  tindakan penghindaran pajak.Hal itu dimungkinkan bahwa semakin besar atau tinggi dewan komisaris  independen  maka  semakin  efektif  kinerja  mereka  dalam  melakukan pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  kinerja  direksi  atau  manajer  dalam

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

## [ UUN SUNARSIH DAN PUPUT HANDAYANI ]
pengelolan  perusahaan.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  Sunarsih dan  Oktaviani  (2016),  dan  Meiza  (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa  dewan komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak.

## Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak
Hipotesis  keempat  (H4)  menyebutkan  bahwa  komite  audit  berpengaruh  pada penghindaran  pajak.  Berdasarkan  Tabel  4,  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa nilai  signifikan  0,135  lebih  besar  dari  0,05,  artinya  hipotesis  keempat  yang menyatakan  bahwa  variabel  komite  audit  memiliki  pengaruh  terhadap penghindaran  pajak  ditolak.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  komite  audit  tidak mampu  meningkatkan  pengawasan  terhadap  manajemen.  Hal  itu  dimungkinkan karena  kewenangan  komite  audit  masih  dibatasi  oleh  dewan  komisaris  sehingga memungkinkan  komite  audit  membantu  manajemen  dalam  melakukan penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Damayanti  dan  Susanti  (2015)  yang  dalam  penelitiannya menemukan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak
Hipotesis  kelima  (H5)  menyebutkan  bahwa  kualitas  audit  berpengaruh  pada penghindaran  pajak.  Berdasarkan  Tabel  4,  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa nilai  signifikan  0,010  lebih  kecil  dari  0,05,  artinya  hipotesis  kelima  yang menyatakan  bahwa  variabel  kualitas  audit  memiliki  pengaruh  terhadap penghindaran  pajak  diterima.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang laporan  keuangannya  diaudit  oleh  KAP The  Big  Four akan  lebih  dipercaya  oleh fiskus karena KAP The Big Four memiliki integritas kerja yang tinggi dan selalu menerapkan  peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu,  laporan  keuangan  yang  diaudit oleh  KAP The  Big  Four dipercaya  lebih  berkualitas  karena  menampilkan  nilai perusahaan  yang  sebenarnya  sehingga  memiliki  tingkat  kecurangan  yang  lebih rendah.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Suardana  dan  Maharani  (2014),  Fadhilah  (2014),  Sunarsih  dan  Oktaviani  (2016) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh pada penghindaran pajak.

## Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak
Hipotesis  kelima  (H6)  menyebutkan  bahwa  kompensasi  eksekutif  berpengaruh pada  penghindaran  pajak.  Berdasarkan  Tabel  4,  hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  nilai  signifikan  0,83  lebih  besar  dari  0,05,artinya  hipotesis  yang menyatakann  bahwa  variabel  kompensasi  eksekutif  memiliki  pengaruh  terhadap penghindaran  pajak  ditolak.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  tingginya  kompensasi yang diterima oleh eksekutif belum mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara  pemegang  saham  dan  manajer.  Hal  itu  diduga  manajemen  tidak  pernah puas dengan apa yang telah diberikan oleh pemegang saham sehingga manajemen terus  melakukan  penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian Ayu et al. (2015).

## 5. SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak berpengaruh  pada  penghindaran  pajak.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  besar  kecil kepemilikan institusional belum mampu menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan, sehingga tidak dapat mengurangi konflik kepentingan manajemen dan mengurangi  peluang  terjadi  penghindaran  pajak.  Kepemilikan  manajerial memiliki  pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Hal  itu    menunjukkan  bahwa kepemilikan  saham  oleh  manajemen  telah  efektif  dalam  memonitor  aktivitas perusahaan  dan  dapat  memengaruhi  manajemen  untuk  tidak  melakukan penghindaran  pajak.  Dengan  demikian,    manajemen  yang  memiliki  saham diperusahaan akan bertindak secara hati-hati dalam mengambil putusan agar tidak berdampak  buruk  terhadap  sahamnya,  termasuk  putusan  dalam  menerapkan penghindaran  pajak  yang  mengandung  risiko  pada  masa  yang  akan  datang. Variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap  penghindaran pajak.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  proporsi  dewan  komisaris  independen  dalam perusahaan  dapat  menurunkan  tindakan  penghindaran  pajak.  Hal  itu dimungkinkan  bahwa  semakin  besar  atau  tinggi  dewan  komisaris  independen maka  semakin  efektif  kinerja  mereka  dalam  melakukan  pengawasan  dan pengendalian terhadap kinerja direksi dalam pengelolan perusahaan.

