Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang

## Iwan Henri Kusnadi
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang Iwanhenri01@gmail.com

## Muhammad Rifqi Baihaqi
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang baihaqirifqi32@gmail.com

## Abstrak
Pada umumnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan hal tersebut  pemerintah  daerah  telah  mengeluarkan  kebijakan  yang  bertujuan  untuk mengefektifkan, mengefisiensikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah  satu  kebijakannya  yaitu  kebijakan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia nomor  24  tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik. Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha yang ingin membuat izin usahanya agar lebih  mudah.  Diharapkan  dengan  di  terapkannya  perizinan  melalui  Online  Single Submission (OSS) akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dan memberikan kepuasan  bagi  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu  satu  pintu  kabupaten  suban.  Yang  menjadi  sumber  informasi  (informan) yaitu penanggung jawab dari pemerintah daerah , dalam hal ini pihak yang terkait adalah  pegawai  pemerintah  daerah  (PEMDA)  di  bagian  pemerintahan  dan  bidang pengembangan  sistem  informasi  Online  Single  Submission  di  Dinas  Penenaman Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Subang.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang diperoleh kemudian di analisa menggunakan teknik triangulasi, kemudian di susun secara  sistematis  sehingga  pada  tahap  penarikan  kesimpulan  bersifat  intepretatif. Hasil  penelitian  menunjukan  implementasi  sistem  online  single  submission  belum berjalan  efektif  sehingga  tujuan  dari  OSS    untuk  meningkatkan  kualitas  dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat belum efektif dan efisien.
Kata kunci : implementasi kebijakan, OSS

## Abstract
In general, local governments have an obligation to provide better services to the community. In the framework of carrying out this matter the regional government has issued a policy that aims  to  streamline,  streamline  and  bring  services  to  the  public.  One  of  the  policies  is  the Republic of Indonesia Presidential Regulation number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The Online Single Submission System (OSS) policy is  implemented  with  the  aim  of  helping  business  people  who  want  to  make  their  business licenses easier. It is hoped that licensing through the Online Single Submission (OSS) will have  a  better  impact  and  provide  satisfaction  for  the  community.  This  research  uses  a qualitative  approach.  The  scope  of  this  research  is  the  one-stop  investment  and  integrated services department in Suban Regency. The source of information (informant) is the person in charge  of  the  regional  government,  in  this  case  the  relevant  party  is  a  local  government employee (PEMDA) in the government department and in the field of developing an Online Single Submission information system at the One-Stop Investment and Integrated Services Office  of  Subang  Regency.  Data  collection  is  done  by  observation,  interview  and documentation  techniques.  The  data  obtained  are  then  analyzed  using  triangulation techniques, then arranged systematically so that the conclusions drawn are interpretative. The results  showed  that  the  implementation  of  a  single  online  submission  system  was  not  yet effective, so the purpose of the OSS was to improve the quality and bring services closer to the public that had not been effective and efficient.
Keywords: policy implementation, OSS

## Pendahuluan
Panjangnya  waktu  dan  rantai  birokrasi  yang  harus  dilewati  untuk  memulai  suatu usaha membuat para pelaku usaha enggan mendaftarkan usaha yang di milikinya, hal  tersebut  mendorong  pemerintah  melakukan  reformasi  struktural,  termasuk dengan reformasi  sistem perizinan dengan  Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  dan Online  Single  Submission (OSS)  Pemerintah  sudah  menjalankan Online Single  Submission (OSS)  sebagai  sistem  yang  mengintegrasikan  seluruh  pelayanan perizinan  berusaha  yang  menjadi  kewenangan  Menteri/Pimpinan  Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem  perizinan,  pemerintah    mendorong  standarlisasi  menjadikan  birokrasi perizinan  di  tingkat  pusat  dan  daerah  lebih  mudah,  lebih  cepat,  dan  juga  lebih terintegrasi dengan demikian di keluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara elektronik.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  24/2018  tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik,  Ditegaskan  bahwa Pelaksanaan  kewenangan  penerbitan  Perizinan  Berusaha  sebagaimana  dimaksud,
termasuk penerbitan dokuman lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS ( Pasal 19 PP No. 24/2018 ).
Kabupaten  Subang  sebagian  besar  penduduknya  masih  berpenghasilan  utama sebagai  petani  dan  buruh  perkebunan,  akan  tetapi  seiring  dengan  perkembangan globalisasi tidak sedikit investor yang tertarik menanamkan modal untuk usahanya di Kabupaten Subang, diantaranya seperti mendirikan pabrik, store/toko, restaurant dll.  Dengan  demikian  para  pelaku  usaha  dan  investor  yang  ingin  membuka  atau menanamkan modal nya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak dinas penanaman  modal  pelayanan  terpadu  satu  pintu  kabupaten  subang.  Sebelum  di turunkannya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  24/2018  para  pelaku usaha  dan  para  investor  harus  mendatangi  kantor  pihak  dinas  penanaman  modal pelayanan  terpadu  satu  pintu  kabupaten  subang  untuk  mendaftarkan  usahanya, tetapi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik,  Ditegaskan bahwa  Pelaksanaan  kewenangan  penerbitan  Perizinan  Berusaha  sebagaimana dimaksud,  termasuk  penerbitan  dokuman  lain  yang  berkaitan  dengan  Perizinan Berusaha  wajib  dilakukan  melalui  Lembaga  OSS  (  Pasal  19  PP  No.  24/2018  )  dan diberlakukan sejak januari 2018, Seluruh permohonan perizinan dilakukan dengan atau melalui lembaga OSS.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung penerapan sistem online single  submission  yang  dimana  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang memiliki fasilitas seperti komputer untuk membantu mempermudah    para  pelaku  usaha  yang  tidak  memiliki komputer/gadget sebagai sarana untuk mendaftarkan usahanya, pihak DPMPTSP juga akan membantu serta membimbing  para  pelaku  usaha  dalam  hal  pendaftaran  usahanya  tersebut. Berdasarkan  penjajagan  di  lapangan  pelaksanaan  peng  integrasian  sistem Online Single  Submission Di  Dinas  Penenaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Subang masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut :
1. Kurangnya  sosialisasi  terhadap  masyarakat  tentang  sistem  online  single submission  hanya  sebagian  kecil  dari  masyarakat  yang  di  berikan  sosialisasi terhadap sistem OSS, seperti IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) kabupatan subang, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) kabupaten subang dan sosialisasi itupun hanya satu kali  digelar  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  dari  tahun  2018  sejak  PP  tersebut keluar  hingga  2019  sekarang,  hal  itu  menjadikan  banyaknya  masyarakat  yang belum mengetahui apa itu OSS sehingga pada saat seorang pelaku usaha ingin membuat  izin  usaha  untuk  usaha  yang  dimilikinya,  pelaku  usaha  tersebut bingung  saat  proses  pembuatan  izin  usaha  tersebut,  karena  proses  yang  harus dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang  ingin  membuat  surat  izin  usaha  berbeda dengan  sebelumnya  jikalau  dulu  seorang  izin  usaha  menyiapkan  persyaratan terlebih  dahulu  untuk  proses  pembuatan  izin  baru  pelaku  usaha  dapat mendaftarkan usahanya tersebut dan bila persyaratan telah dianggap cukup maka keluarlah  surat  izin  usahanya,  tetapi  dalam  proses  pembuatan  izin  sekarang pelaku usaha harus mendaftarkan terlebih dahhulu usahanya melalui sistem OSS untuk  mendapatkan  NIB  (  nomor  induk  berusaha  )  baru  setelah  pelaku  usaha mendapatkan NIB pelaku usaha dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan
membuat persyaratan-persyaratan pembuatan izin usaha. Akan tetapi sistem OSS sendiri masih belum terimplementasi dengan baik karena dalam pembuatan izin usaha  ini,  para  pelaku  usaha  harus  tetap  atau  masih  mendatangi  kantor  dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk melanjutkan proses pembuatan  izin  tersebut.  dengan  demikian  adanya  sistem  OSS  tersebut  tidak meringkas atau memotong rantai birokrasi sebagaimana tujuan utama dari sistem tersebut,  dengan  adanya  sistem  tersebut  malah  membuat  dan  menambah panjangnya rantai birokrasi yang mulanya hanya perlu melewati satu meja untuk pembutan  izin  (jika  persyaratan  sudah  lengkap  )  sekarang  pelaku  usaha  harus melewati lebih dari satu meja untuk pembuatan izin tersebut.
2. Kurangnya  pemahaman  aparatur  terhadap  sistem  OSS  karena  ketika  seorang pelaku usaha menanyakan tentang OSS hanya bagian bagian tertentu yang dapat menjelaskannya  yang  dimana  seharusnya  para  aparatur  yang  bekerja  di  dinas yang  bersangkutan  dengan  OSS  apalagi  aparatur  tersebut  bekerja  di  bagian tertentu  yang  bersangkutan  dengan  sistem  tersebut  harus  lebih  memahami tentang sistem OSS.

