## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.22 12 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Relevansi Birokrasi Rational Weber Dalam Upaya  Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Kabupaten Belu
Adeo Dato J Barros Mbiri 1 , Dedi Supriadi 2
1 Dosen Ilmu Pemerintahan STISIP Fajar Timur Atambua
2 Dosen Ilmu Pemerintahan Institute Ilmu Social dan Ilmu Budaya Samawa Rea
Article Info Abstrak Article history: Article Reseived : 18 July 2021 Publication: 20 July 2021 Percepatan  pembangunan  daerah  perbatasan  Kabupaten  Belu  merupakan  sebuah kewajiban pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip nawa cita yang dicanangkan oleh presiden Repoblik Indonesia, Joko Widodo. Upaya penataan tata kelola dan layanan  birokrasi  menjadi  salah  satu  alternative  dalam  upaya  percepatan pembangunan  daerah  perbatasan  Kabupaten  Belu  sekaligus  menjadi  solusi  atas sejumlah  persoalan  seperti  kesehatan,  kemiskinan,  rendahnya  SDM,  angka kematian  ibu  dan  anak.  Upaya  meminimalisisr  sejumlah  persoalan  tersebut  akan berdampak  pada  meningkatnya  rasa  nasionalisme  di  daerah  perbatasan.  Hal tersebut  akan  terwujud  apabila  birokrasi  bertindak  sebagai  main  aktor. Kendalanya  adalah  bawah  birokrasi  dalam  dirinya  memiliki  penyakit.  Sejumlah penyakit  dalam  tubuh  birokrasi    menjadi  penghalang  kinerja  birokrasi  dalam melakukan  pembangunan  di  daerah  perbatasan  Kabupaten  Belu.  Ada  sejumlah solusi  atas  persoalan  dalam  tubuh  birokrasi.  Salah  satunya  adalah  birokrasi rational Weber.

## Kata Kunci:

## Pathologi  Birokrasi,  Birokrasi Rational Weber
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Adeo Dato J Barros Mbiri
Dosen Ilmu Pemerintahan STISIP Fajar Timur Atambua Email: adeombiri@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Percepatan  pembangunan  daerah  perbatasan  merupakan  suatu  tanggungjawab  pemerintah.  Hal ini  tertuang  dalam  visi  dan  misi  pemerintahan  Joko  Widodo  periode  2014-2019,  dalam  program nawa  cita  point  tiga  yakni  ‘membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’. Percepatan pembangunan juga merupakan salah satu manivestasi dari tujuan negara yang tertuang di dalam alinea ke IV UUD1945.
Kabupaten  Belu  sebagai  salah  satu  daerah  pinggiran/perbatasaan  telah  mendapatkan  sentuhan dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  Kabupaten  Belu  untuk  mendorong  percepatan pembangunan  pada  berbagai  bidang  yakni  pembangunan  infrastruktur,  penataan  birokrasi  dan pelayanan public, serta pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan  infrastruktur  oleh pemrintah pusat berupa pembangunan pos lintas batas Motaain, jalan sabuk merah, Bendungan Roti Klot,  pembangunan  ruas  jalan  negara.  Penataan  birokrasi  dan  layanan  public  dapat  dilihat  dalam bentuk  pembangunan  plaza  pelayanan  public.  Pembangunan  sumber  daya  manusia  melalui pendidikan  formal  yakni  pembangunan  Universitas  Pertahanan.  Pembangunan  sumber  daya
manusia melalui pendidikan non formal dilakukan melalui pelatihan dan kursus, kelompok tenun, kelompok daur ulang sampah dan lain-lain.
Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Belu patut diapresiasi, tetapi data menunjukan bahwa hasil pembangunan belum optimal. Kurang optimalnya hasil pembangunan di Kabupaten Belu dapat dilihat dalam sejumlah permasalahan sebagai berikut: angka kematian ibu dan anak berdasarkan data yang di dapat dari dinas Kesehatan kabupaten belu, pada tahun 2016 terdapat 4 kasus kematian, 2017 terdapat 6 kasus dan di tahun 2019 kematian bayi berjumlah 71 orang dan ibu 5 orang. Jumlah bayi gizi buruk dari jumlah 14.000 balita di kabupaten Belu, terdapat 3.900 balita yang terpapar gizi buruk dengan kategori bayi yang pendek dan sangat pendek  berdasarkan  riskesdas.Rendahnya  kualitas  guru  di  Kabupaten  Belu  sebagaimana  tercatat 1.600 guru di belu  yang belum mendapatkan gelar pendidikan strata 1 (S1) padahal gelar strata 1 sebagai salah satu persayaratan seseorang menjadi guru.