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

## [ UUN SUNARSIH DAN PUPUT HANDAYANI
] 183
Varibel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal  itu  menunjukkan  bahwa  komite  audit  tidak  mampu  meningkatkan pengawasan  terhadap  manajemen.  Hal  itu  dimungkinkan  karena  kewenangan komite audit yang masih dibatasi oleh dewan komisaris sehingga memungkinkan komite audit membantu manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.Variabel kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan  yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP The  Big  Four akan  lebih  dipercaya  oleh  fiskus  karena  memiliki  integritas kerja  yang  tinggi  dan  selalu  menerapkan  peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu, laporan  keuangan  yang  diaudit  oleh  KAP The  Big  Four dipercaya  lebih berkualitas  karena  menampilkan  nilai  perusahaan  yang  sebenarnya  sehingga memiliki  tingkat  kecurangan  yang  lebih  rendah.Variabel  kompensasi  eksekutif tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Hal  itu menunjukkan  bahwa  tingginya  kompensasi  yang  diterima  oleh  eksekutif  belum mampu  menjembatani  perbedaan  kepentingan  antara  pemegang  saham  dan manajer.  Hal  tersebut  diduga  karena  manajemen  tidak  pernah  puas  dengan  apa yang telah diberikan oleh pemegang saham sehingga manajemen terus melakukan penghindaran pajak.

## DAFTAR REFERENSI
Annisa, N.  A.,  &  Kurniasih,  L.  (2012). Pengaruh corporate  governance terhadap tax avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing , 8 , 95–189.
Ayu, G., Dewi, P. & Sari, M.M.R. (2015). Pengaruh insentif eksekutif, corporate risk  dan  corporate  governance  pada  tax  avoidance. Jurnal  Akuntansi (Universitas Udayana), 50–67.
Damayanti,  F.,  &  Susanti,  T.  (2015).  Pengaruh  komite  audit,  kualitas  audit, kepemilikan  institusional,  resiko  perusahaan,  dan  return  on  assets  terhadap tax advoidance. Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 5 (2), 187–206. Fadhilah, R. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi  empiris  pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI  2009- 2011). Jurnal Ekonomi Sumatera Barat. Universitas Negeri Padang, Padang. Hanlon,  M.  &S.  Heitzman.  (2010).  A  Review  of  Tax  Research. Journal  of Accountingand Economics . Vol. 50: 127-178.
Kay,  J.  A.    (1980).  The  anatomy  of  tax  avoidance  in  income  distribution:    The limits to  redistribution. Proceedings of  the 31st Symposium of  the Colston Research Society, University of Bristol. John Wright & Sons, Ltd., 135-148.
KNKG.  (2006). Pedoman  umum  good  corporate  governance  Indonesia .  Komite Nasional Kebijakan Governance.
Kurniasih,  T.,  &  Sari,  M.  M.  R.  (2013).  Pengaruh  return  on  assets,  leverage, corporate  governance,  ukuran  perusahaan  dan  kompensasi  rugi  fiskal  pada tax avoidance. Buletin Studi Ekonomi , 18 (1), 58–66.
Lim,  Youngdeok.  (2011).  Tax  avoidance  and  underleverage  puzzle:  Korean evidence. Rev Quant Finan. DOI 10.1007/s11156-011-0258-8.
Meiza, R. (2015). Pengaruh karakteristik good corporate governance dan deferred tax expense terhadap tax avoidance. Universitas Negeri Padang.
Prakosa,  K.B.  (2014).  Pengaruh  Profitabilitas,  Kepemilikan  Keluarga  dan CorporateGovernance  Terhadap  Penghindaran  Pajak  Di  Indonesia. SimposiumNasional Akuntansi 17.
Puspita,  S.  R.,  &  Harto,  P.(2014).  Pengaruh  tata  kelola  perusahaan  terhadap penghindaran pajak. Jurnal Akuntansi , 3 , 1–13.
Puspitasari,  C.  (2014).  Pengaruh  leverage,  kepemilikan  institusional,  dan  ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, XVIII (03), 408–421.
Sari, G.M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan,Kompensasi  Rugi  Fiskal  dan  Struktur  Kepemilikan  terhadap TaxAvoidance    (Studi    Empiris    Pada      Perusahaan      Manufaktur      yang
Terdaftar   di   BEI   tahun   2008-2012).   Jurnal   Ekonomi.  Vol.   2  (3): 211220.
Suardana, K. A., & Maharani, I. G. A. C. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas,  dan  karakteristik  eksekutif  pada  tax  avoidance. Jurnal Akuntansi , 2 , 525–539.
Sunarsih  &  Oktaviani.  2016.  Good  corporate  governance  in  manufacturing companies tax  avoidance. Jurnal Etikonomi, 15 (2), 85-96
Tandean,  V.  A.  (2014).  Pengaruh  good  corporate  governance  dan  ukuran perusahaan terhadap tax avoidance, 978–979.
Winata,  F.  (2014).  Pengaruh  corporate  governance  terhadap  tax  avoidance  pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Jurnal Pajak & Akuntansi , 4 (1).
http://www.pajak.go.id/content/upaya-pembuktian-penghindaran-pajak-di- indonesia www.idx.co.id , www.sahamok.com