## Kerangka Teori
Kebijakan Publik Pengertian kebijakan secara etimologi berasal dari kata yunani dan latin yaitu “ polis” yang dalam Bahasa inggris kemudian berubah menjadi “ policy” yang diterjemahkan dalam  Bahasa Indonesia menjadi kebijakan. Menurut  kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian  kebijakan  adalah  rangkaian  konsep  dan  menjadi  pedoman  dan  dasar rencana  dalam  pelaksanaan  suatu    pekerjaan  ,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak. Istilah  ini  dapat  diterapkan  pada  pemerintah,  organisasi  dan  kelompok ,sektor,swasta,  serta  individu.  Kebijakan    berbeda    dengan  peraturan  dan  hukum. Kebijakan  merupakan    pengarah  terhadap  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan oleh  pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat.  Manusia  memiliki  peranan  yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, sebab manusia dapat berperan sebagai aparatur  pemerintah  dan  pelaksanaan  kegiatan  dalam  pembangunan.  Menurut Federick  sebagaimana  dikutip  dalam  Agustino  (2008:7)  mendefinisikan:  Kebijakan sebagai  serangkaian  tindakan/kegiatan  yang  diusulkan  seseorang  kelompok  atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan)  dan  kesempatan-kesempatan  terhadap  pelaksanaan  usulan kebijaksanaan  tersebut  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu.  Pendapat  ini  juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan  merupakan  bagian  yang  penting  dari  definisi  kebijakan,  karena  bagaimana kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. mempunyai maksud/tujuan tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  aktor  atau  sekelompok  aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Konsep  kebijakan  ini  menitikberatkan  pada  apa  yang  sesungguhnya  dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara alternatif yang ada.Menurut
Anderson dalam  Agustino (2017:17): Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakaan oleh seorang atau sekelompok  aktor  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  atau  sesuatu  hal  yang diperhatikan.
Proses pembuatan kebijakan merupakan proses kompleks karena melibatkan banyak proses  maupun  variabel  yang  harus  dikaji.  Untuk  itu,  agar  lebih  mudah  dalam mengkaji  kebijakan  publik  maka  diperlukan  beberapa  tahap.  Adapun  tahapan tersebut Menurut Dunn dalam Winarno (2007:35-37) sebagai berikut:
1. Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang pilih dan diangkat menempatkan  masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam  agenda  kebijakan.  Pada  akhirnya  ,  beberapa  masalah  masuk  ke  agenda kebijakan para perumusan kebijakan
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dari pemecahan masalah  terbaik.  Pemecahan  masalah  tersebut  berasal  dari  berbagai  alternative atau  pilihan  kebijakan  ( policy  alternatives/policy  options) yang  ada  sama  hanya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan
3. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari  sekian  alternatif  kebijakan  yang  ditawarkan  oleh  para  perumus  kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari  mayoritas  legislatif,  konsensus    antara  direktur  lembaga  atau  keputusan peradilan
4. Tahapan Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika program tersebut tidak implementasi. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah ada diambil  sebagai  alternatif  pemecahan  masalah  harus  diimplementasikan,  yakni dilaksanakan  oleh  badan  administrasi  maupun  agen-agen  pemerintah  ditingkat bawah.
5. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dari pemecahan masalah  terbaik.  Pemecahan  masalah  tersebut  berasal  dari  berbagai  alternative atau  pilihan  kebijakan  ( policy  alternatives/policy  options) yang  ada  sama  hanya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan
6. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari  sekian  alternatif  kebijakan  yang  ditawarkan  oleh  para  perumus  kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari  mayoritas  legislatif,  konsensus    antara  direktur  lembaga  atau  keputusan peradilan
7. Tahapan Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika program tersebut tidak implementasi. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah ada diambil  sebagai  alternatif  pemecahan  masalah  harus  diimplementasikan,  yakni
dilaksanakan  oleh  badan  administrasi  maupun  agen-agen  pemerintah  ditingkat bawah.
8. Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijabarkan akan dinilai atau evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.
Kebijakan  publik  yang  dimaksud  di  buat  oleh  badan  merupakan  suatu  kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk melaksanakan oleh unit administrasi  yang  memobilitas  sumber  daya  finansial  dan  manusia,  serta dievaluasikan  agar  dapat  dijadikan  sebagai  mekanisme  pengawasan  terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan itu sendiri.