Rendahnya hasil pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Belu dipengaruhi oleh berbagai faktor.  Salah  satu  faktor  yang  turut  berpengaruh  adalah  rendahnya  layanan  birokrasi  sebagai aparatur  pemerintah  dalam  menghadirkan  layanan  public.  Kehadiran  birokrasi  sebagai  aparatur yang  menghadirkan  secara  langsung  layanan  pemerintah  dalam  bentuk  administrasi,  barang  dan jasa  sering menghadirkan persoalan dalam sikap memberikan layanan seperti kurang disiplin, tidak bersikap  rational  dan  proporsional,  impersonal,  layanan  yang  lamban,  apatis,  gagap  teknologi, sistem yang kaku dan lain-lain. Layanan birokrasi yang mengandung penyakit memperngaruhi hasil pembangunan yakni menciptakan persoalan social sebagaigaimana disebutkan di atas.
Hal  ini  mendorong  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh  birokrasi  dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah pinggiran khususnya daerah perbatasan Kabupaten Belu.  Konsentrasi  penelitian  ini  adalah  birokrasi  sebagai  aparatur  yang  menghadirkan  pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada birokrasi rational Max Weber

## 1.1.Rumusan masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Belu

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Sampel dalam penelitian ini adalah birokrasi di Kabupaten  Belu.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  melalui  observasi  dan  wawancara.  Penulis melakukan  analisis  data  berdasarkan  fakta  riil  di  lapangan  dan  menganalisisnya  berdasarkan teori birokrasi rational Weber.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Karangka Pikir Birokrasi Weber
Birokrasi  menurut  Weber  adalah  metode  organisasi  terbaik  dengan  spesialiasasi  tugas. Weber mengemukakan tiga tipologi birokrasi yakni legitimasi karismatik, legitimasi tradisional dan legitimasi rational.
Weber  merumuskan    beberapa  hal  sebagai  sebuah  pra  syarat  birokrasi  sebagai  seorang aparatur  pemerintah  sebagai  berikut:  1)  Kerja  ketat  pada  peraturan  ( rule )  2)  Tugas  khusus (spesialisasi)  3)  Kaku  dan  sederhana (zakelijk )  4)  Penyelenggaraan  secara  resmi  (formal)  5) Pengaturan dari atas ke bawah (hierarkis), 6) Pembuatan dan pengambilan keputusanBerdasarkan  logika  (rasional),  7)    Terpusat  (berdasarkan  otoritas)8)  Taat  dan  patuh ( obedience )  9)  Disiplin  ( dicipline )  10)  Terstruktur  atausistematis  11)  Tidak  pandang  bulu (impersonal)
Pembangunan daerah perbatasan membutuhkan sinergi dari berbagai elemen baik politik, birokrasi,  ekonomi,  teknologi,  pertanian,  peternakan,  infrastruktur  dan  lain-lain.  Salah  satu elemen yang sangat urgen adalah birokrasi. Birokrasi yang dimaksud adalah sekelompok orang
yang  berkerja  pada  kantor  pemerintahan  (Albrow).  Tujuannya  adalah  menghadirkan  layanan kebutuhan masyarakat dalam bentuk administrasi, barang dan jasa.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1.Pathologi Birokrasi Kabupaten Belu
Persoalan  yang  ditemukan  dalam  layanan  birokrasi  yang  menghambat  adanya  gerak pembangunan  di  daerah  perbatasan  Kabupaten  Belu  adalah  sikap  layanan  birokrasi.  Sikap prilaku  birokrasi  dalam  memberikan  layanan  ( social  action )  menurut  Weber: affective, traditional, value rational and instrumentally rational. (Setiyono, 2004: 47-49). Sikap prilaku layanan birokrasi sebagaimana disebutkan di atas menimbulkan berbagai persoalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi perbatasan  (daerah 3 T) dan  juga  Kabupaten  Belu  sebagai  kabupaten  yang  berbatasan  langsung  dengan  negara Demokratik  Timor  Leste.  Fakta  yang  dapat  diamati  adalah  tingginya  angka  kemiskinan, rendahnya  pembangunan  indeks  kemanusiaan,  Persoalan  kesehatan,  rendahnya  daya  serap anggaran, rendahnya pembangunan infrastruktur, rendahnya pertumbuhan ekonomi.
Pemicu  terjadinya  sejumlah  persoalan  di  atas  salah  satunya  adalah      sikap  layanan birokrasi di Kabupaten Belu. Sikap layanan birokrasi yang tidak sehat yang membuat birokrasi berpenyakit ( bureau pathologi )/pathologi birokrasi adalah sikap afektif, tradisional, impersonal, dan formalitas. Sikap afektif sering dijumpai dalam bentuk layanan birokrasi berdasarkan pada sikap rasa, rasa suka karena satu klan, rasa segan karena keluarga pimpinan, rasa simpati karena satu  pilihan  politik,  rasa  antipati  karena  lawan  politik.  Layanan  sering  diberikan  tanpa pertimbangan  rational,  berdasarkan  aturan  dan  prosedur.  Layanan  berdasarkan  pada  sikap afektif membuat birokrasi tampil sebagai tuan atau budak.