## Implementasi Kebijakan
Kata implementasi berasal dari kata Bahasa inggris yaitu to implement, yang artinya mengimplementasikan  atau  juga  implementasi  diartikan  sebagai  pelaksana  atau penerapan.  Implementasi  merupakan  penyediaan  sarana  untuk  melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah  dalam  kehidupan  kenegaraan.  Menurut  Ripley  dan  Frankin  dalam (Winarno  2012:148)  berpendapat    bahwa:  Implementasi  adalah  apa  yang  terjadi setelah  undang-undang  ditetapkan  yang  memberikan  otoritas  program,  kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata ( tangible-output )”. Istilah implementasi kebijakan menunjukan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh  para  pejabat  pemerintah.  Lebih  jauh  lagi  implementasi  mencangkup  banyak macam kegiatan , pertama, bertanggung jawab dalam melaksanakan program. Kedua , badan-badan pelaksana mengembangkan bahasan anggaran dasar menjadi arahan- arahan  konkret,regulasi  serta  rencana-rencana  dan  desain  program. Ketiga ,  badan- badan  pelaksana  harus  mengorganisasian  kegiatan  kegiatan  mereka  dengan meciptakan kegiatan-kegiatan birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Perlu di perhatikan  bahwa beberapa pelayanan dapat diberikan tanpa mempunyai dampak  substansial  pada  masalah  yang  di  perkirakan  berhubungan  dengan kebijakan.  Suatu  kebijakan  mungkin  diimplementasikan  secara  efektif  tetapi  gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena  keadaan-keadaan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  program  yang berhasil merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil  akhir  positif.  Hal  ini  berati  bahwa  implementasi  kebijakan  hanya  merupakan salah satu variable penting yang berpengaruh terhadap  keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.
Kebijakan  secara  etimologi,  istilah  kebijakan  berasal  dari  Bahasa  Inggris  “ policy” . Akan  tetapi,  kebanyakan  orang  berpandangan  bahwa  istilah  kebijakan  senantiasa disamakan dengan istilh kebijaksanaan. Padahal  apabila dicermati berdasarkan tata Bahasa,isitilah  kebijaksanaan  berasal  dari  kata  “ wisdom” .  Peneliti  berpandangan bahwa  istilah  kebijakan  berbeda  dengan  istilah  kebijaksanaan.  Hal  ini  didasarkan pada  pertimbangan  bahwa  pengertian  kebijaksanaan  memerlukan  pertimbangan- pertimbangan    yang  lebih  lanjut,  sedangkan  kebijakan  mencangkup  peraturan-
peraturan  yang  ada  didalamnya  termasuk  konteks  politik.  Kebijakan  Menurut Federick  dalam  Wahab  (2004:3)  bahwa  “Kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang mengarah  pada  tujuan  yang  disusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atu  pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu secara mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan”. Kebijakan  mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan  tersebut  ingin  dicapai  oleh  seseorang  kelompok  ataupun  pemerintah. Kebijakan  tentu  mempunyai  hambatan-hambatan  tetapi  harus  mencari  peluang- peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang di inginkan. Hal ini  tersebut berarti  kebijakan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  dan  praktik-praktik sosial  yang  ada  dalam  masyarakat.  Apabila  kebijakan  berisi  nilai-nilai  yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan harus mampu  mengakomodasikan  nilai-nilai  dan  praktik-praktik  yang  hidup  dan berkembang dalam masyarakat.
Implementasi  kebijakan  secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai  proses menerjemahkan  peraturan  ke  dalam  bentuk  tindakan.  Dalam  praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang  bermuatan  politis  karena  wujudnya  intervensi  berbagai  kepentingan. Kebijakan Menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2008:195) menjelaskan bahwa Implementasi  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam keputusan kebijaksanaan.
Berdasarkan  rumusan  implementasi  kebijakan  sebagaimana  dikemukakan  diatas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni : 1. Adanya tujuan atau sasaran
2. Adanya aktivitas
3. Adanya hasil
Namun hal ini saja belum cukup. Ini karena implementasi merupakan proses yang dinamis,  dimana  pelaksana  kebijakan  melakukan  suatu  aktivitas  atau  kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau  sasaran  kebijakan  itu  sendiri.sementara  itu  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan  dapat  diukur  atau  dilihat  dari  proses  dan  pencapaian  tujuan  hasil  akhir ( output ), yaitu, tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakaan  dapat  dilihat  dari  prosesnya  dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu  melihat  pada  action  program  dari  individual  projects  dan  apakah  tujuan program tersebut tercapai. Impelmentasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah  publik  dapat  diselesaikan  atau  tidak  .  Seperti  yang  dikatakan  oleh  udoji (1981:23) dalam Agustino (2017:129) : “the execution of policies is as, important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets uses there are implemented” Yang diterjemahkan : implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting  bahkan  mungkin  jauh  lebih  penting  dari  pada  formulasi  kebijakan.
Kebijakan-kebijakan  hanya  akan  sekedar  berupa  impian  atau  rencana  bagus  yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

## Model Implementasi Kebijakan Model Top Down
Model  Top  Down  adalah  model  pendekatan  secara  satu  pihak  dari  atas  kebawah dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar. Pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi  di  anggap  menghambat,  sehingga  para  pembuat  keputusan meremehkan  inisiatif  strategi  yang  bersal  dari  level  birokrasi  rendah  maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain.
Ada beberapa model implementasi top down, diantaranya :

## Model George C.Edward III
Menurut George Chales Edward III dalam  ( Leo Agustino, 2017:137) implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling  berinteraksi  dan  mempengaruhi  kebijakan.  Faktor-faktor  tersebut  perlu tampilkan  guna  mengetahui  bagaimana  pengaruh  faktor-faktor    tersebut  tersebut terhadap  implementasi.  Faktor-faktor    yang  mempengaruhi    keberhasilan  atau kegagalan implementasi kebijakan. yaitu faktor  (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya (3) Disposisi (4) struktur birokrasi.
1. Komunikasi
Komunikasi  menurut  lebih  lanjut,  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para  pembuat  keputusan  sudah  mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan, pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, selain itu  kebijakan  yang  dikomunikasikan  pun  harus  tepat,akurat,  dan  konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
Terdapat  tiga  indikator  yang  dapat  di  pakai  atau  digunakan  dalam  mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut:
a. Transmisi
Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi) hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah  melalui  beberapa  tingkatan  birokrasi,  sehingga  apa  yang  diharapkan terdistorsi ditengah jalan
b. Kejelasan
Komunikasi yang terima oleh para pelaksanaan kebijakan ( street-level-bureuacrats ) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan  kebijakan  tidak  selalu  menghalangi  implementasi,  pada  tataran  tertentu, para  pelaksana  membutuhkan  fleksibilitas  dalam  melaksakan  kebijakan.  Tetapi
pada  tataran  yang  lain  hal  tersebut  justru  akan  menyelewengkan  tujuan  yang hendak dicapai oleh kebijakan yang tetah ditetapkan.
c. Konsistensi
Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan
2. Sumber Daya
Sumber daya merupakan hal yang terpenting lainnya, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:
a. Staf
Sumber  daya  utama  dalam  implementasi  kebijakan  adalah  staf.  Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh  karena  staf  yang  tidak  mencukupi,  memadai,  ataupun  tidak  kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan  (kompeten  dan  kapabel)  dalam  mengimplementasikan  kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi Dalam implementasikan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi  yang  berhubungan  dengan  cara  melaksakan  kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi  perintah  untuk  melakukan  tindakan. Kedua informasi  mengenai  data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi. Pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
c. Wewenang Pada  umumnya  kewenangan  harus  bersifat  formal  agar  perintah  dapat dilaksakan.  Kewenangan  merupakan  otoritas  atau  legitimasi  bagi  para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapan secara politik. Ketika wewenang  itu  nihil,  maka  kekuatan  para  implementor  dimata  publik  tidak terlegitimasi,  sehingga  dapat  menggagalkan  proses  implementasi  kebijakan. Tetapi, dalam kontek yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering  kesalahan  dalam  melihat  efektivitas  kewenangan.  Disatu  pihak, efektivitas  kewenangan  diperlukan  dalam  pelakasaan  implementasi  dalam kebijakan;  tetapi  disisi  lain,  efektivitas  akan  menyurut  manakala  wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompok.
d. Fasilitas
Fasilitas  fisik  merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi juga tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana  dan  prasarana)  maka  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan berhasil
3. Disposisi
Disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana  kebijakan  adalah  faktor  penting  ketiga  dalam pendekatan  mengenai  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik,  jika  pelaksanaan  suatu
kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa  yang  akan  dilakukan  tetapi  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakannya, sehingga dalam pratiknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang penting perlu di cermati pada variabel disposisi adalah:
a. Efek Disposisi
Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang  nyata  terhadap  implementasi  kebijakan  bila  personil  ada  yang  tidak melaksanakan  kebijakan-kebijakan  yang  diinginkan  oleh  pejabat  tinggi karena  itu,  pemilihan  dan  pengangkatan  personil  pelaksana  kebijakan haruslah  orang-orang  yang  memiliki  dedikasi  pada  kebijakan  yang  telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
b. Melakukan pengaturan birokrasi (staffing the bureaucracy)
Dalam  konteks  ini  mensyaratkan  bahwa  implementasi  kebijakaan  harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan  pengangkatan  staf  dalam  birokrasi  yang  sesuai  dengan  kemampuan, kapabilitas,  dan  kompetensinya.  Selain  itu  pengaturan  birokrasi  juga bermuara  pada  pembentukan  sistem  pelayanan  publik  yang  optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.
c. Insentif
Menyatakan  bahwa  salah  satu  teknik  yang  disarankan  untuk  mengatasi masalah kecendurungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya  orang  bertindak  menurut  kepentingan  mereka  sendiri,  maka memanipulasi  insentif  oleh  pembuat  kebijakan  mempengaruhi  tindakan pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin  akan  menjadi  faktor  pendorong  yang  membuat  para  pelaksana kebijakan  melaksanakan  perintah  dengan  baik.  Hal  ini  dilakukan  sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi ( self interest ) atau organisasi.
4. Struktur Birokrasi
Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana  kebijakan  mengetahui  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  dan  mempunyai keinginan  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  kemungkinan  kebijakan  tersebuat tidak  dapat  terlaksanakan  atau  terrealisasi  karena  terdapatnya  kelemahan  struktur birokasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif  dan  menghambat  jalannya  kebijakan.  Birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah kebijakan  yang  harus  dapat  mendukung  kebijakan  yang  telah  diputuskan  secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah:
a. Membuat standar operating prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu  prosedur  atau  aktivitas  terencana  rutin  yang  memungkinkan  para pegawai  (atau  pelaksana  kebijakan  seperti  aparatur,  administratur  atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya (days- to-days politics) sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
b. Melaksanakan  fragmentasi  adalah  upaya  penyebaran  tanggung  jawab kegiatan-kegiatan  atau  aktivitas-aktivitas  pegawai  diantara  beberapa  unit kerjayang sesuai dengan bidangnya masing masing.
2)  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  publik  dapat  diukur  dari  proses pencapaian  outcomes  (yaitu  tecapai  atau  tidaknya  tujuan  yang  ingin  diraih).  Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :
1. Dilihat  dari  prosesnya,  dengan  mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  kebijkan sesuai dengan ditentukan ( design ) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok.
b. Tingkat  perubahan  yang  terjadi  serta  penerimaan  kelompok  sasaran  dan perubahan yang terjadi.
Keberasilan  suatu  implementasi  ditentukan  oleh  tingkat  implementability  yang terdiri atas content of policy dan context of policy .
1. Content of policy adalah :
a. Interest affected (kepentingan – kepentingan yang mempengaruhi) Indikator  ini  berargumen  bahwa  suatu  kebijakan  dalam  pelaksanaannya pasti  melibatkan  banyak  kepentingan,  dan  sejauh  mana  kepentingan- kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
b. Type of benefits (tipe manfaat) Menjelaskan  bahwa  dalam  suatu  kebijakan  harus  terdapat  beberapa manfaat  yang  menunjukan  dampak  positif  yang  dihasilkan pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
c. Extent of change envision ( derajat perubahan yang ingin dicapai) Dijelaskan  bahwa  seberapa  besarperubahan  yang  hendak  atau  ingin dicapai  melalui  suatu  implementasi  kebijakan  harus  mempunyai  skala yang jelas.
d. Site of decision making (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan  keputusan  dalam  suatu  kebijakan  memegang  peranan penting  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  maka  pada  bagian  ini  harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan.
e. Program implementor (pelaksana program) Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya  pelaksana  kebijakan.  Dan  ini  harus  sudah  terdataatau  terpapar dengan baik.
f. Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) Pelaksanaan  suatu  kebijakan  juga  harus  didukung  oleh  sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
2. Context of policy adalah :
a. Power,  interest,  and  strategy  of  actor  involved (kekuasaan,  kepentingan- kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
Dalam  suatu  kebijakan  perlu  diperhitungkan  pula  kekuatan  atau kekuasaan,  kepentingan,  serta  strategi  yang  digunakan  oleh  para  aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanan suatu impementasi kebijakan
b. Institutions and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
Lingkungan  dimana  suatu  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  juga berpengaruh  terhadap  keberhasilannya,  maka  pada  bagian  ini  ingin dijelaskan  karakteristik  dari  suatu  lembaga  yang  akan  turut mempengaruhi suatu kebijakan.
c. Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
Proses  pelaksanan  suatu  kebijakan  adalah  kepatuahan  dan  respon  dari pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah  sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau  konteks  diterapkan,  maka  akan  dapat  diketahui  apakah  para  pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapakan, juga  dapat  diketahui  pada  apakah  suatu  kebijakan  dipengaruhi  oleh  suatu lingkungan sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.
Model Daniel H. Mazmanian & Paul A.Sabatier
Model  implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan  oleh  Mazmanian  dan  Sabatier disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis . Model ini berpendapat bahwa  peran  penting  dari  implementasi  kebijakan  publik  adalah  kemampuannya dalam  mengidentifikasikan  variabel-variabel  yang  mempengaruhi  tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:
a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.
b. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
c. Kemampuan  kebijakan  menstruktur  proses  implementasi  secara  tepat, meliputi  :  kecemasan  dan  kejelasan  penjenjangan  tujuan-tujuan  resmi  yang akan dicapai, keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga- lembaga atau intansi-intansi pelaksana, aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan  pelaksana,  kesepakatan  para  pejabat  terhadap  tujuan  yang termaktub dalam undang-undang, akses formal pihak-pihak luar.
d. Variabel-variabel  dari  luar  undang-undang  yang  mempengaruhi implementasi, meliputi:
Kondisi  sosial  dan  teknologi,  dukungan  publik,  sikap  dan  sumber-sumber  yang dimiliki  kelompok  masyarakat,  kesepakatan  dan  kemampuan  kepemimpinan  para pejabat pelaksana.

## Model Implementasi Thomas R. Dye
Thomas  R.  Dye  Dalam  Agustino  (2017:  152  )  Model  ini  menganggap  pelaksanaan kebijakan  sebagai  proses  yang  dinamis,  karena  setiap  pihak  yang  terlibat  dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program  di  anggap  kurang  memenuhi  harapan  stakeholders.  Ini  berarti  bahwa berbagai tahap implementasi program atau kebijakan publik akan di analisis dengan
di evaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaanya diketahui dan segera diperbaiki untuk mecapai tujuan.
Dalam model implementasi ini meskipun persyaratan input sumber daya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumber daya dapat digunakan secara optimum  jika  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  kebijakan terjadi  interaksi  positif  dan  dinamis  antara  pengambil  kebijakan,  pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.
Jika  model  interaktif  implementasi  kebijakan  ini  di  sandingkan  dengan  model implementasi program atau kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi, dan proyek tertentu yang dirancang dan  di  biayai  menurut  Grindle  menunjukan  urgensi  fase  pengambilan  keputusan sebagai  fase  terpenting  dalam  model  linier  implementasi  kebijakan.  Sementara  itu enam  elemen  isi  kebijakan  di  tambah  dengan  tiga  elemen  konteks  implementasi sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  aktivitas  implementasi  menurut  Grindle mencirikan  adanya  interaksi  antara  pengambil  kebijakan,  pelaksana  kebijakan  dan pengguna kebijakan dalam model interaktif.begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain menunjukan dominasi cirinya yang cenderung  lebih  dekat  kepada  ciri  model  interaktif  implementasi  kebijakan,  juga menunjukan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi program atau kebijakan, beserta output dan outcomes -nya.