Sikap  tradisonal  yang  dimaksud  adalah  sikap  layanan  birokrasi  yang  dijalankan  secara terus  menerus  sehingga  membudaya  walaupun  tidak  rational.  Ciri  yang  dapat  diamati  adalah, hormat secara berlebihan pada atasan sehingga menempatkan atasan sebagai pihak yang selalu benar,  sikap  menerima  apa  adanya  walaupun  keputusan  yang  dikeluarkan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan secara rational seperti sikap balas jasa, sikap atur damai.
Sikap  impersonal  merupakan  sikap  tidak  membedakan  urusan  pribadi  dengan  urusan public.  Persoalan  pribadi  di  keluarga,  masyarakat  berlanjut  pada  urusan  pelayanan.  Birokrasi cenderung  menghambat  pelayanan  karena  persoalan  hubungan  pribadi  yang  renggang,  pilhan politik dan lain-lain. sikap impersonal ini hampir sejalan dengan sikap mix yang dikemukankan oleh  Riggs;  birokrasi  tidak  membedakan  mana  urusan  pribadi  dengan  urusan  kantor.  Barang kantor  dibawa  ke  rumah,  barang  kantor  digunakan  untuk  kepentingan  kelompok,  pribadi, keluarga dan lain-lain.
Sikap  formalitas  yakni  sikap  lebih  mengutamakan    urusan  formal  seperti  upacara  dan mengesampingkan  kinerja.  Waktu  dan  tenaga  dan  perhatian  birokrasi  lebih  dialokasikan  pada upacara  dan  kegiatan  formal  daripada  kerja  nyarrta.  Hal  ini  jelas  mempengaruhi  lajunya pertumbuhan pembangunan disegala dbidang di wilayah kabupaten Belu.
Sejumlah  sikap  birokrasi  yang  menghambat  layanan  public  dalam  bentuk administrasi, barang dan jasa sebagai penyakit birokrasi (bureau pathologi/pathologi birokrasi) di Kabupaten Belu  menjadi  persoalan  yang  perlu  sentuhan  dari  bidang  ilmu.  Jalan  keluar  yang  dapat dietempuh  adalh  menerapkan  birokrasi  rational  Weber.  Birokrati  ratioanal  Weber  yang ditawarkan peneliti adalah beberapara buah pikiran Weber yang dianggap relevan. Peneliti tidak mengutip  semua  buah  pikiran  Weber  tentang  birokrasi  tetapi  penulis  hanya  mengambil beberapa  buah  pikiran  yang  dapat  berguna  untuk  menjawabi  persoalan pathologi birokrasi  di Kabupaten Belu.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan pada beberapa instansi pemerintahan Kabupaten  Belu  penulis  menemukan  adanya  sejumlah  prilaku  birokrasi  yang  tidak  sejalan
dengan  apa  yang  digariskan  weber.  Beberapa  hal  yang  paling  mencolok  adalah  pada  point ‘berdasarkan  logika,  disiplin  dan  impersonal’.  Kerja  birokrasi  masih  mengedapankan kekuasaan.  Pemeberian  layanan  masih  bersifat  tradirional.  Pimpinan  ditempatkan  sebagai pribadi yang selalu benar, anti kritik, dan menjadi tolak ukur dalam layanan. Maksud pimpinan menjadi  tolak  ukur  dalam  layanan  adalah  segala  keputusan  tidak  berdasarkan  pada  aturan, kesepakatan tetapi disesuaikan dengan waktu pimpinan.
Pada point disiplin, dapat diamati melalui masuk kantor dan meningggalkan kantor pada waktunya, yakni berdasarkan aturan jam kantor yang telah ditetapkan, mebutamakan pelayanan pada  jam  kantor.  Fakta  yang  ditemukan  adalah  para  pegawai  sering  terlambat,  meninggalkan kantor lebih awal untuk urusan pribadi. Point impersonal (tanpa pandang bulu) pelayanan masih berpihak kepada kedekatan suku, hubungan keluarga dan kedekatan pribadi.
Sikap  birokrasi  dalam  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  tidak  dilandasi pertimbangan rational.  sikap yang muncul adalah sikap affektif. Affective merupakan perilaku atau  tindakan  yang  dikendalikan  oleh  emosi.  Apabila  birokrasi  dihadapkan  pada  tuntutan pelayanan  maka  sikap  yang  ditujukan  adalah  luapan  kemarahan,  emosi,  kesedihan.  Hal  yang dapat diamati adalah apabila birokrat sedang dalam suasana gembira maka segala layanan akan mudah  dan  cepat.  Tetapi  apabila  birokrat  sedang  dalam  suasana  sedih  atau  marah  karena persoalan  tertentu  maka  pelayanan  akan  menjadi  rumit.  Bahkan  masyarakat  disuruh  pulang tanpa dilayani.