## Model Implementasi Horn & Metter
Horn & Metter dalam Agustino (2017 : 133) Model pendekatan top-down merupakan sebuah  abstraksi  atau  performasi  dari  suatu  pelaksana  kebijakan  pada  dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi  yang  berlangsung  dalam  hubungan  dengan  berbagai  variabel.  Model  ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.
Menurut  Horn  &  Metter  ada  enam  variabel  yang  mempengaruhi  kinerja implementasi kebijakan publik :

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial  yang  ada  di  level  pelaksana  kebijakan.  Ketika  ukuran  kebijakan  atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.
2. Sumber Daya Keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber  daya  yang  terpenting  dalam  menentukan  suatu  keberhasilan  proses implementasi.
3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal  yang  akan  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini
sangat  penting  karena  kinerja  implementasi  kebijakan  akan  sangat  banyak dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang  tepat  serta  cocok  dengan  para  agen pelaksananya.  Selain  itu  cakupan  atau  luas  wilayah  implementasi  kebijakan juga  perlu  diperhitungkan  manakala  hendak  menentukan  agen  pelaksana. Semakin  luas  cakupan  implementasi  kebijakan,  maka  seharusnya  semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4. Sikap/Kecendrungan ( Disposition) Para Pelaksana Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  pelaksana  akan  sangat  banyak mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan. Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  oleh  karena  kebijakan  yang  dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang merekarasakan.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi  merupakan  mekanisme  yang  ampuh  dalam  implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan- kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan  adalah  sejauh  mana  lingkungan  eksternal  turut  mendorong keberhasilan  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan.  Lingkungan  yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang  tidak  kondusif  dapat  menjadi  biang  keladi  dari  kegagalan  kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondidi eksternal.
tujuan-tujuan  telah  di  tetapkan  sesuai  dengan  tujuan  suatu  kebijakan  yang  telah dibuat oleh actor kebijakan tersebut. Pengertian dari enam variable menurut horn & metter  bahwa semua itu sangat mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana,  kondisi  social,  ekonomi  politik,  dan  disposisi  implementor.  Dengan demikian  masing-masing  variabel  merupakan  factor  yang  signifikan  yang  saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor diatas tersebut menunjukan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan yang  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah  (actor  kebijakan).  Kebijakan  tersebut dapat  berhasil  apabila  terdapat  factor-faktor  tersebut  dengan  memberi  focus  pada tujuan yang sudah ditetapkan. Implemetasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.

## Model Bottom Up
Model Bottom Up adalah pendekatan dari bawah (masyarakat), pendekatan bottom up  didasarkan  pada  jenis  kebijakan  publik  yang  mendorong  masyarakat  untuk mengerjakan  sendiri  implementasi  kebijakannya  atau  masih  melibatkan  pejabat pemerintah  namun  hanya  di  tataran  rendah.  Model  ini  menyediakan  suatu mekanisme  untuk  bergerak  dari  level  birokrasi  paling  bawah,  sampai  pada pembuatan keputusan tertinggi di sekitar publik maupun privat.
Adapun menurut adam smith dalam islamy (2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model ini memandang proses implementasi  proses  implementasi  kebijakan  dari  presfektif  kebijakan  sosial  dan politik,  dimana  kebijakan  di  buat  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk  mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Menurut smith implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:
1. Idealized Policy yaitu pola interaksi yang di gagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya
2. Target  Groups yaitu  bagian  dari policy mengadopsi  pola-pola  interaksi sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  perumus  kebijakan.  Karena  kelompok  ini menjadi sasaran dari implementasi kebijkan yang telah dirumuskan
3. Implementing Organization yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan
4. Environmental  factors yaitu  unsur-unsur  di  dalam  lingkungan  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  seperti  aspek  budaya,  sosial,  ekonomi dan politik
Model Elmore, Lipsky, Hjem & O’porter dalam Kadji (2015:61) menegaskan bahwa “Model ini di mulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan  dan  menanyakan  kepada  mereka:  tujuan,strategi,  aktivitas,  dan  kontak- kontak yang mereka miliki”. Pada prinsipnya model implementasi ini di dasarkan pada tahapan-tahapan, yakni :
a. Mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat
b. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level terbawah
c. Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target
d. Prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat Model ini juga mengedepankan dua variabel utama, yaitu:
1. Content of policy & contex implementation, meliputi:
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
b. Jenis manfaat yang akan di hasilkan
c. Derajat perubahan yang diinginkan
d. Kedudukan pembuat kebijakan
e. Pelaksana program
f. Sumber daya yang dikerahkan.
2. Dampak (impact) dari kebijakan itu sendiri,meliputi :
a. Manfaat dari program
b. Perubahan dan peningkatan kehidupan kepada masyarakat

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  mengelola  data  yang  bersifat  deskriptif  seperti mengelolah  transkripsi  wawancara,  catatan  lapangan,  gambar,  foto,  dan  lain-lain. Selain itu peneliti juga menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi peneliti agar peneliti memperoleh pemehaman jelas tentang realitas dan
kondisi  kehidupan  nyata.  Digunakannya  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif,  dimaksudkan  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  secara  sistematis, factual, dan akurat mengenai suatu obyek, suatu kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diteliti.
Tujuan  peneliti  memilih  metode  deskriptif  kualitatif  ialah  untuk  memahami fenomena  atau  gejala  sosial  dengan  lebih  menitik  beratkan  pada  gambaran  yang lengkap  tentang  fenomena  yang  dikaji  dari  pada  merincinya  menjadi  variabel- variabel  yang  saling  terkait.  Harapannya    ialah  diperoleh  pemahaman  yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan.

## Hasil dan Pembahasan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang Perangkat  Daerah, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor  7  Tahun  2016, tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Subang, dan Peraturan  Bupati  Kabupaten  Subang  Nomor  32  Tahun  2016,  tentang  Susunan Organisasi  Perangkat  Daerah  Dinas, maka  sejak  1  Januari  2017  Badan  Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) berubah nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  yang  menjadi  kewenangan  daerah  dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten. DPMPTSP memiliki fungsi :
1. Perumusan  kebijakan  teknis  di  Bidang  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  di  Bidang Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Pembinaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  di  Bidang  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan,  urusan  umum  dan  kepegawaian,  urusan  keuangan  dan  barang daerah.
Pada Bulan Desember 2017, DPMPTSP telah me-launching Perizinan secara Online yang diresmikan oleh Plt. Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Pelayanan perizinan secara online telah diimplementasikan dan dikembangkan secara terus menerus demi kemudahan investasi di Kabupaten Subang.
Visi  misi  setiap  dinas  di  kabupaten  subang  secara  kesulurahan  ialah  sama  yaitu mengacu pada visi dan misi kabupaten subang adapun visi dari kabupaten subang ialah “Kabupaten Subang Yang Bersih, Maju, Sejahtera  dan Berkarakter”.
Visi tersebut di atas memiliki makna yang sangat dalam, mendasar serta strategis, sebagai  landasan  bagi  seluruh  masyarakat  dalam  melaksanakan  pembangunan  di Kabupaten Subang di satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati  selama  (lima)  tahun  kedepan.  Dari  perspektif  inilah,  visi  tersebut  memiliki makna yang dalam, yaitu :
a. Bersih  yang  berarti  Pemerintah  yang  bersih  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme,  Profesional  dan  Proposional  dengan  mengedepankan  pelayanan kepada masyarakat,serta pemerintahan dan masyarakat yang religius;
b. Maju  yang  berarti  Masyarakat  Subang  meningkat  dalam  segi  kualitas  hidup, menikmati standar hidup layak, melalui pembangunan yang adil dan merata;
c. Sejahtera yang berarti Masyarakat Subang memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang  memadai,  tingkat  pendidikan  yang  cukup,  derajat  kesehatan  yang  baik, kehidupan yang aman dan nyaman, sehingga dapat hidup yang layak baik secara fisik maupun non fisik;
d. Berkarakter  yaitu  Masyarakat  Subang  yang  memiliki  ciri  khas  budaya  dan kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan, ditunjang dengan keteguhan iman dan ketaqwaan kepada Allah Swt.
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor -faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi sertakekuatan, kelemahan, peluang dan  tantangan  yang  ada  dalam  pembangunan  daerah.  Misi  disusun  untuk memperjelas  jalan  atau  langkah  yang  akan  dilakukan  dalam  rangka  mencapai perwujudan visi. Untuk mewujudkan Visi diatas, maka disusunlah lima misi yang kemudian disebut “Panca Jimat – Akur untuk Subang JAWARA”yaitu :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat.
2. Meningkatkan  pembangunan  infrastruktur,  penataan  ruang  berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja.
4. Meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pembangunan  bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
Adapun  visi  dari  dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  di kabupaten subang termasuk pada program jawara ke Sembilan yaitu jawara nagara yang  dimana  meliputi  reformasi  birokrasi  dan  hukum.  Disamping  itu  dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten subang memiliki visi dan misi tersendiri yaitu  “Terciptanya Kemandirian Ekonomi Daerah dan Pelayanan Terpadu  yang  cepat,  mudah  dan  Transparan”.  Serta  Misi  dari  Dinas  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Ialah :
1. Terciptanya kemandirian ekonomi daerah
2. Terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah dan transparan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten subang juga memiliki  motto:    Simple,  Normatif,  Akuntabel,  Akurat,  Satisfie  (SINANAS)  serta memiliki Maklumat Layanan yaitu :
“dengan  ini  kami  menyatakan  sanggup  menyelengarakan  pelayanan  sesuai standar pelayanan yang telah diterapkan dan apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Implementasi  kebijakan  sistem  online  single  submission  (OSS)  pada  dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten subang Menurut Horn & Metter dalam Agustino (2017 : 133) performasi dari suatu pelaksana kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan  publik  yang  tinggi  yang  berlangsung  dalam  hubungan  dengan  berbagai variabel.  Model  ini  mengandaikan  bahwa  implementasi  kebijakan  berjalan  secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Menurut  Horn  &  Metter  ada  enam  variabel  yang  mempengaruhi  kinerja implementasi kebijakan publik :
1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan dalam bentuk observasi langsung Implementasi kebijakan sistem Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Subang peneliti mengumpulkan  data-data  seperti  data  primer  dan  data  sekunder  untuk  kemudian peneliti  analisis  lebih  dalam.  Analisis  ini  berfokus  pada  pelaksana  dan  penerima kebijakan dikaitkan dengan beberapa unsur atau identifikasi masalah.
Untuk  memperkuat  kajian  masalah  tersebut,  maka  berikut  ini  peneliti  akan menguraikan  pembahasan  terhadap  masing-masing  dimensi  yang  terdiri  dari beberapa  indikator  dari  variable  kebijakan  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara, pengamatan, serta diperkuat oleh dokumentasi berupa foto dan rekaman. hasil ini membahas mengenai implementasi kebijakan sistem online single submission pada dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  di  kabupaten  subang sebagai berikut :

## Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
Menurut Horn & Metter Dalam Agustino (2017 : 133) Kinerja implementasi kebijakan dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya  jika  dan  hanya  jika  ukuran  dan  tujuan  dari kebijakan  memang  realistis  dengan  budaya  sosial  yang  ada  di  level  pelaksana kebijakan.  Ketika  ukuran  kebijakan  atau  tujuan  kebijakan  terlalu  ideal  untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.

## 1) Target pencapaian
Dalam  pegimplemtasian  sistem  online  single  submission  dinas  penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah mengimplementasikan sistem tersebut pada saat peraturan presiden di tetapkan yaitu pada juni 2018 sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat.
Berikut  pemaparan  dari  Ibu  Risty  Wulandari  ST.,MT  selaku  kepala  seksi pengembangan  sistem  informasi  :  “  untuk  target  pengimplementasian  sih  ingin secepatnya ya, karena kan kalau sudah terimplementasikan dengan baik kerjaan kita juga agak berkurang, kalau sekarang sih masih nunggu anggran dulu soalnya kan kita juga butuh dana buat nambah fasilitas kaya computer dkk. Insya allah tahun 2020
sudah terimplemntasikan “. Selanjutnya peneliti coba mewawancarai Bapak Hendri Winata  selaku  pelaksana  seksi  pengembangan  sistem  informasi,  berikut pemaparannya : “target sih 2020 ya, cuman kita juga terhambat karena sistem OSS yang  pemerintah  luncurkan  ini  belum  sepenuhnya  sempurna,  kemarin  aja  baru peningkatan  versi  dari  versi  0,00  jadi  0,01  tapi  itu  pun  masih  uji  coba  jadi  belum sepenuhnya sempurna, kan bingung nerapinnya gimana sistemnya saja belum bener tapi harus di pake peningkatan versi itu pun belum sempurna karna apa , misal kita sudah buat NIB di versi 0,00 pas kita masuk dengan versi 0,01 data kita ga ada jadi pelaku usaha pun tidak bisa mengakses NIB nya jadi di versi 0,01 ini tidak memuat data yang ada di versi 0,00”.

## 2) Proses integrasi sistem online single submission
Dalam  proses  pengimplementasian  sistem  online  single  submission  masih  banyak hal-hal yang perlu di benahi. Berikut pemaparan dari Ibu Risty Wulandari ST.,MT selaku kepala seksi bagian pengembangan sistem informasi : “ kalau dari proses nya sih lancar ya alhamdulilah ya mungkin ada beberapa aja yang bikin pusing karena emang sistemnya aja belum siap tapi harus tetep di pake kan gini ya kita kan punya berbagai  macam  izin,  nah  itu  harus  di  ringkas  dalam  satu  aplikasi  dan  itu diringkasnya  untuk  seluruh  Indonesia  sedangkan  tiap  daerah  itu  punya  kebijakan masing-masing punya izin nya beda-beda gak akan sama semua kan ribet”. Peneliti juga  coba  mewawancarai  Bapak  Hendri  Winata  selaku  pelaksana  seksi pengembangan sistem informasi, berikut pemaparannya : “ bicara proses sih lancar- lancar aja ya Cuma kita masih perlu koordinasi dengan diskominfo karena kita masih belum menggunakan aplikasi si-cantik karena kan syarat-syarat nya masuk kesana nanti keluar dan masuk di bantu aplikasi si-mantra begitu proses nya tapi kita masih coba  masukin  dulu  ke  aplikasi  yang  kita  punya  “.    Peneliti  juga  mencoba mewawancari beberapa informan dari masyarakat berikut pemaparan dari ibu yeni selaku pelaku usaha : “proses pembuatan izin yang sekarang tuh bikin ribet ya harus punya NIB segala macem dulu lah, terus kita juga harus punya izin-izin yang lain dulu kaya izin lingkungan dll juga, belum lagi nnti harus scan dulu terus upload di aplikasi kalo untuk masyarakat awam kan susah de, apalagi yang gagap teknologi gitu harus gimana coba”.
Dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  pihak  DPMPTSP  sedang  mengupayakan pengimplementasian sistem OSS dari mulai mempersiapkan sarana dan prasana yang di butuhkan untuk penerapan sistem tersebut jika di hubungkan dengan teori horn & metter untuk variable ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sudah ada akan tetapi belum terimplementasi secara optimal.

## Sumber Daya
Menurut Horn& Metter dalam Agustino (2017:134) Keberhasilan proses implementasi kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
1) Fasilitas
Dalam  hal  sumber  daya  fasilitas  sarana  dan  prasarana  menjadi  hal  penting  dalam pencapaian  proses  implementasi.  Berikut  pemaparan  dari  Ibu  Risty  Wulandari ST.,MT  selaku  kepala  seksi  bagian  pengembangan  sistem  informasi  :  “  kalau  dari
fasilitas  udah  cukup  ya,  cuman  akan  ada  penambahan  beberapa  fasilitas  aja  kaya sekarangkan lagi ada renovasi di gedung pelayanan sebelah sana”. Peneliti juga coba mewawancarai Bapak Hendri Winata selaku pelaksana seksi pengembangan sistem informasi, berikut pemaparannya : “fasilitas sih kita sudah siap ya, cuman nanti kita kan tambah kaya computer dan lain-lain, kaya computer yang layar sentuh gitu untuk mempermudah pelaku usaha dalam pembuatan izin, tapi bukan izin usaha saja ya tapi untuk semua proses perizinan”. Peneliti juga mencoba mewawancarai beberapa masyarakat berikut pemaparannya ibu yeni selaku pelaku usaha : “kalau fasilitasnya sih baik ya tapi tetep aja kalau untuk masyarakat awam kan susah, apa lagi ini pake internet-internet gitu “. Berikut pula pemaparan dari ibu ii selaku pelaku usaha : “ fasilitas sih udah baik sih ya aku sih udah kebantu juga, kalau daftar gitu kan aku udah ada computer di rumah cuman kalo ada kendala gitu aku tanyain aja ke pihak dpmptsp “