Permasalahan  lain  dalam  prilaku  birokrasi  di  Kabupaten  Belu  dalam  birokrasi  adalah prilaku  tradisional.  Sikap  tradisional  atau traditional  action adalah  tindakan  yang  dilakukan karena mengikuti tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kebiasaan  dalam  kehidupan  masyarakat  secara  tidak  langsung  seringkali  menjadi  pedoman yang  kurang  disadari.  Apalagi  kebiasaan-kebiasaan  itu  sudah  melembaga,  diyakini  dan dijalankan  secara  rutin  oleh  masyarakat.  Akibatnya  kesa;ahan  yang  sama  dilakukan  secara berulang dan diwariskan. Layanan pada birokrasi sulit berubah, lamban dan tidak up date Sikap  prilaku  birokrasi  yang  tidak  rational  dalam  memberikan  layanan  public menjadikan birokrasi Kabupaten Belu sebagai sebuah organisasi pemerintahan yang dibenci dan dirindu.  Birokrasi  dirindu  masyarakat  karena  birokrasi  merupakan condition  sine  qua  non , sesuatu  yang  mutlak  ada,  demi  menghadirkan  pelayanan  public.  Tetapi  disatu  sisi  birokrasi dibenci  karena  sikap  dalam  memberikan  layanan  yang  dijalankan  oleh  birokrasi  tidak  sesuai harapan  masyarakat.  Birokrasi  mengandung  penyakit  di  dalam  dirinya  yang  disebut  dengan bureaupathologi (patologi  birokrasi)  ciri  yang  dapat  diamati  adalah  impersonal,  menjadi  alat politik, tidak berdasarkan pada hukum, aturan dan prosedur.
Munculnya  pathologi  birokrasi  dalam  layanan  public  menghambat  percepatan pembangunan,  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  melalui  aparaturnya,  sikap  apatis, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. hal ini memunculkan persoalan social seperti tingginya anggka gizi buruk, stunting, kematian ibu dan anak dan lain-lain.

## 5. SIMPULAN
Weber mengemukakan tiga tipologi birokrasi yakni tipologi karismatik, tipologi tradisional dan tipologi  rational.  dari  ketiga  tipologi  birokrasi  di  atas  tipologi  birokrasi  rational  dianggap  sebagai tipologi  birokrasi  yang  paling  ideal  uantuk  pembangunan  sebuah  negara.  Kritik  yang  sering dilontarkan oleh para pemerhati ilmu birokrasi lainnya adalah tipologi birokrasi rational dianggap rumit dan sulit dicapai. Tetapi pada prinsipnya tipologi ini dijadikan sebagai alat ukur dan patokan untuk  pembangunan  daerah  perbatasan  kabupaten  belu  pada  khusunya  dan  bangsa  inonesia  pada umunya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Belukab.go.id timexkupang.com 15/02/21www.nttonlinenow.com 2020/11/05
Dwiyanto,  Agus  Dkk.  2002  Reformasi  Birokerasi  Publik  di  Indonesia.  Yogyakarta:  Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada .
Fukuyama,  Francis  2005  memperkuat  Negara:  Tata  Pemerintahan  dan  tata  dunia  Abad  21,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Hamirul, 2017,  Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional Otoritas:Jurnal Ilmu Pemerintahan7(1),April 2017,
http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2019/02/07/tiga-tahun-terakhir-angka-kematian-ibu-dan- bayi-di-belu-meningkat/
https://regional.inews.id/berita/jalan-lintas-timor-tertimbun-longsor-warga-belu-terisolasi https://www.antaranews.com/berita/991788/pemkab-belu-segera-tangani-3900-anak-terkena-gizi- buruk
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150529182621-20-56604/ribuan-guru-di-belu-belum- bergelar-sarjana
Osborne,  David  and  Peter  Plastrik.  1992.  Banisbing  Bureaucracy,  New  York:  Addison wesley PuBLISING Company, inc.
Riggs, Fred W.1996. Administrasi Negara-negara Berkembang Teori Masyarakat Transisi, judul aslinya  Administration  in  developing  countries,  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Indonesia oleh Tim Penerjamaah YosagamaJakarta,PT.Raja GrafindoPersada,1996
Triantoro,  Bambang  Wicaksono,  Citizen  Charter  dan  Reformasi  Birokrasi,Jurnal  Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol.8 No.2, November 2004.