## 2) Sumber daya manusia
Dalam  proses  implementasi  kebijakan  sumber  daya  manusia  merupakan  hal  yang memperngaruhi proses implementasi. Berikut pemaparan dari Ibu Risty Wulandari ST.,MT selaku kepala seksi bagian pengembangan sistem informasi : “ kalau sumber daya sih udah cukup ya, kan yang penting orang bisa bikin akun sendri dulu aja dia pasti bisa mengoprasikan OSS juga “.  Peneliti juga coba mewawancarai Bapak Hendri Winata  selaku  pelaksana  seksi  pengembangan  sistem  informasi,  berikut pemaparannya :  “saya rasa kalau dari SDM memang masih kurang ya, soalnya orang- orangnya juga masih harus di latih dulu , nanti kita juga akan melakukan pelatihan untuk  nanti  orang-orang  yang  akan  diam  atau  stay  di  depan  sebagai  pemberi pelayanan kalau nanti yang mengoprasikannya aja ga bisa terus masyarakat gimana dong”.  Peneliti  juga  mencoba  mewawancarai  beberepa  masyarakat  berikut pemaparannya ibu yeni selaku pelaku usaha : “ kalau dalam pelayanan sih udah baik ya, kayanya aku yang salah Tanya orang atau gimana, tadi Tanya masalah OSS dianya bilang  suruh  Tanya  ke  sana  aja,  gitu”.    Berikut  pula  pemaparan  dari  ibu  ii  selaku pelaku usaha : “kalau aku sih cukup terbantu lah ya sekarang kan izin yang aku buat juga udah mau selesai”.
Dari hasil observasi yang dilakukan jika dilihat dari teori Horn & Metter pada variable sumber  daya  pihak  DPMPTSP  telah  memiliki  sumber  daya  fasilitas  yang  cukup memadai  seperti  komputer,  internet,  dan  lain-lain  untuk  membantu  para  pelaku usaha dalam pembuatan izin akan tetapi bicara mengenai sumber daya manusia yang dimiliki  pihak  DPMPTSP  masih  belum  memadai,  hal  tersebut  di  akui  oleh  pihak DPMPTSP  karena  masih  banyak  petugas  dari  pihak  DPMPTSP  yang  masih  harus dilatih terlebih dahulu untuk mengoprasikan sistem OSS karena tidak semua petugas memahami  betul  tentang  tata  cara  pengoprasian  sistem  OSS  itu  sendiri.  Pihak DPMPTSP  menambahkan  bahwa  pihaknya  akan  mengadakan  pelatihan  khusus untuk para petugas terutama petugas-petugasyang berada di depan yang langsung melayani masyarakat, pihaknya akan mengadakan pelatihan dengan mendatangkan petugas dari lembaga OSS pusat”.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Menurut  Horn&  Metter  dalam  Agustino  (2017:134)  Pusat  perhatian  pada  agen pelaksana  meliputi  organisasi  formal  dan  organisasi  informal  yang  akan  terlibat dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  penting  karena  kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok  dengan  para  agen  pelaksananya.  Selain  itu  cakupan  atau  luas  wilayah implementasi  kebijakan  juga  perlu  diperhitungkan  manakala  hendak  menentukan agen  pelaksana.  Semakin  luas  cakupan  implementasi  kebijakan,  maka  seharusnya semakin  besa    pula  agen  yang  dilibatkan.  Berikut  pemaparan  dari  Ibu  Risty Wulandari  ST.,MT  selaku  kepala  seksi  bagian  pengembangan  sistem  informasi  :  “ kriteria khusus sih ga ada yah, yang penting dia nya mau belajar aja. Udah “. Peneliti juga mencoba mewawancarai beberepa masyarakat berikut pemaparannya ibu yeni selaku pelaku usaha : “ saya sih taunya pas seminar di kasih tau cara-cara mengisi pengaplikasian perizinan online “.
Sikap Atau Kecenderungan ( Disposition ) Para Pelaksana Menurut Horn& Metter Dalam Agustino (2017:135) Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yang  mengenal  betul persoalan dan permasalahan yang merekarasakan. Berikut pemaparan dari Ibu Risty Wulandari ST.,MT selaku kepala seksi bagian pengembangan sistem informasi :  “ kalau bicara soal pelayanan kita semua disi sama ratakan ya sesuai kebutuhan dia apa keperluan dia apa kita akan layani sesuai SOP yang di terapakan “.  Peneliti juga coba mewawancarai  bapak  hendri  winata  selaku  pelaksana  seksi  pengembangan  sistem informasi, berikut pemaparannya : “ cara pelayanan sih sama yah harus tetep lewat OSS dulu kan , baru kalau OSS nya selesai bisa maju ke tahap berikutnya “. Peneliti juga mencoba mewawancarai beberepa masyarakat berikut pemaparannya ibu yeni selaku  pelaku  usaha  :  “  keramahan  petugas  sih  ramah  ya,  sopan  santun  nya  juga bagus  “.  Berikut  pula  pemaparan  dari  ibu  ii  selaku  pelaku  usaha  :  “    kalau  siap pelayanan  sih  udah  baik  ya,  suka  membatu  juga  kalu  sya  ga  ngerti  terus  saya whatsapp ibunya , di jawab, gitu aja sihh”. Sikap atau kecenderungan para pelaksana sangat  mempengaruhi  dalam  proses  pelayanan  ,  dilihat  dari  sikap  yang  diberikan oleh  para  petugas  DPMPTSP  sudah  cukup  baik  dari  mulai  menjelaskan  tata  cara pembuatan  izin  serta  mendengarkan  semua  kendala-kendala  pembuatan  izin  dari para pelaku usaha.

## Komunikasi Antar Organisasi
Menurut  Horn&  Metter  Dalam  Agustino  (2017:135)  Koordinasi  merupakan mekanisme  yang  ampuh  dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Semakin  baik koordinasi  komunikasi  diantara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan  begitu  pula  sebaliknya.  Berikut  pemaparan  dari  ibu  risty  wulandari  ST.,MT selaku  kepala  seksi  bagian  pengembangan  sistem  informasi  :    “  hubungan  antar organisasi  sih  kita  terhubung  ya  sama  dinas-dinas  yang  lain  terbuka  juga  masalah informasi  tentang  OSS  ini  intinya  sih  kita  kerjasama  sama  semua  dalam  proses
pengimplementasian  sistem  ini  “.    Peneliti  juga  coba  mewawancarai  bapak  hendri winata  selaku  pelaksana  seksi  pengembangan  sistem  informasi,  berikut pemaparannya : “ komunikasi sih pasti harus ya kita juga udah sebar luaskan masalah OSS  ini  ke  setiap  dinas-dinas  yang  bersangkutan  nanti  juga  kedepannya  kita  akan adakan  seminar  untuk  masalah  OSS  ini  nanti  undang  perwakilan  dari  dinas-dinas yang lain terus LSM-LSM juga gitu.”  Peneliti juga mencoba mewawancarai beberepa masyarakat berikut pemaparannya ibu yeni selaku pelaku usaha :  “saya sih tau nya soal OSS dari dinas kesehatan terus dari dinas penanaman modal juga, informasinya sih cukup jelas sih ya .” Berikut pula pemaparan dari ibu ii selaku pelaku usaha :  “ taunya sih dari dinas ini ya (DPMPTSP) kan mau buat izin terus di kasih tau harus punya NIB dulu,dll. Infonya sih cukup jelas  “
Jika  dihubungkan  dengan  teori  Horn  &  Metter  komunikasi  antar  organisasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, dari hasil observasi yang dilakukan pihak DPMPTSP sangat terbuka kepada setiap dinas-dinas yang bersangkutan tentu hal tersebut mempermudah dalam penerapan sistem OSS itu sendiri.

## Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
Menurut  Horn&  Metter  Dalam  Agustino  (2017:135)  guna  menilai  kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan.  Lingkungan  yang  dimaksud termasuk  lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Dan  lingkungan  yang  tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh  sebab  itu,  upaya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  harus  pula memperhatikan kekondusifan kondidi eksternal.
Berikut  pemaparan  dari  Ibu  Risty  Wulandari  ST.,MT  selaku  kepala  seksi  bagian pengembangan  sistem  informasi  :  “  hamabatan  sih  masih  dari  sistemnya  aja  ya, harusnya pemerintah perbaiki dulu sempurnakan dulu baru keluarin peraturannya, bukan  peraturannya  di  keluarin  dulu  tapi  sistemnya  masih  belum  siap,  kalau  dari lingkungan  sih  aman  –aman  aja  ya  asl  kita  menginfokannya  jelas  prosesnya  juga gampang  masyarakat  pasti  ikut  ,  kalau  sekarangkan  jadi  malah  makin  ribet masyarakat juga nantinya malah bingung .” Peneliti juga coba mewawancarai bapak hendri  winata  selaku  pelaksana  seksi  pengembangan  sistem  informasi,  berikut pemaparannya :  “ ya paling itu sistemnya aja yang harus di benahi dulu kalau tujuan peng  implementasiannya  ingin  tercapai,  tujuannya  kan  ingin  mempermudah masyarakat  dimana  pun  berada  ingin  buat  izin  apapun  dimana  pun  hanya  cukup butuh satu aplikasi aja beres. Kan setiap pelaku usaha harus punya NIB dan NIB itu di buatnya melalui OSS kalau OSS nya belum siap gimana kan sekarang juga setiap orang  yang  mengajukan  pinjaman  ke  bank-bank  gitu  yang  ngajuin  jaminan  usaha harus punya NIB kalu NIB aja ga punya ya ga akan di proses”. Peneliti juga mencoba mewawancarai beberepa masyarakat berikut pemaparannya ibu yeni selaku pelaku usaha:  “  ribet  ya,  prosesnya  juga  jadi  tambah  lama,  harusnya  nih  yah  proses pembuatan izin usaha tuh dibikin mudah aja soalnya kan ga semua pengusaha itu pinter tau teknologi, kalau emang diharuskan melalui online jangan terlalu banyak persyaratan  yang  harus  di  ajukan  seperti  IMB.  Bagaimana  kalau  status  tempat usahanya  sewa  kontrak  sedangkan  pemilik  tempat  enggan  mengurusi  IMBnya.”
Berikut pula pemaparan dari ibu ii selaku pelaku usaha :  “kalau menurut saya sih mudah  aja  kalau  persyaratannya  lengkap  semua.”    Dari  hasil  observasi  yang dilakukan  pengimplementasian sistem OSS tidak ada hambatan kecuali hambatan dari  sistemnya  itu  sendiri,  sistem  yang  belum  sempurna  dan  harus  di implementasikan  secepat  mungkin  menjadi  suatu  tantangan  bagi  pihak  DPMPTSP dalam  proses  peng  integrasian  sistem  tersebut.  Berdasarkan  pemaparan  di  atas penerapan  sistem  online  single  submission  belum  efektif  karena  masih  banyaknya kendala  yang  dihadapi  oleh  para  pengelola  sistem  OSS  dan  serta  masih  banyak masyarakat yang belum paham terhadap penggunaan sistem OSS tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  disajikan,  dapat disimpulkan  bahwa  implemantasi  kebijakan  sistem  online  single  submission  pada dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  di  kabupaten  subang belum efektif , karena belum terpenuhinya unsur-unsur di bawah ini :
Dilihat  dari  indikator  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  implementasi  online  single submission  belum  efektif  karena  masih  banyak  kendala  yang  menjadi  hambatan penerapan sistem OSS seperti belum sempurnanya sistem tersebut untuk di gunakan dan  masih  dalam  tahap  penyempurnaan  agar  dapat  mencapai  tujuan  yang  di inginkan.
Sumber daya yang ada di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten subang sudah cukup siap untuk penerapan sistem OSS.
Dalam pemilihan agen pelaksana tidak ada keriteria khusus yang harus di penuhi karena dalam hal pengintegrasian serta sosialisasi mengenai sistem OSS di lakukan oleh  pihak  dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  kabupaten subang  sendiri.  Jadi  jika  di  kaitkan  dengan  teori  horn  &  metter  mengenai  kriteria khusus agen pelaksana untuk membantu pengintegrasian sistem OSS sudah cukup optimal.
Sikap/Kecendrungan  ( Disposition) Para  Pelaksana;  setiap  petugas  selalu  melayani dengan sikap yang sopan serta ramah kepada masyarakat yang datang, Jika di kaitkan dengan  teori  horn  &  metter  sikap  atau  kecenderungan  para  pelaksana  dinas penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  kabupaten  subang  dapat  di katakana optimal.
Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; Dalam hal komunikasi antar organisasi  pihak  dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  di kabupaten subang sudak cukup baik untuk membantu peng integrasian sistem OSS seperti  memberikan  informasi  mengenai  sitem  OSS  kepada  setiap  dinas  yang bersangkutan dan dinas yang telah di informasikan akan menginformasikan kembali kepada masyarakat yang berkepentingan untuk pembuatan izin dll.
Lingkungan  Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik;  Dalam  lingkungan  sosial  ekonomi  dan politik  pengimplemantasian  sistem  OSS  sudah  diterima  dengan  baik  namun lingkungan masyarakat yang awam akan teknologi menjadi kendala tersendiri untuk proses penerapan sistem tersebut.

## Referensi
Abdul  Wahab,  Solichin.  2004. Analisis  Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara .Jakarta:Bumi Aksara.
Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik . Bandung : Pustaka Setia.
Agustino,Leo.2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik .Bandung:Alfabeta.
Agustino,Leo.2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik .Bandung:Alfabeta.
Budiman  Rusli  M.S.2015. Kebijakan  Publik  Membangun  Pelayanan  Publik  Yang Responsif .Bandung:Hakim Publishing.
Budi  Winarno.2007. Kebijakan  Publik  Teori  Dan  Proses  Edisi  Revisi .Yogyakarta:Media Presindo.
Budi Winarno.2012. Kebijakan Publik Teori Proses Dan Studi Kasus .Yogyakarta:CAPS.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis .Yogyakarta:Gava Media.
Islamy,M.Irfan.2001. Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan Negara .Jakarta:Bumi Aksara Islamy,M.Irfan.2003. Prinsip-  Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara .Jakarta:Bumi Aksara
Moleong, Lexy.2000. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya Mulyadi,Deddy.2015. Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan .Bandung:Alfabeta
Nugroho, Riant. 2013. Metode Penelitian Kebijakan .Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Subarsono.2010. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik  Konsep  Teori  Aplikasi. Yogyakarata:UNY Press.
Sugiyono.2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D .Bandung:Alfabeta.
Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi . Yogyakarta: Lukman Offset YPAPL
Usman,Husani.&
Setiady Akbar,Purnomo.2014. Metodelogi Penelitian
Sosial .Jakarta:Bumi Aksara
Yulianto Kadji.2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik .Gorontalo:UNG Press. Widodo,  Joko.  2011. Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik . Malang : Bayu Media
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Permendag Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Permendag Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan

## Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
Permen LHK RI Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan  dan  Penilaian  Serta  Pemeriksaan  Dokumen  Lingkungan  Hidup Dalam  Pelaksanaan  Pelanyanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik
https://oss.go.id/oss/# https://dpmptsp.subang.go.id/
Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem Oss Untuk  Pelaku Usaha
Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang